## Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia

## Sukmareni
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: sukmarenirajab@yahoo.com

## Abstract
The success or failure of corruption law enforcement in Indonesia depends on the work of any component of the criminal justice system (SPP) itself, ranging from investigation, prosecution, court examination and criminal prosecution.The formulation of the issues raised in this study (1) Is the pattern of law enforcement that has been regulated in the Indonesian criminal justice system has been able to eradicate corruption in Indonesia to date? (2) What is the ideal pattern of law enforcement against corruption under the Indonesian criminal justice system? This researarch is descriptive research using normative juridical approach, by using legal materials as secondary data. Which legal substance consists of primary, secondary and tertiary legal materials, related to law enforcement against corruption in Indonesia's criminal justice system, analyzed using qualitative analysis. The Pattern enforcement in the SPPI still has not been able to enforce the maximal law enforcement against the TPK perpetrators, because there are still some weaknesses and problems, there is still overlapping of corruption arrangements, the quality of the judiciary has not been able to create justice in the community, the supervisory system on the performance of law enforcement officials with the law enforcement of corruption because it is not yet integrated and not yet clearly regulated, once the sanction given is still not maximized so it has not caused a  deterrent  effect  to  the  perpetrator  The  ideal  pattern  of  law  enforcement  against  the  TPK perpetrators required changes, improvements and improvements in various aspects above, such as regulatory reform, independence to four sub SPPI, improving the judicial supervision system as well as giving maximum sanction and more severe to the perpetrators so that cause the effects of good for the perpetrators and against other communities.
Keywords: Law Enforcement; Corruption Crime; Indonesian Criminal Justice System

## Abstrak
Berhasil tidaknya penegakan hukum korupsi di Indonesia tergantung pada bekerja atau tidaknya seluruh  komponen  dari  sistem  peradilan  pidana  (SPP)  itu  sendiri,  mulai  dari  penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan dalam pelaksanaan pidananya. Rumusan masalah yang diangkatkan dalam penelitian ini (1) Apakah pola penegakan hukum yang sudah diatur dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  sudah  mampu  untuk  memberantas  tindak  pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini? (2) Bagaimana pola penegakan hukum yang ideal terhadap tindak  pidana  korupsi  menurut  sistem  peradilan  pidana  Indonesia?  Penelitian  ini  bersifat penelitian deskriptif menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum  sebagai  data sekunder. Bahan hukum  terdiri atas bahan hukum primer, sekunder  dan

## Volume 1 No. 2, Januari 2018
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index
tertier, yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Pola penegakan hukum dalam SPPI masih belum mampu melakukan penegakan hukum secara maksimal terhadap pelaku TPK, karena masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahannya,  masih terdapat tumpang  tindih  pengaturan  korupsi,  kualitas  peradilan  belum  mampu  menciptakan  keadilan dalam  masyarakat,  sistem  pengawasan  terhadap  kinerja  aparat  penegak  hukum  yang  terkait dengan penegakan hukum korupsi karena belum bersifat terpadu dan belum diatur secara jelas, begitu sanksi yang diberikan masih dirasa belum maksimal sehingga belum menimbulkan efek jera kepada pelaku Pola penegakan hukum yang ideal terhadap pelaku TPK diperlukan perubahan, pembenahan  dan  peningkatan  pada  berbagai  aspek  di  atas,  seperti  pembenahan    regulasi, independensi  ke  empat sub  SPPI, melakukan  peningkatan sistem pengawasan peradilan  serta pemberian  sanksi  yang  maksimal  dan  lebih  berat  kepada  pelaku  sehinga  menimbulkan  efek penjeraan baik bagi pelaku maupun terhadap masyarakat lainnya.
Kata  Kunci :  Penegakan  Hukum;  Tindak  Pidana  Korupsi;  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Memberantas  korupsi  bukanlah  pekerjaan  yang  mudah,  karena memberantas  korupsi  seperti  layaknya  mencegah  dan  menumpas  virus  suatu penyakit dalam hal ini penyakit masyarakat. Diperlukan diagnosa dan treatment yang tepat agar virus penyakit tersebut bukan hanya dapat dicegah akan tetapi di kemudian hari tidak terjadi lagi. 1
Persoalan  memerangi  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  yang  begitu rumit,  antara  lain  berpangkal  sebsgai  akibat  kebijakan  masalah  yang  begitu rumit pula. Semisal limpahan dari kebijakan masa laalu yang begitu sarat dengan pelanggaran serta kejahatan hukum yang sangat popular dengan istilah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berperilaku bagaikan gurita, serta terkesan sulit dijangkau  hukum,  bahkan  muncul  kesan  kalau  korupsi  tidak  berjamaah kesannya kurang afdol. 2
Tindak pidana korupsi (TPK)  bukan hanya masalah hukum tetapi telah menjadi persoalan ekonomi, budaya dan politik. Meningkatnya tindak pidana korupsi telah membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan berbangsa dan
1 Romli Atmasasmita. (2004). Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional . Bandung: Mandar Maju, hm. 2
2 Faisal Santiago. (2016). “Bunga Rampai Catatan Hukum”, Perpustakaan Nasional RI. Katalog Dalam Terbitan, Jakarta: Cintya Press, hlm. 9
bernegara pada umumnya, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai kelemahan kehidupan generasi yang akan dating. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang tegas, konsisten dan tidak diskriminatif terhadap para koruptor. Penegakan hukum  yang  tegas,  konsisten  dan  tidak  diskriminatif  sangat  penting  bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum, yang dapat membawa kemanfaatan  bagi  masyarakat  berupa  efek  jera,  sehingga  dapat  mencegah seseorang  yang  hendak  melakukan  korupsi  dan  tumbuhnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  upaya  penegakan  hukum  serta  menguatnya  dukungan masyarakat terhadap lembaga dan  aparatur penegak hukum. 3
Jika dikaitkan  dengan huruf a konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut  UU  KPK,  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  rangka  mewujudkan masyarakat  yang  adil,  makmur  dan    sejahtera  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (  selanjutnya disebut  UUD  1945),  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  harus  ditangani secara  professional,  intensif  dan  berkesinambungan,  karena  korupsi  telah merugikan  keuangan  negera,  perekonomian  Negara  dan  menghambat pembangunan nasional.
Kemudian  jika  melihat  data  yang  dikemukakan  oleh  Kejaksaan  Agung dan KPK terhadap pemberantasan korupsi yang sudah mereka lakukan, Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sudah dapat dikatakan pada posisi titik  nadir  dan  sudah  mengakar,  sehingga  dalam  pemberantasannya memerlukan  keseriusan  dan  penanganan  yang  sangat  kuat.  Kejaksaan  Agung Republik  Indonesia  memaparkan  hasil  kinerja  selama  tahun  2016.  Korp Adhyaksa mengklaim berhasil menyelamatkan uang Negara sebanyak Rp 20,5 Trilyun  dan  USS  263,9  ribu,  serta  melakukan    pemulihan  keuangan  Negara senilai Rp 49,2 miliar. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara
3 Bambang Waluyo. (2017). “Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Lex Publica,, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Volume IV, Nomor 1, hlm. 627-628
total,  pada  tahun  2016  sudah  melakukan  96  kegiatan  penyelidikan,  99 penyidikan,  dan  77  kegiatan  penuntutan,  baik  kasus  baru  maupun  sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya, dan berhasil melakukan eksekusi terhadap 81 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari 497,6 milyar rupiah telah dimasukkan ke kas Negara dalam bentuk PNBP dari penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi. 4 Hal  ini  memperlihatkan  bahwa korupsi di Indonesia memang sangat luar biasa dan memerlukan penanganan yang luar biasa pula.
Tidak berhasilnya penegakan hukum bisa berakar dari tidak bekerjanya sistem  atau  terhambatnya  salah  satu  komponen  dari  sistem  peradilan  pidana (SPP)  dalam  menjalankan  perannya,  dimulai  dari  penyidikan,  penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan dalam pelaksanaan pidananya sendiri. Begitu juga  dengan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  TPK  yang  saat  ini  masih dirasakan oleh masyarakat penegakan hukumnya masih belum sesuai dengan harapan baik dari segi pemeriksaannya sejak tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan  di  persidangan  sampai  penjatuhan  sanksi  serta  pelaksanaan pidananya. Masih sering terjadi permasalahan dalam penyidikan seperti kasus cicak buaya 1 dan 2 begitu juga tentang sanksi yang dijatuhkan yang rata-rata masih ringan tidak berapa jauh dari ancaman minimal yang ada dalam undang- undang.
Permasalahan-permasalahan  dalam  penegakan  hukum  korupsi  yang beragam  di  atas  perlu  dilakukan  kajian  yuridisnya  dari  berbagai  aspek,  baik regulasi,  sistem,  sanksi,  dan  lainnya,  supaya  penegakan  hukum  korupsi  ke depan bisa pelaksanaannya bisa lebih baik dari yang ada saat ini.  Pada tulisan ini penulis akan mencoba menganalisis tentang pola penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (SPPI) serta pola
4 Faisal  Santiago.  (2017).  “Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  oleh  Penegak Hukum untuk Terciptanyan Ketertiban Hukum”, Pagaruyuang Law Journal , Volume 1 No 1, hlm. 24-25
penegakan  hukum  yang  ideal  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  penelitian  deskriptif  menggunakan  pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum sebagai data sekunder . Bahan hukum mana terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier.,yang berkaitan  dengan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dalam sistem  peradilan  pidana  Indonesia.  Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan dengan teknik studi dokumen atau penelitian perpustakaan untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan.
Bahan  hukum  yang  diperoleh  akan  dianalisis  dengan  menggunakan analisis kualitatif dengan mencari jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan  mengembalikannya  kepada  ketentuan  yang  berlaku  dalam  sistem peradilan pidana Indonesia.

## C. PEMBAHASAN
1. Pola Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (SPPI)
Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap TPK menurut SPPI saat ini dapat dilihat dari berbagai faktor, antara lain :

## a. Regulasi/Pengaturan TPK dalam SPPI
Negara  Indonesia  adalah  Negara  yang  menjunjung  tinggi  hukum sebagaimana amanat konstitusi, yang dalam Batang Tubuh UUD 1945 dimuat prinsip-prinsip  pokok  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  yang memenuhi persyaratan sebagai Negara hukum antara lain : 5
5 Mastra Lba dalam Firman Freaddy Busroh. (2017). “Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila”, Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia , Volume IV, Nomor 1, hlm. 632-634
1) Pemerintah Negara adalah berdasar atas hukum seperti disebut dalam Pasal 1 ayat (3) Bab I UUD 1945 RI yang disahkan tangal 10 November tahun 2001, bahwa  “Negara Indonesia adalah Negara Hukum “
2) Negara  hukum  yang  dianut  dalam  UUD  11945  adalah  kesamaan derajat di depan hukum. Hal ini terlihat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945  yang  berbunyi  :  “  Segala  warga  Negara  bersamaan  kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya “.
3) Negara  hukum  adalah  kebebasan  dan  kemandirian  kedudukan kekuasaan kehakiman dari pengaruh pemerintah dan jaminannya bagi kedudukan  para  hakim  dalam  Undang-Undang.  Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh 2 (dua) lembaga neara yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 24 B UUD 1945 amandemen ketiga disebutkan “ Komisi Yudisial bersiffat mandiri yang  berwenang  mengusulkan  pengangkatan  Hakim  Agung  dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim “.
4) Adanya perlindungan hak-hak  dan kebebasan warga negara. Hal ini terlihat pada Pokok Pikiran pertama Penjelasan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (2), (3), Pasal 28, Pasal 28 (A), 28 (D), 29 dan 31 UUD 1945
5) Adanya asas  bahwa setiap peraturan pemerintahan itu  berdasar dan bersumber  dengan  tegas  pada  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tingi tingkatnya
.
Berdasarkan unsur Negara Hukum di atas terlhat kunci utama dari suatu Negara hukum adalah perundang-undangan yaitu peraturan hukum itu sendiri, sebagai unsur penegakan hukum.
Ketentuan  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  korupsi  dalam  sistem peradilan pidana Indonesia adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  diubah  dan  ditambah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001,  yang  selanjutnya  disebut  UU  TPK. Kemudian  Pasal  43  UU  TPK  mengamanatkan  pembentukan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama 2 tahun setelah diundangkannya UU TPK 1999. Hal ini terwujud dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tantang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), sebagai  lembaga  independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun
dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dalam  pencegahan  dan pemberantasan TPK.
Selanjutnya  pengesahan  Indonesia  tehadap  UNCAC  ( United  Nation Convention  Again  Corruption/ Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti Korupsi) Tahun 2003, berarti secara yuridis Indonesia sudah mengakui serta siap mengimplementasikan UNCAC dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Kebijakan  legislatif/perundang-undangan  yang  berlaku  saat  ini  belum mendukung Sistem Peradilan Pidana (SPP), Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Bidang Hukum Pidana (SKK-HP) yang terpadu.. SPP/SPHP/SKK-HP yang terpadu diimplementasikan dalam 4 sub  sistem  kekuasaan,  yaitu  penyidikan,  penuntutan,  kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana... Pada  kenyataannya  dalam  perundang-undangan  hukum  acara  pidana  dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentangKitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kekuasaan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan penuntutan belum bersifat independen. 6
Hal ini terlihat pada kewenangan penyidikan TPKsaat ini berada pada 3 lembaga,  yaitu  lembaga  kepolisian,  lembaga  kejaksaan  dan  lembaga  KPK, dimana  kewenangan  ini  masing-masingnya  diberikan  oleh  Undang-Undang,. Penyidik Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (yang  untuk  selanjutnya  dalam penulisan  ini  disebut  dengan  KUHAP)  dan  Undang-Undang  Nomor  2  tahun 2002  tentang    Kepolisian  (selanjutnya  disebut  UU  Kepolisian)  .  Penyidik Kejaksaan  berdasarkan  KUHAP,  Undang-Undang  No.16  tahun  2004  tentang Kejaksaan  (Selanjutnya  disebut  UU  Kejaksaan)  dan  Undang-Undang  No  28 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut  dengan  UU  KKN)  dan  Undang-Undang  No.8  Tahun  2010  tentang Pencucian  Uang  (selanjutnya  disebut  UUPU).  KPK  berdasarkan  Undang-
6 Lihat Barda Nawawi Arief. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 33-37
Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi  Pembarantasan Korupsi (Selanjutnya disebut  UU  KPK),  Ternyata  dalam  pelaksanaannya  memunculkan  beberapa masalah, yang dianggap dapat menghambat percepatan pemberantasan tindak pidana  korupsi,  antara  lain  1)  perbedaan  interpretasi  tentang  kewenangan masing-masing terhadap penyidikan tindak pidana korupsi, 2) keinginan para pihak  untuk  melindungi  rekan  sejawat  yang  terindikasi  melakukan  tindak pidana korupsi, 3) kurangnya koordinasi diantara ke 3 lembaga yang berwenang melakukan  penyidikan  TPK  itu  sendiri 7 Terlihat  terjadinya  tumpang  tindih pengaturan  tentang  penyidikan  TPK  yang  harus  disikapi  supaya  tidak  lagi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penyidikan TPK ke depannya.
Begitu  juga  dengan  kekuasaan  kehakiman  menurut  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999,  karena  lebih  menekankan  pada pengertian  kekuasaan  kehakiman  dalam  artian  yang  sempit.  Hal  ini  terlihat dalam redaksi Pasal 1 nya yang menyatakan :
“ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyeleggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  keadilan berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia “
Pengertian  di  atas  lebih  mengedepankan  pengertian  kekuasaan kehakiman diidentikkan dengan kekuasaan perdilan atau kekuasaan mengadili, berupa kekuasaan menegakkan hukum dan keadilan di badan-badan peradilan. Pengertian ini sejalan dengan pengertian dalam Pasal 24 UUD 1945 amandemen ketiga (9 November 2001), yang menyatakan bahwa :
1. Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan
7 Sukmareni. (2016). “An Investigation Authoriy of Criminal Act on Corruption In Criminal Justice System in Indonesia”, The 2nd Proceeding “ Indonesian Clean Corruption in 2020” Comparative Law System of Ptocurement of Goods and Service around Countries in Asia, Australia and Europe , Unissula Press, hlm  902
peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,  Lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi;

## b. Kualitas Peradilan TPK
Setiap  masyarakat  umumnya  menginginkan  ketertiban  dan  keadilan ditegakan pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi, begitu judan terhadap para koruptor yang sudah dianggap sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara.Namun kenyataannya penegakan hukum terhadap pelaku TPK ini sering membuat masyarakat kecewa.
Banyak  pihak  yang  telah    menjadi  terpidana  korupsi  lepas  dari  jeratan hukum justru setelah bergumul dengan hukum. Kalaupun sebagian dari mereka dipidana  jumlahnya  relatif  sangat  kecil.  Kemudian  yang  menyedihkan  sanksi terhadap  yang  sedikit  itupun  relatif  sangat  ringan,  tidak  sesuai  dengan perbuatan yang dilakukan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun ringan tidak semua serta merta melaksanakan hukumnannya karena berbagai alasan.Realitas tersebut  menggambarkan  seolah-olah  yang  terjadi  adalah with  law  there  is  no other , kebalikan dari  pendapat Mc Iver yang mengatakan bahwa “ without law there is no order, and without order men are lost, not knowing where they go, not knowing that  they  do ”.  Hal  seperti  itu  tentu  mengundang  ketidakpuasan  masyoritas masyarakat, sehingga bertambah gencar menyuarakan perbaikan keadaan yang semakin buruk itu. Rakyat benar-benar memimpikan terjadi perubahan segera. 8 Kemudian  jika  dilihat  Pengadilan  yang  berwenang  menyelesaikan  TPK menurut  SPPI  adalah  Pengadilan  TPK,  sebagai  satu-satunya  pengadilan  yang berwenang  menyelesaikan  TPK  yang  terjadi.  Pengadilan  TPK  merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum pada setiap ibu kota kabupaten/kota, kecuali daerah khusus ibu kota Jakarta berada pada setiap Pengadilan Negeri yang ada. Sedangkan untuk TPK yang dilakukan oleh Warga Negara Asing Merupakan wilayah hukum Pengadilan TPK di Pengadilan Negeri
8 Tb Ronni Rahman Nitibaskara. (2007). Tegakkan Hukum Gunakan Hukum . Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, Terbitan Kedua, hlm. 8-9
Jakarta  Pusat. 9 Permasalahannya  pengadaan  pengadilan  khusus  ini  sangat lambat  sehingga  sebelum  pengadilan  TPK  ini  ada  maka  pemeriksaan  perkara TPK  dilaksanakan  di  Pengadilan  Negeri  daerah  yang  bersangkutan,  karena memang Pengadilan TPK masih berada dalam wilayah Peradilan Umum. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah.

## c. Sistem Pengawasan
Sistem  pengawasan  kinerja  masing-masing  aparat  penegak  hukum dalampelaksanaan  tugasnya  memang  sudah  diatur  masing-masing  melalui dewan kehormatan kode etik dan sejenisnya, baik di kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.  Namun  pengawasan  hakim  sekarang  selain  dilakukan  oleh Mahkamah Agung melalui penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)  melalui  Badan  Pengawasan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia (MA  RI)  sebagai  principal  organ  juga  dilakukan  oleh  Komisis  Yudisial  (KY) sebagai auxiliary organ,supporting element dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman  yang  merdeka,  bersih  dan  berwibawa  secara  mandiri.  Keduanya harus bergandengan tangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pengadilan 10

## d. Sanksi Terhadap Pelaku TPK
Sanksi  yang  ada  dalam  UU  TPK  saat  ini  dianggap  oleh  sebagian  besar masyarakat  masih  terlalu  ringan,  walaupun  sudah  terjadi  pemberatan  dan pemberian batas minimum dan maksimum  sanksi dalam UU TPK 1999 dan No 20/2001, jika dibandingkan dengan sanksi yang ada dalam UU TPK No 3 tahun 1971. Hal ini terbukti dengan masih belum jeranya masyarakat untuk melakukan TPK,  yang  lebih  mirisnya  lagi  masih  banyak  kita  melihat  selama  proses pemeriksaan koruptor yang ditayangkan di media tidak terlihat rasa penyesalan
9 Lihat Pasal 2-7 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
10 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian UU No  22  Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial  dan  U  No  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun 1945
dan  rasa  takut  untuk  menghadapi  sanksi  terhadap  perbutan  yang  mereka lakukan.
Persepsi  publik  terhadap  suatu  risiko  tidak  sama,  tergantung  pada kondisi aktual masing-masing. Hal ini mengakibatkan sanksi yang diterapkan dalam  peradilan  pidana  tidak  memiliki  efek  universal.  Menurut  Soerjono Soekanto efek suatu sanksi meruakan masalah empiris, oleh karena itu manusia mempunyai  persepsi  yang  tidak  sama  mengenai  sanksi  tersebut,  kecuali  itu manusia juga mempunyai tolerasni yang berbeda-beda terhadap penderitaan. 11
Kemudian  terhadap  penjatuhan  pidana  mati  yang  sudah  diatur  dalam Pasal 2 ayat (2) UU TPK sebetulnya sudah cukup baik, namun  belum ada hakim yang bernai menjatuhkannya sebagai pidana maksimal, sehingga akan menjadi factor kriminogen orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama. 12 Hal ini juga berarti bahwa  niat pembuat undang-undang memasukkan pidana mati ini yang  diharapkan sebagai sarana untuk memberi efek  jera terhadap pelaku tidak tercapai.
Kemudian  dalam  berbagai  kasus,  meskipun  perkara  melibatkan korporasi,  kebanyakan  hanya  individu  yang  bertanggung  jawab  atau  yang diseret  ke  pengadilan,  sementara  korporasi  lebih  banyak  melenggang,  tidak merasakan efek jera. Mereka tinggall mengganti orang yang menjalani hukuman itu  dengan  orang  baru,  padahal  peluang  untuk  menjerat  korporasi  semakin terbuka lebar dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata Cara Pengananan Tindak Pidana oleh Korporasi. 13
Pada umumnya, orang yang kekurangan secara ekonomis dalam waktu yang  relatif  lama,  terutama  yang  benar-benar  menderita  kelaparan,  melihat
11 Ibid , hlm 4 12 Ali  Dahwir.  (2017).  “Rekonstruksi  Sanksi  Pidana  Dalam  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia”, Lex  Publica,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Volume IV Nomor 1, hlm. 648-649
13 Bambang  Waluyo  (2007).  “Upaya  Taktis  dan  Strategis  Pemberantasan  Korupsi  di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Volume IV, Nomor 1, hlm. 627-628
sanksi yang keras mungkin tidak lagi mengerikan. Kondisi lapar yang dialami jauh lebih menyiksa.

## 2. Penegakan Hukum yang Ideal terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan tidak diskriminatif sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum dan akan mmbawa kemanfaatan bagi masyarakat dengan memberikan efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan  aparatur  penegak  hukum,  sehingga  dukungan  masyarakat  terhadap lembaga penegak hukum akan menguat. 14
Berdasarkan apa yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya,  maka untuk  tercapainya  penegakan  hukum  ideal  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi perlu diupayakan beberapa hal sebagai berikut :
a. Pembenahan  sistem  perundang-undangan  (kebijakan  legislatif) yang berkaitan dengan TPK di Indonesia.
Hal ini dapat  dilakukan dengan melakukan pengkajian ulang  terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan SPP terhadap TPK yang berlau di Indonesia,  kemudian  membuat  perundang-undangan  yang  bisa  mendukung sistem  penegakan  hukum  yang  merdeka  dan  mandiri.  Jika  Negara mengeluarkan  peraturan  peundangan  terkait  dengan  TPK,  sebagai  bentuk produk  hukum,  tentulah  problem  yang  diperhatikan  atau  diantisipasi  bukan hanya problem jangka pendek, tetapi juga terkait dengan kesejahteraan , serta pengamanan kekayaan Negara dalam waktu yang relative panjang. Kepentingan rakyat  di  bidang  pencegahan  dan  pemberantasan  TPK  tersebut,  maupun pengaturan  aspek-aspek  lain  terkait  penyelenggaraan  ketatanegaraan, administrasi  Negara  maupun  tata  pemerintahan,  yang  dipercayakan  kepada
para  penyelenggara  kekuasaan  sebenarnya  merupakan  bukti  eksistensi berfungsinya hukum.
b. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, ke empat subsistem  SPP  harus  kekuasaan  yang  merdeka  dan  mandiri (independen)
Pembatasan  pengertian  kekuasaan  kehakiman  dalam  arti  sempit  yang sudah  diuraikan  pada  bagian  sebelumnya  baik  dalam  perumusan  UUD  1945 yang  sudah  di  amandemen  maupun  dalam  UU  Kekuasaan  Kehakiman sebaiknya dikaji ulang karena pada hakikatnya “ kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara dalam menegakkan hukum”, jadi identik dengan keuasaan untuk menegakkan hukum atau “ kekuasaan penegakan hukum “. Sebetulnya sudah ada terungkap dalam kalimat terakhir yang berbunyi “ guna menegakkan hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila,  demi  terselenggaranya  Negara Hukum Republik Indonesia”. Tapi ini dirumuskan hanya sebagai “tujuan” dari diselenggarakannya  peradilan  bukan  sebagai  hakikat  perumusan  kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu idealnya kekuasaan kehakiman dirumuskan dalam artian luas sebagai “kekuasaan Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan demi  terselenggaraanya  Negara  Hukum  Republik  Indonesia“.  Jadi  kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekuasaan mengadili“ (kekuasaan menegakkan hukum di badan-badan pengadilan), tetapi mencakup kekuasaan  menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum pada Sistem Peradilan Pidana (SPP)  yaitu  kekuasaan  penyidikan  oleh  lembaga/badan  penyidik,  kekuasaan penuntutan  oleh  lembaga/badan  penuntut  umum,  kekuasaan  mengadili  oleh badan/lembaga pengadilan dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/lembaga  eksekusi.  Inilah  badan  yang  dimaksud  sebagai  badan-badan kehakiman  yang  disebut  dalam  UUD  1945  sebelum  dimandemen,  yang  tidak dapat diidentikkan dengan badan-badan peradilan menurut UU 14 Tahun 1970
jo UU No 35 Tahun 1999 jo UU No 4 Tahun 2004 maupun Pasal 24 UUD 1945 amandemen ketiga 15
Kekuasaan  kehakiman  di  bidang  hukum  pidana,  bukan  hanya diwujudkan  dalam  “kekuasaan  mengadili”,  tetapi  diwujudkan  dan diimplementasikan  dalam  4  (empat)  tahap  kekuasaan  di  atas    sebagai  satu kesatuan sistem penegakan hukum hukum pidana yang dikenal dengan istilah “sistem  peradilan  pidana  terpadu  ( integrated  criminal  justice  system )”.  Sebagai konsekwensinya maka kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri juga harus terwujud dalam keseluruhan proses atau sistem peradilan pidana, tidak hanya pada sus sistem kekuasaan mengadili saja.
Oleh  karena  itu  untuk  membentuk  suatu  sistem  kekuasaan  kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud secara integral dalam keseluruhan kebijakan  legislatif/  perundang-undangan  yang  mengatur  keseluruhan proses/sistem kekuasaan penegakan hukum (sistem kekuasaan kehakiman/SPP).
Pada  pemeriksaan  TPK  di  tingkat  penyidikan  diharapkan  kepada lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap TPK dalam SPPI, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan KPK hendaknya bisa melakukan koordinasi yang baik diantara sesama aparat penegak hukum dalam menjalankan  tugas  dan  wewenang  yang  diberikan.  Semaksimal  mungkin diupayakan  penyamaan  persepsi  dalam  melakukan  interpretasi  terhadap masing-masing  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang.  Kepada Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk mengupayakan menghindari munculnya permasalahan terhadap kewenangan diantara ketiaganya, karena permasalahan yang  muncul  akan  menimbulkan ketidak  percayaan masyarakat epada aparat penegak  hukum.  Permasalahan  hanya  akan  memperlambat  percepatan pemerantasan TPK di Indonesia. 16
15 Barda Nawawi Arief. Op.Cit. , hlm. 33-34
16 Sukmareni.  (2017).  “Wewenang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Terhadap Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia” ,  Artikel,
Mengenai kelembagaan yang independen saat ini keberadaan KPK saat ini  masih sangat diperlukan untuk percepatan pemberantasan TPK dalam SPPI, sebagai  lembaga  independen  yang  terlepas  dari  pengaruh  siapapun,  melihat masih sangat banyak kasus TPK yang sudah dilaporkan yang belum diperiksa oleh KPK dan TPK yang terjadi saat ini di masyarakat, yang secara yuridis tidak akan  mampu  diselesaikan  oleh  kepolisian  dan  kejaksaan,  disamping  tugas pencegahan  dan  monitoring  sebagai  bagian  dari  pemberantasan  TPK  di Indonesia.  KPK  perlu  mendapat  dukungan  dari  semua  pihak  yang menginginkan percepatan pemberantasan TPK. Namun perlu juga dipikirkan ke depannya  tentang  sistem  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  wewenang  serta kinerja KPK yang memang sangat luas dibanding kepolisian dan kejaksaan 17
c. Meningkatkan  kualitas  Peradilan  (Reformasi  sistem  peradilan TPK) 18
Peningkatan kualitas yang dimaksudkan disini mencakup beberapa aspek yang berkaitan atau yang mempengaruhi  kualitas peradilan itu sendiri, seperti kualitas  individual  (SDM),  kualitas  institusional,  kualitas  mekanisme  tata kerja/managemen,  kualitas  sarana/prasarana,  kualitas  lingkungan  (kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya; termasuk budaya hukum masyarakat).
Kemudian  juga  diperlukan  peningkatan  sinergitas  di  antara  penegak hukum  dslam  pemberantasan  TPK.  Penandatanganan  Nota  Kesepahaman bersama  (NKB)  tanggal  29  Maret  2017  antara  Polri,  Kejaksaan  dan  KPK  yang mencakup ruang lingkup kerjasama yaitu :
1) Penanganan  TPK,  antara  lain  dalam  pemanfaatan  koordinasi  dan supervise elektronik (e-korsup), yaitu sistem pelaporan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) onlie;
International Conference Civic Education 2017, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2-5 Oktober 2017, hlm. 10
17 Sukmareni. (2017). “Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Proceeding , The 2 nd National Conference Post Graduate of Law 2017 ( CoPs of Law) Refleksi Tiga Tahun Penegakan Hukum Era Pemerintahan Jokowi-JK, Program Pascasarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang: Intelegencia Media,  hlm. 81
2) Pembinaan  aparat  penegak  hukum,  kerjasama  dalam  rangka mendorong kepatuhan, akuntabilitas dan transparansi aparat penegak hukum  yang  berintegritas  melalui  peningkatan  dan  pemenuhan kewajiban pelaporan LHKPN dan pengendalian gratifikasi;
3) Bantuan  narasumber  ahli,  pengamanan  dan  sarana  prasarana  dalam proses penegakan hukum;
4) Tukar  menukar  data  serta  informasi  untuk  mendukung  penegakan; dan
5) Kerjasa dalam peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan serta  sumber  daya  manusia  serta  dukungan  percepatan  reformasi birokrasi di masing-masing lembaga penegak hukum. 19
Pengadaan Pengadilan TPK di semua daerah harus segera direalisasikan jika  memang  pemerintah  serius  untuk  melakukan  percepatan  pemberantasan TPK di Indonesia, karena tidak efektif lagi jika perkara korupsi masih diadili di kantor Pengadilan Negeri sebab disana sudah banyak perkara yang juga mau diperiksa, walupun pengadilan TPK ini masuk dalam wilyah peradilan umum.

## d. Mengembangkan/meningkatkan sistem pengawasan
Peningkatan  pengawasan,  kontrol/pengendalian  peradilan  TPK  untuk memberantas  mafia  peradilan  yang  berkaitan  dengan  ‘ abuse  of  power ”  karena TPK pada umumnya dilakukan berjamaah oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan  pemegang  kekuasaan.Barda  Nawawi  Arief  berpendapat  idealanya Mahkamah Agung (MA) menjadi pengendali dan pengawas dari keseluruhan proses  penegakan  hukum,  karena  selama  tidak  ada  penegasan  perundang- undangan tentang siapa yang akan menjadi “ the top law enforcement officer ” dari keseluruhan  proses  penegakan  hukum  dalam  manajemen  sistem  peradilan pidana kita. 20
Satu  hal  lagi  yang  perlu  dipikirkan  bersama  tentang  pengawasan  ini terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, karena sebagai lembaga yang independen menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK bertanggung jawab langsung kepada masyarakat. Hal ini harus diperjelas dan
19 Pasal 2 Nota kesepahaman antara KPK RI, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI, Nomor SPJ - 97/0155/03/2017,Nomor  Kep – 087/A/JA/03/2017, Nomor B/27/III/2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
20 Ibid. , hlm 43-44
dipertegas  mekanisme  dan  sistemnya  seperti  apa,  karena  dalam  UU  KPK  itu sendiri  tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut,  beda  dengan  pertanggung  jawaban KPK terhadap penggunaan anggaran karena berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sudah diatur mekanismenya. Menurut penulis memang diperlukan pembentukan semacan badan pengawas apakah berbentuk dewan kode  etik  atau  bentuk  lainnya,  karena  wewenang  KPK  yang  sangat  luas dibandingkan  dengan  penegak  hukum  lainnya  dalam  penyidikan  dan penuntutan  juga  perlu  dilakukan  pengawasan,  tanpa  mengecilkan  arti  dan melakukan  pelemahan  terhadap  KPK  sebagai  lembaga  independen  dalam percepatan pemberantasan TPK.
e. Pemberian sanksi yang lebih berat kepada pelaku TPK
Sehubungan dengan sanksi ini menurut Faisal Santiago: 21
“Upaya  penindakan  ( ex  post  facto )  korupsi  harus  memberikan  efek  jera, baik secara melawan hukum, maupun social. Selama ini pelaku korupsi, walaupun  dapat  dijerat  dengan  hukum  dan  dipidana  penjara  ataupun denda, namun tidak pernah mendapatkan sanksi social. Hukuman yang berat ditambah dengan denda yang jumlahnya signifikan, pengembalian hasil korupsi kepada Negara, tidak menutup kemungkinan, penyidikan dilakukan kepada keluarga atau kerabat pelaku korupsi”.
Sedangkan  Bambang  Waluyo  berpendapat  bahwa  penjatuhan  pidana mati,  penjatuhan  pidana  tambahan,  pencabutan  hak  politik,  dan  penjatuhan pidana  bagi  korporasi  sudah  dapat  dilakukan  karena  merupakan  salah  satu bentuk penegakan hukum yang tegas, konsisten: 22
a) Pidana mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU TPK yaitu terhadap TPK yang dilakukan pada saat Negara sedang dalam keadaan bahaya, bencana nasional, pengulangan tindak pidana korupsi dan saat terjadi krisis ekonomi dan moneter,
b) Penjatuhan  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak  politik  harus lebih  diperbanyak  karena  juga  dipandang  memiliki  efek  jera.  Hak Politik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  25  Konvenan  Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan  publik  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  dimaksudkan menghindarkan  masyarakat    dari  pemimpin  yang  korupsi.  Beberapa
21 Faisal Santiago. (2016). Bunga Rampai Catatan Hukum . Jakarta:  Cintya Press, hlm. 268
22 Bambang Waluyo. Op.Cit .
korupstor yang dijatuhi pidana tambahan ini antara lain mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian  RI  Djoko  Susilo,  mantan  Presiden  Partai  Keadilan  Sosial Lutfi  Hasan  Ishaak  dan  mantan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Dewi yasin Limpo.
c) Penjatuhan  pidana  bagi  korporasi  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  20  UU  TPK  yang  mengatur  penjatuhan  pidanaa  terhadap korporasi  atau  pengurusnya  yang  terlibat  dalam  TPK.  Seperti  kasus proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin yang disidik oleh  Kejaksaan  Negeri  Banjarmasin  tahun  2010,  yang  diputus membayar  denda  Rp  1,3  milyar  (pidana  pokok)  dan  penutupan perusahaan selama 6 bulan (pidana tambahan).
Kemudian  untuk  lebih  meningkatkan  efek  jera  terhadap  pelaku  TPK, penulis  sependapat  dengan  Ali  Dahwir,  yang  menyarankan  dilakukannya rekonstruksi beberapa ancaman pidana dalam UU TPK, salah satunya ancaman minimum khusus, agar batasan pidana minimum yang diatur dalam Pasal 3 UU TPK  4  tahun  ditingkatkan  menjadi  6  tahun,  sesuai  dengan  konsep  yang dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2015 supaya lebih meningkatkan efek jera kepada si pelaku. Selama ini jika dilihat putusan hakim Pengadilan TPK sudah menerapkan penjatuhan minimal 4 tahun terhadap pelaku ternyata hal ini tidak melihatkan dampak yang berarti terhadap pelaku, terbukti tidak berkurangnya TPK  yang  terjadi,  masih  banyaknya  kasus  operasi  tangkap  tangan  yang dilakukan  oleh  KPK  dapat  diduga  sebagai  akibat  tidak  jeranya  para  pelaku dengan sanksi yang sudah diberikan kepada terpidana korupsi sebelumnya. 23
Jika  menginginkan  penegakan  hukum  di  bidang  korupsi  ini  berjalan sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  menuju  suatu  Negara  yang  bersih  dari korupsi,  kolusi  dan  nepotisme,  maka  minmal  hal-hal  di  atas  harus  bisa dilaksanakan,  jika  tidak  rasanya  sulit  untuk  melakukan  percepatan pemberantasan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  sudah  membudaya  di Negara kita.

## D. PENUTUP
Pola  penegakan  hukum  dalam  SPPI  masih  belum  mampu  melakukan penegakan  hukum  secara  maksimal  terhadap  pelaku  TPK,  karena  masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahannya, dilihat dari aspek regulasi masih  terdapat  tumpang  tindih  pengaturan,  kualitas  peradilan  masih  perlu ditingkatkan  karena  belum  mampu  menciptakan  keadilan  dalam  masyarakat, sistem pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum yang terkait dengan penegakan hukum korupsi masih perlu ditingkatkan lagi karena belum bersifat terpadu,  sedangkan  sanksi  yang  diberikan  masih  dirasa  belum  maksimal sehingga belum menimbulkan efek jera kepada pelaku.
Pola  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  TPK  ke  depannya  atau  yang ideal  diharapkan  terjadinya  perubahan,  pembenahan  dan  peningkatan  pada berbagai aspek di atas, seperti pembenahan  regulasi, independensi ke empat sub SPPI,  melakukan  peningkatan  sistem  pengawasan  peradilan  serta  pemberian sanksi yang maksimal dan lebih berat kepada pelaku sehinga menimbulkan efek penjeraan baik bagi pelaku maupun terhadap masyarakat lainnya.

## DAFTAR  PUSTAKA
Ali  Dahwir.  (2017).  “Rekonstruksi  Sanksi  Pidana  Dalam  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia , Volume IV Nomor 1.
Bambang Waluyo. (2007). “Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Lex Publica”, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Volume IV, Nomor 1. Barda  Nawawi  Arief.  (2007). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Faisal Santiago. (2016). “Bunga Rampai Catatan Hukum”, Perpustakaan Nasional RI. Katalog Dalam Terbitan. Jakarta: Cintya Press.
______.  (2017).  “Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  oleh  Penegak Hukum  untuk  Terciptanyan  Ketertiban  Hukum”, Pagaruyuang  Law Journal , Volume 1 No 1.
Firman  Freaddy  Busroh.  “Upaya  Pencegahan  Korupsi  Melalui  Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila”, Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia , Volume IV, Nomor 1.
Romli  Atmasasmita.  (2004). Sekitar  Masalah  Korupsi  Aspek  Nasional  dan  Aspek Internasional . Bandung: Mandar Maju.
Sukmareni. (2016). “An Investigation Authoriy of Criminal Act on Corruption In Criminal  Justice  System  in  Indonesia”, The  2nd  Proceeding  “  Indonesian Clean Corruption in 2020” Comparative Law System of Procurement of Goods and Service around Countries in Asia, Australia and Europe . Unissula Press.
______.  (2017).  “Wewenang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Terhadap Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia”, Artikel ,  International  Conference  Civic  Education  2017,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
______.  (2017).  “Keberadaan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Proceeding,  The  2nd  National  Conference  Post  Graduate  of  Law 2017 (CoPs of Law) Refleksi Tiga Tahun Penegakan Hukum Era Pemerintahan Jokowi-JK, Program  Pascasarjana  Hukum,  Universitas  Muhammadiyah Malang, 9 Desember 2017. Malang: Intelegencia Media.
Tb Ronni Rahman Nitibaskara. (2007). Tegakkan Hukum Gunakan Hukum . Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, Terbitan Kedua.
Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002 Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4250).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang  Perubahan Atas Undang-undang Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) Instruksi
Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor  005/PUU-IV/2006  mengenai Pengujian UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan U No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 .
Nota kesepahaman antara KPK RI, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI, Nomor SPJ - 97/0155/03/2017,Nomor    Kep  –  087/A/JA/03/2017,  Nomor B/27/III/2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi