Abstrak—Perilaku koruptif di Indonesia yang tinggi menjadikan tindak korupsi suatu perilaku buruk yang menjadi kebiasaan bagi beberapa masyarakatnya. Tindak pidana yang ringan dan terkesan kurang memberi efek jera, dinilai menjadi suatu alasan tingkat presepsi korupsi di Indonesia yang masih tinggi  yakni  pada  urutan  89  di  dunia.  Kebebasan  kuroptor dalam  mengatur  kehidupannya  di  dalam  penjara  juga  sangat mudah.  Hukuman  yang  tidak  sepadan  dengan  kenyamanan kondisi tahanan dalam penjara yang membuat koruptor seakan memiliki  kuasa  dalam  tahanan  dan  memberikan  contoh  yang tidak baik kepada masyarakat sekitar. Penggunaan framework Donna Duerk sebagai alur berfikir dengan pendekatan prilaku menjadi  salah  satu  cara  memberi  sebuah  efek  jera  bagi koruptor  melalui  desain  yang  akan  diterapkan. Isu permasalahan  awal  coba  di  reduksi  dengan  menggunakan pendekatan  perilaku,  pendekatan  perilaku  ini  lebih  berfokus kepada segi sosiologi yang menargetkan kontak pelaku dengan masyarakatnya.  Dari  pendekatan  sosiologi  dan  beberapa  riset yang  telah  dilakukan,  ditemukan  bahwa  mempermalukan narapidana  dan  membuat  dia  mengabdi  kepada  masyarakat merupakan  hal  tepat  sebagai  pengganti  sistem  penjara  lama yang  lebih  menekankan  kepada  hukuman  fisik.  Hukuman mempermalukan  narapidana  ini  dapat  dicapai  dengan mengajarkan nilai nilai moral yang berada didalam kehidupan bermasyarakat,  juga  memberikan  sedikit  privasi  bagi narapidana.
Kata  Kunci—Hukuman,  Koruptor,  Masyarakat,  Perilaku, Sosiologi

## I. PENDAHULUAN
INDAK korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa ( extra  ordinary  crimes ).  Dalam  penanganan  dan pemberantasan  tindak  korupsi  wajib  dilakukan  secara bersama-sama oleh penegak hukum, lembaga masyarakat dan seluruh  anggota  individu  masyarakat.  Dalam  pemberian sanksi terhadap pelaku korupsi juga dirasa tidak terlalu berat atau belum bisa memberikan efek jera terhadap para pelaku. Lembaga  pemantau  korupsi  di  Indonesia  juga  memberikan kritik akan adanya RUKUHP yakni pada Pasal 604 RKUHP yang diadopsi dari Pasal 2 UU tipikor, yakni terkait perbuatan memperkaya  diri  atau  korupsi  yang  dapat  didenda  penjara minimum yang lebih singkat, yakni dari empat tahun menjadi dua tahun.
Konsep  penjara  sosiologis  memberikan  sebuah  hukuman yang dirasa pantas dan dapat menyembuhkan perilaku buruk dari  koruptor.  Hukuman  yang  pantas  tersebut  merupakan hukuman  atau  sanksi  sosial.  Penjara  sosiologi  ini  nantinya akan  memadukan  konteks  menyembuhkan  prilaku  koruptor dan  sekaligus  memberikan  hukuman  kepada  koruptor tersebut. Konsep penjara sosiologis ini juga akan merestorasi perilaku  korupi  yang  menyimpang  pada  tatanan  masyrakat
dengan  mempublikasikan  kehidupan  koruptor  di  dalam penjara (Gambar 1). Memberikan contoh dan petunjuk akan suatu  prilaku  yang  salah  dan  tidak  patut  ditiru.  Sehingga peran penjara ini nantinya memiliki kontrol sosial yang kuat pada tatanan masyarakat [1].
Kehidupan  bersosial  dan  bermasyarakat  saat  ini  sering terpapar dengan kehadiran korupsi, baik dalam sekala besar maupun  kecil.  Perilaku  koruptif  ini  kemudian  tidak  hanya merubah perilaku individu namun dapat berdampak ke ranah sosial  yang  lebih  besar.  Korupsi  yang  sering  terdengar dikalangan  masyarakat  yakni  korupsi  dalam  jumlah  besar yang dilakukan oleh petinggi negara. Namun selain dilakukan oleh  pejabat  tinggi  negara,  tidak  menutup  kemungkinan terjadinya  perilaku  korupsi  kecil  yang  juga  dilakukan  oleh masyarakat [2].
Tipologi  bagunan  nantinya  merupakan  penjara,  yang berfokus  kepada  konteks  manusia.  Konteks  manusia ditekankan  pada  pada  hubungan  antara  narapidana, pengunjung  dan  penjaga  penjara.  Narapidana  koruptor  di dalam penjara kerap kali melakukan suap di dalam penjara, hal ini akan dapat ditekan dengan menentukan sirkulasi dan checking  point pemeriksaan  narapidana.  Pengunjung  juga memiliki  peran  dimana  pengunjnug  akan  menciptakan sebuah  tekanan  sosial  yang  ditujukan  kepada  narapidana, yakni  dengan  menhadirkan  sebuah  tatanan  masa  baru  yang dapat melakukan interaksi visual dengan narapidana.
Narapidana  koruptor  juga  akan  disatukan  dengan narapidana non koruptor dalam beberapa aktivitas. Penyatuan narapidana  ini  diaharpakan  dapat  menciptakan force  social yang kemudian akan menciptakan hukum baru dalam penjara dan  membuat  narapidana  koruptor  tersadar  akan  perilaku korupsi  yang  telah  mereka  lakukan  merupakan  perbuatan yang salah [2].
Dalam  memilih  konteks  lahan  yang  tepat  perlu diperhatikan dimana lahan berada (Gambar 4). Lokasi yang dipilih  yakni  berada  di  daerah  Medaeng,  Sidoarjo.  Lokasi Medaeng  sendiri  merupakan  area  industri  dan  area  militer yang  berada  pada  perbatasan  Surabaya  dan  Sidoarjo, menjadikan  lokasi  ini  cukup  terasingkan  dan  terjaga  cukup aman. Kemanan lokasi sendiri dibutuhkan guna mengatisipasi  terjadinya  narapidana  yang  melarikan  diri. Jalan  guna  akses  lokasi  hanya  tepat  satu  dengan  dua  lajur yang  mana  dapat  memaksimalkan  kemanan  alur  sirkulasi menuju dan keluar dari penjara (Gambar 5).
Lokasi  tapak  juga  bersebelahan  dengan  Rutan  kelas  1 Medaeng  yang  juga  memiliki  permasalahan  desain  sendiri yakni populasi narapidana yang terlalu berlebih. Rancangan desain  pada  Gambar  2  diharapkan  dapat  menyelesaikan permasalahan  populasi  narapidana  ini  dengan  menjadikan

## Desain Penjara Koruptor dengan Penerapan Hukuman Sosiologis
Anom Satvika Danta dan Wawan Ardiyan Suryawan Departemen Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : wawan@arch.its.ac.id
T
desain sebagai penjara pendukung Rutan kelas 1 Medaeng.
Permasalahan desain  yang  utama  dalam rancangan  yakni bagaimana rancangan ini dapat menciptakan sebuah interaksi antara  narapidana  koruptor,  narapidana  non  koruptor, pengunjung, serta pengawas guna meningkatkan kesaradaran anti  korupsi  dengan  menargetkan  hukuman  sosial  pada pelaku koruptor.

## II. METODE DESAIN

## A. Pendekatan Perilaku
Pendekatan  perilaku  merupakan  pendekatan  yang  dipilih guna meneliti lebih lanjut bagauimana perilaku koruptor, juga membahas  bagaimana  penerapan  sosiologis  ini  kemudan dapat memberikan efek kepada narapidana dan masyarakat. Arsitektur  sosiologi  didefinisikan  sebagai  pengaplikasian dari sebuah teori sosial yang ditransfer kedalam desain proses dari  arsitektur.  Memberikan  sebuah  kuantitas  ( tools )  untuk mengantisipasi  bagaiamana  desain  memiliki  impact  kepada masyarakat di berbagai level [3].
Penerapan  perilaku  sosiologis  yang  akan  diterapkan kepada  tahanan  koruptor  dapat  digunakan  sebagai  tools dimana  nantinya  pelaku  koruptor  diletakkan  pada  kondisi sosial masyarakat. Menciptakan sebuah koneksi sosial antar masyarakat  dengan  koruptor.  Bangunan  natinya  akan memiliki  makna  dimata  sosial  akan  sebuah  status  yang berbeda dari pelaku korupsi.
Selain pendekatan sosiologis yang dapat diterapkan kepada koruptor, juga dapat diterapkan pendekatan behavior setting pada bangunan.  Behavior  setting  sendiri  merupakan  sebuah pendekatan yang menjelaskan tentang hubungan tempat dan aktivitas dari manusia. Bangunan akan memberi kontrol akan
tatanan aktivitas tahanan dalam event waktu tertentu.
Kontrol  aktivitas  pada  pelaku  koruptor  ini  sendiri  dinilai sangat  penting  mengingat  bagaimana  kekuasaan  yang dimiliki  oleh  koruptor  sendiri  di  dalam  penjara.  Kontrol aktivitas  ini  berfungsi  menekan  kekuasaan  tersebut. Penyelesaian  nya  dapat  dicapai  dari  perletakan  ruang,  dan alur  sirkulasi  serta  pemilihan  material  yang  sesauai  dengan konteks.  Juga  menilai  sebuah  ruang  yang  “mengekang” namun  masih  sesuai  dengan  standarisasi  manusia  diamana tahanan dapat mekakukan aktivitas dengan leluasa.

## B. Hukuman Rasa Malu
Suatu  budaya  hukum  dapat  menjadi  sebuah  dasar  untuk penerapan  hukum  yang  positif  bagi  masyarakat.  Ide  untuk menerapkan  hukuman  “malu”  ini  berangkat  dari  cara pandang akan budaya hukum yang ada di Indonesia dimana force sosial  secara  bertahap  bekerja  menjadi  hukum  itu sendiri. Social  forces ini  yang  nantinya  diharapkan  dapat membuat sebuah perubahan yang signifikan terhadapperilaku tahanan [2].
Mempermalukan  sendiri  dapat  didefinisikan  sebagai proses dimana warga secara publik dan secara sadar menarik perhatian  pada  disposisi  atau  tindakan  buruk  dari  pelaku, sebagai cara menghukumnya karena memiliki disposisi atau terlibat  dalam  tindakan  itu.  Malu  menjadi  suatu  alat  yang ampuh  dan  sering  digunakan  untuk  memastikan  kepatuhan normatif  dan  merupakan  komponen  sentral  dalam  teori keadilan restoratif dan kontrol informal [4].
Gambar  3.  Keadaan  utilitas  air  dan  akses  jalan  pada  lokasi  perumahan brimob (Sumber: dokumen pribadi).
Gambar  4.  Keadaan  lahan  yang  akan  digunakan  sebagai site (Sumber: dokumen pribadi).
Gambar  5.  Akses  utama  menuju  penjara  dan site (Sumber:  dokumen pribadi).
Gambar 1. Area penjara yang telah dirombak oleh narapidana koruptor (Sumber: http://cms.kabar3.com).
Gambar 2. Ilustrasi tatanan tapak dan area sekitar (Sumber: dokumen pribadi).

## C. Penerapan Framewo  rk Donna Duerk
Menentukan  alur  berfikir  merupakan  suatu  langkah  yang tepat  sebelum  memulai  mendesain  sebuah  bagunan. Framework  Donna  Duerk pada  Gambar  6  dipilih  karena memiliki  alur  yang  sangat  jelas  dan  mudah  dipahami. Framework  Donna  Duerk ini  berawal  dari  fakta  yang kemudian  dapat  disimpulkan  sebuah  isu,  dan  dari  isu  kita dapat  memahami  value,  kemudian  menentukan  goals  dari sebuah  desain,  dan  yang  terakhir  menentukan  keriteria rancang  dari  goals  yang  telah  kita  tarik.  Pembahasan  fakta dan isu tidak jauh dibahas dari pendekatan yang sebelumnya sudah ditentukan yakni pendekatan sosiologis dan penerapan hukuman  malu  [5].  Adapun  alur  berpikir  mengenai  konsep penelitian dapat dilihat pada Gambar 7.

## D. Riset Mengenai Ukuran Ruang dan Zonasi
Ukuran  ruang  dan  zonasi  merupakan  hal  yang  penting untuk  diperhatikan  dalam  sebuah  desain  penjara.  Ukuran ruang  harus  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan. Berikut  adalah  luasan  total  dari  bangunan  yang  memiliki luasan lahan sekitar 95000m 2 , hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Tahapan berikutnya yakni membuat zonasi berupa bubble diagram yang  berfungsi  guna  menghubungkan  dan memberikan cluster pada bangunan (Gambar 8). Fungsi dari cluster yakni  guna  mempermudah  control  sirkulasi  yang dilakukan oleh penjaga dan meningkatkan keamanan, dengan cara  menciptakan  zona  trasnsisi  antar cluster . Cluster dari bangunan  sendiri  terbagi  menjadi  3 cluster yakni cluster narapidana, cluster administrasi  dan cluster fasilitas. Penataan cluster ini  sangat  berpegang  erat  dengan  alur sirkulasi  yang  ada,  bagaimana  desain  nantinya  dapat memisahkan sirkulasi pengunjung dan narapidana [6].

## E. Form Finding
Setelah  memahami  akan  perilaku  koruptor,  bagaimana pengaplikasian hukuman sosiologis dan menemukan keriteria desain, langkah yang berikutnya dilakukan yakni melakukan form  finding melalui  beberapa  uji  coba  dan  mencari  desain mana  yang  cocok  digunakan  untuk  menyelesaikan problem design dan memenuhi keriteria rancang. Berdasarkan Gambar 9,  beberapa  langkah  yang  dilakukan  dalam  menemukan desain  yakni  malakukan  visualisasi  ruangan  dengan  bentuk geometri.  Balok  menjadi  bentuk  geometri  yang  rigid  dan memiliki volume ruang yang paling besar. Sehingga bentuk balok menjadi pilihan yang tepat, dikarenakan pejara dituntut untuk menampung jumlah  orang yang cukup banyak dalam satu waktu. Balok ruang ini kemudian disusun megikuti pola zonasi  yang  telah  disetujui  sebelumnya.  Kemudian memberikan sirkulasi kendaraan, pengunjung, dan narapidana. Hal yang perlu di perhatikan saat menyusun alur sirkulasi  disebuah  penjara  yakni  bagaimana  agar  sirkulasi tidak tercampur antara narapidana koruptor dan non koruptor.

## III. HASIL DAN EKSPLORASI
Konsep  modul housing narapidana  koruptor  menerapkan sebuah hukuman sosiologis yakni menerapkan feedback atau stimultan  rasa  bersalah  dan  malu  akan  perilaku  korup  yang narapidana  telah  lakukan  (Gambar  10).  Pada  modul  ini terdapat bukan kaca yang mengekspose kehidupan sehari hari narapidana  koruptor.  Sel  napi  yang  terekspose  ini  nantinya dapat dilihat hanya bagi pengunjung yang datang ke penjara Medaeng  2  ini.  Tempat  dimana  pengunjung  dapat  melihat langsung  yakni  berada  pada  massa  di  sebrang  yang merupakan  masa  kantilever.  Dinaikan  sekitar  7m  dari permukaan tanah, agar view yang didapat menuju ke modul housing akan  dapat  terlihat  jelas.  Massa  pengunjung  ini merupakan tempat bagi pengunjung untuk menunggu giliran
Gambar 7. Alur berfikir (Sumber: dokumen pribadi).
Tabel 1.
Jumlah total kebutuhan luasan bangunan
No. General
Besaran (m 2 ) 1 Housing Units 1873 2 Blok Fasilitas 4340 3 Blok Service 206 4 Pengunjung 263 5 Perpustakaan 82.5 6 Workshop 96,5 7 Healthcare Facilities 917,5 8 Area dapur 230 9 Area makan komunal 663 10 Ruang Ibadah 640 11 Keamanan 115 12 Fasilitas staf 200 13 Administrasi 145 Total 9271.5
Gambar 6. Framework Donna Duerk (Sumber: Duerk, Donna P, (1993), architectural programming ).
mereka menemui narapidana, selagi menunggu mereka dapat mengamati  bagaimana  kehidupan  sehari  hari  yang  dialami oleh napi koruptor di dalam sel mereka.
Massa tahanan koruptor ini juga didesain berukuran kecil, yang  memberikan  kesan  mengintimidasi  dan  mengekang, berbeda dengan modul tahanan non koruptor pada Gambar 11 yang  menerapkan  konsep  dormitories.  Konsep  dormitories ini  memiliki  keuntungan  yakni  dapat  menampung  lebih banyak jumlah tahanan dan juga meningkatkan koneksi sosial antar napi.
Kebutuhan  akan  keamanan  yang  ketat  dari  penjara, mengingat penjara ini juga merupakan penjara yang dinaungi oleh  Negara,  membuat  alur  masuk  kendaraan  bermotor memiliki  penjagaan  yang  ekstra.  Namun  disaat  yang bersaaman penggunaan biaya operasi bangunan tahanan yang harus  seminimal  mungkin  guna  menjaga  sustainibilitas bangunan  menjadikan  penempatan  pos  dan  orang  yang berjaga dapat bebas [7].
Desain  dari  pos  jaga  ini  pun  kemudian  dipikirkan  agar dapat menjaga alur masuk baik motor dan mobil disaat yang bersamaan.  Pintu  masuk  gerbang  juga  dilengkapi  dengan pagar  otomatis  yang  memberikan  respon  cepat  jika  terjadi rencana pelarian oleh narapidana.
Konsep vegetasi pada desain yakni tidak ada vegetasi besar didalam taman sehingga tidak menggangu aksessibititas view pada  dalam  penjara  (Gambar  12).  Peletakan  tanaman  juga sangat  minim  pada  dalam  taman.  Pemilihan  tanaman  juga wajib  memiliki  ketahanan  yang  kuat,  yang  memiliki kambium tebal sehingga dapat menahan terjadinya perusakan yang dilakukan oleh napi. Untuk daerah parkir dan sirkulasi kendaraan pada Gambar 13, tanaman yang digunakan yakni yang memiliki bentang luas dan memiliki ketinggian sedang hingga  tinggi.  Berikut  adalah  beberapa  jenis  tanaman  yang dapat  menjadi  opsi;  ketapang  kencana,  kiara  payung  dan asam jawa.
Penggunaan material beton sangat menonjol, dikarenakan ketahanan  dari  material  beton  akan  vandalisme  yang  kerap kali dilakukan oleh narapidana selama dalam masa tahanan. Penggunaan  railing  baja  pun  bermain  peran  dalam menciptakan sebuah batasan yang masih dapat memberikan akses visual kedalam ruang.
Salah  satu  cara  yang  ditempuh  dalam  mendesain  sebuah penjara dengan tingkat keamanan yang tinggi yakni dengan meningkatkan keterbukaan di sudut bangunan (Gambar 14).
Gambar 8. Zonasi dan cluster (Sumber: dokumen pribadi).
Gambar 9. Form finding (Sumber: dokumen pribadi)
Gambar  10.  Modul  sel  narapidana  koruptor  (Sumber:  dokumen pribadi).
Gambar  11.  Modul  sel  narapidana  non-koruptor  (Sumber:  dokumen pribadi).
Gambar  12.  Ilustrasi view pengunjung  menuju  Modul  Sel  (Sumber: Dokumen pribadi).
Gambar  13.  Area  sirkulasi  masuk  kendaraan  (Sumber:  dokumen pribadi).
Beton precast dipilih karena memiliki ketahanan yang kuat, dan juga disusun dengan rod baja yang memperkuat integrasi material,  sehingga  koneksi  visual  tetap  hadir  dan  juga material  lebih  awet.  Adapun  diagram  material  dapat  dilihat pada Gambar 15. Sedangkan penataan modul sel narapidana koruptor disajikan pada Gambar 16, dengan potongan masa
narapidana terlihat pada Gambar 17.
Konsep utilitas air (Gambar 3) dengan penggunaan tendon atas yang diletakkan didalam tower pengawas sehingga tower pengawas  memiliki  dua  fungsi  yakni  sebagai  menara pengawas  dan  sebagai  tower  air.  Tower  air  atas  ini  juga nantinya akan digunakan saat terjadi situasi genting atau saat pasokan air sedang menipis di musim kemarau. Air dipompa dari  PDAM  menuju  tandon  air  bawah  atau  dapat  langsung
Gambar 14. Siteplan (Sumber: dokumen pribadi).
Gambar 15. Diagram material (Sumber: dokumen pribadi).
Gambar 16. Penataan modul sel narapidana koruptor (Sumber: dokumen pribadi).
Gambar  17.  Potongan  masa  narapidana  koruptor  (Sumber:  dokumen pribadi).
Gambar  18.  Diagram  aksonometri  bangunan  (Sumber:  dokumen pribadi).
Gambar 19. Perspektif bangunan (Sumber: dokumen pribadi).
dipompa  menuju  tandon  air  atas.  Tandon  air  atas  ini  juga memiliki akses berupa tangga panjat yang digunakan sebagai akses  utama  menuju  menara  pengawas  sekaligus  berfungsi untuk memeriksa keadaan tandon.
Hal yang biasa terjadi pada tatanan penjara adalah koruptor bebas  melakukan  apa  saja  yang  mereka  lakukan,  karena mereka  merasa  paling  diatas  dan  ekslusif  hal  ini  lah  yang menyebabkan  kehidupan  mereka  dipenjara  kadang  tidak sesuai dengan ekspektasi warga yang menginginkan tuntutan seberat berat nya bagi para pidana koruptor. Bukan hanya itu kasus  suap  yang  terjadi  didalam  penjara  mejadi  sebuah indikasi  adanya  kecurangan  yang  terjadi  didalam  penjara. Aktivitas  narapidana  koruptor  pun  dipikirkan  guna mengantisipasi terjadinya perilaku korupsi didalam penjara. Narapidana koruptor nantinya akan disatukan dalam berbagai aktivitas  seperti  makan,  workshop,  ibadah  dan  aktivitas lainnya  dengan  narapidana  non  koruptor.  Hal  ini  dapat mengembalikan kembali sebuah moral dalam bersosialisasi.
Dasar sebuah perilaku sosial disini berjalan dimana group yang  merupakan  mayoritas  akan  memegang  kendali  dari sebuah  tatanan  masyarakat  yang  kemudian  menciptakan force  social yang  sebelumnya  telah  dibahas  pada  bab pendahuluan. Aktivitas yang dapat dilakukan bersamaan baik napi  koruptor  maupun  napi  non  koruptor  adalah  aktivitas positif  seperti  olahraga,  beribadah,  makan,  melakukan kegiatan di workshop dan membaca buku di perpustakaan.
Pada  struktur  penggunaan  balok  dan  kolom  baja  dengan ukuran 200x200 dipilih karena baja memiliki ketahanan yang kuat, mengingat kebiasaan buruk narapidana yang cederung merusak properti. Sehingga baja dan kolom baja ini pun tidak digunakan  pelapis,  dibiarkan  apa  adanya,  juga  sekaligus memberikan  tema  bangunan  yang  kuat  dan  kokoh.  Konsep fasad dengan pola bergaris agar memiliki irama dan sekatuan dengan  ruji  penjara  yang  terdapat  pada  beberapa  lokasi
penjara. Diagram aksonometri dan perspektif bangunan dapat dilihat pada Gambar 18 dan Gambar 19.

## IV. KESIMPULAN
Tindak  korupsi  yang  sudah  menjadi  suatu  hal  yang terkesan  biasa  dan  menjadi  perilaku  yang  buruk  bagi masyarakat  di  Indonesia.  Mendesak  hukum  untuk menciptakan sebuah hukuman baru yang dapat membuat jera pelaku  koruptor,  sekaligus  dapat  mengurangi  kebiasaan korup dikalangan warganya. Sebuah penjara yang menyasar lebih  kepada  mental  dari  narapidana,  memberikan  sebuah pemicu  dengan  cara  mempermalukan  narapidan  dan memberikan  hukuman  berupa  melayani  masyarakat  sekitar. Menciptakan  suatu force  social yang  dapat  mengekang tindakan korupsi narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  N. Salama, “Motif dan proses psikologis korupsi, fakultas dakwah dan komunikasi,” J. Psikol. IAIN Walisongo Semarang , vol. 41, no. 2, pp. 149–164, 2014.
[2]  D. Bachtiar, “Aplication of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia,” Int. J. Sci. Eng. Res. , vol. 9, no. 2, pp. 953–960, 2018.
[3]  U.  Fuhrer,  “Bridging  the  ecological-psychological  gap:  Behavior settings as interfaces,” Environ.  Behav. ,  vol.  22,  no.  4,  pp.  518–537, 1990, doi: https://doi.org/10.1177/0013916590224009.
[4]  L. M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective . New York: Russell Sage Foundation, 1975.
[5]  D.  P.  Duerk, Architectural  Programming:  Information  Management for Design , 1st ed. Canada: Wiley, 1993.
[6]  United  Nations  Office  for  Project  Services  (UNOPS), Technical Guidance  for  Prison  Planning;  Technical  and  Operational Considerations  Based  on  The  Nelson  Mandela  Rules. Kopenhagen: (UNOPS), 2016.
[7]  E.  Neufert, Data  Arsitek;  Alih  Bahasa,  Sunarto  Tjahjadi,  Ferryanto , 1st ed. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.