## MENUJU DESA TANGGUH BENCANA (DI DESA SIRNOBOYO)

## AGOES HENDRIYANTO, NIMAS PERMATA P
rafid.musyffa@gmail.com
Abstrak :  Bencana  alam  rutin  yang  dialami  oleh  masyarakat  desa  Sirnoboyo  adalah bencana  banjir  yang  banyak  sekali  kerugiannya  yang  pertama  berdampak  terhadap hasil  pertanian  dan  merusak  infrastruktur  jalan  dan  jembatan.    Kerugian  dapat dikurangi dengan jalan menjadikan desa Sirinoboyo menuju Desa Tangguh Bencana. Untuk  menuju  Desa  Tangguh  Bencana  dibutuhkan  dana  dan  keseriusan  pemerintah dalam  rangka  merubah  skema  pemikiran  masyarakat  yang  merasa  bahwa pembangunan  memerlukan  suatu  kerja  keras,  gotong  royong  dan  kebersamaan. Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  pengabdian  ingin  melihat  sejauh  mana    Bentuk kemandirian masyarakat Desa Sirnoboyo untuk mewujudkan Desa Tangguh bencana yang diwujudkan dalam Rencana Penanggulangan Bencana Desa Sirnoboyo Desa  Tangguh  Bencana  di  bagi  menjadi  3  berdasarkan  indikator  yang  telah ditetapkan.  Sirnoboyo  masuk  katagori  Desa  tangguh  Bencana  Pratama  dengan  skor 31  dari  60  indikator.    Untuk  menuju  Desa  tangguh  Bencana  madya  dan  Utama memrlukan  suatu  perencanaan  pembangunan  dan  kerja  keras  selurh  elemen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan  kepedulian  masyarakat  terhadap  arti  pentingnya  penaggulangan bencana.    Rasa  persaudaraan,  kesetiakawanan,  dan  kekeluargaan  masyarakat  desa Sirnoboyo perlu ditingkatkan lagi guna mencapai Desa tangguh Bencana utama.
Kata Kunci : Desa, Tangguh Bencana

## PENDAHULUAN
Merujuk pada Misi Program Pengabdian Kepada masyarakat DITLITABMAS Dikti yaitu menciptakan peradaban dan nilai-nilai kehidupan baru bagi masyarakat luas  dan  juga  masyarakat  kampus.  Dengan  demikian,  prinsip  transfer  ilmu pengetahuan dan teknologi dari masyarakat kampus ke masyarakat sekitar  dapat terpenuhi. Dengan demikian akan mengalir suatu ide, pikiran, inovasi yang kresatif dari  masyarakat  kampus  yang  dapat  digunakan  sebagai  pemecahan  masalah  di lingkungan  masyarakat.  Dengan  demikian  pengabdian  masyarakat  oleh  sivitas akademika  STKIP  PGRI  Pacitan  merupakan  wujud  respon  terhadap  dinamika kehidupan  masyarakat  yang  senantiasa  berkorelasi  erat  dengan  berkembangnya persoalan, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.
Kalau kita lihat wilayah desa Sirnoboyo yang memiliki dua sungai, dari laut berjarak dua km dan termasuk daerah dataran rendah dengan ketinggian di atas permukaan laut empat (4) meter sampai  enam  (6) meter di atas permukaan laut
merupakan  daerah  rawan  bencana.    Dengan  melihat  jumlah  penduduk  desa Sirnoboyo  berjumlah  4327  orang  cukup  besar  untuk  ukuran  sebuah  desa  di Kabupaten Pacitan.

## Gambar 1. Peta Desa Sirnoboyo
Berdasarkan  gambar  1  dan  2  perencanaan  bencana  alam  yang  mengintai paling utama di Desa Sirnoboyo adalah bahaya gempa dan tsunami dikarenakan letak geografis Teluk Pacitan yang berhadapan langsung dengan zona subduksi di lepas  pantai  selatan  Jawa.  Prasarana  penanganan  bencana  di  wilayah perencanaan sudah banyak dilakukan salah satunya adalah dengan menyediakan jalur evakuasi. Jalur evakuasi yang direncanakan adalah jalan menuju perbukitan di bagian timur dan barat serta ke bagian utara wilayah perencanaan menuju Kota Pacitan.
Sedangkan  untuk  prasarana  sistem  peringatan  dini  telah  dibangun  di Kabupaten  Pacitan  secara  keseluruhan.  Bencana  lainnya  yang  juga  mengintai adalah  bencana  banjir  di  Desa  Sirnoboyo,  Sirnoboyo  dan  Kelurahan  Ploso  akibat meluapnya  Sungai  Grindulu.  Saat  ini  tanggul  penahan  banjir  sudah  terpasang  di sepanjang  Sungai  Grindulu.  Sehingga  untuk  mengoptimalkan  perannya  perlu adanya pemeliharaan terhadap tanggul yang sudah ada sehingga dapat bertahan pada saat Sungai Grindulu meluap. Selain itu juga Desa Sirnoboyo dilewati Sungai Kebonagung yang sangat rawan jika meluap.  Faktor utama yang menjadi faktor yang  harus  segera  diperhatikan  oleh  pemerintah  tanggul  sebelah  selatan  hanya
berupa tanggul pondasi batu yang ketinggiannya hanya 2 meter yng telah berusia 20 tahun.
Secara umum rencana sistem penanganan bencana di wilayah perencanaan adalah:
1. Mengoptimalkan Sistem Peringatan Dini yang telah terpasang
2. Melakukan  pengaturan  kepadatan  permukiman  pada  zona  permukiman kepadatan rendah
3. Meyediakan  jalur  evakuasi  dengan  menggunakan  jaringan  jalan  arteri, kolektor dan lokal
4. Melakukan pemeliharaan tanggul Sungai Girindulu
Selain bencana banjir ada lagi bencana yang dapat melanda desa Sirnoboyo yaitu adanya tsunami dari laut karena jaraknya dari pantai sekitar dua kilometer. Untuk itu maka perlu adanya kesadaran masyarakat Sirnoboyo akan bahaya dari Tsunami  untuk  itu  maka  perlu  adanya  penyuluhan  masyarakat  untuk mempersiapkan  segala  sesuatunya  sehingga  dampak  yang  ditimbulkannya  dapat diminimalkan.    Sebenarnya  telah  dibentuk  Forum  Pengurangan  Resiko  Bencana baik  tingkat  Desa  maupun  tingkat  dusun.  Tetapi  hanya  sebatas  Forum  tetapi pelaksanaan  dilapangan  belum  pernah  melakukan  simulasi  bencana  secara  rutin hal  ini  disebabkan  alasan  pemdanaan  yang  sangat  terbatas  karena  masyarakat belum sadar akan perlunya perencanaan dan penaggulangan bencana.  untuk itu diperlukan  suatu  usaha  yang  keras  khususnya  untuk  merubah  kebiasaan masyarakat  sebagai  contohnya  membuang  limbah  rumah  tangga  dan  pertanian dengan  seenaknya  saja  tanpa  peduli  terhadap  lingkungan.  Apalagi  peran  dari pemerintahan  Kabupaten  Pacitan  hanya  sebatas  pembentukan  suatu  Forum Pengurangan Resiko Bencana setelah itu dibiarkan ertahun-tahun. sehingga tidak ada  kegiatan  yang  dilakukan  secara  kontinu  oleh  sukarelawan  yang  ada  di  desa Sirnoboyo.
Sebenarnya  jika  bencana  terjadi  akan  menghancurkan  hasil-hasil pembangunan  yang  diperoleh  dengan  susah  payah  seperti  jalan  desa,  sarana olahraga,  tanggul,  pertanian  serta  dana  yang  digunakan  untuk  tanggap  darurat dan pemulihan pasca bencana juga telah mengurangi anggaran yang seharusnya
dapat  dimanfaatkan  untuk  membangun  yang  telah  direncanakan  di  RPJM  Desa serta program-program pemberantasan kemiskinan. Masyarakat miskin dan kaum marjinal yang tinggal di kawasan rawan akan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena jumlah korban terbesar biasanya berasal dari kelompok ini dan pemiskinan yang ditimbulkan oleh bencana sebagian besar akan menimpa mereka
Bentuk    pengabdian    ini  akan  digunakan  untuk  mengelompokan  Desa Sirnoboyo sebagai Desa tangguh Bencana atau belum, membuat Peraturan Desa tentang  Desa  tangguh  Bencana,  Meningkatkan    kemandirian  masyarakat  Desa Sirnoboyo  untuk  mewujudkan  Desa  Tangguh  bencana  alam  yang  diwujudkan dalam  Rencana  Penanggulangan  Bencana  Desa  yang  diwujudkan  dalam  RPJM Desa Sirnoboyo.

## PEMBAHASAN
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang Penanggulangan  Bencana  mengatur  Hak  Dan  Kewajiban  Masyarakat  Pasal  26 yang  menjelaskan,  hak  masyarakat  dalam  penangulangan  bencana:  1)  Setiap orang berhak; mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;  mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan  dalam  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana;  mendapatkan informasi  secara  tertulis  dan/atau  lisan  tentang  kebijakan  penanggulangan bencana;  berperan  serta  dalam  perencanaan,  pengoperasian,  dan  pemeliharaan program  penyediaan  bantuan  pelayanan  kesehatan  termasuk  dukungan psikososial;  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  terhadap  kegiatan penanggulangan  bencana,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  diri  dan komunitasnya;  dan    melakukan  pengawasan  sesuai  dengan  mekanisme  yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. 2) Setiap orang yang terkena bencana  berhak  mendapatkan  bantuan  pemenuhan  kebutuhan  dasar.  3)  Setiap orang  berhak  untuk  memperoleh  ganti  kerugian  karena  terkena  bencana  yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
Gambar 2 . Konsep Pengembangan Wilayah
Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa Desa Sirnoboyo menjadi desa  Pusat Pelayanan  Pendukung;  yaitu  Desa  Sirnoboyo.  Wilayah    Desa  Sirnoboyo  yang berpusat  di  Dusun  Ngemplak  (Desa  Sirnoboyo),  sedangkan  Dusun  Krajan  dan Suruhan  pusat  pengolahan  hasil  perikanan.  Berdasarkan  gambar  di  atas  terlihat bahwa desa Sirnoboyo masuk dalam lingkaran biru yang memiliki jarak dari bibir pantai sekitar 2 km dan masuk dalam Desa pendukung atau masyarakat pesisir.. Walaupun  tidak  berbatasan  langsung  dengan  garis  pantai  tetapi  jika  terjadi Tsunami Desa Sirnoboyo merupakan daerah terdampak Bencana Tsunami.
Masyarakat  pesisir  adalah  sekumpulan  masyarakat  yang  hidup  bersama- sama  mendiami  wilayah  pesisir  membentuk  dan  memiliki  kebudayaan  yang  khas yang  terkait  dengan  ketergantungannya  pada  pemanfaatan  sumberdaya  pesisir. Tentu  masyarakat  pesisir  tidak  saja  nelayan,  melainkan  juga  pembudidaya  ikan, pengolah  ikan  bahkan  pedagang  ikan.  Berikut  ini  aspek  penting  mengenai masyarakat pesisir :
Ditinjau dari aspek biofisik wilayah, ruang pesisir dan laut serta sumberdaya yang  terkandung  di  dalamnya  bersifat  khas  sehingga  adanya  intervensi  manusia pada  wilayah  tersebut  dapat  mengakibatkan  perubahan  yang  signifikan,  seperti bentang  alam  yang  sulit  diubah,  proses  pertemuan  air  tawar  dan  air  laut  yang menghasilkan  beberapa  ekosistem  khas  dan  lain-lain.  Ditinjau  dari  aspek kepemilikan,  wilayah  pesisir  dan  laut  serta  sumberdaya  yang  terkandung  di dalamnya sering memiliki sifat terbuka ( open access).
Ada empat permasalahan pokok yang terdapat di desa Pesisir di Indonesia, yakni    tingginya  tingkat  kemiskinan  masyarakat  pesisir,  pada  tahun  2010 kemiskinan  di  desa-desa  pesisir  mencapai  angka  7,8  juta  jiwa,  tingginya kerusakan sumberdaya alam pesisir, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan  lunturnya  nilai-nilai  budaya  lokal  dan  rendahnya  infrastruktur  desa  dan kesehatan lingkungan pemukiman. Keempat persoalan pokok ini juga memberikan andil  terhadap  tingginya  tingkat  kerentanan  terhadap  bencana  alam  dan perubahan  iklim  yang  cukup  tinggi  pada  desa-desa  pesisir,  terutama  di  wilayah pesisir pulau-pulau kecil.
Berdasarkan  fakta  di  atas  tersirat  bahwa  pemerintahan  terkecil  desa mempunyai  kewajiban  dalam  rangka  mewujudkan  hak-hak  masyarakat  dengan merencanakan,  membentuk,  dan  memulihkan  masyarakat  pasca  bencana.  Selain mengatur hak setiap warganegara juga mencantumkan kewajiban sebagai warga negara  yang  meliputi:  setiap  orang  berkewajiban  menjaga  kehidupan  sosial masyarakat  yang  harmonis,  memelihara  keseimbangan,  keserasian,  keselarasan, dan  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup;  melakukan  kegiatan  penanggulangan bencana;  dan  memberikan  informasi  yang  benar  kepada  publik  tentang penanggulangan  bencana.  Selain  hak  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemerintahan desa  juga  diatur  tentang  kewajiban  warga  negara  dalam  rangkan  pengurangan resiko bencana alam.  Peran aktif masyarakat dan pemerintahan harus senantiasa dihudupkan  agar  jika  terjadi  bencana  yang  datangnya  kita  tidak  dapat menduganya bisa mengurangi resiko-resiko bencana.
Dalam  rangka  pelaksanaan  di  atas  maka  pemerintah  desa  Sirnoboyo mempunyai  kewajiban  dalam  rangka  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi  bencana yang  senantiasa  terintegrasi  dalam  perencanaan  program  pembangunan  desa atau  RPJMDesa  (2013-2018).    Dengan  demikian  semua  program  yang  ada kaitannya  dengan  penanganan  bencana  alam  khususnya  banjir  dan  tsunami senantiasa  direncanakan  dan  dicantumkab  dalam  RPJM  Desa.    Masyarakat  desa hanya  menulis  dan  merencanakan  dalam  RPJMDes  yang  selanjutnya  akan  akan ditindaklanjuti dengan membuat suatu perencanaan program yang akan diajukani pemerintah daerah maupun pusat.
Selama  tahun  2012,  2013  pemerintah  desa  Sirnoboyo  mendapatkan bantuan anggaran dari Dinas Kelautan Republik Indonesia dalam bentuk bantuan dana pembangunan yang digunakan untuk kesiapsiagaan bencana.  Dana tersebut dipergunakan untuk mengurangi resiko banjir di dua dusun yaitu dusun Ngemplak dan Suruhan yang selama ini pada saat musim hujan selalu terkena banjir sebagai akibat meluapnya sungai kebonagung yang masuk melalui pintu air yang rusak.
Desa/Kelurahan  Tangguh  Bencana  adalah  desa/kelurahan  yang  memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan  diri  dengan  segera  dari  dampak  bencana  yang  merugikan,  jika terkena  bencana.  Dengan  demikian  sebuah  Desa/Kelurahan  Tangguh  Bencana adalah  sebuah  desa  atau  kelurahan  yang  memiliki  kemampuan  untuk  mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber dayamasyarakat untuk mengurangi  kerentanan  dan  sekaligus  meningkatkan  kapasitas  demi  mengurangi risiko  bencana.  Kemampuan  ini  diwujudkan  dalam  perencanaan  pembangunan yang  mengandung  upaya-upaya  pencegahan  bencana  yang  diwujudkan  dalam RPJM  Desa  Sirnoboyo  2013-2018  yang  merupakan  hasil  dari  perencanaan masyarakat  Desa  Sirnoboyo  dalam  acara  Musrengbang  desa  Sirnoboyo  yang berupa bangunan fisik maupun non fisik salah satunya dalam rangka pencegahan, kesiapsiagaan,  pengurangan  risiko  bencana  dan  peningkatan  kapasitas  untuk pemulihan pasca keadaan darurat.
Di desa sirnoboyo yang termasuk daerah rawan tsunami telah direncanakan dan telah dilaksanakan upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko yang  dilakukan  dengan  bentuk  memperbaiki  pintu  air,    memperbaiki  saluran  air sepanjang  satu  kilometer  di  Dusun  Ngemplak  hal  ini  disebabkan  karena disepenjang saluran air tersebut ada Sekolah Dasar Negeri Sirnoboyo III jika tidak segera  dibangun  akan  mengakibatkan  sekolah  tersebut  akan  terkena  imbas longsornya  saluran  air  tersebut  dan  berdampak  pada  kegiatan  belajar  mengajar anak-anak  sekolah  Dasar.    Selain  itu  dibuat  papan  petunjuk  pengungsian  jika terjadi  tzunami  dan  di  kasih  peta  rawan  dan  jalur  evakuasi  pada  tempat-tempat yang  strategis.    Program  ini  bekerjasama  dengan  dinas  kelautan  dan  Perikanan pusat yang dananya  selama 2 tahun 500 juta.
Untuk  program  tahun  ketiga  ini  direncanakan  untuk  membuat  pusat  hasil olahan  perikanan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pendapatan  masyarakat guna  meningkatkan  ketangguhan  dalam  menghadapi  bencana  dengan  semakin meningkatnya  swadaya  masyarakat.  Bentuk  swadaya  masyarakat  yang diwujudkan  dalam  bentuk  kerjabakti  masih  sangat  tinggi.    Untuk  itu  setiap kegiatan  yang  berhubungan  dengan  masyarakat  yang  dananya  masih  kurang perlu  adanya  swadaya  tenaga  kerja.    Dengan  demikian  setiap  program  yang dilaksanakan  di  tiap  Dusun  di  desa  Sirnoboyo  harus  disesuaikan  dengan karakteristik masyarakatnya dalam hal kemandirian.
Untuk itu memerlukan suatu pendekatan yang menyeluruh terhadap aspek kehidupan masyarakat desa Sirnoboyo sehingga setiap program pemerintah Desa Sirnoboyo  dalam  penanggulangan  bencana  dapat  terlaksana  dengan  baik. Menurut  (Soenyono,  2012:  32)  untuk  mengatasi  ketidakberdayaan  masyarakat hrus  dilakukan  dalam  tataran  sosial,  ekonomi,  budaya,  dan  politik.    Sebenarnya dalam  suatu  pemerintahan  baik  di  Kabupaten  maupun  propinsi  sudah  ada Departemen  yang  menangani  sendiri.    Masih  kurangnya  profesionalaisme, koordinasi sehingga program yang dicanangkan oleh masing- masing Departemen belum  membuahkan  hasil  yang  maksimal.    hal  ini  tercermin  dari  tumpang tindihnya  program  pemerintah  yang  diperparah  lagi  prioritas  pelaksanaan  yang berbau politik.
Untuk  daerah  yang  partisipasi  masyarakatnya  rendah  perencanaan pembangunan  yang  menyangut  dusun  pemerintah  desa  akan  mencari  program yang  bukan  swakelola.  Program  non  swakelola  biasanya  programnya  akan terintegrasi  dengan  program  lainnya  yang  langsung  ditangani  oleh  proyek  yang ditenderkan  kepa  pihak  kedua.    Anggaran  yang  dipergunakan  mempergunakan anggaran  daerah  atau  negara  yang  dananya  sangat  besar.    Untuk  gambar  1 terlihat bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan aluran air irigasi sangat kurang hal ini akan berakibat pada saat musim banjir airnya akan meluap ke  sawah  yang  akan  berakibat  terhadap  rusaknya  tanaman  padi  yang  berada disekitar  saluran  air.    Masyaraakat  masih  perlu  kita  tingkatkan  kesadarannya
dalam  rangka  memperbaiki  saluran  air  khususnya  tanggul  yang  berbatasan dengan sawahnya.
Sebenarnya  suatu  desa  yang  banyak  peraturannya  menandakan  bahwa desa tersebut masyarakatnya banyak  melakukan pelanggaran.  Fungsi peraturan desa adalah untuk mengatur masyarakat berarti daerah tersebut perlu pengaturan karena sudah tidak teratur.  Walaupun sangat bertentangan dengan definisi dalam Undang-undang  bencana  Alam  bahwa  yang  dinamakan  desa  tangguh  bencana harus  memiliki  peraturan  desa  dan  memiliki  perencanaan  untuk  penanganan bencana, dan memiliki anggaran yaang diwujudkan dalam peraturan desa.  Untuk mewujudkan  desa  tangguh  bencana  diperlukan  waktu  sekitar  5  tahun  dengan anggaran yang dibutuhkan setiap tahun sekitar 300 juta.  Desa Sirinoboyo mulai membentuk  Forum  PRB  (Pengurangan  Risiko  Bencana)  tahun  2012  dan  telah berjalan  selama  2  tahun  dan  anggaran  yang  dibutuhkan  sekitar  600  juta  dari Program Desa pesisir Tangguh yang dimulai sejak tahun 2012.  Targetnya untuk tahun 2015 desa Sirnoboyo menjadi Desa Tangguh Bencana.
Pembangunan  berkelanjutan  merupakan  gagasan  pembangunan  untuk pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  pada  masa  sekarang  yang  dilakukan  tanpa bertentangan  dengan  kepentingan  generasi  mendatang  guna  memenuhi kebutuhan  mereka  pada  masa  depan,  senada  dengan  definisi  pembangunan berkelanjutan  versi WCED  yaitu  pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan  masa kini  tanpa  harus  membatasi  potensi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dari  generasi- generasi  yang  akan  datang  (Bencana  dan  Lingkungan,  UNDP:1995).  Dengan demikian,  upaya-upaya  PRB  pada  masa  kini  hendaknya  tidak  menciptakan bencana lain pada masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan memperhitungkan  3  komponen  pokok:  (1)  lingkungan,  (2)  sosial,  dan  (3) ekonomi. Tingkat keberlanjutan dari ketiga komponen ini saling terkait satu sama lain. Beberapa gagasan kunci dalam konsep pembangunan berkelanjutan adalah:
1. Pembangunan harus berwawasan jangka sangat panjang,
2. Pembangunan  harus  mempertahankan  keberadaan  sumberdaya  alam  dan fungsi lingkungan,
3. Pembangunan  harus  ditujukan  untuk  mencapai  keseimbangan  yang  tepat untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas hidup dengan  pemanfaatan sumberdaya alam dan kelestarian sumberdaya alam itu sendiri, serta
4. Penerapan  pembangunan  menuntut  adanya  keadilan  pada  saat  ini  dan  masa depan.
Upaya-upaya  pengurangan  risiko  bencana  berbasis  komunitas  diarahkan untuk menjadi bagian yang terpadu dalam perencanaan pembangunan (RPJMDes, RKP,  APBDes)  dan  kebijakan-kebijakan  sektoral.  Demikian  juga,  setiap  proses pengelolaan  pembangunan  harus  memasukan  unsur-unsur  pengurangan  risiko bencana.  Integrasi  tersebut  dilaksanakan  dalam  proses-proses  musrenbangdes, penyusunan,  dan  pengesahan  yang  secara  aktif  melibatkan  seluruh  anggota masyarakat.
Proses  integrasi  melalui  tiga  tahapan. Pertama,  tahap  input,  dimulai  dari penilaian  masalah  dan  potensi  desa  menggunakan  perangkat  penilaian  desa secara  partisipatif/PRA  (transek,  sketsa  desa,  kalender  musim,  diagram kelembagaan), dalam tahap input ini masyarakat terlibat dalam diskusi membahas potensi,  masalah,  dan  ancaman  yang  ada  di  desa  yang  menghasilkan  daftar masalah  dan  potensi  atau  profil  desa  sebagai  dasar  penyusunan  kebijakan  dan program,  profil  risiko  bencana  desa  menjadi  pertimbangan  untuk mengintegrasikan  PRB  dalam  perencanaan  pembangunan  desa. Kedua,  tahap proses,  dengan  melakukan  lokakarya  desa  dengan  pengelompokan  masalah, pemeringkatan masalah, pengkajian alternatif tindakan, dan penyusunan program dan  kegiatan  pembanguman  desa  yang  mengarusutamakan  PRB  dalam  bidang- bidang  program  yang  selanjutnya  dilakukan  musrenbangdes  untuk mengkonfirmasi,  menggali  input,  dan  memprioritaskan  program. Ketiga,  tahap hasil,  setelah  RPJM  Desa  direvisi  berdasarkan  saran  dan  masukan  masyarakat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mengesahkan RPJM Desa.
Kegiatan ini juga disertai dengan peningkatan kapasitas pemerintahan desa guna  mendorong  terciptanya  kebijakan-kebijakan  yang  mengarusutamakan  PRB dengan memperbaharui profil dusun dan desa, pelatihan penyusunan RPJM Desa sesuai  dengan  Permendagri  No.  66/2007  Tentang  Perencanaan  Pembangunan
Desa,  pelatihan  penyusunan  Perdes,  dan  Manajemen  Pemerintahan  Desa,  serta pendampingan  penyusunan  RPJM  Desa.  Disamping  hal  diatas,  untuk meningkatkan  partisipasi  perempuan  dalam  pembangunan  dengan  mengadakan pelatihan public speaking.
Berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana Nomor:  1  Tahun  2012  secara  garis  besar  Desa  Tangguh  Bencana  adalah    desa yang  memiliki  kemampuan  mandiri  untuk  beradaptasi  dan  menghadapi  potensi ancaman  bencana,  serta  memulihkan  diri  dengan  segera  dari  dampak  bencana yang  merugikan.  Desa  Tangguh  Bencana  akan  memiliki  komponen-komponen sebagai berikut:
1. Legislasi: penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
2. Perencanaan:  penyusunan  rencana  Penanggulangan  Bencana  Desa;  Rencana Kontinjensi  bila  menghadapi  ancaman  tertentu;  dan  Rencana;  Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
3. Kelembagaan:  pembentukan  forum  Penanggulangan  Bencana  Desa  yang berasal  dari  unsur  pemerintah  dan  masyarakat,  kelompok/tim  relawan penanggulangan  bencana  di  dusun,  RW  dan  RT,  serta  pengembangan kerjasama  antar  sektor  dan  pemangku  kepentingan  dalam  mendorong  upaya pengurangan risiko bencana
4. Pendanaan: rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota,  APBDes/ADD,  dana  mandiri  masyarakat  dan  sektor  swasta  atau  pihak- pihak lain bila dibutuhkan)
5. Pengembangan  kapasitas:  pelatihan,  pendidikan,  dan  penyebaran  informasi kepada  masyarakat,  khususnya  kelompok  relawan  dan  para  pelaku penanggulangan  bencana  agar  memiliki  kemampuan  dan  berperan  aktif sebagai  pelaku  utama  dalam  melakukan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana Untuk program kegitan ini  belum  100  persen  terlaksana  hal  ini  disebabkan  anggaran  desa  tidak mencukupi.
6. Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana:  kegiatan-kegiatan  mitigasi  fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tangggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan  program  pemulihan,  baik  yang  bersifat  struktural-fisik  maupun  non- struktural. Kegiatan ini belum dilaksanakan secara maksimal.
Berdasarkian  hasil  wawancara  dan  observasi  di  desa  Sirnoboyo  dengan menggunakan  60  indikator  yang  terdapat  di  Dalam  Peraturan  Kepala  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana  Nomor:  1  Tahun  2012  Tanggal  :  10  JanuarI 2012  Desa  Tangguh  Bencana  Pratama  dengan  skor  31  dari  60  pilihan  jawaban angket. Tingkat ini  dapat dicapai oleh  desa Sirnoboyo yang  dicirikan dengan:
1. Adanya  kebijakan  PRB  yang  telah  dilegalkan  dalam  bentuk  Perdes  atau perangkat hukum setingkat di Desa Sirnoboyo
2. Adanya  dokumen  perencanaan  PB  yang  telah  dipadukan  ke  dalam  RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes
3. Adanya  forum  PRB  yang  beranggotakan  wakil-wakil  masyarakat,  termasuk kelompok  perempuan  dan  kelompok  rentan,  dan  wakil  pemerintah  desa/ kelurahan, yang berfungsi dengan aktif.
4. Adanya tim relawan PB Desa Sirnoboyo yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan  peningkatan  kapasitas,  pengetahuan  dan  pendidikan  kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya
5. Belum  adanya  upaya-upaya  sistematis  untuk  mengadakan  pengkajian  risiko, managemen resiko, dan pengurangan kerentaan,  termasuk kegiatan ekonomi produktif, alternatif untuk mengurangi kerentaan.
6. Belum  adanya  upaya-upaya  sistematis  untuk  meningkatkan  kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

## KESIMPULAN
Yang  menjadi  permaslahan  kaitannya  dengan  bencana  alam  yang disebabkan  oleh  perubahan  iklim  dalam  rangka  menjadikan  desa  Sirnoboyo menjadi  Desa  tangguh  Bencana.  Pada  musim  kemarau  lahan  pertanian  di  Desa Sirnoboyo banyak mengalami kekeringa karena sebagian besar merupakan sawah
tadah hujan untuk itu memerlukan suatu penanganan  yang serius guna membuat saluran irigasi sehingga air dari Sungai dapat dengan lancar masuk ke sawh yang pada  akhirnya  akan  meningkatkan  kesjahteraan  masyarakat  yang  pada  akhirnya akan menciptakan suatu kemandirian masyarakat.
Sering terjadinya bencana banjir sebagai akibat saluran drainase yang tidak berfungsi  optimal  sehingga  memerlukan  suatu  dana  untuk  memperbaiki  saluran air dan klep serta diesel untuk membuang kelebihan air karena saat banjir tinggi air  sungai  lebih  tinggi  dari  pemukiman  sehingga  perlu  adanya  diesel  untuk memompa  air  banjir.  Selain  itu  juga  daerah  dusun  Suruhan  terjadi  limpahan  air banjir  yang  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  dusun  lainnya  sehingga memerlukan  perahu  karet  dan  pengungsian  jika  terjadi  banjir  hal  ini  untuk mengantisipasi meluapnya dua sungai yaitu grindulu dan Kebonagung.
Selama ini sudah banyak suatu program dari pemerintah kaitannya dengan penanggulangan  bencana  tetap  hanya  sebatas  pembentukan  kelompok  tetapi pada  tataran  implementasinya  di  lapangan  masih  sangat  jauh  ari  harapan  yang diingikan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
BNPB. 2012. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012. Jakarta
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  66  Tahun  2007  Tentang  Perencanaan Pembangunan Desa
Soenyono. 2012. Sosiologi Pemberdayaan Masyrakat ( Community Empowerment). Surabaya: Jenggala Pustaka Utama.
Pemerintah Desa Sirnoboyo. 2012. Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT)Kabupaten Pacitan.Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.