## A. PENDAHULUAN
Mati  tak  mau  namun  sulit  bertahan hidup, itulah kenyataan yang dihadapi oleh pedagang ritel tradisional . dalam beberapa tahun  belakangan  ini.  Kondisi  ini  berbeda jauh  dengan  bisnis  ritel  berformat  modern yang  semakin  eksis  keberadaanya  di Indonesia. Banyak kalangan yang kemudian mempersepsikan  hadirnya  toko  modern inilah  yang  membuat  pasar  tradisional semakin  lama  semakin  tergusur,  akibat beralihnya  konsumen  pada  format  ritel modern. Sebagai sebuah kajian yang ilmiah penelitian  ini  tidak  ingin  terjebak  dan  ikut arus  begitu  saja  untuk  membenarkan persepsi tersebut.
Persepsi terjepitnya pasar tradisional akibat  kehadiran  ritel  modern  ini  ternyata membuat pemerintah pusat maupun pemerintah  daerah  yakin  untuk  membuat pengaturan  terkait  keberadaan  kedua  ritel tersebut. Pemerintah pusat sendiri setidaknya  memiliki  10  peraturan  untuk mengatur  ritel  modern.  Peraturan  yang paling  baru  adalah  Perpres  No.112  tahun
2007  tentang  Penataan  dan  Pembinaan Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan Toko  Modern.  Aturan  ini  kemudian  telah banyak  diadopsi  oleh  beberapa  Pemda lewat  berbagai  aturan  daerah  yang  isinya lebih  teknis  dan  lebih  rinci  dibanding Perpres tersebut.
Kondisi  saat  ini  dalam  rangka otonomi  daerah  memberikan  ruang  yang begitu luas bagi Pemda untuk mengeluarkan  pengaturan  dalam  rangka mengintervensi  mekanisme  pasar.  Namun, menciptakan  kondisi  pasar  yang  adil  dan sehat  dengan  mengatur  mekanisme  pasar lewat  kebijakan  dengan  memberikan perlindungan bagi golongan ekonomi lemah haruslah  hati-hati.  Sebagaimana  kita ketahui,  ditengah  kondisi  ekonomi  yang semakin  liberal  mengeluarkan  kebijakan ekonomi  untuk  mengintervensi  mekanisme pasar  sangatlah  dibutuhkan.  Hal  ini dimaksudkan  agar  pemilik  modal  besar tidak mematikan pelaku usaha kecil.
Kondisi  inilah  yang  membuat penulis  tertarik  dan  ingin  mengkaji  lebih

## INTERVENSI NEGARA DALAM MEKANISME PASAR : KASUS PENATAAN RITEL MODERN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA
Oleh :

## Silviana

## Universitas Serang Raya

## ABSTRAK
Tulisan ini menggambarkan tentang intervensi negara dalam mekanisme pasar dalam kasus  penataan  ritel  modern  oleh  pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bantul  .  Kondisi  saat  ini dalam  rangka  otonomi  daerah  memberikan  ruang  yang  begitu  luas  bagi  Pemda  untuk mengeluarkan  pengaturan  dalam  rangka  mengintervensi  mekanisme  pasar.  Namun, menciptakan  kondisi  pasar  yang  adil  dan  sehat  dengan  mengatur  mekanisme  pasar  lewat kebijakan dengan memberikan perlindungan bagi golongan ekonomi lemah haruslah hati-hati.
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah,  jika  pemerintah  daerah  ingin  melakukan intervensi  terhadap  pasar  hal  yang  perlu  dilakukan  adalah  mengetahui  seperti  apa  arena persaingan yang akan dikelola. Dari situlah kemudian pemerintah bisa memikirkan sejauh apa campur tangan yang harus dilakukan. Apakah Pemda hanya ingin berperan sebagai fasilitator atau  akan  berpihak  pada  salah  satu  pelaku  usaha  dengan  cara  memberikan  keistimewaan tertentu. Diharapkan keistimewaan itu hanya diberikan pada pelaku usaha kecil yang tumbuh dengan kondisi pasar yang kurang sehat.
Kata Kunci : Intervensi Negara, Mekanisme Pasar,Penataan Ritel Modern

## 1
Ritel  tradisional  adalah  peritel  yang  membuka  gerai  usaha  dengan  format  tradisional  seperti,  warung  kelontong,  toko  kelontong  dan pedagang  kelontong  pasar  tradisional  yang  berjualan  di  kios  atau  los.Format  tradisional  diartikan  bila  proses  jual  beli  masih  ada  tawar menawar dan  pembeli tidak mengambil barang secara langsung (diambilkan).
Format  ritel  modern  adalah  peritel  yang  membuka  gerai  usaha  dengan  format  modern  seperti  minimarket/swalayan,  supermarket, department  store .  Format  modern  diartikan  pembeli  mengambil  sendiri  kebutuhannya  dan  membayar  dengan  penggunaan  teknologi (penggunaan  computer  dan  mendapat  struk),  gerai  tempat  usaha  biasanya  barang  akan  disusun  rapih,  memakai  pendingin  ruangan  dan lampu yang terang.
1
2
dalam  lagi.  Selain  keinginan  untuk  tahu siapa  yang  terancam  dari  hadirnya  ritel modern.  Hal  terpenting  yang  bisa  didapat dari  hasil  penelitian  ini  adalah  mengetahui peran  Pemerintah  daerah  untuk  mengatasi kondisi  persaingan  di  bisnis  ritel.  Apakah kemudian  peran  Pemda  lewat  kebijakan yang dikeluarkan telah efektif ketika Pemda memutuskan  untuk  ikut  campur  tangan secara  aktif  dalam  arena  ritel  atau  malah sebaliknya.
Penelitian
ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi kasus.  Penggunaan  metode  ini  terfokus pada keinginan untuk mengetahui keragaman  dan  kekhususan  sebagai  pisau analisis  yang  digunakan.Agar  bukti  tidak samar-samar sebagaimana kelemahan metode kualitatif peneliti melakukan proses Triangulasi  dengan  mengkroscekan  data pada  narasumber  lain  yang  kira-kira  punya pemikiran berbeda dengan narasumber yang telah diwawancara.
Secara  teoritis,  penelitian  ini menggunakan  konsep  peran  pemerintah dalam  mengelola  perekonomian  yang dikhususkan  pada  fungsi  utama  peran Pemerintah  Daerah  yaitu   fungsi  alokasi. Ditambah dengan konsep intervensi mekanisme  pasar  lewat  kebijakan  publik dimana  konsep  ini  melihat  sejauhmana pemerintah  berperan  aktif  untuk  turun tangan  lewat  kebijakan  publik  yang dikeluarkan.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.  Alasan  kenapa  memilih Kabupaten  Bantul  adalah; pertama ,  dalam kurun  waktu  tiga  tahun  pasca  gempa  bumi jumlah ritel modern berupa minimarket/swalayan yang berada di Bantul telah mencapai 95 unit. Dalam kajian yang dilakukan bagian penelitian dan pengembangan  koran  Kompas  yang  terbit 15  Maret  2010,  terdapat  grafik  yang menunjukan  Kabupaten  Bantul  memiliki pertumbuhan  ritel  modern  paling  cepat dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi  Yogyakarta.  Bisa  dilihat  pada tahun  2007  dan  2008  ritel  modern meningkat  jumlahnya  sampai  100%,
sedangkan  pertumbuhan  pasar  tradisional tidak  mengalami  kenaikan  dalam  2  tahun terakhir.
Alasan kedua, telah  munculnya Surat  Edaran  Bupati  Bantul  No.  503/5439 pada  tanggal  27  September  2008  yang berisi  ”Pemerintah  Daerah  Bantul  untuk sementara  waktu  menunda  pemberian  ijin pendirian  mini  market,  toko  swalayan  dan sejenisnya”.  Surat  ini  memperlihatkan Pemda  Bantul  telah  melakukan  intervensi pasar  dengan  menstop  pendirian  ritel modern.  Langkah  yang  berani  ini menjadikan  Bantul  daerah  yang  menarik untuk  dikaji  peranannya  dalam  mengelola dinamika dalam usaha ritel.
Untuk  mengetahui  semua  itu peneliti  melakukan  riset  di  dua  pasar terbesar  di  Bantul.  Kedua  pasar  ini memiliki cerita seputar persaingan pedagang ritel, baik ritel tradisional maupun modern.  Selain  area  persaingan  yang ditelusuri,  peneliti  menemui  beberapa

## Grafik 1
Pertumbuhan Pasar Tradisional dari Tahun 2006, 2007, 2008
Sumber : Data Diolah Kabupanten Bantul, Tahun 2008

## Grafik 2
Pertumbuhan Ritel Modern dari Tahun 2006, 2007 dan 2008
Sumber : Data Diolah Kabupanten Bantul, Tahun 2008
Silviana, Intervensi Negara Dalam Mekanisme Pasar : Kasus Penataan Ritel Modern Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Yogyakarta 15
stakeholders untuk tahu lebih dalam seputar kebijakan  ritel  di  Kabupaten  Bantul. Peneliti  juga  berkesempatan  menemui Bupati  Bantul  yang  merupakan  aktor terpenting  dari  munculnya  kebijakan  ritel tersebut.
Bagaimanapun,  hasil  penelitian  ini bagi Pemda Bantul bisa dijadikan referensi sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan kebijakan dalam pengelolaan di bisnis ritel. Bagi Pemerintah daerah lainnya penelitian ini bisa dijadikan sandaran  bahwa  setiap  daerah  dalam menghadapi menjamurnya ritel modern bisa berbeda-beda cara pengelolaannya.
Maka dari penjelasan diatas masalah yang  dijadikan  fokus  peneliti  adalah Bagaimana  intervensi  yang  dilakukan Pemerintah Daerah Bantul dalam pengelolaan  bisnis  ritel  modern  yang tumbuh  bak  jamur  di  musim  hujan.Dari sinilah  peneliti  berkeinginan mengetahui bentuk intervensi yang dilakukan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bantul dalam  arena  bisnis  ritel  yang  hadir  di wilayahnya.  Tak  kalah  penting  implikasi apa  yang  dari  peran  yang  dilakukan Pemerintah Daerah Bantul terhadap kondisi usaha  di  arena  bisnis  ritel  dan  juga  faktor yang  menyebabkan  hadirnya  kebijakan intervensi dalam arena bisnis ritel.

## 1.  Peran  Pemda  dalam  Perekonomian Daerah
Era  otonomi  daerah  saat  ini  telah menjadikan  pemerintah  daerah  khususnya Kabupaten/Kota  sebagai  pelaku  ekonomi yang  sangat  berpengaruh  dan  dominan dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdasarkan pada  UU  No.32  tahun  2004,  bahwa pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  wajib melaksanakan  11  tugas  dan  secara  implisit mereka  boleh  mengerjakan  kewenangan diluar kewenangan pemerintah pusat. Salah satunya  kewenangan  dalam  ekonomi  untuk mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki daerah  tersebut  menjadi  lebih  luas (Brodjonegoro 2005:571)
Seperti  yang  dikatakan Stephen  J Bailey  dalam  bukunya Local  Government
Economics:  Principles  and  Practices ,   ada empat  fungsi
negara  dalam  menata perekonomian yaitu fungsi alokasi, distribusi,  regulasi  dan  stabilisasi.  Dari keempat  fungsi  ini  untuk  fungsi  regulasi dan stabilisasi yang lebih banyak melakukannya  adalah  pemerintah  pusat. Sedangkan  pemerintah  daerah  akan  lebih banyak  memainkan  peranan  dalam  fungsi alokasi  dan  distribusi  untuk  mengelola perekonomiannya.  Namun  untuk  urusan peran  distribusi  ini  kekuasaan  pemerintah daerah hanya mengadopsi program pemerintah pusat, karena pemerintah daerah tidak  boleh  mengeluarkan  kebijakan redistribusi pendapatan dikhawatirkan akan menciptakan inefisiensi.
Secara  garis  besar  fungsi  alokasi menurut  Bailey  adalah  adanya  monopoli pemerintah  dalam  mengelola  sumber  daya alam  daerah.  Monopoli  ini  yang  kemudian menyebabkan kegagalan pasar. Menurutnya diperlukan  intervensi  pemerintah  daerah bila  menyangkut  barang  publik,  tetapi intervensi  ini  hanya  boleh  dilakukan  untuk mengkoreksi  kegagalan  pasar.  Namun  ada juga  kemungkinan  pemerintah  melakukan kegagalan ketika ingin melakukan pembenaran  saat  kegagalan  pasar  terjadi. Dalam  hal  ini  berarti  fungsi  alokasi dilakukan  bila  ada  unsur  monopoli  yang merugikan  salah  satu  pelaku  usaha  disaat mekanisme
pasar berlangsung. Tanggungjawab  inilah  yang  menjadikan pemerintah daerah akan melakukan intervensi  lewat  mekanisme  aturan  yang dibuatnya.  Peraturan  inilah  yang  kemudian menjadi strategi penting dimana pemerintah daerah  punya  legitimasi  untuk  memasuki mekanisme pasar. Cara lainnya adalah pada mekanisme administratif. Mekanisme administratif  ini  biasanya  tertuang  pada aturan  yang  dikeluarkan  dan  kemudian lewat  mekanisme  administrasi  inilah strategi  intervensi  turut  pula  dilakukan. Oleh  karena  itu,  fungsi  alokasi  dalam  hal ini  bisa  menjadi  media  pemerintah  untuk mengeluarkan  kebijakan  sebagai  upaya Pemda  untuk  berperan  dalam  mencegah monopoli di arena bisnis ritel.
Aktifnya pemerintah dalam
Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 1, Sept-Des 2014, halaman 14 - 33 16
memasuki arena pasar sebenarnya disebabkan adanya pandangan akan kekhawatiran  dari  nasib  pedagang  kecil. Seperti  yang  Suparmoko  katakan,  jika pemerintah  menyerahkan  mekanisme  pasar secara  murni  tidaklah  mungkin,  karena nantinya  golongan  ekonomi  lemah  akan menjadi  semakin  miskin  akibat  perusahaan besar  melalui  persaingan  bebas  akan menghancurkan sektor usaha kecil (Suparmoko,M:  2000).  Pendapat  semacam inilah  yang  terkadang  menjadi  basis  kuat kenapa  pemerintah  harus  ikut  campur dalam  mekanisme  pasar.  Perlu  diketahui pula bahwa pasar sesungguhnya merupakan institusi  sosial  yang  bersifat  netral  dan menggerakan  proses  transaksi  antara pelaku-pelaku  ekonomi  sehingga  mampu menciptakan  pertumbuhan  ekonomi.  Jadi tidak  mungkin  pengusaha  kecil  dan menengah  diperkuat  dan  dikembangkan kemampuannya  tanpa  masuk  kedalam sistem  pasar  yang  sehat.  Fungsi  alokasi inilah  yang  seringkali  dipakai  untuk menciptakan  aturan-aturan  agar  pelaku ekonomi  bisa  tumbuh  dan  berkembang dengan  kondisi  usaha  yang  sehat.  Sebagai basis Negara untuk melindungi para pelaku usaha kecil.
2. Intervensi
Pemerintah dalam Mekanisme Pasar Kebijakan publik sebagai salah satu instrument
untuk mengintervensi mekanisme  pasar  telah  diterapkan  sejak dulu  hingga  sekarang.  Pada  zaman  orde lama misalnya, kebijakan intervensi ekonomi dilakukan lewat program Benteng untuk  melindungi  industri  pribumi  dari kekuatan  asing  pada  saat  itu.Pemerintah pusat  `1`saat  ini  juga  sudah  mengeluarkan kebijakan  untuk  menjaga  persaingan  usaha lewat  UU  No.5  tahun  1999  tentang  anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Konteks  ini  menggambarkan  pada  kita konsep  ekonomi  politik  tidak  akan  bisa dipisahkan dengan kebijakan publik sebagai instrumen masuknya negara untuk menciptakan kondisi persaingan pasar yang sehat. Seperti  yang  dikatakan  Bustanul
Arifin dan Didik J Rachbini dalam bukunya Ekonomi di Era Transisi “Berbagai  keputusan  yang menyangkut  kebijakan  publik dilaksanakan  oleh  pemerintah sesuai dengan institusi ekonomi dan politik yang ada. Suatu kebijakan disebut kebijakan publik bukan karena kebijakan itu sudah diundangkan atau karena kebijakan tersebut dilaksanakan oleh publik melainkan karena isi kebijakan  itu  sendiri  yang menyangkut kesejahteraan umum” Pendapat diatas setidaknya mencerminkan  bahwa  kebijakan  publik adalah  basis  negara  untuk  menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Namun terkadang porsi negara dalam mengeluarkan kebijakan publik bisa jadi tidak pas, dalam artian  terkadang  negara  bertindak  secara berlebihan  atau  intervensi  malah  terlalu longgar sehingga keinginan untuk mensejahterakan  masyarakat  menjadi  nihil adanya.
Padahal  seperti  yang  dikemukakan oleh  Ikatan  Sarjana  Ekonomi  Indonesia dalam  Jurnalnya  pada  tahun  2000,  mereka merumuskan  konsep  KEPT  (Konsep Ekonomi Pasar Terkelola). KEPT mengkonsepkan  akan  perlunya  kehati- hatian  dalam  memperlakukan  mekanisme pasar, karenanya campur tangan pemerintah yang  masuk  dalam  mekanisme  pasar  tidak bisa sembarangan pula dalam menjabarkan. Prinsip  kehati-hatian  dalam  campur  tangan pemerintah  antara  lain  dapat  dilakukan dengan  mempertimbangkan  hal-hal  seperti; derajat campur tangan (degree of intervention) sektor,  wilayah  atau  area  apa yang  memerlukan  campur  tangan (area  of intervention), dan kapan campur tangan itu diperlukan (timing of intervention) . Konsep ini  kemudian  lebih  menekankan  peran pemerintah sebagai fasilitator bukan pemain utama  dalam  perekonomian.  Pemerintah dalam  hal  ini  dapat  melakukan  peran
Silviana, Intervensi Negara Dalam Mekanisme Pasar : Kasus Penataan Ritel Modern Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta 17
aktifnya  dengan  menciptakan  aturan  main yang  sehat,  efisien,  efektif,  jelas  dan transparan. Keseluruhan peran yang dilakukan  pemerintah  ini  diharapkan  bisa membuat  mekanisme  pasar  yang  berjalan bisa  berkembang  lebih  baik  dengan lingkungan usaha yang sehat dan adil.
Bagi pemerintah daerah sendiri cara masuk  untuk  mengatur  intervensi  pasar biasanya  dengan  memakai  instrument hukum  berupa  Peraturan  daerah  (Perda), Peraturan  Bupati  (Perbup)  dan  Keputusan Bupati.  Namun  kesalahan  yang  seringkali terjadi  dari  sebuah  intervensi  adalah terjadinya  bentuk  etatisme  negara,  dimana peranan  negara  sangat  dominan  sehingga menggangu  mekanisme  pasar  yang  sehat. Negara  kadang  menggangu  lewat  akses yang  berlebihan  terhadap  beberapa  pelaku usaha  dengan  memakai  kebijakan  publik. Karena  sebenarnya  pengusaha  kecil  dan menengah  tidak  perlu  meminta  perlakuan khusus  untuk  bisa  berkembang  baik  tetapi yang  lebih  penting  menuntut  perlakukan adil  sehingga  akses  terhadap  pasar  dan sumber-sumber  ekonomi  yang  ada  bisa dimanfaatkan  semua  pelaku  secara  efisien (Brodjonegoro 2005).
Kontaradiksi  antara  pelaku  usaha besar dan kecil, yang kemudian mempersepsikan akan mengorbankan pelaku  usaha  kecil  sebenarnya  tidak  selalu benar.  Permasalahan  yang  sebenarnya terjadi  adalah  pada fairness atau  keadilan dalam  pasar.  Maka  seharusnya  persaingan yang  ada  dijaga  dengan  baik,  sehingga nantinya peluang untuk sama-sama tumbuh dan  berkembang  bisa  terlaksana.  Artinya, negara  disini  akan  menjadi  wasit  yang  adil dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang adil  untuk  segenap  pelaku  usaha.  Pada prinsipnya  pemerintah  tetap  harus  menjaga mekanisme  pasar  agar  berjalan  adil  lewat regulasi  yang  dikeluarkan.  Namun  ada prinsip-prinsip  yang  harus  dipegang pemerintah  daerah  ketika  memasuki  arena pasar.  Dalam  arena  ritel  misalnya, penguasaan  pemerintah  akan  siapa  yang saling bersaing dan harus sejauh apa derajat campur tangan Pemda untuk mengatur ritel modern  harus  diatur  jelas.  Karena
sebaiknya  prinsip-prinsip  ini  dijadikan sebagai  sebuah  pertimbangan  yang  patut dicatat  ketika  pemerintah  memutuskan untuk masuk ke dalam mekanisme pasar.

## 3.Kerangka  Kebijakan  Nasional  Sektor Usaha Ritel
Peraturan-peraturan  yang  ada  di tingkat  nasional  adalah  alasan  utama mengapa Peraturan  Bupati  (Perbup)  dan Peraturan  Daerah  (Perda)  tentang  penataan toko  modern  ini  lahir  di  berbagai  daerah. Lahirnya  kebijakan  penataan  ritel  di berbagai  daerah  ternyata  di  dorong  kuat oleh  munculnya  PERPRES  No.112  tahun 2007,  tentang  “Penataan  dan  Pembinaan Pasar  Tradisional  Pusat  Perbelanjaan  dan Toko  Modern”  dan  juga  PERMENDAG No.53/M-DAG/PER/12/2008 “Tentang Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko Modern”.  Perpres  ini  lahir  dengan  melihat kondisi  perkembangan  usaha  perdagangan eceran  modern  dalam  skala  besar  yang begitu  pesat  perkembangannya  dan  terus menguntungkan.
Kebijakan dari pusat ini merupakan hal  yang  bisa  kita  katakan  “pas”  dengan kondisi Bantul yang masyarakatnya banyak menggantungkan hidup di pasar tradisional. Apalagi  Bupati  Bantul  sangat  peduli terhadap nasib rakyat kecil. Maka bisa kita katakan  kepentingan  pemerintah  pusat  dan kepentingan Pemda Bantul bertemu dengan tujuan  yang  sama,  yaitu  sama-sama  ingin memajukan  pasar  tradisional  dan  mulai khawatir  terhadap  dampak  negatif  dari menjamurnya ritel modern.
Perpres  No.112  tahun  2007  ini mengatur  beberapa  hal  penting,  aturan  itu meliputi;  penyediaan  fasilitas  wajib  bagi pasar  tradisional  dan  ritel  modern,  aturan lokasi  dan  perizinan,  aturan  sistem penjualan  dan  jam  kerja,  dan  aturan kemitraan dengan pemasok. Aturan mengenai  sanksi  administrasi  secara bertahap juga diberlakukan bagi pelanggaran,  mulai  dari  peringatan  tertulis, pembekuan,  hingga  pencabutan  izin  usaha, namun  sanksi-sanksi  ini  juga  masih  perlu
dipertanyakan lagi dalam penerapannya. Dalam  Perpres  112/2007  juga disebutkan  dalam  mengeluarkan  surat  izin usaha kepada toko modern harus dilengkapi dengan  studi  kelayakan  termasuk  analisis mengenai  dampak  lingkungan  (AMDAL). Termasuk  pula  aspek  sosial  budaya  dan dampak lingkungan bagi pelaku perdagangan  eceran  setempat.  Proses AMDAL  sendiri  dalam  Perpres  tidak  jelas porsinya  yaitu  pada  bangunan  apa  studi kelayakan  itu  dilakukan  dan  siapa  saja pelaku  pedagang  eceran  yang  harus diperhatikan  tidak  diatur  rinci.  Perpres  ini juga  memperlihatkan  bahwa  yang  menjadi perhatian akan dampak dari kehadiran toko modern  adalah  hanya  eksistensi  dari  pasar tradisional saja.
Hal  lain  yang  tidak  detail  dibahas dalam  Perpres  112/2007  ini  adalah pengaturan  jarak  lokasi  antar  pasar tradisional  dengan  ritel  modern.  Aturan jarak yang tidak detail memanglah menjadi ruang  kosong  bagi  daerah-daerah  di Indonesia  untuk  melakukan  penerapan terhadap  pengaturan  toko  modern.  Kita dapat melihat dalam Peraturan Presiden dan Peraturan  Menteri  ini  isinya  tidak melakukan pembatasan sama sekali terhadap  pendirian  ritel  modern  baru. Hanya  saja  ritel  modern  yang  berdiri diwajibkan memperhatikan kondisi ekonomi dan lingkungan sekitarnya.
Pemerintah  pusat  dalam  hal  ini mengharuskan  ritel  modern  tersebut melakukan  kemitraan  terhadap  pelaku ekonomi  kecil.  Artinya  untuk  pengaturan dalam  hal  zonasi  ini  akan  menjadi  variasi dan  kewenangan  penuh  kepada   masing- masing  daerah,  karena  memang  tidak  ada aturan  pasti  didalam  regulasi  nasional. Sebagai  bentuk  penyikapan  daerah  atas regulasi  nasional,  muncullah  kemudian aturan  di  berbagai  daerah  tentang  penataan ritel  modern.  Seperti  di  Solo  yang  sedang menyiapkan Perda tentang pasar tradisional dan Perda tentang pasar modern.
Khusus  untuk  Kabupaten  Bantul yang dijadikan wilayah penelitian. Karakter kepemimpinan  akan  sangat  mencerminkan bagaimana  kebijakan  yang  ada  nantinya
lebih  condong  melindungi  pelaku  yang mana.  Karakter  kewilayahan  Bantul  juga akan  sangat  erat  berpengaruh  pada  kondisi arena  persaingan  itu  nantinya.  Karena masyarakat  sebagai  konsumen  tidak  bisa kita  batasi  untuk  memilih  kemana  mereka ingin berbelanja. Pada akhirnya mekanisme pasar  yang  akan  menentukan  siapa  pelaku usaha yang akan diuntungkan dan dirugikan di dalam arena persaingan ritel.

## B  DINAMIKA  PERAN  PEMDA  DI AREA BISNIS RITEL

## 1. Proses Kebijakan Lahirnya PERBUP
Perpres   112 tahun 2007 merupakan salah  satu  pendorong  utama  Perbup penataan  toko  moderndi  Bantul  bisa  hadir. Perpres  inilah  yang  kemudian  dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan penataaan ritel  modern  di  wilayah  Bantul.  Hal  yang menjadi kewenangan Pemda untuk mengatur ritel modern ada pada penerbitan izin dan penentuan zonasi. Pengaturan  dalam  hal  zonasi  ini kemudian Pemda yang diberikan kewenangan  untuk  mengatur  dimanakah lokasi-lokasi  yang  diperbolehkan  untuk kehadiran  ritel  modern  baru.  Ketentuan secara  teknis  ini  seluruhnya  diserahkan pada  Pemda  masing-masing.  Setiap  daerah memiliki  keunikan  dan  kekhasan  masing- masing,  keunikan  itu  terkait  pada  kondisi arena persaingan ritel yang terjadi di setiap daerah, juga terkait kekhasan yang dimiliki oleh  setiap  pemimpin  daerah  dan  birokrat yang  menyusun  aturan  ritel  tersebut. Tidaklah mengherankan bila aturan kebijakan yang akan keluar menjadi sangat tergantung dari Pemerintah Daerah masing- masing.
Perpres  No.  112  tentang  “Penataan dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat perbelanjaan  dan  Toko  Modern”,   dalam perjalannya telah mengilhami Bupati Idham Samawi  untuk  memikirkan  pengaturan lebih  lanjut  dalam  menata  keberadaan  ritel modern  di  Bantul.  Seperti  yang  dituturkan oleh  Bapak  Helmy  Jamharis.MM  selaku kepala DInas Perizinan Bantul;
”Pak
Bupati
selalu
Silviana, Intervensi Negara Dalam Mekanisme Pasar : Kasus Penataan Ritel Modern Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Yogyakarta 19
mengatakan  bahwa  untuk Kabupaten  Bantul  tidak diperbolehkan adanya mall. Memang  mall  itu  hanya menjadi  salah  satu  bagian dari  toko  modern,  karena memang  warga  masyarakat memiliki hak untuk berusaha.  Maka  Pemda tidak akan melarang pendirian  toko  modern (minimarket), tetapi  ini perlu  diatur.  Aturan  yang kemudian dimunculkan oleh Pemda Bantul memang  ini  tidak  ada kajian  secara  ilmiah  gitu ya,  tetapi  Pak  Bupati memandang dengan dibuatnya aturan ini minimal bisa menjadi benteng bagi pasar tradisional, kemudian muncullah kebijakan itu.”
Peraturan  penataan  ritel  ini  pada akhirnya  lahir  dengan  kekuatan  hukum berupa  Peraturan  Bupati  Bantul  No.112 tahun  2010.   Kenapa  Perbup  dan  bukan Perda  yang  punya  dasar  hukum  lebih kuat?  Hal  ini  memanglah  disengaja, menurut pengakuan Bapak Helmy, jika ini dijadikan  Perda  prosesnya  akan  lama  dan sulit  mencabutnya,  apalagi  bila  nanti  isi aturan  ternyata  tidak  sesuai  dengan kondisi  di  lapangan.  Selain  itu  dengan kondisi  aturan  berupa  Perbup,  jika  pada perjalanannya terdapat implementasi yang kurang  baik  maka  bisa  disempurnakan lagi. Kekurangan-kekurangan yang ada ini ketika  telah  diketahui,  nantinya  Pemda akan  menyempurnakan  lagi  lewat  Perda. Namun  bila  pada  tahun-tahun  mendatang tidak  diperlukan  lagi  Perbup  tersebut  bisa dicabut sewaktu-waktu.
Dari  pernyataan  tersebut  kita  bisa tahu Perbup ini adalah batu loncatan bagi Pemda  Bantul  untuk  mengatur  dan Tabel 1 Data Ritel Modern Kabupaten Bantul Tahun 2008 NO NAMA KECAMATAN JUMLAH MINIMARKET PENYERAPAN
TENAGA KERJA
KETERANGAN
1 BAMBAMG LIPURO 5 22 2 BANGUNTAPAN
18 91 3 BANTUL 10 235 4 IMOGIRI 6 51 5 JETIS 1 13 6 KASIHAN 14 159 7 KRETEK 1 28 8 PAJANGAN 1 4 9 PANDAK 3 15 10  PIYUNGAN 4 41 11  PLERET 5 102 12  PUNDONG 1 4 13  SANDEN 5 42 14  SEDAYU 5 48 15  SEWON 16 116 16  DLINGO Tidak ada 17  SRANDAKAN Tidak ada Jumlah 95 971
Sumber : Data Diolah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, Tahun 2008
Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 1, Sept-Des 2014, halaman 14 - 33 20
membatasi  pertumbuhan  ritel  modern.  Ini dimaksudkan  agar  pertumbuhan  ritel modern tidak terlalu massif seperti sekarang ini.  Semangat  mencoba-coba  peraturan  ini berakibat pada tim perumus kehilangan hal penting,  yaitu  melakukan  kajian  secara ilmiah untuk melihat kondisi ritel di Bantul.
Padahal melakukan kajian untuk menemukan masalah yang dihadapi pedagang  ritel  tradisional  merupakan  hal penting untuk membuat Perbup ada pada rel yang benar.

## 2.  Implikasi  PERBUP  sebagai  Aturan Percobaan
Langkah  utama  dari  Idham  setelah  Perpres tentang  penataan  ritel  modern  keluar  pada akhir  2007  adalah  menginstruksikan  Dinas Perijinan  untuk  melaporkan  mengenai jumlah  toko  modern  di  Bantul. Tanggal  22 September 2008 hasil laporan itu diberikan
dan  dari  laporan  itu  ada  95  buah  toko modern  yang  ada  di  Bantul  tersebar  di  15 Kecamatan.
Selain  menelusuri  jumlah  dan  lokasi, tim juga meneliti siapa pemilik ritel modern di Bantul. Data ini menunjukan kepemilikan  ritel  modern  masih  berada  di tangan  pengusaha  lokal,  karena  memang kebanyakan  ritel  modern  di  Bantul  tidak berjejaring nasional namun hanya termasuk ritel  modern  lokal.  Pada  kenyataannya  9% pemilik ritel modern yang berasal dari luar DIY memiliki usaha toko modern berstatus waralaba  jejaring  Nasional,  diantaranya pengusaha  dengan  nama  Hani.S  Krisdianta asal  Banjarnegara  yang  telah  memiliki  3 toko  Indomaret  di  Bantul.  Bisa  kita  lihat persentase kepemilikan modal toko modern berdasarkan  asal  daerah  pemilik  dengan diagram dibawah ini
Setelah  adanya  data  mengenai jumlah  ritel  modern  di  Bantul,  kemudian tim melaporkan kepada   Idham. Idham lalu menilai  keberadaan  ritel  modern  sudah terlalu banyak dan perlu respon dari Pemda untuk  membatasi. Lima  hari  setelah laporan tersebut Idham mengeluarkan surat edaran  Bupati  pada  tanggal  27  September 2008.   Surat edaran ini berisi penangguhan pemberian izin bagi ritel modern yang akan membuka usaha, selanjutnya Idham melalui Dinas  Perijinan  memberikan  mandat  untuk

## Gambar 1 Kepemilikan Ritel Modern Berdasarkan Asal Daerah Pemilik
Sumber : Data Diolah Kabupanten Bantul, 2008
Silviana, Intervensi Negara Dalam Mekanisme Pasar : Kasus Penataan Ritel Modern Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta 21
mulai  merencanakan  membuat  peraturan untuk  menata  ritel  modern  yang  ada  di Bantul.
Dinas  Perijinan  yang  merasa  tidak bisa  sendiri  dalam  bekerja  akhirnya berinisiatif  untuk  mengajak  dinas  dan kantor lainnya agar dapat membantu dalam mengerjakan Perbup tersebut. Untuk itu ada 10 dinas dan kantor yang ada dalam tim ini yaitu;  Dinas  Perijinan,  Dinas  Perindagkop, DPKAD  (Dinas  pengelola  Keuangan  dan Aset Daerah), BAPPEDA (Badan Pembangunan  dan  Perencanaan  Daerah), Satpol  PP,  Dinas  PU  (Pekerjaan  Umum), KPP  (Kantor  Pengelola  Pasar)  ,  Bagian Hukum, Bagian Kerjasama dan Dinas BLH (Badan Lingkungan Hidup).
Proses  awal  penyusunan  Perbup dengan  membagi  tim  menjadi  dua  bagian. Tim  pertama mencari  informasi  dan  data- data  lapangan  teradap  kondisi  ritel  sebagai bahan  masukan  membuat  Perbup  dan tim kedua adalah  tim  yang  akan  menyusun kebijakan  untuk  menata  usaha  ritel  di Bantul.  Tim  pertama  ini  bertugas  turun  ke lapangan,  diharapkan  data-  yang  diperoleh dapat  membantu  tim  perumus  untuk membuat kebijakan ritel . Cara  tim  pertama  mendapatkan informasi  dimulai  dengan  menyebarkan kuesioner.  Kuesioner  dibagikan  kepada  95 orang  pemilik  ritel  modern.  Kuesioner  ini berisi  hal-hal  mengenai;  luas  bangunan, jumlah  karyawan,  jenis  barang  dagangan, permodalan,  lengkap  tidaknya  izin  yang dimiliki  dan  kesesuaian  ijin  dengan kenyataan dilapangan.
Kondisi di ritel tradisional yang juga penting untuk diperoleh sebagai bagian dari pihak  yang  terkena  dampak  kebijakan ternyata  tidak  dikaji  secara  maksimal.  Tim hanya  mendapatkan  data  dari   Kantor Pengelola  Pasar  (KPP)  Bantul,  artinya  tim tidak  tidak  turun  langsung  ke  pedagang pasar untuk mengecek kondisi sebenarnya.
Data yang diminta dari KPP adalah; jumlah  pasar  tradisional,  jumlah  pedagang pasar,  dan  penyebaran  lokasi  pasar tradisional.  Untuk  informasi  kondisi pedagang  ritel  tradisional  seperti  warung dan toko kelontong malah sama sekali tidak
diperoleh.  Akibatnya,  informasi  mengenai seberapa  jauh  dampak  negatif  yang dirasakan  pedagang  pasar  tradisional  dan ritel  kecil  berformat  tradisional   akibat hadirnya  ritel  modern  tidak  didapatkan  tim ini.
Data  yang  dikumpulkan  lewat kuesioner  yang  disebar  ternyata  tidak banyak membantu, data tersebut sebenarnya digunakan  untuk  kepentingan  Dinas Perijinan  sendiri.  Kuesioner  yang  disebar memberi informasi akan kelengkapan surat izin  dari  ritel  modern.  Data  ini  pada akhirnya  bisa  digunakan  Dinas  Perijinan agar  pemilik  toko  modern  mengurus kelengkapan  izin  sesuai  syarat  yang ditentukan. Karenanya bila ritel modern ini tidak  punya  atau  izinnya  tidak  sesuai mereka  diharuskan  mengurus  ke  Dinas Perijinan.  Artinya  dana  retribusi  untuk peningkatan PAD bisa bertambah.
Selain  itu  ada  juga  data  mengenai  jarak pasar  tradisional  dengan  ritel  modern,  data ini  berhasil  memaparkan  seberapa  jauh jarak  pasar  tradisional  dengan  76  ritel modern di Bantul. Data tersebut memperlihatkan  ada  41  usaha  ritel  modern yang  saat  ini  ada  jaraknya  tidak  sesuai dengan Perbup No.112 tahun 2010.
Inilah  data-data  yang  didapat  oleh tim  lapangan  untuk  mencari  informasi mengenai  kondisi  ritel  modern  sebagai referensi untuk menyusun Perbup Penataan Toko  Modern.  Data  tersebut  bila  dilihat sulit untuk mencari korelasi yang signifikan dalam  menentukan  isi  perbup.  Data mengenai  jarak  inipun  akhirnya  hanya menjadi  data  saja,  karena  tidak  ada  kajian spesifik  seberapa  jarak  ideal  agar  pasar

## Tabel 2 Jarak Terdekat Pasar Tradisional dengan
Ritel Modern di Kabupaten Bantul
Jarak pasar –
ritel modern 1 m- 100 m Jarak pasar – ritel modern 100 m -500 m Jarak pasar – ritel modern
500-1500 m Jarak pasar – ritel modern Lebih dari 1500 m 6 toko 17 toko 18 toko 35 toko
Sumber : Data Diolah Kabupanten Bantul, Tahun 2010
Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 1, Sept-Des 2014, halaman 14 - 33 22
tradisional  dan  ritel  modern  tidak  saling mempengaruhi.
Bila  tabel  itu  kita  cermati,  separuh dari  ritel  modern  yang  ada  malah  berada dekat pasar tradisional dan jaraknya kurang dari 1500 meter. Hal ini disebabkan karena pasar  tradisional  merupakan  pusat  belanja masyarakat  Bantul  selama  puluhan  tahun, artinya  pasar  radisional  sudah  lebih  dulu eksis  dibanding  ritel  modern.  Maka  tak heran  ritel  modern  ingin  juga  bisa  hadir menjadi  bagian  dari  pusat  keramaian  dan pusat ekonomi dengan cara mencari tempat strategis dekat pasar tradisional.

## 3. Proses Penentuan Strategi Kebijakan
Proses  dalam  menyusun  Perbup  ini ternyata  sempat  mengalami  beberapa perubahan  strategi  dalam  menata  ritel modern.  Strategi  pertama  dilakukan  lewat strategi  kuota  untuk  membatasi  ritel modern.  Kuota  ini  dihitung  berdasarkan luas wilayah Bantul, hasil penghitungan ini mendapatkan  angka  125  toko  sebagai jumlah  maksima  ritel  modern  yang  boleh berdiri di Bantul.
Tim  kemudian  mempresentasikan strategi kuota kepada Bupati, namun setelah dipresentasikan  tampaknya  Bupati  kurang begitu  setuju.  Bupati  merasakan  bahwa sistem kuota kurang pas bagi Bantul. Bupati mengkhawatirkan  jika  lewat  strategi  kuota adalah  jumlah  125  terlalu  banyak  dan dikhawatirkan  ritel  modern  akan  terpusat pada  daerah  yang  lebih  ramai  yaitu  daerah Bantul  yang  berbatasan  dengan  kota  Jogja. Setelah  itu  tim  membuat  strategi  baru karena strategi lewat kuota dirasa tidak pas. Munculah  dua  hal  baru  yaitu  pengaturan strategi  lewat  zonasi  dan  aturan  khusus untuk minimarket berstatus waralaba.
Pengaturan memperketat ritel modern  berstatus  waralaba  ini  merupakan ide  Bupati.  Pada  pertemuan  itu  Bupati secara  khusus  meminta  agar  ritel  modern berstatus waralaba diatur secara lebih ketat dibanding  ritel  modern  lokal.  Permintaan ini dikarenakan Idham meyakini bahwa ritel dengan jejaring nasional lebih kuat dari sisi modal,   jaringan  distribusi  barang  dan pelayanan  yang  lebih  baik,  misalnya
Indomaret  yang  membuka  toko  24  jam. Tidak  seperti  pedagang-pedagang  kecil yang  tidak  memiliki  jaringan  dan  usaha. Mereka  yang  hidup  di  bisnis  tradisional biasanya hanya memiliki warung atau los di pasar  dan  dijadikan  satu-satunya  tumpuan hidup.
Kondisi  demikian  ini  menjadi  hal yang Idham yakini bahwa mereka ini tidak mungkin  untuk  diadu  secara face  to  face dengan  ritel  modern.  Maka  peran pemerintah  daerahlah  yang  berkewajiban untuk mengaturnya.
Pada proses selanjutnya maka tim perumus memikirkan untuk merubah strategi. Setelah
dikoordinasikan dan dipertimbangkan maka strategi  dengan  aturan  jaraklah  yang digunakan.
Akhirnya  kebijakan  Perbup  No.112 tahun  2010  tentang  “Penataan  Toko Modern”   keluar  pada  tanggal  30  Januari 2010  dan  memiliki  beberapa garis-garis besar ketentuan;
1.Jarak  Toko  Modern  dengan  pasar tradisional minimal 1.500 meter. 2.Jarak dengan toko modern lainnya 1.000
meter.
3.Ketentuan pendirian toko modern berstatus waralaba:
a.Jarak  dengan  pasar  tradisional minimal 2.500 meter.
b.Jarak antar toko modern berstatus waralaba  maupun  dengan  toko modern minimal 1.000 meter. c.Berlokasi di wilayah Banguntapan, Sewon dan Kasihan.
4.Kewajiban  toko  modern  diantaranya, adalah:
a.Memiliki  Klarifikasi,  IMB,  Izin Gangguan, SIUP dan TDP
b.Waktu  buka  antara  08.00  s/d 21.00 WIB.
Perbup  penataan  ritel  modern  ini bila dilihat sekilas akan sangat menguntungkan pedagang pasar tradisional. Ini  disebabkan  aturan  Perbup  yang menjauhkan  lokasi  pasar  tradisional  dari keberadaan  ritel  modern.  Jarak-jarak  yang ada  dalam  Perbup  ini  ternyata  diperoleh
Silviana, Intervensi Negara Dalam Mekanisme Pasar : Kasus Penataan Ritel Modern Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta 23
dari  hasil  kesepakatan,  seperti  yang  diakui Bapak Helmy Jamharis;
”......yang  non  waralaba dibuat  jarak  1,5Km.  Yang kedua,  waralaba  dibuat 2,5Km  dari  pasar,  dengan pertimbangan  toko  modern waralaba lebih tinggi pengaruhnya terhadap eksistensi  pasar  tradisional maka jaraknya diperpanjang,  jadi  gagasan itu memang kesepakatan ya dan penelitian secara khusus tidak ada.”
Lewat kesepakatan ini juga akhirnya ditetapkan  jarak  ideal  untuk  pasar tradisional  agar  tidak  terpengaruh  ritel modern  harus  berjarak  1500m  dan  untuk ritel modern dengan jejaring nasional aturan jaraknya dibuat 2500m.   Jarak ritel modern jejaring nasional yang aturannya lebih ketat karena  membayangkan  dampak  yang  lebih besar  dibanding  ritel  modern  lokal.  Ritel modern  jejaring  nasional  juga  semakin diperketat  lewat  pembatasan  wilayah pendirian yang hanya boleh di 3 Kecamatan (Banguntapan,  Kasihan  dan  Sewon). Kondisi  ini  disebabkan  ketiga  kecamatan itulah  yang  memiliki  karakter  perkotaan karena  berbatasan  langsung  dengan  Kota Yogyakarta.
Strategi zonasi perbup ini merupakan  langkah  yang  diambil  Pemda Bantul  sebagai  cara  terbaik  untuk mengelola  kedua  usaha  ritel  tersebut. Strategi  zonasi  yang  dipakai  yang dihasilkan  dari  kesepakatan  dan  tidak  ada kajian  mendalam.  Namun  bisa  kita simpulkan  kebijakan  ini  cukup  berhasil sebagai  bentuk  penyeimbangan  bagi  dua kutub yang berlawanan yaitu sektor modern dan tradisional sehingga Pemda bisa terlihat “adil”. Proses penyeimbangan yang dimaksud  ini  bisa  kita  tangkap  dari pernyataan Idham;
”Saya  kira  dengan  zonasi sudah  semua  aspek,  aspek keadilan pelayanan yang 24
jam  tadi,  aspek  hak  warga negara. Selama ini kita kan ga batasi jumlah tapi jarak, jadi monggo kalo anda mau buka,  maksudnya  biar  ga ngumpul.  Hampir  semua yang mendasari bisa terakomodir, dari sisi
keadilan,  pelayanan  dan dari kesempatan berusaha.”
Pernyataan  ini  menyiratkan  bahwa Pemda  tidak  mungkin  mengambil  langkah ekstrim  dengan  menutup  kesempatan berusaha  pelaku  usaha  sektor  ritel  modern, tetapi  melindungi  sektor  ritel  tradisional dengan  kebijakan  yang  dilihat  harus  lebih berpihak  kepada  mereka  tetap  harus dilakukan.  Tidak  mungkin  pemerintah hanya  membuka  peluang  usaha  di  sektor tradisional  dan  menutup  individu  yang ingin  membuka  usaha  ritel  modern. Sehingga  strategi  zonasi  inilah  salah  satu cara  yang  dipilih  Pemda  agar  pengusaha ritel  modern  ini  tidak  merasa  tersingkirkan dan  akan  menimbukan  gejolak  karena dirasa  pemerintah  tidak  adil  dengan menutup  kesempatan  membuka  usaha  ritel modern.
Keadilan  dari  cara  membuka peluang  usaha  kepada  semua  pihak memanglah  telah  tercapai.  Namun  sisi keadilan  yang  Bupati  maksud  bisa  jadi tidak  pas  dari  sisi  pedagang  tradisional  itu sendiri.  Hal  ini  dikarenakan  keadilan  yang Bupati  pikirkan  untuk  dapat  memberikan perlindungan pada pedagang pasar tradisional  tidak  tercapai.  Karena  aturan yang dibuat belum diuji benar akibat belum adanya  kajian  secara  ilmiah.  Akhirnya kemungkinan besar kebijakan yang tadinya dipandang  cukup  mampu  melindungi pedagang  pasar  tradisional,  ternyata  tidak memiliki pengaruh apapun kepada mereka.

## 4. Pihak Pro Kontra
Penangguhan izin yang
diberlakukan  lewat  surat  edaran  dan kemudian  diatur  dengan  lebih  rinci  di Perbup  Penataan  Toko  Modern  ternyata menimbulkan  pro  kontra  dari  pihak  pelaku
ritel.  Pihak  yang  pro  ini  lebih  kepada tanggapan  dari  para  pedagang  pasar tradisional  yang  senang  dengan  hadirnya Perbup  ini,  walaupun  mereka  tidak  tahu dampak  positifnya  bagi  usaha  mereka. Namun pihak kontra terhadap kebijakan ini juga ada, datangnya dari para calon pelaku usaha  di  bisnis  ritel  modern.  Para  Investor yang  berencana  membangun  toko  modern terpaksa  harus  mematuhi  aturan  Perbup tersebut.
Sebenarnya  dalam  hal  ini  tidak masalah  bila  pelaku  ritel  hanya  baru merencanakan  membuka  ritel  modern. Namun  bagaimana  dengan  pelaku  usaha yang  sudah  membangun  tokonya  dan tinggal  mendapatkan  izin?  karena  pada akhirnya  dengan  toko  yang  sudah  terlanjur dibangun  pelaku  usaha  itu  pasti  akan mengalami kerugian karena tidak mendapatkan izin usaha. Ritel modern yang tidak mendapat izin dari Dinas Perijinan itu diakibatkan  dari  bangunan  toko   yang menyalahi  aturan  jarak  dalam  Perbup No.112/2010  yaitu  ritel  modern  harus berjarak 1500m dari pasar tradisional.
Sebenarnya  pelaku  ritel  modern yang  tidak  bisa  membuka  usaha  ini  tidak tinggal  diam,  mereka  sudah  berjuang dengan  cara  bertemu  Bupati  untuk  di izinkan bisa membuka ritel modern. Namun itu  tidaklah  berhasil,  karena  Idham  tetap tidak  memberikan  toleransi  pada  toko-toko yang  jaraknya  berdekatan  dengan  pasar tradisional.  Ia  tetap  berkomitmen  untuk konsisten dalam menerapkan aturan Perbup tanpa pandang bulu.
Dialog  yang  dilakukan  antara Bupati  dan  pelaku  usaha  ritel  modern akhirnya  berakhir  buntu.  Dalam  pertemuan itu  Idham  sempat  diancam  oleh  pihak investor   untuk  membawa  kasus  ini  ke pengadilan.  Namun  Idham  tidak  takut,  ia tetap  teguh  untuk  tidak  memberikan  izin kepada toko modern yang menyalahi aturan Perbup.Diyakini lewat karakter Idham yang seperti  itu  Perbup  akan  berjalan  sesuai aturan  yang  dikeluarkan.  Namun  karena Idham akan meninggalkan jabatannya tahun ini  maka  bisa  saja  kedepannya  aturan  ini akan  dirubah  atau  Bupati  yang  baru  bisa
jadi  tidak  sekomitmen  Idham  dalam menerapkan aturan.

## C. EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMDA  DALAM  ARENA   BISNIS RITEL

## 1.  Pemetaan  Pelaku  Usaha  dalam Arena Persaingan Ritel
Kondisi  persaingan  usaha  dalam arena  ritel  di  Bantul  ternyata  tidak sesederhana  yang  dibayangkan.  Usaha  ritel dengan jenis jualan barang-barang kebutuhan  sehari-hari  rumah  tangga  ini ternyata  memiliki  bentuk  persaingan  antar pelaku  ritel  yang  jauh  lebih  kompleks. Tidak hanya terpaku pada sesama jenis ritel dengan format yang sama saja, namun juga ritel  modern  dan  tradisional  yang  banyak luput  dari  pengamatan  orang  kebanyakan. Saat  ini  banyak  orang  mewacanakan penyebab  lesunya  kondisi  usaha  pasar tradisional adalah ritel modern yang banyak hadir saat ini.
Wacana  inilah  yang  paling  disoroti utama  untuk  dipastikan  kebenarannya. Benarkah  ritel  modern  penyebabnya ataukah  ada  pesaing  lain  yang  membuat lebih  sulitnya  usaha  pedagang  pasar tradisional.  Maka  untuk  mengetahui  semua itu,  menarik  kiranya  bila  kita  petakan terlebih dahulu siapa saja pelaku usaha ritel yang berada dalam arena persaingan ritel di Bantul  berdasarkan  jaringan  usaha,  modal usaha  dan  pengelolaan  tempat  usaha. Dengan  pemetaan  ini  kita  akan  tahu karakter  dan  segmen  pembeli  mereka  dan siapa  diantara  mereka  yang  saling berhadapan sebenarnya.

## 2  Persaingan  Antar  Pelaku  Ritel  Di Bantul
a. Pedagang Kelontong Pasar
Tradisional  :  Siapakah  yang Menjadi Ancaman Mereka? Pasar  tradisional  Bantul  yang  telah lama  eksis  dan  menjadi  tumpuan  hidup rakyat  Bantul  selama  puluhan  tahun  mulai mengalami  kemunduran.  Era  modernisasi saat  ini  meyakinkan  banyak  orang  lesunya
Silviana, Intervensi Negara Dalam Mekanisme Pasar : Kasus Penataan Ritel Modern Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta 25
kondisi  pasar  tradisional  akibat  kehadiran dari  ritel  modern.  Penulis  mencoba  untuk melihat langsung kondisi persaingan di dua pasar terbesar di Bantul, yaitu pasar Imogiri dan  Pasar  Piyungan  terutama  di  sektor pedagang  kelontong.  Pedagang  kelontong diyakini  penulis  mendapat  dampak  negatif terbesar dari kehadiran ritel modern karena kesamaan jenis barang yang dijual.
Penelitian mencari tahu kondisi ritel dengan mewawancarai beberapa narasumber  dari  pedagang  kelontong  Pasar Piyungan  untuk  mengetahui  siapa  pesaing utama  sehingga  omzet  mereka  bisa  turun. Hasil  penelusuran  di  Pasar  Piyungan menunjukan  persaingan  yang  nyata  dan saling  bersinggungan  dengan  pedagang kelontong  adalah  pedagang  ritel  besar tradisional yang bernama Toko DM. Kasus persaingan  ini  baru  muncul  setelah  Pasar Piyungan  di  relokasi  awal  tahun  2009 kemarin,  karena  Toko  DM   membangun persis  di  depan  Pasar  Piyungan  baru. Toko ini  secara  signifikan  mempengaruhi  dan menjadi  pesaing  utama  dari  pedagang kelontong di Pasar Piyungan.
Faktor  utama  yang  mempengaruhi mereka  saling  bersaing  adalah; Pertama pembeli  yang  diincar  Toko  DM  adalah pembeli  yang  ingin  pergi  kepasar  maka toko  DM  membuka  toko  pada  pukul  06.00 pagi  sama  seperti  waktu  pasar  sedang ramai-ramainya.  Padahal  biasanya  toko kelontong  buka  pada  pukul  08.00  WIB, artinya  pasar  dan  Toko  DM  memiliki segmen  pembeli  yang  sama. Kedua, letak Toko  DM  yang  saling  berhadapan, ditambah  Toko  DM  memakai  strategi penjualan  dengan  membuka  los  di  dalam pasar  dengan  nama  Los  DM.  Los  ini walaupun  kecil  tetapi  bisa  melayani pembeli  yang  membeli  kulakan,  karena walaupun  barang  tidak  ada  di  los  pasar tetapi  nanti  diambilkan  di  Toko  DM  yang terletak  persis  depan  pasar. Ketiga ,  sistem penjualan  yang  sama  antara  Toko  DM  dan pedagang  pasar,  yaitu  sama-sama  punya karakter tradisional.
Sebagai  pemain  ritel  dengan  modal besar  toko  DM  mampu  untuk  menjual barang  lebih  murah  dari  pedagang  lainnya.
tak  heran  bila  harga  barang  di  toko  DM biasanya  lebih  murah  dibanding  harga pedagang  kelontong  di  pasar,  kondisi  ini membuat para pembeli lari ke Toko dan los DM.
Kasus  persaingan  ini  berhasil menurunkan  omzet  pedagang  kelontong Pasar  Piyungan  sebesar  20%-50%.  Seperti kios  kelontong  Ibu  Ani  yang  omzetnya turun  sejak  relokasi  karena  toko  dan  los DM  berada  dekat  kiosnya.   Keadaan  itu bisa terbukti ketika toko DM  menutup kios dan  tokonya,  dampak  dari  tutupnya  Toko DM  adalah  kios  Ibu  Ani  langsung  ramai dan omzetnya naik sampai 25%,
Kasus persaingan ini berujung pada MOU,  isi  MOU  ini  menekankan  bahwa Toko  DM  harus  memasang  harga  jangan terlalu  rendah  dan  menyamakan  sesuai harga  pasar  terutama  pada  harga  eceran. Pihak  yang  memfasilitasi  untuk  adanya MOU  ini  pertama  difasilitasi  oleh  pihak KPP  (Kantor  Pengelola  Pasar)  Bantul. Kemudian  KPP  mengajak  berbagai  pihak yang  terlibat  untuk  ikut  merumuskan  dan menegosiasikan  pihak-pihak  lain  yang terlibat ada; APPSI Piyungan sebagai pihak yang  dirugikan,  Toko  DM,  Lurah  Pasar Piyungan, Lurah setempat, Camat setempat. Setelah terjadi kesepakatan yang menandatangani  MOU  tersebut  adalah Pemilik Toko DM , Ketua APPSI Piyungan dan Lurah setempat.
Dalam  perjalanannya  pengawasan untuk  melihat  apakah  MOU  itu  dijalankan atau  tidak  oleh  toko  DM  tidaklah  ada, sehingga  kesepakatan  yang  telah  dibuat menjadi sia-sia. Pengawasan itu sebenarnya dilakukan oleh Disperindag, Dinas Perijinan dan Bappedal. Keadaanya saat ini omzet  pedagang  kelontong  Pasar  Piyungan masih  sama  saja,  tidak  mengalami perubahan nasib pasca MOU ditandatangani.  Dari  hal  inilah  kita  tahu bahwa walaupun toko tradisional bermodal besar  ternyata  lebih  merugikan  pedagang pasar dibandingkan swalayan yang letaknya juga berdekatan.
b.   Ritel  Modern  VS  Pasar  Tradisional:
Benarkah Mereka Saling Bersaing?
Pasar  tradisional  yang  mengalami kelesuan  usaha  di  tahun-tahun  terakhir  ini banyak  orang  meyakini  akibat  dari kehadiran  ritel  modern.  Wilayah  Bantul sendiri  baru  ada  jenis  ritel  modern  berupa minimarket  dan  tidak  ada  ritel  modern dengan jenis supermarket, hypermarket atau mall.  Hasil  penyisiran  Dinas  Perijinan Kabupaten  Bantul,  toko  modern  yang  ada sekarang berjumlah 95 buah dan tersebar di 17  kecamatan.  Kecamatan  dengan  toko modern  paling  banyak  berada  di  3 kecamatan  yaitu  kecamatan  Banguntapan 18  buah,  kecamatan  Kasihan  14  buah  dan kecamatan Sewon 16 buah Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki  toko  ritel  modern  terbanyak dikarenakan  faktor  geografis  wilayahnya yang  terletak  di  wilayah  perbatasan  antara Bantul  dengan  Kota  Jogja,  sehingga kecamatan tersebut sudah relatif lebih ramai dibandingkan  kecamatan  Bantul  lainnya. Pemain dalam bisnis eceran yang berformat toko  modern  ini  lebih  banyak  yang berjejaring  lokal,  untuk  minimarket  skala nasional  seperti  Indomaret  dan  Alfamart belum  begitu  banyak,  tercatat  hanya  ada  6 ritel  modern  dengan  jejaring  nasional  di Kabupaten Bantul.
Kasus  dampak  hadirnya  ritel modern terhadap eksistensi pasar tradisional bisa  dilihat  dari  Pasar  Imogiri.  Pasar Imogiri  merupakan  pasar  klas  I  yang sekarang sudah di relokasi oleh pemerintah. Dilokasi  lama  Pasar  Imogiri  ini  sempat berhadapan  dengan  toko  modern  jejaring nasional  yaitu  Indomaret.  Indomaret  ini terletak  persis  di  depan  pasar  dan  selama hampir  satu  setengah  tahun  mereka  saling berhadapan.
Sebenarnya  pedagang  di  pasar Imogiri  kenyataannya  kurang  merasakan pengaruh atas pendirian Indomaret. Pengaruh  sepinya  pembeli  hanya  dirasakan selama  seminggu  saat  promosi  Indomaret, setelah  itu  omzet  kembali  berjalan  normal. Dari  5  pedagang  yang  peneliti  tanyakan akan  dampak  Indomaret,  4  pedagang sepakat  menyatakan  pengaruh  itu  ada  tapi tidak  terlalu  signifikan  untuk  menurunkan pendapatan  mereka.  Setelah  berjalan  1
bulan  pendapatan  mereka  normal  kembali, tetap  ramai  pembeli  terutama  pengecer. Seperti yang dikatakan ibu Yanti.
“……yang  ngecer-ngecer ndak  masalah  kalo  aku disana  loh  ya,  kalo  aku pribadi  ga  masalah  ada Indomaret,  ga  ngaruh. Kalo  boleh  milih  lebih baik  deket  Indomaret  tapi tetep  dipasar  lama  selain itu juga deket sama rumah tinggal jalan“.
Pernyataan  ini  tak  berbeda  jauh dengan  ibu  Ana  dan  Pak  Darmanto  yang menyatakan  tidak  begitu  terpengaruh dengan  hadirnya  Indomaret  di  depan  Pasar Imogiri.  Dari  hal  tersebut  kita  bisa  melihat segmen  pembeli  antar  keduanya  berbeda. Segmen  konsumen  pedagang  kelontong pasar tradisional ada dalam 2 jenis pembeli. Pertama ,  pelanggan  tetap  yang  membeli barang  dalam  jumlah  banyak  atau  sering disebut membeli secara kulakan. Pelanggan ini  biasanya  membeli  barang  untuk  dijual kembali  karena  mereka  biasanya  punya usaha  warung  kelontong  dirumahnya. Kedua adalah,  pembeli  yang  datang  ke pasar tradisional untuk berbelanja kebutuhan  masak  dirumah.  Pembeli  ini akan  menjangkau  kios  atau  los  kelontong yang  letaknya  paling  strategis  yaitu  dekat mereka  berbelanja  sayuran,  daging  atau bumbu.
Jam ramai pasar tradisional menurut penelususran  penulis  antara  jam  5  pagi sampai jam 11 siang dan biasanya pedagang di  pasar  tradisional  sehabis  duhur  sudah menutup  usahanya  karena  lalu-lalang pembeli yang semakin sepi. Berbeda halnya dengan  segmen  pembeli  ritel  modern  yang jam  ramainya  adalah  sore  dan  malam  hari. Konsumen  toko  modern  ini  bila  dilihat adalah  orang  yang  sedikit  banyak  telah tersentuh informasi dan teknologi, sehingga sudah  tidak  canggung  lagi  berbelanja  di toko modern.
Kasus ini memperlihatkan walaupun Indomaret  dan  Pasar  Imogiri  saling berhadapan ternyata pedagang kelontong di

## 3
Silviana, Intervensi Negara Dalam Mekanisme Pasar : Kasus Penataan Ritel Modern Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Yogyakarta 27
pasar  tradisional  tidak  mengalami  dampak yang  signifikan  terhadap  penurunan  omzet usaha. Pedagang malah merasakan penurunan  omzet  sebesar  sekitar  50% ketika  pasar  di  relokasi  ke  tempat  yang lebih  bagus  dan  luas.  Relokasi  pasar menjadikan  semua  kapling  kelontong dijadikan satu lokasi dan menjadi jauh dari lokasi sayur dan bumbu dapur. Keadaan ini berakibat  los/kios  kelontong  di  Pasar Imogiri  terutama  sebelah  lokasi  sebelah utara menjadi sepi dari hilir mudik pembeli.
c. Ritel  Modern:  Keberadaannya Menggusur Ritel Kecil Tradisional
Persaingan  dalam  arena  ritel  yang kita  bahas  selanjutnya  adalah  antara  ritel modern  dengan  ritel  kecil  berformat tradisional. Menelusuri  jalan Imogiri Timur kita  akan  melihat  ada  sebuah  warung  kecil yang  bersebelahan  dengan  2  swalayan besar.  Pemilik  warung  ini  adalah  Ibu Atik, luas  warungnya  sekitar  5x3M  berlokasi  di jalan  Imogiri  timur  KM  11.  Ibu Atik  yang penduduk  asli  Imogiri  ini  telah  berjualan selama 10 tahun.
Ditengah  usaha  yang  sudah  lama dirintisnya  berdirilah  Swalayan  WS  tepat berada  disamping  warungnya  dan  tidak lama  kemudian  berdiri  juga  sebelah Swalayan  WS  yaitu  Swalayan  Amanda. Warung  ibu  Atik  tentu  saja  mengalami penurunan  pendapatan  sampai  70%.  Ibu Atik  yang  dulunya  bisa  mendapatkan pendapatan  Rp  1.000.000,00  perhari (pendapatan kotor) sekarang dari warungnya  hanya  mendapatkan  sekitar  Rp 300.000,00.
Pada  kasus  ini  kita  bisa  melihat bahwa  kehadiran  ritel  modern  ini  memiliki dampak  yang  negatif   kepada  usaha  Ibu Atik.  Penurunan  omzet  Ibu  Atik  akibat larinya  konsumen  ke  swalayan  WS  dan Amanda,  ini  semua  bisa  terjadi  karena segmen pembeli yang mereka incar dan jam buka  usaha  mereka  relatif  sama.  Kondisi seperti  ini  membuat  Ibu  Atik  hanya  bisa pasrah,  karena  warung  ini  merupakan tumpuan  hidup  Ibu  Atik  untuk  biaya kehidupan ia dan keluarganya.

## d. Format  Pemetaan  Persaingan Bisnis Ritel Di Bantul
Persaingan  usaha  pelaku  ritel hampir  terjadi  di  semua  tingkatan,  mulai dari  ritel  besar  sampai  ritel  kecil. Persaingan  yang  terjadi  tidak  hanya  pada sesama  peritel  dengan  format  modern  saja misalnya  Alfamart  dan  Indomaret  yang saling  bersaing  untuk  mendapatkan  lokasi strategis  sehingga  pendirian  mereka  sering berdekatan.  Namun,  peritel  dengan  format tradisional  ternyata  berada  pada  arena persaingan  yang  sama  dengan  format  ritel modern,  misalnya  warung  kelontong  yang bersaing dengan minimarket/swalayan yang letaknya berdekatan.
Kondisi  persaingan  ini  kemudian menolak pendapat dari Hendri Ma’ruf yang menggambarkan  bahwa  format  persaingan antar  bisnis  ritel  hanya  ada  pada  antar format  yang  sama,  misalnya  minimarket dengan minimarket atau minimarket dengan supermarket. Ia tidak mengandaikan bahwa antara  format  tradisional  dengan  format modern  ini  juga  akan  saling  bersaing mendapatkan  pembeli,  misalnya  saja warung  kecil  akan  saling  bersaing  dengan ritel modern yang memiliki kedekatan pada lokasi bangunannya(Ma`ruf,Hendri. 2005:44-46).
Penulis  sendiri  menelusuri  dan mendapatkan  gambaran  bahwa  persaingan antara  format  tradisional  dengan  modern sungguh  terjadi  dan  kondisi  ini  ternyata akan  sangat  merugikan  format  ritel tradisional seperti warung kecil. Berikut ini merupakan  dua  gambaran  pemetaan persaingan  yang  terjadi  di  wilayah  Bantul yang berhasil penulis petakan.
Gambar 1 Pola Persaingan Antara Ritel Modern dengan Ritel Kecil Tradisional
Peta  persaingan  ini  menggambarkan pada kita akan dampak minimarket jaringan lokal  dan  nasional  pada  penurunan  omzet warung dan toko kelontong yang berada di sekitarnya.  Ternyata  keberadaan  ritel modern  ditengah-tengah  usaha  rakyat membuat pedagang kecil semakin kehilangan  konsumennya.  Benar  saja  bila ritel  modern  ini  ternyata  memiliki  dampak yang lebih berbahaya jika, karena membuat usaha  ritel  tradisional  bermodal  kecil semakin  lama  semakin  tergusur  akibat larinya  konsumen  mereka.  Persaingan  ini berjalan dengan begitu timpang karena ritel tradisional  tidak  mampu  mengungguli  dan terus tergusur dengan mengalami penurunan  omzet  yang  begitu  besar  dari waktu ke waktu.
Peta  ini  menunjukan  bahwa  ritel modern  bukanlah  pesaing  utama  dalam menurunkan  omzet  pedagang  kelontong  di pasar  tradisional.  Namun,  toko  besar tradisional yang berjualan barang kelontonglah  yang  menjadi  pesaing  utama pedagang  pasar  dan  bisa  membuat  usaha mereka menjadi sepi pembeli.
Kondisi  demikian  membuat  kita paham  ternyata  persaingan  antara  toko modern  dengan  pedagang  pasar  kelontong tidak  berpengaruh  secara  signifikan. Penurunan  omzet   memang  terjadi  pada pedagang  pasar,  tetapi  kemudian  segmen pembeli dan jam buka pasar tradisional dan ritel  modern  yang  berbeda  menandakan mereka  ada  pada  arena  persaingan  yang berbeda  pula,  sehingga  dampak  persaingan tidak begitu nyata terlihat.

## e. Efektifitas  Kebijakan  Penataan
Ritel  Modern  VS  Kondisi  Bisnis Ritel
Kondisi  usaha  ritel  yang  telah dibahas  membuat  kita  tersadar  bahaya  ritel modern bagi kelangsungan hidup pedagang warung  dan  toko  tradisional.  Perbup penataan  toko  modern  yang  ada  ternyata hanya  menempatkan  pasar  tradisional sebagai  satu-satunya  pelaku  usaha  yang terkena  dampak  negatif  ritel  modern. Terbukti  strategi  jarak  untuk  menjauhan ritel  modern  dari  pasar  tradisional merupakan  strategi  utama  bagi  Pemda untuk  menahan  dampak  negative  hadirnya ritel modern.
Penelusuran  penulis  membuktikan bahwa  dampak  paling  utama  hadirnya  ritel modern  adalah  warung  dan  toko  kecil disekitarnya.  Pedagang  kelontong  pasar sendiri  di  Pasar  Imogiri  dan  Piyungan mengalami  penurunan  omzet  karena memiliki  masalah  internal  dan  eksternal tersendiri  dan  bukan  karena  hadirnya  ritel modern.  Hal  ini  dikuatkan  juga  dari  hasil penelitian  oleh  lembaga  SMERU.  SMERU meneliti  dampak  supermarket  terhadap pasar tradisional yang ada di perkotaan.
Studi  SMERU  ini  dilakukan  di Depok dan Bandung di 5 pasar tradisional. Temuan  mereka  mengindikasikan  bahwa kemerosostan kinerja pasar tradisional lebih banyak  dipicu  dari  masalah  internal  dan supermarket  mendapatkan  keuntungan  dari kondisi tersebut. Mayoritas pedagang mulai mengalami  kelesuan  sejak  tahun  2003, penyebab kelesuan ini; pertama, minimnya infrastruktur  pasar  yang  memadai. Kedua meningkatnya  persaingan  di  arena  pasar sendiri. Ketiga ,  kurangnya  dana  untuk pengembangan  usaha.  Namun  ada  juga beberapa pedagang tradisional yang mengungkapkan
supermarket turut menyumbang  pada  kondisi  bisnis  mereka yang menurun.
Ritel  modern  yang  dijauhkan  dengan  pasar tradisional  hingga  1,5  Km  ternyata  bukan merupakan  jawaban  atas  persoalan  makin sulitnya  hidup  pedagang  pasar  tradisional. Seperti  di  Pasar  Piyungan,  yang  harus diperhatikan  dari  lesunya  perdagangan  di
Gambar 2 Pola Persaingan antara Ritel Besar Tradisional dengan
Pedagang Kelontong Pasar Tradisional
Sumber : Data Diolah Peneliti
Silviana, Intervensi Negara Dalam Mekanisme Pasar : Kasus Penataan Ritel Modern Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta 29
area  kelontong  adalah  toko  besar  dengan format  tradisional  yang  menyebabkan pembeli  kabur  ke  Toko  DM.  Penyelesaian persoalan  dari  konflik  pedagang  pasar  dan Toko DM inipun terbukti  tidak efektif. Saat itu  Idham  menuturkan  bahwa  dalam  MOU toko DM telah menyepakati untuk buka jam 8 pagi,  namun penulis membuktikan bahwa toko tersebut masih buka mulai jam 6 pagi Pendirian  ritel  modern  yang  ada  di Bantul  bukannya  tidak  ada  efek  negatif, pemerintah  seharusnya  lebih  jeli  melihat kondisi  ini.   Membiarkan  ritel  modern berdiri  di  tengah-tengah  usaha  tradisional milik  rakyat  Bantul  membuat  lebih  miris pelaku  usaha  yang  memiliki  usaha  warung dan  toko  kelontong  tradisional.  Karena usaha  inilah  yang  terkena  dampak  paling nyata  dengan  penurunan  omzet  yang sampai 70% seperti cerita ibu Atik.
Boleh  dibilang  Perbup  ini  bisa dibilang  belum  menyentuh  persoalan mendasar.  Padahal  tujuan  dari  Perbup  ini adalah  ingin  memberikan  perlindungan kepada  usaha  kecil,  koperasi  dan  pasar tradisional. Ini berarti Pemda berharap para pelaku  usaha  kecil  seperti  pedagang tradisional  bisa  berkembang  dan  bersaing dalam  arena  persaingan  di  bisnis  ritel, sehingga  mereka  tidak  kalah  saing  dengan ritel modern.
Bila  memang  benar  pemerintah serius  untuk  membuat  Perbup  yang melindungi  usaha  kecil,  maka  seharusnya yang  menjadi  perhatian  pemerintah  adalah usaha dengan format warung dan toko kecil yang  terkena  dampak  kehadiran  ritel modern.
Hal lainnya, seharusnya pemerintah lebih  jeli  untuk  membuat  peraturan  atau kesepakatan  bagi  toko  besar  tradisional bermodal  besar  yang  berada  dekat  pasar. Paling  tidak  mereka  bisa  diikutkan  dalam peraturan  ini  atau  punya  aturan  tersendiri, karena  toko  besar  tradisional  itulah  yang menjadi pesaing sebenarnya bagi pedagang kelontong di pasar tradisional.
Kritikan dari adanya Perbup ini juga disampaikan  oleh  anggota  DPRD  Bantul Bapak Amir  Syarifudin.  Bahwa  Perbup  ini tidak menjamin 100% untuk bisa
menghentikan dampak negatif toko modern. Karena  Ia  menilai  kehadiran  Perbup  ini sudah  terlambat.  Padahal  menurutnya penegasan  untuk  tidak  boleh  adanya  Mall sudah  lama  tetapi  kenapa  baru  sekarang keluar aturan tersebut. Sehingga jeinginannya  aturan  ini  dijadikan  Perda dengan isi yang lebih rinci dan konkret.
Perbup  kemudian  bisa  kita  nilai menjadi kurang begitu efektif, karena tidak menyentuh  substansi  dari  persoalan  yang ada,  yaitu  belum  mampu  menyelesaikan persoalan  persaingan  ritel  yang  ada  di Bantul.  Perbup  ini  tampaknya  hanya sebagai  jawaban  untuk  menunjukan  bahwa Pemda telah berkomitmen untuk melindungi  pedagang  kecil  dan  bukan pemodal besar.
f.  Potensi PAD dalam Bisnis Ritel
PAD yang selalu mengalami kenaikan  dan  bisa  mencapai  target merupakan  sebuah  keinginan  yang  besar bagi setiap pemerintah daerah tak terkecuali Pemda Bantul. Ada beberapa sumber PAD, salah  satu  sumbernya  dari  penerimaan retribusi.  Retribusi  bisa  didapat  dari bermacam-macam  pungutan  bisa  dari parkir, tanda masuk wisata dan lainnya. Pasar  tradisional  Bantul  merupakan  pelaku usaha  ritel  yang  paling  potensial  dalam turut  menyumbangkan  PAD  bagi  Bantul. Sektor  ritel  tradisional  lainnya  seperti warung  dan  toko  kelontong  hampir  tidak menyumbangkan PAD
Keadaan  ini  cukup  menjelaskan pada  kita,  bahwa  sektor  ritel  dengan  jenis warung  dan  toko  kelontong  sangat  kecil dalam memberikan PAD kepada daerah dan
4
Penulis  mengecek  ke Toko  DM  mulai  jam  berapa  mereka  beroperasi,  apakah  sesuai  dengan  yang  dikatakan  Idham  Samawi Toko  DM pasca konflik membuka toko jam 08.00 WIB Jumlah PAD dari Pasar Tradisional di tahun 2009 sampai bulan Oktober. Data dari KPP Bantul
4

## Tabel 3 Perbandingan Jumlah PAD dari Kedua
Format Ritel Jenis Usaha Ritel Jumlah PAD Pasar tradisional Rp 1.556.633.925,00 Tidak diketahui Ritel Modern Rp    139.199.700,00 Toko dan warung kelontong Sumber :  Data Diolah KPP Bantul, Tahun 2009
5
5
cenderung  melanggar  aturan.  Kebanyakan dari  para  pelaku  usaha  warung/toko kelontong jarang mengurus izin   gangguan. Maka  tak  heran  tidak  ada  PAD  yang disumbang  dari  warung/toko  kelontong tradisional.
Berbeda  dengan  warung  dan  toko kelontong,  pedagang  pasar  tradisional adalah  pelaku  usaha  yang  setiap  harinya membayar  retribusi  dengan  jumlah  yang fantastis. Sesuai dengan Perda Bantul No.5 tahun  2000,  tarif  retribusi  yang  dibayarkan pedagang disesuaikan dengan tempat jualan (kios, los dan lapak) dan lokasi Pasar (Klas I,II  atau  III).  Semakin  bagus  tempat  jualan dan  luas  lokasi  pasar,  semakin  mahal  tarif retribusi yang dikenakan.
Realisasi retribusi PAD dari pendapatan  sektor  pasar  tradisional  pada tahun  2009  sampai  dengan  bulan  Oktober 2009  adalah 1.556.633.925,00 (satu  milyar lima  ratus  lima  puluh  enam  juta  sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bisa kita pastikan  juga  tahun  2010  ini  PAD  akan lebih  besar  karena  jumlah  pedagang  yang terus  bertambah  seiring  dengan  perbaikan infrastruktur pasar tradisonal. Sehingga kita bisa melihat bahwa PAD yang diterima dari sektor  pasar  tradisional  jauh  lebih  besar dibandingkan sektor ritel modern.

## D. KESIMPILAN DAN REKOMENDASI
Arena  persaingan  bisnis  ritel  di Bantul  terjawab  sudah.  Ritel  modern  yang disebut-sebut  telah  membuat  lesunya  pasar tradisional  tidak  terbukti  dalam  penelitian ini.   Penurunan  omzet  pedagang  kelontong di dua pasar tradisional Bantul (Imogiri dan Piyungan)  ternyata  disebabkan  oleh  faktor lain dan bukan pengaruh dari kehadiran ritel modern.  Pengaruh  kehadiran  ritel  modern ini malah dirasakan oleh para pelaku usaha warung dan toko kelontong tradisional yang letak geografisnya berdekatan.
Sejalan  dengan  liberalisasi  pasar yang  terjadi  saat  ini,  pada  akhirnya menimbulkan  2  hal  dalam  arena  ritel.  Hal pertama, liberalisasi menempatkan mekanisme  pasar  berada  dibawah  kendali modal,  dimana  para  pelaku  usaha  yang
memiliki  modal  besar  akan  sangat diuntungkan  dalam  hal  ini  tentu  saja  para pelaku usaha ritel modern. Mereka menjadi semakin  cepat  berkembang  dan  berusaha melebarkan sayapnya untuk dapat menguasai pasar ritel.
Kondisi  demikian  ini  bisa  dilihat dari makin maraknya minimarket lokal dan jejaring  nasional  yang  kian  ramai  hadir  di wilayah  Bantul.  Hal kedua, para  pelaku usaha  ritel  yang  tak  kuat  menahan  arus liberalisasi  pasar  akan  semakin  terpental keluar  arena  dan  menjadi  penonton  pada akhirnya.  Kondisi  ini  diperuntukan  khusus kepada  pelaku  usaha  warung  dan  toko tradisional  yang  usahanya  mulai  goyah. Terbukti   dari  omzet  warung  dan  toko kelontong  yang  makin  hari  kian  menurun pasca  hadirnya  ritel  modern  yang  berada ditengah-tengah usaha mereka.
Kondisi  menjamurnya  ritel  modern di wilayah Bantul, kemudian direspon oleh Pemda  dengan  melakukan  intervensi  pasar di  arena  ritel.  Intervensi  Pemda  dibuktikan dengan  lahirnya  Perbup  No.112/2010 tentang  Penataan  Toko  Modern.  Kebijakan ini  tidak  hadir  begitu  saja,  ada  beberapa peluang sehingga kebijakan ini bisa hadir di Bantul.
Peluang  itu  didapat  dari  adanya kepentingan  Bupati  dan  Pemerintah  Pusat yang  bertemu.  Bupati  yang  konsen  untuk memikirkan  nasib  pedagang  pasar  ingin melindungi  lewat  aturan  yang  pasti.  Tak lama  muncullah  aturan  Perpres  112/2010 yang  mendorong  pemerintah  daerah  untuk mengembangkan pasar tradisonal dan mulai membatasi  ruang  gerak  ritel  modern. Bertemunya  kepentingan  ini  tak  lepas  juga dari  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat Bantul  yang  sangat  bergantung  pada  pasar tradisional.
Intervensi utama terhadap pasar ritel akhirnya  dilakukan  lewat  strategi  zonasi, isinya  menjauhkan  ritel  modern  dengan pasar  tradisional  sejauh  1500m  (ritel modern  jejaring  lokal)  dan  2500m  (ritel modern  jejaring  nasional). Efek  dari kebijakan ini kemudian membuat pendirian ritel  modern  baru  menjadi  sulit.   Namun begitu, Pemda Bantul telah terlihat berperan
Silviana, Intervensi Negara Dalam Mekanisme Pasar : Kasus Penataan Ritel Modern Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta 31
sebagai  aktor  yang  ”adil”  dalam  urusan mengelola  kepentingan  para  pelaku  usaha ritel.  Karena  disini  Pemda  tidak  menutup kesempatan  para  pelaku  usaha  yang  ingin membuka  ritel  modern  dan  Pemda  juga seolah-olah  telah  bertindak  melindungi pedagang  kecil  dengan  cara  menjauhkan pedagang  pasar  tradisional  dari  ritel modern.  Padahal  perbup  yang  dibuat  tidak terlalu efektif karena kurang bisa menyelesaikan persoalan dalam
mengurangi  dampak  negatif  dari  hadirmya ritel modern.
Kebijakan ini pada akhirnya kurang memiliki  implikasi  terhadap  peningkatan kondisi  usaha  para  pelaku  usaha  ritel tradisional yang sebenarnya perlu kehadiran pemerintah
untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kehadiran  pemerintah  di  tengah arus  liberalisasi  dengan  mencoba  masuk mekanisme  pasar  adalah  sesuatu  yang lumrah terjadi. Dimana pemerintah berperan mengelola  perekonomiannya
dengan  cara  aktif  menjaga  persaingan usaha. Ini dilakukan dalam rangka menjaga mekanisme  pasar  agar  tidak  berlaku  secara berlebihan, yaitu pemerintah dapat mencegah  monopoli  dari  perusahaan- perusahaan raksasa. Namun peran pemerintah dalam mengelola perekonomian tidak  hanya  cukup  dengan  mengeluarkan regulasi  dan  administrasi  lalu  selesai tugasnya. Tetapi ada hal yang lebih penting, apakah  mekanisme  lewat  regulasi  itu  telah memberikan  pengaruh  terhadap  jalannya kondisi  pasar  supaya  bisa  lebih  adil  dan sehat  ataukah  sebaliknya  regulasi  untuk mengontrol  pasar  malah  menjadikan mekanisme  pasar  tersebut  gagal.  Regulasi yang  ada  memang  telah  sangat  jauh  untuk mencampuri  mekanisme  pasar  dan  terlihat bagus dari luar.
Padahal dalam kenyataannya,  regulasi  ini  bukan  jaminan bahwa pemerintah telah berhasil
memperbaiki kondisi persaingan pasar yang dinilai gagal.
Kenyataan  yang  terjadi  pemerintah kadang  gagal  mengelola  mekanisme  pasar akibat  salah  membaca  arena  persaingan. Pada  akhirnya  regulasi  yang  ada  hanya
menjadi  sebuah  pajangan  pemanis  bagi Pemda untuk menyatakan dirinya telah pro rakyat namun pelaku usaha yang dilindungi tidak  terpengaruh  dari  lahirnya  kebijakan tersebut.
Dari hal ini bisa kita simpulkan, jika pemerintah daerah ingin melakukan intervensi  terhadap  pasar  hal  yang  perlu dilakukan  adalah  mengetahui  seperti  apa arena  persaingan  yang  akan  dikelola.  Dari situlah kemudian pemerintah bisa memikirkan sejauh apa campur tangan yang harus  dilakukan.  Apakah  Pemda  hanya ingin berperan sebagai fasilitator atau akan berpihak  pada  salah  satu  pelaku  usaha dengan  cara  memberikan  keistimewaan tertentu.  Diharapkan  keistimewaan  itu hanya  diberikan  pada  pelaku  usaha  kecil yang  tumbuh  dengan  kondisi  pasar  yang kurang sehat.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Adiningsih,  Sri,  et.all.,  (2005), Pemikiran dan  Permasalahan  Ekonomi  di Indonesia  dalam  Setengah  Abad Terakhir edisi 5 , Kanisius, Yogyakarta. Bailey, J.Stephen, (1999), Lokal Government Ekonomics:
Principles  and   Practices ,  Mac millan Press, London.
Deliarnov,  (2006), Mencakup  Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif  Ekonomi  Politik , Erlangga, Jakarta. Ma’ruf,  Hendri,  (2006), Pemasaran  Ritel , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Rachbini,  Didik.J,  (2001), Analisis  Kritis Ekonomi Politik Indonesia , Grasindo. Jakarta. Rachbini, Didik.J, (2001), Ekonomi Di Era Transisi
Demokrasi , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Salim, Agus,  (2006), Teori  dan  Paradigma Penelitian  Sosial ,  Tiara  Wacana, Yogyakarta.
Suparmoko,  M,  (2000) ,  Keuangan  Negara Dalam  Teori  dan  Praktek ,  BPFE, Yogyakarta.
Laporan Penelitian Suryadarma,  Daniel,  et.all,  2007, Dampak Supermarket  Terhadap  Pasar  dan Pedagang  Ritel  Tradisional  di
Daerah  Perkotaan  di  Indonesia , Lembaga Penelitian SMERU, J a k a r t a .
http://www.smeru.or.id/report/rese arch/supermarket/supermarket_ind
.pdf Mariani,Vini, et.all, 2008, Evaluasi
Terhadap Program Frenchise Studi
Kasus  Alfamart  dan  Indomaret ,
Bina Nusantara Jurusan Akuntansi, www.wartawarga.gunadarma.ac.id/ .../ evaluasi - terhadap - program - franchise -studi-kasus-alfamart- dan-indomaret/ , Diakses  tgl  2 Desember 2009
Silviana, Intervensi Negara Dalam Mekanisme Pasar : Kasus Penataan Ritel Modern Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Yogyakarta 33