## PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGEDAR GANJA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (BERDASARKAN PUTUSAN No. 10/PID.SUS.ANAK/2015/PN.STB
Oleh : Bella Khairunnisa 1) ,
Joni Firdaus Ginting 2) , Rini Damayanti Sijabat 3) ,
Rahmayanti 4)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2,3,4)

## E-mail  :
Bellakhairunnisa08@gmail.com 1 )
Jonifirdausginting993@gmail.com 2 )
Rinisyanas@gmail.com 3 )
Rahmayanti888@yahoo.com 4 )

## ABSTRACK
Government  policy  in  providing  protection  to  children,  especially  in  the  crime  of cannabis  dealers  becomes  very  important.  Because  children  are  the  next generation  to  continue  the  nation's  development.  There  are  2  factors  that  cause this  crime,  namely  external  factors  (free  will,  curiosity)  and  internal  factors (economic  conditions  and  the  surrounding  environment).  Regulations  regarding this  criminal  act  are  regulated  in  article  6  Number  35  of  2009  concerning narcotics,  governing  criminal  offenses,  regarding  specific  criminal  sanctions  as well  as  the  types  of sanctions and the length of the crime. In this case, the judge's policy  should  not  be  based  too  much on Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile  justice  system,  which  continues  to  interpret  the  existing  law.  And  the government  should  provide  the  assistance  of  a  supervisory  body,  namely  the Special  Child  Development  Institute.  and  create  educational  and  coaching programs that are supervised by the Penitentiary.
Keywords : Policy, Narcotics,  Accountability

## ABSTRAK
Kebijakan  pemerintah  dalam  memberikan  perlidungan  kepada  anak  khususnya dalam  tindak  pidana  pengedar  ganja  menjadi  hal  yang  sangat  penting.  Karena anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  untuk  meneruskan  pembangunan bangsa.  Ada  2  faktor  yang  menyebabkan  tindak  pidana  ini  yaitu  faktor eksternal (kehendak  ingin  bebas,  rasa  ingin  tahu)  dan  faktor  internal  (keadaan perekonomian  dan  akibat  lingkungan  sekitarnya).  Pengaturan  mengenai  tindak pidana  ini  diatur  didalam  pasal 6 Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,diatur mengenai  tindak  pidana,  mengenai  sanksi  pidana  khusus  serta  jenis  sanksi  dan lamanya  pidana.  Dalam  hal  ini  kebijakan  hakim  tidak  boleh  terlalu  berpatokan
terhadap  UU  Nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  anak  tetap melakukan penafsiran terhadap undang-undang yang sudah ada. Dan pemerintah sebaiknya  memberikan  bantuan  badan  pengawas  yaitu  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak.  dan  membuat  program  pendidikan  dan  pembinaan  yang  diawasi oleh Balai Pemasyarakatan.
Kata Kunci : Kebijakan, Narkotika, Pertanggungjawaban

## PENDAHULUAN
Napza  merupakan  gabungan singkatan  dari  segala  jenis  narkotika, psikotropika, zat adiktif,  d a n   alkohol. Napza sering kali disebut dengan istilah “Narkoba” istilah untuk narkotika dan obat  berbahaya.  Secara  etimologi Narkotika  berasal  dari bahasa Yunani yaitu Narkoum, yang artinya melumpuhkan serta membuat mati rasa. Sedangkan  dalam  bahasa  inggris Narkotika  banyak    mengarah  ke  obat dimana mampu menyebabkan penggunaannya  kecanduan.  Zat  yang menimbulkan  beberapa    pengaruh tertentu  bagi  penggunananya  disebut Narkotika,  cara  yang  digunakan umumnya  dengan  memasukan  obat tersebut  kedalam  tubuhnya  secara langsung maupun dengan bantuan alat, pengaruh  yang  ditimbulkan  berupa pembiasaan,  hilangnya  rasa  sakit, semangat,  rangsangan,  dan  halusinasi (Juliana dan Sutrisna, 2018:1).
Narkotika  dapat  digunakan  dan diedarkan  apabila  mengikuti prosedur dan  aturan  yang  sudah  di  tetapkan pemerintah mengenai peredaran narkotika. Undang- Undang Narkotika menyebutkan bahwa yang dapat menjadi penyalur narkotika adalah Importir dan eksportir, farmasi, dan sarana penyimpan, pedagang  besar,  sediaan farmasi  dan  pemerintah.  Setiap  pihak yang  menjadi  enyalur  harus  memiliki izin  khusus  penyalur    narkotika  dari Menteri  Kesehatan  (Suprosmono, 2017:174).
Dalam  perkembangan  di  era globalisasi  saat  ini  tentu  manfaatnya
telah  dirasakan  oleh  semua  orang, dimana dapat dilihat dengan munculnya teknologi-  teknologi  canggih  kini membuat setiap orang dapat melakukan berbagai  hal  dengan lebih mudah dan lebih  praktis,  tentunya  hal  ini  cukup memberikan  harapan  yang  lebih  baik bagi  masyarakat  dan  bangsa.  Namun disisi  lain  penyalahgunaan  narkotika oleh  generasi  muda  menjadi  sisi  lain yang memprihatinkan, baik mengkonsumsi maupun
mengedarkannya.
Perederan  gelap  narkotika  di Indonesia  saat  ini  sudah  sangat mengkhawatirkan, dapat dilihat saat ini banyak  berita  di  televisi  tentang peredaran  gelap narkotika. Kepolisian Badan  Narkotika  Nasional  sering melakukan  penggerebekan  terhadap berbagai  objek yang dianggap sebagai sarang bahkan pabrik-pabrik yang ada, menunjukkan bahwa  Indonesia bukan hanya  sebagai  transitatau.  Tujuan pengiriman    narkotika,  tetapi  saat  ini mulai  menjadi  produsen  narkotika (Salomo Ginting, 2015:2).
Masalah  ini  menjadi  sangat memprihatinkan  dimana  para oknum- oknum  yang  tidak  bertanggung jawab sering  menjadikan  anak    sebagai perantara  untuk  melancarkan  bisnis perdagangan  gelap  narkotika  dengan cara  mengajak  kerja  sama  untuk mengedarkan narkotika dan memberikan upah  yang  menggiurkan  sebagai imbalannya.  Di  Indonesia  orang yang cenderung  lebih sering  menggunakan ganja adalah pengedar dan pemakaian
narkoba,  hal  ini  disebabkan harganya yang    lebih  murah  dari  narkoba  lain, mudah  didapatkan,  Serta  di produksi, jenis narkoba ini mempunyai penggunaanya  lebih  praktis dan cepat (Juliana  dan  Sutrisna,  2018:9).  Pada umumnya  orang  yang  bermaksud melarikan diri dari kenyataan melakukan cara nya melalui menghisap narkotika jenis  ganja  ini  dengan  tujuan,  ingin membebaskan  diri  dari beban fikiran yang  sedang  kusut,  ingin  melupakan masalah dan kondisi di sekitarnya serta memperoleh kebahagiaan semu, pelarian inilah  yang  akan  menjerumuskan seseorang kedalam dunia khayal sampai padagangguan  jiwa  tanpa  disadari (Hawari, 2017:41).

## 1. TINJAUAN PUSTAKA
Terkait narkotika tentunya hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat  dengan  serius,  karena apabila peredaran dan penyalahgunaan narkotika  terus  merajalela  di  lapisan masayarakat terlebih pada anak, hal in i akan  membawa  suatu  angsa  menjadi bangsa  yang  sakit.  Jika  hal  ini  terus berlanjut maka negara kita akan rapuh karena  ketahanan  nasional  merosot dimana  terganggunya  tata  kehidupan masayarakat  dan  berdampak  pada malapetaka  yaitu  runtuhnya  suatu Bangsa  Negara.  Pemerintah  sudah mengambil kebijakan membuat aturan hukum dan sanksi hukum yang bertujuan untuk menurunkan angka tindak pidana penyalahgunaan  narkotika.  Selain  itu, pemerintah juga telah berhasil
menyusun dan mengesahkan Undang- Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika  pada  tanggal  14  September 2009 yang merupakan penyempurnaan dari  Undang-Undang  nomor 22 tahun 1997  yang  karena  dinilai  biak  secara kualitatif  maupun  secara  kuantitatif terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika kurang memberikan efek jera ataupun mengurangi tingkatt
pencegahan (Setiyawati, 2015:61).
Indonesia adalah Negara hukum dan seluruh masyarakat Indonesia tentu sudah mengetahui hal ini. Di Indonesia ditetapkan hukum tertulis ataupun tidak tertulis yang diungkapkan dalam bentuk norma kehidupan sehari-hari, sehingga setiap WNI diwajibkan mengikuti dan taat atas segala aturan yang ditetapkan. Tidak peduli rakyat kecil, pengusaha maupun pejabat  tinggi  juga  wajib  taat  pada hukum, wajib berlandaskan hukum yang berlaku Segala tindak tanduk  maupun perbuatan  yang  dilakukan  di  dalam Negara Indonesia (Supramono, 2017:6).
Oleh  karena  itu  apabila  terjadi suatu  tindak  pidana  atau  pelanggaran hukum maka diselesaikan secara hukum untuk  mempertanggungjawabkan  atas pelanggaran hukum yang dilakukakan. Pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya disebut dengan  pertanggungjawaban  pidana. Artinya  pertanggung  jawaban  pidana dilakukan  karena  seseorang  telah melakukan  tindak  pidana  seseorang. Terkait dengan Maraknya permasalahan anak  yang  berkonflik  dengan  hukum sangatlah  meresahkan  masyarakat, mengingat  ketika  seorang  anak  yang masih di bawah umur harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.
Berdasarkan      dari      latar belakang    diatas        maka        rumusan masalah    dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  faktor-faktor  yang menyebabkan  tindak k pidana pengedar ganja yang dilakukan n oleh anak?
2. Bagaimana  upaya  hukum  yang diberikan  pada  anak  mengenai tindak pidana pengedar ganja?
3. Bagaimana  pertimbangan  hakim terhadap  tindak k pidana  pengedar ganja  yang  dilakukan n oleh anak melalui  studi kasus putusan : No.
10.    Pid.  Sus.  Anak/  2015/  PN. STB?

## METODE PELAKSANAAN
Metode    hukum    yang digunakan  dalam penulisan ini   adalah metode    penelitian Yuridis normatif dengan  mengkaji  segala  pokok permasalahan yang telah ditentukan dan menjadi  ruang  lingkup  masalah sebagaimana  di  paparkan  diatas. Melalui pendekatan yuridis normative peneliti  akan  melakukan  telaah  atau analisis  terhadap  teori-teori,  asas hukum,  konsep  dan  badan  hukum utama serta perundang-undangan yang dinilai berhubungan dengan penelitian. Atau  sering  kali  disebut  dengan penelitian yang menggunakan pendekatan kepustaaan karena mempelajari buku-buku  dan dokumen yang berhubungan dengan kasus yang akan diteliti.

## a. Sumber Bahan Hukum
Dalam    penulisan    ini    maka sumber bahan-bahan hukum  yang akan diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
b. Bahan Hukum Primer :
Bahan hukum primer yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat satu sama lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang- undangan yaitu:
a. Undang-Undang
Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  tentang Narkotika.
c. Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2012  tenang  peradilan pidana anak.
d. Peraturan
Perundang-
Undangan lain yang terkait.
e. Studi Putusan
No. 10/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Stb
c. Bahan Hukum Sekunder
Salah      satu      bahan      hukum dalam penelitian ini adalah bahan yang ada  hubungannya dengan  topik untuk dibahas seperti jurnal-jurnal hukum, dan buku karangan sarjana atau ahli.

## d. Bahan Hukum Tersier
Dalam              penulisan              ini juga
diperlukan     adanya   bahan   hukum tersier    berupa  kamus  besar  bahasa Indonesia  dan  kamus  hukum  untuk mendukung  bahn  hukum  primer  dan sekunder  sehingga  dapat  membantu memberikan  pemahaman  bagi  bahan hukum primer dan sekunder.
e. Teknik Pengumpulan Bahan
Dalam penelitian ini, penelitimenggunakan  studi  pustaka, peneliti mengumpulkan dan menulusuri pustaka,  literature,  majalah,  hasil penelitian, majalah ilmiah serta jurnaal ilmiah.  Pengumpulan  data  yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan  hukum  normatif  yang merupakan  suatu  metode  penelitian hukum yang diilakukan untuk meneliti bahan hukum pustaka dan data sekunder .

## f. Analisis Bahan Hukum
Dalam    menganalisis    bahan hukum  peneliti  melakukan  analisa secara kualitatif. Dengan cara mendeskripsikan  hasil  data,  ataupun fakta  yang  diperoleh  dari  penelitian, kemudian juga melakukan interpretasi, pengetahuan  umum  dan  evaluasi. Peneliti  kemudian  menganalisis  data dengan  metode  induktif,  dengan  cara melakukan studi cara berfikir yang telah didasarkan fakta secara umum kemudian peneliti
melanjutkan dengan
menyimpulkan  secara  khusus  hingga akhirnya dapat memberikan saran-saran,
serta  data  yang  telah  diolah  tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterprestasikan
data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab pada bab- bab selanjutnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN a. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan  Tindak  Pidana Pengedar Ganja Yang Dilakukan
Oleh Anak Masih banyak anak dan remaja mengetahui  musuh  nomor  satunya, yaitu  Narkotika.  Narkotika  sangat berbahaya  bagi  anak  dan  remaja seehingga  diseebut  dengan  musuh nomor satu, . Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyak remaja yang terjerat  dalam  kasus  narkotika. Keberadaan generasi muda yang sangat diharapkan oleh bangsa akan menjadi ancaman  akibat  Ketidaktahuan  anak dan remaja tentang bahaya narkotika Saat sekarang ini jenis narkotika sangat mudah didapatkan dan sering pula anak di  dapat  menjdi  seorang  bandar narkotika.  Oleh  karena  itu  Dalam upaya penanggulanganya, masyarakat t mempunyai sangat banyak  kesempatan untuk  dapat    berperan  serta  dalam membantu  upaya  pencegahan n dan pemberantasaan penyalahgunaan dan perederan gelap narkotika. Terjadinya penggunaan  narkotika  dipengaruhi beberapa faktor dimana faktor dalam diri  seorang  pecandu narkotika yang meliputi  faktor  kecerdasan,  jenis kelamin  serta  semua  masalah  yang dihadapinya.
Secara keseluruhan, umumnya faktor-faktor  yang  menyebabkann terjadinya  banyak  tindak  pidana narkotika bisa dikelompokkan menjadi :
1. Faktor Internal Faktor r internal  adalah  faktor yang  berasal  dari  masyarakat  sendiri sehingga  mengakibatkan  terjadinya perubahan  sosial  pada  penduduk sekitarnya  dan  dapat  mengakibatkan
pemberontakan.
a. Individu Faktor  tersendiri  adalah  rasa  ingin untuk coba-coba dikarenakan penasaran,  keinginan  nya  untuk bersenang-senang,  keingintahuan  nya sangat  besar  dan  upaya  untuk menurunkan berat badan dan ketidakmampuan  menyesuaikan  diri dengan orang lain atau lingkungan
b. Keluarga
Keluarga adalah basis pertama yang membentuk  karakter  anak.  Anak meniruh  tingkah  laku  orang  tuanya. Faktor  pecentus berasal dari kurangnya komunikasi  dengan  orang tua, orang tua terlalu mengatur dan menuntut anak berprestasi dan kurangnya keharmonisan c. Faktor agama
Agama  merupakan  unsur  pokok dalam  manusia yang kebutuhannnya spritual  yang  harus  dipenuhi.  Dan sebagaimana  agama  sebagai  kontrol utama bagi lembaga keagamaan.

## 2. Faktor Eksternal
Faktor  eksternal  adalah  faktor yang  menyebakan n perubahan  yang asalnya dari lingkungan sekitarnya atau dari masyarakat. Faktor ini berasal dari faktor  alam  sehingga  mempengaruhi kebudayaan masyarakat sekitarnya.
a. Keadaan ekonomi
Dalam  hal  ini  kondisi  ekonomi i pada a dasarnya  dapat  digolongkan dalam  2  (dua)  hal  yaitu  keadaan ekonomi  yang  baik  dan  keadaan ekonomi yang buruk atau miskin. Dalam hal keadaan ekonomi yang baik k maka orang-orang  akan  dengan  mudah mencapai atau memenuhi kebutuhannya baik jasmani maupun rohaninya dengan mudah.
b. Pergaulan/lingkungan
Biasanya pergaulan yang terdiri dari lingkungan  tempat  tinggal,  atau  pun lingkungan  sekolah, tempat kerja dan lingkungan  lainnya.  Keseluruhan
lingkungan  ini  bisa  memberikan pengaruh  yang  berdampak  negatif kepada seseorang.
c. Kemudahan Kemudahan merupakan banyaknya beredar berbagai macam jenis narkotika dimasyarakat  luas,  maka  peluang terjadinya  tindak  pidananarkotika semakin besar.
d. Kurangnya a pengawasan Dalam  hal  iniyang  dimaksudkan dengan pengawasan ialah pengedalian diri  terhadap  persediaan  narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Oleh karena  itu  peranan  penting  untuk membatasi semakin banyak peredaran, produksi,  dan  pemakaian  narkotika dikalangan masyarakat dipegang oleh pemerintah.
e. Ketidaksenangan terhadap keadaan sosial.
seseorang  yang  sedang mengalami permasalahan atau pemikiran yang berat karena faktor keadaan n sosial sehingga narkotika a lah  yang  dijadikan  sebagai sarana  untuk  melepaskan  diri  dari permasalahan tersebut, meskipun hanya untuk waktu yang singkat.

## b. Upaya Hukum Terhadap Tindak
Pidana  Pengedar  Ganja  Yang Dilakukan Oleh Anak
Upaya hukum sangat diperlukan untuk  mengatur  permasalahan  ini. Semua  hukum  hukum  bertujuan menciptakan ketertiban dan kenyamanan didalam  pergaulan  bermasyarakat. Peredaran  narkotika  dimasyarakat ini i sudah  seharusnya s mendapatkan perhatian yang khusus oleh pemerintah khususnya instansi-instansi pemerintah yang  bertugas  mencegah  terjadinya peredaran narkotika. Pemerintah dapat meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga  masyarakat  dalam peredaran narkotika yang mewujudkan masyarakat  bebas  dari peredaran dan penyalahgunaan
narkotika.
Perlindungan b terhadap  anak  benar- benar  dilakukan  dengan segala aspek kehidupan  yang  termasuk  didalam peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak, menegakkan hak-hak anak baik secara  tersangaka,  terdakwa  maupun sebagai narapidana (Maidun, 2014:121). Penanggulangan dan pencegahan yang dapat  dilakukan  saat  ini  harus diprioritaskan yang terpadu. Tindakan- tindakan hukum dapat dijatuhkan secara maksimum dan berat. Hal ini pelanggar hukum  mendapatkan  efek  jera  dan tidakakan mengulagi kesalahannya dan masyarakat  tidak  lagi melakukan dan berbuat seperti itu. Pengamatan saat ini terhadap  bahaya  pengedar/  pengguna narkotika        (golongan  I)  dikalangan remaja    secara    benar  dan  dan  ada sebelumnya, hal ini untuk tuntas serta berkesinambungan  didalam  tindakan tegas  dan  tidak  pandnag  bulu  bagi semua  yang  melanggar  dan  yang pengedar narkotika (golongan I).
Upaya  hukum  yang  harus dilakukan oleh aparat kepolisian dengan bantuan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan  narkotika  adalah sebagai berikut;

## 1. Upaya Preventif
Upaya  preventif  adalah  upaya yang harus dilkaukan secara sistematis, terarah  dan  terpadu  dengan  tujuan menjaga agar peredaran penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak. Upaya pencegahan  ini  dilakukan  supaya tindakan dengan mengurangi
pengaruhnya terhadap aspek kehidupan lain.

## 2. Upaya Refresif
Upaya  refresif  merupakan kesinambungan dan kesatuan kepolisian dalam meningkatkan upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika  baik  secara  umum  maupun secara perantara.
3. Upaya pembinaan
Anak yang sudah pernah terkait dalam penyalahgunaan narkoba hanya dapat  dimintai  keterangan    dalam jangka    waktu  1x24  jam  setelah  itu dikembalikan kepada keluarga untuk diberi pembinaan tetapi masih dibawah pengawasan kepolisian agar pembinaan tersebut berjalan dengan baik. Dalam pembinaan  yang  diakukan  terhadap anak yang pelaku penjual beli narkoba adalah diperlukan pembinaan kemandirian dan pembinaan ketrampilan. Di indonesia diperlukan penanggulangan  dalam  kejahatan  ini karena hal  ini  mengakibatkan cenderung  meluas  dan  meresahkan banyak masyarakat termasuk keluarga. Hal  ini  diperlukan  dari  kebijakan pemerintah  supaya  tidak  semakin meluas dan penagak hukum semakin menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas dan untuk ini sangat diperlukan penanggulangan dan pengawasan yang ketat agar diketahui oleh setiap orang tua, pekerja sosial dan semua penegak hukum ditingkat-tingkat daerah. Salah satu  cara  dalam  penganggulangan kejahatan yang sangat serius ini adalah didirikan balai penanggulangan terkhusus  buat  anak-  anak  penerus bangsa. Didirikannya balai penanggulangan ketergantungan narkoba  perlu  dorongan  orang  tua, tenaga medis, para pendidik terkhusus menganalisa perkembangan watak dan kepribadian  bagi  remaja. Pemerintah dalam penanggulangan masalah bahaya narkotika diperlukan pengikutsertaan masyarakat meningkatkan pengawasan dan  diberikannya  bimbingan kepada anak-anak  yang  sudah  beranjak dewasa.
Upaya  penegak  hukum  harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai  didalam  mengupayakan penganggulangan peredaran narkotika yang melibatkan remaja. Didalam pasal
53 Undang- undang, No.22 Tahun 1997 tentang  narkotika.  bahwa  pemerintah mengupayakan  kerja  sama  dengan bilateral, multilateral dengan beberapa negara lain yang bergunan untuk dapat mencegah  serta  membrantas  melalui kepentingan
nasional untuk
penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika dengan. Berlakunya undang- undang  No  22  Tahun  1997  tentang narkotika sangat berfungsi untuk salah satu upaya pencegahan sehingga tidak menyalahgunakan narkotika di
indonesia dapat juga ditindak lanjuti dan bagi  siapa  yang  melanggar  akan diberikan  sanksi pidana yaitu penjara atau denda yang cukup tinggi.
Ketentuan mengenai pidana naka terdapat didalam UU No 11 Tahun 2012 mengenai sebuah sistem peradilan anak, sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  anak berupa Pidana pokok bagi anak, yang terdiri dari :
a. Pidana peringatan
b. Pidana dengan adanya syarat 1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Pemidanaan  diluar  lembaga terkait
3. Serta melaui Pengawasan
c. Pelatihan kerja
d. Pembinaan dalam lembaga
e. Penjara.
c. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak  Pidana Pengedar Ganja Yang  Telah  Dilakukan  Oleh Anak  Melalui    Studi    Kasus Putusan : No. 10. Pid. Sus. Anak/ 2015/ Pn. Stb

## 1. Kronologi Kasus
MUHAJIR  ALIAS BULEK,
Berlokasi  di  depan  pos  lantas polsek gebang dijalan lintas Sumatera Utara  Dusun  III  Desa  Paluh  manis kecamatan gebang kabupaten langkat,pada  hari  kamis  tanggal  15
oktober  2015  pada  pukul 04.30 wib yang  tidak  ada  hak  atau  melawan hukum membawa, mentransit,
mengirim,  mengangkut,  Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 1 kilogram dalam bentuk tanaman atau melebihi   5   batang   pohon beratnya melebihi  5  gram.  Pada  waktu  itu bermula  ketika  saksi  Nazli,  Anggiat simajuntak  dan  Aldoft  Simajuntak bersama  personik  polsek  gebang melakukan n sweeping terhadap
kendaraan yang  berlalu lalang. Anak Muhajir  alias  bulek duduk dan saksi meminta anak itu membuka tas ransel hitam.  Saat  ransel  hitam  dibuka ditemukan  4  bal  narkotika  dibalut lakban  kuning  narkotika  golongan  I jenis ganja kering. Dan anak ini  juga menyimpan  11  bal  narkotika  jenis ganja  yang  dibalut  dengan  lakban kuning.  15  bal  ganja  kering  dibawa dari sawang (aceh) menuju Medan ujar anak  tersebut,  ganja  tersebut  milik hamdan (DPO) anak mengaku hanya bertugas  sebagai  kurir  dengan  upah Rp.100.000 (seratus ribu  rupiah) per kg atauperbalnya
2. Putusan pengadilan
a. Menyatakan Muhajir Alias Bulek telah  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
b. Menjatuhkan  pidana  kepada Muhajir Alias Bulek dengan pidan penjara  selama  kurang  lebih  4 (empat)  tahun  dan  dendasenilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan n ketentuan memberikan  ketentuan  apabila anak  tidak  sanggupmembayar denda maka akan diganti dengan menjalani pelatihan n kerja selama
2 bulan
c. Menetapkan  masa penangkapan yang h telah  dijalani  oleh  anak tersebut
d. Memerintahkan  anak  Muhajir Alias Bulek tetap ditahan
e. Biaya  perkara  dibebani  kepada anak sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiiah) 3. 3.      Analisis Putusan No.10/pid.sus/2015/Pn.Slb Didalam putusan No 10/pid.sus/2015/Pn.Stb dengan
mempertimbangkan fakta a hukum yang ada. kepada anak Muhajir Bulek Hakim menjatuhkan putusan terbukti secara sah bersalah h dalam  melakukan  sebuah tindak  pidana  tanpa a hak  dan  telah melawan  hukum  dengan  menjadi perantara jual beli Narkoba golongan I. Hakim memberi dakwaan alternatif dari jaksa ab penuntut umum yang sebagaimana dalam dakwaan pasal 114 ayat    2    Undang-undang    RI  No.35 Tahun  2009  tentang  narkotika,  dan tentang  Narkotika,  Undang-  undang No.11 Tahun 2012  Tentang peradilan anak. Dan dijatuhkan pidana  penjara selama 4  Tahun dan dan jika anak tidak dapat  membayar denda tersebut akan diganti dengan pelatihan selama 2 bulan didenda  sebesar  Rp.  1.000.000.000., (satu milyar rupiah).
Pertimbangan hakim dari dakwaan alternatif dari jaksa penuntut umum,  adalah  berikut  unsur-unsur sebagai berikut
a. Setiap  orang  barang  siapa sebagaimana  diatur  dalam  kitab undang-undang  hukum  pidana. Bahwa  yang  dimaksud  dengan setiap orang adalah sebagai subjek hukum  yang berupa perorangan maupun  badan  hukum  yang diawili  oleh  perorangan  yang menampakkan daya pikir sebagai persyaratan
kemampuan bertanggung jawab.
b. Tanpa  hak  melawan  hukum menyimpan  dan  mengusai  atau disebut telah menyediakan Narkotika  Golongan.    I    Jenis ganja yang dilakukan oleh Anak
Bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan  yang  dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran narkotika golongan I. Dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan persetujuan dari instansi yang  berwenang.  Dalam  putusan  No 10/pid.sus./2015/PN.Stb   penulis tidak setuju  dalam  penjatuhan pidana oleh hakim tidak seharusnya anak dibawah umur dipidana penjara selama 4 (empat) Tahun, hal ini tidak menunjukkan upaya perlindungan  hukum  terhadap  anak. Penjatuhan  pidana  terhadap  anak dibawah  umur  akan  mengakibatkan kerugian bagi perkembangan jiwa anak dimasa yang akan datang.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Faktor  terjadinya  pengedaran narkotika  golongan  I  yang dilakukan  oleh  anak  dibawah umur atau disebut faktor internal dan faktor eksternal.
2. Upaya  hukum  yang  dilakukan oleh  aparat  terhadap  kejahatan pengedaran narkotika golongan I dilakukan  dengan  3  cara  yaitu, upaya  preventif, upaya refresif, upaya pembinaan.
3. Didalam putusan No10pid.sus.2015/PN/Stb penjatuhan pidana terhadap anak tidaklah  tepat  karena  tidak menunjukan perlindungan terhadap anak.

## Saran
1. Seharusya  perlu  pengawas  dan pembinaan yang ketat dari orang tua  terhadap  anak  dan  selalu melihat  perkembangan terhadap anak 2. Sebaiknya pemerintah memberikan  bantuan  badan pengawas yaitu Lembaga
Pembinaan  Khusus  Anak.  dan membuat program pendidikan dan pembinaan  yang  diawasi  oleh Balai Pemasyarakatan
3. Kebijakan  oleh  hakim  dalam memutuskan  perkara  dengan putusan No.10/pid.sus/2015/PN.Stb tidak tepat karena dapat menimbulkan kerugian bagi anak dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
a. Buku
Chairul  Huda,  2016, Dari  Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban  Pidana Tanpa kesalahan , Jakarta. Gatot  Supramono,  2017, Hukum Narkoba Indonesia , Jakarta. Maidun, 2014, perlindungan hukum terhadap anak , Bandung. Peter Mahmud Marzuki,  2005,
Penelitian Hukum , Jakarta. Juliana  dan  Sutrisna,  2018, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Yogyakarta. Satoso,  Topo,  2011, Kriminolog i, Jakarta H. Dadang Hawari, 2017, Penyalahgunaan & ketergantungan Naza. Jakarta. Rachman hendrawan, 1998, penyalahgunaan  narkotika  oleh remaja, Bandung. Setiyawati,dkk , 2015, Buku  Seri Bahaya Narkoba , Surakarta .
b. Peraturan Perundang-

## Undangan
Undang-undang  No.22  Tahun  1997
tentang narkotika
UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak
c. INTERNET
https://www.hukumonline.com/klinik/de
tail/ulasan/lt51beb81b14ffe/jerat- hukum-bagi-pelajar-yang- menggunakan-ganja/ diakses tanggal 18 april 2020