## HAK ASASI MANUSIA DAN PEKERJAAN SOSIAL

## Oleh:

## Eva Nuriyah Hidayat 10

## Abstrak
Hak  asasi  manusia  dan  pekerjaan  sosial  merupakan  suatu  hal  yang  saling  berkaitan, dimana pekerjaan sosial di dalam prakteknya mendasarkan etika pada hak asasi manusia. Dalam praktek pekerjaan sosial, permasalahan yang muncul adalah hak asasi manusia yang seperti apa yang  dapat  diterapkan  sebagai  etika  praktek  pekerjaan  sosial.  Oleh  karena  itu  mahasiswa  perlu dibekali dasar-dasar hak asasi manusia yang  sesuai dengan sistem sosial masyarakat.
10 Disampaikan dalam Seminar “ Social Work Students Sensitized Orientation on Human Rights ”, yang diselenggarakan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD bekerja sama dengan Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia, pada tanggal 13 Desember 2012 di Gedung D Lt II FISIP UNPAD Jatinangor.

## A.  Pendahuluan
Manusia adalah makhluk paling sempurna dari aspek penciptaan dan kedudukannya 11 .  Ia  adalah  makhluk  yang terdiri atas unsur lahir dan batin, jasmani dan rohani  (sebagian  menyebutnya  menambah unsur  nafsani),  merupakan  makhluk  tertinggi ciptaan  Allah  yang  merupakan  citra  Ar- Rahman 12 ( Suratir Rahman ). Sebelum kelahirannya  telah  didahului  oleh    perjanjian primordial  dengan  Tuhan 13 ,  sehingga  ia terlahir  dengan  berkeimanan  dengan  fitrah suci  yang  dengan  bekal  akal  budi  dan  hati nuraninya  potensial berlaku lurus 14 .
11 Mengenai  hal  ini  banyak  ayat  Al  Qur-an  ataupun Hadits  Rasul  yang  bisa  dirujuk.  Salah  satu  yang terkenal  adalah,  “Sesungguhnya  manusia  diciptakan dalam sebaik-baik kejadian”. Qur-an S. At- Tien: 5.
12 Dalam  Teologi  Kristiani  juga  ada  pandangan  ini. Magnis  Suseno  misalnya  menyebut  “Manusia diciptakan  oleh  Allah  menurut  CitraNya”  atau “Bahwa  manusia  diciptakan  menurut  citra  Allah”. Lihat  Franz Magnis Suseno. Kuasa & Moral. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001. h. 14-15
13 Istilah  perjanjian  primordial  adalah  istilah  yang ditemkan  Prof  Nurcholish  Madjid,  untuk  menyebut perjanjian  perjanjain  Tuhan  dengan  segenap  Roh sebagaimana dilukiskan dalam Qur-an, Surat Al A’raf (7) ayat 172-173.
14 Kesucian  asal  itu  bersemayam  dalam  hati  nurani (nurani,  artinya  bersifat  cahaya  terang),  yang mendorongnya  untuk  senantiasa  mencari,  berpihak dan  berbuat  baik  dan  benar.  Jadi  setiap  pribadi mempunyai  potensi  untuk  benar(Qur-an  S.  Al Ahzab/33:4).  Maka,  untuk  hidupnya,  manusia dibekali  akal  pikiran,  kemudian  agama,  dan terbebani  kewajiban  terus  menerus  mencari  dan memilih  jalan  hidup  yang  lurus,  benar  dan  baik. Karena  itu  diwajibkan  mengerjakan  shalat,  yang didalamnya  harus membaca  al  Fatihah. Dalam surat itu ada doa yang harus dihayati dengan sepenuh hati dann  diaminkan,  yaitu  doa  memohon  jalan  yang lurus.  Mencari,  menemukan,  memahami  dan mengikuti  jalan  yang  lurus  adalah  perjalanan  yang
Manusia  juga  hadir  ke  dunia  dengan mengemban amanah, sebagai khalifah Tuhan  yang  dengan  segala  kelebihannya Tuhan  pun  menanggungnya.  Karena  itu sampai  setelah  kematiannya  manusia  harus tetap  dihormati,  dengan  segala  hak  yang dimilikinya. Sebagian hak-haknya merupakan hak asasi (Hak Asasi Manusia-HAM) 15 .  Inilah yang  disebut  hak  asasi  manusia  yaitu  hak- hak    yang  telah  dipunyai  seseorang  sejak  ia dalam kandungan dan merupakan pemberian Tuhan.
Istilah  hak  asasi  manusia  bukan hanya istilah yang dipergunakan oleh masyarakat barat saja. Ide untuk memperjuangkan  hak  dan  martabat,  hak untuk  hidup,  hak  memperoleh  keadilan,  hak memperoleh  kemerdekaan,  hak  memperoleh persamaan  dan  hak  untuk  memperoleh perlindungan  merupakan  hak-hak  yang  tidak hanya  diperjuangkan  oleh  semua  bangsa. Von  Senger  menyatakan  bahwa  di  berbagai belahan dunia dan  di berbagai kultur di dunia ini,  istilah  hak  asasi  manusia  dikenal  oleh
tidak  kenal  berhenti.  Maka  shalat  yang  mencakup doa  tersebut  juga  tidak  berhenti,  terus  menerus sepanjang hayat (Surat Al Fatihah: ayat 7).
15 Hak  asasi  manusia  (HAM)  adalah  seperangkat  hak yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,  dijungjung  tinggi,  dan  dilindungi  oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan martabat  manusia  (Pasal  1  angka  1  UU  No.  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
semua  manusia,  meskipun  penamaannya atau istilahnya berbeda. 16

## B.  Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia bukanlah  suatu  wacana  yang  asing  dalam pembentukan bangsa. Jauh sebelum kemerdekaan,  para founding  fathers telah memperjuangkan harkat dan martabat manusia  ke  arah  yang  lebih  baik,  misalnya RA.  Kartini  dalam  surat-suratnya,  Ki  Hajar Dewantara, dan para pejuang yang
memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Titik tolak Bangsa Indonesia
dalam memperjuangkan  Hak  Asasi  Manusia  adalah berdasarkan  pemahaman  bahwa  bangsa Indonesia  lahir  dan  memperjuangkan  hak dasar  ini,  terutama  hak  untuk  merdeka.  Dan hal  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  hak  atas kebebasan  politik  namun  juga  kebebasan dari  kemelaratan,  kebodohan,  ketidakadilan sosial dan keterbelakangan ekonomi.
Konsep  Indonesia  mengenai  HAM muncul  dari  dasar  filsafat  negara,  Pancasila, terutama dari sila keduanya yakni kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab.  Hal  ini kemudian  terefleksi  juga  di  dalam  4  sila lainnya yang secara bersama-sama mensiratkan  gagasan  mengenai  harkat  dan martabat  manusia  baik  sebagai  anggota masyarakat dan individu.
16 Von Senger. H. 1993. “From the Limited to The Universal Consept of Human Rights: Two Periods of Human Rights” in Schmale, Human Rights and Cultural Diversity. Hlm: 47.
Indonesia  tidaklah  berbeda  dengan negara-negara  Asia  dan  Afrika  lainnya  yang pernah mengalami kemajuan budaya, namun tidak mengalaminya pada periode yang sama dengan negara-negara barat dalam mengembangkan  gagasan  demokrasi  dan HAM.  Oleh  karenanya,  negara-negara  Asia dan Afrika, terkadang memiliki persepsi yang berbeda,  dikarenakan  pengalaman  yang berbeda  tersebut  terkait  dengan  hubungan antara negara dan masyarakat, manusia dan sesama  manusia  dan  hak-hak  masyarakat yang diperlawankan dengan hak-hak individualistis.
Hak Asasi Manusia yang berkesesuaian dengan Pasal 29 dari Universal  Declaration  of  Human  Right  yang menekankan  pada  dua  aspek  yang  harus selalu  diseimbangkan.  Pada  satu  sisi, terdapat  prinsip-prinsip  yang  sangat  terkait dengan  hak-hak  dasar  dan  kebebasan individu,  namun  pada  sisi  lain,  terdapat pernyataan  terkait  dengan  kewajiban  bagi individu  terhadap  masyarakat  dan  negara. Implementasi HAM menuntut adanya hubungan  yang  saling  seimbang  antara  hak- hak  individual  dan  kewajibannya  terhadap masyarakat.  Tanpa  adanya  keseimbangan, hak  komunitas  secara  keseluruhan  tidaklah dapat dikesampingkan, hal ini dapat menciptakan  ketidakstabilan  dan  bahkan anarki, terutama bagi negara-negara berkembang.  Di  Indonesia,  seperti  di  banyak negara berkembang lainnya, hak-hak individu adalah seimbang dengan hak dari masyarakat.  Budaya  Indonesia  berdasarkan
hukum  kebiasaan  para  leluhurnya,  selalu mengedepankan hak dan kepentingan masyarakat  dan  bangsa.  Namun  demikian, hal  ini  dilakukan  tanpa  meminimalkan  hak- hak dan kepentingan-kepentingan dari individu-individu dan kelompok-kelompok minoritas. Kepentingan dari kelompok terakhir yang disebutkan selalu diperhitungkan atas dasar prinsip musyawarah  mufakat,  yang  terkandung  di dalam  sistem  politik  dan  bentuk  demokrasi Bangsa Indonesia.
Indonesia tidak bermaksud mengusulkan  konsep  alternatif    HAM,  selain yang  telah  disepakati  oleh  negara-negara PBB.  Indonesia  sejak  1991  merupakan anggota  Komisi  HAM  PBB,  dan  mengakui peran  penting  yang  dapat  dimainkan  oleh institusi nasional dalam rangka mempromosikan dan melindungi HAM, Indonesia  pada  tahun  1993  membentuk Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia.  Oleh karenanya Indonesia menerima dan mengakui  keabsahan  universal  dari  HAM dasar dan kebebasan dasar. Namun demikian, Indonesia menekankan pada perlu dilakukannya  pengakuan  yang  luas  terhadap kompleksitas  dari  isu  HAM  yang  muncul dikarenakan  kebergamaan  yang  luas,  baik dari  sejarah,  budaya,  sistem  nilai,  lokasi geographis  dan  tahap-tahap  perkembangan antara negara-negara di dunia. Oleh karenanya,  seluruh  negara-negara  harus memiliki sensitifitas dari menghadapi kompleksitas dari Isu HAM yang muncul.
Sejalan dengan pandangan ini, Indonesia  mendukung  penuh  kebijakan  yang temuat di dalam Piagam PBB yang mempromosikan  dan  perlindungan  HAM dalam  konteks kerjasama  internasional.  Saat ini  telah  terdapat  beragam  kovensi-konvensi, deklarasi-deklarasi  dan  pengertian  yang sama  dalam  mengimplementasikan  dan mengukur  kerjasama  internasional  yang dikembangkan  oleh  PBB  sejak  tahun  1945. Indonesia melihat hal ini merupakan representasi dari pemulaan budaya universal atas  HAM  yang  merupakan  dasar  bagi terciptanya kerjasama internasional dalam isu HAM.
Namun demikian, kerjasama internasional,  mensyaratkan  penghargaan bagi  kedaulatan  yang  setara  dari  negara- negara  dan  identitas  nasional  dari  suatu bangsa. Indonesia oleh karenanya, memegang  pandangan  bahwa  kerjasama internasional,  tidak  boleh  dilakukan  atas dasar tuduhan yang tidak mendasar, pengkhotbahan  yang  hanya  berdasar  pada kehendak sendiri, atau pencampuran (intervensi)  terhadap  negara  lain.  Tidak  ada suatu  negara  atau  sekelompok  negara- negara  memegang  peran  sebagai  hakim maupun  juri  atas  negara  lain,  hal  ini merupakan hal yang penting dan sensitif.

## C.  Pendidikan Hak Asasi Manusia di Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
HAM  menjadi  bahan  yang  kian meluas diperbincangkan di berbagai
kalangan  masyarakat.  Namun  yang  paling mendominasi perhatian pembahasan materi/subtansinya berpusat di dunia akademik,  suatu  tempat  penggodokan  calon pemimpin  masa  depan –sebagai  dosen, pengacara, konsultan, legal drafter , legislator, pejabat,  notaris,  dan  lain-lain-  yang  akan memiliki  tempat  dan  pengaruh  tersendiri  di kalangan masyarakat. Titik sentral permasalahannya meliputi sejarah, teori-teori, kandungan  aturan  hukumnya  sampai  pada pelaksanaannya.
Secara  umum,  pengajaran  mata kuliah  HAM  ini  harus  sejalan  dengan  tujuan Pendidikan  Nasional  sebagaimana  yang tertuang  dalam  pasal  Pasal  3  UU  No.  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 3
menyatakan,
“Pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk  watak  serta  peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab ”
Berdasarkan  hal  itu,  pengajaran  ini secara  umum  untuk  membekali    mahasiswa ilmu/pengetahuan tentang HAM yang meliputi sejarah, teori-teori (termasuk ham partikularistik-universal),  kandungan  aturan hukumnya  sampai  pada  pelaksanaannya. Pengajaran  tersebut,  saat  ini  telah  diberikan
pada berbagai universitas di Fakultas Hukum. Khusus di Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD, pendidikan hak asasi manusia diberikan  kepada  mahasiswa  dalam  judul mata kuliah “Pekerjaan Sosial dan Hak Asasi Manusia”.  Meskipun  mata  kuliah  tersebut berupa  mata  kuliah  pilihan  dan  baru dilaksanakan pada tahun ini,  namun terdapat hal-hal yang penting dari substansi perkuliahan  yang    garis  besar  matakuliah  ini terbagi menjadi:
1.  Pengetahuan dasar tentang HAM, meliputi  sejarah,  teori-teori,  dan  aturan- aturan  HAM  nasional  dan  internasional, dengan materi ini diharapkan mahasiswa dapat  memahami  konsep  HAM  secara utuh.
2.   Permasalahan-permasalahan yang melanggar  HAM  baik  lokal,  nasional maupun  internasional.  Permasalahan yang dibahas meliputi kejahatan genosida  dan  kejahatan  kemanusiaan yang  ada  di  masyarakat.  Dengan  materi ini diharapkan mahasiswa kritis terhadap permasalahan-permasalahan  HAM  yang dialami  baik  oleh  individu,  kelompok maupun masyarakat.
3.  Sistem  sosial  budaya  masyarakat  dan Hak  Asasi  Manusia,  dengan  materi  ini diharapkan mahasiswa memahami bahwa  hak  asasi  manusia  itu  tidak terlepas dari kultur budaya masyarakat.
4.  Praktek  pekerjaan  sosial  dan  Hak  Asasi Manusia, materi ini meliputi human rights and  human  need,  etics  and  human rights ,  dan  beberapa  praktek    pekerja
sosial  di  lembaga-lembaga  nasional maupun  internasional.  Dengan  materi- materi  tersebut  diharapkan  mahasiswa dapat lebih memahami praktek pekerjaan sosial  serta  dapat    menumbuhkan kesadaran  bagi  mahasiswa  sebagai calon  pekerja  sosial    akan  harkat martabat  kemanusiaan  para  pribadi,
sehingga
dalam memberikan
pertolongan  ataupun  intervesi    tidak melanggar hak-hak asasi manusia.
Berkaitan  dengan  sosialisasi  dan penegakan  hak  asasi  manusia  telah  ada pengaturannya  di  dalam  Pasal  100  Undang- Undang No. 39 Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut :
Setiap  orang,  kelompok,  organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga  swadaya  masyarakat,  atau lembaga kemasyarakatan lainnya,
berhak
berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan,dan pemajuan Hak Asasi Manusia.
Lebih  lanjut  Pasal  103  UU  No.  39
Tahun 1999 menyebutkan,
Setiap  orang,  kelompok,  organisasi politik,
organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat,
perguruan  tinggi,  lembaga  studi  atau lembaga  kemasyarakatan  lainnya, baik  secara  sendiri-sendiri  maupun bekerjasama  dengan  Komnas  HAM dapat  pula  melakukan  penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai Hak Asasi
Manusia.
Kedua ketentuan di atas, menunjukkan bahwa sosialisasi dan
penegakan  hak  asasi  manusia  tidak  hanya
menjadi  tanggungjawab  negara  tetapi  setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi  masyarakat,  lembaga  swadaya masyarakat,  perguruan  tinggi,  juga  turut mempunyai  hak  untuk  ikut  melakukan sosialisasi dan penegakan hak asasi manusia.

## D.   Peluang dan Tantangan Bagi Praktek Pekerja Sosial
Selaku makhluk individual dan makhluk  sosial,  ia  perlu  berproses  menuju pencapaian  jatidirinya.  Dalam  proses  ini    - termasuk  melalui  pendidikannya-  ia  akan mengalami  berbagai  benturan.  Ada  kalanya ia  sanggup  mengatasi,  ada  kalanya  ia  tak sanggup  menghadapinya.  Akibatnya  banyak fakta yang mengungkap berbagai pelanggaran oleh manusia, baik pelanggaran sederhana  maupun  kejahatan  berat.  Baik yang  dilakukan  oleh    individu  maupun  yang telah memegang jabatan.
Berbagai  bentuk  pelanggaran  yang diterima oleh korban baik yang dilakukan oleh aparat  atau  bukan,  ke  Komisi  Nasional  Hak Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  tahun  2008 mencapai  jumlah  4900  kasus,  dan  sampai tahun  2009  data  pelanggaran  HAM  yang dilaporkan  ke  Komnas  HAM  ini  mengalami peningkatan  yaitu  mencapai  5300  kasus 17 .
Hal  ini  cukup  memprihatinkan  mengingat berbagai  bentuk  pelanggaran  HAM  ini  tidak
semuanya  mendapatkan  pelayanan  dan advokasi yang maksimal.
Kondisi tersebut menjadi suatu tantangan  bagi  profesi  pekerjaan  sosial. Pekerjaan  sosial  sebagai  sebagai  profesi pemberian  bantuan  untuk  penyelesaian masalah,  pemberdayaan  dan  mendorong perubahan  sosial  dalam  interaksi  manusia serta  lingkungannya  pada  tingkat  individu, keluarga,  kelompok  dan  masyarakat  untuk meningkatkan  kesejahteraannya.  Pekerjaan sosial  mendasarkan  intervensinya  pada  teori perilaku manusia dan lingkungan sosial serta prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  dan keadilan dengan memperhatikan faktor budaya masyarakat.
Berdasarkan  definisi  tersebut  maka hak  asasi  manusia  merupakan  dasar  moral praktek  pekerjaan  sosial  baik  level  personal, community development maupun advokasinya. 18 Hal-hal  yang  terkait  dengan HAM  ini  adalah democracy,  justice,  feedom, equality and human dignity , menjadi prinsip- prinsip  yang  dijunjung  oleh  pekerja  sosial. 19
Berbicara  mengenai  hak  asasi  manusia dalam  profesi  pekerjaan  sosial  tentu  saja tidak  terlepas  dari  konsep  dan  praktek pekerjaan  sosial.    Perspektif  hak  asasi manusia  menjadi  hal  yang  ditekankan  dalam pertolongan  individu  dalam  memperoleh tujuan dari kesejahteraan sosial.
18 Ife, James William. 2001. Human Rights and Social Work. Toward Rights-Based Practice . UK: Cambridge University Press.
19 Schmale.W (ed). 1993. Human Rights and Cultural Diversity , Goldbach, Germany: Keip.
Berbagai  kasus  pelanggaran  hak asasi  manusia  di  Indonesia  masih  banyak yang  belum  mendapatkan  pelayanan  dan perlindungan. Apalagi pelanggaran- pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat (genosida)  yang  melibatkan  para  penguasa (dalam hal ini pemerintah), misalnya pembantaian  masal  pada  tahun  1965-1970, kejadian di Timor Timur (April 1999), Tanjung Priok  (1984),  kasus  Bulu  Kumba,  kasus Trisakti,    dan  masih  banyak  lagi  kasus kemanusian seperti kasus Marsinah, perdagangan  anak,  dan  lain-lain.  Sederet penanganan  di  atas  belumlah  mendapat penanganan yang berarti. Secara garis besar masih  jalan  di  tempat.  Lembaga-lembaga, baik  lembaga  negara  seperti  Komnas  HAM maupun  lembaga  non  pemerintah  /  LSM hanya mampu mencatat data-data pelanggaran  tanpa  adanya      kemajuan  yang berarti  dalam  konteks  penegakan  HAM. Seperti  yang  disampaikan  ELSAM  (2007), tidak  adanya  kemajuan  penanganan  HAM adalah  karena  tidak  koheren  dan  tidak konsistennya  instansi-instansi  negara  dalam membuat kebijakan. Ada dua hal penyebabnya yaitu pemerintah sendiri kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan  yang  telah  dibuat  dan  institusi- institusi  yang  seharusnya  dibentuk  untuk mengimplementasikan  kebijakan  di  bidang HAM,  tidak  bisa  dibentuk  karena  tidak tersedianya sarana dan prasarana pembentukannya. Jikapun institusi itu dibentuk,  institusi  itu  tidak  bisa  bekerja dengan baik karena tidak mendapat dukungan dan sarana yang baik.
Penulis  mengambil  contoh  mengenai hak  pengungsi  di  Indonesia.  Di  tingkat nasional, hak asasi pengungsi tidak dicantumkan  secara  khusus.  Kebijakan, program,  pelayanan  yang  diberikan  bagi pengungsi terkait hak asasinya dibuat secara umum dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 5 ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  setiap orang  termasuk  kelompok  masyarakat  yang rentan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih karena kekhususannya.  Dalam  Keputusan  Presiden Republik Indonesia tentang Badan Koordinasi Nasional  Penanggulangan  Bencana  dan Penanganan Pengungsi dimuat aturan mengenai  penanganan  pengungsi  yang meliputi  upaya  pelayanan  dan  perlindungan kemanusiaan  terhadap  pengungsi  yang timbul  akibat  konflik  yang  terjadi  di  suatu daerah  termasuk  kegiatan  pencegahan, tanggap darurat, penghapusan,  pemindahan dan  relokasi  pengungsi.  Pengungsi  yang dimaksud  dalam  aturan  ini  lebih  dikenal dengan  istilah  korban  konflik  atau  korban bencana  sosial.  Dalam  Kepres  tersebut belum diatur secara khusus penanganan dan pelayanan kemanusiaan bagi korban pengungsi bencana alam. Apabila kebijakannya masih belum diatur, bagaimana membuat  perlindungan  terhadap  hak-hak bagi  pengungsi.  Setelah  diberikan  sekedar bantuan,  banyak  sekali  pengungsi  korban bencana alam ini diabaikan begitu saja.
Hal ini menjadi tantangan bagi pekerja sosial dalam menjalankan praktek pertolongan  dan  pemberdayaan.  Sudah
sejauh  manakah  peran  pekerja  sosial  dalam menghadapi permasalahan hak asasi manusia yang begitu banyak di Indonesia.
Selain  tantangan  yang  dihadapi, sebenarnya  peluang  pekerja  sosial  untuk berkiprah  di  dalam  penanganan  masalah HAM  ini  sebenarnya  masih  terbuka  lebar. Berbagai  organisasi  non  pemerintah  (NGO) yang  murni  memperjuangkan  HAM  seperti ELSAM, Kontras, dan lain-lain, serta organisasi-organisasi yang menangani permasalahan secara khusus seperti masalah  anak  (Save  the  Children,  UNICEF, dan  lain-lain),  masalah  perempuan  (UNIFEM ),  masalah  pengungsi  (UNHCR  )  dan  lain- lain,  masih  memerlukan  profesi  pekerjaan sosial.

## E.  Penutup
Pendidikan  Hak  Asasi  Manusia  bagi mahasiswa  Jurusan  Ilmu  Kesejahteraan Sosial  merupakan  hal  yang  penting  sebagai dasar  moral  praktek  pekerjaan  sosial. Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa  dapat  lebih  memahami  praktek pekerjaan  sosial  serta  dapat    menumbuhkan kesadaran  bagi  mahasiswa  sebagai  calon pekerja  sosial    akan  harkat  martabat kemanusiaan  para  pribadi,  sehingga  dalam memberikan  pertolongan  ataupun  intervesi tidak melanggar hak-hak asasi manusia.
Peluang dan tantangan praktek pekerjaan sosial yang menangani permasalahan hak asasi manusia di
Indonesia  masih  terbuka  lebar,  khususnya dalam organisasi-organisasi non pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ife, James William. 2001. Human Rights and Social  Work.  Toward  Rights-Based Practice .  UK:  Cambridge  University Press.
Laporan Komnas HAM 2009.
Schmale.W  (ed).  1993. Human  Rights  and Cultural Diversity , Goldbach, Germany: Keip.
Von  Senger.  H.  1993.  “From  the  Limited  to The  Universal  Consept  of  Human Rights: Two Periods of Human Rights” in  Schmale,  Human  Rights  and Cultural Diversity.