Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 158/E/KPT/2021                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2023.v7.i4.6104
PENGARUH STRINGENCY , KORUPSI, DAN PAJAK LINGKUNGAN TERHADAP FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOW : SEBUAH POLLUTION HEAVEN HYPOTHESIS
Windy Hikmah Ariyani windyariyani1818@gmail.com Unggul Heriqbaldi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

## ABSTRACT
This study aims to analyze the pollution heaven phenomenon, in the case of Foreign Direct Investment (FDI) inflow from the perspective of environmental regulations (stringency), corruption, environmental taxes, and the interaction variables between stringency and corruption. Additionally, this study will investigate the impact of pollution heaven on GDP per capita, labor, and trade openness to FDI inflow. This study used the System Generalized Method of Moments estimations for 6 investor countries of the palm oil sector in Indonesia from 2009 to 2019. The main results show that stringency and corruption have a significant positive effect while the interaction between stringency and corruption has a significant negative effect on FDI inflow in the Indonesian palm oil sector. Loose environmental regulations combined with a honest bureaucracy will prevent investors from receiving legal protection. This condition indicates a significant relationship of the interaction variable between stringency and corruption on FDI inflow, therefore the pollution heaven hypothesis is invalid. Government policy regarding stringency can be improved by implementing environmental taxes. Policies related to corruption are necessary to simplify bureaucratic procedures for investors. The combination of these regulations is expected to help the Indonesian government attract FDI inflows without turning Indonesia into a pollution heaven.
Key words: FDI inflow, Environmental regulations (stringency), corruption, environmental tax, Pollution Heaven Hypothesis.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pollution heaven yang terjadi dalam kasus Foreign Direct Investment (FDI) inflow dari perspektif variabel keketatan regulasi lingkungan ( stringency ), korupsi, pajak lingkungan, interaksi antara stringency dan korupsi. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki pengaruh keberadaan pollution heaven dengan menganalisis GDP per kapita, tenaga kerja, serta keterbukaan perdagangan terhadap FDI inflow . Penelitian ini menggunakan estimasi System Generalized Method of Moments untuk 6 negara investor sektor sawit di Indonesia periode 2009 hingga 2019. Hasil estimasi menunjukkan bahwa keketatan regulasi lingkungan ( stringency ) dan korupsi berpengaruh positif signifikan sedangkan interaksi antara stringency dan korupsi berpengaruh negatif signifikan terhadap FDI inflow sektor sawit Indonesia. Keketatan regulasi lingkungan yang longgar didukung dengan birokrasi yang jujur mengakibatkan investor tidak mendapat perlindungan hukum dalam berinvestasi. Kondisi tersebut menunjukkan hubungan signifikan variabel interaksi antara stringency dan korupsi terhadap FDI sehingga mengakibatkan Pollution Heaven Hypothesis dinyatakan invalid. K ebijakan pemerintah terkait keketatan regulasi lingkungan diharapkan ditingkatkan dengan menerapkan pajak lingkungan. Adapun kebijakan korupsi sangat diperlukan melalui kemudahan birokrasi kepada investor. Perpaduan dua regulasi tersebut diharapkan membantu pemerintah Indonesia menarik FDI inflow tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara pollution heaven.
Kata kunci: FDI inflow , regulasi lingkungan ( stringency ), korupsi, pajak lingkungan, Pollution Heaven Hypothesis .
458 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 4, Desember 2023 : 457 – 478

## PENDAHULUAN
Keberadaan pollution heaven telah men- jadi perdebatan terkait perdagangan dan lingkungan dalam beberapa dekade akibat menurunnya hambatan perdagangan inter- nasional sehingga suatu negara mengeluar- kan regulasi lingkungan yang berpengaruh pada keunggulan komparatifnya. Menurut Copeland dan Taylor (2004) dalam Sarmidi et al . (2015) menyatakan bahwa adanya pollution heaven ketika negara dengan regula- si lingkungan yang kurang ketat lebih dipilih sebagai tujuan Foreign Direct Investment (FDI) akibat ketatnya regulasi lingkungan negara lain. Pollution heaven dapat menciptakan reaksi politik negara dengan regulasi ling- kungan yang ketat berupa kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan dan investasi. Pada kasus masuknya FDI ke Indonesia di sektor sawit telah mempengaruhi kondisi lingkungan akibat kegiatan produksi sawit oleh perusahaan baik asing maupun domestik.
Industri sawit dalam perekonomian Indonesia berperan penting sebagai pengha- sil devisa terbesar, penyerap tenaga kerja, pendorong sektor ekonomi, serta sebagai roda perekonomian yang tersebar di 26 provinsi di mana perkebunan sawit terbesar berada di Pulau Sumatera seluas 7.944.520 hektar dan terbesar kedua adalah Pulau Kalimantan seluas 5.820.406 hektar (Kementerian Pertanian, 2019). Perluasan lahan sawit berdasar status pengusaha pada periode 2009 hingga 2019 untuk perkebunan besar rakyat dan perkebunan besar swasta cenderung mengalami peningkatan. Pening- katan luas lahan tersebut tidak lepas dari banyaknya investor asing maupun domestik yang tertarik untuk menginvestasikan mo- dalnya di sektor sawit karena Indonesia me- rupakan negara terbesar pertama penghasil minyak kelapa sawit ( Crude Palm Oil ) di dunia.
Peningkatan investor khususnya inves- tor asing di sektor sawit berdampak pada perluasan lahan sawit telah menyebabkan deforestasi. Deforestasi adalah kondisi penu- runan luas hutan akibat konversi lahan un-
tuk pembangunan infrastruktur, permukim- an, pertanian, pertambangan, serta perke- bunan. Deforestasi terkait adanya kegiatan penebangan atau pembalakan liar yang mengancam ekosistem akibat pembakaran hutan sehingga menyebabkan degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan tersebut meliputi polusi air, erosi tanah, dan polusi udara yang salah satunya menyebabkan pemanasan global ( global warming ) yaitu kondisi peningkatan suhu permukaan bumi akibat emisi karbon. Deforestasi Indonesia mengalami tingkat tertinggi sebesar 1,1 juta Ha pada periode 2014-2015 di mana 0,82 juta Ha merupakan wilayah hutan dan 0,28 juta Ha bukan wilayah hutan yang menjadikan Indonesia terdaftar dalam 10 (sepuluh) nega- ra yang kehilangan hutan hujan tropis ter- tinggi (W orld Resources Institute Indonesia, 2019). Salah satu pemicu dari kondisi terse- but adalah adanya ekspansi lahan sawit akibat kemudahan dalam memperoleh perizinan pengelolaan kawasan hutan oleh pemerintah pusat dan daerah (Layukallo et al ., 2016).
Konversi kawasan hutan khususnya lahan gambut untuk perluasan lahan sawit menyebabkan terjadinya kerusakan atau degradasi lahan di mana lahan mengalami penurunan produktivitas (ENVIHSA FKM UI, 2020). Degradasi area sawit tertinggi terjadi pada tahun 2012 di Provinsi Papua sebesar sebesar 16,60238% dan tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 15,74358% yang disebabkan oleh kemudahan pemberi- an izin pengelolahan lahan sawit oleh peme- rintah setempat (Kementerian Pertanian, 2019). Degradasi lingkungan yang tidak se- gera diatasi akan berdampak pada muncul- nya pollution heaven . Di sisi lain, keberadaan degradasi lingkungan akibat deforestasi untuk pembukaan lahan baru sektor sawit tidak menyurutkan investor asing untuk ber- investasi karena sektor tersebut dianggap menguntungkan investor dan pemerintah setempat.
Berdasar kondisi di atas, studi terkait pollution heaven penting untuk dilakukan pe- nelitian lebih lanjut karena validasi Pollution
Pengaruh Stringency, Korupsi, dan Pajak Lingkungan ...– Ariyani, Heriqbaldi 459
Heaven Hypothesis (PHH) dalam penerapan regulasi lingkungan oleh host country akan berdampak pada banyaknya FDI inflow . Secara umum, hasil validasi Pollution Heaven Hypothesis terhadap FDI masih menjadi perdebatan karena terdapat perbedaan ling- kup penelitian mencakup variabel dan meto- de yang digunakan. Penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada dampak per- dagangan internasional terhadap lingkung- an menggunakan variabel dependen emisi CO 2 (Al-mulali dan Foon Tang, 2013; Ren et al ., 2014; Aller et al ., 2015; Zhang dan Zhou, 2016; Liu et al ., 2019; Guzel dan Okumus, 2020; Bulus dan Koc, 2021; Singhania dan Saini, 2021; Handoyo et al ., 2022; Ibrahim et al ., 2022; dan Wen et al ., 2022) atau FDI outflow (Rezza, 2013; dan Yoon dan Heshmati, 2020) di sektor manufaktur, ba- han kimia, logam, dan industri pangan. Emisi CO 2 pada penelitian sebelumnya digu- nakan sebagai pendekatan tingkat kerusa- kan lingkungan tanpa melihat pendekatan kebijakan lingkungan yang memotivasi terjadinya perpindahan produksi industri emisi tinggi dari negara maju ke negara ber- kembang serta kinerja pemerintah. Beberapa peneliti yang menggunakan variabel depen- den FDI inflow adalah Rivera dan Oh (2013), Sarmidi et al . (2015), Jugurnath et al . (2017), dan Huang et al . (2020). Penelitian sebe- lumnya juga mengklasifikasikan cakupan negara berdasar keanggotaan negara dalam organisasi dunia (BRICS, OECD, UE, ASEAN) atau membedakan berdasar negara berkembang dan negara maju.
Berdasar beberapa penelitian sebelum- nya, peneliti termotivasi melakukan analisis terkait validasi PHH di Indonesia menggu- nakan variabel penjelas berupa keketatan regulasi lingkungan ( stringency ), korupsi, dan pajak lingkungan sebagai ukuran lemah kuatnya regulasi lingkungan terhadap FDI inflow enam negara investor sektor sawit di Indonesia periode 2009 hingga 2019 yang mengacu pada penelitian Rezza (2013); Sarmidi et al . (2015); Jugurnath et al . (2017); serta Yoon dan Heshmati (2020).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena pollution heaven yang terjadi dalam kasus Foreign Direct Investment (FDI) inflow dari perspektif variabel keke- tatan regulasi lingkungan ( stringency ), ko- rupsi, pajak lingkungan, interaksi antara keketatan regulasi lingkungan ( stringency ) dan korupsi, serta menganalisis pengaruh keberadaan pollution heaven dengan meng- analisis GDP per kapita, tenaga kerja, serta keterbukaan perdagangan ( openness ) terha- dap Foreign Direct Investment (FDI) inflow . Penelitian ini diharapkan berkontribusi da- lam meneliti Pollution Heaven Hypothesis (PHH) di Indonesia dengan menguji bebera- pa variabel penentu FDI inflow yang belum dibahas peneliti sebelumnya pada sektor sawit di Indonesia seperti stringency , korup- si, dan tenaga kerja. Selain itu, penelitian ini diharapkan akan berkontribusi bagi pem- buat regulasi yaitu pemerintah untuk me- ningkatkan FDI inflow sektor sawit di Indonesia tanpa harus merusak lingkungan agar tercipta pembangunan berkelanjutan.

## TINJAUAN TEORITIS
Penelitian terkait FDI inflow , keketatan regulasi lingkungan ( stringency ), korupsi, dan pajak lingkungan dalam memvalidasi Pollution Heaven Hypothesis (PHH) untuk mengetahui keberadaan pollution heaven telah banyak dilakukan dengan mengkaji bagian variabel serupa dengan penelitian ini. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori investasi, teori keunggulan komparatif, dan teori pollution heaven . Investasi merupakan kegiat- an penanaman modal asing akibat adanya arus perdagangan barang dan jasa (Salvatore, 2013). Foreign Direct Investment (FDI) atau dikenal sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas per- usahaannya di negara lain untuk memper- oleh tingkat hasil setinggi mungkin serta men- diversifikasikan atau memecahkan risiko. Investasi dan modal menurut Mankiw (2018) merupakan dua hal yang berbeda namun
460 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 4, Desember 2023 : 457 – 478
saling berkaitan di mana investasi dianggap sebagai aliran ( flow ) sedangkan modal seba- gai persediaan ( stock ).
FDI biasanya dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan baru atau anak pe- rusahaan yang kemudian perusahaan induk tersebut diambil alih dengan membeli seba- gian besar saham melalui bursa saham (Salvatore, 2013). FDI dalam konteks inter- nasional umumnya dilakukan oleh perusa- haan multinasional yang bergerak di bidang manufaktur (pengolahan), penggalian sum- ber daya alam, atau jasa. FDI berdasar aliran modal dibedakan menjadi dua, yaitu inflow dan outflow . Inflow foreign direct investment adalah aliran investasi dari mancanegara ke dalam negeri, sedangkan outflow foreign direct investment merupakan aliran investasi ke negara lain.
Teori perdagangan internasional berhu- bungan dengan teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, Heckscsher-Ohlin, dan Samuelson. David Ricardo (1772-1823) yang menyatakan bah- wa perdagangan internasional akan terjadi jika terdapat perbedaan keunggulan kompa- ratif antar dua negara. Keunggulan kompa- ratif akan tercapai jika suatu negara mampu melakukan spesialisasi terhadap barang atau jasa yang diproduksi secara efisien dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih murah dibandingkan negara lain, sehingga dapat meningkatkan standar hidup dan pendapat- an negara tersebut.
Liberalisasi perdagangan akan mengge- ser pola perdagangan dimana hambatan perdagangan berkurang mengakibatkan ne- gara akan mengalihkan produksinya ke sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Pada kasus pengaturan ling- kungan, negara maju akan mengganti pro- duk barang kotor yang menyebabkan polusi dengan barang bersih dan mengimpor ba- rang kotor untuk mengkompensasi keku- rangan pasokan. Dampak kompensasi terse- but merupakan mekanisme yang dapat dila- lui dalam Pollution Heaven Hypothesis (PHH) untuk memprediksi pola perdagangan. Berdasar kondisi tersebut maka teori keung-
gulan komparatif dapat dikatakan sebagai dasar dari berlakunya Pollution Heaven Hypothesis (PHH) dimana lingkungan seba- gai faktor lain yang memerlukan keung- gulan biaya komparatif namun tidak mem- pertimbangkan faktor-faktor dinamis seperti inovasi, teknologi, akses pasar yang mem- berikan pengaruh signifikan terhadap daya saing ekspor.
Pada tahun 1994, Pollution Heaven Hypo- thesis dikenalkan pertama kali oleh Copeland dan Taylor dalam penelitiannya yang me- nyatakan bahwa liberalisasi perdagangan cenderung membuat industri pencemar ling- kungan akan berpindah dari negara maju dengan regulasi lingkungan yang ketat ke negara berkembang dengan regulasi ling- kungan yang longgar. Sebaliknya, industri bersih cenderung berpindah ke negara-nega- ra maju dengan regulasi lingkungan yang ketat. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa re- gulasi lingkungan akan meningkatkan biaya sehingga membuat ekspor negara-negara de- ngan regulasi ketat lebih mahal daripada eks- por negara-negara dengan regulasi longgar.
Pollution Heaven Hypothesis (PHH) dide- finisikan sebagai suatu keadaan dimana per- usahaan yang akan berinvestasi cenderung mencari perusahaan di negara-negara ber- kembang yang memiliki kelonggaran regu- lasi lingkungan dan mematok pajak dalam jumlah sedikit, namun lambat laun akan berdampak terhadap lingkungan. Teori pol- lution heaven menurut Liddle (2001) dinya- takan sebagai hipotesis perpindahan polusi dimana standar lingkungan yang rendah menjadi sumber keunggulan komparatif ba- gi negara berkembang dan mendorong per- geseran dalam pola perdagangan. Berdasar teori pollution heaven tersebut akan mengun- tungkan home country namun merugikan host country yang menyebabkan degradasi ling- kungan seperti peningkatan emisi.
Perbedaan keketatan regulasi lingkung- an antara negara maju dan negara berkem- bang dapat memberikan keunggulan kom- paratif dalam menarik arus Foreign direct investment (FDI) (Zhang dan Zhou, 2016; Bulus dan Koc, 2021). Kondisi tersebut
Pengaruh Stringency, Korupsi, dan Pajak Lingkungan ...– Ariyani, Heriqbaldi 461
menguntungkan negara asal namun merugi- kan negara tujuan yang menyebabkan de- gradasi lingkungan seperti peningkatan emisi. Degradasi lingkungan merupakan bentuk eksternalitas negatif akibat kegagal- an pasar dalam memperhitungkan biaya sosial sebagai dampak dari regulasi ling- kungan yang kurang memadahi, pengem- bangan sektor industri yang kurang mema- dahi, dan rendahnya kesadaran terhadap lingkungan.
Beberapa argumen yang menentang teori, asumsi, dan implikasi dari Pollution Heaven Hypothesis (PHH) dalam penelitian Gill et al . (2018) diantaranya menyatakan bahwa pertama pada saat perusahaan ber- pindah ke negara dengan regulasi lingkung- an yang lemah tanpa mempertimbangkan polusi akan mengurangi produktivitas tena- ga kerja sehingga meningkatkan biaya tena- ga kerja. Kedua, perusahaan mempertim- bangkan biaya yang besar saat memutuskan pengalihan operasi perusahaan ke negara lain. Ketiga, negara dengan regulasi ling- kungan yang lemah memiliki sistem hukum yang lemah sehingga investor lebih memilih negara dengan regulasi lingkungan yang kuat dan sistem hukum yang jelas. Keempat, arus perdagangan dan investasi didorong oleh adanya factor endowment di mana perusa- haan padat modal cenderung berinvestasi ke negara yang memiliki tenaga kerja yang me- limpah sedangkan perusahaan padat karya cenderung berinvestasi ke negara padat modal. Kelima, regulasi lingkungan yang ketat di home country akan mendorong tek- nologi yang lebih bersih dan efisien yang akan mengurangi biaya marginal dan me- ningkatkan produktivitas perusahaan se- hingga perusahaan akan lebih kompetitif.
Stringency atau keketatan regulasi ling- kungan merupakan salah satu faktor tata kelola dalam mengevaluasi ada tidaknya pollution heaven pada host country . Keketatan regulasi lingkungan ( stringency ) dianggap relevan untuk menguji keberadaan Pollution Heaven Hypothesis (PHH) karena penilaian terhadap stringency dilakukan oleh individu untuk memutuskan melakukan investasi
atau tidak (Yoon dan Heshmati, 2020). Manfaat penggunaan variabel ini menawar- kan lebih banyak negara tujuan ( host country ) serta ketatnya dan tegaknya regulasi ling- kungan di negara tertentu dapat menghin- darkan masalah terkait ukuran berbasis ki- nerja. Beberapa penelitian membuktikan adanya hubungan negatif signifikan antara regulasi lingkungan dan FDI di mana kondisi tersebut terjadi karena home country memproduksi barang bersih dan mengim- por barang kotor dari host country sehingga meningkatkan polusi di host country (Rezza, 2013; Ferrara et al ., 2015; Sarmidi et al ., 2015; Yoon dan Heshmati, 2020).
Pendekatan yang dapat digunakan da- lam menganalisis regulasi lingkungan seba- gai variabel bebas yang terukur yaitu pengu- rangan biaya sektor swasta sebagai peng- ganti regulasi lingkungan; penilaian lang- sung terhadap regulasi; pengeluaran sektor publik, penggunaan emisi, polusi, atau penggunaan energi sebagai proksi stringency (Cole et al ., 2017). Hubungan negatif antara keketatan regulasi lingkungan ( stringency ) dan FDI menunjukkan kevalidan Pollution Heaven Hypothesis (PHH).
Beberapa penelitian lain menunjukkan adanya hubungan positif signifikan antara stringency dan FDI (Smarzynska dan Wei, 2001 dalam Fernandez et al . (2020); Rivera dan Oh, 2013; Lundh, 2017; Rasit dan Aralas, 2017; Huang et al ., 2020). Smarzynska dan Wei (2001) dalam Fernandez et al . (2020) menyatakan bahwa hubungan positif signi- fikan antara stringency dan FDI terjadi karena perusahaan akan memilih lokasi dengan peraturan lingkungan yang relatif longgar untuk mengurangi biaya kepatuhan lingkungan.
Ukuran selain stringency yang dapat digunakan untuk menganalisis keberadaan Pollution Heaven Hypothesis (PHH) adalah ko- rupsi. Korupsi didefinisikan sebagai serang- kaian tindakan melawan hukum yang meli- batkan sebagian pekerja sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri dan/atau orang-orang terdekatnya dengan penyalah- gunakan jabatan di tempat kerja mereka
462 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 4, Desember 2023 : 457 – 478
(Asian Development Bank, 1998). Korupsi dapat mengakibatkan persaingan dalam investasi ( investment barrier ) dan mengham- bat perdagangan ( trade barrier ) yang menim- bulkan berkurangnya market integrity serta melemahnya penerapan good governance baik sektor swasta maupun publik ( development barrier ). Beberapa penelitian menunjukkan hasil estimasi yang berbeda di mana hu- bungan antara korupsi dan FDI dapat ber- pengaruh negatif seperti Mauro (1995), Smarzynska dan Wei (2001) dalam Fernandez et al . (2020); Egger dan Winner (2005), Barassi dan Zhou (2012) dalam Sarmidi et al . (2015) maupun positif seperti Yoon dan Heshmati (2020). Smarzynska dan Wei (2001) dalam Fernandez et al . (2020) menyatakan bahwa korupsi di host country berpengaruh negatif terhadap FDI inflow karena investor asing merasa dirugikan aki- bat adanya korupsi terkait pemberian lisensi dan izin lokal oleh pejabat pemerintah. Hal ini mengakibatkan kurangnya transparansi dan mahalnya biaya khususnya bagi inves- tor asing sehingga investor berusaha memi- lih mitra lokal atau melakukan joint ventures untuk menurunkan transaksi seperti biaya pengurusan izin daerah.
Di sisi lain, berlakunya the Organisati- on for Economic Cooperation and Develop- ment (OECD) Anti-Bribery Convention sejak tahun 1999 mendukung secara empiris Transparency International (TI, 2022) yang telah mengubah pilihan investor asing da- lam memilih host country yang korup akibat penurunan tingkat korupsi di seluruh dunia sehingga investor asing ( Multinational Enter- prise ) tidak khawatir adanya korupsi di host country dibanding periode sebelumnya. Tidak adanya kekhawatiran tersebut meng- akibatkan OECD Anti-Bribery Convention ti- dak efektif dalam mencegah investor asing berinvestasi di negara yang korup. Kondisi tersebut megakibatkan korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat FDI stock yang diinvestasikan. Artinya, tingkat korup- si yang tinggi di host country akan mening- katkan FDI stock sehingga mendukung teori korupsi sebagai helping hand sejalan dengan
Egger dan Winner (2005) dalam Sarmidi et al . (2015). Yoon dan Heshmati (2020) menyata- kan korupsi berdampak positif terhadap FDI di mana tingkat korupsi yang tinggi akan menarik lebih banyak FDI inflow . Adapun Sarmidi et al . (2015) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara korupsi dan FDI inflow . Hubungan negatif tersebut terjadi karena tingkat korupsi yang ditunjuk- kan oleh tingkat kejujuran tinggi akan me- nurunkan jumlah FDI inflow sehingga kebe- radaan korupsi di negara tujuan dapat me- narik FDI inflow .
Ukuran yang dapat digunakan dalam menganalisis PHH selain keketatan regulasi lingkungan dan korupsi adalah pajak ling- kungan. Pajak lingkungan didefinisikan se- bagai pajak berdasar unit fisik yang ber- dampak negatif terhadap lingkungan. Pajak lingkungan menurut Pearson dan Smith (1990) dalam Jugurnath et al . (2017) mengandung tiga prinsip meliputi pajak harus terkait tujuan lingkungan pemerintah, pajak harus menginspirasi perubahan perila- ku positif terhadap lingkungan, serta pajak harus diatur terkait dengan tujuan lingkung- an. Tujuan pajak lingkungan untuk mengu- rangi kegiatan pencemaran di host country akibat peningkatan FDI sehingga akan me- ningkatkan pendapatan lingkungan baik host country maupun home country . Sedang- kan Pearce (1976) dalam Jugurnath et al . (2017) menyatakan bahwa pajak lingkungan dianggap sebagai regulasi untuk mendu- kung perilaku pro lingkungan yang dapat memperkuat keyakinan baik host country maupun home country sehingga dapat men- ciptakan insentif yang lebih kuat dibanding peraturan lingkungan. Total pajak lingkung- an merupakan pendapatan yang terakumu- lasi dari pajak energi, pajak transportasi, pajak polusi, dan pajak sumber daya. Pajak energi yang terdiri atas pajak karbon dioksida (CO 2 ) dan pajak transportasi. Pajak karbon dioksida (CO 2 ) merupakan total pendapatan yang dikenakan pada produk energi untuk meningkatkan efisiensi dan konsumsi produk ramah lingkungan. Pajak transportasi merupakan pajak terkait de-
Pengaruh Stringency, Korupsi, dan Pajak Lingkungan ...– Ariyani, Heriqbaldi 463
ngan sumber emisi gas rumah kaca (CO 2 ) yang dihasilkan oleh alat transportasi (Jugurnath et al ., 2017).
Keketatan regulasi lingkungan suatu negara dapat dilihat melalui pajak lingkung- an yang diterapkan oleh negara tersebut. Bialek dan Weichenrieder (2021) menya- takan bahwa peraturan lingkungan yang lebih ketat menyiratkan biaya kepatuhan yang lebih tinggi bagi perusahaan. Shao et al .
(2019) menyatakan bahwa investor asing lebih tertarik untuk merelokasi seluruh atau sebagian dari operasional perusahaannya ke negara dengan peraturan yang kurang ketat untuk menghindari biaya lingkungan. Hal ini menyebabkan pajak lingkungan berpe- ngaruh negatif terhadap FDI.
Peningkatan pendapatan di home coun- try berpotensi menurunkan FDI inflow di host country melalui beberapa mekanisme yang saling berhubungan di antaranya adalah bia- ya operasional perusahaan di home country lebih tinggi, profit margin berkurang, ada- nya preferensi investasi domestik, adanya risiko hukum dan reputasi, adanya persepsi dari host country , dan adanya perlambatan perekonomian. Ketika home country menge- nakan pajak lingkungan yang lebih tinggi, perusahaan yang beroperasi di home country akan menghadapi peningkatan biaya opera- sional. Peningkatan biaya tersebut timbul akibat adanya kepatuhan terhadap peratur- an lingkungan yang lebih ketat dengan membayar pajak yang lebih tinggi atas polusi atau penggunaan sumber daya.
Ketika dunia usaha di home country mengalami peningkatan biaya, pengusaha menjadi kurang kompetitif sehingga kurang tertarik untuk memperluas pasar mereka di luar negeri melalui penanaman modal asing. Pendapatan dari pajak lingkungan yang lebih tinggi dapat mengurangi profit margin perusahaan di home country . Penurunan pro- fitabilitas tersebut menjadikan perusahaan lebih berhati-hati dalam berinvestasi di host country di mana mereka lebih memilih mengalokasikan sumber daya untuk me- ningkatkan kinerja lingkungan atau memba- yar pajak yang lebih tinggi sehingga modal
untuk investasi asing berkurang. Pajak ling- kungan di home country yang tinggi dapat memberikan insentif bagi perusahaan do- mestik untuk memprioritaskan investasi da- lam negeri daripada investasi asing karena peningkatan pengawasan dan biaya ling- kungan dalam negeri memungkinkan per- usahaan lebih tertarik untuk berinvestasi pada teknologi atau tindakan yang memban- tu mereka mematuhi peraturan lingkungan yang berdampak pada penurunan daya tarik untuk berinvestasi di luar negeri.
Peningkatan pendapatan pajak ling- kungan mencerminkan adanya penekanan terhadap kelestarian lingkungan dan tang- gung jawab di home country yang besar. Dalam kondisi ini, perusahaan berinvestasi di host country khususnya di negara-negara dengan peraturan lingkungan yang kurang ketat dapat menghadapi risiko hukum dan reputasi di mana perusahaan lebih rentan terhadap tuntutan hukum, protes, atau ru- saknya reputasi mereka sehingga dapat menghalangi perusahaan asing menanam- kan modalnya di host country dengan regu- lasi lingkungan ( stringency ) yang lebih lemah. Di sisi lain, host country menganggap peningkatan pendapatan pajak lingkungan di home country sebagai sinyal potensial akan diberlakukannya peraturan lingkungan yang lebih ketat sehingga menimbulkan ke- khawatiran terkait biaya kepatuhan yang lebih tinggi bagi perusahaan asing, oleh karena itu host country menjadi kurang me- narik sebagai tujuan penanaman modal asing akibatnya investor akan mencari negara-negara dengan kebijakan lingkungan yang lebih lunak. Jika penerapan pajak ling- kungan yang lebih tinggi menyebabkan per- lambatan aktivitas ekonomi di home country , maka dunia usaha akan kurang tertarik untuk berinvestasi di luar negeri. Kelesuan perekonomian tersebut dapat mengurangi ketersediaan modal untuk investasi asing, dan perusahaan lebih memilih fokus pada pemulihan dalam negeri dan penyesuaian terhadap persyaratan lingkungan yang baru.
Menurut Thullen (1996) dalam Jugurnath et al ., (2017) menyatakan bahwa
464 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 4, Desember 2023 : 457 – 478
terdapat hubungan positif antara pajak ling- kungan terhadap FDI dimana FDI akan mendorong pertumbuhan ekonomi akibat adanya pajak untuk transportasi, energi, polusi, dan sumber daya. Kegiatan ekonomi membutuhkan input energi dan materi yang lebih besar namun menciptakan jumlah lim- bah yang lebih besar sehingga menyebabkan degradasi lingkungan. Jugurnath et al . (2017) menyatakan bahwa pajak lingkungan memi- liki hubungan positif signifikan terhadap FDI di mana peningkatan FDI akibat pening- katan pajak lingkungan akan menghasilkan lebih banyak masuknya infrastruktur, difusi teknologi, serta pembangunan di host country .
Beberapa ukuran yang dapat digu- nakan sebagai variabel kontrol terkait FDI adalah gross domestic product (GDP), tenaga kerja, dan keterbukaan perdagangan ( trade openness ). Gross Domestic Product (GDP) me- rupakan ukuran nilai pasar barang dan jasa akhir yang diproduksi untuk meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tunggal selama periode waktu tertentu (Mankiw, 2018). Pertumbuhan ekonomi dapat disoroti melalui siklus bisnis dan pertumbuhan ber- kelanjutan jangka panjang di negara ber- sangkutan. Tingginya pendapatan per kapita suatu negara mencerminkan besarnya po- tensi ekonomi suatu negara yang didorong oleh besarnya tingkat konsumsi yang me- ngakibatkan perusahaan asing memperluas jalur pemasaran sehingga meningkatkan in- vestasi dan menguntungkan perusahaan. Tingginya produktivitas tenaga kerja yang didukung oleh infrastruktur mengakibatkan GDP per kapita berdampak positif terhadap FDI sedangkan adanya biaya upah tenaga kerja yang tinggi mengakibatkan GDP per kapita berdampak negatif terhadap FDI. Di sisi lain, Kahouli et al . (2014) menyatakan bahwa GDP per kapita berdampak positif signifikan terhadap FDI home country sebagai negara padat modal, namun berdampak negatif signifikan terhadap FDI host country sebagai negara padat tenaga kerja. GDP per kapita dapat berdampak positif maupun negatif terhadap FDI yang menyebabkan
GDP per kapita menjadi tidak signifikan jika dilihat dari berbagai faktor lokasi FDI.
Ukuran kedua yang dapat digunakan sebagai variabel independen terkait FDI ada- lah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu input produksi yang penting dalam menghasikan barang dan jasa. Kebe- radaan tenaga kerja selain sebagai penyedia input yang dibutuhkan badan usaha juga sebagai pasar output barang dan jasa, sehing- ga tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian berperan penting terhadap kegiatan perekonomian salah satunya ada- lah penanaman modal investasi (FDI). Kebe- radaan FDI yang masuk ke suatu negara berperan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui lapangan pekerjaan yang baru (Appleyard dan Field 2014). Hal ini sejalan dengan pendapat Harrod-Domar yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja karena adanya permintaan dan untuk memperbesar kapasitas produksi.
Tenaga kerja dapat diukur sebagai sumber daya manusia dapat diwakili de- ngan penduduk berpendidikan tinggi. Tenaga kerja yang berkualitas lebih dibu- tuhkan FDI daripada tenaga kerja yang murah. Keberadaan penduduk berpendidik- an tinggi akan meningkatkan produktivitas, inovasi teknologi, serta dapat menjadi pe- nyangga perbedaaan budaya. Hasil peneli- tian Kahouli et al ., (2014) menunjukkan bahwa tenaga kerja pendidikan tinggi ber- dampak positif signifikan terhadap FDI di mana peningkatan pendidikan tinggi host country dinilai oleh investor asing sebagai keberhasilan penerapan MNC karena dapat meningkatkan produksi dan mengurangi biaya tenaga kerja. Berdasar kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa peningkatan pen- duduk berpendidikan tinggi akan berdam- pak positif terhadap arus FDI baik inflow maupun outflow . Artinya, terdapat hubung- an positif antara tenaga kerja terhadap FDI di mana semakin tinggi tenaga kerja yang ter- serap oleh perusahaan FDI akan meningkat- kan produktivitas berupa pemenuhan sum- ber daya manusia dalam proses produksi.
Pengaruh Stringency, Korupsi, dan Pajak Lingkungan ...– Ariyani, Heriqbaldi 465
Keterbukaan perdagangan ( trade open- ness ) sebagai variabel independen terkait FDI berhubungan erat dengan hambatan perda- gangan. Keterbukaan perdagangan merupa- kan jumlah dari ekspor dan impor terhadap GDP. Keterbukaan perdagangan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pertum- buhan ekonomi di mana barang konsumsi memiliki harga lebih rendah sehingga pro- dusen dalam negeri dapat berkompetisi dengan produk-produk luar negeri. Hasil penelitian Edwards (1990) dan Dunning (1993) dalam Jugurnath et al ., (2017) menunjukkan bahwa keterbukaan perda- gangan berdampak positif terhadap FDI di mana Dunning (1993) dalam Jugurnath et al .,
(2017) menyatakan bahwa FDI cenderung akan memilih lokasi produksi yang memiliki keunggulan pada rendahnya biaya produksi dan biaya transportasi di mana semakin terbuka perdagangan suatu negara akan meningkatkan aliran FDI yang masuk ke negara tersebut. Perusahaan multinasional dengan orientasi ekspor lebih memilih berlo- kasi di negara-negara dengan perekonomian terbuka karena rendahnya hambatan perda- gangan sehingga mengurangi biaya transak- si yang terkait dengan ekspor dan impor (Sazali et al ., 2018). Berdasar Lal (2017), Donghui et al ., (2018), dan Rathnayaka et al . (2021) dalam Anwar et al ., (2023) menyatakan bahwa pesatnya perkembangan teknologi telah memberikan dampak ekonomi terha- dap perdagangan internasional berupa pasar yang besar sehingga produsen dapat mem- berikan output dengan input lebih murah dari negara lain. Berdasar kondisi tersebut mengakibatkan adanya hubungan positif antara FDI dan keterbukaan ( openness ). Penelitian terkait Pollution Heaven Hypothesis (PHH) pada Foreign Direct Invest- ment (FDI) sebelumnya telah banyak dilaku- kan di mana validasi PHH umumnya meng- gunakan variabel dependen FDI maupun emisi (CO 2 , NO 2 , SO 2 , dan polutan lainnya) sedangkan variabel independen yang digu- nakan adalah stringency , enforcement , GDP, FDI, emisi, pajak, tarif, keterbukaan, popu- lasi, tenaga kerja, upah, industri, jarak, ko-
rupsi, ekspor, impor, konsumsi energi, urbanisasi, dan biaya polusi.
Rezza (2013) dengan teknik analisis OLS ( Ordinary Least Square ), FE ( Fixed Effect ), dan Tobit terhadap FDI ( Foreign Direct Investment ) outflow di sektor manufaktur Norwegia menyatakan bahwa stringency berdampak negatif terhadap FDI outflow . Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stringency di host country yang tidak ketat akan meningkatkan FDI outflow Norwegia. Penggunaan variabel stringency oleh Rezza (2013) dalam menganalisis adanya dampak pollution heaven dengan data Norwegia be- lum pernah dilakukan sebelumnya. Adanya regulasi lingkungan dan penegakannya di Norwegia menjadikan pendapatan pajak lingkungan Norwegia menjadi lebih besar dibanding pendapatan lainnya. Variabel interaksi FDI vertikal tingkat tinggi dan stringency (VFDIH×STRING) serta interaksi FDI vertikal tingkat medium dan stringency (VFDIM×STRING) berdampak negatif signi- fikan terhadap FDI outflow ( total equity capi- tal , total asset , dan total sale ). Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara FDI dan regulasi lingkungan dimana saat FDI Norwegia berinvestasi di host country maka akan meningkatkan stringency di host coun- try . Artinya, terdapat pollution heaven di home country sehingga Pollution Heaven Hypothesis (PHH) dinyatakan valid.
Sarmidi et al . (2015) dengan teknik analisis Generalized Method of Moments (GMM) Arellano-Bond terhadap FDI ( Foreign Direct Investment ) inflow 110 (seratus sepuluh) negara maju dan berkembang me- nyatakan bahwa stringency yang diwakili oleh indeks kinerja lingkungan (EPI) dan indeks peraturan lingkungan (WEF) ber- dampak negatif signifikan terhadap FDI inflow seluruh negara, negara OECD, dan negara non-OECD. Kondisi ini menujukkan bahwa semakin ketat stringency akan menu- runkan jumlah FDI inflow . Korupsi ber- dampak negatif signifikan menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang ditunjukkan oleh tingkat kejujuran tinggi akan menurun- kan jumlah FDI inflow sehingga keberadaan
466 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 4, Desember 2023 : 457 – 478
korupsi di negara tujuan dapat menarik FDI inflow . Adapun variabel interaksi stringency dan korupsi (STR×COR) berdampak positif signifikan terhadap FDI inflow menunjukkan bahwa stringency dan korupsi tidak dapat dianalisis secara terpisah dimana regulasi lingkungan yang ketat ( stringency ) didukung adanya transparansi, konsistensi, dan akun- tabilitias host country akan menurunkan ko- rupsi sehingga dapat mendorong FDI inflow . Kondisi tersebut menunjukkan adanya hu- bungan signifikan variabel interaksi strin- gency dan korupsi terhadap FDI sehingga Pollution Heaven Hypothesis (PHH) dinyata- kan valid.
Yoon dan Heshmati (2020) dengan teknik analisis OLS ( Ordinary Least Square ) dan FE ( Fixed Effect ) terhadap FDI ( Foreign Direct Investment ) outflow Korea di 24 sektor manufaktur dan 75 negara tujuan ( host countries ) Asia dan non-Asia menyatakan bahwa stringency berdampak negatif signifi- kan terhadap FDI Korea ke negara Asia dan non-Asia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stringency di host country tidak ketat akan meningkatkan FDI outflow . Korupsi berdampak positif signifikan menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi ditunjuk- kan oleh skor CPI rendah akan menurunkan jumlah aliran FDI. Adapun variabel interaksi Asian Countries dan stringency (AS×ER) ber- dampak negatif signifikan menunjukkan bahwa saat FDI Korea berinvestasi di Asian Countries ( host countries ) maka akan me- ningkatkan stringency di Asian Countries . Artinya, terdapat pollution heaven di Korea ( home country ) sehingga Pollution Heaven Hypothesis (PHH) dinyatakan valid .
Ketiga penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Rivera dan Oh (2013) dan Lundh (2017) yang tidak dapat memvalidasi PHH terhadap FDI meskipun memiliki per- samaan dalam penggunaan panel data de- ngan variabel independen stringency . Rivera dan Oh (2013) dengan teknik analisis Logit dan FE ( Fixed Effect ) terhadap FDI ( Foreign Direct Investment ) inflow 94 perusahaan di 77 negara periode 2001-2007 menyatakan bah- wa stringency berdampak positif signifikan
terhadap FDI inflow . Kondisi tersebut me- nunjukkan bahwa meningkatnya stringency akan meningkatkan jumlah FDI inflow di mana semakin ketat regulasi lingkungan host country maka akan meningkatkan FDI inflow sehingga Pollution Heaven Hypothesis (PHH) dinyatakan invalid. Rivera dan Oh (2013) berkontribusi dalam mempertimbangkan pe- ngetatan dengan menekankan pada karak- teristik peraturan untuk mempengaruhi ke- putusan investasi perusahaan multinasional, melalui PHH dapat diprediksi tingkat ma- suknya perusahaan multinasional ke negara dengan regulasi lingkungan yang lebih ketat, dapat memeriksa adanya hubungan ketatnya regulasi lingkungan terhadap in- vestasi dengan mempertimbangkan tingkat demokrasi dari host country, serta dapat me- meriksa jenis industri untuk mengetahui hubungan antara investasi dan regulasi lingkungan.
Lundh (2017) dengan teknik analisis OLS ( Ordinary Least Square ) dan FE ( Fixed Effect ) terhadap FDI outward dua puluh home countries (OECD) ke enam host countries (BRICS) periode 2003 hingga 2012 menyata- kan bahwa stringency berdampak positif signifikan terhadap FDI negara OECD ke negara BRICS. Kondisi tersebut menunjuk- kan bahwa stringency di host countries (BRICS) ketat sehingga dapat mengurangi FDI outward negara OECD. Artinya, tidak terdapat Pollution Heaven di home countries (OECD) sehingga Pollution Heaven Hypothesis (PHH) dinyatakan invalid. Lundh (2017) berkontribusi dalam memvalidasi PHH dengan melihat dampak FDI negara OECD ke BRIICS menggunakan stringency regulasi lingkungan sehingga dapat melihat pola stock yang mencakup lebih banyak negara dalam jangka waktu yang lebih lama. Peng- gunaan estimasi OLS pada step pertama tidak memperhitungkan heterogenitas dan simultanitas negara sehingga untuk menga- tasinya pada tahap kedua digunakan FE melalui penggunaan lag stringency .
Pengaruh Stringency, Korupsi, dan Pajak Lingkungan ...– Ariyani, Heriqbaldi 467

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang akan digu- nakan dalam penelitian ini adalah pendekat- an analisis kuantitatif deskriptif dan infe- rensial menggunakan data FDI ( Foreign Direct Investment ) inflow . Penelitian ini didu- kung oleh data panel dari 6 negara investor sektor sawit di Indonesia periode 2009–2019. Pemilihan 6 negara investor yang meliputi Malaysia, Singapura, United Kingdom, Belgia, Belanda, dan Korea Selatan pada pe- riode tersebut karena berdasar data merupa- kan negara investor yang menanamkan mo- dalnya dalam jumlah besar di sektor sawit Indonesia. Data dalam penelitian ini diper- oleh dari  beberapa  sumber  antara  lain  data arus masuk FDI dan keterbukaan perda- gangan ( openness ) diperoleh dari World Bank Database (2022), keketatan regulasi ling- kungan ( stringency ) diperoleh dari Global Competitive Report (GCR), korupsi diperoleh dari Transparency International (TI, 2022), serta pajak lingkungan diperoleh dari Organ- ization for Economic Co-operation and Develop- ment (OECD, 2022). Selain itu, data GDP per kapita dan tenaga kerja Indonesia diperoleh dari World Development Indicator (WDI). Pendefinisian setiap variabel diperlukan untuk menentukan pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Foreign Direct Invesment ( 𝐹𝐷𝐼 , , ) inflow adalah variabel dependen yang me- wakili aliran modal investor dari suatu nega- ra dengan mendirikan atau memperluas per- usahaannya di negara lain menggunakan data bilateral FDI inflow sektor sawit Indonesia periode 2009–2019 menggunakan satuan US Dollar. Variabel lag FDI ( 𝐹𝐷𝐼 , , ) diharapkan berdampak positif signifikan terhadap FDI.
Keketatan regulasi lingkungan ( 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 , ) adalah variabel penjelas utama yang mewakili perbedaan dalam ketegasan regulasi lingkungan Indonesia sebagai nega- ra tujuan ( host country ) menggunakan satuan skor dengan interval 1–7 di mana 1 sampai dengan <2 menunjukkan negara tidak ada regulasi lingkungan, 2 sampai dengan <3
menunjukkan negara memiliki regulasi ling- kungan yang tidak ketat, 3 sampai dengan <4 menunjukkan negara memiliki regulasi lingkungan yang kurang ketat, 4 sampai dengan <5 menunjukkan negara memiliki regulasi lingkungan ketat, 5 sampai dengan <6 menujukkan negara memiliki regulasi lingkungan lebih ketat, 6 sampai dengan <7 menujukkan negara memiliki regulasi ling- kungan sangat ketat. Variabel keketatan re- gulasi lingkungan ( 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 , ) diharapkan berdampak negatif signifikan.
Korupsi ( 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝 , ) adalah variabel penjelas yang diukur menggunakan Corrup- tion Perception Index Indonesia menggunakan satuan berupa skor dengan skala antara 0 (nol) hingga 100 (seratus) dimana 0–19 menunjukkan tingkat kejujuran sangat ren- dah sehingga negara menjadi sangat korup ( high corruption ), 20–39 menunjukkan tingkat kejujuran cenderung rendah sehingga nega- ra cenderung korup, 40–59 menunjukkan tingkat kejujuran rentan rendah sehingga negara rentan terjadi korupsi, 60–79 menun- jukkan tingkat kejujuran cenderung tinggi sehingga negara cenderung bersih dari korupsi, serta 80–100 menunjukkan tingkat kejujuran sangat tinggi sehingga negara sa- ngat bersih ( very clean ) dari korupsi. Variabel korupsi ( 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝 , ) diharapkan berdampak negatif signifikan.
Pajak lingkungan ( 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 , ) adalah variabel penjelas yang diukur menggunakan akumulasi pendapatan dari pajak energi, pajak transportasi, pajak polusi, dan pajak sumber daya negara investor ( home countries ) menggunakan satuan persen GDP (%). Variabel pajak lingkungan ( 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 , ) diha- rapkan berdampak positif signifikan.
Interaksi antara keketatan regulasi lingkungan dengan korupsi 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝 , ) merupakan hasil perkalian an- tara stringency dan korupsi yang mencer- minkan adanya keterkaitan kedua variabel tersebut sehingga dapat menentukan apakah variabel stringency akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel korupsi terhadap variabel FDI inflow sebagai
468 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 4, Desember 2023 : 457 – 478
variabel dependen menggunakan satuan skor. Variabel interaksi antara keketatan re- gulasi lingkungan dengan korupsi ( 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝 , ) diharapkan berdampak positif signifikan.
Tingkat pendapatan per kapita ( 𝐺𝐷𝑃 , ) adalah rasio antara PDB dengan jumlah penduduk Indonesia menggunakan satuan US Dollar. Variabel tingkat penda- patan per kapita ( 𝐺𝐷𝑃 , ) diharapkan ber- dampak positif signifikan.
Tenaga kerja ( 𝑇𝐾 , ) adalah rasio angkatan kerja berpendidikan tinggi dengan penduduk usia kerja berpendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan tinggi siklus pendek, gelar sarjana atau setara, magister atau setara, maupun doktoral atau setara menurut International Standard Classification of Education di Indonesia menggunakan sa- tuan (%). Variabel tenaga kerja ( 𝑇𝐾 , ) diharapkan berdampak positif signifikan. Keterbukaan perdagangan ( 𝑂𝑝𝑒𝑛 , ) adalah jumlah dari jasa ekspor dan impor dibagi dengan GDP nominal Indonesia menggunakan satuan (%). Variabel keterbu- kaan perdagangan ( 𝑂𝑝𝑒𝑛 , ) diharapkan berdampak positif signifikan.
Beberapa teknik estimasi yang diguna- kan dalam menganalisis hubungan dinamis antara FDI, keketatan regulasi lingkungan, korupsi, dan pajak lingkungan pada peneliti- an ini antara lain Fixed Effect Model (FEM), System Generalized Method of Moments (Sys- GMM), Instrument Variable Generalized Method of Moments (IV-GMM), dan Pooled Least Square (PLS) di mana dalam penelitian ini keseluruhan model estimasi akan dia- nalisis secara rinci. Penelitian ini meng- gunakan data panel dinamis yang ditandai dengan adanya lag variabel endogen menjadi variabel eksogen. Model data panel yang melibatkan lag memiliki beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi klasiknya karena adanya autokorelasi variabel lag dengan error sehingga estimasi klasik Least Square tidak bisa diaplikasikan (Gujarati dan Porter, 2009). Tingkat FDI penelitian ini ditentukan dengan memperhitungkan lag satu periode
pada variabel independen FDI inflow ( 𝐹𝐷𝐼 , ) yang selanjutnya akan diestimasi menggunakan System GMM. Penelitian ini menggunakan model yang mengacu pada model dari Sarmidi et al ., (2015) dengan beberapa pembaruan yang dirumuskan sebagai berikut:
𝐹𝐷𝐼 , , 𝛼𝐹𝐷𝐼 , , 𝛽 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 , 𝛽 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝 , 𝛽 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 , 𝛽 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝 , 𝛾 𝐺𝐷𝑃 , 𝛾 𝑇𝐾 , 𝛾 𝑂𝑝𝑒𝑛 , 𝜂 𝜀 , , ………………..    (1) di mana 𝑖𝑛𝑑 adalah negara Indonesia ( host country ), j adalah negara investor sawit Indonesia ( home country ), dan t adalah tahun pengamatan. Adapun 𝛼, 𝛽 , 𝛽 , 𝛽 , 𝛽 , dan 𝛾 , 𝛾 , 𝛾 , 𝛾 adalah parameter yang tidak diketahui yang selanjutnya diestimasi, 𝜂 adalah fixed effect negara investor j , serta 𝜀 adalah error term .
Penggunaan interaksi antara keketatan peraturan dengan korupsi ( 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝 , ) bertujuan untuk mengetahui hubungan tidak langsung antara variabel keketatan lingkungan dan korupsi terhadap FDI. Interaksi antara keketatan peraturan dengan korupsi digunakan karena keketatan regulasi lingkungan suatu negara dapat dijelaskan melalui tingkat korupsi di mana tingkat korupsi yang rendah menunjukkan standar regulasi lingkungan yang ketat se- hingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pellegrini dan Gerlagh, 2006). Apabila interaksi antara stringency dan korupsi berhubungan positif terhadap FDI maka suatu negara dapat dinyatakan ter- dapat Pollution Heaven sehingga Pollution Heaven Hypothesis (PHH) dapat dinyatakan valid (Sarmidi et al ., 2015).

## Metode Uji GMM
Generalized Method of Moments (GMM) merupakan teknik analisis dalam menges- timasi parameter yang diperkenalkan oleh Hansen (1982) digunakan untuk mengen- dalikan heterogenitas invarian tidak ter- amati dan endogenitas variabel dependen. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam
Pengaruh Stringency, Korupsi, dan Pajak Lingkungan ...– Ariyani, Heriqbaldi 469
menggunakan estimasi GMM antara lain rentang periode yang digunakan relatif pen- dek, jumlah sampel yang digunakan besar, terdapat hubungan linier pada fungsi, ter- dapat variabel dependen yang bersifat dina- mis bergantung dari realisasi masa lalu va- riabel, variabel independen memiliki korela- si masa lalu dan masa sekarang dengan error (tidak sepenuhnya eksogen), terdapat indi- vidual efek yang bersifat tetap, serta terdapat heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam individu (Roodman, 2009).
First difference GMM adalah kombinasi antara regresi difference dengan regresi ting- kat level yang menggunakan nilai lag varia- bel dependen dan variabel independen seba- gai instrumen. Metode first difference GMM digunakan untuk menghilangkan efek tetap tidak teramati dari model yang diestimasi dan menggunakan instrumen untuk mem- bentuk kondisi momen. Kelemahan dari first difference GMM adalah adanya korelasi lag dari first difference mengakibatkan instrumen melemah yang dapat ditemukan dengan membandingkan lag dari PLS ( Pooled Least Square ), FE ( Fixed Effect ), dan first difference GMM.
System GMM adalah metode estimasi alternatif yang dikemukakan oleh Blundell dan Bond (1998) untuk mengestimasi sistem persamaan pada first difference maupun pada instrumen lag . Blundell dan Bond (1998) menyatakan bahwa Sys-GMM dapat menga- tasi masalah bias dalam model autoregressive distributed lag pada estimator first difference akibat variabel instrumen yang lemah ( weak instrument ) karena tidak terdapat hubungan antar variabel yang erat.
Model umum GMM ( First difference GMM dan System GMM) dapat dinyatakan seperti persamaan berikut (Roodman, 2009):
𝑦 𝛼𝑦 , 𝑋 𝛽 𝜀 …………… (2) 𝜀 𝜇 𝑣 𝐸 𝜇 𝐸 𝑣 𝐸 𝜇 𝑣 0
di mana 𝜇 adalah fixed effect dan 𝑣 adalah idiosyncratic shocks . Persamaan (2) dapat dinyatakan sebagai berikut:
∆𝑦 𝛼 1 𝑦 ,
𝑋 𝛽 𝜀 .…   (3)
Masalah validitas ( overidentifying restriction ) pada instrumen dapat diuji meng- gunakan uji Sargan dimana dikatakan valid jika menolak hipotesis nol (H 0 ) yang mengin- dikasikan tidak terdapat korelasi antara instrumen dengan error . Jika instrumen hasil metode first difference GMM menunjukkan tidak valid maka dapat menggunakan meto- de System GMM. Kekonsistenan estimasi dapat diuji menggunakan uji autokorelasi Arellano-Bond dimana estimasi dikatakan konsisten jika menolak hipotesis nol (H 0 ) pada m 1 dan tidak menolak hipotesis nol (H 0 ) pada m 2 . Tidak terdapat bias terjadi jika estimator berada di antara PLS ( Pooled Least Square ) dan FE ( Fixed Effect ) di mana koefi- sien lag variabel dependen yang dihasilkan oleh PLS akan bias ke atas sedangkan koefi- sien lag variabel dependen yang dihasilkan oleh FE akan bias ke bawah.
Robustness check dilakukan untuk mengetahui kekokohan hasil estimasi model. Pemeriksaan robustness menggunakan seperangkat variabel instrumen yang berbeda atau lag yang berbeda merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam studi GMM (Goode et al ., 2014; Kwon et al ., 2016). Robustness check yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat dari hasil estimasi FEM ( fixed effect model ), PLS ( pooled least square ), dan System Generalized Method of Moments (Sys-GMM)  di  mana  jika  nilai koefisien lag variabel  dependen  Sys-GMM berada di antara nilai koefisien lag variabel dependen FEM dan PLS (FEM <Sys-GMM <PLS) maka tidak terdapat bias pada model. Selanjutnya, dilakukan pembandingan hasil IV-GMM ( Instrument Variabel Generalized Method of Moments ) di mana jika kedua estimasi menunjukkan hasil tidak jauh berbeda maka model konsisten terhadap berbagai bentuk estimasi ( robust).
Berdasar tabel 1 tampak bahwa nilai rata-rata modal asing yang masuk (FDI inflow ) sebesar 145.000.000 USD dengan s tandard deviation sebesar 228.000.000, nilai minimal 0 (nol) USD, dan nilai maksimal 874.000.000 USD.
470 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 4, Desember 2023 : 457 – 478
Tabel 1

## Deskriptif Statistik Variabel
Variabel Obs. Mean Std. Dev. Min Maks 𝐹𝐷𝐼 , , (USD) 66 1,45e+08 2,28e+08 0 8,74e+08 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 , (skor) 66 4,536364 0,1658139 4,26 4,82 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝 , (skor) 66 33,81818 3,957113 28 40 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 , (%) 66 1,668485 1,286742 0 3,68 𝐺𝐷𝑃 , (USD) 66 3212,971 414,8756 2569,874 3892,422 𝑇𝐾 , (%) 66 84,75091 2,184302 79,84 87,92 𝑂𝑝𝑒𝑛 , (%) 66 44,37367 4,568731 37.42134 50,18001
Catatan: Data ini menggunakan periode 2009-2019. Satuan FDI dalam US$, stringency dan korupsi dalam skor, pajak lingkungan dalam persen (%), GDP per kapita dalam US$, tenaga kerja dalam persen (%), dan keterbukaan perdagangan dalam persen (%) Sumber: Data diolah
Skor indeks keketatan regulasi ling- kungan ( stringency ) di Indonesia memiliki nilai rata-rata sebesar 4,536364 dengan s tandard deviation sebesar 0,1658139, nilai minimal 4,26, dan nilai maksimal 4,82. Skor indeks persepsi korupsi Indonesia memiliki nilai rata-rata sebesar 33,81818 dengan s tandard deviation sebesar 3,957113, nilai minimal 28, dan nilai maksimal 40. Besarnya pajak lingkungan yang diterapkan oleh 6 (enam) negara investor memiliki nilai rata- rata sebesar 1,668485 persen dengan s tandard deviation sebesar 1,286742, nilai minimal 0 persen, dan nilai maksimal 3,68 persen. Nilai rata-rata Gross Domestic Product per kapita Indonesia sebesar 414,8756, nilai minimal 2569,874 USD, dan nilai maksimal 3892,422 USD. Rasio angkatan kerja berpendidikan tinggi dengan penduduk usia kerja berpen- didikan tinggi yang terdiri dari pendidikan tinggi siklus pendek, gelar sarjana atau setara, magister atau setara, maupun dok- toral atau setara di Indonesia memiliki nilai rata-rata sebesar 84,75091 persen dengan s tandard deviation sebesar 2,181905, nilai minimal 79,84 persen, dan nilai maksimal 87,92 persen. Adapun keterbukaan perda- gangan Indonesia memiliki nilai rata-rata se- besar 44,37367 persen dengan s tandard devia- tion sebesar 4,563718, nilai minimal 37,42134 persen, dan nilai maksimal 50,18001 persen. Penelitian ini menggabungkan bebera- pa alat analisis untuk mengetahui hubungan
dinamis antara aliran FDI, regulasi keketatan lingkungan, korupsi, dan pajak lingkungan sektor sawit Indonesia. Hasil empiris dari estimasi Fixed Effect Model (FEM), System Generalized Method of Moments (Sys-GMM), Instrument Variable Generalized Method of Moments (IV-GMM), dan Pooled Least Square (PLS) disajikan seperti pada tabel 2.
Berdasar tabel 2 tampak bahwa nilai uji Sargan pada Sys-GMM sebesar 0,4510 dimana nilai tersebut berad`a lebih dari tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10% dapat dinyatakan bahwa H 0 diterima. Artinya, tidak terdapat over-identifying sehingga mo- del yang digunakan dapat dinyatakan valid . Nilai distribusi z -statistik Arellano Bond atau AR (2) pada Sys-GMM sebesar 0,4843 dimana nilai tersebut berada lebih dari tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10% dapat dinyatakan bahwa H 0 diterima. Artinya, tidak terdapat autokorelasi sehingga model yang digunakan dapat dinyatakan valid . Lag dari variabel endogen yang dijelaskan oleh variabel 𝐹𝐷𝐼 , , signifikan positif pada tingkat signifikansi 1% dengan nilai p-value sebesar 0,000 (H 0 ditolak). Artinya, model memiliki korelasi antar waktu atau dalam analisis tahun t masih dipengaruhi oleh tahun t-1 sehingga bersifat dinamis.

## Tabel 2 Hasil Estimasi Data Panel dan Uji GMM
Variabel FEM Sys-GMM IV-GMM PLS 𝐹𝐷𝐼 , , 0,4363378 *** (0.000) 0,6559147 *** (0,000) 0,6559147 *** (0,000) 0,9035921 *** (0,000) 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 , 2,76e+09 *** (0,006) 2,30 e+09 ** (0,019) 2,30 e+09 ** (0,010) 1,95e+09 * (0,095) 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝 , 3,87e+08 *** (0,0,003) 3,30e+08 ** (0,011) 3,30e+08 *** (0,005) 2,66e+08 * (0,080) 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 , -8957886 (0,612) -5,72 e+07 *** (0,001) -5,72e+07 *** (0,000) -1,86e+07 * (0,066) 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝 , -8,41e+07 *** (0,007) -6,96 e+07 ** (0,028) -6,96 e+07 ** (0,016) -5,93e+07 (0,104) 𝐺𝐷𝑃 , 47357,84 (0,917) -79660,69 (0,864) -79660,69 (0,851) 27942,58 (0,960) 𝑇𝐾 , -2,07e+07 * (0,084) -2,53 e+07 ** (0,040) -2,53 e+07 ** (0,024) -2,21e+07 (0,131) 𝑂𝑝𝑒𝑛 , 8834184 (0,067) * 1,22 e+07 ** (0,015) 1,22 e+07 *** (0,008) 7776724 (0,184) Cons. -1,14e+10 (0,008) -8,85 e+09 (0,035) -8,85 e+09 (0,021) -7,20 e+09 (0,151) AR (1) -2,0387 [0,0415] -3,28 [0,001] AR (2) -0,6817 [0,4954] -1,00 [0,319] Sargan Test 46,48342 [0,4523] 55,78 [0,153] Wald Chi2 Test 224,61 [0,0000] 571,06 [0,000] Number of Observation 60 60 60 60 F-value 6,16 [0,0002] 0,0000 0,0000 52,18 [0.0000] Adj. R-squared 0,8741 Keterangan: * p <0,10; ** p <0,05; *** p <0,01
Sumber: Data diolah
Variabel keketatan regulasi lingkungan ( stringency ) berpengaruh positif signifikan terhadap FDI inflow sektor sawit di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan stringency di Indonesia akan meningkatkan FDI inflow .
Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Rivera dan Oh (2013); Lundh (2017); Rasit dan Aralas (2017); dan Huang et al . (2020). Berdasar skor indeks stringency regulasi lingkungan, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara dengan regulasi lingkungan yang ketat karena Indonesia dianggap se-
bagai negara yang memiliki kualitas ling- kungan tinggi sehingga tidak memerlukan biaya perbaikan infrastruktur. Di sisi lain skor indeks keketatan regulasi lingkungan Indonesia masih berada di bawah skor indeks negara-negara investor menyebabkan investor lebih memilih Indonesia sebagai host country yang dapat menjadi keunggulan komperatif bagi Indonesia sejalan dengan teori pollution heaven . Hal ini membuat investor merasa diuntungkan dengan memi- lih Indonesia karena investor mendapat
472 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 4, Desember 2023 : 457 – 478
pengurangan biaya kepatuhan lingkungan yang sejalan dengan hasil penelitian (Smarzynska dan Wei, 2001 dalam Fernandez et al ., 2020).
Variabel korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap FDI inflow sektor sawit di Indonesia menunjukkan tingkat korupsi yang ditunjukkan oleh tingkat kejujuran tinggi akan meningkatkan jumlah FDI inflow . Tingkat kejujuran yang tinggi mengindika- sikan tingkat korupsi yang rendah di host country membuat investor percaya untuk berinvestasi di host country sehingga dapat meningkatkan FDI inflow . Hasil tersebut se- jalan dengan penelitan Yoon dan Heshmati (2020). Berdasar laporan Transparency Inter- national dalam corruption perception index periode 2009-2019 menunjukkan bahwa ting- kat kejujuran Indonesia mengalami pening- katan artinya tingkat korupsi Indonesia telah mengalami penurunan namun jika diban- ding dengan tingkat kejujuran negara-nega- ra investor, tingkat kejujuran Indonesia ma- sih tergolong rendah.
Rendahnya tingkat kejujuran di Indonesia telah menjadikan Indonesia seba- gai salah satu negara yang korup. Berdasar teori korupsi keberadaan korupsi di Indonesia dapat menjadi bantuan ( helping hand ) melalui kemudahan birokrasi terhadap FDI inflow sektor sawit yang sejalan dengan hasil penelitian Egger dan Winner (2005) dalam Sarmidi et al . (2015) dan Yoon dan Heshmati (2020).
Variabel pajak lingkungan berpenga- ruh negatif signifikan terhadap FDI inflow sektor sawit di Indonesia yang artinya bah- wa penerapan pajak lingkungan di negara investor ( home country ) akan menurunkan FDI inflow di host country . Gill et al . (2018) menyatakan bahwa investor dalam penga- daan teknologi bersih di host country memer- lukan biaya tambahan yang lebih besar, aki- batnya investor merasa tidak diuntungkan dan investor tidak melakukan perpindahan lokasi ke negara lain. Di sisi lain, ketika home country mengenakan pajak lingkungan lebih tinggi, perusahaan yang beroperasi di home country akan menghadapi peningkatan biaya
operasional. Peningkatan biaya tersebut tim- bul akibat adanya kepatuhan terhadap per- aturan lingkungan yang lebih ketat dengan membayar pajak yang lebih tinggi atas po- lusi atau penggunaan sumber daya. Ketika dunia usaha di home country mengalami pe- ningkatan biaya, pengusaha menjadi kurang kompetitif sehingga kurang tertarik untuk memperluas pasar mereka di luar negeri melalui penanaman modal asing. Pendapat- an dari pajak lingkungan yang lebih tinggi dapat mengurangi profit margin perusahaan di home country . Penurunan profitabilitas tersebut menjadikan perusahaan lebih me- milih mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kinerja lingkungan atau membayar pajak yang lebih tinggi sehingga modal untuk investasi asing berkurang.
Peningkatan pendapatan pajak ling- kungan mencerminkan adanya penekanan terhadap kelestarian lingkungan dan tang- gung jawab di home country yang besar. Dalam kondisi ini, investor dari negara de- ngan tingkat kepatuhan yang tinggi melalui ketatnya regulasi lingkungan ( stringency ) dan tingginya pajak lingkungan mengaki- batkan perusahaan dianggap pro lingkung- an. Jika perusahaan berinvestasi di host country khususnya di negara-negara dengan peraturan lingkungan kurang ketat dapat menghadapi risiko hukum berupa tuntutan hukum, protes, atau rusaknya reputasi mere- ka sehingga dapat menghalangi perusahaan asing menanamkan modalnya di host country .
Variabel interaksi antara keketatan regulasi lingkungan ( stringency ) dan korupsi berpengaruh negatif signifikan terhadap FDI inflow sektor sawit di Indonesia. Hubungan negatif antara interaksi keketatan regulasi lingkungan ( stringency ) dan korupsi menun- jukkan hubungan yang saling melemahkan terhadap FDI inflow di mana variabel ke- ketatan regulasi lingkungan ( stringency ) dan tingkat kejujuran (korupsi) tidak dapat dianalisis secara independen. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Sarmidi et al . (2015). Keketatan regulasi lingkungan harus dipadukan dengan penegakan hukum yang
terintegrasi dan adanya birokrasi yang jujur (tingkat korupsi yang rendah). Jika peratur- an lingkungan yang ketat didukung dengan institusi yang korup (korupsi yang tinggi) maka akan menimbulkan pollution heaven di host country . Namun, jika keketatan regulasi lingkungan yang longgar didukung dengan birokrasi yang jujur mengakibatkan investor tidak mendapat perlindungan hukum dalam berinvestasi. Penurunan FDI tersebut mem- buat Indonesia tidak terdapat pollution hea- ven sehingga PHH dapat dinyatakan invalid .
Variabel Gross Domestic Product (GDP) per kapita tidak berpengaruh terhadap FDI inflow sektor sawit di Indonesia menunjuk- kan bahwa peningkatan GDP per kapita Indonesia tidak berpengaruh terhadap pe- nurunan FDI inflow . Hasil ini sejalan dengan penelitian Kahouli et al ., (2014). Dampak ne- gatif tersebut terjadi karena host country me- rupakan negara padat tenaga kerja (Kahouli et al ., 2014) dan memiliki biaya upah tenaga kerja yang tinggi. Dampak negatif akibat tingginya biaya upah tenaga kerja akan me- nurunkan profit investor sehingga menu- runkan minat investor untuk berinvestasi di host country . Keberadaan berbagai faktor lo- kasi FDI menangkap adanya dampak positif dan negatif GDP per kapita dari home country dan host country sehingga menyebabkan koefisien menjadi tidak signifikan (Bénassy- Quéré et al ., 2007).
Variabel tenaga kerja yang diukur menggunakan rasio angkatan kerja berpen- didikan tinggi dengan penduduk usia kerja berpendidikan tinggi berpengaruh negatif signifikan terhadap FDI inflow sektor sawit di Indonesia menunjukkan bahwa pening- katan tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia akan menurunkan FDI inflow . Kondisi tersebut terjadi karena investor me- nganggap bahwa perusahaan asing yang bergerak di sektor sawit tidak banyak me- merlukan tenaga kerja berpendidikan tinggi dalam melakukan kegiatan produksi. Per- usahaan sektor sawit lebih memerlukan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan ren- dah karena mayoritas akan dipekerjakan di perkebunan sawit.
Variabel keterbukaan perdagangan ber- pengaruh positif signifikan terhadap FDI in- flow sektor sawit di Indonesia menunjukkan bahwa adanya keterbukaan perdagangan Indonesia akan meningkatkan FDI inflow . Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Edwards (1990) dan Dunning (1993) dalam Jugurnath et al ., (2017) yang menyatakan bahwa negara investor cenderung akan me- milih lokasi produksi yang memiliki keung- gulan pada rendahnya biaya produksi dan biaya transportasi sehingga semakin terbuka perdagangan suatu negara akan mening- katkan aliran FDI yang masuk ke negara tersebut. Indonesia sebagai negara pengeks- por sawit nomor satu di dunia dapat dika- takan bahwa Indonesia memiliki tingkat ke- terbukaan perdagangan yang tinggi. Tingginya tingkat keterbukaan perdagangan Indonesia khususnya sektor sawit menjadi keunggulan komparatif tersendiri yang mampu mendorong peningkatan volume perdagangan Indonesia sehingga menarik FDI inflow sektor sawit.
Uji ketahanan ( robustness check ) meru- pakan uji yang digunakan untuk menge- tahui kekokohan hasil estimasi. Uji keta- hanan yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat dari hasil estimasi FEM ( Fixed Effect Model ), PLS ( Pooled Least Square ), dan System Generalized Method of Moments (Sys- GMM) di mana jika nilai koefisien lag variabel dependen Sys-GMM berada di an- tara nilai koefisien lag variabel dependen FEM dan PLS (FEM <Sys-GMM <PLS) maka tidak terdapat bias pada model. Berdasar hasil estimasi pada tabel 2. menunjukkan bahwa nilai koefisien lag variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel 𝐹𝐷𝐼 , , dari estimasi Sys-GMM sebesar 0,65591474 bera- da di antara estimasi FEM sebesar 0,4363378, dan estimasi PLS sebesar 0,9035921 (FEM <Sys-GMM <PLS) sehingga dapat dikatakan tidak terdapat bias pada model. Uji ketaha- nan kedua dapat dilihat dari hasil estimasi Sys-GMM dan IV-GMM ( Instrument Variable Generalized Method of Moments ) dimana jika kedua estimasi menunjukkan hasil tidak
474 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 4, Desember 2023 : 457 – 478
jauh berbeda maka model konsisten terha- dap berbagai bentuk estimasi ( robust ). Berda- sar tabel 2 menunjukkan bahwa koefisien ha- sil estimasi Sys-GMM dan IV-GMM bernilai sama namun nilai p-value variabel stringency , korupsi, interaksi s tringency dan korupsi, GDP per kapita, tenaga kerja, dan keterbu- kaan perdagangan berbeda sehingga model penelitian ini konsisten terhadap berbagai estimasi ( robust ).

## SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengana- lisis fenomena Pollution Heaven yang terjadi dalam kasus Foreign Direct Investment (FDI) inflow dari perspektif variabel keketatan regulasi lingkungan ( stringency ), korupsi, pajak lingkungan, interaksi antara keketatan regulasi lingkungan ( stringency ) dan korupsi, serta menganalisis pengaruh keberadaan Pollution Heaven dengan menganalisis GDP per kapita, tenaga kerja, serta keterbukaan perdagangan ( openness ) terhadap Foreign Direct Investment (FDI) inflow . Berdasar hasil estimasi System Generalized Method of Moments (Sys-GMM) terkait fenomena Pollu- tion Heaven terhadap 6 (enam) negara inves- tor sektor sawit di Indonesia menunjukkan bahwa keketatan regulasi lingkungan ( strin- gency ) berpengaruh positif signifikan terha- dap FDI inflow sektor sawit di Indonesia arti- nya keketatan regulasi lingkungan ( strin- gency ) Indonesia dengan skor indeks di bawah negara-negara investor dapat men- jadi keunggulan komperatif yang menye- babkan investor lebih memilih Indonesia sebagai host country karena investor merasa diuntungkan melalui pengurangan biaya kepatuhan lingkungan. Hubungan positif keketatan regulasi lingkungan ( stringency ) terhadap FDI inflow tersebut menunjukkan tidak adanya Pollution Heaven di sektor sawit Indonesia dan Pollution Heaven Hypothesis (PHH) dinyatakan invalid . Berdasar hasil dan pembahasan terda- pat beberapa implikasi meliputi: (1) Reputasi perusahaan yang tampak pada ketatnya regulasi lingkungan ( stringency ) di home country diikuti adanya tekanan pada
penanganan perubahan iklim ( climate changes ) sehingga untuk meningkatkan FDI inflow host country harus mengikuti tren yang ada di home country dengan meningkatkan keketatan regulasi lingkungan ( stringency ). Perbaikan institusi terkait keketatan regulasi lingkungan ( stringency ) dapat dilakukan dengan memberlakukan undang-undang penggunaan lahan oleh investor agar tidak terjadi peningkatan deforestasi, memperjelas perizinan ( license ) agar tidak terjadi penya- lagunaan izin, dan pemberlakuan pajak ling- kungan oleh host country ; (2) Perbaikan institusi terkait korupsi dengan cara mengu- rangi praktek suap ( bribe ) dan memberikan kemudahan pengurusan perizinan ( license ) sehingga dapat mengurangi high-cost econo- my dan menurunkan tingkat korupsi. Hal tersebut dapat meningkatkan FDI inflow di host country tanpa harus menggunakan ko- rupsi sebagai helping hand .
Pajak lingkungan berpengaruh negatif signifikan terhadap FDI inflow sektor sawit di Indonesia menunjukkan bahwa penerap- an pajak lingkungan oleh negara investor akan menurunkan FDI inflow karena Indonesia sebagai host country tidak mene- rapkan pajak lingkungan sehingga dianggap tidak dapat menciptakan insentif yang lebih kuat dibanding peraturan lingkungan dan investor merasa tidak diuntungkan akibat adanya biaya lingkungan yang tinggi dan profit margin menurun. Gross domestic pro- duct (GDP) per kapita berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap FDI inflow sektor sawit di Indonesia menunjukkan bahwa pe- ningkatan pendapatan per kapita tidak akan berpengaruh terhadap penurunan FDI inflow sektor sawit Indonesia. Tenaga kerja pendi- dikan tinggi berpengaruh negatif signifikan terhadap FDI inflow sektor sawit di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia berpengaruh terhadap penurunan FDI inflow sektor sawit Indonesia karena investor me- nganggap bahwa perusahaan asing yang bergerak di sektor sawit tidak banyak memerlukan tenaga kerja berpendidikan tinggi dalam melakukan kegiatan produksi.
Pengaruh Stringency, Korupsi, dan Pajak Lingkungan ...– Ariyani, Heriqbaldi 475
Keterbukaan perdagangan berpengaruh po- sitif signifikan terhadap FDI inflow sektor sawit di Indonesia menunjukkan bahwa ada- nya keterbukaan berpengaruh terhadap pe- ningkatan FDI inflow karena FDI cenderung akan memilih lokasi produksi yang memiliki keunggulan pada rendahnya biaya produksi dan biaya transportasi sehingga semakin ter- buka perdagangan suatu negara akan me- ningkatkan aliran FDI yang masuk ke negara tersebut.
Berdasar hasil dan pembahasan terda- pat beberapa implikasi meliputi sebagai berikut: (1) Kebijakan pemerintah terkait lingkungan berupa keketatan regulasi ling- kungan ( stringency ) diharapkan dapat di- tingkatkan dengan menerapkan pajak ling- kungan. Adapun kebijakan terkait korupsi sangat diperlukan melalui peningkatan laya- nan publik dalam memberikan kemudahan birokrasi kepada investor. Apabila kedua regulasi tersebut dipadukan diharapkan da- pat membantu pemerintah Indonesia dalam menarik FDI inflow tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Pollution Heaven ; (2) Pemerintah pusat diharapkan selalu me- ngontrol pemerintah daerah sehingga tidak terjadi salah pemberian perizinan terkait pembukaan lahan baru sawit oleh investor agar tidak memperbesar deforestasi yang berdampak pada degradasi lingkungan

## DAFTAR PUSTAKA
Aller, C., L. Ductor, dan M. J. Herrerias. 2015. The World Trade Network and the Environment. Energy Economics , 52 : 55– 68. https://doi.org/10.1016/j.eneco.
2015.09.008.
Al-mulali, U. dan C. Foon Tang. 2013. Investigating the Validity of Pollution Haven Hypothesis in the Gulf Coope- ration Council (GCC) Countries. Energy Policy 60 (C): 813–819. https://doi.org/ 10.1016/j.enpol.2013.05.055.
Anwar, C. J., I. Suhendra, T. Imansyah, V. M. Zahara, dan T. S. Chendrawan. 2023. GDP Growth and FDI Nexus in ASEAN- 5 Countries: The Role of Macroeconomic
Performances. Journal of Economics and Policy (Jejak) 16(1): 1-12. https://doi. org/10.15294/jejak.v16i1.37247.
Appleyard, D. R. dan A. J. Field. 2014.
International Economics . 8th Edition. McGraw-Hill Companies. United States of America.
Asian Development Bank. 1998. Anticor- ruption Policy. Manila. http://www.adb. org/documents/anticorruption-policy . Bénassy-Quéré, A., M. Coupet, dan T. Mayer. 2007. Institutional Determinants of Foreign Direct Investment. The World Economy 30: 764–82.
Bialek, S. dan A. Weichenrieder. 2021. Do Stringent Environmental Policies Deter FDI? M&A Versus Greenfield. Environ- mental and Resource Economics 80(3): 603– 636. https://doi.org/10.1007/s10640- 021-00600-x.
Blundell, R. dan S. Bond. 1998. Initial Conditions and Moment Restriction in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics 87(1): 115-143. https://doi. org/10.1016/S0304-4076(98)00009-8.
Bulus, G. C. dan S. Koc. 2021. The Effects of FDI and Government Expenditures on Environmental Pollution in Korea: The Pollution Haven Hypothesis Revisited. Environmental Science and Pollution Research 28(28): 38238–38253. https:// doi.org/10.1007/s11356-021-13462-z. Cole, M. A., R. J. R. Elliott, dan L. Zhang. 2017. Foreign Direct Investment and the Environment, Annual. Review of Environ- ment and Resources 42(1): 465–487. https://doi.org/10.1146/annurev- environ-102016-060916.
Environment Health Student Association (ENVIHSA) FKM UI. 2020. Alih Fungsi Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Serta Kaitannya Dengan Climate Change. https://envihsa.fkm.ui.ac.id/2020/ 06/10/alih-fungsi-hutan-menjadi- perkebunan-kelapa-sawit-serta-kaitannya- dengan-climate-change/ .
Fernandez, M., M. M. Almaazmi, dan R. Joseph. 2020. Foreign Direct Investment Investment in Indonesia: An Analysis
476 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 4, Desember 2023 : 457 – 478
from Investors Perspective. International Journal of Economics and Financial Issues 10(5): 102-112. https://ideas.repec. org/a/eco/journ1/2020-05-11.html.
Ferrara, I., P. Missios, dan H. M. Yildiz. 2015. Pollution Havens, Endogenous Environ- mental Policy and Foreign Direct Investment. Southern Economic Journal 82(1): 257-284. https://doi.org/10. 4284/0038-4038-2013.034.
Gill, F. L., K. K. Viswanathan, dan M. Z. A. Karim. 2018. The Critical Review of the Pollution Haven Hypothesis. Interna- tional Journal of Energy Economics and Policy 8(1): 167-174. https://ideas.repec. org/a/eco/journ2/2018-01-20.html.
Goode, S., G. Shailer, M. Wilson, dan J. Jankowski. 2014. Gifting and Status in Virtual Worlds. Journal of Management Information Systems 31(2): 171–210. https://doi.org/10.2753/MIS0742- 1222310207.
Gujarati, D. N. dan D. C. Porter. 2009. Basic Econometrics . 5th Ed. McGraw-Hill. United States.
Guzel, A. E. dan I. Okumus. 2020. Revisiting The Pollution Haven Hypothesis in ASEAN-5 Countries: New Insights from Panel Data Analysis. Environmental Science and Pollution Research 27(15): 18157–18167. https://doi.org/10.1007/ s11356-020-08317-y.
Handoyo,  R.  D.,  Y.  Rahmawati,  O.  G.  R. Altamirano, S. F. Ahsani, A. K. Hudang, dan T. Haryanto. 2022. An Empirical Investigation between FDI, Tourism, and Trade on CO2 Emission in Asia: Testing Environmental Kuznet Curve and Pollution Haven Hypothesis. Inter- national Journal of Energy Economics and Policy 12(4): 385–393. https://doi.org/
10.32479/ijeep.13242.
Hansen, L. P. 1982. Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica 50(4): 1029– 1054. https://doi.org/10.2307/1912775. Huang, B., Z. Yang, dan Y. Yu. 2020. Strategic Environmental Regulation and Inbound Foreign Direct Investment in the
People’s Republic of China. ADBI Working Paper Series , No. 1129 (May). Ibrahim,  K.  H.,  D.  W.  Sari,  dan  R.  D. Handoyo. 2022. The Role of Trade and Energy in Generating Carbon Emissions and Environmental Degradation. Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems 10(3): 1– 20. https://doi.org/10.13044/j.sdewes. d9.0397.
Jugurnath, B., B. Roucheet, dan V.
Teeroovengadum. 2017. Moving To Greener Pastures: Untangling the Evidence About FDI and Environmental Regulation in EU Countries. The Journal of Developing Areas 51(2): 405–415. https://doi.org/10.1353/jda.2017.0053.
Kahouli, B., A. Omri, dan A. Chaibi. 2014.
Environmental Regulations, Trade, and Foreign Direct Investment: Evidence from Gravity Equations. Working Paper , No. 189. Department of Research, Ipag Business School.
Kementerian Pertanian. 2019. Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2019-2021 . Direktorat Jendral Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.
Kwon, H. E., H. So, S. P. Han, dan W. Oh. 2016. Excessive Dependence on Mobile Social Apps: A Rational Addiction Perspective. Information Systems Research 27(4): 919–939. https://doi.org/10. 1287/isre.2016.0658.
Layukallo, R., V. Fanggidae, dan D. R. Ningrum. 2016. Mapping of Policies and Stakeholders in Foreign Direct Investment in Indonesia's Agriculture Sector .
Perkumpulan PRAKARSA.
Liddle, B. 2001. Free Trade and The Environment-Development System.
Ecological Economics 39(1): 21-36. https://doi.org/10.1016/S0921-
8009(01)00215-4.
Liu, J., J. Qu, dan K. Zhao. 2019. Is China’s Development Conforms to The Environ- mental Kuznets Curve Hypothesis and The Pollution Haven Hypothesis? Jour- nal of Cleaner Production 234: 787–796.
Pengaruh Stringency, Korupsi, dan Pajak Lingkungan ...– Ariyani, Heriqbaldi 477
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019. 06.234.
Lundh, M. 2017. Environmental Policy Stringency and Foreign Direct Invest- ment Testing the Pollution Haven Hypothesis with a New Composite Index. Degree Thesis No. 1098. Uppsala. Environmental Economics and Mana- gement–Master’s Programme, Depart- ment of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences.
Mankiw, N. G. 2018. Principles Of Macro- economics . Worth Publishers. New York.
OECD (Organization for Economic Co- operation and Development). 2022. Environmental Policy Tax Dataset [Dataset], OECD. https://data.oecd.org/ envpolicy/environmental-tax.htm . Pellegrini, L. dan R. Gerlagh. 2006.
Corruption, Democracy, and Environ- mental Policy: An Empirical Contri- bution to the Debate. The Journal of Environment & Development 15(3): 332- 354. https://doi.org/10.1007/978-94- 007-0599-9 5.
Rasit, N. B. dan S. B. Aralas. 2017. The Pollution Haven Hypothesis: An Analy- sis of ASEAN And OECD Countries. Proceedings of International Conference on Rconomics 2017 (ICE 2017): 96-109. Ren, S., B. Yuan, X. Ma, dan X. Chen. 2014. International trade, FDI ( Foreign Direct Investment ) and Embodied CO2 Emis- sions: A Case Study of Chinas Industrial Sectors. China Economic Review 28: 123– 134. https://doi.org/10.1016/j. chieco. 2014.01.003.
Rezza, A. A. 2013. FDI and Pollution Havens: Evidence from the Norwegian Manufac- turing Sector. Ecological Economics 90:
140–149. https://doi.org/10.1016/j. ecolecon.2013.03.014.
Rivera, J. dan C. H. Oh. 2013. Environmental Regulations and Multinational Corpo- rations’ Foreign Market Entry Invest- ments: Environmental Regulation and Foreign Entry. Policy Studies Journal 41(2): 243–272. https://doi.org/10. 1111/psj.12016.
Roodman, D. 2009. How to do Xtabond2: An introduction to Difference and System GMM in Stata. The Stata Journal 9(1): 86– 136. https://doi.org/10.1177/ 1536867X0900900106.
Salvatore, D. 2013. International Economics 11 th Edition. John Wiley and Sons, Inc. United States.
Sarmidi, T., A. H. S. Nor, dan S. Ridzuan. 2015. Environmental Stringency, Corruption and Foreign Direct Invest- ment (FDI): Lessons from Global Evidence. Asian Academy of Mana- gement Journal of Accounting and Finance (AAMJAF) 11(1): 85-96. https://ideas. repec.org/a/usm/journl/aamjaf01101 _85-96.html.
Sazali, S. B. M., M. A. B. A. Bakar, A. Y. Huey, dan M. S. B. Ghazali. 2018. Causal Links Between Trade Openness and Foreign Direct Investment in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 8(1). https://doi.org/10.6007/ IJARBSS%2FV8-I1%2F4067.
Shao, Q., X. Wang, Q. Zhou, dan L. Balogh. 2019. Pollution Haven Hypothesis Revisited: A Comparison of The BRICS and MINT Countries Based on VECM Approach. Journal of Cleaner Production 227: 724–738. Https://doi.org/10.1016/ j.jclepro.2019.04.206.
Singhania, M. dan N. Saini. 2021. Demystifying Pollution Haven Hypo- thesis: Role of FDI. Journal of Business Research 123: 516–528. https://doi.org/ 10.1016/j.jbusres.2020.10.007. Transparency International (TI). 2022. Corruption Perception Index. http:// www.transparency.org .
Wen, Y., M. Haseeb, N. Safdar, F. Yasmin, S. Timsal, dan Z. Li. 2022. Does Degree of Stringency Matter? Revisiting the Pollution Haven Hypothesis in BRICS Countries. Frontiers in Environmental Science 10: 949007. https://doi.org/10.
3389/fenvs.2022.949007.
478 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 7, Nomor 4, Desember 2023 : 457 – 478
World Bank Database. 2022. World Develop- ment Indicators (WDI) Database. https:// databank.worldbank.org/source/world- development-indicators .
World Resources Institute Indonesia. 2019. Kerusakan Hutan Hujan Primer Me- ningkat Sebesar 12% Dari Tahun 2019 Hingga Tahun 2020. https://wri- indonesia.org/id/wawasan/kerusakan- hutan-hujan-primer-meningkat-sebesar-12- dari-tahun-2019-hingga-tahun-2020 . Yoon, H. dan A. Heshmati. 2020. Do Envir- onmental Regulations Affect FDI Deci- sions? The Pollution Haven Hypothesis Revisited. Science and Public Policy 48(1): 122–131. https://doi.org/10.1093/ scipol/scaa060.
Zhang, C. dan X. Zhou. 2016. Does Foreign Direct Investment Lead to Lower CO2 Emissions? Evidence From a Regional Analysis in China. Renewable and Sustainable Energy Reviews 58: 943–951. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12. 226.