Implementasi Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum dan Kendalanya pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Kota Semarang
Annisa Auwla Fil Ibadiyah 1 , Dyah Listyarini 2 , Arikha Saputra 3 123 Universitas Stikubank Semarang auwlaafil@gmail.com 1 , dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id 2 , arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id 3

## ABSTRACT
The number of people with mental disorders in Semarang City continues to increase. The large number of people with mental disorders in Semarang needs to be addressed seriously to prevent causing discomfort in social activities. Therefore, the author compiled a journal titled "Implementation of Law Enforcement Law Number 18 of 2014 concerning Legal Protection and Constraints on People with Mental Disorders in Semarang City." This journal aims to uncover issues related to how the implementation of Law Number 18 of 2014 on law enforcement against legal protection for people with mental disorders in Semarang City and what factors cause people to experience mental disorders in Semarang City. The research method used in this study is a qualitative  method  with  a  socio-legal  juridical  approach.  The  data  used  in  this  study  was obtained  using  data  collection  techniques  through  interviews  conducted  with  Mrs.  Lela Dwipayana,  S.H.  as  the  Social  Rehabilitation  Staff  of  the  PMKS  Guidance  Service  Sub- Coordinating Social Welfare Services. The results of this study found that Law Number 18 of 2014 on Mental Health has protected people with mental disorders by being handled by the Social Service in Semarang City.
Keywords: law enforcement, law number 18 of 2014, people with mental disorders

## ABSTRAK
Jumlah  orang  yang  mengalami  gangguan  jiwa  di  Kota  Semarang  terus  meningkat. Banyaknya  jumlah  orang  dengan  gangguan  jiwa  di  Kota  Semarang  perlu  untuk  segera ditangani  secara  serius  agar  tidak  terus-menerus  menimbulkan  ketidaknyamanan  dalam kegiatan  Sosial  masyarakat.  Oleh  karena  itu  penulis  menyusun  jurnal  dengan  juduI Implementasi  Penegakan  Hukum  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang Perlindungan Hukum dan Kendalanya pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Kota Semarang. Penulisan  jurnal  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  permasalahan  terkait  bagaimana Implementasi  penegakan  hukum  Undang-undang  nomor  18  tahun  2014  terhadap perlindungan hukum pada orang dengan gangguan jiwa di Kota Semarang dan faktor apa saja yang  menyebabkan  orang  mengalami  gangguan  jiwa  di  Kota  Semarang.  Metode  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan kepada Ibu Lela Dwipayana, S.H. selaku Staf  Rehabilitasi  Sosial  Subkoor  Pemberian  Layanan  Bimbingan  PMKS  (Pemerlu  Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya. Hasil penelitian ini didapat bahwa Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa telah melindungi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dengan ditangani oleh Dinas Sosial di Kota Semarang.
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1321 – 1329   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6451
Kata  kunci: penegakan  hukum,  undang-undang  nomor  18  tahun  2014,  orang  dengan gangguan jiwa

## PENDAHULUAN
Hak  atas  pelayanan  kesehatan  merupakan  hak  dasar  yang  harus  dipenuhi oleh  pemerintah  tanpa  diskriminasi  terhadap  setiap  orang  termasuk  orang  dalam gangguan  jiwa.  Namun,  saat  ini  masalah  kesehatan  jiwa  di  Indonesia  masih memerlukan  kajian  dan  penanganan  holistik  sebagai  perwujudan  pelayanan kesehatan nasional. Gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku, atau psikologis seseorang yang secara klinik cukup bermakna dan yang secara khas berkaitan dengan suatu  gejala  penderitaan (distress) atau  hendaya (impairment/disability) di  dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Kesehatan jiwa menurut Pasal 1 Undang-undang  No.  18  tahun  2014  merupakan  kondisi  di  mana  seorang  individu dapat  berkembang  secara  fisik,  mental,  spiritual,  dan  Sosial  sehingga  individu tersebut  dapat  menyadari  kemampuannya  sendiri,  dapat  bekerja  secara  produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
Kebijakan kesehatan mental di Indonesia berdasar pada Undang-undang No. 18  tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa.  Undang-undang  tersebut  bertujuan  untuk menjamin  setiap  warga  negara  agar  dapat  mencapai  hidup  yang  berkuaLitas  dan menikmati kehidupan dengan jiwa yang sehat, bebas dari rasa takut, tekanan, dan gangguan lainnya yang dapat mengganggu kesehatan jiwa seseorang. Undang-undang tersebut  juga  menjamin  agar  setiap  orang  dapat  mengambangkan  potensi kecerdasan,  memberikan  perlindungan,  serta  menjamin  pelayanan  kesehatan  jiwa bagi  orang  dengan  masalah  kejiwaan  (ODMK)  dan  orang  dengan  gangguan  jiwa (ODGJ)  berdasarkan  hak  asasi  manusia,  dengan  memberikan  pelayanan  kesehatan yang  terintegrasi,  komprehensif,  dan  berkesinambungan  melalui  upaya  promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Pemerintah pusat adalah pengurus dan penggerak suatu negara sedangkan pemerintah  daerah  adalah  pengurus  dan  penggerak  suatu  daerah  itu  sendiri.  Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap semua aspek kehidupan yang berjalan di daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun menurut Pasal 144 Undang-undang No. 36 tahun 2009 ayat (3) upaya untuk menyelamatkan penderita gangguan jiwa merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Undang-undang No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam upaya kesehatan jiwa yang di dalamnya juga mencakup upaya penyembuhan pasien gangguan jiwa. Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang No. 18 tahun 2014 ini juga mengupayakan untuk memelihara kesehatan jiwa yang meliputi upaya promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif.
Menurut  Undang-undang  No.  18  tahun  2014  upaya  kuratif  merupakan kegiatan  pemberian  pelayanan  kesehatan  terhadap  orang  dengan  gangguan  jiwa (ODGJ) yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ  dapat  berfungsi  kembali  secara  wajar  di  Lingkungan  keluarga,  lembaga,  dan
masyarakat.    Pada  aspek  kuratif  dan  rehabilitatif  pun  tidak  bisa  berjalan  apabila fasilitas layanan kesehatan jiwa tidak memadai di daerah tersebut sehingga hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan jiwa  sekaligus  mengimplementasikan  undang-undang  kesehatan  jiwa  di  seluruh Indonesia. Tantangan dan rintangan terkait kesehatan jiwa dipandang masih perlu untuk  dikaji  bersama  oleh  pemerintah  agar  dapat  ditemukan  solusi  terbaik  guna menunjang  kebutuhan  fasilitas  kesehatan  jiwa.  Selain  itu,  keterbatasan  tenaga kesehatan  jiwa  dan  obat-obatan  juga  masih  menjadi  kendala  dalam  upaya menyejahterakan  kesehatan  jiwa  masyarakat,  maka  perlu  adanya  tindak  lanjut mengenai  permasalahan  tersebut  agar  pemerintah  dapat  memberikan  kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini.
Setiap  warga  negara  tanpa  terkecuali  memiliki  hak  untuk  mendapatkan perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum  merupakan  memberikan  pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang Lain dan perlindungan itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang diberikan oleh hukum. Dengan demikian, suatu perlindungan hukum harus diberikan oleh  pemerintah  terhadap  ODGJ  dalam  bentuk  peraturan  dan  kebijakan  tentang kesehatan yang harus direalisasikan di lapangan, yaitu melalui penyediaan fasilitas pelayanan  kesehatan  jiwa  bagi  ODGJ,  penyediaan  tenaga  kesehatan  jiwa  serta pembekalan kesehatan jiwa yang memadai. Akibatnya perlindungan hukum tersebut dapat  memberikan  suatu  keadilan  bagi  seluruh  masyarakat  tanpa  terkecuali termasuk  bagi  ODGJ  dalam  pemenuhan  perlindungan  hak  atas  pelayanan kesehatannya.
Mengingat  kesehatan  mental  merupakan  aspek  yang  penting  dalam mewujudkan  kesehatan  yang  menyeluruh.  Namun  di  Indonesia,  regulasi  serta kebijakan  kesehatan  mental  dan  Implementasinya  masih  diikuti  oleh  kesenjangan yang  luas  terkait  dengan  masalah  cakupan  dan  akses  pelayanannya.  World  Health Organization  (WHO)  pada  peringatan  Hari  Kesehatan  Mental  tepatnya  pada  10 Oktober 2020 menekankan pada konsekuensi yang ditimbulkan saat kehidupan kita telah  banyak  berubah  akibat  pandemi  COVID-19.  Penekanan  lain  adalah  WHO mendorong  negara-negara  di  dunia  untuk  memberikan  perhatian  lebih  pada kesehatan mental. Sebagai salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi, kesehatan  merupakan  salah  satu  bidang  kesehatan  masyarakat  yang  paling terabaikan.  Hal  ini  perlu  direspons  dan  ditindaklanjuti  oleh  pemerintah  dengan memaksimalkan  Implementasi  Undang-undang  nomor  18  tahun  2024  tentang Kesehatan  Jiwa.  Berdasarkan  latar belakang  tersebut,  maka  peneliti  tertarik  untuk meneliti  lebih  lanjut  mengenai  Implementasi  penegakan  aturan  Undang-undang nomor  18  tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa  terhadap  perlindungan  hukum  dan kendalanya pada orang dengan gangguan jiwa di Kota Semarang.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  sosiologis.  Pendekatan  ini  mengkaji  hukum  dengan  pendekatan interdisipliner,  yaitu  menggabungkan  limu  hukum  dan  limu  Sosial  dalam  suatu
pendekatan.  Adapun  beberapa  karakteristik  dari  pendekatan  penelitian  yuridis sosiologis  adalah  pembahasan  pelaksanaan  hukum  di  masyarakat, (law  in  action) bukan hanya pada hukum yang tertulis di dalam buku atau Undang-undang (law in book) ,  penggunaan  logika  bersifat  posteriori  (pengetahuan  yang  bergantung  pada bukti  empiris),  validitasnya  didasarkan  pada  fakta  realitas  hukum (legal  reality) . Metode ini dipilih agar proses penelitian dapat dideskripsikan secara jelas  dan akurat sehingga  Implementasi  penegakan  hukum  Undang-undang  nomor  18  tahun  2014 tentang  Kesehatan  jiwa  di  Kota  Semarang  dan  macam-macam  kendalanya  dapat dideskripsikan dengan jelas. Kemudian, dapat ditentukan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut: Penelitian  ini  berfokus  pada  aspek-aspek  Sosial  dan  perilaku  masyarakat  terkait dengan  sistem  penegakan  hukum  Undang-undang  nomor  18  tahun  2014  tentang Kesehatan Jiwa.
Penelitian  ini  melibatkan  pemahaman  segala  pihak  terkait  tentang  bagaimana penegakan  hukum  Undang-undang  nomor  18  tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa dapat memengaruhi masyarakat dan sebaliknya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Demografi Kota Semarang

## Gambar 1. Peta Kota Semarang
Kota Semarang terletak di antara garis 6°50′ − 7°10′ Lintang Selatan dan garis 109°35′  −  110°50′  Bujur  Timur.  Sebelah  barat  dibatasi  oleh  Kabupaten  Kendal, sebelah  timur  dibatasi  oleh  Kabupaten  Demak,  sebelah  selatan  dibatasi  oleh Kabupaten Semarang, dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Adapun ketinggian Kota Semarang terletak di antara 0,75 sampai dengan 348 m di atas garis pantai.
Implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014
Menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  2  tahun  2018  dan  Permenkes Nomor  43  tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan Kabupaten/ Kota, terdapat 12 indikator yang pencapaiannya harus 100%. Adapun di antaranya  terkait  dengan  pelayanan  kesehatan  bagi  orang  dengan  gangguan  jiwa berat. Semua Puskesmas di Kota Semarang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa, sehingga  dapat  dilakukan  deteksi  dini  masalah  kesehatan  jiwa  dan  orang  dengan gangguan jiwa berat tersebut dapat dirujuk dan dilakukan penanganan dengan baik. Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 4.218 pasien orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan di Puskesmas di Kota Semarang dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Pelayanan ODGJ Berat per Kecamatan di Kota Semarang
Implementasi  Penegakan  Hukum  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2014 terhadap Perlindungan Hukum dan Kendalanya pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Kota Semarang
Penegakan hukum merupakan peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh  setiap  orang  atau  warga  masyarakat.  Penegakan  hukum  menurut  Suwari merupakan  upaya  aparatur  penegak  hukum  tertentu  untuk  menjamin  dan memastikan  tegaknya  hukum.  Menurut  Sumirat,  penegakan  hukum  adalah  suatu
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1321 – 1329   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6451
proses  untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan. Keinginan-keinginan  hukum  dalam  haI  ini  diartikan  sebagai  pikiran-pikiran  badan pembuat  undang-undang  yang  dirumuskan  dalam  peraturan-peraturan  hukum. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  adapun  penegakan  hukum  yang  peneliti  bahas dalam hasil penelitian ini adalah penegakan hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014.
Faktor-faktor  yang  memengaruhi  Orang  Mengalami  Gangguan  Jiwa  Pada kehidupan manusia ada yang sehat baik jiwa raga maupun jasmani rohaninya, tapi terdapat juga yang hanya sehat jasmaninya saja, tetapi rohaninya tidak sehat atau mengalami  gangguan  jiwa.  Pengertian  gangguan  jiwa  atau  disebut  juga  dengan gangguan mental atau jiwa adalah kondisi yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, ataupun kombinasi diantaranya.
Berbagai kondisi yang mempengaruhi suasana hati, berpikir dan berperilaku yang paling umum dalam gangguan kejiwaan atau gangguan mental adalah gangguan depresi  mayor  yang  ditandai  dengan  suasana  hati  tertekan  dan  kehilangan  minat dalam  beraktivitas.  Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  orang  mengalami gangguan kesehatan jiwa di Kota Semarang antara Lain adalah cedera pada kepala, faktor  genetik  atau  terdapat  riwayat  mengidap  gangguan  kesehatan  jiwa  dalam keluarga,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  mendapatkan  tindakan  bentuk pelecehan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Taruli (2022)  yang  mengatakan  bahwa  faktor  kejiwaan  (kepribadian),  pola  pikir,  dan kemampuan  untuk  mengatasi  masalah,  adanya  gangguan  otak,  adanya  gangguan bicara, adanya kondisi salah asuh, tidak diterima masyarakat, serta adanya masalah dan  kegagalan  dalam  kehidupan  menjadi  faktor-faktor  yang  dapat  menimbulkan adanya gangguan jiwa.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Implementasi  Penegakan  Hukum  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2014 tentang Kesehatan jiwa untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap  individu,  keluarga,  dan  masyarakat  di  Kota  Semarang  sudah  dilaksanakan dengan baik melalui Dinas Sosial Kota Semarang sesuai dengan aturan hukum yang ada pada undang-undang.
Faktor-faktor yang menyebabkan orang mengalami gangguan kesehatan jiwa di Kota Semarang antara Lain adalah cedera pada kepala, faktor genetik atau terdapat riwayat mengidap gangguan kesehatan jiwa dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan mendapatkan tindakan bentuk pelecehan.
Bagi  Pemerintah  Kota  Semarang,  khususnya  Dinas  Sosial  dan  Dinas Kesehatan  Semarang  agar  dapat  lebih  memerhatikan  Implementasi  penegakan hukum  Undang-undang  Nomor  18  tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa  di  Kota Semarang agar ke depannya menjadi lebih baik lagi dengan menambahkan sarana dan prasarana untuk orang yang mengalami gangguan jiwa di Kota Semarang.
Bagi keluarga dan masyarakat agar lebih mendukung upaya Pemerintah Kota Semarang dalam Implementasi penegakan hukum Undang-undang Nomor 18 tahun
2014  tentang  Kesehatan  Jiwa  di  Kota  Semarang  khususnya  bagi  penderita  orang dengan gangguan jiwa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal Ilmiah
Akhmadhian,  Suwari.    (2017).  Implementasi  Penegakan  Hukum  Lingkungan  pada Sektor Pertambangan di Kabupaten Kuningan. Jurnal Unifikasi, 4(1).
Amalita,  Anggun  Riska.,  Nayla  Alawiya.,  and  Nurani  Ajeng  Tri  Utami.  (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal Online Internasional & Nasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2(1), 73– 83. www.journal.uta45jakarta.ac.id.
Angraeni,  Ananda  Nurafifah.  (2021).  Implementasi  Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap Praktik Ilegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Journal Riset Ilmu Hukum, 1(1).
Ariadi,  Purmansyah.  (2019).  Kesehatan  Mental  Dalam  Perspektif  Islam. Syifa’
MEDIKA: Jurnal Kedokteran Dan   Kesehatan , 3(2), 118. https://doi.org/10.32502/sm.v3i2.1433.
Ayuningtyas, Dumilah., Misnaniarti Misnaniarti., and Marisa Rayhani. (2018). Analisis Situasi  Kesehatan  Mental  Pada  Masyarakat  Di  Indonesia  Dan  Strategi Penanggulangannya. Jurnal  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat, 9(1),  1–10. https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.1-10.
Azis,  Abdul.,  Aan  Handriani.,  dan  Herlina  Basri,  (2019).  Perlindungan  Hukum  Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Ketenagakerjaan. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 10(1).
Esem, Odilia, (2019). Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan Gangguan Jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. CHMK Health Journal, 3(2).
Hasanah, Nur Zaytun., and Dhiko Saifuddin Zakly. (2021). Pendekatan Integralistik Sebagai  Media  Alternatif  Inovasi  Pendidikan  Islam  Di  Era  Milenial. Asatiza: Jurnal   Pendidikan, 2(3),   151–61. https://doi.org/10.46963/asatiza.v2i3.384.
Jawade, Hafidz., dan Siska Narulita, (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis  Gender  Online  (KBGO)  dalam  Hukum  Positif  Indonesia. Jurnal Cakrawala Informasi, 2(2).
Lingkungan  Lembaga  Pendidikan. JIM  Bidang  Hukum  Kenegaraan, 6(1),  71–79. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/miki.
Malonda, Jaclyene Rachel. (2019). Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. Lex Crimen, 8(5), 36–43.
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1321 – 1329   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6451
Maulana, Farhan., and Yanis Rinaldi. (2022). Peranan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh  Dalam  Pelaksanaan  Ketentuan  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Terhadap Peningkatan Taraf Kesehatan Jiwa Di
Mikhael,  Lefri.  (2022).  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Pemenuhan  Hak  Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, 13(1), 151. https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.151-166.
Nurman, Muh, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa dari Tindakan Pemasungan. Jurnal Ilmiah Fenomena, 19(2).
Odilia Esem. (2019). Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Chmk Health Journal, 3(2), 40–50.
PH,  Livana.,  Sih  Ayuwatini.,  Yulia  Ardiyanti.,  and  Ulfa  Suryani.  (2018).  Gambaran Kesehatan Jiwa Masyarakat. Jurnal Keperawatan, 6(1), 60–63.
Rahmat,  Diding.  (2017).  Implementasi  Kebijakan  Program  Bantuan  Hukum  Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan . Jurnal Unifikasi, 4(1).
Ridlo,  Ilham  Akhsanu.  (2020).  Pandemi  COVID-19  Dan  Tantangan  Kebijakan Kesehatan Mental Di Indonesia. INSAN: Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental, 5(2), 156–64. https://doi.org/10.20473/jpkm.v5i12020.155-164.
Rismayani,  Risqi.,  dan  Ufran’.  (2023).  Peran  Dinas  Sosial  dalam  Memberikan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Pemasungan  Orang  dengan Gangguan Jiwa (Studi di Kota Mataram). Jurnal Ilmu Hukum , 1(2).
Sinaga,  Taruli  Rohana.,  Jek  Amidos  Pardede.,  and  Sri  Dearmaita  Purba.  (2022). Tinjauan Pelaksanaan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Puskesmas Buhit Kabupaten Samosir. Jurnal Tekesnos, 4(1).
Sumirat, Lin Ratna, (2020). Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Bingkai Moralitas. Jurnal AlQisthas, 11(2).
Suryawantie,  Tanti.  (2018).  Tanggung  Jawab  Pemerintah  Daerah  Dalam Penanggulangan Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Serta Peraturan Daerah  Kabupaten  Garut  No.  2  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan Kesehatan. Jurnal  Keperawatan  &  Kebidanan  STIKes  Mitra  Kencana Tasikmalaya, 1(2), 1–10.
Ulya, Zuhrotun., Adi Sulistyono., and Widodo T Novianto. (2018). Implementasi Aspek Promotif Upaya Kesehatan Jiwa di Malang Implementation of Mental Health Promotive  Aspect  in  Malang. Jurnal  Kebijakan  Kesehatan  Indonesia:  JKKI, 07(04), 190–93.
Yusrani,  Ghefira  Khoirunnisa.,  Nurul  Aini.,  Shifa  Aulia  Maghfiroh.,  and  Novita  Dwi Istanti. (2023). Tinjauan Kebijakan Kesehatan Mental Di Indonesia: Menuju
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1321 – 1329   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6451
Pencapaian Sustainable Development Goals Dan Universal Health Coverage. Jurnal Medika Nusantara, 1(2), 89–107.

## Buku
Fakhriyani,  Diana  Vidya.  (2019).  Kesehatan  Mental.  I.  Pamekasan:  CV  Duta  Media Publishing.
Gunawan, Imam. (2013). Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Praktik). Bumi Aksara.
Hardani., Nur Hikmatul Auliyah., Helmina Andriani., Roushandy Asri Fardani., Jumari Ustiawaty.,  Evi  Fatmi  Utami.,  Dhika  Juliana  Sukmana.,  and  Ria  Rahmatul Istiqomah.  (2020).  Metode  Penelitian  Kualitatif  Dan  Kualitatif.  Repository. Uinsu.Ac.Id. CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
Huda,  Muhammad  Chairul.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum  (Pendekatan  Yuridis Sosiologis). The Mahfud Ridwan Institute.
Kurniawan,  Agung  Widhi.,  and  Zarah  Puspitaningtyas.  (2016).  Metode  Penelitian Kuantitatif. Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
Sohilait,  Emy.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Pendidikan  Matematika.  Pustaka Ramadhan. Masohi: Penerbit Cakra.
Undang-undang Dasar Negara Rupublik Indonesia 1945
Undang-undang No 18 tahun 2014, Kesehatan Jiwa. Jakarta