Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta
Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022 – ISSN 2338-6924 (online) – ISSN 2579-4957 (cetak)
Dinamika Hubungan antara Agama Lokal, Agama Resmi,

## dan Negara
Arafat Noor Abdillah (1) , Syafira Anisatul Izah (2)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1) (2)
Email: arafatnoer15@gmail.com (1) syafiraa.anisa@gmail.com (2)

## Abstract
Discrimination  against  local  religions  frequently  imposes  stigmas  on  Indonesian society, resulting in long-term trauma for their adherents. This does not always result from the perpetrators or the religious practices they perform. Religious institutions and associative organizations that can be formalized by using adherents of certain religions have a huge hand in the dynamics of inter-religious relations. This function cannot be separated from religious elites who have religious authority and create their own personal privileged space to determine collective settlement on the production and reproduction  of  religious  values  and  teachings,  potentially  creating  problems  in religious construction. The writer analyzes this problem with a structural-functional paradigm  of  the  way  state  rules  on  serving  local  religions  that  used  to  be discriminatory have been modified. This study aims to look at assumptions based on social  stigma  towards  adherents  of  local  religions  and  find  a  resolution  to  these problems. Its goals are to enhance understanding of the practices of beliefs and local cultural ancestral wisdom, form inclusive religious awareness, and construct positive and  moderate  inter-religious  relations  in  Indonesia.  The  consequences  show  that discrimination  in  opposition  to  local  religions  can  be  reduced  by  tightening  the socialization of government policies via the participation of religious institutions and associative agencies.
Keywords: Local religions, religious institutions, government policies.

## Abstrak
Diskriminasi  agama  lokal  acapkali  menyisihkan  stigma  pada  masyarakat Indonesia yang mengakibatkan trauma berkepanjangan bagi penganutnya. Hal tersebut bukan serta merta disebabkan oleh pelaku maupun praktik
keagamaan  yang  dijalankannya.  Lembaga  keagamaan  dan  organisasi asosiatif  yang  diformalisasi  oleh  pemeluk agama  tertentu  memiliki andil besar  dalam  dinamika  hubungan  antar  umat  beragama.  Peran  tersebut tidak  lepas  dari  para  elit  agama  yang  memiliki  otoritas  keagamaan  dan menciptakan ruang privilege sendiri untuk menentukan kesepakatan secara kolektif terhadap produksi dan reproduksi nilai serta ajaran agama bergeser ke  elit  agama  dan  berpotensi  memunculkan  masalah  dalam  konstruksi agama.  Penulis  menganalisis  problem  ini  dengan  paradigma  struktural- fungsional bagaimana kebijakan negara dalam melayani agama-agama lokal yang dahulu bersifat diskriminatif telah mengalami perubahan. Penelitian ini  bertujuan  untuk  melihat  asumsi-asumsi  yang  dilandasi  stigma  sosial terhadap  penganut  agama  lokal  dan  menemukan  resolusi  untuk permasalahan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperkaya pemahamam akan  praktik-praktik  keyakinan  serta  kearifan  leluhur  budaya  setempat, membentuk  kesadaran  beragama  yang  inklusif,  dan  membangun hubungan  antar  umat  beragama  di  Indonesia  yang  kontruktif  serta moderat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  diskriminasi  yang  terjadi terhadap  agama  lokal  dapat  direduksi  dengan  memperketat  sosialisasi kebijakan  pemerintah  melalui  turut  andilnya  peran  lembaga  keagamaan dan organisasi asosiatif.
Kata Kunci : Agama lokal, lembaga keagamaan, kebijakan pemerintah.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  terdiri  dari  beraneka  ragam  karakteristik  keberagamaan masyarakat.  Kemajemukan  masyarakat  Indonesia  tidak  dapat  terlepas  dari  konteks sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakangi keragaman keberagamaan. Pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara dijadikan rujukan dalam menjaga keutuhan akan Bhineka  Tunggal  Ika.  Berdasarkan  struktur  dan  modalitas  negara  terdapat  empat konsensus dasar diantaranya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  Bhineka  Tunggal  Ika 1. Adanya  empat  konsensus  (empat  pilar) negara juga digunakan untuk mengatur kehidupan beragama.
Ketentuan atas kehidupan beragama telah diatur dalam pasal 28 E dan pasal 28 I  ayat  1  pasca  amandemen  menegaskan  bahwa  hak  atas  kebebasan  beragama  dan kepercayaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Dalam
1 Dewa  Agung  Gede  Agung,  “Keragaman  Keberagaman  (Sebuah  Kodrati  Kehidupan Berban gsa  Dan  Bernegara  Berdasarkan  Pancasila),” Jurnal  Sejarah  Dan  Budaya 11,  no.  2  (2017), https://doi.org/10.17977/um020v11i22017p151.
pasal  28  J  ayat  2  UUD  1945  juga  menegaskan  adanya  jaminan  pengakuan  serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 2 .  Ketentuan hak atas kebebasan beragama tentunya mengalami perubahan dan   panjang, terlebih persoalan  hukum  dan  implementasinya  di  Indonesia  karena  berasal  dari warisan kolonial.  Kondisi  sosial  dan  politik  demokrasi  di  Indonesia  pun  mempengaruhi perubahan kebijakan serta hubungan antara negara, agama, dan agama lokal maupun aliran kepercayaan.
Samsul Ma’arif dalam karyanya yang berjudul “Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia” menguraikan bagaimana politik identitas yang  terjadi  dari  setiap  fase  perkembangan  rekognisi  agama  leluhur  serta  dinamika hubungan antara negara, agama resmi, dan agama leluhur 3 . Dalam proses pelacakannya ditemukan  pembedaan  warga  negara  atas  nama  agama.  Pembedaan  ini  tidak  lain merupakan upaya politik negara yang dilakukan melalui mobilisasi, klaim kepentingan, tekanan  massa  maupun  identitas  agama  mayoritas,  kekuatan  partai  politik,  hingga infilterasi negara melalui kebijakan-kebijakan aturan perundang-undangan.
Pembedaan warga negara atas nama agama seringkali menimbulkan ambiguitas dalam menyoal kebijakan tentang kebebasan beragama. Menurut Soehadha, salah satu problem  definisi  pendefinisian  agama  adalah  ketika  dihadapkan  pada  kepentingan politik negara 4 . Artinya, definisi agama akan menjadi sempit dengan batasan-batasan hukum.  Selain  itu,  dari  konteks  historis-sosiologis  eksistensi  masyarakat  dalam beragama pun tidak dapat terakomodir dengan baik melalui sistem pelayanan negara. Sebagai contoh dari fakta historis keagamaan di Indonesia, yaitu pasang surut rekognisi agama  lokal  (aliran  kepercayaan)  pasca  kemerdekaan.  Walaupun  sudah  dikeluarkan keputusan  Mahkamah  Konstitusi  pada  tahun  2017  melalui  SK  Nomor  97/PU- XIV/2016 ternyata masih menyisakan stigma sosial.
2 Uli  Parulian.  Sihombing  et  al.,  “Menggugat  Bakor  Pakem:  Kajian  Hukum  Terhadap Pengawasan Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia” ( ILRC, 2013).
3 Samsul Ma’arif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia , vol. 53 (Yogyakarta: CRCS Program Studi Agama dan Lintas Budaya, 2018).
4 Moh. Soehadha, Fakta Dan Tanda Agama Suatu Tinjauan Sosio-Antropologi (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014).
Dari  sejarah  perkembangan  agama  lokal  beserta  beberapa  kasus  perlakuan diskriminatif secara regulatif menimbulkan trauma berkepanjangan. Sederhana penulis menyatakan bahwa titik temu dan sumber diskriminasi terhadap komunitas maupun individu  yang  menganut  agama  lokal  yaitu  konstruksi  agama  di  Indonesia.  Untuk melacak  bagaimana  konstruksi  agama  di  Indonesia  yang  menimbulkan stereotype terhadap agama lokal, maka diperlukan analisis historis dari berbagai macam rujukan pustaka.

## KAJIAN PUSTAKA
Penelusuran  kepustakaan  yang  penulis  lakukan  menghasilkan  beberapa informasi. Pertama, yaitu tulisan Paulinus Yan Olla (2017) dengan judul Agama dan Negara  dalam  Masyarakat  Plural  Indonesia.  Paulinus  lebih  menyoroti  kedudukan agama dalam masyarakat plural dan relasinya dengan negara serta bagaimana kebijakan politik negara terhadap agama-agama yang disoroti. Jelas, dari isu yang diangkat belum adanya pembahasan mengenai agama lokal atau aliran kepercayaan. Selain itu, penulis menemukan  artikel  lain  yang  ditulis  oleh  Muhammad  Dahlan  (2017)  dengan  judul Perlindungan Hukum atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-agama Lokal di Indonesia.  Dahlan  fokus  terhadap  permasalahan  jaminan  kebebasan  kepada  para pemeluk  agama  lokal  serta  menyoroti  konsep  perlindungan  hukum  atas  hak konstitusional para penganut agama lokal. Berdasarkan dua karya tulis tersebut, cukup bagi  penulis  untuk  menyatakan  bahwa  pembahasan  karya  tulis  ini  belum  ada  yang mengangkatnya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  ialah  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  literatur.  Studi literatur  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  pendapat  Dave  Harris 5 bahwa  studi  literatur  menjelaskan  suatu  alasan  dan  pilihan  yang  ditujukan  kepada pembaca melalui perbandingan dengan penelitian lain, terutama penelitian yang kuat sebagai pembanding agar mendapatkan pembahasan baru mengenai tema sama yang diangkat.  Peneliti  mengutip  sejumlah  literatur  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  dari
5 Dave Harris, Literature Review and Research Design , Literature Review and Research Design , 2019, https://doi.org/10.4324/9780429285660.
beberapa jurnal online , berupa jurnal-jurnal terakreditasi Sinta, terindeks Portal Garuda,
Tesis dan sejumlah buku terkait mengenai isu yang akan dibahas.
Studi  literatur  ini  mencoba  men jawab  pertanyaan  penelitian:  “Apakah  yang menyebabkan  pasang  surut  agama  lokal  di  Indonesia?”  Bagaimana  mereformasi lembaga agama agar sesuai dengan keputusan MK dan tidak ada dikotomi penyalahan penafsiran terhadap keputusan tersebut”.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode bibliometrik dengan melihat beberapa penelitian terdahulu kemudian dikelompokkan ke  beberapa  kelompok  sesuai  tema  dengan  menggunakan  analisis  kutipan  yang dinormalisasi  dan  peningkatan  yang  hampir  linier,  sehingga  dapat  ditemukan kebaharuan dari penemuan-penemuan sebelumnya 6 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Agama Lokal sebagai Fakta Historis-Empiris
Problem  utama  dalam  kajian  agama  lokal  di  Indonesia  terletak  pada pendefinisian  agama.  Victoria  S.  Harrison  berpendapat  bahwa  problem  beberapa tokoh  dalam  mendefinisikan  agama  adalah  upaya  untuk  memahami  esensi  dari beragam bentuk agama. Harrison juga memberikan tawaran untuk merangkul semua kesimpulan  yang  terbatas  melalui  pendekatan family  resemblance (kemiripan keluarga).
Tawaran ini diajukan untuk alasan pragmatis dalam memahami dunia multicultural 7 . Pendapat lain dari Soehadha yang menyatakan terdapat kerumitan dalam menegaskan definisi agama secara intelektual. Ia pun memberikan analisis khusus dari perspektif sosio-antropologis  perlunya  melihat  kehidupan  umat  beragama  secara  struktural- fungsional. Menurutnya, agama dalam konteks sosial budaya tidak akan pernah mampu didefinisikan  secara  utuh  tanpa  mendeskripsikan  fungsi  agama  dari  masing-masing konteksnya 8 .
Sederhana penulis untuk menegaskan definisi agama, khususnya agama lokal bukan untuk  melakukan  justifikasi  benar  dan  salah.  Akan  tetapi,  bertujuan  untuk
6 Ole Ellegaard and Johan A. Wallin, “The Bibliometric Analysis of Schol arly Production: How Great Is the Impact?,” Scientometrics 1, no. 3 (2015), https://doi.org/10.1007/s11192-015-1645-z.
7 Victoria  S.  Harrison,  “The  Pragmatics  of  Defining  Religion  in  a  Multicultural  World,”
International Journal for Philosophy of Religion 59 (2006), https://doi.org/10.1007/s11153-006-6961-z.
8 Soehadha, Fakta Dan Tanda Agama Suatu Tinjauan Sosio-Antropologi .
menginterpretasikan  keragaman  keberagamaan  yang  tidak  dapat  terlepas  dari keragaman budaya. Agama lokal merupakan suatu konsep ajaran dan keyakinan yang dipraktikkan oleh penduduk lokal Indonesia sebagai pewaris tradisi leluhur. Keyakinan yang  dianut  menjadi  pedoman  bagi  komunitas  agama  lokal  disertai  dengan  ragam simbol  dan  ritus  budaya  sebagai  manifestasi  hubungan  mereka  kepada  Yang Supranatural. Munculnya agama lokal di Indonesia disebabkan oleh dua faktor, yaitu ketidakpuasan  terhadap  persoalan  kehidupan  akan berbangsa  dan  modernisasi  yang merajalela, serta kebutuhan akan mempertahankan identitas kepercayaan 9 .
Munculnya agama lokal belum ada penelitian yang dapat melacaknya secara pasti. Namun,  secara  umum  banyak  peneliti  berpendapat  bahwa  keragaman  budaya masyarakat yang menjadi landasan dasar munculnya agama lokal di Indonesia. Agama- agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan terbagi menjadi dua,  yaitu  agama-agama  lokal  dan  agama-agama  pendatang.  Namun,  pasca kemerdekaan,  tepatnya  pada  kurun  waktu  1950-1960-an  muncul  perdebatan  terkait kemunculan  payung  hukum  aliran  kepercayaan 10 .  Perdebatan  tentang  agama  atau kepercayaan  tidak  akan  pernah  selesai  karena  menjadi  salah  satu  unsur  dalam kehidupan  masyarakat  yang  bersifat  dinamis.  Di  sisi  lain,  agama  atau  kepercayaan diyakini  memiliki  fungsi  sebagai  pedoman  untuk  memperoleh  keselamatan  yang termanifestasikan  melalui  simbol-simbol  di  dalam  struktur  sosial,  budaya,  ekonomi, dan politik.
Kajian tentang agama lokal di Indonesia sudah banyak dilakukan. Berdasarkan pembacaan penulis terdapat tiga tipologi kajian agama lokal. Pertama, kajian agama lokal yang  menguraikan  tentang  hubungan  antara  agama  lokal  dengan  agama  resmi  dari perspektif  historis-sosiologis.  Kajian  dengan  tipologi  ini  menganalisis  bagaimana sejarah kemunculan agama lokal dan perkembangannya serta respon positif maupun negatif dari berbagai kelompok agama lainnya. Kedua, tipologi kajian dari perspektif politik agama. Kajian agama lokal semacam ini lebih mengarahkan fokus penelitiannya kepada dinamika perpolitikan di Indonesia serta proses rekognisi agama lokal secara
9 Arbi  Mulya  Sirait  et  al.,  “Posisi  Dan  Reposisi  Kepercayaan  Lokal  Di  Indonesia,” Jurnal Kuriositas VIII, no. 1 (2015).
10 Aryono  Aryono,  “Pergulatan  Aliran  Kepercayaan  Dalam  Panggung  Politik  Indonesia,
1950an- 2010an: Romo Semono Sastrodihardjo Dan Aliran Kapribaden,” Jurnal Sejarah Citra Lekha 3, no. 1 (2018), https://doi.org/10.14710/jscl.v3i1.17855.
regulatif  dalam  kebijakan  perundang-undangan. Ketiga, kajian  agama  lokal  dari perspektif  sosio-antropologis.  Beberapa  penelitian  dengan  tipologi  yang  ketiga berusaha mendeskripsikan bagaimana kehidupan masyarakat penganut agama lokal di beberapa  daerah,  baik  pedalaman – untuk  tidak  menyebutnya  termarginalkan – maupun masyarakat adat.
Kajian  agama  lokal  dari  perspektif  historis-sosiologis  dilakukan  oleh  Hasse Jubba.  Hasse  menekankan  kecerdasan  lokal  atau  nilai-nilai  kearifan  lokal  sebagai peneguh keragaman bangsa. Di Jawa misalnya, istilah "ngewongke” merupakan semangat untuk  memanusiakan  manusia.  Begitu  juga  dengan  kearifan  lokal  masyarakat  Bugis yang  dikenal  dengan  istilah “sipakatau” yang  artinya  sama  dengan  meninggikan martabat manusia lainnya. Pada level praktisnya, masyarakat Bugis melakukan Tudang Sipulung untuk berkumpul dan musyawarah guna menemukan hasil kesepakatan. Di Papua terdapat “Satu Tungku Tiga Batu” dengan arti masyarakat Papua terdiri dari tiga kekuatan “agama” yang menopang masyarakat Papua 11 .
Penelitian lainnya Br. Nelita Situmorang tentang agama lokal yaitu Parmalim di Toba  Samosir.  Pemeluk  agama  ini  sebelum  Indonesia  merdeka  sudah  menjadi keyakinan yang turun temurun, bahkan pasca kemerdekaan agama Parmalim belum terdaftar secara resmi sebagai agama di Indonesia. Nelita menegaskan bahwa Parmalim sudah  memiliki  syarat-syarat  diakui  sebagai  agama,  diantaranya  konsep  ketuhanan (Mulajadi Na Bolon) , tempat ibadah (Bale Pasogit) , kitab suci (Pustaha Habonoron) , tokoh agama (Raja  Uti) ,  larangan  dalam  agama  (riba,  makan  darah,  babi,  dan  anjing  serta monyet), hari suci/ hari raya (Sabtu), dan agama ini pertama kali berdiri tahun 497 M (1450 tahun Batak) 12 .
Penelitian  tentang  hubungan  negara  dan  agama  yang  dilakukan  oleh  Lestari terhadap kepercayaan Pemena di daerah Karo, Sumatera Utara 13 . Masyarakat Karo yang menganut kepercayaan Pemena melakukan pemujaan terhadap benda-benda yang dianggap suci. Praktik kepercayaan Pemena yang dilakukan oleh suku Karo tidak dapat
11 Hasse Jubba, Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual Di Indonesia (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2019).
12 Nelita  Br  Situmorang,  “EKSISTENSI  AGAMA  LOKAL  PARMALIM  Studi  Kasus  Di Nomonatif Penghayat Nomor Punguan 35 Desa Air Kulim Mandau Bengkalis,” Jurnal JOM FISIP 4, no. 1 (2017).
13 Lestari  Dara  Cinta  Utami  Ginting,  “Hubungan Negara  Dan  Agama:  Kajian  Awal Kepercayaan Pemena Di Karo, Sumatera Utara Pada 1966- 1979” (Universitas Sumatera Utara, 2018).
ditinggalkan  walaupun  mereka  mempercayai  adanya Debata  Sitongal  Singrajai (Tuhan Yang  Maha  Kuasa).  Penganut  kepercayaan  Pemena  mulai  mengalami  penurunan jumlah yang tidak banyak sejak munculnya para misionaris Injil Kristen dan Siar Islam. Kemudian, pasca peristiwa G 30S/PKI dan pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru, agama menjadi alat legitimasi pemerintah. Sehingga, para penganut kepercayaan Pemena mengalami konversi besar-besaran ke agama Kristen sejak tahun 1965.
Hubungan antara agama lokal dengan negara seringkali dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Seperti penelitian Hanung Sito Rohmawati tentang kerokhanian Sapta Darma 14 . Para penghayat kerokhanian Sapta Darma meyakini ajaran yang dianutnya berasal  dari  wahyu  yang  diterima  oleh  Bapak  Hardjosopoero  dan  bukan  wangsit. Penyebaran  ajaran  Sapta  Darma  dilakukan  dari  tahun  1956-1960  yang  terdiri  dari Wahyu  Sujud  kepada  Allah  Hyang  Maha  Kuasa  (dilakukan  minimal  satu  kali  setiap hari),  Wahyu  Simbol  Pribadi  Manusia  (pengendalian  nafsu  diri),  Wewarah  Tujuh (kewajiban manusia hidup di dunia), dan Wahyu Sesanti (ajaran kebaikan kepada orang lain). Dalam ajaran Sapta Darma juga terkandung perintah untuk mengikuti Peraturan dan  Perundang-undangan  Pemerintah.  Namun,  pelayanan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  sebelum  keluarnya  Keputusan  MK  Nomor  97/PU-XIV/2016  masih cenderung  diskriminatif.  Permasalahan  hak-hak  sipil  diantaranya  pencantuman identitas agama, pencatatan dan perkawianan antar penghayat, pendidikan anak sesuai dengan keyakinan penghayat, hak atas sumpah jabatan sesuai dengan ajaran penghayat, pemakaman sesuai dengan kepercayaan, serta hak untuk membangun tempat ibadah. Permasalahan hak-hak sipil yang kerap dialami oleh para penganut agama lokal juga diuraikan oleh Ahmad Muttaqien dalam penelitiannya tentang ajaran Sunda Wiwitan aliran Madrais 15 .
Adapun agama-agama lokal di berbagai belahan negara Indonesia diantaranya agama Buhun di Jawa Barat, Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur, agama Samin di sekitar Pati, Kaharingan di Kalimantan, kepercayaan Tonaas Walian di Minahasa, Tolottang di Sulawesi Selatan, Wetu Telu di Lombok, Naurus di Pulau Seram, agama
14 Hanung  Sito  Rohmawati,  “Kerokhanian  Sapta  Darma  Dan  Permasalahan  Hak -Hak  Sipil Penghayat Di Indonesia,” Jurnal Yaqzhan 6, no. 1 (2020).
15 Ahmad Muttaqien, “Spiritualitas Agama Lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais
Di Cigugur Kuningan Jawa Barat),” Al-Adyan 8, no. 1 (2013),
http://103.88.229.8/index.php/alAdyan/article/view/528/353.
Marapu  di  Sumba Timur,  kepercayaan  Ugami Batak  di  Sumatera  Utara,  dan  agama lokal  lainnya.  Penelitian  tentang  agama  lokal  kepercayaan  Aruh  masyarakat  Dayak dilakukan oleh Moh. Soehadha 16 . Soehadha menguraikan bagaimana orang Loksado meyakini  Aruh  sebagai  upaya  untuk  menjaga  eksistensi  pangan.  Hal  ini dikonseptualisasikan  melalui  studi  ekoteologi  yang  menjadi  kebaharuan  perspektif dalam  memandang  agama  lokal  bahwa  masyarakat  Loksado  memberi  makna  serta penjelasan akan pengalaman hidupnya yang terus berubah, terutama adanya pengaruh dari  Yahudi-Kristen  (interpretasi  para  Zending),  pengaruh  Islam,  serta  perubahan kosmologi.  Transformasi  yang  memberikan  dampak  kepada  cara  pandang  orang Loksado  terhadap  Aruh  merupakan  cara  mereka  untuk  beradaptasi  terhadap perubahan. Walaupun demikian, hubungan antara negara dengan agama kepercayaan orang  Loksado  justru  telah  merubah  fungsi  ritual  Aruh  menjadi  alat  propaganda pemerintah demi mewujudkan perkembangan pembangunan.
Dari temuan kajian tentang agama-agama lokal menunjukkan bahwa agama tidak dapat  didefinisikan  secara  singkat  hanya  pada  ranah  doktrinal  maupun  konsep kepercayaan  semata.  Ataupun  agama  didefinisikan  berdasarkan  pada  rujukan  dari kalangan elit politik. Agama dimanapun keberadaan masyarakat yang memiliki konsep kepercayaan  terhadap  Yang  Supranatural  perlu  dipahami  secara  komprehensif. Sehingga, keberadaan mereka tidak dipandang sebelah mata. Karena bagaimana pun keberadaan mereka, secara garis besar agama lokal adalah sebuah bentuk keyakinan berdasar  pada  pengalaman  ( hierophany )  suatu  kelompok  masyarakat  yang termanifestasikan dalam berbagai macam ritus guna menjaga eksistensi nilai-nilai arif nan luhur.

## Hubungan antara Agama Lokal dengan Negara
Berdasarkan  data  yang  didapatkan  dari  penelitian  tentang  Bakor  PAKEM, tercatat laporan Departemen Agama (Depag) pada tahun 1953 ada 360 agama baru dan kebatinan/aliran kepercayaan 17 . Pada tahun 1972 terdapat 217 aliran kebatinan
16 Moh. Soehadha, Dalam Rengkuhan Diyang Panambi Aruh Dan Peladang Loksado Dalam Arus Perubahan (Yogyakarta: SUKA-Press, 2018). 17 Sihombing et al., “Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia.”
yang terdiri dari 188 aliran di Jawa Tengah dan 29 aliran di luar Jawa Tengah. Pada tahun  1984,  laporan  dari  Direktorat  Bina  hayat  Kepercayaan  (BHK)  terdapat  353 organisasi  kepercayaan 18 .  Nurdjana  dalam  buku  “Hukum  dan  Aliran  Kepercayaan menyimpang di Indonesia” mengutip laporan dari Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdapat 980 organisasi yang menghimpun para penghayat dari berbagai paguyuban dan tersebar di 25 provinsi 19 . Sedangkan dalam penelitian Moh.
Wahyudi tercatat 187 organisasi penghayat kepercayaan yang tersebar di 13 provinsi 20 . Dari beberapa data yang didapatkan oleh penulis, pada dasarnya belum dapat dikatakan terdapat data resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwewenang.
Dari sumber penyajian data yang telah disebutkan merupakan salah satu bentuk dari  diskriminasi  regulatif  dalam  pelayanan  negara  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  penganut  agama  lokal.  Menurut  Sudarto,  hubungan  antara  agama  lokal, agama resmi, dan negara melalui penerapan setiap kebijakan atas kebebasan beragama di Indonesia bersifat diskriminatif. Dinamika praktik diskriminasi tersebut terdiri dari empat  poin. Pertama, diskriminasi  regulatif  dengan aktor  pemerintah. Kedua, agama- agama  resmi  yang  secara  kultural  berbasiskan  dukungan  kelompok  bersifat  kurang sportif. Ketiga, kalangan  akademisi  yang  justru  terlibat  dalam  praktik  diskriminasi dengan  berbagai  macam  labeling. Keempat, diskriminasi  yang  dilakukan  oleh  media mainstream melalui liputan terhadap komunitas agama lokal di daerah pedalaman 21 .
Sejarah munculnya kasus diskriminasi terhadap agama lokal berawal dari usaha kolonial Belanda yang berusaha melakukan politik adu domba antara Islam versus adat dan “santri” versus “abangan”. Sedangkan pasca kemerdekaan, kontestasi dalam politik aliran  ini  bertransformasi  ke  arah  kelompok  pendukung  aliran  “negara  Islam”  dan “negara sekuler” yang berujung pada peristiwa pro dan kontra atas penghapusan 7 kata pada pasal 29, serta perd ebatan kata antara “agama” dan “kepercayaan” dalam Piagam
18 Ma’arif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia .
19 Adam Setiawan, “Perspektif Hukum Refleksif Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak- Hak Konstitusional Penghayat,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2018): 81 – 97. 20 Moh. Wahyudi, “Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Admi nistrasi Kependudukan” (Universitas Islam Indonesia,
2018).
21 Sudarto, “Rekognisi Agama Lokal Prasyarat Menuju Demokrasi Majemuk,” Jurnal Fuaduna 3, no. 2 (2019).
Jakarta 22 . Pada tahun 1948, kelompok santri vs abangan berkembang menjadi militer (mendapat  dukungan  dari  Islam  santri)  vs  komunis  (belum  didapatkan  tulisan mengenai  tumbuhnya  kelompok  kebatinan  yang  berafilisasi  dengan  PKI) 23 . 24 Pada tahun 1953, Departemen Agama yang sedari awal merupakan infilterasi politik bagi kelompok  santri  mendirikan  lembaga  khusus  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan Masyarakat  (PAKEM)  guna  mengawasi  eksistensi  kelompok  kebatinan.  Dalam pelaksaan  tugas  PAKEM  salah satunya  membuat  ketentuan  yang  dimaksud  dengan aliran kepercayaan dengan kriteria aliran keagamaan maupun kepercayaan budaya yang bercirikan ajaran mistik, kejawen, pedukunan, peramalan, paranormal, dan metafisika 25 .
Pergulatan wacana agama lokal secara yuridis sejak dikeluarkan UU No.1/PNPS 1965 memberikan dampak berupa pengawasan secara ketat serta stigma masyarakat penganut agama resmi terhadap komunitas agama local 26 . Perkembangan selanjutnya pada  keputusan  melalui  TAP  MPR  1973  menyatakan  bahwa  tuntutan  kelompok kepercayaan diakui setara dengan agama diterima oleh negara. Hal ini tertuliskan dalam GBHN (Garis-Garis Haluan Besar Negara) tahun 1973 dengan modifikasi dari aliran kebatinan menjadi aliran kepercayaan 27 . 28 Pada tahun 1974-1975 terdapat persoalan mengenai pencatatan perkawinan para penganut agama lokal. Sejak peristiwa tersebut, maka  pemenuhan  hak-hak  kelompok  agama  lokal  menjadi  krusial  dalam  sistem
22 Ma’arif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia .
23 M.C Ricklefs, “The First Freedom Experiment: Aliran Politics and Communist Opposition to Islamisation,” in Islamisation and It’s O pponent in Java (Siagapore: NUS Press, 1979).
24 Ricklefs berpendapat munculnya kontestasi antara “Islam santri” vs komunis merupakan peristiwa pertentangan politik di Jawa antara NU dengan PKI pada peristiwa pemilu tahun 1957-1958.
25 Wahyudi, “Analisis Masuk nya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Yudicial Review Undang- Undang Administrasi Kependudukan.”
26 Indah  Dwi  Utari,  Toto  Kushartono,  and  Aliesa  Amanita,  “Analisis  Yuridis  Putusan Mahkamah  Konstitusi Nomor 97/PPU-XIV/2016 Terkait Pengosongan  Kolom Agama Pada Kartu Keluarga  Dan  Kartu  Tanda  Penduduk  Bagi  Penganut  Kepercayaan  Dalam  Kaitannya  Dengan  Hak Konstitusional Penganut Kepercayaan Memperoleh Hak- Hak Das,” Jurnal Dialektika Hukum 1, no. 1 (2019).
27 Aryono,  “Pergu latan  Aliran  Kepercayaan  Dalam  Panggung  Politik  Indonesia,  1950an- 2010an: Romo Semono Sastrodihardjo Dan Aliran Kapribaden.”
28 Berdasarkan  hasil  simposium  nasional Kepercayaan,  Kebatinan,  Kejiawaan,  Kerohanian di Yogyakarta pada 7-9 November 1970 yang diketuai oleh Wongsonegoro. Kemudian pada Sidang Umum di  Parlemen  tahun  1973  yang  dihadiri  oleh  Fraksi  Partai  Persatuan  Pembangunan,  Fraksi  Karya Pembangunan, Praksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Utusan Daerah.
pelayanan negara 29 – antara dilayani oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, persoalan administrasi kependudukan terkait hak identitas penganut agama lokal untuk dicantumkan dalam kolom agama pada KTP belum  terselesaikan  hingga  munculnya  permohonan  yang  diputuskan  melalui Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016 30 .
Hasil  keputusan  dari  Mahkamah  Konstitusi  pada  tahun  2017  menunjukkan adanya pengakuan identitas penganut agama lokal secara resmi dengan pencantuman “penghayat” pada kolom agama di KTP. Hal ini berdasarkan be berapa pertimbangan konstitusional;  1)  kewenangan  MK  untuk  menguji  Undang-Undang,  2)  kedudukan hukum  para  pemohon  untuk  mengajukan  gugatan  kepada  MK.  Kualifikasi  para pemohon terdiri dari komunitas Marapu, Penganut Sapto Darmo, Ugamo Batak, dan Parmalim dengan alasan menyusutnya jumlah pemeluk Marapu karena kebutuhan akan kepemilikan  identitas  agama  resmi  demi  urusan  kependudukan,  bantuan  sosial, maupun  layanan  publik, mengalami  kesulitan  dalam  urusan  perkawinan,  mengalami diskriminasi secara administratif maupun sosial, mengalami permasalahan dan eksklusi dari  aspek  pemenuhan  hak-hak  dasar  maupun  kebijakan  publik,  serta  mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak pendidikan, 3) pasal a quo yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang melanggar hak warga, 4) hak untuk menganut agama atau kepercayaan merupakan hak konstitusional warga, 5) perlindungan bagi hak-hak warga,
6) agama dan kepercayaan dalam pasal 29 ayat 2 merupakan dua hal yang berbeda, 7) hal-hal  yang  berkaitan  dengan  urusan  adminsitrasi  kependudukan  merupakan  hak setiap  wagra  negara,  8)  perlunya  pembatasan  tindakan  diskriminasi,  9)  penegakkan konstitusionalitas konteks suatu norma dengan menggunakan asas, 10) dalam pasal 61 ayat  2  dan  pasal  64  ayat 5  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  dijelaskan bahwa bagi setiap penghayat kepercayaan tidak perlu mengisi bagian kolom agama di KTP,  akan  tetapi  tetap  dilayani  oleh  negara,  11)  terkait  UU  Adminsitrasi Kependudukan pada kenyataannya tidak ditemukan kepastian dalam penerapannya 31 .
29 Ma’arif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia .
30 Galuh  Indira  Gardanita  and  Hananto  Widodo,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Identitas Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama KTP Elektronik,” NOVUM: Jurnal Hukum 7, no. 1 (2020).
Tanggapan  dari  keputusan  MK  tentang  pencantuman  data  “agama”  yang mencakup “kepercayaan” mendapatkan beragam respon antara yang pro dan kontra. Di antara respon yang kontra, penolakan yang paling tegas berasal dari MUI 32 . Respon MUI seperti ini biasanya memiliki pengaruh kuat kebijakan terhadap penolakan agama lokal maupun aliran kepercayaan. Misalnya kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sumatera Utara dan Al Qiyadah Al Islamiyah mendapatkan sikap dari Pemerintah Daerah, Tim Pakem, serta Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa sesat serta larangan pada tahun 2007. Kasus serupa juga terjadi di Kuningan, Jawa Barat pada tahun 2002 dengan  keluarnya  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  yang  memutuskan  pelarangan JAI 33 .
Menurut para pegiat HAM, adanya wewenang MUI dalam merumuskan sebuah keputusan dilandasi penafsiran Pasal 1 UU No. 1 PNPS/1965 yang berbunyi “Setiap orang  dilarang  dengan  sengaja  di  muka  umum  menceritakan,  menganjurkan  atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran  dan  kegiatan  mana  menyimpang  dari  pokok- pokok  ajaran  agama  itu.” Amanat yang terkandung di dalam pasal ini kemudian diberikan kepada MUI selaku pemegang otoritas tafsir, khususnya Islam 34 . Pada tahun 2011, Fatwa MUI No. Kep 01/SKF- MUI/JTM/I/2012 menetapkan bahwa ajaran Syi’ah sesat dan menyesatkan yang mendapatkan dukungan dari Kementerian Agama Jawa timur 35 .

## Peran Lembaga Keagamaan dan Organisasi Asosiatif
Persoalan dalam dinamika hubungan antar umat beragama sering terjadi ketika para  pemeluk  agama  tertentu  membuat  suatu  formalisasi  kelembagaan  yang menyebabkan  nilai-nilai  ajaran  diproduksi  dan  direproduksi.  Ahmad  Muttaqin
32 Joko Tri Haryato, Negara Melayani Agama Dan Kepercayaan. Konstruksi “Agama” Dan Pelayanan Negara  Terhadap  Umat  Beragama  Dan  Berkepercayaan  Di  Indonesia (Jakarta:  LITBANGDIKLAT  Press, 2018).
33 Sihombing et al., “Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia.”
34 Rohidin,  “Problematika  Beragama  Di  Indonesia:  Potret  Persepsi  Masyarakat  Terhadap
Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” Jurnal Hukum 18, no. 1 (2011), https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art1.
35 Tim Penyusun, Atas Nama Agama: Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama Di Indonesia (USA: Human Rights Watch, 2013).
berpendapat bahwa adanya elit agama yang memiliki otoritas keagamaan serta menjadi aktor  kunci  bagi  keberlangsungan  praktik-praktik  keagamaan 36 .  Sehingga,  ruang privilege  bagi  penganut  untuk  menentukan  kesepakatan  secara  kolektif  terhadap produksi dan reproduksi nilai serta ajaran agama bergeser ke elit agama dan berpotensi memunculkan masalah dalam konstruksi agama.
Dalam  beberapa  kasus  diskriminasi  penganut  agama  lokal,  seperti  Himpunan Penghayat  Kepercayaan  (HPK)  serta  tim  BAKOR  PAKEM  yang  dibentuk  oleh pemerintah  secara  politis-adminsitratif  dengan  tujuan  memetakan  masyarakat berdasarkan keyakinan yang dianut. Hal ini justru menimbulkan eksklusi sosial yang berupa  deprivasi  dan  stigma  sosial  terhadap  kelompok  minoritas.  Wacana  eksklusi sosial  dan  deprivasi  minoritas  dipelopori  oleh  Rene  Lenoir,  seorang  sosiolog berkebangsaan Perancis. Seiring berkembangnya teori eksklusi yang semakin luas dan bersifst  multidimensional  perlu  diperhatikan  konteks  analisisnya sesuai  dengan  latar belakang  ekonomi,  sosial,  politik,  dan  budaya  suatu  negara 37 .  Eksklusi  sosial  lebih cenderung menunjukkan suatu kondisi ‘dirugikan’ secara sistematis yang berdampak pada keterhambatan hubungan sosial dan organisasional.
Hasil  penelusuran  penulis  terhadap  bentuk-bentuk  eksklusi  sosial  terhadap penganut agama lokal ditandai dengan relasi kekuasaan yang bersifat hirarkis dalam tatanan  sosial  masyarakat  Indonesia.  Walaupun  keputusan  MK  telah  memberikan dampak positif dalam reformulasi pelayanan negara terhadap penganut agama lokal, sekiranya dalam pengamatan  penulis masih menyisakan problem identitas penganut agama  lokal  dalam  bentuk  stigma  sosial.  Penulis  menganalisis  problem  ini  dengan paradigma struktural-fungsional bagaimana kebijakan negara dalam melayani agama- agama  lokal  yang  dahulu  bersifat  diskriminatif  telah  mengalami  perubahan.  Akan tetapi,  stigma  terhadap  identitas  sosial  para  penganut  agama  lokal  memerlukan pengawalan dalam proses perkembangannya.
Upaya meredam konflik serta meminimalisir stigma sosial pasca Keputusan MK Nomor 97/PU-XIV/2016 diperlukan andil dari lembaga keagamaan serta organisasi
36 Ahmad Muttaqin, Eksklusi Sosial Terhadap Penganut Agama Lokal Di Kabupaten Cilacap , vol. Laporan Pe, 2016, http://iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/naskah-eksklusi-agama- lokal.pdf.
37 Rusydi  Syahra,  “Eksklusi  Sosial:  Perspektif  Baru  Untuk  Memahami  Deprivasi  Dan Kemiskinan,” Jurnal Masyarakat & Budaya Edisi Khus (2010).
asosiatif.  Jika  ditelusuri  berdasarkan  tesisnya  Ralp  Dahrendorf  bahwa  distribusi wewenang  dan  kekuasaan  yang  tidak  merata  akan  menimbulkan  konflik  secara sistematis.  Begitu  juga  dengan  pemindahan  wewenang  yang  kerap  memicu  konflik disertai dengan perubahan kebijakan 38 . Karena kekuasaan selalu memisahkan antara penguasa  dengan  yang  dikuasai,  serta  adanya  kepentingan  penguasa  yang  selalu dipandang objektif oleh kelompok yang berkuasa. Kemudian terjadilah dikotomi dalam kekuasaan yang secara struktural bersifat mendominasi kelompok lainnya 39 .
Resminya pengakuan identitas penganut agama lokal yang tercantumkan dalam kolom  agama  pada  KTP  sebagai  penghayat  pastinya  menimbulkan  pro  dan  kontra disertai  dengan  perubahan  sosial.  Adanya  relasi  kuasa  antar  kelompok  yang berkepentingan akan melahirkan kelas baru. Dengan kata lain beberapa orang turut serta dalam sistem kuasa yang ada dalam kelompok, sedangkan yang lain tidak. Jadi terdapat  dua  sistem  kelas  sosial  yaitu;  mereka  yang  berperan  serta  dalam  struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi.
Menurut  Dahrendorf  sistem  relasi  kuasa  antar  kelompok  memiliki  kualitas otoritas yang berbeda-beda. Ia juga menegaskan kelompok yang berkuasa disebabkan oleh adanya harapan dari para pendukungnya karena sebuah posisi otoritas 40 . Otoritas bersifat dikotomi, dalam arti selalu ada dua kelompok berkepentingan yang arah dan subtansinya saling bertentangan. Dua kelompok ini direpresentasikan antara kelompok pendukung  kebijakan  MUI  yang  menolak  tegas  Keputusan  MK  Nomor  97/PU- XIV/2016 dan kelompok dalam framing “nasionalis” pendukung kebijakan tersebut. Sehingga,  alternatif  untuk  meredam  konflik  kepentingan seperti  ini  dapat  dilakukan dengan cara memperketat sosialisasi secara integral dari setiap elemen masyarakat.
Tujuan  dari  alternatif  yang  ditawarkan  dengan  turut  andilnya  peran  lembaga keagamaan  dan  organisasi  asosiatif  dalam  melakukan  sosialisasi  rekognisi  terhadap penganut  kepercayaan  untuk  merubah  asumsi-asumsi  patologis,  penerimaan  secara luas untuk memahami praktik-praktik keyakinan dan kearifan leluhur budaya setempat, memperkaya kesadaran beragama yang inklusif bahwa masing-masing agama memiliki
38 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, Terj. (Jakarta: Grafindo Persada, 2002).
39 George Ritzer and Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Terj. (Jakarta: Prenada Media, 2004).
40 Ritzer and Goodman.
keunikan  serta  perbedaan,  serta  membangun  relasi  antar  umat  beragama  yang konstruktir bukan destruktif.

## KESIMPULAN
Dinamika  hubungan  antar  umat  beragama  dan  negara  dalam  bingkai  kearifan budaya lokal kerap mengalami problem kepentingan. Tidak lain disebabkan perisitwa sejarah sejak zaman kolonial yang melakukan politik adu domba antara agama dengan adat.  Sedangkan  pasca  kemerdekaan,  kompleksitas  problematika  dalam  hubungan antar umat beragama dilatarbelakangi oleh kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Namun, akar sejarah terjadinya problem dalam hubungan antar umat beragama yang memunculkan konflik kepentingan terletak pada kebijakan negara dalam mengontrol urusan agama. Kepentingan kelompok sering mengalami transformasi yang berawal dari  relasi  kuasa  antara  mayoritas  dan  minoritas  disertai  perlakuan  diskriminasi  atas hak-hak sipil minoritas penganut agama lokal.
Pasang surut rekognisi agama lokal menjadi kajian yang menarik, bahkan pasca Keputusan  MK  Nomor  97/PU-XIV/2016  yang  berupa  pencantuman  secara  resmi identitas penghayat dalam kolom agama pada KTP. Dalam penelusuran kajian agama lokal  dan  perubahan  kebijakan  tersebut,  penulis  menemukan  asumsi-asumsi  yang dilandasi stigma sosial terhadap penganut agama lokal. Untuk meminimalisir stigma tersebut  agar  tidak  berujung  pada  konflik  di  kemudian  hari,  penulis  memberikan alternatif  yaitu  memperketat  sosialisasi  kebijakan  pemerintah  melalui  turut  andilnya peran  lembaga  keagamaan  dan  organisasi  asosiatif.  Hal  ini  bertujuan  untuk memperkaya pemahamam akan praktik-praktik keyakinan serta kearifan leluhur budaya setempat, membentuk kesadaran beragama yang inklusif, dan membangun hubungan antar umat beragama di Indonesia yang kontruktif serta moderat.

## Daftar Pustaka
Agung, Dewa Agung Gede. “Keragaman Keberagaman (Sebuah Kodrati Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Pancasila).” Jurnal Sejarah Dan Budaya 11, no. 2 (2017). https://doi.org/10.17977/um020v11i22017p151.
Ahmad Muttaqin. Eksklusi Sosial Terhadap Penganut Agama Lokal Di Kabupaten Cilacap . Vol. Laporan Pe, 2016. http://iainpurwokerto.ac.id/wp-
content/uploads/2018/11/naskah-eksklusi-agama-lokal.pdf.
Aryono, Aryono. “Pergulatan Aliran Kepercayaan Dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semon o Sastrodihardjo Dan Aliran Kapribaden.” Jurnal Sejarah Citra Lekha 3, no. 1 (2018). https://doi.org/10.14710/jscl.v3i1.17855.
Ellegaard,  Ole,  and  Johan  A.  Wallin.  “The  Bibliometric  Analysis  of  Scholarly Production:  How  Great  Is  the  Impact?” Scientometrics 1,  no.  3  (2015). https://doi.org/10.1007/s11192-015-1645-z.
Gardanita, Galuh Indira, and Hananto Widodo. “Analisis Yuridis Terhadap Identitas Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama KTP Elektronik.” NOVUM: Jurnal Hukum 7, no. 1 (2020).
Ginting,  Lestari  Dar a  Cinta  Utami.  “Hubungan  Negara  Dan  Agama:  Kajian  Awal Kepercayaan  Pemena  Di  Karo,  Sumatera  Utara  Pada  1966- 1979.”  Universitas Sumatera Utara, 2018.
Harris, Dave. Literature Review and Research Design . Literature Review and Research Design , 2019. https://doi.org/10.4324/9780429285660.
Harrison, Victoria S. “The Pragmatics of Defining Religion in a Multicultural World.”
International Journal for Philosophy of Religion 59 (2006).
https://doi.org/10.1007/s11153-006-6961-z.
Haryato,  Joko  Tri. Negara  Melayani  Ag ama  Dan  Kepercayaan.  Konstruksi  “Agama”  Dan Pelayanan Negara Terhadap Umat Beragama Dan Berkepercayaan Di Indonesia . Jakarta: LITBANGDIKLAT Press, 2018.
Jubba, Hasse. Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual Di Indonesia . Yogyakarta: The Phinisi Press, 2019.
Ma’arif, Samsul. Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia . Vol. 53. Yogyakarta: CRCS Program Studi Agama dan Lintas Budaya, 2018.
Muttaqien, Ahmad. “Spiritualitas Agama Lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais  Di  Cigugur  Kuningan  Jawa  Barat).” Al-Adyan 8,  no.  1  (2013). http://103.88.229.8/index.php/alAdyan/article/view/528/353.
Penyusun, Tim. Atas Nama Agama: Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama Di Indonesia .
USA: Human Rights Watch, 2013.
Ricklefs,  M.C.  “The  First  Freedom  Experiment:  Aliran  Politics  and  Communist Opposition  to  Islamisation.”  In Islamisation  and  It’s  Opponent  in  Java .  Siagapore:
NUS Press, 1979.
Ritzer, George. Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, Terj. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. Teori Sosiologi Modern, Terj. Jakarta: Prenada Media, 2004.
Rohidin. “Problematika Beragama Di Indonesia: Potret Persepsi Masyarakat Terhada p Otoritas  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia.” Jurnal  Hukum 18,  no.  1  (2011). https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art1.
Rohmawati, Hanung Sito. “Kerokhanian Sapta Darma Dan Permasalahan Hak -Hak Sipil Penghayat Di Indonesia.” Jurnal Yaqzhan 6, no. 1 (2020).
Setiawan, Adam. “Perspektif Hukum Refleksif Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Dalam  Menjamin  Hak- Hak  Konstitusional  Penghayat.” Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2018): 81 – 97.
Sihombing, Uli Parulian., Fulthoni A.M, Dadang Trisasongko, Renata Arianingtyas,
Rumadi,  Febionesta,  and  Tommy  Awalia  Putra.  “Menggugat  Bakor  Pakem:
Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia.” ILRC, 2013.
Sirait, Arbi Mulya, Fita Nafisa, Rifdah Astri Oktia D, and Rumpoko Setyo Jatmiko.
“Posisi Dan Reposisi Kepercayaan Lokal Di Indonesia.” Jurnal Kuriositas VIII, no. 1 (2015).

## Situmorang, Nelita Br. “EKSISTENSI AGAMA LOKAL PARMALIM Studi Kasus
Di  Nomonatif  Penghayat  Nomor  Punguan  35  Desa  Air  Kulim  Mandau Bengkalis.” Jurnal JOM FISIP 4, no. 1 (2017).
Soehadha, Moh. Dalam Rengkuhan Diyang Panambi Aruh Dan Peladang Loksado Dalam Arus Perubahan . Yogyakarta: SUKA-Press, 2018.
——— . Fakta Dan Tanda Agama Suatu Tinjauan Sosio-Antropologi . Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
Sudarto.  “Rekognisi  Agama  Lokal  Prasyarat  Menuju  Demokrasi  Majemuk.” Jurnal Fuaduna 3, no. 2 (2019).
Syahra, Rusydi.  “Eksklusi  Sosial:  Perspektif Baru Untuk  Memahami  Deprivasi  Dan Kemiskinan.” Jurnal Masyarakat & Budaya Edisi Khus (2010).
Utari, Indah Dwi, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPU-XIV/2016 Terkait Pengosongan Kolom Agama  Pada  Kartu  Keluarga  Dan  Kartu  Tanda  Penduduk  Bagi  Penganut Kepercayaan  Dalam  Kaitannya  Dengan  Hak  Konstitusional  Penganut Kepercayaan  Memperoleh  Hak- Hak  Das.” Jurnal  Dialektika  Hukum 1,  no.  1 (2019).
Wahyudi,  Moh.  “Anal isis  Masuknya  Aliran  Kepercayaan  Di  Kolom  Agama  Dalam Kartu  Keluarga  Dan  Kartu  Tanda  Penduduk  (Studi  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan.” Universitas Islam Indonesia, 2018.