## ANALISIS TAX REVIEW ATAS PPh  23 DAN PPh 4 AYAT 2
DI  HOTEL  X  TAHUN  PAJAK  2017

## FAIZAL AKBAR RAMADHAN
faizal.ar95@gmail.com
I PUTU ARNAWA putu.arnawa61@gmail.com
Program Studi Manajemen Akuntansi Hospitaliti Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali Jl. Dharmawangsa, Kampial Nusa Dua Bali, Telp: (0361) 773537

## ABSTRAK
Tax review adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan  untuk meniliti dan memeriksa serta mengetahui apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hasil dari tax review adalah alat untuk menilai apakah perusahaan telah melaksanakan kewaiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepatuhan kewajiban pajak atas PPh 23 dan PPh 4 ayat 2 di sebuah Hotel X. Prosedur tax review dilakukan dengan membandingkan peraturan perpajakan terhadap beberapa indikator yaitu objek pajak, tarif pajak, penyetoran pajak dan pelaporan SPT Masa yang ada di Hotel. X. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Hotel X belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan hal ini ditandai dengan adanya kekurangan dan kelebihan pemungutan atau pemotongan pajak dan keterlambatan dalam penyetoran pajak sehingga menimbulkan kewajiban dan sanksi bunga yang masih harus ditanggung oleh Hotel X.  Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk mengurangi kesalahan yang terjadi.
Kata Kunci: tax review, kepatuhan pajak, sanksi pajak

## ABSTRACT
Tax review is represent to with refer to activity conducted for research and check and also know do company have executed obligation of taxation as according to regulation and legislation of taxation going into effect. Result of from tax review is appliance to assess do company have executed obligation of taxation as according to regulation and legislation of taxation which valid. This research is conducted to know compliance of obligation tax of PPH 23 and PPH 4 article 2 in Hotel X. Procedure of tax review conducted by comparing regulation of taxation to some indicator that is tax object, tax rate, tax endorsement and reporting of SPT period to exist in Hotel X. Result of research lay open that Hotel X not yet fully played the game taxation of this matter is marked with existence of insuffiency and excess of withholding or collection and delay in tax endorsement causing flower sanction and obligation which still have to be accounted by Hotel X. Therefore, need the existence of observation in execution of obligation taxation to lessen mistake that happened Keyword : tax review, tax compliance, tax sanction

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan sumber  utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan membiayai berbagai proyek pembangunan Negara. Berdasarkan kewenangan memungut pajak dibedakan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pelaksanaan kewajiban perpajakan telah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan kewenangan memungut pajak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan.Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak- pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Segala administrasi yang berkaitan dengan Pajak Pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk administrasi yang berhubungan dengan Pajak Daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya dibawah Pemerintah Daerah setempat.
Usaha perhotelan adalah salah satu jenis usaha yang dapat dikenakan pemungutan pajak. Pajak Perhotelan masuk dalam kategori pajak daerah tingkat II.Dalam persepsi sebagian orang, Pajak Hotel dikenakan hanya sebatas pada biaya penginapan. Bila kita melihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, biaya-biaya lain  yang  dikenakan  pada  aktifitas  hotel,  seperti layanan hiburan, juga termasuk dalam komponen Pajak Hotel.
Salah satu wajib pajak di bidang perhotelan yang terletak di Uluwatu, Bali, yang telah melakukan transaksi berkaitan dengan jasa dan pembelian terhadap barang-barang operasional hotel tidak bersedia disebutkan nama
perusahaannya berkaitan dengan kewajiban perpajakan, maka kami menggunakan istilah Hotel X. Kewajiban perpajakan yang ada di Hotel  X diantaranya adalah PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. PPh  pasal 23 menurut peraturan perpajakan no. 36 tahun 2008 dikenakan tarif sebesar 2 persen dan untuk PPh pasal 4 ayat 2 menurut PP No. 40 tahun 2009 dikenakan tarif sebesar 4 persen untuk usaha yang memiliki kualifikasi besar dan 2  persen  untuk  usaha  yang  memiliki  kualifikasi kecil. Pemungutan atau pemotongan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 dilaksanakan pada setiap penggunaan jasa dan pembelian terhadap barang- barang operasiaonal  yang didalamnya terdapat kegiatan jasa.
Berdasarkan hasil observasi masih terdapat kekurangan dan kelebihan dalam pemotongan pajak yang dilakukan oleh Hotel X. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis atas kewajiban pajak ( tax review ) untuk melihat kepatuhan pajak pada Hotel. X dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 yang disesuaikan dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Menurut Sumarsan (2015:5) menyebutkan bahwa” tax review adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para konsultan untuk meniliti dan memeriksa apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”. Hasil dari tax review adalah alat untuk menilai apakah perusahaan telah melaksanakan kewaiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan perpajakan Hotel. X selama tahun 2017 dan untuk mengetahui cara perhitungan dari kekurangan dan kelebihan pajak terutang PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Teknik analisis data ada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Hotel. X yang terletak di jalan Goa Lempeh, Banjar Dinas Kangin, Uluwatu, Pecatu, Kabupaten Badung,
Bali, Indonesia. Hotel. X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa akomodasi perhotelan yang didirikan pada tanggal 7 Januari 2002. Jasa akomodasi perhotelan adalah salah satu jenis usaha yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu.
Data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak- pihak yang menangani pajak. Data sekunder berupa peraturan-peraturan dari Dirjen Pajak tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-undang tentang PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 dan ketentuan pendukung lainnya serta  dokumen dari perusahaan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## KAJIAN PUSTAKA
Definisi  pajak  menurut  UU  No.  16  tahun 2009 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat”.
Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984.Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur mengenai Pajak Penghasilan (PPh) terhadap subjek  pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.Subjek pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Mardiasmo, 2016:163) Menurut Susyanti dan Dahlan dalam buku Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi (2015:92) mengatakan bahwa “ Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21”.
Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 ayat 1 huruf a, b, c, besarnya tarif pemotongan adalah sebagai berikut:
1.  Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: Dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalty, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.
2.  Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas: Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto PPh pasal 23, maka yang termasuk dengan jenis jasa lain dijabarkan pada pasal 1 ayat 2, yaitu terdiri dari: Jasa penilai ( appraisal ), jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, jasa perancang, jasa pengeboran ( drilling ) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT), jasa penunjang di bidang penambangan migas, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa
penyedia tenaga kerja ( outsourcing services ), jasa perantara dan atau keagenan, jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI, jasa custodian atau penyimpanan atau penitipan, kecuali yang    dilakukan oleh KSEI, jasa pengisian suara ( dubbing ) dan atau sulih suara, jasa mixing film, jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan,  pemeliharaan dan perbaikan, jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang kontruksi dan mempunyai ijin  dan  atau  sertifikasi  sebagai  pengusaha kontruksi, jasa perawatan atau perbaikan atau pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi atau kendaraan dan atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang kontruksi dan mempunyai ijin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha kontruksi, jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer, jasa pengepakan, jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media masa, medialuar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan atau cleaning service serta jasa catering atau boga.
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 disebut juga Pajak  Penghasilan  yang  bersifat  final.  Menurut Pasal 4 ayat 2 UU PPh :
Pajak  bersifat  final  adalah  pajak  yang dipotong tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam  SPT  sedangkan  pajak  bersifat  tidak  final adalah potongan pajak dimasukkan sebagai kredit pajak dan penghasilannya dimasukkan dalam SPT.
Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha jasa kontruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2009.Atas penghasilan dari usaha jasa kontruksi dikenakan  Pajak  Penghasilan  yang  bersifat  final (PPH pasal 4 ayat 2). Besarnya PPh yang dipotong adalah sebagai berikut:
1.  2% (dua persen) untuk Pelaksanaan jasa
kontruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki usaha kecil.
2.  4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Jasa yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
3.  3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Kontruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana disebutkan dalam angka 1 dan 2.
4.  4% (empat persen) untuk Perencanaan Kontruksi atau Pengawasan Kontruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha.
5.  6% (enam persen) untuk Perencanaan Kontruksi atau Pengawasan Kontruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan perpajakan Hotel  X masa tahun pajak 2017 dan untuk mengetahui cara perhitungan dari kekurangan dan kelebihan pajak terutang dari PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 yang disesuaikan dengan Undang-Undang dan menganalisa variasi yang terjadi pada pemungutan  pajak PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang  No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Data yang digunakan untuk menjawab penelitian ini berupa:
1.  Undang-Undang Perpajakan yang membahas mengenai Ketentuan Umum Perpajakan sebagai objek pembanding.
2.  Laporan data pemungutan atau pemotongan pajak (masa tahun pajak 2017) yang digunakan sebagai objek penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan kewajiban perpajakan diantaranya menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang telah dilaksanakan oleh Hotel X dibandingkan dengan mekanisme pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang

## berlaku.
Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Pemungutan pajak pada bulan Pebruari, Maret, Agustus, Oktober dan Desember terjadi kekurangan dalam pemungutan atau pemotongan PPh pasal 23 yaitu dibawah 2 persen, dapat dilihat pada kolom actual dengan kolom total pemungutan. Total yang telah dipungut atau dipotong adalah sebesar Rp. 100.509.178,32,- sehingga Hotel X memiliki total kurang bayar sebesar Rp. 15.162.260,50 dari total yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 115.672.518,86. Dengan adanya kekurangan dalm pemungutan atau pemotongan tersebut maka Hotel X dikenakan denda sebesar 2 persen dari pajak terutang setiap bulannya. Sehinga total pajak terutang yang masih harus dibayarkan oleh  adalah sebesar Rp. 15.162.260,50 + Rp. 303.245,21 = Rp. 15.465.505,71.
Pada bulan Januari dan Agustus terjadi kelebihan dalam pemungutan atau pemotongan pajak PPh pasal 23 yaitu diatas 2 persen, dapat dilihat pada kolom actual dan kolom total pemungutan. Total pemotongan atau pemungutan adalah sebesar Rp. 72.299.494,08, sehingga terjadi kelebihan pemungutan atau pemotongan sebesar Rp. 11.015.094,92 dari total yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 61.284.399,91. Dengan adanya kelebihan dalam pemungutan atau pemotongan PPh pasal 23 maka Hotel X berhak mendapatkan pengembalian ( restitusi ) ditambah dengan bunga 2 persen dari kelebihan pemungutan atau pemotongan setiap bulannya. Total pengembalian ( restitusi ) yang diperoleh Hotel X adalah Rp. 11.015.094,92 + 220.301,90 = Rp. 11.235.396,82. Restitusi dapat dikompensasikan untuk membayar pajak terutang pada bulan berikutnya.
Berdasarkan hasil review atas PPh pasal 23 di Hotel X, maka dapat disimpulkan bahwa total pajak terutang yang masih harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 15.465.505,71 dan memiliki restitusi sebesar Rp. 11.235.396,82. Dengan adanya restitusi maka dapat megurangi pajak yang terutang, sehingga total pajak terutang yang harus dibayarkan sebesar Rp. 4.230.108,89 dengan perhitungan sebagai berikut:
Denda (D) – Restitusi (R) = Pajak Terutang Rp. 15.465.505,71 -  Rp. 11.235.396,82 = Rp. 4.230.108,82

## Analisis PPh Pasal 4 ayat 2
Pemotongan atau Pemungutan  PPh Pasal 4 Ayat 2 (2%) Pemungutan pajak pada bulan Januari, Maret,  Mei, Agustus dan Oktober terjadi kekurangan dalam pemungutan atau pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 yaitu dibawah 4 persen, dapat dilihat pada kolom aktual dengan kolom total pemungutan. Total yang telah dipungut atau dipotong adalah sebesar Rp. 361.313.419,- sehingga Hotel  X memiliki total kurang bayar sebesar Rp. 15.940.293 dari total yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 377.253.711. Dengan adanya kekurangan dalam pemungutan atau pemotongan tersebut maka Hotel  X dikenakan denda sebesar 2 persen dari pajak terutang setiap bulannya. Sehingga total pajak terutang yang masih harus dibayarkan  adalah sebesar Rp. 15.940.293 + Rp. 318.806 = Rp. 16.259.099.
Pada bulan Juni, September dan Desember terjadi kelebihan dalam pemungutan atau pemotongan pajak PPh pasal 4 ayat 2 yaitu diatas 4 persen, dapat dilihat pada kolom actual dan kolom total pemungutan. Total yang dipotong atau dipungut adalah sebesar Rp. 167.252.329, sehingga terjadi kelebihan pemungutan atau pemotongan sebesar Rp. 7.852.000 dari total yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 159.400.329. Dengan adanya kelebihan dalam pemungutan atau pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 maka menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No. 195/PMK.03/2017, Hotel X berhak mendapatkan pengembalian ( restitusi ) ditambah dengan bunga 2 persen dari kelebihan pemungutan atau pemotongan setiap bulannya. Total pengembalian ( restitusi ) yang diperoleh Hotel X adalah Rp. 7.852.000  +  157.041  =  Rp.  8.009.041. Restitusi juga dapat dikompensasikan untuk membayar pajak terutang pada bulan berikutnya.
Dari hasil review atas PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa kontruksi dengan kualifikasi usaha besar dan
tidak memiliki kualifikasi usaha di Hotel X, maka dapat disimpulkan bahwa total pajak terutang yang masih harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 16.259.099 dan memiliki restitusi sebesar Rp. 8.009.041. Dengan adanya restitusi maka dapat megurangi pajak yang terutang, sehingga total pajak terutang yang masih harus dibayarkan sebesar Rp. 8.250.058 dengan perhitungan sebgai berikut:
Denda (D) – Restitusi (R) = Pajak Terutang Rp. 16.259.099 - Rp. 8.009.041 = Rp. 8.250.058
Pemotongan atau Pemungutan  PPh Pasal 4 Ayat 2 (4%)
Pemungutan pajak pada bulan Pebruari, Juni dan September terjadi kekurangan dalam pemungutan atau pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 yaitu dibawah 2 persen, dapat dilihat pada kolom actual dengan kolom total pemungutan. Total yang telah dipungut atau dipotong adalah sebesar Rp.51.842.885,- sehingga Hotel X memiliki total kurang bayar sebesar Rp. 3.868.147 dari total yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 55.711.032. Dengan adanya kekurangan dalam pemungutan atau pemotongan tersebut maka Hotel. X dikenakan denda sebesar 2 persen dari pajak terutang setiap bulannya. Sehingga total pajak terutang yang masih harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 3.868.147 + Rp. 77.363 = Rp.3.945.509.
Pada bulan Mei dan Oktober terjadi kelebihan dalam pemungutan atau pemotongan pajak PPh pasal 4 ayat 2 yaitu diatas 2 persen, dapat dilihat pada kolom actual dan kolom total pemungutan. Total yang dipotong atau dipungut adalah sebesar Rp. 25.832.575, sehingga terjadi kelebihan pemungutan atau pemotongan sebesar Rp. 2.705.889 dari total yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 23.126.686. Dengan adanya kelebihan dalam pemungutan atau pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 maka menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No. 195/PMK.03/2017, Hotel X berhak mendapatkan pengembalian ( restitusi ) ditambah dengan bunga 2 persen dari kelebihan pemungutan atau pemotongan setiap bulannya.
Total pengembalian ( restitusi ) yang diperoleh adalah Rp. 2.705.889 + 54.118 = Rp. 2.760.007. Restitusi juga dapat dikompensasikan untuk membayar pajak terutang pada bulan berikutnya. Dari hasil review atas PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa kontruksi dengan kualifikasi usaha kecil di Hotel X maka dapat disimpulkan bahwa total pajak terutang yang masih harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 3.945.509 dan memiliki restitusi sebesar Rp. 2.760.007. Dengan adanya restitusi maka dapat megurangi pajak yang terutang, sehingga total pajak terutang yang masih harus dibayarkan sebesar Rp. 1.185.502 dengan perhitungan sebgai berikut:
Denda (D) – Restitusi (R) = Pajak Terutang
Rp. 3.945.509 - Rp. 2.760.007 = Rp. 1.185.502
Analisis Ketepatan Penyetoran Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Indikator untuk melihat kepatuhan kewajiban perpajakan di Hotel X selain dengan melihat dari jumlah pemungutan atau pemotongannya, dapat juga dilakukan dengan menganalisa ketepatan dalam menyetorkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) kepada pihak Dirjen pajak. Analisis ketepatan penyetoran pajak dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan.
Ketepatan penyetoran dan pelaporan surat pemberitahuan masa (SPT) PPh pasal 23 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2007  sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 80/ PMK.03/2010 pasal 2 ayat 6 dan pasal 7 ayat 1
NO Jenis SPT Batas Waktu Penyetoran atau Pelaporan Pajak Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 1 PPh Pasal 23 Tanggal 10 bulan takwim berikutnya Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setela Masa pajak berakhir
2 PPh Pasal 4 ayat 2 Tanggal 10 bulan takwim berikutnya Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setela Masa pajak berakhir
Penyetoran pajak PPh 23 masa Januari, Hotel X terlambat menyetorkan pajak yaitu tanggal 13 Pebruari 2017 dimana seharusnya batas waktu penyetoran pajak adalah tanggal 10 Pebruari 2017. Tanggal 10 Pebruari merupakan hari jum’at dan tidak berkenaan dengan hari libur.Oleh karena itu, Hotel X dikenakan sanksi bunga 2 persen yang dikalikan dengan jumlah pajak yang disetorkan untuk kurun waktu satu bulan.
Pada SPT PPh pasal 23 masa Maret, Hotel X terlambat melakukan penyetoran PPh pasal 23 yaitu pada tangga 14 April 2017.Pada tanggal 10 April 2017 merupakan hari senin dan bukan merupakan hari libur.Atas keterlambatan ini Hotel X dikenakan sanksi bunga 2 persen yang dikalikan dengan jumlah pajak yang disetorkan untuk kurun waktu satu bulan.
Selanjutnya kembali pada bulan Juni, telat untuk melaporkan PPh pasal 23. Setoran dilakukan pada tanggal 11 Juli 2017 yang seharusnya dilaporkan maksimal tanggal 10 Juli 2017.Tanggal 10 tersebut jatuh pada hari senin dan bukan merupakan hari libur.Oleh karena itu, dikenakan sanksi bunga 2 persen yang dikalikan dengan jumlah pajak yang disetorkan untuk kurun waktu satu bulan. Total pajak terutang pada bulan Januari, Maret dan Juni adalah sebesar Rp. 1.102.435,98. Perhitungan atas keterlambatan penyetoran PPh pasal 23 adalah sebagai berikut :
Denda :
Januari : 24.835.698,38 x 2%  =   496.713,97 Maret : 21.542.265,66 x 2%  =   430.845,31 Juni : 8.743.835 x 2% =    174.876,70 Total = 1.102.435,98
Adanya keterlambatan dalam melakukan penyetoran PPh pasal 23 dikarenakan beberapa faktor,  diantaranya  :  Minimnya  staff  yang  ada di Accounting Department, Kurang optimalnya peran dari konsultan pajak yang dimiliki oleh Hotel. X, negoisasi yang panjang antara pemberi
jasa dengan bagian Accounting mengenai adanya pemotongan PPh pasal 23 sedangkan dari pihak pemberi jasa sendiri tidak ingin adanya pemotongan jasa sebesar 2 persen dari total biaya sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pemotongan dan penyetoran PPh pasal 23. Pelaporan SPT Masa PPh pasal 23 selama tahun 2017 telah dilakukan  tepat waktu. Tidak ada SPT Masa PPh pasal 23 yang dilaporkan melewati tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.08/2010.Oleh karena itu, Hotel X tidak dikenakan sanksi denda akibat terlambat melaporkan SPT Masa PPh pasal 23.
PPh pasal 4 ayat 2 masa Januari, Hotel X terlambat menyetorkan pajak yaitu tanggal 13 Pebruari 2017 dimana seharusnya batas waktu penyetoran pajak adalah tanggal 10 Pebruari 2017. Tanggal 10 Pebruari merupakan hari jum’at dan tidak berkenaan dengan hari libur.Oleh karena itu, dikenakan sanksi bunga 2 persen yang dikalikan dengan jumlah pajak yang disetorkan untuk kurun waktu satu bulan.
Pada SPT PPh pasal 4 ayat 2 masa Maret, PT. Jimbara Villas terlambat melakukan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 yaitu pada tangga 14 April 2017. Pada tanggal 10 April 2017 merupakan hari senin dan bukan merupakan hari libur.Atas keterlambatan ini Hotel X dikenakan sanksi berupa bunga 2 persen yang dikalikan dengan jumlah pajak yang disetorkan untuk kurun waktu satu bulan.
Selanjutnya kembali pada bulan Juni,  Hotel X telat untuk melaporkan PPh pasal 4 ayat 2. Setoran dilakukan pada tanggal 11 Juli 2017 yang seharusnya dilaporkan maksimal tanggal 10 Juli 2017.Tanggal 10 tersebut jatuh pada hari senin dan bukan merupakan hari libur.Oleh karena itu, dikenakan sanksi bunga 2 persen yang dikalikan dengan jumlah pajak yang disetorkan untuk kurun waktu satu bulan. Total pajak terutang pada bulan Januari, Maret dan Juni adalah sebesar Rp. 4.309.562. Perhitungan atas keterlambatan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut :
Denda :
1. Perhitungan denda PPh 4 ayat 2 dengan tarif 4 persen Januari : 58.966.355 x 2% = 1.179.327 Maret  : 57.929.350 x 2%  = 1.158.587 Juni : 58.893.205 x 2%   = 1.177.864 + Total = 3.515.778
2. Perhitungan denda PPh 4 ayat 2 dengan tarif 2 persen
Januari : 5.137.296  x 2%  = 102.746
Maret : 12.900.000 x 2%   = 258.000
Juni : 21.651.901 x 2%   = 433.038 + Total = 793.784
Jadi, total denda yang harus dibayar adalah Rp. 3.515.778 + Rp. 793.784 = Rp. 4.309.562.
Adanya keterlambatan dalam melakukan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 dikarenakan beberapa faktor, diantaranya : Minimnya staf yang ada di Accounting Department, Kurang optimalnya peran dari konsultan pajak yang dimiliki oleh Hotel X, dan terjadinya negoisasi yang panjang antara pemberi jasa dengan bagian Accounting Hotel. X mengenai adanya pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 sedangkan dari pihak pemberi jasa sendiri tidak ingin adanya pemotongan jasa sebesar 2 persen untuk usaha kontruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil dan 4 persen untuk usaha dengan kualifikasi usaha besar dan tidak memiliki kualifikasi dari total biaya sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pemotongan dan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 serta disebabkan oleh  kesalahan  pihak  staff Accounting dalam memotong PPh dimana seharusnya 2 persen tetapi dikenakan pemotongan sebesar 4 persen begitu juga sebaliknya.Penyetoran pajak dan pelaporan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 selama tahun dengan 2017 dilakukan bersamaan telah dilakukan Hotel X tepat waktu. Tidak ada SPT Masa PPh pasal 23 yang dilaporkan melewati tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.Hal ini sudah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.08/2010. Oleh karena itu, tidak dikenakan sanksi denda akibat terlambat melaporkan SPT Masa PPh  pasal
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan pemaparan data yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya, pelaksanaan kewajiban perpajakan pada Hotel X  untuk tahun pajak 2017, dapat disimpulkan sebagai berikut:
a.  Hotel X belum 100 persen dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh karena masih terdapat kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi (under comply) , kelebihan dalam pemotongan pajak (over comply) dan keterlambatan dalam menyetorkan pajak. Ketidakpatuhan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: tidak ada pemisahan antara biaya jasa dan material dalam setiap pembelian sehingga menyulitkan dalam menentukan besarnya biaya yang akan dikenakan pajak, kurang maksimalnya kinerja dari konsultan pajak yang dan  kurangnya staf yang ada di Hotel X dan tidak pernah melakukan tax  review sehingga masih memiliki kewajiban dan sanksi bunga yang harus dibayarkan b. Perhitungan dari kekurangan dan kelebihan atas PPh yang masih terutang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan atas kekurangan pemungutan atau pemotongan adalah  PPh terutang x sanksi bunga 2%, perhitungan atas kelebihan dalam pemungutan atau pemotongan adalah PPh lebih bayar x tambahan bunga 2% dan untuk perhitungan atas keterlambatan dalam penyampaian SPT adalah total PPh terutang dalam 1 bulan x sanksi bunga 2%.

## SARAN
Kepatuhan pajak Hotel X masih perlu ditingkatkan kembali agar tidak muncul kesalahn yang sama untuk tahun pajak berikutnya. Beberapa saran perlu menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dikemudian hari. Berikut adalah saran yang diberikan setelah melakukan tax review atas PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2, yaitu:
1.  Dalam melakukan pemotongan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 yang perlu diperhatikan adalah pemisahan antara jumlah jasa dan material yang ada dalam invoice.
2.  Perlu adanya komunikasi antara vendor dengan pihak Accounting Hotel X mengenai jenis dan besarnya pajak yang dikenakan dikarenakan beberapa vendor yang belum paham mengenai perpajakan. Khususnya untuk PPh pasal 4 ayat 2 perlu diperhatikan antara usaha jasa kontruksi yang memiliki kualifikasi  usaha  besar  dan  tidak  memilki kualifikasi  dengan  usaha  jasa  kontruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil karena besarnya tarif yang dikenakan berbeda yakni 4 persen dan 2 persen.
3.  Hotel X harus sering mengontrol waktu setoran pajak ke KPP, karena sudah beberapa kali terjadi dalam satu tahun pajak 2017. Pengontrolan setiap lima sampai enam hari sebelum penyetoran pajak akan membantu mengurangi risiko sanksi bunga akibat terlambat setor.
4.  Perlu melakukan tax  review untuk dapat menilai kepatuhan pajak perusahaan sehingga tidak selalu merasa bahwa segala kewajiban perpajakan sudah dijalankan sesuai dengan aturan.
5.  Hotel X perlu menambah staf di bagian accounting khusus untuk menangani pajak, sehingga meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan
DAFTAR PUSTAKA Barata,Atep Adya.2011. Panduan Lengkap Pajak Penghasilan .Jakarta: Visi Media Bungin,Burhan.2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya .Edisi Kedua.Jakarta: Prenada Media Group. Gunawan,Imam.2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik .Jakarta: Bumi Aksara Mardiasmo.2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016 . Jogjakarta : Andi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas  Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/ PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.03/2007 tentang Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penetuan Tempat  Pembayaran Pajak, dana Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/ PMK.03/2008 Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto PPh Pasal 23 Prasetyono,Dwi Sunar.2012. Buku  Pintar  Pajak . Jogjakarta: Laksana Rahayu,Siti Kurnia.2017. Perpajakan ( Konsep dan Aspek Formal ) .Bandung:  Rekayasa Sains Republik Indonesia, Undang –undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Republik Indonesia, undang-undang Nomor 28 Tahun tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Republik Indonesia , Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sudirman, Rismawati dan Antong Amiruddin.2015. Perpajakan Pendekatan Teori  dan Praktek . Malang : Empat Dua Media Sugiyono.2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D .Bandung: Alfabeta Sumarsan,Thomas.2015. Tax Review dan Strategi Perencanaan  Pajak.Edisi    Kedua .Jakarta: PT. Indeks Susyanti,Jeni dan Ahmad Dahlan.2015. Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi . Malang: Empatdua Media Sutedi,Adrian.2013. Hukum Pajak .Jakarta: Sinar Grafika Thoifah, I’anatut.2015. Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian  Kualitatif . Malang : Madani.