## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN SLEMAN
Sukanti 1) Nur Faidati 2)
1)Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia
2)Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora,
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

## Abstrak
Kasus stunting di  Kabupaten  Sleman  setiap  tahunnya  mengalami  penurunan, tahun  2015  sebesar  12,86%,  tahun  2016  sebesar  11,88%,  tahun  2017  sebesar 11,99%,  tahun  2018  sebesar  11%,  dan  ditahun  2019  sebesar  8,38%. Permasalahan stunting tidak  dapat  diselesaikan oleh  satu  pihak, melainkan perlu campur  tangan  dari  pihak  lain.  Maka  dari  itu  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk    mengetahui  model collaborative  governance, peran  setiap stakeholder ,  dan desain kelembagaan dalan upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Data  yang diperoleh  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Selanjutnya  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  reduksi  data,  penyajian data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan collaborative  governance yang  diukur  dengan  dinamika  kolaborasi yakni  keterlibatan  berprinsip,  motivasi  bersama,  dan  kapasitas  aksi  bersama secara keseluruhan sudah cukup baik, namun beberapa indikator belum berjalan dengan  baik,  yaitu  belum    tersedia  forum  komunikasi  secara  khusus  di  tingkat Pemerintah  Kabupaten  dan  masih  kurangnya  peran  swasta.  Tindakan  kolaborasi berbentuk  inovasi  kegiatan  dalam  penanggulangan stunting pelaksanaannya terdapat  faktor  penghambat  seperti  penolakan  dari  masyarakat,  kondisi lingkungan kurang sehat, dan pekerjaan orang tua yang mempengaruhi pola asuh. Faktor  pendukung  sendiri  seperti  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam,  dan anggaran. Dampak collaborative governance ini adalah menurunnya angka stunting dan masyarakat lebih teredukasi. Kolaborasi ini menghasilkan desain kelembagaan  berupa  pola  akuntabilitas.  Berdasarkan  hasil  penelitian  maka penulis  memberikan  saran  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  berupa perlunya  melakukan  monitoring  dan  evaluasi,  meningkatkan  peran  swasta, seluruh stakeholder memperkuat  komitmen,  dan  meningkatkan  koordinasi  antar stakeholder.
Kata Kunci : Collaborative Governance, Stunting, Stakeholder.

## Abstract
Stunting prevalence  in Sleman district every  year  is decreased, in  2015 by 12,86%, in  2016  by  11,88%,  in  2017  by  11,99%,  in  2018  by  11%,  and  in  2019  by  8,38%. Stunting problems cannot be solved by one party, but  it needs intervention from  the other  party.  Therefore,  the  purpose  of  this  research  is  to  know  the  model  of collaborative governance, the role of every stakeholder, and the institutional design in stunting prevention efforts  in Sleman Regency. This study used qualitative research method.  Data  were  obtained  by  interview  techniques,  observations,  and documentation.  Furthermore,  the  data  analysis  techniques  used  are  data  reduction, data  presentation,  and  conclusion  drawing.  The  results  showed  that  the implementation  of  collaborative  governance  as  measured  by  the  dynamics  of
collaboration,  namely  principled  engagement,  shared  motivation,  and  overall  joint action capacity has been quite good, but some indicators have not gone well, namely the communication forum is not available specifically at the District Government level and  still  lack  of  private  roles.  Collaboration  actions  are  in  the  form  of  innovation  in preventing stunting activities, the implementation of which there are inhibitory factors such  as  rejection  from  the  community,  unhealthy  environmental  conditions,  and  the work  of  parents  that  affect  parenting  patterns  in  children  as  well  as  supporting factors  such  as  human  resources,  natural  resources,  and  budget.  The  impact  of collaborative  governance  is  the  decrease  in  stunting  rates  and  more  educated communities.  This  collaboration  resulted  in  an  institutional  design  in  the  form  of  a pattern of accountability. Based on the results of the study, the author gave advice to the  Sleman  Regency  Government  in  the form  of  the  need  to  conduct  monitoring  and evaluation,  increase  the  role  of  the  private  sector,  strengthen  all  stakeholders' commitments, and improve coordination between stakeholders.
Keywords : Collaborative Governance, Stunting, Stakeholders.

## PENDAHULUAN
Sustainable Development
Goals (SDGs) merupakan program pembangunan secara berkelanjutan yang memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat  dunia  dan  melestarikan  alam,    serta  menjadi  acuan  dalam kerangka  pembangunan  di  negara-negara  yang  ada  di  dunia. Sustainable Development  Goals (SDGs)  memiliki  beberapa  tujuan  yang  harus  dicapai salah  satunya  adalah  menghilangkan  kelaparan,  mencapai  ketahanan pangan  dan  gizi  yang  baik  serta  meningkatkan  pertanian  berkelanjutan. Masalah  gizi  di  Indonesia  saat  ini  menjadi  salah  satu  hal  yang  sangat serius.  Dibuktikan  dengan  adanya  prioritas  penanganan stunting pada anak.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  SDGs  yang  terlampir  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  59  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dalam
Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development.
Stunting adalah  kondisi  dimana  balita  memiliki  panjang  atau  tinggi badan  yang  kurang  jika  dibandingkan  dengan  umur.  Masalah  gizi  kronis pada  balita  yang  ditandai  dengan  tinggi  badan  yang  lebih  pendek dibandingkan  dengan  anak  seusianya  (Kemenkes  2018).  Ramayulis  dkk (2018)  menyatakan  bahwa  stunting  atau  pendek  merupakan  kondisi  gagal tumbuh pada bayi usia 0-11 bulan dan balita usia 12 – 59 bulan akibat dari kekurangan  gizi  kronis  terutama  dalam  1.000  hari  pertama  kehidupan sehingga  anak  terlalu  pendek  untuk  seusianya.  Menurut  Ramayulis  dkk
(2018) stunting dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya praktik pengasuhan  gizi  yang  kurang  baik,  termasuk  kurangnya  pengetahuan  ibu mengenai  kesehatan  dan  gizi  sebelum  masa  kehamilan,  masa  kehamilan, serta  setelah  ibu  melahirkan.  Selanjutnya  Batiro  Bancha  dkk (2017)  faktor risiko  yang  dapat  mennyebabkan  terjadinya  stunting  yaitu  1)  penyakit infeksi  seperti  diare  dan  Infeksi  Saluran  Pernapasan  Atas  (ISPA).  2) keterlambatan  pemberian  Air  Susu  Ibu  (ASI).  3)  Tidak  melakukan imunisasi. 4) Defisiensi makanan hewani. 5) Sumber air yang tidak aman.
Masalah  balita  pendek  atau stunting ternyata  tidak  hanya  di  hadapi Indonesia, tetapi merupakan masalah yang juga dihadapi oleh dunia. Data tahun 2017 menunjukkan sebanyak 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia  mengalami stunting. (Kemenkes  2018). Stunting di  Indonesia berdasarkan  data  Riskesdas  tahun  2013  untuk    status  gizi  sangat  pendek pada  balita  sebesar  18,0%  dan  tahun  2018  sebesar  11,5%.  Sedangkan status  gizi  pendek  pada  balita  mengalami  sedikit  kenaikan,  yaitu  di  tahun 2013 sebesar 19,2% dan pada tahun 2018 sebesar 19,3% (Kemenkes 2018), untuk stunting di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sendiri  mencapai  angka 19,8%  (Aditya  :  2018).  Angka  prevelensi  balita  stunting  di  Kabupaten Sleman setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan dimana di tahun 2019  menetapkan  target  angka  prevalensi  sebesar  11,54%,  dan  hasilnya yaitu  tahun  2015  sebesar  12,86%,  tahun  2016  sebesar  11,  88%,  tahun 2017  sebesar  11,99%,  tahun  2018  sebesar  11%,  dan  tahun  2019  sebesar 8,38%. (Dinkes Sleman 2020)
Menanggulagi  stunting  diperlukan  tindakan  yang  efektif  dan  efisien sesuai  dengan  kebutuhan,  yaitu  intervensi  gizi  yang  dibagi  menjadi  dua bagian Pertama, intervensi gizi spesifik kontibusinya mencapai 30%, Kedua, intervensi  gizi  sensitive  memiliki  kontribusi  yang  cukup  besar  yaitu  70%. Hal  ini  berkaitan  dengan  kehidupan  masyarakat  secara  umum  dan menyeluruh.  Pelaksanaan  intervensi  gizi  sensitif  pada  dasarnya  menyasar masyarakat  umum  tanpa  terkecuali,  kegiatan  ini  berupa  pembangunan dalam  bidang  non-kesehatan  antara  lain  penyediaan  air  bersih, penanggulangan  kemiskinan,  kesetaraan  gender,  dan  sebagainya  (Dinkes Kabupaten  Sleman  2020).  Sebagai  bentuk  dukungan  dari  daerah  yaitu
dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2016 Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Tahun  2016- 2021  anggaran  di  Kabupaten  Sleman  berdasarkan  indikator  kinerja program  status  balita  gizi  buruk  dan  cakupan  balita  pendek  dan  sangat pendek,  yaitu  sebesar  Rp.599,149,250.00,  untuk  tahun  2019,  tahun  2020 sebesar  Rp.629,106,712.50,  dan  tahun  2021  sebesar  Rp.660,562,048.13. Namun  demikian,  jika  didefinisikan  lebih  lanjut  permasalahan  yang mendasari terjadinya stunting di Kabupaten Sleman cukup kompleks perlu adanya kolaborasi dari berbagai sektor untuk bekerja bersama-sama dalam mengintervensi kasus stunting tersebut. Dalam konteks Administrasi Publik konsep  kolaborasi  atau  kerja  bersama  sebagaimana  di  gambarkan  di  atas sering disebut sebagai collaborative governance .
Collaborative governance pada dasarnya untuk menyatukan pemangku  kepentingan  umum  dan  swasta  dalam  forum  kolektif  dengan lembaga  publik  untuk  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  yang berorientasi  konsensus  hal  ini  menurut  Ansell  dan  Gash  (2008)  dalam Islamy  (2018).    Istilah collaborative adalah  lebih  menunjukkan  deliberative dan  pendekatan  berorientasi  konsensus  untuk  pengambilan  keputusan (Agbodzakey, 2011). Menurut Ansell dan Gash (2008) dalam Emerson (2011) fenomena kepemerintahan di dunia beberapa dekade terakhir menunjukan bentuk  baru  kepemerintahan,  yang  muncul  untuk  menggantikan  berbagai modus pengambilan kebijakan dan implementasi. Model baru tersebut ialah kepemerintahan  kolaboratif  atau  collaborative  governance.  Model  tersebut bercirikan  pelibatan  stakeholder  swasta  publik  dan  masyarakat  bersama- sama  dalam  suatu  forum  kolektif  dengan  badan-badan  publik  untuk mengambil  bagian  dalam  pengambilan  keputusan  yang  berorientasi  pada konsensus.  Emerson  dkk  (2011)  juga  menawarkan  definisi  yang  lebih  luas yaitu  sebagai  proses  dan  struktur  dari  pengambilan  keputusan  kebijakan publik dan manjemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan-badan  publik,  berbagai  level  pemerintahan  dan  atau  pada  ranah publik,  privat  dan  sipil  untuk  melaksanakan  suatu  tujuan  publik  yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama. Berdasarkan definisi diatas
collaborative  governance merupakan  suatu  tindakan  kerjasama  antar berbagai organisasi atau instansi yang terdiri dari pemerintah, swasta, LSM, dan  masyarakat  bertujuan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  sama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Collaborative  Governance menurut  Choi  (2014)  terdapat  tiga pendekatan di dalamnya, yaitu :
1. Collaborative  Governance dalam  pendekatan  Deskriprif  dan  Eksplanatori merupakan Pendekatan  dalam  teori  administrasi  publik  bertujuan  untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fakta sosial.
2. Collaborative  Governance dalam  Pendekatan  Normatif  Menurut  Bailey, (1968)  dalam  Islamy  (2018)  secara  normatif  teori  administrasi  publik membahas  tentang  nilai-nilai  publik  seperti  kepentingan  publik  ( public interest ),  ekuitas,  dan  akuntabilitas,  serta  kriteria  yang  dapat  digunakan untuk  mengukur  kepentingan  relatif  dari  berbagai  nilai  publik  dan bagaimana memilih satu untuk mengejar.
3. Collaborative  Governance dalam  Pendekatan  Instrumental  yaitu  metode, alat, dan strategi yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan publik (Baily, 1968) dalam Islamy (2018).
Ilmu  Administrasi  yang  di  dalamnya  terdapat collaborative  governance yang merupakan suatu kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh beberapa aktor  di  dalamya  sepeti  pemerintah,  masyarakat,  swasta,  amupun  LSM untuk  mengambil  suatu  keputusan  secara.  Untuk  menggambalkan  hal tersebut  maka  dubutuhkn  model  kolaborasi,  adapun  model  kolaborasi dalam penelitian ini adalah model Ansell and Gash, yaitu :
Gambar 1.2 Model Collaborative Governance Ansell and Gash

## Sumber : Emerson dkk (2011)
Model  Ansell  and  Gash  merupakan  salah  satu  model collaborative governance yang  memiliki  empat  variabel  menjadi  pusat  perhatian,  yaitu kondisi  awal,  desain  kelembagaan,  kepemimpinan,  dan  proses  kolaborasi. Variabel tersebut dapat diperkecil lagi menjadi sub variabel. Untuk variabel proses  kolaborasi  merupakan  inti  dari  model  ini.sedangkan  kondisi  awal, desain  kelembagaan,  dan  kepemimpinan  merupakan  pendukung  yang memberikan  kontribusi  penting  dalam  proses  kolaborasi.  Kondisi  awal sebuah  organisasi  sangat  menentukan  dasar  dari  tingkat  kepercayan, konflik dan modal sosial dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam kolaborasi.  Desain  kelembagaan  dapat  berfungsi  sebagai  aturan  dasar dalam  melakukan  suatu  kolaborasi,  serta  kepemimpinan  sebagai  mediator sekaligus fasilitator dalam kolaborasi (Ansell dan Gash, 2008).
Keberhasilan  suatu  kolaborasi  membutuhkan  suatu  landasan berupa  prinsip  untuk  dipahami  oleh  semua  pihak  atau  stakeholder  di dalamnya  supaya  mengetahui  tanggung  jawab  serta  peran  masing-masing dalam  menjalankan  sebuah  kolaborasi  sesuai  dengan  kesepakatan bersama.  Untuk  itu  diperlukan  prinsip  kolaborasi  yaitu  menurut Suharyanto  (2005;  92  dalam  Purwanti  (2016)  yakni  Keserasian  dan
Keterpaduan antara Kebijakan Fiskal, Moneter, Anggaran, serta Sektor Riil. danPemberdayaan  ( empowering ). Selain    prinsip  di  atas  terdapat  prinsip utama menurut Seigler (2011: 968-970),  (1) Warga masyarakat harus turut dilibatkan  dalam  produksi  barang  publik.  (2)  Masyarakat  harus  mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan masalah publik, (3) Tenaga  profesional  harus  berbagi  keahlian  mereka  untuk  memberdayakan warga masyarakat, (4) Kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik, (5) Kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan, (6)  Kebijakan  harus  strategis,  (7)  Kebijakan  harus  mengubah  kelembagaan untuk  pemberdayaan  masyarakat  dan  pemecahan  masalah  publik,  (8)

## Kebijakan harus mengandung akuntabilitas
Colaborative  Governance  Regime (CGR)  dalam  kerangka  integratif yang diusulkan oleh Emerson, Nabatchi dan Balogh (2011) terdapat dimensi yang  digambarkan  pada  bentuk  kotak-kotak  yang  mewakili  sistem kolaborasi secara umum.  Dimensi kolaborasi digambarkan sebagai berikut :
Gambar 1.2 The Integrative Framework of Collaborative Governanve
Sumber : Emerson dkk (2011)
Berdasarkan gambar 1.2 terbagi menjadi beberapa dimensi dalam collaborative governance , yaitu :
1. Dimensi  pertama  digambarkan  pada  bagian  kotak  yang  terluar  yang merupakan  ruang  lingkup  atau system  context yang  menaungi,  hal  ini terlihat  di  kotak  terluar  yang  digambarkan  garis  utuh  yang  didalamnya terdapat penyelenggaraan politik, hukum, sosial, ekonomi, lingkungan serta pengaruh lain yang berdampak pada kolaborasi.
2. Dimensi  yang  kedua  merupakan  bagian  konsep Collaborative  Governance yang  terdiri  dari  dinamika  kolaborasi  dan  aksi  kolaborasi,  hal  ini digambarkan degan garis putus-putus.
3. Dimensi  Ketiga  terdiri  dari  dari  dinamika  kolaborasi  yang  terdiri  atas  tiga elemen dasar yang digambarkan oleh kotak yang paling dalam dengan garis titik-titik,  dimana  terdapat  tiga  komponen  yakni  keterlibatan  berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama.
Ansell  and  Gassh  (2008)  dalam    Emerson  dkk  (2011) menyampaikan  beberapa  dinamika  dalam collaborative  governance yang mana  sebagai  sebuah  aktifitas  yang  terjadi  dalam  sebuah  kolaborasi  yang berlangsung  secara  berulang  kali  guna  mencapai  sebuah  tujuan  bersama , adapun dinamika collaborative yaitu :
1. Keterlibatan Berprinsip ( Discovery,
Definition, Deliberation, and Determination)
2. Motivasi  Bersama  ( mutual  trust,  mutual  understanding, legitimasi  internal, dan komitmen)
3. Kapasitas  Aksi  Bersama  ( Procedural  and  Institutional  Arrangement,

## kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya)
Dinamika collaborative governance dapat terwujud jika terdapat suatu tindakan  kolaborasi.  Menurut  Emerson  dkk  (2011)  menyatakan  bahwa tindakan kolaborasi pada umumnya tata kelola kolaborasi diciptakan untuk mendorong  tindakan  atau  tujuan  yang  tidak  bisa  tercapai  oleh  satu  pihak organisasi.  Terlaksananya  tindalan  kolaborasi  nantinya  akan  memberikan dampak terhadap permasalahan yang sedang diselesaikan secara bersama. Eemerson  dkk  (2011  yang  mengacu  pada  Innes  dan  Booher  (1999) menyatakan bahwa dampak merupakan dampak merupakan efek dari hasil lapangan  yang  mana  terbagi  menjadi  dua    yakni  dampak  secara  sengaja dan  dampak  secara  tidak  sengaja.  Maka  tujuan  diadakannya  penelitian collaborative  governance dalam  upaya  pencegahan  stunting  di  Kabupaten Sleman  untuk  mengetahui  model collaborative  governance ,  peran  setiap stakeholder atau  pemangku  kepentingan,  dan  untuk  mengetahui  desain kelembagaan dalam pelaksanaan collaborative governance.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualittisf yaitu metode penelitian yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  alamiah.  Sebagai lawannya  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  analisis  data bersifat  induksi,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna dari  pada  generalisasi  (Sugiyono  :2016).  Penelitian  ini  berusaha menggambarkan kenyataan yang ada dilapangan yang melibatkan beberapa stakeholder dalam  pelaksanaan collaborative  governance sebagai  upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman. Lokasi penelitian bertempat di  Kabupaten  Sleman  hal  ini  dikarenakan stunting sebagai  salah  satu prioritas  utama  dalam  pembangunan,  serta  di  Kabupaten  Sleman  angka prevalensi stunting setiap  tahunnya  mengalami  penurunan  dan  mampu mencapai target yang telah ditetapkan terutama di tahun 2019.
Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengumpulkan data  yaitu pertama, teknik interview (wawancara)  dalam  pelaksanaannya wawancara dilakukan oleh bebrapa pihak yang terlibat dalam penanggulangan stunting di  Kabupaten  Sleman.  Adapun  informan  dalam penelitian  ini  adalah  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Sleman,  Puskesmas Ngaglik II, Puskesmas Minggir, Posyandu Melati Desa Dukuhan Kecamatan Minggir,  Posyandu  Melati  Wonosari  Kecamatan  Ngaglik,  Pimpinan  Daerah ‘Aisyiyah  Kabupaten  Sleman,  Pimpinan  Cabang  ‘Aisyiyah  Nogotirto,  dan Bidan  Desa  Kecamatan  Minggir. Kedua, observasi  yang  dilakukan  dengan melakukan  tinjauan  langsung  kelapangan  untuk  melihat  bagaimana kondisi  dalam  upaya  penanggulangan stunting di  Kabupaten  Sleman. Ketiga, dokumentasi  yang  berupa  pengumpulan  data  yang  berupa  foto, gambar,  atau  dokumen  lainnya  yang  berkaitan  dengan stunting di Kabupaten Sleman yang dapat dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan  medias  sosial.  Selanjutnya  teknik  analisis  data  yang digunakan  yaitu  menurut  Miles  dan  Huberman  (1984)  dalam  Sugiyono (2017)  yaitu data  reduction (reduksi  data), data  display (penyajian  data), dan conclution drawing/verivication.

## PEMBAHASAN
1. Dinamika Collaborative Governance dalam Upaya
Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman
a. Keterlibatan Berprinsip
Keterlibatan  berprinsip  dalam  penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman pada dasarnya sudah baik dengan melibatkan banyak stakeholder dalam  menjalankan  kolaborasi,  hanya  saja belum terlalu fokus melibatkan pihak swasta dalam penanggulangan stunting. Adapun stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman, yaitu :
1) Pemerintah
Penanggulangan stunting di  Kabupaten  Sleman  melibatkan pihak pemerintah dalam kolaborasi, adapun pihak pemerintah yang  ikut  serta  dalam  penanngulangan stunting, yaitu  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Sleman,  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kabupaten  Sleman,  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Sleman,  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga Kabupaten  Sleman,  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan (BAPPEDA)  Kabupaten  Sleman,  Bagian  Kesejahteraan  Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Dinas Sosial Kabupaten  Sleman,  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sleman, Dinas  Pertanian,  Dinas  P3AP2KB  Kabupaten  Sleman,  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Kabupaten  Slema,  Dinas Pekerjaan  Umum  Perumahan  dan  Kawasan  Pemukiman Kabupaten  Sleman,  Puskesmas,  Pemerintah  Desa,  dan Posyandu.
2) Swasta
Kolaborasi  dalam  penanggulangan stunting di  Kabupaten Sleman  ini  terdapat  pihak  swasta  di  dalamnya  yang berkontribusi sepeti pengabdian masyarakat, pelatihan, sosialisasi  dan  penyuluhan,  atau  dalam  bentuk  materi  atau
barang yang berkaitan dengan stunting , yaitu Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah  Sleman,  Prodi  Gizi  Jurusan  Gizi  Poltekes  Kemenkes Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Ikatan Istri Pimpinan  BUMN  Wilayah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Universitas  Gadjah  Mada,  Persatuan  Ahli  Gizi  Indonesia Cabang, Pengurus Ranting Nogotirto.
3) Masyarakat
Masyarakat merupakan elemen penting dalam penanggulangan stunting di  Kabupaten  Sleman,  selain  sebagai  sasaran  dalam penanggulangan stunting namun  juga  sebagai  aktor  yang berperan  dalam  penanggulangan stunting. Adapun  pihak masyarakat yang ikut serta dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman, yaitu Karang Taruna, Balita, Remaja Putri, dan Tim Penggerak PPK.
Kolaborasi  dalam  penanggulangan stunting di  Kabupaten Sleman  diperlukan  forum  komunikasi  untuk  membahas  masalah yang berkaitan dengan stunting. Sejauh ini ditingkat Daerah atau Kabupaten  belum  terdapat  forum  Khusu  untuk  membahas masalah stuntin, hanya  saja  ditingkat  bahwah  yaitu  Kecamatan,
Pemerintah  Desa,  Puskesmas,  Posyandu  sudah  terdapat  forum untuk  membahas  masalah stunting yang  dilakukan  secara  rutin sesuai yang telah ditetapkan.
b. Motivasi Bersama
Motivasi bersama menurut Emerson dkk (2011) merupakan siklus  memperkuat  diri  yang  terbentuk  dari  unsur  kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen.  Pelaksanaan  kolaborasi  dalam  upaya  penanggulangan stunting di  Kabupaten  Sleman  sudah  membangun  kepercayaan diri  dengan  para stakeholder yang  terlibat,  dimana  mereka  saling terlibat  sesuai  dengan  perannya  masing-masing  dan  telah menjalin komunikasi yang baik satu sama lain, seperti dari Dinas Kesehatan  menuju  paling  bawah  yaitu  puskesmas,  desa,  dan posyandu.
Stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan stunting di Kabupaten  Sleman  telah  memahami  peran,  kompetensi,  dan keahlian  dari  setiap stakeholder. Keberhasilan  dalam  penurunan angka stunting di  Kabupaten  Sleman  mampu  menciptakan pemahaman bersama. Namun hal ini tidak berlaku untuk  semua stakeholder dikarenakan terdapat peran yang berbeda-beda dalam hal  penanggulangan stunting yang  terbagi  menjadi  dua  yaitu intervensi  gizi  spesifik  dan  intervensi  gizi  sensitif  yang mengakibatkan pemahaman yang tercipta tidak merata dan tidak sama.
Letigitmasi  internal  merupakan  pengakuan  dari  dalam suatu  organisasi  atau  instansi,  dimana  para stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas  yang  baik.  Legitimasi  internal  sendiri  juga  melihat bagaimana  koordinasi  yang  terjalin  baik  di  dalam  maupun  diluar instansi.  Koordinasi  yang  dilakukan  oleh  internal  masing-masing stakeholder sudah  baik,  hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  rapat rutin  dan  koordinasi  secara online untuk  membahas  masalah yang berkaitan dengan stunting di Kabupaten Sleman .
Komitmen  yang  dibangun  dalam  kolaborasi  penangulangan stunting di  Kabupaten  Sleman  sangat  baik.  Setiap stakeholder memiliki  visi  dan  misi  yang  digunakan  sebagai  acuan  untuk penanggulangan stunting, serta  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Sleman. Bentuk komitmen  lain  dari  para stakeholder yaitu  keselarasan  program atau  kegitan  dalam  penanggulangan stunting dari  tingkat  daerah sampai  dengan  paling  bawah  yaitu  posyandu.  Selanjutnya  setiap pihak stakeholder yang  terlibat  menjalankan  tanggung  jawab sesuai  dengan  bidangnya  masing  yang  tercantum  pada  Petunjuk Teknis  yang  telah  dikeluarkan  bersamaan  dengan  Peraturan Bupati  Nomor  27  Tahun  2019  Tentang  Program  Percepatan Penanggulangan Stunting.
c. Kapasitas Aksi Bersama
Kapasitas aksi bersama
merupakan program penanggulangan stunting di  Kabupaten  Sleman  pelaksanaanya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang  Penanggulangan  Masalah  Gizi  Bagi  Anak  Akibat Penyakit,  Peraturan  Bupati  Nomor  27  Tahun  2019  Tentang Program  Percepatan  Penanggulangan  Stunting,  Surat  Keputusan Bupati Sleman Nomor 76, serta terdapat kebijakan yang memiliki korelasi  terhadap stunting yaitu  Peraturan  Bupati  Nomor  38 Tahun  2015  Tentang  Inisiasi  Menyusu  Dini  dan  Pemberian  Air Susu Ibu Eksklusif.
Peran  serta  pemimpin  dalam  kolaborasi  ini  dibuktikan dengan  pengeluaran  Surat  Keputusan  yang  berkaitan  dengan stunting serta  menetapkan  kebijakan  yang  menyangkut  peran setiap stakeholder dalam  penanggulangan stunting. Selanjutnya pengetahuan  yang  berupa  distribusi  informasi  yang  dilakukan oleh  setiap stakeholder yang  berkaitan  dengan stunting di Kabupaten  Sleman  secara  keseluruhan  sudah  baik,  hal  ini dibuktikan  dengan  penyebaran  informasi  yang  menggunakan banyak  media  sehingga  dapat  diakses  masyarakat  dengan mudah,  adapun  media  yang  digunakan  dalam  distribusi informasi  yaitu  Whatshapp,  Instagram,  Website,  poster, leaflet, youtube,  dan  surat.  Informasi  yang  diberikan  berupa  jumlah stunting¸ resiko stunting, 1000  Hari  HPK,  Inovasi  Kegiatan,  pola asuh,  Pemberian  Makanan  Bayi  dan  Anak  (PMBA),  dan sebagainya.  Sehingga stakeholder atau  masyarakat  dapat memahami tentang stunting lebih mendalam.
Sumber daya dibagi menjadi dua, yaitu materil dan Sumber Daya  Manusia.  Secara  materil  dalam    menanggulangi  masalah stunting di  Kabupaten  Sleman  terdapat  anggaran  yang  berasal dari  APBD,  Dana  PNPM,  Dana  Desa,  Dana  Iuran  masyarakat seperti  posyandu  dan  RT  setempat  yang  digunakan  untuk membiayai  semua  kegiatan  yang  berkaitan  dengan stunting . Selanjutnya  dukungan  Sumber  Daya  Manusia  yang  ada  di
Kabupaten  Sleman  sudah  mencukupi  dan  sesuai  dengan kebutuhan baik ditingkat Daerah atau Kabupaten dan kecamatan,  desa,  posyandu,  puskesmas  dan  lainnya,  dan  telah diberikan  pelatihan  yang  berkaitan  dengan  penanggulangan stunting.
2. Aksi  atau  Tindakan Collaborative  Governance dalam  Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman
Aksi atau tindakan dalam kolaborasi penanggulangan stunting di  Kabupaten  Sleman  merupakan  suatu  bentuk  program  berkaitan dengan stunting. Aksi penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman berupa  inovasi  program  penanggulangan stunting yang  telah diciptakan  oleh  pemerintah  atau  program  setiap stakeholder yang terlibat  di  dalamnya,  dimana  program  ini  dilaksanakan  dari  tingkat pemerintah daerah sampai tingkat desa, serta dari aktor pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Adapun program dalam penangulangan stunting di Kabupaten Sleman, yaitu :
a. Program  Inovasi  Gerakan  Tanggulangi  Anemia  Remaja  dan Thalasemia  (GeTAR  Thala)  merupakan  bentuk  kegiatan  dengan pemberian Tambah Darah.
b. Program  Inovasi  Pelayanan  Antenatal  Care  Terpadu  menuju Triple  Eliminasi  Melibatkan  Semua  Layanan  (PANdu  TEMan) merupakan  program  yang  terdiri  dari  beberapa  pelayanan  bagi ibu  hamil  yang  dilaksanakan  secara  terpadu  sesuai  dengan standar pelayanan minimal dibidang kesehatan.
c. Program  Inovasi  Pencegahan  Pada  Rawan Stunting (Pecah Ranting)  merupakan  program  penanggulangan stunting dengan Pemberian  Makanan  Tambahan  (PMT)  pada  ibu  hamil  dan balita  serta  balita  menimbang  untuk  memantau  status  gizi balita di Kabupaten Sleman.
d. Program  Inovasi  Gerakan  Ajak  Menimbang  Cegah  dan  Atasi Stunting (Gambang Stunting) merupakan kegiatan dalam bentuk mengajak  menimbang  pada  balita  yang  dilakukan  secara  rutin untuk memantau pertumbuhannya.
e. Pembagian Sembako atau Makanan Tambahan bagi anak yatim piatu untuk mencegah stunting dan memperbaiki gizi anak.
f. Program  GRAS  merupakan  Gerakan  ‘Aisyiyah  Sehat.  GRASS memiliki  program  yang  di  dalamnya  mencakup  stunting, Kesehatan  reproduksi  remaja,  kesehatan  ibu  dan  KB, Kesehatan bayi dan anak, gizi anak dan balita, penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta PHBS.
g. Inovasi  telur  fungsional  merupakan  suatu  program  yang dilakukan  oleh  Universitas  Gadjah  Mada  berupa  telur  yang memiliki  kandungan  lebih  bermanfaat  untuk  pertumbuhan anak  serta  untuk  ibu  hamil  yang  ada  di  Kabupaten  Sleman untuk mencegah terjadinya stunting.
h. Pengabdian  masyarakat  dan  KKN  dapat  dilakukan  oleh akademisi yang berkaitan dengan permasalahan stunting.
3. Faktor  Penghambat  dan  Pendukung Collaborative  Governance dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman Penanggulangan stunting di  Kabupaten  Sleman  memiliki  faktor penghambat dan pendukung  dalam proses kolaborasi. Hal ini dapat mempengaruhi  keberhasilan  suatu  kolaborasi.  Adapun  faktor penghambatnya, yaitu kurang terjalinnya koordinasi antar stakeholder, adanya  penolakan-penolakan  dari  masyarakat,  pola asuh  terhadap  anak  yang  kurang  baik,  kondisi  lingkungan  yang tidak  sehat,  dan  kurangnya  pengetahuan  teknologi.  Selanjutnya faktor  pendukung  dalam  kolaborasi  penanggulangan stunting di Kabupaten  Sleman,  yaitu  tersedianya  anggaran  atau  dana  sesuai dengan  kebutuhan,  Sumber  Daya  Manusia  yang  berkualitas, Sumber  Daya  Alam  yang  mendukung  seperti  hasil  pertanian  yang dapat  dijadikan  bahan  makanan  tambahan  untuk  balita  dan  ibu hamil.
4. Dampak Collaborative  Governance dalam  Upaya  Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman
Collaborative governance
sebagai bentuk upaya penangguulangan stunting di Kabupaten Sleman memiliki dampak
yang  baik  bagi  masyarakat  maupun stakeholder yang  terlibat. Dari  pelaksanaan  kolaborasi  penanggulangan stunting adapun dampak  yang  timbul,  yaitu  tercapainya  target  penurunan  angka stunting dimana  setiap  tahunnya  mengalami  penurunan  bahkan melebihi  target  yang  telah  ditentukan  sebelumnya , masyarakat dapat  mengetahui  informasi  dan  memahami  informasi  terkait stunting yakni  dengan  penyebaran  informasi  kepada  msyarakat melalui media-media sesuai dengan perkembangan teknologi yang dapat  digunakan  untuk  menyampaikan  informasi  kepada masyarakat,  seperti  Whatsapp,  Instagram,  Website,  youtube, poster, leaflet, dan  sebagainya,  dimana  media  tersebut  dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat saat ini.
5. Desain  Kelembagaan Collaborative  Governance dalam  Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman
Desain  kelembagaan  yang  dihasilkan  dalam  penelitian  ini yang dapat digunakan sebagai model penguatan dalam penanggulangan stunting di  Kabupaten  Sleman.  Model  ini  penting diterapkan  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  timbul  dalam penanggulangan stunting. Model  kelembagaan  yang  dihasilkan menggambarkan  pola  pertanggungjawaban  dalam  proses  kolaborasi penanggulangan stunting di  Kabupaten  Sleman,  dimana  proses kolaborasi  melibatkan  banyak stakeholder di  dalamnya,  namun belum  terlalu  fokus  menyentuh  pihak  swasta  untuk  ikut  berperan dalam  penanggulangan stunting. Pola  pertanggungjawaban  atau akuntabilitas  ini  tidak  hanya  fokus  pada  administratif  namun  juga pada stakeholder yang terlibat, dengan adanya multistakeholder yang di  dalamnya  terdapat  pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta  yang akan terbangun jejaring yang kuat satu sama lain. Jejaring tersebut dapat bertahan apabila seimbang dalam implementasi yang terdapat pada unsur-unsur dinamika collaborative governance. Adapun desain kelembagaan sebagai berikut :
Gambar 1.3 Desai Kelembagaan Collaborative Governance
6. Model Collaborative  Governance dalam  Upaya  Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman
Kolaborasi merupakan suatu kegiatan kerjasama yang dilakukan  oleh  berbagai  pihak  dalam  menyelesaikan  suatu permasalahan  yang  sama.  Dalam collaborative  governance terdapat berbagai macam model kolaborasi yang digunakan dalam menjalankan  suatu  kolaborasi.  Adapun  model  kolaborasi  dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman sebagai berikut :
Gambar 1.4 Model Collaborative Governance dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman
a. Kondisi Awal
Kondisi  awal  merupakan  suatu  keadaan  yang  menggambarkan suatu  permasalahan  yang  timbul.  Setelah  mengetahui  kondisi awal  yang  kemudian  dianalisis,  maka  selanjutnya  adalah melakukan  perencanaan  untuk  membuat  sebuah  strategi  untuk menyelesaikan permasalahan stunting. Rembug stunting merupakan suatu kegiatan dimana semua pemangku kepentingan
yang  berkaitan  dengan stunting khusunya  Dinas  Kesehatan Kabupaten Sleman dan Bupati.
b. Kepemimpinan Fasilitatif
Peran  pemimpin  dalam  penanggulangan stunting di Kabupaten  Sleman  sangatlah  penting,  adanya  kepemimpinan fasilitatif  akan  mempermudah  implementasi  penanggulangan stunting dengan  dibentuk  dan  di  resmikannya  Peraturan  Bupati Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Percepatan Penanggulangan  Stunting,  Surat  Keputusan  Bupati  Sleman Nomor 76, dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
c. Desain Kelembagaan
Forum  komunikasi  diselenggarakan  oleh  setiap stakeholder atau pemangku  kepentingan  guna  membahas  semua  hal  yang berkaitan  dengan stunting dan  dilakukan  secara  rutin  yang nantinya  dapat  mengasilkan  sebuah  informasi.  Selanjutnya terkait  bentuk  komitmen  dalam Collaborative  Governance dalam upaya  penanggulangan stunting yaitu  memiliki  visi,  misi,  tujuan yang sama untuk mencapai tujuan.
d. Proses Kolaborasi
Proses  kolaborasi  merupakan  tindakan  implementasi  program kolaborasi dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman. Program  dan  kegiatan  dalam  penanggulangan stunting ini terdapat  beberapa  program  kegiatan  yang  telah  secara  rutin dilaksanakan  dan  digabungkan  dengan  program  inovasi  baru. Adapun  program  yang  ada  di  Kabupaten  Sleman  yaitu  Getar THAla,  Gambang  Stunting,  Pecah  Ranting,  Perawan  Ceria, GRASS,  Kegiatan  Posyandu,  dan  lain  sebagainya,  dalam implementasi program  tersebut tidak bias dapat diselesaikan oleh satu  pihak  saja,  melainkan  perlu  peran  serta  dari  para stakeholder.
e. Outcomes
Outcomes dalam  kolaborasi  penanggulangan stunting ini  adalah dapat  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  yaitu  menurunnya angka stunting di  Kabupaten  Sleman,  dan  masyarakat  lebih terdukasi terkait masalah stunting.

## KESIMPULAN
Collaborative  Governance dalam  Upaya  Penanggulangan Stunting di Kabuten  Sleman  merupakan  salah  stu  strategi  yang  baik  untuk  mengatasi masalah stunting. Implementasi kolaborasi dalam penaggulangan stunting di Kabupaten  Sleman  secara  keseluruhan  telah  dilaksanakan  dengan  cukup baik.  Kolaborasi  yang  berjalan  telah  memenuhi  prinsip  dari  dinamika collaborative  governance yaitu  keterlibatan  berprinsip,  motivasi  bersama, dan kapasitas aksi bersama.
Keterlibatan  berprinsip  dalam  proses  kolaborasi  penanggulangan stunting di  Kabupaten  Sleman  terdapat  banyak stakeholder yang  terlibat, adapun stakeholder yang  terlibat  adalaah  Dinas  Kesehatan,  Puskesmas, Pemerintah  Desa,  Kecamatan,  Posyandu,  Koordinator  Bidan  Desa, Puskesmas,  Pengurus  Ranting  ‘Aisyiyah  Nogotirto,  dan  dinas-dinas  lainnya yang  memiliki  hubungan  dengan  intervensi  gizi  baik  spesifik  maupaun sensitif.  Keputusan  yang  disepakasi  tentunya  membutuhkan  forum  untuk mewadahinya,  dalam  hal  ini  forum  di  tingkat  daerah  belum  terbentuk, sedangkan  ditingkat  bawah  seperti  kecamatan,  desa,  puskesmas,  dan posyandu  telah  memiliki  forum  untuk  membahas  permasalahan stunting yang dilakukan secara runtin sesuai dengan kebijakan masing-masing.
Motivasi bersama dalam proses implementasi kolaborasi penanggulangan stunting para stakeholder tentunya  memiliki  pemahaman yang  sama,  serta  memahami  tugas  dan  wewenang  masing-masing  pihak sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Selanjutnya  terkait legitimasi  internal  bahwa  dalam  kolaborasi  ini  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  oleh stakeholder tentunya  memiliki  kredibilitas.  Kolaborasi  yang berjalan  tentunya  diiringi  dengan  adanya  visi,  misi,  dan  tujuan  yang  sama
serta  memiliki  komitmen  yang  dibuktikan  dengan  adanya  pelaksanaan program kerja dan keselarasan program kerja.
Kapasitas aksi bersama dalam melakukan kolaborasi penanggulangan stunting di  Kabupaten  Sleman  telah  memiliki  aturan  yang menjadi  dasar  yaitu  Peraturan  Bupati  Nomor  27  Tahun  2019  Tentang Program Percepatan Penanggulangan Balita Stunting. Kepemimpinan dalam menjalankan kolaborasi penanggulangan stunting ini sudah baik dibuktikan dengan  dibuatnya  kebijakan  dan  surat  keputusan.    Selanjutnya  terkait pengetahuan  yang  derupa  distribusi  informasi  yang  berkaitan  dengan masalah stunting dilakukan  menggunakan  media  seperti  Whatshapp, Website, surat, instagram, youtube, poster, dan leaflet.
Aksi  atau  tindakan  kolaborasi  disini  berupa  inovasi-inovasi  kegiatan dalam  penanggulangan stunting, yaitu  Getar  Thala,  Gambang  Stunting, PANdu  TEMan,  Pecah  Ranting.  Keberhasilan  kolaborasi  dipengaruhi  oleh faktor  penghambat  dan  faktor  pendukung,  adapun  faktor  penghambat, yaitu  adanya  penolakan  dari  masyarakat,  kondisi  lingkungan  yang  kurang sehat,  tingkat  pekerjaan  orang  tua  yang  mempengaruhi  pola  asuh. Sedangan  faktor  pendukung  yaitu  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas, hasil  sumber  daya  alam,  dan  anggaran.  Dampak  adanya  kolaborasi  dalam upaya  penanggulangan stunting di  Kabupaten  Sleman  yaitu  menurunnya angka stunting serta masyarakat lebih teredukasi dengan adanya distribusi informasi yang dilakukan oleh setiap stakeholder.
Desain  kelembagaan collaborative  governance ini  menggunakan  pola akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban. Dimana model ini dimulai dengan  adanya  koordinasi  antar stakeholder yang  kemudiaan  membuat komitmen bersama dan melakukan dialog face to face untuk menghasilkan peraturan  atau  kebijakan,  setelah  itu  implementasi  program,  melakukan monitoring dan evaluasi yang nantinya menuju akuntabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Batiro, Bancha. 2017. Determinants of Stunting among children aged 6- 59  months  at  Kondo  Didaye  Woreda,  Wolaita  Zone,  Southern Ethiopia: Unmatched case control study. PLOS ONE. 12(12) Choi,  Taehyong.  2014. Revisitng  The  Relevance  of  Collaborative Governance to Korean Public Administration, The Korean Jurnal Of Policy Studies,. Vol 29. No. 2 . PP. 21-41.
Emerson,  Kirk dkk,.2011. An  Integrative  Framework  for  Collaborative Governance, Oxford  Universary  Press  on    behalf  of  the  Journal  of Public Administration Research and Theory
Islamy,La  Ode  Syaiful.  2018. Collaborative  Governance  :  Konsep  dan Aplikasi. Yogyakarta : Deepublish.
Kementrian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  2018, Buletin  Jendela  Data dan  Informasi  Kesehatan  :  Situasi  Balita  Pendek  (Stunting)  di Indonesia. Jakarta: Pusdatin Kementerian Kesehatan RI Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Riset Kesehatan Dasar tahun  2013  dan  tahun  2018. Jakarta:  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sleman  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Purwanti, Nurul Dwi. 2016. Kebijakan Publik & Pemerintahan Kolaboatif : isu-isu Kontemporer (Colaborative Governance). Yogyakarta : Gava Media.
Ramayulis,  Rita  dkk.  2018, STOP  Stunting  dengan  Konseling  Gizi.
Jakarta :Penebar Plus + (Penebar Swadaya Grup)
Seigler, D., 2011 . Renewing democracy by engaging citizen     in     shared governance . Public administration review
Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Administrasi  Dilengkapi  dengan Metode R & D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian  Administrasi  Dilengkapi  dengan Metode R & D . Bandung: Alfabeta.
Aditya,  Ivan.  19,8  Persen  Anak  di  DIY Stunting. KR  Jogja.com.  7  April 2018.  https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/198- persen-anak-di-diy-stunting/. Diakses pada 21 September 2020.