Kinerja  Bagian  Organisasi  Sekretariat  Daerah  Kota  Bima  Perspektif Otonomi Daerah
Salahuddin 1 , Djaka Permana 2 , Karnedi 3
1,3 Universitas Terbuka, Indonesia
2 Universitas Indonesia, Indonesia
Received: 25 Maret, 2024 | Revised: 11  April 2024 | Accepted: 15 April 2024

## Keywords:
Organization;
Performance;
Regional autonomy

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  Organizational  Performance  of  the Organizational Section of the Bima City Regional Secretariat from a Regional Autonomy Perspective. The research approach is qualitative research, and the key informants are the Bima City Regional Secretariat Organization Section officials. Data is analyzed using data reduction procedures, data presentation, drawing conclusions or verification. The results of research on the performance of  the  Bima  City  Regional  Secretariat  Organization  section  from  the perspective  of  productivity,  responsibility,  accountability,  efficiency  and responsiveness  are  relatively  good,  shown  by  achieving  high  performance. This performance cannot be separated from superiors in mobilizing resources, and  the  tendency  of  organizational  culture  to  have  a  positive  impact  on organizational performance.. Kata Kunci: Kinerja, Organisasi, Otonomi Daerah

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Organisasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima Perspektif Otonomi Daerah. Pendekatan  penelitiani  adalah  penelitian  kualitatif,  dan  key  Informan yaitu aparatur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima. Data dianlisis  dengan  prosedur  reduksi  data,  penyajian  data,  menarik kesimpulan  atau  verifikasi.  Hasil  penelitian  kinerja  bagian  Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima perspektif produktivitas, responsibiltas, akuntabilitas,  Efisiensi    dam  daya tanggap  tergolong  baik  di  tunjukan dengan pencapaian kinerja yang tinggi.  Kinerja tersebut tidak terlepas dari  atasan  dalam  menggerakan  sumber  daya,  dan  kecenderungan budaya organisasi yang berdampkan positif terhadap kinerja organisasi.

## PENDAHULUAN
Kebijakan  otonomi  daerah  merupakan  kebijkan  strategis  yang  di  dalamnya  menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pemerintah daerah di Indonesia, mencirikan kepercayaan yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masing-masing  daerah  kepada  untuk  mengembangkan potensi daerahnya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 sebagai cikal bakal otonomi daerah, dalam  kenyataannya  daerah  dalam  pelaksanaan  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat, sehingga  daerah  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  lebih  memahami  serta  dapat menampung  aspirasi  dari  berbagai  kritikan  atau  saran  dari  setiiap  elemen  masyarakat.  Oleh karena itu, penting mendapat perhatian, bukan saja diukur dari sisi kemampuan daerah namun pada  keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah,  juga  kemampuan  daerah  mengembangkan kelembagaan  pemerintah  daerah  beserta  perangkatnya  selaku  unsur  pelaksananya  secara professional, akuntablitas dan transparansi (Muntoha, 2011).
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, menegaskan bahwa setia organisasi daerah yang sebelumnya cenderung seragam mengikuti ketentuan dari pusat,  sehingga ditemukan  banyak ketidakcocokan dalam pelaksanaan sehingga keberadaan Otonomi Daerah terus berubah sehingga menjadi sebuah tantangan bagi daerah termauk Kota Bima  dalam  merespon  dan  mensiasatinya  dengan  tanggap  dan  cepat.  Kota  Bima  memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan daerah lain serti luar wilayah yang tidak terlalu luas  dan  jumlah  penduduknya  tergolong  sedikit  (struktur  yang  dikecilkan),  dan  ketika memperbanyak fungsi maka justru dijadikan sebagai wacana, sedangkan pelaksanaannya selalu saja  harus  berpedoman  dengan  ketentuan  Pemerintah  Pusat.  Kota  Bima  mulai  berbenah  diri dengan  tekad  yang  bulat  untuk  mempergunakan  kesempatan  luas  yang  ada  sekarang  dalam pembenahan lembaganya. Adapun urusan tersebut dilaksanakan oleh Bagian Organisasi (Muin, 2014).
Bagian Organisasi Sekretariat Kota Bima bertugas melaksanakan penyusunan pedoman dan  petunjuk  teknis  pembinaan  kelembagaan,  tatalaksana,  dan  pengembangan  analisis kebutuhan jabatan, system kerja  serta struktu perangkat berpedoman pada aturan pusat yang selama ini bersifat sentralistik, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari terlihat masih banyak tumpang tindih pekerjaan antara satu bagian dengan bagian lainnya, koordinasi yang tidak terlaksana dengan baik.
Jika ditinjau dari beban kerja tentu aja tidak mudah karena era otonomi dan reformasi birokrasi  menuntu  menjadi  pelayan  public  harus  disertai  dengan  kualitas  birokrat  yang berkualitas, handal dan bersih juga tuntutan perampingan birokrasi  sesuai dengan kebutuhan organisasi  serta  sehingga  dalam  pelaksanaan  tugasnya  melalui  pengawasan  melekat  juga merupakan cakupan tugas Bagian Organisasi ditambah pula dengan perlunya aparat birokrasi tanggap dan terampil selama bekerja.
Kebutuhan  birokrat  yang  mampu  menyesukan  diri  dengan  tuntutan  dan  tantangan kebutuhan  masyarakat  daerah  tentu  saja  sama  dengan  kebutuhan  untuk  mengevaluasi  diri melalui bagian organisasi dalam pemerintah daerah. Sejalan dengan itu, tuntutan  pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pemerintah  Daerah  yang  dikaitkan  dengan dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25    tahun  2000  tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan Kewenangan  Propinsi  Sebagai  Daerah  Otonom,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  84  tahun 2000  tentang  Pedoman  Organisasi  Perangkat  Daerah,  maka  penyesuain  diri  untuk  menuju
perubahan diperlukan cara kerja yang tanggap oleh Bagian Organisasi dengan sebaik mungkin seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal pemerintah daerah (Sabar et al., 2017; Tumija & Permatasari, 2018).
Perubahan  peraturan  pemerintah  tentang  pembentukan  organisasi  perangkat  daerah sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2016  Tentang Perangkat  Daerah,  mengisyaratkan  bahwa  pembentukan  organisasi  baru  sesuai  dengan peraturan tersebut sebagai bentuk perombakan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Kebijakan-kebijakan  atas  organisasi  perangkat  daerah terhadap nama dan tugas pokok yang dilaksanakan di sesuiakan dengan urusan dan tata urutan mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Di sisi lain Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah  dalam  melaksanakan  amanat  peraturan  pemerintah  tersebut  akan  saling  berkordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang sudah ada, sehingga dapat terbentuk organisasi yang ideal sesuai dengan kebutuhan daerah (Muntoha, 2011).
Bagian organisasi sebagai organisasi formal dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk memenuhi interes  masyarakat  umum diharapkan  dan hendaknya  semaksimal  mungkin  untuk mencapai  hasil  kerja  yang  lebij  baik secara efektif,  efisien  dan transparan, saling mendukung melalui hubungan kerja yang saling memajukan satu sama lain, antara atasan dan bawahan, antar bawahan lainnya. serta antar otoritas pengawas, sebagaimana tugas pokok pengelolaan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta tugas dalam pelaksanaannya  dengan  komponen  pengelolaan  daerah  bersifat  terpadu dan tidak bersifat parsial. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan yang lebih intensif dan optimal dari bagian organisasi untuk mengoptimalkan tugas yang dilaksanakannya. Efisiensi dalam organisasi sangatlah penting, karena efisiensi menunjukkan tingkat pencapaian hasil dengan  mengetahui  sejauh  mana tugas  yang dilaksanakan  dengan tugas  dan  wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara realistis dan maksimal (Suparto, 2014).
Kinerja organisasi yang diimplementasikan pada tingkat kinerja daerah tertentu harus sesuai dengan ara pembangunan daerah dan ditetapkan sebagai titik star dalam pelaksanaan tugas-tugas  yang telah  sepakati  dalam  penetapan  pencapain  target  kerja bersama. Efekif  dan  efisiensi  adalah tingkat  pencapaian  hasil  atau tingkat  kinerja  yang diutamakan,  maka  siklus  pekerjaan  yang  ada  dalam  lingkup  Bagian  Organisasi  masih mengalami  kelambanan,  para  staf  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  yang  seharusnya  bisa diselesaikan  dalam  waktu  singkat,  namun  masih  juga  mengalami  keterlambatan  yang  dapat menyebabkan keterlambatan dalam berbagai urusan pelayanan terhadap masyarakat tentunya. Dapat dilihat dari mulai dikeluarkanya Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi  Perangkat  Daerah,  Bagian  Organisasi  baru  bisa  menyelesaikan  Perda  tentang Susunan  Organisasi  bagi  organisasi  yang  ada  di  PEMDA  Kota  Bima  lebih  dari  enam  bulan (Mangkunegara 2014).

## METODE
Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis kinerja Bagian  Organisasi  Sekretariat  Daerah  Kota  Bima.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Bima, tepatnya pada Bagian Organisasi Sekreatraiat Kota Bima. Sumber data dan tehnik pengumpulan datanya yaitu Key Informan aparatur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima terdiri
dari:  Kepala  Bagian,  Kepala-kepala  Sub  Bagian,  serta  beberapa  Pegawai  pada  Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima. Adapun data yang diperlukan meliputi data sekunder adalah data Dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam ( indepn  interview )  dan  Focus  Group  Discussion  (FGD).  Digunakan  analisis  data  kualitatif (Miles,  1984)  dengan  prosedur:  Reduksi  data,  Penyajian  Data,  Menarik  kesimpulan  atau verifikasi.  Untuk  menentukan  keabsahan  data  dalam  penelitain  kualitatif  harus  memenuhi beberapa persyaratan menggunakan kriteria derajat kepercayaan, keteralihan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima Perspektif Otonomi Daerah
Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting,  meningingat  penilaian  kinerja  dapat  digunakan  sebagai  ukuran  keberhasilan  suatu orgaisasi dalam batas waktu tertentu. Terdapat dua aspek penting tingkat keefektifan seluruh bagian  organisasi  di  dalam  mengidentifikasi  kebutuhan-kebutuhan  dari  kelompok-kelompok penting yang behubungan dengan organisasi tersebut, dan bagaimana usaha organisasi tersebut secara  sistematik  dalam  mengembangkan  kemampuannya  untuk  memenuhi  apa  yang dibutuhkan tersebut.
Hasil  penelitian  mengenai  kinerja  Bagian  Organisasi  Sekretariat  Daerah  Kota  Bima diketahui  dari  sudut  pandang: Pertama , Produktivitas  dijalankan  dengan  peryimbangan  asas produksitivias hal ini tidak hanya mengukur produktivitas pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima telah dilaksanakan dengan baik hal ini ditunjukan dengan pencapaian target kinerja yaitu adanya dokumen dokumen yang di susun sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.    Dengan  kata lain  produktivitas  kerja  pada  Bagian  Organisasi  Sekretariat  Daerah Kota Bima sebagai rasio antara input dengan output.
Kedua, Responsibilitas  dalam  pencapaian  target  kinerja  pada  Bagian  Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima telah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip administrasi dengan baik  dan  benar,  hal  ini  di  tunjukan  dengan  penyiapan  target  rencana  kinerja  dan  penyiapan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah di tetapkan. Artinya pelaksanaan kegiatan organisasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima dilakukan sesuai dengan prinsip- prinsip  administrasi  yang  benar  atau  sesuai  dengan  kebijakan  organisasi,  baik  yang  eksplisit maupun implisit  (Lenvine, 1990). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
Ketiga, Akuntabilitas  yang  ditunjukan  dalam  kinerja  Bagian  Organisasi  Sekretariat Daerah Kota Bima, yaitu tersedianya dokumen-dokumen atas pelaksanaan kegiatan dan perlu kebijakan-kebijakan tertentu dengan memperhatikan kualifikasi dan kecakapan tertentu dalam penempatan  aparatur  yang  menduduki  jabatan-jabatan  yang  ada.  Menunjukkan betapa tunduknya  bagian  organisasi Sekretariat  Daerah  Kota  Bima untuk  membidangi  kegiatan organisasi kemasyarakatan  terhadap pejabat  politik yang terpilih melalui  pemilihan umum. Pejabat politik dipilih oleh rakyat sehingga selalu mewakili kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep tanggung jawab publik dapat dilihat sejauh mana kebijakan dan tindakan organisasi publik sejalan dengan kehendak publik pemerintah, seperti pencapaian tujuan,  namun  efektivitasnya  juga harus dievaluasi  dengan ukuran eksternal, seperti nilai dan  norma  yang  berlaku di masyarakat. Dalam kegiatan suatu organisasi publik,
tanggung  jawab  menjadi tinggi apabila kegiatan tersebut dianggap  benar  dan  sesuai  dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat (Suparto, 2014).
Keempat, efektivitas pembagian kerja organisasi daerah di Kota Bima berkaitan dalam keberhasilan  organisasi   pelayanan  publik yang  diidikasikan  dari  profitabilitas,  pemanfaatan faktor produksi dan alasan ekonomi. Dalam penerapan obyektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas merupakan kriteria kinerja yang sangat penting. Kelima, Daya  Tanggap  Organisasi  pelayanan  publik  dalam  hal  ini  Bagian  Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima, merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh karena itu organisasi secara keseluruhan  harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini. Penelitian ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian  Haryanto  (2003),  walaupun  lingkup  penelitian  berbeda tetapi sama membahas permasalahan tentang kinerja terutama yang berkaitan dengan efektifitas dan  kualitas layanan  yang  menunjukan  bahwa  aparatur  pemungut  pajak  bumi  dan  bangunan Kabupaten  Pamekasan  belum  efektif  dalam  arti  bahwa  belum  mencapai  target  sebagaimana yang  telah  ditetapkan  terutama  dalam  kaitan  dengan  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  rendahnya  kualitas  layanan  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  oleh  petugas pemungut pajak.

## Dampak  Kepemimpinan  dan  Budaya  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Bagian  Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima
Hasil  penelitian  mengenai  faktor  kepemimpinan  pada  Bagian  Organisasi  Sekretariat Daerah  Kota  Bima  menunjukkan  bahwa  pengaruh  gaya  kepemimpinan  dalam  rangkaian tindakan disetiap aktivitas melalui keteladanan kewibawaan serta kecakapan seorang pemimpin dapat mempengaruhi aparatur dalam rangka meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan atau visi organisasi. Seorang pemimpin dalam suatu organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar melalui terhadap kinerja Keadaan tersebut menunjukkan seorang pemimpin harus dapat memberikan  teladan,  mempunyai  wibawa  dan    kecakapan  mengajar  dan  kecakapan  teknis. Karena dengan perilaku kepemimpinan yang dapat memberikan teladan, mempunyai wibawa dan  kecakapan  maka  pemimpin  dapat  mempengaruhi  perilaku  organisasinya  agar  dapat digerakkan kearah tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Selain  itu  alah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  organisasi  publik  dalam  memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa adalah faktor budaya. Budaya kerja dalam penelitian ini dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal pegawai yaitu mentalitas aparatur untuk dapat berbuat optimal dilingkungan kerjanya maupun di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini budaya yang ditunjukan pegawai di lingkungan kerjanya belum optimal terlihat dari etos kerja yang menunda pekerjaan sehingga pemberian pelayanan kepada pengguna jasa  belum optimal. Hal ini ditunjukan sikap ketergantungan bawahan terhadap pimpinan yang menunggu pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan administrasi. Sedangkan di lingkungan Eksternal aparatur selalu  peduli  dengan  keadaan  masyarakat  pengguna  jasa.  Penelitain  ini  senada  dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2000) bahwa gaya kepemimpinan dan iklim organisasi secara bersama-sama terhadap variabel kinerja pegawai, dan gaya kepemimpinan menunjukan pengaruh  yang  lebih  dominan  dari  pada  variabel  iklim  organisasi  di  dalam  mempengaruhi tingkat kinerja pegawai.
Hasil  penelitian  mengenai  menunjukkan  bahwa  pengaruh  gaya manajemen  pada setiap rangkaian fungsi kegiatan melalui keteladanan wewenang dan kemampuan kepemimpinan dapat  mempengaruhi perangkat  untuk meningkatkan kinerjanya. mencapai tujuan atau visi organisasi. Pemimpin suatu organisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja. Keadaan ini menunjukkan bahwa seorang  pemimpin  harus menjadi teladan, mempunyai wibawa dan keterampilan mengajar serta keterampilan teknis. Karena dengan mencontohkan perilaku kepemimpinan yang berwibawa dan terampil, pemimpin dapat mempengaruhi perilaku organisasinya agar dapat bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan.
Faktor yang mempengaruhi pemberian layanan kepada pengguna oleh organisasi publik adalah faktor budaya. Budaya kerja dalam penelitian ini dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal karyawan  yaitu. pola  pikir  PNS untuk bekerja  secara optimal  di  lingkungan kerja dan masyarakat. Dalam  penelitian  ini  budaya  yang ditunjukkan  oleh  para pegawai  di lingkungan  kerjanya  belum maksimal,  yang  diwujudkan  dalam etos  kerja  yang menunda- nunda pekerjaan sedemikian rupa sehingga pemberian pelayanan kepada pengguna jasa menjadi tidak maksimal. Hal ini menunjukkan sikap ketergantungan bawahan terhadap manajer yang mengharapkan  manajer menyelesaikan masalah  manajemen. Di  sisi lain, di  lingkungan eksternal,  perangkat  keras selalu memperhatikan keadaan orang  yang menggunakan layanan tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Iskandar (2000) yang menyatakan bahwa kepemimpinan dan iklim organisasi secara bersama- sama mempengaruhi variabel kinerja pegawai, dan gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap kinerja pegawai dibandingkan variabel iklim organisasi.

## KESIMPULAN
Organisasi  Sekretariat  Daerah  Kota Bima pada  masa  otonomi ditinjau  dari  aspek:  (1) produktivitas,  yaitu produktivitas agar  dilaksanakan dengan baik, hal  ini tercermin  dari tercapainya  tujuan  yang  efektif, yaitu  adanya dari dokumen  yang telah  disiapkan. sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran; (2) Tanggung
jawab
terhadap pencapaian tujuan kinerja telah terpenuhi dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip  administratif,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  penyusunan  tujuan rencana kinerja dan penyusunan anggaran untuk mencapai tujuan kinerja yang telah ditetapkan; (3) Kegiatan ini mencerminkan tanggung jawab atas keberadaan dokumen pelaksanaan  kegiatan  dan perlunya  kebijakan  tertentu, dengan  memperhatikan kualifikasi dan keterampilan tertentu pada saat menempatkan pejabat pada jabatan yang ada. (4) Efektivitas  terlihat pada  pencapaian tujuan kinerja  yang  memperpendek rantai  birokrasi dengan melayani  masyarakat  sebagai pengguna  layanan; dan  (5) Tanggung jawab pelayanan  Bagian Tata  Usaha Sekretariat  Daerah  Kota  Bima  cukup  responsif terhadap pengaduan. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan bagian tata usaha Sekretariat Daerah Kota Bima dapat disimpulkan bahwa kehadiran pengurus (pimpinan) menjadi  pendorong maju dan mundurnya  kinerja  organisasi, kecuali  faktanya  itu  pihak manajemen. dapat  memajukan organisasi. kinerja,  hal  ini juga  dapat  menciptakan  budaya organisasi  yang  mendukung  pelaksanaan seluruh  tugas  organisasi,  yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja organisasi.
.

## DAFTAR RUJUKAN
Ancok, D. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
Bolden, R., Gosling, J., Marturano, & Dennison, A. (2018). Centre for Leadership Studies: a Review  of  Leadership  Theory  and  Competency  Frameworks.  Centre  for  Leadership Studies, 1–44. http://www.leadership-studies.com
Bryant, C & White, LG. (1982). Managing Development in The third World,West View Press, Mc,    diterjemahkan  Rustyanto,  L.  1987.  Manajemen  Pembangunan  untuk  Negara Berkembang. Jakarta: LP3ES.
Daha,  Khairid.  (2002).  Kinerja  Organisasi  Pelayanan  Publik  (Studi  Kasus  pada  Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda). Yogyakarta: Tugas Akhir Program Magister, Universitas Gajah Mada.
Darwin,  Muhadjir.  1994.  Teori  Organisasi  Publik,    Hand  Out  Perkuliahan  Matrikulasi, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
Dwiyanto,  A.  (1995).  Penilaian  Kinerja Organisasi  Publik.  Makalah  disajikan  pada  Seminar Kinerja  Organisasi    Sektor  Publik,  Kebijakan  dan  Penerapannya,  Jurusan  Ilmu Administrasi Negara. 20 Mei 1995. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
Dwiyanto, Agus. 2001. Budaya Paternalisme dalam Birokrasi  Pelayanan Publik,Policy Brief,
Center for Population and Policy Studies, UGM, Yogyakarta.
Etzioni,    Amitai.  (1982).  Organisasi-Organisasi  Modern,  Terjemahan  Suryatim.  Jakarta:  UI
Press.
Fatkhul,  M.  (2014).  Otonomi  Daerah  Dalam  Persepektif  Pembagian  Urusan  Pemerintah- Pemerintah. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 69–79.
Georgepoulous,  B.  S  dan  Tannenbaum,  A.  S.  (1957).  The  Study  of  Organizational Effectiveness, American: Sociological Review.
Gibson,  James.  L.  (1984).  Organisasi  dan  Manajemen,  Perilaku,  Struktur,  Proses.  Jakarta: Erlangga.
Gibson, dkk. (1992). Organisasi, Perilaku,Struktur dan Proses. Jakarta: Erlangga.
Handoko, Hani, T. (1984).  Manajemen. Edisi ke II, Yogyakarta: BPFE.
Hasibuan. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia (3rd ed.). Bumi Aksara.
Huberman, dan Mulles (1984). Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methode. Sage Publications.
Mangkunegara.  (2020). Perencanaan  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia .  Refika Aditama.
Miles, H. (1984). Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methode . London, United Kingdom: Sage Publications.
Muntoha. (2011). Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah (Issue september 2016). Yogyakrta: Safiria Insania Press.
Sabar, N. D., Adolfina, & Dotulong, L. O. H. (2017). Pengaruh Promosi Jabatan Dan Mutasi Terhadap  Kinerja  Pegawai  (Studi  Pada  Pegawai  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi  Utara). Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen,
Bisnis Dan Akuntansi , 5 (2), 404–413. https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.15686
Suparto,  S.  (2014).  Otonomi  Daerah  di  Indonesia:  Pengertian,  Konsep,  Tujuan,  Prinsip  dan Urgensinya. Jurnal Ilmu Hukum , 1 – 24 , 10.
Tumija,  T.,  &  Permatasari,  W.  (2018).  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah , 2 (1), 65–80.
http://ejournal.ipdn.ac.id/JOKD/article/view/469