## Analisis Tantangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Pendapatan Maros
Ahmad Rosandi Sakir 1 , Sri Hariati Mustari 2
1 Stisip 17-8-1945 Makassar, 2 Stisip 17-8-1945 Makassar e-mail : 1 ahmadrosandi8@gmail.com e-mail : 2 srimustari@gmail.com
Abstrak. Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  utama  bagi  sebuah  Negara  yang  dibayarkan oleh  masyarakat.  Pajak  juga  sebagai  iuran  pemungutan  yang  dapat  dipaksakan  oleh  pemerintah berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Salah  satu  sumber  Pendapatan Daerah  berasal  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB).  Pajak  Kendaraan  Bermotor  memiliki  peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang- undang  guna  memperlancar  program  maupun  kegiatan-kegiatan  yang  telah  direncanakan  oleh pemerintah  daerah.  Metode  penelitian  adalah  deduktif  kualitatif.  Responden  adalah  kepala  UPT Pendapatan Maros dan masyarakat wajib pajak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan  kurang  maksimalnya  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  yang  pertama  adalah kepatuhan  masyarakat  yang  dimana  pada  kabupaten  Maros  tingkat  kepatuhan  masyarakat  terghadap pembayana  pajak  kendaraan  bermotor  masih  rendah  di  buktikan  dengan  banyaknya  kendaraan  yang tidak  melakukan  daftar  ulang.  Selanjutnya  kinerja  apparat  yang  dinilah  masih  kurang  disiplin  dan  yang terahkir  adalah  target  yang  terlalu  tinggi  sehingga  sangat  sulit  bagi  UPT  Pendapatan  Maros  untuk merealisasikan sampai pada akhir tahun.
Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pelayanan Publik, Maros.
Abstract, Tax is one of the main sources of revenue for a State paid by the public. Tax is also a voting dues that can be imposed by the government based on the provisions of tax legislation. One of the sources of Regional Revenue comes from Motor Vehicle Tax (PKB). Motor Vehicle Tax has an important role in the development  of  the  region,  then  it  is  appropriate  if  every  private  individual  or  community  owner  of  a motor  vehicle  to  obey  and  on  time  in  paying  taxes  in  accordance  with  the  law  in  order  to  expedite programs  and  activities  that  have  been  planned  by  the  local  government.  The  research  method  is deductive qualitative. Respondents are the head of Upt Revenue Maros and the taxpayer community. The results of the study explained that some of the factors that caused the lack of maximum motor vehicle tax receipts are the first community compliance which in Maros district the  level of community compliance faced with the taxation of motor vehicles is still low in evidence with the number of vehicles that do not re- register. Furthermore, the early apparat performance is still lacking discipline and the terahkir is too high target so it is very difficult for upt Maros Revenue to realize until the end of the year..
Keywords: : Motor Vehicle Tax, Public Service, Maros

## 1. PENDAHULUAN
Proses  pembangunan  negara  merupakan  suatu  proses  yang  berkesinambungan dan  dilakukan  secara  terencana  selaras  dengan  perubahanperubahan  guna  untuk meningkatkan  kualitas  kehidupan  melalui  implementasi  berbagai  kegiatan  yang didasarkan  pada  rencana  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  rangka  meningkatkan  semua sektor pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk  menaikkan  taraf  hidup  masyarakat  dan  mendukung  program  pemerintah  agar terlaksana secara berkesinambungan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya.
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting yang menopang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Oleh karena itu, pajak sangat menentukan  besar  kecilnya  kapasitas  anggaran  negara  dalam  membiayai  pengeluaran negara  baik  untuk  pembiayaan  pembangunan  maupun  untuk  pembiayaan  rutin. Ditambah  lagi  karena  adanya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  yang  bertujuan agar  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  lebih  mandiri  di daerahnya  masing-masing  dan  mengurangterhadap  pusat,  maka  dibutuhkanlah serangkaian upaya agar meningkatkan objek  pajak yang ada.
Menurut  Djajadiningrat  yang  di  kutip  oleh  Diaz  Prantara  (2016),  pajak  adalah kewajiban  menyerahkan  sebagian  kekayaan  ke  kas  negara  yang  disebabkan  suatu keadaan  kejadian  atau  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu  tetapi  bukan sebagai  hukuman  menurut  peraturan  yang  ditetapkan  pemerintah  serta  dapat dipaksakan  tetapi  tak  ada  jasa  timbal  balik  dari  Negara  secara  langsung,  untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi  yang  paling  besar  dalam  memberikan  kontribusi  pada  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  akhirnya  dapat  mempengaruhi  Pendapatan  Daerah.  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  merupakan  salah  satu  jenis  pajak  yang  memiliki  potensi  yang  paling besar dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akhirnya dapat  mempengaruhi  Pendapatan  Daerah.  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  memiliki potensi yang paling besar dikarenakan saat ini transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi keseluruhan masyarakat. Transportasi menjadi suatu tuntutan dan keharusan bagi masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari  karena  memudahkan  masyarakat  dalam melakukan  aktivitas  sehari-hari.  Transportasi  saat  ini  berkembang  pesat  bukan  hanya transportasi umum, namun juga transportasi pribadi. Masyarakat saat ini memilih untuk memiliki kendaraan pribadi dengan pertimbangan kemudahan dan efisiensi. Terlebih lagi dengan  banyaknya  kemudahan  yang  diberikan  oleh  beberapa  pihak  yang  memberikan kredit, dimana dapat memudahkan masyarakat dalam pembelian kendaraan pribadi. Hal inilah  yang  merupakan  salah  satu  faktor  penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  penerimaan  pajak  provinsi  lainnya.  Pada  kantor  upt pendapatan  maros  ,  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  pada  tahun  2020  sampai triwulan ketiga masih  berada pada angka 65 % dari target yang di tetapkan dari yang
seharusnya sudah mencapai 75% di triwulan ketiga sehingga untuk mencapai 100% di akhir tahun sangatlah sulit. Tujuan Penulisan Artikel ini Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Maros dan mengetahui faktor penyebab kurang optimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Upt Pendapatan Maros .

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deduktif  kualitatif. pendekatan  ini  dipilih  karna  penelitian  ini  berangkat  dari  sejumlah  teori  dan  pilihan kualitatif,  karna  semua  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  tidak  bermaksud untuk  di  uji  ,  tetapi  sebagai  pengarah  dalam  menentukan  konteks  dan  focus penelitian.Jenis penelitian ini dipilih karna peneliti ingin mengembangkan wawancara mendalam untuk menggambarkan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada  kantor  Upt  Pendapatan  Wilayah  Maros.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Oktober  sampai  November  2020  di  Kabupaten  Maros  ,  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Sumber  data  terdiri  dari  wawancara  langsung  ,  dokumen  ,  dan  observasi  langsung. wawancara  adalah  Data  yang  diperoleh  langsung  dari  informan  dengan  memakai teknik    pengumpulan  data  berupa  interview  (wawancara).  Informan  adalah  orang- orang  yang  betul  paham  atau  pelaku  yang  terlibat  langsung  dengan  permasalahan penelitian.  Informan  yang  dipilih  adalah    yang  dianggap  relevan  dalam  memberikan informasi.  Sedangkan  dokumen  diperoleh  dari  Data  yang  diperoleh  dari  dokumen – dokumen, catatan – catatan, arsip – arsip, materi – materi, serta literature lainnya yang relevan  dalam  melengkapi  data  primer  penelitian.  Sedangkan  Observasi  langsung adalah  pengamatan/pencatatan  yang  dilakukan  terhadap  objek  ditempat  terjadi  atau berlangsungnya peristiwa sehingga observer berada bersama objek yang diselediki.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor dialihkan ke pajak provinsi. Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri di lakukan di  Kantor  Bersama  Samsat  yang  melibatkan  tiga  instansi  pemerintah,  yaitu:  Dinas Pendapatan  Daerah,  Polisi  Republik  Indonesia,  dan  PT.  (Persero)  Asuransi  Kerugian Jasa Raharja. Kantor Samsat sendiri didirikan di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi  Selatan.  Salah  satunya  berada  di  Kabupaten  Maros.    Dalam  pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor UPT Pendapatan Maros sudah sesuai dengan standar pelayanan artinya  tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai  dengan  garis  kebijakan  pemerintah  yang  telah  ditetapkan.  Dapat  dilihat  dari prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  sebagaimana  yang  tertera  dalam  Notice Pajak/STNK,  maka  wajib  pajak  diminta  untuk  memenuhi  kewajibannya  membayar pajak  kendaraan  bermotor.  Dan  proses  pembayaran  PKB,  pengesahan  STNK  dapat diselesaikan  dalam  waktu  kurang  dari  satu  jam  sejak  saat  pendaftaran.  Pajak kendaraan  bermotor  itu  sendiri  dibayar  setiap  tahun  sekali  sedangkan  STNK  berlaku untuk 5 (lima) tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan dengan saat
pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB). Namun dalam  proses  pemungutannya itu sendiri tentu memiliki banyak kendala yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tentu saja tidak mencapai target yang telah di tetapakan. Hal ini  di  buktikan  dari  data  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  pada  kantor  UPT Pendapatan Maros sesuai dengan table 1.
Tabel 1
Data realisasi penerimaan pajak kendaraan bulan januari – September
Sumber : Pendataan UPT Pendapatan Maros Dari  data  diatas  menunjukkan  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  pada kantor  UPT  Pendapatan  Maros  sampai  triwulan  ketiga  masih  pada  angka  65%  dari yang  seharusnya  di  Triwulan  3 sudah  mencapai  angka  75%  . hal  ini  disebabkan  oleh beberapa factor antara lain :

## a) Kepatuhan Masyarakat
Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran  membayar  pajak  sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga  negara  yang  selalu  menjunjung  tinggi  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara.
Kesadaran  wajib  pajak  adalahsuatu  kondisi  dimana  Wajib  Pajak  mengetahui, mengakui,  menghargai  dan  menaati  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  serta memiliki  kesungguhan  dan  keinginan  untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya. Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:
1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami  bahwa  kewajiban  perpajakan  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
No Bulan Penerimaan (Rp) 1 Januari 3.160.335.445 2 Februari 3.417.787.324 3 Maret 3.723.816.475 4 April 2.202.872.555 5 Mei 2.038.914.525 6 Juni 2.274.665.135 7 Juli 3.520.202.260 8 Agustus 3.684.889.773 9 September 3.360.940.100 Total 27.384.423.592 Target 42.329.935.000 Sisa Target 13.945.511.408 Persentase 65.06%
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. Kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  membayar  pajak  merupakan  perilaku  Wajib Pajak  berupa  pandangan  atau  perasaan  yang  melibatkan  pengetahuan,  keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012).
Menurut Sapriadi (2013) dan Setiawan (2014), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak  akan  perpajakan  adalah  rasa  yang  timbul  dari  dalam  diri  Wajib  Pajak  atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran  pajak  yang  tinggi,  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  kewajiban  pajaknya dapat  meningkat.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  Suardana  (2014)  bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Di  kabupaten  maros  kepatuhan  dan  kepedulian  masyarakat  terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah hal ini di buktikan  dengan  data  kendaraan  yang  tidak  melakukan  daftar  ulang.Kendaraan tidak  melakukan  daftar  ulang  (  KTMDU  )  Merupakan  kendaraan  yang  masa  pajak kendaraan nya sudah kadaluarsa atau sudah tidak berlaku lagi. Setiap tahun wajip pajak  harus  mendaftarkan  ulang  kendaraan  nya  untuk  menambah  masa  berlaku untuk  satu  tahun  kedepan  .berikut  data  kendaraan  yang  tidak  melakukan  daftar ulang di Kabupaten Maros
Tabel 2 Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang 2020
Sumber : Pendataan UPT Pendapatan Maros Data di atas menunjuukan bahwa setiap bulan nya ada banyak kendaraan yang tidak di daftar ulang atau tidak di bayarkan pajak kendaraan bermotornya rata rata perbulan nya 2.081 unit untuk kendaraan roda 2 dan 337 unit untuk roda 4. Dapat terlihat  kepatuhan  masyarakat  untuk  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di kabupaten Maros masih sangat jauh dari apa yang diharapkan
No Bulan Roda 2 Roda 4 1 Januari 1295 206 2 Februari 1258 197 3 Maret 1433 241 4 April 1663 327 5 Mei 1913 293 6 Juni 1711 266 7 Juli 2032 316 8 Agustus 2336 337 9 September 2565 377 Total 18.734 3.036

## b) Kinerja Aparat
Kinerja Aparat/Pegawai adalah hal yang memiliki sifat individu, karena setiap Pegawai memiliki tingkat kualifikasi yang berbeda dan kinerja yang berbeda dalam kaitannya  dengan  tugasnya.  Manajemen  dapat  mengukur  kinerja  pegawai berdasarkan kinerja masing-masing pegawai tersebut.
Kinerja adalah aksi, bukan peristiwa. Yaitu aksi kinerja itu sendiri terdiri dari banyak komponen dan bukan hasil langsung. Pada dasarnya, kinerja adalah sesuatu yang  individual,  karena  setiap  karyawan  memiliki  kemampuan  berbeda  untuk melakukan pekerjaannya.
Berikut  ini  adalah  beberapa  al  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penilaian kinerja Aparat:
1. Kuantitas Kerja Kinerja  karyawan  dapat  dipandang  sebagai  kuantitas  kerja.  Intinya  adalah berapa  banyak  pekerjaan  yang  dapat  dilakukan  dalam  waktu  yang  paling efektif  dan  efisien.  Jika  Anda  tahu  berapa  banyak  pekerjaan  yang  dapat dilakukan,  berapa  banyak  nilai,  atau  tujuan  apa  yang  dapat  dicapai  ketika tujuan ditetapkan, Anda juga dapat menggunakannya sebagai referensi untuk mengukur produktivitas sumber daya manusia.
2. Kualitas Kerja Selain  jumlah  pekerjaan  atau  kuantitas  yang  dapat  dilakukan  dan  jumlah tujuan  yang  dapat  dicapai,  kualitas  pekerjaan  Anda  sendiri  juga  merupakan indikator  penting  dalam  kinerja  karyawan  Anda  sendiri.  Kualitas  yang ditunjukkan  di  sini  adalah  seberapa  benar  dan  memuaskan  pekerjaan Anda.Kualitas  ini  berbanding  lurus  dengan  proses  pelaksanaan  pekerjaan karyawan. Ini dapat didukung oleh ketentuan pedoman yang jelas oleh kepala delegasi kerja.
3. Pemahaman Tentang Pekerjaan
Pengetahuan  dan  keterampilan  adalah  hal  yang sangat  penting  yang dimiliki karyawan terkait dengan kinerja mereka dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan di  tempat  kerja  dapat  dilihat  dari  latar  belakang  pendidikan  karyawan  serta dari  pengetahuan  yang  dapat  diberikan  perusahaan  melalui  pelatihan  dan platform  digital  untuk  meningkatkan  kinerja  karyawan.Hal  lain  yang  perlu diperhatikan  adalah  pemahaman.  Saat  merekrut  karyawan  di  perusahaan, pastikan  bahwa  orang-orang  dengan  keterampilan  yang  sesuai  dipekerjakan sesuai dengan posisi yang Anda inginkan.
4. Membuat Perencanaan Kegiatan Perencanaan  adalah  referensi  yang  dapat  digunakan  oleh  karyawan  dan eksekutif  perusahaan  untuk  mencapai  tujuan  yang  ingin  dicapai  di  masa mendatang.  Mengapa  hal  ini  penting?  Karena  tanpa  perencanaan  pada  awal tahun  kerja,  sangat  sulit  bagi  karyawan  dan  perusahaan  untuk  mengukur jumlah pekerjaan yang akan tercapai.Rencana ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Selain itu, perencanaan tidak hanya melayani
profesionalisme, tetapi juga dapat digunakan sebagai referensi pribadi untuk seseorang  yang  menggunakan  rencana  pengembangan  pribadi  dan menetapkan  tujuan  pribadi.  Ini  penting  untuk  mengukur  kemajuan  sumber daya  manusia  yang  bersangkutan.  Dan  data  dari  departemen  SDM  ketika mengevaluasi  pekerjaan  individu  serta  pelatihan  dan  sistem  lainnya  di perusahaan.
Pada UPT Pendapatan Maros tidak dapat di pungkiri bahwa Kinerja Aparatur juga  merupakan  salah  satu  factor  penghambat  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan juga kurang optimal. Masih  banyak  pegawai  yang  dating  terlambat  dan  sering  menunda  pekerjaan utamanya yang berada pada gerai dan kedai samsat. Hal ini di ungkapkan oleh Sukri dalam kutipan wawancara berikut :
‘’  hal  yang  pali ng  sering  saya  sampaikan  dalam  rapat  evaluasi  adalah  terkait masalah  kedisiplinan  namun  dalam  kenyataan  nya  masih  ada  beberapa pegawai  yang  terlambat  datang  sehingga  pelayanan  sedikit  terganggu.  Sudah sering  juga  saya  tegur  dan  saya  harap  teman  teman  selalu  semangat  untuk mencapai target yang telah di tetapkan’’
Hal  ini  juga  disampaikan  oleh  Nirmalasari  salah  seorang  wajib  pajak  yang datang untuk membayar pajak kendaraan Bermotornya :
‘’  saya  sudah  datang  sebelum  jam  8  karna  saya  lihat  jam  pelayanan  sudah  d i buka jam 8 tapi sekarang sudah lewat 30 menit tapi pelayanan belum juga di mulai. Saya juga kurang tahu apakah sudah ada petugasnya atau belum’’
Apparat  pelayanan  sudah  seharusnya  memiliki  rasa  tanggung  jawab  yang tinggi dan jiwa professional dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat agar penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Maros bisa lebih maksimal.
c) Target yang tinggi
Target dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tujuan, sasaran,yang telah di  tetapkan  untuk  di  capai.  Dalam  dunia  pekerjaan  target  merupakan  hal  yang sangat penting untuk mengukur kemampuan lembaga atau instansi maupun kinerja pegawai . target di tetapkan dengan beberapa pertimbangan dan kondisi yang ada.
Setiap  tahunnya  pemerintah  juga  memasang  target  terhadap  penerimaan pajak kendaraan bermotor di setiap UPT Pendapatan. Hal ini lah yang menyebabkan para pegawai yang ada dalam lingkup UPT Pendapatan harus bekerja keras untuk mencapai target yang telah di tetapkan
Target  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  pada  kantor  UPT  Pendapatan Maros  setiap  tahun  nya  selalu  berubah  Namun  Pada  Tahun  2020  Target  yang  di tetapkan pemerintah sangatlah tinggi hal ini di buktikan dengan data pada table di bawah :

## Tabel 3

## Target dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pendapatan Maros
Sumber : Pendataan UPT Pendapatan Maros Dari  table  di  atas  target  yang  di  tetapkan  pemerintah  terhadap  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  selalu  mengalami  perubahan  dan  untuk  tahun  2020 target  ini  dirasa  sangat  tinggi  apalagi  pada  masa  pandemi  covid  19  yang  juga berpengaruh  terhadap  perekonomian  masyarakat  sehingga  juga  mempengaruhi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

## 4. KESIMPULAN
Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  pada  kantor  UPT  Pendapatan  Maros pada  tahun  2020  masih  belum  bisa  mencapai  target  yang  telah  di  tetapkan.  Pada triwulan  3  jumlah  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  masih  berada  pada  angka 56.06  %  yang  seharusnya  sudah  berada  pada  angka  75%  .  hal  ini  di  sebabkan  oleh beberapa  faktor  yang  pertama  kurang  pedulinya  masayarakat  terhadapap  kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya, hal ini di buktikan dengan masih banyak nya wajip pajak yang tidak melakukan proses daftar ulang atau pengesahan pajak kendaraan bermotor . faktor kedua adalah kinerja aparatur yang dinilai masih kurang disiplin hal ini  di  buktikan  dengan  masih  ada  nya  petugas  pelayanan  yang  datang  terlambat  dan sering  menunda  nunda  pekerjaan.  Dan  faktor  ketiga  adalah  target  yang  di  tetapkan sangat tinggi sehingga menyulitkan UPT Pendapatan Maros untuk mencapai target yang telah di tetapkan.salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Maros adalah Mengoptimalkan samsat keliling .

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  B.,  Romadhoni,  B.,  Adil,  M.,  &  Makassar,  U.  M.  (2020).  Efektivitas  Pemungutan  Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Riset Perpajakan, 3(1), 15 – 23.
AR  Sakir,  A.  R.  (2021).  Budaya  Birokrasi :  Kinerja  Pegawai  Samsat  Maros  dalam  Pelayanan
Pembayaran Pajak Kendaraa bermotor. 7, 25 – 35. https://journal.lldikti9.id/sosiosains/article/view/573/402
Kendaraan,  N.,  Di,  B.,  Sulawesi,  B.  P.,  &  Ngangi,  C.  R.  (2018).  This  study  aims  to  see  the effectiveness  and  performance  of  Motor  Vehicle  Taxation  (  PKB  )  and  Motor  Vehicle Tranfer of Ownership Fee ( BBNKB ) in BP2RD North Sulawesi Province . The study was conducted at Samsat Office of North Sulawesi Province . The st. 14, 409 – 424.
Muchtar,  M.,  &  Dkk.  (2017).  Analisis  Kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Barito.  Jurnal  Ilmu  Ekonomi,  1,  385 – 399.
No Tahun Target Penerimaan 1 2015 29.546.550.000 28.923.590.857 2 2016 34.638.980.000 32.573.859.824 3 2017 35.105.455.000 32.981.839.889 4 2018 38.890.849.000 38.746.810.100 5 2019 40.748.453.000 38.948.930.500 6 2020 42.329.935.000
http://202.52.52.22/index.php/jie/article/view/6165 Nurgustiani,  V. (2017).  Pengaruh  pemeriksaan  pajak dan  modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Penerimaan Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung). i, 16 – 45. http://repository.unpas.ac.id/27475/5/BAB II.pdf
Heckman,  J.  J.,  Pinto,  R.,  &  Savelyev,  P.  A.  (1967). 済無 No  Title  No  Title  No  Title.  Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952., 3(1), 685 – 694.
Kolaborasi, I., Daerah, P., Pihak, D., Produksi, T., & Kelapa, P. (2019). Jurnal Sosio Sains. 5,  108 –
114.
Kurniawan,  R.  C.  (2017).  Inovasi  Kualitas  Pelayanan  Publik  Pemerintah  Daerah.  FIAT
JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 10(3), 569 – 586.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794 Mangkoesoebroto, Guritno (2001), Ekonomi Publik, Edisi Ketiga, BPFE UGM, Yogyakarta Mardiasmo, (2002), Otonomi dan Manajeman Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Mardiasmo. (2009),Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta.
Munawir, S, (2000), Perpajakan, Liberty, Edisi Kelima Cetakan Kedua, Yogyakarta.
Muhammad Djafar Saidi, 2013, hukum acara peradilan pajak, Jakarta :
Rajawali Pers
Nuriyanto, N. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”? Jurnal Konstitusi, 11(3), 428– 453.
Pohan,  C.A.  2014b.  Pembahasan  Komprehensif  Perpajakan  Indonesia:  Teoridan  Kasus. Bogor: Mitra Wacana Media
Ratnasari, Nempung, T., & Suriadi, L. O. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, 1(1), 82 – 95. Susanti, N., Cania, S., & Rosya, N. (2020). Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan
Bermotor di kantor Samsat Painan. Jurnal Ecogen, 3(2), 344. https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i2.9243
Suseka,  S.  (2017).  Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Kasus  pada  Kantor  Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang). JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan …, 2(1), 44– 62. http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/view/196