Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
Surya Prakasa 1* , Fahmi 2 , Ardiansah 3
1,2,3 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia
suryaprakasa@gmail.com 1* , fahmi@gmail.com 2 , ardiansah@gmail.com 3
Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 30 Juni 2024

## Abstract
In  the  explanation  of  Article  55,  it  is  stated  that  abuse  refers  to  activities  aimed  at  gaining individual or corporate profits in a manner that harms the interests of the public and the state, such as through fuel adulteration, misallocation of subsidized fuel, and transportation and sale of  subsidized  fuel  abroad.  The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  Law  Enforcement Against Abuses in the Transportation of Subsidized Fuel Oil Offenders in Rokan Hilir based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas, and to analyze the obstacles and efforts  to  overcome  obstacles  in  law  enforcement  against  offenders  in  the  transportation  of subsidized  fuel  oil  in  Rokan  Hilir  based  on  Law  Number  22  of  2001  concerning  Oil  and Natural  Gas.  The  method  used  is  socio-legal  research.  Based  on  the  research  results,  it  is found  that  law  enforcement  against  offenders  in  the  transportation  of  subsidized  fuel  oil  in Rokan Hilir based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas has not been fully  effective,  as  there  are  still  traders  who  transport  subsidized  fuel  oil  by  modifying vehicles or using jerry cans at every gas station in the Rokan Hilir region. Obstacles in law enforcement  against  offenders  in  the  transportation  of  subsidized  fuel  oil  in  Rokan  Hilir based  on  Law  Number  22  of  2001  concerning  Oil  and  Natural  Gas  include  lack  of coordination among relevant agencies, weak supervision over the misuse of subsidized fuel oil  transportation,  difficulty  in  gathering  sufficient  evidence,  lack  of  public  understanding regarding  the  misuse  of  subsidized  fuel  oil  transportation  in  Rokan  Hilir,  and  the  need  to evaluate and strengthen existing regulations. Implementing a more open reporting system and active  participation  in  oversight  programs  by  authorities  are  necessary  to  support  more effective law enforcement.
Keywords: Law Enforcement, Offenders in the Transportation Abuse, Subsidized Fuel Oil
* Alamat korespondensi:
Alamat Institusi: Jl. Yos Sudarso No.KM. 8, Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau 28266, Indonesia E-mail: suryaprakasa@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## A. PENDAHULUAN
Minyak  dan  Gas  Bumi  merupakan  salah  satu  kekayaan  alam  terbesar  yang  dimiliki Indonesia.  Pertambangan  Indonesia  menghasilkan  Minyak  dan  Gas  Bumi  yang  merupakan sumber daya alam strategis yang terbaharukan (habis) serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian  nasional  sehingga  pengelolaannya  harus  dapat  secara  maksimal  memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Salah  satu  perusahaan  minyak  terbesar  di  Indonesia  adalah  PT.  Pertamina  (Persero) yang mana perusahaan tersebut telah memproduksi berbagai macam jenis minyak bumi dan gas, dan telah di produksi ke mancanegara. PT. Pertamina (Persero) juga mempunyai Stasiun Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  atau  bisa  disingkat  dengan  SPBU  yang  tersebar  di  seluruh wilayah Indonesia.
Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan  masyarakat  umum  baik  di  negara-negara  miskin,  negara-  negara  berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun (BPH Migas, 2005).
Undang-Undang Minyak  dan  Gas  Bumi  telah   mengatur   ketentuan mengenai izin usaha  kegiatan  usaha  hilir.  Izin  usaha  merupakan  izin  yang  diberikan  kepada  Badan  Usaha oleh  Pemerintah  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing,  untuk  melaksanakan  kegiatan usaha  pengolahan,  pengangkutan,  penyimpangan  dan/atau  niaga,  setelah  memenuhi persyaratan  yang  diperlukan.  Dalam  hal-hal  yang  menyangkut  kepentingan  daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  11  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001 tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  ditegaskan  bahwa  kegiatan  usaha  hulu  dilaksanakan  oleh Badan  Usaha  atau  Bentuk  Usaha  Tetap  berdasarkan  Kontrak  Kerja  Sama  Minyak  dan  Gas Bumi dengan Badan Pelaksana, dan dalam 5 (lima) tahun terakhir ini telah banyak Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang ditandatangani (80 Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi) antara Badan Pelaksana dan Bentuk Usaha Tetap dan/atau Badan Usaha, termasuk Badan  Usaha  Nasional.  Kontrak  Kerja  Sama  Minyak  dan  Gas  Bumi  pada  dasarnya merupakan  suatu  kontrak/perjanjian  yang  bersifat  komersial  antara  para  pihak  ( business  to business ),  yaitu  antara  Badan  Pelaksana  mewakili  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha/Bentuk Usaha  Tetap  sebagai  institusi  bisnis,  yang  hasil  produksinya  dibagi  sesuai  dengan  Kontrak Kerja Samanya.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  dan  PP  Nomor  36  Tahun  2004  tidak mengatur  adanya  tahapan  pemberian  izin.  Niaga  dalam  Pasal  1  angka  14  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  menngartikan  bahwa  niaga  adalah kegiatan  penjualan,  pembelian,  ekspor,  dan  impor  minyak  bumi  dan/atau  hasil  olahan, termasuk  niaga  gas  bumi  melalui  pipa.  Yang  lebih  rinci  lagi  tentang  kegiatan  usaha  niaga terdapat  di  dalam  Pasal  12  huruf  d  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2004  tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar (BPH Migas, 2005).
Minyak,  bahan  bakar  gas,  dan/atau  hasil  olahan  termasuk  Gas  Bumi  melalui  pipa. Pasal  1  angka  20  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001  menjelaskan  bahwa  izin  usaha adalah  izin  yang  diberikan  kepada  Badan  Usaha  Untuk  melaksanakan  Pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
Ketentuan  tindak  pidana  niaga  bahan  bakar  minyak  tanpa  izin  usaha  diatur  secara tegas dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi  bahwa  niaga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  tanpa  Izin  Usaha  Penyimpanan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  Tahun  dan  denda  paling  tinggi  Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)”
Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 23 sampai dengan  Pasal  25  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha (ESDM, 2015):
1. Pengolahan;
Pengolahan terdiri dari kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu,  dan  mempertinggi  nilai  tambah  minyak  bumi  dan/ataugas  bumi,  tetapi  tidak termasuk golongan lapangan.
2. Pengangkutan;
Pengangkutan  terdiri  dari  kegiatan  pemindahan  minyak  bumi,  gas  bumi,  dan/atau  hasil olahannya;  dari  wilayah  kerja  atau  dari  tempat  penampungan  dan  pengolahan;  dan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
3. Penyimpanan;
Penyimpanan  adalah  kegiatan  berupa  penerimaan;  pengumpulan;  penampungan  dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
4. Niaga.
Niaga  adalah  kegiatan  terdiri  dari  pembelian,  penjualan,  ekspor,  impor  minyak  bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
Berdasarkan  apa  yang  terdapat  dalam  Pasal  53  huruf  d  Undang-undang  Nomor  22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan niaga tanpa izin usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau perseorang dalam menjual, membeli, ekspor,  impor  bahan  bakar  minyak  tanpa  izin  yang  di  keluarkan  oleh  Menteri  Energi  dan Sumber  Daya  Alam.  Ketentuan  pidana  pokok  mengatur  tentang  niaga  bahan  bakar  minyak tanpa izin usaha adanya pidana penjara dan pidana denda.
Adapun  kriminalisasi  terhadap  perbuatan  yang  berupa  penyalahgunaan  BBM Bersubsidi  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi Pasal 53 bahwa setiap orang yang melakukan (Darmiati, 2016):
a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  tinggi  Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
b. Pengangkutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  tanpa  Izin  Usaha  Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
c. Penyimpanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  tanpa  Izin  Usaha  Penyimpanan dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  tinggi  Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah.
d. Niaga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  tanpa  Izin  Usaha  Niaga  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
Dari ketentuan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak  dan  Gas  Bumi  tersebut  di  atas,  ternyata  merupakan  pidana  perizinan  meliputi  Izin Pengolahan,  Pengangkutan,  Penyimpanan,  dan  Niaga.  BBM  pada  umumnya,  dan  tindak pidana meniru atau memalsukan BBM dan Gas Bumi. Hanya Pasal 55 yang khusus mengatur BBM  Bersubsidi  berupa  menyalahgunakan  pengangkutan  dan/atau  niaga  BBM  yang disubsidi Pemerintah.
Namun fokus dalam penelitian ini adalah pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam hal pengangkutannya, Dimana dilapangan memang  banyak  sekali  yang  terjadi  pengangkutan  bahan  bakar  minyak  bersubsidi  seperti
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
adanya modifikasi mobil pada kendaraan pengangkutnya, adanya pembelian dengan jerigen, bahkan ada yang mengangkut secara terang-terangan di SPBU Kabupaten Rokan Hilir.
Di  dalam  penjelasan  Pasal  55  dikatakan  bahwa  yang  dimaksudkan  dengan menyalahgunakan  adalah  kegiatan  yang  bertujuan  untukmemperoleh  keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan  negara  seperti  antara  lain  kegiatan  pengoplosan  Bahan  Bakar  Minyak,  penyimpangan alokasi  Bahan  Bakar  Minyak,  pengangkutan  dan  penjualan  Bahan  Bakar  Minyak  ke  luar negeri (Muladi, 1990).
Seiring berkembangnya zaman, masyarakat kini telah menciptakan ide kreatif untuk menghasilkan  keuntungan  yang  banyak  demi  kekayaan  pribadi  yaitu  dengan  menciptakan Pertamini. Pertamini adalah label yang digunakan oleh penjual Bahan Bakar Minyak eceran yang  tidak  lagi  menggunakan  jerigen  atau  botol  bekas  minuman  bersoda,  melainkan  suatu alat pompa manual  dengan  gelas takaran,  dan  yang lebih  hebatnya  lagi penjual  memakai alat  pertamini  digital  yang  sangat  menyerupai bentuk mesin pompa yang dimiliki SPBU milik PT. Pertamina (Persero) pada umumnya.
Pertamini  secara  tidak  langsung  telah  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  negara, pertamina,  dan  masyarakat.  Subsidi  BBM  yang  telah  diberikan  oleh  Negara  kepada masyarakat seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Namun dengan  adanya  fenomena  penjualan  BBM  yang  dilakukan  oleh  pengecer  dengan menggunakan nama Pertamini, Negara telah dirugikan karena telah mengeluarkan anggaran dalam  APBN  untuk  mensubsidi  BBM  yang  ternyata  banyak  disalahgunakan  oleh  pengecer yang menggunakan nama Pertamini yang mencari keuntungan untuk diri sendiri.
Pertamina sebagai penjual minyak yang resmi memberikan penjualan tersebut kepada masyarakat yang menggunakan jerigen untuk dijual kembali, sebab minyak solar bersubsidi eceran  ini  dilarang  untuk  diperjualbelikan  apabila  untuk  kepentingan  pribadi.  penerapan sanksi pidana terhadap pengelola SPBU masih dipertanyakan oleh sejumlah pihak, karena hal tesebut  masih  sering  dilakukan  oleh  pihak  SPBU  tanpa  mempertanyakan  keperluan pembelian minyak solar bersubsidi tersebut.
Pengelola  SPBU  yang  menjual  minyak  solar  bersubsidi  eceran  di  Kabupaten  Rokan Hilir  terdapat  18  kecamatan,  namun  dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil  5  kecamatan yang  terjadinya  permasalahan  tersebut.  Kelima  kecamatan  tersebut  terdiri  dari  Kecamatan Pujud,  Kecamatan  Rimbo  Melintang,  Kecamatan  Tanah  Putih,  Kecamatan  Bangko  Pusako, dan  Kecamatan  Bangko.  Di  kelima  kecamatan  tersebut  sama  modusnya,  modus  penjualan solar  bersubsidi  melibatkan  pengisian  solar  ke  dalam  mobil  terlebih  dahulu.  Setelah  solar diisi  ke  dalam  mobil,  minyak  tersebut  kemudian  dikeluarkan  kembali  dan  dipindahkan  ke jerigen.  Setelah  itu,  proses  pengisian  ulang  dilakukan  kembali  pada  mobil  yang  sama  atau mobil lainnya. Praktik ini penjual untuk mengumpulkan dan menjual solar bersubsidi dalam jumlah  besar  melalui  jerigen.  Secara  umum,  modus  operandi  penjualan  solar  bersubsidi  di kecamatan-kecamatan  yang  disebutkan  adalah  sebagai  berikut:  Pengisian  ke  Mobil , Solar diisi  ke  dalam  mobil,  kemudian  dipindahkan  ke  jerigen  untuk  dijual  kembali.  Penggunaan Langsung Jerigen , Solar diisi langsung ke dalam jerigen tanpa menggunakan mobil sebagai perantara.  Modus pengisian ke mobil terlebih dahulu mungkin digunakan untuk menghindari pengawasan atau memanfaatkan kapasitas mobil yang lebih besar untuk mengumpulkan solar sebelum dipindahkan ke jerigen. Sebaliknya, penggunaan langsung jerigen lebih sederhana.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  penulis  merumuskan permasalahannya sebagai berikut:
1. Bagaimana  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ?
2. Bagaimanakah Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ?
3. Bagaimanakah  Upaya  Mengatasi  Hambatan  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap Pelaku  Penyalahgunaan  Pengangkutan  Bahan  Bakar  Minyak  Bersubsidi  Di  Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ?

## C. METODE PENELITIAN
Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis  yang  membahas  tentang  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  Dan  Gas  Bumi.  Pendekatan  penelitian  untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:
a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( Statute Approach ) adalah pendekatan yang  digunakan  untuk  menelaah  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.
b. Pendekatan  Kasus (case  approach) adalah  salah  satu  jenis  pendekatan  dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam  perspektif  kasus  konkrit  yang  terjadi  dilapangan,  tentunya  kasus  tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Pengangkutan  Bahan  Bakar Minyak  Bersubsidi  Di  Rokan  Hilir  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku manusia yang melakukan kontak sosial.  Dalam  penegakan  Hukum  ada  tiga  hal  yang  harus  diperhatikan  guna  mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan Hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum ( rechtssicherheit ), kemanfaatan ( bzweck massigkeit ), dan keadilan ( gerechtgheit ) (Andi, 2020).
KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan Hukum pada umumnya adalah domain subjektif  dari  para  penegak  Hukum,  Polisi,  Jaksa,  dan  Hakim.  Pelaksanaan  Hukum  dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai makna dan arti yang sangat penting, karna apa yang  menjadi  tujuan  Hukum  itu  terletak  pada  pelaksanaan  Hukum  itu  sendiri.  Penegakan Hukum  dan  keadilan  merupakan  serangkaian  proses  yang  cukup  panjang  dan  dapat melibatkan  berbagai  kewenangan  instansi  atau  aparat  penegak  hukum  lainnya  (di  bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum / kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana Pidana) (Arief, 2010).
Penegakan  hukum  merupakan  bentuk  nyata  dalam  melaksanakan  Hukum  demi mewujudkan  keadilan  dan  kepastian  hukum  yang  dilaksanakan  oleh  struktur  hukum  yakni aparat penegak hukum terhadap materi atau substansi hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum.  Penegakan  hukum  ( law  enforcement) dalam  arti  luas  mencakup  kegiatan  untuk melaksanakan  dan  menerapkan  Hukum  serta  melakukan  tindakan  Hukum  terhadap  setiap pelanggaran  atau  penyimpangan  Hukum  yang  dilakukan  oleh  subyek  Hukum,  baik  melalui prosedur  peradilan  maupun  melalui  abitrase  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  lainnya ( Alternative despute or conflicts resolution) (Asshidiqie, 2009).
Dalam  pengertian  yang  lebih  luas,  kegiatan  penegakan  hukum  mencakup  pula  segala aktivitas  yang  dimaksudkan  agar  hukum  sebagai  perangkat  kaidah  normatif  yang  mengatur
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dan  mengikat  pada  subjek  hukum  dalam  segala  aspek  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara  benar-benar  ditaati  dan  sungguh-sungguh  dijalankan  sebagaimana  mestinya (Asshidiqie, 2009).
Penegakan hukum dalam arti sempit menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses  peradilan  Pidana  yang  melibatkan  peran  serta  aparat  kepolisian,  kejaksaan,  advokat atau  pengacara  dan  badan-badan  peradilan  karena  itu  aktor-aktor  utama  yang  peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan Hukum adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim.
Penegakan  hukum  menurut  Mertokusumo  yang  dikutip  oleh  Satjipto  Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut  harus  diperhatikan  unsur-unsur  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan ( Rahardjo,  1986) .  Penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  apartur  penegak  hukum menggunakan  tindakan  preventif  dan  tindakan  represif.  Mengingat  upaya  penanggulangan kejahatan  lewat  jalur  non-penal  lebih  bersifat  tindakan  pencegahan  untuk  terjadinya kejahatan,  maka  sasaran  utamanya  adalah  menangani  faktor-faktor  kondusif  penyebab terjadinya  suatu  kejahatan.  Faktor-faktor  kondusif  itu  antara  lain  berpusat  pada  masalah- masalah  atau  kondisi-kondisi  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat  menimbul menumbuhsuburkan kejahatan (Effendi, 2008).
Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum ( struktur of law ), substansi hukum  ( substance  of  the  law )  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ).  Struktur  hukum menyangkut  aparat  penegak  hukum,  substansi  hukum  meliputi  perangkat  perundang- undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup ( living law ) yang dianut dalam suatu masyarakat (Friedman, 2018).
Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya  (termasuk  jenis  kasus  yang  berwenang  mereka  periksa),  dan  tata  cara  naik banding  dari  pengadilan  ke  pengadilan  lainnya.  Struktur  juga  berarti  bagaimana  badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti  oleh  kepolisian  dan  sebagainya.  Jadi  struktur  ( legal  struktur )  terdiri  dari  lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan  formalnya.  Struktur  ini  menunjukkan  bagaimana  pengadilan,  pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi  penegakan  hukum  seperti  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan.  Dalam prakteknya  penegakan  hukum  ini  ternyata  sangat  jauh  dari  keadilan  karena  sering  sekali hukum  positif  itu  ketinggalan  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  kemajuan  teknologi sehingga  dalam  penerapan  teori  positivisme  tidak  bisa  serta  merta  dilaksanakan  dengan paham legisme. Hakim boleh menerapkan teori ini pada kasus yang aturan hukumnya jelas sehingga  tinggal  menerapkan  saja  pada  peristiwa  konkret,  namun  dalam  hal  peristiwa  yang tidak  ada  aturan  hukumnya  hakim  harus  menemukan  dan  menggunakan  analogi  untuk penemuan  hukum.  hukumnya  harus  diupayakan  dengan  cara  menelusuri  peraturan  yang mengatur  peristiwa  khusus  yang  mirip  dengan  peristiwa  yang  hendak  dicari  hukumnya dengan jalan argumentasi.
Penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup.  Dapat  disimpulkan  bahwa  penegakan  hukum yang  dimaksud  adalah  suatu  kegiatan  mengimplementasikan  serta  penyerasian  antara  suatu pengaturan  dan  tindakan.  Hukum  terdiri  dari  hukum  yang  mengatur  dan  hukum  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
memaksa.  Hukum  yang  mengatur  ( regeld )  adalah  hukum  yang  dapat  dijadikan  acuan  oleh para  pihak  dalam  melakukan  hubungan  hukum.  Artinya  jika  para  pihak  tidak  membuat ketentuan lain maka hukum yang mengatur tersebut akan menjadi memaksa dan wajib diikuti dan ditaati oleh para pihak, tetapi manakala para pihak menentukan lain maka isi perjanjian itulah yang menjadi pedoman hukum yang wajib ditaati. Kemudian yang dimaksud dengan hukum  memaksa  (dwingen/imperatif)  adalah  suatu  peraturan  hukum  yang  tidak  boleh dikesampingkan  oleh  para  pihak  dalam  membuat  perjanjian,  atau  Undang-Undang  tidak memberikan  peluang  kepada  siapa  saja  untuk  menafsirkan  lain  selain  mengikuti  aturan hukum yang tertulis dengan jelas di dalam teks yang ada (Asikin, 2012).
Lemah  kuatnya  penegakan  hukum  oleh  aparat  penegak  hukum  akan  menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Penegakan hukum merupakan faktor penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang kuat Hukum tidak akan di presepsikan sebagai ada oleh masyarakat. Bila dikaitkan dengan pembangunan ekonomi tanpa penegakan hukum, hukum dan institusinya tidak akan dapat menjamin pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.  Penegakan  hukum  bukan  semata-mata  pelaksanaan  suatu  perundang-undangan. Masalah  pokok  penegak  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang  mungkin mempengaruhinya.  Faktor-faktor  tersebut  mempunyai  arti  yang  netral,  sehingga  dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor tersebut (Asikin, 2012).
Aspek hukum pengaturan minyak dan gas bumi juga menggunakan proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang  merumuskan  politik  hukum.  Terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dan menentukan suatu politik hukum, baik yang telah, sedang, dan akan ditetapkan. Hal ini dapat digunakan  untuk  menilai  implementasi  dari  politik  hukum,  sehingga  menghasilkan  politik hukum minyak dan gas bumi yang sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat, karena bila  hukum  dibangun  di  atas  landasan  yang  tidak  sesuai  dengan  struktur  nilai-nilai  yang berkembang di masyarakat akan terjadi resistensi masyarakat terhadap hukum, karena hukum yang baik adalah yang memenuhi syarat filosofis, historis dan yuridis (Simamora, 2000).
Pengelolaan  migas  harus  merupakan  refleksi  dari  deklarasi  kedaulatan  bangsa  yang harus  dijaga  keberlangsungan  dan  keberlanjutannya,  serta  tidak  boleh  dieksploitasi  sekedar untuk  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  yang  dikuasai  oleh  pihak-pihak  tertentu.  Selain  itu, migas  termasuk  dalam  sumber  kekayaan  alam  yang  merupakan  gatra  statis  (natural endowment),  yang  untuk  menjadikannya  menjadi  gatra  dinamis  ekonomis  memerlukan pengusahaan,  sehingga  kekayaan  alam  tersebut  berubah  menjadi  sumber  daya  alam,  dan selanjutnya dari sumber daya alam yang diusahakan menjadi salah satu modal kesejahteraan dan  kemakmuran  rakyat  serta  sebagai  pembangunan  bangsa  untuk  mewujudkan  cita-cita nasional (Asnawi, 2016).
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Permukaan tanah yang subur dan di dalamnya juga terkandung berbagai bahan galian tambang berupa mineral- mineral, bijih-bijih, berbagai unsur kimia dan berbagai macam bebatuan termasuk batu mulia yang dapat diolah untuk kesejahteraan rakyat, khususnya minyak dan gas bumi. Minyak dan gas  bumi  pada  umumnya  ditemukan  dan  terdapat  pada  lokasi  yang  oleh  geologis  disebut sebagai  jebakan-jebakan  struktural  dan  stratigrafic (structural  and  stratigraphic  traps). Jebakan-jebakan  tersebut  merupakan  batuan-batuan  yang  reservoir  yang  mampu  mewadahi minyak  dan  fluida  gas  terakumulasi.  Minyak  dan  gas  bumi  dapat  terletak  di  mana  saja  di lapisan  bawah  tanah,  akan  tetapi  umumnya  ditemukan  dikedalaman  ribuan  kaki  di  bawah permukaan tanah (Simamora, 2000).
Sejak  Indonesia  memperoleh  kemerdekaan  pada  tahun  1945,  sektor  minyak  dan  gas bumi mendapat perhatian yang lebih besar oleh pemerintahan baru Republik Indonesia, hal tersebut  dapat  dilihat  dalam  Pasal  33  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi  sebagai  berikut;  ayat  (2)  cabang-cabang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
produksi  yang  penting  bagi  Negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  bagi  orang  banyak dikuasai  oleh  Negara.  Ayat  (3)  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat.  Ketentuan  di  atas  mengandung  pokok  pikiran  bahwa  kekayaan  alam  yang  dikuasai dan  dimanfaatkan  oleh  Negara  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Wewenang Negara  untuk  menguasai  kekayaan  alam  merupakan  hak  penguasaan.  Pelaksanaan  hak penguasaan Negara atas kekayaan alam tersebut di sebut pengusahaan pertambangan, khusus untuk  pertambangan  minyak  dan  gas  bumi  disebut  pengusahaan  pertambangan  minyak  dan gas bumi (BPHN, 2008).
Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak milik atas kekayaan alam yang berupa aneka ragam  bahan  galian  yang  terkandung  dalam  bumi  dan  air  wilayah  Indonesia,  selanjutnya memberikan  kekuasan  kepada  “Negara”  untuk  mengatur  dan  memanfaatkan  kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengertian dikuasai  negara,  maksudnya  adalah  bahwa  negara  menguasai  semua  bahan-bahan  galian dengan sepenuhnya, untuk kepentingan rakyat serta kemakmuran rakyat. Sedang kepemilikan bahan galian tersebut, tetap berada pada “Bangsa Indonesia”.
Keterkaitan  dengan  hak  penguasaan  negara  dengan  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut (BPHN, 2008):
1. Segala  bentuk  pemanfaatan  (bumi  dan  air)  serta  hasil  yang  didapat  (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. Melindungi  dan  menjamin  segala  hak-hak  rakyat  yang  terdapat  didalam  atau diatas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah  segala  tindakan  dari  pihak  manapun  yang  akan  menyebabkan  rakyat tidak  mempunyai  kesempatan  atau  akan  kehilangan  haknya  dalam  menikmati kekayaan alam.
Dengan  adanya  pengaturan  dalam  Pasal  33  UUD  1945,  Negara  berpendapat  bahwa bumi,air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  merupakan  hajat  hidup  orang banyak dan harus dikuasi oleh Negara termasuk juga minyak dan gas bumi.Hubungan Negara dengan sumber daya alam sebagaimana tertuang di dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945  menurut  Mahkamah  Konstitusi  di  turunkan  kedalam  5  (fungsi  yaitu  :  pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) ,  kebijakan (beleid), tindakan  pengurusan (bestuursdaad), serta pengawasan (toezichthoudensdaad) (BPHN, 2008).
Minyak  dan  Gas  Bumi  (Migas)  sebagai  sumber  daya  alam  yang  strategis  dan  tidak terbarukan  merupakan  komoditas  vital  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dan mempunyai  arti  penting  dalam  kegiatan  perekonomian  nasional.  Oleh  karena  itu, pengelolaannya  harus  dilakukan  secara  profesional  dan  berkelanjutan,  agar  dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan.
Pada dasarnya BBM penguasannya dikuasai oleh Negara yang merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa Negara yang penting, maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, makna hak menguasai negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai  hajat  hidup  orang  banyak,  serta  terhadap  SDA,  tidak  menafikan  kemungkinan perorangan  ataupun  swasta  berperan,  asalkan  lima  peranan  negara  tersebut  diatas  masih dipenuhi dan pemerintah/pemda belum mampu melaksanakan.
Bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah sistem sebagaimana dimaksud, maka  penguasaan  oleh  negara  dalam  Pasal  33  UUD  1945  memiliki  pengertian  yang  lebih tinggi  atau  lebih  luas  daripada  pemilikan  dalam  konsepsi  hukum  perdata.  Konsepsi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
penguasaan  oleh  negara  merupakan  konsepsi  hukum  publik  yang  berkaitan  dengan  prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui  sebagai  sumber,  pemilik,  dan  sekaligus  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam kehidupan  bernegara,  sesuai  dengan  doktrin  “dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat”. Dalam  pengertian  kekuasaan  tertinggi  tersebut  tercakup  pula  pengertian  pemilikan  publik oleh  rakyat  secara  kolektif.  Bahwa  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalam  wilayah  hukum  negara  pada  hakikatnya  adalah  milik  publik  seluruh  rakyat  secara kolektif  yang  dimandatkan  kepada  negara  untuk  menguasainya  guna  dipergunakan  bagi sebesarbesarnya kemakmuran bersama (Suseno, 2001).
Karena  itu,  Pasal  33  ayat  (3)  menentukan  “bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Bahwa jika pengertian “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan  dalam  arti  perdata  (privat),  maka  hal  dimaksud  tidak  mencukupi  dalam menggunakan  penguasaan  itu  untuk  mencapai  tujuan  “sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan (Suseno, 2001).
Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal demikian  sudah  dengan  sendirinya  melekat  dalam  fungsi-fungsi  negara  tanpa  harus  disebut secara khusus dalam undang- undang dasar. Sekiranya pun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazimnya di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang  tidak  mengatur  norma-norma  dasar  perekonomian  dalam  konstitusinya,  sudah  dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, pengertian “dikuasai oleh  negara”  tidak  mungkin  direduksi  menjadi  hanya  kewenangan  negara  untuk  mengatur perekonomian.
Bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut,  pengertian  “dikuasai  oleh  negara”  haruslah diartikan  mencakup  makna  penguasaan  oleh  negara  dalam  arti  luas  yang  bersumber  dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya”,  termasuk  pula  di  dalamnya  pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan  kebijakan  ( beleid )  dan  tindakan  pengurusan  ( bestuursdaad ),  pengaturan ( regelendaad ),  pengelolaan  ( beheersdaad ),  dan  pengawasan  (toezichthoudensdaad)  untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Migas, 2004).
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah setiap  orang  yang  menyalahgunakan  pengangkutan  dan/atau  Niaga  Bahan  Bakar  Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Dari ketentuan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak  dan  Gas  Bumi  tersebut  di  atas,  ternyata  merupakan  pidana  perizinan  meliput  iIzin Pengolahan,  Pengangkutan,  Penyimpanan,  dan  Niaga.  BBM  pada  umumnya,  dan  tindak pidana meniru atau memalsukan BBM dan Gas Bumi. Hanya Pasal 55 yang khusus mengatur BBM  Bersubsidi  berupa  menyalahgunakan  pengangkutan  dan/atau  niaga  BBM  yang disubsidi Pemerintah.
Di  dalam  penjelasan  Pasal  55  dikatakan  bahwa  yang  dimaksudkan  dengan menyalahgunakan  adalah  kegiatan  yang  bertujuan  untukmemperoleh  keuntungan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan  negara  seperti  antara  lain  kegiatan  pengoplosan  Bahan  Bakar  Minyak,  penyimpangan alokasi  Bahan  Bakar  Minyak,  pengangkutan  dan  penjualan  Bahan  Bakar  Minyak  ke  luar negeri.
Dalam  kaitan  usaha  hulu  dan  hilir,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang Minyak  dan  Gas  Bumi  mengandung  semangat  mengurangi  distorsi  pasar  yang  selama  ini sering  terjadi  didalam  negeri  akibat  terjadinya  praktik  monopoli  yang  selama  ini  dilakukan oleh  pertamina.  Aturan  yang  dibuat  telah  diselaraskan  dan  direkonsiliasi  dengan  aturan- aturan  yang  ada  seperti  telah  diselaraskan  dan  direkonsiliasi  dengan  aturan-aturan  yag  ada (Arifin, 2011).
Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah penegakan hukum  terhadap  penyalahgunaan  pengangkutan  bahan  bakar  minyak  bersubsidi  di  Rokan Hilir masih menghadapi berbagai tantangan. Pentingnya koordinasi antarpihak dan kesadaran akan  implementasi  aturan  menjadi  kunci  dalam  memastikan  bahwa  subsidi  bahan  bakar minyak  ini  benar-benar  memberikan  manfaat  yang  diinginkan  oleh  pemerintah  untuk masyarakat.  Upaya  untuk  meningkatkan  pemahaman,  pengawasan  yang  lebih  ketat,  serta penegakan  hukum  yang  adil  dan  efektif  perlu  terus  ditingkatkan  untuk  mencapai  tujuan tersebut secara optimal.
Dari penelitian penulis dilapangan melalui wawancara dan observasi dengan Kepala Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Rokan  Hilir,  Kasat  Reskrim  Polres  Rohil,  Ketua Komisi  B  DPRD  Rohil,  Pengelola  SPBU  Rohil,  dan  Pedagang  Minyak  Solar  Eceran Bersubsidi,  dapat  penulis  simpulkan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya,  karena  masih  adanya  pedagang  yang  melakukan  Pengangkutan  Bahan  Bakar Minyak Bersubsidi dengan cara memodifikasi kendaraan atau menggunakan jerigen di setiap SPBU di wilayah Rokan Hilir. Hal ini tentu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  adalah  setiap  orang  yang  menyalahgunakan pengangkutan  dan/atau  Niaga  Bahan  Bakar  Minyak  yang  disubsidi  Pemerintah  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  denda  paling  tinggi  Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

## Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
Hukum  dan  penegakan  Hukum  adalah  satu  kesatuan  yang  tak  dapat  dipisahkan, keduanya  harus  bisa  berjalan  secara  sinegis.  subtansi  (isi)  hukum  yang  termuat  dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tampa ditopang dengan sistem hukum  serta  budaya  hukum  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat. Berbicara hukum secara das sollen , artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Nah salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri. Penulis sendiri  kurang  sepakat  dalam  penggunaan  kata  penegakan  hukum,  penulis  lebih  sepakat dengan kata pengakan keadilan. “dalam hukum belum tentu ada keadilan, tapi dalam keadilan sudah pasti ada hukum” (Fuadi, 2013).
Bila  berbicara  mengenai  penegakan  Hukum,  maka  tidak  akan  terlepas  pula  untuk berbicara masalah Hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian Hukum yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak (Purbacaraka, 1977). Manusia di dalam
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pergaulan  hidupnya  bersama  masyarakat  pada  dasarnya  mempunyai  pandangan  tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Penegakan Hukum sebagai suatu bentuk proses untuk mencapai keadilan Hukum, kepastian Hukum dan efisiensi sangatlah penting dewasa ini.  Bila  pengertian  Hukum  digabungkan  dengan  keadilan,  mungkin  orang  tidak  akan  lagi menyamakan Hukum dengan larangan, melainkan akan memandangnya sebagai bagian dari cita-cita hidup (Erdianto, 2010).
Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah  tidak  adanya  pengawasan  secara  langsung  membuat  praktik  Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi semakin marak terjadi di Rokan Hilir.
Dari penelitian penulis dilapangan melalui wawancara dan observasi dengan Kepala Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Rokan  Hilir,  Kasat  Reskrim  Polres  Rohil,  Ketua Komisi  B  DPRD  Rohil,  Pengelola  SPBU  Rohil,  dan  Pedagang  Minyak  Solar  Eceran Bersubsidi,  dapat  penulis  simpulkan  Hambatan  dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kurangnya koordinasi  antarinstansi  terkait,  lemahnya  pengawasan  terhadap  Penyalahgunaan Pengangkutan  Bahan  Bakar  Minyak  Bersubsidi,  sulitnya  mengumpulkan  bukti  yang  cukup, kurangnya  pemahaman  terhadap  masyarakat  terkait  Penyalahgunaan  Pengangkutan  Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir serta mengevaluasi dan memperkuat peraturan yang ada, kurangnya informasi yang tepat waktu mengenai peraturan terbaru terkait subsidi bahan bakar minyak, hambatan dalam hal ini adalah memofikasi mobilnya sehingga pada praktik- praktik yang melanggar aturan, dan sulitnya mendapatkan izin dari pihak terkait.
Upaya  Mengatasi  Hambatan  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Penyalahgunaan  Pengangkutan  Bahan  Bakar  Minyak  Bersubsidi  Di  Rokan  Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Penegakan Hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta manfaat atau berdaya guna ( utility ) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga  mengharapkan  adanya  penegakan  hukum  untuk  mencapai  suatu  keadilan.  Kendatipun demikian  tidak  dapat  kita  pungkiri,  bahwa  apa  yang  dianggap  berguna  (secara  sosiologis) belum  tentu  adil,  begitu  juga  sebaliknya  apa  yang  dirasakan  adil  (secara  filosopis),  belum tentu berguna bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak  identik  dengan  keadilan,  Hukum  itu  bersifat  umum,  mengikat  setiap  orang,  bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang  mencuri.  Sebaliknya  keadilan  bersifat  subjektif,  individualistis  dan  tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.
Para penegak hukum harus menerapkan Hukum tanpa kehilangan ruh keadilan. Hanya dengan demikian hukum akan menemukan wajah aslinya, sebagai instrumen yang diperlukan untuk  memenuhi  dan  melindungi  manusia  dan  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  bukan sebaliknya mengorbankan manusia dan masyarakat yang menjadi tempat keberadaan Hukum serta tidak kehilangan roh keadilan yang menjadi tujuan keberadaan dan penegakan hukum itu sendiri.
Mencermati pendapat Hans Kelsen, penegakan hukum oleh hakim itu terikat pada teori positivisme  yaitu  bahwa  keadilan  itu  lahir  dari  hukum  positif  yang  ditetapkan  manusia. Dalam  hal  ini  Hans  Kelsen  menekankan  bahwa  konsep  keadilan  itu  mencakup  pengertian yang  jernih  dan  bebas  nilai.  Dimana  hakim  terikat  dengan  hukum  positif  yang  sudah  ada berdasarkan paham legisme dalam konsep positivisme, hakim hanya sebagai corong Undang-
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Undang,  artinya  mau  tidak  mau  hakim  harus  benar-benar  menerapkan  suatu  kejadian berdasarkan konsep Hukum yang sudah ada.
Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Pengangkutan  Bahan  Bakar  Minyak Bersubsidi  Di  Rokan  Hilir  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang Minyak  Dan  Gas  Bumi  adalah  perlunya  pengawasan  secara  langsung  membuat  praktik Penyalahgunaan  Pengangkutan  Bahan  Bakar  Minyak  Bersubsidi  semakin  marak  terjadi  di Rokan  Hilir,  sehingga  meminimalisir  Penyalahgunaan  Pengangkutan  Bahan  Bakar  Minyak Bersubsidi.
Dari penelitian penulis dilapangan melalui wawancara dan observasi dengan Kepala Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Rokan  Hilir,  Kasat  Reskrim  Polres  Rohil,  Ketua Komisi  B  DPRD  Rohil,  Pengelola  SPBU  Rohil,  dan  Pedagang  Minyak  Solar  Eceran Bersubsidi, dapat penulis simpulkan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah  pentingnya  peningkatan  kerjasama  antara  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan dengan pihak kepolisian dan legislatif untuk meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan  hukum,  peningkatan  kapasitas  penyidikan  dan  penegakan  hukum  terkait  kasus- kasus  penyalahgunaan  bahan  bakar  minyak  bersubsidi,  memberikan  sosialisasi  kepada masyarakat terkait Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir,  serta  pentingnya  peran  DPRD  dalam  mengawasi  implementasi  kebijakan  terkait penggunaan  bahan  bakar  minyak  bersubsidi,  pentingnya  pelatihan  untuk  staf  SPBU  dalam mengidentifikasi  dan  melaporkan  potensi  pelanggaran,  perlunya  penyuluhan  hukum  terkait Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir, pentingnya transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  operasional  SPBU.  Dia  mungkin  akan  mengusulkan penerapan  sistem  pelaporan  yang  lebih  terbuka  serta  partisipasi  aktif  dalam  program pengawasan  dari  pihak  berwenang  untuk  mendukung  penegakan  hukum  yang  lebih  efektif, diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan  akses  informasi  yang  jelas  mengenai  peraturan terbaru. Hal ini bisa dilakukan melalui sosialisasi secara intensif tentang aturan terbaru dan prosedur  yang  harus  diikuti  dalam  Penyalahgunaan  Pengangkutan  Bahan  Bakar  Minyak Bersubsidi,  perlunya  pengawasan  yang  lebih  ketat  dapat  membantu  dalam  mendeteksi  dan menindak  pelanggaran  yang  terjadi  di  lapangan.  Hal  ini  memerlukan  koordinasi  yang  baik antara  pihak  berwenang  dan  pedagang  untuk  memastikan  bahwa  aturan  diterapkan  secara konsisten dan merata, dan mempermudah proses perizinan dan memberikan klarifikasi yang jelas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dapat membantu dalam mematuhi regulasi dengan lebih baik.

## E. KESIMPULAN
Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Pengangkutan  Bahan  Bakar Minyak  Bersubsidi  Di  Rokan  Hilir  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya  pedagang  yang  melakukan  Pengangkutan  Bahan  Bakar  Minyak  Bersubsidi  dengan cara  memodifikasi  kendaraan  atau  menggunakan  jerigen  di  setiap  SPBU  di  wilayah  Rokan Hilir.  Hal  ini  tentu  melanggar  Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang Minyak  dan  Gas  Bumi  adalah  setiap  orang  yang  menyalahgunakan  pengangkutan  dan/atau Niaga  Bahan  Bakar  Minyak  yang  disubsidi  Pemerintah  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  denda  paling  tinggi  Rp.  60.000.000.000,00  (enam  puluh miliar rupiah).
Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan  Bakar  Minyak  Bersubsidi  Di  Rokan  Hilir  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Tahun  2001  Tentang  Minyak  Dan  Gas  Bumi  adalah  kurangnya  koordinasi  antarinstansi terkait, lemahnya pengawasan terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi,  sulitnya  mengumpulkan  bukti  yang  cukup,  kurangnya  pemahaman  terhadap masyarakat terkait Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir  serta  mengevaluasi  dan  memperkuat  peraturan  yang  ada,  kurangnya  informasi  yang tepat waktu mengenai peraturan terbaru terkait subsidi bahan bakar minyak, hambatan dalam hal  ini  adalah  memofikasi  mobilnya  sehingga  pada  praktik-praktik  yang  melanggar  aturan, dan sulitnya mendapatkan izin dari pihak terkait.
Upaya  Mengatasi  Hambatan  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah pentingnya peningkatan kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pihak kepolisian dan  legislatif  untuk  meningkatkan  koordinasi  dalam  pengawasan  dan  penegakan  hukum, peningkatan kapasitas penyidikan dan penegakan hukum terkait kasus-kasus penyalahgunaan bahan  bakar  minyak  bersubsidi,  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait Penyalahgunaan  Pengangkutan  Bahan  Bakar  Minyak  Bersubsidi  Di  Rokan  Hilir,  serta pentingnya peran DPRD dalam mengawasi implementasi kebijakan terkait penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi, pentingnya pelatihan untuk staf SPBU dalam mengidentifikasi dan melaporkan  potensi  pelanggaran,  perlunya  penyuluhan  hukum  terkait  Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir, pentingnya transparansi dan akuntabilitas  dalam  operasional  SPBU.  Dia  mungkin  akan  mengusulkan  penerapan  sistem pelaporan  yang  lebih  terbuka  serta  partisipasi  aktif  dalam  program  pengawasan  dari  pihak berwenang untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses informasi yang jelas mengenai peraturan terbaru. Hal ini bisa dilakukan melalui  sosialisasi  secara  intensif  tentang  aturan  terbaru  dan  prosedur  yang  harus  diikuti dalam  Penyalahgunaan  Pengangkutan  Bahan  Bakar  Minyak  Bersubsidi,  perlunya pengawasan yang lebih ketat dapat membantu dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran yang terjadi di lapangan. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antara pihak berwenang dan pedagang untuk memastikan bahwa aturan diterapkan secara konsisten dan merata, dan mempermudah  proses  perizinan  dan  memberikan  klarifikasi  yang  jelas  mengenai  syarat- syarat yang harus dipenuhi dapat membantu dalam mematuhi regulasi dengan lebih baik.

## REFERENSI
Andi blog spot, http//www: Penegakan Hukum.blogspot.com, terakhir dikunjungi tanggal 8 Desember 2020, pukul 19.42 Wib.
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 4. BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), (Jakarta: BPH Migas RI, 2005), hlm. 34.
BPHN,  Departemen  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia,  Laporan  Tim  Analisa  Dan  Evaluasi Hukum Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam (Uu No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi), 2008. hlm. 12.
Bustanul  Arifin  dan  Didik  J.  Rachbini:  Ekonomi  Politik  dan  Kebijakan  Publik,  (Jakarta: penerbit Grasindo, 2011), hlm. 57-68.
Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010.
Erdianto  Effendi,  Peranan  Hukum  Pidana  Sebagai  Sarana  Rekayasa  Sosial  Ditengah Masyarakat,  Artikel  Pada  Jurnal  Hukum  Respublica,  Menegakkan  Demokrasi  Dan Keadilan,  Fakultas  Hukum  Universitas  Lancang  Kuning  Pekanbaru,  Vol.VIII,  No.1 November 2008, hlm. 7.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Habib  Shulton  Asnawi,  Penafsiran  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Undang-Undang  Migas (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012), Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016.
Jimly  Asshidiqie,  Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokrasi,  (Jakarta:  PT  Bhuana  Ilmu Populer, 2009), hlm. 22.
Kementrian  ESDM,  Rencana  Strategis  2015-2019  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2015, hlm. 32.
Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, (New York: W.W. Norton and Co., 1984), diakses pada tanggal 29 September 2018, jam 23:12 WIB, hlm. 5.
Munir  Fuadi,  Teori-Teori  Besar  Dalam  Hukum  (Grand  Theory),  (Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 109.
Muladi,  Proyeksi  Hukum  Pidana  Material  Indonesia  Dimasa  Datang,  Pidato  Pengukuhan Jabatan Guru Besar FH UNDIP, 1990, hlm. 62.
Ni  Komang  Darmiati,  Pengaturan  Tentang  Surat  Rekomendasi  Pembelian  Bahan  Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, Udayana Master Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 15. Purnadi  Purbacaraka,  Badan  Kontak  Profesi  Hukum  Riau,  Penegakan  Hukum  dalam Mensukseskan Pembangunan, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 77.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  002/PUU-I/2003,  tanggal  21  Desember  2004 mengenai pengujian UU Migas.
Rudi M. Simamora, Hukum Minyak dan Gas Bumi, (Jakarta: Djambetan, 2000), hlm. 6. Rudi M Simamora, Hukum Minyak Dan Gas Bumi (Jakarta: Djambatan, 2000). hlm.1. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cetakan kedua, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 181. Suseno,  F.M.  Etika  politik:  Prinsip-prinsip  moral  dasar  kenegaraan  modern.  (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 43.
Zaenal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 141- 142.