## Model Pengelolaan Keuangan Desa

## Oleh
Siswadi Sululing 1 , Haruni Ode 2 , Mohammad Gifari Sono 3
123 Universitas Muhammadiyah Luwuk
1 siswadi.sululing@yahoo.com

## Abstract
This  research  aims  to  help  the  village  head  and  village apparatus in the financial management of the village with the recording  of  financial  transactions  are  correct  and  balanced to  produce  financial  reports.  This  type  of  research  is  the research  field  to  the  villages  which  receive  funds  village (DD),  village  fund  allocation  (ADD),  and  local  tax  and regional  levies  (PDRD)  fiscal  year  2016  in  Banggai  Central Sulawesi Province. Sampling method was purposive sampling.
Analysis tool used is models accounting for the village. The  result  of  the  research  was  the  revenue  village  is  derived funds transfer Central Government and provincial
government  and  financial  aid.  Shopping  village  consisting  of shopping  areas:  the  Organization  of  Government,  the implementation  of  village  development  the  village,  the construction of the community, community empowerment, and unexpected  expenditures;  accounting  model  villages  will produce  financial  laporaan  village  that  consists  of  budget revenues  and  expenditures  to  the  realization  of  the  budget report,  the  village,  the  village  belonged  to  the  initial  wealth report, balance sheet and notes to financial statements.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membantu  kepala  desa  dan aparatur  desa  di  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dengan pencatatan  transaksi  keuangan  yang  benar  dan  seimbang sehingga  menghasilkan  laporan  keuangan  desa.  Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ke  desa-desa  yang menerima  dana  desa  (DD),  alokasi  dana  desa  (ADD),  dan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  (PDRD)  tahun  anggaran 2016  di  Kabupaten  Banggai  Propinsi  Sulawesi  Tengah. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling . Alat analisis yang digunakan adalah model akuntansi desa. Hasil penelitian adalah  pendapatan desa berasal dana transfer pemerintah  pusat  dan    dan  bantuan  keuangan  pemerintah propinsi.  Belanja  desa  terdiri  dari  belanja  bidang:
Diterima : 21 Desember 2018 Direvisi : 21 Januari 2019 Diterbitkan : 31 Maret 2019
Key Words : Village Financial Reports; Accounting Model Village
penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa,  pembinaan  masyarakat,  pemberdayaan  masyarakat,  dan belanja tak terduga; model akuntansi desa akan menghasilkan laporaan keuangan desa yang terdiri dari anggaran pendapatan dan  belanja  desa,    laporan  realisasi  anggaran,  laporan kekayaan  awal  milik  desa,  neraca  desa  dan  catatan  atas laporan keuangan.

## Pendahuluan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.113  Tahun  2014  menyebut  bahwa  pengelolaan keuangan  desa  meliputi  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan berintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Rangkaian  dan  asas  pengelolaan  keuangan  desa  harus dilaksanakan  dan  dipenuhi  oleh  setiap  desa  agar  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan  desa,  pembinaan  masyarakat  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  dapat berjalan  sesuai  dengan  rencana  sehingga  visi  desa  dan  masyarakat  yang  sejahtera  dapat diwujudkan.  Dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  akan membuat  pemerintah  desa  akan  memperoleh  dana  yang  cukup  besar  dan  harus  dapat  dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengelolaan  keuangan  desa  tidak  hanya  menyangkut  perlunya  peraturan  pendukungnya dan  sarana–prasarana,  namun  yang  paling  penting  adalah  sumber  daya  manusia  yang  memiliki kompetensi  dan  komitmen  yang  dapat  diandalkan.  Kita  sadari  bahwa  kepala  desa  dan  aparatur desa yang ada saat ini sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SMTA, pengetahuan tentang akuntansi  dan  penatausahaan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  relatif  rendah,  sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan desa, dan hal ini tidak bisa dianggap remeh karena bila terjadi kesalahan maka akan menyebabkan semuanya menjadi salah. Kondisi seperti ini tentu akan menyulitkan dalam penatausahaan  dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. Permasalahan inilah yang  dialami oleh kepala desa dan aparatur desa yang lain di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Banggai. Berikut ini nampak perkembangan alokasi dana desa (ADD), APBDesa dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Di Kab. Banggai Tahun 2010 – 2015:
Tabel. 1 Perkembangan ADD, APBDESA dan TPAPD Dalam Jutaan Rupiah
Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ADD 10.000 11.455 13.599 23.092 23.092 91.072
APBDesa TPAPD 17.000 7.000 19.600 8.157 26.700 13.599 36.100 13.599 37.500 14.495 176.297 42.048
Sumber: Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai, 2015
Sedangkan gambaran APBDesa se-Kabupaten Banggai Tahun 2015 adalah:
Tabel. 2 APBDesa  Se-Kabupaten Banggai Tahun 2015
Keterangan Jumlah (Rp) 10% Dana Alokasi Umum + Dana Bagi Hasil Dana Desa dari APBN 10% Bagian Pajak Daerah & Retribusi Daerah 91.072.997.600 77.141.362.000 8.082.688.684 Total APBDesa Tahun 2015 176.297.048.284
Sumber: Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai, 2015
Di  Kabupaten  Banggai  terdapat  291  Desa  penerima  keuangan  desa  yang  terdapat  di APBDesa pada tabel 2 di atas, yang terdiri dari dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan Pajak daerah dan retribusi  daerah (PDRB), atau  bila di  rata-ratakan setiap desa akan menerima keuangan desa sebesar Rp. 605.81.781 per desa. Untuk itu pengelolaan keuangan desa terutama pada  tahap  penatausahaan  keuangan  desa,  menjadi  hal  yang  penting  dalam  menjamin  kualitas laporan keuangan desa yaitu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa serta  melakukan  tutup  buku  setiap  akhir  bulannya  sampai  menyusun  laporan  keuangan  desa. Maka diperlukan pemahaman tentang akuntansi dan penatausahaan keuangan dalam pengelolaan keuangan  desa  kepada  sebagian  besar  kepala  desa  dan  aparatur  desa  sehingga  mereka  mampu mempertanggungjawabkannya.  Oleh  karena  itu  kehadiran  model  akuntansi  sangatlah  tepat  dan sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut sebagai solusinya. Perlu dirancang sebuah model  akuntansi  desa  yang  mudah,  sederhana  dan  jelas  serta  disertai  contoh  aplikasi pembahasannya sehingga dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh kepada desa dan aparatur  desa  dalam  melakukan  penatausahaan  keuangan  desa  yang  dimulai  dari  pencatatan transaksi keuangan desa, jurnal, posting ke rekening besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, dan penyusunan laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
Model  akuntansi  desa  inilah  yang  penulis  tawarkan  sebagai  solusi  yang  tepat  agar  keluar dari permasalahan yang dihadapi kepala desa dan aparatur desa tersebut di atas, sehingga kepala desa  dan  aparatur  desa  dapat  menambah  pengetahuan  akuntansi  dan  penatausahaan  sehingga mampu  melakukan  penataausahaan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  melakukan pencatatan  transaksi  keuangan  desa  dengan  benar  dan  seimbang  yang  terdiri  dari  transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, transaksi penerimaan bank dan transaksi pengeluaran bank  serta  mampu  menyusun  laporan  keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel  dalam
pengelolaan  keuangan  desa.  Berdasarkan  berdasarkan  masalah  tersebut  di  atas,  maka  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul:  “Model  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah”.

## Metode
Jenis  penelitian  ini  adalah field  studi  research .  Peneliti  langsung  ke  desa-desa  yang menerima  dana  desa  (DD),  alokasi  dana  desa  (ADD),  dan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah (PDRD) di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah semua  desa  yang  menerima  dana  desa  (DD),  alokasi  dana  desa  (ADD),  dan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  (PDRD)  di  Kabupaten  Banggai  berjumlah  291  Desa.  Sedangkan  sampel  yang akan digunakan adalah desa-desa yang menerima DD, ADD, dan PDRB. Sedangkan menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan  rumus Taro Yamane  yang dikutip  oleh Riduwan (2010 : 65)  : n  =    N  /  N.d 2 +  1 ,  dimana:  n  =  jumlah  sampel,  N  =  jumlah  populasi,  d 2 =  prestise  yang ditetapkan.  Prestise  yang  ditetapkan  peneliti=15%,  maka  jumlah  sampel  yang  digunakan: 291/(0,15  +  0,15)  +  1  =  291/7,5475  =  38,55581=  39.  Jadi  jumlah  sampel  yang  digunakan berjumlah 39  Desa.  Penulis  menggunakan  metode  pengambilan  sampel purposive  sampling , dengan kriteria pengambilan sampel adalah tahun anggaran 2016, tiap kecamatan akan diwakili 2 desa, dengan data transaksi keuangan desa yang lengkap.
Penulis menggunakan metode pengumpulan data, yang terdiri dari adalah:
1. Dokumentasi,  yaitu  mengamati  dan  menganalisis  data  transaksi  keuangan  desa  tahun 2016 melalui laporan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016
2. Wawancara,  yaitu  mengajukan  tanya  jawab  dengan  aparatur  desa  dalam  hal  melakukan pencatatan  penerimaan  kas  dan  pengeluaran  kas  serta  penerimaan  dan  pengeluaran rekening  desa  di  Bank  Rayat  Indonesia  Cabang  Luwuk,  dan  hal  yang  lainnya  yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Untuk  pembahasan  model  penatausahaan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  penulis menggunakan metode  analisis  model akuntansi desa, dengan cara dokumen transaksi keuangan desa yang terdapat dalam laporan  anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2016 diamati dan dianalisis kemudian dilakukan pencatatan transaksi keuangan desa akan mulai  dari transaksi keuangan desa (transaksi penerimaan dan pengeluaan kas, penerimaan dan pengeluaran rekening  desa  di  bank  rakyat  indonesia),  dengan  menggunakan  rekening  besarnya  masing- masing, posting/ pemindahbukuan  ke  rekening  besar,  neraca  saldo,  ayat  jurnal  penyesuaian  dan penyusunan laporan keuangan desa.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  obervasi  39  Desa  di  Kabupaten  Banggai  Propinsi  Sulawesi  Tengah, berdasarkan  obervasi  dan  analisis  terhadap  laporan  APBDesa  tahun  anggaran  2016  beserta dokumen pendukungnya adalah:
1. Pendapatan Desa yang diperoleh Pemerintah Desa terdiri dari:
Pendapatan  Transfer,  yang  terdiri  dari  Dana  Desa  yang  berasal  dari  APBN  yang  ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota seperti  bagi  hasil  pajak  bumi  dan  bangunan  di  desa,  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  merupakan dana  yang  dialokasikan  oleh  Kabupaten/Kota  untuk  desa.  Sumber  ADD  adalah  dana perimbangan pusat dan derah  yang diterima Kabupaten/Kota untuk desa, Bantuan Keuangan Propinsi.  Besarnya dana  desa, alokasi  dana desa  dan bagian hasil pajak dan retribusi  daerah berbeda-beda untuk  setiap desa. Setiap desa meneriman dana desa sekitar Rp.580.055.000  – 608.690.000, alokasi dana desa sekitar Rp. 144.432.600 – 368.354.400, dan bagian hasil pajak dan  retribusi  daerah  sekitar  Rp.  5.855.040  –  26.437.900,-  dan  bantuan  keuangan  propinsi sebesar  Rp.  10.000.000.  per  desa.  Jadi  sumber  pendapatan  desa  masih  mengandalkan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat.
2.  Belanja  Desa  yang  digunakan  oleh  Pemerintah  Desa  terdiri  dari  5  (lima)  bidang  yaitu:  1). Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa,  2).  Bidang  Pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  3). Bidang  Pembinaan  Kemasyarakatan  Desa,  4).  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat,  dan  5). Bidang Tak Terduga atau Untuk Pengeluaran Pembiayaan.

## 3. Model Akuntansi Desa
Akuntansi  Desa  adalah  proses  pencatatan  transaksi  pendapatan  dan  belanja  pemerintah Desa,  yang  didukung  dengan  dengan  bukti-bukti  transaksi  kemudian  dilakukan  penggolongan, pengikhtisaran  dan  menganalisis  laporan  keuangan  sehingga  menghasilkan  informasi  keuangan desa  yang  akan  digunakan  oleh  pihak-pihak  yang  berhubungan  dan  bekerja  sama  dengan  desa. Bukti-bukti transaksi kemudian dicatat dengan  menggunakan buku kas  umum, buku kas harian pembantu,  buku  bank,  buku  pajak,  buku  inventaris  desa,  buku  persediaan,  buku  modal,  buku piutang, dan buku hutang dengan format berikut ini:
a. Buku kas umum
Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai maupun kredit. Buku ini sebagai sumber dokumen transaksi. Format buku kas umum sebagai berikut:
Tabel. 3 Buku Kas Umum
Kode Rekening: No. Tanggal Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp) 1.
...

## Jumlah
b. Buku kas harian pembantu
Buku  kas  harian  pembantu  adalah  buku  yang  digunakan  untuk  mencatat  berbagai  transaksi yang  menyangkut  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  secara  tunai.  Format  buku  kas  harian pembantu sebagai berikut:
Tabel. 4 Buku Kas Harian Pembantu
Kode Rekening: No. Tanggal Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp)
1.
...

## Jumlah
c. Buku Bank
Buku  bank  digunakan  untuk  membantu  buku  kas  umum,  dalam  rangka  penerimaan  dan pengeluaran  yang  berhubungan  dengan  uang  bank,  sedangkan  format  buku  bank  sebagai berikut:

## Tabel. 5 Buku Bank
Kode Rekening: No. Nomor Bukti Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp)
1.
...

## Jumlah

## d. Buku kas pembantu pajak
Buku  pajak  digunakan  untuk  membantu  buku  kas  umum,  dalam  rangka  penerimaan  dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak, sedangkan format buku bank sebagai berikut:
Tabel. 6 Buku Pajak
Kode Rekening: No. Nomor Buku Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp) 1.
...

## Jumlah
e. Buku Inventaris Desa
Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh Desa, seperti kalkulator, kipas angin, dan lainnya, sedangkan format buku inventaris desa sebagai berikut:
Tabel. 7 Buku Inventaris
Kode Rekening: No. Tanggal Jenis Jumlah Rp. Sumber Barang Barang Satuan Jumlah
1.
...

## f. Buku persediaan
Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan habis pakai yang masuk  dan  digunakan  untuk  desa  yang  berasal  baik  pembelian  dan  pemberian,  sedangkan format buku persediaan desa sebagai berikut:

## Tabel. 8 Buku Persediaan
Kode Rekening: No. Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo
1.
...

## Jumlah
g. Buku modal
Buku modal/ekuitas dana  adalah buku  yang digunakan untuk  mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa, sedangkan format buku modal desa sebagai berikut:
Tabel. 9 Buku Modal/Ekuitas Dana Kode Rekening:
No.  Tanggal
Uraian Rp
h. Buku piutang
Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang desa adalah harta  desa  yang  timbul  karena  terjadinya  transaksi  penjualan/sewa  menyewa  yang pembayarannya  dilakukan  secara  kredit  oleh  perseorangan  maupun  badan  usaha,  sedangkan format buku piutang sebagai berikut:
Tabel. 10 Buku Piutang
Kode Rekening: No. Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo 1.
...
Jumlah
i. Buku hutang
Buku  hutang  adalah  buku  yang  digunakan  untuk  mencatat  hutang  atau  kewajiban  desa, sedangkan format buku hutang sebagai berikut:
Tabel. 11 Buku Hutang
Kode Rekening: No. Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo
1.
...
Jumlah

## 4. Laporan Keuangan Desa
Pada  dasarnya,  laporan  keuangan  adalah  suatu  bentuk  akuntanbilitas  atau pertanggungjawaban  dan  transparansi  atas  kinerja  keuangan  dari  suatu  entitas.  Sama  halnya dengan pemerintahan daerah, desa juga wajib menyusun laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban  atas  dana  desa  yang  diberikan.  Laporan  keuangan  desa  berbeda  dengan laporan  keuangan  sektor  publik  maupun  laporan  keuangan  pemerintahan.  Berdasarkan  format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  laporan  keuangan  yang  disusun  lebih sederhana  daripada  laporan  keuangan  sektor  publik  dan  pemerintahan  yang  lain.  Dikarenakan desa  merupakan  bagian  dari  pemerintahan  Republik  Indonesia,  oleh  karena  itu,  penyusunan laporan  keuangan  desa  didasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  mengacu  pada  Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010.
Tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan adalah sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki yang tentunya akan bermanfaat untuk  pengambilan  keputusan  bagi  pihak  yang  berkepentingan.  Adapun,  tujuan  dari  laporan keuangan  desa  adalah  sebagai  berikut:  Sebagai  alat  untuk  evaluasi  dan  alat          pengendalian, Indikator efisiensi  dan efektivitas,  pengelolaan keuangan, Wujud  transparansi  dan  akuntabilitas sesuai amanat perundang-undangan, serta Informasi untuk mengetahui posisi keuangan desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  menjabarkan  format  laporan  keuangan  desa  beserta  ketentuan- ketentuan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  tetapi  tidak  menjabarkan  standar  pelaporan keuangan untuk desa. Berbeda dari komponen laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan, komponen  laporan  keuangan  desa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:
a. Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB desa),
b. Rencana anggaran biaya,
c. Buku  kas  pembantuan  kegiatan  dan  surat  permintaan  pembayaran  serta    pernyataan tanggungjawab belanja,
d. Penatausahaan (Buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa),
e. Laporan realisasi pelaksanaan APB desa semester, serta
f. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa.
g. Laporan kekayaan milik desa.
Komponen laporan keuangan sektor publik menurut Bastian (2010:297), mencakup:
Laporan  Posisi  Keuangan  (Neraca),  Laporan  Kinerja  Keuangan,  Laporan  Perubahan Aktiva/Ekuitas  Neto,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Kebijakan  Akuntansi  dan  Catatan  atas  Laporan Keuangan.  Komponen  laporan  keuangan  desa  berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014 menurut  V.  Wiratna  Sujarweni  (2015:17)  mencakup:  Anggaran,  Buku  Kas,  Buku  pajak,  Buku bank,  dan  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA).  Sedangkan  komponen  laporan  keuangan pemerintahan  dalam  PP  No.  71  Tahun  2010,  mencakup:  Laporan  realisasi  anggaran,  Laporan perubahan  saldo  anggaran  lebih,  Neraca,  Laporan  operasional,  Laporan  arus  kas,  Laporan perubahan ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan.
Berdasarkan  komponen  laporan  keuangan  di  atas,  komponen  laporan  keuangan  desa, berbeda dengan laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan. Selain itu, laporan kekayaan milik  desa  yang  menyerupai  laporan  posisi  keuangan  (neraca)  tidak  mencantumkan  komponen ekuitas,  sehingga  hanya  mencantumkan  komponen  aset  dan  liabilitas.  Hal  ini  dapat  dipahami, dikarenakan  laporan  keuangan  desa  lebih  sederhana  daripada  laporan  sektor  publik  maupun pemerintahan.
Sistem pelaporan yang digunakan untuk pelaporan keuangan desa adalah dasar akrual. Hal ini  mengacu  pada  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dimana  standar  ini  menggunakan  dasar akrual  di  dalam  standarnya.  Seperti  yang  diketahui,  desa  adalah  unit  terkecil  di  dalam pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  desa  kemudian  juga  memberlakukan  penggunaan  dasar  akrual. Jadi dalam akuntansi desa, pemerintah desa menyusun laporan keuangan desa yang terdiri dari: a. Anggaran, merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Format anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai berikut:
Tabel. 12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa ...  Kecamatan .......
Sampai Dengan 31 Desember ..... Kode
Rekening
Uraian Anggaran (Rp)
1
2 3 1. 1.1 1.1.1 PENDAPATAN
PAD
Hasil Usaha
1.2
1.2.1 dst... Pend. Transfer
Dana Desa
dst...
Jumlah Pendapatan 2. 2.1. 2.1.1 2.2
2.2.1 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1
dst...
BELANJA Bid. Peny. Pemdes Penghasilan Tetap Bid.Pel.Pemb. Desa Pemb. Irigasi Bid.Pembina. Masy
PAUD
Bid.Pemberda.Masy
Pemberian ternak dst...

## Jumlah Belanja
3 3.1 3.1.1 dst... 3.2 3.2.1
PEMBIAYAAN (tidak habis pakai atau dana
kembali)
Penerimaan pembiay
SiLPA Tahun sebelumnya dst...
Pengeleloaan Pembiayaan
Penyertaan modal desa
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan
Pembiayaan Neto (Penerimaan  Pembiayaan  -
Pengeluaran Pembiay.)
SiLPA Tahun Berjalan
(Pembiayaan  Neto  –  Nilai Surplus Defisit)
b. Laporan realisasi anggaran (LRA) Desa adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dalam  tahun  anggaran  berkenaan.  Dalam  laporan  LRA  terdapat  lampiran  laporan  kekayaan milik  desa  per  31  Desember  tahun  anggaran  berkenaan.  Format  anggaran  pendapatan  dan belanja desa sebagai berikut:
Tabel. 13
Laporan Realisasi APBDes Desa ...  Kecamatan .......
Sampai Dengan 31 Desember ..... Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih /Kurang Keterangan 1 2 3 4 5 6 1. 1.1
1.1.1 1.2 1.2.1 dst...
PENDAPATAN
PAD
Hasil Usaha
Pend. Transfer
Dana Desa dst...
Jumlah
Pendapatan
2.
2.1.
2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1
dst...
BELANJA Bid. Peny. Pemdes Penghasilan Tetap Bid.Pel.Pemb. Desa Pemb. Irigasi Bid.Pembina. Masy
PAUD
Bid.Pemberda.Masy
Pemberian ternak dst...

## Jumlah Belanja
3 PEMBIAYAAN
(tidak  habis  pakai
3.1
3.1.1 dst... 3.2
3.2.1 atau dana kembali)
Penerimaan pembiay
SiLPA Thn sblmnya dst...
Pengel. Pembiayaan Penyert.modal desa
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto
(Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiay.) SiLPA Tahun Berjalan (Pembiayaan  Neto  – Nilai Surplus
Defisit)
c. Laporan Kekayaan Awal Milik Desa
Berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  salah  satu  lampiran  dalam  laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  adalah  laporan  kekayaan  awal  milik desa per 31 Desember  tahun anggaran berkenaan. Laporan kekayaan awal milik desa adalah laporan  kekayaan  milik  desa  yang  disusun  pertama  kali  oleh  pemerintah  desa.  Laporan kekayaan  milik  desa  awal  menunjukkan  jumlah  aset,  kewajiban  dan  kekayaan  bersih  yang terdapat  di  suatu  desa  pada  tanggal  pelaporannya.  Selama  ini  sistem  administrasi  desa  yang ada  di  desa  tidak  memungkinkan  adanya  pelaporan  dalam  format  laporan  kekayaan  awal milik  desa,  oleh  karenanya  perlu  dilakukan  pendekatan  untuk  menentukan  jumlah-jumlah yang  akan  disajikan  dalam  laporan  kekayaan  milik  desa  awal.  Salah  satu  pendekatan  yang dapat  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  inventarisasi  atas  pos-pos  terdapat  di  dalam
laporan  kekayaan  milik  desa.  Inventarisasi  dapat  dilakukan  secara  fisik  melalui  catatan, laporan, ataupun dokumen sumber lainnya.
Penyusunan  dan  penyajian  laporan  kekayaan  milik  desa  awal  harus  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  agar  dihasilkan  suatu  format  laporan  kekayaan  milik  desa  mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
Berhubung  dengan  kondisi  pencatatan  aset  dan  kewajiban  yang  pada  umumnya  kurang andal,  baik  dari  aspek  kelengkapan,  keberadaan,  maupun  penilaiannya,  maka  untuk penyusunan  laporan  kekayaan  milik  desa  awal,  pemerintah  desa  perlu  menyusun  langkah- langkah yang terstruktur, bertahap, jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan. Langkah- langkah tersebut antara lain:
1) Menentukan ruang lingkup pekerjaan.
2) Menyiapkan formulir-formulir berikut petunjuk pengisiannya.
3) Memberikan penjelasan kepada tim yang akan melakukan penyusunan laporan kekayaan milik desa awal.
4) Melaksanakan kegiatan pengumpulan data serta inventarisasi aset dan kewajiban.
5) Melakukan  pengolahan  data  serta  klasifikasi  aset  dan  kewajiban  sesuai  dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
6) Melakukan penilaian terhadap aset dan kewajiban
7) Menyajikan  akun-akun  aset,  kewajiban,  dan  kekayaan  bersih  beserta  jumlahnya  dalam format laporan kekayaan milik desa awal.
Format  Laporan  Kekayaan  Awal  Milik  Desa  per  31  Desember  Tahun  Berkenaan sebagai berikut:
Tabel. 14 Laporan Kekayaan Awal Milik Desa
Desa ...  Kecamatan ....... Sampai Dengan 31 Desember ..... Uraian Tahun N (Periode Pelaporan) TAHUN N-1 (Periode Sebelumnya)

## ASET DESA
ASET LANCAR
1. Kas Desa
a. Uang kas di
Bendahara desa
b. Rekening Kas
Desa
2. Piutang
a. Piutang sewa
tanah
b. Piutang sewa
gedung
c. dst
3. Persediaan
a. Kertas segel
b. Materai
c. Dst
Jumlah Aset Lancar

## ASET TIDAK LANCAR
1. Investasi permanen
a. Penyertaan modal
Pemdes
2. Aset Tetap
a. Tanah
b. Peralatan dan
Mesin
c. Gedung dan
Bangunan
d. Jalan, Irigasi, dan
Instalasi
e. dst
3. Dana Cadangan
a. Dana cadangan
4. Aset Tidak Lancar
Lainnya
Jumlah Aset Tidak Lancar

## JUMLAH ASET

## KEWAJIBAN JANGKA

## PENDEK

## JUMLAH KEWAJIBAN

## JANGKA PENDEK

## JUMLAH KEKAYAAN

## BERSIH
Sumber: Lampiran Permendagri No. 113 tahun 2014.
d.  Neraca  Desa  adalah  laporan  yang  menggambarkan  posisi  keuangan  mengenai  posis  aset, kewajiban dan ekuitas dana pada satu periode. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh desa baik  aset  lancar  dan  aset  tetap,  kewajiban  adalah  berbagai  macam  hutang  yang  timbul  dari kejadian transaksi masa lalu yang penyelesaiannya menjadi tanggungjawab pemerintah desa, sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah desa yang merupakan selisih aset dan kewajiban. Neraca desa menggambarkan status sumber daya yang dimiliki desa, terutama perkembangan  sarana  dan  prasarana  produktif  yang  dimiliki  pemerintahan  desa  untuk mencapai sasaran tahunan desa tersebut.
Konsep dasar yang digunakan dalam prinsip akuntansi adalah persamaan dasar akuntansi, yaitu:
Keterangan:
Aset adalah kekayaan yang dimilik oleh desa dapat berupa aset lancar, adalah kekayaan yang likuid atau mudah diuangkan, seperti kas, kas di bank, persediaan dan piutang, sedangkan aset tetap merupakan kekayaan yang berwujud dan dapat digunakan untuk operasional pemerintah desa dan aset tersebut siap untuk digunakan, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi.
Kewajiban adalah  berbagai  macam  hutang  yang  timbul  dari  peristiwa  masa  lalu  yang penyelesaiannya menyebabkan aliran pengeluaran dari pemerintah desa.
Ekuitas adalah  kekayaan  bersih  pemerintah  desa  yang  merupakan  selisih  antara  aset  dan kewajiban pemerintah desa pada tanggal laporan.
a. Klasifikasi Akun dan Kode Akun Disajikan Dalam Bentuk Neraca Desa
Kekayaan Desa
= Sumber – Sumbernya Aset = Kewajiban + Ekuitas
Tabel. 15 Neraca Desa Desa ...  Kecamatan .......
Sampai Dengan 31 Desember ..... Kode Uraian Rp 1- 0000 Aset 1- 1000 Aset Lancar
1- 1100 Kas
1- 1200 Investasi Jangka Pendek
1- 1300 Piutang Pendapatan
1- 1400 Piutang Lainnya
1- 1500 Penyisihan Piutang
1- 1600 Beban Dibayar Dimuka
1- 1700 Persediaan
Total Aktiva Lancar
1- 2000 Investasi Jangka Panjang
1- 2100 Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1- 2200 Investasi Jangka Panjang Permanen
1- 3000 Aset Tetap
1- 3100 Tanah
1- 3200 Peralatan dan Mesin
1- 3300 Gedung dan Bangunan
1- 3400 Jalan, Irigasi dan Jaringan
1- 3500 Aset Tetap Lainnya
1- 3600 Konstruksi Dalam Pengerjaan
1- 3700 Akumulasi Penyusutan
1- 4000 Dana Cadangan
1- 4100 Dana Cadangan

## Total Aktiva Tetap
2 - 0000 Kewajiban
2 - 1000 Kewajiban Jangka Pendek
2 - 1100 Utang Bunga
2 - 1200 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2 - 1300 Pendapatan Diterima Dimuka
2 - 1400 Utang Beban
2 - 1500 Utang Jangka Pendek lainnya
2 - 2000 Kewajiban Jangka Panjang
2 - 2100 Kewajiban Jangka Panjang
3 - 0000 EKUITAS DANA
3 - 1000 EKUITAS DANA LANCAR
3 - 1100 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)
3 - 1200 Cadangan Untuk Piutang
3 - 2000 EKUITAS DANA INVESTASI
3 - 2100 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
3 - 2200 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
3 - 3000 EKUITAS DANA CADANGAN
3 - 3100 Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan
Total Kewajiban dan Ekuitas Dana Cadangan
e.  Catatan  atas  laporan  keuangan  (CALK),  adalah  catatan  atas  laporan  keuangan  desa meliputi penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam  anggaran  desa,  laporan  realisasi  anggaran  desa,  laporan  kekayaan  milik  desa awal dan neraca desa.
Menurut  Abdul  Hafid  Tanjung  (2012:209)  menyatakan  catatan  atas  laporan keuangan mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan, tujuannya adalah untuk  meningkatkan  transparansi  laporan  keuangan  dan  penyediaan  pemahaman yang  lebih  baik  atas  informasi  keuangan  pemerintah,  termasuk  informasi  keuangan pemerintah desa.
Berikut  ini  standar  akuntansi  pemerintah  Berbasis  Akrual  04  yang  mengatur tentang catatan atas laporan keuangan.
1) Ruang Lingkup
Pernyataan standar ini harus diterapkan pada:
a) Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas pelaporan
b) Laporan  Keuangan  yang  diharapkan  menjadi  Laporan  keuangan  untuk  tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan.
Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi  kebutuhan  pengguna  akan  informasi  akuntansi  keuangan  yang  lazim. Yang  dimaksud  pengguna  adalah  masyarakat,  legislatif,  lembaga  pengawas,
pemeriksa,  pihak  yang  memberi  atau  berperan  dalam  proses  donasi,  investasi,  dan pinjaman,  serta  pemerintah.  Laporan  keuangan  meliputi  laporan  keuangan  yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  termasuk  pemerintah  desa,  dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.
2) Ketentuan Umum
Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
Catatan  atas  laporan  keuangan  dimaksudkan  agar  laporan  keuangan  dapat dipahami  oleh  pembaca  secara  luas,  tidak  terbatas  hanya  untuk  pembaca  tertentu ataupun  manajemen  entitas  pelaporan.  Tidak  menutup  kemungkinan,  laporan keuangan  mungkin  mengandung  informasi  yang  dapat  mempunyai  potensi kesalahpahaman  di  antara  pembacanya.  Oleh  karena  itu,  untuk  menghindari kesalahpahaman  atas  sajian  laporan  keuangan  harus  dibuat  catatan  atas  laporan keuangan  yang  berisi  informasi  untuk  memudahkan  pengguna  dalam  memahami laporan keuangan.
Kesalahpahaman  dapat  saja  disebabkan  oleh  persepsi  dari  pembaca  laporan keuangan.  Pembaca  yang  terbiasa  dengan  orientasi  anggaran  mempunyai  potensi kesalahpahaman  dalam  memahami  konsep.  Akuntansi  Akrual.  Pembaca  yang terbiasa  dengan  dengan  laporan  keuangan  sektor  komersial  cenderung  melihat laporan  keuangan  pemerintah  seperti  laporan  keuangan  perusahaan.  Untuk  itu, diperlukan  pembahasan  umum  dan  referensi  ke  pos-pos  laporan  keuangan  menjadi penting  bagi  pembaca  untuk  dapat  menghindari  kesalahpahaman  dalam  memahami laporan keuangan.
3) Struktur dan Isi
Catatan  atas  laporan  keuangan  harus  disajikan  secara  sistematis.  Setiap  pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas  nilai  suatu  pos  yang  disajikan  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas,
dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi  Pemerintah  serta  pengungkapan-pengungkapan  lainnya  yang  diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.
Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentant penjelasan pos-pos laporan keuangan yang memadai antara lain:
a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi  yang  dipilih  untuk  diterapkan  atas  transaksi-transaksi  dan kejadian-kejadian penting lainnya;
e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
f) Informasi  yang  diharuskan  oleh  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
g) Informasi  lainnya  yang  diperlukan  untuk  penyajian  yang  wajar,  yang  tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
Pengungkapan  untuk  masing-masing  pos  pada  laporan  keuangan  mengikuti standar akuntansi yang berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya Pernyataan akuntansi pemerintahan tentang persediaan mengharuskan  pengungkapan  kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  dalam pengukuran persediaan.
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan  pada  catatan  atas  laporan  keuangan  dapat  disajikan  secara  narasi, bagan,  grafik,  daftar  dan  skedul  atau  bentuk  lain  yang  mengikhtisarkan  secara ringkas  dan  padat  kondisi  dan  posisi  keuangan  entitas  pelaporan  dan  hasil-hasilnya selama satu periode.

## Kesimpulan
Pendapatan  Transfer,  yang  terdiri  dari  Dana  Desa  yang  berasal  dari  APBN  yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
kabupaten/kota seperti bagi hasil pajak bumi dan bangunan di desa, Alokasi Dana Desa (ADD)  merupakan  dana  yang  dialokasikan  oleh  Kabupaten/Kota  untuk  desa.  Sumber ADD  adalah  dana  perimbangan  pusat  dan  derah  yang  diterima  Kabupaten/Kota  untuk desa,  Bantuan  Keuangan  Propinsi.  Jadi  sumber  pendapatan  desa  masih  mengandalkan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat.
Belanja  Desa  yang  digunakan  oleh  Pemerintah  Desa  terdiri  dari  5  (lima)  bidang yaitu:  1).  Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa,  2).  Bidang  Pelaksanaan Pembangunan  Desa,  3).  Bidang  Pembinaan  Kemasyarakatan  Desa,  4).  Bidang Pemberdayaan  Masyarakat,  dan  5).  Bidang  Tak  Terduga  atau  Untuk  Pengeluaran Pembiayaan.
Model  Akuntansi  Desa.  Akuntansi  Desa  adalah  proses  pencatatan  transaksi pendapatan  dan  belanja  pemerintah  Desa,  yang  didukung  dengan  dengan  bukti-bukti transaksi  kemudian  dilakukan  penggolongan,  pengikhtisaran  dan  menganalisis  laporan keuangan  sehingga  menghasilkan  informasi  keuangan  desa  yang  akan  digunakan  oleh pihak-pihak  yang  berhubungan  dan  bekerja  sama  dengan  desa.  Bukti-bukti  transaksi kemudian  dicatat  dengan  menggunakan  buku  kas  umum,  buku  kas  harian  pembantu, buku  bank,  buku  pajak,  buku  inventaris  desa,  buku  persediaan,  buku  modal,  buku piutang, dan buku hutang
Laporan  Keuangan  Desa.  Pada  dasarnya,  laporan  keuangan  adalah  suatu  bentuk akuntanbilitas  atau  pertanggungjawaban  dan  transparansi  atas  kinerja  keuangan  dari suatu  entitas.  Sama  halnya  dengan  pemerintahan  daerah,  desa  juga  wajib  menyusun laporan  keuangan  desa  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas  dana  desa  yang diberikan.  Laporan  keuangan  desa  terdiri  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa, laporan realisasi anggaran, laporan kekayaan awal milik desa, neraca desa, dan catatan atas laporan keuangan desa.

## Daftar Pustaka
Bastian,  I.  (2010). Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Pengantar Edisi  Ketiga.  Jakarta: Erlangga.
Hafiz,  A.  2011. Akuntansi  Pemerintah  Daerah  Berbasis  Akrual ,  Penerbit  Alfabeta,
Bandung.
Hendro Pujo, H,  A.S. 2013. I mplementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa  Berdasarkan  Perda  No.  16  2007  Tentang  Keuangan  Desa .  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, Vol.1 No,4 hal.1375-1385
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2015. Standar  Akuntansi  Keuangan .  Penerbit  Salemba Empat Jakarta.
Okta  Rosalinda  LPD.    2014. Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Menunjang Pembangunan  Desa. Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Brawijaya Malang.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa . Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010. Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual .
Pujiastuti,  T  dan  Yulianto.  2016. Good  governance  Pengelolaan  keuangan  desa menyongsong  berlakunya  Undang-undang  No.  6  tahun  2014. Jurnal  Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 1  2016 hal 1-11.
Riduwan, MBA. 2010. Metode dan Teknik Menyusun Tesis . Penerbit Alfabeta Bandung.
Sujarweni, V.W. 2015. Akuntansi Desa: panduaan tata kelola keuangan desa. Penerbit Pustaka Baru Press Yogyakarta.
Taufik,  T.    2007. Pengelolaan  Keuangan  Desa  Dalam  Sistem  Keuangan  Negara  RI.
Jurnal Akuntansi.
Yadiati, W. 2010. Teori Akuntansi Suatu Pengantar . Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Yuliansyah dan Rusmianto. 2015. Akuntansi Desa . Penerbit Salemba Empat, Jakarta.