Al Tijarah : Vol. 6 No. 1, June 2020 (12-29) p-ISSN: 2460-4089 e-ISSN: 2528-2948 Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah

## Pengaruh tata kelola publik, pendapatan asli daerah dan total aset terhadap kinerja Pemerintah Daerah

## Dewi Puspitasari
Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Yogyakarta Jl. Tentara Rakyat Mataram No.58, Bumijo, Kec. Jetis, Yogyakarta Email: dewi@janabadra.ac.id

## Budi Setyanta
Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Yogyakarta Jl. Tentara Rakyat Mataram No.58, Bumijo, Kec. Jetis, Yogyakarta Email: budi@janabadra.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memberi bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola publik, pendapatan asli daerah dan total aset terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Regresi linear berganda digunakan dalam penelitian untuk membuktikan hipotesis pada model penelitian. Variabel Tata kelola publik  diukur  dengan  Indeks  Governance  yang  dibuat  oleh  Kemitraan,  variabel  PAD  diukur menggunakan  log  dari  nilai  pendapatan  asli  daerah  sebenarnya,  dan  variabel  total  aset  juga  diukur menggunakan log dari nilai sebenarnya. Variabel dependen kinerja pemerintah daerah diukur dengan skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dibuat Kementerian Dalam Negeri. Data yang digunakan adalah 33 propinsi di Indonesia tahun 2016. Hasil penelitian menunjukan bahwa tata kelola publik dan pendapatan asli daerah mempengaruhi secara positif kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, total aset tidak mempengaruhi secara positif kinerja pemerintah daerah. Tata kelola publik yang baik mutlak  harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  (propinsi).  Peningkatan  dalam  mekanisme  tata kelola publik dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Hal lain yang ditemukan dalam penelitian ini  adalah  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  akan  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah (propinsi).  Sehingga  salah  satu  tujuan  otonomi  daerah  yaitu  kemandirian  daerah  dapat  tercapai. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang diduga berpengaruh dalam memoderasi.
Kata  Kunci: Tata  kelola  publik;  kinerja  pemerintah  daerah;  Pendapatan  Asli  Daerah;  Total  Aset; Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  provide  empirical  evidence  regarding  the  effect  of  public  governance,  local  own- source revenue and total assets on the performance of local governments in Indonesia. Multiple linear regression  is  used  in  research  to  prove  hypotheses  in  the  research  model.  The  Public  Governance variable is measured by the Governance Index created by the Partnership, the PAD variable is measured using a log of the actual local revenue value, and the total asset variable is also measured using a log of  the  actual  value.  The  dependent  variable  of  local  government  performance  is  measured  by  the performance score of local government administration made by the Ministry of Home Affairs. The data used were 33 provinces in Indonesia in 2016. The results showed that public governance and local own- source revenue positively influenced the performance of local governments. Conversely, total assets do not positively affect the performance of local governments. Good public governance absolutely must be implemented by the regional (provincial) government. Improvements in public governance mechanisms can improve local government performance. Another thing found in this study is that an increase in regional own-source revenue will improve the performance of the regional (provincial) government. So that one of the objectives of regional autonomy, namely regional independence can be achieved. Future studies can use other variables that are thought to influence in moderating.
Keywords :  Public  governance;  local  government  performance;  Locally-generated  revenue;  Total Assets; Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan sosial dan politik saat ini telah membuka mata bagi masyarakat luas untuk ikut andil  dalam  pembangunan  perekonomian  negara.  Tata  kelola  publik  sebagai  bentuk  partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi materi penting yang tidak lepas dari kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah. Tata kelola publik merupakan salah satu upaya dalam bentuk suatu konsep dari implementasi  kebijakan  pada  otonomi  daerah  dalam  rangka  mewujudkan  suatu  pemerintahan  yang sehat  dan  bersih  yang  diimplementasikan  saat  ini  dengan  mengedepankan  prinsip  partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Laporan Akhir IGI, 2018). Suksesnya kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan bangsa tidak terlepas dari  bagaimana  tata  kelola  pemerintahan  di  daerah  dalam  melayani  publik  dilakukan.  Penelitian Hasthoro  dan  Sunardi  (2016)  membuktikan  bahwa  tata  kelola  publik  berpengaruh  positif  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Sependapat dengan Hasthoro dan Sunardi (2016), Syamsul  dan  Ritonga  (2017)  dalam  penelitiannya  juga  menemukan  bahwa  tata  kelola  yang  baik berpengaruh  pada  transparansi  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  sehingga memperbaiki  kinerja  pemerintah  baik  di  daerah  maupun  pusat.  Tata  kelola  kelola  yang  baik  pada pemerintah  bisa  diindikasi  dari  opini  audit,  sehingga  opini  audit  menunjukan  kualitas  tata  kelola pemerintah (Tehupuring, 2018). Hal tersebut membuktikan bahwa implementasi tata kelola publik akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
Salah satu upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara mencapai kesejahteraan umum seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD’45 alenia ke empat adalah dengan meningkatkan kinerja pemerintah yang dilakukan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berarti bahwa usaha peningkatan pendapatan asli daerah erat kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Lin et al. (2010) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh terhadap indeks kinerja ekonomi di Cina. Omodero (2018) juga menyatakan hal yang sama dalam penelitiannya yang membuktikan secara empiris bahwa Pendapatan daerah berpengaruh terhadap kinerja dan pertumbuhan perekonomian. Meskipun begitu Owusu  (2015)  dan  Ironkwe  and  Ndah  (2016)  berhasil  menemukan  dan  membuktikan  dalam penelitiannya  bahwa  IGR  (locally  generated  revenue)  atau  pendapatan  local  daerah  secara  positif signifikan  tidak  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  suatu  Negara.  Kebijakan  keuangan  daerah digunakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah  yang  dapat  dipergunakan  untuk  membiayai  pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan daerah  sesuai  dengan  kebutuhan  agar  memperkecil  ketergantungan  dalam  mendapatkan  dana  dari pemerintah pusat.
Upaya  lain  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  pemerintah  daerah  dan  telah  dilakukan pemerintah demi mendukung terwujudnya tujuan bangsa yaitu dengan pengelolaan asset daerah yang tepat.  Berdasarkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  asset  merupakan  sumber  daya ekonomi yang dikuasai  dan/atau  dimiliki  oleh  pemerintah  sebagai  akibat  dari  peristiwa  masa  lalu  dan  dari  mana manfaat  ekonomi  dan/atau  social  dimasa  depan  diharapkan  dapat  diperoleh,  baik  oleh  pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena  alasan  sejarah  dan  budaya.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2008, Pengelolaan  barang  milik  negara/daerah  membutuhkan  perencanaan,  pengadaan,  pengendalian  dan pengawasan serta kordinasi yang baik antar bagian yang terkait sehingga total asset mempengaruhi kinerja  pemerintah  daerah.  Hal  tersebut  telah  dibuktikan  oleh  Simamora  dan  Halim  (2012)  dalam penelitian  mereka  yang  menemukan  bahwa  faktor  pengelolaan  asset  daerah  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Peningkatan  kesadaran  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  administrasi  publik  memicu timbulnya tuntutan masyarakat yang berakar dari ketidakpastian  manfaat layanan tata kelola publik dari  instansi  pemerintah.  Pemerintah  daerah  dituntut  untuk  mempertanggungjawabkan  dan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk dapat mencapai target yang maksimal untuk
kesejahteraan rakyat sesuai yang telah ditentukan pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan instansi pemerintah mendapatkan banyak perhatian dari publik.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  diatas  maka  peneliti  mencoba  untuk  meneliti bagaimana hubungan antara tata kelola publik, pendapatan asli daerah dan total asset daerah terhadap kinerja pemerintah daerah sehingga dapat memberikan bukti nyata bagaimana upaya pemerintah yang saat ini dilakukan di Indonesia telah tepat dan efektif bagi terselenggaranya pemerintah daerah yang baik demi mewujudkan pembangunan bangsa yang berkesinambungan.

## B. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## 1. Kinerja Pemerintah Daerah
Kinerja  adalah  suatu  kemampuan  kerja  yang  ditunjukkan  dengan  hasil  pekerjaan.  Kinerja pemerintah merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan  dalam  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  sesuai  program  dan kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Kinerja  pemerintah  daerah  dapat  dikatakan  baik  apabila  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawabnya  dalam  mengelola  pemerintahan  dapat  memberikan kesejahteraan  kepada  masyarakatnya  secara  keseluruhan.  Semakin  baik  pemahaman  aparatur pengelola  keuangan  daerah  terhadap  system  akuntansi  keuangan  daerah,  penatausahaan  keuangan daerah  dan  pengelolaan  barang  asset  milik  daerah  akan  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah (Auditya dan Lismawati, 2013).
Kinerja pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD sebagai variabel dependen. Skor EKPPD digunakan karena  dari  skor  ini  dapat  dilihat  bagaimana  suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  secara sistematis  terhadap  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dengan  menggunakan  sistem pengukuran kinerja. Dwi Martani (2017) dalam penelitiannya setidaknya telah menemukan bahwa skor EKPPD  telah  mencerminkan  3  ukuran  dimensi  yaitu  kualitas  hidup  lintas  pendidikan,  kesehatan  dan aspek  kesejahteraan.  Sumber  informasi  utama  dari  nilai  skor  EKPPD  didapat  dari  Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).  EKPPD dilaksanakan dengan cara menghitung dan menilai indeks  komposit  terhadap  dua  variabel  utama  yaitu  Indeks  Capaian  Kinerja  dan  Indeks  Kesesuaian Materi (Manual EKPPD tahun 2016):

## 1. Indeks Capaian Kinerja (bobot 95%)
Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan.
a. Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan DPRD, terdiri dari 13 aspek yaitu: 1) Ketentraman dan ketertiban umum daerah; 2) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam  rangka  pengembangan  otonomi  daerah;  3)  Keselarasan  antara  kebijakan pemerintahan  daerah  dengan  kebijakan  pemerintah;  4)  Efektivitas  hubungan  antara Pemerintah  Daerah  dan  DPRD;  5)  Efektivitas  proses  pengambilan  keputusan  oleh  DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; 6) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; 7) Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  pada  peraturan  perundang-undangan;  15  8) Intensitas  dan  efektivitas  proses  konsultasi  publik  antara  Pemerintah  Daerah  dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah; 9) Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;  10)  Intensitas,  efektivitas,  dan  transparansi  pemungutan  sumber-sumber pendapatan  asli  daerah  dan  pinjaman/obligasi  daerah;  11)  Efektivitas  perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD; 12) Pengelolaan  potensi  daerah;  dan  13)  Terobosan/inovasi  baru  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap aspek dirinci ke dalam beberapa fokus (total 35 fokus), dan setiap fokus dirinci ke dalam beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK), untuk pemerintahan
provinsi  total  39  IKK,  Kabupaten  44  IKK  dan  kota  43  IKK.  Pada  setiap  IKK  dilakukan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) =1.
b. Pada  tataran  Pelaksana  Kebijakan,  dilakukan  terhadap  kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat  Capaian  Kinerja/SPM.  Penilaian  8  aspek  administrasi  umum  yang  diberlakukan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yaitu: 1) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;  2)  Ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan;  16  3)  Penataan kelembagaan daerah; 4) Pengelolaan kepegawaian daerah; 5) Perencanaan pembangunan daerah;  6)  Pengelolaan  keuangan  daerah;  7)  Pengelolaan  barang  milik  daerah;  dan  8) Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.
Setiap  aspek  pelaksana  kebijakan  akan  dirinci  ke  dalam  fokus,  lalu  dirinci  lagi  menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 21  IKK.  Setiap  IKK  dinilai  untuk  masing-masing  urusan  dengan  memberikan  penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1.
c.  Penilaian  aspek  Tingkat  Capaian  Kinerja  dibagi  2,  yaitu  1.  Urusan  Wajib,  terdiri  dari:  a) Pemerintah Provinsi 62 Indikator Kinerja Kunci (IKK). b) pemerintah Kabupaten 79 IKK. c) Pemerintah Kota 78 IKK. 2. Urusan Pilihan, terdiri dari: a) Pemerintah Provinsi 16 Indikator Kinerja  Kunci  (IKK).  b)  Pemerintah  Kabupaten  15  Indikator  Kinerja  Kunci  (IKK).  c) pemerintah  Kota  15  Indikator  Kinerja  Kunci  (IKK).  d.  Metode  Penilaian  Capaian  Kinerja Penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R)  =  1  tersebut  diatas  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara  sebagai  berikut:  1.  Kriteria Umum,Penilaian  yang  dilakukan  terhadap  seluruh  IKK:  17.  a)  Berdasarkan  kriteria  yang sudah  ditetapkan,  misalnya  ketepatan  waktu  penyerahan  LPPD,  Laporan  Keuangan, Penetapan  Perda  APBD,  ada  atau  tidaknya  dokumen  perencanaan  pembangunan,  dan seterusnya.  b)  Berdasarkan  rata-rata  nasional,  misalnya  pertumbuhan  ekonomi;  angka kemiskinan, angka melek huruf, angka kelulusan, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka putus sekolah. c) Berdasarkan standar yang dirumuskan atau yang disepakati oleh  tim  teknis  EPPD  melalui  metode  normalisasi.  2.  Kriteria  khusus  a)  Kriteria  khusus dilakukan terhadap penilaian SPM yang telah ditetapkan target nasionalnya. b) Sebagian IKK tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan yang belum ada standarnya.

## 2. Indeks Kesesuaian Materi (bobot 5%)
Penilaian variabel Indeks Kesesuaian Materi dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan  dalam  LPPD  dengan  materi  yang  seharusnya  disajikan  sesuai  PP  Nomor  3  Tahun  2007, yang meliputi: Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan), Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan, dan Kelengkapan Laporan (RPJMD dan Gambaran Umum Daerah). Kemudian setiap  tahunnya  Kementerian  Dalam  Negeri  akan  menetapkan  nilai/skor  kinerja  dari  setiap pemerintah  daerah  provinsi,  kota  dan  kabupaten.  Kemendagri  selanjutnya  akan  menetapkan peringkat  dari  hasil  skor  kinerja  yang  18  disampaikan  melalui  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri (Kepmendagri). Skor kinerja tersebut dikelompokkan sebagai berikut:
Tabel 1 Pengelompokan Indeks EKPPD dan Status Prestasi Nomor Indeks EKPPD Prestasi 1 3,00 < Skor ≤ 4,00 Sangat Tinggi 2 2,00 < Skor ≤ 3,00 Tinggi 3 1,00 < Skor ≤ 2,00 Sedang 4 0,00 ≤ Skor ≤ 1,00 Rendah
Sumber: Manual EKPPD Tahun 2016 Kemendagri (data diolah)

## 2. Tata Kelola Publik
Pembangunan daerah yang baik harus diawali dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola publik yang baik ( good governance ) menjadi salah satu upaya dalam bentuk suatu konsep dari implementasi  kebijakan  pada  otonomi  daerah  dalam  rangka  mewujudkan  suatu  pemerintahan  yang sehat  dan  bersih  yang  diimplementasikan  saat  ini  dengan  mengedepankan  prinsip  partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (IGI, 2018). Konsepsi tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) menurut Sedarmayanti (2004) dalam Heryana dan Dewi  (2013)  secara  konseptual  kata  baik  dalam  istilah  kepemerintahan  yang  baik  mengandung  dua pemahaman  yaitu  pertama,  nilai  yang  menjunjung  tinggi  keinginan/kehendak  rakyat,  dan  nilai-nilai yang  dapat  meningkatkan  kemampuan  rakyat  dalam  pencapaian  tujuan  nasional  yaitu  kemandirian, pembangunan berkelajutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.
Tata  kelola  merupakan  kebiasaan  budaya,  institusi  politik,  dan  system  ekonomi  yang  dapat berjalan  selaras  dalam  masyarakat  dan  dapat  menciptakan  kehidupan  masyarakat  yang  diharapkan (Berrgruen dan Gardels, 2013). Tata kelola pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah berada pada model tata kelola yang menuntut partisipasi warga yang aktif, melalui keterlibatan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pemerintahan yang dilakukan untuk publik (Tholen, 2015). Tata kelola yang baik dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam upaya pembangunan perekonomian yang baik sehingga dapat untuk melaporkan informasi keuangan maupun non keuangan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah saja, baik secara langsung maupun tidak langsung memerlukan pihak lain yang membantu melaksanakan tugas pemerintah  mulai  dari  menyusun,  membuat,  mengawasi,  mengevaluasi  dan  melakukan  monintoring implementasi  kebijakan  dari  masing-masing  pihak  yang  tentunya  memberikan  kemudahan  maupun efektifitas pembangunan daerah. Mardiasmo (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat 3 mekanisme yang dapat dilakukan pemerintah daerah agar lebih responsive, transparan dan akuntabel untuk  mewujudkan  Good  Governance  atau  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  yaitu  dengan  (1) mendengarkan  suara  atau  aspirasi  masyarakat,  (2)  memperbaiki  internal  rules  dan  mekanisme pengendalian, (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan.
Tata Kelola Publik dalam penelitian ini diukur menggunakan skor nilai Indonesian Governance Index  (IGI)  sebagai  variabel  independen.  IGI  menjelaskan  bahwa  prinsip  pengukuran  tata  kelola pemerintahan  dilakukan  untuk  menyesuaikan  dan  memberikan  batasan  dalam  pengukuran  agar memiliki  keseragaman  dalam  pengukuran.  IGI  mengukur  kinerja  pemerintahan  daerah,  khususnya terhadap  empat  arena  pemerintahan  yaitu  arena  pemerintah  (legislatif  dan  eksekutif),  birokrasi, masyarakat  sipil,  dan  masyarakat  ekonomi  berdasarkan  beberapa  kriteria  data  yang  obyektif  dan terukur:
a.  Pemerintah  adalah  badan  pembuat  kebijakan  yang  mencakup  eksekutif  dan  legislatif.  Eksekutif merujuk pada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki otoritas dalam pembuatan kerangka kebijakan serta penganggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Namun Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagai eksekutif memiliki kekuasan untuk memerintah dan mengkoordinasikan pembangunan. Sementara itu, DPRD memiliki hakhak eksekusif untuk mengawasi proses pembangunan yang dijalankan oleh eksekutif dan birokrasi.
b. Birokrasi merupakan pelaksana kebijakan yang memiliki peran melayani maupun sebagai jembatan antara pemerinta dengan masyarakat. Dalam hal ini birokrasi termasuk sekretariat daerah dan dinas- dinas yang ada di provinsi maupun kabupaten. Di antara banyak fungsi penting birokrasi, fungsi- fungsi utama yang akan diukur dalam kegiatan ini adalah fungsi pelayanan publik, fungsi sebagai pengumpul pendapatan daerah dan fungsi pengaturan ekonomi daerah.
c. Masyarakat sipil terdiri dari organisasi, asosiasi, yayasan, forum (formal dan informal), serikat buruh, media (cetak maupun elektronik) asosiasi profesional dan lembaga pendidikan maupun riset yang bersifat  non-pemerintah  dan  non-profit.  Diantara  banyaknya  fungsi  masyarakat  sipil,  kemitraan mempertimbangkan  fungsi-fungsi  utama  yang  akan  diukur,  yaitu  fungsi  pemberdayaan  sebagai fungsi yang paling penting.
d.  Masyarakat  ekonomi  mencakup  entitas  bisnis  dan  asosiasi  yang  bertujuan  mencari  keuntungan
(profit). Fungsi-fungsi utama yang diukur adalah kemampuan dalam mendorong iklim bisnis yang lebih baik serta memiliki upaya dalam melindungi kepentingan bisnis melalui kegiatan ekonomi dan produksi.
Hasil dari IGI menyajikan: 1. Profil kinerja tata kelola pemerintahan di masing-masing wilayah; 2.  Peringkat  secara  keseluruhan  dari  semua  wilayah;  3.  Peringkat  wilayah  berdasarkan  arena  tata kelola;  4.  Data-data  komprehensif  terkait  dengan  isu-isu  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (good governance).

## 3. Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pusat dan Daerah Pasal  1  Angka  18  yang  berbunyi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  diperoleh daerah  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Tujuan  PAD sendiri adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi masing-masing daerah sebagai perwujudan desentralisasi dalam rangka  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  (Tahar  dan  Zakhiya,  2011).  Kemampuan  suatu daerah terletak  pada  kemampuan  keuangan  daerah  otonom  untuk  melaksanakan  kewenangannya  dalam menggali  sumber-sumber  keuangan  dan  melaksanakan  kebijakannya  dengan  dibiayai  dari  sumber- sumber keuangannya tersebut. Pendapatan asli daerah adalah parameter dan indikator keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya terutama di bidang keuangan (Darmi, 2018).
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi perkembangan  atau  kemajuan  pembangunan  ekonomi  disuatu  daerah  pada  periode  tertentu,  angka pertumbuhan ekonomi  dihitung  dari  perubahan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  pada  harga konstan dari tahun ke tahun sehingga lazim jika pertumbuhan ekonomi juga digunakan menjadi salah satu  indicator  dalam  pengukuran  Indeks  Capaian  Kinerja  dalam  proses  penghitungan  skor  EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ) dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Adapun tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi menurut Todaro (1997) dalam Tahar dan Zhakiya (2011), yaitu:
a. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.
b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital.
c. Kemajuan teknologi.
Adapun sumber PAD menurut Undang-Undang no 32 Tahun 2004 Pasal 157 yaitu hasil pajak daerah,  hasil  retribusi  daerah,  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Upaya peningkatan  PAD  melalui  retribusi  ataupun  pajak  harus  diimbangi  dengan  kesungguhan  pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik (Adi, 2006). PAD memiliki hubungan yang simultan terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  yang  tampak  dari  adanya  peningkatan  pendapatan  asli  daerah maka  akan  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah,  sehingga  dapat  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  daerah  dan  disisi  lain  dapat  meningkatkan  pelayanan  publik  dari  pemerintah  kepada masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan, pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk digunakan mencukupi fasilitas dan layanan kepada masyarakat sehingga produktifitas dan kinerja pemerintah  daerah  juga  semakin  baik  sehingga  mempengaruhi  peningkatan  pendapatan  asli  daerah dan  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Penelitian  Mardiasmo  (2002)  menemukan  bahwa  semakin  tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu  meningkatkan  tingkat  partisipasi  publik  terhadap  pembangunan  yang  tercermin  dari  adanya peningkatan  PAD.  Pemerintah  daerah  juga  memiliki  Pendapatan  Asli  Daerah  beragam  yang  salah satunya  tergantung  dari  kekayaan  daerah  yang  dimilikinya.  Pemerintah  Daerah  yang  memiliki  PAD seharusnya  akan  lebih  bebas  dalam  memanfaatkan  kekayaan  asli  daerah  untuk  melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah yang dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sehingga kinerjanya semakin baik (Mustikarini dan Fitriasari, 2012).

## 4. Total Aset
Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai  dan/atau  dimiliki  oleh  pemerintah  sebagai  akibat  dari  peristiwa  masa  lalu  dan  dari  mana manfaat  ekonomi  dan/atau  sosial  dimasa  depan  diharapkan  dapat  diperoleh,  baik  oleh  pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  menyebutkan  bahwa  barang  milik  daerah  adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau  perolehan  lainnya  yang  sah.  Daerah  dengan  total  asset  yang  lebih  besar  akan  lebih  kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011).
Pengelolaan  data  asset  terutama  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  administrasi  pelaporan, penerimaan, dan data pengelolaan aset sangat berperan penting dalam administrasi sebagai sumber informasi dalam rangka pembuatan laporan dan pertanggung jawaban secara efektif dan efisien. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah  juga  menyebutkan  bahwa  Siklus  pengelolaan  barang  milik  daerah  merupakan  rangkaian kegiatan  dan/atau  tindakan  yang  meliputi:  a)  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran;  b) pengadaan;  c)  penerimaan,  penyimpanan  dan  penyaluran;  d)  penggunaan;  e)  penatausahaan;  f) pemanfaatan; g) pengamanan dan pemeliharaan; h) penilaian; i) penghapusan; j) pemindahtanganan; k)  pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian;  I)  pembiayaan;  m)  tuntutan  ganti  rugi.  Pentingnya pengelolaan  data  aset  pada  Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  Aset  Daerah  berguna  untuk meningkatkan kualitas dalam pelayananan data sehingga dapat di lakukan perbaikan manajemen dan teknologi Informasi untuk mendukung kerja sumber daya manusia dalam tugas manajemen (Ambarita, 2016).  Oleh  sebab  itu  maka  adanya  suatu  peningkatan  dalam  berbagai  bidang  kegiatan  dalam menunjang proses pelayanan yang berhubungan dengan administrasi pelaporan, penerimaan, dan data pengelolaan aset untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan perlu dilakukan.

## 5. Hubungan Tata Kelola Publik dengan Kinerja Pemerintah Daerah
Terselenggaranya  tata  kelola  pemerintah  yang  baik  merupakan  syarat  utama  untuk  dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa dengan melibatkan aspirasi masyarakat didalam prosesnya. Bovaird  dan  Loffler  (2003)  dalam  tulisannya  menjelaskan  bahwa  administrasi  publik  sebenarnya mempelajari  tentang  bagaimana  kinerja  pegawai  pemerintah  dan  pelayanan  kepada  masyarakat termasuk  hubungannya  dengan  politisi  yang  terlibat  dalam  proses  legislasi  dan  penetuan  kebijakan publik. Syamsul dan Ritonga (2017) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa tata kelola yang baik  berpengaruh  pada  transparansi  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Hasil penelitian Hasthoro dan Sunardi (2016) juga membuktikan bahwa tata kelola publik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Tata kelola publik memfokuskan bagaimana kebijakan publik diimplementasikan dan pelayanan publik dilakukan (Osborne 2010), yang menyangkut perilaku dan kontribusi pada kinerja pemerintahan (Hill dan Lynn Jr 2004) . Tata kelola kelola yang baik pada pemerintah bisa diindikasi dari opini audit, sehingga opini audit menunjukan kualitas tata kelola pemerintah (Tehupuring, 2018).

## H1: Tata Kelola Publik berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

## 6. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Pemerintah Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  salah  satu  sumber  pembelanjaan  daerah,  jika semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar sumber daya yang dimiliki daerah untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  tentunya  diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerja pemerintah daerah tersebut (Mustikarini dan Fitriasari, 2012). PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh  pemerintah  daerah  akan  lebih  tinggi  dan  tingkat  kemandirian  daerah  akan  meningkat  pula, sehingga  pemerintah  daerah  memiliki  dana  yang  cukup  untuk  membiayai  pengembangan  dan pembangunan serta dapat menggali potensi – potensi daerah demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kinerja  pemerintah  daerah  yang  baik  ditandai  dengan  adanya  pertumbuhan  ekonomi.  Adanya
peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan, pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk digunakan mencukupi fasilitas dan layanan kepada masyarakat sehingga produktifitas dan  kinerja  pemerintah  daerah  juga  semakin  baik.  Dalam  penerapan  pemerintahan  secara desentralisasi,  pembangunan  menjadi  prioritas  utama  pemerintah  daerah  untuk  menunjang peningkatan PAD (Harianto & Hari Adi, 2007). PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah (Brata, 2004). Sependapat dengan penelitian sebelumnya Mustikarini dan Fitriasari (2012) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa tingkat kekayaan daerah yang diukur dengan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  pada  tingkat  keyakinan  sebesar  90%,  hal  tersebut  juga sejalan  dengan  penelitian  Lin  et  al.  (2010)  yang  menyatakan  bahwa  kekayaan  daerah  berpengaruh terhadap indeks kinerja ekonomi di Cina. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  itu  (Tambunan,  2006).  Omodero  et.al  (2018)  juga membuktikan secara empiris bahwa pendapatan yang dihasilkan secara lokal di Nigeria secara signifikan berpengaruh terhadap perekonomian warga Negara.
Berbeda  dari  penemuan-penemuan  diatas,  pada  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Owusu  (2015)  dan  Ironkwe  and  Ndah  (2016)  berhasil  menemukan  dan  membuktikan  dalam penelitiannya  bahwa  IGR  (locally  generated  revenue)  atau  pendapatan  local  daerah  secara  positif signifikan  tidak  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  suatu  Negara.  Yang  artinya  pendapatan  asli daerah  atau  local  secara  signifikan  tidak  dapat  mempengaruhi  kinerja  pemerintahan  secara  positif, karena kinerja pemerintah yang baik ditandai dengan peningkatan perekonomian Negara.

## H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

## 7. Hubungan Total Aset dengan Kinerja Pemerintah Daerah
Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, asset yaitu  sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau  dimiliki  oleh  pemerintah  sebagai  akibat  dari  peristiwa  masa  lalu  dan  dari  mana  manfaat ekonomi  dan/atau  social  dimasa  depan  diharapkan  dapat  diperoleh,  baik  oleh  pemerintah  maupun masyarakat,  serta  dapat  diukur  dalam  satuan  uang,  termasuk  sumber  daya  non  keuangan  yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2008,  Pengelolaan  barang  milik negara/daerah membutuhkan perencanaan, pengadaan, pengendalian dan pengawasan serta kordinasi yang baik antar bagian yang terkait sehingga total asset mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Simamora dan Halim (2012) dalam penelitian mereka yang menemukan bahwa faktor pengelolaan asset daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  Penelitian  Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012)  juga  mengungkapkan  bahwa  ukuran  pemerintah daerah  yang  diproksi  dengan  ln  total  asset  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  skor  kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/ kota pada tingkat keyakinan 99% yang telah sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sumarjono (2010) yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota di Indonesia.

## H3: Total Aset berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

## 8. Model Penelitian
Model penelitian merupakan hubungan antara variabel amatan yang telah diidentifikasi secara teoritis  untuk  menjawab  permasalahan  penelitian  (Sekaran  and  Bogie,  2013).  Berdasarkan pengembangan hipotesa di atas, maka model penelitian dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 1.

## Gambar 1 Model Penelitian
Model  penelitian  menjelaskan  hubungan  antara  variabel-variabel  yang  terdapat  di  dalam penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Tata Kelola Publik, Pendapatan Asli Daerah, dan Total Asset. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah KInerja Pemerintah Daerah. Model  penelitian  diatas  menjelaskan  pengaruh  antara  tata  kelola  publik  dengan  kinerja  pemerintah daerah (H1), hubungan pengaruh pendapatan asli daerah dengan kinerja pemerintah daerah (H2), dan hubungan pengaruh total asset dengan kinerja pemerintah daerah (H3).

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang  bertujuan  untuk  memberi  bukti  empiris mengenai  pengaruh  tata  kelola  publik,  pendapatan  asli  daerah  dan  total  aset  terhadap  kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian eksplanasi karena menjelaskan hubungan kausalitas antara variabelnya.
Desain  penelitian  ini  dikembangkan  dengan  mengembangkan  model  penelitian  sebelumnya yaitu penelitian Hasthoro dan Sunardi (2016), dengan memberikan pembeda pada variabel independen tata kelola publik, pendapatan asli daerah, dan total asset serta merubah variabel dependen menjadi skor  EKPPD  sebagai  tolak  ukur  pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah.  Alasan  penggunaan  variabel independen tata kelola publik, pendapatan asli daerah dan total asset adalah karena variabel tersebut juga  merupakan  bagian  dari  LPPD  (Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah)  yang  merupakan sumber  informasi  utama  dari  EKPPD  (evaluasi  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah)  yang dijadikan sebagai proksi dari kinerja pemerintah daerah dalam penelitian ini.

## 1. Objek Penelitian dan Metode Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa  skor  evaluasi  kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) tahun 2016, indeks governance Indonesia (IGI), data jumlah Pendapatan Asli Daerah serta data Total Aset. Data kuantitatif tersebut diperoleh dari publikasi data  oleh  Kemitraan  (kemitraan.or.id)  dan  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  Populasi penelitian ini adalah seluruh Provinsi di Indonesia. Sedangkan pemilihan sampel dari populasi dilakukan dengan teknik sensus sampling, yang berarti seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Berikut table hasil pendataan dari setiap variabel dalam penelitian:

## Tata Kelola Publik
Pendapatan Asli Daerah
Total Aset
Kinerja Pemerintah Daerah
Tabel 2 Hasil Pendataan nilai IGI, PAD, ASET, dan EKPPD No Nama Propinsi IGI (X1) PAD (X2) ASET (X3) Kin (Y) 1 NAD 5,82 5,96              13,26 1,79 2 Sumatera Utara 5,94 6,68              13,12 2,20 3 Sumatera Barat 5,70 6,12              12,91 2,46 4 Riau 6,18 6,38              13,38 2,00 5 Jambi 6,24 5,91              12,82 2,22 6 Sumatera Selatan 6,19 6,36              13,20 2,30 7 Bengkulu 4,81 5,70              12,44 2,06 8 Lampung 6,01 6,34              12,80 1,82 9 Bangka Belitung 5,97 5,67              12,51 2,34 10  Kepulauan Riau 5,60 5,80              12,61 2,69 11  DKI Jakarta 6,37 7,43              14,59 2,66 12  Jawa Barat 5,88 6,99              13,35 2,69 13  Jawa Tengah 5,88 6,82              13,33 2,90 14  DIY 6,80 6,01              12,76 2,49 15  Jawa Timur 6,43 6,98              13,54 3,06 16  Banten 5,85 6,55              12,95 2,20 17  Bali 6,23 6,29              12,73 1,88 18  NTT 4,87 5,64              12,73 1,73 19  NTB 5,74 5,90              12,71 2,20 20  Kalimantan Barat 5,11 6,13              12,58 2,15 21  Kalimantan Tengah 5,95 5,94              12,93 2,49 22  Kalimantan Selatan 6,19 6,44              12,99 2,43 23  KalimantanTimur 5,66 6,71 13,05 2,59 24  Sulawesi Utara 6,17 5,81              12,48 2,28 25  Sulawesi Tengah 5,74 5,79              12,65 2,25 26  Sulawesi Selatan 5,67 6,41              13,05 2,73 27  Sulawesi Tenggara 5,05 5,62              12,61 1,90 28  Gorontalo 5,64 5,28              12,20 2,23 29  Sulawesi barat 5,91 5,21              12,08 2,17 30  Maluku 4,95 5,47              12,67 2,10 31  Maluku Utara 4,45 5,12              12,26 1,37 32  Papua Barat 4,48 5,15              12,68 1,70 33  Papua 4,88 5,61              13,23 1,93
Sumber: Data Sekunder dari Kementrerian Dalam Negeri Republik Indonesia

## 2. Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam model penelitian ini adalah variabel kinerja pemerintah daerah (skor EKPPD) sebagai variabel dependen (terikat) dan variabel tata kelola publik (indeks governance), PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  serta  Size  (Total  Aset)  sebagai  variabel  independen.  Definisi operasionalisasi masing-masing variabel penelitian ditetapkan sebagai berikut:

## a. Kinerja Pemerintah Daerah
Pada  penelitian  ini  kinerja  pemerintah  daerah  diukur  menggunakan  skor  EKPPD  (Evaluasi Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah)  dengan  menggunakan  Indikator  Kinerja  Kunci.  EKPPD merupakan penilaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Kriteria penilaian yang diputuskan terhadap skor kinerja tersebut  terbagi  ke  dalam  4  tingkatan  prestasi  skala  penilaian  0-4.  Tinggi  rendahnya  skor  EKPPD menunjukkan bagaimana pemerintah daerah melakukan perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai berarti penyelenggaraan pemerintah daerah  semakin  baik  dan  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat  daerah  (Dharma  &  Martani, 2016).

## b. Tata Kelola Publik
Variabel Tata Kelola Publik atau Good Governance dalam penelitian ini diproksikan dengan IGI ( Indonesian Governance Index ). IGI merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah khususnya terhadap empat pilar pemerintahan yaitu arena pemerintah (legeslatif dan eksekutif), birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi berdasarkan beberapa kriteria data yang obyektif dan terukur dengan menggunakan skala 1 hingga 10. Semakin tinggi nilai berarti semakin baik.  IGI  digunakan  untuk  mengukur  sejauh  mana  implementasi  tata  kelola  pemerintahan  daerah berdasarkan  bukti-bukti  lengkap  yang  hasilnya  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  baku  rujukan  untuk evaluasi  bagi  pembuat  kebijakan  atau  pengambil  keputusan  sehingga  standar  pengembangan  yang diterapkan dapat efektif dan efisien.

## c. Pendapatan Asli Daerah
Variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  penelitian  ini  dihitung  dan  dianalisis  dengan menggunakan angka log dari nilai PAD setiap Propinsi yang terdapat di Indonesia. Tujuan menggunakan nilai log dari nilai PAD dalam proses analisis hipotesis adalah untuk menyeragamkan dengan nilai skala yang digunakan variabel lain dalam penelitian ini sehingga dapat diolah dengan menggunakan regresi berganda cross-section.

## d. Total Aset
Variabel Total Aset dalam penelitian ini dihitung dan dianalisis dengan menggunakan angka log dari nilai Total Aset Daerah setiap Propinsi yang terdapat di Indonesia. Tujuan menggunakan nilai log dari nilai Total Aset dalam proses analisis hipotesis adalah untuk menyeragamkan dengan nilai skala yang digunakan variabel lain dalam penelitian ini sehingga dapat diolah dengan menggunakan regresi berganda cross-section.

## 3. Teknik Analisis Data

## a. Analisis Deskriptif
Pada penelitian ini digunakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran jelas pada suatu data yang digunakan sebagai variabel penelitian dilihat dari nilai mean, maksimum, minimum, standar deviasi.

## b. Pengujian Data
Uji  hipotesis  digunakan  dengan  analisis  regresi  berganda  kepada  3  hipotesis  yang  diajukan dalam penelitian ini dengan moodel persamaan regresi sebagai berikut:
Y = a + bX1 + bX2 + bX3
Keterangan: Y = Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD) a = Konstanta b = Koefisien Regresi X1 = Tata Kelola Publik ( Public Governance ) X2 = Total Aset ( Size )
X3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Uji adjusted R Square digunakan untuk melihat kemampuan model regresi dalam menjelaskan pengaruh variabel Tata Kelola Publik, PAD, dan Total Aset terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
Uji F atau uji signifikansi simultan digunakan dengan tujuan untuk melihat ketepatan apakah semua  model  variabel  Tata  Kelola  Publik,  PAD,  dan  Total  Aset  dalam  model  mempunyai  pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
Uji t atau uji signifikansi parameter individual (t) ditujukan untuk melihat seberapa jauh variabel Tata Kelola Publik, PAD, dan Total Aset dapat menjelaskan variabel Kinerja Pemerintah Daerah.

## D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  tujuan  penelitian  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  maka  analisis  yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh tata kelola publik, pendapatan asli daerah dan total aset terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Dari  jumlah  populasi  sampel  penelitian  yaitu  33 propinsi yang ada di seluruh Indonesia pada tahun 2016 maka diperoleh sebagai berikut:

## 1. Statistik Deskriptif
Berikut adalah tabel statistik deskriptif Tata Kelola Publik (IGI), PendapatanAsli Daerah (PAD), Total Aset (Size), dan Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD):

## Tabel 3 Hasil Statistik Deskriptif
Var N Minimum Maksimum Mean Standar Deviasi IGI 33 4,450 6,800 5,704 0,586 PAD 33 5,123 7,426 6,067 0,5677 ASET 33 12,007 14,588 12,884 0,4677 Kinerja 33 1,372 3,057 2,256 0,369

## Sumber: hasil olah data
Merujuk pada statistik deskriptif untuk nilai mean tata kelola publik (IGI) adalah 5,704 yang memberikan makna sedang. Indeks tata kelola publik berkisar antara 0 (terendah) hingga 10 tertinggi. Beberapa  aspek  dalam  tata  kelola  harus  ditingkatkan  lagi  seperti  aspek  pendidikan,  kesehatan,  dan pengelolaan keuangan terutama pada persoalan efisiensi. Pemerintah Propinsi perlu bekerja lebih keras lagi dalam mewujudkan tata kelola yang baik agar bisa memberi pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal. Pemerintah juga harus memperhatikan faktor budaya, karena budaya merupakan kendala utama birokrasi dalam melakukan pelayanan publik (Maryam 2016).
Nilai mean PAD pemerintah propinsi di Indonesia adalah 6,067 (Log) atau setara 2,8 triliyun rupiah.  Nilai  ini  tergolong  rendah  karena  tidah  mencukupi  untuk  keperluan  pembangunan  di pemerintahan propinsi. Sehingga wajar saja jika pemerintah propinsi masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana dekonsentrasi dan dana bagi hasil pajak.
Dalam  hal  kekayaan  daerah  yang  terwujud  dalam  total  aset,  rerata  total  aset  pemerintah propinsi di Indonesia senilai 12,884 (Log) atau setara 20,7 triliyun rupiah. Jumlah tersebut tergolong cukup besar dan dapat dioptimalkan dalam memberi pelayan kepada masyarakat.
Pada  konteks  kinerja  pemerintah  daerah,  Pemerintah  Propinsi  mempunyai  nilai  mean  2,256 yang memberikan makna tinggi. Skor kinerja pemerintah daerah berkisar antara 1,00 sampai dengan 3,75.  Secara  umum  kinerja  pemerintah  propinsi  sudah  baik,  tetapi  kondisi  ini  belum  mencerminkan pemerintahan  yang  bersih  dan  bertanggungjawab.  Hal  ini  dibuktikan  pada  fakta  yang  mengungkap masih banyak kasus korupsi di pemerintahan. Tehupuring (2018) menyatakan opini audit wajar tanpa pengecualian yang merupakan cerminan kualitas laporan keuangan pun tidak menjamin pemerintahan akan terbebas dari korupsi.

## 2. Uji Hipotesis
Hasil pengujian hipotesis untuk model penelitian ditunjukkan dalam tabel berikut:
a. Koefisien Determinasi
Tabel 4 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi Model R Square Adjusted R Square 1 0,469 0,414 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019
Berdasarkan  Tabel  4  hasil  uji  regresi  menunjukan  nilai adjusted  R 2 sampel  penelitian  yang terdaftar adalah 0,414. Hal tersebut menunjukan bahwa sebesar 41% nilai variabel dependen Kinerja Pemerintah Daerah atau dalam penelitian ini diproksikan dengan nilai skor EKPPD dapat dijelaskan oleh variabel independen penelitian, sedangkan 59 % dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian.

## b. Uji Statistik F
Tabel 5 Hasil Uji Statistik F Model F Signifikansi 1 8.5633 0,000 a
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 5 hasil uji statistik F diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 atau ≤ 0,05 hal ini berarti bahwa, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Variabel dependen penelitian atau Kinerja Pemerintah Daerah.
c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Tabel 6 Hasil Uji Regresi Cross-Section Variabel Pengaruh Diharapkan Koefisien T Sig (Constant) 0.483 0.265 0.792 Tata Kelola Publik ( IGI ) + 0.180 1.632 0.011 PAD + 0.394 2.195 0.036 Total Aset + -0.128 -0.675 0.504 R Square 0.469 Adjusted R-Square 0.414 F 8.5633 Sig 0.000 a
a. Predictors: (Constant), Tata kelola publik, Pendapatan asli daerah, Total aset b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi. Sumber: hasil olah data Dari Tabel 6, menunjukkan variabel Tata Kelola Publik pada sampel penelitian yang terdaftar berturut-turut memiliki nilai koefisien sebesar 0,180; nilai t hitung sebesar 1,632 serta nilai signifikansi sebesar 0,011 (<0,05). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima atau dengan kata lain variabel independen Tata Kelola Publik pada sampel yang digunakan dalam penelitian
berpengaruh positif terhadap variabel Kinerja Pemerintah Daerah. Penerimaan H1 dalam penelitian ini berarti mengindikasikan bahwa peningkatan mekanisme layanan Tata Kelola Publik yang diproksikan dengan  nilai  IGI  suatu  daerah  (Propinsi)  dapat  memperbaiki  dan  mengoptimalkan  hasil  kinerja pemerintah  daerah  (dalam  penelitian  ini  diwakilkan  dengan  skor  nilai  EKPPD)  dalam  melaksanakan pelayanan publik sehingga dapat menunjang peningkatan perekonomian daerah.  Hal ini berarti telah konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Syamsul dan Ritonga (2017) dan Hasthoro dan Sunardi (2016) yang membuktikan bahwa tata kelola yang baik berpengaruh positif signifikan pada transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Tata kelola publik yang baik mutlak harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (propinsi). Peningkatan dalam mekanisme tata kelola publik melalui perbaikan kebijakan dan proses birokrasi yang jelas dapat memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik sehingga dapat menunjang peningkatan perekonomian daerah.
Berdasarkan Tabel 6 di atas juga menunjukkan secara statistik variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah propinsi dengan nilai koefisien sebesar 0,394; nilai t hitung sebesar 2,195 serta nilai signifikansi sebesar 0,036 (<0,05) dengan arah positif berarti H2 atau Hipotesis penelitian 2 diterima. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah memperkuat hubungan antara tata kelola publik dengan kinerja pemerintah daerah (propinsi) seperti temuan Pratolo (2008), Hasthoro dan Sunardi (2016) serta Mustikarini dan Fitriasari (2012). Variabel pendapatan asli daerah juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pemerintah propinsi yang menunjukkan bahwa semakin  meningkat  pendapatan  asli  daerah  maka  akan  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah (propinsi). Lin et al (2010), Tambunan (2006), serta Omodero (2018) juga menyatakan hal yang sama dalam  penelitiannya  yang  membuktikan  secara  empiris  bahwa  Pendapatan  daerah  berpengaruh terhadap  kinerja  dan  pertumbhan  perekonomian.  PAD  meningkat  maka  dana  yang  dimiliki  oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah  daerah  memiliki  dana  yang  cukup  untuk  membiayai  pengembangan  dan  pembangunan serta dapat menggali potensi – potensi daerah demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berarti meningkatnya kinerja pemerintah daerah. Selain itu ketidak signifikannya nilai koefisien dapat berarti bahwa pola hubungan pusat dan daerah di era otonomi ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat besar. Pemerintah daerah masih banyak menggantungkan dana transfer dari pemerintah pusat baik berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus maupun dana bagi hasil pajak. Sehingga, jika pemerintah daerah (propinsi) mampu meningkatkan pendapatan asli daerah maka ini sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pendapatan asli daerah maka  akan  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah  (propinsi).  Namun  berbeda  dari  penemuan- penemuan  diatas,  pada  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Owusu  (2015)  dan  Ironkwe  and Ndah (2016) berhasil menemukan dan membuktikan dalam penelitiannya bahwa IGR (locally generated revenue)  atau  pendapatan  local  daerah  secara  positif  signifikan  tidak  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi suatu Negara.
Variabel Total Aset atau Size sampel yang terdaftar dalam Tabel 6 berturut-turut memiliki nilai koefisien  sebesar  -0,128;  nilai  t  hitung  sebesar  0,675  serta  nilai  signifikansi  sampel  sebesar  0,504 (>0,05). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak atau dengan kata lain variabel nilai Total Aset dari sampel propinsi atau daerah yang terdapat di Indonesia di tahun 2016 tidak berpengaruh positif terhadap variabel Kinerja Pemerintah Daerah atau skor EKPPD. Penolakan H3 dalam penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  tidak  adanya  pengaruh  Total  Aset  daerah  terhadap  nilai  skor EKPPD  karena  kondisi  masing-masing  daerah  sampel  atau  propinsi  yang  ada  di  Indonesia  belum sepenuhnya  dibiayai  secara  mandiri  oleh  daerah  sehingga  asset-aset  pemerintah  daerah  juga merupakan  asset  pemerintah  pusat,  serta  belum  adanya  pengelolaan  asset  asli  daerah  yang  baik sehingga  dapat  memaksimalkan  manfaat  bagi  terselenggaranya  kinerja  pemerintah  daerah  yang optimal  oleh  sebab  itu  hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  ini  terbukti  belum  sepenuhnya  mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Simamora dan Halim (2012) dalam penelitian mereka yang menemukan bahwa faktor pengelolaan asset daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah  daerah.  Suhardjanto  dan  Yulianingtyas  (2011)  serta  Ambarita  (2016)  yang  menemukan bahwa Daerah dengan total asset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya  sehingga  pengelolaan  data  asset  terutama  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  administrasi
pelaporan, penerimaan, dan data pengelolaan aset sangat berperan penting dalam administrasi sebagai sumber informasi dalam rangka pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pemerintah daerah. Pada penelitian ini pengelolaan data asset terutama yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pelaporan, penerimaan, dan data pengelolaan aset belum berperan penting dalam administrasi sebagai sumber informasi utama dalam rangka pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pemerintah daerah atau propinsi sehingga secara uji statistik tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan dari total asset terhadap kinerja pemerintah daerah.

## E. PENUTUP

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesisis  pada  model  penelitian  dan  pembahasan,  maka  simpulan penelitian ini dapat jelaskan sebagai berikut.
Hipotesis  pertama  (H1)  penelitian  diterima.  Penerimaan  H1  berarti  bahwa  Penelitian  ini menyatakan dan berhasil membuktikan  secara empiris bahwa variabel independen tata kelola publik mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel depanden penelitian kinerja pemerintah daerah. Semakin baik tingginya nilai IGI (tata kelola publik) dalam pemerintahan suatu daerah (propinsi di Indonesia) maka semakin meningkatnya skor EKPPD (kinerja pemerintah daerah) sehingga variabel tata kelola publik sudah tepat digunakan sebagai salah satu upaya pemerintah yang harus diperhatikan dan ditingkatkan perbaikan dan layanannya. Tata kelola publik yang baik mutlak harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (propinsi). Peningkatan dalam mekanisme tata kelola publik dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
Hipotesis  kedua  (H2)  penelitian  diterima.  Penerimaan  H2  berarti  bahwa  variabel  independen penelitian  pendapatan  asli  daerah  secara  empiris  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  variabel dependen  penelitian  kinerja  pemerintah  daerah.  Peningkatan  pendapatan  asli  daerah  akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (propinsi). Sudah sewajarnya jika pemerintah daerah fokus pada pendapatan asli daerah dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sehingga salah satu tujuan otonomi daerah yaitu kemandirian daerah dapat tercapai.
Hipotesis  ketiga  (H3)  penelitian  ditolak.  Penolakan  H3  ini  berarti  menunjukkan  bahwa  tidak terdapat  pengaruh  positif  antara  variabel  independen  penelitian  Total  Aset  (Size)  terhadap  variabel dependen penelitian kinerja pemerintah daerah (skor EKPPD) pada kelompok sampel. Pengelolaan asset asli daerah yang baik diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan bagi terselenggaranya kinerja pemerintahan daerah yang optimal.

## 2. Implikasi Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran kepada:
a. Para  stakeholder  dan  pemerintah  daerah  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  pengambilan keputusan  dalam  usaha  peningkatan  kinerja  pemerintah  daerah  maupun  pembuatan  kebijakan- kebijakan operasional yang terkait.
b. Peningkatan  pemahaman  kinerja  pemerintah  daerah  serta  pengembangan  ilmu  akuntansi  sektor publik bagi masyarakat dan akademisi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambarita,  Arisandy.  (2016).  Analisis  Pengembangan  Sistem  Informasi  Pengolahan  Aset  Daerah. Indonesia Journal on Networking Security . Vol.5, No. 4, 2016.
Auditya,  Lucy,  dan  Husaini  Lismawati.  (2013).  Analisis  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness . Vol.3, No 1, 2013, 21-41.
Berrgruen, N., dan Nathan Gardels. (2013). Intelligent Governance for The 21 st Century: A Middle Way between West and East . John Wiley & Sons Inc.
Bovaird, T., dan E. Loffler. (2003). Understanding public management and governance. In Bovaird, T., dan E. Loffler. (Eds). Public Management and Governance . London, UK: Routledge.
Brata,  Aloysius  Gunadi.  (2004).  Komposisi  Penerimaan  Sektor  Publik  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Darmi, Titi. (2018). Locally-Generated Revenue as A Capacity Parameters of New Regional Autonomy Management. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik . Vol.22 (1), May 1-13.
Dharma, F., dan Dwi Martani.  (2016). Pengaruh Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Dan Kapasitas Keuangan Daerah Terhadap Keterpilihan Kepala Daerah Incumbent Pada Pemilukada. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi Lampung .
Harianto, D., dan P.H. Adi. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X . Makassar, Indonesia.
Hasthoro,  H.A.  dan  Sunardi.  (2016).  Tata  kelola  publik  dan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 19 (1): 53-68.
Hasthoro,  H.A.  (2018).  Pengaruh  Tata  Kelola  Public  terhadap  Kualitas  Hidup  Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Pra Kongres ISEI XX . Bandung, Indonesia.
Heryana, Toni., dan Dewi, S.K. (2013). Pengaruh Penerapan E- Gavernment terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , Vol1 (1), 2013, 38-49.
Hill, C.J., dan L.E. Lynn Jr.  (2004). Governance and Public Management, an Introduction. Journal of Policy Analysis and Management 23 (1): 3-11.
Hill,  C.J.,  dan  L.E.  Lynn  Jr.  (2005).  Is  Hierarchical  Governance  in  Decline?  Evidence  from  Empirical Research. Journal of Public Administration Research and Theory 15 (2): 173-195.
Ironkwe, U.I., & Ndah, E.N. (2016). Impact of Internally Generated Revenue on performance of Local Government in Rivers State, Nigeria. International Journal of Business and Law Research , 4(4), 42-58.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Manual Tata Cara EKPPD Tahun 2016. BPKP Republik Indonesia.
Lin, Ming-lan., Lee, Yuan-Duen., Ho, Tsai-Neng. (2010). Applying integrated DEA/AHP to Evaluate the Economic  Performance  of  Local  Governments  in  China. European  Journal  of  Operational Research . 209 (2011) 129 – 140.
Mardiasmo. (2002). Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Jurnal Ekonomi Rakyat . Artikel Th. I No.4 Juni 2002. Jakarta.
Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik:
Suatu saran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah . Volume 2 Nomor1. Mei 2006. Hal2- 4
Martani,  Dwi.  (2015).  Correlation  Between  Performance  Measures  and  Development  Output: Relationship Analysis of EKPPD and HDI. Finance and Banking Journal . Vol 17, No 1, 2015.
Maryam, N.S. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. 6 (1) : 1-17.
Mustikarini, W.A., dan Fitriasari D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah/ Kabupaten/ Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Simposium Nasional Akuntansi XV . 2012, Banjarmasin.
Omodero, C.O., Ekwe, M.C., and Idenhinihu, C.U. (2018). The Impact of Internally Generated Revenue on  Economic  Develophment  in  Nigeria. Journal  Accounting  and  Finance  Research .  Vo  7,  No.2, 2018.
Osborne, S. P. (2010). The new public governance: A suitable case for treatment? in Osborne, S.P. (Ed). The  New  Public  Governance?  Emerging  Perspectives  on  the  Theory  and  Practice  of  Public Governance. London, UK: Routledge.
Owusu, V.A. (2015). Assessing the contributions of internally generated funds in the development Of Metropolitan Assemblies in Ghana: a case study of the Kumasi Metropolitan Assembly (KMA). MBA Thesis submitted to the Department of Accounting and Finance, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul BAPPEDA.  (2018). Laporan Akhir Indonesia Governance Index (IGI) Kabupaten Bantul Tahun 2018.
Pratolo, S. (2008). Transparansi dan AKuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan  Perwujudan  Keadilan  dan  Kinerja  Pemerintah  Daerah:  Sudut  Pandang  Aparatur  dan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi . 9 (2): 108-124.
Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah
Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia.  (2008).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Simamora,  R.,  dan  Abdul  Halim.  (2012).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pengelolaan  Aset  Pasca Pemekaran  Wilayah  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis . (10) 1: 47-61.
Sumarjo,  Hendro.  (2010).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Syamsul  dan  I.T.  Ritonga.  (2017).  Pengaruh  tata  kelola  pemerintah  daerah  terhadap  transparansi pengelolaan keuangan daerah: Bukti empiris pemerintah daerah di Indonesia. Jurnal Akuntansi. 21 (3): 448-463.
Tahar, Afrizal., dan Zakhiya Maulida. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi . Vol 12 No 1, 88-99, Januari.
Tehupuring. R. (2018). Unqualified opinion and level of corruption: the Triangulation approach. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 4 (2): 187-206.
Tholen, B. (2015). Citizen participation and bureaucratization: The participatory turn seen through a weberian lens. International Review of Administrative Sciences , 0(0), 1-19.
doi:10.1177/0020852314548152
http://www.kemitraan.or.id/igi/. Diunduh April 2019.
https://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html. Diunduh November 2019 https://bpkad.bekasikota.go.id/2016/11/07/pengelolaan-aset-daerah/. Diunduh November 2019 https://otda.kemendagri.go.id/berita-dan-informasi/peringkat-dan-status-kinerja-penyelenggaraan- pemda/. Diunduh November 2019.