## CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 6 No. 2 September 2018, hal. 110-118

## Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Tanah Milik Daerah oleh Masyarakat Desa Daha Kabupaten Dompu
Mu`adz 1 , Komang Sundara 2
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, muadz12@gmail.com 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, komangsundara@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 17-Agustus- 2018 Disetujui:  19-September- 2018 Abstrak : Tingkat penyalahgunaan tanah milik daerah oleh masyarakat Dompu makin marak. Hal tersebut mengharuskan peninjauan kembali terkiat aturan yang mengikat tentang tanah milik  daerah yang  digunakan secara bersama-sama atau untuk kepentingan  umum. Tujuan penelitian  untuk  mengetahui  bentuk-bentuk  penyalahgunaan  tanah  milik  daerah  oleh masyarakat  Desa  Daha  Kabupaten  Dompu  dan  langkah-langkah  yang  ditempuh  oleh pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan penyalahgunaan tanah milik daerah oleh masyarakat  Desa  Daha  Kabupaten  Dompu.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis empiris  dengan  pendekatan  sosiologis  hukum.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan wawancara  dan  dokumentasi.  Sedangkan  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 1) bentuk-bentuk penyalahgunaan tanah milik daerah oleh masyarakat antara lain, (a) tanah milik  pemda  dijadikan  jaminanhutang,  (b)  menjual  lepas  tanah  milik  pemda  (c), menggadaikan kepada pihak  lain yang dilakukan  oleh 70  orang warga. 2) langkah-langkah yang  ditempuh  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  menyelesaikan  penyalahgunaan  tanah milik  daerah  dilakukan  dengan  cara  mediasi.  Langkah  yang  ditempuh  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  antara  lain  (a)  sepakat  untuk  menempuh  proses  mediasi  (b) memahami  masalah-masalah  (c)  membangkitkan  pemilihan  pemecahan  masalah  (d) mencapai kesepakatan (e) melaksanakan kesepakatan, bentuk mediasi yang  dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah mediasi diluar pengadilan (Non Litigasi).
Abstract: The extent of misuse of land belonging to the Dompu community is increasingly marginal. This requires reconsideration of the binding rules on the land belonging to areas used jointly  or in  public interest. The purpose of  research to  know the  forms of misuse of land belonging to the area by the community of Daha Village Dompu District and measures taken by the Government and the community in resolving the misuse of land belonging to the  area  by  Daha  Village  community  of  Dompu  District.  The  type  of  research  used  is  the juridical  empirical  with  a  sociological  approach  to  law.  Methods  of  collecting  data  using interviews and documentation. While the type of data used is primary data. Data sources are obtained from interviews and documentation. The results showed 1) forms of misuse of land belonging to the region by the community, (a) the land belonging to the government was used  as  a  vacuum,  (b)  sell  the  Land  of  the  Government  (c),  mortgaged  to  other  parties carried  out  by  70  people  Citizens.  2)  The  steps  traveled  by  the  Government  and  the community in resolving the misuse of the land belonging to the area is done by mediation.
The steps were taken by the National Land Agency (BPN), among others (a) agreed to take the mediation process (b) to understand the issues (c) to generate a resolution selection (d) to achieve an agreement (e) to execute the agreement, the form Mediation conducted by the National Land Agency (BPN) is mediation outside the courts (Non litigation).
Kata Kunci: yuridis
penyalahgunaan tanah milik daerah masyarakat
——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Tanah  merupakan  karunia  Tuhan,  dengan  demikian selain  memiliki  nilai  fisik,  tanah  juga  mempunyai  nilai kerohanian.  Sebagai  titipan  Tuhan,  perolehan  dan pemanfaatannya  harus  sedemikian  rupa  sehingga dirasakan  adil  bagi  semua  pihak.  Tanah  adalah  karunia Tuhan  Yang  Maha  Esa  bagi  rakyat,  bangsa  dan  Negara Indonesia,  yang  harus  diusahakan,  dimanfaatkan,  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat[1].  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2) UUPA  dinyatakan  bahwa  “atas  dasar  ketentuan  dalam
Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  dan  hal-hal  sebagai  yang dimaksud  dalam  Pasal  1,  bumi,  air  dan  ruang  angkasa, termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya itu  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  merupakan arah  dari  politik  hukum  pertanahan  Indonesia  yang bertujuan  untuk  menjamin  terwujudnya  kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia[2].
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  tulang  punggung pembiayaan  daerah,  oleh  karenanya  kemampuan
melaksanakan ekonomi di ukur dari besarnya kontribusi yang  diberikan  oleh  pandapatan  asli  daerah  terhadap total  APBD,  semakin  besar  kontribusi  yang  dapat diberikan  oleh  pendapatan  asli  daerah  terhadap  APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap  bantuan  pemerintah  pusat  sehingga  otonomi daerah  dapat  terwujud[3].  Tanah  juga  menjadi  salah satu  aset  pendapatan  daerah  dan  berkontribusi  dalam menyumbang  pendapatan  asli  daerah.  Tanah adalah salah satu bentuk aset yang dimiliki Pemerintah Daerah[4].  Peruntukan  dari  tanah  milik Pemerintah  Daerah  ada  yang  digunakan  untuk kepentingan  umum,  misalnya  taman  terbuka  dan  ada yang digunakan untuk fungsi pelaksanaan pemerintahan[5].  Dengan  ini,  tanah  milik  daerah  yang dimaksud  adalah  aset  yang  digunakan  untuk  fungsi pelaksanaan pemerintah.
Bahwa realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan berbagai persoalan sengketa tanah, 1) Penggunaan tanah terlantar  masih  banyak  ditemukan,  2)  Banyak  terjadi penyalahgunaan tanah milik daerah yang dilakukan oleh masyarakat,  seperti  pihak  desa  menggadekan  tanah tersebut  ke  petani-petani,  3)  Tumpang  tindih kepemilikan  lahan  menjadi  permasalahan  yang  banyak ditemukan. Wujud dari hal tersebut terlihat dari adanya perhatian  khusus  kepada  kelompok  masyarakat  lemah melalui kebijakan pertanahan[2]. Sebagai contoh, dalam sebuah bidang tanah terdapat Tiga pihak yang mengaku sebagai  pemilik  sah.  Masing-masing  pihak  memiliki sertifikat atas tanah tersebut, 4) Masih terjadi kesalahan atas  pelaksanaan  dan  penerapan  pengelolaan  tanah milik  daerah  yang  tidak  sesuai  peraturan  perundang- undangan,  5)  Masih  sering  adanya  penyelewengan fungsi tanah milik daerah digunakan tidak untuk sebagai mana  mestinya,  dan  6)  Minimnya  pengetahuan  atas pedoman  pengelolaan  tanah  milik  daerah  yang  sesuai peraturan perundang-undangan pada SDM di pemerintah desa.
Terkait dengan persoalan tersebut, tentunya memerlukan  solusi  agar  permasalahan  tersebut  tidak berlarut  dan  tidak  menimbulkan  korban  jiwa,  karena maslah sengeta tanah sering terjadi pertumpahan darah bahan  banyak  korban  meninggal  dunia  karena perseturuan  dan  perkelahian.  Dalam  menyelesaikan sengketa,  ada  3  cara  yang  dilakukan  yakni menyelesaikan  secara  kekeluargaan,  menyelesaikan melalui  lembaga  adat  dan  menyelesaikan  di  pengadilan negeri  setempat[6].  Perencanaan  aset  daerah  mengacu pada  kebutuhan  dan  pemeliharaan  barang  milik  daerah sebagaimana  berpedoman  pada  standarisasi sarana  dan prasarana  kerja  pemerintahan  daerah  yang  ditetapkan dengan  Peraturan  Kepala  Daerah  dan  standar  harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah[7].
Masalah  sengketa  tanah  dan  solusinya  belum memenuhi  aspirasi  masyarakat  adat.  Karena  solusi ditempuh  melalui  penengah  instansi  pemerintah,  solusi
dan  proses  negosiasi  tergantung  pada  suasana  politik dan ekonomi yang ada. Sebaiknya ada sistem pengadilan yang sebenarnya dapat dipercaya oleh masyarakat, agar solusi  yang  diberikan  dapat  menjadi  pola  dasar  bagi solusi  sengketa  tanah  selanjutnya[8].  Pengadaan  tanah untuk kepentingan umum memerlukan persetujuan dari pihak yang berhak[9].
Demikian  juga  peran  Badan  Pertanahan  Nasional menjelaskan  1)  Penyelesaian  terhadap  sengketa pertanahan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: (1) Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan, dan; (2)  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Alternative  Dispute Resolution  (ADR).  Badan  Pertanahan  Nasional  sebagai Lembaga  Non  Departemen  yang  memiliki  peranan penting  dalam  masalah  pertanahan,  memiliki  fungsi untuk  membantu  menyelesaikan  sengketa  pertanahan, dalam  melaksanakan  fungsinya  tersebut  Badan Pertanahan Nasional beralaskan Pada Peraturan Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor 3  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Pengkajian  dan Penanganan  Kasus  Pertanahan.  2)  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria  mengatur  mengenai  keberadaan tanah  ulayat  yang  masih  diakui  apabila  masih  ada didalam  lingkup  masyarakat  adat.  Penjelesan  mengenai tata cara penyelesaian tanah adat/hak ulayat sebenarnya telah  diatur  didalam  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat Masyarakat Hukum Adat[10].
Dengan  berbagai  permalahan  di  atas  maka  tujuan dalam  aikel  ini  adal  untuk  mengidentifikasi  bentuk- bentuk  penyalahgunaan  tanah  milik  daerah  oleh masyarakat  Desa  Daha  Kabupaten  Dompu  dan  untuk menguraikan  langkah-langkah  yang  ditempuh  oleh pemerintah  dan  masyarakat  dalam  menyelesaikan penyalahgunaan  tanah  milik  daerah  oleh  masyarakat Desa Daha Kabupaten Dompu.
B. METODE PENELITIAN 1. Metode yang Digunakan
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis penelitian  yuridis  empiris.  Metode  penelitian  yuridis empiris yakni jenis penelitian dalam mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat[11].
Dalam  penggunaan  metode  yuridis  empiris ini  masih terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipilih dalam rangka  pemecahan  masalah.  Sehubungan  dengan  hal tersebut  maka  dalam  penelitian  ini,    pendekatan  yang dipilih adalah pendekatan sosiologis hukum.
2. Subjek Penelitian
Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh  peneliti[12].  Informan  adalah  orang  atau  individu yang  memberikan  informasi  data  yang  dibutuhkan  oleh
peneliti  sebatas  yang  diketahuinya  dan  peneliti  tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai yang diinginkannya[12].  Narasumber  adalah  sesorang  yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti[13]. 3. Jenis Data dan Bahan Hukum
a. Jenis Data
Jenis  data  dalam  kajian  penelitian  menjadi  sangat mendasar  untuk  dilarifikasikan,  mengingat  masalah  ini akan  melandasi  kegiatan  selanjutnya. Pemahaman  jenis data  adalah  suatu  hal  yang  mutlak  dalam  penelitian. umumnya  data  terbagi  atas  data  primer  dan  data sekunder[12].
1) Data  primer  adalah  jenis  data  yang  diperoleh  dari tangan  pertama  atau  jenis  data  yang  diperoleh langsung dari lapangan
2) Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari  penelaahan  kepustakaan  atau  penelaahan terhadap  literatur  atau  bahan  pustaka  yang berkaitan  dengan  masalah  atau  materi  penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.
b. Bahan Hukum
Bahan  hukum  adalah  bahan  yang  diperoleh  dari kajian  hukum[12].  Bahan  hukum  dibagi  menjadi  tiga yaitu sbagai berikut:
1) Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga
2) Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang berasal dari kepustakaan,
3) Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang dapat  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  yang  dapat  berupa  rancangan perundang-undangan,  hasil  penelitian,  buku-buku teks dan berita internet.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  adalah  cara  yang digunakan  oleh  peneliti  untuk  mengumpulkan  data, dalam  hal  ini  adalah  proses  diperolehnya  data  dari sumber  data,  sumber  data  yang  dimaksud  berasal  dari subjek  penelitian[12].  Dalam  penelitian  ini,  data  yang dikumpulkan menggunakan metode sebagai berikut: a. Metode Wawancara
Metode  wawancara  adalah  sebuah  dialog  yang dilakukan  oleh  pewawancara[14].  Pendapat  lain mengatakan  bahwa  metode  wawancara  adalah  suatu teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara tanya  jawab  antara  penanya  atau  pewawancara  dengan narasumber”[11].
b. Metode Dokumentasi
Metode  dokumentasi  yaitu  mencari  data  mengenai hal-hal  atau  variabel  yangberupa  catatan,  transkrip, buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  agenda  dan sebagainya[12]. Ahli lain mengungkapkan bahwa metode dokumentasi  adalah  suatu  cara  pengumpulan  data berupa  dokumentasi,  serta  menjadikan  pencatatan sistemati[15].

## 5. Metode Analisis Data
Analisis  data  merupakan  kegiatan  dalam  penelitian yang  berupa  melakukan  kajian  atau  telaah  terhadap hasil  pengolahan  data  yang  dibantu  dengan  teori-teori yang telah didapat sebelumnya[12].
a. Deskriptif Sifat  analis  deskriptif  adalah  bahwa  peneliti dalam  menganalisis  berkeinginan  untuk  memberikan gambaran  atau  pemaparan  atas  subjek  dan  objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukanya.
b. Evaluatif
Dalam  analisis  data  yang  bersifat  evaluatif  ini peneliti  memberikan  justifikasi  atas  hasil  penelitian. Peneliti  akan  memberikan  penelaian  dari  hasil penelitian,  apakah  hipotesis  dari  teori  hukum  yang diajukan diterima atau ditolak.
c. Perspektif Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukanya. Argumentasi  di  sini  dilakukan  oleh  peneliti  untuk memberikan  perspektif  atau  penelaian  mengenai  benar atau  salah  atau  apa  yang  seyogianya  menurut  hukum terhadap  fakta  atau  peristiwa  hukum  dari  hasil penelitian tersebut.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Tanah
Milik  Daerah  oleh  Masyarakat  Desa  Daha Kabupaten Dompu
Kasus-kasus  penyalahgunaan  tanah  milik  daerah disebabkan  oleh  beberapa  faktor  antara  lain:  faktor ekonomi,  adanya  kemudahan  dalam  mendapatkan modal,  kekurangan  modal,  faktor  sosial  sehingga masyarakat  melakukan  tindakan  penyalahgunaan  tanah tersebut  dan  mendapatkan  sanksi  mengembalikan seluruh  uang  yang  telah  mereka  terima  yang  sama besarnya dan tidak dapat lagi menggarap tanah tersebut selama  5  tahun  kedepannya.  Berdasarkan  hasil penelitian  beberapa  bentuk  penyalahgunaa  tanah  milik pemerintah daerah Dompu.
Tabel 1
Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Tanah Milik Daerah oleh Masyarakat Desa Daha  Kabupaten Dompu
No Gang Luas Tanah Luas M 2 /Orang Jumlah Orang 1 Pertama 10.000 M 2 1000 M 2 10 Orang 2 Kedua 10.000 M 2 1000 M 2 10 Orang 3 Ketiga 10.000 M 2 1000 M 2 10 Orang 4 Keempat 10.000 M 2 1000 M 2 10 Orang 5 Kelima 10.000 M 2 1000 M 2 10 Orang 6 Keenam 10.000 M 2 1000 M 2 10 Orang 7 Ketujuh 10.000 M 2 1000 M 2 10 Orang 8 Kedelapan 10.000 M 2 1000 M 2 10 Orang 9 Kesembilan 10.000 M 2 1000 M 2 10 Orang 10 Kesepuluh 10.000 M 2 1000 M 2 10 Orang 11 Kesebelas 10.000 M 2 1000 M 2 10 Orang
Jumlah 120.000M 2 120.000M 2 120 Orang
Menurut  Suhaimin  H.  Umar.  Selaku  Kepala  Desa Daha menjelaskan :
“ Tanah  yang  diberikan  hak  sewa  oleh  Pemda kepada  Masyarakat  Desa  Daha  Kabupaten Dompu  dijadikan jaminan utang  pada  Kreditur (Pemberi  pinjaman),Kreditur  ini  bukanlah  jenis lembaga  pinjaman  seperti  Bank,Koperasi  dan sejenisnya,tapi  secara  independen  yang  ada  di kampung-kampung yang biasanya membungakan  uang  (Rentenir)  disinilah  letak salah  satu  penyalahgunaan  tanah  milik  Pemda Kabupaten  Dompu    tersebut,  pada  hal  status tanahnya  hanya  hak  sewa  untuk  usaha pertanian  yang  diberikan  oleh  Pemda  lewat Kepala  Desa.  Kasus  ini  diketahui  oleh masyarakat dan pemerintah setelah pihak yang menjaminkan  tanah  tersebut  tidak  mampu membayar  hutangnya  ahirnya    Kreditur melakukan  eksekusi  terhadap  tanah  tersebut, hal  ini  jelas  bertentangan  dengan  peraturan yang  berlaku  maka  dari  itu  eksekusi  tidak  bisa dilaksanakan ”. (Wawancara, 10 November 2016) Berkaitan  dengan  penjelasan  di  atas  maka  sudah nampak  jelas  hal  itu  melanggar  undang-undang  yang berlaku  seperti  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan peraturan pelaksana,karena  sifatnya  hak  sewa  mempunyai  batas waktu  tertentu  dan  peralihan  maupun  pembebannya kepada pihak lain otomatis  memerlukan ijin dari pihak yang memilik yaitu Pemda Kabupaten Dompu.
Kasus  masalah  penyalahgunaan  tanah  milik  Pemda juga dijelaskan oleh Bapak M. Tahir selaku ketua Badan Permusayawaratan Desa (BPD) menjelaskan:
“Kasus  penyalahgunaan  tanah  Pemda  oleh Masyarakat  Desa  Daha  Kabupaten  Dompu sangat  bervariasi  salah  satunya  adalah beberapa  warga  Desa  Daha  Menjual  Lepas Tanah itu kepada pihak lain yang berada diluar Desa Daha tersebut dengan hanya menggunakan  perjanjian  Jual  Beli  dibawah tangan  yang  dibuat  oleh  masing-masing  pihak, bahkan  ada  juga  yang  secara  lisan.  Khusus kejadian  peralihan  ini  Masyarakat  tersebut menggunakan  modus  akta  dibawah  tangan supaya  transaksi  berjalan  dengan  mudah  dan tertutup .” (Wawancarai, 15 November 2016) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Dompu
menyatakan kuatnya penyalahgunaan  tanah  milik  Pemda  Kabupaten  Dompu yang  dilakukan  oleh  beberapat  Masyarakat  Desa  Daha, karena  untuk  masalah  tanah  sudah  jelas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok Agraria  dan  peraturan  pelaksana  seperti  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  tahun  1961  tentang  pendaftaran
tanah yang telah diubah dengah Peraturan Pemerintanh Nomor  24  tahun  1997  telah  mengatur  masalah  secara terperinci tentangperalihan hak atas tanah.
Sementara  menurut  Muhammad  Robin  selaku Sekertaris Desa Daha Kabupaten Dompu menjelaskan:
“ Masalah  Tanah  Pemda  Kabupaten  Dompu yang  disalahgunakan  oleh  Masyarakat  Desa Daha yaitu berupa beberapa diantara masyarakat  Desa  Daha  yang  mendapat kesempatan  hak  Sewa  atas  tanah  Pemda tersebut  menggadaikan  tanah  tersebut  dengan batas  waktu  lebih  dari  7  (tujuh)  tahun  tanpa mengkonfirmasi  ke  Pemda,  padahaln  dalam pemberian haknya Masyarakat menyewa tanah Pemda Kabupaten Dompu itu maksimal 5 tahun untuk  sekali  kontrak,  kemudian  pemberi  gadai tanah  tersebut  sudah  meninggal  setelah  tanah tersebut  selesai  masa  sewanya  muncullah maslah,  karena  pihak  yang  menerima  gadai merasa  keberatan  atas  diambil  alihnya  tanah tersebut  oleh  Pemda  Kabupaten  Dompu  karena pemegang  gadai  juga  telah  menjadikan  tanah gadai  itu  pada  salah  seorang  Kreditur  tempat dia  meminjam  modal  untuk  usahanya .” (Wawancara, 16 November 2016)
Demikian juga penjelasan Kemal Selaku kepala Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kabupaten  Dompu menjelaskan:
“ Penyalahgunaan tanah milik Pemda Kabupaten  Dompu  yang  dilakukan  oleh Mayarakat  Desa  Daha  memang  benar  terjadi, pihak  BPN  menerima  pengaduan  dari  Kepala Desa  Daha,  setelah  diterima  maka  dapat disimpulkan secara garis besar ada 3 (tiga) hal yang ditemukan yaitu: Tanah Pemda
Kabupaten
Dompu disalahgunakan oleh Masyarakat  Desa  Daha  dengan  (1)  menjadikan tanah  sebagai  jaminan  hutang,  (2)  menjual lepas  tanah  tersebut,  dan  (3)  menggadaikan tanah  tersebut  dalam  jangka  7  tahun,  hal  ini jelas  sudah  melanggar  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dalam hal  ini  BPN  akan  lebih  dulu  mengkaji  apakah masalah ini merupakan kewenangan kementrian  Agraria  atau  bukan  itu  tergantung pada  data-data  yang  akan  dikumpulkan .” (Wawancara, 19 November 2016)
Penyalahgunaan  Tanah Pemda  oleh  masyarakat  Desa Daha Kabupaten Dompu, dapat diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini:
Tabel 2 Penyalahgunaan Tanah Pemda oleh masyarakat Desa
Daha No Gan g Luas Tanah Luas M 2 /Ora Juml ah Keterang an
114 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 6, No. 2, September 2018, hal 110-118
ng Oran g Penyalah gunaan Tanah 1 Perta ma 10.000 M 2 /Oran g 1.000 M
2 /Oran g 10 Orang 7 Orang yang menggadai kan tanah 2 Kedu a 10.000 M 2 /Oran g 1.000 M 2 /Oran g 10 Orang 7 Orang yang menggadai kan tanah 3 Ketig a 10.000 M 2 /Oran g 1.000 M 2 /Oran g 10 Orang 6 Orang yang menjual lepas tanah 4 Kee mpat 10.000 M 2 /Oran g 1.000
M 2 /Oran g 10 Orang 6 Orang yang menggadai kan tanah 5 Keli ma 10.000 M 2 /Oran g 1.000 M 2 /Oran g 10 Orang 5 Orang yang menggadai tanah 6 Keen am 10.000 M 2 /Oran g 1.000 M 2 /Oran g 10 Orang 5 Orang menjamink an tanah sebagai jaminan hutang 7 Ketuj uh 10.000 M 2 /Oran g 1.000 M 2 /Oran g 10 Orang 7 Orang yang menggadai kan tanah 8 Kede lapa n 10.000 M 2 /Oran g 1.000 M 2 /Oran g 10 Orang 5 Orang yang menjual lepas tanah 9 Kese mbil an 10.000 M 2 /Oran g 1.000 M 2 /Oran g 10 Orang 8 Orang yang menggadai kan tanah 10 Kese pulu h 10.000 M 2 /Oran g 1.000 M 2 /Oran g 10 Orang 5 Orang yang menjual lepas tanah 11 Kese belas 10.000 M 2 /Oran g 1.000 M 2 /Oran g 10 Orang 4 Orang yang menjual lepas tanah Jumlah 120.000 M 2 120.000 M 2 120 Orang 70 Orang
Jadi  berdasarkan  uraian  di  atas  tentang  bentuk- bentuk  penyalahgunaan  tanah  milik  daerah  oleh masyarakat  Desa  Daha  Kabupaten  dompu,  maka  ada tiga (3) permasalahan antara lain :
a. Tanah  milik  pemda  dijadikan  jaminan  hutang seluas 10.000M2 (1 Ha) yang dilakukan oleh 10 (Sepuluh) Orang Warga.
b. Menjual  lepas  tanah  milik  pemda  seluas 20.000M2 (2 Ha) yang dilakukan oleh 20 (Dua Puluh) Orang Warga.
c. Menggadaikan  kepada  pihak  lain  seluas 40.000M2  (4  Ha)  yang  dilakukan  oleh  40 (Empat Puluh) Orang Warga.
Dari  3  (tiga)  permasalahan  di  atas    menggambarkan bahwa memang benar masyarakat Desa Daha Kabupaten
Dompu  telah  melakukan  penyalahgunaan  tanah  milik pemda atau dengan kata lain telah melakukan tindakan yang  melawan  hukum,  itu  dijelaskan  pada  Undang- Undang  Pokok-Pokok  Agraria,  karena  hak  sewa mempunyai  batas  waktu  tertentu  danperalihannya maupun  pembebanannya  kepada  pihak  lain  otomatis memerlukan  ijin  dari  pihak  yang  memiliki yaitu Pemda Kabupaten Dompu
2. Langkah-Langkah  Yang  Ditempuh  Oleh Pemerintah dan Masyarakat dalam Menyelesaikan  Masalah  Penyalahgunaan Tanah  Milik  Daerah  Oleh  Masyarakat  Desa Daha Kabupaten Dompu
Dari semua kasus penyalahgunaan tanah milik Pemda yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Daha  Kabupaten Dompu hanya 30 kasus yang dapat terselesaikan secara musyawarah mufakat (kekeluargaan) sesuai dengan adat istiadat  yang  berlaku  di  dalam  kehidupan  masyarakat tersebut  dan  40  kasus  masih  dalam  proses  dikarnakan tidak adanya kesepatan dari para pihak dan adanya yang merasa dirugikan karena permasalahan ini.
Berdasarkan peraturan Menteri Agraria N0. 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan menjelaskan bahwa:
Paragraf 1 Umum   Pasal 37 berbunyi: Penyelesaian Sengketa atau
Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dapat dilakukan melalui Mediasi.
Dalam  hal  salah  satu  pihak  menolak  untuk dilakukan  Mediasi  maka  penyelesaiannya diserahkan  kepada  para  pihak  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundangundangan . Paragraf 2 Pelaksanaan Mediasi  Pasal 38 berbunyi:
Apabila  para  pihak  bersedia  untuk  dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 37 ayat (1), maka mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak.
Dalam  perjanjian  sewa  tanah  milik  Pemda  tersebut bahwa jelas jangka waktu yang diberikan adalah selama 7  Tahun  setelah  7  Tahun  dikelola  maka  Pemda  berhak mengambil  kembali  tanah  tersebut  dan  sistem  yang dalam  perjanjian  sewa  tanah  pemda  yaitu  sistem  bayar dimuka  yang  dimana  masyarakat  yang  ingin  menyewa tanah pemda harus membayar dulu uang sejumlah yang disepakati tersebut.
Ada tiga kasus permasalahan tanah milik pemerintah daerah Dompu, yakni:
a. Kasus Tanah Milik Pemda Dijadikan Jaminan Hutang Kasus  menjaminkan  tanah  kepada  rentenir  terjadi hanya di 2 gang yaitu gang 6 dan gang 12 sebanyak 10 orang  atau  10  kasus  seluas  10.000M2/orang informasi ini diperoleh dari Bapak  M. Sidik selaku Ketua RT 05 Desa Daha yang menyatakan:
“ Kasus  menjaminkan  tanah  merupakan  kasus yang memang cukup cepat menyebar di desa ini, kasus  tersebut  terjadi  di akibat  petani  kesulitan mendapatkan  pinjaman  modal  dari  Bank karena  proses  yang  lama  dan  syarat adminstrasi  yang  ketat  karena  masyarakat yang  di  2  gang  tersebut  tidak  mempunyai apa- apa sebagai  jaminan kebendaan  untuk mendapatkan  modal  dan  untuk  besaran pinjaman  yang  mereka  ambil  adalah  rata-rata Rp.  5.000.000/  orang  untuk  luas  10.000M2, meraka  yang  menjaminkan  tanah  tersebut dikenakan  saksi  setelah  dimediasi  di  BPN berupa    wajib  mengembalikan  uang  dari kreditur tersebut setelah panen selesai dan tidak boleh  ikut  dalam  pelelangan  tanah  tersebut untuk  waktu  2  tahun  kesimpulan  tersebut diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat” (Wawancarai, 24 april 2016).
Setelah mediasi berlangsung selama 30 hari kepada 10  kasus  yang  melakukan  tindakan  penyalahgunaan tanah  milik  Pemda  hanya  5  kasus  yang  dapat terselesaikan secara musyawarah mufakat (kekeluargaan)  seperti  dalam  kasus  Bapak  Ismail  dan Bapak Nurhadiyansyah yang telah dapat terselesaikan.
Demikian  pula  pernyataan  bapak  Ismail  selaku orang  yang  telah  menerima  tanah  sebagai  jaminan hutang tersebut menyatakan bahwa:
“ iya  memang  benar  kasus  menjaminkan  tanah Pemda antara saya dan Bapak Nurhadyansyah sudah  terselesaikan  melalui  mediasi.  Karena mediasi  juga  memiliki  efekpositif  untuk  kami berdua,  hubungan  sosial  kami  berduapun  tetap terjaga.  Kesepakatan  yang  kami  ambil  pada saat  mediasi  berlangsung  bahwa  Bapak Nurhadiyansyah bersedia untuk mengembalikan  uang  saya  dengan  bunga  10%” (Wawancarai, 30 November 2016 ).
Sedangkan  5  kasus  masih  dalam  proses, dikarenakan  tidak  adanya  kesepakatan  antara  para pihak  yang  bersangkutan  dan  adanya  pihak  yang merasa dirugikan karena permasalahan tersebut.  Apa bila  10  kasus  ini  tidak  dapat  terselesaikan  melalui mediasi  (musyawarah  mufakat)  maka  penyelesaian harus melalui pengadilan.
b. Kasus Menjual Lepas Tanah Milik Pemda
Kasus  menjual  lepas  yang  terjadi  adalah  sebanyak 20  kasus  dengan  luas  masing-masing  kasus  seluas 10.000M2/ orang yang terungkap di gang nomor 3, 8, 10 dan 11, Informasi ini diperoleh dari Bapak Mahfud selaku anggota BPD Desa Daha.
“ Memang  benar  mereka  dari  gang  yang berbeda  nekat  menjual  lepas  tanah  tersebut karena  beberapa  masalah  ekonomi  yang melilit,mereka  menjual  dengan  harga  Rp. 30.000.000/10 are dan pembeli adalah 1 orang,
setelah terungkap mereka sempat dilaporkan ke polisi  oleh  warga,  namun  kepala  desa mengupayakan  kasus  ini  dilakukan  secara mediasi  dulu,  akhirnya  mediasipun  dilakukan dan  mendapatkan  2  hal  kesimpulan  yaitu pertama  mereka  semua  wajib  mengembalikan seluruh  uang  dengan  bunga  10%  untuk  tiap bidang  dan  yang  kedua  adalah  kami  tidak  bisa berkesempatan  mendapatkan  hak  sewa  atau hak  pengelolaan  dari  tanah  tersebut  selama  5 tahu  keseimpulan  ini  diambil  berdasarkan musyawarah setempat ” (Wawancarai, 22 November 2016).”
Mediasi telah dilakukan berlangsung selama 30 hari kepada  20  kasus  yang  melakukan  tindakan penyalahgunaan  tanah  milik  Pemda  hanya  10  kasus yang  dapat  terselesaikan  secara  musyawarah  mufakat (kekeluargaan) seperti dalam kasus Bapak Muhammad  Abidin  dan  Bapak  Nurdin  yang  telah dapat terselesaikan.
Menurut  bapak  Nurdin  selaku  orang  yang  telah menerima penjualan lepas tanah tersebut menyatakan bahwa:
“ Kasus  antara  saya  dan  Bapak  Nurdin  sudah dapat terselesaikan dengan cara mediasi karena saya  dan  Bapak  Nurdin  itu  mempunyai hubungan  keluarga  dan  Bapak  Nurdin  juga telah  menyanggupi  untuk  mengembalikan sejumlah  uang  yang  telah  saya  berikan  kepada dia  kesepakatan  ini  kami  ambil  bersama” (Wawancarai,  28 November 2016).
Ada 10 kasus masih dalam proses, dikarnakan tidak adanya  kesepakatan  antara  para  pihak  yang bersangkutan  dan  adanya  pihak  yang  merasa dirugikan  karena  permasalahan  tersebut.  Apa  bila  20 kasus  ini  tidak  dapat  terselesaikan  melalui  mediasi (musyawarah  mufakat)  maka  penyelesaian  harus melalui pengadilan.
c. Dalam Menggadaikan Kepada Pihak Lain Kasus  gadai yang  terjadi  adalah  sebanyak  40  kasus yang  terungkap  di  gang  nomor  1,  2,  4,  5,  7  dan  9. Informasi diatas diperoleh dari Bapak Abdullah selaku perwakilan  yang  menggadaikan  tanah  tersebut menyatakan:
“ Memang  benar  kejadian  tersebut  kami menggadaikan  tanah  tersebut  dengan  harga yang  rata-rata  sama  dan  setelah  tiba  saatnya hal  itupun  terungkap  dan  kami  sangat menyesalinya  dan  untuk  solusinya  sudah dilakukan  mediasi  di  BPN  dan  kami  berjumlah 40 orang dari gang yang berbeda mendapatkan sanksi  yaitu  mengembalikan  seluruhnya  uang gadai  yang  sama  besarnya  yaitu  Rp. 10.000.000/10 are dan tidak bisa lagi mengikuti penggarapan  tanah  tersebut  untuk  5  tahun kedepan” hal tersebut diambil berdasarkan hasil
116 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 6, No. 2, September 2018, hal 110-118
musyawarah dan mufakat setempat (Wawancarai, 21 November 2016).
Mediasi telah dilaksanakan selama 30 hari pada 40 kasus  yang  melakukan  tindakan  penyalahgunaan tanah  milik  Pemda  hanya  15  kasus  yang  dapat terselesaikan secara musyawarah mufakat (kekeluargaan) seperti dalam kasus Bapak Mudar dan Bapak  Surandi  yang  yang  telah  terselesaikan,  dimana Bapak  Muhdar  menggadiakan  tanah  kepada  Bapak Surandi dengan harga Rp. 10.000.000.
Demikian juga menurut Bapak Surandi selaku orang yang menerima gadai menyatakan bahwa:
” Dalam  kasus  penyelesaian  gadai  tanah  ini, saya selaku penerima gadai dan Bapak Muhdar selaku  penggadai  tanah  telah  menyepakati untuk  dilakukan  mediasi  yang  dilakukan  oleh pihak BPN Kabupaten Dompu dan kasus antara kami  berdua  telah  dapat  terselesaikan  karena Bapak  Muhdar  telah  mengembalikan  uang sebesar  Rp.  10.000.000  kepada  saya  dengan bunga  10%  sesuai  dengan  kesepakatan  yang telah kami berdua sepakati bersama” (Wawancarai, 26 November 2016 )
Sementara  itu  ada  35  kasus  masih  dalam  proses, dikarnakan  tidak  adanya  kesepakatan  antara  para pihak  yang  bersangkutan  dan  adanya  pihak  yang merasa  dirugikan  karena  permasalahan  tersebut.  Apa bila  35  kasus  ini  tidak  dapat  terselesaikan  melalui mediasi  (musyawarah  mufakat)  maka  penyelesaian harus melalui pengadilan.
Berdasarkan  kasus  menjual  lepas  di  atas,  maka ditemukan  langkah-langkah  yang  ditempuh  oleh  Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan kasus gadai tersebut adalah sebagai berikut:
1) Sepakat  untuk  menempuh  proses  mediasi  yang dimaksud  disini  adalah  yang  dimana  kedua  belah pihak  harus  sepakat  untuk  menempuh  proses mediasi,  karena  mediasi  biasa  dilakukan  apabila kedua  belah  pihak  yang  bertikai  sepak  untuk  di mediasi.
2) Memahami masalah-masalah yang dimaksud disini adalah seorang mediator harus memahami masalah masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak yang bertikai tersebut.
3) Membangkitkan  pemilihan-pemilihan  pemecahan masalah  yang  dimaksud  disini  adalah  seorang mediator menyiapkan pemilihan pemilihan pemecahan  masalah  agar  dapat  disepakati  oleh kedua belah pihak yang bertikai. Karena dalam hal ini  seorang  mediator  tidak  dapat  menentukan keputusan  yang  berhak  menentukan  keputusan adalah  para  pihak  yang  bertikai  tersebut  dengan memusyawarahkannya bersama.
4) Mencapai kesepakatan yang dimaksud disini adalah setelah  kedua  belah  pihak  memusyawarahkan permasalahan  tersebut  sehingga  tercapai  sebuah
kesepakatan  antara  mereka  berdua  yang  tidak merugikan antara satu sama lain karena keputusan diambil oleh kedua belah pihak tersebut.
5) Melaksanakan  kesepakatan  yang  dimaksud  disini adalah setelah sudah ada kesepakatan yang diambil berdasarkan  musyawarah  tersebut,  maka  kedua belah  pihak  melaksanakan  kesepakatan  yang  telah diambil berdasarkan musyawarah tersebut.
Hal-hal  di  atas  merupakan  langkah-langkah  yang ditempuh  oleh  Pemerintah  dan  Masyarakat  dalam menyelesaikan  masalah  penyalahgunaan  tanah  milik Daerah  oleh  Masyarakat  desa  Daha  Kabupaten  Dompu, setelah rentetan tahap pemeriksaan dan hasil investigasi lapangan,  maka  pihak  mediator  (BPN)  Memaparkan hasil pada pihak-pihak yang berkepentingan.
Setelah  mendengar  penjelasan  dari  BPN  tersebut maka pihak-pihak yang bersangkutan mempertimbangkan,  setelah  dipertimbangkan  arahan dari  BPN  tersebut,  maka  masing-masing  pihak  sepakat untuk  menerima  putusan  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN) Kabupaten Dompu yang isinya antara lain sebagai berikut.
a) Masyarakat  Desa  Daha  Kabupaten  Dompu  yang menyalahgunakan  tanah  milik  Pemda  Kabupaten Dompu  mengakui  keasalahan  yang  diperbuatnya dan  menanggung  segala  resioko  atas  perbuatanya dalam  bentuk  ganti  rugi  berupa  pengembalian sejumlah uang yang diminta pada saat menujual dan menggadaikan tanah  kepada pembeli dan penerima gadai maupun yang menjaminkan tanah tersebutkepada Kreditur.
b) Keputusan ini diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat  antara  pihak-pihak  yang  terkait  yang memang  tidak  ada unsur  paksaan  dan  tekanan  dari pihak  manapun  karena  proses  Mediasi  berjalan dengan transparan dan akuntabel.
c) Semua tanah yang disalahgunakan akan diambil alih kembali oleh Pemerintah Kabupaten Dompu. Tabel 3
Penyalahgunaan Tanah Milik Pemda yang dilakukan oleh msyarakat Desa Daha Kabupaten Dompu
No Gang Luas Tanah Luas M 2 /Ora ng Juml ah Oran g
Ket Ter seles aika n Masi h dala m pros es 1 Perta ma 10.000 M 2 /Ora ng 1.000 M 2 /Ora ng 10 Orang 3 Oran g 4 Oran g 2 Kedu a 10.000 M 2 /Ora ng 1.000 M 2 /Ora ng 10 Orang 2 Oran g 5 Oran g
3 Ketig a 10.000 M 2 /Ora ng 1.000 M 2 /Ora ng 10 Orang 3 Oran g 3 Oran g 4 Keem pat 10.000 M 2 /Ora ng 1.000 M 2 /Ora ng 10 Orang 2 Oran g 4 Oran g 5 Kelim 10.000 1.000
10 3 2
a M 2 /Ora ng M 2 /Ora ng Orang Oran g Oran g 6 Keen am 10.000 M 2 /Ora ng 1.000 M 2 /Ora ng 10 Orang 2 Oran g 3 Oran g 7 Ketuj uh 10.000 M 2 /Ora ng 1.000 M 2 /Ora ng 10 Orang 2 Oran g 5 Oran g 8 Kedel apan 10.000 M 2 /Ora ng 1.000 M 2 /Ora ng 10 Orang 2 Oran g 3 Oran g 9 Kese mbila n 10.000 M 2 /Ora ng 1.000 M 2 /Ora ng 10 Orang 3 Oran g 5 Oran g 10 Kesep uluh 10.000 M 2 /Ora ng 1.000 M 2 /Ora ng 10 Orang 2 Oran g 3 Oran g
11 Keseb elas 10.000 M 2 /Ora ng 1.000 M 2 /Ora ng 10 Orang 3 Oran g 1 Oran g 12 kedu abela s 10.000 M 2 /Ora ng 1.000 M 2 /Ora ng 10 Orang 3 Oran g 2 Oran g 30 Oran g 40 Oran g

## D. TEMUAN DAN DISKUSI
Bentuk-bentuk  penyalahgunaan  tanah  milik  daerah oleh  masyarakat  Desa  Daha  Kabupaten  dompu,  maka ada tiga (3) permasalahan antara lain :
a. Tanah  milik  pemda  dijadikan  jaminan  hutang seluas 10.000M2 (1 Ha) yang dilakukan oleh 10 (Sepuluh) Orang Warga.
b. Menjual  lepas  tanah  milik  pemda  seluas 20.000M2 (2 Ha) yang dilakukan oleh 20 (Dua Puluh) Orang Warga.
c. Menggadaikan  kepada  pihak  lain  seluas 40.000M2  (4  Ha)  yang  dilakukan  oleh  40 (Empat Puluh) Orang Warga.
Dari  3  (tiga)  permasalahan  di  atas    menggambarkan bahwa memang benar masyarakat Desa Daha Kabupaten Dompu  telah  melakukan  penyalahgunaan  tanah  milik pemda atau dengan kata lain telah melakukan tindakan yang  melawan  hukum,  itu  dijelaskan  pada  Undang- Undang  Pokok-Pokok  Agraria,  karena  hak  sewa mempunyai  batas  waktu  tertentu  danperalihannya maupun  pembebanannya  kepada  pihak  lain  otomatis memerlukan  ijin  dari  pihak  yang  memiliki yaitu Pemda Kabupaten Dompu
Dengan  demikian  bahwa  ada  hubungannya  dengan teori yang menjelaskan bahwa sengketa tanahmerupakan  konflik  antara  dua  pihak  atau  lebih yang  mempunyai  kepentingan  berbeda  terhadap  satu atau  beberapa  obyek  hak  atas  tanah  yang  dapat mengakibatkan  akibat  hukum  bagi  keduanya[16]. Pendapat  yang  sama[8],  dia  mengemukakan  bahwa sengketa  tanah  merupakan  konflik  antara  dua  orang atau  lebih  yang  sama  mempunyai  kepentingan  atas status hak  objek  tanah  antara  satu  atau  beberapa  objek
tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak.
Dari  70  kasus  penyalahgunaan  tanah  milik  Pemda yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Daha  Kecamatan Hu,u  Kabupaten  Dompu  hanya  30  kasus  yang  dapat terselesaikan secara musyawarah dan mufakat (kekeluargaan) sesuai dengan adat istiadat yang berlaku didalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini masyarakat yang  melakukan  tindakan  penyalahgunaan  tanah  milik Pemda  dan  masyarakat  yang  merasa  dirugikan  karena permasalahan tersebut, merasa tidak ada yang dirugikan, karena pihak yang melakukan tindakan penyalahgunaah tanah tersebut bersedia untuk mengembalikan sejumlah uang  yang  telah  ia  terima  dari  pihak  yang  dirugikan. Sedangkan  sisanya  yang  masih  dalam  proses  ada  40 kasus, dikarnakan tidak adanya kesepakatan antara para pihak  dan  adanya  yang  merasa  dirugikan  karena permasalahan tersebut.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  1)  bentuk- bentuk  penyalahgunaan  tanah  milik  daerah  oleh masyarakat  Desa  Daha  Kabupaten  Dompu  yaitu: penyalahgunaan  tanah  milik  Pemda  Kabupaten  Dompu yang  dilakukan  oleh  mayarakat  desa  Daha  antara  lain menjadikan  tanah  sebagai  jaminan  hutang,  menjual lepas  tanah  tersebut,  dan  menggadaikan  tanah  tersebut dalam  jangka  7  tahun,  hal  ini  jelas  sudah  melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang Pokoko-Pokok  ketentuan  Agraria  dan  Undang-Undang Nomor 56/Prp 1960 tentang Landreform serta peraturan pelaksana  lainya.  2)  Langkah-langkah  yang  ditempuh oleh  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  menyelesaikan masalah  penyalahgunaan  tanah  milik  daerah  oleh masyarakat  desa  Daha  kabupaten  Dompu  yaitu  hanya melalui  Mediasi  yang  diprakarsai  oleh  Badan Pertanahan Nasioan (BPN) Kabupaten Dompu.
Pemerintah, agar lebih meningkatkan fungi pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap Masyarakat  Desa  Daha  Kabupaten  Dompu  agar  tidak terulang  kembali  masalah  penyalahgunaan  tanah  milik Pemda. Untuk masyarakat, diharapkan agar  memahami dan  mengetahui  batas-batas  hak  dan  kewajiban    yang diberikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  pihak Universitas  Muhammadiyah  Mataram  yang  senantiasa memberikan  saran,  masukan,  dan  dana  kepada  penulis sehingga artikel ilmiah ini selesai dengan tepat waktu.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] H.  Djanggih  and  S.  Salle,  “Aspek  Hukum
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum,”
118 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 6, No. 2, September 2018, hal 110-118
Pandecta Res. Law J. , vol. 12, no. 2, pp. 165–172, 2017.
[2] N.  Ismail,  “Arah  politik  hukum  pertanahan  dan perlindungan  kepemilikan  tanah  masyarakat,” J. Rechts Vinding Media Pembin. Huk. Nas. , vol. 1, no. 1, pp. 33–51, 2012.
[3] E.  Dewi,  “Identifikasi  Sumber  Pendapatan  Asli Daerah  dalam  Rangka  Pelaksanaan  Otonomi Daerah,” 2002.
[4] U.  Santoso,  “Kewenangan  Pemerintah  Daerah dalam Penguasaan Atas Tanah,” J. Din. Huk. , vol. 13, no. 1, pp. 99–108, 2013.
[5] A.  Krisindarto,  “Pengelolaan  Aset  Tanah  Milik Pemerintah  Kota  Semarang,” J.  Pembang.  Wil. KOTA , vol. 8, no. 4, pp. 403–411, 2012.
[6] M.  Kaban,  “Penyelesaian  Sengketa  Waris  Tanah Adat  Pada  Masyarakat  Adat  Karo,” Mimb. Hukum-Fakultas  Huk.  Univ.  Gadjah  Mada ,  vol. 28, no. 3, pp. 453–465, 2016.
[7] S.  C.  F.  Tukunang,  “Manajemen  Aset  Daerah Pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan Dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Siau, Tagulandang,  Biaro,” J.  EMBA  J.  Ris.  Ekon.
Manajemen,  Bisnis  dan  Akunt. ,  vol.  4,  no.  2,
2016.
[8] M.  Sakai,  “Solusi  Sengketa  Tanah  di  Era Reformasi  Politik  dan  Desentralisasi  Indonesia,” Antropol. Indones. , 2014.
[9] U.  Santoso,  “Penyelesaian  Sengketa  Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” J. Perspekt. , vol. 21, no. 3, 2016.
[10] F.  Wowor,  “Fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Tanah,” LEX Priv. , vol. 2, no. 2, 2014.
[11] P.  Mahmud  Marzuki,  “Penelitian  Hukum,” Jakarta: Kencana Prenada Media , p. 55, 2005.
[12] M.  F.  N.  Dewata  and  Y.  Achmad,  “Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,” Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2010.
[13] Sugiyono, “Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D,” Alf. Bandung , 2010.
[14] A.  Suharsimi,  “Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan  Praktik,” Jakarta:  Rineka  Cipta , 2006.
[15] B.  Ashshofa,  “Legal  Research  Methods,” Second Matter, Rineka Cipta, Jakarta , 2003.
[16] E.  Syarief, Menuntaskan  Sengketa  Tanah
Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan . Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.