## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2102 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Tingkat Ketangguhan Bencana Kelurahan Di Kota Ternate
(Studi Kasus Pandemi Covid 19)
1 Marwan 2 Abdurrachman Baksir 3 Jannati
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun
2 Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikan, Universitas Khairun
3 Program Studi Manajemen, STIEM Bongaya Email: marwan.jamaluddin@yahoo.co.id Article Info Abstract Article history: Article Accepted:  June 03  2021 Publication : July 07 2021 The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  level  of  government  readiness  at  the kelurahan  level  in  Ternate  City  in  dealing  with  disasters  by  taking  samples  from  10 kelurahan  as  representatives  of  77  kelurahan.  This  research  was  conducted  with  a qualitative  approach,  the  interactive  model.  The  results  of  the  study  revealed  that  the resilience  level  of  the  10  urban  villages  was  still  in  the  low  category.  This  is  because there are only 3 sub-districts that are in the medium category, 5 sub-districts, and even 2 have  not  been  categorized.  This  finding  reveals  that  the  level  of  village  resilience  to disasters  is  in  the  low  category  contributing  to  the  weak  handling  of  the  COVID-19 pandemic  in  the  City  of  Ternate  in  their  respective  environments.  As  a  result  of  the government's  lack  of  planning  and  preparation  in  dealing  with  the  fast-spreading epidemic,  the  handling  is  very  slow.  Even  impressed.  The  lack  of  strong  disaster management  institutionalization  for  the  wider  community  causes  the  level  of  public understanding  of  disaster  management  to  be  low  so  that  the  level  of  awareness  and sympathy  of  the  community  towards  other  communities  is  also  low.  This  condition encourages  the  emergence  of  public  attitudes  that  are  contrary  to  the  protocol  for handling  the  covid  pandemic.  Not  having  made  disaster  management  one  of  the government's priorities, disaster management, including COVID-19, always seems slow
Keywords:
Disaster Resistant, Pandemic, Covid 19
Article Info Abstrak Article history: Article Accepted:  June 03  2021 Publication : July 07 2021 Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  tingkat  kesiapan  pemerintah  pada  tingkat kelurahan di  Kota Ternate  dalam  menghadapi bencana  dengan  mengambil sampel pada 10  kelurahan  sebagai  representasi  dari  77  kelurahan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan pendekatan  kualitatif, Model  Interaktif. Hasil penelitian  mengungkapkan bahwa tingkat ketahanan  10  kelurahan  tersebut  masih  berada  dalam  kategori  rendah.  Hal  ini dikarenakan hanya ada 3 kecamatan yang masuk kategori sedang, 5 kecamatan, bahkan 2 belum masuk kategori. Temuan ini mengungkapkan bahwa  tingkat ketahanan kelurahan terhadap  bencana  berada  pada  kategori  rendah  berkontribusi  terhadap  lemahnya penanganan  pandemi  COVID-19  di  Kota  Ternate  di  lingkungannya  masing-masing. Akibat minimnya perencanaan dan persiapan pemerintah dalam menghadapi wabah yang sangat  cepat  menyebar  menyebabkan  penanganan  berjalan  sangat  lamban.  Bahkan terkesan  grogi.  Kurangnya  pelembagaan  penanggulangan  bencana  yang  kuat  bagi masyarakat luas menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana  menjadi  rendah  sehingga  tingkat  kesadaran  dan  simpati  masyarakat  terhadap masyarakat lain juga rendah. Kondisi ini mendorong munculnya sikap masyarakat yang bertentangan  dengan  protokol  penanganan  pandemi  covid.  Belum  menjadikan penanggulangan  bencana  sebagai  salah  satu  prioritas  pemerintah,  penanggulangan bencana, termasuk COVID-19, selalu terkesan lamban. Keywords: Tangguh Bencana, Pandemi, Covid 19
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Mawan
1 Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Khairun Email: marwan.jamaluddin@yahoo.co.id

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  pada  letak  geografisnya  Indonesia  menjadi  dalah  satu  negara  yang  berada pada jalur ring  of  fire atau  biasa disebut juga dengan cincin api. Hal ini menandakan bahwa
untuk  wilayah  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  memiliki  potensi  yang  sangat  tinggi terhadap terjadinya  gempa bumi dan bencana bencana alam lainnya. Bahkan cincin api pasifik adalah  merupakan  sebuah  jalur  pegunungan  aktif  yang  mempertemukan  3  lempengan,  yaitu lempeng Pasifk, Eurasia dan juga lempeng Indo - Asia.
Dengan  keadaan    yang    seperti    itu,    maka    dapat    disimpulkan  bahwa    masyarakat Indonesia  sangat  rawan  bagi  terjadinya  bencana  alam  yang  sewaktu-waktu  dapat  mengancam keselamatan  mereka.  Tercatat  dalam  beberapa  tahun  belakang  ini  berbagai  jenis  bencana  telah menimpa masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Diantaranya adalah bencana banjir, tsunami, tanah  longsor,  gempa,  dan  lain-lain.  menurut  data  dari  BNPBP  pada  tahun  2018  tercatat sebanyak 3.397 kali , pada tahun 2019 yang lalu tercatat  jumlah bencana yang terjadi di seluruh Indonesia  dengan  segala  klasifikasi  dari  yang  kecil,  sedang,  hingga  besar  terdapat  sebanyak sampai  dengan  bulan  desember  tercatat  sebanyak  3.768  kali  dan  sejak  tahun  2020  ini  telah tercatat  jumlah  bencana  yang  terjadi  sebanyak  1.927  kali  pada  periode  januari  sampai  dengan agustus.
Salah  satu  bencana  yang  terbaru  dan  terbilang  fenomenal  sebab  menyebabkan lumpuhnya  berbagai  aktifitas  manusia  di seluruh  dunia,  yaitu  berupa  wabah  penyekit  menular Covid  19  yang  oleh  Badan  Kesehatan  Dunia (WHO) diktegorikan  merupakan  pandemi  global karena melanda hampir di seluruh dunia. Seperti  yang dilakukan oleh sebagian negara dengan melakukan Lock down total, yakni dengan mengisolasi wilayahnya dari orang yang akan masuk maupun  orang  yang  akan  keluar.  Artinya  dalam  jangka  waktu  tertentu  wilayah  itu  melarang orang untuk keluar maupun masuk.
Provinsi  Maluku  sendiri  sebagai  salah  satu  daerah  transit  yang  memiliki  tingkat perputaran  masyarakatnya  cukup  tinggi  melalui masuknya  orang  dari  luar  negeri dan  dari  luar daerah  telah  ikut  dihebohkan  dengan  kasus  tersebut.  Berbagai  langkah-langkah  awal  telah dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pada rekomendasi dari pemerintah pusat melalui instansi  terkait.  Berbagai  upaya  tersebut  dilakukan  di  dalam  rangkah  melakukan  pencegahan bagi  terjadinya  penyebaran  yang  lebih  luas  lagi.  Berbagai  aktifitas  yang  dianggap  memiliki potensi  tinggi  bagi  terjadinya  penularan  segera  ditiadakan.  terutama  bagi  kegiatan  yang merupakan  yang  menjadi  pusaran  untuk  berkumpulnya  orang  banyak.  Diantaranya diliburkannya  semua  aktifitas  perkantoran  pemerintah  dan  digesernya  kegiatan  yang  dapat dilaksanakan  dari  rumah  yang  kemudian  dikenal  dengan  sebut  Work  From  Home  (WFH) kecuali  pada  bebrapa  instansi  yang  tidak  dapat  diliburkan  seperti  rumah  sakit,  kepolisian,  dan beberapa  unit  yang  sifatnya  kedaruratan,  sekolah-sekolah  dan  kampus  pun  ikut  dilburkan. Bahkan  terdapat  yang  lebih  ekstri  yakni  dilakukannya  pembebasan  sebagaian  tahanan  dalam rangka  mengurangi  para  napi.  Selain  itu,  protokol  kesehatan  diterapkan  secara  ketat  pada instansi yang tetap menjalankan layanan publik. seperti diwajibkannya bagi setiap instansi untuk menyediakan    tempat  cuci  tangan,  diwajibkannya  pengenaan  masker,  dan  dilkukannya pemeriksaan suhu tubuh.
Tinginya  korban  yang  terjadi  di  berbagai  negara  dan  daerah  di  Indonesia  yang  selalu secara  rutin  diinformasikan  pada  berbagai  media  setiap  hari  pada  tahap  awal  membuat masyarakat  secara  suka  rela  mengikuti  berbagai  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah. Namun  seiring  dengan  berjalannya  waktu  yang  terus  berjalan  sementara  hasil  dari  kebijakan tersebut  untuk  memutuskan  mata  rantai  penyebaran  tidak  kunjung  terlihat  lambat  laun menyebabkan munculnya perilaku perlawanan dari sebagian masyarakat.
Namun  demikian,  berbagai  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  tersebut  belum menunjukkan hasil yang efektif. Bahkan saat ini malah terjadi saling tuding diantara pihak, baik antara  masyarakat,  masyarakat  dengan  pemerintah,  maupun  antara  pemerintah  dengan pemerintah  sendiri.  Kondisi  ini  tidak  ubahnya  seperti  benang  kusut  yang  tidak  menampakkan ujung  pangkalnya sehingga sangat sulit untuk dapat diurai.
Selanjutnya,  semangat  Undang-undang  nomor  24  tahun  2007  tentang  penanggulangan bencana  serta  Peraturan  Pemerintah  nomor  21  tahun  2008  tentang  penyelenggaran penanggulangan  bencana  telah merubah paradigma  penanggulangan  bencana  di  Indonesia  dari
konsep  tanggap  darurat  yang  bersifat  responsif  menjadi  konsep  pengurangan  risiko  bencana yang  bersifat  preventif.  Penanggulangan  bencana  tidak  hanya  terpusat  pada  upaya  tanggap darurat  dan  rehabilitasi  serta  rekonstruksi  pasca  bencana  tetapi  lebih  diarahkan  pada  tahapan sebelum  terjadinya  (pra  bencana)  melalui  upaya  peningkatan  kapasitas  masyarakat  terhadap bencana.  Oleha  karena  itu,  penanggulangan  bencana  bukan  semata  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  semata  tetapi  harus  melibatkan  masyarakat  secara  luas  dalam  setiap  pase  bencana tersebut.
Manajemen Risiko Bencana Berbasis Masyarakat (CBDRM) merupakan proses di mana komunitas  (masyarakat)  secara  aktif  terlibat  didalam  identifikasi,  analisis,  penanganan, pemantauan  dan  evaluasi  dari  risiko  bencana  dalam  upaya  mengurangi  kerentanan  dan meningkatkan  kemampuan  mereka  (Mc  Laughlin,  2007).  Hasil  dari  penelitian  sebelumnya tentang  Studi  Ketahanan  Masyarakat  Pesisir  Pacitan  terhadap  Bencana  Tsunami,  masyarakat Pacitan  masih  memiliki  indeks  ketahanan  yang  rendah  dalam  pengetahuan  tentang  risiko, peringatan dan evakuasi serta respon terhadap keadaan darurat (Pradana, 2012).
Tujuan  pengurangan  risiko  adalah  untuk  merancang  dan  membuat  konteks  untuk mengurangi  kerugian  manusia  danmelindungi  aset  dari  bahaya  alam,  Blaikie  dkk.  2014; Dowrick  2009  dalam  Valibeigi  et  all  (2019:2).  Selanjutnya,  oleh  karena  itu  Disaster  Risk Management  (DRM)  terdiri  dari  berbagai  kegiatan  sebelum,  selama  dan  setelah  bencana, dilakukan  untuk  meminimalkan  kerentanan  dan  risiko  bencana  di  seluruh  masyarakat,  untuk menghindari  atau  membatasi  dampak  buruk  dari  bahaya,  dalam  konteks  luas  pembangunan berkelanjutan  dan  memperhatikan  dimensi  seperti  partisipasi,penguatan  sinergi  dan pengetahuan,  pemberdayaan  dan  meningkatkan  kapasitas,  memperbaiki  lingkungan  fisik  dan kemampuannya  (ISDR  2005;  Kohler,  Julich  &  Bloemertz  2004;  Thomalla et  al .  2006), Valibeigi (2019:2).
1.1.Rumusan Masalah
“Bagaimana  tingkat  kesiapan  pemerintah  di  tingkat  kelurahan  di  Kota  Ternate    dalam menghadapi potensi bencana yang terjadi terkait penyebaran Covid 19?

## 1.2.Tujuan
Untuk mengetahui tingkat kesiapan pemerintah di tingkat kelurahan di Kota Ternate dalam menghadapi potensi bencana yang terjadi terkait penyebaran Covid 19.

## 2. KAJIAN PUSTAKA 2.1.Bencana Alam
Menurut  United  Nations  Development  Programme  (dalam  Febri:2017),  bencana merupakan  suatu  gangguan  yang  cukup  serius  bagi  masyarakat  karena  menimbulkan kerugian  terhadap    manusia,    material    serta    lingkungan,    yang    akibatnya    melebihi kemampuan  masyarakat    korban    tertimpa    bencana,    dan    dalam    penanggulanggannya hanya  berasal  dari sumber  daya  masyarakat  itu  sendiri.  Menurut  Priambodo  (2013), bencana    merupakan    sebuah   kejadian   alam    yang  disebabkan    oleh    perbuatan   manusia ataupun  gabungan  dari  keduanya   yang  terjadi  secara mendadak  sehingga  berdampak negatif  untuk  kehidupan  makhluk  hidup.  Bencana   adalah suatu peristiwa, entah karena perbuatan manusia atau alam, mendadak atau berangsur  yang menyebabkan kerugian yang meluas terhadap kehidupan, materi dan lingkungan sedemikian rupa  melebihi  kemampuan dari  masyarakat  korban  untuk  menanggulangi   dengan menggunakan  sumber   dayanya sendiri  (Nasution:2005).  Senada  dengan  definisi  tersebut dijelaskan oleh Surono (2003) bencana  adalah  peristiwa  yang  diakibatkan  oleh  alam  dan  atau  manusia    yang    dapat mengakibatkan    jatuhnya    korban    jiwa    dan    harta    benda,    kerusakan  lingkungan    hidup, sarana    dan    prasarana,    fasilitas    umum    serta    mengganggu    tata    kehidupan  dan penghidupan masyarakat.
Menurut  Kusumasari  (2014)  penanggulangan  bencana  meliputi  5  tahapan  umum: Tahap    pertama ,    Prediction    (prediksi):    dalam    tahap    ini    kegiatan    mitigasi    dan kesiapsiagaan  dilakukan. Tahap  kedua,  Warning (peringatan):  tahap  ini  mengacu  pada
penyediaan    informasi  yang    efektif    dan    tepat    waktu    melalui    lembaga-lembaga    yang teridentifikasi. Tahap  ketiga,  Emergency  relief (bantuan  darurat):  tahap  ini  merujuk  pada penyediaan  bantuan    atau    intervensi    selama    atau    setelah    bencana    terjadi. Tahap keempat,  Rehabilitation (rehabilitasi):  tahap  ini  meliputi  keputusan  dan tindakan  yang diambil    setelah    bencana    untuk    memulihkan    atau    mengembalikan  kondisi  kehidupan masyarakat  yang  terkena  bencana  seperti  kondisi  sebelum  bencana  terjadi. Tahap    kelima, Reconstruction (rekonstruksi):    tahap    ini    merujuk    pada    pembangunan  kembali  kondisi kehidupan masyarakat yang telah rusak akibat bencana dengan tujuan pembangunan jangka panjang  yang berkelanjutan.  Penanggulangan  bencana  terdapat  4  aktifitas  siklus   yang sangat    penting    dilakukan  yaitu    mitigasi,    kesiapsiagaan,    respons,    dan    pemulihan (Alexander;    Coppola;    King;    Moe    &  Pathranarakul;  Quarantelli  dalam  Kusumasari, 2014:21):

## 2.2.Covid 19
Menurut  Montes  (2020:2572)  bahwa  pandemic  global  penyakit  virus  korona  2019 (Covid  –  19)  merupakan  sindrom  pernapasan  akut  parah  coronavirus  2  (SARS  –  CoV  –  2 adalah  peristiwa  yang  belum  perna  terjadi  sebelumnya  membebani  layanan  kesehatan  di seluruh dunia.
Guan  (2020:1709)  menjelaskan  bahwa  dalam  studi  terbaru,  tingkat  keparahan beberapa kasus Covid – 19 meniSARSCoV1,12,13 mengingat penyebaran cepat Covid – 19, kami menentukan bahwa analisis kasus yang diperbaharui di seluruh daratan China mungkin membantu  mengidentifikasi  karakteristik  klinis  yang  menentukan  dan  tingkat  keparahan penyakit.    Lebih  lanjut  Guan  (2020:  1710)  merinci  tentang  ciri  spesifik  dari  Covid  19  ini adalah sebagai berikut, demam didefenisikan sebagai suhu ketiak 37,5˚C atau lebih tinggi. Limfositopenia  disefenisikan  sebagai  jumlah  limfosit  kurang  dari  1500  sel  per  millimeter kubik.  Trombositopenia  itu  didefenisikan  sebagai  jumlah  trombosit  kurang  dari  150.000 permilimeter  kubik.  Defenisi  tambahan  termasuk  paparan  satwa  liar,  pernapasan  akut distress  Syndrome  (ARDS),  pneumonia,  akut  gagal  ginjal,  gagal  jantung  akut,  dan rhabdomyolysis.

## 2.3.Desa Tangguh Bencana
Desa  Tangguh   Bencana  merupakan  salah  satu  program  dari   Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana    (BNPB).  Adapun  pengertian  dari  Desa  Tangguh    Bencana menurut  Perka  BNPB  No  1  Tahun  2012  adalah  sebuah  desa  ataupun  kelurahan  yang berkemampuan  mengetahui    ancaman    yang    akan    terjadi    di    daerahnya    serta    mampu mengkoordinir  sumber daya  khususnya  masyarakat  guna  meminimalisir  kerentanan  dan memaksimalkan    kapasitas  untuk  pengurangan  resiko  bencana.  Dapat  disimpulkan  bahwa Desa  Tangguh    Bencana  adalah  desa    atau  kelurahan    yang  berkemampuan  mandiri  dalam hal  beradaptasi  dan  juga  mampu  menghadapi  potensi  adanya  ancaman    bencana,    serta mampu    untuk    memulihkan    diri    dengan    cepat    atas    dampak    dari  bencana  yang merugikan.
Organisasi  masyarakat,  dan  kelompok-kelompok  lainnya  yang  peduli  Komponen- komponen    Desa    Tangguh    Bencana    (Destana)    berdasarkan    Perka    BNPB  No.1  Tahun 2012 antara lain:
1.  Legislasi
Merupakan  kegiatan  penyusunan  peraturan  desa  yang  mengatur  pengurangan  risiko dan penanggulangan bencana di tingkat Desa.
2. Perencanaan
Penyusunan    rencana    Penanggulangan    Bencana    Desa,    yang    meliputi:    rencana kontijensi  bila  menghadapi  ancaman  tertentu,  dan  Rencana  Aksi  Pengurangan  Risiko Bencana Komunitas.
3.  Kelembagaan
Pembentukan    forum    Penanggulangan    Bencana    Desa    yang    berasal    dari    unsur pemerintah    dan    masyarakat,    kelompok/tim    relawan    penanggulangan    bencana    di
dusun,  RW  dan   RT,   serta  pengembangan  kerjasama  antar  sektor  dan  pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana.
4.  Pendanaan
Rencana    mobilisasi    dana    dan    sumber    daya    (dari    APBD kabupaten/kota,APBDes/ADD,    dana    mandiri    masyarakat    dan    sektor    swasta    atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan).
5.  Pengembangan kapasitas
Pelatihan,    pendidikan    dan    penyebaran    informasi    kepada    masyarakat,    khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana
6.  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kegiatan-kegiatan    mitigasi    fisik    struktural    dan    non-fisik,    sistem    peringatan    dini, kesiapsiagaan  untuk  tanggap  darurat,  dan  segala  upaya  pengurangan  resiko  melalui intervensi  pembangunan  dan  program  pemulihan  baik  yang  bersifat  struktural  -fisik maupun non-struktural.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1.Metode dan Tahapan analisis Kualitatif
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif,  yakni  Model  Interaktif. Menurut  Huberman  dan  Miles  (Idrus,  2007:180-184),  model  interaktif  terdiri  atas  tiga  hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 3.2.Teknik pengumpulan data
Teknik      pengumpulan    data    dalam    penelitian    yaitu    wawancara,    kuisioner    dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini dipilih karena yaitu kuisioner, dokumentasi, dan wawancara.

## 3.3.Analisis Data
Untuk  menganalisa  data  yang  telah  terkumpul  dari  hasil  penelitian  yang  bersifat kuantitatif  dengan  menggunakan  acuan  pada  Peraturan  Kepala  (Perka)  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  Nomor  1  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Umum  Desa/Kelurahan Tangguh Bencana      di dalamnya memuat tentang ketentuan dan klasifikasi desa/kelurahan tangguh bencana sebagai berikut:
a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (Skor 51 - 60)
b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya ((Skor 36 - 50)
c. Desa/Keluarahan Tangguh Bencana Pratama (Skor 20 - 35)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.Hasil Penelitian
Berdasarkan pada survey  yang telah dilakukan  terhadap 11 kelurahan yang berada di Kota Ternate diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Pengukuran Tingkat Ketangguhan 11 Kelurahan di Kota Ternate Tahun 2020
No. Kelurahan Total Nilai Klasifikasi 1 Tanah Tinggi 6 - 2 Toboleu 10 - 3 Duifa-Dufa 21 Pratama 4 Tarau 23 Pratama 5 Tanah Tinggi Barat 25 Pratama 6 Sango 30 Pratama 7 Sasa 34 Pratama 8 Bastiong Talangame 40 Madya 9 Kalumata 44 Madya 10 Mangga Dua 48 Madya Sumber: Data Primer Yang Diolah
Berdasarkan pada table 1, tersebut di atas, Nampak bahwa dari 11 kelurahan yang telah dilakukan survey, Nampak dari hasil olahan data yang telah dilakukan diperoleh hasil seperti di atas. Yaitu bahwa secara keseluruhan 11 kelurahan tersebut dapat dikelompokkan dalam  3  klasifikasi  yakni,  yang  pertama  adalah  kelompok  yang  belum  dapat  memenuhi salah  satu  kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Pada  kelompok  ini  terdapat  dua  kelurahan,  yaitu kelurahan  Tanah  Tinggi  dan  kelurahan  Toboleu.  Kelompok  kedua  yaitu  yang  masuk  pada klasifikasi pratama, yang terdiri atas 6 kelurahan. Yaitu kelurahan Dufa-Dufa, Tarau,Tanah Tinggi Barat, Sango, dan Sasa. Kelompok ketiga adalah  kelompok madya, yang terdiri atas 3 kelurahan yaitu Kelurahan Bastiong Talangame, Kalumata, dan
Terdapat 2 kelurahan yang secara kumulatif nilainya tidak mencukupi untuk masuk di dalam klasifikasi pratama. Sebab seperti disyaratkan bahwa sebuah kelurahan akan masuk pada kategori pertama yaitu pratama jika minimal mampu memiliki nilai total 20, sementara itu  untuk  kelurahan  dan  kelurahan  Toboleau  hanya  meraih  nilai  masing-masing  6  dan  10. Selanjutnya terdapat 5  kelurahan berada pada kelompok madya dengan kisaran nilai berada pada  20  –  35.  Sementara itu,  3  kelurahan  lainnya  berada  kelompok  yang  lebih  baik,  yakni madya dengan kisaran nilai 52 – 60.
Hasil ini menunjukkan bahwa, jika total angka yang dijadikan dasar maka  beberapa kelurahan  di  kota  Ternate  telah  menyadari  tentang  perlunya  membangun  tingkat  kesiapan dalam  menghadapi  bencana.  Gambaran  ini  akan  dapat  memberikan  perasaan  aman  bagi masyarakat  oleh  sikap  yang  pemerinth  pada  tingkat  kelurahan  yang  sduah  lebih  bersikaap proaktif.  Kendati  pun  demikian  sikap  ini  memang  harus  diambil  bahkan  pada  masa-masa yang  akan  datang  perlu  terus  ditingkatkan  sebab  bagaimana  pun  sebuah  bencana itu   tidak perna diinginkan oleh siapapun tetapi kita harus menyadari bahwa potensi terjadinya selalu saja  ada  dengan  berbagai  bentuknya.  Sehingga  semua  jajaran  pemerintah  harus  selalu  siap “menyambutnya”. Demikian juga dengan skala dan dampaknya.

## 4.2.Pembahasan Hasil Penelitian
Dengan  temuan  seperti  di  atas  maka  secara  umum  dapat  dirangkumkan  terhadap keenam  aspek  yang  dijadikan  indicator  di  dalam  penetapan  tingkat  ketangguhan  sebuah wilayah, desa maupun kelurahan terhadapbencana, maka dapat dirangkumkan di dalam table berikut.
Tabel 2. Ringkasan Hasil Survey 10 Kelurahan Tahun 2020
Kel. Nilai I II III IV V VI Tanah Tinggi 1/3 0/3 1/9 1/6 0/15 3/24 Toboleu 3/3 3/3 2/9 0/6 0/5 2/24 Duifa-Dufa 0/3 0/3 2/9 2/6 6/15 11/24 Tarau 1/3 0/3 3/9 1/6 4/15 13/24 Tanah Tinggi Barat 2/3 1/3 6/9 2/6 8/15 6/24 Sango 2/3 3/3 4/9 1/6 4/15 15/24 Sasa 2/3 3/3 4/9 1/6 4/15 15/24 Bastiog Talangam 3/3 2/3 5/9 5/6 6/15 13/24 Kalumata 3/3 3/3 9/9 6/6 12/15 8/24 Mangga 2 3/3 2/3 7/9 5/6 9/15 17/24 Sumber: Data Primer Yang diolah, 2020
Hasil ini mengungkapkan bahwa kesiapan keluarahan tersebut di dalam menghadapi kejadian atau peristiwa bencana  masih sangat rendah. pada seluruh aspek, mulai dari pada aspek legislasi (I), perencanaan (II), Kelembagaan (III), Pendanaan (IV), Kapasitas (V), dan sampai kepada tahap penanganan bencananya (VI).

## 4.2.1. Aspek Legislasi
Di  Ternate  sendiri  pada  tahap  awal  sangat  dipenuhi  dengan  ketidakpastian. Ketidaksiapan  pemerintah  daerah  dalam  aspek  regulasi  menyebabkan  terjadinya kekosongan  komando  di  dalam  menangani  pandemic  ini  di  tahap  awal  yang sesungguhnya  menjadi  fase  yang  sangat  krusial.  Sebab  salah  satu  akibat  dari ketiadaan  regulasi  tersebut  adalah  ketidakadaan  pengelompokan  bencana  dan termasuk  struktur  penanganannya.  Padahal  seperti  diketahui  kecepatan  penyebaran covid 19 ini memang sangat tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada fase awal tersebut telah bekerja dua mekanisme yang sangat bertolak belakang. Pada satu sisi pandemic  covid  dengan  sifatnya  dan  polanya  terus  bekerja  dengan  sangat  keras bahkan  ada  bantuan  dari  perilaku  masyarakat  karena  ketidaktahuannnya  menjadi lebih cepat lagi . Tapi pada sisi yang lain, pemerintah daerah sangat lamban. Bahkan dapat  dikatakan  tidak  berkeja.  Hal  ini  karena  ada  kebingungan  dalam  birokrasi. Akhirnya terjadi saling tunggu dan saling tuding.
Kalau  saja  terdapat  regulasi  yang  cukup  pada  tingkat  desa  atau  kelurahan sebagai  pemegang    otoritas  pemerintah  terendah,  maka  akan  terdapat  beberapa tindakan  yang  dapat  diambil  untuk  dapat  menahan  laju  eskalasi  wabah  ini. Diantaranya adalah adanya kekuatan dan kepastian hokum bagi para kepala desa dan lurah  untuk  dapat  menertibkan  masyarakat  untuk  dapat  mentataati  protocol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti diketahui bahwa salah satu masalah  terbesar  di  dalam  penanganan  persoalan  wabah  covid  ini  adalah  terkait dengan  bagaimana  merubah  perilaku  masyarakat  untuk  menyesuiakan  dengan tuntutan  kebutuhan  menghadapi  wabah  ini.  Seperti  yang  telah  diketahui  bahwa pemerintah  menerapkan  slogan  yang  dikenal  dengan  singkatan  3  M,  yakni menggunakan  masker,  mencuci  tangan,  dan  menjaga  jarak  minimla  2  meter.  Akan tetapi  dalam  penerapannya  banyak  mengalami  resistensi  dari  masyarakat.  Seperti masyarakat sangat enggan menggunakan masker dan masih suka melakukan kumpul bersama  baik  secara  sembunyi-sembunyi  maupun  secara  terang-terangan  di  tempat umum  yang  oleh  pemerintah  telah  dihimbau  untuk  dilakukan  penutupan.  Bahkan tidak  jarang  masyarakat  yang  nekad  melakukan  berbagai  hajatan  yang  melibatkan masyarakat  banyak,  yang  di  Ternate  di  kenal  dengan  sebutan  pesta.  Yang  mana lazimnya  pesta  tersebut  disertai  dengan  diadakannya  perhelatan  tarian  masyarakat yang sangat rawan dengan terjadinya kontak fisik.
Hal  lain  yang  dirasakan  menjadi  alasan  yang  lebih  urgen  bagi ketersediaannya  regulasi  pada  tingkat  desa  dan  kelurahan  adalah  dalam  masa pandemic  dan  masa  sulit  lainnya  adalah  sering  munculnya  berbagai  perilaku  yang sifatnya opportunis. Yaitu perilaku sebagian masyarakat yang mencari untung tanpa memperhatikan pada kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat lainnya. Seperti pada umumnya  pada  setiap terjadinya  masalah  social  di  masyarakat,  termasuk  juga  pada peristiwa  bencana  alam  akan  menyebabkan  terjadinya  ketidaknormalan  di  dalam berbagai  hal.  Termasuk  di  dalam  distribusi  logistic.  Hal  ini  pada  gilirannya  akan membawa  pada  ketidakseimbangan  antara  antara  penawaran  dan  permintaan. Akibatnya  adalah  akan  mendorong  pada  peningkatan  harga  jual  di  masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan factor psikologis di masyarakat baik sebagai penjual maupun  pada  posisi  pembeli.  Yakni  akan  memunculkan  perilaku  penimbunan barang-barang oleh para penjual. Pada sisi yang lain, para pembeli akan melakukan aksi borong barang untuk dapat memastikan ketersediaan barang dan mengantisipasi pada  terjadinya  kelangkaan.  Pengalaman  yang  berulang  pada  setiap  terjadinya musibah  menyebabkan  kejadian  yang  sama  terus  berulang.  Hal  yang  sama  kembali terjadi dalam peristiwa covid 19 yang saat ini sedang berlangsung.  Sehingga sangat dibutuhkan  regulasi  pada  tingkat  semua  unit  pemerintahan  termasuk  pada  tingkat desa  maupun  lurah.  Sehingga  dapat  membuat  masyarakat memiliki  keyakinan  akan
penanganan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Minimal  peran  para  kepala  desa  dan lurah  untuk  tingkatan  ini  adalah  adanya  kewenangan  pengawasan  sehingga  dapat melakukan pendekatan secara persuasive terhadapa para pelaku usaha yang notebene adalah warga mereka sendiri.
Untuk  pengembangan  organisasi,  sejalan  dengan  Pietropaolo  (2015)  dalam Valibeigi  (2019:  8),  dua  tantangan  utama  dapat  diidentifikasi:  tantangan  pertama terkait  dengan  desentralisasi  proses.  Yang  diperlukan  orientasi  masih  diperlukan untuk  mempromosikan  aturan  publik  dan  kebijakan  yang  menentukan  peran  dan tanggung jawab sektor publik dan swasta. Kapasitas lokal untuk berorganisasi tidak diperkuat, dan aturan untuk penugasan urusan tidak ditetapkan atau tidak diterapkan sepenuhnya. Kedua, beberapa mekanisme fungsional dan partisipasi social prosedur dalam  manajemen  risiko  telah  diprediksi,  seperti  LSM  lingkungan  atau  manuver gempa  dan  keselamatan,  tetapi  mereka  hanya  menunjukkan  tingkat  fitur  partisipasi yang  terlihat,  mewakili  partisipasi  simbolik,  yang  tidak  memiliki  berdampak  pada partisipasi  masyarakat  yang  nyata  selama  bencana.  Memperkuat  pengembangan organisasi,  sebagai  platform  untuk  kegiatan  kolaboratif  lokal,  membutuhkan kemauan  politik  untuk  mendelegasikan  beberapa  tanggung  jawab  kepada  lembaga dan kebijakan sipil memfasilitasi kegiatan kelompok relawan dalam berbagai social daerah.  Penerapan  kebijakan  partisipatif  dan  yang  terkait  kemauan  politik  dan penguatan  keterampilan,  berkaitan  dengan  pengetahuan  dan  kesadaran  yang  sesuai, dapat  membantu  memastikan  public  partisipasi  selama  bencana.  Kurangnya keputusan  berbasis  ilmu  pengetahuan,  penggunaan  larangan  perjalanan  ad-hoc,  dan tanggapan  lain  yang  tidak  diinformasikan  dan  tidak  terkoordinasi,  memperburuk wabah ini baik sebagai krisis kesehatan maupun krisis ekonomi, Djalante, Shaw, dan DeWit (2020 : 5)

## 4.2.2. Aspek Perencanaan
Perencanaan yang baik akan mendorong daya antisipasi pemerintah terhadap peristiwa  bencana  alam  akan  lebih  cepat.  Sebab  dengan  melakukan  perencanaan secara matang maka pemerintah dan masyarakat telah melakukan sebagian pekerjaan terkait  dengan  persiapan  untuk  menghadapi  berbagai  kemungkinan  terjadinya bencana  alam.  Salah  satu  contoh  minimnya  perencanaan  adalah  pada  saat  pendemi telah  terjadi  pemerintah  pada  semua  daerah  di  Indonesia  baru  mulai  melakukan penyiapan  tempat  untuk  menjadi  pusat  isolasi  bagi  para  warga  yang  tertular  secara lamngsung.  Akibatnya  adalah  untuk  kasus  di  Ternate  adalah  munculnya  penolakan yang hamper merata dari semua masyarakat yang direncanakan lungkungannya akan menjadi pusat isolasi. Akibatnya adalah pemerintah dan tim gugus tugas melakukan isolasi  pada  beberapa  hotel  yang  tentunya  akan  memiliki  dampak  pada  biaya penanganan  yang  mahal.  Pada  jaman  pemerintahan  orde  baru  dahulu  pada  setiap desa  didesain  sebuah  gedung  yang  disebut  balai  desa.  Bangunan  ini  selanjutnya menjadi  bangunan  serba  guna  untuk  kegiatan-kegiatan  kemasyarakat  di  desa tersebut.  Mulai  dari  tempat  sosialisasi  berbagai  program-program  pemerintah maupun pusat pemerintahan, dan lain-lain hajatan yang dilakukan untuk masyarakat desa.
Pola  ini  menunjukkan  bahwa  system  perencanaan  dahulu  sudah  ada  dan perna  sukses  dilakukan  di  negeri  ini.  Dengan  mengadopsi  pola  yang  sama  terus dibarengi dengan alokasi dana desa seperti saat ini tentu saja pemanfaatan balai desa tersebut akan semakin baik. Masih terkait dengan pola perencanaan tersebut adalah alokasi  anggaran  dana  untuk  penanganan  bencana  pun  tidak  selalu  berjalan  seperti yang  daharapkan.  Sehingga  pada  setiap  terjadi  bencana  yang  terjadi  adalah mengharapkan  partisipasi  masyarakat  yang  bias  saling  membantu.  Dengan menerapkan pola perencanaan yang baik tentu banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Termasuk didalamnya cara penanganan saat bencana dan pasca bencana.
Ketidakmatangan perencanaan ini menyebabkan birokrasi kita hanya bersifat rekatif, bukan pro aktif.

## 4.2.3. Aspek Kelembagaan
Terdapat  beberapa  definisi  terkait  partisipasi  (masyarakat),  diantaranya menurut Davis (1962) sebagaimana dikutip oleh Rathnakar (2012: 136) mengatakan participation is define as mental and emotional envolvement of a person in a group situation  which  encourages  him  to  contribute  to  group  goals  and  share responsibilities in them. Berdasarkan pernyataan Davis tentang definisi diatas, maka partisipasi  dapat  diartikan  sebagaiketerlibatan  mental  dan  emosional  seorang individu  dalam  situasi  kelompok  tertentu  yang  mendorongnya  untuk  berkontribusi untuk mencapai tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab di dalam pencapaian tujuan tersebut. Lebih lanjut Davis mengatakan bahwa kontribusi masyarakat dalam pencapaian  tujuan  (manajemen)  pembangunan  tersebut  dilakukan  dalam  tiap-tiap tahapan mulai dari perencanaan perumusan agenda kerja pembangunan, pelaksanaan pembangunan,  hingga  evaluasi  kegiatan  pembangunan,  Novie  Indrawati  Sagita (2016:311).
Memang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dengan  model  partisipasi  penuh masyarakat tersebut mulai dari aspek perencanaannya, pelaksanaan, dan evaluasinya dalam  banyak  riset,  telah  terbukti  akan  dapat  mendorong  peran  aktif  masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah diotetapkan bersama tersebut. Inilah yang banyak diaplikasi  dalam  organisasi  maupun  kelompok  kerja  modern  saat  ini.  Sebab  dalam komunitas yang berada pada sector perkotaan yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi  aktifitas  social  mulai  berkurang.  Oleh  karena  masing-masing  sibuk  dengan kegiatan  rutinitasnya  masing-masing.  Kegiatan  seperti  pelibatan  masyarakat  seperti akan  menjadi  sebuah  alas  an  tersendiri  untuk  dapat  berinteraksi  dengan komunitasnya tanpa ada yang harus merasa kehilangan posisi tawarnya.
Cameron dan Steven (2020:2) mengungkapkan bahwa dalam penanggulangan bencana, normalisasi adalah penyeragaman aturan, standar praktik, dan tujuan pengurangan resiko bencana yang dapat secara luas diterapkan keseluruh masyarakat.  agar  efektif,  normalisasi  dilegitimasi  melalui  penggunaan  para  ahli, yang  dalam  konteks  penanggulangan  bencana  di  Australia,  para  ahli  ini  dibuktikan dengan berkonsultasi dengan organisasi riset ilmiah dan industry kekayaan bersama serta  kepala  layanan  darurat  Negara,  universitas,  dan  lembaga  akademik  lainnya. Melalui legitimasi inilah normalisasi menjadi alat pendukung rezim biopolitik.
Seperti  halnya  yang  dilakukan  oleh  pemerintag  daerah  di  Korea,  seperti berikut  Pemerintah  Seoul  dan  Gyeonggi-do,  dengan  populasi  tertinggi  di  Korea, mengambil  tindakan  proaktif  dari  wabah  awal.  Pemerintah  Kota  Seoul  segera membuat  dan  mendistribusikan  pedoman  tentang  prosedur  masuk  khusus  yang merinci  diagnosis  dan  tip  pencegahan  untuk  virus  korona,  dan  untuk  sementara membatasi penggunaan kotak publik besar (Shaw;  Kim; Hua : 2020:8)
Hal  ini  juga  terkait  dengan  kepercayaan  sebagian  masyarakat  yang mengkaitkan  antara  terjadinya  berbagai  peristiwa  bencana  alam  tersebut  dengan adanya ketentuan takdir yang memang harus dihadapi oleh masing-masing manusia.. tingkat  kepasrahana  sepertini  niselanjutnya  juga  terserap  ke  dalam  pelaksanaan birokrasi,  mulai  dari  tahapan  penerencanaan  sampai  pada  tahapan  evaluasi  lebih banyak  tertuju  kepada  pembangunan  fisik  dan  melupakan  kepada  penguatan  sikap dan  pembentukan  sikap  masyarakat  di  dalam  penanganan  bencana  dan  penanganan pasca bencana.
Pada beberapa penelitian ini terkait juga dengan budaya nasional kita seperti yang  telah  dilakukan  oleh  Geer  Hofstede,  tentang  budaya  nasional  yang  membagi dimensinya  dalam  lima  dimensi.  Pada  salah  satu  dimensinya  yaitu  uncertainty avoidance  menempatkan  Indonesia  pada  posisi  low  cenderung  ke  moderat.  Yang
artinya  bahwa  penghindaran  terhadap  ketidakpastian  kita  itu  tergolong  rendah. artinya  kita  lebih  cenderung  menerima  terhadap  kondisi  ketidakpastian  atau  lebih menerima  kondisi  demikian.  Oleh  sebab  itu  kita  tidak  berusaha  untuk  membuat sesuatu yang tidak pasti itu menjadi sesuatu yang pasti. Seperti yang kita sudah tahu bahwa kendati kita saat ini berada di ring of fire yang memiliki potensi yang sangat tinggi  terhadap  kemungkinan  terjadinya  bencana  tetapi  kita  tidak  berupaya melakukan sesuatu yang secara sistematik secara ilmiah bias dipertanggungjawabkan  untuk  bisa  menghindarkan  kita  dari  berbagai  kemungkinan terjadinya  bencana  alam  tersebut.  Secara  sederhana  seperti  tidak  adanya perencanaan, legislasi, dan lain-lainnya.

## 4.2.4. Aspek Pendanaan
Demikian  juga  pada  aspek  pendanaan,  hamper  tidak  ditemukan  sebuah kelurahan  di  lingkungan  Kota  Ternate  yang  menjadi  objek  kajian  ini  yang  telah memiliki sebuah mekanisme pendaaan yang berasal dari swadaya masyarakat secara rutin. Untuk itu, jika terjadi suatu bencana hal yang dilakukan adalah dilakukannya iuran atau bahkan baru dibentuk tim pengumpul dana. Untuk itu, satu hal yang perlu dilakukan terkait dengan pelembagaan tersebut di atas adalah termasuk didalamnya adalah  pembentukan  mekanisme  pendanaan  yang  berasal  dari  masyarakat  secara rutin.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  sebuah  pemetaan  masyarakat  dari  status ekonominya  untuk  dapat  lebih  mudah  dilakukan  pengumpulan.  Hal  ini  perlu dilakukan  agar  dapat  diperkirakan  kemampuan  masing-masing  masyarakat  dalam berkontribusi  langsung  terkait  penyediaan  anggaran  tersebut.  Selain  itu,  tentunya dari  pihak  pemerintah  di  tingkat  kelurahan  juga  diharapkan  adanya  penganggaran secara rutin atas masalah ini.
Shah  (2020:abstrak),  menunjukkan  bahwa  otoritas  manajemen  bencana mengalami tumpang tindih yurisdiksi, duplikasi tanggung jawab, kurangnya sumber daya  anggaran  dan  non  anggaran,  dan  koordinasi  di  semua  tingkatan.  Instrument hokum dan kebijakan terkait bencana masih terbatas dalam penegakannya. Sindrom ketergantungan ada di ketiga tingkatan mekanisme kelembagaan dan pengarusutamaan  PRB  ke  dalam  pembangunan  kurang  dihargai  di  banyak  proyek pembangunan.
4.2.5. Aspek Pengembangan Kapasitas
Untuk  aspek  pengembangan  kapasitas  seperti  terlihat  pada  tabel  tersebut  di atas  pada  umumnya  belum  juga  berjalan.  Hal  ini  tentu  merupakan  sebuah konsekwensi  logis  dari  belum  berjalannya  beberapa  aspek  lainnya.  Sebab  untuk dapat  dilakukannya  pengembangan  kapasitas  tentu  saja  para  personil  telah terorganisir  di  dalam  sebuah  wadah  dan  program  paket  pengembangan  kapasitas telah tersusun dengan baik. Pada data tersebut di atas hanya pada kelurahan tertentu saja  yang  telah  berjalan,  akan  tetapi  perlu  dilakukan  penelusuran  lebih  jauh  terkait dengan berjallannya program tersebut.
Pada banyak wilayah aspek pengembangan kapasitas ini banyak diisi dengan kegiatan  penguatan  ketrampilan  serta  penguatan  emotional  question.  Hal  ini  tentu dikaitkan dengan tujuan dari program ini yaitu dipersiapkan untuk dapat melakukan penanganan  jika  sewaktu-waktu  dibutuhkan  jika  terjadi  musibah,  baik  itu  terjadi  di lingkungan masyarakat sendiri maupun di lingkungan lainnya yang dapat dilakukan mobilisasi ke wilayah tersebut. Untuk penguatan ketrampilan tentu dikaitkan dengan pemantapan  fisik  dan  berbagai  kegiatan  kemanusiaan  untuk  penanganan  korban, penanganan  llogistik  maupun  penanganan  daerah  bencana.  Sementara  itu,  untuk program  penguatan  emotional  question  diberikan  untuk  penguatan  mental,  kerja sama tim, dan kepercayaan diri para peserta, serta penguatan rasa empathy terhadap sesame manusia.
Orang  Tionghoa  menunjukkan  kekuatan tingkat  solidaritas  komunitas  untuk orang-orang  yang  terkena  dampak  di  Wuhan.  Tidak  hanya  mereka  yang menyediakan sumber daya, termasuk keuangan, sumber daya manusia, mereka juga membantu  meningkatkan  moral  para  petugas  kesehatan  garis  depan,  dan  berbagi cerita dan pengalaman positif yang berbeda melalui social media, (Shaw;  Kim; Hua : 2020:10).
Meskipun melalui hasil riset yang dilakukan oleh Boas (2020:7) menguraikan hasil  penelitiannya  bahwa  dalam  situasi  bencana,  warga  kota  China  menggunakan dan menghargai sumber informasi tradisional dari pada media social. Bahkan dalam penggunaan  media  social,  informasi  yang  dibagikan  masih  terutama  diambil  dari sumber  informasi  resmi  (misalnya  prakiraan  cuaca)  atau  laporan  media.    Analisis blog  media  social  memberikan  gamaran  serupa.  Mayoritas  postingan  menganalisis informasi  yang  diuraikan  atau  diteruskan  dari  sumber  resmi  pemerintah atau  media arus utama.
Lebih  lanjut  menurut  Boas  (2020:2),  adalah  bahwa  terlepas  dari  optimism tentang  peran  penting  media  social  ini  sebelum,  selama,  dan  setelah  bencana,  ada banyak  kendala  dan  kerugian  dari  meningkatnya  ketergantungan  pada  teknologi informasi  dan  media  social.  Salah  satu  resiko  yang  signifikan  adalah  tingginya potensi penyebaran fakta yang tidak akurat atau menyesatkan, terutama dalam situasi kekacauan.
Seperti yang dikatakan oleh Carter et all (2020: 9-10), terkait factor terakhir yang  perlu  dipertimbangkan  adalah  sejauh  mana  orang  akan  benar-benar  dapat menggunakan pengetahuan tambahan yang mereka peroleh dari kampanye informasi pra-insiden  dalam  kejadian  nyata  sejauh  mana  rasa  takut  dan  kecemasan  yang dialami  selama  insiden  tersebut  melebihi  manfaat  yang  terkait  dengan  peningkatan pra insiden. Seperti yang berhasil dibutikan bahwa kampanye informasi pra-insiden yang  efektif  akan  mengurangi  factor-faktor  yang  terkait  dengan  peningkatan kecemasan (misalnya kurangnya pengetahuan tentang resiko, persepsi bahwa resiko tidak  terkendali)  dan  dengan  demikian  akan  membantu  mengatasi  kecemasan  dan memberdayakan orang untuk mengambil tindakan tepat.

## 4.2.6. Aspek Penanggulangan Bencana
Selanjutnya  pada  aspek  penanggulangan  bencana  yang  terkait  dengan pandemic  covid  19  ini,  hamper  semuanya  diserahkan  kepada  tim  gugus  yang dibentuk  oleh  pemerintah.  Hal  ini  yang  menyebabkan  banyak  informasi  yang  tidak dapat disampaikan secara sempurna dari tim kepada masyarakat. Pada sisi yang lain juga  ada  sumber-sumber  berita  yang  juga  dikunsumsi  secara  luas  oleh  masyarakat. Akibatnya  adalah masyarakat  sulit  untuk dapat membedakan  informasi  yang  benar. Pada  akhirnya  adalah  masyarakat  memiliki  pemahaman  yang  bias.  Kondisi  ini membuat  perspektif  masyarakat  banyak  bertentangan  dengan  tim  penanganan  di lapangan. Ujungnya sering terjadi konflik dan benturan.
Kalau  saja  aspek  keenam  ini,  yakni  tentang  penanganan  bencana  telah berjalan secara baik dan normal di semua kelurahan, walaupun dengan karakteristik covid  19  mengharuskan  terjadinya  pembatasan  interaksi  di  masyarakat,  maka  akan dapat dilakukan secara baik. Melalui pemanfaatan teknologi dengan berbagai media social  yang  saat  ini  berkembang  di  masyarakat  tentu  saja  bias  informasi  dapat dikurangi.  Bahkan  juga  mungkin  dapat  ditiadakan.  Seperti  yang  telah  dilakukan  di Korea dalam masa pandemic saat ini, yakni meningkatkan tanggung jawab diri dan meningkatkan  efisiensi  administrasi  menggunakan  TIK:  Korea  Centers  for  Disease Control and Prevention (KCDC) mengembangkan aplikasi seluler diagnosis mandiri untuk  memperkuat  pemantauan  dengan  memungkinkan  domestik  dan  asing pelancong  yang  memasuki  Korea  untuk  mendiagnosis  sendiri  demam  dan  kondisi kesehatan  terkait  COVID-19,  dan  melaporkannya  ke  pusat  kesehatan  setempat  atau
KCDC. Saat pengguna mengetik informasi terkait karantina seperti informasi paspor, kewarganegaraan,  dan  nama  di  aplikasi,  KCDC  dapat  memantau  status  mereka selama mereka tinggal di Korea, (Shaw;  Kim; Hua : 2020:9).
Penilaian resiko bencana adalah pendekatan standar dalam PRB. Metodologi inti  untuk  penilaian  resiko  bencana  mencakup  penilaian  bahaya  dan  kerentanan. Metode-metode  ini  dapat  digunakan  untuk  penilaian  resiko  Covid  –  19,  Djalante (2020:5). Selain itu perlunya pelibatan dorongan untuk keterlubatan kesehatan yang lebih besar di dalam aspek PRB, Banwell (2018:7).
Selain  itu,  Peng et  all (2020:abstrak)  mengungkapkan  bahwa  kepercayaan antar  pribadi  memainkan  peran  penting  di  dalam  memotivasi  participation community  based  disaster  management.  Kepercayaan  institusional  dapat meningkatkan partisipasi dengan meningkatkan keterikan tempat. Kemanjuran dirio dan identitas perempuan memperkuat hubungan antar kepercayaan interpersonal dan PCBDM.
Meskipun  terdapat  bukti  yang  jelas  tentang  pemberdayaan  perempuan  dan peningkatan  kapasitas,  keberlanjutan  inisiatif  sangat  bergantung  kepada  komitmen pemerintah  daerah  untuk  memasukkan  inisiatif  ke  dalam  kebijakan  dan  tindakan local.  Masih  ada  kesenjangan  antara  aspirasi  untuk  mempraktikkan  pemberdayaan perempuan dan implementasinya, Ruszczyk (2020: abstrak).
Bahwa  pelajaran  penting  dari  kasus  pandemic covid  19  ini  adalah  pelibatan komunitas  masyarakat  secara  luas  di  dalam  nebyelesaikan  berbagai  persoalan  yang terjadi  di  sekitar  masing-masing.  Bahwa  tingkat  modernitas  dan  segala kompleksitasnya  seharusnya  tidak  dapat  menggeser  kebersamaan.  Sebab  melalui kebermasaan  akan  dapat  tangani  masalah  masyarakat  secara  bersama  dengan  cara yang paling sesuai dan baik untuk semua.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Simpulan
Berdasarkan  pada  hasil  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Tingkat  ketangguhan  10  kelurahan  di  Kota  Ternate  yang  dijadikan  sebagai  objek kajian masih  tergolong  pada  kategori  rendah.  Hal  ini  karena  baru  terdapat  3  Kelurahan  yang terkategori madya, 5 Pratama, dan bahkan ada sebanyak 2 kelurahan yang belum  masuk kategori.
2. Tingkat  ketangguhan  kelurahan  terhadap  bencana  yang  berada  pada  kategori  rendah tersebut  turut  berpangruh  terhadap  penanganan  pandemic  covid  19  di  Kota  Ternate  di lingkungan  masing-masing.  Sebab  minimnya  perencanaan  dan  menyebabkan  persiapan pemerintah  dalam  menghadapi  wabah  yang  sangat  cepat  meluas  tersebut  sangat  mnim, bahkan terkesan terjadi kegugupan.
3. Belum kuatnya pelembagaan tentang penanganan bencana kepada masyarakat secara luas menyebabkan  tingkat  pemahaman  masyarakat  terhadap  penanganan  bencana  menjadi rendah  akibatnya  adalah  tingkat  kesadaran  dan  rasa  simpati  masyarakat  terhadap masyarakat lainnya menjadi rendah. Kondisi ini mendorong munculnya sikap masyarakat yang bertentangan dengan protap penanganan pendemi covid.
4. Belum  dijadikannya  penanganan  bencana  sebagai  salah  satu  prioritas  pemerintah menjadikan penanganan bencana termasuk covid 19 selalu terkesan lamban.

## 5.2.Saran
Berdasarkan  pada  klesimpulan  tersebut,  dapat  dirumuskan  beberapa  saran  sebagai sebuah rekomendasi yang dapat diajukan kepada para pihak yang terkait dengan penanganan bencana, adalah sebagai berikut:
1. Keberadaan Kota Ternate di kawasan Ring of Fire harusnya meningkatkan kewaspadaan pemerintah  daerah  dengan  berupaya  meningkatkan  tingkat  ketangguhan  semua kelurahan di wilayahnya dengan menjadikannya sebagai salah satu prioritas.
2. Berbagai  aspek  yang  terkait  dengan  domain  pemerintah  di  dalam  penanganan  bencana seperti  aspek  legislasi,  penganggaran,  penguatan  kapasitas,  dan  penanganan  bencana harus dilakukan penguatan secara signifikan dan berlangsung secara berkesinambungan.
3. Masyarakat  sebagai  subjek  dari  pembangunan  harus  dilibatkan  secara  penuh,  termasuk juga  di  dalam  hal  penanganan  bencana.  Dengan  demikian  tingkat  tanggung  jawab masyarakat  akan  semakin  tinggi  dan  akan  dapat  mendorong  partisipasi  masyarakat secara langsung untuk dapat terlibat di dalamnya menyukseskannya.
4. Keterbatasan riset ini karena hanya dapat dilakkan pada 10 kelurahan atau sekitar 13% dari  total  kelurahan  menyebabkan  kesimpulan  ini  belum  menggambarkan  data  profil tingkat  ketangguhan  seluruh  kelurahan  di  Kota  Ternate.  Demikian  juga  pada  saat penelitian  adalah  masa  di  mana  terjadinya  pandemic  secara  tinggi  sehingga menyebabkan  penggalian  data  secara  langsung  mengalami  kendala.  Untuk  itu,  pada tahun  yang  akan  dating  penelitian  pada  tahun  yang  akan  datangm  penelitian  ini  akan diperluas mencakup seluruh kelurahan yang belum masuk pada penelitian ini.
5. Temuan penelitian dapat ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  untuk  membantu  pemerintah  di  tingkat  kelurahan  dalam  menyempurnakan pencapaian pada semua aspek yang ada.

## 6. DAFTARPUSTAKA
Alifa,  Syadza;  Wibowo,  Arif.  2015. Peran  Kelompok  Rentan  dalam  Penanggulangan  Bencana Dan  Pengurangan  Resiko  Bencana  di  Desa  Tangguh  Bencana  (Studi    Deskriptif Satuan Tugas Desa Tangguh Bencana di Desa Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor). Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Jilid 16, Nomor 1, April 2015 , 16-32.
Arie Priambodo. 2013. Panduan Praktis Menghadapi Bencana. Yogyakarta: Kanisius
Arikunto,  S.  2002.  Metodologi  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Proposal.  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta.
Atkinson,  Cameron;  Curnin,  Steven.  2020.  Sharing  responsibility  in  disaster  management policy. Progress in Disaster Science.
Banwell,  Nicola;  Rutherford,  Shannon;  Mackey,  Brendan;  Chu,  Cordia.  2018.  Towards Improved  Linkage  of  Disaster  Risk  Reduction  and  Climate  Change  Adaptation  in Health:  A  Review.  International  Journal  of  Environmental  Research  and  Public Health.
Boas,  Ingrid;  Chen,  Chunci;  Wiegel  Hanne;  He,  Guizhen.  2020.  The  role  of  social  media-led and  governmental  information  in  China’s  urban  disaster  risk  response:  The  case  of Xiamen. International Journal of Disaster Risk Reduction.
Carter,  Holly;  Drury,  John;  Amlot,  Richard.  2020.  Recommendations  for  improving  public engagement  with  pre-incident  information  materials  for  initial  response  to  a chemical, biological, radiological or nuclear (CBRN) incident: A systematic review. International Journal of Disaster Risk Reduction.
Djalante,  Riyanti;  Shaw,  Rajib;  DeWit.  Andrew.  2020.  Building  resilience  against  biological hazards  and  pandemics:  COVID-19  andits  implications  for  the  Sendai  Framework. Progress in Disaster Science.
Hidayati,  Deny.  2008.  Kesiapansiagaan  Masyarakat:  Paradigma  BAru  Pengelolaan  Bencana Alam di Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol. III. No. 1. 69 – 84.
Idrus, 2007. Penelitian Kualitatif. 80-184
Kohler  A,  Jülich  S,  and  Bloemertz  L,  2004.  Risk  Analysis  –  a  Basis  for  Disaster  Risk Management.  Risk Manag., pp. 18–67.
Kusumasari,  Bevaola.  2014.  Manajemen  Bencana  dan  Kapabilitas  Pemerintah  Lokal. Yogyakarta : Gava Media
Masyhuri  dan  M.  Zainuddin.  (2008).  Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi,  Teori  dan Aplikasi. Penerbit Alfabeta. Bandung.
Mojtaba Valibeigi1 Majid Feshari2 Fatemeh Zivari1 Artemis Motamedi. 2019. How to improve public  participation  in  disaster  risk  management:  A  case  study  of  Buein  Zahra,  a small  city  in  Iran.  Jàmbá  -  Journal  of  Disaster  Risk  Studies  ISSN:  (Online)  2072- 845X, (Print) 1996-1421.
Montes, Omar Yassef Antunes;  Buonsensu, Danilo; Ortega, Sergio Omar Paz. 2020. Rationale For  The  Routine  Application  of  Lung  Ultrasound  In  The  Manajegement  of  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Patients In The Middle To Low Income Countries. Ultrasound in Med. & Biol., Vol. 46, N0.9 pp 2572 – 2574.
Nasution,  M.  Syafii.  2005.  Penanggulangan  Bencana  Berbasis  Komunitas  :  Studi  Kasus Kesiapsiagaan  Bencana  Berbasis  Komunitas  Daerah  Rawan  Bencana  Alam  Tanah Longsor  Di  Desa  Kidangpananjung  Kecamatan  Cililin  Kabupaten  Bandung  Jawa Barat. Bogor.
Partisipasi  Warga  Masyarakat  Dalam  Penilaian  KInerja  Kecamatan  di  Kota  Bandung.  2019. Novie  Indrawati  Sagita  Departemen  Ilmu  Pemerintahan  FISIP  Universitas Padjadjaran
Peng,  Li;  Tan  Jing;  Deng,  Wei;  Liu,  Ying,  2020.  Farmers’  participation  in  community-based disaster management:  The  role  of  trust,  place  attachment  and  self-efficacy. International Journal of Disaster Risk Reduction.
Pradana, Y. A. 2012. Studi Ketahanan Masyarakat Pesisir Pacitan Terhadap Bencana Tsunami. Surabaya: POMITS.
Rahman,  A.  Z.  (2017).  Kapasitas  Daerah  Banjarnegara  dalam  Penanggulangan  Bencana  Alam Tanah Longsor. Jurnal Ilmu Sosial, 16(1), 1–8.
Restu Faizah , Willis Diana , Edi Hartono. 2018. Peningkatan Ketangguhan Masyarakat Dusun Godegan  Jamuskauman  Nglawur  Magelang  Jawa  Tengah.    Program  Studi  Teknik Sipil,  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta  Jalan  Brawijaya,  Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183
Ruszczyk,  Hanna  A.  2020.  Empowering  women  through  participatory  action  research  in community-based  disaster  risk  reduction  efforts.  International  Journal  of  Disaster Risk Reduction.
Shah, Ikram et all. 2020. Institutional arrangement for disaster risk management: Evidence from Pakistan. International Journal of Disaster Risk Reduction.
Shaw,  Rajib;  Kim  ;  Yong-kyun;  Hua,  Jinling.  2020.  Governance,  technology  and  citizen behavior  in  pandemic:  Lessons  from  COVID-19  in  East  Asia.  Progress  in  Disaster Science.
Sugiyono, 2000, Metode Penelitian Bisnis, Bandung : CV Alfabeta.
Surono.  2003.  Potensi  Bencana  Geologi  di  Kabupaten  Garut.  Prosiding  Semiloka  Mitigasi
Bencana Longsor di Kabupaten Garut. Garut: Pemerintah Kabupaten Garut.
Thomalla,  Frank  et  all.  2006.  Reducing  hazard  vulnerability:  towards  a  common  approach between  disaster  risk  reduction  and  climate  adaptation.  Published  by  Blackwell Publishing, 9600 Garsington Road, Oxford. USA. 39 – 48.
Z,  W.  Guan,  et  all.  2020.  Clinical  Characteristics  of  Coronavirus  Disease  2019  in  China.  The New England Journal of Medicine.