## Wajah Hukum

## Tinjauan Yuridis Bukti Ilmiah Penyelesaian Perkara Kebakaran Hutan dalam Persfektif Hukum Lingkungan
Octa Vera 1 , Serlika Aprita 2 , Kurniati 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang JL. Jendral Ahmad Yani, 13 Ulu Kecamatan Plaju, Kota Palembang 30116 Correspondence email: 5312lika@gmail.com
Abstrak. Eksplorasi alam menjadi lebih dan lebih umum karena dilihat sebagai diciptakan untuk kepentingan manusia. Salah satu ilustrasi  bagaimana  unsur-unsur  sembrono  menimbulkan  kerusakan  adalah  kebakaran  hutan.  Kebakaran  hutan  Kalimantan  dan Sumatera berdampak signifikan terhadap ekosistem, masyarakat, dan ekonomi. Topik kebakaran hutan akan ditelaah dalam jurnal ini  dari  sudut  teori  etika  lingkungan  yaitu  Antroposentrisme  dan  Biosentrisme,  yang  keduanya  memandang  sebagai  sengketa kholifatulfil Ard yang melibatkan eksploitasi yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Majalah ini menggunakan metode sastra dan mengacu pada makalah ilmiah untuk isinya. Kajian ini akan memperoleh perspektif yang benar untuk kali ini tentang interaksi antara  manusia  dan  alam  dari  paradigma  etika  lingkungan  kedua,  yang  memungkinkan  masyarakat  secara  keseluruhan  untuk menyesuaikan  perspektifnya  dan  memanfaatkan  alam  sebaik  mungkin.  karena  dikatakan  dalam  Al  Qur'an  bahwa  bagian  dar i kerusakan yang dilakukan pada planet ini oleh umat manusia.
Kata Kunci: kebakaranhutan, teorietika, lingkungan
Abstract. Exploration of the natural world is becoming more and more popular since it is seen as being for human benefit. One illustration  of  how  certain  reckless  elements  inflict  damage  is  forest  fires.  The  Kalimantan  and  Sumatra  forest  fires  had  a significant negative impact  on ecosystems,  society, and the economy. In this journal, the problem  of forest  fires  will  be studied from the perspective of environmental ethics theory, namely Anthropocentrism and Biocentrism, where the two views contradict each  other  related  to  exploitation  that  should  not  be  carried  out  by  humans  as  kholifatul fil  Ard. This  journal  uses  the  library method  using  scientific article journals and theses. From the second paradigm on environmental ethics, this study  will  produce the  right  perspective  in  this  era  regarding  the  relationship  between  humans  and  nature,  so  that  the  perspective  of  society  in general can change and can take advantage of this nature according to its portion. Because in the Qur'an it has been explained that some of the damage that exists on earth comes from humans.

## Keywords: forest fires, theoretical, environment

## PENDAHULUAN
Ini  telah menjadi bencana nasional dan  internasional di  Indonesia.  Hal ini disebabkan oleh efek ekstensif dari kebakaran  hutan  dan  lahan,  seperti  pelepasan  asap  dan  gas  pembakaran  ke  atmosfer  (seperti  CO2).  Hampir  setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan, terutama pada musim kemarau. 1 Hutan Indonesia, yang merupakan salah satu hutan  tropis  terbesar  di  dunia,  sangat  penting  untuk  melestarikan  kehidupan  manusia  secara  umum  dan  mengurangi dampak  perubahan  iklim  pada  khususnya.  Oleh  karena  itu,  untuk  mendukung  pengelolaan  hutan  dan  pembangunan kehutanan yang lestari bagi kemakmuran rakyat, pemanfaatan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan daya dukung dan memperhatikan kelestarian hutan. beroperasi dengan baik dan selaras dengan lingkungan. Karena letaknya di bawah garis khatulistiwa, Indonesia tropis adalah  rumah  bagi  sumber  daya  alam  yang  melimpah,  termasuk  vegetasi,  hewan,  dan  hutan.  Dengan  luas  hutan 884.950  km 2 ,  Indonesia  juga  memiliki  kawasan  hutan  terluas  di  dunia.  Ini  merupakan  sekitar  46,46%  dari  total  luas daratan  Indonesia.  Tuhan  Yang  Maha  Esa  memberi  kita  hutan  sebagai  hadiah,  dan  kita  harus  mensyukurinya. 2 Padahal,  keberadaan  hukum  dalam  suatu  masyarakat  dapat  dilihat  sebagai  cara  untuk  mengubah  sikap  dan  pola perilaku  individu  di  samping  sebagai  cara  untuk  menertibkan  kehidupan  masyarakat.  Dengan  penekanan  pada penanganan  masalah  ekonomi,  hutan  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  dapat  digunakan  untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan.
Hutan didefinisikan sebagai “satuan ekosistem berupa hamparan lahan yang meliputi sumber daya alam hayati dan di dalamnya terdapat pepohonan dalam tatanan alamnya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain” dalam Pasal 1  Angka  2  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan.  Kebakaran,  kebakaran  hutan,  dan
1 Syarifah,  H.,  Poli,  D.  T.,  Ali,  M.,  Rahmat,  H.  K.,  &  Widana,  I.  D.  K.  K.  (2020). Kapabilitas  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  Kota  Balikpapan  dalam  Penanggulangan  Bencana  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan. NU SANTARA:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 7 (2), 398-407 Doi.10.31604/jips.v7i2.2020.398-407 Vol.3. No.1  tahun (2015) hlm.103-112
http://jurnal.fp.unila. ac.id/index.php/JHT/article/view/629/575 .
2 Ahmad Redi, “ Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan ”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.1.
Octa Vera et al., Tinjauan Yuridis Bukti Ilmiah Penyelesaian Perkara Kebakaran Hutan dalam Persfektif Hukum Lingkungan
pembakaran  lahan  mengakibatkan  kerugian  yang  signifikan  baik  bagi  kehidupan  manusia  maupun  non-manusia. jumlah orang yang tewas sebagai efek langsung atau tidak langsung dari seberapa hebat api itu, serta hilangnya materi genetik  dan  punahnya  spesies  tumbuhan  dan  hewan  (satwa  liar)  yang  tidak  dapat  dibangkitkan  kembali  merupakan aspek  yang  paling  menyedihkan.  Studi  telah  menunjukkan  bahwa  membakar  atau  memulai  hutan  memiliki  berbagai efek negatif pada ekosistem dan sumber daya lahan. 3
Bukti ilmiah ( scientificevidence ) tidak dimanfaatkan di ruang sidang atau sebagai penyajian data penting untuk mendukung bukti. Selain merusak ekosistem, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Indonesia juga mencemari  udara. 4 Salah  satu  kesulitan  yang  dihadapi  penegak  hukum  adalah  menghentikan  pembakaran  hutan  dan  kawasan  lainnya secara  ilegal  adalah  sulitnya  memperoleh  bukti  untuk  mempertahankan  suatu  keyakinan,  yang  pada  akhirnya mengarah  pada  putusan  pengadilan  yang  ringan  dan,  dalam  beberapa  kasus,  pembebasan  mereka  yang  bertanggung jawab.  untuk  kejahatan.  Hal  ini  sulit  dibuktikan  bukan  hanya  karena  memiliki  komponen  teknologi  yang  menuntut keterampilan profesional tingkat tinggi, tetapi juga karena tidak hanya bersifat legal.
Biasanya, fakta yang dikumpulkan menggunakan metode ilmiah berfungsi sebagai dasar untuk bukti ilmiah. Hal ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  ilmiah  pada  umumnya  telah  berteori,  menguji,  dan  menerima  landasan  suatu pembuktian yang sah. Ini mungkin menyiratkan bahwa teori-teori yang mendukung bukti ilmiah telah melalui tinjauan sejawat dan telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal akademis bereputasi. Secara umum, berbagai macam bukti forensik, seperti asam deoksiribonukleat atau pencocokan DNA, identifikasi sidik jari, dan bukti rambut/serat, sering dianggap sebagai  bukti  ilmiah.  Jenis  bukti  ini  biasanya  disajikan  sebagai  bukti  ilmiah  karena  proses  yang  digunakan  untuk menghasilkannya biasanya di luar pemahaman hakim dan juri.
“ Even though it can support a claim, scientific evidence might occasionally be rejected in a courtroom or trial. There are typically a number of stages that must be finished before it may be offered in a court as factual evidence. A scientific  hypothesis  must  often  be  accepted  as  true  by  the  whole  scientific  community  before  it  can  be  used  as evidence  in  court .” 5 Meskipun  dapat  mendukung  suatu  klaim,  data  ilmiah  terkadang  dapat  ditolak  di  pengadilan. Seringkali  ada  beberapa  tahapan  yang  harus  diselesaikan  sebelum  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  di pengadilan. 6 Sebuah  hipotesis  ilmiah  harus  sering  diterima  oleh  seluruh  komunitas  ilmiah  untuk  dapat  digunakan sebagai bukti di pengadilan. Kesaksian ilmiah di pengadilan sangat menantang. Ini memerlukan pendekatan yang ketat yang  akan  disetujui  oleh  komunitas  ilmiah.  Komunitas  ilmiah  yang  bersangkutan  terdiri  dari  para  profesional  yang secara umum diakui memiliki pengetahuan berdasarkan ilmu kolektif.

## METODE
Menurut Peter Mahmud Marzuki , Kajian hukum normatif preskriptif berusaha memahami fungsi hukum, dasar- dasar keadilan, kemanjuran aturan hukum, konsepsi hukum, dan standar hukum. 7 Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa tujuan penelitian adalah untuk memberikan konsep, teori, atau argumen yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. 8 Argumen-argumen  yang  dikemukakan  di  sini  dimaksudkan  untuk  memberikan  perspektif  tentang  sah apakah hasil penelitian itu dari segi fakta atau perkembangan hukumnya sah atau tidak. Selain itu,  Perselisihan dalam ranah  dogma  hukum,  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  terjadi  ketika:  Pertama,  para  penggugat  atau  peserta  diskusi memberikan interpretasi yang bervariasi atau bahkan bertentangan terhadap teks atau peraturan karena ambiguitasnya; Kedua,  adanya  kekosongan  hukum,  dan  ketiga,  fakta  dimaknai  secara  berbeda.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  dengan melakukan  penelitian  akademis  dapat  ditemukan  informasi  yang  bermanfaat  yang  dapat  digunakan  dalam  praktek hukum.  Sangat disarankan agar hakim yang  bertindak  sebagai arbiter sengketa berkonsultasi dengan hasil penelitian hukum akademik karena putusan akhir juga akan digunakan sebagai bahan kajian.

## HASIL

## Kekuatan Bukti Ilmiah pada Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan
Bukti ilmiah adalah pertumbuhan bukti dalam keadaan di mana dianggap penting untuk mencari penjelasan ahli dalam  disiplin  ilmu  tertentu.  Masalah  lingkungan  termasuk  dalam  definisi  bukti  ilmiah,  tetapi  ada  banyak  topik tambahan yang memerlukan penjelasan ahli. “Generally speaking,  The basis of scientific evidence is knowledge that
3 Saharjo,  I.  B.  H,  “ Pengendalian  kebakaran  hutan  dan  atau  lahan  Indonesia ”,  (Bogor : PT Penerbit IPB Press, 2018), hlm. 28
4 Kisworo, W. (2018). JurnalHukumLingkunganIndonesia .doi.org/10.38011/jhli.v5i1.74. Vol.5. No.1 (2018)  : Oktober hlm.24-59 . https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/74.
5 Keum J.Park,”Judicial Utilization of Scientifi Evidence in Complex Enviromental Torts:Redefining Litigation Driven”, Fordhan Enviromental Law Jurnal ,Vol.7(2),1996,hlm.486.
6 Windu  Kisworo,  “Aplikasi  Prinsip-Prinsip  Terkait  Bukti  Ilmiah  (Scientific  Evidence)  di  Amerika  Serikat  dalam Pembuktian Perkara Perdata Lingkungan di Indonesia”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , Vol.5 (1), hlm.27.
7 Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum ”, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.22.
8 Ibid
Octa Vera et al., Tinjauan Yuridis Bukti Ilmiah Penyelesaian Perkara Kebakaran Hutan dalam Persfektif Hukum Lingkungan
has been attained via the use of the scientific process. This demonstrates that the evidence's underlying presumptions have undergone scrutiny and are widely acknowledged by the scientific community.  In general, many other types of forensic evidence, such as DNA matching, fingerprint identification, and hair/fiber evidence, are regarded as scientific proof. They are generally presented as scientific evidence since the methods used to produce these types of evidence are frequently outside the knowledge that judges and jurors understand.” 9
Secara umum, data yang dikumpulkan melalui proses ilmiah berfungsi sebagai dasar untuk pembuktian ilmiah. Ini  menunjukkan  bahwa  dasar  dari  bukti  yang  andal  telah  dihipotesiskan,  diuji,  dan  diterima  oleh  komunitas  ilmiah secara  keseluruhan.  Secara  umum,  berbagai  bukti  forensik,  seperti  asam  deoksiribonukleat  atau  pencocokan  DNA, identifikasi  sidik  jari,  dan  bukti  rambut  atau  serat,  sering  dianggap  sebagai  bukti  ilmiah.  Jenis  bukti  ini  biasanya disajikan  sebagai  bukti  ilmiah  karena  proses  yang  digunakan  untuk  menghasilkannya  biasanya  di  luar  pemahaman hakim dan juri.
Pengadilan  memberikan  bobot  pembuktian  yang  lebih  tinggi  saat  menegakkan  undang-undang  pidana lingkungan  karena  kedalaman  bukti  ilmiah  terhadap  pelanggaran  yang  melibatkan  kebakaran  hutan  dan  lahan. Penjelasan umum UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 6 menjelaskan bahwa undang-undang ini  tetap  menggunakan  asas  ultimum  remedium  yaitu  penerapan  hukum  pidana  sebagai  tindakan  yang  paling  efektif dan  menggunakan  ancaman  pidana  seminimal  mungkin  di  samping  hukuman  maksimum  dalam  penegakan  hukum pidana.  Hanya  diterapkan  pada  tindak  pidana  formal,  seperti  penerapan  sanksi  pidana  emisi,  gangguan,  dan pelanggaran  persyaratan  kualitas  air  limbah.  Penjelasan  ini  memperjelas  bahwa  ancaman  pidana  maksimum  dan minimum,  serta  undang-undang  lainnya,  digunakan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Sebagai  suatu  metode penegakan  hukum  pidana,  pemidanaan  sangat  terkait  dengan  persoalan  pertanggungjawaban  pidana.  Dalam  kasus kejahatan  lingkungan,  sistem  jalur  ganda  digunakan,  dengan  individu  yang  membakar  hutan  dan  jenis  lahan  lainnya akan  dikenakan  hukuman  penjara  dan  hukuman. 10 kumulatif  daripada  alternatif.  Akibatnya,  mereka  yang  terlibat dalam  pelanggaran  pembakaran  hutan  dan  lahan  akan  dihukum  dengan  hukuman  penjara  dan  hukuman.  Tanggung jawab atas pelanggaran ini juga bertumpu pada apakah itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Sebelum menjatuhkan  pidana,  perlu  ditetapkan  bahwa  telah  dilakukan  suatu  tindak  pidana  berupa  kesalahan,  baik  disengaja maupun  karena  kelalaian.  Hal  ini  dilakukan  dengan  memperhatikan  pelanggaran,  baik  pelanggaran  materil  maupun formil.  Deskripsi  pelanggaran  memberikan  panduan  dan  menentukan  apa  yang  perlu  dibuktikan.  Menurut  undang- undang,  pembakaran  hutan  dan  lahan,  serta  setiap  unsur  lain  yang  membentuk  suatu  kejahatan,  harus  dibuktikan  di pengadilan  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana.  Tampaknya  baik  individu  maupun  badan  hukum  atau  korporasi menjadi sasaran kejahatan ini, sesuai dengan aturan dan peraturan yang berbeda yang mengatur pembakaran hutan dan lahan,  artinya  ada  tanggung  jawab  dan  tanggung  jawab  individu  dalam  kasus  pembakaran  hutan  dan  lahan  sebagai kejahatan lingkungan. tanggapan korporasi bahwa ia melakukan pelanggaran lingkungan hidup, yang selanjutnya akan dipidana. Karena kesulitan dan kerumitan yang terlibat dalam mendemonstrasikan berbagai jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan, akuntabilitas perusahaan adalah subjek yang kompleks yang melibatkan pembuktian kesalahan, baik yang dilakukan dengan niat jahat atau kelalaian.

## Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kebakaran Hutan dalam Perspektif Hukum Lingkungan
Pembakaran  kayu  dan  lahan  lain  dengan  sengaja  dianggap  sebagai  kejahatan  lingkungan  karena  merusak ekosistem  dan  dilakukan  oleh  individu  atau  bisnis.  Karena  memenuhi  syarat  untuk  melakukan  tindak  pidana  dan menimbulkan akibat yang dapat merugikan kepentingan banyak orang, Akibatnya, pembakaran lahan dan hutan dapat dianggap  sebagai  kejahatan  yang  memiliki  akibat  bagi  pelakunya. 11 Kurangnya  pemahaman  lingkungan  di  kalangan masyarakat  umum  inilah  yang  menyebabkan  terjadinya  pembakaran  ilegal  di  Indonesia.  Hukum  dan  peraturan  yang membatasi praktik pembakaran hutan dan  lahan lainnya secara ilegal  sangat penting. Peraturan perundang-undangan dimaksudkan  untuk  mengendalikan,  mencegah,  dan  mengurangi  dampak  pembakaran.  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  2014,  yang  mengatur  tentang  Perkebunan  dan  Larangan  Kebakaran  Hutan,  serta  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  termasuk  di  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Barang  siapa  dengan  sengaja membuat kebakaran, ledakan, atau banjir diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas (12), lima belas (15), atau  bahkan  seumur  hidup,  menurut  Pasal  187  KUHP,  atau  untuk  beberapa  tahun  tertentu,  seperti  dua  puluh  (20). Lamanya  hukuman  bervariasi  tergantung  pada  konsekuensi  dari  pelanggaran.  Pembakaran  juga  dilarang  saat membuka lahan, sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 huruf h UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan
9 Keum  J.Park,”Judicial  Utilization  of  Scientifi  Evidence  in  Complex  Enviromental  Torts:  Redefining  Litigation Driven”, Fordhan Enviromental Law Jurnal ,Vol.7(2),1996, hlm.486.
10 Sukandar Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 124.
11 Nur  Rochati,  R.B.  Sularto,  J.  I.  S,  (2017)  “ Kajian  Kriminologi  Terkait  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak Pidana  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  di  Provinsi  Riau” , Diponegoro  Law  Journal vol.26  no22hlm9  https://Sisthayoni, IW Suardana - ojs.unud.ac.id.
Octa Vera et al., Tinjauan Yuridis Bukti Ilmiah Penyelesaian Perkara Kebakaran Hutan dalam Persfektif Hukum Lingkungan
tetapi,  dalam  Pasal  69  alinea  kedua  terdapat  pengecualian  sebagai  berikut:  “Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf  H  sangat  memperhatikan  kearifan  lokal”  di  daerahnya  masing-masing.  Pasal  69  ayat  2  menyatakan bahwa lahan harus dibakar dengan luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga, ditanami spesies asli, dan dikelilingi sekat  bakar  sebagai  tindakan  pencegahan  kebakaran  untuk  mengurangi  ukuran  dan  penyebaran  kebakaran  ke lingkungan.  Pasal  50  ayat  D  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  dilarang  membakar  hutan”.  Selain  itu,  api  tidak diperbolehkan bagi setiap pelaku usaha perkebunan saat membuka atau mengolah tanah berdasarkan Pasal 56 Ayat 1 UU  Perkebunan.  Hukuman  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  pelaku  pembakaran  sebagai  bagian  dari  kesalahan pidana  mereka  juga  diatur  dalam  undang-undang  ini.  Pembakar  harus  dibuat  untuk  mempertanggungjawabkan perbuatan  mereka.  Tanggung  jawab  atas  pelanggaran  ini  juga  bertumpu  pada  apakah  itu  dilakukan  dengan  sengaja atau  karena  kelalaian.  Sebelum  menerapkan  hukuman,  penting  untuk  menetapkan  bahwa  suatu  tindak  pidana kesalahan  telah  dilakukan,  baik  sengaja  maupun  lalai.  Hal  ini  dilakukan  dengan  memperhatikan  delik,  baik  delik materil maupun delik formil. Deskripsi pelanggaran memberikan panduan dan menentukan apa yang perlu dibuktikan. Pembakaran hutan dan lahan, serta komponen lain yang digunakan untuk melakukan kejahatan, semuanya diwajibkan oleh  hukum  untuk  dibuktikan  di  pengadilan  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana.  Selain  itu,  setiap  pelaku  usaha perkebunan yang mengolah atau membuka lahan dengan cara dibakar dilarang melakukannya sesuai dengan Pasal 56 ayat 1 UU Perkebunan. Hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku pembakaran sebagai ukuran kesalahan pidananya merupakan bagian lain dari undang-undang ini yang diatur.

## SIMPULAN
1. Dalam menegakkan hukum pidana lingkungan, hakim memberikan bobot pada alat bukti selain bukti ilmiah untuk menunjukkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, yang merupakan bukti keandalan bukti ilmiah dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan seperti kebakaran hutan dan lahan.
2. KUHP,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan  semuanya  memiliki  ketentuan  yang  melarang  pembakaran  kayu  dan  tanah  lainnya.  Selain  itu, hukuman untuk pembakaran kayu dan lahan lainnya diatur dalam aturan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Ahmad Redi, Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan , Jakarta : Sinar Grafika, 2014 Arifin Arief, Hutan dan Kehutanan , Yogyakarta : Kanisius, 2011 MarwanMas, “ PengantarIlmuHukum” , Jakarta : Ghalia Indonesia, 2016 Saharjo, I. B. H, “ Pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan Indonesia ”, Bogor : PT Penerbit IPB Press, 2018
Website https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_evidence

## Jurnal
Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. NU SANTARA:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial , 7 (2),  398-407  Doi.10.31604/jips.v7i2.2020.398-407 Vol.3. No.1 http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JHT/article/view/629/575 .
Keum  J.Park,”Judicial  Utilization  of  Scientifi  Evidence  in  Complex  Enviromental  Torts:Redefining  Litigation Driven”, Fordhan Enviromental Law Jurnal ,Vol.7(2),1996. Nur  Rochati,  R.B.  Sularto,  J.  I.  S,  (2017)  “ Kajian  Kriminologi Terkait  Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap  Tindak Pidana  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  di  Provinsi  Riau” , Diponegoro  Law  Journal vol.26  no22hlm9 https://Sisthayoni, IW Suardana - ojs.unud.ac.id.
Windu  Kisworo,  “Aplikasi  Prinsip-Prinsip  Terkait  Bukti  Ilmiah  (Scientific  Evidence)  di  Amerika  Serikat  dalam Pembuktian Perkara Perdata Lingkungan di Indonesia”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia ,Vol.5(1)