## SERVITUDE DI PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA (SEBAGAI ALTERNATIF MENGEMBANGKAN EKONOMI PERBATASAN DI KALBAR- SERAWAK)
Hadi Suratman*, FX. Adji Samekto, Nanik Trihastuti Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1, Semarang hadisuratman0@gmail.com

## Abstract
Cross-border traders are traditional traders from Indonesia who enter Malaysia to trade in the Serikin  District,  but  do  not  use  complete  documents  either  as  letters  to  cross  or  carry merchandise.  Here  of  course  we  understand  together  and  why  it  can  happen.  Maybe  that  is where  there  is  dependency  between  Malaysians  and  Indonesian  traders.  This  dependence  has been  beneficial  for  Indonesian  traders.  The  governments  of  Malaysia  and  Indonesia  should provide legality for Indonesian traders by conducting Bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia regarding a special area of trade using the Servitude Economic Rights. So in this study there are several issues that must be examined namely: 1) Servitude Rights in Border Area Development; 2) Establishment of Cross-Border Trade Zone; 3) Benefits of Special Trade Zone for Indonesia and Malaysia; 4) Efforts to Accelerate Border Economic Growth.
Keywords: Servitude Economy; Negative Servitude; Positive Servitude

## Abstrak
Pedagang  lintas  batas  adalah  pedagang  tradisional  dari  Indonesia  yang  masuk  ke  wilayah Malaysia untuk berdagang di Distrik Serikin, namun tidak menggunakan dokumen lengkap baik sebagai surat untuk melintas  maupun membawa  barang dagangan. Di sini tentunya kita pahami bersama  dan  mengapa  hal  itu  bisa  terjadi.  Mungkin  di  situlah  adanya  ketergantungan  antara Masyarakat  Malaysia  dengan  pedagang  Indonesia.  Ketergantungan  tersebut  telah menguntungkan bagi pedagang Indonesia. Pemerintah  Malaysia dan  Indonesia hendaknya harus memberikan  suatu  legalitas  bagi  para  pedagang  Indonesia  dengan  melakukan  kerja  sama Bilateral  antara  Indonesia  dengan  Malaysia  tentang  suatu  kawasan  khusus  dagang    dengan menggunakan  Hak  Ekonomi  Servitude.  Jadi  dalam  penelitian  ini  ada  beberapa  persoalan  yang harus dikaji yaitu: 1) Hak Servitude dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan; 2) Pembentukan Kawasan Khusus Dagang Lintas Batas; 3) Manfaat dari Kawasan Khusus Dagang bagi Indonesia dan Malaysia; 4) Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan.
Kata Kunci: Ekonomi Servitude; Servitude Negatif; Servitude Positif

## A. Pendahuluan
Setiap negara mempunyai strategi untuk memajukan
masyarakatnya secara keseluruhan  dalam  masalah  perekonomian agar  lahirnya  kesejahteraan  .  Kesejahtraan tersebut  tidak begitu saja hadir tanpa upaya kerja  keras  dan campur  tangan dari    negara termasuk  Indonesia.  Indonesia  merupakan
Negara  Kesejahteraan  sesuai  dengan  UUD NKRI  1945,  hal  ini  dapat  dilihat    dari beberapa    contoh  putusan  Mahkamah Konstitusi  tidak  ada  lagi  keraguan  bahwa Indonesia  adalah  negara  kesejahteraan, putusan  Mahkamah  diatas  berlaku  sebagai tafsir  konstitusional  terhadap  sejumlah  isu yang berkenaan atau terkait dengan gagasan
negara  kesejahteraan  menurut  UUD  NKRI 1945  yang  dipraktikan  di  Indonesia (Palaguna, 2019:19).
Negara  kesejahteraan  di  suatu  negara mempunyai banyak perbedaan antara negara dengan  sistem  pemerintahan  yang  berbeda, namun  tujuannya  adalah  menciptakan kemajuan perekonomian rakyatnya sehingga menjadi  sejahtera.  Menurut  Paul  Spicker, negara kesejahtraan tiada lain adalah bentuk –  bentuk  kelembagaan    dan  perlindungan sosial.  Negara  kesejahteraan  dibanyak negara  modern  saat  ini  dalam  bentuk  pola- pola  perlindungan  sosial  yang  sebelumnya telah  dikembangkan melalui tindakan sosial Kolektif.  Sehingga  membangun  negara kesejahteraan menjadi obsesi banyak negara baru terutama di Asia yang merdeka setelah Perang  Dunia  II.  Beberapa  negara  seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, telah cukup berhasil membangun negara kesejahteraannya (Triwibowo, 2006:6) . Demikian  pula,  negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia 1945.(Sukmana, 2016)
Negara  Indonesia  merupakan  negara yang cukup luas, persebaran  masyarakatnya tidak merata, sehingga pertumbuhan perekonomian  antara  masyarakat  diwilayah satu  berbeda  dengan  masyarakat  diwilayah lainnya.  Kalimantan  Barat  merupakan wilayah  yang  langsung  berbatasan  dengan negara  Malaysia  sehingga  terdapat  suatu keunikan  tersendiri  dalam  melakukan kegiatan  ekonomi.  Kegiatan  ekonomi tersebut  adalah  suatu  bentuk  dagang  lintas batas  oleh  masyarakat  Indonesia,  namun kawasan yang dipergunakan untuk berdagang  adalah  kawasan  Pasar  Serikin yang  masuk  dalam  yurisdiksi  negara Malaysia tanpa adanya kesepakatan bilateral.
Hadirnya  Pasar  Serikin  bukan  karena suatu  perjanjian  bilateral  antara  Indonesia dan  Malaysia,    sebagaimana  diatur  dalam Border Crossing Agreement (BCA), ataupun dalam Border  Trade  Agreement (BTA).
Pasar  Serikin  merupakan  wilayah  yang digunakan  untuk  berdagang  bagi  orang-
orang Indonesia yang telah ada jauh sebelum diberlakukannya Border  Trade  Agreement (BTA)  itu  sendiri,  sedangkan Border  Trade Agreement mulai diberlakukan  tahun 1970. Perubahan Border  Trade  Agreement (BTA) Tahun 1970 mengatur beberapa hal  prinsip: yaitu  (1)  pengertian  perdagangan  lintas batas,  (2)  pelaku  lintas  batas  serta  (3)  jenis dan nilai barang/produk. Pelaku lintas batas adalah  orang  (penduduk)  yang  berdiam (bertempat  tinggal)  di  dalam  kawasan perbatasan  kedua  negara,  dan  memiliki paspor  yang  dikeluarkan  masing-masing negara  maupun  pas  lintas  batas  yang dikeluarkan  berdasarkan  ketentuan Border Crossing  Agreement (BCA),  yang  terakhir adalah  BCA  Tahun  2006,  sedangkan  saat disepakatinya  BTA Tahun  1970  rujukannya adalah  BCA  Tahun  1967.  Perdagangan lintas  batas  dapat  berbentuk  perdagangan lintas  batas  darat,  yaitu  perdagangan  yang dilakukan  melalui  daratan  antar  kawasan perbatasan  darat  kedua  negara;  dan perdagangan lintas batas laut, yang diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan melalui kawasan  perbatasan  laut  dari  kedua  negara. BTA ditandatangani di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1970 (Sosrosoediro, 2018).
Perbatasan  menurut  Undang-Undang No  43  Tahun  2008  tentang  wilayah  negara pada  Pasal  1  (6)  berbunyi:  Kawasan Perbatasan  adalah  bagian  dari  wilayah negara  yang  terletak  pada  sisi  dalam sepanjang  batas  wilayah  Indonesia  dengan negara  lain,  dalam  hal  Batas  Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di  kecamatan.  Pada  umumnya  wilayah pebatasan  sering  menimbulkan  konflik  baik masalah  tapal  batas,  ataupun  masalah lainnya  sehingga    dapat  mengakibatkan hubungan  yang  kurang  harmonis.  Untuk menghindari  konflik    di  wilayah perbatasan tentunya perlu dilakukan kerjasama bilateral yang tujuannya adalah untuk kemajuan bagi masyarakat    kedua  negara,  khususnya masyarakat di perbatasan.
Untuk  melakukan  kerja  sama  antara satu negara dengan negara lainnya,  tentulah terlebih dahulu adanya suatu hubungan baik yang  dilakukan  secara  individu,  kelompok
masyarakat,    melalui    organisasi,  kelompok atau  negara-negara  dengan  negara.  Negara- negara merdeka satu sama lain, paling tidak secara  hukum  mereka  memiliki  kedaulatan, akan  tetapi  hal  itu  tidak  berarti  mereka terasing  atau  terpisah  satu  sama  lain. Sebaliknya,  mereka  berdekatan  dan  saling mempengaruhi dan oleh karena itu tidak ada jalan  lain  kecuali  harus  mendapatkan  cara untuk  hidup  berdampingan  dan  berhadapan satu  sama  lain.  Mereka  biasa  berhubungan dalam pasar internasional yang mempengaruhi  kebijakan  pemerintahannya dan  kekayaan  serta  kesejahteraan  warga negaranya.  Hal  itu  menunjukan  bahwa mereka berhubungan satu sama lain (Jacson, R dan Serensen, 2014).
Serikin adalah suatu distrik yang berada di  negara  Malaysi.  Kawasan  Serikin  telah dijadikan  wilayah  dagang  bagi  masyarakat Indonesia.  Pasar  Serikin  tidak  lahir  dari perjanjian bilateral antara Indonesia
Malaysia seperti Border Crossing Agrement (BCA) dan Border  Trade  Agrement (BTA) (“Perdagangan  Lintas  Batas  di  Kawasan Perbatasan  Indonesia  -  Malaysia:  Sebuah
Kajian Terhadap Implementasi Border Trade Agreement (BTA) Tahun 1970 di Kalimantan  Timur,”  2013).  Atas  dasar tersebut  maka  perlu  dilakukan  perjanjian bilateral  khusus  mengatur  area  yang dijadikan  tempat  berdagang.  Atas  dasar  itu perlu  dibuat  perjanjian Border  Area Agreement (BAA). Dengan adanya perjanjian  BAA  tadi,  bisa  didalamnya ditambah dengan Klausula berkaitan peraturan khusus tentang wilayah perdagangan Lintas batas. Pengaturan khusus yang dimaksud oleh penulis,    bisa  berkaitan  dengan  pengaturan khusus  tentang  bea  masuk,  pajak,  jenis barang  yang  dibawa,  serta    persyaratan lainnya yang berkaitan dengan perdagangan. Kekhususan  tersebut  nantinya  merupakan sesuatu  kesepakatan  yang  mempermudah para  pedagang  lintas  batas.  Hal  ini  perlu dilakukan, karena pasar Serikin   merupakan pasar  tradisional  yang  berada  di  wilayah Malaysia  yang  sipatnya  menetap,  sehingga perlu perjanjian bilateral tambahan,
mengingat  perjanjian  BCA dan BTA tidak mengatur hal tersebut.
Pasar Serikin, atau yang dikenal dengan sebutan  Pasar  “  Bandung”,  ataupun  dapat disebut  sebagai  Pasar  Borong  dapat disamakan dengan wilayah ekonomi dengan
Hak servitude, Servitude (servitut).
Servitude muncul  manakala  wilayah  suatu negara  terdapat  hak-hak (legal  rights) negara  lain.  Negara  yang  menikmati servitude berhak  untuk  melakukan  suatu perbuatan  di  wilayah  negara  lain.  Misalnya saja  suatu  negara  mempunyai  hak  melewat di dalam suatu negara lain (Adolf, 2002).
Wilayah  ekonomi servitude menurut hukum  Internasional  adalah  wilayah  negara lain  yang  dapat  dipergunakan  oleh  suatu negara  untuk  kepentingan  ekonominya dengan melalui perjanjian bilateral. Hadirnya  Pasar  Serikin  tidak    melalui perjanjian bilateral, dan juga bukan wilayah dengan  hak  servitude  untuk  Indonesia, namun  secara defacto wilayah  tersebut sudah  seperti  wilayah  Indonesia,  atau wilayah  servitude yang  diperuntukan  bagi Indonesia.
Negara Indonesia dan Malaysia seharusnya  mempunyai  kebijakan  yang sama dalam melihat permasalahan diperbatasan. Kebijakan yang sama tadi bisa berupa  regulasi  Hukum  yang  bersifat khusus,  misalnya  dengan    perjanjian bilateral  seperti  yang  pernah  dilakukan sebagaimana  yang  pernah  disepakati  yaitu Border  Crossing  Agrement (BCA)  dan Border  Trade  Agreement (BTA).  Perjanjian kerja  sama  yang  penulis  maksud  adalah perjanjian  yang  tidak  hanya  menyangkut masalah BCA tentang lintas batas atau BTA yang  mengatur  tentang  jumlah  barang  yang dibawa melintasi perbatasan, namun agreement yang  harus  dibuat  oleh  kedua negara  adalah agreement khusus  berkaitan dengan  suatu  kawasan  bersama  yang digunakan sebagai wilayah dagang.
Indonesia  telah  membuat  peraturan yang  berkaitan  dengan  masalah  perbatasan, yaitu    melalui  Perpres  Nomor  12  Tahun 2011  dalam  Pasal  4  (d)  mengatur “Inventarisasi  potensi  sumber  daya  dan
rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi,  pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan”.
Dengan dikeluarkan Perpres tersebut memang belum secara  khusus  mengatur  mengenai  aktivitas di  perbatasan.  Selanjutnya  Pemerintah Indonesia disamping memberlakukan ketentuan Perpres di atas, juga mengeluarkan  peraturan  Presiden  No  31 Tahun  2015  tentang  Rencana  Tata  Ruang Kawasan  Perbatasan  Negara  di  Kalimantan sebagai mana pada Pasal 1  (35) “Gubernur adalah  Gubernur  Kalimantan Barat,
Gubernur  Provinsi  Kalimantan  Timur, dan/atau  Gubernur  Provinsi  Kalimantan Utara”, Pasal 2 (36) “Bupati adalah Bupati Sambas, Bupati Bengkayang, Bupati Sanggau,  Bupati  Sintang,  Bupati  Kapuas Hulu,  Bupati  Mahakam  Ulu,  Bupati Malinau,  dan  Bupati  Nunukan ”.  Peraturan tentang  Perbatasan  Indonesia  dengan Malaysia, diatur juga  dalam Perda Provinsi Kalimantan  Barat  Tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Provinsi  Kalimantan  Barat Tahun 2014 dalam Pasal 1 (35) “Kawasan Perbatasan  adalah  wilayah  kebupaten/Kota yang  secara  geografis  dan  demografis berbantasan  langsung  dengan  negara tetangga  dan/atau  laut  lepas” .  Dengan adanya  Perpres  dan  Perda  yang  khusus mengatur  wilayah  perbatasan  Kalimantan tidak  secara  nyata,  tetapi  selalu  difokuskan pada masalah kedaulatan negara sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden No.  31  Tahun  2015  tentang  Rencana  Tata Ruang  Kawasan  Perbatasan  Negara  di Kalimantan  Pasal  6 “Penataan  ruang kawasan perbatasan negara bertujuan untuk mewujudkan  keutuhan  wilayah  negara  di perbatasan  dengan  menegakkan kedaulatan negara  dan  menjaga  pertahanan  negara pada kawasan perbatasan negara.”

## B.   Pembahasan
1.    Hak  Servitude  dalam  Pembangunan Kawasan Perbatasan
Dalam  Hukum  Internasional  dikenal hak  servitude,  dimana  hak  tersebut  sering
dilakukan  pada  negara-negara  eropa.  Hak servitude  adalah  hak  suatu  negara  demi kemajuan  ekonominya,  dapat  membangun fasilitasnya di negara lain, misalnya Perancis demi  meningkatkan  transportasi  di  bidang angkutan  perkeretaapian,  maka  menjadikan wilayah Inggris dipakai untuk pembangunan rel  kereta  api,  dan  Inggrispun  menyetujui. Begitu juga bagi negara di daerah Amerika, dimana  di  negara-negara  tersebut  hampir dikatakan  pasti  ada  jalan  kereta  api  yang menghubungkan dari suatu negara ke negara lainnya.  Suatu  hal  yang  cukup  penting berkaitan  dengan  kedaulatan  negara  adalah Servitude. Servitude menurut F.A.Vali yaitu a  condition  in  which  one  lacks  liberty especially  to  determine  one’s  couremof action or way of life (F.A.Vali, 1958) (suatu kondisi  dimana  seseorang  kurang  memiliki kebebasan,  terutama  untuk  menentukan tindakan atau cara hidup). Servitude muncul manakala  wilayah  suatu  negara  terdapat hak-hak (legal  right) negara  lain.  Negara yang  menikmati  servitude  berhak  untuk melakukan  suatu  perbuatan  di  wilayah negara  lain.  Misalnya  saja  suatu  negara mempunyai  hak  melewat  didalam  suatu negara lain (Adolf, 2002:159-160).
Sebaliknya, negara-negara yang mempunyai beban  untuk  memberikan  servitude  ini kepada  suatu  negara  berkewajiban  untuk tidak melakukan perbuatan yang menghalangi  hak-hak  negara  lain.  Misalnya saja  membangun  pangkalan  militer  yang melekat servitude diatasnya sehingga negara yang menikmati servitude menjadi terhalang.  Dari  pengertian  tersebut  bahwa servitude  merupakan  pembatasan  terhadap kedaulatan  (teritorial)  negara  (Adolf, 2002:159-160).
Bagi  Indonesia  dan  Malaysia  tentunya harus  juga  berpikir  tentang  hak  servitude sebagai  suatu  upaya  untuk  memajukan masyarakat perbatasan kedua negara melalui kerjasama  bilateral.  Indeonesia  dengan Malaysia  pernah  membuat  perjanjian bilateral,    kerjasama  tersebut  berkaitan dengan    Sosek  Malindo  yang  merupakan kerja  sama  dalam  bidang  sosial  dan ekonomi,  tetapi  kerjasama  tersebut  hanya
bersifat pemahaman, sebagai contoh Malaysia  menginginkan  suatu  aturan  yang sama dengan negaranya, misalnya berkaitan dengan    masalah  kendaraan  asing  yang berada  di  daerahnya  hanya  boleh  90  hari, dan  begitu  juga  Indonesia.  Jadi  ini sebenarnya bukan suatu kesepakatan melainkan hanya merupakan persamaan.
Perkembangan  pada  Sosek  Malindo lebih cenderung diutamakan kepada kemampuan wilayah masing-masing. Hal ini tentunya  dapat  dilihat  dari  cara  kerja  Sosek Malindo  tersebut,  misalnya  Sosek  Malindo dibagi  atas  dua  bentuk,  satu  Sosek  khusus Indonesia,  sedangkan  lainnya  adalah  Sosek khusus  Malaysia.  Jika  kita  pahami sebenarnya  bukan  merupakan  suatu  bentuk kerjasama tetapi hanya penyesuaian.
Masalah perbatasan memang
memerlukan  perhatian  tersendiri,  karena masalah  perbatasan  sangat  kompleks,  dan untuk  mengembangkan  perbatasan  harus mempunyai  konsep  yang  khusus,  misal daerah  mana  yang  berada  di  wilayah perbatasan  kedua  negara,  yang  bisa dibangun suatu fasilitas, dan juga siapa yang akan  membangun  rencana  kerja  hendaknya harus diatur dengan baik.
Hak  servitude  menjadi  kebiasaan internasional,  dan  kemudian  telah  menjadi bagian  dari  hukum  internasional.  Hal demikian  muncul  karena  di  wilayah  suatu negara  terdapat  hak-hak (legal  right) negara lain.  Setiap  negara  yang  memiliki  Hukum Sipil (Civil  Law), maka  mengenal  hak servitude.  Di  dalam  Hukum  Sipil  Indonesia diatur  di  dalam  Burgerlijk  Wetboek  yang terdapat  pada  Pasal  674  yang  berbunyi “ Pengabdian  pekarangan  adalah  suatu beban  yang  yang  diberikan  kepada perkarangan  milik  orang  yang  satu,  untuk digunakan  oleh  dan  demi  kebahagiaan pekarangan milik orang yang lain ”. Dari  bunyi  pasal  tersebut  jelas  jauh sebelum  Indonesia  merdeka,  hak  servitude telah  berlaku  di  Hindia  Belanda.  Hukum Belanda  yang  diadopsi  ke  dalam  hukum Indonesia  memang  tidak  tegas  mengartikan bahwa  perkarangan  termasuk  teritorial negara  lain.  Tetapi  yang  jelas  bahwa  hak
servitude  adalah  kebiasaan  internasional yang  kemudian  dikodifikasikan  kedalam hukum  positip.  Hak  Servitude  di  dalam ketentunan hukum Indonesia dapat
ditafsirkan secara analogi yang meluas, yaitu perkarangan  dapat  disamakan  wilayah, sedangkan wilayah tadi mempunyai pengertian menyempit menjadi perkarangan.
Negara  yang  menikmati  servitude berhak  untuk  melakukan  suatu  perbuatan hukum divvilayah negara lain. Di perbatasan Kalimantan Barat belum ada yang namanya hak servitude, dan bahkan semua pembangunan  baik  itu  pembangunan  kebun yang  terdapat  di  Desa  Sebunga  dilakukan dengan  cara  sembunyi-sembunyi,  begitu juga  dalam  pengusahaan  hutan  dan sebagainya.
Hak servitude pada dasamya merupakan kebiasaan  internasional  oleh  suatu  negara terhadap  negara  lain.  Hak  servitude  lahir karena  adanya  kepentingan  nasional  suatu negara,  baik  kepentingan  yang  berkaitan dengan  hukum,  politik,  militer  ataupun ekonomi.  Hak  servitude  demi  kepentingan ekonomi  banyak  diterapkan  oleh  negara- negara  yang  kebutuhan  ekonominya  ada  di negara  lain,  ataupun  sebaliknya.  Menurut Oppenhein  “Servitude  ekonomi (Economic Servitudes) merupakan  hak  untuk  tujuan atau  kepentingan  perniagaan,  lalu  lintas perdagangan, dan hak- hak ekonomi lainnya, hak untuk menikmati pembebasan bea cukai. Di wilayah atau zona ekonomi tertentu, atau untuk  berlayar,  dan  membangun  fasilitas transportasi di negara lain” (Adolf, 2002).
Di perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak, memerlukan hak servitude ekonomi.  Kepentingan  ekonomi  perbatasan tentunya harus dilihat dengan lebih rasional, misalnya  di  negara  manapun  wilayah perbatasan  harus  dibangun  sarana  ekonomi yang sifatnya mempermudah untuk melakukan  interaksi,  ataupun  transaksi.
Kemudahan  tersebut,  dapat  berupa  lintas batas  kedua  negara,  yang  kemudian  tidak hanya  difasilitasi  oleh  Pos  Lintas  Batas (PLB),  namun  dikembangkan  menjadi  Pos Pemeriksaan Lintas batas (PPLB). Kemudahan tersebut masih dapat
dikembangkan  lagi  menyangkut  bea  masuk dan cukai bagi kedua negara.
Wilayah  perbatasan  kedua  negara  yang terletak  di  sepanjang  Kalbar  dengan Serawak  tentunya  tidak  hanya  atas  dasar kemudahan  yang  sifatnya  sepihak,  namun harus  dipikirkan  perimbangan  yang  nyata. Wilayah Sempadan Malaysia telah dibangun fasilitas  transportasi,  sehingga  menjadi kemudahan dalam mengawasi perbatasan di kawasan  Serawak  yang  mobilitasnya  cepat. Sementara  bagi  Indonesia,  perbatasan Sempadan  tidak  memiliki  transportasi  yang memadai,  melainkan  hutan  belantara  yang menjadi permasalahan hingga sekarang.
Perlu  dikembangkannya  hak  servitude oleh  kedua  negara,  ataupun  oleh  pihak Malaysia harus memjadi pemikiran bersama. Jika  dilihat  berdasarkan  perkembangan perekonomian  Indonesia,  memang  sulit untuk  membangun  wilayah  perbatasan  pada saat sekarang. Pengamanan perbatasan perlu dilakukan,  di  samping  itu  sasaran  dari pengamanan tersebut adalah untuk kepentingan  kedua  negara.  Perbatasan  yang tidak  kondusif  tentunya  mengkhawatirkan bagi  kedua  negara,  kejahatan  terorganisir berkembang  dan  bahkan  sulit  untuk diberantas. Pemerintah Indonesia hendaknya perlu melakukan kerjasama dengan Malaysia untuk memanfaatkan hak servitude di wilayah perbatasan.
Hak  servitude  dapat  dilakukan  oleh pemerintah Indonesia di Malaysia, misalnya Indonesia berkeinginan membangun fasilitas ekonomi  di  negara  Malaysia.  Pemikiran tersebut  tentunya  upaya  yang  baik,  namun tentunya berkaitan dengan biaya besar yang harus dikeluarkan.
Pemerintah  sebenarnya  berpikir  pada saat itu untuk membangun transportasi lintas utara  yang  pemah  dicanangkan,  namun karena  beberapa  pertimbangan  maka  upaya tersebut  tidak  tercapai.  Timbul  suatu pemikiran  apa  yang  menyebabkan  tidak terlaksananya  usaha  tersebut,  yang  jelas pemerintah  memang  kurang  tertarik  pada masalah  perbatasan,  atau  memang  jika masalah pembangunan lintas utara terlaksana, mungkin ada kesulitan bagi para
oknum  dari  pemerintah,  ataupun  para sindikat untuk melakukan pencurian kayu.
Hak  servitude  bisa  dimanfaatkan dengan  jalan  kerjasama,  tentunya  ada kompensasi  bagi  pihak  yang  mempunyai hak  servitudes  di  Indonesia.  Seperti  kasus The  Free  Zone  Of  Savoy  And  District  Of Gex dimana Permanent Court of intemasional Justice mengharuskan Perancis untuk melaksanakan suatu janji yang dibuat, oleh negara-negara Sardinia, dimana Perancis  diberi  suatu  wilayah  untuk melakukan  aktifitasnya  dinegara  tersebut, namun  harus  bebas  dari  cukai  (Alxehurst, 1984).
Jika wilayah perbatasan sangat
bermamfaat bagi Malaysia, tentunya pemerintah  Indonesia  harus  melakukan suatu tindakan, yaitu dengan mempertimbangkan  dari  segala  aspek, disamping  itu  pemerintah  Indonesia  harus berlapang  dada  jika  wilayahnya  dibangun fasilitas  oleh  Malaysia.  Cara  membangun fasilitas di negara Indonesia tentunya bukan merupakan suatu tindakan yang mengurangi yurisdiksi  Indonesia,  ataupun  telah  menjual teritorial, namun keuntungan bagi Indonesia justru  dapat  melakukan  pengembangan ekonomi, disamping itu ada keuntungan lain yaitu  berkurangnya  upaya  untuk  terjadinya pencurian  kayu,  dan  juga  pengawasan terhadap perbatasan akan lebih mudah.
Digunakannya  hak  servitude  tentulah menimbulkan  kompensasi,  dan  kompensasi dapat dibicarakan, ataupun dengan perjanjian, misalnya kita dapat meminjamkan  wilayah  perbatasan  untuk membuat  jalan,  perkebunan,  ataupun fasilitas  lainnya.  Jika  hak  servitude dilaksanakan, maka Indonesia dapat menyediakan  sumber  alamnya,  ataupun dapat  menyediakan  tenaga  kerja  baik  di sektor perkebunan ataupun industri perkayuan.  Dengan  demikian  masyarakat perbatasan akan terbantu.
Hak  servitude  bagi  negara  Malaysia tidak  hanya  menguntungkan  bagi  Malaysia, namun  menguntukan  bagi  Indonesia, keuntungan tersebut tentunya akan berpengaruh  terhadap  perekonomian  di
perbatasan,  terhadap  kehidupan  sosial masyarakat perbatasan, dan bahkan bermanfaat terhadap keamanan negara. Hak servitude  juga  dapat  berguna  uintuk mencegah  kejahatan  terorganisir,  ataupun kejahatan internasional lainnya.
Wilayah perbatasan yang telah disepakati sebagai daerah servitude,
tentunya  akan  menambah  pemasukan  bagi Indonesia.  Pemerintah  Indonesia  dapat memanfaatkan dana tersebut untuk membangun  daerah  lainnya  yang  berada  di daerah  perbatasan  lainnya.  Jangka  waktu hak  servitude  dapat  ditentukan  dalam  suatu perjanjian  dan  dapat  diperpanjang  atas kesepakatan  yang  tentunya  sesuai  dengan hukum internasional.

## 2.    Kawasan  Khusus  Dagang  Lintas Batas
Kawasan  Khusus  Dagang  Lintas  Batas (KKDLB)  atau Special  Area  of  Border Cross yang  dimaksud  dalam  tulisan  ini adalah  suatu  kawasan  yang  dibentuk  untuk aktivitas  perdagangan  di  perbatasan  antara Indonesia dan Malaysia, yang pengaturannya  dalam  bentuk  perjanjian kerja  sama  bilateral  antara  Indonesia  dan Malaysia.
Kawasan perbatasan memerlukan adanya  suatu  kegiatan  ekonomi  yang  bisa memacu perkembangan di wilayah tersebut. Melihat  potensi  ekonomi  di  perbatasan, pemerintah  belum  membangun  suatu  zona perdagangan  antarpenduduk  di  wilayah perbatasan,  di  mana  penduduk  perbatasan dari  dua  negara  dapat  melakukan  aktivitas ekonomi  dan  perdagangan  sebagaimana layaknya interaksi yang biasa dilakukan oleh penduduk  di  pasar  tradisional  tanpa  perlu dibatasi  oleh  peraturan  kenegaraan  yang malah  membuat  aktivitas  ekonomi  dan perdagangan  menjadi  mandek.  Tentunya akan  ada  permasalahan  ikutan,  baik  yang bersifat  kriminal  atau  lainnya,  namun  itu harus  bisa  diantisipasi  dan  dikendalikan. Dua  negara  bertetangga  seharusnya  dapat bekerja  sama  menetapkan  suatu  area perdagangan  yang  berada  di  antara  pos penjagaan perbatasan dan peraturan
mengenai  zona  perdagangan  antarpenduduk dan  sekaligus  mengelolanya  bersama-sama.
Dengan demikian keberadaan zona perdagangan  antar-penduduk  tersebut  dapat menjadi  penggerak  perkembangan  ekonomi kabupaten/kota  yang  berada  di  wilayah perbatasan (Wangke, 2013).
Perdagangan  lintas  batas  yang  terjadi saat ini adalah para pedagang asongan yang masuk  ke  wilayah  Sarawak  membawa barang  dagangan  dan  menjualnya  di  suatu tempat, sehingga terbentuklah pasar tradisional/’pasar  kaget’  di  wilayah  Serikin (Sarawak).  Para  pedagang  tersebut  tidak hanya  berasal  dari  Kabupaten  Bengkayang saja  melainkan  dari  luar  Bengkayang  juga, misalnya pedagang asal Kabupaten Sambas, pedagang asal Kota Singkawang, Pontianak, bahkan  ada  pula  dari  Pulau  Jawa.    Jenis barang yang diperdagangkan di Pasar Kaget Serikin  seperti  ikan  segar,  sayur  mayur, rempah-rempah,  buah-buahan,  pakaian  jadi, barang-barang  dari  kulit,  keramik  hias, barang-barang kerajinan dari anyaman rotan, mainan anak-anak, rokok kretek, mie instan, dan  makanan  tradisional,  serta  aksesoris. Aktivitas ‘pasar kaget’ ini hanya berlangsung  selama  dua  hari  dalam seminggu,  yaitu  pada  hari  Sabtu  dan  hari Minggu  (Suwartiningsih,  S ;  Samiyono,  D and Purnomo, 2018).
Pasar  Serikin  begitu  berkembang sehingga  menjadi  tumpuan  masyarakat perbatasan  ,  dengan  demikian  maka pemerintah  kedua  negara  harus  mampu membuat  kebijakan  yang  berkaitan  dengan pengembangan perekonomian bagi masyarakat perbatasan di kedua negara bagi masyarakat  kecil  yang  tidak  mampu bersaing  dengan  para  pedagang  besar  yang mempunyai  kelebihan  dalam  semua  hal termasuk melakukan eksport-import sehingga terjadi monopoli. Menurut Richard A.  Posner membahas kebijakan  pengaturan, anti  monopoli  atau  aturan  anti-trust,  pasar non-kompetitif  -  monopoli  alami  atau oligopoli,  dan  efisiensi  aturan  hukum  dan prosedur administrasi yang dapat digunakan untuk  mengendalikan  mereka  (Medema, 1998:213).
3.   Manfaat  dari  Kawasan  Khusus Dagang bagi Indonesia dan Malaysia
Kawasan  Khusus  Dagang  Lintas  Batas (KKDLB),  harus  dapat  dijadikan  suatu kawasan dagang tradisional yang bermanfaat bagi  kedua  negara.  Kemanfaatan  dari  pasar tradisional  di  wilayah  Malaysia  tepatnya  di distrik  Serikin  merupakan  pasar  yang  harus dikembangkan  oleh  kedua  negara,  hal  ini dikarenakan  kawasan  Serikin  merupakan perdagangan  tradisional,  namun  sudah menjadi  pasar  internasional.  Dikatakan sebagai  pasar  internasional,  karena  dilihat dari  wilayahnya,  yaitu  melibatkan  dua negara  Indonesia  dan  Malysia.  Sedangkan dari  para  pembeli  tidak  hanya  dari  sekitar masyarakat Kuching, namun banyak berdatangan  dari  negara  bagian  lainnya, seperti  masyarakat  dari  negara  bagian Sabah,  dari  Semenanjung,  dan  bahkan  dari negara Brunei Darussalam.
Banyaknya pembeli atau yang berbelanja,  tidak  lain  dikarenakan  adanya daya  tarik  tersendiri.  Daya  tarik  terebut adalah,  bahwa  Pasar  Serikin  dijadikan tempat  wisata  masyarakat  Malaysia.  Daya tarik  inilah  oleh  pemerintah  Malaysia kawasan  Serikin  dijadikan  salah  satu destinasi  wisata  di  Malaysia.  Dengan demikian  dari  keberadaan  Pasar  Serikin maka  kedua  negara  mendapat  keuntungan. Keuntungan  tersebut  adalah  masyarakat Indonesia  dapat  meningkatkan  kebutuhan Ekonominya, dan produk Indonesia menjadi unggulan  di  Malaysia.  Sedangkan  bagi masyarakat  Malaysia  keuntungan  yang didapat  adalah  terpenuhinya  kebutuhan masyarakat perbatasan Malaysia dan negara bagian  lainnya.  Keuntungan  lainnya  bagi pihak  Malaysia  dalam  hal  ini  Kuching menjadi  tempat  wisata  karena  adanya  pasar Serikin yang dikenal dengan sebutan “Pasar Bandung”.
4.    Mempercepat

## Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan
Pasar  Serikin  secara  tidak  langsung memberikan  keuntungan  tersendiri  dari pedagangan  Internasional  yang  dilakukan
oleh  Pemerintah  Kalimantan  Barat,  hal  ini dikarenakan  perdagangan  yang  dilakukan oleh masyarakat perbatasan di Pasar Serikin sungguh  menguntungkan,  namun  jika melalui  ekspor  melalui  PLBN  barang  yang masuk  ke  Malaysia  tidak  menguntungkan bagi Indonesia khususnya Kalimantan Barat. Hal  ini  dikarenakan  impor  yang  dilakukan Malaysia lebih tinggi.
Di  perbatasan  terdapat  beberapa  pintu masuk  ke  Malaysia,  namun  barang  yang masuk  dari  Indonesia  ke  negara  Malaysia yang dapat diperdagangkan langsung adalah yang melalui PLB Jagoi Babang, sedangkan dari PLB dan PLBN lainnya dilakukan oleh eksportir  dan  importir  besar  saja,  dengan demikian  tidak  menjamah  masyarakat perbatasan.
Sebagai  wilayah  terdepan  negara, pengembangan kawasan perbatasan mendapatkan  perhatian  khusus  oleh  dari pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah.  Ini  karena  wilayah  perbatasan  juga merupakan  salah  satu  kawasan  strategis, yaitu  kawasan  yang  secara  nasional menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak, ditinjau  dari  sudut  kepentingan  politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun pertahanan keamanan. Cara pandang  kawasan  perbatasan  yang  dulunya berorientasi  ‘ inward  looking ‛  menjadi ‘ outward  looking ‛  sebagai  pintu  gerbang aktivitas  ekonomi  dan  perdagangan  dengan negara tetangga (Purnamasari, 2016).
Indonesia  merupakan  negara  berdaulat yang  mempunyai  yurisdiksi  masing-masing sehingga  keberadaan  Pasar  Serikin  jika dikaji secara hukum masuk dalam jurisdiksi Malaisia,  dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  pedagang  perbatasan  asal  Indonesia telah melakukan lintas batas serta melakukan dagang  di  Malaysia  tidak sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  telah terjadi  pelanggaran  atas  jurisdiksi  negara Malaysia.  Jurisdiksi  adalah  kekuasaan  atau kewenangan  hukum  negara  terhadap  orang, benda  atau  peristiwa  (hukum).  Pada prinsipnya negara memiliki kekuasaan untuk mengatur  hubungan  hukum  yang  dilakukan oleh orang (warga negara atau warga negara
asing)  yang  berada  di  wilayahnya. Negarapun  memiliki  wewenang  yang  sama untuk mengatur benda-benda, atau peristiwa-peristiwa  (hukum)  yang  terjadi dalam wilayahnya (Adolf, 2002:183).

## C. Simpulan
Dengan  adanya  kerjasama  bilateral antara Indonesia dengan Malaysia, penyelesaian  masalah  perbatasan  bukanlah hal  yang  sangat  mustahil.  Malaysia  dan Indonesia harus membuat perjanjian bilateral  yang  tidak  hanya  sebagaimana dimaksud  dalam  BCA  dan  BDA,  namun kedua  negara  harus  membuat  suatu perjanjian  yang  berkaitan  dengan  suatu wilayah ekonomi dengan hak servitude yaitu Borde  Area  Agreement (BAA)  sebagai pelengkap  dari  BCA  yang  hanya  mengatur pelintas  batas,  serta  BTA,  yang  hanya mengatur tentang perdagangan di perbatasan.
Adanya  perjanjian  yang  berkaitan dengan suatu area dagang dapat mempercepat  pertumbuhan  perekonomian masyarakat  perbatasan,  hal  ini  dapat  dilihat dari  majunya  Pasar  Serikin  sebagai  suatu kawasan  dagang  bagi  orang  Indonesia, dengan  demikian  seharusnya  pemerintah Indonesia  dan  Malaysia  menjadi  kawasan Serikin  sebagai  ekonomi  servitude  bagi Indonesia di Malaysia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  H.  (2002). Aspek-aspek  Negara dalam  Hukum  Internasional .  Raja Grafindo Persada.
Alxehurst,  M.  (1984). Modern  Intoduction to  International  Law (5th  ed.).  George Allen and Unwin.
F.A.Vali. (1958). Servitudes Of
Internasional Law  “ A  Study Of  Rights In  Foreign  Territory” (2nd  ed.).
Stevens & Sons Limitded.
Jacson,  R  dan  Serensen,  G.  (2014). Pengantar  Hubungan  Internasional: Teori dan Pendekatan . Pustaka Pelajar.
Medema,  S.  (1998).  Wandering  the  Road from  Pluralism  to  Posner:  The Transformation of Law and Economics,
1920s–1970s. In. In The Transformation of American Economics:  From  Interwar  Plural-ism to  Postwar  Neoclassicism  History  of Political  Economy  Annual  Supplement 30 (p. 213). Duke University Press.
Palaguna,  I.  D.  G.  (2019). Wefare  State  vs Globalisasi (Gagasan Negara Kesejahtraan Indonesia) . Raja Grafindo Persada.
Perdagangan  Lintas  Batas  di  Kawasan Perbatasan  Indonesia  -  Malaysia; Sebuah  Kajian  Terhadap  Implementasi Border  Trade  Agreement  (BTA)  Tahun 1970  di  Kalimantan  Timur .  (2013).
Kabar Perbatasan Kaltim.
Purnamasari,  W.  .  .  [et.  al.  (2016). Perkembangan  Pembangunan  Ekonomi Kawasan  Perbatasan  Negara  Indonesia Malaysia  di  Sambas. Jurnal  Diskursus Islam , 4 (2), 217.
Sosrosoediro,  E.  R.  (2018).  Border  Trade Agreement  dan  Integrasi  Ekonomi  di Perbatasan (Kajian Kebijakan Perdagangan  Lokal  di  Perbatasan Indonesia  dan  Malaysia  di  Sebatik- Nunukan Kalimantan Utara). Conference  of  the  Parties  to  the  Basel Convention on the Control of
Transboundary Movements of
Hazardous  Wastes  and  Their  Disposal 60 Tahun Antropologi Indonesia , 2.
Sukmana,  O.  (2016).  Konsep  dan  Desain Negara  Kesejahteraan  (Welfare  State). Jurnal Sospol , 2 (1).
Suwartiningsih,  S ;  Samiyono,  D  and Purnomo,  D.  (2018).  Harmonisasi Sosial Masyarakat Perbatasan Indonesia Malaysia. Jurnal Hubungan Internasional , 7 (1), 4.
Triwibowo,  D.  dan  S.  B.  (2006). Mimpi Negara Kesejahteraan . LP3ES.
Wangke,  H.  (2013).  Perdagangan  Lintas Batas Antar-Negara: Memacu Pembangunan  Ekonomi  Kabupaten
Bengkayang  Dan  Kabupaten  Belu. Jurnal Politica , 4 (1), 4.