INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1801-1815 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Industri Halal: Perkembangan, Tantangan, and Regulasi di Ekonomi Islam
Fajar Satriyawan Wahyudi 1 ✉ , Muhammad Agus Setiawan 2 , Sheema Haseena Armina 3
Universitas Darussalam Gontor
Email: fajarsatriyawanwahyudi47@student.hes.unida.gontor.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang peluang dan tantangan yang dihadapi  industri halal dalam  konteks  ekonomi  Islam  di  Indonesia.  Industri  halal  terus  mengalami  pertumbuhan  yang signifikan dan memiliki dampak ekonomi yang besar. Selain itu, artikel ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor  pertumbuhan  industri  halal  serta  dampaknya  terhadap perekonomian  Islam.  Namun, tidak  dapat  disangkal  bahwa  industri  halal  juga  masih  menghadapi  beberapa  tantangan,  seperti kurangnya standar dan sertifikasi yang konsisten. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan industri halal di negara-negara Muslim, mengidentifikasi dampak dan regulasi terhadap ekonomi Islam, serta merumuskan  strategi  mengatasi  tantangan  dari  pasar  industri  asing.  Metodologi  penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan  konten  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui teknik dokumentasi dari dokumen-dokumen primer dan sekunder. Data diolah dengan proses rumusan dan klasifikasi, serta dianalisis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kata Kunci : Industri Halal, Ekonomi Islam, Regulasi, Sertifikasi Halal

## Abstract
In this article, we will discuss the opportunities and challenges facing the halal industry in the context  of  the  Islamic  economy  in  Indonesia.  The  halal  industry  continues  to  experience significant growth and has a large economic impact. Apart from that,  this  article will also identify the growth factors of the halal industry and their impact on the Islamic economy. However, it cannot be denied that the halal industry still faces several challenges, such as the lack of consistent standards and certification. The aim of this research is to improve the halal industry in Muslim countries, identify the impact and regulations on the Islamic economy, and formulate strategies to overcome challenges from foreign industrial markets. The research methodology uses a qualitative approach with document analysis, describing, analyzing and interpreting content relevant to the research topic. Data collection was carried out through documentation techniques from primary and secondary documents. The data is processed using a formulation and classification process, and analyzed by considering the principles of Islamic economics.
Keyword: Halal Industry, Islamic Economy, Regulation, Halal Certification

## PENDAHULUAN
Industri halal telah menjadi trend terkini. Bukti yang ada menunjukkan bahwa industri ini terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Industri halal telah menjadi trend terkini yang signifikan dalam dunia bisnis. Konsep "halal" Merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan  menurut  hukum  Islam,  sedangkan  industri  halal  mengacu  pada  sektor ekonomi yang memproduksi barang dan jasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Reuters & Standard, 2016).
Jumlah populasi Muslim di seluruh dunia terus meningkat, menciptakan permintaan pasar yang besar untuk produk dan layanan halal. Ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk  berinovasi  dan  menyediakan  pilihan  produk  yang  sesuai  dengan  kebutuhan konsumen  Muslim.  Sehingga  Masyarakat  Muslim  semakin  sadar  akan  pentingnya mengonsumsi makanan, minuman, dan produk lainnya yang bersertifikat halal. Kepedulian ini melahirkan permintaan tinggi untuk produk-produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar kehalalan.
Indonesia  juga  dikenal  sebagai  salah  satu  pasar  industri  halal  terbesar  di  Asia Tenggara. Pada  tahun  2017  saja,  total  pengeluaran  untuk  pembelian  produk  halal  oleh Indonesia mencapai USD 218,8 miliar (K. A. Indonesia, 2019). Angka tersebut menunjukkan betapa  pentingnya  industri  halal  bagi  perekonomian  dan  konsumsi  dalam  negeri  (K.  A. Indonesia,  2019).  Fokus  pada  industri  halal  memungkinkan  Indonesia  untuk
mengoptimalkan potensi dari sektor-sektor seperti agrikultur, pariwisata, manufaktur, dan sektor lainnya. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal yang berkembang pesat (K. A. Indonesia, 2019).

## METODE PENELITIAN
Di dalam penelitian ini Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan, tantangan, dan regulasi yang terkait dengan industri halal dalam konteks ekonomi Islam, dimana  industri  halal  tersebut  sangat  berpengaruh  bagi  ekonomi  umat  muslim  dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan, tantangan, dan regulasi terkait dengan industri halal dalam konteks ekonomi Islam, yang memiliki dampak signifikan pada ekonomi umat Muslim di seluruh dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, dan mengadopsi metode penelitian analisis dokumen (content analysis).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep Industri Halal
Al-Qur'an  dan  Hadits  memiliki  peran  yang  sangat  penting  sebagai  sumber  hukum dalam Islam. Kedua kitab suci ini dengan jelas menetapkan ketentuan mengenai halal dan haram bagi umat Islam, termasuk dalam hal makanan, obat-obatan, kosmetik, dan berbagai produk lainnya. Dalam ajaran Islam, ada produk yang diizinkan (halal) untuk dikonsumsi atau digunakan  oleh  umat  Islam,  dan  ada  pula  yang  dilarang  (haram). Al-Qur'an  dan  Hadits memberikan pedoman kepada umat Islam agar selalu memilih makanan dan menggunakan barang-barang yang telah disetujui sebagai halal. Namun terkadang timbul kekhawatiran atau  kekhawatiran  terkait  kehalalan  atau  keharaman  dari  produk-produk  kimia  biologi, rekayasa genetika, serta inovasi teknologi lainnya.
Imam al-Ghazali mengilustrasikan pentingnya urusan makanan dalam agama dengan perumpamaan fondasi  pada sebuah bangunan. Baginya, makanan menjadi fondasi yang kuat dan kokoh dalam menjalankan agama. Seperti halnya fondasi yang kokoh, jika urusan makanan tersebut diatur dengan baik sesuai aturan agama, maka agama itu sendiri akan tegak dan kokoh. Sebaliknya, jika Fondasi tersebut lemah dan rapuh, maka agama pun akan mengalami  kerapuhan  dan  kelemahan  yang  dapat  menyebabkan  keruntuhan.  Dengan demikian,  al-Ghazali  menekankan  betapa  pentingnya  menjaga  urusan  makanan  dalam agama sebagai dasar yang kuat untuk membangun kehidupan beragama yang kokoh.

## B. Prinsip Prinsip Ekonomi Islam
Afzalur Rahman dalam sistem hukum ekonomi Islam menguraikan tentang pentingnya menerapkan  prinsip  keadilan  dalam  berbagai  aspek  produksi  dan  perdagangan. Ia menjelaskan hal ini sebagai berikut (Rahman, 1995):
1. Keadilan dalam Produksi: Dalam Islam, praktik-praktik yang tidak adil dalam mencari harta dan  memperoleh  kekayaan  terlarang. Setiap  individu  diharapkan  bekerja  keras  sesuai dengan usaha dan kemampuannya untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.
2. Keadilan  dalam  Konsumsi:  Umat  Muslim  diminta  untuk  menjauhi  sifat  kikir  dan pemborosan  harta  kekayaan. Allah  menegaskan  agar  umat-Nya  tidak  menghambur- hamburkan hartanya secara boros, karena tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama.
3. Keadilan dalam Distribusi: Keadilan dan Kasih saying menjadi prinsip pertama dalam hal ini. Tujuannya adalah agar kekayaan tidak tertuju pada segelintir individu atau kelompok tertentu, melainkan disebarluaskan secara merata ke seluruh masyarakat.
4. Keadilan  dalam  Pemasaran:  Dalam  perdagangan,  prinsip  keadilan  harus  ditegakkan dengan tegas seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pada zamannya. Dia melakukan praktik  perdagangan yang adil  dan  setara bagi semua pihak, sedangkan perdagangan yang tidak adil atau dapat menimbulkan konflik dan skrip terlarang.
Konsep  tersebut  adil,  sebagai  implementasi  dari  prinsip  “La  tadzlimuna  wa  la tudzlamun”  sudah  umum  digunakan  dan  diterapkan  dalam  fikih  muamalat. Prinsip  ini mengajarkan  pentingnya  menjaga  keadilan  dan  menghormati  satu  sama  lain  dalam berbagai transaksi ekonomi (Hamid, 2007):
1. Tidak ada Mafsadah : prinsip keadilan menuntut agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan.
2. Tidak  terdapat  gharar  :  melarang  praktik-praktik  yang  mengandung  gharar,  yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak
3. Tidak ada maisir : yaitu bentuk gharar yang timbul akibat pertukaran manfaat dengan cara yang tidak jelas atau meragukan. Contoh praktik maisir yang dilarang adalah perjudian atau spekulasi yang tidak seimbang
4. Tidak ada riba : pertukaran kewajiban yang mengandung ketidakadilan atau eksploitasi.

## C. Pertumbuhan dan Potensi Industri Halal
Industri halal telah menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi, dengan peningkatan konsumsi masyarakat terhadap  produk halal  sebagai faktor utama. Negara- negara  dengan  mayoritas  penduduk  Muslim  mengalami  peningkatan  dalam  konsumsi produk halal, baik dalam makanan, minuman, kosmetik, farmasi, dan sektor-sektor lainnya. Kontribusi tersebut dapat dilihat melalui dampaknya pada Produk Domestik Bruto (PDB). Ekonomi syariah telah terbukti memberikan kontribusi sebesar USD 3,8 miliar setiap tahun terhadap  PDB  (K.  A.  Indonesia,  2019).  Dengan  demikian,  industri  halal  telah  membawa dampak  positif  pada  perekonomian  melalui  kontribusinya  terhadap  PDB.  Pertumbuhan sektor  ini  tidak  hanya  memberikan  manfaat  ekonomi,  tetapi  juga  menciptakan  lapangan kerja,  meningkatkan  daya  saing  global,  dan  mendorong  pengembangan  inovasi  produk halal.
Peneliti  akan  menggunakan  contoh  dari  negara  Indonesia  untuk  menggambarkan potensi  perkembangan  industri  halal. Di  Indonesia,  pemerintah  memiliki  peran  yang signifikan  dalam  mendorong  industri  makanan  halal. Dukungan  ini  diwujudkan  melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan adanya BPJPH, proses sertifikasi dan penjaminan kehalalan produk makanan diatur secara lebih terstruktur dan transparan. Badan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk yang dinyatakan halal telah melewati proses pengujian dan verifikasi yang ketat sesuai dengan standar Islam (Aziz & Amtul, 2019).

## D. Pertumbuhan Industri Halal Dalam Ekonomi Islam
Potensi  pertumbuhan  industri  halal  dapat  dimanfaatkan  untuk  menambah  nilai cadangan devisa di beberapa negara mayoritas Muslim. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. seperti meningkatkan nilai ekspor industri halal. Sehingga Komoditas halal yang punya potensi besar untuk diekspor, khususnya ke negara-negara Asia. Dengan semakin meningkatnya  permintaan  global  akan  produk-produk  halal,  peluang  ekspor  semakin terbuka  lebar.  Negara-negara  dengan  populasi  Muslim  besar  pasti  akan  memiliki keunggulan kompetitif dalam memproduksi barang-barang halal ini. Secara keseluruhan,
pengembangan industri halal dan peningkatan ekspor komoditas halal seperti makanan dan busana muslim dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai cadangan devisa negara-negara  mayoritas  Muslim.  Dengan  strategi  yang  tepat,  negara-negara  dapat memanfaatkan potensi industri halal untuk memperkuat perekonomian mereka.

## E. Tantangan Dalam Industri Halal
1. Tantangan Keuangan Dan Investasi
Banyak Tantangan yang harus dihadapi ketika mengembangkan industri halal, baik dari segi  eksternal  maupun  internal.  Dari  sisi  eksternal,  tantangan  yang  kita  hadapi  adalah persaingan dari pesaing negara-negara Mayoritas Muslim (Permana, 2019). Nah persaingan ini  bisa  berdampak  pada  neraca  perdagangan  dan  investasi  di  setiap  negara  serta  bisa mempengaruhi  umat  Islam  di  dalamnya.  Makanya  sangat  penting  bagi  pemerintah  dan pelaku  industri  halal  untuk  saling  mengembangkan  produk-produk  industri  halal  dan mempromosikan mereka secara internasional (Pryanka, 2018). Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah dapat diambil. seperti membangun kerja-sama dan kemitraan dengan negara-negara  pesaing  dan  pemain  industri  halal  lainnya.  Ini  dapat  meliputi  pertukaran pengetahuan,  teknologi,  dan  pengalaman,  serta  kolaborasi  dalam  meningkatkan  standar industri  halal  secara  keseluruhan.  Dengan  bekerja  sama,  negara-negara  dapat  saling mendukung dan memperkuat posisi mereka dalam industri halal.

## 2. Kualitas Dan Sertifikasi Halal
Salah satu tantangan serius dalam industri halal adalah tidak memenuhi syarat sertifikasi halal yang berlaku secara global. Setiap negara mempunyai standar dan kriteria sendiri dalam menetapkan sertifikasi halal, yang menimbulkan kekacauan dan kebingungan bagi konsumen serta pelaku industri. Kemudian cara agar kita dapat mengatasi tantangan ini, penting banget buat  mengadakan  pertemuan  dan  diskusi  antara  negara-negara  di  dunia  supaya  bisa mencapai standarisasi sertifikasi halal yang internasional. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bisa jadi forum yang pas buat mulai langkah-langkah ini (Randeree, 2020). Dengan adanya pertemuan dan dialog antarnegara, mereka bisa saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam penetapan standar dan sertifikasi halal. Tujuannya tentu aja adalah nyari  kesepakatan  bersama  serta  harmonisasi  yang  lebih  luas  dalam  proses  sertifikasi halal. Jadi  produk-produk  halal  kita  bakalan  lebih  mudah  diterima  secara  internasional dengan percayainya.
3. Infrastruktur dan Logistik
Tantangan dalam Industri Halal di Bidang Infrastruktur dan Logistik:
a. Sertifikasi Halal: Salah satu tantangan utama dalam industri halal di bidang infrastruktur dan  logistik  adalah  memastikan  bahwa  seluruh  infrastruktur,  peralatan,  dan  proses logistik  yang  digunakan  untuk  produksi,  penyimpanan,  dan  distribusi  produk  halal memiliki sertifikasi halal yang sah. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip halal serta prosedur sertifikasi yang berlaku.
b. Pemisahan Produk Halal dan Non-Halal: Dalam fasilitas penyimpanan dan transportasi, perlu dilakukan pemisahan yang ketat antara produk halal dengan produk non-halal agar tidak terjadi kontaminasi. Hal ini memerlukan sistem manajemen yang terintegrasi untuk memastikan produk halal tidak terkontaminasi oleh produk yang tidak memenuhi persyaratan halal. Sumber daya seperti gudang terpisah, alat transportasi khusus, dan prosedur pemisahan yang ketat diperlukan (Mohammad, n.d.).
c. Pengendalian Kebersihan dan Kebersihan: Kebersihan memainkan peran penting dalam praktik  halal,  di  mana  kontaminasi  kross-kontaminasi  dapat  terjadi  jika  tidak  ada pengawasan yang ketat. Ini berlaku untuk infrastruktur seperti gudang penyimpanan, kendaraan angkutan, dan fasilitas produksi.
d. Infrastruktur Pendukung Rantai Dingin:  Bagian  dari  industri halal melibatkan produk segar  seperti  daging,  produk  susu,  dan  produk-produk  bernilai  tambah  lainnya. Infrastruktur pendukung rantai dingin diperlukan untuk memastikan produk tetap segar dan tidak rusak selama transportasi dan penyimpanan. Ini melibatkan peralatan seperti pendingin, freezer, dan kendaraan berpendingin (JEMIMAH, 2017).
e. Kesadaran  Halal  Global:  Tantangan  lainnya  adalah  kurangnya  kesadaran  tentang persyaratan halal di kalangan para profesional infrastruktur dan logistik secara global. Ini dapat diatasi melalui kampanye penyadaran, seminar, dan pelatihan yang ditujukan untuk  industri  infrastruktur  dan  logistik  untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang prinsip-prinsip halal.

## 4. Pemasaran dan Distribusi
Adapun Tantangan dalam Industri Halal di Bidang Pemasaran dan Distribusi yang akan peneliti paparkan dan jelaskan di-bawah ini seperti:
a. Branding dan Kepuasan Konsumen: Membangun merek kuat dan memenuhi harapan konsumen terhadap kualitas dan integritas produk halal.
b. Labeling  dan  Informasi  Produk:  Menyediakan  informasi  jelas  tentang  status  halal, bahan, dan proses produksi dalam label produk.
c. Distribusi  yang  Tepercaya:  Memastikan  rantai  pasokan  dari  produsen  hingga konsumen menjaga kehalalan produk tanpa kontaminasi (Ramli et al., 2023).
d. Saluran  Distribusi: Membangun saluran distribusi sesuai  prinsip halal  dengan mitra bisnis yang paham dan terapkan standar halal.
e. Perubahan Kebijakan dan Regulasi: Mengikuti perkembangan regulasi global terkait produk halal untuk memastikan kesesuaian produk.

## 5. Perubahan Dan Inovasi Teknologi
Tantangan dalam Industri Halal di bidang Perubahan dan Inovasi Teknologi mencakup beberapa aspek yang kompleks. Pertama, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan sertifikasi  dan  verifikasi  halal  dengan  menggunakan  teknologi,  seperti  sistem  berbasis blockchain, yang memerlukan ketepatan dan efisiensi. Kedua, penggunaan teknologi seperti Internet  of  Things  (IoT)  untuk  memantau  rantai  pasokan  memerlukan  adaptasi  agar mempertimbangkan prinsip kehalalan dan mencegah kontaminasi (A. K. Abdelhadi, 2021).
Ketiga, penerapan teknologi canggih dalam proses produksi, seperti automasi, perlu memastikan bahwa bahan dan teknik yang digunakan tetap sesuai dengan persyaratan halal. Keempat,  meskipun  teknologi  dapat  digunakan  untuk  melacak  bahan  baku  halal,  tetap menghadapi kesulitan dalam memastikan ketersediaan bahan baku yang benar-benar halal. Terakhir, inovasi produk halal seperti alternatif makanan berbasis tanaman atau sel hewan memerlukan penyesuaian dalam proses sertifikasi dan penerimaan pasar.

## 6. Kompetisi dan Globalisasi
Tantangan  dalam  Industri  Halal  di  bidang  Kompetisi  dan  Globalisasi  Teknologi  juga melibatkan beberapa aspek krusial. Pertama, meningkatnya persaingan di pasar global dapat membuat  produsen  harus  meningkatkan  efisiensi  produksi  dan  distribusi  untuk  tetap bersaing. Kedua, globalisasi  teknologi  memungkinkan produk halal dari  berbagai belahan dunia mudah diakses oleh konsumen, sehingga produsen harus menonjolkan keunggulan kompetitif  mereka.  Ketiga,  perubahan  pola  konsumsi  masyarakat  yang  lebih  cenderung menggunakan platform digital untuk berbelanja memerlukan adaptasi strategi pemasaran dan  distribusi  agar  produk  halal  mudah  ditemukan  dan  dibeli  secara  daring.  Keempat, tantangan  lainnya  adalah  bagaimana  industri  halal  dapat  mempertahankan  nilai-nilai kehalalannya dalam menghadapi arus globalisasi yang kompleks.

## F. Regulasi dalam Industri Halal
1. Kebijakan Pemerintah terkait Industri Halal
Pembahasan mengenai Industri Halal menjadi pembahasan menarik serta penanganan khusus dari pemerintah setempat terutama dalam sertifikasi produk Industri Halal tersebut, kita mengambil contoh seperti di Indonesia yang menggunakan UU nomor 29 ayat 2 sebagai dasar  pemerintah  untuk menggunakan regulasi kebijakan terkait proses sertifikasi  Produk Industri  Halal  terutama  dalam  sector  makanan  dan  minuman.  Maka  ada  beberapa pertimbangan yang dijadikan sebagai regulasi terkait produk Industri halal tersebut seperti :
a. UUD  1945  yang  mengamanatkan  negara  untuk  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agama  masing-masing,  memang  jadi  dasar  penting  dalam menjaga kebebasan beragama di Indonesia.
b. Selain  itu,  UUD  1945  juga  menjamin  setiap  pemeluk  agama  buat  bisa  beribadah  dan menjalankan  ajaran  agamanya  dengan  bebas.  Dan  tentunya  negara  punya  tanggung jawab buat memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan bagi produk-produk yang dikonsumsi oleh warganya.
c. Bahwa kalau sekarang masih ada beberapa produk yang belum terjamin kehalalannya di masyarakat kita.
d. Adanya  Peraturan  pemerintah  tentang  kehalalan  yang  kemudian  mengeluarkan peraturan-undangan nomor 31 tahun 2019 sebagai pengaturannya (R. Indonesia, 2019). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang  Jaminan Produk Halal  itu  memang menjadi landasan hukum penting dalam mengatur pengawasan dan jaminan produk halal di Indonesia.  Di  undang-undang  ini  ada  pembentukan  BPJPH  dan  lembaga-lembaga  terkait lainnya. Mereka  mempunyai  tugas  sebagai  otoritas  yang  bertugas  mengawasi  dan menyelenggarakan jaminan  produk halal  di seluruh Indonesia. BPJPH  bertanggung jawab atas  penerbitan  sertifikat  halal,  pengawasan,  dan  penegakan  hukum  terkait  produk  halal. Badan  ini  juga  berperan  dalam  mengkoordinasikan  kerja-sama  dengan  instansi  terkait, pelaku usaha, serta komunitas dan organisasi masyarakat yang terkait dengan produk halal.

## 2. Peran Lembaga Keuangan Islam dalam Mendukung Regulasi
Adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang memiliki peran sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, mediator antara lembaga keuangan dan DSN, serta perwakilan DSN yang mengawasi keuangan lembaga sesuai prinsip syariah. DPS juga berperan dalam mengawasi penerapan prinsip syariah dan mengomunikasikan pengembangan produk serta layanan lembaga yang memerlukan fatwa dari DSN. Tetapi untuk saat ini patut dimengerti bahwa peran DPS dalam pengawasan LKMS belum optimal, disebabkan oleh keterbatasan
keterampilan  DPS  dalam  bidang  audit,  akuntansi,  ekonomi,  dan  hukum  bisnis,  serta kurangnya  mekanisme  dan  struktur  kerja  efektif.  Peran  DPS  dianggap  penting  untuk menjamin kepatuhan syariah dan menghindari sengketa ekonomi syariah. DPS juga bekerja berdekatan  dengan  Dewan  Syariah  Nasional  untuk  memastikan  operasional  dan  produk LKMS sesuai prinsip syariah dan regulasi. Tantangan DPS meliputi keterbatasan kemampuan dan mekanisme kerja yang efektif dalam pengawasan. Secara keseluruhan, hubungan antara teks  di atas  dengan  regulasi industri halal adalah bahwa keduanya berbagi tujuan  dalam memastikan kepatuhan terhadap standar tertentu (syariah atau halal) dalam operasional dan produk lembaga atau industri.

## 3. Standar dan Sertifikasi Halal
Di Indonesia, industri halal dibangun dengan dukungan berbagai standar dan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan instansi terkait. Sertifikasi halal MUI merupakan langkah utama dalam memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar  halal  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu,  sertifikasi  dari  Jabatan  Kemajuan  Islam Malaysia (JAKIM) juga sering diakui di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 (R. Indonesia, 2019) menjadi dasar hukum yang mengatur Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. Aturan  ini  meminta  semua  pelaku  usaha  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal sebagai syarat mutlak. Nah, Panduan Teknis Halal MUI memberikan petunjuk rinci tentang persyaratan  bahan  baku,  proses  produksi,  dan  label  produk  yang  harus  sesuai  dengan standar  halal.  Label  halal  MUI  ini  diberikan  kepada  produk  yang  sudah  lulus  sertifikasi halal. Dengan  adanya  label  tersebut,  konsumen  dapat  mengetahui  dengan  jelas  status kehalalan produk yang mereka beli. Semua upaya ini sangat penting dalam membangun dan memastikan integritas industri halal di Indonesia.

## G. Upaya Mengatasi Tantangan dan Meningkatkan Pertumbuhan
1. Kolaborasi antara Pemerintah, Industri, dan Lembaga Keuangan
Kolaborasi antara  sector  industri, dan  lembaga keuangan  itu menjadi kunci  penting untuk  menangin  persaingan  di  ranah  industri  halal  global. Untuk  mencapai  tujuan  ini, produk-produk yang dihasilkan harus memiliki daya saing yang tinggi.  salah satu cara untuk mencapainya adalah Dengan bekerja sama antara sector industri, lembaga  keuangan dan sertifikasi  halal,  kita  bisa  menghasilkan  produk-produk  halal  yang  tidak  hanya  memenuhi standar tapi juga punya kualitas tinggi. Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, telah mengemukakan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan ekspor produk halal (A’yun, 2021) . Pertama, diperlukan penguatan dalam penelitian terkait bahan dan material
halal guna menghasilkan produk dengan kualitas yang unggul. Selanjutnya, pembangunan Kawasan  Industri  Halal  (KIH)  menjadi  langkah  penting,  di  mana  insentif  dan  regulasi pendukungnya harus disediakan. Sistem Informasi Manajemen Perdagangan Produk Halal juga perlu dibangun, yang akan memuat data dan informasi produk yang telah teregistrasi sebagai produk halal.
Salah  satu strategi  yang berpotensi  banget untuk  mengembangkan industri  produk halal adalah dengan mendirikan pusat penelitian dan pengembangan khusus untuk produk halal. Langkah  ini  akan  membantu  dalam  memajukan  industri  ini  melalui  inovasi  dan penelitian  yang  terus  menerus.  Selain  itu,  penting  juga  karena  menerapkan  prinsip ketertelusuran dalam rantai pasok halal. Dengan cara ini, kita bisa memberikan nilai tambah pada produk-produk Indonesia, meningkatkan daya saingnya, dan membuat mereka lebih diterima di pasar internasional.

## 2. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Halal
Untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pendidikan  mengenai  halal,  strategi pengembangan masyarakat melalui pelatihan dan seminar bisa diimplementasikan baik di masyarakat  maupun  sekolah  -  sekolah.  Salah  satu  inisiatif  yang  dapat  dijalankan  adalah Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Halal (Gemar Halal), yang bertujuan untuk memberikan edukasi  dan  sosialisasi  mengenai  prinsip  halal  kepada  Masyarakat  (Fatqurhohman  & Rusdiyanto, 2022). Kegiatan semacam ini dapat dilakukan baik secara offline maupun daring, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini melibatkan model ceramah dan demonstrasi produk halal. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat akan makin paham mengenai pentingnya memilih produk yang halal  serta  dapat  mengidentifikasi  produk-produk  yang  telah  disertifikasi  sebagai  halal. Dengan menggabungkan metode ceramah dan demonstrasi, informasi akan lebih mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

## 3. Inovasi Produk dan Pemasaran Kreatif
Di era digital saat ini, di mana e-commerce telah mengalami perkembangan pesat sejak tahun  2018,  ada  sebuah  strategi  penting  yang  dapat  digunakan  untuk  memaksimalkan peluang ekspor produk halal, yaitu dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam ranah e- commerce.  Peningkatan  digitalisasi  telah  menghapuskan  batas-batas  perdagangan  lintas negara, membuka peluang baru dalam perdagangan global. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam  Negeri  Kementerian  Perdagangan  juga  telah  menggarisbawahi  pentingnya  e- commerce sebagai alat yang efektif untuk promosi dan transaksi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini karena platform e-commerce memberikan kemudahan
dalam melakukan transaksi serta memberikan solusi dalam menghadapi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pembatasan ekonomi akibat pandemi.
Dengan  demikian,  mengoptimalkan  penggunaan  e-commerce  menjadi  salah  satu langkah  strategis  yang  cerdas  dalam  meningkatkan  ekspor  produk  halal,  menghadirkan manfaat  baik  bagi  pelaku  UMKM  maupun  konsumen  global  yang  semakin  terkoneksi. Pengembangan industri produk halal dapat ditingkatkan melalui berbagai strategi, termasuk peningkatan  kemampuan  sumber  daya  manusia  dalam  sertifikasi  dan  produksi  halal, kampanye  edukasi  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  keterlibatan  aktif  dalam jaringan perdagangan global untuk inovasi dan pemasaran yang lebih baik, serta kolaborasi dengan lembaga sertifikasi halal yang terpercaya. Inovasi produk, penelitian berkelanjutan, dan  strategi  pemasaran  yang  efektif  juga  berperan  penting  dalam  membangun  industri produk halal yang kompetitif dan berkembang di tingkat global (Masruroh, 2020).
4. Pengembangan Infrastruktur dan Rantai Pasok Halal
Manajemen  rantai  pasok halal itu mencakup pada  pengelolaan Manajemen  industri halal, dengan tujuan utama untuk menjaga kualitas dan kuantitas halal sepanjang perjalanan produk dari sumbernya sampai ke tangan konsumen (Tieman, 2011). Dalam manajemen ini, ada beberapa aktivitas yang terlibat seperti pergudangan, sumber bahan, transportasi dan pengiriman produk halal, manajemen persediaan, juga strategi bisnis seperti lean manajemen dan manajemen berbasis nilai (Ngah & Zainuddin, 2012).  Manajemen rantai pasok industri halal ini juga mengatur aspek-aspek penting lainnya seperti pemasok bahan baku, proses pengolahan, pemasaran promosi hingga produk akhir yang siap dikonsumsi supaya sesuai dengan standar halal. Jadi fokusnya bukan cuma di produksi dan pemasaran aja tapi juga memastikan keselarasan dengan prinsip syariah Islam dalam setiap tahapan jalannya rantai pasok industri halal.
5. Peran Pemangku Kepentingan dalam Meningkatkan Industri Halal Ada beberapa pihak yang telah berperan penting dalam meningkatkan industri halal:
a. Lembaga  Keuangan  Syariah  berperan  dalam  membangun  rantai  pasok  industri  halal melalui pendanaan perusahaan yang sesuai dengan prinsip hukum syariah. Perencanaan keuangan  Islami  menjadi  kunci,  memungkinkan  pengelolaan  dan  distribusi  kekayaan sesuai dengan ajaran syariah Islam (Awang et al., 2016).
b. Teknologi Informasi juga memegang peran vital dalam manajemen rantai pasok industri halal.  Penggunaan  teknologi  informasi  memfasilitasi  pertukaran  informasi  mengenai penjadwalan  produksi,  estimasi  permintaan,  dan  proyeksi  penjualan,  memudahkan distribusi produk halal hingga tingkat internasional (Anatan & Ellitan, 2008).
c. Masyarakat  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  sebagai  konsumen  dalam manajemen rantai pasok industri halal. Selain itu, berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, masyarakat  juga  dapat  membentuk  Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH)  yang  diatur  oleh peraturan pemerintah. Peran aktif dari masyarakat ini bukan hanya sebagai konsumen cerdas  tetapi  juga  mempunyai  partisipasi  langsung  dalam  menjaga  kehalalan  produk melalui  pembentukan  lembaga-lembaga  tersebut. Mereka  berperan  penting  dalam pengawasan serta penyebarluasan informasi seputar kehalalan produk kepada seluruh Masyarakat.

## SIMPULAN
Pada Tulisan ini merangkum berbagai aspek terkait industri halal. Dimulai dengan memperkenalkan konsep dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta menyoroti pertumbuhan dan  potensi  industri  ini.  Dalam  konteks  ekonomi  Islam,  analisis  faktor-faktor  pendorong pertumbuhan  industri  halal,  trend  pertumbuhan,  dan  dampaknya  juga  telah  diuraikan. Kemudian Tantangan dalam industri halal, seperti keuangan, sertifikasi halal, infrastruktur, teknologi, dan globalisasi, menjadi sorotan. Regulasi, termasuk peran pemerintah, lembaga keuangan  Islam,  standar  dan  sertifikasi  halal,  serta  implementasi  hukum  syariah,  juga dibahas.  Kemudian  Timbulah  Solusi  untuk  mengatasi  tantangan  dan  mendorong pertumbuhan  termasuk  kolaborasi  antara  pemerintah,  industri,  dan  lembaga  keuangan, pendidikan  halal,  inovasi  produk,  pengembangan  infrastruktur,  dan  peran  pemangku kepentingan. penulis juga menyoroti pentingnya keberlanjutan industri halal dan tanggung jawab  sosial,  serta  menggarisbawahi  upaya  untuk  memajukan  industri  halal  secara berkelanjutan dalam ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
A. K. Abdelhadi, M. H. (2021). Applying Industry 4.0 Technologies in Halal Food Industry. Jurnal Opportunities and Challenges, 46-48.
A’yun, I. Q. (2021). Comparative Analysis of Potential Halal Product Exports of Indonesia in ASEAN+ 3 Countries. FIDUSIA: JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN, 4(1).
Anatan,  L.,  &  Ellitan,  L.  (2008).  Supply  chain  management  teori  dan  aplikasi. Bandung: Alfabeta.
Arikunto, S. (2006). 2010 Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rhineka Cipta. Awang, M. D., Noor, M. N. A. M., Muhammad, J., Abdullah, A., Rahman, S. A., & Yahya, M. H. D. (2016). Acceptance and application of Islamic financial planning among small and medium enterprises Halal operator in peninsular of Malaysia. IJASOS-International E-
Journal of Advances in Social Sciences, 2(6), 747 – 752.
Aziz, A. A., & Amtul, Z. (2019). Developing Trojan horses to induce, diagnose and suppress Alzheimer’s pathology. Pharmacological Research, 149, 104471.
Azwar, S. (2007). Metode Penelitian (VIII). Pustaka Pelajar.
Fatqurhohman,  F.,  &  Rusdiyanto,  R.  (2022).  Pelatihan  Penggunaan  Media  Pembelajaran Berbasis Online di Madrasah Aliyah At-Taqwa Jember. Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage, 3(2), 99 – 108.
Hamid,  M.  A.  (2007). Hukum  ekonomi  Islam  (ekonomi  syariah)  di  Indonesia:  aplikasi  & prospektifnya. Ghalia Indonesia.
Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 15(2).
Indonesia, K. A. (2019). Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019  tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Kementerian Agama Republik Indonesia.
Indonesia, R. (2019). Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
JEMIMAH,  I.  K.  (2017).  Issues  and  Challenges  in  the  Logistics  of  Halal  Supply  Chain Managemen. International  Journal  of  Academic  Research  in  Business  and  Social Sciences, Vol. 7(8),.
Katadata, T. P. (2020). Industri Halal Untuk Semua. Kata Data.
Masruroh, N. (2020). The competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in global market competition industry. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 25 – 48.
Mohammad, M. F. (n.d.). Halal Logistics and Supply Chain Management in Southeast Asia.
Muhadjir, N. (1996). Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin. III.
Ngah, A. H., & Zainuddin, Y. (2012). Barriers to halal supply chain adoption among malaysian halal  manufacturers  with  general  barriers  as  a  moderating  factor. Conference Proceedings on INHAC 2012.
Permana, A. (2019). Tantangan Dan Peluang Industri Halal Di Indonesia Dan Dunia. Institut Teknologi Bandung.
Pryanka, A. (2018). Ini Tantangan Dongkrak Industri Halal Di Indonesia. Republika Online. Qardhawi, M. Y. (1980). Halal dan haram dalam Islam. Himpunan Belia Islam.
Rahman, A. (1995). Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
Ramli, M. A., Abd Razak, M. A., & Jaafar, M. H. (2023). Understanding non- Muslims’ reluctance to halal food: a systematic review. Journal of Islamic Marketing, 14(2), 544 – 561.
Randeree,  K.  (2020).  Demography,  demand  and  devotion:  driving  the  Islamic  economy. Journal of Islamic Marketing, 11(2), 301 – 319.
Reuters, T., & Standard, D. (2016). State of the global Islamic economy report. Dubai: Dinar Standard.
Ridwan, A. H., Fauzia, I., & Syaripudin, D. (n.d.). KONTRIBUSI INDUSTRI HALAL TERHADAP PERKEMBANGAN  INDUSTRI  RAMAH  LINGKUNGAN  DI  INDONESIA. SUMBER  DAYA ALAM, 376.
Tieman,  M.  (2011).  The  application  of  Halal  in  supply  chain  management:  in‐depth interviews. Journal of Islamic Marketing, 2(2), 186 – 195.
Waharini,  F.  M.,  &  Purwantini,  A.  H.  (2018). Model  Pengembangan  Industri  Halal  Food  di Indonesia Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia,(July).
Zakaria, Z. (2008). Tapping into the world halal market: some discussions on Malaysian laws and standards. Jurnal Syariah, 16(3), 603 – 616.