Pembagian Rumah Tuo dalam Warisan Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris (Studi di Kecamatan Tapaktuan)
Mahdalena Nasrun Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh mahdalena.nasrun@ar-raniry.ac.id Rizki Mardhatillah Mouna Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh rizkimardhatillah@gmail.com
Abstrak: Pembagian  rumah  tuo  dalam  warisan  adat  Aneuk  Jamee  di Kecamatan  Tapaktuan  berbeda  dengan  fiqh  mawaris.  Tujuan  penelitian  ini untuk mengetahui praktik pembagian warisan rumah tuo dan untuk mengetahui tinjauan fiqh mawaris dalam pembagian warisan rumah tuo dalam masyarakat adat  Aneuk  Jamee.  Metode  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  sedangkan  jenis penelitian  lapangan  (field  research)  dengan  pendekatan  studi  kasus  (case study). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee telah dilakukan sejak dulu, yaitu dengan memberikan  hak  waris  kepada  perempuan  lebih  besar  daripada  laki-laki. Pembagian  rumah  tuo  dalam  warisan  adat  aneuk  jamee  tidak  bertentangan dengan  hukum  Islam,  karena  dilakukan  dengan  tiga  tahapan  umum.  Yang pertama,  kesesuaian  waktu  dalam  pembagian  harta  warisan  yaitu  setelah wafatnya  pewaris.  Kedua  meskipun  ukuran  besaran  yang  didapat  berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi sesuai dalam asas kewarisan pada rasa keadilan dan kerelaan masing-masing ahli waris. Ketiga, kesesuaian
dengan qawa’id al fiqhiyah al ‘adah al muhakamah dalam hal kebiasaan baik yang  tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat  Aneuk  Jamee  untuk  melindungi anak perempuan.
Kata Kunci : Pembagian, Rumah Tuo, Warisan Aneuk Jamee, Fiqh Mawaris
Abstract: The  division  of  tuo  house  in  Aneuk  Jamee's  traditional  heritage  in Tapaktuan  District  is  different  from  fiqh  mawaris.  The  purpose  of  this  study was to determine the practice of distributing the inheritance of tuo houses and to  find out  the fiqh review of  mawaris  in  the distribution  of  inheritance of  tuo houses  in  the  Aneuk  Jamee  indigenous  community.  This  research  method  is qualitative,  while  the  type  of  field  research  (field  research)  with  a  case  study approach.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  practice  of  distributing house  tuo  in  the  aneuk  jamee  customary  heritage  has  been  done  long  ago, namely by giving inheritance rights to women greater than men. The division of the tuo house in the aneuk jamee traditional heritage is not contrary to Islamic law,  because  it  is  carried  out  in  three  general  stages.  First,  the  suitability  of time in the distribution of inheritance is after the death of the testator. Second, although the size of the amount obtained is different between boys and girls, but according to the principle of inheritance on the sense of justice and willingness of each heir. Third, conformity with qawa'id al fiqhiyah al ‘adah al muhakamah in terms of good habits that grow and develop in the Aneuk Jamee community to protect girls.
Keywords: Division, Tuo House, Aneuk Jamee Heritage, Fiqh Mawaris

## PENDAHULUAN
alah  satu  aspek  hukum  yang  sangat  penting  dalam  mengatur  hubungan manusia  berkeluarga  dan  bermasyarakat  adalah  ketentuan  mengenai kewarisan, yang dalam bahasa fiqh disebut dengan ilmu faraiď atau ilmu waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur masalah peralihan harta dari orang  yang  telah  meninggal  kepada  keluarganya  yang  masih  hidup  (Hasan Saleh, 2008: 342).
Membagi  harta  warisan  menurut  hukum  yang  diatur  oleh  Nash  adalah suatu  keharusan  yang  perlu  dipatuhi  oleh  umat  Islam,  karena  dengan berpedoman  kepada  Nash  Al-Qur’an  dan  Hadiŝ  Nabi  SAW,  masalah  warisan akan  mendapat  kemulian  dan  kemudahan  dalam  menyelesaikannya.  Pada prinsipnya,  harta  warisan  dalam  Islam  harus  dibagi  sesuai  dengan  ketentuan fiqh  mawariŝ ( faridah )  dari  masing-masing  ahli  waris  dan  apabila  harta  yang dibagikan  itu  masih  ada  tersisa,  maka  sisanya  lebih  utama  diberikan  kepada anak laki-laki pewaris.
Terkait dengan jumlah bagian yang terdapat dalam hukum waris Islam, pada  prinsipnya  tidak  terlepas  dari  asas  keadilan  berimbang.  Asas  ini
S
mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban,  antara  yang  diperoleh  dengan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang harus  ditunaikannya  dalam  kehidupan  keluarga  dan  masyarakat  (Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009: 29).
Hukum  Indonesia  dibagi  kepada  dua  bagian,  yaitu  hukum  tertulis  dan hukum  tidak tertulis.  Yang dimaksud dengan hukum  yang tidak tertulis  dalam tulisan ini adalah hukum adat. Di dalam hukum adat, ada pembagian mengenai hukum  waris  adat.  Hukum  waris  adat  adalah  hukum  adat  yang  memuat  garis- garis  ketentuan  tentang  sistem  dan  azas-azas  hukum  waris  tentang  harta warisan,  pewaris  dan  waris  serta  cara  bagaimana  harta  warisan  itu  dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya (Hilman Hadikusuma, 2003: 7).
Jika dilihat dari kacamata hukum keluarga Islam, khususnya dalam fiqh mawaris ,  perihal  adat  yang  membagi  harta  warisan  kepada  anak  perempuan lebih besar dari pada anak laki-laki tentu saja menimbulkan ketidaksinambungan  antara  pandangan  hukum  adat  dan  hukum  Islam.  Hal  ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam sistem pembagian harta warisan adat aneuk  jamee  dengan  sistem  pembagian  harta  warisan  yang  ada  dalam  hukum Islam.
Dalam  masyarakat  adat  aneuk  jamee  yang  berada  di  Kecamatan Tapaktuan,  terdapat  sebuah  tradisi  atau  adat  dimana  harta  warisan  yang berbentuk  rumah  tidak  dibagikan  kepada  ahli  waris  laki-laki,  tetapi  hanya diberikan  kepada  ahli  waris  perempuan  sebagai  hak  pakai  yang  mana  rumah tersebut  dinamakan  dengan  rumah  tuo.  Rumah  tuo  ini  diberikan  kepada  anak perempuan secara turun temurun untuk didiami, dengan alasan karena orang tua dari  anak  perempuan  tidak  menginginkan  anak  perempuannya  dibawa  oleh suaminya  ketika  telah  menikah.  Dan  berdasarkan  adat,  rumah  yang  didirikan untuk  didiami  oleh  anak  perempuan  sebagai  harta  warisan  rumah  tuo  diberi tanda selendang yang digantungkan di atas tonggak rumah.

## PEMBAHASAN

## A. Profil Kecamatan Tapak Tuan
Kecamatan  Tapaktuan  merupakan  salah  satu  kecamatan  yang  ada  di Aceh  Selatan,  dan  juga    ibukota  dan  pusat  pemerintahan  kabupaten  Aceh Selatan.  Daerah  kabupaten  Aceh  Selatan  secara  umum  memiliki  luas  3.841,60 km 2 ,  dengan  letak  koordinat  pada  2°22ʹ36ʺ-4°06ʹ00ʺ  LU  dan  90°35ʹ34ʺ- 96°35ʹ34ʺ  BT.  Keseluruhan  jumlah  kecamatan,  dan  kelurahan  /gampong  pada kabupaten  ini  yaitu  18  (delapan  belas)  kecamatan  dan  260  (dua  ratus  enam puluh) kelurahan/gampong (http://www.acehselatankab.go.id)
Tapaktuan  merupakan  wilayah  kota  setingkat  kecamatan  yang  juga dikenal  dengan  sebutan Kota  Naga .  Etnis Aneuk  Jamee sendiri  lebih  sering menyebut kota ini dengan sebutan "Taluak".
Secara  khusus,  penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Tapaktuan.  Ibu kota  Kecamatan  Tapaktuan  terletak  di  Gampong  Pasar.  Secara  geografis, Kecamatan Tapaktuan memeliki luas 92,06 km 2 (9.206 Ha). Adapun batas-batas kecamatan ini yaitu:
- Sebelah utara : Kecamatan Kluet Utara
- Sebelah Selatan : Kluet Selatan
- Sebelah Barat : Kecamatan Samadua
- Sebelah Timur : Samudera Indonesia
Tabel 1: Nama-nama Gampong di Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan
Kemukiman dan Gampong di Kecamatan Tapak Tuan No.  Kemukiman Gampong 1. Hilir 1. Gunung Kerambil 2. Air Berudang
3. Lhok Keutapang
4. Hilir
5. Padang
6. Jambo Apha
7. Hulu 8. Tepi Air 2. Hulu 1. Pasar 2. Lhok Bengkuang
3. Lhok Bengkuang Timur
4. Panton Luas
5. Batu Itam
6. Panjupian
7. Lhok Rukam
8. Air Pinang
Sumber: BPS Kecamatan Tapak Tuan 2018 .
Berdasarkan  tabel  diatas,  maka  yang  menjadi  objek  penelitian  pada pembahasan  ini    yaitu  ada  beberapa  gampong  dari  kemukiman  hilir  dan  hulu yaitu gampong gunung kerambil, hilir, hulu, dan lhokbengkuang.
Dalam  masalah  hukum  perdata  keluarga,  biasanya  penyelesaian sengketa  dilakukan  berdasarkan  hukum  kekeluargaan  dan  asas  musyawarah. Dalam  masalah-masalah  tertentu,  seperti  harta  warisan  dan  perkawinan, masyarakat masih terlihat kental dengan praktek hukum adatnya.

## B. Praktik Pembagian Dalam Warisan Adat Aneuk Jamee
Sebagaimana fiqh  mawariŝ ,  pembagian  warisan  baik  itu  rumah,  tanah, maupun  harta  lainnya  sudah  ditetapkan  bagiannya  antara  anak  laki-laki  dan anak  perempuan,  yaitu  dua  banding  satu  (2:1).  Namun,  dalam  praktik pembagian  harta  warisan  adat  aneuk  jamee,  masyarakat  memandang  anak perempuan lebih diutamakan daripada anak laki-laki.
Menurut  Zulkifli,  salah  seorang  warga  gampong  Lhokbengkuang  yang ada di Kecamatan Tapaktuan, beliau mengungkapkan bahwa jika dalam sebuah keluarga terdapat anak perempuan dan anak laki-laki, maka rumah tuo tersebut diberikan kepada anak perempuan. Lebih lanjut, ditegaskan pengutamaan anak perempuan  dalam  keluarga  terkait  harta  waris  ini  tidak  terlepas  dari musyawarah  keluarga  sebagai  langkah  untuk  masing-masing  anggota  keluarga dalam  menetapkan  bagian-bagian  warisan  sesama  mereka  (Zulkifli,  2019). Keterangan  yang  serupa  juga  dikemukakan  oleh  Ishar,  beliau  juga  merupakan warga  dari  gampong  Lhokbengkuang,  yang  mana  intinya  rumah  tuo  lebih diutamakan  kepada  anak  perempuan,  tetapi  hal  ini  harus  dilakukan  setelah dilakukan  musyawarah  keluarga,  agar  tidak  timbul  kericuhan  dikemudian  hari (Ishar, 2019)
Berdasarkan  informasi  yang  dikumpulkan  dari  masyarakat,  bahwa praktek  pembagian  harta  waris  rumah  tuo  yang  didapatkan  oleh  anak perempuan  tidak  diketahui  kapan  awalnya,  tetapi  menurut  masyarakat pembagian semacam ini telah dipraktekkan sejak dahulu.
Menurut  Taslim,  selaku  kheucik  Gampong  Hilir,  anak  perempuan dipandang anak yang lemah. Maka, untuk itu harus ada perhatian khusus dalam keluarga,  dan  orang  tua  tidak  ingin  anak  perempuannya  meninggalkan  rumah tersebut. Apabila terdapat beberapa anak perempuan dalam satu keluarga, maka dilihat  dari  taraf  kehidupannya,  maka  lebih  diutamakan  terhadap  anak perempuan tersebut. Bahkan orang tua menjual rumah tuo tersebut kepada anak perempuan  yang  taraf  kehidupannya  lebih  rendah,  dengan  harga  yang  lebih relatif murah dari harga rumah biasanya, setelah adanya kesepekatan keluarga, atau  yang  disebut  dengan  jual  bali-bali  mintak  yang  artinya  jual  beli-beli mintak.
Sementara  Julizar  Iskandar,  Kheucik  Gampong  Hulu  mengatakan, Praktek  pembagian  rumah  tuo  yang  diberikan  oleh  anak  perempuan  telah dilakukan sejak dahulu,  yang mana diberikan pewaris kepada anak perempuan ini  tidak  terlepas  dari  adanya  musyawarah  keluarga  atau  orang  tuanya. Pemberian  semacam  ini  tentunya  didahului  musyawarah,  untuk  ditetapkan masing-masing  bagian  waris  anak  lainnya,  agar  tidak  terjadinya  permusuhan didalam  keluarga  nantinya.  Biasanya  anak  laki-laki  mendapatkan  harta  selain rumah, seperti gunung, maupun lainnya.
Adapun  Bustami,  salah  satu  Tokoh  Adat  Kecamatan  Tapaktuan, memberikan pernyataan, pembagian warisan rumah tuo dalam adat aneuk jamee diberikan  kepada  anak  perempuan,  karena  perempuan  dianggap  lemah  dalam
masyarakat  adat  aneuk  jamee,  tidak  kuat  dalam  bekerja,  dan  rumah  yang mendiami  perempuan  sedangkan  laki-laki  sering  keluar  rumah  untuk  bekerja, maka  rumah  tuo  tersebut  diberikan  kepada  anak  perempuan,  dengan  istilah Limpapeh  ditangah  tampak,  tampek  bamanjo  dusanak  yang  datang.  Yang artinya perempuan dalam masyarakat adat aneuk jame adalah tempat bermanja sanak saudara yang datang.
Sementara  Syamsuar  Manaf,  salah  satu  Tokoh  Adat  Kecamatan Tapaktuan,  memberikan  pernyataan  rumah  tuo  diberikan  kepada  anak perempuan,  karena  dalam  adat  aneuk  jemee  apabila  perempuan  tersebut menikah maka dia harus tinggal dirumah tersebut, dan apabila dibawa kerumah laki-laki (suami dari anak perempuan) dikhawatirkan akan timbul keributan di dalam  rumah  si  suami,  maka  diberikan  lah  rumah  tuo  tersebut  kepada  anak perempuan untuk didiami.
Nasir  Khadir,  selaku  Tokoh  Agama  di  Kecamatan  Tapaktuan, mengatakan, hukum waris yang dipraktekkan di lapangan banyak yang berbeda dengan  hukum  waris  Islam.  Dalam  hal  rumah  tuo  diberikan  kepada  anak perempuan,  setelah  melakukan  musyawarah  bersama  ninik  mamak  dan  ahli waris  lainnya,  sebab  anak  perempuan  dia  belum  tentu  memiliki  rumah  sendiri dan rumah tuo  tersebutlah tempat  berkumpul, dan anak perempuan sulit  untuk membangun rumah sendiri sedangkan anak laki-laki mampu untuk membangun rumah sendiri walaupun kecil. Dan anak perempuan tersebut juga bisa membeli rumah  tersebut  dengan  bali-bali  mintak.  Bali-bali  mintak  (beli-beli  mintak) disini dimaksud dengan jual beli yang tidak menurut harga pasaran akan tetapi jual  beli  dengan  pertimbangan  persaudaraan.  Harus  adanya  surat  lengkap  agar tidak  timbulnya  dakwa  yang  berakibat  putusnya  pesaudaraan,  untuk  menjadi bukti  yang  konkrit  dan  diakui  hukum.  Yang  intinya  anak  perempuan  pada umumnya  belum  memiliki  pekerjaan  tetap,  dan  dianggap  lemah,  dan pertimbangan lainnya.
Sementara  Khairizal  Mouna  yang  juga  merupaka  tokoh  agama  di Kecamatan  Tapaktuan  menegaskan,  secara  hukum  Islam  tidak  tepat,  karena tidak  boleh  salah  seorang  ahli  waris  mendapatkan  keuntungan  dari  harta  yang ditinggalkan,  sementara  ahli  waris  lain  tidak  mendapatkan  haknya.  Di  dalam hukum Islam tidak adanya harta yang tertahan dalam pembagiannya, dan harus dibagi habis. Namun, apabila ditinjau menurut hukum adat maka warisan rumah tuo  dalam  masyarakat  adat  aneuk  jamee  didasarkan  dari  sebuah  kemaslahatan dan  martabat  perempuan,  rumah  merupakan  simbol  tempat  pemersatu  dan bekumpul  keluarga  (clan).  Sementara  penempatan  perempuan  di  dalam  rumah tuo  itu  bukanlah  untuk  dimiliki  tetapi  merupakan  bagian  dari  hak  tinggal  atau pemanfaatan,  bilamana  rumah  tuo  tersebut  tidak  lagi  digunakan  atau  didiami, maka  rumah  tuo  tersebut  dipulangkan  kepada  ahli  waris  asal.  Ahli  waris  asal disini adalah ninik mamak, untuk diselesaikan atau dibagikan. Biasanya dalam pembagian  diutamakan  kepada  anak  perempuan.  Juga  pembagian  disini  bisa dalam  bentuk  penjualan,  yang  mana  penjualan  tersebut  diutamakan  kepada
perempuan yang lebih memerlukan yang disebut dengan bali-bali mintak (beli- beli  mintak),  yang  disebut  dengan  bali-bali  mintak  adalah  harga  yang  lebih murah  dari  harga  biasanya.  Persoalan  yang  muncul  dalam  warisan  rumah  tuo pada  masyarakat  adat  aneuk  jamee  ialah  adanya  harta  yang  tertahan  dalam pembagian  dan  adanya  pemanfaatan  harta  warisan  dari  sebagian  ahli  waris. Pada  intinya,  perempuan  dianggap  lemah,  dan  orang  tua  sangat  malu  apabila anak  perempuan  nya  tidak  mempunyai  rumah,  karena  rumah  tuo  tersebut  ada tempat  suruik  (surut  atau  kembali)  apabila  terjadinya  perceraian  di  dalam pernikahan baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
Dapat  dipahami  bahwa  antara  praktek  di  dalam  masyarakat  dengan konsep  yang  ada  dalam fiqh  mawaris memiliki  perbedaan  yang  sangat mendasar  dalam  menempatkan  perempuan  sebagai  ahli  waris.  Praktek pembagian warisan yang mengutamakan anak perempuan seperti yang terjadi di Kecamatan  Tapaktuan  memang  didasari  atas  asas  kekeluargaan  dan  dilakukan melalui  musyawarah  keluarga.  Artinya,  kecil  kemungkinan  antara  masing- masing ahli waris untuk tidak setuju dengan pembagian tersebut.
Sejauh ini peneliti menemukan ada enam kasus pembagian waris dengan menempatkan  anak  perempuan  sebagai  ahli  waris  penerima  hak  rumah  tuo. Sedikitnya kasus yang terjadi di lapanga dikarenakan banyaknya keluarga yang tidak  memiliki  anak  perempuan  dan  bahkan  ada  yang  belum  membaginya, dikarenakan  pewarisnya  masih  hidup,  dan  ada  juga  keluarga  yang  memiliki anak perempuan, tetapi anak perempuan tersebut lebih memilih untuk dibagikan harta warisan menurut hukum Islam. Keenam kasus tersebut hanya di teliti pada tiga gampong, yaitu 3 kasus terjadi di Gampong Hulu terjadi pada tahun 2018, 2  di  Gampong  Hilir  terjadi  pada  Tahun  2017  dan  2018,  dan  1  di  Gampong Lhokbengkuang terjadi pada Tahun 2017.

## C. Pembagian  Warisan  Rumah  Tuo  Dalam  Adat  Aneuk  Jamee Menurut Fiqh Mawaris
Zainuddin  Ali  berpendapat  bahwa  salah  satu  dari  lima  asas  kewarisan Islam  adalah  asas  keadilan  berimbang.  Asas  keadilan  berimbang  ini  intinya terkait dengan masalah hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.
Begitu juga dalam hal jumlah bagian yang ditetapkan dalam Al-Qur’an, merupakan  realisasi  dari  asas  keadilan  berimbang.  Muhibbin  menyatakan bahwa  jumlah  bagian  yang  terdapat  dalam  hukum  kewarisan  Islam,  pada prinsipnya  tidak  terlepas  dari  asas  keadilan  berimbang.  Dalam  kaitannya dengan  praktek  pembagian  dalam  masyarakat,  juga  sedapat  mungkin  bagian- bagian waris diberikan secara adil dengan tidak menafikkan hak-hak ahli waris lainnya.
Jika  ditinjau  menurut  hukum  Islam  mengenai  pembagian  rumah  tuo dalam warisan adat  aneuk jamee  yang diberikan kepada anak perempuan pada masyarakat  Tapaktuan,  dapat  dilihat  dan  ditinjau  dari  sisi  terpenuhi  tidaknya
asas-asas  dalam  warisan.  Pada  asas  keadilan  berimbang,  di  sini  nampaknya terdapat  pergeseran  dalam  menilai  adil  tidaknya  jumlah  bagian  waris  antara hukum  Islam  dengan  sistem  pembagian  warisan,  khususnya  bagi  anak perempuan dalam masyarakat adat aneuk jamee di Kecamatan Tapaktuan.
Dalam sistem hukum Islam, ukuran adil dalam penetapan jumlah bagian waris  adalah  dilihat  dari  hak  dan  kewajiban  masing-masing  ahli  waris. Perolehan harta melalui  jalur warisan dalam  Islam  memiliki perbedaan jumlah hak yang harus diterima antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan jumlah hak ini  pada  dasarnya  disesuaikan  dengan  keperluan  mereka  berdasarkan  asas keseimbangan hak dan kewajiban.
Namun  dalam  praktek  pembagian  warisan  di  Kecamatan  Tapaktuan, nampaknya  menempatkan  asas  keadilan  ini  dilihat  dari  sisi  kematangan ekonomi ahli waris, dan juga tanggung jawab anak perempuan yang besar untuk mengurus  serta  merawat  orang  tua.  Dalam  sistem  pembagian  warisan  adat aneuk jamee, belum bisa dikatakan bertentangan dengan konsep hukum  Islam, karena  dalam  prakteknya  tidak  ada  yang  merasa  dirugikan.  Ini  artinya,  dalam masyarakat pembagian tersebut dianggap sudah adil.

## D. Analisis  Pembagian  Rumah  Tuo  Dalam  Warisan  Adat  Aneuk Jamee
Dalam  menganalisis  permasalahan  mengenai  pembagian  rumah  tuo dalam warisan adat aneuk jamee ini menunjukkan bahwa pembagian rumah tuo dalam  warisan  adat  aneuk  jamee  di  Kecamatan  Tapaktuan  secara  umum  tidak bertentangan dengan hukum  Islam. Pembagian yang dilakukan dengan melihat tiga  tahapan  umum.  Yang  pertama,  kesesuaian  waktu  dalam  pembagian  harta warisan  yaitu setelah wafatnya pewaris. Kedua meskipun ukuran besaran yang didapat berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi sesuai dalam asas  kewarisan  pada  rasa  keadilan  dan  kerelaan  masing-masing  ahli  waris. Ketiga, kesesuaian dengan qawa’id al fiqhiyah al ‘adah al muhakamah dalam hal  kebiasaan  baik  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat Aneuk  Jamee untuk  melindungi  anak  perempuan.  Menurut  pertimbangan  tokoh  Agama Tapaktuan apabila ditinjau menurut hukum adat maka warisan rumah tuo dalam masyarakat  adat  aneuk  jamee  didasarkan  dari  sebuah  kemaslahatan  dan martabat  perempuan,  rumah  merupakan  simbol  pemersatu  dan  berkumpul keluarga,  yang  mana  pada  intinya  perempuan  dianggap  lemah,  dan  orang  tua sangat  malu  apabila  anak  perempuannya  tidak  mempunyai  rumah,  karena rumah  tuo  tersebut  tempat suruik (surut  atau  kembali)  apabila  terjadinya perceraiaan  di  dalam  pernikahan.  Bagian  anak  perempuan  secara  khusus diberikan  berdasarkan  kerelaan  dan  asas  keadilan,  yaitu  dilihat  dari  sisi kemandirian  dan  kematangan  ekonomi.  Dalam  Islam  juga  asas  yang  harus dipenuhi  adalah  rasa  keadilan  masing-masing  ahli  waris,  serta  pembagiannya dilakukan setelah pewaris  meninggal  dunia.  Namun, secara khusus  pembagian warisan  kepada  anak  perempuan  lantaran  ia  mengurus  orang  tua  cenderung
bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Karena,  mengurus  orang  tua  adalah kewajiban sebagai anak, dan tidak bisa dijadikan sebab untuk melebihkan harta waris  kepadanya.  Melebihkan  harta  warisan  atau  memberikan  rumah  tuo kepada  anak  perempuan  menurut  adat  aneuk  jamee,  diharapakan  bisa  lebih menjaga  orang  tua  karena  orang  tua  tidak  mau  anak  perempuannya  berbeda tempat  tinggal  dengannya.  Namun,  kenyataannya  ada  yang  menjaga  orang tuanya  dan  ada  yang  tidak  menjaga  orangtuanya  seperti  yang  terdapat  di gampong  Hulu  dan  gampong  Hilir  yang  mana  anak  perempuan  tersebut berlainan  tempat  tinggal  dengan  orangtuanya  setelah  dia  mendapatkan  atau membeli rumah tuo tersebut.
Namun,  secara  khusus  pembagian  warisan  kepada  anak  perempuan lantaran  ia  mengurus  orang  tua  cenderung  bertentangan  dengan  hukum  Islam. Karena,  mengurus  orang  tua  adalah  kewajiban  sebagai  anak,  dan  tidak  bisa dijadikan  sebab  untuk  melebihkan  harta  waris  kepadanya.  Melebihkan  harta warisan  atau  memberikan  rumah  tuo  kepada  anak  perempuan  menurut  adat aneuk jamee, diharapakan bisa lebih menjaga orang tua karena orang tua tidak mau  anak  perempuannya  berbeda  tempat  tinggal  dengannya.  Namun, kenyataannya  ada  yang  menjaga  orang  tuanya  dan  ada  yang  tidak  menjaga orangtuanya  seperti  yang  terdapat  di  gampong  Hulu  dan  gampong  Hilir  yang mana  anak  perempuan  tersebut  berlainan  tempat  tinggal  dengan  orangtuanya setelah dia mendapatkan atau membeli rumah tuo tersebut.

## KESIMPULAN
Maka  berdasarkan  uraian  dari  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa: pertama, praktek  pembagian  rumah  tuo  dalam  warisan  adat  aneuk jamee telah dilakukan sejak dahulu, yaitu dengan memberikan hak waris kepada anak  perempuan  yang  lebih  besar  daripada  ahli  waris  laki-laki.  Adapun  harta waris  yang  biasa  diterima  oleh  anak  perempuan  di  Kecamatan  Tapaktuan berupa  rumah  tuo,  dan  rumah  tersebut  bisa  dijual  kepada  anak  perempuan dengan  harga  yang  lebih  murah  dibandingkan  dengan  harga  rumah  yang biasanya  atau  biasa  disebut  dengan  bali-bali  mintak  (beli-beli  mintak),  dan  itu bisa  dibeli  dengan  kesanggupan  ahli  waris  perempuan.  Maka  bisa  saja  rumah tuo tersebut didapatkan dengan harga yang rendah, dan hasil penjualannya baru dibagikan  kepada  ahli  waris  yang  lainnya  yang  mengakibatkan  ahli  waris perempuan mendapatkan warisan lebih besar dibandingkan ahli waris laki-laki. Bahkan dalam kasus  harta waris  yang banyak, ahli waris perempuan juga bisa mendapat bagian waris lainnya.
Kedua, Kontruksi  hukum  waris  yang  dibangun  dalam  hukum  Islam merupakan kontruksi  hukum  Islam  yang bersifat berimbang  yang artinya anak laki-laki mempunyai hak yang sama dengan anak perempuan termasuk para ibu, sanak  kerabat  dan  anak  keturunan  yang  ada  dijelaskan  dalam  Al-Qur’an  surat Al-Baqarah ayat 180. Walaupun sebagian literatur menyebutkan bahwa ayat ini telah dihapus oleh hadis yang berbunyi “ la wasiyah li waris ” yang artinya tidak
ada  wasiat  kepada  ahli  waris  (ayah  dan  ibu),  tetapi  tetap  saja  dalam  konsep hukum waris Islam  yang digunakan adalah asas keadilan. Dalam asas keadilan berimbang,  terdapat  hak  dan  kewajiban  yang  harus  ditunaikan  seseorang  yang mendapatkan  warisan,  yakni:  (1)  kesesuaian  waktu  dalam  pembagian  harta warisan  yaitu  setelah  wafatnya  pewaris;  (2)  meskipun  ukuran  besaran  yang didapat berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi sesuai dalam asas kewarisan pada rasa keadilan dan kerelaan masing-masing ahli waris; dan (3)  kesesuaian  dengan qawa’id  al  fiqhiyah al  ‘adah al  muhakamah dalam  hal kebiasaan  baik  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat Aneuk  Jamee untuk melindungi anak perempuan

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Bakar  Ahmad  bin  Husain  bin  ‘Ali  Al-Baihaqi, Sunan  Al-Kubra ,  jilid  6,
Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994.
Ahmad  Rofiq. Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia ,  Jakarta:  Raja  Grafindo,
2013.
Ahmad Sarwat. Fiqh Mawaris , Jakarta: DU Center. TT. Amien  Husein  Nasution. Hukum  Kewarisan  Suatu  Analisis  Komparatif Pemikiran  Mujtahid  dan  Kompilasi  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Rajawali Pers, 2014.
Amir Syarifuddin. Hukum Kewarisan Islam , Jakarta: Pranamedia Group, 2015. Barend  Ter  Haar  B.  Zn. Asas-Asas  dan  Susunan  Hukum  Adat ,  Alih  Bahasa
Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.
BPS Kecamatan Tapak Tuan 2018.
Dian Khairul Umam. Fiqh Mawaris , Bandung: Pustaka Setia, 2006. Gamal  Achyar. Nilai  Adil  Dalam  Pembagian  Warisan  Menurut  Hukum  Islam , Fakhrurrazi  M.  Yunus  (ed.),  kata  pengantar  Syahrizal  Abbas,  Banda Aceh: Awsat, 2018.
Hasan  Saleh. Kajian  Fiqh  Nabawi  dan  Fiqh  Kontemporer ,  Jakarta:  Raja Grafindo, 2008.
Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Adat , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. http://www.acehselatankab.go.id Muhammad  Bin  Shalih  Al-‘Utsaimin. Tas-Hiilul  Faraa-idh ,  ed.  In, Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah Yang Shahih ,
(terj: Abu Ihsan Al-Atsari), Jakrta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013. Muhammad  Muhibbin  dan  Abdul  Wahid. Hukum  Kewarisan  Islam  Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Soerjono  Soekanto. Hukum  Adat  Indonesia ,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2007.
Suhrawardi  K.  Lubis  dan  Komis  Simanjuntak. Hukum  Waris  Islam  Lengkap dan Praktis , Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari’at Islam , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
Wahbah Al-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu , Jakarta: Gema Insani, 2010.
______  Fiqih  Imam  Syafi’i:  Mengupas  Masalah  Fiqhiyah  Berdasarkan  Al- Qur’an  dan  Hadits,  (terj:  Muhammad  Afifi  &  Abdul  Hafiz),  Jakarta: Almahira, 2010
Wawancara  dengan  Zulkifli,  warga  Gampong  Lhokbengkuang,  Kemukiman
Hulu, pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapaktuan.
Wawancara dengan Ishar, warga Gampong Lhokbengkuang, Kemukiman Hulu, pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapaktuan. Wawancara  dengan  Taslim,  Kheucik  Gampong  Hilir,  Kemukiman  Hilir,  pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapaktuan. Wawancara  dengan  Julizar  Iskandar,  Kheucik  Gampong  Hulu,  Kemukiman Hilir, pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapaktuan. Wawancara dengan Bustami, Tokoh Adat Tapaktuan, pada tanggal 14 Agustus
2019 di Tapaktuan.
Wawancara dengan Syamsuar Manaf, Tokoh Adat Tapaktuan, pada tanggal 14
Agustus 2019 di Tapaktuan.
Wawancara  dengan  Nasir  Khadir,  Tokoh  Agama  Tapaktuan,  pada  tanggal  15 Agustus 2019 di Tapaktuan.
Wawancara dengan Khairizal Mouna, Tokoh Agama Tapaktua, pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapaktuan.