## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 784

## Tinjauan Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Budi Hartono Sutrisno 1 , Aries Nugroho 2 , Samuel Simanjuntak 3 , Dermawan Kristianus Zendrato 4 , Yudi Wahyu Hindarto 5 , Dadang Dwi Saputro 6 1,2,3,4,5,6 Kepolisian Republik Indonesia, Sespim Lemdiklat Polri E-mail: budihsutrisno@gmail.com
Article History:
Received: 21 Februari 2024 Revised: 09 Maret 2024
Accepted: 11 Maret 2024
Abstract: Perempuan sebagai korban kejahatan, terutama dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), berada dalam bayang-bayang budaya patriarki yang kuat. Data terkini mencatat bahwa kasus kejahatan terhadap perempuan, khususnya di lingkungan rumah tangga, mencapai angka yang mengkhawatirkan. Fokus penelitian ini terletak pada analisis aspek yuridis perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT. Pertanyaan penelitian mencoba mendalami proses penanganan hukum dan sejauh mana efektivitas perlindungan hukum dalam kasus KDRT. Dalam pembahasan, terungkap berbagai jenis KDRT, serta dampak fisik dan psikologis yang dialami oleh korban perempuan. Tidak hanya itu, penanganan hukum terhadap kasus KDRT juga menjadi fokus, termasuk hak ganti rugi yang dapat diminta oleh korban. Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana sistem hukum telah menangani kasus KDRT dan sejauh mana efektivitasnya dalam melindungi perempuan yang menjadi korban. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif terkait tantangan dan peluang dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT, serta kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut tentang upaya penegakan hukum yang ideal dalam konteks ini.
Keywords: KDRT, Perempuan, Perlindungan Hukum
PENDAHULUAN Perempuan merupakan salah satu kelompok yang rentan untuk menjadi sasaran korban kejahatan/ kriminal. Perempuan korban kejahatan hampir dinormalisasi oleh kentalnya budaya patriarki dan pemahaman gender feodalisme di mana laki-laki cenderung merasa perempuan pantas untuk menjadi target kejahatannya (Israpil, 2017) . Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sepanjang 2023 terjadi 29.883 kasus kekerasan dengan korban laki-laki sebanyak 6.332 dan korban perempuan sebanyak 26.161. Data ini memberikan gambaran bahwa posisi perempuan sebagai korban kejahatan jauh mendominasi jika dibandingkan dengan jumlah korban kejahatan laki-laki. Selanjutnya, jika
diklasifikasikan berdasarkan tempat kejadian, sebanyak 18.007 kasus terjadi dalam rumah tangga. Angka ini terhitung sangat banyak jika dibandingkan dengan kasus yang terjadi di tempat kerja sebanyak 467 kasus, di sekolah sebanyak 1.788 kasus, di fasilitas umum sebanyak 2.990 kasus. Data ini menjelaskan bahwa, dari berbagai tempat yang rentan dan berpeluang terjadinya kasus kejahatan, rumah tangga adalah tempat yang paling banyak menyumbang kasus kejahatan. Data tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsep rumah tangga atau keluarga yang seharusnya menjadi wadah yang sangat baik untuk menumbuhkan kehangatan dan kasih sayang bagi semua anggotanya ternyata juga menjadi salah satu tampak atau unit yang menyumbang kasus kejahatan paling besar menurut statistik.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT merupakan sebuah fenomena sosial dan kriminologi yang sangat menarik untuk dianalisis, berhubung peningkatan kasus yang semakin besar dengan posisi perempuan mendominasi sebagai korban yang beriringan dengan berkembangnya feminisme dan isu kesetaraan gender di dalam masyarakat membuat fenomena ini lebih menarik lagi untuk dibahas. Di dalam perspektif feminis, perempuan mendapatkan posisi yang kurang ideal dalam akses perlindungan hukum, diantaranya adalah perempuan menjadi korban dari berbagai bentuk kejahatan, perempuan kerap mendapatkan viktimisasi ganda (stigma masyarakat), banyak yang tidak berani melaporkan, tidak dilayani oleh penegak hukum, dan kerentanan menjadi korban karena adanya nilai patriarki (Fushshilat & Apsari, 2020).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan studi hukum normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2003), yang merujuk pada penelitian yang memanfaatkan bahan pustaka atau analisis data sekunder. Dalam konteks ini, metode studi pustaka digunakan oleh peneliti sebagai upaya untuk mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Sumber informasi yang digunakan mencakup berbagai jenis publikasi seperti buku ilmiah, laporan penelitian, tulisan akademis, tesis, disertasi, peraturan, dan ensiklopedia, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik (Rozak & Srihadiati, 2024). Kegiatan studi pustaka menjadi bagian integral dari penelitian ini, karena melalui eksplorasi literatur, peneliti dapat menemukan teori-teori yang menjadi dasar permasalahan serta mendapatkan wawasan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitiannya. Dengan demikian, studi pustaka memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memanfaatkan literatur yang ada dalam mendukung analisis dan argumentasi dalam penelitian ini (Purwono, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga. Rendahnya kemampuan anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lain menjadi salah satu penyebab kasus KDRT sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung mendominasi dan mengeksploitasi anggota keluarga yang lebih lemah.
Secara umum, kejahatan kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul ditengah tengah masyarakat. Pengertian kejahatan bila ditinjau dari segi Bahasa, maka kejahatan berasal dari dasar ‘jahat’ yang mendapat awalan ‘ke’ dan akhiran ‘an’ di dalam kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarminta. Kemudian menurut Soedjono D. (1996:16) memberikan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
pengertian kejahatan sebagai berikut: “Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan bertempat tinggal (Erlina, 2014).
Kekerasan terhadap perempuan, secara lebih spesifik sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu dengan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi telah dikategorikan dalam beberapa bentuk (Kania, 2015), yaitu:
1. Kekerasan seksual, kekerasan mengacu ke tindakan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban. Kekerasan seksual dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pelecehan dan penyerangan seksual.
2. Kekerasan fisik, suatu tindakan kekerasan yang melibatkan anggota tubuh. Si korban merasakan penderitaan fisik akibat dari siksaan si pelaku.
3. Kekerasan emosional, merupakan kekerasan yang melibatkan kondisi kejiwaan seseorang. Kekerasan yang dilakukan pelaku bisa melukai kondisi psikis korbannya atau membuat korban terganggu secara emosional.
Selama hampir empat tahun terakhir ini Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama UU Penghapusan KDRT (disahkan 22 September 2004). UU ini melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah Hukum Tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Domestic violence atau KDRT juga dikenal sebagai tindakan pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan dalam keluarga. Menurut Laporan Bank Dunia tahun 1994, bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak kejadiannya adalah penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim yang mengarah pada sistematika kekuasaan dan kontrol, dimana penyiksa berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi. Disebutkan pula bahwa seorang perempuan dalam situasi mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, dapat saja disiksa oleh suaminya, mantan suami, pacarnya, mantan pacarnya, pasangan hidupnya, mantan pasangan atau seseorang dengan siapa dia mempunyai seorang anak.
Untuk memperjelas lingkup kekerasan KDRT, terdapat lingkupan rumah tangga yang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU-PKDRT, yaitu: a.Suami, istri, dan anak; b.Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau.Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.Dalam bentuk perlindungan hukum, korban KDRT akan mendapatkan perlindungan atas haknya yang berdasarkan Pasal 10 UU-PKDRT tentang hak-hak korban, yakni dengan
mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Setelah mengetahui korban mengalami tindakan kekerasan, maka korban berhak meminta tindakan ganti rugi. Dalam hal ini diharapkan pihak keluarga dan masyarakat tidak memberikan penilaian negatif terhadap korban karena dapat mempengaruhi kondisi psikologisnya akibat penilaian negatif dari lingkungan. Pemerintah, institusi kesehatan dan medis harus berperan aktif dalam mendukung upaya pemulihan secara terkoordinasi dan terintegrasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Proses pemulihan tidak hanya melibatkan peran serta instansi pemerintah, namun juga memerlukan kerja sama.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pengaturannya sudah cukup komprehensif, yakni, mulai dari pengertian ”kekerasan dalam rumah tangga” (KDRT), dengan rumusan yang mencakup bentuk- bentuk kekerasan dalam perkara KDRT. Hal ini juga hampir identik dengan berbagai kejadian yang sering muncul mengenai bentuk-bentuk KDRT dan tertuju pada diri korban/perempuan dan anak. Di sisi lain, substansi pengaturan bahwa KDRT adalah delik biasa, hal ini masih merupakan kesulitan bagi para penegak hukum. Hal ini mengingat bahwa seringkali korban yang pada awalnya mengadukan perkara KDRT, misalnya karena dianiaya atau kekerasan fisik, maka di tengah-tengah proses hukum sedang berjalan, tiba-tiba korban menghendaki agar kasusnya dihentikan atau dicabut dengan dalih karena sudah memaafkan pelaku, atau ketergantungan korban terhadap pelaku. Dampak psikologis serius yang dialami korban perempuan, termasuk stres, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya yang dapat berlanjut jangka panjang.Hal ini harus menjadi perhatian karena ditakutkan korban akan melakukan sesuatu hal yang bisa membahayakan diri nya bahkan seperti halnya kematian.Selain itu keterbatasan dalam pelaporan kasus KDRT dan hambatan dalam penegakan hukum menjadi fokus penelitian untuk memahami mengapa beberapa korban enggan melaporkan atau mengambil tindakan hukum.

## Upaya Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga
1. Upaya secara Preventif Upaya penanggulangan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan. Maka dalam hal ini penegak hukum melakukan suatu sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar dengan diberikannya suatu sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan bagaimana sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut.
2. Upaya secara Kuratif Yang dimaksud yaitu upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. banyak cara yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kekerasan dalam rumah tangga agar dapat terhindar dari kekerasan yaitu antara lain:
a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya.
b. Mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki suatu

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dampak buruk nantinya dalam rumah tangga.
c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga.
e. Untuk istri nantinya diharapkan dapat berbuat baik terhadap suami, untuk Suami setidaknya berlaku lemah lembut terhadap istri.

## Efektifitas Hukum
Dalam upaya untuk memahami keberlakuan atau keefektivitasan penegakan hukum Undang- Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, peneliti menggunakan kerangka teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto suatu penegakan hukum akan berhasil secara efektif jika hal itu didukung oleh faktor- faktor atau karakteristik yang mempengaruhi hukum tersebut. Faktor- faktor tersebut sebagai berikut :
1. Faktor hukumnya sendiri, yakni di dalam penelitian ini hukum adalah UndangUndang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan aturan- aturan pelaksanaan yang berkaitan dengannya;
2. Faktor penegak hukum, yakni keseluruhan aparatur atau pihak-pihak yang berkaitan dengan implementasi Undang- Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yakni segala kelengkapan pendukung perwujudan Undang- Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan kemasyarakatan di mana Undang- Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni cara- cara berpikir, bersikap- tindak, dan berperasaan yang berlaku dalam kerangka dan mekanisme pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara efektif.
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## KESIMPULAN
Kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masih menjadi tantangan serius yang menghantui masyarakat. Budaya patriarki yang kuat, bersama dengan pemahaman gender feodalisme, memberikan kontribusi signifikan terhadap normalisasi kekerasan terhadap perempuan. Data yang dihimpun menunjukkan angka kejadian yang mengkhawatirkan, dengan rumah tangga menjadi lingkungan paling rentan terhadap kasus KDRT. Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memberikan kerangka kerja untuk melindungi perempuan korban KDRT, tantangan dalam implementasinya masih nyata. Proses penanganan hukum dan efektivitas perlindungan hukum menjadi fokus utama penelitian ini. Ditemukan bahwa hak ganti rugi bagi korban menjadi aspek penting yang harus
dijamin, seiring dengan upaya pemulihan yang terkoordinasi. Perlu diakui bahwa KDRT bukan hanya masalah hukum semata, melainkan juga fenomena sosial dan kriminologi yang membutuhkan perhatian menyeluruh. Lingkungan yang mendukung, kolaborasi aktif dari pemerintah, dan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan, perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT harus menjadi prioritas bersama. Penelitian ini berharap dapat menjadi sumbangan kecil dalam memahami dan mengatasi masalah serius KDRT. Tantangan dan perbaikan terus muncul, dan semangat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan harus menjadi dorongan bersama bagi semua pihak yang peduli terhadap hak asasi manusia dan keadilan gender.

## DAFTAR REFERENSI
Anggraeni, A.P., & Ardianto, H.T. (2020). Bagaimana Polisi melibatkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestabes Semarang. Jurnal Demo Internasional , 2 (3), 258-270.
Erlina. (2014). Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan. al-daulah, 3 (2), 217- 228.
Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C. (2020). SISTEM SOSIAL PATRIARKI SEBAGAI AKAR DARI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 7 (1), 121-127. Israpil. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan. Jurnal Pusaka, 5 (2), 141- 150.
Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 12 (4), 716-734. Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM. Rozak, A., & Srihadiati, T. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Penipuan Calo Tiket Konser di Indonesia. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research , 6707-6717. Setyaningrum., A., & Arifin., R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora , 3(1), 9-19. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.
Wuryandari, R. D. (2022). Perempuan dan Penerapan Etika Feminis Dalam Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. J-naker: Jurnal Ketenagakerjaan, 17 (1), 1-10.