## Volume 7 No. 2, Januari 2024
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
Penghapusan Pidana Mati dalam Perspektif Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights dan Hukum

## Islam

## Mahdi Muhammad  Rahtami Susanti
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Email: mahdi.muhammad712@gmail.com rahtamisanti@gmail.com

## Abstract
The abolition of the death penalty has become a trend since the last few decades for humanitarian reasons, the times, and international legal norms that regulate it, one of which is the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). This trend has penetrated almost all parts  of  the  world,  except  for  a  few  countries  and  the  Islamic  world.  Death  penalty  does  exist  in  the Islamic  penal  system  but  human  rights  and  legal  changes  based  on  the  dynamics  of  the  times  are  also recognized.  The  problem  this  research  tries  to  answer  is  the  abolition  of  the  death  penalty  from  the perspective of the Second Optional Protocol to ICCPR and Islamic law. This research aims to find out and analyze the abolition of death penalty according to these international norms and Islamic law. This type of research is normative juridical using primary and secondary legal materials. The approaches used in this research are statute approach and the comparative approach. This research concludes that the abolition of death penalty is absolute and non-derogative and with very limited reservation. Whereas in Islamic law, death penalty cannot be abolished because the existence of qishash is regulated strictly, explicitly and qat'i in  the  Qur'an  and  qishash  is  not  a  mutaghayyirat  thing  that  can  be  renewed  by  the  changing  times, besides that qishash also guarantees survival and accommodates the right to life in a broad spectrum. The existence of qishash punishment also cannot be abolished by the state because of the argument of diyat and forgiveness because the two rights are solely in the hands of the heirs.
Keywords: death penalty abolition; the Second Optional Protocol to ICCPR; qishash

## Abstrak
Penghapusan pidana mati telah menjadi trend sejak beberapa dekade belakangan dengan alasan kemanusiaan,  zaman  dan  norma  hukum  internasional  yang  mengaturnya  yang  salah  satunya adalah Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Trend  ini  telah  merambah  hampir  semua  bagian  dunia,  kecuali  beberapa  gelintir  negara  dan dunia Islam. Pidana mati memang ada dalam sistem pidana Islam akan tetapi hak asasi manusia dan  perubahan  hukum  berdasarkan  dinamika  zaman  juga  diakui.  Masalah  yang  berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana penghapusan pidana mati dalam prespektif the Second Optional Protocol to ICCPR dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penghapusan pidana mati menurut norma internasional tersebut dan hukum Islam. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan  sekunder.  Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  perbandingan  (comparative  approach). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penghapusan pidana mati bersifat mutlak dan
non-derogatif serta dengan reservasi yang bersifat sangat terbatas. Sedangkan di dalam hukum Islam, pidana mati justru tidak dapat dihapuskan karena eksistensi qishash diatur secara tegas, eksplisit dan qat’i di dalam Al-Qur’an serta qishash bukanlah hal yang mutaghayyirat yang dapat diperbaharui sesuai dengan perubahan zaman, selain itu qishash juga menjamin kelangsungan hidup dan mengakomodir hak hidup dalam spektrum yang luas. Eksistensi pidana qishash juga tidak  dapat  dihapuskan  oleh  negara  karena  dalil  diyat  dan  permaafan  karena  untuk  dua  hak tersebut semata-mata berada di tangan ahli waris.
Kata Kunci: Penghapusan pidana mati; the Second Optional Protocol to ICCPR; qishash

## A. PENDAHULUAN
Pidana  mati  bukanlah  sebuah  jenis  pemidanaan  yang  asing  bagi  peradaban manusia.  Pada  peradaban  awal,  bentuk  pemidanaan  tersebut  telah  dikenal  dan digunakan  secara  massif  di  berbagai  belahan  dunia.  Pidana  mati  dapat  ditemukan dalam  kodifikasi  hukum  tertua  dunia  yaitu  Codex  Hammurabi  atau  Kodifikasi Hammurabi yang dibuat pada abad ke-18 sebelum masehi di Babilonia, Sumeria Kuno. Dalam kodifikasi hukum tersebut, Raja Hammurabi telah menetapkan 25 tindak pidana yang berkonsekuensi pada penjatuhan pidana mati. Selain ditemukan dalam peradaban Sumeria Kuno, pidana mati juga diterapkan dalam peradaban China Kuno dan diatur dalam  beberapa  kodifikasi  hukum  pidana  bangsa  kuno  seperti  Kodifikasi  Bangsa  Het (Hittite)  pada  abad  XIV  sebelum  masehi,  Kodifikasi  Draconia  yang  berlaku  di  Athena pada abad ke-7 sebelum masehi serta diatur pula dalam the Roman Law of the 12 Tablets pada abad V sebelum masehi. 1
Bertolak belakang dengan sejarah panjang pidana mati dalam peradaban manusia, pasca perang dunia II pandangan terhadap pidana mati secara radikal berubah. Dilansir dari  laporan  Amnesty  Internasional,  pada  akhir  tahun  2021,  144  negara  telah menghapuskan  pidana  mati  dalam  hukum  atau  praktik  dan  108  di  antaranya menghapuskan  ancaman  pidana  mati  terhadap  segala  tindak  pidana.  Hanya  ada  55 negara  yang  tetap  memberlakukan  pidana  mati  atau  disebut  juga  sebagai  negara retentionist. 2
1 Michael  H.  Reggio,  “History  of  the  Death  Penalty,”  in  Encyclopedia  of  Criminology  and  Criminal Justice, ed. G. and David Weisburd Bruinsma (New York: Springer US, 2014), hlm. 2278.
2 Amnesty International, Abolitionist and Retentionist Countries As of December 2022 (London, 2023).
Hal tersebut tidak lepas dari munculnya gagasan bahwa penjatuhan pidana mati sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman 3 dan norma-norma internasional yang mengatur  tentang  pembatasan  serta  penghapusan  pidana  mati.  Konsepsi  mengenai pembatasan  pemidanaan  mati  diawali  dengan  digaungkannya  perlindungan  terhadap hak untuk hidup yang dirumuskan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada  tahun  1948.  Kemudian  seruan  ini  ditindaklanjuti  dengan  dikeluarkannya International Covenant on Civil and Political Rights 1966 yang mulai memberikan restriksi terhadap penjatuhan pidana mati. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1989, Majelis Umum  Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mengeluarkan  Resolusi  No.44/128  yang menyinggung  mengenai  penghapusan  pidana  mati.  Resolusi  tersebut  dikenal  sebagai Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). 4 Trend penghapussan pidana mati sampai saat ini belum menyentuh negara negara Islam  atau  negara  dengan  penduduk  mayoritas  Muslim.  Dilansir  dari  Amnesty Internasional,  25  dari  55  negara  yang  masih  melestarikan  pidana  mati  dalam  sistem hukumnya adalah negara-negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim. Negara- negara tersebut yaitu: Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Comoros, Gambia, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libanon, Libya, Malaysia, Mesir, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Suriah, Uni Emirat Arab, Yaman dan Yordania. 5 Hukum  Islam  mengenal  pidana  mati,  namun  konsep  Hak  Asasi  Manusia  juga merupakan dasar dari ajaran Islam. Penjaminan atas hak hidup merupakan salah satu prinsip  dalam  Hukum  Islam.  Abul  A’la  al-Maududi,  ulama  kenamaan  asal  Pakistan mengaskan bahwa hak hidup adalah hak  asasi yang  paling  utama. 6 Di dalam QS. Al- Ma’idah ayat 32 dijelaskan bahwa :
“…….. barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah
3 Amnesty  International  Indonesia,  “Hakim  Bisa  Lebih  Adil  Tanpa  Vonis  Mati  Sambo,”  Amnesty International,  last  modified  2023,  https://www.amnesty.id/vonis-mati-sambo-bukan-jalan-pintas- akuntabilitas-polisi/.
4 Mahdi Muhammad et.al., “Death Penalty and Right to Life: A Comparison between International Bill of Human Rights and Islam,” Kosmik Hukum 23, no. 3 (2023): hlm. 262-263.
5 Amnesty International, Loc. Cit.
6 Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Khoh Anas  dan Fiqh Vredian Aulia Ali,  Fiqh HAM: Ortodoksi Dan Liberalisme HAM Dalam Islam (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 72.
membunuh  manusia  seluruhnya.  Dan  barangsiapa  yang  memelihara  kehidupan  seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya…...”
Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa nyawa seorang muslim lebih suci dari dari kehormatan Ka’bah sebagai rumah Allah.
“…….Demi  jiwa  Muhammad  yang  ada  di  genggaman-Nya,  kehormatan,  harta  dan  darah (jiwa) seorang mukmin itu lebih agung di sisi Allah daripada keagunganmu (Ka'bah)…..”.
Perubahan  sosial  dan  perkembangan  zaman  juga  tidak  serta  merta  diabaikan dalam Jurisprudensi Islam. Ahmad Ibn Al-Syeikh Muhammad Al-Zarqa menerangkan bahwa di dalam Fiqih Islam terdapat suatu kaidah “Laa Yankiru Taghayirul-Ahkam  Bit- Taghayirul-Azman  wal-ahwal”  yang  berarti  perubahan  hukum  disebabkan  perubahan zaman  dan  kondisi.  Kaidah  tersebut  merupakan  pegembangan  dari  kaidah “Taghariyyul-fatwa  bihisbi  taghayirul-azmanah  wal-amkanah  wal-ahwal  wan-niyaati  wal- ‘awaa’id”  atau  kaidah  bahwa  Fatwa  bisa  berubah  karena  perubahan  zaman,  tempat, perbedaan kondisi, niat dan keadaan sebagimana dituliskan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ‘I’lam al-Muwaqiin”. 7
Penelitian  terdahulu  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  artikel  ilmiah berjudul “Death Penalty and Right to Life: A Comparison between International Bill of Human Rights and Islam” karya Mahdi Muhammad et.al 8 yang membahas mengenai hak hidup dalam pengaturan pidana mati menurut International Bill of Human Rights dan Hukum Islam.  Selain  artikel  tersebut,  digunakan  juga  artikel  ilmiah  karya  Najia  Humayun 9 berjudul  “The  Islamic  Position  on  Capital  Punishment:  A  Restorative  Justice  Model  Which Aligns with International Law, and Inspires Reasoning for Prison Industrial Complex Abolition in  the  U.S.”  dengan  obyek  bahasan  pidana  mati  dalam  Hukum  Islam  dan  Hukum Internasional.

## B. METODE PENELITIAN
7 Muhammad  Kumaidi  dan  Evi  Febriani,  “Implementasi  Kaidahla  Yunkiru  Tagayyur  Al-Ahkam Bitagayyur  Al-Azman  Wa  Al-Ahwal  Dalam  Ibadah  Di  Masa  Pandemi,”  ASAS  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syari’ah 12, no. 1 (2020): hlm. 67.
8 Mahdi Muhammad et.al., “Death Penalty and Right to Life: A Comparison between International Bill of Human Rights and Islam.” Loc. Cit.
9 Najia  Humayun,  “The  Islamic  Position  on  Capital  Punishment:  A  Restorative  Justice  Model Which Aligns with International Law, and Inspires Reasoning for Prison Industrial Complex Abolition in the U.S.,” Berkeley Journal of Middle Eastern and Islamic Law 12, no. 9 (2021): hlm. 9–28.
Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau  penelitian  hukum  normatif  yaitu  salah  satu  jenis  penelitian  hukum  yang mendasarkan  analisisnya  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. 10 Sedangkan data yang digunakan dalam penlitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari studi literature dan dokumen. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa adalah Al- Qur’an  dan  Hadits  serta  perjanjian  internasional  yaitu  Second  Optional  Protocol  to  the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Protokol Opsional Kedua Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik.  Sedangkan  buku,  artikel ilmiah  baik  internasional  maupun  nasional,  report,  dan  prosiding  merupakan  bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian.
Terdapat  dua  jenis  pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  perbandingan (comparative  approach).  Pendekatan  perundang-undangan  atau  statute  approach digunakan  untuk  menganalisis  pengaturan  pidana  mati  dan  penghapusannya  dalam Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan  Hukum  Islam.  Sedangkan  pendekatan  perbandingan  atau  comparative  approach digunakan  dalam  menganalisis  kemungkinan  penghapusan  pidana  mati  menurut Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Hukum Islam.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penghapusan  Pidana  Mati  dalam  Prespektif  Second  Optional  Protocol  to  the

## International Covenant on Civil and Political Rights
Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rigths atau dalam  bahasa  Indonesia  diterjemahkan  menjadi  “Protokol  Opsional  Kedua  Konvensi Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  (KIHSP)”  merupakan  salah  satu  dari dua  protokol  opsional  yang  dibuat  sebagai  pelengkap  konvensi  induknya  yaitu
10 Kornelius  Benuf  dan  Muhamad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): hlm. 24.
International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights.  Seringkali,  konvensi  mengenai  hak asasi manusia diikuti oleh "Protokol Opsional" yang dapat mengatur prosedur-prosedur yang berkaitan dengan konvensi utama atau membahas area substantif yang berkaitan dengan  konvensi  tersebut.  Protokol  Opsional  untuk  konvensi  hak  asasi  manusia merupakan konvensi yang berdiri sendiri, terbuka untuk ditandatangani, diaksesi, atau diratifikasi  oleh  negara-negara  yang  menjadi  pihak  dalam  konvensi  utama.  Protokol Opsional  untuk  konvensi  PBB  adalah  dokumen  tambahan  yang  ditambahkan  pada konvensi  yang  sudah  ada,  terkadang  bertahun-tahun  setelah  perjanjian  tersebut berlaku. Protokol opsional dapat mencakup lebih banyak rincian tentang hal-hal yang ada di dalam konvensi asli atau dapat menangani isu-isu yang muncul sejak konvensi utama  ditulis.  Protokol  opsional  dapat  menambahkan  hak  dan  kewajiban  yang  tidak ada dalam konvensi asli dan/atau mengatur prosedur-prosedur yang berkaitan dengan konvensi  utama. 11 Protokol  ini  bersifat  "opsional"  dalam  arti  bahwa  Negara  tidak diwajibkan  untuk  meratifikasi  protokol,  bahkan  bagi  negara-negara  yang  meratifikasi konvensi utama dari protokol tambahan tersebut. 12
Pada tanggal 15 Desember 1989, Second Optional Protocol to International Covenant on  Civil  and  Political  Rigths  diadopsi  oleh  Majelis  Umum  PBB  di  New  York  dan  mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 1991. 13 Dilansir dari lama resmi Persatuan Bangsa-Bangsa, per  November  2023  terdapat  90  negara  yang  menjadi  state  parties  dalam  protokol  ini. Empat  Puluh  negara  di  antaranya  ikut  meratifikasi  protokol  tersebut,  sedangkan sisanya  mengikatkan  diri  melalui  proses  aksesi  dan  suksesi.  Protokol  ini  diadopsi melalui  resolusi  44/128  pada  sidang  Majelis  Umum  Perserikatan Bangsa-Bangsa  yang ke-44  dan  terbuka  untuk  ditandatangani  oleh  seluruh  Negara  yang  telah
11 National Human Rights Commission India, A Handbook on International Human Rights Conventions (New Delhi: NHCR India, 2012), hlm. 14.
12 United  Nations,  “Chapter  Three:  Monitoring  the  Convention  and  the  Optional  Protocol  –  The Optional  Protocol  to  the  Convention,”  Un.Org,  diakses  pada  November  26,  2023, https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/handbook-for-parliamentarians-on-the- convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/chapter-three-monitoring-the-convention-and-the- optional-protocol-3.html.
13 Pham  Than  dan  Nguyen  Thuy  Nguyen  Tung,  “Second  Optional  Protocol  to  the  International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty,” in Death Penalty in Asia: Law and Practice (Melbourne: The Unviersity of Melbourne, 2021), hlm. 1.
menandatangani  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rigths  atau  Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. 14
The Second Optional Protocol to ICCPR hadir sebagai lex speciali dari International Covenant on Civil and Political Rights dalam hal penghapusan pidana mati. Induk dari protokol tersebut, ICCPR, tidak secara tegas menyerukan abolisi total terhadap pidana mati. Kovenan ini masih memberi lampu hijau kepada negara-negara retentionist untuk tetap menjatuhkan pidana mati, namun hanya untuk kejahatan yang sangat serius serta dengan  memenuhi  syarat  ketat  yang  telah  ditentukan. 15 Protokol  Opsional  Kedua menandai  tonggak  penting  dalam  gerakan  menuju  penghapusan  hukuman  mati  di dunia.  Selain  paragraf-paragraf  pembukaannya,  Protokol  ini  memuat  11  ketentuan khusus tentang isi dan prosedur yang berkaitan dengan penghapusan hukuman mati.
Alasan  penghapusan  pidana  mati  dalam  protokol  tersebut  tertuang  dalam preambule  atau  bagian  pembukaan.  Pembukaan  protokol  ini  menekankan  arti  dan pentingnya  penghapusan  hukuman  mati  dalam  peningkatan  martabat  manusia  dan perkembangan hak asasi manusia yang progresif. 16 Bunyi dari bagian tersebut yaitu: “Mengingat, bahwa penghapusan hukuman mati akan mempengaruhi peningkatan martabat manusia dan pembangunan hak-hak asasi manusia yang progresif….
Mengingat,  bahwa  semua  upaya  penghapusan  hukuman  mati  akan  dianggap  sebagai kemajuan dalam menikmati hak atas penghidupan…..”
Pasal  1  angka  1  The  Second  Optional  Protocol  to  ICCPR  berbunyi:”  Tidak seorangpun,  yang  berada  didalam  kekuasaan  para  Negara  Peserta  Protocol  ini,  dapat dihukum  mati”.  Dengan  ketentuan  tersebut,  pidana  mati  nyata-nyata  dilarang  untuk dijatuhkan  bagi  siapapun  yang  ada  di  negara  peserta  protokol  ini,  dan  pada  Pasal  1 angka  2  protokol  tesebut  termaktub  pula  sebuah  perintah  untuk  bagi  setiap  negara peserta  protokol  untuk  secara  aktif  menggunakan  segala  upaya  guna  menghapus pidana mati dalam yurisdiksi hukumnya.
14 United Nations, “Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights,  Aiming  at  the  Abolition  of  the  Death  Penalty,”  Un.Org,  last  modified  2023,  diakses  pada November  27,  2023,  https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATYmtdsg_no=IV- 12chapter=4.
15 Mahdi Muhammad et.al., Op. Cit, hlm. 263.
16 Nguyen Minh Khue. et.al , On the Possibility of Viet Nam Ratifying the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights Aiming at the Abolition of the Death Penalty (Ha Noi, 2019), hlm. 11.
Reservasi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1d) Konvensi Wina 1969 adalah pernyataan sepihak,  bagaimanapun  frasa  atau  namanya,  yang  dibuat  oleh  suatu  Negara,  ketika menandatangani,  meratifikasi,  menerima,  menyetujui,  atau  mengaksesi  suatu perjanjian,  yang  bertujuan  untuk  mengecualikan  atau  memodifikasi  efek  hukum  dari ketentuan-ketentuan tertentu dari perjanjian tersebut dalam penerapannya pada negara tersebut. 17 Reservasi  dalam  terhadap  ketentuan  penghapusan  pidana  mati  menurut Second  Optional  Protocol  tidak  dapat  diterima  kecuali  dengan  dua  syarat.  Pertama, reservasi  harus  dilakukan  pada  saat  reservasi  atau  aksesi  protokol.  Kedua,  reservasi yang  diperbolehkan  untuk  penerapan  pidana  mati  pada  masa  perang  sesuai  dengan pidana  atas  kejahatan  militer  paling  serius  yang  dilakukan  pada  masa  perang. Ketentuan dalam Pasal 2 Angka 1 Protokol tersebut memiliki konsekuensi bahwa untuk kejahatan  di  luar  kejahatan  militer  serius  di  masa  perang,  pidana  mati  tidak  boleh dijatuhkan.
Sifat dari hak untuk tidak dihukum mati sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Protokol Opsional selanjutnya diatur dalam Pasal 6 Angka 2 protokol yang sama.  Ketentuan  tersebut  berbunyi  “Without  prejudice  to  the  possibility  of  a  reservation under  article  2  of  the  present  Protocol,  the  right  guaranteed  in  article  1,  paragraph  1,  of  the present  Protocol  shall  not  be  subject  to  any  derogation  under  article  4  of  the  Covenant”. Terjemahan  dari  ketentuan  tersebut  yaitu:  “Tanpa  mengurangi  kemungkinan  adanya keberatan  berdasarkan  pasal  2  Protokol  ini,  hak  yang  dijamin  dalam  Pasal  1  Ayat  (1) Protokol ini tidak boleh dikurangi berdasarkan pasal 4 Kovenant (International Covenant on Civil of Political Rights)”. Hak untuk tidak dihukum mati bersifat non-derogatif (tidak dapat  dikurangi),  meskipun  pada  saat  keadaan  darurat  nasional  yang  mengancam kehidupan  bangsa  dan  keberadaannya  dinyatakan  secara  resmi  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  4  Ayat  (1)  ICCPR,  pidana  mati  tetap  tidak  dapat  dijatuhkan (bagi  negara  yang  mengajukan  reservasi  guna  menjatuhkan  pidana  mati  pada  pelaku kejahatan militer serius di masa perang, pidana mati tetap dapat dijatuhkan).

## 2. Penghapusan Pidana Mati dalam Prespektif Hukum Islam
17 Sri Setianingsih dan Ida Kurnia Suwardi, Hukum Perjanjian Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 37.
Terdapat  tiga  kategori  pidana  dalam  Islam.  Pertama,  huddud,  yang  sebagaimana didefinisikan  M.  Cherif  Bassiouni  merupakan  kejahatan  atau  pelanggaran  terhadap Tuhan,  dan  dengan  demikian,  kepentingan  umum.  Hudud  merupakan  kejahatan terburuk  yang  dapat  dilakukan  oleh  seorang  Muslim.  Kedua,  kejahatan  terhadap manusia yang termasuk dalam qishash (kesetaraan, pembalasan) atau diyat (ganti rugi), yang sebagian besar merupakan pelanggaran terhadap darah, seperti pembunuhan dan penyerangan. Ta'azir (hukuman kebijaksanaan) adalah kategori ketiga. Sirbin Sarakhsi mendefenisikan  ta’azir  sebagai  hukuman  atas  pelanggaran-pelanggaran  yang  sejalan dengan perubahan sosial dan tidak disebutkan dalam sumber-sumber hukum. 18
Menurut  Postawko,  beberapa  cendekiawan  Muslim  menafsirkan  bahwa  empat dari tujuh kejahatan hudud diancam dengan pidana mati. Kejahatan hudud tersebut yaitu zina  (perzinahan),  riddah  (kemurtadan),  hirabah  (perampokan  bersenjata),  dan  baghy (pemberontakan).  Ia  menerangkan  bahwa  pembenaran  untuk  menerapkan  hukuman mati  untuk  kejahatan-kejahatan  tersebut  tidak  sekuat  dengan  justifikasi  untuk menjatuhkan  pidana  mati  melalui  qisash  terhadap  pembunuhan.  Ditambah  lagi, terdapat  lebih  sedikit  konsensus  mengenai  hukuman  untuk  empat  kejahatan  ini dibandingkan  dengan  hukuman  mati  melalui  qisas.  Belum  lagi  standar  pembuktian yang  diperlukan  untuk  kejahatan  hudud  sangat  tinggi  sehingga  dengan  sengaja membuat penerapan hukuman hudud menjadi sangat jarang. Selain itu, beberapa sarjana berpendapat bahwa hukuman hudud tidak dapat diterapkan tanpa adanya masyarakat Islam  yang  benar,  di  mana  kebutuhan  dasar  manusia  terpenuhi. 19 Meskipun  pidana mati  dalam  hudud  masih  perlu  ditafsirkan  dan  memerlukan  penjelasan  lebih  panjang mengingat  adanya  perbedaan  pendapat  di  kalangan  fuqaha  atau  jurist  dalam  bidang Syari’ah,  pidana  mati  melalui  qisash  terhadap  pembunuhan  berencana  (al-qatlu  ‘amid) tidak dapat terbantahkan eksistensinya. Qisash disebutkan secara eksplisit dan memiliki
18 Souha  Korbatieh,  “Adultery  Laws  in  Islam  and  Stoning  in  the  Modern  World,”  Australian Journal of Islamic Studies 3, no. 2 (2018): hlm. 1.
19 Najia  Humayun,  “The  Islamic  Position  on  Capital  Punishment:  A  Restorative  Justice  Model Which Aligns with International Law, and Inspires Reasoning for Prison Industrial Complex Abolition in the U.S.”, 14.
dasar yuridis yang sangat kuat, beberapa ayat yang menjadi dasar yuridis qisash yaitu Al-Baqarah (2): ayat 178, Al-Maidah (5): ayat 45, An-Nisa (4): ayat 92 dan 93. 20
Tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa  dalam  fiqh  Islam  terdapat  sebuah  kaidah  yang menyebutkan bahwa perubahan hukum mengikuti perubahan masyarakat, zaman dan kondisi.  Lantas,  muncul  pertanyaan  mengenai  kemungkinan  menghapuskan  pidana mati  atas  dasar  ketidaksesuaian  bentuk  pemidanaan  tersebut  dengan  zaman. Kemungkinan tersebut dapat dijawab dengan menelusur mengenai konsep Ats-tsawabit dan Al-mutaghayyirat yang eksis dalam hukum Islam. Kaidah yang telah disebutkan di atas  merupakan  kaidah  dari  metode  penalaran  hukum  terhadap  hal  yang  bersifat  al- Mutaghayyirat.  Ditinjau  dari  sudut  pandang  kebahasaan,  kata  al-mutaghayyirat merupakan  bentuk  plural  dari  kata  mutaghayyir  yang  berarti  tidak  baku  atau  hal-hal yang  dapat  berubah  dari  ajaran  Islam  sesuai  dengan  keadaan,  masa  dan  tempatnya. Sedangkan secara terminologis al-mutaghayyirat didefinisikan sebagai soal-soal furu’iyah dengan dasar yuridis yang tidak mutlak dan pasti, serta multi interpretasi atau dzanni, baik  kehujjahannya  (tsubut),  kandungan  makna  dan  pengertiannya  (dilalah),  maupun kedua-duanya. Mutaghayyirat merupakan persoalan ijtihadiyah khilafiyah yang notabene adalah  ruang  lingkup  ijtihad  para  ulama  dan  yang  telah  berpotensi  untuk diperdebatkan antara para imam mujtahidin dari kalangan Ahlussunnah Waljama’ah. 21
Lawan dari al-mutaghayyirat adalah ats-tsawabit yang dari segi leksikal merupakan bentuk plural dari kata ats-tsabit yang berarti hal- hal yang baku, tetap dan permanen (konstan). 22 Ats-tsawabit  didefinisikan  sebagai  soal-soal  fundamental  yang  berdasar hukum mutlak dan pasti (qath’i), baik kehujjahannya yang mutlak dan pasti serta tidak diperselihkan  di  antara  para  ulama  (qath’I  as-subut),  maupun  memiliki  makna  dan pengertian yang mutlak, pasti dan tidak diperdebatkan para ulama (qath’I ad-dilalah). 23 Ruang lingkup ats-tsawabit bersifat tertutup, persisten terhadap pembaharuan, ijtihad
20 Putri Silvah Al Hikmah, et.al., “Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif HAM Dan Pidana Islam,” Ma’mal 03, no. 06 (2022): 584–585.
21 Johari,  “Moderasi  Agama  Dalam  Perspektif  Fiqih  (Analisis  Konsep  Al-Tsawabit  Dan  Al- Mutaghayyirat  Dalam  Fiqih  Serta  Penerapannya  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19),”  An-Nida’  44,  no.  2 (2021): hlm. 122.
22 Ibid, hlm. 120.
23 Khariri,  “Penalaran  Hukum  Islam  (Upaya  Mensinergikan  Metode  Al-Sawabit  Dan  Al- Mutaghayyirat),” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 10, no. 1 (2017): hlm. 45.
serta  perubahan  yang  serampangan.  Perkara-perkara  akidah,  prinsip-prinsip  umum, hukum-hukum dengan dasar dalil Al-Qur’an an Sunnah yang tidak dapat ditakwilkan lagi merupakan masalah-masalah yang termasuk dalam ruang lingkup ats-stawabit. 24
Sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya,  qishash  memiliki  dasar  hukum  yang sangat  kuat  yaitu  berasal  dari  sumber  hukum  yang  paling  fundamental  dalam  sistem hukum Islam, Al-Qur’an yang merupakan kalamullah dengan keotentikan yang terjaga dan bersih dari intervensi manusia. 25 Qishash secara jelas dan eksplisit telah dituliskan sebagai bentuk sanksi kepada orang yang membunuh orang lain tanpa hak, oleh karena itu  qishash  bukan  merupakan  bagian  dari  masalah  al-muthagayyirat.  Konsekuensi  dari hal  tersebut  ialah  pidana  mati  dalam  qishash  tidak  dapat  dihapuskan  dengan berdasarkan  kepada  kaidah  “Laa  Yankiru  Taghayirul-Ahkam  Bit-Taghayirul-Azman  wal- ahwal”  atau  “tidak  dipungkiri  adanya  perubahan  hukum  sesuai  dengan  perubahan jaman  dan  keadaan”.  Pengaturan  pidana  mati  dalam  qisash  tidak  dapat  diperbaharui karena qisash termasuk ke dalam masalah ats-tsawabit, bukan al-mutaghayyir.
Selain  argumen  bahwa  pidana  mati  merupakan  pidana  kuno  yang  irrelevan dengan perkembangan zaman, argumen yang sering dilemparkan kepada pihak-pihak retentionist  atau  pihak  yang  mempertahankan  pidana  mati  sebagai  salah  satu  bentuk pemidanaan  adalah  penghormatan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia.  Hak  untuk  hidup yang harus dihormati dan dijunjung tinggi merupakan tidak boleh dicabut atas alasan apapun, begitulah narasi dari para abolisionis. Sejatinya, Islam juga menempatkan hak untuk  hidup  sebagai  hak  yang  vital.  Dalam  maqashid  syari’ah  atau  tujuan  hukum syari’ah,  terjaganya  hak  untuk  hidup  atau  perlindungan  atas  jiwa  (hifdzun-nafs) termasuk  ke  dalam  dharuriyah  al-khamsah  (lima  hal  pokok  hal  disyari’atkan  hukum Islam) yang harus dipenuhi. 26 Terkait dengan hidup dan kehidupan, Qishash memiliki tertulis  secara  jelas  dalam  Al-Quran  Surat  Al-Baqarah  ayat  179  yakni  “Dan  dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal,
24 Ibid, hlm. 47.
25 Septi Aji Fitra Jaya, “Al-Qur’an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam,” INDO-ISLAMIKA 9, no. 2 (2019): hlm. 204.
26 Aay  Siti  Raohatul  Hayat,  “Formula  Pemeliharaan  Jiwa  (Hifz  Al-Nafs)  Pada  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman 9, no. 1 (April 25, 2020): hlm. 121, https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/195.
supaya  kamu  bertakwa.” 27 Dengan  demikian,  jika  qishash  dilaksanakan  maka kelangsungan hidup  manusia  di dunia akan terjamin. Lebih  jelasnya  lagi  ialah bahwa yang  menjadi  tujuan  hukum  (maqashid  al-syari’ah)  dari  qisash  menurut  As-Syathibi, sebagaimana  yang  diuraikan  panjang  lebar  dalam  kitab  Al-Muwafaqat,  bukan  untuk membalas  bunuh  bagi  orang  yang  membunuh,  melainkan  ayat  tentang  qishash  tadi bertujuan  untuk  mewujudkan  kelangsungan  hidup,  keamanan,  keadilan,  dan ketenteraman dalam masyarakat. 28
Qishash menjamin hak hidup banyak orang yang bisa saja terenggut akibat tidak diberlakukannya  hukuman  mati.  Qishash  memiliki  dimensi  penjeraan  untuk memberikan  rasa  takut  kepada  orang  lain  untuk  merampas  hak  hidup,  juga memberikan  rasa  keadilan  kepada  masyarakat,  terutama  ahli  waris  korban,  sehingga tidak terjadi balas dendam tak terkendali yang bisa berujung pada konflik berdarah. 29 Oleh  karena  itu,  upaya  penghapusan  qishash  dengan  dalih  Hak  Asasi  Manusia  dapat dikatakan  tidak  relevan.  Sebab,  dihapuskannya  qishash  sebagai  bentuk  pemidanaan justru  diyakini  akan  mengancam  kelangsungan  hidup,  keamanan,  rasa  keadilan  dan ketentraman dalam masyarakat.
Pengampunan terhadap penjatuhan pidana mati Qishash ditentukan dalam Sistem Hukum Islam. Perintah Qishash baik dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178 maupun Q.S. An- Nisa  ayat  92  selalu  diiringi  dengan  alternatif  pengampunan  dengan  diyat  dan pemberiaan  maaf.  Diyat  adalah  uang  tebusan  sebagai  ganti  rugi  akibat  kasus pembunuhan  dan  atau  penganiayaan  yang  mendapatkan  permaafan  dari  keluarga korban  dan  wajib  dibayarkan  oleh  pelaku  kepada  keluarga  korban. 30 Sebagaimana dikutip dari Soedarsono, grasi atau pengampunan terhadap pelaku pembunuhan ialah hak  dari  wali  korban.  Wali  merupakan  pemegang  kewenangan  untuk  mengampuni pidana qishash. Qishash akan gugur ketika ahli wali atau ahli waris korban memberikan maaf.  Terkait  dengan  pengampunan  ahli  waris  dapat  memberikan  ampunan  secara
27 Ahmad Rajafi, “Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat),” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 8, no. 2 (2010): hlm. 472.
28 Ibid, hlm. 475.
29 Mahdi Muhammad et.al., “Op. Cit, 267.
30 Mahendra  Kusuma  dan  Rosida  Diani,  “Qishash  Diyat  Dalam  Hukum  Pidana  Islam  Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban,” Jurnal Dinamika 2, no. 2 (2022): hlm. 49.
cuma-cuma  maupun  meminta  uang  darah  atau  diyat. 31 Hak  untuk  memberikan pengampunan  sehingga  menghapus  pidana  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana  qishash semata-mata hak dari ahli waris korban, hal ini menyebabkan negara tidak berwenang untuk mengampuni atau memberikan grasi. Oleh karena itu, penghapusan pidana mati oleh negara sebagaimana tujuan dari dikeluarkannya Second Optional Protocol to ICCPR tidak  dapat  dilakukan  mengacu  pada  Hukum  Islam.  Negara  diperkenankan  untuk membujuk keluarga korban untuk meminta diyat atau memaafkan pelaku, akan tetapi negara  tidak  boleh  “memaksakan”  ahli  waris  korban  untuk  “memaafkan”  dengan menghapus pidana mati sebagai bentuk pemidanaan

## C. PENUTUP
Penghapusan pidana mati berdasarkan Second Optional Protocol to the International Covenant  on  Civil  and  Politcal  Rights  atau  Protokol  Opsional  Kedua  untuk  Kovenan Internasional tentang Hak-Hak  Sipil  dan Politik bersifat mutlak dengan kemungkinan reservasi  yang  sangat  terbatas.  Pasal  1  Ayat  (1)  Protokol  Opsional  tersebut menggariskan bahwa tidak ada seorangpun yang boleh dieksekusi mati dalam wilayah hukum  negara  peserta  Protokol  dan  pada  Pasal  1  ayat  (2)  setiap  negara  peserta diperintahkan  untuk  menggunakan  segala  upaya  guna  menghapus  pidana  mati. Reservasi  untuk  protokol  opsional  tersebut  sangat  terbatas,  reservasi  dapat  dilakukan ketika negara meratifikasi atau mengaksesi dan untuk pengaplikasian pidana mati bagi kejahatan  militer  pada  masa  perang  semata  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  2  ayat  (1) Protokol tersebut. Dengan mengesampingkan kemungkinan akan reservasi, hak untuk tidak  dipidana  mati  merupakan  hak  yang  tidak  dapat  dikurangi  meskipun  terdapat keadaan  darurat  yang  mengancam  keselamatan  bangsa.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  6 ayat (1) Protokol tersebut.
Bertolak belakang dengan keharusan penghapusan pidana mati yang diatur dalam Second  Optiona  Protocol  to  the  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights,  abolisi pidana mati tidak dimungkinkan berdasarkan Hukum Islam. Pidana mati dalam Islam
31 Sari Yulis,  et.al, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas Dan Diyat Bagi  Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh,” Jurnal Al-Mizan 9, no. 1 (2022): 26.
khususnya  terkait  pidana  qishash  tidak  dapat  dihapuskan  karena  beberapa  sebab. Pertama,  qishash  memiliki  dasar  hukum  yang  sangat  kuat  yaitu  Al-Qur’an  serta  telah diatur  secara  eksplisit,  tegas,  dan  qat’i  serta  bukan  termasuk  hal  yang  mutaghayyirat (dapat  diubah)  sehingga  eksistensinnya  tidak  dapat  dihapus  dengan  alasan  apapun termasuk presepsi mengenai kesesuaian zaman. Kedua, pada dasarnya qishash menjamin kelangsungan  hidup  dan  mengakomodir  hak  hidup  dalam  spektrum  yang  lebih  luas. Ketiga,  diyat  dan  permaafan  yang  disediakan  sebagai  alternatif  qishash  tidak  bisa dijadikan  dalil  bagi  negara  untuk  memberlakukan  abolisi  pidana  mati  karena kewenangan memberikan pengampunan kepada pelaku semata-mata berada di tangan ahli waris korban .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Amnesty  International. Abolitionist  and  Retentionist  Countries  As  of  December  2022 .  London, 2023.
Khue, Nguyen Minh, Nguyen Thi Thanh Hai, dan Nguyen Van Hoan. On the Possibility of Viet Nam  Ratifying  the  Second  Optional  Protocol  to  the  International  Covenant  on  Civil  and Political Rights Aiming at the Abolition of the Death Penalty . Ha Noi, 2019.
Kumkelo,  Mujaid,  Moh.  Anas  Khoh  Anas  dan  Fiqh  Vredian  Aulia  Ali. Fiqh  HAM:  Ortodoksi Dan Liberalisme HAM Dalam Islam . Malang: Setara Press, 2015.
National  Human  Rights  Commission  India. A  Handbook  on  International  Human  Rights Conventions . New Delhi: NHCR India, 2012.
Reggio,  Michael  H.  “History  of  the  Death  Penalty.”  In Encyclopedia  of  Criminology  and Criminal  Justice ,  edited  by  G.  and  David  Weisburd  Bruinsma,  2277–2285.  New  York: Springer US, 2014.
Suwardi,  Sri  Setianingsih,  dan  Ida  Kurnia. Hukum  Perjanjian  Internasional .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2019.

## Jurnal:
Al  Hikmah,  Putri  Silvah,  M.  Ainun  Najib,  Nisbati  Sandiah  Humaeroh    Mohammad  Arif.
“Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif HAM Dan Pidana Islam.” Ma’mal 03, no. 06 (2022): 572–593.
Benuf,  Kornelius  dan  Muhamad  Azhar.  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20–33.
Hayat,  Aay  Siti  Raohatul.  “Formula  Pemeliharaan  Jiwa  (Hifz  Al-Nafs)  Pada  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman 9, no. 1 (April 25, 2020): 115–141. https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/195.
Humayun,  Najia.  “The  Islamic  Position  on  Capital  Punishment:  A  Restorative  Justice  Model Which Aligns with International Law, and Inspires Reasoning for Prison Industrial Complex Abolition  in  the  U.S.” Berkeley  Journal  of  Middle  Eastern  and  Islamic  Law 12,  no.  9 (2021): 9–28.
Jaya, Septi Aji Fitra. “Al-Qur’an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam.” INDO-ISLAMIKA 9, no. 2 (2019): 204–216.
Johari.  “Moderasi  Agama  Dalam  Perspektif  Fiqih  (Analisis  Konsep  Al-Tsawabit  Dan  Al-
Mutaghayyirat Dalam Fiqih Serta Penerapannya Pada Masa Pandemi Covid-19).” An-Nida’ 44, no. 2 (2021): 120.
Khariri.  “Penalaran  Hukum  Islam  (Upaya  Mensinergikan  Metode  Al-Sawabit  Dan  Al- Mutaghayyirat).” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 10, no. 1 (2017): 43–62.
Korbatieh,  Souha.  “Adultery  Laws  in  Islam  and  Stoning  in  the  Modern  World.” Australian Journal of Islamic Studies 3, no. 2 (2018): 1–20.
Kumaidi, Muhammad, dan Evi  Febriani. “Implementasi Kaidahla Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur  Al-Azman  Wa  Al-Ahwal  Dalam  Ibadah  Di  Masa  Pandemi.” ASAS  Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah 12, no. 1 (2020): 65–81.
Kusuma,  Mahendra,  dan  Rosida  Diani.  “Qishash  Diyat  Dalam  Hukum  Pidana  Islam  Lebih
Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban.” Jurnal Dinamika 2, no. 2 (2022): 45–54.
Muhammad, Mahdi, Kem Nori Alfath dan Yusuf Saefudin. “Death Penalty and Right to Life: A Comparison between International Bill of Human Rights and Islam.” Kosmik Hukum 23, no. 3 (2023): 259-269.
Rajafi,  Ahmad.  “QISHASH  DAN  MAQASHID  AL-SYARIAH  (Analisis  Pemikiran  Asy- Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat).” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 8, no. 2 (2010): 459–478.
Tung,  Pham  Than  dan  Nguyen  Thuy  Nguyen.  “Second  Optional  Protocol  to  the  International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights,  Aiming  at  the  Abolition  of  the  Death  Penalty.”  In Death Penalty in Asia: Law and Practice , 1–13. Melbourne: The Unviersity of Melbourne, 2021.
Yulis, Sari, Hamdani, dan  Budi Bahreysi. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh.” Jurnal Al-Mizan 9, no. 1 (2022): 22–35.

## Website:
Amnesty  International  Indonesia. “Hakim Bisa Lebih Adil Tanpa Vonis Mati Sambo.” Amnesty International .  Terakhir  dimodifikasi  2023.  https://www.amnesty.id/vonis-mati-sambo- bukan-jalan-pintas-akuntabilitas-polisi/.
United Nations. “Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights,  Aiming  at  the  Abolition  of  the  Death  Penalty.” Un.Org .  Last  modified  2023. Accessed November 27, 2023.
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATYmtdsg_no=IV-
12chapter=4.
……………….  “Chapter  Three:  Monitoring  the  Convention  and  the  Optional  Protocol  –  The Optional  Protocol  to  the  Convention.” Un.Org .  Diakses  pada  November  26,  2023. https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/handbook-for-parliamentarians- on-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/chapter-three-monitoring-the- convention-and-the-optional-protocol-3.html