## PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN - MEMBANGUN PRASARANA LINGKUNGAN DAN SOSIAL
(PBL MAPALUS)
Christiviany Gracanti Tatuh Esry O. H. Laoh Gene H. M. Kapantow

## ABSRACT
This study aims to identify the shape and level of community participation in the planning, implementation,  and  supervision  of  Environmental  Based  Programs  -  Building  Environmental  and Social  Infrastructure  (PBL-Mapalus).  The  data  used  in  conducting  this  research  are  primary  data and  secondary  data.  Primary  data  is  data  obtained  directly  in  the  field,  through  interviews  and observations  using  questionnaires  /  questionnaires.  Secondary  data  is  data  obtained  from  related institutions such  as the Community Empowerment and Manpower Board of Manado City, Office of Lurah  Bumi  Nyiur  and  Tuminting  Urban  Village  Office.  Sampling  technique  in  this  research  used Purposive  Sampling.  This  method  is  done  by  taking  the  people  who  are  selected  by  researchers according to the specific characteristics possessed by the sample. The result of this research can be concluded  that  community  participation  in  Environment  Based  Development  Program  -  Building Environmental and Social Infrastructure (PBL-Mapalus) shows the activity of society is big enough. Although  there  are  still  a  handful  of  people  who  do  not  know  about  Environmental-Based Development - Building Environmental and Social Infrastructure (PBL-Mapalus) so it is advisable to the relevant agencies to provide more socialization to the community.
Keywords: Form, Level, Community Participation, PBL Mapalus, Tuminting Sub-district, Wanea Sub-district, Manado City

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  bentuk  dan  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  Program  Berbasis  Lingkungan  -  Membangun Prasarana  Lingkungan  dan  Sosial  (PBL-Mapalus).  Data  yang  digunakan  di  dalam  melaksanakan penelitian  ini  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.    Data  primer  merupakan  data  yang  didapat langsung  di  lapangan,  melalui  wawancara  dan  observasi  dengan  menggunakan  daftar pertanyaan/kuesioner.    Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  instansi  terkait  seperti Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Manado, Kantor Lurah Bumi Nyiur  dan  Kantor  Lurah    Tuminting.  Teknik  pengambilan  sampel  atau  teknik  sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Purposive  Sampling .    Metode  ini  dilakukan  dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel  itu.  Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  program Pembangunan Berbasis Lingkungan - Membangun Prasarana Lingkungan dan sosial (PBL-Mapalus) menunjukan keaktifan masyarakat cukup besar.  Walaupun masih ada anggota masyarakat yang tidak mengetahui  tentang  Pembangunan  Berbasis  Lingkungan  -  Membangun  Prasarana  Lingkungan  dan sosial  (PBL-Mapalus)  sehingga  disarankan  kepada  instansi  terkait  untuk  lebih  banyak  memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
Kata kunci: Bentuk, Tingkat, Partisipasi Masyarakat, PBL Mapalus, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Wanea, Kota Manado

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Orientasi  pembangunan  di  Indonesia yang masih terfokus pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah masih kuat dirasakan. Sehingga  peran  serta  masyarakat  dalam aktivitas  pembangunan  tidak  terlihat.    Ukuran- ukuran  yang  dipakai  dalam  pertumbuhan ekonomi  sendiri  belum  bisa  menjelaskan  dan menyelesaikan masalah ketimpangan pendapatan  dan  pengangguran  di  Indonesia. Fenomena  lemahnya  peran  serta  masyarakat sekarang tidak hanya terjadi dibidang pembangunan  tetapi  sudah  meluas  ke  berbagai bidang baik ekonomi, sosial, politik dan hukum serta pertahanan dan keamanan (Mu’man 2003; Syarif  Ibrahim,  1999).      Ini  bisa  dilihat  dengan meningkatnya  angka  kemiskinan,  kriminalitas, epidemi  berbagai  penyakit  menular  hingga maraknya  konflik  yang  terjadi.  Oleh  karena  itu saat ini adalah sebuah keharusan bagi pemerintah  untuk  menjadi  lebih  responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sektor publi k dengan  modernisasi program  yang  dapat memberikan peluang untuk partisipasi warga. Sehingga masyarakat tidak lagi dilihat sebagai penerima program pembangunan melainkan  ditempatkan sebagai  pelaku  atau subyek utama dalam pembangunan.
Paradigma  baru  yang  berkembang lebih  menekankan  kepada  proses-proses partisipatif  dan  kolaboratif  yang  ditujukan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dan material,  termasuk  meningkatnya  keadilan dalam  distribusi  pemilikan,  pengelolaan  dan manfaat  pembangunan  serta  kebebasan  dan keterlibatan penduduk dalam proses pembangunan dapat pula diartikan bagaimana penduduk
memanfaatkan program pembangunan  yang  telah  diprogramkan  oleh pemerintah,  tetapi  juga  berarti  bagaimana prakarsa  dan  kreativitas  penduduk  sendiri kemandirian  (Rustiadi,  Saefulhakim  dan Panuju,  2011).    Hal  ini  dimaksudkan  agar pemerintah  tidak  lagi  melakukan  intervensi terlalu  jauh  dalam berbagai  aspek  kehidupan masyarakat.  Korten (1986) menegaskan bahwa pembangunan  masyarakat  akan  efektif  apabila
dilaksanakan  dengan  memanfaatkan  organisasi masyarakat.    Dan  pemerintah  berperan  sebagai regulator,  fasilitator  dan  motivator  ada  di tingkat lokal (Suradi, 2006).
Setelah  reformasi  banyak  daerah  yang mendapatkan  hak  Otonomi  Daerah  sebagai kelanjutan  dari  proses  perubahan.    Otonomi Daerah  yang  secara  efektif  mulai  dilaksanakan pada  tahun  2001  merupakan  upaya  untuk memangkas  mata  rantai  proses  pembangunan yang  panjang  dan  sentralistik,  sebagaimana diterapkan  oleh  pemerintahan  sebelumnya. Otonomi  Daerah  untuk  mendekatkan  hubungan fungsional  antara  pemerintah  daerah  dengan masyarakat. Kebijakan otonomi daerah, pertama adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah  dan  UU  No.  25  Tahun 1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pusat dan Daerah.  Dalam perjalanannya sesuai dengan kebutuhan demokrasi dan pembangunan daerah, UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun  1999  telah  dinilai  baik  dari  segi kebijakan  dan  implementasinya,  dan  seiring kondisi zaman ternyata UU No. 22 Tahun 1999 dan  UU  NO.  25  Tahun  1999  mengalami kelemahan  sehingga  undang-undang  tersebut mengalami  revisi  menjadi  UU.  32  Tahun  2004 dan  UU  No.  33  Tahun  2004.  Pada  dasarnya semangat  dan  tujuan  Undang-Undang  Otonomi Daerah  dan  sesentralisasi,  memberikan  ruang (kewenangan) pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program  yang  sesuai  dengan  potensi  daerahnya masing-masing.
Demokratisasi diera  otonomi  daerah telah mendesain ulang pola-pola relasi pembangunan antara negara (pemerintah daerah)  dan  masyarakat  ke  arah  yang lebih setara  dan  seimbang.    Hubungan  yang seimbang  antara  pemerintah  dan  masyarakat tidak  hanya  manifestasi  dari pelaksanaan otonomi  daerah, tetapi  model hubungan  yang demikian itu juga merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat, sehingga memudahkan pencapaian kemajuan pembangunan  daerah  dan  kesejahteraan masyarakatnya.  Bertemunya  antara  akses pembangunan  yang  datang  dari  atas  dan respon  dari  bawah  merupakan  inti  dari partisipasi penduduk dalam proses pembangunan .    Keterlibatan  penduduk  dalam
proses  pembangunan  dapat  menempatkan penduduk baik subyek maupun obyek pembangunan.  Sebagai  subyek  pembangunan penduduk  diharapkan  ikut  serta  menentukan pilihan-pilihan  pembangunan  di  daerahnya. Sedangkan sebagai obyek pembangunan, penduduk ditempatkan sebagai sasaran pembangunan  (Rustiadi,  Saefulhakim  dan Panuju, 2011)
Di  Sulawesi  Utara  khususnya  di  Kota Manado  yang  dahulunya  merupakan  kesatuan dari  kabupaten  Minahasa  adalah  salah  satu contoh  dari  sistem  pemerintahan  Otonomi daerah  yang  ingin  memekarkan  diri  dengan tujuan  agar  program  pembangunan  lebih tersentuh  dan  terfokus  kepada  masing-masing kelurahan. Kota Manado sejak masa kemerdekaan  telah  beberapa  kali  mengalami perubahan  status  dalam  struktur  pemerintahan. Semula masuk dalam kategori Kotapraja (1957- 1958), Daerah Tingkat II (1958-1965),
Kotamadya  (1965-1974),  Kotamadya  Daerah Tingkat  II  (1974-1999), Kota  Manado  (1999  - saat ini).  Kota Manado dihuni oleh penduduk berjumlah  425.634  jiwa  (data  BPS  Provinsi Sulawesi  Utara  tahun  2015).    Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun dan peningkatan  rasio  pertumbuhan  ekonomi memunculkan  masalahan-masalah  baru  yang dampaknya  dapat  dilihat  pada  meningkatnya angka  kemiskinan  dan  pengangguran.  Begitu juga  ketersediaan  anggaran  menyebabkan pemerataan  pembangunan  selama  ini  belum menjangkau seluruh wilayah di Kota Manado, sehingga  memunculkan  dikotomi  Utara- Selatan  akibat  dari pembangunan  sarana prasarana  lebih  banyak  diserap  wilayah daratan khususnya  di  bagian  Selatan  daripada wilayah  kepulauan  dan  bagian  Utara.  Untuk menjawab tantangan permasalahan pembangunan  prasarana  dan  sosial  yang  belum merata,  khususnya  di  tingkatan  pemerintahan yang terbawah  yang seringkali tidak terjangkau pembangunannya  melalui  anggaran  Pemerintah Kota  Manado,  membuat  suatu  terobosan  baru sebagai  acuan  dalam  upaya  pembangunan infrastruktur  dan  sosial  yang  berbasis  pada pemberadayaan masyarakat serta meningkatkan kapasitas  masyarakat  baik  secara  individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai
pesoalan  terkait  upaya  peningkatan  kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Dasar  filosofi  program  ini  adalah “Mapalus”  yang  dalam  bahasa  Minahasa memiliki arti semangat gotong royong. Program yang diberi nama dengan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan - Membangun  Prasarana  Lingkungan,  Sosial  dan
Ekonomi  (PBL-Mapalus),  ini  bertujuan  selain untuk mempercepat dan meratakan pembangunan prasarana dasar permukiman juga sekaligus  mengajak  secara  aktif  masyarakat untuk  terlibat  secara  langsung  dalam  kegiatan- kegiatan  pembangunan  prasarana  dasar  di lingkungannya. Melalui program ini diharapkan  masyarakat  akan  merasa  terpanggil untuk  melaksanakan  kegiatan  pembangunan mulai tahap perencanaan proyek, tahap evaluasi sampai tahap pelaksanaannya.
Diawal  pelaksanaannya  Tahun  2012 program ini diberi nama Pembangunan Berbasis Lingkungan -
Membangun Prasarana Lingkungan,  Sosial  dan  Ekonomi  (PBL- MAPALUSE) di tahun berikutnya 2013 diubah menjadi  Pembangunan  Berbasis  Lingkungan  - Membangun  Prasarana  Lingkungan  dan  Sosial (PBL-MAPALUS) dan hingga sekarang menggunakan  nama  PBL-MAPALUS.  Sesuai kebijakan  Pemerintah  Kota  Manado  lokasi sasaran  Pembangunan  Berbasis  Lingkungan  - Membangun  Prasarana  Lingkungan  dan  Sosial (PBL-MAPALUS) mencakup seluruh lingkungan  di  87  Kelurahan  yang  ada  di  Kota Manado  yaitu  sebanyak  504  Lingkungan. Pembangunan
Berbasis
Lingkungan - Membangun  Prasarana  Lingkungan  dan  Sosial (PBL-MAPALUS)
berlandaskan pada Peraturan  Walikota  Manado  Nomor  46  Tahun 2011  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah terakhir  dengan  Peraturan  Walikota  Manado Nomor  12  Tahun  2015  Tentang  Pembangunan Berbasis  Lingkungan  -  Membangun  Prasarana Lingkungan dan Sosial Di Kota Manado. Ruang lingkup kegiatan Pembangunan Berbasis Lingkungan - Membangun Prasarana
Lingkungan  dan  Sosial  (PBL-MAPALUS) terbagi 2 yang terdiri dari Kegiatan Pembangunan  Prasarana  Lingkungan  dengan Infrastruktur sederhana dan pengadaan
barang/peralatan    serta  kegiatan  pembangunan sosial  kemasyarakatan.  Program  ini  pada hakekatnya Pemerintah
Kota Manado
memberikan  anggaran  stimulan  terbatas  untuk pembangunan  prasarana  dasar  kepada  warga masyarakatnya  dilaksanakan  secara  mapalus disetiap  lingkungan  dalam  wilayah  kelurahan. Keterbatasan  anggaran  yang  di terima  oleh masyarakat tersebut diharapkan akan menimbulkan  bentuk  swadaya  masyarakat untuk mewujudkan prasarana yang dinginkannya.    Subtansi  dasar  dititikberatkan pada penumbuhan
partisipasi nyata masyarakat  dikelurahan  untuk  membangun lingkungan  sekitar  tempat  pemukuman  serta kepedulian  dan  solidaritas  untuk  bahu membahu menanggulangi  permasalahan  yang ada  di  lingkungan  secara  mandiri  dan berkelanjutan.
Pembangunan Berbasis Lingkungan - Membangun Prasarana
Lingkungan dan  Sosial  (PBL-MAPALUS) sendiri  mengunakan pendekatan Dari, Oleh dan Untuk  Masyarakat  (ODUM).    Secara  umum peran Pemerintah Kota Manado dalam kegiatan PBL-Mapalus adalah sebagai regulator, dinamisator, koordinator dan fasilitator.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan, maka  yang  menjadi  permasalahan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis bagaimana  partisipasi  masyarakat  dalam meningkatkan kualitas prasarana infrastruktur melalui  Program  Pembangunan  Berbasis Lingkungan - Membangun Prasarana
Lingkungan  dan  Sosial  (PBL-MAPALUS)  di Kota Manado.
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan  Program  Berbasis Lingkungan - Membangun Prasarana Lingkungan dan Sosial (PBL-Mapalus). Manfaat Penelitian Manfaat
penelitian ini untuk
pelaksanaan program pembangunan selanjutnya dan  sebagai  informasi  tambahan  bagi  para pemerintah.

## METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitan
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan  Tuminting  (wilayah  pesisir  dan berada  di  Wilayah  Manado  Utara)  dan Kecamatan  Wanea  (wilayah  perkotaan  dan berada  di  Wilayah  Manado  Selatan)  Kota Manado  Propinsi  Sulawesi  Utara .    Waktu pelaksanaan penelitian dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  di  dalam melaksanakan    penelitian  ini  yaitu  data  primer dan  data sekunder.    Data  primer  merupakan data  yang  didapat  langsung  di  lapangan, melalui  wawancara  dan  observasi  dengan menggunakan  daftar  pertanyaan/kuesioner. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait seperti Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan  Kelurahan  Kota  Manado, Kantor  Lurah  Bumi  Nyiur dan  Kantor  Lurah Tuminting.

## Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat 5  (lima) variabel, yaitu:
1.  Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan pikiran, masyarakat menyumbangkan  ide  atau  gagasan  dalam RKL (Rapat Kerja Lingkungan).
2.  Partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk sumbangan  tenaga,  masyarakat  secara sukarela  turut  serta  dalam  pembangunan fisik.
3.  Partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk sumbangan  keahlian,  masyarakat  rela untuk  menyumbangkan  kemampuan  dan keterampilannya dalam pelaksanaan pembangunan  fisik  dan  masyarakat  rela untuk  menyumbangkan  kemampuan  dan keterampilannya dalam pembuatan proposal.
4.  Partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk sumbangan  barang,  masyarakat  secara sukarela menyumbangkan peralatan dalam pelaksanaan  pembangunan  fisik dan masyarakat secara sukarela
menyumbangkan  bahan-bahan  bangunan dalam pelaksanaan pembangunan fisik.
5.  Partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk sumbangan  uang,  masyarakat  secara swadaya  menyumbangkan  sejumlah  uang dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

## Metode Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan  sampel  atau teknik  sampel  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Purposive  Sampling. Metode  ini  dilakukan  dengan  mengambil orang-orang  yang  terpilih  betul  oleh  peneliti menurut  ciri-ciri  spesifik  yang  dimiliki  oleh sampel itu (Nasution, 2006:98).

## Metode Analisis Data
Metode  analisa  data  yang  digunakan adalah  analisis  kuantitatif.    Data  penilitian yang  diperoleh  dianalisa  dengan  distribusi frekuensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN
1. Keadaan Geografis Berdasarkan  PERDA  Kota  Manado Nomor 2 Tahun 2012 Kota Manado dimekarkan kembali  menjadi  11  kecamatan  dengan  87 kelurahan.    Kelurahan  Bumi  Nyiur  termasuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Wanea sedangkan  Kelurahan  Tuminting  berada  dalam wilayah  pemerintahan  Kecamatan  Tuminting. Kelurahan  Bumi  Nyiur  memiliki  luas  wilayah paling  besar    88,20  Ha  sedangkan  Kelurahan Tuminting  memiliki  luas  43,83  Ha.  Sebagai bagian  dari  wilayah  administratif  Pemerintah Kota  Manado  koordinat  Letak  geografis  dan batas  wilayah  Kelurahan  Tuminting  dan Kelurahan  Bumi  Nyiur  dapat  dilihat  pada  tabel 1.
2. Jumlah Penduduk
Jumlah  penduduk  di  tahun  2015  berdasarkan data Prodeskel Kelurahan Tuminting 6.629 jiwa sedangkan  Kelurahan  Bumi  Nyiur  memiliki jumlah penduduk 3.549 jiwa. Persentase jumlah penduduk  menurut  jenis  kelamin  di  kedua Kelurahan ditunjukkan pada Tabel 2.

## HASIL PENELITIAN
1. Karakteristik Responden Hasil  perhitungan  frekuensi  kondisi
sosial ekonomi berdasarkan sampel di
Kelurahan Bumi Nyiur dan Kelurahan
Tuminting,  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada Tabel 3. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diedarkan kepada masyarakat tentang Partisipasi masyarakat Pada Program Pembangunan Berbasis Lingkungan -
Membangun  Prasarana  Lingkungan  Dan  Sosial (PBL-Mapalus),  maka  yang  didapatkan  jenis kelami laki-laki sebanyak 47 orang (63%) pada Kelurahan  Bumi  Nyiur  dan  41  orang  (55%) pada  Kelurahan  Tuminting.    Untuk  jenis kelamin  perempuan  sendiri  28  orang  (37%) untuk  Kelurahan  Bumi  Nyiur  dan  34  orang (45%) untuk Kelurahan Tuminting.
Apabila  dilihat  dari  tingkat  pendidikan yang  telah  ditempuh  oleh  penduduk  dikedua kelurahan  obyek  penelitian  maka  presentase terbanyak adalah berpendidikan setingkat SLTA.    Di  Kelurahan  Bumi  Nyiur  jumlah responden  yang  telah  menamatkan  sampai  ke jenjang  setingkat  SLTA  adalah  sebanyak  43 orang atau 57%, Kelurahan Tuminting sebanyak 40  orang  (53%).    Sementara  pendidikan Akademi  memiliki  persentase  paling  kecil dimana  sebanyak  8%  untuk  Kelurahan  Bumi Nyiur  dan  4  %  untuk  Kelurahan  Tuminting. Untuk  lebih  jelasnya  mengenai  frekuensi tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.
Berdasarkan  pengamatan  ini  maka semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  masyarakat maka  akan  semakin  tinggi  pula  tipologi kelurahanya.    Kita  dapat  melihat  perbedaan yang  disebabkan  tingkat  pendidikan  dalam  hal partisipasi  masyarakat  dalam  melaksanakan program  Pembangunan  Berbasis  Lingkungan  - Membangun  Prasarana  Lingkungan  dan  Sosial (PBL-Mapalus),  dimana  dengan    tersedianya tenaga  ahli  dan  terdidik  sebagai  inovator pembangunan semua proses mulai dari perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  serta pemeliharaan akan berjalan dengan baik.
2. Analisis  Bentuk  Partisipasi  Masyarakat Pada  Tahap  Perencanaan.  Hasil  dari  kuisioner yang  diberikan  kepada  warga  berkaitan  dengan partisipasi  masyarakat  pada  tahap  perencanaan Program  Pembangunan  Berbasis  Lingkungan  -
Membangun  Prasarana  Lingkungan  Dan  Sosial (PBL-Mapalus), 77% responden pada Kelurahan  Bumu  Nyiur  ikut  berpartisipasi sedangkan 23% tidak ikut berpartisipasi.  Untuk Kelurahan  Tuminting  responden  yang  ikut berpartisipasi 68% dan yang tidak berpartisipasi 32%. Ada beberapa alasan responden tidak ikut berpartisipasi.    Sebagian  besar  responden  yang tidak  ikut  berpartisipasi  dikarena  mereka  tidak mengetahui  tentang  Program  Pembangunan Berbasis  Lingkungan  -  Membangun  Prasarana Lingkungan  Dan  Sosial  (PBL-Mapalus)  dapat dilihat  pada  Tabel  5.  Tabel  5  menunjukan bahwa  responden  di  Kelurahan  Bumi  Nyiur masih  lebih  tinggi  persentasi  partisipasi  dalam tahap  perencanaan  ini  dibandingkan  dengan Kelurahan  Tuminting.    Slamet  (1994)  dalam Sutami  (2009)  mengatakan  bahwa  tingginya animo  responden  dalam  berpartisipasi,  agar warga mampu mengontrol keputusan-keputusan yang mempengaruhi nasib mereka.
3. Analisis  Bentuk  Partisipasi  Masyarakat
pada Tahap Pelaksanaan
Pembangunan. Jawaban  responden  dengan  pertanyaan  apakah ikut berpartisipasi pada tahap pelaksanaan
pembangunan  pada  Program  Pembangunan Berbasis  Lingkungan  -  Membangun  Prasarana Lingkungan dan Sosial (PBL-Mapalus) sebanyak  83%  responden  Kelurahan  Bumi Nyiur  berpartisipasi  sedangkan  pada  Kelurahan Tuminting  hanya  sebesar  73%,  selengkapnya dapat  dilihat  pada  tabel  6.  Bila  dibandingkan dengan partisipasi masyarakat pada
perencanaan pembangunan, maka pada tahap ini partisipasi masyarakat meningkat.
4. Analisis  Bentuk-bentuk  Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan pembangunan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat  pada  pelaksanaan  pembangunan dapat dilihat pada Tabel 7. Bentuk partisipasi yang diberikan cukup tinggi,  ini dapat  dilihat pada  saat  pelaksanaan  Program  Berbasis Lingkungan - Membangun Prasarana Lingkungan  dan  Sosial  (PBL-MAPALUSE). Ini  membuktikan  bahwa  manfaat  dari  dana stimulan yang diberikan membuat masyarakat termotivasi  untuk  turut  serta membangun lingkungannya dalam berbagai bentuk partisipasi.

## Tabel. 1 Koordinat Letak geografis dan Batas Wilayah
Kelurahan Koordinat Letak Geografis Batas Wilayah Utara Selatan Timur Barat Bumi Nyiur 124.86952 LS/LU - 1.448796   BT/BB Kelurahan Wanea Kelurahan Pakowa Kelurahan Wanea Kelurahan Wanea Tuminting 124.861964 LS/LU - 1.527595 BT/BB Kelurahan Mahawu Kelurahan Bitung Karangria Kelurahan Sumompo Kelurahan Singkil Dua Tabel. 2  Jumlah Penduduk Kelurahan Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan Total Tuminting 3.285 36 3.344 6.629 Bumi Nyiur 1.769 1.780 3.549 Tabel. 3  Frekuensi Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Kelurahan Bumi Nyiur Kelurahan Tuminting Responden Persentase Responden Persentase 1 Laki-Laki 47 63 41 55 2 Perempuan 28 37 34 45 JUMLAH 75 100 75 100

## Tabel. 4  Frekuensi Tingkat Pendidikan
No Jenis Kelamin Kelurahan Bumi Nyiur Kelurahan Tuminting Responden Persentase Responden Persentase 1 SD - - - - 2 SLTP 9 12 27 36 3 SLTA 43 57 40 53 4 Akademi 6 8 3 4 5 Perguruan Tinggi 17 23 5 7 JUMLAH 75 100 75 100

## Tabel. 5  Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan
No Partisipasi Masyarakat Kelurahan Bumi Nyiur Kelurahan Tuminting Responden Persentase Responden Persentase 1 Ikut berpartisipasi 58 77 51 68 2 Tidak ikut berpartisipasi 17 23 24 32 JUMLAH 75 100 75 100

## Tabel. 6  Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Pembangunan
No Partisipasi Masyarakat Kelurahan Bumi Nyiur Kelurahan Tuminting Responden Persentase Responden Persentase 1 Ikut berpartisipasi 63 83 55 73 2 Tidak ikut berpartisipasi 13 17 20 27 JUMLAH 75 100 75 100

## Tabel. 7  Bentuk Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pelaksanaan
No Partisipasi Masyarakat Kelurahan Bumi Nyiur Kelurahan Tuminting Responden Persentase Responden Persentase 1 Tenaga 25 33 29 39 2 Keahlian 12 16 4 5 3 Peralatan 9 12 15 20 4 Material 16 22 7 9 5 Tidak Berpartisipasi 13 17 20 27 JUMLAH 75 100 75 100

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  dan  kajian  terhadap partisipasi  masyarakat  pada  pembangunan melalui  Program  Berbasis  Lingkungan  - Membangun Prasarana  Lingkungan  dan  Sosial (PBL- MAPALUSE)  di  Kelurahan  Bumi
Nyiur
dan Kelurahan
Tuminting
menunjukkan  bahwa  keaktifan  masyarakat untuk  berpartisipasi  cukup  besar,  hal  ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dan
pemberian  bentuk  partisipasi  yang  semakin meningkat.  Jika  dilihat  dari  keikutsertaan responden  pada  setiap  tahapan  pembangunan menunjukkan bahwa responden sudah melakukan  kerjasama  yang  baik  dengan pemerintah sebagai penggagas adanya program  Program  Berbasis  Lingkungan  - Membangun  Prasarana  Lingkungan  dan Sosial  (PBL-MAPALUSE).  Indikasi  adanya kerjasama ini, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah berada pada tingkat kemitraan (partnership ) .

## Saran
Bagi pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh  lurah,  ketua  KMM  dan  Instansi  terkait diharapkan
agar lebih giat lagi mensosialisasikan  program  Program  Berbasis Lingkungan - Membangun Prasarana
Lingkungan  dan  Sosial  (PBL-MAPALUSE) agar tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Hetifah  Sj  Sumarto.  2003. Inovasi,  Partisipasi Dan  Good  Governance  20  Prakarsa Inovatif  Dan Partisipatif Di Indonesia ,  ed.  1,  Yayasan  Obor  Indonesia. Jakarta
Korten,  David  C.  1989.    Pembangunan Berpusat  Pada  Rakyat.  Yayasan  Obor Indonesia.  Jakarta
Nuryana,  Mu’man.  2003.    Pola  rekonsiliasi masyarakat  antar Etnis  Di  Daerah Konflik  Di  Indonesi.    Balatbang Sosial.  Jakarta
Peraturan Walikota Manado Nomor 12 Tahun 2015  Tentang  Pembangunan  Berbasis Lingkungan  -  Membangun  Prasarana Lingkungan  Dan  Sosial  Di  Kota Manado
Perda  Kota  Manado  No.  2  Tahun  2012
Tentang Pemekaran Wilayah Rustiadi,  Saefulhakim  dan  Panuju.  2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia . Jakarta Suradi. 2006. Jurnal penelilian dan Pengembangan  Usaha  Kesejahteraan Sosial.  Vol.  11.  Pusat  penelitian  dan pengembangan  Kesejahteraan  Sosial Departemen Sosial RI. Jakarta
Simon Bolivar Manalu. 2015. Konsep Otonomi
Daerah, Good Governance, dan Reinventing Government dalam Pembangunan Daerah http://www.kompasiana.com/simonman alu/konsep-otonomi-daerah-good- governance-dan-reinventing-
government-dalam-pembangunan- daerah

## UU  No.22  Tahun  1999  Tentang  Pemerintahan Daerah
UU  No.25  Tahun  1999  Tentang  Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
UU  No.  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional