ISSN 0215-1324 (print) | e-ISSN 2549-8908 (online) | © 2022 The Author(s). Published by BRIN Publishing. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)
Manusia (di masyarakat dan di antara sistem kebudayaan manusia) adalah aktor yang membuat suatu hal bermakna. Dengan kata lain, manusia adalah “yang menandakan” (Hall 1997, 61) . Dalam proses produksi makna ini, terdapat tiga pendekatan dalam representasi, yaitu pendekatan reflektif, intensional, dan konstruksionis. Dalam pendekatan  reflektif,  makna  dianggap  terletak

## REPRESENTASI ANAK WUNGŚU SEBAGAI PENGUASA KERAJAAN BALI KUNO
Hedwi Prihatmoko 1 , Wanny Rahardjo Wahyudi 1
1 Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia hedwi.prihatmoko@gmail.com
Abstract, Representation of Anak Wungśu as the Ruler of the Ancient Balinese Kingdom. Representation is the process by which cultural agents use language, in a broad sense, to produce meaning, while meaning is created to represent a concept. Ancient Indonesian kings, including ancient Balinese kings, also engaged in the production of meaning to represent themselves, one of which was through inscriptions. King Anak Wungśu had a distinct portrayal as a king compared to his predecessors, particularly in the title used to address him. Nevertheless, the representation of an ideal king remained constructed around the figure of Anak Wungśu. There are three aspects to consider regarding the process of meaning production in Anak Wungśu’s inscriptions, namely the world of things, the conceptual world, and the signs. The data used are transcriptions of old Balinese inscriptions, research findings, and other scientific works related to epigraphy. Analysis was done by sorting, grouping, and translating the information within the inscriptions to provide an overview of the world of things, the conceptual world, and signs. The study in this article indicates that the representation of the ideal king of Anak Wungśu was constructed based on the concept of aṣṭabrata and his self-association with gods. The representation of this ideal king was also built through his policies as a manifestation of applying aṣṭabrata during his reign.
Keywords : Inscription, Bali, Ancient History, Representation, Anak Wungśu, Ideal King, Aṣṭabrata.
Abstrak, Representasi adalah proses ketika pelaku budaya menggunakan bahasa, dalam arti yang luas, untuk memproduksi makna, sedangkan makna diproduksi untuk mewakili suatu konsep. Raja-raja pada masa Indonesia Kuno, termasuk raja Bali Kuno, juga melakukan produksi makna untuk merepresentasikan dirinya, salah satunya melalui prasasti. Raja Anak Wungśu memiliki penggambaran yang berbeda sebagai seorang raja jika dibandingkan dengan raja-raja pendahulunya, terutama dalam penyebutan gelarnya. Kendati demikian, representasi sebagai raja ideal masih tetap terbangun pada sosok Anak Wungśu. Terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan terkait proses produksi makna di dalam prasasti Raja Anak Wungśu, yaitu dunia realitas, dunia konseptual, dan tanda. Data yang digunakan berupa transkripsi- transkripsi prasasti Bali kuno, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan bidang epigrafi. Analisis berupa pemilahan, pengelompokan, dan penerjemahan keterangan-keterangan dalam prasasti dilakukan untuk memberikan gambaran terkait dunia realitas, dunia konseptual, dan tanda. Kajian dalam artikel ini menunjukkan bahwa representasi raja ideal dari Anak Wungśu dibangun berdasarkan konsep aṣṭabrata dan pengasosiasian diri dengan dewa. Representasi raja ideal itu dibangun juga melalui kebijakan-kebijakannya sebagai bentuk penerapan aṣṭabrata di dalam kehidupan bernegara.
Kata kunci : Prasasti, Bali, Sejarah Kuno, Representasi, Anak Wungśu, Raja Ideal, Aṣṭabrata.

## 1. Pendahuluan
Representasi adalah proses ketika para pelaku budaya menggunakan bahasa (secara luas didefinisikan  sebagai  sistem  apa  pun  yang menggunakan tanda, sistem penanda apa pun) untuk memproduksi makna. Definisi ini membawa premis penting bahwa semua hal (objek, manusia, kejadian di dunia) tidak memiliki makna pasti atau makna yang sebenarnya di dalam dirinya.
DOI: 10.55981/amt.2023.839 Diterima: 15 -06- 2023 Diperiksa: 13 -07- 2023 Disetujui:26 -07- 2023
pada objek, manusia, ide atau peristiwa di dunia nyata, dan bahasa yang berfungsi seperti cermin, yaitu  untuk  merefleksikan  makna  sebenarnya sebagaimana yang sudah ada di dunia nyata. Dalam pendekatan intensional, pembicara atau penulis adalah mereka yang mengenakan makna tertentunya kepada dunia melalui bahasa. Bahasa merupakan apa yang penulis kehendaki sesuai dengan yang mereka maksudkan. Pendekatan ketiga, yaitu pendekatan konstruksionis, mencoba untuk mengenali karakter sosial dari bahasa. Dalam pendekatan konstruksionis, makna dibangun atau dikonstruksi melalui sistem bahasa atau sistem apa pun yang digunakan untuk mewakili suatu konsep. Pelaku atau aktor sosial menggunakan sistem konseptual budaya mereka, sistem linguistik, dan representasi lainnya untuk membangun makna, membuat dunia bermakna, dan mengkomunikasikan tentang dunia tersebut secara bermakna kepada orang lain (Hall 1997, 24–25) .
Proses produksi makna ini dilakukan juga oleh penguasa dalam merepresentasikan dirinya. Salah satu bentuk produksi maknanya adalah representasi melalui pemakaian nama gelar. Penulisan gelar raja ini bermacam-macam, yaitu dapat mengandung gelar yang diikuti toponim, garbhaprasūtināma atau garbhajanmanāma (nama kecil), gelar penobatan ( abhiṣeka ), dan garis keturunan atau nama dinasti (Boechari
2012d, 470; Ramadhana 2016, 6) . Nama abhiṣeka biasanya memberikan gambaran bahwa raja dianggap sebagai inkarnasi dari dewa tertentu atau sifat ideal yang dianggap sebagai panutannya (Boechari 2012b, 219; Tejowasono 2003, 103) . Fenomena demikian terjadi juga pada raja-raja pada masa Bali Kuno. Penyebutan raja dalam prasasti Bali Kuno baru muncul pertama kali dalam prasasti yang dikeluarkan oleh Śrī Kesarī pada tahun 835 Śaka. Raja ini menerbitkan empat prasasti yang semuanya berupa jayastambha dan dipahatkan pada batu, yaitu prasasti Blanjong, Panempahan, Malat Gede, dan Pukuh (Stutterheim 1934, 126–32; Goris 1954, 64–65; Atmodjo 1992, 151; Sunarya dkk. 2019, 90–91) . Raja-raja yang memerintah setelah kekuasaan Śrī Kesarī adalah sebagai berikut:
• Sang  Ratu  Śrī  Ugrasena.  Sang  Ratu  Śrī Ugrasena memerintah setidaknya dari tahun (839 Śaka sampai 858 Śaka) (Goris 1954, 8–10; Damais 1960, 155) ;
• Sang Ratu Śrī Aji Taganendra Dharmmadewa bersama dengan permaisurinya Sang Ratu Luhur Śrī Subhadrika Dharmmadewī (877 Śaka  sampai  889  Śaka).  Perlu  menjadi catatan bahwa pembacaan nama Taganendra Dharmmadewa seringkali dibaca Tabanendra Warmmadewa (Damais 1952, 84–85; Goris 1954, 11–12; 1965, 16) , sedangkan nama Dharmmadewi milik Subhadrika kadang- kadang dibaca Warmmadewi (Damais 1952,
84–85; Goris 1954, 11–12) . Pembacaan ulang prasasti-prasasti yang dikeluarkan olehnya menunjukkan adanya kesalahan pembacaan oleh sarjana-sarjana terdahulu;
• Sang Ratu (Śrī) [–]Jayasingha Warmmadewa (882 Śaka).  Penyebutan  nama  raja  ini tidak lengkap, dan hanya terdapat dalam prasasti Manukaya yang berbahan batu. Bagian prasasti yang menyebutkan nama raja berada dalam kondisi yang tidak baik sehingga penyebutan lengkap nama rajanya  sulit  diidentifikasi.  Sebelumnya, Stutterheim (1929, 68) membaca nama rajanya adalah Candrabhaya(s) inghawarmmadewaḥ.  Damais (1955, 225) kemudian melakukan pembacaan ulang dan mengoreksi  pembacaannya  menjadi:  “[–] w [–] ndrajayasiṅha  warmmadewa ”. Goris (1965, 18) memperkirakan bagian yang tidak terbaca tersebut adalah “[–] w ( e ) ndra jayasingha warmmadewa ”;
• Sang Ratu Śrī Janasādhu Warmmadewa ( 897
Śaka) (Goris 1954, 13) ;
• Śrī  Mahārāja  Śrī  Wījaya  Mahādewī  (905 Śaka) (Goris 1954, 13; van Stein Callenfels 1926, 2) ; • S a n g R a t u L u h u r Ś r ī Guṇapriyadharmmapatni (kadang dituliskan Śrī  Giṇapriyadharmmapatni)  dan  Sang Ratu  Maruhani  Śrī  Dharmmodayana Warmmadewa (911 Śaka sampai 925 Śaka) (Goris 1954, 13–14) ;

## Representasi Anak Wungśu Sebagai Penguasa Kerajaan Bali Kuno
Hedwi Prihatmoko, Wanny Rahardjo Wahyudi
• Pāduka  Haji  Śrī  Dharmmodayana Warmmadewa (933 Śaka) (Goris 1954, 14) ;
• Sang Ratu Śrī Sang Ājñādewī (938 Śaka) (Goris 1954, 15) ; dan
• Pāduka Haji Śrī Dharmmawangśawardhana Marakatapangkaja Sthānottunggadewa (944 Śaka sampai 947 (Śaka) (Goris 1954, 15–16;
Ekawana, Atmodjo, dan Suhadi 1990, 8; Sumerata 2022, 11) .
Raja Anak Wungsu merupakan raja Bali Kuno yang memerintah setelah Pāduka Haji Śrī Dharmmawangśawardhana  Marakatapangkaja Sthānottunggadewa. Raja ini memerintah paling lama jika dibandingkan dengan raja-raja Bali Kuno lainnya. Berdasarkan data prasasti, rentang masa pemerintahan Raja Anak Wungśu paling tidak dari 971 Śaka (prasasti Trunyan AII) sampai 1000  Śaka  (prasasti  Munduktemu  III) (Goris 1954, 17–18; Prihatmoko dkk. 2020) , sehingga Raja Anak Wungsu setidaknya memerintah selama 29 tahun. Selain memerintah paling lama, Raja Anak  Wungśu  juga  merupakan  raja  Bali Kuno kedua yang paling banyak mengeluarkan prasasti, yaitu tidak kurang dari 28 prasasti, setelah Raja Jayapangus yang mengeluarkan sekitar 43 prasasti (Hardiati 2010, 327, 333–34) . Kendati memerintah dalam jangka panjang dan mengeluarkan banyak prasasti, penyebutan dirinya secara personal sebagai raja berbeda dengan raja-raja pendahulunya. Secara lengkap, penyebutan Raja Anak Wungśu  sebagai raja di dalam prasasti adalah sebagai berikut: pāduka haji anak wungśunira kaliḥ bhatari sang lumaḥ i burwan, mwang bhaṭara  dewata  sang lumaḥ i bañu wka . Berdasarkan  penyebutannya,
kata “Anak  Wungśu”  tersebut  belum  tentu merujuk kepada  nama  raja. Penggunaan  sufiks - nira di belakang  kata  “Anak  Wungśu” memunculkan  kemungkinan  bahwa  kata “Anak  Wungśu”  ini belum  tentu  merujuk kepada  nama  seorang  raja. Sufiks  - nira merupakan pronomina penentu kepunyaan orang ketiga dan dapat  disepadankan dengan akhiran “-nya” di  dalam bahasa Indonesia (Mardiwarsito  dan Kridalaksana 1984, 45) .  Oleh  karena  itu, frasa pāduka  haji an ak  wungśunira  ka liḥ bhatari sang lumaḥ  i burwan,  mwang bhaṭara  dewata  sang  lumaḥ  i bañu  wka dapat  diterjemahkan  menjadi:
‘ paduka
haji anak bungsunya (beliau) berdua Bhatari yang berbaring (di dharma kan) di Burwan, dan Bhatara yang berbaring (di dharma kan) di Banyu Wka’. Penyebutan raja yang tidak secara eksplisit menampilkan nama gelar (kecuali gelar pāduka haji pada bagian awal) tidak pernah dilakukan oleh raja-raja Bali Kuno sebelumnya.
Kendati  Raja  Anak  Wungśu  tidak menampilkan nama gelarnya secara eksplisit, raja ini beberapa kali mengasosiasikan dirinya dengan dewa atau sebagai penjelmaan dari dharma di luar dari nama atau gelarnya, seperti yang tercantum di dalam prasasti Dawan (975 Śaka), Sawan A (980 Śaka), Dausa AII (983 Śaka), dan Pandak Bandung (993 Śaka) (van der Tuuk dan Brandes 1885,  607–13;  van  Stein  Callenfels  1926,  14; Santosa 1965, 21–36, 129–34) . Pengasosiasian diri terhadap sifat kedewaan di luar nama diri atau gelar tersebut juga pertama kali dilakukan oleh  Raja  Anak  Wungśu,  dan  belum  pernah dilakukan oleh para pendahulunya (Hardiati 2010, 365) . Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa Raja Anak Wungśu digambarkan secara berbeda sebagai representasinya dibandingkan dengan raja-raja sebelumnya. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah representasi seperti apa yang terbangun dari Raja Anak Wungśu berdasarkan penggambarannya di dalam prasasti. Pembahasan mengenai pengungkapan representasi  dari  Raja  Anak  Wungśu  untuk mengetahui tujuan pemerintahan yang terkait dengan apa yang hendak dicapai atau diwujudkan olehnya.
Dalam  konteks  Raja  Anak  Wungśu, makna dirinya sebagai seorang penguasa atau raja dibangun melalui representasi, dengan menggunakan sistem konseptual budaya, linguistik, atau bentuk representasi lainnya. Dengan kata lain, maknanya sebagai seorang raja tidak muncul secara natural dari dalam dirinya, yang oleh Hall (1997, 55) dikatakan: “ the shift towards a constructionist conception of language and representation did a great deal to displace the subject from a privileged position in relation to knowledge and meaning ”. Artinya, pendekatan yang diambil dalam mengkaji representasi Anak Wungśu ini adalah pendekatan konstruksionis. Konsep pendekatan konstruksionis ini sejalan
dengan apa yang pernah dikatakan oleh Michel Foucault bahwa kekuasaan bukanlah merupakan suatu  fenomena  dominasi  satu  individu, kelompok, atau kelas tertentu yang terkonsolidasi dan bersifat homogen atas orang lain (Foucault 1980b, 98) . Lebih lanjut menurutnya, kekuasaan tidak terlepas dari pengetahuan dan wacana ( discourse ),  serta  praktik  diskursif  ( discursive practice ) yang merupakan poin sentral dalam analisisnya, yaitu wacana adalah praktik, atau secara lebih spesifik sebagai sekumpulan praktik. Hubungan ini begitu erat sehingga Foucault mengatakan: “ the exercise of power perpetually creates knowledge and, conversely, knowledge constantly induces effects of power ” (Bacchi dan Bonham 2014, 174; Foucault 1980a, 52) . Stuart Hall melihat adanya hubungan antara relasi kuasa dan praktik diskursif dengan representasi. Hall (1997, 61) menjelaskan bahwa dalam perspektif konstruksionis, representasi melibatkan produksi makna dengan pembentukan hubungan-hubungan di antara tiga susunan hal yang berbeda, yaitu:
2.  Dunia realitas ( the world of things ), yang meliputi: manusia, kejadian, pengalaman;
3.  Dunia konseptual ( the conceptual world ), yang meliputi: konsep mental yang dipahami; dan
4.  Tanda ( the signs ), sebagai representasi makna, yang diatur ke dalam bahasa dan yang mewakili atau mengomunikasikan konsep-konsep tersebut.
Produksi makna, dalam kaitannya dengan representasi, tergantung pada praktik interpretasi, dan interpretasi ditopang oleh manusia yang secara aktif menggunakan tanda, melalui proses encoding-decoding . Proses encoding adalah menempatkan hal-hal ke dalam suatu kode atau tanda, dan pihak penerima pesan kemudian menginterpretasikan atau melakukan proses decoding ke dalam makna. Namun, makna selalu berubah, sehingga tanda beroperasi lebih seperti konvensi sosial daripada sebagai suatu hukum tetap atau aturan yang tidak bisa dilanggar (Hall 1997, 62) . Kode dari proses encoding dan decoding mungkin tidak simetris secara sempurna. Derajat simetri, yaitu derajat “pemahaman” dan “kesalahpahaman” dalam pertukaran  komunikatif,  tergantung  pada
hubungan kesetaraan yang dibangun di antara posisi pembuat pesan dan penerima pesan, yaitu simetri–tidak simetrinya struktur pemahaman terkait penggunaan kode oleh pembuat pesan dan penerima pesan pada saat transformasi ke dalam dan  ke  luar  bentuk  diskursif.  Suatu  hal  yang disebut sebagai distorsi atau kesalahpahaman justru muncul dari kurangnya kesetaraan antara kedua belah pihak dalam pertukaran komunikatif (Hall 1980, 119–20) .

## 2. Metode
Pengumpulan data dalam artikel ini diperoleh dari transkripsi prasasti yang diterbitkan selama masa pemerintahan Raja Anak Wungśu. Data prasasti yang digunakan adalah prasasti-prasasti yang menyebutkan nama Anak Wungśu sebanyak 17 prasasti dan 2 prasasti yang tidak menyebutkan nama  Anak  Wungśu,  tetapi  diperkirakan berasal dari masa pemerintahan Anak Wungśu berdasarkan penyebutan nama-nama pejabatnya. Kesembilan belas prasasti tersebut yang dijadikan data adalah prasasti Trunyan AII, Bebetin AIII, Dawan, Sukawana AII, Batunya AII, Sawan A, Dausa AII, Sawan B, Sembiran AIV, Serai AIII, Pengotan AII, Manikliu BII, Pandak Bandung, Klungkung A, Bila II, Kayubihi, Munduktemu III,  Ubung A,  dan  Sukawati A.  Pengumpulan data juga dilakukan melalui penelusuran literatur, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan prasasti-prasasti yang diterbitkan selama pemerintahan Raja Anak Wungśu.
Tahap analisis diawali dengan pemilahan dan pengelompokan data, serta penerjemahan. Penerjemahan dilakukan dengan menggunakan Kamus Jawa Kuna – Indonesia (Zoetmulder dan Robson 2006) , woordregister (daftar kata) yang  disusun  oleh  Roelof  Goris (Goris 1954, 205–339) , dan A  Sanskrit-English  Dictionary (Monier-Williams 1899) . Proses penerjemahan juga memerlukan pemahaman atas struktur tata bahasa Jawa Kuno. Acuan yang dipakai dalam memahami struktur tata bahasa Jawa Kuno dalam artikel ini adalah Bahasa Parwa: Tata Bahasa Jawa Kuna I (Bentuk Kata) dan II (Bentuk Kalimat) (Zoetmulder dan Poedjawijatna

## Representasi Anak Wungśu Sebagai Penguasa Kerajaan Bali Kuno
Hedwi Prihatmoko, Wanny Rahardjo Wahyudi
1992; 1993) dan Struktur Bahasa Jawa Kuna (Mardiwarsito dan Kridalaksana 1984) .
Data yang digunakan berupa keterangan- keterangan dalam prasasti yang dapat memberi gambaran tentang dunia realitas ( world of things ), dunia konseptual ( the conceptual world ), dan tanda ( the signs ) sebagai representasi dalam produksi makna. Makna dibangun dengan menggunakan pembentukan hubungan di antara tiga aspek tersebut (dunia realitas, dunia konseptual, dan tanda) melalui proses encoding- decoding . Dalam kajian ini, hal yang termasuk dunia realitas ( the world of things ) adalah peristiwa dan orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Kemudian, dunia konseptual ( the conceptual world ) meliputi konsep pemikiran yang melatarbelakangi proses produksi makna, sedangkan analisis terhadap tanda ( the signs ) dilakukan berdasarkan ungkapan-ungkapan yang dianggap sebagai representasi dari raja. Hall (1980, 120) menggambarkan skema proses encoding/decoding ini seperti pada gambar 1.
Kemudian,  penafsiran  data  dilakukan dengan menempatkan hasil analisis ke dalam konteks sejarah Bali Kuno untuk menjelaskan tujuan produksi makna yang menggunakan tanda sebagai representasi.

## 3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Seperti uraian sebelumnya, proses produksi makna sebagai representasi perlu untuk mempertimbangkan hubungan dari aspek-aspek dunia realitas, dunia konseptual, dan tanda.
Dunia realitas meliputi peristiwa dan orang- orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Penerbitan prasasti-prasasti Bali Kuno sebagian besar berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa penetapan prasasti biasanya meliputi: raja atau pejabat yang menetapkan prasasti, masyarakat yang membuat permohonan atau menerima anugerah, pejabat perantara, dan pejabat yang ikut terlibat atau hadir dalam peristiwa penetapan prasasti. Keempat elemen kelompok tersebut bisa saja terlibat seluruhnya dalam peristiwa penetapan prasasti, atau hanya sebagian saja yang terlibat.
Kontak dengan budaya India berpengaruh terhadap munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara sejak abad ke-4–5. Meskipun hal-hal yang terkait bagaimana kerajaan di Nusantara mengadopsi institusi kerajaan dari India belum diketahui secara pasti, gambaran sekilas mengenai cita-cita kerajaan pada masa Hindu-Buddha dapat terlihat dalam Kakawin Ra ̄ ma ̄ yan ̣ a Jawa Kuno. Melalui kakawin ini, terdapat gambaran tentang bagaimana seorang raja yang baik harus memerintah kerajaan dan rakyatnya (Boechari 2012b, 217–18) . Poerbatjaraka (1926, 271) memperkirakan bahwa Kakawin Rāmāyaṇa Jawa Kuno ditulis sekitar masa pemerintahan Balitung (898–910), yaitu sekitar akhir abad ke-9 hingga awal abad ke-10. Kesimpulan Poerbatjaraka tersebut didasarkan pada metrum, fitur pola irama dan bunyi yang digunakan dalam kakawin, daftar pejabat desa yang sesuai dengan prasasti-prasasti dari periode
Gambar 1 . Proses Encoding/Decoding Pesan (Sumber: diolah dari Hall 1980, 120)
Jawa Tengah yang berbeda dengan yang ada di Jawa Timur, dan deskripsi kompleks candi yang ada dalam kakawin yang sesuai dengan komposisi monumen Hindu Jawa dari periode Jawa Tengah (de Casparis 1956, 287), yang dalam hal ini adalah Candi Prambanan . Kakawin Rāmāyaṇa Jawa Kuno memang tidak disebutkan secara eksplisit penggunaannya di dalam prasasti Bali Kuno, tetapi kronologi teks ini dianggap masih relevan dengan konteks masa pemerintahan Raja Anak Wungśu yang berlangsung pada abad ke-11 (1049–1078 Masehi). Selain itu, kerajaan Bali Kuno pada masa tersebut juga sudah mengalami pengaruh Jawa Kuno yang cukup kuat. Oleh karena  itu,  Kakawin  Rāmāyaṇa  Jawa  Kuno digunakan sebagai latar belakang konseptual dalam menjelaskan pemikiran atas gambaran raja yang ideal (sebagai landasan dunia konseptual).
Sebenarnya, beberapa prasasti Bali Kuno yang terbit pada akhir abad ke-11 sampai ke- 14 menyebutkan sejumlah kitab yang menjadi dasar hukum pembuatan keputusan di dalam prasasti. Penyebutan sejumlah kitab hukum tersebut muncul dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Śakālendu (1088–1101), Śurādhipa (1115–1119), Jayaśakti (1133–1150), Rāgajāya  (1155),  Jayapangus  (1177–1181), dan  Bhaṭāra  Śrī  Mahāguru  (1324–1325). Kitab hukum yang digunakan pada masa Raja Śakālendu adalah Uttara Widhi Balawan , masa Śurādhipa  adalah Rājawacana , serta masa Jayaśakti  adalah Rājawacana dan Āgama . Kemudian,  Raja  Rāgajāya  menggunakan kitab Uttara Widhi Balawan dan Rājawacana . Adapun, Raja Jayapangus menggunakan kitab Manawakamandaka (kadang-kadang ditulis Manawakamandakadharmaśaśana atau Manawāśasanadharma ), Smr ̥ tti , Daśasila , dan Pañcaśikṣa , sedangkan Raja Bhaṭāra Śrī Mahāguru menggunakan kitab Mānawā  Sanghyang Kāmāṇḍakā , Daśasila , dan Pañcaśikṣa (Astra 1997, 181–97, 219) . Sayangnya, prasasti-prasasti yang diterbitkan sebelum masa pemerintahan raja-raja tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit penggunaan kitab-kitab hukum sebagai dasar hukum pembuatan keputusan di dalam prasasti.
Sebelumnya pada bagian awal pendahuluan, artikel ini telah mengemukakan bahwa representasi merupakan proses ketika para pelaku budaya menggunakan bahasa, yaitu sistem apa pun yang menggunakan tanda atau sistem penanda untuk memproduksi makna. Dengan kata lain, dalam pengertian yang luas, prasasti dapat dikatakan sebagai representasi dari raja itu sendiri. Hal ini disebabkan karena prasasti  mengandung  tanda  yang  berfungsi untuk mengomunikasikan suatu makna kepada penerima pesan. Tanda tersebut merupakan unsur-unsur prasasti yang menunjukkan adanya proses produksi makna, yang kemudian terbentuk dalam ungkapan, simbolisasi, narasi, dan lain- lain, sebagai representasi terhadap raja. Secara lebih detail, tiga aspek berupa dunia realitas, dunia konseptual, dan tanda dapat dijelaskan sebagai berikut.

## 3.1  Dunia Realitas
Dalam dunia realitas ( the world of things ), terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu peristiwa dan orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Secara umum, peristiwa- peristiwa yang terkait dengan penerbitan prasasti pada masa Bali Kuno berkaitan dengan:
1.  Peristiwa yang berkenaan dengan prasasti, yaitu permintaan agar prasasti yang sebelumnya dituliskan pada lontar ( ripta ) untuk dituliskan kembali pada tembaga ( tāmrapraśasti );
2.  Peristiwa yang berkenaan dengan dr ̥ wyahaji (pajak, cukai, iuran, dan semacamnya) serta laku langkah atau buñcang haji (kerja bakti atau gotong royong);
3.  Peristiwa yang berkenaan dengan wilayah desa, seperti: (a) pemberian status si ̄ ma kepada desa atau wilayah tertentu, (b) permohonan untuk memperluas wilayah desanya, (c) permohonan agar raja menentukan batas-batas wilayah desanya karena ada perselisihan kewilayahan dengan desa tetangganya, (d) permohonan penduduk desa agar desanya dapat terlepas dari pemerintahan desa lain dan dapat menjadi desa yang berdiri sendiri, dan (e) laporan kepada raja bahwa terdapat kekacauan di
Representasi Anak Wungśu Sebagai Penguasa Kerajaan Bali Kuno Hedwi Prihatmoko, Wanny Rahardjo Wahyudi wilayah desanya (Goris 1948, 15; Astra 2008, 744–46) .
Pada masa pemerintahan Raja Anak Wungśu, peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi penerbitan suatu prasasti biasanya terkait dengan permohonan untuk menulis prasasti pada tembaga yang sebelumnya ditulis pada lontar, penyesuaian dr ̥ wyahaji dan laku langkah atau buñcang haji , dan pemberian status sīma kepada wilayah tertentu. Hal yang perlu menjadi perhatian juga adalah selama pemerintahan Anak Wungśu, raja ini banyak membuat penetapan ulang terhadap prasasti-prasasti yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja sebelumnya. Setidaknya terdapat 11 prasasti yang pernah dikeluarkan oleh raja sebelumnya, kemudian ditetapkan ulang oleh Raja Anak  Wungśu.  Prasasti-prasasti  tersebut adalah prasasti Trunyan AII, Bebetin AIII, Sukawana AII, Batunya AII, Dausa AII, Sembiran AIV, Serai AIII, Pengotan AII, Manikliu BII, Bila II, dan Munduktemu III. Peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya penetapan atau penetapan ulang prasasti pada masa pemerintahan Raja Anak Wungśu dijabarkan secara lebih detail pada tabel 1 berikut.
Sementara itu, bagian sambandha dari prasasti Sukawati A hilang sehingga peristiwa apa yang melatarbelakangi penetapan prasasti belum bisa dipastikan. Bagian yang menyebutkan nama wilayah dalam prasasti Sukawati A juga hilang, tetapi  nama  “karāmān  i  sukawati”  ditemukan juga dalam prasasti Batuan (944 Śaka), sehingga nama wilayah Sukawati sudah ada sejak dulu. Selain itu, penyebutan batas-batas desa dalam prasasti Sukawati A tidak hilang dan beberapa toponim yang disebutkan masih dapat dilacak, seperti “bañu pathanu”, “bañu hos”, dan “sakar” (sekarang menjadi Desa Sakah), dan berada di sekitar wilayah Desa Sukawati saat ini (Goris 1954, 98; Santosa 1965, 176) . Berdasarkan data tersebut, setidaknya tidak kurang dari 19 wilayah mendapatkan  perhatian  Raja  Anak  Wungśu berupa pemberian anugerah prasasti. Meskipun tidak semua wilayah yang mendapatkan anugerah prasasti tersebut dapat terlacak keberadaannya hingga saat ini, terdapat setidaknya 9 wilayah yang bisa ditelusuri toponimnya, yaitu karāman i turuñan sapaśuk  thāni (Desa Trunyan),
karaman i wanwa jharu sapasuk thani (Desa Bebetin), karāman  i  cintamani  sapaśuk  thāni (Desa Kintamani), karāman  i  batwan sapaśuk thāni (Desa Batunya), dharmma ing pacanigayan sapasuk thāni (Banjar Cenigaan, Desa Dausa), karāman i julaḥ sādhikāra (Desa Julah), karāman i  bila  sapasuk  thāni (Desa Bila), kārāman  i kulutin sablaḥ hulu kayu (Desa Munduktemu), dan karāmān  i  sukawati (Desa Sukawati) (gambar 2). Situasi seperti inilah yang kemudian menempatkan Anak Wungśu sebagai salah satu raja Bali Kuno yang paling banyak menerbitkan prasasti, setelah Raja Jayapangus. Artinya, Raja Anak Wungśu banyak turun tangan untuk ikut menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di wilayah kerajaannya. Banyaknya keputusan raja terdahulu yang ditetapkan ulang oleh  Raja  Anak  Wungśu  juga  menunjukkan bahwa ia memberikan perhatian besar terhadap perbaikan sistem hukum yang berlaku di wilayah kerajaannya, mengingat lebih dari setengah prasasti  yang  dikeluarkan  oleh Anak  Wungśu merupakan penetapan ulang dari keputusan raja terdahulu. Perhatian tersebut tercermin juga dari beberapa wilayah yang diberikan anugerah status si ̄ ma oleh raja. Hal ini terkait juga dengan gambaran ideal seorang raja dalam konsep aṣṭabrata yang tertulis di Kakawin Rāmāyaṇa Jawa Kuno.
Selain peristiwa, dunia realitas juga memberikan perhatian terhadap orang atau sekelompok orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, orang atau sekelompok orang yang terlibat dalam peristiwa penetapan prasasti biasanya meliputi: (1) orang, kelompok, atau masyarakat yang membuat permohonan atau menerima anugerah, (2) raja atau pejabat yang membuat ketetapan, (3) pihak perantara, dan (4) pejabat kerajaan yang turut terlibat atau hadir dalam penetapan prasasti. Secara lebih rinci, keempat elemen kelompok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam prasasti-prasasti Bali Kuno yang dikeluarkan Raja  Anak  Wungśu,  pemohon  atau  penerima anugerah raja bisa berasal dari penduduk desa ( karāman , tanaya(n) thani , anak thāni ) melalui perwakilan dari desanya atau kelompok tertentu, seperti mabwat haji , puruṣākāra , dan lain-lain (lihat tabel 1). Penduduk desa atau kelompok
AMERTA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 41 No. 1, Juni 2023 : 67–88
Tabel 1. Peristiwa yang Melatarbelakangi Penetapan Prasasti (Sumber: van der Tuuk dan Brandes 1885; Brandes 1890; van Stein Callenfels 1926; Santosa 1965; Ekawana dan Jaya 1987; Sumerata 2022)
Prasasti Ta- hun Penerima Anugerah Masalah No Trunyan AII 971 karāman i turuñan sapaśuk thāni agar meneguhkan isi prasasti yang terdahulu menjadi tembaga sebab telah rusak ripta -nya; prasasti penetapan ulang 1 Bebetin AIII 972 karaman i wanwa jharu sapasuk thani ingin menambahkan isi prasastinya; masyarakat mengeluhkan karena kuṭa -nya berada dalam keadaan yang buruk (rusak) dan tidak lagi diperhatikan; prasasti penetapan ulang 2 Dawan 975 karāman i lutungan sapasuk thāni penetapan sawah di Tabaran yang termasuk ke dalam wilayah Desa Lutungan sebagai jātaka bagi bhaṭara di āntakuñjarapāda 3a Sukawana AII 976 karāman i cintamani sapaśuk thāni agar prasastinya ditulis kembali pada tembaga karena lontarnya telah rusak; prasasti penetapan ulang 1 Batunya AII 977 karāman i batwan sapaśuk thāni agar isi prasasti anugerah raja yang dicandikan di Bañu Madatu dikukuhkan kembali dan ditulis di tembaga; prasasti penetapan ulang 1 Sawan A 980 karāman i sukha - pura   sapañĕmbahan sapasuk thāni, pra - tyekanya, i harangan, mwang i gurguran, i bangli penduduk desa merasa kesusahan dengan ulah cakṣu paracakṣu yang berlaku sewenang-wenang atas pungutan dr ̥ wya haji , se- hingga penduduk meminta peninjauan kembali dan keringanan atas dr ̥ wya haji yang ditentukan 2 Dausa AII 983 dharmma ing pacan- igayan sapasuk thāni agar semua kewajiban dan hak penduduk yang berkenaan dengan pemeliharaan bangunan suci dituliskan pada tembaga, sekaligus memohon juga agar diperkenankan untuk tidak lagi memuja bhaṭāra maṇḍul di Sukhawana karena mereka juga berkewajiban memuja bhaṭāra di Bukit Humintang yang ada di desanya; prasasti penetapan ulang 1, 2 Sawan B 987 hulu kayuñjalan gurguran permohonan untuk meninjau kembali kewajiban penduduk desa karena mereka merasa keberatan dengan kewajiban yang saat itu berlaku 2 Sembiran AIV 987 karāman i julaḥ sādhikāra agar menuliskan isi prasastinya di tembaga, dan menetapkan ulang isi prasasti sebelumnya; prasasti penetapan ulang 1 Serai AIII 989 mabwatthaji ri buru pengaduan bahwa para nayakan dan cakṣu paracakṣu telah mengingkari ketetapan yang dibuat oleh paduka raja terdahulu, sekaligus permohonan agar dilakukan penyesuaian terhadap pajak atau iuran yang harus dibayarkan oleh penduduk desa; prasasti penetapan ulang 2 Pengotan AII 991 marbwatthaji ring silihan dan kuṇḍungan permohonan agar anugerah dari raja sebelumnya yang dican- dikan di Bañu Madatu dituliskan ke dalam prasasti tembaga; prasasti penetapan ulang 1 Manikliu BII (992) angjahit kajang permohonan dari penjahit kajang yang ingin memisahkan prasastinya dengan prasasti milik kelompok penjahit wastra , dan permohonan agar prasastinya ditembagakan; prasasti pene- tapan ulang 1 Pandak Bandung 993 dharmma mara- jang sapasuk sīma punpunana sang hyang dharmma ring āntakuñjarapāda
penetapan sīma yang diperuntukkan bagi bhaṭāra di āntakuñjarapāda ; prasasti ini juga menyebutkan pembelian lahan untuk śima marajang punpunan sanghyang dharmma di āntakuñjarapāda yang dilakukan oleh Raja Anak Wungśu 3a Klungkung A 994 puruśākāra i bañu - rara permohonan dari kelompok puruṣākara di Bañurara mengenai ketetapan pajak yang terkait dengan kasuwakan (organisasi subak) di kasuwakan rawas 2
tertentu tersebut biasanya diperantarai oleh pejabat perantara, tetapi terkadang ada juga yang tidak. Prasasti-prasasti yang tidak diperantarai oleh pejabat perantara, misalnya prasasti Dawan, Sukawana AII, Sawan B, Pengotan AII, Pandak Bandung, dan Klungkung A. Fungsi pejabat perantara tersebut biasanya diibaratkan sebagai sopāna (tangga), mārga (jalan), atau larapan (pendahuluan, pemberitahuan, petunjuk), sehingga dalam prasasti Bali Kuno, pejabat perantara ini sering dirujuk dengan istilah makasopāna , makamārga , atau makalarapan (Astra 2008, 742–43; Zoetmulder dan Robson
2006,  s.v.  “larap  II,  mārga,  sopāna”) . Pada masa Anak Wungśu, istilah yang dipakai adalah makasopāna , namun pejabat yang berperan sebagai sopāna ini tidak pasti, misalnya, ada yang berkedudukan sebagai senāpati , samgat , rakryan amali , atau mpungku . Nama-nama pejabat yang berperan sebagai sopāna tersebut di antaranya adalah senāpati  baḷmbunut (Pu  Jinākāra  dan Pu Ammr ̥ ta), senāpati  ḍinganga (Pu Sungin dan Pu Sahaja), senāpati  mañiringin Mapañji Jugul, rakryān amali Dyaḥ Bodhisatwa, samgat hulu wungkuk Pu Ḷmbu, dan mpungku di suatu wilayah bernama Bhagawanta Mahānanda.
Prasasti Ta- hun Penerima Anugerah Masalah No Bila II 995 karāman i bila sapa - suk thāni permohonan agar raja menulis prasasti pada tembaga yang se- belumnya dianugerahkan oleh raja yang dicandikan di Camara; disebutkan juga bahwa penduduk desa merasa kesusahan den- gan ulah petugas pengawas ( an titir inulahulaḥ dening cakṣu ) yang tidak menjunjung aturan di dalam prasastinya ( ikang saknaknanya tapwan unggah i pangrakṣayanya ); prasasti pene- tapan ulang 1, 2 Kayubihi 999 karāman i bwaḥ sapasuk thāni permohonan agar Desa Bwaḥ ditetapkan sebagai sīma , yaitu untuk menjadi jātaka bagi bhaṭāra di Airkanakāntara ̄ laya 3a Munduk- temu III 1000 kārāman i kulutin sablaḥ hulu kayu permohonan agar menuliskan isi prasastinya di tembaga yang merupakan anugerah dari raja yang terdahulu ( tumambrakna pangrakṣayanyānugraha nira sang atita prabhu ); prasasti penetapan ulang 1 Ubung A --- karāman i halimo sapasuk thāni --- -
Gambar 2. Sebaran Toponim Beberapa Desa Kuno dalam Prasasti Anak Wungśu (Sumber: diolah dari Google Earth)
Dalam beberapa kasus, permasalahan yang dihadapi masyarakat begitu sulit untuk diselesaikan sehingga membutuhkan campur tangan seorang raja. Sebagai contoh, dalam prasasti Sawan A, masyarakat telah berkali-kali meminta untuk dikabulkan permohonannya karena merasa kesusahan dengan ulah petugas cakṣu yang mengubah-ubah ketentuan pajak, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, mereka membuat permohonan kepada raja. Keterangan tersebut terdapat dalam kutipan berikut: “ tan lot  inulahulaḥ  tkap  ning  cakṣu  paracakṣu, parapedhitā  muriḥ  murihi  …  kāraṇānyan panghyang anambaḥ i lbū ni pāduka haji, tan pisan piṇḍwa, aminta tinkākĕn sapanghyangnya ,” yang berarti: ‘tidak tahan (penduduk desa) diganggu oleh para petugas cakṣu , mereka yang sewenang-wenang mengubah-ubah … sebabnya memohon (dan) menyembah kepada debu raja, tidak sekali dua kali, meminta disampaikan seluruh permohonannya’. Situasi serupa dialami juga oleh penduduk Desa Julah yang diterangkan dalam prasasti Sembiran AIV, yaitu: “ kārananyan panambaḥ i lbu ni pāduka haji, makasopāna sang senāpati baḷmbunut pu ammṛta, tan pisan piṇḍwa aminta tinkākĕn sapanghyangnya ,” yang berarti: ‘sebabnya menyembah ke debu pāduka haji , (yang) menjadi sebagai pejabat perantara sang senapati bal ̥ mbunut Pu Ammr ̥ ta, tidak sekali dua kali meminta disampaikan seluruh permohonannya’. Artinya, banyak hal yang memang membutuhkan campur tangan raja dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini disebabkan karena raja memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan Bali Kuno. Kendati demikian, kebijakan-kebijakan kerajaan tidak diputuskan sendiri oleh raja. Keterangan demikian dapat terlihat dalam kutipan prasasti Sembiran AIV berikut: “ matangnyan tumulwi pāduka haji makon mālapkna i taṇḍa rakryan ring pakirakiran i jro makabehan, karuhun mpungku  śaiwasogata,  umālocita  sayathā sambhawa  ni  panambaḥ  nikanang  karāman  i julaḥ sādhikāra ,” yang berarti: ‘itulah sebabnya kemudian raja menyuruh agar membawakan (hal ini) kepada taṇḍa  rakryan di dewan pejabat-pejabat tinggi kerajaan, yang terhormat mpungku Śiwa-Buddha,  mempertimbangkan sesuai dengan alasan permohonan penduduk
desa di Julah sewilayah adhikāra ’. Keterangan ini menunjukkan bahwa terdapat pejabat- pejabat tinggi yang turut membantu raja dalam membuat kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam prasasti. Keterlibatan pejabat tinggi dalam pembuatan kebijakan di prasasti sudah terindikasi sejak awal masa Bali Kuno.
Prasasti-prasasti awal masa Bali kuno yang terbit dari tahun 804 Śaka (Sukawana AI) sampai 835 Śaka (Munduktemu I) tidak menyebutkan nama raja di dalamnya (Goris 1954, 6–9) . Kendati demikian, sistem pemerintahan kerajaan Bali kuno saat itu telah melibatkan pejabat-pejabat tinggi tertentu. Terdapat empat jabatan tinggi yang lazim disebutkan pada masa tersebut, yaitu sarbwa , dinganga , nāyakan makarun , dan mañuratang ājñā . Meskipun tidak menyebutkan nama raja, keempat pejabat tinggi tersebut mendapat titah untuk menyampaikan perintah atau ketetapan prasasti kepada seseorang/sekelompok orang/ masyarakat agar melaksanakan ketetapan prasasti yang diperuntukkan bagi sekelompok orang/ masyarakat wilayah tertentu.
Penyebutan nama raja dalam prasasti Bali Kuno pertama kali muncul dalam prasasti yang diterbitkan oleh Raja Kesari yang semuanya dikeluarkan pada tahun 835 Śaka. Angka tahun tersebut terbaca dalam prasasti Belanjong, Malat Gede, dan Pukuh, sedangkan angka tahun prasasti Panempahan tidak terbaca (Damais 1951, 126; 1959, 694; Atmodjo 1992, 149; Sunarya dkk. 2019, 90) . Keempat prasasti Raja Kesari tersebut dipahatkan di permukaan batu padas, tetapi sayangnya tidak ada yang dapat memberikan petunjuk atau gambaran sistem pemerintahan raja tersebut. Kemudian pada periode 839 Śaka sampai 858 Śaka saat masa pemerintahan Raja Ugrasena,  keempat  jabatan  tinggi sarbwa , dinganga , nāyakan makarun , dan mañuratang ājñā yang sebelumnya muncul dalam prasasti yang lebih awal kembali disebutkan. Selama masa pemerintahan Raja Ugrasena, terdapat indikasi bahwa keempat pejabat tersebut telah membantu raja dalam membuat keputusan, tetapi masa tersebut belum ada penyebutan suatu lembaga pemerintahan tingkat pusat yang membantu raja membuat kebijakan di pucuk pemerintahan (Astra 2002, 128) .
Representasi Anak Wungśu Sebagai Penguasa Kerajaan Bali Kuno Hedwi Prihatmoko, Wanny Rahardjo Wahyudi
Keterangan yang memberikan petunjuk terhadap keberadaan lembaga pemerintahan tingkat pusat yang membantu raja dalam membuat keputusan di pucuk pemerintahan baru muncul pada masa pemerintahan Sang Ratu Śrī Janasādhu Warmmadewa. Prasasti Sembiran AII (897 Śaka), yang dikeluarkan Raja Janasādhu, menyebutkan istilah “ samohanda  senāpati  di panglapwan makasupratibaddha… ”, yang berarti: ‘kumpulannya (persidangannya) (para) senapati di Panglapuan yang menetapkan…’ (Brandes 1890, 47; Zoetmulder dan Robson 2006, s.v. “samūha, pratibaddha”;  cf.  Astra  2002,  129) . Istilah tersebut muncul juga pada masa pemerintahan Śrī Mahārāja Śrī Wījaya Mahādewī (905 Śaka) (van Stein Callenfels 1926, 2) . Kemudian pada 915 Śaka (prasasti Serai AII), yaitu pada masa pemerintahan  Guṇapriyadharmmapatni  dan Dharmmodayana  Warmmadewa  (Udayana), terdapat istilah “ samohanda senāpati ser nāyaka di pasamakṣa palapknan makasupratibaddha… ”, yang berarti: ‘kumpulannya (persidangannya) (para) senapati , ser nāyaka di hadapan tempat pengambilan (keputusan) yang menetapkan…’ (Goris 1954, 80–82; Zoetmulder dan Robson 2006, s.v. “alap, samakṣa”) . Istilah pakirakirān pertama kali muncul dalam prasasti Sading A  (923  Śaka),  dengan  penyebutannya:  “… kasakṣyān  uliḥ  mpungku  sogata  mahaiśwara, turut sang senāpati ser nāyaka di pakirakirān makasupratibaddha… ”, yang berarti: ‘… disaksikan oleh pendeta ( mpungku ) dari kelompok Buddha dan Siwa, turut juga sang senapati, ser nāyaka di pakirakirān yang menetapkan…’ (Goris 1954, 87) . Istilah pakirakirān makasupratibaddha kemudian menjadi pakirakirān  makabaihan dalam prasasti Tamblingan Pura Endek AIII yang  berangka  tahun  925  Śaka.  Sepeninggal Guṇapriyadharmmapatni,  tetapi  masih  dalam pemerintahan Dharmmodayana Warmmadewa, istilah pakirakirān  makabaihan berubah lagi menjadi pakirakirān i jro makabehan . Keterangan pakirakirān i jro makabehan tersebut muncul di tahun 933 Śaka (prasasti Batur Pura Abang A) (Goris 1954, 94) . Kata pakirakirān berasal dari kata dasar kira atau kirakira yang dapat diterjemahkan: ‘pikiran- pikiran yang disimpan’, ‘gagasan’, ‘rencana’, ‘akal’, ‘maksud’, sedangkan pakirakirān dapat
diartikan sebagai ‘dewan pejabat-pejabat tinggi’ yang memberikan nasihat, mendiskusikan, atau menyelidiki. Sementara itu, kata i jro dapat diartikan sebagai ‘bagian dalam keraton’, dan makabehan berarti ‘semua (secara) bersama- sama’ (Zoetmulder dan Robson 2006, s.v. “kira, jro, kabeh”) . Artinya, istilah pakirakirān  i  jro makabehan dapat diartikan menjadi ‘dewan pejabat-pejabat tinggi keraton (kerajaan) semuanya’. Astra (1997, 222) mengartikannya menjadi: ‘majelis permusyawaratan paripurna kerajaan’. Anehnya, setelah pemerintahan Dharmmodayana Warmmadewa, yaitu pada masa  pemerintahan  Sang  Ratu  Śrī  Sang Ājñādewī, istilah pakirakirān i jro makabehan tidak digunakan. Raja ini hanya mengeluarkan satu prasasti, yaitu prasasti Sembiran AIII yang berangka  tahun  938  Śaka.  Pada  pemerintahan Ājñādewī , istilah yang digunakan kembali lagi memakai istilah samohanda senāpati, ser nāyaka, di panglapwan makasupratibaddha (Goris 1954, 96) , sama seperti yang digunakan pada masa pemerintahan Janasādhu Warmmadewa. Namun setelah itu, pada pemerintahan Pāduka Haji Śrī Dharmmawangśawardhana  Marakatapangkaja Sthānottunggadewa  atau  yang  dikenal  dengan nama Raja Marakata, istilah pakirakirān  i  jro makabehan kembali dipakai, dan penggunaannya tetap dipertahankan hingga masa pemerintahan Anak  Wungśu.  Seperti  uraian  sebelumnya, lembaga pakirakirān  i  jro  makabehan beranggotakan pejabat-pejabat tinggi kerajaan yang membantu raja ketika membuat keputusan di pucuk pemerintahan. Pada masa pemerintahan Anak Wungśu, kelompok pejabat ini biasanya beranggotakan pejabat yang berasal dari golongan: senāpati , samgat , serta pendeta Ś iwa dan Buddha ( mpungku  śewasogata ) (tabel 2). Kendati raja hadir dalam persidangan yang dilakukan oleh lembaga pakirakirān  i  jro  makabehan , keberadaan raja bukan sebagai anggota lembaga tersebut (Astra 2009, 124) . Selain membantu raja dalam membuat keputusan pada prasasti, lembaga pakirakirān  i  jro  makabehan juga  berfungsi untuk menguatkan legitimasi ketetapan raja pada prasasti. Tabel 2 memperlihatkan pejabat-pejabat anggota pakirakirān  i  jro  makabehan , tetapi tidak semua pejabat tersebut ada di dalam setiap penetapan prasasti.

## 3.2 Dunia Konseptual
Kakawin  Rāmāyaṇa  Jawa  Kuno  mengajarkan bahwa terdapat delapan sifat dewa yang tergabung dalam sifat raja, artinya raja harus bertindak sesuai dengan sifat kedelapan dewa tersebut ( aṣṭabrata ) (Boechari 2012c, 217) . Kakawin Rāmāyaṇa Jawa Kuno membandingkan kerajaan Ayodhyā dengan surga Indra, dan Raja Daśaratha dengan Indra di bumi. Indra memang raja para dewa yang bertempat tinggal di puncak Gunung Meru, dan di bawah surganya terdapat surga-surga dari tiga puluh dua dewa utama. Dalam konteks kerajaan- kerajaan Indonesia kuno, Indra diduga bukan dianggap sebagai raja para dewa, melainkan Siwa, seperti yang terjadi di India Selatan (Boechari
2012c, 227) . Heine-Geldern (1942, 22) mencatat bahwa kerajaan di Asia Tenggara berkaitan erat dengan  gagasan  kekuasaan  raja  yang  bersifat adikodrati ( divine kingship ). Keilahian atau sifat adikodrati raja dipahami dengan berbagai cara sesuai dengan agama yang berlaku. Ketika agama Hindu yang berlaku, raja dianggap sebagai penjelmaan dewa atau keturunan dewa. Kembali pada konsep aṣṭabrata dalam Kakawin Rāmāyaṇa Jawa Kuno, kedelapan dewa penjaga dunia yang tergabung di dalam sifat raja adalah Indra (Indrabrata), Yama (Yamabrata), Sūrya atau Bhaṭāra Rawi (Sūryabrata), Candra (Śaśibrata), Anila  (Bāyubrata),  Kuwera  (Dhanadabrata), Baruṇa  (Pāśabrata),  dan  Agni  (Agnibrata)
Tabel 2. Pejabat Anggota Pakirakirān i Jro Makabehan selama masa pemerintahan Raja Anak Wungśu (Sumber: van der Tuuk dan Brandes 1885; Brandes 1890; van Stein Callenfels 1926; Santosa 1965; Ekawana dan Jaya
1987; Sumerata 2022) Kelompok Senāpati (Sen.) Kelompok Samgat (Sgt.) Mpungku (Mp.)  Śewasogata Siwa (Ḍang Ācāryya) Buddha (Ḍang Upādhyaya/Wandami) sen. bal ̥ mbunut sgt. asba mp. ing kanya/kanyabha- wana mp. ing nal ̥ ñja sen. ḍinganga sgt. nāyaka sākṣī mp. ing haritantan/ haritantĕn mp. ing bajraśikhara sen. sarbwa sgt. tbĕsan mp. ing bañutlu/airtiga/ bañutiga mp. ing dharmmāryya sen. mañiringin rakai amali mp. ing lokeśwara/śrī lokeśwarawijaya mp. ing dharmmāryya sen. wr ̥ santĕn sgt. bonbuluḥ mp. ing jalatīrtha mp. ing canggini sen. pinatiḥ sgt. tapa haji mp. ing sūryyamaṇḍala sgt. mangirengiren sen. waranaśi sgt. tija mp. ing winor/binor sen. kuturan samgat/rakryān hiru mp. ing dharmmahañar sen. ḍaṇḍa sgt. wurahan mp. ing garuḍasāra sgt. hulu wungkuk mp. ing bañugaruḍa sgt. manuratang ājñā i hulu sgt. makarun sgt. manuratang ājñā i tngaḥ  sgt. juru wadwā sgt. manuratang ājñā i wuntat
sgt. cakṣu kāraṇa pura sgt. ādhikārana pura sgt. cakṣu kāraṇa kranta
sgt. ādhīkāraṇa kranta sgt. mañumbul sgt. paśukganti/pañjiŋganti sgt. pituha sgt. cakṣu praḥ

## Representasi Anak Wungśu Sebagai Penguasa Kerajaan Bali Kuno
Hedwi Prihatmoko, Wanny Rahardjo Wahyudi
(Boechari 2012a, 532–35) . Dewa-dewa yang disebutkan sifatnya di dalam aṣṭabrata tersebut adalah  dewa-dewa  Lokapāla  yang  menjaga delapan arah mata angin, yaitu Indra di timur, Agni di tenggara, Yama di selatan, Sūrya di barat daya, Varuna di barat, Vāyu di barat laut, Kuvera di utara, dan Soma di timur laut (Dowson 1913, 180) . Nama Soma sering diasosiasikan dengan bulan, dan beberapa nama lain yang berasosiasi dengan bulan, misalnya: Candra, Indu, dan Śaśī (Dowson 1913, 302–3) , sehingga Candra yang disebutkan dalam Rāmāyaṇa Jawa Kuno dapat disamakan dengan Soma, dewa Lokapāla penjaga arah timur laut. Bagian śapatha dari beberapa prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Anak Wungśu juga menyebutkan beberapa nama dari dewa Lokapāla tersebut yang disebut catwa ring lokapāla .
Lebih lanjut, masing-masing sifat kedelapan dewa tersebut adalah sebagai berikut. Sifat Indra adalah mendatangkan hujan, artinya raja selalu mencurahkan anugerah kepada rakyatnya. Sifat Yama adalah menghukum perbuatan jahat dan memberantas semua yang berusaha merintangi ketenteraman dunia, yang berarti menjaga hukum dan  ketertiban,  serta  berlaku  adil.  Sifat  Sūrya adalah menghisap air dengan perlahan-lahan, artinya raja hendaknya menarik pajak tidak dengan tergesa-gesa, dengan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit sehingga tidak memberatkan rakyat.  Sifat  Candra  adalah  menggembirakan seluruh dunia, artinya raja harus bertingkah laku lemah lembut sehingga mampu membawa kebahagiaan kepada rakyat. Sifat Anila atau Bāyu adalah mengintai segala perbuatan, artinya raja harus mengetahui segala sesuatu tentang keadaan rakyat dan segala situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Namun seperti angin yang menjadi sifat Bāyu, gerak-gerik raja tersebut hendaknya juga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Sifat  Kuwera  adalah  mengecap  kenikmatan, tidak membatasi diri dalam makan dan minum, berpakaian dan mengenakan perhiasan, yang berarti hidup secara mulia dan menjaga kewibawaan.  Sifat  Baruna  adalah  memegang senjata dan mengikat semua penjahat, artinya raja harus menangkap semua penjahat. Terakhir, sifat Agni adalah selalu membakar musuh dan ganas terhadap musuh, yang berarti menghancurkan
musuh-musuhnya tanpa ragu-ragu. Kakawin Rāmāyaṇa  Jawa  Kuno  tersebut  menunjukkan bahwa seorang raja memiliki hak untuk menuntut kepatuhan dari rakyatnya, tetapi raja juga harus memperhatikan kesejahteraan dan kesengsaraan rakyat yang dipimpinnya (Boechari 2012c, 227–28; 2012a, 537–39; Nastiti 2009, 49–50; Santoso 1980, 623–25) . Meskipun penggunaan konsep aṣṭabrata ini tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam prasasti-prasasti Bali Kuno, kajian terhadap isi prasasti Bali Kuno dapat memberikan sejumlah petunjuk bahwa raja telah menyadari kewajibannya untuk menyejahterakan negara dan rakyatnya (lihat Astra 1997, 230) . Representasi aṣṭabrata tersebut tercermin juga dalam prasasti-prasasti yang terbit selama masa pemerintahan Raja Anak Wungśu.

## 3.3 Prasasti sebagai Representasi Raja
Istilah umum yang digunakan untuk kata-kata, suara, atau gambar yang memiliki makna adalah tanda. Tanda-tanda ini mewakili konsep dan hubungan konseptual di antara mereka yang berada di dalam pikiran manusia, dan secara bersama-sama membentuk sistem makna budaya (Hall 1997, 18) . Artinya, semua ungkapan bahasa yang ada di dalam prasasti pada dasarnya adalah tanda yang merepresentasikan suatu konsep. Dalam  beberapa  prasasti Anak  Wungśu,  yaitu prasasti Sawan A, Dausa AII, Sembiran AIV, Serai AIII, Pengotan AII, dan Klungkung A, terdapat penyebutan ungkapan sang hyang ājñā  haji  praśasti . Menurut Zoetmulder dan Poedjawijatna (1992, 11) , kata sang hyang biasanya dipakai untuk dewa atau sesuatu yang dianggap amat mulia sebagai dewa. Kemudian, kata ājñā berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ‘perintah’ (Monier-Williams 1899,
s.v.  “ājñā”) , sedangkan kata haji berarti ‘raja’ (Zoetmulder dan Robson 2006, s.v. “haji”) . Selanjutnya, kata praśasti berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ‘pujian, kemasyhuran, pemujaan’, tetapi dapat juga berarti ‘instruksi, pedoman, peringatan’. Dalam Vikramāṅkadeva- carita  dan  Bālarāmāyaṇa,  kata praśasti dapat diartikan juga sebagai ‘dekret’, yaitu ketetapan yang dikeluarkan oleh kepala negara, pengadilan, atau otoritas lainnya (Monier-Williams 1899, s.v. “praṡastá”) . Berdasarkan etimologi tersebut,
praśasti dapat diartikan sebagai suatu dekret yang berisi pujian/pemujaan kepada raja atau yang menggambarkan kemasyhuran seorang raja. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, ungkapan sang hyang ājñā haji praśasti dapat dimaknai sebagai perintah raja yang berisi pujian kepada raja atau menggambarkan kemasyhuran raja, dan dianggap memiliki sifat kedewaan, sehingga menjadi representasi dari raja itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa raja merupakan personifikasi  dari  dewa,  sehingga  prasasti sebagai representasi dari raja juga memiliki sifat kedewaan. Sebagai contoh, kutipan prasasti Dausa AII (983 Śaka) dapat memberikan konteks atas pemaknaan istilah tersebut: “ mangkana rasanyānugraha pāduka haji, sang hyang ājñā haji prasāsti kmitan ikanang dharmma i pacanigayan sapasuk thāni ”, yang berarti: ‘demikian isinya anugerah raja, sanghyang ājñā haji prasāsti yang dijaga bangunan suci ( dharma ) di Pacanigayan sewilayah desanya’. Selain sang hyang ājñā haji praśasti , ungkapan lain yang kerap muncul dalam prasasti masa pemerintahan Anak Wungśu adalah sang hyang ujar haji praśasti . Kendati demikian, makna kedua ungkapan tersebut tidak berbeda jauh, dengan kata “ ujar ” berarti ‘kata-kata, bicara, percakapan’ (Zoetmulder dan Robson 2006, s.v. “ujar”) .
3.4  Representasi Aṣṭabrata
Sifat-sifat  seperti  yang  diuraikan  menurut aṣṭabrata dalam  Kakawin  Rāmāyaṇa  Jawa Kuno tersebut, tercermin juga dalam kebijakan- kebijakan  Raja  Anak  Wungśu.  Pada  masa pemerintahannya, Raja Anak Wungśu dicatatkan telah beberapa kali memberikan penghargaan kepada rakyatnya, seperti yang dicatatkan dalam prasasti Dawan, Pandak Bandung, dan Kayubihi. Prasasti Dawan (975 Śaka) menyebutkan bahwa raja memberikan anugerah berupa status jātaka terhadap sawah di Tabaran yang termasuk ke dalam wilayah Desa Lutungan bagi bhaṭara di Āntakuñjarapāda.  Kutipan  yang  menyebutkan peristiwa tersebut adalah: “ anghulu gumula samagrī  tumibākĕn  sarintĕnya  ri  bhaṭāra ringng āntakuñjarapāda,  aparṇnaha  jātaka  ri sira, ahĕm sira, makasuruhana ikanang sawah i tabaran ”, yang berarti: ‘semua hulu bersama- sama menyerahkan dirinya kepada bhaṭāra di
Āntakuñjarapāda agar menempatkan status jātaka kepadanya, mereka bersama agar menjadikan sebagai perintah perihal sawah di Tabaran’. Dalam peristiwa tersebut, raja juga memberikan hadiah ( pasĕk ) kepada perwakilan desa sebesar 10 māsa , seperti dalam kutipan: “ matangnyan wineḥ  ta  ya  pasĕk  māsa  10  tkap  pāduka  haji, pinaka dining karāmana narima pasĕk sira mpu atmaja, mwang bapa punta, sahāya bapa sarbwa, mañuratang garati ”, yang diterjemahkan: ‘itulah sebabnya diberikanlah pasĕk sebesar 10 māsa oleh raja, sebagai penduduk desa di sini (yang) menerima pasĕk , beliau Mpu Atmaja, dan Bapa Punta, semua sahaya bapa , mañuratang Garati’. Raja  Anak  Wungśu  juga  memberikan  hadiah kepada sīma marajang yang diperuntukkan bagi bhaṭāra Āntakuñjarapāda berupa pembelian lahan milik keturunan raja terdahulu yang di dharma kan di Senāmukha. Keterangan tersebut disebutkan di dalam prasasti Pandak Bandung (993 Śaka) dengan kutipan: “ umārpanākĕn ikang śīma marajang mapakna punpunana sang hyang dharmma ringng āntakuñjarapāda, sambandha dinwal tkap i wka wet sang atīta prabhu lumāḥ ing  senāmukha,  mangaran  dyaḥ  jaśa,  mwang dyaḥ manali, dyaḥ witta ”. Terjemahannya adalah: ‘menghadiahkan sīma marajang agar dijadikan milik sang hyang dharmma di Āntakuñjarapāda, sebab dijual oleh keturunan raja terdahulu (yang) berbaring di Senāmukha, bernama Dyah Jaśa, dan Dyah Manali, Dyah Witta’. Pemberian anugerah dilakukan juga kepada Desa Bwah agar menjadi jatāka bagi bhaṭāra di  Airkanakāntarālaya. Keterangan tersebut terdapat di dalam prasasti Kayubihi  (999  Śaka)  yang  menyebutkan: “ yan  hana  yogyanya  tibakĕn  sarintĕnya,  an pamalaku  jataka,  manganwaya  i  ri  bhaṭāra ring airkanakāntarālaya ”, yang diterjemahkan: ‘sepatutnya menyerahkan dirinya, untuk meminta (status) jātaka , (yang) berhubungan kepada bhaṭāra di airkanakāntarālaya ’. Tindakan- tindakan  raja  tersebut  menggambarkan  sifat Indra, yaitu raja selalu memberikan anugerah kepada rakyatnya. Selain prasasti Dawan, Pandak Bandung, dan Kayubihi, pada dasarnya, keputusan raja yang dituangkan dalam prasasti dapat dianggap sebagai anugerah. Prasasti- prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Anak Wungśu kerap menyebutkan: “ sambandha ni panambaḥ
Representasi Anak Wungśu Sebagai Penguasa Kerajaan Bali Kuno Hedwi Prihatmoko, Wanny Rahardjo Wahyudi
nikanang  karāman  …  i  lbu  ni  pāduka  haji, anghyang amintānugraha titisan āmbr̥ ta ”, yang berarti: ‘alasan permohonan penduduk desa … kepada debu sepatu raja, memohon dengan sangat meminta anugerah tetesan amr ̥ ta’ .  Ungkapan tersebut mengibaratkan anugerah yang diberikan oleh raja adalah amr ̥ ta bagi rakyatnya. Kata amr ̥ ta berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti ‘abadi’ (Monier-Williams 1899, s.v. “amṛíta”) , ‘nektar’, atau ‘air suci’ (Zoetmulder dan Robson 2006, s.v. “amṛta”) . Kata amr ̥ ta dapat juga diartikan sebagai ‘air kehidupan’ (Dowson 1913, 12) .
Sifat  Yama  menurut aṣṭabrata adalah menjaga hukum dan ketertiban, serta berlaku adil. Upaya penegakan hukum tercermin dalam beberapa ungkapan, antara lain: matangnyan pinagĕhakĕn pāduka haji, sarasa ni prasāstinya mūla ”. Kutipan tersebut terdapat dalam prasasti Trunyan AII  (971  Śaka)  yang  diterjemahkan: ‘itulah sebabnya dikokohkan raja, seluruh isi praśasti -nya semula’. Prasasti Batunya AII (977 Śaka) juga menyebutkan: “ nguniweḥ sapuriḥnya ring lāgi ta pwa pagĕhaknanya ”, yang berarti: ‘dan juga seluruh keadaannya (yang) semula agar menjadikannya kokoh.’. Kemudian, prasasti Munduktemu  III  (1000  Śaka)  menyebutkan:
“ mangkana rasa ni panulung paduka haji, irikang  karāman  i  kulutin  sablaḥ  hulu  kayu, kapagĕhaknanya  dlāha  ning  dlāha ”, yang diterjemahkan: ‘demikian isi pertolongan raja, kepada karāman di Kulutin sablaḥ hulu kayu , agar diteguhkannya di masa mendatang’. Sementara itu, sifat raja yang mengupayakan ketertiban dan keadilan ditunjukkan dengan ungkapan yang menyatakan bahwa siapa pun dilarang mengubah isi prasasti hingga masa mendatang ( tan kawukil- wukila tka ri dlāha ning dlāha ), bahkan oleh raja selanjutnya ( sang  anāgata  prabhu ) sekalipun, dan ketentuan ini berlaku bagi semua orang dari semua kalangan. Jika seseorang mengganggu ( umulahulaḥ ) atau mempertanyakan kesahihan ( amunarukta ) isi prasasti, ia akan mendapat hukuman. Penyebutan bahwa siapa pun yang mengganggu isi prasasti akan mendapatkan hukuman adalah sebagai berikut: “ brāhmaṇa, kṣatriya, weśya, sudra, hadyan hulun, matuha rarey, laki laki, wadwan, gr ̥ hasthā, wiku, nayaka, cakṣu parasandiwisa, asingumulahulaḥ anugraha pāduka haji, tka ring dlāha ning dlāha, tasmāt
kabwataknanya, patyan ta ya kamung hyang ”, yang berarti: ‘brahmana, ksatria, wesya, sudra, tuan hamba, tua-muda, laki-laki-perempuan, kepala keluarga, wiku, pejabat nāyaka , pejabat pengawas, para petugas sandhiwiṣa , siapa pun yang mengganggu anugerah raja, hingga di masa mendatang, karena perbuatannya bunuhlah kiranya wahai dewa sekalian’ (prasasti Sawan A, Sembiran AIV, Pandak Bandung, Bila II, Dawan, Dausa AII, dan Pengotan AII).
Keterangan prasasti tersebut menunjukkan bahwa pemberian hukuman berasal dari kekuatan adikodrati melalui śapatha , dan seakan-akan menunjukkan bahwa hukuman tersebut tidak datang dari raja. Pemberian hukuman yang berasal dari kekuatan adikodrati ini didasarkan pada penggambaran bahwa Raja Anak Wungśu merupakan penjelmaan dewa (Prihatmoko 2016, 133) . Penyebutan śapatha ini sekaligus wujud dari sifat Baruna, yaitu menghukum yang jahat. Istilah śapatha berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ‘kutukan’ (Monier-Williams 1899,
s.v.  “ṡapatha”) . Śapatha berisi seruan kepada dewa-dewa, kelompok rākṣasa , yakṣa , piśāca , dan sebagainya, termasuk kekuatan gaib, makhluk halus, dan arwah leluhur agar melindungi isi prasasti, serta menghukum kepada siapa pun yang melanggar atau mengganggu ketetapan prasasti (Santiko  1987,  101;  Maulana  1992,  191;  cf. Nastiti 2022, 84, 92–98) . Śapatha disebutkan di dalam sebagian besar prasasti Anak Wungśu, yaitu prasasti Bebetin AIII, Dawan, Sukawana AII, Batunya AII, Sawan A, Dausa AII, Sembiran AIV, Pandak Bandung, Klungkung A, Bila II. Adapun, sifat Agni yang membakar dan menghancurkan musuh-musuhnya tidak terlalu tampak di dalam prasasti-prasasti Raja Anak Wungśu.
Kemudian,  sifat  Sūrya  yang  menghisap air dengan perlahan-lahan, dengan kata lain memungut pajak dari masyarakat sedikit demi sedikit agar tidak memberatkan rakyat, tercermin dari sikap raja yang memberikan keringanan pajak kepada rakyatnya. Beberapa prasasti Anak Wungśu  yang  mencerminkan  sifat  demikian adalah prasasti Sawan A (980 Śaka) dan Kayubihi (999  Śaka).  Penyesuaian  peraturan  di  prasasti Sawan A berupa keringanan beban kewajiban bagi penduduk Desa Sukhapura, Harangan,
Gurguran, dan Bangli. Bentuk keringanan itu berupa pengurangan beberapa jenis pajak menjadi setengah dari besaran sebelumnya, misalnya pajak pamanuk , pawalyan , pajawa , pasang guṇung , pagajaḥ , sawan , pgat kulit , sabur ḍaraḥ , dan lain- lain. Sebagai contoh, pajak pawalyan , pajawa , pasang guṇung , pagajaḥ , sawan dikurangi dari sebelumnya 3 kupang menjadi 1 kupang dan 3 sāga , sedangkan pajak pgat kulit dan sabur ḍaraḥ dikurangi dari sebelumnya 2 māśāka dan 2 kupang menjadi 1 māśāka dan 1 kupang . Pengurangan pajak muncul juga dalam prasasti Kayubihi (999
Śaka), yaitu pengurangan untuk pajak parmāsan , panali , dan paśraḥ . Dalam prasasti ini, pajak parmāsan , panali , dan paśraḥ semula besarnya 2 māśāka dan 2 kupang , kemudian dikurangi menjadi 1 māśāka dan 1 kupang .
Sifat Candra yang berarti bahwa raja selalu berusaha menciptakan kegembiraan di seluruh dunia sehingga mampu menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya tercermin dalam ungkapan: “ nityaśa  kumingking  sakaparipūrṇnakna nikanang  rāt  rinakṣanira ”, yang berarti: ‘senantiasa mengkhawatirkan seluruh kesempurnaan dunia yang dijaganya’ (prasasti Dawan,  Dausa AII,  dan  Sawan A).  Ungkapan dalam prasasti tersebut menunjukkan bahwa raja selalu memikirkan kesempurnaan dunia yang dijaganya. Kesempurnaan dunia yang dimaksud dalam ungkapan tersebut dapat dimaknai sebagai keadaan masyarakat yang tenteram dan sejahtera, atau masyarakat yang bahagia. Sifat Anila atau Bāyu  yang  dapat  dimaknai  bahwa  raja  harus mengetahui segala sesuatu tentang keadaan rakyat dan segala situasi yang terjadi di tengah masyarakat dapat dilihat dari banyaknya jumlah prasasti yang diterbitkan oleh Raja Anak Wungśu. Raja Anak Wungśu mengetahui banyak situasi tidak baik yang terjadi di tengah masyarakat sehingga banyak mengeluarkan prasasti untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Perhatian raja terhadap situasi masyarakat tersebut yang kemudian menjadikan Anak  Wungśu  menjadi  salah  satu raja Bali Kuno yang paling banyak menerbitkan prasasti, setelah Raja Jayapangus. Uraian dalam tabel 1 menunjukkan berbagai macam situasi yang dihadapi oleh masyarakat yang kemudian
diselesaikan  oleh  Raja Anak  Wungśu  melalui penerbitan prasasti.
Selanjutnya,  sifat  Kuwera  dalam  diri  raja digambarkan melalui ungkapan yang me- nempatkan kedudukan raja di posisi amat mulia. Ungkapan tersebut berbunyi: “ anambaḥ i lbū ni pāduka haji ”, yang berarti: ‘menyembah kepada debu sepatu raja’. Artinya, posisi raja begitu teramat mulia, bahkan seseorang pun sepertinya kurang pantas jika menghadap langsung kepada raja saat membuat permohonan, sehingga selayaknya hanya cukup dengan menghadap dan menyembah kepada debu sepatu milik seorang raja. Demikian uraian dalam prasasti sebagai  representasi  sifat aṣṭabrata dari Raja Anak Wungśu. Sifat aṣṭabrata sekaligus menjadi gambaran yang mewakili konsep raja ideal.

## 3.5  Representasi Sifat Kedewaan
Kerajaan-kerajaan Indonesia Kuno, termasuk kerajaan Bali Kuno, kerap mengasosiasikan sosok raja sebagai penjelmaan dewa. Dalam konteks kerajaan Bali Kuno, Raja Anak Wungśu merupakan raja Bali Kuno pertama yang mengasosiasikan dirinya dengan dewa (Hardiati 2010, 365) , berdasarkan keterangan pada prasasti Dawan  (975  Śaka).  Ungkapan  yang  muncul dalam prasasti Dawan adalah: “ t ĕkyĕn  pwa pāduka haji, karunātmā sāksāt niran harimūrti, nityasa  nira  kumingking  sakaparipurṇakna nikanang rāt rinakṣanira ”, yang berarti: “lebih- lebih raja, berjiwa welas asih sungguh-sungguh perwujudan Hari, senantiasa mengkhawatirkan seluruh kesempurnaan dunia yang dijaganya”. Nama Hari umumnya merujuk kepada Dewa Wisnu (Dowson 1913, 117) . Kendati Raja Anak Wungśu mengidentikkan dirinya dengan Dewa Wisnu, hal tersebut bukan berarti ia adalah penganut Waisnawa. Kemungkinan, pernyataan Raja  Anak  Wungśu  sebagai  inkarnasi  Dewa Hari  berhubungan  dengan  sifat-sifat  Dewa Wisnu sebagai pelindung dunia (Tejowasono 2003, 178–79) . Penyebutan Raja Anak Wungśu sebagai perwujudan Hari hanya sekali saja. Sisanya,  dalam  prasasti  Sawan A  (980  Śaka), Dausa  AII  (983  Śaka),  dan  Pandak  Bandung (993  Śaka),  ia  disebutkan  berbeda,  yaitu sebagai dharmamūrti , yang berarti perwujudan Dharma. Secara lengkap, penyebutannya
Representasi Anak Wungśu Sebagai Penguasa Kerajaan Bali Kuno Hedwi Prihatmoko, Wanny Rahardjo Wahyudi
pa da  beberapa  prasasti  Anak  Wungśu  dapat di jelaskan sebagai berikut. Prasasti Sawan A menyebutkan: “ gӧ(ng)  kāruṇya  pwa  pinaka swabhāwa  pāduka  haji,  sākṣat  dharmmamūrti nityaśa kumingking sakaparipūrṇnakna nikanang rāt  rinakṣanira ”, yang berarti: ‘besar karunia sebagai sifat raja, sungguh-sungguh perwujudan Dharma senantiasa mengkhawatirkan seluruh kesempurnaan dunia yang dijaganya’. Prasasti Dausa AII menyebutkan: “ saksat dharmamurti atmantya bhaṭāra dewatā angalap i liring kulit kaki,  nityaśa  kumingking  sakaparipūrṇnakna nikanang  balidwīpamaṇḍala ”, terjemahannya: ’sungguh-sungguh perwujudan Dharma jiwanya bhaṭāra  dewata yang mengambil lirikan leluhurnya, senantiasa mengkhawatirkan seluruh kesempurnaan maṇḍala Pulau Bali’. Prasasti Pandak Bandung menyebutkan: “ kunang sangkā ri kadharmeṣṭan pāduka haji sāksāt dharmamūrti nityasa  kumingking  sakaparipūrṇakna  sang hyang sarbwa dharma, mwang subhikṣa nikang rāt rinakṣanira ”, terjemahannya: ‘adapun oleh karena keluhuran budi raja, sungguh-sungguh perwujudan Dharma senantiasa mengkhawatirkan seluruh kesempurnaan sang hyang Dharma seluruhnya, dan kemakmuran dunia yang dijaganya’. Nama lain Dharma adalah Yama, yaitu dewa keadilan (Wiguna 2009, 29) .
Penyebutan  Raja  Anak  Wungśu  sebagai perwujudan Dharma atau Yama juga menguatkan representasi sifat aṣṭabrata dari diri Raja Anak Wungśu. Penyebutan Yama juga muncul beberapa kali di bagian śapatha dari prasasti-prasasti Raja Anak Wungśu, yaitu di prasasti Sukawana AII, Batunya AII, Sawan A, Dausa AII, Sembiran AIV, Serai AIII, Pengotan AII, dan Bila II. Bagian śapatha prasasti-prasasti tersebut menyebutkan catwa ring lokapāla , yaitu empat dewa Lokapāla. Keempat dewa tersebut adalah Yama, Bāruṇa, Kuwera, Bāsawa. Bāsawa (Vāsava) adalah nama lain bagi Indra dalam kelompok empat dewa Lokapāla  ( caturlokapāla ) ini (Santiko 1987,
117) . Artinya, catwa ring lokapāla yang terdapat di śapatha itu hanya menyebutkan dewa-dewa penjaga di empat arah mata angin saja, yaitu selatan, barat, utara, dan timur. Berdasarkan prasasti-prasasti yang dikeluarkannya, Raja Anak Wungśu dianggap sebagai perwujudan Dharma (Yama) dan Hari (Wisnu), sehingga ia dianggap
sebagai raja yang menjaga kesempurnaan dan kemakmuran dunia, selalu berpegang teguh kepada hukum, dan berlaku adil.
3.6  Gelar Raja sebagai Representasi Heine-Geldern (1942, 21) berpendapat bahwa peran kosmik atau keilahian seorang raja mendapatkan penekanan khusus dalam ritual penobatannya atau upacara abhiṣeka . Abhiṣeka merupakan konsekrasi atau peresmian, biasanya sebagai raja, dengan memercikkan air atau mengurapi (Monier-Williams 1899, s.v. “abhisheka”; Zoetmulder dan Robson 2006, s.v. “abhiṣeka”) . Seorang raja dianggap sebagai inkarnasi dari dewa tertentu, kadang-kadang terlihat jelas dari nama abhiṣeka mereka, dan nama abhiṣeka tersebut tercantum di dalam gelarnya (Boechari 2012b, 219) . Seperti yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, penyebutan  gelar  raja  Anak  Wungśu  berbeda dengan pendahulunya. Gelar Raja Anak Wungśu  secara  lengkap  adalah pāduka  haji anak  wungśunira  kaliḥ  bhatari  sang  lumaḥ  i burwan, mwang bhaṭara dewata sang lumaḥ i bañu wka , yang bila diartikan menjadi: ‘ paduka haji anak bungsunya (beliau) berdua Bhatari yang berbaring (di dharma kan) di Burwan, dan Bhatara yang berbaring di Banyu Wka’.
Goris (1957, 19–20) berpendapat bahwa bhaṭāri yang di dharma kan di Burwan adalah Guṇapriyadharmmapatni,  sedangkan bhaṭāra yang di dharma kan di Bañu Wka adalah Udayana (Dharmmodayana  Warmmadewa).  Penafsiran tersebut didasarkan pada uraian sebagai berikut. Selain  Anak  Wungśu,  kedua  raja  istri-suami tersebut juga memiliki anak yang bernama Dharmmawangśawardhana  Marakatapangkaja Sthānottunggadewa  atau  yang  dikenal  dengan nama Marakata. Marakata merupakan raja Bali Kuno yang memerintah sebelum Anak Wungśu, yaitu dari tahun 944 Śaka – 947 Śaka. Hubungan Marakata  sebagai  anak  dari  Guṇapriya  dan Udayana  tersebut  dapat  dilihat  dalam  prasasti Tengkulak A (945 Śaka), berdasarkan kutipan: “ mājar an mūla kinon haji dewatā sang lumāḥ ring  air  wka  sajalu  strī,  manganwaya  ri  sang hyang  katyāgan  ing  pakrisan  mangaran  ring amarāwatī, …, mangkai pwan mengĕt ikanang karāman i songan tāmbahan sapañambahan, an
AMERTA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 41 No. 1, Juni 2023 : 67–88
wka haji dewatā sang lumāḥ ring air wka sajalu strī, prasiddhā kumaliliring kulit kaki ” (Ekawana, Atmodjo, dan Suhadi 1990, 8–9) . Terjemahan kutipan tersebut adalah: ‘memberi tahu bahwa (penduduk desa) semula disuruh raja dewata yang berbaring di Air Wka suami istri, mengenai pertapaan di Pakrisan bernama Amarāwati, …, sekarang ini mengingatlah penduduk Desa Songan Tambahan sewilayah pemujaan, bahwa ( paduka haji ) anak raja dewata yang berbaring di Air Wka suami istri, memang sungguh mewarisi (garis keturunan) leluhurnya’. Kutipan tersebut memang tidak menyebutkan bhaṭāri yang di dharma kan di Burwan, tetapi justru menyebutkan bahwa raja yang di dharma kan di Air Wka adalah raja suami-istri ( sajalu strī ). Sebelumnya, penyebutan raja suami-istri ( haji sajalu strī ) muncul dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Guṇapriya dan  Udayana,  seperti  prasasti  Bwahan A  dan Tamblingan Pura Endek AIII (Goris 1954, 83; Suantika dkk. 2009, 13) . Selain itu, menurut Goris (1957, 21) , gelar lengkap Raja Marakata, yaitu Dharmmawangśawardhana  Marakatapangkaja Sthānottunggadewa,  menunjukkan  adanya hubungan silsilah dengan Dharmawangśa Tguh (saudara  laki-laki  Guṇapriyadharmmapatni) dan  Pu  Siṇḍok.  Hubungan  silsilah  tersebut dilihat berdasarkan penggunaan unsur nama Dharmmawangśa  (dari  Dharmawangśa  Tguh) dan Uttunggadewa (dari Pu Siṇḍok) (lihat juga Hardiati 2010, 197–99) . Prasasti Tengkulak A menyebutkan bahwa Marakata merupakan anak dari raja suami-istri yang di dharma kan di Air Wka, sedangkan prasasti-prasasti Anak Wungśu juga menyatakan bahwa ia merupakan anak bungsu dari raja yang di dharma kan di Burwan dan Bañu Wka. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa  Marakata  dan  Anak  Wungśu  memang memiliki hubungan keluarga dengan Guṇapriya dan Udayana.
Kendati sama-sama memiliki hubungan keluarga, penggunaan nama gelar Anak Wungśu dan Marakata benar-benar berbeda. Gelar Dharmmawangśawardhana  Marakatapangkaja Sthānottunggadewa  dapat  diartikan  sebagai berikut. Dharma berarti ‘hukum, kebenaran, atau Dewa Dharma’; wangśa berarti ‘keturunan’; wardhana berarti ‘memperkuat, mengokohkan’; marakata berarti ‘permata’; pangkaja
berarti ‘teratai’; sthāna berarti ‘tempat’; dan uttungga berarti ‘tertinggi’ (Zoetmulder dan Robson 2006, s.v. “dharma, waṅśa, wardhana, marakata, paṅkaja, sthāna II, uttuṅga”) . Dengan kata  lain,  nama  Dharmmawangśawardhana Marakatapangkaja  Sthānottunggadewa  dapat diartikan: ‘ia yang mengokohkan keturunan Dharma, bagaikan bunga teratai yang cemerlang seperti permata, yang berada di tempat tertinggi para dewa’. Selain penggunaan unsur nama yang memperlihatkan hubungan silsilah dan legitimasi, gelar Marakata juga merepresentasikan idealisme yang ingin dicapai oleh seorang raja.
Kembali pada pendapat Heine-Geldern yang mengatakan bahwa keilahian seorang raja mendapat penekanan khusus dalam ritual penobatannya,  hal  itu  berarti  sifat  kedewaan, sifat  adikodrati,  atau  sifat-sifat  ideal  lainnya merupakan unsur yang penting di dalam nama abhiṣeka seorang raja. Gelar Raja Anak Wungśu sama sekali tidak mengandung sifat-sifat ideal tersebut, bahkan nama Anak Wungśu pun belum tentu merujuk kepada nama raja tersebut. Seperti yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, penggunaan sufiks -nira berfungsi sebagai kata ganti penentu kepunyaan, dan dapat disepadankan dengan akhiran “-nya” dalam bahasa Indonesia (Mardiwarsito dan Kridalaksana 1984, 45; cf.  Zoetmulder  dan  Poedjawijatna  1992,  18) , sehingga kata anak wungśunira yang diartikan ‘anak bungsunya’ memungkinkan untuk dimaknai bukan sebagai nama. Asumsi tersebut belum tentu benar, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Hal lain yang menjadi perhatian adalah penarikan hubungan silsilah yang berbeda antara Marakata dan Anak Wungśu. Dalam gelarnya, Marakata menarik hubungan silsilahnya ke Dharmawangśa  Tguh,  bahkan  hingga  Pu Siṇḍok.  Selain  itu,  prasasti  Tengkulak A  juga menyatakan bahwa Marakata adalah anak dari Guṇapriya  dan  Udayana,  yang  pada  saat  itu keduanya telah mangkat. Adapun, Anak Wungśu hanya menyatakan bahwa dirinya adalah anak dari  Guṇapriya  dan  Udayana  yang  dinyatakan di dalam gelarnya, tetapi ia tidak menarik silsilahnya lebih jauh lagi. Anak Wungśu juga tidak memakai gelar wangśa dari garis keturunan kedua orang tuanya, dan ia pun tidak membuat wangśa -nya sendiri. Kendati gelar raja Anak

## Representasi Anak Wungśu Sebagai Penguasa Kerajaan Bali Kuno
Hedwi Prihatmoko, Wanny Rahardjo Wahyudi
Wungśu tidak merepresentasikan sifat ideal apa pun, representasinya sebagai seorang raja yang ideal dimunculkan di bagian-bagian lain dari isi prasastinya. Selain itu, representasi tersebut juga dibangun dari kebijakannya berupa: penyelesaian berbagai macam masalah yang terjadi di berbagai wilayah kerajaannya, pemberian anugerah kepada rakyatnya, dan perbaikan hukum di berbagai tempat melalui penetapan ulang prasasti dari raja-raja terdahulu.
Prasasti sebagai representasi raja mengandung pesan dan makna di dalamnya, artinya terdapat proses encoding dalam produksi makna di dalam prasasti. Pada sisi yang berbeda, pesan dan makna yang terkandung di dalam prasasti diuraikan dan diterjemahkan oleh masyarakat menjadi sesuatu yang dimaknai, artinya terdapat proses decoding . Pertukaran pesan melalui proses encoding-decoding tersebut belum tentu menghasilkan pemaknaan yang simetris di antara pembuat dan penerima pesan. Kajian dalam artikel ini tidak berusaha untuk mengungkapkan bagaimana proses decoding di masyarakat terjadi, dan apakah terjadi distorsi dalam pertukaran komunikasi itu. Namun, hal yang dapat menjadi perhatian adalah Raja Anak Wungśu merupakan raja Bali Kuno dengan masa pemerintahan paling lama berdasarkan data prasastinya, yaitu sekitar 29  tahun  (971  Śaka  –  1000  Śaka).  Terbuka kemungkinkan bahwa proses pertukaran pesan atau komunikasi yang efektif antara raja dengan masyarakat, salah satunya melalui prasasti, turut berpengaruh terhadap kelanggengan kekuasaan Raja Anak Wungśu.

## 4.  Kesimpulan
Representasi adalah proses saat pelaku budaya menggunakan bahasa (dalam artian yang luas, yaitu sistem penanda apa pun) untuk memproduksi makna. Makna kemudian dibangun melalui suatu sistem untuk mewakili atau merepresentasikan suatu konsep. Proses produksi makna ini juga dilakukan oleh raja-raja Indonesia Kuno, temasuk raja-raja Bali Kuno. Dalam konteks kerajaan Bali Kuno, Raja Anak Wungśu memiliki penggambaran yang berbeda sebagai seorang raja jika dibandingkan dengan raja-raja pendahulunya, misalnya dalam hal penggunaan
nama gelar dan pengasosiasian diri dengan dewa. Kendati demikian, penggambaran yang berbeda tersebut tetap membangun makna dirinya sebagai representasi raja ideal. Gelar yang digunakan oleh Raja Anak Wungśu tidak memberi gambaran apa pun mengenai sifat ideal yang menjadi cita-cita seorang raja. Meskipun demikian, representasi raja ideal tersebut dibangun berdasarkan konsep aṣṭabrata dan pengasosiasian diri dengan dewa, terutama melalui kebijakan-kebijakan yang  dilakukan  Raja  Anak  Wungśu  dalam menerapkan aṣṭabrata di dalam kehidupan bernegara. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: penyelesaian berbagai masalah yang tersebar di seluruh wilayah kerajaannya yang tercermin dari banyaknya ketetapan prasasti yang dibuat, pemberian-pemberian anugerah kepada rakyatnya, dan perbaikan di bidang hukum melalui penetapan ulang prasasti dari raja-raja yang terdahulu.

## Daftar Pustaka
Astra, I Gde Semadi. 1997. “Birokrasi Pemerin- tahan Bali Kuno Abad XII-XIII: Sebuah Kajian  Epigrafis.”  Disertasi,  Universitas Gadjah Mada.
———. 2002. “Lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat pada Masa Gunapriyadharmapatni- Dharmodayana Warmadewa.” Humaniora XIV (2): 127–36.
———. 2008. “Birokrasi Pemerintahan pada Masa Bali Kuno: Hubungan antara Pusat dan Daerah.” Dalam Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi IX, Kediri 23-28 Juli 2002 , disunting oleh Edi Sedyawati, 737–49. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.
———.  2009.  “Epigrafi,  Historiografi,  dan Kearifan  Lokal  dalam  Perspektif  Multi - kultural.” Dalam Pemikiran Kritis Guru Besar Universitas Udayana Bidang Sastra dan Budaya , 111–35. Denpasar: Udayana University Press.
Atmodjo, M.M. Sukarto K. 1992. “A Newly Discovered  Pillar  Inscription  of  Sri Kesariwarma-(Dewa) at Malat Gede.” Dalam 50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional , disunting oleh

## Nies A. Subagus, 150–56. Jakarta: Pusat
Penelitian Arkeologi Nasional.
Bacchi,  Carol,  dan  Jennifer  Bonham.  2014. “Reclaiming Discursive Practices as an Analytic Focus: Political Implications.” Foucault Studies , no. 17: 173‐192.
Boechari. 2012a. “Aṣṭabrata.” Dalam Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti , disunting oleh Ninie Susanti, Hasan Dja- far, Edhie Wurjantoro, dan Arlo Griffiths, 531–40. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
———. 2012b. “Epigraphic Evidence on King- ship in Ancient Java.” Dalam Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti , disunting oleh Ninie Susanti, Hasan Dja- far, Edhie Wurjantoro, dan Arlo Griffiths, 217–23. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
———.  2012c.  “Some Aspects  of  Traditional Society.” Dalam Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti , disunting oleh Susanti  Susanti,  Hasan  Djafar,  Edhie Wurjantoro,  dan Arlo  Griffiths,  225–36. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
———. 2012d. “Tafsiran Atas Prasasti Wanua Tengah III.” Dalam Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti , disunting oleh Ninie Susanti, Hasan Djafar, Edhie Wurjantoro,  dan Arlo  Griffiths,  467–71. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Brandes, J.L.A. 1890. “De Koperen Platen van Sembiran (Boeleleng, Bali), Oorkonden in het Oud-Javaansch en het Oud-Balineesch.” Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde XXXIII: 16–56.
Casparis, J.G. de. 1956. Prasasti Indonesia II . Bandung: Masa Baru.
Damais, Louis-Charles. 1951. “Etudes Balinaises.
I. La colonnette de Sanur.” Bulletin de l’École Française d’Éxtrȇme Orient XLIV: 121–28.
———. 1952. “Études d’Épigraphie Indonési- enne III: Liste des Principales Inscriptions Datées de l’Indonésie.” Bulletin de l’École Française d’Éxtrȇme Orient 46 (1): 1–105.
———. 1955. “Etudes d’Épigraphie Indonési- enne: IV. Discussion de La Date des Inscriptions.” Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient 47 (1): 7–290.
———. 1959. “Notices Bibliographiques: Ouvrages d’Études Indonésiennes.” Bulle - tin de l’École Française d’Extrȇme Orient 49 (2): 679–702.
———. 1960. “Etudes Balinaises. V. La Date de Quelques Nouvelles Chartes Balinaises.” Bulletin de l’École Française d’Éxtrȇme Orient 50: 153–60.
Dowson, John. 1913. A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geogra - phy,  History,  and  Literature .  Fifth  Edit. London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co.,Ltd.
Ekawana, I Gusti Putu, M.M. Sukarto K. Atmodjo, dan Machi Suhadi. 1990. “Laporan Peneli- tian Epigrafi Bali Tahap II.” Dalam Berita Penelitian Arkeologi . Vol. 41. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Ekawana, I Gusti Putu, dan I Made Jaya. 1987. “Prasasti Pura Penataran Pucangan Desa Kayubihi Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli.” Laporan Penelitian Arkeologi. Denpasar: Balai Arkeologi Denpasar.
Foucault, Michel. 1980a. “Prison Talk.” Dalam Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977 , disunting oleh Colin Gordon, 37–54. New York: Pantheon Books.
———. 1980b. “Two Lectures.” Dalam Power/
Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977 , disunting oleh Colin Gordon, 78–108. New York: Pantheon Books.
Goris, Roelof. 1948. Sedjarah Bali Kuna . Sin- garadja.
———. 1954. Prasasti Bali . 2 Volumes. Band- ung: N.V. Masa Baru.
———. 1957. “Dinasti Warmadewa dan Dhar- mawangça di Pulau Bali.” Bahasa dan Budaja V (3): 18–31.
———. 1965. Ancient History of Bali . Denpasar: Udayana University.
Hall, Stuart. 1980. “Encoding/Decoding.” Dalam Culture, Media, Language , disunting oleh Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Lowe, dan Paul Willis, 117–27. Birming- ham:  Centre  for  Contemporary  Cultural Studies.

## Representasi Anak Wungśu Sebagai Penguasa Kerajaan Bali Kuno
Hedwi Prihatmoko, Wanny Rahardjo Wahyudi
———. 1997. “The Work of Representation.” Dalam Representation: Cultural Rep - resentation and Signifying Practices , disunting oleh Stuart Hall, 13–64. London- California-New Delhi: SAGE Publications. Hardiati, Endang Sri. 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid II: Zaman Kuno . Disunting oleh Endang Sri Hardiati, Hasan Djafar, Soeroso, P.E.J. Ferdinandus, dan Titi Surti Nastiti. Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.
Heine-Geldern, Robert. 1942. “Conceptions of State and Kingship in Southeast Asia.” The Far Eastern Quarterly 2 (1): 15–30. Mardiwarsito, L., dan Harimurti Kridalaksana. 1984. Struktur Bahasa Jawa Kuna . Ende: Penerbit Nusa Indah.
Maulana, Ratnaesih. 1992. “Śiva dalam Berbagai Wujud: Suatu Analisis Ikonografi di Jawa Masa Hindu-Buddha.” Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
Monier-Williams, Monier. 1899. A  Sanskrit- English  Dictionary .  Oxford:  Oxford University Press. Nastiti, Titi Surti. 2009. “Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam Masyarakat Jawa Kuna (Abad VIII--XV Masehi).” Disertasi, Universitas Indonesia.
———. 2022. “Durgā dan Manifestasinya dalam Prasasti.” Dalam Membaca Durga: Bunga Rampai Tulisan Pemikiran Tentang Durga , disunting oleh Seno Joko Suyono, 82–103. Depok: Penerbit Borobudur Writers and Cultural Society (BWCF).
Poerbatjaraka. 1926. “De Dateering van het Oud- Javaansch  Rāmāyaṇa.”  Dalam Gedenk - schrift: Uitgegeven ter Gelegenheid van het 75-Jarig Bestaan , 265–72. ’sGravenhage: KITLV van Nederlandsch-Indië.
Prihatmoko,  Hedwi.  2016.  “Kajian  Epigrafis Prasasti Babahan.” Forum Arkeologi 29 (3): 117–36.
Prihatmoko, Hedwi, Gendro Keling, I Gusti
Made Suarbhawa, I Wayan Sumerata, dan I Putu Yuda Haribuana. 2020. “Penelitian Kewilayahan Masa Bali Kuno di Tabanan Berdasarkan Sumber Prasasti.” Laporan Penelitian Arkeologi. Laporan Penelitian Arkeologi. Denpasar: Balai Arkeologi Provinsi Bali. Ramadhana, Ken Bimo. 2016. “Legitimasi Kekuasaan Raja Majapahit Berdasarkan
Namabhiseka.” Skripsi, Depok: Universi - tas Indonesia.
Santiko,  Hariani.  1987.  “Kedudukan  Bhaṭārī Durgā di Jawa pada Abad X–XV Masehi.” Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
Santosa, Ida Bagus. 1965. “Prasasti-prasasti Raja Anak Wungsu di Bali.” Skripsi, Universitas Udayana.
Santoso, Soewito. 1980. Ramayana Kakawin . 3 Volumes. New Delhi: Sharada Rani.
Stein  Callenfels,  P.V.  van.  1926.  “Epigraphia Balica I.” Verhandelingen van het Batavi - aasch Genootschap van Kunsten en Weten - schappen LXVI. Stutterheim, W.F. 1929. Oudheden van Bali: Tekst en Platen .  Singaradja:  Kirtya  Liefrinck- Van Der Tuuk.
———. 1934. “A Newly Discovered Pre-Nagari Inscription on Bali.” Acta Orientalia XII: 126–32.
Suantika, I Wayan, I Gusti Made Suarbhawa, I Nyoman Sunarya, A.A. Gde Bagus, dan A.A. Gede Oka Astawa. 2009. Prasasti Tamblingan . Buleleng: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng.
Sumerata, I Wayan. 2022. “Penelitian Prasasti Temuan Baru di Munduktemu dan Penem- patannya dalam Historiografi Bali Kuno.” Laporan Penelitian. Denpasar: Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Sunarya, I Nyoman, I Wayan Srijaya, I Wayan Gede Wisnu, I Wayan Sumerata, I Putu Yuda Haribuana, Hedwi Prihatmoko, dan Ida Ayu Gede Megasuari Indria. 2019. “Penelitian Hidro-Arkeologi DAS Paker- isan-Petanu, Kabupaten Gianyar: Kajian Terhadap Pola Penempatan Bangunan Suci.” Laporan Penelitian Arkeologi. Denpasar: Balai Arkeologi Bali.
Tejowasono, Ninny Susanti. 2003. “Airlangga:
Raja Pembaharu di Jawa pada Abad Ke-11 Masehi.”  Disertasi,  Depok:  Universitas Indonesia.
Tuuk, H.N. van der, dan J.L.A. Brandes. 1885. “Transcriptie van vier Oud-Javaansche Oorkonden op Koper, Gevonden op het Eiland Bali.” Tijdschrift  voor  Indische
Taal-,  Land-  en  Volkenkunde XXX: 603–24.
Wiguna, I Gusti Ngurah Tara. 2009. Hak-Hak
Atas Tanah pada Masa Bali Kuna Abad X-XI Masehi . Denpasar: Udayana Univer - sity Press.
Zoetmulder, P.J., dan I.R. Poedjawijatna. 1992. Bahasa Parwa: Tata Bahasa Jawa Kuna I Bentuk Kata . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
———. 1993. Bahasa  Parwa:  Tata  Bahasa Jawa Kuna II Bentuk Kalimat . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Zoetmulder, P.J., dan S.O. Robson. 2006. Kamus Jawa Kuna - Indonesia . Cetakan Kelima. Penerjemah Darusuprapta dan Sumarti Suprayitna. Jakarta: KITLV dan PT Gramedia Pustaka Utama.