Program Studi Magister Ilmu Hukum

## PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH PENYIDIK UNIT PPA SATUAN RESKRIM BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KABUPATEN KENDAL
Agil Widiyas Sampurna 1 , Suteki 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## ABSTRAK
Kasus pelecehan seksual seperti persetubuhan dan pencabulan yang terjadi di kabupaten Kendal sudah semakin marak dan mengkhawatirkan karena sudah sangat memungkinkan tindak pidana tersebut dilakukan  oleh  anak.  Hal  tersebut  terjadi  karena  mudahnya  akses  pornografi  melalui  internet  yang kemudian ditiru dan dipraktekkan oleh anak tersebut. Hal itu terbukti dengan adanya anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun melakukan pelecehan seksual di kabuapten Kendal pada tahun 2015 dan akhirnya anak tersebut di vonis putusan pidana penjara oleh hakim, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Sehingga, perlu dilakukan terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana yang ada  khususnya  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  kepolisian sebagai  garda  terdepan  dalam  penaganan tindak  pidana  berkaitan  dengan  anak. Metode  pendekatan  yang  digunakan  penulis  adalah  pendekatan Socio-Legal Research, sebagai suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Domain tersebut terdiri dari, Mengapa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA cenderung mengikuti penyidikan konvensional dan tidak berbasis keadilan restoratif di kabupaten Kendal. Dan Bagaimana dampak dari penyidikan tersebut, serta Bagaimana konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA yang berbasis keadilan restoratif. Hasil peneltian bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oeh penyidik unit PPA cenderung mengikuti penyidikan konvensional karena ada alasan yang mendorong baik secara internal maupun eksternal, dampaknya dapat mengenai anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual,  aparat  penegak  hukum  yang  terlibat  dalam  perkara tersebut,  dan  hukum  acara  terkait  proses  penanganan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pelecehan seksual  khususnya  dalam  penyidikan. Konsep  baru  tentang  penyidikan  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA yang berbasis keadilan restoratif, yaitu melalui sistem penegakan hukum satu atap/one roof enforcement system (ORES) dengan beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sehingga penyidik unit PPA dapat menerapkan konsep baru penyidikan melalui sistem tersebut.
Kata Kunci : Anak; Keadilan Restoratif; Penyidik; Penyidikan; Unit PPA
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Pendahuluan
Masyarakat  Indonesia  saat  ini  berada  pada situasi  dan  kondisi  sebagai  masyarakat  transisi, yang  mana  situasi  masyarakatnya  beralih  dari sistem  pemerintahan  yang  otoriter  ke  demokrasi melalui  proses  yang  disebut  reformasi.  Adanya perubahan transisi tersebut juga berpengaruh pada perkembangan  kehidupan  yang  berawal  dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modernisme,  yang  membawa  dampak  signifikan terhadap  tata  nilai  sosiokultural  pada  sebagian besar  masyarakat,  seperti  daerah  yang  sedang berkembang dan tata letaknya berbatasan dengan kota besar.
Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten di  Jawa  Tengah  dan  merupakan  kabupaten penyangga  kota  Semarang  sebagai  ibukota provinsi Jawa Tengah di berbagai aspek kehidupan khususnya  aspek  ekonomi  karena  letaknya berbatasan  langsung  dengan  kota  Semarang, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2015 kabupaten Kendal memiliki jumlah penduduk 952.966 jiwa  dengan  luas  wilayah 1002,23 km 2 . 3 Posisi  kabupaten  Kendal  sebagai kabupaten  penyangga  perekonomian  telah mendorong  banyak  orang  dari  luar  kota  atau  luar pulau  Jawa  untuk  mencari  rezeki  dan  menanam investasi.  Namun  demikian,  para  pendatang tersebut  ditengarai  membawa  karakter  budaya yang  dimiliki  dan  perkembangan  teknologi  yang
3 Lihat  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Kendal online (http://kendalkab.bps.go.id/home)  pada  tanggal  09 Oktober 2016.
begitu  pesat  membawa  dampak  para  pendatang kurang memperhatikan karakter budaya masyarakat kabupaten Kendal sehingga menimbulkan  dampak  sosial  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Dampak yang paling terasa sebagai akibat dari perubahan  sosial  yang  sangat  cepat  menuju modernisasi  adalah  masalah  perilaku  delikuensi anak.  Masalah  perilaku  delikuensi  anak  secara umum di Indonesia masih merupakan gejala sosial dan  telah  menimbulkan  kekhawatiran  dikalangan orang  tua  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada umumnya. Bentuk-bentuk perilaku delikuensi anak seperti  penyalahgunaan  narkoba,  pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, tawuran, geng motor muncul kepermukaan. Gejala tersebut menunjukkan sebagai masalah aktual yang khas di setiap  zamannya  oleh  karenanya  menarik  untuk ditelaah.  Masalah  perilaku  deikuensi  anak  yang saat ini marak terjadi di kabupaten Kendal adalah pergaulan  yang  berakibat  terjadinya  pelecehan seksual,  dimana  bentuknya  seperti  persetubuhan dan pencabulan.
Persetubuhan  dan pencabulan  yang  terjadi  di kabupaten Kendal untuk pelakunya didominasi oleh anak-anak dan korbannya juga anak-anak dengan ditunjukkan dari  data  laporan  kasus  persetubuhan dan  pencabulan  yang  ada  di  Kepolisian  Resor (Polres)  Kendal,  tahun  2014  terjadi  22  kasus persetubuhan  dan  pencabulan  dimana  jumlahnya 10 kasus persetubuhan dan 12 kasus pencabulan, kemudian  tahun  2015  terjadi  31  kasus persetubuhan  dan  pencabulan  dimana  jumlahnya
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
10 kasus persetubuhan dan 21 kasus pencabulan dengan  pelakunya  mayoritas  adalah  anak-anak, selanjutnya  tahun  2016  sampai  dengan  bulan September  terjadi  24  kasus  persetubuhan  dan pencabulan  dimana  jumlahnya  10  kasus persetubuhan dan 14 kasus pencabulan, jadi rata- rata  setiap  bulannya  Polres  Kendal  menerima laporan 2 kasus persetubuhan dan pencabulan.
Latar belakang atau penyebab terjadinya kasus persetubuhan  dan  pencabulan  yang  pelakunya anak-anak  adalah  perkembangan  terknologi  yang memudahkan  anak-anak  mengakses  situs-situs porno melalui internet dan kurangnya pengawasan dari  orang tua  karena  mayoritas  orang  tua  dari anak-anak  tersebut  berkeja  di  luar  negeri  sebagai tenaga  kerja  Indonesia  di  negara  lain.  Dari penjelasan  data  diatas  bahwa  pelaku  kasus persetubuhan  dan  pencabulan  di  wilayah kabupaten Kendal adalah dimungkinkan anak-anak karena  mudahnya  akses  situs-situs  porno  di internet  bagi  anak-anak  yang  mana  melihat  dari situs-situs  porno  tersebut  anak-anak  mencontoh dan  melakukan  perbuatan  pelecehan  seksual. Sehingga diperlukan prosedur penanganan hukum yang  benar  dan  terpadu  antara  kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan memperhatikan hak-hak  anak  khususnya  dimulai  dari  proses penyidikan  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian sebagai  garda  terdepan  dalam  sistem  peradilan pidana.
Hal ini ditunjukkan adanya kasus yang ditangani oleh unit PPA Satuan Reskrim Polres Kendal, yaitu pada  tanggal  10  bulan  Agustus  tahun  2015,  Unit
PPA  Satuan  Reskrim  Polres  Kendal  menerima laporan  bahwa  telah  terjadi  pencabulan  yang dilakukan  oleh  anak-anak  dan  korbannya  juga anak-anak. Pelaku anak tersebut berjumlah 2 orang atas  nama  KHOIRUL  UMAM  dan  AJIB DARMAWAN,  saat  melakukan  perbuatan  tersebut pelaku  berusia  11  tahun  6  bulan  dimana  status pelaku masih sebagai siswa kelas X di SMP Negeri 3  Kendal,  kemudian  untuk  korban  atas  nama ANGGRAYANI  ADINDA  RAMADHANI  berusia  6 tahun dan statusnya sebagai siswa kelas 2 di SD Sukodono  Kendal.  Pelaku  melakukan  pencabulan kepada  korban  sebanyak  4  kali  dimana  yang pertama  pada  bulan  Mei  2015  dan  yang  terakhir pada  bulan  juni  2015  dengan  semua  pencabulan tersebut  dilakukan  di  dalam  kamar  kakak  pelaku dalam rumah pelaku di dusun Karangmalang Rt 01 Rw  01  Kelurahan  Sukodono  Kecamatan  Kota Kendal  Kabupaten  Kendal.  Pelaku  dan  korban masih  memiliki  hubungan  keluarga  yaitu  nenek korban  kakak  beradik  dengan  ayah  pelaku  dan rumah pelaku bersebelahan dengan rumah korban, kemudian  pelaku  mengetahui  perbuatan  cabul tersebut dari internet saat pelaku bermain internet di warnet.
Proses  penyidikan  dilakukan  oleh  Unit  PPA Satuan Reskrim Polres Kendal karena pihak orang tua  korban  sangat  tidak  menerima  perbuatan pelaku dan menginginkan pelaku di proses sesuai dengan  hukum  yang  berlaku.  Sistem  peradilan pidana  terhadap anak  yang  melakukan  pelecehan seksual  pun  berjalan  sampai  dengan  persidangan dan  putusan  oleh  pengadilan  mendasari  tuntutan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
148
dari  kejaksaan  dimana  putusannya  yaitu  pelaku atas  nama  KHOIRUL  UMAM  dinyatakan  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  dengan  sengaja  mengancam  anak untuk  melakukan  beberapa  perbuatan  cabul  yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana  dakwaan  alternatif  kedua  dari penuntut  umum,  menjatuhkan  pidana  terhadap anak  tersebut  dengan  pidana  penjara  di  Lapas Anak Kutoarjo selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan,  menetapkan agar  anak  menjalani  pelatihan kerja  pada  lembaga  pelatihan  kerja  selama  6 (enam)  bulan  dan  AJIB  DARMAWAN  dinyatakan terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja mengancam  anak  untuk  melakukan  beberapa perbuatan  cabul  yang  dipandang  sebagai perbuatan  berlanjut  sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum, menjatuhkan pidana  terhadap  anak  tersebut  dengan  pidana penjara  di  Lapas  Anak  Kutoarjo  selama  2  (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan agar anak menjalani  pelatihan  kerja  pada  lembaga  pelatihan kerja  selama 3  (tiga)  bulan  harus  menjalani hukuman  penjara  di  Lembaga  Pemasyarakatan Anak.
Penanganan  perkara  tersebut  menunjukkan bahwa  pihak  kepolisian  menerapkan  proses penyidikan  konvensional  sebagaimana  Peraturan Kabareskrim  Polri  Nomor  3  tahun  2014  tentang Standar  Operasional  Prosedur  Pelaksanaan Penyidikan  Tindak  Pidana,  sehingga  memberikan dampak kepada anak sebagai pelaku tindak pidana
pelecehan  seksual  tersebut  mendapatkan  vonis hukuman  pidana  penjara  dan  hal  tersebut  sangat bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  yang  mengutamakan  pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana.  Maka  dari  itu,  perlu  adanya rumusan/konsep  pelaksanaan  proses  penyidikan yang tidak konvensional dan sesuai dengan hukum acara  sistem  peradilan  pidana  anak  bagi  penyidik kepolisian  dalam  menangani  perkara  yang  mana pelaku  tindak  pidana  pelecehan  sesksual  adalah anak.  Diharapkan  Polisi  tidak  hanya  mewujudkan tercapainya  tujuan  penegakan  hukum  yaitu keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan, namun juga mampu mewujudkan keadilan restoratif bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum sebagai  pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual dengan  menjadi  polisi  responsif,  yakni  secara konseptual  mengutamakan  tujuan  bukan  prosedur saja serta tidak terkungkung oleh aturan, sehingga menjadi  polisi  progresif  yang  tidak  menabukan diskresi  yang  valid  dalam  pelaksanaan  tugasnya termasuk  tugas  sebagai  garda  pertama  dalam penanganan tindak pidana berkaitan dengan anak. 4 Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diatas,  maka penulis  tertarik  untuk  meneliti Penyidikan Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Pelecehan  Seksual  Oleh  Penyidik  Unit  PPA Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Sesuai  dengan  latar  belakang  permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahannya adalah
1. Mengapa  penyidikan  terhadap  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual  oleh penyidik unit PPA satuan reskrim di kabupaten Kendal  masih  cenderung  mengikuti  penyidikan konvensional  yang  tidak  berbasis  keadilan restoratif ?
2. Bagaimana  dampak  dari  penyidikan  terhadap anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pelecehan seksual  oleh  penyidik unit PPA  satuan  reskrim yang tidak didasarkan kepada keadilan restoratif di kabupaten Kendal?
3. Bagaimana  konsep  baru  tentang  penyidikan terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA yang berbasis keadilan restoratif ?
Penelitian menggunakan  beberapa  teori  dan konsep yaitu teori budaya hukum, teori bekerjanya hukum,  teori  penegakan  hukum,  teori  tujuan hukum,  konsep  dampak,  konsep  sistem  peradilan pidana,  konsep  sistem  penegakan  hukum  satu atap/one  roof  enforcement  system  (ORES) dan konsep keadilan restoratif.
Teori budaya hukum menjelaskan bahwa hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di  atas  putih  saja  sebagaimana  yang  dituangkan dalam  berbagai  bentuk  peraturan  perundang- undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan
masyarakat  melalui  pola  tingkah  laku  warganya 5 . Hal  ini  berarti  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh faktor-faktor  non  hukum  seperti  :  nilai,  sikap,  dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah  yang  menyebabkan  perbedaan  penegakan hukum  di  antara  masyarakat  yang  satu  dengan masyarakat lainnya 6 . Oleh karena itu, teori tersebut digunakan  untuk  menganalisa  penyidik  Unit  PPA Satuan  Reskrim  dalam  melaksanakan  penyidikan terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pelecehan  seksual  harus  memperhatikan  dan mempedomani tata cara dan melihat tindak pidana tersebut secara komprehensif/dari segala sisi  yang mana  harus  membedakan  proses  penyidikannya dengan  orang  dewasa  sebagaimana  yang  diatur dalam  undang-undang  sistem  peradilan  pidana anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana  pelecehan  seksual  tentunya  berbeda dengan orang dewasa sebagai pelakunya dan hal tersebut  akan  memberikan  dampak  tersendiri sebagaimana  dijelaskan  tentang  dampak  adalah pengaruh  kuat  yang  mendatangkan  akibat,  baik akibat  positif  maupun  akibat  negatif.  Pengaruh sendiri  adalah  suatu  keadaan  dimana  ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. 7 Dampak  yang  ditimbulkan  tersebut
5 Ishaq. Opcit. hlm 10 6 Loc.cit
7 Lihat  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  online,
(http://www.kbbi.web.id) pada tanggal 09 Oktober 2016
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
150
dapat  berpengaruh  kepada  anak  yang  melakukan tindak  pidana  pelecehan  seksual  tersebut,  aparat penegak  hukum  yang  terlibat  dalam  perkara tersebut,  bahkan  hukum  acara  dalam  proses penyidikan  tindak  pidana  pelecehan  seksual tersebut.
Hal itu terlihat dari perkara yang telah diangani oleh  unit  PPA  sat  reskrim  Kendal  sehingga  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual mendapatkan  vonis  hukuman  pidana  penjara  dari hakim,  menunjukkan  bahwa  hal  tersebut  tidak sesuai dengan amanat yang ada terkait berkejanya hukum khususnya bagi anak dalam undang-undang No.  11  tahun  2012  dan  bukanlah  penegakan hukum  yang  sesuai  bagi  anak  yang  melakukan tindak  pidana. Sehingga,  dicermati  adanya  vonis hukuman  dalam  perkara  tersebut  menunjukkan terdapat hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana teori  bekerjanya hukum  menjelaskan  bahwa basis bekerjanya  hukum  adalah  masyarakat,  maka hukum  akan  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  atau kekuatan  sosial  mulai  dari  tahap  pembuatan sampai  dengan  pemberlakuan,  serta  dalam penegakan hukumnya juga dipengaruhi oleh faktor- faktor  sebagaimana  dijelaskan  teori  penegakan hukum  bahwa  menurut  Soerjono  Soekanto, Penegakan  hukum  adalah  kegiatan  menyerasikan hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan  dan  sikap  tindak  sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan
kedamaian  pergaulan  hidup. 8 Oleh  karena  itu, penyidikan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  pelecehan  seksual  harus  menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sehingga digunakan konsep  keadilan  restoratif.  Kemudian  juga digunakan  konsep  sistem  peradilan  pidana  yang mana  menyebutkan  komponen-komponen  dalam sistem  tersebut  wajib  untuk  bekerjasama  seperti kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga pemasyarakatan  dengan  mengkhususkan  melalui konsep  sistem  penegakan  hukum  satu  atap/one roof  enforcement  system  (ORES), yaitu menempatkan pengawas, penyidik, dan penuntut di bawah satu atap 9 . Selanjutnya digunakan juga teori tujuan  hukum  yang  mana  tujuan  hukum  yang dimaksud  adalah  untuk  mencapai  kemanfaatan yang  sebesar-besarnya  tanpa  menyampingkan aspek  keadilan  distributif 10 ,  dimana  keadilan distributif  tidak  menekankan  pada  persamaan tentang apa yang didapat, melainkan menekankan pada  perimbangan  antara  apa  yang  didapat dengan  apa  yang  seharusnya  didapat  sesuai dengan  latar  belakang  yang  dimiliki  baik pendidikan,  kemampuan,  kedudukan,  kekayaan, kelahiran dan sebagainya (proporsional). 11
8 Ishaq. Dasar-dasar  Ilmu  Hukum.  Jakarta.  Sinar  Grafika. 2008. hlm 244
9 Ismail Rumadan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 3 Nopember 2014. Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI. hlm 243-252
10 S. Juhaya Praja. Teori Hukum dan Aplikasinya. Bandung. CV. Pustaka Setia. 2011. hlm 179
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Permasalahan  pertama,  yaitu  mengapa penyidikan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  pelecehan  seksual  oleh  penyidik  unit  PPA satuan  reskrim  di  kabupaten  Kendal  masih cenderung mengikuti penyidikan konvensional yang tidak berbasis keadilan restoratif, dianalisis dengan menggunakan teori budaya hukum dan aturan yang mengatur  tentang  penyidikan  seperti  KUHAP, Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2012  tentang manajemen penyidikan, dan Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang standar operasional  prosedur  pelaksanaan  penyidikan tindak pidana di lingkungan POLRI.
Permasalahan kedua, yaitu tentang bagaimana dampak  dari  penyidikan  terhadap  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual  oleh penyidik  unit  PPA  satuan  reskrim  yang  tidak didasarkan kepada keadilan restoratif di kabupaten Kendal,  dianalisis  dengan  menggunakan  teori bekerjanya  hukum,  teori  penegakan  hukum,  dan konsep dampak.
Permasalahan  ketiga,  yaitu  tentang bagaimana  konsep  baru  tentang  penyidikan terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA yang berbasis  keadilan  restoratif,  dianalisis  dengan menggunakan  teori  tujuan  hukum,  konsep keadilan  restorative,  konsep  sistem  peradilan pidana,  dan  konsep  sistem  penegakan  hukum satu atap/one roof enforcement system (ORES).

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  penulis adalah  pendekatan socio-legal  research,  yaitu suatu  pendekatan  alternatif  yang  menguji  studi doktrinal  terhadap  hukum.  Kata  “socio”  dalam socio-legal studies mencerminkan keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (an interface with a context  within  which  law  exists). 12 Penelitian  ini bersifat  deskriptif  analitis.  Dalam  penelitian  ini menggambarkan masalah dan fakta yang berkaitan dengan  penyidikan  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA satuan reskrim berbasis keadilan restoratif di kabupaten Kendal. Jenis Data yang digunakan data primer    dan  Data  sekunder. Teknik  pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan  data  dalam  suatu  penelitian.  Dalam pengumpulan  data  ini  dapat  diperoleh  dari  hasil observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan gabungan/triangulasi. 13

## Pembahasan
A. Alasan  yang  Mendorong  Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan  Seksual  oleh  Penyidik  Unit  PPA Satuan  Reskrim  di  Kabupaten  Kendal Cenderung Mengikuti
Penyidikan
12 Banakar, Reza dan Max Travers. Law, Sociology and Method dalam Reza Banakar & Max Travers (ed). Theory and Method in Socio-Legal Research. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon. 2005. hlm 26
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Konvensional Yang Tidak Berbasis Keadilan Restoratif
Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana  pelecehan  seksual  oleh  unit  PPA  sat reskrim  di  polres  Kendal  cenderung  mengikuti penyidikan  konvensional  yang  tidak  berbasis keadilan restoratif. Hal tersebut ditunjukkan adanya penanganan  perkara  pelecehan  seksual  dengan tersangka anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun atas  nama  KHOIRUL  UMAM  dan  AJIB DARMAWAN mendapatkan vonis hukuman penjara di penjara anak kutoarjo masing-masing selama 3 (tiga)  tahun  6  (enam)  bulan  dan  2  (dua)  tahun  6 (enam) bulan, yang mana proses penyidikan yang dilakukan  oleh  penyidik  unit  PPA  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan  Dan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar  Operasional  Prosedur  Penyidikan Tindak Pidana, namun tidak sesuai dengan hukum acara  pidana  anak  sebagaimana  yang  ada  dan tertuang  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12  (Dua Belas)  Tahun.  Artinya,  bahwa  penyidik  unit  PPA Sat Reskrim Polres Kendal kurang memahami dan mempedomani  aturan  penanganan  terhadap  anak yang  melakukan  tindak  pidana  pelecehan seksual hanya  dengan  mendasari  aturan  lama  yang  ada dan  belum  menerapkan  aturan  hukum  yang  baru
serta  mengatur  khusus  terkait  penanganan terhadap perkara anak tersebut.
Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  penyidikan terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pelecehan seksual oleh unit PPA sat reskrim polres Kendal  masih  konvensional  dengan  tidak mengedepankan  pendekatan  keadilan  restoratif sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12  (Dua Belas) Tahun yang telah ditetapkan.
Sesuai dengan pasal 21 ayat 1 dalam Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dan  Pasal  67  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12  (Dua Belas) Tahun bahwa “dalam hal anak yang belum berumur  12  (dua  belas)  tahun  melakukan  atau diduga  melakukan  tindak  pidana,  penyidik, pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial profesional mengambil keputusan untuk: menyerahkannya  kembali  kepada  orang  tua/  wali; atau  mengikutsertakannya  dalam  program pendidikan,  pembinaan,  dan  pembimbingan  di instansi  pemerintah  atau  LPKS  di  instansi  yang menangani  bidang  kesejahteraan  sosial,  baik  di tingkat  pusat  maupun  daerah,  untuk  waktu  paling lama 6 (enam) bulan”.
Berdasarkan kondisi fakta dan aturan yang ada tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ada alasan
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
153
atau  argumentasi  yang  mendorong  penyidikan cenderung  tidak  berbasis  keadilan  restoratif  baik secara internal maupun eksternal, sehingga penulis akan  menganalisa  faktor  internal  maupun  faktor eksternal dan memanfaatkan teori budaya hukum. Dicermati,  bahwa faktor  internal  merupakan faktor yang mempengaruhi dari dalam organisasi penyidik unit  PPA  sat  reskrim  dan  faktor  eksternal  adalah faktor  yang  mempengaruhi  penyidik unit PPA dari lingkungan  sekitar  penyidik.  Adapun  faktor-faktor tersebut antara lain:
a. Faktor Internal
1) Sisi  sumber  daya  manusia, terdapat  beberapa faktor yaitu:
a) Penyidik  unit  PPA  belum  memahami sepenuhnya tata cara penyidikan terhadap anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  pelecehan seksual,  karena  belum  mengikuti  pendidikan kejuruan  tentang  pelayanan  perempuan  dan anak;
b) Penyidik unit PPA belum mengetahui peraturan perundang-undangan  yang  baru  tentang penanganan hukum terhadap anak dalam hal ini peraturan  pemerintah  nomor  65  tahun  2015 tentang pedoman  pelaksanaan  diversi  dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas)  tahun,  karena tidak ada  sosialisasi  atau pemberitahuan  tentang  aturan  tersebut  oleh bagian hukum kepada penyidik unit PPA.
c) Pengawas  penyidik  belum  berperan  secara maksimal  sebagaimana  mestinya,  karena pengawas  penyidik  juga  belum  memahami
aturan  yang  baru  tentang penanganan  perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini peraturan  pemerintah  nomor  65  tahun  2015 tentang pedoman  pelaksanaan  diversi  dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun
2) Dari sisi sistem, terdapat beberapa faktor yaitu:
a) Aturan  penyidikan  terhadap  anak  yang  khusus diatur  dalam  lingkungan  organisasi  kepolisian sebagaimana  tata  cara  penyidikan  dalam undang-undang  sistem  peradilan  pidana  anak belum  ada,  karena  aturan  yang  ada  dan dipedomani  penyidik  sekarang  masih  terkait penyidikan  secara  umum  yaitu Peraturan Kapolri  Nomor  14  Tahun  2012  tentang Manajemen  Penyidikan,  dan  Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar  Operasional  Prosedur  Penyidikan Tindak Pidana
b) Fokus  kegiatan  atau  pengkhususan  kegiatan tentang pelatihan  pelayanan  perempuan  dan anak  sebagai  kaderisasi  penyidik  di  satuan reskrim  polres  Kendal  belum  ada,  karena program latihan peningkatan kemampuan fungsi reskrim yang ada di sub bagian latihan bagian sumber  daya  manusia  polres  Kendal  tidak masuk dan diatur secara khusus dalam program tersebut.
3) Dari  sisi  budaya,  penyidik  unit  PPA  belum mampu  memberikan  kemudahan  prosedur dalam  pelayanan  penanganan  perkara  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  yang  berlanjut sampai  persidangan,  karena  penyidik  masih
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
beranggapan penanganan anak tersebut adalah hal  yang  sama  dan  biasa  seperti  penanganan terhadap orang dewasa sebagai pelaku.
b. Faktor Eksternal
1) Dari  sisi  keluarga  korban,  menuntut  dan meminta  kepada  penyidik  unit  PPA  untuk melanjutkan  perkara  sesuai  dengan  prosedur hukum yang berlaku dalam hal ini menjalankan sistem  peradilan  pidana,  karena  rasa kekecewaan  dan  kekhawatiran  pelaku  akan melakukan  perbuatan  tersebut  lagi  kepada korban maupun orang lain.
2) Dari  sisi  instansi  dan  masyarakat  sekitar, keaktifan dari  instansi  samping  yang  berkaitan dengan  kegiatan penanganan  tindak  pidana pelecehan  seksual seperti dinas sosial  dan Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan Keluarga  Berencana  (BPPKB)  Kabupaten Kendal  dan  pastisipasi  masyarakat  kurang, karena  instansi  terkait  dan masyarakat  sekitar belum  memahami  sepenuhnya  penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana.
3) Dari  sisi  budaya,  orang  tua  masih  kurang memberikan  pengawasan  kepada  anaknya, karena  mayoritas  orang  tua  tersebut meninggalkan  anaknya  untuk  bekerja  ke  luar negeri sebagai  tenaga  kerja  Indonesia  dan menitipkan  anak  tersebut  untuk  di  asuh  oleh orang  lain  seperti  kakek  dan  neneknya  yang dianggap biasa dalam kehidupan masyarakat. Persoalan  mendasar  bagi  penyidik  unit  PPA sebagaimana  teori  budaya  hukum  yaitu  pertama,
hukum  sebagai  suatu  sistem  dimana  pedomanan penegakan  hukum  didasarkan  pada grundnorm dalam  suatu  sistem  nilai  dan  sebagai  bagian  dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan sehingga nilai-nilai  tersebut  tertuang  dalam  pasal-pasal  di undang-undang  sistem  peradilan  pidana  anak belum  diindahkan  dan  diterapkan  secara  optimal karena kurang pemahaman atau informasi terbaru terkait  sistem  peradilan  pidana  anak,  yang  mana hal tersebut
Kedua,  persoalan  penyidik  unit  PPA  tentang fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya hukum, dimana saat ini hukum tidak cukup hanya berfungsi  sebagai  sontrol  sosial  saja,  melainkan hukum  diharapkan  mampu  untuk  menggerakkan masyarakat  agar  bertingkah  laku  sesuai  dengan pola  baru  demi  tercapainya  tujuan  yang  dicita- citakan.  Oleh  karena  itu,  penerapan  hukum  yang demikian bagi anak yang melakukan tindak pidana pelecehan  seksual  oleh  penyidik  unit  PPA  belum dapat memaksimalkan fungsi hukum yang ada dan anak sebagai generasi penerus bangsa tidak akan dapat  mencapai  tujuannya  dengan  baik  karena diberikan  ajaran  pembalasan  dengan  dilakukan penyidikan yang berakhir dengan hukuman penjara dan  bukan  ajaran  pemulihan  sebagaimana pendekatan  keadilan  restoratif  yang  termaktub dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Ketiga,  persoalan  penyidik  unit  PPA menyangkut  bagaimana  cara  pembinaan kesadaran  hukum  yang  erat  kaitannya  dengan sikap para pelaksana hukum dalam hal ini penyidik
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
155
unit PPA untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum  dan  berfungsi  sebagai  jembatan yang menghubungkan  antara  peraturan  hukum  dengan tingkah  laku  anggota  masyarakatnya.  Sehingga, unit PPA selain daripada melaksanakan penyidikan terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pelecehan seksual juga harus mampu memberikan edukasi/pendidikan pengetahuan tentang penanganan perkara anak baik kepada masyarakat maupun pelaksana hukum itu sendiri, namun ketika penyidik  unit  PPA  tidak  mengikuti  perkembangan hukum  terkait  penanganan  anak  sebagai  pelaku tindak pidana tersebut, maka dapat terjadi dampak yang  kurang  baik  seperti  penyidik  unit  PPA  yang kurang  mengikuti  perkembangan  aturan  sistem peradilan pidana anak sehingga dalam penyidikan perkara anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun sebagai  pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual untuk  anak  sebagai  pelaku  tersebut  harus menerima  hukuman  penjara  di  penjara  anak  dan belum maksimal dalam menjadi penghubung yang baik  antara  aturan  hukum  yang  berlaku  dengan anggota masyarakat.
B. Dampak  dari  Penyidikan  terhadap  Anak sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Pelecehan Seksual  oleh  Penyidik  Unit  PPA  Satuan Reskrim  yang  Tidak  Didasarkan  Kepada Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki tanggung  jawab  untuk  melanjutkan  pembangunan dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Namun,  ketika  anak  melakukan  perbuatan  yang
melanggar  susila  atau  melakukan  pelecehan seksual akan memasukkan dirinya ke dalam ranah hukum pidana yang berlaku di negara ini.
Anak  yang  menjadi  tersangka  dalam  tindak pidana  pelecehan  seksual  sebagaimana  unsur perbuatan  yang  dilarang  dalam  undang-undang nomor  35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas undang-undang  nomor  23  tahun  2002  tentang perlindungan  anak,  sehingga  harus  menanggung konsekuensi atau resiko dari perbuatannya tersebut yaitu  sanksi  pidana. Akibat hukum  terhadap perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak  yaitu  pada  dasarnya  terjadi  suatu  perkara dimana  anak  meniru  perbuatan  dari  internet  dan melakukan  pelecehan  seksual  kepada  anak  yang lain  karena  ketidaktahuan  anak  bahwa  telah berbuat  melanggar  aturan  sebagaimana  diatur dalam  undang-undang  perlindungan  anak. Sehingga,  anak  yang  melakukan  pelecehan seksual  tersebut  masuk  ke  dalam  ranah  hukum positif negara, yakni ranah sistem peradilan pidana anak.  Apabila  dalam  persidangan  anak  yang melakukan pelecehan seksual tersebut dinyatakan terbukti  dan  bersalah  oleh  hakim  mendasari laporan  dari  korban  maupun  keluarga  korban  dan bukti bukti yang ada dalam perkara tersebut, maka anak  tersebut  dapat  dikenakan  hukuman/sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang perlndungan  anak  dan  sistem  peradilan  pidana anak  tersebut.  Namun  demikian,  proses  hukum terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pelecehan seksual tidak hanya berimplikasi kepada anak yang melakukan tindak pidana tersebut, tetapi
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
juga dapat  berimplikasi  kepada  aparat  penegak hukum  yang  terlibat  di  dalam  penanganannya. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  dampak  dari penyidikan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  pelecehan  seksual  dapat  berimplikasi kepada anak, aparat penegak hukum yang terlibat dalam perkara, dan hukum acara itu sendiri .
a. Dampak terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual yaitu hukuman/sanksi penjara dan tindakan.
b. Dampak terhadap aparat penegak hukum yang terlibat  dalam  penanganan  perkara  anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dapat  berupa  sanksi  pidana  penjara  jika penanganannya  tidak  sesuai  dengan  hukum acara dalam sistem peradilan pidana anak.
c. Dampak  terhadap  hukum  acara  terkait  proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual khususnya dalam penyidikan yaitu  tata  cara  penyidikan  yang  diatur  dalam undang-undang  sistem  peradilan  pidana  anak tidak  terlaksana  secara  optimal,  sehingga  tata cara yang ada dalam aturan kepolisian saat ini berupa Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang  manajemen  penyidikan  dan  Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang standar  operasional  prosedur  pelaksanaan penyidikan  tindak  pidana  perlu  dilakukan penyesuaian dan dirubah dengan memasukkan tata  cara  penyidikan  terhadap  anak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.
C. Konsep  Baru  tentang  Penyidikan  terhadap Anak  sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Pelecehan  Seksual  oleh  Penyidik  Unit  PPA yang Berbasis Keadilan Restoratif
Pembahas  persoalan  mengenai  konsep  baru tentang  penyidikan  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA  yang  berbasis  keadilan  restoratif  penulis terlebih  dahulu  mengkajinya  dari  beberapa argumentasi  yang  melandasi  pentingnya  konsep baru  penyidikan terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  pelecehan  seksual,  kemudian penjelasan konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual sebagaimana  termaktub  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  dan  aturan  pelaksananya  berupa Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12  (dua belas)  Tahun  yang  mengedepankan  keadilan restoratif,  selanjutnya  potensi  penerapan  konsep baru  penyidikan  terhadap  anak  sebagai  pelaku tersebut.

## 1. Argumentasi  Pentingnya  Konsep  Baru Penyidikan  terhadap  Anak  sebagai  Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Bahwa  penyidikan  terhadap  anak  sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang ada di lingkungan kepolisian saat ini sudah tidak sesuai atau  kurang  relevan  dan  perlu  dilakukan  konsep baru  penyidikan  terhadap  anak  sebagai  pelaku
Program Studi Magister Ilmu Hukum
157
tindak  pidana  tersebut, dimana  hal  tersebut didorong oleh beberapa alasan, anata lain: a. Aturan  yang  mengatur  tentang  penyidikan  di kepolisian  yaitu Peraturan  Kapolri  Nomor  14 Tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan dan  Peraturan  Kabareskrim  Polri  Nomor  3 Tahun  2014  tentang  Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan aturan  pelaksananya  berupa  Peraturan Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan penanganan Anak  yang  Belum  Berumur  12  (dua  belas) Tahun  karena  tata  cara  yang  diatur  dalam undang-undang  nomor  11  tahun  2012 khususnya  penyidikan  terhadap  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  belum  termaktub  dalam peraturan kapolri maupun peraturan kabareskrim tersebut.
b. Saat  ini,  sudah  sangat  memungkinkan  anak melakukan  tindak  pidana  pelecehan  seksual karena  mudahnya  akses  internet  dalam  hal pornografi  yang  secara  tidak  sadar  ditiru  oleh anak  dan  kurangnya  pengawasan  orang  tua terhadap anak.
c. Perlunya peningkatan kerjasama dan keterpaduan  dalam  penanganan  perkara  anak sebagai pelaku tindak pidana pelcehan seksual oleh  aparat  penegak  hukum  sebagaimana program  pemerintah  saat  ini  bahwa  perkara yang  berkaitan  dengan  anak  merupakan extra ordinary crime, sehingga dalam
penanganannyapun perlu dilakukan upaya lebih untuk  mencapai  keadilan  restoratif  bagi  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  khususnya anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual.
Alasan sebagaimana tersebut diatas menunjukkan  bahwa  pentingnya  konsep  baru penanganan  tindak  pidana  pelecehan  seksual terhadap pelaku anak. Dalam penelitian ini, peneliti mengusulkan  konsep  baru  penyidikan  terhadap anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pelecehan seksual  sebagaimana  amanat  undang-undang nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan pidana anak yaitu melalui sistem penegakan hukum satu atap/one roof enforcement system (ORES).

## 2. Konsep  Baru  Penyidikan  terhadap  Anak sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Pelecehan Seksual
Keadilan  restoratif  adalah  sebuah  bentuk keadilan  yang  menekankan  pemulihan  atau restorasi tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan, dan  masyarakat. 14 ,  sebagaimana  juga  dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 11 tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak dan  dalam  aturan  pelaksana  undang-undang tersebut  pada  pasal  1  angka  2  peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan  diversi  dan  penanganan  anak  yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, yang isinya 15 : “Keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan
15 Ibid. hlm 30
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan  pemulihan  kembali  pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pelaksanaan  penyidikan  berbasis  keadilan restoratif  telah  diatur  dalam  undang-undang tersebut  dalam  pasal-pasalnya,  namun  melihat kondisi  penanganan  perkara  dengan  tersangka anak  UMAM  dan  AJIB  mengisyaratkan  bahwa proses  penyidikan  berbasis  keadilan  restoratif tersebut  tidak  dilaksanakan  secara  maksimal sehingga  menerima  putusan  hukuman  penjara  di penjara anak.
Mencermati hal tersebut, terlihat bahwa penyidik sudah melakukan upaya untuk komunikasi dengan keluarga  korban  sebelum  proses  penyidikan terhadap  laporan  orang  tua  korban  di  proses, namun  saat  itu  penyidik  tidak  memanggil  pihak- pihak yang berkompeten dan terlibat dalam perkara tersebut seperti pelaku, kelauarga pelaku, petugas pembimbing  kemasyarakatan,  pekerja  sosial  atau petugas dinas  sosial,  dan  tokoh  masyarakat setempat,  sehingga  tujuan  penegakan  hukum dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  terhadap anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pelecehan seksual  tersebut  belum  dapat  tercapai sebagaimana  yang  diharapkan  dalam  prakteknya. Namun  demikian,  diketahui  pada  tahun  2015 terdapat 2 (dua) laporan dan atau pengaduan dari orang tua korban tindak pidana pelecehan seksual dengan tersangka juga anak-anak dapat dilakukan upaya  penyelesaian  perkara  di  luar  sistem
peradilan  pidana  anak  atau  musyawarah  dan proses  penyidikan  berbasis  keadilan  restoratif dapat  dilaksanakan dan  hasil  yang  dicapai  sesuai dengan  amanat  undang-undang  nomor  11  tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dimana menunjukkan adanya penyidikan berbasis keadilan restoratif.
Memperhatikan  penanganan  terhadap  perkara tindak  pidana  pelecehan  seksual  yang  dapat diselesaikan  di  luar  sistem  peradilan  pidana  anak tersebut  dengan  komunikasi  dan  sinergitas  yang baik  seluruh  elemen  yang  berkompeten  maka penulis  menganalisa  bahwa  dapat  dimunculkan konsep  baru  terkait  penyidikan  tersebut sebagaimana yang tata cara penyidikan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu melalui sistem  penegakan  hukum  satu  atap/one  roof enforcement  system  (ORES). Diketahui,  bahwa One  Roof  Enforcement  System  (ORES)/  Sistem Penegakan  Hukum  Satu  Atap  adalah menempatkan pengawas, penyidik, dan penuntut di bawah  satu  atap,  dimana  memiliki  tujuan  untuk membentuk  keterpaduan  dalam  sistem  peradilan pidana melalui kerjasama yang baik antar elemen penegak  hukum  meskipun  tidak  melebur  menjadi satu  unit  atau  departemen  atau  menyatu  dalam lembaga  tersendiri,  guna menciptakan  strategi supaya  setiap  elemen  dapat  meningkatakan efisiensi  kerjanya  dan  sekaligus  bersatu  padu dengan  elemen  yang  lainnya  untuk  menciptakan tujuan  bersama,  dalam  hal  ini  dapat terselenggaranya  sistem  peradilan  pidana  anak
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan  seksual  dengan  menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
Adapun  penjelasan  pelaksanaan  garis  besar secara  teknis  tentang  konsep  baru  penyidikan terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pelecehan  seksual  sebagaimana  termaktub dalam undang-undang  nomor  11  tahun  2012  tentang sistem  peradilan  pidana  anak  dan  peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan  diversi  dan  penanganan  anak  yang belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun  yang mengedepankan  keadilan  restoratif yaitu, adanya laporan dan atau pengaduan tentang tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak untuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyidikan di sistem peradilan pidana anak seperti kepolisian, kejaksaan,  petugas  pembimbing  kemasyarakatan, pekerja  sosial  atau  petugas  dinas  sosial,  dan  tim pelayanan  penanganan  terpadu  dari pemerintah daerah  dalam  waktu  1x24  jam  melakukan pertemuan  untuk  memberikan  saran  kepada penyidik  kepolisian  guna  menentukan  langkah selanjutnya,  jika  pelaku  anak  masih  berumur kurang  dari  12  (dua  belas)  tahun  maka  elemen penegak  hukum  tersebut  harus  mempertemukan pihak  korban  dan  pelaku  untuk  segera  diambil keputusan  sebagaimana  aturan  dalam  undang- undang  dan  dibuatkan  ketetapan  pengadilan dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari.
Apabila pelaku anak berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun kurang dari 18 (delapan belas) tahun, maka  elemen  penegak  hukum  dalam  sistem
tersebut  melihat  perkara  yang  terjadi  dan melakukan  proses  hukum  dengan  tidak menghalangi  pihak  korban  dan  tersangka  untuk melakukan penyelesaian melalui musyawarah yang mana  jika  ada  kesepakatan  dalam  musyawarah maka  proses  tersebut  dibuatkan  kesepakatan bersama  dan  diajukan  kepengadilan  untuk dimintakan  penetapan  sebagai  wujud  kepastian hukum penyelesaian perkara tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari, namun jika tidak tercapai kesepakatan maka  poses hukum  tetap  berjalan  sebagaimana mestinya  sampai  dengan  adanya  putusan  dari pengadilan  terhadap  perkara  tersebut.  Proses penanganan  perkara  tersebut  tetap  harus memperhatikan umur anak sebagai pelaku tersebut dan  tidak  boleh  melebihi  waktu  1  (satu)  bulan sampai dengan adanya putusan dalam hal perkara dilanjutkan  sebagaimana  sistem  peradilan  pidana anak.
Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga harkat dan  martabat  anak  serta  memelihara  tumbuh kembanganak untuk tidak merasa tertekan ataupun memiliki  rasa bersalah  yang  berlebihan  sehingga menimbulkan  ganguan  baik  fisik  maupun  psikis terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana tersebut.
3. Potensi Penerapan Konsep Baru Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Pentingnya  penanganan tindak  pidana pelecehan  seksual  terhadap  pelaku  anak  melalui sistem  penegakan  hukum  satu  atap/one  roof enforcement system (ORES) karena dorongan dari
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
kondisi sekarang yang mana anak sangat mungkin menjadi  pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual sehingga  kejahatan  tersebut  oleh  pemerintah dinyatakan sebagai extra ordinary crime dan secara tersirat  memberikan  pesan  perlu  adanya penanganan  yang  ekstra  juga  terhadap  kejahatan tersebut. One  Roof  Enforcement  System  (ORES)/ Sistem  Penegakan  Hukum  Satu  Atap  adalah menempatkan pengawas, penyidik, dan penuntut di bawah satu atap.
Konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual sebagaimana  termaktub  dalam  undang-undang nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan pidana  anak  dan  peraturan  pemerintah  nomor  65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan  penanganan  anak  yang  belum  berumur  12 (dua  belas)  tahun  yang  mengedepankan  keadilan restoratif  memperhatikan  dan  merupakan perwujudan beberapa prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif, yaitu:
a. Keadilan  restoratif  mengutamakan  pemulihan atau  restorasi  bagi  semua  pihak  yangterkena dampak  dari  tindak  kejahatan,  yaitu  korban, pelaku, dan masyarakat.
b. Berkaitan  dengan  cita-cita  pemulihan  di  atas, keadilan  restoratif  fokus  pada  kebutuhan tiga pihak,  yaitu  korban,  pelaku  kejahatan, danmasyarakat yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan.
c. Keadilan  restoratif  memperhatikan  kewajiban dan  tanggung  jawab  yang  muncul  oleh  karena tindak kejahatan.
Oleh karena itu, terdapat beberapa persyaratan yang  harus  diperhatikan  sehingga  penyidik  unit PPA  dapat  menerapkan  konsep  baru  penyidikan melalui sistem  penegakan  hukum  satu  atap/one roof  enforcement  system  (ORES) sebagaimana dijelaskan diatas, yaitu:
a. Aturan  yang  mengatur  tentang  penyidikan  di kepolisian  yaitu Peraturan  Kapolri  Nomor  14 Tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan dan  Peraturan  Kabareskrim  Polri  Nomor  3 Tahun  2014  tentang  Standar  Operasional Prosedur  Penyidikan  Tindak  Pidana dirubah dan  disesuaikan dengan  tata  cara  penyidikan dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun sebagaimana teknis konsep baru penyidikan di atas
b. Pelaksanaan  setiap  tahapan  dalam  proses penyidikan  diatur  secara  jelas  dan  mengikuti waktu  yang  telah  diatur  dalam  undang- undangsistem  peradilan  pidana  seperti,  waktu pelaksanaan  sampai  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh petugas BAPAS atas permintaan penyidik tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari dan penetapan hasil musyawarah atau kesepakatan bersama yang dikeluarkan oleh pengadilan atas permintaan  penyidik  tidak  boleh  lebih  dari  3 (tiga) hari.
c. Dibuat dan disepakatinya kesepakatan bersama atau Memorandum  of  Undertanding  (MOU)
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
antara  aparat  penegak  hukum  dalam  sisitem peradilan  pidana  anak  yang  memuat  tentang langkah-langkah  dan  tata  cara  pelaksanaan penanganan  perkara  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  secara terpadu  dan  sinergis berdasarkan  tugas,  tanggung  jawab,  dan kewenangan  masing-masing  aparat  penegak hukum tersebut.
Berdasarkan persyaratan tersebut menunjukkan bahwa  konsep  baru  penyidikan  terhadap  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual sebagaimana  termaktub  dalam  undang-undang nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan pidana  anak  dan  peraturan  pemerintah  nomor  65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan  penanganan  anak  yang  belum  berumur  12 (dua  belas)  tahun  memiliki  potensi  untuk  dapat diterapkan  sehingga  kedepan  untuk  penyidikan terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pelecehan seksual dapat menerapkan dan hasilnya sesuai  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif dimaksud.

## Simpulan dan Saran Simpulan
1. Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana  pelecehan  seksual  oleh  unit  PPA  Sat Reskrim  Polres  Kendal  masih  konvensional dengan  tidak  mengedepankan  pendekatan keadilan  restoratif,  karena  proses  penyidikan yang  dilakukan  oleh  penyidik  unit  PPA  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri
Nomor  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen Penyidikan  dan  Peraturan  Kabareskrim  Polri Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Standar Operasional  Prosedur  Penyidikan  Tindak Pidana,  namun  tidak  sesuai  dengan  hukum acara pidana anak sebagaimana yang ada dan tertuang  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65 Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  dan  Penanganan Anak  yang  Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Oleh karena itu, dapat  dikatakan  bahwa  ada  alasan  atau argumentasi  yang  mendorong  penyidikan cenderung tidak berbasis keadilan restoratif baik secara  internal  maupun  eksternal.  Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:
a. Faktor Internal
1) Dari  sisi  sumber  daya  manusia,  terdapat beberapa faktor yaitu:
a) Penyidik  unit  PPA  belum  memahami sepenuhnya  tata  cara  penyidikan  terhadap anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pelecehan seksual, karena belum mengikuti pendidikan  kejuruan  tentang  pelayanan perempuan dan anak;
b) Penyidik  unit  PPA  belum  mengetahui peraturan  perundang-undangan  yang  baru tentang  penanganan  hukum  terhadap  anak dalam hal ini peraturan pemerintah nomor 65 tahun  2015  tentang pedoman  pelaksanaan diversi  dan  penanganan  anak  yang  belum berumur 12 (dua belas) tahun, karena tidak
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
ada  sosialisasi  atau  pemberitahuan  tentang aturan  tersebut  oleh  bagian  hukum  kepada penyidik unit PPA.
c) Pengawas  penyidik  belum  berperan  secara maksimal  sebagaimana  mestinya,  karena pengawas  penyidik  juga  belum  memahami aturan  yang  baru  tentang  penanganan perkara  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana dalam hal ini peraturan pemerintah nomor 65 tahun  2015  tentang pedoman  pelaksanaan diversi  dan  penanganan  anak  yang  belum berumur 12 (dua belas) tahun.
2) Dari sisi sistem, terdapat beberapa faktor yaitu:
a) Aturan  penyidikan  terhadap  anak  yang khusus  diatur  dalam  lingkungan  organisasi kepolisian sebagaimana tata cara penyidikan dalam  undang-undang  sistem  peradilan pidana anak belum ada, karena aturan yang ada  dan  dipedomani  penyidik  sekarang masih terkait penyidikan secara umum yaitu Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2012 tentang  Manajemen  Penyidikan,  dan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana
b) Fokus kegiatan atau pengkhususan kegiatan tentang pelatihan pelayanan perempuan dan anak  sebagai  kaderisasi  penyidik  di  satuan reskrim  polres  Kendal  belum  ada,  karena program  latihan  peningkatan  kemampuan fungsi reskrim yang ada di sub bagian latihan bagian sumber daya manusia polres Kendal
tidak masuk dan diatur secara khusus dalam program tersebut.
c) Dari  sisi  budaya,  penyidik  unit  PPA  belum mampu  memberikan  kemudahan  prosedur dalam pelayanan penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana yang berlanjut sampai persidangan, karena penyidik masih beranggapan  penanganan  anak  tersebut adalah  hal  yang  sama  dan  biasa  seperti penanganan  terhadap  orang  dewasa sebagai pelaku.
b. Faktor Eksternal
1) Dari  sisi  keluarga  korban,  menuntut  dan meminta  kepada  penyidik  unit  PPA  untuk melanjutkan perkara sesuai dengan prosedur hukum  yang  berlaku  dalam  hal  ini menjalankan  sistem  peradilan  pidana, karena  rasa  kekecewaan  dan  kekhawatiran pelaku  akan  melakukan  perbuatan  tersebut lagi kepada korban maupun orang lain.
2) Dari  sisi  instansi  dan  masyarakat  sekitar, keaktifan dari  instansi  samping  yang berkaitan  dengan  kegiatan penanganan tindak  pidana  pelecehan  seksual seperti dinas sosial  dan Badan  Pemberdayaan Perempuan  dan  Keluarga  Berencana (BPPKB)  Kabupaten  Kendal  dan  pastisipasi masyarakat  kurang,  karena  instansi  terkait dan masyarakat  sekitar  belum  memahami sepenuhnya  penanganan  anak  sebagai pelaku tindak pidana.
3) Dari  sisi  budaya,  orang  tua  masih  kurang memberikan  pengawasan  kepada  anaknya,
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
karena  mayoritas  orang  tua  tersebut meninggalkan anaknya untuk bekerja ke luar negeri sebagai  tenaga  kerja  Indonesia  dan menitipkan anak tersebut untuk di asuh oleh orang lain seperti kakek dan neneknya yang dianggap biasa dalam kehidupan masyarakat
2. Dampak  dari  penyidikan  terhadap  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  pelecehan seksual  oleh  penyidik  unit  PPA  satuan reskrim  yang  tidak  didasarkan  kepada keadilan  restoratif  di  kabupaten  kendal tentunya  berdampak  terhadap  pihak-pihak yang  terkait  dengan  perkara  anak  sebagai pelaku  tersebut,  dimana  hal  tersebut  dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi  yaitu  faktor  hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan  fasilitas  yang  mendukung  penegakan hukum,  faktor  masyarakat,  dan  faktor kebudayaan.  Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan  bahwa  dampak  dari  penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan  seksual  dapat  berimplikasi kepada  anak,  aparat  penegak  hukum  yang terlibat dalam perkara, dan hukum acara itu sendiri, sebagai berikut:
a. Dampak  terhadap  anak  yang  melakukan tindak  pidana  pelecehan  seksual  yaitu hukuman/sanksi penjara dan tindakan.
b. Dampak  terhadap  aparat  penegak  hukum yang  terlibat  dalam  penanganan  perkara anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana
pelecehan  seksual  dapat  berupa  sanksi pidana  penjara  jika  penanganannya  tidak sesuai  dengan  hukum  acara  dalam  sistem peradilan pidana anak.
c. Dampak  terhadap  hukum  acara  terkait proses  penanganan  anak  sebagai  pelaku tindak pidana pelecehan seksual khususnya dalam penyidikan yaitu tata cara penyidikan yang  diatur  dalam  undang-undang  sistem peradilan  pidana  anak  tidak  terlaksana secara optimal, sehingga tata cara yang ada dalam  aturan  kepolisian  saat  ini  berupa Peraturan  Kapolri  Nomor  14  tahun  2012 tentang  manajemen  penyidikan  dan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014  tentang  standar  operasional  prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana perlu dilakukan  penyesuaian  dan  dirubah  dengan memasukkan  tata  cara penyidikan  terhadap anak  sebagaimana  yang  diatur  dalam undang-undang  sistem  peradilan  pidana anak.
3. Konsep  baru  tentang  penyidikan  terhadap anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pelecehan  seksual  oleh  penyidik  unit  PPA yang  berbasis  keadilan  restoratif,  yaitu melalui  sistem  penegakan  hukum  satu atap/one  roof  enforcement  system  (ORES) dengan  membentuk  dan  menyususn  tata cara  penegakan  hukum  terhadap  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  pelecehan seksual  dengan  terintegrasi  dan  terpadu antar komponen penegak hukum mendasari
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
undang-undang no. 11 tahaun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan peraturan daerah  yang  dibuat  tentang  tim  pelayanan penanganan  terpadu  terkait  perlindungan perempuan  dan  anak  dari  kekerasan. Konsep  baru  tersebut  menekankan  proses penanganan perkara terhadap anak sebagai pelaku  tindak  pidana pelecehan  seksual tetap  harus  memperhatikan  umur  anak sebagai  pelaku  tersebut  dan  tidak  boleh melebihi  waktu  1  (satu)  bulan  sampai dengan  adanya  putusan  dalam  hal  perkara dilanjutkan  sebagaimana  sistem  peradilan pidana  anak,  dimana terdapat  beberapa persyaratan  yang  harus  diperhatikan sehingga  penyidik  unit  PPA  dapat menerapkan konsep baru penyidikan melalui sistem penegakan hukum satu atap/one roof enforcement  system  (ORES) sebagaimana dimaksud, yaitu:
a. Aturan yang mengatur tentang penyidikan di kepolisian yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dan  Peraturan  Kabareskrim  Polri  Nomor  3 Tahun  2014  tentang  Standar  Operasional
Prosedur Penyidikan Tindak Pidana dirubah dan  disesuaikan dengan  tata  cara penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi dan penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun
sebagaimana teknis konsep baru penyidikan di atas
b. Pelaksanaan  setiap  tahapan dalam  proses penyidikan diatur secara jelas dan mengikuti waktu  yang  telah  diatur  dalam  undang- undangsistem  peradilan  pidana  seperti, waktu  pelaksanaan  sampai  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  petugas  BAPAS  atas permintaan penyidik tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari dan penetapan hasil musyawarah atau kesepakatan bersama yang dikeluarkan oleh  pengadilan  atas  permintaan  penyidik tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari.
c. Dibuat  dan  disepakatinya  kesepakatan bersama atau Memorandum of Undertanding (MOU) antara aparat penegak hukum dalam sisitem peradilan pidana anak yang memuat tentang  langkah-langkah  dan  tata  cara pelaksanaan  penanganan  perkara  anak sebagai pelaku tindak pidana secara terpadu dan  sinergis  berdasarkan  tugas,  tanggung jawab,  dan  kewenangan  masing-masing aparat penegak hukum tersebut.

## Saran
1. Penyidik  unit  PPA  Sat  Reskrim  Polres Kendal  yang  belum  melaksanakan pendidikan  kejuruan  tentang  pelayanan perempuan  dan  anak  seharusnya  untuk segera didaftarkan oleh bagian sumber daya manusia  Polres  Kendal  untuk  mengikuti pendidikan kejuruan tersebut, sehingga tidak terjadi  penanganan  hukum  yang  kurang maksimal  dan  memberikan  dampak  yang
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
kurang  baik  bagi  anak  yang  melakukan tindak  pidana  tersebut  maupun  aparat penegak  hukum  yang  terlibat  dalam penanganan tersebut.
2. Aturan  internal  organisasi  kepolisian  terkait penyidikan  tindak  pidana  seperti  peraturan kapolri  nomor  14  tahun  2012  tentang manajemen  penyidikan  dan  peraturan kabareskrim  polri  nomor  3  tahun  2014 tentang  standar  operasional  prosedur pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  di lingkungan  kepolisian  seharusnya  diganti dan dirubah oleh Kapolri dan Kepala Badan Reserse  Kriminal  dengan memasukkan  dan
disesuaikan  proses  penyidikan  terhadap anak  sebagaimana  tata  cara  penanganan anak dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak dan  peraturan  pemerintah  nomor  65  tahun 2015  tentang  pedoman  pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12  (dua  belas)  tahun,  sehingga  proses penyidikan terhadap anak oleh penyidik unit PPA  Sat  Reskrim  Polres  Kendal  secara khusus dan Penyidik unit PPA di lingkungan kepolisian  secara  umum  memiliki  payung hukum  yang  sah  dan  dapat  menerapkan penyidikan  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  dengan  mengedapankan pendekatan keadilan restoratif.
3. Kerjasama  antara  kepolisian  dalam  hal  ini penyidik  unit  PPA  dengan  seluruh  steak holder  dan  tokoh  masyarakat  dalam tim
pelayanan  terpadu  penanganan  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak-anak di Kabupaten  Kendal  seharusnya  lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat menerapkan  sistem  penegakan  hukum  satu atap/one  roof  enforcement  system  (ORES), sebagai  langkah  pencegahan  agar  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  pelecehan seksual  dapat  berkurang  dan  penanganan hukumnya  yang  dimulai  dari  tahap penyidikan  dapat  menjadi  awal  yang  baik dan tidak lagi bertentangan dengan undang- undang yang ada.

## Daftar Pustaka

## Sumber Buku :
Ahmadi, Rulam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif.
Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
Amiruddin  dan  H.  Zaenal Asikin.  2008. Pengantar
Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Avianti, Fransiska. 2008. Kebijakan  Perundang- Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  di Indonesia, Semarang: Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro.
Djamin,  Awaloedin.  1995. Manajemen  Sumber Daya  Manusia  1. Bandung:  Sanyata Sumanasa Wira Sespim Polri.
Hiariej,  Eddy  O.S.2009. Asas  Legalitas  & Penemuan  Hukum  Dalam  Hukum  Pidana.
Jakarta: Erlangga.
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Hasibuan, Malayu S.P.. 2005. Manajemen Sumber
Daya  Manusia  Edisi  Revisi.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Hamzah,  Andi. 2002. Hukum  Acara  Pidana.
Jakarta: Sinar Grafika.
Ishaq.  2008. Dasar-dasar  Ilmu  Hukum.  Jakarta:
Sinar Grafika.
Jimly  Asshiddiqie,  Ali  Safa’at.  2012. Teori  Hans Kelsen  Tentang  Hukum.  Jakarta:  Konstitusi
Press.
John  W.  Creswell.  2010. Research  Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed,
(terjemahan  oleh  Achmad  Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005. Penelitian  Hukum.
cet.1. Jakarta: Prenada Media.
Mertokusumo,  Sudikno.  2010. Mengenal  Hukum Suatu  Pengantar,  edisi  revisi,  Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
Moleong,  Lexy  J.  2004. Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.
Praja,  S.  Juhaya.  2011. Teori  Hukum  dan
Aplikasinya. Bandung: CV. Pustaka Setia.
S.  Nasution.  2003. Metode  Penelitian  Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
Setiawan, Doni. 2012. Urgensi Peradilan Restoratif Dalam  Hukum  Pidana  Anak  Indonesia.
Semarang: Unissula Press.
Soekanto,  Soerjono.  2004. Pengantar  Penelitian
Hukum.  cet.3. Jakarta: UI Press.
Sugiyono.  2009. Metode  Penelitian  Kuantitatif
Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suratman  dan  Philips  Dillah.  2014. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
Suteki.  2015. Masa  Depan  Hukum  Progresif. Yogyakarta: Thafa Media.
W.  Gulo.  2002. Metode  Penelitian. Jakarta: Gramedia.
Tridiatno, Yoachim Agus. 2015. Keadilan Restoratif.
Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

## Sumber Artikel dan Jurnal :
Sumarni,  DW.  &  Setyowati.  1999. Pelecehan Tenaga Kerja Perempuan. Yogyakarta: Ford Foundation & Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
Banakar,  Reza  dan  Max  Travers.  2005. Law,
Sociology and Method dalam Reza Banakar &  Max  Travers  (ed). Theory  and  Method  in Socio-Legal  Research. Onati:  Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.
Ismail  Rumadan.  2014. Jurnal  Hukum  dan Peradilan,  Volume  3,  Nomor  3  Nopember 2014.  Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan  MA RI.
Zulkarnaen  Koto.  2011. Terobosan  Hukum  dalam
Penyederhanaan Proses Peradilan
Pidana, Jurnal  Studi  Kepolisian, STIK, Jakarta.

## Sumber Produk Lembaga :
Redaksi  Sinar  Grafika.  2010. Undang-undang Hukum  Acara  Pidana  (UU  RI  No.8  tahun 1981), Jakarta: Sinar Grafika.
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Fokusindo  Mandiri.  2012. Undang-Undang  Sistem
Peradilan  Pidana  Anak  dan  Perlindungan Anak. Bandung: Fokusindo Mandiri.
Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  RI, Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan
Penanganan  Anak  di  bawah  Umur  12  (dua belas)  Tahun. Deputi  Bidang  Perlindungan Anak, Cetakan ke 3 Tahun 2016.
Sumber Internet : http://kendalkab.bps.go.id/hom, 09 Oktober 2016. http://mohammadhidayat_sh_sik_mh.com/PERATU RAN_KEPOLISIAN_YANG_SUDAH_DISAH KAN_KAPOLRI/PERRATURAN_KAPOLRI_ PERKAP_NO 10  TH  2007.pdf.,  09  Oktober
2016.
http://id.shvoong.com/social- sciences/sociology/2205936-pengertian- pelaksanaan-actuating, 09 Oktober 2016. http://www.kbbi.web.id, 09 Oktober 2016