## SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PRODUSEN NARKOTIKA
Oleh:
Hamja, S.H., M.H. Aris Supomo, S.H., M.H.

## Fakultas Hukum Universitas Purwakarta
Law No. 35 of 2009 on Narcotics is not effective in the application of criminal sanctions for corporations that produce narcotics, for corporations that commit these crimes, in addition to the main criminal is a criminal fine of two times the criminal penalties under Article 113, Article 115, Article 120, and Article 135. Implementation of Act No. 35 of 2009  on  Narcotics  yet  fully  implemented.  In  the  case  of  a  drug  crime  prosecution proved occur compromises containing kickbacks. Since the process of catching up in the police  investigation  is  common  bargaining  in  the  application  section.  While negotiations  punishment  was  too  often  happens  under  the  table  between  defendant, prosecutor and judge.

## A. Pendahuluan
Pencegahan  dan  pemberan- tasan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai  penguatan kelembagaan  yang  sudah  ada  yaitu Badan  Narkotika  Nasional  (BNN). Badan  Narkotika  Provinsi,  dan  Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut  merupakan  lembaga  non struktural  yang  berkedudukan  di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi
melakukan koordinasi.
Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah  nonkementerian  (LPNK) dan  diperkuat  kewenangannya  untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.BNN berkedudukan di bawah  Presiden  dan  bertanggung jawab  kepada  Presiden.  Selain  itu, BNN  juga  mempunyai  perwakilan  di daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota
sebagai  instansi  vertikal,  yakni  BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota 1 .
Mencegah  dan  memberantas penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika yang  modus  operandinya  semakin canggih,  dalam  Undang-Undang  ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik  pembelian  terselubung (under cover  buy), dan  teknik  penyerahan yang  diawasi (controlled  delevery), serta  teknik  penyidikan  lainnya  guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika. Dalam rangka mencegah dan
memberantas  penyalahgunaan  dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor  Narkotika  yang  dilakukan secara  terorganisasi  dan  memiliki jaringan  yang  luas  melampaui  batas negara,  dalam  Undang-Undang  ini diatur  mengenai  kerja  sama,  baik bilateral, regional, maupun internasional.  Dalam  Undang-Undang ini  diatur  juga  peran  serta  masyarakat
1 www.hukum.online. 2 Desember 2012
dalam usaha pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota  masyarakat  yang  berjasa dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan
Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika.
Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat  yang  telah  berjasa  dalam upaya  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika 2 . Adanya  pengaturan  sanksi  pidana terhadap  produsen  Narkotika  atau Korporasi  yang diatur dalam Undang- Undang  No.  35  tahun  2009  tentang Narkotika  yang  diancam  dengan Hukuman  mati  dan  paling  rendah Hukuman  seumur  hidup,  akan  tetapi dalam  pelaksanaannya  hukuman  yang diterima  oleh  produsen  Narkotika masih  rendah  dibandingkan  anacaman hukumanya.
Adapun kasus yang memproduksi  narkotika  antara  lain
2 Makarao,  Taufik,  et.al Tindak  Pidana  Narkotika . Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003. hlm. 70
yaitu Polri menggerebek pabrik ekstasi di sebuah rumah toko (ruko) di kawasan  Kalideres,  Jakarta  Barat. Penggerebekan  pabrik  ekstasi  tersebut pernah  dilakukan  pada  14  Juni  2009, yaitu  polisi  berhasil  membongkar tempat  pembuatan  ekstasi  terbesar  di dunia  milik  Ang  Kim  Sui.  Pabrik  pil ekstasi  itu  digerebek  oleh  anggota Direktorat  Narkotika  Polda  Metro Jaya,  setelah  mendapatkan  informasi akurat dari warga. Kemudian dikembangkan  petugas  di  lapangan, sekaligus mengamankan lokasi kejadian  pada  Jumat  (5  November 2011) Menurut Anjang, pabrik ekstasi di  Daan  Mogot  itu,  diduga  bisa memproduksi  10.000  butir  ekstasi  per hari.
Pengungkapan  pabrik  sabu- sabu  di  Kompleks  Setiabudi  Regency Wing II Kampung Cicarita, Kelurahan Ciwaruga,  Kecamatan  Parongpong, Kabupaten Bandung Barat Pada tanggal 15 Desember 2011, merupakan  hasil  pengembangan  dari pengungkapan  kasus  sabu-sabu  di Cengkareng, Tangerang Petugas Badan Narkotika Nasional, pada Minggu malam menggerebek sebuah rumah mewah di Cimahi,  Jawa  Barat  yang  menjadi tempat  produksi  narkotika  jenis  sabu hari  pada  Senin  01 Juli  2013.  Petugas juga  menciduk  sepasang  suami  istri yang diduga terlibat aktivitas pembuatan  barang  terlarang  dengan omzet  ratusan  juta  rupiah  dalam sebulan terakhir ini.
Penggerebekan  rumah  mewah di Kompleks Setra Duta, Cimahi pada Minggu  malam  dilakukan  petugas Badan  Narkotika  Nasional  dibantu Satuan Narkoba Polres Cimahi
Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibantu Direktorat Narkoba  (Dirnarkoba)  Polda  Jawa Timur  dan  Polres  Ponorogo,  kembali menemukan  pabrik  rumahan  (home industri) yang menyuling kayu Telasih sebagai  bahan  baku  Narkoba  di wilayah Kecamatan Ngebel,
Ponorogo.  Beberapa  anggota  BNN yang  dipimpin  Kombes  Pol  Slamet Riyadi,  menggerebeg  pabrik  bahan baku ekstasi di sebuah pabrik penyulingan  minyak  milik  Nia  di
dusun Krajan Desa, Jenangan,
Kecamatan  Jenangan  Ponorogo,  Rabu 24 Juli 2013.
Polda  Riau  dibantu  Mabes Polri  menggerebek  sebuah  rumah mewah  di  Jalan  Ubud  Raya  Blok  JA No 33, Perumahan Daan Mogot Baru, Jakarta Barat, Kamis (6 Juni 2013). Di rumah  yang  diduga  menjadi  tempat produksi  narkoba  itu,  disita  23.000 butir  ekstasi.  Dalam  penggerebekan itu,  polisi  menangkap  tiga  warga negara asing (WNA), yakni dua warga Malaysia  dan  satu  asal  Singapura.
Ketiga  tersangka  tersebut  ialah  AbJ (Malaysia),  MSbA  (Malaysia),  dan OBS  alias  Ong  alias  Ed  (Singapura). Menurut  Agus,  ke-230.000  butir ekstasi  tersebut  disembunyikan  dalam dua  mesin  kompresor  yang  dikirim dari Malaysia ke Batam.
Subyek  hukum  yang  dapat dipidana kasus penyalahgunaan narkotika  adalah  orang  perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum). Sedangkan, jenis pidana yang dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  detik penyalahgunaan narkotika adalah pidana  penjara,  pidana  seumur  hidup,
sampai  pidana  mati,  yang  secara kumulatif  ditambah  dengan  pidana denda. Tindak pidana narkotika dalam sistem  hukum  Indonesia  dikualifikasi sebagai  kejahatan.  Hal  ini  karena tindak  pidana  narkotika  dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan  akibat  serius  bagi  masa depan  bangsa  ini,  merusak  kehidupan dan  masa  depan  terutama  generasi muda  serta  pada  gilirannya  kemudian dapat  mengancam  eksistenti  bangsa dan negara ini.

## B. Pembahasan
1. Efektivitas  Penegakan  Hukum

## Pidana
Penegakan  hukum  sebagai suatu  proses,  pada  hakikatnya merupakan penerapan yang menyangkut  membuat  keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian
pribadi. Dengan mengutip pendapat  Roscoe  Pound,  amak LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya  diskresi  berada  di
antara  hukum  dan  moral  (etika dalam arti sempit) 3 .
Berbicara tentang efektifitas  hukum,  dibicarakan pula  tentang  Validitas  hukum. Validitas  hukum  berarti  bahwa norma-norma hukum itu mengikat,  bahwa  orang  harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan  oleh  norma-norma hukum., bahwa orang harus
mematuhi dan menerapkan norma-norma  hukum.  Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai
dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus
berbuat,  bahwa  norma-norma  itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.
Efektifitas hukum
dipengaruhi faktor-faktor dan mempunyai  arti  sehingga  dampak positif  dan  negatifnya  terletak pada  isi  faktor  tersebut.  Faktor tersebut ada lima, yaitu:
3 Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor  yang mempengaruhi Penegakan Hukum” , Rajawali Pers,
Jakarta, 2010, hlm. 7.
1. Hukumnya sendiri.
Dalam
praktik penyelenggaraan  hukum  di lapangan  ada  kalanya  terjadi pertentangan  antara  kepastian hukum  dan  keadilan,  hal  ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan  yang  bersifat  abstrak, sedangkan  kepastian  hukum merupakan suatu prosedur yang  telah  ditentukan  secara normatif.
Justru itu, suatu kebijakan  atau  tindakan  yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan  hukum.  Maka  pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup low  enforcement  saja,  namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan  proses  penyerasian antara  nilai  kaedah  dan  pola
perilaku  nyata  yang  bertujuan untuk mencapai kedamaian.
Dengan  demikian,  tidak berarti  setiap  permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan  hukum  yang  tertulis, karena  tidak  mungkin  ada peraturan  perundang-undangan yang  dapat  mengatur  seluruh tingkah  laku  manusia,  yang isinya  jelas  bagi  setiap  warga masyarakat yang diaturnya dan serasi  antara  kebutuhan  untuk menerapkan  peraturan  dengan fasilitas yang mendukungnya.
Pada  hakikatnya,  hukum itu  mempunyai  unsur-unsur antara  lain  hukum  perundang- undangan, hukum traktat, hukum  yuridis,  hukum  adat, dan  hukum  ilmuwan  atau doktrin.  Secara  ideal  unsur- unsur  itu  harus  harmonis,
artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal  antara  perundang- undangan  yang  satu  dengan
yang  lainnya,  bahasa  yang
dipergunakan harus jelas, sederhana,  dan  tepat  karena
isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.
Mengenai  faktor  hukum dalam  hal  ini  dapat  diambil contoh  pada  pasal  363  KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan  maksimumnya saja,  yaitu  7  tahun  penjara sehingga hakim untuk menentukan  berat  ringannya hukuman  dimana  ia  dapat bergerak  dalam  batas-batas maksimal hukuman.
Oleh  karena  itu,  tidak menutup  kemungkinan  hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap  pelaku  kejahatan  itu terlalu  ringan,  atau  terlalu mencolok  perbedaan  antara tuntutan  dengan  pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan  suatu  penghambat dalam penegakan hukum tersebut.
2. Penegak hukum.
Dalam berfungsinya hukum, mentalitas
atau kepribadian  petugas  penegak hukum  memainkan  peranan penting,  kalau  peraturan  sudah baik,  tetapi  kualitas  petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena  itu,  salah  satu  kunci keberhasilan  dalam  penegakan hukum  adalah  mentalitas  atau kepribadian  penegak  hukum dengan  mengutip  pendapat  J. E. Sahetapy yang mengatakan: “Dalam  rangka  penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa
penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran
adalah suatu kemunafikan.
Dalam  kerangka  penegakan hukum  oleh  setiap  lembaga penegakan  hukum  (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran  harus  dinyatakan, harus  terasa  dan  terlihat,  harus diaktualisasikan”.
Di  dalam  konteks  di  atas yang  menyangkut  kepribadian dan mentalitas penegak hukum,  bahwa  selama  ini  ada
kecenderungan  yang  kuat  di kalangan  masyarakat  untuk mengartikan  hukum  sebagai petugas  atau  penegak  hukum, artinya  hukum  diidentikkan dengan  tingkah  laku  nyata petugas  atau  penegak  hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya
sering  timbul  persoalan  karena sikap  atau  perlakuan  yang dipandang melampaui
wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan  citra  dan  wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan  oleh  kualitas  yang rendah  dari  aparat  penegak hukum tersebut.
Hal  ini  dapat  berakibat tidak  memahami  batas-batas kewenangan,  karena  kurang pemahaman  terhadap  hukum,
sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas
kepolisian lainnya.
Masalah peningkatan
kualitas  ini  merupakan  salah satu  kendala  yang  dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi  manusia  (dalam  hal  ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas.
Walaupun disadari bahwa  dalam  hal  peningkatan mutu  berkaitan  erat  dengan anggaran  lainnya  yang  selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.
3. Sarana dan fasilitas.
Faktor sarana atau fasilitas  pendukung  mencakup
perangkat  lunak  dan  perangkat keras, salah satu contoh
perangkat lunak adalah pendidikan.  Pendidikan  yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung  pada  hal-hal  yang praktis  konvensional,  sehingga dalam banyak hal polisi mengalami  hambatan  di  dalam tujuannya,  diantaranya  adalah
pengetahuan  tentang  kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus  yang  selama  ini  masih diberikan  wewenang  kepada jaksa,  hal  tersebut  karena secara  teknis  yuridis  polisi dianggap  belum  mampu  dan belum siap. Walaupun disadari pula  bahwa  tugas  yang  harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
Masalah  perangkat  keras dalam  hal  ini  adalah  sarana fisik  yang  berfungsi  sebagai faktor pendukung. Sebab apabila  sarana  fisik  seperti kertas  tidak  ada  dan  karbon kurang  cukup  dan  mesin  tik yang  kurang  baik,  bagaimana petugas  dapat  membuat  berita acara mengenai suatu
kejahatan.  Menurut  Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa
bagaimana polisi dapat bekerja dengan  baik,  apabila  tidak dilengkapi  dengan  kendaraan
dan  alat-alat  komunikasi  yang proporsional?
Oleh  karena  itu,  sarana atau fasilitas mempunyai
peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.
Tanpa  adanya  sarana  atau fasilitas  tersebut,  tidak  akan mungkin penegak hukum
menyerasikan  peranan  yang seharusnya  dengan  peranan yang aktual.
4. Masyarakat
Penegak  hukum  berasal dari  masyarakat  dan  bertujuan untuk  mencapai  kedamaian  di dalam  masyarakat.  Setiap  warga masyarakat atau kelompok sedikit  banyaknya  mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan  hukum  yang  tinggi, sedang,  atau  kurang.  Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat  terhadap  hukum, merupakan  salah  satu  indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
Sikap  masyarakat  yang kurang  menyadari  tugas  polisi, tidak  mendukung,  dan  malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap  tugas  penegakan hukum semata-mata urusan polisi,  serta  keengganan  terlibat sebagai  saksi  dan  sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat  dalam  penegakan hukum.
5. Kebudayaan.
Dalam kebudayaan sehari-hari,  orang  begitu  sering membicarakan  soal  kebudayaan. Kebudayaan  menurut  Soerjono Soekanto,  mempunyai  fungsi yang  sangat  besar  bagi  manusia dan  masyarakat,  yaitu  mengatur agar  manusia  dapat  mengerti bagaimana seharusnya
bertindak, berbuat, dan
menentukan sikapnya kalau mereka  berhubungan  dengan orang  lain.  Dengan  demikian, kebudayaan  adalah  suatu  garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan
mengenai apa yang harus
dilakukan, dan apa yang
dilarang. Gangguan terhadap
penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal”  nilai,  kaidah  dan pola perilaku. Gangguan
tersebut  terjadi  apabila  terjadi ketidakserasian  antara  nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma  di  dalam  kaidah- kaidah  yang  bersimpang  siur, dan  pola  perilaku  tidak  terarah yang  mengganggu  kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan,  walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian,  sehingga  pengertian law enforcement begitu populer.
2. Sanksi Pidana terhadap
Korporasi  sebagai  Produsen Narkotika
Narkotika  yakni  zat-zat
kimiawi  yang  dimasukan  dalam tubuh  manusia  (baik  secara  oral, dihirup maupun intravena, suntik) dapat  mengubah  pikiran,  suasana hati  atau  perasaan  dan  prilaku seseorang 4 . Narkotika yang populer  dikalangan  masyarakat terdiri  dari  3  (tiga)  golongan yakni,  Narkotik,  Psikotropika, obat/zat berbahaya lainnya.
Ketiga  golongan  narkotika  ini ditetapkan dalam undang-undang.
Hukum  pidana  merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan  kejahatan  atau mungkin  sebagai  obat  dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat  pada  umunya  dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut  dapat  dilakukan  secara preventif (pencegahan) dan
refresif (penindakan). Bentuk penanggulangan  tersebut  dengan diterapkannya  sanksi  terhadap
4 Muchlis Catio, Pencegahan dan Penanggulangan
Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan
Pendidikan, Badan  Narkotika  Nasional,  Jakarta, 2006, hlm. 9.
pelaku  tindak  pidana,  sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik  yang  tersedia,  yang  kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman  dari  bahaya.
Sanksi pidana suatu ketika
merupakan penjamin yang utama/terbaik  dan  suatu  ketika merupakan  pengancaman  yang utama dari kebebasan manusia 5 .
Tindak  pidana  Narkotika adalah  perbuatan-perbutan  yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang
Narkotika  antara  lain  berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi,  atau  mengedarkan secara illegal, maupun penyalahguna narkotik, merupakan perbuatan yang
merugikan masyarakat
dan
negara 6 .
Menurut Moh. Taufik
Makaro,  tindak  pidana  Narkotik dapat  diartikan  dengan  sutau perbuatan yang melanggar
5 Ibid. hlm. 115
6 Gatot  Supramono, Hukum  narkoba  Indonesia , Djembatan, Jakarta, 2004, hlm. 64-65
ketentuan-ketentuan hukum
Narkotika,  dalam  hal  ini  adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika) dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan  dengan  Undang-
undang tersebut 7 .
Menurut Soerjono Soekanto Kepastian Hukum adalah  kepastian  oleh  karena hukum  dan  kepastian  dalam hukum  itu  sendiri.  Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam  masyarakat,  maka  kaedah termaksud  harus  ditegakkan  dan dilaksanakan dengan tegas 8 .
Keadilan merupakan keadaan  serasi  yang  membawa ketentraman  di  dalam  hati  orang, yang  apabila  diganggu    akan menimbulkan kegoncangan.
7 Moh. Taufik Makaro. Op.cit . hlm 35 8 Soerjono  Soekanto, kegunaan  sosiologi  hukum bagi  kalangan  hukum, Alumni,  Jakarta,  1981  hlm.
38-39
Manfaat  Hukum  adalah  untuk menghindarkan kegoncangan dalam    masyarakat,  maka  hukum menciptakan  berbagai  hubungan tertentu  di  dalam  masyarakat, hubungan  ini  bermacam-macam wujudnya 9 .
Korporasi merupakan istilah  yang  biasa  digunakan  oleh para  ahli  hukum  pidana  dan kriminologi untuk menyebut badan  hukum  ( rechtspersoon ),
legal  body  atau legal  person .
Secara  etimologis  tentang  kata korporasi  ( corporatie, Belanda) corporation (Inggris),
korporation (Jerman)  berasal  dari kata “ Corporation ” dalam bahasa latin  seperti  halnya  dengan  kata- kata  lain  yang  berakhiran  dengan “ tio ”,  maka  “ corporation sebagai kata  benda  ( substantium ),  berasal dari  kata  kata  kerja  “ corporate” , yang  banyak  dipakai  orang  pada jaman  abad  pertengahan/sesudah itu.
9 Wirjono  Prodjodikoro  sebagaimana  dikutip  oleh R.  Soerso, pengantar  ilmu  hukum, Sinar  Grafika, Jakarta, 2001, hlm,57.
Corporate sendiri  berasal dari  kata  “ corpus” (Indonesia  = badan)  yang  berarti  memberikan badan atau membadankan dengan demikian  maka  “ corporation ”  itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain
perkataan  badan  yang  dijadikan orang  badan  yang  diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai  lawan  terhadap  badan manusia,  yang  terjadi  menurut alam 10 .
Menurut  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas, PT  (yang  selanjutnya  disingkat UUPT) adalah badan hukum yang merupakan  persekutuan  modal, didirikan  berdasarkan  perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal  dasar  yang  terbagi  dalam saham, dan
memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam  Undang-undang  ini  dan peraturan pelaksanaannya.
Dengan demikian, PT mempunyai
karakteristik  yang  membedakan dengan  bentuk  lembaga  lainnya, yakni  PT  adalah  badan  hukum, dan pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari nilai saham  yang  diambilnya  dan  tidak meliputi  harta  kekayaan  pribadi pemegang  saham  (vide  Pasal  3 ayat  (1)  UUPT).  Dalam  ajaran hukum,  subyek  hukum  itu  terdiri dari natuurlijk  persoon  dan  recht persoon .  Atau  dengan  kata  lain, subyek  hukum  itu  terdiri  dari orang yang diartikan secara biologis, dan orang yang diartikan sebagai  badan  hukum.  Sebagai sebuah  badan  hukum,  PT  adalah sebuah kesatuan hukum atau legal entity  yang  dapat  dipersamakan dengan  orang,  dalam  hal  ini,  PT adalah  sebagai  subyek  hukum, yang  dapat  menyandang  hak  dan kewajiban.  Namun,  karena  PT tidak  dapat  bertindak  sendiri, maka dalam bertindak atau melakukan  perbuatan  hukum,  PT diwakili oleh Direksi yang
bertindak untuk dan atas nama PT
tersebut.  Direksi  wajib  dengan
itikad  baik,  kehati-hatian,  dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan PT untuk  kepentingan  dan  usaha  PT (vide Pasal 97 UUPT). Hubungan yang  timbul  antara  perseroan dengan  direksi  adalah  fiduciary duties,  yakni  tugas  yang  timbul dari suatu hubungan yang bersifat fiduciary  atau  kepercayaan  antara direksi  dengan  perseroan  yang dipimpinnya. Apabila direksi melakukan kesalahan dan kelalaian sehingga mengakibatkan perseroan  menderita  kerugian, maka  direksi  wajib  bertanggung jawab  secara  penuh  dan  pribadi dan  apabila  direksi  terdiri  dari  2 (dua)  orang  atau  lebih,  maka tanggung  jawab  itu  dibebankan secara  tanggung  renteng  (vide Pasal  97  ayat  (4)  jo.  ayat  (5) UUPT).  Dari  pengertian  di  atas, maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa perseroan itu dapat
dimintai pertanggungjawaban,
yang seharusnya meliputi pertanggungjawaban secara
perdata  maupun  secara  pidana.
Hal inilah yang mendasari timbulnya teori kejahatan korporasi. Dalam penjelasan
sebelumnya tentang subyek
hukum  telah  dinyatakan  bahwa korporasi merupakan subyek hukum  yang    baru  diatur  dalam hukum  pidana  Indonesia,  itupun tidak  dicantumkan  dalam  KUHP dan  Undang-Undang  No.  35
Tahun 2009 tentang
Narkotika.tetapi rumusan tersebut terdapat di luar (Undang-Undang) KUHP.  Korporasi  dalam  hal  ini sebelumnya  merupakan  konsep subyek  hukum  yang  terdapat dalam  hukum  pidana  kemudian konsep  ini  tumbuh  subur  hingga pada akhirnya bidang-bidang hukum  lain  di  luar  stelsel  hukum perdata sulit untuk tidak memperhatikan  eksistensi  badan hukum  tersebut  yang  dalam  hal ini termasuk hukum pidana 11 .
Korporasi  sebagai  pelaku
11 H. Setiyono, Kejahatan Korporasi , Ctk. Pertama, Averros  Press  &  Fakultas  Hukum  Unversitas Merdeka  Malang  &  Pustaka  Pelajar,  Malang &Yogyakarta, 2002, hlm. 9
tindak  pidana,  dalam  hukum positif sudah diakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana,  dan  dapat  dijatuhkan pidana. Tetapi pengaturan tentang korporasi  tidak  ditemukan  dalam KUHP  tetapi  dapat  dijumpai  di luar KUHP.
Korporasi merupakan subyek tindak pidana.
Penempatan  korporasi  sebagai subyek  hukum  pidana  sampai sekarang  masih  jadi  masalah, sehingga  timbul  sikap  pro  dan kontra.  Pihak  yang  tidak  setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: 12
a. Menyangkut masalah kejahatan,
sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya  terdapat  pada  persona alamiah.
b. Bahwa yang merupakan tingkah  laku  materiil,  yang merupakan syarat dapat dipidananya  beberapa  macam tindak  pidana,  hanya  dapat dilaksanakan  persona  alamiah (mencuri  barang,  menganiaya
12 Wiratmo, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Lukman Offset, Yogyakarta, 1979, hlm. 41
orang, perkosaan, dan sebagainya)
c. Bahwa  pidana  dan  tindakan yang berupa merampas kebebasan  orang  tidak  dapat dikenakan  pada  orang  yang tidak bersalah.
d. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan  sendirinya  mungkin menimpa  pada  orang  yang tidak bersalah.
Bahwa  di  dalam  praktik tidak  mudah  untuk  menentukan norma-norma  atas  dasar  apa  yang dapat diputuskan, apakah pengurus  saja  atau  korporasi  itu sendiri  atau  kedua-duanya  harus dituntut dan dipidana.
Undang-Undang  No.  35 tahun  2009  tentang  Narkotika belum  efektif  dalam  penerapan sanksi pidana bagi korporasi yang memproduksi  Narkotika,  bagi korporasi yang melakukan kejahatan dimaksud, selain dikenakan  pidana  pokok  yaitu pidana  denda  sebesar  dua  kali pidana  denda  berdasarkan  Pasal 113,  Pasal  115,  Pasal  120,  dan Pasal  135.  Implementasi  dari Undang-Undang
Nomor 35
Tahun  2009  tentang  Narkotika belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal itu dapat dilihat dari  berbagai  ketentuan  pasal didalam  undang-undang  tersebut yang belum diterapkan. Ketentuan yang belum diterapkan atau dilaksanakan tersebut meliputi berbagai hal dimulai dari fungsi kelembagaan yang mencakup fungsi sosialisasi, penyelidik,  dan  penyidik,  dan pada  pasal  lainnya  seperti  fungsi rehabilitasi  yang  memang  tidak bisa  sama  sekali  dipergunakan oleh  karena  tidak  adanya  pusat rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Kabupaten / Kota;
Hambatan  yang  dihadapi dalam penegakkan hukum terhadap produsen Narkotika sejak  lahirnya  Undang-Undang No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  ada  satu  lembaga  lain yang  juga  berperan  yakni  BNN bahkan  diberikan  porsi  besar dalam  melakukan  penyidikan.
Komitmen
penanggulangan penyalahgunaan
narkoba
merupakan  tugas  dan  kewajiban yang  dilakukan  Polri  dan  Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  dalam memerangi sindikat narkoba
selama ini dinilai belum memberikan hasil maksimal.
Ironis,  sebab  dalam  penindakan kasus kejahatan narkobapun terbukti terjadi kompromi- kompromi yang mengandung suap.  Sejak  dari  penangkapan sampai  proses  penyidikan  di kepolisian  sudah  biasa  terjadi tawar-menawar  dalam  penerapan pasal. Sementara negosiasi penerapan  hukuman  pun  juga kerap terjadi di bawah meja antara terdakwa,  jaksa  dan  hakim.  Tak kurang di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung pun memberikan keringanan hukuman
kepada  terpidana  mati  Penegakan hukum masih belum sesuai terhadap  bandar  atau  produsen narkoba, banyak eksekusi hukuman  mati  terhadap  bandar besar narkoba tetapi tidak
dilaksanakan segera oleh
Kejaksaan  Agung  serta  ketidak
konsistenan  penegakan  hukum terhadap  usaha  pemberantasan narkoba.

## A. Penutup
1. Undang-Undang  No.  35  tahun 2009  tentang  Narkotika  belum efektif  dalam  penerapan  sanksi pidana bagi korporasi yang memproduksi Narkotika, bagi korporasi yang melakukan kejahatan dimaksud, selain dikenakan  pidana  pokok  yaitu pidana  denda  sebesar  dua  kali pidana  denda  berdasarkan  Pasal 113,  Pasal  115,  Pasal  120,  dan Pasal  135.  Implementasi  dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika  belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. 2. Dalam  penindakan  kasus  kejahatan
narkoba terbukti terjadi kompromi-kompromi yang
mengandung  suap.  Sejak  dari penangkapan sampai proses penyidikan  di  kepolisian  sudah biasa terjadi tawar-menawar dalam penerapan pasal.
Sementara  negosiasi  penerapan hukuman pun juga kerap terjadi di bawah  meja  antara  terdakwa, jaksa dan hakim.
DAFTAR PUSTAKA Gatot Supramono, Hukum narkoba
Indonesia ,  Djembatan,  Jakarta, 2004
H.  Setiyono, Kejahatan  Korporasi ,  Ctk.
Pertama, Averros Press & Fakultas Hukum Unversitas
Merdeka  Malang  &  Pustaka Pelajar,  Malang  &Yogyakarta, 2002 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara PidanaMakarao, Taufik, et.al
Tindak  Pidana  Narkotika .  Ghalia
Indonesia. Jakarta, 2003. Muchlis Catio, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan  Pendidikan, Badan Narkotika Nasioanl, Jakarta, 2006 Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  yang mempengaruhi Penegakan Hukum ,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2010, _____, kegunaan  sosiologi  hukum  bagi kalangan hukum, Alumni, Jakarta,
1981
Undang-Undang  No.  35  tahun  2009
tentang Narkotika
Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip
oleh  R.  Soeroso, Pengantar  Ilmu
Hukum, Sinar  Grafika,  Jakarta,
2001