## ANALISIS  YURIDIS UNDANG-UNDANG  NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

## Joko Cahyono
Universitas Kartini Surabaya Email : jokocahyonolaw@gmail.com
Diterima : 1 January 2022, Revisi : 20 January 2022 Disetujui : 28 Januari  2022

## ABSTRACT
Settlement  of  disputes  against  service  users  and  service  providers  that  occur  in construction  activities  as  regulated  in  Article  88  of  Law  no.  2  of  2017  concerning Construction  Services. This  case  often  occurs  in  construction  activities, disputes occur usually arising  from  delays in  work  carried  out  by service providers and late payments which are usually made by service users. How to resolve construction disputes at a very low cost, a little time, and even protect the company's good name. This research takes a case study from the decision of the Supreme Court No. 808B/PDT.SUS-ARBT/2016.
Keywords: Dispute, Service, Construction

## ABSTRAK
Penyelesaian sengketa terhadap pengguna jasa  dan  penyedia jasa  yang  terjadi  dalam kegiatan  konstruksi  yang  diatur  dalam  Pasal  88  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2017 Tentang Jasa  Konstruksi.  Kasus ini  sering  terjadi dalam kegiatan konstruksi,  sengketa terjadi biasanya timbul dari keterlambatan pekerjaan yang d ilakukan oleh penyedia jasa dan keterlambatan pembayaran yang biasanya dilakukan oleh pengguna jasa. Bagaimana cara  menyelesaiakan sengketa konstruksi dengan biaya yang sangat murah, waktu yang sedikit, bahkan bisa menjaga nama baik perusahaan. Penelitian ini mengambil studi kasus dari putusan MA Nomor. 808B/PDT.SUS-ARBT/2016.
Kata Kunci: Sengketa ,Jasa, Konstruksi

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk sosial yang  selalu  membutuhkan orang lain, oleh karena itu manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lain dalam kehidupannya (Hantono and Pramitasari 2018). Dalam menjalankan kehidupannya, setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda yang akan menimbulkan perselisihan antara manusia satu dengan manusia yang lain.
Manusia  harus  bekerja  untuk memenuhi kebutuhan  sehari-hari. Dalam  dunia  globalisasi  dibutuhkan  banyak  pekerja  dalam  hal
pembangunan  gedung-gedung (Istan  2017).  Untuk  membangun sebuah gedung dibutuhkannya para pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa.
Namun dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kesepakatan/perjanjian/kontrak kerjasama  antara  pihak  pengguna  jasa dengan pihak penyedia jasa. Seringkali  ditemukan  banyak kendala/hambatan yang pada  akhirnya dapat  menimbulkan perselisihan atau  ketidaksepahaman  antara  para  pihak  yang  telah  melakukan kesepakatan  tersebut  yang  ujung-ujungnya  menjadi  sebuah  sengketa (dispute).
Menurut  Pasal  1313  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata mengatur bahwa Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Hidayani  and  Pohan 2020). Dalam  melakukan  sebuah perjanjian Kerjasama  antar  perusahaan  atau  orang  lain  diperlukannya  sebuah dokumen Kerjasama  (Pontoh 2018).  Contohnya pada  dokumen kontrak konstruksi,  dimana  harus  ditangani  secara  benar  dan  hati-hati  karena mengandung aspek hukum yang akan mempengaruhi dan menentukan baik buruknya pelaksanaan kontrak.
Dalam  kebiasaan  pelaksanaan  suatu  kontrak  konstruksi  yang melibatkan Owner/Pengguna Jasa dan  Kontraktor selaku Penyedia Jasa, posisi  Penyedia  Jasa  selalu  dipandang  lebih  lemah  daripada  posisi Pengguna Jasa  (Tela and Saleh 2007).  Dengan kata lain posisi Pengguna Jasa lebih dominan dari pada  posisi Penyedia Jasa. Penyedia Jasa hampir selalu harus memenuhi konsep/draf kontrak yang dibuat Pengguna Jasa karena  Pengguna  Jasa  selalu  menempatkan  dirinya  lebih  tinggi  dari Penyelia  Jasa.  Peraturan  perundang-undangan  yang  baku  belum  ada sehingga  asas  “Kebebasan  Berkontrak”  sebagaimana  diatur  oleh  Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  Pasal  1338  “semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang bagi
mereka yang  membuatnya untuk  mengatur hak-hak dan kewajiban para pelaku  industri jasa  konstruksi sampai  lahirnya Undang-Undang  No.  2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain  dengan  sepakat  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan- alasan  yang  oleh  undang-undang  dinyatakan  cukup  untuk  itu.  Suatu perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik”. (Subekti,  R.  & Tjitrosudibio 2014) Dipakai sebagai satu-satunya asas dalam penyusunan kontrak. Dengan posisi  yang lebih dominan, Pengguna Jasa lebih leluasa menyusun kontrak dan ini dapat merugikan Penyedia Jasa.
Persaingan antara penyedia jasa dalam bidang kontruksi atau proyek menyebabkan  tidak  seimbang  dan  kelemahan  posisi  tawar.  Hal  ini mempengaruhi pengguna jasa yang leluasa dalam memilih penyedia jasa. Sering kali penyedia  jasa  merasa khawatir tidak mendapatkan pekerjaan yang  diajukan  untuk  tender  akhirnya  penyedia  jasa  “rela”  menerima kontrak  kontruksi yang  telah  dibuat  oleh  pengguna  jasa.Dalam  proses tender  terkadang  jarang  ditemukan  pertanyaan  dari  penyedia  jasa mengenai ketersediaan dana, isi kontrak, kelancaran pembayaran. Karena hal itu membuat penyedia jasa takut jika suatu saat pihak mereka masuk ke dalam daftar hitam atau blacklist .
Perselisihan  atau sengketa sering terjadi antara penyedia  jasa dan pengguna jasa akibat dari pengadministrasian kontrak konstruksi yang lalai (Slamet 2016). Sengketa dalam kontrak kerja konstruksi atau construction dispute adalah kejadian yang terkadang timbul dan tidak dapat  dihindari dalam pelaksanaan kontrak. Penyebab terjadinya pun  bermacam -macam baik dari faktor internal maupun eksternal.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  Metode  Penelitian  Hukum
Normatif-Empiris  dengan  cara  Judicial  Case  Study.  Metode  penelitian hukum  normatif  empiris  ini  pada  dasarnya  merupakan  penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur  empiris. Metode  penelitian  normatif-empiris  mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat (Sonata 2008). Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan  pengadilan  untuk  memberikan  keputusan  penyelesaian (yurisprudensi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelesaian  sengketa  konstruksi  menurut  Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Secara  definitif  sengketa  konstruksi  (construction dispute)  dapat diartikan bahwa  sengketa yang  terjadi  sehubungan dengan  pelaksanaan suatu usaha  jasa  konstruksi antara  pihak  tersebut dalam  suatu kontrak kostruksi (Sulistijo Sidarto Mulyo dan Budi Santoso 2018). Suatu sengketa berasal dari adanya klaim, Menurut Kamus Besar, Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (untuk memiliki atau mempunyai) atas sesuatu (Kashadi and Djati 2016).
Menurut  Nazarkhan  Yasin,  klaim  sebenarnya  lebih  tepat didefinisikan menurut kepustakaan Barat,  yaitu permintaan (Nazarkhan Yasin 2008). Dalam hal ini permintaan yang dimaksudkan yaitu mengenai ketentuan  keringanan  untuk  penambahan  waktu  kerja  antara  para pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  yang  saling  membuat  kontrak.  Jika permintaan yang di klaim antar pihak telah disepakati maka akan timbul perintah kerja baru apabila tentang pekerjaan yang terdapat perubahan.
Klaim yang tidak di layani dengan baik akan menimbulkan sengketa
konstruksi  timbul,  seperti  pekerjaan  yang  mengalami  keterlambatan, dokumen  kontrak  yang  salah  dalam  penafsirannya,  ketidakmampuan teknis ataupun manajerial dari para  pihak.  Dari  penjelasan tersebut jika sebuah  klaim  belum  terselesaikan,  akan  menjadi  sebuah  sengketa  dan diharuskan  untuk  diselesaikan  melalui  jalur  hukum  yaitu  pengadilan dengan mengacu pada kontrak yang telah dibuat dan disepakati.
Sengketa konstruksi juga dapat timbul karena faktor dari luar yaitu para  pihak  Pengguna Jasa  maupun Penyedia Jasa  yang  menjadi pemicu adanya sebuah perselisihan (Ilma et al.  2020), misalnya adanya kelalaian dalam  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi  dari  Penyedia  Jasa  sehingga menimbulkan kecelakaan bagi  masyarakat sekitar proyek  pembangunan dan  masyarakat yang  mengalami kecelakaan mengajukan gugatan  ganti rugi pada  Penyedia Jasa,  hal ini memiliki efek bagi Pengguna Jasa apabila Penyedia Jasa  tidak dapat  menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengatur secara  jelas  mengenai ganti  rugi  kepada  masyarakat yaitu dalam  Bab  X partisipasi masyarakat pasal 85 ayat (1) huruf b yang berbunyi “melakukan pengaduan,  gugatan,  dan  upaya  mendapatkan  ganti  kerugian  atau kompensasi  terhadap  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  kegiatan  Jasa Kostruksi”. (Presiden Republik Indonesia 2017)  Sengketa memang bukan hal yang tidak dapat  dihindari namun dapat diminimalisir dalam kegiatan konstruksi. Apabila terjadi sengketa yang tidak berjalan dengan semestinya akan  mengakibatkan  pengerjaan  jasa  konstruksi  tertunda  atau  bahkan pekerjaan dapat berhenti total.
Dalam  melakukan  penyelesaian  sengketa  yang  diakibatkan  dari klaim sebuah konstruksi atau factor yang memicu diluar kontrak konstruksi telah diatur dalam pasal  88  Undang-undang Nomor 2  Tahun 2017  yang menjelaskan Tentang Jasa Konstruksi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan
prinsip  dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan yang ditentukan oleh  para  pihak  yang  tercantum didalam  kontrak  dan  disepakati  akan menjadi undang-undang (pasal 1338 KUH Perdata ayat 1) bagi para  pihak yang bersepakat atau dalam istilah asas hukum perjanjian adalah asas Pacta Sunt Servada.
Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi masalah persengketaan konstruksi diatur melalui pasal 88 yang berbunyi sebagai berikut (Khoirunnisa 2021):
1. Sengketa  yang  terjadi  dalam  kontrak  kerja  konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
2. Dalam hal musyawarah para  pihak sebagai  mana dimaksudkan pada ayat  (1)  tidak  dapat  mencapai  suatu  kemufakatan,  para  pihak menempuh  tahapan  upaya  penyelesaian  sengketa  yang  tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
3. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dlam kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata  cara penyelesaian sengketa yang dipilih.
4. Tahapan upaya penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Mediasi
b. Konsiliasi
c. Arbitrase
Implementasi  putusan  Mahkamah  Agung  No.  808.B/Pdt.Sus- Arbt/2016  terkait  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2017  Tentang Jasa Konstruksi
Kedua  pihak  yang  terjadi  kesalahpahaman  yang  akibatnya menimbulkan  sengketa  dalam  Proyek  Pembangunan  Hotel  Ibbis  Style
Makassar yang bermula adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. PP (Persero), Tbk, Cabang VIII yang disebut Termohon dan  keterlambatan pembayaran  yang  dilakukan oleh  PT.  Sinar  Callebes Jaya  yang  disebut  Pemohon  yang  berakibat  pada  cidera  janji  dengan melakukan pemutusan secara  sepihak  Perjanjian Nomor 01/HISM/V/12 tanggal  8  Mei  2012  yang  dilakukan oleh  PT.  Sinar  Callebes  Jaya  yang disebut Pemohon.
Karena  kesalahpahaman  antara  kedua  pihak  tersebut  belum terselesaikan dengan  semestinya akhirnya menjadi  sengketa konstruksi, oleh karena itu disepakati untuk menyelesaikan melalui arbitrase dengan menunjuk BANI Perwakilan Surabaya sebagai arbiter institusionalnya. H. Priyatna  Abdurrasyid menyatakan bahwa  arbitrase  adalah  suatu  proses pemeriksaan suatu sengketa yang  dilakukan secara  yudisial seperti  oleh para  pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.
Dalam  sengketa  ini,  BANI  Perwakilan  Surabaya  akhirnya memutuskan dalam konvensi mengabulkan Permohonan Pemohon pada petitum  subsider,  menyatakan  Pemohon  telah  melakukan  wanprestasi dengan melakukan pemutusan secara sepihak perjanjian, dan menghukum termohon untuk membayar denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Dalam Rekonvensi mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi telah melakukan  wanprestasi,  menghukum  termohon  rekonvensi  membayar kepada pemohon rekonvensi mengenai prestasi pekerjaan samapi bulan juli 2013, persediaan material dan alat tertahan di proyek, pekerjaan tambah, sisa  material  on  site,  biaya  overhead,  dan  denda  keterlambatan pembayaran.
Akan  tetapi  PT.  Sinar  Callebes  Jaya  mengajukan  permohonan pembatalan  di  Pengadilan  Negeri  Makasar  perihal  putusan  BANI Perwakilan  Surabaya.  Pemohon  menduga  adanya  tipu  muslihat  yang
dilakukan oleh Termohon dengan menerbitkan dokumen-dokumen palsu. Padahal kalau dilihat dokumen tersebut memang benar adanya, hanya saja pemohon  salah  mengartikan maksud dari  termohon. Dalam  penjelasan pasal  70  Undang-undang  No.  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa “permohonan pembatalan hanya dapat diajukan putusan arbitrase yang sudah didaftakan di pengadilan.  Alasan- alasan  permohonan  pembatalan  yang  disebut  dalam  pasal  ini  harus dibuktikan dengan putusan  pengadilan.  Apabila  pengadilan  menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan  ini dapat  digunakan sebagai  dasar  pertimbangan bagi  hakim untuk mengabulkan atau menolak permohon an”. (Anon n.d.) Bahwa dalam perkara  ini  pemohon hanya menduga saja  adanya  dugaan  tipu  muslihat yang  dilakukan  oleh  termohon,  namun  alas  an-alasan  pemohon  tidak dibuktikan  dengan  putusan  pengadilan.  Terhadap  permohonan pembatalan  tersebut  Pengadilan  Negeri  Makasar  telah  memberikan putusan  yang  amarnya  menolak  permohonan  pembatalan  putusan arbitrase seluruhnya dan  menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.
Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Makasar tersebut Pemohon  melalui  kuasanya  mengajukan  permohonan  banding  ke Mahkamah Agung  yang  memutus dalam  tingkat  pertama  dan  terakhir. Dengan  keberatan-keberatan  bahwa  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Makasar tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum, dan tidak tepat didalam mempertimbangkan tentang tata cara pengenaan denda dan cara perhitungan denda. Mahkamah Agung menimbang dalam keberatan- keberatan  tersebut,  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  keberatan- keberatan  tersebut tidak  dapat  dibenarkan,  oleh  karena  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  72  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 (Presiden  Republik  Indonesia  1999) tentang  Arbitrase  dan  Alternatif
Penyelesaian Sengketa beserta penjelasannya, bahwa upaya banding hanya dapat  dilakukan  terhadap  pembatalan  putusan  arbitrase  sebagaimana dimaksud  Pasal  70  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan putusan Judex Facti dalam perkara a quo bukan putusan yang berisi pembatalan putusan arbitrase  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  72  ayat  (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga putusan dalam perkara a quo  tidak  dapat  diajukan  banding;  Menimbang,  bahwa  berdasarkan pertimbangan  tersebut  di  atas,  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa permohonan banding yang  diajukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diterima.  Mahkamah  Agung  menyatakan  permohonan  banding  dari Pemohon PT. Sinar Cellebes Jaya  tidak  dapat  diterima dan  menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.
Sebenarnya  tidak  perlu  berlanjut  menjadi  sengketa  yang  harus diselesaikan di BANI dan melakukan pembatalan putusan Arbitrase hingga mengajukan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ke  Mahkamah Agung  yang  memutus  dalam  tingkat  pertama  dan  terakhir.  Dengan melakukan  musyawarah secara mufakatpun bisa menyelesaikan masalah mengapa harus diselesaikan melalui BANI.

## SIMPULAN
Dari  penjelasan  dan  contoh  kasus  yang  berhubungan  dengan penyelesaian  sengketa  dan  pembatalan  putusan  arbitrase  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  dalam  memulai  sebuah  perjanjian  kontrak konstruksi  perlu  adanya  iktikad  baik  sesuai  pasal  1338  KUH  Perdata. Dengan dimulainya proyek konstruksi perlu adanya tahapan-tahapan yang harus dilakukan olek kedua pihak antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang terbagi menjadi 3 tahapan yaitu: tahapan pra-konstruksi atau sebelum dimulainya pekerjaan  konstruksi, konstruksi atau dimulainya pekerjaan
konstruksi dan pasca-konstruksi atau sesudah pekerjaan konstruksi. Sering sekali  pada  tahapan-tahapan  tersebut  menimbulkan  suatu  sengketa konstruksi yang berakhir pada perdamaian melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.  Ada  juga  yang  berakhir  pada  Pengadilan  Negeri,  semua  itu bergantung kepada kedua pihak  untuk menyelesaikan sengketanya. Pasal 88  Undang-undang  No.  2  Tahun 2017  Tentang  Jasa  Konstruksi sudah mengatur  tentang  penyelesaian  sengketa  konstruksi.  Apabila  suatu sengketa tersebut diselesaikan melalui arbitrase dan sudah di putus oleh arbitrase, dimana sesudah putusan arbitrase diduga mengandung unsur- unsur  yang  ada  dalam  Pasal  70  Undang-undang  No.  30  Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  maka  dapat diajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan alasan-alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan,  sesuai  dengan  penjelasan  Pasal  70  Undang-undang No.  30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Dalam contoh yang  diambil oleh  penulis terkait pembatalan  putusan arbitrase, pemohon  permohonan  pembatalan  (PT.  Sinar  Cellebes  Jaya)  sebelum mengajukan  permohonan  pembatalan  telah  melakukan  penyelesaian sengketa  melalui  BANI  Perwakilan  Surabaya  terkait  cidera  janji (wanprestasi) melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan pemohon terhadap termohon (PT. PP Persero Tbk, Cabang VIII). Pemohon pembatalan menduga adanaya tipu muslihat yang dilakukan oleh termohon, dengan  adanya  dokumen-dokumen yang  dianggap  termohon sebagai  syarat  atau  prosedur  dalam  mengajukan  tagihan  pembayaran, namun alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tidak dibuktikan dengan putusan  pengadilan,  pemohon  hanya  menduga  saja  bahwasannya termohon melakukan tipu  muslihat dengan  adanya  dokumen-dokumen yang dianggap  termohon sebagai syarat atau prosedur dalam mengajukan pembayaran. Seharusnya dalam menyelesaikan sengketa dapat dilakukan
dengan  musyawarah  saja  apabila  kedua  pihak  mempunyai  kesamaan pendapat  dalam menyelesaikan sengketa, tidak menghabiskan waktu dan biaya, hubungan kedua pihak pun akan menjadi harmonis lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anon. n.d. “Sie Infokum - Ditama Binbangkum ARBITRASE.”
Hantono, Dedi and Diananta Pramitasari. 2018. “Aspek Per ilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada  Ruang Terbuka Publik.” Nature: National Academic Journal of Architecture 5(2):85 – 93.
Hidayani,  Sri  and  Mahalia Nola  Pohan. 2020.  “Aspek  Hukum Terhadap Perjanjian  Pinjam  Emas  Dengan  Jaminan  Tanah  Sawah  Dalam Masyarakat Pidie.” Jurnal Mercatoria 13(2):204 – 15.
Ilma, Dede Amar Udi, Fadia Fitriyanti, Faqih Ma’arif, Nasrun Baldah, and Bambang  Ut oyo.  2020.  “State  of  the  Art  Perselisihan  Kontrak Konstruksi Di Indonesia.” INERSIA:  LNformasi Dan  Ekspose Hasil Riset Teknik SIpil Dan Arsitektur 16(2):158 – 70.
Istan, Muhammad. 2017. “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi  Umat  Menurut  Persfe ktif  Islam.” Al-Falah:  Journal  of Islamic Economics 2(1):81 – 99.
Kashadi, Siti Malikhatun Badriyah and Miranadia Djati. 2016. “Tanggung Jawab Jasa Penilai Publik Dalam Menentukan Nilai Agunan Terhadap Tanah Dan Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan.” Diponegoro Law Review 5(2):19194.
Khoirunnisa,  Labibah.  2021.  “Force  M ajeure  Sebagai  Alasan  Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam  Usaha  Jasa  Konstruksi (Analisis Undang  Undang  Nomor  2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi).”
Nazarkhan Yasin.  2008. Mengenal  Klaim  Konstruksi  Dan  Penyelesaian Sengketa  Konstruksi .  Cetakan  ke.  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Pontoh,  Kathleen C.  2018.  “Bentuk -Bentuk Kerjasama  Dalam  Kegiatan Bisnis  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Bisnis.” LEX  PRIVATUM 5(10).
Presiden Republik  Indonesia.  1999. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999 . Indonesia.
Presiden Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia .
Indonesia.
Slamet,  Sri  Redjeki.  2016.  “Kesempurnaan  Kontrak  Kerja  Konstruksi Menghindari Sengketa.” Lex Jurnalica 13(3):147404.
Sonata.  2008.  “Metode  Penelit ian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” Jurnal Justicia 24. Subekti,  R.  &  Tjitrosudibio,  R.  2014. Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata . Cetakan 41. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero).
Sulistijo Sidarto Mulyo dan Budi Santoso. 2018. Proyek Infrastruktur Dan Sengketa Konstruksi . Depok: Pranadamedia Group.
Tela,  Nengah  and  Nursyam  Saleh.  2007.  “Klaim  Pada  Kontrak  Kerja Konstruksi Di Indonesia Dan Cara Penyelesaiannya.” Fakultas Teknik Sipil  Dan  Perencanaan,  Fakultas Hukum  Universitas Bung  Hatta, Sumatera Barat .