## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KLUNGKUNG
Ni Kadek Elsa Pusparini, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : elsa@undiksha.ac.id , raiyuliartini@gmail.com ,

## dewamangku.undiksha@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  (1)  Untuk  mengetahui  dan  mengkaji  bentuk  perlindungan  hukum yang ditegakkan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung (2)  Untuk  mengetahui  hambatan  dalam    memberikan  perlindungan  hukum  bagi  anak penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten  Klungkung.  Adapun  jenis  penelitian  yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Klungkung , dan BNNK  Klungkung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi dokumen, wawancara, dan  observasi.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  yakni teknik  Non  Probability Sampling serta  penentuan  subjeknya  menggunakan  teknik Purposive  Sampling. Teknik pengolahan  dan  analisis  data  digunakan  secara  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  (1)  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yang  diterapkan  yakni  perlindungan  hukum  preventif  berupa  sosialisasi  ke  tempat  yang dianggap  sering  terjadi  penyebaran  narkotika  dan  perlindungan  hukum  represif  berupa rehabilitasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  BNNK  Klungkung.  (2)  Dalam  memberikan perlindungan hukum tentu ada hambatan yang terjadi yakni : sulit mengajak korban untuk rehabilitasi,  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dengan  adanya  hukum,  korban  yang  tidak mau berkata jujur saat memberikan informasi, dan sarana dan prasarana yang terbatas.
Kata  Kunci : penyalahgunaan narkotika, anak, perlindungan hukum.

## Abstract
This  study  aims  to  (1)  find  out  and  examine  the  form  of  legal  protection  that  is  enforced against child victims of narcotics abuse in Klungkung Regency (2) To find out the obstacles in providing legal protection for children of narcotics abuse in Klungkung Regency. The type of  research  used  is  empirical  legal  research,  with  the  nature  of  descriptive  research  with research locations carried out at the Klungkung Police, and Klungkung BNNK. Data collection techniques used in this study are document study techniques, interviews, and observation. The  sampling  technique  used  is  the  Non  Probability  Sampling  technique  and  the
determination of the subject using the Purposive Sampling technique. Data processing and analysis techniques were used qualitatively. Based on the results of the study, it shows that (1) in providing legal protection to children who are victims of narcotics abuse in Klungkung Regency, there are 2 (two) forms of legal protection that are applied, namely preventive legal protection in the form of socialization to places that are considered frequent distribution of narcotics and repressive legal protection in the form of rehabilitation. conducted by BNNK Klungkung.  (2)  In  providing  legal  protection,  of  course,  there  are  obstacles  that  occur, namely:  it  is  difficult  to  invite  victims  to rehabilitation,  lack  of  public  awareness  of the  law, victims who do not want to tell the truth when providing information, and limited facilities and infrastructure.

## Keywords: narcotics abuse, children, legal protection

## PENDAHULUAN
Perkembangan  di  zaman  seperti saat  ini  yang  rentan  terjadinya kejahatan  dalam  dunia  kehidupan masyarakat, bahkan di era seperti ini banyaknya  kasus  yang  menimpa  di setiap  kalangan  mulai  dari  anak, remaja,  dewasa  hingga  lanjut  usia pun  terkadang  masih  dihadapi dengan  kasus  kriminalitas,  entah apa  yang  menjadi  faktor  dari berbagai kejahatan yang ada. Dalam dunia  kehidupan  memang  tidak lepas dengan adanya kasus kriminal tindak pidana, yang dimana kasus itu bahkan setiap tahun terus bertambah,  kejahatan  dapat  dilihat dari  berbagai  aspek  mulai  dari kejahatan  pencurian,  pencabulan, pencemaran
nama baik, penyalahgunaan  narkoba  dan  lain sebagainya. Tantangan  yang  dihadapi  di  era globalisasi  ini  adalah  menghindari atau menjauhkan anak dari pergaulan bebas yang akan
merusak  generasi  muda,  seperti halnya  kenakalan  remaja  dalam penyalahgunaan narkotika. Jika dilihat dari segi kesehatan narkotika sebenarnya dibutuhkan dalam dunia medis untuk pengobatan  yang pada dasarnya  narkotika  diperlukan  dan
memiliki  manfaat  untuk  manusia, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan bidang kesehatan. Di  dunia  kedokteran,  ada  jenis narkotika  yang  digunakan  untuk membius  pasien sebelum dilakukan operasi.  Ini  digunakan  karena  di dalam jenis narkotika tertentu terdapat zat yang dapat
mempengaruhi kesadaran dan perasaan  pasien.    Namun  yang terjadi  dilapangan  banyak  yang menyalahgunakan  narkotika  dan memanfaatkan  dengan  hal  yang tidak berguna bahkan bisa membahayakan  bagi  si  pengguna jika dilakukan untuk jangka  panjang.
Terlebih lagi penyalahgunaan narkotika  saat  ini  sudah  tidak mengenal usia  seperti  yang  banyak terjadi  pengguna  narkotika  sudah dilakukan  oleh  anak,  remaja  dan orang dewasa, hal ini terjadi karena sudah  mudah  didapatkan  barang haram tersebut.
Narkotika  atau Narkoun dalam bahasa Yunani merupakan kata sifat yang  memiliki  arti  menjadikan  mati rasa  atau  lumpuh.  Sedangkan  di dalam  Undang-undang  No.  35 Tahun  2009  tentang  narkotika, bahwa narkotika adalah berasal dari
zat  macam  tanaman  dan  bukan tanaman,  baik  secara  sintetis  juga secara  semi  sintetis,  yang  bisa menyebabkan perubahan dan penurunan  kesadaran,  mengurangi atau rasa nyeri, dan bisa menjadikan ketergantungan,  dibedakan  dalam macam-macam  golongan  seperti tertera di dalam Undang-undang no 35  Tahun  2009.  Hal  ini  menjadikan narkotika  sebagai  bahan  atau  obat yang  termasuk  berbahaya  atau dilarang untuk digunakan, diproduksi,  diperjual  belikan  dan  di edarkan  di  luar  ketentuan  hukum (Tama, 2018:4).
Penyalahgunaan
narkotika di Indonesia  sudah  mencapai  pada tahap  yang  bisa  dikatakan  sangat mengkhawatirkan,  narkotika  tidak lagi  memandang  batasan  usia. Peredaran ilegal yang sangat marak terjadi  di  Indonesia  itu  yang  bisa menjadikan angka pengguna
penyalahgunaan narkotika terus meningkat.  Bali  merupakan  salah satu    pulau  di  Indonesia  sering dikunjungi  oleh  wisatawan  dari  luar negeri  yang  cukup  tinggi  juga menyebabkan terjadinya pembauran dua  kultur  budaya  yang  biasanya diiringi  dengan  perubahan  tingkah laku masyarakatnya. Dengan adanya pergesekan dua kultur yang berbeda ini sekaligus menyebabkan berbagai  permasalahan  sosial  di dalamnya. Ini menjadikan Bali sebagai salah satu pulau di Indonesia  yang  menjadi  wilayah subur  dalam  peredaran  narkotika baik  dari  tingkat  regional  maupun internasional.  Hal  ini  menyebabkan penegak hukum senantiasa bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran apalagi yang menyangkut masalah narkotika.
Meskipun  dalam  peraturan  sudah jelas  mengatur  mengenai  adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika  dalam  Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009 yang tertera pada  pasal  127  ayat  (1)    yang berbunyi “a. Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I  bagi diri sendiri dipidana    dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun.  b. Narkotika  golongan    II    bagi  diri sendiri    dipidana    dengan  pidana penjara paling lama 2(dua) tahun. c. Narkotika  golongan    III    bagi  diri sendiri    dipidana    dengan  pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.
Seperti yang pernah di ketahui saat ini  anak  yang  menjadi  korban penyalahgunaan narkotika itu rentan terjadi pada usia 12-18 Tahun yang dimana  usia  ini  dikatakan    rentan akan    masuk  untuk  mengenal  yang adanya narkotika, bahkan efek yang akan ditimbulkan juga sangat berdampak untuk masa depan anak nantinya  mereka  akan  bisa  saja disebut  pecandu.  .  Anak  yang melakukan  tindak  pidana  dalam hukum    pidana  yang  berlaku  di negara Indonesia harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan  secara  khusus.  Anak dalam  proses  perkembangannya sangat  rawan,  sehingga  seringkali terpengaruh oleh lingkungan tempat anak untuk  berinteraksi dalam masyarakat.
Perlindungan anak merupakan bidang dalam sistem pembangunan nasional, sehingga dengan mengabaikan  tentang  perlindungan
anak    maka  sama  saja  dengan mengabaikan
pembangunan nasional.  Anak  jika  melakukan perbuatan pidana oleh hukum, dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan akal, fisik atau moral dan mentalitas yang  ada  pada  diri  anak  yang ditentukan  oleh  nilai  kodrat.    Anak memiliki potensi
melakukan
perbuatan yang menyimpang, misalnya  terlibat  pergaulan  bebas, mencoba  minum-minuman  keras, dan  bahkan  memakai  bahan-bahan terlarang  seperti  narkotika.  Korban dalam kejahatan narkotika ditetapkan  juga  sebagai  pelaku kejahatan. Jadi posisi korban dalam kejahatan  narkotika ini juga sebagai pelaku kejahatan, akan tetapi
menjadi  korban  dalam    suatu perkara berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan perlindungan  hukum  yang  seperti apa  yang  diberikan  bagi  pelaku penyalahgunaan narkotika.
Salah satunya kasus dalam penyalahgunaan    Narkotika  yang tiada  henti  mengalami  peningkatan, dalam  kasus  ini  tidak  memandang dari kalangan  manapun, bahkan jika dilihat  saat  ini  penyalahgunaan narkotika  akan    selalu  tetap  ada khususnya tepat di daerah
Kabupaten Klungkung yang dimana kasus penyalahgunaan  Narkotika di daerah  ini  bisa  dikatakan    masih tetap  terjadi  hingga  menyerang dikalangan    anak.  Daerah  ini    bisa dikatakan daerah kecil namun tetap saja peredaran narkotika masih bisa terjadi. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang berkembang  saat  ini  tidak  lepas dengan  adanya  kemajuan  teknologi yang  semakin  menggampangkan
peredaran gelap narkotika itu terjadi, banyak  cara  yang  bisa  ditempuh untuk mendapatkan barang tersebut.
Perlindungan hukum terhadap anak dapat  dilihat  dari  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas UU Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan  Anak)  menjelaskan bahwa  perlindungan  anak  dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan  kehidupan    berbangsa dan bernegara. Instrumen peradilan yang  ada  cenderung  membawa anak  ke  sistem  peradilan  pidana anak  menyebabkan  anak  akan selalu menjadi target kriminalisasi.
Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana maka  pengenaan    pelaksanaan pemidanaannya  tentu  tidak  dapat disamakan  dengan  orang  dewasa sebagai  pelaku  kejahatan.  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).Anak yang
menyalahgunakan  narkotika  tidak dapat  dilihat  semata-mata  sebagai pelaku  tindak  pidana,  tetapi  juga harus dilihat sebagai korban, dengan hal  itu  wajib  dipertimbangkan    hak- hak anak agar mendapatkan perlindungan  khusus,  dari  kasus yang sudah terjadi mengenai penyalahgunaan
narkotika khususnya pada anak maka tertarik untuk  mengangkat  topik  ini  dengan judul ”PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN

## PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KLUNGKUNG”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  ini adalah  penelitian  hukum  empiris. Penelitian  hukum  empiris  adalah penelitian  yang  berdasarkan  pada kenyataan. Penelitian hukum empiris  ini  suatu  penelitian  yang diteliti  dengan  adanya  kesenjangan das  sollen  dan  das  sein  yaitu kesenjangan  antara  teori  dengan dunia realita. Penelitian ini berdasarkan dengan fakta dilapangan atau dengan cara observasi  (pengamatan)  langsung dengan  mengumpulkan  fakta  dan data yang dibutuhkan guna mengetahui  dan  menemukan    yang akan  bertujuan  pada  penyelesaian masalah.  Sifat  Penelitian  yang digunakan dalam ini adalah deskriptif, yang dimana sifat penelitian ini menggambarkan secara  nyata  mengenai  keadaan yang  ada  di  masyarakat.  Penelitian deskriftif  adalah  penelitian  secara faktual,  sistematis,  dan  akurat  yang mendeskripsikan  terhadap  suatu populasi  atau  terhadap  daerah tertentu yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat dari suatu  individu,  gejala,  keadaan dalam kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya suatu hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam lingkungan masyarakat (Bambang Waluyo,
2008: 8). Dalam mendukung penulisan penelitian ini dapat digunakan  sumber  data  yang  terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data ini bersumber  dari  penelitian  lapangan yang dilakukan di Kabupaten
Klungkung. Data Sekunder merupakan  data  yang  bersumber dan diperoleh dari penelahaan studi pustaka  berupa  karya  ilmiah  (hasil penelitian, literature- literature, buku- buku, peraturan perundang- undangan dan yang lainnya). Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan yakni  teknik  studi  dokumen,  teknik pengamatan  atau  observasi  secara langsung,  dan  teknik  wawancara. Teknik penentuan sampel merupakan  teknik  penelitian  yang tidak  ada  ketentuan  yang  pasti berupa  sampel  harus  diambil  agar dapat mewakili populasinya (Waluyo,  2008:  46).  Teknik  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah teknik non probability sampling yang berarti dalam penelitian  ini  tidak  ada  ketentuan berapa  sampel  yang  harus  dipakai. Dan bentuk yang digunakan purposive sampling. Purposive sampling dapat  dilakukan  ketika peneliti
telah memahami karakteristik  dari  populasi,  atau sampling dilakukan oleh orang yang telah  mengenal  betul populasi  yang akan  diteliti  (seorang  ahli  di  bidang yang akan diteliti). Penentuan sampel  selanjutnya  berdasarkan tujuan-tujuan  tertentu  yang  telah ditetepkan serta mewakili karakteristik  dari  populasi  (Sonny, 2017:80).  Data  dalam  penelitian  ini diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu  data  yang  sudah  dikumpulkan berupa data naturalistik atau gambaran yang terdiri dari kata-kata yang  tidak  diolah  secara  angka- angka,  data  yang  dibentuk  tidak dalam  bentuk  bilangan  atau  angka. Secara  kualitatif  data  ini  akan disajikan  secara  deskriptif  kualitatif dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN    PENYALAHGUNAAN

## NARKOTIKA
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Perlindungan Hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan Narkotika khususnya  pada  anak,  para  aparat penegak  hukum  khususnya  Polres yang menangani kasus Narkoba dan
Badan  Narkotika  Nasional  telah melakukan upaya dalam menerapkan  perlindungan  hukum terhadap  pelaku  sebagai  korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. bentuk perlindungan
hukum yang diberikan perlindungan hukum  Preventif    dan  bentuk perlindungan hukum Represif. Bentuk  perlindungan  hukum  yang sudah diberikan diharapkan mampu untuk meminimalisir jumlah penyalahgunaan narkotika.
Kurangnya  kesadaran  masyarakat untuk memerangi narkotika  sebagai hal yang penting, karena kesadaran masyarakat  bisa  menjadi  faktor rendahnya pemahaman hukum masyarakat, rendahnya pengetahuan hukum di masyarakat, dan  tingkat  pendidikan  juga  faktor yang  ikut  menentukan  bagi  efektif atau  tidaknya  penegakan  hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika  (Subagyo,  2006  :57).
Dalam  hal  ini  juga  anak  adalah sebagai  korban  penyalahgunaan narkotika yang tertera dalam Undang-Undang  Nomor  35  tahun 2014  pada  Pasal  59 Ayat  2  huruf  e yang  mengatakan  bahwa  anak mendapatkan  perlindungan  secara khusus. Yang dimana pada Pasal 67
mengatakan  bahwa  “Perlindungan khusus  bagi  Anak  yang  menjadi korban  penyalahgunaan  narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)  huruf e dan anak  yang  terlibat  dalam  produksi dan  distribusinya  dilakukan  melalui upaya  pengawasan,  pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam memberikan  perlindungan  hukum Preventif  terhadap  anak  korban penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara memberikan pembinaan  berupa  pencegahan, dan  pengawasan.  Pembinaan  yang dilakukan ini dengan cara
memberikan arahan berupa sosialisasi, penyuluhan dan audiensi tentang bahaya dan dampak narkotika untuk meminimalisir
terjadinya penyalahgunaan narkotika  pada  kalangan  anak. Pencegahan  dan  pengawasan  juga tetap  dilakukan  untuk  mencegah adanya  peredaran  gelap  narkotika yang beredar dikalangan masyarakat.  Selain itu dalam upaya memberikan  perlindungan  hukum represif juga diterapkan berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum ini yang diberikan yakni memberikan Rehabilitasi  kepada    anak  korban penyalahgunaan  narkotika  seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  yang  disebutkan  pada pasal 54 tentang Rehabilitasi. Menurut Undang-Undang Nomor 35
Tahun  2009  ada  2(dua)  jenis Rehabilitasi yaitu:
1. Rehabilitasi Medis (medical rehabilitation ) adalah suatu proses kegiatan pengobatan
secara terpadu untuk memberikan pecandu atau korban dari ketergantungan narkotika. Menurut ahli Subagyo juga memberikan pendapat pengertian mengenai  pemulihan  kesehatan jiwa  dan  raga  yang  ditunjukkan kepada  para  pecandu  narkoba yang menjalani program kuratif.
2. Rehabilitasi Sosial menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yakni suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial  agar  dapat  kembali  ke masyarakat  untuk  melaksanakan kegiatan sosial. Rehabilitasi sosial ini  juga  berkaitan  dengan  layanan kepada individu yang membutuhkan  layanan  khusus bidang  sosial  yang  meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosial korban tidak menurun.
Berdasarkan  penjelasan  diatas dan  mendapatkan  alasan-alasan tersebut  sudah  seharusnya  anak korban  penyalahgunaan  narkotika mendapatkan haknya guna diberikan  perlindungan  hukum, dengan hal itu korban penyalahgunaan  narkotika  dan pecandu narkotika akan menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi  sosial    merupakan pedoman teknis dalam penanganan  narkotika  dan  tujuan utama dari memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika. bahwa anak korban penyalahgunaan  narkotika  sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang
Nomor  35  Tahun  2009  tentang narkotika  yang sudah tertera jelas
bahwa pecandu narkotika dan atau korban  penyalahgunaan  narkotika wajib  menjalani  rehabilitasi  medis dan  rehabilitasi  sosial.  Sehingga anak korban penyalahgunaan narkotika dengan adanya penjatuhan rehabilitasi diharapkan pelaku atau korban penyalahgunaan  narkotika  bisa memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat dan dapat dipulihkan  dari  ketergantungan narkotika dan dapat kembali melaksanakan kewajibannya.
HAMBATAN DALAM MEMBERIKAN  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

## ANAK KORBAN  PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika dalam menerapkan perlindungan hukum tentu saja ada hambatan yang dihadapi. Kendala dan  hambatan  yang  dihadapi dalam  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  anak  korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia secara khusus dikarenakan  minimnya  perhatian pemerintah  terhadap  apa  yang menjadi
permasalahan- permasalahan  yang  terjadi  maka akan menimbulkan efek di masyarakat.  Hambatan-hambatan yang  dihadapi  dalam  memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika
dikarenakan ada beberapa hal tertentu yakni :
1. Kurangnya  Kesadaran  Hukum dan Keberanian dari Masyarakat untuk Melapor
Dalam  hal  ini  masyarakat  atau keluarga  korban  enggan  untuk melaporkan  bahwa  salah  satu
dari keluarganya ada yang ketergantungan dengan narkotika.  Hal  ini  dikarenakan pemikiran masyarakat masih belum  memahami  hukum  yang berlaku,  mereka  menganggap kalau  melaporkan  akan  dijatuhi hukuman.  Selain  itu  kurangnya pengawasan oleh orangtua terhadap anak. 2. Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika sulit Mengatakan Kebenarannya. Korban dalam hal ini juga masih takut atau ragu untuk mengatakan hal yang sebenarnya,  karena  tanpa  di paksa mereka tidak mau mengatakan  hal  yang  sudah dilakukan.  Ini  juga  salah  satu hambatan  dari  pihak  yang berwenang seperti Polres khususnya satuan Reskrim narkoba  untuk  melaksanakan penyidikan terhadap korban. 3.  Susah untuk dibujuk ke Rehabilitasi Dalam memberikan perlindungan  hukum  berupa rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika mengalami hambatan karena  sulit  dibujuk  sehingga harus  secara  paksa  untuk diajak ke lembaga rehabilitasi.
4.  Terbatasnya sarana dan prasarana Bagi  korban  penyalahgunaan narkotika membutuhkan rehabilitasi yang nyaman namun  yang  terjadi  banyak yang  melakukan  rehabilitasi dengan  rawat  jalan  karena merasa lebih dirasa bebas.
Dengan Adanya hambatan- hambatan  yang  terjadi  dalam memberikan perlindungan hukum  terhadap  anak  korban penyalahgunaan narkotika upaya  yang  dilakukan  untuk meminimalisir  hambatan  yang dihadapi, Satuan Reskrim Narkoba  Polres  Klungkung  dan BNN Kabupaten Klungkung bekerja  sama  untuk  melakukan patroli  menyisir  ke  tempat  yang dianggap  rawan  untuk  adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika.  Selain  itu  juga  tetap melakukan  sosialisasi  kepada semua  kalangan  masyarakat agar  mau  ikut  berpartisipasi untuk mencegah adanya penyalahgunaan  narkotika  di Kabupaten Klungkung.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah  dijabarkan  dalam  hasil penelitian dan pembahasan maka  dapat  disimpulkan  bahwa sebagai berikut 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung yang diberikan yakni Perlindungan Hukum  Preventif  yang  dilakukan dengan cara memberikan pembinaan  berupa  pencegahan, dan  pengawasan.  Selain  itu bentuk Perlindungan Hukum Represif  juga  diberikan    yakni memberikan  Rehabilitasi  kepada anak  korban  penyalahgunaan narkotika  seperti  yang  tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika yang  disebutkan  pada  pasal  54
tentang  Rehabilitasi.  Penerapan rehabilitasi  yang  dilakukan  yakni rehabilitasi medis, rehabilitasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu rehabilitasi  rawat  inap  dan  rawat jalan.  Yang  terjadi  di  lapangan banyak  yang  melakukan  rawat jalan  oleh  korban  tetapi  tetap dalam  pengawasan  dari  pihak terkait.
2. Hambatan  yang  dihadapi  dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung yakni, kurangnya kesadaran hukum dan keberanian dari masyarakat untuk
Melapor,  anak  sebagai  korban penyalahgunaan  narkotika  sulit untuk berkata kebenarannya, susah untuk dibujuk ke rehabilitasi, dan terbatasnya sarana dan prasarana.

## SARAN
1.  Orang  tua  agar  tetap  selalu memperhatikan anak-anaknya,
baik dari segi lingkungan pergaulan  dan  gerak-gerik  anak yang  dianggap  mencurigakan. Selain  itu  juga  tidak  membiarkan anak melakukan hal yang mempunyai  dampak  merugikan bagi    dirinya  sendiri,  seperti halnya dalam
pergaulan
dilingkungan anak-anak yang terkadang  orangtua  sendiri  tidak mengetahuinya  karena  orangtua mempunyai  kesibukan    bekerja dengan aktivitasnya masing-
masing. 2.  Pihak  yang  berwenang    seperti Kepolisian Resor Kabupaten Klungkung  dan  Badan  Narkotika Nasional  Kabupaten  Klungkung juga harus tetap selalu melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap masyarakat yang
mencurigakan dengan cara mengintai  disetiap  tempat  yang dianggap  memang  ada  rawan terjadinya  peredaran  narkotika. Masih adanya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan  masyarakat  khususnya pada  anak  artinya  perlu  adanya kerjasama  yang  harus  ditingkat antara
pemerintah untuk mensosialisasikan  terkait  bahaya Narkotika  kepada  masyarakat yang  saat  ini  masih  kurang dengan adanya kesadaran hukum.
3.  Masyarakat tidak perlu takut untuk melapor kepada Pihak Kepolisian setiap  adanya  kejahatan  yang terjadi, karena setiap masyarakat yang melaporkan kejahatan yang terjadi  ada  hak  yang  akan melindungi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,Faried,dan  Anwar  Sulaiman.2012. Studi Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT.Refika Aditama. Badan Narkotika Nasional. 2012. Pencegahan  Penyalahgunaan Narkoba Pda Remaja. Jakarta : Badan Narkotika Nasional. Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim.2020. Metode Penelitian  Hukum  Normatif dan Empiris. Jakarta :
Kencana.
Eramust A.T. Napitupulu, Maidina Rahmawati. 2019. Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana : Jerat Penjara untuk Korban Narkotika. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
Gultom  M.2018.  Perlindungan  Hukum
Terhadap  Anak  dalam  Sistem
Peradilan  Anak  di  Indonesia.
Bandung  : PT.Redika Aditama. Prasetya, Dhemas Dewa. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Ilmu Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Renaldi, Sony Faisal dan Bagya Mujianto.2017.Metodologi Penelitian dan Statistik. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
Sambas,  Nandang.2010.  Pembaruan Sistem  Pemidanaan  Anak  di
Indonesia.  Yogyakarta.  Graha Ilmu. Selvian, Kadek Devi. 2018. Implementasi Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian  Oleh  Anak  di Kabupaten  Buleleng.  Jurnal Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.  Volume  1    No.1 Tahun 2018.
Sutedjo,  Wagiati  dan  Melani.  2017. Hukum Pidana Anak. Bandung : PT. Refika Aditama. Syamsuddin, Aziz. 2016. Tindak Pidana Khusus.  Jakarta  :  Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  2012  Nomor  153, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 5332). Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5062) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Undang-  Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5606). Waluyo,  Bambang,    2008,  Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika. Wijaya  A.W.  2014.  Masalah  Kenakalan Remaja  dan  Penyalahgunaan
Narkotika. Bandung : Armico. Wiyono,  R.2016.  Sistem  Peradilan
Pidana Anak. Jakarta
Timur : Sinar Grafika.