## PEMINADAAN TERHADAP PENGEDAR SEKALIGUS PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

## Renny Gladis Karina

## Lembaga Konsultasi  dan Bantuan Hukum ULM
E-mail: myjustisia@gmail.com

## Abstract :
Narcotic can destroy a nation, the same as the history of China and India which had been paralyzed as consequence of Opium  War. No region in Indonesia is free from abuse of narcotic, and the narcotic cases  keeps  on  increasing  until  now.  The  crimes  is  classified  as  extraordinary  crime.  The  goals  of  this research are to analyze the sentencing to the dealer and simultaneously addict of narcotic and to analyze the sentencing to the dealer and simultaneously addict of narcotic in the future. This is normative legal research.  The  results  of  the  research  show  the  that  firstly,  sentencing  to  the  dealer  and  simultaneously addict of narcotic at present time is regulated in act number 35 of 2009 concerning Narcotics, i.e. article 111-115, 117-120, 122-124, and 125 for dealer; while for the addict it is regulated in Article 54,103, 127 of  Act  Number  35  of  2009,  Circular  of  the Supreme  Court  Number  4  of  2010  concerning  Placement  of Abuse, Victim of Abuse, and Addict of Narcotic to institution for Medical and Social Rehabilitation. Both regulations have very distinct characteristics, strict to the dealer, while for the addict it is humanistic. In practice, the judges make verditcs of emprisonment  rather than rehabilitation. Secondly, in the future for the dealer and simultaneously addict of narcotic it is deemed necessary to renew the sentencing system by applying “Double Track System”
Keywords: Sentencing, Narcotic Dealer and Addict, Double Track System

## Abstrak :
Narkotika dapat  menghancurkan suatu bangsa,  sama  seperti  sejarah  Cina  dan  India yang telah  lumpuh  akibat  Perang  Candu.  Tidak  ada  daerah  di  Indonesia  yang  bebas  dari penyalahgunaan  narkotika,  dan  kasus  narkotika  terus  meningkat  hingga  saat  ini.  Kejahatan tersebut  diklasifikasikan sebagai kejahatan  luar  biasa.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  penjatuhan  hukuman  kepada  pengedar  sekaligus  pecandu  narkotika  serta menganalisis  penjatuhan  putusan  kepada  pengedar  sekaligus  pecandu  narkotika  di  kemudian hari. Ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, penjatuhan  hukuman  kepada  pengedar  sekaligus  pecandu  narkotika  saat  ini  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 111-115, 117-120, 122- 124,  dan  125  untuk  pedagang;  Sedangkan  untuk  Pecandu  diatur  dalam  Pasal  54.103,  127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang  Penempatan  Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan,  dan  Pecandu  Narkotika  ke Panti  Rehabilitasi  Medis  dan  Sosial.  Kedua  aturan  itu  memiliki  karakteristik  yang  sangat berbeda,  ketat  bagi  dealer,  sedangkan  bagi  yang  pencandu  bersifat  humanistik.  Dalam prakteknya,  hakim  membuat  keputusan  hukuman  penjara  daripada  rehabilitasi.  Kedua,  untuk kedepannya  bagi  dealer  dan  sekaligus  pecandu  narkotika  dipandang  perlu  untuk memperbaharui sistem hukuman dengan menerapkan “Double Track System”
Kata kunci: Pemidanaan, Pengedar dan Pecandu Narkotika, Sistem Dua Jalur .

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan  suatu  masyarakat  adil  dan makmur,  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945.
Pembangunan nasional tidak bisa  lepas dari  kehidupan  manusia  sebagai  motor utama penggeraknya.  Sumber daya  manusia menjadi hal yang utama dalam pembangunan  karena  pembangunan  tidak akan  berjalan  tanpa  adanya  manusia  yang berkualitas.
Oleh  karena  itu  pembangunan  sumber daya  manusia  menjadi  prioritas  utama  yang harus  digarap,  karena dengan  meningkatnya kualitas  sumber  daya  manusia  dapat menjadikan  Indonesia  sebagai  Negara  yang maju dan sejahtera.
Apa  jadinya  apabila  para  generasi bangsa ini menyalahgunakan narkotika yang mana  zat  atau  obat  yang  berasal  dari tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis maupun semisitensi tersebut dapat menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat penimbulkan  ketergantungan 1 .  Narkotik  dan Psikotrofika semula berguna untuk kesehatan.  Dalam  perkembangannya  yang cepat,  ternyata  tidak  hanya  sebagai  obat, tetapi  merupakan  suatu  kesenangan  dan
1 Pasal 1 No. 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
pada akhirnya dapat melumpuhkan produktivitas kemanusian.
Dalam  sejarahnya  candu  ini  pernah menghancurkan  Tiongkok  sekitar  tahun 1840-an.  Karena  dipergunakan  sebagai  alat subversive  oleh  Inggris,  sehingga  dikenal dengan  perang  candu  ( the  opium  war ). 1839-1842, yang dimenangkan oleh Inggris, setelah  berhasil  merusak  mental  lawannya melalui candu.
Dalam  perkembangannya  kemudian, ditemukan berbagai teknik penyulingan, dan mulai  lah  dikenal  candu  yang  berasal  dari pegunungan Mediterina, dan di Asia dikenal sebagai  daerah The  Golden  Triangle (segi tiga emas), yakni diantara perbatasan Birma, Thailand, dan Laos, yang dapat menghasilkan 2/3 candu gelap dunia.
Kebiasaaan  menghisap  candu  besar- besaran terjadi di India dan Cina, selanjutnya Amerika. Inggris dalam sejarahnya  pernah  menjual  candu  dalam jumlah  yang  besar  kepada  Cina,  oleh maskapai  Inggris, British  East  India Company (BEIC),  dan  Belanda  hingga berakhir  dengan  perang  candu  tahun  1839- 1942, yang berakhir dengan kekalahan Cina, dan berakibat dibukanya pelabuhan- pelabuhan  sebagai  pintu  masuk  candu hingga  ke  Sumatera  dan  Jawa  melalui kongsi dagang VOC. 2
2 Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional , (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008) Hlm. 128
Di  Indonesia  sendiri  telah  dinyatakan darurat  narkotika  sejak  tahun  1971.  Ketika itu,  Presiden  RI  ke-2  Soeharto  menyatakan, Indonesia  sedang  dalam  kondisi  darurat narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)  Budi  Waseso  mengatakan  meski pada 1971 sudah berstatus darurat narkotika, belum ada upaya signifikan dalam mengatasi status tersebut. Tidak ada wilayah diseluruh  Indonesia  yang  terbebas  dari penyalahguna narkotika, kasus yang berkaitan  dengan  narkotika  terus  meningkat hingga saat ini.
Mengapa  dikatakan  kasus  narkotika terus  meningkat,  tahun  2014  jumlah  kasus 397  (21  persen),  tahun  2015  jumlah  kasus 638  kasus  (35  persen),  tahun  2016  jumlah kasus  (44  persen). 3 Kenyataannya  angka kematian  semakin  banyak  karena  narkotika. 12.044  orang  meninggal  pertahun  atau  33 orang per hari akibat dampak penyalahgunaan  narkotika,  mereka  yang menyalahgunaan narkotika tersebut mengkomsumsi  narkotika  dalam  dosis berlebih,  mengkomsumsi  lebih  satu  jenis narkotika sekaligus, menggunakan narkotika setelah  abstinen  lama.  Menurut  Pasal  1 angka  15  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika,  penyalah  guna adalah  orang  yang  menggunakan  narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Prevalensi  penyalahguna  narkotika, pengguna  narkotika  yang  berumur  dari  10
3 Badan Narkotika Nasional
tahun  sampai  59  tahun  2014  sebesar  4  juta jiwa,  yang  terdiri  dari  1,6  juta  orang  coba pakai,  1,4  juta  orang  teratur  pakai,  943  ribu orang pecandu narkotika.
Jumlah kerugian  akibat penyalahguna- an  narkotika  sekitar  Rp.63,1  trilyun,  yang terdiri dari kerugian pribadi sebesar Rp.56,1 Triliyun  dan  kerugian  sosial  Rp.  6,9 Triliyun.  Pengguna  narkotika  ini  tidak memandang  jenis  kelamin,  umur  dan kalangan lagi, semua terpengaruh narkotika. Berdasarkan  data  bahwa  pengguna narkotika  berdasarkan  jenis  kelamin  pria 74,5  %  dan  wanita  25,49  %,  berdasarkan jenis  pekerjaan,  tidak  bekerja  22,  34  %, pelajar  dan  mahasiswa  27,32%,  dan  pekerja swasta,  Instansi  Pemerintah,  wiraswasta sebanyak 50,44 % 4 .
Tindak pidana narkotika dan penyalahgunnya ini termasuk kejahatan  luar biasa  atau  biasa  disebut Extra  Ordinary Crime, suatu  kejahatan  yang  berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya,  ekonomi  dan  politik  serta  begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan  oleh  kejahatan  ini.  Mahkamah Konstitusi  melalui  dua  putusannya  No.  2 /PUU-V/2007  and  No.  3/PUU-V/2007 tanggal  30  Oktober  2007  telah  menyatakan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotopika merupakan kejahatan luar biasa.
Pelaku  dalam  tindak  pidana  Narkotika bisa  dikategorikan  Produsen,  Pengedar, Pengedar  sekaligus  Pecandu/penyalahguna dan pecandu/penyalahguna.
Pengedar  ini  adalah  orang  yang mengedarkan,  yakni  orang  yang  membawa (menyampaikan)  sesuatu  dari  orang  yang satu kepada yang lainnya , pihak yang telibat dalam  proses  ditribusi  narkotika.  Pecandu adalah  orang  yang  menggunakan  atau menyalahgunakan  narkotika  dan  dalam keadaan  ketergantungan  pada  narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna  adalah  orang  yang  memakai Narkotika  yang  tidak  ada  alasan  hak  atau melawan  hukum.  Pecandu  adalah  orang yang  menyalahgunakan  tetapi  sudah  dalam taraf ketergantungan.
Sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak pidana  telah  ditentukan  dalam  pasal  111 sampai  dengan  pasal  148  Undang-Undang No  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Sedangkan  aturan  untuk  pecandu,  terdapat dalam  pasal  127  Undang-Undang  No.  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Menurut  Pasal  54  undang-undang  no 35 tahun 2009 berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.  Rehabilitasi  medis  adalah  suatu proses  kegiatan  pengobatan  secara  terpadu untuk membebaskan pecandu dari
ketergantungan narkotika 5 dan yang dimaksud  rehabilitasi  sosial  adalah  suatu proses  kegiatan  pemulihan  secara  terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan  masyarakat. 6 Menurut  Pasal  56 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika,  tempat  dilaksanakannya rehabilitasi  medis  untuk  pecandu  narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.  Ayat  (2)  lembaga  rehabilitasi tertentu  yang  diselenggarakan  oleh  instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan  rehabilitasi medis pecandu narkotika  setelah  mendapat  persetujuan menteri.
Pada  Pasal  103  ayat  (1)  hakim  yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: a.  memutus  untuk  memerintahkan  yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi  jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan  tindak  pidana  narkotika  atau  b. menetapkan  untuk  memerintahkan  yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi medis  jika  pecandu  narkotika  tersebut  tidak berbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana narkotika. Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi
5 Pasal 1 no.16 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
6 Pasal 1 no. 17 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
pecandu  narkotika  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Undang-Undang  No.35  Tahun  2009 Tentang Narkotika pada dasarnya mempunyai  2  (dua)  sisi,  yaitu  sisi  humanis kepada  para  pecandu  narkotika,  dan  sisi yang  keras  dan  tegas  kepada  pengedar narkotika,  artinya  undang-undang  no  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  menjamin hukuman  bagi  pecandu/korban  penyalah- gunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi,  karena  pada  dasarnya  mereka adalah  korban,  yang  harus  disembuhkan, sedangkan untuk pengedar narkotika berupa hukuman  pidana  penjara  bahkan  ada  yang dikenakan  hukuman  mati,  karena  mereka dianggap  sangat  jahat  dapat  merusak generasi bangsa.
Pada  kenyataanya  ada  saja  dijumpai seseorang  pengedar  sekaligus  pecandu narkotika,  yang  mana  perbuatan  yang dilakukan  oleh  pelaku  terdapat  dua  sisi  tadi dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  seperti  yang  dilakukan oleh  Mahyudin  alias  Udin  bin  H.  Kardjah Efendi  (Alm)  laki-laki  yang  berumur  34 tahun  (Terdakwa  I)  dan  bersama  teman- teman/saudaranya  Rosdy  alias  H.  Rusdi  bin H.  Kardjah  Efendi  (Alm)  38  tahun (Terdakwa  II),  Ahmad  Saidi  alias  Saidi  bin Taufik  30  Tahun  mereka  telah  bersama- sama  terbukti  melanggar  pasal  114  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009
Tentang  narkotika  dan  Pasal  127  ayat  (1) huruf  a  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Mereka divonis pidana penjara masing-masing  selama  5  (lima)  tahun  dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan  ketentuan  jika  denda  tidak  dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing- masing selama 3 (tiga) bulan. 7
Hakim  dalam  memberikan  vonis  untuk seorang  pengedar  sekaligus  pecandu  tidak akan  memperhatikan  terdakwa  tersebut adalah  seorang  pecandu  narkotika,  karena adanya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor  04  Tahun  2010  No.  2  yang menyatakan  bahwa  penerapan  pemidanaan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  103 huruf  a  dan  b  Undang-Undang  Republik Indonesia  No  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  hanya  dapat  dijatuhkan  pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: a. Terdakawa  pada  saat  ditangkap  oleh penyidik  Polri  dan  penyidik  BNN  dalam kondisi tertangkap tangan;
b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas  ditemukan  barang  bukti  pemakain  1 (satu) hari
c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasar an permintaan penyidik.
7 Putusan Mahkamah Agung No 1637 K/Pid.Sus/2016
d. Perlu  Surat  Keterangan  dari  dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.
Pada  contoh  kasus  Mahyudin  alias Udin  bin  H.  Kardjah  Efendi  (Alm)  dkk hakim  tidak  memberikan  vonis  rehabilitasi karena  mereka  terlibat  dalam  peredaran gelap meskipun syarat a,b,c dan e terpenuhi. Berdasarkan  pengalaman  penulis  saat mendampingi klien (terdakwa tindak pidana pengedar sekalius pecandu narkotika) penulis  pernah  menanyakan  apa  alasan terdakwa berjualan narkotika,  terdakwa pun menjawab  bahwa  berjualan  narkotika  agar bisa  membeli  narkotika  untuk  dikomsumsi, dia  pun  menceritakan  bahwa  awalnya  dia adalah  seorang  penyalahguna,  lalu  menjadi pencandu  dan  akhirnya  juga  sebagai pengedar narkotika.
Oleh  sebab  itu  penulis  ingin  mengkaji lebih lanjut mengenai “Pemidanaan Terhadap  Pengedar  Sekaligus  Pecandu Narkotika  Dalam  Perspektif  Tujuan Pemidanaan.”
Rumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang masalah  di  atas,  maka  yang  menjadi  isu hukum  di  dalam  penelitian  ini  adalah:  Apa ratio legis diberikannya kewenangan kepada Pengadilan  Agama  untuk  menyelesaikan
sengketa  perbankan  syariah  ?  dan  Apakah prinsip  syariah  dalam  penyelesaian  perkara perbankan  syariah  sudah  diwujudkan  dalam putusan di Pengadilan Agama ?

## PEMBAHASAN
PEMIDANAAN  TERHADAP  PENGE- DAR  SEKALIGUS  PECANDU  NARKO- TIKA SAAT INI ( IUS CONSTITUTUM ) Didalam  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  tersebut terdapat aturan/sanksi tentang  pengedar dan pecandu narkotika.
Berikut  sanksi  pidana  bagi  pengedar narkotika:
a. Aturan pengedar narkotika Narkotika Golongan I
Pasal  111,  Pasal  112,  Pasal  113,  Pasal  114, Pasal 115
Narkotika Golongan II Pasal 117, Pasal 118, Pasal  119,  Pasal  112,  Pasal  123,  Pasal  124, Pasal 125
Dalam hal perbuatan membawa, mengirim,  mengangkut,  atau  mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)  gram  maka  pelaku  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan pidana  denda  maksimum  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditambah  1/3 (sepertiga).
a. Aturan pecandu narkotika
Pecandu  narkotika  adalah  orang  yang menggunakan atau menyalahgunakan
narkotika dan dalam keadaan ketergantungan  pada  narkotika,  baik  secara fisik  maupun  psikis  tersebut  terdapat  pada pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika  yang  berbunyi:  “Pecandu Narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”
Ketika  pecandu  tersebut  dengan  suka rela  melaporkan  dirinya  kepada  pihak berwenang,  sebelum  tertangkap  oleh  polisi dan bukan merupakan bagian dari peredaran sesuai dengan  aturan pada Pasal 55Undang- Undang  No  35  Tahun  2009  tentang Narkotika, maka tidak dituntut pidana.

## VONIS  HAKIM  TERHADAP  PENGE- DAR  SEKALIGUS  PECANDU  NARKO- TIKA
Berdasarkan data  penelitian  ICJR,  EJA ( Empowerment  and  Justice  Action )  dan Rumah  Cemara  tahun  2016,  di  Pengadilan Negeri Surabaya misalnya, dakwaan tertinggi yang dijatuhkan bagi pengguna dan pecandu narkotika adalah pasal-pasal dengan  lebel  “bandar”,  karena  memiliki, menyimpan  dana  atau  menguasai  narkotika.
Temuan menunjukkan bahwa 61% dakwaan yang  diajukan  Jaksa  pada  pengguna  dan pecandu narkotika mencantumkan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang    Narkotika,  pasal-pasal  ini  adalah pasal-pasal  yang  digunakan  untuk  menjerat pengguna  dan  pecandu  narkotika  dengan
ancaman  pidana  yang  sangat  tinggi,  yaitu minimal  4  tahun  dan  maksimal  12  tahun. Pasal-pasal ini juga secara otomatis mengategorikan  seorang  pengguna  dan pecandu  sebagai  “bandar”  dan  bukan pengguna.   Data  di  Surabaya,  menunjukkan bahwa 94% pengguna dan pecandu narkotika, dijatuhi pidana penjara. Penelitian ini  menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya pengguna narkotika banyak yang dipenjarakan dengan lebel bandar atau kurir karena  bukan  dikenakan  pasal  -sebagai pengguna narkotika. 8
Ketika  jaksa  mendakwa  dan  pada tuntuntannya  menggunakan  Pasal  127  pun hakim  dominan  memberi  vonis  penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa  juga  sebagai  korban  dari  tindak pidana  yang  ia  lakukan,  seseorang  yang harus  dibantu  untuk  sembuh  sehingga terbebas  dari  jeratan  narkotika  yang  telah mencandui dirinya, Terlebih ketika terdakwa tersebut  berperan  tidak  hanya  sebagai penyalahguna  (pecandu)  tetapi  juga  sebagai pengedar (terkait peredaran gelap narkotika).

## KELEMAHAN PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI
1. Kelemahan Pidana Penjara Saat Ini
Menurut  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995, pemasyarakatan adalah
8 http://icjr.or.id/pengguna-dan-pecandu-di- penjara-perburuk-kondisi-lapas/. Diakses pada tanggal 18 Mei 2019
kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan  sistem kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan  dalam  tata  peradilan  pidana. Sedangkan  Lembaga  Pemasyarakatan  yang biasa  yang  disebut  “Lapas”  adalah  tempat untuk  melaksanakan  pembinaan  narapidana dan  anak  didik  pemasyarakatan.  Lapas dinilai  ideal  untuk  mengembali-kan  seorang narapida  ketengah  masyarakat,  dilihat  dari fungsinya pelaksanaan pendidik-an, rehabilitasi, dan reintegrasi, tetapi kenyataannya  saat  ini  kapasitas  lapas  dan rutan di Indonesia hanya mencakup 124.000 narapidana. Sedangkan, narapidana yang ada di  dalam  lapas  dan  rutan  di  Indonesia  saat ini sebanyak 242.000. 9 dapat dilihat dari data tersebut  sangat  terjadi  kelebihan  kapasitas. Banyak  yang  dipenjarakan  dengan  lebel bandar  atau  kurir  karena  bukan  dikenakan pasal -sebagai pengguna narkotika. 10
Dengan keadaaan tersebut juga berdampak  pada  hasil  dari  pembinaan  di Lapas,  tentu  tidak  maksimal  bahkan  fakta bahwa  penghuni  Lapas  di  dominasi  oleh narapidana  Narkotika,  bahwa  70  persen narapidanra dari tindak pidana Narkotika, 90 persen adalah pengguna, 10 persen pengedar dan Bandar kata Kepala BNN Komjen Heru
9 https://kumparan.com/@kumparannews/dirjen- pas-sulit-berantas-narkoba-jika-lapas-kelebihan- kapasitas.diakses pada tanggal 6 Juni 2019
10 http://icjr.or.id/pengguna-dan-pecandu-di- penjara-perburuk-kondisi-lapas/. Diakses pada tanggal 18 Mei 2019
Winarko. Heru mengatakan dalam pengawasannya  hampir  tidak  ada  Lapas yang  bersih  dari  jaringan  narkoba.  Selama ini  Lapas  adalah  tempat  bertemunya pengedar dan penyalahguna narkotika (pecandu). Pengedar atau bandar  masih  bisa mengoperasikan  bisnisnya  meski  berada dalam sel.
Ketika  jaksa  mendakwa  dan  pada tuntuntannya  menggunakan  Pasal  127  pun hakim  dominan  memberi  vonis  penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa  juga  sebagai  korban  dari  tindak pidana  yang  ia  lakukan,  seseorang  yang harus  dibantu  untuk  sembuh  sehingga terbebas  dari  jeratan  narkotika  yang  telah mencandui dirinya Terlebih ketika terdakwa tersebut  berperan  tidak  hanya  sebagai penyalahguna  (pecandu)  tetapi  juga  sebagai pengedar (terkait peredaran gelap narkotika).

## 2. Kelemahan Rehabilitasi Saat Ini
Tempat  rehabilitasi  sekarang  terutama untuk rehabilitasi rawat inap sangat  terbatas dengan  kapasitas  tempat  tidur  yang  juga terbatas. Calon residen baru terus bertambah.
PEMIDANAAN  TERHADAP  PENGE- DAR  SEKALIGUS  PECANDU  NARKO- TIKA  DIMASA  MENDATANG  ( IUS
CONSTITUENDUM ) Kebijakan Formulatif Terhadap
Pengedar  Sekaligus  Pecandu  Narkotika Di Masa Mendatang
1. Pembaharuan Sistem Pemidanaan
Pembaharuan  hukum  pidana  ( penal reform ) merupakan bagian dari kebijakan/politik  hukum  pidana  ( penal policy ).
Makna  dan hakikat  pembaharuan hukum  pidana  berkaitan  erat  dengan latarbelakang  dan  urgensi  diadakannya pembaharuan  hukum  pidana  itu  sendiri. Latar  belakang  dan  urgensi  diadakannya pembaharuan  hukum  pidana  dapat  ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis,
sosiokultural,  atau  dari  berbagai  aspek kebijakan  (khususnya  kebijakan  sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan  hukum).  Ini  berarti,  makna  dan hakikat  pembaharuan  hukum  pidana  juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Dalam  KUHP  belum  tercantum  tujuan pemidanaan, padahal pada hakikatnya Undang-Undang  merupakan  suatu  (sistem) hukum  yang  bertujuan  ( purposive  system ), sehingga perlu dirumuskannya tujuan pemidanaan.
Dalam  Rancangan  Undang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015  merumuskan  tujuan  pemidanaan  yang terdapat pada Pasal 55 yang berbunyi:
(1) Pemidanaan bertujuan:
a. Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana dengan  menegakan  norma  hukum  demi pengayoman masyarakat;
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c. Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan kesimbangan,  dan  mendatangkan  rasa damai dalam masyarakat; dan
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
(2) Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk menderitakan  dan  merendahkan  martabat manusia.
Pasal  56  Rancangan  Undang-Undang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (RUU-KUHP) tentang pedoman pemidanaan.  Dalam  pemidanaan  wajib dipertimbangkan:
a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
b. Motif  dan  tujuan  melakukan  tindak pidana;
c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
d. Tindak  pidana  yang  dilakukan  apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
e. Cara melakukan tindak pidana;
f. Sikap  dan  tindakan  pembuat  sesudah melakukan tindak pidana;
g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan keadaan
h. ekonomi pembuat tindak pidana;
i. Pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan pembuat tindak pidana;
j. Pengaruh  tindak  pidana  terhadap  korban atau keluarga korban;
k. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
l. Pandangan  masyarakat  terhadap  tindak pidana yang dilakukan.
Sistem  pemidanaan  pada  hakikatnya merupakan  sistem  kewenangan/kekuasaan menjatuhkan  pidana.  Patut  dicatat  bahwa pengertian  “pidana”  tidak  hanya  dilihat dalam  arti  sempit/  formal,  tetapi  juga  dapat dilihat  dalam  arti  luas/  materiil.  Dalam  arti sempit/  formal,  sistem  pemidanaan  berarti kewenangan menjatuhkan/mengenakan sanksi pidana  menurut Undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/ material, sistem pemidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang,  mulai  dari  proses  penyidikan, penuntutan,  sampai  pada  putusan  pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana. Sub sistem dari sitem pemidanaan yang menduduki posisi strategis adalah  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan. Sistem  pemidanaan  pada  dasarnya  adalah membicarakan  suatu  bidang  dalam  politik kriminal. Politik kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan .
Ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi pembuat,  atau  keadaaan  pada  waktu dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan  untuk  tidak  menjatuhkan pidana  atau  mengenakan  tindakan  dengan
mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Penulis  berpendapat  bahwa  tujuan pemidanaan pada rancangan KUHP tersebut memuat  tujuan  pemidanaan  yang  terdapat pada  teori kontemporer. Teori kontemporer ini berasal  dari  teori  absolute,  teori relative, dan  teori  gabungan  dengan  berberapa modifikasi.  Wahne  R.  Lafeve  menyebutkan salah  satu  tujuan  pidana  adalah  sebagai deterrence  effect atau  efek  jerapelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat  mengenai  mana  perbuatan  yang baik  dan  mana  perbuatan  yang  buruk. Tujuan  pidana  sebagai  deterrence  effect pada  hakikatnya  sama  dengan  teori  relatif terkait dengan prevensi khusus. 11
Menurut  Lafave,  tujuan  pidana  yang  lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik,  agar  ketika  kembali  ke  masyarakat  ia dapat  diterima  oleh  komunitasnya  dan  tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.

## Double Track System
Masalah  sanksi  merupakan  hal  yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali  menggambarkan  nilai-nilai  sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung  tata  nilai  (value)  dalam  suatu masyarakat  mengenai  apa  yang  baik  dan
11 Eddy O.S Hiariej. Op.cit hlm. 35
yang tidak baik, apa  yang bermoral dan apa yang  tidak  bermoral,  serta  apa  yang diperbolehkan  dan  apa  yang  dilarang. Meskipun tata nilai tersebut bersifat universal  dan  abadi,  tetapi  zaman  ke  zaman ia  juga  dapat  bersifat  dinamis.  Sifat kedinamisan  tata  nilai  tersebut  berlaku  pula pada  sistem  pemidanan  dan  sistem  sanksi dalam  hukum  pidana,  yang  semula  hanya dianut  single  track  system,  yakni  jenis sanksi  pidana  saja  sebagai  representasi melekatnya  pengaruh  aliran  klasik  dalam hukum pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan berkehendak  manusia  yang  menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah  hukum  pidana  perbuatan (daad-strafrecht).  Karenanya,  sistem  pidana dan  pemidanaan  aliran  klasik  ini  sangat membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan  jenis  sanksi  dengan  berbagai bentuknya. Pengaruh perkembangan kesadaran hukum  masyarakat  memunculkan aliran  neo-klasik  yang  menitikberatkan konsepsinya  kepada  kebebasan  kehendak manusia sekitar 1810 mulai
mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan  individual terhadap  pelaku tindak pidana.
Aliran neo klasik memberikan kekuasaan  kepada  hakim  untuk  menetapkan pidana  penjara  antara  batas  minimum  dan maksimum  yang  ditentukan  dalam  undang- undang. Dengan demikian sistem  the define
sentence  ditinggalkan  dan  beralih  kepada sistem  the  indefine  sentence.  Beberapa  ciri dari  aliran  neo-klasik  yang  relevan  dengan prinsip individulalisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana.
Bermuara  dari  konsep-konsep  kedua aliran  hukum  pidana  tersebut,  lahirlah  ide individulisasi  pidana.  Sebagai  konsekuensi dari  ide  individulisasi  pidana,  maka  sistem pemidanaan  dalam  hukum  pidana  modern juga berorientasi pada pelaku dan perbuatan (daad-dader  straafrecht)  sehingga  jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya  meliputi sanksi  pidana,  tetapi  juga  sanksi  tindakan yang  relatif  lebih  bermuatan  pendidikan.86 Ide  individualisasi  ini  memiliki  beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut:
a.  Pertanggungjawaban  (pidana)  bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
b.  Pidana  hanya  diberikan  kepada  orang yang  bersalah  (asas  culpabilitas  “tiada pidana tanpa kesalahan)
c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik  dan  kondisi  si  pelaku;  ini berarti  harus  ada  kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana Sebagai konsekuensi dari ide individulisasi pidana, maka sistem pemidanaan  dalam  hukum  pidana  modern berorientasi  pada  pelaku  dan  perbuatan (daad-dader  straafrecht ).  Jenis  sanksi  yang ditetapkan  tidak  hanya  meliputi  sanksi
pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan  tentang  kesetaraan  antara  sanksi pidana  dan  sanksi  tindakan  inilah  yang merupakan  hakikat  asasi  atau  ide  dasar  dari konsep double track system.
Double  track  system (pemidanaan  dua jalur),  jenis  sanksi  pidana  ( punishmen t) disatu  pihak  dan  jenis  sanksi  tindakan ( treatment )  di  pihak  lain.  Contoh  sanksi pidana  adalah  seperti  hukuman  mati, penjara,  kurungan,  tutupan  dan  denda. Sedang  contoh  sanksi  tindakan  seperti, rehabilitasi, pengawasan, penghentian aktivitas,  ganti  rugi,  pengumuman  putusan hakim,  pencabutan  hak  tertentu,  dan  lain- lainnya. Double  track  system adalah  kedua- duanya,  yakni  sanksi  pidana  dan  sanksi tindakan.  Double  track  system  tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis itu.  Sistem  dua  jalur  ini  menempatkan  dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan  yang setara.  Penekanan  pada  kesetaraan  sanksi pidana  dan  sanksi  tindakan  dalam  kerangka double  track  system,  sesungguhnya  terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan  (lewat  sanksi  pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.
Double track system menghendaki agar unsur  pencelaan/penderitaan  dan  unsur pembinaan  sama-sama  diakomodasi  dalam sistem sanksi hukum pidana. Terkait dengan pemidanaan terhadap pengedar yang sekaligus pecandu narkotika dimasa
mendatang, penulis mengingkan agar konsep  double  track  system  ini  dijalankan keduanya,  bahwa  apabila  pengedar  tersebut seorang  pecandu  maka  hendaknya  diberi vonis  agar  menjalankan  rehabilitasi  terlebih dahulu  sampai  dinyatakan  sembuh  baru menjalankan hukuman pidana penjara kemudian.
Pidana penjara dan tindakan (rehabilitasi) mempunyai keunggulan masingmasing, ditambah dengan karakteristik dari Pasal Undang-Undang No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Bagi pengedar  yang  sangat  ingin  memberi  efek jera,  terlihat  dari  hukuman  yang  berat  yaitu adanya  batas  minimum  pemberian  pidana, namun  bersifat  humanis  terhadap  pecandu, pecandu  narkotika  adalah  korban  dari perbuatannya sendiri

## Kelebihan Rehabilitasi
Pecandu  berada  ditempat  yang  tepat Ketergantungan  pada  narkotika  merupakan suatu penyakit, artinya orang sudah kecanduan narkotika sedang menderita suatu penyakit. Efeknya adalah:
1)  Mengganggu  kondisi  otak  dan  tubuh secara umum. Narkotika dapat memengaruhi kemampuan  seseorang  untuk  menjalani hidup  sehat  dan  mengambil  keputusan  yang benar.  Pengaruh  obat-obatan  tersebut  dapat berlangsung dalam jangka panjang.
2) Perubahan sel saraf dalam otak, konsumsi narkoba  secara  berulang  dalam  jang ka
panjang  akan  memicu  perubahan  pada  sel saraf dalam otak, yang kemudian mengganggu  komunikasi  antar  sel  saraf. Bahkan  setelah  konsumsi  dihentikan,  efek 89https://www.alodokter.com/narkoba- bukan-solusi.  diakses  pada  tanggal  10  Juni 2019 101 101 tersebut akan memakan waktu yang tidak sebentar, untuk dapat benar-benar hilang.
3)  Dehidrasi,  bahaya  narkoba  jenis  ekstasi, efeknya dapat menyebabkan dehidrasi, serta ketidakseimbangan elektrolit. Hal ini kemudian  yang  menyebabkan  penggunanya mengalami  kejang-kejang,  serangan  panik, halusinasi,  sakit  pada  dada  dan  perilaku agresif.  Jika  digunakan  dalam  jangka panjang dapat merusak otak.
4)  Bingung  dan  hilang  ingatan,  Golongan obat-obatan  asam  gamma-hidroksibutirat dan  rohypnol  dapat  mengakibatkan  efek sedatif,  kebingungan,  kehilangan  ingatan, perubahan perilaku, koordinasi tubuh terganggu dan menurunnya tingkat kesadaran.
5)  Halusinasi,  Penggunaan  mariyuana  atau ganja  dapat  menyebabkan  efek  samping halusinasi,  muntah,  peningkatan  tekanan darah dan denyut nadi, gangguan kecemasan,  kebingungan  serta  paranoia. Efek  jangka  panjang  mariyuana  adalah gangguan  mental  seperti  depresi  dan gangguan kecemasan.
6) Kejang hingga kematian, bahaya narkoba berupa  penyalahgunaan  metamfetamin  atau
lebih dikenal sebagai sabu-sabu, opium, dan kokain,  dapat  menyebabkan  berbagai  efek buruk,  termasuk  perilaku  psikotik,  kejang- kejang, dan bahkan kematian akibat overdosis.
7)  Pecandu  juga  lebih  rentan  mengalami infeksi  menular  seksual,  kecelakaan,  dan melakukan  upaya  bunuh  diri  akibat  berada di bawah pengaruh obat.
8) Gangguan mental.
9) Kerja lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah.
10)  Hilang  rasa  percaya  diri,  apatis, pengkhayal, penuh curiga.
11) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang  brutal,  sulit  berkonsentrasi,  perasaan kesal dan tertekan.
12)  Cenderung  menyakiti  diri,  perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
13)  Dampak  dari  penyalahgunaan  tersebut mereka  dikucilkan  dilingkungannya.  Semua orang  sakit,  apapun  sakitnya  wajib  berobat dan diobati.
Balai  besar  rehabilitasi  yang  dikelola oleh  BNN  diatur  dalam  lampiran  peraturan Jaksa  Republik  Indonesia  Nomor  Per- 029/A/JA/12/2015  Tentang  Rujukan  Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyelahgunaan Narkotika ke dalama Lembaga Rehabilitasi (Perja), yaitu lembaga rehabilitasi  yang  merupakan  rujuakan  bagi terdakwa  dan/atau  102  102  anak  pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, adalah sebagai berikut:
1.  Lido,  Sukabumi;  Badoka,  Makassar; Tanah Merah; Kalimantan Timur; dan Loka, Batam;
2. Lembaga rehabilitasi yang telah ditetapkan  oleh  BNN,  baik  dalam  rangka Pilot  Projrct  ataupun  lembaga  rehabilitasi yang  diperuntukan  untuk  proses  hukum; atau
3.  Tempat-tempat  rehabilitasi  yang  telah ditetapkan oleh BNN, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosia l

## Kelebihan Pidana Penjara
Memberikan  efek  jera  kepada  pelaku, agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.
Menjaga  ketertiban  dalam  masyarakat, dengan dipidananya pengedar dapat menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkotika.
Dengan konsep merehabilitasi pengedar  yang  sekaligus  pecandu  narkotika telebih  dahulu  lalu  kemudian  setelah dinyatakan sembuh pelaku a mafia narkotika yang selama ini berlindung pada rehabilitasi. Banyak  mafia  narkotika  memanfaatkan tindakan  rehabilitasi  agar  tidak  dipenjara dan hanya direhabilitasi saja.

## Hakim Pengawas dan Pengamat
Hakim juga memiliki peran diluar pengadilan terhadap pola pembinaan narapidana. Hakim yang berwenang terhadap pembinaan narapidana  yaitu hakim
pengawas  dan  pengamat,  yang  selama  ini tugas  tersebut  belum  aktif,  mak  diharapkan kedepan fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya

## PENUTUP
Bahwa  pemidanaan  terhadap  pengedar sekaligus  pecandu  narkotika  pada  masa sekarang  yang  aturannya  terdapat  pada Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika,  yaitu  pengedar  Pasal 111,112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 112,  123  124,125.  Sedangkan  pecandu terdapat  dalam  Pasal  54,  103,127  Undang- Undang  No.35  Tahun  2009,  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  No.4  Tahun  2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga.
Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi Sosial.  Kedua  aturan  tersebut  mempunyai karakterisktik  yang  sangat  berbeda,  tegas terhadap pengedar sedangkan untuk pecandu bersifat humanis,  dalam  lapangannya  hakim lebih  banyak  memberikan  vonis  penjara daripada  memberikan  vonis  rehabilitasi. Diketahui  pemidanaan  penjara  terhadap penyalahguna  (pecandu)  sangat  lah  tidak efektif,  sehingga  jauh  dari  upaya  untuk memutus mata rantai peredaran narkotika di Negara ini.
Bahwa  terhadap  pengedar  sekaligus pecandu  narkotika  pada  masa  mendatang perlu dilakukan pembaharuan sistem pemidanaan  dengan  menggunakan  “ Double
Track  System ”  menerapkan  2  pidana  yaitu
Rehabilitasi  terlebih  dahulu  sampai  sembuh lalu kemudian menjalani pidana penjara

## DAFTAR PUSTAKA
Hiariej,  E.  O.  (2014). Prinsip-Prinsip
Hukum Pidana Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka.
Mardani, Penyalahgunaan  Narkotika  dalam
Perspektif Hukum Islam dan
Hukum  Pidana  Nasional ,  (Jakarta:
PT. Raja Grafindo, 2008) Hlm. 128
Badan Narkotika Nasional
M.  Sholehuddin, Sistem  Sanksi  dalam
Hukum  Pidana., PT  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta
Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika
Putusan  Mahkamah  Agung  No  1637
K/Pid.Sus/2016
https://kumparan.com/@kumparannews/dirj en-pas-sulit-berantas-narkoba-jika- lapas-kelebihan-kapasitas.
http://icjr.or.id/pengguna-dan-pecandu-di- penjara-perburuk-kondisi-lapas/.