DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 22 Juni  2024, Revised: 15 Juli 2024, Publish: 16 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Penggunaan Tanah di Kawasan Resapan Air Untuk Pemukiman Sesuai Asas Berkelanjutan
Khaidar Alifika El Ula 1 , Mukharom 2 , Muhammad Iftar Aryaputra 3
1 Universitas Semarang, Indonesia, khaidar@usm.ac.id 2 Universitas Semarang, Indonesia, mukharoms2@yahoo.co.id 3 Universitas Semarang, Indonesia, iftar_aryaputra@usm.ac.id
Corresponding Author: khaidar@usm.ac.id
Abstract: The aim of this research is to determine and analyze the criteria for balanced land use in water catchment areas and ideal higher education so that they remain in accordance with  sustainable  principles  and  the  efforts  of  the Semarang  City  Government  in  controlling the  spatial  planning  of  Semarang  City,  especially  water  catchment  areas.  The  research method  used  by  the  author  is  an  empirical  juridical  approach  with  analytical  descriptive specifications.  The  source  and  type  of  data  used  in  this  research  uses  primary  data  in  the form  of  interviews.  Data  analysis  uses  qualitative  and  the  results  of  the  data  analysis  that have been  collected are  drawn to  conclusions and presented deductively.  The results of  the research found that the balanced criteria for land use in the water catchment area in Sekaran Subdistrict,  which  is  the  center  of  higher  education,  is  not  in  accordance  with  Article  118 paragraph  (2)  of  the  Semarang  City  RTRW  PERDA  because  the  community  does  not  build absorption wells and does not take into account the water that seeps into the ground which is not in accordance with the concept of sustainable development. Settlements located in water catchment areas can achieve balanced criteria if they implement 3 pro-development, namely pro-economic,  pro-social  justice,  and  pro-sustainable  environment.  The  Semarang  City Government's  efforts  are  to  create  regulations  that  every  boarding  house  must  have  a boarding house management permit as regulated in the Semarang City Perwal for Boarding House Management,  one of  the conditions  of  which is  the IMB. However, the public is  still indifferent  to  these  regulations  due  to  the  lack  of  firm  action  by  the  Semarang  City Government  in  carrying  out  supervision  and  imposing  sanctions.  The  conclusion  of  this research is that land use in Sekaran Village, Gunungpati District does not meet the balanced criteria, especially in terms of pro-sustainable environment. The efforts of the Semarang City Government  have not  been fully  effective due to  the lack of  firm action by law enforcement officials regarding violations of the law.
Keyword: Settlement; Water Catchment Area; Sustainable.
Abstrak: Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kriteria  seimbang penggunaan tanah di kawasan resapan air dan pendidikan tinggi yang ideal agar tetap sesuai asas  berkelanjutan  serta  upaya  Pemerintah  Kota  Semarang  dalam  mengendalikan  tata  ruang
Kota  Semarang  terutama  kawasan  resapan  air.  Metode  penelitian  yang  penulis  digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  berupa  wawancara. Analisis  data  menggunakan  kualitatif  dan  hasil  analisis  data  yang  telah  terkumpul  ditarik kesimpulan  dan  disajikan  secara  deduktif.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  kriteria seimbang  dalam  penggunaan  tanah  di  kawasan  resapan  air  di  Kelurahan  Sekaran  yang menjadi  sentral  pendidikan  tinggi  belum  sesuai  Pasal  118  ayat  (2)  PERDA  RTRW  Kota Semarang  karena  masyarakat  tidak  membangun  sumur  resapan  dan  tidak  memperhitungkan air  yang  meresap  ke  dalam  tanah  yang  tidak  sesuai  dengan  konsep  pembangunan berkelanjutan.  Permukiman  yang  berada  di  kawasan  resapan  air  dapat  mencapai  kriteria seimbang  apabila  menerapkan  3  pro  pembangunan,  yaitu  pro  ekonomi,  pro  keadilan  sosial, dan  pro  lingkungan  berkelanjutan.  Upaya  Pemerintah  Kota  Semarang  dengan  menciptakan peraturan  bahwa  setiap  rumah  kos  wajib  memiliki  izin  pengelolaan  rumah  kos  yang  diatur dalam Perwal Kota Semarang Pengelolaan Rumah Kos yang salah satu syaratnya merupakan IMB. Namun masyarakat masih acuh dengan aturan tersebut dikarenakan tidak adanya tindak tegas  Pemerintah  Kota  Semarang  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pemberian  sanksi. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  penggunaan  tanah  di  Kelurahan  Sekaran  Kecamatan Gunungpati  belum  memenuhi  kriteria  seimbang  terutama  pada  poin  pro  lingkungan berkelanjutan.  Upaya  Pemerintah  Kota  Semarang  belum  sepenuhnya  efektif  karena kurangnya tindak tegas aparat penegak hukum atas pelanggaran hukum.
Kata Kunci: Permukiman; Kawasan Resapan Air; Berkelanjutan.

## PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan salah satu cara untuk memajukan kesejahteraan umum yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke IV  menyatakan  “Negara  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa…” untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia tersebut termuatlah di Pasal 33 Ayat (3)  UUD  1945,  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  dalam  bumi  adalah pokok-pokok  kemakmuran  rakyat”.  Makna  dari  negara  sebagai  organisasi  tertinggi  yang berwenang  untuk  menguasai,  mengatur  dan  menyelenggarakan,  mengelola  dan  mengawasi penyediaan,  peruntukan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  bumi,  air,  ruang  angkasa  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat agar  tetap  menjaga  keseimbangan  lingkungan  merupakan  kandungan  makna  dari  pasal tersebut. (Arba, 2017)
Pembangunan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menumbuhkan  kemakmuran  rakyat. Pembangunan yang merata akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, tetapi pembangunan tersebut tetap harus memperhatikan fungsi sosial tanah yang terkandung pada Pasal  6  UUPA  agar  tidak  merugikan  kepentingan  umum  dan  menciptakan  pembangunan yang  berkelanjutan  untuk  generasi  dimasa  yang  akan  datang.  Kota  Semarang  yang merupakan  ibukota  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  luas  wilayah  373,70  km2  memiliki  16 kecamatan  menjadi  banyak  tujuan  masyarakat  dari  berbagai  daerah  untuk  mengadu peruntungan,  sehingga  meningkatlah  kebutuhan  tempat  tinggal.  (Semarang,  2015) Ketersediaan tanah di Kota Semarang untuk permukiman harus sesuai dengan perkembangan yang  sangat  pesat  dalam  pembangunan.  Menjamurnya  pembangunan  sebagai  konseskuensi logis  akan  tuntutan  kebutuhan  mengakibatkan  terjadinya  perluasan  fisik  kota/pemekaran secara  horizontal  (sprawl).  (Moch.  Samsul  Arifin,  2013)  Kurangnya  ketersediaan  tanah  di pusat  kota  mengakibatkan  ekspansi  tanah  ke  daerah  pinggiran  kota  dan  mengakibatkan berbagai  ketidaksesuaian  penggunaan  tanah.  Penggunaan  tanah  yang  tidak  dilakukan  sesuai
dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Semarang  akan  mengakibatkan ketidakseimbangan alam.
Pasal  14  UUPA  menugaskan  kepada  Pemerintah  dalam  rangka  sosialisme  Indonesia untuk  membuat  suatu  rencana  umum  mengenai  persediaan,  peruntukan  dan  penggunaan bumi,  air  dan  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  dalamnya  (Arba,  2017) Berdasarkan  Pasal  14  UUPA  tersebut  terciptalah  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang  Penataan  Ruang.  Mewujudkan  ruang  wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman, produktif,  dan  berkelanjutan  berlandaskan  Wawasan  Nusantara  dan  Ketahanan  Nasional merupakan tujuan dari Pasal 3 UU Penataan Ruang kemudian untuk mencapai tujuan tersebut penataan  ruang  dibagi  berdasarkan  fungsi  utama  kawasan,  wilayah  adminstratif,  kegiatan kawasan,  dan  nilai  stategis  kawasan  dengan  memperhatikan  potensi  sumber  daya  alam, sumber  daya  manusia,  dan  sumber  daya  buatan  yang  ada.  Peraturan  zonasi  atau  pembagian daerah  merupakan  suatu  ketentuan  yang  mengatur  pemanfaatan  ruang  dan  unsurunsur pengendalian  yang  disusun  untuk  setiap  zona  peruntukan  sesuai  dengan  rencana  rinci  tata ruang (Oktavya, 2017)
Berdasarkan  Pasal  1  angka  21  UU  Penataan  Ruang,  Kawasan  Lindung  merupakan wilayah  memiliki  fungsi  utama  untuk  melindungi  kelestarian  lingkungan  hidup  mencakup sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  buatan.Berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  32 Tahun  1990  tentang  Pengelolaan  Kawasan  Lindung,  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penataan  kawasan  lindung,  yaitu  mencegah  timbulnya  kerusakan  fungsi  lingkungan  hidup dan sasaran pengelolaan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, satwa serta nilai sejarah  dan  budaya  bangsa.  Kawasan  lindung  menurut  Pasal  58  Peraturan  Daerah  Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  dan  Rencana  Wilayah  Kota  Semarang  2011  –  2031 meliputi:  (1)  Kawasan  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  kawasan  bawahnya;  (2) Kawasan perlindungan setempat; (3) Ruang terbuka hijau, dan (4) Kawasan cagar budaya.
Dalam proses pemanfaatan tanah  yang digunakan untuk pembangunan tidak terlepas dari  berbagai  permasalahan  tanah.  Hal  ini  muncul  karena  meningkatnya  jumlah  penduduk yang tidak seimbang dengan adanya ketersediaan tanah, karena kurangnya ketersediaan tanah di pusat kota sering menjadikan pengunaan tanah yang awal peruntukannya sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagai kawasan resapan air kini menjadi tanah yang diatasnya terdapat bangunan-bangunan, Upaya yang dilakukan oleh pemerintah  adalah  salah  satunya  dengan  dibuatnya  kebijakan  mengenai  penatagunaan  tanah yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang berkenaan dengan tersediaanya tanah untuk berbagai  kegiatan  pembangunan  dan  memperkecil  kemungkinan  terjadinya  konflik  antara penggunaan tanah yang sama  (Sumardjono, 2008)
Kawasan resapan air Kota Semarang ditetapkan dengan luas kurang lebih 433 (empat ratus tiga puluh tiga) hektar, termasuk diantaranya adalah Kecamatan Mijen  dan Kecamatan Gunungpati,  Daerah  Mijen  yang  terletak  di  Kota  Semarang  merupakan  salah  satu  contoh terjadinya alih fungsi tanah resapan air. Hal ini menyebabkan daerah di hilir aliran sungai ini banjir,  seperti  Kecamatan  Tugu.  Di  Kecamatan  Mijen  adanya  penggunaan  tanah  untuk pemukiman.  (Dione  Arthamesia,  2016)  Banjir  akibat  alih  fungsi  tanah  telah  menyebabkan genangan  baru  ditiga  kelurahan,  yakni  Kelurahan  Mangkang  Kulon,  Kelurahan  Mangkang Wetan,  dan  Kelurahan  Mangunharjo.  Pada  kawasan  ini  sebanyak  1.583  keluarga  kerap kebanjiran.  Salah  satu  penyebab  banjir  karenanya  banyak  tanah  resapan  air  dan  kawasan penghijauan  di  daerah  hulu  berubah  menjadi  pemukiman.  Kondisi  ini  jika  tidak  terkendali, diperkirakan  10  tahun  ke  depan  daerah  banjir  tersebut  akan  meluas.  Sedangkan  Kelurahan Sekaran  Kecamatan  Gunungpati  Kota  Semarang  merupakan  salah  satu  wilayah  yang ditetapkan  sebagai  kawasan  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  kawasan  bawahannya sebagai kawasan resapan air maupun kawasan penyangga untuk daerah Semarang bawah.
Penambahan peruntukan pada daerah tersebut karena kurangnya ketersediaan tanah di pusat kota sehingga terjadi pengunaan tanah yang awal peruntukannya sebagai kawasan yang memberikan  perlindungan  terhadap  kawasan  bawahannya  sebagai  kawasan  resapan  air  kini ditambah  dengan  kawasan  pendidikan  tinggi  sebagai  fungsi  utama  pembangunannya terkhusus di wilayah kelurahan sekaran. Permukiman yang sedari awal berada di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati dibangun sebagai tempat tinggal saja dengan adanya peluang dari  terbangunnya  kawasan  pendidikan  tinggi,  banyak  dibangun  rumah  kosyang menyebabkan  kurangnya  ketersediaan  kawasan  resapan  air  sehingga  menimbulkan berkurangnya kawasan resapan air.
Kondisi geografis di kawasan mijen dengan kawasan di kelurahan Sekaran memiliki kesamaan,  Permukiman  yang  sedari  awal  berada  di  Kelurahan  Sekaran  Kecamatan Gunungpati dibangun sebagai tempat tinggal saja, dengan adanya peluang dari terbangunnya kawasan  pendidikan  tinggi,  banyak  dibangun  rumah  kos  yang  menyebabkan  kurangnya ketersediaan kawasan resapan air sehingga menimbulkan berkurangnya kawasan resapan air. Kurangnya  kawasan  resapan  air  dapat  mengakibatkan  banjir  maupun  ketidakseimbangan alam,  banjir  yang  terjadi  selain  diakibatkan  curah  hujan  yang  tinggi,  hilangnya  kawasan resapan  air  yang  beralih  menjadi  bangunan  baik  itu  permukiman  ataupun  bahu  jalan  yang mempengaruhi daya resap air tanah.
Berkurangnya kawasan resapan air di Kelurahan Sekaran berakibat pada saat musim kemarau  sulitnya  diperoleh  air,  namun  pada  saat  musim  penghujan  beberapa  jalan  utama terjadi  banjir  dikarenakan  tanah  yang  tidak  dapat  menyerap  air  hujan.  Hal  tersebut disebabkan pembangunan permukiman yang tidak sesuai dengan perizinan dan asas penataan ruang terutama pada asas berkelanjutan yang akan diwariskan ke generasi yang akan datang. Konsep  pembangunan  berkelanjutan  yang  dianut  di  Indonesia  adalah  pembangunan  yang dapat  memenuhi  keinginan  dan  kebutuhan  generasi  sekarang  tanpa  mengurangi  potensi generasi  mendatang  dengan  tujuan  untuk  memenuhi  aspirasi  dan  kebutuhannya,  dengan tujuan  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia,  baik  secara  fisik  maupun  non  fisik  seperti rohani, sosial dan budaya dalam jangka panjang dengan tidak menyia-nyiakan atau merusak sumberdaya alam yang ada, serta tidak melampaui kapasitas daya dukungnya.

## METODE
Penelitian merupakan suatu  proses sistematik dan metodologis  yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dengan konsistensi. Melalui analisis dan konstruksi terhadap data yang terkumpul, penelitian memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap obyek yang diteliti.  Dalam  konteks  ini,  penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  yuridis  empiris,  fokus pada penelitian peraturan hukum dan perundang-undangan untuk memahami implementasinya  dalam  masyarakat.  Metode  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  dan menemukan  informasi  yang  relevan,  yang  nantinya  akan  dianalisis  secara  kualitatif  dengan menghubungkan  fakta-fakta  lapangan  dengan  kerangka  peraturan  yang  ada.  Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara langsung dengan pihak terkait seperti Dinas  Tata  Ruang  Kota  Semarang,  Bappeda,  dan  warga  pemilik  rumah  kos  di  Kecamatan Gunungpati,  Kota  Semarang.  Data  primer  yang  diperoleh  dari  sumber  langsung  ini  akan didukung oleh data sekunder berupa literatur dan peraturan hukum yang relevan. Semua data ini kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjawab permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan  pendekatan  deduktif  yang  berlandaskan  teori-teori  yang  relevan.  Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dalam memahami dan  menyelesaikan  masalah  yang  ada  terkait  kriteria  ideal  kawasan  resapan  air  di  kawasan pendidikan tinggi, sesuai dengan prinsip berkelanjutan dan pengendalian pembangunan yang diatur oleh Pemerintah Kota Semarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kriteria  Seimbang  dalam  Penggunaan  Tanah  di  Kelurahan  Sekaran  Kecamatan Gunungpati  Sebagai  Kawasan  Resapan  Air  Sekaligus  Sebagai  Fungsi  Pembangunan Utama Pendidikan Tinggi Berdasarkan Asas Berkelanjutan
Kelurahan  Sekaran,  terletak  administratif  di  Kecamatan  Gunungpati  di  Semarang, berada di kawasan perbukitan dengan kelerengan lebih dari 40%. Sesuai dengan Pasal 59 ayat (2)  PERDA  RTRW  Kota  Semarang,  kelurahan  ini  berfungsi  sebagai  kawasan  resapan  air, yang melindungi daerah di bawahnya dari banjir dengan menyerap air hujan ke dalam tanah. Di  kecamatan  ini  terdapat  beberapa  perguruan  tinggi  seperti  Universitas  Negeri  Semarang (Unnes), Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), dan Universitas STEKOM. Gunungpati juga dikenal memiliki banyak kawasan resapan air di hampir semua kelurahan, kecuali Kelurahan Cepoko yang lebih difokuskan untuk perkebunan.
Peruntukan  Kecamatan  Gunungpati  sebagai  kawasan  pendidikan  tinggi,  khususnya untuk mengakomodir UNNES di Kelurahan Sekaran, sesuai dengan PERDA RTRW terbaru Kota  Semarang,  telah  mengakui  pentingnya  fungsi  pendidikan  tinggi  di  wilayah  tersebut. Meskipun  Gunungpati  juga  dijadikan  kawasan  resapan  air,  keputusan  ini  didasarkan  pada keberlanjutan  pola  ruang  yang  terjaga  baik  dalam  RTRW  Kota  Semarang,  baik  versi  lama maupun baru. Meskipun demikian, Bappeda Kota Semarang tetap memperhatikan lingkungan dalam  rencana  pembangunan,  terutama  mengingat  hampir  seluruh  kelurahan  di  Gunungpati merupakan kawasan resapan air.
Dampak  dari  penetapan  ini  terlihat  dari  pertumbuhan  kos-kosan  yang  signifikan  di Kelurahan  Sekaran,  baik  yang  didirikan  oleh  penduduk  lokal  maupun  pendatang.  Namun, dampak  negatifnya  juga  terlihat  saat  musim  hujan,  di  mana  drainase  yang  tidak  memadai mengakibatkan banjir dan aliran air dari atas yang membawa material batuan.
Untuk  mengimbangi  fungsi  pendidikan  tinggi  dengan  kawasan  resapan  air,  aturan telah  diterapkan  dengan  membatasi  koefisien  bangunan  maksimal  40%  dari  lahan  yang tersedia,  sementara  sisanya  harus  tetap  terbuka  untuk  mempertahankan  fungsi  resapan  air. Hal  ini  mencerminkan  kearifan  lokal  dalam  merancang  pola  ruang  yang  berkelanjutan, dengan  mempertimbangkan  karakteristik  setiap  Bagian  Wilayah  Kota  (BWK)  di  Kota Semarang  untuk  mencegah  ketimpangan  dalam  pemanfaatan  ruang  dan  memastikan keberlanjutan lingkungan.
Tabel 1. Bagian Wilayah Kota (BWK) Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) Cakupan Wilayah Pengembangan Fungsi Utama BWK I Kecamatan  Semarang  Tengah,  Kecamatan Semarang  Timur,  dan  Kecamatan  Semarang Selatan Perdagangan dan Jasa skala internasional,  pusat  pemerintahan Provinsi dan Kota BWK II Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungur Pendidikan Kepolisian dan Olah raga. BWK III Kecamatan  Semarang  Barat  dan  Kecamatan Semarang Utara Transportasi  udara,  Transportasi laut, dan kantor pelayanan pemerintahan Provinsi BWK IV Kecamatan Genuk Industri BWK V Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan Perdagangan, jasa pertemuan dan pameran BWK VI Kecamatan Tembalang Pendidikan tinggi BWK VII Kecamatan Banyumanik Perkantoran militer, perdagangan dan jasa BWK VIII Kecamatan Gunungpati Pendidikan tinggi BWK IX Kecamatan Mijen Kantor pelayanan pemerintahan Kota BWK X Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu Perdagangan, jasa dan industri Sumber: Diolah dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Semarang
RTRW Kota Semarang memiliki peraturan zonasi unik terkait dengan pengembangan perumahan dan budidaya. Perumahan dengan kepadatan rendah diarahkan ke BWK VIII, XI, dan X, termasuk di Kecamatan Gunungpati, Mijen, dan Ngaliyan, di mana kavling minimal harus  120  m2  untuk  mencegah  pembangunan  perumahan  yang  terlalu  kecil  yang  dapat mengurangi  resapan  air.  Peraturan  ini  bertujuan  untuk  mempertahankan  kualitas  ruang terbuka  hijau  (RTH)  dan  fungsi  resapan  air.  Peta  rencana  pola  ruang  menunjukkan  wilayah kuning  yang  dapat  dijadikan  permukiman,  sedangkan  yang  berwarna  hijau  tidak  boleh dibangun, jika ada, dianggap ilegal.
IMB adalah syarat wajib untuk pendirian bangunan di Semarang, dengan persyaratan tambahan berupa sketsa sumur resapan air untuk setiap gedung. Sumur resapan air diperlukan untuk  mengelola  air  hujan  secara  efektif  di  kawasan  resapan  air.  Untuk  memastikan kepatuhan,  IMB harus diajukan selama proses pembangunan dan berdasarkan pada koridor- koridor  peraturan  yang  ada.  Evaluasi  terhadap  implementasi  sumur  resapan  saat  ini  sedang dilakukan  untuk  menyediakan  solusi  yang  lebih  sederhana,  murah,  dan  mudah  untuk penerapannya.
Peningkatan  permintaan  rumah  kos  di  Gunungpati  sering  kali  menyebabkan perubahan fungsi bangunan tanpa IMB yang tepat. Pemerintah Kota Semarang, melalui Dinas Penataan Ruang dan Bappeda, memastikan bahwa aturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 40%  diakui  untuk  mempertahankan  tata  kelola  drainase  perkotaan  dan  memastikan keberlanjutan lingkungan secara menyeluruh.
Kota  Semarang  terbagi  menjadi  dua  wilayah,  yaitu  daerah  atas  dan  daerah  bawah, masing-masing dengan fungsi ruangnya sendiri. Daerah atas, seperti Kecamatan Gunungpati, ditetapkan  sebagai  kawasan  resapan  air  dalam  PERDA  RTRW  Kota  Semarang  untuk melindungi  daerah  bawahnya.  Pemilihan  Gunungpati  sebagai  kawasan  resapan  air  didasari oleh faktor geologis, geografis, dan ekonomi. Tanah yang kurang baik dan terdapatnya sesar Kaligarang menjadi pertimbangan utama.
Pemindahan  Universitas  Negeri  Semarang  ke  Kelurahan  Sekaran  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan permintaan rumah kos untuk mahasiswa. Namun, perkembangan ini juga mengurangi kawasan hijau yang penting sebagai resapan air di Sekaran. Pembangunan ilegal menyebabkan berkurangnya persediaan air tanah, mengubah dinamika penyediaan tanah untuk berbagai kegiatan, yang harus diatur secara hati-hati untuk mencapai tujuan penataan ruang yang berkelanjutan.
Konsep  pembangunan  berkelanjutan  di  Indonesia  mengintegrasikan  aspek  ekonomi, sosial,  dan  lingkungan,  yang  merupakan  pilar  utama  yang  saling  terkait.  Peningkatan ekonomi  di  Gunungpati  membawa  konsekuensi  terhadap  lingkungan,  memerlukan  upaya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Tercapainya kesejahteraan masyarakat  dilakukan  dengan pembangunan dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan hidup sehingga pemanfaatannya dapat dilanjutkan oleh generasi yang akan datang.Konsep pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat mengurangi kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  karena  adanya  pembangunan-pembangunan.  Kemudian demi mencapai pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan perencanaan dan perancangan yang bersifat lingkungan, dengan cara evaluasi pada kawasan tersebut yang terjadi proses di dalam  masyarakat  dan  lingkungan.  Pembangunan  yang  memanfaatkan  sumber  daya  alam harus  tetap  memerhatikan  aspek  berkelanjutan  terutama  menyeimbangkan  dengan  3  (tiga) kriteria seimbang dalam pembangunan yang disebut dengan 3 (tiga) pro, yaitu :
1. Pro-ekonomi kesejahteraan yang berarti kesejahteraan masyarakat merupakan acuan dari pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai dengan teknologi terbarukan atau inovatif yang memiliki  dampak  minimal  pada  lingkungan.  Perencanaan  Pemerintah  Kota  Semarang sangatlah  tepat  untuk  menempatkan  universitas  besar  di  Kecamatan  Gunungpati  karena
semenjak  akhir  tahun  90  an  ekonomi  di  Kecamatan  Gunungpati  semakin  meningkat sedikit  demi  sedikit.  Bappeda  Kota  Semarang  merencanakan  agar  pembangunan- pembangunan di Kecamatan Gunungpati dapat merata;
2. Pro-keadilan  sosial  yang  berarti  menghargai  keanekaragaman  budaya  dan  keseteraan gender  serta  adil  mengakses  pelayanan  publik.  Perkembangan  universitas  di  Kecamatan Gunungpati turut menyumbang majunya layanan publik. Adanya Bus Rapid Trans (BRT) maupun  feeder  turut  membantu  mensejahterakan  masyarakat  karena  keadilan  dalam memperoleh fasilitas publik lebih mudah.
3. Pro-lingkungan  berkelanjutan  yang  berarti  mengutamakan  etika  lingkungan  sehingga selalu  mengusahakan  keseimbangan  lingkungan  dan  kelestarian.  Pembangunan- pembangunan  yang  telah  direncanakan  oleh  pemerintah  Kota  Semarang  yang  termuat dalam RTRW Kota Semarang. Walaupun pembangunan terjadi di Kecamatan Gunungpati namun  pemerintah  telah  membagi  tiap-tiap  kawasan  memiliki  peruntukan  masing- masing.  Kawasan  hijau  yang  memiliki  warna  hijau  tua  pada  peta  tata  ruang  merupakan kawasan  yang  tidak  boleh  sama  sekali  dibangun  karena  peruntukan  dan  kondisi  tanah. Akan  tetapi  untuk  kawasan  hijau  dengan  warna  hijau  muda  masih  bisa  dinegosiasikan pembangunannya  asalkan  tetap  sesuai  dengan  rambu-rambu  yang  telah  diberikan pemerintah.  Syarat-syarat  yang  diberikan  pemerintah  Kota  Semarang  dalam  IMB memiliki  tujuan  agar  setiap  pembangunan  tetap  memerhatikan  keselamatan  yang membangun, orang disekitarnya, maupun generasi yang akan datang.
Kecamatan Gunungpati di Kota Semarang dipilih sebagai kawasan resapan air karena kondisi tanah yang tidak ideal serta untuk melindungi daerah bawahnya dari banjir, meskipun pertumbuhan  ekonominya  meningkat  setelah  Universitas  Negeri  Semarang  pindah  ke  sana. Namun,  pembangunan  rumah  kos  tanpa  memperhatikan  fungsi  lingkungan  dan  aturan  telah mengancam ketersediaan kawasan resapan air dan keseimbangan ekosistem. Pemerintah Kota Semarang  perlu  mengintegrasikan  kebijakan  pembangunan  berkelanjutan  dengan  evaluasi rutin  setiap  lima  tahun  untuk  mengatasi  dampak  negatif,  memastikan  keadilan  sosial  dalam akses perumahan, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

## Upaya  Pemerintah  Kota  Semarang  dalam  Mengendalikan  Penggunaan  Tanah  di Kawasan Resapan Air di Kelurahan Sekaran Kecamaatn Gunungpati
Pemerintah Kota Semarang sebagai penguasa tertinggi di Kota Semarang bertanggung jawab  atas  penataan  ruang  yang  berfungsi  sebagai  tempat  untuk  kegiatan  manusia  dan makhluk  lain  guna  memelihara  kelangsungan  hidupnya.  Penataan  ruang  dilakukan  untuk mencapai  ruang  wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman,  produktif,  dan  berkelanjutan  sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang mengatur  penggunaan  sumber  daya  alam  dan  buatan  secara  harmonis  untuk  melindungi fungsi  ruang  dan  mencegah  dampak  negatif  terhadap  lingkungan.  Perencanaan  penataan ruang merupakan wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah, diatur sesuai Pasal 14 Nomor 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  yang  meliputi  perencanaan  pembangunan,  tata ruang, lingkungan hidup, dan pelayanan pertanahan. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan  Kabupaten/Kota  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah,  seperti  yang  diatur  dalam PERDA  RTRW  Kota  Semarang  Tahun  2011  –  2031  untuk  mendukung  Kota  Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa internasional yang aman dan berkelanjutan.
Namun, implementasi RTRW Kota Semarang tidak selalu sesuai harapan, terutama di Kecamatan  Gunungpati  yang  mengalami  perubahan  signifikan  tidak  sesuai  dengan  rencana tata  ruang.  Dalam  hal  ini,  Dinas  Penataan  Ruang  Kota  Semarang  berperan  penting  dalam mengawasi  pembangunan,  terutama  terkait  kawasan  resapan  air,  untuk  memastikan  bahwa tata  ruang  tetap  terjaga  sesuai  ketentuan.  Pemerintah  Kota  Semarang  juga  mewajibkan adanya  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  Publik  sebagai  upaya  untuk  mengatur  penyerapan  air
hujan  dengan  konsep  zero  delta  q  policy,  yang  mengatur  bahwa  air  hujan  tidak  langsung mengalir  ke  drainase  kota.  Peraturan  Daerah  juga  mengatur  sanksi  bagi  pelanggar  RTRW, baik administratif maupun pidana, sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan aturan.
Meskipun  demikian,  masih  ada  tantangan  dalam  sosialisasi  dan  penegakan  aturan  di masyarakat, seperti pembangunan rumah kos tanpa izin yang dapat mengganggu kepentingan umum.  Pemerintah  Kota  Semarang  berusaha  mengatasinya  dengan  mengeluarkan  Peraturan Walikota  yang  mengatur  izin  dan  pajak  daerah,  serta  melalui  sosialisasi  agar  masyarakat memahami  dan  mematuhi  peraturan  yang  ada.  Pemerintah  Kota  Semarang  berkomitmen untuk  mengendalikan  pembangunan  dengan  tepat  guna  mencapai  tujuan  RTRW,  sesuai dengan  kebutuhan  dan  kearifan  lokal,  dengan  memastikan  setiap  tingkatan  administrasi memiliki kewajiban terhadap Ruang Terbuka Hijau.
Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum di Kecamatan Gunungpati, yaitu : 1. Faktor hukum itu sendiri
Berfungsinya hukum tergantung pada peraturan itu sendiri. Peraturan mengenai tata ruang,  IMB,  maupun  rumah  kos  telah  diatur  oleh  Pemerintah  Kota  Semarang  melalui PERDA.  Sanksi-sanksi  oleh  masyarakat  pun  telah  dimuat  dalam  PERDA-PERDA tersebut,  yaitu  sanksi  administratif,  perdata  dan  pidana.  Dinas  Penataan  Ruang mengevaluasi  banyak  dari  masyarakat  tidak  membangun  sumur  resapan  dan  saat  ini Pemerintah  Kota  Semarang  sedang  menyusun  Peraturan  Walikota  terkait  sumur  resapan yang  baik,  benar,  hemat  biaya  dan  mudah  agar  masyarakat  tidak  lagi  mengingkari pembangunan sumur resapan.
Elemen pertama, menentukan berfungsinya hukum tertulis dan tidak tertulis dengan baik  atau  tidak  sangat  bergantung  pada  hukum  itu  sendiri.  Peraturan  Daerah  maupun Peraturan Walikota terkait tata ruang,  IMB, dan  pengelolaan  rumah kos sudah dirancang sesuai  asas  berkelanjutan  sehingga  dapat  dikatakan  elemen  pertama  pada  penilaian efektivitas hukum pengendalian pembangunan di Kota Semarang telah terpenuhi.
2. Faktor penegak hukum
Penegak  hukum  dalam  penataan  ruang  ini  yaitu  Dinas  Penataan  Ruang  Kota Semarang  bekoordinasi  dengan  Satpol  PP  Kota  Semarang  dalam  menertibkan  bangunan gedung  di  Kota  Semarang.  Namun  sebelum  dilakukan  penertiban  Dinas  Penataan  Ruang akan  memberikan  Surat  Peringatan  (SP)  sesuai  dengan  Peraturan  Walikota  Semarang Nomor  38  Tahun  2012  tentang  Pengawasan  dan  Penertiban  Penyelenggaraan  Bangunan Gedung.  SP  1  diterbitkan  oleh  Dinas  Penataan  Ruang  apabila  ditemukan  indikasi pelanggaran. Pelanggaran bangunan gedung itu termasuk pembangunan gedung yang tidak memiliki IMB dan memiliki IMB tetapi ada penyimpangan.
IMB telah menyaratkan untuk setiap bangunan gedung memiliki sumur resapan yang sketsa  gambar  dan  letak  akan  dipertimbangkan  dalam  pemberian  IMB,  namun  karena sumur  resapan  ini  baru  sketsa  dan  pelaksanaanya  bergantung  pada  masyarakat  pemohon IMB  sendiri.  Banyak  dari  masyarakat  yang  telah  diterbitkan  IMB  dan  tidak  membangun sumur resapan padahal sumur resapan ini sangat  bermanfaat bagi lingkungan terutama di kawasan resapan air.
Dinas  Penataan  Ruang  Kota  Semarang  menemukan  bahwa  banyak  masyarakat  tidak membangun  sumur  resapan,  yang  seharusnya  menjadi  komitmen  penting  untuk  lingkungan dan  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  sedang  mengevaluasi  kendala-kendala  yang dihadapi masyarakat terkait hal ini.
1. Sarana  dan  fasilitas  pendukung  penegakkan  hukum  sangat  krusial  dalam  mengendalikan tata ruang. Pemerintah telah menyediakan layanan informasi langsung di  Dinas Penataan Ruang dan melalui situs web resmi untuk mempermudah proses perizinan.
2. Partisipasi masyarakat dapat mengurangi pelanggaran, namun ada kurangnya keterlibatan dalam  penyusunan  peraturan.  Masyarakat  baru  dilibatkan  melalui  sosialisasi  di  tingkat kelurahan atau dengan asumsi pemahaman mereka atas peraturan.
3. Faktor  kebudayaan  seperti  nilai-nilai  ketertiban  dan  ketentraman  berperan  penting  dalam menjaga  lingkungan,  termasuk  dalam  perancangan  syarat-syarat  IMB  seperti  sumur resapan. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hal ini sering kali menyebabkan genangan air saat musim hujan.
Dalam  upaya  meningkatkan  efektivitas  hukum,  penting  untuk  memperbaiki penegakan hukum dan melibatkan masyarakat secara lebih baik dalam proses perumusan dan sosialisasi  peraturan.  Pasal  129  PERDA  RTRW  Kota  Semarang  menjelaskan  terkait  bentuk Insentif dan Disentif oleh pemerintah. Insentif adalah seperangkat upaya untuk memberikan imbalan pada pelaksanaan kegiatan  yang sejalan  dengan rencana tata ruang. Disentif  adalah seperangkat  upaya  untuk  mencegah,  membatasi  pertumbuhan,  atau  mengurangi  kegiatan yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah.  Insetif  dan  disentif  dalam  penataan ruang diselenggarkan untuk :
1. Penguatan  upaya  pengendalian  pemanfaatan  ruang  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan penataan ruang agar sejalan dengan penataan ruang wilayah;
2. Memfasilitasi  aktivitas  pemanfaatan  ruang  supaya  sejalan  dengan  rencana  tata  ruang wilayah;
3. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.
Pasal  131  PERDA  RTRW  menjelaskan  terkait  bentuk  Insentif,  yaitu  Insentif  Fiskal yang terbagi pemberian keringanan pajak dan pengurangan retribusi serta insentif non fiskal berupa  pemberian  kompensasi,  subsidi  silang,  perizinan  mudah,  imbalan,  sewa  ruang,  urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan publikasi atau promosi. Disentif dalam  Pasal  136  PERDA  RTRW  berupa  disentif  fiskal  yaitu  pengenaan  pajak  tertinggi, sedangkan  disentif  non  fiskal  berupa  kewajiban  member  kompensasi,  persyaratan  khusus dalam perizinan, kewajiban member imbalan, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. Insentif  dan  disentif  merupakan  salah  satu  upaya  oleh  Pemerintah  Kota  Semarang  untuk mengendalikan  perubahan  penggunaan  lahan  di  Kota  Semarang  agar  sesuai  dengan  rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bentuk insentif yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Semarang  sebagai  pelaksana  kegiatan  yang  sesuai  dengan rencana tata ruang wilayah dengan pengurusan perizinan yang mudah, lalu disentifnya yaitu masyarakat  yang  ingin  melakukan  kegiatan  pada  kawasan  yang  dibatasi  pengembangannya seperti  Kecamatan  Gunungpati  yang  dibatasi  pembangunannya  hanya  boleh  40%  didirikan bangunan dari luas tanah dan 60% untuk luas tanah yang tidak terbangun
Namun  rasanya  pemberian  disentif  tidak  memberikan  efek  jera  masyarakat  agar memanfaatkan  tanah  yang  dimilikinya  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah,  sesuai dengan  Pasal  138  PERDA  RTRW  Kota  Semarang  terkait  disentif  dari  Pemerintah  Kota Semarang yang diberikan kepada masyarakat berupa :
1. Kewajiban untuk memberikan kompensasi;
2. Penyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah;
3. Kewajiban memberi imbalan;
4. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
5. Penyaratan khusus dalam perizinan.
Disentif  yang  telah  disebutkan  di  atas  tidak  menutup  kemungkinan  akan  tetap memberikan  jalan  bagi  masyarakat  akan  mengalihkan  tanahnya  hingga  terjadi  perubahan penggunaan  lahan.  Sanksi  yang  tercantum  di  PERDA  RTRW  Kota  Semarang  sudah  jelas, akan  tetapi  pemerintah  masih  memiliki  kendala  terkait  pengendalian  pembangunan. Pemerintah  tidak  dapat  berperan  sendiri  untuk  mengendalikan  pembangunan.  Peran masyarakat  untuk  pengendalian  pembangunan  terutama  di  Kecamatan  Gunungpati  dapat mengurangi  pembangunan-pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  asas  berkelanjutan  dan sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  penulis peran serta masyarakat dan penegakan hukum Pemerintah Kota Semarang belum maksimal. Konsep  hukum  tata  ruang  Indonesia  dirumuskan  ke  dalam  Pasal  14  UUPA  yang  mengatur mengenai  persediaan,  peruntukan,  dan  penggunaan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal 15 UUPA mengatur bahwa setiap orang, badan hukum  atau instansi  yang mempunyai  hubungan hukum  dengan tanah itu, memlihara tanah,  termasuk  menambah  kesuburannya  serta  mencegah  kerusakannya  dengan memerhatikan pihak ekonomi lemah. Pembangunan yang terdapat di Kecamatan Gunungpati bukan menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi juga kewenangan masyarakat. Masing- masing pihak memiliki hak dan kewajiban dalam  pemanfaatan ruang baik  menjaga maupun memeliharanya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis tentang  “Penggunaan  Tanah  di  Kawasan  Resapan  Air  untuk  Permukiman  Sesuai  Asas Berkelanjutan  (Studi  di  Kecamatan  Gunungpati  Kota  Semarang),  maka  dapat  ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Kriteria seimbang dalam penggunaan tanah di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati sebagai  kawasan  resapan  air  sekaligus  sebagai  fungsi  pembangunan  utama  pendidikan tinggi berdasarkan asas berkelanjutan UUPR adalah pengunaan tanah di kawasan resapan air  untuk  permukiman  diperbolehkan  sesuai  dengan  Pasal  118  ayat  (2)  PERDA  RTRW Kota Semarang dengan syarat tetap mempertimbangkan air yang meresap ke dalam tanah yaitu  dengan  sumur  resapan.  Pemilihan  Kecamatan  Gunungpati  sebagai  fungsi pembangunan  utama  sebagai  Pendidikan  Tinggi  didasarkan  3  (tiga)  hal,  yaitu  faktor geologis, faktor geografis, dan faktor ekonomi untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat  perdagangan  dan  jasa  berskala  internasional  yang  aman,  nyaman,  produktif,  dan berkelanjutan  serta  sesuai  dengan  asas  penataan  ruang  yaitu  asas  berkelanjutan  kriteria seimbang harus diterapkan pada setiap pembangunan atau disebut dengan 3 (tiga) kriteria seimbang  pembangunan,  yaitu  Pro-ekonomi,  Pro-keadilan  sosial,  dan  Pro-lingkungan berkelanjutan
2. Upaya  Pemerintah  Kota  Semarang  dalam  mengendalikan  penggunaan  tanah  di  kawasan resapan  air  di  Kelurahan  Sekaran  Kecamatan  Gunungpati  adalah  membuat  aturan mengenai Koefisien Dasar Bangunan di Kecamatan Gunungpati, Tugu, dan Mijen sebesar 40:60 yaitu 40% terbangun dan 60% tidak terbangun berbeda dengan Kecamatan lain yang KDB nya sebesar 60:40. Ketentuan tersebut dibuat agar setiap permukiman tetap memiliki RTH  Privat  untuk  meresapkan  air  sesuai  dengan  peruntukan  kawasannya  yaitu  kawasan resapan air. Upaya pengendalian lainnya yaitu dengan memberlakukan Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Kos dalam penerbitan izin
pengelolaan  rumah  kos  setiap  pemilik  diwajibkan  memiliki  IMB  dengan  adanya  IMB maka setiap rumah akan memiliki sumur resapan yang bermanfaat bagi kawasan resapan air  karena  mengusung  konsep  zero  delta  q  policy  yaitu  air  yang  jatuh  dari  atap  rumah harus masuk ke dalam tanah tidak mengalir ke drainase perkotaan.

## REFERENSI
Agroteknologi,  UMY.  (2021).  Hilangnya  Tanah  Resapan  di  Puncak  Bogor  Mengakibatkan Banjir di Jakarta. Diakses pada 14 September, 2021, dari https://agroteknologi.umy.ac.id/hilangnya-tanah-resapan-di-puncak-bogor- mengakibatkan-banjir-di-jakarta/
Ali,  Achmad.  (2009).  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence).  Jakarta: Penerbit Kencana.
Arba. (2017). Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Arifin,  M.  S.,  Wirawan,  H.,  Mutadin,  &  Sa’ad,  N.  (2013).  Gunungpati  sebagai  Kawasan Penyangga Kota Semarang. Indonesian Journal of Conservation, 2(1).
Asyiawati,  Y.,  &  Oktavya,  N.  E.  (2017).  Strategi  Pengendalian  Pemanfaatan  Lahan  Sekitar Kawasan  Kalimalang  Kota  Bekasi  Secara  Berkelanjutan.  Jurnal  Perencanaan  Wilayah dan Kota, 14(1).
Basah,  Sjachran.  (1985).  Eksitensi  dan  Tolak  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di Indonesia. Bandung: Alumni.
Doman,  D.,  &  Doman,  N.  (2020).  Penerapan  Prinsip  Pembangunan  Berkelanjutan  dan Ekonomi  Berwawasan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Penggunaan  Kawasan Hutan  dalam  Rangka  PSN  Pasca  Pengesahan  Perpres  66/2020.  Jurnal  Hukum Lingkungan Indonesia, 7(1).
Fitria, L. (2020). Pemkab Berencana buat Sumur Resapan untuk Atasi Masalah Banjir Akibat Puncak. Diakses
pada 22 September, 2021, dari
https://bogor.pojoksatu.id/baca/pemkab-berencana-buat-sumur-resapan-untuk-atasi- masalah-banjir-akibat-puncak
Hasni.  (2016).  Hukum  Penataan  Ruang  dan  Penatagunaan  Tanah  Dalam  Konteks  UUPA-
UUPR-UUPLH. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Jackson,  Charles,  &  Akib,  Muhammad.  (2013).  Hukum  Penataan  Ruang.  Bandarlampung: Pusat  Kajian  Konstitusi  dan  Peraturan  Perundang-  Undangan  Fakultas  Hukum Universitas Lampung.
Jamaludin, Ardon Nasrullah. (2016). Sosiologi Pembangunan. Bandung: CV Pustaka Setia.
Jubi. (2021). Pemkab Batang Bangun 80 Sumur Resapan. Diakses pada 17 September, 2021, dari https://jubi.co.id/pemkab-batang-bangun-80-sumur-resapan/
Kamerman,  S.  B.,  &  Kahn,  A.  J.  (1989).  Privatisation  and  Welfare  State.  New  Jersey: Pricenton University Press.
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
Kusumaatmadja,  Mochtar.  (2002).  Konsep-Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan.  Bandung:
Alumni.
Mahmud. (2014). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
Mertokusumo,  Sudikno.  (1988).  Hukum  dan  Politik  Agraria.  Jakarta:  Karunika-Universitas Terbuka.
Mukhlis,  &  Lutfi,  M.  (2010).  Hukum  Administrasi  Lingkungan  Kontemporer  Diskursus Pengawasan Pengelolaan  Lingkungan Hidup dan  Pengembangan Hukum  Administrasi di Indonesia. Malang: Setara Press (Kelompok In-TRANS Publishing).
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Kos.
Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  dan  Rencana  Wilayah Kota Semarang 2011 – 2031.
Peraturan Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor:  20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  38  Tahun  2012  tentang  Pengawasan  dan  Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Prins,  Mens  en  Staat.  (1983).  Pidato  Pelatikan,  Utech,  15  November  1954  dalam  Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum. Bandung: Alumni.
Ridwan, H. R. (2006). Hukum Administrasi Negara. Depok: RajaGrafindo Persada. Riwanto,  A.  (2018).  Politik  Hukum  Negara  Kesejahteraan  Indonesia  Pasca  Reformasi. Sukoharjo: Oase Group.
Semarang,  Pemerintah  Kota.  (2015).  Rencana  Program  Investasi  Infrastruktur  Jangka Menengah (RPI2JM) Kota Semarang Tahun 2016 – 2020. Kota Semarang.
Setiabudi,  Jayadi.  (2012).  Tata  Cara  Mengurus  Tanah  Rumah  Serta  Segala  Perizinannya. Yogyakarta: Buku Pintar.
Soekanto, S. (2007). Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soekanto,  S.  (2008).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum.  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada.
Sukmana,  O.  (2016).  Konsep  dan  Desain  Negara  Kesejahteraan  (Welfare  State).  Jurnal Sospol, 2(1).
Suteki,  &  Taufani,  G.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan  Praktik). Depok: Raja Grafindo Persada.
Sutopo,  H.  B.  (1998).  Metodologi  Penelitian  Hukum  Kualitatif.  Surakarta:  Bagian  II,  UNS Press.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Wahid, A. M. Yunus. (2014). Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta: Kencana. Waluyo, B. (2012). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. Warlina,  Lina.  (2016).  Prinsip-Prinsip  Pembangunan  Berwawasan  Lingkungan  dan Pengelolaan Lingkungan. Universitas Terbuka .