## KARAKTERISTIK TINDAKAN TIPPEE DALAM PRAKTIK INSIDER TRAIDING PADA PASAR MODAL INDONESIA
Putu Eva Ditayani Antari 1 , I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari 2

## Abstract
The  practice  of  insider  trading  is  a  very  neat  offense,  the  object  it  is  working  on  has  been planned carefully and carried out gradually, so it is certainly understandable that to catch the culprit is not an easy matter. Oversight of the Financial Services Authority on the actions of insider trading actors may prevent insider trading practices by certain parties, especially the unregulated  tippee  (legal  vacuum)  in  the  Capital  Market  Law.  This  research  is  a  type  of normative juridical research by raising  legal issues concerning the characteristics of  tippee actions in the practice of insider trading on the capital market in Indonesia. The results of the study found that to be a tippee regulated in the Capital Market Law, it is necessary to have an "effort" from the tippee itself to get inside information, whether by acting against the law or not.  From  this  arises  a  weakness  in  the  arrangement  regarding  insider  or  parties  that  are prohibited from conducting securities transactions. The weakness is that it does not regulate tippees who get insider information passively (not doing business). Tippees who are prohibited from conducting securities transactions are active tippees who, on their  own initiative, seek insider  information,  where:  a).  The  information  is  sought  by  breaking  the  law,  such  as  by stealing,  persuading,  violence,  or  threats,  or).  The  information  is  with  restrictions  (such  as confidentiality  obligations).  So  the  advice  that  can  be  given  is  that  it  should  be  made  more stringent  arrangements  related  to  tippee  actions  in  order  to  create  legal  protection  against tippee actions in insider trading which is very detrimental to investors. Legal protection is in the form of making legal rules that are fair and dynamic because by enforcing and making legal rules that are fair and dynamic, it will create an investor's trust to invest their capital in the Indonesian capital market.
Kata kunci: Insider Trading , Karakteristik Tippee, Pasar Modal

## PENDAHULUAN
Pasar  modal  merupakan  salah  satu  sektor dalam  sistem  keuangan  yang  memegang peranan penting untuk pembangunan ekonomi nasional  maka  aturan-aturan  hukum  yang menaunginya harus mampu dipertegas melalui harmonisasi Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  (UUOJK)  dan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal
1 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
2 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
(UUPM). Serta fungsi dan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pasar modal itu sendiri.  Karena  hal  ini  akan  berdampak  bagi masyarakat luas dan kepentingan umum.
Dengan  adanya  praktik insider  trading , menyebabkan terjadinya ketidakadilan informasi  yang  hanya  diperoleh  sejumlah orang tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang bukan merupakan  haknya.  Hal  ini  bertentangan

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019
dengan prinsip keterbukaan yang dianut oleh UUPM Pasal 1 Angka 25, yang mensyaratkan bahwa setiap pelaku pasar modal dalam setiap penawaran sahamnya harus memuat informasi material  yang  benar  dan  tidak  memberikan gambaran yang menyesatkan, dengan demikian,  calon  investor  dapat  menentukan sendiri  sikapnya  dalam  melakukan  investasi di pasar modal.
Pelaku yang terlibat dalam pelanggaran di bidang pasar modal adalah pihak-pihak yang berpendidikan cukup tinggi. Pihak-pihak yang berpotensi  melakukan  pelanggaran  adalah emiten  atau  perusahaan  publik  dan  pihak- pihak  yang  mempunyai  posisi  strategis  di dalam  perusahaan  seperti  direksi,  komisaris, dan pemegang saham utama. Pihak lain yang berpotensi  melakukan  pelanggaran  adalah para profesional di bidang pasar modal seperti penasihat investasi, manajer investasi, akuntan,  konsultan  hukum,  penilai  dan notaris. 3
Praktik insider tradin g adalah pelanggaran yang  sangat  rapi,  objek  yang  digarapnya sudah  direncanakan  secara  matang  dan dilakukan secara bertahap, sehingga tentunya dapat  dimaklumi  bahwa  untuk  menangkap pelakunya bukanlah perkara mudah. Pasal 95 UUPM  memberikan  peluang  bagi  pihak  lain yang  tidak  termasuk  kategori  orang  dalam, melakukan transaksi perusahaan yang bersangkutan  berdasarkan  informasi  tidak langsung  atau  disebut  dengan  istilah tippee . Pengertian insider  trading dalam  UUPM tersebut  secara  tidak  langsung  menerapkan pengertian insider trading berdasarkan fiiduciary duty theory , seperti yang berlaku di Amerika  Serikat.  Teori  tersebut  tidak menjaring  praktik insider  trading yang dilakukan  oleh  bukan  orang  dalam,  yang memperoleh informasi  secara tidak langsung atau tidak sengaja dari orang dalam. Keadaan tersebut merupakan salah satu faktor sulitnya
3 M.  Irsan  Nasarudin  dan  Indra  Surya,  2006, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , Prenada, Jakarta, hal. 273.
4 Munir Fuady, 2011, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)  :  Buku  kesatu ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
membuktikan  terjadinya  praktik insider trading . 4
Pelaku insider trading terbagi menjadi dua, yakni  pihak  langsung  dan  pihak  tidak langsung.  Pihak  langsung  adalah  pihak  yang mengemban kepercayaan secara langsung dari emiten  atau  perusahaan  publik  yang  berada dalam fiduciary  position .  Pihak  tidak langsung  adalah  pihak  lain  yang  menerima informasi  orang  dalam  dari  pihak  pertama ( fiduciary  position )  baik  secara  secara  pasif maupun aktif melawan hukum maupun tidak melawan hukum untuk memperoleh informasi rahasia orang dalam seperti pegawai restoran yang  tidak  sengaja  mengetahui  informasi rahasia  dari  orang  dalam  tesebut  yang kemudian  menggunakan  informasi  tersebut untuk  membeli  saham  demi  keuntungan pribadi  yang  mana  dalam  hal  ini  pelaku tersebut dikenal dengan tippe e. 5
Insider  trading dalam  UUPM  Pasal  98 tidak  diartikan  secara  tegas,  namun  hanya diberikan  batasan  sebagai  “transaksi  yang dilarang  antara  lain  yaitu  orang  dalam  dari emiten  yang  mempunyai  informasi  orang dalam dilarang melakukan transaksi penjualan atau  pembelian  atas  efek  emiten  atau perusahaan  lain  yang  melakukan  transaksi dengan  emiten  atau  perusahaan  publik  yang bersangkutan.
Pengawasan  terhadap  tindakan-tindakan dari  pelaku insider  trading dapat  mencegah adanya  praktek  insider  trading  oleh  pihak- pihak  tertentu  terutama  pihak tippee yang belum diatur (kekosongan hukum) dalam UU Pasar  modal.  Kekosongan  didalam  hukum sampai sekarang hanya  khusus  diteliti dalam rangka  penemuan  hukum  oleh  hakim bilamana  hakim  pada  suatu  sengketa  yuridis yang  konkrit  tidak  menemukan  pemecahan dalam suatu hukum positif shingga dirasakan sebagai  problematis.  Kekosongan  hukum dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan maka  harus  dibentuk  atau  diciptakan  aturan
hal. 179.
5 Munir Fuady, 2001, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Ctk. Kedua , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.174.
hukumnya. Oleh karena itu dalam menghadapi  suatu  peristiwa  konkrit  harus ditemukan hukumnya yaitu dengan menjelaskan,  melengkapi,  dan  menciptakan aturan hukumnya.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka perlu dilakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan terkait  karakteristik  tindakan Tippee dalam praktik Insider  Traiding pada  Pasar  Modal Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA
1. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal Pasar  ( market )  merupakan  sarana  yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual  untuk  sesuatu  komoditas  atau  jasa. Pembentukan  harga  terjadi  karena  adanya kesesuaian antara permintaan dan penawaran. Sedangkan pengertian modal dapat dibedakan antara:
a.    Barang  modal  ( capital  goods ),  misalnya: tanah, gedung, mesin.
b.   Modal uang ( fund ) financial assets
Modal  merupakan  salah  satu  faktor produksi  dari  segi  ekonomi. 6 Pasar  modal ( capital  market/securities  market ).  Sarana yang  mempertemukan  antara  pihak  yang memiliki dana ( supplier of fund ) dengan pihak yang membutuhkan dana ( user of fund ) untuk tujuan investasi jangka menengah dan jangka panjang. 7
Definisi  pasar  modal  menurut  Undang- Undang Pasar Modal No 8 tahun 1995 pasal 1 angka 13 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan  penawaran  umum  dan  perdagangan efek,  perusahaan  publik  yang  berkaitan dengan  efek  yang  diterbitkannya,  serta lembaga  dan  profesi  yang  berkaitan  dengan efek. 8
Istilah pasar modal ( capital market ) berarti suatu  tempat  atau  sistem  bagaimana  cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana
6 Iman Sjahputra, 2012, Pengantar Hukum Pasar Modal , Harvarindo, Jakarta, Hal 56
7 Nasarudin M Irsan, 2010, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , Kencana, Jakarta, hal.10
8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 13.
untuk  kapital  suatu  perusahaan,  merupakan pasar  tempat  orang  membeli  atau  menjual surat efek yang baru dikeluarkan.
Dari  pengertian  pasar  modal  di  atas  terdapat tiga  elemen  yang  berkaitan  dengan kegiatan pasar modal yaitu: 9
a. Penawaran umum dan perdagangan efek.
b. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya
c. Lembaga  profesi  yang  berkaitan  dengan efek.
Pasar modal ( Capital Market ) merupakan salah  satu  elemen  penting  dalam  tolak  ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Kemajuan  suatu  negara  antara  lain  ditandai adanya  pasar  modal  yang  tumbuh  dan berkembang  dengan  baik. 10 Pasar  modal memiliki empat peran sebagai berikut: 11 a. Pasar  modal  berperan  mempertemukan pihak  penjual  efek  (pihak  yang  butuh dana untuk modal usaha, yaitu perusahaan emiten) dengan pihak pembeli  efek  (pihak  yang  menawarkan dana,  yaitu  masyarakat  investor  atau pemodal).
b. Pasar  modal  berperan  sebagai  lembaga penghubung  dalam  pengalokasian  dana masyarakat  secara  efisien,  transparan, dan akuntabel.
c. Pasar  modal  berperan  menyediakan berbagai  macam  instrument  investasi yang  dapat  memungkinkan  adanya diversifikasi portofolio investasi.
d. Pasar modal berperan mengajak masyarakat  investor  (selain  pendiri perusahaan)  untuk  ikut  serta  memiliki perusahaan  publik  yang  sehat  dan berprospek baik.
Pasar  modal  di  negara  maju  merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh
9 Iskandar Irfan, 2001, Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian , Djambatan, Jakarta, hal 5.
10 D. Purnomo Serfianto,dkk.,2013, Buku Pintar Pasar Uang dan Pasar Valas , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.16.
11 Ibid . Hal 18-19.

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019
sebab  itu,  negara/pemerintah  mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal. 12
2. Pengaturan Insider Traiding di Indonesia Dasar  hukum  pengaturan  insider  traiding adalah :
1. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1952 tentang Bursa;
2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 1995  tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan di  Bidang  Pasar  Modal juncto Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1995 tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  di Bidang Pasar Modal;
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 1995  tentang  Pemeriksaan  di  Bidang Pasar Modal;
5. 3 (tiga) Keputusan Menteri Keuangan;
6. 157 (seratus lima puluh tujuh) Peraturan Bapepam
7. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Walaupun  Indonesia  telah  mempunyai undang-undang  yang  mengatur  mengenai pasar modal sejak tahun lima puluhan, tetapi larangan perdagangan orang dalam ini mulai diintrodusir dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Nomor 1548/KMK.013/1990  tentang Pasar Modal. 13 Larangan  ini  kemudian  diperkuat  dengan diberlakukannya Undang-Undang
Pasar Modal. Ketentuan mengenai larangan insider trading telah  diatur  di  dalam  Pasal  95-99 Undang-Undang Pasar Modal.
Dalam  penjelasan  Pasal  95  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar Modal 14 ,  dijelaskan  bahwa  :  Yang  dimaksud orang
dalam
adalah:
12 Sitompul  Asri,  1995, Pasar  Modal  Penawaran Umum  dan  Permasalahannya ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, hal 7.
13 Pasal 95 UUPM.
14 Syprianus  Aristeus,  2011, Penegakan  Hukum Terhadap Insider Trading Di Pasar Modal dan Upaya
a.  Komisaris,  direktur,  atau  pegawai  Emiten atau Perusahaan Publik
b.  Pemegang  saham  utama  Emiten  atau
Perusahaan Publik
c. Orang perseorangan yang karena kedudukan  atau  profesinya  atau  karena hubungan  usahanya  dengan  Emiten  atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut  memperoleh  informasi  orang dalam; atau
d. Pihak dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak  lagi  menjadi  Pihak  sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas.
Di  Indonesia  pengaturan  atas  larangan penggunaan  informasi  orang  dalam (inside information) pertama  kali  diintrodusir  dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990.  Keputusan  Menteri Keuangan ini sebenarnya merupakan
“suplemen”  atas  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 1952 tentang Bursa, yang sama sekali tidak  mengatur  secara  spesifik  tentang kejahatan-  kejahatan  yang  ada  di  pasar modal. 15
Karena  pengaturan  mengenai  pasar modal  dirasakan  tidak  memadai  lagi  dengan sebuah peraturan menteri dan undang-undang yang  terlalu  sumir  serta  ketinggalan  zaman maka  pemerintah  kemudian  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang Pasar Modal.
Dikeluarkannya Undang-Undang  Pasar  Modal  merupakan usaha pemerintah untuk membenahi landasan hukum  industri  keuangan  kita,  dan  ini dilakukan  dengan  dikeluarkannya  berbagai undang-undang  lainnya  sejak  awal  1990 seperti  Undang-Undang  tentang  Perbankan dan Asuransi. 16
Ketentuan  selanjutnya  dari  Undang- Undang Pasar Modal  memperluas jangkauan dari Pasal 95 baik terhadap orang dalam yang mendorong/mempengaruhi  orang  lain  atau memberikan  informasi  orang  dalam  kepada
Perlindungan  Terhadap  Investor ,  Badan  Pembinaan Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI, Jakarta, hal.15
15 Ibid
16 Ibid
pihak lain. Pasal 96 Pasal 96 Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal menyatakan  :  Orang  dalam  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang :
1. Mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek dimaksud; atau
2. Memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.
Undang-Undang  Pasar  Modal  juga mengatur  ketentuan  mengenai  siapa-siapa yang  dikenakan  larangan  yang  sama  dengan larangan  bagi insider. Pasal  97  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar Modal menyatakan : 17
1. Setiap  pihak  yang  berusaha  untuk memperoleh  informasi  orang  dalam  dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian  memperolehnya  dikenakan larangan  yang  sama  dengan  larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  95 dan Pasal 96.
2. Setiap  pihak  yang  berusaha  untuk memperoleh  informasi  orang  dalam  dan kemudian memperolehnya tanpa
melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi  orang dalam sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  95 dan  Pasal  96,  sepanjang  informasi tersebut  disediakan  oleh  Emiten  atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan. Sudah  sedemikian  “rapih”  nya  Undang- Undang  Pasar  Modal  Indonesia  mengatur ketentuan insider trading namun masih belum mampu  menjangkau  secara  luas  praktik insider  trading yang  terjadi.  Istilah  orang dalam atau insider dalam Undang-undang ini yang  mengatur  bahwa  orang  dalam  tidak hanya mencakup komisaris, direktur, pemegang saham utama dan pegawai. Tetapi juga mencakup juga orang atau badan hukum
17 Pasal 97 UUPM.
18 Jusuf  Anwar,  Kajian  Tentang  Kepastian  Hukum Kinerja  Lembaga  Pasar  Modal  di  Indonesia  Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Nasional,
atau  pihak  lain  yang  karena  profesi  atau karena  hubungannya  dengan  perusahaan (emiten) menjadikannya sebagai orang dalam.
Ini  misalnya  mencakup  pengacara, konsultan hukum, notaris, penasihat (keuangan,  investasi),  pemasok,  ataupun kontraktor.  Atau  juga  mereka  yang  enam bulan  terakhir  mempunyai  kedudukan  atau hubungan seperti itu dengan perusahaan.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  95  diatas serta  pasal-pasal  yang  menyangkut  orang dalam,  maka  istilah  orang  dalam (insider) sebenarnya bukanlah merupakan istilah yang tepat  untuk  menggambarkan  orang  dalam tersebut.  Hal  ini  karena  istilah  orang  dalam tidak  berarti  hanya  orang  yang  bekerja  atau yang mempunyai hubungan dengan perusahaan  atau  emiten  tetapi  juga  semua pihak  yang  mendapatkan  informasi  yang dapat  dikategorikan  sebagai  informasi  orang dalam.
Pasal  95  maupun  penjelasannya  tidak mengamanatkan  pengaturan  lebih  lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah mengenai orang dalam. Untuk mencegah praktik insider trading dalam berbagai bentuknya yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Pasar Modal,  maka  perlu  diatur  dalam  bentuk peraturan  Bapepam.  Masalah  yang  menonjol dalam ketentuan insider trading sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal indonesia, yakni: 18
1. Berkaitan  dengan  ketentuan  kategori insider yang  belum  cukup  memadai.  Di satu sisi, ketentuan kategori insider dalam Undang-  Undang  Pasar  Modal  tersebut telah  ada  kemiripannya  dengan  yang pernah  berkembang  di  pasar  modal Amerika  Serikat  mengenai  kategori insider. Namun  tidak  semua  kategori insider sama  antara  Undang-Undang Pasar  Modal  Indonesia  dan  peraturan pasar  modal  Amerika  Serikat.  Artinya Undang-Undang  Pasar  Modal  Indonesia dalam  menentukan  kategori insider
Univ.Padjadjaran,  Bandung,  2001,  hlm  16.  Pada https://customslawyer.wordpress.com/(diakses pada Oktober 2019 pukul 14.56

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019
didasarkan dari seseorang yang mempunyai fiduciary duty. 2. Undang-Undang  Pasar  Modal  Indonesia tidak  mengatur  ketentuan  “pihak  lain yang menerima informasi tidak langsung dari insider, tetapi informasi diterima dari tippee yang  lain (secondary  tippee) sebagai kategori insider.
3. Tidak  adanya  pengaturan secondary tippee tersebut  menandakan  Undang-
Undang  Pasar  Modal  Indonesia  dalam mengatur  kategori insider belum  secara maksimal mengatur rambu-rambu insider trading dan keadaan pengaturan tersebut membuktikan  Undang-  Undang  Pasar Modal Indonesia belum secara menyeluruh menerapkan pertanggungjawaban hukum insider sesuai dengan pendekatan teori penyalahgunaan (misappropreation theory). 4. Ketidakcukupan  peraturan  yang  dapat dipakai  untuk  menentukan  informasi dikategorikan  sebagai  informasi non- public dalam insider trading.
Undang-Undang  Pasar  Modal  Indonesia didalamnya  juga  terdapat  celah  hukum (loopehole) dalam menjangkau insider trading yang  didasarkan  penggunaan  atau penyalahgunaan  informasi  oleh  orang  luar untuk  melakukan  transaksi.  Undang-undang tersebut  hanya  mampu  menjangkau insider trading karena  pelanggaran  dari fiduciary duty saja.  Undang-undang  tersebut  dapat menjatuhkan  sanksi  bagi  pemberi  maupun penerima tip dari orang dalam mengenai fakta material.  Tetapi  Undang-undang  tersebut tidak  dapat  menjatuhkan  sanksi  terhadap seseorang  (bukan  orang  dalam)  yang mendapatkan  informasi  secara  tidak  sengaja yaitu secara kebetulan mendengar pembicaraan  orang  dalam  disebuah  rumah makan, mengenai kebijakan perusahaan yang merupakan suatu fakta material.
3. Tippee Dalam Hukum di Indonesia Tippee yang  merupakan  pelaku insider traiding secara tidak langsung ini sebenarnya sudah  aidtaur  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  pengertian  pihak tippee yaitu
pihak yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama ( fiduciary position ) secara melawan  hukum  untuk  mencari  informasi rahasia orang dalam yang kemudian menggunakan  informasi  tersebut  untuk membeli  saham  demi  keuntungan  pribadi. Tippee tersebut  dapat  dilihat  pada  Pasal  97 UUPM yang mana merumuskan setiap pihak dengan  sengaja  berusaha  secara  melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh  informasi  orang  dalam  yang dikenakan  larangan  yang  sama  dengan ketentuan  Pasal  95  dan  Pasal  96  UUPM. Dalam  penjelasan  Pasal  97  UUPM  tersebut dapat  dilihat  hanya  tindakan  pihak  yang berusaha  secara  melawan  hukum  saja  yang sudah  diatur,  namun  tindakan tippee yang secara tidak langsung memperoleh informasi orang  dalam  dengan  tidak  sengaja  dan  tidak melawan hukum yang kemudian
menggunakan  informasi  tersebut  untuk membeli  saham  demi  keuntungan  pribadi belum diatur di Indonesia. Selain itu tindakan tippee yang  melakukan  tindakan  melawan hukum  dan  tidak  sengaja  memperoleh informasi  orang  dalam  tersebut  kemudian memberikan informasi tersebut kepada pihak lain  yang  bukan  orang  dalam  atau  dikenal dengan  piohak secondary  tippee untuk melakukan  perdagangan  saham  maka  tidak akan dihukum karena pihak secondary tippee tersebut tidak diatur di Indonesia. Hal ini tentu saja  akan  sangat  merugikan  calon  investor yang  ingin  melakukan  perdagangan  saham. Oleh karena itu belum diaturnya pihak tippee yang  secara  tidak  sengaja  mengetahui informasi  rahasia  tersebut  dan secondary tippee yang  memperoleh  dan secondary tippee yang memperoleh informasi dari tippee tersebut  akan  menimbulkan  celah  dalam melakukan  perdagangan  saham  yang  tidak fair dengan  menggunakan  informasi  yang diperoleh  tersebut.  Meskipun  demikian  tidak diaturnya  mengenai tippee tersebut,  kegiatan pasar modal tetap berjalan namun akan sangat
perlu  diatur  jika  tindakan tippee tersebut merugikan investor. 19

## METODE
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  berupa  metode penelitian  yuridis  normatif.  Penyusunan penulisan  penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitis, yaitu memaparkan data atau gambaran secermat mungkin mengenai objek dari permasalahan.
Teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan  tahap  penelitian  di  atas  yaitu  dengan melakukan studi kepustakaan yang terdiri dari penelusuran  terhadap  dokumen  terhadap instrumen- instrumen hukum nasional, peraturan perundang-undangan yang memiliki  keterkaitan  langsung  masalah praktik insider trading dalam kegiatan pasar modal, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik  Tindakan  Tippee  Dalam Praktik Insider Traiding
Pada  pengaturan  pasar  modal  Indonesia, praktek insider tradin g banyak dilandasi oleh adanya hubungan fiduciary duty antara pelaku dengan  perusahaan  tempat  ia  bekerja  dan mendapatkan  akses  kepada  informasi  orang dalam.  Akan  tetapi  dalam  beberapa  pasal dalam  UUPM,  dapat  diperhatikan  bahwa sesungguhnya pembuat UU tersebut mempunyai  maksud  untuk  mencakup  pihak selain “orang dalam” sebagaimana dijabarkan pada  Pasal  95  UUPM.  Pihak  tersebut  adalah pihak  yang  bukan  merupakan  orang  dalam yang  mendapatkan  informasi  orang  dalam dari insider atau  yang  biasa  disebut  dengan tippee.
Jika kita melihat pada pengaturan Pasal 97 ayat (2) UUPM, maka dapat dikatakan bahwa
19 Tandi  Pada  Palayukan,  Dkk.,2013, Analisis Terhadap Larangan Praktik Insider Traising di Pasar Modal ,  USU  Law  Jurnal,  Vol.II-No.2  (Nov-2013), hal.102
20 Lihat Penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPM
21 Contoh dari “perbuatan melawan hukum” pada Pasal 97 ayat (1) UUPM adalah:
bukan  hanya  orang  dalam  yang  mempunyai fiduciary  duty untuk  menjaga  kerahasiaan informasi  orang  dalam.  Pasal  97  ayat  (2) UUPM  mengatakan  bahwa  jika  seseorang meminta  informasi  orang  dalam  kepada emiten  dan  kemudian  mendapatkannya dengan mudah tanpa pembatasan dari emiten, maka ia tidak dikenakan larangan sebagaimana  ditujukan  kepada  orang  dalam. Hal ini adalah wajar, karena jika sang emiten memberikan  informasi  orang  dalam  secara mudah dan tanpa pembatasan (maksud untuk dirahasiakan) maka informasi tersebut adalah terbuka untuk masyarakat, sehingga bukanlah informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 95 UUPM.
Namun, jika dalam pemberitahuan informasi tersebut disertai dengan persyaratan yang bersifat pembatasan (seperti syarat untuk menjaga kerahasiaan informasi), maka terhadap  penerima  informasi  (atau  biasa disebut tippee )  itu  dikenakan  larangan  orang dalam sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan 96  UUPM 20 .  Oleh  karena  itu,  penerima informasi tersebut dianggap mempunyai duty untuk menjaga informasi tersebut.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa pengaturan pada Pasal 97 ayat (1) dan (2), adalah sebagai berikut:
1) Jika tippee berusaha untuk mendapatkan  informasi  orang  dalam  dan berhasil mendapatkannya dengan perbuatan yang melawan hukum 21 , maka ia dapat  dikenakan  larangan  sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  97  ayat  (1)  UUPM.
2) Jika tippee berusaha untuk
mendapatkan  informasi  orang  dalam  dan berhasil mendapatkannya tanpa melakukan perbuatan melawan hukum, namun mendapat pembatasan dari emiten maka ia dilarang  untuk  melakukan  transaksi  efek
a. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri;
b. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk orang dalam;dan c. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan atau ancaman

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019
berdasarkan  informasi  tersebut.  Hal  ini diatur  dalam  Penjelasan  Pasal  97  ayat  (2) UUPM. Pembatasan tersebut berarti bahwa emiten  memberikan  informasi  tersebut dengan  syarat  untuk  menjaga  kerahasiaan informasi tersebut. Sehingga transaksi efek yang  dilakukan  berdasarkan  informasi tersebut merupakan pelanggaran dari Pasal 97  ayat  (2)  dan  dikenakan  larangan berdasarkan Pasal 95 dan 96 UUPM. Dapat diartikan  juga  bahwa  hal  yang  sama berlaku dalam hal insider yang memberikan  informasi  tersebut  kepada tippee 22 . 3) Jika tippee berusaha  mendapatkan informasi  orang  dalam  tanpa  melakukan perbuatan  melawan  hukum  dan  tidak mendapat pembatasan dari emiten maka ia boleh melakukan transaksi efek berdasarkan  informasi  tersebut,  tanpa dikenakan  larangan  seperti  halnya  pada Pasal 95 dan 96 UUPM. Hal ini disebabkan karena  informasi  tersebut  berarti  sudah bersifat  publik  dan  semua  pihak  berhak mendapatkannya.
Berdasarkan poin-poin di atas maka dapat dilihat  bahwa  untuk  menjadi  pihak tippee yang  diatur  dalam  UUPM,  perlu  adanya “usaha”  dari tippee itu  sendiri  dalam mendapatkan  informasi  orang  dalam,  baik dengan perbuatan melawan hukum atau tidak. Dari situ muncul kelemahan pada pengaturan mengenai insider atau  pihak  yang  dilarang untuk  melakukan  transaksi  efek.  Kelemahan tersebut  adalah  tidak  diaturnya  mengenai tippee yang mendapat informasi orang dalam secara pasif (tidak melakukan usaha).
Bilamana dikaitkan dengan misappropriation  theory , 23 maka  sebenarnya teori tersebut dapat menjangkau semua pihak, baik  itu insider sebagaimana  dimaksud  pada Pasal 95 UUPM, maupun pihak ketiga seperti pada  Pasal  97  ayat  (1)  dan  (2)  UUPM.  Oleh
22 Dalam  hal  ini,  logis  untuk  menyimpulkan  bahwa ketika ada pihak yang meminta informasi orang dalam kepada  emiten,  maka  yang  menerima  permintaan  dan memberikan  informasi  tersebut  adalah  insider,  seperti Direksi atau Dewan Komisaris.
karena  itu  dengan  merujuk  unsur-unsur misappropriation theory sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur apakah adanya usaha atau tidak dari tippee untuk mendapatkan  informasi  orang  dalam  tidak diperhitungkan lagi. Penentu apakah ia dapat digolongkan  sebagai  pelaku insider  trading atau  tidak  adalah  apakah  kemudian  ia melakukan  transaksi  efek  dengan  informasi tersebut  dan  mendapat  keuntungan  dari transaksi tersebut. Dengan demikian, inti dari teori  tersebut  adalah adanya penyalahgunaan informasi, yakni informasi orang dalam (yang masih  bersifat  rahasia)  digunakan  untuk kepentingan  pribadi  atau  beberapa  pihak tertentu yang mendapatkan informasi tersebut.
Informasi material tersebut sebenarnya adalah bersifat wajib untuk dibuka kepada  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan prinsip keterbukaan, sehingga dengan informasi tersebut para pemegang saham atau calon  investor  dapat  mempertimbangakan apakah  akan  membeli  atau  menjual  saham dari  emiten  yang  dimaksud,  atau  tidak bertransaksi  efek  dari  efek  yang  dikeluarkan oleh emiten itu.
Dengan misappropriation  theory ,  maka pemerataan  informasi  di  lantai  bursa  akan lebih  terjamin.  Karena  yang  menjadi  faktor utama  dari  teori  tersebut  apakah  ada  suatu informasi yang disalahgunakan dalam transaksi  efek  untuk  mendapat  keuntungan. Penyalahgunaan  informasi  itu  berarti  bahwa informasi  yang  seharusnya  diumumkan kepada  masyarakat,  namun  sudah  digunakan demi  kepentingan  sendiri  atau  malah dibocorkan  kepada  pihak-pihak  tertentu dengan tujuan yang sama. Contohnya seorang istri dari direktur pada perusahaan (emiten). Ia tidak mempunyai duty kepada emiten tempat suaminya  bekerja,  karena  ia  sendiri  tidak bekerja  di  sana.  Jika  ia  melakukan  transaksi efek  berdasarkan  informasi  yang  dibocorkan
23 Misappropriation  theory adalah  teori  yang membahas  mengenai  transaksi  yang  dilakukan  oleh orang luar perusahaan secara tidak sengaja berdasarkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat, maka teori  ini  dianggap  sama  saja  telah  melakukan insider trading
oleh  suaminya,  maka  sebenarnya  ia  tidak dapat  dikenakan  larangan  pada  UUPM, karena :
a. tidak berusaha
dalam
mendapatkannya (bersifat pasif), dan b. mendapatkan informasi tersebut tanpa melakukan perbuatan melawan hukum
Kenyataan  apakah  suaminya  memberikan batasan untuk merahasiakan informasi tersebut  atau  tidak  dapat  dibilang  tidak relevan  lagi,  karena  sang  istri  dalam mendapatkan  informasi  tersebut  tidaklah bermulai  dari  inisiatifnya.  Sedangkan  pada Pasal 97 ayat (2), terdapat unsur “usaha” dari pihak yang bermaksud mendapatkan informasi tersebut.
Namun, dalam kacamata misappropriation theory , sang istri pun akan dianggap sebagai pelaku insider trading , karena sudah menyalahgunakan  informasi  orang  dalam yang masih bersifat rahasia tersebut. Tidaklah penting  apakah  ia  merupakan  orang  dalam atau  bukan.  Teori  tersebut  melihat  suatu perbuatan  apakah  merupakan  suatu  praktek insider  trading atau  bukan  berdasarkan  dari informasi  yang  melandasi  transaksi  efek. Sehingga jika dibandingkan dengan pengaturan  dalam  UUPM, misappropriation theory lebih  luas  dan  efisien  dalam menangkap  pelaku insider  trading .  Dalam UUPM, masih terdapat unsur “orang dalam”, yaitu pihak-pihak tertentu yang dapat dikenai sanksi  atas insider  trading jika  terbukti terlibat  di  dalamnya.  Walaupun  demikian, UUPM juga selaras dengan misappropriation theory dalam  hal  mengandung  unsur  adanya transaksi  efek  yang  didasari  oleh  informasi orang dalam yang notabene bersifat rahasia.
Dalam  pengaturan  mengenai  pihak  yang dianggap sebagai insider , UUPM
menggunakan  kata-kata  “berusaha  untuk memperoleh informasi” dari pihak lain, yang berarti bahwa pihak tersebut harus secara aktif dan  inisiatif  untuk  mendapatkan  informasi orang  dalam  dari  pihak  lain  tersebut.  Oleh karena  itu  pihak tippee yang  dilarang  untuk melakukan transaksi efek adalah tippee yang aktif dan dengan inisiatifnya sendiri mencari informasi orang dalam, di mana:
a. Informasi tersebut dicari dengan jalan
melanggar hukum, seperti dengan mencuri, membujuk,  kekerasan,  atau  ancaman,
atau b. Informasi tersebut dengan pembatasan-pembatasan (seperti kewajiban merahasiakan)

## PENUTUP Kesimpulan
Bahwa  untuk  menjadi  pihak tippee yang diatur  dalam  UUPM,  perlu  adanya  “usaha” dari tippee itu  sendiri  dalam  mendapatkan informasi orang dalam, baik dengan perbuatan melawan hukum atau tidak. Dari situ muncul kelemahan pada pengaturan mengenai insider atau  pihak  yang  dilarang  untuk  melakukan transaksi  efek.  Kelemahan  tersebut  adalah tidak  diaturnya  mengenai tippee yang mendapat informasi orang dalam secara pasif (tidak  melakukan  usaha).  Pihak tippee yang dilarang  untuk  melakukan  transaksi  efek adalah tippee yang  aktif  dan  dengan inisiatifnya  sendiri  mencari  informasi  orang dalam, di mana:
a. Informasi  tersebut  dicari  dengan  jalan melanggar hukum, seperti dengan mencuri, membujuk,  kekerasan,  atau  ancaman, atau
b. Informasi  tersebut  dengan  pembatasan- pembatasan
(seperti
kewajiban merahasiakan).

## Saran
Faktanya  terjadi  kejahatan insider  trading , seyogyanya dibuatkan pengaturan yang lebih tegas  terkait  tindakan  tippee  dalam  rangka menciptakan  perlindungan  hukum  terhadap tindakan  tippee  dalam insider  trading yang sangat merugikan para investor. Perlindungan hukum  itu  berupa  pembuatan  aturan  hukum yang  adil  dan  dinamis  karena  dengan penegakan dan pembuatan aturan hukum yang adil  dan  dinamis,  akan  menciptakan  suatu kepercayaan para investor untuk menginvestasikan  modalnya  di  pasar  modal Indonesia.

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019
-o0o-

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Asri, Sitompul, 1995, Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung Aristeus, Syprianus, 2011, Penegakan Hukum Terhadap  Insider  Trading  Di  Pasar Modal dan Upaya Perlindungan Terhadap  Investor ,  Badan  Pembinaan
Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum dan HAM RI, Jakarta
Fuady,  Munir  2001, Pasar  Modal  Modern (Tinjauan  Hukum),  Ctk.  Kedua ,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung
__________,  2011, Pasar  Modal  Modern (Tinjauan Hukum) : Buku kesatu , Citra
Aditya Bakti, Bandung, Irfan,  Iskandar,  2001, Pengantar  Hukum
Pasar Modal Bidang Kustodian ,
Djambatan, Jakarta
M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2006,
Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia ,
Prenada, Jakarta
M  Irsan,  Nasarudin    ,2010, Aspek  Hukum Pasar  Modal  Indonesia ,  Kencana, Jakarta Sjahputra,  Iman,  2012, Pengantar  Hukum Pasar Modal , Harvarindo, Jakarta
Serfianto,  D.  Purnomo,dkk.,2013, Buku Pintar Pasar Uang dan Pasar Valas , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3608 Jurnal Hukum
Tandi  Pada  Palayukan,  Dkk.,2013, Analisis Terhadap  Larangan  Praktik  Insider
Traising  di  Pasar  Modal ,  USU  Law Jurnal, Vol.II-No.2 (Nov-2013)

## Artikel Internet
Jusuf  Anwar,  Kajian  Tentang  Kepastian Hukum Kinerja Lembaga Pasar Modal di Indonesia Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Nasional, Univ.Padjadjaran, Bandung, 2001, hlm 16. Pada https://customslawyer.wordpress.com/( diakses pada Oktober 2019 pukul 14.56