SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2022, hlm. (244-257) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Penahanan bagi Anggota Militer yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya
Syahrul Hafiidz Syam Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur Email: syahrulhafiidzsyam123@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 8 September 2022 |Revised : 22 September 2022 |Accepted : 4 Oktober 2022
How to cite: Syahrul Hafiidz syam, Sutrisno, “ Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Penahanan bagi anggota Militer yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer di Polisi  Militer  Angkatan  Laut  Lantamal  V  Surabaya ” , Sultan  Jurisprudance:  Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 244-257.

## ABSTRACT:
In a country, elements of the field are needed to maintain unity and integrity in the country, one of which is the military.  In Indonesia, the military element that maintains the sovereignty of the Republic of Indonesia is the Indonesian National Army (TNI). TNI soldier is formed through an educational process so that  a  soldier  can  carry  out  his  duties  properly  according  to  the  tasks  given,  both  in  combat  and  outside combat. But in the military area, which should be free from bad and despicable actions or behavior, in reality, TNI members are also ordinary people who cannot be separated from mistakes. It is possible for a soldier to disobey  his  superiors,  or  to  commit  a  crime  or  violation  that  is detrimental  to  both the  individual  and the unit. This study aims to determine the effectiveness of law enforcement military discipline in the Military Police Lantamal V Surabaya and the imposition of penalties if there are members of the military who violate military  discipline.  This  research  uses  empirical  juridical  research.  Methods  of  data  collection  is  done  by means of interviews and literature studies. The results showed that there were still members of the military who  violated  military  discipline.  The  data  analysis  technique  in  this  study  used  qualitative  data  analysis. There are 5 (five) factors of legal effectiveness, namely the legal factor itself, law enforcement factors, facilities that support law enforcement, community factors, and cultural factors.
Keyword : Military Discipline, Unit Commander, Discipline Violation

## ABSTRAK:
Dalam suatu negara diperlukannya unsur bidang untuk menjaga persatuan dan kesatuan di negara tersebut, salah satunya yaitu militer. Di Indonesia, unsur militer yang menjaga kedaulatan NKRI  yaitu  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI).  Seorang  prajurit  TNI  dibentuk  melalui  proses pendidikan  agar  seorang  prajurit  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  sesuai  tugas  yang diberikan, baik tugas dalam bertempur maupun diluar pertempuran. Tetapi di lingkungan militer yang seharusnya bebas dari perbuatan atau perilaku yang buruk dan tercela, pada kenyataannya karena  anggota  TNI  juga  merupakan  manusia  biasa  yang  tidak  lepas  dari  kekhilafan.  Bisa  saja seorang  prajurit  untuk  tidak  patuh  kepada  atasan,  atau  melakukan  suatu  tindak  pidana  atau pelanggaran  yang  merugikan  baik  individu  maupun  kesatuan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum disiplin militer di lingkungan Polisi Militer Lantamal V Surabaya  dan  penjatuhan  hukuman  apabila  ada  anggota  militer  yang  melakukan  pelanggaran disiplin  militer.  Penelitian  ini  mempergunakan  penelitian  yuridis empiris.  Metode  pengumpulan data  dilakukan  dengan  cara  studi  wawancara  dan  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  masih  terdapat  anggota  militer  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  militer.  Teknik analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  kualitatif.  Ada  5  (lima)  faktor efektivitas  hukum  yaitu  Faktor  hukumnya  sendiri,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.
Kata Kunci : Disiplin Militer, Komandan Kesatuan, Pelanggaran Disiplin

## Pendahuluan
Negara  merupakan organisasi kekuasaan  yang  berdaulat  dengan  tata pemerintahan  yang  melaksanakan  tata tertib  atas  orang-orang  di  daerah tertentu.  Istilah  negara  dipakai  secara umum dalam beberapa negara seperti de staat (Belanda), state (Inggris), le’etat (Prancis),  dan daulah (Arab).  Secara umum  ada  beberapa  definisi  negara yaitu: 1
1) Negara  dalam  arti  luas  adalah kesatuan  sosial  yang  diatur  secara konstitusional  untuk  mewujudkan kepentingan bersama;
2) Negara  secara  sempit  adalah  suatu wilayah  di  permukaan  bumi  yang kekuasaannya  baik  politik,  militer, ekonomi, sosial, maupun budayanya diatur  oleh  pemerintahan  yang berada diwilayah tersebut; 3) Negara diartikan sebagai pengorganisasian  masyarakat  suatu wilayah  tertentu  dengan  sejumlah orang  yang  menerima  keberadaan sebuah organisasi. Keberadaan negara tidak ubahnya seperti sebuah organisasi, yang bertujuan  untuk  memudahkan  anggota (rakyat) untuk mencapai tujuan bersama atau  cita-cita.  Tujuan  bersama  tersebut dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut  sebagai  konstitusi,  termasuk didalamnya  nilai-nilai  yang  dijunjung tinggi  oleh  masyarakat,  baik  secara terpaksa  maupun  sukarela  sebagai anggota negara, yang kemudian dikenal sebagai konstitusi. 2
Menurut Plato, negara itu timbul atau  ada  karena  adanya  kebutuhan  dan keinginan  manusia  yang  beraneka macam,  yang  menyebabkan  mereka harus  bekerja-sama,  untuk  memenuhi kebutuhan  mereka.  Setiap  orang  itu tidak  mampu  memenuhi  kebutuhannya
1 Teuku Saiful Bahri Jordan,
Perkembangan  Ilmu  Negara  Dalam  Peradaban Globalisasi  Dunia, CV  Budi  Utama,  Yogyakarta, 2018, hlm. 64.
2 Jordan, hlm 65.
sendiri-sendiri. Sesuai kemampuan masing-masing, tiap orang itu mempunyai  tugas  dan  bekerja  sama untuk  memenuhi  kepentingan  mereka bersama.  Kesatuan  mereka  inilah  yang disebut masyarakat atau negara. 3
Tentang hakekat negara, mengenai  hal  ini  Plato  mengatakan bahwa luas negara itu harus diukur atau disesuaikan dengan mampu atau tidaknya  suatu  negara  memelihara kesatuan  didalam  negara  itu  karena pada hakikatnya negara tersebut merupakan  suatu  keluarga  yang  besar. Oleh  sebab  itu  negara  tidak  boleh mempunyai  luas  daerah  yang  tidak tertentu. 4 Diperlukannya  berbagai  unsur bidang  untuk  menjaga  persatuan  dan kesatuan  di  negara  tersebut,  salah satunya  yaitu  militer.  Pasal  1  Angka  20 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  34  Tahun  2004  Tentang  Tentara Nasional  Indonesia,  Militer  adalah kekuatan  angkatan  perang  dari  suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Fungsi  militer  dibentuk  untuk memperkuat  sistem  pertahanan  negara yang  bersifat  semesta  melibatkan seluruh  warga  negara,  wilayah,  dan sumber  daya  nasional  lainnya,  serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah  dan  diselenggarakan  secara total,  terpadu,  terarah,  berkesinambu- ngan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan  keutuhan  wilayah. Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.
Seperti  halnya  dengan  negara- negara  lain  di  dunia,  Indonesia mempunyai  kekuatan  militer  yang disebut sebagai Tentara Nasional Indonesia  (TNI).  Dikarenakan  adanya 3 Soehino, Ilmu Negara Liberty,
Yogyakarta, 2013, hlm. 17. 4 Soehino.
perkembangan kondisi lingkungan yang semakin  maju  dan  terjadinya  reformasi nasional yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah  mengeluarkan  Undang- Undang  Nomor  34  Tahun  2004  tentang Tentara  Nasional  Indonesia  yang  tujuan agar  tugas  dari  TNI  akan  terlaksana dengan baik.
Tugas  dan  kewajiban  TNI tentunya  sudah  diatur  dengan  baik dalam  Undang-Undang  Nomor  34 Tahun  2004  tentang  Tentara  Nasional Indonesia  dengan  Sumpah  Prajurit  dan Sumpah  Perwira,  sehingga  tugas  dan kewajiban  tersebut  dapat  berjalan dengan  baik  seperti  seorang  prajurit yang  taat  kepada  atasan  dan  seorang atasan yang menegakkan harkat martabat  dan  memimpin  anak  buah dengan  baik  yang  menuntun  mereka  ke jalan yang lurus dan benar.
Adanya  pembentukan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun  2014  Tentang  Hukum  Disiplin Militer  karena  diperlukannya  disiplin tinggi  bagi  seorang  prajurit  TNI  yang mana  hal  tersebut  merupakan  syarat yang  harus  lakukan  dalam  kehidupan militer  sehingga  mampu  melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, maka hukum  disiplin  militer perlu  dibina  dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan  pertahanan  negara.
Seorang  prajurit  yang  melakukan pelanggaran  disiplin  militer  akan dikenakan  hukuman  disiplin  militer sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang
Hukum Disiplin Militer.
Hukuman disiplin militer ini juga merupakan  bagian  dari  ruang  lingkup hukum  pidana  tetapi  dalam  ranah militer  karena  jenis  pelanggaran  hukum disiplin  militer  berdasarkan  Pasal  8 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2014  Tentang  Hukum Disiplin Militer meliputi segala perbuatan  yang  bertentangan  dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan
Tata  Tertib  Militer,  dan  perbuatan  yang melanggar peraturan perundang- undangan  pidana  yang  sedemikian ringan sifatnya.
Penjelasan  Pasal  8  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun  2014  Tentang  Hukum  Disiplin Militer  menjelaskan  bahwa  perbuatan yang  melanggar  peraturan  perundang- undangan  pidana  yang  sedemikian ringan sifatnya terdiri dari bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan  perundang-undangan  dengan ancaman  pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam)  bulan,  perkara  sederhana  dan mudah  pembuktiannya,  tindak  pidana yang  terjadi  tidak  mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau  kepentingan  umum,  dan tindak  pidana  karena  ketidakhadiran tanpa  izin  dalam  waktu  damai  paling lama 4 (empat) hari.
Lalu  dalam  Pasal  55  dan penjelasannya  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun 2014  Tentang  Hukum  Disiplin  Militer apabila  terdakwa  diputus  bebas  dari segala  dakwaan  atau  diputus  lepas  dari segala  tuntutan  hukum,  dan  perbuatan yang  dilakukan  terdakwa  menurut penilaian  hakim  tidak  layak  terjadi  di dalam  ketertiban  atau  disiplin  prajurit maka hakim memutus perkara dikembalikan  kepada  perwira  penyerah perkara  untuk  diselesaikan  menurut Hukum Disiplin Militer.
TNI  tentunya  memiliki  banyak struktur  organisasi  yaitu  polisi  militer. Polisi  militer  merupakan  salah  satu organ  dalam  struktur  organisasi  militer, yang bertugas menyelenggarakan
pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum,  dan  tata  tertib  di  lingkungan militer. 5 Polisi militer merupakan bagian dari  militer,  sehingga  juga  berlakunya
5 Asep  N.  Mulyana, Hukum  Pidana Militer  Kontemporer, PT  Grasindo,  Jakarta,  2021, hlm. 75.
hukum  disiplin  militer  bagi  anggota polisi  militer  sesuai  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2014  Tentang  Hukum Disiplin Militer.
Tetapi di lingkungan militer yang seharusnya  bebas  dari  perbuatan  atau perilaku  yang  buruk  dan  tercela,  pada kenyataannya  karena  anggota  TNI  juga merupakan  manusia  biasa  yang  tidak lepas  dari  kekhilafan.  Bisa  saja  seorang prajurit  untuk  tidak  patuh  kepada atasan,  atau  melakukan  suatu  tindak pidana atau pelanggaran yang merugikan  baik  individu  maupun kesatuan. Sehingga penelitian yang dilakukan  oleh  peneliti  bertujuan  untuk mengetahui efektivitas
penegakan hukum  disiplin  militer  dan  penjatuhan hukuman  apabila  ada  anggota  militer yang  melakukan  pelanggaran  disiplin militer  di  lingkungan  Polisi  Militer Lantamal V Surabaya.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  dalam  penelitian ini  yaitu  Penelitian  Hukum  secara Empiris. Penelitian Hukum Empiris atau dengan  istilah  lain  biasa  disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula  dengan  penelitian  lapangan. Penelitian lapangan dalam penelitian ini yaitu  bertempat  di  Polisi  Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya.
Apabila penelitian
hukum normatif  merupakan  penelitian  yang didasarkan  atas  data  sekunder  yaitu studi  kepustakaan,  maka  penelitian hukum empiris ini berdasarkan dari data primer,  yaitu  data  yang  diperoleh langsung  dari  masyarakat  sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian  lapangan,  yang  dilakukan baik  dengan  melakukan  pengamatan (observasi), wawancara ataupun
penyebaran  kuisioner. 6 Sumber  pertama yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini yaitu  komandan  kesatuan  atau  pejabat yang  berwenang  di  Polisi  Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya.
Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Disiplin  Militer  bagi  Anggota  Militer yang  Melakukan  Pelanggaran  Disiplin Militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya
Menurut  Hans  Kelsen,  jika berbicara  tentang  efektifitas  hukum, dibicarakan  pula  tentang  Validitas hukum.  Validitas  hukum  berarti  bahwa norma-norma  hukum  itu  mengikat, bahwa  orang  harus  mematuhi  dan menerapkan norma-norma hukum.
Efektifitas hukum berarti bahwa masyarakat  melakukan  perbuatannya sesuai dengan norma-norma hukum atau peraturan  sebagaimana  mereka  harus berbuat, bahwa  norma-norma itu benar- benar  diterapkan  dan  dipatuhi. 7 Hans Kelsen  menyatakan  bahwa  efektivitas hukum  berarti  orang  benar-benar berbuat  sesuai  dengan  norma-norma hukum  sebagaimana  mereka  harus berbuat, bahwa  norma-norma itu benar- benar diterapkan dan dipatuhi. 8 Dalam  menjalankan  tugas  dan fungsi TNI, diperlukannya disiplin yang tinggi  bagi  prajurit  Tentara  Nasional Indonesia  yang  merupakan  syarat mutlak  dalam  tata  kehidupan  militer agar  dapat  melaksanakan  tugas  dan kewajiban dengan baik sehingga hukum disiplin militer perlu dibina, dikembangkan, dan diberikan
pengawasan  untuk  penyelenggaraan pertahanan negara.
6 Efendi  and  Ibrahim, Metode  Penelitian Hukum:  Normatif  Dan  Empiris, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 149..
7 Nur  Fitryani  Siregar,  Efektivitas Hukum, Al-Razi:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Dan Kemasyarakatan , Vol. 18 No. 2, (2018): 2.
8 Slamet Yuswanto, Efektivitas Ketentuan Hki  Terdaftar  Dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2007  Tentang  Waralaba,  Jurnal Legasi Indonesia, Vol.15 No.3, (2018): 132.
Mengenai Hukum Disiplin Militer prajurit Tentara Nasional Indonesia  pertama  kali  diatur  dalam Wetboek  van  Krijgstucht  voor  Nederlands
Indie ( Staatsblad 1934  Nomor  168) sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1947 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Disiplin  Militer,  yang  kemudian  diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  1997  tentang  Hukum  Disiplin Prajurit  Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia,  yang  kemudian  secara  rinci diatur  dalam  Peraturan  Disiplin  Prajurit TNI  yang  disahkan  dengan  Keputusan Panglima  TNI  Nomor/KEP/22/VIII/ 2005  Tanggal  10  Agustus  2005.  Lalu untuk  saat  ini  Hukum  Disiplin  Militer diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum  disiplin  militer,  secara  rinci diatur  dalam  Peraturan  Panglima Tentara  Nasional  Indonesia  Nomor  44 Tahun  2015  Tentang  Peraturan  Disiplin Militer  dan  selanjutnya  diatur  lebih lanjut  dalam  Peraturan  Kepala  Staf Angkatan dari masing-masing angkatan.
Polisi  Militer  Angkatan  Laut Lantamal  V  (POMAL  Lantamal  V) Surabaya  merupakan  kesatuan  Polisi Militer  Angkatan  Laut  yang  bertugas menyelenggarakan
pemeliharaan,
penegakan  disiplin,  hukum,  dan  tata tertib  di  lingkungan  Lantamal  V
(Pangkalan  Utama  Angkatan  Laut  V).
Berdasarkan struktur organisasi Lantamal  V,  ruang  lingkup  Lantamal  V meliputi Lantamal V Surabaya, Pangkalan  TNI  Angkatan  Laut  Malang, Pangkalan  TNI  Angkatan  Laut  Tegal, Pangkalan  TNI  Angkatan  Laut  Cilacap, Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang,  Pangkalan  TNI  Angkatan Laut Yogyakarta, Pangkalan TNI Angkatan  Laut  Batuporon,  Pangkalan TNI  Angkatan  Laut  Banyuwangi,  dan Pangkalan TNI Angkatan Laut
Denpasar. 9 Berdasarkan  data  yang didapat  peneliti  dari  Satuan  Personil bahwa  POMAL  Lantamal  V  Surabaya memiliki 118 personil aktif.
POMAL  Lantamal  V  Surabaya dalam  menjalankan  tugasnya  memiliki tiga  dinas  yang  bertugas.  Yang  pertama yaitu Dinas Pemeliharaan dan Ketertiban (Dis.  Hartib)  yang  bertugas  menangani Urusan  Kecelakaan,  Urusan  Registrasi dan  Identifikasi  Kendaraan  Dinas (Regident),  Urusan  SIM  TNI,  dan Pembinaan Tahanan Militer. Yang kedua yaitu  Dinas  Penyelidikan  Kriminal  dan Pengamanan  Fisik  (Dis.  Lidkrimpamfik) yang bertugas untuk melakukan penyelidikan  berdasarkan  laporan  yang diterima  dan  melakukan  pengamanan fisik seperti pengamanan pejabat negara. Yang  ketiga  yaitu  Dinas  Penegakan Hukum  (Dis  Gakkum)  yang  bertugas untuk  melakukan  pemeriksaan  disiplin militer  dan  melakukan  penyidikan perkara. 10
Dalam  menjalankan  tugas  pokok dan  fungsinya  sebagai  polisi  militer, tentunya
penyelenggaraan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib juga dilaksanakan bagi  anggota  polisi  militer  itu  sendiri karena  merupakan  bagian  dari  militer sehingga segala peraturan untuk anggota  militer  juga  berlaku  bagi anggota  Polisi  Militer  Lantamal  V Surabaya.  Salah  satunya  yaitu  Hukum disiplin  Militer  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2014  Tentang  Hukum Disiplin Militer.
Dalam  Pasal  8  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun
9 Pangkalan  Utama  TNI  AL  V, https://lantamal5- koarmada2.tnial.mil.id/galeri/10041/struktur- organisasi/ .  (diakses  pada  hari  Minggu  22  Mei 2022 Pukul 10:00 WIB)
10 Wawancara dengan Kapten Laut (PM)
Heri  Mardianto  selaku  Kepala  Urusan  Regident Dinas  Pemeliharaan  dan  Ketertiban  POM Lantamal V Surabaya, tanggal 14 April 2022.
2014  Tentang  Hukum  Disiplin  Militer, jenis pelanggaran hukum disiplin militer sendiri  yaitu  segala  perbuatan  yang bertentangan  dengan  perintah  dan peraturan  kedinasan,  atau  perbuatan yang  tidak  sesuai  dengan  Tata  Tertib Militer  dan  perbuatan  yang  melanggar peraturan  perundang-undangan  pidana yang  sedemikian  ringan  sifatnya.  Jika ada  anggota  POMAL  Lantamal  V  yang melakukan  pelanggaran  disiplin  militer, maka  dapat  dijatuhi  hukuman  disiplin militer  sesuai  dengan  hukuman  yang berlaku.  Tata  Tertib  Militer  yang dimaksud  dalam  Pasal  1  Angka  18
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2014 Tentang Hukum Disiplin Militer merupakan  ketentuan  atau  perintah tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipatuhi  oleh  Militer  dalam  kehidupan sehari-hari, baik dalam dinas maupun di luar dinas.
Pasal  15  Peraturan  Panglima Tentara  Nasional  Indonesia  Nomor  44 Tahun  2015  Tentang  Peraturan  Disiplin Militer  menyebutkan  setiap  militer dilarang:
1. Memaki,  mengeluarkan  perkataan kotor dan keji baik didalam maupun diluar  dinas,  menyia-nyiakan  nama Tuhan;
2. Hidup boros, mempunyai hutang di mana-mana  dan  menghamburkan uang  untuk  berjudi  yang  dapat merugikan citra prajurit TNI;
3. Melakukan  perbuatan  sewenang- wenang yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketentraman orang  lain serta ketertiban umum; 4. Mendatangi rumah pelacuran kecuali melaksanakan tugas kedinasan;
5. Melakukan pelacuran;
6. Berpenampilan  atau  berpakaian yang tidak rapi dan tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan;
7. Bertempat  tinggal  di  tempat  yang tidak  layak  huni  dan  tidak
memenuhi  standar  kebersihan  dan kesehatan;
8. Meminum  minuman  keras  dan mabuk;
9. Mencampuri  perkara  keperdataan orang  lain  kecuali  ditentukan  lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Mendatangi  tempat  terlarang  atau tempat  hiburan  yang  tidak  pantas kecuali  untuk  melakukan  tugas kedinasan; dan
11. Melakukan  perbuatan  lain  yang tidak  patut  dilakukan  oleh  seorang prajurit dan/atau bertentangan dengan  perintah  kedinasan  atau peraturan kedinasan. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang prajurit berdasarkan larangan tersebut merupakan  tindak  pidana  maka  akan diselesaikan  berdasarkan  penyelesaian perkara  pidana  dan  apabila  merupakan pelanggaran disiplin maka akan diselesaikan  berdasarkan  penyelesaian pelanggaran disiplin militer.
Pembahasan  pertama  yang  akan dibahas  yaitu  penyelesaian  pelanggaran disiplin  militer  yang  akan  diuraikan sebagai berikut:
Jenis pelanggaran hukum disiplin militer  yang  tercantum  dalam  Pasal  8 huruf  a  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer:
1. Diketahui adanya pelanggaran disiplin militer, melanggar perintah/peraturan  kedinasan,  atau tata  tertib  militer  yang  dilakukan oleh anggota militer;
2. Dilakukannya  pemeriksaan  yang dilakukan oleh pemeriksa. Pemeriksa  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  32  ayat  (2)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 25  Tahun  2014  Tentang  Hukum Disiplin  Militer  yaitu  Atasan  Yang
Berhak Menghukum (Ankum), perwira atau bintara yang mendapat perintah  dari  Ankum,  atau  pejabat
lain yang  berwenang.  Dalam penjelasan pasal 32 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin  Militer,  pejabat  lain  yang dimaksud  yaitu  Polisi  Militer  atau personil penegak hukum;
3. Pemeriksa  membuat  berkas  perkara yang  kemudian  akan  diserahkan kepada Ankum;
4. Setelah  Ankum  menerima  dan mempelajari  berkas  perkara,  wajib untuk  mengambil  keputusan  siding disiplin  jika  terdapat  cukup  bukti atau tidak jika bukti tidak mencukupi;
5. Jika  Ankum  memutuskan  perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer disidangkan, maka Ankum menentukan hari siding disiplin; 6. Apabila Ankum memutuskan untuk tidak  menyidangkan,  Ankum  akan mengeluarkan keputusan tidak menjatuhkan  Hukuman  Disiplin Militer  disertai  rehabilitasi  untuk mengembalikan  nama  baik,  harkat, dan  martabat  tersangka  seperti semula;
7. Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer  dapat  dilaksanakan  dalam sidang disiplin militer sesuai dengan tata  cara  sidang  disiplin  militer  dan oleh  Ankum  dituangkan  dalam keputusan Hukuman Disiplin Militer;
8. Jika  terhukum  menerima  maka segera  dilaksanakannya  keputusan Hukuman  Disiplin  Militer  tersebut, jika terhukum tidak menerima maka dapat mengajukan keberatan.
Jenis pelanggaran hukum disiplin militer  yang  tercantum  dalam  Pasal  8 huruf  b  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer:
1. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer; 2. Dilakukannya penyidikan oleh Penyidik; 3. Pasal  101  ayat  (1)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun  1997  Tentang  Peradilan Militer,  Penyidik  setelah  melakukan penyidikan  segera  menyerahkan berkas  perkara  kepada Atasan  yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah  Perkara,  dan  berkas aslinya kepada Oditur yang bersangkutan;
4. Apabila hasil penyidikan dan berkas yang dipelajari oleh Oditur lengkap, dalam  Pasal  125  ayat  (1)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 31  Tahun  1997  Tentang  Peradilan Militer  menyebutkan  Oditur  akan menyampaikan  pendapat  hukum kepada  Perwira  Penyerah  Perkara dengan  membuar  surat  pendapat hukum yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut  Hukum  Disiplin  Prajurit, atau  ditutup  demi  kepentingan hukum,  kepentingan  umum,  atau kepentingan militer;
5. Pasal  126  ayat  (1)  huruf  a  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 31  Tahun  1997  Tentang  Peradilan Militer menyebutkan Papera mengeluarkan Surat keputusan Penyerahan Perkara apabila Perwira Penyerah Perkara (Papera) berpendapat bahwa perkara diselesaikan  ke  pengadilan  militer, dan Oditur melimpahkan perkara ke pengadilan militer untuk disidangkan;
6. Pasal  126  ayat  (1)  huruf  b  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 31  Tahun  1997  Tentang  Peradilan
Militer menyebutkan Papera mengeluarkan  Surat  Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum  Disiplin  Prajurit  apabila Perwira  Penyerah  Perkara  (Papera) berpendapat bahwa perkara diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer, dan Oditur menyerahkan Surat Keputusan
Papera kepada Ankum agar perkara diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer; Berdasarkan  alur  penyelesaian pelanggaran  disiplin  diatas,  dalam menegakkan  hukum  di  lingkungan POMAL  Lantamal  V  Surabaya,  apabila ada  laporan  bahwa  ada  anggota  TNI yang  melakukan  suatu  tindak  pidana akan  diselidiki  oleh  Dinas  Penyelidikan dan  Kriminal  untuk mengetahui  apakah perbuatan  yang  dilakukan  merupakan tindak pidana atau pelanggaran disiplin.
11 Apabila  perbuatan  tersebut merupakan  tindak  pidana  maka  akan dilakukannya penyidikan yang kemudian  berkas  perkara  diserahkan kepada  oditur  militer.  Setelah  oditur militer  mempelajari  berkas  perkara,
Oditur akan membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara untuk mengeluarkan surat keputusan papera.
Berdasarkan  Pasal  31  Peraturan Kepala  Staf  Angkatan  Laut  Nomor  39 Tahun  2020  Tentang  Perwira  Penyerah Perkara  Di  Lingkungan  TNI  Angkatan
Laut, Danlantamal dilingkungan
Koarmada  bertindak  selaku  Papera terhadap  Komandan/Kepala  Pelaksana Lanal,  Komandan/Wakil  Komandan Pomal,  Komandan  Dentasemen  Pomal, perwira  menengah,  perwira  pertama, bintara  dan  tamtama  yang  termasuk dalam susunan organisasi Lantamal dan organisasi  Markas  Komando  Lantamal. Dalam penelitian ini Komandan
Lantamal  V  (Danlantamal  V)  di lingkungan Lantamal V bertindak selaku Papera  terhadap  POMAL  Lantamal  V Surabaya,  sehingga  apabila  anggota POMAL  Lantamal  V  melakukan  suatu tindak  pidana,  maka  Danlantamal  V selaku  papera  akan  mengeluarkan  Surat Keputusan  Papera  sesuai  yang  diatur
11 Wawancara  dengan  Mayor  Laut  (PM) Lulus Setyoputro selaku Kepala Dinas Penyelidikan  Kriminal  POM  Lantamal  V Surabaya, tanggal 12 Mei 2022.
dalam  Pasal  8  Peraturan  Kepala  Staf Angkatan  Laut  Nomor  39  Tahun  2020 Tentang  Perwira  Penyerah  Perkara  Di Lingkungan TNI Angkatan Laut.
Jika  merupakan  pelanggaran disiplin  maka  akan  dikembalikan  ke komandan  kesatuannya  selaku  Atasan Yang  Berhak  Menghukum  (Ankum) dalam  hal  ini  yaitu  Komandan  Pomal Lantamal  V  (Danpomal  Lantamal  V), karena  berdasarkan  Pasal  44  Peraturan Kepala  Staf  Angkatan  Laut  Nomor  40 Tahun 2020 Tentang Atasan Yang Berhak Menghukum  Di  Lingkungan  TNI Angkatan  Laut  menyatakan  bahwa Danpom  Lantamal  di  lingkungan Koarmada  bertindak  ssebagai  Ankum terhadap  perwira  menengah,  perwira pertama,  bintara  dan  tamtama  yang termasuk  dalam  susunan  organisasi yang  dipimpinnya  kecuali  Wadanpom Lantamal.
Apabila  di  lingkungan  POMAL Lantamal  V  Surabaya  ada  anggota  yang melakukan  pelanggaran  disiplin  militer maka  Komandan  Pomal  Lantamal  V Surabaya  selaku  Atasan  Yang  berhak Menghukum  (Ankum)  memberikan perintah  kepada  Dinas  Penegakan
Hukum (Disgakkum) untuk dilakukannya  pemeriksaan  terhadap anggota  yang  diketahui  melakukan pelanggaran  disiplin  militer.  Apabila pemeriksaan telah selesai maka Disgakkum menyerahkan berkas perkara kepada  Komandan  Pomal  Lantamal  V (Danpom  Lantamal  V)  selaku  Ankum yang  kemudian  Danpom  Lantamal  V mengeluarkan  Surat  Komandan  POM Lantamal  V  untuk  menentukan  hari sidang. 12
Sebelum  Ankum  memutuskan tersangka  bersalah  atau  tidak  terlebih dahulu  mendengar  pendapat  atau pertimbangan  dari  staf  dan/atau  atasan
12 Wawancara  dengan  Mayor  Laut  (PM) Matrokim  selaku  Kepala  Sub  Dinas  Pemeriksaan dan  Penegakan  Hukum  POM  Lantamal  V Surabaya, tanggal 20 Mei 2022.
langsung militer tersebut serta mendengar keterangan dari militer yang bersangkutan. Setelah mendengar pendapat, pertimbangan dan keterangan, Ankum memutuskan Militer yang  diduga  melakukan  pelanggaran hukum  disiplin  bersalah  atau  tidak bersalah.  Dalam  hal  Ankum  menerima Keputusan  untuk  diselesaikan  menurut Hukum  Disiplin  Militer  dari  Perwira Penyerah  Perkara,  Ankum  terlebih dahulu  mendengar  pendapat  atau pertimbangan staf.
Dalam  Pasal 43 Peraturan
Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia Nomor  44  Tahun  2015  Tentang Peraturan  Disiplin  Militer  penjatuhan Hukuman  Disiplin  Militer  dituangkan dalam  Keputusan  Hukuman  Disiplin Militer  dan  dilaksanakan  dalam  sidang disiplin. Ankum menjatuhkan Hukuman Disiplin  Militer  berdasarkan  keyakinan telah  terjadi  Pelanggaran  Hukum Disiplin  Militer  yang  dilakukan  oleh Tersangka,  dengan  didukung  paling sedikit  satu  alat  bukti  yang  sah.  Alat bukti  yang  sah  meliputi  barang  bukti, surat,  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik,  keterangan  saksi, keterangan ahli, dan keterangan tersangka.
Keputusan  Hukuman  Disiplin Militer  sebagaimana  yang  dimaksud dalam Pasal 43 harus memuat:
1. identitas  anggota  yang  dijatuhi Hukuman  Disiplin  Militer  meliputi nama  lengkap,  pangkat,  nomor registrasi  prajurit  (NRP),  jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin,  agama,  dan  alamat  tempat tinggal;
2. fakta  Pelanggaran  Disiplin  Militer yang dilakukan;
3. hal-hal  yang  memberatkan  dan meringankan;
4. pasal yang dilanggar dari peraturan perundang-undangan
dan ketentuan- ketentuan yang berlaku; 5. pasal  tentang  dasar  kewenangan Ankum; dan
6. diktum putusan yang memuat:
a. pernyataan  tentang  kesalahan Militer yang bersangkutan;
b. alasan  penjatuhan  Hukuman
Disiplin Militer; c. jenis Pelanggaran Disiplin Militer; dan d. jenis Hukuman Disiplin Militer. Bagi anggota  militer yang melakukan pelanggaran disiplin
tentunya  akan  dijatuhi  sanksi  yang diatur  baik  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun 2014  Tentang  Hukum  Disiplin  Militer maupun peraturan lainnya yang berlaku. Dalam  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer mengatur tentang jenis Hukuman Disiplin  Militer  yang  terdiri  atas Teguran,  Penahanan  ringan  paling  lama 14  (empat  belas)  hari,  dan  Penahanan berat  paling  lama  21  (dua  puluh  satu) hari.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di POMAL  Lantamal  V  Surabaya  dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2022, dari 118 personil aktif hanya 3 anggota yang dijatuhi hukuman disiplin militer oleh Komandan POMAL Lantamal  V  Surabaya  selaku  Ankum yang  akan  peneliti  uraikan  sebagai berikut:
1. Berdasarkan  Laporan  Polisi  POM Lantamal  V  Surabaya  tanggal  26 Maret  2018,  adanya  anggota  POM Lantamal  V  Surabaya  melakukan pelanggaran  berupa  Nikah  Ganda. Diketahui  tidak  memenuhi  syarat formil  melakukan  nikah  ganda  dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perintah dinas atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer sehingga Komandan  POM  Lantamal  V Surabaya selaku Ankum menjatuhkan  hukuman  disiplin militer berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Komandan POM Lantamal  V  Tanggal  11  Agustus
2018 berupa Penahanan Berat 7 Hari di Bintahmil POM Lantamal V.
2. Berdasarkan  Laporan  Polisi  POM Lantamal V Surabaya tanggal 18 Juli 2018, adanya anggota POM Lantamal  V  Surabaya  melakukan pelanggaran  berupa  Perzinahan. Dikarenakan  istri  dari  terhukum mencabut aduan pada saat pemeriksaan,  sehingga  tidak  dapat dilakukannya penuntutan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perintah dinas atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer sehingga Komandan  POM  Lantamal  V Surabaya selaku Ankum menjatuhkan  hukuman  disiplin militer berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Komandan POM Lantamal  V  Tanggal  11  Oktober 2018 berupa Penahanan Berat 7 Hari di Bintahmil POM Lantamal V.
3. Berdasarkan  Laporan  Pelanggaran Disiplin POM Lantamal V tanggal 7 Januari  2022,  adanya  anggota  POM Lantamal  V  Surabaya  melakukan pelanggaran  berupa  pelanggaran kepatuhan/ketaatan  kepada  atasan sehingga Komandan POM Lantamal V Surabaya selaku Ankum menjatuhkan  hukuman  disiplin militer berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Komandan POM
Lantamal V Tanggal 26 Januari 2022 berupa  Penahanan  Berat  14  Hari  di Bintahmil POM Lantamal V. 13
Berdasarkan  Pasal  44  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun  2014  Tentang  Hukum  Disiplin Militer, sebelum melaksanakan hukuman penahanan terhukum akan di periksa terlebih dahulu terkait
kesehatan terhukum. Apabila terhukum
13 Wawancara  dengan  Letnan  Satu  (PM) Wahyudi  S.H.  selaku Kepala Unit  Pidana  Umum Dinas Pemeriksaan dan Penegakan Hukum POM Lantamal V Surabaya, tanggal 20 Mei 2022.
sakit  sebelum  melaksanakan  Hukuman Disiplin  Militer,  maka  akan  dirawat dirumah  sakit  dalam  pengawasan  dan pelaksanaan  hukuman  ditunda  hingga dinyatakan  sembuh.  Pernyataan  sakit dan  sembuh  oleh  dokter  atau  tenaga medis  dari  rumah  sakit  dinyatakan secara tertulis. Apabila Terhukum masih dirawat  karena  sakit  di  luar  ruang tahanan  tempat  menjalani  Hukuman Disiplin  Militer,  tidak  dihitung  sebagai waktu  pelaksanaan  Hukuman  Disiplin Militer tetapi masih dalam pengawasan.
Suatu kefektivitasan hukum dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator menurut pendapat dari Soerjono Soekanto yaitu: 1. Faktor hukumnya sendiri. Faktor pertama dalam efektivitas  hukum  yaitu  hukum  itu sendiri. Berdasarkan teori-teori ilmu hukum,  dapat  dibedakan  tiga macam  hal  mengenai  berlakunya hukum  sebagai  kaidah.  Hal  itu diungkapkan sebagai berikut:
a. Kaidah  hukum  berlaku  secara yuridis,  apabila  penentuannya didasarkan  pada  kaidah  yang lebih  tinggi  tingkatannya  atau terbentuk  atas  dasar  yang  telah ditetapkan.
b. Kaidah  hukum  berlaku  secara sosiologis, apabila kaidah tersebut  efektif.  Artinya,  kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun  tidak  diterima  oleh warga  masyarakat  atau  kaidah itu  berlaku  karena  adanya pengakuan dari masyarakat.
c. Kaidah  hukum  berlaku  secara filosofis,  yaitu  sesuai  dengan  cita hukum  sebagai  nilai  positif  yang tertinggi. 14
14 Ria  Ayu  Novita,  Agung  Basuki
Prasetyo,  and  Suparno,  “Efektifitas  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960  Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) Di Desa  Beringin,  Kecamatan  Bayan,  Kabupaten
Dalam Hukum Disiplin Militer  sendiri  sudah  banyak peraturan  yang  mengatur  berbagai hal  yang  harus  dipatuhi  oleh anggota militer, beberapa diantaranya  yaitu  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 25  Tahun  2014  Tentang  Hukum
Disiplin Militer, Peraturan Panglima Tentara  Nasional  Indonesia  Nomor 44  Tahun  2015  Tentang  Peraturan Disiplin  Militer.  Selain  itu  ada peraturan  lainnya  seperti  peraturan baris berbaris, peraturan pemakaian seragam TNI, peraturan dinas dalam khas  Angkatan  Laut,  dan  peraturan lainnya.  Apabila  faktor  hukum  ini dikaitkan dengan pelaksanaan penegakkan disiplin militer maupun pelaksanaan hukuman disiplin militer  di  lingkungan  POMAL Lantamal  V  Surabaya  dalam  hal  ini sudah efektif.
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Di dalam berfungsinya hukum,  mentalitas  aparat  penegak hukum tentunya memainkan peranan  penting.  Apabila  peraturan yang ada sudah baik, tetapi kualitas aparat  kurang  baik,  maka  akan  ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau  kepribadian  aparat  penegak hukum.  Dalam  lingkungan  POMAL Lantamal  V,  penegakan  hukum disiplin militer yaitu Dinas Penegakan  Hukum  dalam  hal  ini sudah  efektif  dalam  menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum disiplin militer di POMAL Lantamal V Surabaya.
Purworejo,” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017):
1 – 12.
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum;
Faktor  sarana  atau  fasilitas pendukung  mencakup  perangkat lunak ( software ) dan perangkat keras ( hardware ), salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah  perangkat  keras  dalam  hal ini  adalah  sarana  fisik  yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila  hal-hal  itu  tidak  terpenuhi, maka  mustahil  penegakan  hukum akan tercapai penegakannya. 15 Sarana  fisik  atau  fasilitas  di lingkungan POM Lantamal V sudah sangat  baik  mulai  dari  pemeriksa dari  akademisi  yang  mempunyai kemampuan  untuk  pemeriksaan dalam  perkara  pelanggaran  disiplin militer, adanya fasilitas pelaksanaan seperti  perangkat  computer,  sel tahanan (Bintahmil), maupun fasilitas  lain  yang  menunjang penegakkan hukum. Sehingga faktor sarana atau fasilitas dalam penegakan  hukum  disiplin  militer sudah efektif. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana tersebut berlaku atau diterapkan; Masyarakat  yang  dimaksud dalam penelitian ini  adalah anggota militer di lingkungan POM Lantamal  V.  Anggota  militer  pada saat  pendidikan  sudah  ditanamkan pengetahuan tentang peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam ruang lingkup TNI terutama hukum disiplin  militer  sehingga  seorang prajurit  dapat  menjalani  kewajiban sebagai anggota TNI dengan disiplin dan  patuh  pada  atasannya.  Dari kesatuan adanya pemeliharaan dengan  cara  adanya  pengarahan dari  pimpinan  dan  pengecekan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini anggota POM Lantamal V Surabaya
sudah  mematuhi  suatu  perundang- undangan yang ada.
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan
menurut
Soerjono  Soekanto,  mempunyai fungsi  yang  sangat  besar  bagi manusia  dan  masyarakat,  yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti  untuk  bertindak,  berbuat, dan  menentukan  sikapnya  kalau mereka  berhubungan  dengan  orang lain.  Dengan  demikian, kebudayaan adalah  suatu  garis  pokok  tentang perikelakuan  yang  menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan,  dan  apa  yang  dilarang.
16 Kebudayaan  Indonesia  didasari hukum adat. Hukum adat merupakan  hukum  kebiasaan  yang berlaku  di  kalangan  rakyat.  Di samping  itu,  berlaku  pula  hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan  dan  wewenang  yang resmi. Hukum perundang- undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi  dasar  dari  hukum  adat supaya hukum perundang- undangan  tersebut  dapat  berlaku secara efektif. 17 Dalam ruang lingkup militer kebudayaan yang dimaksud meliputi  kode  etik  seperti  sumpah prajurit,  sapta  marga,  dan  8  wajib
TNI.  Unsur-unsur  tersebut  telah ditanamkan  pada  saat  pendidikan agar prajurit TNI dapat menentukan sikap baik kepada atasan, bawahan,
rekan, maupun masyarakat. Sehingga  faktor  kebudayaan  ini sudah  efektif  karena  hanya  sedikit anggota  POMAL  Lantamal  V  yang
16 Ibid.
melakukan  pelanggaran  disiplin militer.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat disimpulkan bahwa  penegakkan hukum di  lingkungan  POMAL  Lantamal  V sudah  efektif.  Apabila  di  lingkungan POMAL  Lantamal  V  Surabaya  ada anggota  yang  melakukan  pelanggaran disiplin  militer  maka  Komandan  Pomal Lantamal  V  Surabaya  selaku  Ankum menjatuhan  Hukuman  Disiplin  Militer yang  dituangkan  dalam  Keputusan Hukuman Disiplin Militer dan dilaksanakan  dalam  sidang  disiplin. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  POMAL Lantamal  V  Surabaya  dalam  kurun waktu  5  tahun  terakhir  dari  tahun  2018 sampai  2022,  dari  118  personil  aktif hanya 3 anggota yang dijatuhi hukuman disiplin  militer  berupa  penahanan  berat oleh  Komandan  POMAL  Lantamal  V Surabaya  selaku  Atasan  Yang  Berhak Menghukum.

## Daftar Pustaka
Efendi,  Jonaedi,  and  Johnny  Ibrahim.
Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris . Depok: Prenadamedia Group, 2016. Jordan, Teuku Saiful Bahri. Perkembangan
Ilmu  Negara  Dalam  Peradaban Globalisasi Dunia . Sleman:
Deepublish, 2018. Mulyana,  Dr.  Asep  N. Hukum  Pidana Militer  Kontemporer .  Jakarta:  PT
Gramedia, 2021.
Novita,  Ria  Ayu,  Agung  Basuki
Prasetyo, and Suparno.
“Efektifitas Pelaksanaan Undang - Undang  Nomor  2  Tahun  1960 Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil Pertanian (Tanah Kering) Di Desa
Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.” Diponegoro  Law  Journal 6,  no.  2 (2017): 1 – 12.
Siregar,  Nur  Fitryani.  “Efektivitas
Hukum.” Al-Razi:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan  Dan  Kemasyarakatan
6, no. 2 (2017): 1 – 16. Slamet, Yuswanto. “EFEKTIVITAS KETENTUAN HKI  TERDAFTAR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA.” Legislasi  Indonesia 15, no. 3 (2018): 15.
Soehino. Ilmu  Negara .  Yogyakarta:
Liberty Yogyakarta, 2013.