## Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea
Akreditasi LIPI: 764/AU1/P2MI-LIPI/10/2016 Akreditasi KEMENRISTEKDIKTI: 36b/E/KPT/2016
www.jurnal.balithutmakassar.org

## PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA UNIT MANAJEMEN HUTAN X: SEBUAH ANALISIS FINANSIAL

## (Implementing Occupational Safety and Health Management System in a Forest Management Unit (FMU) X: A Financial Analysis)
Ika Lestari 1 , Efi Yuliati Yovi 2* , and Budi Kuncahyo 2
1 Fakultas Kehutanan, Universitas Lancang Kuning Jalan Yos Sudarso km 8, Rumbai, Pekanbaru, Riau, Indonesia
2 Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Jl. Lingkar Akademik Kampus IPB, Dramaga, Po. Box 168 Bogor, Jawa Barat 16680, Indonesia
Article Info ABSTRAK Article History: Received 10 September 2019; received in revised form 20 February 2020; accepted 21 Februari 2020. Available online since 31 March 2020 Isu perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja di sektor kehutanan di  Indonesia  belum  mendapat  perhatian  serius,  sementara  kegiatan  di  sektor  ini berpotensi  menimbulkan  risiko  gangguan  K3  yang  tinggi.  Instrumen  standar  (berlaku pada  skala  nasional)  untuk  menjamin  perlindungan  K3  di  unit-unit  usaha  adalah  Sistem Manajemen  K3 (SMK3, Peraturan Pemerintah RI  Nomor 50  Tahun  2012).  Saat  ini,  tidak banyak  unit  manajemen  hutan  di  Indonesia  yang  bersedia  menerapkan  SMK3  secara lengkap,  karena  anggapan  bahwa  SMK3  merupakan  kegiatan  yang  bersifat cost-center . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyajikan  gambaran  besarnya  biaya  penerapan  SMK3 (baik  untuk  64,  122,  maupun  166  kriteria)  pada  Unit  Manajemen  Hutan  X,  sekaligus menganalisis  kemampuan  perusahaan  dalam  mengalokasikan  dana  untuk  penerapan SMK3  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  usaha  hasil  hutan  kayu Acacia mangium di  Unit  Manajemen  Hutan  X  merupakan  usaha  yang  layak  untuk  dijalankan, terindikasi  dari  nilai Net  Present  Value (NPV)  Rp.  377.690.545, Benefit-Cost  Ratio (BCR) 3,96,  dan Internal  Rate  of  Return (IRR)  25,02%.  Analisis  lanjutan  menunjukkan  bahwa
Unit  Manajemen  Hutan  X  juga  mampu  mengalokasikan  dana  untuk  penerapan  SMK3. Penerapan SMK3 terbaik untuk Unit Manajemen Hutan X adalah penerapan 166 kriteria (tingkat lanjutan) dengan biaya sebesar Rp. 704,598/ha/tahun, dengan nilai NPV sebesar Rp. 376.393.262, BCR sebesar 3.92 dan IRR sebesar 24,75%. Kata Kunci: Acacia mangium, kebijakan keselamatan,
manajemen resiko, pengelolaan hutan, pekerja kehutanan
Keywords: Acacia mangium, forest management, forestry workers, risk management, safety policy
How to cite this article: Lestari, I., Yovi, E.Y., & Kuncahyo, B. (2020).
Implementing Occupational
Safety and Health Management System in a Forest Management Unit (FMU) X: A Financial Analysis . Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 9 (1), 51-62. doi: http://dx.doi.org/10.18330 /jwallacea.2020.vol9iss1pp 51-62 iss1pp43-49

## ABSTRACT
Occupational safety and health (OSH) issues in the Indonesian forestry sector have not been addressed properly even though activities in this sector pose a high risk of OSH disorders. The  standard  instrument  (applies  on  a  national  scale)  to  ensure  OSH  protection  in  each business  units  is  the  Sistem  Manajemen  K3  (SMK3,  Government  Regulation  Numbered  50 Year  2012).  At  present,  not  many  forest  management  units  in  Indonesia  are  willing  to implement  integrated  SMK3,  because  of  the  assumption  that  SMK3  is  a  cost-centered activity. This study aims to present an overview of SMK3 implementation cost (for 64, 122, and  166  criteria)  in  a  Forest  Management  Unit  (FMU)  X,  as  well  as  analyzing  financial capacity    of  the  FMU  X  to  allocate  sufficient  funds  for  the  SMK3  implementation.    The results  showed  that  the  Acacia  mangium  plantation  in  the  FMU  X  is  a  feasible  business, indicated by the Net Present Value (NPV) of IDR377,690,545, Benefit-Cost Ratio (BCR) 3.96, and  Internal  Rate  of  Return  (IRR)  25.02%.  Further  analysis  shows  that  FMU  X  has  good financial ability to support any cost required in implementating SMK3.    It is the best for the FMU  X  to  implement  166  criteria  (advanced  level)  of  SMK3  (at  a  cost  of IDR704,598/ha/year, NPV of IDR376,393,262, BCR 3.92, and IRR 24.75%).
*Corresponding author. Tel: +62 2518621244 Fax: +62 2518626265 E-mail address: eyyovi@apps.ipb.ac.id (E.Y.. Yovi)

## I. PENDAHULUAN
Kegiatan  kehutanan  di  Indonesia  merupakan salah  pekerjaan  yang  berpotensi  memiliki  risiko tinggi  terhadap  gangguan  kesehatan  dan keselamatan  kerja  (K3)  (Yovi  &  Yamada, 2019 ). Jumlah  kecelakaan  kerja  di  sektor  kehutanan tercatat  sebesar  984  kasus  per  tahun,  dengan kasus yang berujung pada kematian sebanyak 46,4 kasus per  tahun (data 2008–2015, untuk kegiatan pemanenan  dan  pemungutan  hasil  hutan, pembuatan  arang,  dan  penyadapan  getah/resin) (Yovi  &  Yamada, 2019 ).  Kecelakaan  kerja merupakan  suatu  kejadian  yang  tidak  diinginkan yang  menimpa  pekerja  di  lingkungan  kerja  dan menimbulkan terganggunya proses produksi, serta menimbulkan  kerugian  fisik  maupun  non  fisik bagi  pekerja  dan  perusahaan.  Hal  ini  juga didukung  data International  Labour  Organization (ILO) 2004 yang  menunjukkan  bahwa  rata-rata kematian  akibat  kecelakaan  kerja  tertinggi  di dunia  berada  pada  sektor  pertanian,  kehutanan, pertambangan,  dan  konstruksi.  Akibat  dari  suatu kecelakaan  kerja  adalah  hilangnya  nyawa  pekerja tersebut saat melakukan aktivitas kerja. Selain itu, paparan  yang  lama  antara  sumber  bahaya  dan pekerja menyebabkan pekerja berisiko mengalami penyakit  akibat  kerja,  yang  didefinisikan  sebagai penyakit  yang  disebabkan  oleh  pekerjaan  dan lingkungan  kerja  yang  berlangsung  cukup  lama (ILO, 1981 ; Salawati, 2015 ).
Instrumen  terkait  perlindungan  K3  telah banyak  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Indonesia. Untuk  sektor  kehutanan,  salah  satu  instrumen terbaru  yang  bersifat wajib dan mengikat seluruh Unit  Manajemen  Hutan  adalah  skema  sertifikasi Pengelolaan  Hutan  Produksi  Lestari  (PHPL)  yang dalam  beberapa  kriteria  dan  indikatornya mengakomodasi aspek perlindungan K3, walaupun masih memerlukan  banyak penyempurnaan  (Yovi &  Nurrochmat, 2018 ).  Instrumen  kebijakan perlindungan  K3  lain  yang  berlaku  untuk  seluruh sektor, tetapi wajib dipenuhi oleh pelaku industri di sektor  kehutanan  adalah  Sistem  Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50  Tahun  2012).  SMK3  merupakan  bagian manajemen  perusahaan  untuk  menciptakan lingkungan  kerja  yang  aman,  sehat,  dan  efisien bagi  pekerja  dengan  melakukan  pengendalian risiko  dan  menganalisis  sumber-sumber  bahaya.
Unit  Manajemen  Hutan  di  Indonesia  wajib mendapatkan sertifikat PHPL sebagai bukti bahwa unit manajemen tersebut  dianggap melaksanakan kewajibannya  dalam  melindungi  pekerja  sesuai syarat  yang  ditetapkan  dalam  kriteria  dan indikator  PHPL.    Akan  tetapi,  mengingat instrumen  penilaian  PHPL  tersebut  masih  lemah terutama dalam penilaian pada aspek perlindungan K3  (Yovi  &  Nurrochmat, 2018 ),  maka  instrumen
SMK3  lebih  tepat  digunakan  sebagai  acuan pelaksanaan  perlindungan  K3  secara  paripurna (lengkap).
Permasalahan  yang  kemudian  timbul  adalah bahwa  dari  ratusan  Unit  Manajemen  Hutan  di Indonesia, hanya sedikit yang menerapkan kriteria pada  SMK3  dengan  baik.    Banyak  unit manajemen  Hutan  yang  masih  menerapkan perlindungan  K3  dalam  tatanan  administratif  saja. Hal  ini  dikarenakan  unit-unit  manajemen  hutan tersebut  mengartikan  bahwa  perlindungan  K3 hanya  pada  sebatas  pembelian  alat  perlindungan diri (APD) atau penyediaan dokumen operasi kerja standar  tanpa  memberikan  perhatian  pada  aspek pelaksanaan,  pembinaan,  dan  pengawasan  yang harus  dilakukan  secara  konsisten  (Yovi  & Nurrochmat, 2018 ). Selain  kurangnya  tingkat  pengetahuan, keterampilan,  dan  kesadaran  para  pihak  yang terlibat  (Rundmo, 2001 ),  pada  tingkat  manajerial kondisi ini mengindikasikan kurang terintegrasinya  dan  atau  kurang  terakomodirnya perlindungan  K3  dalam  manajemen  kerja perusahaan. Kondisi yang demikian ini berpotensi menimbulkan kerugian tersendiri bagi perusahaan dan pekerja jika terjadi kecelakaan dan penyakit  akibat  kerja  di  lingkungan  kerja (Setiawan et  al., 2015 ) .    Saat  kecelakaan  kerja terjadi,  akan  timbul  kerugian  berupa  biaya langsung  dan  biaya  tidak  langsung  yang  dialami oleh  korban  kecelakaan  dan  perusahaan. Biaya langsung  meliputi  biaya  medis,  kehilangan  hari kerja,  turunnya  laju  produksi  (Shalini, 2009 ), hilangnya  kompensasi  bagi  pekerja,  biaya waktu/uang  dari  pelatihan  dan  pelatihan  ulang pekerja, kerusakan dan perbaikan peralatan. Biaya tidak  langsung  meliputi  beban  moral  pekerja, kehilangan pekerjaan, dan terganggunya psikologis korban (Hrymak & Pérezgonzález, 2007 ). Dampak yang fatal pada industri kehutanan adalah hilangnya kepercayaan konsumen pada perusahaan tersebut, sehingga menurunkan permintaan dan harga kayu. Sebagai  contoh,  prinsip  konsumen  dalam  Sistem Verifikasi  Legalitas  Kayu  (SVLK)  menegaskan bahwa  konsumen  hanya  membeli  kayu  pada produsen  yang  melaksanakan  prinsip  pengelolaan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal
Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014,  termasuk  di  dalamnya aspek sosial yang berkaitan dengan K3.
Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan biaya penerapan SMK3 di sebuah unit manajemen pengusahaan hutan terpilih, serta memberikan  analisis  terhadap  kelayakan  usaha unit  manajemen  tersebut,  jika  perusahaan mengeluarkan  biaya  yang  diperlukan  untuk menerapkan  SMK3.    Hasil  penelitian  ini diharapkan dapat mendorong unit-unit manajemen pengelolaan
hutan untuk
mempertimbangkan  penerapan  SMK3  secara paripurna,  tanpa  merasa  terjebak  pada  anggapan bahwa  penerapan  SMK3  merupakan  bentuk kegiatan yang bersifat “ cost-center ”.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Unit Manajemen  Hutan  X  yang  berlokasi  di  Provinsi Jawa Barat dan dilaksanakan pada bulan November 2017  sampai  dengan  Januari  2018.  Data  primer dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh melalui pengedaran kuisioner kepada 20 orang staf Unit  Manajemen  Hutan  X  (pada  berbagai  tingkat jabatan mulai dari pengawas lapangan hingga level manajer).    Adapun  data  sekunder  diperoleh  dari instansi  terkait  yang  sifatnya  mendukung penelitian  yakni  data  laporan  divisi  persemaian, penanaman, pemeliharaan, penjarangan, penebangan,  dokumen  K3,  struktur  Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Unit Manajemen Hutan X, dan tarif upah. Metode pengumpulan data menggunakan survei, wawancara,  observasi,  dan  tinjauan  lapangan. Selain  itu,  dilakukan  juga  pencarian  bukti  objektif melalui  tinjauan  dokumen  yang  berkaitan  dengan penerapan SMK3 di lokasi penelitian.

## A. Analisis Data
Acuan  data  kuesioner  adalah  kriteria  dalam dokumen  teknis  pelaksanaan  SMK3  berdasarkan PP  50  Tahun  2012  yang  terdiri  dari  12  elemen yang  masing-masing  elemen  memiliki  kriteria tertentu.  Jumlah  total  kriteria  adalah  166  yang diawali  dengan  64  kriteria  pada  tingkal  awal, bertambah  menjadi  122  kriteria  pada  tingkat transisi,  dan  menjadi  166  kriteria  pada  tingkat lanjutan (Tabel 1 ).
Analisis  didasarkan  pada  ketersediaan  data untuk  penilaian/pemenuhan  64  kriteria  pada tahap  awal,  122  kriteria  pada  tahap  transisi,  dan 166 kriteria pada tahap lanjutan. Terdapat 2 pilihan
dalam penilaian yakni data tersedia atau data tidak tersedia.  Jika  data  tersedia  maka  analisis dilanjutkan pada aspek kebutuhan biaya, termasuk pendugaan  besar  biaya  yang  dibutuhkan  untuk memenuhi  kriteria  tersebut.  Jika  data  terkait pemenuhan  kriteria  tertentu  tidak  tersedia  pada perusahaan,  maka  dilakukan  perhitungan  biaya yang  dibutuhkan  dalam  rangka  pemenuhan kriteria  yang  bersangkutan.  Tahap  selanjutnya adalah  menghitung  komponen  biaya  yang dibutuhkan  dengan  menyusun  program-program kerja  di  Unit Manajemen Hutan X  yang  mengacu pada PP RI Nomor 50 Tahun 2012 (untuk 64, 122, dan  166  kriteria).  Alur  prosedur  analisis  pada setiap kriteria disajikan pada Gambar 1 .

## B. Analisis Finansial
Analisis finansial merupakan penilaian suatu usaha  untuk  menentukan  apakah  suatu  usaha dapat dijalankan atau tidak dengan melihat apakah penerimaan (manfaat) lebih besar dari pengorbanan  yang  dilakukan  (Fridson  &  Alvarez,
2002 ). Beberapa asumsi yang digunakan adalah:
1. Kelas  perusahaan  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  hasil  hutan  kayu Acacia mangium , dengan daur (8 tahun) yang berada pada Bagian Unit Manajemen Hutan X.
2. Simulasi perhitungan analisis finansial diproyeksikan  untuk  periode  2018–2026, dengan  referensi  data  tanaman  2009–2017  di Unit Manajemen Hutan X.
3. Luas total areal adalah 752,66 ha, dengan luas areal  produktif  yang  digunakan  677,4  ha (dikurangi 10% untuk areal non-produksi).
4. Model pengelolaan mengikuti Hutan Tanaman Industri  (HTI),  yang  dibagi  ke  dalam  8  blok dengan  luas  84,67  ha  pada  masing-masing blok.
5. Adanya  ketidakpastian  yang  terjadi  dalam pembangunan  hutan  tanaman  yang  berkaitan dengan  faktor  alam,  seperti  banjir,  hama,  dan
Tabel 1. Elemen dan kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Table 1. Element and criteria of Government Regulation Number 50/2012
No. Elemen (Element) Tingkat awal (Beginning level) Tingkat transisi (Transition level) Tingkat lanjutan (Advanced level) 1. Pembangunan dan pemeliharaan dokumen 15 5 6 2. Strategi pendokumentasian 2 7 5 3. Peninjauan ulang desain dan kontrak 2 4 2 4. Pengendalian dan dokumen 1 2 4 5. Pembelian 3 1 5 6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3 21 16 4 7. Standar pemantauan 8 7 2 8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan 1 3 5 9. Pengelolaan material dan pemindahannya 7 3 2 10.  Pengumpulan dan penggunaan data - 4 2 11.  Audit SMK3 - - 3 12.  Pengembangan dan keterampilan dan kemampuan 4 6 4 Total 64 58 44
penyakit,  kebakaran,  dan  lain-lain.  Terkait dengan  hal  ini  diasumsikan  bahwa  gangguan terhadap  hutan  berupa  hama  dan  penyakit, pencurian kayu, kebakaran, dan bencana alam lainnya  masih  bisa  dikendalikan  (Yuniati,
2011 ).
6. Produksi  pada  akhir  daur  semuanya  diserap pasar.
7. Suku  bunga  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  10%,  disesuaikan  dengan  suku bunga pinjaman di bank.
Analisis  finansial  menggunakan  3  indikator investasi yakni net present value (NPV), benefit cost ratio (BCR), dan internal rate of return (IRR). NPV merupakan  manfaat  bersih  yang  diterima  selama usaha  berlangsung  dengan  menggunakan  tingkat diskonto  tertentu  dengan  memperhitungkan semua arus kas bersih yang terkait dengan usaha dikurangi  dengan  nilai  sekarang  dari  arus  biaya (Žižlavský, 2014 ).  BCR  adalah  perbandingan manfaat  ( benefit )  dengan  total  biaya  yang  telah dikeluarkan  dalam  suatu  usaha.  IRR  digunakan untuk  menentukan  apakah  investasi  layak dilaksanakan  atau  tidak  dengan  membandingkan suku bunga perhitungan yang memberikan NVP = 0  dan  BCR  =  1,  dengan  suku  bunga  bank  yang berlaku.    Dalam  analisis  finansial  pelaksanaan SMK3  ini,  juga  digunakan  beragam  tingkat  biaya dan  nilai  manfaat  untuk  melihat  pengaruh perubahan biaya dan atau perubahan nilai manfaat terhadap  nilai  indikator  investasi  NPV,  BCR,  dan IRR.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penilaian penerapan SMK3 berdasarkan PP RI Nomor 50 Tahun 2012 di Unit Manajemen Hutan X Penilaian penerapan SMK3 di Unit Manajemen  Hutan  X  didasarkan  atas  jumlah kriteria yang terpenuhi dari setiap elemen dengan mengacu pada PP RI Nomor 50 Tahun 2012. Hasil penilaian digolongkan berdasarkan tingkat pencapaian  penerapan  SMK3,  yakni:  1)  Nilai kurang jika tingkat pencapaian penerapan sebesar 0–59%,  2)  Nilai  sedang  jika  tingkat  pencapaian penerapan  sebesar  60–84%,  dan  3)  Nilai memuaskan  jika  pencapaian  penerapan  sebesar 85–100%.
Berdasarkan pemenuhan dokumen (penilaian administratif),  pelaksanaan  SMK3  di  Unit Manajemen  Hutan  X  menunjukkan  tingkat pencapaian  penerapan  yang  tergolong  “sangat memuaskan”  dengan  nilai  mencapai  85–100%, baik  pada  tingkat  awal,  maupun  pada  tingkat transisi  dan  tingkat  lanjutan  (Tabel 2 ).    Namun, kenyataan  di  lapangan  tidak  sejalan  dengan bagusnya pemenuhan dokumen tersebut. Terdapat beberapa kriteria yang tidak memiliki bukti secara objektif  dan  fisik,  serta  beberapa  kriteria  yang tidak  sepenuhnya  dijalankan  di  lapangan.  Kriteria dari  elemen  yang  belum  terlaksana  langsung  di lapangan  adalah  pengadaan  sarana-prasarana  dan APD  secara  menyeluruh  kepada  pekerja, keamanan  bekerja  berdasarkan  prosedur  SMK3, pelaporan dan data statistik K3, kurangnya SDM di
Gambar 1 . Alur prosedur analisis kriteria pada PP RI Nomor 50 Tahun 2012 Figure 1. Procedure of analysis criteria in Government Regulation Number 50/2012
Ada biaya Tersedia Tidak tersedia Upaya penyedian data (kembali ke tahap tersedia) Tidak ada biaya

## Ketersediaan kriteria SMK3 PP RI No 50 tahun 2012
Apakah ada biaya?
Besar biaya masing-masing untuk 64, 122 dan 166 kriteria
bidang K3, dan pengembangan keterampilan serta kemampuan  pekerja  (tingkat  kompetensi)  yang masih  kurang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa perusahaan  lebih  memandang  SMK3  hanyalah sebagai  kewajiban  administratif  dan  pemenuhan dokumen-dokumen K3.
2. Perhitungan biaya penerapan SMK3 berdasarkan PP RI 50 Tahun 2012 di Unit Manajemen Hutan X
a. Tingkat awal
PP RI Nomor 50 Tahun 2012
mengamanatkan  bahwa  penerapan  SMK3  pada tingkat  awal  memiliki  64  kriteria  dari  11  elemen yang  tersedia.  Elemen  yang  paling  dominan  pada tingkat  awal  ini  bertujuan  untuk  mendorong komitmen  perusahaan  untuk  melaksanakan penerapan SMK3 secara penuh. Pembangunan dan pemeliharaan dokumen berkaitan dengan penetapan kebijakan diikuti penunjukan penanggung  jawab  pelaksana  K3.  Bagian  penting dari  penetapan  kebijakan  ini  adalah  perlunya komitmen  dan  atau  tekad  perusahaan  dalam melaksanakan  kebijakan  K3  yang  tertuang  dalam tujuan,  visi  dan  misi  perusahaan,  dan  wajib disebarluaskan  kepada  pekerja  dan  pihak  yang terkait dalam perusahaan.  Pelaksanaan penetapan kebijakan  K3  dibuktikan  dengan  adanya  dokumen tertulis  berisikan  komitmen  perusahaan  untuk menerapkan  K3  sesuai  dengan  peraturan  dan perundang-undangan  yang  disepakati  bersama, ditandatangani,  serta  dicantumkan  tanggal  dan tahun  dokumen.  Wujud  nyata  dari  sebuah komitmen  K3  adalah  adanya  penghargaan  dan sertifikat  dari  lembaga  tertentu  yang  diberikan kepada  perusahaan  karena  berhasil  dalam menurunkan angka kecelakaan kerja.
Keamanan  bekerja  berdasarkan  SMK3 mengacu  pada  pelaksanaan  rencana  K3  yang
didukung  oleh  sumber  daya  manusia  (SDM)  di bidang  K3,  prasarana,  dan  sarana.  Sumber  daya manusia  yang  dimaksudkan  adalah  mereka  yang memiliki  kompetensi  kerja  yang  dibuktikan dengan  sertifikat  dan  kewenangan  di  bidang  K3 yang  dibuktikan  dengan  surat  izin  kerja  dari instansi ataupun pihak yang berwenang. Prasarana dan  sarana  dimaksudkan  adalah  adanya  struktur organisasi  K3,  anggaran  yang  memadai  dalam pelaksanaan SMK3, prosedur kerja, pelaporan, dan informasi  K3.  Salah  satu  contoh  elemen  ini  di lapangan  dibuktikan  dengan  adanya  kompetensi pekerja  berupa  sertifikat  yang  diperoleh  dari training /pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi terkait.  Sertifikasi  ini  juga  merupakan  salah  satu upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja (Astuti, 2008 ) khususnya pekerjaan-pekerjaan  yang  memiliki  risiko  tinggi yang  hanya  dilakukan  oleh  pekerja  yang  sudah memiliki izin khusus (ahli dalam bidang tersebut).
Gambar 2 merupakan program kegiatan yang disusun berdasarkan 64 kriteria pada PP RI Nomor 50  Tahun  2012.  Terdapat  11  kegiatan  yang diperoleh  berdasarkan  analisis,  yakni  rapat  rutin P2K3,  laporan  P2K3,  sosialisasi  K3,  induksi, inspeksi,  evaluasi  dan  monitoring, training K3, buletin  K3,  papan  informasi  K3,  pengadaan  dan pemeliharaan  alat  pemadam  api  ringan  (APAR), dan medical check-up .  Penyusunan  program  ini telah  disesuaikan  dengan  kebutuhan  program  K3 di  Unit  Manajemen  Hutan  X.  Satuan  waktu  yang digunakan  dalam  penyusunan  program  ini  adalah satu tahun, dengan tujuan memudahkan perhitungan  komponen  biaya  ketika  dimasukkan ke dalam perhitungan daur.
Berdasarkan  jadwal  kegiatan  yang  terbentuk dari 64 kriteria maka diperoleh komponen-komponen  biaya  yang  dibutuhkan untuk  menerapkan  rencana  program  kerja  K3
Tabel 2. Penilaian penerapan SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 di Unit Manajemen Hutan X Table 2. The evaluation of SMK3 implementation based on Government Regulation Number 50/2012 in FMU X No. Elemen (Element) Tingkat awal (Beginning level) Tingkat transisi (Transition level) Tingkat lanjutan (Advanced level) 1 Pembangunan dan pemeliharaan dokumen 14 4 5 2 Strategi pendokumentasian 2 7 5 3 Peninjauan ulang desain dan kontrak 2 1 0 4 Pengendalian dan dokumen 2 2 4 5 Pembelian 3 7 4 6 Keamanan bekerja berdasarkan SMK3 19 15 1 7 Standar pemantauan 6 7 0 8 Pelaporan dan perbaikan kekurangan 1 3 4 9 Pengelolaan material dan pemindahannya 7 2 2 10  Pengumpulan dan penggunaan data - 3 2 11  Audit SMK3 - - 3 12  Pengembangan dan keterampilan dan kemampuan 2 5 3 Total 58 56 33 (%) 90,625 93,44 88,55
tersebut  (Tabel 3 ).  Diperoleh  9  komponen  biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan 11 program kerja dengan total biaya  sebesar Rp. 402.750.400. Total  biaya  ini  merupakan  akumulasi  untuk program  satu  daur  (8  tahun)  dan  untuk menerapkan 64 kriteria di Unit Manajemen Hutan X.
b. Tingkat transisi dan tingkat lanjutan Kriteria  pada  tingkat  transisi  berjumlah  122, terdiri  atas  64  kriteria  yang  sudah  pada  tingkat awal,  ditambah  58  kriteria  baru.  Penambahan  58 kriteria  ini  merupakan  penjabaran  dan  lanjutan dari  kriteria  tingkat  awal  untuk  menjamin kesesuaian  dan  efektifitas  penerapan  SMK3  yang dilaksanakan  pada  rencana-rencana  tahap  awal. Pada  tingkat  ini  juga  dilakukan  perbaikan  dan peningkatan  kinerja  K3,  seperti  pembaharuan beberapa dokumen dan penambahan informasi-informasi terbaru terkait K3.
Tingkat lanjutan berjumlah 166 kriteria yang terdiri dari 64 kriteria awal, 58 kriteria transisi dan 44  kriteria  tambahan.  Pada  tingkat  lanjutan terdapat  12  elemen,  dengan  penambahan  elemen audit  SMK3.  PP  RI  Nomor  50  Tahun  2012 mewajibkan  pengusaha  melakukan  pemantauan dan  evaluasi  kinerja  K3  melalui  pemeriksaan, pengujian,  pengukuran,  dan  audit  internal  SMK3 dan  dilakukan  oleh  sumber  daya  manusia  yang kompeten. Jika perusahaan tidak memiliki sumber daya  untuk  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi kinerja  K3  maka  dapat  menggunakan  jasa  pihak lain.  Hasil  pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  K3 sebagaimana  dilaporkan  kepada  pengusaha  yang digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.
Program kegiatan pada tingkat transisi terdiri dari  14  kegiatan  (Gambar 3 ),  yang  meliputi  rapat rutin  P2K3,  laporan  P2K3,  laporan  rutin  kepada pekerja,  pemeliharaan  peralatan,  pemeliharaan arsip, sosialisasi K3 dan tinjauan lapangan, induksi, inspeksi,  evaluasi  dan  monitoring,  training  K3, buletin  K3,  papan  informasi  K3,  pengadaan  dan pemeliharaan  APAR,  dan medical chek-up .  Sedang pada  tingkat  lanjutan  terdapat  16  kegiatan,  14 kegiatan diantaranya sama dengan tingkat transisi
dan  dua  kegiatan  tambahan  yakni  peninjauan dokumen dan audit internal (Gambar 4 ). Program kegiatan  dan  komponen  biaya  yang  dibutuhkan pada tingkat transisi dan tingkat lanjutan tidak jauh berbeda.  Gambar 3 dan  Gambar 4 menyajikan rencana  program  kerja  K3  pada  Unit Manajemen Hutan X, masing-masing dengan  122  kriteria  dan 166 kriteria.
Hasil  analisis  komponen  biaya  pada  tingkat transisi  dan  tingkat  lanjutan  memperlihatkan besaran biaya sama, meskipun jumlah kegiatannya berbeda. Hal ini dikarenakan tidak semua kegiatan membutuhkan biaya dan tidak semua pemenuhan kriteria  membutuhkan  biaya.  Adapun  komponen dan  jumlah  biaya  yang  dibutuhkan  untuk pemenuhan 122 kriteria  pada tingkat transisi  dan pemenuhan  166  kriteria  pada  tingkat  lanjutan disajikan  pada  Tabel 4 .  Total  biaya  yang dibutuhkan  adalah  Rp.  454.254.400  untuk  jangka waktu  satu  daur  (8  tahun),  akumulasi  biaya  ini sudah  diprogram  untuk  8  tahun  ke  depan.  Jika dimasukkan  dalam  komponen  biaya  produksi maka  biaya  yang  dibutuhkan  adalah  total  biaya dibagi dengan luas total hutan yang dikelola, yakni sebesar Rp. 704.598/ha/tahun.
Gambar 2 . Rencana tahunan program kerja Divisi K3 di Unit Manajemen Hutan X berdasarkan 64 kriteria Figure 2. The annual plan of the OSH Division in FMU X based on 64 criteria
Tabel 3. Komponen biaya penerapan SMK3 dengan 64 kriteria Table 3 . Cost component for implementation of SMK3 based on 64 crireria No. Komponen biaya (Cost component) Biaya yang diperlukan (Rp) (Cost IDR) 1  Rapat rutin P2K3 19.200.000 2  Sosialisasi K3 57.600.000 3  Inspeksi 19.200.000 4  Pengadaan kotak P3K 37.160.400 5  Papan K3 6.050.000 6  Pengadaan rambu-rambu 18.000.000 7  Pengadaan dan maintenance APAR 6.500.000 8  Training 54.000.000 9  Pengadaan alat pelindung diri (APD) 185.040.000 Total biaya satu daur (8 tahun) Cost total/rotation (8 years) 402.750.400
c. Analisis finansial produksi kayu A. mangium di Unit Manajemen Hutan X
1. Komponen biaya
Komponen  biaya  pengusahaan  hutan  ini dimulai  dari  kegiatan  persemaian  hingga  tegakan siap  panen  dalam  satuan  hektare  (Rp/ha). Pengeluaran dan pendapatan kayu hasil penjarangan  pada  tahun  ke-3  dan  ke-5  tidak dimasukkan dalam perhitungan, karena penjarangan tahun ke-3 menggunakan sistem bagi hasil  dengan  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan (LMDH)  yang  merupakan  mitra  kerja  Unit Manajemen  Hutan  X.  Adapun  hasil  penjarangan pada  tahun  ke-5  dianggap  hanya  bisa  menutupi biaya penjarangan itu sendiri, sehingga penerimaan  dan  pengeluaran  dianggap  tidak  ada. Tabel 5 merupakan  tabel  komponen  biaya  dalam pengusahaan  hutan  tanaman A.  mangium yang menjelaskan  jumlah  biaya  produksi  yang dikeluarkan  berdasarkan  kegiatan  di  setiap  blok dalam  satuan  hektare.  Komponen  biaya  dihitung mulai  dari  kegiatan  persemaian,  penanaman  dan pemeliharaan pertama yang dilakukan pada  tahun ke-1,  pemeliharaan  kedua  yang  dilakukan  pada
tahun ke-2, penjarangan dan pemangkasan cabang yang  dilakukan  pada  tahun  ke-3,  dan  penjarangan lanjutan  pada  tahun  ke-5.  Semua  kegiatan dilaksanakan  sesuai  dengan  tahun  berjalannya daur  di  masing-masing  blok.  Total  biaya  yang dibutuhkan  dalam  setiap  hektare  adalah  Rp. 34.148.271.

## 2. Harga kayu dan pendapatan
Harga kayu yang digunakan dalam perhitungan  analisis  finansial  ini  adalah  harga kayu  yang  sudah  berada  di  Tempat  Pengumpulan Kayu  (TPK).  Kayu  yang  berada  di  TPK  memiliki kualitas sortimen yang lebih baik dan meningkatkan  harga  jual  kayu.  Sortimen  kayu yang sudah berada di TPK dibagi menjadi tiga kelas diameter  yakni  AI,  AII,  dan  AIII  dengan  panjang sortimen  yang  sama  yakni  dua  meter.  Perbedaan kelas  diameter  kayu  tentu  mempengaruhi  harga kayu  dalam  satuan  Rp/m 3 ,  sebab  harga  kayu  di TPK  cenderung  lebih  tinggi  jika  dibandingkan harga  kayu  di  area  penebangan.  Tahap  pengujian penting  untuk  mengetahui  proporsi  jumlah  kayu berdasarkan kelas diameter  dalam satuan  hektare. Dalam  satuan  hektare,  diduga  bahwa  kelas
Gambar 3 . Rencana tahunan program kerja Divisi K3 di Unit Manajemen Hutan X berdasarkan 122 kriteria Figure 3. The annual plan of the OSH Division in FMU based on 122 criteria
No. Program Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Rapat rutin P2K3 V
2 Laporan P2K3
3 Laporan rutin kepada pekerja
4 Pemeliharaan peralatan
5 Pemeliharaan arsip
6 Peninjauan ulang dokumen
7 Sosialisasi K3 dan tinjauan lapangan V V V V V V V V V V V V 8 Induksi 9 Inspeksi
10 Evaluasi dan monitoring 11 Audit Eksternal 12 Training 13 Buletin K3 14 Papan Informasi K3 15 Pengadaan dan pemeliharaan APAR
16 MCU
September Oktober November Desember
Disesuaikan
Januari Februari Maret April Mei Juni
Juli Agustus
Gambar 4 . Rencana tahunan program kerja Divisi K3 di Unit Manajemen Hutan X berdasarkan 166 kriteria Figure 4. The annual plan of the OSH Division in FMU X based on 166 criteria
diameter  AI  memiliki  proporsi  20%,  AII  75% (mendominasi),  dan  sisanya  5%  ada  pada  kelas diameter  AIII.  Kelas  diameter  AII  adalah  kelas diameter  rata-rata  kayu fast  growing species termasuk  salah  satunya A.  mangium ,  selain  itu kelas  diameter  AII  juga  diperuntukkan  sebagai kayu pertukangan.
Pendapatan  diperoleh  dari  hasil  perkalian taksiran  volume  akhir  daur  dengan  harga  kayu  di TPK.  Taksiran  volume  kayu A.  mangium adalah sebesar  242,5  m 3 /ha  yang  diperoleh  dari  tarif volume  pohon A.  mangium di  Unit  Manajemen Hutan  X.  Selanjutnya,  pendapatan  kayu  dihitung dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:
• Jumlah AI (m 3 ) = ( 242,4 m 3 /ha × 20%) × Rp. 680.5000 = Rp. 29.512.250/ha
• Jumlah AII (m 3 ) = (242,5 m 3 /ha × 75%) × Rp. 880.000 = Rp. 160.050.000/ha
• Jumlah AIII (m 3 ) = (242,5 m 3 /ha × 5%) × Rp. 1.110.000 = Rp. 13.458.750/ha Dengan demikian  total pendapatan kayu diperoleh dari hasil penjumlahan (AI+AII+AIII), diperoleh Rp. 203.021.000/ha dalam setiap blok di akhir daur.

## 3.  Analisis  finansial  (Perhitungan  NPV,  BCR, dan IRR)
Hasil  perhitungan  nilai  NPV,  BCR  dan  IRR tegakan A. mangium disajikan pada Tabel 6 . Pada Tabel 6 dapat dilihat nilai-nilai indikator kelayakan  finansial  usaha  tanaman A.  mangium yaitu  NPV  sebesar  Rp.  377.690.545,  BCR  sebesar 3,96,  dan  IRR  sebesar  25,02%.  Nilai-nilai  ini menunjukkan  bahwa  usaha  tanaman A. Mangium tahun  produksi  2018–2026  merupakan  usaha yang  layak  untuk  dijalankan.  Usaha  ini  secara finansial  memberikan  keuntungan  serta  manfaat bagi perusahaan, karena memiliki nilai NPV>0, dan nilai  (B/C)>1  yang  berarti  bahwa  setiap
pengeluaran Rp. 1 akan memberi manfaat sebesar Rp.  3,96.  Untuk  melihat  sejauh  mana  usaha tersebut layak untuk dijalankan, maka tingkat suku bunga yang diperoleh dari hasil perhitungan harus lebih  besar  dari  tingkat  suku  bunga  yang digunakan.  Nilai  IRR  yang  diperoleh  dari  hasil perhitungan  analisis  finansial  adalah  25,02%, angka  ini  lebih  besar  dari  suku  bunga  yang digunakan  sebesar  10%,  artinya  usaha  ini  layak dijalankan  dan  menguntungkan  dengan  tingkat pengembalian modal sebesar 25,02%.
d.   Pemilihan  skenario  penerapan  SMK3  di Unit  Manajemen  Hutan  X  berdasarkan analisis finansial
Analisis finansial dilakukan dengan menggunakan  dua  skenario  yakni  (1)  penerapan 64 kriteria dan (2) penerapan 122 dan 166 kriteria. Hasil  analisis  finansial  menunjukkan  bahwa berdasarkan  indikator  penilaian  investasi,  yaitu NPV, BCR dan IRR (Tabel 7 ), ke-2 skenario di atas masih memberi nilai manfaat dan keuntungan bagi Unit Manajemen Hutan X. Unit Manajemen Hutan X mampu  menyelenggarakan  penerapan  SMK3  baik pada  tingkat  awal,  maupun  pada  tingkat  transisi. dan tingkat lanjutan.
Pemilihan  skenario  terbaik  untuk  Unit Manajemen  Hutan  X  adalah  menerapkan  SMK3 pada tingkat 166 kriteria.  Perhitungan  biaya  pada penerapan  166  kriteria  menghasilkan  nilai  NPV sebesar  Rp.  376.393.262,  BCR  sebesar  3,92,  dan IRR  sebesar  24,75%  yang  menunjukkan  bahwa usaha masih tetap menguntungkan Hasil analisis finansial ini juga menunjukkan bahwa  investasi  dalam  penerapan  SMK3  tidak termasuk investasi tinggi.    Dalam satuan hektare, biaya  yang  dibutuhkan  untuk  penerapan  SMK3 dengan 64 kriteria adalah Rp. 624.710/ha, sedang biaya penerapan SMK3 dengan menggunakan 122 dan  166  kriteria  adalah  sebesar  Rp.  704.598/ha. Jumlah  biaya  ini  tergolong  cukup  rendah  jika dibandingkan  dengan  komponen  biaya  produksi lainnya  sebagaimana  diperlihatkan  pada  Tabel 5 .
Tabel  4. Komponen  biaya  penerapan  SMK3 dengan 122 dan 166 kriteria Table 4 . Cost component for implementation of
SMK3 based on 122 dan 166 crireria No. Komponen biaya (Cost component) Biaya yang diperlukan (Rp) (Cost IDR) 1  Rapat rutin P2K3 19.200.000 2  Inspeksi 28.800.000 3  Sosialisasi K3 dan tinjauan lapangan 57.600.000 4 Training 75.600.000 5  Pengadaan rambu-rambu dan biaya pemeliharaan 19.800.000 6  Papan K3 6.050.000 7  Pengadaan dan maintenance APAR 6.500.000 8  Pengadaan alat pelindung diri (APD) dan biaya pemeliharaan 203.544.000 9  Pengadaan Kotak    P3K 37.160.400 Total biaya satu daur (8 tahun) Cost total/rotation (8 years) 454.254.400
Tabel 5. Komponen biaya kegiatan produksi tanaman A. mangium Tabel 5. Cost component of production A. mangium
No. Komponen biaya produksi (Cost component of production) Biaya (Rp/ha) Cost (IDR/ha) 1  Persemaian 3.330.000 2  Penanaman 6.643.271 3  Pemeliharaan 1 2.250.000 4  Pemeliharaan 2 2.290.000 5  Pemeliharaan tahun ke-3 (penjarangan dan pemangkasan cabang) - 6  Pemeliharaan tahun ke-5 (penjarangan lanjutan) - 7  Penebangan 19.185.000 8   Gaji karyawan 450.000
Total  alokasi  dana  yang  dibutuhkan  untuk penerapan  SMK3  juga  tidak  menurunkan pendapatan  perusahaan  secara  signifikan.  Biaya yang  dibutuhkan  untuk  penerapan  SMK3  dari dalam selama satu daur hanya 1,49% dari total nilai pendapatan yaitu sebesar Rp. 30.437.136.834.
Penerapan  SMK3  pada  tingkat  lanjutan  (166 kriteria)  adalah  penerapan  yang  tepat  untuk  Unit Manajemen  Hutan  X,  karena  penerapan  tingkat lanjutan merupakan penerapan untuk perusahaan yang memiliki risiko tinggi. Aksi-aksi perlindungan K3  pada  kegiatan  pengusahaan  hutan  merupakan suatu  hal  yang  penting  dan  harus  benar-benar diimplementasikan.  Hal-hal  mendasar  dalam pelaksanaan  K3  yang  harus  menjadi  perhatian serius oleh manajemen dan pekerja  menurut Yovi dan Nurrochmat ( 2018 ) meliputi:
1.  Promosi  K3  untuk  menciptakan  lingkungan kerja yang aman untuk pekerja.
Promosi  K3  merupakan  upaya  yang dilakukan  untuk  menjamin  agar  peraturan  dan kebijakan  mengenai  K3  yang  berada  di perusahaan  dapat  disampaikan  dan  diterima dengan  baik  oleh  semua  pihak  baik  level manajemen  dan  pekerja.  Promosi  ini  diharapkan mampu  meningkatkan  kesadaran  karyawan  (baik dalam  konteks  individual  maupun  dalam  skala organisasi) terhadap  pentingnya K3 untuk dirinya sendiri, pekerja lainnya dan perusahaan (Colley et al ., 2013 ; Cooper & Philips, 2004 ). Promosi dapat dilakukan  dalam  bentuk  penyediaan  akses informasi dan panduan K3 dengan media menarik, antara lain dalam bentuk permainan papan ( safety game )  (Yovi  &  Yamada 2015 ;  Yovi et  al ., 2016 ), poster-poster anjuran perlindungan K3, rambu-rambu  K3,  papan  informasi  K3,  dan  lain sebagainya.  Promosi  lainnya  dapat  dilakukan melalui  pelaksanaan safety talk , briefing K3, focus group  discussion tentang  K3,  maupun  sosialisasi K3 secara berkala.
2.  Struktur organisasi K3 yang terintegrasi Organisasi  K3  di  sebuah  perusahaan berperan dan bertanggung jawab dalam mengurus semua  permasalahan  terkait  K3  di  lingkungan kerja.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  organisasi  K3 tidak  dapat  dipisahkan  dari  semua  organisasi  di perusahaan.  Setiap  organisasi  di  perusahaan terintegrasi dengan organisasi K3. PP RI Nomor 50
Tahun  2012  mengatur  hal  ini  di  Indonesia,  yakni dengan  pembentukan  P2K3  pada  setiap  bidang pekerjaan  di  dalam  unit-unit  usaha.  Dengan demikian, K3 tidak hanya menjadi tanggung jawab staf  K3  melainkan  tanggung  jawab  semua  pihak, baik manajemen maupun pekerja.
3.  Pentingnya komitmen manajemen dan partisipasi pekerja Komitmen  manajemen  K3  merupakan sebuah  tekad  kuat  yang  mampu  mendorong  dan mewujudkan  terlaksananya  program-program  K3 di  sebuah  perusahaan.  Agar  komitmen  K3  dapat berjalan  optimal  maka  perlu  kerja  sama  antara manajemen  dan  pekerja.  Meskipun  manajemen dan  pekerja  memiliki  peran  masing-masing, namun  dalam  bidang  K3  masih  bisa  berjalan beriringan.  Wujud  komitmen  dari  manajemen yakni menyampaikan peraturan dan kebijakan K3 yang  bersifat  menyeluruh  dan  terbuka  kepada pekerja,  membentuk  organisasi  K3  dan  ahli  K3 khusus  yang  memiliki  sertifikat  kompetensi, menyediakan sarana-prasarana K3, dan memberikan pelatihan kepada pekerja. Sedangkan partisipasi pekerja ikut terlibat dalam pelaksanaan tersebut dengan memberikan informasi, saran, dan masukan  mengenai  temuan  dan  masalah  K3  di lingkungan  kerja.  Unit  Manajemen  Hutan  X  telah berkomitmen  memberikan  perlindungan  pekerja melalui  SMK3  untuk  mencapai  keselamatan  dan kesehatan kerja yang aman, efisien dan produktif, serta menjamin kebebasan berserikat bagi pekerja yang  dijamin  undang-undang  yang  dideklarasikan dalam profil Unit Manajemen Hutan.
4.    Kualifikasi dan kompetensi pekerja Dalam  PP  RI  Nomor  50  Tahun  2012 disebutkan  bahwa  pekerja  harus  bekerja  sesuai dengan  bidang  kompetensi  yang  dimilikinya karena  jika  tidak,  dikhawatirkan  membahayakan diri sendiri.  Pekerjaan penebangan menggunakan gergaji  mesin  ( chainsaw )  merupakan  pekerjaan yang memiliki risiko tinggi (Potočnik & Poje, 2017 ; Tsioras et  al ., 2014 ;  Yovi  &  Prajawati, 2015 ), sehingga  memerlukan  operator  yang  memiliki kompetensi  pada  bidang  tersebut.  Saat  ini, sebagaimana  banyak  ditemukan  di  berbagai  unit manajemen  pengelolaan  hutan  di  Indonesia,  Unit Manajemen Pengelolaan Hutan X belum menyerahkan  kegiatan  berisiko  tinggi  tersebut pada pekerja berkompeten (Yovi & Yamada, 2015 ). Pengamatan  lapangan  menunjukkan  bahwa
Tabel 6. Hasil perhitungan NPV, BCR dan IRR dalam analisis finansial A. mangium 2018–2026 Table 6. Results of NPV, BCR and IRR of A. mangium in 2018 – 2026 No. Kriteria penilaian (Indicator) Nilai (Value) 1 Net present value (NPV) Rp. 377.690.545 2 Benefit cost ratio (BCR) 3,96 3 Internal rate of return (IRR) 25,02 % Tabel 7. Skenario hasil perhitungan analisis finansial Table 7. Scenarios of the results of financial analysis calculations No. Kriteria NPV (Rp) BCR IRR 1  64 Kriteria 376.497.855  3,92 24,78% 2  122 dan 166 Kriteria 376.393.262     3,92 24,75%
operator chainsaw mendapatkan  pengetahuan mengoperasikan chainsaw hanya  dengan  meniru bagaimana operator lain mengoperasikan chainsaw .  Operator  c hainsaw tersebut umumnya berasal  dari  masyarakat  sekitar  hutan  yang bermitra  dengan  Unit  Manajemen  Pengelolaan Hutan  X.  Proses  penerimaan  operator    tidak didasarkan  pada  sertifikat  keahlian  yang  mereka miliki, namun hanya didasarkan pada  pengalaman pernah menggunakan chainsaw, padahal pengalaman  mengoperasikan chainsaw dan seringnya  melihat  pekerja  lain  menggunakan chainsaw bukan  menjadi  jaminan  kompetensi pekerja  karena  kompetensi  harus  dibuktikan dengan  adanya  sertifikat  kompetensi  yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berhak (Yovi &  Yamada, 2015 ).  Oleh  sebab  itu,  perusahaan berkewajiban  memberikan  pelatihan  kepada pekerjanya yang merupakan hak pekerja. Dengan demikian  kompetensi  kerja  merupakan  bukti kompetensi  pada  bidang  tertentu  yang  secara langsung dilindungi oleh badan hukum.
5.  Kontrak kerja Kegiatan pengelolaan hutan di Unit Manajemen  Pengelolaan  Hutan  X  melibatkan masyarakat  sekitar  hutan  sebagai  tenaga  kerja dalam bentuk/bersifat pekerja non-formal. Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor
KEP-150/MEN/1999  (tentang  Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Harian
Lepas) dan
Peraturan
Menteri
Ketenagakerjaan  Nomor  44  Tahun  2015  (tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan Kerja  dan  Jaminan  Kematian  Bagi  Pekerja  Harian Lepas,  Borongan,  dan  Perjanjian  Kerja    Waktu Tertentu  Pada  Sektor  Usaha  Jasa  Konstruksi) menggarisbawahi  bahwa  pekerja  lepas  dan pekerjaan  dengan  masa  waktu  tertentu  juga berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan  dan  perlindungan  K3.  Di  Unit Manajemen  Hutan  X,  setiap  mitra  kerja  yang terdaftar  dalam  kegiatan  kerja  di  Unit  Manajemen Hutan  dilindungi  dan  dijamin  dalam  asuransi perusahaan.
6.  Prosedur darurat
Keadaan  darurat  merupakan  suatu  kejadian yang tidak terduga yang memerlukan penanganan segera.    Hal-hal  yang  perlu  disiapkan  antara  lain ketersediaan  sarana  dan  prasarana  seperti  APAR, alarm bahaya, kotak P3K, jalur evakuasi, prosedur dalam keadaan darurat, dan lain sebagainya.  PP RI Nomor  50  Tahun  2012  menegaskan  agar  setiap perusahaan memiliki prosedur tanggap darurat di setiap  perusahaan.  Namun,  instrumen  penilaian PHPL  yang  bersifat  wajib  yang  berlaku  di Indonesia
(Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan  Hutan  Produksi  Lestari  Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
No P.14/PHPL/SET/4/2016)
justru
belum
mengakomodasi  kewajiban  terhadap  prosedur darurat  (Yovi  &  Nurrochmat, 2018 ).  Terlepas  dari hal  tersebut,  Unit  Manajemen  Hutan  X  telah melakukan  pelatihan  tanggap  darurat  seperti pengendalian kebakaran hutan, walau  kegiatan ini tidak  termasuk  dalam  kegiatan  rutin  dalam program kerja K3 di Unit Manajemen Hutan X. 7.  Upah kerja Metode  pembayaran  atau  upah  kerja merupakan  salah  satu  faktor  yang  menempatkan pekerja  berada  dalam  kondisi  berisiko.  Unit Manajemen  Hutan  X  umumnya  menggunakan upah borong ataupun upah harian sebagai metode pembayaran  dengan  mitra  kerja.  Pekerja  dibayar sesuai dengan jumlah kerja. Artinya semakin tinggi produktivitas  pekerja  maka  semakin  tinggi  pula upah  yang  diperoleh.  Hal  inilah  yang  membuat pekerja  sering  lalai  akan  keselamatan  dan kesehatan  dirinya  sendiri.  Mereka  bekerja melewati  kapasitas  kemampuan  fisiknya  untuk mengejar  target  sebesar-besarnya.  Jika  hal  ini terus  dibiarkan,  mereka/pekerja  akan  berisiko mengalami  kecelakaan  dan  penyakit  akibat  kerja (Yovi  &  Yamada, 2019 ).  Kerugian  fisik  dan non-fisik mungkin saja tidak dialami langsung pada saat  kejadian,  namun  berpeluang  memberikan sakit akibat kerja di masa yang akan datang. Oleh sebab  itu,  metode  pembayaran  atau  upah  pekerja memerlukan  inovasi  agar  pekerja  dapat  bekerja sesuai  dengan  target  produksi  dengan  tetap memperhatikan  K3.  Beberapa  perusahaan  di Indonesia  telah  menerapkan  tambahan  insentif bagi  pekerja  yang  menerapkan  K3  selama  proses pekerjaan berlangsung. Adanya motivasi tambahan insentif  membuat  pekerja  tidak  harus  bekerja berbasis output namun berbasis pada proses yang menerapkan K3.
8.  Pemeriksaan kesehatan rutin Selain  risiko  tinggi  untuk  terjadinya kecelakaan  kerja,  pekerjaan  kehutanan  juga berisiko  mengalami  penyakit  akibat  kerja,  yang memberi  dampak  jangka  pendek  dan  panjang. Kegiatan seperti persemaian hingga pemeliharaan menuntut  pekerja  untuk  melakukan  pembersihan lahan,  pemberian  pupuk,  dan  perlindungan  hama penyakit  yang  menggunakan  bahan  beracun berbahaya  (bahan  kimia).  Demikian  halnya  pada kegiatan  penebangan,  yang  menuntut  pada pekerjaan yang berat seperti menebang menggunakan  gergaji  mesin  dan  mengangkut  log yang berat. Jika pekerja sering berada dalam situasi ini  maka  berpeluang  menderita  penyakit  akibat kerja  (Yovi  &  Prajawati, 2015 ;  Yovi  &  Andriyani, 2019 ). Hal ini mewajibkan perusahaan memberikan  layanan  pemeriksaan  kesehatan kepada  pekerja  yang  dilakukan  secara  berkala untuk  mencegah  pekerja  mengalami  penyakit akibat kerja. Jika pekerja teridentifikasi mengalami penyakit akibat kerja, maka biaya pengobatan dan
proses  kesembuhan  pekerja  seharusnya  akan menjadi  tanggung  jawab  perusahaan.  Pemberian jaminan  kesehatan  oleh  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  hanya ditanggung pada saat proses pekerjaan berlangsung.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Analisis  biaya  penerapan  SMK3  berdasarkan PP RI Nomor 50 Tahun 2012 menunjukkan bahwa pada  tingkat  awal  (pemenuhan  64  kriteria) dibutuhkan biaya sebesar Rp. 402.750.400, sedang pada  tingkat  transisi  dan  tingkat  lanjutan (pemenuhan  122  dan  166  kriteria)  dibutuhkan biaya sebesar Rp. 454.254.400 (dalam periode satu daur yakni 8 tahun). Hasil analisis finansial  untuk kelas  perusahaan A.  mangium pada  Unit Manajemen  Hutan  X  menunjukkan  bahwa  usaha ini  layak  secara  finansial  dan  dapat  memberikan keuntungan.    Penilaian  ini  didasarkan  atas  nilai NPV  Rp.  377.690.545,  BCR  3,96  dan  IRR  25,02%. Hal ini bermakna bahwa dari sisi pendanaan, Unit Manajemen  Hutan  X  mampu  menerapkan  SMK3 baik  pada  64  kriteria,  122  kriteria,  dan  166 kriteria.  Skenario  penerapan  terbaik  untuk  Unit Manajemen Hutan X  adalah  pada  tingkat  lanjutan, yaitu  dengan  166  kriteria  dan  memberikan  nilai NPV  Rp.  376.393.262,  BCR  3,92  dan  IRR  24,75%. Penambahan  komponen  biaya  SMK3  yang  timbul akibat  penerapan  166 kriteria  berdasarkan PP RI Nomor  50  Tahun  2012  tidak  secara  signifikan menurunkan  pendapatan  perusahaan.  Tingkat penilaian  penerapan  SMK3  di  Unit  Manajemen Hutan  X  tergolong  sangat  memuaskan  dengan tingkat  pencapaian  penerapan  85–100%,  baik pada  tingkat  awal,  maupun  pada  tingkat  transisi dan tingkat lanjutan.

## B. Saran
Strategi  pada  tingkat  implementasi  yang disarankan  adalah  segera  memasukkan  biaya pelaksanaan SMK3 pada tingkat 166 kriteria pada rencana  kerja  tahunan  perusahaan.  Selain  itu, mengingat  pelaksanaan  SMK3  pada  166  kriteria memerlukan sumber daya manusia dengan tingkat kompetensi  yang  memadai,  maka  perusahaan perlu  melakukan  upaya  edukasi  dengan  baik terhadap  staf  perusahaan  pada  berbagai  tingkat dan  jabatan.    Sumber  daya  manusia  ini  akan sangat  berperan  dalam  tahap  berikutnya,  yakni penguatan  organisasi  K3  di  tingkat  perusahaan. Penguatan  kapasitas  sumber  daya  manusia merupakan  salah  satu  faktor  kunci  dalam pembangunan  iklim  keselamatan  kerja  ( safety climate )  yang  pada  akhirnya  akan  menjadi  dasar pembangunan  budaya  K3  ( safety  culture )  di  Unit Manajemen Hutan X.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  dilakukan  atas  dukungan  dana Penelitian  Kerjasama  Luar  Negeri  dan  Publikasi Internasional  dari  Kementerian  Riset,  Teknologi dan  Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia  Tahun Anggaran  2018  yang  diberikan  kepada  penulis kedua.  Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada seluruh  enumerator  lapangan  yang  sangat membantu  dalam  proses  pengambilan  data lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  B.  (2008). Sertifikasi  uji  kompetensi  sebagai upaya  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja Indonesia/tenaga  kerja  wanita  penata  laksana rumah tangga (TKI/TKW PLRT). Tesis . Semarang: Universitas Diponegoro.
Cooper,  M.D.,  &  Phillips,  R.A.  (2004).  Exploratory analysis of the safety climate and safety behavior relationship. Journal  of  Safety  Research, 35 (5), 497–512. DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jsr.2004.08.004
Colley,  S.  K.,  Lincolne,  J.,  &  Neal,  A.  (2013).  An examination  of  the  relationship  amongst  profiles of perceived organizational values, safety climate and safety outcomes. Safety Science , 51 (1), 69–76. DOI: 10.1016/j.ssci.2012.06.001.
Fridson,  M.,  &  Alvarez,  F.  (2002). Financial  statement analysis: a practitioner’s guide . Third Edition.   New York: John Wiley & Sons, Inc.
Hrymak, V., & Pérezgonzález, J. D. (2007). The costs and effects  of  workplace  accidents  Twenty  case studies from Ireland. Health  and  Safety  Authority Research Series 02/2007. https://doi.org/10.1210/me.2011-1382 ILO. (1981). P155-Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention 1981. https://www.ilo.org/. Diakses 16 Maret 2020.
ILO.  (2004). Kode  Praktis  ILO  Keselamatan  dan Kesehatan di Tempat Kerja . ILO: Jakarta Potočnik,  I.,  Poje,  A.  (2017)  Forestry  ergonomics  and occupational  safety  in  high  ranking  scientific journals  from  2005–2016. Croatian  Journal  of Forest Engineering, 38 (2), 291–310.
Rundmo, T. (2001). Employee images of risk. Journal of Risk Research 4 (4), 393-404. https://doi.org/10.1080/136698701100653259
Salawati,  L.  (2015).  Penyakit  Akibat  Kerja  dan Pencegahan. Jurnal Kedokteran Syiah Kuala , 15 (2),
91–95. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0644-08.20
08
Setiawan,  A.,  Ekawati,  E.,  &  Widjasena,  B.  (2015). Analisis  Perencanaan  Pengendalian  Bahaya  pada Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 di  PT.  X. Jurnal  Kesehatan  Masyarakat , 3 (3), 315–325.
Shalini,  R.T.  (2009).  Economic  cost  of  occupational accidents: Evidence from a small island economy.
Safety Science, 47 , 973-979. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2008.10.021 Tsioras, P.A., Rottensteiner C., & Stampfer, K.   (2014).   Wood  harvesting  accidents  in  the Austrian State Forest Enterprise 2000–2009. Safety  Science , 62, 400–408.  DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssci.2013.09.016
Yuniati,  D.  (2011).  Analisis  finansial  dan  ekonomi pembangunan  hutan  tanaman  dipterokarpa dengan  teknik  silin  (studi  kasus  PT.  Sari  Bumi Kusuma,  Kalimantan  Barat). Jurnal  Hutan Tanaman , 8 (4), 239–249.
Yovi, E. Y., & Prajawati, W. (2015). High risk posture on motor-manual  short  wood  logging  system  in Acacia  mangium plantation.
Jurnal  Manajemen Hutan Tropika , 21 (1), 11–18. https://doi.org/10.7226/jtfm.21.1.11 Yovi, E. Y., & Yamada, Y. (2015). Strategy to disseminate occupational  safety  and  health  information  to forestry workers: The felling safety game. Journal of Tropical Forest Science, 27 (2), 213–221. Yovi, E. Y., Yamada, Y., Zaini, M.F., Kusumadewi, C.A.Y., &
Marisina, L. (2016). Improving the OSH knowledge  of  Indonesian  forestry  workers  by
using  safety  game  application:  Tree  felling supervisors  and  operators .  Jurnal  Manajemen Hutan Tropika , 22 (1), 75–83. DOI:
10.7226/jtfm.22.1.75.
Yovi, E.Y., & Nurrochmat, D. R. (2018). An occupational ergonomics  in  the  Indonesian  state  mandatory sustainable  forest  management  instrument:  A review. Forest  Policy  and  Economics , 91 , 27– 35 . https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.11.007
Yovi,  E.  Y.,  &  Yamada,  Y.  (2019).  Addressing occupational  ergonomics  issues  in  Indonesian forestry:  Laborer,  operator,  or  equivalent workers. Croatian  Journal  of  Forest  Engineering , 40 (2),
351–363. https://doi.org/ 10.5552/crojfe.2019.558
Yovi, E.Y & Andriyani, L.E. (2019). Analisis postur kerja dalam operasi pemanenan  kayu:  Pemuatan  log secara  manual. Jurnal  Ilmiah  Teknik  Industri ,
18 (2),
170 – 182. https://doi.or/10.23917/jiti.v18i2.8727 Žižlavský,  O.  (2014).  Net  present  value  approach: Method for economic assessment of innovation projects. Procedia-Social and
Behavioral Sciences , 56, 506–512.