## MASYARAKAT MEMANDANG GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

## Elisabeth Bethesda
Program Studi S2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia E-mail : elisabethesda@gmail.com

## ABSTRAK
Hukum yang ada di tengah masyarakat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat itu sendiri yang dilandasi oleh adanya kesadaran masyarakat oleh karena kepentingan individu dan kepentingan masyarakat yang tidak ingin terganggu. Agar hukum itu bermanfaat bagi masyarakat, maka ketentuan dalam hukum disesuaikan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (living law). Hukum yang disepakati selain memuat pencegahan untuk tidak terjadi perilaku yang  melanggar  norma-norma  atau  kaedah-kaedah.  Gratifikasi  sebagai  suatu yang  a-moral  di  Undang  Undang  Tindak  Pidana  Korupsi,  bahkan  menyamakan gratifikasi  dengan  suap.  Praktik  gratifikasi  dinyatakan  harus  diberantas, meskipun  tidak  sepenuhnya  dapat  diterima  oleh  masyarakat  karena  pemberian dan  penerimaan  dianggap  sebagai  norma  baik  bahkan  dilestarikan.  Pemberian atau  penerimaan  sesuatu  antar  pihak  pemberi  dan  penerima  menjadi  ‘masalah’ ketika  perbuatan  pemberian  dan  penerimaan  itu  dinyatakan  suatu  perbuatan melanggar hukum pidana.
Kata Kunci : Gratifikasi, Masyarakat, Tindak Pidana Korupsi.

## ABSTRACT
Law  that  exist  in  community  develops  alongside  the  community  itself  and  is  based  on community  awareness  in  order  to  avoid  individual  and  community  interests  disorders. Further,  to  make  the  law  beneficial  to  the  community,  then  the  provisions  of  law  are adjusted to the living law. The agreed law contains precautions to avoid violation of norms or customs. Gratification as an immoral act in the Anti-Corruption Law; it even compares gratification  with  bribery.  However,  gratification  must  be  eradicated  although  the community  views  it  as  a  good  norm  and  need  to  be  preserved.  Giving  or  receiving  gifts among  the  giver  and  the  recipient  becomes  a  'problem'  when  the  act  of  giving  and receiving is stated as an act of violating the criminal law.
Keywords: Gratification, Community, Criminal Acts of Corruption.

## Pendahuluan
Budaya  bangsa  Indonesia  sejak dahulu  kala  secara  turun  temurun telah berjalan suatu kebiasaan tolong menolong  atau  saling  membantu dalam  kehidupan  masyarakat  yang dilakukan  melalui  banyak  cara, diantaranya  adalah  memberi  dan menerima  sesuatu,  namun  tidak
terbatas  dalam  hal  materil.  Ditolong tidak  karena  ada  permintaan  untuk ditolong  atau  dibantu  bukan  karena ada permintaan untuk dibantu, tetapi karena didasarkan adanya kesadaran individu  yang  hidup  bergaul  atau berinteraksi bahwa hidup tidak dapat sendiri  melainkan  hidup  ditengah- tengah masyarakat lainnya.
Kesadaran  saling  menolong  atau membantu  merupakan  kebiasaan yang diikuti dari yang dilakukan oleh masyarakat  sebelumnya,  dan  hal  itu merupakan  suatu  hal  yang  baik.  Hal tolong  menolong  atau  saling  bantu yang  demikian  menjadi  suatu  ciri khas bangsa Indonesia, yang
kemudian  dilestarikan  secara  turun temurun. Ciri khas itu mulai tergerus seiring dengan perkembangan disegala  bidang  terutama  bagi masyarakat  di  wilayah  perkotaan, namun  bagi  masyarakat  di  wilayah pedesaan  masih  dapat  ditemukan dengan  konkrit.      Bahkan  tolong menolong  atau  saling  bantu  bukan saja  hanya  diartikan  sebagai  suatu kebiasaan,  namun  secara  filosoif bahwa  ‘meminta  tetapi  ditolak merupakan  hal  yang  sakit,  dan  lebih sakit  apabila  diberi  tetapi  ditolak’. ‘Meminta  tapi  ditolak’  merupakan hal  yang  umum  terjadi,  namun ‘diberi  tapi  ditolak’  merupakan  hal yang  jarang  terjadi.  Logan  Siagain mengatakan  pemberian  memang sudah menjadi kesatuan dalam suku- suku di Indonesia. Siagian menuturkan  bahwa  ada  pepatah dalam  bahasa  Batak  “hansit  mulak manjalo, hansitan mulak mangalean”, terjemahan langsungya adalah “Sakit ditolak  (ketika  kita)  meminta,  tapi lebih  sakit  ditolak  (ketika  kita) memberi.”  Pemberian  yang  ditolak tidak  jarang  menjadi  suatu  masalah besar,  bahkan  tidak  jarang  juga berujung pada perkelahian berdarah, dan masalah itu terbawa hingga pada keturunan pihak terkait (https://www.hukumonline.com). Permintaan  atau  pertolongan  tidak terbatas  dalam  hal-hal  besar,  namun sekedar  kehadiran  seseorangpun dalam  suatu  acara  atau  kegiatan orang  lain  adalah  merupakan  salah
satu  bentuk  tolong  menolong  atau bantu  membantu  dalam  pengertian luas.
Di  sektor  swasta  di  Amerika Serikat, bahwa budaya memberi uang tips  sudah  menjadi  hukum  tidak tertulis,  meskipun  pemberian  atau tidak memberi tidak diancam dengan suatu  pidana.  Sedangkan  budaya Asia  Timur  berbeda  dengan  budaya Amerika  Serikat,  seperti  Jepang  dan Korea  Selatan  bahwa  masyarakatnya menolak  pemberian  yang  bukan haknya.    Kedua  budaya  (Amerika dan  Asia  Timur)  sama-sama  dapat dikatakan  ‘bangga’,  di  Amerika Serikat  bangga  dengan  tips  yang diterima karena dianggap pelayananan  yang  diberikan  cukup memuaskan,  sedangkan  di  Asia Timur  bangga  karena  menolak  yang bukan  haknya.  Tampaknya  cukup beralasan  dengan  adagium  yang berkembang  ‘tidak  boleh  menolak rezeki dari Tuhan, sedangkan pemberi adalah perpanjangan tangan Tuhan’. Hal ini semakin memperkuat akan  budaya  bangsa  Indonesia  yang saling  tolong.  Disisi  lain,  kebiasaan memberi  dalam  budaya  bangsa Indonesia,  baik  karena  kebiasaan dalam  adat  istiadat  bahkan  dalam ruang  lingkup  keagamaan  menjadi alasan pembenar untuk tetap berlakunya saling memberi, meskipun berhubungan dengan suatu pelayanan publik yang memiliki  kepentingan  lain  selain kebiasaan budaya bangsa. Dalam buku Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan  KPK  tahun  2015  bahwa gratifikasi  dianggap  sebagai  akar korupsi,  oleh  karena  itu  praktik gratifikasi harus diberantas (Pedoman  Pengendalian  Gratifikasi). Namun Syed Hussei Alatas memotret
pemberian  hadiah  tersebut  dalam bukunya  Korupsi,  Sifat,  Sebab  dan Fungsi (Jakarta, LP3ES; 1987), menurutnya, praktik pemberian hadiah  tidak  serta  merta  dapat dipandang  sebagai  faktor  penyebab korupsi.   Hal seperti itu telah hidup cukup  lama,  tidak  saja  di  Indonesia dan  negara-negara  Asia  namun  juga negara-negara  barat.  Akan  tetapi, praktik yang bersumber dari pranata tradisional tersebut kemudian ditunggangi  kepentingan  di  luar aspek  hubungan  emosional  pribadi dan  sosial  kemasyarakatan.  Dalam buku  Sosiologi  Korupsi,  Alatas menulis:  “hal menarik  yang  diperbuat di  sini  adalah  perbedaan  antara kesewenang-wenangan dan praktek yang layak dari pranata tradisional pemberian hadiah.  Bila  pembedaan  ini  sudah diperbuat,  tidak  sulit  membayangkan bagaimana korupsi menjalar. Akan tetapi, kita  harus  mengkaji  makna  kebiasaan pemberian sebagai suatu sumber kesewenang-wenangan  dalam  jaringan kausal  korupsi,  mengingat  fakta  bahwa praktek-praktek  lain  yang  disetujui  oleh masyarakat telah dijangkiti oleh korupsi” (Alatas,  1983:  56). Demikian  juga Thamrin  Amal  Tamagola  (2009) memandang  hadiah  sebagai  sesuatu yang  tidak  saja  lumrah  dalam  setiap masyarakat,  tetapi  juga  berperan sangat  penting  sebagai  „kohesi sosial ‟ dalam  suatu  masyarakat maupun
antar- masyarakat/marga/puak
bahkan antar  bangsa.  Senada  dengan  itu, Kastorius  Sinaga  (2009)  memberikan perspektif sosiologis mengenai gratifikasi  yang  mengungkapkan bahwa  konsepsi  gratifikasi  bersifat luas  dan  elementer  di  dalam kehidupan  kemasyarakatan.  Jika memberi  dan  menerima  hadiah ditempatkan dalam konteks
hubungan  sosial  maka  praktek tersebut  bersifat  netral.  Akan  tetapi, jika  terdapat  hubungan  kekuasaan, makna  gratifikasi  menjadi  tidak netral lagi.
Merujuk pada data Global Corruption  Barometer (GCB)  Tahun 2013 yang dirilis Transparency International ,  untuk  mendapatkan pelayanan  publik  71  %  responden mengatakan  mengeluarkan  “uang pelicin”  agar  dapat  mengakses pelayanan  publik.  Empat  latar belakang  utama  pembayaran  uang pelicin  tersebut  adalah:  satu-satunya cara  mendapatkan  pelayanan  (11%); mempercepat  pengurusan  (71%); mendapatkan pelayanan lebih murah (6%);  sebagai  hadiah  atau  ucapan terima kasih (13%) (http://kpk.go.id). Data tersebut menunjuk pada pelayanan  di  sektor  publik  sebagai gratifikasi  yang  membebani  pihak swasta, meskipun gratifikasi itu tidak selalu  datang  lebih  dahulu  dari pelayan publik, namun berkaitan erat dengan  kepentingan  pihak  swasta, yang  pada  akhirnya  terjadi  saling memberi dan saling menguntungkan. Gratifikasi  itupun  dijadikan  sebagai biaya  tambahan  dalam  proses produksi  atau  pekerjaan  yang  pada muaranya berimplikasi pada tanggungan konsumen sebagai pengguna akhir.
Pemahaman ragam tentang gratifikasi  yang  diidentikkan  sebagai suatu yang a-moral, bahkan menyamakan gratifikasi dengan suap. Oleh  sebab  itu  praktik  gratifikasi harus  diberantas,  meskipun  tidak sepenuhnya  dapat  diterima  oleh masyarakat  karena  pemberian  dan penerimaan  dianggap  sebagai  norma baik  bahkan  dilestarikan.  Pemberian atau penerimaan sesuatu antar pihak pemberi  dan  penerima  menjadi
‘masalah’ ketika perbuatan pemberian  dan  penerimaan  itu dinyatakan suatu perbuatan melanggar hukum pidana.
Rumusan Masalah.
Perbuatan
memberi dan menerima  sebagaimana  diuraikan  di atas  yang  dianggap  sebagai  suatu pelanggaran  hukum  pidana,  yakni memberi  atau  menerima;  uang, barang,  rabat (discount) ,  komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma,  dan  fsilitas  lainnya,  maka rumusan  masalah  yang  diangkat adalah  “ Sejauhmana  Masyarakat Memandang  Gratifikasi  Sebagai Tindak Pidana Korupsi ? ”
Manfaat Penelitian
1. Manfaat praktis
a. Tulisan  ini  bermanfaat  bagi Penyidik  tindak  pidana  korupsi dalam  menetapkan  tersangka  sesuai dengan  hukum  acara  pidana  dan ketentuan  peraturan  perundang- undangan  terkait  dengan  tindak pidana korupsi gratifikasi.
b. Tulisan  ini  bermanfaat  bagi masyarakat dalam arti luas, terutama bagi  tersangka  guna  mengetahui lebih  jauh  mengenai  proses  dan prosedur penetapan tersangka tindak pidana korupsi dalam rangka mencegah  terjadinya  kesewenang- wenangan aparat penegak hukum.
c. Tulisan  ini  dapat  bermanfaat bagi  Hakim  dalam  memeriksa penetapan  tersangka  dalam  tindak pidana korupsi gratifikasi
d. Tulisan  ini  dapat  bermanfaat bagi  peneliti  sendiri  dalam  rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Teoritis
a. Tulisan  ini  diharapkan  dapat berguna sebagai bahan untuk pengembangan  wawasan  dan  kajian lebih lanjut di masa datang, terutama bagi  yang  ingin  memperdalam masalah penetapan tersangka sebagai objek  praperadilan  dalam  tindak pidana korupsi.
b. Tulisan  ini  dapat  bermanfaat untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi  syarat  sebagai  salah  satu kewajiban  pada  akhir  perkuliahan sosiologi  hukum  pidana  Universitas Indonesia.

## Tinjauan Pustaka
1. Kerangka Teori.
Mengingat  ini  dibatasi  pada pembahasan  putusan  praperadilan mengenai penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari sisi yuridis, maka dalam tinjauan pustaka  pada  sub  bab  kerangka teoriini  memuat  teori-teori,  azas hukum, prinsip-prinsip, aturan- aturan, pendapat-pendapat,
proposisi  dan  lain-lain,  yang  relevan sebagai landasan penelitian,
diantaranya adalah :
a. Hak konstitusional setiap orang.
Bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum,  sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Negara  Republik  Indonesia  telah meratifikasi  Kovenan  Internasional tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik (International  Covenant  on  Civil  and Political  Right) melalui  Undang- Undang  Nomor  :  12  Tahun  2005, merupakan  salah  satu  instrumen internasional  yang  berisi  mengenai pengukuhan  pokok-pokok  hak  asasi manusia. Dalam ketentuan yang telah
diratifikasi  tersebut,  negara  berjanji untuk  memberikan  jaminan  guna melakukan pemulihan terhadap seseorang  yang  hak-haknya  telah dilanggar  dalam  kaitannya  dengan pelaksanaan  tugas  institusi  negara atau penegak hukum.
b. Perlindungan hukum.
Abad  ke-13,  Raja  John  di  Inggris memimpin  negaranya  dengan  sistem monarki  absolut,  telah  bertindak kelewat batas atas tanah milik orang- orang  yang  berpengaruh,  termasuk masalah-masalah lain, sehingga terjadi  perselisihan.    Para  baron (bangsawan)  menuntut  Raja  John untuk  memberikan  hak-hak  tertentu, mengharuskan  raja  membatalkan beberapa  hak  dan  menghargai prosedur  legal  serta  keinginan  raja dibatasi  oleh  hukum.  Dari  berbagai peristiwaitu, lahirlah
Magna Carta (Piagam  Perjanjian)  sebagai simbol dan seruan melawan penindasan, yang
selanjutnya dipahami  sebagai  perlindungan  atas kebebasan  yang  terancam. Magna Carta merupakan langkah awal dalam proses  sejarah  panjang  menuju pembuatan  hukum  konstitusional. Setelahnya,  lahir  berbagai  undang- undang  seperti  persamaan  hak dimuka  hukum (Habeas  Corpus  Act) , undang-undang yang mengatur tentang kebebasan (Bill of Rights) , dan lain-lain.
2. Kerangka Konsep Kerangka  konseptual  adalah kerangka yang menggambarkan hubungan  antara  konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian  hukum  normatif  maupun empiris.  Biasanya  telah  merumuskan dalam  definisi-definisi  tertentu  atau telah  menjalankan  lebih  lanjut  dari konsep  tertentu  (Soekanto.  2007).
Kerangka  konseptual  merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus  yang  merupakan  kumpulan dari  arti  yang  berkaitan  dengan istilah.12 Upaya memudahkan pengertian  yang  terkandung  dalam kalimat  judul  penelitian  ini,  maka penulis dalam konseptual ini menguraikan  pengertian-pengertian yang  berhubungan  erat  dengan penulisan  ini,  maka  akan  dijelaskan beberapa  istilah  yang  dipakai,  yaitu sebagai berikut :
1. Analisis  adalah suatu proses berfikir manusia tentang sesuatu kejadian atau pristiwa untuk memberikan  suatu  jawaban  atas kejadian atau pristiwa tersebut.
2.
Pertanggungjaw aban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.
3. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang  diucapkan  dalam  sidang pengadilan  terbuka,  yang  dapat berupa  pemidanaan  atau  bebas  atau lepas  dari  segala  tuntutan  hukum dalam  hal  serta  menurut  cara  yang diatur dalam undang-undang.
a. Tindak pidana Gratifikasi adalah  suatu  pemberian  dalam  arti luas  yakni  meliputi  pemberian  uang, barang,  rabat  (discount),  komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma- Cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima  di  dalam  maupun  di  luar negeri  dan  yang  dilakukan  dengan menggunakan  sarana  elektronik  atau tanpa sarana elektronik.
b. Pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa  pelaku  tindak  pidana korupsi  yang  masuk  dalam  lingkup kewenangan KPK adalah :
Pertama .  Setiap  orang  yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal-pasal dalam
Undang-Undang  Nomor  :  20  tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang  Nomor  :  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Kedua . Adalah setiap orang yang memenuhi  Pasal  11  Undang-Undang Nomor  :  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Tinak  Pidana Korupsi, sebagaimana telah diuraikan  tersebut  di  atas.    Di  luar ketentuan  Pasal  11  tersebut  adalah menjadi  kewenangan  Penyidik  Polri dan Penyidik Kejaksaan.
Menurut  Teori  hukum  progresif menurut  Prof.  Satjipto  Rahardjo menegaskan  bahwa  hukum  adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya.  Selanjutnya  disebutkan bahwa  “ Hukum  itu  bukan  hanya bangunan  peraturan,  melainkan  juga bangunan  ide,  kultur,  dan  cita-cita ”. Oleh  karena  itu,  pemikiran  hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya,  yaitu  hukum  untuk manusia.  Dengan  filosofis  tersebut, maka  manusia  menjadi  penentu  dan titik  orientasi  hukum.  Hukum bertugas  melayani  manusia,  bukan sebaliknya. Dengan demikian, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.  Mutu  hukum  ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada
kesejahteraan manusia.  Ini  menyebabkan  hukum progresif  menganut  “ideologi”  : Hukum  yang  Pro-Keadilan  dan Hukum yang Pro-Rakyat.
Dalam  logika  itulah  revitalisasi hukum  dilakukan  setiap  kali.  Bagi hukum  progresif,  proses  perubahan tidak  lagi  berpusat  pada  peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan  hukum  dalam ruang  dan  waktu  yang  tepat.  Para pelaku  hukum  progresif  dapat melakukan perubahan dengan melakukan  pemaknaan  yang  kreatif terhadap  peraturan  yang  ada,  tanpa harus menunggu perubahan peraturan ( changing the law ). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan  untuk  rakyat  dan  pencari keadilan,  karena  mereka  dapat melakukan  interprestasi  secara  baru setiap  kali  terhadap  suatu  peraturan. Untuk  itu  agar  hukum  dirasakan manfaatnya,  maka  dibutuhkan  jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan  hukum  itu  dalam kepentingan-kepentingan  sosial  yang memang harus dilayaninya.
Berdasarkan  teori  ini,  keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat  proses  logis  formal.  Keadilan justru  diperoleh  lewat  institusi, karenanya  argumen-argumen  logis formal  “dicari”  sesudah  keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu konsep  hukum  progresif,  hukum tidak  mengabdi  bagi  dirinya  sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.
Dalam masalah penegakan hukum, terdapat 2 (dua) macam tipe penegakan hukum progresif :
1. Dimensi  dan  faktor  manusia pelaku  dalam  penegakan  hukum progresif.  Idealnya,  mereka  terdiri dari generasi baru profesional hukum yang  memiliki  visi  dan  filsafat  yang
mendasari
penegakan hukum
progresif.
2. Kebutuhan  akan  semacam kebangunan  di  kalangan  akademisi, intelektual  dan  ilmuan  serta  teoritisi hukum Indonesia.

## Metode Penelitian
Dalam  penulisan    ini  menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 1.Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode
pendekatan  secara  yuridis  normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder belaka  (Soekanto  dan  Sri  Mahmuji Rahayu).  Pendekatan  yuridis  adalah suatu  pendekatan  yang  mengacu pada hukum / peraturan perundang- undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para sarjana (Romi;1983).
2. Spesifikasi Penelitian Penelitian  spesifik  dilakukan  melalui penelitian  deskriptif,  yaitu  penelitian yang menggambarkan yuridis normatif  atas  penetapan  tersangka dalam tindak pidana korupsi.
3. Metode Analisis Data Dalam  mencari  dan  mengumpulkan data yang diperlukan, akan diusahakan  sebanyak  mungkin  data yang  diperoleh  berkenaan  dengan masalah-masalah  yang  berhubungan dengan  penelitian  ini.  Hal  ini dilakukan  dengan  tujuan  agar  tidak terjadi penyimpangan dan pengaburan  dalam  pembahasan. Adapun data yang diperlukan dalam penulisan  ini  diperoleh  melalui  data primer.  Data-data    yang  diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan  teori  dalam  melakukan analisis  data  serta  pembahasan masalah.
Pembahasan Pengertian Gratifikasi.
Arti gratifikasi menurut
Penjelasan  Pasal  12B  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi ( UU Tipikor) adalah “Pemberian  dalam  arti  luas”,  yakni meliputi  pemberian  uang,  barang, rabat (discount) ,  komisi,  pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan  cuma-cuma,  dan  fsilitas lainnya.  Gratifikasi  tersebut  baik yang  diterima  di  dalam  negeri maupun  di  luar  negeri  dan  yang dilakukan  dengan  menggunakan sarana  elektronik  atau  tanpa  sarana elektronik.
1. Kriminalisasi.
Pengertian  kriminalisasi  dalam  ilmu kriminologi bahwa kriminalisasi adalah  sebuah  proses  saat  terdapat sebuah perubahan perilaku individu- individu  yang  cenderung  untuk menjadi  pelaku  kejahatan  dan menjadi penjahat.
Pengertian kriminalisasi dalam hukum adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula  tidak  dianggap  sebagai peristiwa  pidana,  tetapi  kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.
Suatu  perbuatan  dinyatakan  sebagai suatu  pelanggaran  hukum  pidana hanya oleh suatu peraturan perundang-undangan,  sebagaimana dimaksudkan oleh asas legalitas yang secara  doktriner  diturunkan  dari adagium nulla  poena  sine  lege ; nulla poena  sine  crimine ; nullum  crimen  sine poena legali , yang dalam perkembangannya
kemudian "diringkas"  menjadi  adagium nullum
delictum,  nulla  poena  sine  praevia  lege punalí ,  mengandung  empat  makna sebagai  satu  kebulatan  pengertian, yaitu:
a. tidak  ada  perbuatan  pidana dan  karenanya  tidak  ada  pidana  jika tidak ada undang-undang yang telah mengatur sebelumnya ( nullum crimen, nulla  poena  sine  lege  praevia )  Dalam pernyataan
ini
terkandung pengertian  bahwa  norma  hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau retroaktif;
b. tidak  ada  perbuatan  pidana dan  karenanya  tidak  ada  pidana  jika tidak  ada  noma  hukum  tertulis  atau undang-undang ( nullum crimen, ulapoena  sine  lege  scripta ).  Dalam pernyataan ini terkandung
pengertian  bahwa  norma  hukum pidana  harus  tertulis,  demikian  pula pidananya.  Artinya,  baik  perbuatan yang  dilarang  maupun  pidana  yang diancamkan  terhadap  perbuatan yang  dilarang  itu  harus  tegas dituliskan dalam undang-undang;
c. tidak  ada  perbuatan  pidana dan  karenanya  tidak  ada  pidana  jika tidak  ada  aturan  tertulis  atau undang-undang yang jelas
rumusannya  ( nullum  crimen,  nulla poena sine lege certa ) Dalam pernyataan ini terkandung pengertian  bukan  hanya  larangan untuk  memberlakukan  hukum  tidak tertulis  dalam  hukum  pidana  dan dalam  menjatuhkan  pidana  tetapi juga  larangan  menjatuhkan  pidana jika  rumusan  norma  dalam  hukum tertulis  (undang-undang)  itu  tidak jelas;
d. tidak  ada  perbuatan  pidana dan  karenanya  tidak  ada  pidana  jika tidak  ada  hukum  tertulis  yang  ketat ( nullum  crimen,  nulla  poena  sine  lege stricta ). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa
ketentuan  yang  terdapat  dalam undang-undang pidana harus ditafsirkan secara ketat. Dari sini pula lahir pemahaman yang telah diterima di  kalangan  hukum  bahwa  dalam hukum
pidana dilarang menggunakan analogi.
2. Dekriminalisasi.
Pengertian  dekriminalisasi  adalah penggolongan  suatu  perbuatan  yang pada  mulanya  dianggap  sebagai peristiwa  pidana,  tetapi  kemudian dianggap  sebagai  perilaku  biasa. Perbuatan  sebagaimana  dimaksud dalam  pengertian  diatas  tidak memenuhi  syarat  sebagai  perbuatan tindak  pidana,  sebagaimana  syarat dalam asas legalitas.

## Gratifikasi Dalam Pandangan Masyarakat.
Sebagaimana  telah  diuraikan  dalam Bab  Pendahuluan  bahwa  pemberian atau  penerimaan  yang  terjadi  di tengah-tengah masyarakat merupakan  kebiasaan  yang  baik  dan terlestarikan  secara  turun  temurun hingga  saat  ini,  meskipun  hal tersebut  mulai  tergerus  terutama  di wilayah  perkotaan,  semakin  tergerus ketika  pemberian  atau  penerimaan gratifikasi tersebut dinyatakan sebagai  suatu  perbuatan  yang dianggap  suap  dalam  undang- undang tipikor.
Masyarakat  memaknai  pemberian atau  penerimaan  gratifikasi  yaitu tidak  membedakan  orang  berikut statusnya,  namun  dalam  undang- undang  tindak  pidana  korupsi membatasi  gratifikasi  yang  dianggap suap  hanya  pada  orang-orang tertentu  yakni  pegawai  negeri  atau penyelenggara.    Dalam  masyarakat yang  terdiri  dari  kumpulan  orang- orang  dengan  tidak  membedakan
gratifikasi  diberikan  kepada  siapa dan atau sebaliknya, namun gratifikasi  diartikan  mutlak  sebagai pelaksanaan  kebiasaan  saling  tolong atau bantu membantu.
Ketika seseorang menjalankan kebiasaan  yang  menurutnya  baik (pemberian  atau  penerimaan)  maka akan  menjadi  kontroversial  ketika kebiasaan  yang  baik  itu  menjadi suatu pelanggaran hukum. Masyarakat  menganggap  bahwa pembatasan gratifikasi itu membutakan  mata  batin  masyarakat untuk saling menolong atau membantu,  meskipun  gratifikasi tidak  untuk  semua  orang.  Karena bagaimana  mungkin  memisahkan pemberian atau penerimaan gratifikasi  dengan  keluarga  atau sahabat  atau  apapun  hubungan pemberi  dan  penerima,  akan  tetapi dirasakan cukup mencederai kekerabatan saling menolong. Dari  pembahasan  singkat  di  atas, menjadi suatu masalah yang blunder di  tengah-tengah  masyarakat  dan kriminalisasi gratifikasi tersebut menjadi  sumber  pencipta  ketidak harmonisan di tengah-tengah kebiasaan yang baik. Pemberian atau penerimaan  gratifikasi  yang  semula bukan merupakan perbuatan pidana, namun  dalam  UU  Tipikor  hal  itu dikriminalisasi menjadi suatu perbuatan  melanggar  hukum  atau dianggap  perbuatan  pidana,  yang kemudian diatur 2 (dua) pasal, yaitu:
1. Pasal  12B,  mengatur  tentang ketentuan pidana.
a) Ayat (1).
Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai negeri  atau  penyelenggaraan  negara dianggap  pemberian  suap,  apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang  berlawanan  dengan  kewajiban
atau  tugasnya,  dengan  ketentuan sebagai berikut :
1) yang  nilainya  Rp.10.000.000,00
(sepuluh  juta  rupiah)  atau  lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut  bukan  merupakan  suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2) yang  nilainya  kurang  dari
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
b) Ayat (2).
Pidana  bagi  pegawai  negeri  atau penyelenggaran  negara  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  adalah pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat)  tahun  dan  paling  lama  20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp  1.000.000.000,00  (satu  milyar rupiah).
Pasal  12B  tersebut  menginstruksikan kepada masyarakat untuk memparsialkan  kekerabatan  dan menggerus  rasa  tolong  menolong yang  ada  di  tengah  masyarakat. Pemberian atau penerimaan gratifikasi yang tulus telah membatasi  jumlah  yang  akan  diberi atau  diterima  dengan  tidak  melebihi jumlah  yang  dipersyaratkan  dan tidak  kepada  kerabatnya  yang berstatus  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara.    Pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara merupakan anggota masyarakat yang berinteraksi dengan masyarakat lainnya  tetapi  tidak  dalam  hal memberi  atau  menerima  gratifikasi, yang  oleh  karenanya  kualitas  hidup dalam  sebuah  interaksi  menjadi samar-samar.
2. Gratifikasi  yang  dianggap suap  dalam  Pasal  12B,  namun gratfikasi  bukan  merupakan  tindak pidana  dinyatakan  dalam  Pasal  12C, yaitu  mengatur  tentang  pelaporan dan tempus delicty gratifikasi, yaitu:
a. Ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  12  B  ayat  (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. b. Penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib  dilakukan  oleh  penerima gratifikasi  paling  lambat  30  (tiga puluh)  hari  kerja  terhitng  sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
c. Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana  Korupsi  dalam  waktu  paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal  menerima  laporan  wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
d. Ketentuan  mengenai  tata  cara penyampaian  laporan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)  dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kembali pada
pandangan masyarakat terhadap kebiasaan tolong  menolong  dalam  bentuk pemberian atau penerimaan
gratifikasi  tidak  melihat  pemebrian atau  penerimaan  gratifikasi  yang tidak  dinyatakan  kiriminal  atau didekriminalisasikan, namun pernyataan  undang-undang  tindak pidana  korupsi  dengan  menegaskan perbuatan  menerima  ata  memberi yang  bukan  dianggap  sebagai  suap tetap  dirasakan  sebagai  suatu  hal yang mencederai kebiasaan di tengah
masyarakat, bahkan masyarakat yang senantiasa ingin melestarikan kebiasaan  tolong  menolong  atau saling  bantu  berharap  akan  adanya kebijakan negara yang mendukungnya.  Masyarakat  tidak melihat maksud dan tujuan gratifikasi  sebagai  salah  satu  upaya untuk  memberantas  tindak  pidana korupsi, karena masyarakat beranggapan  bahwa  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  masih  banyak cara  atau  metoda  lain  yang  dapat dilakukan.
Pemberantasan  tindak  pidana korupsi  melalui  metode  gratifikasi yang  dikriminalkan  adalah  sama urgentnya dengan melestarikan kebiasaan  saling  menolong  atau membantu  dalam  bentuk  gratifikasi. Kedua  hal  tersebut  tidak  dapat menegasikan  satu  dengan  yang  lain, tetapi  harus  pemberantasan  tindak pidana korupsi harus berjalan seiring dengan  kebiasaan  masyarakat  dalam hal saling membantu .
3. UU  KPK  No.  30  Tahun  2002, mengatur  Tata  Cara  Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi, dalam 3 (tiga) pasal, yaitu:
a. Pasal 16.
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan  Korupsi,  dengan  tata cara sebagai berikut :
1) Laporan  disampaikan  secara tertulis  dengan  mengisi  formulir sebagaimana  ditetapkan  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi. 2) Formulir sebagaimana dimaksud  pada  huruf  a  sekurang- kurangnya memuat :
a) nama  dan  alamat  lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
b) jabatan  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara;
c) tempat  dan  waktu  penerimaan gratifikasi;
d) uraian  jenis  gratifikasi  yang diterima; dan
e) nilai gratifikasi yang diterima.
b. Pasal 17.
1) Komisi  Pemberantasan  Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak tanggal  laporan  diterima  wajib menetapkan  status  kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.
2) Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  Komisi  Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan  dengan  penerimaan gratifikasi.
3) Status  kepemilikan  gratifikasi sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  ditetapkan  dengan keputusan  Pimpinan  Komisi Pemberantasan Korupsi.
4) Keputusan  Pimpinan  Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  dapat  berupa  penetapan status  kepemilikan  gratifikasi bagi  penerima  gratifikasi  atau menjadi milik negara.
5) Komisi  Pemberantasan  Korupsi wajib  menyerahkan  keputusan status  kepemilikan  gratifikasi sebagaimana  dimaksud  pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi  milik  negara  kepada Menteri  Keuangan,  dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
c. Pasal 18 Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan  menjadi  milik  negara paling  sedikit  1  (satu)  kali  dalam setahun dalam Berita Negara. Mencermati ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi sebagaimana dijelaskan di atas, Penulis berpendapat bahwa: a. Dalam kaitan gratifikasi dengan  budaya  bangsa  Indonesia bahwa  pemberian  gratifikasi  tidak selamanya  dikaitkan  dengan  jabatan atau  kewajiban  atau  tugas  penerima, akan  tetapi  pemberian  gratifikasi umumnya karena ikatan kekeluargaan  –  persaudaraan  atau sahabat – dan lain-lain.
Suatu hal yang dapat dikatakan agak aneh  atau  bertentang  dengan  rasa keadilan masyarakat, misalnya penerimaan  gratifikasi  saat  pesat uang  tahun,  berupa  kue  tart  atau makanan lain yang nilainya melampaui Rp. 10.000.000,00 (sepuluh  juta  rupiah)  dan  menurut undang-undang  penerimaan  tersebut harus  dilaporkan  kepada  KPK dengan  maksud  agar  tidak  terkena pasal  tindak  pidana  korupsi,  untuk kemudian  KPK  memutuskan  apakah kue tart atau makanan tersebut milik penerima atau milik negara. Sedangkan  diketahui  secara  logika bahwa  kue  tart  atau  makanan memiliki  kadaluarsa  yang  singkat. Terhadap  hal  seperti  ini  tentu  akan melahirkan pertanyaan, salah satunya  adalah  “Bagaimana  KPK
memandang  persoalan  seperti  ini untuk  menjawab  rasa  keadilan masyarakat dihadapkan dengan keadilan berdasarkan UU Tipikor ?
b. Dalam  hal  menetapkan  status gratifikasi.
- KPK  akan  kesulitan  atau bahkan tidak mungkin dapat mengetahui  atau  menentukan  yang mana diantara sejumlah jenis gratifikasi,  apakah  gratfikasi  jenis  ini atau  jenis  itu  berhubungan  dengan jabatannya  atau  berlawanan  dengan kewajibannya atau tugasnya penerima  gratifikasi  dalam  rangka menetapkan  status  gratifikasi,  yaitu menjadi  milik  penerima  atau  milik negara.  Demikian  juga  dalam  proses penentuan, misalnya sejumlah amplop  berisi  uang  dalam  sebuah peti yang diberikan atau disumbangkan  oleh  orang  yang diundang  dalam  pesta,  sedangkan amplop-amplop  tersebut  ada  yang diberi  identitas  dan  ada  yang  tidak beridentitas  (nama,  pekerjaan,  dan alamat). Bagaimana KPK menetapkan berapa  amplop  atau  jumlah  uang yang  akan  ditetapkan  menjadi  milik penerima atau milik negara.
Peluang untuk salah cukup besar dalam  KPK  menetapkan  status gratifikasi,  yang  tentunya  akan berdampak pada adanya rasa kecewa terhadap tercederainya budaya bangsa  Indonesia.  Pada  tataran penentuan pemberian atau
penerimaan  gratifikasi  tidak  terlalu penting  bagi  masyarakat,  tapi  yang terpenting adalah
bagaimana hubungan masyarakat dalam interaksinya  yang  saling  hormat menghormati  atau  saling  tolong menolong  atau  bantu  membantu. Pemberian  atau  penerimaan  sesuatu tidaklah  selamanya  dianggap  KPK
mampu mengimplementasikannya dengan tidak merugikan pihak-pihak.
Kesimpulan.
1. Penerimaan atau pemberian gratifikasi  dinyatakan  sebagai suatu  perbuatan  kriminal  atau melanggar hukum pidana sebagaimana  dalam  undang- undang  tindak  pidana  korupsi, sekaligus  membatasi  gratifikasi mana  yang  bukan  melanggar hukum  pidana,  dengan  maksud dan  tujuan  sebagai  salah  satu upaya  dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.  Namun  demikian,
masyarakat
memandang pemberian atau penerimaan gratifikasi  merupakan  salah  satu sumber pencederaian dari kebiasaan masyarakat yang saling  tolong  menolong  atau bantu  membantu.  Selain  itu bahwa masyarakat justru berkehendak melestarikan kebiasaan  saling  tolong  atau bantu  tersebut  karena  diyakini kebiasaan  itu  merupakan  suatu hal yang baik.
2. Realitas dalam masyarakat bahwa pernyataan dekriminalisasi  terhadap  suatu perbuatan pemberian atau penerimaan gratifikasi sama nilainya  dalam  pencederaian kebiasaan baik yang telah berjalan,  karena  sesuatu  yang diberikan  atau  diterima  harus melalui  proses  pemeriksaan  atau penilaian  oleh  KPK.    Hasil  akhir dari  penetapan  gratifikasi  itu tidak  menjadi  urgen  dalam masyarakat, tetapi proses pemeriksaan  merupakan  suatu perlakuan yang tidak beretika.
3. Mengingat  benda-benda  atau sesuatu  dalam  pemberian  atau penerimaan gratfikasi tidak dibatasi,  maka  pemberian  atau penerimaan dalam bentuk
makanan  atau  minuman  yang nota  bene  memiliki  kadaluarsa akan  menjadi  busuk  tidak berguna  karena  harus  menjalani proses  pemeriksaan  (pembuktian) dan penilaian. Dengan demikian, penerima atau pemberi gratifikasi dalam  bentuk  makanan  dan minuman akan menuai kekecewaan. KPK bertindak melakukan  proses  pembutkain atau penilaian terhadap makanan dan  minuman  dirasakan  hanya mementingkan maksud dan tujuan  pemberantasan  tindak pidana korupsi tanpa mempertimbangkan  aspek  lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saran. 1. Pemberantasan  tindak  pidana korupsi
melalui upaya pengkriminalan  pemberian  atau penerimaan gratifikasi patut untuk  dipertimbangkan  kembali dalam Rancangan Undang-
Undang atau RKUHP, mengingat upaya  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  masih  terdapat banyak cara atau metode lain.
2. Pemberantasan  tindak  pidana korupsi  dalam  RKUHP  tentang pemberian atau penerimaan gratifikasi hendaknya tidak mencederai kebiasaan
masyarakat  dalam  hal  tolong menolong atau bantu membantu.

## Daftar Pustaka
Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
Panduan
Penanganan
Konflik Kepentingan  dapat  diunduh pada:
(http://kpk.go.id/grati fikasi/images/pdf/KonflikK. pdf).
Soerjono,  Soekanto.  2007. Pengantar Penelitian  Hukum  Cetakan  3 . Universitas  Indonesia  pres:
Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmuji Rahayu, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ,    Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, (2004).
Romi  Hanitijo  Soemitro, Metodologi Penelitian
Hukum dan Jurismetri , Jakarta: Ghalia,(1983). Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan  Bebas dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun
2001 tentang Perubahan Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (Pengesahan  United  Nation Convention Against Corruption,
2023) .
https://www.hukumonline.com/ber ita/baca/lt536a12d6bfa9b/gr atifikasi-marak-karena- budaya-indonesia-mirip-
amerika-serikat  diakses  21 Mei 2019.