Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK
Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Bandung)
Taufan Dharmawan 1 , Nono Supriatna 2
Program Studi Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
Abstract. This research is intended to know the influence. This research is conducted because it is still related to the  fraud  and  inefficiency  of  government  apparatus  performance  in  Bandung.  This  study  uses  a  sample  of Organization of Local Government of Bandung City Government in the form of agency and agency. This research uses  descriptive  verification  method  with  hypothesis  test  using  simple  linear  regression  analysis.  The  results showed  that  in  Bandung  City  has  done  very  well.  In  addition,  the  performance  performance  of  Bandung  City Government apparatus has also been in accordance with the principle of good governance. The results also show a positive influence. H0 rejected and Ha accepted.
Keywords: Internal Control Syste; Performance; Good Governance.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  implementasi  sistem  pengendalian  internal terhadap  kinerja  instansi  pemerintah.  Penelitian  ini  dilakukan  karena  masih  adanya  indikasi  terkait  dengan kecurangan  dan  inefisiensi  kinerja  aparatur  pemerintah  di  Kota  Bandung.  Penelitian  ini  menggunakan  sample Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kota  Bandung  yang  berbentuk  dinas  dan  badan  sejumlah  23  sample. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana.    Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penerapan  sistem  pengendalian  internal  di  pemerintah  Kota Bandung telah terlaksana dengan sangat baik. Selain itu, pelaksanaan kinerja aparatur Pemerintah Kota Bandung juga  telah  sesuai  dengan  prinsip  good  governance.  Hasil  penelitian  juga  menunjukan  bahwa  terdapat  pengaruh positif  antara  implementasi  sistem  pengendalian  internal  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah.  Sehingga  H 0 ditolak dan H a diterima Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Kinerja, Good Governance
Corresponding author. Email: 2 nonoaku@upi.edu How to cite this article. Taufan Dharmawan, N. S. (2016). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Studi  Kasus  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kota Bandung). Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan
Indonesia , 4 (1), 941–948.
Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/7716 History of article. Received: January 2016, Revision: Maret 2016, Published: April 2016 Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI : 10.17509/jrak.v4i1.7716 Copyright©2016. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi FPEB UPI
.

## PENDAHULUAN
Sistem  pemerintahan  yang  diterapkan oleh  suatu  Negara  merupakan  suatu  faktor yang penting dalam kemuajuan suatu Negara. Dengan  diterapkannya  suatu  pemerintahan yang  baik  maka  potensi-potensi  yang  ada  di Negara  tersebut  dapat  dikembangkan  secara maksimal  dan  efisien  demi  memajukan Negara  tersebut.  Indonesia  sebagai  suatu Negara  berkembang  dan  memiliki  banyak potensi saat ini selalu melakukan pembenahan di  berbagai  sektor  pemerintahan  demi memajukan  Negara  dan  juga  menjalankan kewajibannya  untuk  memberikan  pelayanan publik  kepada  masyarakat  secara  intensif melalui  instansi  pemerintah  yang  berfungsi sebagai  aparatur  pemerintah  yang  juga memegang  kendali  atas  berlangsungnya governance. Keterlibatan aparatur pemerintah dalam mendukung keberhasilan
penyelenggaraan
pemerintahan sangat ditentukan  antara  lain  oleh  pemahaman  atas tata pemerintahan yang baik ( Good Governance ).  Masyarakat  itu  sendiri  dalam hal  ini  merupakan  pihak  yang  menerima pelayanan  dan  juga  sebagai  pelaku  utama dalam  pembangunan  daerah.  Dalam  hal  ini, pemerintah  juga  memiliki  kewajiban  untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan  suatu  kontrol  yang  dapat menunjang kegiatan masyarakat.
Beberapa  pembenahan  yang  dilakukan dalam  tata  kelola  pemerintahan  dilakukan seiring  dengan  babak  baru  tata  kelola pemerintah yang terus berkembang. Perubahan  di  berbagai  sektor  pemerintahan menjadi suatu indikasi bahwa reformasi sudah mulai  dilakukan.  Suatu  paradigma  yang diterapkan  bahwa  pemerintah  bukan  lagi dianggap peguasa melainkan dianggap sebagai pihak  yang mengayomi dan melayani masyarakat.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa pemerintah semakin serius dalam meningkatkan upaya pelayanan kepada masyarakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945. Namun pada kenyataannya, Good  Governance masih belum  terlaksana  secara  maksimal.  Hal  ini
dapat  dilihat  dari  Laporan  Hasil  Evaluasi (LHE) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (AKIP)  tingkat  kabupaten  dan kota pada tahun 2013. Dari data tersebut dapat terlihat  Predikat  yang  diraih  oleh  kabupaten dan  kota  di  Jawa  Barat  masih  belum  cukup baik.  Terlihat  dari  predikat  yang  diraih  yaitu sebanyak sebelas Kabupaten/Kota yang mendapat  predikat  C  (Agak  Kurang:  >30-50) dan tiga belas Kabupaten/Kota yang mendapat predikat  CC  (Cukup  Baik:  >50-65)  dan  tidak ada Kabupaten/Kota  yang meraih Predikat  B (Baik:  >65-75),  A  (Sangat  Baik:  >75-85) ataupun AA (Memuaskan: >85-100).
Dalam  upaya  penerapan  prinsip Good Governance, pemerintah  menerapkan  suatu sistem  pengendalian  seperti  yang  tercantum dalam  PP  No  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP). SPIP  dilandasi  atas  pemikiran  bahwa  sistem pengendalian  internal  melekat  di  setiap kegiatan dan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya  manusia  yang  ada  juga  harus  dapat memberikan keyakinan bahwa setiap kegiatan yang  dilakukan  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini dapat dicapai jika seluruh pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan  kegiatan.  Dengan  demikian, maka  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara  tertib,  terkendali,  serta  efektif  dan efisien (BPK RI, 2013).
Sistem pengendalian internal pemerintah yang dilaksanakan juga ditujukan sebagai alat ukur keberhasilan kinerja pemerintah. Kinerja instansi  pemerintah  itu  sendiri  merupakan gambaran  mengenai  pencapaian  sasaran ataupun  tujuan  instansi  pemerintah  sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang  mengindikasikan  tingkat  keberhasilan dan  kegagalan  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan sesuai  dengan  program  dan  kebijakan  yang ditetapkan. Almanda Primadona (2013) menyebutkan  bahwa  kinerja  pemerintah daerah merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi  dalam  periode  tertentu  melalui pengawasan internal pada organisasi
pemerintahan guna membenahi dan mengurangi  kasus  tentang  buruknya  kinerja pemerintah  daerah.    Penelitian  Almanda Primadona  juga  didukung  oleh  Wawan  dan Lia Anggarsari (2009). Penelitian ini menyatakan  dalam  kaitannya  dengan  lingkup kerja  pemerintah  daerah,  kinerja  pemerintah daerah  berarti  bagaimana  atau  sejauh  mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan- urusan  pemerintahannya,  sehingga  kinerja pemerintah  daerah  yang  baik  dapat  dilihat juga dari penilaian pemerintahan.
Pengukuran  kinerja  pemerintah  juga menjadi  bagian  yang  sangat  penting  dalam upaya  mewujudkan  akuntabilitas  kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja memiliki dua tujuan  utama  yaitu  untuk  mengukur  tingkat akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal.  Pengukuran  kinerja  yang  baik  dan handal  merupakan  salah  satu  faktor  utama suksesnya  sebuah  organisasi.  Akuntabilitas kinerja  instansi  juga  merupakan  perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi  dalam  upaya  pencapaian  tujuan organisasi  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Akuntabilitas juga sebagai gambaran bagaimana penggunaan dana yang berasal dari masyarakat  dan  selain  itu  menunjukan bagaimana  dana  tersebut  digunakan  secara ekonomis, efisien dan tepat sasaran. Penelitian mengenai kinerja instansi pemerintah dilakukan  oleh  Azwir  Nasir  dan  Ranti  Oktari dengan judul Pengaruh
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten  Kampar)  menyatakan  bahwa pengendalian  internal  berpengaruh  sebesar 17,4%  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah. Penelitian lain dilakukan oleh Rina Tresnawati  (2012)  dengan  judul  Pengaruh Efektivitas  Pengendalian  Internal  Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengendalian  internal  terhadap  kinerja  dinas pendapatan daerah sebesar 34,81%.
Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti tentang sistem pegendalian internal pemerintah  di  kota  bandung  dan  penilaian kinerja pemerintah berbasis good governance . Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini,  peneliti akan memberikan judul sebagai berikut: “Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi  Kasus  Pada  Organisasi  Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung)”

## KAJIAN LITERATUR
Menurut  Arens  (2008:258)  pengendalian internal adalah sebagai berikut: “Pengendalian internal  adalah  kebijakan-kebijakan  dan prosedur-prosedur  yang  dirancang  untuk memberikan  manajemen  keyakinan  memadai bahwa  tujuan  dan  sasaran  yang  penting  bagi satuan  usaha  dapat  dicapai  dan  secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian internal suatu usaha”.
Committee  of  Sponsoring  Organizations of  the  Treadway  Commission  (COSO) menerbitkan Internal  Control  Integrated Framework  (ICIF) Definisi  pengendalian internal  menurut  COSO  (2013:3)  adalah sebagai  berikut:  “Sistem  pengendalian internal  merupakan  suatu  proses  yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan  keyakinan  memadai  tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini: Efektivitas dan  efisiensi  operasi,  Keandalan  pelaporan keuangan,  Kepetuhan  kerhadap  hukum  dan peraturan yang berlaku”
Kinerja  merupakan  gambaran  dari  tingkat pencapaian  hasil  atas  pelaksanaan  suatu kegiatan operasional. Menurut Mulyadi (1999) mendefinisikan kinerja sebagai
“penentuan secara periodik efektivitas operasional  organisasi,  bagan  organisasi  dan karyawannya  berdasarkan  sasaran,  standard dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”.  Pengukuran  kinerja  menurut Mardiasmo  (2002:121)  “sistem  pengukuran kinerja  adalah  suatu  sistem  yang  bertujuan untuk  membantu  manajer  publik  menilai
pencapaian  suatu  strategi  melalui  alat  ukur finansial dan nonfinansial” sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian  organisasi  karena  pengukuan kinerja  diperkuat  dengan  menetapkan reward and punishment system.
Berdasarkan  peraturan  pemerintah  nomor 60    tahun  2008  tentang  sistem  pengendalian internal pemerintah, menyatakan bahwa setiap instansi  pemerintah  haruslah  menetapkan suatu pengendalian internal yang baik. Isi dari pp  no  60  itu  sendiri  mengadopsi  dari pengertian pengendalian internal dari committee  of  sponsoring  organizations  of  the treadway commission (coso). Dari diberlakukannya
peraturan tersebut,
diharapkan akan membantu instansi pemerintah dalam menjalankan fungsi aparatur Negara dengan menghasilkan kinerja berbasis good  governance . United  Nations Development Program ( UNDP ) dalam Mardiasmo (2002:12) mendefinisikan governance sebagai  “ the exercise of  political, economic,  and  administrative  authority  to manage  a  national’s  affair  at  all levels ”  , sedangkan World  Bank lebih  menekankan kepada  cara  pemerintah  mengelola  sumber daya  sosial  dan  ekonomi  untuk  kepentingan membangunan  masyarakat.    Mardiasmo (2002)  dalam  bukunya  menyatakan  bahwa dalam Good Governance terdapat karakteristik yang dominan. Diantaranya yaitu
Transparansi, Akuntabilitas Publik, dan konsep Value  for  money  (effectiveness, efficiency,  and  economic) .  Karakteristik tersebutlah yang dapat membantu
menjalankan  proses  suatu  penyelenggaran pemerintahan yang baik.

## 3.
4.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Hipotesis
Hipotesis  penulis  dalam  penelitian  berjudul “Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap
Kinerja Instansi
Pemerintah”  ini  adalah  sebagai  berikut: Sistem  pengendalian  internal  berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penulis dalam penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  deskriptif dan verifikatif. Sugiyono (2012:11) menjelaskan  bahwa  penelitian  deskriptif adalah  “penelitian  yang  dilakukan  untuk mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu variabel  atau  lebih  (independen)  tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara  variabel  satu  (independen)  dengan variabel  (independen)  lain”.  Kemudian Suharsimi  Arikunto  (2006:8)  menjelaskan bahwa  “penelitian  yang  bertujuan  untuk mengecek  hasil  penelitian  lain  inilah  yang diberi nama penelitian verifikatif”.
Operasional Variabel (1)
Variabel implementasi  sistem  pengendalian  internal (independen)  Dimensi  pada  implementasi sistem  pengendalian  internal  menurut  Alvin Arens,  dkk  (2012:294)  adalah  lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, analisis informasi dan komunikasi  serta  pemantauan.    (2)  Variabel kinerja instansi pemerintah Mardiasmo (2009) dalam  bukunya  menyatakan  bahwa  dalam Good Governance terdapat  karakteristik  yang dominan.  Diantaranya  yaitu  Transparansi, Akuntabilitas  Publik,  dan  konsep Value  for money (effectiveness, efficiency, and economic) .

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemerintah Kota  Bandung  yang  berbentuk  dinas  dan badan.  Teknik  pengambilan  sampel  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan sampel  jenuh.Maka  dari  itu,  sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sama dengan  populasi  yaitu  Organisasi  Perangkat Daerah  pemerintah  Kota  Bandung  yang berbentuk dinas dan badan yang berjumlah 23 kantor.

## Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  analisis  data  yang digunakan  adalah  Analisis  Deskriptif  yang digunakan  untuk  membahas  data  primer. Dalam hal ini dilakukan pembahasan terhadap pengendalian  internal  dan  kinerja  instansi pemerintah .

## Uji Validitas
Untuk mengetahui apakah data kuisioner yang  diperoleh  valid  atau  tidak.  Maka  teknik analisis  yang  digunakan  adalah  korelasi Spearman Rank . Adapun rumus korelasi Rank Spearman  menurut  Sugiyono  (2012:124) adalah sebagai berikut :
Untuk mengetahui tiap instrumen pernyataan  valid  atau  tidak,  maka  nilai korelasi  tersebut  dibandingkan  dengan  0,3 dimana  jika  nilai  korelasi  ( r )  lebih  besar  dari 0,3  maka,  instrumen  tersebut  dinyatakan valid, begitu pula sebaliknya.
Uji Reliabilitas Untuk mengetahui apakah data kuisioner yang diperoleh dapat dipercaya atau tidak  atau  untuk  mengetahui  sejauh  mana kebenaran data yang diperoleh untuk mengukur variabel. Maka teknik analisis yang digunakan  adalah  metode cronbach  alph a.
Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:
[ ∑ ]
Sumber: Jogiyanto (2007:136) Hasil  dari  perhitungan  tersebut,  suatu variable  dikatakan  reliable  jika  nilai  Alpha yang  dihasilkan  member  nilai  Alpha  >0,60 (Ghozali, 2005:42)

## Rancangan Pengujian Hipotesis Uji Normalitas Data
Menurut  Ghozali  (2013:160)  menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah  model  regresi,  variabel  pengganggu atau  residual  memiliki  distribusi  normal. Dalam  penelitian  ini  digunakan  Kolmograf  –
Smirnov  (K-S)  untuk  menghitung  distribusi normal data. Jika nilai probabilitas signifikansinya  lebih  besar  dari  0,05  (>0,05), maka data tersebut terdistribusi secara normal. Dan begitupun sebaliknya.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  digunakan  untuk mendeteksi  apakah  dalam  model  regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan  ke  pengamatan  lain.  Jika  varian dari  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain tetap,  maka  disebut  homoskedastisitas  atau tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Jika  varian berbeda  disebut  heteroskedastisitas.  melihat ada  tidaknya  pola  tertentu  pada  grafik Scatterplot  antara  SRESID  dan  ZPRED, dimana  sumbu  Y  adalah  Y  yang  telah diprediksi,  dan  sumbu  x  adalah  residual  (Y prediksi  –  Y  sesungguhnya)  yang  telah  di- standardized.
Analisis Regresi Linier Sederhana Persamaan regresi adalah persamaan matematik  yang  memungkinkan  peramalan suatu nilai dependen (variable Y) yang dalam hal ini adalah kinerja instansi pemerintah dari nilai  variable  independen  (variable  X)  yang dalam  hal  ini  adalah  pengendalian  intern. Adapun  bentuk  persamaan  regresi  linier sederhana  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah:

## Ŷ = a + b X
Menurut  Sugiyono  (2012:245)  harga  a  dan  b dapat  diketahui  dengan  menggunakan  rumus sebagai berikut:
Kriteria  pengujian  hipotesis  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Hipotesis :
H 0 :  β  <  0  Tidak  ada  pengaruh  positif pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah .
H 1 : β ≥ 0 Ada pengaruh positif pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah .
  1 6 1 2 2     n n d r i s

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  sumber  data  yang  digunakan  adalah data  primer.  Menurut  Sugiyono  (2011:308) “sumber  primer  adalah  sumber  data  yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.  Metode  pengumpulan  data  melalui kuisioner  dilakukan  dengan  cara  memberikan pernyataan tertulis kepada responden. Penyebaran  kuisioner  ini  dilakukan  dengan cara  mendatangi  dan  membagi  langsung kuisioner kepada para responden. Setiap paket kuisioner berisi pertanyaan yang berhubungan dengan  pengendalian  internal  dan  kinerja instansi pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Reliabilitas
Dari  pengolahan  variabel  X  didapat  nilai koefisien Cronbatch  Alpha sebesar  0,765. Maka  kuisioner  untuk  variabel  X  ini dinyatakan  reliabel  karena  nilai  alpha  lebih besar  dari  0,60.  Tampak  hasil  perhitungan menggunakan software SPSS sebagai berikut:

## Tabel 1. Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items ,765 17
Berikutnya  untuk  pengujian  reliabilitas terhadap  variabel  Y  didapat  nilai  koefisien Cronbatch  Alpha sebesar  0,763  atau  lebih
besar daripada 0,60 maka dinyatakan reliabel.
Seperti  yang  terlihat  dari  perhitungan  SPSS sebagai berikut:

## Tabel 2. Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items ,763 18
Tabel 3.  Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 22,109 7,941 2,784 ,011 Implementasi Sistem Pengendalian Internal ,781 ,109 ,842 7,140 ,000 a. Dependent Variable: Kinerja Instansi pemerintah
Analisis  Regresi  Linier  Sederhana Dari analisis regresi linier sederhana yang dilakukan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y = 22,109 + 0,781 X
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  niai koefisien  regresi  sebesar  22,109.  Hal  ini berarti  bahwa  jika  variable  independen  tidak ada  atau  bernilai  nol,  maka  tingginya  kinerja instansi  pemerintah  yang  terjadi  sebesar 22,109.  Sedangkan  pada  nilai  koefisien implementasi  sistem  pengendalian  internal sebesar 0,781, dimana setiap adanya peningkatan sebesar satu implementasi sistem pengendalian internal maka akan menyebabkan kenaikan pada koefisien kinerja instansi pemerintah sebesar 0,781. 1), Deskripsi Implementasi Sistem Pengendalian  Internal  di  Pemerintah  Kota BandungDari  data  yang  telah  diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada responden,  diketahui  bahwa  Pemerintah  Kota Bandung telah melaksanakan Sistem Pengendalian  Internal  dengan  sangat  baik. Dari  perhitungan  yang  telah  dilakukan, dengan skala 0% - 100%, Sistem Pengendalian  Internal  yang  dilakukan  telah mencapai  persentase  sebesar  89,94%.  Hal  ini dapat terjadi karena Pemerintah Kota
Bandung
telah menerapkan Sistem Pengendalian
Internal sesuai dengan ketentuan dan indikator yang ada.
Namun  bila  dilihat  secara  lebih  rinci, pada  dimensi  penilaian  resiko  masih  cukup banyak responden yang memilih pada kriteria sering dan kadang-kadang sehingga skor yang didapat dari dimensi penilaian resiko mendapat  skor  paling  rendah.  Maka  dari  itu, instansi dalam hal ini harus lebih memperhaikan mengenai penilaian resiko dan harus  dapat  melakukan  identivikasi  serta menganalisis  resiko  yang  mungkin  terjadi serta merumuskan suatu cara untuk menanggulanginya.  2),  Deskripsi  Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan hasil pengolahan  data  yang  dilakukan  terkait dengan kinerja instansi pemerintah di pemerintah  Kota  Bandung,  terlihat  bahwa prinsip-prinsip good governance telah diterapkan  dengan  sangat  memadai.  Dari perhitungan  yang  telah  dilakukan,  dengan menggunakan skala 0% sampai dengan 100%, pemerintah Kota Bandung mendapat persentase  sebesar  92,07%.  Namun  dari variabel  kinerja  instansi  pemerintah  masih
terdapat  kelemahan  pada  indikator  proses pengambilan  keputusan.  Sebagian  besar proses  pengambilan  yang  dilakukan  oleh instansi hanya melibatkan top level management saja  dan  tidak  mengikutsertakan tingkatan manajemen lain. Selain itu, berdasarkan  data  yang  diperoleh  melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (LAKIP) Kota Bandung
menunjukan bahwa tingkat pencapaian indikator  kinerja  yang  ditargetkan  oleh  dinas dan  badan  di  kota  bandung  menyentuh  nilai rata-rata  sebesar  85%.  Hal  ini  dapat  terjadi karena  dinas  dan  badan  di  pemerintah  Kota bandung  telah  menerapkan  prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan inerjanya.  3),  Pengaruh  Implementasi  Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Kinerja Instansi pemerintah berdasarkan hasil analisis regresi  linier  sederhana,  menunjukan  bahwa sistem  pengendalian  internal  berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah . Hal  ini  berarti  bahwa  sistem pengendalian  internal  yang  baik  dapat menghasilkan  kinerja  yang  baik  sehingga dapat  membantu  organisasi  dalam  mencapai suatu standar kinerja yang diinginkan.
Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan pernyataan Committee of Sponsoring Organizations  of  The  Treadway  Commission (COSO) yang  menyatakan  bahwa  sistem pengendalian  intenal  dapat  membantu  entitas untuk mencapai tingkat kinerja yang ditargetkan dan mencegah terjadinya kehilangan  sumber  daya.Penelitian  ini  juga sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu, sistem pengendalian  internal  berpengaruh  positif terhadap kinerja instansi pemerintah.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  lain yang  dilakukan  oleh  Sanni  Kemal  Razali Sukarmaji  (2011)  yang  berjudul  Pengaruh Pengendalian  Internal  Terhadap  Kinerja Berbasis Good  Governance Pada  Pemerintah Kota  Sukabumi  yang  menyatakan  bahwa sistem  pengendalian  internal  berpengaruh positif  terhadap  kinerja  berbasis good governance .  Selain  itu  penelitian  ini  juga sejalan  dengan  penelitian  Raru  Rita  Kartika (2010)  tentang  Pengaruh  Motivasi  Kerja  dan
Pengendalian  Internal  Terhadap  Kinerja Berbasis Good  Governance di  Pemerintah Provinsi  Banten  yang  menyatakan  bahwa pengendalian  internal  berpengaruh  positif terhadap kinerja berbasis good governance .

## SIMPULAN
Penerapan  sistem  pengendalian  internal di  organisasi  perangkat  daerah  pemerintah Kota Bandung telah terlaksana dengan sangat baik. Hal ini terbukti dengan hasil data berupa kuisioner  yang  berisi  pernyataan  yang berkaitan dengan implementasi sistem pengendalian  internal  yang  memiliki  lima dimensi  yaitu:  lingkungan  pengendalian, penilaian  resiko,  aktivitas  pengendalian, informasi  dan  komunikasi  serta  pemantauan. Hasil kuisioner menunjukan rata-rata jawaban dari  responden  dalam  penerapan  sistem pengendalian internal telah diterapkan sepenuhnya.
Organisasi  perangkat  daerah pemerintah Kota  Bandung  yang  berbentuk  dinas  dan badan telah memiliki suatu sistem pengukuran kinerja  yang  diterapkan  dengan  sangat  baik. Hal  ini  terlihat  dari  telah  diterapkannya prinsip good  governance pada  dimensi Kinerja Instansi pemerintah yaitu akuntabilitas,  transparansi,  ekonomi,  efisiensi dan juga menerapkan suatu sistem manajemen sumber  daya  manusia.  Hal  ini  dilihat berdasarkan  persentase  nilai  dari  data  yang diperoleh melalui kuisioner.
Terdapat  pengaruh  positif  dari  variabel independen yaitu sistem pengendalian internal terhadap  variable  dependen  yaitu  kinerja instansi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arens,  A.  A.,  Elder,  R.  J.,  &  Beasley,  M.  S. 2008. Auditing dan Jasa Assurance Jilid
1. Jakarta: Erlangga.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Ghozali,  Imam.  2005. Analisis  Multivariant Dengan  Program  SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
Kartika, Ratu  Rika. 2010. Pengaruh Motivasi
Kerja dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Berbasis Good Governance  pada  Pemerintah  Provinsi
Banten. Skripsi.  Bandung:  Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik.
Yogyakarta: ANDI.
Mulyadi,  Johny  Setiawan.  1999. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen:  Sistem  Pelipatgandaan Kinerja Perusahaan. Yogyakarta:
Aditya Media.
Nasir,  Azwir.,  Ranti  Oktari.  2011. Pengaruh Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Pengendalian  Intern  Terhadap  Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten Kampar) .  Jurnal Ekonomi  Vol  19,  No 02 (2011). Primadona, Almanda. 2013. Pengaruh
Pengawasan  Intern  Dan  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja Pemerintah  Daerah .  Jurnal  Akuntansi Universitas Komputer Indonesia Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2012. Statistika  Untuk  Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Sukarmaji,  Sanni  Kemal  Razali.  2011.
Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Berbasis Good
Governance  Pada  Pemerintah  Kota Sukabumi. Skripsi.  Bandung:  Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.
Sukmana,  Wawan.,  Lia  Anggarsari.  2009.
Pengaruh  Pengawasan  Intern  Dan Pelaksanaan
Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja Pemerintah  Daerah  (Survey  Pada Satuan  Kerja  Perangkat  Dinas  Daerah
Kota  Tasikmalaya) .  Jurnal  Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, vol. 4, no. 1, 2009. Tresnawati,  Rina.  2012. Pengaruh  Efektivitas Pengendalian  Intern  terhadap  Kinerja Instansi Pemerintah di
Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung .
Forum Bisnis &Keuangan I tahun 2012