## PREDIKSI PENGARUH PERENCANAAN BIAYA, PENGENDALIAN BIAYA, ANGGARAN BIAYA COVID-19 PADA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Lesi Hertati, Inten Meutia, Rochmawati, Otniel Safkaur, Peny Cahya Azwardi

## ABSTRACT
The  function of the regional government budget is needed as a  guide to determine steps to achieve the goal of realizing a just and prosperous society based on the 1945 constitution. Then the control function is needed to see how the steps have been carried out so as not to deviate from planning. which has been budgeted. Good budget and control functions will be able to create efficiency, in operations that can carry out control of these costs. Regional financial accounting data aims as a  control  tool.  Control  is  a  directing  power,  so  that  the  purpose  of  correcting deviations that  has been determined is to  achieve an efficient and effective  goal. Accounting data can be used as a tool for making decisions for local governments appropriately and quickly. For the many types of budgets contained in the regional government  of  the  Covid-19  era,  the  realization  of  the  Covid-19  cost  budget  is intended for people to look down to support their economy in the midst of the shock of the Covid-9 outbreak, which is not yet clear when it will end. The budget plays an  important  role  in  local  government  in  order  to  create  a  just  and  prosperous society.  This  research  was  conducted  at  the  district  /  city  government  in  South Sumatra.  The  results  show  that  cost  planning,  cost  control,  covid-19  era  budget costs affect local government finances to help the economy of the people affected by the Corona Virus. The test tool used is SEM Lisrel, then the method used is this research method is descriptive and verification methods.
Keyword:  Cost  Planning,  Cost  Control,  Covid-19  Budget  in  Local  Government Finances

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun di dalam APBN 2020 untuk membantu mengatasi persoalan perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19. Fokus anggaran dari  stimulus  terbagi  menjadi  empat,  belanja  yaitu  di  bidang  kesehatan,  jaring  pengaman  sosial, dukungan  kepada  industri  dan  program  pemulihan  ekonomi  nasional.  Bansos  merupakan  bagian dari  jaring  pengaman  sosial,  yang  diharapkan  dapat  membantu  masyarakat  dalam  memenuhi kebutuhan  pangan  dan  menjaga  daya  beli. Anggaran  bansos  yang  disiapkan  mencapai  Rp  110 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, bantuan langsung tunai (BLT) dan sebagainya.

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 7 NO 1
JANUARI 2021
jrak@plb.ac.id
Sejak  pandemi  Covid-19  terjadi,  banyak  masyarakat  yang  dalam  kelompok  kelas menengah  menjadi  kelompok  miskin.  Salah  satu  faktor  penting  penunjang  penganggaran  biaya Covid-19  adalah  bantuan  social  bagi  masyarakat  yang  terdampak  wabah  Covid-19.  Baik  itu dikarenakan kehilangan pekerjaan maupun turunnya penghasilan. Tujuanya adalah agar mengurangi beban hidup masyarakat yang hidup dibawah tekanan Corona yang tidak bisa banyak beraktivitas diluar  akibat  merabahnya  penularan  Covid-19.  Dunia  usaha  serta  pekerjaan  banyak  yang  gulung tikar  serta  dan  perkembangan  covid  semakin  banyak  merengut  nyawa  penduduk  dunia  tidak memandang  siapapun.  Diharapkan  bantuan  pemerintah  daerah  dapat  membamtu  meringankan beban hidup perekonomian. Masyarakat yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan hidup yang berhubungan dengan dunia usaha dengan baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan pula dapat meningkatkan taraf kehidupannya  yang selaras dengan perkembangan dunia usaha itu sendiri.
Penganggaran  merupakan  perencanaan  keuntungan  perusahaan  untuk  periode  yang  akan datang. Di dalam pelaksanaan anggaran ditetapkan tujuan yang akan dicapai, umumnya dinyatakan dengan  jumlah  dana  yang  dianggarkan  pemerintah  daerah  setempat.  Sesungguhnya  tujuan  yang dicapai  akan  dibandingkan  dengan  target  yang  telah  ditetapkan  di  dalam  anggaran  untuk menentukan,  meneliti,  dan  menganalisis  selisih  yang  ditimbulkan  serta  menentukan  tindakan koreksi yang diperlukan atas kegiatan yang akan datang.(Hertati, 2015: Abdul, & Abdullah,2006: Arens, & Randal,2014: Hall.et,all, 2005). Laporan keuangan dalam pemerintah daerah merupakan suatu  alat  untuk  pengidentifikasian,  mengukur  dan  melaporkan  informasi  kegiatan  pemerintah daerah  didalam  mengtasi  anjloknya  ekonomi  masyarakat  akibat  wabah  Corona  sehingga  dapat menghasilkan suatu bentuk laporan  khusus tentang anggaran pemerintah  daerah, untuk dijadikan dasar  pengambilan  keputusan  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  baik  untuk  kepentingan pemerintah daerah maupun bagi pihak luar pemerintah daerah. Salah satu cara pemerintah daerah yang  berkaitan  erat  pengatasan  wabah  Corona  yaitu  semua  SKPD  dapat  pelayanan  bantuan pemerintah  dalam  pengetasan  kemiskinan  pangan.  Anggaran  pemerintah  daerah  mempunyai peranan  aktif  dalam berbagal sektor daerah, seperti anggaran pemerintah  daerah tentang bantuan sosial. Jenis anggaran pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan seperti UMKM, petani, nelayan yang terdampak Corona.
Ditinjau  dari  peranan  laporan  keuangan  terkandung  didalamnya  suatu  fungsi  yang  sangat mutlak keberadaannya yaitu pertanggung jawabanya akan penyajian  secara wajar dari informasi- informasi  kegiatan  yang  menangani  bantuan  perekonomian  masyarakat  dalam  suatu  laporan keuangan. Untuk dapat menentukan tingkat kewajiban informasi bantuan perekonomian masyarakat yang  terdapat  dalam  suatu  laporan  keuangan  perlu  adanya  prinsip-prinsip  yang  mengatur  secara khusus.  Pertumbuhan  bantuan  perekonomian  masyarakat  dan  penduduk  guna  mempercepat pemulihan ekonomi dalam jangka pendek. Tak pelak lagi, isu ketidakpastian lingkungan inilah yang sedang dihadapi penduduk diseluruh dunia akibat wabah Corona.
Fenomena  menyatakan  bahwa  sangkarut  bantuan  dana  covid-19  pada  anggaran pememrintah  daerah  akibat  terjadinya  Covid-19  yang  melanda  penduduk  diseluruh  dunia  terjadi secara  mendadak  seperti  diungkapkan  oleh  Jokowi  (2020)  Selaku  Presiden  Republik  Indonesia menyatakan  bahwa    pandemi  COVID-19  merupakan  persoalan  kompleks  yang  berpengaruh terhadap  berbagai  lini  sektor,  salah  satunya  perekonomian.  Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia triwulan II-2020 dibanding triwulan II-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen,
dan ini berlaku hampir di semua lapangan usaha (Badan Pusat Statistik, 2020). Pandemi COVID- 19 di Indonesia telah berujung pada krisis sosial-ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan  masyarakat,  terutama  kelompok  40%  masyarakat  dengan  tingkat  kesejahteraan  terendah. Sehingga, dalam menangani krisis tersebut pemerintah menerapkan Program
Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan tujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi saat krisis. Terkait program JPS, pemerintah membagi menjadi dua jenis yaitu bantuan sosial reguler dan non reguler. Pertama, bantuan sosial reguler yaitu berupa pemberian Program Keluarga Harapan (PKH)  dan  Program  Sembako.  Dalam  menghadapi  pandemi  COVID-19,  pemerintah  melalui Menteri Sosial telah mengambil kebijakan bahwa untuk program PKH akan diperluas menjadi 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang dapat dicairkan setiap bulan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi krisis sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Selain PKH, Kementerian Sosial juga menaikkan penerima manfaat program sembako yang awalnya 15,2 juta KPM kini menjadi 20 juta KPM dengan indeks RP 200.000 per bulan/per KPM (Sekretariat Kabinet, 2020).
Bantuan sosial non-reguler yang dikhususkan bagi warga yang terdampak pandemi COVID- 19.  Kehadiran  bantuan  non-reguler  sebenarnya  merupakan  wujud  implementasi  dari  Keputusan Mensos No 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19. Bantuan ini terdiri dari dua jenis yaitu bantuan sembako dan  bantuan  sosial  tunai.  Bantuan  sembako  ditujukan  bagi  warga  yang  tercatat  di  Data  Terpadu Bantuan  sembako  untuk  masyarakat  dengan  memberikan  bantuan  senilai  600  ribu  per  Kartu Keluarga  (KK).  Hal  tersebut  sebagaimana  yang  diungkapkan  Mensos  bahwa  “Dengan  target  1,3 juta KK untuk Jakarta dan 600.000 KK untuk Bodetabek, selama 3 bulan dengan nilai 1 bulan per keluarga  penerima  manfaat  adalah  Rp600.000  dengan  penyalurannya  adalah  2  bulan  sekali,  dua minggu sekali”. Bantuan sosial sebesar 600 ribu tersebut dilakukan dengan dua kali penyaluran per bulan, dimana penyaluran pertama sebesar 300 ribu, kemudian penyaluran kedua 300 ribu sehingga total 600 ribu.
Pelaksanaan  anggaran  pemerintah  daerah  dapat  diserahkan  pada  dinas-dinas  terkait  yang dapat  menangani  bidang-bidang  yang  melayani  masyarakat  umum.  Dengan  demikian  semua anggaran  pemerintah  daerah  tersebut  akan  mendapatkan  kesempatan  besarnya  untuk mempertahankan  dan  mengembangkan  guna  mensejahterakan  masyarakat.  Mengingat  anggaran pemerintah daerah merupakan upaya seluruh bangsa Indonesia sebagai pengamalan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang dilaksanakan secara terus menerus, maka hasil-hasil dari anggaran pemerintah daerah tersebut akan dapat dicapai apabila seluruh masyarakat terus berperan aktif dan terus berupaya agar dapat terpeliharanya stabllitas nasional secara seksama. Salah satu faktor yang mendukung anggaran pemerintah daerah agar tetap, beroperasi dengan efisiensi dan memperoleh manfaat  yang maksimal bagi  masyarakat adalah kemampuan manajemen dalam perencanaan dan pengendalian biaya, yang dalam hal ini adalah biaya bantuan masyarakat daerah yang terdampak Corona.  (Cohen  Paul,2008:  Hertati.  Zarkasy.  Adam,  Umar,  Suharman,2020:  Christiaens,  Van Peteghem, 2003).

## LANDASAN TEORI

## Perencanaan Biaya,
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  kegiatan  suatu  badan  usaha  bertujuan  untuk mendapatkan laba. Dengan laba yang diperoleh inilah, perusahaan yang bersangkutan akan mampu bertahan (survive) dan berkembang (grow). Dalam mencapai tujuan tersebut harus ada kerja sama antara  pimpinan  perusahaan  dengan  para  bawahannya.  Jika  perusahaan  merupakan  perusahaan perorangan/kecil, maka pemilik atau pimpinan perusahaan masih dapat menangani dan mengawasi secara langsung kegiatan para bawahan. Namun bila perusahaan sudah besar dan telah berkembang maka  sulit  bagi  pimpinan  perusahaan  untuk  mengetahui  dan  mengawasi  kegiatan  didalam perusahaannya. (Thomson South Western. Harahap,2006: Jan-Erik,2000).
Dalam iklim bisnis perdagangan yang serba kompetitif seperti saat ini, laba menjadi sesuatu yang sangat sulit diperoleh. lklim kompetitif mengharuskan perusahaan harus mampu bersaing, dan untuk dapat bersaing maka segala sumber daya yang dimiliki perusahaan harus dimanfaatkan secara efektif  dan  efisien.  Salah  satu  kriteria  efisiensi  yang  sering  dipakai  adalah  pemborosan,  karena apabila  pemborosan  dapat  ditekan  seminimal  mungkin  maka  dapat  dikatakan  bahwa  perusahaan tersebut  telah  bekerja  dengan  tingkat  efisiensi  yang  relatif.  Efisiensi  usaha  dapat  ditingkatkan dengan  menerapkan  sistem  pengendalian  intern  yang  baik.  Pengendalian  merupakan  salah  satu fungsi  yang  penting  dalam  kegiatan  manajemen,  karena  melalui  kegiatan  ini  manajemen  akan memperoleh  informasi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  evaluais  untuk  menilai  sejauh  mana tingkat efisiensi serta efektifitas usaha, disamping menilai sejauh mana kebijaksanaan  yang telah ditetapkan pimpinan diikuti dalam pelaksanaannya.( Laudon & Kene, 2014: Lundqvist, 2001).
Memasuki era globalisasi dewasa ini, setiap perusahaan harus mampu bersaing dalam segala segi, baik mutu maupun harga. Untuk inilah maka perusahaan harus mampu memanfaatkan segala sumber dana dan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Kondisi perekonomian dunia yang  semakin  kompetitif  menuntut  Indonesia  untuk  meningkatkan  daya  saing  di  pasaran internasional. Sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, Indonesia tidak akan terlepas dari pengaruh eksternal. Perubahanperubahan yang terjadi dalam konstelasi ekonomi global sedikit banyak akan berpengaruh pada perekonomian dalam negeri.( Andi Publisher.Mardiasmo,2002: Nunuy, & Azwari, 2015).
Data dan informasi merupakan suatu alat yang penting guna mencapai tujuan, karena dengan data  dan  informasi  yang  jelas,  maka  manajemen  akan  dapat  membuat  suatu  perencanaan, mengendalikan  usahanya  dan  mengambil  keputusan  secara  cepat  dan  tepat.  Untuk  memenuhi kebutuhan  manajemen,  maka  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  tersebut  hendaklah  disajikan sedemikian rupa sehingga dapat membantu untuk menilai hasil usaha yang telah lalu dan membantu memformulasikan rencana dimasa yang akan datang, atau membuat keputusan khusus, mengurangi ketidakpastian dan mengurangi resiko memilih alternatif yang salah. Untuk tujuan inilah maka data akuntansi  yang  disajikan  sedemikian  rupa,  sehingga  akan  menjadi  informasi  tentang  keadaan keuangan  dan  hasil  usaha  yang  akan  sangat  berguna  bagi  manajemen  perusahaan.  Untuk mendapatkan  informasi-  informasi  yang  berguna  dalam  pengambilan  keputusan,  maka  akuntansi dapat  berperan  didalamnya.  Sebagai  alat  bantu  manajemen,  menurut  Heckert  (2003),  akuntansi berhubungan erat dengan empat fungsi manajemen yaitu :
1. Perencanaan
Suatu proses. Proses perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Proses mempunyai sifat-sifat keterkaitan data.

## 2. Pengorganisasian
Manajer  dapat  menempatkan  orang-orangnya  dalam  struktur  formal  yang  di  dalamnya terkandung tugas-tugas serta hak dan kewajiban atas penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Pengarahan
Kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk menggerakan, membimbing, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.
4. Pengukuran Penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran  juga  dapat  diartikan  sebagai  pemberian  angka  terhadap  suatu  atribut  atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati.

## Pengendalian Biaya,
Agar tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan dapat terwujud, maka harus direncanakan terlebih dahulu aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa  yang akan datang  yaitu berupa anggaran. Disamping itu juga guna kelancaran aktivitas tersebut maka perlu direncanakan pula hal- hal  yang  menunjang  aktivitas  tersebut,  seperti  kebutuhan  modal  kerja,  bahan  baku  dan  lain-lain. Fungsi utama perencanaan menurut “Heckert (2003), adalah merupakan suatu proses yang kontinyu untuk  menetapkan  kejadian-kejadian  dan  aktivitasaktivitas  yang  diperlukan  untuk  pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian perencanaan menurut Matz dan Milton (2002),  perencanaan  yang  didasarkan  pada  analisa  alas  fakta-fakta  yang  dikumpulkan,  dengan membutuhkan  pemikiran  reflektif,  imajinatif,  dan  pandangan  ke  masa  depan.(  Nunuy  & Rahmatika,2014: Ritonga, 2010).
Perencanaan  yang  tepat  dan  cermat  adalah  kunci  pokok  keberhasilan  perusahaan  dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilakukan dengan tepat dan cermat saja tanpa dilanjutkan dengan pengelolaan dan pengendalian yang baik secara terus menerus, tidak akan menjamin  tercapainnya  tujuan  yang  diharapkan.  Untuk  itu  diperlukan  kerangka  fungsional perusahaan  yang  terkoordinasi  serta  penetapan  wewenang  dan  tanggungjawab  yang  tegas  pada masing-masing  fungsi  manajemen.  Fungsi  tersebut  harus  mencerminkan  adanya  pengendalian intern  yang  memadai  untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan  kecurangan  dan  pemborosan- pemborosan  yang  dapat  mengakibatkan  penyimpangan  dan  rencana  semula.(  Robbins,  & Judge,2014: Solikin, Ikin, 2008: Stamatiadis, 2009).
Pengertian  pengendalian  menurut  “Heckert  (2003)  Pengendalian  dalam  pengertian  yang paling  luas  merupakan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pengukuran  efisiensi  atau  efektivitas dalam  menggerakan  bahan  dan  tenaga  kerja  serta  sumber  meliputi  penandingan  berbagai  jenis norma (standard), apakah berupa norma kualitas, waktu ataupun nilai dan kegiatan tersebut secara implisit  meliputi  pengambilan  tindakan  yang  perlu  bilamana  terjadi  kondisi-kondisi  yang menyimpang  dari  target.  Matz  dan  Milton  (2002)  menyatakan  bahwa  pengendalian  manajemen adalah suatu usaha yang sistematis dari manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan  pelaksanaan  dengan  rencana.  Pengendalian  adalah  pengukuran  efisiensi  dan efektivitas dari manajemen perusahaan dengan membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana
atau  standar  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.(  Sulaiman,  Si,  2018:  Van  Beest,  Braam, Boelens,2009: Yamin, Kurniawan,2011).

## Anggaran Biaya Covid-19
Sebagaimana  lazimnya  usaha  jasa  konstruksi,  sebelum  kontrak  kerja  ditanda  tangani, perusahaan  terlebih  dahulu  menyusun  anggaran  biaya  proyek  secara  keseluruhan  berdasarkan rencana kerja yang diberikan oleh pemberi kerja. Anggaran biaya proyek ini merupakan suatu syarat bagi  perusahaan  untuk  mengajukan  penawaran  atau  tender  dalam  rangka  bersaing  dengan perusahaan  lain  untuk  mendapatkan  suatu  proyek.  Untuk  itu  penyusunan  anggaran  harus  dibuat berdasarkan  teknis  dan  pertimbangan  tertentu,  sehingga  anggaran  dapat  benar-benar  berfungsi sebagai alat pengendalian. Dalam proses penyusunan anggaran biaya biasanya dikerjakan oleh suatu panitia  anggaran  yang  sering  disebut  komite  anggaran,  terdiri  dari  kepala  bagian  teknik,  kepala bagian,  pengendalian  operasional,  kepala  bagian  administrasi  atau  kepala  bagian  keuangan  dan kepala  proyek  serta  kepala  pelaksana  Setelah  anggaran  biaya  overhead  disusun,  maka  tahap selanjutnya  adalah  pelaksanaan  terhadap  anggaran  biaya  proyek  tersebut.  Didalam  pelaksanaan anggaran biaya proyek, dalam usaha untuk mencapai efislensi yang tinggi, suatu perusahaan perlu melaksanakan  pengendalian  terhadap  pelaksanaanya  agar  tidak  terjadi  penyimpangan- penyimpangan  dari  anggaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  (Zarkasyi,2008:  Solikin  &  Ikin, 2008).
Namun  perusahaan  juga  mengalami  berbagai  masalah  baik  itu  masalah  intern  maupun masalah ekstern. Masalah ekstern tidak dapat diramalkan dan dikendalikan oleh perusahaan karena terjadi di luar tanggung jawab perusahaan. seperti perubahan harga, perubahan situasi moneter, dan lainnya. Sedangkan masalah intern seperti adanya pemborosan bahan baku, kurangnya produktivitas tenaga kerja, merupakan masalah yang tidak dapat diatasi dan dikendalikan oleh manajemen. Untuk itu,  perusahaan  perlu  memiliki  suatu    cara  yang  disebut  dengan  pengendalian.  Meskipun  suatu perusahaan  telah  melakukan  perencanaan  dengan  cermat,  namun  apabila  dalam  pelaksanaannya tidak  mempunyai  pengendalian  yang  baik,  maka  perusahaan  tidak  akan  meneapai  etisiensi  yang tinggi. Dalam hubungannya dengan pengendalian biaya proyek, maka pengendalian yang baik ciri- ciri pengendalian dikatakan oleh  Mulyadi (2000) dapat melalui :
1. Pengendalian anggaran.
upaya untuk menjamin agar sasaran perusahaan tercapai dan anggaran dipakai sebagai patokan untuk  menentukan  arah.  Jadi,  dalam  pengendalian  anggaran,  yang  dikendalikan  bukan anggarannya, melainkan perusahaan. Anggaran hanya merupakan alat belaka
2. Biaya standar proses akuntansi digunakan untuk mengumpulkan data biaya yang terjadi di masa lalu dan biaya standar.
3. Laporan-laporan kegiatan berkala bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan melalui  laporan  bisa  bermacam-macam  tergantung  kebutuhan  mulai  dari  berita,  keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban.

## Keuangan Pemerintah Daerah
Pada umumnya laporan-laporan manajemen mencerminkan sejauh mana pedoman-pedoman yang retain digariskan pimpinan telah terwujud. Laporan adalah penting sebagai suatu media untuk mendapatkan keterangan administratif serta memberikan penuntun bagi manajemen untuk menilai sampai  dimana  kemampuan  pegawainya  untuk  menunaikan  tugas  yang  diberikan  kepadanya. Laporan-laporan  yang  diperlukan  oleh  manajemen  tersebut  adalah  yang  menyajikan  kegiatan operasional  perusahaan  yang  berjalan,  sehingga  pengendatian  manajemen  dapat  berfungsi sebagaimana mestinya. Informasi yang disajikan dalam bentuk laporan tersebut hanya berguna bagi manajamen apabila dalam laporan tersebut juga dilengkapi dengan analisa antara rencana dengan yang  dilaksanakan.  (R.G.,  Harrison,et,all,  2012:  Osborne  &  Gaebler,  1992:  O’Brian,  James  & George. 2010)
Laporan pelaksanaan berkala dapat disusun secara mingguan, bulanan, atau sesuai dengan kesepakatan manajemen dalam bentuk yang sudah distandarkan dari periode oleh perusahaan yang bersangkutan.  Laporan  pelaksanaan  berkala  yang  disampaikan  kepada  manajemen,  akan menentukan  keputusan-keputusan  yang  akan  diambil  sehubungan  dengan  terjadinya penyimpangan-penyimpangan didalam pelaksanaan anggaran. Keputusan tersebut sebagai tindakan perbaikan, sehingga pelaksanaanya operasional akan tetap terkendali ke arah tercapainya sasaran yang  telah  ditetapkan  semula.  Heckert(2003)  menyatakan  bahwa  pertimbangan  yang  diperlukan didalam  membuat  laporan  pelaksanaan  berkala,  sehingga  laporan  tersebut  akan  dapat  sehingga membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan adalah: (Nazier, 2009: Mardiasmo, 2007: John Wiley & and Sons,2008).
Laporan  pelaksanaan  berkala  merupakan  pelengkap  fungsi  pengendalian.  Dengan  adanya laporan  ini  dapat  diketahui  sejauh  mana  rencana  telah  dijalankan  dan  dapat  segera  melakukan perbaikan  apabila  terjadi  penyimpangan  dari  yang  direncanakan.  Dalam  suatu  perusahaan  jasa konstruksi, pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Didalam pelaksanaanya, anggaran yang dipedomi perusahaan masih mengalami berbagai masalah baik  itu  masalah  intern  maupun  masalah  ekstern.  Masalah  ekstern  tidak  dapat  diramalkan  dan dikendalikan oleh perusahaan karena terjadi diluar tanggung jawab perusahaan, seperti perubahan harga,  perubahan  situasi  moneter,  dan  lainnya.  Sedangkan  masalah  intern  seperti  adanya pemborosan  bahan  baku,  kurangnya  produktivitas  tenaga  kerja,  merupakan  masalah  yang  harus diatasi  dan  dikendalikan  oleh  manajemen.  Dengan  adanya  kendala-kendala  tersebut  dapat menyebabkan adanya penyimpanganpenyimpangan dari anggaran.
Untuk.membantu  pemerintah  dalam  pelaksanaan  anggaran  pemerintah  daerah  maupun swasta,  maka  peranan  anggaran  pemerintah  daerah  sangat  panting  untuk  menunjang  kelanjutan perwujudan masyarakat adil, makmur  yang merata sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Salah
satu perusahaan  Seperti  halnya  anggaran  pemerintah  daerah  bertujuan  melayani  masyarakat  guna kelangsungan  hidup  umaat  manusia  yang  dilanda  wabah  Corona.  Dengan  anggaran  pemerintah daerah yang diperolehnya, masyarakat akan dapat bertahan hidup. Untuk mencapai tujuan ini maka pemerintah  daerah  memerlukan  data  dan  informasi  anggaran  yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar perencanaan,  pengendalian  dan  pengambilan  keputusan  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan, dimana informasi anggaran ini akan disajikan oleh Akuntansi.( Madison, 2010: Hertati, 2015).
Laporan  keuangan  merupakan  suatu  alat  yang  dapat  digunakan  oleh  seorang  pimpinan perusahaan  untuk  memonitor  semua  kegiatan-kegiatan  yang  terjadi  pada  perusahaan  yang dipimpinnya agar setiap kegiatan tersebut dapat dikendalikannya dengan cara yang paling efektif dan efisien. Dengan demikian jelaslah bahwa betapa pentingnya peranan laporan keuangan  bagi pemerintah  daerah.  Sebagai  suatu  fungsi  penyediaan  jasa,  laporan  keuangan  akan    memberikan informasi  keuangan  yang  kuantitatif kepada pihak-pihak  yang berkepentingan dengan  eksistensi anggaran  pemerintah  daerah  untuk  membantu  mereka  dalam  membuat  keputusan-keputusan ekonomi yang menyangkut anggaran pemerintah daerah tersebut. Sedangkan sebagai suatu sistem informasi,  laporan    keuangan  melaksanakan  pengumpulan  dan  pengolahan  data  anggaran perusahaan, untuk kemudian mengkomunikasikannya kepada berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat dipakai sebagai alat bantu dalam membuat keputusan-keputusannya yang menyangkut perusahaan tersebut. Dengan demikian laporan keuangan bukanlah merupakan tujuan, melainkan merupakan suatu alat berkomunikasi untuk mencapai tujuan tersebut.( Christiaens, 2001: Boynton & Johnson, 2006)
Sebagai  suatu    kegiatan  analisis  yang  bersifat  deskriptif,  laporan  keuangan    akan mengidentifikasikan berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi didalam perusahaan  dan  melalui  tahap-tahap  pengukuran,  pencatatan,  penggolongan  dan  peringkasan sedemikian rupa sehingga hanya informasi yang relevan. Laporan Anggaran akan memuat data-data historis  tentang  anggaran  pemerintah  daerah  dimasa  lalu  yang  akan  berfungsi  sebagai  alat pertanggungjawaban  manajemen  terhadap  anggaran  pemerintah  daerah  yang  telah  dikelolanya kepada dinas-dinas terkait.( Hertati, Syafarudin, Safkaur. Fery.2020).
Selain sebagai alat pertanggungjawaban, data historis yang disajikan didalam anggaran juga dapat  digunakan  sebagai  alas  perencanaan  (planning)  yang  meliputi  semua  aktivitas  manajemen dalam  menentukan  kebijaksanaan-  kebijaksanaan  yang  akan  ditempuh  dimasa  yang  akan  datang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan pemilihan berbagai alternatif alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan dimasa mendatang dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan serta sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dan kendala-kendala yang mungkin akan  dihadapi  dimasa  mendatang.  Perencanaan  yang  disusun  oleh  anggaran  pemerintah  daerah sekaligus akan digunakan sebagai dasar  untuk  anggaran,  yaitu menilai hasil guna dan daya  guna yang telah dicapai oleh perusahaan. Anggaran yang digambarkan secara kuantitatif daiam bentuk anggaran  atau  ukuran  kuantitatif  lainnya  disebut  penganggaran.  Dalam  melaksanakan  fungsi tersebut,  maka  akuntansi  mempunyai  peranan  penting,  antara  lain  berupa  penyajian  informasi- informasi yang bersifat tendensi atau proyeksi laba yang diharapkan dimasa yang akan datang. Oleh karena  itu  penganggaran  sering  disebut  juga  dengan  istilah  perencanaan  kegiatan  yang  dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat  yang diserang wabah Corona  maka harus diperoleh pendapatan masyarakat yang tidak menentu dan bahkan tidak dapat menghasilkan uang guna menopang hidup perekonomian keluarga. (Hertati, Iriadi, Safkaur, Fery, Antasari.R Nazarudin, 2020).

## PEMBAHASAN
Keberhasilan  suatu  keuangan  pemerintah  daerah  tidak  terlepas  dari  peranan  manajemen dalam  mengelola  keuangan  daerah  Era  Covid-19,  untuk  itu  setiap  pemerintah  daerah  terutama
pemerintah  daerah  yang  cukup  besar  manajemennya  memerlukan  suatu  sistem  yang  dapat membantu  pihak  manajemen  melaksanakan  bentuk  kegiatan  atau  disebut  anggaran  pememrintah daerah  Era  Covid-19.  Sistem  tersebut  digunakan  oleh  pihak  manajemen  untuk  menjamin  bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam proses perencanaan anggaran. Anggaran perusahaan adalah salah satu bentuk  dari  berbagai  rencana  yang  dapat  disusun,  meskipun  tidak  setiap  rencana  dapat  disebut sebagai  anggaran.  Anggaran  keuangan  pemerintah  daerah  merupakan  rencana  tentang  kegiatan keuangan pemerintah daerah yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi anggaran satu sama lain. Dalam keuangan pemerintah daerah anggaran yang  formal  merupakan  alat  yang  penting  bagi  manajemen,  walaupun  anggaran  itu  hanya merupakan salah satu dari sistem perencanaan dan pengawasan yang lebih jelas.
Anggaran sulit untuk ditentukan definisinya, tetapi bila diamati mempunyai beberapa ciri umum,  yaitu  :  (1)  Terlebih  dahulu  ditentukan  tujuan  dari  pemerintah  daerah.  (2)  Dirumuskan program  ataupun  tindakan  yang  harus  dilakukan  untuk  tujuan  tersebut.  (3)  Program-program tersebut dirumuskan ke dalam anggaran. Gunawan Adisaputro & Asri Marwan (2002) menyatakan bahwa  anggaran  (budget)  adalah  pendekatan  yang  formal  dan  sistematis  dari  para  pelaksanaan tanggung jawab manajemen didalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Supriyono (2001) menyatakan  bahwa    anggaran  adalah  suatu  rencana  terinci  yang  dinyatakan  secara  formal  dalam ukuran  kuantitatif  untuk  nienunjukkan  bagaimana  sumber-sumber  akan  diperoleh  dan  digunakan selama  jangka  waktu  tertentu,  umumnya  satu  tahun.  Anthony  dan  Dearden  (2000),  menyatakan bahwah anggaran adalah rencana manajemen, dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun”.
Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu dimasa  yang akan datang.  Dibuat dalam anggaran berupa taksiran yang dinyatakan dalam suatu ukuran uang atau moneter. Fungsi Anggaran menurut “Anthony dan Govindarajan (2003) antara lain untuk menyesuaikan perencanaan strategic, untuk membantu koordinasi kegiatan dari beberapa bagian organisasi, untuk memberikan tanggung jawab kepada manajer guna mengotorisasi jumlah yang dapat mereka gunakan dan untuk memberitahukan mereka  yang  diharapkan,  untuk  mencapai  kerjasama  yang  merupakan  dasar  untuk  mengevaluasi kerja dari manajer”.
Hansen  dan  Mowen  (2004),menyatakan  bahwa  tujuan  anggaran    antara  lain  :  mendesain  para manajer untuk membuat rencana, memberikan inforniasi sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan,  membantu penggunaan sumber daya para  pegawai dalam menetapkan  tolak  ukur  yang  digunakan  untuk  evaluasi  kinerja  selanjutnya,  meningkatkan komunikasi dan koordinasi.
Pada dasarnya proses anggaran merupakan proses negosiasi antara para manajer, dimana setiap manajer akan berpartisipasi dalam penyusunan anggaran bagiannya masing-masing, sehingga masing-masing  manajer  akan  dimintai  pertanggungjawabannya  mengenai  realisasi  anggarannya. Manfaat anggaran didalam pengendalian manajemen merupakan dasar tolak ukur dalam kegiatan proyek  dan  sebagai  dasar  pengukuran  prestasi  dari  masing-masing  bagian  yang  dipimpinnya, sehingga dengan adanya anggaran akan mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi didalam pelaksanaannya. Selain itu dengan adanya anggaran akan membantu para manajer dalam  mengkoordinasikan  secara  keseluruhan  sasaran  yang  telah  ditargetkan  oleh  bagiannya
masing-masing. Dalam rangka melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian, salah satu yang digunakan adalah anggaran. Munandar (2001) menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.
Adapun  fungsi  anggaran  menurut  Gunawan  Adisaputro  &  Asri  Marwan  (2002),  fungsi anggaran keuangan pemerintah daerah yang pokok adalah sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan (pengendalian) kerja. Dihubungkan dengan fungsi manajemen, khususnya perencanaan  dan  pengendalian,  nampaklah  bahwa  anggaran  keuangan  pemerintah  daerah mempunyai hubungan yang erat yaitu berhubungan dengan penyusunan rencana dan memberikan arah  dan  pedoman  dalam  melaksanakan  pekerjaan  sebelum  pekerjaan  itu  dilaksanakan  (fungsi perencanaan). Anggaran dapat juga dilaksanakan oleh manajemen sebagai alat pengukur realisasi atau  prestasi  pelaksanaan  suatu  pekerjaan.  Dengan  demikian  akan  diketahui  apabila  terdapat perbedaan atau penyimpangan antara anggaran keuangan pemerintah daerah dengan realisasinya. Anggaran keuangan pemerintah daerah adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam  ukuran  kuantitatif  untuk  menunjukkan  bagaimana  sumbersumber  akan  diperoleh  atau digunakan dalarn jangka waktu tertentu, yang biasanya dalam jangka waktu satu tahun.
Metode  pengumpulan  biaya  yang  digunakan  adalah  metode  pesanan  karena  pada perusahaan  yang  bergerak  atau  kontrak  yang  biaya-biayanya  dikumpulkan  setiap  pesanan  atau kontrak,  secara  terpisah.  Dengan  demikian  untuk  setiap  macam  pekerjaan  atau  kontrak  yang berbeda-berbeda tersebut, dapat dibedakan masing-masing, biaya dari setiap pekerjaan atau kontrak.
Anggaran  biaya  proyek  ini  merupakan  suatu  syarat  bagi  perusahaan  untuk  mengajukan tender proyek. Untuk tujuan pengendalian biaya proyek maka penyusunan anggaran biaya proyek harus disusun berdasarkan teknis pendekatan tertentu sehingga anggaran dapat berfungsi sebagai alat  pengendalian.Keseluruhan  anggaran  diatas  disebut  Anggaran  induk  (Master  budget)  yang merupakan  suatu  jaringan  kerja  yang  berisi  berbagai  macam  anggaran  yang  tak  terpisahkan  satu sama lain dan saling berhubungan.
Sesuai dengan fungsinya dimana karyawan bekerja, biaya tenaga kerja dapat digolongkan ke dalam biaya tenaga kerja pabrik, biaya tenaga kerja pemasaran, biaya tenaga kerja administrasi umum. Biaya tenaga kerja pabrik digolongkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung adalah balas jasa  jasa  yang  dibedakan  kepada  karyawan  pabrik  yang  manfaatnya  dapat  diidentifikasikan  atau dapat diikuti jejaknya pada produk tertentu yang dihasilkan perusahaan. Penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung pada perusahaan jasa konstruksi identik dengan penyusunan anggaran tenaga kerja  pada  perusahaan  industri.  Penyusunan  anggaran  tenaga  kerja  harus  disesuaikan  dengan struktur rencana laba tahunan, dan karenanya harus bisa menunjukkan jam kerja dan biaya untuk setiap  bagian  dan  untuk  jangka  waktu  tertentu  serta  untuk  setiap  jenis  produk.  Bila  penetapan standar waktu dan tingkat upah bisa dilakukan maka pengendalian terhadap penyusunan anggaran akan berjalan dengan baik.
Dalam  hubungannya  dengan  proses  penyusunan  rencana  ini  maka  informasi  masa  lalu, informasi  prospek  dimasa  yang  akan  datang  akan  sangat  bermanfaat  bagi  manajemen,  baik informasi yang bersifat eksternal dan informasi lainnya yang akan mempengaruhi perusahaan yang dipimpinnya  dimasa  yang  akan  datang.  Informasi  eksternal  juga  akan  menyangkut  masalah lingkungan  eksternal,  antara  lain  untuk  mengetahui  apakah  dalam  pelaksanaan  rencana  tersebut dikemudian  hari  akan  menimbulkan  hambatan-hambattan  atau  kesempatan-kesempatan  pada
keuangan pemerintah daerah didalam mencari laba guna kelangsungan hidup keuangan pemerintah daerah.  Dalam  hubungannya  dengan  proses  penyusunan  rencana  ini,  pemerintah  daerah  sudah berusaha menyusun perencanaan biaya sedemikian rupa sehingga akan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan proyek yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sebagai salah satu penyalur  biaya  Era  Covid-19    didalam  menangani  bidang  kesehatan,  jaring  pengaman  sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional. yang mana berdasarkan aturan yang lazim maka sebelum suatu kontrak kerja ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kerja dan pihak perusahaan, maka keuangan pemerintah daerah terlebih dahulu diharuskan untuk  menyusun  anggaran  biaya  proyek  secara  keseluruhan  berdasarkan  kepala  rencana  kerja (bestek)  yang diberikan oleh pemberi kerja,  yang merupakan suatu syarat bagi perusahaan untuk mengikuti tender.
Perencanaan  yang  merupakan  tahap  pertama  dalam  penyusunan  anggaran  tidak  berjalan dengan baik, karena peran serta bagian-bagian yang lain dalam perusahaan masih dirasakan kurang. Para kepala-kepala bagian jarang sekali terlibat dalam penyusunan anggaran  seperti  memberikan usulan-usulan untuk penyusunan dari pengendalian anggaran. Para kepala bagian yang lain hanya menerima  perkiraan-perkiraan  anggaran  dari  pimpinan  yang  dalam  hal  ini  adalah  kepala  bagian teknik, sehingga pengawasan terhadap anggaran masih dirasakan kurang. Padahal partisipasi para kepala bagian tersebut sangat diperlukan pada setiap sistem pengganggaran keuangan pemerintah daerah, terutama dalam memperkirakan penyusunan anggaran. Tanpa adanya partisipasi para kepala bagian  tersebut  maka  penyusunan  anggaran  tidak  akan  mendekati  kejadian-kejadian  yang memungkinkan adanya hal-hal yang tidak terduga dilapangan, dikarenakan penyusunannya hanya berdasarkan alas perkiraan dan pengalaman saja.

## KESIMPULAN
Proses  penyusunan  anggaran  biaya  Era  Covid-19  didalam  pendrisbusian  di  bidang kesehatan,  jaring  pengaman  sosial,  dukungan  kepada  industri  dan  program  pemulihan  ekonomi nasional. belum berjalan dengan baik, karena masih ada penyimpangan dana yang dilakukan oleh kementrian Sosial tanpa melibatkan atau berkoordinasi dengan bagian-bagian lain dalam dalam hal pemotongan anggaran, akibatnya setiap bagian yang ada dalam bntuan di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan  kepada industri dan  program pemulihan ekonomi nasional Covid-19 kurang sehingga Mentri Sosial harus bertanggungjawab untuk mencapai apa yang telah ditetapkan dalam anggaran biaya di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional tersebut. Sebagai akibat anggaran biaya di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional. yang disusun dengan data yang kurang tepat maka anggaran tersebut kurang dapat dijadikan acuan alat pengendalian  biaya  di  bidang  kesehatan,  jaring  pengaman  sosial,  dukungan  kepada  industri  dan program  pemulihan  ekonomi  nasional  sehingga  pengendalian  biava  di  bidang  kesehatan,  jaring pengaman  sosial,  dukungan  kepada  industri  dan  program  pemulihan  ekonomi  nasional.  tidak berjalan  sebagaimana  mestinya.  Dalam  rangka  penyusunan  anggaran  biaya  di  bidang  kesehatan, jaring  pengaman  sosial,  dukungan  kepada  industri  dan  program  pemulihan  ekonomi  nasional. hendaklah berdasarkan kepada data-data teknis yang akurat, sehingga dalam pelaksanaan di bidang kesehatan,  jaring  pengaman  sosial,  dukungan  kepada  industri  dan  program  pemulihan  ekonomi nasional    nantinya  maka  anggaran  biaya  di  bidang  kesehatan,  jaring  pengaman  sosial,  dukungan
kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengendalian.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Publisher.Mardiasmo,  M.  2002.  Public  Sector  Accounting.  Yogyakarta:  Andi Publisher.Mardiasmo,  M.  2006.  Realization  of  transparency  and  public  accountability through  public  sector  accounting:  A  means  of  good  governance.  Journal  of  Government Accounting, 2(1), 1-17.
Adisaputro, Gunawan dan Marwan, Asri. 2002. Anggaran Perusahaan. Edisi kelima Penerbit BPFE : Yogyakarta.
Adolph  Matz  dan  Milton,  F.  Usry,  2002.  Akuntansi  Biaya  :  Perencanaan  dan Pengendalian, edisi kesepuluh. Penerbit Erlangga : Jakarta
Anthony, Dearsen dan Bedford, 2000. Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Kelima, Terjemahan Agus Maulana, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Anggraency,  Dhina  2006.  Analisis  Anggaran  Biaya  Proyek  Pada  PT.  Tiga  Putri  Sinar  Kencana Palembang, Fakultas Ekonomi : UTP
Abdul,  A.H.,  Abdullah,  S.  2006.  Relations  and  agency  problems  in  local  government:  An opportunity for budget research and accounting. Government Accounting Journal, 2(1), 53- 64.
Arens,  A.A.,  Randal,  J.E.,  Mark,  S.B.  2014  Auditing  and  Assurance  Service:  An  Integrated Approach.  15th  ed.  England:  Pearson  Education,  Inc.  Arja,  S.  (2000),  Accountability  and Government Performance Measurement. Journal of Accounting and Finance, 12(1), 20-39.
Boynton, W.C., Johnson, R., Kell, W.G. (2006), Modern Auditing. 8th ed. USA: Richard D. Irwin Inc.  BPK.  (2015a),  Examination  Report  of  2014  Budget  Year.  Jakarta:  Supreme  Audit Agency.
Cohen,  D.,  Paul,  Z.  (2008),  Economic  Consequences  of  Real  and  Accrual-Based  Earnings Management  Activities.  New  York:  New  York  University  Leonard  N.  Stern  School  of Business.
Christiaens,  J.  (1999),  Financial  accounting  reform  in  Flemish  municipalities:  An  empirical investigation. Financial Accountability and Management, 15(1), 21-40.
Christiaens,  J.  (2001),  Converging  new  public  management  reforms  and  diverging  accounting practices in Flemish local governments. Financial Accounta Bility and Management, 17(2), 153-170.
Christiaens, J. (2007), Governmental accounting reform, evolution of the implementation in Flemish municipalities. Financial Accountability and Management, 23(1), 99-111.
Christiaens,  J.,  Van  Peteghem,  V.  (2003),  Governmental  account  reform:  Evolution  of  the implementation  in  Flemish  munitions.  Financial  Accountability  and  Management,  23(4), 375-399.
Darwanis,  A.,  Bakar,  U.  (2012),  Effect  of  implementation  of  good  governance  and  government accounting  standards  on  financial  information  quality.  Postgraduate  Accounting  Journal Syiah Kuala University, 6, 1-14.
Govindarajan, 2003. Sistem Pengendalian Manajemen . Buku 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta Hall. Cheng, R., Engstrom, J., Kattelus, S. (2002), Education of governmental financial managers:
University  collaboration  between  business  and  public  administration.  The  Journal  of Government Financial Management, 51(3), 10-37.
Hansen dan Mowen, 2004, Akuntansi Manajemen. Jilid 2, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Hair,  J.F.  Jr.,  Hult,  G.T.M.,  Ringle,  C.M.,  Sarted,  M.  2014.  A  Primer  on  Partial  Least  Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Califrnia: Sage Publication, Inc.Hall, J.A.
Harun, H. 2009. Sector Accounting Reform and Public Sector Management in Indonesia. Jakarta: Jakarta Salemba Empat.
Hasyim, B.A. (2006), The concept of good governance in the concept of regional autonomy. Journal of Administrative and Policy Analysis, 3(1), 1-4.
Heckert.  J.B.  Wilson  and  Campbell,  2003.  Controllership;  Tugas  Akuntan  Manajemen, diterjemahkan oleh Dra. Tjintjin Fenix Tjindera, Ak., edisi ketiga. Penerbit Erlangga Jakarta. Hertati. L (2015). Competence of Human Resources, The Benefits of Information  Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia. Research Journal of Finance and Accounting 6, (8) 12-18
Hertati.L ,  Zarkasy.W,  Adam.M.,  Umar.H,  Suharman.H.(2020). Decrease in  Labor  Levels in the Covid-19 Government Budget.  Ilomata International Journal of Tax & Accounting. 1 ( 4)  . 193- 209
Hertati.L,  Syafarudin.A,  Safkaur.O.  Fery.I.  2020.  Peran  Manajemen  Perubahan  Pada  Akuntansi Manajemen Strategis Akibat Virus Corona . Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi  1 (2). 201-216.
Hertati.L, Iriadi2 , Safkaur.O, Fery.I., Antasari.R Nazarudin. 2020. Peran Akuntansi Aktiva Tetap, Standar  Akuntansi  Keuangan  Terhadap  Laporan  Keuangan  Akibat  Covid-19.  Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi  1 (2).182-200
Hertati.L.Safkaur.O.  2020.  Dampak  Revolusi  Industri  4.0  Era  Covid-19  Pada  Sistem  Informasi Akuntansi Terhadap Struktur Modal Perusahaan. Jurnal Riset Akuntansi Dan keuangan 8 (3), 2020, 503-518.
Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Jan-Erik, L. 2000. The Public Sector Concepts, Models and Approaches. London: John  Wiley  &  and  Sons,  Inc.  KNKG.  2008.  Concept  of  Good  Public  Governance  Guidelines.
Jakarta: Issued by: National Governance Policy Committee.
Jokowi 2020. Jokowi Kesal Prosedur Penyaluran Bansos Tunai Berbelit-belit. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5021535/jokowi-kesal-prosedur- penyaluran-bansos-tunai-berbelit-belit
Khairullah, 2002. Analisis Anggaran Biaya Proyek, Fakultas Ekonomi : UTP
Laudon, Kenneth K.C., & Jane P.Laudon, J.P. 2014. Management Information System. Managing the Digital Firm. Fourteenth 14thedition. Boston: Global Edition. Pearson Pearson.
Lundqvist, K. 2001. Accrual Accounting in Swedish Central Government. Swedish: The Swedish Financial Management Aothority.
Madison, B. 2010. Defining Financial Statements. Madison: R Chad and Co Publishers. Mardiasmo, M. 2002. Autonomy and Regional Financial Management. 1st ed. Yogyakarta: Mardiasmo,  M.  2007.  Regional  financial  management  reformation  still  faced  with  several difficulties. Regional Autonomy Journal, 7(2),1-10.
Maulana Agus. Asri, 2000. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Manajemen yang Efektif, Fakultas Ekonomi : UTP
Mulyadi, 2000, Akuntansi Penentuan Harga Pokok dan Pengendalian Biaya Penerbit BPFE-UGM,
Yogyakarta
Munandar, 2001, Anggaran Perusahaan, edisi kesatu, Penerbit BPFE, Yogyakarta Nazier,  D.M.  2009.  Government  HR  Preparedness  Towards  Accountable  and  Transparent  State

## Financial Management. Indonesia: National
Nunuy, N.A., Azwari, P.C. 2015. The effect of the implementation of government internal control systems (GICS) on the quality of financial reporting and the impact on the principles of good governance:  A  research  in  district,  city,  and  provincial  government  in  South  Sumatra. Procedia Social and Behavioral Sciences, 211, 811-818.
Nunuy, N.A., Rahmatika, D.N. 2014. Factors influencing the quality of financial reporting and its implications  on  good  government.  International  Journal  of  Business,  Economics  and  Law, 5(1), 111-121.
O’Brian,  James  J.A&  .,  George  M.  Marakas,  G.M.  2010.  Management  Information  Systems: Managing  Information  Technology  in  the  Business  Enterprise.  15th  edition.  New  York: McGraw-Hill.
Osborne,  D.,  Gaebler,  T.  1992.  Reinveting  Government:  How  the  Entrepreneurial  Spirit  is Transforming the Public Sector. New York: Penguinsc Book.Perkasa.
Rekdohadiprojo, Sukanto, 2000. Manajemen Proyek, Penerbit BPFE-Yogyakarta. R.G., Harrison, W.T., Horngren, C.T., Thomas, C.W., Suwardy, T. 2012. Financial Accounting. 8th ed. South Asia: Published by Pearson Education South Asia Pvte Ltd.
Ritonga, I.T. 2010. Regional Government Accounting. Yogyakarta: UGM Graduate School. Robbins, W.A., Austin, K.R. 1986. High quality in governmental financial reports: An assessment of  the  appropriateness  of  a  compound  measure.  Journal  of  Accounting  Research,  24,  412- 421.
Robbins, Stephen & ., Judge, Timothy, A.J. 2014. Essensial of Organizational Behaviour. Twelfth 12th edition. USA : Pearson Education.
Sugiyono, 2004. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Keenam. CV. Alfabeta Bandung. Supriyono, RA, 2001. Akuntansi Manajemen ; Struktur Pengendalian Manajemen  Penerbit YKPN
: Yogyakarta
Stamatiadis, F. 2009. Investigating the governmental accounting reform of the Greek national health system (ESY): Some preliminary evidence. International Journal of Governmental Financial Management, 9(2), 73-97.
Sulaiman,  Si.  2018.  The  Role  of  Good  Government  Governance  Principles  in  Enhancing  the Performance  of  Public  Organization  in  Aceh,  Indonesia.  Advances  in  Social  Science, Education and Humanities Research,  Volume 292. 1st Aceh Global Conference (AGC 2018).
Solikin, Ikin. 2008. He Effect of Government Accounting Implementation, Quality of Accounting Information  and  Quality  of  Regional  Government  Apparatus  on  Good  Government
Governance  and  Its  Implications  for  Financial  Performance  (Survey  of  City  and  District Governments in West Java Province) Proceedings of the National Business & and Financial Forum Seminar: 53-70.
Thomson South Western. Harahap, S. 2006. Critical Analysis of Financial Statements. Jakarta: PT. Tjokroamidjojo, B. 2000. Good governance, new paradigm of development management. Journal of Development Management, 30, 20-31.
Tomiie, S. 2005. Information Technology Auditing and Assurance. 2nd ed. USA.
Van Beest, F., Braam, G., Boelens, S. 2009. Quality of Fiancial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics. NICE Working Paper No. 9-108.
Van Der Hoek, M.P. 2005. From cash to accrual budgeting and accounting in the public sector: The Dutch experience. Public Budgeting and Finance, 25(1): 32-45.
Yamin, S., Kurniawan, H. 2011. New Generation of Research Data Processing with Partial Least Square  Path  Modeling:  Applications  with  XLSTAT  Software,  Smart  PLS,  and  Visual  PLS. Jakarta: Salemba Infotek Publishers.
Zarkasyi, W. 2008. Good Corporate Governance in Manufacturing, Banking and Other Financial Services Business Entities. Bandung: Alfabeta.Zeyn, E. (2011), Effect of good government and  government  accounting  standards  on  financial  accountability.  Trikonomika  Journal, 10(1), 52-62.