DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 12 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Nilai-Nilai Prinsip Perang dan Perlindungan dalam Perang
Mohd Yusuf DM 1 , Johannes Pangihutan Sipayung 2 , Rubenjos Soros Sipayung 3 , Asmen Ridhol 4
1 Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, yf.daeng@yahoo.co.id 2 Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
3 Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
4 Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
Corresponding Author: yf.daeng@yahoo.co.id
Abstract: The  impact  of  international  armed  conflicts  on  civilians  can  result  in  numerous casualties  and  property  damage,  as  well  as  the  destruction  of  infrastructure  and  facilities. This  includes  the  wide  geographic  scope  of  international  armed  conflicts  and  the socioeconomic  impacts  on  civilians.  Therefore,  legal  protection  efforts  for  civilians  in international  armed  conflicts  are  crucial,  as  outlined  in  the  Geneva  Conventions  of  1949, specifically  the  Fourth  Convention:  The  Geneva  Convention  relative  to  the  Protection  of Civilian Persons in Time of War. The method used in this study is normative legal research. Based on the research findings, it is  evident that war, as one of  the most destructive social phenomena,  necessitates  principles  governing  conduct  during  conflicts  to  minimize  human suffering. These principles aim to protect those not directly involved in hostilities and to limit the means and methods of  warfare used by conflicting  parties. Key principles  underpinning international  humanitarian  law  include  the  Principle  of  Distinction,  the  Principle  of Proportionality,  the  Principle  of  Humanity,  and  the  Principle  of  Military  Necessity.  In  the context  of  protection  in  war,  legal  instruments  such  as  the  Geneva  Conventions  and Additional  Protocols  provide  a  framework  for  safeguarding  those  who  are  not  or  are  no longer  participating  in  hostilities,  including  prisoners  of  war,  civilians,  and  medical personnel.
Keyword: War, Principles, Protection.
Abstrak: Dampak  konflik  bersenjata  internasional  terhadap  penduduk  sipil  tentunya  dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian harta benda serta kerusakan sarana dan prasarana, termasuk cakupan luas wilayah terjadinya konflik bersenjata internasional dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya perlindungan  hukum  terhadap  penduduk  sipil  dalam  konflik  bersenjata  internasional, sebagaimana  diatur  dalam  Konvensi-Konvensi  Jenewa  Tahun  1949  (tentang  Perlindungan Korban Perang (Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War) khususnya Konvensi ke empat. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang. Metode  yang  dipergunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian
diketahui bahwa Perang, sebagai salah satu fenomena sosial paling destruktif, memunculkan kebutuhan akan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku selama konflik untuk meminimalisir penderitaan  manusia.  Prinsip-prinsip  ini  bertujuan  untuk  melindungi  mereka  yang  tidak terlibat  langsung  dalam  permusuhan  serta  membatasi  cara  dan  metode  perang  yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Beberapa prinsip utama yang menjadi landasan hukum  humaniter  internasional  meliputi:  Prinsip  Distingsi  (Distinction),  Prinsip Proporsionalitas  (Proportionality),  Prinsip  Kemanusiaan  (Humanity),  Prinsip  Keperluan Militer  (Military  Necessity).  Dalam  konteks  perlindungan  dalam  perang,  instrumen  hukum seperti  Konvensi  Jenewa  dan  Protokol  Tambahan  memberikan  kerangka  kerja  untuk melindungi  orang-orang  yang  tidak  atau  tidak  lagi  berpartisipasi  dalam  permusuhan, termasuk tahanan perang, warga sipil, dan tenaga medis.
Kata Kunci: Perang, Prinsip, Perlindungan.

## PENDAHULUAN
Indonesia telah menjadi peserta (pihak) dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan  Korban  Perang  ( International  Convention  for  the  Protection  Victims  of  War ) dengan  cara  aksesi  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  59  Tahun  1958 tentang ikut sertanya Negara Republik Indonesia Dalam Keempat Konvensi Jenewa tanggal 12  Agustus  1949.  Konvensi-Konvensi  Jenewa  Tahun  1949  (tentang  Perlindungan  Korban Perang ( Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War ) ini terdiri dari atas 4 Konvensi, yaitu:
1. Konvensi  Jenewa  untuk  Perbaikan  Keadaan  yang  luka  dan  Sakit  dalam  Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat ( Geneva Convention for The Amelioration of the Condition of the Wounded, and Sick in Armed Forces in the Filed, of August 12, 1949 ). 2. Konvensi  Jenewa  untuk  Perbaikan  Keadaan  Anggota  Angkatan  Bersenjata  di  laut  yang luka, Sakit dan Korban Karam ( Geneva Convention for The Amelioration of the Condition of  the  Wounded,  Sick  and  Shipwercked  Members  of  Armed  Forces  at  Sea,  of  August  12, 1949 ).
3. Konvensi  Jenewa  mengenai  Perlakuan  Tawanan  Perang  ( Geneva  Convention  Relative  to the Traatment of Prisoners of War, of August 12, 1949 ).
4. Konvensi  Jenewa  mengenai  Perlindungan  Orang  Sipil  di  Waktu  Perang  ( Geneva Convention  Relative to  the Protection of  Civilian Persons in Time of  War,  of  August 12, 1949 ).
Pada  akhir  tahun  2013,  terjadi  ketegangan  politik  antara  dua  negara  bertetangga, Ukraina  dan  Rusia.  Ketegangan  bermula  dari  konflik  internal  antara  presiden  Ukraina  dan rakyatnya.  Konflik  internal  yang  terjadi  di  Ukraina  telah  dipengaruhi  oleh  intervensi  yang dilakukan oleh Presiden Rusia, Vladmir Putin. Rusia mempengaruhi presiden Ukraina untuk menolak  kerja  sama  yang  dibentuk  dengan  Uni  Eropa  dan  menawarkan  kerja  sama  baru. Rakyat  Ukraina  marah  akibat  Presiden  Ukraina,  Viktor  Yanukovych  menolak  kesepakatan perjanjian  asosiasi  dengan  Uni  Eropa  (BBC,  2014).  Bagi  rakyat  Ukraina,  kerjasama  yang ditawarkan oleh Uni Eropa akan mendorong perekonomian Ukraina.
Presiden  Rusia  ikut  membuat  konflik  internal  di  Ukraina  menjadi  semakin  panas, karena Rusia menggerakkan seluruh aparat keamanannya untuk berjaga di daerah perbatasan Ukraina-Rusia  (CNN,  2015).  Presiden  Rusia  yang  mengirim  pasukannya  ke  perbatasan menunjukkan  kepada  masyarakat  Ukraina  bahwa  negaranya  siap  untuk  melakukan  perang dengan Ukraina. Aparat keamanan Rusia secara perlahan memasuki wilayah Ukraina melalui Provinsi  Crimea.  Intervensi  Rusia  terhadap  Ukraina  bermula  dari  adanya  Gerakan  Euromai dan pada akhir bulan November 2013. Saat itu terjadi unjuk rasa di Kiev melawan Presiden
Viktor Yanukovych  yang  memenangi Pemilihan Umum  Presiden Ukraina tahun 2010. Pada tanggal  22  Februari  2014,  Badan  Legislatif  Nasional  mencopot  Viktor  Yanukovich  dari jabatannya  dengan  alasan  bahwa  ia  tidak  dapat  melaksanakan  tugas-tugasnya,  meskipun kuorum  badan  legislatif  saat  itu  kurang  dari  tiga  perempat  jumlah  total  kursi  anggota parlemen yang diperlukan sesuai konstitusi yang berlaku saat itu.
Pada  Tanggal  4  Maret  2014,  Presiden  Rusia  Vladimir  Putin,  mengatakan  bahwa pengerahan  pasukan  militer  ke  Crimea,  Ukraina,  merupakan  upaya  paling  akhir  yang  akan diambil.  Putin  juga  mengatakan  bahwa  Rusia  memiliki  hak  menggunakan  opsi  untuk melindungi  warga  Ukraina  keturunan  Rusia  yang  terteror  di  Ukraina.  Dia  berdalih  bahwa pasukan berseragam tanpa lambang nasional  yang selama ini dituding sebagai tentara Rusia dan  terlihat  berkeliaran  di  Crimea  merupakan  pasukan  pertahanan  diri  lokal.  Sikap  dari Vladimir  Putin  ini  menimbulkan  ancaman  dalam  bidang  ekonomi  dan  keamanan  tidak  saja bagi  kedua  Negara,  tetapi  juga  seluruh  dunia.  Intervensi  merupakan  salah  satu  bentuk  turut campur dalam urusan Negara lain yang bersifat diktatorial.
Prinsip  non-intervensi  sebagai  salah  satu  fondasi  dasar  dalam  hukum  internasional berkaitan  erat  dengan  prinsip  kedaulatan  Negara.  Prinsip  ini  menjadi  anti-tesis  dari  sikap- sikap  negara  yang  ingin  melakukan  suatu  tindakan  yang  ingin  menguasai  suatu  negara  dari berbagai  segi-segi  kenegaraan  yang  ada.  Prinsip  non-intervensi  merupakan  bagian  dari  adat internasional dan didasarkan pada konsep penghormatan kepada kedaulatan territorial negara- negara.
Secara  instrumental  prinsip  ini  termanifestasikan  dalam  Pasal  2  (7)  Piagam Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Ketentuan  piagam  tersebut  dengan  jelas  menyatakan  bahwa dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Negara berdaulat selain masing-masing merdeka, juga sama derajatnya satu dengan lainnya.
Pengaturan tersebut semakin dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa  A/RES/25/2625  (XXV)  yang  dikeluarkan  tanggal  24  Oktober  1970,  yang kemudian  diterima  sebagai  Deklarasi  Majelis  Umum  Tentang  Prinsip-Prinsip  Hukum International Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antarnegara yang Berkaitan dengan  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Suatu  Negara  berdaulat  tetap  tunduk  pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar kedaulatan Negara lainnya.
Perang menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah suatu keadaan dimana suatu negara atau lebih terlibat dalam suatu persengketaan bersenjata, disertai dengan pernyataan niat salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan damai dengan pihak lain.
Sejalan  dengan  perkembangan  situasi  maka  istilah  perang  kemudian  diganti  dengan sengketa  bersenjata  (armed  conflict)  Hal  ini  dikarenakan  orang  berusaha  untuk  tidak  lagi menggunakan  istilah  perang  agar  tidak  dikatakan  sebagai  aggressor,  tetapi  dalam kenyataannya  tetap  ada  konflik  yang  secara  teknis  intensitasnya  sama  dengan  perang kemudian timbulah istilah armed conflict sebagai pengganti istilah perang. HHI dikenal dua bentuk perang atau sengketa bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan  yang  bersifat  noninternasional.  Konflik  bersenjata  di  ukraina  merupakan  salah  satu  isu internasional yang banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir.
Dampak  konflik  bersenjata  internasional  terhadap  penduduk  sipil  tentunya  dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian harta benda serta kerusakan sarana dan prasarana, termasuk cakupan luas wilayah terjadinya konflik bersenjata internasional dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya perlindungan  hukum  terhadap  penduduk  sipil  dalam  konflik  bersenjata  internasional, sebagaimana  diatur  dalam  Konvensi-Konvensi  Jenewa  Tahun  1949  (tentang  Perlindungan Korban Perang ( Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War ) khususnya Konvensi ke empat. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang.

## METODE
Penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu penelitian  yang  berdasarkan  pada  kaidah  hukum  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  penelitian dilakukan  terhadap  dalam  Nilai-Nilai  Prinsip  Perang  Dan  Perlindungan  Dalam  Perang. Selanjutnya  dijelaskan  pula  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan penelitian adalah:
1. Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan  ( Statute  Approach )  adalah  pendekatan  yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach )  adalah  pendekatan  yang  digunakan  yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah  data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
1. Bahan  Hukum  Primer,  yakni  bahan-bahan  ilmu  hukum  yang  berhubungan  erat  dengan permasalahan yang diteliti.
2. Bahan  Hukum  Sekunder,  yakni  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer.
3. Bahan  Hukum  Tertier,  yakni  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan- bahan  hukum  Primer  dan  Sekunder,  yakni  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik  studi  documenter/studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  metode  melakukan  pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Dan  juga  wawancara  secara  nonstruktur  yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.
Data  yang  dikumpulkan  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tertier  selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak mengunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data  yang  telah  dianalisis  dan  dideskriptifkan  selanjutnya  disimpulkan  dengan  metode induktif,  yakni  menyimpulkan  dari  pernyataan  yang  bersifat  khusus  ke  dalam  pernyataan yang bersifat umum.
Penarikan  kesimpulan  menggunakan  logika  berpikir  deduktif,  yaitu  penalaran (hukum)  yang  berlaku  umum  pada  kasus  individual  dan  konkrit  (persoalan  hukum  faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum  yang  dirumuskan  secara  umum  dalam  aturan-aturan  hukum  positif,  kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna pernyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi,  sehingga  diperoleh  kesimpulan  sebagai  jawaban  atas  permasalahan  hukum  yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor  yang  nyata  dan  diakhiri  dengan  penarikan  suatu  kesimpulan  yang  juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.  Manusia  memilikinya  bukan  karena  diberikan  kepadanya  oleh  masyarakat  atau berdasarkan  hukum  positif,  melainkan  semata-mata  berdasarkan  harkat  dan  martabatnya sebagai  manusia.  Dalam  hal  ini  meskipun  setiap  orang  dilahirkan  dengan  latar  belakang
berbeda, baik suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut dan wajib untuk dilindungi oleh siapapun, terutama oleh negara-negara di dunia.
Dasar  hukum  bagi  tindakan  kejahatan  dapat  mendasarkan  pada  Konvensi  Den  Haag Ke-IV Tahun 1907 yang menyatakan bahwa penduduk sipil dan pihak-pihak yang berperang akan tetap tunduk pada perlindungan dan prinsip-prinsip pokok hukum internasional sebagai yang  ditetapkan  dalam  kebiasaan  bangsa-bangsa  yang  beradab.  Prinsip-  prinsip  hukum tersebut, seperti prinsip pembedaan, prinsip kemanusiaan dan prinsip kesatria pada dasarnya telah  menjadi  landasan  bagi  setiap  negara  dalam  pengaturan  hukum  lebih  lanjut  dan  bagi tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  apparat  negara  atau  kombatan  yang  terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam kenyataan, prinsip dan aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak  diindahkan  dengan  sebenarnya  oleh  kombatan,  sehingga  terjadi  tindakan  kekerasan terhadap  orang-orang  yang  seharusnya  dilindungi.  Pemerintah  harus  mengambil  tindakan tegas bagi kombatan yang bersalah dalam konflik tersebut.
Sebenarnya,  semua  konflik  yang  terjadi,  mengharuskan  pemerintah  negara  yang bersangkutan mengambil kebijakan lebih tegas untuk melindungi dan menyelesaikan masalah tersebut  secara  tuntas  atau  menghukum  pelakunya.  Kenyataan  menunjukkan  bahwa  banyak orang-orang menjadi korban, dapat dilihat juga dalam konflik antara Amerika Serikat dengan Irak  dan  antara  Israel  dengan  Palestina  atau  Israil  dengan  Hizbullah  Libanon.  Jelasnya perlindungan  terhadap  orang-orang  yang  dilindungi  atau  terhadap  orang  sipil  sangat  lemah sekali,  baik  karena  penyerangan  yang  tidak  tepat  sasran  atau  pemboman  maupun  akibat kekerasan dari pihak yang bertikai yang kurang peduli bagi keselamatan penduduk sipil.
Ketentuan Pasal 4 Konvensi IV dari Konvensi Jenewa 1949 menentukan, orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang dalam suatu peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga ada dalam tangan suatu pihak dalam sengketa  atau  kekuasaan  pendudukan  yang  bukan  negara  mereka.  Orang  sipil  dapat  jatuh dibawah  kekuasaan  negara  pendudukan  dan  untuk  itu  diperlukan  perlindungan.  Pemerintah atau negara wajib melakukan penegakan hukum.
Ketentuan  Pasal  3 common  articles ebagai  ketentuan  minimal,  telah  meletakkan kewajiban  untuk  melindungi  kombatan  yang  tidak  lagi  bertempur.  Dengan  demikian  dapat dipahami  bahwa  terhadap  orang  yang  terlibat  dalam  konflik  itu  sendiri  dilindungi  Hukum Humaniter,  apalagi  terhadap  orang  sipil  yang  tidak  terlibat  dalam  konflik  tersebut  harus dilindungi  secara  optimal,  akan  tetapi  dalam  kenyataannya  yang  paling  banyak  menjadi korban adalah orang-orang sipil.
Pemberlakuan Hukum Humaniter  mewajibkan  kombatan  membedakan  secara tegas  sasaran  tembaknya  yang  hanya  boleh  terhadap  kombatan  musuh  yang  bertempur,  dan bilamana  mereka  tidak  lagi  ikut  karena  luka  dan  sakit,  maka  mereka  harus  dilindungi sebagaimana diamanatkan oleh prinsip pembedaan, demikian juga terhadap orang sipil yang tidak  boleh  dijadikan  sasaran  kekerasan.  Bilamana  tindakan  para  pihak  dalam  konflik  atau para  kombatan  tersebut  didasarkan  pada  prinsip  kesatria  serta  prinsip  kemanusiaan  yang mengharuskan  bertindak  secara  kesatria,  jujur  dan  benar,  ditunjang  dengan  sikap  atau tindakan  yang  manusiawi,  maka  korban  terhadap  orang-  orang  yang  dilindungi  dan  yang tidak bersalah dapat dihindari.
Hal  sedemikian  sangat  diperlukan  supaya  korban  terhadap  orang-orang  yang dilindungi,  baik  terhadap  anggota  kombatan  yang  luka  dan  sakit  maupun  terhadap  orang- orang sipil dapat diminimalkan bahkan dapat dicegah, namun dalam kenyataannya para pihak atau kombatan yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan  bahkan  pembunuhan  terhadap  orang-orang  yang  dilindungi  dalam  konflik tersebut.
Prinsip  pembedaan  ( Distinction  Principle )  adalah  prinsip  penting  dalam  hukum humaniter, yaitu suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara
yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan yaitu Combatant dan  Penduduk  Sipil. Combatant adalah  golongan  penduduk  yang  secara aktif  turut  serta  dalam  permusuhan  ( hostilities ),  sedangkan  penduduk  sipil  adalah  golongan penduduk  yang  tidak  turut  serta  dalam  permusuhan.  Perlunya  pembedaan  demikian  adalah untuk  mengetahui  mereka  yang  boleh  turut  serta  dalam  permusuhan,  sehingga  boleh dijadikan  sasaran  atau  obyek  kekerasan,  dan  mereka  yang  tidak  boleh  turut  serta  dalam permusuhan sehingga tidak dijadikan obyek kekerasan. Ini sangat penting ditekankan karena sebenarnya  perang  hanya  berlaku  anggota  angkatan  bersenjata  dari  negara-  negara  yang bermusuhan.  Sedangkan  penduduk  sipil  yang  tidak  turut  serta  dalam  permusuhan  itu  harus dilindungi dari tindakan-tindakan tersebut.
Menurut  Jean  Pictet  dalam  buku  Arlina  Permanasari,  prinsip  pembedaan  ini  berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan, yang menyatakan ’the civilian population and  invidual  civilian  shall  enjoy  general  protection  againts  danger  arising  from  military operation ’. Dalam prinsip ini diperlukan penjabaran atau implementasi lebih lanjut ke dalam beberapa asas  pelaksanaan  yang selanjutnya disebut sebagai prinsip  pelaksanaan  ( principles of application ), yakni:
1. Pihak-pihak  yang  bersengketa  setiap  saat  harus  membedakan  anatara  kombatan  dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil.
2. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun dalam hal reprisal .
3. Tindakan  maupun  ancaman  kekerasan  yang  tujuan  utamanya  untuk  menyebarkan  teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.
4. Pihak-pihak  yang  bersengketa  harus  mengambil  segala  langkah  pencegahan  dan memungkinkan  untuk  penyelamatan  penduduk  sipil  atau  setidaknya  untuk  menekan kerugian atau kerusakan yang tidak disengaja menjadi sekecil mungkin.
5. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.
Sebagaimana  yang  telah  dijabarkan  di  atas,  meskipun  prinsip  pembedaan  ini  lebih ditujukan sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil pada saat konflik bersenjata, tetapi secara  tidak  langsung  prinsip  ini  juga  melindungi  para  anggota  angkatan  bersenjata  atau kombatan  dari  pihakpihak  yang  terlibat  dalam  konflik  bersenjata.  Karena  dengan  adanya prinsip  pembedaan  ini,  akan  diketahui  siapa  saja  yang  boleh  turut  serta  dalam  permusuhan dan boleh dijadikan obyek kekerasan dan siapa yang tidak boleh turut dalam permusuhan dan tidak  boleh  dijadikan  obyek  kekerasan.  Dengan  adanya  prinsip  pembedaan  ini,  jadi diharapkan  dapat  meminimalisir  kemungkinan  terjadinya  pelanggraan  yang  dilakukan  oleh kombatan terhadap penduduk sipil.
Dalam  Hukum  Humaniter  Internasional,  diatur  pula  mengenai  pemberian perlindungan terhadap penduduk sipil berdasarkan klasifikasiklasifikasi ukuran tertentu pada saat terjadi koflik bersenjata yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata, yaitu meliputi:
1. Pengaturan tentang Kawasan kawasan yang berada dalam wilayah sengketa, antara lain:
a. Rumah  Sakit  dan  kawasan,  serta  lokasi  yang  aman  bebas  dari  serangan  ketika  terjadi permusuhan (pasal 14 Konvensi Jenewa 1949).
b. Kawasan yang dinetralkan (pasal 15 Konvensi Jenewa 1949).
c. Kawasan khusus berdasarkan persetujuan tertentu yang ditujukan untuk mengevakuasi korban perang (pasal 17 Konvensi Jenewa 1949).
2. Pengaturan tentang perlindungan terhadap instalasi dan personil medis, antara lain:
a. Larangan penyerangan terhadap rumah sakit umum (pasal 18 Konvensi Jenewa 1949).
b. Perlindungan yang diberikan kepada petugas rumah sakit atau anggota dinas kesehatan (pasal 20 Konvensi Jenewa 1949).
c. Perlindungan  yang ditujukan  terhadap pesawat  atau angkutan kesehatan (pasal  21 dan pasal 22 Konvensi Jenewa 1949), yang meliputipengiriman bantuan kemanusiaan/obat- obatan (Pasal 23 Konvensi Jenewa 1949).
3. Perlindungan bagi orang-orang yang dalam kondisi tertentu, yaitu:
a. Orang-orang yang mengalami luka atau sakit dan orang-orang yang lemah serta wanita yang  sedang  dalam  keadaan  hamil  pada  saat  terjadi  permusuhan  (Pasal  23  Konvensi Jenewa 1949).
b. Anak-anak yang terpisah dari keluarganya dan yatim piatu (Pasal 24 Konvensi Jenewa 1949),  maupun  anggota  keluarga  yang  kehilangan  famili  atau  saudara  kandung  (pasal 26 Konvensi Jenewa 1949).
Sesuai  yang  tertuang  dalam  Konvensi  Jenewa  1949,  perlindungan  umum  yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif.
Masalah  kemanusiaan  yang  erat  kaitannya  dengan  keamanan  dan  keselamatan penduduk  sipil  dari  adanya  konflik  ini  menjadikan  tantangan  baru  bagi  hukum  humaniter internasional.  Konflik  bersenjata  yang  lazimnya  disebabkan  karena  konflik  antarnegara, sekarang  mulai  dihindari  oleh  negara-  negara  di  dunia.  Eksistensi  keberadaan  Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perjanjian-perjanjian internasional lain menjadi salah satu faktor konflik bersenjata  antar  negara  mulai  dihindari,  karena  negara  tidak  ingin  disebut  sebagai  agresor dalam memulai serangan melawan negara lain. Mulai abad 20, lebih tepatnya setelah perang dunia  kedua  berakhir.  Konflik  besenjata  noninternasional  lebih  banyak  terjadi.  Kelompok- kelompok  pemberontak  ( nonactor  state )  muncul  sebagai  lawan  atas  pemerintahan  yang  sah dari suatu negara.
Faktor-  faktor  seperti  politik,  suksesi  wilayah,  dan  kediktatoran  pemimpin  suatu negara  menjadi  penyebab  utama  kelompok-kelompok  pemberontak  ini  muncul.  Hukum Jenewa merupakan salah satu dari Hukum Internasional yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan  kepada  penduduk  sipil.  Upaya  untuk  mengurangi  timbulnya  korban  dan kerugian  kalau  pun  perang  terjadi  tampak  dari  berkembangnya  konsep  (dan  praktik kebiasaan) tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam perang. Aturan-aturan tentang  bagaimana  melakukan  perang  ini  disebut  sebagai jus  ad  bellum  dan  jus  in  bello . Apabila  ditelusuri  berdasarkan  sentrum  perkembangannya,  akan  didapati  bahwa  hukum humaniter internasional selama ini telah menempuh tiga jalur yang semuanya bermuara pada tujuan humanization of war .
Jalur  yang  pertama  adalah  melalui  upaya  mengatur  cara  berperang  dan  sarana  yang diperbolehkan dalam peperangan ( conduct of war and permissible means of war ), yang dalam diskursus  tentang  hukum  humaniter  internasional  kemudian  lazim  dikenal  dengan  nama Hukum Den Haag ( The Law of The Hague ). Jalur kedua, yang dikenal dengan nama Hukum Jenewa  ( The  Law  of  Geneva )  merupakan  upaya  yang  lebih  dititikberatkan  pada  pengaturan kondisi  korban  perang  ( condition  of  war  victims ).  Jalur  ketiga  yang  oleh  Kalshoven  & Zegveld  disebut  sebagai  “ The  Current  of  New  York ”  merupakan  upaya  yang  terutama dilakukan oleh PBB sejak dasawarsa 1960- an dan 1970-an, untuk meletakkan norma-norma yang menitikberatkan pada sisi HAM dari konflik bersenjata.
Perlindungan  terhadap  penduduk  sipil  sebagai  akibat  atau  karena  adanya  pertikaian bersenjata  pada  dasarnya  mendapatkan  pengaturan  dalam  hukum  humaniter.  Namun,  dalam perkembangannya  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  perlindungan  penduduk  sipil karena  adanya  pertikaian  bersenjata  di  negaranya  dapat  dilakukan  melalui  cara  lain,  seperti pemindahan  penduduk  ke  wilayah  yang  tidak  digunakan  sebagai  arena  pertikaian,  namun masih dalam wilayah negara yang bertikai ( internally displaced persons =pengungsi internal), pemindahan  penduduk  ke  wilayah  negara  lain  yang  aman  ( refugees= pengungsi internasional),  atau  melakukan  perpindahan  penduduk  ( Emigrants ).  Sebagaimana  contoh situasi yang terjadi di Iraq pada sekitar Tahun 2003. Pada waktu itu penduduk Iraq, sekitar 1,
5 juta dicarikan tempat yang aman di luar kota Bagdad dari akibat pertikaian. Demikian juga sekitar  7.000  penduduk  Iraq  berstatus  sebagai  pencari  suaka  di  Damaskus  dan  Amman. Sedangkan  sebagian  penduduk  Iraq  yang  lain  pergi  meninggalkan  kota  atau  negaranya menuju Syria dan Jordan sebagai Emigrant.
Adanya  bentuk-bentuk  perlindungan  yang  demikian  tentunya  terkait  dengan  salah satu  prinsip  atau  asas  dalam  hukum  humaniter,  yaitu  Prinsip  Pembedaan  ( Distinction Principle ). Prinsip ini menegaskan, bahwa penduduk suatu negara yang terlibat dalam suatu pertikaian  bersenjata  atau  berperang  dibedakan  atas  Kombatan  ( Combatan t)  dan  Penduduk Sipil  ( Civilian  Population ).  Latar  belakang  munculnya  prinsip  ini,  untuk  mengetahui  siapa yang  boleh  turut  aktif  dalam  pertikaian  bersenjata  atau  perang  dan  siapa  yang  tidak;  Juga untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan sasaran obyek serangan dan siapa yang tidak. Masing-masing kelompok tersebut di samping mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, serta konsekuensi  yang berbeda dalam kaitannya dengan pihak musuh. Namun, dipihak lain mempunyai  hak  yang  sama,  yaitu  diperlakukan  secara  manusiawi.  Oleh  karena  itu  dalam situasi pertikaian bersenjata atau perang seseorang harus menentukan pilihan dia akan masuk kedalam  golongan  mana,  seseorang  pada  saat  yang  sama  tidak  dapat  masuk  kedalam  dua golongan.
Perlindungan  terhadap  penduduk  sipil  dalam  pertikaian  bersenjata  sebenarnya  sudah lama  menjadi  perhatian  negara-negara,  baik  yang  terlibat  maupun  tidak  dalam  perang. Bahkan  dalam  kebiasaan  berperang  ditemukan  asas  hukum  perang  yang  melarang penyerangan  atas  penduduk  sipil  yang  tak  bersenjata,  sebagai  orang  yang  berada  ”  di  luar perang”.  Mereka  membutuhkan  perlindungan  yang  lebih  positif,  yaitu  menghindarkan mereka dari serangan yang langsung. Sebelum lahirnya Konvensi jenewa 1949, perlindungan terhadap penduduk sipil memang sudah disinggung dalam Konvensi Den Haag, namun masih kurang lengkap dan hanya mengatur perlindungan penduduk sipil di wilayah yang diduduki. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa pengaturan perlindungan penduduk sipil dalam Konvensi Jenewa IV merupakan suatu pengaturan yang baru.
Pada  dasarnya  Konvensi  Jenewa  IV  merupakan  penyempurnaan  Konvensi  Jenewa 1864. Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas empat Konvensi. Sebagaimana di singgung di atas bahwa perlindungan terhadap penduduk sipil utamanya diatur dalam Konvensi IV. Konvensi IV dalam mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil di kelompokkan atas perlindungan umum dan perlindungan khusus.
Perlindungan  umum  dimaksudkan  bahwa  perlindungan  yang  diberikan  terhadap penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Penduduk sipil adalah orang-orang yang  tidak  ikut  aktif  dalam  pertempuran.  Mereka  dalam  segala  keadaan  berhak  atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan hak atas agamanya. Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan- tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27- 34,  yaitu berupa tindakan-tindakan:
1. Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
2. Melakukan tindakan penyiksaan atau sejenisnya yang menimbulkan penderitaan jasmani;
3. Melakukan tindakan intimidasi, teror, dan penjarahan;
4. Melakukan tindakan pembalasan;
5. Larangan menghalang-halangi untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya;
6. Melakukan penghukuman secara  kolektif, penyanderaan, penghinaan
7. Memberi kesempatan meninggalkan wilayah musuh
8. Mendapatkan jaminan makanan dan obat- obatan yang cukup;
9. Melakukan tindakan permusuhan  terhadap orang sipil.
Dalam  kaitanya  dengan  perlindungan  terhadap  penduduk  sipil,  Konvensi  Jenewa mengisyaratkan  pembentukan  daerah  keselamatan  ( safety  zones ),  yaitu  suatu  kawasan  yang terletak jauh dari medan pertempuran, untuk  memberikan  perlindungan  kepada orang-orang
sipil  yang  rentan  terhadap  akibat  perang,  seperti  mereka  yang  sakit,  perempuan  hamil, perempuan  menyusui,  anak  balita,  orang  tua.  Demikian  juga,  perlakuan  khusus  harus diberikan  kepada  anak-anak.  Mereka  tidak  boleh  dilibatkan  dalam  pertempuran.  Mereka harus  mendapatkan  bantuan  dan  perawatan  sesuai  dengan  usia  mereka.  Lebih  lagi  terhadap anak  yatim  atau  yang  terpisah  dengan  orang  tuanya  harus  mendapatkan  perlindungan  atau jaminan  keselamatan.  Konvensi  Jenewa  IV  dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  terhadap penduduk  sipil,  juga  mengatur  perlindungan  terhadap  orang  asing  yang  berada  di  wilayah pendudukan, orang-orang yang tinggal di wilayah pendudukan, dan interniran sipil.
Ada  suatu  kemungkinan  bahwa  pada  saat  terjadinya  sengketa  bersenjata,  diwilayah negara yang bertikai terdapat warga negara pihak musuh. Negara yang di wilayahnya terdapat orang  yang  berkewarganegaraan  negara  musuh  tetap  mempunyai  kewajiban  untuk memberikan  penghormatan  atau  perlindungan.  Bahkan  mereka  harus  diberi  ijin  untuk meneinggalkan  negara  tersebut.  Mereka  dapat  dipindahkan  ke  negara  asal  kapan  saja,  baik secara  langsung  maupun  melalui  pihak  ketiga.  Sedangkan  terhadap  orang-orang  sipil  yang tinggal di wilayah pendudukan harus dihormati hak-hak asasinya, seperti tidak boleh dipaksa bekerja untuk penguasa pendudukan, tidak boleh dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan militer. Penguasa pendudukan harus bertanggung jawab untuk pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum.  Penguasa  pendudukan  juga  harus  memelihara  kesejahteraan  anak-anak,  kebutuhan makanan  dan  kesehatan.  Memperkenankan  adanya  bantuan  yang  datang  dari  luar  negeri, manakala penguasa pendudukan tidak mampu memberikan jaminan yang demikian.
Perlindungan  umum  lain  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak  yang  bertikai  terhadap orang sipil  yang  diinternir,  yaitu sebagaimana  di atur dalam Pasal 79-135  Konvensi Jenewa 1949.  Tindakan  menginternir  penduduk  sipil  pada  dasarnya  melakukan  tindakan administratif,  jika  sekiranya  terdapat  alasan  keamanan  yang  riil  dan  mendesak.  Judi  bukan merupakan  suatu  hukuman.  Dengan  demikian,  sekalipun  penduduk  sipil  diintenir  mereka tidak  kehilangan  hak-hak  sipilnya,  mereka  tetap  memiliki  kedudukan  dan  kemampuan  sipil mereka. Berdasarkan Pasal  79 Konvensi  Jenewa  IV, orang-orang  sipil  yang  dapat  diinternir adalah:
1. penduduk  sipil  musuh  dalam  wilayah  pihak  yang  besengketa  yang  perlu  diawasi  dengan ketat demi kepentingan keamanan,
2. penduduk  sipil  musuh  dalam  wilayah  pihak  yang  besengketa  yang  dengan  sukarela menghendaki untuk dinternir atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir,
3. penduduk  sipil  musuh  dalam  wilayah  yang  diduduki,  apabila  penguasa  Pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karena alasan mendesak;
4. penduduk  sipil  yang  melakukan  pelanggran  hukum  yang  secara  khusus  bertujuan  untuk merugikan  Penguasa  pendudukan.  Penduduk  sipil  di  samping  memperoleh  perlindungan umum  dari  Konvensi,  juga  memperoleh  perlindungan  khusus,  yaitu  ditujukan  pada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial atau kemanusiaan. Pada saat melaksanakan  tugas-tugasnya,  biasanya  mereka  mengenakan  tanda  khusus.  Apabila sedang  melaksanakan  tugasnya,  mereka  harus  dihormati,  yaitu  diberi  kesempatan  atau dibiarkan  melaksanakan  tugas-tugasnya;  dan  dilindungi,  yaitu  mereka  tidak  boleh dijadikan sasaran serangan militer.
Protokol  Tambahan  1977  Konvensi  Jenewa  1949  terdiri  atas  Protokol  I  tahun  1977 mengatur  tentang  Perlindungan  Korban  Pertikaian  Bersenjata  yang  Bersifat  Internasional; dan  Protokol  II  Tahun  1977  Perlindungan  Korban  Pertikaian  Bersenjata  yang  Bersifat nonInternasional. Dalam Protokol I tahun 1977 diatur tentang batasan pengertian orang sipil, yaitu  setiap  orang  yang  bukan  anggota  angkatan  bersenjata  pihak  yang  bertikai.  Secara umum,  perlindungan  terhadap  penduduk  sipil  dan  orang  sipil  berupa  larangan  penyerangan terhadap  mereka.  Mereka  menikmati  perlindungan  dari  bahaya  yang  timbul  dari  operasi militer. Beradasarkan prinsip tersebut dapat dikatakan bahwa: penduduk sipil dan orang sipil
tidak  boleh  dijadikan  obyek  sasaran;  tindakan  atau  ancaman  kekerasan  yang  dimaksudkan untuk  menyebar  teror  dikalangan  pendudu  di  larang;  Orang  sipil  akan  menikmati perlindungan, kecuali bila ia turut serta aktif dalam permusuhan.
Bila  dilihat  lebih  rinci  lagi  mengenai  bentuk-  bentuk  perlindungan  yang  diberikan oleh Protokol tambahan antara lain:
1. larangan menyerang orang sipil
2. keharusan  melakukan  tindakan  penghati-hati  dalam  melakukan  serangan,  demi  untuk melindungi orang sipil
3. larangan melakukan kekerasan kepada orang sipil
4. larangan melakukan pemindahan paksa orang sipil
5. jaminan mendapatkan bantuan
6. harus dibolehkan memberikan bantuan pada korban pertikaian bersenjata
7. perlindungan terhadap operasi militer
8. larangan menjadikan orang sipil sebagai sasaran pertikaian bersenjata
9. larangan menjadikan kelaparan orang sipil sebagai sarana pertikaian larangan melakukan penyerangan bangunan dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya
10. memberi perlindungan orang sipil yg melakukan kemanusiaan.
Dalam memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, hukum humaniter mengenal beberapa prinsip yaitu:
1. Prinsip  Kemanusiaan,  prinsip  ini  menentukan  bahwa  pihak  yang  berperang  diwajibkan untuk bertindak dengan  mengutamakan  aspek kemanusiaan,  yaitu  dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dilanggar dalam suatu konflik bersenjata, yaitu (Pictet, 1996):
a. Seseorang  yang  telah  jatuh  di  tangan  musuh  atau  salah  satu  pihak  yang  berperang, maka  hak  untuk  hidup  harus  dihormati.  Prinsip  ini  berkaitan  dengan  kombatan  yang tertangkap  musuh.  Seseorang  hanya  boleh  dibunuh  pada  saat  orang  tersebut  berada dalam suatu peperangan, dimana ia siap dalam posisi untuk dibunuh. Bila ia tertangkap maka harus diperlakukan dengan baik.
b. Penyiksaan, penghinaan, dan hukuman yang tidak manusiawi dilarang.
c. Seseorang diakui di hadapan hukum
d. Setiap orang dihormati untuk kehormatannya, keluarganya, pendiriannya dan kebiasaan yang ia miliki
e. Jika  seorang  musuh  tetangkap  dan  menderita  luka,  maka  tawanan  tersebut  berhak mendapat perawatan yang layak sampai sembuh.
f. Seseorang  berhak  menerima  kabar  dari  keluarganya  dan  menerima  kiriman  yang menjadi kebutuhannya
g. Seseorang tidak boleh dicabut hak miliknya.
2. Prinsip  Pembedaan  ( Distinction  Principle )  adalah  prinsip  yang  membedakan  antara kombatan  dan  penduduk  sipil  dalam  wilayah  negara  yang  sedang  terjadi  konflik. Kombatan  adalah  penduduk  yang  aktif  turut  serta  dalam  permusuhan,  sedangkan penduduk  sipil  adalah  penduduk  yang  tidak  turut  dalam  permusuhan.  Prinsip  ini dipandang  sangat  penting  dalam  Hukum  Humaiter  Internasional,  karena  dengan  begitu dapat membedakan mana yang dapat dijadikan sasaran serang dalam permusuhan.
3. Prinsip Proporsional adalah prinsip yang mempunyai tujuan untuk meyeimbangkan antara kepentiangan militer dan resiko yang akan diderita oleh penduduk sipil. Prinsip ini diatur dalam Protokol Tambahan I 1977 Sub Bagian II (F. Sugeng Istanto, 1998).
4. Prinsip Larangan untuk Menyebabkan Penderitaan  yang  Berlebihan,  pada prinsip  ini  erat kaitannya  dengan  prinsip  kemanusiaan.  Karena  pihak  yang  bersengketa  dilarang menimbulkan penderitaan yang berlebihan.
5. Prinsip Kepentingan Militer, dalam prinsip ini ditentukan mengenai kewajiban para pihak dalam menggunakan kekuatan militer haruslah sesuai hukum. Dalam penggunaan prinsip harus  melalui  lima  tahap  yang  kesemuanya  haruslah  dipenuhi  tanpa  terkecuali,  yaitu: Tindakan  yang  dilakukan  tidak  melanggar  ketentuan  Hukum  Humaniter  Internasional; Harus  benar-benar  ada  keharusan  unrtuk  melakukan  tindakan  tersebut;  Tindakan  yang dilakukan  dalah  paling  tepat  untuk  meraih  keuntungan  yang  diharapkan  pada  saat  itu; Akibat dari tindakan tersebut telah memenuhi prinsip proporsionalitas; Cara yang diambil sudah melalui pertimbangan segala aspek yang terkait.
Dari  kelima  tahap  tersebut  di  atas,  memang  sangatlah  penting  untuk  dipenuhi  oleh para  pihak  yang  mengadakan  permusuhan,  karena  sangat  dimungkinkan  korban  yang ditrimbulkan  akibat  pertikaian  tersebut  sangat  banyak  dan  meluas.  Untuk  itulah  aspek kemanusiaan sangat dipentingkan dan mendapat perhatian yang utama karena menyangkut hak-hak hidup yang dimiliki oleh setiap manusia.
Secara garis besar HHI bertujuan: melindungi fisik dan mental, baik pihak kombatan maupun  pihak  sipil  dari  penderitaan  yang  tidak  perlu,  menjamin  hak-hak  asasi  manusia tertentu  dari  orang  yang  jatuh  ke  tangan  musuh,  memungkinkan  dikembalikannya perdamaian, membatasi kekuasaan pihak yang berperang.
Dalam  Konvensi  Jenewa  tahun  1949  dikenal  sebuah  prinsip  dasar  dalam penyelenggaraan perang oleh suatu negara  yakni  prinsip pembedaan ( Distinction Principle ). Prinsip  ini  merupakan  asas  yang  membedakan  atau  membagi  penduduk  dari  suatu  negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan ( Combatan ) dan penduduk sipil ( Civilian ). Ketika menegakkan perlindungan yang diberikan kepada warga sipil, tidak boleh ada diskriminasi. Pasal 13 Konvensi Jenewa IV 1949 menegaskan bahwa “Seluruh penduduk dari negara-negara yang bersengketa, tanpa perbedaan  yang  merugikan  apapun  yang  didasarkan  atas  suku,  kebangsaan,  agama,  atau pendapat  politik,  dan  dimaksudkan  untuk  meringankan  penderitaan  yang  disebabkan  oleh perang”.  Sehingga,  prinsip  perbedaan  memberikan  kekebalan  terhadap  penduduk  sipil,  dan obyek sipil. Dalam Konflik bersenjata, para pihak yang berperang akan sangat dimungkinkan untuk tidak mengindahkan aturan dalam HHI khususnya mengenai perlindungan sipil. Hal ini dikarenakan  memenangkan  konflik  bersenjata  menjadi  prioritas  utama  para  pihak  sehingga mengesampingkan  kemanusiaan.  Perangkat  HHI  sendiri  telah  memberikan  payung  hukum bagi perlindungan penduduk sipil, baik dalam Konvensi Den Haque maupun dalam Konvensi Jenewa  1949.  Hukum  Den  Haag  merupakan  ketentuan  hukum  humaniter  yang  mengatur mengenai cara dan alat berperang. Hukum Den Haag terdiri dari hasil Konferensi Perdamaian I  pada  tahun  1899  yang  lebih  dikenal  dengan  Konvensi  Den  Haag  1899  dan  Konferensi Perdamaian  II  pada  tahun  1907  yang  dikenal  dengan  Konvensi  Den  Haag  1907.  Di  dalam Konvensi Den Haag 1899 dihasilkan 3 konvensi dan 3 deklarasi. 3 konvensi itu adalah:
1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional.
2. Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.
3. Konvensi  III  tentang  Adaptasi  Asas-asas  Konvensi  Jenewa  Tanggal  22  Agustus  1864 tentang Hukum Perang di Laut.
Dalam  Konvensi  Den  Haag  1907  yang  merupakan  kelanjutan  dari  Konvensi  Den Haag 1899 menghasilkan beberapa konvensi:
1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional.
2. Konvensi  II  tentang  Pembatasan  Kekerasan  Senjata  dalam  Menuntut  Pembayaran Hutang yang Berasal dari Perjanjian Perdata.
3. Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan.
4. Konvensi  IV  tentang  Hukum  dan  Kebiasaan  Perang  di  Darat  dilengkapi  dengan Peraturan Den Haag.
5. Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang di Darat.
6. Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat Permulaan Perang.
7. Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang.
8. Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam Laut.
9. Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di Waktu Perang.
10. Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tentang Perang di Laut.
11. Konvensi  XI  tentang  Pembatasan  Tertentu  terhadap  Penggunaan  Hak  Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut.
12. Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-barang Sitaan.
13. Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  penduduk  sipil  di  dalam  konvensi  ini, baik  Konvensi  Den  Haag  tahun  1899  maupun  tahun  1907  tidak  disebutkan  secara  langsung ditujukan kepada penduduk sipil. Adanya pembatasan penggunaan senjata yang berbahaya di dalam tubuh, larangan penggunaan gas beracun yang dapat mengakibatkan penderitaan yang berlebihan  bagi  korban,  pembatasan  penggunaan  proyektil  dan  bahan  peledak,  serta  adanya aturan tersendiri dalam melakukan perang adalah langkah antisipasi terhadap tindakan perang yang  tidak  tunduk  pada  nilainilai  kemanusiaan.  Dalam  hal  ini  keterlibatan  penduduk  sipil dimungkinkan  terjadi  meskipun  termasuk  dalam  pihak  yang  tidak  boleh  diserang.  Artinya secara  tidak  langsung  dengan  adanya  pembatasan  tersebut  maka  memberikan  perlindungan kepada penduduk sipil, dan juga pihak lainnya yang tidak termasuk dalam peperangan.
Seluruh  negara  diwajibkan  untuk  memperlakukan  tawanan  secara  manusiawi, mengizinkan mereka untuk menyimpan barang- barang pribadi, beribadah dan membebaskan petugas  dari  tugas-tugas  yang  berhubungan  dengan  dinas  militer.  Selain  itu  juga  larangan menyerang pelabuhan yang tidak memiliki pertahanan menghormati kekebalan yang dimiliki kapal  yang  berfungsi  sebagai  rumah  sakit,  kapal  nelayan  dan  kapal  dari  pihak  yang  netral. Perlindungan itu pun dipertegas dalam prinsip konvensi ini yakni: “Bahwa hak negara  yang sedang  berperang  untuk  melukai  musuhnya  harus  dibatasi  dengan  cara  menghindari perlakuan atau penggunaan cara-cara yang mengakibatkan penderitaan berlebihan, baik cara- cara yang belum digunakan atau yang secara umum dianggap tidak manusiawi”.
Perlindungan  diberikan  dalam  hal  pengaturan  cara  berperang,  larangan  terhadap penggunaan racun, serangan kepada prajurit yang menyerah, membunuh prajurit yang sudah terluka  secara  curang  atau  memakai  senjata  yang  menyebabkan  penderitaan  berlebihan, larangan  menggunakan  rumah  sakit,  tempat  ibadah,  universitas  dan  bangunan  bersejarah untuk kepentingan militer, larangan menyerang kota yang tanpa memiliki pertahanan.
Hukum  Jenewa  terdiri  dari  beberapa  perjanjian  pokok  pada  tahun  1949  yang kemudian lebih dikenal dengan Konvensi Jenewa 1949. Hukum Jenewa merupakan ketentuan yang mengatur perlindungan korban perang yang terdiri dari beberapa konvensi yaitu:
1) Konvensi I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.
2) Konvensi  II  tentang  Perbaikan  Keadaan  Anggota  Angkatan  Perang  di  Laut  yang  Luka, Sakit dan Korban Karam.
3) Konvensi III tentang Perlakuan Tawanan Perang.
4) Konvensi IV tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang.
Perlindungan  penduduk  sipil  diatur  tersendiri  di  dalam  Konvensi  Jenewa  1949  pada Konvensi  ke-IV.  Konvensi  yang  menjadi  pedoman  dalam  hal  memberikan  perlindungan kepada  penduduk  sipil  di  waktu  perang.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  4  Konvensi: “Orang-orang  yang  dilindungi  oleh  konvensi  adalah  mereka  yang  dalam  suatu  sengketa bersenjata  atau  peristiwa  pendudukan,  pada  suatu  saat  tertentu  dan  dengan  cara
bagaimanapun juga, ada dalam tangan satu Pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka.”
Perlindungan  tidak  diberikan  kepada  penduduk  sipil  suatu  negara  yang  negaranya tidak ikut serta (ratifikasi) dalam konvensi ini, serta penduduk sipil suatu negara netral yang memiliki  perwakilan  diplomatik  di  negara  yang  bersengketa.  Hal  ini  mengacu  bahwa ketentuan hukum internasional dapat diberlakukan bagi negara- negara yang menyetujui dan ikut serta di dalamnya dengan melakukan ratifikasi terhadap hasil kesepakatan internasional. Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  kedaulatan  yang  merupakan  salah  satu  prinsip  utama  dalam pembentukan  ketentuan  Hukum  Internasional.  Oleh  karena  itu  persetujuan  pemberlakuan hukum  internasional  itu  tergantung  sepenuhnya  kepada  persetujuan  yang  diberikan  oleh setiap  negara,  serta  juga  kepada  kebebasan  dari  masing-masing  individu  dan  negara  untuk melaksanakan ketentuan hukum internasional tersebut atau tidak. Namun disini negara masih mempunyai  peranan  yang  cukup  kuat  melihat  kedaulatan  yang  dimiliki  oleh  setiap  negara terhadap  keseluruhan sistem hukum internasional.
Perlindungan  juga  diberikan  kepada  penduduk  sipil  dalam  hal  orang  asing  yang berada  di  suatu  wilayah  pendudukan.  Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  35  Konvensi  Jenewa IV yang mengatakan bahwa: “Semua orang yang dilindungi yang berkehendak meninggalkan wilayah  pada  permulaan,  atau  selama  berlangsungnya  suatu  sengketa,  boleh  berbuat demikian,  kecuali  apabila  keberangkatannya  itu  bertentangan  dengan  kepentingan- kepentingan  nasional  dari  negara  itu.  Permohonanpermohonan  orang  tersebut  untuk berangkat  harus  diputuskan  sesuai  dengan  prosedur-prosedur  yang  telah  ditetapkan  secara teratur  dan  keputusan  harus  diambil  secepat  mungkin.  Orang-orang  yang  diizinkan  untuk berangkat dapat melengkapi diri mereka dengan dana-dana yang diperlukan untuk perjalanan mereka  dan  membawa  serta  satu  jumlah  yang  pantas  dari  milik  dan  barang-barang  untuk pemakaian pribadi”.
Namun  ada  pengecualian  seperti  yang  disebutkan  dalam  lanjutan  Pasal  4  tersebut yakni:  “Warga  negara  suatu  negara  yang  tidak  terkait  oleh  konvensi  tidak  dilindungi  oleh konvensi.  Warga  negara  suatu  negara  netral  yang  tidak  ada  di  wilayah  suatu  negara  yang berperang, tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang dilindungi, selama negara mereka mempunyai perwakilan diplomatik biasa di negara dalam tangan mana mereka berada.”
Semua  orang  dapat  memperoleh  perlindungan  dan  apabila  mereka  ingin meninggalkan  wilayah  pendudukan  maka  mereka  harus  mendapatkan  izin  dari  negara  yang bersangkutan.  Hal  tersebut  dikarenakan  mereka  masih  dalam  wilayah  perlindungan. Perlindungan  diberikan  kepada  seluruh  penduduk  sipil  yang  berada  di  wilayah  sengketa dikarenakan  keberadaan  mereka  untuk  memberikan  pertolongan  kepada  korban  perang. Seperti  disebutkan  dalam  Pasal  50  Konvensi  Jenewa  IV.  Selain  itu,  juga  diberikan perlindungan  kepada  interniran  sipil.  Yaitu  penduduk  sipil  yang  oleh  negara  penahan dilindungi  dengan  diberikan  penempatan  di  tempat  yang  telah  ditunjuk  negara  penahan. Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  42:  “Penginterniran  orang-orang  yang  dilindungi  atau penempatan  mereka  di  tempat-  tempat  tinggal  yang  ditunjuk  hanya  dapat  diperintahkan apabila  keamanan  Negara  Penahan  betul-betul  memerlukan”.  Penduduk  sipil  yang  dapat diinternir adalah mereka:
1) Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan (Lihat pasal 41 (1), pasal 42 (2) jo. Pasal 78 Konvensi Jenewa IV tahun 1949)
2) Penduduk  sipil  musuh  dalam  wilayah  pihak  yang  bersengketa  yang  dengan  sukarela mengehendaki untuk diinternir; atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir (Lihat pasal pasal 42 (2) Konvensi Jenewa IV tahun 1949).
3) Penduduk  sipil  musuh  dalam  wilayah  yang  diduduki,  apabila  Penguasa  Pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karena alasan mendesak.
4) Penduduk  sipil  yang  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  yang  secara  khusus  bertujuan untuk  merugikan  Penguasa  Pendudukan  (Lihat  pasal  68  (1)  Konvensi  Jenewa  IV  tahun 1949).
Orang-orang  sipil  yang  diinternir  tetap  memiliki  kedudukan  dan  kemampuan  sipil mereka sepenuhnya dan dapat melaksanakan hak-hak attendance yang bersangkutan dengan kedudukan sipil yang mereka miliki (Pasal 80 Konvensi Jenewa IV tahun 1949). Yang berarti mereka tetap memiliki hak sebagaimana penduduk sipil umumnya, yaitu:
1) Mendapatkan  perawatan  kesehatan,  tunjangan,  upah  dan  pekerjaan  (Pasal  81  Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
2) Mendapatkan  fasilitas guna kehidupan keluarga  yang layak (Pasal  82 Konvensi  Jenewa IV tahun 1949);
3) Tidak  ditempatkan  dalam  daerah  yang  terancam  bahaya  perang  (Pasal  83  Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
4) Mendapatkan  kebebasan  melaksanakan  ibadah  keagamaan  (Pasal  86  Konvensi  Jenewa IV tahun 1949);
5) Mendapatkan  fasilitas  yang  layak  untuk  melakukan  kegiatan  perdagangan  (Pasal  87 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
6) Tempat  tinggal  yang  bebas  bahaya  kebakaran  (Pasal  88  Konvensi  Jenewa  IV  tahun 1949);
7) Mendapatkan  kebutuhan  sandang  dan  pangan  yang  layak  (Pasal  89  dan  90  Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
8) Mendapat kebersihan dan pengamatan kesehatan (Pasal 90 dan 92 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
9) Melaksanakan  kegiatan  keagamaan,  intelektual  dan  jasmani  (Pasal  93-96  Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
10) Memiliki barang pribadi dan sumber keuangan (Pasal 97-98 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
11) Mendapatkan  perlakuan  administrasi  dan  disiplin  yang  sesuai  dengan  asas-asas perikemanusiaan (Pasal 99-104 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
12) Melakukan  komunikasi  dengan  orang-orang  yang  berada  di  luar  wilayah  sengketa dengan pengawasan negara penahan (Pasal 105-116 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
13) Mendapatkan  sanksi  pidana  dan  sanksi  disiplin  apabila  melakukan  pelanggaran  (Pasal 117-126 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
14) Dalam hal pemindahan mendapatkan perlakuan yang berperikemanusiaan (pasal 127 dan 128 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
15) Dalam  hal  kematian  mendapatkan  perlakuan  yang  layak  (Pasal  129  dan  131  Konvensi Jenewa IV tahun 1949); dan
16) Terkait  pembebasan,  pemulangan  dan  penempatan  di  negara  netral  (Pasal  132-135 Konvensi Jenewa IV tahun 1949).
Dampak  konflik  bersenjata  internasional  terhadap  penduduk  sipil,  apabila  terjadi konflik  bersenjata  internasional,  memerlukan  perlindungan  hukum,  sosial,  pelayanan kesehatan  serta  pemenuhan  kebutuhan  dasar  termasuk  yang  dievakuasi  untuk  mengungsi khususnya kelompok rentan seperti bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau  menyusui,  penyandang  cacat  dan  orang  lanjut  usia  dari  daerah  konflik  bersenjata internasional. Akibat konflik bersenjata internasional akan menimbulkan banyak korban dan kerugian harta benda serta kerusakan sarana dan prasarana, termasuk dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil.
Oleh  karena  itu  Konvensi  Jenewa  1949  mengenai  Perlindungan  Korban  Perang ( International Convention for the Protection Victims of War ) yang telah diaksesi berdasarkan Undang-  Undang  Republik  Indonesia  No.  59  Tahun  1958  tentang  ikut  sertanya  Negara
Republik  Indonesia Dalam Keempat Konvensi Jenewa  tanggal  12 Agustus 1949.  Konvensi- Konvensi Jenewa Tahun 1949 (tentang Perlindungan Korban Perang ( Geneva Convention of 1949  for  the  Protection  of  Victims  of  War )  sangat  diperlukan  untuk  melindungi  penduduk sipil  pada  saat  terjadi  konflik  bersenjata  internasional.  Konvensi  Jenewa  mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang ( Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of August 12, 1949 ) diatur pada Konvensi Jenewa keempat. Kovensi  jenewa  1949  dilengkapi  pula  dengan  Protokol  Tambahan  1977  Konvensi  Jenewa 1949  terdiri  atas  Protokol  I  tahun  1977  mengatur  tentang  Perlindungan  Korban  Pertikaian Bersenjata  yang  Bersifat  Internasional;  dan  Protokol  II  Tahun  1977  Perlindungan  Korban Pertikaian Bersenjata yang Bersifat Non Internasional.

## KESIMPULAN
Perang, sebagai salah satu fenomena sosial paling destruktif, memunculkan kebutuhan akan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku selama konflik untuk meminimalisir penderitaan manusia. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam  permusuhan  serta  membatasi  cara  dan  metode  perang  yang  digunakan  oleh  pihak- pihak  yang  berkonflik.  Beberapa  prinsip  utama  yang  menjadi  landasan  hukum  humaniter internasional meliputi:
1. Prinsip Distingsi (Distinction): Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang bertikai untuk selalu  membedakan  antara  kombatan  (pejuang)  dan  non-kombatan  (sipil)  serta  antara sasaran  militer  dan  objek  sipil.  Hal  ini  bertujuan  untuk  melindungi  penduduk  sipil  dari efek langsung perang.
2. Prinsip  Proporsionalitas  (Proportionality):  Prinsip  ini  menegaskan  bahwa  kerugian insidental  terhadap  penduduk  sipil  dan  kerusakan  objek  sipil  tidak  boleh  berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan dari serangan tersebut.
3. Prinsip  Kemanusiaan  (Humanity):  Prinsip  ini  menekankan  perlunya  memperlakukan semua  individu  dengan  kemanusiaan  dan  tanpa  diskriminasi,  bahkan  dalam  situasi perang.  Ini  termasuk  larangan  penyiksaan,  perlakuan  tidak  manusiawi,  dan  penghinaan terhadap martabat manusia.
4. Prinsip Keperluan Militer (Military Necessity): Prinsip ini mengizinkan hanya tindakan- tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah dan tidak dilarang oleh hukum  internasional.  Ini  berarti  bahwa  segala  tindakan  harus  dibatasi  pada  apa  yang diperlukan untuk memenangkan perang dengan cara yang sah.
Dalam  konteks  perlindungan  dalam  perang,  instrumen  hukum  seperti  Konvensi Jenewa  dan  Protokol  Tambahan  memberikan  kerangka  kerja  untuk  melindungi  orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan, termasuk tahanan perang, warga sipil, dan tenaga medis.

## REFERENSI
Adwani, Perlindungan Terhadap  Orang-Orang  Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum  Humaniter  Internasional ,  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol.  12,  No.  1,  Tahun 2012, hlm. 97.
Al  Mukhlis, Konflik  Ukraina  Dan  Rusia  Terkait  Masalah  Status  Krimea ,  Skripsi.  Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.  Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 47
Anastasya  Y.  Turlel,  2017, Perlindungan  Penduduk  Sipil  dalam  Situasi  Perang  menurut Konvensi  Jenewa  Tahun  1949 ,  Jurnal  Lex  Crimen,  Vol.  VI,  No.2,  Tahun  2017,  hlm. 147.
Antonio  Pradjasto, Konvensi  Genosida  Melindungi  Hak  Asasi  Manusia-Memerangi Impunitas , Jurnal Hukum Jentera, Vol. II, No. 1, Tahun 2004, Jakarta: PSHK, hlm. 65.
Arie  Siswanto, Yurisdiksi  Material  Mahkamah  Kejahatan  Internasional ,  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2005, hlm 72-73.
Ayub  Torry  Satriyo  Kusumo  dan  Kukuh  Tejomurtia, Alternatif  atas  Pemberlakuan  Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria . Yustisia, Vol. 4, No. 3, Tahun 2015, hlm. 640 Danial,  2016, Efektifitas  Konsep  Prinsip  Pembedaan  Hukum  Humaniter  Internasional sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam konflik Bersenjata Modern , Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.2, Tahun 2016, hlm. 2.
Herman  Suryokumoro  dan  Ikaningtyas, Perlindungan  Penduduk  Sipil  Saat  Terjadi  Konflik Bersenjata  Berdasarkan  Hukum  Humaniter  Internasional  dan  Hukum  Pertahanan Indonesia , RechtIdee, Vol. 15, No. 2, Tahun 2020, hlm. 56 http://  internasional. kompas.com/  read/2014/03/05/  0331146/Putin. Pengerahan.  Tentara.ke. Ukraina. adalah. Pilihan. Paling. Akhir. Diakses 07/06/2024). aan_Dalam_Hukum_Internasional_Dosen_Holiwan_SH._MH, Diakses 07/06/2024). Ida  Bagus  Nindya  Wasista  Abi,  Putu  Tuni  Cakabawa  Landra  dan  Anak  Agung  Sri  Utari,
Intervensi  Rusia  Di  Ukraina  Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional.1-10-2015 , Diakses 07/06/2024,    hlm.  2 (Lihat The Tatar  Crimea siap  untuk menolak upaya oleh penolakan  otonomi  dari  Ukraina -.  CuBar  UNIAN,  2014/02/16."  Unian.net.  Diakses 07/06/2024).
Iskandar A. Gani,  Perspektif Penegakan Hukum  Atas Pelanggaran  HAM  Berat diIndonesia, Jurnal Ilmu HukumKanun, Vol. XIII, No. 37, Tahun 2003, FH UN-SYIAH Aceh, hlm. 440.
Levina Yustitianingtyas, Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional,
Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2, No. 1, Tahun 2016, hlm. 78.
Lihat Pasal 3 Konvensi jenewa 1949.
Lona  Puspita, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Relawan  Kemanusian  Berdasarkan  Hukum Humaniter  Internasional ,  Jurnal  Normative,  Vol.5,  No.1,  Tahun  2017  ISSN:  1907- 5820, hlm. 1-2.
M. Sanwani Nasution, Hukum Internasional (suatu pengantar) , Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 1992, hlm 78.
Mahfud, Munculnya  Intervensi  Asing  Terhadap  Pelangaran  Ham  Dalam  Suatu  Konflik Bersenjata  Di Suatu  Negara  (The Emergence of  Foreign  Intervention Against  Human Rights Violations in Armed Conflict in A State), Jurnal IUS, Vol. I, No.2, Tahun 2013, hlm. 211.
Malcolm  N.  Shaw  QC,  2013, Hukum  Internasional ,  Cetakan  I,  Bandung:  Penerbit  Nusa Media, hlm.1152.
Mirsa  Prajodi,  Handojo  Leksono  dan  Ayub  Torry  Satriyo  Kusumo, Konflik  Bersenjata  Di Wilayah Ukraina Tahun 2014 Menurut Hukum Humaniter Internasional , Belli ac Pacis, Vol. 1, No.1, Tahun 2015, hlm. 89.
Mochtar  Kusumaatmadja,  1990, Pengantar  Hukum      Internasional ,  Cetakan  Ketujuh, Bandung: Binacipta, hlm.13.
Mochtar  Kusumaatmadja,  2002, Konvensi-Konvensi  Palang  Merah  1949  Mengenai Perlindungan Korban Perang , Bandung: Alumni, hlm. 103. Muhammad Nur Islami, Intervensi Hukum Internasional Dalam Kedaulatan Negara Republik Indonesia ,  Jurnal  Media  Hukum,  Vol.  18,  No.  1,Tahun  2011,  Fakultas  Hukum  UMY Yogyakarta, hlm. 174.
Rotem  Giladi,  2014, The  enactment  of  irony:  refelctions  on  the  origins  of  the  Marten’s Clause, European Journal of International Law , Vol.25, Tahun 2014, hlm. 63-64. Sri  Setianingsih  Suwardi, Penyelesaian  Sengketa  Internasional ,  Penerbit  Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2006, hlm.1.
Teguh  Imam  Sationo, Humanitarian  Intervention  Menurut  Hukum  Internasional  Dan Implikasinya  Dalam  Konflik  Bersenjata ,  Pranata  Hukum,  Vol.2,  No.1,  Tahun  2019, hlm. 66.
www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/syria-ruthless-andunlawful-government-attacks- killed-scores-ofcivilians-in-al- raqqa/, Philip Luther, diakses pada 07 Juni 2024.