## KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

## Ridwan 1

## ABSTRAK
Sebagai negara yang  berdaulat,  Indonesia memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan  kesejahteraan  umum  yang  merupakan  landasan  utama  bagi  setiap pengambilan  kebijakan,  termasuk  kebijakan  legislatif  untuk  terus  berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang merupakan hak konstitusional setiap warga  negara  Indonesia.  Namun  demikian,  cita-cita  tersebut  dapat  terhambat  oleh tindakan  korupsi  yang  berkembang  sangat  cepat,  bahkan  merusak  sendi-sendi kehidupan bangsa, dan tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara, tetapi merusak perekonomian rakyat, serta menjadi ancaman bagi stabilitas Nasional dan internasional. Untuk itu diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi  tindak  pidana , karena itu permasalahan difokuskan pada dua hal  pokok  yaitu  bagaimana  kebijakan  formulasi  tindak  pidana  korupsi  dalam perundang-undangan  yang  berlaku saat  ini dan yang  akan  datang. Tujuan penelitian  adalah  menganalisa  kebijakan  formulasi  yang  berkaitan  dengan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  saat  ini  serta  untuk  mengetahui  dan menganalisa  mengenai  kebijakan  formulasi  yang  harus  dilakukan  dalam    rangka penanggulangan    tindak  pidana  korupsi  yang  akan  datang.  Penelitian  ini menggunakan metode    yuridis  normatif,  dengan  mengkonsepsikan    hukum  sebagai kaidah norma yang merupakan patokan prilaku manusia, dengan menekankan pada sumber  data  sekunder  yang  dikumpulkan  dari  sumber  primer  yaitu  perundang- undangan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  kebijakan  formulasi  hukum  pidana dalam penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  masih  terdapat  beberapa  kelemahan, sehingga  diperlukan  pembaharuan  dengan  menekankan  rumusan  tindak  pidana pada  unsur”merugikan  negara”.  Mengingat  perkembangan  korupsi  semakin  cepat dari tahun ke tahun, maka Konsep KUHP dirasakan sebagai kebijakan hukum pidana yang tepat bagi penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang.
Kata kunci : kebijakan formulasi, Penanggulangan, tindak  pidana korupsi
1 Dosen Fakultas Hukum Universtas Sultan Ageng Tirtayasa Banten

## A. PENDAHULUAN

## A.1. Latar Belakang
Terbentuknya  negara  Indonesia  tidak  lain  memiliki  suatu  tujuan  yang  mulia yaitu  mendorong  dan  menciptakan  kesejahteraan  umum  dalam  payung  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berlandaskan  Pancasila.Tujuan  atau  cita-cita tersebut  tercermin  dalam  pembukaan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 (empat), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.  Untuk  mewujudkan  cita-cita  luhur  tersebut,  yang  berkaitan  dengan manifestasi  atas  kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia  maka  lahirlah  suatu pedoman  bagi  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi, dan  Nepotisme  yang  dirumuskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999. Dalam  undang-undang  tersebut  memuat  prinsip-prinsip  atau  asas-asas  Kepastian hukum,  Tertib  Penyelenggaraan  Negara,  Kepentingan  Umum  ,  Keterbukaan, Proporsionalitas,  Profesionalitas, dan Akuntabilitas.
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  perbuatan  yang  bukan  saja  dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian  besar  masyarakat;  tidak  hanya  oleh  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. 2
Perkembangan  korupsi  di  Indonesia  masih  tergolong  tinggi,  sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita , menyatakan  bahwa, Korupsi  di  Indonesia  sudah  merupakan  virus  flu  yang  menyebar  ke  seluruh  tubuh pemerintahan  sejak  tahun  1960an  langkah-langkah  pemberantasannya  pun  masih tersendat-sendat  sampai  sekarang. 3 Kondisi  ini  tampaknya  sangat  sesuai  dengan semangat    pembentuk  undang-undang  ,  yaitu  melalui  kebijakan  legislatif  dengan menetapkan  undang-undang  nomor  31  tahun  1999  sebagaimana  yang  telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  pidana  Korupsi  yang  di  dalamnya  mencantumkan  sifat  melawan  hukum secara  materiel.  Hal  ini  sebagaimana  dirumuskan  dalam    penjelasan  umum  yang menegaskan  bahwa,  agar  dapat  menjangkau  berbagai  modus  operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan  rumit,  maka  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  dirumuskan sedemikian  rupa  sehingga  meliputi  perbuatan-perbuatan  memperkaya  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  secara  “melawan  hukum”  dalam  pengertian formil  dan  materil.  Namun  demikian  kesadaran  akan  pentingnya  penetapan  sifat melawan  hukum  materiel  tersebut  harus  kandas  melalui  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  003/PUU/2006, yang  menyatakan  bahwa  sifat  melawan  hukum materiel  bertentangan  dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945,  sehingga  sifat  melawan  hukum  materiel  dianggap  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  di  samping  persoalan  mengenai putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  rumusan  mengenai  tindak  pidana  korupsi juga  masih  bersifat  parsial  dan  tersebar  di  beberapa  undang-undang,  sementara pemberatan  sanksi  seperti  hukuman  mati  hanya  ditujukan  pada  keadaan tertentu. 4 Dengan  adanya  persoalan-persoalan  tersebut  di  atas,  perlu  difikirkan
2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992:133
3 Romli  Atmasasmita, Sekitar  Masalah  Korupsi,Aspek  Nasional  dan  Aspek  Internasional, Bandung, Mandar Maju, 2004 : 1
4 Lihat  penjelasan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dalam  penjelasan  tersebut  ditegaskan  bahwa
kebijakan  formulasi  hukum  pidana  dalam    rangka  penanggulangan  tindak  pidana korupsi.

## A.2. Rumusan Masalah
Bertitik  tolak  pada  latar  belakang  yang  dikemukakan  di  atas,  maka permasalahan  pokok  dalam  penelitian  ini  adalah  berkisar  pada  masalah  kebijakan formulasi hukum pidana, khususnya terhadap aspek substansi mengenai perumusan tindak  pidana  korupsi  dalam  sistem  perundang-undangan  di  Indonesia.  Adapun rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :
1.   Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini?
2.  Bagaimana Kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang akan datang ?

## A.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  penelitian  di  atas,  maka  sebagai tujuan dilakukan penelitian ini adalah :
1.   Menganalisa kebijakan formulasi yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa  mengenai  kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalam  rangka penanggulangan  tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

## A.4. Tinjaun Pustaka
Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi,  khususnya  pada  aspek substansi  merupakan  langkah  yang  sangat  penting  dan  strategis,  ini  berarti penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  harus  dimulai  dari  kebijakan  formulasi  guna melakukan  pembaharuan  hukum  pidana.  Mengenai  kebijakan  formulasi  dalam penanggulangan  kejahatan  (termasuk  tindak  pidana  korupsi)  menurut Barda Nawawi  Arief bahwa, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna :
a.  Sebagai  bagian  dari  kebijakan  sosial,  pembaharuan  hukum  pidana  pada hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya  untuk  mengatasi  masalah-masalah sosial,  dalam  rangka  mencapai/menunjang  tujuan  nasional  (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
b.  Sebagai  bagian  dari  kebijakan  kriminal,  pembaharuan  hukum  pidana  pada hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
c.  Sebagai  bagian  dari  kebijakan penegakan  hukum,  pembaharuan  hukum pidana pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari    upaya  memperbaharui  substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. 5
Menurut Barda Nawawi Arief, usaha penanggulangan dengan hukum pidana pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari    usaha  penegakan  hukum  (khususnya penegakan  hukum  pidana).  Oleh  karena  itu  sering  pula  dikatakan  bahwa  politik hukum  atau  kebijakan  hukum pidana merupakan bagian dari  kebijakan    penegakan
dimaksudkan  sebagai  pemberatan  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  apabila  tindak  pidana tersebut  dilakukan  pada  waktu  negara  dalam  keadaan  bahaya  sesuai  dengan  undang-undang yang  berlaku,  pada  waktu  terjadi  bencana  nasional,  sebagai  pengulangan  tindak  pidana  korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
5 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta,Kencana 2008 : 26
hukum (law enforcement policy). 6 Secara sistem kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi  merupakan  tahap  yang  strategis.  Hal  ini  sebagaimana  dikatakan  oleh Barda  Nawawi  Arief, proses  legislasi/formulasi/pembuatan  peraturan  perundang- undangan  pada  hakikatnya  merupakan  proses  penegakan  hukum  “ in  abstracto”. Proses  legislasi  /formulasi  ini  merupakan  tahap  awal  yang  sangat  strategis  dari proses  penegakan  hukum ”in  concreto” .  Oleh  karena  itu  kesalahan/kelemahan  pada tahap  kebijakan  legislasi/formulasi  merupakan  kesalahan  strategis  yang  dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “in concreto” 7 . Penegakan hukum itu sendiri menurut Nyoman Serikat Putra Jaya dapat diartikan sebagai “perhatian dan penggarapan ”,  baik  perbuatan-perbuatan  melawan  hukum  yang  sungguh-sungguh terjadi (onrecht  in  actu) maupun  perbuatan    melawan  hukum  yang  mungkin  akan terjadi (onrecht in potentie). Dengan demikian, di sini penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif. 8 Hal ini berarti juga bahwa kebijakan hukum pidana atau penal policy merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana. Dalam melakukan pembaharuan tersebut, tentu  harus  dilihat masalah  pokok  hukum  pidana  yaitu  “tindak  pidana” (strafbaarfeit/criminal  act/actus  rebus), “kesalahan” (schuld/guit/mens  rea), dan “pidana” (straf/punishment/poena). 9 Namun  dalam  tulisan  ini  penekanan pembaharuan itu lebih dikhususkan lagi yaitu pada “tindak pidana”nya saja.
Dasar  patut  dipidananya  perbuatan,  berkaitan  erat  dengan  masalah  sumber hukum  atau  landasan  legalitas  untuk  menyatakan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak pidana  atau  bukan. 10 Tindak  pidana  tersebut  dalam  KUHP  tidak dirumuskan  secara tegas  tetapi  hanya  menyebutkan  unsur-unsur  tindak  pidananya  saja,  tetapi  dalam konsep  hal  tersebut  telah  dirumuskan  atau  diformulasikan,  misalnya  dalam  konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:
(1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh  peraturan  perundang-undangan  dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang dilarang dan diancam dengan pidana.
(2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam  pidana  oleh  peraturan  perundang-undangan,  harus  juga  bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
(3) Setiap  tindak  pidana  selalu  dipandang  bersifat  melawan  hukum,  kecuali  ada alasan pembenar.
Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum,  yaitu  hukum  tak  tertulis  merupakan  jembatan  hukum  agar  penggunaan hukum  pidana  dalam  penanggulangan  kejahatan  dapat  menjangkau  keadilan substantif  atau  keadilan  materil,  terlebih  hal  tersebut  jika  dikaitkan  dengan  tindak pidana korupsi, di mana korupsi merupakan hal yang sangat dicela oleh masyarakat. Penempatan  sifat  melawan  hukum  materiel  tersebut  juga  untuk  menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat,  karena menurut Muladi tindak pidana merupakan  gangguan  terhadap  keseimbangan,  keselarasan  dan  keserasian  dalam kehidupan  masyarakat  yang  mengakibatkan  gangguan  individual  ataupun
6 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana, 2008 : 24
7 Barda Nawawi Arief, op.cit. 2008: 25
8 Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti , 2008:52
9 Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman pemidanaan, Semarang, Bandan Penerbit Undip 2009:5
10 Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2009:49
masyarakat. 11 Berdasarkan  kajian  etimologis  tindak  pidana  berasal  dari  kata “strafbaar  feit” di  mana  arti  kata  ini  menurut Simons adalah  kelakuan  ( handeling) yang  diancam  dengan  pidana,  yang  bersifat  melawan  hukum,  yang  berhubungan dengan  kesalahan  dan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  mampu  bertanggung jawab. 12 Rumusan    tersebut  menurut Jonkers dan Utrecht merupakan  rumusan yang lengkap,  yang  meliputi  :  diancam  dengan  pidana  oleh  hukum,  bertentangan dengan  hukum,  dilakukan  oleh  orang  yang  bersalah,  orang  itu  dipandang bertanggung  jawab  atas  perbuatannya. 13 Selain  pengertian  tindak  pidana sebagaimana diuraikan di atas, ilmu hukum pidana juga mengenal istilah percobaan. terdapat dua pandangan ahli pikir hukum pidana mengenai percobaan yaitu:
1. Percobaan dipandang sebagai Straufausdehnungsgrund (dasar/alasan memperluas  dapat  dipidananya  orang),  yaitu  seseorang  yang  melakukan percobaan  untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana  meskipun  tindak  memenuhi semua  unsur  delik,  tetap  dipidana  apabila  telah  memenuhi  rumusan  Pasal  53 KUHP,  termasuk  dalam  pandangan  ini  adalah Hazewinkel-Suringa dan Oemar Senoadji.
2.  Percobaan  dipandang  sebagai Tatbestandausdehnungsgrund (dasar/alasan memperluas  dapat  dipidananya  perbuatan),  yaitu  percobaan  melakukan  suatu tindak  pidana  merupakan  suatu  kesatuan  yang  bulat  dan  lengkap,  tetapi merupakandelik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri (delictum sui generis). 14
Tentang  percobaan  itu  sendiri  dirumuskan  dalam  Pasal  53  ayat  (1)  KUHP, “  mencoba  melakukan  kejahatan  dipidana,  jika  niat  untuk  itu  telah  ternyata  dari adanya  permulaan  pelaksanaan,  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan semata- mata  disebabkan  karena  kehendaknya  sendiri”. 15 Penekanan  dalam  Pasal 53  tersebut  adalah  percobaan  tersebut  dapat  dipidana  dalam  hal  percobaan terhadap  kejahatan  bukan  percobaan  dalam  hal  pelanggaran,  dan  berdasarkan Pasal  54  KUHP  bahwa  “mencoba  melakukan  pelanggaran  tidak  dipidana. 16 Perihal pengertian tindak pidana dan percobaan dalam kaitannya antara KUHP dan Undang- undang Khusus di luar KUHP, yang dalam hal ini adalah Undang-undang mengenai pemberantasan  tindak  pidana  korupsi    sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  menjadi penting,  karena  keduanya  merupakan  kesatuan  sistem  hukum  pidana. 17 Sebagai suatu  sistem,  maka  dalam  perundang-undangan  khusus  perlu  menyebutkan  atau menentukan  kualifikasi  tindak  pidana  sebagai  “kejahatan”  atau  “pelanggaran”  , sehingga  secara  yuridis  tidak  menimbulkan  masalah  untuk  memberlakukan  aturan umum KUHP yang tidak secara khusus diatur dalam Undang-undang khusus di luar KUHP, 18 karena  berdasarkan  aturan  induk  (KUHP)  hanya  percobaan  terhadap kejahatan saja yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain perlu juga dijabarkan secara yuridis mengenai istilah-istilah tertentu yang merupakan tindak pidana seperti “permufakatan  jahat”,  hal  ini  untuk  mempermudah  operasionalisasi  KUHP  dalam menjembatani  aturan-aturan  umum  yang  tidak  diatur  dalam  perundang-undangan
11 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 2002:61
12 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2000:56
13 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008:88
14 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2008:2
15 Moeljatno, KUHP, Jakarta, Bumi Aksara, 1999:24
16 Ibid. hlm. 25
17 Lihat Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2008:3
18 Ibid. hlm. 7
yang  bersifat  khusus.    Menurut Barda  Nawawi  Arief, “permufakatan  jahat” merupakan  istilah  yuridis  sama  halnya  dengan  istilah  yuridis  lainnya  seperti “percobaan”  “pembantuan”  ,”pengulangan” 19 lebih  lanjut Barda  Nawawi  Arief menjelaskan  bahwa  di  Belanda  apabila  undang-undang  khusus  di  luar  KUHP menyatakan  bahwa  “permufakatan  jahat”  dapat  dipidana,  maka  undang-undang khusus  tersebut  membuat  pengertian  mengenai  “permufakatan  jahat”  di  dalam “ketentuan umum” nya. 20 Jadi perumusan  pengertian mengenai istilah-istilah yuridis dalam undang-undang khusus mengenai tindak pidana korupsi merupakan hal yang sudah semestinya dilakukan agar terjadi sinkronisasi antara undang-undang khusus dengan KUHP sebagai sistem induk.
Mengenai  pengertian  korupsi  pada  hakikatnya  memiliki  dimensi  yang  luas, oleh  karena  itu  perlu  penjabaran  secara  etimologis  maupun  secara  yuridis  dan mensinergikannya  dengan  pandangan  para  pakar  mengenai  apa  yang  dimaksud dengan korupsi. Berdasarkan Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan  dengan  maksud  untuk  memberikan  suatu  keuntungan  yang  tidak  resmi dengan  hak-hak  dari  pihak  lain  secara  salah  menggunakan  jabatannya  atau karakternya  untuk  mendapatkan  suatu  keuntungan  untuk  dirinya  sendiri.  Mengenai istilah Korupsi itu sendiri, menurut Sudarto bermula bersifat umum dan baru menjadi istilah  hukum  untuk  pertama  kalinya  dalam  Peraturan  Penguasa  Militer  Nomor PRT/PM/06/1957  Tentang  Pemberantasan  Korupsi. 21 Dalam  konsideran  Peraturan Penguasa  Militer  tersebut  dikatakan  “bahwa  berhubung  tidak  adanya  kelancaran dalam  usaha-usaha  memberantas  perbuatan-perbuatan  yang  merugikan  keuangan dan  perekonomian  negara  yang  oleh  khalayak  ramai  dinamakan  korupsi,  perlu segera  menetapkan  suatu  tata  kerja  untuk  dapat  menerobos  kemacetan  dalam usaha- usaha  memberantas  korupsi”.  Untuk  menangkal  kejahatan  korupsi  sebagai kejahatan  yang  berbahaya  bagi  kehidupan  sosial,  diperlukan  sebuah  perubahan kultur, melalui sebuah perubahan atau penataan kembali pada sistem hukum pidana yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  korupsi,  yang  diharapkan  mampu mempengaruhi  sikap  tindak  bangsa  Indonesia  tanpa  kecuali.  Perubahan  kultur melalui  penataan  hukum  tersebut  oleh Soerjono  Soekanto dinamakan  sebagai social  engineering atau social  planing yaitu  cara-cara  untuk  mempengaruhi masyarakat  dengan  sistem  yang  teratur  dan  direncanakan  terlebih  dahulu. 22 Untuk itulah  maka  diperlukan  upaya-upaya  melalui penal  policy. Menurut Marc  Ancel, penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis  untuk  memungkinkan  peraturan  hukum  positif  dirumuskan  secara  lebih  baik dan  untuk  memberi  pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat  undang-undang,  tetapi juga  kepada  pengadilan  yang  menerapkan  undang-undang  dan  juga  kepada  para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. 23

## A.5. Metode Penelitian
Istilah  “metododologi”  berasal  dari  kata  “metode”  yang  berarti  “jalan  ke”. 24 Menurut Sunaryati  Hartono, metode  penelitian  adalah  cara  atau jalan  atau  proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika),  berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau  beberapa  cabang  ilmu)  tertentu,  untuk  menguji  kebenaran  (atau mengadakan verifikasi)  suatu  hipotesis  atau  teori  tentang  gejala-gejala  atau  peristiwa  alamiah,
19 Ibid. hlm 9
20 ibid
21 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1977:123
22 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 2002:107
23 Barda Nawawi Arief, op.cit. 2008:19
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, 1986 : 5
peristiwa  sosial  atau  peristiwa  hukum  yang  tertentu. 25 Sejalan  dengan  pengertian metode  ilmiah  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  metode    yuridis  normatif,  dengan  mengkonsepsikan    hukum  sebagai kaidah norma yang merupakan patokan prilaku manusia, dengan menekankan pada sumber  data  sekunder. 26 Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan. 27
Bertolak  dari  pengertian  metode  penelitian  di  atas,  maka  dalam menggambarkan  atau  mendeskripsikan  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini,  penulis  lebih  menekankan  pada  penjelasan  mengenai  pendekatan penulis  terhadap  permasalahan  yang  diteliti.  Berdasarkan  perumusan  masalah  dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk  salah  satu  kebijakan  hukum  pidana,  khususnya  kebijakan  formulasi  di dalam  merumuskan  tindak  pidana  korupsi.  Oleh  karena  itu  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  yang  berorientasi  pada  kebijakan  ( policy-oriented approach ).  Namun  karena  sasaran  utama  dalam  penelitian  ini  pada  masalah kebijakan  legislatif  yaitu  mengenai  perundang-undangan  dalam  menetapkan  dan merumuskan  tindak  pidana  korupsi,  maka  pendekatannya  terutama  ditempuh  lewat pendekatan  yuridis  normatif  yang  bertumpu  pada  data  sekunder  dan  ditunjang dengan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif, sebagai unsur penunjang. Analisasi data dilakukan secara kualitatif.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## B.1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan  Tindak Pidana Korupsi saat ini
Tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  jo,  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001,  terdapat beberapa  ruang  lingkup  korupsi,  dan  menurut Hendarman  Supandji ruang  lingkup tersebut terbagi dalam 5 (lima) kelompok yaitu :
1.  Kelompok delik yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.
2.  Kelompok delik yang berkaitan dengan suap menyuap dan gratifikasi.
3.  Kelompok delik yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan.
4.  Kelompok delik yang terkait dengan pemerasan dalam jabatan.
5.  Kelompok delik yang terkait dengan pemborongan, leveransir dan rekanan. 28
Ruang  lingkup  tindak  pidana  korupsi  yang  cukup  luas,  sebagaimana  diatur dalam  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001,  pada hakikatnya  sudah  cukup  baik.  Namun  demikian  Undang-undang  tersebut,  masih terdapat  persoalan-persoalan  yuridis  dalam  merumuskan  tindak  pidana  korupsi,  di mana  persoalan-persoalan  tersebut  dapat  mengakibatkan  sulitnya  operasionalisasi KUHP  sebagai  sistem  induk  dalam  menjembatani  pemberantasan  Tindak  pidana Korupsi. Persoalan-persoalan tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2001  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  belum  merumuskan  batasan-batasan
25 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20, Bandung, Alumni, 1994 : 105
26 Amirudin    &  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta,  RadjaGrafindo  Persada, 2004:118.
27 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 1982, hal.
28 Hendarman Supandji, " Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan”, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27 Februari 2009. hlm. 5
yuridis  atau  pengertian  yuridis  mengenai  tindak  pidana  korupsi    dalam  hal permufakatan jahat, sedangkan permufakatan jahat  yang terdapat dalam KUHP Pasal  88  merupakan  istilah  yang  diatur  dalam  Bab  IX  yang  tidak  mungkin dioperasionalkan  mengingat  Pasal  103  KUHP  mensyaratkan  bahwa  ketentuan- ketentuan dalam Bab I  sampai Bab VIII berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana. Demikian juga mengenai istilah “pembantuan” yang merupakan istilah yuridis, belum diatur dalam undang-undang ini.
2.  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2001  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  mencantumkan  kualifikasi  delik apakah  sebagai  “pelanggaran”  atau  “kejahatan”    sehingga  KUHP  tidak  dapat dioperasionalkan terhadap tindak pidana korupsi Selain  persoalan –persoalan  yuridis  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  juga terdapat persoalan-persoalan mengenai lingkup tindak pidana korupsi yang tersebar dalam perundang-undangan  lain   di  luar  Undang-undang  Nomor  31 Tahun 1999  jo. Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, yaitu :
1.  Undang-undang tentang  perbankan.
Rumusan  mengenai  tindak  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  Tentang  Perbankan  terdapat  dalam  Pasal  49  ayat  (2)  yang  menyatakan bahwa”
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
a.  meminta  atau  menerima,  mengizinkan  atau  menyetujui  untuk  menerima  suatu imbalan, komisi,  uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga,  untuk keuntungan  pribadinya  atau  untuk  keuntungan  keluarganya,  dalam  rangka mendapatkan  atau  berusaha  mendapatkan  bagi  orang  lain  dalam  memperoleh uang  muka,  bank  garansi,  atau  fasilitas  kredit  dari  bank,  atau  dalam  rangka pembelian  atau  pendiskontoan  oleh  bank  atas  surat-surat  wesel,  surat  promes, cek,  dan  kertas  dagang  atau  bukti  kewajiban  lainnya,  ataupun  dalam  rangka memberikan  persetujuan  bagi  orang  lain  untuk  melaksanakan  penarikan  dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;
Rumusan  Pasal    49  ayat  (2)  huruf  a  tersebut  menyatakan  bahwa  anggota dewan  komisaris,  direksi,  atau  pegawai    bank  yang “ meminta  atau  menerima, mengizinkan  atau  menyetujui  untuk  menerima  suatu  imbalan,  komisi,  uang tambahan,  pelayanan,  uang  atau  barang  berharga,  untuk  keuntungan  pribadinya atau  untuk  keuntungan  keluarganya ”.  Jika  ditelaah  lebih  teliti,  rumusan  tersebut merupakan  rumusan  tindak  pidana  korupsi  dalam  lingkup  suap,  atau  gratifikasi sebagaimana tercantum dalam undang-undang tindak pidana korupsi.
2.  Undang-undang mengenai pajak
Rumusan  tindak  pidana  dalam  lingkungan  perpajakan  dituangkan  dalam Pasal 36A undang- undang Nomor  16 Tahun 2000 ditegaskan bahwa “
“Apabila  petugas  pajak  dalam  menghitung  atau  menetapkan  pajak  tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara,  maka  petugas  pajak  yang  bersangkutan  dapat  dikenakan  sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."Penjelasan  Pasal  36A  undang-undang  Nomor  16  Tahun  2000 tersebut, menyatakan bahwa:
“Dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  kepada  Wajib  Pajak  dan meningkatkan kemampuan petugas pajak maka terhadap petugas pajak yang menghitung  atau  menetapkan  pajak  yang  tidak  sesuai  dengan  Undang- undang  perpajakan  yang  berlaku  sehingga  menimbulkan  kerugian  negara,
dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku ”
Rumusan  sebagaimana  yang  dituangkan  dalam  Pasal  36A  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tersebut, identik dengan rumusan tindak pidana korupsi, di mana  unsur  yang  dis ebutkan  adalah  “merugikan  negara”,  dan  unsur  “merugikan negara” yang dimaksud dalam rumusan pasal tersebut adalah merugikan negara dalam hal “keuangan atau perekonomian negara”, hal ini didasarkan atas lingkup penanganan  pajak  adalah  bagian  dari  departemen  keuangan  atau  membidangi keuangan  dan  perekonomian  negara.Seiring  perkembangan  dan  kebutuhan masyarakat, maka undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pajak tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Dalam undang-undang ini Pasal 36A mengalami perubahan sebagai berikut:
(1)   Pegawai  pajak  yang  karena  kelalaiannya  atau  dengan  sengaja  menghitung atau  menetapkan  pajak  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang perpajakan  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
(2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar  kewenangannya  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan,  dapat  diadukan  ke  unit  internal  Departemen Keuangan  yang  berwenang  melakukan  pemeriksaan  dan  investigasi  dan apabila  terbukti  melakukannya  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pegawai  pajak  yang  dalam  melakukan  tugasnya  terbukti  melakukan pemerasan  dan  pengancaman  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menguntungkan diri  sendiri  secara  melawan  hukum  diancam  dengan  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
(4) Pegawai  pajak  yang  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  secara melawan  hukum  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya  memaksa seseorang  untuk  memberikan  sesuatu,  untuk  membayar  atau  menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan perubahannya.
Perubahan  dalam  Pasal  36A  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007,  hanya menegaskan  bahwa  hanya  ayat  (4)  yang  merupakan  tindak  pidana  korupsi, sehingga  berlaku  Pasal  12  Undang-undang  Nomr  31  Tahun  1999  jo.  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2001,  di  mana  dalam  undang-undang  ini  tindakan tersebut  merupakan  tindak  pidana  pemerasan  dalam  jabatan  yang  diatur  dalam Pasal 12 huruf (e) yang menegaskan bahwa: “pegawai negeri atau penyelenggara negara  yang  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan  hukum,  atau  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya  memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,  atau  untuk  mengerjak an  sesuatu  bagi  dirinya  sendiri”.  Sangat disayangkan  bahwa  Pasal  36A  ayat  (1)  tidak  ditegaskan  sebagai  tindak  pidana korupsi, padahal unsur “kelalaian” atau “kesengajaan” dalam penghitungan pajak dapat  mengakibatkan  kerugian  pada  “keuangan      atau  perekonomian  negara”, yang merupakan tindak pidana korupsi. Seyogyanya Pasal 36A ayat (1) Undang- undang  Nomor  28  Tahun  2007  tersebut  tetap  mempertahankan  rumusan  Pasal 36A  Undang- undang Nomor  16 Tahun  2000,  di mana  unsur  “merugikan  negara” menjadi  unsur  esensial,  hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari  multi  tafsir
terhadap  rumusan  tersebut,  sehingga  dapat  dihindari  pertentangan  pemikiran mengenai dapat atau tidaknya diberlakukan sanksi sesuai Undang-undang Nomor 31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001,  walaupun  pada hakikatnya  undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana dimaksud dapat diberlakukan bagi pelanggaran perpajakan sesuai Pasal 36A ayat (1)  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007,  di  mana  Pasal  14  Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-undang  nomor  20  Tahun  2001,  menegaskan bahwa  “Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  Undang-undang  yang  secara tegas  menyatakan  bahwa  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Undang-undang tersebut  sebagai  tindak  pidana  korupsi  berlaku  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-undang ini ”.
3.  Undang-undang tindak pidana pencucian uang Pengaturan tindak pidana juga dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun  2002  jo  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2003  Tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  yaitu  dalam  Pasal  2  dirumuskan “Hasil  tindak  pidana  adalah Harta  Kekayaan  yang  berjumlah  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  atau lebih  atau nilai yang setara,  yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan ”:
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. penyelundupan barang;
d. penyelundupan tenaga kerja; e. penyelundupan imigran; f. perbankan; g. narkotika; h. psikotropika; i. perdagangan budak, wanita dan anak; j. perdagangan senjata gelap; k. penculikan; l. terorisme; m. pencurian; n. penggelapan;
o. penipuan,
Dalam  rumusan  tersebut  disebutkan  bahwa  harta  kekayaan  yang  berjumlah minimal  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  atau  yang  setara  yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi dan penyuapan (huruf a dan huruf b) sebagai perbuatan  pencucian  uang.    Korupsi  pada  hakikatnya  adalah  salah  satu  bentuk kejahatan  keuangan.  Sebagai  kejahatan  keuangan (interprise  Crimes) hampir pasti  akan  dilakukan  pencucian  uang  atau  paling  tidak  harus  segera  mungkin dilakukan  pencucian  uang. 29 Antara  korupsi  dan  penyuapan  dengan  pencucian uang  terdapat  satu  rangkaian  kejahatan,  di  mana  korupsi  dan  penyuapan  dapat dikatakan sebagai kejahatan asal (predicate offense) sedangkan pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (follow up Crime). 30 Kejahatan dan hasil kejahatan tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  rangkaian  korupsi  yang  sebaiknya dimasukkan  dalam  tindak  pidana  korupsi.  Bahkan  lebih  jauh  lagi,  UNCAC merekomendasikan  agar  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dimasukkan  Ke  dalam perundang-undangan  tindak  pidana  korupsi,  sebagaimana  tercermin  pada  Pasal 14 dan Pasal 23     berikut ini:
29 Lihat  Yenti  Garnasih.  “Anti  Pencucian  Uang  di  Indonesia  dan  Kelemahan  Implementasinya  (suatu Tinjauan Awal)”Artikel dalam Jurnal Legislasi Indonesia Depkumham RI No.4 Vol.3 hlm. 135.
30 ibid

## Article 14. Measures to prevent money-laundering
(Pasal 14. Tindakan-tindakan untuk Mencegah Pencucian Uang)
1. Each State Party shall (Setiap Negara Pihak wajib) :
(a) Membentuk  rezim  pengaturan  dan  pengawasan  internal  yang  komprehensif untuk  bank-bank  dan  lembaga-lembaga  keuangan  nonbank,  termasuk  orang- orang pribadi dan badan-badan hukum yang memberikan jasa-jasa resmi atau tidak resmi untuk pengiriman uang atau nilai dan, bilamana tepat, badan-badan lain  yang  secara  khusus  rawan  terhadap  pencucian  uang,  di  dalam kewenangannya,  untuk  menahan  dan  mendeteksi  semua  bentuk  pencucian uang,  rezim  mana  wajib  menekankan  persyaratan-persyaratan  bagi  nasabah dan, sebagaimana layaknya, identifikasi penerima hak, penyimpanan dokumen dan pelaporan transaksi-transaksi yang mencurigakan);
Article  23.  Laundering  of  proceeds  of  Crime (Pasal  23.  Pencucian  Hasil-hasil Kejahatan)
1. Setiap  Negara  Pihak  wajib  mengambil,  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dasar hukum  nasionalnya,  tindakan-tindakan  legislatif  dan  lainnya  yang  dianggap perlu  untuk  menetapkan  sebagai  kejahatan  pidana,  apabila  dilakukan  dengan sengaja:
(a) (i) Konversi  atau  transfer  kekayaan,  dengan  mengetahui  bahwa  kekayaan tersebut  adalah  hasil-hasil  kejahatan,  untuk  maksud  menyembunyikan  atau menyamarkan asal kekayaan yang tidak sah atau membantu orang siapa pun yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kejahatan  asal  untuk  menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya);
(ii) Penyembunyian  atau  penyamaran  sifat,  sumber,  lokasi,  pelepasan, perpindahan  atau  pemilikan  yang  sebenarnya  dari  atau  hak-hak  yang berkenaan  dengan  kekayaan,  dengan  mengetahui  bahwa  kekayaan  tersebut adalah hasil-hasil kejahatan.
Penegasan    Konvensi  UNCAC  dalam  pasal  14  dan  23  tersebut  merupakan isyarat  bahwa  kebijakan  hukum  pidana  terkait  tindak  pidana  pencucian  uang  akan lebih  efektif  jika  dimasukkan  sebagai  tindak  pidana  korupsi  yang  merupakan rangkaian komprehensif dari kejahatan (comprehensive range of criminal offences).
Penegasan  Konvensi  UNCAC  mengenai  perlunya  tindak  pidana  pencucian  uang dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi, sesungguhnya bukan sesuatu hal yang baru,  karena  jauh  sebelum  Konvensi  UNCAC  dirumuskan, Barda  Nawawi  Arief telah  merekomendasikan  agar  tindak  pidana  pencucian  uang  dimasukkan  sebagai tindak  pidana  korupsi,  yakni  dalam  Seminar  Nasional  "MENYONGSONG PEMBAHARUAN  DAN  PEM-BENTUKAN  UNDANG-UNDANG  PEMBERANTASAN KORUPSI,  KOLUSI  DAN  NEPOTISME",  di  Baturraden,  Purwokerto,  30  Januari 1999,  dan dalam Seminar Nasional “Pemberantasan dan Penanggulangan Korupsi Dengan Sistem Pembuktian Terbalik”, FH UNS, 10 Juli 2001. Menurutnya bahwa: 31 dalam  UU  No.  3/1971  maupun  UU  No.  31/1999  hanya  ada  dua  kelompok tindak  pidana  korupsi,  yaitu  :kelompok TP-K (Tindak  pidana  Korupsi)  dan kelompok TP-BDK (Tindak Pidana yang Berhubungan Dengan Korupsi). Jadi belum  ada  kelompok  ketiga,  yang  saya  sebut  dengan  istilah “ T indak P idana S etelah K orupsi”  (disingkat  “ TP-SK ”).  Ke  dalam  kelompok  ketiga  inilah  saya
31 Barda  Nawawi  Arief,  “Pencucian  Uang  dari  Perspektif  RUU  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Upaya Asset Rocovery ” Makalah  disampaikan pada  Seminar yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Jakarta, 15 Nopember 2007.hlm.6
usulkan  dimasukkannya  tindak  pidana  pencucian  uang  (TPPU – Money Laundering ).

## B.2.  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan  Tindak Pidana Korupsi yang Akan Datang
Kebijakan formulasi Hukum Pidana dalam rangka penanggulan tindak pidana korupsi  yang  akan  datang  sebenarnya  telah  diupayakan  yaitu  melalui  penyusunan dalam RUU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Naskah  bulan  Agustus 2008) 32 .
Konsep RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, merujuk pada Konvensi  UNCAC  2003,  hal  mana  ditegaskan  dalam  konsiderans  yang menyatakan : “bahwa dengan telah diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi2003) dengan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006,  maka  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 tersebut .”
RUU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  memberikan  pengertian- pengertian  atau  penggunaan  istilah-istilah  mengenai  beberapa  hal  tertentu  dalam Bab I (ketentuan umum) sebagai berkut:
Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.  Korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan  yang  terorganisasi  baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2.  Pejabat Publik adalah:
a.   setiap orang yang memegang jabatan legislatif, yudikatif, atau eksekutif yang ditunjuk atau dipilih tetap atau sementara dibayar atau tidak dibayar terlepas dari senioritas orang itu;
b.   setiap  orang  yang  melaksanakan  fungsi  publik  termasuk  untuk  kepentingan suatu  instansi  publik  atau  perusahaan  publik  atau  suatu  yang  menyediakan pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.   setiap  orang  yang  ditetapkan  sebagai  pejabat  publik  dalam  peraturan perundangundangan.
3.   Pejabat Publik Asing adalah:
a.  setiap  orang  yang  memegang  jabatan  eksekutif,  legislatif,  atau  yudikatif suatu  negara  asing  baik  berdasarkan  penunjukan  atau  pemilihan,  termasuk semua tingkatan dan bagian pemerintahannya
b.  setiap  orang  yang  menjalankan  fungsi  publik  untuk  kepentingan  suatu negara asing, termasuk instansi publik atau perusahaan publik asing; atau
c.  setiap pejabat atau perwakilan organisasi publik internasional.
4.  Pejabat Organisasi Internasional Publik adalah setiap pegawai sipil internasional atau  setiap  orang  yang  diberi  kewenangan  oleh  organisasi  tersebut  untuk bertindak atas nama organisasi tersebut.
5.  Kekayaan adalah aset bentuk apa pun, baik korporal atau nonkorporal , bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atau kepentingan atas aset tersebut.
6.  Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan  di  bawah  penguasaannya  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak,
32 http://reformasihukum.org/file/peraturan/RUTipikor
berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan peradilan.
7.  Perampasan  adalah  pengambilalihan  secara  permanen  atas  kekayaan  dengan putusan pengadilan atau badan berwenang yang lain.
8.  Tindak  Pidana Asal adalah  setiap  tindak pidana  yang  menimbulkan  hasil  tindak pidana yang menjadi obyek tindak pidana lain.
9.  Hasil  Tindak  Pidana  adalah  setiap  kekayaan  yang  diperoleh  secara  langsung atau tidak langsung dari suatu tindak pidana.
10.  Hadiah atau Janji adalah segala bentuk apapun yang memberikan manfaat atau kenikmatan bagi yang menerima.
Pengertian-pengertian  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Bab  I  (ketentuan umum) tersebut  di atas terkesan menyesuaikan dengan redaksi Konvensi UNCAC 2003 sebagai berikut:
Article 2. Use of terms (Penggunaan Istilah-istilah)
(a) “Pejabat  publik”  berarti:  (i)  setiap  orang  yang  memegang  jabatan  legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif dari suatu Negara Pihak, baik diangkat atau dipilih,  baik  tetap  atau  sementara,  baik  dibayar  atau  tidak  dibayar,  tanpa memperhatikan senioritas orang itu;  (ii) setiap orang yang melaksanakan  fungsi publik,  termasuk  untuk  suatu  instansi  publik  atau  perusahaan  publik,  atau memberikan  layanan  umum,  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang nasional Negara Pihak dan sebagaimana berlaku di bidang hukum  yang sesuai dari  Negara  Pihak  tersebut;  (iii)  setiap  orang  yang  dimaksud sebagai  “pejabat publik”  dalam  undang-undang  nasional  Negara  Pihak.  Namun  demikian,  untuk tujuan upaya-upaya tertentu yang tercantum dalam bab II Konvensi ini, “pejabat publik”  dapat  berarti  setiap  orang  yang  melaksanakan  fungsi  publik  atau menyediakan  layanan  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  undangundang nasional Negara Pihak dan sebagaimana  berlaku di bidang hukum yang sesuai dari Negara Pihak tersebut;
(b) “Pejabat  publik  asing”  berarti  setiap  orang  yang  memegang  jabatan  legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif dari suatu negara asing, baik diangkat atau dipilih,  dan  setiap  orang  yang  melaksanakan  fungsi  publik  untuk  suatu  negara asing, termasuk untuk instansi publik atau perusahaan publik;
(c) “Pejabat organisasi internasional publik” berarti setiap pegawai sipil internasional atau  setiap  orang  yang  diberi  kewenangan  oleh  organisasi  tersebut  untuk bertindak atas nama organisasi tersebut;
(d) “Kekayaan” berarti aset bentuk apa pun, baik korporal atau nonkorporal, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut;
(e) “Hasil-hasil kejahatan” berarti setiap kekayaan yang berasal dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui pelaksanaan suatu kejahatan;
(f) “Pembekuan”  atau  “penyitaan”  berarti  pelarangan  sementara  transfer,  konversi, pelepasan  atau  pemindahan  kekayaan,  atau  pengawasan  sementara  atau pengendalian  kekayaan  berdasarkan  suatu  perintah  yang  dikeluarkan  oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya;)
(g) “Perampasan”  yang  meliputi  pengenaan  denda  bilamana  dapat  diberlakukan, berarti  perampasan  permanen  atas  kekayaan  dengan  perintah  pengadilan  atau badan berwenang lainnya;)
(h) “Kejahatan asal” berarti setiap kejahatan dengan mana hasil-hasil yang diperoleh dapat menjadi subyek dari suatu kejahatan.
Pengertian  atau  penggunaan  istilah  khususnya  mengenai  istilah  “pejabat Publik ”  sebagaimana  tersebut  di  atas  pada  hakikatnya  merupakan  istilah  yang janggal  jika  digunakan  dalam  istilah  yuridis,  karena  dalam  perundang-undangan  di Indonesia  istilah-istilah  tersebut  tidak  dikenal.  Berdasarkan  perundang-undangan  di Indonesia di kenal be berapa istilah yuridis, misalnya “Penyelenggara Negara” istilah yang  terdapat  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, “Pegawai Negeri” istilah yang terdapat dalam Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Jadi  istilah  “Pejabat  Publik” merupakan  istilah  umum  dan  bukan  istilah  yuridis,  sehingga  perlu  disesuaikan  dulu agar  menjadi  istilah  yuridis.  Selain  penggunaan  istilah-istilah  tersebut  di  atas, Rumusan  tindak  pidana  korupsi  dalam  RUU  ini  pun  terkesan  disesuaikan  dengan redaksi dalam Konvensi UNCAC yang diatur  dalam beberapa pasal berikut: Pasal 2
(1)  Setiap orang yang menjanjikan, menawarkan, atau memberikan secara langsung atau  tidak  langsung  kepada  Pejabat  Publik  suatu  keuntungan  yang  tidak semestinya  untuk  kepentingan  pejabat  itu  sendiri,  orang  lain,  atau  Korporasi, supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya
(2)  Pejabat  Publik  yang  meminta  atau  menerima  secara  langsung  atau  tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan pejabat itu sendiri, orang lain, atau Korporasi, supaya Pejabat Publik tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya
Rumusan  tindak  pidana  dalam  Pasal  2  RUU  pemberantasan  Tindak  Pidana korupsi di atas merupakan penyesuaian redaksi dalam Pasal 15 Konvensi UNCAC yang redaksi sebagai berikut:
(a) Janji,  penawaran  atau  pemberian  kepada  pejabat  publik,  secara  langsung  atau tidak  langsung,  manfaat  yang  tidak  semestinya,  untuk  pejabat  publik  dalam kapasitas  tugas  resminya  atau  orang  atau  badan  lain  agar  pejabat  itu  bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka;
(b) Permintaan  atau  penerimaan  oleh  pejabat  publik,  secara  langsung  atau  tidak langsung,  manfaat  yang  tidak  semestinya,  untuk  pejabat  publik  tersebut  dalam kapasitas tugas resminya atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi).
Rumusan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  tidak  ada satu  pun  rumusan  tindak  pidana  korupsi  yang  menitikberatkan  pada  unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Hal ini berbeda dengan rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat  dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang saat ini masih berlaku. Penekanan terhadap  unsur “merugikan  keuangan  atau  perekonomian  negara”  dalam  rumusan tindak  pidana  korupsi  sangat  penting,  karena  apabila  terjadi  kerugian  terhadap “keuangan atau perekonomian negara” maka negara akan mengalami kesulitan atau mengakibatkan  terhambatnya  negara  dalam  memenuhi  pelayanan  terhadap kepentingan publik, yang berarti juga negara tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam mensejahterakan masyarakat, yang merupakan kewajiban konstitusionalnya. Undang-undang  Anti  Korupsi  di Korea, dalam  merumuskan  tindak  pidana  korupsi lebih  menekankan  pada  unsur  “kerugian  atau  kerusakan  pada  hak  milik  negara” (“ The  act  of  causing  damages  to  the  property  of  any  public Agency”) ,  yaitu  dalam
Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 6494, 24 Juli, 2001 33 yang menegaskan bahwa:
(a) Tindakan  para  pegawai  publik  yang  mencari  keuntungan  untuk    dirinya  sendiri atau  untuk  pihak  ketiga  dengan  menyalahgunakan  kedudukan  atau kewenangannya  atau  melanggar  undang-undang  dan  peraturan  pelaksana dalam hubungannya dengan tugasnya (kewajibannya); dan
(b) Tindakan  yang  menyebabkan  kerusakan  terhadap  hak  milik  Negara (public agency) dengan  melanggar  undang-undang  dan  peraturan  pelaksana,  dengan cara  menggunakan  anggaran  pegawai  yang  terkait,  memperoleh,  mengelola, atau  menempatkan  hak  milik  pegawai  terkait,  atau  mengikatkan  atau melaksanakan kontrak di mana pegawai yang terkait sebagai salah satu pihak).
Persoalan  lain  dalam  RUU  ini  adalah,  rumusan  tindak  pidana  tampaknya berorientasi  pada  konvensi  UNCAC,  sehingga  terkesan  melepaspisahkan  Undang- undang  khusus  dengan  KUHP  sebagai  sistem  induk,  dan  terkesan  mengabaikan kebijakan  kriminalisasi  yang  sudah  dilakukan.  Hal  ini  berbeda  dengan  rumusan  - Undang-undang  Anti  Korupsi  Korea  Nomor  6494,  24  Juli,  2001, di  mana undang-undang  khusus  tetap  mendasarkan  tindak  pidana  korupsi  pada  KUHP sebagai sistem induk, hal mana dikatakan dalam Pasal  31 ayat (1) Undang-undang anti  korupsi  Korea  yang  mengatur  mengenai Filing  Adjudication ,  menyatakan bahwa  “w here  a  person  suspected  of  committing  the  act ......... falls  under  Articles 129 through 133 and 355 through 357 of the Criminal Act ”  (“ Apabila seseorang yang diduga  melakukan  tindakan  korupsi......berdasar  Pasal  129,  Pasal  133,  Pasal  355 dan  Pasal  357 KUHP”),  dan  dalam  Pasal  129  ayat  (1)  KUHP  Korea,  misalnya dikatakan  bahwa  “ A  public  official  or  an  arbitrator  who  receives,  demands  or promises  to  accept  a  bribe  in  connection  with  his  duties, ( “seorang  pejabat  publik meminta,  menjanjikan  atau  menerima  suap  yang  berkaitan  dengan  tugas- tugasnya ”).  Ini  menunjukkan  bahwa  undang-undang  khusus    mengenai  tindak pidana  korupsi  di  Korea,  tetap  mendasarkan  pada  rumusan  tindak  pidana  korupsi yang  diatur  dalam  KUHP,  atau  setidak-tidaknya  menunjukkan  bahwa  undang- undang khusus mengenai tindak pidana korupsi yang berlaku tidak mencabut KUHP sebagai  sistem  induk.  Penekanan  mengenai  rumusan  tindak  pidana  korupsi  yang ditunjukkan  dalam  undang-undang  anti  korupsi  di Korea sebagaimana  diuraikan  di atas,  memiliki  persamaan  dengan  pengertian/batasan  yuridis  mengenai  petugas badan  publik  sebagai  subyek  hukum  tindak  pidana  korupsi  yang  diatur  dalam undang-undang  anti  korupsi Malaysia, di  mana  dalam Pasal  2  Undang-undang Nomor    575  Tahun  1997 di  sebutkan  bahwa “Petugas  dari  badan  publik  berarti setiap orang yang  merupakan anggota,   perwira, karyawan, atau pembantu badan publik,  dan  termasuk  anggota  pemerintahan,  anggota  parlemen,  anggota  Dewan Legislatif  Negara,  seorang  hakim  dari  Pengadilan  Tinggi,  Pengadilan  Federal,  dan setiap  orang  yang  menerima  imbalan  apa  pun  dari  dana  masyarakat,  termasuk badan  publik  adalah  sebuah  perusahaan  tunggal ”.  ( yang  dimaksud  dengan  tindak pidana sebagaimana  yang  dicantumkan  dalam  pasal  2  tersebut  adalah  tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161,162,163,164,165,213,214 atau 215 KUHP).
Pasal  161  KUHP Malaysia (Law  of  Malaysia  Act  574  Penal  Code ) 34 sebagaiamana  disebutkan  dalam  Pasal  2  Undang-undang  anti  korupsi  Malaysia  di atas  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang,  atau  pegawai  negeri,  menerima  atau
33 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN019095
34 http://www.agc.gov.my/agc/Akta/Vol. 12/Act 574
memperoleh  gratifikasi,  hadiah  untuk  diri  sendiri  atau  orang  lain  agar  melakukan tindakan  dalam  jabatan  atau  memberikan  layanan  apapun  dengan  menguntungkan orang  lain,  pemerintah,  anggota  kabinet  atau  Parlemen,  Dewan  Eksekutif  Negara, Majelis  L egislatif  atau  pegawai  negeri”.    Selain  persoalan-persoalan  sebagaimana diuraikan  di  atas,  RUU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  ini  juga  masih mempunyai persoalan yang hampir sama dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  jo  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
a. tidak ada penegasan ”korporasi” sebagai subjek delik
b.  tidak ada ketentuan khusus mengenai percobaan, pembantuan, dan permukatan jahat;
c. tidak ada penentuan kualifikasi delik (sebagai ”kejahatan” atau ”pelanggaran”).
Sebagai  langkah  kebijakan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  tindak pidana  korupsi, Konsep  KUHP  2006-2008 ,  merumuskan  tindak  pidana  korupsi dalam Bab XXXII mengenai tindak pidana korupsi, sebagai mana yang diatur dalam Pasal  680,  Pasal  681,  Pasal  682  (lingkup  suap).  Pasal  683 , Pasal  684 , Pasal  686 , Pasal  687  (Lingkup  Penyalahgunaan  wewenang  yang  Merugikan  Keuangan Negara).Pada bagian lain kategori sebagai tindak pidana korupsi, diatur pula dalam Konsep KUHP 2006-2008 mengenai Tindak Pidana Jabatan yang diatur dalam BAB XXX Pasal 655, Pasal 658,Pasal 659, Pasal 660, Pasal 662, Pasal 663, Pasal 664. Pada  inti  hakikatnya  perumusan  tindak  pidana  korupsi  dengan  ruang  lingkup  yang dirumuskan  dalam Konsep  KUHP  2006-2008 tersebut  sudah  cukup  memberikan daya  tangkal  atau  penanggulangan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  terutama  bagi para White  collar  Crime yang  melibatkan  pejabat  negara,  termasuk  di  dalamnya penegak  hukum,  sebagaimana  yang  digariskan  dalam  Pasal  660  Konsep  KUHP. Bahkan dalam hal menerima hadiah atau gratifikasi “dapat” dikenakan sebelum atau sesudah perbuatan itu dilakukan, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 659 Konsep KUHP , dengan rumusan :
“menerima hadiah,  janji atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa  hadiah,  janji,  atau  gratifikasi  tersebut  diberikan  untuk  menggerakkan agar  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam  jabatannya  yang bertentangan  dengan  kewajibannya;  atau  menerima  hadiah,  janji,  atau gratifikasi  padahal  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah,  janji,  atau gratifikasi  tersebut  diberikan  sebagai  akibat  atau  disebabkan  karena  telah melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam  sauatu  jabatannya  yang bertentangan dengan kewajibannya”.
Daya  jangkau Pasal  659  Konsep  KUHP  2006-2008 tersebut  sesungguhnya lebih  komprehensif  di  bandingkan  rumusan  tindak  pidana  korupsi  dalam  lingkup “gratifikasi” yang dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-undang anti korupsi Korea dan Pasal 10 Undang-undang anti korupsi Malaysia , yang terkesan hanya memiliki daya jangkau pada sebelum perbuatan dilakukan. Pasal 8 ayat (2) angka 1 dan 2 undang –undang anti Korupsi Korea Nomor 6494 35 yang menyatakan bahwa :
1. Berbagai  hal  yang  melarang  dan  membatasi  pegawai  pemerintah  dari  menerima hadiah, uang dan hal lainnya, dari siapa pun yang berhubungan dengan tugasnya;
2. Berbagai  hal  yang  melarang  dan  membatasi  pegawai  pemerintah  dari mempengaruhi masalah kehidupan pribadi, engaging in outside financial interests , memperkenalkan  hubungan  yang  tidak  sah  atau  memohon  kebaikan  semua dengan menggunakan posisinya.
35 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN019095.
Hal  yang  hampir  sama  juga  sebagaimana  dituangkan  dalam  Pasal  10 Undang-undang Malaysia  No.575 Tahun1997  Tentang  Anti  Korupsi 36 yang menegaskan bahwa: setiap orang yang dengan dirinya sendiri, atau bersama orang lain-)
(a) meminta atau menerima atau setuju untuk   menerima untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain; atau )
(b) memberikan  janji  atau  menawarkan  untuk  setiap  orang  baik  untuk  kepentingan diri sendiri atau orang lain, setiap gratifikasi sebagai ajakan atau hadiah)
(aa) setiap  orang  yang  melakukan  atau  untuk  melakukan  tindakan  apapun sehubungan dengan materi atau transaksi aktual atau yang diusulkan atau yang mungkin terjadi; atau
(bb) setiap petugas badan publik yang melakukan tindakan apapun sehubungan dengan  materi  atau  transaksi,  aktual  atau  yang  diusulkan  atau  yang mungkin  terjadi,  di  mana  badan  publik  yang  bersangkutan  bersalah  atas suatu tindak pidana.
Memperhatikan  rumusan yang telah diatur dalam Konsep  KUHP  2006-2008 sebagaimana  diuraikan  di  atas,  sebaiknya  menjadikan Kosep  KUHP  2006-2008 sebagai  Kebijakan  hukum  pidana  bagi  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang akan  datang.  Dijadikannya Konsep  KUHP 2006-2008 sebagai  kebijakan  hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang, diharapkan tidak terjadi diskrepansi dengan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal menjawab kebutuhan  hukum  masyarakat  dalam  mengatasi  tindak  pidana  korupsi,  di  sisi  lain bahwa Konsep KUHP 2006-2008 merupakan hasil pemikiran-pemikiran hukum yang didasarkan  pada  nilai-nilai  budaya  bangsa  (yang  tentunya  berbeda  dengan  kondisi KUHP yang saat ini berlaku)

## C. PENUTUP C.1. Kesimpulan
Secara  keseluruhan,  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  penelitian  dan pembahasan terhadap 2 (dua) masalah pokok di atas adalah sebagai berikut:
1.Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  khususnya  mengenai  formulasi  tindak  pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sebagi berikut:
a.  kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, tindak  mencantumkan  kualifikasi  delik  apakah  sebagai  “pelanggaran”  atau “kejahatan”.
b.  kebijakan  Hukum  pidana  dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  saat  ini  tidak memberikan pengertian atau batasan- batasan yuridis mengenai “permufakatan jahat”,  “tindak  pidana  dalam  hal  pembantuan  atau  pembatu” (medeplichtige) dan “pengulangan tindak pidana” (recidive) .
b.  kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tidak pidana korupsi, masih tersebar  di  beberapa  perundang-undangan  dan  menggunakan  sanksi berdasarkan  undang-undang  yang  berbeda,  hal  ini  dapat  menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan.
2.  mencermati  kelemahan-kelemahan  yang  terdapat  dalam  kebijakan  hukum pidana  mengenai  tindak  pidana  korupsi  saat  ini,    serta  kelemahan-kelemahan yang  terdapat  dalam Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  yang  disusun  oleh  pemerintah  (Naskah  bulan
36 http://politiku.xpart e.com/aca 1997.
Agustus  2008), maka  sebaiknya  dilakukan  pembaharuan  terhadap  kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi untuk yang akan datang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. rumusan  tindak  pidana  korupsi  tetap  menekankan  pada  unsur  “merugikan keuangan  atau perekonomian  negara”.  memberikan  pengertian  yuridis mengenai “Permufakatan jahat”, serta “pengulangan tindak pidana” (recedive) . b.  menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagi tindak pidana korupsi.
c.  mencantumkan  pemberatan  pidana  atau  pemidanaan  untuk  tindak  pidana korupsi khususnya pada lingkup “suap” dan “pemerasan dalam jabatan” yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap perkara-perkara hukum yang sedang diperiksa.
Oleh  Karena  itu,  maka Konsep  KUHP  2006-2008 merupakan kebijakan  hukum  pidana  yang  tepat  dalam  penanggulangan  tindak  pidana korupsi  yang  akan  datang,  di  mana  perumusan Konsep  KUHP  2006-2008 merupakan hasil pemikiran hukum yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia,  dalam  menjawab  kebutuhan  hukum  sesuai  dengan  aspirasi masyarakat  dalam  memberantas  korupsi,  dan  sesuai  dengan  apa  yang dimaksud dengan penal policy.

## C.2. Saran
Untuk  menciptakan  perlindungan  dan  kesejahteraan  masyarakat  tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam hal merumuskan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  yang  dituangkan  dalam Konsep KUHP 2006-2008 dirasakan sangat memadai, hal ini didasarkan atas ruang lingkup mengenai tindak pidana korupsi yang dirumuskan cukup komprehensif,  jika dibandingkan    dengan  perumusan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  di Korea berdasarkan  Undang-undang  anti  korupsi  Nomor 6494,  24  Juli,  2001, dan sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  undang-undang  anti  korupsi Malaysia, yaitu dalam Undang-undang Nomor  575  Tahun  1997 Tentang Anti Korupsi,  di samping itu Konsep  KUHP  2006-2008 dalam  merumuskan  mengenai  tindak  pidana  korupsi dirasakan  lebih  baik  dari  perumusan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  yang dituangkan  dalam Rancangan  Undang-undang  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi yang disusun oleh pemerintah, selain itu, bahwa Konsep KUHP 2006-2008 merupakan      hasil  pemikiran  hukum  yang  berakar  dari  nilai-nilai  budaya bangsa  Indonesia,  dalam  menjawab  kebutuhan  hukum  sesuai  dengan  aspirasi masyarakat  dalam  memberantas  korupsi,  dan  sesuai  dengan  apa  yang  dimaksud dengan penal  policy. sehingga  diharapkan  lebih  efektif  dalam  penanggulangan tindak  pidana  korupsi,  baik  secara  pencegahan  umum  maupun  khusus.  Lebih  jauh dari itu bahwa Konsep KUHP 2006-2008 tidak terdapat diskrepansi dengan aspirasi masyarakat, serta responsif terhadap kebutuhan sosial dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## Daftar Pustaka Buku Teks
Asikin,  Zainal  &    Amirudin,  2004, Pengantar  Penelitian  Hukum, Jakarta,  Radja Grafindo Persada.
Atmasasmita,  Romli.2004, Sekitar  Masalah  Korupsi,  Aspek  Nasional  dan  Aspek Internasional, Bandung, Mandar Maju. Hamzah, Andi.2008, Asas-asas Hukum Pidana (edisi revisi) Jakarta, Rineka Cipta. Hanitijo  Soemitro,  Ronny.  1982, Metodologi  Penelitian  Hukum , Jakarta, Ghalia
Indonesia,
Hartono,  Sunaryati.  1994, Penelitian  Hukum  Di  Indonesia    Pada  Akhir  Abad  ke-20,
Bandung, Alumni.
Moeljatno.1999, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (cetakan  kedua  puluh), Jakarta, Bumi Aksara.
..................2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta. Muladi.2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni.
Muladi  dan  Nawawi  Arief,  Barda.  1992, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana, Bandung, Alumni.
.......................................................1998, Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana, Bandung, Alumni.
Nawawi  Arief,  Barda.2008, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana. ..................................2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana. ..................................2008, Perbandingan  Hukum  Pidana, Jakarta,  RadjaGrafindo Persada.
....................................2008, Sari  Kuliah  Hukum  Pidana  Lanjut, Semarang,  Badan Perbit Undip.
....................................2008, RUU  KUHP  Baru  Sebuah  Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia, semarang,  Badan  Penerbit Undip. ...................................2009, Tujuan  dan  Pedoman  Pemidanaan ,  Semarang,  Badan Penerbit Undip.
....................................2009, Perkembangan  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia,
Semarang, Badan Penerbit Undip.
Serikat  Putra  Jaya.2008, Beberapa  Pemikiran  ke  Arah  Pengembangan  Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti. Soekanto, Soerjono. 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press.
.................................2002, Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum, Jakarta,  RadjaGrafindo Persada.
Sudarto.1977, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni.
Jurnal Ilmiah
Garnasih,  Yenti.2006,  “Anti  Pencucian  Uang  di  Indonesia  dan  Kelemahan  dalam Implementasinya ”, Jurnal Legislasi Indonesia Depkumham RI, No. 4 Vol. 3.

## Makalah
Nawawi  Arief,  Barda, “Pencucian  Uang  dari  Perspektif  RUU  Tindak  Pidana  dalam Upaya  Asset  Rocovery”  Makalah  disampaikan  pada  Seminar yang  diselenggarakan  oleh  Kejaksaan  Agung,  Jakarta,  15
Nopember 2007.
Supandji,  Hendarman,  "Peningkatan  Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam
Pel aksanaan Tugas Kejaksaan”, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27 Februari 2009.

## Undang-undang
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Peraturan  Penguasa  Militer  Nomor  PRT/PM/06/1957  Tentang  Pemberantasan
Korupsi
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1971  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Law of Malaysia Act 575 Anti-Corruption Act 1997 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas KKN.
Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2000  Tentang  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi.
Undang-Undang Anti Korupsi Korea, Nomor 6494, 24 Juli, 2001 United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) 2003 United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) 2003 (terjemahan) Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
KUHP Malaysia (law of Malaysia Act 574 Penal Code) KUHP Korea (The Criminal Code of Rebublic of Korea) Konsep KUHP 2006 Konsep KUHP 2008 RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi