Peraturan  Pemeliharaan  Anak  Dalam  Hukum  Adat  Bali Akibat Perceraian Putusan No.36/Pdt.G/2016/Pn.Ng
Lisa Aprilia Gusreyna 1 , Siti Kotijah 2
1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: lisaapriliagusreyna@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Mulawrman E-mail: sitikotijah@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
In Hinduism, divorce is highly avoided, because it is an act of Adharma or sin. The approach used is a doctrinal  approach  with  the  aim of  knowing two  main points  of  discussion:  First,  the author  wants  to develop  child  care  in  Balinese  customary  law  due  to  divorce.  Second,  the  writer  wants  to  analyze  the decision  No.36/PDT.G/2016/PN.Ng.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  can  be  said  that  the  Balinese patrilinear  system  is  the  basis  for  the  struggle  for  children's  rights,  as  a  result  of  divorce  both  purusa custom,  Hindu  religion,  and  the  Supreme  Court  decision  No.36/PDT.G/2016/PN  which  places  a  man, namely the father. as a babysitter.
Keywords: divorce; balinese customs; child care

## ABSTRAK
Dalam  agama  Hindu,  perceraian  sangat  dihindari  karena  termasuk  perbuatan  Adharma  atau  dosa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan tujuan untuk mengetahui dua pokok pembahasan: Pertama, penulis ingin menkonstruksikan pemeliharaan anak dalam hukum adat Bali akibat perceraian.  Kedua,  penulis  ingin  menganalisis  putusan  No.  36/PDT.G/2016/PN.Ng.  Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem patrilinear adat Bali menjadi dasar dalam perebutan hak atas anak,  akibat  dari  perceraian  baik  secara  adat  purusa,  agama  hindu,  dan  putusan  MA No.36/PDT.G/2016/PN yang menempatkan laki-laki yaitu ayah sebagai pengasuh anaknya.
Kata Kunci: : perceraian; adat Bali; pemeliharaan anak

## PENDAHULUAN
Menurut  Pasal  1  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Perkawinan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuahanan  Yang  Maha  Esa.  Pada  tahun  2018  di  Denpasar,  terdapat  1.900  kasus perceraian.  Selama  bulan  Februari  tahun  ini  tercatat  321  kasus  perceraian  masuk Pengadilan  Negeri  Denpasar.  Sebagai  gambaran,  jumlah  orang  yang  tewas  dalam serangan itu adalah 196 (dua dari dua), dibandingkan dengan 321 (tiga dari dua dari dua dari dua) yang terluka. Demikian pula ada 41 (empat puluh satu) kasus sumpah palsu pernikahan berupa  percerayan  Hindu  yang  dilaporkan di  Pengadilan Negeri  Denpasar pada tahun 2018 dan 46 (empat puluh enam) kasus yang dilaporkan pada tahun 2019. Ini  jauh  dari  perceraian  yang  dilakukan  di  tengah-tengah  umat  Hindu.  masyarakat dengan pisah  ranjang di  belakang  tenggorokan.  Pada  tahun  2018,  terdapat  76  (enam ratus enam puluh enam) kasus sumpah palsu yang dilaporkan ke Parisada Hindu Dharma Singaraja dan ditangani oleh para pendeta fanatik kuil, menurut Parisada Hindu Dharma Singaraja.

## Peraturan Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Adat Bali Akibat Perceraian (Lisa Aprilia)
Perceraian  berdasarkan  hukum  adat  Bali,  perceraian  berdasarkan  agama  Hindu,  dan perceraian melalui proses pengadilan, berakibat hukum bagi istri dan anak, khususnya bagi anak.  Anak-anak  bersembunyi dengan  orang  tua  tunggal dan  kehilangan seluruh keluarga  mereka.  Anak-anak  yang  lahir  dan  mati  berharap  mereka  dapat  menikmati manisnya hidup, dihibur dan dirawat oleh orang-orang yang merawat mereka. Adalah umum  bagi  orang  dewasa  untuk  melupakan  kehidupan  anak-anak  mereka  begitu mereka dewasa. Orang Tua Tunggal, Ibu, atau Bapak, serta pemeliharaan anak-anaknya untuk menjadi istri dan ibu dipersulit oleh orang tuanya untuk mengasuh anak.
Pemeliharaan anak yang orang tuanya bercerai, secara hukum agama Hindu memegang peranan  penting  dalam  permasalahan  hukum  adat  dan  sosial  ditengah  masyarakat hukum  adat  Bali.  Ajaran  agama  Hindu  lapangan  kehidupan  dibagi  menjadi  4  (empat) yaitu catur asrama , grahasta , wanaprasta dan brata yoga samadi . Tahapan kehidupan dalam  agama  Hindu  itu,  harus  dilalui  untuk  mencapai  tujuan  hidup  “ moksatham jagadhita ya ca iti dharma ”. 1 Dalam masa grahasta seseorang akan dapat melaksanakan kewajibannya baik secara vertikal maupun secara horizontal yaitu melakukan hubungan antara  sesama  yang  diatur  dalam  ikatan  suka  duka  suatu  banjar.  Semua  hak  dan kewajiban  yang  dilakukan  dalam  masa grahasta adalah  untuk  mendukung  proses pencapaian  keharmonisan  dalam  hidup  yang  dapat  dicapai  dalam  berbagai  aspek kehidupan.  Terwujudnya  keluarga  yang  bahagia  dan  sejahtera  dalam  keluarga  salah satunya  karena  hadirnya  seorang  anak  dalam  keluarga  tersebut.  Namun  tidak  semua keluarga dapat mencapai tujuan perkawinan, sehingga putus ditengah jalan. Perkawinan disebut sebagai Dharma .
Fakta dalam masyarakat hukum adat Bali, yang beragama Hindu dalam pemeliharaan anak apabila jatuh ke tangan salah satu pihak maka pihak yang lain tidak memperdulikan si anak. Misal, jika anak jatuh ke tangan suami maka isteri tidak memperdulikan si anak demikian pula sebaliknya. Bahkan dalam suatu peristiwa perceraian yang didahului oleh pisah  ranjang,  maka  anak  diberikan  pilihan  apakah  akan  ikut  ayahnya  atau  ibunya. Mengacu  pada  penjelasan  tersebut,  artikel  ini  akan  membahas  mengenai  konstruksi hukum pemeliharaan anak setelah perceraian dari masyarakat hukum adat Bali putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Ng.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statue  approach ),  pendekatan  case  ( case  approach ). Pengumpulan  bahan  hukum  menggunakan  studi  kepustakaan  ( literature  research ). Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  (putusan),  antara  lain sekumpulan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, Kitab Weda, Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Provinsi  Bali  serta  bahan  hukum  sekunder antara lain buku hukum dan jurnal hukum.
1 “makna mengangkat anak menurut ajaran moral agama Hindu | ‘SWASTYASTU’” <https://suryawanhindudharma.wordpress.com/dukuments/makna-mengangkat-anak-menurut- ajaran-moral-agama-hindu/> [diakses 28 Juni 2022].

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 44-62

## PEMBAHASAN

## Pengaturan Perceraian dan Akibat Hukum  dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
Sub-bagian  pembahasan  memuat  hasil  atau  temuan  yang  diikuti  dengan pembahasannya  secara  ilmiah,  deskriptif,  analitis  dan  kritis.  Penyajian  disesuaikan dengan  jumlah  dan  urutan  permasalahan  yang  telah  didefinisikan  pada  bagian  akhir latar  belakang.  Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  41  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, orang tua dari seorang bayi mempunyai tanggung jawab dan hak yang sama dengan orang tua dari anak tersebut, walaupun bayi tersebut telah diculik  dan  dianiaya.  Fakta  menunjukkan  bahwa  banyak  ibu  dan  calon  ibu  yang menyatakan  ingin  melihat  anaknya  tumbuh  dewasa  karena  egoisme  mereka,  dan mereka  merasa  berhak  untuk  itu.  Untuk  anak  di  bawah  umur  12  (dua  belas)  tahun, konsep  pemeliharaan  diberikan  kepada  ibu,  sedangkan  konsep  pemeliharaan  untuk anak  di  atas  umur  12  (dua  belas)  tahun  ditentukan  oleh  anak  tersebut.  Namun,  ada beberapa preseden untuk ini, yaitu bahwa jika seorang anak yang masih dibawah umur 12  mampu  membuat  keputusan  sendiri,  anak  tersebut  dapat  memutuskan  untuk meninggalkan rumah untuk tinggal bersama. Ibunya atau ayahnya.

## Pengaturan Perceraian Menurut Agama Hindu
Konsep  dalam agama  hindu,  perceraian sangat  dihindari,  karena  termasuk perbuatan Adharma atau dosa. Persoalan pemeliharaan anak akibat perceraian dalam masyarakat hindu dilakukan secara bersama-sama antara orang tuanya. Seorang ibu yang bercerai dalam agama hindu memiliki kewajiban memelihara anak khususnya anak yang masih berada di bawah umur. Pemeliharaan anak tersebut akan diikuti oleh kewajiban ayah untuk membiayai kebutuhan anak. Sedangkan terhadap anak yang telah dewasa tetap harus  mendapatkan  kasih  sayang  dari  kedua  orang  tuanya  meskipun  keduanya  telah bercerai.
Namun  kitab  agama  Hindu  tidak  diatur  saat  perceraian,  dan  tanggung  jawab  kepada anak  apabila  terjadi  perceraian.  Sehingga  bagi  pasangan  yang  beragama  Hindu,  ini dijadikan alasan apabila bercerai secara adat atau agama hindu untuk lari dari tanggung jawab terhadap anak dan sebenarnya itu sudah menjadi tanggung jawab moral terhadap Tuhan  yang  diatur  dalam  dharmasastra. 2 Menurut  Shri  Mariman  sloka  dalam  sastra Hindu pun banyak memuat ungkapan mengenai martabat anak, baik dalam Nitiscistra, Manawa Dharmasastra, maupun Dharmasastra. Perlakuan terhadap anak diungkapkan melalui kakawin Nitisastra, wirama wirat raga kusuma, sloka.  Dijelaskan, anak berumur 5  (lima)  tahun  hendaknya  diperlakukan  seperti  anak  raja.  Apabila  sudah  berumur  7 (tujuh)  tahun  diberikan  pendidikan,  agar  memiliki  ilmu  pengetahuan  dan  wawasan. Kemudian  sudah  berumur  16  (enam  belas)  tahun  diperlakukan  sebagai  sahabat,  dan berhati-hati  memberi  nasihat  atau  menunjukkan  kesalahannya.  Pada  tahap  sudah berkeluarga, amati perilakunya, jika ingin memberi pelajaran cukup dengan gerak dan
2 “makna mengangkat anak menurut ajaran moral agama Hindu | ‘SWASTYASTU.’”
isyarat.  Kakawin  yang  memuat  ketentuan  orang  tua  mendidik  anak-anaknya  ini diperkuat lagi dengan kakawin Dharmasastra sloka. 3
Pada hakekatnya ada perbedaan mendidik anak manusia dengan bangsa binatang lain juga  termuat  dalam kekawinan  nitisastra,  wirama  sardula  wikridita  sloka . 4 Sebagai ilutrasi digambarkan bangsa burung hanya sewaktu-waktu menyentuh telurnya dengan perlahan.  Tetapi,  jika  tiba saatnya  telur  itu  akan  menetas  dengan  sendirinya  anak  itu keluar dari kulit telur yang pecah itu. Wajah atau rupanya, tidak berbeda jauh dengan induknya.  Tidak  demikian  halnya  dengan  anak-anak  manusia.  Mereka  harus diperhatikan, dipelihara, dididik, dan dilindungi agar tumbuh dan berkembang menjadi anak suputra. 5
Perlindungan  anak  tidak  hanya  termuat  dalam  sastra  Hindu,  juga  dalam  kitab  suci. Secara Hindu disebutkan, manusia dilahirkan ke dunia berbekal 3 (tiga) utang ( Tri Rna ), salah  satunya  utang  kepada  leluhur  ( Pitra  Rna ). 6 Ketiga  utang  itu  belum  tentu terbayarkan dengan  satu  kali  kelahiran  di dunia.  Untuk  itu  anak  atau  keturunan  yang memiliki  kewajiban  melanjutkan  kewajiban  keluarga  demi  kelangsungan  keluarga  itu sendiri.
Kitab  Manawa  Dharmasastra  IX.138  menjelaskan,  “Karena  seorang  anak  yang  akan menyeberangkan  orang  tuanya  dari  neraka  yang  disebut Put (Neraka  lantaran  tak memiliki  keturunan),  karena  itu  ia  disebut  putra”. 7 Dayu  Tary  menyebutkan  untuk mendapatkan anak dengan karakter dan kepribadian serta memiliki budi pekerti yang baik, sebenarnya sudah dimulai dari vivaha samskara yang dilakukan sepasang laki-laki dan  perempuan  dan  dilanjutkan  dengan samskara-samskara lain,  salah  satuya garbadhana sarira (megedong- gedong). “Dari itu seorang ibu sudah melakukan Tri Karya Parisudha baik dalam pikiran, perk ataan dan perbuatan itu harus suci”. Setelah kelahiran sang  bayi,  diikuti  samskara  yang  lain.  Tugas  orang  tua  menjadi  lebih  besar  yakni mengasuh  anak.  Ini  juga  termuat  dalam  Nitisastra  II,  16  dan  18  yang  menyebutkan “Asuhlah anak dengan memanjakannya sampa i berumur lima tahun, jangan berlebihan karena  berakibat  tidak  baik.  Beri pendidikan  maupun  hukuman  untuk  disiplin selama sepuluh berikutnya. Kalau sudah dewasa (16 tahun) didiklah ia sebagai teman.
Kontruksi hukum agama hidup, menekankan peran orang tua dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah (baik dan harmonis). tidak hanya itu, dalam Nitisastra VIII juga dimuat lima kewajiban orang tua terhadap anaknya ( Panca Vida ) yaitu Panca Vida yaitu melahirkan anak sesuai kodratnya untuk meneruskan generasi umat manusia, setelah dilahirkan orang tua wajib memeliharanya dengan memberi makan dan minum untuk kesehatan  fisik,  kecerdasan  memperhatikan  tumbuh  kembang  anak,  memberikan
3 Helen Creese, “The Balinese kakawin tradition: A preliminary description and inventory,”
Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde , 155.1 (1999), 45–96.
4 I Nyoman Suarka, A A Gede Bawa, dan Komang Paramartha, “Citra dan Hak Anak Menurut Kakawin Nitiśāstra,” Jurnal Kajian Bali , 6.02 (2016).
5 Suarka, Bawa, dan Paramartha.
6 I Wayan Darna, Niti Sastra , Jayapangus Press Books (Denpasar: Jayapangus Press Books, 2018), hal. 1–90.
7 I Nyoman Raka dan I Ketut Sudarsana, “Konversi Agama: Dampak dan Makna Bagi Masyarakat Pakuseba,” Jayapangus Press Books , 2018.

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 44-62
kesempatan  mengenyam  pendidikan  baik  formal  maupun  nonformal,  pembinaan mental  spiritual  dengan  mengkondisikan  anak  dalam  nuansa  hidup  religius,  siap memberikan jaminan keamanan kepada anak. “Jika orang tua sudah menjalani panca vida itu otomatis anak akan bakti pada orang tua”. Bagi anak yang berbakti pada orang tuanya,  dalam Sarasamuscaya 250  disebutkan  Tuhan  akan  memberikan  4  (empat) pahala yang mulia yakni, kemakmuran dan kemasyuran, panjang umur dan sehat, kuat secara fisik dan mental, serta jasa-jasa dari perbuatan baiknya.

## Pengaturan Adat Purusa Masyarakat Hukum Adat Bali
Masyarakat  hukum  adat  Purusa  di  Bali  di  Buleleng  Singaraja  menganut  sistem kekerabatan Patrilineal yaitu dalam hal orang tuanya bercerai maka yang lebih berhak atas  pemeliharaan  dan  atau  hak  asuh  hidup  anak  adalah  pihak  suami  atau  kerabat suami.  Sistem  kekerabatan  patrilineal  semua  anak-anak  akan  mengikuti  dan meneruskan  marga  ayahnya,  dan  kedudukan  ini  tidak  akan  berubah  walaupun  orang tuanya sudah bercerai.
Namun  dalam  hal  anak  masih  balita  (masih  menyusui),  hak  pemeliharaan  dan pendidikan anak-anak yang di bawah umur umumnya akan jatuh kepada ibunya. Hal ini sesuai  dengan  ketentuan  adat,  karena  anak-anak  di  bawah  umur  masih  sangat memerlukan perhatian dari ibunya, fakta pengasuhan anak diberikan kepada ayahnya. Anak  diberikan  hak  untuk  memilih  ikut  dengan  siapa  ia  tinggal.  pada  Keputusan Pesamuan  Agung  III  Majelis  Desa  Pakraman  Bali  tertanggal  15  Oktober  2010 sebagaimana Menurut hukum adat Purusa Bali yang murni dan agama Hindu, tanggung jawab terhadap anak di bawah umur dalam hal ayahnya dalam keadaan tidak cakap ada pada keluarga terdekat dalam garis Purus. Tetapi dengan adanya pengaruh dari hukum negara,  hak  asuh  anak  tersebut  diberikan  kepada  ibunya  semata-mata  demi kepentingan terbaik bagi si anak Orang agama Hindu jaman sekarang sudah berpikiran maju,  sehingga  hak  kebebasan  anak  harus  didengar  sebagaimana  .  Menurut  Soejono Soekanto, apabila ayah mengalami gangguan mental dan ketergantungan alcohol , untuk kepentingan  terbaik  bagi  anak  maka  hak  asuh  terhadap  anak  sebagiknya  diberikan kepada ibunya. Sesuai dengan Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali tertanggal 15 Oktober 2010.
Kebanyakan dari orang tua laki-laki menyatakan mereka tidak mau dibebani tugas untuk mengurus  anak,  sehingga  akhirnya  anak  diserahkan  pemeliharaannya  kepada  nenek ataupun kerabat ayahnya atau kepada bekas istrinya. Ayah berkewajiban menafkahi dan memelihara  anak-anak.  Sementara  untuk  anak-anak  yang  masih  di  bawah  umur, masalah mengenai nafkah adalah merupakan kesepakatan bersama antara suami istri. Umumnya  suami  memberikan  nafkah  karena  ia  merasa  bertanggungjawab  atas kelangsungan hidup anak-anaknya.
Adat Purusa Bali, secara hukum adat Bali, hak pengasuhan anak hendaknya diberikan kepada  ibu,  karena ibu  lebih  memiliki  kedekatan  dan  lebih  sayang dengan  anak-anak dibanding dengan ayah yang lebih sibuk bekerja dan umumnya rata-rata ayah memilih untuk menikah kembali, dan kalaupun anak jatuh ke tangan ayah, hal itu akan sangat menyiksa anak-anak  dari pernikahan  pertama,  karena sedikit  banyaknya  ibu  tiri pasti lebih menyayangi anak kandung dibanding anak tiri. Dan mengenai nafkah anak adalah
merupakan kesepakatan bersama. Hendaknya ayah bertanggungjawab terhadap anak walaupun hak asuh anak ada pada istrinya. 8
Hukum adat Purusa Bali dengan sistem kekeluargaan Patrilineal, dimana seorang isteri dilepaskan  dari  hubungan  hukum  kekeluargaan  dengan  keluarga  asalnya  (orang  tua kandung) selanjutnya masuk dalam lingkungan kekeluargaan suaminya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini mendapatkan garis keturunan dari garis bapaknya, sementara dengan  keluarga  ibunya  hanya  mempunyai  hubungan  sosial  dan  moral  saja,  bukan hubungan hukum. 9 Secara umum, sistem hukum patrilinear dalam hukum adat purusa di  Bali,  mempengaruhi  dalam  pemeliharaan  anak  pasca  perceraian.  Kedudukan  anak setelah perceraian anak sebagai ahli waris dan penerus keturunan yang disebut sebagai istilah pentingnya nilai anak.

## Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Nga
Putusan  Nomor  36/PDT.G/2016/PN.Nga  penggugat  (Ni  Luh  Suantini)  dan  tergugat  (I Ketut  Ariasa)  obyek  perceraian. Ratio  decidendi hakim,  perkawinan  dilangsungkan secara  adat  Bali  dan  agama  Hindu,  maka  tergugat  bertindak  sebagai  purusa  yang berkewajiban  akan  meneruskan  keturunan  dan  berbakti  kepada  leluhur  serta menggantikan  kewajiban ngayah di  Banjar  orang  tua  tergugat  sedangkan  penggugat sebagai predana dalam  perkawinan  tidak  dapat  memberikan  status  hukum  kepada anak-anak yang dilahirkannya, tetapi anak yang dilahirkannya mengikuti garis keturunan purusa,  penguasaan  pemeliharan  I  Putu  Lanang  Prastya  diserahkan  kepada  tergugat sebagaimana Permohonan Penggugat tersebut diatas ditolak, pada persidangan tahun 2015 lalu di Pengadilan Negeri Denpasar.
Putusan hakim, mengacu pada hukum adat masyarakat adat Singaraja menganut sistem patrilinear.  Kedudukan  anak  menurut hukum  adat  Purusa Bali  masuk  dalam  keluarga suaminya.  Demikian  pula  anak-anak  ikut  keluarga  ayah  (suaminya)  dan  tidak  ada hubungan  lurus  kepada  keluarga  ibunya.  Kewajiban-kewajiban  anak  atau  cucu  juga tertumpah  kepada  keluarga  ayahnya  serta  hak-hak  dan  kewajibannya  (dari  sana). Dengan keluarga ibunya hubungan demikian tidak dijumpai.
Sehubungan dengan nafkah anak, ayah berkewajiban menafkahi dan memelihara anak- anak.  Sementara  untuk  anak-anak  yang  masih  di  bawah  umur,  masalah  mengenai nafkah  adalah  merupakan  kesepakatan  bersama  antara  suami  istri.  Umumnya  suami memberikan nafkah karena bertanggungjawab atas kelangsungan hidup anak-anaknya.
Berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman ( Awig-awig ) Provinsi Bali Nomor 01/Kep/PSM- 3/MDP  Bali/X/2010,  yang menentukan  bahwa  “Setelah  perceraian,  anak yang  dilahirkan  dapat  diasuh  oleh  ibunya,  tanpa  memutuskan  hubungan pasidikaran anak  tersebut  dengan  keluarga  purusa,  dan  oleh  karena  itu  anak  tersebut  mendapat jaminan  hidup  da ri  pihak  purusa”. Menurut  hukum  adat  Bali  yang  murni  dan  agama Hindu, tanggung jawab terhadap anak di bawah umur dalam hal ayahnya tidak cakap hal ini menjelaskan bahwa Pengertian Dewasa dan Kecakapan seseorang sebagaimana pada
8 Ida Ayu Shintya Dewi dan Y Herdiyanto, “Dinamika penerimaan diri pada remaja broken home di bali,” Jurnal Psikologi Udayana , 5.2 (2018), 434–43.
9 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 68.

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, 44-62
Pasal 1329 KUH Perdata, ada pada keluarga terdekat dalam garis purusa. Tetapi dengan adanya pengaruh dari hukum negara, hak asuh anak tersebut dapat diberikan kepada ibunya  semata-mata  demi  kepentingan  terbaik  bagi  si  anak.  Menurut  Pendapat  ahli, apabila  ayah  mengalami  gangguan  mental  dan  ketergantungan  alkohol,  untuk kepentingan  terbaik  bagi  anak  maka  hak  asuh  terhadap  anak  sebaiknya  diberikan kepada  ibunya.  Sebab  ibulah  yang  dekat  hubungan  batinnya  dengan  si  anak  dan  ini sesuai  dengan  asas  keadilan,  apabila  hak  asuh  anak  diberikan  kepada  ibu  dalam  hal ayahnya  tidak  cakap,  sebab  dengan  begitu  tetap  dapat  dipenuhi  hak-hak  anak  untuk tidak  dipisahkan  dengan  orang  tuanya,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  14  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  jo  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak. Contoh Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali, yaitu  Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Provinsi  Bali  Nomor  01/Kep/PSM- 3/MDPBali/X/2010 tertanggal 15 Oktober 2010. Jadi, seharusnya hak asuh anak dalam pemeliharaan jatuh kepada ibunya (Penggugat) berdasarkan substansi urgensi yang saya uraikan  diatas.  Ketiga  berdasarkan  teori, asas  ius  curia  novita pada  Pasal  10  ayat  (1) Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  bahwa Asas  ius  curia  novita berarti  hakim dianggap  mengetahui  semua  hukum  sehingga  Pengadilan  tidak  boleh  menolak memeriksa  dan  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas.    Pendekatan  yang  lebih  ditentukan  oleh instink  atau  intuisi  tersebut.  Contoh  mengenai  hak  asuh  anak  tadi.  Apakah  ada  yang menjamin si anak akan hidup dan dipelihara dengan baik mengingat tergugat (ayahnya) melakukan hal-hal yang disebutkan oleh penggugat (ibunya).

## SIMPULAN
Hukum pemeliharaan anak setelah perceraian di masyarakat hukum adat bali menurut agama Hindu dan adat Purusa Bali berada ditangan ayahnya tanpa adanya pembebanan hak memelihara dari ibu kandung anak tersebut. Putusan Nomor 36/PDT.G/2016/PN.Ng,  merujuk  pada  adat  purusa  Bali,  yang  menganut  sistem patrilineal, jadi anak dalam pemeliharaan akibat perceraian diserahkan pada ayah (laki- laki).

## REFERENSI
Creese, Helen, “The Balinese kakawin tradition: A preliminary description and inventory,” Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde , 155.1 (1999), 45 – 96
Darna, I Wayan, Niti Sastra , Jayapangus Press Books (Denpasar: Jayapangus Press
Books, 2018)
Dewi, Id a Ayu Shintya, dan Y Herdiyanto, “Dinamika penerimaan diri pada remaja broken home di bali,” Jurnal Psikologi Udayana , 5.2 (2018), 434 – 43
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
“makna mengangkat anak menurut ajaran moral agama Hindu | ‘SWASTYASTU’” <https://suryawanhindudharma.wordpress.com/dukuments/makna-mengangkat- anak-menurut-ajaran-moral-agama-hindu/> [diakses 28 Juni 2022]
Raka, I Nyoman, dan I Ketut Sudarsana, “Konversi Agama: Dampak dan Makna Bagi Masyarakat Pakus eba,” Jayapangus Press Books , 2018
Peraturan Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Adat Bali Akibat Perceraian (Lisa Aprilia)
Suarka, I Nyoman, A A Gede Bawa, dan Komang Paramartha, “Citra dan Hak Anak Menurut Kakawin Nitiśāstra,” Jurnal Kajian Bali , 6.02 (2016)