## EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMASTIS LENGKAP DI KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Peggye Lenda Olivia Rembeth
Bobby Jhon Vian Polii Leonardus Ricky Rengkung Naskah diterima melalui Email agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Kamis, 22 Oktober 2020 Disetujui diterbitkan : Selasa, 27 Oktober 2020

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  evaluation  of  the  complete  systematic  land  registration  program (PTSL)  in  Tumpaan District,  South  Minahasa Regency. The  research  was  conducted  from  February  to  June 2020. The data sources in this study used primary and secondary data. Primary data is through direct interviews with implementers and participants. The number of respondents was 4 authorized officers and 21 participants in complete systematic land registration in 2017. Secondary data is data obtained through related agencies in this study. The data analysis used in this research is descriptive qualitative analysis. The results showed that the Complete  Systematic  Land  Registration  Activity  in  Tumpaan  District,  South  Minahasa  Regency  has  been running  according  to  the  activity  stages.  There  were  18  or  85.71%  of  respondents  who  considered  the implementation of PTSL activities in the good category, while 3 people or 14.28% considered it very good. The response to the counseling carried out by the National Land Agency Office of South Minahasa Regency, there were 2 people or 9.52% of respondents who said they did not understand the counseling delivered, while 19 respondents or as much as 90.47% said they understood the counseling about PTSL that was delivered. There were  7  people  or  33.33%  of  the  total  respondents  who  felt  very  profitable  about  the  existence  of  this  PTSL program while 14 people or 66.66% of respondents felt the PTSL  program was for them. 10 respondents or 47.61%  of  the  total  respondents  did  not  experience  difficulties  in  the  process  of  managing  PTSL,  while  11 respondents or 52.38% had difficulties where the completeness of the files and data they had did not meet the requirements. *eprm*

## Keywords: complete systematic land registration program (PTSL), evaluation

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di  Kecamatan  Tumpaan  Kabupaten  Minahasa  Selatan.  Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  Februari  sampai dengan Juni 2020. Sumber data dalam penelitian ini mengunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu melalui wawancara langsung dengan pelaksana dan peserta. Jumlah responden sebanyak 4 orang petugas yang berwenang    dan  21 peserta pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  tahun  2017.  Data  sekunder  yaitu  data  yang didapat  melalui  instansi  yang  terkait  dalam  penelitian  ini.  Analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan sesuai dengan tahapan kegiatan. terdapat  sebanyak  18  atau  85,71%  responden  yang  menganggap  pelaksanaan  kegiatan  PTSL  berada  pada kategori baik sedangkan 3 orang atau sebesar 14,28% menganggap sangat baik. Respon terhadap penyuluhan yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan terdapat 2 orang atau 9,52% responden yang mengatakan belum paham dengan penyuluhan yang disampaikan, sedangkan 19 orang reponden  atau  sebanyak  90,47%  mengatakan  paham  dengan  penyuluhan  tentang  PTSL  yang  disampaikan. Terdapat 7 orang atau 33,33% dari total responden yang yang merasa sangat menguntungkan tentang adanya program  PTSL  ini  sedangkan  14  orang  atau  66,66%  responden  merasa  program  PTSL  menguntukan  bagi mereka.  10  orang  responden  atau  47,61%  dari  total  responden  tidak  mengalami  kesulitan  dalam  proses pengurusan  PTSL,  sedangkan  11  orang  responden  atau  sebanyak  52,38%  mendapatkan  kesulitan  dimana kelengkapan berkas dan data yang mereka miliki tidak memenuhi syarat. *eprm*
Kata kunci : program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL), evaluasi

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Persoalan  hak  tanah  sampai  sekarang  masih menjadi persoalan yang serius bagi pemerintah. Guna penyelesaiannya ditetapkanlah kebijakan pemerintah mengenai reformasi agraria sebagai bagian dari Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pada  tataran  operasional  reformasi  agrariaini dilakukan  untuk  melegitimasi  aset  tanah  bagi masyarakat  dan  penataan  akses  masyarakat  terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan warga masyarakat memanfaatkan tanah secara baik.
Kegiatan  pendaftaran  atas  tanah  merupakan suatu  proses  yang  dilakukan  masyarakat  untuk memperoleh  sertipikat  hak  atas  tanah.  Sertipikat  ini merupakan  bukti  kepemilikan  paling  kuat  bagi pemilik  tanah  yang  berfungsi  untuk  menjamin kepastian  hukum.  Idealnya  semua  bidang  tanah  di Indonesia  harus  bersertipikat.  Berdasarkan  Buku Realisasi  Kegiatan  Legalitas  Aset  dan  Redristribusi Tanah  Tahun  2015  –  2017  dari  Badan  Pertanahan Nasional  sampai  dengan  Agustus  2017  pemerintah telah  menyerahkan  2.889.993  sertipikat  tanah.  Di tahun 2018 pemerintah meningkatkan target menjadi 7 juta dan tahun 2019 target ditingkatkan menjadi 9 juta sertipikat.
Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap diberlakukan di seluruh wilayah termasuk  di  Kabupaten  Minahasa  Selatan  Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas  wilayah  sekitar  1.484,47  km 2 terbagi  dalam  17 kecamatan,  penduduk  208.013  jiwa  di  181  desa. Berdasarkan  informasi  awal  dalam  pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  sejak  tahun 2017  dari  17  kecamatan  yang  ada,  Kecamatan Tumpaan merupakan kecamatan yang memiliki kasus pertanahan yang cukup berbeda dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Program Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  yang dilaksanakan  oleh  Kantor  Badan  Pertanahan Kabupaten  Minahasa  Selatan  melalui  satuan  tugas yuridis  yang  dibentuk  telah  melaksanakan  program PTSL  mulai  dari  persiapan  melalui  sosialisasi  dan penyuluhan kepada pemerintah desa dan kecamatan, melibatkan masyarakat. Akan tetapi dalam pengumpulan  data  yuridis,  pengukuran,  pembuktian hak  sampai  dengan  pemeriksaan  tanah  banyak mengalami kendala. Hal ini banyak disebabkan oleh status kepemilikan tanah yang bermasalah.
Disamping itu juga masyarakat banyak yang kurang kooperatif  dalam  memenuhi  persyaratan  yang  di wajibkan untuk dipenuhi. Pada situasi yang demikian menjadikan  pelaksanaan  program  PTSL  mengalami kendala.
Kecamatan  Tumpaan  yang  memiliki  luas wilayah 78,26 km 2 dimana 2.805 bidang tanah telah disertipikat.  Sementara  dalam  Pelaksanaan Program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  tahun  2017 mendapatkan  target  1.700  bidang  tanah  yang  harus disertipikat  di  Kabupaten  Minahasa  Selatan,  418 khusus untuk Kecamatan Tumpaan dengan perincian desa  Lelema  sebanyak  24  bidang,  desa  Matani sebanyak  43  bidang,  desa  Matani  1  sebanyak  30 bidang,  desa  Munte  sebanyak  85  bidang,  desa Popontolen  sebanyak  90  bidang,  desa  Tangkunei sebanyak 56 bidang, desa Tumpaan Baru sebanyak 42 bidang, desa Tumpaan Dua sebanyak 24 bidang dan desa Tumpaan Satu sebanyak 24 bidang.
Penelitian  evaluasi  program  pelaksanaan pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap  (PTSL)  ini dilakukan  untuk  mendapatkan  penilaian  mengenai cakupan efektivitas, efisiensi, kesamaan / kesesuaian, responsivitas maupun ketepatan pembuatan sertipikat tanah.  Efektivitas  berkaitan  dengan  pencapaian pelaksanaan  program  pendaftaran  tanah  sistematik lengkap  dengan  bercermin  pada  tujuan  kebijakan yang  ada.  Demikian  pula  halnya  dengan  efisiensi dalam  penggunaan  sumber  daya  sehingga  program ini dapat terlaksana. Pada aspek kesesuaian/kecukupan dalam kaitannya dengan terget yang  diberikan  dibandingkan  dengan  kebutuhan masyarakat  serta  jumlah  bidang  tanah  yang  berlum disertipikasi, demikian pula halnya dengan responsivitas  dari  pelaksana  yuridiksi  atas  keluhan maupun  kelemahan  yang  dimiliki  leh  masyarakat sehubungan dengan permasalahan status tanah yang dimiliki sehingga ketepatan dan keabsahan sertipikat yang diterima oleh masyarakat dapat dipertangungjawabkan.
Hasil dari evaluasi kegiatan ini menjadi bagian yang  penting  bagi  pemerintah  guna  membangun wilayah yang dapat mendukung program pemerintah pada  sektor  reformasi  agraria.  Berdasarkan  uraian diatas  maka  penting  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul:  Evaluasi  Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Kecamatan  Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan”.

## Rumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan?

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi program  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap (PTSL)  di  Kecamatan  Tumpaan  Kabupaten Minahasa Selatan.

## Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan manfaat  baik  secara  teoritas  maupun  secara  praktis yaitu :
1. Manfaat  Teoritis,  hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan keilmuan  perencanaan  pembangunan  wilayah khususnya  dalam  bidang  pembangunan.  Serta dapat  dijadikan  referensi  dalam  pengkajian penelitian serupa untuk peneliti lainnya.
2. Manfaat  Praktis,  hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  menjadi  bahan  rekomendasi  Pemerintah termasuk  Kantor  Pertanahan  dalam  perbaikan program pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik  lengkap  serta  dalam  menyelesaikan masalah pertanahan.

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Februari sampai  dengan  Juni  2020.  Berlokasi  di  Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan dengan dasar pertimbangan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem  Lengkap  telah  dilakukan  oleh  Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2017 di Kecamatan Tumpaan. Pada tataran pelaksanaan di Kecamatan  Tumpaan  banyak  ditemukan  masalah mulai  dari  persiapan/sosialisasi,  pengukuran  tanah, pemeriksaan tanah dan pengumuman yang merupakan kendala yang dihadapi oleh satuan tugas yang dibentuk. Akan tetapi dilihat dari realisasi dapat mencapai  418  bidang  tanah  yang  dilakukan Pendaftaran  Tanah  Sistem  Lengkap.  Selain  itu, Kecamatan  Tumpaan  juga  merupakan  kecamatan yang tanahnya dapat disertipikatkan sebanyak 2.805 bidang  melalui  semua  program.  Keadaan  ini  sangat berbeda  dengan  kecamatan  lainnya  di  Kabupaten Minahasa  Selatan  baik  dalam  hal  realisasi  program maupun dalam penerbitan sertipikat.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif
digunakan untuk mengungkapkan secara komprehensif dan alami bagaimana evaluasi program Pendaftaran  Tanah  Sistem  Lengkap  di  Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya metode analisis deskriptif digunakan untuk menemukan fakta dengan interpretasi dan melukiskan  secara  akurat  sifat  dari  beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil  penemuan  sebagaimana  yang  menjadi  objek permasalahan (Creswell, 2002).
Penggunaan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji secara  kualitatif  dan  mendeskripsikan,  bagaimana persepsi  dan  pemaknaan  tentang  evaluasi  evaluasi program  Pendaftaran  Tanah  Sistem  Lengkap  di Kecamatan  Tumpaan  Kabupaten  Minahasa  Selatan dan menemukan fakta-fakta dalam evaluasi program Pendaftaran  Tanah  Sistem  Lengkap  di  Kecamatan Tumpaan  Kabupaten  Minahasa  Selatan  tersebut. Seluruh data diperoleh secara langsung dari informan di  lapangan  dengan  menggunakan  wawancara  dan observasi.
Melalui  pendekatan  kualitatif,  penelitian tentang evaluasi program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap  di  Kecamatan  Tumpaan  Kabupaten Minahasa  Selatan  akan  mampu  memberikan informasi yang akurat sehingga sangat membantu proses interpretasi informasi dan data yang diperoleh. Aktivitas penelitian  ini  dicirikan  oleh  kegiatan  mengumpulkan, menggambarkan,  dan  menafsirkan  data  tentang  situasi yang dialami, hubungan tertentu, kegiatan, pandangan, sikap  yang  ditunjukkan  atau  tentang  kecenderungan yang  tampak  dalam  proses  yang  berlangsung, pertentangan  yang  meruncing serta  kerjasama  yang dijalankan.  Melalui desain  ini  pula  dapat  diperoleh gambaran fenomena dan fakta tentang Evaluasi Program Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistem  Lengkap  di Kecamatan  Tumpaan  Kabupaten  Minahasa  Selatan secara utuh.

## Teknik Pengambilan Sampel dan Penentuan Informan
Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan  teknik Purposive  sampling dimana jumlah  informan  ditentukan  oleh  peneliti  berdasarkan pertimbangan  tertentu.  Informan  dalam  penelitian  ini merupakan  seorang  yang  mengerti  dan  pahan  secara mendalam tentang obyek penelitian dan persoalan atau permasalahan  yang  ada  dan  darinya  dapat  diperoleh informasi  yang  akurat  dan  terpercaya  baik  berupa pernyataan,  keterangan  atau  data  –  data  yang  dapat membantu  dalam  memenuhi  kebutuhan  peneliti  dalam menggali  informasi  terkait  dengan  obyek  penelitian yang sedang diteliti. Oleh sebab itu dalam mengumpulkan data dilapangan peneliti harus mengetahui  informan–informan  yang  sesuai  dan  tahu tentang obyek penelitian yang diteliti secara mendalam guna  mendapatkan  hasil  yang  akurat.  Kriteria menentukan informan menurut Sugiyono (2011) antara lain sebagai berikut:
1. Orang  yang  mampu  memahami  suatu  masalah yang  diteliti  dengan  proses  enkulturisasi  yaitu proses penghayatan bukan sekedar mengetahui.
2. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
3. Orang  yang  memiliki  waktu  memadai  untuk dimintai informasi.
4. Orang  yang  mampu  menyampaikan  informasi secara lebih obyektif bukan berdasarkan subyektivitas.
5. Orang  yang  masih  baru  dikenal  oleh  peneliti sehingga  peneliti  dapat  menjadikannya  sebagai narasumber penelitian.
Informan dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive  sampling .  Informan  di  dapat  melalui informasi  dari  orang  –  orang  yang  terlibat  langsung dalam proses pelayanan yang terdiri dari pelaksana dan peserta, yaitu sebagai berikut:
a. Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa Selatan.
b. Kepala  Seksi  Hubungan  Hukum  Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan.
c. Kepala  Seksi  Infrastruktur  Pertanahan  Kabupaten Minahasa Selatan.
d. Hukum Tua Desa Munte Kecamatan Tumpaan.
e. 21 Peserta  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap Tahun 2017 di Kecamatan Tumpaan yang bersedia menjadi narasumber atau responden penelitian.

## Konsep Pengukuran Variabel
Variabel-variabel yang di ukur dalam penelitian ini terdiri dari :
1) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama kali  yang dilakukan secara serentak  yang  meliputi semua  obyek  pendaftaran  tanah  yang  belum didaftar  dalam  satu  wilayah  desa  atau  kelurahan atau  nama  lainnya  yang  setingkat  dengan  itu. Kegiatan  PTSL  diukur  lewat  efektivitas  antara rencana  dan  realisasi  serta  jumlah  bidang  yang terdaftar dalam suatu lokasi penetapan.
2) Pengembangan wilayah Kegiatan  PTSL  merupakan  salah  satu program  pembangunan  dibidang  pertanahan, dimana salah satu isu strategis yang diusung dalam pembangunan pertanahan yaitu pembangunan yang berkaitan  dengan  unsur  tata  ruang  dan  lokasi kegiatan  ekonomi  dan  sosial  secara  terintegrasi. Ketersediaan  tanah  merupakan  salah  satu  faktor yang penting dalam memulai kegiatan pembangunan bagi kepentingan umum.

## Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi  merupakan  suatu  pengamatan secara  mendalam  terhadap  objek  penelitian  yaitu dengan  mendatangi  wilayah  Kecamatan  Tumpaan Kabupaten  Minahasa  Selatan  yang  merupakan lokasi  penelitian  untuk  mengamati  secara  langsung bagaimana keadaan objek penelitian.
2. Kuesioner
Kuesioner  merupakan  kegiatan  memberikan daftar  pertanyaan  kepada  responden  yang  terkait dengan  kepemilikan  tanah absentee/guntai untuk menggali informasi yang diperlukan.
3. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)
Peneliti  menggunakan  teknik  wawancara mendalam (In-depth Interview) untuk melakukan pengumpulan data . Wawancara mendalam merupa-kan  suatu  percakapan  yang  diarahkan pada  suatu  persoalan  tertentu,  kegiatan  ini merupakan proses tanyajawab  lisan  di  mana dua orang  atau  lebih  dapat  berhadap-hadapan  secara fisik. Metode wawancara mendalam ini diharapkan  akan  memperoleh  data  primer  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini  dan  mendapat gambaran  yang  lebih  jelas  guna  mempermudah dan  menganalisis  data  selanjutnya.  Wawancara mendalam  akan  dilakukan  dengan  pedoman wawancara, hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang  diajukan  oleh  peneliti  dapat  terarah,  tanpa mengurangi  kebebasan  dalam  mengembang-kan pertanyaan.  Wawancara  mendalam  dengan masyarakat yang menjadi sampel dalam penelitian bersama pelaksana PTSL di Kecamatan Tumpaan Kabupaten  Minahasa  Selatan  serta  masyarakat yang terdaftar sebagai peserta PTSL tahun 2017.
4. Dokumentasi Dokumentasi  adalah  teknik  pengumpulan data  atau  dokumen  yang  berhubungan  dengan penelitian  dengan  mempelajari  catatan-catatan mengenai data pribadi responden.

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis data  deskriptif  kualitatif.  Teknik  analisis  ini merupakan teknik analisis data dengan mengungkapkan  kejadian/fakta,  dan  keadaan  yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyajikan  data  sesuai  dengan  kondisi  eksisting. (Badjuri dan Yuwono, 2002).
Data dianalisis dengan model siklus interaktif, proses  ini  dilakukan  selama  proses  penelitian ditempuh melalui serangkaian proses, pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Reduksi data dimaksudkan sebagai langkah atau proses mengurangi  atau  membuang  data  yang  tidak  perlu, penyederhanaan,  memfokuskan,  atau  menyeleksi untuk menajamkan data yang diperoleh. Berdasarkan sajian data tersebut, peneliti terlebih dahulu melihat hubungan  satu  dengan  yang  lain  dalam  kesatuan bahasan  lalu  menarik  kesimpulan.  Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi dan memberi  makna terhadap fenomena/gejala yang ditemukan (Miles dan Huberman, 1984).
Pengukuran  evaluasi  kegiatan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kecamatan Tumpaan  Kabupaten  Minahasa  Selatan  peneliti menggunakan  Tabel  1  sebagai  indikator  evaluasi kegiatan.
Tabel  1  menunjukkan  uraian  indikator  evaluasi yang  bersangkutan  dengan  situasi  yang  sementara terjadi, perilaku yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan  antara  dua  hal  yang  terjadi  atau  lebih, hubungan  antar  beberapa  variabel  yang  ada,  juga perbedaan antar fakta serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi  dalam  hal  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Wilayah Penelitian

## Letak Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik
Kabupaten  Minahasa  Selatan  adalah  salah  satu Kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  yang  terletak diantara  0°,47’-1°24’  lintang  utara  dan  124°45’  bujur timur.  Ibukota  Kabupaten  Minahasa  Selatan  adalah Kota  Amurang  yang  berjarak  ±  64  km  dari  Kota Manado.  Kabupaten  Minahasa  Selatan  terbentuk berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2003 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara.
Luas  Kabupaten  Minahasa  Selatan  adalah 1.484,47 km 2 terdiri dari 17 Kecamatan dengan 177 desa.  Sebagian  besar  wilayah  Minahasa  Selatan memiliki topografi bergunung-gunung yang membentang  dari  utara  ke  selatan.  Kecamatan Tumpaan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan,  berjarak sekitar  50 km  dari  Kota Manado, Ibu Kota Propinsi Sulawesi Utara. Kecamatan Tumpaan memiliki topografi wilayah hamparan dengan ketinggian  lebih  dari  14  meter  dari  permukaan  laut. Batas administrasi Kecamatan Tumpaan adalah sebagai berikut:
Batas Utara : Kabupaten Minahasa Batas  Barat  : Kecamatan  Tatapaan  dan  Laut Sulawesi
Batas Selatan : Kecamatan Amurang Timur Batas Timur : Kecamatan Suluun Tareran
Tabel 2. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan
No Desa/Kelurahan Penduduk Luas Area Kepadatan 1. Tumpaan 1.673 3,75 446 2. Tumpaan Satu 2.245 2,00 1.123 3. Matani 1.341 1,78 753 4. Popontolen 1.770 4,50 393 5. Lelema 1.773 27,05 66 6. Tangkuney 1.284 25,00 51 7. Munte 1.875 128,50 15 8. Tumpaan Baru 1.728 3,00 576 9. Tumpaan Dua 1.978 3,27 605 10. Matani Satu 2.103 16,00 131 Jumlah/Total 17.770 214,85 83 Sumber BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  Kecamatan Tumpaan  dibagi  ke  dalam  10  kelurahan/desa. Kecamatan  Tumpaan  memiliki  Penduduk  sebanyak 17.770  jiwa  Luas,  dengan  jumlah  penduduk terbanyak di Desa Tumpaan Satu berkisar 2.245 jiwa dan  yang sedikit  di  Desa  Tangkuney  berkisar  1.284 jiwa.  Luas  Wilayah  214,85  Km 2 ,  dengan  Desa  terluas Desa Munte (128,5 Km 2 ) dan Desa dengan luas wilayah terkecil  adalah  Desa  Matani  (1,78  Km 2 ).  Kepadatan penduduk keseluruhan mencapai 83 jiwa/km 2 .
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan  Tumpaan  Kabupaten  Minahasa Selatan  merupakan  salah  satu  lokasi  yang  telah ditetapkan  sebagai  lokasi  percepatan  pelaksanaan pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  pada  tahun anggaran  2017  di  Kabupaten  Minahasa  selatan berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  Selatan  Nomor 35/KEP.71.300/V/2017. Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  adalah  kegiatan  pendaftaran tanah  untuk  pertama  kali  yang  dilakukan  secara serentak  yang  meliputi  semua  obyek  pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  merupakan program  pemerintah  yang  mengacu  pada  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  Selatan  pada  tahun 2017 dibentuk tim yang disebut Panitia Ajudikasi untuk Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap. Kepala  Kantor  Pertanahan  dalam  rangka  pendaftaran tanah sistematik lengkap dibantu oleh Panitia Ajudikasi tersebut.  Penetapan  mekanisme  rincian  tugas  Panitia Ajudikasi  merupakan  hal  yang  penting  dalam pelaksaanaan  pendaftaran  tanah  sistematik  guna terlaksananya  proses  pendaftaran  tanah  dengan  baik.
Penetapan  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  yang  jelas sangat membantu anggota organisasi dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga dapat terhindar  dari  perangkapan  jabatan  atau  melebihi kewenangannya dalam bertindak.
1. Hasil Wawancara dan Observasi Pelaksanaan PTSL di  Kecamatan  Tumpaan  Kabupaten  Minahasa Selatan.
a. Hasil Pelaksanaan Wawancara Terhadap
Responden
Hasil wawancara  dengan  masyarakat  peserta terdaftar  PTSL  diperoleh  kesimpulan  bahwa masyarakat  menyambut  baik  pelaksanaan  kegiatan PTSL  yang  diselenggarakan  di  Kecamatan  Tumpaan, Kabupaten  Minahasa  Selatan.  Beberapa  masyarakat yang menjadi responden mengatakan bahwa pelaksanaan  kegiatan  PTSL  memberikan  keuntungan terhadap  masyarakat  yang  terdaftar  dalam  program PTSL  karena  dengan  kegiatan  ini  responden  secara langsung sudah memiliki sertipikat sebagai alas hak dan kepastian hukum serta keterangan mengenai tanda batas kepemilikan tanah.
Hasil  wawancara  terhadap  peserta  kegiatan PTSL  di  Kecamatan  Tumpaan  Kabupaten  Minahasa Selatan  menunjukkan  terdapat  sebanyak  18  responden atau  85,71%  yang  menganggap  pelaksanaan  kegiatan PTSL berada pada kategori baik sedangkan 3 orang atau sebesar 14,28% menganggap sangat baik. Pelaksanaan kegiatan  PTSL  di  Kecamatan  Tumpaan  Kabupaten Minahasa  Selatan  sudah  didahului  dengan  kegiatan penyuluhan  dengan  tujuan  mengedukasi  masyarakat terkait  pelaksanaan  kegiatan  PTSL  di  daerah  mereka . Respon  terhadap  penyuluhan  yang  dilaksanakan  oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa  Selatan  terdapat  2  orang  atau  9,52% responden  yang  mengatakan  belum  paham  dengan penyuluhan  yang  disampaikan,  sedangkan  19  orang reponden  atau  sebanyak  90,47%  mengatakan  paham dengan  penyuluhan  tentang  PTSL  yang  disampaikan. Data  yang  diperoleh  dari  masyarakat  peserta  kegiatan PTSL sejumlah 21 orang atau 100% mengatakan bahwa tanah yang didaftarkan merupakan tanah milik mereka dan bukan merupakan tanah garapan. Terdapat 7 orang atau  33,33%  dari  total  responden  yang  yang  merasa sangat  menguntungkan  tentang  adanya  program  PTSL ini sedangkan 14 orang atau 66,66% responden merasa program  PTSL  menguntukan  bagi  mereka.  10  orang responden  atau  47,61%  dari  total  responden  tidak mengalami  kesulitan  dalam  proses  pengurusan  PTSL, sedangkan  11  orang  responden  atau  sebanyak  52,38% mendapatkan kesulitan dimana kelengkapan berkas dan data yang mereka miliki tidak memenuhi syarat. Jumlah tanah  di  Kecamatan  Tumpaan  Kabupaten  Minahasa Selatan  masih  banyak  yang  belum  memiliki  alas  hak atau dasar hukum yang kuat yaitu sertipikat, pernyataan ini  sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  seluruh responden  yang  berjumlah  21  atau  100%  dari  total responden peserta kegiatan PTSL.
b. Hasil  Pelaksanaan  Wawancara  Terhadap  Panitia Pelaksana PTSL.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana PTSL,  kendala  yang  sering  terjadi  dalam  pelaksanaan PTSL yaitu ketersediaan dokumen dari masyarakat, dan masalah  dengan  tanda  batas  serta  bukti  kepemilikan yang tidak jelas mengenai asal usul tanah tersebut.  Hasil wawancara  terhadap  pelaksana  PTSL  dapat  dilihat Tabel 3.
Faktor penentu keberhasilan kegiatan pendaftaran  tanah  yaitu  mencakup  kesiapan  SDM, regulasi,  infrastruktur,  anggaran  dan  sinergisme kelembagaan, sedangkan indikator keberhasilan pelaksanaan PTSL adalah tercapainya hasil pelaksanaan sesuai  sasaran/target  yang  ditetapkan  berupa  kuantitas pada  satuan  kantor  pertanahan  tersebut  dengan  tepat waktu  sesuai  anggaran  dan  berkualitas.  Hasil wawancara  terhadap  pelaksana  PTSL  dapat  dilihat Tabel 4.
Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  di  Kabupaten  Minahasa  Selatan tahun  2017  salah  satunya  berlokasi  di  Kecamatan Tumpaan.  Pelaksanaan  kegiatan  ini  dimulai  dengan persiapan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Minahasa Selatan  yang  didalamnya  terdapat  kegiatan  sosialisasi, penetapan  lokasi,  perencanaan  tenaga  panitia,  dan pembentukan  panitia.  Proses  selanjutnya  dilakukan
sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2016 dan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistem Secara Lengkap Tahun 2016. Berdasarkan  hasil  Observasi  di  lapangan,  pelaksanaan Kegiatan  PTSL  di  Kecamatan  Tumpaan  Kabupaten Minahasa  Selatan  dilakukan  dalam  tahapan  sebagai berikut:
1) Persiapan a. Sosialisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan memberikan
informasi akan dilaksanakannya Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  kepada masyarakat secara langsung. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat setempat mengetahui bahwa akan ada kegiatan  PTSL  yang  akan  diselenggarakan  di  lokasi tempat tinggal mereka.
b. Penetapan Lokasi dan Jumlah Bidang Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan menetapkan beberapa Kecamatan yang akan menjadi lokasi untuk dilaksakanannya  kegiatan PTSL Tahun 2017 termasuk di  dalamnya  Kecamatan  Tumpaan.  Lokasi  ditetapkan dengan  melihat  ketersediaan  peta  kerja,  ketersediaan dan kemampuan optimal panitia dan satgas. c. Perencanaan tenaga panitia dan satgas yuridis Susunan  panitia  dalam  pendaftaran  tanah sistematis  lengkap  di  Kecamatan  Tumpaan  terdiri  dari panitia ajudikasi percepatan berjumlah 6 orang pegawai BPN, satuan tugas fisik percepatan berjumlah 3 orang, satuan  tugas  yuridis  berjumlah  11  orang,  dan  satuan tugas pengelola berjumlah 11 orang.
d. Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan Pembentukan  kepanitiaan  maupun  satuan  tugas yang  ada  ditetapkan  sesuai  dengan  Surat  Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017
Nomor 45/KEP.71.300/X/2017
sebagaimana    Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1 Tahun 2017 lampiran II.
2) Penyuluhan
Penyuluhan tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis  Lengkap  di  Kecamatan  Tumpaan Kabupaten  Minahasa  Selatan  dilakukan  pada  bulan kedua sejak persiapan dilaksanakan atau diterbitkannya  Surat  Keputusan  yang  pertama. Penyuluhan yang disampaikan ke masyarakat berupa tahapan  kegiatan  pendaftaran  sistematis  lengkap. Dokumen  yuridis  yang  perlu  disiapkan,  jadwal pengumpulan  data  yuridis,  kluster  hasil  akhir kegiatan  ajudikasi  percepatan,  dan  materi  mengenai program PTSL yang disampaikan kepada masyarakat peserta  kegiatan  PTSL.  Dengan  diadakannya kegiatan penyuluhan PTSL tersebut kepada
masyarakat Kecamatan Tumpaan
Kabupaten Minahasa  Selatan  diharapkan  akan  meningkatkan pemahaman  serta  kesadaran  masyarakat  mengenai kegiatan Pendaftaran Tanah.

## 3) Pengumpulan data yuridis
Pengumpulan  data  yuridis  dilakukan  oleh satuan  tugas  yuridis  percepatan  pendaftaran  tanah sistematis  lengkap  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Minahasa  Selatan.  Inventarisasi/Pengumpulan  data yuridis  dilakukan  dengan  formulir-formulir  isian inventarisasi  dan  identifikasi  peserta  pendaftaran tanah  sistematis  lengkap  dan  dilakukan  bersamaan dengan  pemetaan  partisipatif  yang  dilakukan  oleh satgas fisik.
4) Pengukuran Bidang Tanah
Pengukuran  dilakukan  oleh  tim  satgas  fisik yang  terdiri  dari  petugas  ukur  dari  pihak  ketiga maupun  dari  petugas  ukur  kantor  pertanahan Kabupaten  Minahasa  Selatan.  Pengukuran  bidang tanah  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  Peta Dasar Pendaftaran, Data mentah Foto Udara dan Alat Ukur  TS  (Total  Station)  dan  GPS  Geodetik. Pengukuran  Bidang  Tanah  dilakukan  bersamaan dengan  pengumpulan  data  yuridis  oleh  panitia  dan satgas  yuridis  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Minahasa Selatan.
5) Pengolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak Pengolahan  data  untuk  kegiatan  PTSL  yang dilakukan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa Selatan, yaitu melalui aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Mulai dari pendaftaran, proses data sampai  pengumuman  hasil  akhir  pengesahan  dari Pengumuman.  Data  Yuridis  yang  terkumpul  dianalisa oleh  Panitia  Ajudikasi  Percepatan,  menyangkut  data kepemilikan yang menunjukan hubungan hukum antara peserta PTSL dengan tanah obyek PTSL.
6) Pemeriksaan Tanah Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan  yang  tertuang  didalam  data  yuridis  sesuai dengan  keadaan  dilapangan.  Dilakukan  dengan  cara menggali informasi yang meliputi kesesuaiannama dan profesipeserta. Membandingkan keterangan yang tertera didalam  formulirisian  inventarisasi  dan  dokumen/data yuridis  dengan  kesesuain  dengan  kondisi  penguasaan, penggunaan tanah tersebut dilapangan, serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang dalam data fisik (peta bidangtanah) dengan kenyataan di lapangan.
7) Pengumuman Hasil  pemeriksaan  tanah  yang  dilakukan kemudian  dibukukan  atau  dapat  dilakukan  penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah satu bidang tanah. Data yang sudah  ada  diumumkan  dalam  papan  pengumuman selama  14  hari  dengan  tujuan  untuk  diketahui  oleh masyarakat  peserta  PTSL  dan  memberi  kesempatan kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk mengajukan keberatan.
8) Pengesahan
Hasil  dari  pengumuman  disahkan  dalam  Berita Acara  Hasil  Pengumuman  oleh  Panitia  Ajudikasi Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan.
9) Penerbitan  Surat  Keputusan  Penetapan  Hak  dan Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak
Penandatangan Surat Keputusan Penetapan Hak dan  Keputusan/  penegasan/  pemberian  hak  dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi setelah pengumuman hasil dari  proses  data  fisik  dan  yuridis.  Dalam  rangka penerbitan  Surat  Keputusan  Pemberian  Hak,  bagi masyarakat  yang  mampu  membayar  BPHTB,  bukti pembayaran dibawa pada saat pendaftaran hak. Panitia Ajudikasi
Percepatan Bidang Yuridis
menyediakan/mencetak  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah, Kepala  Kantor  Pertanahan  menandatangani  Sertipikat Hak Atas Tanah atau dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Sertipikat kepada Ketua Panitia  Ajudikasi  Pertanahan.  Penerbitan/Penyelesaian akhir  Sertipikat  dilakukan  oleh  Petugas  Kantor Pertanahan.
10) Pembukuan Hak Pembukuan Hak disiapkan oleh Panitia Ajudikasi Percepatan Bidang Yuridis Kantor
Pertanahan Kabupaten Minahasa, kemudian dicetak dan diserahkan  kepada Ketua Panitia  Ajudikasi Percepatan untuk dilakukan penandatanganan buku tanah. 11) Pengelolaan Warkah/Dokumen Pengelolaan  Warkah  atau  dokumen  dilakukan oleh  Panitia  Ajudikasi  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa Selatan. Panitia Ajudikasi mendokumentasikan seluruh warkah/dokumen  data  fisik  maupun  yuridis  yang  ada untuk kepentingan pelaporan kegiatan PTSL
yangdiselenggarakan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Minahasa Selatan.
12) Pelaporan Sesuai dengan Petunjuk Teknis yang diberikan,  bagian  akhir  dari  kegiatan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  adalah  penyusunan laporan  hasil  pelaksanaan  kegiatan  PTSL.  Kegiatan Pelaporan  disusun  oleh  panitia  ajudikasi  percepatan, kemudian  dilakukan  dilakukan  pelaporan  secara berjenjang  dan  berkala  dari  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Minahasa  Selatan  kepada  kepala  kantor wilayah  selanjutnya  kepada  kementerian  agraria  dan tata ruang/badan pertanahan nasional, dengan menggunakan SKMPP.
2. Manfaat  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.
Dalam  upaya  tertib  hukum  pendaftaran  tanah maka diselenggarakan kegiatan PTSL oleh Pemerintah dalam  hal  ini  Kantor  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Minahasa  Selatan melalui pelaksanaan PTSL. Kegiatan PTSL bermaksud untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah.
Sertipikat  tanah  memuat  informasi  tentang  data fisik  dan  data  yuridis  sebagai  rekonstruksi  terhadap subyek dan obyek hak atas tanah. Sertipikat menampung data  yang akurat dan  faktual  yang  merupakan jaminan kepastian  hukum.  Dengan  demikian  jika  setiap  bidang
tanah  sudah  didaftar  haknya  dengan  disertai  sertipikat tanah  sebagai  bukti  sah  kepemilikannya,  niscaya perebutan  dan  sengketa  tanah  dapat  dihilangkan  atau setidaknya diminimalisir.
a. Tertib Penggunaan Tanah
Tertib  penggunaan  tanah  merupakan  kondisi dimana  setiap  bidang  tanah  telah  digunakan  secara optimal,  serasi  dan  seimbang  sesuai  dengan  potensi, guna  berbagai  kegiatan  kehidupan  dan  penghidupan. Selain dari itu tidak terdapat benturan kepentingan antar sektor  penggunaan  tanah.  Fungsi  tanah  dapat  benar- benar  diupayakan  agar  bermanfaat  untuk  kemakmuran rakyat dengan cara setiap individu, badan hukum, atau instansi  yang  mempunyai  hubungan  hukum  dengan tanah wajib menggunakan tanahnya, memelihara, serta mencegah  terjadinya  kerusakan,  sehingga  tanah  lebih berdaya  guna  dan  berhasil  guna  serta  bermanfaat  bagi kesejahteraan  masyarakat.  Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Kecamatan  Tumpaan Kabupaten  Minahasa  Selatan  difokuskan  pada  daerah- daerah  penduduk  perdesaan  atau  kelurahan.  Hal  ini dilakukan  berdasarkan  pertimbanngan  sebagian  besar tanah pada wilayah tersebut belum terdaftar. Selain dari itu  kondisi  perekonomian  masyarakat  setempat termasuk kategori berpenghasilan menengah ke bawah. Dengan  dilaksanakannya  pendaftaran  tanah  sistematik berangsur-angsur  menuju  kearah  perbaikan.  Hal  ini ditanda dengan semakin yakinnya masyarakat setempat bahwa  tanah  yang  mereka  tempati  sudah  mempunyai hak  dan  sudah  berkekuatan  hukum  yang  sah.  Dari persepsi  yang  demikian  warga  menjadi  lebih  peduli terhadap  lingkungannya.  Keadaan  ini  terlihat  dengan munculnya  semangat  warga  untuk  membangun rumahnya  menjadi  lebih  rapih  dan  disertai  fasilitas perbaikan got, pembuatan bak sampah, serta pembuatan taman sederhana dibeberapa tempat umum. b. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup Saat  ini  terdapat  banyak  orang  atau  badan hukum yang mempunyai atau menguasai tanah yang tidak  memperhatikan  dan  melakukan  usaha-usaha untuk mencegah kerusakan-kerusakan dan kehilangan  kesuburan  tanah.  Pada  lain  pihak, kepadatan penduduk yang melampaui batas tampung wilayah,  telah  mendorong  untuk  mempergunakan tanah  tanpa  mengindahkan  batas  kemampuan keadaan  tanah  dan  faktor  lingkungan  hidup.  Oleh karena  itu,  manfaat  yang  diperoleh  dari  tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup merupakan keadaan dimana penanganan bidang pertanahan telah dapat menunjang kelestarian hidup, adanya pemberian  hak  atas  tanah  dan  pengarahan penggunaan  telah  dapat  menunjang  terwujudnya pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  bernuansa lingkungan,  adanya  kemauan  semua  pihak  yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah melaksanakan kewajiban sehubungan dengan pemeliharaan tanah tersebut.
Badan  Pertanahan  Nasional  bertugas  untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan  yang  meliputi  Pengaturan  Penggunaan, Penguasaan,  Pemilikan  dan  Pengelolaan  Tanah (P4T),  penguasaan  hak-hak  atas  tanah,  pengukuran dan  pendaftaran  tanah  dan  lain-lain  yang  berkaitan dengan  masalah  pertanahan,  sehingga  Badan Pertanahan  Nasional  sangat  berperan  aktif  dalam mewujudkan  penggunaan  tanah  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan melaksanakan fungsinya di  bidang  pertanahan  sebagai  lembaga  non Departemen  pembantu  Presiden.  Tanah  merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kedudukan  tanah  yang  penting  ini  kadang  tidak diimbangi  dengan  usaha  untuk  mengatasi  berbagai permasalahan yang timbul dalam bidang pertanahan. Fakta  memperlihatkan  bahwa  keresahan  di  bidang pertanahan mendatangkan dampak negatif di bidang sosial,  politik  dan  ekonomi.  Pendaftaran  tanah merupakan  kewajiban  Pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian ATR/BPN.
Selain  kendala  dalam  penyiapan  dokumen terkait  pembuktian  penguasaan  dan  kepemilikan tanah, kendala lain dalam pelaksanaan kegiatan PTSL di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan adalah saat pengukuran pemilik tanah tidak berada di lokasi  terkait,  hal  ini  banyak  terjadi  diakibatkan pemilik  tanah  banyak  yang  tinggal  di  luar  kota,  hal tersebut mempersulit petugas dalam proses pendataan. Keberadaan pemilik tanah penting untuk pendataan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh peserta dalam Kegiatan Pelaksanaan PTSL.
Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan,  peneliti  menggunakan  tabel  indikator untuk  memberikan  evaluasi  secara  restospektif  ( Ex post )  terhadap  Program  Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017. Proses, hasil, dan dampak dari kegiatan yang sudah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 5.
Kantor pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan berupaya  melaksanakan  kebijakan  pertanahan  dalam rangka  terwujudnya  kepastian  hukum  bagi  masyarakat pemegang hak atas tanah dan untuk terlaksananya Sapta Tertib  Pertanahan  berdasarkan  Keputusan  Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 277  Tahun  2012  tentang  Sapta  Tertib  Pertanahan. Kegiatan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di Kecamatan  Tumpaan  Kabupaten  Minahasa  Selatan mengacu pada
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL),  dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah sebagai bukti hak kepemilikan yang diamanatkan dalam  pasal  19  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agrarian/Badan Pertanahan  Nasional  berkewajiban  menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Salah satu cara yang ditempuh Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang  untuk  mengejar  presentase tanah terdaftar yang masih dibawah 50% adalah melalui kegiatan  percepatan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah sistematis lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  35  Tahun  2016  Tentang  percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Hasil  wawancara  terhadap  pelaksana  PTSL dalam hal ini pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan, menyatakan bahwa masyarakat tidak siap  dan  tidak  mampu  untuk  menyiapkan  dokumen kepemilikan  tanah  mereka  dan  masyarakat  tidak memiliki tanda batas terhadap tanah yang mereka miliki sehingga  sering  menjadi  kendala  dalam  kegiatan pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap.  Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  termasuk menyiapkan  kelengkapan  berkas  pemilikan  dan memasang  tanda  batas  tanah  sehingga  menyebabkan masyarakat kurang antusias. Dalam kegiatan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  masyarakat yang  sudah  memiliki  sertipikat  tanah  wajib  untuk mendaftarakan  sertipikatnya  untuk  dipetakan  dalam peta  pendaftaran.  Dari  hasil  wawancara  ditemui  masih ada  tanah  yang  belum  bersertipikat  disekitar  mereka yang  sudah  memiliki  sertipikat  sehingga  dianjurkan untuk dipetakan agar mempermudah dalam pengurusan selanjutnya.
Berdasarkan hasil wawancara terdapat 18 peserta yang  menyatakan  bahwa  mereka  memahami  tentang kegiatan  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  pada  saat  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Minahasa Selatan melakukan penyuluhan dan 3 peserta menyatakan  kurang  mengerti,  dari  keseluruhan  jumlah peserta  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  yaitu sebanyak  21  peserta.  Kegiatan  pensertifikatan  tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
dikatakan  masyarakat  sangat  membantu  tetapi terdapat  kendala  dalam  penyiapan  dokumen kepemilikan  tanah  dan  pemasangan  tanda  batas seperti  yang  diuraikan  diatas.  Peserta  Tanah Sistematis  Lengkap  9  responden  menyatakan  tidak menemukan kendala dalam menyiapkan kelengkapan berkas tanah dan 12 responden menyatakan memiliki kesulitan  dalam  melengkapi  kelengkapan  berkas kepemilikan  tanah  terutama  berhubungan  dengan status/kepemilikan tanah.
Kondisi  yang  ditemui  dilapangan  oleh pelaksana  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap yaitu  masyarakat  memiliki  bukti  kepemilikan  tanah yang  kurang  jelas  bahkan  tidak  ada  bukti  dan  pada saat pengukuran pemilik tanah tidak berada dilokasi, serta tidak terpasang patok tanda batas tanah.
Semua tanah bisa didaftar untuk sertifikasi, tak terkecuali bidang tanah yang statusnya masih dalam sengketa. Semua bidang tanah yang masuk program PTSL  akan  disertipikat  tentunya  setelah  statusnya sudah  jelas  (Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang  Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di  Kecamatan  Tumpaan  Kabupaten  Minahasa  Selatan telah berjalan sesuai dengan tahapan kegiatan. Terdapat sebanyak 18 atau 85,71% responden yang menganggap pelaksanaan  kegiatan  PTSL  berada  pada  kategori  baik sedangkan  3  orang  atau  sebesar  14,28%  menganggap sangat  baik.  Respon  terhadap  penyuluhan  yang dilaksanakan  oleh  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten  Minahasa  Selatan  terdapat  2  orang  atau 9,52%  responden  yang  mengatakan  belum  paham dengan  penyuluhan  yang  disampaikan,  sedangkan  19 orang  reponden  atau  sebanyak  90,47%  mengatakan paham  dengan  penyuluhan  tentang  PTSL  yang disampaikan.  Terdapat  7  orang  atau  33,33%  dari  total responden  yang  yang  merasa  sangat  menguntungkan tentang adanya program PTSL ini sedangkan 14 orang atau  66,66%  responden  merasa  program  PTSL menguntukan  bagi  mereka.  10  orang  responden  atau 47,61% dari total responden tidak mengalami kesulitan dalam  proses  pengurusan  PTSL,  sedangkan  11  orang responden  atau  sebanyak  52,38%  mendapatkan kesulitan  dimana  kelengkapan  berkas  dan  data  yang mereka miliki tidak memenuhi syarat.
Kendala  dalam  kegiatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  yaitu  masyarakat  memiliki  bukti kepemilikan tanah yang kurang jelas seperti surat-surat kepemilikan  tanah,  riwayat  tanah  dari  pemegang  hak pertama  sampai  pemilik  terakhir,  bukti  kepemilikan berdasarkan  jual  beli,  hibah  atau warisan,  serta  tanda
batas  atas  tanah  mereka  dan  pada  saat  pengukuran pemilik  tanah  tidak  berada  dilokasi,  serta  tidak terpasang patok tanda batas tanah dalam menyiapkan bukti kepemilikan tanah.
Manfaat  metode  atau  program  PTSL  dalam pengembangan wilayah Kecamatan Tumpaan, Kabupaten  Minahasa  Selatan  yaitu  Pemerintah Daerah  dapat  mempunyai  data  luas  bidang  tanah dalam suatu daerah berupa peta administrasi lengkap, sehingga  Pemerintah  Daerah  dapat  melakukan perencanaan  pengembangan  wilayah  berdasarkan informasi tata ruang yang tersedia.

## Saran
Saran-saran  yang  dapat  diberikan  dari  hasil penelitian ini adalah:
1. Untuk  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa Selatan  disarankan  bisa  menambah  tenaga  SDM yang  ada  terutama  untuk  tenaga  pengukuran  di lapangan.
2. Kepada masyarakat pemilik tanah yang tidak atau belum  memasang  tanda/patok  batas  tanah disarankan untuk memasang patok yang disaksikan tetangga batasnya.
3. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap perlu  diadakan  secara  terus  menerus  dan berkelanjutan  di  seluruh  wilayah  desa/kelurahan sampai  semua  bidang  tanah  terpetakan  secara lengkap  agar  terciptanya  tertib  pertanahan  di seluruh wilayah Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  Petunjuk  Teknis  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap bidang yuridis 2017. Anonim.  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria dan Penjelasannya.
Badjuri,  Abdulkahar  &  Yuwono,  Teguh,  2002,
Kebijakan Publik Konsep & Strategi, Undip Press, Semarang.
Creswell,  John.  W.,  2002. Reseacrh  Design: Qualitative  and  Quantitative  Approach. Terjemahan:  Nur  Khabibah.  Jakarta:  KIK Press.
Miles. M. B. & Huberman, A. M. 1984. Qualitative Data  Analysis,  A  Sourcebook  of  New Methods.  London,  New  Delhi:  Sage Publications, Beverly Hills.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  1Tahun  2017 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016.