## Politea : Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN       : 2621-0312 e-ISSN   : 2657-1560 Vol. 4  No.  1  Tahun 2021 Doi : 10.21043/politea.v3i2.8844 http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea

## Kepemimpinan Perempuan Muslim dalam Diskursus Pemikiran Kontemporer
Mufarikhin, Siti Malaiha Dewi
IAIN Kudus, Kudus, Indonesia mfrkhin@gmail.com; dewimalaiha@yahoo.com

## Abstract
Women's leadership has been a controversial issue in the contemporary history of some Muslim societies. While related to this, some  scholars  have  allowed  it  as  a  form  of  community  needs  in  a  modern  context,  most  Muslim  scholars  have  also  refused because of its debilitating effect. This issue can be debated because there is no clear direction regarding the leadership of the state and the high position of the government which makes the problem divisive and full of conflict. Given the context, there is a  need to  analyze  Muslim  leadership  in  the  contemporary  Muslim  scholars  thought.  This paper  discusses  the  concept,  a  brief history,  analyzes  the  views  of  contemporary  Islamic  scholars,  and  the  importance  of  Muslim  women's  leadership  within  the scope  of  contemporary  Islamic  thought  with  a  comparative  analysis  of  the  thoughts  of  M.  Quraish  Shihab  and  KH.  Husein Muhammad's  thoughts  on  women's  leadership  are  based  on  arguments  and  interpretations  of  the  Qur'an  and  As-Sunnah  in  a contemporary  context.  This paper  concludes  that contemporary  Muslim scholars  under  Islamic  (Sharia)  law  do  not  provide  a clear  and  clear  practical  explanation  of  women's  leadership.  Technically,  it  is  true  that  Islam  does  not  provide  practical guidelines,  but  substantively  Islam  provides  breadth  for  women  to  play  a  role  in  the  public  sector.  This  is  because  men  and women are created in equal positions and have equal opportunities in fields such as work and careers, including being a leader.
Keywords: Women, Leadership, Muslims, History, Society and Country

## Abstrak
Kepemimpinan  perempuan  telah  menjadi  isu  kontroversial  dalam  sejarah  kontemporer  beberapa  masyarakat Muslim. Sedangkan terkait hal tersebut sebagian ulama telah  mengijinkan sebagai bentuk kebutuhan masyarakat dalam  konteks  modern,  sebagian  besar  cendekiawan  muslim  juga  menolak  karena  efeknya  yang  dianggap melemahkan. Persoalan tersebut bisa diperdebatkan karena tidak ada arahan yang jelas  mengenai kepemimpinan negara  dan  posisi  tinggi  pemerintahan  yang  membuat  masalah  itu  memecah  belah  dan  sarat  konflik.  Mengingat konteksnya,  ada  kebutuhan  untuk  menganalisis  kepemimpinan  Muslim  dalam  pemikiran  cendekiawan  muslim kontemporer. Tulisan ini membahas konsep, sejarah singkat,  menganalisis pandangan ulama Islam  kontemporer, dan  pentingnya  kepemimpinan  perempuan  muslim  dalam  lingkup  pemikiran  Islam  kontemporer  dengan analisis komparatif  pemikiran  M.  Quraish  Shihab  dan  KH.  Pemikiran  Husein  Muhammad  tentang  kepemimpinan perempuan  yang  didasarkan  pada  argumen  serta  tafsir  Al-Qur‟an  dan  As-Sunnah  dalam  konteks  kontemporer. Makalah  ini  menyimpulkan  bahwa  cendekiwan  muslim  kontemporer  secara  hukum  Islam  (Syariah)  tidak memberikan  penjelasan  praktis  yang  tegas  dan  jelas  tentang  kepemimpinan  perempuan.  Secara  teknis  memang benar  bahwa  Islam  tidak  memberikan  pedoman  praktis  tetapi  secara  substantif  Islam  memberikan  keluasan  bagi perempuan untuk berperan di sektor publik. Hal ini karena laki-laki dan perempuan diciptakan dalam kedudukan yang  sama  dan  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  bidang  seperti  pekerjaan  dan  karir,  termasuk  menjadi pemimpin.
Kata kunci: Perempuan, Kepemimpinan, Muslim, Sejarah, Masyarakat dan Negara.

## Pendahuluan
Konsep „kepemimpinan perempuan‟ bukanlah fenomena baru dalam sejarah umat manusia, karena  perempuan  merupakan  separuh  organ  masyarakat  yang  mampu  berkontribusi  dalam pembangunan bangsa secara spiritual, fisik, intelektual, dan moral. Dalam masyarakat kontemporer, kesalahpahaman  yang  meluas  tentang  peran  dan  hak  perempuan  serta  konsekuensi  perbedaannya menciptakan  hambatan  bagi  kemajuan  sosial-budaya  dan  politik-ekonomi.  Kepemimpinan perempuan  dalam  rana  politik  dan  perspektif  hukum  Islam  sedang  banyak  diperdebatkan.  Ini menjadi  sesuatu  yang  penting  untuk  dibahas  antara  orang-orang  yang  melarangnya  dan  yang melegalkannya (Hanapi, 2018). Akar pertama masalah pertama, ialah tentang perbedaan penafsiran surat Al-Quran An-Nisa ayat 34: " Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena  Allah  telah  melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain (perempuan), dan karena mereka  (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak  ada,  oleh  karena  Allah  telah  memelihara  (mereka).  Perempuan-perempuan  yang  kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk  menyusahkannya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Tinggi  lagi  Maha  Besar.  Yang  kedua,  hadis "tidak akan ada kemakmuran bagi umat yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan" (Bukhari, Ahmad, Tirmidhi dan an-Nasa'i dari Abu Bakrah ra) (Kosim, 2017).
Kepemimpinan  perempuan  pada  umumnya  diperbolehkan  di  semua  agama,  dan  beberapa cendekiawan  Muslim  membenarkannya  sementara  beberapa  melarangnya  dari  sudut  pandang agama. Islam dengan keras melarang perempuan untuk menampilkan kecantikannya dalam konteks ini disebut aurat tetapi Islam mengijinkan mereka untuk berjuang untuk menjaga hak asasi manusia, membangun  masyarakat,  bangsa,  dan  membela  agama  dengan  kapasitasnya.  Dalam  sejarah kenabian  Muhammad  SAW,  belum  pernah  teriwayat  secara  jelas  peran  perempuan  dalam pemerintahan, baik sebagai gubernur atau pejabat tinggi pemerintah. Konsekuensinya, narasi terkait kepemimpinan perempuan sama sekali  terdengar  asing  dalam sejarah dan  teologi  Islam.  Beberapa cendekiawan,  yang  sebagian  besar  dari  intelektual  barat,  menyebarkan  Islam  sebagai  pandangan yang konservatif dan kaku. Namun, dengan masuknya dan perkembangan Islam moderat, posisi dan martabat perempuan telah dipulihkan sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan perintah Allah yakni tugas mereka untuk kemajuan umat manusia.
Kontroversial debat  table terjadi  sejak  dahulu  hingga  sekarang.  Hal  ini  terjadi  secara metodologis  berpikir  sistematis  (ushul  al-fiqh)  terlihat  disebabkan  berbeda  pendekatan  dalam pemahaman  dan  interpretasi  terhadap  teks-teks  al-Qur‟an  dan  sunnah  Rasulullah,  dan  penilaian terhadap  eksistensi  ijma‟  ulama  sebagai  sumber  dan  dalil  hukum  atau  sebagai  metode  istinbat
hukum, sehingga implikasi dari padanya menghasilkan konklusi hukum yang berbeda pula. Karena itu  dapat  dikatakan  bahwa  permasalahan  perempuan  menjadi  pemimpin  termasuk  dalam  rana ijtihadiyah yang dinamis sepanjang masa. Maka wajar kiranya kalau para ulama‟ berbeda pendapat dalam mensikapi permasalahan kepemimpinan perempuan (Basri, 2018).
Mengingat  konteks  ini,  ada  kebutuhan  untuk  menentukan  posisi  perempuan  dan  mengkaji dari  perspektif  Islam.  Makalah  ini  akan  menganalisis  sejarah  kepemimpinan  perempuan, menganalisis  kebutuhannya  dalam  konteks  kontemporer,  dan  menyajikan  perspektif  Islam  tentang masalah  tersebut.  Makalah  ini  juga  mengevaluasi  secara  singkat  tanggapan  para  ulama  dengan analisis  tekstual  dan  pendekatan  induktif  untuk  menganalisis  serta  merumuskan  sikap  Islam terhadap kepemimpinan  perempuan dalam konteks saat ini. Diharapkan ide-ide  yang dimunculkan pada  akhirnya  akan  berkontribusi  untuk  memahami  dan  memperjelas  sikap  Islam  tentang kepemimpinan  perempuan  baik  bagi  Muslim  maupun  masyarakat  non-Muslim  dalam  masyarakat yang kontemporer.

## Pembahasan

## Konsep Kepemimpinan Perempuan
Kepemimpinan,  dalam  Kamus  Arab  al-Mu'jam  al-Wasit,  adalah  memimpin  sebagai  kepala kelompok  dengan  berada  di  depan.  Secara  istilah,  kata  Arab „wilayah‟ , „Imamah‟ ,  dan „khilafah‟ berarti  „kepemimpinan‟. Wilayah ,  menurut  Ibn  Taymiah,  adalah  “sesuatu  untuk  mempertahankan kehidupan  yang  membantu  orang  untuk  memahami  agamanya”,  sementara Imamah ,  menurut Mawardi, adalah “untuk menjaga agama dan kehidupan dari gelap menuju terang” seperti ayat yang terkandung dalam Al-Qur‟an: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu seorang Imam bagi seluruh manusia” (Al-Qur'an, 2: 124). Dalam Islam, „Uli al-„Amr‟ ialah (orang yang memiliki kemampuan dalam memerintah sesuai dengan pengetahuan Ilahi), yang telah didelegasikan wewenang membuat keputusan  untuk  menentukan  kebijakan,  aturan  dan  hukum  (Beekun  &  Badawi,  1999). Kepemimpinan  perempuan  didefinisikan  sebagai  tingkat  kontrol  perempuan  dalam  posisi pengambilan  keputusan,  kontrol  atas  alokasi  sumber  daya,  penentuan  kebijakan,  peraturan  dan hukum.  Ini  mengacu  pada  otoritatif  perempuan  yang  memegang  posisi  teratas  untuk  membuat keputusan  akhir  dengan  metode  sederhana,  sistematis  dan  terstandar  untuk  mengukur  kemajuan nasional dan untuk membandingkan situasi di berbagai negara (Wadud, 1999).
„Kepemimpinan‟, menurut definisi Don Clark, “adalah proses kompleks di mana seseorang memengaruhi  orang  lain  untuk  menyelesaikan  misi,  tugas,  tujuan  dan  mengarahkan  organisasi dengan cara membuatnya lebih kohesif dan koheren”. Ini adalah kemampuan untuk membuat orang mengikuti  secara  sukarela  dan  mempengaruhi  perilaku  manusia  untuk  menyelesaikan  apa  yang
diinginkan dan  ditentukan oleh pemimpin.  Kepemimpinan kemudian  diklasifikasikan menjadi  tiga jenis: kepemimpinan otoriter, partisipatif atau demokratis dan delegatif (Olifiansyah et al., 2020).
Namun  kepemimpinan  perempuan  juga  dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang; perempuan akan memiliki akses penuh ke partisipasi agama, ekonomi, sosial, politik dan intelektual yang  memungkinkan  pertumbuhan  dan  perluasan  individu  dan  berdampak  bagi  masyarakat  luas. Dari  perspektif  agama,  perempuan  dapat  berperan  serta  dalam  mengembangkan  pertumbuhan ekonomi  untuk  pengentasan  kemiskinan,  menegakkan  keadilan  sosial,  dan  menstabilkan  sistem politik  untuk  pemerintahan  yang  baik.  Dari  perspektif  umat  Muslim  misalnya,  memperbolehkan perempuan  menjadi  hakim  di  pengadilan,  memproduksi  produk  pertanian,  dan  membantu  tentara yang  terluka  selama  perang.  Seorang  perempuan  yang  memenuhi  syarat  dapat  mengambil  jalan untuk  memimpin  sebuah  negara,  hal  ini  terlihat  dalam  kasus  perdana  menteri  atau  presiden  dari berbagai  masyarakat  negara  Muslim  sebagai  cara  untuk  menunjukkan  efisiensi  dan  menunjukkan kesetiaan  kepada  bangsa.  Dalam  sejarah  kepemimpinan  perempuan,  pemisahan  total  terkait  jenis kelamin  bukanlah  sistem  Islam  yang  asli  dan  asal  mula  praktik  ini  justru  berakar  pada  kebiasaan orang non-Muslim (Siddique, 2000).
Hal  yang  ditekankan  di  sini  adalah  bahwa  sebagian  ulama  melarang  kepemimpinan perempuan karena dianggap bertentangan dengan sifat asli dan kualitas bawaan yang dianugerahkan oleh  Allah  SWT,  yang  dapat  berakibat  kehancuran  sosial  dalam  masyarakat  Islam. Perempuan dalam masyarakat kontemporer  yang berkontribusi bagi kemanusiaan untuk mencapai tujuan  yang bersifat  politik,  agama,  dan  ideologis  juga  diyakini  tidak  sah  dan  terlarang  yang  mengarah  pada kehancuran  sosial  dan  jalan  menyimpang  dari  jalan  yang  benar.  Islam  melarang  segala  macam pembauran antar jenis kelamin dan mereka wajib menjaga urusan rumah tangga, keluarga, dan anak (Fata, 2015).
Namun  dalam  konteks  saat  ini,  kepemimpinan  perempuan  membuktikan  kemampuan  dan efisiensi  dalam  memimpin  bangsa.  Memang,  fakta  terkait  pertanyaan  tersebut  harus  lebih  jauh disorot, misalnya dengan keberhasilan Benazir Bhutto pada tahun 1989 di Pakistan dan Khaleda Zia pada tahun 1991 & 2001, Sheikh Hasina pada tahun 1996 dan 2009 di Bangladesh sebagai kepala pemerintahan  masing-masing.  Terlebih  lagi,  baru-baru  ini  beberapa  perempuan  di  Afrika  Selatan dan belahan dunia Muslim lainnya juga melakukan hal serupa berupa kampanye yang menuntut hak kepemimpinan.  Penegasan  terhadap  kepemimpinan  perempuan  yang  dimana  perempuan  harus bekerja dan berkontribusi untuk kepentingan umum serta seluruh umat manusia.

## Sejarah Singkat Kepemimpinan Perempuan
Penelitian  menunjukkan  bahwa  kepemimpinan  perempuan  dapat  ditemukan  di  sepanjang sejarah  kemanusiaan.  Meskipun  tidak  mungkin  untuk  menceritakan  secara  menyeluruh  terkait kepemimpinan  perempuan  dalam  usia  kepemimpinan  dan  periode  yang  berbeda  tetapi  kita  dapat mengambil sedikit contoh terkait  gambaran  yang benar tentang perempuan dalam nilai-nilai  Islam sebagai  agama  universal  dan  jalan  hidup  yang  utuh  yakni  berlaku  sama  bagi  semua  laki-laki  dan perempuan,  yang  merupakan khalifah Allah  SWT  di  muka  bumi  untuk  beribadah  dan  mengabdi pada kemanusiaan. Laki-laki dan perempuan setara dalam tanggung jawab agama dan sipil seperti memegang pejabat tinggi pemerintah, berpartisipasi dalam pembangunan bangsa bahkan juga dalam mengurus urusan rumah  tangga. Muhammad Sharif berkomentar bahwa  Alquran mengutuk  secara terbuka  dan  tegas  aturan  Firaun  Mesir  yang  adalah  seorang  laki-laki,  tetapi  tidak  mengungkapkan sedikitpun ketidaksetujuan terhadap penguasa yang adalah seorang perempuan (Wadud, 1999). Jadi, bukan  jenis  kelamin  penguasa  yang  penting,  tetapi  fakta,  sifat  dan  aturan  yang  berdampak signifikan.  Keadaan  berbeda  mungkin  muncul  bagi  umat  Muslim  ketika  pemerintahan  yang  baik dan  demokratis  dari  seorang  perempuan  seperti  Ratu  Sheba  mungkin  lebih  disukai  daripada pemerintahan dzalim dan tirani dari seorang laki-laki seperti Firaun Mesir.
Dalam  sejarah  Muslim  modern,  perempuan  memainkan  peran  penting  dalam  memimpin negara  dan  masyarakat  yang  telah  dipilih  oleh  rakyat  dan  memerintah  bangsa  sebagai  perdana menteri  dengan  bijaksana  dan  efisien  seperti  pada  abad  ketiga  belas,  Razia  Sultana,  putri  Sultan Iltutmish  di  India,  dan  Shajrat-ul-Darr,  putri  Raja  Nizam-ud-Din  di  Mesir.  Chand  Bibi  di  bagian selatan India pada abad ke-16, Sutt-ul-Mulk, putri Khalifah Al-Aziz Billah di Mesir pada abad ke- 11 M dan Ratu Shahjahan Begum dari Bhopal di India pada awal abad ke-20, adalah kepala negara. Pengambilan  kebijakan  mereka  tidak  pernah  ditentang  atau  ditantang  oleh  salah  satu  dari  ulama terkemuka  pada  periode  kepemimpinan  mereka.  Dan  tidak  ada  ahli  hukum  atau  ulama  terkemuka yang  memberikan  fatwa  yang  menyatakan  pemerintahan  mereka  sebagai haram (melanggar hukum).  Kepemimpinan  perempuan  akhir-akhir  ini  juga  semakin  akrab  dalam  lingkup kemasyarakatan  skala  besar  yang  tidak  terlepas  dari  dukungan  oleh  ulama  terkemuka,  calon presiden  Fatima  Jinnah  pada  tahun  1964  di  Pakistan,  Perdana  Menteri  terpilih  Benazir  Bhotto  di Pakistan  pada  tahun  1989,  Perdana  Menteri  terpilih  Bangladesh  pada  tahun  1991  dan  2001, didukung oleh Jama‟at-e-Islami Bangladesh, dan Perdana Menteri terpilih Sheikh Hasina pada 2006 dan  2009.  Pada  2001-2004  Megawati  Sukarnoputri  sebagai  presiden  di  Indonesia  terpilih,  pada 1993 Tansu Ciller terpilih sebagai Perdana Menteri di Turki, pada 2011 Atifete Jahjaga di Kosovo terpilih sebagai presiden, pada 2010 Roza Otunbayera di Kyrgyzstan terpilih sebagai presiden, pada 2001  Mame  Madior  Boye  di  Senegal  terpilih  sebagai  perdana  menteri,  dan  pada  2007  Nadia
Yasmine  atas  nama  Justice  and  Charity  Party  di  Maroko  adalah  seorang  juru  kampanye  untuk oposisi (Kausar, 2002).
Dalam masyarakat kontemporer, kepemimpinan perempuan diterima oleh banyak kelompok agama di banyak negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Mesir,  Maroko,  Turki,  dan  Arab  Saudi.  Pembenaran  kepemimpinan  perempuan  dalam  Berbagai sektor  tidak  didasarkan  pada  pandangan  para  ulama  klasik  tetapi  terdiri  dari  pemberdayaan perempuan  untuk  menjaga  hak-hak  dasar  mereka  dan  berpartisipasi  dalam  kegiatan  pembangunan bangsa.  Kepemimpinan  perempuan  sangat  potensial  dalam  konteks  kekinian  yang  membawa perubahan dan kemakmuran dalam  kehidupan manusia, harta benda, dan martabat. Dalam hal  ini, semua  ulama  harus  menunjukkan  pendirian  Islam  yang  konkret  dengan  pedoman  agar  perempuan yang  memenuhi  syarat  dapat  berpartisipasi  dalam  pembangunan  bangsa.  Situasi  saat  ini  menuntut upaya  yang  serius  untuk  menghasilkan  pedoman  berbasis  nilai-nilai  Islam  oleh  otoritas  masing- masing.  Yang  bertujuan  untuk  menghadirkan  persamaan  hak  perempuan  dan  untuk  membangun perdamaian  dan  keadilan  dalam  masyarakat  untuk  seluruh  umat  manusia  sebagai  hamba  dan khalifah yang diutus Allah SWT di bumi (Bennett, 2005).

## Pemikiran Para Tokoh Islam Indonesia tentang Kepemimpinan Perempuan Muslim
Pada awal abad kedua puluh, reformis ulama‟ Timur Tengah dan Asia, seperti India, Mesir, Suriah, Arab Saudi, hingga Indonesia berpendapat bahwa interpretasi kontemporer harus didasarkan pada teks-teks Islam Al-Qurʾān, sunnah, dan hadist dan pada kemampuan para cendekiawan muslim untuk  terhubung  dengan  audiens  awam,  juga  sebagai  kapasitas  mereka  untuk  memahami  dan menafsirkan  teks-teks  Islam.  Argumen  reformis  awal  abad  ke  20  yang  kontemporer  banyak menginterpretasikan  Islam  harus  didasarkan  terutama  pada  teks  sumber  dan  bukan  pada  putusan sebelumnya  yang  secara  tidak  sengaja,  tetapi  secara  signifikan  menghasilkan  interpretasi kepemimpinan yang otoritatif (Moghadam & Haghighatjoo, 2016).
Munculnya kembali dan perluasan kepemimpinan perempuan di berbagai komunitas Muslim sangat  penting  untuk  sejumlah  alasan.  Kepemimpin  perempuan  mewakili  pergeseran  struktural otoritas  Islam,  karena  mereka  telah  meningkatkan  kehadiran  perempuan  di  ruang  publik  maupun ruang  kegamaan.  Akhirnya,  perkembangan  kepemimpinan  perempuan  secara  inheren  juga  terkait dengan sosial, agama, dan perubahan politik yang berdampak pada masyarakat Muslim sejak awal abad kedua puluh (EI-gousi, 2010). Untuk memahami sepenuhnya tren yang lebih besar ini, peran perempuan  dan  dampaknya  terhadap  masyarakat  dan  agama  harus  dipertimbangkan.  Sebaliknya, kepemipinan perempuan pada saat  ini  menawarkan kepada para  cendekiawan Muslim  lensa untuk melihat sifat perubahan praktik sosial dan keagamaan Muslim. Pemeriksaan ide dan praktek banyak dari  perempuan-perempuan  ini  tidak  hadir  dari  cendekiawan  muslim  klasik.  Oleh  karena  itu,
penting  kiranya  melihat  pandangan  cendekiawan  muslim  kontemporer  dalam  isu  kepemimpinan perempuan. Penelitian ini akan mengangkat bacaan dan wacana baru tentang partisipasi perempuan, menurut  pandangan  Muhammad  Quraish  Shihab  dan  Kiai  Husen  Muhammad.  Karena  selama  ini, wacana yang berkembang khususnya di Indonesia perempuan selalu dinafikan di bawah kaum laki- laki. Isu dan tindakan yang seperti inilah, yang seharusnya dilakukan oleh kaum perempuan sendiri demi  mengubah  realitas  politik  yang  mendiskriditkan  terhadap  peran  politik  perempuan  saat sekarang ini. Karena tidak menutup kemungkinan, banyak kaum perempuan yang lebih mampu di atas  kaum  laki-laki.  Persoalan  ini  juga  harus  menjadi  pelajaran  bagi  seluruh  warga  negara,  tanpa membedakan  ia  laki-laki  atau  perempuan.  Demi  terciptanya  realitas  politik  yang  ramah  dan mencerminkan  rasa  keadilan  dan  persamaan  kedudukan  atas  sesama  manusia,  laki-laki  ataupun perempuan (Keddie, 1990).

## Latar Belakang Intelektual Muhammad Quraish Shihab
Muhammad  Quraish  Shihab  ialah  penulis  dari  kitab  Tafsir  al-Misbah,  lahir  di  Rampang, Sulawesi  Selatan,  pada  16  Februari  1944.  Sejak  kecil,  M.  Quraish  Shihab  telah  menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur‟an. Pada umur 6-7 tahun, ia harus mengikuti pengajian al-Qur‟an  yang  diadakan  ayahya  sendiri.  Pada  waktu  itu,  selain  menyuruh  membaca  al-Qur‟an, ayahnya  juga  menguraikan  secara  sepintas  tentang  kisah-kisah  dalam  al-Qur‟an.  Di  sinilah  mulai tumbuh  benih-benih  kecintaan  Quraish  Shihab  kepada  al-Qur‟an.  Pada  tahun  1958,  ketika  berusia 14  tahun,  ia  berangkat  ke  Kairo,  Mesir  untuk  melanjutkan  studi,  dan  diterima  di  kelas  II Tsanawiyah  Al-Azhar.  Setelah  itu  ia  diterima  sebagai  mahasiswa  di  Universitas  Al-Azhar  dengan mengambil  jurusan  Tafsir  dan  Hadits,  Fakultas  Ushuluddin  hingga  menyelasaikan  Lc  pada  tahun 1967.  Kemudian  ia  melanjutkan  pendidikannya  pada  fakultas  dan  jurusan  yang  sama  hingga memperoleh gelar master (MA) pada tahun 1969 (Marzaniatun, 2016).
Pada tahun 1980, M. Quraish  Shihab  kembali  melanjutkan pendidikanya  di  Universitas al- Azhar, dan menulis disertasi yang berjudul Naẓm al-Durar li al-Baqā‟ī Taḥqīq wa Dirāsah sehingga pada  tahun  1982  berhasil  meraih  gelar  doktor  dalam  studi  ilmu-ilmu  Alquran  dengan  yudisium Summa Cumlaude,  yang disertai dengan penghargaan tingkat  1 (Mumtaz Ma‟a Martabat  al-syaraf al-Ula). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.  Dan  kini,  aktivitasnya  adalah  Guru  Besar  Pascasarjana  UIN  Syarif  Hidatatullah  Jakarta dan Direktur Pusat Studi Alquran (PSQ) Jakarta (Marzaniatun, 2016).
Beberapa buku karya M. Quraish Shihab diantaranya adalah: Tafsir Al-Mishbah, Wawasan Al-Qur‟an:  Tafsir  Tematik  atas  Pelbagai  Persoalan  Umat,  Membumikan  Al-Qur‟an,  Lentera  Hati: Kisah  dan  Hikmah  Kehidupan,  Lentera  Al-Qur‟an,  Filsafat  Hukum  Islam,  Secercah  Cahaya  Ilahi:
Hidup  Bersama  Al-Qur‟an,  Pengantin  Al-Qur‟an,  Tafsir  Al-Manar:  Keistimewaan  dan Kelemahannya, Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam.

## Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Kepemimpinan Perempuan Muslim
Kepemimpinan Islam menurut M. Quraish Shihab tidak hanya berdasar pada pada kemasan semata, yang bahkan dalam prakteknya justru tidak nampak esensi ke-Islamanya maka hal tersebut bukanlah  gambaran  kepemimpinan  Islam  sebenarnya.  Bahkan  jika  pelaku  dari  kepemimpinan bukan  Muslim  sekalipun,  akan  tetapi  menggambarkan  dan  mengimplementasikan  jiwa-jiwa  Islam maka  dapat  disimpulkan  sebagai  bentuk  kepemimpinan  Islam  walaupun  tidak  terwadah  dalam pemerintahan  Islam.  Kepemimpinan  dalam  pandangan  Islam.  Kepemimpinan  dalam  pandangan Islam sering di istilahkan dengan beberapa istilah, yaitu imamah, khilafah, ulul amri, amir, wali dan ra‟in.  Berdasarkan  analisis  dari  kata  kunci  tentang  istilah  pemimpin  dalam  Islam,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pemimpin  Islam  yang  Ideal  hendaknya  memiliki  karakter  ideal  dalam memimpin  sebuah  kegiatan  organisasional,  baik  dalam  konstelasi  politik,  hukum,  ekonomi  dan bisnis  bahkan  tata  negara  maupun  pemerintahan.  Karakter  Ideal  yang  disarikan  dalam  Tafsir  al- Mishbah meliputi aspek adil, memegang hukum Allah SWT, toleransi, memiliki pengetahuan, sehat jasmani  dan  rohani,  mempunyai  pandangan  kedepan  (visioner),  mempunyai  keberanian  dan kekuatan,  mempunyai  kemampuan  dan  wibawa.  Prinsipnya,  adalah  setiap  orang  yang  memiliki kredibilitas  untuk  menengahi-nengahi  pertikaian  atau  persengketaan  di  antara  manusia,  (tanpa memandang  jenis  kelamin,  entah  laki-laki  ataukah  perempuan)  maka  keputusan  hukumnya  legal dan sah-sah saja(Wartini, 2013).

## Latar Belakang Intelektual KH. Husein Muhammad
KH.  Husein  Muhammad  adalah  seorang  kiayi-intelektual-aktivis  gender,  pluralisme,  dan HAM.  Pemikirannya  banyak  dijadikan  rujukan.  Dia  lahir  di  Cirebon  (dan  sampai  saat  masih menetap di sana), pada tanggal 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo  Kediri,  Jawa  Timur  (1973)  dia  melanjutkan  studi  ke  Perguruan  Tinggi  Ilmu  Al-Qur‟an (PTIQ)  di  Jakarta.  Dia  menyelesaikan  pendidikan  tersebut  pada  tahun  1980.  Selepas  itu,  dia meneruskan pengembaraan keilmuannya ke Mesir, tepatnya di Al-Azhar, Kairo.
Salah satu hal yang menarik dari KH. Husein Muhammad adalah karena dia dijuluki sebagai “kiayi gender”. Tidak dijelaskan secara rinci siapa yang menyematkan dan kapan julukan itu mulai “disandangnya”. Hal ini tentu tidak lepas dari perhatian besarnya terhadap isu gender di republik ini secara khusus, dan di dunia  global secara lebih  universal.  Sejalan dengan ini, untuk  menyebarkan ide-idenya,  dia  aktif  dalam  pelbagai  pelatihan,  lokakarya,  dan  seminar,  baik  tingkat  nasional maupun internasional. Berkat kiprahnya yang luar biasa, KH. Husein Muhammad pernah menerima
penghargaan  dari  Bupati  Kabupaten  Cirebon  sebagai  Tokoh  Penggerak,  Pembina,  dan  Pelaku Pembangunan Pemberdayaan Perempuan.
Basis  pemikiran  KH.  Husein  Muhammad,  sebagaimana  diakuinya  sendiri,  adalah pemahamannya tentang kitab-kitab klasik (turāts). Sejurus dengan itu, dapat ditelisik dalam karya- karyanya  yang  sebagian  besar  merujuk  kepada  turāts,  bukan  sekadar  karya  berbahasa  Indonesia. Disebabkan oleh basis pemahaman yang arabis tersebut, KH. Husein Muhammad di saat yang sama tidak  banyak  menyertakan  referensi  berhahasa  Inggris.  Lepas  dari  itu,  dalam  pengamatan  penulis, fokus  dan  pemahamannya  terhadap  kitab-kitab  klasik  sangat  luar  biasa.  Jadi,  tidak  mengherankan kalau  dia  memutuskan  untuk  menjadi  pengasuh  pesantren,  sebuah  lembaga  yang  tentu  saja  dekat kajian kitab kuning (ZARKASIH, 2019).
Sebagai  intilektual  muda  yang  memiliki  kemampuan  dalam  bidang  jurnalistik  dan mempunyai  kemampuan  dalam  berbahasa  Arab,  maka  ia  telah  membuat  dan  menerbitkan  buku serta menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. Dengan kemampuannya itu, ia cukup produktif  dalam  menulis  maupun  menerjemahkan  buku.  Secara  umum  karya-karya  Kiai  Husen Muhammad dibagi menjadi dua bagian yaitu: Karya tulis Ilmiah: Metodologi Kajian Kitab Kuning „Pesantren Masa Depan‟, Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas wacana dan Gender, Taransformasi Paradigma  Bahtsul  Masail,  Kelemahan  dan  Fitnah  Perempuan  „dalam  Moqsith  Ghazali,  et.  all Tubuh,  Seksualitas  dan  Kedaulatan  Perempuan‟,  Kebudayaan  yang  Timpang  „dalam  K.M. Ikhsanuddin,  dkk,  Panduan  pengajaran  Fiqh  Perempuan  di  Pesantren‟,  Islam  Agama  Ramah Perempuan: Pembebasan Kiai Pesantren (Yogyakarta. LKiS, 2004), Pemikir Fiqh yang Arif dalam K.H. MA. Sahal Mahfudh, Wajah Baru Fiqh Pesantren, Potret Penindasan atas nama Hasrat dalam Soffa  Ihsan  „In  the  Name  of  Sex:  Santri,  dunia  kelamin,  dan  Kitab  Kuning‟,  Kembang  Setaman Perkawinan:  Analisis  Kritis  Kitab  Uqud  al-Lujain,  Spritualitas  kemanusiaan,  Islam  Progresif: Refleksi  Kritis  Kiai  Pesantren  terhadap  wacana  Kemanusiaan,  Membongkar  Konsepsi  Fiqh Perempuaan  „dalam  Syafiq  Hasyim  Hisyam:  Kepemimpinan  Perempuan  dalam  Islam‟  (Yanggo, 2016).

## Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Kepemimpinan Perempuan Muslim
Dalam menganalisis tentang bagaimana konsep pemikiran KH. Husein Muhammad tentang kepemimpinan  perempuan,  KH.  Husein  Muhammad  menjadikan  buku  yang  berjudul  Fiqh Perempuan:  Refleksi  Kiai  terhadap  Wacana  Agama  dan  Gender  sebagai  rujukan  utamanya.  Buku tersebut, oleh KH. Husein Muhammad memang diberi judul “fiqh” tetapi isinya tidak sama persis dengan  model  kitab  fiqh  yang  ditulis  oleh  ulama-ulama  klasik.  KH.  Husein  Muhammad  lebih mengedepankan  fiqh  yang  berorientasi  kepada  masalah  kekinian  dan  pada  saat  yang  sama memberikan catatan (kritis) terhadap (kemapanan) fiqh hasil kodifikasi masa lampau.
Buku  Fiqh  Perempuan  karya  KH  Husein  Muhammad  tersebut  merupakan  hasil  dari kumpulan tulisan lepas dari berbagai sumber dari yang disampaikan dalam banyak seminar. Apabila buku  tersebut  dibaca  secara  teliti  akan  didapatkan  “benang  merah”  yang  membentuk  pemikiran yang  utuh  dan  sistematis  dalam  kaitannya  dengan  fiqh  perempuan  dalam  perspektif  keadilan gender. Lebih luas lagi, bingkai pemikiran KH. Husein Muhammad sebenarnya tidak berbeda jauh dengan  apa  yang  dituliskan  dalam  karya  lain,  misalnya,  dalam  buku  Mengaji  Pluralisme  kepada Mahaguru Pencerahan (ZARKASIH, 2019).
Dalam  bukunya  tersebut,  KH.  Husein  Muhammad  menulis  kajian  khusus  tentang kepemimpinan  sosial  politik  perempuan.  Pada  tulisan  tersebut,  kunci  atau  “benang  merah” pikirannya tentang kepemimpinan perempuan sangat kentara dan mengemuka. Hal ini karena pada hakikatnya,  dari  logika  yang  dia  bangun  dari  mulai  pengantar  dan  bagian  awal  buku  sudah mengindikasikan  kepada  apresiasi  terhadap  kepemimpinan  perempuan.  Dia  mencoba  untuk memberikan cacatan yang membangun terhadap logika penafsiran yang lebih banyak memosisikan perempuan dalam bingkai yang tidak menguntungkan.
Membaca  rangkaian  tulisan  KH.  Husein  Muhammad  dalam  buku  yang  dimaksud  akan menguatkan  dan  mempertegas  posisinya  dalam  hal  kepemimpinan  perempuan.  Bagi  KH.  Husein Muhammad,  realitas  yang  terjadi  saat  ini  secara  tidak  langsung  sudah  membantah  “sakralitas” penafsiran  masa  lalu.  Pada  kenyataannya  yang  ada  masa  sekarang,  perempuan  memiliki kemampuan memimpin sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Dalam kacamata lain, perempuan tidak selalu identik dengan sikap emosional tetapi juga sudah mampu berpikir rasional secara baik dan  ideal.  Di  samping  itu,  sejak  dahulu  banyak  pemimpin  perempuan  yang  sebenarnya  telah berhasil menjadi seorang pemimpin.
KH.  Husein  Muhammad  menegaskan  bahwa  hal  yang  paling  mendasar  dalam  suatu kepemimpinan adalah kemampuan dan intelektualitas. Dua hal tersebut dapat dimiliki oleh siapapun tanpa  memandang  jenis  kelaim,  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Ringkasnya,  baik  laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin berdasarkan pertimbangan  kapabilitas  dan  intelektualitas  tersebut.  Pandangan  yang  menyatakan  bahwa perbedaan jenis  kelamin menjadi  halangan untuk memimpin  tidak selaiknya dipertahankan karena kepemimpinan  adalah  demi  kemaslahatan.  Dalam  rangka  mencapai  kemaslahatan  tersebut  maka siapa yang paling mampu dialah yang lebih berhak (Basri, 2018).
Selanjutnya,  KH.  Husein  Muhammad  menegaskan  secara  mutlak  bahwa  kegagalan  dan keberhasilan kepemimpinan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin.  Kegagalan dan keberhasilan kepemimpinan sebenarnya lebih disebabkan oleh kemampuan dalam memimpin (skill kepemimpinan).  Dalam  suasana  dimana  perempuan  sudah  dapat  berpikir  maju  sebagaimana  laki- laki  dan  tidak  lagi  kekhawatiran  akan  kelemahan  perempuan  maka  perempuan  pun  memiliki
kesempatan  dan  peluang  untuk  menjadi  pemimpin.  Sebab,  lebih  tegas  lagi,  kepabilitas kepemimpinan yang menentukan berhasil-gagalnya sebuah tatanan kepemimpinan.
Di bagian akhir tulisannya tentang kepemimpian sosial perempuan, KH. Husein Muhammad menulis  sub  tentang  “Dekonstruksi  Fiqh  Presiden  Perempuan”.  Setelah  berargumentasi  secara panjang  lebar,  dia  berkesimpulan  bahwa:  “Dengan  kata  lain,  keputusan  ijma‟  (konsensus)  dapat diubah apabila nilai kemaslahatan di mana hukum yang harus ditegakkan di atasnya telah berubah. Jadi,  sekali  lagi,  tidak  ada  persoalan  apakah  seseorang  presiden  harus  laki-laki  atau  perempuan. Perempuan  dapat  menjadi  presiden  jika  kemaslahatan  bangsa  menghendakinya.  Sebaliknya,  laki- laki  tidak  layak  menjadi  presiden  apabila  ia  dapat  membawa  kesengsaraan  dan  penderitaan rakyatnya”.
Terakhir,  KH.  Husein  Muhammad  banyak  memberikan  catatan  (kritis)  terhadap  turāts. Sebagai contoh, dia memberikan komentar terhadap kitab „Uqūdu al-Lijjain fi Bayāni Huqūqi az- Zaujain.  Kitab  karangan  Imam  Nawawi  al-Bantani  tersebut  banyak  menjadi  rujukan  di  kalangan pesantren,  dari  dahulu  sampai  saat  ini.  Kitab  tersebut  dalam  pandangan  KH.  Husein  Muhammad sudah barang tentu memengaruhi sikap dan pandangan-pandangan masyarakat pembacanya. Dalam rangka  memeroleh  pandangan  yang  lebih  ideal  maka  disarankan  untuk  merujuk  kepada  sumber- sumber lain, khususnya yang kontemporer (Hanapi, 2018).

## Membandingkan Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad
Seperti  yang  ditulis  dalam  pengantar,  M.  Quraish  Shihab  dan  KH.  Husein  Muhammad adalah  sosok  cendekiawan  muslim  kontemporer.  Oleh  karena  itu,  beberapa  kisi  pemikiran  terkait Syariat Islam dikategorikan sebagai sesuatu yang berbeda dari hukum ulama klasik. Penulis hanya memberikan  gambaran  gagasan  M.  Quraish  Shihab  dan  KH.  Husein  Muhammad  tentang kepemimpinan  perempuan  muslim  dalam  konteks  kontemporer  dan  juga  memetakan  pemikiran keduanya  dari  berbagai  aspek  yang  pada  akhirnya  menghasilkan  kesimpulan  pemikiran  tentang kepemimpinan perempuan muslim.
Menurut  M.  Quraish  Shihab,  salah  satu  tema  utama  sekaligus  prinsip  pokok  dalam  ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan  keturunan.  Perbedaan  yang  digarisbawahi  dan  kemudian  meninggikan  atau  sebaliknya merendahkan derajat seseorang hanyalah nilai  pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha  Esa.  Selain  dari  pengabdian  dan  ketakwaan  hakikatnya  manusia  sama  di  hadapan  Allah. Perbedaan  geografis,  kultural,  warna  kulit,  dan  seterusnya  tidak  dapat  dijadikan  ukuran  substantif untuk membeda-bedakan manusia satu sama lainnya (Marzaniatun, 2016).
Pemahaman  awal  bahwa  pada  hakikatnya  manusia  itu  sama  disitir  juga  oleh  KH.  Husein Muhammad. Dia, misalnya, (juga) mengutip QS. al-Hujurāt [49] ayat 13 tersebut sebagai landasan
bahwa semua insan memiliki kesempatan yang sama dalam hidupnya. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa cita-cita Al-Qur‟an adalah demi terciptanya sebuah kehidupan manusia yang bermoral, yang menghargai nilai-nilai kemanusia universal. Nilai-nilai universal tersebut tiada lain adalah keadilan, persamaan,  kemaslahatan,  dan  seterusnya.  Sebagai  akibat  positifnya,  diskriminasi  dan  penyudutan dalam kehidupan adalah hal lain yang harus ditolak ( Soal Kepemimpinan Kontemporer Dan Ulama Yang Bermasyarakat , n.d.).
Ulasan dalam bab sebelumnya sudah sangat jelas bahwa antara M. Quraish Shihab dan KH. Husein  Muhammad  memiliki  konsep  umum  yang  sama  tentang  kepemimpinan  perempuan. Keduanya  mengapresiasi  peran  aktif  perempuan  dalam  kepemimpinan  karena  akan  membawa kemaslahatan  dan  dampak  yang  positif.  Dalam  bab  ini  akan  penulis  paparkan  ide  pokok  dalam rancang-bangun pemikiran keduanya tentang kepemimpinan perempuan.
Tabel Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad tentang Kepemimpinan
Perempuan Muslim Subyek dari pemikiran M. Quraish Shihab KH. Husein Muhammad Al-Qur’an Surat an-Nisā’ [4] ayat 34
Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan  suatu  yang  mutlak,  lebih- lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu  bersama  dan  merasa  memiliki pasangan  dan  keluarganya  didalam  Surat an-Nisa  ayat  34,  dijelaskan  bahwa  lelaki sebagai pemimpin dalam keluarga, dengan  dua  pertimbangan.  Pertama: “karena  Allah  melebihkan  sebahagian mereka  atas  sebahagian  yang  lain”  yakni masing-masing  memiliki  keistimewaan keistimewaan.  Tetapi  keistimewaan  yang dimiliki  lelaki  lebih  menunjang  tugas kepemimpinan  dari  pada  keistimewaan yang dimiliki perempuan. Kedua: “karena mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan sebagian  dari  harta  mereka”.  Kalimat  ini menunjukkan  bahwa  memberi  nafkah
Argumen  untuk  seluruh  persoalan peran perempuan, pertama-tama mengacu  pada  QS.  an-Nisā‟  [4]:  34, yang  menyatakan:  “Laki-laki  adalah qawwām atas perempuan...” tersebut (Muhammad, 2012). Beragam pendapat  ulama  yang  diutarakannya memang  memberikan  pengertian akan  betapa  berkuasanya  laki-laki terhadap  perempuan.  Dewasa  ini, menurutnya,  hal  tersebut  sudah terbantahkan oleh kenyataan dimana telah banyak perempuan yang berhasil melakukan tugas-tugas yang selama  ini  dianggap  hanya  mampu dilakukan  dan  dimonopoli  kaum laki-laki (Ibid).
kepada  perempuan  telah  menjadi  suatu kelaziman bagi lelaki.
Hadits Riwayat Abu Bakrah
Quraish Shihab berpandangan lain bahwa hadith tersebut tidak bersifat umum, yang dapat  dibuktikan  dari  redaksi  hadith tersebut secara utuh,  yang membicarakan masalah  penduduk  Persia  ketika  itu, bukan  terhadap  semua  masyarakat  dan dalam semua urusan. Hadith ini dikategorikan hadith sahih tetapi mempunyai latar belakang sejarah tersendiri  (sabab  wurud)  sehingga  tidak bisa  serta  merta  langsung  digunakan sebagai dalil umum. Hadith ini dipopulerkan  oleh  Abu  Bakrah,  yang diperhadapkan oleh suatu kondisi sulit, di mana  harus  memilih  antara  mendukung Ali,  suami  Fatimah  atau  mendukung „Aisyah,  istri  Nabi  saw.  Dalam  poisisi seperti  ini,  Abu  Bakrah  mempopulerkan hadith  di  atas  karena  ia  berdiri  di  pihak „Ali.
Menurut  KH.  Husein  Muhammad, makna  Hadits  Riwayat  Abu  Bakrah kalau  dikaitkan  dengan  fakta-fakta sejarah yang  ada  tidak  dapat dipertahankan.  Pasalnya,  sejumlah pemimpin  perempuan  telah  terbukti berhasil memimpin secara gemilang. Hal  itu  bahkan  terjadi  sejak  Islam yang  dibawa  oleh  Nabi  Muhammad SAW  belum  lahir.  Hadith  ini diucapkan dalam kerangka pemberitahuan,  sebuah  informasi yang disampaikan Nabi SAW semata,  dan  bukan  dalam  kerangka legitimasi  hukum.  Dia  menegaskan bahwa  hadith  ini  tidak  memiliki relevansi hukum.
Konsep Kepemimpinan Laki-laki dan Perempuan
Laki-laki  dan  perempuan  juga  sama  dan setara  di  hadapan  Allah  swt  swt  swt. Memang  dalam  al-Quran  terdapat  ayat yang  berbicara  tentang  laki-laki  sebagai pemimpin para perempuan (Q.S. An-Nisa (4)  34,)  akan  tetapi,  kepemimpinan tersebut tidak boleh mengantarkan kepada  kesewewang-wenangan.  Karena al-Quran  di  satu  sisi  memerintahkan untuk  tolong-menolong  antara  laki-laki dan  perempuan  pada  sisi  yang  lain  al-
Quran juga memerintahkan untuk berdiskusi dan musyawarah dalam
Bagi  KH.  Husein  Muhammad, perempuan sebenarnya dapat bersikap  sebagaimana  adanya  laki- laki. Dalam konteks logika kepemimpinan perempuan yang dibangun oleh KH. Husein Muhammad  dapat  dilihat  bahwa antara  laki-laki  dan  perempuan memiliki basis tabiat yang sama.

## persoalan mereka.
Logika Kebahasaan (Linguistik) Kata لاجر لا ar- rijâl adalah bentuk jamak dari kata لجر  rajul  yang  biasa diterjemahkan  lelaki,  walaupun  al-Quran tidak  selalu  menggunakanya  dalam  arti tersebut  banyak  ulama  yang  memahami kata  ar-rijal  dalam  ayat  ini  arti  para suami. Kata ar-rijalu Qouwamuna „alannisa,  bukan  berarti  lelaki  secara umum  karena  konsideran  pernyataan diatas,  seperti  ditegaskan  pada  lanjutan ayat, adalah “karena mereka (para suami) menafkahkan  sebagian  harta  mereka”, yakni untuk istri-istri mereka. Seandainya yang  dimaksud  dengan  kata  “lelaki” adalah  kaum  pria  secara  umum,  maka tentu  konsiderannya  tidak  demikian. Lebih-lebih  lagi  lanjutan  ayat  tersebut dan  ayat  berikutnya  secara  amat  jelas berbicaara tentang para istri dan
kehidupan rumah tangga.
KH.  Husein  Muhammad  sebenarnya memiliki  kompetensi  yang  tidak diragukan lagi dalam masalah kebahasaan,  dalam  hal  ini  bahasa Arab. Sayangnya, dalam paparannya tentang  kepemimpinan  perempuan yang merujuk Surat an-Nisā‟ [4]: 34, dia tidak menyertakan telaah linguistik tentang “ar-rijāl” dan “an- nisā‟”.

## Pentingnya Kepemimpinan Perempuan dalam Konteks Kontemporer
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  jelas  terlihat  bahwa  kepemimpinan  perempuan dipersepsikan sebagai  pedoman  yang tidak konkrit dari sudut pandang agama. Perempuan sebagai setengah  organ  masyarakat  tidak  boleh  diabaikan  dan  oleh  karena  itu  diijinkan  untuk mengangkatnya  sebagai  pemimpin  dalam  paradigma  syari'at.  Kualitas  dan  kemampuannya  adalah anugerah  Tuhan  dan  oleh  karena  itu  memungkinkan  untuk  memimpin  orang,  masyarakat  dan bangsa  demi  kesejahteraan  umat  manusia.  Namun  di  sisi  lain,  menutupi  aurat  bagi  perempuan dalam Islam merupakan kewajiban Islam demi Allah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai hamba  dan  khalifah  Allah  di  muka  bumi  karena  di  mata  Allah,  baik  laki-laki  maupun  perempuan sama  dalam  hal  ganjaran  dan  hukuman,  ukuran  afirmatif  dan  ukuran  perlindungan,  fisik  dan spiritual, dan biologis.
Saat  ini,  penting  bagi  cendekiawan  Muslim  untuk  membuat  pendirian  terkait  hal  tersebut dari  perspektif  Islam  yang  jelas  kepada  semua  masyarakat  tentang  masalah  kepemimpinan
perempuan  dalam  Islam  untuk  memberi  manfaat  bagi  umat  manusia  dari  kontribusi  mereka. Masyarakat  Muslim  harus  mengklarifikasi  kesalahpahaman  tentang  kepemimpinan  perempuan mereka  sendiri.  Mereka  percaya  bahwa  konsepsi  yang  salah  yang  terjadi  saat  ini  di  masyarakat karena  kesalahpahaman  terhadap  ajaran  agama,  faktor  diskriminasi,  dan  dakwah  barat  yang semuanya bersumber dari kepentingan diri sendiri.
Dalam  konteks  modern,  Sultana  Razia  naik  tahta  dinasti  Mameluk  pada  1236  M.  yang paling  memenuhi  syarat  di  antara  tiga  anak  Mamluke  karena  dia  mengakui  jasa  perempuan  dan berkata:  “Anak  laki-laki  saya  tidak  mampu  memerintah,  dan  itulah  mengapa  saya  memutuskan bahwa anak perempuan saya harus memerintah setelah saya”. Pahala dan keadilan, bagi dia dapat berjalan  seiring.  Di  Iran,  perempuan  memainkan  peran  aktif  yang  tidak  dapat  disangkal  dalam kehidupan  publik,  tetapi  pemerintah  memang  mengharuskan  mereka  untuk  mengenakan  cadar (pakaian luar yang menutupi semua) untuk memastikan kepatuhan pada peraturan yang ada (Husain Hamka, 2013).
Oleh karena itu, jika seorang perempuan muslimah dianjurkan untuk menunjukkan efisiensi dan  kemampuannya  dalam  memimpin  masyarakat  dan  bangsa,  hal  tersebut  harus  diizinkan  dan akan menjadi  cerminan umat. Percaya pada kemampuannya untuk  mengatasi permasalahan terkait kepemimpinan  perempuan  dan  menjadi  pemimpin  yang  adil.  Berdasarkan  pada  asumsi  keahlian dalam  memimpin  suatu  urusan  itu,  maka  perempuan  boleh  menjadi  pemimpin.  Bukan  saja  dalam tingkatan yang rendah, tetapi boleh menduduki jabatan publik di posisi puncak. Bukan saja sebagai hakim seperti pendapat Abu Hanifah, tetapi bisa menjadi kepala negara sekalipun. Tegasnya, bahwa perempuan  boleh  menjadi  kepala  negara,  asalkan  dia  profesional  atau  cakap  dalam  memimpin negara.
Dan dalam konteks kontemporer, kini orang sudah mulai melihat perlunya manusia bermulti fungsi:  seorang  perempuan  berpeluang  untuk  jadi  ilmuan  yang  sukses,  isteri  yang  penyayang, sebagai  ibu  dan  pendidik  yang  bijaksana,  penulis  yang  berhasil  serta  pekerja  sosial  yang  berbudi luhur.  Tekhnolog  dan  profesionalisasi  telah  memungkinkan  perempuan  untuk  mendapatkan keinginan dalam tugas rutin yang selama ini melilitnya. Dengan demikian terbuka peluang baginya untuk  lebih  berpartisipasi  dalam  tugas-tugas  kemasyarakatannya  dan  berpartisipasi  dalam  bidang politik.
Untuk  berperan  dalam  bidang  politik  maka  tahap  awal  perlu  diberikan  kelonggaran  posisi, sehingga  kaum  perempuan  dapat  berperan  dalam  pembuatan  kebijakan  di  setiap  strata pemerintahan. Di tingkat pusat, keputusan politik itu ada di tangan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi  negara  dan  oleh  karena  itu  perlu  ada  kelonggaran  keberadaan  perwakilan  perempuan  di lembaga-lembaga terutama mengenai jumlahnya. Oleh karena itu, Lembaga Tertnggi dan Lembaga Tinggi  Negara  merupakan  suatu  produk  dan  proses  demokrasi  melalui  pemilihan  umum,  maka  di
dalam  Undangundang  tentang  Pemilihan  Umumpun  perlu  adanya  ketentuan  yang  memberikan kelonggaran terhadap peranan perempuan di dalam setiap Lembaga Pemerintah.

## Simpulan
Kepemimpinan  perempuan  menjadi  isu  yang  diperdebatkan  karena  fisik  perempuan  yang dianggap  identik  dengan  kelemahan,  ketidakmampuan  intelektual,  sensasi  emosional,  kelembutan dan keibuan. Dalam dunia kontemporer, kepemimpinan perempuan berkembang menjadi hal  yang positif.  Kesan  sebagai  pemimpin  yang  cakap  dan  kualitatif  yang  memerintah  negara  sebagai perdana  menteri  atau  presiden  dalam  kepemimpinan  perempuan.  Kepemimpinan  perempuan diperbolehkan  dalam  Islam  tetapi  juga  ada  yang  berpendapat  dilarang  sebagai  kepala  negara meskipun  tidak  ada  perintah  konkret  untuk  mengizinkan  atau  menolaknya.  Kepemimpinan perempuan dapat memberikan kontribusi yang lebih banyak dan lebih baik kepada masyarakat jika mereka diberi kesempatan, diberikan pelatihan yang tepat, lebih banyak ruang lingkup dan peluang dengan  rekan-rekan  mereka  untuk  memperkuat  posisi  mereka  dalam  berpartisipasi  dalam pembangunan  bangsa.  Mereka  juga  bisa  menjadi  bagian  dari  kepemimpinan  yang  terampil  dan berkualitas.  Bangsa  Muslim  harus  memahami  perlunya  kontribusi  mereka  dalam  konteks kontemporer dan mengizinkan mereka sebagai separuh organ masyarakat dalam memimpin bangsa dengan  kerja  sama  yang  tulus,  saling  pengertian,  sesuai  harkat  dan  martabat.  Kepemimpinan perempuan  adalah  hak  sah  mereka  yang  tidak  terhalang  dalam  menyelesaikan  masalah  sosial- budaya  dan  ekonomi-politik  sesuai  dengan  kapasitas  mereka.  Konsekuensi  kepemimpinan perempuan  menunjukkan  bahwa  fenomena  ini  tidak  boleh  dianggap  sebagai  larangan kepemimpinan  perempuan,  tetapi  diperbolehkan  kepemimpinannya  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  kontemporer  dalam  paradigma  syari'ah.  Keadaan  saat  ini  juga  menuntut  bahwa  setiap perempuan harus menjadi perempuan yang mandiri setidaknya dalam bagian hidupnya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Basri, H. (2018). Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir. Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan , 7 (1), 51–66. https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5313 Beekun, R., & Badawi, J. (1999). The leadership process in Islam. Proteus-Shippensburg- , 16 , 33– 38.
Bennett, L. R. (2005). Women, Islam and Modernity (Issue July).
https://doi.org/10.4324/9780203391389 EI-gousi, H. S. E. A. (2010). Women‟s Rights in Islam and Contemporary Ulama: Limitations and Constraints. (Egypt as Case Study) (Issue November).
Fata, A. K. (2015). Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam. Jurnal Review Politik , 2 (1), 1–15.
Hanapi, A. (2018). Gender : Studi Pemikiran Tafsir Kontemporer. Jurnal Syahadah , Vol. VI . Husain Hamka. (2013). Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern. Jurnal “Al-Qalam,” 19 (1), 107–116.
Kausar, Z. (2002). Woman as the Head of the State in Islam. Ilmiyyah Publication, KL .
Keddie, N. R. (1990). The past and present of women in the Muslim world. Journal of World History , 1 (1), 77–108.
Kosim. (2017). Women‟s Leadership in Fiqh Siyasah Perspective .
Marzaniatun. (2016). KONSEP PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-MISBAH.
Tesis .
Moghadam, V. M., & Haghighatjoo, F. (2016). Women and Political Leadership in an Authoritarian Context: A Case Study of the Sixth Parliament in the Islamic Republic of Iran. Politics and Gender , 12 (1), 168–197. https://doi.org/10.1017/S1743923X15000598
Olifiansyah, M., Hidayat, W., Dianying, B. P., & Dzulfiqar, M. (2020). Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam , 14 (1), 98– 111. https://doi.org/10.20414/elhikmah.v14i1.2123
Siddique, K. (2000). The Struggle of Muslim Women, American Society for Education and Religion. INC. 1983. Bengali Tr. Muslim Nareer Sangram, Osder Publications, Dhaka .
Soal kepemimpinan Kontemporer dan Ulama yang Bermasyarakat . (n.d.). Retrieved June 20, 2021, from https://magdalene.co/story/belajar-dari-kiai-dan-nyai-soal-kepemimpinan-dan-ulama- yang-bermasyarakat
Wadud, A. (1999). Qur‟an and Woman : Reading the Sacred Text from a Woman‟s Perspective.
New York : Oxford University Press .
Wartini, A. (2013). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-ayat Gender dalam Tafsir al- Misbah. Palastren , 6 (2), 473–494.
Yanggo, H. T. (2016). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari‟ah Dan Tarbiyah , 1 (1), 1. https://doi.org/10.33511/misykat.v1n1.1
ZARKASIH, A. (2019). KEPEMIMPINAN WANITA DALAM RANAH SOSIAL DAN POLITIK MENURUT HUSEIN MUHAMMAD. In UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA (Vol. 8, Issue 5). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.