Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## HASIL REKAMAN SUARA SEBAGAI ALAT BUKTI YANG DIMILIKI OLEH KORBAN TINDAK PIDANA
Firza Nafira Attamimi 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: firzanafira15@gmail.com , Soeskandihari@gmail.com

## Abstract
Many cases in Indonesia use voice recordings as evidence. However, many people do not understand very  well  whether  the  voice  recording  can  be  used  as  evidence.  Voice  recordings  can  be  used  as evidence depending on how to obtain them. Evidence has been regulated in the Criminal Procedure Code. However, it is not explained about the evidence in detail, especially evidence of voice recordings that use electronic media. In the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 About Changes For Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions of voice recordings has  been  regulated  in  it.  But  the  rules  are  vague  and  not  detailed.  Thus  it  is  necessary to  conduct research related to the strength of sound recording evidence in solving criminal cases. The author will explain the power to validity of sound recording evidence. The research method used by the author normatively is based on the relevant Laws and Regulations. The author also uses the method of the Law  and  conceptual  approach,  and  the  technique  of  collecting  legal  materials  taken  through literature studies.
Keywords : evidence, voice recording, criminal acts

## Abstrak
Banyak  kasus  di  Indonesia  yang  menggunakan  rekaman  suara  sebagai  alat  bukti.  Namun  banyak masyarakat yang belum memahami secara betul apakah rekaman suara tersebut dapat dijadikan alat bukti. Rekaman suara dapat dijadikan sebagai alat bukti tergantung dari cara memperolehnya. Alat bukti telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun tidak dijelaskan mengenai  alat  bukti  secara  rinci,  khususnya  alat  bukti  rekaman  suara  yang  menggunakan  media elektronik. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik rekaman suara telah  diatur  didalamnya.  Tetapi  aturan  tersebut  samar  dan  tidak  rinci.  Dengan  demikian  perlu dilakukan  penelitian  terkait  kekuatan  alat  bukti  rekaman  suara  dalam  penyelesaian  kasus  tindak pidana.  Penulis  akan  menjelaskan  mengenai  kekuatan  hingga  keabsahan  mengenai  alat  bukti rekaman  suara.  Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  secara  normatif  berdasarkan  pada Peraturan  Perundang-Undangan  yang  terkait.  Penulis  juga  menggunakan  metode  pendekatan Undang-Undang dan konseptual, dan Teknik pengumpulan bahan hukum yang diambil melalui studi kepustakaan.
Kata kunci : alat bukti, rekaman suara, tindak pidana

## PENDAHULUAN
Setiap  Negara  mempunyai  aturan  hukum  masing-masing,  karena  hukum  sangat berperan  penting  pada  masyarakatnya.  Hasil  penelitian  dari  para  sosiolog  dan  antropolog yang  telah  membuktikan  bahwa  masyarakat  kunopun  juga  menerapkan  aturan  hukum. Hukum  ada  dimanapun  dan  kapanpun  selama  didalamnya  terdapat  manusia.  Aristoteles
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
berpendapat  Bahwa  manusia  adalah makhluk  sosial  (Bermasyarakat).  Setiap  manusia  yang bermasyarakat memiliki suatu hubungan antara satu maupun lainnya (Soeroso, 20l6).
Hal  tersebut  menimbulkan  suatu  hubungan  hukum  yang  menciptakan  hak  dan kewajiban.  Setiap  manusia  mempunyai  pendapat  dan  kepentingannya  masing-masing. Terkadang  dengan  perbedaan  setiap  anggota  masyarakat  tersebut  dapat  menimbulkan masalah  atau  kericuhan  didalamnya.  Maka  dari  itu  dibentuklah  hukum  bagi  setiap  negara guna mengatur dan melindungi masyarakatnya. Definisi hukum sangat banyak artinya.
Belum  ada  definisi hukum  yang  tepat untuk  mendefinisikan  apa  itu hukum.  Banyak sarjana  maupun  pakar  hukum  yang  belum  mendefinisikan  hukum  secara  sama.  Definisi hukum bagi setiap orang pasti berbeda-beda. Hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dari  setiap  masyarakatnya.  Hukum  selalu  dipengaruhi  oleh  adat  dan  istiadat,  kesusilaan, kebudayaan, dan agama (Jeddawi dan Rahman, 2020).
Etimologi  adalah  cabang  ilmu  Bahasa  yang  memecahkan  perubahan  dan pembentukan suatu kata/istilah. Berikut arti hukum secara etimologi antara lain :
1. “Hukum” adalah kata tunggal dari bahasa arab dan bentuk jamaknya memiliki arti kata “Alkas” . Diartikan dalam Bahasa Indonesia yang berarti “Hukum” . Selain itu memiliki arti kata hukum terdapat esensi yang bersifat memaksa.
2. Dalam bahasa latin “ Recht ” atau “ Rechtum ” , artinya bimbingan, tuntutan, pemerintah. “Rex” mempunyai arti raja, dan memerintah. Perkataan recht tersebut mengandung arti kewibawaan dan ditaati oleh setiap orang secara sukarela.
3. “Ius” diambil  dari  kata  “ Iubere ”  dalam  bahasa  latin yang  berarti  memerintah  maupun mengatur.  Ius  juga  berhubungan  erat  dengan “Iustitia” yang  berarti  keadilan.  Erat kaitannya dengandewi keadilan dari Yunani yaitu Iustitia adalah dengan simbol wanita buta yang yang memegang pedang ditangan kanan dan memegang neraca di tangan kiri. Adapun lambang tersebut mempunyai arti masing-masing yaitu:
a. Kedua  mata  dewi  yang  buta,  tersebut  berarti  bahwa  mencari  keadilan  dilarang membedakan setiap orangnya. Contoh dari membedakan tersebut dari kasta setiap orang apakah kaya, atau miskin.
b. Neraca, yang melambangkan keadilan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
c. Pedang, yang mengandung arti mengejar suatu kejahatan dengan hukum dan bila perlu dapat dihukum mati. Keadilan ditegakan setegak-tegaknya.
4. “Lex” , berasal dari kata “Lesere” dari Bahasa latin. Lesere mempunyai arti mengumpulkan seseorang guna diberi perintah. Maka dapat kita lihat bahwa hukum juga berarti wibawa dan  otoritas.  Sehingga lex berarti  hukum  yang  berhubungan  dengan  perintah  dan wibawa.
Adapula  definisi  hukum  menurut  para  ahli  hukum  yaitu  menurut  Kan  yang mendefinisikan  hukum “Hukum  ialah sebuah  peraturan  yang  bersifat  memaksa  guna melindungi kepentingan manusia dalam masyarakatnya ” . Menurut Hay “ Masyarakat memiliki sesuatu yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pergaulan seseorang yang dinamakan Hukum ”. Definisi hukum menurut Utrecht yaitu “Hukum ialah suatu petunjuk atau peraturan berperilaku dalam  menentukan  tentang norma  bermasyarakat  dan bergaul  disuatu negara dan wajib ditaati oleh masyarakat ” . Dalam terciptanya hukum bagi masyarakat tentu masih banyak masyarakat yang melakukan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (Soeroso, 20l6).
Tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu “Strafbaar Feit” . Jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia mempunyai banyak arti yang saling berkesinambungan antara lain delik, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. Definisi tindak pidana menurut Hamel yaitu Kesalahan yang dilakukan manusia demi melawan hukum dan patut dipidana. Adapula definisi tindak pidana menurut Simons yaitu “ Tindak pidana ialah perbuatan yang bisa dihukum dan yang bersifat melawan hukum dan berkolerasi untuk dipertanggungjawaban apabila seseorang melakukan kesalahan  namun  bisa  mempertanggungjawabkan ”. Sanksi  pidana  diberlakukan  untuk perbuatan yang melanggar hukum (Hamzah, 20l9).
Jika seseorang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, maka dapat diadili dan menjalani proses hukum berdasar peraturan perundang-undangan. Apabila kita mengetahui adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, baiknya kita segera melaporkan kepada pihak yang berwenang (Kepolisian). Tentunya dengan membawa barang bukti yang telah dimiliki. Sehingga pelaporan tindak pidana tersebut segera ditindaklanjuti. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus dibuktikan dengan kebenarannya. Kegiatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
mencari  kebenaran  melakukan  tidaknya  seorang  terhadap  perbuatan  yang  mengandung unsur pidana dinamakan pembuktian.
Bukti memiliki arti kebenaran dari suatu peristiwa. Kata pembuktian dalam kata bukti menunjukkan  imbuhan  “pem”  dan  “an”  yang  artinya  sebuah  proses  perbuatan.  Sehingga pembuktian  adalah  proses  menyatakan  kebenaran  suatau  peristiwa.  Sedangkan  pada  kata bukti yang memiliki imbuhan awalan “mem” dan akhiran “an” adalah kata kerja aktif suatu perbuatan  sehingga  membuktikan  berarti  berarti  memperlihatkan  bukti,  dan  meyakinkan dengan suatu bukti (Sofyan and Asis, 20l7).
Pembuktian  menurut  Subekti  yang  mengatakan  "Pembuktian  ialah  prosedur  untuk mencari  menyatakan  kebeneran  dari  peristiwa  persengketaan  dengan  tujuan  meyakinkan hakim".  Jika  dilihat  dari  pendapat  Subekti  Pembuktian  yang  dibuktikan  pada  hakim  harus csesuai  dengan  kebenaran,  dengan  memperkuat  dalil-dalil,  sehingga  hakim  dapat memperoleh kepastian hukum dalam penjatuhan keputusan. Pembuktian merupakan suatu permasalahan  yang  berperan  penting  dalam  proses  pemeriksaan  sidang  di  pengadilan. Terdakwa  dapat  dibebaskan  dari  hukuman  apabila  bukti  yang  dibuktikan  tidak  sesuai  dan tidak cukup untuk membuktikan kesalah terdakwa (Subekti, 2008).
Pembuktian  menurut  Simorangkir  diantaranya  yaitu  Pembuktian  ialah  suatu  daya upaya dari satu pihak dalam persidangan untuk meyakinkan hakim terkait kebenaran suatu peristiwa  berkenaan  dengan  perkara  untuk  dijadikan  bahan  pertimbangan  sebelum memberikan  suatu  keputusan  (Sofyan  and  Asis,  20l7).  Terdakwa  dapat  dikatakan  bersalah apabila  terbukti  bisa  dibuktikan  dengan  alat  bukti  yang  tercantum  pada  Kitab  Undang- Undang r Hukum r Acara r Pidana r (KUHAP)  pasal  l84  ayat  (l)  namun  tidak  dijelaskan  mengenai konteks  pembuktian  secara  rinci  didalamnya.  Apabila  terdakwa  terbukti  berdasarkan  alat bukti  yang  diajukan  dalam  persidangan  benar  maka  terdakwa  dijatuhi  hukuman.  Selain itu untuk  dapat  dijatuhi  hukuman  menurut  pasal  l83  KUHAP  hakim  harus  mendapatkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti.
Adapun  jenis-jenis  alat  bukti  yang  sah  diatur  dalam  KUHAP l Pasal l l84 l ayat l (l)  yang menjelaskan antara lain:
a. Keterangan Saksi
b. Keterangan Ahli
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
c. Surat
d. Petunjuk; dan
e. Keterangan Terdakwa
Defisini dari alat bukti itu sendiri menurut Ranomiharjo, antara lain yaitu “Alat yang dapat  dijadikan  pembuktian  atas  keabsahan  dari  perbuatan  pidana  yang  diperbuat  oleh terdakwa  untuk  memastikan  meyakinkan  hakim  menjatuhkan hukuman” (Sofyan  and  Asis, 20l7).
Di  era  modern  ini  teknologi  semakin  canggih.  Teknologi  yang  berada  semakin berkembang pesat. Sejak kemunculan ponsel pertama hingga saat ini. Perangkat elektronik tersebut  telah  melalui  berbagai  macam  pengempangan  yang  pesat.  Awalnya  smartphone yang hanya berfungsi menerima pesan dalam bentuk suara kemudian berkembang berfungsi menerima  pesan  dalam  bentuk  teks.  Setelah  itu  ponsel  juga  semakin  berkembang  pesat dengan menghadirkan beragam fitur canggih yang dapat digunakan sampai saat ini. Ponsel dengan fitur canggih berbasis teknologi inilah yang disebut sebagai smartphone. Kita dapat menggunakan  teknologi  smartphone  yang  mempunyai  berbagai  manfaat.  Dalam menggunakan  smartphone  kita  dapat  mengirim  pesan  dan  telepon  pada  seseorang  secara tidak langsung. Kita juga dapat mengambil gambar kapanpun dan dimanapun. Smartphone atau dapat disebut juga dengan ponsel pintar juga dapat merekam suara.
Menurut KBBI rekaman adalah untaian suara yang terdengar pada piriangan hitam. Selain  itu  rekaman  merupakan  bagian  dari  kegiatan  merekam  media  gambar,  atau  suara ataupun cetakan yang dapat berisi beragai macam hal untuk didengar. Sedangkan pengertian suara adalah gelombang yang merambat melalui medium dan menghasilkan getaran. Getaran itu menghasilkan bunyi yang disebut suara. Sehingga apabila disimpulkan definisi rekaman suara yaitu memasukan suara melalui sebuah media input dan menyimpannya dalam suatu media  penyimpanan  yang  salah  satunya  terdapat  pada  fitur  ponsel  pintar.  Suara  dapat bermanfaat untuk pengguna smartphone, contohnya yaitu dapat merekam lagu, merekam hasil rapat, wawancara, pembelajaran, dan juga merekam suara pada saat pengguna tersebut mengaktifkan  alat perekamnya. Saat  ini banyak pengguna  smartphone  yang  menggunakan ponsel  pintarnya  dalam  hal  yang  tak  terduga.  Banyak  kasus  di  Indonesia  yang  menjadikan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
rekaman  suara  sebagai  alat  bukti.  Rekaman  suara  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti,  hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain :
a. Undang-Undang Nomor l 8 l Tahun l98l l Tentang l Kitab Undang-Undang
Hukum l Acara l Pidana (KUHAP).
b. Undang-Undang l Republik l Indonesia l Nomor l 20 l Tahun l 200l l Tentang Perubahan Atas Undang-Undang l Nomor l 3l l Tahun l l999 l Tentang l Pemberantasan l Tindak l Pidana l Korupsi.
c. Undang-Undang ll Republik ll Indonesia l Nomor 25 Tahun 2003
Tentang l Pemberantasan l Tindak Pidana l Pencucian l Uang.
d. Undang-Undang ll Republik l Indonesia l Nomor l l9 Tahun 20l6 Tentang l Perubahan l Atas Undang-Undang l Nomor l ll l Tahun l 2008 l Tentang l Informasi l Dan l Transaksi l Elektronik.
e. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor l 30 l Tahun l 2002 l Tentang l Komisi l Pemberantasan Korupsi.
Rekaman  suara  bisa  menjadi  alat  bukti  tergantung  dari  bagaimana  rekaman  suara tersebut diperoleh. Dalam kaitannya pada UU Tipikor rekaman suara merupakan bagian dari alat bukti elektronik. Maksudnya pada keabsahan rekaman suara itu didapatkan. Contohnya pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia dan Pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Bermula pada tanggal 8 Juni 20l5 terjadi pertemuan  antara  Sdr.  Ma’roef  Sjamsudin  selaku  (Direktur  Utama  PT.  Freeport  Indonesia) dan Setya Novanto selaku (Ketua DPR RI), dan Muhammad Riza Chalid selaku (Pengusaha) yang diadakan diruangan tertutup di hotel Ritz Carlton SCBD, Jakarta Pusat.
Pada saat pertemuan berlangsung Sdr. Ma’roef Sjamsudin selaku Direktur Utama PT. Freeport Indonesia melakukan perekaman secara diam-diam dalam pembicaraan tersebut. Isi dari rekaman pembicaraan itu Sdr. Setya Novanto telah melakukan pemufakatan jahat serta melakukan  pencatutan  nama  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yaitu  Bapak  Joko  Widodo  dan Bapak Jusuf Kalla. Pada pembicaraan tersebut telah diakui oleh Sdr. Ma’roef Sjamsudin bahwa rekaman tersebut diambil secara diam-diam dan dilaporkan kepada Sdr. Sudirman Said selaku (Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral).
Jika  rekaman  tersebut  adalah  benar  suara  Setya  Novanto,  menurut  Setya  Novanto yang mengacu pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik sepatutnya secara hukum  rekaman  suara  tersebut  ilegal  sebab  diperoleh  dengan  cara  yang  tidak  sah  atau
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
melawan hak dan dilakukan oleh orang yang tidak berwenang karena dilakukan dengan diam- diam  tanpa  sepertujuannya  da n  Sdr.  Ma’roef  Sjamsudin  bukan  pihak  yang  memiliki kewenangan untuk melakukan perekaman suara karena bukan aparat penegak hukum atau Sdr. Ma’roef Sjamsudin juga tidak diperintah oleh aparat penegak hukum.
Pada  Pasal  3l  Undang  Undang  Republik Indonesia Nomor  l9  Tahun  20l6  Tentang Perubahan  Atas l Undang  Undang  Nomor  ll  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik (UU ITE) ada beberapa poin penting yang dikemukakan yaitu:
1) Larangan  penyadapan  informasi  milik  orang  lain  yang  dilakukan  dengan  alat  teknologi informasi dengan sengaja dan melawan hak bagi setiap orang
2) Larangan melakukan intersepsi transmisi informasi yang tidak bersifat publik milik orang lain sehingga menyebabkan perubahan, penghilangan dan/atau penghentian informasi.
3) Tidak  akan  berlaku  kedua  poin  diatas  dalam  hal  penyadapan  dilakukan  jika mengutamakan  demi  kepentingan  penegakan  hukum  dan  dilakukan  berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum.
Pada  Pasal  3l  Undang-Undang l Republik ll Indonesia ll Nomor l l9  Tahun  20l6  Tentang Perubahan  Atas ll UU  ITE  yang  isinya  telah  disebutkan  diatas.  Pada  pasal  3l  ayat  (3) mengisyaratkan jika Intersepsi atau penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum saja seperti kepolisian, kejaksaan, dan Lembaga yang berwenang yang kewenangannya telah diatur  oleh  Undang-Undang.  Dapat  kita  lihat  pada  kasus  yang  telah  dijelaskan  diatas. Kekuatan hukum alat bukti rekaman suara masih diperdebatkan. Hal ini terjadi karena dalam KUHAP pada Pasal l83 dan l84, serta dalam Undang-Undang Republik Indonesia l Nomor l l9 l Tahun l 20l6 l Tentang l Perubahan l Atas l UU  ITE  Pada  Pasal  3l  tidak  diatur dengan jelas dan tegas mengenai kekuatan dan keabsahan pembuktian rekaman suara secara rinci.
Hal  tersebut  yang  menjadi  permasalahan  yang  akan  di  rumuskan  pada  penelitian skripsi ini yaitu tentang Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana.  Penulis  akan  membahas  bagaimana  kekuatan  dan  keabsahan  pada  Alat  Bukti rekaman  suara  tersebut.  Serta  mengapa  pada  Pasal  3l l Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor l l9 l Tahun l 20l6  Tentang l Perubahan l Atas l UU  ITE,  penyadapan  atau  intersepsi  hanya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dapat dilakukan oleh penegak hukum saja. Dengan demikian kita dapat membahasnya secara jelas dan rinci pada pembahasan skripsi ini.

## METODE PENELITIAN
Jenis ll penelitian ll yang ll digunakan  pada  metode  penelitian  ini  yaitu  yuridis  normatif. Metode pendekatan yang ll digunakan l yaitu metode pendekatan undang-undang (statue ll approach), dan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis akan menggunakan metode tersebut dengan mengaitkan perundang-undangan di Indonesia dan memahami  beberapa  konsep  dengan  cara  mempelajari  pandangan  dan  doktrin  hukum mengenai  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini.  Sumber  dan  jenis  bahan  hukum  yang digunakan ll yaitu ll bahan ll hukum ll primer yang bersumber ll dari ll peraturan ll perundang- undangan, ll bahan ll hukum ll sekunder ll bersumber ll dari  studi  kepustakaan,  bahan  hukum tersier ll yang ll bersumber ll dari ll kamus ll hukum, ll dan ll lain  sebagainya.  Teknik  pengumpulan bahan ll hukum bersumber dari studi ll kepustakaan yang meliputi ll buku ll dan ll literatur. Teknik analisis  bahan  hukum  yang  dilakukan  oleh  penulis  yaitu  secara  deskriptif  yang  akan menjelaskan dengan jelas dan rinci tentunya mengenai kekuatan alat bukti rekaman suara dalam penyelesaian kasus tindak pidana.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana
Bukti memiliki arti kebenaran dari suatu peristiwa. Kata pembuktian dalam kata bukti menunjukkan  imbuhan  “pem”  dan  “an”  yang  artinya  sebuah  proses  perb uatan.  Sehingga pembuktian  adalah  proses  menyatakan  kebenaran  suatau  peristiwa.  Sedangkan  pada  kata bukti yang memiliki imbuhan awalan “mem” dan akhiran “an” adalah kata kerja aktif suatu perbuatan  sehingga  membuktikan  berarti  berarti  memperlihatkan  bukti,  dan  meyakinkan dengan suatu bukti (Sofyan and Asis, 20l7).
Pembuktian  menurut  Subekti  yang  mengatakan  "Pembuktian  ialah  prosedur  untuk mencari  menyatakan  kebeneran  dari  peristiwa  persengketaan  dengan  tujuan  meyakinkan hakim".  Jika  dilihat  dari  pendapat  Subekti  Pembuktian  yang  dibuktikan  pada  hakim  harus sesuai dengan kebenaran, dengan memperkuat dalil-dalil, sehingga hakim dapat memperoleh
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kepastian hukum dalam penjatuhan keputusan. Pembuktian merupakan suatu permasalahan yang  berperan  penting  dalam  proses  pemeriksaan  sidang  di  pengadilan.  Tanpa  adanya pembuktian maka tiada artinya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena tidak dapat membuktikan  unsur  kesalahan  terdakwa  dan  terdakwa  dapat  dibebaskan  dari  hukuman apabila  bukti  yang  dibuktikan  tidak  sesuai  dan  tidak  cukup  untuk  membuktikan  kesalah terdakwa (Subekti, 2008) .
Pembuktian  menurut  Simorangkir  diantaranya  yaitu  Pembuktian  ialah  suatu  daya upaya dari satu pihak dalam persidangan untuk meyakinkan hakim terkait kebenaran suatu peristiwa  berkenaan  dengan  perkara  untuk  dijadikan  bahan  pertimbangan  sebelum memberikan suatu keputusan (Sofyan and Asis, 20l7).
Menurut Mertokusumo dalam menggunakan istilah atau arti dari membuktikan, yaitu sebagai berikut :
1. Membuktikan  harus  bersifat  pasti  dan  logis  yang  artinya  tidak  dimungkinkan  adanya interpretasi lain atau bukti-bukti lain.
2. Membuktikan apabila mengacu pada arti konvensional memiliki arti memberi kepastian relatif. Tidak seperti kepastian mutlak, Kepastian relatif memiliki tingkat berbeda-beda:
a) Bersandar pada perasaan manusia belaka yang memiliki tingkat intuitif.
b) Bersandar pada akal manusia.
3. Sedangkan arti yuridis dalam membuktikan adalah tentang dapat tidaknya kesalahan si terdakwa itu terjadi atau tidak sehingga guna memberikan keyakikan pada hakim dalam membuat putusan.
Apabila  kesalahan  terdakwa  dapat  dibuktikan  dengan  alat  bukti.  Alat  bukti  yang maksud Sesuai dengan KUHAP tercantum pada Pasal l84, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah.  Lalu  terdakwa  akan  dijatuhi  hukuman  Arti  pembuktian  yang  dikaji  berdasarkan hukum acara pidana dirangkum sebagai berikut :
a) Untuk  mengetahui  apakah  alat  bukti  tersebut  dapat  menuntun  pada  pencarian  akan kebenaran  maka  aparat  penegak  hukum  yang  berperang  dalam  proses  sidang  di pengadilan  seperti  hakim,  penasehat  hukum,  jaksa  penuntut  tidak  boleh  mengabaikan pedoman  penilain  alat  bukti  dalam  KUHAP.  Mereka  harus  bertindak  dengan  cara-cara yang  sudah  ditentukan  untuk  mencari  pembuktian  dan  tidak  boleh  bertindak  leluasa.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Sedangkan  terdakwa  dilarang  mempertahankan  keyakinannya  selain  pada  yang  telah ditentukan oleh undang-undang.
b) Peletakan  kebenaran  dalam  pertimbangan  majelis  hakim  sebelum  membuat  putusan harus  disandarkan  pada  alat-alat  bukti  yang  telah  ditentukan  dalam  KUHAP  Pasal  l84 mengenai alat bukti.
Mengenai arti yuridis dalam membuktikan adalah tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi guna memberikan keyakinan pada hakim dalam membuat putusan. Berangkat dari  pengertian  maka  pembuktian  merupakan  fondasi  dari  sebuah  putusan  hakim.  Tiada rumah tanpa fondasi. Maka dengan adanya pembuktian sebagai suatu dasar dapat diterima dalam hal menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa sebagaimana yang telah didakwa kan oleh penuntut umum. Sehingga menjadi jelas lah suatu kebenaran atas peristiwa tersebut. Soleh karena itu pembuktian memiliki tujuan guna mencari dan menemukan suatu kebenaran dalam  tindak  pidana  yang  didakwakan  penuntut  umum  terhadap  terdakwa  bukan  untuk mencari kesalahan pada seseorang (Sofyan and Asis, 20l7).
Setelah dijelaskan mengenai arti dan tujuan dari pembuktian, adapun terkait masalah pada suatu pembuktian. Terdapat beberapa istilah yang didapat dalam  KUHAP, antara lain yaitu :
1. Macam  alat bukti  yang dimaksud  oleh  KUHAP  Pasal  l84  ayat  (l)  yaitu  keterangan  saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
2. Ketentuan  pembuktian  bermakna  pedoman  mengenai  cara  bagaimana  hakim  dapat menggunakan  alat  bukti  tersebut.  Contohnya  pada  cara  hakim  memberikan  sumpah kepada saksi, pemberian informasi saksi atau terdakwa Dan lain sebagainya.
3. Kekuatan  alat  bukti  yang  berarti  ketentuan  kuantitas  alat  bukti  yang  harus  ada  untuk dijatuhi  pidana.  Apabila  terdakwa  terbukti  berdasarkan  alat  bukti  yang  diajukan  dalam persidangan  benar  maka  terdakwa  dijatuhi  hukuman.  Selain  itu  untuk  dapat  dijatuhi hukuman menurut pasal l83 KUHAP hakim harus mendapatkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. (Sofyan and Asis, 20l7)
Definisi alat bukti menurut Ranomiharjo, yaitu “ Alat yang dapat dijadikan pembuktian atas  keabsahan  dari  perbuatan  pidana  yang  diperbuat  oleh  terdakwa  untuk  memastikan meyakinkan hakim menjatuhkan hukuman ” (Sofyan and Asis, 20l7).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Berkaitan dengan pembuktian, Apabila terdakwa terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan benar maka terdakwa dijatuhi hukuman. Selain itu untuk dapat dijatuhi hukuman menurut pasal l83 KUHAP hakim harus mendapatkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti.  Adapun jenis-jenis alat bukti yang sah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) l Pasal l l84 l ayat l (l) yang menjelaskan antara lain:
1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa
Dari penjelasan jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  diatas diperlukan maksud dari jenis-jenis tersebut, yaitu :

## 1. Keterangan Saksi
Saksi  adalah  hal  esensial  dalam  perkara  pidana.  Tidak  ada  satupun  perkara  pidana yang  bisa  luput  dari  saksi.  Beban  pembuktian  di  pengadila  umumnya  sebagian  besar disandarkan  pada  saksi.  Oleh  karena  itu  alat  bukti  keterangan  saksi  lebih  utama kedudukannya  daripada  alat  bukti  lain.  Semua  perkara  pidana  memerlukan  saksi  untuk mencari kebenaran terhadap peristiwa. Agar keterangan saksi dapat menjadi suatu alat bukti yang  kuat  dan  dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam  penjatuhan  putusan  pidana  maka keterangan  saksi  atau  saksi  harus  berpedoman  pada  ketentuan  yang  membuat  seseorang dapat dianggap sah secara hukum sebagai saksi (Harahap, l988).
Adapun pengertian dari keterangan suatu saksi memiliki definisi yang beragam yang dijelaskan sebagai berikut:
1) Saksi
Pengertian seorang saksi memiliki berbagai pengertian yang dapat dikemukakan. Antara lain :
a) Menurut Sofyan dan Asis pada saat terjadi suatu tindak pidana dan  terdapat orang lain yang  melihat,  mendengar,  mencium,  atau  bersinggungan  dalam  tindak  pidana  secara langsung  dan  tidak  terlibat  dalam  tindak  pidana  tersebut  serta  dapat  memberikan informasi maka saksi tersebut disebut saksi mata (Sofyan and Asis, 20l7).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
b) Pengertian  otentik  dari  konteks  saksi  dapat  dilihat  pada  pasal  l  angka  26  pada  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu seseorang dapat memberi suatu keterangan yang bertujuan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

## 2) Kesaksian
a) Menurut Soesilo kesaksian yaitu memberikan informasi di pengadilan dan dihadapa hakim  setelah  melakukan  sumpah  untuk  tindak  pidana  tertentu  yang  ia  lihat,  ia dengar, dan ia alami sendiri (Sofyan and Asis, 20l7).
b) Menurut  Mertokusumo  kesaksian  yaitu  kegiatan  dimuka  pengadilan  guna memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa pidana dan dilakukan secara lisan oleh seseorang yang tidak dilarang menurut undang-undang. (Sofyan and Asis, 20l7).
3) Keterangan  Saksi,  Dasar  hukum  dengan  penafsiran  otentik  keterangan  saksi  dapat ditemuai dalam pasal l angka 27 KUHAP. Saksi yang boleh memberikan keterangan ialah seorang  saksi  yang  mendengar,  melihat,  serta  mengalami  sendiri  dengan  menyebut alasan atas pengetahuannya itu.
Setelah membahas mengenai pengertian dari seorang saksi, terdapat hak yang dimiliki oleh seorang saksi yaitu :
a) Hak  untuk  didengar  keterangan  oleh  hakim  tanpa  hadir  terdakwa  Hakim  ketua  dalam persidangan  dapat  mendengar  keterangan  dari  saksi  tanpa  hadirnya  terdakwa,  hal  ini tercantum pada Pasal l73 KUHAP.
b) Hak  untuk  memberikan  kesaksian  dalam  bahasa  yang  diketahuinya  dan  hakim  dapat menunjuk penerjemah tersumpah untuk memberikan keterangan dalam penerjemahannya  dengan  sebenar-benarnya, hal  ini  tercantum pada  Pasal  l77  Ayat  (l) KUHAP.
c) Hak  untuk  menggunakan  penerjamah  di  persidangan  apabila  saksi  bisu  dan  tuli tercantum pada Pasal l78 Ayat (l) KUHAP.
d) Hak  untuk  mendapat  informasi  mengenai  persidangan  di  beritahukan  selambat- lambatnya tiga hari sebelum melakukan persidangan, hal ini tercantum pada Pasal 227 Ayat (l) KUHAP.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
e) Hak mengenai biaya atas kehadiran untuk pemanggilan pada sidang pengadilan, berpacu pada Pasal 229 Ayat (l) KUHAP.
Kekuatan  pembuktian  saksi  yang  dapat  dipandang  sah  secara  hukum  serta  bisa menjadi alat bukti pada persidangan harus melalui syarat yaitu :
a) Mengucap suatu sumpah atau janji
Dalam  mengucapkan  sumpah  atau  janji  hal  ini  dasar  hukum  di  dalam  KUHAP  yang tercantum pada Pasal l60 ayat (3) yaitu pemberian keterangan sebenarnya yang tidak lain dari sebenarnya  oleh  saksi  harus  dilakukan  dan  wajib  melakukan  sumpah  atau  janji  terlebih dahulu. Sumpah atau janji itu dilakukan sesuai dengan agama mereka masing-masing. Dalam hal  kapan  sumpah  atau  janji  itu  diucapkan.  Terdapat  dua  perbedaan  di  dalam  KUHAP. Menurut Pasal l60 ayat (3) sumpah atau janji diucapkan sebelum memberikan keterangan, sedangkan menurut Pasal l60 ayat (4) sumpah atau janji yang diucapkan oleh saksi sesudah memberikan keterangan apabila hakim menganggapnya perlu dilakukan didalam pengadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengucapan sumpah atau janji dapat dilakukan 2 kali yaitu sebelum  dan  sesudah  memberikan  keterangan.  Lebih  lanjut  pasal  l6l  KUHAP  menyatakan dilakukan  penyanderaan  bagi  saksi  yang  menolak  memberikan  sumpah  atau  janji  tanpa memiliki alasan yang sah. Batas waktu penyanderaan yaitu l4 hari dan penyanderaan dapat dilakukan setelah memperoleh ketetapan hakim ketua sidang.
b) Keterangan saksi yang dinilai sebagai bukti,
Dasar  hukum  daripada  penilaian  keterangan  saksi  untuk  dapat  menjadi  alat  bukti merujuk  pada  Pasal  l  Angka  27  KUHAP.  Saksi  tersebut  harus  mendengar,  melihat,  dan mengalami sendiri.
c) Keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan
Ketentuan lain dalam mendengar terangan saksi ialah keterangan tersebut dinyatakan didalam pengadilan seperti yang dijelaskan Pasal l85 ayat (l) KUHAP. Saksi yang memberikan keterangannya diluar pengadilan maka tidak dapat dijadikan alat bukti. Tidak dapat dijadikan alat bukti memiliki maksud bahwa tidak digunakan untuk mencari kebenaran atas peristiwa yang terjadi. Sehingga keterangan saksi tersebut bukan bagian dari keterangan saksi  untuk suatu alat bukti.
d) Keterangan dari seorang saksi saja dianggap tidak cukup
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Hal  ini  berarti  bahwa  untuk  dapat  menjatuhi  pidana  kepada  terdakwa  tidak  cukup  hanya dengan keterangan saksi, harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Jika hanya mendapat keterangan  saksi maka belum cukup hakim untuk menjatuhi hukuman sehingga diperlukan alat bukti lain. Satu alat bukti lain sesuai aturan KUHAP selain keterangan saksi Pasal l84 bisa berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sehingga keterangan saksi dinilai tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman pidana pada terdakwa.
e) Keterangan Beberapa Saksi Yang Berdiri Sendiri
Banyaknya  saksi-saksi  yang  dipanggil dimuka pengadilan untuk  dimintai  keterangan demi membuktikan kesalahan terdakwa tidak dapat dinilai cukup dalam hal sebagai alat bukti. Sebab  walaupun  saksi-saksi  yang  dihadirkan  dimuka  pengadilan  telah  memenuhi  ambang batas minimal pembuktian kemudian didengar keterangannya tidak dapat menjadi tolak ukur bahwa keterangan tersebut bisa membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang tidak bisa  membuktikan  kesalahan  terdakwa  adalah  ketarangan  yang  berdiri  sendiri  dan  tidak memiliki korelasi antara stau dengan lainnya sehingga tidak didapatkan alasan yang cukup kuat untuk menyatakan perbuatan terdakwa adalah suatu tindak pidana. Keterangan yang demikian merupakan keterangan yang tidak berguna dan bukan merupakan alat bukti yang saha  sesuai  KUHAP.  Dasar  hukum  daripada  keterangan  saksi  yang  berdiri  sendiri  ada  pada Pasal  l85  ayat  (4)  KUHAP  yang  menyatakan  kejadian  tertentu  suatu  tindak  pidana  dapat dijadikan  alat  bukti  yang  sah  apabila  keterangan  beberapa  saksi  yang  berdiri  sendiri  yang memiliki korelasi satu dengan yang lain.
2. Keterangan Ahli
Pasal l angka (28) KUHAP menentukan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian tertentu dalam hal-hal yang diperlukan untuk penjelasan  acara  pidana  guna  menentukan  kebenaran  peristiwa  untuk  kepentingan pemeriksaan.  Pasal  l84  ayat  (l)  KUHAP  mengatur  bahwa  keahlian  merupakan  sarana pembuktian yang sah. Prosedur berikut berlaku untuk memberikan informasi ahli :
a) Keterangan ahli di tahap penyidikan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
KUHAP memberikan perlindungan terhadap seseorang yang dalam hal terjadi suatu tindak pidana dimana dengan korban yang mengalami luka, keracunan atau mati maka dalam hal tersebut penyidik dapat meminta keterngan ahli seperti ahli kedokteran forensik, dokter umum  atau  dokter-dokter  lain  yang  diduga  dapat  memiliki  informasi  untuk  mencari kebenaran terhadap korban tindak pidana. Meminta keterangan ahli dapat dilakukan di tahap pra  peradilan  yaitu  penyidikan  jika  seorang  penyidik  mengganggap  perlu  untuk  meminta keterangan  ahli  maka  penyidik  dapat  meminta  keterangan  ahli  tersebut  untuk  membantu prosesnya.  Meminta  keterangan  ahli  dalam  proses  penyidikan  memiliki  arti  bahwa keterangan ahli harus membuat laporan terhadap keterangannya sesuai yang di”minta” oleh penyidik.  Terhadap  hal  tersebut  diatas  Pasal  l86  KUHAP  memberikan  pengertian  lain mengenai keterangan ahli. Keterangan ahli di dalam pasal tersebut diatas digunakan dalam proses  sidang  pengadilan  yaitu  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  dinyatakan  di  muka pengadilan.
Sumpah  jabatan  terhadap  pekerjaan  yang  dilakukan  keterangan  ahli  harus  menjadi dasar  atas  permintaan  pemeriksaan  penyidik  di  tahap  penyidikan  atau  penuntutan  yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan bersifat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan  berdasarkan  sumpah  jabatannya.  Adapun  pedoman  pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dijelaskan dibawah ini:
1) Pemeriksaan ahli wajib dilakukan secara tertulis berisi tujuan dilakukannya pemeriksaan dan  apa  saja  permintaan  hal  yang  diperiksa  oleh  ahli.  Permintaan  pemeriksaan  ahli dilakukan  saat  proses  penyidikan  demi  kepentingan  pra  peradilan  sehingga  penyidik meminta  keterangan  ahli  dan  ahli  wajib  memberikan  keterangannya  tersebut  kepada penyidik.
2) Proses  permintaan  keterangan  ahli  apabila  diminta  memiliki  maksud  membutuhkan sebuah dokumen berupa laporan untuk dapat diserahkan di proses praperadilan
3) Dalam  sumpah  jabatan  seorang  dokter  forensik  bentuk  dari  keterangan  ahli  tersebut berupa  laporan  atau visum  et  repertum yang  didasarkan  sebenar-benarnya  pada sumpahnya  sebagai  dokter.  Demi  kepentingan  peradilan  maka  seorang  ahli  forensik harus  membuat  laporan  tertulis  yang  berisi  temuan  atau  interpretasi  dari  hasil
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pemeriksaan medis terhadap tubuh manusia yang hidup maupun yang sudah meninggal yang disebut visum et repertum yang dimintakan secara resmi (tertulis) oleh penyidik.
4) Ahli  dalam  tiap  sumpah  jabatannya  memiliki  prosedur  yang  berbeda-beda  dalam membuat keterangannya sehingga permintaan laporan visum et repertum apabila dibuat menjadi laporan dan berpedoman pada sumpah jabatan sebagai ahli dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP.
b) Keterangan ahli ditahap persidangan
Setelah  melalui  proses  penyidikan  ada  pemeriksaan  keterangan  ahli  ditahap persidangan. Di tahap persidangan dilakukan permintaan keterangan ahli apabila pada saat proses penyidikan belum dimintai keterangan ahli. Walaupun pada saat penyidikan maupun pra  peradilan  oleh  penyidik  atau  jaksa  penuntut  telah  memiliki  laporan  keterangan  ahli tersebut namun saat proses persidangan kemudian Hakim Ketua sidang, penasehat hukum ataupun terdakwa menganggap penting dan menghendaki untuk didengar keterangannya di sidang  pengadilan  maka  dapat  bisa  meminta  keterangan  ahli  tersebut  dengan  surat pemanggilan  resmi  yang  ditetapkan  oleh  hakim  ketua  sidang.  Berikut  adalah  bentuk keterangan ahli pada jenis kedua ini yaitu:
1) Dapat memanggil ahli untuk dimintai keterangan oleh Hakim apabila diperlukan. Selain Hakim, yang dapat memanggil ahli juga berasal dari jaksa penuntut, atau terdakwa dan penasehat  hukumnya  selama  hal  tersebut  memang  dibutuhkan  dalam  pemeriksaan  di pengadilan.
2) Pemberian  keterangan  ahli  di  muka  pengadilan  dilakukan  dalam  bentuk  pemberian informasi secara lisan dan langsung oleh yang bersangkutan.
3) Panitera  wajib  mencatat  keterangan  lisan  dan  langsung  saat  sidang  pada  berita  acara pemeriksaan sidang.
4) Sebelum  pemberian  keterangan  seorang  ahli  wajib  mengucapkan  sumpah  atau  janji menurut agama masing-masing dan berpedoman pada sumpah jabatannya.
5) Kekuatan nilai pembuktian keterangan ahli di muka sidang pengadilan dianggap menjadi alat  bukti  yang  sah  dan  dapat  memiliki  nilai  pembuktian  apabila  telah  memenuhi pedoman dan bentuk keterangan ahli sesuai dengan undang-undang (Harahap, l988).
2. Surat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Dasar hukum daripada alat bukti surat dalam perkara pidana selain terdapat di Pasal l84 ayat (l) KUHAP juga terdapat pada Pasal l87 KUHAP yang memberikan penafsiran otentik terhaadap alat bukti surat yaitu surat yang dibuat menjadi alat bukti wajib ibuat atas sumpah jabatan  atau  dikuatkan  dengan  sumpah.  Berikut  tata  cara  dari  pemberian  alat  bukti  surat yaitu:
a) Bentuk alat bukti Surat dan berita acara yang dibuat harus dalam bentuk resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dihadapannya mengenai suatu kejadian yang dialami dengan penyebab jelas dan tegas pada keterangan tersebut.
b) Surat  tersebut  harus  berdasar  ketentuan  perundang-undangan  atau  surat  yang menerangkan  mengenai  suatu  hal  yang  menjadi  tanggungjawabnya  untuk  dapat diperuntukkan sebagai alat bukti yang sah;
c) Isi surat keterangan ahli ialah pendapat dari keterangan ahli tersebut yang telah dilakukan permintaan secara resmi;
d) Alat pembuktian lain yang berisi dan berkolerasi sehingga menjadi surat lain yang dapat dijadikan alat pembuktian.
Berikut penjelasan dari huruf diatas :
a) Maksud dari surat pada huruf a ini merupakan surat yang dibuat oleh pejabat umum yang memiliki  wewenang  membuatnya  dan  surat  tersebut  harus  berisi  informasi  tentang peristiwa  atau  keadaan  yang  didengar,  dilihat  atau  dialami  pejabat  tersebut,  serta menjelaskan keterangan yang dibuat nya secara tegas. Surat resmi yang tidak dibuat oleh pejabat umum yang tidak berwenang tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah secara hukum.
b) Bentuk  dari  surat-surat  pada  huruf  b  yang  tertuang  pada  Pasal  l87  KUHAP  tersebut dikatakan  hampir  meliputi  semua  jenis  surat  resmi  antara  lain  ialah  KTP,  surat  izin bangunan, paspor, surat izin ekspor dan impor, SIM, dll, yang harus dibuat oleh pejabat administrasi negara yang berwenang untuk menerbitkan.
c) Maksud  dari  huruf  c  yang  tertuang  didalam  Pasal  l87  tersebut  ialah  bahwa  tidak  ada perbedaan  antara  bentuk  alat  bukti  berupa  laporan  dengan  pendapat  ahli  berdasar keahliannya sesuai Pasal l87 huruf c ini. Bentuk laporan dari keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang di tahap penyidikan diminta oleh penyidik sesuai
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dengan Pasal l86 KUHAP berupa laporan dari keterangan ahli. Berbeda dengan huruf c Pasal  l87  ini  adalah  laporan  tentang  pendapat  ahli  menurut  ilmu  keahliannya  tentang suatu hal yang diduga dapat menjadi terang suatu tindak pidana dapat dikatakan memiliki pembuktian alat bukti surat.
d) Maksud  pada  huruf  d  ini  yaitu  bunyi  pasal  pada  huruf  tersebut  memaparkan  dengan faktual  adanya  macam  perbedaan  dengan  banyaknya  surat  yang  dikatakan  pada  huruf a,b, dan c di undang-undang. Perbedaan surat huruf d dan surat lainnya adalah:
1. Surat lain adalah surat resmi yang bukan dibuat pejabat TUN yang berwenang;
2. Keabsahan  surat  tersebut  dimulai  sejak  surat  tersebut  dibuat  karena  dapat  di pertanggungjawabkan.
Sedangkan maksud dari surat huruf d adalah bukan surat resmi, bukan dibuat pejabat berwenang. Surat huruf adalah surat yang sifatnya personal. Bentuk darii surat personal huruf d ini bisa meliputi surat ancaman, surat petisi, surat cinta, surat pribadi dan surat lain yang ditujukan khusus secara pribadi sehingga adapun sifat dari surat ini tidak berdasarkan sumpah jabatan  artinya  tidak  dibuat  dengan  sumpah.  Baru  dapat  dijadikan  alat  bukti  yang  apabila surat  pribadi  memiliki  korelasi  dengan  tindak  pidana  dalam  persidangan  dan  berkorelasi dengan alat bukti lain. Namun apabila isi surat pribadi tidak berkorelasi dengan alat bukti lain atau dengan tindak pidana tersebut maka surat pribadi tidak memiliki kekuatan nilai menajdi alat bukti yang sah dimata hukum (Harahap, l988).
3. Petunjuk
Petunjuk  merupakan  alat  bukri  yang  relatif  jarang  digunakan  di  praktek  peradilan karena  sifatnya  yang  membutuhkan  penilaian  mendalam  dengan  mempertahankan kebijaksanaan  hakim.  Oleh  karena  itu  cukup  sulit  untuk  menerapkannya.  Bukti  petunjuk bersifat  abstrak  sehingga  sulit  untuk  mendefinisikan  dengan  konkrit.  Oleh  karena  sifatnya yang abstrak maka KUHAP mengintruksikan supaya Hakim menghindari menggunakan bukti petunjuk  di  proses  persidangan  karena  membutuhkan  interpretasi  mendalam.  KUHAP menganjurkan agar hakim memperdahulukan memeriksa alat bukti lain.
Pencarian alat bukti lain sebelum bukti petunjuk hanya diupayakan oleh Hakim apabila setelah  memeriksa  dan  mencari  dengan  maksimal  namun  dirasa  kurang  untuk  melakukan pembuktian  maka  barulah  Hakim  bisa  mempertimbangkan  untuk  menggunakan  bukti
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
petunjuk. Adapun KUHAP Pasal l88 memberikan tafsiran otentik dari alat bukti petunjuk ini yang  menyebutkan  definisi  dari  petunjuk.  Pada  intinya  petunjuk  yaitu  pertanda  yang menunjukkan  suatu  tindak  pidana  serupa  atau  dalam  hal  pertanda  adanya  suatu  tindak pidana  yang  terjadi  dengan  mengetahui  siapa  pelaku  dari  perbuatan  tersebut.  Hakim melakukan  penilaian  alat  bukti  petunjuk  apabila  terdapat  keadaan  tertentu  yang mengharuskan  untuk  digunakannya  alat  bukti  petunjuk.  Dengan  berpedoman  pada  hati nurani Hakim dan dilakukan secara bijaksana dan arif setelah melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keterlitian. Adapun penjelasan tersebut oleh Harahap dikemukakan sebagai persyaratan menggunakan alat bukti petunjuk di persidangan setelah menggunakan alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat. (Harahap, l988). 4. Keterangan Terdakwa
Hierarki  penempatan  alat  bukti  keterangan  terdakwa  berada  pada  urutan  terakhir apabila  mengacu  Pasal  l84  ayat  (l)  KUHAP.  Sebab  salah  satu  persyaratan  ditempatkannya keterangan  terdakwa  di  akhir  adalah  karena  Hakim  harus  memeriksa  terlebih  dahulu  alat bukti keterangan saksi barulah dapat memeriksa alat bukti keterangan terdakwa. Dalam hal ini Pasal l89 KUHAP memberikan instruksi Yang menjelaskan :
1) Perbuatan yang dilakukan, diketahui, dan dialami oleh terdakwa sendiri harus dinyatakan di muka persidangan. Hal itulah yang disebut sebagai keterangan terdakwa.
2) Seorang terdakwa dapat membantu menemukan alat bukti lain dalam suatu tindak pidana apabila keterangan terdakwa tersebut diberikan di luar persidangan dan didukung oleh alat bukti lain yang sah berkenaan dengan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.
3) Keterangan  terdakwa  bersifat  pendukung  artinya  bahwa  keterangan  tersebut  berlaku atas dirinya sendiri dalam hal ini membenarkan kesalahan si terdakwa.
4) Namun keberlakuan dari alat bukti keterangan terdakwa harus disertai alat bukti lain yang sah menurut KUHAP. Alat bukti terdakwa tidak bisa berdiri sendiri sehingga tidaklah cukup dalam hal membuktikan bahwa si terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana.
Pada  era  modern  ini  kehidupan  masyarakat  semakin  kompleks  dan  global.  Hal  ini menghasilkan  kemajuan  pada  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Kemajuan  teknologi  ini memiliki pengaruh menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat. Tetapi ada juga pengaruh negatif  pada  tkebiasaan  manusia  untuk  memanfaatkan  teknologi  untuk  melakukan  suatu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kejahatan. Kemajuan atau kecanggihan pada teknologi bisa memunculkan masalah lain dalam hukum  pembuktian.  Masalah  tersbeut  kata  tidak  dapat  dijangkau  oleh  hukum  karena kedinamisan masyarakat yang memiliki naluri untuk berkembang lebih cepat.
Karena  lebih  sukar  dan  rumit  pada  pengumpulan  alat  bukti  yang  legal.  Sedangkan apabila  dikaji  pada  peraturan  didalam  KUHAP  seiring  dengan  perkembangan  zaman  sudah menjadi tidak relevan dan sinkron untuk menanggulangi perbutaan pidana masa kini. Pada akhirnya  tujuannya dibutuhkan  ilmu hukum  baru  yang  dapat  menjangkau  dunia teknologi. Ilmu  hukum  tersebut  harus  memadai,  dan  muncul  suatu  hukum  yang  mengakomodir teknologi yaitu Hukum Siber. Menurut Ramli istilah hukum siber sebagai padanan dari kata “Cyber Law” Yang merujuk pada dunia teknologi informasi yang terkandung makna hukum didalamnya (Ramelan, 2006).
Kiasan  tersebut  tercipta  dari  aktivitas  teknologi  informasi  di  media  internat  yang berbasis virtual atau tidak langsung. Alat elektronik ini menjadi penting pada hukum acara pidana  karena  semakin  meningkatkan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  transaksi bisnis  seperti  penggunaan  telepon  seluler,  internet  dalam  transaksi  perdagangan,  dan  lain sebagainya.  Kita  dapat  menggunakan  teknologi  smartphone  atau  telepon  selular  untuk berbagai manfaat. Dalam menggunakan smartphone kita dapat mengirim pesan dan telepon pada  seseorang  secara  tidak  langsung.  Kita  juga  dapat  mengambil  gambar  kapanpun  dan dimanapun. Smartphone juga dapat digunakan untuk merekam suara.
Definisi  rekaman  suara  yaitu  memasukan  suara  melalui  sebuah  media  input  dan menyimpannya  dalam  suatu  media  penyimpanan  yang  salah  satunya  terdapat  pada  fitur ponsel  pintar.  Rekaman  suara  dapat  bermanfaat  untuk  pengguna  smartphone,  contohnya yaitu  dapat  merekam  lagu,  merekam  hasil  rapat,  wawancara,  pembelajaran,  dan  juga merekam suara pada saat pengguna tersebut mengaktifkan alat perekamnya. Saat ini banyak pengguna smartphone yang menggunakan ponsel pintarnya dalam hal yang tak terduga.
Rekaman suara termasuk informasi elektronik atau dokumen elektronik, hal ini diatur pada  Undang-Undang l Republik l Indonesia l Nomor l l9 l Tahun l 20l6 l Tentang l Perubahan l Atas l UU ITE yang dijelaskan antara lain sebagai berikut:
Angka ll l “ ll Informasi ll Elektronik ll adalah ll satu ll atau ll sekumpulan l data l elektronik, l termasuk l te tapitidak ll terbatas ll pada ll tulisan, l suara, l gambar, l peta, ll rancangan, ll foto, ll electronic ll data ll in
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
terchange (EDI), ll surat lll elektronik lll (electronic ll mail), ll telegram, ll teleks, ll telecopy lll atau lll sejenisnya, ll huruf, tanda, ll angka, ll Kode ll Akses, ll simbol, ll atau l perforasi l yang .l telah .l diolah .l yang .l memiliki .l arti .l atau dapat ll dipahami 1 oleh 1 orang 1 yang 1 mampu l memahaminya”.
Angka l 4 ll “Dokumen ll Elektronik ll adalah ll setiap ll Informasi ll Elektronik ll yang ll dibuat, ll diteruska n,dikirimkan, ll diterima, ll atau ll disimpan ll dalam ll bentuk ll analog, ll digital, ll elektromagnetik, ll o ptikal,atau ll sejenisnya, l yang ll dapat ll dilihat, l ditampilkan, ll dan/atau ll didengar ll melalui ll Komp uter ll atau  Sistem  Elektronik, l termasuk ll tetapi ll tidak ll terbatas ll pada l tulisan, l suara, l gambar, l peta, l rancangan,    foto ll atau ll sejenisnya, l huruf, ll tanda, ll angka, ll Kode ll Akses, l simbol ll atau ll perforasi ll yang ll memiliki  makna ll atau ll arti ll atau ll dapat ll dipahami ll oleh ll orang ll yang ll mampu ll memahaminya”.
Berdasarkan  penjelasan  pada  Pasal  l  Angka  l  dan  Angka  4  Diatas  dapat  diketahui bahwa kasus yang bermula yaitu tanggal 8 Juni 20l5 atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Direktur utama PT. Freeport Indonesia yaitu Ma’roef Sjamsudin dengan Ketua DPR RI yaitu Setya Novanto juga Pengusaha yang namnaya adalah Muhammad Riza Chalid yang dilakukan secara tertutup dikawasan hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta pusat bahwa produk rekaman  suara  bisa  menjadi  alat  bukti  yang  sah  berdasarkan  pada  bagaimana  cara memperoleh  rekaman  suara  tersebut.  Cara  didapatkannya  rekaman  suara  menjadi  suatu keabsahan dari dokumen elektronik seperti yang dijelaskan Pasal tersebut diatas.
Ketika terjadi pertemuan berlangsung Sdr. Ma’roef Sjamsudin selaku Direktur Utama PT.  Freeport  Indonesia  melakukan  perekaman  secara  diam-diam  dalam  pembicaraan tersebut. Isi dari rekaman pembicaraan itu Sdr. Setya Novanto telah melakukan pemufakatan jahat  serta  melakukan  pencatutan  nama  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yaitu  Bapak  Joko Widodo  dan  Bapak  Jusuf  Kalla.  Pada  pembicaraan  ter sebut  telah  dibenarkan  oleh  Ma’roef Sjamsudin bahwa rekaman tersebut diambil secara diam-diam dan dilberikan untuk Sudirman Said selaku (Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral). Jika rekaman terbukti meyakinkan suara Setya Novanto, sedangkan Setya Novanto mengelak dengan berpedoman pada UU ITE dan  menyatakan bawa  rekaman  suara tersebut  ilegal  karena  cara perolehannya  yang  oleh Setya Novanto dikatakan melawan hak. Melawan hak dalam arti bahwa dilakukan oleh bukan pihak berwenang dan diperoleh dengan cara yang tidak sah. Cara tidak sah yang dimaksud
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Setya  Novanto  yaitu  tanpa  persetujuan  atau  secara  diam-diam  sedangkan  menurut  Setya Novanto, Ma’roef Sjamsudin bukanlah orang yang berwenang atau aparat penegak hukum. Ma’roef  Sjamsudin  bukan  pula  diperintah  oleh  a parat  penegak  hukum  untuk  melakukan perekaman ilegal tersebut. Sehingga perekaman tersebut menurut Setya Novanto Ilegal cara memperolehnya.
Rekaman  suara  masih  menjadi  perdebatan  dikalangan  ahli  sebab  Undang- Undang ll Republik Indonesia ll Nomor ll l9 ll Tahun ll 20l6 ll Tentang ll Perubahan ll Atas ll UU .. ITE yang bersandar  pada  Undang-Undang ll Republik ll Indonesia ll Nomor ll l9 ll Tahun ll 20l6 ll Tentang ll Perubahan ll Atas UU ITE Pasal 3l yang berisi :
1) Setiap ll Orang ll dengan ll sengaja ll dan ll tanpa ll hak l atau l melawan ll hukum l melakukan ll inters epsi  atau ll penyadapan lll atas ll Informasi ll Elektronik ll dan/atau ll Dokumen ll Elektronik ll dalam ll suatu  Komputer ll dan/atau ll Sistem ll Elektronik ll tertentu ll milik ll Orang ll lain.
2) Setiap ll Orang ll dengan ll sengaja ll dan l tanpa ll hak l atau ll melawan ll hukum ll melakukan l Inters epsi    atas lll transmisi lll Informasi lll Elektronik ll dan/atau ll Dokumen ll Elektronik ll yang ll tidak ll bersifat publik ll dari, l ke, l dan l di ll dalam ll suatu ll Komputer ll dan/atau ll Sistem l Elektronik ll tertentu ll milik Orang l lain, l baik ll yang l tidak l menyebabkan l perubahan ll apapun ll maupun ll yang ll menyebabkan adanya lll perubahan, ll penghilangan, ll dan  /atau ll penghentian ll Informasi ll Elektronik ll dan  /atau  Dokumen ll Elektronik ll yang ll sedang ll ditransmisikan.
3) Ketentuan l sebagaimana l dimaksud l pada l ayat l (l) l dan l ayat l (2) l tidak l berlaku l terhadap l inter sepsiatau lll penyadapan lll yang lll dilakukan lll dalam lll rangka lll penegakan ll hukum ll atasper mintaan kepolisian, l kejaksaan, l atau ll institusi ll lainnya ll yang ll kewenangannya ll ditetapkan ll berdasarkan undang-undang.
Pada  Pasal  3l  Undang-Undang ll Republik ll Indonesia ll Nomor ll l9 ll Tahun ll 20l6 ll Tentang Perubahan ll Atas ll UU ITE yang isinya telah disebutkan diatas. Pada pasal 3l ayat (3) menerangkan  aparat  penegak  hukum  berhak  dan  bisa  melakukan  penyadapan  informasi elektronik.  Aparat  penegak  hukum  yang  dimaksud  ialah  kepolisian,  jaksa,  hakim,  atau lembaga lain berwenang yang kewenangannya telah diatur oleh Undang-Undang. Dapat kita lihat pada kasus yang telah dijelaskan diatas. Kekuatan hukum alat bukti rekaman suara masih
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
diperdebatkan. Hal ini terjadi karena dalam ll KUHAP ll Pasal l83 dan l84, serta dalam Undang- Undang ll Republik ll Indonesia  Nomor ll l9 ll Tahun ll 20l6 ll Tentang ll Perubahan ll Atas  UU  ITE  Pada Pasal 3l tidak diatur dengan jelas dan tegas mengenai kekuatan dan keabsahan pembuktian rekaman  suara  secara  rinci.  Jika dilihat  pada  contoh  kasus diatas  alat bukti  rekaman  suara diatas tidak bisa diakui sebagai alat bukti yang sah, karena merupakan bagian dari intersepsi. Terkadang  tidak  adil  jika  penyadapan  atau  intersepsi  hanya  dapat  dilakukan  oleh  penegak hukum saja.
Banyak kasus yang tidak dapat berjalan karena masyarakat masih belum paham secara betul  apakah ll alat ll bukti ll tersebut ll dapat  diakui  sebagai ll alat l bukti ll yang l sah.  Penulis  akan menjabarkan  secara  rinci  tentang  kekuatan  dan  legalitas  daripada  alat  bukti  rekaman suara. . Alat .. bukti .. rekaman suara dapat diakui sebagai alat bukti yang sah jika bukan bagian dari  intersepsi  atau  penyadapan.  Jika  bagian  dari  penyadapan  maka  tidak  dapat  dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Penyadapan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang.
Penyadapan  atau  intersepsi  tidak  hanya  diatur  pada .. Undang  -Undang  Republik Indonesia  Nomor .. l9 .. Tahun .. 20l6 .. Tentang .. Perubahan .. Atas .. UU  ITE  saja.  Melainkan diatur juga  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang Komisi l Pemberantasan Korupsi. Pada Pasal l2 Huruf a yang pada intinya menjelaskan bahwa perekaman suara atau penyadapan dapat dilakukan oleh Komisi Pembernatasi Korupsi saat melakukan tugasnya pada tingkat penyelidikan, penyidikan, bahkan penuntutan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa KPK boleh melakukan penyadapan untuk kepentingan penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan.  Namun  mengapa  masyarakat  umum  tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan.
Penyadapan memang melanggar privasi seseorang. Negara melindungi hak privasi dari seseorang yang meratifikasi pada Pasal  l7 Ayat (l) Konvenan Internasional Hak-Hak ll Sipil l dan Politik  m enyatakan  “tiada  satupun  orang  yang  boleh  mencampuri  urusan  masalah  pribadi orang  lain  dengan  sewenang-wenang  dan  melawan  hak  baik  masalah  keluarga,  masalah rumah tangga, masalah surat-menyurat, dengan menyerang nama baik dan kehormatnnya secara tidak sah” . Selain
itu
juga diperkuat oleh Pasal .. l2 ll Deklarasi ll Universal ll Hak ll Asasi ll Manusia ll (DUHAM)  yang  pada  intinya  untuk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menjelaskan  jika  Gangguan dan  pelanggaran  terhadap  setiap orang  berhak  dilindungi  oleh negara. Dan tidak dibenarkan oleh seorang manapun melakukan pelanggaran atas nama baik dan  kehormatannya  dengan  mengganggu  urusan  yang  bersifat  pribadi,  rumah  tangga, keluarga, hubungan surat-menyuratnya dengan melawan hak yaitu sewenang- wenang”.
Pada ll Undang-Undang ll Dasar ll Negara ll Republik ll Indonesia  Tahun l945 Pasal 28G ll Ayat ll (l) memberikan penjelasn terkait hak asasi manusia yang menjamin bahwa hak atas perlindungan  diri  pribadi,  atas  segala  kehormatan,  harta  benda  yang  dimiliki  maupun martabat  dapat  berlindung  dibawah  perlindungan  negara  dari  ancaman  ketakutan  serta memiliki hak atas rasa aman  dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dapat dilihat dari Undang-Undang  yang  telah  dijelaskan  diatas  Hak  privasi  sangat  esensial  sebagai  hakikat manusia dan wajib oleh negara untuk dilindungi. Banyak perbuatan agar melakukannya dari aparat penegak hukum dilarang untuk dilanggar. Tetapi penyadapan penting di lakukan karna hal  itu  termasuk  salah  satu  cara  untuk  membuktikan  suatu  kejahatan.  Tetapi  memang  di batasi oleh negara karena tidak semua orang dapat melakukan penyadapan. Karena menurut perundang-undangan penyadapan hanya dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang.

## KESIMPULAN
Rekaman  suara  dapat  dijadikan  alat  bukti  dari  bagaimana  cara  rekaman  tersebut diperoleh. Jika rekaman suara tersebut bukan bagian dari penyadapan maka dapat dijadikan sebagai  alat  bukti.  Namun  jika  alat  bukti  rekaman  suara  tersebut  termasuk  bagian  dari penyadapan yang mana tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum saja. Penyadapan memang telah melanggar sebuah hak privasi pada seseorang. Hal ini diatur pada pasal 17 ayat (1) Pada Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan diatur pula pada pasal 12 DUHAM yang pada intinya menjelaskan urusan pribadi seseorang tidak dapat diganggu  dengan  sewenang-wenang,  karena  setiap  orang  mempunyai  suatu  hak  dalam mendapat perlindungan. Pada pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan setiap orang mempunyai hak atas perlindungan terhadap diri, kehormatan, martabat, harta benda, serta berhak dari perasaan yang aman dari ancaman. Dapat  dilihat  dari  penjelasan  beberapa  pasal  diatas.  Bahwa  hak  privasi  pada  setiap  orang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dilindungi oleh negara. Tetapi disisi lain penyadapan penting di lakukan karna hal itu termasuk salah satu cara untuk membuktikan suatu kejahatan. Tetapi memang di batasi oleh negara karena  tidak  semua  orang  dapat  melakukan  penyadapan.  Karena  menurut  perundang- undangan penyadapan hanya  dilakukan  oleh  penegak hukum  yang  berwenang. Jika  aparat penegak hukum salah dalam melakukan dugaan atau dugaan tersebut  tidak terbukti maka aparat dapat diadili.
Walaupun  dalam  KUHAP  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menjelaskan secara jelas mengenai suatu Tindakan penyadapan,  tetapi  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU-XIV/2016 menyebutkan  penyadapan  adalah  bagian  dari  upaya  paksa  aparat  penegak  hukum  pada proses  peradilan  pidana  contohnya  seperti  penyitaan  dan  penggeledahan.  Tindakan penyadapan juga dapat dilakukan pra peradilan yang sesuai pada KUHAP terdapat tuntutan ganti  rugi  dan  rehabilitasi  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  Tentang  Kekuasaan Kehakiman apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  A.  (1986). Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  dan  Hukum  Pembuktian .  Jakarta:  Bina Aksara.
Bakhri,  S.  (2012). Beban  Pembuktian  dalam  Beberapa  Praktik  Peradilan .  Edited  by  I.  S. Chandranegara. Jakarta: Gramata Publishing
Fitria, R. A. (2017) “Penyadapan Sebagai Alat Bu kti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana,” Mimbar Keadilan , hal. 160 – 182. doi: 10.30996/mk.v0i0.2192. Hamzah, A. (2019) Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Harahap,  M.  Y.  (1988) Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP .  Cet.  2.  Jakarta: Pustaka Kartini.
Jeddawi,  M.  dan  Rahman,  A.  (2020)  “Identifikasi  Hukum  Adat  yang  Masih  Berlaku  dalam Penyelesaian  Persoalan  Sosial  di  Desa  Kawo  Kabupaten  Lombok  Tengah,” Jurnal Konstituen , 2(2), hal. 89 – 100.
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum . Revisi. Jakarta: Kencana. Ramelan. (2006). Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi . Jakarta: Sumber Ilmu Jaya. Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Ramelan (2006) Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi . Jakarta: Sumber Ilmu Jaya. Soeroso, R. (2011) Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Sofyan, A. M. dan Asis, A. (2017) Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar . Ed. 2. Diedit oleh A. Ilyas dan A. M. Muin. Jakarta: Kencana.
Subekti, R. (2008) Hukum Pembuktian . Jakarta: Pradnya ParamitaSusanti, D. O. and Efendi, A. (2015). Penelitian Hukum . Edited by M. Sari. Jakarta: Sinar Grafika.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.