## REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANTAR PENYIDIK, JAKSA, PENGADILAN, DAN PEMASYARAKATAN

## Hanny Oktavia Taolin
Universitas Katolik Darma Cendika, hanny.taolin@student.ukdc.ac.id
Retno Dewi Pulung Sari Universitas Katolik Darma Cendika, retno.dewi@ukdc.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  masalah  sistem  peradilan  pidana  antar  penyidik,  jaksa,  pengadilan,  dan pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dengan tujuan untuk melakukan suatu analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metedologis sistematis dan konsisten. Sumber  data  primer  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan yang berhubungan dengan independensi dan urgensi rektrukturisasi sistem peradilan pidana Indonesia dan wawancara dengan pihak yang terkait disertai dengan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal-jurnal yang terkait. Wawancara dilakukan terhadap petugas P2U Rumah Tahanan Negara (Rutan)  sebagai  narasumber.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  penegak  hukum  dalam  menjalankan kekuasaan  dan  kewenangan  secara  independen  atau  terbebas  dari  conflict  of  interest  tidak  dapat dijamin.  Faktor  ketidakmandirian  sistem  peradilan  pidana  adalah  karena  banyak  peraturan  yang bersifat  parsial  dan  belum  integral  dalam  kekuasaan  peradilan,  aturan  yang  tidak  harmonis  dan inkonsistensi antara satu dengan lainnya.

## Kata Kunci: Jaksa, Pengadilan, Penyidik

## PENDAHULUAN
Indonesia  dapat  disebut  sebagai  Negara  Hukum  Pancasila  bertujuan  untuk mewujudkan  tata  kehidupan  bangsa  yang  damai,  aman, tertib,  sejahtera  dan  berkeadilan. Setiap  sikap,  kebijakan  dan  perilaku  alat  negara  serta  penduduk  harus  berdasarkan  atas hukum. 1 Negara hukum atau memiliki istilah the rule of law merupakan negara yang dalam menjalankan  suatu  tindakan,  semua  berdasarkan  pada  aturan  atau  sesuai  dengan  hukum yang berlaku. Dalam mengadili suatu tindakan berdasarkan hukum tersebut perlu adanya penegak  hukum.  Penegakan  hukum  yang  ideal  harus  bisa  memiliki  tiga  nilai  dasar  dari hukum  yaitu  nilai  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  yang  mana  tidak  mudah untuk diwujudkan secara serasi. 2
Sistem  Peradilan  Pidana  merupakan  suatu  proses  penegakan  hukum  pidana,  oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana.  Dikatakan  demikian  karena  perundang-undangan  pidana  itu  pada  dasarnya merupakan penegakan hukum in abstracto yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum
1 Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,  Keadilan Dan Kemanfaatan. Jurnal Warta Dharmawangsa . Vol 13, No 1.
2 Arief,  Barda  Nawawi.  (2018). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Prenada Media.
pidana in concreto 3 . Penegakan hukum ( law enforcement ) merupakan upaya menerapkan, dan melaksanakan hukum, serta  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  setiap  pelanggaran atau  penyimpangan  hukum  yang  dilakukan  oleh  subyek  hukum 4 .  Baik  melalui  prosedur peradilan  maupun  melalui  prosedur  arbitrase  penyelesaian  sengketa  lainnya  ( alternative disputes  or  conflicts  resolution )  atau  kegiatan  penegakan  hukum.  Segala  aktifitas  agar hukum  sebagai  perangkat  kaedah  normatif  yang  mengatur,  dan  mengikat  para  subyek hukum  dalam  segala  aspek  kehidupan  bermasyarakat,  bernegara  benar-benar  ditaati  dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. 5
lembaga-lembaga  sub-sistem  dalam  system  peradilan  pidana  (Polisi/  penyidik, Kejaksaan/ penuntut dan Lembaga Pemasyarakatan/ pelaksana pidana) sebagai organ dalam intrumen  Eksekutif.  Fungsinya  adalah  pengemban  fungsi  penyelenggaraan  penegakan hukum  pidana,  bersama-sama  dengan  lembaga  pengadilan  untuk  menopang  kekuasaan yudikatif. 6 Sistem  peradilan  pidana  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  bekerjanya beberapa  lembaga  penegak  hukum  melalui  sebuah  mekanisme  yang  meliputi  kegiatan bertahap, yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. 7
Keseluruhan  proses  itu  bekerja  di  dalam  suatu  sistem,  sehingga  masing -masing lembaga  itu  merupakan  subsistem  yang  saling  berhubungan  dan  saling  mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Sistem peradilan pidana bekerja antarkomponen fungsi yang masing-masing  harus  berhubungan  dan  bekerja  sama.  Sesuai  dengan  penelitian  yang menyebutkan bahwa Criminal justice can function systematically only to the degrees that each  segment  of  the  system  takes  into  account  all  other  segments.  In  order  words,  the system is no more systematic than the relationships between Police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness 8 .
Dengan  demikian,  permasalahan  yang  diambil  dalam  kajian  ini  adalah  bagaimana fungsi,  kedudukan,  independensi  dari  sistem  peradilan  pidana  dalam  penyelenggara an kekuasaan  kehakiman  serta  bagaimana  restrukturisasi  membangun  keterpaduan  sistem peradilan secara intergral sehingga bisa bekerja secara optimal.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normative  dengan    pendekatan perundang-undangan (Statute  Approach) dengan  tujuan  untuk  melakukan  suatu  analisis  dan konstruksi  yang  dilakukan  secara  metedologis  sistematis  dan  konsisten.  Pendekatan statute
3 Romli,  Atmasasmita  Dalam  Edi  Setiadi  Dan  Kristian.  (2017). Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Dan  Sistem  Penegakan Hukum Di Indonesia , Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
4 Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. Dialogia Iuridica . Vol 11, No 1. Pp: 1-20. https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831
5 Djamir, H. Muhammad. (2020). Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan . Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6 Mufrohim, O. (2020). Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice  System)  di  Indonesia. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia .  Vol  2,  No  3.  Pp:  373-386. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386
7 Maringka, Jan S. (2022). Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Madiun: Sinar Grafika. Hal:83.
8 Aras, Firman. (2020). Implication Of Criminal Detention In Criminal Justice System. Tadulaco Master Law Journal , Vol.3 No.3, DOI: https://doi.org/10.22487/tmlj.v3i3.188
approach digunakan  sebagai  pendekatan  yang  menitikberatkan  pada  legislasi  dan  regulasi hukum. 9 Penelitian  ini  analisis  secara  spesifik  menggunakan  penelitian  deskriptif  analitis. Sumber data penelitian ini  menggunakan data primer yang terdiri dari bahan hukum  primer berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  independensi  dan  urgensi rektrukturisasi  sistem  peradila  pidana  Indonesia  dan  wawancara  dengan  pihak  yang  terkait disertai  dengan  bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  buku,  jurnal-jurnal,  artikel  atau sejenisnya yang terkait. Wawancara dilakukan terhadap petugas P2U Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai narasumber.

## PEMBAHASAN

## 1. FUNGSI  DAN  KEDUDUKAN  SUB-SISTEM  SISTEM  PERADILAN  PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
Kejaksaan  nerupakan  suatu  institusi  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan membuat dokumen seperti dakwaan dan surat tuntutan. Jaksa sebagai tokoh utama dalam  penyelenggara peradilan pidana. Kejaksaan yang menyandang  asas dominus  litis memiliki  fungsi  yang  dominan  dalam  proses  penuntutan. Kejaksaan tidak hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan atau melaksanakan putusan hakim, akan tetapi kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Hal ini tertuang dalam Pasal  30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang berbunyi “Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. 10
Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  negara  yang  meiaksanakan kekuasaan  Negara  dibidang  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  eksekusi  harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam  bidang  perawatan  tahanan,  pembinaan  narapidana  serta  pengamanan  lembaga pemasyarakatan  dan  rumah  tahanan  negara.  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  (Ditjen Pemasyarakatan)  bertanggung  jawab  atas  keamanan  dan  ketertiban  di  Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
Tahanan  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  Tahanan  Kejaksaan.  Sedangkan Narapidana  yang  dimaksud  dalam  petunjuk  teknis  ini  adalah  sebagaimana  yang  diatur  pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas /Rutan. 11 Proses penyidikan oleh kejaksaan dapat terlihat dalam penanganan  kasus  di  Rumah  Tahanan  (Rutan)  yaitu  kejaksaan  selaku  penyidik  maupun penuntut  umum  dapat  menempatkan  tahanan  pada  Rutan  melalui  koordinasi  dengan  sarana tercepat  dan  segera  menyampaikan  surat  permohonan  secara  tertulis  kepada  kepala  Rutan. Penempatan tahanan disertai surat perintah penahanan dan berita acara penahanan.
Sub-sistem  Penuntutan  secara  yuridis  adalah  tindakan  oleh  penuntut  umum  untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri sesuai yang tercantum dalam UUD (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Sistem peradilan pidana di Indonesia undang-undang hanya memberikan
9 Siregar, Fitri. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang- Undang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum . Vol7, No 2.
10 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan
kepada lembaga negara untuk melakukan penuntutan yaitu tindak pidana umum beserta  tidak pidana khusus lainnya dilakukan oleh jaksa.
Penuntut Umum Lembaga Kejaksaan sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan mengemban dan melaksanaan kekuasaan  negara  dibidang  penuntutan. 12 Sistem  hukum  Indonesia  kejaksaan merupakanlembaga negara yang berada dibawah lembaga eksekutif, namun jika melihat tugas dan tupoksinya bahwa kejaksaa pada dasarnya merupakan lembaga Negara yang ditugaskan untuk menegakkan keadilan sehingga sangat jelas bahwa kekuasaan kejaksaan berada dalam bidang  yudikatif.  Disinilah  terjadi  keambivalensian  kedudukan  kejaksaan  sebagai  penegak hukum.  Secara  yuridis  bahwa  kekuasaan  kehakiman  dalam  menjalakan  tugasnya  harus dilakukan secara merdeka, namun kedudukan kejaksaan disatu sisi harus menegakkan hukum sebagai  tugas  pokok  kejaksaan  dan  sebagai  lembaga  yang  berada  dilembaga  eksekutif kejaksaan harus tunduk pada penguasa.
Kedudukan kejaksaan yang masih berada dibawah Presiden tidak ada jaminan kejaksaan akan menjalankan kewenangannya secara independen, padahal sangat jelas bahwa kejaksaan adalah salah satu elemen terpenting dalam penegakan hukum 13 . Atas dasar itu menurut penulis independensi yang terbebas dari conflict of interest kejaksaan sangat sulit untuk dihindarkan. Meskipun dalam menjalankan tugas penyidikan oleh Kejaksaan harus bebas dan merdeka.
Sub-sistem Peradilan dapat dilihat dalam kekuasaan kehakiman diatur dalam  Pasal 24 ayat  (2)  UUD  1945.  UU  No.  48  tahun  2009  dalam  Pasal  25,  pada  intinya  menjelaskan Mahkamah  Agung terdiri dari beberapa lingkup peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama,  peradilan  PTUN  dan  Peradilan  Militer.  Kewenangan  masing-masing  lembaga peradilan tersebut telah diatur dalam undang-undang. jika mengacu terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Agung merupakan puncak dari peradilan. Selain itu dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan Negara tertinggi. 14
Mahkamah  Agung  sebagai  puncak  peradilan  memberikan  arti  bahwa  sejatinya penyelenggaraan sistem peradilan pidana harus berpuncak MA. Sehingga struktur organisasi, administrasi,  finansial  dan  kepegawaian  harus  berada  dibahwa  kewenangan  Mahkamah Agung. Atas dasar itu sistem satu atap dalam sistem peradilan pidana ditujukan untuk spirit independensi  peradilan,  namun  pada  faktanya  subsistem  peradilan  pidana  mementingkan sektoral semeta.

## 2. FAKTOR PENYEBAB KEKUASAAN KEHAKIMAN TIDAK MERDEKA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
Kedudukan  kejaksaan  yang  merupakan  elemen  dari  sistem  peradilan  pidana  dituntut untuk  tetap  menjaga  independensinya  dari  adanya  intervensi  dari  pihak  manapun  termasuk pihak eksekutif. 15 Akan tetapi, hal tersebut secara konkret terlihat sulit bagi kejaksaan untuk bisa  mandiri  dari  intervensi  pihak  eksekutif  karena  secara  struktural,  penempatan  kejaksaan berada  dibawah  kekuasaan  eksekutif.  Kewenangan  Presiden  yang  dapat  mengangkat  dan
12 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
13 Syarif, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi. Lex Privatum. Vol 8, No 4.
14 UUD  1945. UU No.  48  tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
15 Utama,  R.  (2021).  Independensi  dan  Urgensi  Restrukturisasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  Berdasarkan  Aspek Kekuasaan Kehakiman. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum . Vol 5, No 1.
memberhentikan Jaksa Agung sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  RI  membuat  posisi  Jaksa  Agung  tidaklah  independen.  Berkaitan  dengan  periode masa  jabatan  Jaksa  Agung,  tidak  ada  penjelasan  secara  rinci.  Kondisi  yang  demikian  akan berpotensi  hilangnya  independensi  kekuasaan  penuntutan.  Presiden  dapat  memberhentikan Jaksa  Agung  sesuai  keinginan  Presiden,  sehingga  dalam  hal  melaksanakan  tugas  untuk menegakan hukum harus waspada, jangan sampai menyinggung kepentingan politik Presiden yang pada akhirnya membuat ia menjadi tidak independen.
Kedudukan yang tidak mandiri tersebut berakibat pada tidak independennya fungsi yang dilaksanakan karena sebagai pejabat pemerintah dituntut untuk memiliki loyalitas yang tinggi dalam  melaksanakan  fungsi-fungsi  pemerintahan,  walaupun  terdapat  jaminan  kemerdekaan dalam melaksanakanfungsi penuntutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16  Tahun  2004.  Dalam  kedudukan  dan  fungsi    Kejaksaan,  terdapat  keadaan  yang  bersifat kontradiktif dan dilematis. 16
Terciptanya independensi sangat dipengaruhi oleh proses pemilihan serta pengangkatan kekuasaan  Lembaga  Yudisial  dan  hal  tersebut  merupakan  indikator  yang  penting.  Proses pengangkatan Jaksa Agung yang hanya melibatkan Presiden, secara actual dapat mengurangi makna penting Jaksa sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum dan penegakan hukum.

## 3. RESTRUKTURISASI  SISTEM  PERADILAN  PIDANA  MENUJU  KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA SECARA INTEGRAL
Restrukturisasi Substansi Hukum pada dasarnya legal substance dalam bidang peradilan dan penegakan hukum pidana mencakup substansi hukum materil, hukum formil dan substansi hukum  pelaksanaan/eksekusi.  Restrukturisasi  substansi  hukum  yang  dimaksud  berkaitan dengan  substansi  hukum  yang    mengatur  fungsi,  kedudukan  dan  wewenang  lembaga penegakan hukum pidana. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sub-sistem masih belum memberi ruang dan atmosfir yang kondusif bagi independensi dan kemandirian kekuasaan  kehakiman.  Adanya  aturan  yang  bersifat  overlapping,  keadaan  ini  muncul sehubungan  beberapa  aturan  memberikan  pengaturan  kewenangan  yang  sama  terhadap beberapa lembaga penegak hukum. 17
Banyak peraturan yang bersifat parsial dan belum integral dalam keseluruhan kekuasaan kehakiman, aturan yang tidak selaras, tidak harmonis  dan  inkonsistensi antara  satu  dengan lainnya.  Selain  itu,  sesuai  dengan  telaah  subtantif  eksistensi  dan  relasi  lembaga  penegakan hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  tidak  harmonis  menimbulkan  ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan fungsi dan tupoksi lembaga tersebut. Jadi yang harus dilakukan adalah  bagaimana  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  kekuasaan  kehakiman memberikan  ruang  dan  atmosfir  yang  tegas  bagi  independensi  kekuasaan  kehakiman  dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislative.
Restrukturisasi struktur hukum penegakan hukum pidana untuk mewujudkan integrated criminal  justice  system maka  diperlukan  sinkronisasi  secara  menyeluruh  subsistem  dalam sistem peradilan pidana yang ditata secara integral dalam tatanan baru. Kekuasaan kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  diberikan  kewenangan  untuk  mengadili.  Penataan  kembali
16 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
17 Utama,  R.  (2021).  Independensi  dan  Urgensi  Restrukturisasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  Berdasarkan  Aspek Kekuasaan Kehakiman. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum . Vol 5, No 1.
kekuasaan  kehakiman  dalam  rangka  menjalankan  kekuasaan  penegakan  hukum,  yang memberikan  kedudukan  Mahkamah  Agung  sebagai  otoritas  tunggal  dalam  penyelenggaraan kekuasan kehakiman yang merdeka dan mandiri, dan mampu mengintegrasikan keseluruhan lembaga penegak hukum dalam menjalan sistem peradilan pidana. Menempatkan Mahkamah Agung menjadi pengawas dan pengendali puncak/tertinggi dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana (tahap penyidikan, penuntutan, peradilan, pelaksanaan pidana.
Restrukturisasi  budaya  hukum  pelaksanaan  penegakan  tindak  pidana  saat  ini muncularogansi  kelembagaan  yang  sifatnya  inkonsistensi  dan  kontradiksi  dalam  penegakan hukum.  Penegakan  hukum  cenderung  mengutamakan  kepentingan  kekuasaan  dibandingkan kepentingan  masyarakat. Ego  sektoral yang  semakin  lama  semakin  menjadi-jadi  diantara subsistem  peradilan  pidana. 18 Fenomena  ini  sudah  terjadi  sejak  lama  sehingga  kepercayaan masyarakat  terhadap  penegakan  hukum  tergolong  rendah.  Ego  sektoral  yang  semakin meningkat dikawatirkan akan menimbulkan moral para penegak hukum yang rendah.
Dalam realita yang terjadi dimasyarakat terdapat budaya amplop (mafia peradilan) dalam upaya  penegakan  hukum  pidana.  Hal  ini  menandakan  bahwa  budaya  hukum  yang  lemah. Namun untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia salah satu cara yang harus didorong  adalah  meningkatkan  kualitas  ilmu  pengatahuan  dan  mengedepankan  nilai  moral dalam proses penyelesaian tindak pidana. Sebagaimana hukum akan dapat ditegakkan apabila penegak hukum memiliki nilai-nilai moral yang tinggi dan menghindari praktik-praktif yang melemahkan kekuatan hukum.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas,  maka  kesimpulan  dalam  penelitian  ini menunjukkan bahwa kedudukan subsistem sistem peradilan pidana tidak bersifat mandiri atau merdeka  karena  kedudukannya  berada  dibawah  lembaga  eksekutif  maupun  di  lembaga yudikatif. Sehingga dalam  menjalankan kekuasaan dan kewenangan secara independen  atau terbebas dari conflict of interest tidak dapat dijamin. Faktor ketidakmandirian sistem peradilan pidana  adalah  karena  banyak  peraturan  yang  bersifat  parsial  dan  belum  integral  dalam kekuasaan peradilan, aturan yang tidak harmonis dan inkonsistensi antara satu dengan lainnya. Dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu dan mandiri maka diperlukan restruk turisasi penegakan hukum pidana yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan ruang yang tegas bagi  independensi  kekuasaan  kehakiman  dari  pengaruh  kekuasaan  eksekutif  maupun kekuasaan    legislatif.  Lembaga  subsistem  peradilan  pidana  harus  ditempatkan  di  bawah kekuasan  kehakiman.  Dengan  demikian  rekontruksi  sistem  peradilan  pidana  akan  mampu memberikan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Arief,  Barda  Nawawi,  2018. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Prenada Media. Maringka, Jan S, 2022. Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Madiun: Sinar Grafika. Romli,  Atmasasmita  Dalam  Edi  Setiadi  Dan  Kristian,  2017. Sistem  Peradilan Pidana  Terpadu  Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia , Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
18 Anwar, Zakariya. (2019). Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan. Sosioreligius. Vol 4, No 1.

## SUMBER LAIN:
Anwar, Zakariya, 2019. Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia dan Kemiskinan , Sosioreligius . Vol 4, No 1. Aras, Firman, 2020. Implication Of Criminal Detention In Criminal Justice System , Tadulaco Master Law Journal, Vol.3 No.3, DOI: https://doi.org/10.22487/tmlj.v3i3.188
Arliman, L, 2019. Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia , Dialogia Iuridica, Vol 11, No 1, Pp: 1-20. https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831 Djamir,  H.  Muhammad,  2020. Rekonstruksi  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan , Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Moho,  H,  2019. Penegakan  Hukum  Di  Indonesia  Menurut  Aspek  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan Kemanfaatan , Jurnal Warta Dharmawangsa, Vol 13, No 1. Mufrohim,  O,  2020. Independensi  Lembaga  Kejaksaan  sebagai  Legal  Structure  didalam  Sistem Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice  System)  di  Indonesia ,  Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Vol  2, No 3, Pp: 373-386. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386
Siregar,  Fitri,  2020. Aspek  Hukum  Penyederhanaan  Perizinan  Badan  Usaha  di  Bidang  Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja , Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol7, No 2. Syarif, D, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi , Lex Privatum , Vol 8, No 4.
Utama,  R,  2021. Independensi  dan  Urgensi  Restrukturisasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman , Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, No 1.

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.