Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol.  2,  No.  1 – April  2021,  Hal.  115-120|  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/ 10.22225/juinhum.2.1.3103.115-120

## FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SARI AMERTHA SUDHA SIDAKARYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
Putu Gede Putra Dharma Yasa, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Bumdes adalah suatu pendekatan baru yang bertujuan untuk meningkatkankesejahteraan bagi masyarakat desa dalam menggali potensi yang di miliki oleh desa. Bumdes di kelola oleh desa dan di bantu dengan masyarakat desa.  Permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian  ini;  bagaimanakah  pengelolaan bumdes berdasarkan  UU  No.  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  Bagaimanakah  efektivitas  bumdes  Sari  Amertha  Sudha  Sidakarya  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosial. Untuk pengelolaan BUMDes harus di jalankan menggunakan prinsip kerja sama, keterlibatan, emansipasi, tidak di  tutupi,  terhitung  dan  berkelanjutan.  Dalam  implementasi  pengelolaan  BUMDes,  ada  tiga  hal  yang  harus diperhatikan,  yaitu  tentang  penguatan  kapasitas  pengelolaan  BUMDes,  laporan  dan  administrasi  keuangan BUMDes,  dan  pengembangan  unit  usaha.  Maka  arah  kebijakan  pembinaan  BUMDes  berfokus  pada  upaya fasilitasi pengembangan SDM, penguatan kelembagaan, peningkatan akses modal, dan advokasi kebijakan yang dirumuskan  berdasarkan  skala  prioritas.  Efektivitas  bumdes  Sari  Amertha  Sudha  dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraan  bagi masyarakat  desanya  dengan melalui  penembangan  ekonomi.  Bentuk partisipasi  masyarakat untuk ikut dalam pengembangan BUMDes yaitu ikut membuat perencanaan, ikut serta dalam upaya pengelolaan bumdes dan ikut memonitoring dan mengevaluasi bumdes Sari Amertha Sudha Sidakarya.
Kata Kunci : Fungsi BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat, Pengelolaan BUMDes, Waserda.

## Abstract
Bumdes is a new approach that aims to improve the welfare of the village community in exploring the potential that the village has. Bumdes is managed by the village and assisted by the village community. The problems that exist in this research; how is the management of bumdes based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages, how is  the  effectiveness  of  Sari  Amertha  Sudha  Sidakarya  in  improving  community  welfare.  This  research  is  an empirical  research  with  a  social  approach.  The  management  of  BUMDes  must  be  carried  out  using  the principles  of  cooperation,  involvement,  emancipation,  not  being  covered  up,  calculated  and  sustainable.  In implementing BUMDes management, there are three things that must be considered, namely strengthening the management  capacity  of  BUMDes,  BUMDes  financial  reporting  and  administration,  and  developing  business units.  Therefore,  the  direction  of  BUMDes  development  policy  focuses  on  efforts  to  facilitate  human  resource development,  strengthening  institutions,  increasing  access  to  capital,  and  advocating  for  policies  formulated based on priority scales. The effectiveness of bumdes Sari Amertha Sudha in an effort to improve the welfare of the village community through economic development. The form of community participation to participate in the development of BUMDes is to participate in planning, participate in efforts to manage bumdes and participate in monitoring and evaluating bumdes Sari Amertha Sudha Sidakarya.
Keywords: BUMDes Function, Community Welfare, BUMDes Management, Waserda.

## I. PENDAHULUAN
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) menegaskan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Pasal  1  ayat  (3)  menyebutkan  bahwarakyat merupakan  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  membentuk  suatu  tata  hukum  untuk  membangun sebuah  negara,  bukan  hanya  itu  sebagai  negara  hukum  menegaskan  bahwa  hukum  merupakan  jalan utama  yang  akan  mengatur  hidup  masyarakat,  berbangsa,  dan  bertanah  air.  Indonesia  ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang didasari oleh Pancasila.
Sebagai negara hukum, maka segalakehidupan yang ada di masyarakat, maupundari apa yang di lakukan oleh pemerintah harus didasarkan oleh hukum yang sudah ada di Indonesia. Salah satu upaya untuk  menciptakan  negara  yang  berlandasakan  hukumadalahdengan  membuat  peraturan-peraturan dan  penatan  instansi.  Oleh  karena  itu,  undang-undang  berperan  penting  dalam  melakukan
pembangunan  sebuah  negara  dan  merupakan  pilar  untuk  menjalankan  pemerintahan  baik  itu  pusat, daerah,  dan  desa.  Untuk  mengetahui  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  di  kerjakan sesuai  dengan  Undang-Undang  dasar  maka  di  bentuk  UUDNRI  Tahun  1945  yang  berhubungan dengan apa tugas dan kewenangan dalam menguji sebuah peraturan perUndang-Undangan yang telah di buat (Soekanto, 2000) .
Undang-Undang Desa berdasarkan pasal-pasal yang terdapat pada UUD 1945  berkaitan dengan pemerintahan  daerah,  tetapi  yang  sangat  berhubungantentang  desa  adalah  pada  Pasal  18  B  ayat  (2) UUDNRI 1954 yaitu: Negara menerima dan menghargaikeberadaanmasyarakat adat, hukum adatnya, dan berserta tradisi tradisi yang masih ada di masyarakat dan di sesuaikan dengan prinsip negara yang sudah di atur dan di muat dalam Undang-Undang.Dalam Undang-Undang Desa berisi tentang Batasan wilayah  antara  desa  dan  desa  adat  yang  memiliki  wilayah  yang  lebih  luas.  Desa  merupakan  suatu perkumpulan masyarakat, yang memiliki batas wilayah, memiliki tradisi, ada hak asal usul, memiliki pemerintah  desa  dan membangun  untuk mengurus  pemerintahan  desa,  yang  dihargai  dan ada  dalam system pemerintah di Indonesia.
Menurut PP No 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 83 berisi tentang, rancangan peraturan desa di buat oleh pemerintahan desa, dan BPD bisa mengajukan  usulan  dan  merancang  peraturan  desa.  Rancangan  peraturan  desa  wajib  disampaikan kepada  masyarakat  desa  untuk  mendapatkan  masukan,  dan  setelah  disepakati  bersama  kemudian rancangan peraturan desa di tetapkan menjadi peraturan desa yang disampaikan oleh pimpinan BPD kepada  kepala  desa,  terhitung  paling  lambat  satu  minggu  dimulai  dari  tanggal  perjanjian.  Peraturan desa dianggap sah mulai di perundang undangkan oleh Lembaga desa (Huda, 2015) .
Salah  satu  tujuan  pemerintah  adalah membangun daerah pedesaan  agar  produktvitas meningkat dan  beberapa  usaha  di  desa,  adanya  sarana  dan  fasilitas  yang  dapat  meningkatkanpendapatan  desa, memperkuat  rantai  kreasi  dan  penjualan,  serta  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  untuk membangun  pendapatan  desa.  Tujuannyayaitu  untuk  melihat  apa  yang  dimiliki  desa  yang  menjadi tujuan  utama  desa  akan  menjadi  tulang  punggung  untuk  meningkatkan  perekonomian  yang  ada  di desa.  Pembangunan  pedesaantidak  hanya  fokus  pada  pengembangan  sumber  daya  manusia,  namun unsur  ekonomi  dan  pembangunan  fisik  juga  penting.  Pengembangan  Desa  adalahtolak  ukur  dari pengembangan  Nasional,  karena  jika  suatu  desa  sanggup  melaksanakan  pengembangan  ekonomi secara  mandiri,  dapat  mencapai  kemakmuran  masyarakat  dan  juga  bisa  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa (Mubyarto & Kartodirdjo, 1988) .
Dengan adanya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang membahas tentang desa dapat menjadi kesempatan  bagi  setiap  desa  agar  dapat  meningkatkan  potensi  desa  untuk  mendapatkan  apa  yang dibutuhkan  masyarakat  desa.  BUMDes  adalah  suatu  organisasi  atau  lembaga  yang  didirikan pemerintah  desa  yang  modalnya  diberikan  dan  dikelola  oleh  pemerintah  dan  dibantu  juga  oleh masyarakat  desa.  Pembentukan  BUMDes  dilandasi  atas  adanya  kebutuhan  dan  potensi  desa  dalam upaya memperkuat perekonomian serta membangun kesejahteraan masyarakat desa.
Salah  satu  desa  di  Bali  yang  sudah  menerapkan  BUMDes  adalah  Desa  Sidakarya.  Desa Sidakarya  membangun  WASERDA  (warung  serba  ada).  WASERDA  itu  sendiri  adalah  sebuah kegiatan  usaha  sejenis  warung  yang  menjual  berbagai  kebutuhan  pokok  masyarakat,  dengan  harga yang  lebih  murah.  Dimana  nantinya  WASERDA  bisa  berperan  sebagai supplier untuk  warung- warung kecil yang ada di Desa Sidakarya. Ini adalah salah satu contoh program yang sudah dijalankan oleh BUMdes Sidakarya, dimana terdapat program-program baru yang bisa direalisasikan lagi, untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi.
Dengan adanya BUMDes, diharapkan agar masyarakat Desa Sidakarya lebih aktif berpartisipasi untuk  mengsukseskan  program  ini.  Diharapkan  nantinya  program  ini  dapat  menjadi  peluang  bagi masyarakat  Desa  Sidakarya  untuk  meningkatkan  perekonomian,  karena  secara  tidak  langsung program ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Selain itu, diharapkan warung – warung kecil yang  ada  di  Desa  Sidakarya  bisa  lebih  mudah  untuk  mencari  alternatif supplier, dengan memanfaatkan WASERDA yang ada.
Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini difokuskan pada pembahasan proses pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes serta mengetahui partisipasi masyarakat dalam membantu pengembangan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis pengelolaan BUMDes berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan
menganalisis  efektivitas  BUMDes  Sari  Amerta  Sudha  Sidakarya  dalam meningkatkan  kesejahteraan masyarakat .

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunankan  metode  penelitian  Empiris (Ishaq,  2017;  Sunggono,  2006) .  Adapun sumber  data  utamanya  adalah  data  sekunder  yang  berupa  bahan  hukum,  baik  berupa  bahan  hukum primer,  sekunder,  maupun  tersier (Soekanto,  1986) .  Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi kepustakaan  adalah  dengan  merujuk  kepada  bahan-bahan  yang  didokumentasikan,  sedangkan  alat yang  dipergunakan  adalah  studi  dokumen,  yaitu  studi  dengan  cara  mempelajari  bahan  hukum  baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan  dengan  materi  penelitian.  Setelah  bahan-bahan  hukum  terkumpul,  selanjutnya  diolah  dan dianalisis dengan menggunakan  penafsiran hukum yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analisis untuk memberikan gambaran secara umum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
BUMDes  adalah  suatu  organisasi  atau  lembaga  yang  didirikan  pemerintah  desa  yang  modalnya diberikan  dan  dikelola  oleh  pemerintah  dan  dibantu  juga  oleh  masyarakat  desa.  Pendirian  BUMdes menurut  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah  bertujuan  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  desa.  Jika  BUMDes  dapat  membantu  penghasilan  desa,  akan memberika  dorongan  bagi  pemerintah  desa  untuk  memberikan  keuntungan  untuk  membangun BUMDes.  BUMDes  diharapkan  mampu  memiliki  ciri  has  tersendiri  dari  Lembaga  ekonomi  pada umumnya.  Ini  bertujuan  supaya  BUMDes  dapat  memberikontribusi  yang  positif  dan  signifikanbagi pegembangan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu,  agar  tidak  muncul  usaha kapitalis di desa yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007) .
BUMDes didirikan untuk desa untuk kesejahteraan masyarakat desa, dan diharapkan desa dapat mengejar  ketertinggalan  dari  beberapa  desa  yang  ada  di  Indonesia.  Adanya  BUMDes,  memberikan kesempatan  pada  masyrakat  untuk  menggali,  mengelola,  dan  mengembangkan  potensi  sumber  daya yang  ada  di  desa  sesuai  dengan  kebutuhan,  serta  mampu  menjadi  pusat  kebutuhan  masyarakat  desa dan  menjadi  tempat  bagi  desa  lain  untuk  ikut  berkembang.  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) memiliki empat tujuan, yaitu:
a. Mengembangkanekonomi desa
b. Mengembangkan penghasilan asli desa
c. Mengembangkan potensi yang dimiliki desa berdasarkan keperluan masyarakat
d. Menjadi penunjangpeningkatan dan untuk meratakan ekonomi pedesaan.
Demi  mendapatkan  suatu  tujuan  yang  di  inginkan  oleh  BUMDes,  maka  bisa  di  lakukan  dengan langkah-langkah  sepeti  bisa  memenuhi  keperluan  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari  seperti menjadi distributor bagi masyarakat setempat. Diharapkan upaya yang dilakukan ini tidak membebani masyrakat, di karenakan kedepannya BUMDes akan menjadi pusat dimana masyarakat akan di penuhi kebutuhan  hidupnya  dan  bisa  merasakan  kesejahteraan  di  dalam  desa  dan  demi  meningkatkan pendapatan desa. BUMDes tidak harus juga memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Namun, BUMDes juga bisa memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat lainnya dengan ketetapan- ketetapan  yang  sudah  di  buat  seperti  misalnya  harga  dan  pelayanan,  maka  tidak  meyebabkan ketidaksesuaian ekonomi di desa yangdi karena kan adanya usaha yang dijalankan BUMDes. Dalam Undang-Undang  disebutkan  BUMDes  didirikan  berdasarkan  apa  yang  diinginkan  oleh  masyarakat dan  kemampuan  desa.  Menurut (Wijaya,  2018) ,  yang  di  maksud  dengan  yang  diinginkan  oleh masyarakat dan kemampuan desa ialah:
a. Memenuhi kebutuhan masyarakat
b. Adanya sumber daya yang masih dapat di kelola
c. Tersedianya SDM dari masyarakat untuk membangkitkan pendapatan desa
d. Menambahkan  unit-unit  usaha  untuk  masyrakat  agar  membuka  lapangan  kerja  yang  lebih luas.
Pemerintah  desa  terlibat  sebagai  pendiri  dan  penyedia  modal  awal.  Dengan  bantuan  masyarakat BUMDes di harapkan dapat memenuhi kebutuhan mayarakat. Maka dari itu, pemerintah desa sangat penting  ada  dalam  membentuk  BUMDes  agar  semua  yang  di  lakukan  berdasarkan  hukum  yang
berlaku dan serta tidk bertentangan dengan masyarakat (Poerwadarminta, 1975). Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu:
a. BUMDes  di  kelola  dengan  menerapkan  prinsip  kooperatif,  partisipatif,  emansipasif, transparansi, akuntable, dan sustainable,  di harapkan dengan menerapkan prinsip tersebut bisa menjadikan  lebih  dewasa  dalam  pengelolaan.  Maka  dari  itu,  untuk  membangun  BUMDes perlunya informasi yang terjamin kebenarannya.
b. BUMDesberdiri  karena  adanya  keinginan  masyarakat  yang  dimana  modal  dari  pendirian tersebut berasal dari masyarakat dan pemerintah desa. NamunBUMDes bisa saja mendapatkan modal dari pihak lain, dari PEMKAB bahkan bisa mengajukan pinjaman modal kepada pihak ketiga, yang di dasarkan dengan peraturan yang telah di tetapkan.
c. BUMDes  dibangun  berdasarkan  tujuan  yang  pasti.  Nantinya  tujuan  itu  akan  direalisasikan dengan cara melakukan aktivitas layanan kebutuhan usaha yang produktif yang diprioritaskan untuk  warga  kurang  mampu  di  desa,  menciptakan  peluang  kesempatan  berwirausaha  dan menambahkan penghasilan masyarakat. Dan BUMDes diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat  agar  lebih  terbiasa  menyisihkan  penghasilannya  untuk  investasi  kedepan,  agar terciptanya pengembangan ekonomi yang lebih mandiri.
d. BUMDes  tidak  akan  terlepas  dari  pihak  luar  yang  tidak  hanya  memberikan  pengaruh  bagi masyarakat  desa,  namun  juga  bagi  masyarakat  di  kabupaten.  Oleh  karena  itu  pendirian BUMDes  harus  lebih  dipikirkan  tentang  adanya  sumber  daya  desa  yang  lebih  baik  dan mendukung, system pajak, dan ketataan masyarakat dalam menjalankan kewajibannya.
e. Diprediksi  bahwa  yang  menjadi  prioritas  untuk  mendapatkan  layanan  utama  BUMDes diantaranya  a).  warga  desa  yang  memenuhi  keperluan  hidup,  yang  mata  pencarian  di  bidang tani  dan  sedang  menjalankan  bisnis  yang  tidak  resmi.  b)  warga  desa  yang  memiliki pendapatandi bawah rata-rata dan belum bisa membagi pendapatannya sebagai uang pokok atau modal untuk mendirikan sebuah usaha. c) warga desa yang keperluan hidupnya belum tercapai dan  lebih  memilih  bekerja  dengan  pebisnis.  d)  warga  desa  yang  memiliki  bisnis  namun disulitkan dengan marketing.
Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa latin efficere yang berarti memunculkan, atau  menemukan  hasil.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  efektivitas  di  artikan  sebagai  hasil akibat,  dalam  situasi  berhasil atau  sesuatau  yang  dapat  menghasilkan atau  menimbulkan. Maka  dari itu efektivitas hukum dapat diartikan sebagai akibat hukum, atau keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.  Efektivitas  adalah  pengukuran  hasil  yang  di  dapat  dari  masukan  yang  digunakan  dalam menyelesaikan  pekerjaan  sesusai  dengan  waktu,  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Menurut (Soekanto,  2008) ,  efektivitas  suatu  hukum  dapat  di  lihatdaribagaimana  masyarakat  menaati  aturan aturan  yang  ada,  danjuga  bagaimana  aparat  yang menegakan aturan  tersebut.  Jadi  ketaatan  terhadap suatu  aturan  dapat  menjadi  indikasi  berfungsi  atau  tidaknya  aturan  yang  telah  di  tetapkan. Berfungsinya suatu aturan menandakan bahwa apa yang telah diinginkan atau di tentukan memenuhi target  yang  di  inginkan  hukum  tersebut.  Berusaha  mempertahankan  dan  melindungi  masyarakat dalam pergaulan hidup merupakan suatu tujuan dari fungsi hukum.
Efektivitas berdasrkan apa yang ada di atas dapat diartikan bahwa indikasi efektivitas dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan dari apa yang diinginkan sebelumnya telah tercapai dengan apa yang diinginkan  berdasarkan  apa  yang  direncanakan.  Kesimpulannya  bahwa  efektivitas  merupakan penanaman  yang  multi,  yang  mengartikan  efektivitas  tidaklah  semua  sama  karena  bisa  diartikan berbeda beda sesuai dengan apa yang dibahas dan tujuannya.
Efektivitas  BUMDes  Sari  Amertha  Sudha  yaitu  mensejahterakan  masyarakat  desa  sidakarya. Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  penduduk  desa.  Maka dengan  hadirnya  BUMDes  Sari  Amertha  Sudha  dipercaya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  bagi penduduk  desa.  Tetapi  beberapa  BUMDes  tidak  dapat  mencapai  tujuan  dari  BUMDes  tersebut. BUMDes  Desa  sidakarya merupakan salah satu  BUMDes yang  masih  berjalan  dengan  baik.  Bentuk pengelolaan  yang  telah  di  lakukan  BUMDes  yaitu  membangun  usaha  Waserda.  Waserda  itu  sendiri adalah warung serba ada. Pengelolaan Waserda ini perlu ditingkatkan kembali pengelolaanya.  Tidak hanya  memberikan  pendapatan  yang  lumayan,  lewat  pengelolaan  sampah  yang  baik,  penguangan sampah yang ada menjadi lebih baik, dan bisa juga menikmati berbelanja di Waserda. BUMDes bisa saja membuat program lainnya, yang terpenting itu bisa membuat dan membangun kesejahteraan bagi
penduduk  dan  warga  desa  yang  ada  dan  tidak  merugikan  masyarakat.  Bentuk  partisipasi  masyrakat dalam proses pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes yaitu:
a. Perencanaan
Perencanaan  yang  baik  yaitu  melibatkan  masyarakat  agar  dibentuknya  suatu  program  sesuai dengan apa yang di perlukan masyarakat. Dalam perencanaan ini, masyarakat harus tau secara detail  tujuan  dan  langkah-langkah  dari  apa  yang  akan  di  lakukan  oleh  BUMDes.  Apalagi BUMDes  adalah  badan  usaha  yang  di  haruskan  ada  di  setiap  Desa,  jika  masyarakat  tidak dilibatkan dalam proses pembentukannya, hadirnya BUMDes akan sia-sia.
b. Pelaksanaan
Sasaran utamanya adalah masyrakat setempat. Jika masyarakat tidak ikut serta  dalam kegiatan usaha yang sedang di kembangkan maka semuanya tidak akan terjalankan. Pada tahap ini, 50% masyarakat  Desa  sudah  mulai  ikutu  serta  untuk  meningkatkan  unit  usaha  yang  sudah  berdiri. Masyarakat  banyak  yang  menggunakan  jasa  dan  produk  yang  dimiliki  BUMDes  seperti membayar listrik, menitip produknya ke warung BUMDes, dan lainnya. Partisipasi masyarakat didalam pelaksaan di mulai setelah di bentuknya perencanaan. Dalam pelaksaan ini, masyarakat ikut  dalam  pelatihan  kewirausahaan  yang  di  selenggarakan  oleh  BUMDes  yang  tujuannya adalah  untuk  memberikan  masukan  tentang  pengelolaan  usaha  masyarakat  setempat. Diharapkan  masyarakat  dapat  mempercayai  BUMDes  untuk  mengembangkan  usaha  mereka demi memajukan desa dan mensejahterkan masyarakat yang ada di Desa.
c. Monitoring dan Evaluasi
Mengawasi  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  desa  adalah  suatu  kewajiban  seluruh  masyarakat desa. Maka partisipasi masyarakat dalam monitoring juga dibutuhkan agar kegiatan yang sudah berjalan bisa berlanjut dan tidak terjadi penyimpangan. Pada tahap ini masyarakat belum secara optimal,  masyarakat  belum  mengerti  bagaimana  pengelolaan  BUMDes  yang  sebenarnya. Sehingga,  masyarakat  tidak  mengetahui  setiap  aliran  dana  desa  yang  sudah  keluar,  dan pemasukan  desa  dari  setiap  unit  usaha  BUMDes.  Di  karenakaninformasikurang  di sosialisasikan  kepada  masyarakat.  Jadi  partisipasi  masyarakat  masih  sangat  kurang  dalam membantu  proses  pengembangan  ekonomi  di  desa,  maka  dari  itu  unit  usaha  yang  di  miliki BUMDes  masih  pasang  surut  dikarenakan  kurangnya  partisipasi  masyarakat,  yang  dimana masyarakat tidak mengetahui apa yang dibuat oleh BUMDes.
Partisipasi  masyarakat  sangat  di  butuhkan  dalam  memajukan  BUMDes,  karena  BUMDes  bisa berjalan  dengan  baik  apabila  pengelolaan,  pengawasan,  dan  partisipasi  masyarakat  bisa  di  lakukan dengan  baik.  Partisipasi  masyarakat  Desa  Sidakarya  juga  sangat  bagus,  karena  hampir  seluruh masyarakat  beralih  ke  BUMDes  demi  mendapatkan  harga  yang  jauh  lebih  murah.  Kedepannya, diharapkan  BUMDes  Sidakarya  bisa  membangun  lebih  banyak  waserda  di  setiap  pelosok  Desa Sidakarya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dalam  implementasi  pengelolaan  BUMDes,  ada  tiga  hal  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  tentang penguatan  kapasitas  pengelolaan  BUMDes,  laporan  dan  administrasi  keuangan  BUMDes,  dan pengembangan unit usaha. Maka arah kebijakan pembinaan BUMDes berfokus pada upaya fasilitasi pengembangan  SDM,  penguatan  kelembagaan,  peningkatan  akses  modal,  dan  advokasi  kebijakan yang  dirumuskan  berdasarkan  skala  prioritas.  Kemudian,  salah  satu  desa  yang  telah  memiliki BUMDes  adalah  Desa  Sidakarya.  BUMDes  sidakarya  telah  berkontribusi  besar  terhadap kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  dampak  positif  yang  dirasakan masyarakat desa, membantu masyarakat desa yang kekurangan modal untuk mengembangkan usaha dengan  adanya  program  waserda,  karena  waserda  memberikan  harga  yang  lebih  murah  terhadap pedagang-pedagang  kecil agar mendapatkan  untung  yang  lebih  banyak.  Partisipasi masyarakat  Desa terhadap  BUMDes  terbilang  sudah  aktif,  terlihat  pada  partisipasi  masyarakat  terhadap  perencanaan BUMDes, partisipasi dalam pelaksanaan BUMDes, dan pasrtisipasi dalam evaluasi kinerja BUMDes. Masyarakat  Desa  Sidakarya  merasa  di  untungkan  dengan  hadirnya  BUMDes  karena  telah  banyak membantu  masyarakat,  sehingga  secara  sadar  tanpa  adanya  paksaan,  masyarakat  ikut  berpartisipasi dalam program maupun kegiatan-kegiatan BUMDes.

## 2. Saran
Melalaui  penelitian  ini  diharapkan  agar  BUMDes  Sari  Amreta  Sudha  dapat  memberikan  lapangan pekerjaan  yang  lebih  banyak  lagi  bagi  masyarakatnya.  Selanjutnya,  BUMDes  Sari  Amreta  Sudha sebaiknya  mengadakan  sosialisasi  menyeluruh  kepada  masyarakat  Desa  agar  masyarakat  dapat memahami  banyaknya manfaat  BUMDes  yang  akan di  peroleh  dari  keikutsertaan  terhadap  program BUMDes  dan  pemerintah  Desa  di  haruskan  untuk  lebih  berperan  aktif  meningkatkan  partisipasi masyarakat Desa terhadap program BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Pendidikan  Nasional  Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan  (PKDSP).  (2007). Buku Panduan  Pendirian  dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) .  Jakarta:  Fakultas  Ekonomi Universitas Brawijaya.
Huda,  N.  (2015). Hukum  Pemerintahan  Desa  dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak  Kemerdekaan  Hingga  era Reformasi . Malang: Setara Press.
Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi . Bandung: Alfabeta. Mubyarto, & Kartodirdjo, S. (1988). Pembangunan Pedesaan di Indonesia . Liberty: Yogyakarta. Poerwadarminta,  W.  J.  S.  (1975). Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Pusat  Pembinaan  Dan  Pengembangan Bahasa . Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia Press. Soekanto, S. (2000). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soekanto, S. (2008). Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sunggono, B. (2006). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers. Wijaya, D. (2018). BUMDESA: Badan Usaha Milik Desa . Yogyakarta: Gava Medi.