## ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PBB PADA BPPKAD KABUPATEN PURWOREJO
Inge Hasna Puspita 1* , Supanji Setyawan 2
1,2 Universitas Tidar, Indonesia E-mail: 1) ingehasna5@gmail.com , 2) supanji@untidar.ac.id

## Abstrak
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  merupakan  Pajak  Daerah  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah guna  mewujudkan  otonomi  daerah  yang  nyata  dan  bertanggung  jawab.  Oleh  karena  itu diperlukan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya  dalam  pemungutan pajak. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari target penerimaan dan Pajak Bangunan (PBB) yang telah terealisasi. Penelitian ini dilakukan di BPPKAD Kabupaten Purworejo. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Penerimaan PBB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase tingkat kepatuhan pajak PBB berdasarkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode analisis  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dimana  data  diperoleh  dari  BPPKAD Kabupaten Purworejo yang diolah dengan melihat persentase realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa jika dilihat dari tahun 2016-2019  jumlah  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  meningkat  setiap  tahunnya. Peningkatan  jumlah  wajib  pajak  menunjukkan  bahwa  potensi  penerimaan  PBB  akan meningkat  setiap  tahunnya.  Untuk  realisasi  tingkat  penerimaan  PBB  Kepatuhan  Wajib Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  Kabupaten  Purworejo  yaitu  memenuhi  kewajibannya membayar pajak.
Kata kunci: Kepatuhan, Wajib Pajak, Realisasi Penerimaan Pajak

## Abstract
Land and Building Tax (PBB) is a Regional Tax as one of the key sources of regional income to pay local government administration in order to establish a realistic and accountable regional  autonomy.  Therefore,  tax  payer  compliance  in  meeting  their  tax  collection obligations  is  required.  The  achievement  of  revenue  targets  and  Building  Tax  (PBB) demonstrates  tax  compliance.  This  research  was  conducted  in  the  BPPKAD  Purworejo Regency. In this study, the author investigates the Taxpayer Compliance Analysis Based on PBB Revenue. The aim of this research is to determine what proportion of PBB tax income is collected depending on tax compliance (PBB). This study employs descriptive method, and data is collected from BPPKAD Purworejo Regency and processed by examining the proportion of realized land and building tax collections (PBB). The result reveal that the number of Land and Building Tax payers increases annually from 2016 to 2019. The rise in the number of tax payers means that the potential for PBB revenue will increase every year.
For the realization of PBB revenue level Land Tax payer compliance and buildings (PBB) of Purworejo Regency, namely paying taxes as considered necessary.

## Keywords: Compliance, Taxpyer, Realization of Tax Revenue

## 1. PENDAHULUAN
Pajak adalah sebuah penerimaan bagi negara yang memiliki peran yang sangat penting bagi  pembangunan  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  sebagian  besar  dana  yang digunakan untuk pembangunan berasal dari pendapatan pajak. Berdasarkan UU nomor 28 tahun  2007  Pasal  1,  pajak  adalah  kontribusi  yang  wajib  diberikan  kepada  negara  yang terutang oleh orang pribadi atau badan dimana memiliki sifat memaksa (Prasetyowati & Panjawa, 2022) berdasarkan  Undang-Undang,  yang  mana  tidak  akan  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan akan dipakai bagi kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Adiati et al., 2017). Pajak untuk suatu negara itu sangat penting dikarenakan pajak digunakan oleh negara untuk meningkatkan pembangunan dengan sekala nasional sebagai upaya  pemerintah  demi  meningkatkan  kemakmuran  juga  kesejahteraan  seluruh  warga negaranya (Hutabarat et al., 2022). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memang harus mengawasi jalannya pemungutan pajak baik di daerah maupun pusat juga harus mengawsi administrasi pengelolaan pajak dengan baik dan benar.
Di  Indonesia  sistem  pemungutan  pajak  dilakukan  melalui  tiga  sistem,  yaitu Official Assesment System, Self Assessment System, dan Withholding System (Kamaroellah, 2017). Akan tetapi sistem yang paling banyak digunakan di Indonesia yaitu Self Assessment System , dimana sistem ini digunakan pada pemungutan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi  dan  Bangunan,  Pajak  Atas  Barang  Mewah,  maupun  Pajak  Penghasilan.  Dengan menggunakan sistem ini diharapkan para Wajib Pajak untuk lebih aktif dalam melaksanakan kewajibannya maupun haknya dalam Perpajakan. Patuh tidaknya Wajib Pajak dapat dilihat dari  pencapaian  target  penerimaan  berdasarkan  realisasi  penerimaan  Pajak.  Apabila penerimaan pajak belum terealisasikemungkinan besar itu dikarenakan masih terdapat Wajib Pajak yang belum memahami Perpajakan dengan baik sehingga mereka masih lalai akan kewajibannya  dalam  hal  membayar  pajak  dan  kemungkinan  juga  karena  minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo (Adiati et al., 2017).
Kesadaran  masyarakat  terhadap  kewajibannya  untuk  membayar  Pajak  itu mempengaruhi  besarnya  nilai  kepatuhan  wajib  pajak.  Persoalan  perpajakan  kerap  sekali muncul,  baik  yang  bersumber  dari  wajib  pajak  pribadi  maupun  badan  itu  sendiri,  dari perpajakan itu sendiri, maupun dari aperatur pajak. Sekarang ini sudah banyak masyarakat yang  sadar  dan  patuh  terhadap  kewajibannya  dalam  membayar  pajak,  akan  tetapi  masih terdapat pula masyarakat yang masih lalai dalam menjalankan kewajibannya tersebut. Hal ini mengakibatkan target dari penerimaan pajak belum terealisasi.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sangat  berpotensi  dalam  menambah  penerimaan  daerah dikarenakan obyeknya sendiri adalah bumi dan bangunan, yang mana sebagian besar dari masyarakat memilikinya (Indrawan et al., 2021). Di sisi lain pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sering sekali mendapatkan hambatan dimulai dari banyaknya masyarakat yang kurang pemahamannya, sosialisasi yang kurang merata, sampai dengan metode pemungutan
pajak  yang  kurang  efektif  dan  efisien  bagi  sebagian  masyarakat,  dan  masih  banyak  lagi hambatan lainnya.
Masyarakat  sebagai  seorang  wajib  pajak  dituntut  untuk  ikut  serta  secara  aktif  dalam penyelenggaraan  perpajakan  karena  kepatuhan  dari  wajib  pajak  yang  tinggi,  seperti kepatuhan  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  secara  sukarela  merupakan  hal  yang penting dalam sistem pemungutan pajak yaitu Self Assesment System , dimana setiap wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya.
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dimana  berkaitan  dengan  penarikan  pajak  bumi  dan bangunan di Kabupaten Purworejo ditemukan permasalahan yaitu banyaknya wajib pajak yang  tidak  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Sehingga  menimbulkan  penumpukan pajak  bumi  dan  bangunan  dengan  jumlah  yang  berbeda-beda.  Sehubungan  dengan  hal tersebut,  maka  perumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah:  “Bagaimana  Pengaruh Kesdaran  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Berdasarkan  Penerimaan  PBB  Pada  Kabupaten Purworejo”.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1. Pajak
Berdasarkan UU No. 28 thn 2007 pajak merupakan kontribusi dari wajib pajak baik individu  maupun  instansi  pada  pemerintah  yang  terutang  bersifat  tuntutan  atau  keharusn sesuaai undang-undang dan dimanfaatkan sebagai kepentingan Negara demi kemakmuran rakyat.  Berdsarkan  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  merupkan sumbangan yang diberikan kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku bersifat  menuntut  atau  memaksa  dimana  sumbangan  tersebut  akan  digunkan  untuk pembayaran pengeluaran umum nantinya.
Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu :
1. Fungsi Anggaran
Fungsi  ini  berkaitan  dengan  kegunaan  pajak  sebagai  sumber  penerimaan  oleh pemerintah  dan  akan  digunakan  sebagai  alat  untuk  membayar  pengeluaran  serta pembangunan.
2. Fungsi Pengatur
Fungsi  ini  berkaitan  dengan  kemampuan  pajak  dalam  menjalankan  kebijakan  di bidang  ekonomi  dan  sosial  serta  demi  mewujidkan  tujuan  lain  diluar  bidang keuangan.

## 2.2. Objek Pajak
Dalam  perpajakan,  yang  dimksud  dengan  klasifikasi  bumi  dan  bangunan  ilah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nili jualnya dan digunkan sebagai pedoman, juga  memudahkan  penghitungan  pajak  yang  terutang.  Dalam  mengklasifikasikan  bumi  / tanah harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : (Fernandes, 2021)
1. Letak
2. Peruntukkan
3. Pemanfaatannya, dan
4. Kondisi lingkungan
Dalam mengklasifiksikan bangunan harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
1. Bahan pembentuk bangunan yang digunakan
2. Rekayasa
3. Letak
4. Kondisi lingkungan, dll
Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :
1. Objek pajak yang semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan
2. Objek pajk yang digunakan untuk pemakaman (kuburan), peninggalan purbakala dan atau yang sejenis lainnya.
3. Objek pajak yang berupa hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak (Dewi, 2017). Dimana hak yang dibebankan berupa:
a. Digunakan oleh perwakilan diplomatik
b. Digunakan oleh badan atau perwakilan organissi internasional yang ditentun oleh Menteri Keuangan
c. Objek  Pajak  yang  digunakan  oleh  negara  untuk  penyelenggaraan pemerinahan,  penentuan  pengenaan  pajaknya  diatur  lebih  lanjut  dengan perauran pemerintah.
d. Besarnya  NJOPTKP  ditetapkan  untuk  tiap  kabupaten/kota  dengan  besar setinggi-tingginya  Rp  12.000.000  untuk  setiap  Wajib  Pajak.  Jika  seorang Wajib  Pajak  mempunyai  beberapa  objek  pajak  yang  diberikan  NJOPTKP hanya  satu  Objek  Pajak  yang  nilainya  terbesar.  Objek  pajak  lainnya  tetap dikenakan secara penuh tanpa pengurangan NJOPTKP (Ayu, 2009).
Besarnya  NJOPTKP  ditentukan  oleh  menteri  keuangan  berdasrkan persetujuan  dan  pertimbngan  dari  Guberernur/Bupati/wlikota  (Pemerintah Daerah Setempat).

## 2.3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Subjek pajak merupakan orang ataupun entitas yang memiliki hak atas bumi dan/atau memperoleh  manfaat  atas  bumi,  dan  atau  memiliki,  menguasai,  dan  /  atau  memperoleh manfaat atas bangunan secara nyata. Maka dari itu, tanda pembayaran/pelunasan pajak tidak membuktikan bukti pemilikan hak (Sijabat, 2019).
Menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purworejo  Nomor  15  Tahun  2017  Pasal  7, apabila  suatu  objek  pajak  belum  jelas  diketahui  wajib  pajaknya,  maka  Bupati  dapat menetapkan  subjek  pajaknya.  Subjek  Pajak  yang  ditetapkan  sebagai  Wajib  Pajak  dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa Subjek Pajak tersebut bukan Wajib  Pajak  terhadap  Objek  Pajak  yang  dimaksud.  Dimana  apabila  keterangan  tersebut disetujui Bupati, maka Bupati membatalkan ketrangan sebagai Wajib Pajak dalam jangka waktu  1  (satu)  bulan  sejak  diterimanya  surat  keterangan  tersebut.  Apabila  dalam  jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya keterangan dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka  keterangan  yang  diajukan  dianggap  disetujui  oleh  Bupati  dan  Bupati  harus  segera membatalkan sebagai Wajib Pajak.

## 2.4. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  tidakan  tangungjawab  yang  dimiliki  oleh  Wajib Pajak dengan kewajiban perpajakan yang menyesuaikan dengan undang-undang pajak yang berlaku, dimana pernyataan ini sesuai dengan Kepmenkeu No.544/ KMK.40/ 2000. Oleh karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  dalah  sebuah  kondisi  ketika wajib  pajak  bersedia  menjalankan  seluruh  kewajiban  dlam  perpajakan  dengan  sukarela. Setiap  wajib  pajak  memilliki  tanggungjawab  untuk  melakukan  penentuan  terhadap kewajiban  dan  hak  pajak  yang  dimilikinya  sejalan  dengan  ketentuan  Undang-Undang perpajakan yang telah ditetapkan.
Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dibutuhkan kriteria sebagai berikut : (Hanindha, 2017)
Tabel 1 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak No Kepatuhan Wajib Pajak Rasio Kepatuhan 1 Sangat Patuh > 100 2 Patuh 90 > 100 3 Cukup Patuh 80 > 90 4 Kurang Patuh 60 > 80 5 Tidak Patuh ≤ 60

## 2.5. Tarif Pajak, Dasar Penggunaan dan Cara Menghitung Pajak PBB
Tarif  pajak  atas  objek  pajak  Bumi  atau  Bangunan  yaitu  dikenakan  sebesar  0,5%. Dimana dasar pengenaan pajaknya yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata- rata yang diperoleh dari sebuah transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Besarnya Nilai Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  ditetapkan  oleh  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  atas nama  Menteri  Keuangan  atas  pertimbangan  dari  Gubernur/Bupati/Walikota  (Pemerintah Daerah) setempat, yang mana penetapannya dilakukan setiap tiga tahun sekali.
Dasar dari perhitungan pajak adalah serendah rendahnya 20% dan setinggi-tingginya yaitu 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dimana besarnya presentase setiap daerah berbeda beda berdasarkan kondisi ekonomi daerah setempat.
Besarnya presentse untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak, yaitu :
1. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP, untuk objek pajak berupa :
a. Objek Pajak Perkebunan
b. Objek Pajak Kehutanan
c. Objek Pajak Lainnya, yang mana Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas  bumi  dan  bangunan  sama  atau  lebih  besar  dari  Rp  1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
2. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP dimana digunakan untuk:
a. Objek Pajak Pertambahan Nilai
b. Objek Pajak Lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Untuk  menghitung  besarnya  nilai  pajak  terutang  dapat  dihitung  dengan  cara mengkalikan tarif pajak dengan dengan NJKP.
PBB = Tarif Pajak x NJKP O.5% x [Presentase NJKP x (NJOP – NJOPTKP)] Rumus dari NJKP seendiri adalah

## NJKP = 40% x (NJOP – NJOPTKP)
• 40% apabila nilai NJOP nya bernilai lebih dari Rp 1.000.000.000
• 20% apabila nilai NJOP nya bernilai kurang dari Rp 1.000.000.000
• Nilali NJOPTKP adalah Rp 12.000.000
Dimana dapat disimpulkan bahwa,
Nilai PBB = 0.5% x 40% x NJOPTKP (Jika NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000),

## Atau
Nilai PBB = 0.5% x 20% x NJOPTKP (Jika NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000).

## 2.6. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
Pengihan pajak merupakan suatu tindakan agar para Penanggung Pajak melunasi utang pajak  dan  biaya  pengihan  pajak  dengan  menegur  atau  memperingatkan,  melaksanakan penagihan  seketika  dan  sekaligus,  memberitahu  Surat  Paksa,  menngusulkan  pencegahan, melaksanakan  penyitaan,  melaksanakan  penyandraan,  menjual  barang  yang  telah  disita (Luthfiyah, 2010).
Dimana  dalam  proses  Penagihan  tersebut  berdasarkan  Dasar  Penagihan  Pajak  Bumi  dan Bangunan, dimana diantaranya yaitu:
1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
3. Surat Tagihan Pajak (STP)
Dalam PBB, Penagihan pajak dapat dibedakan menjadi :
1. Penagihan Pasif Merupakan  tindakan  penaghan  yang  dimulai  sejak  penyampaian  surat  ketetapan yang berupa Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT).
2. Pengihan Aktif Penagihan  ini  dijadwalkan  berlangsung  selama  58  hari,  yang  mana  dimulai  dari penyampaian  surat  teguran  yang  diikuti  dengan  tindakan  lanjutan  yang  secara konsisten  meliputi  penyampaian  surat  paksa,  surat  perintah  untuk  melaksanakan penyitaan dan pengajuan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelanggan.

## 2.7. SPOP, SPPT, SKP
Para subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP, hal ini dilakukan  dalam  rangka  pendataan  objek  pajak.  Dimana  SPOP  harus  di  isi  dengan  jelas, benar, lengkap, tepat waktu, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktur Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal SPOP diterima oleh subjek pajak. Kemudian SPPT akan diterbitkan oleh Dirjen  Pajak  berdasarkan  SPOP  yang  sudah  diterima.  SPPT  yang  diterbitkan  atas  dasar SPOP,  yang  mana  SPPT  diterbitkan  hanya  berdasarkan  data  objek  yang  telah  ada  pada Direktorat Jendral Pajak.
SKP dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak, dimana hal ini dilakukan untuk:
1. Menagih Kekurangan Pajak
2. Mengembalikan ketika ada kelebihan bayar pajak oleh Wajib Pajak
3. Untuk menginformasikan kepada Wajib Pajak ketika ada jumlah pajak terutang
4. Dikeluarkan untuk menjauhkan sanksi administrasi perpajakan.

## 2.8. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan
Dasar hukum dari Pajak Bumi dan Banguan yaitu meliputi:
1. Undang – Undang (UU) No.12 Tahun 1994
2. Undang – Undang (UU) No.28 Tahun 2009

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  data  Kuantatif.  Dimana  studi  ini  memakai  jenis  studi kuantitatif deskriptif (Sugiyono, 2013). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari  unsur  variabel  independen  yaitu  realisasi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Dimana data sekunder yang didapat bersumber  dari  Badan  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kabupaten Purworejo. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan permohonan penelitian, melakukan survei, melakukan wawancara, pengumpulan data penelitian, membandingkan dan mengolah informasi.
Teknik  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Metode  analisis  yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis deskriptif, dimana penelitan ini mengukur presentase  dari  tingkat  kepatuhan  Waijib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Purworejo.
Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
1. Mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak PBB pada Badan Pendapaan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
a. Berapa jumlah wajib pajak PBB yang terdaftar dan wajib pajak aktif
b. Menghitung presentase kepatuhan wajib pajak PBB dengan menggunakan rumus :
!"#$%& (%)*+ ,%)%- %-.*/
!"#$%& (%)*+ ,%)%- 011 × 100%
2. Mengetahui target dan realisasi penerimaan pajak PBB pada tahu 2016-2019
a. Jumlah target dan relisasi penerimaan pajak PBB pada tahun 2016-1019
b. Menghitung  presentase  penerimaan  pajak  PBB  Badan  Pendapaan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dengan Rumus : 23%$*4%4* 03536*#%%5 011 7%683. 03536*#%%5 011 × 100%

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.  Analisis  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  PBB  pada  BPPKAD  Kabupaten Purworejo
Tabel 2 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Penngelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di BPPKAD Jumlah Wajib Pajak Aktif Jumlah Wajib Pajak Pasif 2016 977.462 956.893 20.569
2017 985.300 961.104 24.196 2018 993.512 972.049 21.463 2019 1.018.852 981.133 27.660
Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

## Purworejo
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak PBB yang terdaftar di Badan  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Purworejo,  setiap tahunnya mengalami peningkatan. Maka, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya banyak Wajib  Pajak  yang  sudah  sadar  akan  pentingnya  pajak  dan  kemudian  mendaftarkan  diri mereka  ke  Badan  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Purworejo,  juga  dapat  dilihat  berdasarkan  kenaikan  tersebut  dapat  membuat  realisasi penerimaan  PBB  bertambah  setiap  tahunnya.  Berikut  presentase  kepatuhan  wajib  pajak berdasarkan jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar.
Tabel 3 Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Jumlah Wajib Pajak yang Sudah Terdaftar Tahun Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di BPPKAD Jumlah Wajib Pajak Aktif Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (%) 2016 977.462 956.893 97,8% 2017 985.300 961.104 97,5% 2018 993.512 972.049 97,8% 2019 1.018.852 981.133 96,2%
Berdasarkan  data  diatas  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  Wajib  Pajak  PBB  setiap tahunnya  mengalami  kenaikkan.  Pada  tahun  2016  jumlah  wajib  pajak  PBB  yaitu  sebesar 977.462 dan jumlah wajib pajak aktifnya yaitu sebesar 956.893 atau sebesar 97,8%. Tahun 2017 jumlah wajib pajak PBB yaitu sebesar 985.300 dan jumlah wajib pajak aktifnya yaitu sebesar  961.104  atau  sebesar  97,8%.  Tahun  2018  jumlah  wajib  pajak  PBB  yaitu  sebesar 993.512  dan  jumlah  wajib  pajak  aktifnya  yaitu  sebesar  972.049  atau  sebesar  97,8%. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah wajib pajak PBB nya yaitu sebesar 1.018.852dan jumlah wajib pajak aktifnya yaitu sebesar 981.133 atau sebesar 96,2%.

## 4.2.  Analisis  Target  dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  PBB  pada  Badan  BPPKAD
Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2019
4.2.1. Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak PBB pad Tahun 2016-2019 Tabel 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo
No Tahun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Target Realisasi Penerimaan Pajak PBB (RP) 1. 2016 20.174.380.278 19.366.513.419 2. 2017 22.594.022.069 21.714.137.997 3. 2018 26.625.218.770 25.598.212.386 4. 2019 28.146.938.305 26.859.654.147
Jumlah 97.540.559.422 93.538.517.949
Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo

## 4.2.2.  Analisis  Presentase  Penerimaan  Pajak  PBB  Badan  BPPKAD  Kabupaten Purworejo
Tabel 5 Kepatuhan Wajib Pajak PBB Berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun Target Penerimaan PBB Realisasi Penerimaan PBB Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (%) Kepatuhan Wajib Pajak 2016 20.174.380.278 19.366.513.419 95,99% Patuh 2017 22.594.022.069 21.714.137.997 96,10% Patuh 2018 26.625.218.770 25.598.212.386 96,14% Patuh 2019 28.146.938.305 26.859.654.147 95,42% Patuh
Dari data yang telah diolah dan disajikan dalam Tabel 5, tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak PBB pada 2016 – 2019, dimana para Wajib Pajak sudah patuh dalam melaksanakan kewajiban mereka yitu membayar pajak (dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan). Namun, pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak PBB mengalami penurunan walaupun tidak secara  signifikan.  Data  dari  tahun  2016-2019  yang  diperoleh  sebelum  diolah  yaitu,  pada tahun  2016  target  sebesar  Rp  20.174.380.278  dan  realisasinya  adalah  sebesar  Rp 19.366.513.419.  Lalu  pada  taahun  2017  target  penerimaan  PBB  yaitu  sebesar  Rp 22.594.022.069, sedangkan realisasi penerimaan PBB nya yaitu sebesar Rp 21.714.137.997. Pada  tahun  2018  jumlah  target  penerimaan  PBB  yaitu  sebesar  Rp  26.625.218.770  dan realisasi penerimaan PBB nya yaitu sebesar Rp 25.598.212.386. Kemudian, pada tahun 2019 jumlah target penerimaan PBB adalah sebesar Rp 28.146.938.305 dan realisasi peneriman PBB nya sebesar Rp 26.859.654.147.
Berdasarkan  data  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  target  penerimaan  PBB  yang  harus diterima  oleh  Badan  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun target tersebut belum sesuai dengan realisasi penerimaannya. Dapat dilihat pula berdasarkan presentase yang didapat pada tahun 2016-2019.  Dimana  presentase  dari  tahun  2016  ke  tahun  2017  mengalami  kenaikan  dari 95,99%  pada  tahun  2016  menjadi  96,10%,  Kemudian  dari  tahun  2017  ke  tahun  2018 mengalami kenaikan dari 96,10% menjadi 96,14%, kenaikan ini berkaitan dengan kesadaran dan  kepatuhan  para  wajib  paja  Bumi  dan  Bangunan  dalam  membayar  kewajibannya. Sedangkan  dari  tahun  2018  ke  tahun  2019  mengalami  penurunan,  dari  96,14%  menjadi 95,42%,  penurunan  yang  terjadi  pada  tahun  2019  diyakini  karena  beberapa  fakor  yaitu karena pada tahun 2019 merupakan tahun politik sehingga pemerintah tidak bisa melakukan penindakan  secara  tegas  untuk  beberapa  pihak  karena  untuk  menghindari  terjadinya kegaduhan  di  masyarakat.  Selain  itu,  hal  tersebut  juga  dapat  disebabkan  karena  tingkat pendapatan  wajib  pajak  yang  rendah,  serta  minimnya  tingkat  pengetahuan  wajib  pajak mengenai  PBB,  ataupun  karena  keadaan  topografi  para  wajib  pajak  yang  tidak memungkinkan untuk datang secara langsung ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Purworejo.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  kepatuhan  wajib  pajak  PBB berdasarkan  realisasi  penerimaan  pajak  PBB  tahun  2016-2019  pada  Badan  Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu:
1. Jumlah wajib pajak PBB meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo sudah baik. Karena jumlah wajib pajak setiap tahunnya selalu meningkat, hal ini tentunya akan menambah potensi penerimaan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Realisasi  penerimaan  mengalami  peningkatan  setiap  tahun,  meski  hal  ini  belum mencapai  target  penerimaan  PBB.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  wajib pajak PBB yang terdapat di Kabupaten Purworejo Patuh terhadap kewajiban mereka dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiati,  A.  K.,  Paravitasari,  D.,  &  Wulandari,  T.  R.  (2017).  Analisis  Pajak  Reklame  di Kabupaten Purworejo Periode 2012-2016. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 18 (01). Ayu, N. T. (2009). Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan  Fiskus  Di  Lingkungan  Setia  Budi  Kelurahan  Asam  Kumbang  Medan [Universitas  Sumatera  Utara].  https://123dok.com/document/7q06jl3q-pelayanan- penentuan-bangunan-dilaksanakan-fiskus-lingkungan-kelurahan-kumbang.html Dewi, S. P. C. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Lampung  Barat  Tahun  2012-2015  (Studi  pada Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat) (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung) . Fernandes,  R.  (2021). Analisis  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang . Hanindha, W. D. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang) . Hutabarat, D. T. H., Fransisca, Z., Ritonga, F., Pardede, D. J., Almas, S., Sikumbang, N. A., Mutiara, Khoiriyah, A., Hamizah, S., Malahayati, & Suryadi. (2022). Understanding And Describing Relationship Of State Law And Human Right. Journal of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB) , 1 (1), 65–72. https://doi.org/https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.63
Indrawan, N. L., Arba, & Munandar, A. (2021). Juridicial Review Implementation of Land Registration  According  to  Government  Regulation  No.  18  of  2021  Concerning Management  Rights,  Land  Rights,  Flat  Units  and  Land  Registration. Policy,  Law, Notary And Regulatory Issues (POLRI) , 1 (1),
39–56. https://doi.org/https://doi.org/10.55047/polri.v1i1.27
Kamaroellah,  R.  A.  (2017).  Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Berdasarkan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  pada  Dinas
Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Pamekasan. IQTISHADIA  Jurnal  Ekonomi  & Perbankan Syariah , 4 (1). https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1158
Luthfiyah.  (2010). Potensi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat . Universitas Sumatera Utara.
Prasetyowati,  H.,  &  Panjawa,  J.  L.  (2022).  Teknologi  Dan  Distribusi  Pajak  Mendukung Kualitas Pembangunan Manusia. Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan , 2 (2), 23–36.
Sijabat, R. M. O. (2019). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Medan  (Doctoral  dissertation, Universitas Medan Area) . Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D .
AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN | TRANSEKONOMIKA https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika E-ISSN: 2809-6851 P-ISSN: 2809-6851