ASPEK HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
Oleh :

## Sri Mulyati Chalil

## ABSTRAK
Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, merek memiliki fungsi yang  sangat  penting  bagi  eksistensi  sebuah  perusahaan.  Pemboncengan reputasi  terhadap  merek  terdaftar  banyak  sekali  terjadi  dan  dilakukan  oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tidak sedikit pengusaha di negeri ini  yang  melakukan  tindakan  pemboncengan  reputasi  terhadap  merek terdaftar dengan cara membuat suatu merek yang mirip dan dapat mengelabui konsumen,  dan  merek  tersebut  ternyata  dapat  disahkan  dalam  pendaftaran merek oleh Dirjen HKI. Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek  dan Indikasi Greografis dan Indikasi Greografis menyebutkan bahwa permohonan harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain  yang sudah terdaftar lebih  dahulu.Para  pelaku  bisnis  seringkali  melakukan  kecurangan  dan  tidak mempunyai  itikad  baik  dalam  menjalankan  usahanya  yaitu  dengan membonceng  ketenaran  merek  terkenal  milik  pihak  lain  untuk  mendapatkan keuntungan  yang  besar.  Itikad  tidak  baik  merupakan  perbuatan  yang  tidak jujur  yang  memiliki  niat  membonceng  atau  meniru  ketenaran  merek  milik pihak  lain  demi  kepentingan  usahanya  yang  mengakibatkan  kerugian  pada pihak lain.
Kata kunci : Merek, Pemalsuan, Peniruan

## A. Pendahuluan
Merek  sangat  penting  bagi  sebuah  perusahaan  di  dalam  hubungan  bisnis dengan  perusahaan  lainnya  karena  mengidentifikasikan  suatu  ciri  dari  produk yang  dihasilkan.  Sebagai  cabang  dari  HKI,  merek  memiliki  fungsi  yang  sangat penting  bagi  eksistensi  sebuah  perusahaan.  Fungsi  merek  tidak  hanya  sekedar untuk  membedakan  suatu  produk  dengan  produk  lain,  melainkan  juga  berfungsi sebagai  asset  perusahaan  yang  tidak  ternilai  harganya  khususnya  untuk  merek- merek yang sudah terkenal.
Pendaftaran  sebuah  merek  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasikan barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif
merek tersebut. 1 Pemilik merek yang telah terdaftar tentunya memiliki hak  untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin.
Apabila  merek  telah  terdaftar  dengan  sah,  maka  bila  terjadi  pelanggaran terhadap  hak  merek,  pemilik  atau  pemegang  hak  yang  sah  dapat  mengajukan tuntutan  melalui  jalur  hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  76  Undang-Undang  20 Tahun  2016  Tentang  Merek    dan  Indikasi  Greografis  dan  Indikasi  Geografis. Perlindungan terhadap hak merek bagi pemegang merek di Indonesia akhir-akhir ini  semakin  menurun.  Hal  ini  disebabkan  masih  sering  dijumpai  adanya pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hak  merek.  Suatu  merek  terkenal  biasanya tidak  dapat  lepas  dari  tindakan-tindakan  pelanggaran  HKI,  seperti  pemalsuan, peniruan serta pemboncengan reputasi. 1
Perusahaan  banyak  menghabiskan  waktu,  tenaga  dan  uang  untuk membangun  sebuah  reputasi  bagi  produk-produk  mereka.  Pengusaha-pengusaha di  negeri  ini  sebenarnya  sudah  mempunyai  kesadaran  akan  pentingnya  merek yang diciptakan untuk mencitrakan produk yang mereka hasilkan.
Kenyataannya  di  dalam  kehidupan  bisnis  selalu  ada  tindakan  yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara walaupun itu melanggar  norma-norma  yang  berlaku  di  masyarakat.  Suatu  merek  terkenal menjadi sasaran untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan waktu singkat dengan cara merek milik pihak lain dalam suatu produk sehingga bisa mengelabui para konsumen.
Tindakan  tersebut  sangat  merugikan  pemilik  merek  baik  secara  materil maupun  immateril  yang  dengan  susah  payah  membangun  reputasi  mereknya. Selain  itu  pula  dapat  mengakibatkan  sengketa  merek  karena  tidak  adanya  itikad baik  dalam  melakukan  hubungan  bisnis.Itikad  baik  dalam  suatu  pendaftaran merek harus bisa dibuktikan kebenarannya karena merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
Pemboncengan  reputasi  terhadap  merek  banyak  sekali  dilakukan  oleh orang-orang  yang tidak  bertanggungjawab. Tidak sedikit  pengusaha di  negeri ini
1 Tim Lindsey, ( et.all ), Hak Kekayaan Intelektual , PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 8
yang  melakukan  pemboncengan  reputasi  terhadap  merek  lain  mirip  perusahaan lain. Dan merek tersebut dapat  disahkan dalam pendaftaran mereknya oleh Dirjen HKI.  Padahal  Undang-Undang  Merek  menyebutkan  bahwa  permohonan  harus ditolak oleh Direktorat Jendral HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu.

## B. Pengertian Merek.
Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek erat kaitannya  dengan  dunia  perdagangan  baik  berupa  perdagangan  barang  maupun jasa.  Salah  satu  contoh  HKI  yang  harus  dilindungi  ialah  merek.  Sebagai  bagian dari HKI merek memiliki fungsi yang penting dan strategis bagi perkembangan di bidang perdagangan dan industri.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Greografis diterangkan bahwa :
1. Merek adalah tanda  yang dapat  ditampilkan secara  grafis berupa  gambar, logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Merek  Dagang  adalah  Merek  yang  digunakan  pada  barang  yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek  yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan  karakteristik  yang  sama  mengenai  sifat,  ciri  umum,  dan  mutu barang  atau  jasa  serta  pengawasannya  yang  akan  diperdagangkan  oleh beberapa  orang  atau  badan  hukum  secara  bersama-sama  untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  20  Tahun  2016  Tentang  Merek    dan Indikasi  Greografis  menyebutkan  bahwa  Hak  atas  Merek  adalah  hak  eksklusif yang  diberikan  oleh  Negara  kepada  pemilik  merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar Umum  Merek  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan  menggunakan  sendiri  merek tersebut  atau  memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk  menggunakannya.  Hak merek  diberikan  kepada  pemilik  merek  yang  beritikad  baik.  Pemakaiannnya meliputi  barang  ataupun  jasa.    Sesuai  dengan  ketentuan  bahwa  hak  merek  itu diberikan  pengakuannya  oleh  Negara,  maka  pendaftaran  atas  mereknya merupakan  suatu  keharusan  apabila  ia  menghendaki  agar  menurut  hukum dipandang  sah  sebagai  orang  yang  berhak  atas  merek.  Bagi  orang  yang mendaftarkan  mereknya  terdapat  suatu  kepastian  hukum  bahwa  dialah  yang berhak atas merek itu, sebaliknya bagi pihak lain yang mencoba mempergunakan merek  yang  sama  atas  barang  atau  jasa  lainnya  yang  sejenis  oleh  Kantor  Merek akan ditolak pendaftarannya.
Agar  suatu  merek  dapat  diterima  sebagai  merek  atau  cap  dagang,  syarat mutlak  dari  padanya  ialah  bahwa  merek  ini  harus  mempunyai  daya  pembedaan yang cukup. Tanda  yang dipakai  ini haruslah demikian rupa, hingga mempunyai cukup  kekuatan  untuk  membedakan  barang  hasil  produksi  sesuatu  perusahaan atau perniagaan (perdagangan) dari seseorang dari barang-barang orang lain. 2
Jenis merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :
a. merek dagang, dan
b. merek jasa.
Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Merek, Merek Dagang adalah Merek  yang  digunakan  pada  barang  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk  membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Pasal  1  angka  (3)  Undang-Undang Merek menyebutkan  Merek  Jasa  adalah  Merek  yang  digunakan  pada  jasa  yang diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
2 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia , Alumni, Bandung, 1977, hlm.33.

## C. Ketentuan Pidana dan Penyidikan Tindak Pidana Hak Merek
Hak  atas  merek  merupakan  hak  milik  perseorangan,  tetapi  tidak menyebabkan   hapusnya   tuntutan  hukuman pidana terhadap pelanggar hak atas merek terdaftar. Oleh karena itu agar pelaksanaan hak tersebut dapat berlangsung dengan tertib,  negara juga mengancam  pidana  atas  pelanggar tertentu terhadap Undang-undang  Merek  maupun  ketentuan  lain  yang  terdapat  dalam  KUHP, dengan ungkapan lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi  hak  negara  untuk  melakukan  tuntutan  pidana  terhadap  pelanggaran hak atas merek.
Undang-Undang Merek No.20 Tahun 2016 juga tidak merinci lebih lanjut macam  tindak  pidana  hak  atas  merek  tersebut,  tetapi  yang  jelas  perbuatan  yang melanggar   hak   pemilik   merek   terdaftar merupakan tindak pidana di bidang merek  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  100  sampai  dengan  Pasal  103  Undang- Undang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  mencantumkan  ancaman hukuman  kepada  siapa  saja  yang    dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menggunakan merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  atau  pada  pokoknya  dengan  merek terdaftar  milik  pihak  lain.  Tindak  pidana  ini  merupakan  tindak  pidana  kejahatan yang  ancaman  pidananya  diatur  dalam  Pasal  100,  Pasal  101  dan  Pasal  102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
Kemudian  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  juga mencantumkan  ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan  tanpa  hak  menggunakan  tanda  yang  sama  pada  keseluruhan  atau  pada pokoknya  dengan  indikasi  geografis  milik  pihak  lain.  Demikian  pula  diancam hukuman  pidana  bagi  siapa  saja  yang  melakukan  perbuatan  pencantuman  asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan   indikasi   geografis.   Tindak   pidana   ini pun  merupakan  tindak  pidana  kejahatan  yang  ancaman  hukuman  nya  ditentukan dalam  Pasal  102  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  selanjutnya,
Pasal  101  ayat  (2)  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  juga memberikan ancaman hukum pidana kepada siapa saja yang  dengan sengaja dan tanpa  hak  menggunakan  tanda  yang  dilindungi  berdasarkan  indikasi  asal  pada barang  atau  jasa,  sehingga  memperdaya  atau  menyesatkan  masyarakat  mengenai asal barang atau asal jasa tersebut. Tindak pidana jenis ini juga merupakan tindak pidana kejahatan.
Bagi  siapa  saja  yang  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang diketahui   atau  patut   diketahui   bahwa  barang atau jasa tersebut menggunakan merek  terdaftar  milik  pihak  lain  atau        menggunakan  tanda  yang  dilindungi barkan  indikasi  geografis  dan  indikasi  asal,  diancam  dengan  pelanggaran. Ancaman  hukuman  pidananya  disebutkan  dalam  Pasal  101  Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
Bunyi  selengkapnya  ketentuan  tindak  pidana  di  bidang  merek  tersebut sebagai berikut:
Pasal 100
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada  keseluruhannya  dengan  Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  Merek  yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  dengan  Merek  terdaftar  milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  (
(3) Setiap  Orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dan  ayat  (2),  yang  jenis  barangnya  mengakibatkan  gangguan kesehatan,  gangguan  lingkungan  hidup,  dan/atau  kematian  manusia, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun
dan/atau  denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah).
Pasal 101
(1) Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  tanda  yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  produk  yang  sama  atau  sejenis  dengan barang  dan/atau  produk  yang  terdaftar,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  tanda  yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  dengan  Indikasi  Geografis  milik pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  produk  yang  sama  atau  sejenis  dengan barang  dan/atau  produk  yang  terdaftar,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 102
Setiap  Orang  yang  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  diketahui  atau patut  diduga  mengetahui  bahwa  barang  dan/atau  jasa  dan/atau  produk  tersebut merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  100  dan Pasal101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Terdapat  7  macam  jenis  perbuatan  atau  kegiatan  dikategorikan  sebagai tindak pidana di bidang merek, yaitu:
1. menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang        diproduksi dan/atau  dperdagangkan;  Tindak  pidana  merek  ini  disebut  dalam  Pasal  100, yang dapat ditemukan unsur-unsurnya, yaitu:
a.    dengan sengaja;
b.    tanpa hak;
c.    menggunakan merek  yang sama pada  keseluruhannya dengan merek terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
2.  menggunakan  merek  yang  sama  pada  pokoknya  dengan  merek  terdaftar  milik pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau dperdagangkan;  Demikian tindak pidana merek ini  disebut dalam Pasal  101, yang unsur-unsur tindak pidananya, yaitu:
a.   dengan sengaja;
b.   tanpa hak;
c.      menggunakan  merek  yang  sama  pada  pokoknya  dengan  merek terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
3. menggunakan tanda yang sama pada  keseluruhannya dengan indikasi geografis milik  pihak  lain  untuk  barang  yang  sama  atau  sejenis  dengan  barang  yang terdaftar; Jenis tindak pidana merek ini disebut dalam Pasat 102 ayat (1), yang unsur-unsur tindak pidananya, yaitu:
a. dengan sengaja;
b. tanpa hak;
c. menggunakan tanda  yang sama pada keseluruhan dengan indikasi- geografis  milik  pihak  lain  untuk  barang  yang  sama  atau  sejenis dengan barang yang terdaftar.
4. menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik  pihak  lain  untuk  barang  yang  sama  atau  sejenis  dengan  barang  yang terdaftar; Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 101 ayat (2), yang unsur-unsur tindak pidananya, yaitu:
a.    dengan sengaja;
b.    tanpa hak;
c.    menggunakan  tanda  yang  sama  pada  pokoknya  dengan  indikasi- geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
5.  pencantuman  asal  sebenarnya  pada  barang  yang  merupakan  hasil  pelanggaran ataupun  pencantuman  kata  yang  menunjukkan  bahwa  barang  tersebut merupakan  tiruan  dari  barang  yang  terdaftar  dan  dilindungi  berdasarkan indikasi  geografis;  Perbuatan  demikian  ini  dikenakan  ancaman  hukum  pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2).
6. menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa  yang  dapat  memperdaya  atau  menyesatkan  masyarakat  mengenal  asal barang atau jasa tersebut; Dari Pasal 100 yang menjadi dasar tindak pidana ini, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidananya, yaitu:
a.   dengan sengaja;
b.   tanpa hak;
c.      menggunakan  tanda  yang  dilindungi  berdasarkan  indikasi  asal  pada barang atau jasa;
d.  dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenal asal barang atau jasa tersebut.
7.    memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  diketahui  atau  patut  diketahui bahwa  barang  dan/atau  jasa  tersebut  merupakan  hasil  pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102; Tindak pidana jenis  ini  ditentukan  dalam  Pasal  102,  yang  unsur-unsur  tindak  pidananya, yaitu:
a.   memperdagangkan barang dan/atau jasa;
b.   diketahui atau patut diketahui;
c.    barang  dan/atau  jasa  tersebut  merupakan  hasil  pelanggaran sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal-pasal  100,Pasal  101  dan  Pasal 102.
Bila  ditilik  dari  kesalahan  pelaku,  undang-undang  merek  merumuskan tindak pidana di bidang merek atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan  tanpa  hak,  yang  ancaman  hukumannya  bisa  4  tahun,  5  tahun  dan  10  tahun. Karena itu, pelakunya tidak semuanya dapat dikenai tahanan. Ancaman hukuman pidana  yang  diberikan  bersifat  kumulatif  dan  alternatif  sekaligus  antara  pidana penjara  dan  pidana  denda.  Dengan  demikian,  hakim  dapat  menjatuhkan  pidana
penjara  atau  pidana  denda  saja,  atau  sekaligus  menjatuhkan  pidana  penjara  dan pidana  denda.  Diantara  jenis  tindak  pidana  di  bidang  merek,  hanya  satu  tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran, karena ancaman hukuman pidana kurungan saja.

## D. Pembahasan
Kehidupan bisnis tidak akan luput dari persaingan usaha yang tidak sehat. Tentunya  akan  selalu  ada  tindakan  yang  mencoba  meraih  keuntungan  melalui jalan  pintas  dengan  segala  cara,  walaupun  itu  melanggar  norma-norma  yang berlaku di masyarakat. Suatu merek terkenal menjadi sasaran untuk mendapatkan keuntungan  yang  besar  dengan  waktu  singkat  dengan  cara  memirip-miripkan suatu produk sehingga bisa mengelabui para konsumen.
Pendaftaran  merek  akan  menimbulkan  hak  atas  merek  yang  merupakan hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  Negara  kepada  pemilik  Merek  yang  terdaftar dalam  Daftar  Umum  Merek.  Pasal  20  Undang-Undang  Merek  menyebutkan bahwa  Merek  tidak  dapat  didaftar  atas  dasar  Permohonan  yang  diajukan  oleh Pemohon  yang  beritikad  tidak  baik.  Pemohon  yang  beritikad  baik  adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang.
Suatu itikad yang tidak baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak jujur  yang  memiliki  niat  membonceng  atau  meniru  ketenaran  merek  milik  pihak lain  demi  kepentingan  usahanya  yang  mengakibatkan  kerugian  pada  pihak  lain. Perbuatan  yang  didasari  oleh  suatu  itikad  yang  tidak  baik  tersebut  tidak dibenarkan  oleh  Undang-Undang,  oleh  sebab  itu  orang  lain  tidak  dapat memboncengnya dan mempergunakan merek terkenal  milik pihak lain walaupun untuk  barang  yang  berlainan,  karena  perbuatan  tersebut  merugikan  orang  lain, baik itu untuk pemilik merek maupun para konsumen yang menggunakannya.Para pelaku  usaha  satu  sama  lain  berlomba  dalam  menarik  minat  konsumen  agar menggunakan  barang  atau  jasa  hasil  produksinya.  Salah  satu  caranya  dilakukan dengan  memakai  merek  terkenal  dalam  hasil  produksinya  tersebut.  Dalam
persaingan  bisnis  adakalanya  para  pelaku  usaha  melakukan  cara-cara  yang dianggap  curang  seperti  misalnya  dengan  melakukan  tindakan  peniruan  atau menggunakan merek terkenal  milik orang lain tanpa seizin  dari pemilik hak atas merek.
Strategi  yang dilakukan  oleh produsen dengan menggunakan  merek  yang menyerupai  merek  milik  pihak  lain  yang  sudah  terdaftar,  berarti  ingin  membuat kebingungan  konsumen  dikarenakan  dengan  menggunakan  merek  yang  sudah terkenal  dapat  menimbulkan  anggapan  bahwa  barang  tersebut  merupakan  hasil produksi perusahaan yang mereknya sudah dikenal oleh masyarakat luas.
Kasus persamaan Merek disebabkan oleh para pihak yang memiliki itikad tidak  baik  dalam  mendaftarkan  merek.  Para  pelaku  usaha  tersebut  mendaftarkan mereknya  dengan  mendompleng  reputasi  merek  pihak  lain  yang  sudah  terkenal dipasaran.  Dalam    kasus  tersebut  para  produsen  yang  telah  memproduksi barangnya  telah  melakukan  pelanggaran  hak  merek  dengan  adanya  itikad  tidak baik.
Peniruan  merek  banyak  disebabkan  oleh  para  pendaftar  merek  yang mendaftarkan mereknya dengan itikad yang tidak baik. Sulit untuk membuktikan itikad  baik  dari  seseorang  karena  hukum  di  Indonesia  menganut  siapa  yang mendaftar  pertama  dialah  yang  berhak  dan  bukan  yang  pertama  menggunakan terkenal  dengan  istilah first  come  first  serve. Padahal  banyak  pengguna  pertama merek  yang  belum  mendaftarkan  mereknya.  Atau  mendaftarkan  tetapi  keduluan pihak  lain.  Sehingga  harus  dapat  membuktikan  bahwa  pendaftar  punya  itikad baik,  tidak  sekadar  membonceng  ketenaran  sebuah  merek.Yang  menjadi  tolak ukur  itikad  baik  dalam  pendaftaran  merek  adanya  pendaftaran  secara  layak  dan jujur  tanpa  ada  niat  apapun  untuk  membonceng,  meniru  atau  menjiplak  merek pihak  lain  demi  kepentingan  usahanya  yang  berakibat  kerugian  pada  pihak  lain atau  menyesatkan  konsumen  serta  tidak  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain.
Dalam  praktiknya  tidak  mudah  untuk  sampai  pada  kesimpulan  ada  itikad tidak  baik  dalam  pendaftaran  merek.  Dalam  dunia  usaha,  merek  bukan  sekadar ciri  pembeda  antara  produk  satu  dengan  yang  lain.  Bagi  pengusaha,  merek
merupakan aset yang sangat bernilai. Itikad tidak baik merupakan suatu perbuatan disamping  melawan  hukum  juga  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain  yang bersifat  ekonomis.  Merek  sangat  berguna  baik  bagi  produsen  selaku  pemegang merek  maupun  bagi  konsumen.  Bagi  produsen  merek  berfungsi  sebagai  sarana promosi  dalam  memperdagangkan  barang  atau  jasa  yang  diproduksi,  sedangkan bagi  konsumen  merek  berguna  untuk  mengetahui  atau  memberikan  jaminan  atas kualitas barang yang akan digunakannya.

## E. Penutup
Ppelaku  bisnis  seringkali  melakukan  kecurangan  dan  tidak  mempunyai itikad  baik  dalam  menjalankan  usahanya  yaitu  dengan  membonceng  ketenaran merek terkenal milik pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itikad tidak baik merupakan perbuatan yang tidak jujur yang memiliki niat membonceng atau  meniru  ketenaran  merek  milik  pihak  lain  demi  kepentingan  usahanya  yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Maka sangat jelas bahwa produser yang menggunakan  merek  terkenal  yang  terdaftar  milik  orang  lain,  mempunyai  itikad tidak  baik  dalam  pendaftaran  merek  untuk  mendapatkan  hak  atas  merek  dan merek  tersebut  seharusnya  tidak  dapat  didaftarkan  seperti  yang  tercantum  di dalam Pasal 20 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Daftar Pustaka a. Buku Tim Lindsey, ( et.all ), Hak Kekayaan Intelektual , PT Alumni, Bandung, 2006 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia , Alumni, Bandung, 1977,
b. Peraturan Perundang-undngan
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis