Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN  BULELENG
Gusti  Ayu Novira Santi 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali
e-mail: novirasanti22@gmail.com, raiyuliartini@undiksha.ac.id, dewamangku.undiksha@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan  terhadap  korban  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten Buleleng  dan  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten Buleleng.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum  empiris, dengan  sifat  penelitian  deskriptif.  Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten Buleleng,  teknik  pengumpulan  data  yang  dugunakan  adalah  dengan  cara  studi dokumen, observasi, dokumentasi dan  wawancara. Teknik penentuan sampel  yang dugunakan  adalah  teknik non  probability sampling dan  penentuan  subyeknya menggunakan  teknik purposive  sampling .  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data adalah  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  bentuk  perlindungan hukum  yang  diberikan  terhadap  korban  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika yaitu  bentuk  perlindungan  hukum  preventif  dengan  tujuan  untuk  mencegah terjadinya  lebih  lanjut penyalahgunaan narkotika  yang menimbulkan banyak korban di  Kabupaten  Buleleng,  dari  perlindungan  hukum  preventif  yang  diberikan  yaitu berupa rehabilitasi guna memberikan pengobatan agar korban terlepas dari tindakan menggunakan  atau  menyalahgunakan  narkotika.  Hambatan-hambatan  yang dihadapi  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya sarana dan prasraana untuk rehabilitasi, tidak  tersedianya  fasilitas  untuk  rehabilitasi  seperti  rumah  sakit  di  Kabupaten Buleleng,  terbatasnya  tenaga  kesehatan  khusus  untuk  menangani  rehabilitasi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Narkotika.

## Abstrack
This study aims to determine the form of legal protection given to victims of narcotics  abuse  in  Buleleng  Regency  and  the  obstacles  faced  in  providing  legal protection  for  victims  of  criminal  acts  of  narcotics  abuse  in  Buleleng  Regency.  The type  of  research  used  is  a  type  of  empirical  legal  research,  with  the  nature  of descriptive research. The location of this study was conducted in Buleleng Regency, the data collection techniques used were by means of document study, observation, documentation  and  interviews.  The  technique  of  determining  the  sample  used  is  a non  probability  sampling  technique  and  the  determination  of  the  subject  using purposive  sampling  technique.  Data  processing  and  analysis  techniques  are qualitative.  The  results  showed  that  the  form  of  legal  protection  given  to  victims  of narcotics abuse is preventive legal protection in order to prevent further occurrence of narcotics  abuse  that  caused  many  victims  in  Buleleng  Regency,  from  preventive legal protection provided in the form of rehabilitation to provide medical treatment the victim  is  free  from  the  act  of  using  or  abusing  narcotics.  The  obstacles  faced  in

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
providing legal protection against victims of narcotics abuse are the lack of facilities and  facilities  for  rehabilitation,  unavailability  of  facilities  for  rehabilitation  such  as hospitals  in  Buleleng  Regency,  limited  special  health  personnel  to  handle  the rehabilitation of victims of narcotics abuse.
Keywords: Legal Protection, Victims, Narcotics Crime

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang berdasarkan  atas  hukum  ( rechtssaat ), tidak berdasarkan atas kekuasaan ( machtsstaat )  hal  tersebut  tercantum dalam  penjelasan  Pasal  1  ayat  3 Undang-Undang  Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut  UUD  NRI  1945)  Indonesia mendasarkan  Hukum  sebagai  Ideologi dari negara untuk menciptakan ketertiban,  keamanan, kesejahteraan serta  keadilan  bagi  seluruh  warga negara yang berada di negara indonesia. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki  konsekuensi  bahwa  negara mengikuti  stiap  tindakan  yang  dilakukan warga negara.
Negara  hukum  pada  dasarnya merupakan  hukum  pada  pada  posisi tertinggi dalam suatu negara, kekuasaan haruslah  tunduk  pada  hukum,  bukan hukum  tunduk  pada  kekuasaan.  Hukum harus  menjadi  tujuan  untuk  melindungi kepentingan warga negaranya, karena di dalam  hukum  terdapat  asas equality before  the  law (persamaan  di  mata hukum)  yang  menyatakan  kedudukan warga negara dengan penguasa di mata hukum (Bakhari, 2014: 72).
Hukum  itu  dapat  dilihat  sebagai perlengkapan warga negara untuk menciptakan ketertiban, kemanan, kesejahteraan,  serta  keadilan  dalam kehidupan  warga  negara.  Maka  dari  itu hukum  merupakan  seperangkat  norma atau  kaidah-kaidah    berisi  perintah maupun larangan, maka sudah selayaknya  kaidah  yang  merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat memaksa  yang  merupakan  ciri  dan kaidah  hukum  (Masriasni,  2008:  1). Sejalan  dengan  perkembangan  jaman, hukum  berkembang  mengikuti  setiap kebutuhan manusia hukum terus
mengalami  perubahan  guna  perbaikan- perbaikan  di  segala  segi  kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional.
Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan  obat-obatan  terlarang  telah  bersifat transnasional  yang  dilakukan  dengan modus operasi yang tinggi dan teknologi yang  canggih,  aparat  penegak  hukum  di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi  kejahatan  tersebut  guna meningkatkan  moralitas  dan  kualitas sumber  daya  manusia  di  Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.
Penyalahgunaan narkoba mendorong  adanya  peredaran  gelap, sedangkan  peredaran  gelap  narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional.  Oleh karena  itu  diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan  narkotika  dan  upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika
mengingat kemajuan perkembangan  komunikasi,  informasi dan  transportasi  dalam  era  globalisasi saat ini.
Penyalahgunaan narkotika di Indonesia  sudah  mencapai  pada  tahap yang  sangat  mengkhawatirkan.  Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda,  remaja  bahkan  anak-anak  ada yang  menjadi  pengguna  dan  pengedar gelap narkotika. Peredaran ilegal narkotika  di  Indonesia  pun  tidak  kalah mengkhawatirkan,  narkotika  tidak  hanya beredar  di  kota –kota  besar  di  Indonesia, tetapi  juga  sudah  merambah  sampai kedaerah-daerah  kecil.  Indonesia  yang dahulunya merupakan negara transit atau lalu  lintas  perdagangan  gelap  narkotika karena  letak  geografis  negara  Indonesia yang  sangat  strategis,  telah  berudah menjadi  negara  produsen  narkotika.  Hal ini  dapat  dilihat  dengan  terungkapnya

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
beberapa laboratorium yang memproduksi narkotika  di  Indonesia    era  globalisasi yang  ditandai  dengan  kemajuan  teknologi komunikasi,  kemajuan  perdagangan  serta pesatnya  kemajuan  industri  pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai negara potensial sebagai produsen narkotika (Amien, 2016).
Narkotika  adalah  zat  atau  obat yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan ketergantungan. Hal tersebut  dijelaskan  pada  Pasal  1  ayat  (1) Undang-undang  No.  35  tahun  2009 tentang  Narkotika.  Kata  narkotika  pada dasarnya  berasal  dari  bahasa  yunani “Nar-koun”  yang  membuat  lumpuh  atau mati rasa (Daniel,2013:2).
Pada dasarnya, pengedar narkotika dalam terminologis hukum dikategorikan  sebagai  pelaku  ( daders ) akan  tetapi  dengan  pengguna  dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan/atau  korban.  Dalam  Undang-Undang Nomor  35 Tahun  2009 tentang  Narkotika, pelaku  penyalahguna  narkotika  terbagi atas  dua  kategori  yaitu  pelaku  sebagai “pengedar”  dan/atau  “pemakai”.  Pada Undang-Undang  Narkotika  secara ekplisit tidak  dijelaskan  pengertian  pengedar narkotika. Secara sempit dan ekplisit tidak dijelaskan  bahwa  pengedar  narkotika adalah  orang  yang  melakukan  kegiatan penyaluran  dan  penyerahan  anrkotika. Akan  tetapi,  secara  luas  pengertian pengedar  narkotika  tersebut  juga  dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, menyangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan kegiatan
mengekspor dan mengimpor narkotika. Pecandu narkotika
yang merupakan self  victimizing  victims yaitu mereka  yang  menjadi  korban  karena kejahatan  yang  dilakukannya  sendiri. Kerena  pecandu  narkotika  menderita sindroma ketergantungan  akibat  dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya  sendiri.  Namun    demikian korban  penyalahgunaan  narkotika  itu
sepatunya mendapatkan perlindungan agar  korban  tersebut  dapat  menjadi  lebih baik.    Diberlakukanya  Undang-Undang No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika merupakan salah satu upaya hukum untuk mencegah  penggunaan  Narkotika  serta untuk  memberikan  perlindungan  hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika  yang  diatur  dalam  Pasal  54  UU No.  35  Tahun  2009  yaitu  pecandu narkotika  dan  korban  penyalahgunaan narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi medis  dan  rehaabilitasi  sosial.  Korban merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan  narkotika  karena  di  bujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
Mekipun  telah  ada  aturan  yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika , namun masih saja  terjadi  tindak  pidana  narkotika  di kalangan masyarakat. Khususnya di Kabupaten Buleleng yang dijuluki sebagai kota  Pendidikan,  Peredaran  narkotika  di Buleleng  pada  saat  ini  tergolong  tinggi, karena  setiap  tahunnya  angka  tindak pidana  narkotika  cendrung  meningkat. Menurut  data  dari  Kepolisian  Resor Buleleng untuk kasus korban penyalahgunaan  narkotika  di  Buleleng pada  tahun  2015  sebanyak  24  kasus, ditahun 2016 terjadi peningkatan sejumlah 47  kasus  dan  pada  2017  sebanyak  50 kasus  (data  tahunan  kasusn  narkotika Satuan  Res.  Narkoba  Polres  Buleleng). Menurut  data  dari  Badan  Narkotika Nasional  di  Kabupaten  Buleleng  di  tahun 2018  terdapat  12  dan  pada  tahun  2019 terdapat 16 korban penyalahgunaan narkotika  yang melaporkan  dirinya  secara sukarela  untuk  mendapatkan  rehabilitasi (data  tahunan  korban  narkotika  Badan Narkotika Nasional).
Adapun  beberapa  faktor  utama penyebab tingginya tingkat kasus penyalahgunaan  narkotika  yang  memicu banyak  korban  di  Buleleng  yang  pertama yaitu  rasa  ingin  tahu  masyarakat  yang tinggi tentang narkotika sehingga membayangkan  hal  yang  indah  jika mengkonsumsi  narkotika,  maka  timbulah rasa  ingin  mencoba  narkotika  tersebut. Kedua agar diterima oleh klompok

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
dilingkungannya,  seseorang  yang  semula tidak  mengkonsusi  narkotika  menjadi  ikut mengkonsumsi  karenakan  lingkungannya yang  mengkonsumsi  narkotika  sehingga agar  bias  mengikuti  dan  diterima  oleh kelompoknya  maka  seseorang  tersebut ikut  mengkonsumsi  barang  terlarang tersebut.  Ketiga  ketahanan  mental  yang lemah, berkaitan dengan keyakinan sepiritual  atau  keyakinan  tentang  ajaran agama  seseorang  yang  lemah  akan menjauhi  narkotika  yang  sesungguhnya dilarang  oleh  setiap  ajaran  agama  itu sangat kurang.
Tingginya  tingkat  kasus  korban tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika di Buleleng ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkotika ini. Kurangnya kesadaran masyarakat di Buleleng
tentang memerangi peredaran narkotika sangatlah rendah, dan kurang pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan  hukum  yang  di    berikan terhadap korban.
Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)
memiliki  peran  aktif  dalam  menekan angka korban penyalahagunaan narkotika.  Selain  mengayomi  masyarakat dan menciptakan keamanan, BNN memiliki  tugas  memberikan  perlindungan hukum.  Dengan  adanya  Undang-Undang No.  35  tahun  2009  tentang  narkotika menjadi  aturan  pedoman  BNN  dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan  narkotika.  Dari  latar belakang  inilah  penulis  tertarik  untuk mengambil  judul  tentang  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  di  Kabupaten Buleleng”.

## RUMUSAN MASALAH
1.  Bagaimana  bentuk  perlindungan hukum  terhadap  korban  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika di Kabupaten Buleleng?
2.  Apa saja hambatan-hambatan
yang  dihadapi  dalam  memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika
di Kabupaten Buleleng.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris adalah  penelitian  yang  didasarkan  pada kenyataan  di  masyarakat.  Sifat  penelitian yang  digunakan  peneliti  adalah  bersifat deskriptif.  Penelitian  deskriptif  adalah penelitian  yang  mendeskipsikan  secara sistematis,  faktual,  dan  akurat  terhadap suatu  populasi  atau  daerah  tertentu, mengenai  sifat-sifat,  karakteristik,  atau faktor-faktor tertentu (Waluyo,2008:8). Data yang digunakan adalah data sekunder  dan  data  primer.  Data  primer, adalah  data  yang  diperoleh  secara langsung  dari  lapangan  penelitian  yang bersumber  dari  sumber  pertama  di lapangan  yaitu  baik  responden  maupun informan yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur- literatur,  karya  ilmiah  (hasil  penelitian), peraturan
perundang-undangan,
dokumentasi  dari  berbagai  instansi  dan data-data  yang  sudah  didokumenkan dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti  (Asikin,2016:30).  Data  Sekunder dibagi  menjadi  beberapa  bahan  hukum adalah  sebagai  berikut:  Bahan  Hukum Primer,  Bahan  Hukum  Sekunder,  dan Bahan  Hukum  Tersier.  Penelitian  ini menggunakan  teknik-teknik  pengumpulan data  yaitu  studi  dokumen,  wawancara, dan  observasi.  Teknik  pemilihan  sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  teknik nonprobability sampling. Bentuk  dari  penerapan  teknik non  probability  sampling dalam  penelitian ini  adalah purposive sampling,  dalam bentuk  ini  penarikan  sampel  dilakukan berdasarkan  tujuan  tertentu,  yaitu  sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti. Data  dalam  penelitian  ini  diolah  dan dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap korban  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
Perlindungan hukum terhadap tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika telah  banyak  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  khususnya  BNN  dan telah  banyak  tindakan  yang  diberikan dalam melakukan dan menerapkan perlindungan  hukum  terhadap  pelaku sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Dengan demikian perlindungan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal  terhadap  maraknya  peredaran gelap  yang  memicu  banyak  korban penyalahgunaan narkotika.
Dimana Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  narkotika  sebagai  dasar  hukum atau ketentuan perundang-undangan yang  mengatur  masalah  narkotika  telah disusun dan diberlakukan walaupun demikian  kejahatan  yang  menyangkut narkotika  belum  juga  bisa  diredakan (Kaligis, 2006 : 260).
Tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  di  atur  dalam  Undang-Undang nomor  35  Tahun  2009.  Diberlakukannya undang-undang tersebut merupakan salah satu upaya hukum untuk mencegah  penyalahgunaan  narkotika serta  untuk  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  korban  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  yang  sudah diatur  dalam  pasal  54  undang-Undang No 35 Tahun 2009.
Korban penyalahgunaan narkotika haruslah mendapatkan perlindungan  hukum,  tindak  pidana narkotika oleh penyalahguna merupakan permasalahan yang berhubungan dengan  misi  perbaikan  pelaku  manusia, serta  sangat  besar  pengaruhnya  dalam mencegah dan menanggulangi
kejahatan  terutama  pada  tindak  pidana narkotika. Perlindungan
hukum merupakan  tindakan  atau  upaya  untuk melindungi  masyarakat  dari  perbuatan sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga  memungkinkan  manusia  untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Mertokusumo,  2009  :  38).  Dalam perlindungan  hukum  erat  kaitannya dengan  keadilan  yang  dibentuk  oleh pemikiran  yang  benar  dilakukan  secara
adil  dan  jujur  serta  bertanggung  jawab atas  tindakan  yang  dilakukan.    Rasa keadilan  dan  hukum  harus  ditegaskan berdasarkan hukum positif untuk menegakan  keadilan dalam hukum sesuai  dengan  relitasi  masyarakat  yang menghendaki  terciptanya  masyarakat yang  aman  dan  damai.  Keadilan  harus dibangun  sesuai  dengan  cita  hukum ( rechidee ) dalam negara hukum ( rechsstaat ),  bukan  negara  kekeuasaan
( machsstaat ).
Perlindungan yang diberikan terhadap  korban  kejahatan  terdapat  dua model  pengaturan  ialah  (1)  model  hak- hak  prosedural  ( the  prosedural  ringhts model )  dan  (2)  model  pelayanan  ( the services model ) ( Faisal, 2017 : 7).
1. Model  hak-hak  prosedural,  disini korban diberi hak untuk memainkan  peran  aktif  dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan  tuntutan pidana, membantu  jaksa  atau  hak  untuk dihadirkan  dan  didengar  pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara dimana kepentingan terkait  didalamnya  termasuk  hak untuk  diminta  konsultasi  sebelum diperiksa  lepas  bersyarat,  hak untuk  mengadakan  perdamaian. Disini  korban  diberi  hak  yuridis yang luas untuk menentukan dan mengejar
kepentingan- kepentingannya. 2. Model  pelayanan,  disini  tekanan ditunjukan kepada perlunya diciptakan  standar-standar  baku bagi pemidanaan korban kejahatan, yang dapat
digunakaan  oleh  polisi  misalnya dalam  bentuk  pedoman  dalam rangka  modifikasi  kepada  korban dan  atau  jaksa  dalam  rangka penanganan
perkaranya,
pemberian  kompenasasi  sebagai sanksi  yang  bersifat  restitutif  dan dampak  pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan.
Tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  merupakan  kasus  tindak  pidana yang sudah meluas di Indonesia khusunya
di  Kabupaten  Buleleng.  Penyalahgunaan narkotika  di  Kabupaten  Buleleng  terus meningkat dikarenakan kurangnya kesadaran  masyarakat  akan  bahayanya penyalahgunaan  narkotika  tersebut  yang mengakibatkan banyak korban.
Berdasarkan  penelitian  lapangan  yang dilakukan  langsung  mengenai  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  korban tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika di  Kabupaten  Buleleng  telah  memperoleh data-data  pejabat  dan  anggota-anggota BNN Kabupaten Buleleng.
Perlindungan hukum adalah tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi masyarakat  dari  perbuatan  sewenang- wenang  oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban  dan  ketentraman  sehingga memungkinkan  manusia  untuk  menikmati martabatnya sebagai manusia.
Perlindungan  hukum  dapat  dibedakan menjadi dua yaitu :
1.  Perlindungan Hukum Preventif
Pindungan hukum yang diberikan oleh  pemerintah  dengan  tujuan untuk mencegah sebelum
terjadinya pelanggaran. untuk mencegah  suatau  pelanggaran serta  memberikan  rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
2.  Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan  perlindungan  akhir berupa  sanksi  seperti  denda, penjara,  dan  hukuman  tambahan yang  diberikan  apabila  sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Muchsin, 2003: 20).
Pentingnya  diberikan  perlindungan hukum  terhadap  korban  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  agar  pihak korban  tidan  merasa  takut  dan  atau khawatir  untuk  melaporkan  diri  ke  instasi bersangkutan  seperi  BNN,  puskesmas, rumah  sakit  dan  apa  yang  menjadi informasi  yang  diberikan  tersebut  bisa dirahasiakan, dan yang melatar belakangi banyaknya angka korban penyalahgunaan narkotika dikarenakan adanya kepentingan ekonomi yang mengakibatkann  seseorang  berniat  untuk
menjadi pengedar narkotika untuk disalahgunakan.
Kesadaran  masyarakat  sebagai aspek  yang  sangat  penting  di  dalam pemberantasan  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika,  apabila  tidak adanya  dukungan  dari  masyarakat  untuk untuk melaporkan setiap korban penyalahgunaan narkotika yang ada maka sangat  sulit  penyalahgunaan  narkotika  ini dihentikan.  BNN  tidak  bisa  berperan sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat secara konkrit untuk bersama- sama menghentikan dan/atau melaporkan setiap orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika ini. Dari remaja maupun dewasa seluruh elemen masyarakat  seharusnya  ikut  serta  di dalam  mencegah  dari  tindak  pidana narkotika yang ada, setidaknya mengetahui  bahayanya  apabila  narkotika tersebut disalahgunakan.
Dalam  hal  ini  BNN  Kabupaten  Buleleng sangat  diperlukan  dalam  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  korban tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika yang setiap tahunnya semakin meningkat. BNN  yang  sebagai  sosialitator  atau penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika, dan BNN juga yang  memberikan  perlindungan  hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten Buleleng. Perlindungan hukum yang diberikan  terhadap  korban  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika Beliau menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diterapkan yaitu perlindungan  Hukum  Preventif  dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya  pelanggaran.  Hal  ini  terdapat dalam  peraturan  perundang-undangan dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu pelanggaran  serta  memberikan  rambu- rambu atau batasan-batasan dalam melakukan  kewajiban.  Korban  tindak pidana  pidana  penyalahgunaan  narkotika perlu  mendapatkan  perlindunngan  hukum yaitu dengan di Rehabilitasi untuk membebaskan dari ketergantungan narkotika, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut  diperhitungkan  sebagai  masa menjalani  hukuman.  Rehabilitasi  yang

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
merupakan  bentuk  perlindunngan  sosial yang  mengingtregsikan  korban  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  ke dalam  tertib  sosial  agar  tidak  lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.
Rehabilitasi yang
diberikan
terhadap
korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Ibu Sri Ekarini S.Sos,  menjelakan  jenis-jenis  rehabilitasi terdiri dari 2 proses rehabilitasi yaitu :
1. Rehabilitasi  medis  :  yaitu proses  kegiatan  pengobatan secara terpadu untuk membebaskan  korban  tindak pidana penyalahgunaan narkotika  dari  ketergantungan narkotika, sesuai dengan Pasal  1  angka    16  Undang- Undang  No  35  Tahun  2009 tentang Narkotika. dalam rehabilitasi  medis  ini  bentuk yang diguanakan dalam memberikan perlindungan hukum yaitu berupa pengobatan.
2. Rehabilitasi sosial : yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu  fisik,  mental  maupun sosial, agar bekas penyalahgunaan  narkotika  yang dilakukan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam  kehidupan  masyarakat, sesuai  pasal  1  angka  17 Undang-Undang  no  35  Tahun 2009. Dalam memberikan perlindungan hukum bentuk yang dugunakan dalam rehabilitasi  sosisal  yaitu  berupa pelayanan dan pembinaan. Adapun tahap rehabilitasi terdapat  beberapa  tahapan  yang harus dilalui. Adapun tahapan-tahapan yang  harus  dilalui  y  aitu  sebagai berikut :
a.  Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi)  :  tahapan  ini pecandu  atau korban  diperiksa seluruh  kesehatnnya  baik  fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah  yang  memutuskan apakah  korban  atau  pengguna perlu  diberikan  obat  tertentu untuk  mengurangi  putus  zat
(sakau) yang di derita.
Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba berat ringannya putus zat. Dalam hal ini  dokter  butuh  kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala tersebut. b.  Tahap  rehabilitasi  nonmedis  :
tahap ini korban atau pengguna  maupun  pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di  Idnonesia  sudah  dibangun tempat-tempat
rehabilitasi, sebagai  contoh  di  bawah  BNN adalah tempat rehabilitasi daerah  bali.    Dalam  tempat rehabilitasi ini korban, pecandu maupun pengguna akan menajlani program rehabilitasi.
c.  Tahapan bina lanjut ( after care )
: tahapan ini korban, pengguna atau  pelaku  diberikan  kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk  mengisi  kegiatan  sehari- hari dan dapat kembali kesekolah maupun kerja namun  tetap    berada  dibawah penanganan. Dalam setiap tahapan rehabilitasi diperlukan pengawasan serta evaluasi secara terus menerus terhadap proses
pemulihan.  Pengawasan  di  tiap proses  rehabilitasi  bertujuan  agar dapat  mengetahui  seberapa  jauh perkembangan dalam upaya- upaya guna kesembuhan.
Tabel 01 Data jumlah korban rehabilitasi kasus tindak pidana narkotika Kabupaten Buleleng Tahun Jumlah korban Jumlah korban rehabilitasi Rawat jalan Rawat inap 2017 - - - 2018 12 orang 7 orang  5 orang 2019 16  orang 12 orang 2 orang (Sumber : Hasil data penelitian subagian umum BNN Kabupaten Buleleng tanggal
8 mei 2019)

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
Ibu  Sri  Ekarini  S.Sos  memberikan penjelaskan  bahwa  rawat  jalan  diberikan bagi korban tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  yang  tingkat kecanduannya  belum  parah,  sedangkan rawat inap yaitu bagi korban tindak pidana penyalahgunanan narkotika wajib mengnap,  program  ini  diberikan  bagi korban atau pengguna yang sudah parah.
Berdasarkan hasil
wawancara penelitian  betuk  perlindungan  hukum terhdap korban tindak pidana penyalahgunaan  narkotika,  dalam  hal  ini BNN    Kabupaten  Buleleng  menerapkan perlindungan hukum Preventif yaitu dengan  cara  memberikan  pemahaman terhadap  masyarakat  kabupaten  buleleng bahwa masyarakat juga mempunyai peran dalam ikut serta melaksanakan pencegahan Narkotika dan bila mana ada yang  menemukan  apakah  itu  informasi yang berindikasi penyalahgunaan narkotika  untukk  segara  melaporkan  ke pihak BNN Kabupaten Buleleng.
Permasalahan penyalahgunaan narkotika  yang  menimbulakan  banyak korban semakin lama semakin meningkat, yang  dibuktikan  selama  kurun  waktu  2 (dua)  tahun  korban  penyalahgunaan narkotika  di  kabupaten  Buleleng  terus meningkat  dari  12  korban    pada  tahun 2018 menjadi 16 korban pada tahun 2019 yang sudah melaporkan diri untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Bahwa
perkembangan korban penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten Buleleng semakin hari semakin meningkat hal  ini  terbukti  semakin  banyaknnya masyarakat yang menjadi korban semakin tahun  semakin  bertambah.  Begitu  juga bahwa selain Denpasar, Buleleng menjadi kabupaten dengan tingkat penyalahgunaan  narkotikanya  tertinggi  di Provinsi Bali.
Kurangnya  kesadaran  masyarakat untuk  memerangi  narkotika  sebagai  hal yang penting mengapa korban penyalahgunaan
narkotika terus
berkembang  di  kabupaten  Buleleng  ini. Bahwa  ”Kesadaran  masyarakat  meliputi rendahnya pemahaman hukum masyarakat, rendahnya pengetahuan hukum
masyarakat, dan tingkat pendidikan adalah  faktor yang ikut
menentukan  bagi  efektif  atau  tidaknya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan  narkotika.”  (Subagyo, 2006:57).  Kesadaran masyarakat sebagai aspek  yang  sangat  penting  didalam pemberantasan  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika,  apabila  tidak adanya  dukungan  dari  masyarakat  untuk untuk melaporkan setiap korban penyalahgunaan narkotika yang ada maka sangat  sulit  penyalahgunaan  narkotika  ini dihentikan.  BNN  tidak  bisa  berperan sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat secara konkrit untuk bersama- sama menghentikan dan/atau melaporkan setiap orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika ini. Dari remaja maupun dewasa seluruh elemen masyarakat seharusnya ikut serta didalam mencegah  dari  tindak  pidana  narkotika yang ada, setidaknya mengetahui bahayanya  apabila  narkotika  tersebut disalahgunakan.
Selain  itu  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  narkotika  mengatur mengenai penggunaan mekanisme double track sistem dalam penyelesaian permasalahan  narkotika, double  track sistem merupakan sitem dua jalur mengenai  sanksi  dalam  hukum  pidana yakni  jenis  sanksi  pidana  (kebijakan penal) dan sanksi tindakan (kebijakan non penal).  Fokus  sanksi  pidana  diajukan pada  perbuatan  salah  yang  dilakukan seorang  melalui  pengenaan  penderitaan agar  yang  bersangkutan  menjadi  jera, sedangkan  fokus  sanksi  tindakan  lebih terarah  upaya  pemberian  pertolongan agar  ia  berubah.  Perlindungan  hukum merupakan  tindakan  atau  upaya  untuk melindungi  masyarakat  dari  perbuatan sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman sehingga  memungkinkan  manusia  untuk menikmati  martabatnya  sebagai  manusia (Mertokusumo, 2009 : 38). Dalam perlindungan hukum erat kaitannya dengan  keadilan  yang  dibentuk  oleh pemikiran  yang  benar  dilakukan  secara adil  dan  jujur  serta  bertanggung  jawab atas tindakan yang dilakukan.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
Hambatan-hambatan  yang  di  hadapi dalam memberikan perlindungan hukum  terhadap  koran  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika
di

## Kabupaten Buleleng
Persangkaan  atau  pengetahuan telah  terjadinya  suatu  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  dalam  hal  ini BNN  dapat  diperoleh  dari  berbagai sumber  yang  dapat  digolongkan  sebagai berikut :
1.  Tertangkap tangan
Yang dimaksud tertangkap tangan  adalah  tertangkapnya seseorang pada waktu sedang nelakukan tindak pidana atau setelah melakukan tindak pidana tersebut dan ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan  tindakan  tersebut (Kiki Rizki, 2017 : 60). 2.  Di luar tertangkap tangan Dalam  hal  tidak  tertangkap tangan penyelidikan atau
penyidikan telah terjadinya tindak  pidana  dapat  diperoleh dari  laporan,  pengaduan  dan pengetahuan sendiri poleh
yang bersangkutan.
Dalam  hal  ini  proses  yang  dilakukan kepada  pelaku  maupun  korban  tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan  dengan  asas  praduga  tak bersalah,  maksudnya  dari  penggunaan asas  ini  agar  dapat  menemukan  fakta secara obyektif, untuk membuktikan bahwa pengguna narkotika menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri.
Dilihat  dari  banyaknya  masyarakat yang  menjadi  korban  penyalahgunaan narkotika  di  Kabupaten  Buleleng  ini, dikarena  kurang  efektifnya  pengawasan pemerintah maupun instansi yang bersangkutan dalam memberantas narkotika  yang  menimbulkan  banyak korban.  Bisa  disebabkan  dari  berbagai hambatan-hambatan  dalam  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  korban penyalahgunaan narkotika.
Berdasarkan hasil wawancara yang di BNN Kabupaten Buleleng, menyatakan  bahwa  hambatan-hambatan
yang dihadapi dalam memberikan perlindungan  hukum  terhdap  korban  yaitu :
1.  Korban  sebagai  pelaku  susah menagatakan kebenaran. Korban susah untuk mengatakan  kebenaran  saat dilakukan pemeriksaan. Karena hal ini korban penyalahgunaan  atau  korban sebagai  pelaku  penyalahguna narkotika sering berkata dengan  kalimat  yang  susah untuk  dimengerti.  Disebabkan karena  korban  tidak  ingin diketahaui keseluruhannya saat  menjadi  penyalahguna narkotika (Wawancara dengan Bapak  Ketut  Marivia  Bunkara,
tanggal 8 Mei 2019)
2.  Terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi. Korban penyalahguna narkotika/ korban sebagai penyalahguna narkotika semakin  banyak,  yang  hampir setap tahun meningkat diantaranya banyak
membutuhkan rehabilitasi bagi korban.  keterbatasan  sarana yang  ada  masih  minim  untuk melakukan pengobatan secara medis,  khusunya  tempat  yang digunakan  untuk  rehabilitasi masihlah  terbatas.  Dan  para ahli  medis  sangatlah  minim sehingga  penanganan  korban sedikit terhambat. Selain keterbatasan sarana juga keterbatasn  prasarana  yaitu minimnya
para pelapor
penyalahgunaan
narkotika baik  itu  pengguna  atau  tidak pengguna dan maupun korban padahal  jika  ada  keluarga yang  mau  melapor,  itu  akan sangat membantu BNN.
Keterbatasan sarana dan
prasarana inilah yang mengakibatkan pemeriksaan terhadap penyalahgunaan narkotika terhambat.
3.  Tidak tersedianya fasilitas rehabilitasi.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
Tidak tersedianya fasilitas untuk rehabilitasi di Kabupaten Buleleng  merupakan  suatu hambatan  yang  dialami  dalam memberikan
rehabilitasi dikarena  para  korban  harus  di bawa  ke  rumah  sakit  jiwa Provinsi  Bali  untuk  diperiksa atau  di  berikan  perlindungan hukum.  dengan  fasilitas  yang digabung dengan pasien- pasien lain yang ada di rumah sakit jiwa Provinsi Bali mengakibatkan  susah  untuk mengetahui mana tempat rehabilitasi untuk korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika  (wawancara  dengan Ibu  Sri  Ekarini  S.Sos  pada tanggal 8 Mei 2019).
4.  Kurangnya tenaga kesehatan
Tidak tersedianya tenaga
kesehatan khusus seperti dokter  maupun  perawat  yang menangani korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ini dikarenakan masih  tergabungnya  para  ahli medis yang ada di rumah sakit jawa Provinsi Bali tersebut.
Berdasarkan hasil penjelasan diatas  dapat  disimpukan  bahwa  sebagain garis  besar  hambatan-hambatan  yang  di hadapi  dalam  meberikan  perlindungan hukum  terhadap  korban  penyalahgunaan narkotika  yaitu  terbatasnya  sarana  dan prasarana rehabilitasi bagi korban penyalahguna  narkotika/korban  sebagai penyalahguna  narkotika  semakin  banyak, yang  hampir  setap  tahun  meningkat  yang diantaranya banyak membutuhkan rehabilitasi  bagi  korban.  tidak  tersedianya fasilitas  khusus  untuk  tempat  rehabilitasi bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narotika.
Dari  adanya  hambatan-hambatan dihadapi  dalam  meberikan  perlindungan hukum  terhadap  korban  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika,  dari  hasil wawancara dengan bapak I Gede Astawa yang  mempunyai  jabatan  sebsgai  kepala BNN Kabupaten Buleleng beliau menjelaskan  bahwa  ada  upaya  yang dilakukan  untuk  meminimalisir  hambatan
yang  dihadapi.  BNN  melakukan  patroli, razia ditempat yang dianggap rawan untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan narkotika.  Selanjutnya  BNN  juga  tetap melakukan  sosialisasi  kepada  kalangan masyarakat  agar  masyarakat  mau  ikut berpatisipasi guna memberantas penyalahgunaan  narkotika  di  kabupaten buleleng. Meskipun banyak sikap masyarakat yang enggan dan acuh dalam berpatisipasi  namun  BNN  tetap  mengajak masyarakat untuk ikut bergabung bersama meberantas tindak pidana narkotika di kabupaten buleleng ini.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan  sebagai  berikut  yaitu  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  korban tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika di  Kabupaten  Buleleng,  BNN  Kabupaten Buleleng menerapkan perlindungan hukum  preventif  yang  bertujuan  untuk mencegah
sebelum terjadinya pelanggaran.  Bentuk  perlindungn  hukum yang  diberikan  terhadap  korban  yaitu berupa  pengawasan,  pencegahan,  dan rehabilitasi.  Rehabilitasi  yang  diberikan yaitu  berupa  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial,  yang  bertujuan  untuk mengobati dan memulihan secara terpadu,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial agar mereka dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat.
Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam  memberikan perlindungan hukum  terhadap  korban  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten Buleleng  yaitu  a)Terbatasnya  sarana  dan prasarana rehabilitasi bagi korban penyalahguna  narkotika/  korban  sebagai penyalahguna narkotika.
b) tidak tersedianya tenaga kesahatan husus yang menangani korban tidan pidana penyalahgunaan narkotika dalam rehabilitasi.  c)  tidak  tersedianya  fasilitas untuk  rehabilitasi  di  kabupaten  buleleng seperti rumah sakit.
Saran yang dapat penulis sampaikan kepada BNN Kabupaten Buleleng agar lebih memperhatikan fasilitas,  sarana  dan  prasarana  dalam meberikan  perlindungan  hukum  terhadap
korban  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika.  Bagi  masyarakat  kabupaten
Buleleng agar tidak menyepelekan bantuan  hukum  yang  diberikan  BNN Kabupaten  Buleleng  ataupun  agar  tidak acuh  untuk  bersama-bersama  berusaha memberatas penyalahgunaan yang sudah semakin  meluas.  Bagi  peneliti  yang sejenis lainnya disarankan, karena keterbatasan waktu peneliti dalam penelitian  ini,  maka  disarankan  bagi peneliti  yang  selanjutnya  agar  meneliti masalah-masalah lainnya yng lebih kompleks  yang  berhubungan  dengan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Asikin,  Zainal.  2016. Hukum  Acara Perdata  Di  Indonesia. Jakarta: Kharisma Putra Utama
Bambang,  Waluyo,  S.H.  2008. Penelitian Hukum  Dalam  Praktek. Jakarta  : Sinar Grafika .
Daniel, & A.R Sujono, 2011. Komentar & Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Jakarta.
Mertokusummo, Sudikno, 2009. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Liberty, yogyakarta.
Syaifull  Bakhari,  2014. Sistem  Peradilan
Pidana  Indonesia ,  pustaka  pelajar, Yogyakarta.
Yuliartini,  Rai  Ni  Putu,  2014. “Kajian
Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena  Balapan  Liar  Di Kota  Singaraja  Bali”  (Tesis) , Program Studi Ilmu Hukum Program  Pascasarjana  Universitas Udayana, Denpasar

## Jurnal
Aspar  Amien,  2016. Tinjauan  Yuridis Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika yang Lilakukan Oleh Oknum Kepolisian (study kasus putusan no 1811/pid.B/2013/Pn Mks), Studi
Sarjana  dalam  program  studi  Ilmu
Hukum Universitas Hasanudin Makasar. Rizki  Kiki,  2017. Proses  Penyidikan Faktor  Penghambat  Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan  Narkotika  (study kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi  Symatera  selatan) Studi sarjana dalam program ilmu hukum Universitas Muhamaddiyah Palembang.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.