Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352

## ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH (Implementasi Program Jamkesmas di Jawa Timur) Anna Marina* FE-UMSurabaya e-mail : feumsurabaya@yahoo.com

## ABSTRACT
Various policies taken by the government to help poor people reduced to poverty burden.  The  policy  of  them  are  in  the  areas  of  health,  which  aims  to  facilitate  / ease the poor to health. Since 1998 the government, in this case the Ministry of Health has launched a service improvement program for poor families, a program of  JPS-BK  (Social  Security  Network  Health  Sector)  are  sourced  from  the  Asian Development Bank loan for basic services for poor families. This program lasted until 2002.
The Government does not just stop in an effort to lighten the burden of the poor in the health sector, various policies have been taken, Beginning in 2008 Managed Care  program,  usually  called  HIP  changed  its  name  to  Community  Health Insurance (JAMKESMAS) with no change in the number of targets. This program aims  to  provide  access  to  the  public  health  service  is  very  poor,  poor  and  near poor who numbered 76.4 million inhabitants. Thus, the degree of public health is very  poor,  poor  and  near  poor  can  be  increased  and  indirectly  can  improve  the quality and productivity of human resources in Indonesia.
Health  services  for  the  poor  provided  by  government  hospitals  in  East  Java province needs to consider the quality of services provided through the following aspects:  cost  of  hospital  services,  hospital  environmental  safety,  justice  get service,  clarity  about  roles  and  functions  of  officers  who  served,  availability  & understanding  treatment  and  clarity  of  information  on  how  to  deliver  information about the patient's illness.
Keywords : JPKM,  Askeskin,  Jamkesmas, Gakin, kualitas pelayanan.

## PENDAHULUAN
Latar Belakang :
Berbagai  kebijakan  diambil  pemerintah  untuk  membantu  masyarakat miskin  agar  terkurangi  beban  kemiskinannya.  Kebijakan  itu    diantaranya  adalah di  bidang  kesehatan,  yaitu  bertujuan  memudahkan  /  meringankan  masyarakat miskin untuk mengakses bidang kesehatan. Sejak tahun 1998 pemerintah, dalam
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
hal  ini  Departemen  Kesehatan  telah  meluncurkan  program  peningkatan pelayanan bagi keluarga miskin,  yaitu program  JPS-BK ( Jaringan  Pengamanan Sosial  Bidang  Kesehatan  )  yang  bersumber  dari  pinjaman  Bank  Pembangunan Asia  untuk  pelayanan  dasar  bagi  keluarga  miskin.  Program  ini  berlangsung sampai tahun 2002.
Kemudian tahun 2000 mulai dikembangkan JPKM (Jaminan
Pemeliharaan  Kesehatan  Masyarakat  Miskin  )-JPSBK,  program  inipun  hanya efektif  sampai  pertengahan  tahun  2001,  setelah  itu  tidak  ada  lagi.  Lalu dikembangkan  JPKM  semesta,  yaitu  pelaksanaan  JPKM  yang  diselenggarakan bagi  keluarga  miskin  dan  non  miskin,  namun  hasil  program  tersebut  tidak memuaskan.  Selanjutnya  pada  tahun  2001  diteruskan  dengan  PDPSE-BK (Program  Dampak  Penanggulangan  Subsidi  Energi  Bidang  Kesehatan  )  untuk layanan  rujukan  rumah  sakit  bagi  keluarga  miskin  (  Gakin  )  yang  berlangsung hingga tahun 2002.
Pemerintah  tidak  berhenti  begitu  saja  dalam  upaya  meringankan  beban masyarakat miskin di bidang kesehatan, berbagai kebijakan telah diambil, Namun program  yang  hingga  kini  masih  berlangsung  adalah  PKPS-BBM  Bidkes  ( Program  Kompensasi  Pengurangan  Subsidi  Bahan  Bakar  Minyak  Bidang Kesehatan  )  untuk  pelayanan  kesehatan  dasar  maupun  rujukan.  Pada  tahun 2003  PKPS-BBM  Bidkes  dijalankan  dengan  dua  model,  yakni pertama menyalurkan  langsung  dana  ke  rumah  sakit,  puskesmas  dan  desa  (Depkes, 2003). Kedua ,  model  atau  memakai  mekanisme  JPK-Gakin  (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin ).
Mulai  tahun  2008  program  JPKM  yang  biasa  disebut  Askeskin  diubah namanya  menjadi  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas)  dengan  tidak mengubah  jumlah  sasaran.  Program  ini  bertujuan  untuk  memberi  akses pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  sangat  miskin,  miskin  dan  mendekati miskin  yang  berjumlah  76,4  juta  jiwa.  Dengan  demikian,  derajat  kesehatan masyarakat  sangat  miskin,  miskin  dan  mendekati  miskin  dapat  meningkat  dan secara  tidak  langsung  dapat  meningkatkan  kualitas  dan  produktivitas  sumber daya manusia Indonesia.
Rumah  sakit  pemerintah  di  tingkat  provinsi  seperti  provinsi  Jawa  Timur memiliki  beberapa  rumah  sakit  di  berbagai  daerah,  yaitu  Rumah  Sakit Dr.Soetomo  Surabaya,  Rumah  Sakit  Haji  Surabaya,  Rumah  Sakit  Jiwa  Menur Surabaya,  Rumah  Sakit  Umum  Dr  Syaiful  Anwar  Malang,  dan  Rumah  Sakit Umum  Dr.Sudono  Madiun      (sebagai    subyek  dalam  penelitian  ini  )  dapat dijadikan  sebagai  sarana  dalam  melaksanakan  program  guna  meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, di samping rumah sakit-rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/ kota setempat.
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
Permasalahan : Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah :
1.  Bagaimana  kualitas  pelayanan  kesehatan  terhadap  masyarakat  miskin  di rumah sakit milik pemerintah ?
2.  Apakah  yang  menjadi  dorongan  dan  hambatan  pelaksanaan  kebijakan pelayanan  kesehatan  terhadap  masyarakat  miskin  di  rumah  sakit  milik pemerintah ?

## KAJIAN PUSTAKA

## Struktur Organisasi Rumah Sakit Pemerintah :
Pengorganisasian  rumah  sakit  pemerintah,  untuk  rumah  sakit  vertikal, masih  ditentukan  oleh  Pusat  melalui  SK  Menkes  No.983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum dan untuk rumah sakit daerah melalui  Permendagri  No.22  tahun  1993  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata Laksana Rumah Sakit Daerah.  Kedua SK tersebut kurang mencerminkan fungsi dan  peran  rumah  sakit,  serta  belum  mengakomodasi  struktur  rumah  sakit  yang merupakan  suatu  organisasi  matriks.  Akibatnya  rumah  sakit  tidak  mampu menerapkan  manajemen  strategis,  karena  pengembangan  unit  bisnis  trategis yang  seharusnya  ada  dalam  rumah  sakit  modern  hampir  tidak  mungkin dikembangkan  pada  rumah  sakit  pemerintah  dengan  struktur  organisasi  yang dimilikinya saat ini (Soejitno S, Emil I, Poltak S,1999)
Dalam rumah sakit, unit yang menghasilkan pelayananan adalah instalasi. Sebagai  unit  penghasil  pelayanan, maka instalasi rumah sakit merupakan ujung tombak  produksi  dan  operasional  rumah  sakit.  Oleh  karena  itu,  jabatan  kepala instalasi  merupakan  jabatan  manajerial  strategis  yang  memanage  unit  bisnis strategis  rumah  sakit.  Namun  pimpinan  rumah  sakit  yang  strategis  berdasarkan struktur  organisasi    saat  ini,  adalah  mulai  dari  kepala  bagian  dan  kepala  bidang ke  atas,  sedangkan  kepala  instalasi  hanya  merupakan  unsur  fungsional  saja  ( R.Hapsara, 1999 )

## Fungsi RS dalam Sistem Kesehatan :
Sebagai  penjabaran  dari  misi,  tanggung  jawab  pemerintah  untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berada pada : a.  Depkes Pusat b.  Dinas Kesehatan Provinsi c.  Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
Sedangkan  tanggung  jawab  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  terletak  pada institusi pelayanan kesehatan yaitu : a.  Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta b.  Puskesmas
c.  Praktik dokter swasta
d.  Rumah Bersalin
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
e.  Puskesmas pembantu f.  Balai Pengobatan Swasta g.  Pondok Bersalin Desa
Dalam pasal 10 UU No.23 tahun 1992 tentang kesehatan,dinyatakan bahwa : “Untuk  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang  optimal  bagi  masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan,
peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif),
penyembuhan  penyakit    (  kuratif),  dan  pemulihan  kesehatan  (rehabilitatif)  yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.”
Jadi,  rumah  sakit  sebagai  suatu  institusi  pelayanan  kesehatan  juga  melakukan upaya  kesehatan  dengan  pendekatan  pemeliharaan  ,  promotif,  preventif,  kuratif dan  rehabilitatif.  Tugas  rumah  sakit  dalam  memberikan  pelayanan  medik  dan penunjang  medik  tidak  dapat  dibatasi  hanya  terutama  untuk  aspek  kuratif  dan rehabilitatif  saja.  Ini  berbeda  dengan  apa  yang  dimuat  dalam  Dokumen  Sistem Kesehatan Nasional 1982, yang menekankan tanggung jawab Rumah sakit pada aspek  kuratif  dan  rehabilitatif  saja.  Akibat  tanggung  jawab  hanya  pada  aspek tersebut, telah berdampak elitisme/alienasi rumah sakit sebagaimana berikut : a.  RS menjadi organisasi yang pasif menunggu sampai datangnya pasien, tanpa harus  peduli  masalah  kesehatan  yang  terjadi  di  luar  dindingnya.  Keadaan menunggu ini mengakibatkan RS sulit bereaksi terhadap perubahaan.
b. RS  hanya  memberikan  pelayanan  individual  yang  sesaat,  tanpa memperhatikan  dampak  dari  pelayanan  yang  bersifat  demikian  pada masyarakat.
c. RS tidak termasuk sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan setempat.
d. RS  tidak  memiliki  wilayah  cakupan  kerja  definitif,  akibatnya  mempersulit penyusunan  strategi  dan  rencana  kerja  terkait  pembinaan  fasilitas kesehatan secara efektif dan terarah.
e. RS  menjadi  rentan  dan  rapuh  terhadap  perubahan,  karena  tidak  pernah memikirkannya dan terlalu tergantung pada subsidi
f. RS  akan  ditinggalkan  oleh  masyarakat,  karena  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan dan keinginan yang mereka harapkan.
g. Merasa tidak ada saingan, maka RS akan sulit menghadapi era pasar bebas ekonomi.

## Peran RS dalam Sistem Pelayanan Kesehatan :
Selain  membantu  dinas  kesehatan  kabupaten/  kota  dalam  kegiatan  dan masalah  kesehatan  masyarakat  merupakan  prioritas  di  wilayahnya,  RS  secara khusus bertanggung jawab terhadap manajemen pelayanan medik pada seluruh jaringan rujukan di wilayah kabupaten/ kota.
Oleh  karena  itu,  RS    merupakan  pusat  rujukan  dalam  sistem  pelayanan kesehatan di wilayah cakupannya.
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
Sebagai pusat rujukan di wilayahnya, RS juga merupakan pusat sumber daya (resource center) ditinjau dari segi tehnologi dan sumber daya manusianya yang trampil. Dengan demikian, RS wajib membina fasilitas pelayanan kesehatan yang  berada  di  dalam  jaringan  rujukannya.  Bila  dalam  suatu  kabupaten/  kota terdapat  lebih  dari  satu  RS  termasuk  milik  swasta,  maka  tugas  pembinaan  ini perlu  dikoordinasikan  oleh  direktur  RS  setempat  sesuai  dengan  kemampuan yang menjadi unggulan masing-masing RS.
Lingkup  kegiatan  pembinaan  oleh  RS,  sesuai  dengan  peran  dan kemampuannya dapat meliputi sebagai berikut : a.  Rujukan tehnologi b.  Bantuan sumber daya c.  Bantuan operasional d.  Rujukan pasien dan spesimen e.  Rujukan pengetahuan dan keterampilan
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat  (JPKM ) : Program  JPKM  diatur  dalam  Pasal  66  ayat  (1,2,3  dan    4)  UU  No.23 tahun 1992. Strategi pengembangannya sudah diatur dalam Kep. Menkes RI No 326/  Menkes/  SK/VI/1990  tentang  pembentukan  Satuan  Tugas  Pengembangan Program  JPKM.  Program  ini  diharapkan  akan  dapat  menjamin  keterjangkauan dalam  pelayanan  kesehatan  fisik  melalui  pengembangan  suatu  paket pemeliharaan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara financial  antara  lain  mengubah  cara  pembiayaannya,  semula  sifatnya  individual menjadi pembiayaan yang dilakukan secara kolektif.
Cara-cara tersebut perlu disertai upaya pengendalian biaya pelaksanaan pelayanan  kesehatan  yang  harus  dilakukan  dengan  cermat  oleh  pelaksana pelayanan  kesehatan  dalam  mengalokasikan  sumber  daya  kesehatan.  Namun tidak  boleh  mengakibatkan  menurunnya  mutu  pelayanan  kesehatan,  bahkan sebaliknya,  ketepatan  dalam  tindakan  dan  pengalokasian  sumber  daya  justru akan  meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan.  Berikut  bagan  model  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat managed care ( pre-paid health care )
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352

## Bagan 1
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Managed Care ( Pre-Paid Health Care )
Sumber:  Koeswadji, Hermien Hadiati.  2002. Hukum Untuk Perumahsakitan

## II. PEMBAHASAN
Kualitas Pelayanan Kesehatan RS terhadap gakin Beberapa  aspek  penting  yang  perlu  diketahui  untuk  menunjang  kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai berikut :

## 1. Biaya Pelayanan Rumah Sakit :
Biaya  pelayanan  rumah  sakit  untuk  pasien  dari  keluarga  miskin  peserta program  Jamkesmas,  berdasarkan  peraturan  yang  ada,  tidak  dipungut  biaya sepeserpun.  Pembebasan  biaya  pelayanan  kesehatan  bagi  keluarga  miskin pesrta  Askeskin  maupun  Jamkesmas  meliputi  :  pembebasan  biaya  pendaftaran pasien,  penggunaan  sarana  maupun  prasarana  berupa  alat-alat  medis  rumah sakit hingga biaya berobat. Biaya pengobatan baru akan dikenakan pada pasien keluarga  miskin  (Gakin  )  peserta  Askeskin  atau  Jamkesmas,  bilamana ketersediaan obat tidak ada di rumah sakit.
Ketentuan  jenis  pelayanan  obat  yang  diberikan  pada  pelayanan kesehatan pasien Gakin  melalui program  Jamkesmas, telah ditentukan di  dalam Pedoman Pelaksanaan Materi Kesehatan RI ( Manlak ) tahun 2008. Pada Manlak tersebut telah ditentukan artikel obat-obatan tertentu yang disediakan untuk jenis
Pembiayaan Secara Praupaya Peserta Badan Penyelenggara Pemeliharaan Kesehatan Pemberi Pelayanan Kesehatan
Prospective payment System/pre-paid health care Member’s Contribution/ Premium pembayaran praupaya iuran
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
kasus  penyakit  yang  terdapat    di  dalam  ketentuan  Manlak.  Dengan  demikian, terdapat  kemungkinan  pada  kasus-kasus  penyakit  tertentu,  tidak  secara keseluruhan  pada  sejenis  obat  tertentu  dapat  dipenuhi  berdasarkan  ketentuan yang  ada  dalam  Manlak  tahun  2008  tersebut.  Pada  kenyataannya  terdapat keragaman  penilaian  terhadap  kesediaan  obat  untuk  pasien  ,sehingga  tidaklah keseluruhan  obat  tersedia  di  rumah  sakit.  Sebagian  besar  pasien    dalam memenuhi  kebutuhan  asupan  obat  harus  membeli  dengan  resep  dokter.  Akan tetapi  sebagian  di  dalam  beberapa  kasus  juga  terdapat  pelayanan  kesehatan pasien  Gakin  peserta  Askeskin  maupun  Jamkesmas,  dalam  memenuhi kebutuhan  obat  secara  keseluruhan  tersedia  di  rumah  sakit  dan  tidak  ada  yang harus dibeli melalui resep dokter.
2. Keamanan Lingkungan Rumah Sakit : Berkaitan dengan keamanan di rumah sakit, hampir di semua rumah sakit ada pasien  yang  menyatakan  pernah  kehilangan  atau  setidaknya  mendengar orang  kehilangan  barangnya.  Barang  yang  hilang  mulai  berupa  uang, pakaian, peralatan makan sampai handphone.

## 3.  Keadilan Mendapatkan Pelayanan :
Perlakuan  pelayanan  kesehatan  pasien  Gakin  meliputi  hak  untuk mendapatkan  pelayanan  fasilitas  perlatan  medis  rumah  sakit,  pelayanan administrasi,  pelayanan  perawatan,  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  obat maupun fasilitas prasarana dan sarana lain dari rumah sakit.

## 4.  Kejelasan tentang tugas dan fungsi petugas :
Kejelasan informasi mengenai tugas dan fungsi petugas menjadi sangat penting bagi pasien sebagai  sumber informasi  yang  perlu dipampangkan secara jelas dapat terlihat pada saat pasien berobat.

## 5. Ketersediaan & Pemahaman Informasi Cara Berobat :
Umumnya ketersediaan informasi tentang cara berobat dan
pemahamannya  cukup  jelas,  kenyataannya  pemahaman  akan  informasi  tertulis masih  sering  perlu  penjelasan  lagi  secara  lisan  melalui  pasien  yang  bertanya pada  petugas  yang  ada  di  sekitar  rumah  sakit.  Dengan  kemandirian  bagi pengunjung  rumah  sakit  dalam  memperoleh  informasi  cara  berobat,  maka petugas  rumah  sakit  akan  dapat  lebih  efisien  melaksanakan  tugas-tugasnya tanpa harus terganggu dengan tugas-tugas yang tidak perlu.
Sarana  informasi  yang  dimanfaatkan  pengunjung  rumah  sakit seharusnya  merupakan  sumber  sarana  informasi  yang  dapat  dimanfaatkan secara  massal dan mudah dipahami.  Sumber  sarana informasi massal ini  dapat berupa  papan (board) papan  pengumuman  berukuran  besar,  sarana  informasi audio  maupun  audio  visual  yang  terprogram  secara computerized .  Penggunaan sarana  informasi  tersebut  harus  mudah  diakses,  diketahui  dan  dipahami  setiap pengunjung  rumah  sakit,  cukup  secara  kuantitas  dan  diletakkan  pada  posisi strategis di berbagai tempat rumah sakit.
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
Esensi penggunaan sarana informasi tersebut supaya pengunjung rumah sakit  dapat  dengan  mudah  memahami  kebutuhan  informasi  yang  dibutuhkan secara  cepat  dan  tepat,  tetapi  sedapat  mungkin  menghindari  kontak  informasi oral  secara  langsung  melalui  petugas  rumah  sakit  yang  sedang  melaksanakan tugas medis di luar tugas pelayanan informasi. Dengan demikian petugas medis tidak  terhambat  dalam  melaksanakan  tugas  utama  untuk  melayani  pasien  yang membutuhkan pelayanan secara cepat dan tepat.

## 6. Kejelasan Penyampaian Informasi tentang penyakit pasien :
Penyampaian  informasi  tentang  penyakit  pasien  merupakan  hak  pasien untuk  menerima  informasi  mengenai  penyakitnya,  tetapi  kadangkala    sering bersinggungan  dengan  kode  etik  medis  yang  berkaitan  dengan  proses penyembuhan  pasien  dari  penyakit  yang  dideritanya.  Kode  Etik  Medis  mengikat bagi setiap petugas rumah sakit, baik medis maupun non medis. Dengan alasan kode etik tersebut berkaitan dengan proses penyembuhan penyakit pasien, maka tidak  semua  informasi  tentang  penyakit  pasien  dapat  diinformasikan  secara leluasa kepada diri pasien.
Berkaitan  hal-hal  yang  perlu  dilakukan  pasien,  supaya  proses  penyembuhan pasien  lebih  terbantu,  ataupun  berkaitan  dengan  larangan  yang  tidak  boleh dilakukan  pasien,  agar  penyakitnya  tidak  kambuh,  merupakan  hal-hal  produktif yang  semestinya  dilakukan  untuk  membantu  tugas-tugas  medis  agar  terlaksana lebih  efektif  dan  efisien.  Meskipun  bukan  merupakan  representasi  umum  dari kondisi keseluruhan rumah sakit, penyampaian informasi tentang penyakit pasien yang  semestinya  dilakukan  petugas  medis  rumah  sakit  ,justru  ada  yang  tidak melakukannya.  Seringkali  dijumpai  petugas  medis  dalam  menyampaikan informasi  tentang  penyakit  pasien  menggunakan  istilah-istilah  yang  kurang familiar bagi pasien, seperti penggunaan istilah kedokteran.
Dorongan & hambatan pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan gakin

## Penyelenggaraan Program Jamkesmas :
Program  Jamkesmas  yang  diluncurkan  pemerintah  pada  tahun  2008 merupakan  pengganti  program  Askeskin  yang  berakhir  Desember  2007. Pendeknya waktu sosialisasi pemberlakuan kebijakan program Jamkesmas yang berlaku bulan Januari 2008 hingga batas akhir Juni 2008 menyebabkan kesulitan dan  ketergesaan  pelaksanaan  sosialisasi  program.  Seperti  halnya  program- program  sebelumnya  program  Jamkesmas  juga  menghadapi  hambatan.  Hal  ini terjadi  karena  setiap  program  membutuhkan  waktu  lama  untuk  dikomunikasikan di berbagai tingkatan stake holder , baik di lingkungan internal Depkes, maupun dengan  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/  kota.  Contoh  :  penerbitan  kartu peserta  program  Jamkesmas,  kelancarannya  tergantung  dukungan  akurasai laporan  data  base  jumlah  peserta  program  di  tingkat  pusat  dengan  kondisi  data base  di  daerah,  sampai  batas  waktu  hingga  akhir  Juni  2008.  Faktor  kesulitan komunikasi  dalam  waktu  yang  terbatas,  yaitu  sejak  ditetapkan  program
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
Jamkesmas  per  tanggal  2  Februari  2008  hingga  batas  waktu  laporan  jumlah, nama  dan  alamat  maskin  yang  masuk  dalam  data  base  pemerintah  daerah adalah karena kurangnya sumberdaya pendukung.
Pelaksanaan program pelayanan kesehatan  maskin di  Jawa  Timur  tidak semua  terverifikasi  di  pusat  data  base  Depkes.  Kondisi  tersebut  menyebabkan bertambahnya  beban  APBN  provinsi  dan  kabupaten/  kota  di  Jawa  Timur. Banyaknya pasien maskin yang  dirujuk ke rumah sakit milik provinsi di berbagai daerah  menyebabkan  bertambahnya  anggaran  yang  harus  ditanggung pemerintah  provinsi.  Di  sisi  lain  jumlah  anggaran  Pemerintah  Provinsi  Jawa Timur  yang  relatif  terbatas  menyebabkan  tidak  secara  keseluruhan  biaya pelayanan  kesehatan  maskin  di  luar  tanggungan  APBN  dapat  dibiayai  APBD Provinsi Jawa Timur.
Pasien maskin dari kabupaten/ kota yang dirujuk ke rumah sakit provinsi, oleh  pejabat  pemerintah  daerah  kabupaten/  kota  biaya  pelayanannya diasumsikan  menjadi  beban  pemerintah  provinsi.  Perbedaan  penafsiran  asumsi ini  disebabkan  ketidak-pahaman  dan  sikap  egoism  pejabat  daerah  kabupaten/ kota  dalam  menyikapi  makna  pasien  rujukan  daerah  ke  rumah  sakit  provinsi, yang  seharusnya  beban  biaya  pelayanan  kesehatan  maskin  melalui  SKTM  ( Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  )  ditanggung  pemerintah  kabupaten/  kota  asal pasien  atau  tanggung  jawab  kedua  belah  pihak  berdasarkan  kesepakatan  antar pemerintah daerah.
Peserta Jamkesmas mendapat tanggungan dari APBN sector kesehatan tahun  2008.  Jaminan  tersebut  untuk  maskin  yang  namanya  tercantum  di  dalam data  base  yang  diverifikasi  dari  data  BPS  berbagai  daerah.  Maskin  yang namanya tidak masuk  dalam data base biaya kesehatan ditanggung oleh APBD daerahnya masing-masing.

## Klaim Terlambat  :
Pada  bulan  Mei  2008  terdapat  kewajiban  pemerintah  pusat  melalui APBN  sebesar  Rp  3,6  milyar  untuk  RS  Dr  Sudono  Madiun  dan  Rp  39  milyar untuk  RSUD  Dr  Soetomo  Surabaya  yang  belum  dibayarkan,  Sebagian  terdapat tagihan obat  yang ditalangi Depo Farmasi Jatim. Hal ini, bila berlarut-larut dapat mengganggu likuiditas untuk pengadaan obat yang sangat dibutuhkan pasien.
Terjadinya  keterlambatan  pembayaran  tagihan  oleh  pemerintah  pusat yang  meliputi  jasa    dokter,  perawat,  obat  dan  lain-lain  jasa  kesehatan, dikarenakan data pasien maskin belum terverifikasi pada data base maskin tahun 2007 dan belum lengkapnya persyaratan administrasi klaim yang diajukan rumah sakit.  Hal  ini  termasuk  juga  kalim  pada  pasien  maskin  yang  sudah  terverifikasi dalam data base masih ditahan belum dibayar, menunggu keseluruhan data base maskin selesai diverifikasi. Di samping itu, diketahui bahwa pelaksanaan program Jamkesmas  2008  berada  pada  posisi  tidak  sesuai  dengan  waktu  berjalannya tahun  anggaran,  hal  ini  menyebabkan  perubahan  prosedur  pembayaran  yang mempengaruhi mekanisme pos anggaran di APBN.
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
Obat untuk Gakin :
Adanya  perubahaan  terhadap  ketentuan  obat-obatan  untuk  Gakin  yang pada  tahun  2007  masih  bisa  ditanggung,  sedangkan  pada  tahun  2008  sudah tidak ditanggung lagi menjadi persoalan pelayanan kesehatan bagi  maskin yang belum terakomodasi untuk mendapatkan pemecahannya. Di satu sisi rumah sakit pemerintah  sebagai  lembaga  pelayanan  publik,  tidak  diperbolehkan  mengambil kebijakan  secara  tegas  menolak  terhadap  pasien  gakin  yang  sakit  untuk  tidak diobati dengan obat di luar ketentuan obat yang berlaku.
Kenyataan  ini  menjadi  persoalan  dilematis  bagi  rumah  sakit.  Satu  sisi rumah  sakit  diharuskan  melaksanakan  ketentuan  peraturan  yang  baru, sedangkan  perubahaan  kebijakan  memerlukan  waktu  relative  lama  bila dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan pasien  untuk mendapatkan pelayanan obat  tertentu  terkadang  lebih  bersifat  mendesak.  Tentunya  tuntutan  kebutuhan pelayanan  obat  pasien  yang  bersifat  mendesak  tidaklah  dapat  ditunda  dalam hitungan hari maupun bulan.

## SIMPULAN
1. Masih  kurangnya  perhatian  rumah  sakit  pemerintah  sebagai  tempat  rujukan bagi  pelayanan  kesehatan  masyarakat  miskin  sehingga  belum  mampu memberikan  pelayanan  prima  dengan  azas  keadilan  dan  ketepatan  waktu dalam melayani.
2. Belum  efektifnya  penyusunan  kebijakan  pelayanan  kesehatan  masyarakat miskin  yang  dibuat  secara top  down tanpa  melibatkan stake  holder dan permasalahan substansi yang ada di lapangan.
3. Kurang  produktifnya  fungsi  rumah  sakit  yang  hanya  dibatasi  dengan  aspek kuratif  dan  rehabilitatif  saja,  sehingga  seringkali  pasien  menumpuk  karena dirujuk  ke  RS  Pemerintah  Pusat  maupun  Provinsi  tanpa  diupayakan  terlebih dahulu  dengan  memberdayakan  Puskesmas,  RSUD  yang  ada  di  daerah masing-masing.

## REKOMENDASI
1.  Aspek-aspek kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin perlu mendapat  perhatian  agar  dapat  memberikan  layanan  prima  terhadap  pasien dengan azas keadilan dan ketepatan waktu dalam melayaninya.
2.  Penyusunan  kebijakan  pelayanan  kesehatan  maskin  melalui  program Jamkesmas, semestinya melibatkan berbagai stake holder , sehingga program pelayanan kesehatan maskin melalui Jamkesmas dapat menjawab persoalan yang sesuai dengan substansi persoalan yang ada di lapangan.
3.  Fungsi  RS  seharusnya  dikembalikan  sesuai  dengan  UU  No.  23  tahun  1992 tidak  hanya  dibatasi  dengan  aspek  kuratif  dan  rehabilitatif  saja,  tetapi  juga aspek  pemeliharaan,  promotif,  preventif.  Hal  ini  dapat  menurunkan  biaya kesehatan maskin yang ditanggung pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adikoesoemo, Suparto. 1995. Manajemen Rumah Sakit. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
Jawa  Timur,  Balitbang  Provinsi.  2008. Sudah  Baguskah  Pelayanan  Kesehatan Untuk Keluarga Miskin. Edisi 44. Buletin Litbang Teropong. Surabaya
Jawa Timur, Balitbang Provinsi. 2008. Citra Pelayanan RS Plat Merah. Edisi 44. Buletin Litbang Teropong. Surabaya
Jawa  Timur,  Balitbang  Provinsi.  2008. Salah  Tafsir  Peraturan. Edisi  44.  Buletin Litbang Teropong. Surabaya
Koeswadji, Hermien Hadiati.  2002. Hukum Untuk Perumahsakitan . Penerbit PT Citra Aditya Bakti . Bandung .
R.Hapsara. 1999. Konsep Pola Jalur Karir di Lingkungan RS . Disampaikan pada
Pelatihan Teknis Tenaga Kepegawaian RS. Bandung 18-22 Oktober.
Soejitno,  Soedarmono,  Ali  Alkatiri  dan  Emil  Ibrahim  .2002. Reformasi Perumahsakitan  Indonesia. Edisi  Revisi.  Penerbit  Gramedia  Widiasarana Indonesia. Jakarta.
Soejitno,  Soedarmono,  Emil  Ibrahim  dan  Poltak  Sitorus.  1999. Analisis  Situasi Perumahsakitan  Pemerintah. Penerbit  Gramedia  Widiasarana  Indonesia. Jakarta.
Sulastomo.  2000. Manajemen  Kesehatan. Penerbit  PT  Gramedia  Pustaka Utama. Jakarta