## Original Research Paper

## Peranan Bale Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana
Mualifah 1 *, M. Jailani 1 , M. Faisal 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.
DOI : https://doi.org/10.29303/jpmpi.v6i3.5506
Sitasi : Mualifah., Jailani, M., & Faisal, M. (2023). Peranan Bale Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA , 6(3)

## Article history
Received: 7 July 2023
Revised: 28 August 2023
Accepted: 2 September 2023
*Corresponding Author: Mualifah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia; Email: muhabady12@gmail.com
Abstract: Dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup,  tidak  jarang  terjadi  konflik kepentingan  dalam  masyarakat.konflik  ini  dapat  diselesaikan  melalui pengadilan  atau  dapat  juga  diselesaikan  dengan  jalan  musyawarah  dengan menggunakan  pranata  lokal.hukum  bukanlah  semata-mata  sekedar  sebagai pedoman  untuk  dibaca,dilihat  atau  diketahui  saja  melainkan  untuk dilaksanakan  atau  ditaati.  Tujuan  dari  kegiatan  ini  adalah  Untuk  menyebar luaskan  betapa  pentingnya  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  balai mediasi sehingga masyarakat dapat mengetahui perkara pidana apa saja yang menjadi  kewenangan  balai  mediasi,  disamping  itu  untuk  meningkatkan pengetahuan  dan  kesadaran  hukum  pada  Masyarakat.  Metode  yang digunakan  pada  kegiatan  pengabdian  Masyarakat  ini  adalah  ceramah  yang disertai  diskusi  dengan  peserta.  Berdasarkan  hasil  kegiatan  yang  telah dilakukan diperoleh hasil bahwa masyarakat di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi  Kabupaten Lombok Barat  cukup mengenal  “Bale Mediasi” sebagai salah  satu  wadah/badan  bantuan  hukum  untuk  membantu  masyarakat  yang terkena permasalahan pidana hal  ini dikarenakan  tahun  ini  merupakan tahun ke dua untuk kegiatan penyuluhan tentang bale mediasi yang bertujuan untuk lebih  menguatkan  pemahaman  Masyarakat  mengenai  peranan  bale  mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana.
Keywords: Pelatihan kepenulisan, artikel ilmiah, keterampilan menulis

## Pendahuluan
Interaksi  antar  manusia  dalam  masyarakat mmerlukan perlindungan kepentingan,perlindungan kepentingan  dapat  tercapai  dengan  terciptanya peraturan  atau  pedoman  hidup  yang  menentukan bagaimana  manusia  harus  bertingkah  laku  dalam masyarakat  agar  tidak  merugikan  orang  lain  dan dirinya  sendiri.pedoman  berprilaku  adalah  sebagai patokan  atau  ukuran  dalam  hidup  bersama  dalam kehidupan  bermasyarakat  yang  disebut  dengan norma atau kaedah sosial.
Perkara  Perdata  Umum  merupakan  perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan  atau  antara  kepentingan  suatu  badan pemerintah  dengan  kepentingan  perseorangan (misalnya: perselisihan tentang p erjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pembagian waris, dan sebagainya).
Penanganan  Kasus  Perdata  tidak  selalu  harus  ke pengadilan, namun dapat dilakukan upaya negosiasi dan  mediasi.  Jika  langkah  negosiasi  dan  mediasi yang  dilakukan  tidak  membuahkan  hasil,  maka demi  menyelesaikan  perkara,dapat  diajukan  ke pengadilan negeri setempat ( https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl- semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA- PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI- PENGADILAN-NEGERI.html ).
Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,tidak  jarang  terjadi  konflik  kepentingan dalam  masyarakat.konflik  ini  dapat  diselesaikan melalui  pengadilan  atau  dapat  juga  diselesaikan dengan  jalan  musyawarah  dengan  menggunakan pranata lokal.hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca,dilihat atau
diketahui  saja  melainkan  untuk  dilaksanakan  atau ditaati.
Pelaksanaan hukum materil perdata dapatlah  berlangsung  secara  diam-diam  diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau  instansi  resmi  akan  tetapi  sering  terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan hukum tersebut,sehingga  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan dan  terjadilah  gangguan  keseimbangan  dalam masyarakat.dalam hal ini maka hukum perdata yang telah  dilanggar  tersebut  haruslah  ditegakkan,untuk menegakkan hukum perdata tersebut dapat dilakukan dengan cara melalui pengadilan mnaupun dapat  diselesaikan  di  luar  pengadilan.masalah keperdataan  merupakan  masalah  yang  bersifat pribadi,sehingga  tidak  harus  di  selesaikan  melalui pengadilan.sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  kota Mataram  telah  mempunyai  sarana  penyelesaian sengketa  keperdataan  yaitu  yang  disebut  dengan bale mediasi.
Keberadaan Bale   Mediasi saat   ini masih memiliki    keterbatasan  atau    kekurangan  terutama dalam     hal  sumber     daya     manusia  seperti  masih kurangnya  tenaga  mediator  yang  bersertifikat seperti    yang    dipersayaratkan dalam   peraturan perundangan.      Pada      tahun  2022  hanya  terdapat 120  mediator  bersertifikat  yang      tersebar      di beberapa desa/kelurahan disemua Kabupaten/Kota      di      Provinsi      Nusa  Tenggara Barat.  Masih      minimnya      jumlah  mediator  yang telah    bersertifikat    tentunya    ini  menjadi    suatu hambatan    bagi  Bale    Mediasi  agar    bisa    menjadi lembaga  profesional  dalam menyelesaikan konflik ( Ihsan, H., 2022 ).
Bale  Mediasi  bertugas    untuk    membuat data    base    mediator    yang    bersertifikat    maupun yang  tidak  bersertifikat,  memfasilitasi  sosialisasi, pendidikan,    penelitian,    pelatihan,  seminar, workshop,  lokakarya  tentang  mediasi,  menyusun dan  menetapkan  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  Bale  Mediasi.  Selain  itu,  Bale  Mediasi bertugas  menyampaikan      laporan      pelaksanaan tugas      dan      wewenangnya,  pendampingan pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan oleh  lembaga  yang  menjalankan  fungsi    mediasi, dan  melakukan   koordinasi  dengan   institusi  dan lembaga    terkait    dengan  pelaksanaan  tugasnya. Adapun wewenang Bale Mediasi provinsi melakukan  penguatan  kapasitas  lembaga  yang menjalankan fungsi mediasi yang ada di masyarakat,  melakukan  peningkatan  kapasitas
mediator,  melakukan  koordinasi  dengan  lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, dan menyelesaikan sengketa melalui mediasi ( Haeruman et al, 2022 ). Bale
Mediasi sebagai Lembaga penyelesaian sengketa tentu patut untuk dikaji lebih jauh,  apakah  kemudian  penyelesaian  sengketa  di Lembaga  a  quo  dapat  memberikan  kepastian hukum      dan      dapat      memenuhi      rasa      keadilan bagi      pihak-pihak      yang      sedang  bersengketa. Dalam  penelitian  ini,  khusus  yang  akan  dikaji adalah  Peranan  Bale  Mediasi  yang  terdapat  di Kabupaten Lombok Timur ( Lewis et al, 2023 ).
Dengan  adanya  bale  mediasi  maka  dapat diharapkan  berbagai  persoalan  yang  dihadapi  oleh masyarakat dapat diselesaikan tanpa harus berakhir di  pengadilan(pidato  gubernur  NTB  tanggal 08/01/2020 selanjutnya dengan adanya bale mediasi dapat membuat daerah NTB aman dan tertib.penyelesaian  konflik  dengan  cara  mediasi atau  mengedepankan  musyawarah  yang  akan menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan.apalagi  secara  historis  masyarakat Lombok pada umumnya dan khususnya masyarakat kota  Mataram  dikenal  memiliki  tradisi  yang  kuat dalam musyawarah.
Adapun  tujuan  yang  hendak  dicapai  melalui penyuluhan hukum ini adalah :
1) Melaksanakan  salah  satu  tridarma  perguruan tinggi;
2) Untuk  menyebar  luaskan  betapa  pentingnya penyelesaian  perkara  pidana  melalui  balai mediasi sehingga masyarakat dapat mengetahui  perkara  pidana  apa  saja  yang menjadi kewenangan balai mediasi, disamping itu untuk meningkatkan pengetahuan  dan  kesadaran  hukum  pada masyarakat.
Penyuluhan  hukum  yang  dilaksanakan diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  kepada masyarakat  sasaran  agar  memperoleh  pengetahuan dan pemahaman hukum, dengan demikian kesadaran  hukum  masyarakat  akan  meningkat. Disamping itu penyuluhan hukum yang dilaksanakan  ini  bermanfaat  juga  bagi  pemerintah karena  dengan  adanya  kegiatan  seperti  ini  dengan sendirinya selain melaksanakan tridarma perguruan tinggi dalam wujud pengabdian kepada masyarakat, juga  turut  serta  menunjang  program  pembangunan khususnya memasyarakatkan hukum
Untuk  menganalisa  hasil  dari  kegiatan penyuluhan  ini  tentu  membutuhkan  waktu  yang lama  untuk  mengetahui  keberhasilannya  namun setidak-tidaknya  setelah  kegiatan  penyuluhan  ini apa yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bagek Polak  tentunya  dapat  memahami  pentingnya  alat bukti  surat  dalam  setiap  melakukan  transaksi keperdataan  maka  materi  penyuluhan  hukum khususnya  substansi  yang  berkaitan  dengan pentingnya peranan bale mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana. Maka hal ini materi penyuluhan  yang  diberikan  dapat  dijadikan  bahan pedoman dalam rangka meningkatkan kehati-hatian, perlindungan  dan  penegakan  hukum  terhadap sengketa  yang  terjadi  di  masyarakat.  Tentu  materi penyuluhan  ini  juga  dapat  dijadikan  sebagai  bahan ajar  dalam  mata  kuliah  hokum  acara  perdata  dan dapat dijadikan publikasi ilmiah.

## Metode
Berdasarkan  survey  lokasi  penyuluhan ditemukan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahan  masyarakat  tentang  hukum  masih  relatih kurang  maka  upaya  untuk  memecahkannya ditempuh  dengan  berbagai  alternative  yaitu  antara lain  penyuluhan  hukum,  pendidikan  hukum  dan konsultasi hukum.
Dari  ketiga  alternative  diatas,  tentunya lebih  cenderung  memilih  penyuluhan  hukum sebagai  alternative  yang  tepat.  Hal  ini  dengan pertimbangan karena dengan jumlah penduduk desa yang  cukup  banyak  dan  luasnya  desa  tempat penyuluhan, sehingga tidak efisien dengan cara lain selain  penyuluhan  hukum,  sedangkan  waktunya terbatas
Bertolak  dari  tujuan  yang  ingin  dicapai dalam  kegiatan  penyuluhan  hukum  ini,  maka metode  yang  kami  gunakan  adalah  dengan memberikan  ceramah  sesuai  dengan  topik  diatas yaitu  tentang  peranan  alat  bukti  surat  dalam penyelesaian perkara perdata Evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian ini dapat dilakukan sebanyak dua kali yaitu
1) Evaluasi  pertama  akan  diakukan  pada  saat program ini akan dimulai, hal ini dimaksudkan  untuk  mengetahui  pemahaman awal  terhadap  obyek  sasaran  peserta  atau khalayak.
2) Evaluasi kedua akan dilaksanakan pada akhir program  untuk  mengetahui  dan  mengukur tingkat keberhasilan program ini
Adapun  criteria  atau  indikator  yang  akan  diukur dengan evaluasi ini menyangkut :
1) Tingkat  pengetahuan  sasaran  sebelum  dan sesudah program diadakan ;
2) Tingkat  partisipasi  peserta  sebelum  dan sesudah diadakan program ini;
3) Kesesuaian  materi  program  dengan  tingkat pendidikan peserta;
4) Tanggapan  peserta  terhadap  pemecahan metode penyampaian;
Yang  menjadi  khalayak  sasaran  dari kegiatan  ini  adalah  anggota  masyarakat  pada umumnya  yang  meliputi;  Mahasiswa,  Anggota masyarakat  Bagek  Polak  dan  Generasi  Muda  di lingkungan Bagek Polak.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Materi
Hukum  pidana  materil  merupakan  hukum pidana  yang  berfokus  pada  bagian  atau  substansi pelanggaran  pidana.  Hukum  pidana  materil  juga menjadi cabang hukum yang mengregulasi tindakan pelanggaran  hukum  pidana  dan  dapat  meregulasi sanksi yang akan diberikan pada pelanggar. Hukum pidana  materil  pada  umumnya  meregulasi  dan memberikan  penghakiman  pada  mereka  yang memiliki  tindakan  yang  dianggap  merugikan masyarakat. Dengan kata lain hukum pidana materil mengatur  segala  tindak  pencurian,  pembunuhan, pemerkosaan,  dan  penipuan  yang  diatur  dalam hukum  pidana  materil.  Dalam  pelaksanaannya hukum  pidana  materil  harus  memperhatikan  unsur, aspek, dan prinsip dari hukum pidana materil. Lalu apa  saja  sih  isi  unsur,  aspek,  prinsip  dari  hukum pidana materil?
Berikut Usur, Aspek, dan Prinsip Hukum Pidana Materil:
Unsur Hukum Pidana Materil
1. Unsur  Tindakan  (Actus  Reus): Unsur  hukum pidana  miateril  pertama  adalah  unsur  tindakan merujuk  pada  perbuatan  fisik  atau  tindakan konkret  yang  dilakukan  oleh  pelaku.  Untuk menganggap  suatu  perbuatan  sebagai  tindak pidana,  harus  ada  tindakan  atau  kelalaian  yang melanggar  hukum.  Contohnya,  pencurian, pembunuhan, atau penipuan.
2. Unsur  Kesalahan  (Mens  Rea): Unsur  hukum pidana  miateril  kedua  adalah  unsur  kesalahan berhubungan  dengan  keadaan  mental  dan  niat pelaku  saat  melakukan  perbuatan.  Ini mencakup  elemen  seperti  kesengajaan  (dengan niat),  kelalaian  yang  disengaja,  atau  kesalahan pengetahuan  yang  patut.  Prinsip  kesalahan menuntut  bahwa  pelaku  memiliki  kesadaran dan kemauan bebas untuk melakukan perbuatan pidana.
3. Hubungan  Kausalitas  (Causation): Unsur hukum  pidana  miateril  ketiga  adalah  unsur hubungan kausalitas menuntut adanya hubungan  sebab-akibat  antara  tindakan  pelaku dan  dampak  yang  ditimbulkannya.  Artinya, tindakan  pelaku  harus  menjadi  penyebab langsung dari hasil atau konsekuensi yang tidak sah atau melanggar hukum.
4. Objektivitas  (Objective  Elements): Unsur hukum  pidana  miateril  keempat  adalah  unsur objektif  mencakup  semua  faktor-faktor  luar yang  terkait  dengan  perbuatan  pidana.  Ini termasuk  objek  dari  kejahatan,  situasi  atau kondisi  di  mana  perbuatan  dilakukan,  atau konsekuensi  sosial  dari  perbuatan  tersebut. Unsur  objektif  membantu  untuk  memahami konteks  dan  lingkungan  di  mana  perbuatan pidana terjadi.
5. Subjektivitas  (Subjective  Elements): Unsur hukum  pidana  miateril  kelima  adalah  unsur subjektif  berkaitan  dengan  kondisi  mental  dan keadaan  batin  pelaku  saat  melakukan perbuatan.  Ini  melibatkan  faktor  seperti  niat jahat,  motivasi  atau  maksud  pelaku,  atau kesadaran  pelaku  tentang  karakter  melanggar hukum dari tindakannya.
6. Ketidakpatuhan  Terhadap  Undang-Undang (Violation  of  the  Law): Unsur  hukum  pidana miateril terakhir adalah ketidakpatuhan terhadap undang-undang.
Unsur ini
menunjukkan bahwa perbuatan pelaku melanggar  undang-undang  yang  berlaku. Tindakan  tersebut  harus  bertentangan  dengan norma  hukum  yang  ditetapkan  oleh  sistem hukum yang berlaku di suatu negara.

## Aspek Hukum Pidana Materil
1. Delik  dan  Kriminalisasi :  Hukum  pidana materiil  menetapkan  delik  atau  perbuatan- perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Delik-delik  ini  diatur  dalam  undang-undang
pidana  negara  dan  mencakup  berbagai pelanggaran seperti kejahatan terhadap kehidupan, kebebasan, harta benda, kesusilaan, dan  lain  sebagainya.  Hukum  pidana  juga menetapkan  batasan-batasan  dan  kriteria- kriteria  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu perbuatan dapat dikriminalisasi.
2. Unsur Tindak Pidana : Hukum pidana materiil menetapkan  unsur-unsur  yang  harus  ada  agar suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan  sebagai tindak  pidana.  Unsur-unsur  tersebut  meliputi unsur  tindakan  (actus  reus)  yang  mencakup perbuatan  atau  kelalaian  yang  melanggar hukum,  dan  unsur  kesalahan  (mens  rea)  yang mencakup  niat  jahat,  kesengajaan,  kelalaian, atau ketidaktahuan yang patut.
3. Sifat  Objektif  dan  Subjektif :  Hukum  pidana materiil  mempertimbangkan  baik  sifat  objektif maupun  subjektif  tindak  pidana.  Sifat  objektif berkaitan  dengan  perbuatan  itu  sendiri, misalnya  tindakan  fisik  yang  melanggar hukum. Sifat subjektif berkaitan dengan kondisi mental dan keadaan batin pelaku, misalnya niat jahat  atau  kesengajaan  dalam  melakukan perbuatan.
4. Sanksi  Pidana :  Hukum  pidana  materiil menetapkan  sanksi  atau  hukuman  yang diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana.  Sanksi tersebut  mencakup  hukuman  penjara,  denda, pidana  mati  (di  negara-negara  tertentu),  atau sanksi  tambahan  lainnya  seperti  pencabutan hak-hak tertentu. Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, memulihkan masyarakat,  dan  melindungi  kepentingan masyarakat umum.
5. Kejahatan  dan  Tanggung  Jawab :  Hukum pidana  materiil  membahas  konsep  kejahatan dan  tanggung  jawab  pidana.  Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar  hukum  pidana  dan  merugikan kepentingan  masyarakat.  Pelaku  kejahatan dianggap bertanggung jawab secara pidana dan dapat  dihukum  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.
6. Prinsip-prinsip Pidana : Hukum pidana materiil mencakup  prinsip-prinsip  yang  menjadi  dasar hukum pidana. Prinsip-prinsip tersebut meliputi asas  legalitas,  yaitu  bahwa  tidak  ada  tindakan pidana  tanpa  dasar  hukum  yang  jelas;  asas kesalahan,  yaitu  bahwa  seseorang  hanya  dapat dihukum  jika  bersalah  secara  hukum;  asas
proporsionalitas,  yaitu  bahwa  hukuman  harus sebanding  dengan  kejahatan  yang  dilakukan; dan asas pemidana
7. Penyidikan  dan  Penuntutan :  Hukum  pidana materiil  mencakup  proses  penyidikan  dan penuntutan  terhadap  pelaku  tindak  pidana. Penyidikan  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum  untuk  mengumpulkan  bukti  dan mengidentifikasi  pelaku.  Setelah  itu,  jaksa penuntut  umum  memutuskan  apakah  akan melanjutkan  proses  penuntutan  terhadap pelaku.  Proses  ini  melibatkan  pemanggilan saksi,  pemeriksaan  bukti,  dan  persiapan  untuk persidangan.
8. Persidangan  dan  Putusan :  Hukum  pidana materiil  mencakup  persidangan  di  pengadilan untuk  memutuskan  apakah  pelaku  tindak pidana bersalah atau tidak bersalah. Persidangan  melibatkan  pembelaan  dari terdakwa  dan  pembuktian  oleh  jaksa  penuntut umum. Hakim bertugas untuk memeriksa bukti- bukti  dan  argumen  yang  disajikan  serta memberikan  putusan  akhir  berdasarkan  hukum yang berlaku.
9. Eksekusi Hukuman : Setelah putusan pengadilan  diberikan,  hukum  pidana  materiil mencakup pelaksanaan hukuman yang ditetapkan.  Ini  bisa  berupa  pemulihan  barang curian,  pembebasan  bersyarat,  pelaksanaan hukuman penjara, atau sanksi tambahan lainnya yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan.  Sistem pemasyarakatan  bertanggung  jawab  untuk menjalankan  hukuman  dan  membantu  dalam rehabilitasi  atau  reintegrasi  pelaku  ke  dalam masyarakat.
10. Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia :  Dalam hukum  pidana  materiil,  penting  untuk memastikan  bahwa  penerapan  sanksi  pidana tidak  melanggar  hak  asasi  manusia  pelaku. Prinsip-prinsip  seperti  praduga  tak  bersalah, hak  atas  pembelaan  yang  adil,  dan  perlakuan yang  manusiawi  harus  dihormati  selama seluruh proses pidana.
11. Perubahan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana : Hukum pidana materiil juga mencakup perubahan  dan  pengembangan  hukum  pidana seiring  berjalannya  waktu.  Hal  ini  mencakup pembaruan undang-undang pidana, penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan teknologi,  serta  peninjauan  dan  reformasi terhadap sistem hukum pidana yang ada.

## Prinsip Hukum Pidana Materil
1. Asas  Legalitas  (Nullum  crimen,  nulla  poena sine  lege): Prinsip  hukum  pidana  materil pertama  adalah  asas  legalitas.  Prinsip  ini menyatakan  bahwa  tidak  ada  kejahatan  dan hukuman tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum kecuali jika perbuatannya melanggar hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Asas  Kesalahan  (Nullum  crimen  sine  culpa): Prinsip  hukum  pidana  materil  kedua  adalah asas  kesalahan.  Prinsip  ini  menyatakan  bahwa seseorang  hanya  dapat  dihukum  jika  dia bersalah secara hukum. Ini berarti pelaku harus memiliki  kesadaran  dan  kemauan  bebas  untuk melakukan  perbuatan  pidana  yang  melanggar undang-undang.
3. Asas  Proporsionalitas  (Proportionaliteit): Prinsip  hukum  pidana  materil  ketiga  adalah asas proporsionalitas. Prinsip ini mengharuskan bahwa  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  harus sebanding  dengan  beratnya  kejahatan  yang dilakukan. Penerapan hukuman harus mempertimbangkan tingkat kejahatan, dampaknya, dan kepentingan masyarakat. 4. Asas
Individualisasi
Hukuman (Individualisering  van  Straffen): Prinsip hukum  pidana  materil  keempat  adalah  asas individualisasi hukuman. prinsip ini menekankan  perlunya  mempertimbangkan karakteristik  individu  pelaku  dalam  penentuan hukuman.  Setiap  pelaku  memiliki  latar belakang,  kondisi,  dan  keadaan  yang  unik, sehingga  hukuman  yang  diberikan  harus memperhatikan faktor-faktor tersebut.
5. Asas  Kemanusiaan  (Humanitas): Prinsip hukum  pidana  materil  selanjutnya  adalah  asas kemanusiaan.  Prinsip  kemanusiaan  menuntut bahwa  hukuman  yang  dijatuhkan  tidak  boleh melanggar  martabat  dan  hak  asasi  manusia pelaku.  Pelaksanaan  hukuman  harus  dilakukan dengan  cara  yang  manusiawi  dan  tanpa perlakuan yang menyakitkan atau merendahkan.
6. Asas  Akuntabilitas  (Verantwoordelijkheid): Prinsip  hukum  pidana  materil  keenam  adalah asas akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa pelaku tindak pidana harus bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  dan menerima konsekuensi yang adil sesuai dengan hukum  yang  berlaku.  Ini  mencakup  tanggung
jawab terhadap korban, masyarakat, dan sistem peradilan pidana.
7. Asas  Kesetaraan  (Gelijkheid): Prinsip  hukum pidana  materil  ketujuh  adalah  asas  kesetaraan. Prinsip  kesetaraan  menegaskan  bahwa  semua orang harus diperlakukan sama di mata hukum, tanpa  diskriminasi  berdasarkan  ras,  agama, jenis kelamin, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan.  Hakim  dan  pengadilan  harus memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua  individu  yang  terlibat  dalam  proses pidana.
8. Asas Perlindungan Masyarakat (Bescherming van  de  samenleving): Prinsip  hukum  pidana materil  kedelapan  adalah  asas  perlindungan. Prinsip  perlindungan  masyarakat  menekankan pentingnya melindungi masyarakat dari ancaman  dan  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh pelaku  tindak  pidana.  Tujuan  utama  hukum pidana adalah mencegah
kejahatan, menegakkan  ketertiban  sosial,  dan  melindungi kepentingan publik.
9. Asas  Praduga  Tak  Bersalah  (Presumption  of Innocence): Prinsip  hukum  pidana  materil kesembilan  adalah  asas  praduga  tak  bersalah. Prinsip  praduga  tak  bersalah  menyatakan bahwa  seseorang  dianggap  tidak  bersalah sampai  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  di  hadapan  pengadilan.  Pelaku  tindak pidana  harus  dianggap  tidak  bersalah  dan memiliki  hak  untuk  membela  diri  sepanjang proses hukum.
10. Asas  Deterrence  (Efek  Jera): Prinsip  hukum pidana materil kesepuluh adalah asas deterrence.  Prinsip  deterrence  bertujuan  untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan  hukuman  yang  mempunyai  efek jera  bagi  pelaku  dan  masyarakat  umum. Hukuman  yang  berat  dan  tegas  diharapkan dapat  memberikan  peringatan  kepada  calon pelaku  kejahatan  potensial  untuk  tidak melakukan tindakan melanggar hukum.
11. Asas  Retribusi  (Balas  Dendam): Prinsip hukum  pidana  materil  selanjutnya  adalah  asas retribusi.  Prinsip  retribusi  mengacu  pada pemulihan keseimbangan moral dan pemberian balasan  yang  setimpal  terhadap  pelaku  tindak pidana.  Tujuannya  adalah  memastikan  bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang pantas dan adil  sebagai  akibat  dari  perbuatan  yang dilakukannya.
12. Asas  Rehabilitasi: Prinsip  hukum  pidana materil  berikutnya  adalah  asas  rehabilitas. Prinsip  rehabilitasi  menekankan  pentingnya membantu  pelaku  tindak  pidana  untuk memperbaiki  perilaku  dan  kembali  menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Fokusnya adalah  memberikan  kesempatan  kepada  pelaku untuk  menjalani  rehabilitasi,  pendidikan, pelatihan,  atau  program  pemulihan  yang  dapat membantu  mereka  menghindari  perilaku kriminal di masa depan.
13. Asas  Restoratif: Prinsip  hukum  pidana  materil ketiga  belas  adalah  asas  restoratif.  Prinsip restoratif  menekankan  pentingnya  memulihkan hubungan antara pelaku tindak pidana,  korban, dan masyarakat. Pendekatan restoratif berusaha untuk  mengatasi  dampak  sosial  dan  psikologis dari  tindak  pidana  melalui  proses  seperti mediasi,  rekonsiliasi,  atau  kompensasi  kepada korban.
Asas  Pencegahan  (Prevention): Prinsip hukum  pidana  materil  terakhir  adalah  asas pencegahan.  Prinsip  pencegahan  menitikberatkan pada  upaya  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  di masyarakat.  Ini  meliputi  upaya  pencegahan  primer (preventif),  yaitu  tindakan  untuk  mencegah terjadinya  tindak  pidana  melalui  pendidikan, kesadaran,  dan  pembangunan  sosial.  Pencegahan sekunder  (intervensi)  melibatkan  upaya  untuk mengidentifikasi  dan  menangani  faktor  risiko  yang dapat  menyebabkan  tindak  pidana,  sedangkan pencegahan  tersier  (respon)  berkaitan  dengan rehabilitasi  dan  reintegrasi  pelaku  ke  dalam masyarakat  setelah  terjadinya  tindak  pidana ( https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil- unsur-aspek-dan-prinsip/.  Di  akses  pada  tanggal 21 Juli 2023 ).
Gambar 1. Penyampaian materi oleh tim
Gambar 2. Perserta penyuluhan sedang mendengarkan pemaparan materi

## B. Hasil Penyuluhan
1. Pencapaian  Tujuan: Antusiasme  dan  animo untuk  mengikuti  kegiatan  Penyuluhan  Hukum Tentang  Peranan  Alat  Bukti  Persangkaan  di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Lombok Barat relatif cukup tinggi. Kehadiran dari awal hingga  akhir  kegiatan  90  %  dari  yang ditargetkan.
2. Pencapaian  Sasaran: Sasaran  yang  dapat dicapai dalam kegiatan ini adalah 18 orang dari yang  ditargetkan  sebanyak  20  peserta  yang hadir,  dan  yang  menjadi  khalayak  sasaran  dari kegiatan  ini  adalah  anggota  masyarakat  pada umumnya  yang  meliputi;  Masyarakat  Bagik Polak  dan  Aparatur  desa  Desa  Bagik  Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Untuk  tahun  kedua  ini  yang  merupakan penguatan dari tahun pertama yang memperkanalkan “Bale Mediasi” dan tahun ini adalah  pemberian  informasi  mengenai  peranan “Bale  Mediasi”  dalama  penyelesaian  perkara pidana  di  peroleh  peningkatan  peserta  yang hadir  dari  tahun  sebelumnya  sebesar  17  %, dimana  tahun  sebelumnya  peserta  yang  hadir sebanyak  77%  dan  di  tahun  ini  kehadiran peserta sebanyak 90.
3. Analisis  Faktor  Penghambat: Kami  banyak menerima  bantuan  oleh  staf  desa  sehingga kegiatan  penyuluhan  ini  berlangsung  sesuai harapan  kami  dan  tidak  adanya  faktor-faktor yang menghambat selama kegaitan penyuluhan ini berlangsung.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  kegiatan  yang  telah dilakukan  diperoleh  hasil  bahwa  masyarakat  di Desa  Bagik  Polak  Kecamatan  Labuapi  Kabupaten Lombok  Barat  cukup  mengenal  “Bale  Mediasi” sebagai  salah  satu  wadah/badan  bantuan  hukum untuk membantu masyarakat yang terkena permasalahan  pidana  hal  ini  dikarenakan  tahun  ini merupakan tahun ke dua untuk kegiatan penyuluhan  tentang  bale  mediasi  yang  bertujuan untuk  lebih  menguatkan  pemahaman  Masyarakat mengenai peranan bale mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada Universitas Mataram yang telah mendanai kegiatan ini  sehingga  apa  yang  menjadi  keinginan  kami dapat terlaksanan.

## Daftar Pustaka
Grindulu,  L.,  Islam,  M.  H,  Ridwan,  dan Suheflihusnaini.  2023.  Penerapan  Prinsip Kepastian  Hukum  Dalam  Penyelesaian Perkara  Melalui  Bale  Mediasi  di  Lombok Timur. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities , vol 3 hal.23
Jayadi, H., Kaharudin, Sofwan,dan Basniwati, A.D. 2022.  Kewenangan  Bale  Mediasi  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Pidana  Dan  Perdata Berdasarkan  Peraturan  Derah  NTB  Nomor  9 Tahun  2018  Tentang  Bale  Mediasi. Jurnal Kompilasi Hukum , vol. 7 hal. 63
Khaerul      Ihsan.      (2022).    Peran      Bale    Mediasi Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Di  Desa  Di Kabupaten  Lombok  Timur. JURIDICA: Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Gunung Rinjani , Vol. 3, hal. 22–42
https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil- unsur-aspek-dan-prinsip/.  Di  akses  pada tanggal 21 Juli 2023 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl- semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA- PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA- DI-PENGADILAN-NEGERI.html.  Di  akses pada tanggal 21 Juli 2023