licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/
Pengaruh Omnibus Law terhadap Kontrak Kerja: Studi di Kota Batam
Oky Mayrudin 1 , Rina Shahriyani Shahrullah 2 , Ampuan Situmeang 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, email: okymayrudin@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam 3 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## ABSTRACT
Since it was ratified on October 5 2020, the Omnibus Job Creation Law has still reaped consternation among workers.  Basically,  the  Omnibus  Law  on  Job  Creation  was  made  with  the  aim  of  improving  the  welfare  of employees. In fact, employees feel disadvantaged by the existence of the Omnibus Job Creation Law, especially in the work contract section. In the Omnibus Law on Job Creation, it is not possible for employees to become permanent employees when their working period ends for a certain time. However, there are also benefits for employees with this new rule, namely employees will receive severance pay/compensation when their working period  ends.  However,  employers  have  a  way  of  not  incurring  additional  expenses  by  tweaking  employee contracts to be short-term to avoid employees getting THR.
Keywords

## Employees; Employment Contract; Severance Pay
Cite This Paper Mayrudin, O., Shahrullah, R. S., & Situmeang, A. (2023). Pengaruh Omnibus Law terhadap Kontrak Kerja: Studi di Kota Batam. Legal Spirit, 7 (1).

## PENDAHULUAN
Dalam  pidato  pelantikan  pada  tanggal  20  Oktober  2020,  Presiden  Joko Widodo memaparkan rencananya mengenai perumusan omnibus law bersama DPR. Beliau mengatakan terdapat dua undang-undang yang akan tercakup di dalamnya, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. 1 Pada Februari 2020, pemerintah Indonesia mengajukan undang-undang sapu jagat ke DPR dengan sasaran musyawarah yang selesai dalam tempo 100 hari. Versi draf RUU dikritik oleh elemen media Indonesia, kategori hak asasi manusia, serikat pekerja, dan organisasi lingkungan hidup karena mendorong oligarki dan  membatasi  hak-hak  sipil  rakyat.  Di  lain  pihak,  Kamar  Dagang  dan  Industri Indonesia mendukung RUU ini. Setelah revisi yang dilaksanakan terhadap sebagian pasal, RUU Cipta Kerja dilegalkan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020, tiga hari lebih pesat dari tanggal peresmian yang dijadwalkan. Pengesahan RUU juga dilaksanakan sebelum hari unjuk rasa yang  telah  direncanakan  oleh  serikat  pekerja.  Beberapa  jam  sebelum  dilegalkan,  35
1 Rizal,  J.G.  (2020).  “Jean  Omnibus  Law:  Dari  Pirate  Pelantikan  Jokowi  hingga  Polemi  RUU  Cipta Kerja”. https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/090200165/jejak-omnibus-law-dari- pidato-pelantikan-jokowi-hingga-polemik-ruu-cipta-kerja.  Diakses  pada  tanggal  26  November 2022,
perusahaan  investasi  mengirim  surat  yang  memperingatkan  pemerintah  seputar konsekuensi berbahaya dari RUU tersebut bagi lingkungan. 2
Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 1.187 halaman dan mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat atau omnibus law . Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan menguntungkan pemilik perusahaan (khususnya perusahaan  asing),  konglomerat,  kapitalis,  investor  (terutama  investor  asing)  dan merugikan  hak-hak  pekerja  serta  meningkatkan  deforestasi  di  Indonesia  dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Rangkaian unjuk rasa untuk menolak undang-undang ini masih berlangsung dan menuntut agar undang-undang ini dicabut. Meskipun undang- undang  ini  telah  disahkan  DPR,  terdapat  cacat  dalam  progres  perundangan  berupa perubahan isi materi UU yang dapat berimplikasi pada hukuman pidana. Undang-Undang Cipta  Kerja  telah  dinyatakan  "inkonstitusional  bersyarat"  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  di mana undang-undang tersebut harus dibenarkan hingga maksimal 25 November 2023.
Salah satu kebijakan yang menuai protes dari pihak karyawan adalah masalah kontrak kerja  karyawan.  Karyawan  dengan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  atau  biasa disebut karyawan kontrak yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 dengan ketentuan perusahaan hanya bisa melakukan kontrak kerja PKWT maksimal 3 tahun, setelahnya perusahaan wajib mengangkatnya sebagai karyawan tetap. Tetapi, dalam UU Cipta Kerja peraturan ini telah dihapus. 3 Dengan dihapusnya aturan ini bukan berarti aturan tersebut sama sekali tidak ada diatur dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja.  Pemerintah  Indonesia  tetap  memberikan  regulasi  perlindungan  terhadap  pihak perusahaan  maupun  karyawan  yang  terikat  dalam  suatu  kontrak  kerja. 4 Pada  sebuah kontrak  kerja,  haruslah  memuat  hak  dan  kewajiban  keduanya  agar  perusahaan  dapat menjaga  operasionalnya  demi  mencapai  tujuan,  sedangkan  karyawan  bisa  mendapatkan kesejahteraan. 5 Dikarenakan alasan tersebut, Di dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja tetap menyinggung masalah keberadaan karyawan kontrak.
Seiring  dengan  tujuan  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  perusahaan  dan karyawan, maka di dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja terdapat plus minus yang berlaku satu sama lain, diantaranya bagi perusahaan positifnya bisa melakukan kontrak Kerja PKWT sampai  5  tahun,  bisa  kurang  atau  lebih  dan  kekurangannya  tidak  diperbolehkan  untuk memutus  hubungan  kerja  dengan  karyawan  tanpa  pesangon.  Artinya,  perusahaan  wajib memberikan  kompensasi  pada  karyawan  saat  karyawan  tersebut  mengakhiri  masa kerjanya.  Kemudian  Bagi  Karyawan  positifnya  adalah  mendapatkan  pesangon  saat  masa
2 Paddock,  R.C.  (2020).  Indonesia’s  Parliament  Approes  Jobs  Bill,  Despite  Labor  and Environmental  Fears” (dalam bahasa Inggris), New York Times. ISSN 0362-4331, Diakses tanggal 26 November 2022
3 Putri, A. H. (2021). Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Omnibus Law. Krtha Bhayangkara , 15 (2), 223-232.
4 Kurniawan,  F.,  &  Dewanto,  W.  A.  (2020).  Problematika  Pembentukan  RUU  Cipta  Kerja  Dengan  Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK. Jurnal Panorama Hukum , 5 (1), 63-76.
5 Hartono, A. P. (2021). Tinjauan yuridis tentang omnibus law ketenagakerjaan dalam situasi pandemi covid- 19. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) , 7 (2), 571-583.
kerja karyawan telah berakhir dan negatifnya tidak ada kemungkinan bagi karyawan untuk diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan setelah masa kerja tertentu.
Besaran  uang  pesangon/kompensasi  yang  diterima  karyawan  saat  berakhir  masa kerjanya, disesuaikan dengnan masa kerja karyawan tersebut. Berikut adalah perhitungan uang kompensasi yang diterima karyawan: 1) PKWT selama 12 bulan secara terus menerus diberikan  kompensasi  sebesar  1  bulan  upah;  2)  PKWT  selama  1  bulan  atau  lebih  tetapi kurang dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan rumus masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah; dan 3) PKWT lebih dari 12 bulan dihitung dengan rumus masa kerja dibagi 12 dikalikan  1  bulan  upah.  Meskipun  pemberian  kompensasi  oleh  perusahaan  kepada karyawan yang sudah habis masa kerjanya ini menguntungkan bagi karyawan, akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan tidak membuat karyawan sejahtera. Hal ini dikarenakan ada pengusaha  yang  menyiasati  keuntungan  karyawan  untuk  mendapatkan  kompensasi tersebut dengan meniadakan hak-hak karyawan yang lain.
Seperti  halnya  pada  kontrak  kerja  yang  singkat  dan  berulang  untuk  menghindari karyawan mendapatkan THR. Jadi para pengusaha mengkontrak karyawan hanya sampai batas sebelum hari raya keagamaan agar pengusaha tidak mengeluarkan double cost karena pengusaha juga harus mengeluarkan uang kompensasi saat karyawan tersebut habis masa kerjanya.  Pengusaha  juga  menyiasati  pengeluaran  kompensasi  dengan  mempekerjakan buruh harian dan anak magang. Semestinya dengan adanya kompensasi membuat karyawan PKWT  merasa  sejahtera,  namun  pada  kenyataannya  hanya  membuat  karyawan  merasa diberlakukan tidak adil. Karena seharusnya karyawan bisa mendapatkan hak-hak lainnya seperti  THR  tetapi  tidak  didapatkan  karena  para  pengusaha  menyiasati  kontrak  mereka. Karyawan  juga  merasa  was-was  dengan  adanya  buruh  harian,  karena  bisa  saja  setelah kontrak  kerja  mereka  berakhir,  mereka  tidak  disambung  kontrak  kerjanya  akan  tetapi ditawarkan kerja kembali sebagai buruh harian.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. 6 Berdasarkan judul yang penulis gunakan yang berkatian dengan kontrak kerja karyawan akibat Omnibus Law. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat 7 , terdiri dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU Hukum Perdata Pasal 1313 KUHPerdata.  Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian  lapangan  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang  diteliti,  yakni dilakukannya  wawancara. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  melalui  wawancara  langsung  dengan responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Nasib  para  pekerja  saat  ini  semakin  mencemaskan.  Kemungkinan  untuk  menjadi karyawan tetap di suatu perusahaan sudah tidak ada dikarenakan adanya kebijakan baru
6 Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  penelitian  hukum  sebagai  instrumen  mengurai  permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20-33.
7 Disemadi,  H.  S.  (2022).  Lenses  of  Legal  Research:  A  Descriptive  Essay  on  Legal  Research Methodologies. Journal of Judicial Review , 24 (2), 289-304.
dalam UU Cipta Kerja Omnibus Law. 8 Hal ini menuai protes dari pihak  karyawan karena karyawan menganggap UU Cipta Kerja Omnibus Law ini dianggap menguntungkan pihak pengusaha.
Masalah-Masalah  pun  mulai  bermunculan  sejak  UU  Cipta  Kerja  Omnibus  Law  ini disahkan. Salah satunya adalah masalah kontrak kerja. 9 Sejak disahkannya UU Cipta Kerja Omnibus  Law  ini,  para  pekerja  tidak  tenang  dengan  status  kontrak  mereka  karena pengusaha hanya memberi kontrak dengan jangka waktu pendek dan berulang-ulang.  Hasil penelitian  berikut  adalah  contoh  masalah-masalah  yang  terjadi  antara  karyawan  dan pengusaha yang terjadi di Kota Batam.

## Kontrak Karyawan yang Pendek dan Penggunaan Pekerja PKL SMK yang terjadi dalam sebuah perusahaan Engineering yang berletak di kawasan Bintang Industri.
Perusahaan  ini  adalah  perusahaan  yang  beroperasi  dalam  pembuatan  komponen elektronik yang menyuplai barang untuk perangkat elektronik. Perusahaan ini merupakan perusahaan  asing  yang  berkantor  di  Singapura  yang  merupakan  Pabrik  dari  pembuatan perangkat elektronik dalam skala besar dan menggunakan karyawan dengan jumlah kisaran 300-500  Orang  pekerja  yang  terbagi  dalam  beberapa  Divisi  sebagai  berikut:  Perakitan perangkat  computer;  Perakitan  barang  kemasan  berupa  cetakan  besi;  Divisi  PCBA – Perakitan  PCB;  dan  Divisi  Umum-Admin/SDM,  Perencanaa  &  Akuntansi.  Dalam  hal  ini penulis menanyakan  kepada responden yang merupakan salah satu karyawan yang baru saja selesai kontrak kerjanya yang hanya Tiga bulan masa kerja saja, dimana lamanya masa kerja tersebut merupakan kisaran yang paling banyak terjadi pada saat waktunya kontrak kerja habis diperusahaan tersebut.
Diperusahaan Engineering ini (yang tentu saja tak dapat disebutkan oleh penulis untuk nama  lengkapnya  karena  alasan  menjaga  Nama  Baik  Perusahaan  dan  kerahasiaan  dari responden)  banyak  karyawan  kontrak  tidak  akan  disambung  kontraknya  dengan  masa  3 bulan dikarenakan penghematan budget perusahaan, dimana lowongan kerja akan dibuka hanya  pada  saat  perusahaan  sedang  dalam  masa  banyaknya  orderan  dari  Customer (Pelanggan) mereka saja.
Dal am hal ini Responden mengatakan “Selama ini kontrak kerja untuk karyawan rata - rata hanya 3 bulan saja dan tidak akan diperpanjang jika sudah tidak dibutuhkan lagi apalagi kalau kontrak sudah habis, yang ada juga selama ini kerjaan belum rampung karyawan yang masih  ada  sisa  kontraknya  akan  diminta  bekerja  ganda  untuk  menutupi  karyawan  yang sudah habis kontrak dan tanpa tambahan gaji”tuturnya. “Untuk pekerjaan kantoran akan dikerjakan  sebagian  tanggung  jawabnya  oleh  Anak  PKL  dari  SMK  yang  ada  kerjasama dengan perusahaan tersebut dengan uang saku yang diberikan perusahaan sebesar Rp. 500 Ribu  Rupiah  namun  dibebeani  dengan  target  dan  tanggung  jawab  yang  sama  beratnya dengan staff disana”tambahnya kepada penulis.
Dalam hal ini penulis membuat sebuah kesimpulan bahwa kontrak kerja hanya akan dilakukan  bilamana  ada  tambahan  permintaan  dari  pelanggan  perusahaan  tersebut  dan kontrak kerja tidak akan diperpanjang selama masih ada karyawan kontrak lainnya dapat
8 Yusuf, Y. (2020). Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Omnibus Law) dalam Perselisihan Hubungan Industrial. Al Ahkam , 16 (2), 44-55.
9 Pratama, H. (2022). Hukum Islam dan Nuansa Feminisme dalam Klaster Ketenagakerjaan Undang-Undang Omnibus Law. Jurnal Studi Gender dan Anak , 9 (02), 163-180.
mengerjakannya secara ganda, secara garis besar lowongan pekerjaan hanya akan dibuka bilamana  pekerjaan  tidak  dapat  lagi  dikerjakan  secara  ganda  oleh  karyawan  yang  masih memiliki sisa kontraknya diperusahaan ini, dan juga diperusahaan ini dapat mempekerjakan siswa yang seharusnya diperuntukan hanya dalam rangka magang kerja atau sedang dalam masa pengenalan kerja lapangan menjadi pekerjaan dengan beban dan tanggung jawab yang dibagi rata seperti staff lainnya yang memang sudah berpengalaman dipekerjaan tersebut, dalam  hal  ini  tentu  saja  perusahaan  dapat  bermasalah  karena  melanggar  aturan  hukum dalam Undang-Undang atau UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 68 tentang ketenagakerjaan.
Karena pada dasarnya, anak di bawah umur dilarang untuk dipekerjakan sesuai aturan hukum  tersebut.  Dalam  hal  ini  aturan  untuk  siswa  PKL  juga  telah  diatur  dalam  UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, Pasal 21 hingga 29. Pasal-pasal ini tidak diubah atau dicabut oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja, sehingga masih tetap berlaku. 10
Selain  Undang-undang,  aturan  karyawan  magang  juga  ditetapkan  dalam  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  No  36  Tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan  Pemagangan  di Dalam  Negeri.  Oleh  karena  hal  tersebut  sebaiknya  perusahaan  mengkaji  ulang  pekerjaan yang diberikan kepada siswa SMK dalam rangka  pekerjaan dan diberikan pendampingan yang sesuai hukum yang berlaku, yang tidak hanya melulu menargetkan hasil produksi dan keuntungan perusahaan saja dan mengesampingkan aturan yang berlaku di Indonesia.

## Kontrak Kerja Singkat dan Penawaran Menjadi Buruh Harian Serta Mempekerjakan Anak PKL Di perusahaan Kemasan kawasan Panbil Muka Kuning
Menurut  Keterangan  yang  diberikan  oleh  salah  satu  staff  perusahaan  (Tidak  dapat diberikan namanya oleh responden), bahwa dengan adanya aturan baru di dalam UU Cipta Kerja  Omnibus  Law  yang  dinilai  memberi  nilai plus bagi  perusahaan  yang  menyatakan bahwa  “Bisa  melakukan  kontrak  Kerja  PKWT  sampai  5  tahun,  bisa  kurang  atau  lebih” menyebabkan  banyak  karyawan  yang  memberi  kontrak  dengan  waktu  yang  singkat menurut keterangannya saat memberikan keterangan.
Masalah kontrak kerja yang singkat merupakan masalah yang sering dijumpai sejak disahkannya UU Cipta Kerja. 11 Banyak perusahaan yang memberi kontrak hanya 3 bulan. Hal tersebut membuat karyawan menjadi was-was, bagaimana nasib mereka setelah 3 bulan. Menurut  penuturan  salah  seorang  karyawan  berstatus  operator  produksi  perusahaan tersebut yang berada di kawasan Panbil yang tidak mau diketahui identitasnya, perusahaan tempat  ia  bekerja  menerapkan  kontrak  kerja  yang  singkat  yakni  hanya  3  bulan  untuk karyawannya.
Adapun karyawan yang di kontrak lebih dari 3 bulan, ia akan dikontrak tidak melewati hari  raya  keagamaan  untuk  menghindari  THR.  Mengutip  keterangan  yang  dia  berikan “Kalaupun kami dikontrak lebih dari 3 bulan, kami hanya dikontrak sampai sebelum lebaran untuk  menghinda ri  THR”,  imbuhnya.  Menurut  penuturan  teman  saya  yang  duluan  habis kontraknya,  saat  kontrak  kerja  selesai,  perusahaan  tidak  menyambung  kontrak  kerjanya tetapi perusahaan  menawarkan untuk tetap bekerja dengan status buruh harian.” Sambung karyawan tersebut. Hal ini dianggap merugikan karyawan. karena dengan menjadi buruh
10 Suryati, S., Disurya, R., & Sardana, L. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Simbur Cahaya , 28 (1), 97-111.
11 Iswaningsih, M. L., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Omnibus  Law  Cipta  Kerja. Jurnal  Preferensi Hukum , 2 (3), 478-484.
harian, karyawan merasa tidak ada kepastian sampai kapan mereka bekerja, karyawan juga tidak akan mendapatkan pesangon/kompensasi seperti yang disebutkan di dalam UU Cipta Kerja Omnibus Law yakni apabila karyawan kontrak habis masa kerjanya, maka perusahaan wajib memberi pesangon/kompensasi.
Selain  itu,  menurut  karyawan  tersebut  di  perusahaan  tempat  ia  bekerja  juga mempekerjakan anak PKL. Menurutnya, anak PKL tersebut diberi target yang sama dengan karyawan biasa. “Anak -anak sekolah ini pada ngeluh sama kami karena dikasih target yang sama dengan kami.” Ucap karyawan tersebut dalam keterangannya saat ditanya langsung. Dalam hal ini seharusnya kewajiban dan tanggung jawab anak PKL dengan karyawan biasa tidak  bisa  disamakan.  Seorang  karyawan  terikat  hubungan  kerja  dengan  pengusaha berdasarkan  peranjian  kerja.  Salah  satu  unsur  dalam  hubungan  kerja  ialah  upah.  Upah menjadi hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan atas jasa yang telah dilakukan. Sementara imbalan bagi anak PKL yang berhasil menyelesaikan pekerjaannya adalah berupa sertifikat. Penilaian atas keberhasilan  tersebut  bukan  berdasarkan  terpenuhinya  kewajiban  di  dalam  perjanjian kerja, melainkan kompetensi yang akan dicapai.
Perusahaan  dianggap  memanfaatkan  peraturan  tersebut  untung  menghemat pengeluaran  tidak  mengeluarkan  pesangon/kompensasi  dengan  mempekerjaan  buruh harian  dan  anak  PKL.  Dari  contoh  di  atas,  adanya  UU  Cipta  Kerja  Omnibus  Law  kluster kontrak  kerja  aktualnya  merugikan  karyawan.  Adanya  pesangon/kompensasi  saat  masa kerja  berkahir  tidak  membuat  karyawan  merasa  sejahtera  sebagaimana  tujuan  yang diharapkan  dari  pembuatan  UU  Cipta  Kerja  Omnibus  Law.  Karena  pengusaha  juga menyiasati cara bagaimana mereka tidak mengeluarkan double cost karena adanya aturan pesangon/kompensasi ini.

## PENUTUP
UU Cipta Kerja diharapkan menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya  dalam  mendorong  transformasi  ekonomi  agar  mampu  menciptakan  lapangan kerja  baru  bagi  masyarakat.  Salah  satu  tujuan  dibuatnya  UU  Cipta  Kerja  ini  adalah peningkatan  perindungan  dan  kesejahteraan  pekerja.  Namun  yang  terjadi  di  lapangan, banyak  karyawan  yang  merasa  tidak  diuntungkan  dengan  adanya  UU  Cipta  Kerja  ini terutama  pada  kluster  kontrak  kerja.  Tidak  adanya  kepastiaan  untuk  diangkat  menjadi karyawan  tetap  dan  upaya-upaya  pengusaha  yang  menyiasati  kontrak  kerja  karyawan dianggap merugikan pihak karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian  hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20-33.
Disemadi,  H.  S.  (2022).  Lenses  of  Legal  Research:  A  Descriptive  Essay  on  Legal  Research Methodologies. Journal of Judicial Review , 24 (2), 289-304.
Hartono, A. P. (2021). Tinjauan yuridis tentang omnibus law ketenagakerjaan dalam situasi pandemi covid-19. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) , 7 (2), 571-583.
Iswaningsih,  M.  L.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Ujianti,  N.  M.  P.  (2021).  Perlindungan  Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (3), 478-484.
Kurniawan,  F.,  &  Dewanto,  W.  A.  (2020).  Problematika  Pembentukan  RUU  Cipta  Kerja Dengan  Konsep  Omnibus  Law  Pada  Klaster  Ketenagakerjaan  Pasal  89  Angka  45
Tentang  Pemberian  Pesangon  Kepada  Pekerja  Yang  Di  PHK. Jurnal  Panorama Hukum , 5 (1), 63-76.
Paddock,  R.C.  (2020).  Indonesia’s  Parliament  Approes  Jobs  Bill,  Despite  Labor  and Environmental Fears” (dalam bahasa Inggris) , New York Times. ISSN 0362-4331, Diakses tanggal 26 November 2022.
Pratama, H. (2022). Hukum Islam dan Nuansa Feminisme dalam Klaster Ketenagakerjaan Undang-Undang Omnibus Law. Jurnal Studi Gender dan Anak , 9 (02), 163-180.
Putri,  A.  H.  (2021).  Ketenagakerjaan  Dalam  Perspektif  Omnibus  Law. Krtha Bhayangkara , 15 (2), 223-232.
Rizal,  J.G.  (2020).  “Jean  Omnibus  Law:  Dari  Pirate  Pelantikan  Jokowi  hingga  Polemi  RUU Cipta Kerja”.
https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/090200165/jejak-omnibus- law-dari-pidato-pelantikan-jokowi-hingga-polemik-ruu-cipta-kerja.  Diakses  pada tanggal 26 November 2022.
Suryati,  S.,  Disurya,  R.,  &  Sardana,  L.  (2021).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Omnibus  Law Undang-Undang Cipta Kerja. Simbur Cahaya , 28 (1), 97-111.
Yusuf,  Y.  (2020).  Rancangan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  (Omnibus  Law)  dalam Perselisihan Hubungan Industrial. Al Ahkam , 16 (2), 44-55.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.