## POSISI PEREMPUAN KOTA CIREBON DI TINGKAT NASIONAL DAN JAWA BARAT
Sriwulan Ferindian Falatehan 1 ,
Maemunah
Institut Pertanian Bogor,
Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon Email : sriwulanferindian@apps.ipb.ac.id mayy60@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The gender equality is included in one of human rights as a human being. The right to live respectfully, free from fear can also be free to make choices in life. All of these rights are not only intended for men, but also have the same rights as men. As a result of the need to support  the  family  and  the  increasing  level  of  education  of  women,  the  emergence  of  the issue  of  gender  inequality  began  to  be  voiced  in  Indonesia  since  the  1960s.  This  issue became  part  of  the  phenomena  and  dynamics  of  Indonesian  society  that  made  women's position more equal to men. This study intended to determine the condition and position of women in the city of Cirebon, weaknesses and strengths in the IPM (Human Development Index),  IDG  (Gender  Empowerment  Index),  and  IPG  (Gender  Development  Index).  This study uses the Normative Juridical approach, which is research with an approach that is more  emphasized  on  secondary  data  in  the  form  of  primary,  secondary  or  tertiary  legal materials.  Until  now,  the  city  of  Cirebon  in  the  empowerment  of  women  shows  quite successful achievements, namely rank 5 for IPM, rank 3 for IDG, and rank 3 for IPG at the level of West Java Province.
Keywords: Position of Women and Men, Gender Equality, Women of Cirebon City

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  Kota  Cirebon  cukup  pesat,  dapat  dilihat  dari  fasilitas-fasilitas umum,  hotel-hotel,  kuliner,  pariwisata,  pusat  pertokoan  dan  pusat  perdagangan  cukup ramai,  hal  tersebut  berdampak  kepada  perkembangan  berbagai  bidang  kehidupan  lainnya oleh karena itu,  dalam  tingkat  perkembangan  pembangunan  yang begitu pesat  bagaimana perbandingan posisi perempuan di kota Cirebon dibanding dengan kabupaten Kota lain di Jawa Barat, dan bicara Perempuan pasti akan bicara tentang kesetaraan gender.
Kesetaraan  gender  termasuk  ke  dalam  salah  satu  hak  asasi  sebagai  manusia.  Hak untuk  dapat  hidup  secara  terhormat,  terbebas  dari  rasa  ketakutan  juga  dapat  bebas  untuk menentukan  pilihan  hidup,  segala  hak-hak  tersebut  tidak  hanya  diperuntukan  bagi  para kaum  laki-laki  saja,    akan  tetapi  pada  hakikatnya  perempuan  pun  mempunyai  hak  yang
1 Dosen dan Peneliti Pusat Kajian Gender dan Anak IPB University.
sama  dengan  laki-laki.  Sampai  saat  ini,  posisi  perempuan  seringkali  dianggap  sebagai mahluk  yang  lemah  dan  derajatnya  berada  dibawah  laki-laki. Hal  ini  disebabkan  karena persepsi sebagian masyarakat kita tentang perempuan yang masih menganggap perempuan dan laki-laki tidak sejajar, di Negara Indonesia kesetaraan antara perempuan dan laki-laki mendapatkan dukungan dan perhatian serius dari berbagai kalangan, khususnya kaum yang menamakan  diri  mereka  feminis  dan  pemerhati  wanita.  Ditengah  gerakan  feminisme sebagai  akibat  dari  kebutuhan  untuk  menghidupi  keluarga  dan  semakin  meningkatnya tingkat  pendidikan  kaum  perempuan,  maka  munculnya  isu  ketidakadilan  gender  mulai disuarakan di Indonesia sejak 1960-an isu ini menjadi bagian dari fenomena dan dinamika masyarakat  Indonesia  yang  membuat  posisi  perempuan  semakin  sejajar  dengan  laki-laki. Pandangan  yang  telah  mengakar  dan  membudaya  adalah  setinggi-tingginya  perempuan sekolah,  akan  kedapur  juga  sudah  mulai  dipersoalkan.  Terlebih  lagi  dengan  banyaknya posisi  pekerjaan  yang  biasanya  diduduki  oleh  laki-laki  sekarang  dapat  diduduki  oleh perempuan.  Pergeseran  tersebut  merubah  peran  perempuan  dari  hanya  sebatas  bekerja  di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak mejadi sejajar dengan laki-laki .
Gender  jika  diperumpamakan  adalah  misalnya  jika  ada  kegiatan  yang  berkaitan dengan gender pasti, kata-kata yang muncul adalah ini sih ibu A, ini yang harus hadir Ibu B, terus yang seharusnya seperti apa. gender tidak  dimaknai sebagai perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender pada perbedaan peran laki- laki  dan  perempuan,  perilaku,  yang  dikonstruksikan  secara  sosial.  Kesetaraan  Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati  hasil  pembangunan.  Kesetaraan  gender  dapat  dicapai  dengan  meningkatkan pelibatan  perempuan  dalam  proses  pembangunan,  sejak  menyusun  perencanaan, melaksanakan  pembangunan,  memantau  jalannya  pembangunan  sampai  mendapatkan manfaat dari program pembangunan tersebut.
Dalam  mengukur  kesetaraan  gender  tersebut,  ada  3  indeks  yang  digunakan  yaitu IPM,  IPG,  dan  IDG.  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  ukuran  kualitas hidup  manusia  dalam  bidang  kesehatan,  pendidikan,  maupun  ekonomi.  Ukuran  tersebut kemudian  digunakan  untuk  mengukur  Indeks  Pembangunan  Gender  (IPG)  yang difokuskan  pada  faktor  ketidaksetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  berbagai  level. Sedangkan  Indeks  Pemberdayaan  Gender  (IDG)  mengukur  partisipasi  aktif  perempuan
pada  kegiatan  ekonomi  yaitu  dengan  indikator  persentase  sumbangan  perempuan  dalam pendapatan  kerja,  kegiatan  politik  dengan  indikator  keterlibatan  perempuan  di  parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional,  administrasi,  teknisi.  Kesimpulannya,  IDG  digunakan  untuk  melihat  sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan 2 .

## II. METODE
Untuk  dapat  mendeskripsikan,  mengkaji  dan  menganalisa,  penulis  menggunakan literatus  bacaan  tentang  perempuan,  pemberdayaan  perempuan  dan  data  dari  Kementrian Pemberdayaan  Perempuan,  Kota  Cirebon  dalam  angka  serta  data  yang  bersumber  dari Badan  Pusat  Statistik  Kota  Cirebon.  Dengan  menggunakan  data  dan  informasi  dari berbagai sumber, penulis mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisa serta menyimpulkan untuk  memberikan  saran  program  dan  kegiatan  yang  tepat  untuk  dilakukan  di  Kota Cirebon dengan kondisi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui kondisi dan posisi  perempuan di  Kota Cirebon, kekurangan dan kelebihan dalam  IPM,  IDG dan  IPG. Manfaat Penelitian: Fokus lokasi adalah di Kota Cirebon, Kota Cirebon sebagai kota kecil dan  kota  perbatasan  yang  terdiri  dari  berbagai  suku,  dalam  melakukan  program  dan kegiatan  pasti  ada  nilai  minus  dan  plus  nya.  Dengan  kajian  ini  akan  lebih  terarah  dalam memilih program-program dan kegiatan dalam peningkatan pemberdayaaan perempuan.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif , yaitu penelitian dengan  pendekatan  yang  lebih  ditekankan  pada  data-data  sekunder  berupa  bahan-bahan hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier.  Pada  penelitian  hukum  normatif,  bahan  pustaka merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder 3 .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pembahasan akan mencakup Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pemberdayaan manusia dan Indeks Pembangunan Manusia, sebagai berikut :
a. Indeks Pembangunan Manusia:
2 Kemenpp, Pembanguna  Manusia Berbasis Gender, 2018.
3 Soerjono  Soekanto dan  Sri  Maudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 24.
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  atau  Human  Development  Index  (HDI) adalah  pengukuran    perbandingan  dari  harapn  hidup,melek  hurup,pendidikan  dan  standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia 4 .
IPM  digunakan  untuk  mengklasifikasikan  apakah  sebuah  negara  adalah  negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup 5 .
Unsur-unsur apa saja yang tercantum dalam Indeks Pembangunan manusia :
1) Angka harapan hidup, yakni perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup, atau dapat didefinisikan sebagai rata- rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke x. Ukuran yang lazim digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang  mencerminkan    kondisi  kesehatan  pada  saat  itu,  sehingga  apabila membicarakan  angka  harapn  hidup,  adalah  rata-rata  jumlah  tahun    yang  akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir 6 .
Konsep definisi Angka harapan hidup, rata-rata  tahun hidup yang masih  akan dijaklani  oleh  seseorang    yang  telah  berhasil  mencapai  umur  x,  pada  suatu tahun  tertentu,  dalam    situasi  mortalitas  yang  berlaku  di  lingkungan masyarakatnya.
Idealnya  angka  harapan  hidup    dihitung  berdasarkan  angka  kematian  menurut umur  yang  datanya  diperoleh  dari  catatan  registrasi  kematian  secara  bertahun- tahun sehingga memungkinkan dibuat tabel kematian
Keguanaan    AHH.    Merupakan  alat  unruk    mengevaluasi  kinerja    pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan menbgkatkan  derajat  kesejatan  pada  khusunya.  Angka  harapan  hidup  yang rendah  disuatu  daertah  harus  dikiuti  dengan    program  pembanguna  kesehatan, dan  program    sosial  lainnya  termasuk  kesehatan  lingkungan,  kecukupan  gizi dan kaloro termasuk progam pengentasan kemiskinanan 7 .
4 Wikipedia, Indeks  Pembangunan  Manusia ,  https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia, diakses pada 20 Januari 2020.
5 Ibid,
6 Lokadata,  Angka  Harapan  Hidup  dan  Rasio  Ketergantungan  warga  Jakarta,  https://lokadata.beritagar .id/chart/preview/angka-harapan-hidup-dan-rasio-ketergantungan-warga-jakarta-1486721802, diakses pada 21 Januari 2020.
7 Badan Pusat Statistik, Angka Harapan Hidup, https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/48, diakses pada 21 Januari 2020.
2) Harapan lama sekolah :
Harapan  lama  sekolah  didefinisikan  sebagai  lamanya  sekolah  (dalam  tahun) yang  diharapkan  akan  dirasakan    oleh  anak  pada  umur  tertentu  di  masa  yang akan datang 8 .
Kegunaan  :  HLS  dapat  digunakan    untuk  nengetahui  kondisi  pembangunan sistem pendidikan  di berbagai jenjang.
3) Rata-rata lama sekolah :
Rata-rata  lama  sekolah  (RLS)  didefinikan  sebagai  jumlah  tahun  yang  akan digunakan oleh penduduik dalam menjalanani pendidikan formal 9 . Kegunaan  dapat diguakan  untuk mengetahui  kualitas pendidikan  masyarakat dalam suatu wilayah 10 .
4) Pengeluaran perkapita :
Pengeluaran  perkapita  adalah  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  konsumsi  semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga 11 .
Kegunaan  data  pengeluaran  dapat  mengungkap  tentang  pola  konsumsi  rumah tangga  secara  umum  menggunakan  indikator  proporsi  pengeluaran  untuk makanan  dan  non  makanan.  Komposisi  pengeluaran  rumah  tangga  dapat dijadikan  ukuran  untuk  menilai  tingkat  kesejahteraan  ekonomi  penduduk, makin rendah presentasi pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik  tingkat kesejahteraan 12 .

## b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM,  tetapi  mengungkap  ketidakadilan  pencapaian  laki-  laki  dan  perempuan,  semakin mendekati  angka  100  maka  kesenjangan  pembangunan  antara  perempuan  dan  laki-laki semakin kecil.
komponen didalamnya mencakup :
a) umur harapan hidup
8 Ibid,
9 Ibid,
10 Ibid,
11 Ibid,
12 Ibid,
b) harapan lama sekolah
c) rata- tara lama sekolah
d) pengeluaran perkapita.

## c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indeks  pemberdayaan  gender  (IDG)  memperlihatkan  sejauh  mana  kesetaraan gender  dalam  hal  peran  aktif  perempuan  dalam  kehidupan  dinia  politik,  pengambilan keputisan  dan  ekonomi.  Peran  aktif  perempuan  .  Indikator    ini  menunjukan  apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.
Komponen didalam nya mencakup :

## 1) Keterlibatan perempuan di parlemen
Untuk  meningkatkan  partisipasi  perempuan  dalam  politik  dilakukan  dengan ditetapkannya  Undang-undang  No  10  Tahun  2008.  Dalam  UU  tersebut, dijelaskan  bahwa  sekurang-kurangnya  harus  ada  30  persen  keterwakilan perempuan  pada  kepengurusan  partai  politik  tingkat  pusat  dan  bakal  calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Meski belum mampu memenuhi target yang  diharapkan,  tapi  dengan  tren  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  yang cenderung meningkat telah menimbulkan optimisme bahwa peran perempuan di bidang politik semakin nyata terlihat dan berpotensi untuk terus ditingkatkan.
2) Perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, adminstrasi, teknisi
Kaum  wanita  masih  ada  yang  menganggap  bahwa,  wanita  kaum  lemah  yang selalu  butuh  perlindungan  laki-  laki.  Maka  nya  masih  ada  yang  menganggap bahwa  wanita  tidak  layak  jadi  pemimpin.  Dengan  alasan  bahwa  laki-  laki langkahnya  panjang,  pikirannya  luas,  laki-  laki  lebih  kuat,  lebih  rasional    dan lebih bijak, hal itulah kemungkinan  yang menyebabkan perempuan dalam hal- hal kepemimpinan masih tertinggal. Namun saat ini sudah banyak kaum wanita yang  menjadi  manajer,  tenaga  profesional  dan  tenaga  teknisi,  yang  dahuulu masih sangat langka.
3) Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.
Kesenjangan  capaian  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  pasar  tenaga  kerja merupakan  fenomena  yang  umum  terjadi  terutama  di  negara-negara
berkembang. Perbedaan upah yang diterima menjadi salah satu hal yang paling sering  terjadi.  Kesenjangan  dalam  upah  pada  akhirnya  berimbas  pada munculnya kesenjangan dalam sumbangan pendapatan kaum perempuan.

## B. Hasil Kajian Perempuan Kota Cirebon Berdasarkan Data Kemenpp Tahun 2019 a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks  Pembangunan  Manusia  Nasional    Tahun  2019  ada  pada  angka  71,39 tertinggi propinsi  DKI Jakarta yakni 80,47, dan terendah  Papua yakni 60,06. Sedangkan Jawa Barat  ada pada posisi 10 dengan angka 71,30, Jawa Barat mengalami kenaikan yang begitu signifikan dari ranking 17 ke ranking 10.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon  untuk IPM Laki-laki ada di peringkat 8, dengan angka 77,95, tertinggi Kota Bekasi dengan angka 85,56 dan terendah kabupaten Cianjur  69,24,  sedangka  untuk  IPM  Perempuan    berada  pada  rangking  5  dengan  angka 73,23,  tertinggi  Kota  bandung  dengan  angka  80,20,  dan  terendah  Bandung  Barat  dengan angka 57,41.
Dengan angka masing-masing komponen  adalah sebagai berikut :
No Uraian Laki- Laki Perempuan 1 Umur Harapan Hidup (UHH) 70,00 73,87 2 Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,77 13,38 3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 10,43 9,31 4 Pengeluaran Perkapita (PP) 15,484 10,993
Sumber  : KemenPP
Data diatas menunjukan ada beberapa komponen dimana perempuan ada di posisi atas,  yakni  untuk  umur  harapan  hidup  dan  harapan  lama  sekolah,  begitu  juga  ada  yang berada diposisi di bawah yakni rata-rata lama sekolah dengan pengeluaran perkapita.

## b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indeks  Pembangunan   Gender, merupakan bilangan atau angka  IPM  yang terpilah antara  laki-  dan  perempuan.  Berikut  data  IPG  berdasarkan    kajian  dari  KemenPP  tahun 2019 IPG Nasional : 90,99, Jawa Barat  berada di angka 89,19 dengan peringkat 23, Kota Cirebon berada di angka 93,94 peringkat 3, Kota Bandung 95,11 sebagai Kota/Kabupaten tertinggi dan Bandung Barat 79,18 berada pada posisi terakhir.

## Dengan angka masing-masing  sebagai berikut :
No Uraian UHH HLS RLS P. Perkapita IPM IPG L P L P L P L P L P 1 JAWA BARAT 70,76 74,62 12,44 12,52 8,60 7,71 15.258 7.905 75,49 67.33 89,19 2 KOTA CIREBON 70,00 73,87 12,77 13,38 10,43 9,31 15,484 10,933 77,95 73,23 93,94 3 KOTA BANDUNG 72,07 75,93 14,16 14,43 10,91 10,34 22,072 15,833 84,32 80,20 95,11 4 BANDUNG BARAT 70,04 73,92 11,87 11,82 8,39 7,65 12,679 3,854 72,51 57,41 79,18

## Sumber  : KemenPP
Data diatas mengambarkan  :
1) Angka  Jawa  Barat,  Kab/Kota  Tertinggi  yakni  Kota  Bandung,  Kabupaten terendah yakni Kabupaten Bandung Barat.
2) Dari data  terlihat bahwa posisi Kota Cirebon  dibanding Propinsi Jawa Barat, : untuk  Umur  Harapan  Hidup  laki  -  laki  dan  Perempuan  ada  dibawah  Propinsi Jawa  Barat,  Harapan  Lama  Sekolah  ada  diatas  Jawa  Barat.  Rata  -  rata  Lama Sekolah    ada  diatas  Jawa  Barat,  pengeluaran  Perkapita  juga  ada  diatas  Jawa Barat.
3) Kota Cirebon Harapan Lama Sekolah berada diatas Jawa Barat dan Kabupaten Bandung  Barat,  Rata-  rata  lama  sekolah  ada  diatas  Jawa  Barat  dan  Bandung Barat, begitu juga Pengeluaran Perkapita ada di atas Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat.
4) Kemudian di bandingkan dengan Kota Bandung dengan posisi tertinggi di Jawa barat,  semua  komponen  ada  dibawah  Kota  Bandung.  Bila  dibanding  dengan Bandung  Barat,  hanya  Umur Harapan  Hidup  yang  Bandung Barat  lebih  tinggi dari Kota Cirebon

## c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kota Cirebon penduduk  tida kurang dari  350.000  jiwa, mempunyai  35 anggota DPRD,  dan  anggota  DPRD  perempuan  10  orang,  artinya  sudah  mencapai  28,57  %,  ini merupakan  prestasi  untuk  Kota  Cirebon  dalam  pelibatan  perempuan  di  parlemen, selanjutnya  bagaimana  untuk  Jawa  Barat,  Jawa  Barat  sejumlah  120  anggota  di  dominasi oleh kaum laki-laki, 23 anggota perempuan atau 19,16 Persen dan 97 orang laki-laki.
NO URAIAN JML PNS JABATAN 1 Jumlah PNS 4.828 683 2 Laki- Laki 2.196 420 3 Perempuan 2.632 263
Sumber data  : Badan  Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon
Pegawai Negeri Sipil di Kota Cirebon sejumlah 4.828, terdiri dari laki- laki  2.196 dan perempuan  2.632 orang, yang menduduki jabatan terdiri dari laki- laki 420 perempuan 263    orang.    Data  tersebut  belum  membandingkan  dengan  jabatan  fungsional  dan  non fungsional, namun dari data tersebut kaum perempuan  yang menempati jabatan  39,66 % dan sisanya kaum laki-laki.
Kodisi  IDG  dibanding  dengan  Kabupaten/Kota  lain  di  Jawa  Barat  dan  capaian tingkat nasional.
NO KAB/KOTA PEREMPUAN DI PARLEMEN PEREMPUAN SBG TENAGA PROF SUMBANGAN PENDAPATAN PEREMPUAN IDG 1 NASIONAL 17,32 47,02 36,70 72,10 2 JAWA BARAT 22,00 41,38 29,51 70,20 3 KOTA DEPOK 38,00 44,16 32,02 81,49 4 KOTA CIREBON 22,86 48,24 32,01 73,97 5 SUKABUMI 12,00 27,84 27,12 53,07
Data diatas menunjukan Jawa Barat ada dibawah nasional, rangking di Jawa Barat adalah  kota  Depok,  Kota  Cirebon  ada  di  rangking  3,  dan  terendah  adalah  kabupaten Sukabumi. Dari data diatas  :
1. Dibanding dengan capaian  Nasional Kota Cirebon :
- Perempuan di Parlemen ada diatas capaian nasional
- Perepmpuan sebagai tenaga profesional ada di atas capaian nasional
- Sumbangan pendapatan perempuan ada dibawah nasional
- Secara keseluruhan IDG Kota Cirebon diatas capaian nasional
2. Dibanding dengan capaian Jawa Barat :
- Perempuan di Parlemen ada diatas capaian Propinsi Jawa Barat
- Perepmpuan  sebagai  tenaga  profesional  ada  di  atas  capaian  Propinsi  Jawa Barat
- Sumbangan pendapatan perempuan ada diatas Propinsi Jawa Barat
- Secara keseluruhan IDG Kota Cirebon diatas capaian nasional
3. Dibanding  dengan  capaian    Kota  Depok  sebagai  ranking  tertinggi  di  Jawa Barat :
- Perempuan di Parlemen ada dibawah capaian kota depok
- Perepmpuan sebagai tenaga profesional ada di atas capaian kota Depok
- Sumbangan pendapatan perempuan ada dibawah capaian kota Depok
4. Dalam  komponen  perempuan  diparlemen  masih  menggunakan  data  akhir periode  2014-2019,  saat  ini    perempuan  di  perlemen  28,57  %  dengan  10 anggota DPRD.
Dengan tingginya angka  perempuan di Parlemen diharapkan kebijakan - kebijakan akan berpihak kepada kesetaraan gender.

## d. Pilihan  Program Pemberdayaan Perempuan Yang  Lebih Tepat  Dilakukan
Dari data  IPM-IPG dan IDG Kota Cirebon  berada pada  10 besar di tingkat Jawa Barat, yakni  :
1. IPM berada pada ranking ke 8  untuk laki-laki   dan ranking 5 untuk perempuan
2. IPG  berada pada ranking  ke 3
3. IDG berada pada ranking ke  3
Untuk memacu agar Perempuan Kota Cirebon sejajar dengan kota-kota yang lebih maju seperti Kota Bandung dan Kota Depok, maka dalam pemberdayaan perempuan agar melakukan  kegiatan-kegiatan  untuk  meningkatkan    komponen-komponen  yang  masih rendah, yakni :
1. Rata-rata lama sekolah  yang  berada  pada angka 9,31, sedangkan Kota Bandung 10,34
2. Pengeluaran perkapita 10, 93 dan Kota Bandung 15, 833.
3. Sumbangan  perempuan  untuk  pendapatan  Kota  Cirebon  dan  Kota  Depok  beda sangat kecil, yakni 32, 01 dan 32,02
Program dan kegiatan yang disarankan untuk meningkatkan komponen-komponen yang masih rendah adalah :
1. Meningkatkan  dan  mempertahankan  peran  perempuan  dalam  parlemen,  yang sekarang sudah 28,57 melalui pengkaderan, pendidikan politik
2. Meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini
3. Mencegah drop out SD, SMP dan SMA
4. Mendorong  anak  untuk  melanjutkan  sekolah  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi,  dan sejak  dalam  pendidikan  usia  dini  sudah  mempunyai  keinginan  untuk  mencapai pendidikan yang lebih tinggi.
5. Mendukung kedudukan  perempuan  pada jabatan-jabatan strategis,
6. Mendorong  balai  latihan  kerja  untuk  melatih  dan  uji  kompetensi,  agar perempuan menjadi tenaga profesional
7. Mendorong dan memfasilitasi  perempuan  yang    melakukan ekonomi produktif, melalui  pendampingan  sampai  mandiri,  kemudahan  akses  perijinan  dan pendampingan dalam pemasaran pemasaran.
8. Bea  siswa  di  Perguruan  Tinggi    bagi  perempuan-perempuan  yang  punya  bakat minat untuk melanjutkan kuliah.
9. Membantu organissai- organisai perempuan bidang usaha ekonomi produktif,
10. Pengadaan petugas pendamping pengusaha perempuan pemula berusaha.
11. Pendampingan  oleh  Perguruan  Tinggi,  dalam  bidang  usaha  ekonomi  produktif perempuan  pengusaha pemula.
12. Melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk

## IV. PENUTUP

## 4.1. Simpulan
1. Kota  Cirebon  sampai  saat  ini  dalam  pemberdayaan  Perempuan  menunjukan capaian yang cukup berhasil, yakni ranking  5 untuk IPM, IDG ranking 3 dan IPG ranking 3 di tingkat Propinsi Jawa Barat.
2. Beberapa kompnen yang masih rendah bila dibanding dengan kabupaten /Kota lain yakni  :  rata-rata  lama  sekolah,  pengeluaran  perkapita,  dan  sumbangan  perempuan untjuk pendapatan.
4.2. Saran
1. Lakukan  sosialisasi  tentang  pemberdayaan  perempuan  bukan  hanya  oleh pemerintah, tapi dilakukan sejak kecil dalam  keluarga dan Pendidikan Usia Dini. Program  yang  dilakukan  bersifat  kontinyu,  evaluasi  perlu  dilakukan,  dan pendampingan dalam program-program yang baru.
2. Perlunya  kesinambungan  dalam  melaksanakan  program,  pendampingan  bagi pengusaha  perempuan  pemula,  sampai  mandiri  dan  melibatkan  Perguruan  Tinggi serta  pihak  swasta  dan  Perlu  diprioritaskan  beasiswa  bagi  perempuan  yang  punya minat dan bakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik, Angka
Harapan Hidup, https://sirusa.bps.go.id /sirusa/index.php/indikator/48 , diakses pada 21 Januari 2020.
Data Badan  Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon Data Badan Pusat Statistik Kota Cirebon.
Soerjono  Soekanto dan  Sri  Maudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm 24
Kajian dan Analisa tentang Pembanguna Manusia berbasis Gender, KemenPP 2019.
Kemenpp, Pembanguna  Manusia Berbasis Gender, 2018.
Lokadata, Angka  Harapan  Hidup  dan  Rasio  Ketergantungan  warga  Jakarta , https://lokadata.beritagar  .id/chart/preview/angka-harapan-hidup-dan-rasio- ketergantungan-warga-jakarta-1486721802 , diakses pada 21 Januari 2020. Wikipedia, Indeks Pembangunan Manusia, https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks PembangunanManusia , diakses pada 20 Januari 2020.