## Hukum Keluarga di Tunisia : Sebuah Studi Kepustakaan
Mamnuniyatillah 1 , Lilik Andaryuni 2 1 2 Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
mamnun546@gmail.com

## Abstrak
Tunisia  merupakan  salah  satu  negara  muslim  yang  pembaharuan  hukum  keluarganya revolusiner, salah satunya mengenai pelarangan poligami. Pada mazhab yang digunakan pada negara tersebut, yakni madzhab Hanafi dan Maliki tidak ada pelarangan poligami. Selain itu ada juga penghapusan hak ijbar , dan beberapa pasal kontroversial lainnya. Pada makalah  ini  akan  membahas  hal  apa  yang  melatarbelakangi  pembentukan  pasal-pasal kontroversial  tersebut,  dimulai  dari  keadaan  sosial  negara  Tunisia  maupun  sejarah penyusunan  hukum  keluarga  yang  berlaku  di  Tunisia.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian yang berbasis kepustakaan (library research). Dimana sumber data yang diambil,  digunakan  dalam  tulisan  ini  berdasarkan  dari  sumber  buku,  jurnal,  majalah, artikel,  hasil  penelitian,  serta  hal  lainnya  yang  berkaitan  dengan  sumber  pustaka. Kemudian dengan data yang didapat, akan diuraikan fakta-kata yang berkaitan dengan judul  tulisan  ini.  Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  pada  saat  pembentukan  undang- undang yang disebut Code of Personal Status , ada tiga sumber utama yang dirujuk oleh tim perumus  draft  ini,  yaitu La’ikhat  Al -Ahkam  Ash- Shar’iyyah itu  sendiri.  Kedua,  Undang- Undang  Keluarga  di  beberapa  Negara  Muslim,  seperti  Mesir,  Suriah  dan  Iran.  Ketiga, Undang-Undang Keluarga Perancis. Saat mengadopsi hukum-hukum fiqh, tim perumus tak hanya merujuk ke fiqh Maliki yang dianut oleh mayoritas Muslim Tunisia, tetapi juga madzhab-madzhab lain sehingga menghasilkan pasal-pasal kontroversial tersebut.
Kata Kunci :   Hukum Keluarga di Tunisia, Pelanggaran Poligami, Pelanggaran Hukum Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Pendahuluan sedikit berbeda dengan abstrak yang singkat dan padat. Pembaca perlu mengetahui latar belakang. Menurut J.N.D Anderson Negara muslim memiliki tiga tipologi dalam  melakukan  pembaharuan  hukum  keluarga,  di  antaranya:  1)  Negara  yang  masih menganggap syariah sebagai sebuah hukum dasar yang harus diterapkan; 2) Negara yang merevisi hukum syariah dan menggantinya dengan hukum barat yang sekuler; 3) Negara yang menggabungkan antara hukum syariah dan hukum sekuler. (Anderson, 2009)
Upaya  pembaharuan  hukum  keluarga  selalu  menghadapi  perlawanan  yang  berat, khususnya  dari  kelompok  yang  mengklaim  diri  sebagai  pemilik  otoritas  agama  (ulama). Sebab  mengubah  hukum  keluarga  selalu  dianggap  mengubah  esensi  agama  dan  itu dipandang sangat berbahaya bagi kelangsungan ajaran agama. Bahkan sebagian umat Islam meyakini  mengubah  hukum  keluarga,  terutama  hukum  perkawinan  berarti  mengubah syariat Islam. Karena itu sangat dimaklumi jika upaya-upaya mengubah hukum keluarga Islam bisa-bisa dimaknai sebagai pembangkangan terhadap syariat Islam. (Mulia, 2008)

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3, No. 2, December 2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Sebaliknya menurut kaum modernis, kitab-kitab fiqh klasik yang kita kenal selama ini merupakan hasil dari pemikiran dan ijtihad ulama fiqh terdahulu, hasil penafsiran terhadap ayat-ayat  al-Quran  maupun  al-Sunnah  pada  abad  kedua  Hijriyah  dan  beberapa  abad berikutnya.  Hal  inilah  yang  membuat  hukum  Islam  begitu  kaku  berhadapan  dengan masalah-masalah  kekinian.  (Ahmad,  2008).  Terlepas  dari  adanya  pro-kontra  terhadap upaya  reformasi  hukum  keluarga  di  negara-negara  muslim,  realitanya  pembaharuan hukum Islam tersebut tetap tidak bisa terelakkan. Nilai-nilai kehidupan yang telah berubah seiring  perkembangan  zaman,  semakin  menuntut penyelesaian  dan  penyesuaian  hukum Islam. Maka dimulailah era reformasi hukum keluarga di dunia Islam. (Manan, 2006)
Pembaharuan  hukum  Islam  dalam  format  perundang-undangan  hukum  keluarga pertama  di  dunia  dimulai  pada  tahun  1917  dengan  disahkannya  “ The  Ottoman  Law  Of Family  Rights ”  (Undang -Undang  tentang  hak-hak  keluarga)  oleh  pemerintah  Turki. Pembaruan ini diikuti oleh negara-negara muslim modern lainnya, yaitu Mesir tahun 1920, Iran tahun 1931, Syiria tahun 1953, Tunisia tahun 1956, Pakistan tahun 1961 dan Indonesia tahun  1974.  (Mudzhar,  2003).  Tunisia  merupakan  salah  satu  negara  muslim  yang pembaharuan  hukum  keluarganya  revolusiner,  salah  satunya  mengenai  pelarangan poligami.  Pada mazhab yang digunakan pada negara tersebut, yakni madzhab Hanafi dan Maliki  tidak  ada  pelarangan  poligami.  Selain  itu  ada    juga  penghapusan  hak ijbar ,  dan beberapa  pasal  kontroversial  lainnya.  Pada  makalah  ini  akan  membahas  hal  apa  yang melatarbelakangi  pembentukan  pasal-pasal  kontroverial  tersebut,  dimulai  dari  keadaan sosial negara Tunisia maupun sejarah penyusunan hukum keluarga yang berlaku di Tunisia serta pembaharuan hukum keluarga di Tunisia.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian yang berbasis kepustakaan (library research). Dimana sumber data yang diambil, digunakan dalam tulisan ini berdasarkan dari sumber  buku,  jurnal,  majalah,  artikel,  hasil  penelitian,  serta  hal  lainnya  yang  berkaitan dengan sumber pustaka. Kemudian dengan data yang didapat, akan diuraikan fakta-kata yang berkaitan dengan judul tulisan ini, yaitu: Hukum Keluarga di Tunisia.

## HASIL DAN DISKUSI
Republik Tunisia adalah sebuah Negara Arab di Afrika Utara, yang nama resminya Republik  Tunisia,  beribu  kota  Tunis  tepatnya  di  pesisir  laut  Tengah.  Di  antara  negara- negara yang terletak di rangkaian pegunungan Atlas, wilayah Tunisia termasuk yang paling timur dan terkecil. 40% wilayah Tunisia berupa padang pasir Sahara tanah subur. (Mardani, 2011)  Tunisia  merupakan  negara  dengan  luas  163.610  km²  dan  jumlah  penduduk 12.015.248  jiwa,  dengan  persentase  99%  penduduknya  beragama  Islam. (Worldpopulationreview.com, 2022). Tipikal geografisnya sangat dipengaruhi oleh kultur Mediteranea dan Gurun Sahara, dengan perbatasan laut Mediterania di sebelah Timur dan Utara,  Aljazair di Barat dan Barat Daya serta Libya di Selatan dan Tenggara.  Terletak di tengah-tengah  Selat  Gibraltar  dan  Terusan  Suez  serta  hanya  berjarak  86  mil  dari  Pulau Sicilia Italia, Tunisia menempati posisi Geopolitik yang sangat strategis sebagai penghubung antara Eropa dan Afrika, serta antara bagian Timur dan bagian Barat dunia Arab. Bersama Maroko dan Aljazair, Tunisia membentuk sebuah zona regional yang disebut dengan Arab Maghreb. Bahasa nasional Tunisia adalah bahasa Arab dengan dialek yang nyaris seragam. Sedangkan  bahasa  Perancis  berkedudukan  sebagai  bahasa  resmi  kedua.  Bahasa  Prancis digunakan dalam institusi pendidikan dan bisnis. (Sukandi, 2016)
Bentuk pemerintahan Negara Tunisia adalah  republik yang dipimpin oleh seorang presiden  dengan  presiden  pertamanya  Habib  Bourguiba.  Undang-undang  Dasarnya disahkan pada tanggal 1 Juni 1959, yang secara tegas dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Tunisia adalah Negara yang berdasarkan agama Islam. Bahkan lebih jauh lagi, dalam pasal 38  dinyatakan  bahwa  presiden  Republik  Tunisia  haruslah  seorang  muslim.  (an- Na’im,
2003).  Sebelum  menjadi  sebuah  negara,  Tunisia  dijajah  oleh  berbagai  bangsa  secara berganti-ganti, dari bangsa Cartage,  Phoenix, dan Romawi. Memasuki abad ke 7, Tunisia dikuasai  oleh  bangsa  Arab.  Lalu  pada  tahun  1534  diduduki  oleh  Turki  Utsmani,  dimana Turki Utsmani menguasai Tunisia selama lebih dari tiga ratus tahun. Kemudian pada tahun 1574,  Tunisia  menjadi  daerah  otonom  pada  masa  pemerintahan  Turki  Utsmani. (Oktaviyani,  2019).  Sejak  tahun  1881  Tunisia  menjadi  bangsa  di  bawah  protektorat Perancis berdasarkan perjanjian La Marsa . Perancis menjajah Tunisia selama kurang lebih 75 tahun, hingga kemudian Tunisia meraih kemerdekaannya pada 20 Maret 1956. Meski telah  merdeka,  namun  pengaruh  kolonial  Prancis  masih  sangat  kental  terhadap  aspek kehidupan  masyarakat  Tunisia.  Salah  satunya  adalah  dalam  hal  penerapan  modernisasi konsep hukum keluarga. (Husna, 2016)
Berdasarkan  konstitusi  Tunisia,  Islam  adalah  agama  resmi  negara.  Sebagian  besar umat Islam Tunisia mengikuti ketentuan-ketentuan hukum Islam menurut Madzhab Maliki dalam bidang keagamaan, sebelum dominasi Turki Utsmani di Tunisia. Setelah kedatangan bangsa Turki yang memerintah di Tunisia dengan membawa madzab Hanafi, maka sedikit demi  sedikit  baik  melalui  kekuasaan  pemerintahan  langsung  maupun  melalui  sebuah sistem kedaerahan memberi pengaruh penting di negeri ini. Sehingga keberadaan pengikut madzab  Hanafi  dan  Maliki  keduanya  saling  berdampingan.  (Mahmood,  1972)  Karena berdasarkan sejarah, pada masa pemerintahan Husainiyah (Turki Utsmani) terdapat dua orang qadhi (hakim) dari madzhab Hanafi dan Maliki.
Ketika Perancis menguasai Tunisia, Perancis menyerahkan soal-soal hukum keluarga, misalnya perkawinan, perceraian, kewarisan dan kepemilikan tanah pada yurisdiksi syariat yang  dikepalai  oleh  hakim-hakim  Hanafi  atau  Maliki,  namun  dengan  catatan  dengan menggunakan  prinsip-prinsip  peraturan  hukum  Perancis  sebagaimana  dalam  prinsip hukum mereka yang terdapat dalam hukum perdata, pidana, niaga, dan acara di pengadilan. Situasi seperti ini berlangsung dengan mulus karena secara politis, upaya pengembangan dalam  berbagai  bidang  termasuk  hukum  keluarga  sangat  tergantung  pada  peran  ulama seperti Khiyar al-Din yang berusaha memahami atas konsep dan perihal baru yang datang dari  Perancis.  Di  Tunisia  sangat  kecil,  bahkan  sama  sekali  tidak  ada  ketegangan  antara ulama dan beberapa kalangan termasuk pejabat Perancis. Keduanya bekerja sama dalam mengembangkan berbagai hal seperti administrasi wakaf, publik dan manajemen zakat dan pajak. (Sastra, 2011)
Pada  masa  kemerdekaan  yaitu  pada  tahun  1956,  Tunisia  memiliki  pemerintahan sendiri  dengan  Presiden  sebagai  kepala  Negara,  sehingga  banyak  reformasi  di  segala bidang. Di bawah pimpinan Habib Bourguiba, dengan latar belakang pendidikan Prancis, pemerintah  Tunisia  mengadakan  reformasi  terhadap  sistem  hukum  yang  berlaku. Meskipun  Habib  Bourguiba  tumbuh  dalam  struktur  Prancis,  namun  reformasi  yang dilakukan  tidak  sepenuhnya  sekuler.  Karena  usahanya  untuk  memerdekakan  Tunisia, ditambah reformasinya di bidang hukum dengan terciptanya The Code of Personal Status atau Majallah  al-Akhwal  Ash-Shakhshiyyah yang  berlaku  secara  umum,  Habib  Bourguiba akhirnya dianggap sebagai the Father of Tunisia. (Nasution, 2012)
Pada  tahun  2011,  terjadi  Revolusi  Tunisia  yang  mengakibatkan  penggulingan Presiden,  yang  saat  itu  dijabat  oleh  Zainal  Abidin  Bin  Ali.  Pergolakan  politik  sehingga terjadinya Arab Spring di Tunisia dilatarbelakangi oleh aksi bakar diri seorang pedagang buah,  Mohamed  Bouazizi  sebagai  aksi  protes  terhadap  sikap  represif  dan  ketidakadilan rezim Zainal Abidin Ben Ali. Siapapun tidak akan menyangka bahwa aksi tersebut memicu terjadinya  gerakan  protes  serupa  di  negara-negara  lainnya  di  Timur  Tengah.  Tekanan sosial, politik dan ekonomi yang dirasakan rakyat Tunisia selama tiga dekade lebih telah mendorong lahirnya “Revolusi Jasmine” . (Ghafur, 2014)

## Sejarah Penyusunan
Reformasi hukum keluarga di Tunisia merupakan bagian dari sebuah produk besar untuk membangun negara modern. Beberapa bulan setelah kemerdekaannya, pemerintah
Tunisia langsung memberlakukan hukum keluarga, yang oleh banyak pengamat dianggap cukup maju dalam menginterpretasikan syariat Islam, terutama dalam membela hak-hak perempuan.  Namun,  bagi  kalangan  tertentu,  hukum  keluarga  itu  dianggap  menyalahi bahkan menentang syariat. Aturan-aturan baru tersebut tidak hanya menentang praktek muslim tradisional bahkan menyatakan konfrontasi dengannya, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Prancis. (Rahmat, 2014)
Proses penyusunan hukum keluarga ini diawali dengan pembentukan komite yang diketuai oleh Shaikh Muhammad Aziz Ju’ait, ulama terkemuka sekaligus mantan Men teri Kehakiman pada masa pra-kemerdekaan. Sebelumya - tepatnya tahun 1948 – Shaikh Ju’ait menyusun La’ikhat  Al -Ahkam  Ash- Shar’iyyah ,  yakni  semacam  kompilasi  hukum  Islam, terdiri dari 2464 pasal, sekitar 800 pasal di antaranya terkait hukum keluarga. Meski tidak sempat diundangkan secara resmi, karena mendapat tentangan dari pemerintah kolonial Perancis, La’ikhat ini dianggap sebagai embrio  bagi hukum keluarga di Tunisia. (Bancin, 2018)
Tiga sumber utama yang dirujuk oleh tim perumus draft ini, yaitu La’ikhat Al -Ahkam Ash- Shar’iyyah itu sendiri. Kedua,  Undang-Undang Keluarga di beberapa Negara Muslim, seperti  Mesir,  Suriah  dan  Iran.  Ketiga,  Undang-Undang  Keluarga  Perancis.  Ketika mengadopsi hukum-hukum fiqh, tim perumus tak hanya merujuk ke fiqh Maliki yang dianut oleh mayoritas Muslim Tunisia, tetapi juga madzhab-madzhab lain, seperti madzhab Hanafi.
Berdasarkan sumber-sumber yang berasal dari Laihat dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir, Jordan, Syiria dan Turki, panitia mengajukan Rancangan Undang-undang Hukum Keluarga kepada pemerintah. Rancangan tersebut akhirnya diundangkan dengan judul The Code  of  Personal  Status atau Majallah  al-Akhwal  Ash-Shakhshiyyah pada  tahun 1956,  terdiri  dari  170  pasal  yang  dibagi  dalam  12  bab,  yaitu:  perkawinan,  talaq,  iddah, nafqah, hadanah, nasab, anak temuan, orang hilang, warisan, pengampuan (al- khijr), wasiat dan hibah. Kemudian diresmikan ke seluruh Tunisia pada tanggal 1 Januari 1957.
Saat pengesahan itu, diketahui ternyata ada sejumlah pasal baru di luar isi draft yang disusun tim perumus, seperti: pelarangan poligami, penghapusan hak ijbar, dan prosedur talaq. Dalam beberapa pasal tambahan itu, Borguiba mengadopsi ide-ide kaum modernis tentang  kesamaan  hak  antara  wanita  dengan  pria  secara  total  Untuk  konteks  Tunisia, pemikiran  modern  ini  diusung  oleh  Tahir  Haddad  (1899-1935)  melalui  bukunya  yang kontroversial: Imroatuna Fi Ash- Shari’ah Wa Al -Mujtama (Perempuan Kita dalam Syariat dan Masyarakat). (Bancin, 2018)
Namun  dalam  perjalanannya,  undang-undang  ini  mengalami  kodifikasi  dan perubahan  (amandemen)  beberapa  kali,  yaitu  melalui  Undang-undang  No.70/1958, Undang-undang No.41/1962, Undang-undang No.1964, Undang-undang No.77/1969, dan terakhir menurut catatan Tahir Mahmud, mengalami amandemen pada tahun 1981 melalui Undang-undang  No.  1/1981.  (Mahmood,  1972)  Setelah  diamandemen  tahun  1981 The Tunisian Code of Personal Status (CPS) berisi 213 pasal yang meliputi: perkawinan (pasal 10-28), perceraian (29-33), iddah (34-36), nafkah (37-53A), pemeliharaan anak (54-67), perwalian  (68-76),  anak  terlantar  (77-80),  orang  hilang  (81-  84),  kewarisan  (85-152), cakap hukum (153- 170), wasiat (171-199), dan hibah (200-213). (Bancin, 2018)
Terdapat sejumlah alasan pembentukan dan pemberlakuan UU baru Tunisia tersebut, yaitu sebagai berikut: (Anderson, 2009)
1. Untuk menghindari pertentangan antara pemikir mazhab Hanafi dan Maliki;
2. Untuk  penyatuan  pengadilan  menjadi  pengadilan  nasional,  sehingga  tidak  ada  lagi perbedaan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri;
3. Untuk membentuk undang-undang modern, sebagai referensi para hakim;
4. Untuk  menyatukan  pandangan  masyarakat  secara  keseluruhan  yang  diakibatkan adanya perbedaan dari mazhab klasik;
5. Untuk memperkenalkan undang-undang baru yang sesuai dengan tuntutan modernitas

## Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia
Sikap negara  Tunisia terhadap pembaharuan hukum secara umum masuk dalam kelompok  negara  yang  melakukan  pembaharuan  hukum  secara  demokrat  untuk disesuaikan  dengan  tuntutan  dan  perkembangan  zaman  sesuai  dengan  konteks kontemporer.  Sifat  metode  yang  digunakan  dalam  pembaharuan  hukum  keluarga  tetap merujuk  pada  konsep  fiqih  konvensional  ( intra  doctrinal  reform )  dengan  disinergikan dengan warisan hukum Prancis guna melakukan reinterpretasi pada nash ( ekstra doctrinal reform ). (Rachmatulloh, 2020) Terdapat banyak pasal di dalam Code Of Personal Status , dan di antara pasal-pasal tersebut ada yang bertentangan dengan madzhab. Berikut ini adalah beberapa pasal yang dinilai kontroversial dalam CPS:
Batas Usia Minimal Pernikahan (Permana, 2016)
Batas usia pernikahan ditetapkan masing-masing 20 tahun bagi pria, dan 17 tahun bagi wanita. Pasal 5 CPS menyatakan:
“ Setiap pria yang belum berusia 20 tahun, dan wanita yang belum berusia 17 tahun, tidak  dapat  melangsungkan  pernikahan.  Pernikahan  di  bawah  usia  tersebut  dapat  saja dilakukan, jika ada izin khusus dari mahkamah. Izin dimaksud hanya diberikan karena sebab- se bab tertentu dan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua mempelai”.
Pada tahun 2007, Pemerintah Tunisia mengeluarkan UU No 32 tahun 2007 sebagai revisi atas pasal 5 ini, yang menyatakan bahwa batas minimal usia pernikahan adalah 18 tahun, baik untuk pria maupun untuk wanita.
Dalam kasus-kasus tertentu, pernikahan di bawah usia ini dapat saja dilangsungkan, dengan  syarat  mendapat  persetujuan  dari  hakim  di  pengadilan.  Artinya,  hakim  dapat mengabulkan  permintaan  pernikahan  dari  kedua mempelai  yang masih  di bawah  angka umur  di  atas, jika  ada  alasan  mendesak  dan  karena  pertimbangan  kemaslahatan.  Sesuai dengan pasal 6 yang menyatakan:
“Pernikahan di bawah umur terjadi atas persetujuan ayah dan ibunya. Jika ayah dan ibunya tetap tidak setuju, sedangkan anaknya tetap ingin menikah, maka urusan ini dapat diputuskan oleh pengadilan. Izin kebolehan pernikahan yang dikeluarkan oleh pengadilan, tidak dapat diganggu gugat”
Pasal  ini  nampaknya  juga  terinspirasi  dari  pendapat  Haddad  yang  menolak pernikahan di bawah umur. Persoalan batas usia perkawinan memang tidak dibahas secara tegas oleh para ulama klasik. Jumhur ulama sendiri tidak pernah mensyaratkan “ aqil baligh ” bagi kedua mempelai yang hendak dinikahkan, dan justru membolehkan pernikahan anak di bawah umur. Pembatasan usia pernikahan yang diterapkan oleh para perumus CPS ini dapat difahami sebagai sebuah upaya mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.
Sebuah  ikatan  perkawinan  pada  dasarnya  akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban secara  timbal  balik  antara  suami-isteri.  Adanya  hak  dan  kewajiban  tersebut mengindikasikan bahwa pelakunya haruslah orang yang sudah dewasa. Batasan “dewasa” ini bersifat relative, sangat dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, kebudayaan, tingkat kecerdasan suatu komunitas dan beberapa faktor pendukung lainnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa  penetapan  usia  pernikahan  ini  merupakan  sebuah  ijtihad  yang  kontekstual  dan sejalan  dengan  tuntutan  zaman  di  tengah  masyarakat  Muslim  Tunisia  saat  itu  yang berpegang teguh pada teks-teks kitab fikih klasik.
Pelarangan Poligami
Poligami  menjadi  sebuah  perbuatan  yang  dilegalkan  oleh  Islam  dengan  batasan empat  orang  istri.  Namun  kalangan  para  pemikir  muslim  kontemporer  masih memperdebatkan  permasalahan  poligami.  Terdapat  ungkapan  yang  menyatakan  bahwa poligami  bukan  merupakan  sebuah  ketetapan,  tetapi  sebagai  bentuk  pengecualian  agar terhindar dari perbuatan yang keji. Maka dari itu, di Negara-negara Islam yang memiliki hukum keluarga sendiri cenderung mengontrol poligami. (Muttaqin, 2020)
Code of Personal Status (CPS) melarang poligami, bahkan memidanakan pelakunya dengan ancaman penjara atau denda. Pada pasal 18 dikatakan: “ Poligami itu dilarang. Setiap
pria yang menikah lagi, padahal ia berstatus suami dari seorang isteri dan belum bercerai dari isterinya itu, maka ia mendapat sanksi penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebesar 240 ribu milim, atau salah satu dari kedua sanksi itu ”
Pernikahan poligami yang dimaksud dalam pasal ini meliputi pernikahan tercatat dan yang  tidak  tercatat.  Artinya,  kalaupun  pernikahan  dengan  isteri  kedua  dilakukan  tanpa pencatatan alias  bawah  tangan  ( zawaj  ‘urfi ), hal  itu  tetap masuk  kategori  poligami  yang dilarang.
Dasar larangan poligami yang dipergunakan oleh pemerintah Tunisia menurut John L.  Esposito,  adalah:  pertama,  bahwa  poligami,  sebagaimana  perbudakan,  merupakan institusi yang tidak dapat diterima mayoritas umat manusia di mana pun; dan kedua, Ideal Al- Qur’an  tentang  perkawinan  adalah  monogami.  Menurut  Muhammad  Abduh,  izin poligami  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Al- Qur’an  surat  an -Nisa  (4)  ayat  3  telah dibatasi dengan penjelasan dalam Al- Qur’an itu sendiri, surat an -Nisa (4) ayat 129. Ideal sebuah  perkawinan  berdasarkan  Al- Qur’an  adalah  menggunakan  asas  monogami.  Lebih dari itu, syarat yang diajukan kepada suami agar sanggup untuk berlaku adil terhadap para istri  adalah  suatu  kondisi  yang  sangat  sulit,  bahkan  tidak  mungkin  dapat  terealisasikan sepenuhnya. (Esposito, 1982)
Apa yang terdapat dalam Al- Qur’an harus ditafsirkan, tidak hanya sekedar sebuah desakan moral,  namun merupakan preseden kondisi hukum bagi poligami, dalam artian bahwa tidak satupun perkawinan kedua dapat diizinkan kecuali dan sampai terbukti dapat berlaku sama (egaliter) di mana para istri diperlakukan dengan adil. Namun melihat kondisi sosial  dan  ekonomi  modern  sepertinya  sikap  adil  merupakan  suatu  hal  yang  mustahil, sehingga poligami tidak dapat terpenuhi dan dilarang.
Pasal pelarangan poligami ini memicu penolakan keras dari sejumlah ulama karena dianggap mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah Swt. Di antaranya Shaikh Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa pelarangan poligami dalam pasal ini tidak bisa diterima karena (1) hukum ini difatwakan oleh orang yang bukan ahlinya, (2) ijtihad dilakukan tidak pada tempatnya, dan (3) didasarkan pada metodologi istidlal yang keliru. (Permana, 2016) Dalam tafsirnya Quraish Shihab menuturkan bahwa Surat An-Nisa ayat 3 berkaitan dengan anjuran menikahi anak yatim yang berada di bawah pemeliharaan walinya, padahal mereka  tertarik  dengan  kecantikan  dan  hartanya.  Adapun  tentang  penyebutan  bilangan dua,  tiga  atau  empat  bukanlah  dibuat  untuk  poligami  melainkan  tuntunan  berlaku  adil terhadap  anak  yatim.  Perlu  digaris  bawahi  bahwa  ayat  ini  tidak  membuat  peraturan poligami  karena  praktek  seperti  ini  sudah  dikenal  dan  dilakukan  oleh  berbagai  syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum ayat ini turun. (Bancin, 2018)

## Penghapusan Hak Ijbar
Hukum Keluarga Tunisia memberikan otoritas kepada para gadis untuk menentukan jodohnya sendiri. Ayah kandung tidak dibenarkan melakukan pemaksaan kehendak (ijbār) terkait  jodoh  dan  pernikahan  anak  gadisnya,  kecuali  ada  persetujuan  sang  gadis  lebih dahulu. Sesuai pasal 3 CPS yang berbunyi:
“Pernikahan tak dapat terjadi kecuali berdasarkan persetujuan kedua mempelai” Berdasarkan  pasal  ini,  kelangsungan  akad  nikah  sepenuhnya  ditentukan  oleh persetujuan kedua calon mempelai, bukan oleh orangtua. Persetujuan ini harus dinyatakan secara jelas, sungguh-sungguh, dan sepenuh hati dari kedua mempelai. Dengan kata lain, keduanya memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pilihan apakah pernikahan akan dilangsungkan atau tidak. Seorang gadis dapat saja menolak calon suami yang dikehendaki ayah kandungnya dan karena itu pernikahan tidak bisa terjadi. Singkatnya, hak ijbar yang ditetapkan para ulama fikih telah dihapus oleh pasal ini. (Permana, 2016) Di antara argumentasi pasal ini adalah pendapat Ṭāhir Ḥaddād bahwa seorang gadis harus diberi kebebasan memilih jodohnya sendiri, tanpa paksaan ayah kandungnya. Hal ini karena “pernikahan itu didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang yang dibangun antar individu.  Karena  itu,  pernikahan  harus  lepas  dari  intervensi  manusia  lain.  Benar  bahwa
seorang  gadis  memiliki  kemungkinan  salah  memilih,  tetapi  kemungkinan  salah  memilih pun dapat terjadi pada seorang ayah kandung”. (Permana, 2016)

## Kewajiban Nafkah
Menurut  CPS,  wanita  adalah  mitra  sejajar  kaum  pria.  Karena  itulah,  nafkah  dalam keluarga  bukan  hanya  kewajiban  suami,  melainkan  juga  kewajiban  isteri.  Pasal  23  CPS berbunyi:
“Isteri harus berpartisipasi dalam menafkahi keluarga, jika ia memiliki harta”. Beberapa  peraturan  penjelas  CPS  menyebutkan  bahwa  kewajiban  isteri  mencari nafkah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, bukanlah merupakan kewajiban total yang meniadakan peran suami sama sekali. Kewajiban utama tetap ada pada suami. Isteri hanya harus  berpartisipasi,  bukan  pencari  nafkah  utama.  Meski  demikian,  pasal  ini  tetap merupakan sebuah terobosan yang sangat berani, di tengah masyarakat Tunisia ketika itu yang berpegang teguh pada fikih klasik. Karena jika kita kembali kepada fikih, maka nafkah sepenuhnya merupakan kewajiban suami terhadap isteri. (Husna, 2016)
Selain  itu,  pasal  ini  juga  merupakan  salah  satu  di  antara  upaya  Borguiba  dalam mendorong wanita bekerja di Tunisia. Di negeri paling utara benua Afrika ini, kaum wanita bebas bekerja di hampir seluruh bidang kehidupan. Pada akhir tahun 2011, sebanyak 42% dokter  di  Tunisia  adalah  wanita,  juga  72%  apoteker,  40%  dosen,  29%  hakim,  31% pengacara, serta 43% wartawan. (Permana, 2016)

## Perceraian
Hukum Keluarga Tunisia berusaha memperketat terjadi perceraian ( talaq ). Menurut CPS talaq tak dapat dijatuhkan secara sepihak oleh suami, melainkan hanya dapat terjadi di pengadilan. Pasal 30 CPS menyebutkan: “ Talaq tak dapat terjadi kecuali di pengadilan. Talaq tak dapat terjadi kecuali jika hakim telah melakukan usaha mendamaikan kedua pihak, dan ia tak mampu lagi ” . Berdasarkan  pasal  ini,  CPS  menghendaki  agar  talak  tak  lagi  merupakan  otoritas tunggal suami, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Talaq, menurut CPS, hanya dapat terjadi setelah melalui proses persidangan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk isteri. Persetujuan isteri apakah ia siap dicerai atau tidak, harus didengar oleh hakim sebelum menyatakan jatuhnya talaq.
CPS menghendaki agar hanya pengadilan yang dapat menjatuhkan talak. Dengan kata lain, perceraian hanya berkekuatan hukum dan berlaku secara efektif apabila diputuskan oleh  pengadilan.  Pengadilan  menjatuhkan  talak  berdasarkan  kesepakatan  dari  pasangan suami isteri,  atau  karena  petisi  dari  salah  satu  pasangan  dengan  alasan  telah  terjadinya penganiayaan oleh pihak lain. Pengadilan juga dapat memutuskan perceraian apabila salah satu  pihak  bermaksud  bercerai,  dengan  konsekuensi  bahwa  pihak  yang  mengajukan gugatan  perceraian  wajib  membayar  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  lain.  Keputusan perceraian hanya di berikan apabila upaya perdamaian pasangan suami istri tersebut gagal.
Jauh  sebelum  pasal  ini  disahkan,  Tahir  Haddad  telah  mengusulkan  dibentuknya lembaga  pengadilan  (mahakim  at-talaq)  yang memiliki  otoritas  tunggal  untuk  mengadili perkara-perkara perceraian. Usulan Haddad ini di dasari atas fenomena pada masyarakat Tunisia ketika itu,  ketika para suami begitu  mudah  menjatuhkan talaq kepada  isterinya. Haddad memandang bahwa otoritas tunggal suami untuk menjatuhkan talak kapan pun ia mau,  adalah  salah  satu  bentuk  ketidakadilan.  Imbasnya,  kaum  wanita  dalam  posisi dirugikan  dan  kehilangan  masa  depan.  Haddad  mengatakan,  “Adanya  mahkamah  talaq, sama sekali tidak akan merugikan para suami. Justru untuk memastikan bahwa talak yang ia jatuhkan itu sesuai dengan aturan yang dibolehkan Islam”
Penetapan  pasal  ini  menunjukkan  keseriusan  pemerintahan  Tunisia  dalam mengakomodir  dan  melindungi  hak-hak  perempuan.  Karena  kehadiran  pasal  ini  akan penting dalam rangka:
a. Memastikan proses talaq yang terjadi sejalan dengan tujuan (maqasid) s yari’ ah;
b. Memelihara terlaksananya hukum-hukum s yari’ ah;
c. Mahkamah  tidak  bermaksud  merampas  hak  suami  dalam  menjatuhkan  talaq, melainkan meluruskannya;
d. Mengutamakan hak-hak masyarakat di atas kepentingan pribadi;
e. Memastikan bahwa alasan suami menjatuhkan talak adalah dibenarkan secara hukum. Artinya,  jika  alasan  suami  terkesan  mengada-ngada  atau  tidak  terbukti,  maka mahkamah dapat mencegah terjadinya perceraian
f. memungkinkan  terjadinya  pendataan  sebab-sebab  terjadinya  perceraian.  Dengan demikian,  pemerintah  memiliki  data  yang  dapa  dijadikan  rujukan  dalam  rangka pembinaan umat. (al-Junduli)
Hal ini berbeda dengan ketentuan mazhab klasik, karena dalam mazhab Maliki; Talaq bisa jatuh  hanya  dengan  mengucapkan  “ Talaktuki ”  tanpa  harus  ada campur  tangan  dari pihak hakim. Bahkan menurut Malik juga, talak yang dijatuhkan suami karena keliru, lupa dan main-main adalah sah. Sementara Mazhab Hanafi menyatakan bahwa setiap talaq yang dijatuhkan oleh suami dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila, atau orang idiot. (Tahir, 2008)
Talak Tiga (Bancin, 2018) Terobosan  lain  yang  dilakukan  CPS  adalah  terkait  hukum  talaq  tiga  ( bain  kubra ). Menurut CPS, talaq tiga adalah penyebab larangan pernikahan untuk selamanya (mani ’ az zawaj al muabbad). Karena itu, sepasang suami isteri yang telah bercerai dengan talak tiga, keduanya tidak dapat rujuk lagi. Pasal 19 berbunyi:
“Suami tidak boleh menikah lagi (rujuk) dengan wanita yang ia cer aikan dengan talaq tiga”
Pasal ini jelas berbeda dengan konsep fikih yang menegaskan bahwa pasangan suami isteri  yang  telah  bercerai  dengan  talak  tiga  ( bain  kubra )  dapat  rujuk  lagi  dengan  syarat mantan  isteri  telah  menikah  dengan  pria  lain  dan  telah  berhubungan  intim,  kemudian bercerai dan habis masa iddah-nya. Hal ini didasarkan pada Surah Al-Baqarah ayat 230 yang artinya “Kemudian jika suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami y ang lain” .
Pasal  ini  ditentang  keras  oleh  sejumlah  kalangan  di  Tunisia  karena  dinilai berseberangan dengan ayat di atas. Akan tetapi, para pendukung CPS berdalih bahwa tujuan pasal ini adalah memberantas praktik pernikahan rekayasa ( muhallil ) yang banyak terjadi di tengah masyarakat Tunisia ketika itu.

## Pernikahan Beda Agama
Essebsi berperan dalam upaya amandemen pasal 73 tentang pelarangan Muslimah Tunisia menikah dengan non-muslim. Essebsi mengatakan ingin menciptakan kesetaraan total  dan  aktual  antara  warga  negara  laki-laki  dan  perempuan  secara  progresif  sesuai amanat konstitusi yang baru. Sebelum larangan dicabut, jika seorang Wanita Tunisia ingin menikah  dengan  pria  non-muslim,  pria  tersebut  harus  masuk  Islam  dan  menunjukkan sertifikat sebagai bukti. Larangan tersebut telah diberlakukan sejak tahun 1973. (Muhajir, 2021)
Berdasarkan  fiqh,  Imam  madzhab  bersepakat  melarang  laki-laki  muslim  untuk menikah dengan non muslimah (wanita kafir) kecuali non muslimah itu adalah ahlul kitab yang beragama samawi yaitu Nasrani atau Yahudi yang paham Taurat dan Injil. Sedangkan wanita muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non muslim baik laki-laki itu ahlul kitab beragama samawi, Yahudi dan Nasrani atau laki-laki musyrik. (J. Shodiq, 2019) Sehingga dapat dilihat bahwa pasal 73 bertentangan dengan madzhab Maliki dan Hanafi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas maka Tunisia merupakan salah satu negara muslim yang pembaharuan hukum keluarganya revolusiner, dimana dalam pembaharuan tersebut terdapat  aturan  mengenai  pelarangan  poligami,  penghapusan  hak ijbar ,  pasal  mengenai istri  harus  berpartisipasi  dalam  menafkahi  keluarga,  pasal  mengenai  proses  talak  harus
diputuskan oleh pengadilan, dan pelegalan pernikahan beda agama. Pembentukan Code of Personal  Status,  ada  tiga  sumber  utama  yang  dirujuk  oleh  tim  perumus  draft  ini,  yaitu La’ikhat Al -Ahkam Ash- Shar’iyyah itu sendiri. Kedua, Undang-Undang Keluarga di beberapa Negara Muslim, seperti Mesir, Suriah dan Iran. Ketiga, Undang-Undang Keluarga Perancis. Saat mengadopsi hukum-hukum fiqh, tim perumus tak hanya merujuk ke fiqh Maliki yang dianut oleh mayoritas Muslim Tunisia, tetapi juga madzhab-madzhab lain, seperti madzhab Hanafi.  Dalam  perjalanannya,  undang-undang  ini  mengalami  kodifikasi  dan  perubahan (amandemen) beberapa kali.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Hukum Islam di Indonesia; Analisis Kesejarahan dan Metodologi. Jambi: Syariah Press. al- Junduli, Ḥ. (n.d.). Qanun Al-Akhwal As-Shakhshiyyah At- Tunisi Wa ‘Alaqatuhu Bis Shari’ah al-Islamiyyah.
Anderson, J. (2009). Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern World) terj. Machnun Husain. Yogyakarta: Tiara Wacana. an- Na’im, A. A. ( 2003). Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book.
London: Zed Books Ltd.
Bancin, R. L. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. Jurnal: Penelitian Medan Agama . Esposito, J. L. (1982). Women in Muslim Family Law. New York: Syracus University Press. Ghafur, M. F. (2014). Agama Dan Demokrasi : Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir Dan Libya. Penelitian Politik .
Husna, U. R. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan). Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman . J. Shodiq, M. d. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, . Mahmood, T. (1972). Family Law Reform in the Muslim World. New Delhi: The Indian Law Institute.
Manan, A. (2006). Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Mardani. (2011). Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu. Mudzhar, M. A. (2003). Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern . Jakarta: Ciputat Press. Muhajir, M. (2021). Reformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia Pasca Arab Spring: Antara Liberalisme dan Konservatisme. Al-Ahwal .
Mulia, M. (2008). “Menuju Hukum Perkawinan yang Adil”, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Obor. Muttaqin, L. H. (2020). Positifikasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman . Nasution, K. ( 2012). Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern. Yogyakarta: ACAdeMIA.
Oktaviyani, V. E. (2019). Islam di Afrika Utara. Jurnal Sejarah Peradaban Islam . Permana, D. A. (2016). Majallah Al Akhwāl Ash -Shakhshiyyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia. Studi Gender dan Anak .
Rachmatulloh, M. A. (2020). Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies . Rahmat, A. (2014). Kompleksitas Hukum Keluarga Islam di Tunisia. Al Muqaranah . Sastra,  A. R. (2011). Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama  (Perbandingan Beberapa Negara). Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Sukandi, A. (2016). Politik Bourguiba Tentang Hukum Keluarga Di Tunisia (1957-1987).
ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah .
Tahir,  M.  (2008).  Hak-hak  Perempuan  dalam  Hukum  Keluarga  Syiria  dan  Tunisia. Al- Mawarid .
Worldpopulationreview.com. (2022, March  21). Tunisia Population 2022 . Retrieved from Worldpopulationreview.com: https://worldpopulationreview.com/country/tunisia-population
Copyright Holder :
© Mamnuniyatillah, Lilik Andaryuni (2023).
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: