Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM TINDAKAN DISKRESI TEMBAK DITEMPAT OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP TERDUGA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Maisinta Dewi 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {imeyshinta.dewi@gmail.com, raiyuliartini@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com}

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  menganalisa  asas  praduga  tak  bersalah  terhadap  tindakan  diskresi  tembak  ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana, serta (2) menganalisa tolok ukur pengambilan keputusan  atas  tindakan  diskresi  tembak  ditempat  oleh  kepolisian  terhadap  terduga  pelaku  tindak  pidana  agar  tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya adalah (1)Pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan  Kehakiman  serta  penjelasan  umum  Pasal  3c  KUHAP  yang  memberikan  pengertian  dari  asas  praduga  tak bersalah tersebut, terhadap tindakan diskresi tembak ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada terduga pelaku tindak pidana adalah sah karena kewenangan tersebut merupakan tindakan yang dapat diambil kepolisian dalam keadaan-keadaan  tertentu  sehingga  tidak  bertentangan  dengan  asas  praduga  tidak  bersalah,  dan  (2)tolok  ukur pengambilan keputusan atas tindakan diskresi tembak ditempat oleh kepolisian terhadap terduga pelaku  tindak pidana agar  tidak  melanggar  asas  praduga  tak  bersalah  adalah  dengan  cara  mengikuti  prosedur-prosedur  yang  ada  dalam peraturan  perundang-undangan  serta  melihat  situasi  dan  kondisi  perlu  tidaknya  dilakukan  tembak  ditempat  sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Kepolisian.
Kata Kunci : Asas praduga tidak bersalah, Tindakan diskresi, Tembak ditempat.

## ABSTRACT
This study aims to (1) analyze the principle of presumption of innocence against acts of discretionary shooting on the spot carried out by police officers against perpetrators of criminal acts, and (2) analyze the benchmarks for decision making on acts of discretionary shooting on the spot by the police against suspected perpetrators of criminal acts so as not to violates the presumption of innocence. The research method used in this research is normative legal research. The results of the research are (1) Regulations regarding the principle of presumption of innocence are contained in the Law on Judicial Power as well as a general explanation of Article 3c of the Criminal Procedure Code which provides an understanding of the principle of the presumption of innocence, against shooting dissection actions carried out by police  officers  to  suspected  criminals.  is  valid  because  the  authority  is  an  action  that  can  be  taken  by  the  police  in certain circumstances so that it does not conflict with the principle of presumption of innocence, and (2) the benchmark for decision-making on the act of shooting in place by the police against suspected perpetrators of criminal acts so as not to violate the principle of presumption. not guilty is by following the procedures contained in the legislation and by looking at the situation and condition of the need for shooting on the spot in accordance with the provisions of Article 18 Paragraph (2) of the Police Act.
Keywords : Presumption of innocence, Discretionary action, Place firing action

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  ialah  negara hukum  yang  berdasarkan  atas  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menjunjung  tinggi hak  asasi  manusia  serta  menjamin  segala  hak warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  dalam hukum  dan  pemerintahan  dengan  tidak  ada pengecualian.  Adanya  jaminan  terhadap  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  diartikan  sebagai  dalam
setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan HAM.  Pengaturan  dan  penegakan  HAM  dalam Negara  hukum  mutlak  sangat  dibutuhkan  di Indonesia.  Perlunya  peningkatan  kesadaran hukum  di  masyarakat  sangat  penting  sehingga semua  warga  menghayati  hak  dan  kewajibannya masing-masing  guna  mencapai  tujuan  negara hukum tersebut. Penegakan hukum dan pelaksanaan  hukum  di  Indonesia  masih  jauh  dari kata  sempurna  (Sasmita,  2011:50).  Kelemahan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
utamanya  bukan  pada  sistem  hukumnya  tetapi pada  proses  penegakannya.  Harapan  masyarakat untuk  memperoleh  jaminan  kepastian  hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum  belum  sesya  dengan  prinsip-prinsip keadilan.
Kepolisian  merupakan  salah  satu  aparat penegakan  hukum  yang  paling  dekat  dengan masyarakat.  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik Indonesia  menyebutkan  fungsi  kepolisian  adalah salah  satu  fungsi  pemerintahan  Negara  di  bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan, pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat. Polisi  bertugas  untuk  menciptakan  maupun memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat berusaha  di  satu  sebagai  sosok  yang  ramah, murah  senyum  dan  santun  tetapi  polisi  sebagai aparat penegak hukum harus menjadi sosok yang tegas,  tidak  tebang  pilih  terutama  dalam pelaksanaan  tugasnya  sebagai  seorang  petugas yang  bekerja  di  bidang  reserse  pemburu kejahatan/penjahat  karena  secara  fungsional melekat padanya.
Polisi  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai  aparat  penegak  hukum  senantiasa menghormati  hukum  dan  hak  asasi  manusia. Penyelenggaraan  fungsi  kepolisian  merupakan pelaksanaan  profesi  artinya  dalam  menjalankan tugas  seorang  anggota  polisi  menggunakan kemampuan  profesinya  terutama  keahlian  di bidang  teknis  kepolisian  sehingga  dalam menjalankan  profesinya  setiap  insan  kepolisian tunduk  pada  kode  etik  profesi  sebagai  landasan moral.  Kode  etik  profesi  polisi  mencakup  norma prilaku  dan  moral  yang  dijadikan  pedoman sehingga  menjadi  pendorong  sengat  dan  rambu nurai bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian  agar  dijalankan  sesuai  tuntutan  dan harapan  masyarakat.  Pasal  13  Undang-Undang Kepolisian  menegaskan  tugas  pokok  kepolisian adalah  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan pelayanan  terhadap  masyarakat.  Keberhasilan penyelenggaraan  fungsi  kepolisian  dengan  tanpa meninggalkan  etika  profesi  sangat  dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan  prilaku  pada  saat  menjalankan  tugas  dan kewenangannya.
Kewenangan  tembak  di  tempat  yang dimiliki  oleh  anggota  polisi  dalam  melaksanakan tugasnya  harus  sesuai  dengan  dasar  hukum
pelaksanaan  kewenangan  tembak  di  tempat  serta sesuai dengan situasi dan kondisi perintah tembak di  tempat  itu  diberlakukan.  Pelaksanaan perintah  tembak  di  tempat  harus  sesuai  dengan asas  tujuan,  keseimbangan,  asas  keperluan  dan asas  kepentingan.  Tindakan  tembak  di  tempat menjadi  prioritas  apabila  petugas  terdesak  dan pelaku  mengancam  keselamatan  anggota  polisi (Harahap, 2004:36).
Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati  hak  hidup  dan  hak  bebas  dari penyiksaan  karena  kedua  hak  tersebut  dijamin oleh  undang-undang.  Pelaksanaan  perintah tembak di tempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan  tembak  ditempat  dan  prosedur  tetap penggunaan  senjata  api  oleh  polisi.  Setiap melakukan  tindakan  tembak  di  tempat,  polisi selalu  berpedoman  pada  suatu  kewenangan  yaitu kewenangan  bertindak  menurut  penilaian  sendiri dan  hal  ini  sering  disalahgunakan  oleh  oknum anggota  kepolisian.  Pasal  48  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  menyatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan karena adanya  daya  paksa  ( overmacht )  tidak  dipidana”. Pasal  ini  tentunya  dapat  menjadi  dasar  kebijakan tembak  ditempat  yang  digunakan  oleh  petugas kepolisian.
Kewenangan  tembak  di  tempat  termasuk ke  dalam  kewenangan  diskresi  yang  dimiliki seorang  polisi.  Diskresi  dapat  dilakukan  oleh pejabat  publik  dan  dalam  praktek  apabila  berupa keputusan  pemerintah  lebih  mengutamakan pencaaian  tujuan  sasarannya  ( doelmatigheid ) daripada legalitas hukum yang berlaku ( rechtmatigheid ).  Diskresi  sendiri  memiliki  3 (tiga) syarat yaitu (Heri, 2010:68) :
1. Demi kepentingan umum
2. Masih dalam lingkup kewenangannya
3. Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik
Tindakan  diskresi  diputuskan  langsung  oleh petugas  operasional  di  lapangan  dan  tanpa meminta petunjuk atau putusan dari atasan adalah diskresi yang bersifat individual.
Tindakan  diskresi  didasarkan  pada  Pasal 16  Ayat  (1)  huruf  l  Undang-  Undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  menyatakan bahwa  “Kepolisian  dalam  menjalankan  tugasnya berwenang  untuk  mengadakan  tindakan  lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Kemudian  makna  “tindakan  lain”  dipertegas kembali  dalam  Pasal  16  Ayat  (2)  UU  Kepolisian mengenai syarat-syarat untuk melakukan tindakan lain  dalam  menjalankan  tugasnya  salah  satunya
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
adalah  tindak  bertentangan  dengan  suatu  aturan hukum.  Dalam  hal  ini  tindakan  diskresi  tembak ditempat dilakukan pada saat penyelidikan dengan kedudukan  terduga  pelaku  tindak  pidana  belum dinyatakan secara sah bersalah oleh pengadilan.
Indonesia  sendiri  menganut  asas  praduga tak  bersalah  (p resumption  of  innoncent ).  asas praduga tak bersalah dimana sebelum ada putusan pengadilan  seseorang  masih  dinyatakan  tidak bersalah termasuk masih menjunjung tinggi HAM (  Tahir,  2010:71).  Asas  ini  mengasumsikan sebuah  perkara  yang belum  memiliki  kekuatan hukum tetap maka tersangka/terdakwa wajib tidak bersalah.  Pasal  8  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kehakiman menyatakan mengenai asas praduga tidak bersalah yaitu  “setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap, ditahan,  dituntut,  atau  dihadapkan  di  depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada  putusan  pengadilan  yang  menyatakan kesalahannya  dan  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap”.  Tampaknya  pelaksanaan  asas praduga  tidak  bersalah  di  Indonesia  belum berjalan maksimal. Kewenangan diskresi bertentangan  dengan  adanya  asas  praduga  tidak bersalah.  Penangkapan  terduga  pelaku  tindak pidana seringkali diwarnai dengan kerusuhan atau perlawanan  dari  terduga  pelaku  tindak  pidana. Dalam  kondisi  terdesak  dan  terduga  pelaku hendak  kabur  menyebabkan  polisi  mengambil tindakan diskresi dengan melakukan penembakan yang  menyebabkan  terduga  pelaku  tindak  pidana tidak  dapat  melarikan  diri  dari  kejaran  polisi (Harahap, 2006:25). Salah satu kasus yang terjadi baru-baru  ini  di  Sumatera  Utara.  Seorang  polisi melakukan penembakan terhadap seorang pemuda yang  sedang  bersantai  di  sebuah  warung.  Polisi tiba-tiba  menghampirinya  lalu  menembak  korban sebanyak  2  kali  sehingga  pemuda  tersebut  tewas ditempat.  Dalam  pengakuannya  polisi  yang melakukan  penembakan  mengatakan  bahwa pemuda  tersebut  sedang  menimbang  sabu-sabu dan  sempat  bertengkar  dengan  korban  sampai akhirnya polisi melakukan penembakan. Pengakuan  ini  berbeda  dengan  saksi  yang menyatakan  apa  yang  telah  dikatakan  kepolisian tidaklah  benar.  (Wijana,  2020:27).  Sangat disayangkan karena dalam kasus ini pelaku belum dapat dibuktikan bersalah apalagi  dengan adanya pengakuan  berbeda  antara  polisi  yang  melakukan penembakan dengan saksi di lapangan. Dalam hal ini  ketika  pelaku  yang  ternyata  tidak  bersalah maka  akan  menimbulkan  kerugian  materiil  dan imateriil  bagi  korban  maupun  keluarga  korban
sehingga berdasarkan hal ini saya ingin menelaah lebih lanjut dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam  Tindakan  Diskresi  Tembak  Ditempat Oleh  Petugas  Kepolisian  Terhadap  Terduga Tindak Pidana Narkotika”.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut.
1. Bagaimana  pengaturan  mengenai  asas praduga  tak  bersalah  terhadap  tindakan diskresi  tembak  ditempat  yang  dilakukan oleh  petugas  kepolisian  terhadap  terduga pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana  tolok  ukur  pengambilan keputusan  atas  tindakan  diskresi  tembak di  tempat  oleh  kepolisian  terhadap terduga  pelaku  tindak  pidana  agar  tidak melanggar asas praduga tak bersalah?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  proposal  ini  adalah  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif  lebih ditekankan  pada  kepustakaan  dengan  cara meneliti  bahan  hukum  sekunder.  Pendekatan yang  digunakan  dalam  penulisan  proposal  ini adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).  Dalam  menyelesaikan  isu  mengenai masalah  hukum  dan  sekaligus menjadi  preskrisi mengenai  apa  yang  seharusnya  membutuhkan sumber  yang  disebut  bahan  hukum  (Ishaq, 2017:100).  Bahan  hukum  terdiri  dari  hukum primer  yaitu  terdiri  dari  peraturan  perundang- undangan  dan  hukum  sekunder    yaitu  pendapat para  ahli.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Teknik  kartu  ( card  system ).  Menurut  Soejono soekanto teknik kartu yaitu dengan cara membuat catatan  –  catatan  baik  berupa  kutipan  langsung yang diperoleh dari buku – buku, artikel – artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas (Soekanto, 2011:60). Berkaitan dengan penelitian ini  untuk  menganalisis  data  sekunder  yang  telah diperoleh  penulis  menggunakan  teknik  analisis secara deskriptif – analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Mengenai  Asas  Praduga  Tak Bersalah Terhadap Tindakan Diskresi Tembak
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Ditempat  Oleh  Petugas  Kepolisian  Kepada Terduga Pelaku Tindak Pidana Narkotika.
Konsep  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  dan Pengaturannya  di  Indonesia.  Asas  praduga  tak bersalah  pada  dasarnya  merupakan  manifestasi dari  fungsi  peradilan  pidana  (modern)  yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas  dendam  suatu  institusi  yang  di  tunjuk  oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang  berlaku (Tahir,  2011:17).    Nico  Keijzer  (dalam  Rukmini, 2017:245)  menyatakan  bahwa  selama  ini  telah terdapat salah pengertian tentang asas praduga tak bersalah,  antara  lain  si  tersangka/terdakwa dianggap  tidak  besalah  dalam  arti  kasus  yang sebenarnya.  Hal  ini  tentu  saja  akan  bertentangan dengan  dilakukannya  penyidikan,  penangkapan, dan  penahanan.  Pengertian  asas  praduga  tak bersalah  tidak  berkaitan  dengan  peraturan- peraturan dan prosedur yang pokok dalam proses peradilan  pidana.  Peradilan  pidana  dilaksanakan berdasarkan  hukum  acara  pidana  melalui  terbagi ke  dalam  beberapa  tahapan.  Masing-masing tahapan  melibatkan  institusi  tertrntu  (Hartono, 2020: 287).
Dikatakan  bahwa  tersangka/terdakwa tidak/belum  dianggap  bersalah  dan  tidak  harus membuktikan ketidakbersalahannya sendiri, tetapi akan  ditentukan  oleh  pengadilan  yang  adil,  yang memberi  kesempatan  kepada  mereka  untuk membela  dirinya  sendiri  dan  mereka  ini  harus  di perlakukan  sama  sebagaimana  orang  yang  tak bersalah.  Salah  pengertian  lainnya  adalah opini/pendapat  yang  membingungkan  antara pengertian tentang seorang terdakwa diduga tidak bersalah  ( presumption  of  innocence ),  kemudian dibuktikan sehingga terbukti dia bersalah, dengan pengertian  orang  terdakwa  diduga  bersalah ( presumption  of  guilty ),  kemudian  di  buktikan sehingga ia tidak bersalah.
Konsekuensi  dianutnya  asas  praduga  tak bersalah  adalah  seorang  tersangka  atau  terdakwa yang  dituduh  melakukan  suatu  tindak  pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah  meskipun  kepadanya  dapat  dikenakan penangkapan/penahanan  menurut  undang-undang yang  berlaku.  Jadi,  semua  pihak  termasuk penegak  hukum  harus  tetap  menjungjung  tinggi hak  asasi  tersangka/terdakwa  (Tahir,  2011:87). Pengakuan  terhadap  asas  praduga  tak  bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memeberikan
perlindungan  dan  jaminan  terhadap  seorang manusia  yang  telah  dituduh  melakukan  suatu tindak  pidana  dalam  proses  pemeriksaan  perkara supaya  hak  asasinya  tetap  di  hormati.  Kedua, ketentuan  tersebut  memberikan  pedoman  kepada petugas  agar  membatasi  tindakannya  dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia  yang  tetap  mempunyai  martabat  sama dengan  yang  melakukan  pemeriksaan  (Tahir, 2011:90).
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  tidak mencantumkan  secara  tegas  dalam  satu  pasal tertentu  mengenai  asas  praduga  tak  bersalah. Asas ini dapat ditemukan dalam perundangundangan  pelaksanaanya,  yaitu  dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  No.  35  Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan diganti  lagi  dengan  Undang-Undang  No.  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia,  Undang-Undang  No.  8  Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  dan  Bab  III
Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia  Nomor  M.01PW.07.03  Thun  1982 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
Penegakan  hukum  serta  pelaksanaan  hukum di  Indonesia  masih  jauh  dari  sempurna. Kelemahan  utama  daripada  pelaksanaan  hukum bukan  pada  substansi  atau    produk  hukumnya tetapi  pada  proses  penegakan  hukumnya. Penegakan  dan  pelaksanaan  hukum  belum  sesuai dengan  prinsip  keadilan  dan  kebenaran  (Sasmita, Jurnal  Law  Reform,  2011:51).    Adanya  jaminan HAM  dapat  diartikan  bahwa  dalam  setiap konstitusi  selalu  ditemukan  adanya  jaminan perlindungan  terhadap  warga  negara.  Salah satunya yaitu Pasal 27 Ayat (1) UUD Tahun 1945 dalam  proses  peradilan  pidana  sebagai  asas praduga tidak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Ayat  (1)  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan bahwa  “Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap, ditangkap,  ditahan,  dituntut,  atau  dihadapkan  di depan  pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya  dan  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap”.  Selain  dalam  ketentuan  Pasal  8 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, terdapat pula dalam  KUHAP  yaitu  butir  3  huruf  c  secara  tegas menyatakan  bahwa  pengertian  asas  praduga  tak
bersalah  adalah  sebagai  berikut  “Setiap  orang yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap  tidak  bersalah  sampai  adanya  putusan pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap”.  Setiap orang  yang  sudah  diberikan  hak  dan  kebebasan untuk  tunduk  terhadap  pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud  untuk  menjadi  pengakuan  serta  atas  hak dan  kebebasan  orang  lain  untuk  memenuhi tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan moral,  nilai  agama,  keamanan  dan  ketertiban umum dalam suatu negara yang demokratis.
Dalam  Bab  III  keputusan  Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor M.01.PW.07.03  Tahun  1982  tentang  Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana yang isinya menyatakan bahwa:
“Sebagai seseorang yang belum dinyatakan  bersalah  maka  ia  mendapat hak-hak  seperti:  hak  untuk  segera mendapatkan  pemeriksaan  dalam  fase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat  putusan  yang  seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan  kepadanya  dengan  bahasa yang  dimengerti  olehnya,  hak  untuk menyiapkan  pembelaanya,  hak  untuk mendapat  juru  bahasa,  hak  untuk mendapatkan  bantuan  hukum  dan  hak mendapatkan kunjungan keluarganya.”
Pengakuan  terhadap  asas  praduga  tak  bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita  mengandung  dua  maksud.  Pertama,  untuk memberikan  perlindungan  dan  jaminan  terhadap seorang  manusia  yang  telah  dituduh  melakukan suatu  tindak  pidana  dalam  proses  pemeriksaan agar  jangan  sampai  diperkosa  hak  asasinya. Kedua,  memberikan  pedoman  pada  petugas  agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan  karena  yang  diperiksanya  ini  adalah manusia  yang  mempunyai  harkat  dan  martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan. Dengan  demikian  asas  praduga  tak  bersalah berkaitan  erat  dengan  proses  peradilan  pidana yaitu  suatu  proses  di  mana  seseorang  menjadi tersangka  dengan  dikenakannya  penangkapan sampai  adanya  putusan  hakim  yang  menyatakan kesalahannya  (Tahir,  2011:123).  Dapat  dikatakan bahwa  indikator  penerapan  asas  praduga  tak bersalah adalah pada proses penyidikan
khususnya  dalam  penangkapan  dan  penahanan, pada  proses  penuntutan  dan  pemeriksaan dipersidangan.
Peraturan  yang  mengatur  mengenai penggunaan  senjata  api  oleh  polisi  antara  lain diatur  dalam  Peraturan  kepala  Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi  Prinsip  dan  Standar  Hak  Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Peraturan Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  1 tahun  2009  tentang  Penggunaan  Kekuatan  dalam tindakan  Kepolisian,  serta  di  dalam  Prosedur Tetap  Kapolri  Nomor  Polisi  PROTAP/01/V/2001 Tentang  penggunaan  Senjata  Api.  Menembak senjata  merupakan  salah  satu  kewenangan anggota  polisi  yang  sering  digunakan  untuk menangkap pelaku tindak pidana yang melakukan perlawanan, melarikan diri atau diperkirakan akan membahayakan orang lain.
Kewenangan  tembak  ditempat  oleh apparat  kepolisian  merupakan  suatu  tugas  polisi yang  bersifat  refresif,  yaitu  bersifat  menindak. Tugas refresif polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat  menindak  terhadap  pelanggar  hukum untuk  melakuan  sesuatu  sesuai  dengan  ketentuan –  ketentuan  hukum  yang  berlaku  baik  di  dalam KUHAP  maupun  peraturan  perundang-undangan lainnya.  Kewenangan  melakukan  tugas  refresif dalam  hal  ini  tembak  ditempat  oleh  apparat kepolisian  disebut  sebagai  diskresi  kepolisian aktif.
Dalam  hal  menghadapi  pelaku  kejahatan yang melakukan tindak kejahatan terkadang pihak kepolisian  harus  menggunakan  kekerasan  yang sudah  menjadi  kewenangannya  tersendiri  bagi polisi. Kewenangan melakukan tembak di tempat adalah  termasuk  kewenangan  atribusi.  Atribusi merupakan  kewenangan  yang  diberikan  kepada suatu organ pemerintah  atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan  ini  adalah  asli  yang  tidak  diambil dari  kewenangan  yang  ada  sebelumnya  atau merupakan  perintah  langsung  dari  perundang- undangan.  Adapun  dasar  pengaturan  mengenai kewenangan tembak di tempat diantaranya :
1. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  Tentang  Kepolisian  Republik Indonesia.
2. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP).
3. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan.
Tolok  Ukur  Pengambilan  Keputusan  Atas Tindakan  Diskresi  Tembak  Ditempat  oleh Kepolisian  Terhadap  Terduga  Pelaku  Tindak Pidana Narkotika Agar Tidak Melanggar Asas Praduga Tak Bersalah.
Pengakuan  terhadap  asas  praduga  tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita menganandung dua maksud. Disatu pihak ketentuan tersebut adalah untuk memberikan  perlindungan  dan  jaminan  terhadap seseorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu  tindak  pidana  dalam  proses  pemeriksaan perkara  jagan  sampai  diperkosa  hak  asasinya, sedangkan  di  lain  pihak,  ketentuan  tersebut memberikan  pedoman  pada  petugas  agar  supaya membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan  oleh  karena  yang  diperiksa  itu bukanlah  benda  atau  hewan  sehingga  dalam proses  penyidikan  penerapan  asas  praduga  tak bersalah  sangatlah  penting,  akan  tetapi  dalam kasus  diatas  tidak  sesuai  dengan  konsekuensi yang dianut dalam asas praduga tak bersalah yang tidak  boleh  diperlakukan  sebagai  orang  yang bersalah  meskipun  kepadanya  dapat  dikenakan penangkapan/penahanan  menurut  undang-undang yang berlaku terduga dalam kasus diatas ditembak sebanyak  dua  kali  hingga  tewas  ditempat  yang sempat  beradu  mulut  dengan  polisi  untuk memberikan  keterangan  mengenai  hal  yang dilakukannya beda dengan perkiraan polisi hal ini juga  sebenarnya  harus  bersesuaian  dengan  dua makna  dari  pengakuan  terhadap  asas  praduga  tak bersalah dalam hukum acara pidana.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Polri)  adalah  Kepolisian  Nasional  di  Indonesia yang  bertanggungjawab  langsung  di  bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh  wilayah  Indonesia.  Polri  dipimpin  oleh seorang  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Polisi  selaku  penegak  hukum  wajib untuk  menciptakan  atau  melindungi  masyarakat supaya  memberikan  rasa  aman  dan  tertib  bagi masyarakat  sehingga  penegakan  hukum  dalam hubungan  dengan  tugas  polisi  adalah  penegakan hukum  pidana,  tugas  polisi  senantiasa  diukur dengan  upaya  menciptakan  rasa  keadilan masyarakat  bukan  rasa  keadilan  individu perorangan  dan  bukan  hanya  sekedar  apa  yang dilihat tanpa meminta keterangan.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Polri) merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan  yang  berfungsi  sebagai  penegak hukum  ( law  enforcement )  dan  pemelihara ketertiban  umum  ( order  maintenance ).  Dalam kelembagaan  Polri  resmi  terpisah  dari  TNI  sejak tahun  2000.  Setelah  itu  Polri  memegang kekuasaan penuh urusan keamanan dalam negeri. Polri  sebagai  lembaga  yang  mandiri  memiliki kewenangan  untuk  mengatur,  merencakan  dan membiayai dirinya sendiri menjadi profesionalisme  Polri  (Tabah,  2011:137).    Salah satu  tantangan  yang  dihadapi  polisi  dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah kesenjangan  masyarakat  atas  tugas-tugas  polisi seharusnya  dengan  kenyaataan  yang  terjadi ditengah-tengah  masyarakat.  Untuk  mencapai pelaksanaan  tugas  kepolisian  tersebut,  polisi melakukan  sejumlah  tindakan-tindakan  sesuai tugas  dan  wewenang  yang  diberikan  dalam pengertian  bahwa  kepolisian  harus  menjalankan tugas  dan  wewenangnya  setiap  waktu  meliputi: pelayanan  masyarakat,  menjaga  ketertiban  dan keamanan serta penegakan hukum.
Perintah tembak di tempat harus dibarengi dengan  surat  perintah  yang  disampaikan  kepada seluruh  jajaran  yang  akan  melaksanakan  perintah tersebut (jajaran yang berada dibawah kesatuannya)  untuk  kemudian  dilaksanakan  oleh anggota  Polri  yang  bertugas  dilapangan,  semisal perintah  tembak  di  tempat  yang  diperintahkan oleh  Kapolda  maka  surat  perintah  disampaikan kepada  seluruh  jajaran  aparat  yang  berada  di Polda  tersebut  untuk  kemudian  surat  perintah tersebut  disampaikan  kepada  seluruh  jajaran kesatuan  Polri  dibawah  Polda  seperti  Polwil, Polres, Polresta maupun poltabes untuk kemudian disampaikan  kepada  petugas  yang  bertugas dilapangan.  Perintah  tembah  di  tempat  petugas Polri yang berada di lapangan harus melaksanakannya  sesuai  dengan  kriteria  yang telah  ditetapkan  juga  harus  sesuai  dengan prosedur  ketetapan  tentang  penggunaan  senjata api oleh anggota Polri dan sesuai dengan diskresi yang dimilikinya. Dan yang paling penting dalam pelaksanaan  kewenangan  tembak  di  tempat  itu anggota  Polri  yang  bertugas  harus  selalu berpedoman  pada  Aturan  Tingkah  Laku  Bagi Penegak Hukum dan juga bagi para petugas yang berada dilapangan dalam mengunakan kewenangan tembak di tempat ini mempergunakannya  dikarenakan  sudah  tidak  ada upaya  lain  selain  dengan  senjata  api  untuk melumpuhkan  tersangka  segala  upaya  persuasif
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
(upaya  damai  tidak  dengan  kekerasan)  telah dilakukan  dan  gagal  sehinga  digunakan  pilihan terakhir  dengan  kewenangan  tembak  di  tempat (Utomo, 2015:98).
Kepala Kesatuan Polri yang
mengeluarkan  perintah  tembak  di  tempat  harus mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  perintah tembak  di  tempat  yang  dilakukan  dan  juga  harus bertanggungjawaban  anak  buahnya  dalam  hal  ini anggota Polri yang berada di lapangan sepanjang, pelaksanaan  kewenagan  tembak  di  tempat  yang dilakukan oleh anggotanya tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria  tentang  penggunaan  senjata  api dalam  perintah  tembak  di  tempat  yang  telah diberikannya tersebut.
Untuk
pertanggungjawabannya  seorang  atasan  tersebut harus  membuat  laporan  Polisi  atas  pelaksanaan perintah tembak di tempat yang telah dilakukannya sebagi bukti pertanggungjawabannya (Utomo, 2015:127).
Laporan polisi
ini
nantinya harus dipertanggungjawabkan  dihadapan  hukum  dan atasannya  serta  laporan  ini  nantinya  akan disimpan  di  bagian  administrasi  yang  mana sewaktu-waktu  dapat  dilakukan  peninjauan  atas laporan  tersebut.  Kewenangan  tembak  ditempat apabila  dikaitkan  dengan  asas  praduga  tak bersalah  yang  termuat  dalam  Undang-Undang Kekuasaan  Kehakiman  yang  dimana  seseorang tidak  dapat  dinyatakan  bersalah  apabila  belum diputus  secara  sah  oleh  pengadilan  memang bertentang. Namun kewenangan tembak ditembak juga  tidak  illegal  dan  ada  beberapa  syarat  yang harus terpenuhi oleh sebelum melakukan tindakan tersebut  sehingga  kewenangan  diskresi  tembak ditempat  tidak  bertentangan  selama  berpatokan kepada  aturan  yang  berlaku.  Hal  ini  dikarenakan bahwa  suatu  tindakan  diskresi  yang  dijalankan oleh  seorang  polisi  telah  memenuhi  SOP  serta kode etik profesi dari polisi itu sendiri.
Batasan  situasi  dan  kondisi  dapat diberlakukannya  perintah  tembak  di  tempat  yaitu harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat dalam penggunaan senjata api oleh Polri, terutama ketentuan  tentang  penggunaan  senjata  api  oleh Polri  berdasarkan  SOP  di  dalam  Buku  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  bintara  Polri  Di  Lapangan Tahun 2004 adalah sebagai berikut:
a. Hanya  digunakan  dalam  keadaan terpaksa;
b. Untuk  membela  diri  sendiri  atau orang  lain  dan  ancaman  mati  atau luka parah dalam jarak dekat;
c. Untuk  mencegah  kejahatan  yang sangat  yang  menimbulkan  ancaman terhadap nyawa;
d. Untuk  menangkap  atau  mencegah larinya  orang  yang  telah  melakukan ancaman dan menolak untuk menghentikan ancaman-ancaman; e. Penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja diperkenankan  apabila  sama  sekali tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan manusia;
f. Dilakukan  karena  terpaksa  untuk membela  diri  atau  orang  lain  karena ada ancaman serangan yang melawan hukum  terhadap  kehormatan,  harta benda sendiri maupun orang lain;
g. Dilakukan  tetap  dalam  kendali  dan diarahkan  untuk  tujuan  menyerah secepatnya;
h. Dilakukan  tidak  berlebihan,  hindari kerugian baik fisik dan material;
i. Dilakukan  tidak  untuk  menciptakan penderitaan dan memberikan jaminan kepada  mereka  yang  menyerah,  luka, dan sakit;
j. Tidak  menyakiti  yang  tidak  berdaya dan  tidak  menjurus  perbuatan  yang biadab/brutal.
Dalam  hal  pengambilan  tindakan  diskresi tentunya  harus  dibarengi  oleh  pertimbangan- pertimbangan  agar  sahnya  tindakan  tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia memiliki kecerdasan  emosional  termasuk  juga  anggota polisi.  Permasalahan  kecerdasan  emosional  bagi anggota  Polri  yang  menguasai  senjata  api,  diatur pemeriksaan serta penilaian yang ketat agar tidak terjadi  penyalahgunaan  wewenang.  Pemeriksaan dan  penilaian  itu  dipaparkan  dalam  Peraturan Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2007  mengenai  Tata  Cara  Pemeriksaan Psikologi  Bagi  Calon  Pemegang  Senjata  Api Organik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Dan  Non-Organik  Tentara  Nasional  Indonesia/
Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan  psikologi  bagi  anggota  Polri memiliki  aspek  psikologi  dan  instrumen  yang disebutkan  dalam  Pasal  3  Peraturan  Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 4 Tahun 2007 yang  menyatakan  bahwa  aspek  psikologi  yang diungkap dalam pemeriksaan psikologi bagi calon pemegang  senjata  api  organik  Polri  dan  non- organik  TNI/  Polri  meliputi  aspek  pencetus;  dan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
aspek  penghambat.  Aspek  psikologi  pencetus tersebut antara lain:
a. impulsif  atau  tidak  mampu  menahan dorongan untuk bertindak;
b. mudah tersinggung;
c. agresif  atau  dorongan  menyakiti  orang lain;
d. dorongan melukai diri sendiri;
e. pamer;
f. mempunyai  prasangka  yang  tinggi terhadap orang lain;
g. lalai  atau  kecenderungan  berperilaku memperbolehkan barang-barangnya yang khusus  dipinjam  orang  lain  dan meletakkan  barang-barang  di  sembarang tempat; dan
h. mempunyai  masalah  yang  serius  dalam rumah tangga.
Anggota Polisi memiliki kewajiban untuk melindungi  nyawa,  baik  dari  diri  sendiri  maupun orang lain adalah sesuai dengan Pasal 14 Undang- Undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  yang  menyetbutkan bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  pokok Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  bertugas untuk  melindungi  keselamatan  jiwa  raga  dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.  Pasal  3 Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009  juga  mengatur bahwa  prinsip-prinsip  penggunaan  kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) anggota  Polri  diberi  kewenangan  untuk  bertindak atau  tidak  bertindak  menurut  penilaian  sendiri, untuk  menjaga,  memelihara  ketertiban  dan menjamin  keselamatan  umum.  Lebih  jelas  lagi dalam  Pasal  47  Perkap  No.  8  Tahun  2009  yang menyatakan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh  digunakan  bila  benar-benar  diperuntukkan untuk  melindungi  nyawa  manusia,  motivasi  dari Pimpinan  Dalam  Memberikan  Arahan  Cara Menggunakan  Diskresi  Anggota  di  Lapangan. Pasal 14 ayat 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 bahwa setiap  anggota  yang  menggunakan  kekuatan dalam  tindakan  kepolisian  wajib  memperhatikan arahan  pimpinan  dan  menjadikannya  sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian.
Kewenangan  diskresi  berkaitan  dengan kebebasan bertindak dari pemerintah. Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapat bahwa kebebasan pemerintah dibedakan menjadi kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian.  Kebebasan  kebijaksanaan  yang  juga dimaknai  sebagai  wewenang  diskresi  dalam  arti
sempit  apabila  peraturan  perundang-undangan memberikan  wewenan  tertentu  kepada  lembaga pemerintah,  sedangkan  lembaga  pemerintah tersebut  bebas  untuk  menggunakannya  atau  tidak meskipun  syarat-syarat  bagi  penggunaannya secara  sah  sepenuhnya.  Sedangkan  kebebasan penilaian,  sejauh  menurut  hukum  diserahkan kepada  lembaga/institusi  pemerintah  untuk menilai  secara  mandiri  dan  eksklusif  apakah syarat-syarat  bagi  pelaksanaan  suatu  wewenang secara  sah  telah  dipenuhi  (Sadjijono,  2017:184). Tindakan  tersebut  dilakukan  oleh  anggota kepolisian  untuk  mencegah  agar  pelaku  tidak kabur  atau  untuk  mencegah  adanya  korban  dari pihak kepolisian atau masyarakat.
Peraturan  Kapolri  Nomor  1  Tahun  2009 tentang  Penggunaan  Kekuatan  dalam  Tindakan Kepolisian.  Kebijakan  penggunaan  kekuatan dalam  tindakan  kepolisian  bertujuan  untuk mencegah,  menghambat  atau  menghentikan tindakan  pelaku  kejahatan  atau  tersangka  yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  mencegah pelaku  kejahatan  atau  tersangka  melarikan  diri atau  melakuakan  tindakan  yang  membahayakan anggota  Polri  atau  masyarakat  dan  juga  untuk melindungi  diri  atau  masyarakat  dari  ancaman atau  perbuatan  pelaku  kejahatn  atau  tersangka yang  dapat  menimbulkan  luka  parah  atau mematikan, juga melindungi kehormatan, kesusilaan  atau  harta  benda  diri  sendiri  atau masyarakat  dari  serangan  yang  melawan  hak dan/atau mengancam jiwa manusia.
Penggunaan  kekuatan  dengan  kendali senjata  api  dilakukan  ketika  aparat  kepolisian tidak  memiliki  alternatif  lain  yang  beralasan  dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka.  Penggunaan  kekuatan  dengan  kendali senjata  api  atau  alat  lain  dapat  dilakukan  apabila tersangka melarikan diri, dan penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan  tindakan  pelaku  kejahatan  atau tersangka  tersebut.  Namun  dalam  hal  nyawa masyarakat  ataupun  jiwa  aparat  kepolisian terancam saat berhadapan dengan tersangka, maka aparat  kepolisian  dapat  melakukan  penggunaan kendali  senjata  api  dengan  atau  tanpa  harus diawali  peringatan  lisan  untuk  menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Sedapat mungkin  tindakan  tembak  di  tempat  dihindarkan oleh  aparat  kepolisian  dengan  melakukan pendekatan  secara  halus  terhadap  tersangka pidana  tanpa  adanya  kekerasan,  namun  tidak
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
selamanya  harus  halus  dan  lemah  lembut  tetapi juga boleh keras dan kasar, asal proposional.
Pertimbangan  dan  keputusan  aparat kepolisian  berdampak  pada  efektivitas  dan pertanggungjawaban  atas  tindakan  yang  diambil oleh  aparat  kepolisian  dalam  menangani  tindak kejahatan.  Begitu  juga  dengan  aparat  kepolisian, dalam melakukan pertimbangan untuk melakukan suatu  tindakan  pada  saat  proses  penangkapan, tentu  akan  melakukan  tindakan  yang  paling memungkinkan  dan  paling  dibutuhkan  saat  itu. Dalam  melakukan  tindakan  diskresi  tembak  di tempat,  pihak  kepolisian  memiliki  pertimbangan tersendiri.  Polisi  sebagai  orang  yang  melakukan tindakan  Diskresi  bertindak  seolah-olah  tidak berdasarkan hukum positif, padahal dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian menegaskan mengenai  tgas  pokok  polisi  yang  meliputi berbagai macam kegiatan diantaranya memelihara ketertiban  dan  keamanan,  keselamatan  orang, benda dan masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15 huruf c menegaskan bahwa polisi  harus  mencegah  dan  menanggulangi tumbuhnya  penyakit  masyarakat.  Pasal  18  Ayat (2)  Undang-Undang  Kepolisian  dapat  dikatakan sebagai  rambu-rambu  pelaksanaan  diskresi sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang menyatakan  tindakan  diskresi  dapat  dilakukan dengan  memperhaikan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  serta  kode  etik  profesi kepolisian.  Adapun  beberapa  alasan  yang  dapat menjadi  pertimbangan  polisi  dalam  melakukan tindakan  diskresi  adalah  sebagai  berikut (Sadjijono, 2017:78):
a. Situasional di Lapangan Salah satu yang menjadi pertimbangan  pelaksanaan  tindakan tembak  di  tempat,  yaitu  situasi  yang ada  dilapangan.  Situasi  dilapangan dapat dikategorikan sebagai berikut:
1) Keadaan terdesak
2) Respon pelaku kejahatan
b. Karakter Pelaku Pertimbangan  anggota  di  lapangan menggunakan senjata api pada proses penangkapan  salah  satunya  adalah karakter dari pelaku tindak kejahatan. Karakter  tersebut  digolongkan  dalam beberapa hal yaitu
1) Residivis
2) Status Pelaku di Masyarakat
3) Banyaknya pelaku
Polisi  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenang  khusunya  dalam  melakukan  diskresi tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang, namun jika perbuatan diskresi yang diambil lebih bermanfaat  dan  menguntungkan  kepentingan umum,  maka  peraturan  perundang-undangan tersebut  dapat  dikesampingkan.  Yang  dimaksud dengan  perundang-undangan  disini  adalah  semua peraturan  yang  dibuat  oleh  suatu  badan pemerintahan  yang  diberi  kekuasaan  untuk membuat  undang-undang,  misalnya  peraturan pemerintah,  peraturan  pemerintah  daerah  seperti Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  Praja,  kode  etik profesi  Polri  dan  termaksud  pula  petunjuk lapangan dan petunjuk teknis untuk Polri. Adapun peraturan  yang  lebih  spesifik  sebagai  pedoman oleh  kepolisian  dalam  melaksanakan  diskresi adalah  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP), Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  dan  Peraturan  Kepala  Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang  dimana  jika  oknum  polisi  melakukan kesalahan  seperti  salah  tembak  makan  akan diberikan  sanksi  hukum  berupa  sanksi  disiplin karena  melanggar  Pasal  4  huruf  d  dan  Pasal  5 huruf  a  PPRI  Nomor  2  Tahun  2003  tentang peraturan disiplin anggota Polri.
Jika  dikaitkan  dengan  kasus  yang  telah ada  di  latar  belakang,  yaitu  penembakan  yang dilakukan  oleh  pemuda  di  Sumatera  Utara sehingga  menyebabkan  meninggalnya  pemuda yang  tak  bersalah  dikarenakan  kesalahpahaman yang  dilakukan  oleh  polisi  itu  sendiri,  pelaku belum  dapat  dikatakan  sebagai  tersangka  tindak pidana  dikarenakan  belum  adanya  putusan pengadilan  yang  menyatakan  bahwasanya  pelaku mengonsumsi narkotika yaitu sabu-sabu (perkiraan  polisi  yang  menembak)  sebagai terdakwa  tindak  pidana  dan  belum  memiliki kekuatan  hukum  yang  tetap.  Dalam  hal  ini  ada dua  alasan  klasik  yang  sering  dijadikan justification atau  alasan  pembenaran  oleh  apparat kepolisian  setelah  menembak  mati  tersangka ketika  akan  melakukan  penangkapan  tersangka. Pertama,  polisi  berdalih  bahwa  tersangka melarikan  diri,  dan  kedua,  tersangka  melawan petugas ketika hendak ditangkap, kedua informasi dan  alasan  klasik  diatas  hanya  diperoleh  secara sepihakvdari  petugas  apparat  kepolisian,  tapi bisakah  dipertanyakan  terlebih  lanjut  Ketika alasan  yang  dikemukakan  itu  adalah  dikarenakan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
tersangka  melawan  petugas;  memakai  apakah tersangka melakukan perlawanan? Alangkah tidak adilnya  Ketika  tersangka  melakukan  perlawanan hanya  dengan  tangan  kosong,  lalu  petuga melawan  (membela  diri)  dengan  melontarkan timah panas dari pistolnya.
Dilihat  dari  kasus  yang  ada  dirasa  tidak adil,  walaupun  dengan  alasan  tersangka  melawan petugas dibalas dengan tembakan yang mematikan.  Bukankah  yang  disarankan,  ketika tersangka  melawan  petugas  adalah  dengan tindakan  melumpuhkan?  Konsep  melumpuhkan dengan  mematikan  merupakan  suatu  hal  yang sangat  berbeda.  Setelah  anggota  polri  berhasil membunuh  tersangka/terduga,  walaupun  berdalih dengan  melawan  petugas,  apakah  tindakkan seperti  itu  pantas  dilakukan  seorang  aparat penegak  hukum  negara?  Tentu  saja  tidak,  karena seseorang memiliki hak atas kebebasan, hak hidup dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh HAM dan aparat
kepolisian harus mempertanggungjawabkan tindakannya, pertanggungjawaban  aparat  kepolisian  yang melakukan  kesalahan  dalam  menjalankan  tugas dan  fungsi  jabatannya  yakni  yang  melampaui batas wewenangnya, tidak mengindahkan batasan- batasan yangtelah ditetapkan oleh undang-undang, merugikan  orang  lain  atau  pihak-pihak,  tidak sesuai  dengan  kebijaksanaan  sosial,  criminal dan/atau  pimpinan,  diskriminatif,  kasar  dan sewenang-wenang serta dilakukan dengan maksud untuk kepentingan diri atau kelompoknya dan bila tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban  (Tabah,  2011:11).  Sehingga setiap  anggota  kepolisian  yang  melakukan tindakan-tindakan  seperti  diatas  layak  untuk mendapat  hukuman,  akan  tetapi  dalam  kasus diatas  tidak  diberitakan  lebih  lanjut  mengenai sanksi  yang  akan  diterima  polisi  tersebut  yang dimana  seharusnya  hukuman  yang  seharusnya diberikan  kepada  aparat  penegak  hukum  yang menyalahi prosedur (hingga timbul korban) dalam melakukan tembakan/penembakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindk pidana dapat dijatuhi  hukuman  administrative,  sanksi  etik, maupun juga sanksi pidana dan perdata.
Pertanggungjawaban  aparat  kepolisian terhadap  kesalahan  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsi  jabatannya  yakni  melakukan  penembakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindakan pidana  (penggunaan  kekuatan  yang  berlebihan) yang  melampui  batas  wewenangnya,  tidak mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, merugikan orang
lain  atau  pihak-pihak,  tidak  sesuai  dengan kebijaksanaan sosial, kriminal dan/atau pimpinan, diskriminatif,  kasar  dan  sewenang-wenang  serta dilakukan  dengan  maksud  untuk  kepentingan  diri ataukelompoknya  dan  bila  tidak  ada  alasan  yang mengahapuskan pertanggungjawaban dapat dijatuhi  hukuman  berupa  tindakan  hukum administrative dan sanksi pidana.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengaturan  mengenai  asas  praduga  tak bersalah  terdapat  dalam  Undang-Undang Kekuasaan  Kehakiman  serta  penjelasan umum  Pasal  3c  KUHAP  yang  memberikan pengertian  dari  asas  praduga  tak  bersalah tersebut,  terhadap  tindakan  diskresi  tembak ditempat  yang  dilakukan  oleh  petugas kepolisian  kepada  terduga  pelaku  tindak pidana  adalah  sah  karena  kewenangan tersebut  merupakan  tindakan  yang  dapat diambil  kepolisian  dalam  keadaan-keadaan tertentu  sehingga  tidak  bertentangan  dengan asas  praduga  tidak  bersalah  terutama  agar sesuai  dengan  penggunaan  senjata  api  oleh Polri  yang  diatur  berdasarkan  SOP  di  dalam Buku  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  bintara Polri Di Lapangan Tahun 2004.
2. Tolok  ukur  pengambilan  keputusan  atas tindakan  diskresi  tembak  ditempat  oleh kepolisian  terhadap  terduga  pelaku  tindak pidana agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah  adalah  dengan  cara  mengikuti prosedur-prosedur  yang  ada  dalam  peraturan perundang-undangan serta melihat situasi dan kondisi  perlu  tidaknya  dilakukan  tembak ditempat  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  18 Ayat  (2)  Undang-Undang  Kepolisian  dapat dikatakan  sebagai  rambu-rambu  pelaksanaan diskresi  sebagaimana  yang  dimaksud  pada ayat  (1)  yang  menyatakan  tindakan  diskresi dapat  dilakukan  dengan  memperhaikan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku serta kode etik profesi kepolisian.

## SARAN
Adapun  saran  yang  dapat  disampaikan  adalah sebagai berikut:
1. Seyognya  pemerintah  untuk  mengatur kembali secara regulasi mengenai penerapan  asas  praduga  tidak  bersalah dalam tatanan pemerintah agar tidak terjadi
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
penyalahgunaan wewenang dan
memberlakukan  prinsip  transparansi  pada setiap  tindakan  yang  dilakukan  polri  yang menimbulkan  kerugian  tanpa  menutupi hanya  demi  keutuhan  dan  nama  baik institusi.
2. Petugas  kepolisian  agar  lebih  bijak  dalam melakukan  tembak  ditempat  supaya  tidak menimbulkan korban yang dirugikan dalam pengambilan kewenangan tersebut.
3. Perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai  penggunan  kekuatan  oleh  aparat kepolisian, sehingga tindakan yang dilakukan  oleh  kepolisian  terdapat  aturan yang  jelas  dan  terdapat  pula  standar  dasar bagaimana  penggunaan  kekuatan  yang tidak  melanggar  Hak  Asas  Manusia  dan dengan  demikian  apparat  penegak  hukum berada posisi yang sama dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU
Harahap,  M.  Yahya.  2006. Memahami  Hukum Kepolisian .  PT  Rajagrafindo  Persada: Jakarta
Ishaq,  2017. Metode  Penelitian  Hukum .  Bandung:
Alfabeta.
Rukmini,  Mien.  2017. Perlindungan  HAM  melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Persamaan Kedudukan  Dalam  Hukum  Pada  Sistem Peadilan  Pidana  Indonesia, Bandung:
Alumni Sadjijono  dan  Bagus  Teguh  Santoso.  2017. Hukum Kepolisian  Indonesia  Studi  Kekuasaan  dan Rekontruksi  Fungsi  Polri  dalam  Fungsi Pemerintahan , Surabaya: Laksbang.
Tabah,  Anton.  2011. Membangun  Polri  Yang  Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia) , Jakarta: Mitra Hardhasuma.
Tahir,  Heri.  2010. Proses  Hukum  yang  Adil  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia .
Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Tahir,  Heri.  2011. Proses  Hukum  yang  Adil  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia,
Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
Utomo,  Warsito  Hadi.  2015 .  Hukum  Kepolisian Indonesia , Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

## ARTIKEL DALAM JURNAL
Hartono,  Sugi    dan  Rai  Yuliartini,  2020. “Penggunaan  Bukti  Elektronik  Dalam
Peradilan  Pidanan”.  Jurnal  komunikasi Hukum. Volume 6 No. 1 (hal 278).
Sasmita,  Rangga.  2011.  “Penerapan  Asas  Praduga Tak  Bersalah  Dalam  Praktek  Penanganan Tindak  Pidana  Pencurian  (Studi  Kasus  di Kota  Mataram)”. Jurnal  Law  Reform . Volume 7, No. 1.

## ARTIKEL DALAM INTERNET
Wijana,  Ekaristi.  Viral Pemuda  Tiba-Tiba  Didor Polisi  Di  Warung  Dikabarkan  Tewas
di Tempat tersedia pda situs https://jogja.suara.com/read/2020/06/25/191 509/viral-pemuda-tiba-tiba-  didor-polisi-di- warung-dikabarkan-tewas-di-tempat diakses pada tanggal 27 Oktober 2020.
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.
G.  S.  (2020).  Implementasi  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Curanmor  yang  dilakukan  Oleh  Anak  di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak  Pistole Terhadap  Narapidana  Kurungan  Di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G.
S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas  Sidang Terbuka  Untuk  Umum  Dalam  Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339. CDM,  I.  G.  A.  D.  L.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penjatuhan Sanksi  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan Negeri  Singaraja  Dalam  Perkara  NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana,  N.  K.  M.  Y.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran Kepolisian  Sebagai  Penyidik  Dalam
Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten
Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.