Evi  Purnama  Wati,  Analisa  Yuridis  Tentang  Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, halaman 42-56

## ANALISA YURIDIS TENTANG STATUS
KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA
Evi Purnama Wati, Fakultas Hukum Universitas Palembang Email:evipurnamawatiplg@gmail.com

## ABSTRACT
The citizenship status of a child born of a mixed marriage under Law No. 12 of 2006 on Indonesian Citizenship is a positive enlightenment, since the Act allows for limited dual citizenship for a child of mixed marriage, up to the age of 18 years, the child is entitled to choose citizenship which  he  wanted  and  given  time  to  think  for  3  years.  Whereas  in  Law  Number  62  Year  1958  on Citizenship, the Status of the nationality of a child follows the citizenship of his father. Limitation on the rights and obligations of a child born of a mixed marriage under Law Number 12 of 2006 on Indonesian Citizenship is to have the  same rights and obligations that a person of a citizen with a dual  citizenship  status  is  legally  recognized  as  being  citizen  in  both  countries:  Indonesian  Citizen and  Foreigners.  Since  he  is  a  resident  of  both  countries,  the  inherent  rights  due  to  his  citizenship must also be fully provided by the state and the state shall not limit his rights as a citizen of both countries.
Keywords: Nationality; Mixed Marriage; Child.

## A B S T R A K
Status  kewarganegaraan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran  menurut  Undang Undang  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan  Indonesia  adalah  memberikan pencerahan  yang  positif,  karena  Undang  –  Undang  ini  mengizinkan  kewarganegaraan  ganda terbatas  untuk  anak  hasil  perkawinan  campuran,  sampai  batas  umur  18  Tahun,  maka  anak  berhak memilih kewarganegaraan yang diinginkannya dan diberikan waktu untuk berpikir selama 3 tahun. Sedangkan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  62  Tahun  1958  tentang  Kewarganegaraan,  Status kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Batasan hak dan kewajiban anak yang lahir  dari  perkawinan  campuran  menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  Indonesia  adalah  Mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  yaitu  Seseorang warga  negara  berstatus  kewarganegaraan  ganda  terbatas  secara  hukum  diakui  kebaradaannya sebagai  warga  negara  di  kedua  negara  yaitu  Warga  Negara  Indonesia  dan  Warga  Negara  Asing. Oleh  karena  ia  adalah  warga  di  kedua  negara,  maka  hak-hak  yang  melekat  karena  status kewarganegaraannya  harus  juga  diberikan  secara  utuh  oleh  negara  dan  negara  tidak  boleh membatasi hak-haknya sebagai warga negara dari kedua negara.

## Kata Kunci: Kewarganegaraan; Perkawinan Campuran;  Anak

## I. PENDAHULUAN A.  Latar Belakang
Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat.  Globalisasi  Informasi,  ekonomi, pendidikan dan transportasi
telah menggugurkan  stigma  bahwa  kawin  campur
adalah  perwakinan  antara  expatariat  kaya dengan orang Indonesia.
Menurut  survey  yang  dilakukan  oleh Mixed  Couple  Club ,  jalur  perkenalan  yang membawa pasangan yang berbeda kewarganegaraan  menikah  antara  lain  adalah perkenalan  melalui  Internet,  kemudian  bekas
Evi  Purnama  Wati,  Analisa  Yuridis  Tentang  Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, halaman 42-56
teman  kerja/bisnis,  berkenalan  saat  berlibur, bekas teman sekolah/kuliah dan sahabat pena. Perkawinan  campur  juga  terjadi  pada  Tenaga Kerja  Indonesia  dengan  Tenaga  Kerja  dari Negara  Asing.  Salah  satu  contoh: Titi  Dj dan Hendrawan ,  atlet  bulu  tangkis  yang  menjadi kebanggaan  bangsa  Indonesia,  mungkin sebagian  kecil  dari  ratusan  contoh  bahkan ribuan  kasus  diskriminasi  terhadap  "warga negara"  yang  dianggap  asing  atau  "anak  tiri" oleh  negaranya  untuk  memperoleh  status hukum  anak.  Dengan  terjadinya  banyak perkawinan  campur  ini  di  Indonesia  yang berdasarkan dengan hukum ( rechtstaat ) sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan  campur  ini  diakomodir  dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.
Dewasa ini sedang semaraknya pernikahan  beda  Negara  dikalangan  selebritis terutama di Indonesia.Perkawinan beda Negara  bukan  hal  yang  mudah  untuk dilaksanakan tetapi bukan juga hal yang susah untuk  dilaksanakan  oleh  pasangan  yang memilih menikah dengan warga Negara asing atau WNA sebenarnya bukan hanya dikalangan  selebritis  saja  yang  maraknya menikah  beda  Negara  mungkin  karena mereka  banyak  disorot  oleh  masyarakat  jadi apa  yang  mereka  lakukan  menjadi  konsumsi publik,  tetapi  rakyat  biasa  pun  tidak  lepas menikah  dari  yang  namanya  menikah  beda Negara.
Dalam perundang-undangan di Indonesia,
perkawinan campuran didefenisikan  dalam  Undang-undang  Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 57:
“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran  dalam  Undang-undang  ini  ialah perkawinun  antura  dua  orang  yang  di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaaan kewarganegaraan Indonesia.”
Sebelum Undang-undang perkawinan tersebut keluar,  di  Indonesia  berlaku  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Sipil  Ordonasi  Perkawinan Indonesia,  Kristen,  Jawa,  Minahasa,  dan Ambon  ( Huwelijke  ordinantie  voor  Christen Indonesiece  Java  Minahasaen,  Amboina )
staatblad  1933  Nomor  74  jo  36–607  jo  L.N 1846 No. 136 ini disingkat H.O.C.L Peraturan Perkawinan Campuran, staatblad 1898 Nomor 158  dan  undang-undang  Percatatan  nikah, talak,  dan  rujuk,  lembaran  Negara  1954 Nomor  32  serta  Peraturan-peraturan  menteri agama mengenai pelaksanaannya.Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran  antara  warga  Negara  Indonesia dengan  warga  Negara  asing,  mengacu  pada Undang-undang  kewarganegaraan  Nomor.  62 Tahun  1958.  Seiring  berjalannya  waktu Undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodirkepentingan  para  pihak  dalam perkawinan campuran, terutama untuk perlindungan istri dan anak.
Barulah  pada  11  Juli  2006,  DPR mengesahkan undang-undang Kewarganegaraan  yang  baru  yaitu  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2006  dengan lahirnya undang-undang ini disambut gembira oleh  sekelompok  kaum  ibu  yang  menikah dengan  warga  Negara  asing,  walaupun  pro dan  kontra  masih  saja  timbul,  namun  secara garis  besar  Undang-undang  tersebut  yang memperbolehkan  dwi  kewarganegaraan  ini sudah memberikan pencerahan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.
Persoalan  yang  rentan  dan  sering timbul  dalam  perkawinan  campuran  adalah masalah  kewarganegaraan  anak.  Undang- undangtentang  kewarganegaraan  yang  lama menganut  prinsip  kewarganegaraan  tunggal, sehingga  anak  yang  lahir  dari  perkawinan campuran hanya memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang- undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti  adalah  kewarganegaraan  ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila  di  kemudian  hari  perkawinan  orang tua  pecah,  tentu  ibu  kesulitan  mendapat pengasuhan  anaknya  yang  warga  Negara asing.
Dengan lahirnya Undang-undang Kewarganegaraan  tersebut,  sangat  menarik untuk  dikaji  bagaimana  pengaruh  lahirnya undang-undang tersebut terhadap status
Evi  Purnama  Wati,  Analisa  Yuridis  Tentang  Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, halaman 42-56
kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran. Oleh karena itu,  apabila hukum  di Indonesia  dan  terutama  Islam  mengatur masalah  perkawinan  dengan  amat  teliti  dan terperinci, untuk mendapatkan garis keturunan  dan  membawa  umat  manusia khususnya anak berkehormatan, sesuai kedudukannya  yang  amat  mulia  ditengah- tengah mahluk Tuhan.
Meskipun demikian, hukum perkawinan bagi bangsa Indonesia memperoleh jaminan tetap berlaku
sebagaimana dapat dipahami dengan jelas dari undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  di  dalam  pasal  2  ayat  1 menyatakan  :  perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaan  itu.  Hal  ini  sejalan pula  dengan  jaminan  pada  pasal  29  UUD 1945  yang  bersumber  kepada  sila  ketuhanan Yang  Maha  Esa  pada  dasar  falsafah  Negara Pancasila.
Mengingat  peranan  hidup  bersama sangat  penting  bagi  tegak  dan  sejahteranya masyarakat,  maka  Negara  membutuhkan  tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama  ini  dan  peraturan-peraturan  inilah yang  menimbulkan  pengertian  perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang  perempuan  yang  memenuhi  syarat- syarat  yang  termasuk  dalam  peraturan tersebut.
Ada  beberapa  pasangan  baik  itu perempuan  atau  laki-laki  yang  menikah dengan  Warga  Negara  Asing,  terutama  untuk wanita  biasanya  jika  seseorang  wanita menikah  dengan  Warga  Negara  Asing,  kita ambil contoh wanita Warga Negara  Indonesia berada di Negara Amerika dan melangsungkan  perkawinan  dengan  laki-laki Warga Negara Amerika maka sah perkawinan tersebut  karena  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  di dalam  pasal  56  ayat  1  yang  menyatakan: Perkawinan  di  Indonesia  antara  dua  orang warga  negara  Indonesia  atau  seorang  warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut hukum  yang  berlaku  di  Negara  dimana
perkawinan  itu  di  langsungkan  dan  bagi warga  Negara  Indonesia  tidak  melanggar ketentuan Undang- undang ini.
Anak-anak  yang  lahir  dari  hasil perkawinan  campuran  adalah  kelompok  yang rentan,  di  mana  diperlukan  perlakuan  khusus akibat keadaannya itu. Berbagai perlindungan yang  seyogianya  diberikan  kepada  anak warga Negara Indonesia telah dicoba dirancang  seperti  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  di  dalam Pasal  29  Ayat  3  dalam  hal  putusnya perkawinan  akibat  perceraian,  diatur  adanya kemungkinan bagi Negara melalui pengadilan negeri  atas  permohonan  ibu  warga  Negara Indonesia  untuk  mengganti  kewarganegaraan asing  anak  menjadi  warga  kewarganegaraan anak dalam
pengaturan status kewarganegaraan  anak  hasil  perkawinan campuran di dalam undang-undang kewarganegaraan  yang  baru  yaitu  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan Indonesia.
Adapun  asas-asas  yang  terkandung didalam  Undang  -  Undang  Nomor  12  Tahun 2006  tentang  kewarganegaraan  Indonesia adalah :
1. Asasius  sanguinis ( law  of  the  blood )
adalah asas yang menentukan kewarganegaraan  seseorang  berdasarkan keturunan  bukan  berdasarkan  negara tempat kelahiran;
2. Asas  ius  soli ( law  of  the  soil )  secara terbatas  adalah  asas  yang  menentukan kewarganegaraan  seseorang  berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan  terbatas  bagi  anak-anak sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Asas  kewarganegaraan  tunggal  adalah asas vang menentukan satu
kewarganegaraan bagi setiap orang;
4. Asas  kewarganegaraan  ganda  terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan  ganda  bagi  anak-anak
Evi  Purnama  Wati,  Analisa  Yuridis  Tentang  Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, halaman 42-56
sesuai  ketentuan  yang  diatur  dalam undang-undang ini. 1
Undang-Undang  ini  pada  dasarnya tidak  mengenal  kewarganegaraan  ganda ( bipatride ) ataupun ( apatride ). Kewarganegaraan  ganda  yang  diberikan kepada  anak  dalam  Undang-Undang  ini merupakan suatu pengecualian.
Adapun beberapa undang-undang yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia tentang  kewarganegaraan  sejak  Proklamasi Kemerdekaan  Republik  Indonesia  sampai sekarang :
1. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1946 tentang  Warga  Negara  dan  Penduduk Negara;
2. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1974 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946; 3. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1947 tentang Perpanjangan Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung Dengan KewarganegaraanIndonesia; 4. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1948 tentang  Perpanjangan  Waktu  Lagi  Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung
Dengan KewarganegaraanIndonesia; 5. Undang-Undang  Nomor  62  Tahun  1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1976 tcntang  Perubahan  Pasal  18  Undang- Undang  Nomor  62  Tahun  1958  tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. 2
B . Permasalahan
Dari  latar  belakang  tersebut  di  atas, maka  dapat  dirumuskan  dua  permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :
1. Bagaimana  status  kewarganegaraan  anak yang  lahir  dari  perkawinan  campuran menurut Undang-undang Nomor 12
1 Hadi  Setia  Tunggal., Tanya  Jawab Kewarganegaraan Baru Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 , Harvarindo, 2006, hlm.11.
2 Ibid , hlm. 4.
Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan Indonesia?
2. Bagaimanakah  batasan-batasan  hak  dan kewajiban anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia?

## C.  Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui status
kewarganegaraan  anak  hasil  perkawinan campuran  sebelum  dan  sesudah  lahirnya Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2006.
2. Untuk mengetahui pengaturan dan batasan-batasan  hak  dan  kewajiban  yang diberikan  oleh  Negara  terhadap  anak tersebut.

## D.  Metode Penelitian
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Normatif;
1.  Sumber Data Penelitian  ini  hanya  menggunakan data  sekunder  baik  yang  berupa bahan-bahan primer, seperti Undang-Undang, peraturan- peraturan  yang  ada  kaitan  dengan yang  lainnya,  dan  bahan  hukum sekunder,  seperti  karya  ilmiah, buku, majalah atau surat kabar dan lain-lain  yang  relevan  dengan penelitian ini;
2.  Teknik Pengumpulan Data
a. Study  pustaka  ( library  research ), yaitu  teknik  pengumpulan  data yang dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur,
dokumen-dokumen,  dan  peraturan perundang-undangan  yang  terkait dengan penelitian ini.
b. Penelitian lapangan ( field research ), yaitu penelitian langsung dengan interview (wawancara)  kepada  pada  pihak Pengadilan  Negeri  Palembang  dan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Palembang
(responden),  hal  ini  diharapkan
Evi  Purnama  Wati,  Analisa  Yuridis  Tentang  Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, halaman 42-56
akan diperoleh data yang memadai dari masalah-masalah yang diteliti,
untuk mencapai dan mengumpulkan data yang dibutuhkan  yang  berguna  dalam penyusunan penelitian ini.
3.   Metode Pendekatan Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah : Metode  pendekatan  sosiologis/empiris yaitu  meninjau  dan  membahas  objek penelitian  dengan  penekanan  pada landasan historis pada objek penelitian dengan  tidak  bermaksud  menguji hipotesis.
4.  Teknik  pengolahan  data  dilakukan dengan menerapkan analisis isi terhadap  data  tekstular  dan  kualitatif terhadap data lapangan yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

## II. PEMBAHASAN
A. Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-undang No 12 Tahun 2006 I. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor62 Tahun 1958
a. Landasan  UUD  Sementara  1950  dan mengacu Staat - Blaad 1910 - 296;
b. Asasius sangunis ;
c. Mengakui  kewarganegaraan  ganda terbatas pada anak - anak pada usia 18 tahun;
d. Mensyaratkan  SBKRI  untuk  WNI keturunan;
e. Perkawinan Ibu WNI menikah dengan Pria WNA otomatis jadi WNA;
f. Anak  hasil  perkawinan  ibu  WNI dengan  pria  WNA  adalah  otomatis WNA;
1.  Permasalahan Dalam Perkawinan Campuran
a.      Pria  Warga  Negara  Asing  (WNA) menikah  dengan  Wanita  Warga  Negara
Indonesia  (WNI).Berdasarkan  pasal  8 Undang-Undang  Nomor  62  Tahun  1958,
seorang perempuan warga negara Indonesia  yang  menikah  dengan  seorang warga  Negara  asing  bisa  kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan  untuk  itu,  kecuali  apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut.
b  menjadi  tanpa  kewarganegaraan.  Apabila suami  WNA  bila  ingin  memperoleh kewarganegaraan  Indonesia  maka  harus memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan bagi  WNA  biasa.  Karena  sulitnya mendapat  izin  tinggal  di  Indonesia  bagi laki-laki WNA sementara istri  WNI tidak bisa  meninggalkan  Indonesia  karena  satu dan  lain  hal  (faktor  bahasa,  budaya. keluarga  besar,  pekerjaan  pendidikan,dll) maka  banyak  pasangan  hidup  dalam keterpisahan;
b.  Wanita Warga Negara Asing (WNA)  yang menikah  dengan  Pria  Warga  Negara Indonesia (WNI).Indonesia menganut asas  kewarganegaraan  tunggal  sehingga berdasarkan  pasal  7  Undang-undang
Nomor  62  Tahun  1958  apabila  seorang perempuan  WNA  menikah  dengan  pria WNI, ia dapat
memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang  sama  ia  juga  harus  kehilangan kewarganegaraan  asalnya.  Permohonan untuk  menjadi  WNI  pun  harus  dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan,  bila  masa  itu  terlewati,  maka pemohonan  untuk  menjadi  WNI  harus mengikuti  persyaratan  yang  berlaku  bagi WNA  biasa.  Untuk  dapat  tinggal  di Indonesia  perempuan  WNA  ini  mendapat sponsor  suami  dan  dapat.  memperoleh izin  tinggal  yang  harus  diperpanjang setiap  tahun  dan  memerlukan  biaya  serta waktu  untuk  pengurusannya.  Bila  suami meninggal,  maka  ia  akan  kehilangan sponsor  dan  otomatis  keberadaannya  di Indonesia  menjadi  tidak  jelas  Setiap  kali melakukan perjalanan keluar negeri memerlukan rentry permit yang permohonannya  harus  disetujui  suami sebagai  sponsor.  Bila  suami  meninggal
Evi  Purnama  Wati,  Analisa  Yuridis  Tentang  Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, halaman 42-56
tanah  hak  milik  yang  diwariskan  suami harus  segera  dialihkan  dalam  waktu  satu tahun.  Seorang  wanita  WNA  tidak  dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan.  Bila  dengan  sponsor  suami hanya  dapat  bekerja  sebagai  tenaga sukarela.  Artinya  sebagai  istri/ibu  dari WNI,  perempuan  ini  kehilangan  hak berkontribusi  pada  pendapatan  rumah tangga.
2.  Anak hasil Perkawinan Campuran
Indonesia menganut asas
kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 62 Tahun 1958 :
“Anak  yang  belum  berumur  18  tahun  dan belum  kawin  yang  mempunyai  hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia  setelah  ia  bertempat  tinggal  dan berada  di  Indonesia.  Keterangan  tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarga-negaraan Republik  Indonesia  menjadi  tanpa  kewarga- negaraan.”
Dalam ketentuan
Undang-undang
kewarganegaraan  ini,  anak  yang  lahir  dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara  Indonesia  dan  bisa  menjadi warganegara asing :

## a. Menjadi Warganegara Indonesia
Apabila  anak  tersebut  lahir  dari perkawinan  antara  seorang  wanita  warga negara  asing  dengan  pria  warga  negara Indonesia  (pasal  1  huruf  b  Undang-undang
Nomor 62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan  anak  mengikuti  ayahnya, kalaupun Ibu dapat
memberikan kewarganegaraannya,  si  anak  terpaksa  harus kehilangan  kewarganegaraan  lndonesianya. Bila  suami  meninggal  dunia  dan  anak  masih dibawah  umur,  tidak  jelas,  apakah  istri  bisa menjadi  wali  bagi  anak-anaknya  yang menjadi  WNI  di  Indonesia.  Bila  suami  (yang
herstatus  pegawai  negeri)  meningggal  tidak jelas  apakah  istri  (WNA)  dapat  memperoleh pensiun  suami  karena  birokrasi  proses pengalihan gaji pensiun.
b.   Menjadi Warga Negara Asing
Apabila  anak  tersebut  lahir  dari perkawinan antara seorang wanita warganegara  Indonesia  dengan  warganegara asing.  Anak  tersebut  sejak  lahirnya  dianggap sebagai  warga  negara  asing  sehingga  harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya,  dan  dibuatkan  kartu  izin  Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang  dan  biaya  pengurusannya  tidak murah.  Dalam  hal  terjadi  perceraian,  akan sulit  bagi  ibu  untuk  mengasuh  anaknya, walaupun  pada  pasal  3  Undang-undang Nomor  62  Tahun  1958  dimungkinkan  bagi seorang  ibu  WNI  yang  bercerai  untuk memohon  kewarganegaraan  Indonesia  bagi anaknya  yang  masih  di  bawah  umur  dan berada  dibawah  pengasuhannya,  namun dalam  praktek  hal  ini  sulit  dilakukan.  Masih terkait  dengan  kewarganegaraan  anak,  dalam Undang-undang  Nomor  62  Tahun  1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan  hilangnya  kewarganegaraan anakanaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18  tahun  atau  belum  menikah).  Hilangnya kewarganegaraan  ibu,  juga  mengakibatkan kewarganegaraan  anak  yang  belum  dewasa (belum  berusia  18  tahun/  belum  menikah) menjadi  hilang  (apabila  anak  tersebut  tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya).

## II.      Menurut  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2006
a. Landasan Perubahan UUD 1945;
b. Asas campuran ius soli dan ius sangunis ;
c. SBKRI  (Surat  Bukti  Kewarganegaraan Republik Indonesia) tidak diperlukan;
d. Perempuan  Warga  Negara  Indonesia (WNI)  menikah  dengan  pria  Warga Negara  Asing  (WNA)  tidak  otomatis  jadi WNA;
e. Anak  Perkawinan  ibu  WNI  dengan  Pria WNA adalah WNI sampai usia 18 tahun.
Evi  Purnama  Wati,  Analisa  Yuridis  Tentang  Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, halaman 42-56
1. Pengaturan  Mengenai  Anak  Hasil Perkawinan Campuran .
Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia  Nomor  12  Tahun  2006    memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu :
1. Asasius sanguinis ( law of the blood ).
2. Asas  ius  soli ( law,  of  the  soil )  secara terbatas.
3. Asas kewarganegaraan tunggal.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas. Undang-Undang  ini  pada  dasamya tidak  mengenal  kewarganegaraan  ganda  ( bi- patride )  ataupun  tanpa  kewarganegaraan  ( a- patride ). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini  merupakan  suatu  pengecualian.Mengenai hilangnya  kewarganegaraan  anak,  maka hilangnya  kewarganegaraan  ayah  atau  ibu (apabila  anak  tersebut  tidak  punya  hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebahkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.
Selain  asas  tersebut  diatas,  beberapa asas  khusus  juga  yang  menjadi  dasar penyusunan
Undang-Undang
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu :
a. Asas  kepentingan  nasional  adalah yang  mencantumkan  bahwa  peraturan kewarganegaraan mengutamakan
kepentingan  nasional  Indonesia,  yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sehagai negara
kesatuan  yang  memiliki  cita-cita  dan tujuannya sendiri;
b. Asas  perlindungan  maksimum  adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan  penuh  kepada  setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri;
c. Asas  persamaan  di  dalam  hukum  dan pemerintahan adalah asas yang menentukan  bahwa  setiap  Warga
Negara Indonesia mendapatkan
perlakuan  yang  sama  dalam  hukum dan pemerintahan;
d. Asas  kebenaran  substantif  adalah prosedur  pewarganegaraan  seseorang tidak  hanya  bersifat  administratif, tetapi  juga  disertai  substansi  dan syarat-syarat  permohonan  yang  dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya; e. Asas  non  diskriminatif  adalah  asas yang tidak membeda-bedakan perlakuan  dalam  segala  hal  ikhwal yang  berhuhungan  dengan  warga negara  atas  dasar  suku,  ras,  agama, golongan, jenis kelamin dan gender;
f. Asas  pengakuan  dan  penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia  adalah asas  yang  dalam  segala  ikhwal  yang berhubungan  dengan  warga  negara harus  menjamin,  melindungi,  dan memuliakan  hak  asasi  manusia  pada umumnya dan  hak warga negara pada khususnya;
g. Asas keterbukaan asas yang menentukan  bahwa  dalam  segala  hal ikhwal  yang  berhubungan  dengan warga  negara  harus  dilakukan  secara terbuka;
h. Asas  publisitas  adalah  asas  yang menentukan  bahwa  seseorang  yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan  Republik  Indonesia diumumkan  dalam  Berita  Negara Republik Indonesia agar masyarakatmengetahuinya. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak,  maka
hilangnya  kewarganegaraan  ayah  atau ibu  (apabila  anak  tersebut  tidak  punya hubungan  hukum  dengan  ayahnya)  tidak secara
otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.
2.    Kewarganegaraan  Ganda  Pada  Anak Hasil Perkawinan Campuran
Berdasarkan  Undang-undang  ini  anak yang  lahir  dari  perkawinan  seorang  wanita WNI  dengan  pria  WNA,  maupun  anak  yang lahir  dari  perkawinan  seorang  wanita,  WNA dengan  pria  WNI,  sama-sama  diakui  sebagai warga  negara  Indonesia.  Anak  tersebut  akan berkewarganegaraan  ganda,  dan  setelah  anak
Evi  Purnama  Wati,  Analisa  Yuridis  Tentang  Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, halaman 42-56
berusia  18  tahun  atau  sudah  kawin  maka  ia harus  menentukan  pilihannya.  Pernyataan untuk  memilih  tersebut  harus  disampaikan paling  lambat  3  (tiga)  tahun  setelah  anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.
Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan  terobosan  baru  yang  positif  bagi anak-anak  hasil  dari  perkawinan  campuran. Namun  perlu  ditelaah,  apakah  pemberian kewaranegaraan ini akan menimbulkan permasalahan  baru  di  kemudian  hari  atau tidak.  Memiliki  kewarganegaraan  ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.
Indonesia  memiliki  sistem  hukum perdata  internasional  peninggalan  Hindia Belanda. Dalam hal status personal  Indonesia menganut  asas  konkordasi,  yang  antaranya tercantum  dalam  Pasal  16  A.B.  (mengikut) pasal  6  AB  Belanda,  yang  disalin  lagi  dari pasal  3 Code  Civil Perancis.  Berdasarkan pasal  16  AB  tersebut  dianut  prinsip nasionalitas  untuk  status  personal.  Hal  ini berarti warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai  hal-hal  yang terkait  dengan  status  personalnya,  tetap berada  di  bawah  lingkungan  kekuasaan hukum nasional Indonesia, sebaliknya, menurut  jurisprudensi,  maka  orang-orang asing  yang  berada  dalam  wilayah  Republik Indonesia  dipergunakan  juga  hukum  nasional mereka  sepanjang  hal  tersebut  masuk  dalam bidang  status  personal  mereka.  Dalam jurisprudensi  Indonesia  yang  termasuk  status personal  antara  lain  perceraian,  pembatalan perkawinan,  perwalian  anak-anak,  wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan  hukum,  soal  nama,  soal  status anak-anak yang dibawah umur.
Bila  dikaji  dari  segi  hukum  perdata internasional,  kewarganegaraan  ganda  juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan  status  personal  yang  didasarkan pada  asas  nasionalitas,  maka  seorang  anak berarti  akan  tunduk  pada  ketentuan  negara nasionalnya.  Bila  ketentuan  antara  hukum negara  yang  satu  dengan  yang  lain  tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana  bila  ada  pertentangan  antara hukum  negara  yang  satu  dengan  yang  lain,
lalu  pengaturan  status  personal  anak  itu  akan mengikuti  kaidah  negara  yang  mana.  Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar  asas  ketertiban  umum  (ketertiban umum  dapat  diartikan  sebagai  sendi-sendi asas  hukum  nasional  sang  hakim).  Pada ketentuan  negara  yang  lain.  Sebagai  contoh adalah dalam hal perkawinan, menurut hukum Indonesia, terdapat syarat yang perlu dipenuhi yaitu:
1. Syarat  materiil  adalah  syarat  yang menyangkut  pribadi  calon  mempelai dan larangan-larangan menikah;
2. Syarat  formiil  adalah  syarat  yang menyangkut  formalitas  yang  harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat formiil
biasanya terkait dengan urusan administrasi perkawinan.
Ketika  seorang  anak  yang  belum berusia 18 tahun hendak menikah, maka harus memenuhi  kedua  syarat  tersebut.  Syarat materiil  harus  mengikuti  hukum  Indonesia sedangkan  syarat  formiil  mengikuti  hukum tempat  perkawinan  dilangsungkan.  Misalkan anak  tersebut  hendak  menikahi  pamannya sendiri  (hubungan  darah  garis  lurus  ke  atas), berdasarkan  syarat  materiil  hukum  Indonesia hal tersebut dilarang (pasal 8 Undang-undang Nomor  I  Tahun  1974),  namun  berdasarkan hukum dari negara pemberi kewarganegaraan yang  lain,  hal  tersebut  diizinkan,  lalu ketentuan mana yang harus diikutinya.
B. Batasan  Hak  dan  Kewajiban  Anak Hasil  Perkawinan  Campuran  Menurut Undang-undang  Nomor  12  tahun  2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia
Pada waktu Republik Indonesia diproklamasikan  pada  17  Agustus  1945, Negara Republik Indonesia
belum mempunyai  Undang-Undang  Dasar.  Sehari kemudian  pada  tanggal  18  Agustus  1945 Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia mengesahkan  Undang-Undang  Dasar  1945. Mengenai  soal  kewarganegaraan  Undang- Undang  Dasar  1945  dalam  pasal  26  ayat  (1) menentukan  bahwa  “yang  menjadi  warga
Evi  Purnama  Wati,  Analisa  Yuridis  Tentang  Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, halaman 42-56
negara  adalah  orang-orang  bangsa  Indonesia asli  dan  orang-orang  bangsa  lain  yang disahkan  dengan  Undang-Undang  sebagai warga negara”, sedangkan ayat (2) menyebutkan  bahwa  “syarat-syarat  yang mengenai  kewarganegaraan  ditetapkan  oleh Undang-Undang".  Perumusan  yang  demikian didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  bangsa Indonesia  asli  yang  menjadi  warga  negara Indonesia,  namun  bagi  mereka  keturunan asing  dapat  pula  menjadi  warga  negara  yang diatur  dalam  Undang-Undang.  Sebab  tidak lazim masalah kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang  Dasar  dan  pada  waktu penyusunan  Undang-Undang  Dasar  telah dijelaskan  bahwa  hal  tersebut  diatur  dalam Undang-Undang  biasa.  Karena  itu  bagi mereka yang menjadi warga negara Indonesiaselama  mereka  mengakui  Indonesia sebagai  tanah  airnya  dan  bersikap  setia  pada Negara Republik Indonesia demikian penjelasan pasal 26 tersebut.
Segala  hukum  pokok  yang  mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, yaitu.
1. Hukum  perdata  dan  hukum  dagang, begitu  pula  hukum  pidana  beserta hukum acara perdata dan pidana, harus diletakkan  dalam  kitab-kitab  undang- undang yang dikodifikasi;
2. Untuk  golongan  bangsa  Eropa  yang dianut (dicontoh) perundang- undangan  yang  berlaku  di  negeri Belanda (asas konkordasi)
3. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan  timur  asing  (Tionghoa,  Arab  dan sebagainya)  jika  ternyata  "kebutuhan untuk kemasyarakatan"
mereka menghendakinya,  dapatlah  peraturan- peraturan untuk bangsa eropa dinyatakan  berlaku  bagi  mereka,  baik seutuhnya maupun dengan perubahan- perubahan  dan  juga  diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di  kalangan  mereka,  dan  boleh diadakan  pernyimpangan  jika  diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka;
4. Orang  Indonesia  asli  dan  orang  timur asing sepanjang mereka belum ditundukkan  dibawah  suatu  peraturan bersama dengan bangsa eropa diperbolehkan  "menundukkan  diri" ( onderwerpen )  pada  hukum  yang berlaku untuk bangsa Eropa.
Penundukan  ini  boleh  dilakukan  baik secara  umum  maupun  secara  khusus hanya  mengenai  suatu  perbuatan tertentu saja;
5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia  ditulis  di  dalam  Undang- Undang,  bagi  mereka  itu  akan  tetap berlaku hukum  yang sekarang berlaku bagi mereka yaitu; hukum adat. Sebagai  pelaksanaan  dari  pasal  26 tersebut,  maka  pada  tanggal  10  April  1946 diundangkan  Undang-Undang  Nomor 3 Tahun  1946.  Undang-Undang  ini  kemudian beberapa  kali  mengalami  perubahan  dengan Undang-tJndang  Nomor  6  dan  Nomor  8 Tahun  1947.  Kalau  diperhatikan  Undang- Undang tersebut akan menyatakan bahwa asas kewarganegaraan  yang dianut adalah asas ius soli .  Ini  dapat  dilihat  dari  rumusan  dari  pasal 1 huruf a, warga negara Indonesia ialah orang yang  asli  dalam  daerah  Negara  Indonesia. Istilah  “dalam  daerah  Negara  Indonesia” menunjukkan pemakaian asas ius soli . Begitu pula  dengan  huruf  b  menyatakan,  bahwa orang  peranakan  yang  lahir  dan  bertempat tinggal di  Indonesia paling sedikit untuk lima tahun  terakhir  dan  berturut-turut  serta berumur  21  tahun  adalah  warga  negara Indonesia,  kecuali  kalau  ia  menyatakan keberatan  menjadi  warga  negara  Indonesia. Perkataan  "lahir  dan  bertempat  tinggal  di Indonesia"  ini  menunjukkan  bahwa  asas ius soli yang  dipakai.  Latar  belakang  dari pemakaian  asas ius soli  ini  disebabkan kenyataan  bahwa  sejak  dahulu  sudah  banyak peranakan  bangsa  lain  yang  telah  bertempat tinggal  di  Indonesia.  Jadi  selama  mereka menyatakan  kesetiannya  kepada  Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, maka  mereka  dapat  menjadi  warga  negara Indonesia.
Evi  Purnama  Wati,  Analisa  Yuridis  Tentang  Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, halaman 42-56
Pernyataan  yang  dimaksud  di  atas harus  sudah  disampaikan  kepada  Menteri Kehakiman  paling  lambat  dalam  waktu  satu tahun  sejak  berlakunya  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tersebut. Karena terlalu sedikit  orang  yang  mengajukan  pernyataan tersebut, maka oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1947  diberikan  perpanjangan  waktu sampai  tanggal  10  April  1948.  Hal  ini sebenarnya dapat dimengerti karena Republik Indonesia  pada  waktu  itu  masih  dalam peperangan  dengan  Belanda  yang  ingin kembali  menjajah  Indonesia.  Keadaan  ini berjalan  terus  sampai  terbentuknya  Republik Indonesia Serikat.
Setelah terbentuknya Republik Indonesia  Serikat,  maka  pembuat  Undang- Undang  Dasar  1945  juga  menyadari  bahwa adalah  tidak  mungkin  untuk  mengatur masalah  kewarganegaraan  dalam  Undang- Undang  Dasar.  Karena  itu  pasal  5  dari Undang-Undang  Dasar  1949  menentukan bahwa  kewarganegaraan  1949  menentukan bahwa  kewarganegaraan  Republik  Indonesia Serikat diatur dengan Undang-Undang. Menyadari pula, bahwa adalah tidak mungkin membuat  Undang-Undang  dalam  waktu  yang singkat,  maka  pasal  194  Undang-Undang Dasar  1949  menentukan  bahwa  sambil menunggu Undang-Undang sebagaimana yang  dimaksud  dalam  pasal  5  tersebut,  maka yang  sudah  menjadi  Warga  Negara  Republik Indonesia  Serikat  adalah  orang-orang  yang menurut persetujuan perihal pembagian
Warga Negara antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda,
mempunyai kewarganegaraan Indonesia.
Persetujuan  perihal  pembagian  warga negara  tersebut  adalah  sebagian  dari  hasil Konferensi  Meja  Bundar  antara  Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat. Ada  tiga  hal  yang  penting  dalam  persetujuan tersebut antara lain :
1. Orang  Belanda  yang  tetap  memegang teguh kewarganegaraan Belanda.
Tetapi  terhadap  keturunannya  yang lahir  atau  bertempat  tinggal  di Indonesia  sekurang-kurangnya  enam bulan  sebelum  tanggal  27  Desember
1949,  dalam  waktu  dua  tahun  setelah penyerahan kedaulatan dapat menyatakan memilih kewarganegaraan  Indonesia.  Di  sini keturunan Belanda itu diberi kesempatan untuk memilih kewarganegaraan  Indonesia,  dan  ini dinamakan  hak  opsi  (hak  untuk memilih kewarganegaraan) dan pemilihan  kewarganegaraan  di  sini disebut  tindakan  aktif,  sebagai  lawan dari tindakan pasif dalam hak repudiasi;
2. Orang-orang  yang  tergolong  sebagai kawulanegara  Belanda  dari  golongan Indonesia asli, yang berada di Indonesia memperoleh
kewarganegaraan  Indonesia,  kecuali mereka  yang  bertempat  tinggal  di Suriname  atau di Belanda  dan dilahirkan di wilayah Kerajaan Belanda,  yang  kemudian  juga  dapat memilih kewarganegaraan Indonesia;
3. Orang-orang  yang  menganut  sistem hukum  Hindia  Belanda  dulu  termasuk golongan Timur Asing. Kawulanegara Belanda  keturunan  asing  yang  bukan berstatus orang Belanda, yaitu dikenal dengan  golongan  Arab  dan  Cina, maka  terhadap  mereka  terdapat  dua kemungkinan  yaitu  jika  bertempat tinggal  di  Belanda,  mereka  tetap berkewarganegaraan  Belanda.  Mereka yang dinyatakan sebagai warga negara Indonesia, dapat menyatakan penolakannya dalam waktu dua tahun. Dari uraian di atas, untuk menentukan siapa  yang  menjadi  warga  negara  Indonesia, Persetujuan  Prihal  Pembagian  Warga  Negara tersebut  menganut  asas ius  soli ,  karena  baik bagi  orang  Indonesia  asli,  Arab.  Cina  dan keturunan  Belanda  yang  menjadi  warga negara  Indonesia  ditentukan  pertama  hahwa mereka  tersebut  lahir  atau  bertempat  tinggal untuk waktu tertentu di Indonesia.
Apabila  diperhatikan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1946  dan  perihal  pembagian warga  negara  akan  nyata,  bahwa  terdapat ketidak tegasan dan peranakan Belanda, Arab
Evi  Purnama  Wati,  Analisa  Yuridis  Tentang  Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, halaman 42-56
dan Cina berdasarkan Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1946  telah  menjadi  warga negara  Indonesia  dengan  tidak  mengajukan penolakan  seperti  diharuskan,  mereka  belum dianggap  sebagai  warga  negara  Indonesia sampai mereka mengadakan pilihan.
Pasal  5  ayat  (1)  Undang  Undang Dasar  menentukan  bahwa  Kewarganegaraan Republik  Indonesia  diatur  dengan  Undang- Undang  dan  sementara  badan  legislatif menyusun  Undang-Undang  dimaksud,  maka oleh ketentuan peralihan pasal 144 ditentukan bahwa  yang  dimaksud  atau  yang  menjadi warga  negara  Republik  Indonesia  ialah mereka  yang  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1946  dan  Persetujuan  prihal pembagian  warga  negara,  sudah  menjadi warga negara Indonesia.Walaupun pembagian warga  negara  telah  diberikan  kesempatan kepada  khususnya  golongan  cina  untuk memilih  warga  negara  Indonesia,  tidaklah berarti bahwa mereka telah sepenuhnya warga negara  Indonesia,  karena  Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Rakyat Cina pada waktu  itu  menganut  asas ius  sanguinis ,  dan seperti  telah  dijelaskan  diatas,  pembagian warga negara menurut Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1946  menganut  asas ius  soli . Menurut  penjelasan  dimuka  bahwa  apabila terjadi  dua  asas  yang  bertentangan  ini  akan menimbulkan bi-patride (dwi kewarganegaraan)  dan  memang  pada  waktu itu  banyak  terjadi  dwi  kewarganegaraan  atas golongan Cina.
Seperti  telah  dijelaskan  di  muka, bahwa  satu-satunya  usaha  untuk  memperoleh pemecahan  adalah  mengadakan  perjanjian antara  negara  yang  bersangkutan  dan  untuk itu  telah  ditandatangani  perjanjian  Sonario- Chou  pada  tanggal  22  April  1955.  Dalam perjanjian itu ditentukan bahwa kepada semua orang  Cina  ditentukan  untuk  melakukan pilihan  dengan  tegas  dan  secara  tertulis apakah  tetap  akan  menjadi  warga  negara Republik Indonesia. Kesempatan untuk memilih  itu  dalam  waktu  dua  tahun  setelah perjanjian itu berlaku. Perjanjian ini kemudian  menjadi  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1958.  Oleh  Pemerintah  Orde  Baru
perjanjian  ini  kemudian  dicabut  dengan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1969 tanggal  10  April  1969.  Karena  Undang- Undang  ini  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia,  maka  dicabut  dan  seluruh  produk lama tidak berlaku lagi karena diganti dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang  disahkan  DPR  pada  tanggal  11  juli 2006.
Undang-Undang  No.  12  Tahun  2006 Tentang
Kewarganegaraan
Republik
Indonesia  yang  disahkan  Presiden  pada tanggal 1 Agustus 2006 ini, sebagai pelaksana dari  pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar 1950, legislatif mampu untuk menyusun suatu Undang-undang tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia.
Berlainan  dengan  Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang menitik beratkan pada asas ius sunguinis , walaupun dalam hal- hal  tertentu  masih  memakai  asas ius  soli . Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa keturunan  dipakai  sebagai  suatu  dasar  adalah lazim.  Sudah  sewajarnya  suatu  negara menganggap  seorang  anak  sebagai  warga negara  dari  negara  itu.  Hal  itu  dapat  dilihat dari ketentuan pasal 1 huruf; b, c dan e,  yang kesemuanya  menentukan  hahwa  seseorang anak  adalah  warga  negara  Indonesia  karena kedua  orang  tuanya  atau  salah  seorang  dari orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia.
Maka  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2006 menegaskan anak yang lahir dari ibu  orang  Indonesia  dan  ayah  orang  asing tidak  otomatis  mengikuti  warga  negara ayahnya.  Bahkan,  pada  saat  bersamaan,  anak boleh  menjadi  warganegara  Indonesia  dan warganegara  ayahnya  hingga  usia  18  tahun. Setelah  itu,  sang  anak  boleh  menentukan kewarganegaraan yang dipilih.
Asas ius  soli dipakai  sebagai  dasar untuk  menentukan  kewarganegaraan  oleh Undang-Undang  tersebut  adalah  sebagai pengecualian,  karena  asas  ini  hanya  khusus untuk  mereka  atau  anak-anak  yang  lahir  di wilayah  Indonesia  yang  baik  kedua  orang tuanya  tidak  diketahui,  atau  orang  tuanya
Evi  Purnama  Wati,  Analisa  Yuridis  Tentang  Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, halaman 42-56
tidak  mempunyai  kewarganegaraan  atau mungkin  belum  mendapat  kewarganegaraan dari negara orang tuanya, hal ini diatur dalam pasal  4  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia.
Maka jelas bahwa Undang-Undang ini tidak  mengenal  kewarganegraan  ganda  ( bi- patride ) ataupun ( a-patride ), Kewarganegaraan  ganda  yang  diberikan kepada  anak  dalam  Undang-Undang  ini merupakan suatu  pengecualian. Seorang  anak yang  lahir  dari  perkawinan  seorang  ibu  WNI dengan  Pria  WNA,  yang  kemudian  bercerai, atau  dilahirkan  diluar  perkawinan  dimana ibunya  Warga  negara  Indonesia,  mengikuti kewarganegaran  ayahnya  ataupun  ibunya, setelah  berusia  delapan  belas  tahun  untuk menentukan  pilihan.  Dalam  perspektif  ini, kita  menganut  prinsip  kewarganegaraan terbatas.
Demikian pula Undang-Undang tersebut  juga  berusaha  untuk  mencegah timbulnya bi-patride . Hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang  tersebut.  Dalam  hal  antara anak dan bapaknya tidak ada hubungan, maka si  anak  mengikuti  kewarganegaraan  ibunya. Agar jangan sampai terjadi tanpa kewarganegaraan  bagi  anak-anak  yang  lahir di  Indonesia  sedang  orang  tuanya  tidak diketahui atau orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan, maka oleh Undang- Undang  tersebut  dinyatakan  bahwa  mereka adalah warga negara Indonesia, dan salah satu kegunaan  dipakai  asas ius  soli adalah  untuk mencegah a-patride .
Begitu  pula  bagi  perempuan  warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing, baru dapat meninggalkan Indonesia,  apabila  jelas  bahwa  negara  asal suaminya  memungkinkan  bagi  dia  untuk mendapatkan  kewarganegaraan.  Kalau  tidak demikian,  maka  kemungkinan  perempuan Indonesia  tadi  akan  menjadi a-patride ,  sebab dia telah terlanjur meninggalkan kewarganegaran  Indonesia.  Sementara  itu negara  asal  suaminya  tidak  memungkinkan bagi dia memperoleh kewarganegaraan.
Naturalisasi (pewarganegaraan) adalah suatu cara untuk memperoleh kewarganegaraan  Indonesia oleh orang  asing. Sudah  sewajarnya  dibuka  kemungkinan  bagi orang  asing  yang  sungguh-sungguh  ingin menjadi warga negara Indonesia, namun tentu saja kepentingan negara dan bangsa Indonesia juga harus diperhatikan, dan karenanya dalam setiap  Undang-Undang  dapat  dilihat  bahwa pewarganegaraan  ini  adalah  kebijaksanaan eksekutif. demikian pendapat Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006.
Naturalisasi  dalam  praktek  dapat dibagi  dua,  yaitu  pertama  karena  yang bersangkutan  mengajukan  permohonan  dan yang kedua dapat diberikan dengan kepentingan  negara  atau  telah  berjasa  untuk negara.  Pada  naturalisasi  syarat  pertama, bahwa  menurut  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1946  naturalisasi  itu  diperoleh  dengan berlakunya
Undang-Undang yang memberikan  naturalisasi  itu.  Naturalisasi harus  dibicarakan  terlebih  dahulu  dengan Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Apabila  Dewan Perwakilan  Rakyat  tidak  keberatan  dengan permohonan  itu,  maka  harus  dinyatakan dalam  Undang-Undang.  Sebaliknya  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006  menyatakan bahwa  naturalisasi  itu  semata-mata  tindakan dari  eksekutif.  Dan  karena  kebijaksanaan pemerintah,  maka  tidak  perlu  diminta persetujuan  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat, namun Menteri Hukum dan HAM tidak dapat memutuskan  tanpa  mendapat  persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Menteri. Sedangkan  naturalisasi  syarat  yang  kedua, baik  Undang-Undang  produk  lama  maupun Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006, sama-sama mengatur bahwa pewarganegaraan yang  diberikan  dengan  alasan  kepentingan atau  berjasa  untuk  negara  harus  diminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih  dahulu,  dan  persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat pada akhirnya harus dalam bentuk  Undang-Undang.  Bahwa  hal  itu  harus demikian dapat dimengerti, karena seharusnyalah  wakil-wakil  yang  mengetahui sejauh manakah kepentingan negara tersangkut,  sehingga  orang  asing  dapat
Evi  Purnama  Wati,  Analisa  Yuridis  Tentang  Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, halaman 42-56
diberikan  kewarganegaraan  Indonesia,  atau sejauh  manakah  jasa  dari  orang  yang bersangkutan untuk negara Indonesia.
Bagaimana  dengan  anak-anak  orang yang  berstatus  warga  negara  Republik Indonesia  dengan  ayah  yang  berstatus  warga negara  Republik  Indonesia  dan  sang  anak harus ada hubungan suatu kekeluargaan  yang sah menurut hukum. Jika tidak ada hubungan hukum  antara  anak  dan  ayah  ini,  status  sang anak  mengikuti  status  sang  ibu.  Tegasnya status  sang  anak  digantungkan  kepada  status ayahnya  (cg.  Ibunya)  yang  sah.  Dengan demikian  dipentingkan  faktor  keturunan. Faktor  tempat  kelahiran  tidak  demikian dipentingkan.  Juga  bilamana  anak  yang bersangkutan  dilahirkan  diluar  Republik Indonesia  ia  ini  dianggap  sebagai  warga negara  Republik  Indonesia  jika  ayahnya adalah warga negara Republik Indonesia.
Anak-anak yang dilahirkan dari seorang ayah yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau yang kewarganegaraannya
tidak diketahui, mengikuti status dari ibunya, yang berkewarganegaraan Republik Indonesia. Disini kita saksikan bahwa pembuat Undang- Undang  melindungi  sedapat  mungkin  akan sang  anak.  Jika  sang  ayah  dari  anak bersangkutan tidak mempunyai kewarganegaraan ( a-patride ) atau tidak diketahui  status  kewarganegaraannya,  maka anak  bersangkutan  juga  akan  menjadi  tanpa kewarganegaraan,  jika  terus  mengikuti  status ayahnya dan dalam UndangUndang kewarganegaraan  justru  sedapat  mungkin hendak  dihindari  terjadinya  keadaan  tanpa kewarganegaraan  ini.  Harus  dihindarkan bahwa  seorang  anak  ini  akan  menjadi  tanpa kewarganegaraan.  Maka  tentukanlah  hahwa antara  sang  ibu  dan  anak  dalam  bidang kewarganegaraan  ini  akan  selalu  terdapat hubungan  kekeluargaan.  Karena  sang  ibu bersangkutan berstatus warga negara Indonesia,  maka  dipandang  sebaiknya  jika sang anak diberikan pula status warga negara Republik  Indonesia  ini  dari  pada  menjadi tanpa kewarganegaraan.
Bagaimana terhadap hak dan kewajiban anak-anak hasil perkawinan campuran (berkewarganegaraan ganda) Secara  sosiologis,  Undang-undang  ini  sudah sangat  sesuai  dengan  perkembangan  dan tuntutan  masyarakat  Indonesia  dalam  tata pergaulan  global;  mereka  dapat  berhubungan dengan warga negara lain, tentunya menghendaki  adanya  persamaan  perlakuan dan  kedudukan  sebagai  warga  negara  di hadapan  hukum  serta  adanya  jaminan kesetaraan dan keadilan gender.
Walaupun  banyak  menuai  pujian, lahirnya  Unadng-undang  ini,    juga  masih menuai  kritik  dari  berbagai  pihak.  Salah  satu pujian  sekaligus  kritik  yang  terkait  dengan status  kewarganegaraan  anak  perkawinan campuran datang dari KPC Melati (organisasi para  istri  warga  negara  asing).  Secara sosiologis  adanya  kewarganegaraan  ganda terbatas dalam undang-undang kewarganegaraan  Republik  Indonesia  yang baru, telah merespon kehendak sosial masyarakat.  Khususnya  dalam  konteks  ke kinian  pada  masyarakat  majemuk  dan  global, terutama sebagai imbas dari adanya perkawinan campuran (antar warganegara).
Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan  campuran  antara  Warga  Negara Indonesia  dengan  warga  negara  asing, mengacu
pada Undang-Undang Kewarganegaraan  Nomor  62  Tahun  1958. Seiring berjalannya waktu Undang-undang ini dinilai  tidak  sanggup  lagi  mengakomodir kepentingan  para  pihak  dalam  perkawinan campuran,  terutama  perlindungan  untuk  istri dan anak. 3
Adanya kewarganegaraan ganda tersebut,  maka  anak  akan  tunduk  pada  dua yurisdiksi hukum. Bila dikaitkan dengan hak- haknya di  bidang politik tentu tetap memiliki hak  berekspresi,  hak  berserikat,  hak  dalam
3 “Status  Hukum  Anak  Hasil  Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia” dalam http://jurnalhukum.blogspot.com/2012/12/st atus-hukum-anak-hasil-perkawinan.
Evi  Purnama  Wati,  Analisa  Yuridis  Tentang  Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, halaman 42-56
persamaan perilaku di depan hukum serta hak memilih  dan  dipilih.  Sebuah  hal  yang mungkin  tidak  pernah  terlintas  dalam  kontek sosial  kemasyarakatan  sebelumnya.  Namun lagi-lagi  secara  sosiologis  itulah  kenyataan empiris  dan  telah  dituangkan  secara  yuridis yang terjadi dalam undang-undang kewarganegaraan  Republik  Indonesia  saat ini.Seseorang warga negara berstatus kewarganegaraan ganda terbatas secara hukum  diakui  keberadaannya  sebagai  warga negara  di  kedua  negara  yaitu  Warga  Negara Indonesia  dan  Warga  Negara  Asing.  Oleh karena ia adalah warga di kedua negara, maka hak-hak yang melekat karena status kewarganegaraannya  harus  juga  diberikan utuh  oleh  negara  dan  negara  tidak  boleh membatasi hak-haknya sebagai warga negara. Hak-hak yang dimaksud adalah termasuk hak pilih dalam pemilu, hak memperoleh pendidikan,  hak  mendapatkan  jaminan  sosial dan lain-lain. Beranjak dari beberapa ketentuan  di  atas,  bagi  anak  yang  memiliki kewarganegaraan  ganda  terbatas  yang  telah berusia  17  tahun  ke  atas,  maka  secara otomatis berhak untuk  memilih.  Karena tidak ada  aturan  hukum  yang  melarang  dalam menggunakan  hak  pilihnya.  Tentunya  tetap mengikuti  prosedur  untuk  menjadi  pemilih. Hal  ini  ditunjang  oleh  argumen  bahwa  hak pilih  (yaitu  hak  memilih  dan  hak  dipilih) merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  hak asasi  manusia  yang  diakui  dalam  berbagai ketentuan tersebut diatas.

## III. PENUTUP

## E. Kesimpulan
1. Status  kewarganegaraan  anak  yang lahir  dari    perkawinan  campuran menurut  Undang  Undang  Nomor  12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia adalah; memberikan
pencerahan yang positif, karena Undang-Undang ini mengizinkan
kewarganegraaan ganda terbatas untuk anak  hasil  perkawinan  campuran, sampai  batas  umur  18  tahun,  maka anak berhak
memilih kewarganegaraan  yang  diinginkannya
dan  diberikan  waktu  untuk  berpikir selama  3  tahun.  Sedangkan  di  dalam
Undang-Undang  Nomor  62  tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, Status kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya. 2.  Batasan hak dan kewajiban anak  yang lahir dari perkawinan campuran menurut  Undang-undang  Nomor  12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia adalah;Mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu; Seseorang  warga  negara  berstatus kewarganegaraan ganda terbatas secara  hukum  diakui  keberadaannya sebagai warga negara di kedua negara yaitu  Warga  Negara  Indonesia  dan Warga  Negara  Asing.  Oleh  karena  ia adalah  warga  di  kedua  negara,  maka hak-hak  yang  melekat  karena  status kewarganegaraannya harus juga diberikan secara utuh oleh negara dan negara  tidak  boleh  membatasi  hak- haknya  sebagai  warga  negara  dari kedua negara.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU-BUKU ;
Abu  Huraerah, Kekerasan  Terhadap  Anak , Nuansa Jakarta, Cet, ke II, 2006.
CTS,  Kansil, Hukum  Kewarganegaraan Indonesia ,  Sinar  grafika,  Cetakan  I,
Jakarta.1992.
Frans  H.  Winarta, Jalan  Panjang  Menjadi WNI , Buku Kompas, Jakarta, 2007.
Hadi Setia Tunggal,
Tanya Jawab
Kewarganegaraan  Baru Berdasarkan Undang  -  Undang  Nomor  12  Tahun 2006, Harvarindo, Jakarta, 2006.
Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan Islam , Sinar Grafika, Jakarta, 2004 Sjahran Basah, Hukum Tata Negara Perbandingan , Alumni, Bandung, 1981.
Evi  Purnama  Wati,  Analisa  Yuridis  Tentang  Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, halaman 42-56
Soehino, Hukum  Tata  Negara  Sumber  – sumber Hukum Tata Negara
Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1985.

## Sri Susilowati Mahdi, Sunni Ahlan Sjarif, dan
Akhmad  Budi  Cahyono, Hukum Perdata    Suatu  Pengantar ,  Gitama Jaya Jakarta, Jakarta, 2005.
S.  Gautama, Hukum  Perdata  Internasional Indonesia , Alumni, Bandung, 1995.
Wibowo  Reksopradoto, Hukum  Perkawinan
Nasional ,  Seksi  Hukum  Perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponorogo, 1982.

## Perundang-undangan;
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia 1945 Undang-undang  Nomor  52  Tahun  1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia lama Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia Baru