## Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri
Sunan  Ampel  Street  No.7,  Ngronggo,  City  District,  Kediri  City,  East  Java  Province,  Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id Website: http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin

## DAMPAK PENGESAHAN RUU OMNIBUS LAW DALAM PRESPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

## Habibah Zulaiha
Universitas Islam Kadiri habibah030115@gmail.com
Article Abstract Keywords: Omnibus Law, Labor Law,
Copyright Bill, Tax Bill
Article History: Received: October 7, 2022 Reviewed: November 11, 2022 Accepted: December 1, 2022 Published: December 9, 2022
DOI:
10.30762/qaw.v6i2.168
There  are  two  points  of  interest  in  the  issue  of  the Establishment  of  the  Omnibus  Law  Bill  namely  the  Work Copyright  Bill  and  the  Tax  Bill.  The  purpose  of  the establishment  of  the  Omnibus  Law  Bill  according  to  the President  of  the  Republic  of  Indonesia,  Joko  Widodo,  is  for simplifying  the  regulatory  constraints  that  are  often convoluted  and  takes  long  time.  The  next,  omnibus  laws  are also  expected  to  strengthen  the  national  economy  by improving  the  investment  ecosystem.  It  also  to  improve Indonesia's  competitiveness  to  encounter  the  uncertainty situation  and  deceleration  of  global  economy.  The  research method  applied  in  this  study  was  empirical  research.  This method  was  done  through  consideration  of  research specialization  including  descriptive  analysis.  It  describes  the discussions of studies to get certainty of legal position related to the impact of the ratification of the omnibus law bill on job creation  between  the  company  and  its  employees,  connected with the laws and practices of civil and employment law .
©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0),  which  permits  unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in any medium, provided the original works are properly cited .

## PENDAHULUAN
Manusia di era modern sekarang dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan di setiap aspek  kehidupannya  selalu  berhadapan  dengan  hukum.  Hukum  adalah  bagian  yang  sangat penting  dalam  negara  kedaulatan  seperti  Indonesia  yang  mempunyai  banyak  peraturan disetiap ini, karena merupakan salah satu wujud dari pengimplementasian rasa keadilan bagi seluruh  rakyatnya.  Apalagi  penduduknya  sangat  heterogen  dan  memiliki  kepentingan  yang sangat  kompleks  serta  bermacam-macam.  Maka,  hukum  dibuat  sejatinya  adalah  untuk mengakomodasi berbagai kepentingan tersebut.
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum,  hal  tersebut  tertuang  didalam  penjelasan Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan”  Negara  Indonesia  berdasarkan  atas  hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka” Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang  mengatur  masyarakat.  Segala  tingkah  laku  dan  perbuatan  warga  negaranya  harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan.
Sejak Indonesia merdeka, Indonesia telah melewati berbagai rezim pemerintahan. Dari pemerintahan  Orde  Lama,  Orde  Baru  hingga  Orde  Reformasi.  Perubahan  dari  zaman  ke zaman,  disertai  pergantian  presiden  dan  kabinet  pemerintahan  jelas  mengakibatkan  lahirnya banyak  peraturan  perundang-undangan  sesuai  dengan  konteks  persoalan  dan  tantangan  saat itu.  Sepanjang  74  tahun  lebih  usia  kemerdekaan,  jumlah  produksi  regulasi  yang  semakin banyak ini kemudian menimbulkan persoalan tersendiri, seperti disharmoni dan tumpah tindih regulasi
Akibatnya lebih jauh, tak sedikit juga menimbulkan konflik kebijakan atau kewenangan antara  satu  kementerian/lembaga  dengan  kementerian/lembaga  lainnya,  dan  juga  antara Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah.  Disharmoni  dan  tumpang  tindih  regulasi  ini bukan  hanya  membuat  pemerintah  menjadi  tidak  dapat  bergerak  sigap  dan  responsif menghadapi  problem  dan  tantangan  yang  muncul  mengemuka,  lebih  jauh  juga  berdampak pada terhambatnya implementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia.  Mengingat  produksi  regulasi,  mulai  dari  tingkat  undang-undang  di  sepanjang Indonesia  merdeka  telah  menumpuk  dan  memunculkan  fenomena  “hiper  regulasi”,  maka setiap penyelenggara pemerintahan berniat melakukan inovasi atau terobosan bisa dipastikan bakal terjadi benturan dengan regulasi perundang-undangan. Sementara, jika revisi peraturan perundang-undangan  itu  hendak  dilakukan  secara  konvensional,  maka  mudah  diduga  bakal
membutuhkan waktu sangat lama untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan banyak regulasi yang ada. 1
Dalam  pidato  pertamanya  setelah  dilantik  sebagai  Presiden  RI  2019-2024,  pada  hari Minggu tanggal  20 Oktober   2019 lalu, Presiden  Joko Widodo  menyinggung akan membuat sebuah  konsep  hukum  perundang-undangan  yang  disebut Omnibus  Law .  Menurut  Jokowi, melalui omnibus law , akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan  panjang  dan  merupakan  suatu  UU  yang  sekaligus  merevisi  beberapa  UU.   Untuk merealisasikan   hal  tersebut,   Jokowi   akan  mengajak  DPR  RI  untuk  membahas  3  (tiga)  UU besar,  diantaranya   Undang-Undang  (UU)  tentang  Perpajakan,   Cipta  Lapangan  Kerja dan   Undang-Undang  tentang  Pemberdayaan  Usaha  Menengah  Kecil  dan  Mikro  (UMKM). Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law .
Dalam Black’s Law Dictionary Eleventh Edition , Omnibus Law dapat dimaknai sebagai penyelesaian  berbagai  pengaturan  sebuah  kebijakan  tertentu  yang  tercantum  dalam  berbagai undang-undang,  ke  dalam  satu  undang-undang  payung.  Omnibus  merupakan  sebuah  kata dalam  bahasa  latin  yang  berarti  “untuk  semuanya”.  Frasa  ini  memiliki  makna multidimensional,  in  casu,  membukukan  hukum,  Secara  logika,  Omnibus  adalah  suatu  draf peraturan  hukum  yang  mampu  membawahi  beberapa  substansi  dalam  kerangka  landasan sektoral yang berbeda. 2
Setelah  wacana  konsep  tentang  Omnibus  Law  yang  di  sampaikan  Presidan  Republik Indonesia  Joko  Widodo  pada  akhir  tahun  2019  menimbulkan  Pro  dan  Kontra  di  berbagai kalangan salah satu yang mendapat penolakan yaitu dari kalangan Buruh, mereka menyatakan di berbagai berita media online / media massa substansi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja potensi menurunkan kesejahteraan bagi buruh/pekerja seluruh Indonesia.
Pembentukan RUU Omnibus Law ini ada 2 yaitu RUU Cipta Lapakan Kerja dan RUU Perpajakan,  tujuan  dari  pembentukan  RUU  Omnibus  Law  ini  menurut  Presiden  Republik Indonesia Joko  Widodo  merupakan   Pertama menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit  dan  panjang,  Kedua  omnibus  law  tersebut  diharapkan  dapat  memperkuat perekonomian  nasional  dengan  memperbaiki  ekosistem  investasi  dan  Ketiga  daya  saing Indonesia  dalam  menghadapi  ketidak  pastian  dan  perlambatan  ekonomi  global.  Adapun, omnibus  law  cipta  lapangan  kerja  mencakup  11  klaster  dari  31  kementerian  dan  lembaga terkait. Adapun, 11 klaster tersebut adalah:
1 https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan  terobosan-hukum,  di akses pada tanggal 26 Mei 2021 Pukul 20:15 WIB
2 Susanto Adelia Rachma Indriaswari. “Mengupas Tuntas Omnibus Law Bikin Ga(k) Law”, Kajian Hukum, Jilid 1: Pembahasan Formil, 2020
1) Penyederhanaan Perizinan
2) Persyaratan Investasi,
3) Ketenagakerjaan
4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM
5) Kemudahan Berusaha
6) Dukungan Riset dan Inovasi
7) Administrasi Pemerintahan,
8) Pengenaan Sanksi
9) Pengadaan Lahan
10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan
11) Kawasan Ekonomi.
Sedangkan, omnibus law perpajakan mencakup 6 pilar, yakni:
1) Pendanaan Investasi
2) Sistem Teritori
3) Subjek Pajak Orang Pribadi
4) Kepatuhan Wajib Pajak
5) Keadilan Iklim Berusaha, dan

## 6) Fasilitas
Fenomena problem  yang teridentifikasi  terakhir per 17 Januari 2020, telah ada 79 UU dan  1.244  pasal  yang  terdampak  Omnibus  Law  Cipta  Lapangan  Kerja,  dengan  rincian: penyederhanaan perizinan di 52 UU dengan 770 pasal, persyaratan investasi di 13 UU dengan 24  pasal;  ketenagakerjaan  di  3  UU  dengan  55  pasal,  kemudahan,  pemberdayaan,  dan perlindungan UMK-M di 3 UU dengan 6 pasal dan kemudahan berusaha di 9 UU dengan 23 pasal.  Selanjutnya  ada  bagian  dukungan  riset  dan  inovasi  di  2  UU  dengan  2  pasal, administrasi pemerintahan di 2 UU dengan 14 pasal, pengenaan sanksi di 49 UU dengan 295 pasal,  pengadaan  lahan  di  2  UU  dengan  11  pasal,  investasi  dan  proyek  pemerintah  di  2  UU dengan 3 pasal, dan kawasan ekonomi di 5 UU dengan 38 pasal.
Terkait  RUU  Cipta  Lapangan  Kerja  klaster  Ketenagakerjaan  yang  menjadi  topik perbincangan para buruh maupun diberbagai media online, berita tv dan koran sangat banyak yang memberitakan hal tersebut  karena dalam klaster Ketenagakerjaan banyak hak-hak para buruh  yang  di  hapus  selain  itu  jam  kerja  dan  upah  sangat  merugikan  buruh  di  klaster Ketenagakerjaan ini, selain itu outsourcing semakin diperluas karena dalam Omnibus Law di kenal dengan istilah flesibilitas pasar kerja berarti tidak ada kepastian kerja dan pengangkatan status menjadi karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
RUU  Cipta  Lapangan  Kerja  ini  apakah  efektif  dan  bisa  membantu  mensejahterakan buruh  jika  disahkan,  Karena  mengingat  banyak  pemberitaan  yang  menggaungkan  tentang Omnibus  Law  RUU  Cipta  Lapangan  Kerja  khususnya  Ketenagakerjaan  menuai pertentantangan pada kaum pekerja/buruh..

## LANDASAN TEORI

## 1. Pengertian Dampak
Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang  mendatangkan  akibat  baik  positif  maupun  negatif.  Dampak  dibagi  kedalam  dua pengertian yaitu: (Suharno dan Ana R, hal. 243)
a. Pengertian  Dampak  Positif  Dampak  adalah  keinginan  untuk  membujuk, menyakinkan,  mempengaruhi  atau  memberikan  kesan  kepada  orang  lain,  dengan tujuan  agar  mereka  mengikuti  atau  mendukung  keinginannya.  Sedangkan  positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperthatikan hal- hal yang baik dan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah  keinginan  untuk  membujuk,  menyakinkan,  memengaruhi  atau  memberi kesan  kepada  orang  lain,  dengan  tujuan  agar  mereka  mengikuti  atau  mendukung keinginannya yang baik.
b. Pengertian  Dampak  Negatif  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dampak negatif adalah pengaruh  kuat  yang mendatangkan akibat negatif. Dampak  negatif merupakan  keinginan  untuk  membujuk,  meyakinkan,  mempengaruhi  atau memberi  kesan  kepada  orang  lain,  dengan  tujuan  agar  mereka  mengikuti  atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu

## 2. RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Definisi daripada Omnibus Law dimulai dari kata Omnibus. Kata Omnibus berasal dari bahasa  Latin  dan  berarti  untuk  semuanya.  Di  dalam  Black  Law  Dictionary  Ninth  Edition Bryan A.Garner disebutkan Omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once inculding  many thing or having  varius purposes, dimana artinya berkaitan dengan atau berurusan  dengan  berbagai  objek  atau  item  sekaligus  termasuk  banyak  hal  atau  memiliki berbagai  tujuan.  Bila  digandeng  dengan  kata  Law  yang  maka  dapat  didefinisikan  sebagai hukum untuk semua. 3
Menurut  Bivitri  Savitri,  Omnibus  Law  diartikan  sebagai  sebuah  undang-undang  (UU) yang  dibuat  untuk  menyasar  isu  besar  yang  ada  di  suatu  negara.  Selain  menyasar  isu  besar,
3 Rahardjo Satjipto. Hukum, Masyarakat& Pembangunan, Bandung: Alumni, 1981
tujuannya  juga  untuk  mencabut  atau  mengubah  beberapa  UU.    Menurut  Fahri  Bachmid  di dalam  dunia  ilmu  hukum,  konsep  “Omnibus  law”  merupakan  suatu  konsep  produk  hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang- undangan  pada  setiap  sektor  yang  berbeda  untuk  menjadi  satu  produk  hukum  besar  dan holistik. (Manan Bagir, 1997)
RUU  Omnibus  Law  Cipta  Lapangan  Kerja  diawali  dari  visi  Presiden  Jokowi  untuk membuka  lapangan  kerja  yang  lebih  luas  lagi,  khususnya  di  sektor  formal.  Pasalnya, berdasarkan  data  di  2019,  jumlah  pekerja  informal  tercatat  sebanyak  74,1  juta  pekerja  atau 57,27%  dari  total  angkatan  kerja.  Selain  itu,  saat  ini  masih  ada  sekitar  7  juta  orang  yang belum  mendapat  pekerjaan.  Belum  lagi  ada  penambahan  angkatan  kerja  sekira  2  juta  orang setiap  tahunnya.  Ada  beberapa  langkah  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mewujudkan perluasan  lapangan  kerja  tersebut.  Pertama  yaitu  memacu  pertumbuhan  ekonomi,  sebab  1% pertumbuhan  ekonomi  akan  menyerap  sekitar  300-350  ribu  pekerja.  Asumsinya,  rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% dalam lima tahun terakhir. 4
Tujuan perkembangan dan perluasan lapangan kerja yaitu untuk pertumbuhan  ekonomi di  indonesia,  namun  dalam  RUU  Omnibus  Law  Cipta  Lapangan  Kerja  khususnya ketenagakerjaan banyak pasal yang dihapus dan di rubah sehingga banyak menimbulkan Pro dan Kontra terkait RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Pasal-Pasal bermasalah dalam Omnibus Law Cipta Kerja selain setebal kamus, isi RUU Cipta  Lapangan  Kerja  ibarat  kitab  suci,  banyak  isu  yang  dibahas  di  dalamnya.  Dari  mulai tenaga  kerja,  pertanian,  perikanan,  kelautan,  pendidikan,  peternakan,  pertambangan,  minyak dan  gas  bumi,  lingkungan,  kehutanan,  ketenagalistrikan  hingga  pers.  Tak  heran  banyak catatan  merah  pula  pada  pasal-pasal  draf  aturan  itu.  KSPI  telah  menyampaikan  sembilan alasan menolak RUU tersebut yaitu: 5
1. hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten/kota.
2. masalah aturan pesangon yang kualitasnya rendah dan tanpa kepastian.
3. aturan  itu  membuat  sistem  pemakaian  tenaga  alih  daya  atau  outsourcing  yang semakin mudah.
4. sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan dihapuskan.
5. jam kerja yang eksploitatif.
6. karyawan kotrak akan sulit menjadi pegawai tetap.
4 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e23d83f3c1e2/pemerintah-klaim-ruu-omnibus-law-cipta- lapangan-kerja-untuk-lindungi-pekerja/, di akses pada tanggal 20 Juni 2021, pukul 09:57
5 (https://katadata.co.id/telaah/2020/02/27/catatan-merah-pasal-pasal-omnibus-law-cipta-kerja/1, di akses pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 13:25
7. penggunaan tenaga kerja asing, termasuk, buruh kasar semakin bebas.
8. perusahaan  akan  mudah  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  atau  PHK karyawan.
9. hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan pensiun.
Lebih lanjut Ketua Umum KASBI Nining Elitos menjelaskan kenapa mereka menolak peraturan yang pertama kali diungkapkan Presiden Joko Widodo tahun lalu ini. Isi RUU Cipta Lapangan  Kerja,  menurutnya,  tak  jauh  berbeda  dengan  usul  revisi  UU  13/2003  yang diupayakan sejak tahun 2006 lalu, yang juga ditolak buruh. Dalam revisi tersebut, ada banyak hak buruh yang dihapus--tak lagi berlaku. Misalnya soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Para  karyawan  tetap  yang  sudah  puluhan  tahun  mengabdi  tidak  lepas  dari  ancaman. Turunnya  jumlah  pesangon  secara  drastis  atau  bahkan  dihapus,  jelas  akan  membuat pengusaha  tidak  perlu  berpikir  untuk  memecat  karyawannya.  Karyawan  akan  bekerja  tanpa posisi tawar.

## 3. Hukum Ketenagakerjaan

## a. Tenaga Kerja
Pemakaian  istilah  tenaga  kerja  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2, memberikan pengertian bahwa “tenaga kerja adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  masyarakat.” Pengertian tenaga kerja tersebut telah menyempurnakan pengertian tentang tenaga kerja dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1969  tentang  Ketentuan  Pokok Ketenagakerjaan. (Manulang, 2001)
Tenaga kerja adalah penduduk yang mempunyai umur di dalam batas usia kerja. Tujuan  dari  pemilihan  batas  umur  tersebut  agar  definisi  yang  diberikan  sedapat mungkin  menggambarkan  kenyataan  yang  sebenarnya.  Setiap  negara  memilih  batas umur  yang  berbeda  karena  situasi  tenaga  kerja  pada  masing-masing  negara  juga berbeda, sehingga batasan usia kerja antar negara menjadi tidak sama (Dumairy, 1996)

## b. Pekerja/Buruh
Semua  orang  yang  bekerja  disektor  swasta  baik  pada  perorangan  maupun  pada badan hukum disebut sebagai buruh. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian perselisihan Perburuhan. Dalam pasal ini buruh  diartikan  sebagai  barang  siapa  yang  bekerja  pada  majikan  dengan  menerima upah. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan istilah  Buruh  disandingkan  dengan  istilah  Pekerja.  Istilah  Pekerja  dan  buruh  secara
yuridis sebenarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan dalam UUK, dimana kedua istilah ini mengacu kepada Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2000  tentang  serikar  Pekerja/Buruh.  Pasal  1  butir  3  UUK menyebutkan “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” dalam definisi Pekerja/Buruh yang diberikan UUK ini terdapat  2  (dua)  unsur  yaitu  orang  yang  bekerja  dan  unsur  menerima  upah/imbalan dalam bentuk lain.

## c. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan
Tujuan  Hukum  Ketenagakerjaan  adalah  untuk  mencapai  atau  melaksanakan keadilan  sosial  dalam  bidang  ketenagakerjaan  dan  melindungi  tenaga  kerja  terhadap kekuasaan  yang  tidak  terbatas  dari  pengusaha,  misalnya  yang  membuat  atau menciptakan  peraturan-peraturan  yang  sifatnya  memaksa  agar  pengusaha  tidak bertindak  sewenang-wenang  terhadap  para  tenaga  kerja  sebagai  pihak  yang  lemah. Berdasarkan rumusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Hukum Ketenagakerjaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: “serangkaian peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis bahwa peraturan tersebut mengenai suatu kejadian dengan adanya orang yang bekerja pada orang lain (majikan) dan adanya balas jasa yang berupa upah”. Peranan Hukum Ketenagakerjaan adalah menyamakan keadilan sosial ekonomi tenagakerja serta arah yang harus ditempuh dalam mengatur kebutuhan ekonomi tenaga kerja sesuai dengan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia dengan arah gotong royong sebagai ciri khas kepribadian bangsa dan unsur pokok Pancasila. 6

## METODE
Metode  penelitian  memegang  peranan  penting  dalam  penelitiaan.  Menurut  Peter Mahmud  Marzuki  penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  atauran  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi. 7 Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris. Empiris  artinya  menganalisa  secara  diskriptif  dan  mengolah  data  primer  yang  dilakukan melalui  wanawancara,  baik  struktur  maupun  tidak  terstruktur    dan  kemuadian  dikaitkan dengan  peraturan  perundang-undangan.  Metode  ini  dapat  digunakan  salah  satu  atau  lebih sesuai dengan permasalahan Dampak Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dalam  perspektif  hukum  ketenagakerjaan  yang  akan  menganalisis  dari  RUU  Omnibus  Law
6 Hari Pramono dan Halili Toha. Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh, Cetakan Pertama, Jakarta: Bina Aksara, 1987
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005
Cipta  Lapangan  Kerja  Klaster  Ketenagakerjaaan  dan  di  tinjau  dari  Undang-Undang  tentang ketenagakerjaa. 8 Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kapustakaan (library research). 9 Sekaligus menjelaskan mengenai  data  primer yang merupakan hasil pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. (Marzuki, 2013).  Hal  ini  bertujuan  untuk  membuat  suatu  gambaran  tentang  suatu  keadaan  secara objektif dalam suatu situasi. 10

## PEMBAHASAN
Omnibus Law sebagai Metode dalam  Pembentukan Perundang-undangan
Kata omnibus jika dikaitkan dengan sistem hukum, memang lebih dekat dengan praktek di Amerika dan Inggris yang menggunakan tradisi common law system . Sementara Indonesia mewarisi  sistem hukum  yang digunakan oleh Belanda, yaitu civil  law  system . Dalam  sistem hukum civil  law ,  konsep omnibus  law belum  pernah  terdengar  karena  dalam  sistem  hukum civil law tersebut lebih mengedepankan kodifikasi peraturan untuk mengatasi tumpang tindih dan  parsialnya  peraturan  yang  ada. 11 Omnibus  Law merupakan  metode  untuk  membuat sebuah regulasi atau undang-undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan  tertentu  guna  menyimpangi  suatu  norma  peraturan. Omnibus berbeda  dengan rancangan  peraturan  kebanyakan  dalam  hal  jumlah  materi  muatan  yang  dicakup,  banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas dalam sebuah undang-undang (RUU,  hal.6). Omnibus  law mencakup  hampir  semua  substansi  materi  yang  berhubungan. Undang-undang hasil Omnibus law mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan  akhirnya  adalah  untuk  mengefektifkan  penerapan  peraturan  tersebut.  Teknik  legislasi omnibus  law dari  segi  teoritis  maupun  praktis  masih  belum  terlalu  dikenal  di  Indonesia. Omnibus  Law sendiri  merupakan  suatu  metode  untuk  menghasilkan  undang-undang  yang berkualitas,  bukan  bentuk  produk  hukum.  Berbagai  teknik/metode  pembentukan  peraturan perundang-undangan  serupa  yang  telah  cukup  populer  di  Indonesia  contohnya  adalah Regulatory  Impact  Assessment  (RIA)  dan  Rule,  Opportunity,  Capacity,  Communication, Interest, Process , Ideology (ROCCIPI ). Merupakan suatu hal yang lazim dalam pembentukan Undang-Undang ketika terdapat norma dalam peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui  teknik  legislasi  yang  menghapus  atau  mengubah  1  (satu)  norma  dan  mengaturnya
8 Ali Zainudin. Metode Penelitian Hukum, Cet .3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
9 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatf, Jakarta: Baayu media, 2008
10 Soemitro, Hukum Pajak, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
11 Adhi Setyo Prabowo, dkk. “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia”. Jurnal Pamotor. Vol 13 No 1. April 2021
kembali  dalam  undang-undang  yang  dibentuk.  Namun,  demikian  mengingat  teknik  legislasi omnibus law yang demikian masih sangat jarang dipraktikkan di Indonesia (RUU, hal. 4).
Dari  uraian  diatas,  maka  muncul  pertanyaan,  apakah  tradisi  sistem  hukum  ini berpengaruh. Jawabannya sederhana,  dewasa ini, dikotomi common law dan civil  law sudah tidak  begitu  ketat  dan  sudah  cair.  Negara  yang  menganut civil  law  system seperti  Indonesia mulai  mengombinasikan  beberapa  sistem  hukum,  termasuk  sistem  hukum  Islam.  Selain  itu, juga  ditandai  dengan  penggunaan jurisprudence dan  kodifikasi  yang  mulai  ditinggalkan dengan ditandai  munculnya undang-undang yang lebih spesifik  (RUU, hal.4). Kendala yang mungkin  akan  dihadapi  dalam  pembentukan  undang-undang  melalui  metode Omnibus  Law yaitu:
a. Proses pembentukan undang-undang omnibus law di Dewan Perwakilan   Rakyat (DPR) perlu adanya kesiapan dan model pembahasan khusus;
b. Agenda yang padat dari para anggota DPR perlu untuk diberikan pengarahan akan pentingnya pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law .
Maria  Farida  Indrati  menyampaikan  catatan  kritis  dalam  pembentukan Omnibus  Law. Pertama ,  setiap  peraturan  perundang-undangan  harus  dibentuk  berdasarkan  asas-asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  patut  ( beginselen  van  behoorlijke regelgeving) dan juga berlandaskan landasan  filosofis,  yuridis,  dan sosiologis yang tentunya berbeda bagi setiap peraturan perundang-undangan. Kedua , mengenai eksistensi dari berbagai undang-undang yang beberapa pasalnya dicabut (dipindahkan) dan diletakkan dalam Omnibus Law ,  karena  setiap  undang-undang  selain  mengatur  materi  muatan  yang  berbeda  juga mengatur subyek ( adressat ) yang berbeda-beda. 12
Hukum,  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  pembentuk  undang-undang  yaitu  pemerintah, parlemen  dan  para  pelaku  politik  di  tingkat  elit  penentu  kebijakan  negara  dan  pemerintah, praktik  mengenai Omnibus  Law dinilai  sangat  positif  dan  menguntungkan.  Namun,  jika dilihat  dari  sudut  pandang  konsumen  atau  pemangku  kepentingan  yang  luas,  terutama  para subjek hukum yang diatur dan yang menjadi sasaran pengaturan undang-undang itu di dalam lalu  lintas  hukum  tentu Omnibus  Legislative  Technnique ini  belum  tentu  dinilai  menjamin keadilan. 13 Sehubungan dari dua penilaian tersebut diatas, dapat penulis jelaskan juga hal-hal terkait  manfaat  dan  kelemahan  pembentukan  undang-undang  melalui Omnibus  Law serta
12 Maria Farida Indrati, Omnibus Law UU Sapu Jagat. Harian Kompas, 4 Januari 2020
13 Jimly  Asshiddiqie,  Omnibus  Law  Dan  Penerapannya  di  Indonesia  Jakarta  Penerbit  Konstitusi  Press (Konpress), 2020
peluang  dan  tantangan  implementasi Omnibus  Law dalam  Sistem  Perundang-Undangan  di Indonesia.

## Manfaat dan Kelemahan Pembentukan Undang-Undang Melalui Omnibus Law
Jimly  Asshiddiqie  menyatakan  beberapa  manfaat  dari  praktik  pembentukan  undang- undang melalui omnibus law . Pertama , dilihat dari segi waktu, metode Omnibus Law dinilai lebih  efisien  karena  dapat  menyelesaikan  banyak  kebutuhan  akan  kebijakan-kebijakan  baru melalui regulasi dalam satu proses tunggal pembentukan undang-undang. Di Indonesia sendiri mengenai  jumlah  undang-undang  dan  peraturan  perundang-undangan  sangat  banyak,  ruwet dan  banyak  pertentangan  antara  satu  norma  dengan  norma  lainnya.  Kompleksitas  peraturan perundang-undangan  diperparah  oleh  kebiasaan  dalam  pembentukan  undang-undang  yang materi  di  dalamnya  hanya  memuat  ketentuan  sesuai  dengan  judul  undang-undang  hal-hal diluar  substansi  dan  yang  tidak  tercermin  dalam  judul  tidak  dapat  dimuat  di  dalamnya sehingga jika pada suatu saat perlu mengadakan perubahan terhadap isi suatu undang-undang maka  rancangan  undang-undang  perubahan  itu  juga  tidak  boleh  keluar  dari  materi  yang seharusnya diatur menurut judul undang-undang yang bersangkutan. 14
Kebiasaan  yang  berkembang  dari  praktik  zaman  ke  zaman,  dimana  undang-undang yang  telah  diubah  dua  hingga  tiga  kali  mengalami  perubahan  harus  menuliskan  judul  yang sangat panjang, misalnya “Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor ... Tahun ..., yang telah berubah dengan Undang-Undang Nomor ... Tahun ..., terakhir diubah  lagi  dengan  Undang-Undang  Nomor  ...  Tahun  ...  tentang  ....  dan  seterusnya”. Kebiasaan  ini  dianggap  baik  karena  setiap  undang-undang  memusatkan  materi  aturannya secara  terpadu  dalam  satu  naskah  undang-undang.  Padahal  dalam  pelaksanaan  di  lapangan, selalu  saja  ditemukan  adanya  hubungan  normatif  dalam  pelaksanaan  undang-undang  yang mengatur bidang-bidang yang saling berkaitan baik langsung maupun tidak langsung. 15
Praktiknya,  bisa  juga  ditemukan  adanya  dua  hingga  tiga  undangundang  yang  tidak mengatur hal-hal yang berhubungan sama sekali, tetapi pada suatu waktu dan di suatu tempat ada  satu  kasus  yang  melibatkan  norma  saling  bertentangan  baginya  yang  berasal  dari  dua undang-undang  yang  tidak  mengatur  hal-hal  yang  sifatnya  saling  berhubungan.  Temuan- temuan  kasus  seperti  ini  sudah  semestinya  dijadikan  bahan  untuk  memperbaiki  ketentuan pelbagai  undang-undang  yang  saling  berkaitan  itu  melalui  pendekatan Omnibus  Legislative Technique .
14 Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia
15 Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia
Kedua , peraturan perundang-undangan dapat ditata menjadi lebih harmonis karena pada tiap  kesempatan  mengadakan  perubahan  dengan  satu  undang-undang,  maka  substansi  yang terdapat dalam banyak undang-undang lain dapat sekaligus diintegrasikan ke dalam undang- undang baru. Undang-undangnya menjadi lebih harmonis dan terpadu sehingga lebih mudah di  sosialisasikan  dan  dipahami  oleh  masyarakat  luas.  Dalam  implementasinya,  undang- undang  yang  demikian  tentu  lebih  mudah  dilaksanakan  sehingga  sistem  norma  hukum  yang dikembangkan benar-benar dapat efektif diterapkan dalam praktik untuk menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan.
Ketiga , dengan metode omnibus law , kebijakan negara dan pemerintahan yang berlaku mengikat  karena  dituangkan  resmi  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  dapat  lebih mudah dimengerti, sehingga lebih mudah diimplementasikan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya  dalam  praktik  dilapangan.  Jika  dibandingkan  dengan  suatu  kebijakan  tuntunan aturannya  terdapat  di  banyak  undang-undang,  maka  bagi  mereka  yang  tidak  bergelut  akrab dengan ilmu perundang-undangan akan menghadapi kesulitan untuk membaca begitu banyak peraturan hanya untuk mengatasi suatu permasalahan konkret tertentu ditambah dengan antara peraturan-peraturan  tersebut  saling  bertentangan  dan  harus  menentukan  aturan  mana  yang diikuti.  Dengan  pendekatan omnibus  law ,  hal  tersebut  dengan  sendirinya  teratasi,  karena pelbagai undang-undang yang saling berbeda itu disatukan pengaturannya dalam satu naskah yang harmonis dan terpadu.
Selain  itu,  Louis  Massicotte  juga  menjelaskan  2  (dua)  manfaat  diadopsinya  metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang, yaitu: 16
a) Metode omnibus  law menghemat  waktu  dan  mempersingkat  proses  legislasi karena  tidak  perlu  melakukan  perubahan  terhadap  banyak  undang-undang  yang akan  diubah  melainkan  cukup  melalui  satu  rancangan  undang-undang  yang berisikan banyak materi perubahan dari berbagai undang-undang;
b) Membuat  hubungan  partai  oposisi  minoritas  dan  mayoritas  di  parlemen  sama- sama memiliki kesempatan.
Menurut  Glen  S.  Krutz, Omnibus  Law membawa  manfaat  dalam  mencegah ketidakpastian  hukum  yang  muncul  pasca  pembentukan  satu  undang-undang  yang  hanya memuat  satu  materi  tertentu  yang  berakibat  menimbulkan  potensi  pertentangan  dengan
16 Massicotte, Louis. Omnibus Bill Theory and a Practice. Canadian Parliamentari Review. Spring, 2013
dengan  undang-undang  lainnya  dan  juga  dapat  meningkatkan  produktivitas  dalam pembentukan undang-undang karena bisa mengakomodir banyak kepentingan. 17
Kembali  pada  pendapat  Jimly  Asshiddiqie,  menurutnya,  disamping  beberapa  manfaat dari  praktik  pembentukan  undang-undang  melalui omnibus  law ,  terdapat  juga  beberapa kelemahan dalam penerapan metode omnibus law itu sendiri yaitu omnibus law mengandung kelemahan  yang  merugikan  proses  demokrasi  dan  negara  hukum,  khususnya  berkenaan dengan dengan prinsip due process of law making . Dampak negatif dari praktik omnibus law ini adalah: 18
a) Proses  pembahasan-pembahasan di  forum  parlemen dalam arti teknis mengalami penurunan kualitas dan derajat keterpercayaan;
b) Kualitas partisipasi publik menurun;
c) Kualitas  perdebatan  substantif  di  forum  parlemen  atas  setiap  isu  kebijakan  yang berhubungan dengan kepentingan umum rakyat juga sangat menurun;
d) Perdebatan  di  ruang  publik  melalui  dikursus  publik  ( public  discourses )  menjadi tidak  fokus  dan  tidak  terarah.  Padahal  peranan  media  bebas  dan  forum-forum politik  dan  akademis  sangat  penting  sebagai  medium  sosialisasi  dan  pendidikan bagi  masyarakat  luas.  Hal  ini  merupakan  faktor-faktor  yang  menentukan  proses demokrasi  berkembang  dari  sekedar  demokrasi  formalistik  dan  prosedural menjadi demokrasi subtantif yang lebih berkualitas dan berintegrasi.
Penerapan  metode omnibus  law ini  juga  mengundang  reaksi  pro-kontra  yang  luas  di tengah  masyarakat  yang  bahkan  pernah  terjadi  di  semua  negara  yang  menerapkan  metode omnibus  law dalam  praktiknya.  Misalnya,  di  Kanada  pada  tahun  2005,  Bill  C-38  tentang Budget  sebagai  salah  satu  Rancangan  Undang-Undang omnibus  law yang  paling  tebal  di Kanada. Dalam sistem Parlementer Kanada, RUU dapat dilihat sebagai senjata yang dipakai oleh  pemerintah  minoritas  untuk  memastikan  pemerintahan  dapat  “ survive ”,  karena  mereka dapat  dijatuhkan  sewaktu-waktu  melalui  mosi  tidak  percaya  oleh  koalisi  oposisi  hanya  atas dasar  satu  isu  yang  dinilai  berdasar.  Banyak  orang  yang  bergerak  untuk  mengkritik, menentang  dan  mengancam  RUU  ini  bahkan  dari  kalangan  yang  semula  tidak  disangka- sangka.  Dari  sudut  pandang  kelompok  oposisi,  RUU  omnibus  itu  hanya  menarik  pada penutupannya, alokasi  waktu,  senjata yang diberikan dan sebagainya. Namun,  RUU ini juga
17 Bayu Dwi Anggono. Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang Peluang Adopsi Dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia
18 Asshiddiqie,  Jimly  dan  M  Ali  Syafaat.  Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum.  Cetakan  Pertama.  Jakarta: Konpress, 2006
menyulitkan kelompok oposisi dan membebani mereka dalam menolak beberapa hal-hal yang disembunyikan dalam paket yang kurang menarik. 19
Aaron  Wherry  menyatakan omnibus  law adalah  praktik  hukum  yang  pragmatis  dan kurang  demokratis  karena omnibus  law mengganti  dan  mengubah  norma  beberapa  undang- undang  yang  memiliki  inisiatif  politik  yang  berbeda.  Dengan  muatan omnibus  law yang sangat  banyak  dan  topik  yang  beragam  akan  mengurangi  kehati-hatian  dan  ketelitian  dalam penyusunannya.  T he  Commonwealth  Court  of  Pennsylvania dalam  salah  satu  putusannya pada  1901  bahkan  pernah  menyatakan  bahayanya  penggunaan  metode omnibus  law yaitu akibat percampuran antara subjek yang berbeda dan cukup banyak dalam satu undang-undang omnibus juga membawa kebingungan dan gangguan pikiran bagi anggota legislatif karena tak jarang antar subjek tersebut tidak bersesuaian. 20

## Peluang  dan  Tantangan  Implementasi  Omnibus  Law  dalam  Sistem  Perundang- Undangan di Indonesia
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  Tahun  2020-  2024,  Pemerintah  telah  menargetkan pertumbuhan  ekonomi  yang  tumbuh  rata-rata  6  (enam)  persen  dalam  5  (lima)  tahun  dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 (empat) +/- 1 (satu) persen. Dalam  jangka  panjang,  transformasi  ekonomi  yang  dilakukan  pada  tahun  2020-2024  akan membuat  Indonesia  keluar  dari Middle  Income  Trap (MIT)  di  tahun  2036.  Dengan  rata-rata pertumbuhan  ekonomi  sebesar  5,7  (lima  koma  tujuh)  persen  dan  pertumbuhan  PDB  riil  per Kapita  sebesar  5  (lima)  persen,  pada  tahun  2045  Indonesia  diprediksi  menjadi  negara  maju dengan  ekonomi  berelanjutan,  tingkat  kemiskinan  mendekati  0  (nol)  persen,  dan  memiliki tenaga kerja yang berkualitas (RUU cipta kerja, hal. 4).
Gambar 1. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dalam RPJMN 2020-2024 .
19 Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia
20 Bayu  Dwi  Anggono.  Omnibus  Law  Sebagai  Teknik  Pembentukan  Undang-Undang  Peluang  Adopsi  Dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia
Saat  ini,  Indonesia menghadapi  berbagai  macam  tantangan besar, salah satunya dipicu dari  kondisi  perekonomian  global  yang  mengalami  pelemahan  dan  ketidakpastian  sehingga memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  perekonomian  Indonesia.  Dengan  tren pertumbuhan seperti sekarang, maka untuk melipatgandakan PDB per kapita dari Rp39,4 juta menjadi  Rp78,8  juta  per  tahun  memerlukan  waktu  13  (tiga  belas)  tahun.  Jika  tren  ini berlangsung, target  Indonesia untuk mencapai cita-cita ini di tahun 2045 dengan pendapatan per kapita Rp. 320,- juta per tahun belum dapat dicapai dalam waktu 39 (tiga puluh sembilan) tahun.  Padahal  waktu  yang  tersisa  dari  sekarang  hingga  2045  hanya  25  (dua  puluh  lima) tahun. Oleh karena itu, Indonesia perlu bertumbuh jauh lebih cepat dari rerata 5.4 (lima koma empat)  persen  per  tahun  (RUU  cipta  lapang  kerja,  ha;  2-3).  Beberapa  persoalan  yang  harus dihadapi  untuk  menjadikan  perekonomian  Indonesia  maju  dan  berdaya  saing,  antara  lain: (RUU, cipta lapang kerja. Hal. 4)
a. Persoalan Daya Saing Rendah S&P Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody’s yang  membandingkan  kemudahan  berusaha  dan  daya  saing  Indonesia  dengan negara  lain  di  dunia,  menunjukkan  bahwa  Indonesia  masih  relatif  tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga,  khususnya Singapura, Malaysia, dan Thailand;
b. Perlambatan  Pertumbuhan  Ekonomi  Perlambatan  Pertumbuhan  Ekonomi  Negara Asia South  East  Nation (ASEAN) dan  Non-ASEAN Tahun 2010 sampai dengan 2018,  menunjukkan  posisi  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  sebagai berikut:
Tabel 1 Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Negara Asia South East Nation (ASEAN) dan Non-ASEAN Tahun 2010 sampai denga n 2018.
c. Pertumbuhan Ekonomi Yang Kurang Merata.
Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I- 2020 didominasi oleh kelompok  provinsi  di  Pulau  Jawa  dan  Pulau  Sumatera.  Kelompok  provinsi  di  Pulau Jawa  memberikan  kontribusi  terbesar  terhadap  PDB  Indonesia,  yakni  sebesar  59,14 persen,  diikuti  oleh  Pulau  Sumatera  sebesar  21,40  persen,  Pulau  Kalimantan  sebesar 8,12  persen,  dan  Pulau  Sulawesi  sebesar  6,19  persen,  serta  Bali  dan  Nusa  Tenggara sebesar 2,95 persen. Sementara kontribusi terendah ditorehkan oleh kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua (Badan Pusat Statistik, hal.5).
Gambar 2. Peranan Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan I-2020 (Persen)
Dalam  rangka  menjaga  momentum  pertumbuhan  ekonomi,  Pemerintah  terus  berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong peningkatan konsumsi pemerintah, serta meningkatkan kinerja investasi. Di sisi lain Indonesia memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh investor, di antaranya: (RUU cipta kerja, hal. 6)
a. Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah
b. Bonus demografi yang sangat besar sehingga mampu menyediakan jumlah tenaga kerja yang sangat produktif
c. Jumlah penduduk yang besar adalah potensial pasar yang besar
d. Perbaikan  infrastruktur  yang  kian  memadai  untuk  menjangkau  seluruh  wilayah Indonesia.
Hal  ini  pula  yang  diisyaratkan  oleh Price  Waterhouse  Coopers (PWC)  maupun  Bank Dunia ( World Bank ) tentang potensi perekonomian Indonesia tahun 2050 berpotensi masuk 4 (empat) besar dunia. Persoalan rumit atau sulitnya melakukan usaha di Indonesia disebabkan karena  begitu  banyaknya  regulasi  ( over  regulated )  di  bidang  perizinan  yang  substansinya tidak harmonis, tumpang tindih bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya. Regulasi yang demikian  menciptakan  sistem  perizinan  yang  panjang  dan  berbelit  sehingga  berakibat  pada investasi  di  Indonesia  menjadi  tidak  efektif,  tidak  efisien  serta  tidak  memberikan  kepastian hukum  (RUU  cipta  kerja,  hal.16).  Pada  akhirnya  berpengaruh  terhadap  turunnya  minat investor  asing  untuk  berinvestasi  di  Indonesia.  Upaya  meningkatkan  kemudahan  berusaha melalui pembentukan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan  Pelaksanaan  Berusaha  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  ternyata tidak dapat membenahi keseluruhan sistem perizinan karena persoalan normatif yang dihadapi lebih kompleks, yang mana bersinggungan dengan berbagai Undang- Undang yang memiliki dimensi  perizinan  yang  jumlahnya  kurang  lebih  80  (delapan  puluh)  Undang-Undang  (RUU cipta kerja, hal. 17).
Menurut  Novianto  Murti  Hantoro,  penerapan Omnibus  Law di  Indonesia  akan dihadapkan dengan beberapa tantangan antara lain:
a. Teknik  Peraturan  Perundang-undangan  Pembentukan  peraturan  perundang- undangan, bahkan sampai dengan format dan teknik perancangan undang-undang, diatur  secara  rigid  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  berikut lampirannya. Salah satu asas peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa sebuah  peraturan  dapat  diubah  dan  dicabut  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi atau  sederajat.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dimungkinkan  adanya  undang- undang  yang  mencabut  undang-undang  lain  yang  tidak  mengatur  hal  atau  judul yang sama. Hanya saja teknik perubahan undang-undang yang belum pernah atau jarang  terjadi  adalah  penghapusan  ketentuan  dalam  puluhan  undang-undang dengan satu undang-undang.
b. Penerapan Asas. Salah satu asas hukum yang dikenal adalah lex specialis derogat legi  generali .  Asas  ini  mengandung  makna  bahwa  aturan  hukum  yang  khusus akan  mengesampingkan  aturan  hukum  yang  umum.  Terkait  dengan  hal  tersebut,
undang-undang omnibus kemudian  juga  akan  dihadapkan  dengan  asas  hukum peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama ( lex posterior derogat legi priori ). Artinya, tidak menutup  kemungkinan,  ketentuan  dalam  undang-undang omnibus juga  dapat dihapus  atau  direvisi  oleh  undang-undang  yang  baru,  meskipun  bukan omnibus .
Kekacauan hukum akan terjadi apabila undang-undang tersebut saling hapus dan saling mengesampingkan
c. Kekhawatiran  Resentralisasi  Undang-Undang omnibus di  negara  asalnya, merupakan  negara  federal.  Dalam  negara  kesatuan  dengan  dasar  otonomi, omnibus  law berpeluang  mereduksi  kewenangan-kewenangan  yang  telah diberikan  kepada  pemerintah  daerah  melalui  Undang-Undang  Pemerintahan Daerah,  termasuk  daerah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  daerah  khusus,  memiliki otonomi khusus, atau daerah istimewa.Substansi dari omnibus law yang mengatur lintas  sektor  dalam  bidang  hukum  yang  bertolak  belakang  dalam  pembentukan undang-undang  dalam civil  law  system yang  tegas  dan  rigit  substansinya  yang terbatas pada judul Undang-Undang; 21
d. Kesempurnaan  sistem  legislasi.  Rancangan  undang-undang omnibus  law sangat mungkin  memuat  kesalahan-kesalahan  linguistik  atau  inkonsisten  perumusan yang tidak dapat ditoleransi;
e. Salah  satu  kelemahan  sistem civil  law ,  rumusan  undang-undang  yang  dibentuk kadang-kadang  terlambat  dalam  mengikuti  perkembangan  zaman.  Sedangkan dalam  tradisi common  law semua  masalah  hukum  meskipun  belum  ada  diatur sebelumnya, tetapi dapat diselesaikan dengan putusan pengadilan yang kemudian menjadi preseden untuk memandu perilaku subjek hukum dalam lalu lintas hukum selanjutnya. 22 Dalam hal ini, materi rancangan undang-undang omnibus law yang tebal  seringkali  juga  tanpa  disadari  sudah  ketinggalan  zaman.  Misalnya,  ketika penyusunan undang-undang seringkali tidak
Tinjauan  atas  kedudukan Omnibus  Law Cipta  Kerja  dalam  sistem  peraturan perundang-undangan  Indonesia  dapat  didasarkan  pada  Undang-  Undang  Nomor  12  tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  yang  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  yaitu  juga
21 Adhi Setyo Prabowo, dkk. “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia
22 Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia
mengacu  pada  Pasal  7  ayat  (1)  UU  Nomor  12  tahun  2011,  meskipun  sesungguhnya  UU Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  perubahannya  memang  tidak  mengenal istilah Omnibus Law.
Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan undang-undang dari konsep omnibus law belum diatur namun bisa ditemukan legitimasi yang rasional jika melihat sistem perundang-undangan  di  Indonesia.  Jika  menganggap  bahwa Omnibus  Law adalah  produk peraturan  perundang-undangan  sejenis  undang-  undang  maka  sesungguhnya  tidak  ada masalah karena undang-undang termasuk dalam hierarki peraturan yang diatur oleh Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 23
Selain  itu,  jika  dilihat  dari  praktik  yang  diterapkan  di  berbagai  negara,  Jimly Asshiddiqie meringkas pola penerapan dan teknik penyusunan omnibus law menjadi 2 (dua) pola yaitu: 24
1. Satu  undang-undang  mengubah  banyak  undang-undang  sekaligus  dengan mengubah  bagian-bagian  tertentu  dari  undang-undang  itu  tanpa  menyebabkan dicabut sama sekali;
2. Satu  undang-undang  mengintegrasikan  banyak  undang-undang  menjadi  satu kesatuan undang-undang baru dengan mencabut semua undang-undang lama yang diintegrasikan  tersebut  dengan  sekaligus  mengubah  sebagian  dari  materi  undang- undang yang lama itu sesuai dengan kebutuhan
Pada  pola  pertama,  suatu  undang-undang  dapat  disusun  tipis  saja  yaitu  sesuai  dengan kebutuhan.  Akan  tetapi,  jangkauan  materiel  yang  diaturnya  dapat  mencangkup  lingkungan materi peraturan yang diatur oleh beragam peraturan yang sudah ada yang dinilai perlu diubah secara  sekaligus  dengan  satu  undang-undang.  Sedangkan  pada  pola  kedua,  terkesan  ada kemiripan  dengan  pola  kodifikasi  peraturan  perundang-undangan  yang  berusaha mengintegrasikan semua produk peraturan yang mengatur materi sejenis dalam satu kesatuan undang-undang. 25
Hanya saja, bedanya adalah bahwa pada kodifikasi tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap  materi  undang-undang  lain  yang  dipadukan  menjadi  satu  kesatuan  kodifikasi. Sedangkan dalam omnibus law , materi peraturan undang-undang yang diintegrasikan diubah menyeluruh atau sebagian sesuai dengan kebutuhan. 26 Jika melihat dari kedua pola diatas dan dibandingkan  dengan  penerapan  metode omnibus  law di  Indonesia  yang  baru
23 Arasy Pradana A. Mengenal Omnibus Law dan Manfaatnya dalam Hukum Indonesia. www.hukumonline.com
24 Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia
25 Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia
26 Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia
memperkenalkan  praktik omnibus  law ini  pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja  dan  langsung  memuat  berbagai  ketentuan  yang  menghasilkan  undang- undang  yang  sangat  tebal,  mengintegrasikan  materi  yang  berasal  dari  84  undang-undang menjadi satu kesatuan undang-undang baru disertai naskah akademik setebal 2.500 halaman.
Selanjutnya.  mengenai  penerapan omnibus  law di  beberapa  negara, omnibus  law diwujudkan  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  disamakan  dengan undang-undang  dalam  konteks  hukum  di  Indonesia.  Edmond  Makarim  mengatakan  bahwa lazimnya omnibus law dibentuk dalam undang-undang. 27 Tetapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa undang-undang hasil omnibus law bisa mengarah sebagai undang-undang payung  karena  mengatur  secara  menyeluruh  dan  kemudian  mempunyai  kekuatan  terhadap aturan lainnya.
Maria  Farida  Indrati  memaknai omnibus  law sebagai  suatu  undang-undang  baru  yang mengandung  atau  mengatur  berbagai  macam  substansi  dan  berbagai  macam  subjek  untuk langkah  penyederhanaan  dari  berbagai  undang-undang  yang  masih  berlaku.  Menurutnya, undang-undang omnibus  law tidak  tepat  jika  disamakan  dengan  undang-undang  payung ( raamwet,  basiswet,  moederwet) yaitu  undang-undang  yang  merupakan  induk  dari  undang- undang  lain  sehingga  kedudukannya  lebih  tinggi  dari  undang-undang  “anaknya”  karena undang-undang payung inilah yang melimpahkan berbagai pengaturan lebih lanjutnya secara deligasi pada undang-undang lainnya. 28

## Pro-Kontra Penerapan Omnibus Law Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Peraturan  perundang-undangan  memiliki  peran  yang  sentral  dan  strategis  bagi  setiap negara hukum, oleh karena itu menjadi dasar legalitas dalam relasi kehidupan bermasyarakat. Ide  dan  subtansi  dari  peraturan  perundang-undangan  adalah  kepastian  tentang  setiap  warga negara  mengetahui  dan  memahami  entitasnya,  hal  inilah  kemudian  disebut  sebagai  asas legalitas  pada  negara  hukum.  Kehidupan  ditata  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur, keadilan dan kepastian hukum  didistribusikan, serta kejahatan dan pelanggaran ditindak jika dianggap  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan. 29 Fungsi  hukum  dalam konteks  negara  hukum  modern  tidak  hanya  sebagai  alat  pengendalian  sosial  agar  tercipta ketertiban  masyarakat,  akan  tetapi  juga  merupakan  instrumen  agar  tercapai  tujuan-tujuan
27 Adhi Setyo Prabowo, dkk. “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia
28 Bayu  Dwi  Anggono.  Omnibus  Law  Sebagai  Teknik  Pembentukan  Undang-Undang  Peluang  Adopsi  Dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia
29 Jalaludin.  Hakikat  dan  Fungsi  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagai  Batu  Uji  Kritis  terhadap  Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik.  Jurnal Aktualita. Vol 6 No 3. 2011
negara sekaligus menggerakan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Artinya hukum merupakan sarana utama untuk mengahadirkan kesejahteraan ditengah masyarakat. 30
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  bahwa  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  sendi-sendi  kehidupan  berbangsa,  bermasyarakat,  dan  bernegara  harus diatur dengan hukum. Maka pada titik ini muncul apa yang dinamakan superiorisme hukum. Hukum  memegang  peranan  yang  strategis  dan  sentral  karena  menjadi  instrumen  yang menentukan kemajuan suatu negara di era globalisasi seperti sekarang ini. Negara dapat maju karena  hukum,  dan  begitupula  dapat  tertinggal  karena  hukum.  Kemudian  untuk  mendirikan sebuah  negara  yang powerful dalam  kerangka rechtstaat ,  hukum  yang  ditetapkan  haruslah hukum  yang  berdaya  guna,  berdaya  kerja,  dan  berkualitas,  sekaligus  bukan  hukum  yang bermasalah  secara  yuridis  maupun  sosiologis.  Apabila  hukum  di  dalam  suatu  negara  yang mengalami problematika seperti hyper regulated , multi tafsir, tumpang tindih,  inkonsistensi, disharmoni,  dan  banyaknya judicial  review di  Mahkamah  Konstitusi,  maka  hukum  hanya berfungsi sebagai alat disruptif terhadap kewibawaan sebuah pemerintahan 31
Omnibus law umumnya digunakan sebagai suatu instrumen kebijakan untuk mengatasi permasalahan  peraturan  perundang-undangan,  khususnya  problem  peraturan-peraturan  yang terlalu banyak ( hyper regulated) dan saling tumpang tindih ( overlapping) . Konsep ini sering dianggap sebagai “jalan pintas” dalam mengurai benang kusut peraturan perundang-undangan yang  bermasalah,  disebabkan  esensi  dari omnibus  law adalah  sebagai  metode  pembentukan suatu undang-undang yang bertujuan untuk menyasar tema atau materi besar disuatu negara, dan  secara  subtantif  untuk  merevisi  dan/atau  mencabut  beberapa  peraturan  perundang- undangan  sekaligus  yang  dianggap  tumpang  tindih  atau  bermaslah.  Oleh  sebab  itu, mekanisme  ini  dirasa  lebih  efektif  dan  efisien  ketimbang  diselesaikan  dengan  cara  legislasi biasa atau law by law yang menghabiskan lebih banyak waktu, tenaga, dan anggaran negara. Apalagi jika fenomena pembahasan suatu peraturan perundang-undangan di parlemen sering kali mengalami jalan buntu ( deadlock ) dengan banyaknya kepentingan dengan latar belakang, bendera, visi dan misi yang berbeda.
Sebagaimana  diuraikan  sebelumnya  bahwa  hakikat  dari omnibus  law adalah  suatu produk hukum/peraturan perundang-undangan yang berisi lebih dari satu materi, isu, dan tema ketatanegaraan yang substansinya adalah mencabut dan/atau merevisi peraturan lain sehingga menjadi  satu  peraturan  baru  yang  holistik,  dengan  tujuan  untuk  mengatasi  permasalahan
30 Agus Riwanto. Mewujudkan Hukum Berkeadilan secara Progresif Perspektif Pancasila. Jurnal Ahkam. Vol 2 No 2. 2017
31
regulasi  di  suatu  negara,  khususnya  masalah  peraturan  perundang-undangan  yang kuantitasnya  tak  terhitung  ( hyper  regulated )  dan  saling  tumpang  tindihnya  peraturan perundang-undangan  ( overlapping ).  Oleh  karena  itu,  sebenarnya  tidak  ada  yang  perlu diperdebatkan  dari omnibus  law secara  konseptual  atau  keilmuan  hukum  sepanjang  tujuan diterapkannya  konsep  ini  dalam  peraturan  perundang-undangan  proses  pembentukannya untuk menyelesaikan permasalahan pengaturan/kebijakan. 32
Firman  Freaddy  Busroh,  berpendapat  bahwa omnibus  law pada  dasarnya  di  dalam implementasinya memmpunyai banyak kegunaan, yaitu: 33
1. Sebagai instrumen hukum untuk mengatasi konflik regulasi secara efektif, efisien, dan cepat
2. Dapat memyederhanakan proses birokrasi yang sebelumnya lama dan ruwet
3. Mengharmonisasikan  kebijakan-kebijakan  di  tingkat  pusat  dengan  daerah sehingga mampu meningkatkan iklim investasi
4. Meningkatkan  kualitas  koordinasi  antar  pemerintah  maupun  antar  instansi  dan lembaga  terkait,  baik  itu  di  tingkat  pusat  ataupun  daerah  karena  telah  diatur  di dalam kebijakan omnibus law yang terpadu
5. Tingkat  kemudahan  berusaha  semakin  mudah  karena  pengurusan  perizinan menjadi lebih efektif, efisien, dan terpusat
6. Menghadirkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil keputusan maupun masyarakat.
Pemilihan penggunaan teknik legislasi dengan model omnibus law oleh para pembentuk undang-undang  diberbagai  negara  memiliki  sejumlah  alasan.  Salah  satu  alasannya  adalah dengan  teknik  ini  maka  pembentuk  undang-undang  akan  mudah  mencapai  kesepakatan  atau persetujuan rancangan legislasi baru dan menghindarkan dari kebuntuan politik karena isi dari undang-undang omnibus sangat  kompleks  dan  banyak  subtansi  sehingga  perbedaan kepentingan  bisa  diakomodir  dengan  masing-masing  anggota  parlemen  dapat  memasukkan subtansi  yang  diinginkannya.  Oleh  karena  itu,  teknik  ini  akan  menghemat  waktu  dan mempersingkat proses legislasi, serta membuat hubungan partai minoritas atau oposisi dengan mayoritas  menjadi  harmonis,  sebab  adanya  kesamaan  kesempatan  untuk  memperjuangkan kepentingannya masing-masing. 34
32 Maria Farida Indrati, Omnibus Law UU Sapu Jagat
33 Busroh,  Firman  Freaddy.  Konseptualisasi  Omnibus  Law  dalam  Menyelesaikan  Permasalahan  Regulasi Pertahanan. Jurnal Arena Hukum. Vol 10 No 2. 2017
34 Massicotte, Louis. Omnibus Bill Theory and a Practice. Canadian Parliamentari Review. Spring, 2013
Namun,  sebagai  alternatif  ideal  dalam  penataan  regulasi,  dalam  proses  pembentukan omnibus  law tidak  serta  merta  dapat  dengan  mudah  nantinya  diterapkan.  Sebab  konsep  ini keberadaannya  berkembang  pada  mayoritas  negara-negara  yang  menganut  sistem  hukum common law , maka ketika akan diterapkan di negara lain yang notabennya sistem hukumnya berbeda  maka  pelaksanaanya  haruslah  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  atau  sistem ketatanegaraan  di  Indonesia.  Praktik copy  and  paste konsep  ketatanegaraan  dari  satu  negara ke  negara  lain  ini  lazim  di  lakukan  oleh  negara-negara  lain  dengan  istilah  hukumnya  yaitu transplantasi hukum (pencangkokan hukum). Dalam hal omnibus law , dapat dikatakan ketika omnibus  law diterapkan  di  suatu  negara  yang  basisnya  bukan common  law ,  maka  negara tersebut  telah  melakukan  praksis  yang  disebut  sebagai  proses  transplantasi  hukum omnibus law. 35
Apabila  konteksnya  adalah  hukum,  maka  transplantasi  hukum  ( law  transplant ) bermakna  pencangkokan  hukum  dari  negara  satu  ke  negara  lainnya  yang  antar  negara  ini memiliki  perbedaan  dalam  hal  realitas  sosial  dan  sistem  hukumnya  (Muhdlor,  hal.196) Menurut  Alan  Watson, law  transplant merupakan “ the  moving  of  a  rule  or  a  system  of  law from  one  country  to  another,  or  from  one  people  to  another  –  have  been  common  since  the earliest  recorded  history ”  atau  jika  diartikan  merupakan  perpindahan  suatu  tatanan  atau sistem  hukum  dari  satu  negara  ke  negara  yang  lain,  atau  dari  satu  orang  ke  orang  yang  lain yang  sudah  umum  dilakukan  sejak  zaman  dahulu  (Watson,  hal.21)  Secara  lebih  sederhana, transplantasi  hukum  juga  bisa  diartikan  sebagai  sebuah  proses  transfer  atau  peminjaman konsep  hukum  antar  sistem  hukum  yang  ada.  Dan  atau  sebagai  proses  dimana  hukum  dan lembaga hukum dari suatu negara diadopsi oleh negara lainnya.
Transplantasi  hukum  dalam  segi  gagasan,  konsepsi,  solusi,  atau  struktur  institusi  dan metode  dari  suatu  negara  ke  negara  lainnya  telah  menjadi  kecenderungan  atau  bahkan kebiasaan  dalam  rangka  proses  pembangunan  dan  pembaharuan  hukum  di  berbagai  negara belahan  dunia.  Sehingga  dapat  dikatakan  praktik  ini  bukanlah  suatu  hal  yang  baru,  tabu, ataupun  terlarang,  jika  suatu  konsep  atau  sistem  ketatanegaraan  dari  sistem  hukum common law dipindahkan ke negara dengan sistem hukum civil law , ataupun juga sebaliknya dari civil law  ke  common  law ,  selama  disesuaikan  terlebih  dahulu  dengan  karakter  ketatanegaraannya dan  tujuannya  adalah  untuk  sesuatu  yang  baik,  yaitu  menguatkan  dan  memperbaiki  sistem hukum suatu negara.
35 Rizal  Irvan  Amin,  dkk.  Omnibus  Law  Antara  Desiderata  dan  Realita  (Sebuah  Kajian  Legislative  Intens). Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol 15 No 2. 2020
Kondisi  yang  dimaksud  di  atas,  hanya  akan  menjadi  masalah  baru  bagi  sistem pemerintahan negara, sebab sistem hukum yang berlaku terkesan dipaksakan pada tempat dan keadaan  yang  berbeda,  serta  akan  merusak  sistem  kebiasaan.  Dalam  arti  bahwa  hal  itu menjadi  tidak  kontekstual  dan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  sosial,  ekonomi,  politik,  hukum, budaya,  dan  keamana  negara.  Hukum  menjadi  tidak  konsetektual  dikarenakan  masih  berbau konflik yang sangat besar sehingga hanya akan mendatangkan resistensi kuat dari masyarakat yang  berujung  pada  rusaknya  ketertiban  dan  tatanan  masyarakat.  Dan  hukum  juga  menjadi tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  negara  dan  bangsa  karena  pola  pikir,  semangat,  nilai-nilai, asas,  dimana  tempat  hukum  itu  lahir  dan  tumbuh  berbeda  dengan  tempat  hukum  itu diterapkan.
Adapun  pendapat  Frants  Fanon,  menguraikan  bahwa  negara  yang  masih  terjebak dengan  hukum  hasil  pencangkokan  ibarat  negara  yang  berada  di  dalam  lingkaran  setan.  Hal ini  diakibatkan  negara  hanya  akan  terjerumus  dalam  kesulitan  serius  untuk  melepaskan  diri dari kolonialisme. Oleh karena itu, apabila negara tidak menyiapkan sistem hukum yang baru atau  tidak  memodifikasi  hukum  hasil  jajahan  yang  ada  untuk  kemudian  disesuaikan  dengan kondisi  ketatanegaraannya,  pemerintahan  negara  akan  mengalami  kesulitan  untuk berkembang dan kemungkinan gagal untuk menghadirkan tatanan masyarakat yang sejahtera.
Omnibus law , dalam peranannya apabila ditransplantasikan dari negara yang bersistem hukum common  law ke  negara  yang  bersistem  hukum civil  law juga  tidak  bisa  diterapkan secara mentah begitu saja. Jika menganalogikan dengan kondisi transplantasi hukum pada era kolonial, penerapan omnibus law yang sejatinya juga merupakan praktik transplantasi hukum di  era  global  juga  haruslah  disesuaikan  terlebih  dahulu  dengan  kondisi  dan  karakter ketatanegaraanya  berdasarkan  acuan  sistem  hukumnya  masing-masing.  Sebab  jika  hanya dicangkokkan dalam kondisi mentah, omnibus law ini hanya akan menjadi problematika yang suatu  saat  akan  merusak  dan  berimplikasi  pada  goyahnya  tatanan  masyarakat  secara keseluruhan. Apalagi  esensi  dari omnibus law adalah suatu  produk hukum  yang didalamnya langsung mencakup berbagai isu besar, yang substansinya akan merevisi ketentuan-ketentuan lainnya.  Sehingga  tidak  dapat  dipungkiri, omnibus  law sebagai  produk  hukum  memiliki dampak yang cukup besar kepada seluruh tatanan hukum dalam masyarakat. Apabila omnibus tidak  dilaksanakan  dengan  cara  disesuaikan  dengan  sistem  hukum  negara  pencangkok,  dan tidak dilaksanakan dengan mekanisme pembentukan hukum yang berlaku di negara tersebut, baik merujuk kepada procedural due process of  law maupun substantive due process of law yang terlahir hanyalah produk hukum disruptif.
Menurut Thomas Hobbes dalam M. Nur Sholikin, menyatakan bahwa unnecessary laws are not  good law, but  just traps for  money (kuantitas hukum  atau regulasi  yang banyak dan tidak perlu bukanlah hukum yang baik, akan tetapi hanya jebakan untuk anggaran). Dari situ dapat diapahami bahwa memang telah terjadi perubahan situasi terhadap kebutuhan daripada hukum  itu  sendiri.  Jika  konteksnya  berbicara  situasi  pasca  reformasi  mungkin  benar  bahwa dibutuhkan pembentukan dan pengaturan hukum yang masif dan rigid, karena kaitannya saat itu  kita  membutuhkan  instrumen  hukum  untuk  membangun  suatu  peradaban  demokratis. Akan  tetapi,  jika  konteksnya  adalah  zaman  modern  seperti  sekarang,  mungkin  paradigma tersebut sudah tidak sesuai, karena yang sedang kita hadapi dan kejar adalah percepatan laju pertumbuhan ekonomi, kepastian hukum, dan percepatan pelayanan di segala sisi. Oleh sebab itu,  pembentukan  hukum  haruslah  berorientasi  kepada  substansi  terlebih  dahulu  baru kemudian pada aspek prosedural. Dibutuhkan hukum atau regulasi yang kuantitasnya sedikit mungkin tetapi kualitasnya maksimal ( simply rules but perform strictly ) sehingga efektif dan efisien dalam penerapannya.
Dari  sini  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sebenarnya  kebijakan  Pemerintah  untuk menerapkan omnibus  law dapat  dikatakan tepat. Hal  ini didasarkan kepada hakikat daripada omnibus  law yang  merupakan  sebuah  metode  untuk  melahirkan  produk  hukum  yang mencakup berbagai isu besar sekaligus, yang substansinya untuk merevisi dan/atau mencabut peraturan lain untuk dijadikan satu peraturan baru yang menyeluruh. Oleh karena itu, melihat bagaimana permasalahan yang ditanggung oleh regulasi Indonesia dan menimbang keinginan Pemerintah  untuk  dapat  menerapkan  reformasi  regulasi  yang  cepat  dan  tepat  guna meningkatkan  kinerja  Pemerintah, omnibus  law menjadi  konsepsi  bagus  untuk  bisa diterapkan.  Dengan  catatan,  bahwa  penerapan omnibus  law ini  harus  disesuaikan  dahulu dengan  sistem  hukum  Indonesia  dan  dilakukan  oleh  cermat  dengan  memaksimalkan  peran ahli hukum yang ada.
Selain  itu,  pemilihan omnibus  law sebagai  kebijakan  reformasi  regulasi  merupakan pilihan politik yang tepat karena sejalan dengan jiwa dan karakteristik bangsa Indonesia, serta dasar  ideologis-filosofis  Pancasila  yang  merupakan  Paradigma  murni  bagi  kebudayaan Indonesia.  Pemilihan omnibus  law ini  merupakan  pilihan  politik  dalam  aktivitas  pembuatan norma  hukum  konkrit  ( basic  policy )  tanpa  harus  mengabaikan  posisi  dan  keberadaan Indonesia ditengah-tengah pergaulan internasional. Dengan demikian hukum yang dilahirkan adalah  hukum  yang commit  nationally,  think  globaly  and  act  locally .  Kebijakan  membuat undang-undang  ( basic  policy )  yang  memadukan  unsur  yang  bersumber  dari  hukum  asing dengan  hukum  yang  bersumber  dari the  original  paradicmatic  values  of  Indonesian  culture
and society haruslah dilakukan secara cermat dan penuh perhitungan, agar hukum yang akan diberlakukan tidak tercabut dari akar ideologis-filosofis negara dan bangsa Indonesia.
Penerapan omnibus  law ini  juga  dapat  mempercepat  perubahan  ekosistem perekonomian yang semangatnya selaras dengan tatanan yang ada pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU  No.  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dimana metode omnibus law meskipun belum diatur  di  dalam  undang-undang  ini,  tetapi  bukan  berarti  tidak  boleh  untuk  dilakukan  selama dalam  penyusunannya  menggunakan  ketentuan-ketentuan  dalam  pembentukan  regulasi  di Indonesia.
Penerapan  metode omnibus  law yang  seperti  ini  mengundang  reaksi  pro-kontra  yang luas  di  tengah  masyarakat  ditambah  dengan  adanya  krisis  Covid-19  yang  memberikan kesempatan  untuk  mempercepat  reformasi  ekonomi.  Yose  Rizal  Damuri  mengatakan  bahwa rancangaan  undang-undang  cipta  kerja  adalah  langkah  awal  reformasi  ekonomi  untuk mendorong  investasi.  Ia  juga  mengatakan  dengan  kerangka  regulasi  yang  baik  adalah  salah satu  cara  meningkatkan  daya  saing  dimulai  dengan  “memotong”  regulasi  dan  membentuk management  regulasi.  Di  sisi  yang  lain  Mohamad  Mova  Al’Afgani  dalam teleconference dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  memberikan  kritik  atas  pendekatan regulasi  berbasis  resiko  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  (yang  saat  ini  telah menjadi  UU  Cipta  Kerja)  bahwa  format omnibus  law dapat  merancukan  penilaian  resiko dimana untuk dapat menentukan resiko, harus terlebih dahulu menentukan tujuan regulasi itu sendiri. Sebagai gambaran terhadap kerancuan tujuan regulasi itu sendiri yang menimbulkan pertanyaan, “ regulatory Objectives ” yang mana?
Pasal  3  Undang-Undang  Cipta  kerja  menyatakan  bahwa  Undang-Undang  ini  dibentuk dengan  tujuan  untuk  menciptakan  dan  meningkatkan  lapangan  kerja  dengan  memberikan kemudahan,  pelindungan,  dan  pemberdayaan  terhadap  koperasi  dan  UMK-M  serta  industri dan perdaganagan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional
Dalam  hal  ini,  Mohamad  Mova  Al’Afghani  juga  memberikan  saran  bahwa  regulasi berbasis  merupakan  langkah  positif  dalam  upaya  reformasi  regulasi  di  Indonesia,  namun demikian  seharusnya  dilakukan  secara  sektoral,  “ bottom-up ”  dan  sebaiknya  tidak menggunakan format omnibus .
M.  Nur  Sholikin  mengemukakan  5  (lima)  langkah  agar omnibus  law efektif  dan  tidak disalahgunakan, yaitu sebagai berikut: (Silalahi, hal.203)
1) Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  bersama  pemerintah  harus  melibatkan  publik dalam setiap tahapan penyusunannya, sebab omnibus law memiliki ruang lingkup yang  sangat  luas  dan  menuntut  pihak  yang  membuat  dapat  menjangkau  dan melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait
2) DPR  dan  pemerintah  harus  transparan  dalam  memberikan  setiap  informasi perkembangan proses perumusan Undang-Undang.
3) Penyusun harus memetakan regulasi yang berkaitan secara rinci.
4) Penyusun  harus  ketat  melakukan  harmonisasi  baik  secara  vertikal  dengan peraturan yang lebih tinggi maupun horizontal dengan peraturan yang sederajat.
5) Penyusun  harus  melakukan preview sebelum  disahkan,  terutama  dalam melakukan  penilaian  dampak  yang  akan  timbul  dari  undang-undang  yang  akan disahkan.
Ke  depannya  dalam  penerapan  metode omnibus  law di  Indonesia,  Pemerintah  harus benar-benar  memperhatikan  dan  siap  dalam  menjawab  tantangan  yang  muncul  seperti: Pertama , permasalahan regulasi Indonesia kompleks bukan hanya mengenai metode atau cara penyusunan  undang-undang. Kedua ,  memperhatikan  batasan-atasan  prinsip  supermasi konstitusi  yang  telah  meletakkan  batas-batas  kewenangan  mengatur  untuk  tiap-tiap  jenis peraturan  perundang-undangan. Ketiga ,  parameter  penentu  kapan  suatu  materi  harus menggunakan  metode  omnibus  law. Keempat ,  terjaminnya  partisipasi  publik  dalam pembentukan  undang-undang  di  indonesia  di  setiap  tahapan  pembentukan  peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN
1. Urgensi  Pemerintah  Republik  Indonesia  menggunakan  metode omnibus  law dalam penataan peraturan perundang-undangan ialah sebagai bentuk salah satu strategi dalam pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu dengan penyederhanaan, harmonisasi dan sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  terhadap  pembentukan  regulasi  yang  tidak terkendali  selama  ini  di  Indonesia  dalam  menghadapi  persoalan  menjadikan perekonomian  Indonesia  maju  dan  berdaya  saing  sebagai  perwujudan  perencanaan program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dengan memberikan kemudahan berusaha. Pemerintah mengesahkan Undang- Undang  Cipta  Kerja  sebagai  bentuk  trobosan  dalam  penggunaan omnibus  law di Indonesia yang merubah 82 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 Pasal.
2. Omnibus  law merupakan  suatu  metode  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  dan  jika  ditinjau  dari  perspektif  sistem  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  kedudukan  Undang-Undang  hasil  dari  140  metode Omnibus  Law dalam hierarki  peraturan  perundang-undang  adalah  sama  dengan  undang-undang.  Oleh karenanya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  kedudukannya  sama  dengan  Undang-Undang yang  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Secara  teori  perundang-undangan  di Indonesia,  kedudukan  undang-undang  dari  konsep omnibus  law memang  belum  diatur namun bisa ditemukan legitimasi yang rasional jika melihat sistem perundang-undangan di  Indonesia.  Jika  menganggap  bahwa Omnibus  Law adalah  produk  peraturan perundang-undangan  sejenis  undang-  undang  maka  sesungguhnya  tidak  ada  masalah karena  undang-undang  termasuk  dalam  hierarki  peraturan  yang  diatur  oleh  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan  demikian,  tinjauan  atas  kedudukan Omnibus  Law Cipta  Kerja  dalam  sistem peraturan  perundang-undangan  Indonesia  dapat  didasarkan  pada  UU  Nomor  12  tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  yang  telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

## REFERENCES
Ali Zainudin. Metode Penelitian Hukum, Cet .3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Amin,  Rizal  Irvan,  dkk. Omnibus  Law  Antara  Desiderata  dan  Realita  (Sebuah  Kajian Legislative Intens) . Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol 15 No 2. 2020
Ana Retnoningsih dan Suharno. Kamus Besar Bahasa Indonesia , Semarang, Widya Karya.
Anggono, Bayu Dwi. Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang Peluang Adopsi  Dan  Tantangan  Dalam  Sistem  Perundang-Undangan  Indonesia .  Bandung: Alumni, 1981.
Asshiddiqie, Jimly dan M Ali Syafaat. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum . Cetakan Pertama. Jakarta: Konpress, 2006.
Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang . Jakarta: Rajawali Press, 2011.
Azis, Arasy Pradana A. Mengenal Omnibus Law dan Manfaatnya dalam Hukum Indonesia . Busroh, Firman Freaddy. Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertahanan . Jurnal Arena Hukum. Vol 10 No 2. 2017.
Dumairy. Perekonomian Indonesia , Cetakan ke 5, Jakarta: Erlangga, 1996.
Hari  Pramono  dan  Halili  Toha. Hubungan  Kerja  Antara  Majikan  dan  Buruh ,  Cetakan Pertama, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Ibrahim,  Johnny. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatf, Jakarta:  Baayu  media, 2008.
Indrati, Maria Farida. Omnibus Law UU Sapu Jagat . Harian Kompas, 4 Januari 2020.
Jalaludin. Hakikat  dan  Fungsi  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagai  Batu  Uji  Kritis terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik .  Jurnal Aktualita. Vol 6 No 3. 2011.
Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia Jakarta Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2020
Manan Bagir. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia , Bandung: Alumni,  1997. Manan,  Bagir. Teori  Dan  Politik  Konstitusi .  Cetakan  Pertama.  FH  UII  Press  Yogyakarta, 2003.
Manulang  Sendjun  H. Pokok-Pokok  Hukum  Ketengakerjaan  Di  Indonesia ,  Jakarta:  Rhineka Cipta, 2001.
Marzuki Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, 2005.
Massicotte,  Louis. Omnibus  Bill  Theory  And  a  Practice .  Canadian  Parliamentari  Review. Spring, 2013.
Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rosda Karya, 2008.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Prabowo, Adhi Setyo, dkk. “ Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia ”. Jurnal Pamotor. Vol 13 No 1. April 2021.
Rahardjo Satjipto. Hukum, Masyarakat& Pembangunan , Bandung: Alumni, 1981.
Redi,  Ahmad  dan  Ibnu  Sina  Chandranegara. Omnibus  Law  Diskursus  Pengadopsian  yang kedalam Sistem Perundang-Undangan Nasional . Depok Rajawali PES, 2020.
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2020-2024,  dalam  Lampiran  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2022  Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
RI,  JDIH  Bapak. Data  Peraturan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja .
Riwanto,  Agus. Mewujudkan  Hukum  Berkeadilan  secara  Progresif  Perspektif  Pancasila . Jurnal Ahkam. Vol 2 No 2. 2017.
Soemitro, Hukum Pajak , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati. Ilmu  Perundang-Undangan  Dan  Dasar-Dasar Pembentukannya Kanisius . Yogyakarta, 1988.
Statistik,  Badan  Pusat. Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  Triwulan  I  -  2020 .  Berita  Resmi Statistik Nomor 39/05/Th XXIII. 5 Mei 2020.
Susanto  Adelia  Rachma  Indriaswari. “Mengupas  Tuntas  Omnibus  Law  Bikin  Ga(k)  Law” ,
Kajian Hukum , Jilid 1: Pembahasan Formil, 2020.
https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan terobosan-hukum, di akses pada tanggal 26 Mei 2021 Pukul 20:15 WIB
https://katadata.co.id/telaah/2020/02/27/catatan-merah-pasal-pasal-omnibus-law-cipta-kerja/1, di akses pada tanggal 20 Juni 2021, pukul 13:25.
https://news.detik.com/berita/d-4865961/apa-itu-omnibus-law-yang-didemo-buruh-di-dpr,  di akses pada tanggal 18 Juni 2021, Pukul 09:00 WIB.
https://tirto.id/mengapa-buruh-menolak-ruu-cipta-lapangan-kerja-eszH,  di  akses  pada  tanggal 20 Juni 2021, pukul 13:25.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e23d83f3c1e2/pemerintah-klaim-ruu-omnibus- law-cipta-lapangan-kerja-untuk-lindungi-pekerja/,  di  akses  pada  tanggal  20  Juni  2021, pukul 09:57.