## KONTROVERSI PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOBA

## THE CONTROVERSY OF APPLYING THE DEATH SENTENCE FOR CRIMINAL ACTS RELATED TO DRUGS

## Syamsul Hidayat & Hasan Asy’ari
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : syamsul3@yahoo.co.id
Naskah diterima : 21/08/2013; direvisi : 15/09/2013; disetujui : 19/10/2013

## A bstrAct
In anticipation of the threat and the dangers of drug abuse and illicit trafficking, Indonesia as a whole has had the law on ratification of the Convention , including the United Nations on combating illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances in 1988. Policy is required drug crimes (penal policy). Applicable policies regarding how to commit criminal law legislation in force at the moment and formulated policies that lead to renewal (penal law reform) who formulated the laws of criminal law . The global trend will be a moratorium on the death penalty, the idea of humanism or universal human values sometimes correlated inversely with the application giving rise to the defense of the human rights perspective. Dynamics in the world of criminal law shifted from theory to theory retaliation treatment clinic . Policy on the death penalty in law on drugs illustrates the manifestation of the idea of balance or mono- dualistic and offer alternative policies forward in line with the function and purpose of the law- making in the context of national law in Indonesia .

## Keywords : Capital Punishment, Narcotics, Moratorium

## A bstrAk
Dalam mengantisipasi ancaman dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Indonesia secara keseluruhan telah memiliki perangkat Undang-undang termasuak Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Kejahatan narkoba diperlukan adanya kebijakan ( penal policy ). Kebijakan aplikatif menyangkut bagaimana mengoperasionalisasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dan kebijakan formulatif yang mengarah pada pembaharuan ( penal law reform ) yang merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana. Kecenderungan global akanmoratorium hukuman mati, gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal terkadang berkorelasi terbalik dengan Penerapannya sehingga memunculkan pembelaan dari presfektif HAM. Dinamisasi hukum pidana di dunia bergeser dari teori pembalasan ke teori clinic treatment . Kebijakan tentang pidana mati dalam Undang-undang tentang Narkoba menggambarkan wujud dari ide Keseimbangan/Monodualistik dan menawarkan alternatif kebijakannya kedepan agar sejalan dengan fungsi dan tujuan pembentukan hukum dalam konteks hukum Nasional di Indonesia.

## Kata kunci : Pidana Mati, Narkotika, Moratorium

## PENDAHULUAN
P enyAlAhgunAAn n ArkobA dalam hal ini melingkupi Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya yang menjdai suatu
topik yang tidak pernah lepas isu-isu nason- al, hal ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memperihatinkan sehingga menjadi masalah tidak hanya dalam lingkup nasional akan tetapi sudah
Syamsul Hidayat & Hasan Asy’ari | Kontroversi Penarapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana.........
melintasi batas-batas suatu negara jika dili- hat dari konvergensi dari teknologi. Peny- alahgunaan narkoba telah meluas sedemiki- an rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin, bahkan perkotaan tidak lagi lagi menjadi prioritas dari para pengedar tetapi juga merambah sampai kepedesaan dan melampaui batas- batas negara yang akibatnya sangat meru- gikan perorangan, masyarakat, negara, khu- susnya generasi muda.
Dalam usaha untuk menanggulangi ma- salah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang no.22 tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua un- dang-undang tersebut pada pokoknya men- gatur psikotropika dan narkotika yang han- ya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelangga- ran terhadap peraturan itu diancam  dengan pidana yang tinggi dan berat dengan di- mungkinkannya terdakwa divonis maksi- mal yakni pidana mati selain pidana penja- ra dan pidana denda. Dalam sistem pemida- naan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, karena hukuman ini me- nyangkut jiwa manusia. Berdasarkan data Tahun 2004 yang ada, tercatat 62 orang yang telah dijatuhi hukuman mati dengan rincian 49 orang laki-laki dan 13 orang wanita, di mana 47 orang diantaranya se- dang menunggu eksekusi. Sebelumnya 15 orang telah dilaksanakan eksekusi mati dalam berbagai kasus. Khusus dalam kasus tindak pidana narkoba, sejak tahun 1999 s/d 2006, tercatat yang dijatuhi hukuman mati 63 orang, terdiri dari 59 orang  laki-laki dan 4 orang wanita dari berbagai kebang- saan (paling banyak Nigeria : 9 orang). Yang telah dieksekusi mati dalam kurun waktu 10 tahun (1994-2004) baru 2 (dua) orang, yaitu: tahun 1994, terpidana mati Steven (warga negara Malaysia) dan tahun
2004, Ayoodhya Prasaad Chaubey (warga negara India). Untuk terpidana mati kasus tindak pidana narkoba sebanyak 63 orang dan telah dieksekusi mati 3 orang, sehingga yang masih menunggu sebanyak 60 orang. 1
Kematian adalah suatu hal yang pasti, dan hampir semua orang tidak bisa menghindar dari keberadaannya. Akan tetapi kehidupan yang didiami oleh manusia dan tempat manusia mencari dan menentukan apa- apa yang terbaik untuk kehidupan mereka sudah menjadi suatu hal dipersalahgunakan untuk orang lain dalam bentuk-bentuk yang berlawanan, maka manusia sedang berada dalam keterancaman dari orang lain yang muncul dari hasil dari interaksi manusia dengan alam itu sendiri di mana masnusi sebagai penghuni di dalamnya. Dengan kata lain kebutuhan akan beraktivitas dalam kehidupan telah membawa manusia pada berbagai jenis-jenis pilahan dari aktvitas yang sudah tersedia atau yang perlu disediakan terkadang membawa pengaruh pada orang lain juga, yang mucul dari kebebasan bagi setiap orang untuk memilih atau mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan kebahagian yang sifatnya nisbi.
Keharusan untuk mempertimbangkan dari sesuatu yang telah dipilihnya ber- implikasi pada keharusan untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan- nya, sehingga menempatkan manusia pada suatu kondisi psikologis tersendiri. Dalam konteks pemerintahan Indoensia khusu nya dalam penerapan hukuman mati bagi para pengedar narkoba yang selalu memebrikan efek-efek negatif dari tiandakan yang di- lakukan oleh pengedar pada setiap orang yang telah terjebak dalam keadaan ling- karan ketergantungan terhadap narkotika yang memerlukan serangkain proses-proses keterlepasan dari zat adiktif yang sangat
1 Supardi, SH, Pro dan Kontra Pidana mati terhadap Kejahatan Narkoba , http/www.bnn.go.id/konten
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 500~522
memeberikan pengaruh pengerusakan ter- hadap generasi muda khusunya.
Penyalahgunaan narkoba di Indo nesia telah sampai pada titik yang menghawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus narkoba meningkat dari sebanyak 3. 478 kasus pada tahun 2000 menjadi 8.401 pada tahun 2004, atau meningkat 28,9% pertahun. Jumlah angka tindak kejahatan narkoba pun meningkat dari 4.955 pada tahun 2000 menjadi 11.315 kasus pada tahun 2004. data baru sampai juni 2005 saja menunjukkan kasus itu meningkat tajam. 2 Sekarang ini terdapat sekitar 3,2 juta pengguna narkoba di Indonesia, secara Nasional dari total 111.000 tahanan, 30% karena kasus narkoba, perkara narkoba telah menembus batas gender, kelas ekonomi bahkan usia. 3
Dari gambaran di atas penyalahgunaan dan kejahatan narkoba berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempen- garuhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi- sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita- citakan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke- empat.
Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang pal- ing berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, kare- na hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Berdasarkan data tahun 2004 yang ada, ter- catat 62 orang yang telah dijatuhi hukuman mati dengan rincian 49 orang laki-laki dan 13 orang wanita, di mana 47 orang dianta- ranya sedang menunggu eksekusi. Sebelum- nya 15 orang telah dilaksanakan eksekusi
2 Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, tahun 2003 dan 2004, http/ www. bnn.go.id/konten
3 Berita Mahkamah Konstitusi, (ed) No.19, April- -Mei,2007, hlm. 15
mati dalam berbagai kasus. Khusus dalam kasus tindak pidana narkoba, sejak ta- hun 1999 s/d 2006, tercatat yang dijatuhi hukuman mati 63 orang, terdiri dari 59 orang laki-laki dan 4 orang wanita dari ber- bagai kebangsaan (paling banyak Nigeria : 9 orang). Yang telah dieksekusi mati dalam kurun waktu 10 tahun (1994-2004) baru 2 (dua) orang, yaitu: tahun 1994, terpidana mati Steven (warga negara Malaysia) dan tahun 2004, Ayoodhya Prasaad Chaubey (warga negara India). Untuk terpidana mati kasus tindak pidana narkoba sebanyak 63 orang dan telah dieksekusi mati 3 orang, se- hingga yang masih menunggu sebanyak 60 orang. 4
Sampai tahun 2007 telah antri 60 orang terpidana mati kasus tindak pidana narkoba, belum juga dieksekusi. Padahal waktu putusan hukuman itu telah sepuluh tahun yang lalu. Perlu diketahui, sejak tahun 1994 hingga tahun 2006 ada 63 putusan hukuman mati bagi pengedar narkoba, namun baru dieksekusi 3 orang tahun 2004 yang lalu, 5 salah satunya adalah Ayyodhya Prasaad Chaubey (warga Negara India) yang telah menunggu keadilan dengan penuh lika-liku selama sepuluh tahun.
Pelaksanaan eksekusi mati terhadap pria India ini sempat menjadi perdebatan antara Pemerintah India Kejaksaan Agung RI. Pemerintah India berargumen bahwa menurut Undang-Undang India, ada batas usia tertentu untuk seseorang yang akan dieksekusi mati. Pidana mati akan terasa sangat berat bagi siapa pun, termasuk bagi seorang kakek berusia 67 tahun sekalipun. Pemberlakuan pidana mati memang selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara  Eropa yang telah membatalkan pidana mati. 6
4 Supardi, SH, Pro dan Kontra Pidana mati terhadap Kejahatan Narkoba , http/www.bnn.go.id/konten 5 Ibid . 6 Ibid .
Syamsul Hidayat & Hasan Asy’ari | Kontroversi Penarapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana.........
Pidana mati bukanlah suatu masalah baru pada sejarah panjang proses penegakan hukum ( law enforcement) , melainkan sudah dipertentangkan sejak berabas-abad silam. Penerapan pidana mati masih banyak sikap pro dan kontra dari berbagai kalangan secara umum bagi mereka yang pro pidana mati beralasan bahwa pidana mati adalah tindakan pembalasan terhadap akibat perbuatannya dan hal ini sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Selain itu kalangan pro berusaha mempertahankan dengan alasan bahwa pidana mati telah sesuai dengan ajaran agama, dan Undang- Undang Dasar 1945. Secara singkat pihak yang setuju berargumentasi bahwa pidana mati masih relevan diterapkan di Indonesia dan masih banyak peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ancaman pidana mati dalam hukum posistif Indonesia. Pihak yang tidak setuju terutama kalangan pengusung HAM menyatakan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, dengan mengacu kepada UUD 45 yang mengutip Pasal 28 A perubahan kedua yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dengan demikian hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable human right) . 7 Pasal 4 Undang- undang HAM setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa” (Pasal 33 ayat (2) Undang-undang HAM). Pernyataam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang HAM bahwa “setiap orang berhak untuk hidup identik dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR. 8
Ada pendapat yang menyatakan pidana mati bertentangan dengan Pancasila ada pula yang menyatakan tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi, pendapat yang me- nolak dan menerima pidana mati ada yang
7 Penghapusan Pidana Mati Menuntut Sejumlah Peru- bahan Undang-Undang , http:/www.solusihukum.com
8 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 290
sama-sama mendasarkan pada Pancasila. Hal ini terlihat dalam penelitian yang per- nah dilakukan oleh Fakultas Hukum Undip bekerjasama dengan Kejaksaan Agung pada tahun 1981/1982. Dalam laporan pene- litian itu dinyatakan bahwa “ada kecender- ungan diantara mereka yang pro dan kontra (terhadap pidana mati) untuk manjadikan Pancasila sebagai “ justification ”. 9
Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik permasalahan pidana mati tindak pidana narkoba dengan berbagai jenis var- ian permasalahannya. Maka hukum mati berkorelasi terbalik dengan HAM menjadi- kan dua hal yang tidak pernah kering dari kontroversinya, karena ketidak mudahan untuk mepisahkannya. "Mengapa Pidana Mati Berkontroversi Terhadap Tindak Pidana Narkoba?
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan conceptual approach . Pendekatan pe- rundang-undangan sebgai karakter utama dalam penelitian yuridis-normatif, dengan mengedepankan kajian perundang-un- dangan dan kajian konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana Narkoba pada khususnya dan hu- kum pidana pada umumnya.
Pendekatan konseptual merupakan salah satu karakter dalam penelitian hukum nor- matif. Tindaka pidana Narkoba adalah salah satu bentuk sanksi yang dapat diterap- kan oleh aparat penegak hukum bagi terpi- dana yang memperoleh hasil kejahatan dari hasil tindak pidana. Perbedaan antara sifat umunya hukum pidana terutama mengenai HAM dan hukum pidana pada khususnya. Telah menempatkan permasalahan pidan mati dalam kondisi yang kotroverisial dari realita kehidupan yang semakin kompleks sebagai penyebab munculnya permasalahan
9 Laporan Penelitian “ Ancaman Hukuman Mati da- lam Sistem Pemidanaan, Barda Nawawi arief, Pembaha- ruan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian perbandin- gan, PT. Citca Aditya Bakti, 2005, op.cit, hlm. 290-291
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 500~522
lainya khusnya penyalahgunaan narkotika yang berimplikasi berbagai aspek kehidu- pan kemasyarakatan yang rentan dengan ganguan-ganguan pergaulan yang tidak sta- bil.
Dalam teori-teori pemidanaan, yang menjadi dasar pemikiran berkisar pada per- soalan : mengapa suatu kejahatan narkotika harus dikenakan suatu pidana?. Teori-teori ini berhubungan erat dengan pengertian “ subjectief strafrecht ” sebagai hak atau we- wenang untuk menentukan dan menjatuh- kan pidana. Dapat pula diartikan sebagai isitlah “hal memidana”. Apabila teori-teori pemidana terebut disimpulkan, maka akan ditemukan dasar pencantuman pidana mati yang cocok untuk diterapkan dalam penu- lisan ini. teori ini dinamakan teori gabun- gan, yang merupakan teori penengah antara teori absolut dan relatif .

## PEMBAHASAN
Keberadaan suatu teori bukanlah suatu yang tidak bisa terlepasa dari kondisi atau suatu keadaan teretentu yang mempenga- ruhi serorang ilmuwan terhadap kondisi dari lingkunagan sekitarnya. Terdapat be- berapa teori yang menempatakan teori- teori hukum yang dianggap relevan dalam memberikan gambaran konseptual dari re- alitas sosial terutama terkait dengan pere- daran tindak pidana narkotika, yang telah berimplikas pada banyaknya permsalahan yang muncul dari model pergerakan penge- daran yang sangat sulit untuk diberantas. Ipmlikasi yang ditimbulkan oleh peredaran tindakan pidana narkotika yang sebigitu rentanya dengan kerusakan jiwa generasi muda berimplikasi pada ketahanan nasi- onal tentu harus dilihat sebagai suatu yang harus disikapi dengan cara-cara yang lebih memanusiakan manusia dengan progresifi- tas penegakan yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusia. Adapun beberap ahli hukum terkait dengan pemidanaan seperti :
a.  Cesare Beccaria
Dalam “Dei Delitti e Delle Pene” yang diterbitkan pertama kali di Italia pada tahun 1764 (dibuat dalam usia 26 tahun) dan diterbitkan untuk pertama kali di Inggris pada tahun 1767 dengan judul “On Crimes and Punishment” . 10 Dalam tulisannya Beccaria menghendaki agar dalam penerapan pidana lebih memperhatikan perikemanusiaan. 11 Ia meragukan apakah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana mati. Keraguannya itu didasarkan kepada ajaran Contract Social . Menurut, alasan utama dari penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan ( the only reason to punish was to assure the continuance of society and deter people from committing crime ). Pidana mati tidak dapat mencegah kejahatan dan bahkan merupakan kebrutalan. Ia yakin bahwa pidana mati menyia-nyiakan sumber daya manusia yang merupakan modal utama bagi negara.
b.  Voltaire (1762)
Mendalilkan penentangnya dari sudut kegunaan ( utilitisch ). Ia meminta pemeriksaan ulang perkara Jean Callas. Setelah diperiksa ulang, ternyata Callas terbukti tidak bersalah, namun hal itu ti- dak berguna sebab Callas sudah terlanjut dipidana mati. Berdasarkan peristiwa ini dikehendaki agar rakyat diberikan kesat- uan hukum dan kepastian hukum serta penjatuhan pidana mati sedapat mungkin dibatasi.
c. JJ. Rousseau (1712-1778)
Terkenal dengan bukunya yang ber- judul ”Du Contrat Social” mendasarkan pendapatnya pada fiksi perjanjian ma-
10 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, 1998, hlm. 27. 11 SR Sianturi dan Mempang L Panggabean, Hukum Penitensia di Indonesia , Op.Cit, hlm. 41.
Syamsul Hidayat & Hasan Asy’ari | Kontroversi Penarapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana.........
syarakat ( volonte generale ). Dikemukakan- nya bahwa tidak seorangpun mempunyai hak asasi untuk menyerahkan atau men- gorbankan kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, tidak seorangpun dengan per- janjian dapat memberikan hak hidup dan mati atas dirinya pada raja atau penguasa. Kontrak sosial tidak dapat membenarkan pidana mati.
d. Jeremy Bentham (1712-1778)
Seorang filosof Inggris yang handal soal hukum walaupun tidak pernah praktek hukum juga penganut utilitarian hedonist .
Salah satu gagasannya yang besar adalah anjurannya bahwa ”The Greatest Good Must go to The Greatest Number” (kebai- kan yang terbesar harus ditujukan untuk jumlah yang terbesar). Teorinya yang san- gat terkenal adalah felicific calculus yakni bahwa manusia merupakan ciptaan yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu, suatu pidana harus ditetap- kan atau diberikan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang dit- imbulkan oleh kajahatan.
Di Indonesia pidana mati sudah ber- langsung sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum Kemerdekaan RI, ada beberapa hukum yang berlaku di Indo- nesia, yaitu : 12
a.  Hukum adat,
b.  Hukum Islam yang sudah diresepir,
c.  Hukum Hindu
d. Hukum yang diterapkan oleh pe- merintah kolonial Belanda
Dalam keempat hukum di atas, dikenal pula adanya ancaman pidana mati, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pidana mati bukan hanya dikenal setelah Indonesia dijajah
12 Ibid , hlm. 42.
oleh Belanda, melainkan juga sudah biasa ditemukan dalam hukum yang berlaku di Indonesia sebelum datangnya Belanda. Di negara Belanda, ancaman pidana mati dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) telah dihapuskan sejak tahun 1870 dengan Staatsblad 1870 No. 182 dalam WvMS ( Wetboek van Militaire Strafrecht ) baru dihapuskan pada tahun 1990. Peniadaan ancaman pidana mati dalam WvS 1886 disebabkan oleh pidana mati dipandang tidak ada kegunannya dan hampir selalu diberi pengampunan (grasi) oleh raja, namun dalam WvMS sebelum tahun 1990, pidana mati masih dipertahankan. Pada akhirnya, di negeri Belanda, ancaman pidana mati hanya dikenal dalam Wet Oorlong Strafrecht (1952).
Dikaitkan dengan asas konkordansi, maka dalam hal ancaman pidana mati ini, Indonesia telah menyimpangi asas tersebut, sebab pada tahun 1870 WvS sudah menghapus pidana mati. Namun dengan adanya unifikasi WvS di Indonesia dengan Staatsblad 1915 No. 732 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, ternyata pidana mati masih tetap dipertahankan untuk beberapa Pasal tertentu. Penyimpangan terhadap asas konkordinasi ini diberlakukan karena beberapa alasan, yaitu :
a.  Daerahnya luas dan terdiri dari berb- agai suku bangsa, sehingga perlu adanya sanksi pidana yang menakutkan,
b. Jumlah Polisi untuk wilayah yang begitu luas sangat terbatas sehingga untuk menakut-nakuti diperlukan ancaman pidana mati,
c. Setelah Indonesia merdeka, pidana mati juga masih diperlukan dan di- pandang relevan dengan alasan bah- wa ancaman pidana mati itu diperlu- kan oleh suatu negara berkembang
Setelah Indonesia merdeka dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 500~522
(yang memberlakukan KUHP untuk wilayah Jawa, Madura dan sebagian wilayah Sumatra) dan dalam beberapa Undang-Undang yang dibuat oleh pemer- intah bersama para wakil rakyat (DPR) ternyata ancaman pidana mati masih tetap dipertahankan.
1.  Kegiatan Medis dengan Pidana Mati
Narkotika dan Psikotropika sering menggunakan akronim narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya). Selain itu, sebga- ian orang mengenal istilah lain yaitu NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif). Tanpa harus me- berikan perbedan maksud dan mak- na dari kedua akronim tersebut, maka narkoba pada dasarnya adalah hasil dari penelitian bidang kedok- teran dan farmasi yang memiliki tu- juan kebaikan bagi umat manusia. Berbagai macam obat penyembuh penyakit mengandung zat-zat kimia yang termasuk golongan narkoba. Zat narkotika untuk kepentingan pembiusan ( anasthaesia ), dengan kandungan zat psikotropika tanpa harus memberikan perbedaan dalam bidang ilmu kegiatan medis, dan ma- sih banyak lagi contoh penggunaan lainnya (obat penenang, obat pengu- rang nyeri, dll).
a. Psikotropika
Dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika:
“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bu- kan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selek- tif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”
Sedangkan, menurut Pasal 1 huruf (e) dalam Konvensi Psikotropika 1971 yang telah diratifikasi:
“Psikotropika adalah setiap bahan, alami maupun sintesis (termasuk sediaan), yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III atau IV”.

## Jenis-jenis Psikotropika antara lain:
Depressant : bekerja mengendorkan atau mengurangi aktivitas susunan saraf pusat, contoh : Sedati (pil KB), Rohipno, Mogadom, Valium.
Stimulat : bekerja mengaktifkan kerja susunan saraf pusat, contoh: amphetamine dan turunan- nya ( ecstacy ). Ecstacy meru- pakan obat yang sangat pop- uler di kalangan para remaja Indonesi. Nama lain ecstacy dipasaran adalah: Ice, Adam, Eva, Flash, Dolpin, Dollar dll. Di mana dikalangan Interpol dikenal sebagai obat rekayasa ( Drug Disigner ) yang bersifat stimulatia (zat yang dapat me- ningkatkan daya tahan psikis dan phisik.
Halusinogen : bekerja menimbulkan perasaan halusinasi atau khayalan, contoh: Lysergid Acid Diethylamide (LSD).
Penjelasan Pasal 12 ayat (2) Undang- Undang Psikotropika menyatakan: “Yang dimaksud dengan:
1. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat di- gunakan untuk tujuan ilmu pen- getahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
Syamsul Hidayat & Hasan Asy’ari | Kontroversi Penarapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana.........
2. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pen- gobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai po- tensi kuat mengakibatkan sindro- ma ketergantungan.
3. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pen- gobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempun- yai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
4. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pen- gobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempun- yai potensi rendah mengakibatkan sindroma ketergantungan”.
b. Narkotika
Pengertian narkotika menurut Un- dang-Undang No. 22 tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) adalah: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesada- ran,   hilangnya rasa,  mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergan- tungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana ter lampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan den- gan Keputusan Menteri Kesehatan”.
“Narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan men- tahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morfin, heroin, ko- dein, hasis, kokain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang meng- hasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam hallucinogen dan
stimulani”.
Sedangkan menurut Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad 1972 No. 278 jo No. 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius, narkotika adalah:
“Bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan ke- sadaran. Disamping menurunkan kesadaran juga menimbulkan geja- la-gejala fisik dan mental lainnya semua dipakai secara terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain …… ketergantungan pada bahan- bahan tersebut”
Narkotika di satu sisi merupakan obat/bahan yang bermanfaat di bi- dang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat meru- gikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. 13
Dalam Undang-Undang RI No 22/1997 tentang narkotika, yang terma- suk narkotika adalah:
a.  Tanaman Papaver Somniverum, Opi- um mentah, Opium masak, Opium obat, Morfina. Tanaman Koka, daun Koka, Kokaina mentah, kokaina, Ek- gonina Tanaman Ganja, daun Ganja
b.  Garam-garam dan turunan dari Mor- fina dan Kokaina.
c. Bahan-bahan lain baik ilmiah mau- pun sintetic yang dapat dipakai seb- agai pengganti Morfina dan Kokaina.
d. Campuaran-campuran dan sediaan- sediaan yang mengandung bahan dalam a, b dan c yang secara keselu-
13 Lihat UU No. 22 Tahun 1997, point d.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 500~522
ruhan dibagi atas tiga golongan (I, II dan III).
Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, ter- dapat 3 (tiga) golongan narkotika: “Yang dimaksud dengan:
a.  Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tu- juan pengembangan ilmu pengeta- huan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan keter- gantungan.
b.  Golongan  II  adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan digu- nakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk  tujuan  pengembangan ilmu pengetahuan serta mempun- yai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
c.  Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu penge- tahuan, serta pengembangan ilmu pengetahaun serta mempunyai po- tensi ringan mengakibatkan keter- gantungan”.
Zat yang tepat yang diberikan dalam dosis tepat dikonsumsi oleh orang sakit yang membutuhkan, atas dasar diagnosis professional oleh dokter, dan diberikan oleh orang yang tepat (dokter, apoteker, paramedis). Seba- liknya, jika disalahgunakan, maka akibat yang ditimbulkan bisa sangat merugikan kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam jangka waktu singkat mau- pun lama. Antara prikotropika dan narkotika memang berbeda golongan substansinya.
Pembedaan didasari oleh alasan-ala- san ilmiah di mana asal-usul, susu-
nan kimia, bentuk, sifat-sifat, cara penggunaan, dan tujuan penggunaan ke duanya memang berbeda. Pembe- daan undang-undang mengenai ked- uanya dimaksudkan untuk memper- mudah penerapan hukum pada kasus yang melibatkan kedua golongan zat tersebut. Atas alasan kesamaan- kesamaan yang melekat pada faktor- faktor itulah, pada penulisan hukum ini digunakan suatu istilah yang mencakup keduanya, yaitu narko- ba. Lagi pula, baik Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika yang berlaku saat ini me- miliki kemiripan dalam penyusunan dan hal-hal yang diaturnya, sehing- ga dapat dinyatakan bahwa kedua undang-undang dijiwai oleh suatu kepentingan yang sama serta memi- liki tujuan yang sama meskipun ob- jeknya berbeda.
3. Pemidanaan
Jika dilihat fenomena sosial yang ada (berkaitan dengan narkotika dan psikotropika), terdapat pencampuran kelompok penyalahgunaan menyang- kut faktor-faktor subjektif dan ob- jektif pendorong tindak pidana pe- nyalahgunaan narkoba (yaitu proses sosial dan masalah sosial, individu, keluarga dan lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan ma- syarakat). Bahkan, bukanlah yang aneh jika dijumpai seseorang yang menyalahgunakan lebih dari satu substansi ( multiple  substance abuser ) akibat dorongan faktor-faktor yang meruapakan faktor keharusan bagi setiap orang untuk menjaga dan keerlangsungan akan bagaian-bagain dari masyarakat tersebut. Sehingga menempatakan pidana mati bagi para panyalahgunaanya narkotika dan psikotrapika. “pidana” berasal dari bahasa sansekerta, dalam bahasa Belanda disebut “ straf ” dan dalam
Syamsul Hidayat & Hasan Asy’ari | Kontroversi Penarapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana.........
bahas inggris disebut “ penalty ” yang artinya “hukuman”. Menurut Subek- ti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hu- kuman”, maka “pidana mati” berarti hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan meng- habisi nyawanya. 14
Menurut teori absolut Pidana di- jatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana merupakan akibat mut- lak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahat- an itu sendiri. 15 Pandangan berbeda dikemukakan oleh teori relatif bahwa memidana bukanlah untuk memuas- kan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengim- balan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Tetapi mempunyai tujuan-tujuan ter- tentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut teori tujuan (utulitarian theory). 16
Meski sudah menjadi wacana kla- sik, pro-kontra seputar penerapan hukuman mati tetap menjadi perde- batan serius di kalangan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Di tengah kecenderungan global akan- moratorium hukuman mati, praktek tersebut justeru masih lazim diterap- kan di Indonesia. Bahkan, dalam ku- run sebelas tahun terakhir (tepatnya pasca reformasi, 1998-2009), Indone- sia tercatat telah mengeksekusi mati setidaknya 20 orang. Angka ini jauh
14 Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 83
15 Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Ke- bijakan pidana , alumni Bandung, 1984, hlm. 10-11
16 Ibid , hlm. 16
lebih besar ketimbang periode 1945- 2003 yang hanya mengeksekusi mati 15 orang. Wajar saja, jika Indonesia, menurut catatan Amnesty Interna- tional, kini menjadi salah satu nega- ra yang paling banyak menjatuhkan hukuman mati dibanding negara lain di dunia.
Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman hu- kuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, semisal UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM, UU Intelijen dan UU Rahasia Negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam tata peraturan perun- dang-undangan di Indonesia. Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecender- ungan meningkat pada tahun-tahun terakhir.
Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang mere- bak seusai perang dunia kedua, adan- ya hukuman mati menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan modern saat ini. Dengan kata lain, menurut para pembela HAM, dinamisasi hukum pidana di dunia saat ini telah berge- ser dari teori pembalasan ke teori rehabilitasi, di mana teori tersebut bersifat clinic treatment .
2. Kontroversi Pidana Mati Sebagai Bentuk Penghukuman (pembalasan)
Sudah sejak jaman dahulu pidana mati untuk kejahatan berat dikenakan
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 500~522
di mana-mana, berdasarkan atas pem- balasan terhadap perbuatan yang san- gat kejam dari seorang manusia. Tujuan penjatuhan pidana mati selalu diarahkan kepada  khalayak ramai agar dengan anca- man pidana mati mereka takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dipidana mati. Berhubungan dengan hal tersebut, “Pada jaman dahulu pidana mati dilaksanakan di muka umum". Itulah yang menjadi dasar utama adanya penjatuhan pidana mati”.
Satu pihak mengakui adanya unsur- unsur “pembalasan” sebagai konsekuensi dari teori absolut dan di lain pihak mengakui unsur “memperbaiki penjahat” yang melekat pada tiap hukuman. Tidak satupun orang yang ingin terjebak dalam tindak pidana narkotika dalam hal penyalahgunaanya yang menyebabkan ketergantungan dan kosekuensi-konse- kuensi yang sebitu bahanya, meskipun keberadaan narokitak sangat berguna bermanfaan untuk kegiatan keilmuwan dalam kesehatan, hal ini dikarenakan kelalaian yang muncul dari suatu hal yang diperbolehkan namun dalam per- jalananya ia menjadi permasalahan karena pengawasan terhdap apa yang diperbolehkan itu terlaksanakan menjadi bias karena kelalaian yang dilakuka oleh para pelaku ataupun kesengajaan yang dilakukan itu meruapak kelemahan juga yang di lakukan oleh pemeritah terhdap penguasaan-pengawasan dari masayrakat oleh negara,
Diperlukan suatu sikap atau cara-cara yang lebih tepat untuk menjaga nilai-nilai kemanusia itu sendiri, karena manusialah yang diberikan wewenang untuk menga- tur keberadaan kesalahan-kesalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga kecen- drungan untuk menghilangkan manfaat penegakan hukum menjadi tergredasi atas nama hukum itu sendiri, dan meng- hilangkan sisi kemanusiaan. Hal ini ses-
uai dengan pandangan peribadi Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan sebagai berikut :
Menurut hemat saya, mudah dapat diadakan sintesis antara dua aliran yang lain. sekiranya dalam praktek biasanya ada persesuaian pendapat, bahwa suatu kejahatan tertentu  harus ditangani maka pidana memberi kepuasan pada semua pihak, oleh karena merupakan pembalasan yang diinginkan teori absolut dan sekaligus memenuhi syarat dari orang relatif kearah suatu tujuan prevensi atau memperbaiki si penjahat. 17
Pendapat yang hampir sama juga diberikan oleh Van Hamel. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut:
1. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “ gelegenhei dasmisdadiger ” melakukan niat buruk.
2. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu reclas- sering .
3. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya dari pidana ial- ah mempertahankan tata tertib hu- kum. 18
Dalam pembentukan KUHP  Nasional yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan tidak akan berbeda jauh dengan KUHP yang sekarang berlaku. Pembentukan KHUP Nasional ini ma- sih dipengaruhi oleh aliran modern yang menitik beratkan perhatiannya kepada pelaku tindak pidana dan pemberian pidana yang dimaksudkan untuk me-
17 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Ersco, Bandung, 1989, hlm. 23-27.
18 Ahjiar Salmi, Eksistensi Hukuman Mati, Aksara Persada, Jakarta, 1985, Hlm. 86-87.
Syamsul Hidayat & Hasan Asy’ari | Kontroversi Penarapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana......... lindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana itu. Tetapi, sebelum azas pemberian pidana ini dilaksanakan dalam praktek, harus diingat pengertian pidana itu sendiri, sehingga pemidanaan tidak hanya disadari oleh pen- egak hukum saja, tetapi juga oleh masyara- kat dan terpidana. Dengan demikian, tujuan untuk membentuk kesejahteraan masyarakat dan negara tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama. Jadi sesuai dengan keadilan dan perikemanusiaan. Seperti yang dirumuskan Pasal 1 konsep rencana KUHP sebagai berikut :

## Maksud tujuan hukum pidana
Indonesia ialah mengayomi  Negara, masyarakat, badan-badan maupun Warganegara Republik Indonesia ser- ta penduduk lainnya terhadap  tindak pidana yang menghambat dan/atau menghalangi cita-cita Bangsa Indo- nesia untuk mewujudkan masyara- kat Pancasila. 19
Meskipun dalam WvS ( Wetboek van Straftrecht ) Negeri Belanda karakteristik atau jiwa dan filsafatnya yang menjadi dasar sama dengan di Indoensia, tetapi dengan alasan Belanda sebagai negara penjajah dan keadaan masyarakatnya yang berlainan, maka jadi tidak sama. Oleh se- bab itulah Indonesia berusaha mengubah KUHP Nasional sendiri. Khusus untuk tujuan pidana dan pemidanaan, sebelum- nya tidak pernah dirumuskan. Perumusan tujuan baru tampak dalam konsep ran- cangan KUHP Nasional yang dipertegas secara konkrit dalam Pasal 54, dinyatakan bahwa tujuan pemidanaan ialah :
(1) Pemidanaan bertujuan :
a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum
b.  demi pengayoman masyarakat;
19 J.E. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai An- caman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 13.
c.  memasyarakatkan terpidana den- gan mengadakan pembinaan se- hingga menjadi orang yang baik dan berguna;
e. menyelesaikan konflik yang dit- imbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
f.  membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
(2)Pemidanaan tidak dimaksudkan un- tuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia
Dalam ayat duanya dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dengan selesainya pembahasan rancangan KUHP Nasional yang menyangkut tujuan pemidanaan, secara khusus isi Pasal di atas kurang sesuai dengan yang diharapkan dari penjatahan pidana mati. Seperti dalam tujuan nomor 2, untuk seorang yang divonis mati menjadi kurang berarti. Tujuan itu hanya mempunyai arti secara moral terhadap terpidana. Namun, menjadi kurang ber arti karena terpidana tersebut tidak mungkin dikembalikan ke masyarakat. Jadi, untuk tujuan Pasal 2 di atas hanya cocok untuk terpidana yang tidak divonis mati, terhadap tujuan yang cocok seperti di atas, lebih baik dilihat tujuan pemidanaan seperti yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa tujuan hukum pidana adalah :
a. Untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak ( generale prevantie ) maupun mena- ku-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dike- mudian hari tidak melakukan keja- hatan lagi ( speciale preventie ).
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 500~522
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menanda- kan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyara- kat. 20
Tujuan itu terasa lebih mengenai sasaran dari pada yang diharapkan pada penjatuhan pidana mati. Bahkan tujuan itu juga berlaku bagi terpidana yang tidak terkena vonis mati. Dibandingkan dengan pendapat para praktisi hukum lainnya yang berbeda, perlu ditekankan bahwa pendapat Wirjono Prodjodikoro tersebut cukup ampuh untuk mencapai sasaran dengan dijatuhkannya pidana mati. Me- mang kejahatan tidak akan hilang dengan adanya pidana mati, tetapi sebagai penekan laju kriminalitas yang tinggi, hal tersebut akan lebih baik dari pada tidak sama sekali, yang akhirnya membuat masyarakat tidak tentram dan tidak aman.
Tujuan dijatuhkannya pidana mati tidak akan ditemukan secara khusus dalam KUHP atau rancangan KUHP. Yang ada hanya tujuan secara umum, yaitu untuk seluruh jenis pidana. Apabila tujuan khusus ingin ditemukan, tentu saja harus ditunjang oleh pendapat-pendapat para sarjana seperti yang telah diuraikan. Pada umumnya para sarjana mengartikan sama tentang tujuan dijatuhkannya pidana mati, yakni untuk menakut-nakuti, secara prevensi umum maupun khusus. Jadi apabila semua pendapat sarjana yang hampir sama tersebut digabungkan dalam satu teori, maka akan terdapat kesesuaian dengan teori sebagai berikut :
1. Pembalasan
2.  Pembinasaan dan
3.  Perlindungan terhadap umum
Teori ini mengharapkan, bahwa tu- juan pidana mati dijatuhkan adalah untuk
20 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, Bandung, 1989, Hlm. 18.
pembinasaan, apabila pelaku kejahatan berat itu sudah tidak diperbaiki dan di- bina lagi, sehingga ia pun bisa merasakan penderitaan yang sama dengan korbannya. Dengan demikian, masyarakat sekaligus terlindungi dari adanya keresahan yang diakibatkan oleh penjahat tersebut.
Akhirnya dapat ditemukan tujuan masih dipertahankannya pidana mati pada saat ini yaitu:
1. Sebagai usaha melenyapkan orang yang telah melakukan kejahatan be- rat berulang kali dan kepadanya su- dah tidak dapat diberikan bimbingan dan pembinaan lagi.
2. Sebagai usaha melindungi masyara- kat dari adannya bahaya kejahatan sehingga masyarakat bisa tentram.
3. Sebagai usaha menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan ke- jahatan. Sifatnya menakut-nakuti orang banyak, termasuk narapidana yang tidak terkena pidana mati, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan-kejahatan lagi.
Dengan kata lain, maksud diadakan pidana mati adalah sebagai sarana un- tuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahay- akan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Dan yang paling penting melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan yang men- jadi korban dari kejaksan dan penjahat.
1. Kontradiksi Kejahatan Narkoba Dalam Pidana Mati
Dewasa ini narkoba telah menjadi momok bagi masyarakat dan pemer- intah sebagai sesuatu yang sangat mem bahayakan yaitu kejahatan nar- koba berupa Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psiko- tropika dan bahan berbahaya lainnya (narkoba) dengan berbagai implikasi
Syamsul Hidayat & Hasan Asy’ari | Kontroversi Penarapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana.........
dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah internasional maupun mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat me- lemahkan ketahanan nasional yang pada mulanya dapat menghambat jalannya pembangunan.
Penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang saat ini telah menjadi suatu fenomena dari perkembangan remaja dengan pola pemakaian yang selalu mengalami perubahan. Beber- apa tahun di Indonesia (khususnya di kota besar) ganja dan pil KB san- gat populer di kalangan remaja dan pemuda. Sampai pada mulai mere- bak penggunaan ecstacy, trend beri- kutnya marak penggunaan putaw , sabu-sabu dan heroin. Sungguh men- cengangkan angka yang dipaparkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Universitas In- donesia (Puslitkes UI). Dalam riset yang diadakan tahun lalu, terungkap bahwa biaya ekonomi dan sosial pe- nyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) di In- donesia --sepanjang tahun 2004-- mencapai Rp 23,6 triliun. Hampir separuh dari jumlah itu beredar di sepuluh kota besar.
Dalam kondisi negara yang masih me merlukan banyak dana untuk pe- mbangunan, menguapnya uang se- jumlah itu secara sia-sia tentu amat merugikan. Belum lagi bila dilihat dari sisi dampak dan korban yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Sekitar 1,5 persen dari se- luruh populasi penduduk Indonesia merupakan pemakai narkoba. Ini be- rarti ada sekitar 3,2 hingga 3,6 juta penduduk Indonesia yang berkutat dengan penyalahgunaan zat-zat ter- larang tersebut. Dari angka itu, seki- tar 15 ribu orang harus meregang nyawa setiap tahun karena memakai
narkoba. Tak kurang dari 78 persen korban yang tewas akibat narkoba merupakan anak muda berusia antara 19-21 tahun. Angka itu belum termasuk mereka yang terkena dam- pak lain akibat kasus narkoba. Lebih dari 500 ribu orang positif terkena AIDS ( acquired immune deficiency syndrome ) atau sindrom kehilangan kekebalan tubuh yang hingga kini belum ditemukan obatnya.
Narkoba akan mempunyai manfaat yang besar sekali bila digunakan un- tuk pengobatan maupun penelitian ilmu pengetahuan, tetapi sebaliknya apabila narkotika disalahgunakan khususnya oleh kaum generasi muda akan berbahaya sekali bagi umat ma- nusia, bangsa dan Negara. Penyalah- gunaan narkotika dapat menimbul- kan bermacam-macam bahaya atau kerugian antara lain sebagai berikut: 21
1.  Terhadap Pribadi; Narkotika mam- pu merubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah men- jadi pemurung, pemarah bahkan melawan terhadap apa atau siapa pun.
2.  Terhadap keluarga; Tidak lagi  segan mencuri uang atau bahkan menjual barang di rumah yang bisa diuang- kan untuk membeli nar kotika, dan tidak lagi menjaga  sopan santun di rumah bahkan melawan orang tua. Kurang menghargai  harta mlik yang ada di rumah, seperti mengenda- rai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali.
3.`Terhadap Kehidupan Sosial; Ber- buat yang tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi yang berbuat me-
21 Gatot Supramono , Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan , 2004, hlm. 19
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 500~522
lainkan hukuman masyarakat yang berkepanjangan.
4.`Terhadap Bangsa dan Negara;
Rusaknya generasi muda pewaris Bangsa yang seyogyanya siap un- tuk menerima tongkat estafet gen- erasi. Hilangnya rasa patriotisme cinta dan bangga terhadap Bangsa dan Negara, yang ketergantungan berupa adiksi dan habituasi, intok- sikasi dan gejala putus obat.
Menurut Harold Neu M.D. bahwa masalah ketagihan narkotika itu lebih bersifat kecanduan yang me- merlukan rawatan dari pada bersifat kriminalitas. Yang mengarah pada kriminalitas bukanlah sebagai aki- bat keracunan itu melainkan usaha untuk memperoleh obatnyalah yan mendorong orang pada perbuatan kriminal. Sehubungan dengan ad- anya kecanduan narkotika itu, para ahli biasanya membedakan antara:
a.  Ketergantungan psychologis ( psy- chological dependence )
b. Ketergantungan phisik ( physical dependence )
Ketergantungan psychologis adalah suatu keadaan di mana si penderita membutuhkan obat, karena dengan memperolehnya ia akan merasakan sesuatu perasaan lega atau dapat memberikan ketenangan pikiran dan bebas dari kecemasan-kecemasan. Dengan ketergantungan psychologis itu dapat dikatakan bahwa penderita telah memiliki kebiasaan. Sedangkan ketergantungan phisik adalah suatu keadaan kecocokan organis terhadap narkotika. Dampak dari penyalah- gunaan Narkotika adalah berujung dengan kematian yang disebabkan oleh over dosis, perkelahian ataupun kecelakaan lalu lintas. Penyalahgu- naan narkotika sebagai akibat dari
pengaruh buruk yang terdapat dalam lingkungan masyarakat dan tidak ad- anya keharmonisan dalam keluarga.
Terlepas dari pro da kontra pidana mati, ternyata pidana mati masih dipergunakan di beberapa negara. Menururt Wilkipedia 22 terungkap penggunaan data pidana mati sebagai berikut:
1. Abolished for all offenses (88)
2. Abolished for all offenses except under spesial circumtanses (11)
3. Retains, thougt not used for at least 10 years (30)
4. Retains Death Penalty (68)
Dari data di atas terlihat masih ada keseimbangan antara kelompok kon- tra pidana mati ( abolisionis ) yakni 99 negara. Dan kelompok pro pidana mati ( retensionis ) 98 negara. Apabila dilihat dari wilayah negara/benua, sumber wilkipedia di atas mengung- kap data sebagai berikut :
1. Di semua wilayah Eropa (kecuali Belarus) dan kebanyakan negara- negara pasifik (termasuk Australia, New Zealand dan Timor Leste telah menghapus pidana mati
2.  Di Amerika Latin, banyak negara yang juga telah menghapus pidana mati, namun beberapa negara lain- nya (seperti di Brazil) masih mem- perbolehkan pidana mati untuk keadaan eksepsional
3. Di USA, Guetamala, kebanyakan negara negara-negara Karibean, Asia dan Afrika masih memper- tahankan pidana mati
4. Negara terakhir yang menghapus pidana mati untuk semua kejahatan adalah Albania.
Syamsul Hidayat & Hasan Asy’ari | Kontroversi Penarapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana.........
Diantara negara yang semula meng- hapus pidana mati, ada yang kemu- dian menghidupkan kembali dan mencabut kembali. Misalnya Filipina pada tahun 1987 menghapus pidana mati dan pada tahun 1993 mengin- trodusir pidana mati dan pada tahun 2006 menghapus kembali pidana mati.
Deklarasi Universal Hak Asasi Ma- nusia (DUHAM) dan kovenan Inter- nasional Hak-Hak sipil dan Politik (Internasional Covenant on Civil and Poltical Rights/ICCPR) merupakan dua instrumen hak asasi manusia yang secara eksplisit menolak dilak- sanaknnya praktek hukuman mati ini. Pasal 3 DUHAM menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas ke- hidupan kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Ketentuan ini di- pertegas lagi dalam Pasal 6 ayat 1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Poltik yang menyatakan:
“every human being has the right to life. This Right shall be protected by the law. No one shall be arbitrarily deprived has to life” Ketentuan lain yang berupaya menghapus hukuman mati adalah optional protocol II dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (The second Optional Protocol ti the Internasional Covenant on Civil and Poltical Rights). Optional protocol II tersebut bertujuan untuk menghapuskan secara total hukuman mati sebagai salah satu sanksi dalam hukum pidana tidak lagi memiliki legitimasi di dalam sistem hukum pidana yang berlaku di negara-negara yang telah meratifikasi Kovenan hak-hak sipil dan politik.
Sejak saat itu wacana penghapu- san pidana mati ( capital  punishment
atau death Penalty ) semakin ramai dibahas dalam forum Internasional, terutama pada Tahun 1994, ketika UN General Asembly mempertimbng- kan perlunya resolusi untuk mem- batasi pidana mati dan mendororng moratorium untuk eksekusi-eksekusi hukuman pidana mati yang cukup menimbulkan pro dan kontra di ka- langan negara-negara anggota PBB. Sebagian besar negara anggota PBB berpendapat bahwa hukuman mati bukanlah sebuah isu HAM sehingga resolusi tersebut gagal disepakati oleh UN General Asembly . Namun demikian negara yang menolak hu- kuman mati tetap menempatkan hu- kuman mati dalam konteks perlind- ungan hak asasi manusia, dan pada akhirnya berhasil mendorong UN Hight Commisisn on Human Right menyetujui sebuah resolusi yang me- nyatakan “ abolition of the death pen- alty contributies to enhancement of human dignity and to progresive devel- opment of human rights”
Dalam perkembangannya, upaya penghapusan hukuman mati sema- kin berkembang di berbagai negara. Negara-negara Council of Europe telah membentuk sebuah protokal konvensi  Eropa tentang hak asasi manusia yang menuntut penghapu- san pidana mati.
Namun peraturan-peraturan tersebut tidak dapat dibaca secara parsial. Di dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Ma- nusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup dan ke- hidupannya” namun dalam Pasal 36- nya juga dimuat pembatasan terha- dap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut :
“Di dalam menjalankan hak dan kebebasanya setiap orang wa-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 500~522
jib tunduk kepada pembatasan- pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pen- gakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat de- mokratis”
Demikian juga dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakn bahwa “ every human being has the right to life ” Namun pernytaan itu dilan- jutkan dengan tegas bahwa “no one shall be arbitrarily deprived of his life” Jadi Walaupun Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “ setiap manusia mempunyai hak untuk hidup” tetapi tidak berarti hak hidupnya itu tidak dapat dirampas. Yang tidak boleh adalah ‘perampasan hak hidupnya secara sewenang-wenang” (arbitrari- ly deprived of his life ).
Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan juga anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) secara moral perlu juga memperhatikan isi deklarasi cairo mengenai Hak-Hak Asasi Islami yang diselenggarakan OKI yang dalam Pasal 8 huruf a dek larasi tersebut menyatakan “Ke- hidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap manusia. Adalah tugas dari individu, masyarakt dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat” sehingga me- nurut pandangan negara-negara OKI, pencabutan hak untuk hidup yang tidak didasarkan atas hukum yang bersumber dari syariat itulah yang dilarang.
Di negara-negara yang menganut pidana mati, nampak adanya per- kembangan atau gerakan  untuk me- mperlunak pelaksanaan/ eksekusi pidana mati. Pertama dengan melakukan “penundaan pidana mati” ( suspended death penalty, “sus- pended execution” atau “moratorium” dan kedua mencari/menawarkan “al- ternatif pidana mati” (alternatif to death penalty)
Di negara-negara bagian Amerka, penundanaan pidana mati atau moratorium dimaksudkan sebagai penundaan/penghentian sementara waktu penjatuhan pidana mati, sam- bil menunggu kajian yang lebih men- dalam dan tuntas mengenai pem- baharuan sistem pidana mati yang ada. Penundanaan pidana mati ini ada yang berdasarkan putusan Mah- kamah Agung, ada yang dengan “ ex- ecutive order ” dari gubernur, dan ada yang melalui badan legislatif 23 .
Negara-negara bagian di USA ke- banyakan menunda pelaksanaan pidana mati sejak tahun 1972, sep- erti yang dimuat dalam : http: // deathpenaltyinfo.msu.edu/c/states/ stats/states.pdf. Berbeda dengan di Amerika, penundaan pidana mati di China lebih merupakan ben- tuk modifikasi pelaksanaan pidana ( strafmodus/ mode of sanction ). Yang ditunda bukan penjatuhan/ penera- pan pidana matinya, tetapi pelaksa- naanya, sehingga lebih tepat disebut “penundaan pelaksanaan pidana mati” atau “pidana mati tertunda” ( suspended death sentence/penalty ). Pidana mati tertunda di China diatur
23 Dalam Barda Nawawi Arief, “ Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Prespektif Pembaha- ruan Hukum Pidana di Indoneisia’ Makalah, dimuat da- lam Jurnal legislasi Indonesia Volume 4 no.4 Desember 2007
Syamsul Hidayat & Hasan Asy’ari | Kontroversi Penarapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana.........
dalam KUHP yang ketentuan intinya sebagai berikut 24 :
-  Dalam hal sipelaku seharusnya di- jatuhi pidana mati, tetapi eksekusi segera tidak diperlukan sekali (im- mediate execution is not esential),
maka penundaan eksekusi selama 2 tahun dapat diputuskanpada saat penjatuhan pidana mati itu (Article 48).
-  Apabila seseorang yang dijatuhi pidana mati tertunda tidak berke- inginan melakukan kejahatan se- lama waktu penundaan, ia diberi pengurangan pidana penjara seumur hidup; apabila ia menunjukkan pen- gabdian yang berjasa, ia mendapat pengurangan pidana pidana tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun pidana penjara; apabila terbukti bahwa ia melakukan keja- hatan dengan sengaja, maka pidana mati dilaksanakan atas persetujuan Mahkmah Agung (Article 50)
-  Waktu/lamanya penundaan pelak- sanaan pidana mati dihitung sejak putusan hakim berkekuatan tetap. Waktu/ lamanya pidana yang di- kurangi dari pidana mati tertunda menjadi pidana penjara dalam waktu tertentu, dihitung sejak tanggal bera- khirnnya masa penundaan (Article 51)
Sedangkan Untuk alternatif pidana mati dalam beberapa survey/ penelitian/pengumpulan pendapat ( polling ) di Amerika beberapa jenis alternatif pidana mati dengan redaksi sebagai berikut;
-  a life sentence with no possibility of parole for 25 years, combined with a restitution program re- quirimg the prisoner to work for money that would go to families
24 ibid
of murder victims;
- life sentences without any chance of parole for 25 years;
- life imprisonment privision which axcludes the possibility of parole at any time.
Jadi dunia Internasional masih terbe- lah dua tentang pidana mati dan ada yang mengambil jalan tengah dengan membuat alternatif aturan tentang pidana mati. Narkoba telah digunak- an selama berabad-abad, sejak awal peradaban manusia. Narkoba digu- nakan untuk mengobati penyakit, se- bagai bagian dari ritual keagamaan, dll. Tetapi seperti diketahui bersama, segala sesuatu yang digunakan secara berlebihan tidak akan berdampak baik.  Pada awal penggunaan nar- koba, saat narkoba masih digunakan sesekali dan dalam dosis kecil, ma- sih belum ada dampak yang terlalu berarti. Tetapi dengan berjalannya waktu, serta bertambahnya dosis penggunaan dan apalagi ditambah adanya kebiasaan di kalangan para pecandu untuk menggunakan jenis narkoba berbeda (dikenal dengan is- tilah polydrug use) dan mencampur jenis drug yang berlawanan jenis un- tuk mendapatkan efek yang berbeda (mixing drugs) maka bertambah ru- mit dan kompleks pula dampak yang muncul akibat penggunaan narkoba seseorang.
1.  Dampak Fisik
Salah satu contoh adaptasi bio logis dapat dilihat dengan alkohol. Alko- hol juga meningkatkan cytocell dan mitokondria yang ada didalam liver untuk menetralisir zat-zat yang masuk. Sel-sel tubuh ini menjadi tergantung pada alcohol untuk men- jaga keseimbangan baru ini. Tetapi, bila penggunaan narkoba dihenti- kan, ini akan mengubah semua su-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,
500~522
sunan dan keseimbangan kimia tu- buh. Mungkin akan ada kelebihan suatu jenis enzym dan kurangnya transmisi syaraf ter tentu. Tiba- tiba saja, tubuh mencoba untuk mengembalikan keseimbangan di- dalamnya. Biasanya, hal-hal yang ditekan/tidak dapat dilakukan tu- buh saat menggunakan narkoba, akan dilakukan secara berlebihan pada masa Gejala Putus  Obat (GPO) ini.
2.  Dampak Mental
Ketergantungan mental ini lebih susah untuk dipulihkan daripada ketergantungan fisik. Ketergan- tungan yang dialami secara fisik akan lewat setelah GPO di atasi, tetapi setelah itu akan muncul keter- gantungan mental, dalam bentuk yang dikenal dengan istilah ‘ sug- esti ’. Orang seringkali menganggap bahwa sakaw dan sugesti adalah hal yang sama, ini adalah ang- gapan yang salah. Sakaw bersifat fisik, dan merupakan istilah lain untuk Gejala Putus Obat,  sedang- kan sugesti adalah ketergantungan mental, berupa munculnya keingi- nan untuk kembali menggunakan narkoba. Sugesti ini tidak akan hilang saat tubuh sudah kembali berfungsi secara normal.
Dampak mental yang lain adalah pikiran dan perilaku obsesif kom- pulsif, serta tindakan impulsive. Pikiran seorang pecandu menjadi terobsesi pada narkoba dan peng- gunaan narkoba. Narkoba adalah satu-satunya hal yang ada didalam pikirannya. Ia akan menggunakan semua daya pikirannya untuk me- mikirkan cara yang tercepat untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Tetapi ia tidak pernah memikirkan dampak dari  tinda-
kan yang dilakukannya, seperti mencuri, berbohong, atau sharing needle karena perilakunya selalu impulsive, tanpa pernah dipikirkan terlebih dahulu. Ia juga selalu ber- pikir dan berperilaku kompulsif, dalam artian ia selalu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama.
3.  Dampak Emosional
Ini mengakibatkan tingginya do- mestic violence dan perilaku abu- sive dalam keluarga seorang alko- holik atau pengguna Shabu-shabu. Karena pikiran yang terobsesi oleh narkoba dan penggunaan narkoba, maka ia tidak akan takut untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang -orang yang men- coba menghalaginya untuk meng- gunakan narkoba. Emosi seorang pecandu narkoba sangat labil dan bisa berubah kapan saja. Satu saat tampaknya ia baik-baik saja, tetapi di bawah pengaruh narkoba semenit kemudian ia bisa berubah menjadi orang yang seperti keseta- nan, mengamuk, melempar barang- barang, dan bahkan memukuli siapapun yang ada di dekatnya. Hal ini sangat umum terjadi di keluarga seorang alkoholik atau pengguna Shabu-shabu. Mereka tidak segan-segan memukul istri atau anak-anak bahkan orangtua mereka sendiri. Karena melakukan semua tindakan kekerasan itu di bawah pengaruh narkoba, maka terkadang ia tidak ingat apa yang telah dilakukannya.
Ada suatu kepribadian baru yang muncul dalam dirinya, yaitu keprib- adian pecandu atau kepribadian si junkie. Kepribadian yang baru ini tidak peduli terhadap orang lain, satu-satunya hal yang penting bag- inya adalah bagaimana cara agar
Syamsul Hidayat & Hasan Asy’ari | Kontroversi Penarapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana.........
ia tetap bisa terus menggunakan narkoba. Ini sebabnya mengapa ada perubahan emosional yang tampak jelas dalam diri seorang pecandu. Seorang anak yang tadinya selalu bersikap manis, sopan, riang, dan jujur berubah total mejadi seorang pecandu yang brengsek, pemurung, penyendiri, dan jago berbohong dan mencuri. Satu hal juga yang perlu diketahui adalah bahwa salah satu dampak buruk narkoba adalah mengakibatkan pecandu memiliki suatu retardasi mental dan emo- sional.
Contoh seorang pecandu berusia 16 tahun saat ia pertama kali menggu- nakan narkoba, dan saat ia berusia 26 tahun ia berhenti menggunakan narkoba. Memang  secara  fisik ia berusia 26 tahun, tetapi sebenarnya usia mental    dan   emosionalnya adalah 16 tahun. Ada 10 tahun yang ‘hilang’ saat ia menggunakan nar- koba. Ini juga sebabnya mengapa ia tidak memiliki pola pikir dan kestabilan emosi seperti layaknya orang-orang lain seusianya.
4.  Dampak Spiritual
Adiksi terhadap narkoba mem- buat seorang pecandu menjadikan narkoba sebagai prioritas utama didalam kehidupannya. Narko- ba adalah pusat kehidupannya, dan semua hal/aspek lain dalam hidupnya berputar di sekitarnya. Tidak ada hal lain yang lebih pent- ing daripada narkoba, dan ia mena- ruh kepentingannya untuk meng- gunakan narkoba di atas segala- galanya. Narkoba menjadi jauh lebih penting daripada istri, suami, pacar, anak, orangtua, sekolah, pe- kerjaan, dll.  Ia berhenti melaku- kan aktivitas-aktivitas yang biasa ia lakukan sebelum ia tenggelam
dalam penggunaan narkobanya. Ia tidak lagi melakukan hobi-hobinya, menjalani aktivitas normal seperti sekolah, kuliah, atau bekerja seperti biasa, bila sebelumnya ia termasuk rajin beribadah bisa dipastikan ia akan menjauhi kegiatan yang satu ini,-Ia menjauhi keluarga dan te- man-teman lamanya, dan mencari teman-teman baru yang dianggap sama dengannya, yang dianggap dapat memahaminya dan tidak akan mengkuliahinya tentang penggunaan  narkobanya.
Secara spiritual, Narkoba adalah pusat hidupnya, dan bisa dikatakan mengganti- kan posisi Tuhan. Adiksi terhadap narkoba membuat penggunaan narkoba menjadi jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Ia tidak lagi memikirkan soal makan, tertular penyakit bila sharing needle, tertangkap polisi, dll. Adiksi adalah penyakit yang mempengaruhi semua aspek hidup seorang manusia, dan karenanya harus disadari bahwa pemulihan bagi seorang pecandu tidak hanya bersifat fisik saja, tetapi juga harus mencakup ketiga aspek lainnya sebelum pemulihan itu dapat dianggap sebagai suatu pemulihan yang sebenarnya.

## KESIMPULAN
Dalam mengantisipasi ancaman dan ba- haya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Indonesia secara keseluruhan telah memiliki perangkat Undang-undang sebagai berikut yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 8 Ta- hun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971, Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pem- berantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Un- dang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 500~522
Narkotika, Undang-Undang N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Upaya penanggulangan masalah kejahat- an narkoba diperlukan adanya kebijakan hukum pidana ( penal policy ). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, yang pertama mengarah pada kebi- jakan aplikatif yaitu kebijakan menyangkut bagaimana mengoperasionalisasikan per- aturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah narkoba. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pem- baharuan hukum pidana ( penal law reform ) yaitu kebijakan menyangkut bagaimana merumuskan peraturan perundang-undan- gan hukum pidana (berkaitan pula den- gan konsep KUHP baru) khususnya dalam rangka menanggulangi kejahatan narkoba pada masa mendatang.
Meski sudah menjadi wacana klasik, pro-kontra seputar penerapan hukuman mati tetap menjadi perdebatan serius di ka- langan masyarakat dunia, termasuk di In- donesia. Di tengah kecenderungan global akanmoratorium hukuman mati, praktek tersebut justeru masih lazim diterapkan di Indonesia. Bahkan, dalam kurun sebe- las tahun terakhir (tepatnya pasca refor- masi, 1998-2009), Indonesia tercatat telah mengeksekusi mati setidaknya 20 orang. Angka ini jauh lebih besar ketimbang peri- ode 1945-2003 yang hanya mengeksekusi mati 15 orang. Wajar saja, jika Indonesia, menurut catatan Amnesty International, kini menjadi salah satu negara yang pal- ing banyak menjatuhkan hukuman mati dibanding negara lain di dunia.
Secara yuridis formal, penerapan huku- man mati di Indonesia memang dibenar- kan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada 6 (enam) peraturan perun-
dang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, semisal UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM, UU Intelijen dan UU Ra- hasia Negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih dari itu, eksekusi huku- man mati di Indonesia menunjukkan ke- cenderungan meningkat pada tahun-tahun terakhir.
Namun, seiring dengan maraknya gagas- an humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak seusai perang dunia kedua, adanya hukuman mati menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan modern saat ini. Dengan kata lain, menurut para pembela HAM, dinamisasi hukum pidana di dunia saat ini telah bergeser dari teori pembalasan ke teori rehabilitasi, di mana teori tersebut bersifat clinic treatment .
Dan dalam Undang-Undang No. 35 Ta- hun 2009 tentang Narkotika yang dikaji dalam buku yang ini mengandung pemiki- ran reformasi tentang pidana mati yang menetapkan sebagai (1) “pidana khusus/ eksepsional dan tidak dapat dijatuhkan ter- hadap anak” (2) “pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir” (3) upaya terakhir dijatuhkan/dilaksanakan- nya pidana mati melalui berbagai tahapan. Rumusan tersebut mengimplementasikan ide keseimbangan monodualistik, yang memberi kesempatan terpidana memper- baiki diri. Rumusan ini sudah cukup ter- lihat mengakomodir perdebatan tentang pidana mati selama ini. Bangsa Indonesia dalam peraturan perundang-undangannya juga perlu mengkaji pidana mati pada Un- dang-Undang Khusus lainnya untuk di ses- uaikan dengan Konsep KUHP dalam men- gantisipasi berbagai kemungkinan kedepan.
Bertolak dari kenyataan di atas, artikel ini juga berusaha memberikan analisis sep-
Syamsul Hidayat & Hasan Asy’ari | Kontroversi Penarapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana.........

## Daftar Pustaka
Ahjiar Salmi, Eksistensi Hukuman Mati , Aksara Persada, Jakarta, 1985,
Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,
Laporan Penelitian “ Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan, Barda Nawawi arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian perbandingan, PT. Citca Aditya Bakti, 2005,
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, 1998
SR Sianturi dan Mempang L Panggabean, Hukum Penitensia di Indonesia,
Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980,
Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan pidana , alumni Bandung, 1984,
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia , Ersco, Bandung, 1989, hal.
J.E. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana -CV Rajawali, Jakarta, 1982,
Undang-undang Undang-Undang Dasar 1945,
Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971,
Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988,
Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Artikel
Dalam Barda Nawawi Arief, “ Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana di
utar kebijakan tentang pidana mati dalam Undang-undang tentang Narkoba dengan menggambarkan wujud dari ide Keseim- bangan/Monodualistik dan menawarkan alternatif kebijakannya kedepan agar seja- lan dengan fungsi dan tujuan pembentukan hukum dalam konteks hukum Nasional di Indonesia.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 500~522
Indoneisia’ Makalah, dimuat dalam Jurnal legislasi Indonesia Volume 4 no.4 Desember 2007
Supardi, SH, Pro dan Kontra Pidana mati terhadap Kejahatan Narkoba , http/www.bnn.go.id/konten
Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, tahun 2003 dan 2004, http/ www.bnn.go.id/konten
Berita Mahkamah Konstitusi, No.19, April-Mei,2007,
Supardi, SH, Pro dan Kontra Pidana mati terhadap Kejahatan Narkoba , http/www.bnn.go.id/konten
Penghapusan Pidana Mati Menuntut Sejumlah Perubahan Undang- Undang , http:/www.solusihukum.com
Gatot Supramono , Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan , 2004, http//en.wilkipedia.org/wiki/Death Penalty