REKONSTRUKSI PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ISLAM Telaah Pemikiran M. Umer Chapra
Fadllan
(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya / fadllanma@gmail.com)
Abstrak:
Makna  “Rekonstruksi  Pembangunan  Ekonomi”  dalam  penelitian ini  adalah  sebuah  upaya  rekonseptualisasi  atas  konsep-konsep ekonomi  pembangunan  konvensional,  struktur  dan  sistem ekonomi  yang  dirumuskan  oleh  Barat  melalui  kerangka  berpikir yang  ditawarkan  oleh  Muhammad  Umer  Chapra  dengan  tujuan membangun  kembali  konsep  pembangunan  ekonomi  yang  dapat menyejahterakan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, sehingga melahirkan  sebuah  teori  baru  sebagai  konsep  pembangunan ekonomi  masa  depan.  Untuk  membangun  sistem  ekonomi  yang berkeadilan dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi Islam, M. Umer Chapra  menawarkan  rekonstruksi  terhadap  elemen-elemen strategis,  yaitu  mekanisme  filter  yang  titik  tekannya  pada  filter moral,  motivasi  manusia  untuk  mengedepankan  kepentingan sosial,  restrukturisasi  sosioekonomi,  dan  peran  komplementer negara yang aktif dalam ekonomi. Untuk merealisasikan itu semua ia menawarkan kebijakan-kebijakan yang harus ditempuh, yaitu: (1) menghidupkan  faktor  kemanusiaan;  (2)  mengurangi  konsentrasi kekayaan;  (3)  melakukan  restrukturisasi  ekonomi;  (4)  melakukan restrukturisasi  keuangan;  dan  (5)  melakukan  rencana  kebijakan strategis yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh manusia. Inti dari  seluruh  tawarannya  tentang  pembangunan  ekonomi  adalah pembangunan yang seimbang antara dua lini, ekonomi dan moral. Tanpa  adanya  pembangunan  moral  mustahil  untuk  menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan.
Kata Kunci: Meningkatkan Pembelajaran PAI. Rekonstruksi, Pembangunan Ekonomi, Chapra

## Fadllan
Abstract:
The meaning of “Reconstruction of Economic Growth” in this research is an effort  to    reconceptualize  the  economic  concepts  of  conventional  development, structure  and economic system  formulated  by  West  through  the  mind  frame offerred  by  Muhammad  Umer  Chapra.  This  mind  set  has  a  purpose  of reconstructuring the economic growth that can make the society prosperous as the Islamic teaching law, so that it can create a new theory as a future economic developmental concept.  To build a fairness economic system and to reach the economic goals, M. Umer Chapra offerred a reconstruction  on some strategic elements. They are filter mechanism which stressed on the moral filter, people‟s motivation to put social interests forward, socioeconomical reconstruction, and the country complementer‟s active role in economy. To make it true, he offerred some  policies,  they  are:  1)  enlighting  the  humanity  factors;  2)  decreasing  the property concentration; 3) making the economic reconstruction; 4) making fund reconstruction;  5)  making  a  strategic  policy  with  the  society‟s  welfare  as  the orientation. The essence of all his offering about economic growth is a balanced development in two sides, economy and moral. Because it is impossible to bulid a fairness welfare without any  moral development.

## Keywords:
Reconstruction , Economic growth, Chapra
Pendahuluan
Di  tengah  “pergumulan”  dua  sistem  ekonomi  dunia  (kapitalisme  dan sosialisme),  persoalan  pembangunan  ekonomi  sendiri  belum  banyak dibicarakan.  Diskursus  pembangunan  ekonomi  mulai  ramai  diperbincangkan setelah  terjadinya  Perang  Dunia  Kedua  (1939-1945)  yang  dikomandoi  oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan Harry S. Truman, sekitar tahun 1950- an. 1 Pada  saat  itu  banyak  negara-negara  mulai  membangun  perekonomiannya akibat  kehancuran  pasca  perang,  tak  terkecuali  negara-negara  baru  merdeka. Sehingga, dimulailah pembangunan ekonomi yang selanjutnya identik dan selalu dihubungkan  dengan  negara-negara  baru  merdeka  atau  negara-negara  sedang
1 Mansour  Fakih, Masyarakat  Sipil  Untuk  Transformasi  Sosial,  Pengelolaan  Ideologi  LSM  Indonesia (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 8.
Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra
berkembang  yang  kemudian  populer  dengan  sebutan  negara-negara  Dunia Ketiga. 2
Untuk  menyebarkan  gagasan developmentalisme ke  Dunia  Ketiga,  pada tahun 1950-an dan 1960-an para ahli ilmu sosial, terutama pakar ilmu sosial yang tergabung  dalam Centre  for  International  Studies di  Massachussetts  Institute  of Technology (MIT), berperan dalam membantu penyelenggaraan lokakarya yang berhasil  menciptakan  diskursus  resmi  dan  akademis  tentang  pembangunan. Sepanjang periode itu, para ahli ilmu sosial produktif menciptakan pengetahuan dan  teori  tentang  pembangunan  dan  modernisasi. 3 Maka  tidak  heran  kalau dalam sejarah pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga kental diwarnai dengan teori-teori ekonomi Barat.
Kajian ekonomi negara-negara berkembang selama periode 1970-an dan 1980-an  sesungguhnya  sangat  terkait  erat  dengan  fakta  mengenai  adanya struktur hegemoni pada sistem ekonomi politik global. Kebijakan Marshal Plan dan  diberlakukannya Sistem  Bretton  Woods dalam  tatanan  dunia  perekonomian Internasional  –yang  semenjak  kelahirannya  memang  mengandung  “penyakit bawaan”-  adalah  salah  satu  indikasinya. 4 Negara-negara  penyandang  dana  kuat seperti  Amerika,  disinyalir  senantiasa  memanfaatkan  institusi-institusi perekonomian  tersebut  untuk  kepentingan-kepentingannya  sendiri  demi menancapkan  dominasi  dan  hegemoninya  atas  negara-negara  lain,  khususnya negara-negara Dunia Ketiga. Dominasi ini dipandang oleh para ilmuwan sosial sebagai  fondasi  hegemoni  Amerika  atas  sekutunya  di  Eropa,  yang  selanjutnya digunakan untuk memperluas hegemoninyavke negara-negara Dunia Ketiga. 5
2 Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 58.
3 Mansour Fakih, Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, hlm.71 4 Marshall  Plan adalah  kesepakatan  bersama  antara  AS  dan  negara-negara  sekutunya  di  Eropa untuk  mengelola  perekonomian  dunia  pada  basis  komitmen  bersama  bagi  pertumbuhan ekonomi  pasca  perang.  Pada  tahun  1944  (menjelang  berakhirnya  PD  II)  diselenggarakan pertemuan  yang  dihadiri  oleh  wakil-wakil  dari  44  negara  di Bretton  Woods, New  Hampshire, Amerika Serikat, yang menghasilkan kesepakatan mengenai pembentukan tiga lembaga ekonomi Internasional,  yaitu: International  Monetery  Fand  (IMF),  International  Bank  for  Reconstruction  and Development (IBRD) yang biasa disebut Bank Dunia, dan International Trade Organization (ITO) yang menghasilkan General Agreement on Tariffts and Trade (GATT) yang sekarang menjadi World Trade Organization  (WTO). Lihat,  Soediyono  R, Ekonomi  Internasional;  Pengantar  Lalu-Lintas  Pembayaran Internasional (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 39-46.
5 Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, terj. Cholish, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 74.

## Fadllan
Ironisnya,  banyak  pengambil  kebijakan  di  negara-negara  berkembang yang  tidak  menyadari  (atau  boleh  jadi  sadar  tapi  tidak  bisa  mengelak)  dari kenyataan  tersebut.  Adopsi  kebijakan-kebijakan  ekonomi  pembangunan  oleh negara-negara  tersebut  berdasarkan  ideologi  dan  teori-teori  yang  sama  sekali tidak  sesuai  dengan  kondisi  historis  dan  kultur  setempat  ( a  historis )  cenderung menemui  kegagalan,  bahkan  menimbulkan  konsekuensi-konsekuensi  yang merusak  terhadap  tatanan  sosio-ekonomi. 6 Berbagai  macam  teori  yang  dipakai ternyata  belum  mampu  mengakhiri  keterbelakangan  negara-negara  Dunia Ketiga.  Masalah-masalah  pembangunan  seperti  keterbelangan,  kemiskinan, kepincangan distribusi pendapatan, dan pengangguran masih terus berlangsung dan  bahkan  semakin  buruk  di  hampir  semua  negara-negara  berkembang,  tak terkecuali negara-negara muslim dan termasuk juga Indonesia.
Perkembangan  selanjutnya  sistem  kapitalisme  ini  dianggap  gagal menciptakan  kesejahteraan,  pemerataan  dan  keadilan  ekonomi  dunia,  terlebih bagi  negara-negara  Dunia  Ketiga.  Lebih  dari  itu,  kapitalisme  dituding  telah menciptakan  jurang  perbedaan  dan  “ketergantungan” 7 negara-negara  Dunia Ketiga  yang  berdampak  kepada  semakin  terpuruknya  ekonomi  negara-negara tersebut. Melihat kondisi seperti ini, negara-negara Dunia Ketiga umumnya, dan negara-negara  muslim  khususnya,  dituntut  untuk  berusaha  menutup  jurang perbedaan  dengan  negara-negara  industri  besar  yang  sudah  maju,  dengan sumber  daya  yang  dimiliki.  Bagaimanapun  negara-negara  muslim  punya  nilai- nilai  dan  kebudayaan  yang  berbeda  dengan  Barat.  Jika  negara  muslim  terus menerus  berada  dalam  ketergantungan,  maka  hal  itu  bukan  saja  menjebloskan mereka pada jebakan sistem ekonomi Barat, tetapi secara gradual akan mengikis sistem nilainya. 8
Dengan  kenyataan  yang  memprihatinkan  dan  mengancam  identitas Islam, para pemikir Muslim mulai membahas dan mencari formulasi baru sistem ekonomi  yang  lebih  menjamin  keadilan,  pemerataan  dan  kesejahteraan masyarakat  dunia.  Banyak  usaha  yang  telah  dilakukan  para  sarjana  dan cendekiawan  muslim  untuk  “mengislamkan  ekonomi”  yang  pada  gilirannya muncul  gagasan  ekonomi  Islam  yang  dimaksudkan  sebagai  suatu  sistem
6 Ibid., hlm. 53.
7 Ketergantungan  oleh  Dos  Santos  didefinisikan  sebagai  suatu  situasi  di  mana  ekonomi sekelompok  negara  dikondisikan  oleh  perkembangan  dan  ekspansi  ekonomi  lain,  di  mana ekonomi  sekelompok  negara  tersebut  tunduk  kepadanya.  Ian  Roxborough, Teori-teori Keterbelakangan, terj. Rohman Achwan (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 70.
8 Issa J. Boullata, Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 140.
Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra
alternatif  dari  kapitalisme  dan  sosialisme  yang  bukan  saja  tidak  sesuai  dengan Islam,  tetapi  juga  gagal  memecahkan  problem  ekonomi  negara-negara  Dunia Ketiga. Salah  satu  tokoh  yang concern terhadap  pembangunan  ekonomi  Islam adalah  Muhammad  Umer  Chapra  (selanjutnya  disebut  Chapra)  yang  mencoba merumuskan  paradigma  Islam  sebagai  alternatif  pembangunan  ekonomi  masa depan.  Ia  adalah  pakar  ekonomi  asal  Pakistan  yang  mendapat  pendidikan  di Universitas  Karachi  Pakistan  dan  Minnesota  Amerika  Serikat.  Ia  aktif  dalam lembaga-lembaga  riset  akademik  baik  di  Pakistan  sendiri  maupun  di  negara- negara muslim lainnya. Ide-idenya banyak tertuang dalam karya-karya tulis yang telah  banyak  dipublikasikan.  Karya  pertamanya, Toward  a  Just  Monetary  System, mendapat penghargaan dari Islamic Development Bank Award atas pengabdiannya terhadap ekonomi Islam dan mendapat penghargaan dari King Faisal International Price dalam bidang kajian Islam. 9 Dalam kajian-kajiannya tentang ekonomi Islam ia banyak membahas mengenai pembangunan ekonomi dan sistem moneter. Ia mengatakan bahwa dalam pembangunan materi dengan keadilan tidak mungkin tanpa  adanya  pembangunan  moral.  Pembangunan  dengan  keadilan menghendaki  adanya  penggunaan  sumber  daya-sumber  daya  yang  adil  dan efisien,  hal  ini  tidak  dapat  diaktualisasikan  tanpa  adanya  injeksi  moral  dalam dunia perekonomian. 10
Tertarik  dengan  hal  ini,  peneliti  bermaksud  untuk  mengkaji  lebih  jauh pemikiran  Chapra,  khususnya  pemikirannya  mengenai  pembangunan  ekonomi dalam perspektif Islam. Pemikiran ini patut ditelaah secara mendalam setidaknya ada  dua  nilai  penting  yang  mendasarinya. Pertama, pemikiran  tersebut  pada tataran  metodologis  menawarkan  cara  pandang  yang  berbeda  dengan metodologi-metodologi  ekonomi  konvensional. Kedua, pada  tataran  praktis pemikiran  ini  mencerminkan  salah  satu  upaya  kreatif  untuk  membumikan ekonomi  Islam  sekaligus  sebagai  solusi  terhadap  persoalan  ekonomi  saat  ini yang telah gagal mewujudkan kesejahteraan ummat.
9 Kursyid Ahmad, dalam pengantar karya M. Umer Chapra, Islam dan Tangan Ekonomi, hlm. x-xi. 10 M. Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hlm. 6.

## Fadllan

## Biografi Chapra dan Karir Intelektualnya
Muhammad Umer Chapra adalah ekonom asal Pakistan yang dilahirkan pada  tanggal  1  Februari  1933  di  Bombay. 11 Ayahnya  bernama  Abdul  Karim Chapra.  Ia  dilahirkan  dalam  keluarga  yang  taat  beragama,  sehingga  ia  tumbuh menjadi  sosok  yang  mempunyai  karakter  yang  baik.  Keluarganya  juga merupakan  keluarga  yang  cukup  mapan  dalam  hal  ekonomi,  sehingga memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang mendukungnya untuk meraih bidang  keilmuan  yang  ia  tekuni.  Pada  usia  kurang  lebih  lima  belas  tahun  ia pindah  ke  karachi  untuk  meneruskan  pendidikannya  di  sana.  Sejak  itu  ia berkonsentrasi pada pendidikannya hingga ia meraih gelar Ph.D dari Universitas Minnesota.  Dalam  umurnya  yang  kedua  puluh  sembilan  tahun  ia  mengakhiri masa  lajangnya,  ia  menikahi  seorang  wanita  yang  bernama  Khoirunnisa  Jamal Mundia,  tepatnya  pada  bulan  Mei  1962.  Perjalanan  hidup  dengan  keluarganya berjalan harmonis dan dikaruniai empat orang anak, yaitu dua orang putra dan dua orang putri (Maryam, Anas, Sumayyah, dan Ayman).
Dalam hal karir intelektual, Chapra mengawalinya ketika ia mendapatkan medali  emas  dari  Universitas  Sind  pada  tahun  1950  dengan  prestasi  yang diraihnya  sebagai  urutan  pertama  dalam  ujian  masuk  dari  25.000  mahasiswa yang  ikut  di  dalamnya.  Setelah  meraih  gelar  B.  Com  (=BBA)  dan  M.  Com (=MBA) dari Universitas Karachi pada tahun 1954 dan 1956, karir akademisnya berada pada tingkat tertinggi ketika ia meraih gelar Doktor di bidang ekonomi dengan  predikat summa  cum  laude pada  tahun  1961 dari  Universitas  Minnesota, Minneapolis.  Pembimbingnya,  Prof.  Harlan  Smith,  memuji  bahwa  Chapra adalah orang yang baik hati yang mempunyai karakter baik dan kecermelangan akademis.  Chapra  merupakan  orang  terbaik  yang  pernah  dikenalnya,  bukan hanya di kalangan mahasiswanya saja, tapi juga diseluruh fakultasnya.
Chapra telah banyak terlibat dalam organisasi dan pusat penelitian yang mempunyai konsentrasi terhadap ekonomi Islam. Ia menjadi Dewan Penasehat pada Islamic  Research  and  Training  Institute (IRTI)  dari Islamic  Development  Bank (IDB), Jeddah. Sebelumnya ia menduduki posisi di Saudi Arabian Monetery Agency
11 Seluruh tulisan dalam bab ini disarikan dari beberapa literatur yang menjelaskan tentang  M. Umer  Chapra,  baik  riwayat  hidupnya,  karir  intelektualnya  dan  karya-karya  yang  dihasilkannya. Adapun  literatur-literatur  tersebut  yaitu:  pertama,  dari  karya-karyanya  sendiri  yang  telah dipublikasikan,  yang  di  dalamnya  mengupas  sedikit  tentangnya,  di  antaranya; The  Future  of Economics:  An Islamic Perspective, (Jakarta: Syariah  Economic and Banking Institute, 2000); Islam dan  Tantangan  Ekonomi, (Jakarta:  Tazkia  Institute,  2000); Sistem  Moneter  Islam, (Jakarta:  Tazkia Institute,  2000); Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi, (Jakarta:  Tazkia  Institute,  2000).  Kedua,  dari beberapa karya orang lain yang menulis tentang pemikiran M. Umer Chapra.
Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra
(SAMA),  Riyadh,  selama  hampir  35  tahun  sebagai  Penasehat  Ekonomi  Senior ( Senior  Economic  Advisor ).  Selama  kurang  lebih  45  tahun,  ia  menduduki  profesi penting  di  berbagai  lembaga  yang  berkaitan  dengan  persoalan  ekonomi  di antaranya, 2 tahun di Pakistan, 6 tahun di USA, dan 37 tahun di Arab Saudi.
Ia  banyak  berpertisipasi  dalam  beberapa  pertemuan  yang diselenggarakan  oleh  IMF,  IBRD,  OPEC,  IDB,  OIC,  GCC,  AMF,  dan beberapa organisasi internasional dan regional lainnya. Ia juga berpartisipasi di beberapa  seminar  dan  konferensi  seputar  ekonomi  dan  keuangan  Islam  yang diselenggarakan  di  beberapa  negara  di  seluruh  dunia.  Chapra  juga  aktif  dalam beberapa penerbitan sebagai Dewan Penasehat dari berbagai jurnal profesional, seperti: The Economic Journal (The Royal Economic Society), The Pakistan Development Review,  American  Journal  of  Islamic  Social  Sciences,  Journal  of  Islamic  Studies  (Oxford University,  Islamic  Studies  (Islamabad),  Review  of  Islamic  Economics,  Journal  of  Islamic Economics (King Abdul Aziz University), dan beberapa jurnal lainnya. Selain memberikan kuliah formal di beberapa universitas terkemuka, ia juga  memberikan  kuliah-kuliah  informal  dan  mempresentasikan  karya-karya ilmiahnya di beberapa nergara, di antaranya Bahrain, Banglades, Jerman, India, Jepang,  Yordania,  Kuwait,  Malaysia,  Marocco,  Pakistan,  Arab  Saudi,  Afrika Utara,  Spanyol,  Turki,  UAE,  UK,  dan  Amerika  Serikat.  Ia  juga  aktif memberikan  kuliah  informal  tiap  minggu  di  Riyadh  dan  Jeddah  dalam  bidang studi  al-Qur‟an  di Qur‟an  Study  Cirle. Chapra  mempunyai  peran  yang  sangat penting  dalam  kajian-kajian  keislaman,  terutama  dalam  bidang  ekonomi  Islam. Ide-ide  cemerlangnya  banyak  tertuang  dalam  karya-karyanya.  Oleh  karena pengabdiannya  terhadap  kajian-kajian  Islam  inilah  kemudian  ia  banyak mendapatkan  penghargaan  dari  beberapa  lembaga,  di  antaranya  dari Islamic Development Bank Award dalam bidang kajian ekonomi Islam, dan dari King Faisal International Award di bidang kajian Islam. Keduanya diperoleh pada tahun 1989. Kemudian ia juga menerima medali emas dari Institute of Overseas Pakistanis atas pengabdiannya terhadap Islam dan Ekonomi Islam.
Karya-Karya Chapra
M.  Umer  Chapra  adalah  sosok  yang  banyak  terlibat  dalam  lembaga- lembaga  ataupun  organisasi  yang  berkaitan  dengan  persoalan  ekonomi.  Selain itu ia juga aktif menulis ide-ide cemerlangnya tentang ekonomi Islam. Ia telah banyak menerbitkan buku-buku dan monograf, karya ilmiah, resensi dan artikel. Sampai  saat  ini  terhitung  ada  sebelas  buku  yang  telah  terbit,  enam  puluh sembilan  karya  ilmiah  dan  sembilan  resensi  buku.  Buku-buku  dan  karya ilmiahnya  telah  banyak  diterjemahkan  ke  dalam  beberapa  bahasa,  di  antaranya
Fadllan
bahasa  Arab,  Urdu,  Turki,  Malaysia,  Indonesia,  Banglades,  Prancis,  Jepang, Jerman  dan  Spanyol.  Buku-bukunya  tersebar  luas  di  beberapa  negara.  Ada beberapa  buku  yang  cukup  terkemuka  dan  banyak  mendapat  pujian  dari beberapa  pihak  atas  kecermelangan  ide-ide  yang  tertuang  di  dalamnya,  yaitu: Toward a Just Monetary System (1985), Islam and The Economic Challange (1992), Islam and  the  Economic  Development (1994),  dan The  Future  of  Economic:  An  Islamic Perspective (2000).
Selain buku-buku yang telah disebutkan di atas, masih banyak sederetan daftar  buku-bukunya  dan  karya  ilmiahnya  yang  telah  dipublikasikan.  Di antaranya adalah sebagai berikut:
1. The  Economic  System  of  Islam (diterbitkan  bersama  Islamic  Centre,  London, and the University of Karachi, 1970).
2. Objectives  of  the  Islamic  Economic  Order (Leicester,  U.K.:  the  Islamic Foundation, 1979).
3. The  Islamic  Welfare  State  and  Its  Role  in  the  Economy (Leicester,  U.K.:  The Islamic Foundation, 1979).
4. Allocation of Bank Credit in Pakistan (Karachi: Economic Research Academy, Desember, 1963).
5. What  is  Islamic  Economics? (Jeddah,  IRTI/IDB,  No.  9  dalam  IDB  Prize Winners‟ Lecture Series, 1996).
6. Regulation  and  Supervision  of  Islamic  Banks, (Jeddah,  IRTI/IDB,  Occasional Paper No. 3, 2000).
7. Prohibition  of  Interest:  Does  it  Make  Sense? (Durban:  Islamic  Da‟wah Movement, August, 2001).
Karya-karya ilmiah yang telah penulis paparkan di atas adalah sebagian dari  tulisan-tulisan  Chapra.  Masih  banyak  karya-karya  lainnya  yang  banyak dimuat  dalam  jurnal,  artikel  dan  lain  sebagainya  yang  tentu  tidak  dapat diidentifikasi  satu  persatu  oleh  penulis.  Namun  dari  karya-karya  yang  telah disebutkan dapat dipahami bahwa sosok Chapra adalah tokoh yang mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi Islam.

## Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam
Pada  bagian  ini,  penulis  ingin  mengulas  beberapa  unsur  konsep pembangunan yang Islami. Pembangunan ekonomi, menurut beberapa literatur pembangunan  belakangan  ini,  meningkatnya  produktivitas  ekonomi  secara keseluruhan  maupun  para  pekerja  rata-rata  dan  juga  meningkatnya perbandingan  antara  pendapatan  dengan  jumlah  total  penduduk.  Hal  ini merupakan  proses  yang  dinamis  dan  struktural  yang  akan  menghasilkan
Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra
perbaikan ekonomi secara berkelanjutan, aktual dan potensial. Biasanya dihitung dalam  istilah  per-kapita  dan  membentang  dalam  kurun  waktu  tertentu. Substansinya  terletak  pada  dimungkinkannya  manusia  untuk  mengendalikan lingkungan ekonominya sekaligus untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.
Islam  memperhatikan  masalah  pembangunan  ekonomi,  namun  tetap menempatkannya  sebagai  bagian  dari  rencana  yang  lebih  besar,  yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan  ekonomi  harus  menyatu  dengan  pembangunan  umat  manusia secara  keseluruhan.  Prof.  Khurshid  Ahmad,  merumuskan  empat  prinsip  yang dapat diturunkan dari ajaran Islam sebagai “dasar-dasar filosofis” pembangunan yang Islami, 12 dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Tauhid, yang  meletakkan  dasar-dasar  hubungan  antara  Allah-manusia  dan manusia dengan sesamanya.
b. Rububiyah, yang  menyatakan  dasar-dasar  hukum  Allah  untuk  selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam.
c. Khalifah, yang  menjelaskan  status  dan  peran  manusia  sebagai  wakil  Allah  di muka  bumi.  Pertanggung  jawaban ini  menyangkut  manusia  sebagai  Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang  perwalian,  moral,  politik,  ekonomi,  serta  prinsip-prinsip  organisasi soial.
d. Tazkiyah, misi  utama  utusan  Allah  adalah  menyucikan  manusia  dalam hubungannya  dengan  Allah,  sesamanya,  alam  lingkungan,  masyarakat  dan negara.
Selanjutnya, Khurshid Ahmad menegaskan bahwa konsep
pembangunan  yang  Islami  sebenarnya  dapat  ditarik  dari  konsep tazkiyah, yang berarti  penyucian  terhadap  sikap  dan  hubungan  tersebut  di  muka  bumi.  Hasil dari tazkiyah adalah falah, yaitu sukses di dunia maupun akhirat. 13
Dari gambaran di atas, tentu kita boleh bertanya, mengapa hanya empat saja,  dan  mengapa  konsep-konsep  itu  yang  dipilih?  Bagaimana  halnya  dengan prinsip al-„adl (keadila),  umpamanya?  Pemikir  lain  bisa  pula  menambahkan bahwa salah satu prinsip Islam di bidang ekonomi adalah “kebebasan” ( economic freedom ).  Ini  tidak  berarti  bahwa  konsep  yang  dikemukakan  oleh  Khurshid Ahmad  keliru.  Hanya  saja,  Khurshid  Ahmad  tidak  bisa  mengklaim  konsepnya
12 Khurshid  Ahmad,  “Economic  Development  in  an  Islamic  Fremwork”  dalam Studies  Islamic Economics, Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976, h. 178-179 13 Ibid.

## Fadllan
adalah  salah  satunya  penafsiran  yang  benar.  Mengetahui  hal  itu  maka  kita sebenarnya bisa memilih teori yang kita rasakan sejalan dengan yang sedang kita pikirkan  di  Indonesia,  yang  kita  sebut  Ekonomi  Pancasila  itu.  Asas tauhid, khalifah dan tazkiyah pada akhirnya menuju ke perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.  Asas tauhid mencegah  konsentrasi  kekuatan  ekonomi.  Asas khalifah mencegah kerusakan lingkungan dan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya. Dan asas tazkiyah mencegah kepincangan sosial. Kesemuanya itu akan  mewujudkan  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Konsep  pembangunan berkelanjutan  pada  hakikatnya  adalah  pelaksanaan  asas rububiyah ,  yakni  asas pendidikan,  pemeliharaan  dan  kontinuitas  menuju  kepada  kesempurnaan, seperti sifat Ilahi .
Pandangan Chapra Terhadap Sistem Ekonomi Dunia Pokok-pokok  pemikiran  Chapra  dalam  bidang  ekonomi  sangat  luas tertuang  dalam  beberapa  karya,  sebagaimana  penulis  telah  paparkan  pada  bab sebelumnya.  Namun  dari  sekian  banyak  karyanya,  buku “Islam  and  Economic Development” dan “Islam  and  The  Economic  Challenge” dianggap  paling komprehensif dan representatif terhadap pemikiran Chapra di bidang ekonomi Islam,  khususnya  aspek  komparasinya  dengan  sistem  ekonomi  lainnya.  Dalam buku  ini,  Chapra  mengakaji  dengan  kecanggihan  dan  ketelitian  seorang  pakar terhadap tiga sistem ekonomi Barat dan berakhir dengan suatu lembaran neraca realistis  dari  prestasi-prestasinya  maupun  kegagalan-kegagalannya.  Dia  juga mengemukakan  pendekatan  Islam  terhadap  ekonomi  dan  persoalan- persoalannya  serta  mengajukan  solusi-solusi  konkrit  bagi  restrukturisasi perekonomian  dunia  Islam,  sekaligus  memperlihatkan  jalan-jalan  baru  menuju perencanaan  pembangunan.  Berikut  selintas  beberapa  pandangan  Chapra tentang berbagai isu sistem ekonomi dunia:
Kegagalan Kapitalisme
Menurut  Chapra,  Kapitalisme  adalah  sistem  ekonomi  yang  secara  jelas ditandai  oleh  berkuasanya  “ capital”. Pandangan  dunia  kapitalis  sangat dipengaruhi oleh gerakan pencerahan ( enlightenment ) pada permulaan abad ke-17- 19. Abad ini sering juga disebut sebagai “abad rasio” ( the Age of Reason ). Dalam bentuknya  yang  ekstrim  adalah  suatu  penolakan,  dan  dalam  banyak  hal, merupakan  antitesis  terhadap  kepercayaan  Kristen. 14 Penolakannya  terhadap
14 M.  Umer  Chapra, Islam  dan  Tantangan  Ekonomi:  Islamisasi  Ekonomi  Kontemporer, terj.  Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Tazkia Institut dan GIP, 2000, hlm. 21.
Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra
agama dalam perekonomian menjadi ciri khas sistem ini. Hal ini mengakibatkan penentangan  terhadap  penilaian  yang  didasarkan  pada  pertimbangan- pertimbangan  moral.  Aksi-aksi  manusia  hanya  dilihat  dari  kacamata utilitarianisme, apa  yang  baik  dan  mendatangkan  kesenangan  sensual  adalah kebenaran.  Pandangan  seperti  ini  membangkitkan konsep  “manusia  ekonomi” ( homo economicus ) yang berfungsi sebagai pelaku ekonomi modern. Kepentingan individu  menjadi  motor  penggeraknya.  Konsumsi  adalah  tujuan  tertinggi  dari kehidupannya,  memaksimalkan  penghasilan  dan  memenuhi  keinginan  menjadi kebijakan tertinggi konsep ini. 15
Meskipun kapitalisme telah mengalami modifikasi secara terus menerus untuk  memperbaiki  kekurangannya,  bagaimana  pun  tetap  mempunyai  ciri-ciri pokok yang tidak pernah lepas dari model aslinya. Chapra menguraikan lima ciri utama kapitalisme sebagai berikut: 16
1) Ia menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi maksimum serta pemuasan “keinginan” ( want ) sesuai dengan preferensi individu sebagai sesuatu yang sangat penting untuk kesejahteraan manusia;
2) Ia  menganggap  kebebasan  individu  tanpa  batas  untuk  mencari  kekayaan pribadi  dan  untuk  memiliki  serta  mengatur  kepemilikan  pribadi  ( private property ) sebagai sebuah keharusan bagi inisiatif individu;
3) Ia mengasumsikan inisiatif individu bersama dengan pengambilan keputusan yang  terdesentralisasi  dalam  operasi  pasar  bebas  sebagi  syarat  yang mencukupi  untuk  mewujudkan  efisiensi  optimum  dalam  pengalokasian sumber daya;
4) Ia  tidak  mengakui  pentingnya  peran  pemerintah  atau  pertimbangan- pertimbangan  nilai  kolektif  baik  dalam  efisiensi  alokasi  maupun  keadilan distribusi; dan
5) Ia mengklaim bahwa pemenuhan kepentingan pribadi ( self interest ) oleh semua individu juga akan secara otomatis memenuhi kepentingan sosial bersama.
Ciri-ciri  tersebut  merupakan  pandangan  yang  tidak  realistis.  Asumsi bahwa  segala  sesuatu  yang  menjadi  kepentingan  individu  dengan  sendirinya merupakan  wujud  terhadap  kepentingan  masyarakat  sepenuhnya  tidak  benar, karena  bagaimanapun  kepentingan  individu  tidak  selamanya  seirama  dengan kepentingan  sosial,  terutama  karena  di  dalam  lingkungan  sekuler  tidak  ada
15 M. Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Tazkia Institut dan GIP, 2000, hlm. 21.
16 Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi , hlm. 18

## Fadllan
motivasi  untuk  mengedepankan  kepentingan  sosial  manakala  hal  tersebut bertentangan  dengan  kepentingan  individu.  Contohnya,  suatu  pengurangan substansial  terhadap  konsumsi  barang  murah  oleh  si  kaya  sangat  diperlukan untuk  meningkatkan  investasi  dan  tabungan  yang  akan  berimplikasi  pada pemenuhan kebutuhan secara umum, namun hal ini tidak selamanya merupakan kehendak orang-orang kaya. 17
Kapitalisme  yang  berpijak  pada  kepentingan  individu  pada  akhirnya tidak  dapat  melakukan  mekanisme  filter  yang  secara  sosial  disepakati.  Ia  tidak dapat  membedakan  antara  kebutuhan  ( need )  dengan  keinginan  ( want ).  Dalam ketiadaan nilai-nilai ini dan peran pemerintah untuk menentukan apa yang dapat dan  tidak  dapat  dijangkau  dalam  kerangka-kerangka  sumber  daya  dan pemenuhan  kebutuhan  universal,  maka  tidak  akan  ada  filter  bagi  si  kaya terhadap  pemenuhan  kepuasan  maksimalnya,  di  mana  hal  tersebut  berdampak kepada distorsi terhadap pemenuhan kebutuhan orang lain. 18
Dalam  usaha  memperoleh  keuntungan  maksimal,  dunia  bisnis  telah menjebak  konsumen  yang  berdaulat  dengan  serangkaian  promosi  lewat  media tulis atau pun media elektronik. Mereka membujuk kepolosan konsumen untuk selalu  mengkonsumsi  barang-barang  sebagai  bentuk  dari  pengaktualisasian  diri dan prestisenya dalam kehidupan sosial. Dengan demikian penilaian konsumen telah  didoktrin  dengan  budaya  konsumerisme.  Sederetan  keinginan  artifisial telah diciptakan melalui kompetisi tak berujung sebagai status simbol. Dengan kondisi  demikian,  maka  asumsi  tentang  pasar  persaingan  sempurna  telah menjadi  impian  yang  tidak  pernah  dapat  diwujudkan  karena  ada  tendensi,  di bawah  kapitalisme  menuju  ke  arah  promosi  bisnis  besar  dan  konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. 19
Sistem  pasar  juga  mengasumsikan  bahwa  kesediaan  konsumen  untuk membayar  harga  pasar adalah  refleksi  dari  urgensi kebutuhan.  Asumsi  ini  juga keliru  karena  misalnya,  urgensi  membeli  susu  sama  bagi  semua  anak-anak, dengan mengabaikan apakah mereka kaya atau miskin, namun jumlah uang yang dimiliki si miskin untuk membeli susu tidak sama dengan yang dimiliki si kaya untuk  memperoleh  status  simbol.  Dengan  begitu  sistem  harga  tidak menciptakan pemerataan dalam efisiensi, namun sistem harga telah melahirkan darwinisme  sosial  dalam  aspek  alokasi  dan  distribusi  sumber-sumber  daya.  Si kaya  tetap  menjadi  yang  terdepan  karena  kemudahan  aksesnya  untuk
17 Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, hlm. 18.
18 Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, hlm. 35.
19 Ibid., hlm. 43-44. Lihat juga Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, hlm. 20.
Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra
memperoleh  kepuasan-kepuasan  sensualnya,  sedang  si  miskin  semakin  sulit untuk memenuhi kebutuhannya. 20
Berkaca  dari  sejarah  dan  pengalaman,  anggapan  simetri  terhadap kepentingan  individu  tidak  pernah  menunjukkan  kebenaran.  Kapitalisme  telah gagal menciptakan efisiensi dan pemerataan. Tangan ghaib dari kekuatan pasar yang  hanya  dibimbing  oleh  kepentingan  individu  telah  menyebabkan  keadaan yang  dalam  ucapan  Dalton,  sebagaimana  dikutip  Chapra,  “Suatu  masyarakat komersialisme  binal,  pembagian  sosial,  konflik  antara  majikan  dan  karyawan, tuan tanah dan penyewa, penguasa dan rakyat yang tidak adil, tidak nyaman dan tidak  berprikemanusiaan.” 21 Sistem  pasar  yang  dianggap  sebagai  sistem  yang mampu  menciptakan  alokasi  dan  distribusi  yang  merata  dan  efisien,  ternyata juga  gagal.  Pasar,  sebagaimana  yang  dikatakan  Arthur  Okun,  telah menghadiahkan  pemenang-pemenang  pasar,  sehingga  dapat  memberi  makan anjing-anjing mereka dengan makanan bergizi dari pada pihak yang kalah untuk memberi makan buat anak-anaknya. 22
Kegagalan  kapitalisme  dalam  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat dapat difahami lewat pandangannya terhadap dunia yang hanya mementingkan kehidupan materi yang dititikbertkan pada pemuasan keinginan individu. Salah satu kelemahan paling mendasar dalam sistem ini adalah tidak adanya nilai-nilai moral  yang  mendasarinya.  Sistem  pasar  terlalu  memperhitungkan  untuk  rugi dalam  pemenuhan  kebutuhan  manusia. 23 Sehingga  pelayanan  terhadap kebutuhan masyarakat menjadi tidak efisien.
Mundurnya Sosialisme Kegagalan  kapitalisem laissez  faire, 24 telah  menimbulkan  munculnya sistem  baru  yang  lebih  memusatkan  pada  peran  pemerintah  yang  maksimal, yaitu  sosialisme.  Pada  hakekatnya  kapitalisme  dan  sosialisme  mempunyai
20 Ibid., hlm. 19-20. 21 Ibid. 22 Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, hlm. 19 23 Ibid., hlm.  9 . Lihat  juga  dalam  tulisan  Robert  L.  Heilbroner, Terbentuknya  Masyarakat Ekonomi, terj. Sutan Diajung, Jakarta: Galia Indonesia, 1982, hlm. 321 24 Laissez faire adalah istilah yang muncul pada abad ke-17 pada waktu pemerintahan Louis XIV  di  Prancis.  Istilah  ini  muncul  ketika  seorang  Menteri  Keuangan  Prancis,  Jean  Bapiste Colbert, bertanya kepada seorang pengusaha, Legendre, “apa yang dapat dibantunya dalam dunia  usaha?”  Jawabannya  adalah “laissez  noun  faire” (jangan  mengganggu  kita). Pernyataan  ini  kemudian  menjadi  motto  kapitalisme  dengan  pengertian  meniadakan intervensi pemerintah dalam perekonomian masyarakat. Lihat, Winardi, Kapitalisme Versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoritis, Bandung: Remadja Karya, 1986, hlm. 35.

## Fadllan
pandangan  yang  sama  terhadap  kehidupan  bahkan  sosialisme  bisa  dikatakan lebih  sekuler  dari  kapitalisme.  Namun  demikian,  keduanya  mempunyai perbedaan  yang  tajam  dalam  hal  strategi  penciptaan  kesejahteraan.  Sosialisme memiliki  suatu  ketidakpercayaan  terhadap  kemampuan  manusia  untuk  berbuat demi  kepentingan  masyarakat.  Karena  itu  ia  menghadiahkan  pelembagaan individu dan motif memperoleh keuntungan serta eliminasi terhadap hak milik properti.  Strategi  yang  logis  kemudian  adalah  pemilikan  negara  atas  semua sarana  produksi  dan  perencanaan  sentral  untuk  mendorong  efisiensi  dan pemerataan penggunaan sumber daya-sumber daya. 25
Menurut  Chapra,  ada  beberapa  asumsi  yang  tidak  realistis  dan  salah dalam pandangan sosialisme. Pertama, manusia diasumsikan tidak bisa dipercaya untuk  mengelola  bisnis  pribadi  mereka  dalam  keseluruhan  batas-batas kesejahteraan  sosial.  Kemudian  bagaimana  mungkin  mereka  dapat  mengelola alat-alat  produksi  seluruh  bangsa  lewat  pemerintah  yang  juga  berasal  dari individu-individu. Apa jaminan bagi terlaksananya kepentingan masyarakat. Ini kemudian  pertanyaan-pertanyaan  mendasar  atas  asumsi  sosialis  yang meniadakan  kepercayaan  terhadap  individu.  Asumsi  ini  oleh  Chapra  dianggap suatu  yang  tidak  realistis  dan  ilusif  mengingat  sosialis  juga  merupakan  sistem sekuler,  bahwa  individu  itu  tidak  akan  mementingkan  dirinya  sendiri  sebagai prioritas,  karena  di  dalamnya  tidak  ada  basis  spiritual  untuk  kehidupan.  Jika individu  tidak  dapat  memuaskan  kepentingan  sendirinya  ini  akan  berdampak buruk  pada  motivasi  dan  produktifitas.  Hal  inilah  yang  tidak  diantisipasi  oleh sosialisme,  sehingga  realisasi-realisasi  tujuan  sosial  terhambat  sekali  pun dilakukan dengan cara pemaksaan. 26
Kedua, diasumsikan  bahwa  kepemerintahan  akan  dijalankan  oleh sekelompok  orang  yang  mempunyai  kepentingan  yang  seirama  dengan kepentingan  masyarakat.  Ini  oleh  Chapra  dianggap  keliru  karena  sebuah masyarakat totalitarian sekalipun tidak akan dapat melepaskan diri dari pluralitas kepentingan dan hak-hak istimewa yang muncul dari faktor-faktor seperti posisi dalam  struktur  kekuasaan,  persaingan,  dan  asal  daerah.  Dalam  ketiadaan orientasi  moral,  tidak  aka  ada  mekanisme  yang  dapat  menciptakan keharmonisan kepentingan. Bahkan, dalam sebuah perekonomian perencanaan sentral  sekalipun,  alokasi  sumber  daya  yang  seirama  dengan  sasaran-sasaran sosial  tetap  menuntut  adanya  penilaian  ( value  judgement )  di  samping  ungkapan pilihan oleh konsumen.
25 Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, hlm. 23.
26 Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, hlm. 78
Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra
Ketiga, diasumsikan  bahwa  perencanaan  pusat  memiliki  informasi mengenai  referensi  konsumen,  ongkos  produksi,  dan  harga  yang  sangat diperlukan  untuk  membuat  berbagai  keputusan.  Betapapun  juga  informasi demikian tidak tersedia, karena ketidakmungkinan memiliki informasi seperti ini tanpa adanya interaksi bebas antara permintaan dan penawaran di dalam pasar. Sekalipun  informasi  itu  tersedia  namun  tugas  untuk  membuat  keputusan  akan sangat  sukar,  karena  menyangkut  alokasi  sumber  daya  bagi  jutaan  konsumen, barang atau jasa. Dan jika hal ini tetap dipaksakan maka prosesnya akan cukup lama  untuk  mengumpulkan  dan  menganalisis  data,  sehingga  keputusan  yang dibuat akan terlambat merespons keadaan-keadaan yang terus berubah.
Keempat, diasumsikan  bahwa  subsidi-subsidi  besar  yang  terdapat  dalam sistem  penentuan  harga  di  (bekas)  Uni  Sovyet  akan  bermanfaat  bagi  orang- orang  miskin.  Ini  terbukti  salah.  Subsidi-subsidi  umum  ternyata  lebih menguntungkan kelompok kaya yang punya hak istimewa dari pada kelompok- kelompok  miskin  karena  daya  beli  mereka  yang  terbatas.  Adanya  subsidi  juga telah menyebabkan kemubaziran bagi sumber-sumber daya yang langka. Hal ini dapat  dilihat  dari  ungkapan  Mikhail  Gorbachev  dalam  salah  satu  konferensi persnya, “orang dapat melihat anak-anak membawa selembar roti sebagai bola dalam permainannya”.
Kelima, diasumsikan bahwa pertanian-pertanian besar monopolistik dan BUMN-BUMN  akan  beroperasi  secara  efisien  sekalipun  mengalami  skala disekonomi, kurangnya kompetisi, dan ketiadaan sinyal-sinyal pasar. Hal ini juga tidak  benar.  Pertanian-pertanian  besar  pada  umumnya  menanam  bermacam- macam  jenis  tanaman,  juga  berbagai  jenis  peternakan  dan  memiliki  sejumlah buruh  yang  hidup  secara  terpencar,  hal  ini  menyebabkan  sulitnya  kontrol  dari super  visi  yang  pada  akhirnya  pertanian  tidak  efisien.  Ketiadaan  kompetisi permanen  juga  telah  menghapuskan  insentif  bagi BUMN  untuk  menggunakan secara ekonomis input-input atau memperkenalkan inovasi.
Impian kaum sosialis untuk menciptakan sebuah masyarakat egalitarian yang penuh dengan rasa persaudaraan tanpa adanya upah, tanpa kelas sosial, dan akhirnya  tanpa  negara  tetap  tidak  terwujud.  Kaum  buruh  masih  tetap  sebagai peneriam upah dengan kebebasan bergerak yang sempit. Kelas sosial juga masih tetap  ada  tanpa  perubahan  yang  signifikan.  Diktator  pemerintah  tidak  dapat diwujudkan.  Sementara  lenyapnya  negara  juga  belum  dapat  dilihat,  malahan negara semakin kuat dan penuh kuasa. 27
27 Ibid., hlm. 90.

## Fadllan
Krisis Negara Kesejahteraan Negara kesejahteraan timbul akibat ketidakmerataan strategi kapitalis. Ia memperoleh  momentumnya  ketika  terjadi  depresi  besar  yang  menimpa kapitalisme, dan setelah prang dunia kedua. 28 Tujuan jangka pendeknya adalah untuk  menghapuskan  ekses-ekses  kapitalisme  yang  paling  mencolok  dan mengurangi  daya  tarik  sosialisme.  Menurut  sebagian  kritiknya,  ia  mewakili sebuah  gerakan  manajemen  sosial  dari  atas  yang  bertujuan  menjamin  tatanan sosial  tanpa  transformasi  kekuasaan  esensial  dari  strata  penguasa  kepada mayoritas bawahan. 29
Falsafah  tersebut  menunjukkan  menjauhnya  sistem  ini  dari  prinsip- prinsip  darwinisme  sosial  yang,  sadar  atau  tidak,  telah  menjadi  prinsip kapitalisme laissez faire. Namun begitu, ia tidak mengakui perlunya perubahan- perubahan radikal dalam sistem pasar dan memperbaiki ketidakmerataan akibat kapitalisme  laissez  faire.  Tujuan-tujuan  tersebut  dapat  diwujudkan  lewat  enam alat  negara,  yaitu:  regulasi,  nasionalisasi  industri-industri  kecil,  serikat perburuhan yang kuat, kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesempatan kerja penuh. 30
Bagi  Chapra  keenam  alat  negara  ini  tidak  cukup  efektif  dalam menciptakan  tatanan  sosial  yang  baik.  Regulasi  misalnya,  walaupun  hal  ini menjamin  terciptanya  kompetisi,  terpeliharanya  tatanan  dan  standar,  serta perlindungan  hak-hak  orang  lain,  namun  tanpa  adanya  nilai-nilai  kolektif  yang secara  universal  diakui,  maka  dalam  masyarakat  pluralis  yang  setiap  orang mengedepankan  kepentingannya  sendiri,  negara  akan  berada  dalam  kondisi netral  bagi  setiap  kelompok,  tindakannya  hanya  akan  menjadi  sasaran  tawar- menawar dan perlombaan politik. Hasil akhir dari regulasi ini hanya cenderung memihak  kepada  yang  kaya  dan  yang  kuat,  karena  mereka  akan  menggunakan sumber  dayanya  untuk  memenangkan  perlombaan  politik  yang  pada  ujungnya mereka dapat menentukan regulasi yang menguntungkan mereka. 31
Gerakan  nasionalisasi  industri-industri  utama  juga  telah  kehilangan momentumnya. Kemudian yang menjadi trend global adalah privatisasi, dan hal ini  telah  berlangsung  di  Eropa  Barat.  Alasan  utama  perubahan  ini  bukan
28 Depresi ini terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1930. Depresi ini diakibatkan oleh demam spekulasi  dari  seluruh  perekonomian  tahun  1929.  Tahun  1029  terdapat  1,5  pengangguran  dan pada tahun 1933 membengkak 8 kali lipat sehingga satu dari empat tenaga  kerja menganggur, Robert L. Heilbroner, Terbentuknya Masyarakat Ekonomi, hlm. 163.
29 Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, hlm. 133.
30 Ibid., hlm. 115.
31 Ibid., hlm. 116.
Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra
persoalan  politik,  tapi  lebih  kepada  persoalan  keuangan.  Nasionalisasi  di samping  telah  menyebabkan  kemunduran  kinerja  industri-industri  yang dinasionalisasikan,  ia  juga  telah  mengakibatkan  pengeluaran  pemerintah meningkat akibat subsidi yang harus dikeluarkan untuk menjamin kelangsungan hidup industri-industri tersebut.
Sama halnya dengan nasionalisasi, gerakan serikat buruh juga kehilangan momentumnya  yang  diakibatkan  oleh  inflasi  dan  pengangguran  yang  tinggi. Namun menurut Chapra, hal itu bukan penyebab utamanya, ada sebab lainnya yang  tidak  kalah  penting,  yaitu  sebagian  akses  serikat  itu  sendiri,  yang  dipicu oleh usaha mencapai kepentingan sendiri dari para anggotanya yang agresif dan vokal.  Kurangnya  kepedulian  terhadap  dampak  buruk  dari  kebijakan  mereka juga  menjadi  penyebab  menurunnya  dukungan  para  industrialis  dan  kaum awam. 32 Kebijakan  fiskal  dalam  negara  kesejahteraan  adalah  alat  utama.  Ia meliputi  penggunaan  belanja  pemerintah,  perpajakan  progresif,  dan  pinjaman untuk  mencapai  sasaran-sasaran  yang  diinginkan.  Penggunaan  belanja pemerintah  dalam  50  tahun  terkahir  telah  mengalami  peningkatan yang cukup tajam. Hal ini disebabkan karena peningkatan biaya pertahanan dan pembiayaan transfer,  penurunan  dan  investasi  pemerintah  dan  adanya  infleksibelitas  ke bawah dalam pengeluaran total. Akibat dari pengeluaran yang cukup tinggi ini, maka solusinya adalah menaikkan pajak atau meningkatkan pinjaman. Kenaikan ini  berdampak  kepada  semakin  tidak  stabilnya  perekonomian,  pengangguran meningkat dan laju inflasi semakin tinggi.
Kesempatan  kerja  penuh,  yang  merupakan  salah  satu  instrumen welfare state, terbukti  juga  gagal  meningkatkan  kondisi  kaum  miskin.  Pengangguran masih  menjadi  persoalan  yang  belum  dapat  dipecahkan.  Pengangguran  pada tahun  1990  berada  pada  angka  8,1  %  di  negara-negara  kesejahteraan,  tiga  kali lipat dari tahun 1970. Pada tahun 1986 juga pernah mengalami tingkat tertinggi yaitu 9,9 %, diperkirakan laju itu tidak akan turun secara signifikan di banwah tingkatan ini dalam waktu yang singkat. 33
Persoalan-persoalan  yang  timbul  di  negara-negara  kesejahteraan  tidak lain  karena  ia  juga  menghadapi  kelangkaan  sumber-sumber  daya,  sama  seperti negara lainnya. Yang diperlukan oleh negara kesejahteraan adalah membangun prioritas-prioritas berdasarkan mekanisme filter yang secara sosial disepakati dan
32 Ibid., hlm. 118.
33 Ibid., hlm. 130.
Fadllan
memotivasi  orang  untuk  mereorientasi  preferensi  dan  klaimnya  pada  sumber- sumber daya yang seirama dengan prioritas-prioritas ini.
Tawaran  M.  Umer  Chapra  Tentang  Konsep  Pembangunan  Ekonomi Berbasis Islam
Bertolak  dari  kritik-kritik  Chapra  terhadap  sistem  ekonomi  dunia  yang telah mengalami kegagalan dalam beberapa hal. Ia mencoba memformulasikan suatu  sistem  baru  yang  lebih  humanis  dan  berkeadilan  untuk  menciptakan tatanan  kehidupan  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan  seluruh  masyarakat tanpa  adanya  diskriminasi  dan  kesenjangan  yang  terlalu  lebar.  Pembangunan ekonomi dengan keadilan tentunya membutuhkan pembangunan moral sebagai suatu keniscayaan. Inilah yang menjadi tesis utama dari pembangunan ekonomi yang ditawarkannya. 34
Menurutnya, perbaikan tiap aspek masyarakat Islam adalah dengan cara membiayai perkembangan yang seimbang antara dua lini, ekonomi dan moral. 35 Pembinaan manusia harus menjadi prioritas utama, karena ia tujuan dan sarana bagi  setiap  kemajuan.  Jika  manusia  tidak  benar,  maka  tidak  ada  sesuatu  yang benar. Sebagaimana firman Allah SWT:
:دعرلا( ْمِهِسُفْ نَِبِ اَم اْوُِّيَّغُ ي  َّتََّح ٍمْوَقِب اَم ُِّيَّغُ ي َلا َالله َّنِإ
11 ) “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum hingga ia mengubah diri mereka sendiri.” (al-Ra‟du: 11)
Sebelum  lebih  jauh  memahami  konsep  dan  strategi  pembangunan ekonomi Islami versi Chapra, terlebih dahulu harus memahami konsep-konsep ekonomi  Islam  yang  ditawarkannya,  hal  ini  dimaksudkan  agar  dapat memperoleh  pemahaman  yang  integral  dari  keseluruhan  pemikirannya  tentang ekonomi Islam dan pembangunannya. Bagaimanapun konsep dan strategi yang ditawarkan  olehnya  tetap  mengacu  kepada  konsep-konsep  umumnya  tentang ekonomi Islam itu sendiri.
Menurutnya, ekonomi Islam pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk memformulasikan  suatu  ilmu  ekonomi  yang  berorientasi  kepada  manusia  dan masyarakat yang tidak mengakui individualisme yang berlebihan dalam ekonomi ekonomi klasik.
34 Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, hlm. 9.
35 Pernyataan ini diutarakan  oleh Chapra, ketika beliau diwawancarai oleh tim redaksi majalah Islam Sabili , “Pembinaan Manusia Jadi Prioritas”, SABILI, 94 April 2002, np. 20, th., IX, hlm. 30.
Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra
Adapun  tujuan  sistem  ekonomi  menurutnya,  sangat  ditentukan  oleh pandangannya  terhadap  dunia.  Pandangan  ini  akan  sangat  menentukan  tujuan dan  strategi  yang  akan  dilakukan  dalam  perekonomian.  Islam,  sebagai pandangan  hidup,  mempunyai  pandangan  yang  berbeda  dari  sistem  ekonomi lainnya. Pandangan hidup Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu: tauhid (keesaan  Allah), khilafah, dan „adalah (keadilan). Tauhid adalah  konsep utama  dari  ketiganya,  karena  dua  di  antaranya  merupakan  turunan  logika darinya. Tauhid adalah pengakuan terhadap keesaan Allah. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta tidak ada dengan sendirinya, namun dibentuk dan diciptakan  oleh  Allah  SWT.  Penciptaan  segala  sesuatu  mempunyai  tujuan tertentu. Tujuan inilah yang kemudian memberikan eksistensi bagi alam semesta di mana manusia termasuk di dalamnya.
Jika  demikian,  manusia  yang  dibekali  akal,  kesadaran  moral  dan kesadaran ketuhanan yang inheren dituntut untuk hidup dalam kepatuhan dan ibadah  kepada  Allah  SWT.  Dengan  demikian,  konsep tauhid buka  sekedar pengakuan realitas, tetapi suatu respons aktif terhadap-Nya. 36 Konsep khilafah adalah konsep yang menyatakan bahwa manusia adalah khalifah (wakil)  di  muka  bumi.  Ia  mempunyai  tanggung  jawab  kepada  Allah dalam  segala  perbuatannya  di  muka  bumi.  Apa  yang  ada  di  tangan  manusia termasuk  sumber-sumber  daya  merupakan amanah yang  harus  dijaga  dan digunakan  sesuai  dengan  tuntunan  agama.  Konsep khilafah mencakup  semua manusia, bukan perorangan, kelompok atau tegara tertentu, ini mengandung arti persatuan fundamental dan persaudaraan manusia.
Konsep „adalah meliputi  pemenuhan  kebutuhan  pokok  manusia. Kebutuhan-kebutuhan  pokok  ini  adalah  agama  ( dien ),  jiwa  ( nafs ),  akal  ( aql ), keturunan  ( nasl )  dan  harta  ( mal ).  Lima  unsur  ini  senantiasa  harus  dijaga  dan dipelihara. Selain pemenuhan kebutuhan pokok, keadilan dapat ditegakkan lewat pendistribusian  kekayaan  yang  merata.  Ini  dimaksudkan  agar  tidak  terjadi kesenjangan ekonomi yang tajam yang berdampak kepada distorsi pemenuhan kebutuhan orang lain. 37
Ketiga konsep di atas saling berkelindan dan tidak dapat dipisahkan satu sama  lainnya.  Kepercayaan  kepada  keesaan  Tuhan  dan  pembangunan  moral terimplementasi  dalam  semua  nilai  dalam  rangka  penegakan  yang  diwajibkan
36 Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, hlm. 6.
37 Chapra, Islam  dan  Tantangan  Ekonomi, hlm.  212.  Mengenai  pemenuhan  kebutuhan  pokok semua fuqaha klasik  sepakat  dengan  hal  tersebut.  Demikian  pula  dengan  para  cendekiawan muslim masa kini juga menyatakan hal yang sama. Ibid., hlm. 213.
Fadllan
412 Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli – Desember 2018
oleh  Allah  SWT  lewat  al-Qur‟an  dan  al-Hadis.  Ia  berfungsi  sebagai  batu loncatan segenap aksi kebijakan termasuk penegakan keadilan.
Tujuan  ekonomi  Islam,  menurut  Chapra,  sejalan  dengan  tujuan  pokok Islam yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua umat manusia bahkan kepada semesta  alam  ( rahmatan  li  al-alamin ).  Kesejahteraan  ini  meliputi  kepuasan  fisik dan  psikis  yang  mengantarkan  pada  kedamaian  mental  dan  kebahagiaan,  yang hal ini dapat diperoleh melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan  rohani  dari  personalitas  individu.  Pemenuhan  kebutuhan  rohani membutuhkan  pembangunan  moral,  sementara  pemenuhan  kebutuhan  materi dapat direalisasikan dengan pembangunan umat manusia dan sumber daya yang ada  dalam  suatu  pola  yang  merata  sehingga  semua  kebutuhan  manusia  dapat dipenuhi  secara  utuh  dan  terwujud  sutau  distribusi  kekayaan  yang  adil  dan merata. 38 Pandangan Chapra ini dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok manusia sejalan  dengan  pemikiran  al-Syâtibî  (w.  790  H./1388  M.),  bahwa  ada  lima kebutuhan esensial ( five basic needs ) –yang dikenal dengan maqashid al-syariah– agar manusia  dapat  mempertahankan  eksistensinya  di  muka  bumi  dan mempertanggungjawabkannya  di  akhirat  kelak.  Yaitu:  (1)  terpenuhinya kebutuhan  akan  agama  yang  diindikasikan  oleh  kokohnya  keimanan  dan ketakwaan  ( al-dîn ),  (2)  terpenuhinya  kebutuhan  akan  kecerdasan  ( al-„aql )  yang diindikasikan oleh lama tahun pendidikan, produktivitas, kemampuan meneliti, dan  kemampuan  menemukan  hal-hal  baru,  (3)  terpenuhinya  kebutuhan  akan keamanan,  kesehatan,  keindahan,  kehormatan  diri  dan  harga  diri  ( al-nafs ),  (4) terpenuhinya  kebutuhan  akan  ketentraman  diri  pribadi,  keluarga,  hubungan kekeluargaan,  dan  keturunan  yang  menjamin  pergantian  generasi  ( al-nasl ),  dan (5) terpenuhinya kebutuhan akan air bersih, air suci dan menyucikan, udara yang segar, bahan bakar, listrik, sarana komunikasi dan informasi,  sandang, pangan, kertas, dan papan ( al-mâl ). 39
Lebih  jauh  Chapra  mengatakan,  karena  mayoritas  penduduk  negara- negara  berkembang  (baca:  termasuk  Indonesia)  hidup  di  wilayah  pedesaan, maka kesejahteraannya hanya dapat dijamin melalui pembangunan pedesaan dan pertanian.  Dengan  demikian,  pembangunan  pedesaan  melalui  sektor  pertanian bukanlah  suatu  opsi,  melainkan  suatu  hal  yang  tidak  dapat  dihindarkan. Pembangunan  pertanian  harus  menjadi  bagian  fundamental  dari  tujuan
38 Ibid., hlm. 7-8. 39 Lihat,  Abû  Ishâq  al-Syâtibî, al-Muwâfaqât  fî  Usûl  al-Syarî‟ah, Juz  II,  Beirut:  Dâr  al-Kutub  al- „Ilmiah, 2000, hlm. 8.
Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra
kebijakan,  jika  tujuannya  adalah  memperluas  kesempatan  kerja,  memenuhi kebutuhan  dasar  dari  keseluruhan  penduduk,  dan  mengurangi  kesenjangan sosial. 40 Oleh karena itu, kebutuhan pokok difungsikan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Bila diinterpretasikan maka kebutuhan dasar ini bisa  berupa  pelayanan  keagamaan,  pendidikan,  kesehatan,  keamanan  dan ketertiban, serta berkecukupan sandang, pangan dan papan.

## Strategi Ekonomi Islam
Untuk  merealisasikan  tujuan-tujuan  ekonomi  Islam  secara  khusus  dan maqashid  al-syari‟ah umumnya,  perlu  adanya  rekonstruksi  terhadap  elemen- elemen  strategis  yang  cukup  vital  untuk  menciptakan  tatanan  ekonomi  yang berkeadilan. 41 Pertama ,  adanya  mekanisme  filter  untuk  menyaring  klaim-klaim  yang tidak  terbatas  terhadap  sumber  daya  dalam  suatu  cara  tertentu  di  mana  hanya klaim-klaim  yang  lolos  tes  efisiensi  dan  pemerataan  yang  boleh  diakui.  Dalam hal ini Islam mempunyai filter moral yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi lainnya. Pada alokasi sumber daya akan dipasang dua lapis filter. Filter pertama menyerang  persoalan  keinginan  yang  tidak  terbatas  pada  kesadaran  individu yang  paling  dalam  dengan  mengubah  skala  preferensinya  sesuai  dengan tuntutannya  sebagai khalifah dan  prinsip  keadilan  ( „adalah ).  Dengan  cara  ini klaim-klaim  yang  tidak  mempunyai  sumbangan  positif  pada  realisasi kesejahteraan  manusia  dapat  dihilangkan  sebelum  mamasuki  filter  tahapan kedua, yaitu harga yang ditentukan oleh pasar lewat mekanisme penawaran dan permintaan.
Kedua ,  motivasi  yang  benar  yang  dapat  mendorong  manusia  bertindak untuk  kepentingan  dirinya  sekaligus  kepentingan  sosial.  Tidak  seperti  halnya kapitalisme yang menganggap bahwa bertindak untuk kepentingan sendiri pada hakikatnya  adalah  melayani  kepentingan  sosial,  atau  bahkan  sosialisme  yang memenjarakan kepentingan diri sendiri,  Islam mempunyai pendekatan sendiri, yaitu melayani kepentingan sosial adalah melayani diri sendiri. Ini bukan berarti Islam  tidak  mengindahkan  kepentingan  individu.  Islam  mengakui  kontribusi yang  diberikan  oleh  kepentingan  individu  dan  keinginan  untuk  memperoleh keuntungan  terhadap  inisiatif  diri  sendiri,  dorongan,  efisiensi  dan kewirausahaan.  Namun  harus  dikontrol  oleh  mekanisme  internal  yang  mampu
40 Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, hlm. 39-40.
41 Ibid., hlm. 80-84.
Fadllan
bekerja  secara  otomatis  dengan  penekanan  yang  tidak  pernah  berakhir  pada keimanan kepada Allah, persaudaraan manusia, dan keadilan sosio-ekonomi.
Ketiga , restrukturisasi sosio-ekonomi. Hal ini sebagai antisipasi terhadap ketidak  efektifan  nilai-nilai  di  atas,  boleh  jadi  nilai-nilai  tersebut  dilanggar  dan gagasan mengenai pertanggungjawaban kepada Allah dalam banyak kasus terlalu lemah  pengaruhnya  meski  dalam  masyarakat  yang bermuatan  moral  sekalipun. Karena itu perlu adanya restrukturisasi sosio-ekonomi untuk memperkuat nilai- nilai moral. Namun restrukturisasi harus bertujuan:
1. Menghidupkan  faktor  kemanusiaan  dengan  motivasi  individu  untuk  aktif dalam merealisasikan efisiensi dan pemerataan.
2. Mengurangi  konsentrasi  kekayaan,  kekuasaan  ekonomi  dan  politik  yang berlaku.
3. Mereformasi semua institusi sosial, ekonomi dan politik, termasuk keuangan publik,  lembaga  finansial  menurut  ajaran  Islam,  membantu  meminimalkan konsumsi yang tidak perlu.
4. Mendorong investasi. Keempat , peran negara. Negara harus berperan aktif dalam perekonomian dan  berorientasi  pada  sasaran  di  dalam  ekonomi.  Peran  ini  bukan  peran  yang totaliter, namun lebih bersifat komplementer yang dimainkan pemerintah lewat internalisasi  nilai-nilai  dalam  masyarakat  penciptaan  iklim  sosio-ekonomi  yang sehat dan pengembangan institusi yang tepat. Dalam hal ini negara tidak boleh dimainkan  secara  acak,  ia  harus  dimainkan  dalam  batas-batas  syari‟ah  dan melalui  saluran  demokratis  serta  konsultasi.  Yang  menjadi  tuntutan  negara adalah  penggunaan  kebijakan  dalam  memberlakukan  syari‟ah  untuk  menjamin realisasi maqashid .

## Langkah Kebijakan Pembangunan Ekonomi
Dari  empat  elemen-elemen  strategis  yang  telah  diuraikan  di  atas, selanjutnya  perlu  adanya  kebijakan-kebijakan  dari  sebuah  negara  untuk merealisasikan  pembangunan  ekonomi  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan yang berkeadilan. Oleh karena itu, Chapra menawarkan lima dimensi kebijakan berikut:  (a)  menghidupkan  faktor  kemanusiaan;  (b)  mengurangi  konsentrasi kekayaan; (c) melakukan restrukturisasi ekonomi; (d) melakukan restrukturisasi keuangan; dan (e) rencana kebijakan strategis. 42
Di antara kebijakan-kebijakan strategis ini penekanannya adalah dimensi moral  yang  dimasukkan  ke  dalam  barometer  pembangunan  material.  Karena,
42 Ibid., hlm. 85.
Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra
menurutnya, pembangunan tanpa sebuah integrasi moral dan material akan sulit mewujudkan efisiensi dan pemerataan. 43 Berikut peneliti uraikan kelima dimensi tersebut:
Menghidupkan Faktor Kemanusiaan Untuk  merealisasikan maqashid dalam  lingkungan  politik  yang  kondusif perlu adanya motivasi faktor kemanusiaan untuk mencapai tingkat alokasi yang efektif  dan  efisien  serta  distribusi  sumber  daya  yang  merata,  manusia  harus senantiasa didorong untuk bersedia melakukan yang terbaik dan memanfaatkan sumber-sumber  daya  yang  langka  dengan  tingkat  efisiensi  yang  tinggi.  Untuk memotivasi ke arah tesebut diperlukan injeksi moral ke dalam nafsu pemenuhan kepentingan  diri  sendiri  agar  kepentingan  sosial  tetap  terjaga,  walaupun  harus mengesampingkan kepentingan diri sendiri.
Untuk  menegakkan  nilai-nilai  moral  ini  tidak  cukup  hanya  dengan mengandalkan motivasi verbal, lebih dari itu perbaikan-perbaikan yang realistis dan  memegang  peranan  penting  dalam  menghidupkan  faktor  kemanusiaan senantiasa dipelihara yaitu: 44
Pertama , keadilan sosio-ekonomi. Kebijakan-kebijakan harus berorientasi keadilan sosio-ekonomi. Konsentrasi kekayaan harus dikurangi sedemikian rupa hingga kebutuhan pokok dari setiap individu senantiasa terpenuhi.
Kedua ,  transformasi  moral  ke  dalam  diri  tiap  individu  agar  tindakannya senantiasa  mengedepankan  kepentingan  sosial. 45 Hal  yang  tepat  untuk mempercepat  transformasi  ini  ialah  penggunaan  lembaga-lembaga  yang  efektif dan  media  massa  untuk  melakukan  perubahan  sosial  dan  mereduksi  nilai-nilai yang tidak Islami.
Meskipun  keadilan  sosio-ekonomi,  kesadaran  moral  dan  iklim  sosial sangat diperlukan untuk memotivasi nilai-nilai kemanusiaan, namun hal ini tidak cukup untuk menciptakan pemerataan dan efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha yang mengarah kepada peningkatan sumber daya manusia. Hal ini
43 M.  Umer  Chapra, Islam  and  Economic  Development, Islamabad:  The  International  Institute  of Islamic Thought, 1993, hlm. 70-71.
44 Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, hlm. 252.
45 Berkaitan  dengan  pembentukan  individu  sebagai  pelaku  pembangunan  ekonomi,  Khurshid Ahmad menetapkan empat premis: (1) perubahan sosial bukanlah akibat dari kekuatan historis yang diterapkan sebelumnya; (2) manusia adalah faktor aktif dalam perubahan. Semua kekuatan lainnya  berada  di  bawah  kekuasaannya  selama  ia  merupakan  khalifah  Allah  di  dunia;  (3) perubahan  terletak  pada  perubahan  lingkungan  dan  perubahan  hati  dan  jiwa  manusia;  (4) kehidupan  merupakan  jaringan  antarhubungan;  “Pengembangan  Perekonomian  Islam,”  dalam buku Khurshid Ahmad, ed., Islamic Perspectives, Leicester: Islamic Foundation, 1979, hlm. 231.

## Fadllan
dapat ditempuh lewat pendidikan dan latihan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu perlu juga adanya penciptaan kemudahan akses terhadap keuangan bagi kaum lemah dan pengusaha-pengusaha berskala besar, sehingga pemusatan  kekayaan  tidak  lagi  menjadi  masalah  yang  menghambat pemerataan. 46
Mengurangi Konsentrasi Kekayaan Hambatan  yang  paling  serius  bagi  pembangunan  yang  berkeadilan adalah  konsentrasi  kepemilikan  atau  kekayaan.  Konsentrasi  kekayaan  dan pendapatan  harus  dikendalikan  agar  tercipta  pemerataan  yang  berkeadilan, sebagaimana firman Allah:
ُالله َءاَفَااَم
ىَرُقْلا  ِلْهَأ ْنِم ِهِلْوُسَر ىلَع
ْيَك  ِلْيِبَّسلا ِنْباَو ِْيِْكاَسَمْلاَو ىمتَيْلاَو بىْرُقْلا ىِذِلَو  ِلْوُسَّرلِلَو ِهّلِلَف /رشلحا( ... ْمُكْنِم ِءاَيِنْغَلأا َْيَْ ب ًةَلْوُد َنْوُكَي َلا
9::7 )
“Apa-apa (harta rampasan) yang diberikan Allah pada Rasul-Nya berasal dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah dan untuk Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang- orang  miskin  dan  orang-orang  yang  dalam  perjalanan,  supaya  harta  itu  jangan  hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…” (QS. Al-Hasyr/59: 7)
Pertama , mengadakan reformasi pertanahan dan pembangunan pedesaan. Kebijakan  pemerintah  berperan  aktif  dalam  hal  ini  selama  tidak  bertentangan dengan  syari‟at.  Untuk  mereformasi  pertanahan  ( land reform )  perlu  adanya batasan-batasan  kepemilikan  yang  jelas  dan  aturan  aturan  penyewaan  untuk menciptakan  demokrasi  dan  egalitarian  yang  diidam-idamkan  Islam.  Selain reformasi tanah harus ada pula upaya penghapusan kelemahan-kelemahan yang diderita oleh sektor pertanian. Menyediakan pembiayaan yang memadai, bukan saja  pada  pertanian,  tetapi  juga  industri-industri  kecil  yang  ada  di  pedesaan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat ekonomi pedesaan.
Kedua ,  mengembangkan  industri  kecil  dan  menengah  yang  ada  di pedesaan atau di perkotaan. Tindakan ini akan melengkapi reformasi pertanahan dalam mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang kini  berlangsung di  negara-negara  Islam.  Hal  ini  juga  mempunyai  keuntungan  lain  yang mempunyai prioritas tinggi dalam kerangka nilai Islam.
Ketiga ,  kepemilikan  yang  lebih  merata  dan  kontrol  dalam  perusahaan sangat  diperlukan  untuk  mengurangi  konsentrasi  kekayaan  dan  kekuasaan
46 Chapra, Islam and Economic Development , hlm. 71-72.
Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra
terhadap kepemilikan saham yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Hal ini berakibat pada pemenuhan kepentingan diri sendiri.
Keempat , adanya restrukturisasi sistem keuangan berbasis bunga ke dalam sistem  keuangan  yang  lebih  manusiawi  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam. Sistem bunga, bagaimanapun juga merupakan sumber konsentrasi kekayaan dan kekuasaan  sebagaimana  yang  terjadi  dalam  dunia  kapitalis.  Sistem  ini  harus diganti dengan mekanisme bagi hasil.

## Melakukan Restrukturisasi Ekonomi
Realokasi  sumber-sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  pembangunan yang  merata  tidak  akan  berjalan  tanpa  suatu  adanya  penataan  kembali  semua aspek ekonomi, yang meliputi konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital dan produksi. 47
Konsumsi  merupakan  salah  satu  kegiatan  ekonomi  yang  cukup  vital, karena  konsumsi  merupakan  salah  satu  kegiatan  utama  dalam  perekonomian, oleh  karena  itu  kesalahan  pandangan  dalam  konsumsi  akan  berakibat  fatal terhadap kondisi makro ekonomi. Dengan demikian perlu adanya penyaringan pola  konsumsi,  yang  tentunya  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam.  Untuk menciptakan pemerataan dan efisiensi harus ada pembedaan antara yang penting dan yang tidak penting, antara kebutuhan, kemewahan, perantara ( intermediat ). 48 Dalam nilai-nilai Islam yang diutamakan adalah kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan.  Sedangkan  lainnya  adalah  turunannya.  Turunan  tersebut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari`at dan berorirentasi pada keadilan sosio-ekonomi.
Dalam bidang keuangan publik, harus terdapat disiplin-disiplin tertentu agar tidak terjadi ke- mubadzir -an. Pemerintah harus melakukan prioritas-prioritas yang  berpegang  pada  prinsip-prinsip  Islam.  Semua  pengeluaran  pemerintah berorirentasi  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah  dituntut  untuk meningkatkan  tabungan  dengan  cara  menghapus  segala  macam  korupsi  dan kemubadziran,  memberikan  subsidi  atas  dasar  persamaan  yang  terkontrol,  dan mengurangi  biaya  pertahanan  yang  tidak  wajar.  Selain  meningkatkan  tabungan pemerintah  juga  dituntut  untuk  melakukan  mekanisme  perpajakan  yang berpegang pada keadilan. Keadilan ini dapat terealisasi dengan berorientasi pada
47 Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi , hlm. 279.
48 Berkaitan dengan consumer behaviour di atas, M. Fahim Khan menguraikan secara komprehensif dalam  “Macro  Consumption  Function  in  an  Islamic  Fremework”,  dalam  Masudul  Alam Chuodhury, Contribution  To  Islamic  Economic  Theory;  A  Study  in  Sosial  Economic, New  York:  St. Martin‟s Press, 1986, hlm. 140-165.
Fadllan
418 Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli – Desember 2018
kesejahteraan  dan  tidak  terlalu  mengikat.  Sesuai  dengan  kemampuan masyarakat. 49
Untuk  menciptakan  iklim  sosio-ekonomi  yang  baik  perlu  juga  adanya formasi  kapital  yang  mendukung  dengan  memperbaiki  iklim  investasi  yang kondusif serta menghapuskan hambatannya. Ini adalah upaya untuk mendorong laju  pembangunan,  memenuhi  kebutuhan  pokok,  dan  menciptakan  lapangan pekerjaan.  Untuk  menciptakan  iklim  investasi  yang  baik  tentunya  harus didukung  oleh  pembangunan  infra  struktur  sosial  dan  fisik.  Sistem  perpajakan yang  adil,  stabilitas  politik,  menekan  depresiasi  kurs  yang  terus  menerus,  dan sejumlah kontrol yang mendukung bagi terciptanya kondisi tersebut.
Restrukturisasi sistem ekonomi ini akan meningkatkan volume investasi. Agar investasi itu tersalurkan dengan baik sesuai dengan tujuan-tujuan ekonomi, maka perlu adanya penyaluran yang tepat. 50 Investasi harus membiayai produksi- produksi yang benar-benar dibutuhkan, bukan produksi barang-barang mewah yang  hanya  sebagai  simbol  prestise  si  kaya  dan  tidak  mempunyai  implikasi positif terhadap penciptaan kondisi sosio-ekonomi yang merata dan efisien. 51

## Melakukan Restrukturisasi Finansial
Tujuan untuk mencapai pengembangan pedesaan dan perkotaan dalam memecahkan  problema  utama  perekonomian,  seperti  pengangguran  dan konsentrasi  kekayaan  akan  menjadi  mimpi  yang  indah  kecuali  ada  persiapan- persiapan  pengembangan  dan  pembiayaannya.  Invetasi  dan  tabungan  yang dikelola  oleh  lembaga-lembaga  keuangan  harus  memberikan  prioritas  pada pengembangan  tersebut.  Deposito-deposito  atau  tabungan  harus  di  arahkan pembiayaannya pada sektor-sektor riil perekonomian. Deposito itu berasal dari masyarakat, maka rasional jika disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat. 52
Untuk  mengarahkan  sistem  finansial,  harus  ada  nilai-nilai  yang mendasarinya yang mempunyai orientasi kesejahteraan seluruh umat  manusia. Islam, dalam hal ini telah menyediakan sistem yang dimaksud. Oleh karena itu perombakan sistem finansial sesuai dengan nilail-nilai Islam mutlak diperlukan. Bank-bank  konvensional  sebagai  pengelola  dana  masyarakat,  harus  diarahkan dengan prinsip-prinsip yang lebih manusiawi, ia harus melepaskan sistem bunga
49 Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi , hlm. 285-296.
50 M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Tazkia Institut, 2000,
hlm. 48.
51 Ibid ., hlm. 303 dan 309-310.
52 Chapra, Islam and Economic Development , hlm. 109.
Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra
yang terbukti tidak mampu menciptakan pemerataan, tapi hanya menghadiahkan pemenang-pemenang bagi segelintir orang.
Selain menghapus bunga dalam keuangan, bank-bank harus mempunyai orientasi  pembiayaan  kepada  usaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  bukan  pada industrti-industri  besar.  UKM  bagaimanapun,  mempunyai  potensi  yang  cukup besar  untuk  menciptakan  lapangan  pekerjaan.  Selain  itu,  dengan  membiayai UKM  ini  akan  dapat  mengurangi  ketidakmerataan,  konsentrasi  kekayaan,  dan konsentrasi kekuasaan.

## Perencanaan Kebijakan Strategis
Perencanaa  ini  harus  menetapkan  perubahan  struktur  yang  diperlukan dalam  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan,  mengurangi  pengangguran  dan meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  tanpa  menciptakan  kesenajangan  antara mikro  dan  makro  ekonomi.  Rencana  ini  juga  harus  menunjukkan  institusi- institusi  yang  perlu  didirikan  atau  reformasi  untuk  mengurangi  adanya kesenjangan  pendapatan  dan  kekayaan,  serta  mewujudkan  suatu  pemilikan perusahaan dan aset perolehan pendapatan yang mempunyai sumber yang besar. Selain  itu,  perlu  dilakukan  reformasi  sistem  perbankan  sesuai  dengan  ajaran Islam,  yang  akan  menuntut  perhatian  khusus  perencanaan.  Juga  tidak  kalah pentingnya adalah reformasi secara sungguh-sungguh dalam sistem pendidikan untuk  melahirkan  tenaga-tenaga  yang  terampil  dan  produktif.  Ringkasnya, rencana  ini  tidak  boleh  hanya  memusatkan  kepada  satu  langkah  saja  atau bersandar  kepada  kontrol  yang  tidak  semestinya,  tapi  ia  harus  menggunakan seluruh  kebijakan  dan  berkesinambungan  untuk  merealisasikan  tujuan  yang hendak  dicapai.  Hal  ini  harus  merefleksikan  suatu  perubahan  yang  jelas  dan dapat  dimengerti  dalam  filsafat  dan  strategi  pembangunan.  Semua  kebijakan  – fiskal,  moneter,  pendapatan,  impor  dan  produksi–  harus  dirumuskan  dalam kerangka rencana kebijakan strategis ini. 53
Sebagai  akhir  dari  uraian  ini,  ada  sebuah  pertanyaan  yang  menurut penulis  cukup  menggelitik:  bagaimana  hubungan  antara  ekonomi  Islam  untuk masyarakat  Indonesia  yang  telah  memiliki  dasar  negara  Pancasila?  Jawabannya akan banyak bergantung pada penafsiran kita sendiri tentang apa sesungguhnya Pancasila  itu?  Salah  satu yang  dapat  kita  garis-bawahi  adalah  kenyataan  bahwa Pancasila  sendiri  masih  memerlukan  isi  untuk  menjadikannya  benar-benar fungsional sebagai nilai-nilai kebudayaan bangsa kita. Pancasila adalah rumusan falsafah  negara  yang  digali  dari  nilai-nilai  kehidupan  bangsa  Indonesia,  tetapi
53 Ibid., hlm. 100.
Fadllan
bukan  nilai-nilai  kehidupan  itu  sendiri.  Pancasila  adalah  nama,  sebutan  untuk merangkum  keseluruhan  nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  bangsa  kita. Sedangkan dalam kesempatan ini, penulis sedang membahas tentang substansi nilai,  bukan  sebutan  formalnya.  Pancasila  bukan  agama  dan  agama  bukan pancasila.  Pancasila  jangan  diagamakan  dan  agama  jangan  dipancasilakan. Pernyataan  retorik  ini  menuntut  kita  agar  nilai-nilai  sistem  ekonomi  Islam terhindar  dari  pencampuradukan  yang  tidak  pada  tempatnya  dengan  falsafah ekonomi  lainnya.  Dan  pernyataan  retorik  ini  akan  menghapus  ambivalensi intelektual yang mengaburkan pandangan tentang tatanan ekonomi Islam.

## Telaah Kritis Terhadap Pemikiran M. Umer Chapra
Pemikiran  Chapra  dalam  ekonomi  Islam  merupakan  suatu  pemikiran yang  cerdas  dan  akademis.  Ia  mengidentifikasi  masalah  ekonomi  dengan  teliti dan  jelas.  Ia  juga  melakukan  kritik-kritik  terhadap  sistem  ekonomi  yang  kini sedang  mendominasi  dunia  dengan  berpijak  kepada  kegagalan-kegagalannya dalam  menciptakan  tatanan  sosioekonomi  yang  berkeadilan,  pada  saat  yang sama  ia  juga  mengetengahkan  suatu  solusi  yang  diambil  dari  nilai-nilai  Islam, sehingga  kritikannya  bukan  sekedar  sikap  apatis  yang  tidak  berdasar  dan berlebihan,  namun  suatu  analisis  untuk  mencari  formulasi  baru  yang  lebih menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh manusia.
Dalam usaha pengembangan ekonomi Islam ia menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan resitatif. Ia memasukkan nilai-nilai Islam dalam aspek  ekonomi.  Bahkan  lebih  dari  itu  ia  menekankan  pemberlakuan  hukum Islam  dalam  kehidupan  bernegara  sebagai  syarat  dari  terciptanya  tatanan ekonomi  yang  efisien,  merata  dan  berkeadilan. Kedua, pendekatan  adaptif. Dalam  beberapa  hal  ia  cenderung  menerima  sistem  ekonomi  kapitalis,  sosialis dan  negara  kesejahteraan  selam  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Islam.  Ia mencoba  mengidentifikasi  kelemahan-kelemahan  sistem  tersebut  dan mencarikan solusi dengan memasukkan nilai-nilai Islam. 54
54 Nienhaus, sebagaimana dikutip oleh M. Dawam Raharjo, mengidentifikasi empat pendekatan tipikal  dalam  pengembangan  ekonomi  Islam. Pertama, pendekatan  pragmatis.  Pendekatan  ini diwujudkan  dalam  kebijaksanaan-kebijaksanaan  dan  program-program  praktis  di  tingkat Internasional  dalam  bentuk  kerja  sama  ekonomi  dan  integrasi  ekonomi. Kedua, pendekatan resitatif.  Terwujud  dalam  penerapan  hukum  fikih  dan  etika  Islam  dalam  ekonomi. Ketiga, pendekatan utopan. Terwujud dalam perumusan masyarakat ideal dan model manusia yang pada dasarnya altruistic . Keempat, pendekatan  adaptif.  Terwujud  dengan  melihat  ideologi  barat  yang kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Lihat, M. Dawam Raharjo, Pragmatisme dan Utopia: Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1992, hlm. 13-14.
Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra
Dengan  pendekatan  semacam  ini,  maka  ada  titik-titik  kelemahan,  yang disadari  atau  tidak,  dapat  mempengaruhi  tujuan-tujuan  universal  Islam  itu sendiri.  Pendekatan  resitatif  dalam  pengembangan  ekonomi  misalnya,  ia menekankan adanya sebuah tatanan sosial yang berdasarkan syariah Islam. Hal ini  terkesan  bahwa  ia  mendambakan  n    egara  Islam.  Jika  demikian  halnya, pertanyaan  yang  mendasar  kemudian  adalah  bisakah  konsep-konsep  yang ditawarkan olehnya diterapkan dalam masyarakat plural, masyarakat yang multi agama sperti Indonesia? Dan mampukah mewujudkan tujuan-tujuan Islam yang rahmatan  lil  alamin, dalam  menciptakan  kesejahteraan  universal  bagi  seluruh manusia  sedangkan  konsep  yang  diusung  tidak  memberikan  jaminan diterimanya konsep tersebut oleh semua golongan dan semua agama. Dalam  pendekatan  kedua,  di  mana  ia  cenderung  afirmatif  dalam beberapa  hal  terhadap  sistem  ekonomi  dunia,  yang  menurutnya  sendiri  telah mengalami kegagalan, memberikan kesan paradok dalam pemikirannya sendiri. Sehingga  tak  heran  bila  ada  anggapan  bahwa  konsep  ekonomi  Islam  yang dibawanya  tak  lebih  hanyalah  konsep  kapitalisme  yang  dibungkus  dengan Islam. 55 Terlepas benar tidaknya tudingan tersebut, sikap afirmatifnya terhadap sistem ekonomi Barat ini dapat dilihat lewat penerimaannya terhadap filter harga yang  dipakai  oleh  sistem  pasar  atau  kapitalisme,  ia  hanya  menambahkan  satu filter lagi sebagai penyeimbangnya, yaitu filter moral.
Dalam menganalisis masalah-masalah ekonomi, Chapra banyak merujuk –untuk  tidak  mengatakan  terpengaruh–  pemikir-pemikir  Islam  klasik.  Seperti dalam bukunya, Islam and the Economic Challenge, ia menekankan reformasi politik untuk mengadakan perubahan. Konsep ini dirujuknya dari pemikiran Hasan al- Banna.  Kemudian  konsep  tentang  pentingnya  penegakan  hukum  Islam  dalam sebuah negara untuk menciptakan kesejahteraan umat, konsep ini ditariknya dari konsep  pembangunannya  Ibnu  Khaldun.  Hal  ini  diakuinya  secara  eksplisit dalam buku terakhirnya, The Future of Economic: An Islamic Perspective. 56 Walaupun ia  banyak  mengambil  pemikiran-pemikiran  muslim  klasik,  hal  ini  buka  berarti pemikirannya  tidak  original,  justru  hal  ini  merupakan  tindakan  kreatif  untuk menggali nilai-nilai Islam.
Terlepas dari itu semua, pemikiran Chapra bagaimanapun telah banyak memberikan  kontribusi  dalam  pengembangan  ekonomi  Islam,  khususnya
55 Ungkapan ini banyak ditudingkan kepada Chapra pada periode tahun 1970-an. Sebagaimana diungkapkan  oleh  Zafar  Ishaq  Anshari  dalam  prakata  buku  M.  Umer  Chapra, Islam  dan Tantangan ekonomi, hlm. Xvii.
56 Komentar  ini  disampaikan  oleh  Adiwarman  A.  Karim  dalam  sekapur  sirih  karya  M.  Umer Chapra, The Future of Economic: An Islamic Perspective, hlm. Xvii.

## Fadllan
pembangunan  ekonomi  berbasis  Islam.  Usaha-usahanya  untuk  membumikan ekonomi Islam telah dilakukannya dengan baik dan akademis dengan didukung oleh  pengetahuan  dan  pengamalannya  dalam  bidang  ekonomi  kontemporer. Pelayanannya  yang  cukup  mendalam  terhadap  kajian  Islam  umumnya,  dan ekonomi  Islam  khususnya  patut  diapresiasi,  maka  tidak  heran  ketika  ia menerima beberpa penghargaan dari berbagai pihak atas kerja kerasnya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberika oleh Chapra mempunyai arti  yang  sangat  penting  dalam  khazanah  studi  keislaman  pada  umumnya,  dan studi ekonomi Islam khususnya.
Meski tidak semuanya sependapat, banyak kalangan menyambut posistif gagasan  Chapra  dalam  mengetengahkan  ekonomi  Islam  dalam  perspektif “ekonomi  konvensional”.  Ekonomi  Islam  oleh  Chapra  tidak  hanya  disajikan secara  parsial  atau  sekedar  ungkapan  “yang  penting  bukan  riba”.  Tapi  lebih komprehensif dan menggunakan pijakan ilmu ekonomi, sehingga mereka yang sudah akrab dengan istilah ekonomi pun bisa tetap mengikutinya. Chapra secara obyektif  menyajikan  ekonomi  Islam  dalam  konteks  yang  lebih  kontemporer dengan mengupas hal mendasar tentang ekonomi. Pemahamannya atas ekonomi kontemporer  beserta  permasalahannya,  menyeluruh  dan  tajam.  Kritiknya terhadap sistem Barat terasa berimbang dengan data dan fakta yang akurat dan meyakinkan. Konsep dan gagasan ekonomi Islam di tangannya menjadi ilmiah tetapi tetap sederhana. Sehingga karya-karyanya tidak sekedar berbicara tentang teori,  tetapi  bermanfaat  bagi  para  pembuat  kebijakan;  bukan  hanya  bagi  dunia Islam,  tetapi  seluruh  dunia.  Karya-karyanya  bermanfaat  menjadi  katalisator untuk menyelesaikan problem-problem ekonomi dunia Islam masa kini. 57
Sikap  profesional  Chapra  ditunjukkan  dengan  sikapnya  yang  tidak keberatan untuk mengakui kelebihan atau prestasi konsep ekonomi lain, sembari menganalisa  kegagalan-kegagalan  mereka  tanpa  berlebihan.  Apalagi  pada  saat yang  sama  mengungkapkan  alternatif  dari  konsep  Islam  secara  akurat  tanpa apologi atau pemihakan. Menurutnya, bicara masalah ekonomi tidak hanya soal pertumbuhan,  kemakmuran  dan  konsumsi,  tetapi  juga  menciptakan  sebuah masyarakat di mana kemakmuran material juga diiringi oleh kemajuan sepiritual. Chapra  membuktikan  bahwa  kesejahteraan  tidak  dapat  dicapai  hanya  melalui kepemilikan  materi  semata.  Dengan  menggunakan  pisau  analisis  ekonomi dengan  efektif  sebagaimana  dilakukan  oleh  seorang  ekonom  Barat,  Chapra berperan  besar  membangun  bangunan  baru  bagi  ilmu  ekonomi  yang  tidak
57 Mohammad  Zaki  Su‟aidi,  “Pemikiran  M.  Umer  Chapra  Tentang  Masa  Depan  Ekonomi Islam”, dalam Jurnal Ishraqi, Vol. 10 No. 1 Juni 2012, hlm. 12.
Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra
terlepas dari landasan moralnya, dan memberi tempat bagi usaha ekonomi agar dapat  berlangsung  dalam  kerangka  alokasi  secara  efisien  dan  distribusi berimbang secara bersama-sama, tidak saja untuk kalangan tertentu, tapi untuk semua.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  studi  konsep  atau  pemikiran  M.  Umer  Chapra mengenai kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi menurut ajaran Islam, yang  tertuang  dalam  karya-karyanya.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertumpu pada  data  kepustakaan.  Sehingga  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka ( library  research )  atau  penelitian  literer  yang  berdasarkan  pada  kerangka  ilmiah kualitatif,  yakni  suatu  proses  penelitian  yang  menghasilkan  deskripsi  dari  data- data yang terkumpul.
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  sosio-historis. Hal  ini  dilakukan  untuk  melihat  kondisi  obyektif  kehidupan  Chapra,  karena sebagaimana  diketahui  lahirnya  sebuah  pemikiran  tidak  terlepas  dari  kondisi obyektif  yang  dihadapi.  Untuk  mengetahui  riwayat  hidup  Chapra,  peneliti mengambil  data-data  kepustakaan,  baik  hasil  penelitian  ataupun  penjelasan tokoh-tokoh yang memberikan komentar tentangnya.

## Penutup
Dari  uraian  di  atas,  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  ekonomi Islam pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk memformulasikan suatu ilmu ekonomi yang berorientasi kepada manusia dan masyarakat yang tidak mengakui individualisme yang berlebihan. Dengan bersandar kepada nilai-nilai Islam, yaitu al-Qur‟an  dan  al-Hadis.  Dan  tujuan  ekonomi  Islam  seirama  dengan  tujuan pokok Islam yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua umat manusia.
Untuk  membangun  sistem  ekonomi  yang  berkeadilan  dan  mencapai tujuan-tujuan  ekonomi  Islam,  M.  Umer  Chapra  menawarkan  adanya rekonstruksi  terhadap  elemen-elemen  strategis,  yaitu  adanya  mekanisme  filter yang titik tekannya pada filter moral, motivasi manusia untuk mengedepankan kepentingan sosial, adanya restrukturisasi sosioekonomi, dan peran negara yang aktif  dalam  ekonomi,  bukan  peran  totaliter,  namun  peran  yang  komplementer dalam  ekonomi.  Untuk  merealisasikan  itu  semua  ia  menawarkan  kebijakan- kebijakan  yang  harus  ditempuh. Pertama, menghidupkan  faktor  kemanusiaan. Kedua, mengurangi  konsntrasi  kekayaan. Ketiga, melakukan  restrukturisasi ekonomi. Keempat, melakukan restrukturisasi keuangan. Dan kelima, melakukan rencana  kebijakan  strategis  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan  seluruh

## Fadllan
manusia.  Inti  dari  seluruh  tawarannya  tentang  pembangunan  ekonomi  adalah pembangunan yang seimbang antara dua lini, ekonomi dan moral. Tanpa adanya pembangunan  moral  mustahil  untuk  menciptakan  kesejahteraan  yang berkeadilan.
Tawaran  pembangunan  ekonomi  M.  Umer  Chapra  memberikan langkah-langkah  yang  cukup  aplikatif  untuk  pembuatan  kebijakan  ekonomi, bukan  sekedar  tawaran  yang  bersifat  normatif  untuk  membumikan  ekonomi Islam.  Upaya  mepertemukan  gagasan-gagasan  Islam  dengan  ekonomi kontemporer  menjadikan  tawarannya  suatu  hal  yang  unik  dan  kreatif. Kecermatan  analisanya  terhadap  elemen-elemen  dan  kebijakan-kebijakan strategis  menandakan  keseriusannya  dalam  upaya  penerapan  nilai-nilai  Islam dalam  suatu  sistem  ekonomi.  Meskipun  demikian,  tawarannya  ini  masih dianggap,  oleh  beberapa  kalangan,  masih  berbau  kapitalisme  karena  sikapnya yang  cenderung  afirmatif  terhadap  sistem  ekonomi  Barat.  Terlepas  dari kelebihan  dan  kekurangannya,  upaya  M.  Umer  Chapra  patut  dihargai  sebagai upaya akademis dalam rangka membumikan ekonomi Islam.
Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra
425
Daftar Pustaka Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, terj. Dewi Nurjulianti, dkk., Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997. Ahmad, Khurshid, ed., Islamic Perspectives, Leicester: Islamic Foundation, 1979.
---------,  dalam  pengantar  karya  M.  Umer  Chapra, Islam  dan  Tantangn  Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, cet.
I, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
Boullata,  Issa  J., Dekonstruksi  Tradisi:  Gelegar  Pemikiran  Arab  Islam, Yogyakarta: LkiS, 2001. Capra, Fritjof Titik Balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan, terj. M. Thoyibi, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997. Chapra, M. Umer, Islam and Economic Development, Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1993 ---------, Sistem Moneter Islam, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Tazkia Institut, 2000.
---------, Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi, terj.  Ikhwan  Abidin  Basri,  Jakarta: Tazkia Institute, 2000.
---------, Islam  dan  Tantangn  Ekonomi;  Islamisasi  Ekonomi  Kontemporer, terj.  Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1999. ---------, The Future of Economics: An Islamic Perspective, Leicester, UK: The Islamic Foundation, 2000.
Chuodhury,  Masudul  Alam, Contribution  To  Islamic  Economic  Theory;  A  Study  in Sosial Economic, New York: St. Martin‟s Press, 1986. Djojohadikusumo,  Sumitro, Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi:  Dasar  Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Jakarta: LP3ES, 1984. Fadllan, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , Surabaya: Pena Salsabila, 2013. Fakih,  Mansour Masyarakat  Sipil  Untuk  Transformasi  Sosial,  Pengelolaan  Ideologi LSM Indonesia, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

## Fadllan
426 Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli – Desember 2018
Ghazali, Ihya Ulum ad-Din , Kairo: Ali Subaih, 1982. Heilbroner,  Robert  L., Terbentuknya  Masyarakat  Ekonomi, terj.  Sutan  Diajung, Jakarta: Galia Indonesia, 1982. Hidayat,  Komaruddin, Memahami  Bahasa  Agama;  Sebuah  Kajian  Hermeneutik , Jakarta: Paramadina, 1996. Howard,  Roy  J. Pengantar  Atas  Teori-Teori  Pemahaman  Kontemporer:  Hermeneutika, Wacana  Analitik,  Psikososial,  dan  Ontologis, terj.  Kusmana  dan  M.S. Nasrullah, Bandung: Nuansa Cendikia, 2000.
Mannan,  M.  Abdul, Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam, terj.  M.  Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997. Marbun, B.N., Kamus Politik (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 469. Raharjo,  M.  Dawam, Pragmatisme  dan  Utopia:  Corak  Nasionalisme  Ekonomi Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1992. ----------, “Sekapur Sirih”, dalam M. Umer Chapra, Islam dan Tantangn Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, cet.
I, Surabaya: Risalah Gusti, 1999. Roxborough,  Ian, Teori-teori  Keterbelakangan, terj.  Rohman  Achwan,  Jakarta: LP3ES, 1986. Soediyono R, Ekonomi Internasional; Pengantar Lalu-Lintas Pembayaran Internasional, Yogyakarta: Liberty, 1991. Sugiono, Muhadi, Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, terj. Cholish, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. Sumaryono,  E., Hermeneutik,  Sebuah  Metode  Filsafat, Edisi  Revisi,  Yogyakarta: Kanaisius, 1999. Suntana, Ija, Politik Ekonomi Islam: Siyasah Maliyah; Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010 Syâtibî, Abû Ishâq, al-Muwâfaqât fî Usûl al-Syarî‟ah, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiah, 2000 ----------, al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Ahkam, Jilid  2,  Kairo:  Mustafa  Muhammad, 1984. Winardi, Kapitalisme  Versus  Sosialisme:  Suatu  Analisis  Ekonomi  Teoritis, Bandung: Remadja Karya, 1986.
Su‟aidi,  Mohammad  Zaki,  “Pemikiran  M.  Umer  Chapra  Tentang  Masa  Depan Ekonomi  Islam”, dalam Jurnal Ishraqi, Vol. 10 No. 1 Juni 2012. “Pembinaan Manusia Jadi Prioritas”, Majalah Sabili, 94 April 2002.