## EVALUATION INCOMPLETE FILLING OF AN INFORMED CONSENT OPERATING AT MUHAMMADIYAH HOSPITAL OF LAMONGAN
Diana Mei Nanda 1* , Muh. Ganda Saputra 2 , Nuryati 3 Nahardian Vica Rahmawati 4

## Abstract
Informed consent is a medical action approval given to the patient or to his/her next of kin after  receiving  a  complete  explanation  of  the  medical  action  to  be  performed.  The researcher  found  that  there  was  incomplete  filling  of  informed  consent.  The  purpose  of this study was to identify factors causing incomplete filling of informed consent for surgery at  Muhammadiyah  Hospital  of  Lamongan.  This  research  used  sequential  explanatory design.  The  quantitative  data  were  collected  by  using  simple  random  sampling  of  89 informed consent, and the qualitative data were gathered though snowball sampling of 5 respondents to interview. The results showed that the completeness of filling out informed consent  was  85%,  and  the  incompleteness  was  15%.  Several  factors  caused  the incompleteness of filling out the informed consent sheet including the doctors were in a

## EVALUASI KETIDAKLENGKAPAN PENGISIAN INFORMED CONSENT

## TINDAKAN OPERASI DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH LAMONGAN
Diana Mei Nanda 1* , Muh. Ganda Saputra 2 , Nuryati 3
Nahardian Vica Rahmawati 4
1,2,3,4 Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Universitas
Muhammadiyah Lamongan

## Abstrak
Latar  belakang: informed  consent adalah  persetujuan  tindakan  medis  yang  diberikan kepada pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapat penjelasan lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Peneliti menemukan masih terdapat  pengisian informed  consent yang  tidak  lengkap.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengidentifikasi faktor penyebab ketidaklengkapan  pengisian informed consent tindakan operasi  di  Rumah  Sakit  Muhammadiyah  Lamongan.  Subyek  dan  metode:  desain  pada penelitian  ini sequential  explanatory .  Teknik  pengambilan  data  kuantitatif  menggunakan simple random sampling berjumlah 89 informed consent dan data kualitatif menggunakan snowball  sampling didapatkan  5  responden  dengan  wawancara.  Hasil  penelitian didapatkan kelengkapan pengisian informed consent sebanyak 85% dan ketidaklengkapan  sebanyak  15%,  faktor  penyebab  ketidaklengkapan  pengisian  lembar informed  consent dokter  terburu-buru  karena  banyaknya  pasien  yang  harus  segera diberikan  tindakan  dan  belum  adanya  pemberlakkuan punishment dan reward , kesesuaian  pengisian  lembar informed  consent dengan  SPO  Rumah  Sakit Muhammadiyah Lamongan sudah sesuai yaitu dengan kesesuaian sebesar 100%. Saran, setiap  dokter  wajib  meninjau  ulang  kelengkapan informed  consent dan  perlu  adanya pemberlakuan punishment dan reward .  Dengan  adanya punishment dan reward diharapkan  hasil  yang  didapatkan  dalam  pengisian  lembar informed  consent tindakan operasi  meningkat  dan  kelengkapan  dapat  tercapai  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan serta agar mutu bagian rekam medis menjadi baik.
Kata kunci: faktor penyebab, kelengkapan Informed Consent , kesesuaian dengan SPO
hurry  because  of  the  large  number  of  patients  who  had  to  be  given  immediate  action. Besides, there was no punishment and reward. Filling out the informed consent sheet in Muhammadiyah Hospital of Lamongan was suitable with the SPO of 100%. In conclusion, doctors  are  obliged  to  review  the  completeness  of  informed  consent.  Additionally,  it requires  to  implement  punishment  and  reward  so  that  filling  out  the  informed  consent form  for  surgery  will  increase  and  completeness  can  be  achieved  according  to predetermined standards. Thus, the quality of the medical record section will be better.
Keywords: Causative Factors, Completeness of Informed Consent, Suitability with SPO
Korespondensi:  Diana  Mei  Nanda.    Administrasi  Rumah  Sakit.  Universitas Muhammadiyah Lamongan. Email: dianameinanda45@gmail.com . 089520918594

## LATAR BELAKANG
Seiring  perkembangan  ilmu dan teknologi, maka tingkat pemahaman masyarakat pun semakin  meningkat.  Peningkatan pemahaman tersebut seperti kebutuhan  informasi  di  semua sektor  kehidupan  termasuk  di bidang pelayanan
kesehatan.
Perubahan  tersebut  menjadikan masyarakat  semakin  kritis  dalam menuntut  haknya  di  pelayanan kesehatan.  Pelayanan  kesehatan adalah segala upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan  penyakit,  serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Rumah  Sakit  adalah  institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan  rawat  inap,  rawat  jalan, dan  gawat  darurat  (Permenkes  RI, 2016).  Salah  satu  bagian  yang berperan  penting  di  pelayanan rumah  sakit  yaitu  instalasi  rekam medik atau medical record . Instalasi rekam  medik  adalah  instalasi  yang memberikan  layanan  mulai  dari pendaftaran  pasien  rawat  jalan, pencarian  berkas  rekam  medis, pendistribusian berkas rekam medis
ke poli hingga penyimpanan kembali berkas.
Berdasarkan  Permenkes  No. 24  Tahun  2022  tentang  Rekam Medis  menyebutkan  bahwa  semua fasilitas  pelayanan  kesehatan  wajib menyelenggarakan  rekam  medis. Pelayanan  rekam  medis  memiliki peranan  yang  sangat  penting, karena  di  dalamnya  memuat  bukti tertulis  dari  pelayanan  kesehatan yang  diterima  pasien.  Hal  ini didukung dengan isi Pasal 26 ayat 6
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun  2022,  bahwa  rekam  medis adalah  berkas  yang  berisi  catatan dan  dokumen  berkaitan  dengan identitas  pasien,  hasil  pemeriksaan fisik  dan  penunjang,  dianosis, pengobatan,  dan  rencana  tindak lanjut  pelayanan  kesehatan,  dan nama  serta  tanda  tangan  Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan  (Permenkes  RI,  2022). Di  dalam  berkas  rekam  medis terdapat  beberapa  lembar  yang salah  satunya  adalah informed consent . Informed consent adalah persetujuan  tindakan  medis  yang diberikan  kepada  pasien  atau keluarga terdekatnya setelah mendapat penjelasan lengkap tentang  tindakan  medis  yang  akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Salah  satu  Standar  Pelayanan Minimal rekam medis di rumah sakit menurut  Kemenkes  RI  tahun  2008 adalah kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi
yang  jelas  sebesar  100%  (Oktavia,
D., Hardisman, & Erkadius, 2020). Beberapa  rumah  sakit  di Indonesia saat ini pada pelaksanaan informed consent masih  ada  yang  belum  sesuai dengan  standar  pelayanan  minimal rekam  medis  yang  mana  masih terdapat  ketidaklengkapan  dalam pengisian lembar informed consent . Rendahnya cakupan pengisian lembar informed  consent dapat menentukan kualitas informasi yang diberikan serta menjadi bukti tertulis dari pihak rumah sakit bahwa dokter memberikan perawatan medis kepada  pasien  dengan  persetujuan terlebih  dahulu  dari  pasien  atau keluarga pasien.
Berdasarkan  hasil  penelitian dari  Helena  Meyyulinar  pada  tahun 2019  di  Rumah  Sakit  AL  Marinir Cilandak  yang  berjudul  “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Informed Consent Pada  Kasus  Bedah  Di Rumah  Sakit  AL  Marinir  Cilandak” dari  hasil  analisis  145  informed consent  di  bulan  Maret  dan  April terdapat  70 informed  consent (42,8
%)  yang  masih  belum  lengkap  dan terdapat  75 informed  consent (51,7 %) yang sudah lengkap. Ketidaklengkapan lebih sering dijumpai  pada  isi  informasi  yaitu pada  item  alternatif  dan  risiko sebanyak  57 informed  consent (39,3%). Faktor penyebab ketidaklengkapan informed  consent tersebut antara lain adalah pemahaman  dokter  yang  masih kurang tentang pentingnya informed consent , keterbatasan waktu dokter, kesibukan  dokter,  ketergantungan dokter  kepada  perawat,  kurangnya perhatian dokter terhadap pengisian informed consent , SOP rumah sakit yang  masih  belum  dilaksanakan maksimal,  dan  belum  adanya pemberlakuan punishment dan
reward dirumah  sakit  (Meyyulinar, 2019).
Kelengkapan lembar informed consent ini  sangat  penting  karena dapat  digunakan  sebagai  bahan pengambilan keputusan dan
pembuktian  dalam  perkara  hukum tidak  hanya  kepada  pasien,  namun juga  melindungi  tenaga  medis  dari tuntutan  yang  tidak  proporsional dari  pihak  pasien.  Kelengkapan persetujuan tindakan informed consent juga  mempengaruhi  mutu rekam  medis  yang  meliputi  catatan pasien  yang  kurang  lengkap, riwayat  perjalanan  pasien  terputus sehingga  diperlukan  pelaksanaan pengisian  yang  maksimal  sesuai SPM  serta  mengetahui  faktor penyebab  ketidaklengkapan  dalam pengisian informed consent . Faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian informed  consent yang  sering terjadi  yaitu  seperti  ketergantungan dokter  dengan  perawat:  perawat selalu  mengingatkan  dokter  untuk mengisi informed  consent sehingga dokter  tidak  mempunyai  inisiatif sendiri untuk mengisinya, kesibukan dokter:  banyaknya  pasien  yang dioperasi  dan  dilakukan  dalam waktu yang berurutan mengakibatkan dokter tergesa-gesa dan  tidak  sempat  mengisi informed consent , keterbatasan waktu
praktek  dokter:  beberapa  dokter ada  praktek  di  tempat  lain  dan waktu  terbatas  sehingga  tidak  ada waktu  untuk  mengisi informed consent ,  dan  kurangnya  perhatian dokter  tentang  pengisian informed consent : dokter lebih mementingkan dalam memberikan pelayanan terhadap pasien daripada kepentingan administratif. Berdasarkan  hal  tersebut, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian tentang “Evaluasi Ketidaklengkapan Pengisian Informed Consent Tindakan Operasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan .

## TUJUAN PENELITIAN
Tujuan  penelitian  ini  untuk mengidentifikasi  faktor  penyebab ketidaklengkapan pengisian
informed  consent tindakan  operasi di  Rumah  Sakit  Muhammadiyah Lamongan.
METODE/DESAIN PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi yang menggabungkan penelitian kuanttitatif  dan  kualitatif  dengan desain sequential  explanatory yang dilaksanakan  di  Rumah  Sakit Muhammadiyah  Lamongan  pada bulan  Maret  2023.  Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini berperan  untuk  memperoleh  data kelengkapan  dan  ketidaklengkapan informed consent serta mengidentifikasi kesesuaian informed  consent dengan  SOP berjumlah  89 informed  consent menggunakan metode simple random sampling . Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan mengetahui faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian  lembar informed  consent
di  Rumah  Sakit  Muhammadiyah Lamongan.
POPULASI, SAMPEL

## DAN TEKNIK SAMPLING
Subjek  penelitian  berjumlah  5 orang  diantaranya  2  Dokter,  2
Perawat  dan  1  Petugas  Rekam Medis menggunakan teknik snowball sampling. HASIL 1.  Faktor Penyebab ketidaklengkapan pengisian lembar informed consent tindakan operasi a.  Man Berdasarkan hasil wawancara dengan  semua  responden menjelaskan  bahwa  semua responden mengetahui lembar informed  consent dan
untuk  kesulitan  dokter  dalam pengisian kelengkapan informed consent seperti “….. Waktu terbatas dan banyaknya p asien  sehingga ada item yang terlewati mbak, sudah itu aja kayaknya”. b.  Methode Berdasarkan hasil wawancara sebagian responden ada yang pernah  mengikuti  dan  ada yang  belum  pernah  mengikuti sosialisasi SPO informed consent. Selain  itu,  di  Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan belum ada punishment dan reward , adanya hanya sistem reminder.
c.  Material
Berdasarkan hasil wawancara dengan  responden,  format pengisian  lembar informed consent di  RSML  mudah  diisi dan dalam pengisiannya tergantung dokternya masing- masing atau tergantung pasien dan penyakitnya. Seperti “…..tergantung tingkat penyakitnya,  jika  penyakit ringan  ya  tidak  lama.  Jika penyakit  berat  maka  yang dijelaskan  juga  banyak  dan membutuhkan waktu lama jadi tergantung  kondisi  penyakit dan pasien”.
2.  Analisis  Kelengkapan  Pengisian Lembar Informed Consent Rekam  Medik  Tindakan  Operasi di  Rumah  Sakit  Muhammadiyah Lamongan Analisis kelengkapan pengisian lembar informed consent dilihat  dari  5  komponen yaitu komponen identitas pasien, komponen identitas wali, komponen  pelaporan  penting, komponen autentikasi, dan komponen pendokumentasian yang benar. Hasil analisis komponen  dapat  dilihat  pada Tabel 1.
Tabel 1.
Hasil Analisis Kelengkapan Pengisian Lembar Informed Consent Rekam
Medik Tindakan Operasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan No  Komponen Analisa Jumlah Sampel Lengkap Tidak Lengkap n % n % 1 Identitas Pasien 89 80 90 9 10 2 Identitas Wali 89 69 78  20 22 3 Pelaporan Penting 89 74 83  15 17 4 Autentikasi 89 80 90 9 10
5 Pendoku mentasian Yang Benar 89 74 83  15 17 Rata-Rata 89 75 85  14 15 Sumber : Data Primer, Maret 2023 Dari  tabel  1  diketahui  bahwa hasil  analisis  ketidaklengkapan lembar informed consent tindakan  operasi  di  RSML menunjukkan  rekapitulasi  rata- rata  lengkap  85%,  tidak  lengkap sebanyak 15%. Artinya, kelengkapan  pengisian  lembar informed consent belum mencapai  standar  pelayanan minimal  rekam  medis  rumah sakit yakni sebesar 100%.
3.  Kesesuaian  Pengisian  Lembar
Informed  Consent Dengan  SPO RSML Berdasarkan hasil observasi  di  RSML  kesesuaian prosedur pengisian lembar informed  consent dengan  SPO RSML sudah sesuai yaitu dengan kesesuaian 100%. PEMBAHASAN 1.  Faktor Penyebab ketidaklengkapan pengisian lembar informed consent tindakan operasi a. Man Berdasarkan hasil wawancara, semua responden mengetahui tentang lembar informed consent tindakan  operasi  dan hasil wawancara dari responden  B1  mengatakan bahwa “faktor yang mempengaruhi ketidaklengkapan lembar laporan  operasi  disebabkan oleh  waktu  yang  sangat terbatas, sehingga dokter dan perawat tidak memiliki banyak waktu dan terburu-buru dalam mengisi lembar laporan operasi  yang  memiliki  banyak item”. Hal  tersebut  sejalan  dengan (Febrianti  &  Sugiarti,  2019), dalam  penelitiannya  yang menyebutkan bahwa ketidaklengkapan pengisian berkas  rekam  medis  memiliki faktor  penyebab,  antara  lain keterbatasan  waktu,  jumlah pasien,
keterlambatan dokumen  rekam  medis,  ada tidaknya  pelaporan  khusus operasi,  dan  jumlah  item laporan operasi.
Dari  hasil  wawancara  dan teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa keterbatasan  waktu  dokter dalam mengisi lembar laporan operasi menjadi faktor penyebab  ketidaklengkapan pengisian  lembar informed consent ,  faktor  ini  terjadi karena  banyaknya  pasien yang  harus  segera  diberikan tindakan,  meskipun  jumlah pasien menjadi hal yang relatif karena  jumlahnya  yang  tidak pasti.
b. Methode
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa  Sebagian  responden sudah pernah mengikuti sosialisasi  SPO  pengisian
lembar informed  consent dan sebagian belum pernah. Hasil wawancara dari semua responden tersebut juga menjelaskan  bahwa  di  RSML belum  ada punishment dan reward terkait ketidaklengkapan pengisian lembar informed consent tetapi  sudah  ada reminder untuk pengisian informed consent yang  belum  lengkap. Dilihat  dari  hasil review lembar informed consent ketidaklengkapan sebesar 15%  dimana  sistem reminder tersebut belum berjalan secara maksimal. Menurut  (Riyantika,  2018), dalam  penelitiannya  kegiatan pelatihan tentang penyelenggaraan sistem pelayanan rekam medis belum  pernah  diadakan  di Rumah Sakit Tk.III dr. Reksodiwiryo  Padang.  Begitu juga  dengan  sistem  reward dan  punishment  juga  belum pernah diterapkan. Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi SPO pengisian  lembar informed consent di  Rumah  Sakit Muhammadiyah Lamongan tersebut  sangat  membantu dalam  pengisian  kelengkapan lembar informed  consent dan penulis  juga  menyimpulkan bahwa belum adanya punishment dan reward menjadi  salah  satu  faktor penyebab  ketidaklengkapan pengisian  lembar informed consent tindakan operasi sehingga perlu adanya pemberlakuan punishment dan reward. c. Material Berdasarkan hasil wawancara di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan menjelaskan  bahwa  format
pengisian  lembar informed consent mudah diisi dan untuk waktu pengisiannya tergantung  dokternya masing- masing atau tergantung
kondisi penyakit dan pasien. Hal  ini  didukung  wawancara dengan  responden  dalam waktu  pengisian  dijelaskan bahwa “….tergantung  tingkat penyakitnya,  jika  penyakit ringan  ya  tidak  lama.  Jika penyakit  berat  maka  yang dijelaskan  juga  banyak  dan membutuhkan waktu lama jadi tergantung  kondisi  penyakit dan pasien”. Menurut
penelitian  (Riyantika,  2018), dalam  penelitiannya  yaitu kendala  yang  dialami  dokter dengan  ada  atau  tidaknya sarana yang menunjang pengisian rekam medis diketahui  bahwa  sarana  yang disediakan  oleh  rumah  sakit sudah  cukup  baik  sehingga sarana tidak menjadi penyebab  ketidaklengkapan pengisian rekam medis.
Berdasarkan hasil wawancara diatas,  penulis  menyimpulkan bahwa  faktor material tidak menyebabkan ketidaklengkapan dalam pengisian  lembar informed
consent.
2.  Kelengkapan  Pengisian  Lembar
Informed  Consent Rekam  Medik Tindakan  Operasi  di  Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan
Berdasarkan penelitian dengan sampel 89 berkas rekam medis  pada  lembar informed consent tindakan  operasi  di RSML hasil tersebut menunjukkan  bahwa  analisis kelengkapan  keseluruhan  85%. Persetujuan tindakan kedokteran merupakan formulir yang dianggap penting sebagai bukti/landasan  dalam  perkara hukum sehingga dalam
pengisiannya  formulir informed consent harus diisi secara tepat. Pengisian formulir persetujuan  tindakan  kedokteran yang  lengkap  sangat  berguna dalam  keperluan  administrasi rumah  sakit,  keperluan  hukum, penelitian, pendidikan dan sebagai dokumentasi yang akurat  bila  seluruh  proses pengisian  formulir  persetujuan tindakan  kedokteran  konsisten dan memenuhi standar pelayanan  medis.  Berdasarkan Permenkes  RI  No.  24  Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal  (SPM)  Rumah  Sakit dimana standar pelayanan minimal  pengisian  rekam  medis yaitu kelengkapan informed consent  setelah  mendapatkan informasi yang jelas 100%. Berdasarkan  hasil  analisis kelengkapan diatas, penulis menyimpulkan bahwa ketidaklengkapan ini terjadi karena  dokter  dan  perawat terburu-buru,  sehingga  terdapat item yang terlewati dan menyebabkan  ketidaklengkapan pengisian lembar informed consent. Hal  ini  juga  sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  (Hariyanti  & Susilo, 2015), penyebab ketidaklengkapan  berkas  rekam medis  adalah  akibat  tenaga kesehatan  yang  kurang  disiplin dalam mengisi rekam medis.
3.  Kesesuaian  Pengisian  Lembar Informed Consent Dengan SPO SPO  pengisian informed
consent yang  dilakukan  oleh bagian  rekam  medis  di  RSML telah  mengacu  pada  kebijakan pelayanan dan pedoman pengelolaan  rekam  medis  oleh Direktur  RSML.  Tujuan  dari pembuatan  SPO  tersebut  agar semua  tindakan  (medis)  yang dilakukan mendapatkan persetujuan  dari  pasien  atau keluarga  sehingga  dokter  atau
tenaga  kesehatan  lainnya  atau manajemen rumah sakit terhindar  dari  tuntutan  hukum dari  pasien  maupun  keluarga pasien. Menurut Wiria (2020) pelayanan  yang  diberikan  oleh rumah sakit dalam pelaksanaannya harus mempunyai SPO (Standar Prosedur  Operasional)  sebagai acuan  pelaksanaan  kegiatan.
Dalam  studi  pendahuluan  isi SPO persetujuan umum ( general consent ) di Rumah Sakit Airlangga  pada  bagian  berbunyi petugas pendaftaran/admisi yang memberikan penjelasan memperkenalkan  diri  kepada pasien atau keluarga dan menyampaikan penjelasan tentang informasi yang dibutuhkan. Informasi yang disampaikan oleh petugas adalah  pelayanna  kesehatan yang  akan  diberikan  kepada semua pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan pasien baru di rawat  inap  maupun  rawat  jalan sesuai  penyakit  dan  kondisi pasien saat berkunjung.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kesesuaian  prosedur  pengisian form  informed  consent tindakan operasi dengan SPO RSML yaitu dengan  rata-rata  kesesuaian 100%.  Hal  tersebut  sesuai dengan SPO informed consent di Rumah  Sakit  Muhammadiyah
Lamongan dimana dalam pengisian  form  tersebut  sesuai dengan SPO yang telah
ditetapkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan  maka  dapat disimpulkan bahwa evaluasi
ketidaklengkapan  pengisian  lembar informed  consent tindakan  operasi di  Rumah  Sakit  Muhammadiyah
Lamongan mendapatkan hasil sebagai berikut : 1.  Faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian lembar informed  consent di
Rumah  Sakit  Muhammadiyah Lamongan:
a.  faktor man ,  dokter  terburu- buru karena banyaknya pasien  yang  harus  segera diberikan  tindakan,  meskipun jumlah  pasien  menjadi  hal yang  relatif  karena  jumlahnya yang  tidak  pasti  oleh  karena itu terdapat item yang
terlewati atau belum terisi.
b.  Faktor methode ,  belum  ada punishment dan reward terkait ketidaklengkapan pengisian lembar informed consent tetapi  sudah  ada reminder untuk pengisian informed consent yang belum lengkap. c.  Faktor material ,  dalam  faktor material ini tidak menyebabkan ketidaklengkapan dalam pengisian  lembar informed consent . 2.  Pengisian lembar informed consent tindakan  operasi  di
Rumah  Sakit  Muhammadiyah Lamongan  selama  bulan  Maret tahun  2023  dengan  rata-rata lengkap sebanyak 85% dan yang tidak lengkap sebanyak 15%.
3. Kesesuaian  pengisian  lembar informed  consent dengan  SPO
Rumah  Sakit  Muhammadiyah Lamongan sebesar 100%.
SARAN
1.  Setiap  dokter  wajib  meninjau ulang  kelengkapan informed consent agar mengetahui apakah informed consent tersebut  benar-benar  sudah  diisi secara  lengkap  atau  masih  ada yang  terlewati,  dan  perawat mampu  mengingatkan  dokter untuk melengkapi informed
consent yang  belum  lengkap, sehingga  apabila  dibutuhkan
untuk bukti hukum datanya benar dan akurat. 2.  Perlu adanya pemberlakuan punishment dan reward. Dengan adanya punishment dan reward diharapkan hasil yang didapatkan dalam pengisian lembar informed consent tindakan  operasi  meningkat  dan kelengkapan dapat tercapai sesuai  dengan  standar  yang telah  ditetapkan  serta  agar  mutu bagian  rekam  medis  menjadi baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  N.,  Nuraini,  N.,  Wicaksono, A.  P.,  &  Prananingtias,  R.
(2020).  Analisis  Penyebab Ketidak Sesuaian SPO Pengisian General Consent di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan, 1(3), 328–336 Amelia, D. I., & Herfiyanti, L. (2021). Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan  Operasi  (Informed Consent) Pada Pasien Bedah Rawat Inap Di Rumah Sakit X Bandung. Cerdika:  Jurnal
Ilmiah Indonesia , 1 (11), 1468– 1475. https://doi.org/10.36418/cerdik a.v1i11.224 Amran, R., Apriyani, A., & Dewi, N. P.  (2021).  Peran  Penting Kelengkapan Rekam Medik di
Rumah  Sakit. Baiturrahmah
Medical  Journal , 1 (1),  69–76. https://jurnal.unbrah.ac.id/inde x.php/brmj/article/download/1 061/pdf
Arifin,  S.,  Rahman,  F.,  Wulandari, A.,  &  Anhar,  V.  Y.  (2016). Buku Ajar Dasar-Dasar Manajemen Kesehatan. Journal of Chemical Information  and  Modeling ,
53 (9), 1689–1699. Depkes  RI.  (2004). UNDANG- UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN . Depkes RI. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan . Depkes  RI.  (2014). UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN . Fabiana  Meijon  Fadul.  (2019). Tinjauan pustaka rekam medis . 9–25. Febrianti, L. N., & Sugiarti, I. (2019). Kelengkapan Pengisian Formulir  Laporan  Operasi Kasus  Bedah  Obgyn  Sebagai Alat  Bukti  Hukum. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan  Indonesia , 7 (1),  9. https://doi.org/10.33560/jmiki.
v7i1.213 Gultom, R. S., Indawati, L., Dewi, D. R.,  &  Aula,  N.  (2022). Kelengkapan Pengisian Informed Consent Pada Delinguent  Medical  Record Pasien  Rawat  Inap  Di  RS  X Jakarta . 1 (2), 151–156. https://doi.org/10.55123/sehat mas.v1i2.106 Handayani, L. T. (2018). Kajian Etik Penelitian Dalam Bidang Kesehatan Dengan Melibatkan  Manusia  Sebagai Subyek. The Indonesian Journal  of  Health  Science , 10 (1), 47–54. https://doi.org/10.32528/the.v 10i1.1454
Hariyanti,  T.,  &  Susilo,  S.  (2015).
Pengembangan  Alur  Pasien dan  Berkas  Rekam  Medis sebagai  Optimalisasi  Sistem Informasi Rekam Medis Development of Patient Stages  and  Medical  Record Document  as  Medical  Record Information. Jurnal Kedokteran  Brawijaya , 28 (2),
129–135. Indonesia  R.  (2009). UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT . Kawi,  Resti  Nurhayati,  &  Sofwan Dahlan.  (2017).  TINGKAT
PENGETAHUAN  PERAWAT
TENTANG INFORMED CONSENT  BAGI  TENAGA PERAWAT YANG MELAKSANAKAN  ASUHAN KEPERAWATAN UNTUK PASIEN  YANG  DIRAWAT  DI RSUD  Dr  H  SOEWONDO KENDAL. SOEPRA  Jurnal Hukum Kesehatan , 3 (2), 205– 228. https://doi.org/10.24167/shk.v
3i2.782 Kemenkes  RI.  (2008). Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang  Standar  Pelayanan Minimal Rumah Sakit . Kusdiana,  A.,  Kusbintoro,  D.  D., Nuriyati, Muryani, & Romayatul, L. (2021). Analisis Kinerja Rumah Sakit Berdasarkan Balanced Scorecard  Di  Rumah  Sakit Muhammadiyah. Johc , 2 (2), 9–25. http:/johc.umla.ac.id/index.htm
l%0AANALISIS Meyyulinar, Helena. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Informed Consent  Pada  Kasus  Bedah Di  Rumah  Sakit  AL  Marinir
Cilandak . 3 (1), 34–45.
Nurcahyo,  B.  H.,  &  Khasanah,  I. (2016).  Analisis  Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan,  Lokasi,  dan  Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian. Diponegoro
Journal of Management , 5 , 1– 16.
Oktavia, D., Hardisman, & Erkadius.
(2020). Analisis
Ketidaklengkapan  Pengisian Lembar  Informed  Consent
Pasien Bedah di Rumah Sakit Tk.  III  dr.  Reksodiwiryo Padang.  Jurnal  Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, 8(1), 24. https://doi.org/10.33560/jmiki. v8i1.246 Permenkes  RI.  (2008). Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 Tentang Tindakan Kedokteran . Permenkes  RI.  (2016). Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  72  Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan  Kefarmasian  di Rumah Sakit . Permenkes  RI.  (2018).  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah  Sakit  dan  Kewajiban Pasien. Bitkom  Research , 63 (2), 1–3. https://peraturan.bpk.go.id/Ho me/Details/152506/permenke s-no-3-tahun-2020 Permenkes  RI.  (2020).  Klasifikasi dan  Perizinan  Rumah  Sakit. Implementation Science , 39 (1), 1–15. https://peraturan.bpk.go.id/Ho me/Details/152506/permenke s-no-3-tahun-2020 Permenkes RI. (2022). PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG REKAM MEDIS . 1–20. Rafika Ulfa. (2019). Variabel Penelitian  Dalam  Penelitian Pendidikan. Jurnal Pendidikan
Dan  Keislaman , 6115 ,  342– 351. https://doi.org/10.32550/tekno dik.v0i0.554 Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  44  Tahun 2009  Tentang  Rumah  Sakit . https:peraturan.bpk.go.id/Hom
e/Details/38789/uu-no-44- tahun-2009
Riyantika,  D.  (2018).  Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidaklengkapan  Pengisian Lembar Resume Medis Pasien  Rawat  Inap. Strada Jurnal Ilmiah Kesehatan , 7 (1), 69–73. https://doi.org/10.30994/sjik.v
7i1.153 Silalahi, P., & Marbun, A. D. (2017). Analisis  Kompetensi  Petugas Rekam Medis Dalam Pencapaian  Kinerja  Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia  Medan. JURNAL ILMIAH PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN IMELDA , 2 (2), 277–284. Sinaga,  D.  (2014).  BUKU  AJAR STATISTIK DASAR. In Aliwar (Ed.), Jakarta:  UKI  PRESS . UKI PRESS. Siyoto,  S.,  &  Pribadi,  F.  A.  (2016).
Analisis Implementasi Standar Pelayanan  Minimal  Rekam Medik Dengan Kepuasan Pasien  Di  Poli  Kandungan Rsia Puri Galeri Bersalin Kota Malang. Jurnal  Care , 4 (2), 64–73.
https://jurnal.unitri.ac.id/index.
php/care/article/view/467/462
Sukendra,  I.  K.  I.  K.  S.  A.  (2020). Instrumen Penelitian. In Journal Academia .
Vianti,  D.  A.,  Saleh,  N.,  &  Diani,  R. (2021).  Perjanjian  Terapeutik Dalam  Info  Ormed  Consent Tindakan  Khitan  Di  Rumah Khitan  Dokter  Andri. Jurnal Ilmu Hukum , 1 (1), 1–11.
Widjaja,  G.,  &  Firmansyah,  Y.
(2021).  Informed  consent. Cross-Border , 4 (1), 539–552. Wulandari,  M.,  Wasono,  H.  A.,
Lestari,  S.  M.  P.,  &  Maitsya,
A. N. (2019). Analisis Kelengkapan Pengisian
Informed  Consent  Tindakan Bedah di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Tahun  2018. Jurnal  IImu Kedokteran  Dan  Kesehatan ,
6 (2), 98–104.