## JOURNAL OF EMPOWERMENT
Vol. 1, No. 2, December 2017, h. 71-86 ISSN 2580-0620 (Print) ISSN 2597-9809 (online) Available Online at https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JE

## INVESTASI  PEMBANGUNAN PARIWISATA  MELALUI MODEL BUILD OPERATE AND TRANSFER/BOT
DALAM  MENGHADAPI KETERBATASAN APBD KABUPATEN CIANJUR
Anita Kamilah
Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum
Universitas Suryakancana E-mail : anita.kamilah@yahoo.co.id Masuk : September 2017 Penerimaan : Oktober 2017 Publikasi : Desember 2017

## ABSTRAK
Pembangunan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang  berkontribusi  bagi  peningkatan    keuangan  daerah    maupun  kesejahteraan masyarakat  setempat.  Namun  perkembangannya    tidak  mampu  diikuti ketersediaan    infrastruktur  yang  memadai  karena  keterbatasan  dana  daerah dalam  APBD,  sehingga  mendorong  pemerintah  untuk  mengandeng  investor berperan serta dalam pembangunan infrastruktur pariwisata. Tujuan pengabdian kepada  masyarakat  ini,  untuk  memberikan  solusi  kepada  pemerintah  daerah dalam  membangun  infrastruktur  daerah  yang  memiliki  manfaat  baik  kepada pemda, investor, termasuk masyarakat dalam menikmati destinasi wisata. Metode pendekatan  yang  dipergunakan  yuridis  normatif,  spesifikasi  penelitian  deskriptif analisis, dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian, (1) Kabupaten Cianjur memiliki  letak  geografis  yang  strategis,  serta  dukungan  potensi  wisata  alam, wisata seni dan budaya, serta wisata lainnya yang pernah menempatkan Cianjur sebagai  salah  satu  destinasi  wisata  dari  10  kabupaten/kota  terfavorit  se- Indonesia;  dan  (2)  Investasi  pembangunan  pariwisata  Kabupaten  Cianjur  melalui model Build  Operate  And  Transfer/BOT, bermanfaat  bagi  Pemda  dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur pariwisata ditengah keterbatasan APBD. Kata Kunci : Pariwisata, Keterbatasan APBD, Investasi, BOT.

## ABSTRACT
the  development  of  tourism  is  an  integral  part  of  regional  development  that contribute  to  an  increase  in  the  financial  area  as  well  as  the  welfare  of  the  local community. But the development was not able to follow the availability of adequate infrastructure because of lack of funds in the area of BUDGETS, thereby encouraging the  Government  to  mengandeng  investors  participate  in  the  development  of  tourism infrastructure.  The  purpose  of  this  community,  to  provide  solutions  to  local governments in developing the infrastructure of the areas that have good benefits to local government,  investors,  including community  in  enjoying the  tourist  destinations. Methods  of  juridical  normative  approach  used,  specification  descriptive  analysis, research and analysis of qualitative data. The results of the research, (1) Cianjur has a strategic geographical location, as well as support the potential of nature tourism, art and cultural tours, as well as other tourist who ever put the Cianjur as one of the tourist destinations in 10 kabupaten/kota favorite se-Indonesia; and (2) development
Investasi  Pembangunan Pariwisata  Melalui Model Build Operate And Transfer/Bot Dalam  Menghadapi Keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur
of tourism Investment Cianjur through model Build Operate And Transfer/bots, useful for  local  government  in  realizing  tourism  infrastructure  development  amid  the limitations of BUDGETS.
Keywords: Tourism, The Limitations Of BUDGETS, Investment, BOT.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Kabupaten  Cianjur  secara  geografis berada  di  posisi  106 o 4  sampai 107 o 25 bujur timur dan 6 o 21 sampai 7 o 32  lintang  selatan  yang  letaknya sebelah  utara  berbatasan  dengan wilayah  Kabupaten  Bogor  dan Kabupaten  Purwakarta;  sebelah timur  berbatasan  dengan  wilayah Kabupaten  Bandung  dan  Garut; sebelah  selatan  berbatasan  dengan Samudera  Indonesia;  dan  di  sebelah barat  berbatasan  dengan  wilayah
Kabupaten Sukabumi.
Letak strategis  geografis Kabupaten Cianjur  di  persilangan  jalur  jalan regional Bandung-Bogor-Jakarta dan antara  Bandung-Sukabumi    serta dukungan daya tarik wisatanya baik wisata  alam,  wisata  budaya  dan daya  tarik  wisata  buatannya    yang tersebar  di  berbagai  wilayah menjadi  salah  satu    tujuan  destinasi yang  menarik  bagi  masyarakat Jawa Barat, yang dibuktikan dengan prestasinya  sebagai  salah  satu  dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota terfavorit  se-Indonesia  pada  ajang Indonesia Tourism  Award di  tahun 2010. 1 Oleh  karena  itu,  Kabupaten  Cianjur memfokuskan pada lima pembangunan unggulan yang diharapkan mampu memacu
1 Floriyana  Indra  Putra,  (2012 )  Analisis  Daya saing  Dan  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi Industri  Pariwisata  Kabupaten  Cianjur, Skripsi, Bogor,  Departemen  Ilmu  Ekonomi  Fakultas Ekonomi  Dan  Manajemen  Institut  Pertanian Bogor, hlm. 55.
pertumbuhan  perekonomian  wilayah yaitu:
a. Agribisnis; b. Kerajinan Rumah Tangga;
c. Industri Manufaktur;
d. Perdagangan dan Jasa;
e. Pariwisata,  yang  menawarkan objek  wisata  alam,  wisata sejarah,  serta  wisata  seni  dan budaya.
Berdasarkan data Dinas Budaya dan Pariwisata  dan  Biro  Pusat  Statistik Kabupaten  Cianjur,  pada  tahun 2006,  wisatawan  yang  berkunjung mencapai  2.862.325  (dua  juta delapan  ratus  enam  puluh  dua  tiga ratus  dua  puluh  lima)    wisatawan. Namun,  jumlah  tersebut  berkurang sangat  signifikan  pada  tahun  2011 dengan  jumlah  wisatawan  yang datang  ke  Objek  Wisata  di Kabupaten  Cianjur  hanya  berjumlah 813.769  (delapan  ratus  tiga  belas tujuh  ratus  enam  puluh  sembilan) wisatawan,  dan  penurunan  itu  terus berlangsung  sampai  dengan  tahun sekarang.
Faktor  penyebab  penurunan  jumlah wisatawan  ke  objek-objek  wisata  di Kabupaten  Cianjur  termasuk  di daerah-daerah lainnya, di antaranya karena faktor: a. Sarana  dan  prasarana  objek wisata  yang  tidak  dikelola dengan  baik; dan b. Aksebilitas  menuju  objek  wisata yang kurang baik. 2
2 Riang Rarantean  dan Heru Pramono, (2013),
Faktor-Faktor  Penyebab  Penurunan  Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Objek Wisata Batu Seribu  Desa  Gentan  Kecamatan  Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2012 , G EO
Keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur
Menyikapi persoalan
tersebut,
Kabupaten  Cianjur  dalam  Rencana Kerja  Pemerintah  Kabupaten  Cianjur Tahun  2018,  memberikan  prioritas terhadap  pembangunan  pariwisata, mengingat    peran  pariwisata  bagi pertumbuhan ekonomi daerah memiliki  posisi  yang  strategis  baik dari  segi  ekonomi,  sosial,  dan budaya. 3 Sejalan  dengan  konsep  strategi pembangunan di Indonesia menyatakan bahwa sasaran pembangunan jangka panjang, yaitu terciptanya  kualitas  manusia  dan masyarakat  Indonesia  yang  semakin maju  dan  mandiri  dalam  rangka pembangunan  manusia  Indonesia seutuhnya  dalam  suasana  tenteram dan sejahtera lahir batin. 4 Komitmen  Pemerintah  Kabupaten Cianjur untuk mengembangkan sarana  dan  prasarana  objek  wisata salah  satunya  terlihat  dari  alokasi anggaran untuk pengembangan wisata yang mencapai Rp. 925.500.000,-  (sembilan  ratus  juta dua  puluh  lima  juta  lima  ratus  ribu rupiah). Namun dana tersebut, belum dapat mencukupi kebutuhan pembangunan  sarana  prasarana pariwisata,  oleh  karena  itu,  dalam memecahkan persoalan keterbatasan
E DUCASIA - S1, Nomor. II, Volume II, Tahun , dan Ida  Ayu  Dyana  Prawerti  I  GPB,  (2015), Sasrawan  Mananda  Luh  Gede  Leli  Kusuma Dewi,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Penurunan  Intensitas  Kunjungan  Wisatawan Di  Desa  Candidasa,  Kabupaten  Karangasem, Bali, Jurnal IPTA Volume. 3 Nomor. 1, hlm. 18.
3 Anita Kamilah, dkk, (2017), Analisis Kebijakan Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Cianjur Tahun 2018, Cianjur, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, hlm. 23.
4   Uus  Ahmad  Husaeni  (2017),  Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri (Studi di Desa  Sukamanah  Kecamatan  Karangtengah Kabupaten Cianjur), Journal of Empowerment, Volume 1, Nomor. 1 , hlm. 2.
APBD Pemerintah Kabupaten  Cianjur mengandeng  pihak  ketiga  (investor) untuk berperan serta dalam membiayai pembangunan pariwisata,  salah  satunya  melalui konsep  Bangun  Guna  Serah  ( Build Operate and Transfer/BOT). 5 Berdasarkan latar belakang tersebut,  Penulis  mewujudkannya dalam Pengabdian kepada Masyarakat  serta  menuangkannya dalam  suatu  artikel  dengan  judul  :
“ INVESTASI      PEMBANGUNAN
PARIWISATA    MELALUI  MODEL BANGUN  GUNA  SERAH  ( BUILD OPERATE AND TRANSFER/BOT) DALAM MENGHADAPI KETERBATASAN APBD KABUPATEN CIANJUR ”.

## 2. Lokasi Pengabdian
Pelaksanaan pengabdian masyarakat  khususnya  terhadap aparat  pemerintah  di  lingkungan Kabupaten  Cianjur  dilaksanakan pada  tanggal  10  Juli  2014,  yang dilanjutkan  komunikasi  dengan  pihak ketiga (investor) pada bulan Oktober 2017  bertempat  di  Fakultas  Hukum Universitas Suryakancana.

## 3. Peserta
Peserta  terdiri  dari  SKPD  pada Pemerintah  Kabupaten  Cianjur,  para camat, kepala desa  serta notaris di lingkungan  Kabupaten  Cianjur,  yang dilaksanakan  pada  tanggal  10  Juli 2014,  dengan  judul  materinya
Pembiayaan  Pembangunan  Desa Melalui  Konsep  Bangun  Guna  Serah (Build  Operate  and  Transfer/BOT) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan  Desa  Di  Kabupaten Cianjur,  serta  Pihak  Ketiga  (Pihak Investor)  yang  dilaksanakan  bulan
5 Ringkasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ)  Bupati  Cianjur Tahun Anggaran 2016.
Investasi  Pembangunan Pariwisata  Melalui Model Build Operate And Transfer/Bot Dalam  Menghadapi Keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur
Oktober  2017  melalui  pembahasan legalitas  pembiayaan  pembangunan insfrastruktur  pariwisata  Kabupaten Cianjur melalui Model BOT.
B. METODE Pengabdian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu  mempelajari  dan  mengkaji asas-asas  hukum  khususnya  kaidah- kaidah  hukum  positif  yang  berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada  dari  peraturan  perundang- undangan,  serta  ketentuan-ketentuan terutama  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan pembiayaan pembangunan  pariwisata  ditengah keterbatasan  dana  dalam  APBD daerah  melalui  model  Bangun  Guna Serah ( Build Operate and Transfer/BOT). Dalam  pengabdian ini  juga  meliputi  usaha  untuk menemukan  hukum  yang in  concreto yang  tujuannya  untuk  menemukan hukum  yang  sesuai  dan  yang  akan diterapkan dalam suatu permasalahan  terutama  di  dalam penelitian tersebut. 6

## C. PEMBAHASAN
1. Potensi    Pariwisata  Kabupaten Cianjur Tuhan  Yang  Maha  Esa  telah menganugerahi  Kabupaten  Cianjur kekayaan yang tidak ternilai harganya,  berupa  letak  geografis yang  strategis,  keanekaragaman keadaan  alam,  flora,  dan  fauna,
peninggalan purbakala, peninggalan sejarah,  serta  seni  dan  budaya sebagai  salah    sumber  daya  dan modal  yang    perlu  dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan sebagai  daya  tarik  wisata  dan
6 Ronny  Hanitijo  Soemitro,  (1990), Metodologi Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri ,    Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 22.
destinasi  di  Kabupaten  Cianjur, yang  ditujukan  untuk  meningkatkan pendapatan  daerah,    memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha  dan  lapangan  kerja,  serta mendorong peningkatan pembangunan daerah. Salah  satu  bentuk  peningkatan pembangunan  daerah  Menurut De Kadt , yaitu pembangunan pariwisata,  karena  dilihat  sebagai penggerak mesin ekonomi pengumpul devisa,juru  selamat  dan  paspor pembangunan. Banyak studi menunjukkan bahwa pariwisata memainkan  peranan  yang  sangat penting dalam meningkatkan pendapatan pemerintah dan memiliki dampak  ekonomi  yang  positif  di beberapa negara. 7
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  yang memberikan  kewenangan  lebih  luas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur  untuk mengelola wilayahnya, memberikan  implikasi    semakin besarnya    tanggung  jawab  dan tuntutan  daerah  untuk  menggali  dan mengembangkan seluruh potensi sumber  daya  yang  dimiliki  daerah khususnya  dalam  bidang  pariwisata dalam rangka menopang pembangunan daerah. Secara etimologis, pariwisata berasal  dari  bahasa  sangsakerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu
“ pari ”  yang berarti banyak, berkali- kali,  berputar-putar  dan  lengkap, kemudian    “wisata”  yang  berarti
7 Hendrie  Adji  Kusworo  dan  Janianton Damanik,  (2002),  Pengembangan  SDM Pariwisata  Daerah:  Agenda  Kebijakan  Untuk Pembuat Kebijakan, JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Volume. 6, Nomor. 1 , hlm. 107.
Build Operate And Transfer/Bot Dalam  Menghadapi
Keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur
perjalanan atau
berpergian. 8
Adapun  definisi  pariwisata  dapat dilihat  dari  beberapa  pendapat diantaranya    dari Spilane yang menyebutkan bahwa pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke  tempat  lain  bersifat  sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok,  sebagai  usaha  mencari keseimbangan  atau keserasiaan dan kebahagiaan dalam lingkungan hidup  dalam  dimensi  sosial,  budaya, alam,  dan  ilmu. 9 Selanjutnya, Yoeti berpendapat bahwa pariwisata merupakan  kegiatan  rekreasi  dari suatu  tempat  ketempat  lain  dengan maksud  bukan  untuk  berusaha  atau mencari  nafkah  di  tempat  yang dikunjungi,  tetapi  semata-mata  untuk menikmati  perjalanan  tersebut  guna bertamasya dan rekreasi. 10
Dari  pandangan  tentang  pariwisata dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah  segala  kegiatan  dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan, yaitu orang yang melakukan  wisata  sebagai  suatu kegiatan    atau  perjalanan  manusia yang bersifat sementara waktu yang dilakukan  berdasarkan  kehendak sendiri,  dengan  tujuan  untuk  melihat atau  menikmati  objek  wisata    yang tidak  didapatkannya  dari  tempat tinggalnya. 11 Pariwisata  didefinisikan  sebagai perjalanan  dari  suatu  tempat  ke
8 Oka  A.  Yoeti,  (2005), Perencanaan  Strategis Pemasaran  Daerah  Tujuan  Wisata ,  Jakarta, Pradnya Paramita,  hlm. 103.
9 Renaldy    Rakhman  Luthfi,  (2013), Peran
Pariwisata      Terhadap      Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Lapangan Pekerjaan dan Perekonomian  Tahun  2009-2013 , Jurnal Ilmiah,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Brawijaya, hlm. 2. 10 Oka  A,  Yoeti,  (1996), Pengantar  Ilmu Pariwisata , Bandung, PT. Angkasa, hlm. 118.
11 Renaldy  Rakhman Luthfi,  Peran  Pariwisata
…, Loc.Cit.
tempat  lain,  bersifat  sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok,  sebagai  usaha  mencari keseimbangan  atau  keserasian  atau kebahagiaan  dengan  lingkungan hidup  dalam  dimensi  sosial,  budaya, alam dan ilmu. 12 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, melalui Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian pariwisata, yaitu: “Berbagai macam kegiatan wisata  dan  didukung  berbagai fasilitas  serta  layanan  yang disediakan  oleh  masyarakat, pengusaha,  Pemerintah,  dan Pemerintah Daerah”.
Merujuk pada pengertian pariwisata di  atas,  maka  ciri-ciri  kegiatan pariwisata, diantaranya yaitu : a. Adanya perjalanan yang dilakukan  seseorang  keluar  jauh dari lingkungan tempat tinggalnya; b. Perjalanan itu dilakukan sendirian  atau  bersama-sama dengan orang lain (berkelompok atau grup); c. Tujuan perjalanan rekreasi;
d. Tidak bertujuan mencari nafkah;
e. Menetap di suatu tempat tertentu; dan f. Perjalanan  dilakukan  dengan menggunakan  alat  transportasi darat, laut atau udara. 13
Potensi Pariwisata Kabupaten Cianjur tersebar  di  berbagai  wilayah,  yang menurut  lokasinya  dapat  dibagi kedalam tiga bagian yaitu :
12 James  Sinurat  dan  Dewi  Fitrianti  (2016), Analisis  Ekonomi  Kawasan  Wisata  Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Kecamatan Cipanas  Kabupaten  Cianjur, JIMFE  (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi), Volume. 2, Nomor. 2, hlm. 5. 13 Rencana  Induk  Pengembangan  Pariwisata Daerah, 2008.
Investasi  Pembangunan Pariwisata  Melalui Model Build Operate And Transfer/Bot Dalam  Menghadapi Keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur
a. Satuan Kawasan Pengembangan I  (SKPP  I),  merupakan  wilayah bagian utara Kabupaten Cianjur yang  meliputi  kawasan  Puncak- Cipanas.
b. Satuan Kawasan Pengembangan II  (SKPP  II),  meliputi  bagian tengah Kabupaten Cianjur.
c. Satuan Kawasan Pengembangan III  (SKPP  III),  meliputi  bagian selatan Kabupaten Cianjur. 14 Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan  Pariwisata  Daerah (RIPPDA)  Kabupaten  Cianjur,  daya tarik wisata menurut sumber dayanya dapat digolongkan menjadi  tiga  jenis  yaitu  daya  tarik wisata  alam,  daya  tarik  wisata budaya  dan  daya  tarik  wisata buatan. Berikut ini adalah objek dan daya  tarik  wisata  yang  terdapat  di
Kabupaten Cianjur:
a. Daya Tarik Wisata Alam. 1) Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP). 2) Bumi  Perkemahan  Mandala Wangi. 3) Bumi  Perkemahan  Mandala Kitri. 4) Kebun Raya Cibodas.
5) Calincing-Waduk Cirata.
6) Jangari-Waduk Cirata.
7) Pantai APRA. 8) Pantai Ciwidig, Pantai Batukukumbung, Pantai 9) Jayanti  dan  Hutan  Cagar Alam Jayanti-Bojonglarang. 10) Sumber Air Panas Sukasirna.
11) Agrowisata  Perkebunan  Teh
Gedeh. 12) Curug  Citambur  dan  Rawa Leuwi Soro.
b. Daya Tarik Wisata Budaya.
1) Istana Cipanas.
14 Floriyana  Indra  Putra,  (2012 )  Analisis  Daya saing  Dan  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi Industri Pariwisata … , Op. Cit., hlm. 44-45.
2) Situs Megalith Gunung Padang. 3) Wisata Ziarah Makam Dalam Cikundul. 4) Kesenian dan Upacara Adat Cianjur. 5) Kerajinan  Cianjur  (Kerajinan Sangkar  Burung,  Kerajinan Bambu,  Kerajinan  Lampu Gentur, Makanan Khas Cianjur  (Tauco  dan  Manisan buah-buahan), Beras Cianjur, dan  Ayam Pelung). c. Daya Tarik Wisata Buatan. 1) Taman Bunga Nusantara. 2) Taman Rekreasi Kota Bunga. 15 Potensi  pariwasata    Kabupaten
Cianjur  yang  begitu  besar  memiliki peran  penting    baik  dari  segi sosial, seni  dan  budaya,  serta  dari  segi ekonomi,  yang  dapat  diuraikan sebagai berikut : a. Dari segi sosial. Kegiatan  pariwisata    dapat menumbuhkan dan meningkatkan kecintaan dan kebanggan daerah, selain itu dapat meningkatkan  proses  asimilasi dan  akulturasi  yang  dari  sisi positifnya  dapat  mendorong masyarakat  untuk  meningkatkan kemampuan  berbahasa  asing sehingga  dapat  berinteraksi dalam  memberikan  pelayanan pariwisata. b. Dari segi seni dan budaya. Pariwisata dapat berperan dalam menjaga serta melindungi nilai-nilai  juga  benda-benda budaya  sebagai  personifikasi dan ciri khas budaya daerah. c. Dari segi ekonomi. Parisiwata berperan dalam mengurangi pengangguran,
15 Floriyana  Indra  Putra,  (2012 )  Analisis  Daya saing  Dan  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi Industri Pariwisata …, Ibid., hlm. 45-55.
Investasi  Pembangunan Pariwisata  Melalui Model Build Operate And Transfer/Bot Dalam  Menghadapi Keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur
karena dapat menciptakan lapangan  pekerjaan    yang cukup  besar  di  tempat-tempat yang menjadi  destinasi wisata. 16 Sektor  pariwisata  Kabupaten Cianjurpun memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan  Pendapatan  Asli Daerah,  melalui  penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 3.878.915.132,-  (tiga  miliyar delapan ratus tujuh puluh depalan juta sembilan ratus lima belas  rubu  seratus  tiga  puluh dua  rupiah),  pajak  restoran  Rp. 2.349.772.470,-  (dua  miliyar tiga  ratus  empat  puluh  sembilan juta  tujuh  ratus  tujuh  puluh  dua empat  ratus  tujuh  puluh  rupiah), dan pajak hiburan Rp. 704.833.850,- (tujuh ratus empat  juta  delapan  ratus  tiga puluh  tiga  ribu  depalan  ratus lima  puluh  rupiah).  Hal  ini menunjukkan  kontribusi  industri pariwisata terhadap pembentukan  PAD  Kabupaten Cianjur  cukup  tinggi  berkisar antara  34,03%  (tiga  puluh empat  koma  tiga  persen), hingga 36,76% (tiga puluh enam koma  tujuh  puluh  enam  persen). Hal  ini  menunjukkan  bahwa pariwisata  merupakan  sektor yang  penting  bagi  Kabupaten Cianjur. 17 Bersarnya  manfaat  pariwisata  bagi Pemerintah  Kabupaten  Cianjur,  baik dari  segi  sosial,  seni,  budaya  serta
16 Takariandinda  Diana  Ethika,  Pengembangan Pariwisata  Berbasis  Budaya  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Di Kabupaten  Sleman, Jurnal  Kajian  Hukum, Volume. 1, Nomor. 2, 2016 , hlm. 134.
17 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur dari Sektor Pariwisata Periode 2006- 2010 (Rupiah),  Dinas Pendapatan Kabupaten Cianjur, 2011.
ekonomi,  harus  pula  didukung  oleh pemberian pelayanan ( service) usaha-usaha kepariwisataan.
Menurut Pitana dan Cooper dkk, komponen-komponen destinasi wisata pariwisata antara lain :
a. Atraksi    ( Attraction) destinasi berupa  alam,  budaya,  dan sosial serta seni pertunjukan;
b. Fasilitas  ( amenities) destinasi berupa  akomodasi,  restoran, café, dan agen perjalanan; c. Aksebilitas ( acces) seperti transportasi lokal dan tersedianya  fasilitas  pelayanan penyewaan kendaraan; d. Ancillary  service yaitu  organisasi kepariwisataan. 18
Menurut Sapta  Nirwandar dalam tulisannya yang berjudul “Pembangunan  Sektor  Pariwisata  Di Era Otonomi Daerah”, bahwa pariwisata  seringkali  dipersepsikan sebagai  mesin  ekonomi  penghasil devisa  bagi  pembangunan  ekonomi di  suatu  negara  tidak  terkecuali  di Indonesia.  Namun  demikian  pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum  fundamental  pembangunan yang  lebih  luas  bagi  suatu  negara. Pembangunan  kepariwisataan  pada dasarnya ditujukan untuk : a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa; b. Penghapusan
Kemiskinan ( Poverty Alleviation );
c. Pembangunan
Berkesinambungan  ( Sustainable Development );
d. Pelestarian Budaya ( Culture Preservation );
e. Pemenuhan  Kebutuhan  Hidup dan Hak Azasi Manusia;
18 I.  Gede  Pitana,  (2009), Pengantar  Ilmu Pariwisata, Yogyakarta,  Andi,  hlm.  130  dan Chris Cooper dkk, (1993), Tourism Principles & Practice, England: Longman Group,  hlm. 84- 86.
Build Operate And Transfer/Bot Dalam  Menghadapi
Keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur
f. Peningkatan Ekonomi dan Industri; dan g. Pengembangan Teknologi. 19
Selain  itu  keterlibatan  masyarakat di  sebuah    destinasi  yang  didukung dengan  pengetahuan  ( knowledge), keterampilan  berkomunikasi  ( skill), dan  sikap  serta  tingkah  laku masyarakat  ( attitude) memiliki  peran penting dalam pengembangan destinasi wisata. 20
Maka  dari  pada  itu  penjelasan  di atas  memberikan  perhatian  lebih terhadap pariwisata yang berada di Kabupaten  Cianjur,  baik  dukungan fasilitas  maupun  layanan  terhadap wisatawan. 21 2. Investasi Pembangunan Pariwisata  Kabupaten  Cianjur Melalui  Model  Bangun  Guna Serah ( Build Operate and Transfer/BOT) Adanya  penyerahan  kewenangan dari  pusat  kepada  daerah  untuk mengurus  rumah  tangganya  sendiri, memberikan tanggung jawab kepada  daerah  untuk  melakukan pembangunan daerah termasuk industri pariwisatanya, yang dilaksanakan berdasarkan asas manfaat,  kekeluargaan,  adil  dan merata,  keseimbangan,  kemandirian, kelestarian, partisipatif,
berkelanjutan,
demokratis,
kesetaraan  dan  kesatuan,  dengan
19 Sapta Nirwandar, (2011), Pembangunan Sektor Pariwisata  di  Era  Otonomi  Daerah , Retrieve, on, Kementian Pariwisata, hlm21.
20 I. Nyoman Madiun, (2008), Nusa Dua: Model Pengembangan  Kawasan  Wisata  Modern , Denpasar,  Udayana  University  Press,  hlm.
54.
21 Ryu Akbar, Lita Tyesta, dan Ratna Herawati, (2017),  Tugas  Dan  Fungsi  Dinas  Pemuda, Olahraga,  Pariwisata  Dan  Ekonomi  Kreatif Kota  Sukabumi  Dalam  Pengelolaan  Objek Wisata. Diponegoro  Law  Journal, Volume.  6, Nomor. 1 , hlm. 5.
memperhatikan  keanekarangaman, keunikan  dan  kekhasan  budaya  dan alam,  serta  kebutuhan  manusia  untuk berwisata, sehingga dapat dijadikan sebagai  salah  satu  potensi  yang berpeluang  untuk  mendatangkan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Pemberdayaan  masyarakat  adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi  yang  merangkum  nilai-nilai sosial.  Konsep  ini  mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat „ people-centered’, participatory, empowering, and sustainable .  Konsep  pemberdayaan lebih  luas  dari  sekedar  upaya  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  atau sekedar  mekanisme  untuk  mencegah proses pemiskinan lebih lanjut. 22 Demi  mencapai  sasaran  tersebut, pemberdayaan masyarakat dilakukan  dengan  cara  peningkatan otensi  pariwisata  Kabupaten  Cianjur yang  begitu  besar  dengan  didukung kekayaan  wisata  alam,  wisata budaya  serta  wisata  lainnya,  belum dapat  dioptimalkan  dengan  baik, salah  satu  penyebabnya  adalah terbatasnya  alokasi  APBD  bagi sektor pariwisata. Sehubungan dengan  hal  tersebut,  Pemerintah Kabupaten Cianjur menjalin kemitraan  dengan  pihak  swasta (investor/penanam  modal)  untuk  ikut berperan serta menanamkan investasinya dalam penyediaan infrastruktur  pariwisata  dan  fasilitas publik yang mendukung kepariwisataan. Menurut  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) “Penanaman modal adalah segala bentuk
kegiatan
22 Zubaedi,  (2013), Pengembangan  Masyarakat, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.
37-42.
Investasi  Pembangunan Pariwisata  Melalui Model Build Operate And Transfer/Bot Dalam  Menghadapi Keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur
menanam  modal,  baik  oleh penanam  modal  dalam  negeri maupun  penanam  modal  asing untuk  melakukan  usaha  di wilayah negara Republik Indonesia”. Sementara  itu  menurut  Pasal  1  ayat (4), yaitu: “Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang  melakukan  penanaman modal  yang  dapat  berupa penanam  modal  dalam  negeri dan penanam modal asing”. 23 Penanaman modal merupakan kegiatan  memasukan  modal  atau investasi yang diadopsi  dari bahasa Inggris yaitu investment , yang memiliki  arti  menanam.  Pada  intinya Investasi  atau  penanaman  modal adalah  penggunaan  sumber-sumber yang  diharapkan  akan  memberikan imbalan yang menguntungkan dimasa yang akan datang. 24 Kegiatan  investasi  adalah  proses menanamkan  modal  dalam  jangka waktu  tertentu,  dengan  bentuk sejumlah  pengeluaran  awal  dan pengeluaran  yang  secara  periodik perlu  dipersiapkan.  Pengeluaran tersebut terdiri dari biaya operasional  ( operational  cost ),  biaya pemeliharaan  ( maintenance  cost )  dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan  selama  berlangsungnya kegiatan investasi tersebut. Kemudian pada suatu periode tertentu investasi
23 Sri  Handayani,  Upaya  Pemerintah  Sumatera Selatan  Menarik  Investor  Asing  Dalam Kegiatan  Penanaman Modal, Jurnal Dinamika Hukum,  Volume.  11,  Nomor.  1,  Januari  2011 , hlm. 64-65.
24 Retno    Damara    Vivianie,  Darminto, Fransisca  Yaning,  Analisis      Kelayakan Investasi      Usaha  Berdasarkan  Capital Budgeting Under Risk (Studi Pada Perusahaan Daerah  Air  Minum  Kabupaten  Banyuwangi), Jurnal  Administrasi  Bisnis  (JAB,  Volume.  26 Nomor. 1 September 2015 , hlm. 1.
tersebut  akan  menghasilkan  sejumlah keuntungan  atau  manfaat  dalam bentuk  penjualan  produk  atau  jasa atau penyewaan fasilitas. 25 Investasi  dalam  kaitannya  dengan pembiayaan pembangunan infrastruktur pariwisata adalah penempatan  sejumlah  dana  oleh suatu  perusahaan  (investor)  untuk investasi  pembangunan  pariwisata, yang  mampu  mengembalikan  nilai pokok  tambah  dengan  manfaat ekonomi, atas dasar prinsip komplementaris dan saling menguntungkan yang bertujuan mewujudkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang efektif dan efisien. Ada  beberapa  model  kerjasama penanaman modal/investasi pembangunan pariwisata yang dapat dipakai Pemerintah Kabupaten  Cianjur  dengan  pihak swasta,  salah  satu  diantaranya model  Bangun  Guna  Serah  ( Build Operate  and  Transfer/BOT). Dikaji dalam hukum perikatan, BOT merupakan  persetujuan    yang  tidak bernama (onbenoemde  overeenkomst ) yaitu  perjanjian  yang  belum  diatur secara khusus dalam undang-undang, tetapi  model  BOT  ini  tumbuh  dan berkembang dalam kegiatan investasi,  yang  mulanya  diadopsi dari  konsep  swastanisasi  Perdana Menteri Turgut Ozal di Turki dengan Jepang  pada tanggal  11  Mei  1987 dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan  bendungan  di  sungai Syehan. 26
25 Mayun  Nadiasa,  D.  N.  K.  Widnyana  Maya, dan  I  N.  Norken,  Analisis  Investasi Pengembangan  Potensi  Pariwisata  Pada Pembangunan  Waduk  Jehem  Di  Kabupaten Bangli, Jurnal  Ilmiah  Teknik  Sipil  Volume.  14, Nomor. 2, 2010, hlm. 131. 26 Anita  Kamilah,  (2012), Bangun  Guna  Serah (Build  Operate  and  Transfer/BOT)  Membangun
Investasi  Pembangunan Pariwisata  Melalui Model Build Operate And Transfer/Bot Dalam  Menghadapi Keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur
Sehubungan  dengan  belum  adanya aturan  yang  secara  khusus  mengatur perjanjian BOT, maka  berlakunya BOT didasarkan  pada  Pasal  1338
KUH  Perdata  yang  dikenal  dengan asas  kebebasan  berkontrak  yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan  kepada  setiap  orang untuk  membuat  perjanjian  apa  saja, berisi  apa  saja,  dan  dalam  hal  apa saja termasuk BOT sepanjang memenuhi ketentuan : a. Syarat sebagai suatu kontrak;
b. Tidak  dilarang  oleh  undang- undang;
c. Sesuai  dengan  kebiasaan  yang berlaku; dan d. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana disebutkan  dalam Pasal  1338  ayat  (3)  KUH Perdata. 27 Neal  Bieker dan Cassie  Boggs, memberikan pengertian BOT, adalah sebagai berikut :
“A  government  or  government entity  enters  into  an  agreement with  a  private  sector  company under  which  the  company  agrees to  finance,  design  and  build  the facility  at  its  own  costs,  and  is given  a  concession,  usually  for  a fixed  period,  to  operate  that facility  and  collect  tolls  or  other revenues  from  its  operation before  transferring  the  facility back to the government at the end of  the  concession  period.  The intention is that the company is to receive  sufficient  revenues  during the  operational  phase  to  service its debt incurred in designing and building  the  facility;  to  cover  its
Tanpa  Harus  Memiliki  Tanah  Perspektif  Hukum Perjanjian,  Hukum  Tanah,  dan  Hukum  Publik, Bandung, Keni Media Group, hlm. 113.
27 Munir Fuady, (1982), Sejarah Hukum , Bogor,
Ghalia Indonesia, hlm. 30.
working  capital  and  maintennace cost; to repay its equity investors; and  hopefully,  also  provide  a reasonable profit its investors”. 28 Menurut Neal  Bieker dan Cassie Boggs ,  bahwa  bentuk  kerjasama BOT dapat dilakukan jika pemerintah  atau  badan  usaha  milik pemerintah mengadakan suatu perjanjian  dengan  suatu  perusahaan sektor  swasta  dimana  perusahaan tersebut  bersedia  untuk  membiayai, merancang,  dan  membangun  suatu fasilitas  atau  proyek  atas  biaya sendiri,  dan  kepadanya  diberikan hak  konsesi,  biasanya  untuk  suatu waktu  yang  telah  ditentukan,  hak untuk  mengoperasikan  fasilitas  atau proyek  tersebut  dan  mengumpulkan atau  menyediakan  barang-barang bagi  kepentingan  fasilitas  atau proyek  atau  pendapatan  lain  dari pengoperasian proyek sebelum fasilitas atau proyek tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah diakhir masa konsesi. Sebagai  suatu  perjanjian,    proyek BOT memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a. Pembangunan  ( Build) ,  dimana pemerintah sebagai pemilik proyek  memberikan  kuasanya kepada  investor  (kontraktor) untuk membangun proyek tersebut  dengan    dananya sendiri atau didanai bersama/ participating interest). b. Pengoperasian ( Operate) , merupakan masa atau tenggang  waktu  yang  diberikan pemerintah  kepada  investor untuk  selama  jangka  waktu tertentu  mengoperasikan  dan mengelola proyek tersebut untuk
28 Neil  Bieker,  Cessie  Boggs,  (1997), Foreign Investment  in  Privatised  Insfrastructure  Projects , Jakarta,  Hadinoto,  Hadiputranto  &  Partners, hlm. 1.
Investasi  Pembangunan Pariwisata  Melalui Model Build Operate And Transfer/Bot Dalam  Menghadapi Keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur
diambil  manfaat  ekonominya, sebagai  kontra  prestasi  atas dana yang diinvestasikannya.
c. Penyerahan  kembali  ( Transfer) , dimana  setelah  masa  konsesi selesai,  investor  menyerahkan kembali  hak  pengelolaan  dan fisik  proyek  beserta sarana dan prasarana  yang  menunjangnya pada    pemerintah  tanpa  pihak pemerintah  membayar  sejumlah uang tertentu. 29
Dibandingkan  dengan  model-model kerjasama seperti Bangun Guna Milik (Build  Operate  Own/BOO ), BTO
(Build  Transfer  Operate),  maupun  BT (Build Transfer), konsep Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT )  dalam  pembangunan proyek infrastruktur pariwisata memberikan keuntungan baik kepada  pemerintah  daerah  maupun kepada  investor.  Pemerintah  Daerah dapat : a. Mengurangi  penggunaan  dana APBD  dan  mengurangi  jumlah dana  pinjaman  dari  pihak ketiga; b. Secara  finansial  maupun  secara administratif  pemerintah  tidak harus mengadakan studi kelayakan, proyek akan dibiayai  dan  dilaksanakan  oleh dan  atas  risiko  investor,  dan mutu  maupun    kualitas  hasil pembangunan dapat dipertanggungjawabkan; dan c. Pada  masa  akhir  pengelolaan, pemerintah daerah dapat
29 Budi  Santoso, Aspek  Hukum  Pembiayaan
Infrastruktur  Dengan  Model  BOT  (Build  Operate Transfer), Yogyakarta, Genta Press,  hlm. 17-
21,  dan  Felix  O.  Soebagyo, Laporan  Akhir Pengkajian Tentang Aspek-aspek Hukum Perjanjian  Build  Operate  and      Transfer  (BOT), Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen  Kehakiman,  Jakarta,    Tahun 1993-1994, hlm. 11-13. memiliki infrastruktur pembangunan pariwisata beserta sarana prasarana penunjangnya  dalam  kondisi baik. 30
Bagi  pihak  investor,  model BOT memberikan keuntungan:
a. Memiliki  kesempatan  berusaha dalam  proyek  yang  potensial mendatangkan  keuntungan  yang biasanya  selama  ini  dimonopoli oleh pemerintah sendiri; b. Memperluas  usaha  ke  bidang lain  yang  mempunyai  prospek bagus dan menguntungkan; c. Menciptakan  bidang  dan  iklim usaha baru; dan d. Dapat  memanfaatkan  lahan strategis yang dimiliki pemerintah  c.q.  departemen atau BUMN. 31 Namun demikian, meskipun pembangunan  proyek  infrastruktur pariwisata  melalui  model BOT ini memberikan  keuntungan, BOT pun tidak  terlepas  dari  risiko-risiko, antara lain:
a. Risiko Politik, seperti penghentian secara sepihak terhadap kontrak BOT, atau  karena  adanya perubahan kebijakan dari pemerintah  daerah  yang  baru terhadap  perjanjian  yang sudah dibuat  oleh  pemerintah  daerah sebelumnya. b. Risiko  hukum,  seperti  tidak dilaksanakannya  kontrak-kotrak baik seluruhnya ataupun sebagian  yang  menyebabkan
30 Andjar  Pachta  Wirana,  (1994/1995), Penelitian Tentang Aspek Hukum Perjanjian Build Operate  and  Transfer  (BOT), Jakarta,  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman RI, hlm. 32.
31 Anita  Kamilah,  (2012), Bangun  Guna  Serah (Build Operate and Transfer/BOT) …, Op. Cit., hlm. 166-167.
Investasi  Pembangunan Pariwisata  Melalui Model Build Operate And Transfer/Bot Dalam  Menghadapi Keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur
kerugian  kepada  salah  satu pihak.
c. Risiko ekonomi, seperti perhitungan dari proyek didasarkan  pada  asumsi-asumsi yang  tidak  benar  dan  bias terhadap  biaya  implementasi proyek,  keadaan  pasar,  atau pergerakan  nilai  mata  uang yang tiba-tiba melonjak sehingga keadaan tersebut sangat  menyulitkan  bagi  pihak investor untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian BOT.
d. Risiko  Keadaan  Memaksa  ( force majeure/overmacht ),  yang  timbul secara mendadak yang menghalangi investor untuk melakukan kewajibannya, seperti  kebakaran,  bencana alam,  perang,  huru  hara  atau adanya aturan pemerintah yang secara  langsung  berkaitan  atau mempengaruhi pelaksanaan perjanjian BOT, sehingga perjanjian BOT tidak  mungkin diteruskan. e. Faktor  Pasar  dan  Pendapatan, yaitu    hilangnya  pendapatan atau ketidak cukupan pendapatan langsung dari proyek, sehingga adanya ketidaksesuaian  antara  dana yang sudah diinvestasikan dengan keuntungan yang diperoleh. 32 D. PENUTUP
1. Kesimpulan a. Potensi    Pariwisata  Kabupaten Cianjur Kabupaten  Cianjur  selain  memiliki letak  geografis  yang  strategis,  juga didukung oleh keanekaragaman keadaan  alam,  flora,  dan  fauna,
32 Anita  Kamilah,  (2012), Bangun  Guna  Serah (Build  Operate  and  Transfer/BOT)  …,  Ibid., hlm. 168.
peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan  potensi pariwisata yang menempatkan  Cianjur  sebagai  salah satu  dari  10  Kabupaten/Kota
Terfavorit  se-Indonesia  pada  ajang Indonesia Tourism  Award di  tahun 2010.  Potensi  Pariwisata  Kabupaten Cianjur  tersebar  di  wilayah  bagian utara,  bagian  tengah,  maupun bagian  selatan  Kabupaten  Cianjur, yang memberikan manfaat baik dari segi  sosial,  seni  dan  budaya,  serta dari  segi  ekonomi.  Dari  segi  sosial, menumbuhkan  dan  meningkatkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap daerah. Kemudian dari segi seni dan budaya, pariwisata  dapat  berperan  dalam menjaga serta  melindungi  nilai-nilai juga  benda-benda  budaya  sebagai personifikasi  dan  ciri  khas  budaya daerah,  dan  dari  segi  ekonomi, sektor pariwisata memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  baik  dari  penerimaan  pajak hotel,  pajak restoran maupun  pajak hiburan. b. Investasi Pembangunan Pariwisata  Kabupaten  Cianjur Melalui  Model  Bangun  Guna Serah ( Build Operate and Transfer/BOT). Mengoptimalkan  potensi  pariwisata Kabupaten  Cianjur  yang  begitu besar  baik  wisata  alam,  wisata budaya serta wisata lainnya, ditengah  keterbatasan  alokasi  APBD bagi  sektor  pariwisata,  mendorong Pemerintah Kabupaten Cianjur menjalin  kemitraan  dengan  pihak swasta  (investor/penanam  modal) untuk ikut berperan serta menanamkan  investasinya  dalam penyediaan  infrastruktur  pariwisata dan fasilitas pendukung
Investasi  Pembangunan Pariwisata  Melalui Model Build Operate And Transfer/Bot Dalam  Menghadapi Keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur
kepariwisataan melalui
model
Bangun  Guna  Serah  ( Build  Operate and  Transfer/BOT).  BOT merupakan kerjasama antara pemerintah daerah  dengan  pihak  investor, dimana pemerintah daerah menyerahkan studi kelayakan, pembangunan,  serta  pengoperasian proyek infrastruktur pariwisata tersebut  kepada  investor  dalam suatu  jangka  waktu  tertentu,  dengan ketentuan  apabila    jangka  waktu BOT telah habis, investor diwajibkan menyerahkan  proyek  infrastruktur tersebut beserta sarana dan prasarana  pendukungnya  kepada pemerintah.
2. Saran Pembiayaan pembangunan infrastruktur    pariwisata  melalui model BOT ,  merupakan  perjanjian yang  bersifat  kompleks  karena dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap pembangunan ( build), pengoperasian (operate), dan penyerahan ( transfer), maka pemerintah  daerah    maupun  investor harus  secara  seksama  dan  teliti dalam mengimplementasikan kesepakatannya dalam suatu kontrak,  guna memberikan  kepastian hukum terhadap hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Selain  itu,  megingat  biaya  yang dibutuhkan  dalam  pembangunan infrastruktur    pariwisata  sangat besar,  maka  pemerintah  daerah harus memiliki suatu kepastian bahwa investor  adalah  pihak  yang  benar- benar  memiliki  kemampuan  finansial, sehingga tidak
menghambat
pembangunan infrastruktur tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Suryakancana atas segala support serta  kesempatan yang  diberikan.    Ucapan  terima kasihpun  kami  sampaikan  pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur  yang  telah  memberikan kepercayaan  untuk  bertukar  pikiran dengan  SKPD,  Camat,  Kepala  Desa, serta  Notaris,  berkaitan  dengan pemanfaatan  asset  daerah  dalam upaya  meningkatkan  penerimaan daerah melalui konsep Bangun  Guna Serah ( Build Operate and Transfer/BOT), serta  kepada  Pihak Investor yang memberikan kepercayaan  kepada  kami  dalam mengkaji  legalitas  pembangunan infrastruktur  pariwisata  Kabupaten
Cianjur melalui konsep BOT.

## DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Anita  Kamilah,  (2012), Bangun  Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa  Harus  Memiliki  Tanah Perspektif Hukum Perjanjian, Hukum  Tanah, dan Hukum Publik, Bandung, Keni Media Group. Budi Santoso, Aspek Hukum Pembiayaan  Infrastruktur  Dengan Model  BOT  (Build  Operate
Transfer), Yogyakarta,  Genta Press.
Chris  Cooper  dkk,  (1993), Tourism Principles  &  Practice, England  : Longman Group.
Floriyana Indra Putra, (2012 ) Analisis Daya  saing  Dan  Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Industri Pariwisata  Kabupaten  Cianjur, Skripsi,  Bogor,  Departemen  Ilmu
Investasi  Pembangunan Pariwisata  Melalui Model Build Operate And Transfer/Bot Dalam  Menghadapi Keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur
Ekonomi  Fakultas  Ekonomi  Dan Manajemen  Institut  Pertanian Bogor.
I.  Gede  Pitana,  (2009), Pengantar Ilmu  Pariwisata, Yogyakarta,
Andi.
I.  Nyoman  Madiun,  (2008), Nusa Dua: Model Pengembangan Kawasan Wisata Modern , Denpasar,  Udayana  University Press.
Munir Fuady, (1982), Sejarah Hukum , Bogor, Ghalia Indonesia.
Neil  Bieker,  Cessie  Boggs,  (1997),
Foreign  Investment  in  Privatised Insfrastructure  Projects ,  Jakarta, Hadinoto, Hadiputranto & Partners. Oka  A.  Yoeti,  (2005), Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata , Jakarta, Pradnya Paramita. ________,  (1996), Pengantar Ilmu Pariwisata , Bandung, PT. Angkasa.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  (1990), Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri ,    Jakarta,  Ghalia Indonesia.
Zubaedi,  (2013),  Pengembangan Masyarakat,  Jakarta,  Kencana Prenada Media Group.
B. Peraturan Perundang- undangan Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek voor Indonesie ).
Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang  Program  Pembangunan Nasional .
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  Tentang  Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun
2004  Tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan Daerah.

## C. Jurnal
Ida  Ayu  Dyana  Prawerti  I  GPB, Sasrawan  Mananda  Luh  Gede
Leli  Kusuma  Dewi,  Faktor-Faktor
Yang  Mempengaruhi  Penurunan Intensitas  Kunjungan  Wisatawan Di  Desa  Candidasa,  Kabupaten Karangasem,  Bali, Jurnal  IPTA ISSN  :  2338-8633  Volume.  3 Nomor. 1, 2015 .
Hendrie  Adji  Kusworo  dan  Janianton Damanik,  Pengembangan  SDM Pariwisata Daerah: Agenda Kebijakan Untuk Pembuat Kebijakan, JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan  Ilmu  Politik), Volume.  6, Nomor 1 , 2002.
Build Operate And Transfer/Bot Dalam  Menghadapi Keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur James  Sinurat  dan  Dewi  Fitrianti Analisis Ekonomi Kawasan Wisata Taman  Nasional Gunung Gede  Pangrango  Kecamatan
Cipanas  Kabupaten  Cianjur, JIMFE  (Jurnal  Ilmiah  Manajemen Fakultas  Ekonomi), Volume.  2, Nomor 2, 2016.
Mayun  Nadiasa,  D.  N. K.  Widnyana Maya,  dan  I  N.  Norken,  Analisis Investasi  Pengembangan  Potensi Pariwisata  Pada  Pembangunan Waduk  Jehem  Di  Kabupaten Bangli, Jurnal  Ilmiah  Teknik  Sipil
Volume. 14, Nomor. 2, 2010 . Riang Rarantean  dan Heru Pramono, Faktor-Faktor Penyebab Penurunan  Jumlah  Kunjungan Wisatawan  Di  Objek  Wisata Batu Seribu Desa Gentan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo  Tahun  2011-2012 , G
EO E DUCASIA - S1, Tahun  II,  Vol
II, Tahun 2013 . Renaldy    Rakhman  Luthfi,    Peran Pariwisata Terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  di Sektor Lapangan Pekerjaan dan Perekonomian Tahun 2009- 2013 , Jurnal  Ilmiah,  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Brawijaya, 2013. Retno    Damara    Vivianie,  Darminto, Fransisca Yaning, Analisis Kelayakan        Investasi      Usaha Berdasarkan  Capital  Budgeting Under Risk (Studi Pada Perusahaan  Daerah  Air  Minum Kabupaten  Banyuwangi), Jurnal Administrasi  Bisnis  (JAB)|Volume. 26, Nomor. 1, 2015.
Ryu  Akbar,  Lita  Tyesta,  dan  Ratna Herawati,  Tugas  Dan  Fungsi
Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata  Dan  Ekonomi  Kreatif Kota Sukabumi Dalam Pengelolaan Objek Wisata. Diponegoro Law Journal, Volume.  6,  Nomor.  1. 2017. Sri  Handayani,  Upaya  Pemerintah Sumatera Selatan Menarik Investor  Asing  Dalam  Kegiatan Penanaman Modal, Jurnal Dinamika  Hukum,  Volume.  11, Nomor. 1, 2011. Takariandinda Diana Ethika, Pengembangan Pariwisata Berbasis  Budaya  Berdasarkan Undang-Undang  No.  10.  Tahun 2009  Di  Kabupaten  Sleman,
Jurnal  Kajian  Hukum,  Volume.  1, Nomor. 2, 2016.
Uus  Ahmad  Husaeni (Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri (Studi di  Desa  Sukamanah  Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur), Journal of Empowerment, Volume  1,  Nomor 1, 2017. C. Artikel dan Kertas Kerja Andjar Pachta Wirana, (1994/1995), Penelitian Tentang Aspek Hukum Perjanjian Build  Operate  and  Transfer (BOT), Jakarta, Badan Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Kehakiman RI. Anita  Kamilah,  dkk,  (2017), Analisis Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah  Daerah  Kabupaten Cianjur  Tahun  2018, Cianjur, Fakultas  Hukum  Universitas
Suryakancana.
Investasi  Pembangunan Pariwisata  Melalui Model Build Operate And Transfer/Bot Dalam  Menghadapi Keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur
Felix  O.  Soebagyo,  (1994/1995), Laporan Akhir Pengkajian Tentang  Aspek-aspek  Hukum Perjanjian  Build  Operate  and
Transfer (BOT), Jakarta, Badan Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Kehakiman.
Perkembangan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Cianjur  dari  Sektor Pariwisata Periode 2006-2010
(Rupiah),  Dinas  Pendapatan Kabupaten Cianjur, 2011. Ringkasan    Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2016. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, 2008. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata  Daerah  (RIPPDA) Kabupaten Cianjur. Sapta Nirwandar, (2011), Pembangunan  Sektor  Pariwisata di Era Otonomi Daerah , Retrieve on , Kementian Pariwisata.