## PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH): MEMOTONG MATA RANTAI KEMISKINAN ANAK BANGSA
The Family Hope Program:

## Breaking The Chains of Poverty In Our Lives
Edi Suharto Program Pendidikan Pasca Sarjana Spesialis-1 Pekerjaan Sosial STKS Bandung

## Djuni Thamrin
Program CCT/Social Protection GIZ PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia
Naskah diterima: 21 Januari 2012 Naskah diterbitkan: 18 Juni 2012
Abstract: In addition to describing the progress and challenges faced byThe Family Hope Program (PKH), this paper also aims to explain the theoretical basis of social protection programs  that  under  lie  PKH.  This  paper  was  based  ona  series  ofdirect  observation combined  with  a  desk  reviewof  the  CCT  implementation  unit  level  and  regional  centers as well as afocus group discussion with partners/facilitator in the field, experts of PKH, area  coordinator,  regional  coordinator  and  RTSM  beneficiaries.  This  study  showed  that the CCT provide significants up port for Very Poor Households, “Rumah Tangga Sangat Miskin”(RTSM) in order not to”produce” the next generation who were malnourishedand uneducated.  The  program  alsogave  an  opportunity  for  scholars  working  in  the  area  to engage  in  these  activities.  Until  2012,  PKH  absorbed  nearly  10,000  young  workforceas mentors, operators, area coordinators from higher education graduates.
Keywords: The free market, the role of the state, social security, the welfare state.
Abstrak: Disamping  untuk  mendeskripsikan  kemajuan  dan  tantangan  yang  dihadapi oleh  pelaksana  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  tulisan  ini  juga  dimaksudkan  untuk menjelaskan  landasan  teoretis  program  perlindungan  sosial  yang  melatari  PKH.  Tulisan ini  disusun  berdasarkan  rangkaian  pengamatan  langsung  dan  dikombinasikan  dengan desk review dari Unit Pelaksana PKH di tingkat pusat dan daerah serta serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dengan para pendamping/fasilitator di lapangan, tenaga ahli PKH, koordinator  wilayah,  koordinator  regional,  dan  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM) penerima manfaat. Kajian ini menunjukkan bahwa PKH memberikan dukungan yang sangat signifikan bagi RTSM agar tidak “memproduksi” generasi penerus yang kekurangan gizi dan tidak berpendidikan. Program ini juga memberikan kesempatan kerja bagi para sarjana di  daerah  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  ini.  Sampai  tahun  2012,  PKH  menyerap  hampir 10.000 tenaga kerja sarana sebagai pendamping, operator, koordinator wilayah, yang telah diisi oleh tenaga muda lulusan berbagai perguruan tinggi.
Kata Kunci: Pasar bebas, peran negara, perlindungan sosial, dan negara kesejahteraan.

## Pendahuluan
Setelah melewati masa krisis finansial pada  akhir  dasawarsa  90-an,  Indonesia kemudian  memasuki  era  demokratisasi dan  perbaikan  pertumbuhan  ekonomi. Ini  ditandai  dengan  dimulainya  otonomi daerah  serta  pemulihan  kegiatan  ekonomi rakyat  secara  berangsur-angsur.  Meskipun demikian,  pada  awal  dasawarsa  2000-an, jumlah penduduk miskin di Indonesia yang hidup di bawah pendapatan 2 USD per hari masih  berkisar  pada  angka  40  juta  jiwa. Sekitar 10 juta rumah tangga sangat miskin dari  jumlah  di  atas  hanya  berpenghasilan Rp125.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 per bulan per orang (Knoes, 2007). 1 Mereka merupakan  kelompok  masyarakat  yang paling  miskin  dengan  ketiadaan  akses terhadap  layanan  publik  dan  infastruktur. Situasi mereka harus segera dibantu dalam mekanisme perlindungan dan jaminan sosial yang  konkret  dan  terstruktur  oleh  negara. Hal  ini  merupakan  salah  satu  kewajiban negara  untuk  memberikan  perlindungan dan  jaminan  sosial,  sekaligus  membangun infrastruktur  yang  dapat  mempermudah mereka keluar dari kemiskinan dan kesulitan hidup. Tulisan  ini  dimaksudkan  untuk melaporkan  pada  publik  mengenai perjalanan PKH, yang lebih dikenal dalam terminologi  internasional  dengan  nama Conditional Cash Transfer (CCT). PKH di Indonesia dimulai pada tahun 2007 hingga tulisan  ini  dibuat  pada  Februari  2012. Selama kurun waktu tersebut lebih dari 1,5 juta  RTSM  telah  mendapat kan  manfaat langsung  dari  keberadaan  program  PKH. Program ini merupakan wujud perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada
1 Garis  kemiskinan  yang  digunakan  oleh  BPS adalah sebesar Rp233,740,00 per orang per bulan. Sehingga mereka hanya bisa memenuhi 60-70% dari kebutuhan hidup minimum mereka.
RTSM, selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya.  Kewajiban  RTSM  antara lain:  1)  memeriksakan  kesehatan  anggota keluarganya  (ibu  hamil  dan  balita)  ke Pusat  Kesehatan  Masyarakat  (Puskesmas) atau  Puskesmas  Pembantu  (Pustu);  dan  2) menyekolahkan  anaknya  dengan  tingkat kehadiran  minimal  80%  dari  jam  belajar mereka; dan lain-lain. Sedang kan hak yang mereka  terima  dari  negara  berupa  bantuan uang tunai yang besar nya sangat tergantung pada  kepatuhan  mereka  menjalankan kewajiban  tersebut.  Besarnya  uang  tunai yang diterima berkisar antara Rp600.000,00 sampai  dengan  Rp2.200.000,00  per  tahun per  rumah  tangga  (Ayala:  2010).  Selain menjelaskan  landasan  teoretis  program perlindungan  sosial  yang  melatari  PKH, tulisan  ini  juga  menjelaskan  mengenai kemajuan  dan  tantangan  yang  dilalui  oleh pelaksana program ini.
Metode Tulisan  ini  dibuat  berdasarkan rangkaian  pengamatan  langsung  dan dikombinasikan  dengan desk  review dari Unit  Pelaksana  PKH  ditingkat  pusat  dan daerah, serta serangkaian FGD dengan para pendamping/fasilitator di lapangan, tenaga ahli PKH, koordinator wilayah, koordinator regional,  dan  RTSM  penerima  manfaat. Rangkaian pengamatan langsung dilakukan oleh  penulis  saat  menjadi  tenaga  ahli PKH  antara  tahun  2007-2008,  kemudian dilanjutkan  menjadi  konsultan  program pada  September  2011.  Saat  penulisan  ini dilakukan,  penulis  masih  terlibat  dalam PKH  sebagai  pelaksana  program.  Proses pengumpulan data dan informasi dilakukan secara akumulatif serta bertahap, mulai dari lapangan  hingga  ketingkat  pengambilan kebijakan nasional.
Beberapa rangkaian rapat tahunan juga diikuti  untuk  merekam  perkembangan  dan
Edi Suharto & Djuni Thamrin, Program Keluarga Harapan (PKH)
tantangan, mulai dari tingkat nasional berupa Rapat Koordinasi Pusat (Rakor Pusat), Rapat Koordinasi Nasional (Rakor Nasional), Rapat Koordinasi Provinsi (Rakor Provinsi) sampai dengan Rapat Koordinasi Kabupaten/ Kota (Rakor Kabupaten/ Kota). Selain itu data dan informasi  juga  diperoleh  dari  serangkaian pertemuan  dan  bimbingan  teknis  (bimtek) untuk  penyedia  fasilitas  sarana  (Bimtek Service  Provider ),  maupun  bimtek  reguler yakni bimbingan teknis bagi para fasilitator atau pendamping di lapangan. Penulis juga melakukan  pengamatan  pada  rekam  jejak studi  oleh  lembaga  internasional  tentang PKH. Dalam menyajikan hasilnya, penulis berusaha  meletakkan  perjalanan  program PKH  pada  konteks  yang  lebih  luas,yaitu kebijakan  ekonomi  politik  internasional dan nasional turut memberikan warna atas dinamika perjalanan program ini.
Pasar  Bebas  dan  Kemerosotan  Kualitas Hidup Rakyat
Pasar  bebas  yang  diidam-idamkan oleh  kaum  kapitalis  berawal  dari  revolusi industri  di  Eropa  dan  kemudian  ber- kembang di Amerika Serikat. Konsep yang dianut  adalah  berusaha  menarik  sejauh mungkin peran dan intervensi negara dalam pengaturan dan alokasi sumber daya penting dalam  masyarakat.  Mereka  beranggapan peran  negara  akan  mendistorsi  pasar. Dalam hal ini mereka percaya akan adanya kekuatan pasar ( invisible hand ) yang akan mengatur  permintaan  dan  penawaran sehingga menuju titik keseimbangan yang optimal.  Salah  satu  harapannya  adalah semua mekanisme produksi, distribusi, dan pertambahan  nilai  hanya  bisa  dilakukan melalui mekanisme pasar.
Pada awal kapitalisme, intervensi kaum kapitalis  masih  sangat  terbatas.  Namun demikian, kapitalisme berhasil memperbarui diri  sendiri  setelah  mengalami  berbagai
krisis. Hal ini menyebabkan kapitalime dapat menaklukkan  dunia  dan  menguasai  semua sumberdaya  ekonomi.  Bahkan  Fukuyama dalam  bukunya The  End  of  History  and the  Last  Men (1992)  menyatakan  bahwa pertarungan ideologi antara kapitalisme dan sosialisme telah berakhir dengan kemenangan kapitalisme.  Gagasan  tersebut  kemudian berkembang semakin tak tertandingi setelah runtuh nya sistem ekonomi politik sosialisme dunia  yang  dipimpin  oleh  Rusia,  sehingga tidak  ada  satu  penyeimbang  yang  dapat mengoreksi gagasan tersebut.
Sejak Adam Smith dan Frederick von Hayek,  kapitalisme  mengalami  reinkarnasi berkali-kali  dengan  istilah-istilah  yang diperhalus, seperti:
“neoliberalisme”, “globalisasi”,  atau  “perdagangan  bebas.” Mulai  dari  gagasan  hingga  tindakan  yang sangat  eksploitatif,  baik  terhadap  Sumber Daya Alam (SDA) maupun terhadap Sumber Daya  Manusia  (SDM),  telah  mengalami pemerasan dan penekanan yang ber lebih an. Akumulasi modal di satu sisi dari pemegang kendali  alat  produksi  dan  pasar  semakin menggunung, sementara di sisi lain tenaga kerja  sebagai  buruh  dan  eksploitasi  SDA, seperti hutan, laut, tambang, dan energi yang mengalami  degradasi  yang  sangat  berat. Bahkan Thomas L. Friedman mengistilahkan sebagai The  Lexus  and  the  Olive  (1999) dan The  World  is  Flat (2006):  hadirnya dunia  abad  ke-21  yang  telah  “didatarkan” untuk mata rantai globalisasi. Jargon “Tina” ( There is no alternative! ) menjadi lambang keterputus asaan  massal.  Bahkan  Kenichi Ohmae  menulis The  End  of  Nation  States (1992),  secara  pesimis  menyatakan  peran negara  dalam  era  keemasan  kapitalisme sedang  meng alami  kematian.  Menurutnya negara  diibaratkan  dinosaurus  yang menunggu kematian.
Secara  ironis,  keemasan  kapitalisme di negara maju yang dilambang kan dengan
Aspirasi Vol. 3No. 1, Juni 2012
G-20 ternyata diikuti dengan kemerosotan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Terjadinya kesenjang an  ekonomi  antara  kaya  dan miskin  semakin  lebar.  Negara-negara berkembang  umum nya  tumbuh  atas tekanan negara maju yang mengendalikan ekonomi.  Negara-negara  berkembang diharuskan  melakukan  liberalisasi  pasar dalam negeri yang berakibat terdesak dan matinya ekonomi rakyat, usaha kecil dan menengah. Hal ini menyebab kan negara- negara  berkembang  mencabut  berbagai bentuk subsidi sebagai upaya perlindungan sosial sehingga membuat harga kebutuhan hidup pokok, transportasi, dan keperluan masyarakat kecil menjadi mahal. Kondisi di atas disertai dengan sulitnya kenaikan upah buruh yang hanya dibatasi dengan  mekanisme  Upah  Minimum Regional  (UMR).Akibatnya  daya  beli rakyat  semakin  terbatas  dan  kualitas hidup  rakyat  semakin  merosot.  Disisi lain, berbagai bentuk layanan publik dasar (seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, air  bersih)  dijadikan  bahan  komoditas sehingga  setiap  hari  cenderung  semakin mahal. Inflasi makin menekan ke mampuan moneter  negara,  yang  mengakibatkan pemerintah  menjadi  semakin  tergantung pada  bantuan  internasional  yang  berupa utang.  Aset  utama  rakyat  berupa  tanah, hutan,  dan  laut  semakin  banyak  digusur dan dikapling untuk kepentingan pemodal besar berinvestasi, pengembangan pariwisata,  dan  perhotelan  mewah,  yang sebenarnya  tidak  banyak  mempunyai kaitan  dengan  peningkatan  pendapatan rakyat  dan  perbaikan  kualitas  hidup mereka. Kapitalisme membuat rakyat kecil dan  miskin  semakin  kehilangan  kontrol dan  akses  mereka  terhadap  sumberdaya lokal.Kebijakan  neoliberalisme,  seperti pasar  bebas,  privatisasi,  dan structural
adjustment, telah  mendorong  negara- negara  berkembang  ke  dalam  situasi dimana populasi miskin di negara tersebut hidup  tanpa  perlindungan  dan  jaminan sosial. Fukuyama,  dalam  bukunya State Building:  Governance  and  World  Order in  the  21 st Century (2005),  menyatakan bahwa  kapitalisme  melemahkan  negara, melahirkan  pemiskinan,  ketimpangan,  dan konflik  sosial.  Sebelumnya Mishra  (2000) dalam  bukunya Globalization  and  Welfare State menyatakan  bahwa  globalisasi  telah membatasi  kapasitas  negara-bangsa  dalam melakukan  perlindungan  sosial.  Lembaga- lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menjual kebijakan ekonomi dan sosial kepada negara- negara  berkembang  dan  negara-negara Eropa Timur, agar memperkecil pengeluaran pemerintah,  memberikan  pelayanan  sosial yang selektif dan terbatas, serta menyerahkan jaminan sosial kepada pihak swasta. Selain  memperlihatkan  kejujuran ilmiah Fukuyama, buku State-Building juga menunjukkan  bahwa  ia  telah  “insaf”  dari “kekeliruan” pemikiran sebelumnya. Dalam bukunya yang terdahulu, The End of History and The Last Men (1992), Fukuyama dengan yakin menyatakan bahwa sejarah peradaban manusia (seakan) telah berakhir. Pertarungan antara  komunisme  dan  kapitalisme  juga telah usai dengan kemenangan kapitalisme (neoliberalisme).  Mengapa  kapitalisme menang? Jawabannya adalah karena sistem ini  dianggap  paling  cocok  untuk  manusia abad ini. Kapitalisme sangat menganjurkan peran  negara  yang  sangat  minimal dalam  pembangunan  ekonomi,  apalagi pembangunan sosial.
Kritik  terhadap  keserakahan  sistem kapitalisme dalam mengeksploitasi SDA, SDM  dan  energi,  penghapusan  terhadap perlindungan sosial yang wajib dijalankan
Edi Suharto & Djuni Thamrin, Program Keluarga Harapan (PKH)
oleh negara, telah semakin tajam. Bahkan kritikan  tersebut  datang  dari  kalangan yang  awalnya  menjadi  penganjur  sistem ini  sendiri.  Penyebab  utamanya  adalah proses akumulasi kapital dengan berbagai cara  sudah  membuat  sistem  menjadi sangat  “panas”  sehingga  akhirnya  akan merusak  dan  mengalami  krisis  yang cukup  serius.  Krisis  kapitalisme  awal di  tahun  1930-an  terjadi  di  Eropa  dan Amerika, kemudian berulang di Asia pada tahun 1988 dan kembali siklus yang sama terjadi di Amerika yang terus menyebar ke Eropa di tahun 2010-an. Dua penulis buku terkenal  yang  pernah  bekerja  di  Bank Dunia,  Stiglitz, Globalization  and  its Discontents (2003)  dan  Free  Fall  (2010) menyatakan bahwa kebangkrutan Lehman Brothers, Enron, General Motor menandai “ the  end  of  capitalism. ”  Bahkan  penulis lain  Krugman, The  Return  of  Economic Depression (2010) telah sungguh-sungguh menyatakan bahwa pasar bebas yang dulu dianggap  solusi,  kini  terbukti  menjadi pangkal  masalah.  Negara  yang  selama ini  dianggap  sumber  masalah,  justru sebenarnya merupakan solusi.
Peran  Krusial  Negara  Kesejahteraan dalam Perlindungan Sosial
Mengapa negara perlu berperan aktif dalam kebijakan sosial dalam perlindungan warga? Negara adalah institusi paling absah yang memiliki kewenangan menarik pajak dari  rakyat,  maka  sangat  berkewajiban untuk menyedia kan pe layanan sosial dasar bagi  warganya.  Dalam  masyarakat  yang beradab,  negara  tidak  boleh  membiarkan satu orang pun berada dalam posisi tidak mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar nya.  Indonesia  telah  menyatakan hal tersebut dalam Undang-undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945,  yang menjamin  semua  warga  negara  akan
mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan sosial. Pada  kenyataannya  setelah  merdeka lebih  dari  66  tahun,  Indonesia  yang memiliki  penduduk  dalam  jumlah  besar belum  mampu  membangun  suatu  sistem proteksi  sosial  ( social  protection )  yang terpadu,  efisien,  dan  me madai.  Terutama proteksi sosial bagi kelompok miskin dan highly  marginalized  group yang  tinggal tersebar serta sulit diidentifikasi. Meskipun usaha yang sangat sungguh-sungguh telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia untuk  memenuhi  kebutuhan  perlindungan sosial bagi semua warga negara Indonesia. Adanya ketidakseimbangan antara demand side dan supply  side atas  program- program  proteksi  sosial,  memunculkan permasalahan bukan saja masih banyaknya rakyat Indonesia yang belum men dapatkan proteksi sosial, tetapi juga kualitas proteksi yang  diberikan  pada  rakyat  Indonesia masih  jauh  dari  memadai.  Disisi  lain, proteksi sosial adalah hak dasar warga yang wajib dipenuhi oleh negara yang merdeka dan berdaulat. Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang pencapaian Millennium  Development  Goals (MDGs), perlindungan  hak  asasi  dasar  manusia, pemenuhan hak sosial dan budaya manusia, yang  keseluruhannya  meng haruskan pemerintah  Indonesia  memenuhi  semua aspek  proteksi  sosial  bagi  seluruh  warga negaranya.
Negara  bukanlah  satu-satunya  aktor yang  dapat  menyelenggarakan  pelayanan sosial. Masyarakat, dunia usaha, dan lembaga- lembaga kemanusiaan internasional, memiliki peran  penting  dalam  penyelenggaraan pelayanan sosial. Namun, sebagai salah satu bentuk  kebijakan  sosial  dan public  goods , pelayanan sosial tidak dapat dan tidak boleh diserahkan  begitu  saja  kepada  masyarakat dan pihak swasta.
Aspirasi Vol. 3No. 1, Juni 2012
Konsep negara kesejahteraan merupakan “jalan tengah” dalam memajukan kesejahteraan  rakyat  setelah  mencuatnya bukti-bukti  empiris  mengenai  kegagalan pasar  ( market  failure )  pada  masyarakat kapitalis dan kegagalan negara ( state failure ) pada  masyarakat  sosialis.  Keterlibatan negara  dalam  pelayanan  sosial  dipandang sebagai  “penganugerahan  hak-hak  sosial” atau the  granting  of  social  rights kepada warganya (Esping-Andersen, 1997). Pendapat  yang  menyatakan  bahwa negara kesejahteraan menimbulkan ketergantungan adalah keliru. Skema-skema jaminan sosial terus di perbarui. Para penerima diseleksi  dan  implementasinya  dimonitor serta  di evaluasi.  Model workfarestate atau welfare-to-work  programs ,  sesungguh- nya  bukanlah  “lawan”  atau  anti-thesis welfare  state .  Melainkan  pengembangan welfare  state yang  menekankan  nuansa pemberdayaan.
Pendapat  yang  menyatakan  bahwa welfare  state sudah  ditinggalkan  adalah over-generalisasi.  Sistem  ini  masih  berdiri kokoh di negara-negara Skandinavia, Eropa Barat.  Memang  benar  di  Amerika  Serikat dan  Inggris  sistem  ini  diperbarui,  bukan berarti  dicampakkan.  Bahkan  di Australia, sistem  ini  semakin  menguat,  seperti dilaporkan Bessant et al (2006:11), “ In their role as a source both of income support and welfare services in the twenty-first century, governments are now more important than any point in the twentieth century .” Dilihat dari  anggaran  jaminan  sosial  saja,  jika pada  tahun  1965  Australia  mengeluarkan 3,2% dari Gross Domestic Product (GDP) untuk social security , kemudian pada 1980 meningkat menjadi 6,0%; pada tahun 1999 menjadi 6,5%; dan di tahun 2004 menjadi 6,9%. Seperti halnya pendekatan lain, model negara  kesejahteraan  tidak  homogen,
vakum,  dan  statis.  Beragam  varian diterapkan  oleh  berbagai  negara  sesuai kebutuhan  dan  perkembangan,  mulai dari  model  residu  hingga  institusional, dari  model  selektivitas  hingga  universal, termasuk  perpaduannya  yang  dikenal dengan  model  pluralisme  kesejahteraan ( welfare  pluralism ).  Model-model  ini mengandung  mekanisme  kelembagaan, manajemen, peran negara, masyarakat, dan dunia  usaha  yang  beragam  dan  dinamis. Negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal  pembangunan  yang  difokuskan pada  peningkatan  kesejahteraan  melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara, dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.  Spicker  (1995:82)  menyatakan bahwa  negara  kesejahteraan  “… stands for a developed ideal in which welfare is provided  comprehensively  by  the  state  to the best possible standards .”
Negara  kesejahteraan  mengacu pada  peran  pemerintah  yang  responsif untuk  mengelola  dan  mengorganisasikan perekonomian, sehingga mampu menjalankan  tanggung  jawabnya  dalam menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan  dasar  pada  tingkat  tertentu bagi warganya (Esping-Andersen, 1997;  Triwibowo  &  Bahagijo,  2006). Konsep  ini  dipandang  sebagai  bentuk keterlibatan  negara  dalam  memajukan kesejahteraan rakyat, setelah mencuatnya bukti-bukti  empiris  mengenai  kegagalan pasar  ( market  failure )  pada  masyarakat kapitalis  dan  kegagalan  negara  ( state failure )  pada  masyarakat  sosialis (Husodo,  2006).  Dalam  konteks  ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penganugerahan hak-hak  sosial”  ( the  granting  of  social rights )  kepada  warganya  (Triwibowo  & Bahagijo,  2006).  Semua  perlindungan
Edi Suharto & Djuni Thamrin, Program Keluarga Harapan (PKH)
sosial yang dibangun dan didukung negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masya- rakatnya  melalui  produktivitas  ekonomi yang semakin makmur dan merata, sistem perpajakan  dan  asuransi,  serta  investasi SDM ( human investment ) yang terencana dan melembaga.
Sebagai  lembaga  yang  memiliki legitimasi publik yang dipilih dan dibiayai oleh  rakyat,  negara  memiliki  kewajiban ( obligation )  dalam  memenuhi  ( to  fulfill ), melindungi  ( to  protect )  dan  menghargai ( to  respect )  hak-hak  dasar,  ekonomi  dan budaya  warganya.  Mandat  negara  untuk melaksanakan  pelayanan  sosial  lebih  kuat daripada  masyarakat  atau  dunia  usaha. Berdasarkan konvensi internasional, mandat negara  dalam  pelayanan  sosial  bersifat “wajib”, sedangkan mandat masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial bersifat “tanggung jawab” ( responsibility ). 2 Dalam  konteks  kebijakan  publik yang  memihak  rakyat  miskin,  peran negara dan masyarakat tidak dalam posisi yang  paradoksal  melainkan  dua  posisi yang  bersinergi.  Bahkan  di  Indonesia, komitmen  dan  peran  negara  dalam pelayanan sosial seharusnya diperkuat dan bukannya  diperlemah,  seperti  diusulkan kaum neoliberalisme pemuja pasar bebas. Keruntuhan  atau  kelemahan  negara telah  menciptakan  berbagai  malapetaka kemanusiaan  dan  hak  asasi  manusia
2 Kata “ responsibility ” berasal dari dua suku kata “ response ”  dan  “ ability. ” Artinya,  respons  atau tanggapan  yang  diberikan  tidak  bersifat  wajib. Melainkan  disesuaikan  dengan  kemampuan atau ability .  Sebagai  ilustrasi,  memberikan pendidikan  dasar  adalah  tanggung  jawab  orang tua  kepada  anak.  Namun,  suatu  saat  muncul penyebab  lain,  seperti  kemiskinan,  membuat orangtua tidak mampu menyekolahkan anaknya. Oleh karena itu orang tua tidak dapat dikenakan sanksi,  mengingat  negara  memikul  kewajiban memberikan pendidikan dasar bagi warga negara yang tidak mampu.
selama  tahun  1990-an  di  Somalia,  Haiti, Kamboja,  Bosnia,  Kosovo,  dan  Timor Timur  (Fukuyama,  2005  dalam  Suharto, 2007).  Saat  ini  dalam  bukunya State- Building dengan  lantang  Fukuyama berkata  bahwa  “negara  harus  diperkuat!” Lebih lanjut Fukuyama menyatakan bahwa kesejahteraan tidak mungkin tercapai tanpa hadirnya  negara  yang  kuat,  yang  mampu menjalankan  perannya  secara  efektif. Begitu  pula  sebaliknya,  negara  yang  kuat tidak akan bertahan lama jika tidak mampu menciptakan kesejahteraan warganya. Pada  era  desentralisasi  sekarang  ini, penguatan negara mencakup juga pembagian peran  yang  jelas  antara  pemerintah  pusat dan  daerah.  Pemerintah  Daerah  (Pemda) diharapkan  memiliki  agenda  kebijakan sosial yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Pemberian wewenang yang lebih luas kepada Pemda  tidak  hanya  dimaknakan  sekadar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara ekonomi, tanpa kepedulian terhadap penanganan  “PAD”  (Permasalahan  Asli Daerah) secara sosial. Demikian pula dengan partisipasi warga, khususnya warga miskin dan kelompok marginal dapat mempercepat proses  pembangunan  sosial  yang  tepat. Melalui pendekatan penghormatan terhadap hak-hak  dasar  mereka,  maka  proses  untuk membangun mekanisme perlindungan sosial dapat berjalan secara optimal.
Dalam  hal  ini  sangat  penting  untuk membangun active  citizen yang  dapat mengerti hak dan kewajibannya. Komponen utama  yang  perlu  dibangun  untuk  dapat mendorong warga negara yang berasal dari kalangan  kelompok  miskin  dan  menengah agar bersikap aktif, yaitu dengan memberikan pengetahuan yang memadai tentang proses pembentukan  kebijakan  sosial  yang  baik sehingga dapat memainkan perannya secara bijaksana.
Meskipun  menekankan  pentingnya
peran  negara  dalam  pelayanan  sosial, negara  kesejahteraan  pada  hakikatnya bukan merupakan bentuk dominasi negara. Hal  tersebut  menjadi  wujud  adanya kesadaran warga negara atas hak-hak yang dimilikinya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip demokrasi. Negara diberikan mandat untuk melaksanakan  kewajibannya  memenuhi hak-hak warga negaranya.

## Sejarah Singkat Negara Kesejahteraan
Konsep jaminan sosial sedikit berbeda dengan  proteksi  sosial.  Jaminan  sosial merupakan  bagian  dari  proteksi  sosial. Jaminan  sosial  lebih  menitikberatkan  pada hubungan  kerja  sementara  proteksi  sosial lebih luas yang mencakup seluruh dimensi sosial-ekonomi,  perlindungan  warga  mulai dari lahir hingga meninggal dunia.
Konsep negara kesejahteraan lahir dari tradisi  pemikiran  dan  pergulatan  politik  di Eropa  Barat,  tokoh-tokoh  seperti  Jeremy Bentham  (1748-1832),  Otto  von  Bismarck (1850),  Sir  William  Beveridge  (1942),  dan T. H. Marshall (1963) memperjuangkan agar negara wajib menjamin proteksi sosial bagi rakyatnya. Di masa Otto von Bismarck selaku Kanselir  Jerman  pertama  pada  tahun  1883, penyelenggaraan sistem jaminan sosial waktu itu  adalah  respons  atas  terjadinya  revolusi industri.  Tujuan-nya  untuk  mengantisipasi dampak  buruk  pascarevolusi  industri terhadap  kemungkinan  terjadinya  risiko hubungan  industri  seperti  sakit,  kecelakaan kerja,  kematian  dan  hari  tua  bagi  warga Jerman.  Implementasi  program  asuransi sosial  wajib  dilaksanakan  secara  bertahap, yaitu pada tahun 1883 diberlakukan program asuransi sosial kesehatan menyusul asuransi sosial kecelakaan kerja pada tahun 1884 dan asuransi sosial kematian, asuransi cacat dan program  hari  tua  (Suharto,  1997;  Spicker, 2002; Purwoko, 2006).
Menurut Bessant et. al (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke- 18 ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan  bahwa  pemerintah  memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness ( welfare ) of the greatest number of their citizens . Bentham menggunakan istilah ‘ utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu  yang  menimbulkan  sakit  adalah buruk.  Menurutnya,  aksi-aksi  pemerintah harus  selalu  diarahkan  untuk  meningkatkan kebahagian  sebanyak  mungkin  orang. Gagasan  Bentham  mengenai  reformasi hukum,  peranan  konstitusi  dan  penelitian sosial  bagi  pengembangan  kebijakan  sosial membuat  ia  dikenal  sebagai  “bapak  negara kesejahteraan” ( father of welfare states ). Di  Inggris,  konsep  proteksi  sosial dipahami  sebagai  alternatif  terhadap The Poor Law yang sering menimbulkan stigma, karena  hanya  ditujukan  untuk  memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Di satu sisi  sistem  proteksi  sosial  selayaknya melembaga  bagi  setiap  orang  sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan ( right  of  citizenship ),  dan  di  sisi  lain kewajiban  negara  ( state  obligation ),  di pihak lain. Proteksi sosial ditujukan untuk menyediakan  pelayanan-pelayanan  sosial bagi  seluruh  penduduk  (orang  tua  dan anak-anak; pria dan wanita; serta kaya dan miskin)  sebaik  dan  sedapat  mungkin.  Ia berupaya  untuk  mengintegrasikan  sistem sumber  dan  menyelenggarakan  jaringan pelayanan  yang  dapat  memelihara  dan meningkatkan  kesejahteraan  ( well-being ) warga negara secara adil dan berkelanjutan (Suharto et.  al ,  2006;  Andi,  Conway  & Foster, 2001).
Pengaruh  laporan  Beveridge  (1942) tidak  hanya  di  Inggris,  melainkan  juga menyebar  ke  negara-negara  lain  di  Eropa, bahkan hingga ke AS dan kemudian menjadi dasar  bagi  pengembangan  skema  jaminan sosial di negara-negara tersebut. Sayangnya, sistem  ini  memiliki  kekurangan  karena berpijak  pada  prinsip  dan  skema  asuransi, ia tidak dapat mencakup resiko-resiko yang di-hadapi  manusia  terutama  jika  mereka tidak mampu membayar kontribusi (premi). Asuransi sosial gagal merespons kebutuhan kelompok-kelompok  khusus,  seperti  orang cacat, orang tua tunggal, dan mereka yang tidak  dapat  bekerja  atau  memperoleh pendapatan  dalam  jangka  waktu  lama. Manfaat dan per-tanggungan asuransi sosial juga sering tidak adekuat, karena jum lahnya
kecil dan hanya mencakup kebutuhan dasar secara minimal.
Dalam  konteks  kapitalisme,  Marshall berpendapat  bahwa  warga  negara memiliki  kewajiban  kolektif  untuk  turut
memperjuangkan  kesejahteraan  orang lain melalui lembaga yang disebut negara (Harris, 1999). Ketidaksem purnaan pasar  dalam  menyediakan  pelayanan sosial  yang  menjadi  hak  warga  negara telah menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan  pasar  harus  dikurangi  oleh negara  untuk  menjamin  stabilitas  sosial dan  mengurangi  dampak-dampak  negatif kapitalisme.  Marshall  melihat  sistem negara  kesejahteraan  sebagai  kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan stabilitas sosial dan  memelihara  masyarakat  kapitalis. Pelayanan  sosial  yang  diberikan  pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak  warga  negara  dalam  merespons konsekuensi-konsekuensi kapitalisme.
Upaya  Indonesia  untuk  Penghapusan Kemiskinan
Sejarah  perjalanan  penghapusan kemiskinan dan agenda proteksi sosial di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dampak krisis finansial tahun 1997/ 1998. Indonesia adalah  negara  yang  paling  keras  terkena dampak  krisis  finansial  di  kawasan Asia Tenggara.  Krisis  ini  juga  mempengaruhi kerusakan  hampir  di  semua  sektor  yang telah  dibangun  selama  beberapa  dekade
Box 1.

## Perlindungan Sosial di Swedia
Dari  hasil  kunjungan  penulis  di  Sweden 3 ,  negara  yang  menganut welfare  state di Scandic Countries , proteksi sosial warga negaranya sangat diperhatikan. Setiap warga negara mempunyai social number yang dapat melindungi diri mereka dari semua potensi masalah sosial. Perlindungan bagi warga negera dimulai pada saat mereka masih di kandungan dengan pemberian  makanan  bergizi;  ketika  lahir  dengan  sarana  bersalin  yang  memadai;  ketika kanak-kanak  dengan day  care dan  sekolah;  ketika  remaja  dan  memasuki  sekolah  dengan pendidikan gratis; ketika mereka sakit tidak khawatir untuk tidak mendapatkan layanan medis yang  baik;  pengangguran  mendapatkan  tunjangan  untuk  hidup; senior  citizen mendapat tunjangan dan subsidi sampai ketika mereka meninggal dunia. Bahkan binatang peliharaan mendapatkan proteksi sosial yang baik, dengan adanya pegawai negara untuk animal welfare yang memastikan bahwa binatang peliharaan mendapatkan perlakuan yang baik . Negara ini menanggung seluruh konsekuensi biaya atas pelaksanaan kebijakan tentang proteksi sosial itu. Sebagai imbalannya, seluruh pegawai yang mempunyai income diwajibkan untuk membayar pajak ( tax ) penghasilan sampai dengan 60% (Juni Thamrin, 2011).
3 Pada  bulan  Mei  2011,  penulis  berkesempatan mengunjungi  Swedia  selama  3  minggu  untuk melihat dan membandingkan sistem kesejahteraan di  negara  itu.  Penulis  mendapat  undangan  dari SIDA  ( Swedish  International  Development Agency ).
terakhir.  Sektor  yang  paling  terpengaruh dengan  krisis  finansial  tersebut  adalah hilangnya kesempatan kerja dan berusaha dan  meluasnya  kemiskinan  di  daerah perdesaan  maupun  perkotaan  (Suharto, 2008). Puncaknya terjadi di pertengahan tahun 1998,  dimana  pertumbuhan  riil  tahunan GDP  Indonesia  mengalami  minus  10%; inflasi  ekonomi  mencapai  100%  dan  nilai tukar mata uang Indonesia rupiah terhadap dolar Amerika  (USD)  jatuh  meluncur  dari Rp2.000,00 menjadi Rp20.000,00 per dolar USD (Hill, 1999; Soesastro & Basri, 1999; Suharto,  2008).  Sebagaimana  dicatat  oleh Evans dan Hill, penurunan GDP Indonesia jauh lebih tajam dibandingkan dengan resesi ekonomi tahun 1980-an bahkan resesi yang sama di awal tahun 1960-an. Kondisi krisis itu  mirip  dengan  yang  terjadi  di  United Kingdom selama depresi ekonomi terburuk di  Eropa  pada    tahun  1929-1932  (Evans, 1998; Hill, 1999).
Kemiskinan  di  Indonesia  juga dipengaruhi  oleh  peningkatan  harga beras    di  tahun  2004  dan  harga  bahan bakar minyak (BBM) beberapa kali antara kurun  waktu  2000-2005.  Hal  tersebut telah meningkatkan 25% beban baru bagi kelompok  miskin  dan  marginal  dalam konsumsi mereka, dimana 75% dari total income mereka dialokasikan untuk makanan (World  Bank,  2007).  Peningkatan  harga beras  dan  BBM  tersebut  mengakibatkan meningkatnya  kemiskinan  di  Indonesia. Di  tahun  2005,  pemerintah  Indonesia mengeluarkan    kebijakan  Bantuan  Tunai Langsung (BLT) atau Uncoditional Cash Transfer  (UTC ), untuk  kelompok  miskin sebagai  kompensasi  dari  kenaikan  harga BBM.Kebijakan  ini  kemudian  membawa dampak  berupa  konflik  horizontal  yang meluas, sehingga kebijakan ini dihentikan pada  tahun  2006.  Selain  program  BLT,
ada  beberapa  program  lain  yang  khusus ditujukan  untuk  membantu  kelompok miskin  antara  lain:  1)  sektor  pendidikan bagi  siswa  SD  dan  SMP  disediakan Biaya  Operasional  Sekolah  (BOS)  dan Bantuan  Siswa  Miskin  (BSM);  2)  sektor kesehatan  diluncurkan  skema  Asuransi Kesehatan  Si  Miskin  (ASKESKIN) yang  sekarang  berubah  menjadi  Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); serta 3) Beras Murah untuk Kelompok Miskin (RASKIN).
Walaupun  demikian,  hingga  saat  ini jumlah  orang  miskin  di  Indonesia  masih sangat  besar  (Hatta  &  Thamrin,  2010). Pada  tahun  2006,  jumlah  penduduk miskin adalah 39,5 juta orang atau 17,7%; pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin 37,17 juta orang atau 16,58%; tahun 2008 terdapat  35  juta  penduduk  miskin  atau 15,4%;  tahun  2009  jumlah  penduduk miskin  32,5  juta  atau  14,1%  dan  tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 31 juta jiwa atau 13,39% dari total penduduk  Indonesia  (TNP2K,  2011). Meskipun  terjadi  penurunan  sebesar  8,5 juta jiwa, secara absolut angka ini tetap saja besar dan melampaui keseluruhan jumlah penduduk Selandia Baru (4 juta), Australia (12  juta),  dan  Malaysia  (25  juta). Angka kemiskinan ini menggunakan poverty line dari  BPS  sekitar  Rp5.500,00  per  kapita per hari. 4 Jika menggunakan poverty line dari  Bank  Dunia  sebesar  2  US  dolar  per kapita per hari, diperkirakan jumlah orang
4 Poverty line (garis kemiskinan), selain berbeda untuk  wilayah  perdesaan  dan  perkotaan,  juga berbeda untuk setiap provinsi setiap tahunnya. Selama Maret 2006 sampai dengan Maret 2007, poverty line di Indonesia naik sebesar 9,67%, yaitu dari Rp.151.997,00 per kapita per bulan pada Maret 2006 menjadi Rp.166.697,00 per kapita  per  bulan  pada  Maret  2007  (TKPK, 2007).
Edi Suharto & Djuni Thamrin, Program Keluarga Harapan (PKH)
miskin  di  Indonesia  berkisar  antara  50- 60% dari total penduduk Indonesia.
Jumlah orang miskin pada tahun 2011 menurun sekitar 1 juta orang, tetapi, jumlah orang “hampir miskin” meningkat sekitar 5 juta orang: 1 juta naik dari kategori miskin, 4 juta orang jatuh dari kategori tidak miskin. Kategori  “hampir  miskin”  mendominasi kategori  kemiskinan,  di  antaranya  orang yang memiliki  pendapatan “sedikit” di atas garis  kemiskinan,  namun  rentan  terhadap guncangan  ekonomi  dan  mudah  jatuh  ke kategori miskin. Hal ini sangat membutuhkan program anti kemiskinan yang berbasis pada perlindungan  sosial  terutama  dalam  upaya pembangunan nasional.
Program-program kesejahteraan sosial  dan  penghapusan  kemiskinan termasuk  kegiatan  proteksi  sosial, merupakan  arena  bagi  para  pekerja sosial,  yang  bertujuan  untuk  membantu kelompok-kelompok  miskin,  marginal dan  masyarakat  yang  tak  berdaya  keluar dari  masalah-masalah  kemiskinan  yang mereka hadapi. Pendekatan pekerja sosial adalah  memampukan  mereka  secara partisipatoris sehingga dapat menjadi aktor yang berdaya. Dalam konteks sosial politik seperti ini, pekerja sosial dalam program
kesejahteraan  sosial  memainkan  peran utama  untuk  meminimalisir  kesenjangan
distribusi benefit yang  tidak  merata  dari hasil  pembangunan  pada  semua  lapisan rakyat.
Program Keluarga Harapan: Pemutus Mata Rantai Kemiskinan Laporan Bank Dunia (2006), Making the  New  Indonesia  Work  for  The  Poor melaporkan bahwa ada 4 alasan pemerintah Indonesia perlu mengembangkan program PKH  berdasarkan  pada  kondisi  yang sangat nyata, yaitu:
Masih  ada  sekitar  6,5  juta  Rumah
1. Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM) yang  hanya  mempunyai  rata-rata pendapatan Rp130.000,00 per bulan,  bahkan  dibeberapa  kabupaten situasinya jauh lebih menyedihkan. Masih  tingginya  kasus  malnutrisi 2. dikalangan  anak-anak  Indonesia, dimana  lebih  dari  seperempat  anak- anak  usia  5  tahun  mempunyai  bobot badan yang berada dibawah ketentuan kesehatan  standar.  Selain  itu  masih banyak  keluarga-keluarga  miskinyang mengonsumsi  makanan  yang  sangat rendah gizi.
Tabel 1. Kemiskinan Indonesia (2006-2010)
Sumber: TNP2K, 2011
Tingkat kematian ibu melahirkan juga 3. masih  tinggi  di  Indonesia.    Hampir 130  ibu  meninggal  saat  melahirkan dari  setiap  100.000  kelahiran,  angka ini  merupakan  yang  tertinggi  di Asia  Tenggara.  Kondisi  tersebut disebabkan oleh: pertama , perempuan miskin yang hamil tidak secara teratur memeriksakan  kesehatannya  sebelum melahirkan;  dan kedua ,  perempuan miskin  lebih  suka  atau  lebih  mampu membayar  jasa  melahirkan  melalui dukun beranak secara tradisional. Banyak  anak-anak  dari  kalangan 4. keluarga  miskin  yang  tidak  dapat menyelesaikan  pendidikan  dasar-nya sesuai  dengan  wajib  belajar,  yakni maksimal  menyelesaikan  pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP). Pencapaian pendaftaran  anak  sekolah  SD  dari keluarga miskin lebih rendah dari 45% dan untuk tingkat SMP lebih rendah dari 20%, meskipun wajib belajar sudah di- canangkan secara nasional. Melihat  kondisi  tersebut  Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas)  kemudian  mencanangkan program PKH di tahun 2006, bekerja sama dengan  Bank  Dunia.  Bahkan  beberapa orang  dari  Indonesia  diundang  untuk melihat pelaksanaan PKH di negara-negara Amerika Latin, sekaligus mengirimkan ahli PKH  untuk  membantu  persiapan  PKH  di Indonesia. Bulan Agustus 2007, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Sosial RI  meresmikan  PKH  di  Kabupaten  Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Peluncur-an program tersebut merupakan tonggak awal dilaksanakannya  program  PKH  secara nasional,  walaupun  pada  saat  itu  masih dilakukan di tujuh provinsi, di 48 kabupaten/ kota sebagai proyek percontohan. Pemenuhan  kewajiban  peserta  PKH menjadi  syarat  yang  sangat  penting
bagi  program  ini.  Kesuksesan  program PKH  sangat  tergantung  pada  ketaatan peserta  menjalankan  kewajibannya. Kewajiban  tersebut  merupakan  upaya untuk  mendisiplinkan  peserta  dalam menggunakan  fasilitas  pendidikan  dan kesehatan,  agar  anak-anak  mereka dapat  tumbuh  sehat  dan  cerdassehingga diharapkan dapat memutuskan mata rantai kemiskinan. Salah satu slogan PKH adalah: “ biar orang tua miskin, anak tidak boleh miskin dan bodoh ”. Ini merupakan upaya massal  untuk  menyelamatkan  generasi muda  agar  tidak  masuk  kembali  dalam jebakan kemiskinan yang berkelanjutan. Secara  lebih  rinci  Peserta  PKH memunyai kewajiban:
Ibu hamil 1. Pemeriksaan  kehamilan  (min.  4 a. kali) dan mendapatkan suplemen Fe (zat  besi). Proses  kelahiran yang  ditangani  tenaga  medis; dan
Kunjungan  setelah  melahirkan
b. (min.  2  kali)  untuk  penyuluhan kesehatan/ibu menyusui.
2.  Anak usia 0-6 tahun Usia  0–11  bulan  melakukan a. imunisasi  komplet  (BCG,  DPT,
Polio, Campak, Hepatitis B) dan pemantauan  tumbuh  kembang anak setiap bulan; Usia  6-11  bulan  melakukan b. pemberian  Vitamin  A  (2  kali setahun: Februari dan Agustus); Usia  12–59  bulan  melakukan c. imunisasi dan pemantauan tumbuh  kembang  setiap  bulan; dan Pemantauan  tumbuh  kembang
d. anak usia pra sekolah (5-6 tahun).
3.  Anak Usia 7-15 tahun Mendaftarkan  anak  usia  6-15 a. tahun di SD dan/atau SMP dengan
kehadiran  minimal  85%  hari sekolah  dalam  sebulan  selama tahun ajaran berlangsung; dan RTSM  dengan  anak  usia>15 b. tahun  tetapi  belum  menyele- saikan  pendidikan  dasar,  dapat menerima  bantuan  jika  anak tersebut  bersekolah  atau  meng- ikuti  pendidikan  kesetaraan dan  memenuhi  ketentuan  yang berlaku.
Setelah memenuhi seluruh kewajiban tersebut di atas, maka peserta PKH berhak untuk mendapatkan bantuan berupa uang tunai dengan besaran terinci pada Tabel 2 berikut:
Apabila  diperhatikan  secara  cermat, maka  PKH  akan  memberikan  dukungan yang  sangat  signifikan  bagi  RTSM  agar tidak menghasilkan generasi penerus yang kekurangan gizi dan tidak berpendidikan. Selama 6 tahun kepesertaan setiap RTSM dalam  program  ini  sangat  membantu mereka mengonsolidasikan situasi ekonomi  keluarga  mereka,  atau  paling tidak  membantu  menekan  pengeluaran bagi  ibu  hamil,  bayi,  dan  anak  sekolah. Apalagi  kebijakan  pemerintah  kemudian melakukan  sinergi  total  bahwa  RTSM tidak  hanya  menerima  PKH,  tetapi  juga
dipastikan menerima BOS, BSM, raskin, dan Jamkesmas.
Program  ini  sangat  menarik  karena dijalankan  secara  massal,  bukan  hanya peserta  atau  penerima  manfaatnya  saja, tetapi  juga  ditunjang  dengan  tenaga pendamping  lapangan  yang  sangat serius  bekerja  sepenuh  hati  dan  penuh waktu  untuk  mendampingi  para  RTSM ini  dalam  keseharian  mereka.  Para pendamping ini adalah para sarjana yang berasal dari wilayah masing-masing yang telah  diseleksi  dengan  melihat  aspek komitmen  mereka  untuk  bekerja  sebagai “sahabat” dari RTSM.  Mereka memunyai kewajiban  untuk  berdiskusi  pada  RTSM
dampingannya untuk merencanakan kehidupan  RTSM  dimasa  depan  dan  juga mengingatkan  RTSM  untuk  menjalankan kewajibannya sebagai peserta PKH. Satu pendamping  mempunyai  200-250  RTSM di  desa  dan  kecamatan  dimana  mereka tinggal. Pada tabel 3 berikut, akan menunjukkan besarnya  program  PKH  dalam  arti keterlibatan  peserta,  pendamping,  dan alokasi dana, yang disalurkan pada RTSM sejak tahun 2007 sampai tahun 2014 yang akan datang.
Skenario Bantuan Bantuan per RTM Per Tahun (Rp) Bantuan tetap 200.000 Bantuan RTSM yang memiliki: Ibu Hamil , Ibu Nifas, Anak Usia Balita a. 800.000 Anak Usia SD/MI b. 400.000 Anak Usia SMP/MTs c. 800.000 Bantuan minimum per RTSM 600.000 Bantuan maksimum per RTSM 2.200.000 Bantuan rata-rata 1.390.000 Sumber: Pedoman Umum PKH

## Tabel 2. Nilai Bantuan KeluargaProgram Keluarga Harapan
Aspirasi Vol. 3No. 1, Juni 2012
14 |
Besaran bantuan bagi RTSM di-berikan sesuai  dengan  hasil  verifikasi  (komitmen peserta PKH), contoh pada tahun 2011 hasil verifikasi menunjukan angka sebesar 83,25%. Ini berarti tidak semua peserta mendapatkan bantuan penuh/optimal, karena mereka tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban mereka. Ada  17,75%  dari  seluruh  peserta  PKH  di tahun 2012 tidak menjalankan kewajibannya. Bagi  Peserta  PKH  yang  tidak  memenuhi kewajiban  mendapatkan  sanksi/disinsetif berupa  pemotongan  bantuan.    Penyaluran bantuan  dilakukan  4  tahap  dalam  setahun, dimana penerima bantuan PKH adalah ibu- ibu (wanita pengurus rumah tangga). Bantuan
disalurkan oleh Lembaga Pembayar (PT. Pos Indonesia  dan BRI).
Program  ini  secara  langsung  juga memberikan  kesempatan  kerja  bagi  para sarjana  di  daerah  untuk  terlibat  dalam kegiatan ini. Sampai tahun 2012 misalnya sudah  hampir  10.000  tenaga  kerja sarana  sebagai  pendamping,  operator, koordinator wilayah telah diisi oleh tenaga muda  lulusan  berbagai  perguruan  tinggi. Diprediksikan sampai tahun 2014 akan ada lebih dari 15.000 orang yang bekerja pada program ini, mulai dari operator komputer, pendamping, koordinator wilayah, tenaga ahli dan staf yang berada di Kementerian
Tabel 3. Target Sasaran Pelaksanaan PKH, 2007-2014
2007 2008 2009 2010 2011 2012*) 2013**) 2014***) Jumlah RTSM ****) 500 642 720 816 1.116 1.516 2.400 3.000 Alokasi dana (Rp miliar) 800 1.000 1.100 1.300 1.600 1.884,9 3.500 4.900 Provinsi 7 13 13 20 25 33 33 33 Kabupaten/ Kota 48 70 70 88 119 166 497 497 Kecamatan 337 637 781 946 1.379 1.909 2.667 3.342 Pendamping 1.305 2.448 3.036 3.452 4.823 6.712 11.132 14.432 Operator 192 279 334 455 656 871 1.122 1.373 Koordinator Wilayah 3 8 8 18 23 33 33 33 Koordinator Regional - - - 2 3 3 3 3 Tenaga Ahli MIS 3 3 3 3 3 19 19 19
*)  Tahun  2012  bantuan  rata2  lokasi  lama  Rp.1.280.000  =  4  kali  bayar,  dan  lokasi  baru
Rp.347.500 = 1 kali bayar
**)  Tahun  2013  bantuan  rata2  lokasi  lama  Rp.1.600.000  =  4  kali  bayar,  dan  lokasi  baru Rp.400.000 = 1 kali bayar
***)  Tahun  2014  bantuan  rata2  lokasi  lama  Rp.1.600.000  =  4  kali  bayar,  dan  lokasi  baru Rp.400.000 = 1 kali bayar
Ratio pendamping 1 : 200 orang; dan operator 1 : 2.000 orang ****) dalam ribu Sumber: Kementerian Sosial (2012)
Edi Suharto & Djuni Thamrin, Program Keluarga Harapan (PKH)
Sosial  beserta  jajaran  vertikalnya  di daerah.
Untuk jangka panjang PKH diharapkan  dapat  memutus  rantai kemiskinan  antar  generasi  melalui:  1) Peningkatan  kualitas  kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan ( price effect anak keluarga miskin); 2) Memberikan kepastian kepada si  anak  akan  masa  depannya  ( insurance effect );  3)  Merubah  perilaku  keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang besar  kepada  pendidikan  dan  kesehatan anaknya  4)  Mengurangi  pekerja  anak maupun  anak  jalanan;  5)  Mempercepat pencapaian  MDGs  (melalui  peningkatan akses  pendidikan,  peningkatan  kesehatan ibu  hamil,  pengurangan  kematian  balita, dan  peningkatan  kesetaraan  gender); 6)  jangka  pendek  memberikan income effect kepada  rumah  tangga  miskin melalui  pengurangan  beban  pengeluaran rumah  tangga  miskin  yang  besar  kepada pendidikan dan kesehatan anaknya.
Program  PKH  ini  adalah  program nasional  yang  sudah  mulai  menjangkau 21.471  desa  di  seluruh  Indonesia.Pada tahun  2013  diharapkan  program  ini dapat  dijalankan  di  seluruh  provinsi dan  kabupaten  di  Indonesia.  Secara
umum  Tabel  4  menjelaskan  sebaran  dan jangkauan program PKH di Indonesia.
Sementara  target  dan  realisasi pencapaian  program  PKH  semakin meningkat dari tahun ke tahunnya, dimulai dari  tahun  pertama  pelaksanaan  program ini  yakni  tahun  2007  sampai  tahun  2011. Tabel 5 menunjukan pencapaian target dan realisasi program PKH tahun 2007-2011. Tingginya  pencapaian  target  yang sangat  sulit  ini  karena  dedikasi  kerja para  pelaksana  program  PKH  yang sangat  berkomitmen  untuk  memberantas kemiskinan di Indonesia, mengingat lokasi orang  miskin  sangat  terpencil  di  seluruh pelosok Indonesia. Selain itu ditunjang oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang canggih  yang  menggunakan  komputer dan  terhubung  antara  kantor  pusat UPPKH dengan seluruh kantor UPPKH di kabupaten/ kota. Di masing-masing kantor UPPKH  kabupaten/  kota  juga  tersedia tenaga  operator  dan  pendamping  yang bekerja  dengan  komitmen  kerakyatan yang sangat tinggi.
Dampak dan Capaian Program PKH Beberapa studi yang telah dilakukan oleh lembaga internasional maupun nasional melihat  dampak  dan  kemajuan  capaian program  PKH.  Para  peneliti  independen
Tabel 4. Sebaran dan Jangkauan Program PKH di Indonesia
Tahun Jumlah KET RTSM Alokasi Dana (Miliar) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa 2007 500.000 800 7 48 337 4.311 Pengembangan Kecamatan 2008 642.000 1.000 13 70 637 7.654 2009 720.000 1.100 13 70 781 9.068 2010 816.000 1.300 20 88 946 11.080 2011 1.116.000 1.600 25 118 1.151 13.641 2012 1.516.000 1.890 33 166 1.909 21.471
Aspirasi Vol. 3No. 1, Juni 2012
16 |
tersebut  antara  lain  adalah:  1)  Laporan Akhir  Evaluasi  Program  Perlindungan Sosial: Program Keluarga Harapan 2009, Bappenas; 2) Laporan Asian Development Bank: Pro-Poor Planning and Budgeting Project  Working  Paper  5–Two  Case Studies on Implementing Indonesian CCT Program ; 3) Penelitian Kementerian Sosial RI: Laporan Akhir Spot Check PKH 2009; 4)  Laporan  Pusat  Penelitian  Kesehatan, Universitas  Indonesia: Spot  Check PKH 2010; 5) Laporan Bank Dunia tahun 2010 tentang Final  Impact  Evaluation  Report of  Indonesia’s  Household  Conditional Cash Transfer Programe; 6) PER Report
Draft    tentang Kajian  Program  and Public  Expenditure  Review 2011;  7)
Laporan  individual  peneliti  Internasional
Fransisco Ayala tahun 2010; Peneliti dari Mexico    Tarcisio  tahun  2010;  penelitian ahli  dari  German  Thomas  Riega  tahun 2011; 8) Operational Assessment Reports dari  SMERU  2011: Qualitative  Impact Study  for  PNPM  Generasi  and  PKH on  the  Provision  and  the  Utilization  of Maternal and Child Health Services and Basic Education Services in the Provinces
of  West  Java  and  East  Nusa  Tenggara; dan 9) laporan TNP2K: Spot Check di 7 Kabupaten 2011. Dampak  program  yang  dilaporkan oleh berbagai studi tersebut memang belum menghubungkan dengan tingkat penurunan kemiskinan.  Sebab  program  ini  memang tidak dirancang untuk mempunyai dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan di  Indonesia,  tetapi  peningkatan  kualitas kehidupan sosial RTSM terjadi bersamaan dengan peningkatan pelayanan pendidian, kesehatan serta dukungan program lainnya seperti Jamkesmas, BSM dan Raskin. Dampak  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  yang  dilaporkan  oleh  berbagai Studi  Nasional  dan  Internasional  (2007- 2011) antara lain:
Jumlah  kunjungan  ibu  hamil/nifas 1. ke fasilitas kesehatan meningkat 7-9
percentage points ; Jumlah  balita  ditimbang  meningkat
2. sekitar 15-22 percentage points ; Persalinan  dengan  fasilitas  kesehatan
3. meningkat 5 percentage points ; Persalinan dibantu petugas kesehatan
4. terlatih  meningkat  6 percentage Target/ Realisasi 2007 2008 2009 2010 2011 Jumlah RTSM 500.842 642.000 720.000 816.400 1.116.000 Realisasi 387.928 625.378 726.400 774.293 1.052.201 Prosentase 77.5% 97.4% 100.8% 95% 94.3% Anggaran (Rp) 843.600.000 1.006.749.241.000 1.100.000.000.000 1.300.000.000.000 1.610.613.639.000*) Realisasi 790.200.120 946.441.020.000 1.068.354.115.640 1.122.384.271.623 1.533.316.853.640 Prosentase 93.7% 94% 97% 86.3% 95.7%

## Tabel 5. Target dan Realisasi PKH, 2007-2011
*)  Tahun  2011  Dit.  Jamsos  mendapatkan  anggaran reward sebesar  Rp613.639.000  dari  Kementerian Keuangan RI.
Edi Suharto & Djuni Thamrin, Program Keluarga Harapan (PKH)
points; Dampak  PKH  lebih  kuat  di  daerah 5. dengan fasilitas kesehatan yang lebih baik:
Dampak  di  daerah  perkotaan  lebih 6. baik daripada di perdesaan. Meningkatnya jumlah fasilitas 7. kesehatan (Puskesmas, Pustu, Pusling, Posyandu)  dan  kualitas  pelayanan mereka; Meningkatnya  Angka  Partisipasi
8.
Sekolah (APS);
Mendorong  anak  usia  6-15  tahun 9. untuk tetap di sekolah; Meningkatnya jumlah fasilitas 10. pendidikan;
Terdapat  tendensi  makin  kecilnya
11. anak yang menjadi buruh;
Terjadi  peningkatan  kesadaran  di
12. RTSM  untuk  menggunakan  fasilitas pendidikan  dan  kesehatan  untuk mendukung kehidupan mereka.
Simpulan PKH di Indonesia dimulai pada tahun 2007  hingga  saat  ini  lebih  dari  1.5  juta rumah tangga sangat miskin telah mendapat manfaat langsung dari keberadaan program ini. Program ini merupakan perlindungan sosial yang diwujudkan melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat
Miskin (RTSM), selama keluarga tersebut memenuhi  kewajibannya.  Kewajiban RTSM adalah: 1) memeriksakan anggota keluarganya  (Ibu  Hamil  dan  Balita)  ke fasilitas kesehatan (Puskesmas, Pustu); 2) menyekolahkan  anaknya  dengan  tingkat kehadiran  minimal  80%  dari  jam  belajar mereka.  Sedangkan  hak  yang  mereka terima dari negara adalah berupa bantuan uang tunai yang besarnya sangat tergantung pada  kepatuhan  mereka  menjalankan kewajibannya.  Besarnya  berkisar  antara Rp600.000,00 sampai Rp2.200.000,00 per tahun per rumah tangga.
Saran Untuk jangka panjang seyogianya PKH dapat  memutus  rantai  kemiskinan  antar generasi  melalui:  1)  Peningkatan  kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan ( price effect anak  keluarga  miskin);  2)  Memberikan
kepastian  kepada  si  anak  akan  masa depannya  ( insurance  effect );  3)  Merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya; 4) Mengurangi pekerja anak maupun anak jalanan; 5) Mempercepat pencapaian  MDGs  (melalui  peningkatan akses  pendidikan,  peningkatan  kesehatan

## Box 2. Masyarakat Mengukur Hasil Perubahan PKH dalam pendidikan
Pada  saat  kunjungan  ke  Desa  Boro,  Kecamatan  Nita,  Kabupaten  Sikka  dalam  rangka kunjungan Program Keluarga Harapan, ditanyakan apa yang berubah di desa kaitan dengan putus  sekolah  SD  dan  SMP?  Seorang  ibu  menjawab:  “Sekarang  sudah  tidak  ada  yang putus  sekolah”.  Menurut  kepala  desa  di  depan  ibu-ibu  menyatakan  bahwa:  “kalau  dua tahun lalu, ada sekitar 50 anak SD dan SMP yang putus sekolah, sekarang sudah tidak ada lagi”. Pernyataan ini dicek ke kepala sekolah dan juga beberapa masyarakat biasa dengan hasil yang sama. Ada yang menyatakan: kalau ada anak yang tidak masuk sekolah, dikejar masyarakat. Ketika ditanyakan mengapa: “Kami malu kalau sampai ada yang tidak sekolah, karena sekolah SD dan SMP sudah bebas biaya, kami sudah terima program PKH.” Hal ini terjadi karena nilai masyarakat yang dengan adanya program PKH mengganggap bahwa walau  mereka  miskin  tetapi  anak  mereka  harus  sekolah  agar  tidak  miskin.(Manembu, 2011)
ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender).

## DAFTAR PUSTAKA
Alatas, Vivi, Banerjee, Abhijit., Hanna, Rema., Olken,  Benjamin  & Tobias,  Julia.  2010. Targeting  the  Poor:  Evidence  from  a Field  Experiment  in  Indonesia. Jakarta: World Bank.
Ayala, Francisco. 2010. Operational Assessment Repot on PKH. Government of Indonesia.
BAPPENAS.  2007. Pedoman  Umum  PKH, Manual on Household CCT. Jakarta.
Cook, S. 2009. Social Protection in East and South  East Asia:  a  Regional  Review.  In Social Protection in Asia, Working Paper Issues 2, 1-30.
Conway,  J.,  Ade,  H.,  &    Norton,  A.  (eds). 2000. Social  protection  concepts  and approaches: implications  for  policy  and practice  in  international  development . London: DFID-ODI.
Conway,  J.  2001 .    A  Comprehensive  Social Protection  Concepts  and  Approaches: Implication  for  Policy  and  Practice  in International Development . London Centre for  Aid  and  Public  Expenditure,  Working Paper.
Corbett,  J.  (1988).  Famine  and  household coping strategies. In World Development , 16,  1099-1112.
Cuddy, M., Suharto, E., Thamrin, Dj & Moran, E.  2006. Strengthening  Social  Protection System in ASEAN. The European Union’s Program  for  ASEAN    ASEAN/APRIS- PMU/D/SV/2004/06. ASEAN Secretariat.
Dinardana, K. 2008. Case Study of PKH (CCT) Indonesia  in  Sumba  Barat  and  Kediri.
Jakarta: Bappenas,.
Evans, K. 1998. Survey of Recent Developments .
In Bulletin  of  Indonesian  Economic Studies , Vol. 34, No. 3, pp. 5-36.
Fiszbein, Ariel, and Schading Norbert, 2009.
Conditional  Cash  Transfer:  Reducing Present  and  Future  Poverty. A  World Bank Policy Research Report.
Friedman,  L.  Thomas.  1999., The  Lexus  and the Olive.
Fukuyama.1992. The  End  of  History  and  The Last Men.
Hatta, Z. A., &  Thamrin, Dj. S. 2011. Poverty Situation  in  Indonesia:  Challenges  and Progress of The Marginalized Groups. In Asian  social  work  dan  policy  review.5, 10-26.Wiley.
Hatta,  Z.A.,  &  Thamrin,  Dj.S.  2010. Poverty Situation  in  Indonesia:  Challenges  and Progress  of  The  Marginalized  Groups.
Paper  presented  in  ASEM  Public Conference  in  Brussels,  Belgium,  July 2010.
Hill,    H.  (1999). AnOverview  of  the  Issues . in Southeast  Asia’s  Economic  Crisis: Origins, Lessons, and the Way Forward , Singapore:  Institute  of  Southeast  Asian Studies, pp.1-15.
Jamsos.  2011. Laporan  Akhir  Monitoring Berkala (Spot-Check) PKH Tahun 2011.
Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Knoess, J. 2007. Introduction of Conditional Cash Transfer  Schemes  in  Indonesia:  A  Brief Sumary. GTZ System of Social Protection.
Krugman.  2010. The  Return  of  Economic Depression.
LP3ES  in  Collaboration  with  World  Bank Indonesia.  2006. Unconditional  Cash Transfer Rapid Assessment 2005. Working Document.
Ohmae, K. 1992. The End of Nation States.
Rieger,  Thomas.  2009. Report  on  the  3 rd Mission  for  Identifying  Options  for Organizational  Development  Support to  the  CCT-Program  of  the  Ministry  of Social  Affairs  of  Indonesia  (Study  and Expert Fund). Como-Consulting, GmH.
SMERU  Research  Institute.2006. Problem and Challenges for the Indonesian CCT Program (Program Keluarga Harapan).
Working  Paper  04  Social  Protection  in Asia. Scheil-Adlung, X. 2004. Indonesia: Advancing  Social  Health  Protection  for the  Poor ,  Geneva:  International  Labor Organisation.
Soesastro,  Hadi  &  M.  Chatib  Basri.  1998. Survey of Recent Developments , Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol.34, No.1, pp.3-54.
Stiglitz.  2003. Globalization  and  Its Discontents.
Suharto, E. 2002a. Profiles and Dynamics of the Urban Informal Sector in Indonesia: A  Case  Study  of  Pedagang  Kakilima in  Bandung ,  unpublished  PhD  Thesis, Palmerston North: Massey University.
World  Bank.  2011. Protecting  Poor  and Vulnerable  Families  in  Indonesia.
Consultation Draft.
_____. 2005. State Building: Governance and World Orderin the 21 st Century.
_____. 2006. The World is Flat.
_____. 2010. Free Fall.
_____.  2002b. Human  Development  and  the Urban  Informal  Sector  in  Bandung, Indonesia:  The  Poverty  Issues .  New Zealand Journal of Asian Studies, Vol. 4, No. 2, pp. 115-133.
_____.  2006a. Membangun  Masyarakat Memberdayakan  Masyarakat. Bandung:
Alfabeta.
_____.  2006b. Analisis  Kebijakan  Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan
Kebijakan  Sosial ,  Bandung:  Alfabeta (cetakan ketiga).
_____.  2007a. Meretas  Kebijakan  Sosial  Pro- Poor: Menggagas Pelayanan Sosial yang Berkeadilan .  makalah.  disampaikan  pada Semiloka  Menggagas  Model  Pelayanan Sosial Berkeadilan, Jurusan Ilmu Sosiatri, Fisipol  Universitas  Gadjah  Mada Yogyakarta,  Hotel  Saphir  Yogyakarta,  11 September 2007.
_____.  2007b. Kebijakan  Sosial  Sebagai Kebijakan  Publik:  Peran  Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia , Bandung: Alfabeta.
_____. 2008a. Islam dan Negara Kesejahteraan .
Makalah  yang  disampaikan  pada Perkaderan Darul Arqom Paripurna (DAP) Ikatan  Mahasiswa  Muhammadiyah Tahun
2008, Jakarta 18 Januari 2008.
_____.  2008b. How  Informal  Enterprises
Coped  with  the  Asian  Crisis:  The  Case of  Pedagang  Kakilima  in  Bandung,
Indonesia in Edwina Palmer (ed.) Asian Future Asian tradition (pp.243-264).
_____.  2009. Kemiskinan  dan  Perlindungan Sosial  di  Indonesia:  Menggagas  Model Jaminan  Sosial  Universal  Bidang Kesehatan. Bandung: Alfabeta.
_____. 2012. PKH dan Pencapaiannya .Tidak dipublikasi.