## Aspek Hukum Dan Tanggungjawab PPAT Membuat Hibah Secara Tertulis Dengan
Kompensasi Saham
Oleh:

## Ignatius Rama Tigang
Magister Kenotariatan Universitas Surabaya rama.law7@gmail.com
Volume  21  Nomor  2  Agustus  2023,  DOI:  https://doi.org/10.53515/qodiri Article  History Submission: 09-06-2023 Revised: 15-07-2023 Accepted: 05-08-2023 Published: 14-08-2023

## ABSTRACT
The purpose of this study is to describe the problem of the legal aspects of the PPAT making a grant in writing in land parcels in return for the act of giving shares and the condition of being obliged to bear the PPAT for the cancellation of the grant in writing. The research method used is normative juridical  with  the  main  research  materials  in  the  form  of  legislation  and  subsidiary  research materials, literature books, journals and others. The conclusion of this study is that the legal aspect of the PPAT making a written grant for land parcels in return for the act of giving shares, the written grant made is not in line with the legal principle of grants, namely the act of giving voluntarily, Such grants  are  automatically  cancelled.  The  condition  of  being  obliged  to  bear  the  PPAT  for  the cancellation of the grant in writing, the cancellation of the grant based on the decision of the District Court Judge, the grant in writing made before the PPAT in question no longer has a function as proof of the existence of a grant legal act, the aggrieved party can be used as a basis for the aggrieved to sue compensation as referred to in Article 62 of the Law on Land Registration.
Keywords : Legal Aspects; PPAT's responsibility; Grant in writing; Stock Reply.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  permasalahan  aspek  hukum  PPAT  membuat  hibah secara  tertulis  bidang  tanah  dengan  balasan  perbuatan  memberikan  saham  dan  keadaan  wajib menanggung  PPAT  atas  dibatalkannya  hibah  secara  tertulis.  Metode  penelitian  yang  digunakan yuridis  aturantif  dengan  bahan  penelitian  pokok  berwujud  perundang-undangan  dan  bahan penelitian subsider buku-buku literatur, jurnal dan yang lain. Kesimpulan penelitian ini bahwa aspek hukum PPAT membuat hibah secara tertulis bidang tanah dengan balasan perbuatan memberikan saham, hibah secara tertulis yang dibuatnya tidak selaras dengan asas hukum hibah, yakni perbuatan memberikan  secara  sukarela,  hibah  yang  demikian  batal  dengan  sendirinya.  Keadaan wajib menanggung  PPAT  atas  dibatalkannya  hibah  secara  tertulis,  dibatalkannya  hibah  berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri, hibah secara tertulis yang dibuat di depan PPAT bersangkutan tidak memiliki fungsi lagi sebagai bukti adanya suatu perbuatan hukum hibah, pihak yang dirugikan dapat digunakan sebagai landasan yang dirugikan untuk menggugat penggantian rugi sebagaimana Pasal 62 UU Pencatatan Tanah.
Kata Kunci : Aspek Hukum; Tanggungjawab PPAT; Hibah secara tertulis; Balasan Saham.

## 537 Ignatius Rama Tigang Aspek Hukum Dan Tanggungjawab PPAT Membuat Hibah Secara Tertulis Dengan Kompensasi Saham

## A. PENDAHULUAN
Buku II Bur-gerlijk Wetboek (B.W), tentang Kebarangan khususnya terkait tanah oleh UUPA (No.  5  Tahun  1960)  terdapat  suatu  perubahan  kewenangan  Notaris  dalam  membuat  hibah  secara tertulis  kepemilikan  tanah  menjadi  kewenangan  Pejabat  Pembuat  Tulisan  Tanah.  Di  antgaranya terkait  hibah,  sebagaimana  Pasal  1682  B.W,  yang  menentukan  bahwa  hibah  hanya  dapat dilaksanakan dengan tulisan yang dibuat di depan notaris, yang minut tulisannya (naskah aslinya) wajib disimpan oleh notaris, dengan ancaman bahwa hibah tidak sah jika tidak dibuktikan dengan tulisan notaris. Demikian halnya dengan memasukan suatu harta kekayaan dalam suatu perseroan terbatas atau yang dikenal Inbreng , untuk kepentingan bersama, kemauan bersama, tujuan bersama dan kerja sama. 1
Pejabat Pembuat Tulisan Tanah (PPAT) menurut Pasal 1 angka 1 PP No. 37/1998 yang telah dirubah oleh PP No. 24/2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Tulisan Tanah (PP PPAT), adalah  “pejabat  publik  yang  oleh  peraturan  perundangan  diberi  wewenang  membuat  surat  tanda bukti yang berisi pernyataan otentik terkait perbuatan hukum perihal perpindahan kepemilikan tanah dan hak kepemilikan atas sa-tuan rumah susun (Sarusun)”. Kewenangan PPAT menjalankan satu bagian usaha pencatatan tanah dan Sarusun sebagai bukti adanya suatu perbuatan hukum di Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (Kantah BPN).
Tindakan hukum perpindahan kepemilikan tanah di antaranya membuat tulisan perpindahan berwujud hibah kepemilikan tanah. Hibah merupakan perbuatan  hukum dalam bentuk perbuatan menyerahkan  suatu  barang/kepemilikan tanah  dari orang yang menghibahkan kepada  pihak yang menerima hibah secara sukarela, guna kemanfaatan pihak yang menerima hibah, hibah disyaratkan baik  penghibah  maupun  pihak  yang  menerima  hibah  sama-sama  masih  hidup,  hibah  tidak  dapat ditarik  kembali,  sebagaimana  Pasal  1666  B.W.  Hibah  dibuat  dalam  bentuk  perikatan  perbuatan memberikan (sepihak) “dengan sukarela” (“ omniet ”), kata “dengan sukarela” itu diperuntukan pada hanya  adanya  keharusan  sepihakyakni  pemberi  hibah,  pihak  lawan(pihak  yang  menerima  hibah) tidak perlu menyerahkan kewaji ban balik sebagai kontra-prestasi untuk balasannya. 2
Hibah  sebagai  perikatan  secara  sepihak,  berwujud  perbuatan    menyerahkan  barang  dari penghibah kepada pihak yang menerima hibah secara sukarela tidak disertai janji apapun sebagai
1 Herlien Budiono, Makalah ..., 17 Oktober 2012
2 Subekti, Aneka Perjanjian ,... h. 95.

## 538 Ignatius Rama Tigang Aspek Hukum Dan Tanggungjawab PPAT Membuat Hibah Secara Tertulis Dengan Kompensasi Saham
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
bentuk  keharusan  bali,  sedangkan  pemasukan  dalam  suatu  perubahaan  ( inbreng ),  sebagai  suatu bentuk  perikatan  kerjasama  dengan  memasukan  suatu  barang  bertujuan  saling  menguntungkan, sehingga dibuat antara dua pihak atau lebih.
Hibah maupun pemasukan suatu  barang dalam persekutuan modal  jika obyeknya  berwujud bidang  tanah  termasuk  sebagai  perpindahan  hak,  harus  dibuktikan  dengan  tulisan  yang  dibuat  di depan PPAT sesuai Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pencatatan Tanah yang telah diubah  oleh  PP  No.  18  Tahun  2021  tentang  Hak Pengelolaan, Kepemilikan  tanah, Sarusun,  Dan Pencatatan  Tanah  (PP  Pencatatan  Tanah),  disebutkan  bahwa  “tindakan  dengan  maksud  untuk mengalihkan kepemilikan tanah baik dengan cara hibah, memasukan suatu barang dalam peusahaan dan perbuatan  hukum perpindahan kepemilikan tanah cara lain, hanya bisa didaftarkan bilamana dibuktikan  dengan  tulisan  yang  dibuat  di  depan  PPAT”.  Sebagai  pejabat  publik  yang  diberi wewenang  membuat  tulisan  pertanahan,  dalam  menjalankan  jabatannya  memberlakukan  atau bersikap  hati-hati  baik  pada  diri  pribadi  maupun  bagi  pihak  lain  sebagai  penghadap  dengan mengamati  akibat  dari  perbuatan  dari  setiap  perbuatan    yang  dilaksanakan,  baik  saat  sekarang maupun  di  akan  datang. 3 Asas  bersikap  hati-hati  tersebut  sewajarnya  juga  menjadi  bagian  dalam bermacam-macam  peraturan  khususnya  berhubungan  keperluanmasyarakat  luas  akan  suatu kepastian hukum seperti pada PP PPAT, beserta peraturan pelaksananya yaitu Perkaban No. 1 Tahun 2006  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  PP  PPAT,  serta  pada  peraturan  yang  berhubungan  dengan perpindahan  kepemilikan  tanah.  Secara  umum  asas  bersikap  hati-hati  dapat  dimaknai  sebagai perbuatan dasar tentang hal yang sebetulnya yang menjadi dasar berpikir dan bertindak dengan bulat perbuatan hati-hati. Asas bersikap hati-hati dalam lingkup garis besar dikenal prudential principle atau precautionary  principle . 4 Asas  bersikap  hati-hati  merupakan  pengembangan  dari  asas prudence .
Kasus  terdapat  ketika  PPAT  membuat  hibah  secara  tertulis  yang  dipermasalahkan  oleh penghibah  hingga  penyelesaian  di  sidang  pengadilan,  hibah  yang  dibuat  di  depan  PPAT  tersebut menyatakan  batal  dengan  sendirinya,  sebagai  berfikut:  PT.  Negeri  Sakti  Utama  selaku  direktur utamanya US mengajak kerjasama BK untuk pembangunan rumah sakit di Kabupaten Pesawaran, Propinsi  Lampung.  Kedua  belah  pihak  saling  sepakat  bahwa  BK  menyerahkan  bidang  tanah
3 Hatta Isnaini, Prinsip Kehati-Hatian PPAT ....., h. 467 - 487
4 Ibid.

## 539 Ignatius Rama Tigang Aspek Hukum Dan Tanggungjawab PPAT Membuat Hibah Secara Tertulis Dengan Kompensasi Saham
Sertipikat  Hak  kepemilikan  No.  01283  tertanggal  7  November  2013  Surat  Ukur  No. 1311/Negeri Sakti/2013 tanggal 01 Agustus 2013. perbuatan  menyerahkan bidang tanah tersebut dilaksanakan oleh BK setelah dijanjikan oleh US akan mendapatkan atau diganti dengan 500 (lima ratus) saham senilai  Rp.  2.500.000.000,-  (dua  miliar  lima  ratus  juta  rupiah).  Kesepakatan  kedua  belah  pihjak disepakati dengan kehadirannya di depan SSR, PPAT untuk dibuatkan tulisan. SSR pada tanggal 1 Maret  2016  dibuatkan  hibah  secara  tertulis  No.  22/2016.  Permasalah  muncul  ketika  saham  yang dijanjikan diserahkan kepada BK tidak ditepati, bahkan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham  PT.  Negeri  Sakti  Utama  diputuskan  pada  tanggal 22  Desember  2018  disepakati  untuk melakukan pembekuan seluruh usaha pembangunan rumah sakit.
BK  merasa  dirugikan,  membawa  permasalahan  ke  Pengadilan  Negeri  Kalianda,  dalam putusannya No. 31/Pdt.G/2020/PN Kla, amarnya sebagai beriukut:
1. Menyatakan perbuatan  hukum hibah yang dilaksanakan antara BK dengan PT. Negeri Sakti Utama  atas  Hak  Guna  Bangunan  No.  00165,  Surat  Ukur  tanggal  01  Agustus  2013,  No. 1311/Negeri Sakti/2013 seumum 10.274 m2  sebagaimana dituangkan dalam  Hibah secara tertulis  No.  22/2016  dibuat  di  depan  SSR,  PPAT  adalah  tidak  sah  serta  tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan Hibah secara tertulis No. 22/2016 tertanggal 1 Maret 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan SSR, PPAT di Kabupaten Pesawaran tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Kasus  sebagaimana di  atas di  satu  sisi  kedua belah  pihak sepakat  menghadap PPAT  untuk membuat  tulisan  perbuatan  menyerahkan  Hak  kepemilikan  No.  00165,  Surat  Ukur  tanggal  01 Agustus 2013, No. 1311/Negeri Sakti/2013 seumum 10.274 m2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) sebagaimana dituangkan dalam Hibah secara tertulis No. 22/2016 dibuat di depan  SSR,  PPAT  dan  dibuatkan  hibah  secara  tertulis.  Padahal  hibah  sebagai  suatu  perbuatan menyerahkan secara sukarela atau sukarela tanpa adanya suatu keharusan timbal bali sebagai tegen keharusan,  sedangkan  perikatan  yang  dibuat  para  pihak  sebagai  perikatan  kerjasama  memasukan suatu  barang  dalam  perseroan  dengan  balasan  saham  pendirian  perusahaan  sebagaimana  dikenal inbreng, yang  juga  kewenangan  PPAT  membuat  tulisan inbreng. Aspek  hukum  hukum  PPAT membuat  hibah  secara  tertulis  bidang  tanah  dengan  balasan  perbuatan  memberikan  saham  dan keadaan wajib menanggung PPAT atas dibatalkannya hibah secara tertulis.

## 540 Ignatius Rama Tigang Aspek Hukum Dan Tanggungjawab PPAT Membuat Hibah Secara Tertulis Dengan Kompensasi Saham

## B. METODE PENELITIAN
Usaha  meneliti  memakai  penelitian  hukum  ajaranal  yaitu  penelitian  dilaksanakan melalui menganalisis bahan pustaka, berwujud perundang-undangan dan literatur. Penelitian hukum ajaranal yang diteliti adalah bahan-bahan penelitian yang terkaikt dengan isu yang     dibahas, ditindaklanjuti dengan proses perbuatan mengolah bahan penelitian, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan  penelitian  yang  ada.  Bahan  penelitian dianalisis memakai jalan pikiran yang masuk akal penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau  perbuatan mengolah  bahan penelitian  dengan cara penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum  yaitu  menjelaskan  suatu  hal  yang  memiliki  sifat  umum  kemudian  menariknya  menjadi kesimpulan  yang lebih khusus. Sumber hukum yang diperoleh dengan cara membuat  daftar  tercatat sekaligus  mengkaji  penelitian  dari  studi  kepustakaan,  aturan  perundang-undangan beserta  surat tercetak yang dapat menunjang menafsirkan aturan untuk memberi jawaban persoalan yang diteliti. Tahap  terakhir  yaitu  dengan  menarik  simpulan  dari  sumber  hukum  yang  diolah,  sehingga pada kesudahannya dapat memberi jawaban masalah PPAT yang membuat hibah secara tertulis dengan balasan perbuatan memberikan saham p;erusahaan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Aspek Hukum Hukum PPAT Membuat Hibah secara tertulis Bidang Tanah Dengan Balasan Perbuatan memberikan Saham
Asas bersikap hati-hati jika perbuatan  akan dilakukan perbuatan  terdapat suatu bukti yang menyerupai,  sehingga  tidak  adanya  suatu  bukti  yang  menyerupai  perbuatan    tersebut  tidak dilaksanakan. Asas bersikap hati-hati bertujuan  untuk mengantisipasi dan menghindari sejak dini suatu akibat yang belum pasti dari suatu usaha tertentu yang dilaksanakannya. 5 Di antara jumlah ajaran terkait asas bersikap hati-hati tersebut,  dapat diambil kesimpulan bahwa asas bersikap hati- hati  terhadap  suatu  pola  berpikir  yang  dimanfaatkan  sebelum  melakukan  sesuatu  perlu dipertimbgangkan lebih dahulu segala hal  yang mungkin terjadi agar tidak terdapat persoalan di hari  berikutnya.  Asas  kehati-hatian  PPATR  dalam  membuat  tulisan  peralihan  pertanahan, mengingat  PPAT  sebagai  partner  dinas  Pertanahan  sebagai  penyelenggara  pertanahan  melalui Kepala Kantor ditopang oleh PPAT dan Pejabat lain yang diberi tugas untuk menjalankan usaha- usaha  tertentu  yang  berhubungan  dengan  pencatatan  tanah.  PPAT  memiliki  tugas  utama  untuk
5 Sri Wartini, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian, ..., h. 296 - 313

## 541 Ignatius Rama Tigang Aspek Hukum Dan Tanggungjawab PPAT Membuat Hibah Secara Tertulis Dengan Kompensasi Saham
“menjalankan  satu  bagian  usaha  pencatatan  tanah  dengan  membuat  tulisan  sebagai  bukti  telah dilaksanakannnya perbuatan  hukum tertentu terkait kepemilikan tanah, yang akan dijadikan salah satu  syarat  bagi  pencatatan  perubahan  data  pencatatan  tanah  yang  diterjadikan  oleh  perbuatan hukum”. 6
Tindakan hukum yang dimaksud di atas adalah peralihan yang terjadi dari perikatan jual- beli,  saling  menukar,  perbuatan  memberikan  Sukarela,  pemasukan  barang  dalam  persekutuan modal, pembagian hak yang dimiliki secara bersamaan, perbuatan  menyerahkan HGB /hak pakai hak  kepemilikan,  perbuatan    menyerahkan  hak  jaminan  dan  kuasa  menyerahkan  hak  jaminan. Sebagai  Pejabat  yang  tanda  tangannya  mengakibatkan  terjadinya  perpindahan  hak,  sudah sewajarnya  PPAT  dalam  menjalankan  jabatannya  bertindak  bulat  kehati-hatian.  PPAT  sebagai pejabat  yang  diberi  kekuasaan  membuat  tulisan  pemindahan  tanah  haruslah  menjalankan  tugas jabatan sesuai dengan perundang-undangan. Jika dipandang dari keseluruhan ketentuan dalam PP PPAT baik pada PP PPAT, hanya terdapat satu pasal saja yang menunjukkan tentang asas bersikap hati-hati bagi  PPAT, namun  dari  satu  pasal tersebut  harus dipahami tentang  aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Dalam PP PPAT terdapat ketentuan yang menyuruh  PPAT menerapkan asas  bersikap  hati-hati  dalam  pelaksanaan  tugas  jabatannya  yaitu  dalam  Pasal  22  PP  PPAT menyatakan bahwa “Tulisan PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi sebelum diberi tandatangan saat itu juga oleh para pihak, saksi-saksi  dan PPAT.” Ketentuan dalam Pasal  22 PP PPAT tersebut  bilamana dijabarkan akan didapatn rumusan bahwa tulisan PPAT haruslah:
a) PPAT wajib melafalkan dan atau menjelaskan isi tulisan;
b) PPAT dalam proses proses tulisan wajib dihadiri oleh 2 orang saksi;
c) Tulisan yang telah dibacakan segera diberi tandatangan oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT.
Adanya keharusan PPAT membaca dan menyerahkan penjelasan isi tulisan yang dibuat di depannya untuk memastikan bahwa para penghadap secara pen uh telah memahami hal sebagai isi yang tertuang di dalam tulisan. Menurut Soegondo, pembacaan tulisan harus dilaksanakan dengan jelas dan tegas agar para penghadap dapat dan saksi-saksi mengetahui secara seksama isi tulisan. 7
6 Pasal 1 angka 1 PP No. 37 Tahun 1998
7 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notaris Di Indonesia, ... h. 164

## 542 Ignatius Rama Tigang Aspek Hukum Dan Tanggungjawab PPAT Membuat Hibah Secara Tertulis Dengan Kompensasi Saham
Tujuan pembacaan tulisan tersebut dikatakan oleh Melis dikutip dari Kie adalah untuk:
1) jaminan kepastian kepada para penghadap tentang isi tulisan yang tanda tangani tidak berbeda dengan apa yang telah didengar dari dibacakannya tulisan; dan
2)  kepastian  bagi  para  pihak  penghadap  bahwa  yang  ditulis  dan  dibacakan    dalam  tulisan  benar sesuai dengan yang diinginkan oleh  penghadap.
Kie dalam pendapatnya menyimpulkan terdapat tiga kegunaan dibacakannya tulisan, yaitu:
1)  Pada  saat  akhir  peresmian  tulisan,  PPAT  berkuasa  membuat  tulisan,  masih  diberi  waktu membetulkan jika terdapat penyimpangan dari aturan dalam penulisan tidak terlihat sebelumnya;
2)  Para pihak penghadap masih diamanahkan waktu bertanya jika terdapat kekurangjelasan sebelum penandatanganan tulisan;
3) Guna memberi waktu pada pejabat yang berkuasa membuat tulisan dan para penghadap dalam saat-saat  terakhir  berpikhir  ulang,  jika  belum  jelas  membawa  pertanyaan  dan  bilamana  perlu mengubah isi tulisan. 8
PPAT  ketika  melafalkan  hibah  secara  tertulis  yang  dibuatnya  tersebut  sebagai  pejabat profesional  mengetahui  bahwa  hibah  adalah  “perbuatan  memberikan  (Schenking)”  ialah  suatu perikatan ( obligator ), di mana pihak yang satu bersedia dengan sukarela ( omniet ) dengan secara mutlak ( onherrop elijk ) menyerahkan suatu barang kepada pihak yang yang lain, pihak mana yang menerima perbuatan memberikan itu sebagai suatu perikatan, perbuatan memberikan ( schenking ) itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kemauan pihak lain. 9 Padahal bentuk perikatan yang dibuat antara PT. Negeri Sakti Utama yang diwakili oleh US selaku Direktur Utama dengan BK adalah perikatan kerjasama yang saling menguntungkan yang didapat oleh BK melalui menyerahkan Sertipikat Hak kepemilikan No. 01283 tertanggal 7 November 2013 Surat Ukur No. 1311/Negeri Sakti/2013 tanggal 01 Agustus 2013, dengan janji mendapatkan atau diganti  dengan  500  (lima  ratus)  saham  senilai  Rp.  2.500.000.000,-  (dua  miliar  lima  ratus  juta rupiah), sebetulnya sebagai tulisan inbreng .
Hal sebagaimana terurai di atas terkait aspek hukum hukum PPAT membuat hibah secara tertulis bidang tanah dengan balasan perbuatan memberikan saham, dapat dcijelaskan bahwa PPAT membuat hibah secara tertulis No. 22/2016 tidak selaras dengan kondisi yang sebetulnya dan dapat
8 Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat, ... h. 505
9 Asriadi Zainuddin, Perbandingan Hibah Menurut Hukum, ..... 2017

## 543 Ignatius Rama Tigang Aspek Hukum Dan Tanggungjawab PPAT Membuat Hibah Secara Tertulis Dengan Kompensasi Saham
dikatakan PPAT membuat tulisan tidak mendasarkan pada asas bersikap hati-hati. Bilamana PPAT ketika  melafalkan  tulisan  seharusnya  memahami  bahkan  tulisan  yang  dibuat  adalah  tulisan pemasukan dalam peruhasaan atau inbreng sebagai perikatan para pihak, karena di dalamnya ada suatu  keharusan  yakni  penghibah  menyerahkan  obyek  hibah  dengan  menerima  balasan  dengan pembagian  saham  sebagai  bentuk  pembagian  laba.  Oleh  karena  tidak  selaras  dengan  asas  dari hibah, maka hibah tersebut adalah batal meskipun telah dibuktikan dengan tulisan yang dibuat di depan PPAT.

## b. Keadaan wajib menanggung PPAT Atas Dibatalkannya Hibah secara tertulis
Merujuk pada ketentuan Penjelasan Pasal 45 ayat (1) PP Pencatatan Tanah bahwa tulisan PPAT sebagai alat bukti telah dilaksanakannya perbuatan  hukum dalam hal ini hibah bidang tanah. Oleh  sebab  itu  jika  perbuatan    hukum  tersebut  batal  atau  dibatalkan  (berdasarkan  putusan Pengadilan), tulisan PPAT bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai bukti adanya suatu perbuatan hukum  hibah.  Bilamana  suatu  perbuatan    hukum  dibatalkan  sendiri  oleh  para  pihak  yang bersangkutan sedangkan perbuatan  hukum itu sudah didaftar di  Kantah, maka pencatatan tidak dapat dibatalkan. Perubahan data pencatatan tanah menurut pembatalan perbuatan  hukum itu harus didasarkan atas alat bukti lain, misalnya putusan Pengadilan atau tulisan PPAT terkait perbuatan hukum  yang  baru.  Hibah  secara  tertulis  No.  22/2016  dibuat  di  depan  SSR,  PPAT  berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda, dalam putusannya No. 31/Pdt.G/2020/PN Kla, menyatakan tidak  sah  serta  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat.  Dibatalkannya  hibah  secara  tertulis terfsebut dapat dikenakan perbuatan  administratif berwujud peringatan tertulis hingga perbuatan memberhentikan  dari  jabatannya  sebagai  PPAT,  tidak  melakukan  pengurangan  keadaan  yang mungkin digugat penggantian rugi oleh para pihak yang menderita kerugian yang diterjadikan oleh diindahkannya ketentuan-ketentuan tersebut, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan P:asal 62 UU Pencatatan Tanah.
Terhadap  tulisan  otentik  yang  mengandung  penjelasan  palsu  yaitu  PPAT  tidak  dapat diamanahkan  pertanggungjawaban  secara  hukum  sebab  PPAT  hanya  mendata  atau  mengisikan suatu perbuatan   hukum  yang dilaksanakan  oleh  para pihak/penghadap ke dalam  tulisan. PPAT hanya  memberi  pernyhataan  apa  yang  terdapat,  apa  yang  dipandang,  dan  dijalaninya  dari  para pihak/penghadap tersebut berikut menyelaraskan persyaratan formil dengan yang sebetulnya lalu mengisikannya ke dalam tulisan. PPAT tidak diwajibkan untuk memeriksa hal yang sebetulnya isi

## 544 Ignatius Rama Tigang Aspek Hukum Dan Tanggungjawab PPAT Membuat Hibah Secara Tertulis Dengan Kompensasi Saham
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
materiil dari tulisan otentik tersebut. Dan tulisan otentik tersebut digunakan sebagai bukti bahwa telah terdapat suatu perbuatan  hukum yang dilaksanakan oleh para pihak/penghadap.
Keadaan  wajib  menanggung  secara  perdata  dikenal  istilah  keadaan  wajib  menanggung kerugian/keadaan menanggung kerugian. Perihal  keadaan menanggung kerugian Peter Mahmud Marzuki mengartikan keadaan menanggung kerugian ( liability/ aansprakelijkheid ), sebagai bentuk khusus dari keadaan wajib menanggung. Pengertian keadaan wajib menanggung kerugian merujuk kepada  posisi  setiap  pihak  atau  badan  hukum  yang  dipandang  harus  membayar  suatu  wujud kompensasi  atau  ganti  rugi  setelah  adanya  perbuatan    hukum.  Keadaan  menanggung  kerugian merupakan  bentuk  khusus  dari  tanggungjawab,  yang  bermakna  bahwa  keadaan  menanggung kerugian  merupakan  bagian  dari  tanggungjawab.  Keadaan  wajib  menanggung  menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai “keadaan wajib menanggung sesuatu yang terdapat dan disengketakan”. 10 Keadaan menanggung kerugian menurut  Djojodirdjo, menyerahkan penjelasan terkait  keadaan  menanggung  kerugian  adalah  untuk  menggambarkan  adanya  aan sprakelijkheid adalah untuk lebih menciptakan lebih pokok bahwa sebab adanya keadaan menanggung kerugian pada sepihak pelaku perbuatan  melawan hukum, maka pihak yang melakukan perbuatan  harus berkeadaan wajib menanggung atas perbuatan nya dan karena pertanggungan jawab tersebut pihak yang  melakukan  perbuatan    tersebut  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatan  nya  dalam permasalahan perdata yang diajukan didepan pengadilan oleh pihak yang menderita terhadap pihak yang melakukan perbuatan . Keadaan menanggung kerugian terkait dengan perbuatan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan penyimpangan dari aturan, karena perbuatan nya. 11
Keadaan menanggung kerugian ganti rugi sebagaimana Pasal 62 UU Pencatatan Tanah atas dasar telah melakukan  perbuatan   membuat  tulisan  tidak selaras dengan  asas bersikap  hati-hati, ketika membuat hibah secara tertulis No. 22/2016 atas bidang tanah Sertipikat Hak kepemilikan No.  01283  tertanggal  7  November  2013  Surat  Ukur  No. 1311/Negeri  Sakti/2013  tanggal  01 Agustus 2013, sebelum membuat tulisan seharusnya PPAT menyerahkan penyuluhan hukum pada pihak  penghadap  tidak  dibuat    hibah  secara  tertulis  melainkan  dibuatkan  tulisan  inbreng  atau memasukan harta barang pada perusahaan. perbuatan  melawan hukum didasarkan ketentuan Pasal 1365 B.W, bahwa “Tiap perbuatan  melawan hukum, yang membawa menanggung atau menderita
10 Peter Mahmud , Pengantar Ilmu Hukum , , ..., h. 25
11 Moegni Djojodirdjo, Tindakan Melawan Hukum ,... h. 113.

## 545 Ignatius Rama Tigang Aspek Hukum Dan Tanggungjawab PPAT Membuat Hibah Secara Tertulis Dengan Kompensasi Saham
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
rugi kepada sepihak lain, mewajiBKan pihak yang karena salahnya menerbitkan menanggung atau menderita rugi itu, menggantikan menanggung atau menderita rugi tersebut”. 12 Ketentuan Pasal 1365 B.W, di dalamnya terkandung anasir-anasir, menurut Muhammad sebagai berikut: 13
1)  perbuatan    yang  melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad ).  perbuatan    melawan  hukum  adalah “melakukan  perbuatan    atau  tidak  melakukan  perbuatan    yang  melawan  hak  pihak  lain,  atau bertentangan  dengan  keharusan  hukum  pelaku,  atau  bertentangan  dengan  kesusilaan,  atau bertentangan  dengan  kecermatan  yang  harus  diindahkan  dalam  lalu  lintas  khalayak  umum terhadap diri dan barang pihak lain”. 14 perbuatan  SSR selaku Pejabat Pembuat Tulisan Tanah, yang  membuat  hibah  secara  tertulis  atas  kemauan  para  penghadap,  tanpa  menyerahkan  suatu inform  asi  atau  penyuluhan  hukum,  seharusnya  dibuat  tulisan  pemasukan  barang  dalam perusahaan atau inbreng sebagai suatu perbuatan  yang melawan asas bersikap hati-hati dalam proses membuat tulisan, sehingga anasir harus ada perbuatan  melawan hukum terpenuhi.
2.  Harus  ada  penyimpangan  dari  aturan.  Perihal  penyimpangan  dari  aturan  dalam  perbuatan melawan  hukum,  Pasal  1366  B.W,  menentukan  sebagai  berikut:  “Tiap-tiap  pihak  berkeadaan wajib  menanggung,  tidak  hanya  atas  menanggung  atau  menderita  rugi  yang  dikarenakan perbuatan -tindakan, membedakan pula atas menanggung atau menderita rugi yang dikarenakan kelalaian  atau  kekurang  hati-hatinya”.  Didalam  Hukum  Perdata  tidak  ada  perbedaan  antara penyimpangan dari aturan dalam kedirencanakanan dan penyimpangan dari aturan dalam wujud kurang  hati-hati. 15 SSR mengetahui  bahwa  tulisan  yang  diinginkan  oleh  para  pihak  tersebut bukan dalam bentuk hibah secara tertulis, karena tidak memenuhi anasir hibah sebagai perbuatan memberikan secara Sukarela  SSR selaku PPAT telah membuat tulisan perpindahan kepemilikan tanah dalam bentuk hibah, maka tidakan tersebut adalah direncanakan dilaksanakannya, sehingga anasir harus ada penyimpangan dari aturan telah terpenuhi.
3.  Harus  ada  pihak  yang  dirugikan  dan  ditanggung  .  Anasir  harus  ada  pihak  yang  dirugikan  dan ditanggung. Menurut Riduan Syahrani, perihal menanggung atau menderita rugi dalam perbuatan melawan hukum, “dapat berwujud menanggung atau menderita rugi materiil dan bisa berwujud
12 J.H. Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, ... h. 115.
13 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, ,...., h. 142.
14 J.H. Nieuwenhuis, Op. cit., h. 118.
15 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas,... h. 279.

## 546 Ignatius Rama Tigang Aspek Hukum Dan Tanggungjawab PPAT Membuat Hibah Secara Tertulis Dengan Kompensasi Saham
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
menanggung atau menderita rugi immateriil”. 16 Menanggung atau menderita rugi dalam wujud materiil,  yaitu  menanggung  atau  menderita  rugi  yang  jumlah  keseluruhan  bisa  dijumlah, sedangkan menanggung atau menderita rugi immateriil, jumlah keseluruhan tidak bisa dijumlah, Dibuatnya hibah secara tertulis, yang seharusnya tidak dilanggar oleh pihak yang menerima hibah menciptakan  haknya atas  bagian laba dengan bertindak sebagai  pemegang saham,  menjadikan BK  menderita  kerugian.  Hal  ini  berari  bahwa  anasir  adanya  menanggung  atau  menderita  rugi telah terpenuhi.
4. Harus ada pihak yang dirugikan dan ditanggung. Terkait wujud ganti menanggung atau menderita rugi atas dasar perbuatan  melawan hukum, menurut yurisprudensi “menanggung atau menderita rugi  yang  terjadi  karena  perbuatan    melawan  hukum,  ketentuannya  sama  dengan  ketentuan menanggung atau menderita rugi yang terjadi karena wanprestasi dalam kesepakatan. Ketentuan tersebut diperlakukan seaturan analogi”. Menanggung atau menderita rugi yang diderita oleh BK dikarenakan karena dibatalkannya hibah secara tertulis yang menciptakan perjanjoan kerjasama batal, sehingga anasir harus ada hubungan timbal balik atau sebab akibat antara perbuatan  dengan menanggung atau menderita rugi yang terjadi. BK yang menderita menanggung atau menderita rugi bisa menggugat SSR ganti menanggung atau menderita rugi wujud nya berwujud biaya, rugi dan imbalan jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 B.W. Jadi wujud ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum terdiri dari penggantian biaya, rugi dan imbalan jasa. 17
Terkait  biaya,  rugi  dan  imbalan  jasa  Subekti  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  biaya adalah segala biaya yang telah diterbitkan atau perongkosan yang telah diterbitkan yang benar - nyata sudah diterbitkan oleh pihak lain. Rugi dimaknai sebagai menanggung atau menderita rugi karena rusaknya barang-barang milik pihak yang berutang yang diterjadikan oleh kelalaian pihak yang berutang, sedangkan imbalan jasa adalah menanggung atau menderita rugi yang berwujud hilangnya laba yang sudah dibayangkan atau dijumlah oleh pihak yang memiliki hak tagih.
Berdasarkan uraian dan pembahasan terkait perbuatan  untuk menyerahkan terhadap pembeli atas dibatalkannya tulisan kesepakatan antara penjual  dengan pembeli dan sertifikat kepemilikan tanah  yang  telah  balik  nama,  bisa  dijelaskan  bahwa  BK  menderita  rugi  atas  dibatalkannya  hibah secara tertulis, semasa BK bisa membuktikan bahwa haknya telah dilanggar sebagaimana Pasal 1865
16 Ibid ., 280.
17 Abdulkadir Muhammad, Op. cit., h. 146.

## 547 Ignatius Rama Tigang Aspek Hukum Dan Tanggungjawab PPAT Membuat Hibah Secara Tertulis Dengan Kompensasi Saham
B.W.  Permasalahan  perdata  ganti  rugi  sebagai  wujud  perbuatan    untuk  menyerahkan  berwujud penggantian  biaya,  rugi  dan  imbalan  jasa  sebagaimana  Pasal  1365  jo  Pasal  1246  B.W,  berwujud penggantgian biaya, rugi dan imbalan jasa. Terkait wujud ganti menanggung atau menderita rugi atas dasar perbuatan   melawan hukum,  menurut  yurisprudensi  “menanggung atau menderita rugi yang terjadi karena perbuatan  melawan hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan menanggung atau  menderita  rugi  yang  terjadi  karena  wanprestasi  dalam  kesepakatan.  Ketentuan  tersebut diperlakukan seaturan analogi”. Menanggung atau menderita rugi yang terjadi atas dasar wanprestasi wujud nya berwujud biaya, rugi dan imbalan jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1246  B.W. Jadi wujud ganti rugi dalam perbuatan  melawan hukum terdiri dari penggantian biaya, rugi dan imbalan jasa. Terkait biaya, rugi dan imbalan jasa Subekti menjelaskan lebih lanjut: biaya, maksudnya segala segala hal  yang telah diterbitkan atau perongkosan yang telah diterbitkan yang benar -nyata sudah diterbitkan oleh pihak lain. Rugi dimaknai sebagai menanggung atau menderita rugi karena rusaknya barang-barang  milik  pihak  yang  memiliki  hak  tagih  yang  diterjadikan  oleh  kelalaian  pihak  yang berutang, sedangkan imbalan jasa adalah menanggung atau menderita rugi yang berwujud hilangnya laba yang sudah dibayangkan atau dijumlah oleh pihak yang memiliki hak tagih. 18
Tanggungjawab PPAT dalam menyerahkan perbuatan  melindungi secara hukum kepada para pihak,  terjadi  karena  adanya  perbuatan    yang  melawan  hukum  yang  dilaksanakan  PPAT  dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga menjadikan  kerugian bagi para pihak yang membutuhkan jasa  pelayanannya.  Bentuk  tanggungjawab  PPAT  bilamana  ditautkan  dengan  profesinya  menurut asas tanggungjawab penyimpangan dari aturan ( based on fault of liability ). Sehingga dalam proses membuat  tulisan  otentik,  PPAT  harus  bertanggungjawab  bilamana  terdapat  penyimpangan  dari aturan atau pelanggaran terhadap tulisan yang dibuatnya. Akan tetapi bilamana anasir penyimpangan dari aturan atau pelanggaran terdapat dari para pihak, maka PPAT yang bersangkutan tidak dapat diminta perkeadaan wajib menanggungannya, karena PPAT hanya mendata apa yang disampaikan oleh  para  pihak  atau  penghadap  untuk  dituangkan  ke  dalam  tulisan.  Penjelasan  palsu  yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi keadaan wajib menanggung para pihak. PPAT dalam hal ini hanya menandatangani “tulisan” yang sebetulnya dibuat tulisan pemasukan modal ke dalam perusahaan, dibuatkan oleh SSR selaku PPAT terhadap suatu perbuatan  kurang teliti yang sangat memiliki  risiko. Merujuk  dari  kasus  ini,  hibah bidang  tanah yang  diberi  tandatangan  para  pihak
18 Subekti, 2001, Hukum Perjanjian, .... h. 47).

## 548 Ignatius Rama Tigang Aspek Hukum Dan Tanggungjawab PPAT Membuat Hibah Secara Tertulis Dengan Kompensasi Saham
yang  seharusnya  dibuatkan  tulisan  pemasukan  harta  barang  dalam  perusahaan/inbreng  oleh  SSR selaku  PPAT,  hibah  secara  tertulis  tersebut  isinya  memang  sesuai  dengan  kemauan  para  pihak, namun  seharusnya  dengan  menyerahkan  penyuluhan  hukum,  menciptakan  terdapat  pihak  yang dirugikan. perbuatan  yang dilaksanakan oleh SSR selaku PPAT mengakibatkan sengketa dibidang pertanahan. Dapat diambil kesimpulan, perbuatan  tidak berkeadaan wajib menanggung SSR selaku PPAT terhadap suatu pelanggaran berat. Menurjut Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun  2006  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  PP  No.  37  Tahun    2008  Tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Tulisan Tanah SSR selaku PPAT yang melakukan pelanggaran berat  dikenakan hukuman dilakukan  pemecatan  oleh  BPN”.  Dalam  kasus  ini,  SSR  selaku  PPAT    dapat dibebastugaskan dengan tidak hormat.
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  terkait  bentuk  keadaan  wajib  menanggung  PPAT menurut asas based on fault of liability . Sehingga didalam proses membuat tulisan otentik, PPAT harus berkeadaan wajib menanggung jika ada penyimpangan dari aturan terhadap tulisan yang telah ia buat.  Namun  jika terdapat  anasir  penyimpangan dari aturan  dari para pihak, maka PPAT yang tidak bisa dimintakan perkeadaan wajib menanggungan oleh karena, PPAT hanya mendata apa yang disampaikan  para  pihak  untuk  dimuat  dalam  tulisan.  Bilamana  ada  penjelasan  palsu  yang disampaikan para pihak, hal tersebut menjadi keadaan wajib menanggung dari para pihak. Disini PPAT  hanya  memberi  pernyhataan  apa  yang  terdapat,  dan  apa  yang  dipandang,  serta  apa  yang disampaikan  oleh  para  pihak,  yang  kemudian  dimuat  ke  dalam  tulisan.  Sehingga  jika  terdapat penyimpangan dari aturan oleh PPAT baik itu didirencanakan atau maupun tidak dalam tidak sesuai dengan kewenangan PP No. 37 Tahun  2008, yang berafek pada kerugian. Jika penyimpangan dari aturan  tersebut  bisa  dibuktikan  para  pihak  yang  merasa  dirugikan,  maka  PPAT  kemudian  bisa dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur perundang-undangan.
Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di  atas dapat dijelaskan bahwa bentuk  keadaan  wajib  menanggung  PPAT  atas  dibuatnya  hibah  secara  tertulis  No.  22/2016  atas bidang tanah Sertipikat Hak kepemilikan No. 01283 tertanggal 7 November 2013 Surat Ukur No. 1311/Negeri Sakti/2013 tanggal 01 Agustus 2013, yang seharusnya PPAT menyerahkan penyuluhan hukum  pada  pihak  penghadap  tidak  dibuat    hibah  secara  tertulis  melainkan  dibuatkan  tulisan inbreng  atau  memasukan  harta  barang  pada  perusahaan.  Dibuatnya  hibah  secara  tertulis  sebagai cacat  formal, tidak memenuhi  syarat  dan bentuk  tulisan  otentik, tulisan perpindahan kepemilikan tanah  (hibah)  tersebut    kekuatan  pembuktian  sebagai  tulisan  otentik  terdegradasi  menjadi  tulisan

## 549 Ignatius Rama Tigang Aspek Hukum Dan Tanggungjawab PPAT Membuat Hibah Secara Tertulis Dengan Kompensasi Saham
yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  sebagaimana  tulisan  di  bawah  tangan,  yaitu  kekuatan mengikatnya hanya sebatas bagi para pihak yang membuat tulisan tidak termasuk pihak yang lain.
PPAT  yang  membuat  tulisan  yang  cacat  formal,  menciptakan  BK  selaku  pemilik  bidang tanah/penghibah  merasa  dirugikan,  olehnya  berhak  untuk  mendapatkan  perbuatan    melindungi secara  hukum.  perbuatan    melindungi  secara  hukum    sebagaimana  sifatnya  yakni  menyerahkan berbuat mengayomi kepada hak asasi manusia yang dirugikan pihak lain dan perlindungan tersebut diamanahkan kepada masyarakat supaya mereka bisa merasai seluruh hak-hak yang diamanahkan oleh hukum atau dengan kata lain perbuatan  melindungi secara hukum adalah bermacam-macam upaya hukum yang harus diamanahkan oleh perangkat penegakan hukum untuk menyerahkan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan bermacam-macam ancaman dari pihak- pihak. 19 Dibuatnya hibah secara tertulis  atas hibah secara tertulis No. 22/2016 oleh SSR PPAT pada tanggal  1  Maret  2016  dapat  dikatakan  menjalankan  jabatan  membuat  tulisan  perpindahan kepemilikan tanah melalui hibah sebagai tulisan otentik yang bentuk, isi dan cara proses membuat surat tanda bukti yang berisi pernyataan PPAT diatur oleh Menteri sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) PP  Pencatatan  Tanah,  PPAT  menjalankan  jabatan  tidak  dengan  bulat  rasa  keadaan  wajib menanggung,  mandiri,  jujur,  dan  tidak  berpihak  pada  PT.  Negeri  Sakti  Utama  selaku  direktur utamanya US  melawan ketentuan Pasal 3 huruf f Kode Etik PPAT dan tidak berkepribadian baik dan tidak menjunjung tinggi martabat dan kehormatan PPAT, sebagaimana Pasal 3 huruf a Kode Etik PPAT.
Tindakan  PPAT  tersebut  tidak  menyerahkan  perlindungan  atas  harkat  dan  martabat,  serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum  dari  kesewenangan  atau  sebagai  kumpulan  peraturan  atau  kaidah  yang  akan  dapat melindungi  suatu  hal  dari  hal  yang  lain.  Berhubungan  dengan  pelanggan,  bermakna  hukum menyerahkan  perlindungan  terhadap  hak-hak  pelanggan  dari  sesuatu  yang  mengakibatkan  tidak dipenuhinya  hak-hak  tersebut. 20 PPAT  yang  membuat  tulisan  perpindahan  hak  tidak  memenuhi syarat  formal  sebagai  tulisan  otentik,  maka  sebagaimana  Pasal  62  PP  Pencatatan  Tanah  yang merugikan BK dapat menggugat ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 PP Pencatatan Tanah.  PPAT  selain  dapat  dibebani  keadaan  wajib  menanggung  bentuknya  selain  keadaan
19 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum ,.. h. 54.
20 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat,.... h. 25.

## 550 Ignatius Rama Tigang Aspek Hukum Dan Tanggungjawab PPAT Membuat Hibah Secara Tertulis Dengan Kompensasi Saham
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
menanggung  kerugian  perdata,  juga  keadaan  wajib  menanggung  pidana  atas  dasar  memasukan penjelasan yang tidak benar dalam tulisan otentik, keadaan wajib menanggung secara administrasi dalam PP Pencatatan Tanah dan pelanggaran Kode Etik PPAT.
Dibatalkannya  hibah secara tertulis keadaan  wajib menanggung PPAT atas dibatalkannya hibah  secara  tertulis  No.  22/2016  oleh  SSR  PPAT  pada  tanggal  1  Maret  2016  didasarkan  atas putusan pengadilan, maka hibah dianggap tikdak pernah ada atau tidak pernah  terdapat perikatan perbuatan  memberikan  hibah.  Dibatalkannya  hibah  tersebut  jika  BK  merasa  dirugikan  dapat membawa permasalahan ganti rugi atas dasar perbuatan  melawan hukum sebagaimana Pasal 62 PP Pencatatan Tanah.

## D. KESIMPULAN

## Kesimpulan
1. Aspek hukum hukum PPAT membuat hibah secara tertulis bidang tanah dengan balasan perbuatan memberikan saham, hibah secara tertulis yang dibuatnya tidak selaras dengan asas hukum hibah, yakni perbuatan memberikan secara sukarela, hibah yang demikian batal dengan sendirinya.
2. Keadaan wajib menanggung PPAT atas dibatalkannya hibah secara tertulis, dibatalkannya hibah berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri, hibah secara tertulis yang dibuat di depan PPAT bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai bukti adanya suatu perbuatan  hukum hibah, pihak yang dirugikan dapat digunakan sebagai landasan yang dirugikan untuk menggugat penggantian rugi sebagaimana Pasal 62 UU Pencatatan Tanah.

## Saran
1. PPAT hendaknya dalam membuat tulisan tidak hanya mendasarkan atas kemauan para pihak yang menghadapnya, membedakan pula memperhatikan asas bersikap hati-hati agar tidak terdapat hal yang tumpang tindih  antara  hibah secara tertulis  dengan  tulisan  pemasukan dalam  perusahaan atau inbreng, agar tulisan terfsebut menjadi kepastian hukum bagi PPAT dan para penghadap.
2. Hendaknya pihak yang dirugikan atas dibuatnya hibah secara tertulis tersebut selain menggugat ganti rugi juga melaporkan PPAT pada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT  agar diamanahkan hukuman administratif.

## 551 Ignatius Rama Tigang Aspek Hukum Dan Tanggungjawab PPAT Membuat Hibah Secara Tertulis Dengan Kompensasi Saham
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735

## DAFTAR PUSTAKA
Djojodirdjo, Moegni, 2002, perbuatan Melawan Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta.
Hadjon, Philipus M. 1994, perbuatan melindungi secara hukum bagi Rakyat di Indonesia , PT. Bina Ilmu, Surabaya.
Kie, Tan Thong, Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
Notodisoerjo,R. Soegondo, Hukum Notaris Di Indonesia: Suatu Penjelasan, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sidabalok,  Janus Hukum  Perusahaan  Analisis  Terhadap  Pengaturan  Peran  Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
Subekti, R. Aneka Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Hatta  Isnaini  Wahyu  Utomo,  Asas  bersikap  hati-hati  Pejabat  Pembuat  Tulisan  Tanah  dalam Perpindahan Tanah yang Belum Bersertifikat, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 24 Juli 2017.
Sri Wartini, “Implementasi Asas bersikap hati-hati Dalam Sanitary And Phythosanitary Agreemant, Studi  Kasus:  Keputusan  Appellate  Body  WTO  Dalam  Kasus  Hormone  Beef  Antara  Uni Eropa Dengan Amerika Serikat”, Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 14 April 2007.
Zainuddin,  Asriadi,  Perbandingan  Hibah  Menurut  Hukum  Perdata  Dan  Hukum  Islam,  Jurnal  Al-
Himayah Volume 1 No. 1 Maret 2017
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2009,  2010 ,  Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Kencana  Prenada  Madia  Group, Jakarta.
Herlien  Budiono,  Makalah  pada Seminar  Tentang  Problematika  dan  Perspektif  Badan-Badan Usaha  di  Luar  Perseroan  Terbatas ,  Hotel  Putri Gunung,  Lembang-Bandung,  17  Oktober 2012