## TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT : PELAJARAN DARI PROGRAM SEKOLAH IBU HEBAT TAHUN 2019-2020
Wahid Noor Jayn Universitas Parahyangan Email : wnoorjayn@gmail.com

## Abstrak
Penguatan  peran  perempuan  tertuang  dalam  komitmen  global  yakni  melalui Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Agenda ini merupakan upaya mengurangi ketimpangan dan ketertinggalan pembangunan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Di Indonesia, TPB diadopsi  menjadi  Peraturan  Presiden  No  59  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah menjadi hal  yang  krusial  untuk  mengatur  dan  memberikan  arahan  serta  memfasilitasi kepentingan masyarakat. Namun demikian, keterlibatan swasta dan lembaga non- pemerintah  juga  tidak  dapat  diabaikan.  Pada  tahun  2019,  BMH  (Baitul  Maal Hidayatullah)  bekerja  sama  dengan  Forum  UMKM  Kabupaten  Bandung  Barat menginisiasi  program  pemberdayaan  perempuan  yang  diberi  nama  Sekolah  Ibu Hebat.  Program  ini  merupakan  salah  satu  kepedulian  BMH  terhadap  kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui pembekalan pelatihan dan keterampilan hingga memberikan  bantuan  modal  usaha.  Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara, penulis menemukan bahwa program pemberdayaan sosial-ekonomi yang dimotori oleh lembaga non-pemerintah ini memiliki tujuan yang sejalan dengan agenda TPB khususnya  pemberdayaan  perempuan  dan  ekonomi  mikro  dan  bermuara  pada semangat  kolaborasi  dan  kemitraan (partnership ).  Menariknya,  para  pihak  yang terlibat dalam kegiatan ini justru tidak menyadari bahwa mereka telah menerapkan- -sekurang-kurangnya--agenda TPB.
Kata  Kunci/Keywords  : pemberdayaan,  TPB/SDGs,  perempuan,  ekonomi, UMKM.

## PENDAHULUAN
Kesadaran  dan  komitmen  global  telah  mengikat  negara-negara  di  dunia untuk  menjalankan  agenda  yang  disebut  dengan Sustainable  Development  Goals (SDGs) atau  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB) . Agenda  ini  mendorong negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa agar melakukan tindakan nyata untuk
mewujudkan cita-cita dan masa depan yang lebih baik di semua bidang kehidupan. TPB dituangkan ke dalam 17 poin utama. Krisis dan ketimpangan di bidang sosial, ekonomi,  degradasi  lingkungan  hingga  kelaparan  pada  beberapa  dekade memberikan pemahaman bagi para pemangku kepentingan untuk bertindak melalui kerangka TPB.
Konsep sustainable berangkat  dari  perlunya  meningkatkan  kualitas kehidupan  sembari  menjaga  ekosistem  penunjang  kehidupan  seperti  kelestarian alam, keadilan sosial dan ekonomi, tersedianya kesempatan dan akses yang lebih luas  kepada  kaum  perempuan  dan  seterusnya.  Sebagai  negara  yang  aktif  dalam forum internasional, Indonesia turut mendukung kesepakatan global tersebut demi mewujudkan  pembangunan  yang  adil,  damai  dan  berkelanjutan.  TPB  diadopsi menjadi  Perpres  No  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB merupakan sebuah gagasan pembangunan yang mengedepankan  aspek  berkelanjutan  yang  disepakati  para  pemimpin  negara  di dunia pada tahun 2015. Agenda TPB pada prinsipnya mengacu pada 5P ( people, planet, prosperity, peace, partnership) . Cakupan TPB yang luas, 17 tujuan dengan 169  target,  memberikan  perspektif  baru  mengenai  definisi  “pembangunan”  yang berlaku  universal,  bukan  hanya  menargetkan  negara  berkembang,  melainkan negara maju juga termasuk di dalamnya (Bappenas, 2017)
Kebijakan  di  tingkat  nasional  tentu  menjadi  acuan  bagi  pembuatan kebijakan  di  tingkat  daerah.  Pembangunan  berkelanjutan  di  daerah,  yang diejawantahkan  melalui  RPJMD,  memberikan  arah  dan  pedoman  bagi terselenggaranya  pelayananan  dari  pemerintah  yang  dapat  dirasakan  manfaatnya dan  memberikan  dampak  bagi  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan sosial suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu (Ranwal  RPJMD  KBB,  2018).  Cetak  biru (blueprint) ini  menjadi  kerangka  bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk kepentingan masyarakat di wilayah  administratifnya.  Namun,  tidak  jarang  bahwa  kebijakan  pembangunan hanya  menyentuh  aspek  pembangunan  fisik  saja,  padahal  pembangunan  dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak kalah penting.
Dari ketujuhbelas poin  yang menjadi  agenda TPB  yang sebetulnya saling terkait, poin ke-5 (Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan) dan ke-8 (Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua) telah menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimana kedua tujuan ini diimplementasikan di Indonesia, lebih khusus dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat (KBB). TPB dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat. Salah satu bidang atau sektor yang dapat menjadi pendorong terwujudnya TPB adalah sektor UMKM.
Penduduk di Kabupaten Bandung Barat yang mencapai 1.7 juta jiwa, relatif berimbang  dalam  hal  jumlah  penduduk  laki-laki  dan  perempuan,  masing-masing 861.529 jiwa dan 838.367 jiwa (BPS Jawa Barat, 2019). Jika dilihat dari komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), sumbangan pendapatan perempuan terhadap pendapatan  rumah tangga di  Kabupaten  Bandung Barat  sebesar 32,94% di  tahun 2018  (BPS  Jawa  Barat,  2019).  Sementara  jumlah  perempuan  yang  terlibat  aktif dalam aktivitas ekonomi khususnya UMKM mencapai 78% (Diskop UKM KBB, 2019). Hingga tahun 2019, UMKM di Kabupaten Bandung Barat yang terdaftar di Dinas  Koperasi  dan  UKM  setempat  berjumlah  12.233,  tersebar  di  16  kecamatan dengan  Kecamatan  Ngamprah  menjadi  kecamatan  yang  paling  banyak  dengan jumlah 1.890 (Diskop UKM KBB, 2019). Jumlah tersebut terdiri dari lima sektor usaha, yakni fesyen, kuliner, kriya, jasa, warungan dan lainnya. Sebanyak 11.603 atau 94.85% masuk ke dalam kriteria usaha mikro, 577 atau 4.72% usaha kecil, dan 53 atau 0.43% usaha menengah.
Pengimplementasian  agenda  TPB  memerlukan  pemahaman  komprehensif dan proses yang boleh jadi tidak sebentar. Karena itu, TPB perlu diupayakan oleh semua pihak termasuk lembaga non-pemerintah. Program Sekolah Ibu Hebat (SIH) yang diinisiasi oleh Baitul Maal Hidayatullah dengan menggandeng PT. Paragon dan  Forum  UMKM  Kabupaten  Bandung  Barat  menjadi  fenomena  yang  cukup menarik  perhatian  penulis  karena  program  ini  memadukan  pemberdayaan perempuan  dan  ekonomi,  yang  mana  hal  tersebut  berkaitan  dan  sejalan  dengan agenda  TPB.    Tulisan  ini  mencoba  mencari  tahu  faktor  apa  saja  yang  mendasari
program  Sekolah  Ibu  Hebat?  Mengapa  kaum  perempuan  menjadi  subjek  dari kegiatan ini? Apa tujuan utama dari program ini? Adakah keterkaitan program SIH di KBB dengan agenda TPB? Bagaimana pula jalinan kemitraan antara pemerintah daerah, Forum UMKM dan BMH?
Dalam artikel ini, penulis menggunakan beberapa referensi sebagai tinjauan pustaka. Tulus  Tambunan (2017), dalam tulisannya  menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi, melalui usaha mikro, kecil, dan menengah,  yang dijalankan oleh kaum perempuan  terus  berkembang.  Atas  dasar  itulah  kebijakan  pemerintah  untuk mempromosikan perempuan menjadi hal yang penting. Kepemilikan usaha dalam skala mikro dan kecil oleh perempuan, menurut Tambunan, sedikitnya terdiri dari dua alasan. Pertama, dalam menjalankan usaha mikro tidak membutuhkan modal yang  besar,  tidak  memerlukan  teknologi  yang  canggih  atau  keterampilan  tinggi, karena  pada  umumnya  mereka  menghasilkan  produk  yang  proses  dan pengolahannya  sederhana  seperti  makanan  atau  kerajinan  tangan.  Kedua,  karena proses dan pengolahan yang sederhana, kegaitan ini bisa dilakukan oleh siapapun termasuk ibu tumah tangga.
Lebih  lanjut,  Tambunan  mendapati  bahwa  kaum  perempuan  yang menjalankan  bisnisnya  dilandasi  oleh  dua  motif:  semangat  kewirausahaan  dan faktor  ekonomi.  Dengan  metode  survei  dan  wawancara  dari  108  responden,  56 orang  memberikan  jawaban  ‘terpaksa’  menjalankan  bisnis  hanya  karena  faktor ekonomi  untuk  sekadar  bisa  bertahan  hidup  dan  40  lainnya  menjawab  karena berniat  untuk  menjadi  seorang  pengusaha.  Pada  pertanyaam  lainnya,  responden juga menjawab bahwa mereka tidak pernah mengikuti program yang diinisiasi oleh pemerintah,  misalnya  pelatihan  vokasional/keterampilan.  Beberapa  diantaranya menjawab  tidak  butuh,  beberapa  lainnya  menjawab  memerlukan  akses  ke  bahan baku alih-alih pelatihan, dan sebagain lainnya menjawab belum pernah mendengar informasi program dari pemerintah. Pada bagian akhir, Tambunan menyimpulkan berkembangnya  wirausaha  perempuan  khususnya  pasca  krisis  1997/1998 semestinya  mampu  menarik  perhatian  pemerintah  dalam  rangka  pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Tulisan  selanjutnya  dari  Esther  Dulfo  (2012)  yang  menjelaskan  bahwa terdapat  hubungan  dua  arah  antara  pembangunan  ekonomi  dan  pemberdayaan perempuan.  Kemiskinan  dan  kurangnya  kesempatan  menyebabkan  adanya ketidaksetaraan  gender.  Melalui  pembangunan  ekonomi  dan  berkurangnya kemiskinan  akan  memberikan  dampak  bagi  kaum  perempuan  dalam  dua  aspek  : kehidupan masyarakat akan semakin membaik, termasuk perempuan di dalamnya, dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan akan berkurang seiring dengan meningkatnya  taraf  hidup  dan  terbukanya  kesempatan  bagi  perempuan  untuk beraktualisasi. Kedua hal tersebut akan menjadi keuntungan bagi pembangunan
Menurut Dulfo, pada hubungan pertama, pembangunan ekonomi, didasari oleh  sedikitnya  lima  argumen  :  Pertama,  pengurangan  kemiskinan  dengan penyediaan akses yang memadai bagi semua warga. Pada sebuah studi, ditemukan terdapat  perbedaan  perlakuan  pada  anak  laki-laki  dan  perempuan  dalam  kasus tertentu, misalnya pemberian nutrisi atau ketika anak sakit. Kedua, pembangunan mampu  mengurangi  risiko  kematian  ibu  dan  anak  melalui  tersedianya  fasilitas memadai. Ketiga, pembangunan memberikan harapan bagi kaum perempuan untuk menggali  potensi  mereka  melalui  kesempatan  yang  tersedia.  Keempat,  dengan tersedianya  kesempatan,  mereka  dapat  menentukan  pilihan  untuk  melakukan apapun. Misalnya, menjadi pengusaha, menjalankan bisnis yang bahkan tanpa perlu ke  luar  rumah.  Kelima,  pembangunan  ekonomi  memberikan  kesempatan  bagi perempuan  untuk  mengakses  lembaga  keuangan,  hak  kepemilikan  tanah,  dan sebagainya.
Di  sisi  lain,  pemberdayaan  perempuan  juga  memberikan  dampak  bagi pembangunan.  Pemberdayaan  bukan  hanya  sekadar  “keharusan”  tetapi  memang “demikian  adanya”  sehingga  korelasi  antara  pembangunan  dan  pemberdayaan berjalan  positif.  Misalnya,  dengan  tersedianya  akses  pendidikan  dan  kesehatan, tingkat  literasi  akan membaik, pendapatan keluarga akan meningkat,  kemiskinan akan berkurang, risiko kematian ibu dan anak bisa diminimalisi, sehingga “peran” perempuan  semakin  besar  bagi  pembangunan.  Oleh  karena  itu,  menurut  Dulfo, dibutuhkan  tidak  hanya  sekadar  pembangunan  ekonomi  melainkan  diimbangi
dengan  kebijakan  yang  dapat  memberikan  ruang  bagi  perempuan  untuk berkontribusi bagi pembangunan.
Dalam  tulisan  lain,  Bina  Agarwal  (2018)  menjelaskan  poin  kelima  TPB, yakni kesetaraan gender, memiliki potensi untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ia berpendapat bahwa dengan terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk bisa mengakses  kepemilikan  lahan,  perbankan,  dan  sumber  daya  alam  akan  mampu meningkatkan  ketahanan  pangan  nasional.  Keterlibatan  perempuan  dalam  hal  ini bukan  hanya  sekadar  ‘mengakses’  melainkan  merumuskan,  memutuskan  atau mengambil kebijakan serta mengelola sumber daya alam. Hal ini merupakan suatu penafsiran dari target TPB 5.5. Selain itu, yang tidak kalah penting ialah keterkaitan antara  satu  poin  TPB  dengan  poin  lainnya  yang  mana  peran  perempuan  baik langsung maupun tidak langsung (dalam hal persoalan pangan / food security ) tidak bisa dihindarkan. Misalnya, pada poin 1 dan 2 yakni pengurangan kemiskinan dan zero  hunger .  Dalam  kasus  lainnya  ialah  poin  13,  14,  15.  Hal  ini  didukung  oleh kenyataan  kepemilikan  lahan  oleh  perempuan  kurang  dari  40%  di  negara-negara berkembang.  Oleh  karena  itu,  tulisan  Agarwal  membuka  pemahaman  baru  bagi terwujudnya TPB melalui pendekatan kesetaraan gender.

## PEMBAHASAN

## A. TPB di Kabupaten Bandung Barat
Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan salah satu agenda global dalam upaya mengurangi ketimpangan dan ketertinggalan pembangunan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Di Indonesia, komitmen ini dituangkan ke dalam Peraturan Presiden No  59  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah menjadi hal yang krusial khususnya dalam kerangka regulasi dan perangkat peraturan lainnya. Akan tetapi peran swasta dan organisasi  kemasyarakatan  juga  tidak  kalah  penting.  Dalam scope provinsional, peraturan  ini  dipertegas  melalui  Pergub  Jawa  Barat  No.  18  Tahun  2018  Tentang Rencana  Aksi  Daerah  (RAD)  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Daerah Provinsi Jawa Barat. Mengacu pada peraturan tersebut,
RAD  TPB/SDGs  adalah  dokumen  rencana  kerja  Daerah  Provinsi  untuk melaksanakan  berbagai  kegiatan  yang  secara  langsung  dan  tidak  langsung mendukung  pencapaian  TPB/SDGs  yang  sesuai  dengan  sasaran  pembangunan Daerah  Provinsi  tahun  2018-2023  yang  tertuang  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat  tahun 2018-2023. Pada tataran  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bandung  Barat,  kebijakan  ini  dituangkan melalui  Rancangan  Awal  (Ranwal)  RPJMD  Tahun  2018-2023  di  mana pembangunan  berkelanjutan  mendapatkan  porsi  di  dalam  rencana  pembangunan daerah.
Dalam  bidang  ekonomi,  Pemerintah  Daerah  KBB  memiliki  misi  untuk mewujudkan  kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat,  yang  ditandai  oleh sistem perekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing global, disertai dengan terwujudnya  sarana  dan  prasarana  ekonomi  yang  memadai,  tercapainya penguasaan,  pengembangan,  dan  pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  serta  teknologi untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Lebih  jauh  dalam memajukan  UMKM,  Pemda  Bandung  Barat  memiliki  strategi  peningkatan kompetensi kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam sistem usaha yang sehat. Pengembangan UMKM dilakukan  secara  terintegrasi  dengan  pengembangan  agroindustri  dan  pariwisata, penyediaan  dana  penjamin  eksport,  menjalin  kemitraan  dengan  pengusaha  besar maupun  dengan  sesama  UMKM,  menghimpun  kelompok  usaha  UMKM  sejenis dalam  badan  hukum  koperasi,  mendorong  dan  memfasilitasi  perkembangan koperasi (RPJMD KBB, 2018)
Pembangunan (development) didefiniskan  tidak  hanya  terbatas  pada terminologi  ekonomis  saja  melainkan  pada  perspektif  yang  lebih  luas,  meliputi pembangunan  manusia  termasuk  di  dalamnya  sosial,  politik,  budaya,  lingkungan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam  prosesnya  ( UN  Declaration  on  the  Right  to  Development ,  1986). Keterlibatan  masyarakat  bukan  hanya  sekadar  menjadi  objek  tetapi  dipandang sebagai  subjek  yang,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  memberikan pengaruh bagi proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
tergantung dari corak dan pola kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah serta bagaimana  mereka  memandang  kapabilitas  masyarakat  dan  sejauh  mana  mereka akan  berdampak  pada  pembangunan  (Nussbaum,  2000  :  86-88),  termasuk perempuan di dalamnya. (Harcourt ed., 2016 Sara de Jong:98).
Sementara  itu,  pemberdayaan  perempuan (women  empowerment) juga memegang  peranan  dalam  proses  percepatan  pembangunan.  Pemberdayaan perempuan  merupakan  proses  yang  ditujukan  untuk  mengubah  relasi  gender, melalui  individu  atau  kelompok,  mengembangkan  kesadaran  tentang  subordinasi perempuan dan membangun kapasitas mereka. Konsep pemberdayaan perempuan bukan berarti perempuan mengambil alih kendali yang sebelumnya dipegang oleh laki-laki,  melainkan  mengakomodir  dan  memberikan  kesempatan  yang  sama kepada perempuan (Baden, Reeves, 2000 : 35).
Tabel di bawah ini merupakan penjabaran tujuan dan sasaran strategis yang hendak  dicapai  oleh  Pemda  KBB.  Penulis  memberikan  perhatian  pada  poin pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan gender, yang mana erat kaitannya dengan pembahasan dalam tulisan ini.
Tabel Kerangka Logis Pencapaian Misi 1

## Pembangunan Bandung Barat 2018-2023
Misi 1 Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Apa yang ingin diubah Dampak yang diinginkan Meningkatkan cakupan  dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan  dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam  rangka membangun sumber  daya manusia  yang berkualitas Peningkatan  pelayanan pendidikan yang berkualitas,  merata  dan dapat  dijangkau  oleh seluruh masyarakat Meningkatnya kualitas layanan pendidikan Indeks pendidikan Angka  Melanjutkan  (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka  Melanjutkan  (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Peningkatan  pelayanan kesehatan yang berkualitas,  merata  dan dapat  dijangkau  oleh seluruh masyarakat Meningkatnya akses masyarakat  terhadap  layanan kesehatan Indeks kesehatan Cakupan KB aktif Pemenuhan  pelayanan kebutuhan dasar lainnya 1. Terwujudnya  ketahanan pangan 2. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 3. Terwujudnya perlindungan sosial bagi seluruh  kelompok  di masyarakat Indeks ketahanan pangan 1. Persentase angka kriminalitas yang tertangani 2. Persentase  bencana  di KRB
Misi 1 Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Apa yang ingin diubah Dampak yang diinginkan 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keragaman budaya 1. Persentase Angka PMKS 2. Persentase kemiskinan Indeks gotong royong Pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat Status desa tertinggal Jumlah  prestasi  pemuda  di berbagai kompetisi di tingkat  nasional  maupun internasional Terwujudnya  pemberdayaan gender Indeks pemberdayaan gender Indeks pembangunan gender Meningkatnya  perlindungan perempuan dan anak Penyelesaian pengaduan tindak  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak  serta kasus perdagangan manusia
sumber: Ranwal RPJMD KBB 2018-2023
Misi  ke-1  dari  Pemerintah  Bandung  Barat  seperti  yang  tertera  dalam RPJMD  menaruh  perhatian  pada  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi mahal dan jangka panjang. Peningkatan kualitas manusia tersebut dapat dicapai dengan menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi seluruh masyarakat Bandung  Barat.  Harapannya,  dengan  kualitas  manusia  yang  baik  maka pembangunan  Bandung  Barat  akan baik  dan berkelanjutan (RPJMD KBB, 2018: 212).  Tujuan  misi  pertama  seperti  yang  tertera  pada  tabel  di  atas  secara  spesifik menyuratkan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  (perempuan)  menjadi  salah  satu aspek yang perlu diprioritaskan dengan memperhatikan indikator sasaran strategis, yakni indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender.
Aktivitas  perempuan  dalam  kegiatan  ekonomi-produktif  merupakan komponen  dari  indeks  pemberdayaan  gender  dengan  memperhatikan  indikator sumbangan  pendapatan  perempuan  terhadap  pendapatan  rumah  tangga.  Akan tetapi,  kegiatan  mereka  tidak  jarang  kurang  mendapat  perhatian  dari  pemerintah (Tambunan,  2017).  Padahal  pemerintah  telah  memiliki  kerangka  peraturan  -dan anggaran-  untuk  memberdayakan  kaum  perempuan,  yakni  pembekalan  berupa pengetahuan, keterampilan, pembinaan. Kontribusi dan peran perempuan di dalam
aktivitas  ekonomi perlu  mendapat  perhatian.  Di  Kabupaten  Bandung  Barat,  78% pelaku  UMKM  berjenis  kelamin  perempuan  (Diskop  UKM  KBB,  2019)  dan mereka  menyumbang  32,94%  terhadap  pendapatan  rumah  tangga  di  KBB  (BPS jabar,  2018).  Berdasarkan  data  dan  fakta  tersebut,  muncul  pertanyaan  mengenai siapakah aktor yang 'berhak' mengambil porsi lebih besar dalam hal pemberdayaan perempuan dalam konteks TPB?

## B. Tantangan Pemda KBB dalam melaksanakan TPB
Keberhasilan suatu agenda tidak bisa dilepaskan dari semua pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional,  yang memerlukan sinergi  kebijakan perencanaan di  tingkat  nasional,  di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Target-target TPB di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019  dalam  bentuk  program,  kegiatan  dan  indikator  yang  terukur  serta indikasi  dukungan pembiayaannya. TPB merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan  Milenium  (Millennium  Development  Goals/MDGs)  yang  lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara, baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan media, filantropi dan  pelaku  usaha,  serta  akademisi  dan  pakar  (Pedoman  Penyusunan  RAN TPB,Bappenas 2017)
Tugas  pemerintah  sebagai  fasilitator  seringkali  dihadapkan  pada  regulasi yang  memungkinkan  percepatan  pencapaian  TPB  menjadi  terhambat.  Dalam wawancara dengan Kepala Bidang UMKM KBB, penulis mendapati beberapa hal yang  menjadi  tantangan  pemerintah  dalam  menjalankan  program  pemberdayaan perempuan dalam kaitannya dengan UMKM dan TPB. Pertama, pemerintah belum bisa  menjangkau  seluruh  pelaku  usaha  yang  jumlahnya  besar.  Dari  data  terakhir yang  dihimpun  berdasarkan  data  pengajuan  BPUM  (Bantuan  Produktif  Usaha Mikro), terdapat lebih dari 140 ribu pemohon 1 yang mana kurang dari separuhnya
1 wawancara dilakukan pada akhir Desember 2020, tidak lama berselang setelah momen pengajuan BPUM
(20  ribu-an)  terdaftar  di  dinas  dan  hanya  kurang  lebih  1000-an  UMKM  yang tergolong  kompeten  (berdasarkan  indikator  yang  dilihat  dari  aspek  produksi, pemasaran, sdm dan legalitas). Dari jumlah tersebut, pelaku usaha berjenis kelamin perempuan  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  jumlah  pelaku  usaha  laki-laki. Kedua,  keterbatasan  anggaran.  Ketiadaan  pos  khusus  bagi  perempuan  yang melakukan  aktivitas  ekonomi-produktif  mengakibatkan  tidak  adanya  porsi  yang memang diperuntukkan bagi mereka yang secara langsung terlibat dalam kegiatan produksi.  Padahal,  sebagian  besar  pelaku  UMKM,  khususnya  pelaku  mikro didominasi  oleh  kaum  perempuan  sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  di  atas. Ketiga, koordinasi  antar  lembaga/dinas belum terjalin  optimal. Kerja sama lintas sektoral sebenarnya dapat dilakukan misalnya bidang UMKM bekerja sama dengan Dinas  Pengandalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak. Akan tetapi hal ini belum berjalan. Persoalan koordinasi sebenarnya bukan saja menjadi tantangan pemerintah di daerah, melainkan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat.
Persoalan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah sekilas terdengar klasik  namun  memang  demikian  adanya.  Padahal,  jika  dicermati  lebih  dalam terdapat berbagai saluran untuk mengakomodir pihak-pihak  yang berkepentingan khususnya dalam wacana TPB (Idowu, Schmidpeter, Lu, 2018)

## C. Peran UMKM dalam pencapaian TPB
Peran  UMKM  dalam  memberikan  sumbangan  pertumbuhan  ekonomi nasional tidak terlepas dari sifat UMKM yang agile dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Struktur dan pola UMKM yang lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan  besar  memberikan  keuntungan  dalam  hal  fleksibiltias  dan  ketahanan mereka dalam menghadapi situasi yang berubah secara tiba-tiba. Contohnya ketika Indonesia  dilanda  krisis  moneter  medio  1997-1999  (Singgih,  2007)  (Tambunan, 2017).  Akan  halnya  kondisi  pada  saat  terjadi  krisis,  kelincahan  UMKM  dalam mengubah  perilakunya  juga  terjadi  ketika  pandemik  Covid-19.  Kebijakan pemerintah  untuk  sementara  membatasi  aktivitas  di  awal  terjadi  pandemi mengakibatkan  lumpuhnya  perekonomian  nasional.  Hal  ini  berdampak  pada
sebagian  besar  UMKM  di  Bandung  Barat  yang  juga  kesulitan  dalam  hal memasarkan  produknya  (ABDSI,  2020).  Namun  demikian,  tantangan  ini  justru disambut  oleh  UMKM  dengan  mengembangkan  metode  pemasaran  melalui platform  daring.  Metode  ini  dilakukan  UMKM  dalam  waktu  yang  hampir bersamaan di  seluruh wilayah  Indonesia baik  dilakukan secara mandiri,  swadaya bersama komunitasnya, maupun melalui program pemerintah.
Dalam  konteks  ini  penulis  berpandangan  bahwa  struktur  perekonomian nasional yang ditopang oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah memiliki potensi dan prospek yang cerah jika dikelola secara kompeten. Pengelolaan yang kompeten  tidak  terbatas  pada  pelaku  usaha  sebagai  subjek,  melainkan  ditujukan pula  untuk  para  pemangku  kepentingan  termasuk  pemerintah  di  dalamnya. Sedikitnya terdapat tiga potensi yang dapat dikontribusikan UMKM dalam upaya mengimplementasikan  TPB.  Pertama,  kontribusi  terhadap  GDP.  UMKM merupakan kontributor utama dalam perumbuhan ekonomi diantara negra-negara anggota  OECD  dengan  rata-rata  menyumbangkan  33%  dari  PDB  di  negara berkembang  dan  bahkan  bisa  mencapai  lebih  dari  setengah  pendapatan  PDB  di banyak negara (OECD, 2017). Sementara di Indonesia, UMKM berkontribusi atas 61,07% dari pembentukan PDB (Renstra Kemenkop UKM, 2020).
Kedua,  penyerapan  tenaga  kerja.  Keberadaan  UMKM  biasanya terkonsentrasi  di  sektor  berketerampilan  rendah  dan  padat  karya,  seperti manufaktur ringan dan sektor jasa. Meskipun UMKM tidak memberikan upah yang sesuai  dengan  standar  dan  tidak  sebanding  dengan  risiko  pekerjaan,  tingkat penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM cukup tinggi. Jika didukung  dengan lebih baik, UMKM berpotensi untuk mempromosikan standar kerja yang layak dan menyediakan kesempatan kerja yang layak, sebagaimana sesuai dengan ketentuan ILO  (UN-DESA,  2020).  Dukungan  yang  dimaksud  termasuk  menciptakan kerangka  kebijakan  dan  peraturan  yang  lebih  memungkinkan  UMKM  untuk meningkatkan  kapasitas  khususnya  dalam  pengelolaan  SDM.  Kontribusi penyerapan  tenaga  kerja  UMKM  berdasarkan  data  yang  diolah  Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 116,97 juta orang atau sebesar 97% dari total tenaga kerja sebanyak 120,598 juta orang (Renstra Kemenkop UKM, 2020). Kondisi ini
tentu menguntungkan Indonesia karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa UMKM memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi yang cepat berubah.  Dengan  jumlah  penduduk  yang  besar  dan  keterbatasan  lapangan pekerjaan,  keterlibatan  UMKM  dalam  hal  penyerapan  tenaga  kerja  menjadi semakin relevan. Akan tetapi, kemampuan ini perlu didukung oleh kemapanan cara berpikir yang tentu saja melibatkan pemerintah selaku pemangku kepentingan dan pemegang regulasi. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengakomodir hal ini,  misalnya  dengan  menyediakan  pelatihan  berbasis  kompetensi  bagi  pengelola UMKM dan/atau tenaga kerja yang terlibat di sektor UMKM.
Ketiga,  akses  pasar  dan  keuangan.  Akses  pasar  dan  pembiayaan  juga menjadi  hal  yang  krusial  bagi  UMKM.  Ketidakmampuan  UMKM  dalam mengakses lembaga keuangan, misalnya perbankan, disebabkan belum terbiasanya mereka menerapkan standar administrasi pencatatan keuangan  yang mana hal ini merupakan  salah  satu  pra-syarat  dari  perbankan.  Dengan  kata  lain  tidak  sedikit UMKM yang belum bankable. Keluhan dan kendala UMKM biasanya menyangkut permodalan. Padahal, modal (capital) dapat diakses dengan mudah apabila UMKM mendapatkan edukasi yang cukup mengenai hal ini.  Tidak hanya melalui lembaga perbankan, UMKM sebetulnya masih bisa mengakses melalui lembaga lain, seperti koperasi,  CSR  bahkan  mencari  investor.  Akibat  kurangnya  modal,  mereka kerapkali  kesulitan  mengembangkan  usahanya.  Dalam  beberapa  kasus  di Kabupaten  Bandung  Barat,  pelaku  usaha  mikro  yang  sedang  mengembangkan usahanya menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak dapat membuka akses pasar baru  akibat  kurangnya  modal  dan  lambannya  perputaran  uang  sehingga  mereka memilih menunda atau bahkan tidak jadi membuka jalur pemasaran baru. Apabila UMKM diberikan kemudahan dalam mengakses modal dan bisa lebih jauh dalam melakukan penetrasi pasar, maka penyerapan dan perputaran uang di dalam negeri akan semakin cepat.

## D. Program Sekolah Ibu Hebat
Pada  9  November  2019,  Baitul  Maal  Hidayatullah  (BMH)  menginisiasi sebuah program di Kabupaten Bandung Barat yang dinamakan Sekolah Ibu Heba
(SIH)t. BMH merupakan lembaga amil zakat nasional (laznas) yang bergerak dalam penghimpunan  dana  zakat,  infaq,  sedekah,  wakaf  dan  hibah  berikut  dana  sosial kemanusiaan  dan  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  perusahaan,  dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi  secara  nasional.  Dalam  program  ini,  BMH  menggandeng  PT.  Paragon Technology  and  Innovation.  Pembukaan  kegiatan  yang  dilaksanakan  di  Hotel Mason Pine Kota Baru Parahyangan dihadiri oleh para petinggi BMH, PT. Paragon, Kepala  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Bandung  Barat,  dan  Ketua  Forum UMKM  Kabupaten  Bandung  Barat.  Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  melalui program Sekolah Ibu Hebat (SIH) ditujukan untuk menjamin kehidupan masyarakat menjadi  lebih  baik.  Program  ibu  hebat  adalah  program  komprehensif  mulai  dari pelatihan,  pembentukan  kelompok,  pembinaan,  pendampingan,  pemasaran paripurna hingga pemberian modal usaha. Di Bandung Barat, kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta perempuan yang seluruhnya merupakan pelaku UMKM.
Program  yang  telah  dijalankan  BMH  sejak  tahun  2017  ini  memfokuskan kegiatannya pada aktivitas  ekonomi-produktif  yang melibatkan kaum  perempuan sebagai  tulang  punggung  keluarga  -yang  berperan  sebagai  ibu  sekaligus  ayah. Sampai dengan tahun 2019, program ini dilaksanakan di 5 kota berbeda : Depok, Bekasi, Jakarta, Bandung Barat, dan Surabaya di mana Bandung Barat merupakan titik keempat.
Acara Pembukaan Program Sekolah Ibu Hebat di Kabupaten Bandung Barat
sumber : dokumentasi pribadi Dalam wawancara dengan para pengurus BMH, baik tingkat provinsi Jawa Barat -yang bertanggungjawab langsung terhadap penyelenggaraan kegaitan SIH di
KBB-  maupun  tingkat  pusat,  penulis  mendapati  sedikitnya  tiga  temuan  dari program  SIH  yang  terkait  dengan  TPB.  Pertama,  kegiatan  ekonomi  produktif. Sebagai  lembaga  non-pemerintah  yang  mengelola  dana  yang  bersumber  dari masyarakat, BMH memiliki kewajiban untuk mendistribusikan kembali dana yang terhimpun  untuk  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  melalui  program  pendidikan, dakwah,  sosial  kemanusiaan  dan  ekonomi.  Outcome  dari  program  ini  yakni terciptanya para perempuan tangguh yang mampu menjalankan kegiataan ekonomi produktif secara mandiri. Dengan kata lain, para peserta yang mengikuti program SIH  bertanggung  jawab  penuh  atas  kegiatan  ekonomi  yang  mereka  lakukan. Mereka  secara  berkesinambungan  diberikan  pelatihan  dan  pendampingan  selama kurang lebih 1 tahun, meliputi pengetahuan kewirausahaan, manajemen produksi, distribusi,  hingga  pemasaran.  Kedua,  pemberdayaan  perempuan.  Latar  belakang BMH  meluncurkan  program  SIH  didasari  kepedulian  terhadap  kaum  perempuan yang  berjuang  untuk  “sekadar”  bertahan  hidup.  Melalui  program  ini  diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Mereka  yang  menjadi  peserta,  diberikan  pelatihan  dan  pengetahuan  tentang kewirausahaan.  Disamping  itu,  mereka  juga  diberikan  pembekalan  dan pendampingan  secara  intensif  oleh  tenaga  pendamping  yang  siap  memberikan mentoring selama program ini berlangsung. Nantinya, para kaum perempuan yang telah dibina tidak lagi berpandangan bahwa kegiatan bisnis yang mereka lakukan hanya sekadar untuk bertahan hidup, melainkan bisnis yang dapat bermanfaat bagi diri  sendiri  dan  orang  lain.  Ketiga,  pengurangan  kemiskinan.  Seiring  dengan meningkatnya  kesejahteraan  para  penerima  manfaat  program  ini,  tingkat kemiskinan  dapat  dikurangi.  Dampak  jangka  panjang  yang  diharapkan  adalah penyerapan tenaga kerja oleh UMKM yang dijalakan oleh peserta SIH akan mampu memberikan efek pengganda (multiplier effect) tidak hanya bagi peserta melainkan bagi lingkungan sekitar dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pembekalan Materi Pelatihan dan Sosialisasi Titik Kritis Halal oleh Ir. Dina Sudjana (Ketua Pusat Halal Salman ITB)
sumber: dokumentasi pribadi
Selain  tiga  temuan  di  atas,  program  SIH  di  KBB  juga  memiliki  corak berbeda jika dibandingkan dengan program SIH yang telah diselenggarakan BMH di  kota lain. Di Bekasi  misalnya,  BMH bekerja  sama dengan masjid-masjid atau lembaga  lain  yang  dapat  membantu  memberikan  pelatihan  dan  biasanya  mereka diberikan keterampilan tertentu, contohnya mengolah makanan, membuat kerajinan dan  sebagainya.  Sementara  program  SIH  di  KBB  merupakan  program  yang mengombinasikan  antara  pelaku  usaha  yang  telah  menjalankan  usaha  (60  orang) dan mereka yang baru akan menjalankan usaha (40 orang). Hal ini dilakukan agar terjadi  kolaborasi  dan  kerja  sama  di  antara  mereka  sehingga  tujuan  program  ini dapat  tercapai.  Di  akhir  program  SIH,  BMH  juga  mendorong  para  peserta  untuk membentuk  atau  bergabung  dengan  koperasi  sebagai  sarana  pembinaan  yang berkelanjutan.  Uniknya,  koperasi  yang  dimaksud  merupakan  koperasi  penyedia bahan baku produksi sehingga mereka cukup bekerja sama dengan koperasi untuk menyuplai keperluan produksi mereka.

## E. Relasi kerja penyelenggaraan program Sekolah Ibu Hebat
Program Sekolah Ibu Hebat yang digagas BMH merupakan suatu terobosan mengingat  program  pemberdayaan ekonomi-produktif  yang dibuat secara  khusus untuk  perempuan  belum  banyak  dilaksanakan,  terkhusus  di  Kabupaten  Bandung Barat.  Kepala  Bidang  UMKM  Kabupaten  Bandung  Barat,  menyatakan  bahwa program ini dapat menjadi penggerak bagi terselenggaranya program serupa yang diinisiasi  oleh  lembaga  swasta  lainnya.  Program  pemberdayaan  perempuan  dan UMKM tidak mendapat porsi khusus jika mengacu pada program Dinas Koperasi
dan UKM.  Akan tetapi,  program  semacam  ini seharusnya dapat  berjalan  melalui kerja sama lintas sektor ditambah dukungan lembaga non-pemerintah.
Penulis  menilai  bahwa  Program  Sekolah  Ibu  Hebat  bukan  hanya  sebagai terobosan  melainkan  sebagai  jembatan  yang  mempertemukan  kepentingan  yang berbeda. Dalam konteks ini, penulis beranggapan bahwa TPB dapat tercapai apabila stakeholders  mampu  berkolaborasi  untuk  tujuan  jangka  panjang.  Keterlibatan Forum UMKM sebagai sarana komunikasi para pelaku usaha dan dukungan penuh dari Dinas Koperasi dan UKM KBB memberikan pemahaman bahwa relasi kerja antar  lembaga  menjadi  suatu  hal  yang  perlu  dipertahankan.  Menariknya,  penulis menemukan bahwa relasi kerja atau kemitraan antara kedua lembaga tersebut saling melengkapi.  Dalam  kasus  Sekolah  Ibu  Hebat,  Forum  UMKM  menjadi  lembaga yang pertama diajak berdiskusi oleh BMH mengenai program tersebut dengan dinas sebagai ‘pihak yang hanya mengetahui’ kegiatan tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak mengurangi  perhatian  dinas  karena  dengan  adanya  program  pemberdayaan ekonomi-produktif  membuka  peluang  bagi  dinas  membuat  program  lintas  sektor yang  memberikan  perhatian  pada  pemberdayaan  perempuan  dan  ekonomi- produktif,  sebagaimana  pembahasan  dalam  tulisan  ini.  Lebih  jauh,  persoalan Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  juga  telah  menjadi  perhatian  Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagaimana Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Kemenkop UKM, 2019)

## KESIMPULAN
Keterlibatan  berbagai  aktor  dalam  upaya  mencapai  TPB,  semestinya menjadi  suatu  keniscayaan  mengingat  banyaknya  indikator  yang  perlu  dipenuhi. Keberhasilan  dalam  memenuhi  indikator-indikator  ini  memerlukan  upaya  yang melibatkan semua pihak, termasuk individu itu sendiri. Dari studi kasus yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, penulis mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, program  SIH  memberikan  pemahaman  baru  mengenai  capaian  target  TPB  yang tidak bisa diwujudkan tanpa kerja sama dari berbagai pihak. Hal  ini sedikit klise namun  kenyataannya  proses  untuk  menyamakan  persepsi  di  antara  para  pihak  di lapangan  tidak  mudah.  Kerangka  peraturan  TPB  berupa  Perpres  hingga  Perda  /
RPJPD yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan / program kerapkali terhambat oleh, misalnya, ketiadaan anggaran. Kehadiran Forum UMKM sebagai mitra  kerja  dinas  dan  keterbukaan  BMH  untuk  menerima  masukan  menjadikan program  ini  dapat  terlaksana.  Kedua,  keberhasilan  program  SIH  dalam mewujudkan  TPB  memerlukan  waktu  dan  proses  yang  tidak  sebentar.  Meskipun tidak  terlibat  secara  langsung  lagi  setelah  berakhirnya  program,  BMH  terus memberikan dukungan dan pembinaan melalui supervisi yang didelegasikan baik oleh  forum  UMKM  melalui  koperasi  yang  telah  ada  maupun  oleh  dinas.  Ketiga, keterlibatan perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi hal  yang tidak terelakkan lagi. Aktivitas ekonomi-produktif nyatanya bisa dijalankan kaum perempuan bahkan dari rumah sekalipun. Hal ini akan berdampak pada tersedianya akses  pembiayaan  yang  selama  ini  menjadi  tantangan  pelaku  usaha  mikro, terkhusus  usaha  yang  dijalankan  oleh  perempuan.  Dengan  adanya  koperasi  yang menyediakan  bahan  baku  produksi,  sekurang-kurangnya  dapat  membantu  pelaku usaha untuk mengatasi permasalahan ketiadaan modal untuk memulai usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agarwal,  B.  (2018). Gender  equality,  food  security  and  the  sustainable development  goals . Current  opinion  in  environmental  sustainability , 34 , 26-32.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  diakses  pada  20  Desember  2020, http://sdgs.bappenas.go.id/tentang/
Badan Pusat Statistik Jawa Barat, “Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 2015- 2019”, diakses pada 20 Desember 2020, https://jabar.bps.go.id/
Baden,  S.,  &  Reeves,  H.  (2000). Gender  and  development:  Concepts  and definitions (p. 28). Bridge.
Brinkerhoff, J., Smith, S., & Teegen, H. (Eds.). (2007). NGOs and the Millennium Development Goals: citizen action to reduce poverty . Springer.
Blackburn,  S.  (2004). Women  and  the  state  in  modern  Indonesia .  Cambridge University Press
Duflo,  E.  (2012). Women  empowerment  and  economic  development . Journal  of Economic literature , 50 (4), 1051-79
Edwards,  J.,  &  Cornwall,  A.  (Eds.).  (2014). Feminisms,  empowerment  and development: Changing womens lives . Zed Books Ltd..
Ellis, A., Kirkwood, D., & Malhotra, D. (2010). Economic opportunities for women in the East Asia and Pacific region . World Bank Publications.
Fielden, S.  L., & Davidson, M. J. (2006). International handbook of women and small business entrepreneurship. Women in Management Review .
Ford,  M.,  &  Parker,  L.  (Eds.).  (2008). Women  and  work  in  Indonesia (Vol.  5). Routledge.
Harcourt, W. (Ed.).  (2016). The Palgrave handbook  of  gender and development: Critical engagements in feminist theory and practice . Springer
Horrell, S., Johnson, H., & Mosley, P. (Eds.). (2008). Work, female empowerment and economic development . Routledge.
Idowu,  S.  O.,  Capaldi,  N.,  Fifka,  M.  S.,  Zu,  L.,  &  Schmidpeter,  R.  (Eds.). (2015). Dictionary of corporate social responsibility: CSR, sustainability, ethics and governance . Springer.
Lacey, A. (2017). Women, Urbanisation and Sustainability . Basingstoke, Palgrave Macmillan.
Laporan  Pengarusutamaan  Gender  Kemenkop  UKM  Republik  Indonesia  Tahun 2019
Nussbaum,  M.  C.  (2001). Women  and  human  development:  The  capabilities approach (Vol. 3). Cambridge University Press.
OECD (2017). Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy .
OECD (2019), Enabling Women’s Economic Empowerment: New Approaches to Unpaid  Care  Work  in  Developing  Countries ,  OECD  Publishing,  Paris, https://doi.org/10.1787/ec90d1b1-en .
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB,Bappenas Tahun 2017
Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB,Bappenas Tahun 2017
Peraturan Gubernur Jawa Barat No 18 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD)  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan/ Sustainable  Development Goals Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan  Presiden  No  59  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Pusat Data UMKM Crisis Centre, Asosiasi BDS Indonesia Korwil Jabar, 2020
Pusat Data UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Barat, 2019
Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023
Rencana Strategis Kemenkop UKM Republik Indonesia Tahun 2020
Scheyvens, R., Banks, G., & Hughes, E. (2016). The private sector and the SDGs: The  need  to  move  beyond  ‘business  as  usual’. Sustainable Development , 24 (6), 371-382.
Singgih, M. N. (2007). Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai  Refleksi  Pembelajaran  Krisis  Ekonomi  Indonesia. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 3 (3), 218-227.
Tambunan,  T.  T.  H.  (2017). Women  entrepreneurs  in  MSEs  in  Indonesia:  their motivations and main constraint s. JWEE , (1-2), 56-86
UN Declaration on the Right to Development , 1986
UN-DESA, 2020, Micro-, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) and their role  in  achieving  the  Sustainable  Development  Goals  (SDGs ),  United Nations Departement of Economic and Social Affairs