## INVASI ISRAEL KE JALUR GAZA DAN DUKUNGAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP BANGSA ARAB PALESTINA
Oleh: Dra. Harmiyati, MSi.

## Pendahuluan
Invasi Israel ke Gaza pada 8 Juli 2014 telah mengakibatkan 230 orang warga Gaza meninggal (2/3 dari mereka adalah kaum perempuan, anak- anak,  para  manula,  dan  kaum  difabel),  1770 orang  mengalami  luka-luka,  dan  puluhan  ribu lainnya berada di lokas pengungsian.( Republika , 19 Juli 2014, hal.7). Invasi Israel kali ini adalah yang  ketiga  kalinya.  Invasi  pertama  pada  27 Desember 2008 sampai dengan 17 Januari 2009 (perang  22  hari),  sedang  invasi  kedua  pada Oktober  2012,  dan  yang  terakhir  adalah  yang sedang berlangsung saat ini.
Sebenarnya  invasi  Israel  tersebut  tidak dapat  disebut  sebagai  sebuah  perang,  karena menampilkan dua kekuatan yang tidak seimbang. Israel  memiliki  kekuatan  tentara  aktif  sebesar 176.500  orang,  sedang  Arab  Palestina  hanya memiliki  pasukan  para  militer  sekitar  56.000 orang.Dari  segi  kapabilitas  persenjataan,  Israel memiliki  sekitar  300  hulu  ledak  nuklir,  system pertahanan  udara  iron  dome,  rudal  arrow,  rudal patriot, pesawat tempur, helikopter, kapal perang, dan kapal selam.Sedang pejuang Palestina hanya bersenjatakan  roket,  bom,  ranjau,  mortar,  dan berbagai  senjata  ringan.  Dari  segi  teknologi, Israel memiliki satelit militer Ofeq dan Tec-STAR (Polaris), sedang para pejuang Hamas dan Jihad islam  hanya  mengandalkan  data  Google  Earth. (Republika,  18  Juli  2014,  hal  6).dari  deskripsi tersebut  di  atas  lantas  muncul  pertanyaan:  apa yang  sesungguhnya  mendasari  invasi  Israel  ke Gaza pada tahun 2014 ini ?

## Faktor Rekonsiliasi Hamas-Fatah
Invasi  Israel  ke  Gaza,  yang  didasarkan pada  alasan  pembunuhan  tiga  remaja  Israel  di kota Hebron dan diduga dilakukan oleh pejuang Hamas,  sesungguhnya  hanya  merupakan  alasan pembenar  (justifikasi)  dari  serangan  tersebut, alasan  sebenarnya  adalah  kegeraman  dan  rasa frustrasi  Pemerintah  Israel  di  bawah  Benyamin Netanyahu  terhadap  adanya  rekonsiliasi  antara faksi  Hamas  dengan  faksi  Fatah  yang  pernah
berseteru  sejak  tahun  2007.  Upaya  rekonsiliasi ini  telah  membuyarkan  angan  Israel  untuk terus  mendikte  Pemerintah  Otoritas  Palestina di  bawah  pemerintahan  Mahmoud  Abbas  agar memenuhi kemauan Israel. Pemerintah Palestina di bawah payung PLO dengan didominasi faksi Fatah  selama  ini  sangat  tunduk  pada  kemauan Israel  melalui  perundingan-perundingan  damai Palestina-Israel  yang  justru  kontraproduktif karena  merugikan  pihak  bangsa Arab  Palestina. Sejak  tercapainya  kesepakatan  damai  Palestina- Israel dari tahun 1993 hingga saat ini, Israel selalu mengingkari  hasil-hasil  kesepakatan,  bahkan sejak  tercapainya  kebuntuan  negosiasi  damai pada  tahun  2010,  Israel  justru  memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas pembangunan  permukiman  Yahudi  di  wilayah Tepi  Barat  dan  Jerusalem  Timur,  suatu  wilayah yang  diklaim  sebagai  wilayah  Negara  Palestina merdeka  kelak.  Sementara  rekonsiliasi  Hamas- Fatah  dianggap  akan  membahayakan  posisi keamanan  Israel,  karena  faksi  Hamas  dikenal sebagai kelompok pejuang bersenjata yang gigih dan sangat tidak mempercayai segala perundingan damai dengan Israel, dan asumsi Hamas tersebut memang terbukti.
Rekonsiliasi  antara  faksi  Hamas  dan Fatah,  yang  ditandai  dengan  penandatanganan kesepakatan  damai  di  Kairo,  dengan  dimediasi oleh Mesir, pada tanggal 4 Mei 2011 menyepakati dibentuknya  pemerintahan  teknokrasi  yang berasal  dari  kedua  kubu.  Perdamaian  internal Palestina  ini  merupakan  prasyarat  bagi terbentuknya Negara Palestina yang bersatu dan berdaulat,  serta  menjadi  dasar  bagi  diakhirnya konflik  dengan  Israel.  Rekonsiliasi  internal Palestina ini bukan hanya didukung oleh Negara- Negara Arab melalui organisasi Liga Arab, tetapi juga didukung oleh Organisasi Uni Eropa dalam rangka  mencapai  solusi  dua  Negara,  Palestina dan Israel.
Namun, Pemerintah Israel tetap bersikukuh, bahkan  mengancam  akan  memutuskan  aliran listrik dan air di wilayah Gaza, serta tidak akan
mencairkan  uang  milik  Pemerintah  Otoritas Palestina  jika  pemerintahan  persatuan  nasional terbentuk.Netanyahu  bahkan  mengutus  mantan Menlu  Israel,  Tzipi  Livni,  juga  Raja  Yordania, Abdullah  II,  ke  Ramallah  untuk  membujuk Mahmoud Abbas agar membatalkan rekonsiliasi internal,  dan  secepatnya  memulai  perundingan damai  dengan  Israel.  Akan  tetapi,rekonsiliasi internal Palestina yang dalam perkembangannya justru  semakin  solid  ini  telah  membuat pemerintah  Israel  frustrasi,  dan  opsi  terakhir untuk menghancurkan rekonsiliasi adalah dengan cara  menghancurkan  Hamas  sebagai  kendala utama agenda Zionis Israel.

## Blokade Israel dan Reaksi Dunia
Upaya  penghancuran  kelompok  Hamas oleh  Israel  bukan  hanya  dilakukan  dengan  cara serangan  militer,tetap  juga  melalui  blokade wilayah Jalur Gaza yang bertujuan menimbulkan dampak psikologis, politis, dan ekonomis bukan hanya bagi Hamas, tetapi juga bagi rakyat Arab Palestina  secara  keseluruhan  di  wilayah  itu. Blockade  Israel  di  Gaza,  yang  dimulai  pasca penculikan  seorang  prajurit  Israel,  Gilad  Shalit, pada  tahun  2006  semakin  diperketat  pasca perpecahan Hamas-Fatah pada Juli 2007. Isolasi wilayah  Gaza  dengan  cara  mematikan  aliran listrik, air, penghentian pasokan  pangan dan bahan bakar  di  wilayah  tersebut  telah  mengakibatkan kondisi  kehidupan  masyarakat  di  wilayah  itu kian memburuk. Ibarat hidup di penjara terbesar di  dunia,  sekitar  1,5  juta  orang  warga  Gaza tengah  menunggu  lonceng  kematian  di  depan mata. Perlakuan Pemerintah Israel ini merupakan satu  bentuk  aksi  genosida  (pembasmian  etnis) terhadap  rakyat  Arab  Palestina  di  Gaza.  Data Dana  dan  Bantuan  PBB  untuk  Pengungsi Palestina  (UNRWA)  menyebutkan  bahwa  sejak blockade Israel tahun 2007 telah mengakibatkan 45,2% penduduk Gaza menganggur, dan kondisi pertanian  mereka  merosot  karena  lahan-lahan pertanian milik warga Gaza dibuldoser oleh pihak tentara Israel, serta adanya larangan mengekspor hasil-hasil pertanian mereka.(http:www. republika.co.id)
Perilaku  Pemerintah  Israel  dan  tragedi kemanusiaan  di  Gaza  telah  menimbulkan respon  negatif  yang  luar  biasa  di  seluruh penjuru  dunia,  termasuk  Indonesia.  Misi- misi  bantuan  kemanusiaan  semacam  MER-C
yang  telah  berhasil  membangun  Rumah  Sakit Indonesia, di kawasan Beit Lahiya, Gaza Utara, International  Solidarity  Movement,  Freedom Flotilla  I&II,  adalah  beberapa  contoh  dari aksi-aksi  kemanusian  untuk  Gaza.  Pemerintah Indonesia,  dalam  hal  ini,  sangat  aktif  ikut memperjuangkan  nasib  bangsa  Arab  Palestina melalui multitrack diplomacy, yaitu satu bentuk diplomasi    melalui  jalur  resmi  pemerintah  (first track)  dan  jalur  non-pemerintah  (second  track) yang  melibatkan  LSM,  kelompok  pengusaha, dan  aktivis2  kemanusiaan  lainnya.  Dukungan nyata Pemerintah Indonesia diwujudkan melalui pemberian  beasiswa  bagi  sekitar  1200  0orang warga Palestina untuk menerap ilmu di Indonesia, menerima perwakilan Palestina dalam acara Bali Democracy Forum (BDF) untuk belajar tentang demokrasi, dan dukungan peningkatan kapasitas untuk  Palestina  di  bidang  pertanian,  pariwisata, teknologi  informasi  dan  komunikasi,  serta  light manufacturing. (Republika.co.id.,1-3-2014)

## Penolakan terhadap Israel
Pemerintah  dan  masyarakat  Indonesia nyata-nyata  menolak  keberadaan  Israel  sejak awal karena alasan normatif dan historis. Secara normatif, Negara RI menolak Israel karena negara zionis tersebut dibentuk berdasarkan penjajahan atau  kolonialisme,  dan  ini  bertentangan  dengan alinea  pertama  Pembukaan  UUD  1945,  yang menyatakan  tentang  pentingnya  kemerdekaan dan  menyerukan  dihapuskannya  penjajahan  di seluruh  dunia.  Kolonialisme  Yahudi  tersebut dimulai  sejak  munculnya  gerakan  zionisme (zionisme  politik)  di  bawah  Theodore  Herzl, yang  dalam  konggresnya  (Konggres  Zionis  I) di  Bazel,  Swiss,  tahun  1897  bertekad  untuk mendirikan ‘rumah’ Yahudi ( National Homeland ) di Palestina.
Berkat  adanya  lembaga-lembaga  keuangan dan  pendanaan  Yahudi  ( Jewish  Colonial  Trust Ltd ., Jewish National Fund , dan Jewish Agency ), yang  bertugas  membeli  tanah-tanah  Bangsa Arab,  secara  berangsur-angsur  orang-orang Yahudi  dari  seluruh  dunia,  terutama  Yahudi Eropa (Yahudi Askhenazi) bermigrasi ke wilayah Palestina.  Kedatangan  mereka  secara  besar- besaran  ditandai  sejak  munculnya  Deklarasi Balfour  1917,  yaitu  surat  dari  James  Arthur Balfour,  menteri  luar  negeri  Inggris  waktu  itu, kepada  Lord  Lionel  Walter  Rothchild,  seorang
tokoh terkemuka zionis, yang berisi jaminan dan dukungan resmi pemerintah mandat Inggris  atas terbentuknya  suatu  Negara  Yahudi  yang  akan berkedudukan  di  Palestina.  Deklarasi  Balfour tersebut  telah  berdampak  besar  bagi  gerakan zionisme  dan  menjadi  pemicu  bagi  munculnya konflik  antara  Bangsa  Arab  Palestina  yang telah mendiami wilayah tersebut sejak abad VII Masehi dengan para imigran Yahudi yang sejarah nenek moyangnya di wilayah itu sudah terhapus sejak penjajahan Romawi tahun 64-135 Masehi.
Dukungan Inggris yang begitu besar terhadap gerakan zionisme Yahudi disebabkan oleh adanya hubungan baik antara Pemerintah Inggris dengan tokoh-tokoh  zionis,  yang  berhasil  meyakinkan Pemerintah  Inggris  bahwa  posisi  Inggris  akan semakin  kuat  di  kawasan  Timur  Tengah  bila wilayah  Palestina  berada  di  bawah  dominasi Yahudi.  Semula,  para  tokoh  zionis  ini  berusaha mendekati  Pemerintah  Daulah  Usmaniyah  yang berkuasa  di  Palestina  waktu  itu  (tahun  1517- 1917), agar menyetujui dibentuknya suatu badan khusus untuk pemukiman Yahudi, tetapi usahanya ditolak. Pasca Perang Dunia I wilayah Palestina menjadi bagian dari pemerintah mandat Inggris, dan  di  bawah  kekuasaan  Inggris  inilah  cita-cita national  homeland Yahudi  terealisasi.(M.Amin Rais, 1989:177-243).
Akan  tetapi,  dengan  tersulutnya  konflik antara  Arab  Palestina  dengan  imigran  Yahudi ini,  pemerintah  Inggris  kemudian  berusaha menentramkan  Bangsa  Arab  Palestina  dengan mengeluarkan  Buku  Putih  Churchill  ( Churchill White  Paper )  1922  yang  isinya  Inggris  tidak bermaksud menjadikan wilayah Palestina sebagai Negara Yahudi. Dalam tahun 1929-1930 kembali Pemerintah  Inggris  mengirim The  Shaw  and Hope  Simpson  Commissions untuk  menyelidiki sebab-sebab  kerusuhan  di  Palestina.  Hasil  dari investigasi  ini  mengungkapkan  bahwa  Bangsa Arab Palestina merasa terganggu oleh pembelian tanah-tanah  dari  imigran  Yahudi  secara  besar- besaran,  mereka  khawatir  bahwa  akhirnya mereka akan menjadi minoritas di negeri sendiri.
Konflik  antara  Bangsa  Arab  Palestina  dan imigran  Yahudi  pun  terus  berlanjut  sehingga untuk  kedua  kalinya  pasca  kerusuhan  tahun 1936 Inggris mengutus tim investigasi di bawah The  Peel  Royal  Commisions untuk  mengetahui keadaan sesungguhnya di Palestina. Tim tersebut menyimpulkan  bahwa  konflik  antara  Arab  dan
Yahudi adalah perselisihan antara “hak melawan hak”, dan perselisihan itu hanya dapat diselesaikan melalui  pembagian  Palestina.  Inggris  kemudian memilih  penyelesaian  bi-nasional,  Palestina akan diberi kemerdekaan dalam tempo 10 tahun, sedang  imigrasi  Yahudi  akan  dibatasi  sebanyak 75  ribu  orang  dalam  kurun  waktu  lima  tahun sehingga  memungkinkan  komunitas  Yahudi menduduki  sepertiga  dari  jumlah  penduduk Palestina.
Tetapi  peristiwa holocaust ,  yakni  peristiwa pembantaian  terhadap  6  juta  orang Yahudi  oleh Pemerintah Nazi Hitler di Jerman tahun 1939 telah menimbulkan  gelombang  simpati  di  kalangan pemerintah  Amerika  Serikat  dan  negara-negara Eropa,  termasuk  Inggris,  sehingga  Pemerintah Inggris kembali mengubah kebijakannya dengan menghilangkan  pembatasan  imigran  Yahudi. Kebijakan  Inggris  ini  kemudian  menimbulkan ketegangan  antara  negara-negara  Arab  yang bersimpati terhadap nasib Arab Palestina dengan pihak  Barat.  Melalui  forum  organisasi  Liga Arab  mereka  memperingatkan  pihak  Inggris dan  Amerika  bahwa  ide  pembentukan  negara zionis  di  Palestina  akan  menjadi  ancaman  bagi perdamaian di Timur Tengah.
Situasi  kritis  yang  berkembang  antara negara-negara Arab  dengan  pihak  Barat  di  satu sisi,  serta  aksi-aksi  teror  yang  dilancarkan  oleh kelompok-kelompok  organisasi  ektremis  zionis ( Stern  Gang,  Irgun  Zvai  Leumi ,  dan Haganah ) terhadap Inggris di sisi lain, membuat Pemerintah Inggris  semakin  terdesak.  Untuk  mengatasi  itu, Pemerintah  Inggris  kemudian  menyerahkan tanggungjawabnya kepada PBB. Majelis Umum PBB  segera  membentuk  UNSCOP  ( United Nations  Special  Committee  on  Palestine )  untuk mencari solusi masalah Palestina. Pada tanggal 29 Nopember 1947, melalui pemungutan suara, MU PBB mengeluarkan Resolusi Rencana Pembagian Palestina  ( Partition  Plan )  yang  akan  membagi wilayah Palestina menjadi Negara Arab, Negara Yahudi, dan kota Jerusalem di bawah perwalian PBB. Resolusi tersebut diterima baik oleh pihak zionis, tetapi ditentang keras oleh Negara-Negara Arab.
Akibat  dari  resolusi,  pertikaian  keras antara  warga  Arab  dengan  Yahudi  semakin  tak terhindarkan,  apalagi  menyusul  pengumuman Pemerintah  Inggris  yang  akan  mengakhiri mandatnya  di  Palestina  pada  15  Mei  1948.
Kelompok zionis kemudian
berusaha mengamankan  wilayah  mereka,  termasuk wilayah  Arab  yang  ditinggal  mengungsi  (sejak pengumuman  Rencana  Partisi  sebanyak  200 ribu  warga  Arab  meninggalkan  negaranya). Sebaliknya,  komunitas  Arab  yang  sudah lama  berang  mulai  menyerang  tempat-tempat pemukiman  Yahudi.  Sehari  sebelum  penarikan Pemerintah  mandat  Inggris,  pada  14  Mei  1948 kaum zionis Yahudi secara resmi mengumumkan berdirinya  Israel,  yang  segera  dijawab  dengan perang oleh sejumlah negara Arab. Peristiwa ini menandai dimulainya perang Arab-Israel pertama (1948-1949), dimana  sebanyak 700 ribu warga Arab  terusir  dari  tempat  tinggalnya.  Peristiwa pengusiran secara besar-besaran oleh Pemerintah Israel  ini  disebut  peristiwa nakbah ,  yang mengakibatkan tercerai-berainya penduduk Arab Palestina ke sejumlah Negara Arab, terutama ke Lebanon,  Mesir,  Suriah,  dan  Yordania.  Tanah- tanah  warga Arab  yang  terusir  kemudian  disita oleh  Pemerintah  Israel  melalui  UU Law  of Return 1949  dan  UU Absentee  Property  Law 1950.  Pencaplokan  wilayah  Arab  Palestina secara  keseluruhan  oleh  Israel  berlanjut  pasca Perang  Arab-Israel  tahun  1967  (Perang  Enam Hari).  Dalam  peperangan  itu  Israel  mendapat tambahan wilayah Gurun Sinai milik Mesir dan Dataran  Tinggi  Golan  milik  Suriah.  Dengan demikian, wilayah Israel yang terbentuk saat ini adalah wilayah yang diperoleh dari hasil perang dan  penyerobotan,  dan  berdasarkan  hukum nternasional  bersifat  illegal.  Di  era  modern inipun  Israel  tetap  konsisten  melaksanakan kebijakan penyerobotan dengan cara pengusiran dan  penghancuran  rumah-rumah  warga  Arab, terutama  dalam  rangka  menganeksasi  60  % wilayah Tepi Barat dan seluruh Jerusalem.
Secara  historis,  pemerintah  dan  rakyat Indonesia  mendukung  bangsa  Arab  Palestina karena  dalam  sejarahnya  pihak  Palestina  lah yang  pertama  kali  memberikan  dukungan terhadap  kemerdekaan  Indonesia,  yang  diwakili oleh  Syeikh  Muhammad  Al  Husseini,  seorang mufti besar Palestina. Dukungan tersebut bahkan dimulai setahun sebelum Soekarno-Hatta benar- benar  memproklamasikan  kemerdekaan  RI. Pada  6  September  1944,  melalui  radio  Berlin berbahasa Arab, Al Husseini memberikan ucapan selamat  kepada  seluruh  dunia  Islam  bertepatan dengan  pengakuan  Jepang  atas  kemerdekaan
Indonesia.Selain  itu,  seorang  saudagar  kaya Palestina  waktu  itu,Muhammad  Taher,  bahkan secara spontan menyerahkan seluruh uangnya di Bank  Arabia  tanpa  meminta  tanda  bukti  untuk memenangkan  perjuangan  Indonesia.  Setelah pengakuan  Palestina,  menyusul  Mesir  melalui dukungan  kelompok  Al  Ikhwan  Al  Muslimun yang  mendesak  pemerintah  Raja  Farouk  untuk mengakui  kemerdekaan  pemerintah  RI  pada  22 Maret  1946.  Menyusul  Suriah,  Irak,  Lebanon, Yaman,  Saudi  Arabia,  Afghanistan,  dan  Liga Arab  sebagai  organisasi  bersama  Arab  pada 18  November  1946.  Kenyataan  sejarah  inilah, terutama kepada bangsa Arab Palestina, menjadi alasan  historis  mengapa  kita  harus  mendukung nasib  bangsa  Arab  Palestina  untuk  merdeka dan  berdaulat  dalam  konsep two  state  solution . Semoga  niat  yang  tulus  dari  seluruh  rakyat Indonesia  ini  mendapat  ridlo  dari  Alloh  SWT. Amin..3x Ya Robbal Aalamin.
Referensi: Rais, Amien, Timur  Tengah ,  Jurusan  Hubungan Internasional  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta, 1989.
Republika , 18 Juli 2014. ________, 19 Juli 2014.
“Tiga  kerjasama  Penting  Indonesia  dan Palestina”, http://www.republika. co.id./berita/internasional/palestina- israel/14/02/28/n1  pgti-tiga-kerja-sama- penting-indonesia-dan-palestina,  diakses 1-3-2014.