Institutional Domain Assessment of  the EAFM Approach to Snapper and Grouper Fisheries in the waters of the Sangihe Islands, North Sulawesi
(Penilaian Domain Kelembagaan pada Pendekatan EAFM Perikanan Kakap dan Kerapu di Perairan Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara)
Davis Wijaksana Extrada Dumas 1 , Ridwan Lasabuda 2 *, Indri S. Manembu 2 , Daisy M. Makapedua 2 , Suria Darwisito 2 , Alfrets Luasunaung 2 , Deiske A. Sumilat 2 , Oktaviano P. Darmono 3
1 Master of Aquatic Science Study Program, Faculty of Fisheries and Marine Sciences, Sam Ratulangi University, Jl. Unsrat Bahu Campus, Manando 95115 North Sulawesi, Indonesia
2 Teaching Staff at the Faculty of Fisheries and Marine Sciences, Sam Ratulangi University, Jl. Unsrat Bahu Campus, Manado 95115, North Sulawesi, Indonesia
3 Wildlife Conservation Society - Indonesia program, Site Office Manado, North Sulawesi, Indonesia *Corresponding author: ridwanlasabuda@gmail.com
Manuscript received: 19 Oct 2023. Revision accepted: 15 May 2024

## Abstract
This research aims to assess the status  of snapper  and  grouper fisheries management in the Sangihe Islands district using an ecosystem approach (EAFM) in the institutional domain. The research method uses observation and interview methods (questionnaires). Data collection used semi-structured interview (SSI) techniques. As a result of the assessment of 6 (six) institutional indicators,  there  are  2  indicators  with a  value  of 1  (less,  red  flag  model),  namely  indicators  of compliance with the principles of responsible fisheries and indicators of fisheries management plans. 3 indicators each: decision-making mechanism indicators, indicators of the level of synergy of fisheries management policies & institutions, and stakeholder capacity indicators) with a value of 2 (medium, yellow model flag). Only the indicator for the completeness of the rules in fisheries management has a value of 3 (good, green model flag). The average score for the 6 indicators is 1.76 while the composite value is 58.53. This value shows that the application of the EAFM institutional domain in the management of snapper and grouper fisheries in the Sangihe Islands district is in the medium category (yellow model flag).
Keywords: EAFM, Sangihe Islands, Grouper Snapper Fishery, Flag Model .

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai    status  pengelolaan  perikanan  kakap  dan  kerapu  di kabupaten  Kepulauan  Sangihe  dengan  pendekatan  ekosistem  (EAFM)  pada  domain kelembagaan. Metode penelitian menggunakan metode observasi dan wawancara (kuisioner). Pengumpulan data menggunakan teknik semi structured interview (SSI).  Hasil penilaian dari 6 (enam) indikator kelembagaan, ada 2 indikator yang nilai-nya 1 (kurang, flag model merah) yaitu indikator  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  perikanan  yang  bertanggung  jawab  dan  indikator rencana pengelolaan  perikanan. 3 indikator masing-masing : indikator mekanisme pengambilan keputusan,  indikator  tingkat  sinergisitas  kebijakan  &  kelembagaan  pengelolaan  perikanan, indikator  kapasitas  pemangku    kepentingan)  bernilai  2  (sedang, flag  model kuning).  Hanya indikator  kelengkapan  aturan  main  dalam    pengelolaan  perikanan  yang  bernilai  3  (baik, flag model hijau).  Nilai skor rerata 6 indikator adalah 1,76 sedangkan  nilai komposit-nya 58,53. Nilai ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  domain  kelembagaan  EAFM  pada  pengelolaan  perikanan kakap dan kerapu di kabupaten Kepulauan Sangihe kategori sedang ( flag model kuning).
Kata kunci : EAFM, Kepulauan Sangihe, Perikanan Kerapu Kakap, Model Bendera

## PENDAHULUAN
Indonesia    sebagai    negara    tropis, kaya    akan      sumberdaya    hayati,      yang
dinyatakan      dengan      tingkat      keaneka- ragaman  hayati  yang  tinggi.  Dari  7000 spesies      ikan      di      dunia,      2000      jenis
diantaranya        terdapat        di        Indonesia (Lasabuda, 2013)
Secara alamiah, pengelolaan perikanan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tiga dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu (1) dimensi sumberdaya perikanan  dan  ekosistemnya;  (2)  dimensi pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kepentingan  sosial  ekonomi  masyarakat; dan  (3)  dimensi  kebijakan  perikanan  itu sendiri.  (Charles,  2008). Salah  satunya dengan pendekatan pengelolaan perikanan  berbasis  ekositem  atau  EAFM ( Ecosystem Approach to Fisheries Management ).    EAFM  adalah  sebuah konsep bagaimana menyeimbangkan antara tujuan  ekonomi  dalam  pengelolaan perikanan (kesejahteraan nelayan,
keadilan  pemanfaat  sumberdaya  ikan,  dll) dengan tetap mempertimbangkan
pengetahuan, informasi dan ketidakpastian suatu  komponen  biotik,  abiotik  dan interaksi manusia dalam ekosistem perairan  melalui  sebuah  pengelolaan perikanan yang terpadu, komperhensif dan berkelanjutan (FAO, 2003).
Pendekatan ekosistem bertujuan
untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan dengan menjamin keseimbangan antara kesehatan ekosistem,  kesejahteraan  pelaku  dan keharmonisan tata kelola perikanan (Muawanah et al, 2018).
Salah satu domain dari enam domain dalam  EAFM  adalah  kelembagaan.  Peran kelembagaan  sendiri  sangat  diperlukan dalam  pengelolaan  perikanan.    Ostrom (1985) ;Miller & Wyborn (2018) menyatakan bahwa kelembagaan
merupakan aturan dan rambu-rambu yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat  untuk  mengatur  hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara mempunyai ekosistem  wilayah  pesisir  yang  masih terjaga  khusus-nya  ekosistem    terumbu karang.    Terumbu  karang  merupakan habitat  bagi  banyak  spesies  laut  sebagai tempat  pemijahan  ( spawning  grounds ), mencari makan dan berlindung. Hamparan terumbu karang yang cukup luas
menjadikan kabupaten ini sebagai penghasil  sumberdaya  ikan.  Ikan  yang bernilai ekonomis penting yang hidup pada ekosistem  karang  seperti  ikan  kakap  dan ikan kerapu.
Potensi perikanan tangkap di perairan    kabupaten  Kepulauan  Sangihe mencapai  34.000  ton  atau  setara  dengan 9% potensi total WPP NRI 716 (DKP Kab. Kepl Sangihe, 2019). Sumberdaya perikanan khusus-nya  ikan kakap dan ikan kerapu  merupakan  salah  satu  komoditas ekonomis penting bagi nelayan tangkap di kabupaten  Kepulauan  Sangihe,  Sulawesi Utara. Spesies paling banyak di dapat dari hasil  tangkapan  nelayan,  untuk    kakap adalah  jenis  kakap  merah  ( lutjanus  sp ) sedangkan  kerapu  adalah  kerapu  karang ( cephalopholis boenak ).
Sejauh  ini  belum  ada  riset  tentang penilaian  terhadap  status  pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di kabupaten Kepulauan  Sangihe  dengan  pendekatan ekosistem (EAFM). Penelitian ini bertujuan untuk menilai status pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di kabupaten Kepulauan  Sangihe  dengan  pendekatan ekosistem (EAFM)
pada domain kelembagaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  berlokasi  di  kabupaten Kepulauan Sangihe, tersebar  di 4 (empat) kecamatan  (kecamatan  Tatoareng,  Nusa Tabukan, Tahuna, dan Manganitu), dengan lokasi yang ada kelompok nelayan tangkap kakap dan kerapu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2020 hingga
Desember 2020. Penelitian ini bersifat observasi, yaitu pengumpulan data, dimana peneliti melakukan  pengamatan  secara  langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004). Pengumpulan  data  menggunakan teknik Semi  Structured  Interview (SSI) untuk  data  status domain kelembagaan, serta menggali pengetahuan seluruh responden  masing-masing  :  Nelayan (pengalaman  lebih  dari  5  tahun),  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Kepulauan  Sangihe,  Satker
PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan  dan  Perikanan)  dan  Lembaga Swadaya Masyarakat (WCS) .
Ada  6  (enam)  indikator  domain kelembagaan  dalam  EAFM  yang  akan dinilai  pada  pengelolaan  perikanan  kakap dan  kerapu  di  kabupaten  Kepulauan Sangihe    yaitu  :  1)  kepatuhan  terhadap prinsip-prinsip    perikanan  bertanggung
jawab (formal dan non-formal); 2)
kelengkapan aturan main dalam
pengelolaan  perikanan;  3)  mekanisme pengambilan keputusan; 4) rencana pengelolaan perikanan; 5) tingkat sinergisitas  kebijakan  dan  kelembagaan pengelolaan  perikanan;  serta  6)  kapasitas pemangku kepentingan (NGW-EAFM,
2014).
Gambar 1.  Peta Lokasi Penelitian
Penilaian indikator domain kelembagaan EAFM Penilaian indikator domain kelembagaan Ecosystem  Approach  to Fisheries  Management (EAFM)  dianalisis menggunakan  pendekatan multi  criteria analysis (MCA). Pendekatan MCA menurut
Budiarto (2015) merupakan sebuah rangkaian  kriteria  yang  dibangun  sebagai dasar analisis keragaan
melalui pengembangan  indeks  komposit  pada masing-masing indikator di setiap domain.
Tahapan  penilaian  indikator  domain kelembagaan  EAFM  dalam  penelitian  ini adalah :
1.  Menentukan kriteria untuk indikator dari domain/aspek  kelembagaan  di  dalam EAFM
2.  Menentukan  batasan  nilai  ( reference point )  untuk  masing-masing  kriteria setiap indikator domain kelembagaan
3.  Menentukan bobot untuk setiap indikator. Pembobotan ditetapkan
dalam  skala  0-100.  Indikator  yang memiliki bobot besar dianggap memiliki nilai  kepentingan  paling  tinggi  dalam domain kelembagaan. Pemberian bobot masing-masing indikator berbeda-beda, berdasarkan pada tingkat kepentingan dari masing- masing indikator.
4.  Mengkaji keragaan masing-masing indikator yang diuji.
5.  Menentukan  nilai  skor  untuk  setiap indikator  dengan  menggunakan  skala Likert  (berbasis  ordinal  1,2  dan  3) sesuai  dengan  keragaan  masing- masing  indikator.  Penentuan  skor  1 hingga  3  didasarkan  pada  data indikator  domain  kelembagaan  EAFM yang  telah  dikumpulkan.  Penentuan skor untuk indikator domain kelembagaan  EAFM  dalam  rangkaian penilaian keberlanjutan perikanan dapat berdasarkan sejumlah faktor dan kriteria tertentu. Indikator EAFM
dievaluasi dan diberikan skor berdasarkan  sejauh  mana  tujuan  atau standar  tertentu  telah  terpenuhi.  Nilai skor  digunakan  untuk  menunjukkan bagus atau jeleknya nilai suatu indikator.Nilai  skor  indikator  dapat dilihat pada Tabel 1.
6.  Menentukan  nilai  dari  masing-masing indikator dengan formula:
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 = 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒙 B 𝒐𝒃𝒐𝒕 𝒙 100
7.  Menentukan  nilai  dari  aspek/domain kelembagaan dengan mengakumulasikan nilai indikator yang diperoleh 8.  Nilai  dari  domain/aspek  kelembagaan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis komposit sederhana  berbasis  rataan  aritmatik. Indeks  komposit  ini  merupakan  nilai konversi nilai total aspek/domain kelembagaan  EAFM.  Proses  konversi ini dilakukan untuk memperoleh batasan  yang  baku  dari  nilai  EAFM. Nilai  total  dari  perkalian  komponen EAFM  selanjutnya  di  konversi  dalam skala  33-100.  Konversi  ini  diperlukan untuk  memudahkan  pengkategorian domain    kelembagaan  EAFM.  Nilai
skala  domain/  aspek  kelembagaan yaitu:
Nk-i=(Cat-i)/(Cat-imax)  x 100
Dimana: Cat  =  nilai  total  yang  didapat  dalam  domain kelembagaan Cat –imax  =  nilai  maksimal  dalam  domain kelembagaan  yang  diperoleh  saat  semua indikator memiliki skor 3.
9.  Nilai komposit ditentukan dari nilai rata- rata  dari  nilai  masing-masing  indikator domain kelembagaan yang dikaji dalam wilayah  EAFM.  Hasil  ini  kemudian dikonversi  menjadi  nilai  dengan  skala 33-100. Nilai 100 termasuk paling tinggi dan  paling  baik  kondisinya,  dan  nilai yang  rendah  tergolong  paling  buruk kondisinya. Nilai yang diperoleh
kemudian dideskripsikan atas 5
kelompok atau kategori. Kelima kategori ini menggambarkan 5 tingkatan status pengelolaan perikanan suatu  wilayah.  Kategori  nilai  EAFM dapat dilihat pada Tabel 2
10. 10. Selanjutnya  melakukan  analisis teknik  flag  modeling  digunakan  untuk dapat  melihat  status  atau  kategori penilaian  domain  kelembagaan  EAFM yang telah dilakukan
Tabel 1. Nilai Skor Indikator. Nilai Skor Indikator Deskripsi Bendera 1 – 1,5 Jelek/rendah 1,51 – 2,5 Sedang 2,51 – 3,0 Baik Tabel 2. Batasan skor nilai EAFM Rentang Nilai Deskripsi Bendera 1 – 20 Buruk dalam menerapkan EAFM 21 – 40 Kurang dalam menerapkan EAFM 41 – 60 Sedang dalam menerapkan EAFM 61 – 80 Baik dalam menerapkan EAFM 81 – 100 Sangat baik dalam menerapkan EAFM

## HASIL DAN PEMBAHASAN
6 (enam)
indikator domain kelembagaan  EAFM  untuk  menjelaskan pengelolaan  sumberdaya  ikan  kakap  dan ikan  kerapu  di  kabupaten  Kepulauan Sangihe,  sebagai berikut  :
Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab
Nilai  skor  yang  diperoleh  indikator kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab adalah 1.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kepatuhan terhadap  prinsip-prinsip  perikanan  yang bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan
perikanan  masih  sangat  kurang  pada nelayan tangkap ikan kakap dan kerapu di kabupaten  Kepulauan  Sangihe.  Banyak- nya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh nelayan  tangkap  lebih  dari  5  kasus  per tahun.
Hasil wawancara dengan para stakeholder  terkait  menunjukkan  bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan adalah : penggunaan alat tangkap terlarang, metode  penangkapan  yang  tidak  ramah lingkungan (menggunakan kompresor, menggunakan  potasium,  menggunakan bom  ikan),  pelanggaran  terhadap  daerah penangkapan  (jalur  penangkapan  yang tidak sesuai)
Pengelolaan  perikanan  tidak  lepas dari  peran  kebijakan  dan  kelembagaan yang bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi  antar tata  kelola  yang  terlibat langsung  dengan  pelaku  perikanan.  Tata kelola  yang  harmonis  dapat  terwujud dengan  tata  kelola  yang  baik  ( good governance )  yang  digunakan  sebagai kebutuhan  utama  dalam  implementasi pengelolaan secara keseluruhan.
Tingkat  kepatuhan  terhadap  prinsip- prinsip perikanan yang bertanggung jawab memiliki  keterkaitan  dengan  norma-norma hukum  perikanan  yang  tertuang  dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Semakin tinggi tingkat kepatuhan dari  pelaku  usaha  maka  semakin  baik prinsip  perikanan  yang  dijalankan  secara bertanggung  jawab  baik  secara  hukum formal maupun non formal.
Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan
Nilai  skor  dari  indikator  kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan adalah  2,6.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa penegakan  hukum  terhadap  aturan-aturan yang ada sudah berjalan efektif. Peraturan yang  lengkap  dan  penegakan  hukum menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan  perikanan  yang  bertanggung jawab.
Adapun  peraturan  yang  berlaku dalam pengelolaan perikanan di kabupaten Kepulauan  Sangihe  diantaranya  :  Pergub Sulawesi  Utara  Nomor  59  Tahun  2017
tentang  Pembentukan  Unit  Pelaksana Teknis  Daerah  pada  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi  Utara;  Permen  Kelautan  & Perikanan RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Surat  Laik  Operasi  Kapal  Perikanan; Permen  Kelautan  &  Perikanan  RI    Nomor 71/Permen-Kp/2016 tentang
Jalur
Penangkapan  Ikan  dan  Penempatan  Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan  Negara  Republik  Indonesia;
Permen  Kelautan  &  Perikanan  RI    Nomor 59/Permen-Kp/2020 tentang
Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan
Ikan  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Negara  Republik  Indonesia  dan  Laut Lepas.
Aturan  main  yang  dimaksud  pada indikator  ini  adalah  ketersediaan  sarana dan  prasarana  serta  petugas  dalam menunjang kegiatan pengelolaan perikanan  khusus-nya  ikan  kakap  dan kerapu.  Penegakan  aturan  sudah  berjalan baik, instansi terkait sudah saling mendukung  seperti  :  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Satker PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan  dan  Perikanan),  POLAIRUD  & POKMASWAS.

## Mekanisme pengambilan keputusan
Nilai  skor  dari  indikator  mekanisme pengambilan  keputusan adalah  2.  Nilai  ini menunjukkan  bahwa  ada  mekanisme pengambilan keputusan, tapi tidak berjalan efektif  atau  keputusannya  tidak  sepenuh- nya  dijalankan.  Keberadaan  mekanisme dalam pengambilan keputusan dan keberadaan  keputusan  yang  diambil, penegakan  hukum  harus  selalu  beriringan dengan  peningkatan  kapasitas  pemangku kepentingan  itu  sendiri.  Ketersediaan aturan  tidak  menjamin  dapat  dijalankan dengan baik tanpa didukung oleh kapasitas pemangku  kepentingan  yang  memadai (NWG EAFM 2014).
Responden yang diwawancara menyatakan bahwa telah tersedia mekanisme pengambilan keputusan walaupun belum dijalankan dengan efektif.

## Rencana pengelolaan perikanan
Nilai  skor  dari  indikator  rencana pengelolaan  perikanan  adalah  1.  Hal menunjukkan bahwa, kegiatan penangkapan  ikan  kakap  dan  kerapu  di kabupaten  Kepulauan  Sangihe  belum memiliki  Rencana  Pengelolaan  Perikanan (RPP).  Indikator  rencana  pengelolaan perikanan membahas tentang aspek-aspek dalam pengelolaan perikanan, pihak-pihak yang  terlibat,  mekanisme  kelembagaan dalam pengelolaan dan aspek perencanaan pengelolaan perikanan disuatu  wilayah  seperti  Sulawesi  Utara. Hasil  wawancara  responden  menyatakan bahwa  kegiatan  penangkapan  ikan  kakap dan  kerapu  di  kabupaten  Kepulauan Sangihe  maupun  propinsi  Sulawesi  Utara belum  memiliki  RPP.  Tetapi  yang  ada hanya beberapa penelitian yang membahas tentang RPP.
Tingkat  sinergisitas  kebijakan  dan kelembagaan pengelolaan perikanan
Nilai  skor  dari  indikator  tingkat sinergisitas  kebijakan  dan  kelembagaan pengelolaan  perikanan  adalah  2.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  komunikasi  antar lembaga  belum  efektif,  serta  kebijakan tidak saling mendukung.
Padahal semakin tinggi tingkat sinergi antar  lembaga  maka  tingkat  efektivitas pengelolaan perikanan akan semakin baik. Demikian  juga  apabila  semakin  tinggi tingkat  sinergi  antar  kebijakan    maka tingkat  efektivitas  pengelolaan  perikanan akan  semakin  baik  Pengelolaan  sumber daya perikanan tangkap dengan memadukan  berbagai  faktor  yang  saling terkait akan berpengaruh terhadap kelangsungan sumberdaya perikanan.

## Kapasitas pemangku kepentingan
Nilai  skor  dari  indikator  Kapasitas pemangku  kepentingan  adalah  2.  Nilai  ini menunjukkan  bahwa  ada-nya  kapasitas dari masing-masing pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di kabupaten Kepulauan Sangihe,  tapi  tidak  difungsikan  (keahlian yang  dipunyai  tidak  sesuai  dengan  fungsi pekerjaannya).
Sebagai  contoh  pola  pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut telah
mengalami  pergeseran.    Pada  masa  lalu pelaksanaan pengelolaan-nya masih bersifat  internal,  artinya  semua  kegiatan mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, evaluasi  dan  monitoring  hanya  dilakukan sepenuhnya oleh intansi pemerintah tanpa melibatkan  stakeholder utama  khusus-nya masyarakat  lokal.  Model  pengelolaan sumberdaya  pesisir  dan  laut  saat  ini sejogya-nya melibatkan stakeholder utama seperi  masyarakat  nelayan,  NGO  & perguruan tinggi, walaupun secara bertahap.  Kapasitas  stakeholder  sangat menentukan baik buruknya kebijakan yang akan dipilih dalam pengelolaan perikanan.

## Status, prioritas dan rekomendasi
Hasil penilaian domain kelembagaan (6  indikator)  seperti  terlihat  pada  Tabel  2, menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan    ikan  kakap  dan  kerapu  di kabupaten  Kepulauan  Sangihe,  berada pada  kondisi  sedang,  dengan  rerata  1,76, dalam flag  model ditandai  dengan  warna kuning.  Dari  6  indikator,  hanya  indikator kelengkapan aturan main dalam pengelolaan  perikanan  yang  kondisi  baik. Indikator mekanisme pengambilan keputusan, tingkat sinergisitas kebijakan & kelembagaan pengelolaan perikanan serta indikator kapasitas pemangku  kepentingan berada  pada  kondisi  sedang.  Sedangakn indikator  kepatuhan  terhadap  prinsip- prinsip perikanan yang bertanggung jawab serta indikator rencana pengelolaan perikanan berada pada kondisi buruk.
Nilai  komposit  domain  kelembagaan sebesar  58,53.  Nilai  ini  menunjukkan bahwa dalam menerapkan EAFM (domain kelembagaan)    pada  perikanan  tangkap kakap dan kerapu di kabupaten Kepulauan Sangihe  masih  pada  kategori  sedang. Ditandai  dengan  warna  kuning  dalam flag model 3.
Gambar 2  menunjukkan bahwa ada 2  indikator  domain  kelembagaan  yang paling  lemah  yaitu  indikator  kepatuhan terhadap  prinsip-prinsip  perikanan  yang bertanggung  jawab  dan  indikator  rencana pengelolaan perikanan. Untuk itu, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab
menjadi prioritas dalam peningkatan kapasitas  kelembagaan  perikanan  kakap dan  kerapu  di  kabupaten  Kepulauan Sangihe, kemudian diikuti dengan
indikator rencana pengelolaan
perikanan.  Kemudian  prioritas  selanjutnya
adalah berturut-turut :  indikator mekanisme pengambilan
keputusan, tingkat
sinergisitas  kebijakan  &  kelembagaan pengelolaan perikanan, kapasitas
pemangku    kepentingan  serta  indikator kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan. Tabel 3. Analisis flag model 6 indikator domain Kelembagaan EAFM No Indikator Nilai Skor Deskripsi Bobot (%) Nilai 1 Kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  perikanan yang bertanggung jawab 1 Rendah/ Jelek 25 2500 2 Kelengkapan  aturan  main  dalam    pengelolaan perikanan 2,6 Baik 26 6760 3 Mekanisme pengambilan  keputusan 2 Sedang 18 3600 4 Rencana pengelolaan   perikanan 1 Rendah/ Jelek 15 1500 5 Tingkat  sinergisitas  kebijakan  dan  kelembagaan pengelolaan perikanan 2 Sedang 11 2200 6 Kapasitas pemangku  kepentingan 2 Sedang 5 1000 Rerata 1,76 Sedang Total 100 17560 Nilai Max Domain 30000 Nilai Komposit 58,53
(sumber : data olahan, 2020)

## Gambar 2. Hasil penilaian komposit untuk domain kelembagaan EAFM
Rekomendasi  untuk  pengembangan kelembagaan perikanan kakap dan kerapu di  kabupaten  Kepulauan  Sangihe  sesuai prioritas-nya  meliputi  :  1)  Penyuluhan  dan sosialisasi  tentang  hukum  dan  peraturan terkait pengelolaan perikanan kepada para nelayan,  2)  Penyusunan  dan  penetapan rencana  pengelolaan  perikanan  (RPP) kakap dan kerapu di kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai instrumen penting, didukung  mekanisme  monitoring  dan evaluasi  terhadap  implementasi  RPP,  3) Meningkatkan  komitmen  penegak  hukum dan stakeholder terkait terhadap
pelanggaran hukum pada perikanan kakap dan  kerapu  di  kabupaten  Kepulauan Sangihe,  4)  Peningkatan  keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di kabupaten Kepulauan  Sangihe  dengan  EAFM  mulai dari  tahap  perencanaan,  implementasi hingga evaluasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Status pengelolaan sumberdaya perikanan kakap dan kerapu di kabupaten Kepulauan  Sangihe  dengan  pendekatan
EAFM  ( Ecosytem  Approach  to  Fisheries Management ) dari domain kelembagaan (6 indikator),  nilai  skor  rerata-nya  1,76,  nilai komposit-nya  58,53.  kondisi  ini  masuk dalam kategori sedang ( model flag kuning)

## Saran
Bagi stakeholder (kelompok nelayan, Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Sulawesi  Utara,  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kabupaten Kepulauan Sangihe, Satker  PSDKP,  POLAIRUD,  TNI  AL)  baik yang  terkait  langsung  maupun  tidak langsung  dalam  pengelolaan  perikanan kakap dan kerapu di kabupaten Kepulauan Sangihe perlu melakukan :
1) Restoration strategy (strategi pemulihan /perbaikan)  untuk  indikator  kepatuhan terhadap  prinsip-prinsip  perikanan  yang bertanggung  jawab  dan  indikator  rencana pengelolaan  perikanan.
2) Conservation  management  strategy (strategi  pemeliharaan)  untuk  indikator mekanisme  pengambilan    keputusan, indikator  tingkat  sinergisitas  kebijakan  & kelembagaan pengelolaan perikanan,
indikator
kapasitas pemangku kepentingan.
3) Maintain  existing  strategy (strategi mempertahankan) dengan melakukan monitoring  dan  evaluasi  bagi  indikator kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan kepada Wildlife  Conservation  Society (WCS)- Indonesia Program, Sulawesi Utara yang telah membantu dalam penelitian ini. Juga  kepada  semua  pihak  yang  telah membantu  hingga  penelitian  ini  dapat terlaksana dengan baik..

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarto,  A.,  Adrianto,  L.,  &  Kamal,  M. (2015). Status pengelolaan perikanan rajungan (Portunus pelagicus)
dengan  pendekatan  ekosistem  di Laut  Jawa  (WPPNRI  712). Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 7(1),
9-24.
Charles  AT.  2008. Sustainable  fishery
systems . John Wiley & Sons.
Dwihastuty, L., Arkham, M. N., Digdo, A. A.,
& Putriraya, A. R. (2023). Pengelolaan Perikanan Gurita dengan  Pendekatan  Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem (EAFM)  di  Kabupaten  Minahasa Utara,  Provinsi  Sulawesi  Utara .
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan  dan  Perikanan,  9(2),  179- 194.
Fisheries, U. N. (2003). Fisheries Management.  2:  The  Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Fisheries
Technical Guidelines for Responsible Fisheries. [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan.  2014.  Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Republik Indonesia  Nomor  18  tahun  2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta (ID): KKP.
Lasabuda, R. (2013). Pembangunan wilayah  pesisir  dan  lautan  dalam perspektif Negara Kepulauan Republik  Indonesia .  Jurnal  ilmiah platax, 1(2), 92-101.
Miller,  C.  A.,  &  Wyborn,  C.  (2020). Co- production  in  global  sustainability: Histories and theories . Environmental Science & Policy, 113, 88-95.
Muawanah,  U.,  Yusuf,  G.,  Adrianto,  L.,
Kalther, J., Pomeroy, R., Abdullah, H., &  Ruchimat,  T.  (2018). Review  of national  laws  and  regulation  in Indonesia in relation to an ecosystem approach  to  fisheries  management . Marine Policy, 91, 150-160. EAFM, N. (2014). Modul penilaian indikator untuk  perikanan  dengan  pendekatan ekosistem . National  Working  Group on Ecosystem Approach to Fisheries Management . Direktorat Sumber Daya  Ikan.  Kementerian  Kelautan Perikanan Republik Indonesia.
Ostrom,  E.  (1985,  May). Formulating  the elements of institutional analysis. In a Conference  on  Institutional  Analysis and  Development  Washington  DC May (pp. 21-22).
Riduwan.  (2004). Metode  Riset. Penerbit:
Rineka Cipta. Jakarta. regiwati,  L.A.,  Wiryawan,  B.,  Baskoro, M.S.,  Wisudo,  S.H.,  &  Satria,  A. (2015). Linking indicators for ecosystem approach fisheries management  and  management  of marine  protected  area  effectiveness in Anambas Island, Indonesia . Aquaculture, Aquarium, Conservation
&  Legislation  International Journal of  the  Bioflux  Society.  Vol  8 (No.  6),
1048-1063,
http://www.bioflux.com.ro/docs/2015.
1048- 1063.pdf
Sadovy  de  Mitcheson,  Y.,  Craig,  M.  T., Bertoncini,  A.  A.,  Carpenter,  K.  E., Cheung,  W.  W.,  Choat,  J.  H.,  ...  & Sanciangco, J. (2013). Fishing groupers towards extinction: a global assessment of threats and extinction risks  in  a  billion  dollar  fishery .  Fish and Fisheries, 14(2), 119-136.