ISSN 2775-7048 (Online)

## EVALUASI  SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  (SPMI) PADA SEKOLAH MODEL LAMPUNG TIMUR
Elvina Maya Puspa 1 ,  Agus Sutanto 2* , Bambang Suhada 3
1,2*,3 Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia
E-mail: elvina.taher15@gmail.com 1)

## Abstrak
Lembaga  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  (LPMP) Propinsi  Lampung  mengembangkan  satuan  pendidikan yang  dipilih  untuk  menjadi  sekolah  model  didalam  menjalankan  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal (SPMI)  yang  harapannya  dapat  dijadikan  contoh oleh  satuan  pendidikan  yang  lain  didalam  menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Fokus dari   penelitian kualitatif ini adalah: (a) Bagaimana sosialisasi  Permendikbud  No.  28  tahun  2016  tentang  Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Dasar  dan Menengah  kepada  warga  sekolah  model  dan  sekolah  imbas,  (b)  Bagaimana  implementasi  (SPMI)  di Sekolah  Model  oleh Tim Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Sekolah (TPMPS),  (c)  Bagaimana  peran  kepala sekolah    memfasilitasi  TPMPS  didalam  mengimplementasikan  SPMI,  (d)  Bagaimana  tingkat  efektifitas kegiatan  pendampingan  yang  dilakukan  oleh  Fasda  di  sekolah  model,  (e)  Bagaimana  peran  dan tanggungjawab  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  melalui  Tim  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Daerah (TPMPD)  di  dalam  menjalankan  fungsi  pembinaan,  pembimbingan,  pendampingan  serta  supervisi terhadap  pelaksanaan  SPMI  di  sekolah  model.  Berdasarkan  hasil  analisis  dalam  penelitian  ini  diperoleh kesimpulan bahwa: (a) Kegiatan sosialisasi oleh TPMPS disetiap sekolah model terhadap warga sekolah sudah berjalan dengan baik, terjadwal  dan melibatkan seluruh anggota TPMPS, (b) Implementasi  SPMI oleh  TPMPS  yang  meliputi  tahap  pemetaan  mutu,  perencanaan  program  pemenuhan  mutu,  pelaksanaan program  pemenuhan  mutu,  evaluasi  dan  monitoring  serta  penetapan  standar  baru  sebagai  bentuk  tahap tindak  lanjut  dari  pelaksanaan  program  secara  umum  sudah  dapat  berjalan  sesuai  dengan  aturan  dari Permendikbud  No.28  Tahun  2016,  jika  mungkin  ada  kendala  dan  kelemahan  itu  karena  program perencanaan  pemenuhan  mutu  yang  dibuat  oleh  TPMPS  belum  dapat  masuk  pada  RKAS  sehingga berdampak belum maksimalnya pelaksanaan program  pemenuhan mutu, (c) peran kepala sekolah model dalam  memfasilitasi  TPMPS  melaksanakan  implementasi  SPMI  sudah  berjalan  baik,  hanya  perlu ditingkatkan dalam hal melibatkan pihak dinas pendidikan dan unsur masyarakat melalui komite sekolah, (d) peran  Fasda sudah cukup efektif  didalam menjalankan kegiatan pendampingan di sekolah model dan (e)  peran  serta    tanggungjawab  dinas  pendidikan  kabupaten  melalui  Tim  Penjaminan  Mutu  pendidikan Daerah  (TPMPD)  sampai  dengan  selesainya  penelitian  ini  belum  begitu  kelihatan  peran  sertanya  dalam menjalankan Sistem penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
Kata Kunci : Evaluasi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sekolah Model.

## Abstract
The  Lampung Province  Education  Quality  Assurance  Institution  (LPMP)  has  developed  an  educational unit  chosen  to  become  a  model  school  in  implementing  the  Internal  Quality  Assurance  System  (SPMI) which  is  hoped  to  be  used  as  an  example  by  other  educational  units  in  implementing  education  quality assurance  independently.  The  focus  of  this  qualitative  research  is:  (a)  How  does  the  socialization  of Permendikbud  No.  28  of  2016  concerning  the  Quality  Assurance  System  for  Primary  and  Secondary Education  to  members  of  model  schools  and  impact  schools,  (b)  How  is  the  implementation  (SPMI)  in Model  Schools  by  the  School  Education  Quality  Assurance  Team  (TPMPS),  (c)  How  is  the  role  of  the principal in facilitating TPMPS in implementing SPMI, (d) What is the level of effectiveness of assistance activities carried out by Fasda in model schools, (e) What are the roles and responsibilities of the District Education Office through the Regional Education Quality Assurance Team (TPMPD) in carrying out the functions  of  guidance,  mentoring,  mentoring  and  supervision  of  implementation  of  SPMI  in  model schools.  Based  on  the  results  of  the  analysis  in  this  study,  it  is  concluded  that:  (a)  The  socialization activities by TPMPS in  each model  school  to  school  members have been going  well, are scheduled and involve all TPMPS members, (b) Implementation of SPMI by TPMPS which includes the quality mapping
ISSN 2775-7048 (Online)
stage,  program  planning  fulfillment  of  quality,  implementation  of  quality  compliance  programs, evaluation  and  monitoring  as  well  as  setting  new  standards  as  a  form  of  follow-up  phase  of  program implementation  in  general  can  run  according  to  the  regulations  of  Permendikbud  No.28  of  2016,  if possible  there  are  obstacles  and  weaknesses  because  of  the  compliance  planning  program.  the  quality made  by  TPMPS  has  not  been  able  to  enter  the RKAS  so  that  the  impact  on  the  implementation  of  the quality  compliance  program  has  not  been  maximized,  (c)  the  role  of  the  model  school  principal  in facilitating TPMPS in implementing the SPMI has been going well, it only needs to be improved in terms of  involving  the education office and community elements through the committeeschools, (d) the role of Fasda has been quite effective in carrying out assistance activities in model schools and (e) the role and responsibilities of  the district education office through the Regional Education Quality Assurance Team (TPMPD)  until  the  completion  of  this  research  has  not  been  so  visible  that  its  participation  in implementing the guarantee system External Quality (SPME).
Keywords: Evaluation, Internal Quality Assurance System (SPMI), Model School.

## PENDAHULUAN
Penjaminan  Mutu  pendidikan  adalah  suatu  mekanisme  yang  sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
Terbitnya  Permendikbud  No.  28  Tahun  2016  tentang  Sistem  Penjaminan  Mutu Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  (SPMPDM)  memberikan  penjelasan  teknis  tentang penerapan  sistem  penjaminan  mutu  pendidikan  yang  memuat  ketentuan  umum,  fungsi dan  tujuan  SPMPDM,  pembagian  tugas  dan  wewenang,  pemantauan  dan  evaluasi, sanksi dan ketentuan penutup.
Dalam  rangka  mendorong  tersosialisasinya  Permendikbud  No.  28  tahun  2016 serta ikut mengawal agar sistem penjaminan mutu internal dapat diimplementasikan di setiap  satuan  pendidikan  khususnya  di  daerah  Propinsi  Lampung, maka  sesuai  dengan tugas  pokok  dan  fungsinya    LPMP  Lampung  menyelenggarakan  pembinaan  terhadap beberapa  sekolah  terpilih  untuk  dijadikan  sebagai  sekolah  model  yang  mampu menjalankan  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  dan  harapannya  setiap  sekolah model yang telah dibina dan sekaligus dibiayai melalui dana bantuan pemerintah dapat mengimbaskan penerapan sistem penjaminan mutu internal ke satuan pendidikan yang lainnya.
Sekolah  model  adalah  sekolah  yang  ditetapkan  dan  dibina  oleh  Lembaga Penjamin  Mutu  Pendidikan  (LPMP)  untuk  menjadi  sekolah  acuan  bagi  sekolah lain  di sekitarnya dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

## Fokus Penelitian
a. Bagaimana bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi  Permendikbud No. 28 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, kepada warga sekolah model?
b. Bagaimana  upaya  yang  dilakukan      Tim  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Sekolah (TPMPS)  didalam melaksanakan  keseluruhan tahapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)?
c. Bagaimana  peran  yang  seharusnya  dilakukan    oleh  Kepala  Se  kolahterhadap TPMPS  dalam  mengimplementasikan  sistem  penjaminan  mutu  internal  sesuai dengan tugasnya?
d. Bagaimana  tingkat  efektifitas  kegiatan    pendampingan  yang  dilakukan  oleh fasilitator daerah (Fasda) di sekolah model?
e. Bagaimana  proses    pembinaan,  pembimbingan,  pendampingan  supervisi  dan evaluasi  dari  Tim  penjaminan  Mutu  Daerah  (TPMPD),  terhadap  pelaksanaan implementasi  Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Internal  (SPMI)  di  sekolah model?

## Tinjauan Pustaka
Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang  ditetapkan  pada  tanggal  25  September  2009,  menyebutkan  bahwa  “Penjaminan mutu  pendidikan  adalah  kegiatan  sistemik  dan      terpadu  oleh  satuan  atau  program pendidikan,  penyelenggara  satuan  atau  program  pendidikan,  pemerintah  daerah, pemerintah,  dan  masyarakat  untuk  menaikkan  tingkat  kecerdasan  kehidupan  bangsa melalui pendidikan”
Menurut  Barnawi,  M.Arifin  (2017:  25)  mengatakan  bahwa  Sistem  Penjaminan Mutu  Pendidikan  (SPMP)  merupakan  bagian  penting  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari sistem  peningkatan  mutu,  yang  mencakup  dua  kegiatan  besar  yaitu:  pertama, peningkatan  mutu  yang  dilandasi  dengan  target  mutu  yang  sekolah  harapkan.  Kedua, mengukur  mutu  pencapaian  kinerja  untuk  mengetahui  tingkat  pemenuhan  standar berdasarkan target program yang telah ditetapkan. Apabila sistem ini dijalankan dengan baik,  lembaga  pendidikan  akan  terbiasa  dengan  budaya  peningkatan  mutu.  Dari penjelasan  diatas,    dari  pendapat  diatas    dapat  disimpulkan  bahwa  Pengertian Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  proses  penyelenggaraan  pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
Sesuai dengan isi Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 28  Tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  adalah sistem penjaminan mutu yang dilakukan  oleh  seluruh  komponen  dalam  satuan  pendidikan.  Pelaksanaan  SPMI dimaksudkan agar pemenuhan mutu dapat direncanakan, dan dievaluasi secara internal oleh satuan pendidikan.
Agar  budaya  mutu  dapat    diciptakan  disetiap  satuan  pendidikan,  maka dibutuhkan sebuah proses penjaminan mutu secara internal yang digerakkan oleh orang atau  sekelompok    orang  yang  memilki  tugas  dan  tanggung  jawab  untuk  melakukan proses  kegiatan  penjaminan  mutu  tersebut,  hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  yang dikemukakan  oleh  Ridwan  A.  Sani    Dkk  (2018:  9)  menyatakan  bahwa  “Upaya menjamin  mutu  sebuah  satuan  pendidikan  harus  dilakukan  dengan  menerpakan manajemen  mutu  atau  sistem  penjaminan  mutu.  Kepala  sekolah  harus  membentuk sebuah  tim  yang  membantunya  dalam  melakukan  penjaminan  mutu,  karena  sebuah proses pendidikan merupakan proses yang komplek”
Tim Penjaminan  Mutu Pendidkan Sekolah (TPMPS) adalah “Sekelompok orang yang  ditugaskan  oleh  kepala  sekolah  untuk  melakukan  tugas  pelaksanaan  proses penjaminan mutu pendidikan secara internal di tingkat sekolah”. Tim penjaminan mutu pendidikan sekolah tersebut paling sedikit terdiri atas: (1) perwakilan pimpinan sekolah; (2)  perwakilan  guru;  (3)  perwakilan  tenaga  kependidikan;  dan  (4)  perwakilan  komite sekolah.  TPMPS  akan  dapat  bekerja  secara  maksimal  jika  kepala  sekolah  selaku  top manajer disebuah lembaga pendidikan mampu mengorganisir tim tersebut, hal ini sesuai
dengan  pendapat  M.  Ihsan  Dacholfany  (2017:  6)  bahwa “Dalam  sebuah  organisasi, peranan  sumber  daya  manusia  sangat  urgent  dan  penting.  Peran  sumber  daya  manusia ini akan maksimal jika dikelola dengan baik. Pimpinan lembaga pendidikan sebagai top leader  dalam lembaga  sekolah mempunyai  peran  sentral  dalam  pengelolaan  personalia sehingga  sangat  penting  bagi  pimpinan  lembaga  pendidikan  untuk  memahami  dan menerapkan pengelolaan personalia dengan baik dan benar”
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor  28  tahun  2016,  Pasal  11  Ayat  (4),  tugas  dari  tim  penjaminan  mutu satuan pendidikan  (TPMPS) adalah:
a. Mengorganisasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan;
b. Melakukan  pembinaan,  pengembangan,  pendampingan,  dan  supervisi  terhadap pelaku  pendidikan  di  satuan  pendidikan  dalam  pengembangan  dan  penjaminan mutu pendidikan;
c. Melaksanakan  pemetaan  mutu  pendidikan  berdasarkan  data  mutu  pendidikan  di satuan pendidikan
d. Melakukan  monitoring  dan  evaluasi  proses  pelaksanaan  pemenuhan  mutu  yang telah dilakukan ; dan
e. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu baerdasarkan hasil monitong dan evaluasi kepada kepala setuan pendidikan.
Sekolah  model  adalah  sekolah  yang  ditetapkan  dan  dibina  oleh  Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain  di sekitarnya dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sekolah model menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistematik, holistic, dan berkelanjutan,  sehingga  budaya  mutu  tumbuh  dan  berkembang  secara  mandiri  pada sekolah tersebut.
Keberhasilan  sekolah  memberikan  layanan  pendidikan  yang  berkualitas  bagi seluruh  peserta  didik  melalui  penerapan  SPMI  sangat  tergantung  pada  komitmen  dan kesungguhan  kepala  sekolah  dan  warga  sekolah  terutama  dari  peran  serta  dari    Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu  Internal  (SPMI).  Melalui  program  sekolah  model  ini  sesungguhnya  Kementrian Pendidikan  dan  kebudayaan  telah  menunjuk  sekolah-sekolah  yang  dijadikan  piloting dalam  menerapkan  sistem  penjaminan  mutu  internal  yang  selanjutnya  pembinaan sekolah-sekolah  model  tersebut  diamanatkan  kepada    Lembaga  Penjaminan  Mutu Pendidikan (LPMP). Harapannya sekolah yang sudah dibina ini mampu mengimbaskan kepada sekolah lain bagaimana mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal.

## Deskripsi Penelitian
Selanjutnya  untuk  menggambarkan  upaya  dari  TPMPS  dalam  menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Model jenjang SMP kabupaten Lampung Timur, dapat dirumuskan tujuan secara rinci, sebagai berikut:
a. Untuk  mendeskripsikan  upaya  Tim  Penjaminan  Mutu  Pendidikan    Sekolah (TPMPS) Model didalam melakukan sosialisasi Permendikbud No. 28 Tahun 2016 kepada warga sekolah model dan sekolah imbas.
b. Untuk mendeskripsikan upaya Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) Model didalam menerapkan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
c. Untuk  mendeskripsikan  peran  kepala  sekolah  model  terhadap  TPMPS  dalam mengimplementasikan SPMI.
d. Untuk  mendeskripsikan  apakah  proses  pendampingan  yang  dilakukan  oleh Fasilitator daerah (Fasda) di sekolah model sudah sesuai dengan juknis dari LPMP Lampung.
e. Untuk mendeskripsikan upaya dan peran Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD)  didalam  melaksanakan  Sistem  Penjaminan  Mutu  Eksternal    (SPME) sesuai dengan Permendikbud No. 28 tahun 2016.

## METODE PENELITIAN (15%)
Menurut Yanuar Ikbar (2014: 105) Metode penelitian adalah suatu pembelajaran tentang  metode  ilmiah  yang  meliputi  penetapan  masalah,  premis,  hipotesis,  tujuan, kegunaan,  tinjauan  pustaka,  metode  penelitian,  pembahasan  hasil  penelitian,  dan  cara menarik  kesimpulan  yang  bertujuan  memperbaiiki  prosedur  dan  kriteria  baku  dalam penelitian  ilmiah,  selanjutnya  menurut  Sugiyono  (2018:  210)  metode  penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif,  dan  hasil penelitian,  kualitatif  lebih  menekankan makna  dan  keunikan daripada generalisasi . sementara menurut   Suharsimi Arikunto (2007: 222) penelitian evaluasi dapat diartikan suatu  proses  yang  dilakukan  dalam  rangka  menentukan  kebijakan  dengan  terlebih dahulu  mempertimbangkan  nilai-nilai  positif  dan  keuntungan  suatu  program,  serta mempertimbangkan  proses  serta  teknik  yang  telah  digunakan  untuk  melakukan  suatu penelitian. Sugiyono (2018: 1) penelitian evaluasi digunakan untuk mengetahui apakah suatu  program  atau  aktivitas  telah  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan,  dengan  alasan antara lain:
1. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  cara mengumpulkan  dan  merekap  data  dengan  membuat  penjelasan  sejelas-jelasnya. dengan pendekatan induktif, yaitu penelitian yang dimulai dari data atau gejala yang ada dilapangan yang kemudian memunculkan teori.
2. Penelitian ini berfokus pada makna yang terdapat dalam suatu  fenomena yang teliti, yang dapat digali  dari persepsi objek penelitian tentang upaya yang dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS)di dalam melaksanakan Sistem Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  di  sekolah  model  dan  mengutamakan  akan pentingnya proses penelitian yang berjalan. Bukan hanya mengacu pada hasil yang ingin dicapai.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memperhatikan  dan  menelaah  fokus  fenomena yang  akan  diteliti,  dengan  melihat  berbagai  aspek  subjektif  dari  perilaku  objek. Selanjutnya  peneliti  akan  melakukan  penggalian  data  berupa  bagaimana  pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena terkait.
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  Tim  Penjaminan  Mutu  Pendidikan Sekolah  Model  (TPMPS),  sedangkan  fokus  yang  diteliti  adalah  upaya  Tim Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Sekolah  (TPMPS)  dalam  menerapkan  Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah model. Dengan jumlah sekolah model jenjang SMP di kabupaten Lampung Timur berjumlah 7 sekolah, karena terbatasnya kondisi  dan  kemampuan  yang  ada  pada  peneliti,  maka  dalam  penelitian  ini  hanya
akan  diteliti  terhadap  5  (lima)  sekolah  model,  dengan  demikian  terdapat  5  (lima) Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS)  di jenjang SMP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN (70%)
Pembahasan hasil penelitian difokuskan dalam 5 (lima) hal, yaitu; (1) upaya yang  dilakukan  oleh  TPMPS  didalam  melaksanakan  sosialisasi  Permendikbud  No. 28 tahun 2016 (2) Upaya yang dilakukan oleh TPMPS didalam menajalankan siklus Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  (3)  Peran  kepala  sekolah  dalam memfasilitasi  TPMPS  didalam  mengimplementasikan  siklus  Sistem  Penjaminan Mutu  Internal  (SPMI)  (4)  Untuk  mengetahui  efektifitas  pendampingan  yang dilakukan  oleh  Fasilitator  Daerah  (Fasda)  didalam  melakukan  pendampingan  di sekolah  model  (5)  Untuk  mengetahui  peran  Tim  Penjaminan  Mutu  Pendidikan Daerah  (TPMPD)  didalam  menjalankan  tupoksinya  sesuai  Permendikbud  No.  28 Tahun 2016.

## Kegiatan  Sosialisasi  Permendikbud  No.  28  tahun  2016  yang  dilakukan        oleh TPMPS.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  seluruh  responden  di  5  (lima)  sekolah model  tentang  bentuk-bentuk  kegiatan  sosialisasi  Permendikbud  No.  28  tahun  2016, diperoleh gambaran hasil penelitian  sebagai berikut
Tabel 1. Hasil kegiatan Sosialisasi
Nama Sekmod Bentuk – Bentuk Sosialisasi Keterangan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI dan
SPME)
SK. Dan
Struktur TPMPS Rapor Mutu dan Siklus SPMI Standar Nasional Pendidikan (SNP) S B S B S B S B SMPN 1 Sekampung Udik     Ke 5 sekolah model sudah melakukan sosialisasi Permendikbud No.28 Tahun 2016. Indikatornya sudah memiliki SK TPMPS dan Struktur Organisasi. SMPN 1 Marga Sekampung     SMPN 2 Batanghari     SMPN 1 Bumi Agung     SMPN 1 Way Bungur    
Keterangan: S= Sudah, B= Belum
Dari tabel diatas terlihat bahwa sosialisasi telah dilakukan oleh seluruh sekolah model, yang berkaitan dengan (1) Sistem penjaminan Mutu Internal, (2) Pemetaan mutu melalui  pembacaan  rapor  mutu  sekolah  dan  siklus  SPMI,  (3)  Surat  Keputusan  Kepala Sekolah tentang TPMPS serta Struktur Organisasi TPMPS sudah dapat berjalan dengan baik , semua sekolah model telah memiliki SK. Kepala Sekolah tentang TPMPS beserta struktur  organisasinya,  hal  ini  sesuai  dengan  hasil  observasi  yang  dilakukan  dengan kode Ob. K1,2,3,4,5/I.
ISSN 2775-7048 (Online)
Tetapi pada indikator adanya anggaran khusus untuk biaya operasional TPMPS dalam  RKAS  nya  belum  ada  yang  mengalokasikan  untuk  biaya  operasional.  Hal  lain yang  menjadi  temuan  dalam  penelitian  ini  adalah  banyaknya  tim-tim  lain  disekolah yang belum terintegrasi kedalam wadah TPMPS, sehingga terjadinya beban kerja yang besar dan proses pengelolaan sekolah menjadi tumpang tindih. Hal ini terlihat di  hasil observasi    pada indikator “terintegrasi dengan tim-tim lain”
Sosialisasi Permendikbud No. 28 tahun 2016 secara umum telah dilakukan oleh sekolah  model    dengan  melibatkan  seluruh  guru  dan  perwakilan  sekolah  imbas  sesuai ketentuan.  Hal-hal yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi terdiri dari (1) tentang isi Permendikbud No. 28 Tahun 2016, (2)  tentang pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal  (SPMI)  dan  Sistem  Penjaminan  Mutu  Eksternal  (SPME),  (3)  Struktur Organisasi  TPMPS),  (4)  Tugas  TPMPS,  (5)  Siklus  atau  tahapan  SPMI,  (6)  Membaca Rapor Mutu Sekolah dan melakukan pemetaan mutu sekolah.

## Upaya  Tim   Penjaminan  Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) dalam
melaksanakan siklus SPMI.
Upaya  yang  dilakukan  TPMPS  dalam  rangka  mengimplementasikan  Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dapat dijelaskan sebagai  berikut:
Tabel 2. Kegiatan yang dilakukan TPMPS
Nama Sekmod Kegiatan yang dilakukan TPMPS Keterangan
Semua anggota TPMPS terlibat dalam proses pemetaan mutu
Semua nggota TPMPS terlibat dalam proses perencanaan mutu Semua nggota TPMPS terlibat dalam proses pelaksanaan pemenuhan mutu Seluruh anggota Tim Auditor terlibat dalam proses moneva S B S B S B S B SMPN 1 Sekampung Udik     Upaya TPMPS dalam meng - implementasikan SPMI sudah berjalan baik. Ada 2 sekmod yang belum maksimal SMPN 1 Marga Sekampung     SMPN 2 Batanghari     SMPN 1 Bumi Agung     SMPN 1 Way Bungur    
Keterangan: S= Sudah, B= Belum
Berdasarkan  tumuan  data  hasil  penelitian  tentang  bagaimana  upaya  TPMPS dalam  rangka  mengimplementasikan  tahapan/siklus  SPMI  secara  garis  besar  dapat berjalan  dengan  baik,    terdapat  2  (dua)  sekolah  yaitu  SMPN  1  Sekampung  Udik  dan SMPN  2  Batanghari  yang  pada  siklus  kegiatan  proses  pemetaan  mutu  ,    proses perencanaan  pemenuhan  mutu  dan  proses  kegiatan  pemenuhan  mutu  tidak  semua anggota tim terlibat, hanya ada beberapa anggota yang hadir, hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan dengan kode  Ob.T1,3 / II.
Hal  lainnya  yang  dapat  disampaikan  sesuai  data  yang  diperoleh  adalah  Tim Auditor  Internal  dari  ke  5  (lima)  sekolah  model  tersebut  belum  melaksanakan  tugas monitoring dan dan evaluasi (moneva) setelah selesainya kegiatan pemenuhan mutu, hal ini terlihat pada hasil observasi dengan kode Ob. T 1,2,3,4,5/II pada indikator “seluruh anggota  tim  audit  terlibat  dalam  proses  monitoring  dan  evaluasi”.  Hal  ini  terjadi
disebabkan kurangnya pemahaman tim audit internal tersebut terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai anggota tim audit internal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan TPMPS.
Peran  Kepala  Sekolah Model terhadap Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) dalam mengimplementasikan SPMI.
Dari data yang diperoleh, maka dapat digambarkan peran  kepala sekolah sesuai dengan tupoksinya sebagai berikut:
Tabel 3. Peran Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan SPMI
Nama Sekmod Peran Kepala Sekolah Keterangan Membuat SK. TPMPS
Memberikan Fasilitas kepada TPMPS Dalam melakukan SPMI Memiliki anggaran untuk operasioal TPMPS di RKAS Melibatkan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan siklus SPMI S B Y T Y T Y T SMPN 1 Sekampung Udik     Terdapat 2 sekmod  peran kepala sekolah belum maksimal dalam hal melibatkan pemangku kepentingan SMPN 1 Marga Sekampung     SMPN 2 Batanghari     SMPN 1 Bumi Agung     SMPN 1 Way Bungur    
Keterangan: S= Sudah, B= Belum, Y= Ya,  T=Tidak
Sesuai  dengan  peran  dan  tanggungjawabnya  sebagai  manajer,  maka  sudah barang tentu keterlibatan kepala  sekolah sangat menentukan berhasil tidaknya program pendampingan  sekolah  model.  Sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan diperoleh  gambaran  bahwa  dari  5(lima)  sekolah  model terdapat  3  sekolah  model  yang kepala  sekolahnya  telah  melakukan  kegiatan  dalam  bentuk  (1)  Membuat  SK.  TPMPS, (2)  memberikan  fasilitas  kepada  TPMPS  untuk  melaksanakan  siklus  SPMI,  (3) menyiapkan anggaran diluar yang diberikan oleh pihak LPMP dari dana sekolah (BOS), (4)  melibatkan  pemangku  kepentingan  dalam  hal  ini  Dinas  Pendidikan  dan    komite sekolah.  Tetapi  ada  2  (dua)  sekolah  model  yang  kepala  sekolahnya  belum  mampu melaksanakan  peran  nya  dalam  hal  Menyiapkan  (1)  anggaran  khusus  dari  dana  BOS untuk  kegiatan  pendampingan  sekolah  model  dan  (2)  belum  melibatkan  pemangku kepentingan  yaitu  pihak  dinas  pendidikan  dan  komite  sekolah,  yaitu  SMPN  2 Batanghari dan SMPN 1 Way Bungur.
T ingkat efektifitas pelaksanaan pendampingan oleh  Fasilitator Daerah (Fasda) terhadap sekolah model.
Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan  hal-hal sebagai berikut:

## Tabel 4. Kegiatan Fasilitator Daerah terhadap Sekolah Model
Nama Sekmod Kegiatan yang dilakukan Fasilitator Daerah (Fasda) Keterangan Bimtek SPMI Menyampaikan Materi (Jelas, bisa dipahami, jelas) Waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan Sekmod Efektifitas kegiatan pendampingan S B J TJ sesuai tidak efektif tidak SMPN 1 Sekampung Udik     Ada 2 sekmod yang menyatakan bahwa waktu proses pendamping-an tidak tepat pelaksanaan nya SMPN 1 Marga Sekampung     SMPN 2 Batanghari     SMPN 1 Bumi Agung     SMPN 1 Way Bungur    
Keterangan: S= Sudah, B= Belum, J= Jelas, TJ= Tidak Jelas
Dari  hasil  kegiatan  wawancara  dan  observasi  langsung  ke  5  (lima)  sekolah model  secara  garis  besar  dapat  digambarkan  sebagai  berikut  :  bahwa  pelaksanaan pendampingan  sekolah  model  oleh  Fasilitator  daerah  (Fasda)  sudah  berjalan  dengan baik sesuai ketentuan dan sudah cukup efektif hal ini terlihat dari capaian kegiatan yang dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang disediakan oleh pihak LPMP. Ada 2 (dua) sekolah  yang  menjawab  berbeda  dengan  3  (tiga)  sekolah  model  yang  lainnya  yaitu masalah  waktu  pelaksanaan  pendampingan  yang  menurut  mereka  kurang  tepat  karena diadakan di pertengahan tahun, seharusnya pelaksanaan pendampingan dilaksanakan di awal  tahun  sehingga  semua  program  dapat  diamasukkan  kedalam  anggaran  sekolah (RKAS).
Proses  pembinaan,    pembimbingan,    pendampingan    supervisi  dan  evaluasi  dari Tim Penjaminan Mutu Pendidikan daerah (TPMPD), terhadap pelaksanan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI) di sekolah model.
Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan di 5 (lima) sekolah model  terhadap  peran  TPMPD  terhadap  pelaksanaan  implementasi  SPMI  di  sekolah model oleh TPMPS, dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 5. Peran TPMPD Nama Sekmod Peran TPMPD Keterangan Melakukan sosialisasi tentang SPME Melakukan Pembinaan,
pembimbing- an dan pen- dampingan
Melakukan supervisi dan moneva Melakukan program tindak lanjut terhadap sekmod Y T Y T Y T Y
T SMPN 1 Sekampung Udik     Secara garis besar  peran TPMPD belum dapat menjalankan fungsinya didalam melakukan SMPN 1 Marga Sekampung     SMPN 2 Batanghari     SMPN 1 Bumi Agung     SMPN 1 Way Bungur    
pendampingan di lima sekmod
Keterangan: Y= Ya,    T= Tidak
Tim  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Daerah  (TPMPD)  yang  memiliki kewenangan  dan  bertanggungjawab  (a)  melakukan  pembinaan  (b)  pembimbingan  (c) pendampingan  (d)  pengawasan,  dan  (e)  pengendalian  satuan  pendidikan  dalam pengembangan  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)    khususnya  di  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Lampung  Timur,  berdasarkan  data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara,  observasi  dan  studi  dokumentasi  ternyata  sampai dengan dilakukan penelitian ini belum terlihat peran  TPMPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan implementasi sistem penjaminan mutu internal di satuan  pendidikan.  Dari  ke  5(lima)  sekolah  model  yang  diteliti  belum  ada  satu dokumenpun yang menunjukkan peran serta keterlibatan TPMPD, hal ini sesuai dengan hasil  wawancara,  observasi  serta  studi  dokumentasi  yang  dilakukan  dengan  kode W.T.1.2.3.4.5/VII  dan  Ob.T.1.2.3.4.5/VII  juga  berdasarkan  studi  dokumentasi  dengan kode Dk. T.1.2.3.4.5/VII.

## KESIMPULAN DAN SARAN (5%)
Berdasarkan  data    dan  pembahasan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka dapat disimpulkan  hal- hal sebagai berikut :
1. Sosialisasi  Permendikbud  No.  28  Tahun  2016  sudah  dilaksanakan  oleh  TPMPS terhadap  anggota  tim  penjaminan  mutu  sekolah  model  dengan  baik  dalam  bentuk sosialisasi dan bimtek secara terjadwal.
2. Kegiatan  Implementasi  Sistem  penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI),  Siklus  atau tahapan  sistem  penjaminan  mutu,  yang  terdiri  dari    (a)  Pemetaan  mutu,  (b) Perencanaan program pemenuhan mutu, (c) Pelaksanaan kegiatan pemenuhan mutu, (d)  Kegiatan  Evaluasi  dan  Monitoring,  (e)  Penetapan  standar  baru.  Berdasarkan hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan implementasi SPMI oleh TPMPS sudah dapat berjalan dengan baik meskipun ada 2 (dua)    sekolah  model  yang  belum  maksimal,  hal  ini  semata-mata  disebabkan  tidak adanya  dana  khusus  yang  disiapkan  oleh  sekolah.  Biaya  operasional  kegiatan sepenuhnya  hanya  bersumber  dari  dana  bantuan  pemerintah  pusat  melalui  LPMP Lampung.
3. Peran  kepala  sekolah  terhadap  TPMPS  dalam  mengimplementasikan  SPMI.  Dari hasil  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  kepala  sekolah  model  sudah  dapat memberikan kontribusi yang baik kepada TPMPS sehingga tim dapat melaksanakan semua  tahapan  penjaminan  mutu  disekolahnya,  kelemahan  yang  masih  ada  adalah kurangnya  kemampuan  kepala  sekolah  melibatkan  pemangku  kepentingan  untuk terlibat  aktif  dalam  kegiatan  penjaminan  mutu  di  sekolahnya.  Pihak  dinas pendidikan  kabupaten  dan  ketua  komite  sekolah  hanya  hadir  pada  saat  acara pembukaan  kegiatan  pendampingan  setelah  itu  pada  kegiatan  selanjutnya  mereka tidak pernah bisa ikut terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh TPMPS.
4. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Fasilitator Daerah (Fasda) berdasarkan hasil  wawancara,  observasi  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  proses pendampingan sudah berjalan dengan baik sesuai juknis yang sudah ditetapkan oleh pihak LPMP Lampung. Jika ada kendala adalah waktu pendampingan yang kurang tepat,  karena  dibulan  Juli  ,  Agustus  sekolah  sedang  banyak  menghadapi  kegiatan
awal  tahun  pelajaran,  sehingga  dapat  menyebabkan  kurang  efektifnya  kegiatan pendampingan.
5. Peran  Penjaminan  Mutu    Daerah  (TPMPD)  terhadap  Implementasi  Sistem Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  di  satuan  pendidikan.  Berdasarkan  pembahasan dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) Kabupaten lampung Timur sampai dengan selesainya pelaksanaan  program  kegiatan  sekolah  model    ternyata  belum  dapat  memberikan kontribusi yang nyata terhadap pelaksanaan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di 5 (lima) sekolah model. Sesuai dengan tugas yaitu : melakukan pembinaan,  pembimbingan,  pendampingan,  dan  supervisi  terhadap  satuan pendidikan dalam    pengembangan SPMI Dikdasmen pada pendidikan dasar.

## REKOMENDASI
1. Sebaiknya    seluruh  anggota  Tim  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Sekolah  (TPMPS) terlibat  aktif  didalam  implementasi  siklus  penjaminan  mutu  sesuai  dengan  tugas yang ada di SK. Kepala Sekolah tentang TPMPS.
2. Sebaiknya  setiap  sekolah  memasukkan  semua  program  perencanaan  pemenuhan mutu dapat dianggarkan melalui RKAS, sehingga pelaksanaan program pemenuhan mutu dapat berjalan sesuai dengan rencana.
3. Waktu  kegiatan  pendampingan  sekolah  model  dalam  melaksanakan  Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) diupayakan dilaksanakan diawal tahun, sehingga sekolah  dapat  menganggarkan  kegiatan  operasional  TPMPS  melalui  dana  BOS dalam RKAS.
4. Sebaiknya  sekolah  menganggarkan  biaya  operasional  Tim  Penjaminan  Mutu pendidikan sekolah (TPMPS) melalui RKAS, sehingga TPMPS dapat bekerja secara maksimal karena didukung dengan biaya operasional yang diperlukan.
5. Pemerintah  daerah  melalui  Tim  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Daerah  (TPMPD) melakukan sosialisasi Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu  pendidikan  terhadap  satuan  pendidikan  yang  belum  mendapatkan pengimbasan dari sekolah model yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto Suharsimi. (1989). Manajemen   Penelitian .  Jakarta:  Proyek Pengembangan LPTK.
A Sani, Ridwan, dkk  . (2018). Sistem Penjaminan Mutu Internal . Tangerang: Penerbit Tsmart Printing
Bagastawa Saptadi. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis. Yogyakarta: Penerbit Amara Book.
Barnawi, M. Arifin.  (2017). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan . Jakarta: Penerbit Ar- Ruzz Media.
Budiastuti,Dyah.  Agustinus  Bandur.  (2018). Validitas  Dan  Reliabilitas  Penelitian.
Edisi Asli . Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
Dacholfany, M. Ihsan. (2017). Inisiasi Strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Islami Di Indonesia Dalam Menghadapi  Era  Globalisasi. Diakses  tanggal  24  Maret  2020,  dari  jurnal  At- Tajdid Fai UM Metro, Issn 2548-5784, E-Issn : 2549-2101 1 (01), 1-8
Damayanti, Stovika Eva dan Udik Budi Wibowo. (2014). Evaluasi Porgram Pendidikan Karakter  di  SD  Kabupaten  Kulon  Progo. Diakses  tanggal  10  Oktober  2019, dari Jurnal Prima Edukasia Volume 2 No 2. https://journal.uny.ac.id
Febriani , Dwi Ika. (2012) . Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Internal Dalam Lingkup Pelayanan  Akademik  di  Universitas  Lampung .  Diakses  tanggal  16  Januari 2019, dari Jurnal Manajemen Pendidikan. http://www.neliti.com
Hamali, Arif  Yusuf  . (2018). Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia cetakan ke tiga . Jakarta : CAPS (Center for Academic Publishing Servis)
Hidayat, Prasetyo dan kawan-kawan. (2015). Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Di Smp Negeri 1 Abung Barat Lampung Utara. Diakses tanggal 10 Oktober 2019,
dari Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan Volume 3 No 2. http://jurnal.fkip.unila.ac.id
Ikbar  Yanuar,  (2014). Metode  Penelitian  Sosial  Kualitatif. Edisi  ke  dua  .  Bandung:
Refika Aditama
LPMP Lampung,  (2018). Modul Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Pengembangan Sekolah Model. Bandar Lampung.
Moerdiyanto.  (2009). Stategi  Pelaksanaan  Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Kota. Diakses  tanggal  16  Januari  2019,  dari  Jurnal Informasi Edisi 34 N0 2. https://journal.uny.ac.id
Pidarta, Made. (2014). Landasan Kependidikan , Edisi ke tiga. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
Presiden.  (2005). Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  19  Tahun  2005,  Tentang  Standar Nasional Pendidikan.
Republik Indonesia, (2003). Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Santoso,  Singgih  .  (2004). Buku  Latihan  SPSS  Statistik Multivaruas  Jakarta:  Alex Media Komputundo.
Sudiyono, Anas. (2014). Pengantar Statistik Pendidikan. Edisi ke 25 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sudjana . (2005). Metoda Statistika, Edisi ke enam. Bandung: penerbit Tarsito
ISSN 2775-7048 (Online)
Sulaiman,  Ahmad,  Udik  Budi  Wibowo,  2016. Implementasi  Sistem  Penjaminan  Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gajah Mada. Diakses  tanggal  16  Januari  2019, dari  Jurnal  Akuntabilitas  Manajemen Pendidikan Volume 4 No 1 http://journal.uny.ac.id
Sugiyono,  (2017). Metode  Penelitian  Pendidikan .  Cetakan  ke-25:  Penerbit  Alfabeta Bandung.
Sugiyono,  (2018). Metode  Penelitian  Evaluasi .  Cetakan  ke-1:  Penerbit  Alfabeta Bandung.
Yanuar  Ikbar,  (2014). Metode  Penelitian  Sosial  Kualitatif .  Penerbit  Refika  Aditama Bandung.