## Jurnal Simki Economic, Volume 6 Issue 2, 2023, Pages 288-295
Available online at: https://jiped.org/index.php/JSE ISSN (Online) 2599-0748

## Penerapan Akuntansi Publik dalam Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah di Kantor Koperasi Usaha Kecil Kabupaten Mandailing Natal
Abdul Nasser Hasibuan 1 , Ali Hardana 2* , Lismawati Hasibuan 3 , Try Wahyu Utami 4 , Sulaiman Efendi Siregar 5 abdulnasserhasibuan@uinsyahada.ac.id 1 , alihardana@uinsyahada.ac.id 2* , lismawati@uinsyahada.ac.id 3 , utami@uinsyahada.ac.id 4 , sulaimanefendi@uinsyahada.ac.id 5 1 Program Studi Ekonomi Syariah
1,2,3,4,5 Program Studi Akuntansi Syariah 1,2,3,4,5 UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Received: 28 02 2023. Revised: 14 03 2023. Accepted: 14 04 2023.
Abstract  : The  term  governance  is  actually  an  old  term  that  was  re- popularized  by  the  World  Bank  in  1992  in  its  report  entitled  Governance and  Development.  The  World  Bank  underscored  that  governments  are  the source  of  development  failures.  A  great  government  will  result  in  bad governance. "Big government is bad governance". The purpose of this study is  to  understand  implementation  strategies  regarding  accountability  and accountability, as well as their implications for how public sector employees work at the Mandailing Natal district office. Data analysis uses a descriptive methodology  to  gather,  transform,  classify,  interpret,  and  analyze  data  to provide  clear  and  accurate  information  about  the  problem.  The  four  pillars of  the  strategic  planning  process  are  vision  (foresight),  consistency, decentralization,  transparency,  responsiveness,  professionalism,  and competence.  The  criteria  that  writers  have  in  mind  when  reviewing  and analyzing  the  work  of  the  Representative  Office  Mandailing  Natal Corporation  include  validity  and rigor, professionalism,  and  a commitment to  helping  others.  Consistency, accuracy,  fairness,  transparency,  focus,  and dependability are the bots that are mentioned in the Reporting.
Keywords : Accountability, Performance, Public Sector Accounting
Abstrak : Frasa tata kelola sebenarnya adalah istilah lama yang dihidupkan kembali  oleh  Bank  Dunia  dalam  studi  tahun  1992  Tata  Kelola  dan Pembangunan.  Bank  Dunia  menegaskan  bahwa  kegagalan  pembangunan disebabkan oleh pemerintah. Pemerintahan yang buruk akan dihasilkan dari pemerintahan yang besar. Pemerintahan berskala besar adalah pemerintahan yang  buruk.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  strategi implementasi  mengenai  akuntabilitas  dan  akuntabilitas,  serta  implikasinya terhadap  cara kerja  pegawai sektor publik  di  kantor  kecamatan Mandailing Natal. Analisis data menggunakan metodologi deskriptif untuk mengumpulkan, mengubah, mengklasifikasikan, menafsirkan, dan menganalisis  data  untuk  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  akurat tentang  masalah  tersebut. Empat  pilar  proses  perencanaan  strategis  adalah visi  (foresight),  konsistensi,  desentralisasi,  transparansi,  daya  tanggap, profesionalisme,  dan  kompetensi.  Kriteria  yang  ada  dalam  pikiran  penulis ketika  meninjau  dan  menganalisis  karya  Kantor  Perwakilan  Mandailing
Natal  meliputi  validitas  dan  ketelitian,  profesionalisme,  dan  komitmen untuk  membantu  orang  lain.  Konsistensi,  akurasi,  keadilan,  transparansi, fokus, dan keandalan adalah bobot yang disebutkan dalam pelaporan.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Kinerja, Akuntansi Sektor Publik

## PENDAHULUAN
Pada  laporannya  tahun  1992  berjudul Governance  and  Development ,  Bank  Dunia menghidupkan  kembali  istilah governance ,  yang  pada  dasarnya  merupakan  konsep  lama. Bank  Dunia  menekankan  bahwa  kemunduran  dalam  pembangunan  disebabkan  oleh pemerintah.  Pemerintahan  yang  buruk  akan  dihasilkan  dari  pemerintahan  yang  besar. Pemerintahan yang besar adalah tata kelola yang buruk, kata mereka. Good governance is less government , good  governance  is  better  government .  Pada  awal  tahun  1990-an,  gerakan pemerintahan  yang  baik  diluncurkan  sebagai  bentuk  penentangan  terhadap  gagasan pemerintahan,  yang  dianggap  memiliki  banyak  kekurangan  karena  melebih-lebihkan kekuatan,  atau  kurangnya,  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan  pemerintahan  dan pembangunan.  Melalui  inisiatif  " good  governance "  yang  didirikan  oleh  organisasi  donor seperti  Bank  Dunia,  ADB,  IMF,  dan  lainnya  pada  akhir  1990-an,  ide  ini  diperkenalkan  ke Indonesia.
Program  ini  diintegrasikan  ke  dalam  program  bantuan/pinjaman,  termasuk  bantuan teknis  kepada pemerintah  dan masyarakat sipil.  Organisasi non-pemerintah menyambut  baik program ini untuk revitalisasi diri, dan lembaga pemerintah menyambutnya untuk memerangi delegitimasi,  yang kemudian  menentukan  arah  reformasi birokrasi pemerintah.  Istilah-istilah seperti Less Government, Entrepreneurial Government, dan sejenisnya sudah menjadi wacana yang  ditulis  oleh  (David  &  Ted,  1992;  Osborne  &  Gaebler,  1992),  yaitu Reinventing Government , yang kemudian menjadi populer dengan Entrepreneurial Government , sebelum wacana  good  governance mendominasi  arah  reformasi  birokrasi  pemerintah  di  Indonesia (Pemerintah wirausaha).
Menurut  penulis  buku Reinventing  Government ,  alasan  utama  mengapa  pemerintah gagal  adalah  karena  ketidakmampuan  manajemen.  Masalahnya  bukan  pada  apa  yang dilakukan pemerintah, tetapi dengan bagaimana menyikapinya. Buku ini dipandang menandai peluncuran gerakan good governance . Selanjutnya, pada tahun 1996. Sesuai dengan tanggung jawab  utama  masing-masing,  departemen  pemerintah,  bagian,  atau  lembaga  negara  di  pusat dan  daerah  harus  menyadari  sejauh  mana  akuntabilitas  mereka  sendiri  karena  ini  termasuk keberhasilan  dan  kegagalan  dalam  menjalankan  misi  lembaga  yang  bersangkutan.
Akuntabilitas  kinerja,  menurut  LAN  dan  BPKP,  mengacu  pada  kewajiban  menjawab pertanyaan  tentang  kinerja  dan  kegiatan  seseorang  atau  badan  hukum  dari  pihak-pihak  yang memiliki  kedudukan  hukum  untuk  meminta informasi atau akuntabilitas.  Menurut  (Ledvina, 1991), akuntabilitas kinerja adalah evolusi dari tindakan yang dilakukan oleh seorang perwira, apakah mereka masih dalam lingkup kekuasaannya atau telah jauh melampauinya.
Pedoman  berikut  harus  diperhatikan  saat  mengadopsi  akuntabilitas  dalam  lembaga pemerintah:  1)  Untuk  mengawasi  pelaksanaan  misi  dan  mempertanggungjawabkannya, seluruh  pegawai  instansi  pemerintah  harus  memiliki  komitmen  dan  kepemimpinan.  2) Diperlukan suatu sistem yang dapat memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  relevan.  3)  Harus  dapat  menunjukkan  seberapa  baik tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  telah  tercapai.  4)  Harus  fokus  pada  pencapaian tujuan  dan  visi,  serta  hasil  dan  keuntungan  yang  diwujudkan.  Masih  bisa  diperdebatkan apakah  sektor  swasta,  yang  kemajuan  akuntansinya  dianggap  lebih  cepat  oleh  beberapa ilmuwan, sebenarnya memiliki teori akuntansi yang mapan. Sebuah teori perlu didukung oleh banyak  penelitian  di  mana  hipotesis  yang  dapat  diuji  dibuat. (Khairani  et  al.,  2023;  Ulum, 2011;  Yahya,  2006)  Kemampuan  untuk  menjelaskan  atau  menjelaskan  fenomena  yang  ada (kemampuan  untuk  menjelaskan),  kemampuan  untuk  memprediksi  (kemampuan  untuk memprediksi),  dan  kemampuan  untuk  mengendalikan  fenomena  adalah  tiga  sifat  dasar  teori (kemampuan untuk mengendalikan fenomena yang diberikan).
Pemerintah yang paling sedikit adalah pemerintah terbaik, adalah ide panduannya. Ide dan  prinsip  ini  menyebar  dengan  cepat  ke  banyak  negara,  termasuk  Indonesia.  Terbitnya beberapa  peraturan,  seperti  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  beberapa  Peraturan  Pemerintah  sebagai  implementasi  dari  Undang-Undang Nomor  105  Tahun  2000  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  108  Tahun  2000,  yang  berfungsi sebagai  bentuk  dan  cermin  akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah (Kusnadi,  2015).  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Provinsi  bertanggung  jawab  kepada  Gubernur selaku  penyelenggara  pelaksana  daerah  di  bidang  otonomi  daerah  penyelenggara pemerintahan.  Selain  itu,  ia  menjawab  kepada  Presiden  dalam  kapasitasnya  sebagai  wakil pemerintah  pusat  di  daerah. Di  sisi  lain,  Bupati  atau  Walikota  bertanggung  jawab  kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dalam pelaksanaan pemerintahan dan wajib  menyampaikan  laporan  kepada  Presiden  melalui  Menteri  Dalam  Negeri  dalam  rangka pengarahan  dan  pengawasan.  (Hardana,  Khairani,  et  al.,  2022;  Hardana,  Nurhalimah,  et  al., 2022; Hasibuan, 2022; Windari & Hasibuan, 2022).
Sejumlah peraturan pemerintah, telah dirilis sebagai klarifikasi lebih lanjut. Peraturan tersebut tercermin dalam PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Akuntabilitas Kepala Daerah  dan  PP  Nomor  105  Tahun  2000  tentang  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan  Daerah.  Pemerintah  daerah  diwajibkan  oleh  PP  Nomor  108  Tahun  2000  untuk menginformasikan  kepada  publik  tentang  seberapa  baik  kinerja  administrasi  pemerintahan. Masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara teori adalah lima tahun untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan penjelasan PP Nomor 108 Tahun 2000. (Hardana, Nasution, et al., 2022; Hasibuan & Nofinawati, 2021; Irmawati  et  al.,  2022).  Pertanggungjawaban  akhir  tahun  anggaran  kepala  daerah  kepada DPRD  bukanlah  sarana  untuk  memakzulkan  kepala  daerah;  sebaliknya,  ini  adalah  sarana untuk  mengevaluasi  dan  meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  pemerintah  daerah. Akuntabilitas  kepala  daerah  kepada  DPRD  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  peran pengawasan  DPRD  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  maupun  efisiensi,  efektivitas, produktivitas,  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Hal  ini  tidak  hanya dimaksudkan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah.
Menurut  uraian  mekanisme,  akuntabilitas  pada  dasarnya  bersifat  horizontal. Mekanisme  dan  isi  pertanggungjawaban  kepala  daerah  kepada  masyarakat  melalui  DPRD dimulai  ketika  DPRD  mengesahkan  rencana  strategis  kepala  daerah,  yang  juga  berfungsi sebagai dasar akuntabilitas kepala daerah. Isi dan periodisasi LPJ, yang mencakup akhir tahun anggaran,  kemudian  dibahas  secara  lebih  rinci.  Akuntabilitas  pada  akhir  masa  jabatan  dan untuk  masalah  tertentu.  Lebih  lanjut,  disebutkan  dengan  jelas  bahwa  pelaksanaan  APBD, berupa  perhitungan  APBD  dan  evaluasi  kinerja  berdasarkan  tolok  ukur  rencana  strategis, merupakan  tugas  akhir  tahun  anggaran.  Kinerja  Kepala  Daerah  selama  masa  jabatan,  serta kinerja  Kepala  Daerah  berdasarkan  tolok  ukur  Rencana  Strategis,  bertanggung  jawab  atas tugas-tugas  umum  pemerintahan  dan  dukungan.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan,  maka  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  penerapan akuntansi  sektor  publik  berperan  dalam  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Mandailing Natal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian studi kasus SAP antara September 2021 dan September 2022. Penelitian ini dilakukan  berbasis  akrual  tahun  2018  di  Pemerintah  Kabupaten  Mandailing  Natal  dengan melihat  penyebabndan  keterbatasan  yang  mempengaruhi  adopsi  SAP  berbasis  akrual.  Tata
kelola Kabupaten Mandailing Natal menjadi subyek penyelidikan, dengan penekanan khusus pada  koperasi  usaha  kecilnya.  (Siregar  &  Hardana,  2022;  Sugiyono  &  Susanto,  2015). Terdapat  dua  jenis  data  yang  digunakan  untuk  memperkuat  analisis  penelitian  yaitu  data primer dan data sekunder. Pada data primer, proses wawancara berlangsung sebanyak dua kali bersama narasumber dari Koperasi Usaha Kecil di Kabupaten Mandailing Natal. Wawancara awal  berlangsung  pada  Maret  2022,  dan  wawancara  lanjutan  terjadi  pada  Juli  2022.nFakta- fakta  ini  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  efek  implementasi  berbasis  akrual  SAP. Banyak  pendekatan  pengumpulan  data,ntermasuk  kunjungan,  wawancara,  kuesioner,  dan studi  literatur,  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yang  berkaitan  dengan  penjelasan  jenis dan sumber data.
Untuk  menganalisis  dan  mengevaluasi  hasil  data  dan  menggunakannya  untuk menjawab pertanyaan dannmeneruskan tujuan penelitian, pengolahan data diperlukan. Dalam pengolahan  data  ada  dua  tahapan  yang  dilakukan  yaitu  sebelum  lapangan  dan  selama  – sesudah lapangan.  Dengannmencari  tema  dan judul  buku  yang dijadikan referensi  penelitian sebelum  bidang  tersebut  selesai.  Langkah  selanjutnya  adalah  mengidentifikasi  beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan subjek dan judul saat ini, serta melakukan survei lokasi  untuk  menentukan  Pemerintah  Kota  mana  yang  akan  dijadikan  subjek  penelitian. Sementara  itu,  selama  dan  setelah  lapangan  dilakukan  mengikuti  prosedur  sebelum  ke lapangan, dengan melakukannperjalanan langsung ke lokasi penelitian selama beberapa waktu untuk melakukan kunjungan, wawancara, pengumpulan data, dan informasi untuk mendukung analisis  penelitian.  (Nazir,  2014)  menyatakan  bahwa  setelah  data  terkumpul,  dilakukan pengolahan  data  melalui  tiga  tahapan  yaitu  penyuntingan  ( editing ),  penilaian  ( scoring ),  dan tabulasi ( tabulating ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bahwa  dipandang  perlu  menetapkan,  mengatur,  dan  menyelenggarakan  tanggung jawab  pokok  dan  fungsi  Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil  Menengah  dalam  rangka  pelaksanaan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan  Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Daerah  Kabupaten  Mandailing  Natal. Berdasarkan  faktor-faktor  tersebut,  dikeluarkan  peraturan  Bupati  dengan  nomor  20  tahun 2008 tanggal 10 April 2008, dan ditetapkan di Panyabungan serta ditandatangani oleh Amru Daulay,  yang  pada  saat  itu  menjabat  sebagai  Bupati  Mandailing  Natal,  tentang  klarifikasi tanggung  jawab  pokok  dan  fungsi  Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah.  Penyusunan
rencana  strategis  yang  representatif,  penyusunan  RUT  perwakilan  yang  terdiri  dari  program kerja  pengawasan  (PKPT)  tahunan  dan  program  kerja  administrasi  umum  (PKAU), pengukuran dan analisis kinerja, serta pelaporan dalam bentuk LAKIP merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah di Mandailing Natal.
Dalam  rangka  menetapkan  visi,  misi,  tujuan,  sasaran,  kebijakan,  program,  kegiatan, dan  indikator  keberhasilan/kegagalan  selama  lima  tahun  mendatang,  Rencana  Strategis Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah  terlebih  dahulu  disusun  melalui  rapat  koordinasi  yang dihadiri oleh Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di seluruh Indonesia. Tugas dan tanggung jawab  utama,  peraturan  pemerintah,  arahan  presiden,  dan  hasil  rapat  kabinet  adalah  acuan yang  digunakan  untuk  menyusun  rencana  strategis  Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah. Seluruh Koperasi kembali ke daerah masing-masing setelah rencana strategis ditetapkan dan membuat  rencana  strategis  berdasarkan  itu.  Tim  yang  terhimpun  berkat  surat  tugas  dari pimpinan koperasi  menyiapkan rencana strategis tersebut. Rencana Strategis Koperasi 2010- 2014  dengan  penetapan  KEP-3/K/SU/2010/tanggal  29  Januari  2010  merupakan  turunan  dari Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Mandailing Natal 2010-2014. Visi,  misi,  strategi,  tujuan,  program,  dan  tindakan  yang  akan  dilakukan  selama  periode rencana strategis semuanya termasuk dalam rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.  Sebelum  pembentukan  visi  dan  misi,  penting  untuk  menilai  harapan  pemangku kepentingan  serta  lingkungan  internal  dan  eksternal  untuk  mengidentifikasi  penentu keberhasilan yang penting.
Rencana  strategis  Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah  disusun  dengan menggunakan  metodologi  yang  memungkinkan  hal-hal  sebagai  berikut:  (1)  Penyelarasan rencana strategis Dinas Koperasi UKM dengan Rencana Strategis Koperasi; (2) Penyelarasan visi, misi, program, dan kegiatan Dinas Koperasi UKM; (3) Keberhasilan indikator outcome program dan indikator output kegiatan; (4) Memperkuat Sinergi dengan Pemerintah Daerah; dan (5) Peningkatan Pencitraan. Agar Rencana Strategis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat  mengacu  dan  sesuai  dengan  Rencana  Strategis  Koperasi,  maka  dibentuklah  Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk melayani visi dan tujuan  Koperasi.  Maksud dan tujuan  Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah  merupakan  perluasan  dari  tujuan  dan sasaran  KOPERASI. Program  dan  kegiatan  KOPERASI  yang  dibebankan  kepada  Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah meliputi program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM.

## SIMPULAN
Berikut  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  penelitian  ini  berdasarkan  hasil  analisis terhadap  kondisi  penelitian  sebagaimana  disebutkan  pada  bab  sebelumnya:  1)  Penulis mengidentifikasi visi, konsistensi, desentralisasi, keterbukaan dan transparansi, daya tanggap, profesionalisme,  dan  kompetensi  sebagai  nilai-nilai  dalam  menyusun  Perencanaan  Strategis (rastra).  2)  Temuan  nilai-nilai  konsistensi,  kerja  sama,  efisiensi  dan  efektifitas,  serta kompetensi dalam penyusunan RKT di Dinas Koperasi UKM Mandailing Natal. 3) Komitmen penting  dalam  mengevaluasi  kinerja.  4)  Nilai-nilai  temuan  saat  melakukan  aktivitas.  Nilai- nilai  kerjasama,  keadilan,  kejujuran,  profesionalisme,  dan  kompetensi  menjadi  landasan Koperasi Usaha Kecil Menengah Mandailing Natal. Nilai-nilai lainnya meliputi kemandirian, saling  mendukung,  saling  menghormati,  dan  saling  menentramkan.  5)  Temuan  keutamaan kejujuran  dan  ketelitian,  profesionalisme,  serta  saling  mendukung  dan  membantu  satu  sama lain dalam mengukur dan menganalisis kinerja di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Mandailing  Natal.  6)  Konsistensi,  ketepatan  waktu,  kejujuran,  tanggung  jawab,  dan akuntabilitas adalah nilai-nilai yang penulis temukan dalam pelaporan.

## DAFTAR RUJUKAN
David, O., & Ted, G. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector . Prentice Hall of India.
Hardana, A., Khairani, D., Daulay, P. B., & Pratiwi, R. (2022). Analisis Pengaruh Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq. Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam , 2 (1), 39–47. https://doi.org/10.24952/masharif.v7i1.2194
Hardana, A., Nasution, J., & Damisa, A. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan
Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Menabung pada PT. BSI Cabang Padangsidimpuan. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 7 (2). http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i2.12324
Hardana, A., Nurhalimah, N., & Efendi, S. (2022). ANALISIS EKONOMI MAKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMISKINAN (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN). Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen , 1 (4), 21–30. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v1i4.370
Hasibuan, A. N. (2022). The Role of Company Characteristics in the Quality of Financial Reporting in Indonesian. Jurnal Ilmiah Peuradeun , 10 (1), 1–12.
Hasibuan, A. N., & Nofinawati, N. (2021). Understanding Padangsidimpun City Community
in Recognizing and Understanding Sharia Banking Products. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman , 9 (2), 206–219. https://doi.org/10.24952/masharif.v9i2.4762 Irmawati, I., Frihatni, A. A., Melinda, M., Kumala, R., Ristiyana, R., Yulianti, M. L., Hardana, A., Ashari, M., Rukmini, M., & Hilda, H. (2022). Akuntansi Keuangan Tingkat Menengah .
Khairani, D., Utami, T. W., & Hardana, A. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA MASA PANDEMI COVID-19. Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah , 1 (1), 16–22.
https://doi.org/10.24952/jaksya.v1i1.7582
Kusnadi, A. (2015). Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 2 (3). https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8
Ledvina, C. T. (1991). Geostatistical inference and exploration of coal mine roof strata.(Volumes I and II) . Northwestern University.
Nazir, M. (2014). Metode Penelitian Cet. 9. In Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor .
Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). La reinvención del gobierno: la influencia del espíritu empresarial en el sector público. In La reinvención del gobierno: la influencia del espíritu empresarial en el sector público (p. 494).
https://doi.org/10.33426/rcg/1997/42/1048
Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). Metode Penelitian EKonomi dan Bisnis . Merdeka Kreasi Group.
Sugiyono, S., & Susanto, A. (2015). Cara Mudah Belajar SPSS dan Lisrel Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian. Alfabeta, Bandung .
Ulum, A. S. (2011). Peran Pengukuran Kinerja Dalam Mendukung Good Governance Dalam Perspektif Agency Theory. Jurnal Dinamika Akuntansi , 3 (1). https://doi.org/10.15294/jda.v3i1.1945
Windari, W., & Hasibuan, A. N. (2022). the Effect of Banking Zakat and Corporate Social Responsibility on the Profitability Ratio of Sharia Commercial Banks in Indonesia. Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM , 5 (1).
http://dx.doi.org/10.31958/imara.v5i1.2789
Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Sistem Teknik Industri , 7 (4), 27–29.