Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## PROSEDUR HUKUM DAN PERTIMBANGAN ETIS DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA
Nanang Ardiansyah Lubis 1 , Ramadhan Syahmedi 2 1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email : nanang3002234038@uinsu.ac.id , ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  dan  mendeskripsikan  sistem  peradilan  di  Indonesia, khususnya  sistem  peradilan  Islam,  serta  menjelaskan  proses  hukum  dalam  hal  permohonan  izin poligami  di  Pengadilan  Agama  Indonesia.  Menganalisis  pertimbangan  etis  yang  harus dipertimbangkan  dalam  mengajukan  dan  memutuskan  permohonan  izin  poligami.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif.  Data  dikumpulkan  dari  literatur hukum  Islam,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Proses permohonan izin poligami melibatkan beberapa  tahapan,  termasuk  pengajuan  permohonan,  panggilan  persidangan,  pemeriksaan  dan pertimbangan,  penetapan putusan,  serta kemungkinan  banding  putusan.  Pertimbangan  etis  dalam permohonan  izin  poligami  menekankan  pentingnya  keadilan,  baik  finansial  maupun  emosional, untuk  istri  dan  anak-anak.  Al-Qur'an  dan  Hadist  menekankan  pentingnya  keadilan  dalam  poligami. Dengan  menjalankan  prosedur  hukum  dan  pertimbangan  etis  ini  dengan  seksama,  diharapkan keputusan  yang  diambil  oleh  Pengadilan  Agama  dapat  mencerminkan  keadilan  dan  kepentingan semua pihak yang terlibat.
Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Pengadilan Agama, Prosedur Hukum

## Abstract
This  study  aims  to  explore  and  describe  the  judicial  system  in  Indonesia,  particularly  the  Islamic judicial  system,  as  well  as  explain  the  legal  process  in  terms  of  polygamy  license  applications  in Indonesian Religious Courts. Analyze the ethical considerations that should be taken into account in applying  for  and  deciding  on  a  polygamy  permit  application.  This  research  uses  a  qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected from Islamic law literature, Law Number 1 of 1974 on Marriage, Compilation of Islamic Law (KHI), and Government Regulation Number 9 of 1975. The process  of applying for  a polygamy license involves  several stages, including the submission of the application, summoning of the trial, examination and consideration, determination of the verdict, as  well  as  the  possibility  of  appealing  the  verdict.  Ethical  considerations  in  a  polygamy  license application  emphasize  the  importance  of  justice,  both  financial  and  emotional,  for  the  wife  and children.  The  Qur'an  and  Hadith  emphasize  the  importance  of  justice  in  polygamy.  By  carefully following these legal procedures and ethical considerations, it is hoped that the decision made by the Religious Court will reflect justice and the interests of all parties involved.
Keywords: Polygamy, Islamic law, religious court, legal procedures

## PENDAHULUAN
Poligami adalah sebuah praktik perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu  istri  secara  sah.  Poligami  telah  ada  di  Indonesia  sejak  zaman  pra-kolonial  dan  telah menjadi bagian dari sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Praktik poligami di Indonesia sering  kali  terkait  dengan  faktor-faktor  sosial  dan  budaya.  Di  beberapa  daerah,  poligami
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
dapat  dianggap  sebagai  simbol  status  atau  kehormatan  bagi  seorang  pria,  sementara  di tempat  lain,  itu  mungkin  lebih  terkait  dengan  kondisi  ekonomi  atau  sosial  tertentu  dari seorang  pria.  Poligami  telah  dipraktikkan  dalam  berbagai  budaya  di  kepulauan  Indonesia sebelum  Islam  datang,  dan  setelah  masuknya  Islam,  praktik  ini  terus  berlanjut  dengan beberapa penyesuaian.
Dalam  agama  Islam,  poligami  memang  diatur  dalam  Al-Quran  dan  Hadist  Nabi Muhammad  SAW.  Ayat  Al-Quran  memberikan  izin  kepada  seorang  pria  untuk  memiliki hingga empat istri, dengan syarat bahwa ia dapat memperlakukan mereka dengan adil dan merata.  Meskipun  poligami  diperbolehkan,  Islam  juga  menekankan  pentingnya  keadilan, kasih sayang, dan perlakuan yang baik terhadap istri-istri. Berikut adalah ayat Al-Quran dan Hadist yang mengatur poligami:
Surat  An-Nisa  ayat  3:  "Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja."
Hadist: Dari Aisyah Radhiyallahu 'anha, ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,  'Barangsiapa  yang  mempunyai  istri  yang  beriman  yang  memang  memberi kesenangan  di  dunia  dan  di  akhirat,  hendaklah  dia  menahan  diri  (dari  berpoligami), barangsiapa  yang  tidak  demikian,  maka  hendaklah  dia  menikah  lagi,  karena  hal  itu  lebih menundukkan  pandangan  dan  lebih  menjaga  kemaluan.  Barangsiapa  yang  tidak  demikian, maka baginya adalah kelezatan tidur dalam kehinaan" (HR. Muslim)
Dalam konteks ayat Al-Quran dan Hadist tersebut di atas, poligami diizinkan dengan syarat bahwa suami dapat memperlakukan istri-istri dengan adil dan merata. Meski poligami tidak  diperintahkan,  tetapi  diperbolehkan  dalam  keadaan  tertentu  dan  dengan  tujuan tertentu, seperti ketika suami memiliki kemampuan untuk memberikan perlakuan yang adil terhadap  istri-istrinya  dan  merasa  bahwa  poligami  akan  membawa  manfaat  bagi  semua pihak  yang  terlibat.  Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  poligami  bukanlah  kewajiban dalam agama Islam, dan bahkan dalam konteks di mana poligami diizinkan, praktik ini harus
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
dilakukan dengan penuh pertimbangan, keadilan, dan kasih sayang terhadap semua istri dan keluarga yang terlibat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif  untuk mengeksplorasi  secara  mendalam  prosedur  hukum  dan  pertimbangan  etis  dalam permohonan  izin  poligami  di  Pengadilan  Agama  Indonesia.  Pendekatan  kualitatif  dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami fenomena sosial dan hukum yang  kompleks  dalam  konteks  yang  lebih  luas.  Analisis  deskriptif  digunakan  untuk mendeskripsikan dan menjelaskan prosedur hukum dan pertimbangan etis secara rinci dan sistematis (Syahrun 2022).
Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dari  berbagai  sumber  literatur  yang  relevan dan  terpercaya.  Pertama,  literatur  hukum  Islam  yang  mencakup  kitab-kitab  fikih,  tafsir  Al- Qur'an,  dan  kumpulan  Hadist  yang  berkaitan  dengan  hukum  perkawinan  dan  poligami. Kitab-kitab fikih memberikan landasan hukum yang diakui dalam Islam, sementara tafsir Al- Qur'an dan Hadist memberikan konteks historis dan teologis yang memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip poligami dalam Islam.
Selain  literatur  hukum  Islam,  penelitian  ini  juga  mengandalkan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang  merupakan  landasan  hukum  utama mengenai  perkawinan  di  Indonesia.  Undang-undang  ini  mengatur  berbagai  aspek perkawinan termasuk poligami, dan menjadi acuan bagi pengadilan dalam menangani kasus permohonan izin poligami. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi sumber data penting dalam  penelitian  ini.  KHI  adalah  panduan  resmi  bagi  pengadilan  agama  dalam  menangani kasus-kasus  perkawinan,  termasuk  prosedur  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam permohonan izin poligami.
Data  juga  dikumpulkan  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  yang menjelaskan  tata  cara  pelaksanaan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan. Peraturan  ini  memberikan  rincian  prosedur  yang  harus  diikuti  oleh  suami  yang  ingin
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
mengajukan  permohonan  izin  poligami  ke  Pengadilan  Agama.  Studi  kasus  dan  analisis putusan  pengadilan  agama  terkait  permohonan  izin  poligami  juga  dilakukan  untuk mendapatkan  pemahaman  praktis  tentang  penerapan  hukum  dan  pertimbangan  etis  di lapangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Prosedur Hukum Dalam Permohonan Izin Poligami
Di  Indonesia,  poligami  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Izin  Poligami.  Undang-undang  tersebut  memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, termasuk persetujuan dari istri yang sudah ada dan kemampuan  suami  untuk  memberikan  nafkah  yang  cukup  kepada  istri-istri  dan  anak- anaknya.  Permohonan  izin  poligami  harus  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  dan  diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Masri 2019).
Menurut Sistem Peradilan di Pengadilan Agama tentang Permohonan Izin Poligami di Indonesia, permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama (PA) oleh pihak suami yang  beragama  Islam.  Proses  peradilan  di Pengadilan  Agama  (PA)  terkait  permohonan  izin poligami  di  Indonesia  mengikuti  serangkaian  prosedur  yang  telah  diatur  dan  ditetapkan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan;  Pasal  4  ayat  (2): “Suami  yang  hendak  beristeri  lebih  dari  seorang  harus  mendapat  izin  dari  Pengadilan Agama”. Pasal  5:  “Syarat -syarat  poligami,  yaitu:  Isteri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  sebagai  isteri.  Isteri  tidak  mampu  memberikan  keturunan.  Suami  bercerai dengan  isterinya.  Suami  mendapat  izin  dari  isterinya.  Suami  mampu  memberi nafkah  lahir dan batin kepada semua isterinya dan anak-anaknya (Pemerintah Republik Indonesia n.d.) .” Kompilasi Hukum Islam (KHI); Pasal 56: “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus  mendapat  izin  dari  Pengadilan  Agama.” Pasal  57:  “Alasan -alasan  yang  dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami, yaitu: Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Isteri tidak mampu memberikan keturunan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Suami  bercerai  dengan  isterinya.  Suami  mendapat  izin  dari  isterinya.  Suami  mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada semua isterinya dan anak- anaknya.” Serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Poligami.
Proses permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Indonesia mengikuti tahapan yang telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan ini diatur untuk memastikan bahwa permohonan izin poligami diproses secara adil, objektif, dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  serta  hukum  positif  di  Indonesia.  Berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses tersebut:
a. Pengajuan Permohonan
Suami yang ingin melakukan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami ke  Pengadilan  Agama.  Permohonan  ini  harus  disertai  dengan  bukti-bukti  yang  mendukung alasan  poligami  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 3 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan mensyaratkan bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu harus  memperoleh  izin  dari  Pengadilan  Agama.  Bukti  yang  harus  disertakan  dalam permohonan  mencakup  alasan  yang  sah  untuk  poligami,  seperti  ketidakmampuan  istri pertama  untuk  menjalankan  kewajiban-kewajibannya  sebagai  istri  atau  ketidakmampuan memberikan keturunan.

## b. Panggilan Persidangan
Setelah  permohonan  diajukan,  Pengadilan  Agama  akan  memanggil  para  pihak terkait,  termasuk  suami,  istri  yang  sedang  berlangsung  dalam  perkawinan,  serta  pihak  lain yang  relevan  untuk  menghadiri  persidangan.  Panggilan  ini  bertujuan  untuk  memastikan semua  pihak  terkait  mendapatkan  kesempatan  yang  adil  untuk  menyampaikan  pendapat dan  memberikan  keterangan.  Proses  ini  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dan  (2)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  mensyaratkan bahwa  pengadilan  harus  mendengarkan keterangan dari istri-istri yang ada dan calon istri yang akan dinikahi.
c. Pemeriksaan dan Pertimbangan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Pada  persidangan,  hakim  akan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  para  pihak  dan saksi-saksi yang memberikan keterangan terkait dengan permohonan poligami. Hakim juga akan  mempertimbangkan  bukti-bukti  yang  disampaikan  oleh  pemohon.  Proses  ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap alasan yang diajukan untuk poligami serta kondisi yang ada, termasuk kesejahteraan istri dan anak-anak yang sudah ada. Berdasarkan Pasal 5 ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  dan  Pasal  57  KHI,  hakim  harus  memastikan  bahwa  suami mampu berlaku adil dan memiliki kemampuan finansial untuk menanggung lebih dari satu keluarga.

## d. Penetapan Putusan
Setelah  melakukan  pemeriksaan  dan  pertimbangan,  hakim  akan  menjatuhkan putusan.  Putusan  tersebut  dapat  berupa  penerimaan  atau  penolakan  permohonan  izin poligami.  Hakim  akan  mengabulkan  izin  poligami  jika  syarat-syarat  yang  ditetapkan  oleh hukum  terpenuhi,  seperti  terdapatnya  alasan  yang  sah  dan  kemampuan  suami  untuk berlaku adil serta memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, jika syarat- syarat  tersebut  tidak  terpenuhi,  izin  poligami  akan  ditolak.  Proses  penetapan  putusan  ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.
e. Banding Putusan
Putusan Pengadilan Agama dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan yang diambil. Proses banding ini merupakan hak hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Banding ini memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak puas untuk mendapatkan peninjauan ulang dari  hakim  di  tingkat  yang  lebih  tinggi,  sehingga  dapat  dipastikan  bahwa  putusan  yang diambil telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.
f. Pertimbangan Etis dalam Permohonan Izin Poligami
Dalam  proses  peradilan  ini,  Pengadilan  Agama  akan  mempertimbangkan  dengan seksama  semua  aspek  yang  terkait  dengan  permohonan  poligami,  termasuk  kepentingan istri  dan  anak-anak.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam menekankan  pentingnya  keadilan  dan  kesejahteraan  dalam  praktik  poligami.  Hakim  harus
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  tidak  hanya  memenuhi  ketentuan  hukum, tetapi  juga  mempertimbangkan  aspek-aspek  etis  yang  mencakup  keadilan  emosional  dan finansial bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip keadilan ini juga tercermin dalam Surah An- Nisa  ayat  3  dan  berbagai  Hadist  Nabi  Muhammad  SAW  yang  menekankan  keadilan  dalam poligami.
Dengan  mengikuti  prosedur  hukum  dan  pertimbangan  etis  diatas  secara  seksama, diharapkan  keputusan  yang diambil  oleh  Pengadilan  Agama  dapat  mencerminkan  keadilan dan  kepentingan  semua  pihak  yang  terlibat,  sehingga  dapat  menjaga  harmoni  dan kesejahteraan keluarga dalam konteks yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## 2. Pertimbangan Etis dalam Permohonan Izin Poligami

## a. Kepentingan Istri dan Anak-Anak
Pengadilan  Agama  di  Indonesia  memainkan  peran  penting  dalam  mengatur  dan mengawasi  pelaksanaan  hukum  keluarga,  khususnya  dalam  konteks  poligami.  Tugas utamanya adalah memastikan bahwa kepentingan istri yang sudah ada dan anak-anak dari perkawinan  sebelumnya  tidak  terabaikan.  Hal  ini  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  keadilan dalam  Al-Qur'an,  hadis,  serta  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  yang  mengatur tentang perkawinan.
Al-Qur'an mengatur dengan tegas mengenai keadilan dalam poligami. Surah An-Nisa ayat 3 menyatakan: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain) yang  kamu  senangi:  dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat berlaku  adil,  maka  (kawinilah)  seorang  saja"  (Al-Qur'an,  4:3).  Ayat  ini  menekankan  bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami, dan jika suami tidak mampu berlaku adil, ia dianjurkan untuk menikahi satu istri saja.
Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri. Hadis ini menggambarkan betapa seriusnya konsekuensi bagi suami yang tidak  adil  terhadap  istri- istrinya.  Rasulullah  bersabda:  “Barang  siapa  mempunyai  dua  istri,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
lalu  condong  kepada  salah  satu  dari  keduanya,  maka  ia  datang  pada  hari  kiamat  sedang separuhnya  (dari  badannya)  miring"  (HR  Abu  Dawud),  Dalam  riwayat  lain  dijelaskan Rasulullah bersabda, “Barang siapa di sisinya dua istri, lalu ia tidak adil di antara keduanya, maka  ia  datang  pada  hari  kiamat  sedang  separuh  (dari  badannya)  berguguran”  (HR Turmudzi dan Hakim).
Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan mengatur ketentuan mengenai poligami. Pasal 4 ayat 2 dari undang-undang ini menyebutkan  bahwa  seorang  suami  yang  ingin  berpoligami  harus  mendapatkan  izin  dari Pengadilan Agama. Salah satu syarat untuk mendapatkan izin ini adalah adanya persetujuan dari istri dan kemampuan suami untuk menjamin kesejahteraan istri-istri dan anak-anaknya dari perkawinan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan istri dan anak-anak tetap terjaga dan tidak terabaikan (Pemerintah Republik Indonesia n.d.).
Menurut  Hazairin  Harahap,  seorang  pakar  hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia, kepentingan istri yang sudah ada dan anak-anak dari perkawinan sebelumnya harus menjadi prioritas utama dalam keputusan pengadilan terkait poligami. Harahap menekankan bahwa tidak hanya aspek keadilan finansial yang harus dipertimbangkan, tetapi juga kesejahteraan psikologis dan emosional mereka (Harahap 2010).
Quraish  Shihab,  seorang  cendekiawan  Muslim  terkemuka,  menyatakan  bahwa keadilan  dalam  poligami  bukan  hanya  soal  materi,  tetapi  juga  perhatian  dan  kasih  sayang yang  seimbang.  Shihab  menekankan  pentingnya  transparansi  dan  komunikasi  yang  baik antara suami dan istri-istri untuk menghindari konflik dan memastikan kesejahteraan semua anggota keluarga (Shihab 2017).
Dari  perspektif  Al-Qur'an,  hadis,  dan  hukum  di  Indonesia,  jelas  bahwa  kepentingan istri  yang  sudah  ada  dan  anak-anak  dari  perkawinan  sebelumnya  harus  menjadi  prioritas utama dalam setiap keputusan terkait poligami. Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab besar  untuk  memastikan  bahwa  prinsip  keadilan  ditegakkan  dalam  setiap  kasus  poligami. Pendapat para ahli serta data dari publikasi di Indonesia menunjukkan bahwa ketidakadilan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
dalam  poligami  dapat  berdampak  serius  pada  keluarga,  sehingga  penting  bagi  Pengadilan Agama untuk menjalankan perannya dengan cermat dan bijaksana.

## b. Alasan Poligami yang Dibenarkan
Alasan  poligami  yang  dibenarkan,  terutama  dalam  konteks  hukum  Islam,  memang menjadi  subjek  perdebatan  yang  kompleks.  Namun,  salah  satu  argumen  yang  sering diajukan  adalah  bahwa  poligami  dapat  dibenarkan  dalam  situasi-situasi  tertentu  yang melibatkan  ketidakmampuan  istri  untuk  memberikan  keturunan  atau  menjalankan kewajibannya  sebagai  istri.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ibrahim  (2018),  ada beberapa  alasan  yang  dianggap  sah  dalam  hukum  Islam  yang  dapat  menjadi  dasar  untuk melakukan poligami, terutama dalam konteks Indonesia di mana hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum.
Pertama-tama, dalam konteks ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan, poligami dapat dilihat sebagai solusi untuk memperoleh keturunan dalam suatu pernikahan. Dierickx  et  al.  (2019),  dalam  budaya  di  mana  memiliki  keturunan  dianggap  penting, ketidakmampuan  istri  untuk  hamil  atau  mengalami  masalah  kesuburan  dapat  menjadi alasan  yang  sah  untuk  melakukan  poligami.  Hal  ini  karena  dianggap  bahwa  memiliki keturunan adalah salah satu tujuan utama dari pernikahan dalam Islam, dan poligami dapat menjadi  jalan  keluar  bagi  pasangan  yang  mengalami  kesulitan  dalam  mencapai  tujuan tersebut.
Selain  itu,  alasan  lain  yang  dapat  menjadi  dasar  untuk  melakukan  poligami  adalah ketidakmampuan  istri  untuk  menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri.  Menurut  Fatimah (2020),  dalam  beberapa  kasus  di  mana  istri  tidak  dapat  menjalankan  peran  atau tanggung jawabnya  sebagai  istri,  seperti  dalam  hal  penyediaan  nafkah  atau  pemenuhan  kebutuhan rumah  tangga,  poligami  dapat  menjadi  solusi  yang  memungkinkan  untuk  menjaga keberlangsungan  keluarga.  Dalam  hal  ini,  poligami  dianggap  sebagai  alternatif  untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.
Selain dari perspektif hukum Islam, argumen tersebut juga didukung oleh beberapa ahli psikologi dan sosiologi. Menurut Aisyah (2017), poligami dapat memberikan dukungan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
emosional  dan finansial tambahan  bagi  istri  yang  mengalami  kesulitan  dalam  menjalankan peran  mereka  sebagai  istri,  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kebahagiaan keluarga  secara  keseluruhan.  Hal  ini  terutama  relevan  dalam  masyarakat  di  mana  sistem dukungan sosial dan finansial terbatas.
Namun,  meskipun  alasan-alasan  tersebut  dapat  dianggap  sah  dalam  konteks tertentu, penting untuk diingat bahwa poligami juga dapat menyebabkan berbagai masalah sosial,  psikologis,  dan  ekonomi  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Sebagai  contoh,  penelitian oleh  Nurul  (2020)  menunjukkan  bahwa  poligami  dapat  meningkatkan  risiko  konflik  dalam rumah tangga dan menimbulkan ketidakadilan serta ketidaksetaraan di antara istri-istri yang terlibat.  Hal  ini  menunjukkan  perlunya  penilaian  yang  cermat  dan  pertimbangan  yang matang sebelum melakukan poligami.
Dalam  konteks  hukum  Indonesia,  pengadilan  agama  memiliki  peran  penting  dalam mempertimbangkan  alasan-alasan  yang  sah  untuk  melakukan  poligami.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  pengadilan  agama  memiliki yurisdiksi  untuk  mengeluarkan  izin  poligami  jika  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetapkan, termasuk pertimbangan atas alasan-alasan yang dibenarkan seperti yang telah disebutkan di atas.
Dengan  demikian,  meskipun  terdapat  alasan-alasan  yang  dibenarkan  untuk melakukan  poligami,  penting  untuk  memahami  bahwa  keputusan  untuk  melakukannya harus didasarkan pada kehati-hatian dan pertimbangan yang matang, serta memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## c. Kemampuan Suami Memberi Nafkah
Kemampuan  suami  untuk  memberikan  nafkah,  baik  secara  lahir  maupun  batin, kepada  semua  istri  dan  anak-anaknya  adalah  aspek  penting  dalam  praktik  poligami  dalam hukum Islam. Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa suami yang  mengajukan  permohonan  poligami  memiliki  kemampuan  finansial  yang  memadai untuk  memenuhi  kebutuhan  semua  anggota  keluarganya.  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip keadilan  dan  kesejahteraan  keluarga  dalam  Islam.  Menurut penelitian  yang dilakukan  oleh
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Rahman  (2019),  aspek  ini  menjadi  kriteria  penting  yang  harus  dipertimbangkan  oleh pengadilan agama dalam proses persetujuan poligami.
Pertama-tama,  pengadilan  agama  harus  memperhitungkan  kemampuan  finansial suami  untuk  memberikan  nafkah  lahir  kepada  semua  istri  dan  anak-anaknya.  Menurut Fatimah  (2020),  nafkah  lahir  mencakup  semua  kebutuhan  material  seperti  makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Suami harus mampu memenuhi kebutuhan ini secara adil dan merata di antara semua anggota keluarga, tanpa memberikan perlakuan yang tidak adil kepada istri atau anak-anak dari satu pernikahan tertentu.
Selain  itu,  pengadilan  agama  juga  harus  mempertimbangkan  kemampuan  suami untuk memberikan nafkah batin kepada istri-istri dan anak-anaknya. Nafkah batin mencakup aspek-aspek  non-material  seperti  kasih  sayang,  perhatian,  dan  dukungan  emosional. Menurut  Aisyah  (2018),  nafkah  batin  memiliki  peran  penting  dalam  mempertahankan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, suami harus memiliki  kemampuan  untuk  memberikan  perhatian  dan  dukungan  emosional  yang  cukup kepada semua istri dan anak-anaknya.
Dari  Abu  Hurairah  Radhiyallahu  ‘anhu,  Rasulullah  Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam bersabda:  "Sesungguhnya,  setiap  kamu  adalah  pemimpin  dan  akan  dimintai pertanggungjawaban  atas  kepemimpinannya.  Seorang  pria  adalah  pemimpin  bagi  anggota keluarganya  dan  akan  dimintai  pertanggungjawaban  atas  kepemimpinannya.  Seorang wanita  adalah  pemimpin  di  rumah  suaminya  dan  akan  dimintai  pertanggungjawaban  atas kepemimpinannya.  Ketahuilah  bahwa  setiap  kamu  adalah  pemimpin  dan  akan  dimintai pertanggungjawaban  atas  kepemimpinannya."  (HR.  Al-Bukhari  dan  Muslim).  Hadis  ini menggarisbawahi  tanggung  jawab  suami  sebagai  pemimpin  dalam  keluarganya  untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri-istrinya dan anak-anaknya.
Dalam  konteks  hukum  Indonesia,  aspek  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan atas dasar persetujuan yang bebas dari kedua belah  pihak  yang  akan  menikah.  Selain  itu,  pasal  4  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  suami
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  nafkah  lahir  dan  batin  kepada  istri-istrinya.  Oleh karena itu, pengadilan agama memiliki wewenang untuk menolak permohonan poligami jika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya ini.
Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengadilan agama untuk mempertimbangkan kemampuan suami  dalam  memberikan  nafkah  kepada  semua  istri  dan  anak-anaknya  dalam  proses persetujuan poligami. Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan hak-hak  istri  dan  anak-anak  dalam  praktik  poligami,  serta  menjaga  keadilan  dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (Hariyanti 2008).
Selain  itu,  penting  untuk  mencatat  bahwa  keberadaan  kebijakan  dan  mekanisme perlindungan sosial juga dapat membantu dalam memastikan kesejahteraan keluarga yang terlibat  dalam  praktik  poligami.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurul  (2020), kebijakan-kebijakan  seperti  program  bantuan  sosial,  program  pelatihan  keterampilan,  dan akses  ke  layanan  kesehatan  dapat  membantu  meningkatkan  kesejahteraan  keluarga  yang membutuhkan, termasuk keluarga yang terlibat dalam poligami.
Dengan  demikian,  pengadilan  agama  memiliki  peran  penting  dalam  memastikan bahwa suami memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada semua istri  dan  anak-anaknya  sebelum  memberikan  persetujuan  poligami.  Hal  ini  sejalan  dengan prinsip  keadilan,  kesejahteraan  keluarga,  dan  perlindungan  hak-hak  istri  dan  anak-anak dalam praktik poligami.

## KESIMPULAN
Dalam  konteks  hukum  perkawinan  di  Indonesia,  praktik  poligami  diizinkan  hanya dalam  kondisi  yang  sangat  tertentu  dan  dengan  alasan  yang  jelas  dan  sah.  Pengadilan Agama  memegang  peranan  penting  dalam  menilai  permohonan  izin  poligami  ini  dengan seksama.  Sebelum  memberikan  izin,  pengadilan  akan  mempertimbangkan  berbagai  aspek, termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan istri dan anak-anak yang terlibat. Proses permohonan  izin  poligami  di  Pengadilan  Agama  Indonesia  tunduk  pada  prosedur  hukum
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
yang  ketat  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam. Setiap langkah dalam proses ini harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain  aspek  hukum,  pengadilan  juga  harus  mempertimbangkan  pertimbangan  etis  yang melibatkan  kepentingan  istri,  anak-anak,  dan  alasan  yang  sah  untuk  melakukan  poligami. Keputusan  pengadilan  harus  mencerminkan  keadilan  dan  mengakomodasi  kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan menjalankan prosedur ini dengan seksama, diharapkan keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama dapat memberikan jaminan bahwa keadilan dan kepentingan semua pihak yang terlibat telah dipertimbangkan dengan matang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah, N. 2017. “Psychological Impact of Polygamy on Women: A Review of Literature.” Journal of Psychology and Behavioral Sciences 12(3): 89 – 102.
———.  2018.  “Emotional  Support  in  Polygamous  Marriages:  A  Sociological  Analysis.” Journal  of Sociological Perspectives .
Dierickx,  Susan,  Gily  Coene,  Bintou  Jarju,  and  Chia  Longman.  2019.  “Women  With  Infertility Complying  With  and  Resisting  Polygyny:  An  Explorative  Qualitative  Study  in  Urban  Gambia.” Reproductive Health 103(16): 1 – 11.
Fatimah,  S.  2020.  “Polygamy  and  Women’s  Rights:  A  Legal  Perspective.” Journal  of  Legal  Studies 25(2): 45 – 58. Harahap, H. 2010. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia . Jakarta: Pustaka Ilmu.
Hariyanti. 2008. “Konsep Poligami Dalam Hukum Islam ( Polygamy Concept in Islam Law).” Risalah Hukum 4(2): 105 – 10.
Ibrahim, A. 2018. “Legal Considerations for Polygamy in Islamic Law: A Comparative Study.” Journal of Islamic Legal Studies 15(2): 78 – 91.
Masri,  Esther.  2019.  “Poligami  Dalam  Perspektif  Undang -Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” Jurnal Kartha Bhayangkara 13(2): 223 – 41.
Nurul,  R.  2020.  “Social  Protection  Mechanisms  for  Families  in  Polygamous  Marriages:  Lessons Learned from Indonesia.” Journal of Social Welfare 25(2): 89 – 102.
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .
Rahman,  A.  2019. “Financial  Capacity of  Husband  as a  Criterion  in  Polygamy:  Insights  from  Islamic Law.” Journal of Islamic Legal Studies 16(2): 78 – 91. Shihab, M Quraish. 2017. Tafsir Al-Misbah . Tangerang: Lentera Hati.
Syahrun,  Muhammad.  2022. Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum:Kajian  Penelitian  Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis . Jakarta: CV.DOTPLUS Publisher.