## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PENERAPAN TRIAS POLITIKA DI INDONESIA DALAM TINJAUAN FIKIH SIYĀSAH

## IMPLEMENTATION OF THE POLITICAL TRIAS IN INDONESIA IN REVIEW OF SIYĀSAH FIKIH

## Rahmat
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: rahmatar09@stiba.ac.id

## Indah Baharilla
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: indah.baharilla@gmail.com Keywords : ABSTRACT Trias Politica, Siyāsah, Indonesia This research aims to understand the concept of siyāsah jurisprudence, to find out the application of the trias politica in Indonesia, and to find out the review of siyāsah jurisprudence regarding the application of the trias politica in Indonesia. This research is qualitative research, which means the data used in the research is qualitative data. Qualitative data includes  data  in  the  form  of  sentences  in  the  form  of  statements  and certain  indices  except  numbers.  Meanwhile,  the  form  of  research  is library research. The results of this research found that the concept of siyāsah fiqh is to form a political system of government in a daulah that is  based  on  Islamic  law  with  complete  and  systematic  components  in order to achieve the goals of the law. Indonesia, in its system of sharing state power, tends to follow the concept of trias politica put forward by Montesquieu, but the application of this concept is not stated explicitly.
The application of the trias politica in Indonesia, which is stated in the 1945  Constitution,  is  justified  by  the  siyāsah  fiqh.  Because  the  same concept is also applied by Islamic politics, even though in essence, since its  inception,  Indonesia  was  not  a  country  based  on  Islamic  law  but contained Islamic values. Kata kunci : ABSTRAK Trias Politika , siyāsah, Indonesia Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  konsep  fikih siyāsah , mengetahui  penerapan  trias  politika  di  Indonesia,  dan  mengetahui tinjauan  fikih siyāsah terhadap  penerapan  trias  politika  di  Indonesia. Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dalam  bentuk  penelitian kepustakaan  ( library  research). Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  konsep  fikih siyāsah adalah  membentuk  suatu  sistem  politik pemerintahan  dalam  sebuah  daulah yang  berlandaskan  pada  syariat Islam dengan komponen yang lengkap dan sistematis demi tercapainya tujuan-tujuan  syariat.  Indonesia  dalam  sistem  pembagian  kekuasaan negara,  cenderung  mengikuti  konsep  trias  politika  yang  dikemukakan oleh  Montesquieu.  Hanya  saja,  penerapan  konsep  tersebut  tidak dinyatakan secara eksplisit. Penerapan trias politika di Indonesia, yang dituangkan  dalam  UUD  1945  dibenarkan  oleh  fikih siyāsah. Hal  ini
karena  konsep  tersebut  diterapkan  pula  oleh  politik  Islam,  meskipun pada  hakikatnya  Indonesia  sejak  awal  dibentuk  bukanlah  negara  yang berlandaskan pada hukum Islam tetapi mengandung nilai-nilai Islam.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Diterima : 26 Oktober 2023; Direvisi : 3 Desember 2023; Disetujui : 3 Desember 2023; Tersedia online : 15 Desember 2023
How to cite: Rahmat, Indah Baharillah, “Penerapan Trias Politika di Indonesia dalam Tinjauan Fikih Siyāsah”, BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam Vol.  4,  No.  3  (2023):  440-458.  doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1152.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara di belahan dunia yang menganut konsep  pemerintahan  dengan  memisahkan  kekuasaan  yang  satu  dengan  yang  lainnya. Konsep pemerintahan ini dikenal dengan nama trias politika . Pada dasarnya konsep ini memiliki prinsip bahwa kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada suatu struktur  kekuasaan  politik,  tetapi  harus  terpisah  di  lembaga-lembaga  negara  yang berbeda. Pemisahan kekuasaan yang dimaksud adalah pemisahan kekuasaan kepada tiga lembaga negara yang berbeda, yaitu, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. 1
Penerapan teori trias politika di Indonesia secara implisit adalah teori yang dianut oleh  Montesquieu.  Dalam  bukunya  yang  berjudul The  Spirit  of  Law, Montesquieu mengatakan bahwa dalam tiap pemerintahan, ada tiga macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif; mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hukum antarbangsa, dan yudikatif;  mengenai  hal-hal  yang  bergantung  pada  hukum  sipil. 2 Hal  ini  menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan dalam sistem tersebut didasarkan pada fungsi negara, baik fungsi  eksekutif,  legislatif,  maupun  yudikatif.  Fungsi-fungsi  ini  dituangkan  ke  dalam lembaga-lembaga  negara  yang  ada  di  Indonesia.  Masing-masing  kekuasaan  tersebut dalam  pelaksanaannya  diserahkan  kepada  satu  badan  mandiri,  yang  berarti  masing- masing kekuasaan itu tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban.  Akan  tetapi,  dalam  sistem  ketatanegaraan  yang  diberlakukan  di Indonesia, pemisahan kekuasaan ini memegang prinsip hubungan saling mengawasi dan mengimbangi ( check and balance ) antar lembaga negara. 3 Hal ini bertujuan agar ketiga kekuasaan  tersebut  dalam  menjalankan  kekuasaannya  tidak  melebihi  dan  tidak mengurangi tugas dari masing-masing kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi.
Di Indonesia, konstitusi tertinggi adalah Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dibuat sebagai landasan hukum dari semua hukum yang diberlakukan di Indonesia. Sehingga,  seluruh  Undang-undang  (UU)  tidak  boleh  bertentangan  dengan  UUD  1945. Sama  halnya  dengan  lembaga  tinggi  negara  yang  tertuang  dalam  trias  politika  di Indonesia, yakni kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  kekuasaan  eksekutif  dipegang  oleh Presiden  dan  kekuasaan  yudikatif  dipegang  oleh  Mahkamah  Agung  (MA)  dan  Badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Secara keseluruhan
1 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , (Cet. II; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 283.
2 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , (Cet. II; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 283.
3 Moh. Kusnardi dan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945, (t. Cet.; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 32.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
lembaga  tinggi  negara  tersebut  diberikan  kekuasaannya  oleh  UUD  1945,  akan  tetapi fungsi dan tugas lembaga negaranya diatur lebih lanjut oleh UU yang sah. 4
Terkait  dengan  teori  trias  politika  ini,  hukum  Islam  juga  mengatur  tentang  hal tersebut. Islam sebagai agama raḥmatan lil’ālamῑn sarat akan berbagai macam peraturan yang membawa pada kemaslahatan umat manusia dari segala sisi kehidupan, termasuk dari  sisi  politik.  Oleh  karenanya,  teori  trias  politika tersebut  tidak  akan  terlepas  dari jangkauan hukum Islam. Dalam konsep hukum Islam, segala hal yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan termaktub dalam Fiqh al-Siyāsah atau al-Ahkām al-Sulţāniyyah. 5
Fikih siyāsah adalah  suatu  konsep  yang  berguna  untuk  mengatur  hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan  mencegah  dari  kemudaratan.  Menurut Ibnu  ‘Aqīl (ahli  fikih  di  Bagdad), siyāsah syar’iyyah adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar  dari  kerusakan  meskipun  tidak  ada  dalilnya  dalam  Al-Qur’an  maupun  hadis Rasulullah  saw . Adapun  menurut  Muhammad  Syarif,  fikih siyāsah  syar’iyyah adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan maqāşid al-syarῑ’ah al-‘ammah. 6
Dalam Islam, konsep trias politika ini diatur dalam siyāsah dustūriyyah . Siyāsah dustūriyyah merupakan  bagian  dari  fikih siyāsah yang  membahas  tentang  masalah perundang-undangan  negara  atau  hukum  yang  mengatur  hubungan  antara  pemimpin dengan  rakyatnya  serta  kelembagaan  negara  yang  berlandaskan  pada  prinsip-prinsip agama. Islam tidak hanya mengatur konsep ini secara singkat namun justru Islam datang dengan  penjelasan  yang  sangat  terperinci  terhadap  masalah-masalah  yang  berkaitan dengan umat manusia termasuk dalam bidang politik ketatanegaraan. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā’/4: 58-59,
ِب ْاوُمُكَۡتَ نَأ ِساَّنلٱ َ ۡيَۡب مُتۡمَكَح اَذِإَو اَهِلۡهَأ ََٰٰٓلِإ  ِتََٰنََٰمَ ۡلۡٱ ْاوُّدَؤُ ت نَأ ۡمُكُرُمَۡيَ ََّللَّٱ َّنِإ مُكُظِعَي اَّمِعِن ََّللَّٱ َّنِإ ِِۚلۡدَعۡلٱ
ايرِصَب اََۢعيَِسَ َناَك ََّللَّٱ َّنِإ ٓۗ ٰٓۦِهِب ,
ۡمُتۡعَزََٰنَ ت نِإَف ۡۖۡمُكنِم ِرۡمَ ۡلۡٱ  ِلِْوُأَو َلوُسَّرلٱ ْاوُعيِطَأَو ََّللَّٱ ْاوُعيِطَأ ْآٰوُ نَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ يَأيآ ِفِ ُنَسۡحَأَو  ۡيرَخ َكِلََٰذ  ِِۚرِخٰٓ ۡلۡٱ ِمۡوَ يۡلٱَو َِّللَّٱِب َنوُنِمۡؤُ ت ۡمُتنُك نِإ ِلوُسَّرلٱَو َِّللَّٱ َلِإ ُهوُّدُرَ ف ءۡيَش الًيِو
ۡ َتَ
Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya  kamu  menetapkan  dengan  dalil.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 7
Implementasi  pembagian  kekuasaan  dalam  Islam  ini  dapat  dilihat  pada  masa pemerintahan  Rasulullah  saw.  dan  juga khulafā’  al-rāsyidῑn. Kekuasaan  eksekutif  ini dipegang  oleh  seorang  khalifah,  kekuasaan  legislatif  dipegang  oleh  majelis syuro’ dan
4 Moh. Kusnardi dan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945, (t. Cet.; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 32.
5 Marzuki, Memilih Pemimpin yang Benar Perspektif Islam, (t. Cet: Artikel PDF, t.th), h. 1.
6 Sabir Taimah, Dirᾱsatu Fῑ Niḍᾱmih Islᾱm, (t. Cet; Beirut: Dᾱr Al-‘Ājil , t.th), h. 178.
7 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 87.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kekuasaan yudikatif dipegang oleh qāḍi atau hakim. 8 Pelaksanaan konsep trias politika di masa khulafā’  al-rāsyidῑn ini  menunjukkan  bahwa  Islam  menyetujui  sistem  yang diterapkan dalam konsep trias politika dengan syarat dan ketentuan yang sesuai atau tidak bertentangan  dengan  hukum-hukum  Islam  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya  oleh Pembuat  Syariat  (Allah  Swt.)  dalam  kitab-Nya  (Al-Qur’an)  begitupun  halnya  dengan hadis  Rasulullah saw . Hal  ini disebabkan karena, tujuan dari trias politika tidak hanya untuk  mengatur  sistem  ketatanegaraan  agar  bisa  terlaksana  dengan  baik,  namun  juga untuk  kemaslahatan  bersama.  Islam  dalam  pembuatan  syariat-syariatnya  atau  dalam penetapan  aturan  dan  hukum-hukum  tertentu  adalah  semata-mata  untuk  kemaslahatan bersama yang biasa disebut dengan jalb al-manāfi’ wa dar’ al-mafāsid (mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudaratan). Namun  demikian,  implementasi  trias politika  di  Indonesia  jika  ditinjau  dari  sisi  kinerja  lembaga  negara  yang  menjalankan fungsi  trias  politika,  sejauh  ini  terus  mengalami  ketidakstabilan,  baik  karena  berbagai macam faktor baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam masalah yang timbul dalam ranah perpolitikan di Indonesia.
Konsep  trias  politika  sudah  pernah  diteliti  sebelumnya  oleh  para  peneliti terdahulu.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  berbagai  macam  jenis  penelitian  yang membahas tentang konsep trias politika tersebut. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai bahan referensi untuk penelitian ini:
Pertama, jurnal  dengan  judul  “Trias Politica dalam  Perspektif  Fikih Siyāsah”, karya  Wery  Gusmansyah,  yang  merupakan  mahasiswa  Program  Studi  Hukum  Tata Negara  Fakultas  Syariah  IAIN  Bengkulu.  Dalam  penelitian  ini,  Wery  Gusmansyah menjelaskan tentang konsep dasar trias politika mengenai pembagian kekuasaan terhadap tiga lembaga negara dalam sudut pandang fikih siyāsah. Dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat banyak persamaan antara pembagian kekuasaan menurut trias politika dan pembagian kekuasaan dalam fikih siyāsah.
Perbedaan penelitian Wery Gusmansyah ini dengan penelitian yang kami ajukan adalah  pada  cakupan  pembahasan  mengenai  penerapan  konsep  trias  politika.  Pada penelitian  ini,  difokuskan  pembahasan  terhadap  penerapan  trias  politika  di  Indonesia, sedangkan fokus pembahasan pada penelitian Wery Gusmansyah adalah pada penjelasan konsep trias politika secara umum. Meski cakupan pembahasan pada kedua penelitian ini berbeda, tetap memilih penelitian Wery Gusmansyah tersebut sebagai salah satu referensi pendukung untuk mempertimbangkan kecocokan terhadap inti pembahasan.
Kedua, jurnal  karya  dari  Efi  Yulistyowati,  Endah  Pujiastuti,  dan  Tri  Mulyani, yang berjudul “Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia  (Studi  Komparatif  atas  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Sebelum  dan Sesudah Amandemen), yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2016”. Penelitian ini membahas tentang implementasi konsep trias politika di Indonesia menurut UUD 1945, baik  sebelum  maupun  sesudah  amandemen.  Dari  hasil  penelitian  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia secara implisit, baik sebelum dan sesudah  amandemen  UUD  1945  menerapkan  teori  Montesquieu,  namun  penerapannya tidak secara absolut.
8 Wery Gusmansyah, Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyᾱsah, (Cet. I; Bengkulu: Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2017), h. 126.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian kami terletak pada ada tidaknya bahan peninjau terhadap penerapan konsep trias politika di Indonesia. Dalam penelitian Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani tidak ada sudut pandang yang dapat meninjau  hasil  dari  penerapan  konsep  trias  politika  di  Indonesia,  dan  fokus pembahasannya ada pada sudi komparasi antara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.  Adapun  dalam  penelitian  kami,  terdapat  konsep  fikih siyāsah yang  dijadikan sebagai  bahan  peninjau  terhadap  penerapan  konsep  trias  politika  di  Indonesia.  Namun penelitian  ini  tetap  digunakan  sebagai  salah  satu  referensi  pendukung,  karena  adanya persamaan  pada  objek  penelitiannya.  Yakni  terhadap  penerapan  trias  politika  di Indonesia.
Dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu untuk mengetahui konsep fikih siyāsah , mengetahui penerapan trias politika di Indonesia, dan mengetahui tinjauan fikih siyāsah terhadap penerapan trias politika di Indonesia. Menurut jenis data dan analisisnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berarti  data-data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  data-data  kualitatif.  Yang termasuk data kualitatif adalah data dalam bentuk kalimat-kalimat berupa pernyataan dan indeks tertentu kecuali angka. Sedangkan bentuk penelitiannya adalah bentuk penelitian kepustakaan ( library research). Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki  deskriptif  dan  juga  memiliki  ciri  historis. 9 Karenanya,  semua  literatur  yang berkaitan  dengan  pembahasan  mengenai  konsep  trias  politika,  penerapannya  di Indonesia, dan juga mengenai konsep fikih siyāsah, serta tinjauan fikih siyāsah terhadap penerapan  konsep  trias  politika  di  Indonesia,  baik  berupa  kitab  atau  buku  maupun penelitian-penelitian terdahulu, digunakan penulis sebagai acuan dalam penelitian jenis kualitatif ini, untuk mendukung data-data kualitatif yang lebih faktual.

## PEMBAHASAN

## Konsep Fikih Siyāsah
Fikih Siyasāh terdiri dari dua kata, yaitu kata fikih dan siyāsah . Istilah fikih atau al-fiqh berasal dari bahasa arab faqiha/yafqahu/faqihan yang secara bahasa artinya adalah al-fahm atau  pemahaman.  Pemahaman  yang  dimaksudkan  adalah  upaya  akal  untuk memahami hukum-hukum  syariat  yang bersumber dari Al-Qur’an dan  sunah. Menurut istilah, fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. 10
Dalam  bahasa  Arab,  secara  etimologi, al-siyāsah (politik)  berarti  melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan. Jika dikatakan sustu al-ra’iyyah siyāsatan, maknanya  adalah,  “Aku  memerintahkan  dan  melarangnya  (yakni  orang  yang dipimpinnya)”. Atau, suwwisa al-rajulu artinya: “Lelaki itu dikuasai (diatur)”, yakni jika perkara mereka telah dikuasai. Kalimat al-sūsu bermakna, kepemimpinan. 11
Adapun secara terminologi, para ahli hukum Islam menggunakan kata al-siyāsah pada karya-karya mereka dalam beberapa makna, di antaranya:
9 Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner (t. Cet; Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 134.
10 Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fikih Siyasah (t. Cet; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.
11 Muhammad Murtaḍa az-Zabidi, Tᾱj al-Arus min Jawᾱhir al-Qᾱmūs, Tahqῑq (Cet. I; Beirut, Ihya al-Turaśal-Arabi, 1390 H), h. 169.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Pertama , hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan  dan  kekayaan  (negara)  serta  penegakkan  hukum  secara  adil  baik  yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah Swt. maupun yang berkaitan dengan hak- hak manusia.
Kedua , sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa ijtihad dalam urusan rakyat  yang  mengarahkan  mereka  lebih  dekat  pada  maslahat dan  jauh  dari  mafsadat , kendati tidak terdapat padanya nas-nas syar’ī (Al-Qur’an dan sunah), selama ia sejalan dengan perwujudan al-maqāsid al-syar’iyyah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci.
Untuk makna khusus, fikih siyāsah dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Segala  yang  bersumber  dari ulil  amri (pemimpin),  yakni  para  ulama  dan penguasa
b. Berupa hukum-hukum dan keputusan-keputusan
c. Sejalan  dengan  maslahat,  sehingga  tidak  berlaku  padanya  hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum yang lahir dari kejahilan dan hawa nafsu
d. Meskipun tidak terdapat padanya dalil yang secara khusus menyebutkannya
e. Selama tidak bertentangan dengan syariat.
Dari  penjelasan  panjang  mengenai  definisi  fikih siyāsah di  atas,  dapat disimpulkan bahwa fikih siyāsah merupakan ilmu yang membahas tentang politik negara, yang meliputi aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, aturan sumber hukum, hingga pada metode-metode untuk sampai pada tampuk kekuasaan dalam sebuah pemerintahan yang dilandasi pada nash-nash syar’i (Al-Qur’an dan sunah) maupun tidak. Fikih siyāsah hadir  sebagai  penegasan  terhadap  aturan  politik  dalam  sebuah daulah yang  hendaknya  selalu  mengutamakan  perwujudan  maslahat  rakyatnya, sebagaimana  hal  tersebut  juga  merupakan  orientasi  dari al-maqāşid  al-syari’ah dan sangat  sinkron  dengan  tujuan  dasar  Islam,  yakni  sebagai  agama raḥmatan  lil’alamῑn. Meskipun dalam penerapannya tidak semua kebijakan harus didasarkan pada dalil-dalil tertentu, tapi dengan syarat harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat.
Perjalanan  menuju  tujuan  tersebut  tentu  tidak  lepas  dari  tangan-tangan  para pemegang kekuasaan (pemimpin). Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari berikut:
ةريره بيأ نع - هنع الله يضر - الله لوسر لاق :لاق - ملسو هيلع الله ىلص - : ،ُمُهُسوُسَت ليئارسإ ونب تناك لوسر يا :اولاق ،»نورثكيف ءافلخ يدعب نوكيسو ،يدعب بين لا هنإو ،بين ُهَفَلَخ بين كله املك ،ءايبنلۡا يذلا الله اولأساو ،مهقح مهوطعأ ثم ،لولۡاف لولۡا ةعيبب اوفوأ« :لاق ؟نارمتَ امف ،الله مهلئاس الله َّنإف ،مكل
مُهاَعَْتَْسا امع
Artinya:
Dari Abu Hurairah ra. : “Dahulu Bani Isra’il dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia akan digantikan oleh nabi (lain). Namun sungguh tidak ada  nabi  lagi  sesudahku,  dan  sepeninggalku  akan  ada  para  khalifah  lalu  jumlah mereka akan banyak.” (Para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, lalu apa yang engkau  perintahkan  untuk  kami?”  Beliau  menjawab,  “Tunaikanlah  baiat  kepada (khalifah)  yang  pertama  kemudian  kepada  yang  berikutnya,  lalu  penuhilah  hak

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
mereka,  dan  mintalah  kepada  Allah  apa  yang  menjadi  hak  kalian,  karena sesungguhnya Allah akan menanyai mereka tentang apa yang mereka pimpin.” 12 Berdasarkan pesan Nabi saw. dalam hadis di atas, eksistensi pemimpin menjadi penting  dan  diperlukan  dalam  menjalankan  sebuah  institusi  kekuasaan.  Kehadiran seorang  pemimpin  sebagai  pelaksana  tanggung  jawab  kekuasaan  politik,  menjadi  hal yang mutlak ada. Sebab tanpa seorang pemimpin, pencapaian kebaikan, kesejahteraan, atau kemaslahatan bersama yang menjadi tujuan asasi dari politik menjadi sulit. 13
Selain peran pemimpin, keterlibatan masyarakat juga menentukan tercapai dengan tidaknya  tujuan  dari  fikih siyāsah. Dalam  fikih siyāsah, partisipasi  masyarakat  tidak hanya  untuk  memilih  seorang  pemimpin  saja,  namun  juga  masyarakat  memiliki  peran penting  dalam  hal  mengontrol  kinerja  dan  kebijakan    para  pemimpin.  Jika  dalam kebijakannya selama menjabat, justru mengarah pada kemaksiatan dan keluar dari jalur maslahat, maka masyarakat harus terjun memberikan penolakan terhadap kebijakannya dan dilarang untuk menaatinya. Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw.
َْسَ َلًَف ٍةَيِصْعَِبِ َرِمُأ اَذِإَف ، ٍةَيِصْعَِبِ ْرَمْؤُ ي َْلَ اَم ، َهِرَكَو َّبَحَأ اَميِف ، ِمِلْسُمْلا ِءْرَمْلا ىَلَع َةَعاَط َلاَو َع Artinya : “ Seorang  muslim  wajib  mendengar  dan  taat  dalam  perkara  yang  dia  sukai  atau benci  selama  tidak  diperintahkan  untuk  bermaksiat.  Apabila  diperintahkan  untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat .” 14
Dalam  hadis  tersebut,  Rasulullah  saw.  menegaskan  larangan  untuk  menaati pemimpin-pemimpin  yang  zalim.  Jika  tidak  ada  masyarakat  yang  mengontrol  kinerja pemimpinnya, maka akan lebih banyak kezaliman yang tersebar. Oleh karena itu, peran masyarakat tidak bisa terlepas dari keberhasilan menuju tercapainya sistem politik yang baik menurut konsep fikih siyāsah. Dari sini dapat dipahami bahwa konsep fikih siyāsah memperhatikan  segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  politik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari objek fikih siyāsah yang tidak hanya fokus pada aturan dan ketentuan politik saja, lebih dalam  lagi  fikih siyāsah juga  secara  tidak  langsung  memperhatikan  fungsi  rohani  dan agama setiap orang yang melibatkan dirinya dalam dunia politik.
Secara ringkas, konsep fikih siyāsah dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Kesesuaian  hukum  fikih siyāsah dengan al-maqāşid  al-syar’iyyah, tujuan, kaidah-kaidah  umum  agama  bagi  politik  tersebut,  baik  pada  permulaan, perjalanannya serta tujuannya.
b. Tidak  bertentangan  dengan  dalil syar’i meskipun  dalil  itu  sifatnya furū’, namun tetap melalui dalil umum yang mencakup seluruh zaman dan tempat. Atau dari dalil-dalil syar’iyyah yang sifatnya terperinci. 15
Untuk  memanifestasi  konsep  ini,  sebuah  daulah  wajib  memiliki  komponen- komponen  pendukung  yang  lengkap,  sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya. Termasuk pula di dalamnya sistem ketatanegaraan yang teratur, yakni kekuasaan politik
12 Al-Bukhari, Shahih  al-Bukhari ,  BAB: Maa Dzukira ‘an Bani Israil, no.  3455,  Muslim, Shahih Muslim, BAB: Wujūb al-Wafa’  bi Bai’at al-Khulafᾱ’ al-Awwal fa al-Awwal, no. 1841.
13 Abul  Khair,  Relasi  Tauhid  dan  Politik  Perspektif al-Siyᾱsah  al-Syar’iyyah (Studi  Masyarakat Kabupatan Bone) (2020), h. 127.
14 Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syarah Arba’in an-Nawawiyah (t.Cet; t.t: Dᾱruṡ Ṡaraya , t.th.), h. 279.
15 Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi , h. 69.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
memiliki  tujuan  yang  jelas  untuk  menjadikan  agama  sebagai  landasan  utamanya. Meskipun tidak jarang ditemukan sistem ketatanegaraan antar negara yang berbeda-beda, konsep fikih siyāsah tetap fleksibel untuk masuk di setiap lini sistem pemerintahan yang ada di negara manapun. Dengan syarat, orientasi dan esensinya sama, yakni berkisar pada perwujudan nilai-nilai syariat Islam.
Adapun  ruang  lingkup  fikih siyāsah menurut  Imam  Al-Mawardi    yang  dituang dalam  karangan  fikih siyāsah- nya  yaitu Al-Ahkām  Al-Sulthāniyah maka  dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Siyasāh Dustūriyyah (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
b. Siyasāh Māliyyah (Kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter)
c. Siyasāh Qaḍā’iyyah (Kebijakan Peradilan)
d. Siyasāh Harbiyyah (Politik Peperangan)
e. Siyasāh Idāriyyah (Kebijakan Administrasi Negara). 16
Menurut  Dr.  Wahbah  al-Zuhailī,  salah  satu  dari  keistimewaan  hukum  Islam dibandingkan  dengan  hukum-hukum  lainnya,  adalah  bahwa  hukum  Islam  ini  selalu dikaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. 1. Hubungan manusia dengan Tuhannya; 2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri; 3. Hubungan manusia dengan  masyarakat  sosialnya.  Hal  ini  dikarenakan  hukum  Islam  diperuntukkan  untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan  sesuatu  yang  wajib/harus  dilakukan,  serta  tidak  melupakan  kewajiban mendekatkan diri kepada Allah; juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya. 17

## Penerapan Trias Politika di Indonesia
Pembagian kekuasaan negara yang dimaksud dalam trias politika terdiri atas tiga macam kekuasaan, yaitu: pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang- undang ( rulemaking function ); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang ( rule application function ); ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang ( rule adjudication function ). 18
Berikut merupakan penjelasan singkat tentang fungsi masing-masing kekuasaan negara menurut Montesqueiu:
a. Kekuasaan  Yudikatif,  yang  merupakan  kekuasaan  untuk  mengadili, mengembalikan  hak,  dan  memberikan  kedudukan  yang  setara  di  hadapan hukum  bagi  siapapun  yang  tertuduh  yang  hanya  boleh  dilakukan  atau diputuskan oleh hakim.
b. Kekuasaan Legislatif, merupakan kekuasaan perwakilan yang menempatkan orang-orang  berkualitas  terbaik  untuk  bertugas  membahas  urusan-urusan publik (membuat undang-undang), para wakil itu tidak perlu
16 ‘Alî  bin  Muhammad  al-Mawardi, al-Ahkᾱm  al-Sulthᾱniyyah  wa  al-Wilᾱyᾱt  al-Dῑniyyah (t.Cet; Beirut: Dᾱr  al-Kutub  al-‘Alamiyyah ,  2006),  4;  Muhammad  Iqbal,  Fiqh  Siyasah  (Jakarta:  Gaya  Media Pratama, 2007), h. 13.
17 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islᾱmῑ  wa Adillatuh (t.Cet; Damaskus: Dᾱr al-Fikr , 2004), h. 33.
18 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , h. 282.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
mengonsultasikan setiap masalah dengan orang-orang yang diwakilinya. Para wakil  tersebut  dipilih  oleh  rakyat  melalui  pemilihan  umum  yang  dilakukan secara  berkala,  untuk  menjaga  rasa  optimisme  di  kalangan  rakyat  dan meminimalisir kekecewaan rakyat terhadap para wakil yang menjabat (yang tidak baik dalam menjalankan tugasnya).
c. Kekuasaan Eksekutif, merupakan kekuasaan yang berada di  tangan seorang individu (seorang raja). Kekuasaan ini dibuat untuk memveto undang-undang yang  dibuat  oleh  badan  legislatif  dan  tidak  berperan  serta  dalam  debat  atau apalagi  mengajukan  usulan  undang-undang.  Maka  dapat  dipahami  bahwa, meskipun  kekuasaan  eksekutif  dipegang  oleh  seorang  raja  (penguasa  dalam suatu  negara),  bukan  berarti  kekuasaan  ini  tidak  memiliki  batasan  dalam fungsi dan tugasnya. 19
Secara  umum,  penerapan  konsep  trias  politika  dapat  ditinjau  dari  sebelum  dan sesudah amandemen UUD 1945.
a. Sebelum Amandemen
1) Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan  Eksekutif  di  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945 sebelum amandemen adalah Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945  sebelum  amandemen,  Presiden  memegang  kekuasaan  pemerintahan  (Pasal  4), memegang kekuasaan atas AD, AL, dan AU (Pasal 10), menyatakan perang (Pasal 11), menyatakan  keadaan  bahaya  (Pasal  12),  mengangkat  dan  menerima  duta  dan  konsul (Pasal 13), memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (Pasal 14), dan memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15). 20
Pada masa itu, Presiden memegang kekuasaan pemerintah selama lima tahun yang hanya  dibatasi  oleh  peraturan-peraturan  dalam  Undang-Undang  Dasar.  Presiden  tidak mempunyai  wewenang  untuk  membubarkan  DPR.  Sebagaimana  yang  tercantum  pada pasal  di  atas,  Presiden  memerlukan  persetujuan  dari  DPR  untuk  membentuk  undang- undang  dan  untuk  menyatakan  perang,  membuat  perdamaian  dan  perjanjian  dengan negara lain. Adapun untuk sistem checks and balances, meskipun badan eksekutif dan legislatif  bebas  satu  sama  lain  mengadakan checks ,  namun  hal  tersebut  tidak  dikenal dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945. Sejak November 1945 sampai Juni 1959 yang dikenal sebagai masa pra-Demokrasi Terpimpin, kekuasaan eksekutif terdiri atas presiden dan wakil presiden. Dua posisi itu merupakan bagian dari badan eksekutif yang tak dapat diganggu gugat, dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan yang bekerja atas dasar asas tanggungjawab menteri. Kabinet merupakan kabinet yang dipimpin  oleh  Wakil  Presiden  Moh.  Hatta,  yang  karena  itu  dinamakan  Kabinet Presidensial. 21

## 2) Kekuasaan Legislatif
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, kekuasaan legislatif  terdiri  dari  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR). MPR berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar, sedangkan DPR dalam Pasal
19 David Wallace Charrithers, The Spirit Of Laws , h. 187-188.
20 Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, h. 335.
21 Miriam Budiardjo , Dasar-Dasar Ilmu Politik , h. 310-311.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
20, 21, 22, bertugas  menyetujui,  memajukan rancangan undang-undang, dan peraturan pemerintah  pengganti  undang-undang.  Sebagaimana  fungsinya,  pada  umumnya kekuasaan legislatif adalah kekuasaan pembuat undang-undang. 22
Masa  berlakunya  Undang-Undang  Dasar  1945  sebelum  amandemen,  terutama dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan, maka semua kekuasaan telah bergeser ke kekuasaan  eksekutif.  Dalam  pembuatan  undang-undang  misalnya,  Dewan  Perwakilan Rakyat yang dalam sistem ketatanegaraan modern dimanapun di dunia adalah pemegang kekuasaan  legislatif,  hanya  dijadikan  "stempel"  untuk  menyetujui  rancangan  undang- undang yang hampir seluruhnya berasal dari hak inisiatif dari Presiden. Apalagi di zaman Orde  Baru  di  bawah  kepemimpinan  Soeharto,  mayoritas  anggora  Perwakilan  Rakyat adalah  berasal  dari  partai  pemerintah  (Golongan  Karya),  maka  apapun  usul  rancangan undang-undang  yang  diajukan  oleh  eksekutif  selalu  diterima  dan  disetujui  oleh  DPR. Keadaan ini berubah setelah lahirnya era reformasi dengan tumbangnya rezim orde baru yang melahirkan era reformasi. 23

## 3) Kekuasaan Yudikatif
Berdasarkan  pada  pasal  24  dan  25  Undang-Undang  Dasar  1945  sebelum amandemen, mengenai kekuasaan kehakiman yang menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman ialah  kekuasaan  yang  merdeka,  artinya  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”. Maka dapat dipahami bahwa, asas kebebasan badan yudikatif ( independent judiciary ) juga dikenal di Indonesia. 24
Sebelum  dilakukannya  amandemen  terhadap  UUD  1945,  satu-satunya  lembaga yang  diberikan  wewenang  untuk  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  hanyalah Mahkamah  Agung.  Sejak  sebelum  dilakukannya  amandemen  UUD  1945,  Mahkamah Agung  memang  sudah  diberikan  kewenangan  untuk  menguji  Peraturan  Perundang- undangan di  bawah undang-undang dan hal  tersebut  dipertegas dalam  Ketetapan MPR No.  III/MPR/2000.  Dalam  Ketetapan  MPR  tersebut  yang  memiliki  kewenangan  untuk menguji secara materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah MPR. 25 Namun,  pada  masa  Demokrasi  Terpimpin  terjadi  penyelewengan  terhadap  asas kebebasan  badan  yudikatif.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  dikeluarkannya  Undang- Undang  No.  19  Tahun  1964  tentang  Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  yang dalam pasal 19 undang-undang itu dinyatakan: “Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang mendesak, Presiden dapat turut atau campur  tangan  dalam  soal  pengadilan.”  Dalam  penjelasan  umum  undang-undang  itu dinyatakan  bahwa  trias  politika  tidak  mempunyai  tempat  sama  sekali  dalam  Hukum Nasional Indonesia karena kita berada dalam revolusi, dan dikatakan selanjutnya bahwa Pengadilan  adalah  tidak  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  eksekutif  dan  kekuasaan membuat undang-undang. Dari sinilah, kita bisa menilai bahwa isi dari undang-undang tersebut sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
22 Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, h. 334.
23 Angel Jeane d’arc Sofia Mamahit, Jurnal Pergeseran Kekuasaan Legislatif Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945, h. 91.
24 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , h. 357.
25 Udiyo Basuki, Jurnal STRUKTUR LEMBAGA YUDIKATIF: Telaah atas Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, h. 68.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Selain itu, terjadi pula penyelewengan lain yang juga bertentangan dengan asas kebebasan  badan  yudikatif,  yaitu  pemberian  status  menteri  kepada  Ketua  Mahkamah Agung. Dengan demikian, jabatan Ketua Mahkamah Agung yang sebenarnya merupakan jabatan yang terpisah dari badan eksekutif, menjadi bagian dari badan eksekutif pula, di samping merupakan bagian dari badan yudikatif. 26
Untuk  mempermudah  pemahaman,  maka  dapat  dilihat  dalam  sebuah  bagan sebagai berikut:
Gambar 1. Gambaran Trias Politika Sebelum Amandemen UUD 45
Bertolak  dari  uraian  di  atas,  maka  pembagian  kekuasaan  dalam  sistem pemerintahan  Republik  Indonesia  secara  implisit  menerapkan  pembagaian  kekuasaan berdasarkan  konsep  Trias  Politika  Montesquieu  dimana  adanya  pembagian  kekuasaan berdasarkan fungsi negara baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, namun selain dari tiga fungsi  tersebut,  masih  dibagi  lagi  yaitu  Kekuasaan  Konsultatif  dan  Kekuasaan Eksaminatif.  Sehingga  dapat  dikatakan  penerapan  konsep  Trias  Politika  dalam  sistem pemerintahan  republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 sebelum amandemen tidak absolut. 27

## b. Setelah Amandemen
1). Kekuasaan Eksekutif Kekuasaan  Eksekutif  di  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945  sesudah  amandemen  adalah  Presiden.  Setelah  mengalami  perubahan  sebanyak empat kali, UUD 1945 setelah diamandemen lebih demokratis daripada UUD 1945 yang sebelum diamandemen. Hal tersebut dapat dilihat dari masa jabatan presiden yang lebih dipertegas  selama  lima  tahun  sehingga  tidak  ada  lagi  penafsiran  yang  dapat  membuat seorang presiden terpilih lebih dari dua kali.  Selain itu, amandemen UUD 1945 juga lebih memperkuat  sistem  presidensial  di  Indonesia.  Yakni  dengan  mengadakan  pemilihan umum  untuk  memilih  presiden/wakil  presiden  (pilpres)  secara  langsung  oleh  rakyat.
26 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , h. 358.
27 Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, h. 335.
UUD 1945 PRESIDEN DPR MA BPK DPA LEGISLATIF EKSEKUTIF KONSULTATIF YUDIKATIF EKSAMINATIF TRIAS POLITIKA (MONTESQUIEU)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Pilpres juga memperkuat legitimasi presiden karena ia dipilih langsung oleh rakyat seperti DPR, sehingga mempersulit  pemecatan  ( impeachment ) presiden oleh MPR yang dapat dilakukan dengan mudah saat sebelum amandemen. Namun setelah amandemen presiden hanya  dapat  dipecat  bila  ia  dianggap  telah  “melakukan  pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau perbuatan tercela...” Hal ini diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 hasil amandemen. Proses pemecatan tersebut juga harus melalui prosedur yang cukup panjang karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden harus diverivikasi oleh Mahkamah Konstitusi.
Dalam  hal  peran  seorang  presiden,  hasil  amandemen  juga  mengurangi  peranan presiden dalam fungsi legislatif. Seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945  hasil  amandemen,  mengatakan  bahwa  kekuasaan  membentuk  Undang-Undang dipegang  oleh  DPR.  Sangat  berbeda  dengan  sebelum  amandemen,  yakni  presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Setiap RUU juga harus dibicarakan bersama oleh DPR dan badan eksekutif. Sebagaimana dalam Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945 hasil amandemen, bahwa jika RUU tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib  diundangkan. 28 Ketentuan  baru  ini  tentunya  memberikan  hak  bagi  DPR  untuk melakukan by  pass sehingga  RUU  sah  menjadi  UU  tanpa  menunggu  persetujuan presiden. 29
2). Kekuasaan Legislatif Kekuasaan legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah  amandemen  terdiri  dari  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  dan  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 30
Setelah UUD 1945 diamandemen, terdapat banyak perubahan dalam kekuasaan legislatif  ini.  Salah  satu  perubahan  yang  paling  menonjol  adalah  lahirnya  Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD),  lahirnya  sistem  pemilihan  presiden  secara  langsung,  dan lahirnya Mahkamah Konstitusi.  Alasan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang  dimaksudkan  untuk  memberi  kesempatan  kepada  masyarakat  daerah  untuk  turut berperan aktif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, di mana ide ini sejalan dengan konsep  otonomi  daerah  yang  telah  berjalan.  Namun,  otoritas  DPD  sangat  terbatas  bila dibandingkan dengan otoritas DPR. Selain itu, dari sisi jumlah UU yang dihasilkan, DPR setelah amandemen UUD 1945 merupakan DPR yang paling produktif karena berhasil mengesahkan 175 RUU menjadi UU.
Tidak  hanya  itu,  amandemen  UUD  1945  juga  mengubah  secara  substantif komposisi, tugas, wewenang dan fungsi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR saat ini  didefinisikan  sebagai  lembaga  negara  yang  terdiri  atas  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang setara dengan DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN, juga tidak lagi mengeluarkan TAP MPR kecuali yang menetapkan wapres menjadi presiden
28 Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia (Cet.  10; Jakarta: 2012), h. 137.
29 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , h. 314-315.
30 Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, h.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dan  memilih  wapres  bila  presiden  mangkat,  berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat melakukan kewajibannya. 31
Pada dasarnya DPR mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran (Pasal  23  UUD  1945)  dan  fungsi  pengawasan.  Namun  demikian,  sebenarnya  fungsi legislasi  dalam  sistem  UUD  1945  dijalankan  oleh  Presiden  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hubungan dengan fungsi legislatif di Indonesia menurut UUD 1945 pra amandemen, J.C.T. Simorangkir menulis:
Berlainan dengan sistem di banyak negara, fungsi legislatif di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh DPR, juga tidak oleh pemerintah, tetapi kedua-duanya. Dalam hal pembuatan  undang-undang,  kedudukan  DPR  dan  Presiden  adalah  seimbang  dan sekuasa. 32
Dalam  praktik  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia  fungsi  legislasi dipandang sebagai fungsi yang dianggap utama, sedangkan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan adalah fungsi kedua dan ketiga sesuai dengan urut-urutan penyebutan dalam undang-undang. Padahal, ketiga-tiganya sama penting. Dari aspek politik melihat tugas- tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat memang kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat, karena Dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Sebaliknya Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh  Presiden.  Di  sisi  lain,  pemilihan  Presiden  secara  langsung  juga  membuat akuntabilitas Presiden menjadi kuat. Presiden hanya bertanggung jawab kepada rakyat, dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga negara lain. Akibatnya  terjadi  pergeseran  titik  berat  politik  yang  tadinya  berada  di  tangan  Dewan Perwakilan Rakyat ( heavy parlemen ) atau legislative heavy ke arah heavy executive yang akan memperkuat posisi seorang Presiden. Apalagi kalau mayoritas partai politik yang ada di  Dewan Perwakilan Rakyat  telah melakukan koalisi  untuk  mendukung Presiden, maka dapat saja kedua lembaga ini melakukan bentuk hubungan secara negatif yang dapat merugikan rakyat.
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai sekarang  kedudukan  dan  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  mengalami  pasang  surut.  Ada  suatu  masa,  di  mana  kedudukan  badan perwakilan rakyat ini sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan badan eksekutif, ada pula  suatu  masa  di  mana,  kedudukan  dan  fungsi  lembaga  ini  sangat  kuat,  yang  pada akhirnya mencapai titik keseimbangan antara badan legislatif dan badan eksekutif. 33

## 3). Kekuasaan Yudikatif
Pasca  amandemen,  BAB  mengenai  Kekuasaan  Kehakiman  (BAB  IX)  memuat beberapa perubahan  (Pasal  24A, 24B, 24C). Amandemen menyebutkan penyelenggara kekuasaan  kehakiman  terdiri  atas  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas untuk menguji peraturan perundangan di bawah UU terhadap
31 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , h. 341-350.
32 J.C.T. Simorangkir dan B. Mang Reng Say, Tentang dan Sekitar UUD 1945, Jambatan, Jakarta, 1982, h. 75.
33 Angel  Jeane  d’arc  Sofia  Mamahit,  Pergeseran  Kekuasaan  Legislatif  Sebelum  Dan  Sesudah Amandemen UUD 1945, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014, h. 101.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
UU.  Sedangkan  Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  kewenangan  menguji  UU  terhadap UUD 1945. 34
Kekuasaan  Kehakiman  mengalami  perubahan  dengan  adanya  perubahan  UUD 1945. Kekuasaan Kehakiman menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian  dari  poros  kekuasaan  yang  mempunyai  fungsi  menegakkan  keadilan.  Terkait dengan perlindungan terhadap kebebasan dan independensi Kekuasaan Kehakiman, UUD 1945  setelah  amandemen  mencantumkan  dengan  jelas  ketentuan  tersebut.  Adapun ketentuan dimaksud terdapat pada Pasal 24 Ayat (1), yang isinya: "Kekuasaan Kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan  hukum  dan  keadilan."  Sifat  merdekanya  Kekuasaan  Kehakiman  yang terdapat  pada  ketentuan  Pasal  tersebut  di  atas  menjadi  hal  yang  sangat  positif  dalam rangka menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan tujuannya. Ketentuan tersebut  menjadikan  adanya  jaminan  konstitusional  untuk  mengadakan  Kekuasaan Kehakiman yang merdeka. Merdeka dalam arti bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi  sebagai  lembaga  pelaku  Kekuasaan  Kehakiman  sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal 21 Ayat (2) dalam menjalankan fungsinya terlepas dari pengaruh pemegang kekuasaan  yang  lain  dan  mandiri  dalam  arti  berkuasa  untuk  mengatur  urusan  rumah tangganya sendiri.
Lembaga  pelaksanaan  Kekuasaan  Kehakiman  di  dalam  ketentuan  UUD  1945 setelah  amandemen  terdapat  dalam  pasal  24  ayat  (2),  yang  isinya:  "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama, lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi.” Ketentuan tersebut menjadi ketentuan yang menambah struktur lembaga  Kekuasaan  Kehakiman  yang  cukup  mendasar.  Pada  ketentuan  yang  terkait dengan  lembaga  pelaksana  Kekuasaan  Kehakiman  yang  terdapat  dalam  UUD  1945 sebelum  amandemen  hanya  menyebutkan  Mahkamah  Agung  sebagai  satu-satunya lembaga yang memegang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini berbeda dengan isi ketentuan UUD 1945 setelah perubahan yang terkait dengan pelaku Kekuasaan Kehakiman. Sesuai dengan isi ketentuan Pasal 24 Ayat (2) tadi, maka Pelaku Kekuasaan Kehakiman tidak lagi hanya dipegang oleh Mahkamah Agung melainkan juga oleh lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi.
Adapun untuk Komisi Yudisial, meskipun ketentuan mengenai Komisi Yudisial terdapat  dalam  BAB  Kekuasaan  Kehakiman,  namun  Komisi  Yudisial  tidak  dapat dikatakan sebagai lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman karena Komisi Yudisial tidak melakukan  fungsi  peradilan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  UU  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat (2), (3), dan (4). Berikut merupakan isi dari UU tersebut: (2). Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  (3). Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  (4).  Komisi  Yudisial
34 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , h. 360.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
adalah  lembaga  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945. 35
Secara  umum  perbedaan  antara  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  dan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:
a. Mahkamah  Agung  (MA)  berwenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi,  dan bertugas  untuk  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang- undang  terhadap  undang-undang  (Pasal  24A)  dan  juga  menyelenggarakan kekuasaan  peradilan  yang  berada  di  lingkungan  peradilan  umum,  militer, agama, dan tata usaha negara.
b. Mahkamah  Konstitusi  (MK)  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang  keputusannya  bersifat  final  untuk  menguji  UU  terhadap  UUD  1945 ( Judicial Review ), memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.  Wewenang  lain  oleh  MK  adalah  memberikan  putusan  pemakzulan ( impeachment ) presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan  pelanggaran  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.
c. Komisi  Yudisial  (KY)  adalah  lembaga  baru  yang  bebas  dan  mandiri berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan berwenang dalam rangka menegakkan kehormatan dan perilaku hakim. 36
Untuk  mempermudah  pemahaman,  dapat  dilihat  dalam  sebuah  bagan  sebagai berikut:
Gambar 2. Gambaran Trias Politika Setelah Amandemen UUD 45
Bertolak  dari  uraian  di  atas,  maka  pembagian  kekuasaan  dalam  sistem pemerintahan  republik  Indonesia  secara  implisit  menerapkan  pembagaian  kekuasaan
35 Udiyo Basuki, Jurnal STRUKTUR LEMBAGA YUDIKATIF: Telaah atas Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, h. 71-72.
36 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , h. 360-361.
UUD 1945 PRESIDEN DPR MA BPK MK LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF EKSAMINATIF TRIAS POLITIKA (MONTESQUIEU) MPR DPD

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
berdasarkan konsep  Trias  Politika Montesquieu di  mana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, namun selain dari 3 (tiga)  fungsi  tersebut,  masih  di  bagi  lagi  ke  dalam  Kekuasaan  Eksaminatif.  Sehingga dapat dikatakan penerapan konsep Trias Politika dalam sistem pemerintahan MPR, DPR, DPD,  MA,  MK,  BPK,  UUD  1945  Legislatif,  Eksekutif,  Yudikatif,  Eksaminatif,  Trias Politca  (Montesquieu)  republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945 setelah amandemen masih tidak absolut. 37

## Tinjauan Fikih Siyāsah terhadap Penerapan Trias Politika di Indonesia
Sebagai agama yang sempurna, Islam mencakup semua hal yang berkaitan dengan manusia dan juga berkaitan dengan Tuhannya manusia, serta dengan alam semesta. Tak kurang satupun yang luput dari Islam, termasuk daripadanya adalah masalah politik (fikih siyāsah ) yang diulas secara rinci dan jelas, baik dalam sistem kepemerintahan maupun pada hukum ketatanegaraan, dan segala hal yang berkaitan dengannya.
Dalam  sistem  politik  Islam,  juga  terdapat  pembagian  kekuasaan  seperti  pada konsep  trias  politika.  Meskipun  pada  masa  Rasulullah  saw.  pembagian  kekuasaannya lebih mengacu pada fungsi, yang didasarkan pada konstitusi pemerintahan Islam Q.S. al- Nisa/4: 58-59,
ِب ْاوُمُكَۡتَ نَأ ِساَّنلٱ َ ۡيَۡب مُتۡمَكَح اَذِإَو اَهِلۡهَأ ََٰٰٓلِإ  ِتََٰنََٰمَ ۡلۡٱ ْاوُّدَؤُ ت نَأ ۡمُكُرُمَۡيَ ََّللَّٱ َّنِإ مُكُظِعَي اَّمِعِن ََّللَّٱ َّنِإ ِِۚلۡدَعۡلٱ
ايرِصَب اََۢعيَِسَ َناَك ََّللَّٱ َّنِإ ٓۗ ٰٓۦِهِب (58)
نِإَف ۡۖۡمُكنِم ِرۡمَ ۡلۡٱ  ِلِْوُأَو َلوُسَّرلٱ ْاوُعيِطَأَو ََّللَّٱ ْاوُعيِطَأ ْآٰوُ نَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ يَأيآ َكِلََٰذ  ِِۚرِخٰٓ ۡلۡٱ ِمۡوَ يۡلٱَو َِّللَّٱِب َنوُنِمۡؤُ ت ۡمُتنُك نِإ ِلوُسَّرلٱَو َِّللَّٱ َلِإ ُهوُّدُرَ ف ءۡيَش  ِفِ ۡمُتۡعَزََٰنَ ت ُنَسۡحَأَو  ۡيرَخ
الًيِو ۡ َتَ
(59)
Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya  kamu  menetapkan  dengan  dalil.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 38
Adapun  setelah  Rasulullah  saw.  wafat  dan  estafet  pemerintahan  Islampun dilanjutkan oleh khulafā’ al-rāsyidῑn dan para khalifah setelahnya. Pada masa khulafā’ al-rāsyidῑn kekuasaan  eksekutif  dipegang  oleh  seorang  khalifah,  kekuasaan  legislatif dipegang oleh Majelis Syurā’ dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Qāḍi atau hakim. Pada  masa  itu,  khalifah  (eksekutif)  pertama  dalam  negara  Islam  adalah  Abu  Bakar  ra. Sedangkan Majelis  Syurā’ (legislatif)  berisi  tokoh-tokoh  kaum  Anshar  dan  Muhajirin. Kemudian, pada masa khalifah kedua, yaitu Umar Bin Khattab ra. pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diperinci lewat undang-undang. Pada masa ini juga,  Umar  Bin  Khattab  ra.  membuat  suatu  undang-undang  yang  memisahkan  antara kekuasaan  eksekutif  dengan  yudikatif,  dengan  tujuan  para Qāḍi sebagai  pemegang
37 Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, h. 336-337.
38 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 87.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kekuasaan yudikatif dalam memutuskan perkara harus bebas dari pengaruh eksekutif. 39 Hal ini sejalan dengan kedudukan badan kehakiman yang dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal  24  yang  berbunyi;  Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 40
Setelah  masa  itu,  politik  Islampun  berkembang  dengan  mulai  melakukan pemisahan kekuasaan secara kelembagaan yang mirip dengan konsep trias politika yaitu al-Sulţah al-Tasyrῑ’iyyah, al-Sulţah al-Tanfῑżiyyah, dan a l-Sulţah al-Qaḍā’iyyah . 41
Sementara di Indonesia, konsep trias politika telah digunakan sejak pertama kali negara  ini  dibentuk,  hanya  saja  penerapan  konsep  tersebut  tidak  dinyatakan  secara eksplisit. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Bertolak  pada  sistem  pemerintahan  Indonesia  yang  presidensial,  maka  kabinet  tidak bertanggungjawab  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  masa  jabatannya. Sebaliknya, Presiden juga tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden sebagai penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan menjadi mandatarisnya. Para menteri tidak dibenarkan menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, pada garis besarnya, ciri- ciri trias politika dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 42
Meskipun pada perkembangannya, sistem penyelenggaraan konsep trias politika di Indonesia sering mengalami perubahan. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 yang telah beberapa  kali  diamandemen.  Namun,  setiap  kali  ada  perubahan  sistem,  konsep  trias politika tidak pernah dihilangkan dari konstitusi dasar di Indonesia.
Dari  semua  penjabaran  di  atas,  maka  dapat  ditarik  satu  benang  merah  bahwa konsep pembagian kekuasaan dalam UUD 1945 yang diterapkan sejak dahulu hingga hari ini  di  Indonesia,  dibenarkan  oleh  fikih siyāsah. Sebab  dalam  Islam  juga  menerapkan konsep  yang  sama.  Yakni  pembagian  kekuasaan  menjadi  tiga  kekuasaan  inti  yang mengatur  jalannya  estafet  pemerintahan  sebuah  negara  agar  dapat  meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan dari para pejabat tinggi negara.

## KESIMPULAN
Bertolak dari pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Konsep  fikih siyāsah adalah  membentuk  suatu  sistem  politik  pemerintahan  dalam sebuah daulah yang berlandaskan pada syariat Islam dengan komponen yang lengkap dan tersistematis demi tercapainya tujuan-tujuan syariat, sehingga setiap aturan dan kebijakan dalam etika fikih siyāsah, tidak dapat dibenarkan jika bertentangan dengan dalil syar’ī (Al-Qur’an dan Hadis serta kesepakatan para ulama). Adapun, dalil yang melatarbelakangi adanya konsep ini adalah Q.S. al-Ahzab/33: 36 dan Q.S. al-Nisa/4:
39 Wery Gusmansyah, Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyᾱsah, h. 129.
40 Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, h. 148-149.
41 Nazmuddin , Diktat Fiqih Siyasi Dusturi , h. 23.
42 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , h. 287-288.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
58-59. Objek fikih siyāsah ini tidak hanya fokus pada aturan dan ketentuan politik saja, lebih dalam lagi fikih siyāsah juga secara tidak langsung memperhatikan fungsi rohani dan agama setiap orang yang melibatkan dirinya dalam dunia politik atau para pejabat yang memegang tampuk pemerintahan. Secara prinsip, konsep fikih siyāsah tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Hal ini dikarenakan pondasi utama dari konsep ini adalah nash yang pasti kebenarannya dan cocok pada setiap elemen waktu.  Adapun  secara  sistem,  konsep  fikih siyāsah menyesuaikan  diri  dengan perkembangan zaman namun tetap konsisten pada jalur syariat Islam.
2. Indonesia dalam sistem pembagian kekuasaan negara, cenderung mengikuti konsep trias  politika  yang  dikemukakan  oleh  Montesquieu  hanya  saja  penerapan  konsep tersebut  tidak  dinyatakan  secara  eksplisit.  Karena  konsep  di  Indonesia,  lembaga eksekutif  (Presiden)  dapat  mengusulkan  rancangan  Undang-Undang  kepada  DPR, yang  mana  hal  ini  tidak  dianjurkan  oleh  Montesquieu.  Selain  itu,  terdapat  pula penambahan  lembaga  baru  yaitu  Lembaga  Eksaminatif  (BPK)  yang  merupakan pembagian  kekuasaan  baru  pada  konsep  trias  politika  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah Indonesia. Konsep trias politika di Indonesia sangatlah kental, kekuasaan legislatif  dijalankan  oleh  Presiden  dan  DPR,  kekuasaan  eksekutif  dijalankan  oleh Presiden  dibantu  oleh  menteri-menteri,  sedangkan  kekuasaan  yudikatif  dijalankan oleh  MA  dan  badan  kehakiman  lainnya.  Meskipun  UUD  1945  telah  beberapa  kali diamandemen, konsep trias politika tidak pernah sekalipun dihilangkan dari sistem pemerintahan Indonesia.
3. Penerapan trias politika di Indonesia, yang dituang dalam UUD 1945 dibenarkan oleh fikih siyāsah. Karena konsep yang sama, diterapkan pula oleh politik Islam. Sistem trias politika dalam UUD 1945 dan fikih siyāsah memiliki perbedaan dan persamaan. Sehingga  persamaan  itulah  yang  mendasari  pernyataan  bahwa  jika  ditinjau  dari kacamata fikih siyāsah, implementasi trias politika di Indonesia secara prinsip adalah sebuah keharusan, demi menjaga maslahat umat atau rakyat yang bernaung di bawah pemerintahan  Indonesia.  Adapun  mengenai  landasan  dan  teknis  penyelenggaraan konsep trias politika di Indonesia dari kacamata fikih siyāsah, tidak bisa serta merta dihukumi  salah,  karena  pada  hakikatnya  Indonesia  sejak  awal  dibentuk  bukanlah negara yang berlandaskan pada hukum Islam. Sehingga baik dari konstitusi maupun percabangan  dan  implementasinya  tidak  berdasarkan  hukum  Islam,  tetapi mengandung nilai-nilai Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari , BAB: Maa Dzukira ‘an Bani Israil, no. 3455, Muslim, Shahih  Muslim, BAB: Wujūb  al-Wafa’  bi  Bai’at  al-Khulafā’  al-Awwal  fa  al- Awwal, no. 1841.
al-Mawardi, ‘Alî bin Muhammad. al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dῑniyyah t.Cet; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah , 2006. Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih. Syarah Arba’in an-Nawawiyah t.Cet; t.t: Dāruṡ Ṡaraya , t.th. al-Zabidi,  Muhammad  Murtaḍa. Tāj  al-Arus  min  Jawāhir  al-Qāmūs,  Tahqῑq .  Cet.  I;
Beirut, Ihya al-Turaśal-Arabi, 1390 H. al-Zuhayli, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmῑ  wa Adillatuh . t.Cet; Damaskus: Dār al-Fikr , 2004.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 440-458 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Angel Jeane d’arc Sofia Mamahit, Jurnal Pergeseran Kekuasaan Legislatif Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945, h. 91.
Basuki,  Udiyo.  Jurnal  STRUKTUR  LEMBAGA  YUDIKATIF:  Telaah  atas  Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, h. 68.
Budiardjo,  Miriam. Dasar-dasar  Ilmu  Politik .  Cet.  II;  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2008.
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
Gusmansyah, Wery. Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyāsah, Cet. I; Bengkulu: Al- Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2017.
Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
J.C.T. Simorangkir dan B. Mang Reng Say, Tentang dan Sekitar UUD 1945, Jambatan, Jakarta, 1982.
Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016 Kaelan, Metode  Penelitian  Agama  Kualitatif  Interdisipliner. t.  Cet;  Yogyakarta: Paradigma, 2010.
Khair,  Abul.  Relasi  Tauhid  dan  Politik  Perspektif al-Siyāsah  al-Syar’iyyah (Studi Masyarakat Kabupatan Bone) 2020.
Kusnardi,  Moh.  dan  R.  Saragih. Susunan  Pembagian  Kekuasaan  Menurut  Sistem Undang-undang Dasar 1945, t. Cet.; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994. La Samsu, al-Sulṭah al-Tasyrῑ’iyyah, al-Sulṭah al-Tanfῑẓiyyah, al-Sulṭah al-Qaḍā’iyyah,
Jurnal Vol. XIII, No. 1, Juni 2017.
Marzuki, Memilih Pemimpin yang Benar Perspektif Islam, t. Cet: Artikel PDF, t.th. Mujar, Ibnu dan Zada Khamami Fikih Siyasah. t. Cet; Jakarta: Erlangga, 2008. Nazmuddin .  Diktat  Fiqih  Siyasi  Dusturi. t.Cet.;  Serang:  Fak.  Syari’ah  IAIN  Sunan Gunung Djati, 1983.
Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia . Cet. 10; Jakarta: 2012.
Taimah, Sabir. Dirāsatu Fῑ Niḍāmih Islām, t. Cet; Beirut: Dār Al-‘Ājil , t.th.