## PERANAN SAKSI AHLI FORENSIK DALAM PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Polres Labuhanbatu)
Oleh:
Poriaman, Abdul Hakim * , Risdalina Siregar Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu *Penulis koresponden Email: abdulhakim1846@gmail.com

## ABSTRACT
In a trial examination of a criminal case, the judge conducts an examination with at least two valid pieces of evidence and also pays attention to the indictment of the public prosecutor regarding what criminal act the defendant has committed. In the case of murder the judge needs a forensic expert to find out what caused the criminal incident. The forensic doctor's statement in the form of a visum et repertum plays a role in deciding / imposing a sentence for the convicted person, because the Visum Et Repertum contains information or information about the causes that resulted in a person's death or injury. The formulation of the problems in this study are: 1. What is the role of forensic experts in uncovering the crime of murder? 2. What are the obstacles faced by forensic experts in uncovering the crime of murder? This study used a normative approach, the research material was collected using document study techniques, and data analysis techniques were used qualitatively. The results of the research show that: 1. The role of a forensic specialist is very important in uncovering the crime of murder, namely being able to directly provide information in court in the form of visum et repertum. 2. The judge's consideration of the results of the forensic doctor's testimony in court in revealing the crime of murder is very helpful for the judge in taking a legal consideration.
Keywords: Witness; forensic expert; Criminal act; Suspect; Murder.

## ABSTRAK
Didalam  suatu  pemeriksaan  persidangan  perkara  pidana,  hakim  melakukan  pemeriksaan  dengan minimal dua alat bukti yang sah dan juga memeperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum tentang tindak  pidana  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  terdakwa.  Dalam  kasus  pembunuhan  hakim membutuhkkan  ahli  forensik  untuk  mengetahui  apa  penyebab  dari  peristiwa  pidana  tersebut. Keterangan  dokter  forensik  dalam  bentuk visum  et  repertum berperan  dalam  memutuskan  / menjatuhkan  pidana  bagi  terpidana,  karena Visum  Et  Repertum terebut  berisi  keterangan  atau informasi  tentang  penyebab  yang  mengakibatkan  seseorang  mati  atau  luka.  Perumusan  masalah dalam  penelitian  ini  adalah:  1.  Bagaimana  peran  ahli  forensik  dalam  mengungkap  tindak  pidana pembunuhan?    2.  Apa  saja  kendala  yang  didapat  ahli  forensik  dalam  mengungkap  tindak  pidana pembunuhan?.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normative,  materi  penelitian  dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, teknik analis data yang digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian penelitian menunjukan  bahwa:  1.  Peranan  dokter  ahli  forensik  sangat  penting  dalam  mengungkap tindak  pidana  pembunuhan  yaitu  bisa  langsung  memberikan  keterangan  dalam  persidangan  dalam bentuk visum  et  repertum .  2.  Pertimbangan  hakim  terhadap  hasil  keterangan  dokter  forensik  di Pengadilan  dalam  mengungkap  tindak  pidana  pembunuhan  sangat  membantu  hakim  dalam mengambil suatu pertimbangan hukum.
Kata Kunci : Saksi; ahli forensik; Tindak  Pidana; Tersangka; Pembunuhan

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Dieara  globalisasi  ini  sebuah  sistem transparansi pada penyidik harus meningalkan cara  lama  dengan  pengakuan  tersangka ataupun saksi.   Kerana sistem tersebut  sudah berubah  dengan istilah  metode  cara  scientif crime  inverstigation  atau    dengan    istilah penyidikan  secara  ilmiah. Karena itu visi misi khususnya  Polri  sejalan  dengan  tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional  yang  bertujuan  bahwa  suatau penyidikan harus menjunjung tinggi kekuasaan  hukum  berdasarkan  KUHP  yang tidak  lain  untuk  mengajar  keadilan  dalam sistem pembuktian dan terwujudnya  kepastian hukum  dan  meningkatkan  rasa  kesadaran seluruh  masyarakat  untuk  dapat  mematuhi hukum.  Tugas  kepolisian  selalu  mendapat perhatian  dalam  rangka  menegakkan  hukum. Sebagai  penegak  hukum,  polisi  merupakan bagian dari jajaran sub sistem peradilan pidana yang  merupakan  “pintu  gerbang”  bagi  para pencari keadilan 1 .
Kejahatan  yang  semakin  lama  semakin meningkat  merupakan  suatu  problema  yang harusnya  mendapatkan  perhatian  dan  tugas pemerintah  yang  menjadi  prioritas  utama dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan baik dilingkungan dalam kehidupan  masyarakat.  kurangnya  kesadaran dan  perhatian  dari  orang  tua  adalah  dampak
1 Siregar, M., & Pakpahan, Z. (2018). Kewenangan Mengajukan Pra Peradilan Atas
Penetapan Tersangka Di Tinjau Dari Segi
negatif  yang  dialami  seseorang  sehingga menjadi faktor utama dalam melakukan suatu tindakan  pidana.  Perbuatan  tindak  pidana merupakan  suatu  perbuatan  yang  melaggar hukum  yang mana akan mendapatkan sebuah sanksi  atau  ancaman  yang  berupa  penjatuhan hukum atau disebut dengan pidana.
Hukuman  atau  sanksi  yang  didapatkan seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana bertujun  untuk  memberikan  efek  jera  dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata  hukum.  Setiap  sanksi  dalam  perkara tindak  pidana  tergantung  pada  unsur  yang diperoleh  pada  proses  penyelidikan  karena disini akan terlihat bahwa tindak pidana yang melibatkan  seseorang  mempuyai  unsur  unsur sengaja  ataupun  tidak    sengaja.  Peraturan perundang  -  undangan  juga  memberikan kewenangan  yang  luas  terhadap  pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) KUHAP.
Proses  penyelidikan  dan  penyidikan tindak  pidana  pada  masa  sekarang  telah banyak  mengalami  kemajuan  dengan  adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  yang  modern.  Salah  satu  dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap penyelidikan dan penyidikan  tindak  pidana  adalah  dengan dibangunnya laboratorium forensik 2 .
Hukum . Jurnal Ilmiah Advokasi, 6 (2), 34-54. doi: https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.249
2 Rachmad, Andi. (2019). Peranan Laboratorium Forensik  Dalam  Mengungkap  Tundak  Pidana  Pada
Didalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti  sudah    diatur  dimana  keterangan  ahli dapat  dikatakan  alat  bukti   dan  sebagaimana alat  bukti;  yang  esensinya  dapat  memberikan pendapat,    petunjuk  terhadap  hal  hal  yang diajukan kepada saksi sesuai dengan keahliannya  yang  memperoleh  keterangan dalam memperjelas   suatu duduk perkaranya. Berdasarkan  latar    belakang  diatas  penulis memberikan  gambaran  bagaimana  peranan ahli  forensik  bagi  tindak  pidana  pembunuhan sebagai  sebuah  pembuktian  bagi  seluruh masyarakat, guna untuk kepentingan peradilan pidana dan pemberian rasa aman, nyaman dan waspda  dengan  adanya  perlindungan  yang merupakan  hak  yang  pantas  dan  layak didapatkan  untuk  saksi  dan  korban  untuk kepentingan  peradilan  pidana  dan  pemberian rasa  aman,  nyaman  dan  waspada  dengan adanya  perlindungan  yang  merupakan  hak yang    pantas    dan    layak    didapatkan  untuk saksi dan korban untuk kepentingan perlindungan  hukum.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  pemaparan  uraian  yang dikemukakan diatas, menjadi pokok permasalahan    yang    ingin    diteliti    dan    di bahas  dalam    penulisan    ini    adalah    sebagai berikut:
Tingkat  Penyidikan. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. 14(1), 15-24. https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1078
1. Bagaimanakah  peranan  saksi   ahli  forenik dalam    mengungkap      tindak  pidana pembunuhan?
2. Apa saja kendala-kendala yang didapat oleh saksi para penyidik dan saksi ahli forensik dalam    mengungkap  tindak  pidana pembunuhan?

## Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang telah    dikemukakan    maka    yang  menjadi tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Untuk   mengetahui  apa saja peranan saksi ahli  forensik  dalam  penetapan  tersangka tindak  pidana  pembunuhan.
2. Untuk   mengetahui bagaimana kedudukan hukum  dalam  saksi  ahli  forensik    dalam penetapan   tindak  pidana  pembunuhan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini menggunakan sebauah penelitian    kualitatif        dimana      mempunyai sifat  yang    deskriftif    yang    realistis,  dimana penulis  dapat  memahami  dan  memungkin sebuah   pandangan   yang  menuangkan  ide ide  dikeliling  yang  terjadi  secara  fakta. Kualitatif ini sebuah teknik dalam pengumpulan data yang lebih banyak menggunakan secara  mendalam dalam sebuah wawancara  dan  observasi,  dan  dokumentasi yang  diambil  penulis.

## III. PEMBAHASAN
1. Peranan dokter forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan
Hukum    acara      pidana      bertujuan untuk  mencari   kebenaran  materil  dari  suatu peristiwa    pidana,    penemuan    kebenaran materil  tidak  terlepas  dari  suatu  pembuktian, yang menggambarkan  tetang  suatu  kejadian yang  konkrit  membuktikan  sesuatu    menurut hukum    pidana  berarti    menunjukkan  hal  hal yang  dapat  ditangkap  oleh  panca  indera, mengutarakan  hal  tersebut dan berpikir secara logika,  pembuktian  dalam    perkara    pidana menurut    Pasal  184  KUHAP      memerlukan adanya  alat    bukti      yang      sah    yaitu  : keterangan  saksi      keterangan    ahli,    surat, petunjuk dan keterangan terdakw a.
Selanjutnya    dalam  Pasal  183  KUHAP menyebutkan  bahwa  : hakim    tidak    boleh menjatuhkan pidana   kepada seorang kecuali apabila  sekurang  kurangnya  dua  alat bukti yang sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana benar benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang salah melakukannya.
Selanjutnya  Ilmu  kedokteran      juga mempunyai      peranan  dalam  hal  menentukan hubungan   hubungan   causalitas  antara  suatu perbuatan    dengan    akibat    yang      akan timbulkannya  dari  perbuatan  tersebut,  baik yang  menimbulkan    luka    pada    tubuh,  atau yang    menimbulkan  matinya  seseorang, dimana  terdapat  akibat  akibat    tersebut  patut diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan hasil    pemeriksaan      ahli      forensik  inilah
selanjutnya  dapat  diketahui  apakah      luka sesorang,    tidak    sehatnya  seseorang  tersebut diakibatkan oleh tindak  pidana  atau  tidak.
2. Dokter  sebagai  saksi  ahli  forensik
Kewajiban  dokter  untuk  membuat keterangan  ahli  telah  diatur  dalam  Pasal  133 KUHAP. Keterangan  ahli ini  akan  dijadikan sebagai alat bukkti yang  sah  didepan  siding pengadilan  (Pasal  1814  KUHAP)  dam  dapat diberikan  keterangan  secara  lisan  di  depan sidang    pengadilan  (Pasal  186  KUHAP),  bila dokter atau tenaga Kesehatan dengan sengaja tidak  memenuhi    kewajiban  saat  dipanggil sebagai   saksi,  atau  sebagai  ahli dalam   suatu kasus  yang  diduga    terkait  dengan  suatu kejahatan  maka  dalam    perkara    pidana diancam dengan  pidana paling  lama 6 bulan (Pasal  224  KUHAP).    Dokter  pemeriksa sebagai  saksi  ahli  dapat  terkait    visum    et repertum  yang  dibuat  ataupun diluar visum et  repertum  berupa  pertanyaan  hakim. Versi pertama sebagai saksi  A Charge saksi  yang dihadirkan  ke pesidangan  oleh  jaksa penuntut umum dimana keterangannya dapat menguntungkan maupun memberatkan terdakwa. Versi   kedua   sebagai  saksi  A de charge saksi  ini  dihadirkan  ke persidangan oleh  terdakwa  atau  penasehat  hukumnya dimana keterangan yang diberikan meringankan  terdakwa  atau  dapat  dijadikan dasar   bagi   nota   pembelaan (Pledeoi) dari terdakwa  atau  penasehat  hukumunya.
3. Hambatan    penyidik      dan      saksi      ahli
Forensik  dalam  pemeriksaan  sebagai saksi  dalam  kasus tindak pidana
Dalam menghadapi kasus tindak pidana yang    didukung    dengan  minimal    dua    alat bukti  yang  sah,  aparat  penegak  hukum  sulit membuktikan    bersalah        atau    tidak  nya tersangka  /  terdakwa.  Beberapa  hambatan yang    dihadapi  oleh    penyidik    dalam  upaya pemeriksaan  alat    bukti    terhadap    tindak pidana yaitu : 1. Jarak  lokasi  laboratorium  2. terbatasnya  biaya  operasional.3.  kurangnya jumlah saran prasarana yang  diperlukan.
4. Faktor  faktor  penghambat  dari  fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap  kasus  pidana
Dalam  melakukan  penyidikan  perkara tindak  pidana  pembunuhan  dengan  bantuan ilmu  kedokteran  forensik  terkadang  penyidik mengalami hambatan dalam melaksanakannya.    Ada  beberapa  faktor penghambat  dalam  penegakan hukum yaitu ;
a) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum.
b) Faktor masyarakat  yaitu faktor lingkungan yang  mana  hukum itu  diterapkan.
c) faktor kebudayaan yaitu  hasil  karya cipta rsasa  didasarkan      ada    karsa  manusia didalam hidup.
d) faktor  penegak  hukum  yaitu  pihak  pihak yang  membentuk    maupun    yang menerapkan  hukum

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan penelitian  yang   telah  dilakukan  dapat ditarik kesimpulan  sebagai berikut :
1. Peranan    saksi    ahli      forensik    dalam mengungkap suatu tindak pidana merupakan  usaha  untuk    mengetahui identitas  seseorang yang  ditujukan  untuk kepentingan  forensik,  yaitu  kepentingan proses  peradilan.  sebuah  peranan  saksi ahli   khususunya    forensik    adalah    jalan yang  ditempuh  pada  proses  penyidikan untuk  memberikan  keterangan  yang materil,  akurat,  real  yang  digunakan dalam pengadilan untuk membantu memecahkan  suatu  kejahatan  dalam penegakan keadilan dalam perkara dipengadilan.
2. Hambatan  atau  kendala-kendala  yang didapat  oleh  saksi forensik dan saksi para penyidik  dalam  mengungkap  tindak pidana  pembunuhan      yang    sering dihadapi    pihak  penyidik  selama  TKP antara   lain  kurangnya  sarana  prasarana.
3. Dalam    suatu      kasus  kriminal  sangat dibutuhkan ilmu pengetahun   yang  dapat digunakan  dalam  proses  penyelidikan untuk kepentingan  hukum  dan  keadilan .

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Andrisman,Tri 2011. Hukum pidana. Universitas  Lampung, Bandar Lampung
Abdul  Mun’in  Idris,1997 .  Pedoman  Ilmu Kedokteran  Forensik,  Binarupa  Asara,
Jakarta
Hari Sasangka  dan  Lily Rosita, 2003. Hukum Pebuktian    Dalam  Perkara  Pidana, Mandar Maju, Bandung.
Hamzah  Andi,  dkk.  1993.  Hukum  Acara Pidana Indoneesia. Arikha Media Citra,Jakarta.
Soeparmono, 2011. Keterangan    ahli    dan Visum Et Repertum dalam asfek Hukum Acara  Pidana, Mandar  Maju, Cetakan ke III, Bandung.
Sofwan  Dahlan , 2004. Imu    kedokteran forensik  (Pedoman  bagi  dokter  dan penegak hukum ). Semarang : Badan
Penerbit  Universitas  Diponegoro,

## 2. Jurnal
Rachmad, Andi. (2019). Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap  Tundak  Pidana  Pada Tingkat  Penyidikan. Jurnal  Hukum Samudra Keadilan. 14(1), 15-
24. https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i
1.1078
Siregar,  M.,  &  Pakpahan,  Z.  (2018).
Kewenangan Mengajukan Pra Peradilan  Atas  Penetapan  Tersangka Di  Tinjau  Dari  Segi  Hukum . Jurnal Ilmiah Advokasi, 6 (2), 34-54. doi: https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2. 249

## 3. Undang-Undang
Kitab  Undang Undang  Hukum  Pidana UU No.8 Tahun 1981 Tentang  Kitab Undang
Undang  Hukum   Acara Pidana UU  No.2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisisan Negaraa  Republik  Idonesia