## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal.  595-607| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8305.595-607

## ANALISIS HUKUM PEREDARAN OBAT TRADISIONAL: MENJAGA KEAMANAN DAN KEBERLANJUTAN DALAM MASYARAKAT
Resae Novita¹, Sagung Putri M.E Purwani², I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari³
1-3 Magister Hukum Kesehatan, Pasca Sarjana, Universitas Udayana, Denpasar, Bali
1 resaenovita22@gmail.com

## ABSTRAK
Kajian hukum tentang penggunaan obat tradisional tanpa izin edar, terutama dalam konteks obat herbal, adalah isu  yang  relevan  dan  kompleks.  Isu  ini  dapat  dipandang  dari  perspektif  hukum  pidana  untuk  membangun keberlanjutan  dan  keamanan  dalam  peredaran  obat  herbal.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendalam  tentang bagaimana  peraturan  dan  hukum  dapat  berkontribusi  secara  positif  terhadap  pengembangan  industri  obat tradisional  yang  berkelanjutan,  serta  memberikan  perlindungan  yang  memadai  bagi  masyarakat  yang menggunakan  produk-produk  tersebut.  Metode  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  normative.  Penelitian hukum  normative adalah penelitian hukum  yang dilakukan dengan cara  meneliti  bahan pustaka, data sekunder atau  penelitian  hukum  kepustakaan.  Hasil  penelitian  Peraturan  dan  hukum  yang  ketat  dalam  industri  obat tradisional  memiliki  peran  penting  dalam  memastikan  keamanan,  kualitas,  dan  transparansi  produk  yang beredar.  Proses  izin  edar  yang  ketat  dan  pengawasan  yang  tepat  dapat  membantu  mengurangi  risiko  produk berkualitas  rendah  atau  berbahaya.  Peraturan  dapat  mewajibkan  produsen  dan  penjual  untuk  memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen melalui label produk. Hal ini membantu konsumen membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan informasi yang mereka terima.
Kata Kunci: Hukum, Obat Tradisional, Izin Peredaran

## ABSTRACT
A legal  study  on  the  use  of  traditional  medicines without  marketing  authorization,  especially  in the  context  of herbal medicines, is a relevant and complex issue. This issue can be viewed from a criminal law perspective to promote sustainability and safety in the circulation of herbal medicines. The purpose of this research is to delve into how regulations and laws can positively contribute to the development of a sustainable traditional medicine industry while providing adequate protection for the public using these products. The method used is a type of normative research. Normative legal research is conducted by examining literature, secondary data, or library- based  legal  research.  The  results  of  the  research  show  that  strict  regulations  and  laws  in  the  traditional medicine  industry  play  a  crucial  role  in  ensuring  the  safety,  quality,  and  transparency  of  products  in circulation.  Stringent  marketing  authorization  processes  and  proper  oversight  can  help  reduce  the  risks associated  with  low-quality  or  hazardous  products.  Regulations  may  require  manufacturers  and  sellers  to provide  clear  and  accurate  information  to  consumers  through  product  labels.  This  helps  consumers  make informed decisions based on the information they receive.
Keywords : Law, Traditional Medicine, Distribution Permit

## I. PENDAHULUAN
Pemanfaatan  obat  tradisional,  terutama  obat  herbal,  telah  menjadi  bagian  integral  dari  budaya pengobatan  di  berbagai  masyarakat  di  seluruh  dunia.  Obat  tradisional  adalah  produk  atau  metode pengobatan  yang  berasal  dari  pengetahuan,  praktik,  dan  pengalaman  turun-temurun  dalam  suatu budaya  atau  masyarakat  tertentu.  Pengobatan  tradisional  sering  kali  melibatkan  penggunaan  bahan alami  seperti  tumbuhan,  akar,  daun,  kulit,  atau  bagian  lain  dari  tanaman,  serta  bahan-bahan  alami lainnya  seperti  madu,  rempah-rempah,  atau  mineral  (Suliasih  &  Mun’im,  2022).  Obat  tradisional sering  digunakan  dalam  berbagai  budaya  sebagai  alternatif  atau  komplementer  terhadap  pengobatan medis  modern.  Mereka  mungkin  memiliki  pengaruh  yang  lebih  luas  dalam  mempromosikan keseimbangan  dan  kesehatan  secara  alami.  Meskipun  beberapa  obat  tradisional  memiliki  dukungan
ilmiah  dan  efikasi  yang  terbukti,  banyak  juga  yang  masih  berdasarkan  pada  pengetahuan  dan keyakinan turun-temurun tanpa bukti ilmiah yang kuat (Adiyasa & Meiyanti, 2021).
Menurut  Undang-Undang  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan.  Dalam  undang-undang  ini  pada  Pasal  1  yang  dimaksud  dengan  obat  tradisional  adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian ( galenik), atau  campuran  dari  bahan  tersebut  yang  secara  turun  temurun  telah  di  gunakan  untuk pengobatan dan dapat di terapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat(UUD Kesehatan, 2009). Peredaran  obat  herbal  adalah  proses  distribusi  atau  penyebaran  obat-obatan  yang  terbuat  dari bahan  alami  seperti  tumbuhan,  mineral,  atau  hewan.  Menurut  penelitian  (Khogta  et  al.,  2020)  Obat herbal ini sering kali digunakan sebagai alternatif pengobatan yang lebih alami dan dianggap memiliki manfaat  kesehatan.  Peredaran  obat  herbal  melibatkan  beberapa  tahap,  mulai  dari  produksi  atau pembuatan, distribusi, hingga sampai ke tangan konsumen.
Hukum peredaran obat herbal merujuk pada serangkaian peraturan dan regulasi yang mengatur produksi,  distribusi,  pemasaran,  dan  penggunaan  obat-obatan  herbal.  Tujuan  utama  dari  hukum peredaran  obat  herbal  adalah  untuk  memastikan  keamanan,  efikasi,  dan  kualitas  produk  obat  herbal yang  dijual  dan  dikonsumsi  oleh  masyarakat.  Dalam  banyak  negara,  regulasi  ini  ditetapkan  untuk melindungi  konsumen  dari  produk  obat  herbal  yang  tidak  aman  atau  tidak  efektif,  serta  untuk menghindari  potensi  risiko  kesehatan  yang  dapat  timbul  dari  penggunaan  obat  herbal  yang  tidak terkendali (Andrianto, 2022).
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  merupakan  lembaga  pemerintah  di  Indonesia yang bertanggung jawab atas pengawasan obat, makanan, dan produk kesehatan lainnya. Berdasarkan Peraturan  Menteri  Kesehatab  RI  Nomor  007  Tahun  2012  langkah  yang  harus  dilakukan  untuk memeproleh izin edar obat tradisional adalah mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan untuk registrasi, termasuk  informasi  komposisi obat, laporan  keamanan, dan spesifikasi produksi. Langkah kedua  BPOM  akan  menilai  dokumen-dokumen  yang  diajukan  untuk  memastikan  bahwa  obat tradisional  tersebut  memenuhi  persyaratan  keamanan  dan  efikasi  yang  ditetapkan  oleh  regulasi  yang berlaku. Ketiga, BPOM dapat memeriksa bukti praklinis yang mendukung keamanan dan efikasi obat tradisional tersebut, termasuk uji toksisitas dan studi farmakologi. Keempat, menyediakan hasil studi klinis  yang  mendukung  efikasi  dan  keamanan  obat  tradisional  ini.  Kelima,  Pastikan  obat  tradisional diproduksi  sesuai  dengan  standar  produksi  yang  ditetapkan  oleh  BPOM.  Keenam,  Ajukan  aplikasi izin  edar  obat  tradisional  kepada  BPOM  dengan  melampirkan  semua  dokumen  yang  diperlukan  dan membayar  biaya  aplikasi  yang  mungkin  diperlukan.  Ketujuh,  BPOM  mungkin  akan  melakukan pemeriksaan di lokasi produksi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar produksi yang berlaku. Selanjutnya    Setelah  izin  edar  diberikan,  perlu  terus  mematuhi  regulasi  dan  mungkin  akan  ada pengawasan lanjutan terkait keamanan dan efikasi obat tradisional (BPOM RI, 2022).
Hal  ini  membuat  Pemerintah  atau  Instansi  yang  terkait  berusaha  untuk  membuat  aturan perundang-undangan  yang  berfungsi  untuk  mengatur,  mengawasi  produksi  dan  penggunaan  produk obat-obat  tradisional  yang  beredar  melalui  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 007  Tahun  2012  tentang  Registrasi  Obat  Tradisional  pada  Pasal  2  yang  di  maksud  “obat  tradisional yang  di  edarkan  di  Wilayah  Indonesia  wajib  memiliki  izin  edar“.  Namun,  tidak  sedikit  masyarakat selaku pembeli dan pedagang obat-obatan tradisional tidak menyadari kerugian yang akan berdampak pada  kesehatannya.  memperhatikan  bentuk  kemasan  produk,  izin  edar,  cara  pemakaian,  maupun tanggal  kadaluwarsa  produk  sesuai  anjuran  oleh  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  seperti cekKLIK, cek bentuk kemasan, label mengenai informasi produk, izin edar dari BPOM, dan tanggal kedaluwarsa  produk  (BPOM,  2023).  Untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pengetahuan  masyarakat konsumen  terhadap  mutu,  khasiat  dan  keamanan  produk  maka  Pemerintah  melaksanakan  kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (Aji et al., 2022).
Izin  edar  pada  kemasan  obat-obatan  tradisional  merupakan  syarat  utama  bagi  penjual  untuk memasarkan  produk  obat  tradisional  kepada  masyarakat,  yang  membuktikan  jika  produk  tersebut sudah  memenuhi  standar  cara  pembuatan  obat  tradisional  yang  baik  dan  aman  digunakan  oleh konsumen.  Peraturan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Nomor  31  Tahun  2022  tentang  Aspek Pembuatan  Obat  Tradisional  yang  baik  di  singkat  dengan  CPOTB  dengan  tujuan  ‘untuk  menjamin produk  memenuhi  persyaratan  mutu  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  penggunaanya  (BPOM RI, 2022).  Keamanan  dalam  peredaran  obat  herbal  sangat  penting  untuk  menjaga  kesehatan  dan keselamatan konsumen. Karena obat herbal menggunakan bahan-bahan alami, tetapi tidak selalu diuji
secara  ketat  seperti obat-obatan modern, risiko terkait  kualitas, keaslian, efek  samping, dan interaksi dengan  obat  lain  dapat  menjadi  perhatian  serius.  Berikut  adalah  beberapa  aspek  yang  perlu diperhatikan  untuk  memastikan  keamanan  dalam  peredaran  obat  herbal  Produsen  obat  herbal  harus mematuhi  standar  produksi  dan  pengolahan  yang  ketat  untuk  memastikan  kualitas  dan  keamanan produk  (Wardani,  W.T.,  dan  Muhlis,  2020).  Proses  produksi  yang  tidak  tepat  bisa  mengakibatkan kontaminasi atau kualitas yang rendah. Menurut (Liu, 2021) Pemerintah harus memiliki regulasi yang jelas  dan  ketat  terkait  dengan  produksi,  distribusi,  dan  pemasaran  obat  herbal.  Sertifikasi  dari  badan pengawas  kesehatan  atau  otoritas  terkait  membantu  memastikan  produk  tersebut  telah  melewati pengujian dan penilaian yang sesuai.
Konsumen  harus  menggunakan  obat  herbal  dengan  bijaksana,  mengikuti  dosis  yang direkomendasikan,  dan  tidak  menggantikan  pengobatan  medis  yang  telah  diresepkan  oleh  dokter. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat herbal yang aman dan efektif  melalui  pendidikan  dan  informasi  yang  dapat  diandalkan.  Mengawasi  produk  obat  herbal setelah  beredar  di  pasar  untuk  mengidentifikasi  masalah  keamanan  yang  mungkin  timbul  (Li  et  al., 2022).  Keamanan  obat  herbal  dapat  ditingkatkan  melalui  kerjasama  antara  pemerintah,  produsen, profesional  kesehatan,  dan  konsumen.  Mempertimbangkan  dan  menghormati  risiko  yang  ada  serta mencari  informasi  yang  andal  sebelum  menggunakan  obat  herbal  adalah  langkah-langkah  penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan (Pambudi & Raharjo, 2020).
Pengetahuan  masyarakat  tentang  undang-undang  dan  peraturan  mengenai  obat  herbal  dapat bervariasi.  Beberapa  masyarakat  mungkin  memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang  regulasi  ini, sementara  yang  lain  mungkin  kurang  paham.  Masyarakat  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan yang  lebih  tinggi  dan  tingkat  kesadaran  kesehatan  yang  baik  cenderung  lebih  akrab  dengan  regulasi terkait  obat  herbal  (Chen,  2022).  Sumber  informasi  seperti  berita,  media  sosial,  dan  program kesehatan  di  televisi  atau  radio  dapat  memengaruhi  pengetahuan  masyarakat  tentang  peraturan  obat herbal.  Jika  media  memberikan  liputan  yang  baik  tentang  regulasi  ini,  masyarakat  dapat  lebih  sadar tentang pentingnya izin edar dan persyaratan lainnya.
Dengan  mendasarkan  analisis  pada  konsep  keberlanjutan  dan  keamanan,  penelitian  ini  akan berusaha  memberikan  wawasan  yang  mendalam  tentang  bagaimana  peraturan  dan  hukum  dapat berkontribusi secara positif terhadap pengembangan industri obat tradisional yang berkelanjutan, serta memberikan  perlindungan  yang  memadai  bagi  masyarakat  yang  menggunakan  produk-produk tersebut.  Melalui  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  hukum  yang  mengatur  obat  tradisional, diharapkan  industri  ini  dapat  terus  berkembang  tanpa  mengorbankan  warisan  budaya  dan  keamanan konsumen.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peraturan  penegakan  hukum  dalam  tindak pidana  peredaran  obat  tradisional  tanpa  ijin  edar,  pengawasan  terhadap  peredaran  obat  tradisional tanpa ijin edar , sosialisasi dan regulasi peredaran obat tradisional yang dijual oleh masyarakat supaya standart  ijin  edar,  perlindungan  yang  memadai  bagi  masyarakat  yang  menggunakan  produk-produk obat tradisional. Penelitian ini memiliki urgensi  yang tinggi  karena penggunaan obat herbal semakin populer dalam masyarakat dan pengaturan hukum yang tepat sangat penting untuk menjaga keamanan dan  kualitas  produk,  serta  melindungi  hak  konsumen.  Penelitian  ini  juga  penting  untuk  memahami bagaimana  hukum  dapat  berkontribusi  positif  terhadap  pengembangan  industri  obat  tradisional  yang berkelanjutan.

## II. METODE PENELITIAN
Pokok  dalam  metode  penelitian  hukum  adalah  menjelaskan  mengenai  tata  cara  bagaimana sebuah  penelitian  tersebut  dilakukan  dengan  menentukan  metode  apa  yang  akan  dipakai  atau diaplikasikan.  Penelitian  ini  bersifat  deskripfif  dengan  jenis  penelitian  empiris,  yaitu  suatu  metode penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  dapat  melihat  hukum  dalam  artian  nyata  serta  meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka,  data  sekunder  atau  penelitian  hukum kepustakaan(Soekanto  &  Mamudji,  2011).  Penelitian  hukum  normative  atau  kepustakaan mencangkup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian  terhadap  sistematik  hukum.  Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu suatu cara pengumpulan data  dengan  melakukan  penelusuran  dan  menelaah  bahan  pustaka  yang    disesuaikan  dengan
permasalahan yang diteliti sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2011). Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor kemudian  dikorelasikan  dengan  fakta-fakta  yang  relevan  (legal  facts)  yang  dipakai  sebagai  premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahan (Kadir, 2004).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1   Peraturan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
Pengertian  pengobatan  tradisional  dalam  Pasal  Pasal  1  angka  16    Undang-Undang  No.  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pengobatan Tradisional adalah upaya pengobatan yang dilakukan oleh tenaga  kesehatan  tradisional  berdasarkan  pengalaman,  pengetahuan,  dan  keterampilan  yang  turun- temurun  dalam  masyarakat  untuk  mencegah,  mengatasi,  dan  menyembuhkan  penyakit  serta pemeliharaan  kesehatan  dengan  menggunakan  bahan-bahan  yang  tersedia  dalam  lingkungan  sekitar dan atau obat-obatan tradisional yang diakui oleh masyarakat setempat serta dilakukan sesuai dengan norma  agama  dan  norma  hukum  yang  berlaku.  Menurut  (Rismadona,  2019)  Dengan  kata  lain, pengobatan  tradisional  mengacu  pada  praktik  pengobatan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan tradisional  yang  mewarisi  pengetahuan  dan  pengalaman  dalam  masyarakat.  Praktik  ini  sering  kali menggunakan  bahan-bahan  alami  yang  tersedia  di  sekitar  lingkungan  dan  dapat  melibatkan penggunaan  obat-obatan  tradisional  yang  dikenal  dan  diakui  oleh  masyarakat  setempat.  Selain  itu, praktik pengobatan tradisional ini harus sesuai dengan norma agama dan hukum yang berlaku.
Persyaratan izin edar obat herbal dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain dan juga dapat berubah  dari  waktu  ke  waktu  sesuai  dengan  regulasi  yang  berlaku.  Namun,  berikut  adalah  contoh persyaratan  umum  yang  sering  diperlukan  untuk  memperoleh  izin  edar  obat  herbal  dalam  banyak yurisdiksi. Menurut penelitian  (DEWI, 2019) Produsen atau pemilik obat herbal  harus mendaftarkan produknya  dengan  otoritas  kesehatan  yang  berwenang.  Ini  termasuk  mengajukan  formulir  aplikasi yang  sesuai  dan  membayar  biaya  aplikasi  yang  mungkin  diperlukan.  Produsen  harus  memberikan bukti yang meyakinkan bahwa produk obat herbal tersebut aman untuk digunakan oleh konsumen. Ini bisa  mencakup  hasil  uji  toksisitas,  studi  keamanan,  dan  informasi  tentang  efek  samping  yang mungkin. Berdasarkan hasil  wawancara dengan narasumber  Tn. A.M beliau mengatakan bahwa cara yang digunakan untuk mengetahui peredaran obat herbal yang ada di masyarakat adalah dengan
“Memberi  penjelasan  kepada  pelanggan  tentang  obat-obatan  tradisional  sesuai  dengan keluhan  yang  di utarakan pelanggan”. Mengenai  dasar  pengetahuan  tentang  peraturan  dan  regulasi terkait  peredaran  obat  herbal  Tn.  A.M  beliau  mengatakan  bahwa “Saya  pernah  mendengar  tentang izin edar BPOM tetapi tidak mengetahui isi peraturannya apa-apa saja”. Dalam hal ini Ny. S beliau mengatakan “Saya pernah mengikuti sosialisasi tentang izin beredar obat herbal yang di laksanakan oleh Pemerintah, tetapi saya tidak mengetahui nomor peraturan tersebut”.
Produsen juga harus memberikan bukti efikasi atau manfaat dari obat herbal tersebut. Ini dapat mencakup  hasil  studi  klinis  atau  bukti  ilmiah  lainnya  yang  mendukung  klaim-klaim  yang  terkait dengan  produk.  Produsen  harus  memberikan  informasi  yang  lengkap  dan  akurat  tentang  produk, termasuk  komposisi,  cara  penggunaan,  dosis  yang  direkomendasikan,  serta  kontraindikasi  dan peringatan yang diperlukan. Produk harus diproduksi sesuai dengan standar produksi yang ditetapkan. Ini termasuk praktik produksi yang baik (GMP) dan pengujian kualitas produk secara berkala. Produk harus  memiliki  label  dan  kemasan  yang  sesuai  dengan  regulasi  yang  berlaku,  termasuk  informasi produk yang jelas dan benar, serta tanda pendaftaran atau nomor izin edar (Purwaningsih et al., 2019).
Otoritas  kesehatan dapat melakukan pemeriksaan di lokasi produksi untuk memastikan bahwa praktik  produksi  dan  kualitas  produk  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan.  Setelah  izin  edar diberikan, produsen harus tetap mematuhi semua regulasi yang berlaku dan melaporkan efek samping atau  masalah  lain  yang  terkait  dengan  produk.  Larangan  menjual  produk  tanpa  izin  adalah  tindakan hukum  yang  berlaku  di  banyak  negara  dan  diperlakukan  dengan  serius  untuk  melindungi  konsumen dan mencegah peredaran barang yang tidak aman atau tidak sesuai dengan standar tertentu. Izin yang diperlukan  dapat  bervariasi  berdasarkan  jenis  produk,  regulasi,  dan  yurisdiksi  lokal  atau  nasional (Dewantari et al., 2018).
Penjualan  produk  tanpa  izin  dapat  mengakibatkan  tindakan  hukum  yang  melibatkan  denda, penutupan  usaha,  atau  bahkan  tuntutan  pidana  tergantung  pada  tingkat  pelanggaran  dan  yurisdiksi. Otoritas  pengawasan  pemerintah  dapat  memerintahkan  penarikan  produk  dari  pasar  jika  ditemukan bahwa produk tersebut dijual tanpa izin atau tidak memenuhi standar keselamatan atau kualitas yang berlaku  (Suparmi  et  al.,  2022).  Menjual  produk  tanpa  izin  dapat  merusak  reputasi  bisnis  dan mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap produk dan layanan. Produk yang dijual tanpa izin atau tidak  memenuhi  standar  keselamatan  dapat  membahayakan  kesehatan  dan  keamanan  konsumen. Selain  sanksi  hukum,  pemerintah  dapat  memberlakukan  sanksi  administratif  seperti  larangan  untuk berbisnis dalam industri tertentu untuk periode waktu tertentu.  Izin edar obat tradisional diatur dalam pasal  Izin  edar  obat  tradisional  diatur  dalam  pasal  106  ayat  (1)  UU  Kesehatan,  pasal  9  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  1998  tentang  Pengamanan  Sediaan  Farmasi  dan  Alat Kesehatan  (untuk    selanjutnya  disebut  PP  Pengamanan  Sediaan  Farmasi  dan  Alat    Kesehatan)  dan pasal  2  ayat  (1),  (2)  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  007  Tahun  2012  tentang  Registrasi  Obat Tradisional  (untuk  selanjutnya  disebut  Permenkes  Registrasi  Obat  Tradisional).  Berdasarkan  pasal 106  ayat  (1)  UU  Kesehatan,  menyebutkan  bahwa  “Sediaan  farmasi  dan  alat  point2  ini  perlu  di masukin.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Dalam  menjual  obat  herbal  apakah  penjual  memiliki  izin  edar untuk obat herbal yang dijual? Dalam hal ini Tn. A.M beliau mengatakan
“Tidak pernah mengurus izin menjual obat-obatan”. Dalam hal ini Ny. S beliau mengatakan “Saya menjual obat herbal kepada pelanggan dan izin edar sudah ada dari orang yang memproduksi obat  tersebut,  sedangkan  saya  hanya  menjual” .  Apa  yang  dikatakan  oleh  Tn.  A.M  dan  Ny.  S  juga sesuai dengan jawaban dari Ny. W selaku penjual obat herbal yaitu beliau mengatakan bahwa “Saya tidak  memiliki  izin  edar  karena  saya  berjualan  hanya  emperan  tanpa  took  atau  tempat  yang  pasti, saya berjualan dari pasar kepasar dantempat ke tempat”.
Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”  Berdasarkan pasal 9 ayat (1) PP Pengamanan  Sediaan  Farmasi  dan  Alat  Kesehatan,  menyebutkan  bahwa  “Sediaan  farmasi  dan  alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri.” Sedian farmasi menurut pasal 1 angka 1 PP Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional    dan  kosmetika.”  Kemudian  berdasarkan  pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  Permenkes  Registrasi Obat  Tradisional,  menyebutkan  bahwa  “(1)  obat  tradisional  yang  diedarkan  di  wilayah  Indonesia wajib  memiliki  izin  edar,    dan  (2)  izin  edar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  oleh Kepala Badan POM.” Dengan adanya izin edar dari Badan POM menunjukkan bahwa obat tradisional tersebut layak konsumsi serta memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.
Hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  menggambarkan  pandangan  berbagai  pihak  terkait penjualan dan penggunaan obat herbal, serta pengetahuan mereka tentang regulasi dan peraturan yang mengatur  peredaran  obat  herbal  di  masyarakat.  Salah  satu  peran  utama  peraturan  dan  hukum  adalah untuk  memastikan  bahwa  obat  herbal  yang  beredar  aman  dan  memiliki  kualitas  yang  baik.  Dalam hasil  wawancara,  beberapa  penjual  obat  herbal  mengatakan  bahwa  mereka  memeriksa  kemasan  dan kualitas  obat  sebelum  dijual.  Peraturan  dan  hukum  yang  ketat  dapat  memastikan  bahwa  obat  herbal yang  dijual  telah  melalui  pengujian  yang  memadai  untuk  memastikan  keamanan  dan  kualitasnya sebelum beredar di pasaran.
Tahap  pertama  dalam  peredaran  obat  herbal  adalah  produksi  atau  pembuatan.  Menurut  hasil penelitian  (Carvalho  et  al.,  2014)  Obat  herbal  diproduksi  oleh  pabrik  atau  produsen  yang  telah memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  dalam  mengolah  bahan  alami  menjadi  obat  yang  aman  dan efektif. Proses produksi melibatkan pemilihan bahan baku berkualitas tinggi, pengolahan yang sesuai dengan standar keamanan dan kualitas, serta pengujian untuk menjamin keaslian dan keampuhan obat herbal  tersebut.  Hasil  penelitian  (Mustarichie  et  al.,  2017)  Setelah  diproduksi,  obat  herbal didistribusikan ke berbagai pihak seperti agen, distributor, atau pengecer. Pada tahap ini, obat herbal dikemas dengan baik dan diberi label dengan informasi yang jelas mengenai komposisi, aturan pakai, dan  tanggal  kadaluwarsa.  Distributor  bertanggung  jawab  untuk  menjual  dan  mendistribusikan  obat herbal kepada pengecer atau konsumen akhir dengan mengikuti regulasi dan perizinan yang berlaku.
Tahap  terakhir  dalam  peredaran  obat  herbal  adalah  sampai  ke  tangan  konsumen.  Setelah didistribusikan  ke  pengecer,  obat  herbal  dapat  dibeli  oleh  konsumen  yang  membutuhkan  sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari  tenaga medis atau ahli herbal. Konsumen diharapkan  untuk membaca  dan  mengikuti  petunjuk  penggunaan  serta  mengonsultasikan  penggunaan  obat  herbal
dengan  profesional  kesehatan  agar  dapat  memperoleh  manfaat  yang  maksimal  dan  aman  dari  obat herbal yang digunakan (Padule et al., 2022).
Peraturan dan hukum yang mengatur industri obat tradisional dapat memastikan bahwa produk- produk yang beredar aman digunakan dan memiliki kualitas yang terjamin. Proses izin edar yang ketat dan  pengawasan  yang  tepat  dapat  membantu  mengurangi  risiko  penggunaan  produk  obat  tradisional yang tidak aman atau berkualitas rendah. Hasil penelitian dari (Alfath, 2023) Regulasi yang jelas dan tegas  dapat  melindungi  konsumen  dari  produk  obat  tradisional  yang  ilegal,  palsu,  atau  mengandung bahan-bahan berbahaya. Ini akan memberikan rasa percaya diri kepada konsumen bahwa produk yang mereka  beli  aman  dan  efektif.  Dengan  adanya  peraturan  yang  mendukung  inovasi  dan  penelitian dalam  pengembangan  obat  tradisional,  industri  ini  dapat  terus  berkembang  dan  menemukan  solusi yang  lebih  baik  untuk  masalah  kesehatan.  Peraturan  yang  memungkinkan  uji  klinis  dan  penelitian pada bahan-bahan tradisional dapat membuka pintu bagi penemuan baru.
Peraturan dapat mewajibkan produsen untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat pada label  produk  obat  tradisional.  Ini  akan  membantu  konsumen  membuat  keputusan  yang  lebih  baik berdasarkan  informasi  yang  mereka  terima.  Hasil  penelitian  dari  (Dewi,  2019)  Peraturan  yang mendukung penggunaan bahan-bahan lokal dalam pembuatan obat tradisional dapat memberdayakan masyarakat  lokal,  mendorong  praktik  pertanian  berkelanjutan,  dan  mempertahankan  kearifan  lokal dalam pengobatan tradisional. Peraturan dapat mendorong produsen untuk mematuhi standar produksi yang  baik  dan  mengikuti  pedoman  kebersihan  dan  kualitas.  Hal  ini  akan  meningkatkan  kualitas produk dan menjaga citra industri obat tradisional.
Peraturan  dapat  mendorong  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  para  penjual  dan  produsen  obat tradisional.  Ini  dapat  membantu  meningkatkan  pengetahuan  tentang  penggunaan  yang  benar,  efek samping,  dan  kontraindikasi  dari  produk  obat  tradisional.  Peraturan  dapat  membantu  melindungi sumber  daya  alam  yang  digunakan  dalam  pembuatan  obat  tradisional.  Dengan  mengatur  ekstraksi bahan-bahan  alami,  peraturan  dapat  mendorong  praktik  yang  berkelanjutan.  Peraturan  yang mendukung penggunaan obat tradisional dapat mengakui dan mempromosikan  keberlanjutan budaya lokal  serta  pengetahuan  tradisional  dalam  pengobatan.  Ini  dapat  membantu  melestarikan  warisan budaya dan pengetahuan nenek moyang (Heriansyah & Istiqphara, 2020).
Beberapa  penjual  obat  herbal  mengakui  pentingnya  izin  edar  dari  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  (BPOM).  Peraturan  yang  mengharuskan  obat  herbal  memiliki  izin  edar  dapat  memastikan bahwa produk tersebut telah melewati proses evaluasi dan pengujian yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini membantu mengurangi risiko penggunaan obat herbal yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan.  Menurut  (Indartik,  2009)  Sales  marketing  obat  herbal  berbicara  tentang  pentingnya memberikan  informasi  yang  jelas  kepada  calon  pelanggan  tentang  izin  edar  dan  keamanan  obat herbal. Peraturan  yang mewajibkan penjual untuk memberikan informasi yang akurat dan  transparan kepada  pelanggan  dapat  membantu  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  tentang  produk  yang mereka  beli,  sehingga  mereka  bisa  membuat  keputusan  yang  lebih  baik  terkait  penggunaan  obat herbal.
Peraturan dan hukum yang memfasilitasi penelitian dan pengembangan obat herbal yang aman dan  efektif  dapat  mendorong  inovasi  dalam  industri  ini.  Dengan  memberikan  insentif  dan  kerangka kerja  yang  jelas  untuk  pengembangan  obat  tradisional  yang  berkelanjutan,  industri  ini  dapat  terus menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih aman. Dalam hasil wawancara, beberapa penjual obat herbal mengakui bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan dan hukum terkait  obat  herbal.  Peraturan  yang  jelas  dan  penegakan  hukum  yang  ketat  dapat  melindungi konsumen dari produk obat herbal yang ilegal atau tidak aman. Ini juga membantu mendorong penjual untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang produk yang mereka jual.
Salah  satu  masalah  yang  diidentifikasi  dalam  hasil  wawancara  adalah  kurangnya  pengetahuan tentang  peraturan  dan  regulasi  terkait  obat  herbal.  Dalam  hal  ini,  peraturan  dan  hukum  dapat berkontribusi  dengan  memfasilitasi  program  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  penjual  dan  masyarakat tentang pentingnya memahami aturan yang berlaku sebelum menjual atau menggunakan obat herbal. Beberapa  penjual  obat  herbal  mengungkapkan  pentingnya  keberlanjutan  industri  obat  tradisional. Peraturan  yang  mengarah  pada  praktik  yang  lebih  terstruktur  dan  teratur  dapat  membantu  menjaga industri  ini  agar  tetap  berkelanjutan  dalam  jangka  panjang,  sehingga  obat  tradisional  tetap  tersedia untuk generasi mendatang.
Dalam rangka untuk mengembangkan industri obat tradisional yang berkelanjutan, penting bagi pemerintah  dan  badan  regulasi  terkait  untuk  memastikan  bahwa  peraturan  dan  hukum  yang  relevan diterapkan  dengan  baik  dan  diikuti  oleh  semua  pihak  yang  terlibat.  Dengan  demikian,  masyarakat dapat merasa lebih percaya dan yakin terhadap obat herbal yang mereka gunakan, serta industri obat tradisional  dapat  terus  tumbuh  dengan  mengutamakan  keamanan,  kualitas,  dan  pengetahuan  yang lebih baik tentang produk-produk tersebut.
Di  Indonesia,  pemerintah  telah  mengeluarkan  regulasi  dan  peraturan  yang  mengatur  obat herbal.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  menjadi  dasar  hukum  yang mengatur  sektor  kesehatan  di  Indonesia.  Undang-undang  ini  meletakkan  dasar  penting  untuk pengaturan  obat  herbal,  termasuk  persyaratan  izin  edar,  kualitas,  keamanan,  dan  efektivitas  obat herbal. Menurut (Falodun, 2010) BPOM sebagai otoritas yang bertanggung jawab untuk pengawasan obat  dan  makanan  memiliki  peraturan  yang  khusus  mengatur  obat  herbal.  Salah  satunya  adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang  Kategori Obat Herbal. Peraturan  ini  menyediakan  panduan  terkait  persyaratan  izin  edar,  tata  cara  registrasi,  penandaan produk, kandungan bahan aktif, dan kelayakan pemakaian obat herbal.
Produsen  atau  distributor  obat  herbal  di  Indonesia  harus  memenuhi  persyaratan  registrasi  dan mendapatkan  izin  edar  dari  BPOM  sebelum  dapat  memasarkan  produk  mereka.  Proses  registrasi  ini melibatkan  penilaian  terhadap  keamanan,  efektivitas,  kualitas,  dan  integritas  obat  herbal  tersebut. Peraturan  hukum  juga  mengatur  mengenai  penandaan  dan  labeling  obat  herbal.  Menurut  penelitian (Hua  Yang  &  Huang,  2014)  Pada  label  harus  tercantum  informasi  yang  jelas  mengenai  identitas produk, komposisi, dosis, aturan pakai, peringatan, serta nomor izin edar. Hal ini untuk memberikan informasi  yang  lengkap  dan  jelas  kepada  konsumen.  BPOM  bertugas  dalam  melakukan  pengawasan dan  pemantauan  terhadap  obat  herbal  yang  beredar  di  Indonesia.  Mereka  memiliki  wewenang  untuk melakukan  pemeriksaan,  pengujian,  dan  pengambilan  sampel  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap regulasi  yang  berlaku.  Jika  ditemukan  pelanggaran,  BPOM  juga  memiliki  wewenang  untuk mengambil  tindakan  hukum,  termasuk  penarikan  produk,  sanksi  administratif,  atau  tindakan  pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Secara  keseluruhan,  peraturan  dan  hukum  yang  baik  dan  diterapkan  dengan  konsisten  dapat menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  pengembangan  industri  obat  tradisional  yang berkelanjutan.  Dengan  memastikan  keamanan,  kualitas,  dan  transparansi,  serta  mendukung  inovasi dan  pendidikan,  industri  ini  dapat  memberikan  manfaat  kesehatan  yang  nyata  kepada  masyarakat, sambil menjaga sumber daya alam dan budaya lokal.

## 3.2 Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
Pengawasan  terhadap  peredaran  obat  tradisional  tanpa  izin  edar  sangat  penting  untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa obat-obatan yang beredar aman dan efektif. Obat  tradisional  adalah  produk  yang  berasal  dari  bahan-bahan  alami  atau  tanaman  tertentu  dan digunakan  dalam  pengobatan  tradisional  (Purnamasari,  2022).  Masyarakat  seringkali  mengandalkan obat tradisional untuk berbagai penyakit. Di  banyak negara, obat tradisional  harus mendapatkan izin edar  dari  otoritas  kesehatan  sebelum  dapat  dipasarkan  dan  dijual  secara  legal.  Izin  ini  diperlukan untuk  memastikan  kualitas,  keamanan,  dan  efektivitas  produk.  Peredaran  obat  tradisional  tanpa  izin edar  membawa  risiko  serius  bagi  kesehatan  masyarakat.  Produk-produk  ini  mungkin  mengandung bahan berbahaya atau tidak memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Otoritas kesehatan memiliki kewenangan  untuk  menyita  dan  menarik  dari  peredaran  produk  obat  tradisional  yang  tidak  memiliki izin  edar  atau  melanggar  regulasi  yang  berlaku.  Pelanggaran  peraturan  pengawasan  obat  tradisional dapat mengakibatkan tindakan hukum yang serius, seperti denda besar atau tuntutan pidana terhadap produsen  atau  distributor  yang  melanggar.  Otoritas  kesehatan  seringkali  melaksanakan  kampanye edukasi untuk menginformasikan masyarakat tentang pentingnya menggunakan obat tradisional yang berizin dan memperingatkan tentang risiko produk illegal (Sudirman & Skripsa, 2020).
Otoritas  kesehatan  dapat  melakukan  pemeriksaan  rutin  di  fasilitas  produksi  obat  tradisional untuk  memastikan  bahwa  praktik  produksi  memenuhi  standar  yang  ditetapkan.  Pemeriksaan  pasar secara  teratur  juga  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  dan  mengambil  tindakan  terhadap  produk  obat tradisional  ilegal  yang  beredar.  Otoritas  kesehatan  sering  berkolaborasi  dengan  badan  hukum  dan penegak hukum lainnya untuk mengatasi peredaran obat tradisional illegal  (Asmah & Rinaldi, 2017). Pengawasan  terhadap  peredaran  obat  tradisional  tanpa  izin  edar  bertujuan  untuk  melindungi
konsumen dari produk yang tidak aman atau tidak efektif, sehingga masyarakat dapat memiliki akses ke produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesehatan mereka.
Studi  kasus  oleh  Tinjauan    Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pengedarkan  Obat  Yang  Tidak Memenuhi  Standar  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  :  44/Pid.B/2013/PN.BR)    dimana  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  seseorang  dapat  dikatakan    melakukan  perbuatan  peredaran  obat-obatan  ilegal bila  melanggar  pasal    196-197  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan. Sedangkan  bagi  korporasi  yang  melakukan  peredaran  obat  ilegal  dijerat    dengan  pasal  201  Undang- undang  Kesehatan  Sanksi  pidana  diberikan  bagi  pelaku  usaha  yang  termasuk  ke    dalam  kategori projustitia,  yaitu  dengan  merujuk  kepada  Pasal  197  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan.  Setiap  orang    yang  dengan  sengaja  memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan  farmasi dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin  edar  sebagaimana    dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat (1)  dipindana  dengan  pidana  penjara  15    (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 1.500.000.000,00 (satu  miliar lima ratus juta rupiah).

## 3.3   Sosialisasi  Dan  Regulasi  Peredaran  Obat  Tradisional  Yang  Dijual  Oleh  Masyarakat  Supaya Standart Ijin Edar
Sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  produk  herbal  yang  aman  merupakan  langkah  penting untuk  memastikan  bahwa  konsumen  dapat  memahami  manfaat  dan  risiko  yang  terkait  dengan penggunaan  produk  tersebut.  Sosialisasi  tentang  produk  herbal  yang  aman  adalah  kunci  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang  produk alami ini.  Ini membantu masyarakat memahami bahwa herbal tidak selalu tanpa risiko, dan pemilihan yang tepat dapat meminimalkan risiko tersebut. Sosialisasi  membantu  masyarakat  memahami  manfaat  kesehatan  yang  dapat  diberikan  oleh  produk herbal.  Informasi  yang  akurat  tentang  khasiat  herbal  yang  digunakan  dengan  benar  dapat menguntungkan banyak individu (Sumayyah & Salsabila, 2017). Hal tersbeut sesuai dengan Langkah- langkah yang diambil untuk memastikan keamanan dan kualitas produk obat herbal yang dijual dalam hal ini Tn. A.M beliau mengatakan
“Saya hanya melihat sebelum di jual,obat-obatan tradisional dalam wadah yang rapi, tidak berjamur dan jika dipakai khasiat tetap terjamin”. Dalam hal ini Ny. S beliau mengatakan “Saya melihat  kemasan  tertutup  atau  tidak  bagi  obat  herbal  yang  sudah  dikemas,  untuk  obat  herbal tumbuh-tumbuhan saya melihat subur atau tidak tanaman tersebut dan layak atau tidak untuk di jual”.
Masyarakat  perlu  tahu  bagaimana  memilih  produk  herbal  yang  aman  dan  berkualitas.  Ini melibatkan memeriksa label, mencari merek terpercaya, dan memahami sumber dan proses produksi. Sosialisasi  harus  mengedukasi  masyarakat  tentang  dampak  samping  yang  mungkin  terjadi  akibat penggunaan  herbal.  Ini  penting  untuk  meminimalkan  risiko  dan  mengidentifikasi  gejala  yang  perlu diperhatikan.  Masyarakat  harus  mengetahui  pentingnya  berkonsultasi  dengan  ahli  kesehatan  atau herbalis terkait penggunaan produk herbal, terutama jika mereka memiliki kondisi medis tertentu atau mengonsumsi  obat-obatan  lain.  Sosialisasi  harus  memberikan  informasi  tentang  kemungkinan interaksi  antara  produk  herbal  dan  obat-obatan  resep  atau  non-resep  lainnya.  Ini  penting  agar konsumen tidak mengalami efek samping yang merugikan. Masyarakat terkadang masih banyak yang menyukai  menggunakan  obat-obat  herbal.  Masyarakat  perlu  tahu  pentingnya  mengikuti  dosis  yang direkomendasikan.  Mengonsumsi  lebih  dari  dosis  yang  dianjurkan  dapat  berisiko  dan  tidak  selalu lebih  baik.  Sosialisasi  juga  harus  memberi  tahu  masyarakat  tentang  risiko  produk  herbal  ilegal  atau palsu  yang  dapat  membahayakan  kesehatan  mereka  (Ermawati  et  al.,  2022).  Memperkenalkan pelatihan  dan  sertifikasi  bagi  produsen  produk  herbal  dapat  membantu  memastikan  kualitas  dan keamanan  produk  yang  beredar  di  pasaran.  Sosialisasi  ini  harus  berkolaborasi  dengan  otoritas kesehatan  dan  pihak  berwenang  untuk  memastikan  bahwa  produk  herbal  yang  dijual  memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.
Regulasi  obat  tradisional  umumnya  didasarkan  pada  UUD  yang  mencakup  kesehatan  dan pengawasan produk kesehatan. UUD memberikan kerangka  hukum yang lebih umum terkait dengan pengawasan  produk  obat.  Untuk  mengimplementasikan  UUD,  pemerintah  biasanya  mengeluarkan peraturan pemerintah atau regulasi yang lebih rinci. Ini mencakup detail tentang persyaratan izin edar, produksi, dan distribusi obat tradisional. Regulasi biasanya  mencakup definisi yang jelas tentang apa yang  dianggap  sebagai  obat  tradisional.  Ini  dapat  mencakup  produk  yang  berasal  dari  bahan  alami atau  tanaman  tertentu  yang  digunakan  dalam  pengobatan  tradisional.  Produsen  obat  tradisional
biasanya  harus  memperoleh  izin  edar  sebelum  produk  dapat  dipasarkan  secara  legal.  Izin  ini diperlukan  untuk  memastikan  kualitas,  keamanan,  dan  efektivitas  produk  (Sudirman  &  Skripsa, 2020).
Regulasi biasanya memberikan wewenang kepada otoritas kesehatan atau lembaga terkait untuk memeriksa  produk  obat  tradisional  yang  beredar,  termasuk  pemeriksaan  lokasi  produksi  dan pemeriksaan  pasar.  Regulasi  biasanya  mengatur  informasi  yang  harus  tercantum  pada  label  obat tradisional,  termasuk  komposisi,  dosis  yang  direkomendasikan,  kontraindikasi,  dan  tanggal kadaluwarsa.  Regulasi  sering  mencakup  standar  produksi  yang  harus  dipatuhi  oleh  produsen  obat tradisional untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Regulasi biasanya mengatur kewajiban produsen  terkait  dengan  pelaporan  efek  samping,  pemantauan  pasca-izin,  dan  pematuhan  terhadap standar  produksi.  Regulasi  biasanya  menentukan  sanksi  yang  dapat  dikenakan  terhadap  pelanggaran aturan yang terkait dengan obat tradisional, termasuk denda dan tindakan hukum. Dalam menerapkan regulasi  obat  tradisional,  otoritas  kesehatan  sering  berkolaborasi  dengan  pihak  terkait,  termasuk produsen,  ahli  kesehatan,  dan  organisasi  masyarakat,  untuk  memastikan  pengawasan  yang  efektif (Purnamasari,  2022).  Memastikan  bahwa  obat  herbal  yang  digunakan  aman  dan  sesuai  dengan regulasi Nn. T mengatakan
“Saya  tidak  tau  mengenai  peraturan  yang  terkait,  tetapi  keluarga  kami  lebih  senang menggunakan  obat  herbal  di  banding  obat  medis”. Terkait  dengan  hal  tersebut  Ny.  M  beliau mengatakan “Kunyit sering digunakan sebagai jamu dan menurut masyarakat sekitar tempat saya tinggal kunyit memang bagus untuk obat sakit maag. Yang saya pastikan sebelum menggunakan obat herbal kunyit saya harus mencuci dengan bersih kunyit sebelum digunakan dan setelah saya kupas  saya  cuci  kembali,  lalu  saya  parut  untuk  di  peras  kedalam  gelas  dalam  keadaan  bersih. Saya  tidak  tau  apakah  itu  sesuai  dengan  regulasi  atau  tidak” .  Tn.  K  juga  menjelaskan  bahwa “Saya tidak tau, tetapi dari pengalaman saya menggunakan obat jerawat bedak pupur dingin dari bahan  daun-daun  kayu  dan  saya  membuktikan  hasilnya  baik  untuk  perawatan  muka  berjerawat saya”.
Standar  kelayakan  edar  untuk  produk  yang  diterapkan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah didasarkan  pada  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dan  norma  sosial  yang  diterima  oleh masyarakat.  UUD  sebuah  negara  mungkin  mencakup  prinsip-prinsip  dasar  tentang  kualitas, keamanan,  dan  perlindungan  konsumen.  Menggunakan  obat  herbal  yang  memiliki  izin  resmi  Nn.  T mengatakan “Saya  menggunakan  obat  herbal  yang  selalu  di  gunakan  dalam  keluarga  dan  terbukti khasiatnya,  saya  kurang  memperhatikan  mengenai  izin  resmi  obat  herbal”. Terkait  dengan  hal tersebut  Ny.  M  beliau  mengatakan  “ Saya  tidak  selalu  menggunakan  obat  herbal  dengan  izin  resmi, tergantung  dengan  keluhan  saya  saat  itu”. Tn.  K  juga  menjelaskan  bahwa ”  Saya  pernah menggunakan obat herbal untuk jerawat dijual dipasaran dengan izin edar BPOM tertulis tetapi saya memakai selama 1 bulan tidak ada hasil seperti  yang diharapkan, kemudia saya menggunakan obat tradisional buatan nenek saya dan sesuai dengan harapan saya memiliki hasil yang bagus danmuka saya  mulus  dan  tidak  berjerawat  lagi”. Ini  memberikan  kerangka  hukum  yang  luas  untuk  regulasi produk yang beredar (Adiyasa & Meiyanti, 2021). Pemerintah biasanya mengeluarkan peraturan atau aturan  lebih  rinci  yang  mengatur  persyaratan  dan  standar  kelayakan  edar  produk.  Ini  mencakup persyaratan izin edar, standar produksi, dan tanda identifikasi produk. Produk yang diterbitkan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah, yang seringkali berdasarkan bukti ilmiah dan uji coba yang relevan.
Keamanan  produk  adalah  salah  satu  faktor  terpenting  dalam  standar  kelayakan  edar.  Produk yang  dijual  harus  aman  bagi  konsumen  dan  tidak  boleh  membahayakan  kesehatan  atau  keselamatan mereka.    Produk  yang  dijual  harus  sesuai  dengan  informasi  yang  tercantum  pada  labelnya  dan  tidak boleh mengandung bahan-bahan berbahaya atau tidak deklarasi  (Supriadi et al., 2022). Label produk harus  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  akurat  tentang  komposisi,  cara  penggunaan,  dosis,  dan tanggal  kadaluwarsa.  Pemerintah  atau  badan  sertifikasi  independen  mungkin  melakukan  pengujian produk  untuk  memverifikasi  kualitas  dan  keamanan  sebelum  izin  edar  diberikan.  Pemerintah  dapat melakukan  pemeriksaan  di  fasilitas  produksi  untuk  memastikan  praktik  produksi  yang  baik  dan pematuhan  terhadap  standar  yang  berlaku.  Pemerintah  dapat  bekerja  sama  dengan  industri  untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar kelayakan edar.  Sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran akan standar kelayakan edar dan hak serta tanggung  jawab  konsumen.  Standar  kelayakan  edar  yang  baik  melibatkan  kolaborasi  antara
pemerintah,  industri,  dan  masyarakat.  Regulasi  yang  kuat  dan  sosialisasi  yang  efektif  membantu menjaga  kualitas produk  yang beredar dan melindungi konsumen. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara teratur mengkaji dan memperbarui regulasi untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan dalam kebutuhan masyarakat (Sumayyah & Nada, 2017).

## 3.4   Perlindungan  Yang  Memadai  Bagi  Masyarakat  Yang  Menggunakan  Produk-Produk  Obat Tradisional
Dari hasil wawancara dengan penjual obat herbal, masyarakat, dan sales marketing obat herbal, dapat  dilihat  bahwa  terdapat  berbagai  aspek  yang  terkait  dengan  perlindungan  yang  memadai  bagi masyarakat yang menggunakan produk-produk obat tradisional. Penjual obat herbal, seperti Tn. A.M, Ny.  S,  dan  Ny.  W,  menyatakan  bahwa  mereka  memberikan  penjelasan  kepada  pelanggan  tentang obat-obatan tradisional sesuai dengan keluhan yang diutarakan oleh pelanggan. Hal ini penting untuk memberikan  informasi  yang  akurat  kepada  konsumen  sehingga  mereka  dapat  membuat  keputusan yang lebih bijaksana dalam penggunaan produk. Penjual obat herbal seperti Tn. A.M, Ny. S, dan Ny. W  menyatakan  bahwa  mereka  memiliki  keterbatasan  dalam  pengetahuan  tentang  peraturan  dan regulasi  terkait  peredaran  obat  herbal.  Ini  menunjukkan  perlunya  edukasi  yang  lebih  baik  kepada penjual obat herbal tentang peraturan yang berlaku untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual memenuhi standar keamanan dan kualitas.
Penjual  obat  herbal  seperti  Tn.  A.M,  Ny.  S,  dan  Ny.  W  memiliki  pemahaman  yang  berbeda- beda  tentang  izin  edar  dan  regulasi  terkait.  Beberapa  dari  mereka  tidak  memiliki  izin  edar  dan  tidak sepenuhnya  memahami  peraturan  yang  ada.  Ini  menunjukkan  perlunya  pemastian  hukum  yang  lebih kuat  terkait  izin  edar  dan  peraturan  dalam  peredaran  obat  herbal  untuk  melindungi  konsumen  dari produk  ilegal  atau  berisiko.  Tn.  A.M,  Ny.  S,  dan  Ny.  W  mengakui  bahwa  mereka  tidak  tahu bagaimana  mengidentifikasi  produk  yang  tidak  memiliki  izin  atau  melanggar  peraturan.  Hal  ini mengindikasikan  kebutuhan  akan  edukasi  lebih  lanjut  kepada  penjual  obat  herbal  agar  mereka  dapat menghindari produk ilegal yang berpotensi berbahaya bagi konsumen.
Penjual obat herbal dan sales marketing seperti Tn. A.M, Ny. S, Ny. W, Tn. H, Nn. J, dan Ny. D,  menyadari  pentingnya  keamanan  dan  keberlanjutan  dalam  peredaran  obat  herbal.  Mereka menekankan  bahwa  produk  obat  herbal  harus  aman,  memiliki  izin  resmi,  dan  dijual  dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Sales marketing obat herbal seperti Tn. H, Nn. J, dan Ny. D, menekankan  pentingnya  memberikan  informasi  yang  akurat  dan  jelas  kepada  calon  pelanggan, termasuk  mengenai  izin  edar,  keamanan,  dan  keberlanjutan  produk  obat  herbal.  Ini  bertujuan  agar calon pelanggan memiliki pengetahuan yang  cukup untuk membuat keputusan yang tepat.  Dari hasil wawancara  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  yang  memadai  bagi  masyarakat  yang menggunakan produk-produk obat tradisional memerlukan langkah-langkah seperti:
a. Penjual  obat  herbal  perlu  diberikan  edukasi  dan  pelatihan  tentang  peraturan  dan  regulasi terkait  peredaran  obat  herbal,  sehingga  mereka  dapat  menjual  produk  yang  sesuai  dengan standar keamanan dan kualitas.
b. Penting  untuk  menerapkan  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  produk  obat  herbal  ilegal atau berbahaya yang tidak memiliki izin edar atau melanggar peraturan.
c. Masyarakat  perlu  diberikan  edukasi  tentang  pentingnya  memilih  obat  herbal  yang  memiliki izin edar resmi dan aman untuk digunakan.
d. Kampanye  informasi  yang  kuat  perlu  diadakan  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat tentang izin edar, keamanan, dan keberlanjutan produk obat herbal.
e. Penjual  obat  herbal  dan  pemerintah  dapat  bekerja  sama  dalam  memastikan  bahwa  produk obat herbal yang beredar telah memenuhi standar yang ditetapkan
Perlindungan  yang  memadai  bagi  masyarakat  yang  menggunakan  produk-produk  obat tradisional  merupakan  hal  yang  penting  dalam  menjaga  kesehatan  dan  keamanan  konsumen. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan dan regulasi yang jelas terkait dengan izin edar produk obat tradisional.  Hasil  penelitian  dari  (Pahlani  et  al.,  2017)  Prosedur  yang  ketat  untuk  mendapatkan  izin edar akan memastikan bahwa produk tersebut telah melalui pengujian yang memadai untuk keamanan dan kualitasnya sebelum beredar di pasaran. Produsen harus diwajibkan untuk memberikan label yang jelas  dan  informatif  pada  produk  obat  tradisional.  Label  tersebut  harus  mencantumkan  informasi mengenai  komposisi,  dosis  yang  disarankan,  efek  samping  yang  mungkin  terjadi,  dan  petunjuk penggunaan. Setiap produk obat tradisional yang telah mendapatkan izin edar harus diberi label atau
tanda khusus yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah melewati proses pengujian dan evaluasi oleh  otoritas  kesehatan  terkait.  Produsen  dan  penjual  harus  diwajibkan  untuk  memberitahukan  efek samping yang mungkin terjadi akibat penggunaan produk obat tradisional kepada konsumen. Ini akan membantu konsumen membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang penggunaan produk. Menurut (Suparmi  et  al.,  2022)  Penjual  obat  tradisional  dan  pelayanan  kesehatan  tradisional  harus  diberikan pelatihan  mengenai  produk-produk  obat  tradisional,  termasuk  informasi  mengenai  penggunaan  yang benar, kontraindikasi, dan cara mengidentifikasi produk yang ilegal atau berisiko.
Dibutuhkan  sistem  pelaporan  dan  pemantauan  yang  efektif  terhadap  produk  obat  tradisional. Konsumen  dan  pihak  terkait  harus  dapat  melaporkan  efek  samping  atau  masalah  kesehatan  terkait penggunaan  produk,  dan  otoritas  kesehatan  harus  segera  merespons  laporan  tersebut.  Pemerintah harus  menerapkan  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  produsen  atau  penjual  yang  melanggar peraturan terkait obat tradisional. Sanksi yang cukup berat dapat menjadi deterren bagi pelaku usaha yang  ingin  melanggar  regulasi.  Pendidikan  dan  edukasi  kepada  masyarakat  mengenai  penggunaan yang  benar,  manfaat,  risiko,  dan  peraturan  terkait  obat  tradisional  sangat  penting.  Kampanye informasi  dapat  membantu  masyarakat  membuat  keputusan  yang  cerdas  tentang  penggunaan  obat tradisional (Hidayah et al., 2022).
Analisis  hukum  mengenai  obat  herbal  melibatkan  pemahaman  terkait  regulasi  dan  pengaturan hukum  yang  mengatur  produksi,  distribusi,  dan  penggunaan  obat  herbal  (Zuo  et  al.,  2023).  Dalam banyak  negara,  termasuk  Indonesia,  obat  herbal  diatur  oleh  otoritas  kesehatan  dan  diwajibkan  untuk memperoleh izin edar sebelum dapat dipasarkan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan, kualitas,  dan  efektivitas  obat  herbal  yang  beredar.  Perizinan  tersebut  biasanya  melibatkan  pengujian dan  penilaian  terhadap  informasi  produk,  komposisi,  dan  klaim  kesehatan  yang  diajukan  oleh produsen  obat  herbal.  Hukum  juga  mengatur  mengenai  tuntutan  label  dan  informasi  produk  yang harus disediakan pada kemasan obat herbal. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai komposisi, dosis, aturan pakai, dan peringatan yang relevan terkait efek samping atau interaksi obat herbal dengan obat lainnya. Indonesia memiliki peraturan yang mengatur label obat herbal dengan tujuan untuk melindungi konsumen. Hukum juga mengatur mengenai klaim kesehatan yang dapat dibuat terkait obat herbal. Menurut (Kusuma et al., 2020) Pada umumnya, klaim kesehatan  harus  didasarkan  pada  bukti  ilmiah  yang  cukup  dan  dapat  diverifikasi.  Pemasaran  obat herbal  dengan  klaim  yang  tidak  didukung  oleh  bukti  ilmiah  yang  memadai  dapat  melanggar  hukum dan dianggap sebagai praktik yang menyesatkan.
Selain  itu,  ada  juga  peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  obat  herbal, perlindungan  konsumen,  serta  larangan  atas  bahan-bahan  tertentu  dalam  obat  herbal.  Menurut penelitian  (Pitri,  2016)  Penting  untuk  memahami  dan  mematuhi  regulasi  yang  berlaku  agar  obat herbal dapat diproduksi, didistribusikan, dan digunakan dengan aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku.    Disiplin  hukum  yang  terkait  dengan  obat  herbal  juga  dapat  berubah  dari  waktu  ke  waktu, sehingga  penting  untuk  tetap  mengikuti  perkembangan  peraturan  yang  baru.  Perlindungan  yang memadai  bagi  masyarakat  yang  menggunakan  produk-produk  obat  tradisional  membutuhkan  kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, produsen, penjual, praktisi kesehatan, dan masyarakat itu  sendiri.  Dengan  langkah-langkah  yang  komprehensif  dan  kolaboratif,  konsumen  dapat  merasa lebih aman dan percaya saat menggunakan produk-produk obat tradisional.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan,  beberapa  kesimpulan  dapat  diambil Pengobatan  tradisional  adalah  praktik  pengobatan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  tradisional berdasarkan  pengalaman,  pengetahuan,  dan  keterampilan  yang  turun-temurun  dalam  masyarakat, dengan  menggunakan  bahan-bahan  alami  dan  obat-obatan  tradisional  yang  diakui  oleh  masyarakat setempat. Izin edar obat herbal merupakan persyaratan yang diperlukan untuk memastikan keamanan, efikasi,  dan  kualitas  produk  obat  herbal.  Produsen  harus  mengajukan  izin  edar,  membuktikan keamanan  produk,  dan  memberikan  informasi  yang  lengkap  tentang  produk  tersebut.  Pelanggaran terhadap  peraturan  peredaran  obat  herbal,  seperti  menjual  produk  tanpa  izin,  dapat  mengakibatkan tindakan  hukum  yang  serius,  termasuk  denda,  penutupan  usaha,  atau  tuntutan  pidana.  Otoritas kesehatan memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi dan  peredaran  obat  herbal  untuk  memastikan  bahwa  produk  yang  beredar  aman  dan  berkualitas.
Pengetahuan tentang regulasi dan peraturan terkait peredaran obat herbal di masyarakat masih kurang, dan sosialisasi dan edukasi terkait hal ini perlu ditingkatkan.

## 4.2 Saran
Berikut  beberapa  saran  yang  dapat  dipertimbangkan  yaitu  Pemerintah  perlu  meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada produsen dan penjual obat herbal tentang regulasi dan peraturan yang berlaku. Hal ini akan membantu memastikan bahwa mereka memahami kewajiban mereka terkait izin edar  dan  persyaratan  lainnya.  Otoritas  kesehatan  perlu  meningkatkan  pengawasan  terhadap produksi dan  peredaran  obat  herbal  untuk  memastikan  bahwa  produk  yang  beredar  aman  dan  berkualitas. Pemeriksaan secara berkala di lokasi produksi menjadi penting. Konsumen perlu diberikan informasi yang  lebih  baik  tentang  produk  obat  herbal,  termasuk  cara  penggunaan  yang  benar,  efek  samping yang  mungkin,  dan  kontraindikasi.  Ini  dapat  meningkatkan  pemahaman  konsumen  dan  penggunaan yang  aman.  Pemerintah  perlu  terus  memperkuat  peraturan  terkait  peredaran  obat  herbal  untuk melindungi  konsumen  dari  produk  ilegal  atau  berbahaya.  Ini  juga  akan  membantu  mendukung pertumbuhan  industri  obat  tradisional  yang  aman  dan  berkualitas.  Masyarakat  juga  perlu  diberikan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  pengobatan  tradisional  dan  keberadaannya  dalam  kerangka regulasi.  Ini  akan  membantu  memahami  pentingnya  penggunaan  yang  aman  dan  tepat  dari  obat tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Adiyasa,  M.  R.,  &  Meiyanti,  M.  (2021).  Pemanfaatan  obat  tradisional  di  Indonesia:  distribusi  dan  faktor demografis yang berpengaruh. Jurnal
Biomedika Dan Kesehatan , 4 (3). https://doi.org/10.18051/jbiomedkes.2021.v4.130-138
Aji, B. S., Tjoanda, M., Kuahaty, S. S., & Pattimura, H. U. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Herbal Atas  Pencantuman  Nomor  Izin  Edar  Fiktif  konsumen  penguna  jasa  kesehatan  akan  berobat  guna mendapatkan pemulihan kesehatan . 2 (7), 660–677. Alfath,  T.  (2023).  Standar  Halal  Dalam  Industri  Obat-Obatan  dan  Herbal. Likuid:  Jurnal  Ekonomi  Industri Halal , 3 (1). https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.18494
Andrianto, F. (2022). Implikasi Hukum Terhadap Peredaran Obat Herbal Palsu Ditinjau dari Prespektif Hukum Persaingan Usaha. El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 4 (2).
Asmah,  N.,  &  Rinaldi,  Y.  (2017).  Pengawasan  Izin  Penyelenggaraan  Pengobatan  Tradisional  di  Kota  Banda Aceh. JIM Bidang Hukum Kenegaraan , 1 (1). BPOM. (2023). Badan Pengawas Obat dan Makanan . BPOM  RI.  (2022). Badan  POM  Optimalkan  Pemberantasan  Obat  Tradisional  Mengandung  BKO  melalui Penguatan Sinergi Stakeholder . BPOM RI.
Carvalho,  A.  C.  B.,  Santos,  L.  A.,  &  Silveira,  D.  (2014).  Systematic  organization  of  medicinal  plant information:  A  monograph  template  proposal. Revista  Brasileira  de  Farmacognosia , 24 (1). https://doi.org/10.1590/0102-695X20142413160
Chen,  Y.  (2022).  Health  technology  assessment  and  economic  evaluation:  Is  it  applicable  for  the  traditional medicine? In Integrative Medicine Research (Vol. 11, Issue 1). https://doi.org/10.1016/j.imr.2021.100756 Dewantari, R., Lintang, M., & Nurmiyati. (2018). Jenis Tumbuhan yang Digunakan sebagai Obat Tradisional Di Daerah Eks- Karesidenan Surakarta Types. Bioedukasi , 11 (2), 118–123.
DEWI, R. S. (2019). Penggunaan Obat Tradisional Oleh Masyarakat di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru. Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia , 8 (1). https://doi.org/10.51887/jpfi.v8i1.781
Ermawati,  N.,  Oktaviani,  N.,  &  Pramudita,  R.  (2022).  Persepsi  Masyarakat  terhadap  Penggunaan  Obat Tradisional  Sebagai  Upaya  Preventif  Covid-19  di  Kota  Pekalongan. JCPS  (Journal  of  Current Pharmaceutical Sciences) , 5 (2).
Falodun, A. (2010). Herbal medicine  in Africa-distribution, standardization and prospects. Research Journal of Phytochemistry , 4 (3). https://doi.org/10.3923/rjphyto.2010.154.161
Heriansyah, & Istiqphara, S. (2020). Optimasi Sistem Cerdas Pada Pengering Tanaman Obat Berbasis Internet Of Thing dengan Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan. Electrician , 14 (1). https://doi.org/10.23960/elc.v14n1.2140
Hidayah,  H.  A.,  Alifvira,  M.  D.,  Sukarsa,  S.,  &  Al  Hakim,  R.  R.  (2022).  Studi  Etnobotani  sebagai  Obat Tradisional  Masyarakat  di  Desa  Adat  Kalisalak,  Banyumas,  Jawa  Tengah. Life  Science , 11 (1). https://doi.org/10.15294/lifesci.v11i1.59787
Hua  Yang,  G.,  &  Huang,  L.  Q.  (2014).  Study  of  changes  in  Chinese  herbal  medicine  distribution  channel.
Zhongguo Zhongyao Zazhi , 39 (14). https://doi.org/10.4268/cjcmm20141436
Indartik, I. (2009). Potensi Pasar Pulai (Alstonia Scholaris) Sebagai Sumber Bahan Baku Industri Obat Herbal : Studi  Kasus  Jawa  Barat  Dan  Jawa  Tengah. Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan  Ekonomi  Kehutanan , 6 (2). https://doi.org/10.20886/jpsek.2009.6.2.159-175 Khogta, S., Patel, J., Barve, K., & Londhe, V. (2020). Herbal nano-formulations for topical delivery. In Journal of Herbal Medicine (Vol. 20). https://doi.org/10.1016/j.hermed.2019.100300
Kusuma, T. M., Wulandari, E., Widiyanto, T., & Kartika, D. (2020). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap terhadap Kebiasaan Konsumsi Jamu pada Mayarakat Magelang Tahun 2019. Pharmacon: Jurnal Farmasi Indonesia . https://doi.org/10.23917/pharmacon.v0i0.10857
Li, X., Fan, X., Li, Z., Shi, L., Liu, J., Luo, H., Wang, L.,  Du, X., Chen, W., Guo, J., Li, C., & Liu, S. (2022).
Application  of  Microfluidics  in  Drug  Development  from  Traditional  Medicine.  In Biosensors (Vol.  12, Issue 10). https://doi.org/10.3390/bios12100870
Liu, C. xiao. (2021). Overview on development of ASEAN traditional and herbal medicines. In Chinese Herbal Medicines (Vol. 13, Issue 4). https://doi.org/10.1016/j.chmed.2021.09.002
Mustarichie,  R.,  Ramdhani,  D.,  &  Indriyati,  W.  (2017).  Analysis  of  forbidden  pharmaceutical  compounds  in antirheumatic jamu. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research , 10 (4). https://doi.org/10.22159/ajpcr.2017.v10i4.16101
Padule,  K.,  Shinde,  S.,  Chitlange,  S.,  Giram,  P.,  &  Nagore,  D.  (2022).  The  Advancement  of  Herbal-Based Nanomedicine for Hair. In Cosmetics (Vol. 9, Issue 6). https://doi.org/10.3390/cosmetics9060118 Pahlani,  E.,  Moelyono,  M.,  &  Sukandar,  H.  (2017).  Hubungan  Perilaku  Masyarakat  Kota  Banjar  Tentang Pengobatan  Herbal  Terhadap  Penerimaan  Kebijakan  Standar  Pelayanan  Medik  Herbal  di  Puskesmas. Jurnal Ilmiah JKA (Jurnal Kesehatan Aeromedika) , 3 (1). https://doi.org/10.58550/jka.v3i1.72 Pambudi, D. B., & Raharjo, D. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Media Online. Prosiding University Research Colloquium .
Pitri, R. M. N. (2016). Pemanfaatan Tumbuhan Hutan Sebagai Bahan Baku Unit Usaha Jamu Dan Pengolahan Bahan Alam Di Kalimantan Selatan. EnviroScienteae , 12 (3). https://doi.org/10.20527/es.v12i3.2458 Purnamasari,  R.  P.  (2022).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pengobatan  Tradisional  Tanpa  Izin  Di  Kota Pekanbaru. Eksekusi , 4 (2). https://doi.org/10.24014/je.v4i2.13264
Purwaningsih,  Yuliwulandari,  Soenyono,  &  Santoso.  (2019).  Pengembangan  Dan  Perlindungan  Obat/Jamu Tradisional Menuju Industri Obat Herbal Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 6 (1).
Rismadona,  R.  (2019).  Pengobatan  Tradisional  Pada  Masyarakat  Kota  Prabumulih  Propinsi  Sumatera  Selatan. Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya , 4 (2). https://doi.org/10.36424/jpsb.v4i2.65
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2011). Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat, .  ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Sudirman,  S.,  &  Skripsa,  T.  H.  (2020).  Pemanfaatan  Pelayanan  Pengobatan  Tradisional  (Batra)  Sebagai  Role Model Back To Nature Medicine di Masa Datang. ARSY : Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat , 1 (1). https://doi.org/10.55583/arsy.v1i1.44
Suliasih, B. A., & Mun’im, A. (2022). Review : potensi dan masalah dalam pengembangan kemandirian bahan baku obat tradisional di Indonesia. Chemistry and Materials , 1 (1).
Sumayyah,  S.,  &  Nada,  S.  (2017).  Obat  tradisional :  antara  khasiat  dan  efek  samping. Majalah  Farmasetika , 2 (5).
Sumayyah,  S.,  &  Salsabila,  N.  (2017).  Obat  Tradisional :  Antara  Khasiat  dan  Efek  Sampingnya. Farmasetika.Com (Online) , 2 (5). https://doi.org/10.24198/farmasetika.v2i5.16780 Suparmi,  S.,  Yulianti,  S.,  &  Rasyid,  A.  (2022).  Pendampingan  Pemanfaatan  dan  Keamanan  Penggunaab Tanaman  Obat  Bagi  UMKM  Jamu  Seduh  dan  Jahe  Merah  Bubuk  di  Desa  Wisata  Candisari,  Mranggen, Demak. Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia , 1 (2 SE-Articles).
Supriadi,  S.,  Suryani,  S.,  Anggresani,  L.,  Perawati,  S.,  &  Yulion,  R.  (2022).  Analisis  Penggunaan  Obat Tradisional  dan  Obat  Modern  dalam  Penggunaan  Sendiri  (Swamedikasi)  oleh  Masyarakat. Jurnal Kesehatan , 14 (2). https://doi.org/10.24252/kesehatan.v14i2.20347
UUD Kesehatan. (2009). UUD No 36 Th 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Tentang Kesehatan , 2 (5), 255.
Wardani, W.T., dan Muhlis, M. (2020). Pengetahuan dan Pola Swamedikasi Penggunaan Obat Tradisional dan.
Jurnal Ilmu Kefarmasian , 1 (2).
Zuo, T. T.,  Li,  Y.  L.,  Wang,  Y.,  Guo,  Y.  S.,  Shen,  M.  R.,  Yu,  J.  D.,  Li,  J.,  Jin,  H.  Y.,  Wei,  F.,  &  Ma,  S.  C. (2023).  Distribution,  speciation,  bioavailability,  risk  assessment,  and  limit  standards  of  heavy  metals  in Chinese herbal medicines. Pharmacological Research - Modern Chinese Medicine , 6 . https://doi.org/10.1016/j.prmcm.2023.100218