## KEDUDUKAN PENDEKATAN FOLLOW THE MONEY TERHADAP PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENINDAKAN
PRAKTIK POLITIK UANG
(Standing of ‘Follow The Money’ Approach to The General Election Supervisory Bodies Authority in Enforcing Money Politics Practices)
Muh Afdal Yanuar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 35, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta e-mail: yanuarafdal10@gmail.com

## Abstrak
Dalam  mengoptimalisasi  perannya,  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  memerlukan  sebuah instrumen khusus, atau bekerjasama dengan institusi yang memiliki kewenangan khusus, dalam rangka  mengungkap  dan  mencegah  terjadinya  risiko  kerentanan  praktik  politik  uang  di  dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan follow the money . Di dalam tulisan ini, akan diidentifikasi dua permasalahan, yakni terkait: konsep dan pengaturan pendekatan follow the money di Indonesia; dan kedudukan pendekatan follow the money terhadap peran Bawaslu dalam penindakan praktik politik uang. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini adalah: selain diorientasikan untuk menangani pencucian uang, pendekatan follow the money juga diperlukan untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang dinyatakan di dalam peraturan perundang-undangan; dan pendekatan follow the money yang diwujudkan melalui Informasi PPATK yang disampaikan/diteruskan kepada Bawaslu, berkedudukan sebagai instrumen penting bagi Bawaslu untuk menguatkan dan memastikan kebenaran dugaan praktik politik uang yang sedang diperiksa, dikaji atau hendak diambil keputusan oleh Bawaslu.
Kata kunci: Pemilihan umum, follow the money , Badan Pengawas Pemilu; politik uang; dan pencucian uang.

## Abstract
In optimizing the implementation of its authority, the General Election Supervisory Body (Bawaslu) requires a special instrument, or cooperates with institutions that have special authority, in order to reveal and prevent the occurrence of risks of vulnerability to money politics practices, in the election administration system in Indonesia, using the follow the money approach. In this paper, two  problems  will  be  identified,  namely  related:  the  concept  and  regulation  of  the  follow  the money approach in Indonesia; and the standing of the follow the money approach to the Bawaslu’s authority in handling the practice of money politics. This paper was prepared using normative research methods, with a conceptual and statutory approach. The results obtained through this study are: apart from handling money laundering, follow the money approach is also intended for other interests stated in laws and regulations; and follow the money approach which is manifested through PPATK’s information which are submitted/forwarded to the Bawaslu, has a standing as an

## Majalah Hukum Nasional
Volume 53 Nomor 1 Tahun 2023 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v53i1.204 https://mhn.bphn.go.id
important instrument for the Bawaslu to strengthen and ensure the truth of allegations of money politics practices that are being examined, analyze or to be decided by Bawaslu.
Keywords: General election, follow the money, General Election Supervisory Body, money politics, and money laundering.

## A. Pendahuluan
Perubahan  (amandemen)  konstitusi  yang  terjadi  dari  rentang  waktu  tahun  1999  hingga tahun  2002  menjadikan  beberapa  perubahan  paradigma  hukum  ketatanegaraan  di  Indonesia. Salah satu paradigma baru yang diwujudkan di dalam perubahan konstitusi tersebut, terutama pada  amandemen  ketiga  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2001  (10  November  2001),  adalah menginklusifkan  pemilihan  umum  sebagai  bagian  dari  objek  yang  diatur  di  dalam  konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut ‘UUD Negara RI Tahun 1945). 1
Di dalam pandangan J. G. Steenbeek, dikemukakan bahwa materi muatan dari konstitusi meliputi  hal-hal  berikut:  1)  Jaminan  atas  Hak  Asasi  Manusia;  2)  Sistem  ketatanegaraan  yang bersifat mendasar; dan 3) Pengaturan pembatasan dan pembagian kekuasaan negara yang bersifat mendasar. 2 Oleh karena pemilihan umum merupakan salah satu domain yang dimuat di dalam konstitusi berdasarkan Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945, menyebabkan timbulnya sebuah pemahaman bahwa Pemilihan Umum merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang bersifat mendasar dalam kehidupan, berbangsa dan bernegara.
Pemilihan Umum juga sering dipertautkan sebagai ‘pesta demokrasi’. Hal tersebut dikarenakan pemilihan umum, pada tataran idealnya, merupakan instrumen penting dalam demokrasi untuk dapat  menghasilkan  wakil  rakyat  dan  pemimpin  yang  memiliki  kualitas,  menyuarakan  aspirasi rakyat,  dan  responsible  dalam  mewujudkan  kemakmuran  rakyat. 3 Oleh  sebab  itu,  akan  sangat disayangkan apabila di dalam sebuah ‘pesta demokrasi’ dicemari melalui praktik-praktik yang tidak etis dan bertentangan dengan norma maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di dalam Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945 telah diintrodusir bahwa prinsip dasar dalam pemilihan umum meliputi: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil). Dalam pelaksanaan pemilihan umum, prinsip luber dan jurdil tersebut sangat besar pengaruhnya, terutama
1 Rudi Santoso, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas,” NIZHAM 7, no. 2, (Juli-Desember 2019), 255.
2 Agung Ali Fahmi, Implementasi Jaminan Hukum HAM Atas Kebebasan Beragama di Indonesia (Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2011), 65, sebagaimana dikutip dalam: Bismoadi Tri Wahyu Faizal, “Pengaturan Aktivitas Bisnis dalam Konstitusi Majapahit,” as-Sahafah: Journal of Constitutional Law and Governance 2, no. 2, (2022), 124, doi: https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.7933
3 Primandha Sukma Nur Wardhani, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum,” Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10, no. 1 (2018), 57, doi: https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407.g9060
dalam mewujudkan lancarnya pelaksanaan pemilihan umum. 4 Apabila dalam pelaksanaan Pemilu, asas  tersebut  tidak  terlaksana  dalam  suatu  penyelenggaraan  pemilu,  maka  dapat  dipastikan bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan atau problematika, baik secara hukum maupun secara etis dalam penyelenggaraan pemilihan umum tersebut.
Salah  satu  problematika  hukum  dan  etis  yang  sering  muncul  dalam  pelaksanaan  pemilu adalah persoalan praktik politik uang (money politics) . Praktik politik uang (money politics) pada dasarnya  sangat  tidak  diharapkan  terjadi  di  dalam  masyarakat  yang  demokratis.  Hal  tersebut dikarenakan, di dalam penyelenggaraan pemilihan umum, praktik tersebut dapat berdampak pada rusaknya tatanan demokrasi. 5 Pada dasarnya, peserta Pemilu yang memiliki potensi yang besar untuk melakukan politik uang (money politics) adalah peserta Pemilu atau calon yang memiliki dana signifikan. Dalam praktik politik uang (money politics) sendiri, pihak yang diuntungkan adalah pihak pemberi uang, terutama dalam hal ia benar-benar memperoleh kursi dalam hasil pemilihan umum.  Adapun  ketika  hal  tersebut  benar-benar  terjadi,  probabilitas  baginya  untuk  mengambil suatu kebijakan yang lebih menguntungkan dirinya atau kelompoknya dibandingkan kepentingan umum menjadi sangat besar. 6 Yang  mana,  apabila  hal  tersebut  terus  menerus  dibiarkan  akan menyebabkan  rusaknya  mental  pemilih  dalam  pemilu,  dan  pada  akhirnya  ketika  kekuasaan diberikan kepada yang terpilih melalui praktik politik uang (money politics) , akan berdampak buruk bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. 7
Berdasarkan UU Pemilu sendiri, apabila praktik politik uang (money politics) dilakukan oleh seseorang,  terhadap  pihak  yang  melakukan  hal  tersebut  diancam  dengan  pidana  berdasarkan Pasal 515, Pasal 519, dan Pasal 523 UU Pemilu, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:
- Pasal 515 UU Pemilu memuat perihal ketentuan pidana atas perbuatan setiap orang yang menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  kepada  pemegang  hak  pilih  agar tidak menggunakan hak pilihnya, memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
- Pasal 519 UU Pemilu memuat perihal ketentuan pidana atas perbuatan curang dengan cara memaksa, menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk menyesatkan orang agar dapat memperoleh dukungan pada pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
- Pasal  523  ayat  (1)-(2)  UU  Pemilu  memuat  ancaman  pidana  bagi  pelaksana,  peserta,  dan/ atau  tim  Kampanye  Pemilu  yang  menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya
4 Tika Gustari Tasda, “Studi Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Asas Luber Jurdil Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2020 di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya,” Journal of Science and Education Research 1, no. 2, (Agustus 2022), 24.
5 Lina Ulfa Fitriani, et, al, “Fenomena Politik uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat,” RESIPROKAL 1, no. 1, (Juni 2019), 58, doi: https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5
6 M. Eza Helyatha Begouvic, “Money Politik Pada Kepemiluan di Indonesia,” Sol Justicia 4, no. 2, (Desember 2021), 110.
7 Lina Ulfa Fitriani, et, al., Op.Cit., 58.
sebagai imbalan kepada: (a) peserta Kampanye Pemilu; atau (b) pemegang hak pilih (Pemilih). Sedangkan pada Pasal 523 ayat (3) UU Pemilu, memuat larangan atas perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemegang hak pilih (Pemilih) pada hari pemungutan suara, agar pemegang hak pilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu.
Sebagaimana di dalam penjelasan sebelumnya, telah dipaparkan bahwa salah dua prinsip dasar  dalam  pemilihan  umum  tersebut  adalah  ‘bebas’  dan  ‘jujur’.  ‘Bebas’  dimaknai  sebagai adanya  hak  untuk  menentukan  pilihan  tanpa  tekanan  atau  paksaan  dari  pihak  manapun  bagi setiap  pemegang  hak  pilih. 8 Sedangkan,  ‘jujur’  dimaknai  sebagai  seluruh  pihak  yang  terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus bersikap dan bertindak sesuai peraturan yang berlaku tanpa adanya kebohongan atau manipulasi. 9 Berdasarkan kedua prinsip tersebut, seharusnya dalam pelaksanaan pemilu tidak dibolehkan adanya kecurangan- kecurangan, termasuk upaya untuk mempengaruhi pilihan pemilih melalui iming-iming atau janji atau pemberian berupa uang atau materi lainnya.
Berdasarkan pada data penyelenggaraan Pemilu terakhir, yakni tahun 2019, jumlah pemilih yang  terlibat  dalam  praktik  politik  uang (money  politics) secara  persentase  adalah  sejumlah 19,4% hingga 33,1% dari total jumlah pemilih. Angka tersebut berdasarkan standar internasional merupakan  nilai  yang  cukup  tinggi,  sehingga  peringkat  politik  uang (money  politics) Indonesia berada pada posisi ketiga dunia. 10 Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi pelaksanaan pemilihan umum terakhir di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Dalam rangka mencegah terjadinya praktik politik uang (money politics) , melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut ‘UU Pemilu’), diberikan tugas secara atributif  oleh  negara  kepada  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  untuk  melakukan  penindakan terhadap praktik politik uang (money politics) , melalui kewenangan untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang (money politics) . Hal tersebut secara tegas diatur di dalam Pasal 93 huruf e dan Pasal 95 huruf c UU Pemilu. Oleh karena objek dari politik uang (money politics) adalah  uang  atau  harta  kekayaan,  menyebabkan  munculnya  sebuah  keharusan  untuk menerapkan pendekatan khusus dalam rangka membantu mendeteksi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan  uang  atau  harta  kekayan  secara  tidak  sah  berdasarkan  hukum  yang  berlaku. Pendekatan tersebut disebut dengan istilah follow the money. 11 Selanjutnya, untuk mewujudkan
8 Farid Prima Halim, et, al., “Partai Politik Sebagai Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia,” MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan 14, no. 3, (Desember2022), 661.
9 Ibid.
10 Lati Praja Delmana, et, al., “Problematika dan Strategi Penanganan Politik uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia,” Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 1, no. 2, (Mei 2020), 2, doi: 10.46874/ tkp.v1i2.61
11  William F. Wechsler, “Follow the Money,” Foreign Affairs 80, no. 4, (2001), 41, doi: https://doi. org/10.2307/20050225
hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu seharusnya memerlukan sekaligus menggunakan sebuah instrumen khusus, atau bekerjasama dengan institusi yang memiliki kewenangan khusus, dalam rangka  mengungkap  dan  mencegah  terjadinya  risiko  kerentanan  praktik  politik  uang (money politics) di dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan menggunakan pendekatan follow the money .
Pada saat ini, salah satu institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penelusuran aliran  dana  yang  terindikasi  tindak  pidana  dengan  pendekatan follow the money adalah  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai financial intelligence unit dari Indonesia. 12
Akan tetapi, kewenangan yang serupa tidak dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam rangka mitigasi praktik politik uang (money politics) , terkhusus terkait upaya untuk melakukan penelusuran dana dari peserta dan penyelenggara pemilu, tidak dapat secara independen dilaksanakan.
Sebelum tulisan ini, telah terdapat sebuah studi yang mengkaji persoalan pendekatan follow the money dalam penindakan praktik politik uang, diantaranya, tulisan dari Rizal Mawardi, dkk., yang berjudul “An Analysis of the “Follow the Money”: Investigative Audit Technique in Campaign Funds for the Election of Regional Heads in Indonesia” .  Di dalam tulisan tersebut, konsep pendekatan follow the money yang di dalam pengoperasiannya menggunakan teknis audit investigatif , dijadikan sebagai instrumen analisis dalam menilai kepatuhan pengelolaan dana kampanye Pilkada Tahun 2020. 13 Sedangkan, melalui tulisan ini, pendekatan follow the money , dijadikan sebagai objek analisis, yakni dengan memotret peran dari pendekatan tersebut bagi badan pengawas pemilu dalam menindak praktik politik uang.
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penulis mengangkat sebuah judul di dalam tulisan ini, yaitu “ Kedudukan Pendekatan Follow the Money Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penindakan Praktik Politik uang ” . Judul tersebut diangkat melalui sebuah abstraksi atas  permasalahan-permasalahan  berupa:  (a)  Bagaimana  konsep  dan  pengaturan  pendekatan follow the money di  Indonesia?,  dan  (b)  Bagaimana  kedudukan  pendekatan follow the money terhadap peran badan pengawas pemilu dalam penindakan praktik politik uang?

## B.  Metode Penelitian
Di dalam menyusun tulisan ini, penulis menerapkan metode penelitian normatif. Di dalam metode tersebut, hal yang menjadi elemen pembeda antara satu legal research dengan yang lainnya 12 Kartika Rahmasari Dewi, et, al, “Follow the Money as an Attempt of State Financial Loss Restoration in Criminal Action of Money Laundering with Corruption as Predicate Crime,” International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 5, no. 3, (June 2018), 324, doi: http://dx.doi.org/10.18415/ ijmmu.v5i3.403
13 Rizal Mawardi, dkk, “An Analysis of the “Follow the Money”: Investigative Audit Technique in Campaign Funds for the Election of Regional Heads in Indonesia,” Asia-Pacific Management Accounting Journal 17 Issue 3 (2018), 269, https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/62144/1/62144.pdf
terletak pada persoalan bahan-bahan hukum dan pendekatan yang digunakan. 14 Pendekatan yang digunakan di dalam tulisan ini adalah berupa:
(a)  Conceptual approach,  yakni  pendekatan  didasarkan  pada  doktrin-doktrin  dan pandangan-pandangan teoritis pada ilmu hukum. 15 Di dalam tulisan ini, konsep/teori yang  dijadikan  sebagai  dasar  konseptual  dalam  menganalisis  permasalahan  yang telah ditentukan di dalam tulisan ini adalah berupa teori terkait money politics dan follow the money; dan
(b) Statutory approach, yakni pendekatan pada penelitian hukum yang diterapkan melalui proses  menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dan  terkait  dengan persoalan  hukum  yang  sedang  dianalisis. 16 Di  dalam  tulisan  ini  sendiri,  peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis adalah UU TPPU, UU Pemilu, dan Peraturan PPATK tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK.

## C. Pembahasan
1. Konsep Pendekatan Follow the Money dan Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia
a. Konsep Pendekatan Follow the Money Pendekatan follow the money pada dasarnya merupakan pendekatan yang digunakan untuk melakukan pelacakan atas harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, tindak pidana itu sendiri, dan siapa pelakunya. 17 Pendekatan tersebut sangat penting juga untuk diimplementasikan untuk tujuan mengamati secara visual aliran dana yang ditransfer melalui sejumlah rekening ke rekening tujuan akhir. 18 Paradigma follow the money sendiri digunakan untuk menjadi pembanding atas praktik penegakan hukum  di  Indonesia  yang  kebanyakan  masih  menggunakan  paradigma  lama,  yaitu menemukan tersangkanya (follow the suspect) . 19 Pendekatan follow the money sendiri terbentuk dari paradigma bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana in casu hasil tindak pidana (proceed of crime) merupakan “life blood of crime” , artinya bahwa hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus titik terlemah dari mata rantai kejahatan. 20
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 55 – 56.
15 Ibid., 135. 16 Ibid., 133. 17 Yonathan Sebastian Laowo, “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering),” Jurnal Panah Keadilan 1, no. 1, (Februari 2022), 79.
18 Kishore Singh and Peter Best, “Anti-Money Laundering: Using data visualization to identify suspicious activity,” International Journal of Accounting Information Systems 34 (2019), 5, doi: https://doi. org/10.1016/j.accinf.2019.06.001
19 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 75.
20 Muh Afdal Yanuar, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset (Malang: Setara Press, 2021), 162.
Naylor mengemukakan bahwa para pendukung konsep pendekatan follow the money menawarkan konsekuensi yang meyakinkan bagi otoritas dalam yang menarget ‘otak  dari  kejahatan’  yang  tidak  terlibat  secara  langsung  atas  kejahatan  tersebut. Yang mana, tanpa pendekatan follow the money, mereka sangat mungkin untuk tidak menjadi target penegak hukum, tetapi ia tetap dapat menikmati uang/harta kekayaan yang  terkait  dengan  kejahatan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  dengan  mengambil  uang tersebut,  penegak  hukum  akan  lebih  mudah  menangkap  para  ‘otak  dari  kejahatan’ tersebut. 21
Dalam pandangan Tuanakotta, pendekatan follow the money merupakan langkah- langkah yang dapat dilakukan oleh lembaga intelijen keuangan ( in casu, di Indonesia adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan memberantas tindak pidana yang bermotif ekonomi, dengan mengikuti jejak yang tertinggal dalam aliran uang atau aliran dana. Jejak inilah yang akan mengarahkan penyidik atau akuntan forensik kepada pelaku fraud. 22 Selain itu, melalui pendekatan follow the money, hal yang lebih diutamakan adalah mencari dan menemukan uang atau harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Setelah diperoleh hasil tindak pidananya, barulah  dilakukan  penindakan  terhadap  pelaku  dan  kejahatan  yang  dilakukannya. 23
Pandangan-pandangan  konseptual  tersebut  telah  mendeskripsikan  secara  jelas bahwa pendekatan follow the money merupakan pemahaman konseptual yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk kepentingan penelusuran atas harta kekayaan, baik yang berasal dari tindak pidana (hasil tindak pidana), ataupun untuk digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana.
b. Pengaturan Pendekatan Follow the Money dalam Hukum Positif Indonesia Secara yuridis, pendekatan follow the money terejawantahkan  secara  konkrit di dalam pelaksanaan kewenangan PPATK, 24 yang diantaranya meliputi: meminta dan menerima  laporan  dari  Pihak  Pelapor,  melakukan  analisis  dan  pemeriksaan,  hingga meneruskan  informasi  hasil  analisis/hasil  pemeriksaan  kepada  instansi  pemerintah atau penyidik. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 40 huruf d jo Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
21 R. T. Naylor, “Wash-out: A critique of follow-the-money methods in crime control policy,” Crime, Law and Social Change 7 ,(1999) 32, doi: https://remote-lib.ui.ac.id:10.1023/2075/A:1008386203362
22 Theodorus M. Tuanakotta, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 373.
23 Mawardi, dkk, “An Analysis of the “Follow the Money”,” 272.
24 Farahwati, “Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” Jurnal LEGALITAS 7, no. 1, (Juni 2022), 55, doi: https://doi.org/10.31293/lg.v7i1.6514
Pidana Pencucian Uang (lebih lanjut disebut ‘UU TPPU’). Kewenangan PPATK tersebut merupakan  bentuk  konkritisasi  dari  kedudukan  PPATK  sebagai financial  intelligence unit Indonesia. Financial  Intelligence  Unit sendiri merupakan lembaga negara yang bertanggung  jawab  untuk  menerima (receiving) , menganalisis (analyzing) dan meneruskan (disseminating) kepada otoritas yang berwenang, terhadap pengungkapan informasi transaksi keuangan, baik terkait dugaan hasil kejahatan, atau diharuskan oleh undang-undang atau peraturan nasional. 25 Penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam dinamikanya pelaksanaan follow the money oleh PPATK sebagai financial intelligence unit tidak hanya diorientasikan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang saja, melainkan juga untuk melaksanakan kewajiban atau keharusan berdasarkan undang-undang melalui pemberian informasi kepada pihak-pihak yang berwenang. Proses kerja PPATK sebagai financial  intelligence  unit yang mengaplikasikan pendekatan follow the money dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, PPATK memperoleh (receiving) laporan dari pihak pelapor. 26 Pihak pelapor sendiri, berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU TPPU, dimaknai sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada PPATK berdasarkan UU TPPU. Pihak pelapor sendiri, berdasarkan UU TPPU terdiri atas penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan Profesi. 27 Pihak Pelapor penyedia jasa keuangan, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU, memiliki kewajiban pelaporan berupa LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan), LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai), dan LTKL (Laporan Transaksi Transfer dana dari dan ke Luar negeri). Adapun pihak pelapor penyedia barang dan/ atau jasa lain, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU TPPU, memiliki kewajiban pelaporan berupa Laporan Transaksi (LT). Sedangkan Pihak Pelapor Profesi, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 61 Tahun 2021, memiliki kewajiban pelaporan berupa LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan).
Kedua, PPATK melakukan analisis dan/atau pemeriksaan ( analyzing), berdasarkan Pasal 40 huruf d jo Pasal 44 ayat (1) UU TPPU, atas seluruh laporan yang diperoleh dari pihak pelapor, maupun informasi yang diperoleh dari instansi atau pihak terkait. Produk berupa  Hasil  Analisis/Hasil  Pemeriksaan/Informasi  yang  disampaikan  oleh  PPATK
25  Yunus Husein, “Peranan Ppatk Sebagai Financial Intelligence Unit dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian  Uang,”  4,  dapat  diakses  melalui  https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/22_ peranan-ppatk-sebagai-fiu_x.pdf, (diakses 23 Februari 2023)
26 Lihat Poin 2 pada Interpretative Note to Recommendation 29 FATF Recommendations. Sebagaimana di dalam: Financial Action Task Force, The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation (Paris: FATF, 2012 (Updated March 2022)), 102.
27 Ridho Ilham, et, al., “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” Unes Journal of Swara Justisia 3, no. 4, (January 2020), 392.
merupakan hasil dari adanya added value (nilai tambah) yang disampaikan oleh PPATK atas laporan atau informasi yang telah diterima dari pihak pelapor atau instansi lainnya. Added value tersebut diperoleh melalui analisis operasional yang dilakukan oleh PPATK dengan menggunakan laporan/informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi target tertentu (misalnya orang, aset, jaringan kriminal dan asosiasi), untuk mengikuti jejak aktivitas atau transaksi tertentu, dan untuk menentukan hubungan antara target tersebut dengan kemungkinan hasil kejahatan. 28
Ketiga, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf e dan l UU TPPU, PPATK selanjutnya akan meneruskan (disseminating) laporan  hasil  analisis/hasil  pemeriksaan/ informasi  atas  transaksi  keuangan  yang  telah  dianalisis,  kepada  penyidik  ataupun instansi peminta, baik atas dasar inisiatif PPATK sendiri ( spontaneous dissemination) maupun atas dasar permintaan dari instansi peminta (dissemination upon request) . 29
Terkait  dengan  instansi  peminta,  berdasarkan  Pasal  90  UU  TPPU,  dapat  meliputi beberapa lembaga, diantaranya lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU atau tindak pidana lain terkait dengan TPPU. Penjelasan lebih lanjut terkait yang dimaksud dengan lembaga tersebut tertuang di dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (lebih lanjut disebut ‘Peraturan PPATK  Pertukaran  Informasi’)  yang  menentukan  bahwa  cakupan  dari  lembaga  yang dimaksud tersebut adalah setiap lembaga yang dibiayai atau keuangannya bersumber dari keuangan negara. Adapun berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf e Peraturan PPATK Pertukaran Informasi, dinyatakan bahwa pertukaran informasi oleh lembaga tersebut, dapat dilakukan inter alia, untuk kepentingan penelusuran aset baik untuk investigasi maupun pemenuhan hak negara. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan PPATK Pertukaran Informasi dinyatakan bahwa pertukaran informasi tersebut dilakukan setelah adanya nota kesepahaman atau kerja sama formal dengan PPATK.
Penjelasan-penjelasan tersebut secara terang benderang menunjukkan bahwa pada kenyataannya telah terdapat dinamika pelaksanaan pendekatan follow the money . Yang  mana,  pada  awalnya,  pendekatan  tersebut  diorientasikan  untuk  penanganan perkara pencucian uang. Namun, terdapat perluasan cakupan pengimplementasiannya, yakni termasuk juga untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang dinyatakan di dalam peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan kewenangan PPATK yang menerapkan pendekatan follow the money sendiri  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  kerahasiaan.  Hal  tersebut  sebagaimana
28 Ibid.
29 Ibid., 103.
tertuang di dalam Pasal 45 UU TPPU yang menghendaki agar PPATK dapat dibebaskan atau  dikecualikan  dari  seluruh  ketentuan  kerahasiaan  (baik  di  dalam  peraturan perundang-undangan  maupun  kode  etik)  dalam  pelaksanaan  kewenangannya berdasarkan  UU  TPPU.  Pengecualian  ketentuan  kerahasiaan  bagi  PPATK  di  dalam pelaksanaan pendekatan follow the money berdasarkan UU TPPU tersebut semakin memudahkan  PPATK  dalam  menyempurnakan  analisanya  terhadap  aliran  dana (financial  flow) dari  pihak-pihak  yang  diduga  terkait  dengan  objek  yang  sedang dianalisis  (baik  TPPU  maupun  kepentingan  lain  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan). Terkait dengan ketentuan pengecualian prinsip kerahasiaan tersebut, tidak hanya melekat bagi PPATK. Akan tetapi juga berlaku bagi pihak pelapor, dalam konteks pelaksanaan kewajiban pelaporannya ke PPATK ( vide Pasal 28 UU TPPU), maupun bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam konteks pelaksanaan ketentuan Pasal 72 UU TPPU, yakni terkait permintaan keterangan secara tertulis kepada pihak pelapor mengenai Harta Kekayaan dari: (a) orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; (b) tersangka; atau (c) terdakwa.
2.  Kedudukan Pendekatan Follow the Money Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam

## Penindakan Praktik Politik Uang
Sebagaimana telah diuraikan di dalam sub bab sebelumnya bahwa konsep pendekatan follow the money merupakan pemahaman konseptual yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk kepentingan penelusuran atas harta kekayaan, baik yang berasal dari tindak pidana (hasil tindak pidana), ataupun untuk digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana, dan tidak  terkecuali  yang  berkaitan  dengan  praktik  politik  uang (money  politics). Politik  uang (money  politics) sendiri  telah  menjadi  permasalahan  hukum  yang  terjadi  secara  kontinu dalam penyelenggaraan pemilu. Sayangnya, praktik tersebut seringkali tidak terjamah oleh penegakan  hukum.  Permasalahan  hukum  tersebut  sendiri  pada  prinsipnya  bertentangan dengan prinsip kejujuran, yang akan berkulminasi pada dapat terpilihnya pemimpin yang tidak kredibel. 30
Terkait dengan politik uang (money politics) Jensen dan Justesen mengemukakan bahwa pada  umumnya  peserta  pemilihan  tak  jarang  melakukan vote  buying demi  memperoleh electoral  support (dukungan  elektoral). 31 Hal tersebut dapat saja terjadi mulai dari tahapan pra pemilu, pelaksanaan pemilu, bahkan hingga pasca Pemilu. Hal tersebut dapat terjadi  dikarenakan  lemahnya  regulasi  dan  pengawasan,  yang  menyebabkan  terbukanya
30 Hepi Riza Zen, “Politik uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah,” Al-‘Adalah XII, no. 3, (Juni 2015), 525, doi: https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.205
31 Peter Sandholt Jensen dan Mogens K. Justesen, “Poverty and vote buying: Survey-based evidence from Africa,” Electoral Studies 33 (2014), 220–221, doi: 10.1016/j.electstud.2013.07.020
kesempatan bagi peserta pemilu, penyelenggara, maupun pemilih untuk masuk ke dalam pusaran pelanggaran tersebut. 32
Praktik  politik  uang (money  politics) pada penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam strategi atau cara, agar masyarakat dapat berpengaruh. Bahkan, tidak jarang, terkait keputusan untuk menentukan bentuk pemberian yang diberikan, hingga kapan pemberian pemberian politik uang (money politics) tersebut diberikan, telah dipersiapkan dengan matang. Umumnya, pemberiannya tersebut diberikan secara  bertahap  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Sehingga  peluang  keberhasilannya  untuk memenangkan  pemilu  cenderung  lebih  besar. 33 Penjelasan  tersebut  menunjukkan  bahwa skenario yang diformulasikan oleh pelaku praktik politik uang (money politics) agar dapat memuluskan praktik politik uang tersebut dirancang sedemikian rupa dan sangat kompleks, sehingga dapat menyulitkan penelusuran atau pengidentifikasian atas kejahatan tersebut.
Dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sendiri, dikenal prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan  adil,  sebagaimana  dinyatakan di  dalam  Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Berikut adalah makna yang terkandung dari setiap prinsip-prinsip tersebut, yaitu:
- ‘Langsung’ dimaknai sebagai adanya hak dari pemilih untuk menyampaikan suaranya sesuai dengan pilihannya tanpa melalui perantara pihak lain (langsung);
- ‘Umum’  dimaknai  sebagai  adanya  hak  dari  setiap  warga  negara  yang  memenuhi syarat  berdasarkan  Undang-Undang  untuk  mengikuti  pelaksanaan  pemilu  tanpa adanya diskriminasi;
- ‘Bebas’ dimaknai sebagai adanya hak untuk menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun bagi setiap pemegang hak pilih;
- ‘Rahasia’ dimaknai sebagai adanya jaminan bagi pemegang hak pilih untuk menentukan pilihannya tanpa diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun;
- ‘Jujur’ dimaknai sebagai seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  harus  bersikap  dan  bertindak  sesuai peraturan yang berlaku tanpa adanya kebohongan atau manipulasi; dan
- ‘Adil’  dimaknai  sebagai  bahwa  setiap  pemegang  hak  pilih  maupun  peserta  pemilu harus terbebas dari perlakuan curang dari siapapun. 34
Salah dua dari prinsip-prinsip di dalam Pemilu tersebut adalah rahasia dan jujur. Yang mana, berdasarkan kedua prinsip tersebut, seharusnya dalam pelaksanaan pemilu tidak dibole -
32 Lati Praja Delmana, et, al, Op.Cit., 2-3.
33 Lina Ulfa Fitriani, et al., Op.Cit. , 58. 34 Claudio C. Warouw, “Tinjauan Yuridis Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah,” Lex Privatum 11, no. 1, (2023), 7.
hkan  adanya  kecurangan-kecurangan,  termasuk  upaya  untuk  mempengaruhi  pilihan  pemilih melalui iming-iming atau janji atau pemberian berupa uang atau materi lainnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi praktik politik uang (money politics) dalam penyelenggaraan Pemilu, maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu tersebut telah kehilangan marwahnya.
Secara yuridis, praktik politik uang (money politics) dilarang dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 515, Pasal 519, dan Pasal 523 UU Pemilu. Pasal 515 UU Pemilu diperuntukkan terhadap praktik politik uang (money politics) dalam pelaksanaan pemungutan suara. Sedang - kan, Pasal 519 UU Pemilu diperuntukkan terhadap praktik politik uang (money politics) untuk memperoleh dukungan bagi calon anggota DPD. Sedangkan, Pasal 523 UU Pemilu, diperuntuk - kan terhadap praktik politik uang (money politics) dalam masa Pra Pemilu, tepatnya pada masa kampanye, masa tenang, hingga pada hari pemungutan suara. Berdasarkan ketentuan-ketentu - an tersebut, dapat dipahami bahwa suatu peristiwa baru dapat dikualifisir sebagai praktik poli - tik uang (money politics) adalah dalam hal terdapat pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi sebagai imbalan kepada peserta kampanye atau kepada pemegang hak pilih (pemilih). 35
Penjelasan  tersebut  diatas  menunjukkan  kekhususan  atas  cakupan  dari  praktik  politik uang (money  politics) .  Sehingga,  terhadap  perbuatan-perbuatan  lain  yang  melibatkan  uang atau harta kekayaan, tetapi tidak termasuk dalam kualifikasi politik uang (money politics) se- bagaimana dijelaskan diatas, tidak dapat dikualifisir sebagai praktik politik uang (money pol - itics). Misalnya,  terhadap  perbuatan  penyalahgunaan  keuangan  dalam  pengadaan  peralatan untuk pencoblosan, ataupun mark-up harga surat suara, hingga peserta pemilu yang menerima uang, hadiah atau janji, hal tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi praktik politik uang (mon - ey politics) , melainkan tindak pidana korupsi. 36
Dalam rangka menindak terjadinya praktik politik uang (money politics) , Badan Pengawas Pemilu  diberikan  kewenangan  untuk  memeriksa,  mengkaji,  dan  memutus  pelanggaran politik uang (money politics), berdasarkan Pasal 95 huruf c UU Pemilu. Oleh karena praktik politik  uang (money  politics) melibatkan  transaksi  berupa  uang  (harta  kekayaan)  antara pemberi  (peserta  pemilu,  tim  kampanye  atau  peserta  kampanye),  berkonsekuensi  pada adanya kebutuhan bagi Badan Pengawas Pemilu untuk dapat memperoleh informasi aliran transaksi keuangan dari pihak-pihak yang (diduga) terkait dengan praktik politik uang (money politics) ,  agar  pelaksanaan  kewenangan  Badan  Pengawas  Pemilu  tersebut  dapat  berjalan
35 Fadlan, “Money Politik dan Aspek-Aspek Penegakan Hukumnya dalam Perspektif Pidana Pemilu (Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pal. (Pemilu),” Tadulako Master Law Journal 6, no. 1, (Februari 2022), 52-53.
36 Ibid.
lebih  optimal.  Yang  mana,  apabila  dalam  melakukan  pemeriksaan,  pengkajian  hingga mengambil  keputusan  atas  suatu  praktik  politik  uang (money  politics) ,  Badan  Pengawas Pemilu tidak memperoleh data/informasi terkait kebenaran adanya pemberian uang atau materi  dari  pelaksana,  peserta,  dan/atau  tim  kampanye  pemilu  sebagai  imbalan  kepada peserta kampanye atau kepada pemegang hak pilih (pemilih), maka Badan Pengawas Pemilu akan  mengalami  hambatan  atau  kesulitan  untuk  membuktikan/menunjukkan  kebenaran atas dugaan praktik politik uang (money politics) tersebut.
Dalam rangka memberikan akses bagi Badan Pengawas Pemilu untuk dapat memperoleh informasi terkait informasi transaksi keuangan dari pihak-pihak yang berisiko terkait dengan praktik politik uang (money politics) , Badan Pengawas Pemilu dapat menggunakan ketentuan- ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan sarana operasionalisasi pendekatan follow the money, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam UU TPPU.
Berdasarkan UU TPPU, PPATK diberikan kewenangan atributif untuk dapat meneruskan informasi kepada instansi peminta, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e UU TPPU. Yang mana, informasi yang disampaikan oleh PPATK berdasarkan ketentuan tersebut merupakan informasi yang dihasilkan melalui pendekatan follow the money. Hal tersebut dikarenakan informasi yang disampaikan/diteruskan tersebut merupakan analisa atas data transaksi keuangan setiap orang, yang telah dilaporkan oleh pihak pelapor berdasarkan UU TPPU kepada PPATK, baik berupa LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan), LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai) dan LTKL (Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke Luar negeri) oleh pihak pelapor penyedia jasa keuangan, LT (Laporan Transaksi) oleh pihak pelapor penyedia barang dan/atau jasa lain, dan LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan)  oleh  pihak  pelapor  Profesi.  Melalui  data-data  tersebut  dilakukan  analisis mengenai asal-usul, aliran dana, hingga tujuan akhir dari uang/harta kekayaan/dana tersebut mengalir.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah Badan Pengawas Pemilu merupakan instansi yang secara legal dapat  dikualifisir  sebagai  instansi  pemerintah  berdasarkan  UU TPPU. Terkait pertanyaan tersebut, dapat diuraikan bahwa berdasarkan Pasal 90 UU TPPU, diberikan kewenangan kepada PPATK untuk dapat melaksanakan pertukaran informasi yang dapat berbentuk permintaan, pemberian, maupun  penerimaan  informasi  dengan  pihak- pihak, inter alia, lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU atau tindak pidana lain terkait dengan TPPU. Hal tersebut juga tertuang di dalam Pasal 4 huruf  d  Peraturan  PPATK  Nomor  15  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Pertukaran  Informasi ke  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (lebih  lanjut  disebut  ‘Peraturan PPATK Pertukaran Informasi’). Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan PPATK
Pertukaran Informasi dinyatakan bahwa lembaga yang dimaksud di dalam Pasal 4 huruf d Peraturan PPATK Pertukaran Informasi (Pasal 90 ayat (1) huruf d UU TPPU) adalah lembaga yang dibiayai atau keuangannya bersumber dari keuangan negara. Adapun berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf  e Peraturan PPATK Pertukaran Informasi, dinyatakan bahwa pertukaran informasi oleh lembaga tersebut, dapat dilakukan inter alia, untuk kepentingan penelusuran aset baik untuk investigasi maupun pemenuhan hak negara. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan PPATK Pertukaran Informasi dinyatakan bahwa pertukaran informasi tersebut dilakukan setelah adanya nota kesepahaman atau kerja sama formal dengan PPATK. Penjelasan-penjelasan  diatas,  apabila  dikontekstualisasikan  dengan  kewenangan Badan  Pengawas  Pemilu  untuk  memeriksa,  mengkaji,  dan  memutus  pelanggaran  politik uang (money politics) , dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga negara yang dibiayai atau keuangannya bersumber dari APBN (keuangan negara);
b. Kewenangan  Badan  Pengawas  Pemilu  untuk  memeriksa,  mengkaji,  dan  memutus pelanggaran  politik  uang  (money  politics),  merupakan  bagian  dari  kepentingan penelusuran aset baik untuk investigasi maupun pemenuhan hak negara; dan
c. Telah  terdapat  Nota  Kesepahaman  antara  PPATK  dengan  Badan  Pengawas  Pemilu yang  ditandatangani  sejak  tanggal  7  Februari  2023,  dengan  Nomor  NK-187/1.02/ PPATK/2/2023 dan Nomor 0216.1/PM.04/K//02/2023 tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Serta Kerja Sama dalam Rangka Penindakan  Pelanggaran  dan  Pengawasan  Dana  Kampanye  pada  Penyelenggaraan Pemilihan  Umum  dan  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Walikota  Serentak  Tahun  2024. Adapun di dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman tersebut, salah satu objek atau ruang lingkup yang menjadi ruang lingkup Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu dengan PPATK adalah terkait pertukaran informasi. 37 Lebih lanjut, melalui ketentuan Pasal 3 Nota Kesepahaman tersebut, untuk melaksanakan Kerjasama pertukaran informasi, Bawaslu memberikan Hasil Kajian Pengawasan dan Penelitian kepada PPATK mengenai indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduga dilakukan oleh peserta pemilihan umum dan pilkada, penyelenggara pemilihan umum, dan pihak terkait (inter alia, tim kampanye peserta pemilu). Selanjutnya, Hasil Kajian Pengawasan dan Penelitian yang disampaikan Bawaslu kepada PPATK tersebut memuat profil dari peserta  pemilihan  umum  dan  pilkada,  penyelenggara  pemilihan  umum,  dan  pihak
37  Lihat Pasal 2 huruf a Nota Kesepahaman antara PPATK dengan Badan Pengawas Pemilu Nomor NK- 187/1.02/PPATK/2/2023 dan Nomor 0216.1/PM.04/K1/02/2023 tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Serta Kerja Sama dalam Rangka Penindakan Pelanggaran dan Pengawasan Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Serentak Tahun 2024.
terkait, memuat paling sedikit: (a) nama lengkap; (b) tanggal lahir; (c) alamat; (d) Nomor Induk Kependudukan; dan (e) pekerjaan. Kesemua informasi tersebut, dapat dijadikan sebagai  trigger  awal  bagi  PPATK  untuk  mengidentifikasi  target  analisis  dan/atau pemeriksaannya, untuk selanjutnya dilakukan penelusuran aliran dananya berdasarkan database yang PPATK miliki yang berasal dari laporan pihak pelapor (misalnya, bank sebagai  pihak  pelapor  yang  melaporkan  laporan  transaksi  keuangan  mencurigakan) maupun yang berasal dari lembaga pemerintah/swasta pemilik informasi lainnya.
Berdasarkan kontekstualisasi tersebut, dapat dipahami bahwa Badan Pengawas Pemilu telah memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk berwenang  meminta  dan  memperoleh  informasi  dari  PPATK  terkait  transaksi  keuangan yang terindikasi praktik politik uang (money politics). Yang mana, proses kerja PPATK untuk menelusuri harta kekayaan tersebut menggunakan pendekatan follow the money. Adapun dalam pelaksanaan permintaan informasi kepada PPATK tersebut, berdasarkan Pasal 35 Peraturan  PPATK  Permintaan  Informasi,  permintaan  informasi  yang  diajukan  oleh  Badan Pengawas  Pemilu  tersebut  harus  diajukan  secara  tertulis  dan  ditandatangani  oleh  Ketua Badan Pengawas Pemilu sebagai pimpinan tertinggi lembaga tersebut.
Setelah memahami bahwa Badan Pengawas Pemilu merupakan bagian dari instansi yang berwenang meminta informasi kepada PPATK, berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf d UU TPPU, selanjutnya perlu juga untuk disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (2) UU TPPU dinyatakan “Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dalam pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas  permintaan  pihak  yang  dapat  meminta  informasi  kepada  PPATK. ”  Artinya,  terkait dengan  pelaksanaan  pemberian  informasi  dari  PPATK  kepada  Badan  Pengawas  Pemilu, yang  dihasilkan  oleh  PPATK  melalui  pendekatan follow  the  money, dapat berbasis pada permintaan dari Badan Pengawas Pemilu kepada PPATK, maupun atas inisiatif sendiri PPATK untuk memberikannya informasi transaksi keuangan yang relevan kepada Badan Pengawas Pemilu, terutama terkait dugaan praktik politik uang (money politics) .
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa dengan adanya kewenangan bagi Badan Pengawas Pemilu untuk dapat memperoleh informasi dari PPATK, maka informasi aliran dana dari pihak-pihak yang terkait dengan praktik politik uang (money politics) dapat diantisipasi sejak dini, 38 terutama yang terkait dengan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran terhadap dana kampanye pada Pemilu 2024. Sehingga
38  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Perkuat Komitmen Awasi dan Kawal Pemilu Berintegritas,” PPATK, 8 Februari 2023, https://www.ppatk.go.id/news/read/1250/perkuat-komitmen- awasi-dan-kawal-pemilu-berintegritas.html (diakses 23 Februari 2023).
kedepannya  dapat  terwujud  pemilu  yang  adil,  transparan,  akuntabel,  dan  berintegritas. 39
Oleh  sebab  itu,  dapat  dipahami  bahwa  pendekatan follow the money yang  diwujudkan melalui  produk  informasi  PPATK  yang  disampaikan/diteruskan  kepada  Badan  Pengawas Pemilu, merupakan instrumen penting bagi Badan Pengawas Pemilu untuk menguatkan dan memastikan kebenaran dugaan praktik politik uang (money politics) yang sedang diperiksa, dikaji atau hendak diambil keputusan oleh Badan Pengawas Pemilu.
Dalam rangka pengoptimalisasian informasi yang disampaikan PPATK kepada Badan Pengawas Pemilu (yang dihasilkan melalui pendekatan follow the money ), seharusnya Badan Pengawas Pemilu menjadikan informasi tersebut sebagai pilar penting dalam menentukan gambaran utuh dari indikasi  pelanggaran praktik politik uang (money politics) oleh pihak- pihak yang dijadikan target atas dugaan pelanggaran tersebut. Setelah itu, informasi tersebut dijadikan sebagai high concern oleh  Badan  Pengawas  Pemilu dalam gelar perkara yang dilakukan di dalam Sentra Penegakan Hukum terpadu (Sentra gakkumdu).
Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah apakah pemberian informasi dari PPATK maupun diperolehnya informasi oleh Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan ketentuan tersebut melanggar ketentuan kerahasiaan. Yang mana, di dalam informasi yang dimaksud tersebut sendiri, dimuat data keuangan pribadi seseorang yang diduga terkait dengan praktik politik uang (money politics) . Adapun di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut ‘UU PDP’), dinyatakan bahwa data keuangan pribadi merupakan data pribadi yang bersifat spesifik. PPATK sendiri sebagai pemilik informasi tersebut berkedudukan sebagai Pengendali data pribadi, yang berdasarkan  Pasal  36  UU  PDP  dinyatakan  bahwa  “Dalam  melakukan  pemrosesan  Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.”
Memang pada prinsipnya informasi yang diberikan oleh PPATK dan yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu dalam konteks pertukaran informasi sebagaimana dimaksud diatas, tampak seolah PPATK selaku pengendali data pribadi, wajib merahasiakan data keuangan pribadi  setiap  subjek  data  pribadi.  Akan  tetapi,  berdasarkan  Pasal  50  ayat  (1)  UU  PDP dikehendaki adanya pengecualian atas kewajiban pengendali data pribadi, inter alia untuk menjaga  kerahasiaan  data  pribadi  berdasarkan  Pasal  36  UU  PDP.  Pengecualian  tersebut diantaranya  adalah  untuk kepentingan  stabilitas  sistem  keuangan  yang  dilakukan  dalam rangka  penyelenggaraan  negara. Adapun di dalam konsideran pembentukan UU TPPU, salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pembentukannya adalah bahwa tindak pidana
39 Rama Agusta, “Cegah dan Tindak Pencucian Uang dalam Dana Kampanye Pemilu 2024, Bawaslu-PPATK Jalin Kerja Sama,” Badan Pengawas Pemilu, 8 Februari 2023, https://www.bawaslu.go.id/id/berita/cegah- dan-tindak-pencucian-uang-dalam-dana-kampanye-pemilu-2024-bawaslu-ppatk-jalin-kerja (diakses 23 Februari 2023).
pencucian uang juga mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan . Oleh sebab itu, seharusnya, dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK berdasarkan UU TPPU, kewajiban PPATK sebagai pengendali data pribadi untuk merahasiakan data keuangan pribadi subjek data pribadi dapat dikecualikan.
Terkait dengan pengecualian atas kewajiban PPATK merahasiakan informasi keuangan pribadi subjek data pribadi berdasarkan UU TPPU ditentukan di dalam ketentuan Pasal 11 UU TPPU yang menghendaki agar kewajiban untuk merahasiakan dokumen atau keterangan bagi pejabat/pegawai PPATK maupun setiap orang, dikecualikan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan UU TPPU. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban berdasarkan UU TPPU, yang diantaranya adalah memberikan informasi baik atas dasar inisiatif sendiri dari PPATK maupun berdasarkan permintaan Badan Pengawas Pemilu, berdasarkan Pasal 90 ayat (2) UU TPPU, baik PPATK maupun Badan Pengawas Pemilu dibebaskan atau dikecualikan dari prinsip kerahasiaan.

## D. Penutup
Pendekatan follow the money pada  awalnya  diorientasikan  untuk  menangani  perkara pencucian uang. Namun, terdapat perluasan cakupan pengimplementasiannya, yakni termasuk juga  untuk  kepentingan-kepentingan  lainnya  yang  dinyatakan  di  dalam  peraturan  perundang- undangan. Terkait pelaksanaan pendekatan follow the money sendiri, secara yuridis, diatur di dalam ketentuan UU TPPU yang lebih lanjut terderivasi ke dalam Peraturan PPATK tentang Tatacara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Pendekatan follow the money yang  diwujudkan  melalui  produk  informasi  PPATK  yang disampaikan/diteruskan  kepada  Badan  Pengawas  Pemilu,  berkedudukan  sebagai  instrumen penting  bagi  Badan  Pengawas  Pemilu  untuk  menguatkan  dan  memastikan  kebenaran  dugaan praktik politik uang (money politics) yang sedang diperiksa, dikaji atau hendak diambil keputusan oleh Badan Pengawas Pemilu. Yang mana melalui informasi dari PPATK tersebut, aliran dana dari pihak-pihak yang terkait dengan praktik politik uang (money politics) dapat diantisipasi sejak dini, terutama  yang  terkait  dengan  pengawasan  dan  penindakan  atas  pelanggaran  terhadap  dana kampanye pada penyelenggaraan Pemilu.
Terhadap  simpulan-simpulan  tersebut,  penulis  menyampaikan  saran  berupa:  seharusnya informasi  dari  PPATK  tersebut,  yang  dihasilkan  melalui  pendekatan follow  the  money, perlu dijadikan  sebagai  pilar  penting  oleh  Badan  Pengawas  Pemilu,  dalam  menentukan  gambaran utuh dari indikasi praktik politik uang (money politics) oleh pihak-pihak yang dijadikan target atas pelanggaran tersebut, sebelum nantinya dijadikan sebagai high concern di dalam gelar perkara yang dilakukan di dalam Sentra Penegakan Hukum terpadu (Sentra gakkumdu).

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Fahmi,  Agung  Ali. Implementasi  Jaminan  Hukum  HAM  Atas  Kebebasan  Beragama  di Indonesia . Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2011. Financial  Action  Task  Force. The  FATF  Recommendations:  International  Standards  on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation . Paris: FATF, 2012 (Updated March 2022).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
Tuanakotta, Theodorus M. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
Wiyono, R. Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Yanuar, Muh Afdal . Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset , Malang: Setara Press, 2021.
B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian Begovic, M. Eza Helyatha. “Money Politik Pada Kepemiluan di Indonesia.” Sol Justicia 4, no. 2, (Desember 2021): 105-122.
Delmana,  Lati  Praja.  Et,  al.  “Problematika  dan  Strategi  Penanganan  Politik  uang  Pemilu Serentak 2019 di Indonesia.” Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 1, no. 2, (Mei 2020): 1-20, doi: 10.46874/tkp.v1i2.61
Dewi, Kartika Rahmasari. Et, al. “Follow the Money as an Attempt of State Financial Loss Restoration  in  Criminal  Action  of  Money  Laundering  with  Corruption  as  Predicate Crime.” International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 5, no. 3, (June 2018): 323-333, doi: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i3.403
Fadlan.  “Money  Politik  dan  Aspek-Aspek  Penegakan  Hukumnya  dalam  Perspektif  Pidana Pemilu  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  103/Pid.B/2019/PN  Pal.  (Pemilu).” Tadulako Master Law Journal 6, no. 1, (Februari 2022): 42-57.
Faizal, Bhismoadi Tri Wahyu. “Pengaturan Aktivitas Bisnis dalam Konstitusi Majapahit.” as- Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance 2, no. 2, (2022): 116-134, doi: https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.7933
Farahwati.  “Pembuktian  Tindak  Pidana  Asal  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” Jurnal LEGALITAS 7, no. 1, (Juni 2022): 45-64, doi: https://doi.org/10.31293/lg.v7i1.6514
Fitriani,  Lina  Ulfa.  Et,  al.  “Fenomena  Politik  uang  (Money  Politic)  Pada  Pemilihan  Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.” RESIPROKAL 1, no. 1, (Juni 2019): 53-61, doi: https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5
Halim, Farid Prima. Et, al. “Partai Politik Sebagai Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia.” MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan 14, no. 3, (Desember2022): 656-666.
Ilham,  Ridho.  Et,  al.  “Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  Oleh  Notaris  Dalam Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,” Unes  Journal  of Swara Justisia 3, no. 4, (January 2020): 390-402
Jensen, Peter Sandholt, dan Mogens K. Justesen. “Poverty and vote buying: Survey-based evidence from Africa.” Electoral Studies 33, (2014): 220-232, doi: 10.1016/j.electstud.2013.07.020
Laowo,  Yonathan  Sebastian.  “Kajian  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money Laundering).” Jurnal Panah Keadilan 1, no. 1, (Februari 2022): 70-87.
Mawardi, Rizal. Dkk. “An Analysis of the “Follow the Money”: Investigative Audit Technique in  Campaign  Funds  for  the  Election  of  Regional  Heads  in  Indonesia.” Asia-Pacific Management Accounting Journal 17 Issue 3 (2018): 269-288, https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/62144/1/62144.pdf
Naylor,  R.  T.  “Wash-out:  A  critique  of  follow-the-money  methods  in  crime  control policy.” Crime, Law and Social Change 58 - 1 :(1999) 32 , doi: https://remote-lib.ui.ac.id:2075/10.1023/A:1008386203362
Santoso,  Rudi.  “Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  Dan  Partai  Politik  Dalam  Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.” NIZHAM 7, no. 2, (Juli-Desember 2019): 252-261.
Singh, Kishore, dan Peter Best, “Anti-Money Laundering: Using data visualization to identify suspicious activity.” International Journal of Accounting Information Systems 34 (2019): 1-18,
doi: https://doi.org/10.1016/j.accinf.2019.06.001
Tasda, Tika Gustari. “Studi Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Asas Luber Jurdil Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2020 di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.” Journal of Science and Education Research 1, no. 2, (Agustus 2022): 23-30.
Wardhani,  Primandha  Sukma  Nur.  “Partisipasi  Politik  Pemilih  Pemula  dalam  Pemilihan Umum.” Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10, no. 1 (2018): 57-62 doi: https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407.g9060
Warouw, Claudio C. “Tinjauan Yuridis Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.” Lex Privatum 11, no. 1, (2023): 1-12. Wechsler, William F. “Follow the Money.” Foreign Affairs 80, no. 4, (2001): 40-57, doi: https://doi.org/10.2307/20050225
Zen, Hepi Riza. “Politik uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah.” Al-‘Adalah XII, no. 3, (Juni 2015): 525-540,
doi: https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.205

## C. Internet
Agusta,  Rama,  “Cegah  dan  Tindak  Pencucian  Uang  dalam  Dana  Kampanye  Pemilu  2024, Bawaslu-PPATK Jalin Kerja Sama.” Bawaslu, 8 Februari 2023.
https://www.bawaslu.go.id/id/berita/cegah-dan-tindak-pencucian-uang-dalam-dana- kampanye-pemilu-2024-bawaslu-ppatk-jalin-kerja
Husein, Yunus. “Peranan Ppatk Sebagai Financial Intelligence Unit dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang.”
https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/22_peranan-ppatk-sebagai-fiu_x.pdf Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan,  “Perkuat  Komitmen  Awasi  dan  Kawal Pemilu Berintegritas,” PPATK, 8 Februari 2023.
https://www.ppatk.go.id/news/read/1250/perkuat-komitmen-awasi-dan-kawal-pemilu- berintegritas.html

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak

## Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

## BIODATA PENULIS
Muh. Afdal Yanuar, S.H., M.H. merupakan analis hukum pada Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi  Keuangan.  Ia  menyelesaikan  studi  S-1  Ilmu  Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin.  Selanjutnya,  menyelesaikan  studi  S-2  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia. Sejak tahun 2019, ia aktif mempublikasikan artikel ilmiah yang ditulisnya pada  beberapa  jurnal  terakreditasi  di  Indonesia,  dengan  konsentrasi  utama  di  bidang  hukum pidana dan hukum ekonomi. Hingga saat ini telah belasan publikasi yang dimilikinya, baik berupa buku ataupun jurnal ilmiah. Selain itu, ia aktif mengajar pada beberapa pendidikan dan pelatihan pada beberapa institusi penegak hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset, termasuk di Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung, Anti-Corruption Learning Center KPK , Lemdiklat POLRI, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Pajak, Kodiklatal TNI AL, Pusdiklat APU-PPT PPATK dan di beberapa lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, ia juga beberapa kali menjadi pengajar  tamu  di  beberapa  universitas  di  Indonesia,  dengan  membawakan  materi  perkuliahan terkait tindak pidana pencucian uang ataupun perampasan aset. Saat ini, ia telah terdaftar sebagai peer reviewer (mitra bestari) pada beberapa penyelenggara jurnal. Ia juga pernah memperoleh status  sebagai  Pegawai  Berprestasi  pada  Pusat  Pelaporan  &  Analisis  Transaksi  Keuangan  pada Tahun 2021.