POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA
Fajar Nurhardianto 

## Abstrak
Politik  hukum  HAM  adalah  kebijakan  hukum  HAM (human rights  legal  policy) tentang  penghormatan (to  respect), pemenuhan (to  fulfill) dan  perlindungan  HAM (to  protect). Kebijakan  ini  bisa  dalam  bentuk  pembuatan,  perubahan, pemuatan  pasal-pasal  tertentu,  atau  pencabutan  peraturan perundang-undangan.  Dalam  pandangan  Moh.  Mahfud, implementasi  politik  hukum  dapat  berupa:  (a)  pembuatan hukum  dan  pembaruan  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang dianggap  asing  atau  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  dengan penciptaan hukum yang diperlukan; (b) pelaksanaan ketentuan hukum  yang  telah  ada,  termasuk  penegasan  fungsi  lembaga dan  pembinaan  para  anggota  penegak  hukum.  Politik  hukum HAM  pada  aspek penghormatan  adalah  kebijakan  yang mengharuskan negara untuk tidak mengambil langkah-langkah yang  akan  mengakibatkan  individu  atau  kelompok  gagal meraih atau memenuhi hak-haknya.

## Kata Kunci: Politik Hukum, HAM di Indonesia

## Pendahuluan
Bagaimana politik hukum HAM di Indonesia? Akan ditelurusi bagaimana  politik  hukum  HAM  pemerintah  semenjak  awal kemerdekaan,  era  Orde  Lama,  Orde  Baru,  dan  paska  Orde  Baru. Penelusuran  ini  diperlukan  untuk  melihat  benang  merah  komitmen negara terhadap HAM.
 Mahiswa Prodi Pemikiran Politik Islam dan aktif dalam kegiatan diskusi ilmiah dan kemahasiswaan.
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM......

## Perdebatan Dalam BPUPKI
Perdebatan  tajam  tentang  perlu  tidaknya  HAM  dicantumkan dalam  UUD  dalamrapat  besar Dokuritu  Zyunbi  Tyoosakai (Badan Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  atau  BPUPKI) tanggal 15 juli 1945 telah menjadi bagian dari sejarah tentang adanya perbedaan  pandangan  antara  politik  hukum  HAM  Soekarno  dan Supomo di satu sisi serta M. Yamin dan M. Hatta di sisi yang lain. Inti perbedaan pandangan mereka adalah menyangkut substansi HAM dan eksistensi  negara  yang  oleh  masing-masing pihak  dikonstruksikan diantara paham individualisme, yang notabene dinilai sebagai karakter yang bersifat Barat dan kolektivitas yang dinilai sebagai karakter yang bersifat Timur.
Bagi  Supomo,  negara  tidak  perlu  menjamin  HAM  karena menurutnya:  (i)  HAM dianggap  berlebihan;  (ii) dibayangkan berdampak  negatif;  dan  (iii)  sebagai  hak-hak perorangan,  selalu berada  di  bawah  kepentingan  bersama.  HAM,  kata  Supomo  tidak membutuhkan  jaminan Grund-und  Freiheitsrechthe dari  individu contra staat, oleh karena individu tidak lain ialah bagian organik dari staat yang  menyelenggarakan  kemuliaan staat, dan  sebaliknya  oleh politik  yang  berdiri  di  luar  lingkungan  suasana  kemerdekaan seseorang. 1
Menurut  pengertian  ”negara”  yang  integralistik,  sebagai bangsa  yang  teratur, sebagai  persatuan  rakyat  yang  tersusun,  maka pada  dasarnya  tidak  akan  ada  dualisme ”staat” dan  individu,  tidak akan  ada  pertentangan  antara  susunan staat dan  susunan hukum individu, tidak akan ada dualisme ”staat und staatfreier Gesellschaft” (negara  dan masyarakat  bebas  dari  campur  tangan  negara).  Negara kata  Supomo  adalah  susunan masyarakat  yang  integral,  anggota- anggota dan bagian-bagiannya merupakan persatuan masyarakat yang
1 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (jilid I), Yayasan Prapanca, 1959, hlm. 114.
organis,  persatuan  yang  tidak  mementingkan  perseorangan  dan mengatasi semua golongan, persatuan hidup berdasarkan kekeluargaan. 2 Senada  dengan  Supomo,  Soekarno  juga  menganggap  HAM akan berdampak negatif karena memiliki kaitan dengan individualisme.  Memberikan hak-hak  kepada  warga  negara, bertentangan  dengan  kebebasan  negara  yang berdaulat.  Soekarno bahkan  dengan  meyakinkan  menyatakan  bahwa  jika  negara ini dibangun  dengan  filsafat  individualisme-liberalisme,  maka  yakinlah bahwa  kita akan  penuh  dengan  konflik.  Lebih  jauh  Soekarno menegaskan:
Tuan-tuan yang terhorma! Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa grondwet menuliskan,  bahwa  manusia  bukan  saja  mempunyai  hak kemerdekaan  suara,  mengadakan  persidangan  dan  berapat,  jikalau misalnya tidak ada sociale rechtvaardigheid yang demikian itu? Buat apa  kita membikin grondwet,  apa  guna grondwet itu  kalau  ia  tidak dapat  mengisi  perut orang  yang  hendak  mati  kelaparan. Grondwet yang  berisi ”droit  de  I’homme  et du  citoyen” itu,  tidak  bisa
menghilangkan  kelaparannya  orang  yang  miskin yang  hendak  mati kelaparan.  Maka  oleh  karena  itu,  jikalau  kita  betul-betul hendak mendasarkan  negara  kita  kepada  paham  kekeluargaan,  paham tolong menolong,  paham  gotong  royong  dan  keadilan  sosial,  enyahkanlah tiap-tiap  pikiran,  tiap-tiap  paham  individualisme  dan  liberalisme daripadanya. : 3
Pandangan  dan  pendirian Soekarno  dan  Supomo  terhadap HAM tidak dapat menyembunyikan kentalnya sentimen ideologis anti Barat  pada  di  satu  sisi, serta  kecenderungan  paham  kolektivisme kebudayaan  di  sisi  lain,  dan  dengan argumen  itu,  secara  pragmatis, Soekarno  lalu  menakar  dan  mempertentangkan arti  penting  gagasan
2 Ibid.
3 Ibid., hlm. 296-297. Lihat juga Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 8.
HAM  dengan  dapat  tidaknya  gagasan  itu  mengatasi kelaparan;  suatu argumen  yang  sangat  dipaksakan  dan  berbahaya  sebab  sama artinya menempatkan  manusia  tidak  berbeda  jauh  dengan  hewan,  yang penting kenyang meskipun dirampas kemerdekaannya.
Pandangan Soekarno dan Supomo yang tidak khawatir negara akan menyalahgunakan  kekuasaannya,  atau  paling  tidak,  tidak  selalu akan menggunakan  kekuasannya  dengan  bijaksana,  berangkat  dari anggapan bahwa para pejabat negara dianggap sebagai manusia  yang baik  dan  bijaksana  yang dengan  sungguh-sungguh  memikirkan kepentingan rakyat sebagai keseluruhan, tidak pernah memperhatikan kepentingan  sendiri,  dan  karena  itu  tidak  perlu UUD  membatasi kekuasaan negara dan mengatur dan menjamin hak-hak perseorangan.
Berbeda  dengan  Soekarno,  Hatta  berpendapat  sebaliknya, dengan menyatakan:
Paduka  Tuan  Ketua,  sidang  yang  terhormat!  Pokok-pokok  yang dikemukakan  oleh  Syusa  Panitia  Kecil  Perancang  Undang-Undang Dasar setuju. Memang kita harus menentang individualisme dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang untuk menentang individualisme.  Kita  mendirikan  negara  baru  di  atas  dasar  gotong- royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyat dalam Undang-Undang Dasar yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara, yaitu bahwa nanti di atas Undang-Undang Dasar yang  kita  susun  sekarang ini,  mungkin  terjadi  suatu  bentukan  negara yang  kita  tidak  setujui....Kita menghendaki  negara  pengurus,  kita membangunkan  masyarakat  baru yang  berdasar  kepada  gotong- royong,  usaha  bersama;  tujuan  kita  ialah membaharui  masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. 4
4 Ibid., hlm. 209.
Pada bagian lain dari penjelasannya, Hatta menyatakan: 5
“Tetapi  satu  hal  yang  saya  kuatirkan  kalau  tidak  ada  satu  keyakinan atau satu  pertanggungan  kepada  rakyat  dalam  hukum  dasar  yang mengenai haknya untuk mengeluarkan suara, saya kuatir menghianati di atas Undang-Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi  satu  bentukan negara  yang  tidak  kita  setujui”.  “Sebab  itu  ada baiknya dalam satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga negara disebutkan di sebelah hak yang sudah diberikan juga kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga negara itu jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut disini hak buat  berkumpul  dan  bersidang  atau menyurat  dan  lain-lain. Tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita dasarkan negara kita kepada kedaulatan rakyat”.
Hal  yang  sama  disampaikan  oleh  Moh.  Yamin  yang  menolak keras  argumenargumen yang  membela  tidak dicantumkannya  hak warga  negara  dalam  Undang-Undang Dasar.  Dalam  pidatonya  di sidang BPUPKI, Yamin menegaskan bahwa: 6
“Supaya  aturan  kemerdekaan  warga  negara  dimasukkan  dalam Undang-Undang Dasar  seluas-luasnya.  Saya  menolak  segala  alasan- alasan  yang  dimajukan  untuk tidak  memasukkannya.  Aturan  dasar tidaklah  berhubungan  dengan  liberalisme, melainkan  semata-mata satu kesemestian perlindungan kemerdekaan, yang harus diakui dalam Undang- undang Dasar.”
Pendapat  kedua  pendiri  bangsa  ini  didukung  oleh  anggota BPUPKI  lainnya, Liem  Koen  Hian,  yang  mengusulkan  perlunya dimasukkan  hak  kemerdekaan  buat drukpers, onschendbaarheid  van
5 Dikutip dari pidato Hatta tanggal 15 Juli 1945 di BPUPKI, berdasarkan naskah yang dihimpun oleh RM A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta , 2004, hlm.
345-355.
6 Dikutip dari pidato Muhammad Yamin tanggal 15 Juli 1945 di BPUPKI, berdasarkan naskah yang dihimpun oleh RM A.B. Kusuma, ibid, hlm. 380.
woorden (pers cetak, kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan). 7 Mereka  sangat  menyadari  bahaya  otoritarianisme,  sebagaimana  yang mereka lihat terjadi  di  Jerman  menjelang  Perang  Dunia  II,  apabila dalam negara yang mau didirikan itu tidak diberikan jaminan terhadap hak warga negara.
Hatta dan Yamin pada akhirnya memang berhasil mendesakkan  beberapa pasal  mengenai  perlidungan  hak-hak  sipil dalam  batang  tubuh  UUD  1945, 8 tetapi  perdebatan  yang  berakhir dengan kompromi itu menorehkan tiga catatan sejarah penting tentang politik hukum HAM yang digariskan BPUPKI.
Pertama, HAM  yang  masuk  dalam  UUD  1945  adalah  HAM yang  dicurigai atau  diprasangkai  sebagai  Barat  yang  individualistik, dan karena itu harus diwaspadai.
Kedua, pencantuman HAM dalam UUD 1945 bersifat terbatas. Keterbatasan itu bukan hanya dalam arti bahwa hak-hak tersebut lebih lanjut akan  diatur  oleh  undang-undang,  tetapi  juga  dalam  arti konseptual. 9 Konsep yang  digunakan  adalah  Hak  Warga  Negara (rights  of  the  citizens)  bukan  Hak  Asasi Manusia  (human  rights). Penggunaan  konsep  Hak  Warga  Negara  itu  berarti  bahwa secara implisit  tidak  diakui  paham natural  rights yang  menyatakan  bahwa HAM adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  manusia  karena  ia  lahir  sebagai manusia.  Sebagai konsekuensi  dari  konsep  itu,  maka  negara ditempatkan  sebagai regulator  of  rights, bukan  sebagai guardian  of human  rights – sebagaimana  ditempatkan  oleh  sistem Perlindungan Internasional HAM.
Ketiga, Soekarno, yang kemudian menjadi Presiden Indonesia pertama, sejak  awal  memang  kurang  memiliki  komitmen  dasar  yang jelas dan tegas untuk memenuhi, menghormati dan melindungi HAM,
7 Lihat RM A.B. Kusuma, op.cit., hlm. 392.
8 Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 dan 31.
9 Lihat T. Mulya Lubis, In Search of Human Rights Legal Political Dilemmas of Indonesia,s New Order, 1966-1990, Gramedia, Jakarta, 1993.
termasuk  hak-hak  warga negara,  dan  terbukti  di  era  kekuasaannya, terutama setelah Demokrasi Terpimpin, Soekarno melakukan pelbagai praktek pelanggaran HAM, khususnya hak berorganisasi, berpendapat dan bereskeperesi.
Pada  bagian  ini  patut  diketengahkan  pandangan  lain  yang menilai  bahwa perbedaan  pandangan  para  pendiri  bangsa  itu sesungguhnya  hanya  pada  bagian tertentu  saja  dari  HAM.  Menurut hasil  penelitian  Tim  dari  Universitas Padjadjaran  (Unpad)  Bandung, perdebatan  antara  Soekarno  dan  Supomo  dengan Hatta  dan  Yamin tidak  sebagaimana  digambarkan  selama  ini. 10 Dari  semua  ketentuan yang diatur dalam nasakah UUD 1945, hanya ada satu ketentuan yang tidak tercantum  yang kemudian dimasukkan dalam UUD 1945  yaitu: hak berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan dan  tulisan  yang notabene  dimuat  dalam  Pasal  28  UUD  1945.  Jadi tidak  tepat  kalau  Supomo  tidak menghendaki  dicantumkannya  HAM dalam UUD. Yang ditolak Supomo terletak pada konsepsi HAM yang hanya semata-mata mencerminkan pandangan liberalisme- individualisme. 11 Inti  perbedaan  pandangan  mereka  terletak  pada pemahaman  Supomo  bahwa  usul  Hatta  dan  Yamin  untuk mencantumkan  hak berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pikiran cermin  dari  paham  liberalisme  individualisme; yang  sebenarnya  juga ditolak  oleh  Hatta  dan  Yamin  yang  ruhnya terdapat  dalam droit  de I,homme de du citoyen. 12
Dalam  risalah  sidang  BPUPKI  tanggal  13  Juli  disebutkan bahwa panitia kecil yang notabene diketuai oleh Supomo telah dimuat pasal-pasal  tentang  HAM yang  mencakup  hak  persamaan  kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak
10 Tim Unpad, “Konsepsi Bangsa Indonesia tentang Hak Asasi Manusia ditinjau dari Segi Hukum”, Makalah, 1993, hlm. 4.
11 Ibid., hlm. 6.
12 Ibid., hlm. 8.
untuk memeluk agama dan kepercayaan dan lain-lain yang mencakup hak sipil dan hak politik. 13
Lepas  dari  kontroversi  sejarah  perdebatan  dalam  BPUPKI, yang  dapat direkam  adalah  bahwa  proses  legalisasi  HAM  dalam Konstitusi  Indonesia terdapat tarik  menarik  pandangan,  serta  terjadi pasang surut pengaturan yang tidak bisa dibantah. Konstitusi Republik Indonesia  Serikat  (RIS)  1949  dan  UUDS 1950  yang  pernah  berlaku selama sekitar 10 tahun (1949-1959) memuat pasalpasal tentang HAM yang  lebih  banyak dan  lebih  lengkap  dibandingkan  dengan UUD 1945.  Bahkan  kedua  UUD  tersebut  mendasarkan  ketentuan  tentang HAM pada  deklarasi  universal  HAM (Universal  Declaration  of Human  Rights) 1948. 14 Tetapi  sejarah  bergerak  mundur.  Melalui Keppres  No.  150  Tahun  1959  tanggal  5 Juli  1959,  Soekarno menyatakan UUD 1945 berlaku kembali, yang berarti memberlakukan ketentuan tentang HAM yang berlaku di dalamnya.
Perdebatan  tentang  perlu  tidaknya  HAM  dimuat  dalam  UUD (1945), yang  kemudian  berakhir  dengan  kompromi  menjadi  bukti sejarah  bahwa  usaha menjamin  perlindungan  HAM  dalam  sistem hukum  Indonesia  memiliki  jejak sejarah  kesulitan  yang  siqnifikan. Konsep  universalitas  dan  partikularistik  dengan pelbagai  variasi argumen di dalamnya masih terus muncul sebagai pangkal perdebatan set iap  kali  ada  gagasan  yang  ”berbau”  HAM  dalam  undang -undang. Akhir  dari  debat  yang  panjang  itu  adalah  kompromi,  dan  rumusan undangundang hasil kompromi dipastikan mengabaikan substansi.

## Era Orde Lama
13 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan dan
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara, Jakarta, 1998, hlm. 246-256.
14 Satya....., op.cit., hlm. 11.
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM ...
Pada periode 1945 hingga 1950-an kekuasaan Soekarno berada dalam jalur  kekuasaan  yang  demokratis  dan  menghormati  HAM. Maklumat-maklumat yang  ia  keluarkan  sebagai  jawaban  terhadap tudingan  Belanda  akan  eksistensi pemerintahan  Indonesia  merdeka sebagai  pemerintahan  yang  tidak  demokratis dan  boneka  Jepang,  di dalamnya memuat kebijakan yang demokratis dan penghormatan pada HAM.
Tiga  langkah  yang  merupakan  paradigma  baru  di  bidang ketatanegaraan yang  diambil  oleh  pemerintahan  Soekarno,  yaitu: 15 Pertama,  mengeluarkan maklumat  politik  pemerintah  tanggal  1 November 1945 antara lain menyatakan:
“....sedikit  hari  lagi  kita  akan  mengadakan  pemilihan  umum  sebagai bukti bahwa cita-cita kita dan dasar  kerakyatan itu benar-benar dasar dan pedoman  penghidupan  masyarakat  dan  negara  kita.  Mungkin sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan UUD kita akan disempurnakan menurut kehendak rakyat kita yang terbanyak.”
Kedua, mengeluarkan maklumat pemerintah 3 November 1945
yang  berisi antara  lain  menegaskan  bahwa  pemerintah  menyukai timbulnya  partai-prati politik, karena  dengan  adanya  partai  politik itulah  dapat  dipimpin  ke  jalan  yang teratur  segala  aliran  paham  yang ada  dalam  masyarakat,  dan  partai-partai  itu  telah tersusun  sebelum dilangsungkan  pemilihan  anggota  badan-badan  perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946.
Ketiga, melakukan  perubahan  mendasar  dan  siqnifikan terhadap  sistem pemerintahan  yang  semula  presidensil  menjadi parlementer,  sebagaimana tertuang  dalam  maklumat  pemerintah  14 November 1945, yang isinya antara lain berbunyi:
”Pemerintah  Republik  Indones ia  setelah  mengalami  ujian-ujian  yang ketat dengan  selamat,  dalam  tingkatan  pertama  dari  usahanya menegakkan  diri, merasa  bahwa  saat  sekarang  sudah  tepat  untuk
15 Bagir  Manan, Perkembangan  Pemikiran  dan  Pengaturan  Hak  Asasi Manusia  di  Indonesia, Yayasan  Hak  Asasi  Manusia,  Demokrasi  dan  Supremasi Hukum, Bandung, 2001, hlm. xiii-xiv.
menjalankan  macammacam tindakan  darurat  guna  menyempurnakan tata  negara  kepada susunan  demokrasi.  Yang  terpenting  dalam perubahan-perubahan susunan  kabinet  baru  itu  ialah  tanggungjawab adalah di dalam tangan mentri”.
Dengan keluarnya maklumat pemerintah 3 November 1945 itu,
maka anjuran  pembentukan  partai-partai  politik  menjadi  lebih  jelas dan  bermakna. Bahkan  kedua  maklumat  pemerintah  tersebut  yang sama-sama  meletakkan kebebasan  ataupun  keleluasaan,  menjadi pangkal  tolak  tumbuh  dan berkembangnya  demokrasi  liberal  atau demokrasi  parlementer  selama  sekitar  10 tahun  pertama  kekuasaan
Presiden Soekarno.
Perkembangan  politik  pada  tahun-tahun  berikutnya,  terutama setelah dekrit  Presiden  5  Juli  1959  yang  menandai  demokrasi terpimpinnya  Soekarno, pemerintahan  Orde  Lama  mengalami degradasi  politik  yang  luar  biasa,  derita rakyat  tidak  saja  pada  aspek ketidakmerataan  ekonomi  dan  kemiskinan,  tetapi juga  pengekangan pada  kebebasan  hak  sipil  dan  hak  politik.  Sekitar  7  (tujuh) tahun, antara  tahun  1959-1966,  sistem  politik  dan  bangunan  negara  hukum Indonesia  yang  berdiri  di  atas  pondasi  UUD  1945  yang  rapuh  dan sangat minim menjamin  HAM,  terbukti  menjadi  sebab  utama terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan.
Partai-partai  politik  yang  marak  pada  era  demokrasi  liberal, secara perlahan  melemah  dan  tidak  berdaya  kecuali  Partai  Komunis Indonesia (PKI) yang memperluas pengaruhnya dengan berlindung di bawah  kekuasaan  Soekarno; sementara  Angkatan  Darat  dapat memperluas  peran  dan  kekuasaan  politiknya, 16 dan  dari  sana  militer terus menerus memperlemah kekuatan Partai Politik (Parpol) sehingga keberadaan  Parpol  tidak  berfungsi  sebagaimana  mestinya kecuali memberi  dukungan  kepada  Soekarno. 17 Partai-partai  yang  tidak
16 Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1962, hlm. 583-584.
17 Mochtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 43-44.
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM ...
mendukung Soekarno dibubarkan tanpa alasan yang jelas, dan bahkan mengadaada, sebagaimana  alasan  pembubaran  Partai  Masyumi  yang disebut  Soekarno karena  pimpinan  partai  itu  terlibat  pemberontakan PRRI;  suatu  alasan  yang  oleh Syafii  Maarif  disebut  tidak  didukung oleh dokumen otentik. 18 Alih-alih mau menegakkan demokrasi, dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno justru hilangnya demokrasi, dan yang tinggal terpimpinnya saja. 19
Sifat  anti  kritik  Soekarno  diwujudkan  dalam  bentuk  tindakan penangkapan  dan  penahanan  tanpa  proses  hukum  terhadap  pimpinan media masa  cetak,  seperti  Mochtar  Lubis,  serta  pembredelan  Pers yang  mencapai  184 kasus,  dan  jika  ditambah  dengan  sikap  anti  Pers lainnya berjumlah 244 tindakan. 20 Dengan mengutif Edward C. Smith, tindakan  anti  Pers  selama  kurun  waktu 1957-1965,  digolongkan  oleh Moh.  Mahfud  MD  kedalam  tiga  bentuk,  yaitu penahanan  berjumlah 30  kasus;  pemenjaraan  sebanyak  30  kasus,  dan pembredelan berjumlah 184 kasus. 21
Pelanggaran-pelanggaran  hak  sipil  dan  hak  politik  dalam bentuk pembatasan  dan  bahkan  pelarangan  implementasi  kebebasan berorganisasi, bereksperesi  dan  berpendapat  melalui  pelbagai keputusan  Presiden 22 di  era Presiden  Soekarno  memang  sangat menonjol. Pers yang terkena tindakan anti pers pada umumnya adalah Pers-Pers  yang  independen  dan  tidak  menyatakan  diri sebagai  aliran
18 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, Jakarta, 1985, hlm. 187-191.
19 Deliar Noer, “Islam dan Politik Mayoritas atau Minoritas”, dalam Prisma Nomor 5 Tahun 1988, hlm. 13.
20 Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 170. Baca juga Rukmana Amanwinata, ”kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran Dengan Tulisan Dalam Pasal 28 Undang - Undang Dasar 1945, Tesis pada Fakultas Pasca Sarjana Unpad, Bandung, 1988, hlm. 171-172.
21 Baca Moh. Mahfud MD, ”Perkembangan ”..... disertasi. op. cit., hlm. 287.
22 Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 yang mengatur tentang pembubaran partai politik; Kepres No. 200 Tahun 1960 tentang pembubaran Masyumi dan PSI.
atau  pembawa  politik  yang  diperkenankan  oleh  pemerintah. 23 Motif dari  kebijakan  politik  hukum  demikian  itu  jelas diorientasikan  pada penaklukan Pers  untuk  menjadi  bagian  dari  kekuatan  kekuasaan Soekarno  dalam memasyaraktkan  gagasan  manifesto  politik  dan Demokrasi Terpimpin yang ia gagas.

## Era Orde Baru
Pada  era  Orde  Baru,  keadaan  HAM  di  Indonesia  jauh  lebih buruk dibanding  era  Soekarno.  Di  era  ini,  Soeharto  menerapkan  tiga kebijakan sekaligus. Pertama, mengekang hak berserikat, bereksepresi dan  berpendapat. Kedua,  melakukan  eliminasi  dan  kebijakan reduksionis  konsep-terhadap  konsep HAM,  dan ketiga,  melakukan pembunuhan  dan  penghilangan  orang  secara  paksa tanpa  alasan hukum.  Ketiga  hal  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  tindakan pelanggaran  HAM,  sebagai  bagian  dari  politik  mempertahankan kekuasaan.
Semenjak  dekade  awal  hingga  akhir  1970-an,  pemerintahan Soeharto  mulai melakukan  langkah-langkah  politik  depolitisasi dengan  pertama-tama  mengekang kebebasan  berorganisasi  dengan melakukan  kebijakan  penyederhanaan  Partai  Politik, yaitu  melebur sejumlah  Partai  ke  dalam  dua  Partai  dan  satu  Golongan  Karya (Golkar). 24 Partai-Partai  Islam  dilebur  menjadi  Partai  Persatuan Pembangunan (PPP); Partai-Partai Nasionalis Sekuler dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
23 Amir Effendi Siregar, Pers Mahasiswa Patah Tumbuh Hilang Berganti (cet.1), PT. Karya Unipress, Jakarta, 1983, hlm. 44.
24 Golkar adalah nama baru dari Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar yang telah berdiri pada tanggal 19 Oktober 1964. Organisasi ini didirikan sebagai federasi dari organisasi-organisasi fungsional yang tidak bernanung di bawah partai tertentu. Golkar yang sebenarnya tidak disebut partai, walaupun peran dan fungsi yang dilakukannya persis seperti partai, semenjak awal Orde Baru sudah disiapkan untuk menjadi partai pemerintah yang diproyeksikan untuk menjadi tangan sipil Angkatan Darat (AD) yang dulu secara efektif berhasil mengimbangi PKI.
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM ...
Pada  Pemilu  tahun  1971,  Golkar  yang  untuk  pertama  kalinya ikut Pemilu menang dengan angka mengejutkan, yaitu 62,8%. Begitu seterusnya  hingga  Pemilu  1997, Golkar  selalu  memenangkan  Pemilu di  atas  60  %.  Kemenangan  yang  dicapai  Golkar tentu  saja  bukan kemenangan  pemilu  dalam  pengertian  dan  substansi  pemilu sesungguhnya, tetapi kemenangan yang telah disiapkan sebagai bagian dari politik stabilitas kelangsungan kekuasaan di satu sisi, dan politik pemberangusan suara berbeda (kritis) di sisi lain.
Pemilu  era  Orde  Baru  tidak  lebih  sebagai  ritual  lima  tahunan untuk  mengisi formal  demokrasi  serta  proyek  legalisasi  de- demokratisasi.  Dengan  sistem un-predictable procedures serta predictable  result,  kemenangan  Golkar  sudah  bisa  dipastikan  jauh sebelum pemilu  dilakukan,  sebagaimana  juga  Soeharto  sudah  dapat dipastikan akan menjadi Presiden lagi sebelum pemilu digelar.
Guna  mendukung  proyek  keberlangsungan  kekuasaan,  dan atas  nama  stabilitas politik  sebagai  syarat  pencapaian  pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Soeharto juga mengkontrol secara ketat media massa,  kampus,  mahasiswa,  LSM,  DPR  dan  lembaga yudisial.  Siapa saja  dari  lembaga-lembaga  atau  orang  dari  lembaga  tersebut melakukan tindakan  kritis  terhadap  pemerintah,  dipastikan  akan dihadapkan pada persoalan. Jika yang melakukannya lembaga, seperti LSM atau Pers misalnya, dipastikan akan dibredel, atau dilarang atau dikekang aktivitasnya. Tetapi jika yang melakukannya personal, maka bisa  dipastikan  akan  ditangkap,  ditahan,  dipenjara,  dihilangkan  atau minimal  mengalami kematian  perdata,  seperti  yang  diberlakukan terhadap  anggota  Petisi  50,  atau  aktivis Lembaga  Bantuan  Hukum (LBH).
Politik  hukum  HAM  penguasa  Orde  Baru  adalah  melakukan eliminasi dan reduksi konsep-konsep HAM universal ke dalam konsep HAM  politis  partikular.  Politik partikular  yang  dimaksud  adalah: Pertama bahwa  HAM  Indonesia  adalah  apa  yang terdapat  dalam Pancasila  dan  UUD  1945.  Menyatakan  HAM  yang  keluar  dari kerangka Pancasila dan UUD 1945, merupakan tindakan penghianatan dan  mengancam  ideologi dan  konstitusi. Kedua, HAM  universal adalah  Barat  yang  jahat,  intervensionis, individidualistik  yang  juga
bertentangan dengan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Dengan  duacara pandang tersebut, tudingan pihak luar mengenai pelanggaran HAM di suatu negara dikritik sebagai campur tangan ideologis yang tidak sah.
Kalangan intelektual, Pers dan aktivis LSM yang mengintrodusir  konsep universal  dalam  forum  ilmiah  sekalipun, dikelompokkan sebagai perongrong ideologi negara yang membahayakan stabilitas politik nasional dengan bungkus tidak sesuai dengan  budaya  bangsa  dan  Pancasila.  Cara  pandang  Orde  Baru  itu dapat  dikatagorikan sebagai  pandangan  yang  oleh  Jack  Donnelly disebutnya  pendirian  relativisme  budaya radikal  yang  menegaskan bahwa ”budaya adalah satu -satunya sumber kesahihan hak moral atau kekuasaan. 25 Penguasa Asia yang otoriter, termasuk rezim Orde Baru selalu mengajukan  argumen  bahwa negara  dan  masyarakat  yang  ia pimpin  memiliki  konsepsepi HAM  tersendiri;  suatu  pandangan  yang sama  dengan  penganut  absolutisme  budaya bahwa  HAM  pada masyarakat yang berbeda memiliki konsep HAM yang berbda pula. 26
Atas  dasar  pandangan  politis  partikular itu,  pemerintahan Soeharto  melakukan hegemonisasi  dan  dominsasi  paham  melalui pendidikan  formal  dan  informal.  Materimata  pelajaran  Pancasila, Kewiraan,  Sejarah,  Kewarganegaraan    untuk  Sekolah  Dasar (SD), Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP),  Sekolah  Menengah  Umum (SMU),  dan Perguruan  Tinggi  diisi  dengan  doktrin-doktrin  yang mengarahkan  peserta  didik  menjauhi pengetahuan,  pemahaman  dan kesadaran  HAM  universal,  serta  menanamkan  pahampaham HAM politis partikular.
25 Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, N.Y. Ithaca, 1989, hlm. 109.
26 Baca  Rhoda  W.  Howard,  “Dignity,  Community  and  Human  Rights”, dalam  Abdullah  Ahmed  An-Naim  (Ed), Human  Rights  in  Cross  Cultural Perspective: A Quest for Consensus, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1992, hlm. 81-101.
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM ...
Di  luar  pendidikan  formal,  dilakukannya  juga  penataran  P4 yang  sejatinya doktrinasi  secara  meluas  dan  sistematis.  Dengan  dua cara itulah Orde Baru melakukan pembelengguan kebebasan berpikir sebagai  salah  satu  hak  sipil  yang  penting,  serta  pada saat  yang  sama membangunkan  pemahaman  dan  kesadaran  tentang  konsep  HAM reduksionis,  yang  diorientasikan  pada  penumpulan  daya  kritis masyarakat.
Di  sampiang  dua  kebijakan  politik  di  atas,  pelanggaran  HAM era  Orde  Baru pada  akhirnya  mewujud  dalam  bentuk  nyata,  berupa pelanggaran  HAM  melalui acts  of commission maupun act  of ommision karena  kegagalan  negara  dan/atau  pemerintah memenuhi kewajibannya  sebagaimana  yang  disebutkan  di  dalam  undang- undang. 27 Pelanggaran  terhadap  kewajiban  untuk  menghomati  HAM berupa tindakan (aparat) negara dalam hal:
Pertama, Pembunuhan  diluar hukum  sebagai  pelanggran  atas kewajiban menghormati  hak  untuk  hidup, 28 seperti:  (i)  pembunuhan terhadap  sejumlah  besar orang  yang  dituduh  PKI  pada  tahun-tahun awal  Orde  Baru,  baik  yang  secara  langsung dilakukan  oleh  aparat negara  (acts  of  commission)  maupun  yang  dilakukan  oleh  pelaku bukan-negara,  tetapi  (aparat)  negara  tidak  mencegahnya  (act  of ommission);  (ii) pembunuhan  diluar  hukum  sejumlah  orang  yang dituduh sebagai pelaku kejahatan pada paroh pertama tahun 1980-an,
yang  dikenal  sebagai  ‘petrus’ (penembakan  misterius);  (iii)
27 Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan: ‘ perlindungan, pemajuan, penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia terutama  menjadi  tanggung  jawab pemerintah (cetak  miring  dan  garis  bawah  oleh  MMB).  Lihat  juga  pasal  71: “pemerintah  wajib dan bertanggung jawab  menghormati,  melindungi,  menegakkan, dan  memajukan  hak  asasi  manusia  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  ini  …dst”; dan  pasal  72:”  kewajiban  dan  tangungjawab  pemerintah….,  meliputi  langkah implementasi  yang efektif  di  bidang  hukum,  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain’.
28 Lihat Pasal 4; hak untuk hidup..dst. adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun,’ dan Pasal 9 ayat (1) UU. 39 Tahun 1999; ‘se tiap orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan  meningkatkan  taraf kehidupannya’.  Pasal  33  (1):  ‘setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari  penghilangan nyawa’.
pembunuhan di luar hukum dalam peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talangsari, pembunuhan  yang  terjadi  dalam  operasi  militer  di  Aceh dan  Papua  sejak  awal  tahun 1990-an;  serta  (iv)  pembunuhan  dalam peristiwa Trisakti dan Semanggi pada paroh terakhir tahun 1990-an.
Kedua, Penghilangan  secara  paksa  (enforced  disappearence)
atau  penculikan 29 (pelanggaran  atas  kewajiban  untuk  menghormati hak  hidup) 30 sejumlah  aktivitas mahasiswa  demokrasi  oleh  apa  yang disebut  sebagai  “team  Mawar  Kopassus”  pada paroh  kedua  tahun 1990-an.
Ketiga, Penyiksaan  dan  penganiayaan  (pelanggaran  atas  hak untuk  tidak  disiksa) 31 yang  dilakukan  oleh  (aparat)  negara  (satuan polisi/Brimob)  terhadap  sejumlah  aktivis mahasiswa  dalam  kasus penculikan oleh Team Mawar Kopassus.

## Paska Orde Baru
Berhentinya  Soeharto  sebagai  Presiden  Republik  Indonesia pada  21  Mei  1998 menandai  berhentinya  secara  formal  rezim  Orde Baru,  sekaligus  terbukanya  harapan akan  kehidupan  hukum  dan politik  demokratis  di  Indonesia.  B.J.  Habibie  yang menggantikan Soeharto  di  tengah-tengah  ketidakpastian  politik  yang  mencemaskan, mengambil langkah cepat dengan mengumumkan sekaligus menyebut
29 Lihat  Pasal  33  ayat  (2)  UU.No.  39  Tahun  1999.  ‘setiap  orang  berhak untuk bebas dari penghila ngan paksa dan penghilangan nyawa.’
30 Lihat pasal 4 dan pasal 9 (1), pasal 33 (2)UU No. 39 Tahun 1999.
31 Lihat  pasal  4;  ‘hak  untuk  ….tidak  disiksa  dst,  adalah  hak  asasi  manusia yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apaun  dan  oleh  siapapun’,  dan  pasal  33 ( 1)  UU  No.  39  Tahun  1999;  ‘setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan, penghukuman  atau  perlakuan  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  merendahkan  derajat dan  martabat kemanusiaannya,’dan pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999; ‘setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang- wenang’.
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM ...
kabinetnya dengan nama “Kabinet Reformasi Pembangunan”. Sebutan “Kabinet  Reformasi”  sudah merupakan  respon  positif B.J.  Habibie terhadap  gerakan  sejumlah  tokoh,  antara  lain Amin  Rais  dan mahasiswa  yang  mengusung  isu  reformasi  sebagai  pengikat  semua elemen  gerakan  untuk  mengkoreksi  dan  bahkan  akhirnya  menuntut Soeharto turun dari jabatannya.
Konsisten  dengan  nama  kabinet  yang  ia  bentuk,  dan  untuk memenuhi  tuntutan reformasi,  Presiden  B.J.  Habibie  melakukan langkah  awal  yang  strategis  dalam  bentuk membuka  sistem  politik yang  selama  ini  tertutup,  menunjukkan  kemauan  politik  yang kuat untuk  menjamin  perlindungan  HAM,  menghentikan  korupsi,  kolusi dan  nepotisme, menghapus  dwi-fungsi  ABRI,  mengadakan  pemilu secepatnya, dan sebagainya.
Masa-masa awal pemerintahan B.J. Habibie, isu tentang HAM sempat  diwarnai oleh  perdebatan  mengenai  konstitusionalitas perlindungan  HAM.  Perdebatannya  tidak saja  berkaitan  dengan  teori HAM,  tetapi  juga  dasar  hukumnya,  apakah  ditetapkan melalui  TAP MPR atau dimasukkan dalam UUD? Gagasan mengenai Piagam HAM yang  pernah  muncul  di  awal  Orde  Baru  itu  muncul  kembali.  Begitu pula  gagasan  untuk mencatumkannya  ke  dalam  pasal-pasal  Undang- Undang  Dasar  juga  muncul  kembali  ke dalam  wacana  perdebatan HAM ketika itu.
Karena  kuatnya  tuntutan  dari  kelompok-kelompok  reformasi, maka  perdebatan bermuara  pada  lahirnya  Ketetapan  MPR  No. XVII/MPR/1998  tentang  HAM. Isinya bukan  hanya  memuat  Piagam HAM,  tetapi  juga  memuat  amanat  kepada  presiden  dan lembaga- lembaga  tinggi  negara  untuk  memajukan  perlindungan  HAM, termasuk mengamanatkan  untuk  meratifikasi  instrumen-instrumen internasional HAM. 32
Hasil  Pemilu  1999  merubah peta  kekuatan  politik  di MPR/DPR.  Kekuatan politik  pro-reformasi  mulai  memasuki
32 Presiden  B.J.  Habibie  membuat  Rencana  Aksi  Nasional  Hak  Asasi Manusia  (RAN-HAM)  1998-2003,  yang  memuat  agenda  pemerintahannya  dalam penegakan HAM, meliputi pendidikan dan sosialisasi HAM serta program ratifikasi instrumen internasional HAM.
gelanggang  politik  formal,  yakni  MPR/DPR. Selain  berhasil mengangkat  K.H.  Abdurrachman  Wahid  sebagai  Presiden,  mereka juga berhasil  menggulirkan  terus  isu  perubahan  terhadap  Undang- Undang  Dasar  1945.  Tetapi perjuangan  untuk  membuat  kerangka hukum perlindungan HAM dalam UUD 1945 berjalan alot.
Para  pendukung  HAM  memandang  bahwa  perlindungan  yang lebih  besar terhadap  HAM  sangat  diperlukan,  untuk  mencegah terjadinya  berbagai  pelanggaran seperti  yang  pernah  terjadi  pada zaman  pemerintahan  otoriter  Soeharto. 33 Menurut Harianto,  kendati MPR  sudah  mengundangkan  Tap  MPR  No.  XXVII  Tahun  1998 tentang HAM dan pemerintahan B.J. Habibie sudah mengeluarkan UU No. 39 Tahun 1999 juga tentang HAM, perlindungan oleh Konstitusi masih tetap diperlukan. 34
Kelompok  penentang  berpendapat,  bahwa  orang  tidak  perlu mengadopsi  aturan tentang  HAM.  Muhammad  Ali  (PDIP) beranggapan  bahwa  undang-undang  dan  Tap MPR  tentang  HAM sudah  lebih  dari  cukup.  Mengamini  Muhammad  Ali,  Siti  Hartati Murdaya  dari  FUG  mengatakan  bahwa  usulan  komprehensif  tentang HAM  akan menghancurkan  karakter  khusus  dan  semangat  1945 kemerdekaan  Indonesia  tanpa merinci  apa  yang  dimaksud  dengan ‘karakter’ dan ‘semangat’ itu. 35
Meskipun  perdebatan  berlangsung  alot,  pada  Sidang  Tahunan MPR tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan HAM ke  dalam  Undang-Undang  Dasar akhirnya  berhasil  dicapai.  MPR sepakat  memasukan  HAM  ke  dalam  Bab  XA,  yang  berisi 10  Pasal HAM (dari pasal 28A-28J) pada Amandemen Kedua UUD 1945 yang ditetapkan  pada  18  Agustus  2000,  yang  melengkapi  dan  memperluas Pasal 28.
Tolak  tarik  kepentingan  antar  elite  di  MPR/DPR  mengenai luas  lingkup perubahan  UUD  1945,  termasuk  substansi  HAM  yang
33 Denny, Amanademen……..op.cit ., hlm 232.
34 Ibid.
35 Ibid.
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM ...
harus  dimuat  di  dalamnya  tidak saja dilatarbelakangi  oleh  perbedaan persepsi tentang konsep HAM di antara para elite politik di parlemen, yang  nyaris  menyerupai  perdebatan  para  pendiri  bangsa  di  BPUPKI, tetapi juga kepentingan politik pendukung status quo Orde Baru yang cemas akan kuatnya desakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang  terjadi  dan  dilakukan  oleh penguasa  Orde  Baru.  Kuatnya  tarik menarik  itu,  memaksa  politik  hukum  HAM  pada  era reformasi terpaksa dinegosiasikan, dan hasilnya memperlihatkan karakter politik hukum HAM kompromistik yang tercermin dalam substantif undang- undang;  baik  yang terdapat  dalam  UUD  1945  perubahan  ke-II, khususnya  pasal  yang  mengatur  HAM;  UU No.  39  Tahun  1999 tentang  HAM,  serta  UU  No.  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan HAM.
Politik  hukum  HAM  di  era  reformasi, yang  notabene  adalah era  awal  demokrasi ditandai  juga  oleh  pembentukan  dan  penguatan institusi-institusi  perlindungan  HAM, seperti  penguatan  Komnas HAM, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), Komnas Perempuan,  Komnas  HAM  Anak,  dan  Lembaga  Perlindungan  Saksi dan  korban. Pembentukan  dan  penguatan  institusi-institusi  tersebut ditujukan  agar  penghormatan, perlindungan  dan  penegakan  terhadap
HAM  dapat  dilakukan  lebih  kuat  dan  lebih  baik, terutama  mencegah negara  mengulangi  kesalahan  melakukan  pelanggaran  HAM sebagaimana terjadi pada era kekuasaan sebelumnya.
Ketentuan  mengenai  jaminan  HAM  dalam  konstitusi,  hanya mungkin  dilakukan dalam  sistem  politik  yang  demokratis,  karena demokrasilah  yang  memberikan  landasan dan  mekanisme  kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan  manusia  sebagai  pemilik  kedaulatan  yang  kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. 36
36 Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945  Perubahan  ketiga  menegaskan  bahwa “Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang -Undang Dasar”. Sebelum perubahan, Pasal ini berbunyi, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  MPR”.  Makna  perubahan  itu  menegaskan kedudukan undang-undang sebagai penjamin, sekaligus penjaga kedaulatan rakyat.
Berdasarkan  teori  kontrak  sosial, 37 untuk  memenuhi  hak-hak setiap  manusia tidak  mungkin  dicapai  oleh  masing-masing orang secara  individual,  tetapi  harus  bersamasama. Maka  dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas  hak  individual,  dan  siapa  yang  bertanggungjawab  untuk pencapaian tujuan  tersebut  dan  menjalankan perjanjian  yang  telah dibuat  dengan  batas-batasnya. Perjanjian  tersebut  diwujudkan  dalam bentuk  konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi  di  suatu negara  (the supreme law of the land), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum  dan  kebijakan  negara.  Proses  demokrasi  juga  terwujud melalui  prosedur pemilihan  umum  untuk  memilih  wakil  rakyat  dan pejabat publik lainnya.
Prinsip  demokrasi  atau  kedaulatan  rakyat  dapat  menjamin peran  serta masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan, sehingga  setiap  peraturan  perundangundangan yang  diterapkan  dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tidak  boleh  ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa.  Hukum tidak  dimaksudkan  untuk  hanya  menjamin kepentingan  yang  berkuasa,  melainkan kepentingan  keadilan  bagi semua  orang (justice  for  all).  Dengan  demikian  negara  hukum yang dikembangkan  bukan absolute  rechtsstaat,  melainkan democratische rechtsstaat. 38
Politik  hukum  HAM  dalam  negara  hukum  demokratis  harus bersifat  promotif, protektif  dan  implementatif  terhadap  HAM  guna mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan dalam  bentuk  pelanggaran HAM.  Promotif,  berarti  undang-undang  yang  dibuat  memiliki
37 Harus diingat bahwa paling tidak terdapat tiga macam teori kontrak sosial masing-masing  dikemukakan  oleh  John  Locke,  Thomas  Hobbes,  dan  J.J.  Rousseu yang masing-masing melahirkan konsep negara yang berbeda-beda. Lihat George H. Sabine, A  History  of  Political  Theory,  Third  Edition,  New  York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston, 1961, hlm. 517 – 596.
38 Ibid.
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM ...
kekuatan  moral  dan  hukum  yang  memungkinkan  setiap  kebijakan, setiap  orang  dan kekuasaan  menghormati  dan  menghargai  HAM. Protektif,  berarti  undang-undang  yang dibuat  memiliki  daya  cegah terhadap  pelbagai  kemungkinan  terjadinya  pelanggaran HAM,
sementara  implementatif,  berarti  undang-undang  yang  dibuat  harus bisa dilaksanakan atau diterapkan jika terjadi pelanggaran, dan bukan undang-undang  yang tidak  bisa  dilaksanakan,  baik  karena  rumusan pasalnya  yang  kabur,  tidak  jelas,  duplikasi atau  multi  tafsir,  maupun karena pelaksana undang-undang tidak independen.
Dalam konteks Indonesia paska Orde Baru, pemerintahan telah dibuat  pelbagai produk  aturan  hukum,  baik  berupa  perubahan  UUD, pembuatan  UU,  Peraturan Pemerintah,  dan  Keputusan  Presiden.  Di samping  itu,  pemerintah  juga  telah  meratifikasi sejumlah  konvensi HAM internasional.
Dari  pelbagai  aturan  hukum  yang  telah  dibuat,  pengaturan HAM dalam UUD 1945, hasil perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat  merupakan  produk  hukum paling  penting  dan  mendasar. 39 Penting  karena  substansi  terekam  lebih  lengkap  dan terperinci. Mendasar  karena  diatur  di  dalam  hukum  dasar  (Konstitusi)  pada semua  aspek ketatanegaraan  dalam  negara  hukum  modern  sehingga memiliki jangkauan luas, 40 terkait dan tidak terpisah satu sama lain. 41
39 Hak  Asasi  Manusia  yang  diatur  dalam  Pasal  28,  28A-28J  telah  terlebih dahulu  diatur  dalam  UU  No.  39  Tahun  1999,  yaitu  antara  lain:  hak  hidup,  hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mendapatkan keadilan, hak atas kebebasan pribadi (al: hak untuk tidak diperbudak, bebas  memeluk  agama,  bebas  memilih  dan  dipilih,  hak  untuk  berkumpul  dan berserikat,  hak  untuk  menyampaikan  pendapat);  hak  atas  rasa  aman,  hak  atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan).
40 Penghormatan  dan  perlindungan  HAM  telah  diatur  formal  dan  terekam secara substansial pada hampir semua Pasal dalam perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat.
41 Pembatasan  jabatan  Presiden  hasil  perubahan  pertama  misalnya  sudah merupakan  pemaknaan  terhadap  arti  pentingnya  pembatasan  kekuasaan  bagi  hak asasi  manusia,  karena  kekuasaan  yang  tidak  terbatas  telah  terbukti  menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power); salah satu wujudnya pelanggaran hak asasi manusia.
Politik  hukum  HAM  di  paska  Orde  Baru juga  ditandai  oleh kebijakan  hukum penguatan  dan  pembuatan  pelbagai  institusi perlindungan HAM sebagai upaya memperkuat institusi penghormatan, perindungan dan pemenuhan HAM.