## Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan
Oleh : Zakaria Batu Bara, MA

## (Dosen Akuntansi Syariah STIE Syariah Bengkalis)

## Abstract
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terjadi  suatu  kekeliruan  dalam perhitungan  zakat perusahaan.  Zakat  dihitung  tidak  berdasarkan  pada  konsep akuntansi  dan  konsep  fiqih  zakat perusahaan, zakat hanya dianggap sebagai bagian dari laba pemilik sehingga tidak dibuat suatu pencatatan atas pengeluaran zakat ini.
Konsep  akuntansi  yang  jelas  sangat  diperlukan  dalam  penilaian  akun-akun  objek perhitungan  zakat  dalam  suatu  perusahaan  untuk  menentukan  nishab zakat  dari  jenis  harta kekayaan yang dikategorikan kena zakat. Dengan konsep akuntansi yang jelas dalam penilaian dan  perhitungan  zakat  akan  diketahui bagaimana  kemampuan  zakat  (zakah  ability)  suatu perusahaan.
Konsep  dasar  fiqih  untuk  zakat  perusahaan  dagang  adalah  zakat  perniagaan  dengan menghitung  aktiva  lancar  dikurangi  dengan  kewajiban  yang dimiliki  oleh  perusahaan  atau dalam  konsep  akuntansinya  berdasarkan  pada neraca  bukan  laba  rugi. Metode  yang  harus diaplikasikan adalah metode berdasarkan neraca dan untuk kategori perusahaan dagang adalah Metode  Bazis    yaitu  aktiva  lancer dikurangi  kewajiban  lancar.  Tetapi  dalam  mengaplikasikan suatu  metode  harus mempertimbangkan  kemaslahatan  dalam  rasionalitas  kondisi  perusahaan yang belum stabil dan kemampuan zakatnya (zakah ability).
Untuk  saat  ini  metode yang  dipilih  dan  lebih  maslahat  adalah  dasar  laba  rugi  yaitu metode  Syarikat takaful  Malaysia  dengan  dasar  laba  bersih  sebelum  zakat  dan  pajak  sebesar 2,5%. Zakat sebaiknya dikenakan pada perusahaan sebagai subjeknya, bukan zakat atas pribadi pemilik modal yang diambil dari laba bersih perusahaan, sehingga pemilik modal dan pengelola menanggung bersama pembayaran  zakat tersebut. Pembayaran zakat perusahaan  harus  dibuat konsep  akuntansi  yang  jelas dan  dilakukan  pencatatan  sebagai  komponen  laporan  keuangan, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan.

## A. Pendahuluan
Zakat  merupakan  suatu  ibadah  berdimensi  sosial  yang  disejajarkan  dengan  kewajiban shalat yang membutuhkan pemahaman terhadap keTauhidan, kesadaran dan toleransi yang tinggi terhadap  sesama  manusia  dalam  pelaksanaannya.  Zakat  merupakan instrumens pokok  bagi tegaknya pondasi perekonomian umat. Oleh sebab itu hukum menunaikan zakat yang telah Allah SWT  tetapkan  adalah  wajib  bagi  setiap  muslim  yang  telah  memenuhi  persyaratan  wajib  zakat. Zakat  adalah  ibadah  berdimensi  sosial  yang  memilki  banyak  hikmah  bagi  hubungan  sosial (hablumminannass) melalui  pendayagunaan  dan  pendistribusian  zakat  secara  merata  kepada mustahiq sehingga  dapat  meminimalisir  suatu  kesenjangan  sosial  melalui  terpenuhinya
kebutuhan pokok masyarakat. Pelaksanaan zakat  merupakan ungkapan rasa syukur atas karunia Allah SWT (hablumminallah) berupa harta  yang dimiliki  yang telah memberikan manfaat bagi kehidupan. Sehingga dengan zakat akan menumbuhkan akhlak mulia baik bagi muzaki ataupun mustahiq dalam menegakkan pilar perekonomian  Islam berupa pemerataan karunia Allah SWT di muka bumi (khalifatul fil Ard‟).
Islam membagi zakat menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (mal). Dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai zakat mal yang memiliki ruang lingkup pembahasan lebih luas  mengikuti  perkembangan  perekonomian  yang  semakin  kompleks  dan  perluasan  kategori pengenaan  kewajiban  zakat  baik  yang  dimiliki  oleh  pribadi  ataupun  badan  (perusahaan). Undang–undang  mengenai  zakat  di  Indonesia  tertuang  dalam  UU  No.  38  tahun  1999  yang mengatur pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat.
Zakat  perusahaan  sebagai  representasi  syariah  suatu  perusahaan  diharapkan  dapat memicu  pertumbuhan  dan  distribusi  ekonomi  yang  semakin  baik  dan  harus  didukung  dengan pelaksanaan sistem yang jelas sebagai upaya pelaksanaan perhitungan dan pencatatan zakat yang benar.  Perusahaan  pada  umumnya  dapat  bertindak  sebagai  amil  (pengelola)  dengan mengembangkan  pengumpulan  dana  zakat  dan  menyalurkannya  dalam  bentuk  pembiayaan qardhul  hasan atau  dapat  menyalurkannya  melalui  lembaga  zakat  yang  telah  ditunjuk  oleh perusahaan. Sehingga perlakuan dan penyajian zakat perusahaan dalam laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting sebagai konsep dasar penentuan besaran zakat suatu perusahaan.
Zakat  perusahaan  sampai  saat  ini  telah  diterapkan  oleh  unit–unit  usaha  berbasis  syariah sebagai salah satu bentuk representasi nilai syariah dalam aktivitasnya. Dalam berbagai wacana disebutkan  bahwa  akuntansi  syariah  tercermin  dalam  metafora  zakat  artinya  unit  bisnis  syariah merupakan unit bisnis yang berorientasi pada zakat ( zakah oriented ) dan tidak hanya berorientasi pada  profit (profit  oriented )  saja,  sehingga  perusahaan  akan  mewujudkan  pembayaran  zakat. Dengan demikian laba bersih ( net profit) tidak lagi menjadi suatu ukuran kinerja (performance ) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat akan menjadi ukuran kinerja perusahaan. 1
1 Muhammad, “Pengantar Akuntansi Syariah” , Jakarta : Selemba Empat, 2005, h. 156.

## B. Definisi Zakat Kekayaan (Mal)
Menurut  bahasa,  zakat  berasal  dari  kata „zakaa‟ yang  artinya  tumbuh,  berkembang, subur,  atau  bertambah.  Menurut  bahasa  kakayaan (mal) ialah  segala  sesuatu  yang  diinginkan oleh  manusia  untuk  memilikinya  dan  menyimpannya.  Sesuatu  dapat  disebut  dengan  kekayaan ( mal) apabila  memenuhi  dua  syarat  yaitu  dapat  dimiliki,  dan  dapat  diambil  manfaatnya. Sedangkan  menurut syara adalah  segala  yang  dapat  dikuasai  dan  dapat  digunakan  atau dimanfaatkan.  Sehingga  zakat mal  a dalah  zakat  yang  dikenakan  atas  harta  yang  dimiliki  oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
Menurut  terminologi  syariat,  zakat  adalah  nama  bagi  sejumlah  harta  tertentu  yang  telah mencapai  syarat  tertentu  dan  diwajibkan  oleh  Allah  SWT  untuk  dikeluarkan  dan  diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 2
Pengertian  tumbuh  dan  berkembang  dari  zakat  secara  bahasa  menjelaskan  pemahaman bahwa  zakat  kekayaan  dikenakan  pada  harta  yang  memiliki  karakteristik  tumbuh  dan berkembang,  dan  perkembangan  harta  kekayaan  akan  berkaitan  dengan  perkembangan  jenis harta  kekayaan  seorang  muzaki.  Setiap  harta  yang  dimiliki  adalah  amanah  Allah  SWT  yang didalamnya terdapat hak-hak orang lain yang lebih membutuhkannya dan zakat yang dikeluarkan oleh seseorang tidak akan mengurangi nilai kekayaaan yang dimilikinya, karena secara maknawi akan  menyucikan  orang  yang  telah  mengeluarkannya  dan  menumbuhkan  pahala  disisi  Allah SWT.  Zakat  adalah  lambang  kepedulian  dan  kebersamaan  hubungan  antar  sesama  muslim  dan sarana kedekatan seorang hamba dengan khaliknya.

## C. Landasan Hukum Zakat Kekayaan (Mal)
Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  Islam  dan  menjadi  salah  satu  unsur  pokok  bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam surat Al-Bayyinah : 5 yang artinya :
“Padahal  mereka  tidak  disuruh  kecuali  supaya  menyembah  Allah  dengan  memurnikan keta`atan  kepada-Nya  dalam  (menjalankan)  agama  dengan  lurus,  dan  supaya  mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.
Hadist Rasulallah Saw bersabda yang artinya:
2 Muhammad, “Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer”, Jakarta:  Selemba  Diniyah, 2003, h. 10.
“Dari  Ibnu  Abbas  r.a  ia  berkata  :  aku  diberitahu  oleh  Abu  Sufyan  r.a,  lalu  ia menyebutkan  hadist  Nabi  Saw,  ia  mengatakan  :  “Nabi  Saw  menyuruh  kita  supaya mendirikan  shalat,  menunaikan  zakat,  silaturahmi  (menghubungi  keluarga)  dan  ifaf) yakni menahan diri dari perbuatan buruk”. (HR. Bukhari)
Dalam Al-qur‟an dan hadist diatas dijelaskan bahwa zakat termasuk kategori ibadah yang disejajarkan  dengan  shalat,  haji  dan  puasa  yang  telah  Allah  SWT  wajibkan  bagi  setiap  muslim yang  memiliki  kelebihan  atas  harta  yang  telah  diamanahkan  padanya  dengan  persyaratan  dan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat. Membayar zakat adalah ciri utama mukmin yang selalu berkeinginan membersihkan diri dan jiwanya dari sifat bakhil, rakus, dan tamak dan zakat adalah amal  sosial  kemasyarakatan  yang  memiliki  manfaat  besar  dalam  pemerataan  pendapatan  dan distribusi harta yang adil.

## D. Konsep Kekayaan dan Kepemilikan Dalam Islam
Islam memberikan suatu konsep yang jelas mengenai harta, karena harta mempunyai nilai yang  strategis,  karena  merupakan  alat  untuk  memperoleh  kebutuhan  hidup  manusia  dalam mencapai  suatu  kesejahteraan  hidup  manusia  dalam  hidupnya.  Harta  termasuk  salah  satu  hal penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena  ia  merupakan  unsur  dari  lima  asas  (hak)  yang wajib dilindungi bagi setiap manusia (al-dharuriyyat al-khamsah) ,  yaitu jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan. 3
Konsep  harta  atau  kekayaan  dalam  Islam  bukan  sebagai assets semata  seperti pemahaman dalam ekonomi konvensional  tetapi  merupakan pokok kehidupan untuk  memenuhi kebutuhan hidup (needs) bukan untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas (wants) . Oleh  karena  itu  Islam  mengatur  bagaimana  manusia  harus  memanfaatkan  harta  dengan  sebaik mungkin tidak hanya untuk kepentingan dunia tapi harus dipertanggungjawabkan di akhirat.
Pandangan  Islam  mengenai  harta,  bahwa  harta  itu  milik  Allah  SWT  dan  harta  yang merupakan  hak  milik-Nya  itu  kemudian  diberikan  kepada  orang-orang  yang  dikehendaki-Nya untuk  dibelanjakan  pada  jalan-Nya.  Islam  menetapkan,  segala  yang  dimiliki  manusia  adalah amanah yang  dipercayakan  oleh  Allah  SWT  kepada  manusia  untuk  mengolah  dan mengembangkannya sehingga dapat memberi manfaat dan kesejahteraan bersama. Orang-orang yang  diberi  kelebihan  rezeki  oleh  Allah  dalam  kapasitasnya  sebagai  khalifah  Allah,  harus
3 Abdurachman Qadir, “Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 1.
melaksanakan tugasnya menyalurkan rezeki kepada berbagai asnaf yang memerlukan penyaluran harta tersebut, yaitu fakir miskin dan orang-orang yang berhak dan lainnya. 4
Harta  adalah amanah ,  karena  setiap  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  Allah  SWT  akan diminta  pertanggung  jawabannya.  Seseorang  yang  diberi  kelebihan  harta  harus  memfungsikan harta  tersebut  salah  satunya  melalui  suatu  usaha  yang  baik  dan  kerja  sama  ekonomi,  dan  dari hasil  usaha  tersebut  akan  mencapai  nishab  dan  diwajibkan  mengeluarkan  zakat  dari  sebagian harta tersebut.
Abdurrahman  Qadir  (1998),  menjelaskan  fungsi  harta  yang  merupakan  kepemilkian bersama (public  good) ,  tidak  semata-mata  dalam  peranannya  sebagai  barang  konsumtif masyarakat, tetapi lebih berperan dalam fungsi ekonomi, yaitu :
a.  Sirkulatif  distributif,  dalam  sistem  ekonomi  masyarakat  untuk  mencegah  terkonsentrasinya modal atau harta di tangan para agniya', jangan sampai harta itu hanya beredar diantara orang- orang  kaya  dikalangan  tertentu  saja.  Harta  harus  disalurkan  pada  bidang-bidang  produktif, bekerja  sama  dengan  masyarakat  golongan  ekonomi  lemah  yang  membutuhkan  pekerjaan sebagai sumber penghidupan, firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr : 7 yang artinya:
“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari  penduduk  kota-kota  maka  adalah  untuk  Allah,  Rasul,  kerabat  Rasul,  anak-anak yatim,  orang-orang  miskin  dan  orang-orang  yang  dalam  perjalanan,  supaya  harta  itu jangan  hanya  beredar  di  antara  orang-orang  kaya  saja  di  antara  kamu.  Apa  yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah;  dan  bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  sangat  keras hukuman- Nya” .
b. Bahwa sifat harta adalah berkembang, dan nilainya berkembang. Nilai edukatif harta bertujuan untuk  mendidik  manusia  menjauhi  sifat  tamak  dan  bakhil  yang  bertentangan  dengan  tujuan Tuhan memberikan harta kepada seseorang (QS. Ali Imran ayat 180) yang artinya:
“Sekali-kali  janganlah  orang-orang  yang  bakhil  dengan  harta  yang  Allah  berikan kepada  mereka  dari  karunia-Nya  menyangka,  bahwa  kebakhilan  itu  baik bagi  mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan  dikalungkan  kelak  di  lehernya  di  hari  kiamat.  Dan  kepunyaan  Allah-lah  segala warisan  (yang  ada)  di  langit  dan  di  bumi.  Dan  Allah  mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan”.
c.  Efektif,  yaitu  harta  sebagai  modal  harus  berperan  dalam  berbagai  lapangan  produktif,  yang akhirnya  akan  tersalur  dalam  berbagai  lapangan  usaha  secara  distributif  yang  dapat
4 Ibid., h. 2.
menampung  dan  menjalankan  produktivitas  dan  efektivitas  ekonomi,  dan  menghindari terjadinya  penimbunan  harta  yang  sangat  merugikan  orang  banyak  (QS.  At-Taubah  ayat  34) yang artinya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  sebahagian  besar  dari  orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang  batil  dan  mereka  menghalang-  halangi  (manusia)  dari  jalan  Allah.  Dan  orang- orang  yang  menyimpan  emas  dan  perak  dan  tidak  menafkahkannya  pada  jalan  Allah, maka  beritahukanlah  kepada  mereka,  (bahwa  mereka  akan  mendapat)  siksa  yang pedih“.

## E. Jangkauan Perluasan Zakat dan Potensi Zakat Perusahaan
Perkembangan  teknologi  dan  perekonomian  yang  kompleksmenimbulkan  banyak  sekali bentuk  harta  kekayaan  yang  dapat  dikenakan  sebagai objek  zakat,  sehingga  barang–barang hasil  produksi  melalui  teknologi  dapat kenakan  zakat  seperti  produk  pertanian  dan  produk peternakan. Kaidah yang digunakan oleh para ulama kontemporer dalam memperluas kategori harta  kena  zakat  adalah  berdasarkan  dalil-  dalil  umum,  disamping  berpegang  pada  syarat– syarat wajib zakat, yaitu tumbuh dan berkembang.
Beberapa  jenis  harta  kekayaan  yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya  sebagian  telah ditegaskan dalam Al-Qur‟an dan Hadist. Sedangkan terhadap jenis harta  kekayaan lain  yang belum  ditegaskan  oleh nash, para  fuqaha  melakukan  ijtihad  untuk  menentukan  statusnya dengan menghasilkan bermacam-macam pendapat, sempit, sedang dan luas. 5
Adapun  jenis-jenis  harta  kekayaan  yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya  dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu 6 :
1.  Semua  jenis  logam,  permata  dan  barang-barang  berharga  lainnya  yang  dasar  hukumnya bersumber pada nash mengenai emas dan perak.
2. Semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat,  yang hukumnya bersumber pada nash tentang gandum, jelai, kurma dan anggur.
3.  Segala  jenis  binatang  yang  halal,  baik  di  darat  maupun  di  laut  yang  hukumnya bersumberkan pada nash mengenai unta, sapi, dan kambing.
4.  Segala  bentuk  usaha  yang  membawa  keuntungan  yang  dasar  hukumnya  bersumber  pada nash mengenai harta perniagaan atau barang dagangan adalah wajib berzakat.
5 Yusuf Qardhawi, “Hukum Zakat (Terjemah)”, Jakarta: Litera Antarnusa, 2006, h. 434.
6 Sofyan Hasan, “Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf”, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
Hukum  zakat  yang  ada  sekarang  adalah  hukum  zakat  yang  disusun  berdasarkan  sistem dan  struktur  perekonomian  pra  industrial  yang  masih  sangat  sederhana  dan  jenis-jenis kekayaan saat ini sangat banyak sebanding dengan banyaknya lapangan usaha, jenis tanaman dan  ternak  yang  luas  dan  kompleks,  harta  kekayaan  tersebut  memenuhi  kriteria  tumbuh, berkembang, dan meningkatkan perekonomian.
Kemajuan  dalam  bidang  ekonomi,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  menimbulkan kompleksitas  problematika  kehidupan  umat  manusia  yang  membutuhkan  suatu  solusi  yang tepat.  Oleh  karena  itu  kajian  Islam  mengenai  berbagai  persoalan  yang  dihadapi  oleh masyarakat  modern  merupakan  suatu  kajian  yang  menarik  dan  butuh  suatu  pembahasan demikian halnya dengan persoalan zakat dengan kondisi modern saat ini. Salah satunya adalah zakat perusahaan.
Dalam  Al-Qur'an  hanya  disebutkan  pokok  yang  dijelaskan  kemudian  oleh  hadis Rasulallah  SAW,  perumusan  dalam  kitab-kitab  fiqh  lama  membutuhkan  suatu  penambahan untuk zakat modern. Yang disebabkan pertumbuhan ekonomi dalam hal perluasan jangkauan zakat harta.
Zakat  walaupun  ibadah  tetapi  berhubungan  dengan  kemasyarakatan  yang  selalu berkembang,  maka  jelas  dibutuhkan  pembahasan  agar  selalu  sesuai  dengan  perkembangan sosial  ekonomi.  Dalam  perjalanan  sejarah  awal  Islam,  setelah  wafatnya  Rasulalllah  SAW, banyak menghadapi  berbagai  ragam  masalah dan kasus  baru  yang belum  mendapat  legalitas syara'  satu-satunya  pilihan  bagi  para  sahabat  adalah  melakukan ijtihad dengan  berpedoman kepada Al-Qur'an, Hadis dan tindakan-tindakan normatif Nabi yang mereka saksikan. 7 Pada  dasarnya, ijtihad telah  tumbuh  sejak  zaman  Nabi  dan  kemudian  berkembang  pada masa Sahabat dan Tabiin serta generasi selanjutnya. Di dalam hadis banyak diceritakan bahwa ijtihad itu  dibolehkan  dan  ada  sejak  zaman  Rasulallah  SAW.  Oleh  karena,  penerjemahan ajaran  Islam,  terutama  aspek  hukumnya,  dalam  konteks  saat  ini  merupakan  keharusan  yang tidak  bias  dihindarkan.  Kompleksitas  problematika  kehidupan  umat  manusia  yang memerlukan solusi hukum secara efektif, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern, semakin rumit. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam yang sering dijelaskan oleh
7 Muhammad, “Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer”, Jakarta: Selemba Diniyah, 2003, h. 50.
para  ulama  dituntut  pembuktiannya.  Demikian  halnya  dengan  persoalan  zakat  yang memerlukan penyesuaian dengan kondisi modern sekarang.
Sektor-sektor  dalam  perekonomian  modern  merupakan  objek  penting  dalam  pengenaan zakat kekayaan. Sektor industri merupakan sektor yang terus menerus mengalami peningkatan besar dalam perekonomian suatu Negara sehingga sektor ini memberikan sumber zakat  yang besar  dalam  perekonomian  modern.  Tetapi  belum  dibahas  pemilikan  sektor  industri  yang ditangani oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki asset yang besar, meskipun lebih banyak industri di Indonesia dilakukan oleh sektor swasta.
Industri yang terkait dengan barang-barang tambang dapat dikenakan sebagai objek zakat karena  terdapat  keuntungan  dan  perkembangan  di  dalam  industri  tersebut  walaupun,  harta yang  diperoleh  tanpa  mengandalkan  aspek-aspek  produksi,  semata-mata  terkait  dengan eksplorasi. Perusahaan-perusahan banyak berkembang pada sektor ini. Sedangkan sektor jasa saat  ini  telah  menjadi  sebuah  indikator  pertumbuhan  perekonomian  sebuah  negara,  karena peranannya yang semakin dominan dan melahirkan bidang-bidang usaha baru, misalnya usaha yang terkait dengan surat-surat berharga yang berkembang luas mulai dari perdagangan saham melalui perusahaan secara langsung ataupun melalui pasar bursa efek.
Perkembangan  zakat  di  Indonesia  semakin  meningkat  dengan  diiringi  dengan  semakin baiknya  kinerja  lembaga-lembaga  pengelola  zakat  dengan  aspek  kepercayaan mustahiq dan adanya  sosialisasi  yang  terarah.  Sehingga  mendorong  masyarakat  untuk  berzakat.  Dukungan pemerintah sangat diperlukan dan peran dari lembaga-lembaga swasta juga sangat dibutuhkan karena dengan sinergi yang baik maka potensi zakat di Indonesia dapat digali.

## F. Syarat Pengenaan Zakat Perusahaan
Dalam  perkembangannya  sebagian  perusahaan  tidak  hanya  dikelola  secara individual, tetapi  secara  bersama-sama  dalam  sebuah  kelembagaan  dan  organisasi dengan  manajemen yang  modern,  dalam  bentuk  badan  hukum  PT,  CV,  koperasi, firma  ataupun  yayasan. Perusahaan  secara  global  dapat  mencakup pertama, perusahaan  yang  menghasilkan  produk tertentu (commodity) seperti  perusahaan industri , jika  dikenakan  zakat  maka  produk  yang dihasilkan  harus  halal  dan kepemilikannya  oleh  orang  muslim,  jika  kepemilkian  bercampur dengan  non Islam  maka  zakat  berdasarkan  kepemilikan. Kedua, perusahaan  jasa (Services)
seperti lawyer,  akuntan,  dan lain-lain. Ketiga, perusahaan keuangan (Finance) seperti  bank, asuransi. reksadana, dan lain-lain.
Perusahaan  yang  dimiliki  muslim  dapat  dikenakan  zakat  karena  suatu  perusahaan mengalami  suatu  perkembangan  harta  dari  aktivitas  bisnisnya,  dan  perusahaan  dapat bertindak  sebagai amil dalam  pembayaran  zakat  para  pemiliknya  sebelum  laba  dibagikan kepada para pemilik sesuai proporsinya atau dibayarkan melalui BAZ atau LAZ.
Syarat-syarat  perusahaan  sebagai  objek  zakat  adalah  sebagai  berikut  (Baznas  Dompet Dhuafa, 2006) :
1. Kepemilikan dikuasi oleh muslim baik individu maupun patungan
2. Bidang usaha halal
3. Dapat diperhitungkan nilainya
4. Dapat berkembang
5. Memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas
6. Dianalogikan pada zakat perniagaan.
Hasil  keputusan  seminar  zakat  dikuwait  tahun  1984  bahwa  zakat  dikenakan  pada perusahaan jika kondisi-kondisi sebabai berikut terpenuhi 8 :
1. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
2. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut.
3. RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.
4. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

## G. Landasan Hukum Zakat Perusahaan
Zakat  perusahaan  berpijak  pada  dalil-dalil  yang  bersifat  umum,  seperti yang  termaktub dalam firman Allah SWT suarat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya :
“Wahai sekalian orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (keluarkan zakat ) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik …… "
Dan surat At-Taubah ayat 103 yang artinya :
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan  mereka,  dan  mendo`alah  untuk  mereka. Sesungguhnya  do`a  kamu  itu
8 Tim Penyusun IMZ, “Panduan Zakat Praktis” , Jakarta: IMZ, 2003.
(menjadi)  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  Dan Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Mengetahui”.
Juga  didukung  oleh  sebuah  hadist  riwayat  Imam  Bukhari  dari Anas  bin  Malik bahwasanya  Abu  Bakar  Shidiq  telah  menulis  surat  yang  berisikan kewajiban  zakat  yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw kepadanya yang berisikan pesan tentang zakat :
"Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung  (berserikat)  karena  takut  mengeluarkan Zakat.  Dan  apa-apa  yang  telah digabungkan  dari  dua  orang  yang  telah  berserikat  (berkongsi),  maka  keduanya  harus dikembalikan (diperlakukan) secara sama. " (HR. Bukhari)
Hadits  tersebut  pada  awalnya  hanya  berkaitan  dengan  perkongsian  hewan  ternak,  akan tetapi  para  ulama  mengaplikasikannya  sebagai qiyas (analogi)  untuk  perkongsian  atau persekutuan yang lain.
Berdasarkan  ini,  keberadaan  perusahaan  sebagai  wadah  usaha  kemudian  menjadi  badan hukum atau syakhsiyyah I'tibariyyah . Sebab diantara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan pihak luar, dan menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan ditanggung  bersama,  termasuk  didalamnya  kewajiban  kepada  Allah  dalam  bentuk  Zakat. tetapi  diluar  zakat  perusahaan,  tiap  individu  juga  wajib  mengeluarkan  zakat  sesuai  dengan penghasilan  dan  nishabnya . Para  ulama  kontemporer  menganalogikan  zakat  perusahaan  ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. 9

## H. Nishab, Waktu, dan Tarif Zakat Perusahaan
Para  ulama  menganalogikan  zakat perusahan  ini  kepada  zakat  perdagangan,  karena dipandang  dari  aspek  legal  dan ekonomi  kegiatan  sebuah  perusahaan  intinya  berpijak  pada kegiatan  trading  atau perdagangan.  Oleh  karena  itu,  secara  umum nishab zakat  perusahaan senilai nishab emas dan perak, yaitu 85 gram emas dan zakatnya 2,5 % dari asset (bukan dari keuntungan), yaitu uang (kas) atau barang siap diperdagangkan atau persediaan) yang dinilai dengan  nilai  uang,  kemudian  dikurangkan  dengan hutang-hutangnya.  Dengan  kata  lain,
9 Didin Hafidhuddin, “Zakat Dalam Perekonomian Modern” , Jakarta: GIP, 2002, h. 101.
perhitungan  zakat  perusahaan  adalah  didasarkan  pada  laporan  keuangan  (neraca)  dengan mengurangkan kewajiban lancar atas aktiva lancar. 10
Adapun pola perhitungan zakat perniagaan berdasarkan assets yang dimilki terdiri dari 11 : 1. Harta dalam bentuk uang tunai, yang terdiri dari kas dan uang simpanan
2. Harta dalam bentuk persediaan barang dagang dan aktiva berupa sarana dan prasarana
3. Harta yang berupa piutang usaha atau piutang dagang
Ketiga  bentuk  harta  kena  zakat  tersebut  akan  dihitung  dan  dikurangi  harta  yang  berupa aktiva tetap (sarana dan prasarana) dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki pada akhir tahun pembayaran zakat.
Dalam  muktamar  internasional  tentang  zakat  telah  menganalogikan  zakat  perusahaan pada  perdagangan,  sesuai  dengan  keterangan  dari Abu  Ubaid dalam kitabul  amwal menerangkan bahwa “apabila anda telah sampai batas waktu membayar zakat, perhatikanlah apa  yang  engkau  miliki,  baik  berupa  uang  (kas)  ataupun  barang  yang  siap  diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang, dan hitunglah hutang-hutangmu atas apa yang engkau miliki”. 12
Maka dapat diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan  (neraca)  dengan  mengurangkan  kewajiban  atas  aktiva  lancar.  Atau  seluruh  harta (diluar  sarana  dan  prasarana)  ditambah  keuntungan,  di  kurangi  pembayaran  utang  dan kewajiban  lainnya,  lalu  dikeluarkan  2,5  %  sebagai  zakatnya.  Sementara  pendapat  lain menyatakan bahwa yang wajib di keluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja.
Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pola perhitungan yang lebih sesuai adalah dasar neraca seperti yang dijelaskan oleh para ulama dengan menganalogikannya pada zakat perniagaan  dengan  mengurangkan  aktiva  lancer  dengan  hutang  lancar.  Setiap  pola perhitungan  yang  digunakan  akan  berkaitan  dengan  karakteristik  setiap  perusahaan  yang menjadi  subjek  zakat,  dasar  neraca  tentu  tidak  akan  sesuai  jika  diterapkan  pada  perusahaan jasa yang memiliki modal dalam bentuk skill bukan modal berupa harta, sehingga dasar laba tentu akan lebih sesuai untuk jenis perusahaan jasa ini.
10 Karseno, “Mengenal  Zakat  Kontemporer  dan  Zakat  Sebagai  Pengurang  Penghasilan  Kena  Zakat” , Padang: BAZ Sumbar, 2005.
11 Yusuf Qardhawi, “Hukum Zakat (Terjemah)”, Jakarta: Litera Antarnusa, 2006.
12 Didin  Hafidhuddin, “Anda  Bertanya  Tentang  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah  Kami  Menjawab” ,  Jakarta: BAZNAS, 2006.
Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat  perusahaan  bersifat  kolektif  dari  pemilik  atau  pemegang  saham.  Dengan  kriteria sebagai berikut :
1.  Jika  perusahaan  bergerak  dalam  bidang  usaha  perdagangan  maka  perusahaan  tersebut mengeluarkan  harta  sesuai  dengan  aturan  zakat  perdagangan.  Kadar  zakat  yang dikeluarkan sebesar 2,5 %
2.  Jika  perusahaan  tersebut  bergerak  dalam  bidang  produksi  maka  zakat  yang  dikeluarkan sesuai  dengan  aturan  zakat  investasi  atau  pertanian.  Dengan  demikian  zakat  perusahaan dikeluarkan  pada  saat  menghasilkan  sedangkan  modal  tidak  dikenai  zakat.  Kadar  zakat yang  dikeluarkan  sebesar  5  %  untuk  penghasilan  bersih  dan  10  %  untuk  penghasilan kotor.
Harta perniagaan adalah harta yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan baik dikerjakan oleh  individu  maupun  kelompok/syirkah  (PT,  CV,  PD,  FIRMA),  azas  pendekatan  zakat perniagaan: 13
1. Nishabnya 85 gram emas dan zakatnya 2,5 %
2. Acuan perhitungannya adalah annual report basis (laporan tahunan)
3. Obyeknya adalah aktiva lancar aatau profit/laba, termasuk hibah, royalty, hasil sewa asset , selisih kurs/revaluasi maupun penghargaan berupa harta yang di terima.
4. Tidak dikenakan pada modal investasi /aktiva tetap
5.  Seluruh  kewajiban  perusahaan  merupakan  komponen  pengurang  dari  jumlah  zakat  yang diperhitungkan
6. Komoditas yang diperdagangkan halal
7. Diperhitungkan after tax
8. Bagi perusahaan yang tidak memilki statement (income statement financial, dan cash flow statement) atau memilkinya tetapi tidak lengkap maka diperhitungkan secara taksiran.
9. Besarnya jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah berdasarkan “book value”.
10. Usaha patungan dengan non muslim labanya dipisahkan secara proporsional berdasarkan modal masing-masing.
11.  Deviden  yang  telah  dikeluarkan  zakatnya  tidak  lagi  menjadi  komponen  zakat  yang diperhitungkan.
13 Hasan Rifa‟I Al-Faridy, “Panduan Zakat Praktis”, Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2004, h. 20.
12.  Kompensasi  rugi  tahun  lalu  tidak  diperkenankan  dikurangkan  pada  penghasilan  tahun berjalan.
13.  Jika  tidak  memungkinkan  membayar  zakat  dalam  bentuk  uang,  maka  dapat menggantinya  dengan  materi  lain  yang  bernilai  dan  dapat  diperjualbelikan  kepada  pihak lain.
14. Diperkenankan membayar zakat cicilan secara dimuka periode tertentu.
15. Apabila terjadi likuidasi, maka zakatnya diperhitungkan dari total kekayaan perusahaan, dan nilainya berdasarkan “harga jual”
Dari  penjelasan  diatas,  Zakat  perusahaan  oleh  para  ulama  kontemporer  dianalogkan dengan  zakat  perdagangan,  karena  perusahaan  pada  hakekatnya  suatu  unit  bisnis  yang kegiatannya  adalah  perdagangan  yang  dapat  berbentuk  firma,  perusahaan  dagang,  CV, Koperasi,  PT  dan  sebagainya.  Maka  pola  perhitungan  zakat  perusahaan  didasarkan  pada laporan  keuangan  (neraca)  dengan  mengurangkan  kewajiban  lancar  atas  aktiva  lancar. Metode  perhitungan  ini  biasa  disebut  dengan  metode sya'iyyah yang  perlu  diperhatikan dalam perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai aktiva  lancer  dan  kewajiban  jangka  pendek  yang  kemudian  disesuaikan  dengan  ketentuan syari'ah, seperti koreksi  atas pendapatan bunga, dan pendapatan haram serta subhat lainnya. Sedangkan asset tetap  tidak  termasuk  yang  diperhitungkan  ke  dalam  harta  yang  dikenakan zakat, karena asset tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Kadar zakatnya adalah 2,5 %.

## I. Standar Akuntansi Zakat
AAOIFI  menetapkan  standar  akuntansi  zakat  dengan  membagi  standar akuntansi  zakat untuk perusahaan yang wajib zakat dan perusahaan yang ditetapkan tidak wajib zakat tetapi diwajibkan  atas  pemegang  saham  perusahaan hanya  berfungsi  sebagai  lembaga  penerima zakat  dan  penyalur  dana  zakat. Standar  akuntansi  zakat  menurut  AAOIFI  adalah  sebagai berikut :
1.  Lembaga  atau  bank  syariah  sebagai muzaki  ( yang  membayar  zakat)  zakat  diakui  sebagai biaya  yang  termasuk  sebagai  unsur  dalam  menentukan  laba  bersih  dalam  laporan  laba rugi  perusahaan.  Zakat  yang  belum  dibayarkan  oleh  perusahaan  diakui  sebagai  utang yang dicantumkan dalam neraca.
2.  Lembaga  atau  bank  syariah  sebagai amil zakat  perusahaan  adalah  sebagai  agen  dalam membayar kewajiban zakat. Sumber zakat yang terkait dengan investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham,  ditentukan dari pembagian laba (dividen)  yang dikurangkan dari laba  jika  laba  yang  dibagikan  kepada  pegang  saham  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi kewajiban  zakatnya  (misalnya  kurang  dari  nishab)  maka  jumlah  zakat  yang  dibayar perusahaan atau bank diakui sebagai piutang pemegang saham.
Standar  akuntansi  zakat  ini  tentunya  harus  melihat  terlebih  dahulu  bagaimana  sifat  dari zakat,  karena  zakat  berbeda  dengan  pajak  yang  harus  dibayarkan.  Zakat  memiliki  aturan tersendiri  dan  nilai  yang  lebih  luas  dari  pada  pajak.  Dengan  melihat  sifat  zakat  ini,  standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Standar akuntansi zakat secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut : 14
1.  Penilaian  dengan current  exchange  value (nilai  tukar  sekarang)  atau  harga  pasar. Kebanyakan  para  fuqaha  mendukung  bahwa  harta  perusahaan  pada  saat  menghitung zakat harus dinilai berdasarkan harga pasar sekarang.
2. Aturan satu tahun untuk mengukur nilai asset, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat  pertanian. Asset ini  harus  diberlakukan  lebih  dari  satu  tahun.  Zakat  yang  dihitung tergantung pada kekayaan akhir tahun. Piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan termasuk kekayaan subjek zakat
3. Standar realisasi
Kenaikan  jumlah  diakui  pada  tahun  bersangkutan  apakah  transaksi  selesai  atau  belum. Disini hanya piutang tertagih yang harus dimasukkan dalam perhitungan zakat.
4. Nisab
Nisab (batas jumlah) harus dihitung menurut hadist dimana tidak ditagih zakat dari orang yang tidak cukup kekayaannya senisab.

## 5. Net income
Setelah  satu  tahun  penuh,  biaya,  utang  dan  penggunaan  keluarga  harus  dikurangkan  dari income yang  akan  dikenakan  zakat.  Menurut  standar  akuntansi  zakat  dari  AAOIFI, hutang  harus  dikeluarkan  dalam  perhitungan  zakat  pada  periode  berjalan  kecuali  untuk hutang jangka panjang.
6. Aktiva tetap tidak dikenakan zakat
14 Sofyan Syafri Harahap, “Akuntansi Islam”, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, h. 285.
7. Kekayaan/ asset
Apakah dinegara Islam atau bukan, jika pemiliknya adalah Islam, maka harus dimasukkan dalam perhitungan kekayaannya yang akan dikenakan zakat dan dihitung nishabnya. Jika perusahaan,  zakat  dibayarkan  dari net worth (kekayaan  bersih)  selama  satu  periode dengan tarif yang diatur dalam syariah yaitu 2,5 %.

## J. Dasar Perhitungan Zakat Perusahaan Menurut Berbagai Mazhab
Pemilik  harta  harus  mengeluarkan  zakat  modal  dan  laba  perdagangannya, sedangkan pekerjanya  hanya  wajib  mengeluarkan  zakat  laba  perdagangan. Beberapa  pendapat  para fuqaha mengenai pengenaan zakat pada syirkah mudharabah adalah sebagai berikut : 15 a. Abu Hanifah berpendapat bahwa baik pemilik modal maupun pekerja harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan bagian yang diterimanya. Zakat itu wajib dikeluarkan setiap tahun. Pengeluaran  zakat  tersebut  tidak  boleh  ditangguhkan  sampai  harta  tersebut  dipisahkan antara modal dan labanya.
b. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pemilik harta (modal) harus mengeluarkan zakat dari modal dan laba  yang diprolehnya karena laba perdagangan penghitungan  haulnya  adalah berdasarkan  haul  harta  asal.  Oleh  karena  itu,  jika  sesorang  melakukan syirkah mudharabah dengan  memberikan  uang  1.000  kepada  orang  lain,  kemudaian  harta  itu berkembang  menjadi  3.000  dan  telah  mencapai  haul,  pemilik  modal  juga  harus mengaluarkan  zakat  untuk  uang  yang  berjumlah  2.000,  sedangkan  pekerja  tidak  wajib mengeluarkan  zakat  dari  bagian  yang  diperolehnya  sebelum  pembagian  keuntungan selesai. Apabila mudharib dan pemilik modal telah saling menghitung hartanya, mudharib harus  mengeluarkan  zakatnya  ketika  haulnya  tiba,  terhitung  sejak  penghitungan  harta sebab pada saat itu dia sudah mengetahui kadar zakat harta yang dimilikinya. Dan apabila terdapat kerugian maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh pemilik modal.
c. Mazhab  Syafi‟i berpendapat  bahwa  pemilik  modal  harus  mengeluarkan  zakatnya  dari modal dan laba yang diperolehnya karena dia telah memiliki keduanya (modal dan laba). Mazhab ini juga berpendapat bahwa pekerja harus mengeluarkan zakatnya dari laba yang dimilikinya  sebab  setelah  pembagian  keuntungan,  dia  bisa  menggunakan  hartanya sekehendak  hatinya.  Dengan  demikian,  harta  yang  dimilikinya  itu  sama  dengan  hutang
15 Wahbah Al-Zuhaily, “Zakat: Kajian Berbagai Mazhab (Terjemah)” , Bandung: Rosdakarya, 1995, h. 178
yang telah kembali kepada pemiliknya. Haul hartanya di hitung sejak adanya laba. Pekerja tadi tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebelum keuntungan dibagikan.
d. Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila harta qiradh berada di daerah pemilik modal, kendatipun secara hukum, maka zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah zakat idarah , yakni  modal  dan  labanya  dihitung  setiap  tahun.  Pemilik  modal  tersebut  wajib mengeluarkan  zakatnya  dari  modal  dan  labanya  sebelum  penghitungan  dan  pemisahan laba.  Inilah  pendapat  mazhab  yang  tegas.  Akan  tetapi,  menurut  pendapat  yang  dapat dipercaya, pemilik modal tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebelum hartanya dihitung. Setelah  penghitungan,  dia  harus  mengeluarkan  zakatnya  untuk  semua  tahun  yang  telah lewat.  Begitu  juga  apabila  harta qiradh tersebut  tidak  berada  didaerah  pemiliknya  dan pemiliknya tidak mengetahui keadaannya, apakah modalnya masih ada atau sudah habis, apakah  usahanya  rugi  atau  untung,  maka  ia  harus  mengeluarkan  zakatnya  untuk  tahun- tahun  yang telah lewat.  Adapun pekerja (mudharib) hanya wajib mengeluarkan zakatnya dari laba yang diperolehnya setelah perhitungan untuk satu tahun.

## K. Penggabungan Laba dan Modal Pokok Dalam Perhitungan Zakat
Konsep  perhitungan  zakat  kekayaan  dagang  adalah  modal  ditambah dengan  laba  yang dihasilkan  dari  perdagangan  tersebut.  Beberapa  pendapat mazhab  mengenai  penggabungan laba dan modal dalam perhitungan zakat adalah sebagai berikut : 16
a. Mazhab hanafi, laba perdagangan dan harta lain (warisan dan hibah) digabungkan dengan modalnya dengan catatan telah mencapai nisab.
b. Mazhab  maliki, laba  hasil  perdagangan  digabungkan  dengan  modal  yang  telah berkembang  dan  harta  selain  dari  perdagangan  tidak  boleh  digabungkan  dengan  modal, walaupun telah mencapai nisab, harus memulai haul yang baru
c. Mazhab  syafi‟i, Laba  perdagangan  dan  lainnya  itu  merupakan  harta  yang  boleh digabungkan dengan modal, haulnya sama dengan haul modal walaupun modalnya kurang dari  nisab , sebab  laba  dan  semacamnya,  haulnya  mengikuti  haul  harta  asal.  Sedangkan harta selain dari perdagangan tidak boleh digabungkan dengan harta perdagangan karena harta tersebut memiliki masa haul tersendiri.
16 Ibid., h. 174.
d. Mazhab Hambali , seperti pendapat mazhab syafi‟i , kecuali dalam satu hal yaitu keharusan harta  asal  mencapai nishab .  Karena  jika  seseorang  memilki  harta  yang  telah  mencapai nishab, kemudian memperdagangkannya dan berkembang, harus menunaikan zakat  harta asal  dan  labanya  dengan  catatan,  hartanya  telah  mencapai  haul.  Haul  laba  sama  dengan haul modal, selain perdagangan tidak boleh digabungkan.
Bangunan, pabrik, sarana taransportasi untuk disewakan semuanya itu pada dasarnya tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya kecuali pada income yang diperoleh dan diproduksi  yang dihasilkan  dan  pada  keuntungan  yang  didapatkan.  Jumhur  ulama  mengatakan  bahwa  zakat kekayaan  seperti  itu  tidak  ada,  karena  tidak  ada  zakat  dalam real  estate ,  perabot  rumah tangga, alat-alat kerja dan kendaraan. Pertemuan cendikiawan muslim kedua, yakni seminar mengenai pengkajian masalah-masalah keislaman kedua, yang diadakan pada 1385H / 1965 M, memutuskan bahwa harta kekayaan yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau ketentuan fiqih  yang mewajibkan untuk  dikeluarkan zakatnya, maka hukumnya adalah sebagai berikut : 17
Harta  kekayan  berupa  bangunan,  pabrik,  kapal,  pesawat  terbang,  dan  sebagainya,  tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya yang diambil dari bagian benda-benda tersebut, akan tetapi  keuntungan  bersihnya  perlu  dizakati  jika  keuntungan  tersebut  sudah  mencapai nisabnya.  Kalau  harta  kekayaan  itu  milik  sebuah  perusahaan  patungan,  yang  dijadikan patokan  nisab  bukanlah  keuntungan  bersih  perusahaan,  tetapi  nisabnya  dilihat  dari keuntungan bersih orang-orang yang ikut serta dalam patungan tersebut.
Tampaknya  keputusan  seperti  ini  senada  dengan  riwayat  dari Imam  Ahmad yang berpendapat bahwa keuntungan bersih harta kekayaan seperti itu perlu dikeluarkan zakatnya. Begitu  pula  menurut  sebagian  pendapat  pengikut mazhab  Maliki bahwa  keuntungan  bersih harta kekayaan seperti itu wajib dizakati ketika keuntungan itu diterima.

## L. Neraca dan Laba Sebagai Konsep Dasar Perhitungan Zakat
Neraca  dianggap  sebagai  hasil  kerja  seorang  dengan  tujuan  pokok menyediakan informasi akuntansi yang harus dapat dipercaya, jujur, transparan dan terperinci dengan baik. Setiap  akhir  tahun  seorang  pedagang  harus  membuat perhitungan  akhir  untuk  menjelaskan hasil  kegiatan  agar  diketahui  jumlah pertambahan  pada  barang  milik  serta  penentuan  kadar
17 Ibid., h. 274.
zakat mal dan  hal-hal  lain. Sejumlah  prinsip  Islam  universal  yang  harus  diperhatikan  dalam penyusuanan laporan  keuangan  diantaranya  adalah amanah, keterangan-keterangan  dan informasi-informasi  yang  ada  harus  benar  dan  sesuai  dengan  realita  serta  tidak  ada kebohongan  dan  kecurangan,  ketelitian  dan  kesempurnaan  dalam  menyiapkan suatu  laporan keuangan, dapat diselesaikan dalam batas-batas waktu yang telah ditetapkan tanpa mengulur- ulur  waktu, adl dan  netral  yaitu  berpegang  terhadap nilai-nilai  kebenaran  dan  sikap  tidak memihak, dan terdapat kejelasan penggunaan data-data.
Dari kaidah-kaidah zakat yang lalu, langkah-langlah perhitungan zakat seorang pedagang adalah sebagai berikut : 18
1. Menetapkan akhir tahun yang menjadi waktu perhitungan zakat.
2. Menjumlahkan modal-modal dagang serta menilainya dengan uang atau emas.
3. Menjumlahkan permintaan-permintaan jangka pendek (utang dagang).
4. Menentukan laba bersih.
5. Menghitung modal pokok bersih dan laba bersih.
6.  Modal  pokok  dan  laba  bersih  dikurangi  biaya-biaya  kebutuhan  pokok  (rumah  tangga), utang-utang pribadi dan sisanya akan menjadi basis zakat.
7.  Menghitung  kadar  nishab,  yaitu  85  gram  emas  atau  200  dinar  perak,  atau  uang  yang seharga dengan ukuran itu.
8. Jika basis zakat mencapai satu nishab, baru dihitung zakatnya sebesar 2.5 % jika didasarkan pada kalender hijriah dan 2,5775 % jika didasarkan pada kalender masehi.
Dapat  disimpulkan  diantara  tujuan  terpenting  dari  penghitungan  dan  neraca  itu  ialah untuk  menjelaskan  hak  pemilik  perusahaan  dan  hak  orang  lain,  nisab  zakat,  dan  juga  untuk dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan-keputusan.
Setiap  muslim  diatur  oleh  ketentuan  syariah  (hukum  Islam)  yang  bersumber  pada  Al- qur'an dan hadist begitu juga dengan muamalah dan pencatatannya  yang terefleksikan dalam bentuk  teori  Akuntansi  syariah.  Tujuannya  adalah  untuk  menegakkan  keadilan  dan kesejahteraan  sosial  sesuai  dengan  perintah  Allah  SWT.  Dasar  akuntansi  syariah  adalah  Al- Baqarah  ayat  282  yang  menjelaskan  bahwa  kegiatan  muamalah  harus  memilki  suatu pencatatan  yang benar.  Tujuan dalam akuntansi  syariah  yaitu pemerataan kesejahteraan bagi
18 Husein Syahatah, “Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Syariah”, Jakarta: Media Eka Sarana, 2001, h. 195.
seluruh  umat  akan  tercapai  jika  mengoptimalkan  sarana  yang  telah  ditetapkan  Islam  melalui sistem zakat, infaq, shadaqah dan pengharaman terhadap bunga dan riba.
Konsep  yang  harus  diketahui  dalam  perhitungan  zakat  perusahaan  adalah  modal, pengukuran biaya, penilaian aktiva, dan periode akuntansi karena pengeluaran kewajiban atas zakat  sangat  tergantung  pada  keadaan  harta  perusahaan  mencapai  nisab.  Penilaian  harta (aktiva) berdasarkan harga pasar atau biasa disebut nilai realisasi bersih (net realizable value) untuk  mengetahui  kemampuan  zakat  dari  aktiva  untuk  berkembang  dalam  bentuk  harga jualnya.
Terdapat  dua  pendapat  mengenai  perlakuan  zakat  perusahaan  dalam  akuntansi  yang memilki pengaruh terhadap laporan keuangan. Pertama, zakat diakui sebagai biaya yang akan mengurangi laba dan menambah beban perusahaan. Kedua, zakat adalah bagian dari laba dan zakat tidak akan dibayarkan sebelum laba dibagikan.
Laba  yang  diperoleh  sebagai  dasar  penyusunan  laporan  keuangan  harus  dapat  dipakai sebagai  dasar  untuk  memenuhi  pembayaran  zakat,  sehingga  informasi  laba  harus  dapat dijadikan dasar penghitungan zakat setelah dikurangi dengan biaya dan utang yang menyertai laba. Konsep laba akuntansi syariah pada saat ini terefleksi untuk menghitung besaran zakat. Konsep  ini  dapat  direalisasikan  dengan  pemerataan  kesejahteraan  melalui  mekanisme  zakat dalam Islam dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi termanifestasi dalam maksimalisasi laba yang didukung dengan efisiensi operasional usaha, sehingga dapat membayar kewajiban zakat untuk pemerataan kesejahteraan disamping fungsi laba sebagai dasar pengambilan keputusan dan alat proyeksi. 19

## M. Modal Pokok Dalam Konsep Islam
Arti ra‟sul dalam bahasa arab ialah atas segala sesuatu, dan ra‟sul mal ialah modal awal atau  pokok.  Pengertian ra‟sul  mal dalam  konsep  ekonomi  Islam ialah  semua  harta  yang bernilai  dalam  dalam  pandangan  syar‟i  yang  digunakan dalam  suatu  usaha  dengan  tujuan pengembangan. Artinya harta yang digunakan dalam suatu awal perniagaan atau usaha, dan harta ini sebagai modal awal yang digunakan dalam usaha tersebut sehingga berkembang.
Pengertian mal tidak sama dengan ra'sul mal (modal pokok) dalam konsep Islam. Modal pokok adalah bagian dari maal yang mempunyai nilai, terakumulasi, dan dapat berkembang
19 Iwan Triwiyono dan Moh. As‟udi, “Akuntansi Syari‟ah (Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat)” , Jakarta: Selemba Empat, 2001.
selama  mengoperasikannya  di  bidang-bidang  yang  bermanfaat  dan  berperan  serta  dalam aktivitas  ekonomi  atau  bagian  dari  kekayaan  untuk  melaksanakan  kegiatan  ekonomi  pada awal aktivitas serta dimiliki secara penuh dan mengandung nilai atau harga. Konsep ekonomi Islam  ialah  semua  harta  yang  bernilai  dalam  pandangan  syar'i  yang  aktivitas  manusia  ikut berperan  serta  dalam  usaha  produksinya  dengan  tujuan  pengembangan.  Para  ulama menganggap  bahwa  modal  awal (ra'sul  maal) itu  bagian  dari  harta  kekayaan  yang diproyeksikan untuk dikembangkan.
Penghitungan  modal  pada  permulaan  aktivitas  dagang  adalah  suatu  keharusan,  begitu juga pada setiap akhir tahun. Penghitungan ini bertujuan untuk menjelaskan hak-hak dan juga untuk  mengetahui  kadar  zakat mal . Ra‟sul  maal (modal)  dapat  ditetapkan  dalam  akad-akad (perjanjian)  dan  kesepakatan-kesepakatan,  dan  juga  bisa  dalam  bukti  tertulis,  dan  metode perhitungan yang bisa dipakai pada waktu tertentu. Dapat diketahui bahwa yang dipedomani dalam pengukuran modal adalah sebagai berikut : 20

## 1. Pada awal kegiatan
Modal = uang + (barang milik dan barang dagangan)
Penilaian  mata  uang  asing  berdasarkan  kurs  yang  berlaku  pada  hari  permulaan kegiatan/aktivitas.  Penilaian  barang  dagang  berdasarkan  nilai  (harga)  pasar  yang  berlaku pada hari permulaan kegiatan.
2. Pada akhir tahun kegiatan
Dengan  memulai  kegiatan,  munculah  persoalan  utang  piutang.  Yaitu  mungkin  muncul banyak  permintaaan  kepada  yang  mempunyai  perusahaan,  atau  timbulnya  utang-utang pihak lain pada perusahaannya. Contoh ini akan dihitung dengan persamaan berikut :
Modal = barang yang ada – utang dan tanggungan
Barang-barang  yang  ada  diatas  meliputi  uang  dan  barang,  sesuai  dengan  nilainya  yang berlaku  pada  akhir  tahun.  Dalam  keadaan  seperti  ini,  untuk  mengetahui  jumlah perkembangan atau kekurangan modal, harus dengan membandingkan jumlah modal pada awal  tahun  dengan  jumlah  modal  pada  akhir  tahun.  Perhitungannya  adalah  pada persamaan berikut :
Jumlah  perkembangan  atau  pengurangan  =  modal  akhir  tahun  -  modal awal tahun
20 Husein Syahatah, “Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Syariah”, Jakarta: Media Eka Sarana, 2001, h. 134.
Hasil  pengurangan  diatas  ialah  =  Nilai  bersih  barang-barang  yang  ada pada akhir tahun - nilai bersih barang-barang yang ada pada awal tahun.

## N. Laba Dalam Konsep Islam
Laba  dalam  bahasa  arab,  laba  berarti  pertumbuhan  dalam  dagang.  Arti  laba dalam  Al- qur‟an Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 16 yang artinya :
“Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannnya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk ”.
Diantara  tujuan  dagang  yang  terpenting  adalah  meraih  laba,  yang  merupakan  cerminan pertumbuhan  harta.  Laba  ini  muncul  dari  proses  pemutaran  modal  dan  pengoperasiannya. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang menyimpannya sehingga harta tersebut tidak dapat merealisasikan perananya dalam aktivitas ekonomi.
Cara  pengukuran  laba  dalam  Islam,  metode  penghitungan  laba  didasaran  pada  asas perbandingan. Perbandingan itu adakalanya antara nilai harta di akhir tahun dan diawal ahun, atau  perbandingan  antara  harga  pasar  yang  berlaku  untuk  jenis  barang  diakhir  tahun  dan diawal tahun, atau juga bisa antara pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan income tersebut.
Ada beberapa metode penghitungan laba dalam konsep Islam, diantaranya adalah : 21 a. Metode penghitungan kelebihan pada modal pokok.
Metode  ini  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  laba  yang  merupakan  pertumbuhan  pada modal  pokok  itu  merupakan  hasil  dari  proses  pertukaran  barang  dalam  periode  waktu tertentu. Persamaan laba ialah sebagai berikut :
Laba = Nilai harta pada akhir tahun – Modal pokok diawal tahun
b. Metode perbandingan antara nilai barang yang ada diakhir tahun dan nilai barang yang ada diawal tahun.
Metode ini didasarkan pada pengukuran nilai kekayaan yang ada pada awal tahun dengan nilai barang yang ada pada akhir tahun, dengan langsung menghitung nilai barang-barang yang dibeli dan dijual dalam setahun. Metode ini cocok untuk perusahaan yang memakai sistem transaksi tunai. Jadi bentuk persamaan labanya adalah sebagai berikut :
Laba = (Nilai seluruh kekayaan diakhir tahun + Nilai penjualan selama setahun) –
21 Ibid.,
(Nilai barang yang ada diwal tahun = Biaya pembelian barang selama setahun) c. Metode perbandingan antara pendapatan dan biaya atau pengeluaran.
Metode ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dan biaya  yang dikeluarkan untuk  mendapatkan  laba  tersebut.  Untuk  itu,  unsur-unsur  pendapatan  dan  pengeluaran (biaya  )  harus  unsur-unsur  yang  mudah  diterima  syar‟i,  yaitu  tidak  mengandung  unsur- unsur  yang  dilarang,  seperti  pendapatan  yang  haram  atau  belebih-lebihan,  mubazir,  dan riba. Persamaan laba sebagai berikut :
Laba = Pendapatan (pemasukan) – Pengeluaran (biaya)
Unsur pendapatan yang penting adalah harga barang (jumlah barang x harga penjualan). Adapun  diantara  unsur  terpenting  dari  biaya-biaya  ialah  barang-barang  yang  dibeli,  biaya pembelian,  biaya  penjualan,  serta  pendistribusian,  dan  juga  berbagai  macam  biaya administrasi lain.

## O. Metode-Metode Perhitungan Zakat Perusahaan
Perhitungan  zakat  perusahaan  masih  mengalami  kesulitan  karena  terdapat  perbedaan format penghitungan  serta  elemen-elemen  laporan  keuangan  yang  berbeda  antara  format baku saat ini dengan bahasa fiqh yang disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap perusahaan. Perbedaan  itu  misalnya  dalam  menghitung  laba,  menghitung  biaya, aktiva  tetap,  dan sebagainya. Perusahaan harus memahami tarif dan nilai asset yang dikenakan zakat menurut ahli  fiqh  yang  sangat  penting  untuk  menilai  nishab zakat  dan  konsep  akuntansi  yang  benar untuk  memudahkan  dalam  penilaian. Sehingga  hal  ini  memerlukan  penyamaan  persepsi antara ahli fiqh dan ahli akuntansi. Perkembangan dalam aplikasi perhitungan zakat saat ini lebih  pada komitmen  setiap  perusahaan  untuk  menjadikan  zakat  sebagai  ukuran  kinerja perusahaan,  sehingga  penggunaan  metode  perhitungan  zakat  dapat  disesuaikan dengan kemampuan zakat perusahaan. Terdapat beberapa cara perhitungan zakat perusahaan 22 :

## 1. TE Gambling dan RA Karim
Zakat perdagangan di kenakan pada nilai bersih kekayaan atau atas modal kerja atau laba bersih.  Zakat  di  kenakan  pada  perusahaan  jasa  dan  perdagangan,  akan  tetapi  menurut Gambling dan Karim, untuk tarif zakat industri sebesar 10 %.
22 Sofyan  Syafri  Harahap, “Menuju  Perumusan  Teori  Akuntansi  Syariah” ,  Jakarta:  Pustaka  Quantum, 2001.
(Modal + Cadangan – Aktiva Tetap) + Laba Bersih X 2,5 %

## 2. Yusuf Qardhawi
Zakat  perusahaan  dalam  kitab  hukum  zakat  disamakan  dengan  zakat  untuk harta perniagaan  atau  perdagangan.  Yang  di  maksud  dengan  dengan  harta benda  perdagangan adalah  sesuatu  yang  di  beli  atau  di  jual  untuk  memperoleh kekayaan.  perdagangan  yang sudah  satu  tahun  dan  mencapai  nisab  pada  akhir tahun,  maka  wajib  untuk  mengeluarkan zakanya sebesar 2,5 % dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungannya saja (Qardhawi,  1987:298). Sedangkan  untuk  aktiva  tetap  tidak  diwajibkan  zakat  kecuali  jika aktiva tetap tersebut menghasilkan keuntungan atau pendapatan, maka zakat atas aktiva tetap besarnya 10 % dari hasil bersih setelah di kurangi biaya  yang dikeluarkan. Jika hasil bersih sulit untuk di tentukan, maka zakat di kenakan atas seluruh hasil sebesar 5 %.
(Modal + Laba Bersih) X 2,5 % + (Keuntungan Aktiva Bersih X 10 %).

## 3. Bazis DKI
Bazis DKI menghitung zakat dari aktiva lancar sesuai dengan neraca tahunan yaitu uang yang terdapat  dalam  bank, surat-surat  berharga dan persediaan dikurangi  dengan kewajiban yang  harus  dibayar  dengan  ketentuan  nihab  98 gram  emas  murni  dan  tarif  zakat  2,5  %. Dalam perhitungan ini aktiva tetap dan hutang jangka panjang tidak diperhitungkan.
(Aktiva Lancar – Utang Lancar) X 2,5 %

## 4. Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand
Menurut syarikat takaful Malaysia Sdn. Berhand, zakat perusahaan di hitung sebesar 2,5 % dari keuntungan sebelum pajak.
Laba Sebelum Zakat Dan Pajak X 2,5 %

## 5. Bank Muamalat Indonesia
Zakat di hitung 2,5 % dari laba perseroan sesudah pajak. Laba dihitung menurut prinsip akuntansi yang berlaku PSAK.
Laba Setelah Pajak X 2,5 %

## 6 . Hafidhuddin
Hafidhuddin  mengemukakan  bahwa  tarif  zakat  usaha  (lebih  tepat  zakat perdagangan adalah  2,5  %  dihitung  dari  jumlah  seluruh  nilai assets barang dagangan  dan  laba  yang  di peroleh barang tersebut setelah sampai nishabnya dan cukup selama satu tahun. Aktiva tetap tidak  termasuk  dalam  perhitungan hanya  aktiva  yang  diperuntukkan  dalam  jual  beli  seperti persediaan barang dagang akhir serta laba yang di timbulkannya. Selain itu di jelaskan bahwa kas di bank, emas, persediaan barang dagang dan piutang yang timbul dari penjualan barang yang kolektabilitasnya tinggi juga termasuk dalam nilai dasar perhitungan zakat.
(Total Aktiva Lancar + Laba Bersih ) X 2,5 %

## 7. ‘Atiyah
„Atiyah membagi harta kedalam dua jenis yaitu harta yang berubah dan harta tetap. Harta yang berubah merupakan barang  yang dapat  dipindah-pindahkan seperti barang perniagaan, dan  uang.  Jenis  dalam  pembagian  ini  merupakan harta  perniagaan  yang  bertujuan  untuk diperdagangkan  dan  sifat  dari  harta tersebut  berkembang,  misalnya  persediaan,  harta  dalam bentuk  kas/uang. Zakat  harta  perniagaan  (harta  yang  dapat  berubah)  ini  dapat  dihitung berdasarkan  modal  yang  berkembang  yaitu  modal  dan  keuntungan  bersih  akhir  periode sebesar 2,5 %. Sedangkan harta tetap adalah barang-barang  yang dimiliki tetapi tidak untuk diperdagangkan, seperti  aktiva tetap tidak dibebankan zakat.  Akan tetapi  untuk  aktiva tetap yang  menghasilkan  keuntungan  misalkan  akibat  penilaian  kembali  maka  zakat  di  bebankan atas kenaikan nilai tersebut sebesar 10 %. Metode perhitungan :
a. Harta yang berubah = (Modal + Laba Bersih) X 2,5 %
b. Harta tetap = keuntungan aktiva tetap X 10 %
8. AAOIFI ( Accaounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution ) Menurut AAOIFI, zakat dapat di hitung dengan dua pendekatan pertama, metode aktiva bersih (Net assets) dan kedua, metode net invested funds/net equity . Zakat perusahaan 2,5 % dengan  dasar  penanggalan  komariah. Sedangkan  perhitungan  kewajiban  zakat  yang menggunakan  penanggalan syamsiah  adalah  sebesar  2,5775  %.  Zakat  di  kenakan  pada kekayaan harta emas dan perak. Aktiva tidak di kenakan zakat.
i. Metode aktiva bersih (net assets)
1.  Subjek  zakat  pada  metode  aktiva  bersih  terdiri  dari  kas  dan  setara  kas,  piutang
bersih  (total  piutang  di  kurangi  piutang  ragu-ragu),  aktiva  yang  di  perdagangkan seperti  persediaan,  surat  berharga, real  estate dan  lain-lain.  dan  pembiayaan mudharabah,  musyarakah,  salam,  istishna‟.  aktiva  tetap  tidak  termasuk  subjek zakat.
2.  Aktiva  yang  di  maksud  untuk  diperdagangkan  kembali  diukur  pada  nilai  kas ekuivalen dari aktiva tersebut pada saat kewajiban zakat dibayarkan. Metode perhitungan:
Zakat  =  Aktiva  subjek  zakat  –  (Utang  Lancar  +  Modal  Investasi  Tak  Terbatas  + Penyertaan  Minoritas  +  Penyertaan  Pemerintah  +  Penyertaan  Lembaga  Sosial, Endowment Lembaga Non Profit).
ii. Metode invested fund/net equity
Metode  ini  telah  diterapkan  sebagai  dasar  untuk  menghitung  zakat  perusahaan  yang telah diterapkan di Arab Saudi. Pos-pos yang terdapat dalam dasar perhitungan zakat perusahaan dengan metode ini adalah sebagai berikut :
 Modal  di  setor (paid  up  capital) atau  tambahan  modal  yaitu  modal  pemilik  dan setiap tambahan kenaikan modal selama satu tahun.
 Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva
 Laba ditahan termasuk laba di tahan yang digunakan sebagai cadangan
 Laba bersih yang belum di bagikan
 akan di kurangi :
 Aktiva tetap bersih
 Investasi  yang  tidak  digunakan  dalam  perdagangan  misalnya  gedung  yang disewakan
 Kerugian yang terjadi selama satu periode
Metode perhitungan :
Zakat  =  Tambahan  Modal  +  Cadangan  +  Cadangan  yang  bukan  dikurangkan  dari aktiva  +  Laba  ditahan  +  Laba  Bersih  +  Utang  Jangka  Panjang  –  (Aktiva  Tetap  + Investasi Yang Tidak Diperdagangkan + Kerugian)
Dalam  perhitungan  zakat  diatas,  terdapat  perbedaan  dari  dasar,  objek  kekayaan  yang digunakan dan kadar zakatnya. AAOIFI menggunakan kadar zakat sebesar 2,5775 % dengan dasar  tahun  Masehi.  Perbedaan  kadar  zakat  dalam  penggunaan  tahun  Hijriyah  (Komariah)
Metode Aktiva Bersih (Net Assets)
Dasar Penilaian
Aktiva : Kas dan setara kas Nilai kas atau setara kas Piutang bersih Nilai kas atau setara kas Pembiayaan mudharabah Nilai kas atau setara kas Pembiayan musyarakah Nilai kas atau setara kas Salam Nilai kas atau setara kas Istishna Nilai kas atau setara kas Aktiva yang diperdagangkan : Persediaan Nilai kas atau setara kas Surat berharga Nilai kas atau setara kas Real estat Nilai kas atau setara kas Lain-lain Nilai kas atau setara kas Utang : Utang lancar Nilai buku Wesel bayar Nilai buku Utang lain-lain Nilai buku Modal investasi tak terbatas
Nilai buku
Penyertaan dari pemerintah, Endowment, lembaga sosial,
Organisasi non profit. Nilai buku
Penyertaan minoritas
Nilai buku
Metode Invested Funds/Net Equity
Aktiva yang diperdagangkan :
Gedung yang disewakan Nilai buku Lain-lain Nilai buku Aktiva tetap bersih Nilai buku Cadangan yang tidak Dikurangkan dari aktiva nilai buku
Utang lancar dan wesel bayar nilai buku
Modal pemilik :
Tambahan modal Nilai buku cadangan Nilai buku Laba ditahan Nilai buku Laba bersih Nilai buku
dan  tahun  Masehi  (Syamsiah)  disebabkan  perbedaan  waktu  yang  telah  disepakati  pada muktamar zakat tahun 1984M / 1404 H bahwa tahun syamsiyah waktunya lebih panjang 11 hari  dari  tahun  Hijriyah.  Sehingga  penggunaan  tahun  Masehi  (Syamsiah)  dalam  penentuan nishab zakat  perusahaan  dengan hitungan 365 hari  tidak digunakan kadar  zakat  2,5 % akan tetapi menjadi 2,5775 %.
Dasar penilaian atas akun-akun laporan keuangan sebagai dasar zakat dengan metode net assets dan net equity

## P. Penutup
Tujuan  akuntansi  Islam  dalam  ekonomi  adalah  pemerataan  kesejahteraan bagi  seluruh umat  melalui  distribusi  kekayaan  kepada  masyarakat  luas  melalui suatu  sistem  yaitu zakat, infaq dan shadaqah .  Jika  zakat  berkaitan  erat  dengan keberadaan  akuntansi,  maka  tidak mungkin  kewajiban  zakat  ini  dapat  terpenuhi tanpa  mengetahui  bagaimana  metode perhitungan  zakat  atas  harta  atau  laba  usaha suatu  perusahaan.  Sehingga  peranan  akuntansi sangat  jelas  dalam  proses perhitungan  laba  dan  jumlah asset yang  akan  dijadikan  dasar pengenaan zakat.
Menggunakan  dasar  laporan  keuangan  dalam  menghitung  zakat,  untuk  saat  ini  metode yang lebih baik adalah dengan dasar laba rugi  yaitu metode Syarikat Takaful Malaysia  yang besaran  zakatnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  zakat  yang  telah  dikeluarkan.  Jika  kondisi perusahaan  stabil,  maka  gunakan  metode  dengan  dasar  neraca  dengan  konsep  fiqih  zakat perusahaan  dagang  yaitu  metode  Bazis  DKI.  Ketika  perusahaan  dalam  kondisi  lebih  dari cukup perusahaan dapat menggunakan metode Hafidhuddin yang menghasilkan besaran zakat tertinggi atau mengeluarkan infaq/sedhaqah yang pennggunaannya lebih luas dari zakat.
Zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dibuat pencatatan tersendiri atau memiliki perlakuan akuntansi untuk zakat tersebut, dan dijadikan sebagai komponen laporan keuangan dalam  neraca  dan  laba  rugi.  Pembayaran  zakat  sebaiknya  diambil  sebelum  laba  dibagikan antara pemilik modal dan pengelola sehingga zakat tersebut dikenakan atas badan perusahaan tersebut, bukan atas pribadi pemilik modal dan pengelola perusahaan. Jika zakat diambil dari perusahaan  sebelum  laba  dibagikan  antara  pemilik  dan  pengelola  maka  zakat  dikategorikan sebagai social  cost yang  mengurangi  laba  setelah  dikurangi  beban  usaha  dan  beban operasional perusahaan.

## DAFTAR BACAAN
AAOIFI, Accounting and Auditing And Governance Standars For Islamic Financial Institutions, Mei, 2001
Al-Faridy, Hasan Rifa‟i, Panduan Zakat Praktis , Jakarta : Dompet Dhuafa Republika, 2004
Al-Zuhaily, Wahbah, Zakat : Kajian Berbagai Mazhab (Terjemah) , Bandung : Rosdakarya, 1995
Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern , Jakarta : GIP, 2002
Harahap, Sofyan Syafri, Akuntansi Islam, Jakarta : Bumi Aksara, 1997
Hafidhuddin,  Didin, Anda  Bertanya  Tentang  Zakat  Infaq  Dan  Shadaqah  Kami  Menjawab, Jakarta : BAZNAS, 2006
Harahap,  Sofyan  Syafri, Menuju  Perumusan  Teori  Akuntansi  Syariah, Jakarta  ;  Pustaka Quantum, 2001
Hasan, Sofyan, Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf, Surabaya : Al-Ikhlas, 1995
Karseno, Mengenal Zakat Kontemporer Dan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Zakat, Padang : BAZ Sumbar, 2005
Muhamad, Zakat  Pofesi  :  Wacana  Pemikiran  Dalam  Fiqih  Kontemporer, Jakarta;  Salemba Diniyah, 2002.
Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah , Jakarta : Salemba Empat, 2005
Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer , Bandung : Rosdakarya, 2003
Qardhawi, Yusuf, Hukum Zakat (terjemah) , Jakarta : Litera Antarnusa, 2006
Syahatah, Husein , Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Syariah , Jakarta : Media Eka Sarana, 2001
Tim Penyusun IMZ, Panduan Zakat Praktis, Jakarta : IMZ, 2003
Triyuwono, Iwan dan Moh. As‟udi, Akuntansi Syariah (Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat) , Jakarta : Salemba Empat, 2001