## Sustainable Development Strategy For Water Tourism Park Conservation Area
In North Minahasa Regency
(Strategi Pengembangan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Kabupaten Minahasa Utara)
Junio Marzuki Pratama Mokoginta 1 , Carolus Paulus Paruntu* 2 , Ping Astony Angmalisang 2 , Rizald Max Rompas 2 , Stenly Wullur 2 , Arie Rondonuwu 2 .
1 Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115 Sulawesi Utara, Indonesia
2 Staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115 Sulawesi Utara, Indonesia
*Corresponding author: carolusparuntu@unsrat.ac.id
Manuscript received: 4 Feb 2023. Revision accepted: 4 May 2023.

## Abstract
The Government of Indonesia has targeted 32.5 million hectares of marine conservation areas or 10%  of  the  total  area  of  Indonesian  waters  in  2030.  The  location  of  the  Water  Tourism  Park Conservation  Area  of  North  Minahasa  Regency  has  been  reserved  by  the  North  Sulawesi Provincial  Government  through  Governor  Decree  Number  407  of  2018  covering  an  area  of 25,838.91 hectares.  The purpose of this research is to formulate a strategy for the sustainable development  of  the  Water  Tourism  Park  Conservation  Area  in  North  Minahasa  Regency.  This research was conducted for 6 months starting from June - December 2022. The method used in this research is a descriptive research method with survey techniques, namely by collecting data through interviews with relevant stakeholders as respondents. The results of this study obtained 10  (ten)  priority  strategies  for  the  sustainable  development  of  the  Water  Tourism  Park Conservation  Area  in  North  Minahasa  Regency  which  will  be  recommended  to  the  local government, in this case, the Marine and Fisheries Office of North Sulawesi Province and related stakeholders as suggestions and materials that can be proposed in the context of making public policy in the field of marine and fisheries.
Keywords: Conservation; North Minahasa; Sustainable Development; Strategy; Water Tourism Park

## Abstrak
Pemerintah Indonesia telah menargetkan 32,5 juta hektar kawasan konservasi perairan atau 10%  dari  luas  perairan  Indonesia  pada  tahun  2030.    Lokasi  Kawasan  Konservasi  Taman Wisata  Perairan  Kabupaten  Minahasa  Utara  telah  dicadangkan  oleh  Pemerintah  Provinsi Sulawesi Utara melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 407 Tahun 2018 seluas 25.838,91 hektar.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  merumuskan  strategi  pengembangan  berkelanjutan Kawasan  Konservasi  Taman  Wisata  Perairan  di  Kabupaten  Minahasa  Utara.    Penelitian  ini dilakukan selama 6 bulan dimulai dari Juni - Desember 2022.  Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan  teknik  survey,  yaitu  dengan  cara pengumpulan data melalui wawancara dengan para stakeholders terkait sebagai responden. Hasil  dari  penelitian  ini  didapatkan  10  (sepuluh)  strategi  prioritas  untuk  pengembangan berkelanjutan  Kawasan  Konservasi  Taman  Wisata  Perairan  di  Kabupaten  Minahasa  Utara yang  akan  direkomendasikan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  beserta stakeholders terkait  sebagai  saran  dan bahan  yang  dapat dipertimbangkan  dalam  rangka  pembuatan  kebijakan  publik  pada  bidang kelautan dan perikanan.
Kata  kunci: Konservasi;  Minahasa  Utara;  Pengembangan  Berkelanjutan;  Strategi;  Taman Wisata Perairan

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki wilayah laut yang sangat luas dan juga  menjadi  negara  dengan  garis  pantai sepanjang 95.181 km dan merupakan garis pantai  terpanjang  kedua  di  dunia  setelah Kanada, dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi, antara lain terdiri dari 3 juta km 2 merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan 2,8 juta km 2 merupakan luas landas kontinen (KKP RI, 2019).  Dengan luasnya wilayah laut yang ada,  Indonesia  memiliki  potensi  kelautan dan  perikanan  yang  sangat  besar  seperti luasan  terumbu  karang  sebesar  2,5  juta hektar  (10%  dari  total  luasan  terumbu karang  di  dunia),  luasan  padang  lamun sebesar  142.771  hektar,  luasan  hutan mangrove sebesar 3.364.076 hektar (dengan kondisi tutupan mangrove kategori lebat  sebesar  93%),  dan  potensi  produksi perikanan  tangkap  di  Laut  Indonesia berdasarkan  pada  komoditi  tahun  2013- 2015  semakin  meningkat,  meliputi  ikan tuna,  cakalang,  tongkol,  dan  ikan  lainnya, serta udang dan krustasea (Koeshendrajana dkk. ,  2014;  Hadi dkk., 2018; Sjafrie dkk., 2018; KKP RI, 2021). Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi  alam.    Berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, konservasi  sumber  daya  alam  adalah pengelolaan  sumber  daya  alam  yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya  dengan  tetap  memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya (Christanto, 2015).      kawasan  konservasi  perairan (KKP)  adalah  kawasan  perairan  yang dilindungi,  dikelola  dengan  sistem  zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya  ikan  dan  lingkungannya secara  berkelanjutan.    Oleh  karena  itu, upaya-upaya  untuk  memfasilitasi  sarana pemanfaatan biota perairan yang berkelanjutan  di  suatu  zona  perikanan berkelanjutan dalam KKP merupakan suatu keharusan (Febriani dan Hafsar, 2020).
Menurut  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  RI  (2020)  bahwa  Pemerintah
Indonesia  telah  menargetkan  32,5  juta hektar  KKP  atau  10%  dari  luas  perairan Indonesia  pada  tahun  2030.    Salah  satu alat  pengelolaan  sumber  daya  pesisir  dan laut yang efektif adalah dengan mengembangkan KKP, yaitu
mengalokasikan  sebagian  wilayah  pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembangbiak dengan baik.
Dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan  tempat  perlindungan  bagi sumber daya ikan, maka akan mendukung kegiatan perikanan dan pariwisata berkelanjutan,  serta  memulihkan  kondisi habitat  pesisir  yang  terdegradasi  (Finaka,
2018). Kabupaten Minahasa Utara
merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dengan luas wilayah sekitar 1.059,24 km 2 dengan panjang garis pantai 292,20  km 2 ,  yang  terbagi  menjadi  10 kecamatan,  dimana  4  kecamatan  memiliki wilayah  pesisir  (Kema,  Likupang  Timur, Likupang  Barat,  Wori),  sedangkan  6 kecamatan  lainnya  tidak  memiliki  wilayah pesisir.    Dalam  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 menetapkan  Likupang  Timur  sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang Zona  Pariwisata  mencakup  luas  197,4 hektar dengan pertimbangan bahwa kawasan ini bersifat strategis bagi pengembangan  ekonomi  nasional,  karena memiliki orientasi geografis wilayah berdekatan  dengan  Bandara  Internasional
Sam Ratulangi dan
Pelabuhan
Internasional ( Hub Port ) Bitung, disamping itu  memiliki  keunggulan  geostrategis  pada sektor  pariwisata  dengan  tema  resor  dan wisata  budaya  (Dewan  Nasional  KEK  RI, 2021).
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi,  Pasal  6  menjelaskan  KKP terdiri  atas  Taman  Pesisir,  Taman  Pualu Kecil,  Taman  Nasional  Perairan,  Taman Wisata  Perairan,  Suaka  Pesisir,  Suaka Pulau  Kacil,  Suaka  Alam  Perairan,  Suaka Perairan, dan Kawasan Konservasi
Maritim.    Wilayah  pesisir  Kabupaten Minahasa  Utara  memiliki  kategori  sebagai Taman  Wisata  Perairan  dengan  kriteria yang dimilikinya, antara lain keanekaragaman hayati perairan (terumbu karang  dengan  luas  5.468,29  Ha,  padang lamun  dengan  luas  5.962  Ha,  dan mangrove  dengan  luas  4.707,87  Ha) dengan kondisi ekologi yang baik, keunikan fenomena  alam  dan/atau  kearifan  lokal yang alami, dan berdaya tarik tinggi, serta memiliki  potensi  ekowisata  bahari  (objek wisata,  lokasi  penyelaman,  jenis  biota dilindungi,  infrastruktur  pendukung  wisata, potensi  pendukung  wisata  dari  segi  sosial ekonomi  dan  budaya)  yang  berpeluang besar  untuk  menunjang  pengembangan pariwisata alam perairan yang berkelanjutan. Lokasi Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan (KKTWP) Kabupaten Minahasa Utara telah dicadangkan  oleh  Pemerintah  Provinsi
Sulawesi  Utara  melalui  Surat  Keputusan
Gubernur  Nomor  407  Tahun  2018  seluas 25.838,91 hektar (Anonimous, 2018).
Dalam rangka penetapan dan pengembangan KKTWP Kabupaten
Minahasa  Utara,  maka  diperlukan  kajian- kajian  akademisi  dalam  bentuk  naskah akademik  sebagai  rekomendasi  teknis untuk diberikan kepada pemerintah sebagai  pembuat  kebijakan.    Tujuan penelitian  ini  untuk  merumuskan  strategi pengembangan berkelanjutan KKTWP Kabupaten Minahasa Utara sebagai rekomendasi  kepada  pemerintah  selaku pembuat kebijakan.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  KKTWP Kabupaten Minahasa Utara, yaitu perairan Likupang Timur, Likupang Barat dan Wori. Peta  lokasi  penelitian  dapat  dilihat  pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian (Anonimous, 2018) .
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian deskriptif  dengan  teknik  survey,  yaitu dengan  cara  pengumpulan  data  melalui wawancara  dengan  para stakeholders terkait sebagai responden.  Mereka adalah para kepala/ketua instansi/ kantor/ lembaga/ kelompok atau para perwakilannya,  dengan  harapan  bahwa
data  yang  diberikan  atau  diperoleh  yaitu data  resmi  dari  instansi/  kantor/  lembaga/ kelompok.    Tujuan  penelitian  deskriptif adalah  untuk  membuat  deskripsi  secara sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai fakta-fakta  pada  suatu  objek  dan  wilayah penelitian  yang  fokus  pada  KKTWP Kabupaten  Minahasa  Utara  (Suryabrata, 1983).    Data  SWOT  ( strength , weakness ,
opportunity , threat ) didapatkan dari pengumpulan  data  primer  dan  sekunder. Data  primer  adalah  data  asli  yang dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti  untuk menjawab masalah penelitiannya (Suntoyo,  2013).      Data  sekunder  adalah data  yang  bersumber  dari  dokumen- dokumen  atau  catatan  yang  ada  pada instansi  terkait  dan  dari  sumber  lainnya (Suntoyo,  2013).      Data  primer  dalam penelitian ini terdiri dari data yang diperoleh melalui  wawancara  langsung  dengan menggunakan  kuesioner  yang  ditujukan kepada para pemangku kepentingan sebagai  narasumber/  responden,  seperti Pemerintah  Desa/Tokoh  Masyarakat  di daerah kawasan konservasi, LSM ( Wildlife Conservation Society /WCS dan YAPEKA), DKPD  Provinsi  Sulawesi  Utara  dan Kabupaten  Minahasa  Utara,  BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, BAKAMLA pangkalan Desa Serei, Pemilik Resor, dan Akademisi.  Data sekunder terdiri dari data bioekologi, sosial budaya, ekonomi, infrastruktur,  hukum  dan  kelembagaan dalam  dokumen  resmi  baik  pemerintah maupun swasta atau stakeholders .

## Parameter Lingkungan
Data  parameter  fisika  dan  kimia perairan,  yaitu  suhu,  salinitas,  derajat keasaman (pH), dan oksigen terlarut (DO) diambil dari naskah akademis dengan judul dokumen  identifikasi  dan  inventarisasi calon  kawasan  konservasi  Kabupaten Minahasa  Utara,  yang  diperoleh  dari instansi  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Daerah (DKPD) Prov. Sulut dan stakeholder terkait, seperti WCS
sehubungan  dengan  KKTWP  Kabupaten Minahasa Utara.

## Analisis Data
Dalam rangka pengembangan berkelanjutan  KKTWP  di  kawasan  pesisir Kabupaten  Minahasa  Utara  diperlukan adanya rumusan akademik tentang strategi pengembangan berkelanjutannya oleh pihak  akademisi.    Sehubungan  dengan penelitian ini, dianalisis/dirumuskan strategi  pengembangan  berkelanjutannya berdasarkan  analisis  manajemen  strategi fokus pada perencanaan strategis,
khususnya pada proses untuk memperoleh strategi  prioritas  atau  faktor-faktor  kunci keberhasilan (FKK) dalam rangka pengembangan  berkelanjutan  KKTWP  di Kabupaten Minahasa Utara.  Tahap-tahap analisis/perumusan strategi prioritas mengacu  pada  Rangkuti  (1997)  dan Paruntu & Rumengan (2018), yaitu sebagai berikut:
1. Menetapkan  objek  penelitian,  yaitu KKTWP Kabupaten Minahasa Utara.
2. Menetapkan  Visi,  Misi,  dan  Nilai organisasi.  Dalam penetapan visi, misi, dan nilai organisasi mengacu pada visi, misi, dan nilai yang ada pada organisasi pemerintah  yang  bertanggungjawab, seperti DKPD Prov. Sulut.
3. Analisis lingkungan strategis. Analisis lingkungan strategis dilakukan melalui pencermatan lingkungan internal (PLI), yaitu kekuatan dan kelemahan dalam lingkup organisasi pengelola  (DKPD  Prov.  Sulut),  seperti organisasi, sumber daya alam, pembiayaan,  efektifitas  dan  efisiensi, sarana  dan  prasarana,  dan  lain-lain  yang memiliki  pengaruh  terhadap  pembuatan kebijakan/keputusan organisasi, sedangkan pencermatan lingkungan eksternal  (PLE),  yaitu  peluang  dan ancaman  yang  berasal  dari  lingkungan  di luar organisasi pengelola, seperti pengaruh perkembangan  sosial  budaya,  ekonomi, infrastruktur,  hukum  dan  kelembagaan, teknologi  dan  lain-lain  yang  memiliki pengaruh  terhadap  kebijakan/keputusan organisasi.    PLI  dan  PLE  dikenal  juga dengan istilah SWOT.
4. Analisis kesimpulan akhir faktor internal (KAFI)  dan  analisis  kesimpulan  akhir faktor eksternal (KAFE).
Analisis  KAFI  dan  KAFE  dilakukan untuk  memperoleh  faktor-faktor  utama lingkungan strategis yang sangat berpengaruh
pada pengembangan berkelanjutan KKTWP Kabupaten
Minahasa  Utara.    Tabel  KAFI  dan  KAFE berisikan pernyataan-pernyataan baik faktor  internal  maupun  faktor  eksternal. “Bobot”  masing-masing  faktor,  yaitu didasarkan  pada  dampak  yang  mungkin
ditimbulkannya pada keberhasilan organisasi atau instansi pengelola (pemerintah).      Selanjutnya  “nilai”  bobot baik  dari  faktor  internal  maupun  faktor eksternal,  masing-masing  berjumlah  100. Nilai-nilai bobot ini mengartikan bahwa nilai yang  mendekati  angka  100  memiliki  nilai bobot semakin tinggi, sedangkan nilai yang mendekati angka 0 memiliki bobot semakin rendah.    Penilaian  bobot  dalam  penelitian ini didapat dari penilaian ahli atau penilaian profesional  dari  para  ahli/  pimpinan stakeholders sebagai  responden  melalui focus  group  discussion (FGD).    Teknik penentuan nilai bobot, yaitu pada dasarnya bobot  masing-masing  faktor  baik  dalam faktor  internal  maupun  faktor  eksternal dianggap mempunyai pengaruh yang sama terhadap  keberhasilan  organisasi.  Apabila faktor tersebut lebih berpengaruh terhadap faktor yang lain, maka bobotnya akan lebih tinggi  dari  faktor  yang  lain,  sebaliknya apabila faktor tersebut kurang berpengaruh terhadap  faktor  yang  lain,  maka  bobotnya akan  lebih  rendah  terhadap  faktor  yang lain.    “Rating”  dari  setiap faktor mulai  dari nilai  4  (sangat  menonjol)  sampai  nilai  1 (paling tidak menonjol) berdasarkan respon organisasi terhadap faktor tersebut.  “Skor” diperoleh  dari  perkalian  bobot  dengan rating.    Kesimpulan  yang  didapat  dengan memberikan urutan prioritas pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.
5. Matriks analisis SWOT.
Matriks analisis SWOT merupakan penentuan  asumsi-asumsi  strategi  dalam pengembangan berkelanjutan KKTWP
Kabupaten Minahasa
Utara, yang berpedoman  pada  Rangkuti  (1997)  dan Paruntu & Rumenagan (2018).
6. Penetapan  FKK  dengan  melakukan analisis dan pilihan strategi.
FKK  merupakan  strategi  utama/prioritas dalam pengembangan berkelanjutan KKTWP Kabupaten Minahasa Utara.
Keterangannya sebagai berikut :
a.  Menetapkan  nilai  keterkaitan  antara masing-masing  asumsi  strategi  yang ada  dalam  strategi  SO  ( strength-
opportunity ),  ST  ( strength-threat ),  WO ( weakness-opportunity ), dan WT ( weakness-threat )  dengan  visi,  misi, dan  nilai  organisasi.  Nilai  keterkaitan sebagai  berikut:  1  =  tidak  terkait,  2  = cukup terkait, 3 = terkait, dan 4 = sangat terkait.
b.  Mengurutkan  strategi  prioritas  atau FKK  dengan jumlah  berkisar  antara  4- 7.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Visi dan Misi
Visi dari Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024  adalah  sebagai  berikut:  Visi yaitu  “Terwujudnya  Indonesia  Maju  yang Berdaulat,  Mandiri,  dan  Berkepribadian, Berlandaskan
Gotong Royong”. Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (KKP)  adalah  organisasi  kementerian dalam
Pemerintah Indonesia yang membantu Presiden dan Wakil Presiden di bidang  kelautan  dan  perikanan.    Visi  dan misi KKP Tahun 2020-2024 yang merupakan turunan dari Visi Presiden dan Wakil  Presiden, yaitu  “Terwujudnya Masyarakat  Kelautan  dan  Perikanan  yang sejahterah dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  yang  Berkelanjutan”  untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang
Berdaulat,  Mandiri,  dan  Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.
Sedangkan  misi  dari  KKP  Tahun  2020- 2024 untuk menjalankan Misi Presiden dan Wakil Presiden merujuk pada tugas, fungsi dan  wewenang  yang  telah  dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut:
1.  Peningkatan kualitas manusia
Indonesia  melalui  peningkatan  daya saing SDM kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2.  Struktur ekonomi yang produktif, mandiri  dan  berdaya  saing  melalui peningkatan  kontribusi  ekonomi  sektor kelautan  dan  perikanan  terhadap perekonomian nasional;
3.  Mencapai  lingkungan  hidup  yang berkelanjutan melalui peningkatan
kelestarian  sumber  daya  kelautan  dan perikanan;
4.  Pengelolaan pemerintahan yang
bersih,  efektif  dan  terpercaya  melalui peningkatan  tata  kelola  pemerintahan di KKP (Anonimous, 2021).
Visi pembangunan Provinsi Sulawesi  Utara  Tahun  2021-2026  adalah implementasi dari Visi Gubernur dan Wakil
Gubernur  Sulawesi  Utara  periode  2021- 2016  yaitu:  “Sulawesi  Utara  Maju  dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”.  Visi 2021-2026 ini  berpedoman  pada  Visi  Nasional  dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN),  yang  di dalamnya berisikan Visi dan Misi Presiden dan  Wakil  Presiden.    Dalam  rangka mewujudkan  Visi  pembangunan  daerah Sulawesi  Utara  Tahun  2021-2026,  maka telah  dirumuskan  Misi  Pembangunan Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut:
Misi 1:  Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara;
Misi 2: Penguatan ekonomi yang bertumpu pada  industri  pertanian,  perikanan, pariwisata dan jasa;
Misi 3:  Pembangunan  infrastruktur  dan
perluasan konektivitas;
Misi 4:  Pembangunan daerah yang
berkelanjutan;
Misi 5:  Pemerintahan yang baik dan bersih didukung  oleh  sinergitas  antar daerah (Perda Sulut No. 4, 2021).
Berdasarkan Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  Provinsi  Sulawesi  Utara  Tahun 2021-2026 tentang pemaparan Misi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 –2026, yang  berkaitan  dengan  kelautan  dan perikanan adalah Misi ke-2, yaitu “Penguatan  Ekonomi  yang  bertumpuh pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa”.  Sebagai organisasi yang  membantu  Gubernur  dan  Wakil Gubernur, dan merujuk pada tugas, fungsi dan  wewenang  yang  dimandatkan  oleh
Peraturan  Daerah  kepada  Dinas  Kelautan dan
Perikanan, maka Tujuan
Pembangunan  Kelautan  dan  Perikanan Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  sebagai turunan dari Visi Gubernur/Wakil Gubernur SULUT  adalah:  “Memperkuat  ketahanan
Ekonomi dengan meningkatkan pembangunan  Kelautan  dan  Perikanan yang mandiri dengan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan” (Anonimous, 2021).

## Nilai-nilai organisasi
1.  Akuntabilitas
Pembuat  kebijakan  dalam  pemerintahan bertanggung  jawab  kepada  publik  dan lembaga-lembaga stakeholders.
2.  Taat Hukum
Pelaksanaan hukum yang adil dan terbuka tanpa  diskriminasi  terutama  hukum  yang berlaku  untuk  perlindungan  hak  asasi manusia.
3.  Keterbukaan
Dibangun atas kebebasan dalam mengakses  informasi,  serta  informasi mengenai  proses  pengambilan  keputusan serta pelaksanaan kerja lembaga-lembaga yang dapat diterima oleh yang membutuhkan.

## Analisis Lingkungan Strategi
DKPD Prov. Sulut merupakan
Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab  dalam  pembangunan kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, seperti pengelolaan sumber  daya  wilayah  pesisir  secara berkelanjutan,  seperti  3  (tiga)  ekosistem utama  perairan  (terumbu  karang,  lamun, dan mangrove). Dalam rangka pengembangan  sumber  daya  ekosistem utama  perairan  ini  secara  berkelanjutan, diperlukan  suatu  rumusan  strategi  yang tepat  dan  benar  yang  didasarkan  pada suatu  analisis  lingkungan  strategi  untuk mengetahui  kekuatan  dan  kelemahan internal  organisasi  yang  disebut  juga  PLI, dan  untuk  memahami  peluang  dan tantangan eksternal organisasi yang disebut PLE (Paruntu & Rumengan, 2018). PLI dan PLE dapat dilihat pada Tabel 1.

## KAFI dan KAFE
Hasil KAFI dan KAFE dapat dilihat pada Tabel 2.
Setelah  KAFI  dan  KAFE  di  atas,
selanjutnya  adalah  menentukan  asumsi- asumsi  strategi  dalam  matriks  analisis
SWOT (Tabel 3), kemudian akan dilanjutkan dengan menetapkan FKK.
Dalam  rangka  mencapai  FKK,  maka ditetapkan  urutan  pilihan  asumsi  strategi melalui analisis pilihan strategi (Lihat Tabel 4).
Tabel 1. Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal (PLI & PLE)
Kekuatan (Strenghs)
Kelemahan (Weakness)
P L I

## Kekuatan:
1. KKTWP  Kabupaten  Minahasa  Utara  (Kab. Minut)  memiliki  3  (tiga)  ekosistem  utama wilayah  pesisir,  yaitu  ekosistem  terumbu karang  (luas  5.468,29  Ha),  ekosistem padang  lamun  (luas  5.962  Ha),  dan ekosistem  mangrove  (luas  4.707,87  Ha) dengan  kondisi  ekologi  yang  baik  dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pengembangan  ekowisata  bahari  berbasis konservasi,  khususnya  di  daerah  Wori, Likupang  Barat,  dan  Likupang  Timur (Anonimous, 2021). 2. Adanya  peraturan  pemerintah  yang  terkait dengan  KKTWP  Kab.  Minut  seperti  Perda No.  1/2017  Tentang  RZ-WP3K  Prov.  Sulut, KEPGUB  SULUT  No.  407/2018  tentang Pencadangan  KKPD  Kab.  Minut,  dan Renstra  DKPD  Prov.  SULUT  Tahun  2021- 2026 tentang pengelolaan ruang laut sampai dengan  12  mil  di  luar  minyak  dan  gas  bumi untuk kawasan konservasi perairan. 3. Adanya  potensi  unggulan  pariwisata  yang eksisting  di  KKTWP  Kab.  Minut  yang  terdiri dari:  1)  Objek  wisata  sebanyak  16  lokasi, yaitu wisata alam (10), wisata budaya (1) dan resort (5) yang tersebar di Kecamatan Wori, Likupang  Barat,  Likupang  Timur  dan Likupang  Selatan;  2)  Lokasi  penyelaman  di Pulau  Bangka,  Gangga,  Lihaga,  Talise, Pulisan  dan  Bahoi;  3)  Jenis  biota  dilindungi seperti  ikan  purba  Coelacanth,  Napoleon, Hiu, Lumba-lumba, Paus, Dugong, Penyu; 4) Infrastruktur penunjang wisata seperti mercu suar,  rumah  penginapan,  transportasi  laut, dan pelabuhan; 5) Potensi pendukung wisata dari segi sosial ekonomi dan budaya, seperti kerajinan  tangan  anyaman  bambu,  rotan, kesenian  pato-pato,  upacara  adat  tulude, masamper,  keamanan  desa  yang  terjamin dan  masyarakat  yang  ramah  (Anonimous, 2018). 4. Adanya  potensi  perikanan  tangkap  dan budidaya  di  KKTWP  Kab.  Minut,  seperti kepiting,  teripang,  udang,  cumi-cumi,  bulu babi, ikan tuna, cakalang, kerapu, malalugis, tongkol, mutiara dan rumput laut (Anonimous, 2018). 5. DKPD Prov. Sulut memiliki struktur kepemimpinan  yang berlatar belakang
Kelemahan:
1.  Belum berfungsinya kelompok masyarakat pengawas  (POKMASWAS)  di  desa-desa  yang ada di Kecamatan Likupang Timur yang berada di KKTWP  Kab.  Minut  dalam  rangka  pengamanan sumber daya alam perairan yang ada di kawasan konservasi tersebut.
2.  Belum  ada Standard  Operational  Procedure (SOP)  sesuai  dengan  Evaluasi  Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) tentang  KKTWP  Kab.  Minut  yang  ramah lingkungan, seperti: SOP Sosialisasi dan Pemberdayaan  Masyarakat,  SOP  Pemantauan Terpadu,  SOP  Layanan  terpadu,  SOP  Sosial Ekonomi, SOP Kemitraan, dan SOP lainnya. 3.  Belum adanya sosialisasi zonasi KKPD mengenai KKTWP Kab. Minut. 4.  Belum dibentuknya Unit Pengelola Terpadu (UPT) yang  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan KKTWP Kab. Minut.
5.  Belum lengkapnya proses pentahapan penetapan
KKTWP  Kab.  Minut  yang  harus  dilakukan  oleh Pemerintah Prov. Sulut.
6.  Belum  maksimalnya  program  pengedukasian kepada  masyarakat  pesisir  melalui  bimbingan teknis,  penyuluhan  dan  sosialisasi  mengenai pentingnya keberadaan ekosistem  terumbu karang, lamun, dan mangrove bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir. 7.  Masih terbatasnya program pendanaan, infrastruktur, sarana dan prasarana dari pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  terkait dengan pembangunan KKTWP Kab. Minut.
bidang  kelautan  dan  perikanan  yang memadai,  dimana  sekitar  80%  pejabatnya berpendidikan ilmu kelautan dan perikanan.
Peluang (Opportunities)
Ancaman (Threats) P L E
Peluang:
1.  Adanya  program  dan  kegiatan  dari BAKAMLA  RI  Zona  Maritim  Tengah  di KKTWP Kab. Minut, seperti : - Sosialisasi  Kesehatan  dan  Keamanan
Kerja bagi Masyarakat Maritim
- Perlindungan Lingkungan Laut
- Perlindungan Ikan Dilindungi
- Patroli Penjagaan Wilayah Pesisir.
2.  Adanya  program  dan  kegiatan  dari Non- Government Organization (NGO), Pemerintah Indonesia dan lembaga konservasi dunia, antara lain WCS Sulut di KKTWP Kab. Minut, seperti : - Inisiasi Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) - MPA ( Marine Protected Area ) - Fisheries Sustainable - Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif - Pendampingan Masyarakat untuk Penguatan Sumberdaya Alam - Penyuluhan, Pendampingan dan Sosialisasi mengenai Inisiasi Penyusunan Kawasan Konservasi
- Pendaftaran Kapal Perikanan. Program  CTI-CFF  SULUT  di  kawasan segitiga terumbu karang, seperti : - Management of Seascape
- Fisheries Management
- Marine Protected Area
- Climate Changed
- Threatened Species . Program YAPEKA SULUT di KKTWP Kab. Minut, seperti : - International  Climate  Change  Initiative (ICCI) - Pengelolaan  Perikanan  Gurita  berbasis
Masyarakat
3.  Adanya  KEK  Pariwisata  Likupang  yang memiliki  keunggulan  geostrategis  untuk sektor  pariwisata  dengan  tema  resor ( resort )  dan  wisata  budaya  ( cultural tourism ). 4.  Adanya Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi  dan  Pelabuhan  Internasional (Hub  Port) Bitung  sebagai  infrastruktur pendorong dan penunjang kegiatan pariwisata.

## Ancaman:
1.  Masih  kurangnya  program  dan  kegiatan  dari pemerintah  desa  di  KKTWP  Kab.  Minut  dalam menjaga  3  (tiga)  ekosistem  utama  perairan (terumbu karang, lamun, mangrove).
2.  Kebiasaan  masyarakat  desa  yang  berada  di sekitar KKTWP Kab. Minut dalam hal membuang sampah  di  laut,  dikarenakan  belum  tertatanya sistem  pembuangan  sampah  laut  dan  edukasi masyarakat tentang sampah. 3.  Masih  adanya  kegiatan illegal  fishing (seperti Pukat  Macan,  Bom  Ikan,  Kompresor,  dan Penambangan  Pasir  Pantai)  di  desa  yang berada di sekitar KKTWP Kab. Minut. 4.  Belum  beroperasinya  secara  optimal  sebagian besar resort yang  ada  di  KKTWP  Kab.  Minut, dikarenakan dampak pandemi COVID-19 . 5.  Kapasitas  sumber  daya  manusia  masyarakat pesisir  di  sekitar  KKTWP  Kab.  Minut  terkait dengan  wawasan  dimensi  ekologi,  hukum  dan kelembagaan, serta sosial ekonomi dan budaya berbasis  ekowisata  bahari  belum  memadai (Anonimous, 2018).

## Tabel 2. KAFI dan KAFE
Faktor Internal Bobot Rating SCORE (Bobot x
Rating) PRIORITAS
Kekuatan:
1.  KKTWP Kabupaten Minahasa Utara (Kab. Minut) memiliki
3  ekosistem  utama  wilayah  pesisir,  yaitu  ekosistem terumbu  karang  (luas  5.468,29  Ha),  ekosistem  padang lamun (luas 5.962 ha), ekosistem mangrove (luas 4.707,87
Ha)  dan  ekosistem  pelagik  dengan  kondisi  ekologi  yang baik dan dimanfaatkan untuk meningkatkan
pengembangan  ekowisata  bahari  berbasis  konservasi, khususnya di daerah Wori, Likupang Barat, dan Likupang Timur.
9 4
36
I
2.  Adanya peraturan pemerintah daerah yang terkait dengan KKTWP Kab. Minut seperti Perda No. 1/2017 Tentang RZ- WP3K  Prov.  Sulut,  KEPGUB  SULUT  No.  407/2018 Tentang Pencadangan KKPD Kab. Minut, Renstra DKPD Prov.  SULUT  Tahun  2021-2026  tentang  pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi untuk kawasan konservasi perairan, yang merupakan  penjabaran  dari  PERMEN  KP  No.  31/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
8 3 24
IV
3.  Adanya potensi unggulan wisata bahari yang eksisting di KKTWP  Kab.  Minut  yang  terdiri  dari  1)  Objek  wisata sebanyak 16 lokasi, yaitu wisata alam (10), wisata budaya (1)  dan  resort  (5)  yang  tersebar  di  Kecamatan  Wori, Likupang Barat, Likupang Timur dan Likupang Selatan; 2) Lokasi  penyelaman  di  Pulau  Bangka,  Gangga,  Lihaga, Talise, Pulisan dan Bahoi; 3) Jenis biota dilindungi seperti ikan  purba  Coelacanth,  Napoleon,  Hiu,  Lumba-lumba, Paus,  Dugong,  Penyu;  4)  Infrastruktur  penunjang  wisata seperti mercu suar, rumah penginapan, transportasi laut, dan  pelabuhan;  5)  Potensi  pendukung  wisata  dari  segi sosial  ekonomi  dan  budaya  seperti  kerajinan  tangan anyaman bambu, rotan, kesenian pato-pato, upacara adat tulude,  masamper,  keamanan  desa  yang  terjamin  dan masyarakat yang ramah. 8,5 4 34
II 4.  Adanya potensi perikanan tangkap di KKTWP Kab. Minut seperti  kepiting,  teripang,  udang,  cumi-cumi,  bulu  babi, ikan  tuna,  cakalang,  kerapu,  malalugis,  tongkol,  mutiara serta rumput laut. 8 3 24 V 5.  DKPD  Prov.  Sulut  memiliki  struktur  kepemimpinan  yang berlatar  belakang  bidang  kelautan  dan  perikanan  yang memadai,  dimana sekitar  80%  pejabatnya  berpendidikan ilmu kelautan dan perikanan. 8 4 32 III
Kelemahan :
1.  Belum berfungsinya secara optimal kelompok masyarakat pengawas  (POKMASWAS)  di  desa-desa  yang  ada  di Kecamatan Likupang Timur yang berada di KKTWP Kab. Minut  dalam  rangka  pengelolaan  dan  pengawasan sumber daya alam perairan kawasan konservasi tersebut.
8,5 4 34
III
2.  Belum ada Standard Operational Procedure (SOP) sesuai dengan  Evaluasi  Efektivitas  Pengelolaan  Kawasan Konservasi  (EVIKA)  tentang  KKTWP  Kab.  Minut  yang ramah  lingkungan,  seperti:  SOP  Sosialisasi  dan Pemberdayaan  Masyarakat,  SOP  Pemantauan  Terpadu, SOP  Layanan  terpadu,  SOP  Sosial  Ekonomi,  SOP Kemitraan, dan SOP lainnya.
8 3 24 V
3.  Belum adanya sosialisasi zonasi KKPD mengenai KKTWP Kab. Minut. 7,5 3 22,5 VII 4.  Belum  dibentuknya  Unit  Pengelola  Terpadu  (UPT)  yang bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  KKTWP  Kab. Minut. 8 3 24 VI
5.  Belum  lengkapnya  proses  pentahapan  penetapan KKTWP Kab. Minut yang harus dilakukan oleh Pemerintah
Prov. Sulut. 9,5 4 38 I
6.  Belum  menyeluruhnya  program  pengedukasian  kepada masyarakat  pesisir  (SDM)  melalui  bimbingan  teknis,
9 4
36 II
penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya keberadaan  ekosistem  terumbu  karang,  lamun,  dan mangrove bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir. 7.  Masih  terbatasnya  program  pendanaan , infrastruktur,
sarana dan prasarana dari pemerintah baik pusat maupun daerah terkait dengan pembangunan KKTWP Kab. Minut.
8 4 32 IV 100 FAKTOR EKSTERNAL Bobot Rating
SCORE (Bobot x Rating)
PRIORITAS
Peluang :
1.  Adanya  program  dan  kegiatan  dari  BAKAMLA  RI  Zona Maritim Tengah di KKTWP Kab. Minut, seperti :
- Sosialisasi  Kesehatan  dan  Keamanan  Kerja  bagi Masyarakat Maritim
- Perlindungan Lingkungan Laut - Perlindungan Ikan Dilindungi - Patroli Penjagaan Wilayah Pesisir. 10 3 30 IV 2.  Adanya  program  dan  kegiatan  dari Non-Government Organization (NGO), Pemerintah Indonesia dan lembaga konservasi dunia, antara lain: WCS Sulut di KKTWP Kab. Minut, seperti :
- Inisiasi  Pencadangan  Kawasan  Konservasi  Perairan Daerah (KKPD) - MPA ( Marine Protected Area ) - Fisheries Sustainable - Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif
- Pendampingan Masyarakat untuk Penguatan Sumberdaya Alam
- Penyuluhan,  Pendampingan  dan  Sosialisasi  mengenai Inisiasi Penyusunan Kawasan Konservasi
- Pendaftaran Kapal Perikanan. Program  CTI-CFF  SULUT  di  kawasan  segitiga  terumbu karang, seperti : - Management od Seascape
- Fisheries Management
- Marine Protected Area
- Climate Changed - Threatened Species Program YAPEKA Sulut di KKTWP Kab. Minut, seperti : - International Climate Change Initiative (ICCI) - Pengelolaan Perikanan Gurita berbasis Masyarakat 12 4 48 I 3.  Adanya  KEK  Pariwisata  Likupang  yang  memiliki keunggulan  geostrategis  untuk  sektor  pariwisata  dengan tema  resor  ( resort )  dan  wisata  budaya  (PP  No.  84/  2018 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Likupang).
11,5 4 46 II
4.  Adanya  Bandar  Udara  Internasional  Sam  Ratulangi  dan
Pelabuhan  Internasional (Hub  Port) Bitung  sebagai infrastruktur pendorong dan penunjang kegiatan pariwisata.
11 4 44 III
Ancaman :
1.  Masih  kurangnya  program  dan  kegiatan  dari  pemerintah desa  di  KKTWP  Kab.  Minut  dalam  menjaga  3  (tiga) ekosistem  utama  perairan  (terumbu  karang,  lamun, mangrove). 10,5 4 42 IV
2.  Kebiasaan  masyarakat  desa  yang  berada  di  sekitar
KKTWP  Kab.  Minut  dalam  hal  membuang  sampah  dan limbah rumah tangga di laut, dikarenakan belum tertatanya sistem pembuangan sampah laut dan edukasi masyarakat tentang sampah. 11,5 4 46
II
3.  Masih  adanya  kegiatan illegal  fishing (seperti:  Pukat Macan, Bom Ikan, Racun, Kompresor, dan Penambangan Pasir Pantai) di desa yang berada di sekitar KKTWP Kab.
Minut. 11 4 44 III
4.  Belum  beroperasinya  secara  optimal  sebagian  besar resort yang  ada  di  KKTWP  Kab.  Minut,  dikarenakan dampak pandemi COVID-19. 10,5 3 22 V
5.  Kapasitas  sumber  daya  manusia  masyarakat  pesisir  di sekitar  KKTWP  Kab.  Minut  terkait  dengan  wawasan dimensi  ekologi,  hukum  dan  kelembagaan,  serta  sosial ekonomi  dan  budaya  berbasis  ekowisata  bahari  belum memadai.
12 4 48 I 100 Tabel 3. Matriks analisis SWOT KAFI KAFE KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 1. KKTWP Kab. Minut memiliki 3 ekosistem  utama  wilayah  pesisir,  yaitu ekosistem terumbu karang (luas
5.468,29 Ha), ekosistem padang lamun (luas  5.962  Ha),  ekosistem  mangrove (luas  4.707,87  Ha)  dan  ekosistem pelagik  dengan  kondisi  ekologi  yang baik dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pengembangan ekowisata  bahari  berbasis  konservasi, khususnya  di  daerah  Wori,  Likupang Barat, dan Likupang Timur. 1. Belum lengkapnya  proses pentahapan penetapan  KKTWP  Kab.  Minut  yang harus dilakukan oleh  Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 2. Adanya potensi unggulan wisata bahari yang  eksisting  di  KKTWP  Kab.  Minut yang  terdiri  dari  1)  Objek  wisata sebanyak  16  lokasi,  yaitu  wisata  alam (10),  wisata  budaya  (1)  dan  resort  (5) yang  tersebar  di  Kecamatan  Wori, Likupang  Barat,  Likupang  Timur  dan Likupang Selatan; 2) Lokasi penyelaman di Pulau Bangka, Gangga, Lihaga,  Talise,  Pulisan  dan  Bahoi;  3) Jenis biota dilindungi, seperti ikan purba Coelacanth,  Napoleon,  Hiu,  Lumba- lumba,  Paus,  Dugong,  Penyu;  4) Infrastruktur  penunjang  wisata  seperti mercu suar, rumah penginapan,
transportasi  laut,  dan  pelabuhan;  5) Potensi  pendukung  wisata  dari  segi sosial  ekonomi  dan  budaya,  seperti kerajinan  tangan  anyaman  bambu, rotan, kesenian pato-pato, upacara adat tulude,  masamper,  keamanan  desa yang  terjamin  dan  masyarakat  yang ramah. 2. Belum menyeluruhnya program pengedukasian  kepada  masyarakat pesisir (SDM) melalui bimbingan teknis,
penyuluhan  dan  sosialisasi  mengenai pentingnya keberadaan ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove bagi  keberlanjutan  ekosistem  dan kesejahteraan masyarakat pesisir. 3. DKPD Provinsi Sulawesi Utara memiliki struktur  kepemimpinan  yang  berlatar belakang bidang kelautan dan perikanan  yang  memadai,  dimana sekitar  80%  pejabatnya  berpendidikan ilmu kelautan dan perikanan. 3. Belum berfungsinya kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)  di  desa-desa  yang ada  di  Kecamatan  Likupang  Timur yang  berada  di  KKTWP  Kab.  Minut dalam rangka pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam perairan yang ada di kawasan konservasi tersebut. PELUANG (O) STRATEGI (SO) STRATEGI (WO) 1. Adanya  program  dan  kegiatan dari Non-Government Organization (NGO), Pemerintah Indonesia dan lembaga konservasi dunia, antara  lain:  WCS  Sulut  di KKTWP Kab. Minut, seperti : - Inisiasi Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) - MPA  ( Marine  Protected Area ) - Fisheries Sustainable
- Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif
1.1 1.2 Non-Government  Organization (NGO)
bekerja sama dengan DKPD Prov. Sulut mewujudkan pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan  terhadap  khususnya  3
ekosistem utama wilayah pesisir (terumbu  karang,  padang  lamun,  dan mangrove)  kepada  masyarakat  pesisir dalam rangka penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut.
Memberdayakan potensi 3 (tiga) ekosistem  utama  wilayah  pesisir  di
1.1
1.2
Memberdayakan  NGO,  WCS  Sulut sebagai  mitra  kerja  untuk  membantu dan  mendampingi  pemerintah  dalam upaya
menyelesaikan proses
pentahapan  KKTWP  Kab.  Minut,  yaitu sejak  mulai  kegiatan  usulan  inisiatif calon  kawasan  konservasi,  identifikasi dan inventarisasi, konsultasi teknis dan publik, pencadangan, penetapan, sampai pada penataan batas.
Mendorong pemerintah untuk melengkapi  proses  pentahapan  dari usulan inisiatif calon kawasan
- Pendampingan Masyarakat untuk
Penguatan Sumberdaya Alam - Pendampingan dan Sosialisasi Mengenai Inisiasi Penyusunan Kawasan Konservasi. Program  CTI-CFF  Sulut  di kawasan segitiga terumbu karang, seperti : - Management of Seascape - Fisheries Management - Marine Protected Area
- Climate Changed
- Threatened Species Program  YAPEKA  SULUT  di
KKTWP Kab. Minut, seperti : - International Climate Change Initiative (ICCI) - Pengelolaan Perikanan
Gurita Berbasis
Masyarakat. 1.3; 2.3; 3.3 2.1 2.2 3.1
KKTWP  Kab.  Minut  untuk  dijadikan Taman  Wisata  Perairan  menunjang program KEK Pariwisata Likupang. Memberdayakan Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan  Internasional  ( Hub  Port) Bitung sebagai moda transportasi udara dan  laut  bagi  pemerintah  pusat  dan wisatawan,  yang    merupakan  potensi infrastruktur dalam rangka pemantapan pembangunan  Taman  Wisata  Perairan berbasis konservasi dan sebagai penunjang eksisting wisata bahari pada zona  pemanfaatan  terbatas  di  KKTWP Kab. Minut, yang dibahas melalui FGD, telah  dicadangkan  dan  diatur  oleh peraturan pemerintah pusat dan daerah untuk  menunjang  KEK Pariwisata Likupang. Pemerintah Daerah Prov. Sulut bekerja sama  dengan  NGO  dalam  rangka mempromosikan  potensi  wisata  bahari yang  ada  di  pesisir  pada  zona pemanfaatan  terbatas  di  KKTWP  Kab. Minut,  seperti:  1)  wisata  alam,  wisata budaya  dan resort yang  tersebar  di Kecamatan  Wori,  Likupang  Barat, Likupang  Timur  dan  Likupang  Selatan; 2) Lokasi penyelaman di Pulau Bangka, Gangga,  Lihaga,  Talise,  Pulisan  dan Bahoi;  3)  Jenis  biota  dilindungi  seperti ikan purba Coelacanth, Napoleon, Hiu, Lumba-lumba,  Paus,  Dugong,  Penyu; 4) Infrastruktur penunjang wisata seperti mercu suar, rumah penginapan, transportasi  laut,  dan  pelabuhan;  5) Potensi  pendukung  wisata  dari  segi sosial  ekonomi  dan  budaya  seperti kerajinan  tangan  anyaman  bambu, rotan, kesenian pato-pato, upacara adat tulude,  masamper,  keamanan  desa yang  terjamin  dan  masyarakat  yang ramah. Memberdayakan dan mengembangkan serta memberlanjutkan potensi eksisting  wisata  bahari  pada  zona pemanfaatan  terbatas  di  KKTWP  Kab. Minut,  seperti:  1)  wisata  alam,  wisata budaya  dan  resort  yang  tersebar  di Kecamatan  Wori,  Likupang  Barat, Likupang  Timur  dan  Likupang  Selatan; 2) Lokasi penyelaman di Pulau Bangka,
Gangga,  Lihaga,  Talise,  Pulisan  dan
Bahoi; 3) Jenis biota dilindungi, seperti ikan purba Coelacanth, Napoleon, Hiu, Lumba-lumba,  Paus,  Dugong,  dan
Penyu;  4)  Infrastruktur  penunjang wisata,  seperti  mercu  suar,  rumah penginapan,  transportasi  laut,  dan pelabuhan;  5)  Potensi  pendukung wisata  dari  segi  sosial  ekonomi  dan budaya, seperti kerajinan tangan anyaman bambu, rotan, kesenian pato- pato,  upacara  adat  tulude,  masamper, keamanan  desa  yang  terjamin  dan masyarakat  yang  ramah  dalam  rangka menunjang  program  KEK  Pariwisata Likupang. 1.3 2.1; 2.2; 2.3 3.1; 3.3 3.2 konservasi  sampai  pada  penetapan
KKTWP  Kab.  Minut  dalam  rangka mendukung  program-program  terkait dengan konservasi dari KEK Pariwisata Likupang. Bandara  Udara  Internasional  Sam Ratulangi  sebagai  moda  transportasi udara  antara  pemerintah  pusat  dan daerah  dalam  rangka  percepatan proses penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut.
Pemerintah bekerjasama dengan NGO dan  akademisi  membuat  program pengedukasian  kepada  masyarakat pesisir Likupang Barat, Likupang Timur,  dan  Wori  melalui  bimbingan teknis,  penyuluhan  dan  sosialisasi mengenai  pentingnya  keberlanjutan, khususnya  3  (tiga)  ekosistem  utama wilayah pesisir bagi kesehatan laut dan kesejahteraan  masyarakat  pesisir  di KKTWP dan KEK Pariwisata Likupang Kab. Minut.
DKPD  Prov.  Sulut  berkerja  sama dengan NGO dalam rangka memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada POKMASWAS  tentang  pengelolaan dan pengawasan, khususnya 3 ekosistem  utama  wilayah  pesisir  di desa-desa  yang  ada  di  KKTWP  Kab. Minut.
DKPD  Prov.  Sulut  memaksimalkan peran  dan  fungsi  dari  POKMASWAS tentang pengelolaan dan pengawasan, khususnya 3 ekosistem utama wilayah pesisir  untuk  pengembangan  wisata bahari yang ada pada zona pemanfaatan terbatas di KKTWP Kab. Minut  dalam  rangka  menunjang  KEK Pariwisata Likupang. 2. Adanya KEK Pariwisata
Likupang yang memiliki keunggulan  geostrategis  untuk sektor pariwisata dengan tema resor ( resort ) dan wisata budaya  (PP  No.  84/  2018 tentang KEK Likupang). 3. Adanya Bandara Udara Internasional  Sam  Ratulangi dan  Pelabuhan  Internasional (Hub  Port) Bitung  sebagai infrastruktur  pendorong  dan penunjang kegiatan pariwisata.
3.2 DKPD Prov. Sulut bekerjasama dengan NGO  (WCS,  CTI-CFF,  dan  YAPEKA) melaksanakan program-program sehubungan  dengan  penetapan  dan pengembangan  konservasi  perairan  di Kabupaten Minahasa Utara. Mewujudkan penetapan dan pengembangan  KKTWP  Kab.  Minut yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan peraturan dan perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  akan menjadi  kawasan  konservasi  perairan penunjang KEK Pariwisata Likupang. ANCAMAN (T) STRATEGI (ST) STRATEGI (WT) 1. Kapasitas sumber daya manusia  masyarakat  pesisir  di sekitar  KKTWP  Kab.  Minut terkait dengan wawasan dimensi  ekologi,  hukum  dan kelembagaan, serta sosial
ekonomi  dan  budaya  berbasis ekowisata bahari belum memadai.
1.1; 2.1
1.2; 2.2 1.3; 2.3 3.1; 3.2; 3.3
Meningkatkan kapasitas SDM
masyarakat  pesisir  di  sekitar  KKTWP Kab.  Minut  melalui edukasi  dari pemerintah, akademisi dan NGO dalam bentuk bimbingan teknis dan penyuluhan  tentang  peranan,  fungsi dan  manfaat  dari  3  (tiga)  ekosistem utama  wilayah  pesisir,  yaitu  terumbu karang,  lamun,  dan  mangrove  dalam rangka keberlanjutan ekosistemnya dan potensi eksisting ekowisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas.
Pemerintah Daerah menyiapkan regulasi  tentang  pengelolaan  sampah laut  dan  limbah  rumah  tangga  dalam rangka  keberlanjutan,  khususnya  3 (tiga)  ekosistem  utama  wilayah  pesisir di  sekitar  KKTWP  Kab.  Minut  dan menunjang potensi eksisting ekowisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas.
Pemerintah, termasuk BAKAMLA memperketat pengawasan dan penerapan peraturan perundangan yang  berlaku  sehubungan  dengan pengawasan  dan  keamanan  wilayah pesisir  dan  laut  untuk  mengatasi kegiatan illegal  fishing dalam  rangka keberlanjutan ekosistemnya dan menunjang potensi eksisting ekowisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas, khususnya di wilayah KKTWP Kab. Minut. DKPD  Prov  Sulut  perlu  memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat  pesisir  di  sekitar  KKTWP Kab.  Minut  tentang  peraturan  dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kelautan dan perikanan, termasuk  regulasi  tata  ruang  laut dengan  segala  potensi  sumber  daya alam  (SDA)  yang  ada  di  dalamnya,
regulasi  pengelolaan  sampah  laut  dan limbah  rumah  tangga,  serta  regulasi kegiatan illegal fishing .
1.1; 1.2; 1.3 2.1; 2.2; 2.3
3.1 3.2;
3.3 DKPD Prov. Sulut mendorong
Pemerintah  Daerah  dalam  upaya penyelesaian  proses  penetapan  dan pengembangan  KKTWP  Kab.  Minut pada skala Kementerian Kelautan dan Perikanan RI agar SOP Sosialisasi dan
Pemberdayaan Masyarakat; SOP Pemantauan Terpadu (seperti pengelolaan sampah laut dan pemberantasan kegiatan illegal fishing ) sesuai dengan EVIKA dapat
dilaksanakan kepada masyarakat pesisir  yang  ada  di  sekitar  KKTWP Kab. Minut.
DKPD Prov. Sulut bekerjasama dengan NGO dan akademisi membuat program pengedukasian  kepada  masyarakat pesisir Likupang Barat, Likupang Timur,  dan  Wori  melalui  bimbingan teknis,  penyuluhan  dan  sosialisasi mengenai  pentingnya  keberlanjutan,
khususnya  3  (tiga)  ekosistem  utama wilayah pesisir bagi kesehatan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta  pengelolaan  sampah  laut  dan pemberantasan  kegiatan illegal  fishing di KKTWP Kab. Minut.
Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat  pesisir  melalui  bimtek,
sosialisasi  dan  penyuluhan  dari  pihak pemerintah, NGO dan akademisi dalam rangka memberdayakan mereka sebagai  POKMASWAS  di  desa-desa yang ada di KKTWP Kab. Minut. Meningkatkan  program  dan  kegiatan POKMASWAS  yang  disponsori  oleh DKPD Prov. Sulut, NGO, dan akademisi  dalam  rangka  penanganan dan  pengelolaan  sampah  laut  serta pemberantasan kegiatan illegal fishing.
2. Kebiasaan  masyarakat  desa yang berada di sekitar KKTWP Kab. Minut dalam hal membuang sampah dan limbah rumah tangga di laut, dikarenakan  belum  tertatanya sistem  pembuangan  sampah laut  dan  edukasi  masyarakat tentang sampah. 3. Masih  adanya  kegiatan illegal fishing (seperti:  Pukat  Macan,
Bom  Ikan,  Racun,  Kompresor, dan Penambangan Pasir
Pantai) di desa yang berada di sekitar KKTWP Kab. Minut.

## Tabel 4. Penetapan urutan asumsi strategi pilihan untuk FKK
ASUMSI STRATEJI KETERKAITAN DENGAN URUTAN
PILIHAN ASUMSI STRATEGI VISI
MISI NILAI 1 2 3 4 5 1 2 3
A. STRATEGI (SO) 1.1 Non-Government Organization (NGO) bekerjasama dengan DKPD  Prov.  Sulut  mewujudkan  pelaksanaan  program sosialisasi  dan  edukasi  tentang  perlindungan,  pelestarian, dan  pemanfaatan  terhadap  khususnya  3  (tiga)  ekosistem utama wilayah pesisir (terumbu karang, padang lamun, dan mangrove)  kepada  masyarakat  pesisir  dalam  rangka penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut.
4 4 4 3 3 3 3 3 3 30 (V) 1.2 Memberdayakan potensi terhadap 3 (tiga) ekosistem utama wilayah  pesisir  di  KKTWP  Kab.  Minut  untuk  dijadikan Taman  Wisata  Perairan  menunjang  program  KEK Pariwisata Likupang. 4 3 4 4 4 3 3 3 3 31 (IV) 1.3; 2.3; 3.3.
Memberdayakan  Bandara  Udara  Internasional  Sam Ratulangi  dan  Pelabuhan  Internasional  ( Hub  Port) Bitung sebagai moda transportasi udara dan laut bagi pemerintah pusat dan wisatawan, yang  merupakan potensi infrastruktur dalam  rangka  pemantapan  pembangunan  Taman  Wisata Perairan  berbasis  konservasi  dan  sebagai  penunjang eksisting wisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas di KKTWP  Kab.  Minut,  yang  dibahas  melalui  FGD,  telah dicadangkan  dan  diatur  oleh  peraturan  pemerintah  pusat dan daerah untuk menunjang KEK Pariwisata Likupang.
4 3 3 4 3 3 3 3 3 29 (X) 2.1 Pemerintah Daerah Prov. Sulut bekerja sama dengan NGO
dalam rangka mempromosikan potensi wisata bahari yang ada  di  pesisir  Kabupaten  Minahasa  Utara  pada  zona pemanfaatan  terbatas  di  KKTWP  Kab.  Minut,  seperti:  1) wisata  alam,  wisata  budaya  dan  resort  yang  tersebar  di Kecamatan  Wori,  Likupang  Barat,  Likupang  Timur  dan Likupang Selatan; 2) Lokasi penyelaman di Pulau Bangka, Gangga,  Lihaga,  Talise,  Pulisan dan  Bahoi;  3) Jenis  biota dilindungi  seperti  ikan  purba  Coelacanth,  Napoleon,  Hiu, Lumba-lumba,  Paus,  Dugong,  Penyu;  4)  Infrastruktur penunjang  wisata  seperti  mercu  suar,  rumah  penginapan, transportasi laut, dan pelabuhan; dan 5) Potensi pendukung wisata  dari  segi  sosial  ekonomi  dan  budaya  seperti kerajinan  tangan  anyaman  bambu,  rotan,  kesenian  pato- pato,  upacara  adat  tulude,  masamper,  keamanan  desa yang terjamin dan masyarakat yang ramah.
4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
2.2 Memberdayakan dan mengembangkan serta
memberlanjutkan potensi eksisting wisata bahari pada zona pemanfaatan  terbatas  di  KKTWP  Kab.  Minut,  seperti:  1) wisata  alam,  wisata  budaya  dan  resort  yang  tersebar  di Kecamatan  Wori,  Likupang  Barat,  Likupang  Timur  dan Likupang Selatan; 2) Lokasi penyelaman di Pulau Bangka, Gangga,  Lihaga,  Talise,  Pulisan dan  Bahoi;  3) Jenis  biota dilindungi  seperti  ikan  purba  Coelacanth,  Napoleon,  Hiu, Lumba-lumba,  Paus,  Dugong,  Penyu;  4)  Infrastruktur penunjang  wisata  seperti  mercu  suar,  rumah  penginapan, transportasi laut, dan pelabuhan; dan 5) Potensi pendukung wisata  dari  segi  sosial  ekonomi  dan  budaya  seperti kerajinan  tangan  anyaman  bambu,  rotan,  kesenian  pato- pato,  upacara  adat  tulude,  masamper,  keamanan  desa yang  terjamin  dan  masyarakat  yang  ramah  dalam  rangka menunjang program KEK Pariwisata Likupang.
4 3 4 3 3 3 3 3 3 29 (VIII) 3.1 DKPD Prov.  Sulut  bekerjasama  dengan  NGO  (WCS,  CTI- CFF,  dan  YAPEKA)  melaksanakan  program-program 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
sehubungan  dengan  penetapan  dan  pengembangan konservasi perairan di Kab. Minut. 3.2 Mewujudkan penetapan dan pengembangan KKTWP Kab.
Minut  yang  sedang  dijalankan  oleh  pemerintah  pusat  dan daerah  berdasarkan  peraturan  dan  perundang-undangan yang  berlaku,  yang  akan  menjadi  kawasan  konservasi perairan penunjang KEK Pariwisata Likupang. 4 3 4 3 4 4 3 4 3 32 (II) B. STRATEGI (ST)
1.1; 2.1.
Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat pesisir di sekitar KKTWP  Kab.  Minut  melalui  edukasi  dari  pemerintah, akademisi  dan  NGO  dalam  bentuk  bimbingan  teknis  dan penyuluhan  tentang  peranan,  fungsi  dan  manfaat  dari  3 (tiga)  ekosistem  utama  wilayah  pesisir,  yaitu  terumbu karang, lamun, dan mangrove dalam rangka keberlanjutan ekosistemnya dan potensi eksisting ekowisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas.
4 4 3 3 4 3 3 3 3 30 (VI) 1.2; 2.2. Pemerintah Daerah menyiapkan regulasi tentang pengelolaan sampah laut dan limbah rumah tangga dalam rangka  keberlanjutan  khususnya  3  ekosistem  utama wilayah  pesisir  di  sekitar  KKTWP  Kab.  Minut  dan menunjang  potensi  eksisting  ekowisata  bahari  pada  zona pemanfaatan terbatas. 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 1.3; 2.3 Pemerintah termasuk BAKAMLA memperketat
pengawasan dan penerapan peraturan perundangan yang berlaku  sehubungan  dengan  pengawasan  dan  keamanan wilayah  pesisir  dan  laut  untuk  mengatasi  kegiatan illegal fishing dalam  rangka  keberlanjutan  ekosistemnya  dan menunjang  potensi  eksisting  ekowisata  bahari  pada  zona pemanfaatan terbatas, khususnya di wilayah KKTWP Kab.
Minut.
4 3 3 3 3 3 3 4 3 29 (IX) 3.1; 3.2; 3.3. DKPD  Prov.  Sulut  perlu  memberikan  edukasi  dan sosialisasi  kepada  masyarakat  pesisir  di  sekitar  KKTWP Kab.  Minut  tentang  peraturan  dan  perundang-undangan yang  berlaku  terkait  dengan  kelautan  dan  perikanan termasuk  regulasi  tata  ruang  laut  dengan  segala  potensi sumber  daya  alam  (SDA)  yang  ada  di  dalamnya,  regulasi pengelolaan  sampah  laut  dan  limbah  rumah  tangga, serta regulasi kegiatan illegal fishing .
4 4 4 3 3 3 3 4 3 31 (III)
C. STRATEGI (WO)
1.1 Memberdayakan  NGO,  WCS  Sulut  sebagai  mitra  kerja untuk  membantu  dan  mendampingi  pemerintah  dalam upaya  menyelesaikan  proses  pentahapan  KKTWP  Kab. Minut,  yaitu  sejak  mulai  kegiatan  usulan  inisiatif  calon kawasan konservasi, identifikasi dan inventarisasi, konsultasi  teknis  dan  publik,  pencadangan,  penetapan,
sampai pada penataan batas.
4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 (I) 1.2 Mendorong pemerintah untuk melengkapi proses pentahapan dari usulan inisiatif calon kawasan konservasi sampai pada penetapan KKTWP Kab. Minut dalam rangka mendukung  program-program  terkait  dengan  konservasi dari KEK Pariwisata Likupang.
4 3 3 3 3 4 3 3 3 29 1.3 Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi sebagai moda transportasi  udara  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah dalam rangka percepatan proses penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut.
4 3 3 3 3 4 3 3 3 29 2.1;
2.2; 2.3. Pemerintah  bekerjasama  dengan  NGO  dan  akademisi membuat  program  pengedukasian  kepada  masyarakat pesisir  Likupang  Barat,  Likupang  Timur,  dan  Wori  melalui bimbingan  teknis,  penyuluhan  dan  sosialisasi  mengenai pentingnya  keberlanjutan  khususnya  3  (tiga)  ekosistem utama wilayah pesisir bagi kesehatan laut dan 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
kesejahteraan  masyarakat  pesisir  di  KKTWP  dan  KEK Pariwisata Likupang Kab. Minut. 3.1;
3.3 DKPD  Prov.  Sulut  berkerja  sama  dengan  NGO  dalam rangka  memberikan  pembinaan  dan  bimbingan  teknis kepada POKMASWAS tentang pengelolaan dan pengawasan  khususnya  3  (tiga)  ekosistem  utama  wilayah pesisir di desa-desa yang ada di KKTWP Kab. Minut. 4 3 3 2 3 3 3 3 3 27 3.2 DKPD  Prov.  Sulut  memaksimalkan  peran  dan  fungsi  dari POKMASWAS  tentang  pengelolaan  dan  pengawasan khususnya  3  (tiga)  ekosistem  utama  wilayah  pesisir  untuk pengembangan  wisata  bahari  yang  ada  pada  zona pemanfaatan terbatas di KKTWP Kab. Minut dalam rangka menunjang KEK Pariwisata Likupang.
4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 D. STRATEGI (WT)
1.1;
1.2;
1.3. DKPD  Prov.  Sulut  mendorong  Pemerintah  Daerah  dalam upaya penyelesaian proses penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut pada skala Kementerian Kelautan dan Perikanan  RI  agar  SOP  Sosialisasi  dan  Pemberdayaan Masyarakat; SOP Pemantauan Terpadu (seperti pengelolaan  sampah  laut  dan  pemberantasan  kegiatan illegal  fishing )  sesuai  dengan  EVIKA  dapat  dilaksanakan kepada masyarakat pesisir yang ada di sekitar KKTWP Kab. Minut.
4 3 3 3 3 4 3 3 3 29 2.1; 2.2;
2.3.
DKPD  Prov.  Sulut  bekerjasama  dengan  NGO  dan akademisi  membuat  program  pengedukasian  kepada masyarakat  pesisir  Likupang  Barat,  Likupang  Timur,  dan Wori  melalui  bimbingan  teknis  dan  penyuluhan  mengenai pentingnya  keberlanjutan  khususnya  3  (tiga)  ekosistem utama wilayah pesisir bagi kesehatan laut dan kesejahteraan  masyarakat  pesisir,  serta  pengelolaan sampah laut dan pemberantasan kegiatan illegal fishing di KKTWP Kab. Minut.
4 4 3 3 3 3 4 3 3 30 (VII) 3.1 Meningkatkan  kapasitas  SDM  masyarakat  pesisir  melalui bimbingan  teknis,  sosialisasi  dan  penyuluhan  dari  pihak pemerintah, NGO dan akademisi dalam rangka memberdayakan  mereka  sebagai  POKMASWAS  di  desa- desa yang ada di KKTWP Kab. Minut. 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3.2;
3.3. Meningkatkan  program  dan  kegiatan  POKMASWAS  yang disponsori  oleh  DKPD  Prov.  Sulut,  NGO,  dan  akademisi dalam  rangka  penanganan  dan  pengelolaan  sampah  laut serta pemberantasan kegiatan illegal fishing.
4 3 3 3 3 3 3 3 3 28

## Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)
Berdasarkan  Tabel  3  diperoleh  20 (dua  puluh)  strategi  untuk  mencapai  Visi dari  Pemerintah  Daerah  (DKPD  Prov. Sulut), yang kemudian diambil 10 (sepuluh) strategi  urutan  teratas  sebagai  FKK (strategi prioritas) dalam rangka pengembangan  berkelanjutan  KKTWP  di Kabupaten  Minahasa  Utara.    FKK  yang diperoleh adalah: Strategi 1 ) Memberdayakan NGO, WCS Sulut sebagai mitra kerja untuk membantu dan mendampingi  pemerintah  dalam  upaya menyelesaikan proses pentahapan KKTWP  Kab.  Minut,  yaitu  sejak  mulai kegiatan  usulan  inisiatif  calon  kawasan
konservasi,  identifikasi  dan  inventarisasi, konsultasi teknis dan publik, pencadangan, penetapan,  sampai  pada  penataan  batas. Menurut  Hastuty, dkk .  (2015)  bahwa manfaat  dari  adanya  kawasan  konservasi perairan yang dirasakan oleh stakeholders adalah  jumlah  ikan  yang  lebih  banyak (biomassa),  kenaikan  jumlah  wisatawan dan  pengelolaan  berbasis  kearifan  lokal (hukum  adat); Strategi  2 )  Mewujudkan penetapan  dan  pengembangan  KKTWP Kab.  Minut  yang  sedang  dijalankan  oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan peraturan  dan  perundang-undangan  yang berlaku,  yang  akan  menjadi  kawasan konservasi perairan penunjang KEK
Pariwisata  Likupang.    Menurut  Sihaloho, dkk. (2010)  bahwa  dampak  positif  yang dapat diharapkan dengan adanya Kawasan Ekonomi  Khusus  (KEK)  adalah  adanya peningkatan ekspor, peningkatan penanaman  modal  asing,  pertumbuhan industri,  diversifikasi  produksi,  penciptaan lapangan kerja, dan meningkatnya kualitas SDM  melalui  peningkatan  keahlian  dan transfer teknologi; Strategi 3) DKPD Prov. Sulut  perlu  memberikan  edukasi  dan sosialisasi  kepada  masyarakat  pesisir  di sekitar  KKTWP  Kab.  Minut  tentang peraturan  dan  perundang-undangan  yang berlaku  terkait  dengan  kelautan  dan perikanan termasuk regulasi tata ruang laut dengan segala potensi sumber  daya alam (SDA)  yang  ada  di  dalamnya,  regulasi pengelolaan  sampah  laut  dan  limbah rumah  tangga,  serta  regulasi  kegiatan illegal  fishing .    Menurut  Humune, dkk.
(2017) bahwa Pemerintah harus menerapkan  ilmu  pengetahuan  perikanan dan kelautan, yaitu memberikan pemahanan tentang kehidupan masyarakat  pesisir,  memberikan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  memberikan pemahan untuk tidak merusak habitat yang ada  di  bawah  laut,  dan  memberikan pelatihan  keterampilan  agar  masyarakat bisa  mengembangkan  keterampilan  yang mereka miliki, serta pemerintah juga harus memberikan  pelatihan,  pembekalan,  dan pendidikan nonformal; Strategi 4) Memberdayakan  potensi  kelautan  dan perikanan,  khususnya  terhadap  3  (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir di KKTWP Kab.  Minut  untuk  dijadikan  Taman  Wisata Perairan menunjang program KEK Pariwisata  Likupang; Strategi  5 )  NGO bekerjasama  dengan  DKPD  Prov.  Sulut mewujudkan pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi
tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan, khususnya terhadap 3 (tiga) ekosistem  utama  wilayah  pesisir  (terumbu karang,  padang  lamun,  dan  mangrove) kepada  masyarakat  pesisir  dalam  rangka penetapan  dan  pengembangan  KKTWP Kab.  Minut; Strategi  6 )  Meningkatkan kapasitas  SDM  masyarakat  pesisir  di sekitar KKTWP Kab. Minut melalui edukasi
dari  pemerintah,  akademisi  dan  NGO dalam  bentuk  bimbingan  teknis  dan penyuluhan  tentang  peranan,  fungsi  dan manfaat  dari  3  (tiga)  ekosistem  utama wilayah  pesisir,  yaitu  terumbu  karang, lamun,  dan  mangrove  dalam  rangka keberlanjutan  ekosistemnya  dan  potensi eksisting  ekowisata  bahari    pada  zona pemanfaatan  terbatas; Strategi  7 )  DKPD Prov. Sulut bekerjasama dengan NGO dan akademisi membuat
program pengedukasian kepada masyarakat pesisir Likupang Barat, Likupang Timur, dan Wori melalui  bimbingan  teknis  dan  penyuluhan mengenai pentingnya keberlanjutan, khususnya  terhadap  3  (tiga)  ekosistem utama  wilayah  pesisir  bagi  kesehatan  laut dan  kesejahteraan  masyarakat  pesisir, serta  pengelolaan  sampah  laut  dan pemberantasan  kegiatan  illegal  fishing  di KKTWP Kab. Minut; Strategi 8 ) Memberdayakan  dan  mengembangkan serta  memberlanjutkan  potensi  eksisting wisata  bahari  pada  zona  pemanfaatan terbatas di KKTWP Kab. Minut, seperti: 1) wisata  alam,  wisata  budaya  dan  resort yang tersebar di Kecamatan Wori, Likupang  Barat,  Likupang  Timur  dan Likupang Selatan; 2) Lokasi penyelaman di Pulau  Bangka,  Gangga,  Lihaga,  Talise, Pulisan dan Bahoi; 3) Jenis biota dilindungi seperti  ikan  purba  Coelacanth,  Napoleon, Hiu, Lumba-lumba, Paus, Dugong, Penyu; 4)  Infrastruktur  penunjang  wisata  seperti mercu suar, rumah penginapan, transportasi laut, dan pelabuhan; 5) Potensi pendukung wisata dari segi sosial ekonomi dan  budaya  seperti  kerajinan  tangan anyaman  bambu,  rotan,  kesenian  pato- pato,  upacara  adat  tulude,  masamper, keamanan  desa  yang  terjamin  dan masyarakat  yang  ramah  dalam  rangka menunjang program KEK Pariwisata Likupang.  Menurut Yustinaningrum (2017) bahwa  tujuan  wisata  bahari  berbasis ekowisata  atau  pariwisata  yang  ramah lingkungan diharuskan  memperhatikan aspek co-ownership , co-management , co- responsibility, sehingga perlindungan ekosistem  kawasan  konservasi  dapat diharmonisasikan  dengan  pemanfaatan pariwisata bahari; Strategi  9 ) Pemerintah,
termasuk BAKAMLA memperketat
pengawasan  dan  penerapan  peraturan perundangan  yang  berlaku  sehubungan dengan pengawasan dan keamanan wilayah  pesisir  dan  laut  untuk  mengatasi kegiatan illegal  fishing dalam  rangka keberlanjutan ekosistemnya
dan
menunjang  potensi  eksisting  ekowisata bahari  pada  zona  pemanfaatan  terbatas khususnya di wilayah KKTWP Kab. Minut. Menurut Muis, dkk. (2020) bahwa pengawasan  dan  pemantauan  (patroli) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pola  pemanfaatan  dan  tingkat  kepatuhan zonasi  Taman  Wisata  Perairan; Strategi 10 ) Memberdayakan Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Internasional ( Hub Port) Bitung sebagai  moda  transportasi  udara  dan  laut bagi  pemerintah  pusat  dan  wisatawan, yang    merupakan  potensi  infrastruktur dalam  rangka  pemantapan  pembangunan
Taman Wisata Perairan berbasis konservasi dan sebagai penunjang eksisting wisata bahari pada zona pemanfaatan  terbatas  di  KKTWP  Kab. Minut,  yang  dibahas  melalui  FGD,  telah dicadangkan  dan  diatur  oleh  peraturan pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk menunjang  KEK  Pariwisata  Likupang. Menurut Iryanto (2017) bahwa fungsi dasar dari  transportasi  adalah  menghubungkan tempat  kediaman  dengan  tempat  bekerja atau  para  pembuat  barang  dengan  para konsumennya.   Dari sudut pandang yang lebih luas, fasilitas transportasi memberikan aneka pilihan untuk menuju ke tempat  kerja,  pasar  dan  sarana  rekreasi, serta  menyediakan  akses  ke  sarana kesehatan, pendidikan, dan sarana lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi dari  Pemerintah  Daerah  (DKPD  Prov. Sulut),  maka  dirumuskan  10  (sepuluh) strategi  prioritas  sebagai  FKK  untuk pengembangan  keberlanjutan  KKTWP  di Kab. Minut, sebagai berikut:
1.  Memberdayakan  NGO,  WCS  Sulut sebagai  mitra  kerja  untuk  membantu dan  mendampingi  pemerintah  dalam
upaya menyelesaikan proses pentahapan  KKTWP  Kab.  Minut,  yaitu sejak  mulai  kegiatan  usulan  inisiatif calon  kawasan  konservasi,  identifikasi dan inventarisasi, konsultasi teknis dan publik, pencadangan, penetapan,
sampai pada penataan batas. 2.  Mewujudkan penetapan dan pengembangan  KKTWP  Kab.  Minut yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan peraturan dan perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  akan menjadi  kawasan  konservasi  perairan penunjang KEK Pariwisata Likupang.
3.  DKPD  Prov.  Sulut  perlu  memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat  pesisir  di  sekitar  KKTWP Kab.  Minut  tentang  peraturan  dan perundang-undangan  yang  berlaku terkait dengan kelautan dan perikanan, termasuk  regulasi  tata  ruang  laut dengan  segala  potensi  sumber  daya alam  (SDA)  yang  ada  di  dalamnya, regulasi  pengelolaan  sampah  laut  dan limbah  rumah  tangga,  serta  regulasi kegiatan illegal fishing .
4.  Memberdayakan  potensi  khususnya terhadap  3  (tiga)  ekosistem  utama wilayah  pesisir  di  KKTWP  Kab.  Minut untuk dijadikan Taman Wisata Perairan menunjang  program  KEK  Pariwisata Likupang.
5.  NGO bekerjasama dengan DKPD Prov. Sulut mewujudkan pelaksanaan
program sosialisasi dan edukasi tentang  perlindungan,  pelestarian,  dan pemanfaatan  khususnya  terhadap  3 (tiga)  ekosistem  utama  wilayah  pesisir (terumbu  karang,  padang  lamun,  dan mangrove)  kepada  masyarakat  pesisir dalam rangka penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut.
6.  Meningkatkan kapasitas
SDM
masyarakat  pesisir  di  sekitar  KKTWP Kab.  Minut  melalui  edukasi  dari pemerintah, akademisi dan NGO dalam bentuk bimbingan teknis dan penyuluhan  tentang  peranan,  fungsi dan  manfaat  dari  3  (tiga)  ekosistem utama  wilayah  pesisir,  yaitu  terumbu karang,  lamun,  dan  mangrove  dalam
rangka  keberlanjutan  ekosistemnya dan potensi eksisting ekowisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas.
7.  DKPD Prov. Sulut bekerjasama dengan NGO dan akademisi membuat program pengedukasian  kepada  masyarakat pesisir Likupang Barat, Likupang Timur, dan Wori melalui bimbingan teknis dan penyuluhan mengenai pentingnya keberlanjutan  khususnya  terhadap  3 (tiga)  ekosistem  utama  wilayah  pesisir bagi kesehatan laut dan kesejahteraan masyarakat  pesisir,  serta  pengelolaan sampah  laut dan pemberantasan kegiatan illegal fishing di KKTWP Kab.
Minut.
8.  Memberdayakan dan mengembangkan serta memberlanjutkan
potensi eksisting  wisata  bahari  pada  zona pemanfaatan  terbatas  di  KKTWP  Kab. Minut,  seperti:  1)  wisata  alam,  wisata budaya  dan resort yang  tersebar  di Kecamatan  Wori,  Likupang  Barat, Likupang Timur dan Likupang Selatan; 2) Lokasi penyelaman di Pulau Bangka, Gangga,  Lihaga,  Talise,  Pulisan  dan Bahoi;  3)  Jenis  biota  dilindungi  seperti ikan purba Coelacanth, Napoleon, Hiu, Lumba-lumba,  Paus,  Dugong,  dan Penyu;  4)  Infrastruktur  penunjang wisata  seperti  mercu  suar,  rumah penginapan,  transportasi  laut,  dan pelabuhan;  dan  5)  Potensi  pendukung wisata  dari  segi  sosial  ekonomi  dan budaya, seperti kerajinan tangan anyaman bambu, rotan, kesenian pato- pato,  upacara  adat  tulude,  masamper, keamanan  desa  yang  terjamin  dan masyarakat yang ramah dalam rangka menunjang  program  KEK  Pariwisata Likupang.
9.  Pemerintah, termasuk BAKAMLA memperketat
pengawasan dan penerapan peraturan perundangan yang  berlaku  sehubungan  dengan pengawasan  dan  keamanan  wilayah pesisir  dan  laut  untuk  mengatasi kegiatan illegal  fishing dalam  rangka keberlanjutan ekosistemnya dan menunjang potensi eksisting ekowisata bahari pada zona pemanfaatan
terbatas khususnya di wilayah KKTWP Kab. Minut.
10. Memberdayakan Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan  Internasional  ( Hub  Port)
Bitung  sebagai  moda  transportasi udara  dan  laut  bagi  pemerintah  pusat dan  wisatawan,  yang    merupakan potensi  infrastruktur  dalam  rangka pemantapan  pembangunan  Taman Wisata  Perairan  berbasis  konservasi dan sebagai penunjang eksisting wisata  bahari  pada  zona  pemanfaatan terbatas  di  KKTWP  Kab.  Minut,  yang dibahas melalui FGD, telah dicadangkan dan diatur oleh peraturan pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk menunjang KEK Pariwisata Likupang.

## Saran
Dalam rangka keberlanjutan KKTWP di Kab. MINUT, maka direkomendasikan 10 (sepuluh)  strategi  prioritas  (FKK)  untuk pengembangan berkelanjutan KKTWP Kab.  MINUT  kepada  pemerintah  daerah, dalam  hal  ini  DKPD  Prov.  Sulut  beserta stakeholders terkait  sebagai  saran  dan bahan yang dapat dipertimbangkan dalam rangka  pembuatan  kebijakan  publik  pada bidang kelautan dan perikanan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan ucapan terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang telah  membantu,  terlebih  khusus  kepada Pemerintah  Desa/Tokoh  Masyarakat  di daerah  kawasan  konservasi,  Pemerintah Provinsi  SULUT  dan  LSM  (seperti  DKPD Prov.  Sulut,  BAPPEDA  Prov.  Sulut,  WCS Sulut,  dan  Yapeka  Sulut),  BAKAMLA pangkalan Desa Serei, Pemilik Resort , dan Akademisi  yang  telah  membantu  penulis dalam  mendapatkan  data  penelitian,  serta kepada  pimpinan  FPIK  dan  UNSRAT sebagai institusi pendidikan dimana penulis belajar dan bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimous. (2018). Identifikasi dan Inventarisasi Calon Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten  Minahasa  Utara  Provinsi
Sulawesi  Utara.  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Daerah  Provinsi  Sulawesi Utara. Manado. 101 hal. Anonimous. (2021). Profil Kawasan
Konservasi  Taman  Wisata  Perairan Kabupaten  Minahasa  Utara.  Dinas
Kelautan  dan  Perikanan  Daerah
Provinsi Sulawesi Utara. Manado. 10 hal. Anonimous.  (2021).  Rencana  Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara. Manado. 10 hal. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi
Khusus  Republik  Indonesia.  2021.
Kek.go.id.
Febriani, Z. dan Hafsar, K. 2020.  Dampak
Pengelolaan  Kawasan  Konservasi Perairan  Terhadap  Hasil  Tangkapan Nelayan  Pulau  Mapur  Kabupaten Bintan.  Universitas  Karimun.  Jurnal Manajemen  Riset  dan  Teknologi. Tanjung Pinang. Vol (1): 2. 6 hal.
Finaka,  A.  2018.  Konservasi  Perairan Berkelanjutan. Indonesiabaik.
Jakarta. 2 hal.
Hadi, T., Giyanto, Prayudha, B., Hafizt, M., Budiyanto,  A.,  Suharsono.  2018. Status  Terumbu  Karang  Indonesia 2018. Jakarta. 34 hal.
Hastuty,  R.,  Adrianto,  L.,  Yonvitner.  2015. Kajian Manfaat  Kawasan  Konservasi Bagi  Perikanan  Yang  Berkelanjutan Di Pesisir Timur Pulau Weh. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 12 hal.
Humune,  P.  J.,  Rumapea,  P.,  Palar,  N.
2017.  Pengembangan Sumber Daya Manusia  Pada  Masyarakat  Pesisir
Pantai  Di  Kabupaten  Kepulauan Sangihe.  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik. Universitas Sam
Ratulangi. Manado. 7 hal.
Iryanto,  A.,  Ahyudanari,  E.,  Herijanto,  W. 2017.    Analisis  Penggunaan  Moda
Akses  Bandarudara  Internasional
Ahmad  Yani  Semarang.  Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Institut Teknologi Sepuluh November.
Surabaya. 18 hal.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia. 2020. Kkp.go.id.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia. 2021. Kkp.go.id. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2022. Kemlu.go.id. Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Utara Nomor  407  Tahun  2018  Tentang Pencadangan  Kawasan  Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Koeshendrajana,  S.,  Rusastra,  I.  W., Martosubroto,  P.  (2019).  Potensi Sumber Daya Kelautan Dan
Perikanan  WPPNRI  713.  Amafrad Press. Jakarta. 172 hal.
Muis, A., Syahputra, I., Rasyiardi, C., Azmi, U.  2020.    Pengawasan  dengan Metode  Smart  Patrol  di  Kawasan Konservasi  Taman  Wisata  Perairan Pulau  Liang  dan  Ngali. Wildlife Conservation Society . Bogor. 8 hal.
Paruntu,  C.  P.  dan  Rumengan,  A.  P. (2018).    Panduan  Praktis  Analisis Kebijakan  Kelautan  dan  Perikanan. Unsrat Press. 169 hal.
Pemerintah  Kabupaten  Minahasa  Utara.
2021.    Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun 2021-2026. Minahasa Utara. 420 hal. Peraturan  Pemerintah  Nomor  84  Tahun 2019  Tentang  Kawasan  Ekonomi Khusus Likupang.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  31  Tahun  2020  Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor  1  Tahun  2017  Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil  Provinsi  Sulawesi Utara Tahun 2017-2037.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nomor  4  Tahun  2021  Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
Posundu, S. A. R., Kepel. C. R., Mandagi.
V.  S.,  Kalalo.  P.  F.,  Paruntu.  C.  P., Mingkid.  W.,  Boneka.  F.  B.  2019.
Kajian  Strategi  Pembangunan  Zona Fasilitas Umum Penunjang Pariwisata Di Teluk Manado.
Program Studi Magister Ilmu Perairan.  Fakultas  Perikanan  dan Ilmu  Kelautan,  Universitas  Sam
Ratulangi. Manado. 15 hal.
Rangkuti, F. 1997.  Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi  Abad  21.  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Sihaloho,  T.,  Muna,  N.  2010.    Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Puslitbang Iklim Usaha Perdagangan. Kementerian  Perdagangan.  Jakarta.
27 hal.
Sjafrie, N., Hernawan, Udhi, Prayudha, B.,
Supriyadi,  I.,  Iswari,  M.,  Rahmat,
Anggraini, K., Rahmawati, S.,
Suryarso.  2018.    Status  Padang
Lamun Indonesia. Jakarta. 50 hal.
Suntoyo,  D.  2013.    Metode  Penelitian
Akuntansi. Bandung. 187 hal. Suryabrata,  S.  1983.    Metode  Penelitian. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 116 hal.
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007
Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014
Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Yustinaningrum,  D.  2017.  Pengembangan Wisata  Bahari  Di  Taman  Wisata Perairan  Pulau  Pieh  Dan  Laut
Sekitarnya.  Program  Pascasarjana.
Universitas Brawijaya Malang. Malang. 16 hal.