## FENOMENA EKONOMI ISLAM DI TANAH RENCONG

## ADE FADILLAH FW POSPOS
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa Langsa, Indonesia E-mail: ade.pospos@gmail.com

## Abstract
This  paper  discusses  the  economic  phenomenon  of  Islam  in  Aceh  background  Islamic  law.  Results  of  this analysis  suggested  a  need  for  improving  the  quality  and  quantity  of  human  resources,  dissemination  to  the public  of  Islamic  economics,  the  regulation  of  Islamic  economics  and  Islamic  economic  authorities  need  to institute Islamic economic order can be enforced kaffah in this rencong ground.
Keywords : Islamic Economics;, qanun;, agency authority

## Abstrak
Paper  ini  membahas  tentang  fenomena  ekonomi  Islam  di  Aceh  yang  berlatar  belakang  syariah  Islam.  Hasil analisis  ini  mengusulkan  perlu  adanya  peningkatan    mutu  dan  kuantitas  sumber  daya  manusia,  sosialisasi kepada  masyarakat  tentang  ekonomi  Islam,  qanun  tentang  ekonomi  Islam  dan  perlunya  lembaga  otoritas ekonomi Islam agar ekonomi Islam dapat ditegakkan secara kaffah di tanah rencong ini.
Kata Kunci: Ekonomi Islam;, qanun; lembaga otoritas

## PENDAHULUAN
Sejarah  lahirnya  ekonomi  islam  di  indonesia  sejalan  dengan  lahirnya  perbankan  syariah.  Munculnya  Bank Muamalat  tahun  1991  sebagai  bank  syariah  pertama  telah  membuka  gerbang  bagi  lembaga  lainnya  untuk membuka  cabang  syariah.  Apalagi  dengan  adanya  Undang-Undang  No  21  Tahun  2008  yang  isinya memberikan  arahan  kepada  bank-bank  konvensional  untuk  membuka  divisi  perbankan  syariah  atau  bahkan mengkonversi  diri  secara  total  menjadi  bank  syariah  (UU  Perbankan  Syariah, http://www.bi.go.id ).  Secara umum, perkembangan perbankan syariah di indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah unit dan jumlah nasabah bank syariah setiap bulannya. Namun jika dilihat secara khusus, perkembangan perbankan syariah di aceh tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
Berdasarkan  data  bank  indonesia    jumlah  DPK  perbankan  syariah  di  aceh  pada  akhir  tahun  2013    hanya sebesar  Rp.1,9  triliyun,  sangat  jauh  berbeda  dengan  perkembangan  jumlah  DPK  bank  umum  yaitu  sebesar Rp.23,76  triliyun  ( http://www.bi.go.id )  Hal  ini  justru  bertolak  belakang  dengan  struktur  dan  persepsi masyarakat  Aceh  yang  sudah  terbangun  dengan  mayoritas  masyarakatnya  yang  beragama  islam.Hal  ini membuktikan  bahwa  Aceh  belum  bisa  disebut  telah  menerapkan  syariat  Islam  secara  komprehensif,  sebab
penerapan syariat Islam di Aceh baru sebatas hukum cambuk bagi pelaku zina dan judi, serta razia terhadap perempuan yang tidak berjilbab, sementara isu-isu perekonomian dan kemiskinan kurang mendapat perhatian. Dari fenomena inilah muncul pertanyaan, mengapa perbankan syariah di tanah rencong ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan? Adakah undang undang/ qanun di aceh yang mengatur tentang ekonomi islam?
Tulisan  ini  menggambarkan  sistem    perekonomian  yang  berlaku  di  Nanggroe  Aceeh  Darussalam.  Dan  juga menganalisis konsep ekonomi islam dalam pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi
Pembahasan tulisan ini dibagi dalam lima bagian. Bagian 2 tulisan ini membahas metode peneltian. Bagian 3 tulisan  ini  membahas  ekonomi  islam  selanjutnya  akan  membahas  fenomena  ekonomi  di  aceh.    Selanjutnya, solusi  ekonomi  islam  pada  perekonomian  di  aceh  akan  dibahas  di  bagian  5.  Pada  bagian  akhir  tulisan  ini kesimpulan akan dipaparkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif menganalisis fenomena ekonomi islam di tanah rencong. tulisan ini menawarkan  solusi  untuk  mengatasi  problematika  ekonomi  yang  terjadi  ditanah  rencong  (Nanggroe  Aceh Darussalam).  Dalam  pembahasannya,  tulisan  ini  tidak  menggunakan  data    dan  bukti  empiris  hanya menganalisisnya secara kuantitatif dan studi kepustakaan..

## EKONOMI ISLAM
Ditengah tengah krisis dan berbagai masalah perekonomian dunia lainnya, ekonomi Islam kembali muncul di tengah  tengah  masyarakat  Islam  dewasa  ini.  Ekonomi  kapitalis  yang  rentan  terhadap  krisis  karena  tidak seimbangnya pertumbuhan sektor ril dengan sektor moneter. Cerminan hal ini adalah adanya kebijAkan suku bunga bagi setiap pinjaman yang mesti dikembalikan walaupun terjadi kerugian. Sedangkan sistem ekonomi Islam  menawarkan  sisitem  bagi  hasil  ( Lost  and  profit  sharing )  .  Implikasi  dari  hal  ini  adalah  tidak  ada keseimbangan  antara  sektor  moneter  dengan  sektor  ril  dan  menimalisir  terjadinya  kesenjangan  sosial  antar masyarakat.
Kehadiran berbagai perbankan syariah di negara negara muslim seperti Mesir telah mempelopori kebangkitan ekonomi Islam massa kini. Di indonesia, kehadiran bank mualamat sejak tahun 1991 telah menjadi pelopor perkembangan  perbankan  Islam  di  negeri  pertiwi  ini.  Hal  ini  diperkuat  dengan  bukti  nyata  bahwa  bank tersebut tahan terhadap krisis moneter yang melanda Indonesis sejak 1997-1998. Implikasi dari hal tersebut adalah semakin banyaknya perbankan umum yang membuka BUS (Badan Usaha Syariah) sebagai unit usaha perbankan  tersebut.  Islam  menyediakan  suatu  sistem  ekonomi  yang  meniscayakan  penggunaan  sumber- sumber  daya  yang  diberikan  Allah  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  pokok  umat  manusia  dan
memberikan kepada mereka kondisi kehidupan yang baik. Islam menganggap kekayaan adalah amanah dari Allah dan pemanfaatannya secara benar sebagai suatu ujian keimanan.
Zainul  arifin  (2003:  12)  mengatakan  bahwa  sistem  ekonomi  yang  diterapkan  oleh  Rasulullah  SAW  berakar dari prinsip-prinsip Qurani. Alquran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas disetiap aspek kehidupannya termasuk dibidang  ekonomi.  Oleh  sebab  itu  dalam  ekonomi  Islam  hanya  pemeluk  Islam  yang  berimanlah  yang  dapat mewakili  satuan  ekonomi  Islam.  Dalam  pandangan  Islam,  kehidupan  manusia  tidak  dapat  dipisah-pisahkan menjadi  kehidupan  ruhiyah  dan  jasmaniyah,  melainkan  sebagai  satu  kesatuan  utuh  yang  tidak  terpisahkan, bahkan  setelah  kehidupan  didunia  ini.  Dengan  kata  lain,  Islam  tidak  mengenal  kehidupan  yang  hanya berorientasi pada akhirat tanpa memikirkan kehidupan duniawi ataupun sebaliknya hanya memikirkan materi duniawi tanpa memikirkan kehidupan akhirat ( M.A Sabzwari, 1992 : 1)
Menurut  Umer  Chapra  (2000:  38),  selama  masa  Jahilliyah,  semua  sumber  daya  finansial  dimobilisasi berdasarkan  bunga.  Akan  tetapi  Islam  menghapuskan  riba  dan  mengorganisaskan  keseluruhan  produksi  dan perdagangan  berdasarkan mudharabah dan syirkah. Dengan  terhapusnya  bunga,  kegiatan  ekonomi  dalam dunia  Islam  tdak  mengalami  kemerosotan,  justru  terjadi  peningkatan  kemakmuran.  Abul  A’la  Al-Maududi (1977:  231)  mengatakan  bahwa  berdasarkan  pandangannya  yang  paling  prinsip  tentang  status  manusia  di muka bumi, Islam dengan tegas dan keras melarang segala bentuk praktik ribawi atau bunga uang. Kata riba dalam ayat Alquran digunakan sebagai terjemahan dari bunga uang yang tinggi. Terminologi dan sistem ini telah dikenal pada masa Jahilliyah dan periode awal Islam, yakni sebagai bunga uang yang sangat tinggi yang dikenakan terhadap modal pokok.
Lebih lanjut Djazuli dan Yadi Janwari (2000: 14) mengatakan bahwa jika ayat-ayat yang melarang berbagai praktik  ribawi  ditelaah  lebih  dalam  dan  komprehensif,  terlihat  jelas  bahwa  islam  sangat  menentang  keras setiap  praktik  ribawi  baik  dalam  jumlah  yang  sangat  tinggi  ataupun  rendah.  Dengan  melihat  kenyataan tersebut, maka muncul pemikiran baru yang menawarkan ajaran Islam tentang ekonomi sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif.
Menurut  Suhrawardi  K  Lubis, (2000:14)  sistem  ekonomi  Islam  adalah  ilmu  ekonomi  yang  dilaksanakan dalam  praktek  (penerapan  ilmu  ekonomi)  sehari-harinya  bagi  individu,  keluarga,  kelompok  masyarakat maupun  pemerintah/penguasa  dalam  rangka  mengorganisasi  faktor  produksi,  distribusi  dan  pemanfaatan barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  tunduk  dalam  peraturan/perundang-undangan  Islam (Sunnatullah). Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan  nilai  tersebut  yaitu  Alquran,  As-Sunah,  Ijma  dan  Qiyas.  Nilai-nilai  sistem  ekonomi  Islam  ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna (QS Al-Maidah :3)
Dalam perekonomian Islam, investor atau pemilik modal harus memikul “ risk of the venture ”, resiko dalam investasi  yang  dilakukan  oleh  sipeminjam  karena  dalam  sebuah  aktivitas  bisnis,  baik  investor  maupun manager/  pengelola  dana/  peminajam  tidak  akan  menjamin  apakan  investasi  yang  mereka  lakukan  tersebut akan sukses, artinya selalu ada peluang untuk mengalami kegagalan. Itulah yang dinamakan resiko (risk of the venture). Keunikan  yang  ada  pada Islamic  banking adalah  penerapan profit  and  loss  sharing sebagai pengganti intesrest rate dalam pengembalian modal pinjaman. Dalam paradigma Profit and loss sharing, fixed rate  of  return atau  jumlah  pengembalian  yang  telah  ditetapkan  dimuka  adalah  dilarang.  Hal  ni  disebabkan adanya  unsur  ketidakpastian.  Dengan  adanya profit  sharing  ratio antara  pemilik  modal  dan  pelaku  bisnis dapat  menjalankan  perannya  masing-masing.  Kontrak  dalam  investasi  berdasarkan profit  and  loss  sharing membolehkan dua atau lebih pihak yang terlibat dalam transaksi investasi untuk mengumpulka dana mereka yang  akan  digunakan  untuk  berinvestasi  dan  kemudian  berbagi  keuntungan  yang  diperoleh  dalam  proses tersebut (Gustina, 2011: 8)
Menurut  Suhrawardi  (2000:  14)  mengatakan  bahwa  para  pemikir  ekonomi  Islam  berbeda  pendapat  dalam memberikan  definisi  terhadap  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam.  Khurshid  Ahmad  mengkategorisasi  prinsip- prinsip ekonomi Islam pada : Prinsip tauhid, rubbiyah, khilafah dan tazkiyah (Muslim H. Kara, 2005 : 37-38). Mahmud Muhammad Bablily (1990 : 15) menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam  Islam,  yaitu  : al-ukhuwwa (persaudaraan), al-ihsan (berbuat  baik), al-taqwa (bersikap takwa).M.Quraish Shihab menyatakan bahwa Tidak semua persoalan ekonomi dirinci oleh Al-Quran, karena persoalan ini berkembang dari masa kemasa. Atas dasar itu Alquran hanya memberi tuntunan umum berupa prinsip-prinsip  dasar  yang  dapat  dijabarkan  umat  sepanjang  waktu  sesuai  dengan  kebutuhan,  kondisi  sosial dan perkembangan masyarakat. Kita dapat menyimpulkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam pada keyakinan tauhid.  Dari  sinilah  lahir  prinsip-prinsip  yang  bukan  saja  dalam  bidang  ekonomi,  tetapi  juga  menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat (M.Quraish Shihab, 2011 :197)
Menurut Adiwarman Karim (2000: 17), bangunan ekonomi Islam didasarkan pada lima nilai universal yakni tauhid, keadilan, kenabian, khilafah dan Ma’ad (hasil).
Prinsip  ekonomi  Islam  juga  dikemukakan  oleh  Masudul  Alam  Choudhury.  Menurutnya,  ekonomi  Islam didasarkan pada tiga prinsip yaitu :
The principle of twheed and brotherhood (prinsip tauhid dan persaudaraan). (2) the principle of work and pruductivity (prinsip kerja dan produktivitas), (3) the principle of distributional equity (prinsip pemerataan dalam distribusi) (Muslimin H.Kara, 2005:38)
Dari  pemaparan  diatas,  dapat  disimpulkan  beberapa  prinsip  pokok  tentang  kebijakan  ekonomi  Islam  yang dijelaskan Alquran sebagai berikut :
1. Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta
2. Manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya
3. Semua  yang  dimiliki  dan  didapatkan  manusia  adalah  atas  rahmat  Allah  SWT.  Oleh  karena  itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya
4. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun
5. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba harus dihilangkan
6. Menerapkan  sistem  warisan  sebagai  media  retribusi  kekayaan  yang  dapat  mengeliminasi  berbagai konflik individu
7. Menetapkan  berbagai  bentuk  sedekah,  baik  yang  bersifat  wajib  maupun  sukarela  terhadap  para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu (Adiwarman Karim, 2004: 36)

## FENOMENA EKONOMI ISLAM DI ACEH
M.  Shabri  (2014)  mengatakan,  masih  banyak  lembaga  keuangan,  perbankan  dan  non  perbankan  yang beroperasi  secara  ribawi  di  aceh.  Bank  aceh  yang  dimiliki  rakyat  Aceh  pun  masih  enggan  ditransformasi menjadi  bank  yang  sepenuhnya  Islami.  Padahal  ulama,  Dinas  Syariah  Islam,  pegiat  media,  DPRA,  elemen oraganisasi kemasyarakatan dan rakyat Aceh sangat mendukung agar Bank Aceh menjadi bank yang benar- benar Islami.
Dengan  adanya  UU  No.11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA),  provinsi  paling  barat  wilayah tanah  air  ini  mendapatkan  kekhususan  dalam  penerapan  syariat  Islam.  Kekhususan  yang  dimaksud  adalah kebebasan dalam menjalankan syariat Islam, bahkan termasuk dalam lingkup hukum pidana.
Hal  ini  tentunya  menjadi  sebuah  peluang  besar  bagi  Aceh  untuk  membuktikan  bahwa  Islam  dengan  semua sistemnya dapat menyelesaikan seluruh masalah umat. Adapun sistem yang dimaksud bukanlah sistem yang parsial, namun sistem yang universal meliputi seluruh dimensi kehidupan masyarakat.  Jika proyek besar yang menjadi amanah bagi para pemimpin Aceh ini berhasil dilaksanakan dengan baik, maka dapat dipastikan Aceh menjadi role model penerapan sistem syariah dalam seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Hal ini tentunya juga  akan  memberikan  pemahaman  berbeda  kepada  masyarakat  dunia  yang  masih  skeptis  terhadap  syariat Islam.
Namun, sebaliknya jika Aceh gagal menerapkannya dengan baik, maka itu juga menjadi preseden buruk bagi Islam di mata dunia. Oleh sebab itu, butuh keseriusan pemerintah dalam mendesain aturan dan kebijakan yang benar-benar  mencerminkan  syariat  Islam  dengan  baik  sesuai  dengan  ajaran  Islam  itu  sendiri.    Ada  banyak faktor yang membuat ekonomi syariah dapat lebih tumbuh jika dikembangkan dengan serius di Aceh. Kultur masyarakat  Aceh  yang  masih  sangat  fanatik  dengan  halal-haram,  serta  Islam  dan  Non  Islam,  juga  menjadi pemicu dan faktor yang dapat mempercepat berkembangnya ekonomi syariah di Aceh. Faktor lain yang juga
bisa  dijadikan  sebagai  akselerasi  pertumbuhan  ekonomi  syariah  di  Aceh  adalah  tujuan  terbesar  dari  konflik selama  bertahun-tahun  di  Aceh  adalah  untuk  dapat  menerapkan  syariat  Islam  secara  kaffah.  Semangat tersebut,  pascakonflik  ini  dapat  dialihkan  untuk  memicu  perkembangan  ekonomi  syariah  lebih  pesat,  dan bahkan memicu lompatan kuantum melebihi negara-negara lain yang lebih awal memulainya. Sebuah tujuan yang besar dengan segala potensi yang ada juga tidak dapat mengembangkan ekonomi syariah dengan baik tanpa  ada  sebuah  strategi  pengembangan  yang  jelas  dan  target-target  tertentu,  konsisten,  serta  dengan mekanisme pengontrolan yang ketat.

## SOLUSI ISLAM PADA PEREKONOMIAN DI ACEH

## 1. Peningkatan mutu dan kuantitas Sumber Daya Manusia
Tidak bisa dipungkiri bahwa praktisi perbankan syariah yang ada ditanah air saat ini masih didominasi oleh praktisi bank konvensional. Artinya pelaku yang ada diperbankan syariah kita umumnya adalah praktisi yang bermigrasi  dalam  bank  konvensional.  Hal  ini  mempersulit  perkembangan  bank  syariah  di  tanah  air,  karena pengaruh  budaya  lama  mereka.  Tentu  sangat  drastis  perbedaan  budaya  kerja  yang  harus  mereka  lakukan karena bank syariah sangat unik dan berbeda dari saingannya, bank konvensional (Gustina, 2011: 74)
Selain  itu  juga,  upaya  penerapan  sistem  ekonomi  Islam  di  Aceh  juga  dapat  ditempuh  melalui  dunia pendidikan.  Upaya  ini  dapat  dimulai  dengan  menggantikan  kurikulum  ekonomi  yang  selama  ini  menjadi referensi  para  siswa  sejak  bangku  sekolah  dengan  kurikulum  ekonomi  Islam.    Penerapan  kurikulum  ini bertujuan  menumbuhkan  pemahaman  kepada  generasi  muda  bahwa  ekonomi  merupakan  bagian  dari  Islam yang intergral dan tidak dapat dipahami secara parsial. Hal ini merupakan modal dalam rangka pembentukan Sumber Daya Insani (SDI) yang siap menopang tumbuh dan berkembangnya sistem ekonomi Islam di Aceh. Aceh  yang  memiliki  keistimewaan  dalam  hal  penerapan  syariat  Islam  seharusnya  dapat  menangkap  hal tersebut  untuk  dijadikan  momentum  bagaimana  memulai  membenahi  perekonomian  yang  sebagian  besar masih  menganut  kapitalisme  menjadi  perekonomian  yang  menganut  sistem  ekonomi  Islam.  Aceh  tentu memiliki  keleluasaan  yang  lebih  untuk  mewujudkan  konsep  negeri  syariat  Islam  yang  juga  ditunjukkan dengan sistem perekonomian Islam.

## 2. Pentingnya Sosialisasi
Di  negara  yang  mayoritas  penduduknya  bukan  Islam  telah  mempelopori  berkembangnya  perbankan  syaria, contohnya  Inggris.  Hal  utama  yang  menjadi  tantangan  implementasi  ekonomi  Islam  di  tengah  tengah masyarakat  Aceh  adalah  masih  rendahnya  kesadaran  dan  pemahaman  tentang  ekonomi  Islam.  Penyebabnya adalah  rendahnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  agama  Islam  dan  cenderung  memahami  agama  secara parsial.
Abu  Muhammad  Dwiono  Koesen  Al-Jambi  (2009:  64)  mengatakan,  selain  itu  dangkalnya  pengetahuan masyarakat muslim sendiri tentang bank Syariah ini di satu sisi da pada sisi lain, para praktisinya juga belum menguasai  produk  Bank  Syariah  dan  hukum  fikih  muamalah  pada  produk-produk  syariah  yang  ditawarkan. Mereka  juga  belum  tahu  dan  sebagian  lagi  masyarakat  dan  kaum  muslimin  belum  yakin  betul  bahwa  bank konvensional itu ribawi dan haram. Sementara itu, pemerintah, yang diisi dengan begitu banyak orang-orang yang tahu, yang berilmu, para ulama, kiai, doktor dan profesor yang berpotensi menjadi panutan masyarakat dalam  bermuamalah,  justru  memberi  contoh  keliru  dengan  tetap  menetapkan  dana  mereka  di  bank konvensional.  Sebagian  ustadz  juga  masih  berfatwa  tidak  dengan  ilmu,  melainkan  dengan  hasad  dan  hawa nafsu.
Keberanian pemerintah dan MUI untuk terang-terangan menjelaskan haramnya bank konvensional juga kita rasa sangat kurang. Pemerintah dan MUI yang dahulu menyokong lahirnya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah  pertama  di  Indonesia,  juga  masih  terlihat  setengah-setengah  dalam  menganjurkan  urgensinya  Bank Syariah.  Buktinya,  berbagai  rekening  intansi  pemerintah  tetap  berada  di  bank  konvensional  dan  hanya sebagian kecil saja yang sudah mulai mempercayakan uangnya pada Bank Syariah, seperti Mahkamah Agung. Sedangkan  rekening  Departemen  Agama  yang  membawahi  DSN-MUI  sebagian  masih  ditempatkan  di  bank konvensional. Begitu juga uang setoran haji. Patut disayangkan juga langkah Bank Indonesia yang menunjuk orang non-Muslim untuk memopulerkan perbankan syariah di Indonesia padahal ada figur lain dari kalangan Muslim sendiri yang justru lebih kredibel dalam hal ini.
Tentunya hal ini akan menjadi tugas bagi pemerintah Aceh dalam rangka mensosialisasikan sistem ekonomi syariah di tengah tengah masyarakat. Dengan demikian frame yang beranggapan sistem ekonomi Islam sama saja  dengan  sistem  ekonomi  kapitalis  dapat  dihilangkan  berangsur  angsur  di  tengah  tengah  masyarakat. Semakin banyak instrument untuk sosialisasi bagi perkembangan ekonomi syariah.
Bentuk  sosialisasi  ekonomi  syariah  sangat  beragam  dan  luas,  seperti  melalui  media  massa  cetak  atau elektronik,  buletin,  majalah,  buku,  lembaga  pendidikan  dan  sebagainya  (Muliaman,D  Hadad,  2004). Meskipun  Aceh  dinyatakan  sebagai  daerah  yang  melaksanakan  syariat  Islam,  tapi  bukan  sebuah  jaminan bahwa  seluruh  elemen  masyarakat  memahami  secara  komprehensif  berbagai  aspek  syariah,  termasuk  aspek ekonomi  Islam.  Maka  dari  itu  harus  mulai  dilakukan  sosialisasi  sistem  ekonomi  Islam  kepada  masyarakat. Untuk menyosialisasikan ekonomi Islam tentu membutuhkan kerja sama semua pihak baik pemerintah, ulama, dan  masyarakat.    Ada  beberapa  cara  sosialisasi  yang  bisa  dilakukan  untuk  mempercepat  pemahaman masyarakat Aceh terhadap ekonomi Islam di antaranya: Pemerintah bekerjasama dengan media massa di Aceh dengan membuat rubrik khusus harian/mingguan pembahasan mengenai ekonomi Islam sehingga masyarakat familiar  dengan  ekonomi  Islam;  Perguruan  tinggi  yang  ada  di  Aceh  sebaiknya  diarahkan  untuk  membuka
program  studi  ekonomi  Islam  dan  pemerintah  memperbanyak  beasiswa  pendidikan  ke  luar  Aceh  untuk mengambil program studi ekonomi Islam, sehingga lahir SDM ekonomi Islam yang handal;
Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan hendaknya dapat memasukkan ekonomi Islam dalam kurikulum tingkat SLTP, SLTA. Tujuannya agar pemahaman ekonomi Islam dapat ditanamkan sejak dini, seperti daerah Tasikmalaya  telah  memasukkan  ekonomi  Islam  sebagai  mata  pelajaran  muatan  lokal  di  tingkat  SLTP  dan Madrasah Tsanawiyah; Mengarahkan ulama yang khususnya biasa khutbah jumat untuk memasukkan muatan- muatan  nilai  ekonomi  Islam  dalam  khutbah  mereka,  dan;  Mengarahkan  ulama  dayah  untuk  memasukkan muatan-muatan nilai ekonomi Islam dalam kajian keagamaan pesantren.
Menurut Makhlani (2014), sistem ekonomi kapitalis sudah berantakan. Sistem sosialis pun telah gagal. Kini sistem  ekonomi  Islam  menjadi  pemenang  ditengah  kemelut  ekonomi  global.  Kehancuran  sistem  ekonomi kapitalis  membuka  pintu  peluang  yang  sangat  besar  terhadap  adanya  kemungkinan  sisitem  ekonomi  Islam mewarnai pranata ekonomi di masa mendatang. Sebagai generasi muda yang cerdas sudah sepantasnya kita tidak menyianyiakan kesempatan besar ini menuju perubahan. Langkah awal dalam  menyukseskan pogram ini adalah dengan cara menyiapkan Sumbar daya manusia yang handal dan berkarakter islami dan mempunyai kapasitas  keilmuan  bidang  ekonomi  Islam.  Sebab  tanpa  Sumber  daya  manusia  yang  handal,  maka  harapan ingin mewujudkan sistem ekonomi Islam di Aceh hanya akan menjadi retorika belaka.Agenda pembangunan karakter  generasi  muda  juga  menjadi  faktor  utama  keberhasilan  penerapan  sistem  ekonomi  Islam  di  Aceh. Pemerintah  Aceh  harus  serius  dan  melihat  peluang  ini  sebagai  peluang  besar  dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan  ummat  dan  mempertahankan  indentitas  Aceh  sebagai  negeri  Islam  dan  mewujudkan  Aceh sebagai pelopor ekonomi Islam di Nusantara.
Syariat  telah  mulai  diterapkan  dalam  pranata  kehidupan  masyarakat  Aceh  pada  penghujung  abad  pertama Hijriah.  Dan  syariat  Islam  telah  mewarnai  peradaban  Aceh  dari  berbagai  aspek  kehidupan  tidak  terkecuali aspek  ekonomi.  Provinsi  Aceh  merupakan  satu  satunya  Provinsi  di  Indonesia  yang  dibenarkan  menerapkan syarit  Islam.  Penerapan  syariat  Islam  secara  kaffah  dan  komprehensif  menjadi  cita  cita  segenap  masyarakat povinsi  di  ujung  barat  nusantara  ini.  Sejak  dibelakukannya  syariat  Islam  di  Aceh  berbagai  dinamika perundang undangan telah mulai disahkan oleh DRR Aceh selaku legislatif di tingkat pemerintahan Provinsi. Maka tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat Aceh untuk mengesahkan berbagai qanun yang berkaitan dengan  sistem  perekonomian  Aceh  yang  Islami.  Hal  ini  tentunya  merupakan  peluang  emas  bagi  masyakat Aceh  untuk  menarapkan  sistem  perekonomian  islami  mengingat  Aceh  sebagai  Seramoe  Makkah (http://www.infobanknews.com).  Salah  satu  penyebab  keengganan  pemerintah  Aceh  mengkonversi  Bank Aceh  menjadi  BUS  adalah  kurangnya  pemahaman  mereka  tentang  keunggulan  bank  syariah.  Padahal  bank syariah  baik  yang  ada  di  Indonesia  maupun  diluar  negri  telah  teruji    bahkan  lebih  tshsn  terhadap  krisis ekonomi.  Bank  syariah  mampu  mensejahterakan  segenap  lapisan  masyarakat  dan  bahkan  mampu mendongkrak  pembangunan  ekonomi  sektor  ril.  Ditengah  arus  krisis  ekonomi  global,  perbankan  syariah
masih  mampu  meraup  keuntungan.  Bank  Pembangunan  Asia (Asian  Development  Bank) bahkan memperkirakan  bahwa  pertumbuhannya  mencapai  10%  dengan  total  aset  1,5  triliyun  dolar  Amerika  pada 2015.  Sebaliknya  perbankan  konvensional  yang  dianggap too  big  fail (terlalu  besar  untuk  gagal)  malahan merugi  dan  banyak  bangkrut  ( http://www.infobanknews.com )  Menurut M.Shabri    (2012  :78),  dalam  setiap kebijakan  moneter,  Pemerintah  Aceh  harus  mengukuhkan  sistem  perekonomian  negara  yang  stabil  dengan tingkat inflasi yang rendah dan sistem perbankan yang islami. Sistem pinjam meminjam harus bebas bunga dengan  sistem  bagi  hasil profit-loss  sharing). Pemerintah  Aceh  harus  melakukan  retrukturisasi  institusinya baik  institusi  ekonomi  maupun  institusi  politik  secara gradual, tapi  pasti  dan  kontinue.  Disamping  itu, pemerintah harus mendorong pengoperasian bank-bank syariah, takaful (asuransi Islam), dan ar-Rahn (pajak gadai Islam) dan institusi Baitul Maal atau Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedeqah (BAZIS).
Penduduk  Aceh  yang  mayoritas  beragama  Islam  juga  menjadi    peluang  bagi  terlaksananya  sistem  ekonomi Islam di Aceh. Untuk tahap pertama implementasi syariat Islam di bidang perekonomian di Aceh, kita tidak mengharapkan hal yang berlebihan. Akan tetapi, untuk langkah awal adalah bagaimana Pemerintah Aceh dan DPRA  berkomitmen  untuk  mengesahkan  regulasi  yang  mengharuskan  setiap  perbankan  yang  beroperasi  di Aceh adalah perbankan syariah dan mentranformasikan Bank Aceh tersebut adalah Bank Syariah. Terobosan ini akan berdampak besar, mengingat Aceh adalah negeri syariat Islam dan simbol peradaban Islam nusantara. Ketentuan Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) mengamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan agar  dalam  pengembangan  ekonomi  Aceh  harus  memperhatikan  nilai  nilai  syariah.  Oleh  sebab  itu  perlu adanya  langkah  langkah  cerdas  pemerintah  Aceh  dalam  mengimplementasikan  hal  tersebut  menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan ekonomi Aceh.
Beberapa kelebihan bank syariah ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :
1. Bank syariat yang dioperasikan mengikuti aturan syariah pasti mendapat restu illahi
2. Bertransaksi  dengan  bank  syariah  tidak  saja  mendapat  keuntungan  duniawi  (bagi  hasil),  tetapi  juga akan memperoleh ukhrawi (pahala)
3. Bertransaksi dengan bank syariah adalah bagian dari usaha untuk mengamalkan ajaran Islam secara sempurna
4. Mendukung lembaga perbankan Islam, berarti kita turut berperan aktif dalam mengangkat harkat dan martabat ekonomi umat (irtifa’u iqtisad at-daulah).
5. Bank syariah senantiasa mendukung gerakan amar ma’ruf nahi mungkar karena tidak pernah terlibat dalam proyek-proyek haram
6. Sistem  perbankan  syariah  mampu  menyelamatkan  ekonomi  negara  dari  krisis  dan  kehancuran  (M. Shabri, 2014)
3. Aceh perlu adanya Qanun tentang Ekonomi Islam
Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menggunakan hukum Syariah Islam. Islam di aceh bukan sesuatu yang asing. Sejarah islam nusantara juga berasal dari Samudra Pasai, sebuah kerajaan Islam di Aceh yang pernah mengalami masa jayanya beserta penegakkan syariat Islam. Jadi kerinduan kepada syariat Islam adalah kerinduan kepada Dua hal: kerinduan sejarah kebesaran kekuassaan pemerintahan islam di aceh, dan kerinduan islam sebagai solusi bagi permasalahan masa kini.
Sejumlah pihak menilai bahwa penerapan syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah cenderung stagnan (jalan di tempat)  dan  belum  berfungsi  sebagaimana  yang  diharapkan.  Penilaian  tersebut  didasari  masih  banyaknya dijumpai perilaku masyarakat maupun pejabat yang sungguh kontradiksi dengan syariat Islam itu sendiri. Jika kita  rajin  mengikuti  perkembangan,  hampir  setiap  hari  media  massa  memberitakan  masih  maraknya  kasus- kasus perzinaan, pencurian, pembunuhan, minuman keras, dan pelanggaran syariat lainnya. Anehnya, kasus- kasus  yang  terjadi  setelah  syariat  Islam  berlaku  tidak  pernah  diselesaikan  dengan  hukum  syariah  dengan alasan  tidak  adanya  qanun  (Perda).  Hukuman  cambuk  yang  diekspose  di  atas  panggung  cenderung  hanya terhadap  orang-orang  kecil  dari  kaum  dhuafa,  para  petinggi  negeri  yang  mencuri  miliaran  rupiah,  illegal logging, perzinaan, pemasok minuman keras, dan pemungut pajak ilegal tidak pernah tersentuh hukum syariat Islam.
Miftahuddin (2014) mengatakan, salah satu penghambat penerapan Syariat Islam secara kaffah hingga saat ini pada  umumny  adalah  kurangnya  pemahaman  masyarakat  Aceh  tentang  bagaimana  Islam  Kaffah  pada hakikatnya. Pada sisi lain, ketergantungan sebagian masyarakat pada kebiasaan buruk akibat mengikuti arus global seperti busana yang tidak islami, pergaulan bebas, korupsi, dan perilaku yang dicontohkan oleh para pemimpin juga menjadi penyebab terhambatnya implementasi syariat Islam secara kaffah yang diemban oleh instansi terkait, yang dalam hal ini adalah Dewan Syariat Islam (DSI).
Sejarah telah mencatat sistem hukum Syariah Islam mulai berlaku di Aceh pada tahun 2001 dan berdasarkan UU  otonomi  khusus  nomor  18  tahun  2001  dan  juga  berdasarkan  UU  Keistimewaan  Aceh  nomor  40  tahun 1999  yang  meliputi  agama,  adat  istiadat  dan  pendidikan.  Selain  itu  Aceh  juga  diberi  kekuasaan  kehakiman sehingga  Mahkamah  Syar’iyah  bisa  dibentuk  melalui  UU  Kekuasaan  kehakiman  nomor  4/2004  (Sistem Hukum Syariah Islam di Aceh, 2014).
Namun walaupun demikian, pemerintah Aceh hanya bisa menghasilkan empat peraturan perda sejak Syariah Islam ditegakkan hingga sekarang yang terkodifikasi dalam empat Qanun, yaitu :
1. Qanun  nomor  11  tahun  2002  tentang  pelaksanaan  Syariah  Islam  Bidang  Ibadah,  Akidah  dan  Syiar Islam
2. Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar (minuman keras) dan sejenisnya
3. Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian)
4. Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (mesum)
Bagaimana dengan qanun tentang penegakkan syariah di bidang ekonomi, masih adakah bank konvensional di sana?  Syariat  Islam  harus  mampu  menyentuh  sektor  lain  termasuk  pendidikan  dan  perekonomian.  Dalam bidang perbankan mislnya, kita masih melihat Bank Aceh yang sahamnya dimiliki para kepala daerah di aceh, sebagian  besarnya  berupa  bank  konvensional.  Seharusnya  sebagai  aset  daerah  maka  Bank  Aceh  harus mereformasi  total  sistemnya  mengikuti  sistem  syariat  islam  yg  berlaku  disatu-satunya  propinsi  di  indonesia ini.
Ada  tiga  aspek  kemaslahatan  bila  qanun  Bank  Aceh  Syariah  diwujudkan.  Pertama,  keuntungan  pada  aspek kemaslahatan  umat  yaitu  dimana  Bank  Aceh  Syariah  dapat  memberikan  kemudahan  kepada  nasabah  dalam mengembalikan  uang  pinjaman.  Jika  nasabah  untung,  maka  keuntungan  dibagi  sesuai  porsi  masing-masing dan  jika  nasabah  rugi,  maka  kerugian  ditanggung  secara  bersama.  Bila  tidak  mendapatkan  keuntungan  dari usahanya,  nasabah  tidak  harus  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  karyawan  untuk  menutupi pinjaman bank.
Kedua,  keuntungan  pada  kekhususan  daerah  provinsi  Aceh,  dimana  Aceh  notabane  orang  muslim  ditambah sebagai daerah syariah Islam tentunya lebih menguntungkan Bank Aceh Syariah. Masyarakat lebih antusias menabung atau meminjam di Bank Aceh Syariah ketimbang bank konvensional. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun aset Bank Aceh Syariah semakin meningkat.
Ketiga, keuntungan pada aspek ibadah yang akan memberikan pahala dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Setiap  pekerjaan  akan  bernilai  ibadah  bila  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Sebaliknya,  bila  pekerjaan  tidak sesuai  dengan  prinsip  syariah,  maka  akan  mendapatkan  dosa.  Orang-orang  yang  sudah  mengetahui  bahwa sitem  bank  konvensional  haram,  tatp  tetap  mempertahankan  untuk  mendapat  keuntungan,  maka  Allah  akan memberikan azabnya sebagai pemakan riba (M.Sahar, 2014).

## 4. Aceh Butuh Lembaga Otoritas Ekonomi Islam
Pemerintah  Provinsi  Aceh  dinilai  perlu  membentuk  lembaga  atau  badan  otoritas  ekonomi  syariah  sejalan dengan pemberlakuan syariat Islam secara “kaffah” (menyeluruh), termasuk bidang perekonomian yang kini banyak beroperasi di Aceh.
Di sinilah diperlukan sebuah lembaga otoritas ekonomi Islam. Kehadiran lembaga ini diperlukan bagi upaya monitoring dan pengawasan praktik sistem syariah di lembaga ekonomi. Lembaga otoritas ini juga membantu Pemerintah  dalam  menyelesaikan  proses  pendirian  sebuah  lembaga  keuangan  bagi  legalitas  formal  dalam pengembangan ekonomi Islam di Aceh. Diharapkan dengan adanya lembaga ini pengawasan dan penertiban akan operasional.
Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2011 dijelaskan, setidaknya ada tiga wewenang penting yang dimiliki oleh OJK, dalam rangka memberikan perlndungan kepada masyarakat di sektor keuangan, yaitu :
1. Pemberian informasi dan edukasi masyarakat atas karakteristik sektor jasa keungan, layanan dan produknya
2. Meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk  menghentikan  kegiatannya  apabila  kegiatan  tersebut berpotensi merugikan masyarakat
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disektor jasa keuangan (Azhari,2014)

## KESIMPULAN
Dengan adanya berbagai macam kemudahan yang diberikan pusat untuk Aceh, sistem ekonomi Islam di Aceh seharusnya  dapat  lebih  berkembang  dibandingkan  dengan  negara-negara  nonmuslim  seperti  di  Inggris. Mengingat  selain  alasan  rasional  yang  telah  dipaparkan  di  awal  tadi,  mengapa  kita  harus  memilih  ekonomi syariah,  sebagai  muslim  kita  juga  punya  alasan  spiritual  sebagai  perintah  agama.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari firmah  Allah  Swt  yang  memerintahkan  kita  supaya  memeluk  Islam  secara  kaffah  (komprehensif)  dan melarang umat muslim mengikuti langkah-langkah syaitan.
Maka dari itu, sebagai wilayah yang bersyari’at Islam, Aceh harus menerapkan regulasi syariat Islam secarah kaffah termasuk dalam aturan perekonomian Solusi mendasar untuk membebaskan penduduk Aceh, Indonesia bahkan  dunia  sekalipun,  dari  kemiskinan  adalah  dengan  mengganti  sistem  perekonomian  kapitalis  dengan sistem yang perekonomian yang IslamI dan adil hingga dapat mensejahterakan penduduk yang rahmatan lil ’alamin.
Dengan demikian, diharapkan Aceh dapat menjadi daerah yang benar-benar merepresentasikan syariat Islam pada  dunia  dengan  kemajuan  yang  diperoleh  dari  semua  dimensi  kehidupan  masyarakat  termasuk  ekonomi syariah. Dan dengan harapan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh di dunia dan di akhirat, serta menjadikan Aceh menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbul ghafur.

## DAFTAR PUSTAKA
A’la Abul Al-Maududi, Mashiat-e Islam, Lahore : Islamic Publications Ltd Edisi ke-4, 1977.
A. M Sabzwari, The Concept of Saving in Islam, Karachi : An NIT Publication, 1982.
Arifin Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta : Alvabet, 2003.
Chapra Umer , Sistem Moneter Islam, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
Djazuli  dan  Yadi  Janwari, Lembaga-lembaga  Perekonomian  Umat  (Sebuah  Pengenalan), Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 2002.
Gustina, Islamic Banking System : Studi Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia ( Jurnal Akuntansi dan Manajemen Politeknik Negeri Padang, Vol. 6 No.1), 2011.
H.  Muslimin  Kara, Bank  Syariah  di  Indonesia  Analisi  terhadap  Pemerintah  Indonesia  terhadap  Perbankan Syariah, Yogyakarta : UII Press, 2005.
Karim Adiwarman, Ekonomi Mikro Islami, Jakarta : III T Indonesia, 2002.
Karim Adiwarman, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
K.Suhrawardi Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
Muhammad Mahmud Babily, Etika Bisnis : Studi Kajian Konsep Perekonomian menurut Al-Quran dan As- Sunnah, terj Rosihin A.Ghani, Solo : Ramadhani,1990.
Muhammad  Abu  Dwiono  Koesen  Al-Jambi, Selamat  tinggal  Bank  Konvensional, Jakarta,  CV  Tifa  Surya Indonesia, 2009.
Muliaman D, Hadad. Dua Dekade Ekonomi Syariah : Menuju Kiblat Ekonomi Islam, Jakarta : Gres PKES, 2004.
Muslimin  H.Kara, Bank  Syariah  di  Indonesia  Analisi  terhadap  Pemerintah  Indonesia  terhadap  Perbankan Syariah, Yogyakarta : UII Press, 2005.
Quraish.M Shihab, Menabur Pesan Ilahi : Alquran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat, Jakarta : Lentera Hati, 2011.
Shabri  M, Perspektif  Ekonomi  Islam  dalam  Mengentaskan  Kemiskinan  Rakyat  Aceh (Jurnal  Ekonomi Pembangunan Bappeda Aceh , Volume 3- Nomor 2), 2012.
http://www.bi.go.id http://www.acehkita.com http://www.dataaceh.com http://www.infobanknews.com http://www.aceh.tribunnews.com http://www.detik.com http://atjehliterature.blogspot.com