## A SPEK HUKUM KENOTARIATAN TERHADAP OFFERING LETTER YANG DIGUNAKAN OLEH NOTARIS UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA

## Oleh
Dikki Saputra Saragih 1) Mahmud Mulyadi 2)
Tengku  Keizerina Devi A 3)
Universitas Sumatera Utara 1,2,3)
E-mail : dikkisrg@gmail.com 1)
Mahmudmulyadi.dr@gmail.com 2) keizerinadevia@gmail.com 3 )

## ABSTRACT
This research aims at finding out how the Notary carries out his position as a public official in order to fulfill the public interest and to find out the Notary's actions in terms of criminal and civil acts and the sanctions received by the Notary in terms of abusing his position. This postulation  research  uses  a  regulatory  juridical  exploration  technique  that  utilizes  optional information  consisting  of  essential,  supplementary,  and  tertiary  legal  materials.  This exploration  is  a  graphic  investigation  and  information  sorting  apparatus  is  carried  out  by means of a literature study which is corroborated by breaking down the court's choices. From the  results  of  this  study,  it  is  known  that  the  legal  relationship  between  a  Notary  and  an Offering Letter in notarial law is that a Notary as a public official who is given the mandate to  make  a  deed  in  accordance  with  the  Notary  Position  Act  must  act  honestly,  thoroughly, independently,  impartially  and  always  put  the  interests  of  the  community  first.  In  the  event that the offering letter serves as the basis for entering into a credit agreement originating from the  Bank.  In  the  case  of  a  legal  relationship  between  a  Notary  and  the  Offering  Letter,  the Notary as a public official first questions the contents of the offering letter originally from the Bank  to  make a  credit agreement.  The  Notary  reads  and  examines  the  things  desired  in  the Offering Letter, then asks for the completeness of the files that will be used as the substance of the credit agreement. From the administrative side, the position of a notary for an unlawful act  is  a  legal  consequence  received  by  a  notary  for  his  actions,  seen  first  in  terms  of  his actions. In terms of his actions, the Notary has committed a disgraceful act, then he is subject to Article 17 paragraph 1 letter i of the Act on the Position of Notary No. 2 of 2014 namely doing other work that is contrary to religious norms, decency, or propriety that can affect the honor and dignity of the Notary's position. and the Notary Code of Ethics Perform other acts which  are  generally  referred  to  as  a  violation  of  the  Notary  Code  of  Ethics  against  the contents  of  the  Notary's  oath  of  office  regarding  acting  honestly,  trustworthy,  thoroughly, independently,  and  impartially.  In  this  case,  the  Notary  basically  has  not  made  a  credit agreement deed. It is clear and proven that the Notary has committed an unlawful act.
Keywords : Notary Legal Aspects, Offering Letter

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Notaris menjalankan jabatannya sebagai pejabat  umum  dalam  rangka  memenuhi  kepentingan  masyarakat  dan  mengetahui  perbuatan Notaris  dari  segi  tindak  pidana  dan  perdata  serta  sanksi  yang  diterima  Notaris  dalam  hal menyalahgunakan  jabatannya.  Penelitian postulasi  ini  menggunakan teknik  eksplorasi  yuridis yang  mengatur yang  memanfaatkan  informasi  opsional  yang  terdiri  dari  bahan-bahan  hukum esensial,  tambahan,  dan  tersier.  Eksplorasi  ini  merupakan  investigasi  grafis  dan  aparatus pemilahan informasi dilakukan dengan studi kepustakaan yang dikuatkan dengan meruntuhkan pilihan-pilihan  pengadilan.  Dari  hasil penelitian  ini  diketahui  bahwa  Hubungan  hukum  antara Notaris  dan  Offering  Letter  dalam  hukum  kenotariatan  adalah  Notaris  sebagai  pejabat  umum yang  diberikan  mandat  untuk  membuat  akta  sesuai  dengan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam hal offering letter berfungsi untuk dasar untuk melakukan perjanjian kredit yang berasal dari Bank. Dalam hal hubungan hukum Notaris dan Offering Letter tersebut adalah Notaris sebagai pejabat umum terlebih dahulu mempertanyakan isi offering letter yang asalnya dari  Bank  untuk  membuat  perjanjian  kredit.  Notaris  membaca  dan  mencermati  hal  hal  yang diinginkan  dalam  Offering  Letter  tersebut,  kemudian meminta  kelengkapan  berkas yang  akan dijadikan  substansi  perjanjian  kredit.  Dari  sisi  administrasi  jabatan  notaris  atas  perbuatan melawan hukum adalah akibat hukum yang diterima Notaris atas perbuatannya, dlihat terlebih dahulu dalam hal perbuatannya. Dalam hal perbuatannya, Notaris sudah melakukan perbuatan tercela,  maka  ia  dikenakan  pasal  17  ayat  1  huruf  i    Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Nonor  2 Tahun  2014  yaitu  melakukan  pekerjaan  lain  yang  bertentangan  dengan  norma  agama, kesusilaan,  atau  kepatutan  yang  dapat  mempengaruhi  kehormatan  dan  martabat  jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris terhadap isi sumpah jabatan Notaris mengenai bertindak jujur, amanah, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Dalam kasus tersebut, Notaris pada dasarnya belum membuat akta perjanjian kredit. Sudah jelas dan terbukti bahwa Notaris sudah melakukan perbuatan melawan hukum.

## Kata Kunci : Aspek Hukum Kenotariatan, Offering Letter

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Hukum adalah perkembangan aturan  yang  memandang  perilaku  individu sebagai  individu  dari  masyarakat  umum, sedangkan  satu-satunya  motivasi  di  balik hukum adalah untuk memberikan kesejahteraan, kegembiraan, dan permintaan  dalam  masyarakat  itu.  Pejabat hukum  dalam  bahasa  Inggris  disebut akuntan  publik,  sedangkan  dalam  bahasa Belanda  disebut  van  akuntan  publik,  yang memainkan peran penting dalam kemacetan jam sibuk yang sah, terutama di
bidang  hukum  umum  karena  pejabat hukum  adalah  otoritas  publik,  yang memiliki  posisi  untuk  membuat  perbuatan yang  sah  dan  ahli  yang  berbeda.  .  Akuntan publik  dikembangkan  sebagai  otoritas terbuka.  Otoritas  publik  adalah  individu yang  melakukan  pekerjaan  atau  kewajiban untuk  melayani  kepentingan  daerah setempat  secara  keseluruhan.  Dari  satu sudut pandang, seorang pejabat hukum juga harus  menjaga  etika  dan  moral  sebagai pekerja  masyarakat  dan  otoritas  publik yang diberikan oleh undang-undang.
Karena  pengaturan  akuntan  publik  sebagai otoritas  publik,  khususnya  memberikan
asuransi  dan  jaminan  untuk  mencapai keyakinan  yang  sah.  Kepastian  yang  sah adalah  suatu  pekerjaan  untuk  memberikan perasaan  bahwa  dunia  baik-baik  saja kepada  akuntan  publik  sehingga  mereka dapat menyelesaikan kekuasaannya dengan baik  sebagaimana  yang  diharapkan,  dan karena  pembuatan  akta  yang  telah  dibuat cenderung  untuk  dimanfaatkan  oleh akuntan publik. pertemuan. Dalam perspektif  sosiologis,  pedoman  situasi pejabat hukum dinyatakan sebagai undang- undang  dengan  alasan  bahwa  banyak masalah  yang  terjadi  pada  akuntan  publik dalam menyelesaikan kekuasaannya, misalnya digugat atau dijawab pelaksanaan undang-undang  oleh  akuntan  publik. pertemuan  atau  oleh  orang-orang  pada umumnya.  Dengan  isu  tersebut,  pejabat hukum  perlu  mendapatkan  jaminan  yang sah  dari  negara,  yang  berjalan  sebagai hukum.
Putusan Nomor 2200/Pid.B/2020/PN.Sby pemahaman
tentang OL (Offering Letter) yaitu melunasi kredit  di  bank  yang  lama  karena mendapatkan dana lebih di bank yang baru untuk klien/customer dari terdakwa. Dalam kasus  yang  terdapat  Putusan  Nomor 2200/Pid.B/2020/PN.Sby  adalah  berawal dari  Notaris  yang  berinisal  DC  melakukan aksinya  kepada  dua  orang  korban  sebagai debitur  yang  kapasitasnya  satu  orang sebagai  Direksi  Perseroan  Terbatas  dan satu  orang  sebagai  pribadi  untuk  meminta dana  kepada  dua  orang  korban  totalnya empat miliard tiga ratus juta rupiah melalui telepon  seluler  sebanyak  tiga  kali  dengan cara  memberikan  informasi  bahwa  adanya dana  talangan  dari  Bank  lain  dengan terbitnya  Offering  Letter  yang  dananya lebih  besar  daripada  di  Bank  yang  lama untuk  menutupi  kredit  yang  lama  di  Bank sebelumnya. Sebelum melakukan penandatangan  akta  perjanjian  kredit  yang dibuat oleh Notaris DC. Dalam hal ini pihak
Bank  dan  debitur  mengeluarkan  Offering Letter  (Surat  Penawaran  Kredit)  kepada debitur atas dasar mengajukan permohonan dari debitur untuk
mengajukan  kredit  Kepemilikan  Rumah (KPR).
Artinya  debitur  dan  pihak  Bank  sudah sepakat  dalam  hal  perjanjian  kredit.  Pihak Bank  tidak  ada  menghubungi  Notaris  DC untuk membuat perjanjian kredit. Sebelumnya,  debitur  dan  pihak  Bank  yang berkepentingan  dalam  Offering  Letter tersebut  sudah  ditandatangani.  Setelah  itu, Para  Pihak  mendatangani  Kantor  Notaris DC  yang  berkedudukan  di  Surabaya  untuk membuat  perjanjian  kredit.  Hari  pertama, Notaris  DC  sedang  tidak  berada  di kantornya.  Dan  menitipkan  berkas-berkas para pihak kepada pegawai notaris DC. Hari kedua,  para  pihak  kembali  ke  kantor Notaris DC untuk membuat akad perjanjian kredit, ternyata Notaris DC juga tidak hadir di kantornya.
Dalam  hal  penyidikan,  ada  dua  offering letter  yang  ada pada  Notaris  DC.  Satu  yang asli dari Bank dilengkapi tandatangan pihak debitur  dan  pejabat  bank  serta  nama kreditur  dan  satu  yang  palsu  hanya berisikan tandatangan Notaris DC saja. Dua Offering  Letter  yang  ada  pada  Notaris  di Bank  yang  sama.  Pihak  kepolisian menemukan bahwa Notaris DC memalsukan Offering  Letter  terlebih  dahulu  sebelum membuat  akta  perjanjian  kredit  dengan melakukan  membuat  Offering  Letter  yang baru dengan cara menscan surat penawaran  kredit  dari  Bank  yang  ada padanya  dengan  nama  Bank  yang  sama dengan  cara  menggantikan  nama  Para Pihak, menghapus tandatangan pihak Bank, dan  hanya  terdapat  didalam  isi    Offering Letter  tersebut  hanya  tandatangan  ia sendiri.  Para  Pihak  sebenarnya  percaya kepada  Notaris  DC  bahwa  Offering  Letter yang dikeluarkan oleh Bank sudah diterima
sebelum  membuat  akta  perjanjian  kredit. Pada  hari  ketiga,  para  pihak  datang  ke kantor  Notaris  DC  untuk  membuat  akad perjanjian  kredit  akan  tetapi  adanya dokumen  yang  kurang  lengkap.  Setelah  itu, pada hari keempat para pihak mendatangani Notaris DC untuk memberikan dokumen yang kurang lengkap yaitu  fotocopy  KTP  salah  satu  pihak.  Lalu, pada  hari  kelima para pihak  dipanggil  oleh Notaris
DC untuk
melakukan penandatanganan  akad  kredit.  Ternyata, salah  satu  kreditur  menemukan  Offering Letter  bersamaan  dengan  Akad  Perjanjian Kredit,  ketika  Notaris  DC  tersebut  pergi  ke Toilet yang tidak disengaja terletak di meja Notaris  DC  yang  berisikan  bukan  nama kreditur  tersebut,  bukan  tandatangan kreditur dan tandatngan pihak pejabat bank juga  tidak  ada,  tetapi  hanya  tandatangan Notaris DC saja. Sebelum dilaporkan kepada pihak kepolisian,
Pihak Kreditur mempertanyakan  kepada  Notaris  DC, kenapa  berbeda  isi  Offering  Letter  yang dikeluarkan oleh Bank dan yang ada di meja Notaris DC tersebut.
Notaris DC
memberikan  informasi  bahwa  ia  telah menerima  offering  letter  tersebut  secara lengkap,  sehingga  pihak  kreditur  tidak percaya kepadanya dan melaporkan Notaris DC  ke  pihak  yang  berwajib  pada  hari  itu juga.
Dalam  kejadian  tersebut,  dalam  tahap penyidikan selanjutnya ditemukan cek bank dan  handphone  untuk  digunakan  Notaris DC sebagai modus kepada para pihak untuk meminta uang sebagai dana yang berfungsi untuk menutup kredit yang bank lama oleh Notaris  DC  sebelum  akad  perjanjian  kredit dan  berjanji  memberikan  keuntungan sebesar  lima  persen  setiap  bulan  atas pinjaman  uang  dari  para  pihak  tersebut sesuai tanggal yang ada disurat pernyataan. Akhirnya,  Notaris  DC  tidak  membuat  akad perjanjian  kredit  padahal  sebelumnya  Para pihak  dan  Notaris  DC  sudah  sepakat  untuk
menandatangani  akad  perjanjian  kredit, dikarenakan  Offering  Letter  tidak  sesuai dengan yang sebenarnya dari Bank.
Dengan  demikian,  berdasarkan  latar belakang  yang  telah  diuraikan,  penelitian tesis ini bertujuan untuk meneliti perbuatan hukum  yang  dilakukan  Notaris  atas kehendaknya  sendiri,  sehingga  dengan  ini mengangkat  judul  penelitian  “ASPEK HUKUM KENOTARIATAN TERHADAP OFFERING  LETTER  YANG  DIGUNAKAN OLEH  NOTARIS  UNTUK  MELAKUKAN TINDAK  PIDANA  (Studi  Putusan  Nomor 2200/Pid.B/2020/PN. Sby).

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  di atas, maka permasalahan yang akan diterliti adalah :
1. Bagaimanakah hubungan hukum antara  Notaris  dan  Offering  Letter dalam Hukum Kenotariatan ?
2. Bagaimana dugaan perbuatan melawan hukum  yang  terjadi  dalam  hubungan Notaris  dan  terbitnya  Offering  Letter ini ?
3. Bagaimana akibat hukum yang dipangku  oleh  Notaris  terhadap perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukannya ?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas, maka  tujuan  yang  hendak  dicapai  pada penelitian ini adalah :
A. Untuk  mengetahui  hubungan  hukum antara  Notaris  dan  Offering  Letter dalam Hukum Kenotariatan.
B. Untuk  mengetahui  dugaan  perbuatan melawan  hukum  yang  terjadi  dalam hubungan  Notaris  dan  terbitnya Offering Letter ini.
C. Untuk  mengetahui  akibat  hukum  yang dipangku  oleh  Notaris  terhadap perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukannya.

## Manfaat Penelitian
Dalam  tulisan  ini,  kelebihan  tulisan  ini diandalkan  untuk  memberikan  keuntungan kepada  pencipta  baik  secara  hipotetis maupun pada dasarnya.

## 1. Secara hipotetis
Keunggulan komposisi hipotetis ini sebagai keunggulan  skolastik  adalah  keunggulan yang dapat membantu memberikan pemahaman  tentang  suatu  gagasan  dalam suatu  ilmu.  Sejalan  dengan  itu,  secara hipotetis  pemeriksaan  ini  bermanfaat untuk:
Pemeriksaan  ini  menggunakan  informasi hipotetis  yang  diperoleh  dari  Program Pakar  Akuntan  Publik  membahas  dan mengaitkannya  dengan  kejadian  yang terjadi di mata publik.
Eksplorasi ini diarahkan untuk memperluas informasi  di  bidang  serupa  di  kemudian hari.

## 2. Secara Praktis
Memberikan informasi tentang arti penting pelanggaran hukum yang disampaikan oleh penguasa terbuka yang telah dipercaya oleh
Negara dan benar-benar melayani kepentingan daerah setempat.
Memberikan  kesadaran  akan  kewajiban- kewajiban  Pejabat  Hukum,  khususnya kewajiban jujur (menyalahkan diri sendiri), dan  kewajiban  halal  (perbuatan  yang mengabaikan hukum).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Kerangka Teori dan Landasan Konsepsi
Kerangka Teori
Didalam  proses  atau  langkah- langkah  berikutnya  dalam  penulisan  karya ilmiah  yaitu  menentukan  teori  yang dipergunakan  sebagai  pisau  analisis  dalam menganalisa  suatu  rumusan  masalah  yang dikemukakan  pada  tesis.  Suatu  kerangka teori  yaitu  suatu  kerangka  berpikir  atau pemikiran  mengenai  permasalahn  yang menjadi  salah  satu  perbandingan  didalam suatu  penelitian.  Salah  satu  kerangka  teori tersebut  adalah  teori  tentang  hukum, dimana  teori  tersebut  suatu  keseluruhan dari  pernyataan  yang  saling  berhubungan dengan  sistem  kosep  aturan-aturan  hukum dan suatu putusan hukum (yang dikeluarkan oleh Hakim dalam Pengadilan), dan  sistem  tersebut  dijadikan  sebagai  hal yang  sangat  penting  untuk  diterapkan. Teori tersebut difungsikan didalam penelitian  data  secara  ilmiah  dalam  suatu tatanan  hukum.  Suatu  fungsi  teori  dalam penelitian  adalah  untuk  menyusun  dan mengelompokkan suatu penemuan didalam penelitian.
Adapun  teori-teori  yang  berkaitan  dengan permasalahan didalam penelitian ini yaitu :
Teori Sistem Pembuktian
Sepanjang  seluruh  keberadaan  kemajuan yang  sah  di  Indonesia,  pengaturan pembuktian  pidana  merupakan  pusat  dari pendahuluan perkara pidana dalam kerangka pemerataan secara keseluruhan di Indonesia,  untuk  mencari  kebenaran materiil.  Pembuktian  pidana  sudah  dimulai sejak  tahap  pemeriksaan  untuk  melihat dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan untuk  mengecilkan  suatu  kesalahan  dan melacak tersangka atas kesalahan tersebut.
Bukti adalah demonstrasi mendemonstrasikan.  Mendemonstrasikan bermaksud untuk memberikan atau menunjukkan  bukti,  untuk  mencapai sesuatu  yang  sahih,  untuk  melengkapi, berarti  pengamat  dan  untuk  membujuk.
Konfirmasi  (bewijs)  dalam  bahasa  Belanda memiliki  dua  implikasi,  sangat  baik  dapat diartikan sebagai demonstrasi yang memberikan kepastian, biarlah juga diartikan  karena  demonstrasi,  khususnya adanya
kepastian; Pembuktian sebagaimana  dimaksud  dalam  KUHP berdasarkan  pasal  183  KUHP,  kerangka yang  diambil  oleh  KUHP  adalah  kerangka pembuktian  antagonistik  menurut  undang- undang dimana dalam substansinya dibaca: seorang  hakim  tidak  boleh  memaksakan suatu kesalahan pada seseorang kecuali jika dengan  tidak  kurang  dari  dua  alat  bukti yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa demonstrasi  kriminal  benar-benar  terjadi dan  bahwa  yang  berperkaralah  yang bersalah karena melakukannya.

## Landasan Konsepsi
Pidana  adalah  perbuatan  yang  dilakukan subjek  hukum  kepada  subjek  hukum lainnya tentang kriminal (criminal crime).
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik dan  keterangan  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
Larangan  adalah  perintah  (aturan)  yang melarang suatu perbuatan.
Offering  Letter  adalah  satu  dokumen  yang didalamnya  memuat  satu  persetujuan  dari lembaga  keuangan  bank  atau  non  bank kepada  calon  debitur  untuk  bahwa  calon debitur disetujui akan mendapatkan sebuah fasilitas atau hal-hal lainnya yang disepakati antara  kreditur  dan  debitur  sehingga  atas dasar  itu  bolehlah  satu  utang  piutang  satu perjanjian pembiayaan di bank konvensional  itu  bisa  diteruskan    dengan satu  perbuatan  hukum  apakah  itu  akad perjanjian kredit atau akad pembiayaan.
Majelis  Pengawas  Notaris  adalah  suatu badan  yang  mempunyai  kewenangan  dan kewajiban untuk
melaksanakan
pengawasan  dan  pembinaan  terhadap Notaris.
Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang  untuk  melakukan  tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan  peraturan  yang  telah  di buat.
Sanksi  adalah  tanggungan  (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang  menepati  perjanjian  atau  menaati sesuai  dengan  ketentuan  1022  undang- undang  (anggaran dasar,  perkumpulan dan sebagainya).
Penipuan  adalah  suatu  kebohongan  yang telah  dibuat  pelaku  untuk  keuntungan pribadi yang dapat merugikan orang lain.

## 3.  METODE PELAKSANAAN
Metode  penelitian  adalah  suatu  usaha cermat  dan  sistematis  mengenai  subjek tertentu  untuk  mengungkap  atau  merevisi fakta-fakta,  teori-teori,  atau  aplikasi- aplikasi.

## Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis  eksplorasi  yang  digunakan  dalam proposal  ini  adalah  pemeriksaan  hukum melalui  pendekatan  pemeriksaan  yuridis regularisasi,  yang  berarti  pemeriksaan kepustakaan  atau  penyelidikan  terhadap laporan-laporan  penting  yang  difokuskan pada pedoman-pedoman yang tersusun dari standar-standar yang sah. tersusun sebagaimana  hukum  dan  ketertiban  yang hidup  di  arena  publik,  adanya  sumber hukum dan pedoman hukum, pilihan hakim, dan  pernyataan  pemahaman.  Dalam  ide eksplorasi  ini  menggunakan  ilustrasi. Pemeriksaan ilustratif berwawasan bermaksud untuk melukiskan atau
melukiskan  sesuatu.  Eksplorasi  ilustratif adalah mengarahkan pemeriksaan
informasi  yang  dilakukan  bukan  di  luar lingkup masalah dan berdasarkan hipotesis
atau  ide  umum  yang  diterapkan  untuk memperjelas  suatu  informasi  atau  dapat dikatakan  menunjukkan  korelasi  atau hubungan  antara  kumpulan  informasi  dan informasi  yang  berbeda.  Fakta  pada dasarnya  adalah  untuk  menggarisbawahi spekulasi,  dengan  tujuan  bahwa  mereka dapat  membantu  memperkuat  hipotesis lama,  atau  dalam  sistem  pertumbuhan spekulasi baru. Jika informasi tentang suatu masalah  memadai,  sebaiknya  dilakukan eksplorasi  ilustratif  yang  pada  dasarnya diharapkan  untuk  menguji  teori-teori tertentu. .

## Sumber Data
Penelitian hukum didalam tesis ini, sumber- sumber  data  yang  dipakai  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang  terdiri  dari  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah  suatu  bahan  hukum  yang  paling utama  digunakan  dalam  penelitian  dan sifatnya  mengingat.  Bahan-bahan  hukum primer  adalah  putusan-putusan  hakim, klasula-klasula kontrak, peraturan perundang-undangan.
Bahan
hukum sekunder  yang  berarti  bahan  hukum  yang menjelaskan  bahan  hukum  dari  primer seperti  buku-buku,  Jurnal-jurnal  huku, Disertasi, Tesis, artikel-artikel dari Internet. Sedangkan  bahan  hukum  Tersier  seperti Kamus-kamus Hukum dan Ensiklopedia.
Didalam  penelitian  ini,  bahan  yang  paling digunakan  adalah  data  sekunder  yang berfungsi  untuk  menyerap  seluruh  bahan yang ada, yaitu

## 1. Bahan Hukum Primer yakni
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Terhadap Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan  Minuta  dan  Pemanggilan
Notaris.
2. Bahan  Hukum  Sekunder  adalah  bahan hukum  yang  memberi  suatu  adanya gambaran  seperti  rancangan  undang- undang,  hasil  penelitian  selain  itu  bahan hukum  yang  berkaitan  dengan  konsep hukum yang digunakan dalam tesis adalah
a. Artikel.
b. Buku-buku.
c. Jurnal-jurnal.
3. Bahan  Hukum  Tersier  adalah  suatu bahan  yang  memberikan petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan sekunder.

## Teknik Pengumpulan Data
Tata  cara  pengumpulan  informasi  adalah melalui  studi  kepustakaan  yang  dilakukan dengan cara menimbang, merenungkan, dan menyelidiki bahan-bahan yang halal seperti hukum  dan  pedoman,  buku-buku,  susunan logika, arsip otoritatif dan karya-karya logis yang  diidentifikasikan dengan  penjelajahan ini.  Demikian  pula  pemeriksaan  ini  juga menggunakan prosedur pengumpulan informasi melalui penelitian lapangan (field research) dengan wawancara saksi.

## Alat Pengumpulan Data
Didalam  penelitian  ini,  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  untuk mendapatkan  data  secara  sekunder  yaitu
buku-buku untuk dipergunakan baik secara pribadi (hak milik) maupun dari perpustakaan yang disediakan oleh lembaga pendidikan,  dan  artikel  yang  terpercaya dari  media  massa.  Alat  pengumpulan  data yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  studi  putusan  pengadilan  negeri dengan cara memperlajari kasus telah ada.

## Analisis Data
Analisis  data  adalah  cara  paling  umum untuk  memilah  informasi,  menyusunnya menjadi contoh, kelas, dan unit penggambaran penting. Penyelidikan
informasi yang digunakan bersifat subjektif. Penyelidikan  informasi  subjektif  adalah kegiatan mencari dan menangani informasi yang  berbeda  yang  bersumber  dari wawancara,  persepsi  lapangan,  dan  studi rekaman  (perpustakaan)  secara  sengaja untuk  menyampaikan  laporan  penemuan penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## HUBUNGAN  HUKUM  ANTARA  NOTARIS DAN  OFFERING  LETTER  DALAM  HUKUM KENOTARIATAN
Akuntan  publik  sebagai  otoritas  luas  yang menyelesaikan  dengan  menggunakan  akta pengaturan  kartu  kredit,  baik  pengaturan kredit  pribadi  (akta  di  bawah  tangan)  dan pengaturan  kredit  yang  dibuat  oleh  dan  di hadapan  Notaris  (akta  yang  sah)  harus memainkan peran penting dalam mengakui korespondensi antara kepentingan penyewa  dan  hutang.  individu  dalam pemahaman kredit keuangan. Tugas pejabat hukum  dalam  memberikan  perjanjian kredit  kepada  bank  dan  pemegang  utang adalah  memberikan  keyakinan  yang  sah kepada  perkumpulan  yang  mengadakan perjanjian kredit.
Surat  penawaran  merupakan  dasar  bagi Notaris  untuk  menuangkan  dalam  akta
perjanjian  kredit.  Surat  penawaran  pada umumnya memuat sebagai berikut :
1. Kop  surat,  nama  bank,  dan  lokasi cabang  bank  yang  menerbitkan  surat penawaran.
2. Nomor  surat  dan  penjelasan  atas penawaran  yang  diberikan  oleh  pihak bank terhadap calon debitur.
3. Nama  dan  alamat  calon  debitur  secara lengkap  sesuai  dengan  identitas  yang diberikan  pada  saat  mengajukan permohonan fasilitas kredit.
4. Persyaratan-persyaratan  dan  kondisi- kondisi berikut
5. Pihak-pihak  yang  akan  terkait  dalam perjanjian  kredit  disebutkan  nama calon debitur dan kreditur atau bank.
6. Struktur fasilitas kredit adalah fasilitas yang  disetujui  oleh  pihak  bank. Fasilitas  kredit  ini  bermacam-macam, misalnya Kredit Rekening Koran, Fixed Loan,  Term  Loan,  Standby  L/C, disesuaikan dengan permohonan calon debitur.
7. Plafond/pagu  kredit  adalah  batas maksimal atau batas tarik suatu kredit.
8. Jenis  kredit  adalah  benatuk-bentuk kredit  yang  merupakan  produk  dari masing-masing  bank  antara  yang  satu dan  lain  berbeda  tergantung  dari modifikasinya.
9. Sifat  kredit  adalah  karakteristik  yang diberikan.  Misalnya,  untuk  kredit rekening koran, untuk penarikan dana, ataupun penyetoran
dana menggunakan  sarana  rekening  koran. Kredit  investasi  penarikannya  dapat secara  sekaligus  atau  bertahap.  Kredit kepemilikan  rumah  dengan  cara angsuran dan sebagainya.
10. Tujuan  kredit  adalah  rencana  calon debitur untuk menggunakan dana yang diperolehnya  dari  pihak  bank  sesuai dengan  proyeksinya  dan  disetuui  oleh pihak bank. Pihak bank akan memantau terus penggunaan kredit ini agar  tidak  menyimpang  dari  rencana semula.  Penyimpangan  yang  dilakukan oleh  debitur  atau dikenal denga  istilah side streaming  memberikan hak secara sepihak  kepada  pihak  bank  untuk mengakhiri kredit.
11. Jangka waktu adalah periode pemberian  kredit  yang  disesuaikan dengan tujuan kreditnya. Untuk kredit- kredit  jangka  pendek,  jangka  waktu yang  direkomendasikan  bank  sselama 12  (dua  belas)  bulan  untuk  jangka menengah  antara  24  bul;an  sampai dengan  60  bulan  sedangkan  untuk kredit jangka panjang umumnya diatas 60 bulan.
12. Suku bunga adalah besarnya bunga dan tata cara penatausahaan dari pinjaman yang dibebankan kepada calon debitur. Suku  bunga  dalam  praktik  perbankan beraneka  ragam  jenisnya,  ada  yang  di namakan  suku  bunga  flat,  annutitas, efektif,  fixed,  floating,  dan  sebagainya. Pencantuman  besarnya  suku  bunga dijelaskan  dalam  surat  penawaran, misalnya  20%  (dua  puluh  persen)  p.a. (per  annum  atau  per  tahunnya). Setelah  itu  bank  berhak  untuk mengikuti  suku  bunga  sesuai  dengan kondisi pasar uang.
13. Angsuran  per  bulan  merupakan  upaya pengembalian  yang  dilakukan  oleh calon  debitur  atas  fasilitas  kredit  yang mensyaratkan  jadwal  pengembalian secara  angsuran.  Umumnya  fasilitas kredit  yang  mensyaratkan  angsuran adalah  Kredit  Kepemilikian  Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
14. Biaya-biaya merupakan sejumlah biaya yang  harus  dibayar  oleh  calon  debitur pada saat pengikatan kredit atau dalam berjalannya kredit. Biaya-biaya tersebut  terdiri  dari  atas  provisi, administrasi  kredit,  asuransi,  dan Notaris.
15. Agunan  adalah  hak  kebendaan  yang merupakan  upaya  proteksi  dalam pencairan  suatu  kredit.  Umumnya agunan  solusi  alternatif  bila  debitur tidak  dapat  menyelesaikan  kreditnya lancar. Yang merupakan hak kebendaan  adalah  jaminan,  benda bergerak,  atau  hak  hak  tagih  (cessie, factoring).
Sedangkan jaminan perorangan  berupa  reputasi  seseorang untuk  menjamin  kredit,  misalnya personal  guarantee  atau  company guarantee.
16. Pengikatan  kredit  merupakan  ikatan dalam  hubungan  kontraktual  yang dibuat  secara  tertulis  dalam  suatu perjanjian  kredit  baik  dalam  bentuk akta  notariil  maupun  akta  di  bawah tangan.  Pengikatan  kredit  terbagi  atas perjanjian  kredit  yang  merupakan perjanjian  induk  dan  pengikatan jaminan  yang  merupakan  perjanjian accessoir.  Pengikatan  jaminan  dapat dilakukan  dengan  Hak  Tanggungan, Fidusia, atau Gadai.
Ketentuan Penutup Dalam Ketentuan penutup memuat beberapa penegasan berikut
Surat  penawaran  atas  persetujuan  kredit bukan  merupakan  perjanjian  kredit  yang mengikat  dan  oleh  karenanya  apabila terdapat  kekeliruan  di  dalam  surat penawaran  ini,  maka  dapat  dilakukan perbaikan  seperlunya.  Surat  penawaran memberikan  tenggang  waktu  14  hari  bagi calon debitur untuk mempelajari
persyaratan-persyaratan  dan  ketentuan- ketentuan  yang  diminta  oleh  bank.  Apabila persyaratan  dan  ketentuan  disetujui,  surat penawaran  ditandatangani  di  atas  materai enam  ribu  dan  dikembalikan  pada  pihak bank sebagai tanda persetujuannya. Apabila setelah surat penawaran ini ditandatangani dan  dikembalikan  kepada  bank,  calon debitur diberi kesempatan untuk mengikatkan  diri  dalam  perjanjian  kredit dengan  batas  maksimal  3  bulan  sejak tanggal surat penawaran dikirim oleh bank kepada calon debitur.
Pada  dasarnya,  metode  yang  terlibat dengan  melakukan  pengaturan  kredit  di perbankan adalah:
A. adanya  surat  penawaran  permintaan kerja  akuntan  publik  dari  bank  atau disebut  juga  dengan  surat  sumbangan dari bank yang memuat hal-hal apa saja yang  diinginkan  dalam  pelaksanaan kesepahaman kredit nantinya,
misalnya mengenai jenis kredit, ukuran sedapat  mungkin  benar-benar,  biaya pinjaman,  jaminan,  jangka  waktu  dan pelaksanaan  penandaan  akta  kredit. Surat  Iuran  memiliki  landasan  hukum yang sah dalam pedoman batin masing- masing bank.
B. Akuntan Publik meneliti dan memeriksa  hal-hal  yang  diinginkan dalam  Surat  Iuran,  kemudian  meminta klimaks dari catatan-catatan yang akan digunakan sebagai substansi perjanjian perkreditan, misalnya salinan kesepakatan  perkreditan  antara  bank dan  pertemuan,  jaminan  pertama  jika deklarasi  akan  diperiksa  di  kantor perlindungan,  kepribadian  pertemuan, dan pemenuhan dokumen.
C. Setelah  waktu  yang  telah  ditentukan, akuntan  publik  bersama-sama  dengan rapat-rapat
menyetujui akta
pengaturan  kredit  dengan  demikian
sesuai  dengan strategi  dan  pengaturan yang  sesuai  dalam  Undang-Undang tentang Jabatan Pejabat Hukum Nomor 2 Tahun 2014.
D. Setelah semua penandatanganan selesai,  akuntan  publik  memberikan surat  yang  umumnya  dikenal  sebagai covernote. Covernote ini pada umumnya  dipandang  sebagai  surat yang  memuat  waktu  pelaksanaan kulminasi  dari  semua  komitmen akuntan publik atas perbuatan- perbuatan  atau  penyusunan  kegiatan- kegiatan  yang  sah  menurut  hukum yang  akan  diselesaikan  oleh  pejabat hukum  yang  bersangkutan.  Tidak  lain adalah  surat  yang  menjamin  bahwa semua  peristiwa  hukum  yang  telah dilakukan  tidak  akan  rusak  di kemudian  hari  mengingat  selama waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan  semua  bagian  dari perjanjian kredit, misalnya
pembentukan  hak  pinjaman  rumah atas  jaminan  sebagai  tanah  yang dikukuhkan,  mungkin  ada  hambatan yang sah dari orang luar yang membuat pejabat  hukum  tidak  layak  untuk melakukannya.  otoritas  sebagai  pihak yang  akan  melakukan  hal  ini. Kejengkelan  itu,  tentu  saja,  tidak berdampak pada pejabat hukum, tetapi bisa juga dari bank atau bos pinjaman. Ini harus diingat kembali pada inti dari covernote.  Terlepas  dari  covernote, akuntan  publik  memberikan  tanda terima  jaminan  atau  dokumen  penting lainnya  kepada  bank  jika  catatan penting  tersebut  telah  diberikan kepada pejabat hukum untuk organisasi yang terorganisir.
Setelah  semua  pekerjaan  pejabat  hukum selesai, akuntan publik wajib mengeluarkan covernote  pertama  dan  membuat  kuitansi
lagi  bahwa  semua  catatan  yang  diperoleh pejabat hukum dikembalikan ke bank.
Dugaan  Perbuatan  Melawan  Hukum Yang  Terjadi  Dalam  Hubungan  Notaris Dan Terbitnya Offering Letter
Dalam  hal  dugaan  perbuatan  melawan hukum  dari  segi  tindak  pidana,  Notaris  DC melakukan  dugaan  perbuatan  melawan hukum dengan cara memalsukan (Pasal 263 KUH  Pidana)  surat  penawaran  kredit korban  dari  Bank  pada  saat  sebelum penandatanganan  akta  perjanjian  kredit dan  juga  melakukan  penipuan  (Pasal  378 KUH Pidana)  terhadap korban dengan cara meminjamkan  uang  dari  korban  sebanyak empat milyard tiga ratus juta rupiah. Dalam hal  peminjaman  uang  dari  korban,  Notaris berjanji  memberikan  bunga  uang  kepada mereka sebesar lima persen per bulan. Pada tahap  pertama  Notaris  lancar  membayar utangnya beserta dengan bunganya. Tetapi, Notaris tiba-tiba Notaris tidak pernah hadir di  kantornya  sendiri.  Akhirnya,  salah  satu korban  meminta  kepada  Notaris  DC  untuk bersedia  menandatangani  surat  pernyatan bahwasanya  ia  akan  membayar  utangnya tepat  waktu.  Alhasil,  Notaris  tersebut akhirnya menandatangani surat pernyataan tersebut.  Akan  tetapi,  Notaris  tersebut, tidak  menepati  janjinya  untuk  membayar utang.  Atas  dasar  surat  pernyatan  yang ditandatangani  Notaris  tersebut,  para korban melaporkan kejahatannya.
Berikutnya  adalah  klarifikasi  untuk  setiap komponen demonstrasi berdiri untuk hukum, yaitu sebagai berikut:
1. Ada Kegiatan Demonstrasi ilegal dimulai dengan demonstrasi  pelakunya.  Pada  umumnya diakui  bahwa  kegiatan  di  sini  diharapkan, baik  untuk  mencapai  sesuatu  (dari perspektif  fungsi)  atau  tidak  untuk mencapai sesuatu (dari perspektif
menyendiri), misalnya untuk tidak mencapai sesuatu, meskipun fakta bahwa ia memiliki  hak  yang  sah.  komitmen  untuk membuatnya, komitmen mana yang muncul dari  undang-undang  yang  bersangkutan (mengingat fakta bahwa ada juga komitmen yang  muncul  dari  suatu  kesepakatan). Dengan  demikian,  untuk  demonstrasi  yang tidak sah,  tidak  ada  komponen "pengertian atau pengaturan" dan lebih lanjut tidak ada komponen  "alasan  yang  diizinkan"  seperti yang terkandung dalam perjanjian.
2. Demonstrasi itu ilegal
Demonstrasi  ini  seharusnya  ilegal.  Sejak 1919, komponen yang melanggar hukum ini dicirikan  dalam  arti  luas,  yang  mencakup masalah mendasar yang menyertainya:
a. Tindakan  yang  mengabaikan  hukum yang sesuai.
b. Yang  mengabaikan  hak-hak  istimewa orang  lain  yang  dijamin  oleh  hukum, atau
c. Perbuatan yang bertentangan dengan komitmen  yang  sah  dari  pelakunya, atau
d. Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan (goede zeden), atau
e. Tindakan  yang  bertentangan  dengan mentalitas  besar  di  arena  publik untuk  fokus  pada  kepentingan  orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheind, welke in het maatschappelijik verkeer betaamt ten aanzien van anders individu pergi).
3.  Ada  kesalahan  sehubungan  dengan pelakunya
Untuk dapat dikenakan pasal 1365 tentang Demonstrasi  Melawan  Hukum,  hukum  dan undang-undang  mengharuskan  pelakunya harus  mengandung  komponen  kesalahan (schuldelement) dalam melakukan demonstrasi. Dengan demikian, risiko berat tidak  mengecualikan  tanggung  jawab  yang
bergantung pada Pasal 1365 Common Code. Terlepas  dari  apakah  dalam  kasus-kasus tertentu  kewajiban  berat  diterapkan,  itu tidak tergantung pada Pasal 1365 Common Code,  tetapi  tergantung  pada  undang- undang  yang  berbeda.  Karena  Pasal  1365 Common  Code  mensyaratkan  adanya komponen  “blunder”  (schuld)  dalam demonstrasi  yang  melanggar  hukum,  maka penting  untuk  mengetahui  sejauh  mana komponen  kesalahan  tersebut.  Suatu kegiatan dianggap oleh hukum mengandung komponen  kesalahan  sehingga  sangat  baik dapat  dianggap  dapat  diandalkan  secara hukum  jika  memenuhi  komponen  yang menyertainya:
A. Aliran yang menyatakan bahwa itu cukup untuk menjadi ilegal
Aliran  ini  mengungkapkan  bahwa  dengan adanya  komponen  ilegal,  terutama  dari perspektif  yang  luas,  mengingat  komponen blunder  untuk  itu,  sehingga  tidak  ada persyaratan komponen menyalahkan untuk demonstrasi.liar.
B.  Aliran  yang  mengatakan  itu  cukup hanyalah komponen dari kesalahan Kemudian  lagi,  sekolah  ini  menyatakan bahwa  dengan  komponen  kesalahan,  telah Ia  juga  mengingat  unsur  haram  yang mewakilinya,  sehingga  tidak  ada  syarat unsur  “ilegal”  untuk  unjuk  rasa  yang melanggar hukum.
C. Aliran yang menyatakan itu penting, dua komponen ilegal dan komponen kesalahan
Sekolah ketiga ini menginstruksikan bahwa demonstrasi  adalah  ilegal  seharusnya memerlukan komponen ilegal dan komponen  blunder  secara  bersamaan, mengingat  komponen  ilegal  saja  tidak benar-benar memasukkan komponen kesalahan.    Kesalahan  yang  secara  hukum diperlukan  dalam  demonstrasi yang melanggar  hukum,  dua  kesalahan  dalam
perasaan  "kesalahan  yang  sah"  atau "campur  aduk  sosial".  Untuk  situasi  ini, hukum  mengartikan  kesalahan  sebagai kekecewaan  individu  untuk  hidup  dengan perilaku  yang  optimal,  khususnya  disposisi yang khas dan biasa dalam suatu hubungan sosial.  Mentalitas  semacam  itu  kemudian, pada saat itu, terbentuk dalam istilah-istilah yang sah yang disebut norma "individu yang khas dan berakal" (sensible man).
4. Ada Kerugian bagi Korban
Adanya  kemalangan  (schade)  bagi  korban juga  merupakan  syarat  untuk  dapat digunakan suatu tuntutan yang bergantung pada  Pasal  1365  KUH  Perdata.  Berbeda dengan  kemalangan  karena  wanprestasi yang  hanya  menyangkut  kemalangan materi,  kemalangan  karena  demonstrasi yang  melanggar  hukum  adalah  Selain kemalangan  materi,  undang-undang  juga menganggap  gagasan  kemalangan  kecil, yang juga akan dihargai dalam bentuk uang.
5.  Adanya  koneksi  yang  santai  antara aktivitas dan kemalangan
Hubungan  santai  antara  demonstrasi  yang diajukan dan kemalangan yang ditimbulkan yang  terjadi  juga  merupakan  keadaan demonstrasi yang melanggar hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam spekulasi,  yaitu  hipotesis  hubungan  nyata dan  hipotesis  perkiraan  sebab-sebab. Hubungan  sebab  akibat  yang  sebenarnya dikatakan  (causation  memang)  hanyalah persoalan “realitas” yang pasti benar-benar telah  terjadi.  Alasan  apa  pun  yang menyebabkan  kemalangan  dapat  menjadi alasan  yang  dapat  diverifikasi,  mengingat kemalangan (akibat) tidak akan pernah ada tanpa  alasan.  Dalam  undang-undang tentang  demonstrasi  yang  tidak  sah, keadaan dan hasil logis semacam ini sering disebut  sebagai  hukum  dalam  hal  "tetapi untuk" atau "sine qua non". Von Buri adalah salah satu penasihat hukum Eropa Daratan
yang  dengan  tegas  menjunjung  tinggi instruksi  tentang  dampak  nyata  ini.  Selain itu,  untuk  lebih  bermanfaat  dan  untuk mencapai  komponen  kepastian  dan  hukum yang lebih menarik, gagasan "alasan umum" dibuat.  Alasan  umum  adalah  bagian  yang paling membingungkan dan paling perjuangan penilaian dalam hukum sehubungan  dengan  demonstrasi  yang melanggar  hukum.  Dalam  beberapa  kasus, penyebab semacam ini juga disebut sebagai alasan  yang  sah  atau  oleh  tugas  yang berbeda
Pasal 9 ayat 1 UUJN :
a. Notaris  diberhentikan  sementara  dari jabatannya karena:
b. dalam  proses  pailit  atau  penundaan kewajiban pembayaran utang
c. berada dibawah pengampuan.
d. melakukan perbuatan tercela.
e. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban  dan  larangan  jabatan  serta kode etik Notaris
f. sedang menjalani masa penahanan.
Pengawasan sebagai perilaku atau perilaku Notaris  tidak  dibatasi  secara  efektif. Misalnya,  dalam  Pasal  9  ayat  1  huruf  c UUJN,  disebutkan  bahwa  salah  satu  alasan Notaris diberhentikan sebentar dari jabatannya  adalah  melakukan  demonstrasi yang  mengejutkan.  Klarifikasi  pasal  demi pasal  memberikan  batasan  bahwa  yang dimaksud  dengan  demonstrasi  ofensif adalah  penyampaian  demonstrasi  yang bertentangan  dengan  standar,  standar moral,  dan  standar  baku  yang  ketat.  Pasal 12 huruf c UUJN menyebutkan bahwa salah satu  alasan  Notaris  diberhentikan  secara tidak  hormat  dari  jabatannya  oleh  Menteri atau  atas  usul  Majelis  Pengawas  Pusat adalah karena tindakan yang merendahkan
kehormatan  dan  martabat  jabatan  Notaris. Klarifikasi  pasal  tersebut  memberikan batasan  bahwa  yang  dimaksud  dengan perbuatan  yang  meremehkan  kehormatan dan  kehormatan,  seperti  pertaruhan, mabuk-mabukan, penyalahgunaan obat, dan perselingkuhan.  Perbuatan  atau  kegiatan Notaris  yang  berada  dalam  lingkup kepengurusan  Dewan  Pengawas  di  luar pengawasan kewajiban Notaris.

## Akibat  Hukum  Yang  Dipangku  Oleh Notaris  Terhadap  Perbuatan  Hukum
Yang Dilakukannya
Dalam  Hal  pertimbangan  Hakim,    bahwa terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Unsur Barang Siapa
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud dengan barangsiapa  di  sini  adalah  siapa  saja  baik orang  maupun  badan  hukum  sebagai subyek  hukum  penyandang  hak  dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung  jawabkan  atas  segala perbuatan  yang  dilakukannya.  Dalam perkara  ini  barangsiapa  yang dimaksudkan berwujud  orang  dan  menunjuk  kepada terdakwa DC
Menimbang,  bahwa  di  dalam  persidangan kepada terdakwa tersebut telah ditanyakan nama  dengan  segala  identitasnya  yang  lain yang  dapat  dijawab  dengan  baik  oleh terdakwa.  Selain  itu  di  dalam  persidangan terdakwa  dapat  pula  mengerti  dan menjawab  serta  menanggapi  dengan  baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya,  serta  dapat  pula  menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi.  Dengan  demikian,  di  dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa  tersebut  telah  dewasa,  berakal sehat  tidak  terganggu  jiwanya,  sehingga terhadap  terdakwa  oleh  hukum  dianggap cakap / mampu bertanggung jawab sendiri
atas  segala  perbuatan  yang  dilakukannya. Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yakni saksi PL   FT,   dan   saksi   NH  dihubungkan pula  dengan  barang  bukti  yang  ada  jelas yang  dimaksud  barang  siapa  adalah terdakwa  DC  Dengan  demikian  unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.
Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan  dirinya  sendiri  atau  orang lain secara melawan hukum Menimbang,
bahwa berdasarkan keterangan  saksi  PL  yang  didukung  oleh keterangan  saksi  NH  dan  saksi  FT  bahwa terdakwa  DC  telah  dengan  sengaja  dan melawan  hukum  menguntungkan  diri sendiri  ataupun  orang  lain  dengan  cara awalnya  pada  sekitar  bulan  September 2019 terdakwa DC menelpon saksi PL untuk mencari  pendana  untuk  Dana  Talangan Offering  Letter  dari  Bank  CIMB  Niaga Surabaya senilai dua miliar rupiah dan saksi diminta  terdakwa  untuk  mencari  dana sejumlah  satu  miliar  rupiah  selanjutnya saksi PL menelpon saksi NH menyampaikan apa  yang  telah  disampaikan  oleh  terdakwa bahwa Offering Letter (OL) lengkap dan asli serta  dijamin  dengan  cek  yang  menurut terdakwa  bertransaksi  dengan  OL  aman karena  proses  sudah  sesuai  prosedur selanjutnya  saksi  NH  mentransfer  uang sejumlah  satu  miliar  rupiah  ke  rekening terdakwa  dan  untuk  selanjutnya  oleh terdakwa  telah  mengembalikan  uang  milik saksi  NH  termasuk  keuntungan  yang dijanjikan  sebesar  5%  dari  jumlah pinjaman.  Bahwa  investasi  dana  talangan antara  terdakwa  dan  saksi  PL  serta  saksi NH  terus  berlanjut  dengan  lancar  sampai dengan  tanggal  3  Februari  2020,  sehingga saksi  PL  dan  saksi  NH  merasa  percaya terhadap terdakwa.
Menimbang,  bahwa  permasalahan  mulai muncul pada tanggal 14 Februari 2020 pada saat  terdakwa  membujuk  saksi  PL  untuk menyerahkan  uang  sejumlah  delapan  ratus
juta  rupiah  karena  mendapatkan  OL  dari CIMB Niaga Malang dengan nilai satu miliar rupiah  sehingga  saksi  PL    percaya  dan kemudian  menyampaikan  kepada  saksi  NH dan  pada  saat  menyampaikan  ke  NH, terdakwa  dan  NH  berbicara  langsung melalui handphone sehingga akhirnya saksi NH  juga  percaya  untuk  selanjutnya menyerahkan  uang  sejumlah  delapan  ratus juta  rupiah  melalui  transfer  ke  rekening terdakwa di bank BCA.
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  pada tanggal 24 Februari 2020 terdakwa kembali membujuk saksi PL untuk menyerahkan lagi uang  sejumlah  tiga  miliar  lima  ratus  juta rupiah  dan saksi PL kemudian percaya lagi dengan  kata-kata  terdakwa  sehingga menyerahkan  uang  sejumlah  tiga  miliar lima ratus juta rupiah.
Menimbang, bahwa pada saat terdakwa DC meminta  pendanaan  kepada  saksi  PL  dan saksi  NH  terdakwa  menjanjikan  akan mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu  2  (dua)  minggu  dan  disertai  dengan cek  Bank  Jatim  Nomor  ED  073705  tanggal 25  Februari  2020  senilai  delapan  ratus empat puluh juta rupiah dan cek Bank Jatim Nomor  ED  073702  tanggal  21  Februari 2020  senilai  tiga  miliar  enam  ratus  tujuh puluh  lima  juta  rupiah    sehingga  saksi percaya  dan  akhirnya  menyerahkan  uang miliknya.
Menimbang,  bahwa  setelah  melampaui batas  waktu  pengembalian  yang  dijanjikan terdakwa  DC    yaitu  tanggal  08  Maret  2020 dan  tanggal  13  Maret  2020      namun terdakwa  tidak  juga  mengembalikan  uang millik  saksi  PL    dan  saksi  NH    bahkan terdakwa  tidak  dapat  ditemui  sehingga akhirnya  saksi  PL    bertemu  dengan terdakwa  dan  membuat  Surat  Pernyataan tertanggal 16 Maret 2020 yang menyatakan bahwa  akan  mengusahakan  pembayaran maksimal  pada tanggal  19  Maret  2020  dan tanggal  20  Maret  2020  namun  terdakwa
tidak  juga  menepati  janjinya  sehingga akhirnya  saksi  PL    mencairkan  2  (dua) lembar  cek  Bank  Jatim  pada  tanggal  31 Maret  2020  yang  mana  cek  tersebut diserahkan  terdakwa  sebagai  jaminan karena  saat  menyerahkan  cek  terdakwa mengatakan bahwa apabila pada saat jatuh tempo pinjaman belum dibayar lunas maka cek  dapat  dicairkan,  namun  saat  cek tersebut  diserahkan,  petugas  Bank  Jatim Cabang  bank  Darmo  yakni  saksi  DS menerangkan  bahwa  dana  pada  rekening terdakwa DC tidak tersedia dan oleh karena cek yang dikeluarkan terdakwa tidak dapat dicairkan,  sehingga  menimbulkan  kerugian buat saksi PL dan saksi NH.
Menimbang,  bahwa  di  depan  persidangan saksi  DS  pegawai  dari  Bank  JATIM menerangkan bahwa pada saat mengeluarkan  cek  maka  dana  seharusnya telah  tersedia  dalam  rekening  giro dikarenakan cek merupakan alat pembayaran  tunai  dan  nomor  rekening 0011231641  atas  nama  terdakwa  DC  di Bank  Jatim  Cabang  Utama  KCP  Darmo  Jl. Raya Darmo No.  35 Surabaya saat ini tidak aktif  dan  sudah  ditutup  oleh  Bank  Jatim karena terdakwa mengeluakan cek beberapa  kali  dengan  nominal  lima  ratus juta  rupiah    namun  dana  tidak  cukup  dan dari  pihak  Bank  Jatim  sebelumnya  telah membuat Surat Peringatan I No. 054/405/CABUT  tanggal  17  –  10  –  2016, Surat Pemberitahuan II No. 059/037/CABUT  tanggal  19  –  02  –  2020, Surat  Pemberitahuan  Pembekuan  Hak
Penggunaan Cek dan atau Bilyet Giro (SPP) No. 059/042/CABUT tanggal 27 – 02 – 2020 dan  Surat  Pemberitahuan  Penutupan Rekening  (SPPR)  No.  059/04/CABUT tanggal  28  –  2  –  2020  Perihal  Penutupan Rekening  Giro  dan  Cek  karena  penarikan cek/giro  kosong  namun  pelaksanaan penutupan  tanggal  31  Maret  2020  karena terdakwa  DC  tidak  segera  menyerahkan cek/Bilyet Giro kepada pihak Bank Jatim.
Dengan  demikian  unsur  “dengan  maksud menguntungkan  dirinya  sendiri  atau  orang lain  secara  melawan  hukum”  telah terpenuhi  secara  sah  dan  menyakinkan menurut hukum.
Ad.3  Komponen  Dengan  menggunakan nama  palsu  atau  kondisi  palsu,  dengan menggunakan  kesepakatan  ganda  atau dengan  menggunakan  struktur  kata-kata palsu,  untuk  menggerakkan  seseorang untuk  menyerahkan  suatu  barang,  untuk mengadakan  perjanjian  kewajiban  atau untuk melepaskan suatu kewajiban.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di persidangan yang diperoleh dari keterangan  saksi  PL    yang  didukung  oleh keterangan  saksi  NH  dan  saksi  FT  bahwa terdakwa  DC  pada  saat  melakukan  kerja sama investasi untuk dana talangan di mana sebagai  pendananya  adalah  saksi  PL  dan saksi  NH,  terdakwa  menyampaikan  kepada saksi  PL  dan  NH  bahwa  investasi  dana talangan  aman  dan  uang  yang  dipinjam terdakwa  dijamin  dengan  cek  dan  akan dikembalikan  dalam  waktu  paling  lama  2 (dua) minggu sehingga dengan adanya kata- kata  dari  terdakwa,  saksi  PL  dan  saksi  NH kemudian  percaya  maka  selanjutnya  pada bulan  September  2019  saksi  PL  dan  saksi NH  mentransfer  uang  kepada  terdakwa melalui  rekening  terdakwa  di  Bank  BCA sejumlah  satu  milyar  rupiah  dengan  janji keuntungan  lima  persen  dan  investasi  ini terus  berlanjut  dengan  lancar  sampai dengan  tanggal  3  Februari  2020,  sehingga saksi  PL  dan  saksi  NH    merasa  percaya terhadap terdakwa.
Menimbang,  bahwa  permasalahan  mulai muncul pada tanggal 14 Februari 2020 pada saat  terdakwa  membujuk  saksi  PL  untuk menyerahkan  uang  sejumlah  delapan  ratus juta  rupiah  karena  mendapatkan  OL  dari CIMB Niaga Malang dengan nilai satu miliar rupiah  sehingga  saksi  PL  percaya  dan kemudian  menyampaikan  kepada  saksi  NH
dan  pada  saat  menyampaikan  ke  NH, terdakwa dan NH berbicara lansung melalui handphone sehingga akhirnya saksi NH juga percaya  untuk  selanjutnya  menyerahkan uang  sejumlah  delapan  ratus  juta  rupiah melalui  transfer  ke  rekening  terdakwa  di bank  BCA  dan  pada  tanggal  24  Februari 2020 terdakwa kembali membujuk saksi PL untuk menyerahkan lagi uang sejumlah tiga miliar  lima  ratus  juta  rupiah  dan  saksi  PL kemudian  percaya  lagi  dengan  kata-kata terdakwa  sehingga  menyerahkan  uang sejumlah tiga miliar lima ratus juta rupiah.
Menimbang, bahwa pada saat terdakwa  DC meminta  pendanaan  kepada  saksi  PL  dan saksi  NH  terdakwa  menjanjikan  akan mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu  2  (dua)  minggu  dan  disertai  dengan jaminan cek Bank Jatim Nomor ED 073705 tanggal  25  Februari  2020  senilai  Rp. 840.000.000,-  (delapan  ratus  empat  puluh juta rupiah) dan cek Bank Jatim Nomor ED 073702  tanggal  21  Februari  2020  senilai tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah sehingga saksi percaya dan akhirnya menyerahkan uang miliknya.
Menimbang,  bahwa  setelah  batas  waktu pengembalian yang dijanjikan terdakwa DC belum juga mengembalikan uang milik saksi PL  dan saksi NH sehingga akhirnya saksi PL pada  tanggal  31  Maret  2020  mencairkan  2 (dua)  lembar  cek  Bank  Jatim  Nomor  ED 073705  tanggal  25  Februari  2020  senilai delapan ratus empat puluh juta rupiah dan cek  Bank  Jatim  Nomor  ED  073702  tanggal 21  Februari  2020  senilai  tiga  miliar  enam ratus  tujuh  puluh  lima  juta  rupiah    yang diserahkan  terdakwa  sebagai  jaminan karena saat menyerahkan cek kepada saksi PL  terdakwa  mengatakan  bahwa  apabila pada  saat  jatuh  tempo  pinjaman  belum dibayar  lunas  maka  cek  dapat  dicairkan, namun  saat  cek  dicairkan  di  Bank  Jatim Cabang  Darmo  petugas  Bank  Jatim  yakni saksi  DS  menerangkan  bahwa  dana  pada
rekening  terdakwa  DC    tidak  tersedia sehingga  cek  yang  dikeluarkan    terdakwa tidak dapat dicairkan.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di persidangan yang diperoleh dari
keterangan  saksi  DS  menerangkan  bahwa pada  saat  terdakwa  mengeluarkan  cek maka dana seharusnya telah tersedia dalam rekening terdakwa dikarenakan cek merupakan alat pembayaran tunai. Menimbang, bahwa
berdasarkan Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  tanggal  15  November  1975 Nomor  :  133  K  /  Kr  /  1973  menyatakan bahwa  seseorang  yang  menyerahkan  cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat “ Kejahatan Penipuan“
sebagaimana  termaksud  dalam  Pasal  378 KUHP.  Dengan  demikian  unsur  dengan mempergunakan  sebuah  nama  palsu  atau martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan    orang    lain    untuk menyerahkan    barang    berupa    sesuatu kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang maupun  menghapuskan  piutang  telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum.
Undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor:  1036  K/Pid/1989 tanggal  31  Agustus  1992  menyatakan bahwa  orang  yang  mengetahui  atau menyadari bahwa ia tidak mempunyai harta kekayaan  yang  cukup  dalam  catatan keuangannya  pada  suatu  bank,  namun demikian  juga  mengeluarkan  beberapa  cek dengan tanggal terbalik. Ketika cek regresif ini diharapkan dan diubah oleh pemegangnya,  itu  berbalik  di  suatu  tempat di  sekitar  bank  khawatir  karena  tidak  ada aset  dalam  catatan  keuangan.  Demonstrasi mencabut  cek  ini  diperintahkan  sebagai kesalahan penyajian yang salah.
Menimbang, bahwa karena semua komponen  Pasal  378  KUHP  telah  dipenuhi, maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana didakwakan  dalam  penuntutan  elektif primer;
Menimbang,  meskipun  dengan  alasan
Majelis menilai Terdakwa terbukti melakukan  tindak  pidana,  maka  Pembela Terdakwa dan juga Penasehat Hukum yang berpendapat  sebaliknya,  dengan  demikian diselamatkan  oleh  Majelis  karena  tidak bergantung pada hukum;
Mengingat dalam pemeriksaan pendahuluan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mematikan kewajiban  pidana,  baik  berupa  avokasi maupun grasi, maka pada saat itu Terdakwa harus  dianggap  bertanggung  jawab  atas perbuatannya;
Menimbang  bahwa  dengan  alasan  bahwa Terdakwa  layak  untuk  cakap,  kemudian, pada  saat  itu  harus  dilihat  sebagai  yang tercela dan terkutuk;
Menimbang,  meskipun  untuk  keadaan  ini Terdakwa  bergantung  pada  penangkapan dan penahanan yang sah, waktu penangkapan  dan  penahanan  tersebut harus  dikurangi  seluruhnya  dari  hukuman yang dipaksakan;
Menimbang,  bahwa  dengan  alasan  bahwa Tergugat ditahan dan penahanan Terdakwa tergantung  pada  alasan  yang  memadai, penting untuk menegaskan bahwa Tergugat tetap berkuasa;
Dari  uraian  diatas  mengenai  pertimbangan Hakim, akibat hukum pidana yang dipangku Notaris  DC  terhadap  perbuatannya  bahwa Menyatakan Terdakwa  DC    tersebut diatas, terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
Sesuai dengan Pasal 22 KUHAP, Penahanan kota  adalah  dilaksanakan  di  kota  tempat tinggal  atau  kediaman  tersangka  atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau  terdakwa,  dengan  kewajiban  bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
Menetapkan  masa  penangkapan  dan penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan.  Menetapkan  Terdakwa  tetap ditahan.
Akibat  Hukum  yang  dilakukan  Notaris terhadap  dugaan  perbuatan  pidana  adalah mendapatkan sanksi berupa pidana penjara 1  tahun  dan  denda  sebesar  dua  puluh  juta rupiah.  Disatu  sisi,  Hakim  menilai  dari adanya  barang  bukti  yang  nampakkan  di Pengadilan. Unsur-unsur pembuktian dalam acara pengadilan adalah sebagai berikut:
1. Memperkuat situasi pembuktian yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
2. Mencari dan menelusuri realitas material dari  kasus-kasus  awal  yang  sedang ditangani;
3.  Setelah  pembuktian  menjadi  alat  bukti yang  sah,  pembuktian  tersebut  dapat memperkuat  keyakinan  hakim  terhadap tanggung  jawab  yang  dibebankan  oleh penyidik   umum.
Selanjutnya  Notaris  tidak  menyelesaikan pekerjaannya sebagai pejabat publik karena harus  melalui  disiplin  dalam  kegiatannya. Dalam  keadaan  demikian,  Notaris  dipidana dengan  Pasal  378  KUHP  dan  dari  satu  sisi Notaris  dipidana  juga  dengan  Pasal  263 KUHP  tentang  Pemalsuan  Surat  yang dilakukannya dengan sengaja. Adapun hasil hukum  umum  yang  diselesaikan  oleh
Notaris  untuk  situasi  ini  sehubungan dengan  pemerasan  dengan  bukti  surat kontribusi,  tidak  sah  secara  substansial, mengingat  pada  awalnya  Notaris  DC  telah bersumpah  untuk  menyelesaikan  akta perjanjian  kredit.  untuk  acara  gathering karena adanya penawaran kredit dari Bank. Meskipun  demikian,  Notaris  DC  telah wanprestasi  atau  melanggar  jaminannya dengan mendistorsi surat penawaran kredit dari  Bank.  Oleh  karena  itu,  pejabat  yang ditunjuk  melihat,  menurut  pandangan umum,  tidak  muncul  dalam  pilihan pengadilan. Meskipun demikian, Notaris DC harus  dianggap  bertanggung  jawab  atas kegiatannya  sesuai  dengan  Pasal  1366 KUHP  erdata,  khususnya  bahwa  setiap orang  berhati-hati,  untuk  kemalangan  yang disebabkan oleh kegiatan, tetapi juga untuk kemalangan yang disebabkan oleh kecerobohan  atau  kecerobohan.  Dan  lebih jauh  lagi,  dari  satu  sisi,  perkumpulan- perkumpulan  itu  meminta  imbalan  kepada Notaris  karena  mereka  telah  melakukan sesuatu yang buruk.
Hasil  yang  halal  diperoleh  Notaris  atas kegiatannya,  dilihat  dari  sisi  manajerial keadaan Notaris sejauh kegiatannya. Sejauh kegiatannya,  Notaris  telah  mengajukan demonstrasi yang mengejutkan, maka pada saat itu ia dikenakan pasal 17 ayat 1 huruf I Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris Nomor  2  Tahun  2014  untuk  secara  khusus menyelesaikan pekerjaan lain yang bertentangan dengan standar ketat,
tolerabilitas,  atau  legitimasi  yang  dapat mempengaruhi
kehormatan dan ketenangan jabatan Notaris. Selain itu, Kode Etik  Notaris  Melakukan  demonstrasi  yang berbeda  yang  pada  umumnya  disinggung sebagai  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris terhadap substansi sumpah jabatan Notaris sehubungan dengan bertindak benar, dapat diandalkan,  sepenuhnya,  mandiri,  dan  adil. Mengingat,  Notaris  pada  dasarnya  belum menyelesaikan  akta  perjanjian  kredit.  Jelas
dan  menunjukkan  bahwa  Notaris  telah mengajukan demonstrasi yang tidak sah.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## A. SIMPULAN
Hubungan  yang  sah  antara  Notaris  dan Surat Penawaran
dalam hukum kenotariatan adalah bahwa Notaris sebagai pejabat  publik  yang  diperintahkan  untuk membuat  akta  sesuai  dengan  Undang- Undang  tentang  Jabatan  Notaris  harus bertindak dengan sungguh-sungguh, lengkap,  bebas,  tidak  memihak  dan  tetap mengutamakan kepentingan
daerah setempat  terlebih  dahulu.  Jika  surat kontribusi  diisi  sebagai  alasan  untuk melakukan kesepakatan kredit dimulai dari Bank.  Karena  adanya  hubungan  yang  sah antara  Notaris  dengan  Surat  Penawaran, maka  Notaris  sebagai  pejabat  publik terlebih  dahulu  menanyakan  isi  surat sumbangan  awalnya  dari  Bank  untuk menyelesaikan  suatu  perjanjian  kredit. Akuntan  Publik  meneliti  dan  memeriksa hal-hal  yang  diinginkan  dalam  Surat Penawaran, kemudian meminta dipenuhinya  catatan-catatan  yang  akan digunakan  sebagai  substansi  perjanjian kredit, misalnya salinan kesepakatan kredit antara  bank  dan  bank. pertemuan,  jaminan pertama  jika  pengesahan  akan  diperiksa di kantor pengamanan, kepribadian pertemuan,  dan  kulminasi  dokumen.
Apabila isi surat sumbangan sesuai dengan kepentingan  musyawarah,  maka  pejabat hukum mempunyai pilihan untuk menyelesaikan  dengan  akta  kesepahaman kredit.
Dugaan  Perbuatan  Melawan    Hukum  yang terjadi  dalam  hubungan  Notaris  dan terbitnya offering letter mempunyai dua sisi yang  berbeda  yakni  dari  sisi  dugaan perbuatan  melawan  hukum  pidana  dan
perdata.  Dalam  sisi  pidana,  Notaris  DC melakukan penipuan dengan cara memberikan  janji  janji  manis  dengan  cara memberikan  keuntungan  sebesar  lima persen (secara tipu muslihat), memberikan cek  di  dua  bank  yang  berbeda  namun ternyata  cek  di  bank  tersebut  kosong ataupun  tidak  ada  uang  di  buku  tabungan, melakukan  bujuk  rayuan  kepada  korban, memberikan  janji  atas  pengembalian pinjaman  uang  dari  korban  tepat  waktu. Selanjutnya,  Notaris  melakukan  pemalsuan surat  penawaran  kredit  yang  datangnya dari bank.
Adapun  akibat  halal yang dipegang  Notaris atas  kegiatan  sahnya  adalah:  Dari  segi pidana,
Notaris tidak
mengelola pekerjaannya  sebagai  otoritas  publik karena ia perlu melalui pendisiplinan dalam kegiatannya.  Dalam  keadaan  demikian, Notaris  dipidana  dengan  Pasal  378  KUHP dan  dari  satu  sudut,  Notaris  juga  dipidana dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat  yang  dilakukannya  dengan  sengaja dan harus dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.  Dari  sisi  umum,  mengenai akibat  hukum  yang  dibuat  oleh  Notaris untuk  situasi  ini  dalam  hal  pemerasan dengan  bukti  surat  kontribusi,  tidak  sah secara substansial, mengingat pada awalnya Notaris  DC  telah  bersumpah  untuk menyelesaikan akta perjanjian kredit untuk pertemuan  sebagai  akibat  dari  penawaran kredit.  dari  Bank.  Meskipun  demikian, Notaris  DC  telah  wanprestasi  atau melanggar jaminannya dengan memberikan pernyataan  yang  salah  tentang  surat penawaran  kredit  dari  Bank.  Oleh  karena itu,  hakim  melihat,  menurut  pandangan umum,  tidak  muncul  dalam  pilihan pengadilan. Meskipun demikian, Notaris DC harus  dianggap  bertanggung  jawab  atas kegiatannya  sesuai  dengan  Pasal  1366 KUHPerdata, khususnya bahwa setiap orang berhati-hati,  untuk  kemalangan  yang disebabkan oleh kegiatan, tetapi juga untuk
kemalangan yang disebabkan oleh kecerobohan  atau  keliaran.  Dan  lebih  jauh lagi,  dari  satu  sisi  pertemuan-pertemuan yang  menjamin  balas  jasa  kepada  Notaris dengan  alasan  telah  selesainya  suatu  akta yang  keji.  Dari  sisi  pengaturan,  keadaan pejabat hukum untuk unjuk rasa yang tidak sah  merupakan  akibat  yang  halal  yang diperoleh  akuntan  publik  atas  kegiatannya, terlihat pertama kali dalam beberapa waktu kegiatannya. Sepanjang kegiatannya Notaris telah  mengajukan  demonstrasi  yang bersifat  ofensif,  maka  pada  saat  itu  ia dikenakan  Pasal  17  ayat  1  huruf  I  Undang- Undang  tentang  Jabatan  Notaris  No.  2 Tahun  2014  khususnya  menyelesaikan pekerjaan  lain  yang  bertentangan.  standar yang  ketat,  tolerabilitas,  atau  kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan kemuliaan  jabatan  Notaris.  Selain  itu,  Kode Etik  Notaris  Melakukan  demonstrasi  yang berbeda  yang  sebagian  besar  disinggung sebagai  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris terhadap substansi sumpah jabatan Notaris sehubungan dengan bertindak benar, dapat diandalkan,  lengkap,  mandiri,  dan  adil.  . Mengingat  segala  sesuatunya,  Notaris  pada dasarnya  belum  menyelesaikan  suatu  akta perjanjian  kredit.  Jelas  dan  menunjukkan bahwa Notaris telah mengajukan demonstrasi yang melanggar hukum.

## B. SARAN
Penulis  menyarankan  agar  Notaris  lebih cermat  dalam  hal  kepentingan  para  pihak dalam  rangka  adanya  penawaran  kredit dari  Bank.  Dalam  hal  hubungan  Notaris dengan  Offering  Letter  harus  bertindak jujur dan melihat isi Offering Letter  dalam melakukan  pekerjaan,  supaya  tidak  terjadi perbuatan melawan hukum.
Penulis menyarankan agar tidak melakukan perbuatan  melawan  hukum  secara  pidana maupun  perdata  dan  mengingat  sumpah jabatan  Notaris  demi  kepentingan  jabatan umum yang telah diberikan Undang-Undang
kepada Notaris sebagai pelayan masyarakat.  Dan  harus  juga  diingat  oleh Notaris  bahwa  Jabatan  yang  dijalankan olehnya  diawasi  oleh  Majelis  Pengawas supaya didalam setiap melakukan pekerjaan  bisa  menghasilkan  karya  yang benar dan terhindar dari sanksi.
Penulis  menyarankan  kepada  seluruh Notaris,  agar  bertindak  berhati-hati  dalam melakukan  pekerjaan  sebagai  pejabat umum  karena  akibat  hukum  yang  diterima oleh  Notaris  dari  sisi  administrasi  jabatan Notaris,  belum  lagi  dari  sisi  perdata maupun  pidana.  Untuk  itu,  seharusnya Notaris harus menjaga harkat dan martabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran yang paling utama.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir. 2017. Tanggung Jawab Penegak Hukum. Jakarta : PT. Sumber Menara.
Admaja.  2014.  Kebijakan  Legislasi  Tentang
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi  Di  Indonesia.  Bandung  :  CV.
Utomo.
Akbar. 2014. Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Amran.  2019.    Filsafat  Hukum.    Jakarta  : Prenadamedia Group
Andi.  2016.    Delik-delik  Tertentu  didalam KUHP.  Jakarta :  Sinar Grafika.
Adami. 2012.  Pengantar Hukum Pidana Bag 1. Jakarta : Grafindo.
Adjie. Habib. 2020. Problematika dan Solusi Terpilih  tentang  Hukum  Kenotariatan Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
Abidin.  2014.  Hukum  Pidana  I.  Jakarta  : Sinar Grafika.
Bachrudin.  2017.    Hukum  Kenotariatan Membangun sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan. Bandung, PT. Refika Aditama.
Binsar.  2021.  Pandangan  kritis  seorang Hakim  dalam  Penegakan  Hukum  di Indonesia. Medan : Pustaka Bangsa Press.
Budiono.  2017.    Demikianlah  Akta  Ini. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Bachrudin,  2018.    Hukum  Kenotariatan, Bandung : PT. Refika Aditama.
Chairul.  2015.  Hukum  Pidana  dan Penerapannya.  Bandung  :  Prenadamedia Group.
D.Simons.    2016.  .Leerboek  Van  het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel Zesde Dru., P.Noordhoof : N.V-Groningen-Batavia.
Djoko.  2017.  Penyidik,  Penuntut  Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana. Jakarta : PT Bina Aksara.