Ade  Darmawan  Basri
dalam Gugatan Perdata

## IMPLEMENTASI PELAKSANAAN DWANGSOM (UANG PAKSA) DALAM GUGATAN PERDATA

## Ade Darmawan Basri
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstract
This  study  is  entitled  "Implementation  of  Dwangsom  (Forced  Money) Implementation in Civil Lawsuit". The main or  core issue to be examined is how effective the application of dwangsom (forced money) in a civil suit. This research is  an  empirical  legal  research  law  that  describes  the  results  of  research  on  the applicable  law  in  the  community  that  is  legal  research  conducted  by  collecting data with field studies. Based on the results of research and analysis conducted, a conclusion  can  be  drawn  that  the  application  of  dwangsom  (forced  money)  in  a civil  lawsuit  is  not  fully  effective,  because  in  some  decisions  that  have  been analyzed as a general study, dwangsom (forced money) is a demand in the form of payment  in  the  form  of  money,  excluding  disputes  in  any  civil  lawsuits  in  its application  not  found  in  the  implementing  regulations.  So  dwangsom  (forced money)  which  had  been  expected  as  a  formula  to  force  the  defendant  who  was convicted to obey the judge's verdict is absolutely not enforceable. Therefore it is very  important  to  make  rules  about  the  implementation  of  dwangsom  (forced money).
Keywords: Civil Lawsuit, Enforcement, Forced Money.

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  “Implementasi  Pelaksanaan  Dwangsom  (Uang Paksa) dalam Gugatan Perdata”. Permasalahan pokok atau inti yang hendak dikaji adalah  bagaimanakah  efektivitas  penerapan  dwangsom  (uang  paksa)  dalam gugatan perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian  hukum  yang  menggambarkan  hasil  penelitian  tentang  hukum  yang berlaku  dimasyarakat  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan data-data dengan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis  yang  dilakukan,  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwasanya  penerapan dwangsom  (uang  paksa)  dalam  gugatan  perdata  itu  tidak  sepenuhnya  efektif dilaksanakan,  karena  dalam  beberapa  putusan  yang  telah  di  analisis  menjadi sebuah  penelitian  secara  gambaran  umum,  dwangsom  (uang  paksa)  merupakan tuntutan  berupa  pembayaran  berupa  uang,  diluar  dari  perselisihan  dalam  setiap gugatan  perdata  dalam  penerapannya  tidak  ditemukan  dalam  peraturan pelaksanaannya. Sehingga dwangsom (uang paksa) yang telah diharapkan sebagai formula  untuk  memaksa  tergugat  yang  terhukum  untuk  mematuhi  amar  putusan
El-Iqtishady | Volume  1 Nomor  2  Desember 2019
Ade  Darmawan  Basri
dalam Gugatan Perdata
hakim  yang  sama  sekali  tidak  dapat  dilaksanakan.  Oleh  sebab  itu  sangat  penting dibuat peraturan tentang pelaksanaan dwangsom (uang paksa) itu.
Kata Kunci: Gugatan Perdata, Pelaksanaan , Uang Paksa.

## PENDAHULUAN
Dalam peradilan khususnya pada perkara perdata wanprestasi (ingkar janji), hampir  dalam  setap  gugatan  sering  terdapat  tuntutan dwangsom (uang  paksa). Tuntutan dwangsom (uang paksa) tersebut akan dimintakan putusan sela maupun pada  putusan  akhir. Dwangsom (uang  paksa)  merupakan  upaya  paksa.  Dalam pengertiannya dwangsom (uang  paksa)  merupakan  hukuman  tambahan  yang melekat  pada  hukuman  pokok  apabila  hukuman  pokok  yang  diputuskan  tidak terpenuhi oleh tergugat sebagaimana mestinya. 1
Dalam  rancangan  Hukum  Acara  Perdata  yang  diperbaharui,  penjabaran dwangsom (uang  paksa)  terdapat  dalam  Pasal  202  ayat  (2)  yang  isinya  sangat bertolak  belakang  dengan  Pasal  606  butir  a  dan  b  Rv,  bahwasanya  permohonan tentang uang paksa harus dimasukkan dalam guagatan.  Bila merujuk pada Pasal 202 ayat (2) yaitu Apabila dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud tidak ada  ketentuannya  mengenai  uang  paksa,  maka  pihak  yang  dimenangkan  dengan cara  yang  sama  dapat  mebgajukan  permohonan  supaya  pihak  yang  dikalahkan dihukum  membayar  uang  paksa  setiap  kali  tidak  melaksanakan  putusan  dalam jangka  waktu  yang  ditetapkan  dalam  putusan  yang  jumlah  dan  dasar perhitungannya  dicantumkan  dalam  permohonan..  Dalam  pasal  606a  Rv, dwangsom tidak boleh dijatuhkan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang.
Dalam sebuah gugatan pada bagian Petitum Gugatan oleh Penggugat dapat mencantumkan tuntutan tambahan yakni berupa tuntutan dwangsom (uang paksa) yang  pada  dasarnya  memuat  atau  isinya  agar  Tergugat  dihukum  tiap  hari keterlambatan atau kelalaian mematuhi isi putusan dengan sejumlah uang tertentu.
Oleh  karena  itu  Penelitian  ini  berfokus  pada  Analisis  yuridis  konstruksi hukum  terhadap  sanksi dwangsom dalam  perkara  wanprestasi  (ingkar  janji). Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai dwangsom (uang paksa) dalam praktek peradilan baik sebagai putusan sela maupun dalam putusan akhir.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate.
1 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 438.
Ade  Darmawan  Basri
dalam Gugatan Perdata
a. Jenis Dan Sumber Data
Adapun  jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini anatara lain berupa:
1. Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  hasil  analisis  terhadap hasil-hasil  ungkapan  terkait  penelitian  oleh  beberapa  pakar  yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
2. Data  sekunder,  yaitu  data  yang  sudah  tersedia  sehingga  peneliti mencari dan mengumpulkan penulisan dari (data yang diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal dan perundang-undangan yang terkait).
b. Teknik pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:
Penelitian  Pustaka  ( library  research )  yaitu  Penelitian  dilaksanakan dengan  mengumpulkan  data  dan  landasan  teoritis  dengan  mempelajari buku,  karya  ilmiah,  hasil  penelitian  terdahulu,  jurnal-jurnal  terkait, artikel-artikel  yang  terkait  serta  sumber-sumber  yang  terkait  dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti.
c. Teknik Analisis Data
Setelah  semua  data  telah  diperoleh  berhasil  dikumpulkan  selama proses  penelitian  baik    data  primer  dan  data  sekunder  dianalisis  secara kualitatif  kemudian  disajikan  secara  deskriptif  yaitu  menjelaskan, menguraikan,  menggambarakan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan efetivitas  penerapan dwangsom (uang  paksa)  dalam  gugatan  perdata dalam bentuk sebuah penelitian jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengertian Mengenai Dwangsom (Uang Paksa)
Dalam literatur hukum terdapat banyak pengertian tentang dwangsom (uang paksa) yang dirumuskan oleh para pakar. Rumusan lembaga dwangsom oleh para pakar  hukum  jika  kita  cermati  pada  dasarnya  tidak  lepas  dari  ketentuan  yang tercantum pada Reglemen Acara Perdata yang biasa kita kenal dengan singkatan Rv pada Pasal 606 huruf a dan b  yang menjadi acuan dalam penerapan lembaga dwangsom (uang  paksa)  dalam  praktik  peradilan  di  Indonesia.  Sebagaimana  isi dari Pasal 606 Rv yaitu:
Pasal 606 Huruf a “sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk  sesuatu  yang  daripada  membayar  sejumlah  uang  maka  dapat  ditentukan bahwa  sepanjang  atau  setiap  kali  terhukum  tidak  memenuhi  hukuman  tersebut, o;ehnya  harus  diserahkan  sejumlah  uang  yang  besarnya  ditetapkan  dalam keputusan hakim danuang tersebut dinamakan uang paksa ( dwangsom )”
Ade  Darmawan  Basri
dalam Gugatan Perdata
Selanjutnya  Pasal  606  huruf  b  “apabila  keputusan  (hakim)  tersebut  tidak dipenuhi  maka  pihak  lawan  dari  terhukum  berwenang  untuk  melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa ( dwangsom ) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memeperoleh alas hak baru menurut hukum”.
Dari  Pasal  606  huruf  a  dan  huruf  b  tersebut  lahirlah  perumusan  pengertian atau arti istilah dari dwangsom (uang paksa) yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim  kepada  salah  satu  pihak  berupa  pembayaran  sejumlah  uang,  apabila hukuman  pokok  tidak  dilaksanakan.  Pada  ketentuan  dalam  Pasal  606  huru a  dan huruf b maka terumuskan menjadi tiga hal yang menajadi hal yang perlu dipahami yang  dimana  merupakan  sifat  sekaligus  sebagai  prinsip  dasar  dari dwangsom (uang  paksa)  yaitu:  1.  Melekat  pada  gugatan  pokok,  2.  Merupakan  hukuman tambahan  yang  apabila  hukuman  pokok  dalam  putusan  tersebut  telah dilaksanakan  maka  dengan  sendirinya dwangsom tidak  mempunyai  kekuatan hukum  lagi,  3.  Merupakan  tekanan psychis ( dwang  middelen )  kepada  yang terhukum.
Berangkat  dari  kedua  ketentuan  dari  Pasal  606  huruf  a  dan  huruf  b  maka lahirlah  beberapa  rumusan  pengertian  dari dwangsom (uang  paksa)  antara  lain menurut  Simorangkir 2 dwangsom adalah  uang  paksa  yang  ditetapkan  sebagai suatu hukuman yang mesti dibayar atas perjanjian yang tidak dipenuhi.
Dengan  mencermati  ketentuan  Pasal  606  huruf  a  jelas  bahwa  yang dikecualikan  dalam  menjatuhkan dwangsom hanya  terdapat  pada  putusan  hakim yang  hukuman  pokoknya  berupa  pembayaran  sejumlah  uang  saja.  Di  Indonesia ketentuan  tersebut  sudah  diperkuat  oleh  yurisprudensi  Mahkamah  Agung sebagaimana  dikutip  Tumpa-tertaaggal  26  Februari  1973  No.793  K/SIP/1972 dalam  perkara  Thia  Khun  Tjhai  melawan  Tj  Thiam  Song  alias  Hartono Chandrawidjaja,  dimana  Mahkamah  Agung  mempertimbangkan  bahwasanya dwangsom (uang paksa) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang” 3 . Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwasanya  semua  perkara  yang mengandung  hukuman  dapat  dijatuhkan dwangsom (uang  paksa),  terkecuali hukuman  yang  dimaksudkan  berupa  pembayaran  sejumlah  uang.  Dalam  hal  ini termasuk kemungkinan eksekusi riil atas suatu putusan sama sekali tidak menjadi halangan  untuk  menjatuhkan dwangsom sebagaiman  yurisprudensi  Mahkamah Agung  Nomor:  244  K/Pdt/2008  tertanggal  29  Desember  2008  yang  menegaskan bahwasanya  “kemungkinan  eksekusi  riil  tidak  menjadi  halangan  untuk
2 Simorangkir, Kamus Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 41.
3 Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 31.
Ade  Darmawan  Basri
dalam Gugatan Perdata
menjatuhkan dwangsom .  Satu-satuya  halangan  untuk  menjatuhkan dwangsom adalah hukuman pembayaran sejumlah uang” 4
Dalam  suatu  putusan  atau  terlaksananya  suatu  putusan  sangatlah  perlu diterapkan upaya paksa, dimana terdapat dua upaya yang dapat ditempuh yaitu:
1) Upaya  paksa  langsung,  yaitu  penggugat  memperoleh  suatu  prestasi  dari tergugat sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh hakim dengan upaya ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
a) Eksekusi  rill,  yaitu  tergugat  secara  langsung  dipaksa  untuk  memenuhi apa  yang  diperintahkan  oleh  hakim  di  persidangan.  Dengan  cara  ini digunakan  agar  untuk  melaksanakan  suatu  prestasi  yang  berupa: penyerahan suatu barang selain daripada uang, melakukan ataupun tidak melakukan.  Dapatlah  dikatakan  hukuman  untuk  memenuhi  suatu prestasi  selain  dari  suatu  jumlah  uang  dilaksanakan  dengan  suatu eksekusi yang bersifat rill.
b) Hukuman  untuk  terpenuhinya  prestasi  yang  berupa  pembayaran sejumlah  uang,  kemudian  dilaksanakan  dengan  lebih  dahulu mengadakan  pemblokiran  dengan  kata  lain  penyitaan  barang-barang bergerak  maupun  tdiak  bergerak  yang  dimiliki  penggugat,  lalu  barang- barang tersebut dijual dengan kata lain dilelang dan hasilnya digunakan untuk  membayar  suatu  jumlah  yang  harus  dibayarkan  oleh  tergugat.
Dengan cara ini dapat disebut dengan verhaal executie .
2) Upaya paksa tidak langsung,  yaitu pemenuhan suatu prestasi  yang tercapai melalui tekanan phychis kepada tergugat agar ia dengan sukarela memenuhi prestasi. Upaya ini dikenal dalam dua cara sebagai berikut:
a) Penerapan Dwangsom (uang paksa) ialah suatu hukaman tambahan yang ditetapkan oleh hakim kepada terhukum untuk membayar sejumlah uang kepada  penggugat  dalam  hal  ini  terhukum  tersebut  tidak  memenuhi hukuman  pokoknya,  hukuman  tambahan  ini  dimaksudkan  untuk menekan agar terhukum memenuhi hukuman pokok yang diberikan oleh hakim secara sukarela. Tentang uang paksa di Indonesia tidaklah diatur dalam  HIR  maupun  RBg.  Dulu  sewaktu  berlakunya  Rv  tetang  masalah uang paksa diatur dalam Pasal 606huruf a dan Pasal 606 huruf b.
b) Penerapan  Gizjzeling  (sandera)  ialah  dalam  penetapan  hakim  bahwa apabila  terhukum  tidak  memenuhi  prestasi  yang  telah  ditetapkan  oleh hakim  maka  terhukum  dapat  disandera.  Penerapan  sandera ini  dapatlah diterapkan  dalam  putusan  kondemnator.  Dalam  pengertiannya  putusan
4 Ibid , h. 25-26.
Ade  Darmawan  Basri
dalam Gugatan Perdata
kondemnator adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. 5 . penerapan sandera ini tidak diperkenankan sesuai  pada  Surat  Edaran  Mahakamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  1964  tanggal  22  Januari  1964  karena  dipandang bertentangan dengan Pancasila.

## B. Sifat Dwangsom (Uang Paksa)
Dari  pengertian  dari  uang  paksa  itu  sendiri  yang  telah  diuraikan,  maka sifat suatu dwangsom (uang paksa), yaitu:
a. Hukuman Tambahan
Hukuman ini merupakan hukuman pokok yang diterapkan oleh hakim yang  tidak  terpenuhi  oleh  tergugat  secara  sukarela,  maka dwangsom diperlukan  dengan  kata  lain  dapat  dieksekusi  apabila dwangsom telah dilaksanakan  tidaklah  berarti  bahwa  hukuman  pokok  telah  terhapus. Hukuman pokok tetap masih berlaku dan tetap dilaksanakan apabila hakim dalam  putusannya  memerintahkan  kepada  tergugat  dengan  menyerahkan barang  yang  telah  dibeli  oleh  penggugat  disertai  suatu dwangsom (uang paksa), dengan demikian tergugat diwajibkan pula untuk membayar uang paksa yang telah ditetapkan oleh hakim. Uang paksa yang ditetapkan oleh hakim  telah  dilaksanakan  akan  tetapi  penyerahan  barang  yang diperintahkan  tidak  dilaksanakan  oleh  terhukum.  Hukuman  pokok  tidak dapat dihapuskan dengan adanya pelaksanaan dwangsom (uang paksa).
b. Accesoir
Accesoir artinya hukuman pokok, dalam pengertiannya yaitu tidak ada dwangsom (uang  paksa)  apabila  tidak  ada  hukuman  pokok. dwangsom (uang  paksa)  haruslah  mengikuti  hukaman  pokok  dengan  demikian dwangsom (uang paksa) itu sendiri tidak mungkin dapat dijatuhkan apabila atau  tanpa  hukuman  pokok.  ketika  penggugat  dalam  mendalilkan gugatannya  dalam  dalil  (posita)  menyatakan  tergugat  telah  lalai menyerahkan barang yang dibelinya padahal barang tersebut telah dibayar lunas.di  dalam  petitum  gugatan  penggugat  tidak  meminta  agar  tergugat dihukum  untuk  menyerahkan  barang  yang  dibelinya  tersebut  maka penggugat  dapat  menuntut dwangsom (uang  paksa),  dengan  demikian maka hakim tidak dapat mengabulkan permintaan dwangsom (uang paksa) tersebut  walaupun  dalil  gugatan  dari  penggugat  terbukti.  Jika  hukuman pokok  telah  dilaksanakan  oleh  terhukum  maka dwangsom (uang  paksa)
5 https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58ed9048160ee/arti-putusan- deklatoir--putusan-constitutief-dan-putusan-condemnatoir/, diakses 27 desember 2019.
Ade  Darmawan  Basri
dalam Gugatan Perdata
yang  telah  ditetapkan  bersama  hukuman  pokok  tadi  tidak  berkekuatan hukum  lagi.  Penggugat  yang  telah  menuntut  penyerahan  barang  yang dibelinya  dan  apabila  tergugat  lalai  menyerahkan  barang  tersebut  maka tergugat  dihukum  untuk  membayar dwangsom (uang  paksa)  dan  hakim akan mengabulkan hukuman tersebut, apabila tergugat telah menyerahkan barang  yang  dituntut  itu  kepada  penggugat,  maka dwangsom tidak berkekuatan hukum tetap lagi.
c. Tekanan Phychis Bagi Terhukum
Dengan  diberlakukannya dwangsom (uang  paksa)  yang  telah ditetapkan hakim didalam putusan, maka terhukum ditekan secara phsicis agar  ia  dengan  sukarela  menerima  dan  memenuhi  hukuman  pokok  yang telah  ditetapkan  oleh  hakim  bersamaan  dengan dwangsom (uang  paksa) tersebut.
C. Beban Pembayaran Dwangsom (Uang Paksa)
Perbedaan  antara  ganti  rugi  atau  ganti  kerugian  dan dwangsom (uang paksa)  yaitu  pada dwangsom (uang  paksa)  memiliki  sifat  assesoir  yang artinya  hukuman  tambahan  sebagai  penjaga  dan  dapat  sekaligus  menjadi pemaksa  agar  putusan  hakim  dipatuhi  atau  dilaksanakan,  dengan  demikian dwangsom (uang paksa) merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung. Eksistensi dwangsom (uang  paksa)  ini  lazim  dijumpai  pada  hampir  pada setiap gugatan, konkretnya dalam perkara perdata maka kerap dituntut adanya dwangsom (uang  paksa)  oleh  penggugat  atau  para  penggugat  kepada  pihak tergugat/para tergugat. 6
Dalam  praktek  peradilan,  penggabungan  gugatan  dapat  terjadi  dalam  tiga bentuk yakni: perbarengan ( concurcus, samenloop, coincidence ), penggabungan  subyektif  ( subjective  comulatie,  subjective  samenhang, subjective  connection ),  dan  penggabungan  objektif  ( objectieve  comulatie, objectieve samenhang, objectieve connection ). 7 Penggabungan dalam bentuk perbarengan terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang  menuju  pada  suatu  akibat  hukum  saja.  Apabila  satu  tuntutan  sudah terpenuhi  yang  lain  dengan  sendirinya    juga  terpenuhi.  Sedangkan penggabungan  subjektif  terjadi  apabila  penggugat  lebih  dari  satu  orang melawan satu orang tergugat, atau sebaliknya satu orang penggugat melawan beberapa  tergugat  atau  beberapa  penggugat  melawan  beberapa  tergugat.
6 Lilik  Mulyadi,  2001. Tuntutan  Uang  Paksa  (Dwangsom  dalam  Teori  dan  Praktek) , (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 1.
7 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 41-43.
Ade  Darmawan  Basri
dalam Gugatan Perdata
Penggabungan  objektif  adalah  penggugat  mengajukan  lebih  dari  satu  objek gugatan dalam satu perkara sekaligus. 8

## D. Tahapan-Tahapan  Teoritik  dalam  Pelaksanaan  Eksekusi Dwangsom
(Uang Paksa)
Tahapan  secara  teoritik  dalam  pelaksanaan dwangsom (uang  paksa) hampirlah  sama  denga  ekskusi  rill.  Semisal,  adanya  permohonan  dari pemohon  kasasi  terhadap  keputusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai mempunyai kekuatan hukum tetap ( incracht van gewijsde ), baik secara lisan maupun secara tertulis. Pemohon eksekusi haruslah membayar biaya eksekusi kepada Panitera Pengadilan Negeri, dan lain-lain.
Syarat-syarat  eksekusi dwangsom (uang  paksa)  adalah  yang  utaa  karena tidak  dijalankannya  putusan  pokoknya  yang  utama.  Selain  itu  pelaksanaan dwangsom (uang paksa) haruslah dimohonkan ke Pengadilan terlebih dahulu, sama  dengan  eksekusi  biasa  atau  pelaksanaan  eksekusi  pada  putusan  pokok. Pada  Pasal  196  HIR  menyebutkan:  “Jika  pihak  yang  dikalahkan  tidak  mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang  memasukkan  permintaan,  baik  dengan  lisan  maupun  dengan  surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan pada ayat pertama Pasal 195 HIR, buat menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang  dikalahkan  itu  serta  memperingatkan,  supaya  ia  memenuhi  keputusan itu  dalam  tempo  yang  ditentukan  oleh  ketua,  yang  selama-lamanya  delapan hari”. 9

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas  maka, disimpulkan  sebagai berikut :
1) Secara  Teoritik  pelaksaan dwangsom (Uang  Paksa)  dapat  dilaksanakan apabila  hukuman  pokok  yang  telah  memiliki  ketetapan  hukum  pasti  tidak dapat  dilaksanakan  secara  sukarela  oleh  para  pihak  yang  terhukum.  Faktor- faktor penghambat dalam penerapan dwangsom (uang paksa) dapat diuraikan secara  rinci  yaitu:  Belum  ada  ketentuan  khusus  atau  peraturan  khusus terhadap dwangsom (uang  paksa),  Ketiadaan  peraturan  dan  anggaran  khusus bagi pelaksanaan dwangsom (uang paksa)
8 Burhanuddin  dan  Harinanto  Sugiono  Hasan, Hukum  Acara  dan  Praktik  Peradilan Perdata , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 89-90.
9 R. Soesilo, Hukum Acara Perdata , (Jakarta: CV. Citra Aditama, 1979), h.142.
Ade  Darmawan  Basri
dalam Gugatan Perdata
2) Eksistensi dwangsom (uang  paksa)  ini  lazim  dijumpai  pada  hampir  pada setiap gugatan, khususnya  gugatan perdata, jadi tidak semua bentuk gugatan dapat mendalilkan tuntutan dwangsom (uang paksa)

## B.Saran -Saran
1) Perlu  dibuat  produk  hukum  berupa  peraturan  pemerintah  untuk  mengatur prosedur dan mekanisme pembayaran dwangsom .
2) Melakukan  revisi  terhadap  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 khususnya  mengenai  dengan  ketentuan  upaya  paksa  dan  Menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan upaya paksa
3) Para pihak khususnya penggugat perlu berpartisipasi aktif untuk memberikan informasi  apakah  suatu  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  telah dilaksanakan atau tidak.
dalam Gugatan Perdata

## DAFTAR PUSTAKA
Hasan, Burhanuddin dan Harinanto Sugiono. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata , Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
Manan,  Abdul. Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
Mulyadi,  Lilik. Tuntutan  Uang  Paksa  (Dwangsom  dalam  Teori  dan  Praktek) . Jakarta: Djambatan, 2001.
R. Soesilo. Hukum Acara Perdata . Jakarta: CV. Citra Aditama, 1979.
Simorangkir. Kamus Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Tumpa,  Harifin  A. Memahami  Eksistensi  Uang  Paksa  (Dwangsom)  dan Implementasinya di Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58ed9048160ee/arti-putusan- deklatoir--putusan-constitutief-dan-putusan-condemnatoir/,diakses27 desember 2019.