Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP PRIVASI DATA PRIBADI DALAM LAYANAN SIM CARD DI ERA DIGITAL
Zefaki Widigdo 1 , Abraham Ferry Rosando 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Zefakiwidigdo1@gmail.com 1 , ferry@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
Personal data is fundamentally owned by everyone, often someone's personal data is misused by some people for the purpose of making a profit by selling someone's personal data. The sale of personal data is usually carried out on various sites and social media at different prices that have been set by the perpetrator. A person's personal data obtained is identical to cybercrime, namely hackers. A hacker is someone who is an expert in the field of technology and information who is able to retrieve databases by  breaking  into  cybersecurity.  The  potential  that  can  occur  if  personal  data  becomes  public consumption or is held  by someone will entrust  the owner of  personal data such as used for online loans, used by online gambling sites and so on. The loss of the owner of the personal data can be felt both materially and immaterially.  There are  so  many  victims  of  personal  data  leaks  who  complain about  concerns  about  becoming  public  consumption.  Based  on  this,  this  research  aims  to  protect everyone's right to privacy to personal data. This research uses normative juridical research methods, with  a  statutory  approach  (Statute  Aproache)  and  a  conceptual  approach  to  examine  the  legal protection  of  personal  data  from  the  consequences  of  sim  card  leaks,  so  that  later  a  perscriptive conclusion is obtained. The right to protection of personal data has been guaranteed by law as stated in article 28G of the 1945 Constitution. The  results of this study are expected  to  be able  to provide views and solutions in addition to Indonesian law that has not been specifically regulated regarding the protection of personal data.
Keywords: Personal Data, Right to Privacy, Hackers

## Abstrak
Data  pribadi  merupakan  hal  yang  fundamental  dimiliki  oleh  setiap  orang,  seringkali  data  pribadi seseorang disalahgunakan oleh beberapa orang untuk kepentingan mendapatkan keuntungan dengan menjual  data  pribadi  seseorang.  penjualan  data  pribadi  biasa  dilakukan  diberbagai  situs  maupun media sosial dengan harga berbeda- beda yang telah ditetapkan pelaku. Data pribadi seseorang yang didapatkan identik dengan kejahatan siber yaitu hacker . Hacker merupakan seseorang yang ahli dalam bidang  teknologi  dan  informasi  yang  mampu  untuk  mengambil  database  dengan  membobol keamanan  siber.  Potensi  yang  dapat  terjadi  apabila  data  pribadi  menjadi  konsumsi  publik  atau dipegang  seseorang  akan  membayakan  si  pemilik  data  pribadi  seperti  digunakan  untuk  pinjaman online,  digunakan  situs-  situs  judi  online  dan  lain  sebagainya.  Kerugian  pemilik  data  pribadi  dapat dirasakan  baik secara materil maupun imateril.  Banyak  sekali  korban  kebocoran  data  pribadi  yang mengeluh  karena  kekhawatiran  menjadi  konsumsi  publik.  Berdasarkan  hal  tersebut  penelitian  ini bertujuan  melindungi  hak  privasi  setiap  orang  terhadap  data  pribadi.  Penlitian  ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundangang- undangan ( Statute Aproache) dan pendekatan konseptual guna mengkaji perlindungan hukum data pribadi dari akibat kebocoran sim  card ,  sehingga  nantinya  didapatkan  kesimpulan  yang  perskriptif.  Hak  atas  perlindungan  data pribadi telah  dijamin  oleh  Undang-  undang sebagaimana  termaktub  didalam  pasal  28G  UUD  1945. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  pandangan  dan  solusi  disamping  hukum Indonesia yang belum diatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi.
Kata kunci : Data Pribadi, Hak Privasi, Hacker

## PENDAHULUAN
Saat  ini  Indonesia  telah  memasuki  era  digital  yang  memanfaatkan  teknologi  dan jaringan internet dalam berbagai sektor maupun menunjang pekerjaan agar lebih fleksibel. Keadaan  demikian  mengantarkan  masyarakat  yang  sebelumnya  konvensional  menjadi masyarakat  modern.  Tidak  dapat  dipungkiri  hadirnya  kecangggihan  teknologi  membawa dampak  positif  yang  besar  bagi  kehidupan  masyarakat  sehari-  hari.  Hal  yang  paling  sering digunakan  oleh  masyarakat  adalah  handhphone  yang  ringan  dan  dapat  digenggam  untuk dibawa  kemana  saja.  Namun  dalam  menikmati  teknologi  tersebut  dibutuhkan  jaringan internet untuk menunjang dalam menggunakannya yaitu didapatkan melalui sim card dengan adanya tahapan yang harus dilalui salah satunya melakukan aktivasi sim card.
Penting bagi pengguna untuk melakukan aktivasi dengan menggunakan nomor induk kependudukan  (NIK)  dan  nomor  kartu  keluarga  (KK)  dimana  persyaratan  dan  ketentuan tersebut  berlaku  sejak  tahun  2017  tepatnya  pada  tanggal  31  Oktober.  Penyusunan  aturan tersebut  bertujuan  untuk  menghindari  penyalahgunaan  nomor  pelanggan  khususnya pelanggan  prabayar  serta  sebagai  bentuk  komitmen  pemerintah  untuk  melindungi  hak konsumen dan kepentingan national single identity (Damar, 2017). Hal ini di latar belakangi untuk meminimalisir berbagai kejahatan siber (Cyber Crime).
Dalam  mekanisme  aktivasi  sim  card  yang  disertai  validasi  data  pengguna, menimbulkan  permasalahan  bagi  pengguna  jaringan  internet,  terutama  mengenai  data pribadi. Baru ini fenomena kebocoran data yang meresahkan masyarakat Indonesia, Teguh Aprianto,  Konsultan  Keamanan  Siber  dan  Pendiri  Ethical  Hacker  Indonesia,  mengatakan bahwa ada dugaan bahwa sebanyak 1,3 Miliar SIM Card Seluler Indonesia telah bocor dari Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan data aktivasi SIM Card (Lahur, 2022). Kebocoran data pribadi yang diakibat peretasan oleh hacker menunjukan adanya kelemahan dalam sistem tersebut. Dikutip dari laporan CNN Sebagaimana yang diungkapkan Ismail Fahmi dari Drone Emprit and Kernels Indonesia bahwa bocornya informasi pribadi dapat berdampak pada keamanan privasi pengguna seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor kartu keluarga (KK) , nomor telepon hingga email. Sehingga perlindungan data identitas pribadi dalam sim card masih rendah dan rentan terhadap sistem (Newswire, 2021).
Problematika data pribadi akan terus berlangsung serta menimbulkan korban- korban baru tidak hanya indvidu tetapi juga korporasi, sehingga perlu adanya penelitian hukum agar dapat  mengenali  pokok  permasalahan  yang  menjadi  dasar  terjadinya  problematika  dalam mengolah dan menjaga database data pribadi dalam layanan sim card.
Permasalahan  lain  yang  akan  timbul  yaitu  data  diri  pengguna  disebar  di  berbagai media  sosial  (doxing).  Doxing  atau  dropping  documents  adalah  tindakan  berbasis  internet untuk  meneliti  dan  menyebarkan  informasi  pribadi  (termasuk  data  pribadi)  individu  atau organisasi  kepada  publik  (Syahruddin  et  al.,  2022).  Dalam  penyebarannya  yang  berbeda terdapat beberapa jenis doxing berdasarkan mempunyai objek dan tujuan, menurut David M Douglas  dibagi  menjadi  3  jenis  yang  pertama,  Deanonymization  Doxing  yang  berarti menyebarkan data yang memuat identitas asli seseorang yang sebelumnya diketahui dengan nama samaran secara publik yang meliputi peristiwa terungkapnya identitas seseorang secara publik terlepas dari sengaja atau tidaknya seseorang untuk menyembunyikan identitasnya. Kedua, Targetting Doxing jenis ini mengungkapakan identitas seseorang melalui keberadaan fisik seperti nomor telepon atau email yang kemudian mengadakan kejelasan yang meliputi tempat tinggal atau tempat seseorang bekerja. Perbedaan antara Deanomymization Doxing dan  Targetting  Doxing  terletak  pada  jenis  data  pribadi  yang  disebar.  Targetting  Doxing menyebar  dentitas  pribadi  seperti  alamat  rumah,  alamat  kampus,  jurusan  kuliah,  ataupun alamat  kantor.  Ketiga,  Delegitimization  Doxing  berarti  tindakan  membagi informasi  pribadi yang  bertujuan  untuk  menjatuhkan  reputasi,  karakter,  ataupun  kredibilitas  seseorang sehingga mencoba untuk mempermalukan seseorang, Jenis doxing ini sering kali juga disebut sebagai pelanggar norma sosial.
Data diri dapat dilihat oleh setiap orang yang mengakses atau berselancar di internet. Sangat berisiko apabila identitas pribadi didaftarkan dan dipakai orang lain misalkan untuk aplikasi  pinjaman  online  (pinjol)  ataupun  transaksi  disitus-  situs  yang  rawan.  Namun ketentuan registrasi menggunakan validasi data diri juga perlu dipandang sebagai kemajuan pemerintah dalam mencegah atau meminimalisir kejahatan siber (cyber crime).
Pelanggaran  data  pribadi  di  Indonesia  semakin  sering  terjadi,  dalam  kasusnya seseorang  yang  data  pribadinya  dipakai  orang  lain  tanpa  izin  untuk  tujuan  tertentu  dan mencari  keuntungan.  Misalkan  kasus  Rupiah  Plus  salah  satu  aplikasi  pinjaman  online,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
beberapa nasabahnya mengaku bahwa data pribadinya disebarluaskan oleh pihak RupiahPlus melalui pesan yang terdapat besaran nominal utang dan disampaikan agar segera melunasi pembayaran utang tersebut (Syafina, 2018).
Kasus  mengenai  data  pribadi,  sangat  merugikan  baik  materiil  maupun  imateriil. Dampak negatif akibat pencurian data maupun penyebar luasan data pribadi Korban dapat mengalami gangguan psikologis, seperti stress, depresi, dan kecemasan. Ini bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Korban juga khawatir tentang bagaimana informasi sensitif bisa  untuk  melakukan  penipuan  atau  menyebabkan  masalah  keuangan.  Dalam  beberapa kasus, bocornya data pribadi juga dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan, hubungan, dan reputasi. Sehingga hal ini akan juga menimbulkan traumatik bagi pemilik data pribadi yang tersebar.  Peristiwa  tersebut  perlu  mendapat  perhatian  banyak  pihak  khususnya  bagi penyedia layanan serta pemerintahan yang berwenang dalam memberikan ketentuan pada aktivasi sim  card.  Kebocoran data pribadi  menggangu  hak privasi  dan  tentunya merugikan pengguna sim card.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang- undangan (Statute Aproache) bertujuan untuk mencari, mengetahui dan menemukan gagasan hukum berdasarkan akal sehat (ratio legis) serta mengakaji hakikat sesuatu  yang  sistematis  berlandaskan  hukum  sebab  akibat  (dasar  ontologis).  Sehingga didapat  pemahaman  kandungan  folisofis  yang  terdapat  dalam  undang-  undang  (Marzuki, 2017) dan Pendekatan Konseptual (Konseptual Aproache) didasarkan pada doktrin- doktrin atau  pandangan-  pandangan  ahli  hukum  terhadap  perkembangan  dalam  ilmu  hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual bertujuan untuk menyederhanakan  dan  menyederhanakan  proses  pembelajaran,  sehingga  dapat mengembangkan  konsep  abstrak  yang  diperlukan  untuk  memahami  konsep-konsep  yang lebih kompleks dalam Menemukan keselarasan antara pendekatan dengan isu hukum adalah hal  penting  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  mengumpulkan  ide-ide  untuk  memahami hukum, prinsip yang mengatur perilaku manusia dan asas-asas hukum memberikan struktur terhadap bagaimana pengaturan hukum diterapkan terkait dengan isu hukum yang sedang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dibahas. Hal ini dapat mempermudah proses membangun argumen dan menarik kesimpulan dalam penelitian normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Hakikat Data Pribadi Sebagai Hak Privasi
Kehidupan  yang  modern  saat  ini  melahirkan  kejahatan  modern  dan  motif-  motif kejahatan  yang  baru.  Kecanggihan  teknologi  disamping  mempermudah  pekerjaan.  Namun sebagian  orang  memanfaatkan  peluang  tersebut  untuk  mencari  keuntungan  dengan melakukan  kejahatan.  Cyber  crime  merupakan  kejahatan  yang  menggunakan  dukungan komputer (perangkat lunak), Peretas yang melakukan kejahatan cyber memiliki hasrat untuk memahami  lebih  dalam  bagaimana  sistem,  komputer,  atau  jaringan  komputer  berfungsi, sehingga  menjadi  ahli  dalam  mengelola  sistem,  komputer  atau  jaringan  komputer  (Rasjid, 2018). Saat ini Indonesia rentan akan peretasan baik perorangan maupun lembaga- lembaga negara meliputi data pribadi, arsip negara dan lain sebagainya yang cukup sensitif dan privat.
Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), data diri  dapat diartikan sebagai rincian  identitas  seseorang  seperti  nama  lengkap,  umur,  kepercayaan,  jenis  kelamin, pendidikan,  pekerjaan,  tempat  tinggal  dan  satatus  dalam  keluarga.  Hal  yang  fundamental melekat pada diri seseorang adalah data pribadi. tidak seharusnya bagian diri seseorang yang melekat menjadi konsumsi publik atau dijual diinternet maupun di media sosial
No. Kasus Tahun Perihal 1. Sim Card 2022 Kebocoran  data  1,3  Miliar Sim  card hingga 105 Juta Penduduk Indonesia 2. Bank Indonesia 2022 Kebocoran  data  dengan  jumlah dokumen lebih dari 52 ribu 3. Pertamina 2022 Diduga sekitar 160 ribu data pelamar kerja  di  PT  Pertamina Training &
Consulting bocor dan disebarluaskan secara gratis di forum online . 4. Indihome 2022 Kebocoran  data  26  juta  riwayat pencarian  yang  terintegrasi  dengan NIK  dan  pelanggan  indihome  dan dijual ke situs breached forum 5. BPJS 2021 Kebocoroan  Diduga  sebanyak  279 juta  data  penduduk  Indonesia  yang diambil dari BPJS kesehatan, dijual di
forum hacker .
Deretan kasus data pribadi yang terjadi menambah daftar panjang kelemahan negara dalam menjaga data pribadi perlu menjadi perhatian khusus karena hal tersebut tidak hanya membahayakan orang perseorangan tetapi juga mengancam keutuhan keamanan negara.
Berdasarkan Peraturan Menteri, Informasi yang berkenaan dengan seseorang adalah Data  Pribadi  yang  dapat  mengidentifikasi  sebagai  individu  yang  berbeda.  Hal  tersebut merupakan  informasi  yang  sangat  sensitif  sehingga  untuk  meminimalisir  risiko  bahwa informasi ini disalahgunakan oleh pihak lain, individu yang bersangkutan ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri atau membatasinya agar tidak disebarkan. Secara khusus, Data Pribadi adalah  informasi  yang  kuat  kaitannya  dengan  spesifik  individu,  yang  membedakan  satu individu dari yang lain (Afuw, 2020).
Dalam  European  Union  Data  Protection  Directive,  European  Union  Data  Protection Convention,  dan  OECD  Guidelines,  istilah  “data  pribadi”  mengacu  pada  informasi  yang menyangkut  suatu  individu  yang  dapat  diidentifikasi  atau  dapat  diidentifikasikan  secara eksplisit. (Niffari, 2020).
Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi mengacu pada Pasal 3 dibagi menjadi  2 (dua)  diantaranya  informasi  pribadi  yang  bersifat  umum  meliputi  nama  lengkap,  umur,
kepercayaan,  jenis  kelamin,  pendidikan,  pekerjaan,  tempat  tinggal  dan  kedudukan  dalam keluarga, sementara data pribadi yang bersifat spesifik diantaranya;
a. Data dan informasi kesehatan
Data  dan  informasi  kesehatan  merupakan  seperangkat  atau  kumpulan  angka  dan fakta yang berkaitan keterangan sebagai bentuk pembangunan kesehatan.
b. Data biometrik
Data  biometrik  secara  sederhana  diartikan  sebagai  keterangan  tentang  karakteistik biologi yang terukur, misal finger print , pemindai retina, voice recognition
c. Data genetika
Data genetika adalah keterangan terhadap pewarisan sifat gen turun temurun
d. Kehidupan atau orientasi seksual
Berkaitan dengan cara mengalami dan megekspresikan diri terhadap lawan jenis
e. Pandangan politik
Pandangan  politik  merupakan  kebebasan  dalam  berpendapat  dan  memilih  partai politik
f. Catatan kejahatan
Diartikan  sebagai  rekam  jejak  seseorang  dalam  menjalani  pernah  atau  tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (kriminal)
g. Data anak
Informasi yang menyangkut perihal anggota keluarga
h. Data keuangan pribadi
Data keuangan pribadi yang dimaksud adalah finansial atau harta benda yang dimiliki seseorang
i. Data lainnya
Data  pribadi  pada  hakikatnya  merupakan  bentuk  kebenaran,  kepemilikan, kewenangan,  derajat,  dan  wewenanang  menurut  hukum  sedangkan  privasi  diartikan kebebasan  atau  keluasaan  yang  bersifat  pribadi,  sehingga  dapat  didefiniskan  hak  privasi adalah kepemilikan yang paling fundamental melekat pada diri seseorang privasi seseorang untuk memberi memberi batasan dan sejauh mana informasi yang dapat diberikan kepada orang lain, mengacu pada pendapatnya Alan Westin, dalam bukunya Privacy and Freedom
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
pada tahun 1967. Buku ini merupakan analisis klasik tentang privasi, dan memberikan definisi yang  berharga  Privasi  adalah  kondisi  di  mana  individu  dapat  memutuskan  apakah  dan bagaimana informasi tentang dirinya sendiri akan dipengaruhi oleh mekanisme-mekanisme sosial,  ekonomi,  dan  politik  lainnya.”  Westin  mengidentifika si  empat  hak  penting  yang diberikan  oleh  privasi,  yaitu  hak  untuk  mengendalikan  informasi  tentang  diri  sendiri,  hak untuk  mengakses  informasi  yang  tersimpan  tentang  diri  sendiri,  hak  untuk  menjaga kenyamanan  dan hak  untuk  menjaga  reputasi.  Adapaun menurutnya  privasi sebagai  Klaim individu,  kelompok,  atau  institusi  untuk memutuskan  kapan, bagaimana,  dan  sejauh  mana informasi pribadi akan dibagikan kepada orang lain disebut sebagai privasi (Kusnadi, 2021).
Sepaham  dengan  pendapat  yang  diberikan  oleh  Alan  Westin,  Solove  memberikan pendapatnya bahwa dorongan inti dari isu privasi adalah dilema persetujuan. Ia juga percaya bahwa  orang  harus  memiliki  kontrol  atas data pribadi  mereka  yang diminta oleh  luar, dan untuk  itu  mereka  harus diberi hak untuk  memberikan  persetujuan  (Winarsih  &  Irwansyah, 2020).
Pelindungan  privasi  merupakan  kewajiban  bagi  setiap  orang  yang  harus  dijaga.  Ini salah  satu  hak  yang  melekat  pada  setiap  individu  yang  berkaitan  dengan  identitas  diri. Melindungi  privasi  berarti  juga  melindungi  kebebasan  untuk  menyampaikan  pendapat. Dengan kata lain, hak privasi memberikan jaminan perlindungan terhadap rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia (HAM) (Kusnadi, 2021). Perlindungan privasi melindungi hak individu untuk menjaga informasi pribadi mereka dari penggunaan yang tidak sah atau tidak etis. Perlindungan privasi menggunakan berbagai teknik untuk mencegah orang lain dari mengakses atau memanipulasi informasi pribadi. Ini termasuk  enkripsi,  penggunaan  kata  sandi  dan  lainnya.  Perlindungan  privasi  juga  dapat melindungi hak individu untuk mengontrol informasi pribadi yang diterbitkan atau dibagikan secara  online.  Ini  termasuk  membatasi  siapa  yang  dapat  melihat  informasi  pribadi  melalui media sosial atau menentukan apa yang dapat diketahui oleh perusahaan tentang konsumen mereka.
Penggunaaan smartphone yang meningkat sehingga membutuhkan aktivasi sim card yang  kemudian  muncul  beberapa  permasalahan  seperti  kebocoran  data  pribadi  sangat merugikan konsumen, terlebih Hubungan penyelanggara jasa telekomunikasi dan konsumen
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
merupakan perjanjian baku. Mariam Darus Badrulzaman Perjanjian Baku sebagai perjanjian atau  kesepakatan  yang  telah  dibuat  secara  formal  dengan  mengikuti  proses  penulisan, pembicaraan,  dan  penyelesaian  masalah  yang  diperlukan.  Perjanjian  Baku  biasanya mencakup rincian yang jelas tentang bagaimana kedua belah pihak akan menjalankan bisnis dan  juga  mengatur  hak  dan  kewajiban  masing-masing.  Hal  ini  kemudian  dikenal  dengan sebutan take it or leave contact (Candrawati et al., 2021).
Lahirnya  Undang-Undang  No  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang menjadi angin segar membawa kepastian hukum bagi pengusaha dan konsumen. Di dalam aktivitas bisnis terdapat interaksi timbal balik antara pengusaha dan konsumen. Konsumen perlu mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan dalam berkonsumsi produk dan/atau jasa yang dijual oleh pengusaha, sementara pengusaha membutuhkan konsumen untuk  dapat  membeli  barang  dan  jasa  yang  dijual.  Dengan  lahirnya  Undang-Undang  No  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  membawa  angin  segar  yang  menciptakan ketentraman hukum bagi pengusaha dan konsumen (Hub, 2022).
Klausula baku merupakan perjanjian atau ketentuan yang mengikat konsumen yang tertuang dalam  bentuk perjanjian  tertulis  atau  syarat  dan  ketentuan  yang  diterapkan oleh pedagang.  Peraturan  ini  mengatur  bagaimana  pelanggan  dapat  menggunakan produk  atau layanan  yang  ditawarkan.  Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  klausula  baku didefinisikan  sebagai  syarat  dan  ketentuan  yang  dipersyaratkan  pedagang  untuk memasukkan  dalam  perjanjian  dengan  konsumen.  Peraturan  ini  termasuk  pernyataan tentang  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  serta  biaya  yang  terkait  dengan  perjanjian. Klausula baku harus jelas dan dapat dipahami oleh konsumen.
Sutan  Remi  Jahdeni  menyebut  perjanjian  standar  atau  baku  sebagai  kontrak  yang sebagian besar klausulnya sudah ditentukan oleh para pihak, sehingga tidak ada ruang untuk perundingan atau pengubahan (Shidarta, 2000).
Berdasarkan Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang sah dipandang secara hukum berlaku bagi para pihak yang mengadakannya, asalkan disepakati dengan niat yang  tulus.  Namun  terdapat  klausa  eksonerasi  (exemption  clause)  yang  mungkin  akan menghilangkan tanggung jawab yang wajar ditanggung oleh pelaku usaha.
Klausula eksonerasi (exemption clause) merupakan istilah kontrak yang memberikan pengecualian atau batasan untuk kewajiban tertentu yang biasanya harus bertanggung jawab berdasarkan  hukum.  Karena  prinsip  kebebasan  berkontrak,  klausula  eksonerasi dimungkinkan untuk mengimbangi ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian antara pihak-pihak yang tidak seimbang. Dengan kata lain, klausula ini memungkinkan  para  pihak  untuk  membatasi  hak  dan  kewajiban  mereka  sesuai  dengan kondisi yang telah disepakati sebelumnya, sehingga menjamin bahwa hak dan kewajiban para pihak memiliki kesetaraan (Zakiyah, 2017). Oleh karena itu, kebocoran data pribadi dalam sim card seharusnya tetap menjadi penanggung jawab penyelenggara jasa telekomunikasi bukan sebaliknya yang dibebankan kembali kepada konsumen dengan adanya klausula eksonerasi (exempetion  clause)  mengalihkan  tanggung  jawab  dari  pelaku  usaha  ke  konsumen  untuk menaggung resiko.

## P erlindungan Hukum Data Pribadi
Pentingnya  perlindungan  terhadap  korban,  mengingat  kerugian  yang  dialami konsumen akibat kebocoran data pribadi dapat dirasakan baik dari segi materil maupun non materiil  yang  nilai  kerugiannya  tidak  dapat  diukur.  Barda  Nawawi  Arief  berpendapat perlindungan korban dapat ditinjau dari 2 (dua) pengertian, yaitu : (Arief, 2007)
a. Hukum  perlindungan  dapat  ditafsirkan  sebagai  suatu  upaya  untuk  menjamin perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  kepentingan  hukum  individu  dari  potensi kerugian akibat kejahatan.
b. Dapat didefinisikan sebagai “mendapatkan perlindungan dari adanya penderitaan/kerugian  korban  kejahatan,  memperoleh  jaminan  atau  kompensasi (seperti  santunan  korban)  Ganti  rugi  korban  bisa  berbentuk  perbaikan  reputasi (rehabilitasi),  rebalancing  (dalam  bentuk  pengampunan),  pemberian  ganti  rugi (kompensasi, restitusi, tunjangan sosial) dan lain-lain.
Pada  prinsipnya  perlindungan  hukum  di  Indonesia  terdiri  dari  2  (dua)  bentuk  yaitu preventif  sebagai  langkah  pencegahan  dan  juga  represif  sebagai  langkah  penangan. Perlindungan  hukum  di  Indonesia  sebagai  wujud  negara  menjamin  keamanan  dan ketentraman warga negaranya seperti yang terkandung pada nilai- nilai pancasila.
Philipus M. Hadjon berpendapat perlindungan hukum adalah hak dan kewajiban yang diberikan kepada seseorang atau kelompok melalui mekanisme hukum atau kebijakan untuk melindungi  kepentingan  dan  hak-hak  subjek  hukum.  Perlindungan  hukum  dapat  diberikan melalui  berbagai  cara,  termasuk  pembatasan  undang-undang  terhadap  tindakan  yang melanggar hak individu. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat berupa hak khusus yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk melindungi hak-hak subjek hukum, melalui penggunaan perangkat hukum, meliputi 2 (dua) bentuk, yaitu: (Octalina, 2014).
a. Preventif
Perlindungan  hukum  preventif  sebagai  suatu  sistem  yang  menghasilkan  keputusan hukum yang bertujuan untuk menghindari masalah hukum di masa depan. Sistem ini dapat  mencakup  berbagai  aspek  hukum,  termasuk  pengaturan  aturan,  peraturan hukum,  dan  praktik  hukum  yang  menghasilkan  keputusan  hukum  yang  dapat mencegah berbagai masalah hukum yang mungkin terjadi di masa depan. Sistem ini fokus pada pencegahan, bukan pada penyelesaian masalah hukum yang sudah ada.
b. Represif
perlindungan hukum ini didasarkan pada prinsip ketertiban hukum dan menggunakan ancaman  sanksi  sebagai  pendekatannya.  Prinsip  ini  mencakup  berbagai  cara, termasuk  penahanan,  pencabutan  izin,  pidana,  dan  pengadilan.  Ini  berfokus  pada pemulihan keadilan yang hilang dan menyediakan jaminan bahwa pelanggar hukum akan dikenakan sanksi yang sesuai untuk tindakannya.
Dengan adanya bentuk preventif mempunyai tujuan agar tidak menjadi korban tindak pidana  dijamin  dengan  adanya  perlindungan  hukum.  Sedangkan  represif  termasuk perlindungan  terhadap  korban  untuk  mengganti  penderitaan  atau  kerugian  yang  dialami seseorang yang menjadi korban kejahatan dengan memperoleh santunan atau jaminan.
Perlindungan  terhadap  korban  adalah  suatu  proses  yang  melibatkan  upaya  untuk melindungi  individu  yang  telah  menjadi  korban  kejahatan  atau  sebuah  kecelakaan.  Ini termasuk  berbagai  macam  tindakan,  dari  memberikan  bantuan  fisik  dan  emosional  untuk membantu korban pulih, hingga mengambil langkah-langkah untuk mencegah hal yang sama terjadi  lagi  di  masa  depan.  Perlindungan  korban  juga  mencakup  menyediakan  perwakilan hukum,  medis,  dan  psikologis  untuk  memastikan  bahwa  kebutuhan  dan  hak-hak  korban
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dipenuhi. Terkadang, perlindungan juga dapat melibatkan upaya untuk mengidentifikasi dan mengusir pelaku kejahatan yang bertanggung jawab.
Sampai saat ini konsep perlindungan terhadap korban tetap dipertahankan hak- hak hukum  yang  pada  hakekatnya  merupakan  suatu  bagian  masalah  perlindungan  hak  asasi manusia  (HAM).  kaitannya  konsep  perlindungan  korban  dengan  hak  asasi  manusia merupakan  suatu  bentuk  pemeliharaan  terhadap  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  seseorang melalui  berbagai  instrumen  hukum  yang  berlaku,  termasuk  hukum  HAM.  Hukum  HAM mengatur  hak-hak  yang  harus  dipenuhi  untuk  melindungi  korban  dari  pelanggaran  HAM. Hukum HAM menjamin perlindungan bagi para korban dari berbagai jenis tindak kejahatan. Sehingga  konsep  hak  asasi  manusia  (HAM)  pada  dasarnya  dapat  dirumuskan  sebagai  hak hukum. Jika konsep hak asasi manusia adalah hak hukum maka memiliki 2 (dua) konsekuensi normatif, antara lain: (Dikdik et al., 2008)
a. Kewajiban  penanggung  jawab  agar  menghormati  atau  tidak  melanggar  hak  atau mematuhi  aturan  hukum  yang  diperoleh  dari  hak,  adanya  ganti  rugi  jika  terjadi pelanggaran  atau  tidak  terpenuhinya.  Implementasi  perlindungan  hak  korban  yang diakibatkan oleh pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh yang bersangkutan, maka dapat dilihat dari teori- teori dasar perlindungan korban, diantaranya: (Dikdik et al., 2008)
1) Teori Utilitas
Pada  teori  Utilitas  ini  menekankan  pada  manfaat  yang  lebih  besar  hingga jumlah besar. Konsep perlindungan korban kejahatan dapat dieksekusi begitu lama  jika  memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  daripada  tidak  sama  sekali menerapkan prinsip tersebut, tidak hanya pada korban kejahatan, akan tetapi juga seluruh sistem penagakan hukum pidana.
2) Teori Tanggung Jawab
Pada  Prinsipnya  teori  tanggung  jawab  menegaskan  bahwa  subyek  hukum memiliki tanggung jawab atas semua langkah hukum yang diambil. Jadi ketika seseorang melakukan kejahatan dan mengakibatkan orang lain menderita atau mengalami kerugian, maka kerugian yang diderita orang tersebut bertanggung
jawab atas segala kerugian yang timbul harus dipertanggungjawabkan, kecuali ada alasan untuk membuktikan orang itu tidak bersalah.
3) Teori Ganti Kerugian
Pada teori ini bentuk tanggung jawab bagi mereka yang melakukan kejahatan untuk kesalahan yang dilakukan kepada orang lain, misalnya kewajiban untuk memberikan  ganti  kerugian  kepada  korban  atau  ahli  warisannya.  Konsep teoritis  perlindungan  korban  kejahatan  dapat  diimplementasikan  dengan beberapa  cara,  salah  satunya  dengan  langkah  yuridis  (tindakan  hukum)  dan disertai langkah non-yuridis berupa tindakan preventif (pencegahan).
Secara  luas,  pada  prinsipnya  perlindungan  terhadap  korban  kejahatan  harus  dilihat atau  diidentifikasi  jenis  kerugian  atau  penderitaan  yang  dialami  korban.  Sehingga  apabila telah  mengetahui  jenis  kerugian  atau  penderitaan  korban  selanjutnya  dapat  memberikan perlindungan  yang  tepat  mengenai  apa  yang  dibutuhkan  korban  kejahatan.  Misalnya,  jika kerugian  yang  diderita  korban  memiliki  sifat  psikis/mental,  sudah  pasti  ganti  rugi  berupa uang/materi saja tidak cukup, sehingga diperlukan upaya untuk memulihkan mental korban. sedangkan, jika korban hanya mengalami penderitaan berupa kerugian material (kehilangan harta benda), maka cukup memberikan ganti rugi berbentuk materi/uang (Syahruddin et al., 2022).
Berdasarkan uraian di atas, penderitaan atau kerugian korban tersebut terbagi atas kerugian  yang  bersifat  materi  atau  fisik  (dapat  dihitung  dengan  uang)  dan  kerugian  yang bersifat nonmateri (misalnya berupa ketakutan, kesedihan, rasa sakit, trauma, psikis dan lain sebagainya).  Kerugian  nonmateri  merupakan  yang  paling  sulit untuk dapat dilakukan  ganti kerugian terhadap korban kejahatan dan tidak dapat dapat diukur dan diketahui sejauh mana korban merasa benar- benar pulih.
Menurut Arif Gosita yang menjelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada korban, meliputi: (Sunarso, 2014)
a. Hak Korban
1) Menerima ganti rugi terhadap penderitaan yang dialami, disesuaikan dengan peran korban pada kejahatan yang terjadi
2) Menolak kompensasi apabila korban tidak mau atau tidak memerlukan untuk diberikan kompensasi
3) Menerima ganti rugi untuk ahli warisnya jika dampak kejahatan yang terjadi adalah korban meninggal dunia
4) Menerima rehabilitasi dan pembinaan
5) Menerima kembali hak miliknya
6) Menolak menjadi saksi apabila hal itu akan memberi bahaya untuk korban
7) Dilindungi dari ancaman pihak yang membuat korban jika menjadi saksi atau melapor
8) Mendapat  layanan  penasehat  hukum  9)  Menggunakan  upaya  hukum (r echtmiddelen ).
b. Kewajiban Korban
1) Tidak  hanya  korban  yang  melakukan  pembalasan  dendam  sendiri,  tapi  juga orang lain (main hakim sendiri)
2) Mencegah bertambahnya korban dengan bergabung di masyarakat
3) Mencegah korban dihancurkan oleh dirinya sendiri atau orang lain.
4) Berpartisipasi dalam pembinaan pembuat korban.
5) Mempersiapkan  diri  untuk  menjadi  mandiri  atau  dituntun  agar  tidak  lagi menjadi sasaran.
6) Restitusi  yang  tidak  sesuai  dengan  kesanggupan  pembuat  korban  tidak dituntut oleh korban atau menjadi korban kejahatan
7) Pembuat  korban  dalam  membayarkan  restitusi  kepada  korban  diberikan kesempatan dengan mencicil bertahap atau menggunakan imbalan jasa atau sesuai dengan kemampuannya.
8) Mendapat jaminan dan tidak membahayakan diri sendiri apabila menjadi saksi. Berdasarkan  penjelasan  Arif  Gosita  mengenai  hak  dan  kewajiban  korban sangat  berguna  untuk  tujuan  praktis  dan  informasi  bagi  korban  atau keluarganya, pelaku dan anggota masyarakat lain. Dalam hal ini peran korban perlu  dipertanyakan  agar  aspek  pengukuran  kesalahan  pelaku  benar-  benar sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Hal ini untuk memastikan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
bahwa pelaku dan korban secara adil bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu perbuatan pidana.
Indonesia mempunyai aturan mengenai data pribadi yang diatur secara eksplisit yang tersebar dibeberapa undang- undang.
1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Dalam Undang- undang ini dijelaskan Setiap orang berhak atas perlindungan hak-hak pribadi, termasuk hak untuk mempertahankan privasi data pribadi. Undang-Undang ini  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  data  pribadi  yang dikumpul, disimpan, diproses, dan diteruskan oleh organisasi dan individu. Selain itu, setiap  orang  juga  memiliki  hak  untuk  mengetahui  bagaimana  data  pribadi  mereka digunakan  dan  diakses.  Dengan  demikian,  organisasi  dan  individu  yang mengumpulkan,  menyimpan,  memproses,  atau  menyebarkan  data  pribadi  harus menyediakan informasi tentang tujuan dan cara mereka menggunakan data pribadi tersebut
Berdasarkan  Pasal  32,  juga  diberikan  pengecualian  perlindungan  data  pribadi berkenaan  dengan  rahasia  hubungan  korespondensi,  termasuk  komunikasi  melalui media elektronik, kecuali atas perintah hakim atau atas otoritas lain yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku.
2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa hak dan kewajiban pengusaha dan konsumen harus  didasarkan  pada  manfaat,  keadilan,  keseimbangan,  keamanan,  dan keselamatan  konsumen serta  kepastian hukum.  Namun,  peraturan ini  masih  lemah dalam  memberikan  perlindungan  data  pribadi  konsumen  karena  tidak  secara  tegas mendefinisikan dan mengatur perlindungan data pribadi yang diterima konsumen.
3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-  undang  ini  diharapkan  mampu  mengakomodir  kepentingan  masyarakat  di era  digital,  mengingat  banyaknya  kejahatan  modern  saat  ini  misalkan  saja hacker . Sebagaimana tercantum didalam Pasal 26 ayat (1) Penggunaan setiap informasi yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
berkaitan  dengan  data  pribadi  seseorang  dalam  bentuk  elektronik  harus  dilakukan atas dasar pesetujuan individu  tersebut. Ditegaskan  pada  Pasal  26  ayat  (1)  tentang perlindungan data pribadi harus dilakukan. Selanjutnya dalam Pasal 27 hingga Pasal 37  mengatur  tentang  perbuatan  yang  tidak  boleh dilakukan  atau  dilarang  terkait di bidang informasi elektronik yang tidak diatur secara tegas dalam data pribadi. Dengan demikian  aturan  tersebut  memberikan  larangan  bagi  setiap  perbuatan  yang melibakan  penyalahguanaan  informasi  elektronik  dengan  tanpa  izin  dan  dengan sengaja yang dapat merugikan orang lain terutama bagi orang bersangkutan.
4) Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Pasal  1  Ayat  28  menegaskan  bahwa  rahasia  bank  adalah  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan nasabah  penyimpanan dan simpanannya,  yang  berarti  bahwa segala informasi terkait nasabah penyimpanan dan simpanannya merupakan hal yang sensitif dan bersifat rahasia. Selanjutnya termaktub pada Pasal 40 Ayat 1 menyatakan bahwa  Bank  diwajibkan  untuk  menjaga  kerahasiaan  informasi  nasabah  termasuk identitasnya, meskipun secara khusus diizinkan untuk memberikan informasi terkait penyimpanan  dan  simpanan  nasabahnya  dalam  beberapa  kasus  seperti  pada permintaan Menteri Keuangan yang berhubungan dengan perpajakan, penyelesaian tahigan bank, pengalihan utang ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, hal-hal yang berhubungan dengan persidangan dan ahli waris yang sah dari penabung yang meninggal.
5) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Dalam  Undang-  undang  ini  telah  diatur  secara  umum  perlindungan  data  pribadi, penjelasan  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  42  ayat  (1)  Undang-  undang Telekomunikasi, privasi data pribadi yang dikirim atau diterima melalui jaringan atau jasa telekomunikasi dengan mengharuskan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga  rahasianya.  Ini  akan  memastikan  bahwa  informasi  aman  saat  dikirim  atau diterima melalui jaringan atau jasa telekomunikasi.
Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Telekomunikasi menyebutkan bahwa pengecualian dari perlindungan data pribadi juga diatur, yang memungkinkan penyelenggara jasa telekomunikasi  untuk  merekam  data  yang  dikirim  dan/atau  diterima  untuk
kepentingan  proses  pidana,  dan  untuk  memenuhi  permintaan  tertulis  dari  Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu, atau permintaan penyidik terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  57  Undang-  undang  Telekomunikasi mengatur  mengenai  sanksi  bagi  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  yang menyalahgunakan  informasi  yaitu  hukuman  penjara  maksimal  2  (dua)  tahun  atau denda maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## KESIMPULAN
Pengguna  smartphone  yang  semakin  tinggi,  mengharuskan  pemerintah  mengambil kebijakan  baru  berdasarkan  PERMENKOMINFO  Tentang  Registrasi  Kartu  SIM.  Untuk  dapat menggunakan  jaringan  internet  pemilik  kartu  Sim  Wajib  menyerahkan  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK)  dan  Nomor  Kartu  Keluarga  (KK) pada  saat  melakukan  resgistrasi  yang kemudian  hal  tersebut  merupakan  data  pribadi  yang  harus  dilindungi  oleh  pemerintah. Namun,  perlindungan  data  pribadi  belum  sepenuhnya  dapat  diakomodir  hukum  positif Indonesia, hal ini tidak sesuai sebagaimana termaktub didalam UUD 1945 Pasal 28 ayat (1). Terlebih  hubungan  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  dan  konsumen  merupakan  klausa eksonerasi yang dilarang sebagaimana termaktub didalam 18 Undang- Undang Perlindungan Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999,  keadaan  tersebut  menjadi  kedudukan  konsumen  tidak seimbang apabila terjadi kerugian akibat kebocoran data pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afuw, T. (2020). Perilaku Hukum Pengguna Instagram Terhadap Peretasan Data Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukumuniversitas Muhammadiyah Malang). Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang. , 53 (9), 1689 – 1699. Arief,  B.  N.  (2007). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan . Kencana Prenada Media Group.
Candrawati, D. D., Hukum, P. S., Hukum, F., & Surakarta, U. M. (2021). KLAUSUL EKSONERASI DAN  KONSUMEN :  Studi  Tentang  Perlindungan  Hukum  dalam  Perjanjian  Baku Berlangganan Internet PT . Telkom Kota Surakarta . Damar, A. M. (2017). Alasan Kemkominfo Wajibkan Registrasi Kartu SIM Pakai KTP dan KK . Www.Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/tekno/read/3127088/alasan- kemkominfo-wajibkan-registrasi-kartu-sim-pakai-ktp-dan-kk
Dikdik, M., Mansur, A., & Gultom, E. (2008). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita . PT. Raja Grafindo Persada.
Hub,  I.  L.  (2022). 2  Pendapat  MA  yang  Penting  dalam  Klausula  Baku .  Learninghub.Id. https://learninghub.id/2-pendapat-ma-yang-penting-dalam-klausula- baku/#:~:text=“Klausula Baku adalah setiap aturan,dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”
Kusnadi,  S.  A.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Sebagai  Hak  Privasi. AL  WASATH Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 9 – 16. https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127
Lahur, M. F. (2022). 1,3 Miliar Kartu SIM Bocor, Vaksincom: Data Pribadi Otentik dan Masih Aktif .  Www.Tempo.Co.  https://tekno.tempo.co/read/1630939/13-miliar-kartu-sim- bocor-vaksincom-data-pribadi-otentik-dan-masih-aktif
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum . Kencana. Newswire.  (2021). Ini  Bahaya  Yang  Bisa  Terjadi  Bila  Data  Pribadi  Kita  Bocor . Www.Solopos.Com.  https://www.solopos.com/ini-bahaya-yang-bisa-terjadi-bila-data- pribadi-kita-bocor-1126609
Niffari, H. (2020). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS  PERLINDUNGAN  DIRI  PRIBADI  Suatu  Tinjauan  Komparatif  Dengan  Peraturan Perundang-Undangan  Di  Negara  Lain. Jurnal  Hukum  Dan  Bisnis  (Selisik) , 6 (1),  1 – 14. https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699 Octalina, B. D. P. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi . 1 –
22.
Rasjid,
F. E. (2018).
Hacker
Dan Cracker . Ubaya.Ac.Id. https://ubaya.ac.id/2018/content/articles_detail/148/Hacker-dan-Cracker.html
Shidarta, S. R. S. dalam. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen . Grasindo.
Sunarso, S. (2014). Viktimologi daam Sistem Peradilan Pidana . Sinar Grafika. Syafina,  D.  C.  (2018). Kasus  RupiahPlus,  Saat  Urusan  Utang  Meneror  Data  Pribadi . Https://Tirto.Id. https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data- pribadi-cNVl
Syahruddin, N. I., Pidana, P., Pidana, D. H., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2022). TINJAUAN

## VIKTIMOLOGIS  TERHADAP  JURNALIS  YANG  MENJADI  KORBAN  PENYEBARAN  DATA
PRIBADI (DOXING) MELALUI MEDIA ONLINE . http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13657/
Winarsih,  W.,  &  Irwansyah,  I.  (2020).  Proteksi  Privasi  Big  Data  Dalam  Media  Sosial. Jurnal Audience , 3 (1), 1 – 33. https://doi.org/10.33633/ja.v3i1.3722 Zakiyah. (2017). Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. Al Adl , IX (3), 435 – 451.