Kata Kunci: DKPP, Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum

## UNES
Journal of Swara Justisia Volume 1, Issue 3, Oktober 2017
P-ISSN 2579-4701 E-ISSN 2579-4919
PENYELESAIAN  SENGKETA  PEMBERHENTIAN  PENYELENGGARA PEMILU  OLEH  DEWAN  KEHORMATAN  PENYELENGGARA  PEMILU (DKPP)
(Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014)
COMPLETION OF
DISPUTE

## SETTLEMENT
DISCLAIMER BY GOVERNMENT ELECTORS 'HONOR COMMITMENT (DKPP)
(Case Study of Decision of DKPP No. 91 / DKPP-PKE-III / 2014)

## ROBERT CENEDY
Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Ekasakti
Email: robertcenedy@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Pemilihan  umum  sebenarnya  adalah  tindakan penyaringan kepada  pejabat  publik.  Dengan  Bimbingan  Pemilu.  Salah satu masalahnya pada dasarnya adalah rendahnya integratif pemilihan  umum.  Masalah  integritas  rendah  disebabkan oleh  dua  hal:  yaitu  integritas  peserta  pemilu  dan  integritas penyelenggara pemilihan umum. Adanya Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  umum  (DKPP) secara  permanen,  karena  fungsi  audit  oleh  penyelenggara pemilihan  umum  merupakan  langkah  progresif  untuk menjawab pentingnya integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum. Masalah dalam penelitian ini  adalah: pertama, bagaimana  proses  investigasi pelanggaran kode  ethis oleh penyelenggara  pemilihan umum oleh DKPP  di  Kabupaten  Kepulauan  mentawai? Kedua, apa implikasi yuridis atas keputusan DKPP No 91 / DKPP-PKE-III / 2014 tentang penghentian penyelenggaraan  pemilihan  umum  oleh  DKPP  di Kabupaten  Pulau  mentawai?  Penelitian  ini  menggunakan metode empiris normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data  menggunakan pengumpulan  data  di  lapangan dengan melakukan  intervensi  untuk  data  primer dan  studi  pustaka data  sekunder,  data  dianalisis  secara  kualitatif  dalam bentuk analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh - 338
Kata Kunci: DKPP, Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum

## UNES
Journal of Swara Justisia Volume 1, Issue 3, Oktober 2017
P-ISSN 2579-4701 E-ISSN 2579-4919
PENYELESAIAN  SENGKETA  PEMBERHENTIAN  PENYELENGGARA PEMILU  OLEH  DEWAN  KEHORMATAN  PENYELENGGARA  PEMILU (DKPP)
(Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014)
COMPLETION OF
DISPUTE

## SETTLEMENT
DISCLAIMER BY GOVERNMENT ELECTORS 'HONOR COMMITMENT (DKPP)
(Case Study of Decision of DKPP No. 91 / DKPP-PKE-III / 2014)

## ROBERT CENEDY
Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Ekasakti
Email: robertcenedy@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Pemilihan  umum  sebenarnya  adalah  tindakan penyaringan kepada  pejabat  publik.  Dengan  Bimbingan  Pemilu.  Salah satu masalahnya pada dasarnya adalah rendahnya integratif pemilihan  umum.  Masalah  integritas  rendah  disebabkan oleh  dua  hal:  yaitu  integritas  peserta  pemilu  dan  integritas penyelenggara pemilihan umum. Adanya Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  umum  (DKPP) secara  permanen,  karena  fungsi  audit  oleh  penyelenggara pemilihan  umum  merupakan  langkah  progresif  untuk menjawab pentingnya integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum. Masalah dalam penelitian ini  adalah: pertama, bagaimana  proses  investigasi pelanggaran kode  ethis oleh penyelenggara  pemilihan umum oleh DKPP  di  Kabupaten  Kepulauan  mentawai? Kedua, apa implikasi yuridis atas keputusan DKPP No 91 / DKPP-PKE-III / 2014 tentang penghentian penyelenggaraan  pemilihan  umum  oleh  DKPP  di Kabupaten  Pulau  mentawai?  Penelitian  ini  menggunakan metode empiris normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data  menggunakan pengumpulan  data  di  lapangan dengan melakukan  intervensi  untuk  data  primer dan  studi  pustaka data  sekunder,  data  dianalisis  secara  kualitatif  dalam bentuk analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh - 338
Kata Kunci: DKPP, Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum

## UNES
Journal of Swara Justisia Volume 1, Issue 3, Oktober 2017
P-ISSN 2579-4701 E-ISSN 2579-4919
PENYELESAIAN  SENGKETA  PEMBERHENTIAN  PENYELENGGARA PEMILU  OLEH  DEWAN  KEHORMATAN  PENYELENGGARA  PEMILU (DKPP)
(Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014)
COMPLETION OF
DISPUTE

## SETTLEMENT
DISCLAIMER BY GOVERNMENT ELECTORS 'HONOR COMMITMENT (DKPP)
(Case Study of Decision of DKPP No. 91 / DKPP-PKE-III / 2014)

## ROBERT CENEDY
Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Ekasakti
Email: robertcenedy@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Pemilihan  umum  sebenarnya  adalah  tindakan penyaringan kepada  pejabat  publik.  Dengan  Bimbingan  Pemilu.  Salah satu masalahnya pada dasarnya adalah rendahnya integratif pemilihan  umum.  Masalah  integritas  rendah  disebabkan oleh  dua  hal:  yaitu  integritas  peserta  pemilu  dan  integritas penyelenggara pemilihan umum. Adanya Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  umum  (DKPP) secara  permanen,  karena  fungsi  audit  oleh  penyelenggara pemilihan  umum  merupakan  langkah  progresif  untuk menjawab pentingnya integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum. Masalah dalam penelitian ini  adalah: pertama, bagaimana  proses  investigasi pelanggaran kode  ethis oleh penyelenggara  pemilihan umum oleh DKPP  di  Kabupaten  Kepulauan  mentawai? Kedua, apa implikasi yuridis atas keputusan DKPP No 91 / DKPP-PKE-III / 2014 tentang penghentian penyelenggaraan  pemilihan  umum  oleh  DKPP  di Kabupaten  Pulau  mentawai?  Penelitian  ini  menggunakan metode empiris normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data  menggunakan pengumpulan  data  di  lapangan dengan melakukan  intervensi  untuk  data  primer dan  studi  pustaka data  sekunder,  data  dianalisis  secara  kualitatif  dalam bentuk analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh -
Key Words:
DKPP, Violation of the Electoral Code of
Conduct
ARTICLE INFO
ABSTRAC
beberapa kesimpulan: Pertama, proses penyidikan Pertama,
proses penyidikan pelanggaran kode etis oleh penyelenggara  pemilihan  umum  di  Kabupaten  Pulau mentawai diawali dengan pengaduan pelanggaran kode etis penyelenggara pemilu kepada  DKPP  daerah.  Kemudian, melengkapi  dokumen  pengaduan.  Kemudian,  setelah menyelesaikan  dokumen, dilanjutkan  dengan  verifikasi kewaspadaan  administrasional.  Persyaratan  yang  harus diselesaikan  adalah  persyaratan  material  dan  formal. Kedua,  implikasi  yuridis  atas Keputusan DKKP  No. 91  / DKPP-PKE-III / 2014 tentang pemberhentian penyelenggara  pemilihan  umum  oleh  DKPP  di  Kabupaten Pulau  mentawai  sangat  sesuai  dengan  peraturan  karena kewenangannya  untuk membenarkan  pengaduan dan memiliki  legal  standing untuk  menyampaikan sebuah keluhan,  sampai  keputusan  yang  diberikan  berdasarkan peraturan  dan  keputusannya  tidak  bisa  dituduhkan.  Juga keputusan yang diberikan berdasarkan bukti dan
keterangan saksi.
General  election  actually  is  the  action  of filter to  public official.  By  Guidance  of  general  election  process.  One  of the  problem  basically  is  low  of  the  general  election integraty.  The  problem  of  low  integrity  caused  by  two things: they are the integrity of general election participan and the integrity of general election organizer. The existent of  the  organizer  honor  of  the  general  election  council (DKPP) permanently, as audit function by the organizer of general  election  is  progressive  step  to  answer  of importance  integrity  and  credibiliti  of  the  organizer  of general election. The problem in this study are : afirst, how is the process on investigation on code of ethis violation by DKPP to the general election organizer in mentawai island
Regency?  Second,  what  are  the  juridical  implication  of DKPP sentence No 91/DKPP-PKE-III/2014 on stopping of general  election  organizer  by  DKPP  in  mentawai  Island regency?  This  research  uses  the  normative  and  juridical empiric method. The techniques of collecting data uses are fild  by  interviwing  for  the  primary  data  and library  study of  the  secondary  data  then,  the  data  analyzed  qualitavely in  descriptive  analysis  form.  From  the  research  results obtained several conclusion: First, the process of investi-

## A. Pendahuluan
Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjaringan  pejabat  publik  yang  banyak digunakan  oleh  negara-negara  di  dunia dengan  sistem  pemerintahan  demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim  diri  sebagai  negara  demokrasi (berkedaulatan  rakyat), pemilu  memang dianggap  sebagai  lambang  sekaligus  tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi 1 .
Pasal  22E  ayat  (5)  Undang-Undang Dasar  1945  menyatakan  bahwa  “Pemilihan umum diselenggarakan  oleh  suatu  komisi pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional, tetap,dan mandiri”. Maka dibentuklah  oleh pemerintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas untuk memfasilitasi masyarakat  agar  dapat  menggunakan  hak
1 Titik  Triwulan  Tutik, Konstitusi  Hukum  Tata Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 329
pilihnya  dengan  baik 2 .  Fasilitas    dilakukan untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  DPRD, Presiden dan wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung 3 . Dalam pelaksanaan  pemilu  tentunya ada banyak catatan atas proses Pemilu  yang berlangsung. Salah satu  persoalan mendasar adalah  menyangkut  rendahnya  integritas Pemilu. Problem rendahnya integritas Pemilu  disebabkan  antara  lain  oleh  dua  hal yaitu  integritas  peserta  (kontestan)  Pemilu dan  integritas  penyelenggara  Pemilu.  Dua hal  tersebut  turut  andil  menurunkan  derajat integritas Pemilu. Hal ini terlihat bagaimana
2 Husni  Kamil  Manik, Penyelenggara  Pemilu dan  Pemilukada, dokumentasi  ilmiah  pelaksanaan Konferensi Hukum Tata Negara pertama tanggal 29- 1 juni 2014 di Sawah lunto yang dibukukan berjudul Pemilihan  Umum  Serentak, penerbit  RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 541.
3 Tim  Redaksi  Penerbit, Undang-undang  RI Nomor  42  Tahun  2008  Tentang  Pemilihan  Umum Presiden dan  Wakil  Presiden,  Citra  Umbara, Bandung, 2009, hlm. 396.
gation  on  code  of  ethis  violation  by  DKPP  to  general election  organizer  in  mentawai  Island  Regency begun  by complaint  on  code  of  ethis  violation  of  organizer  to  the regional  DKPP.  Then,  completing  the  document  of complaints. Then, after completing document continued by administrational ang factual verivication. The requirement shoul  be  completed  are  material  and  formal  requirement. Second,  the  juridical  implications  of  DKKP  sentence  No. 91/DKPP-PKE-III/2014  on  stopping  of  general  election organizer  by  DKPP in  mentawai  Island  Regency  is Suitable by the regution because its authority to justify the comlain and has the legal standing to submit a complaint, until  the  decision  that  given  based  on  the  regulation  and the  decision  cannot  be  accused.  Also  the  decision  that given  based  on  the  evidences  and  the  explanation  of witnesses.
proses  kontestasi  yang  dibangun  tidak didasari  oleh  prinsip-prinsip  Pemilu  yang fair (jujur, demokratis, dan adil) 4 . Maraknya praktik  politik  uang,  digunakannya  sumber- sumber  dana  haram  sebagai  modal  politik untuk pemenangan. Di sisi lain penyelenggara  Pemilu  dengan  kewenangan yang  dimiliki  melakukan  praktik-praktik abuse  of  power untuk  menguntungkan  diri sendiri  atau para  pihak  yang  berkontestasi. praktik-praktik ketidaknetralan,
imparsialitas  juga  turut  mewarnai  perilaku penyelenggara saat proses kontestasi berlangsung.
Berangkat  dari  kondisi  tersebut, tentunya  persoalan  integritas  penyelenggara Pemilu  menjadi  hal penting  yang  harus mulai ditata sebagai upaya untuk membangun  dan  meningkatkan  derajat integritas dan kualitas Pemilu. Dalam rangka mewujudkan KPU  yang memiliki integritas dan  kredibilitas  sebagai  penyelenggara pemilu, yang mematuhi nilai-nilai moral dan etika sebagai manifestasi electoral integrity, disusun dan ditetapkan kode etik penyelenggara pemilu 5 .
4 Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara  Pemilu,PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.
5 Asosiasi  Politik  internasional, Prospek  dan Tantangan Integritas Pemilu, kongres dunia,  Madrid,
Juli  2012  selanjutnya  Global  Commision  on ElectionDemocracy  and  Securityyang  diketuai  oleh Kofi  A.  Annan  mempublikasikan  sebuah  laporan
Sebagai  upaya  melakukan  penataan integritas penyelengara Pemilu, maka lahirnya  kode  etik  dan  kelembagaan  etik sebagai  penyelenggara  Pemilu.  Kehadiran Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu (DKPP)  yang  permanen,  sebagai  kesatuan fungsi dengan penyelenggara Pemilu merupakan  langkah  progresif  dalam  upaya untuk  menjawab  atas  pentingnya  menjaga kemandirian,  integritas,  dan  kredibilitas penyelenggara Pemilu tersebut.
Berdasarkan  Pasal  109  ayat  (2)  UU Penyelenggara Pemilu, DKPP diberi wewenang untuk memeriksa dan memutuskan  pengaduan  dan/atau  laporan dan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) peraturan DKPP  Nomor  1  tahun  2013  tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan bahwa penegakan  kode  etik  dilaksanakan  oleh DKPP.
Salah  satu  kasus  pelanggaran  kode etik  yang  di  proses  oleh  DKPP  adalah laporan dari sembilan partai politik terhadap semua  anggota  KPU  Kabupaten  Kepulauan Mentawai  yang  dianggap  melanggar  kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu.
kerja  tentang Strategi  Meningkatkan  Integritas Pemilu di Dunia, September, 2012.
Setelah
dilakukan proses pemeriksaan  pelanggaran  kode  etik  dalam sidang  DKKP  lewat video  conference dikantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat,diputuskan  bahwa  anggota  KPU Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  yaitu Andres,  S.E  dan  Manrofen,  S.E  terbukti melanggar  kode  etik  sehingga  di  jatuhkan sanksi  pemberhentian  tetap  oleh  DKPP dengan Putusan  DKPP Nomor  91/DKPP- PKE-III/2014  tertanggal 9  Juni  2014, kemudian  ditindak  lanjuti  oleh  KPU
Provinsi Sumatera Baratdengan mengeluarkan Keputusan Nomor
69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN  2014  tentang Pemberhentian Andres,  S.E  dan  Manrofen S.E sebagai  Anggota  KPU  Kabupaten
Kepulauan  Mentawai periode  tahun  2013- 2018 tertanggal 16 Juni 2014.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji lebih  dalam  terkait proses  pemeriksaan pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan DKPP  terhadap  Penyelenggara  Pemilu  di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Implikasi  yuridis  Putusan  DKPP  No. 91/DKPP-PKE-III/2014 terhadap pemberhentian  Penyelenggara  Pemilu  di Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  kemudian membahasnya dalam bentuk suatu penelitian ilmiah dengan judul: “Penyelesaian
Sengketa  Pemberhentian  Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  (Studi Kasus  Putusan  DKPP  No.  91/DKPP- PKE- III/2014)”
Adapun  yang  merupakan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimanakah proses pemeriksaan pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan DKPP terhadap Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai?
2. Apakah  implikasi  yuridis  Putusan  DKPP No.  91/DKPP-PKE-III/2014  terhadap pemberhentian  Penyelenggara  Pemilu oleh  DKPP  di  Kabupaten  Kepulauan Mentawai?

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah metode  deskriptif  analitis dengan Metode Pendekatan Yuridis Normatif sebagai  pendekatan  utama  yang  didukung oleh pendekatan yuridis empiris.. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan dan  data  primer  sebagai  pendukung  yang diperoleh melalui studi lapangan berdasarkan  hasil  wawancara.  Data  tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan  kualitatif (qualitative  approach) dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif.

## C. Penyelesaian Sengketa
Timbulnya  sengketa  hukum  berawal dari:  “pengaduan  suatu  pihak  (orang  atau badan  hukum)  yang  berisi  keberatan- keberatan  dan  tuntutan  dengan  harapan dapat  memperoleh  penyelesaian  secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”. 6
Sengketa dapat  disebabkan  oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan  kepentingan  ataupun  perselisihan antara  satu  pihak  dengan  pihak  yang  lain. Dapat  juga  disebabkan  oleh  adanya  aturan- aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang  dan  penghambat  untuk  dapat mencapai tujuan masing-masing pihak.

## D. Pemilu dan Pembangunan Demokrasi
Pemilu dan demokrasi adalah bagian tidak  terpisahkan  dalam  sistem  pemerintah. Sebuah  negara  atau  pemerintahan  yang mengadopsi  nilai-nilai  demokrasi  akan melaksanakan Pemilu dalam proses pergantian  kekuasaan.  Meskipun  dalam praktik  dan  sistem  pemilu  di  setiap  negara berbeda-beda. Namun, secara teoritis demokrasi hendak menjawab dua pertanyaan penting: untuk kepentingan siapa kekuasaan dijalankan  (demokrasi  substansial);  dan
6 Rusmadi  Murad, Penyelesaian  Sengketa Hukum  Atas  Tanah, Mandar  Maju,  Bandung,  1991, hlm. 22
bagaimana kekuasaan itu dikelola (demokrasi prosedural).

## E. Urgensi Penyelenggara Pemilu
Dalam  negara  demokrasi,  Pemilu telah  menjadi  pilihan  sebagai  mekanisme dalam  proses  pergantian  jabatan  kekuasaan. Semangat  filosofis  dari  Pemilu  adalah memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada individu-individu untuk menduduki jabatan- jabatanyang  dikehendaki selama  memenuhi kualifikasi  yang  telah  ditentukan.  Pemilu juga menjamin hak-hak warga negara untuk menentukan pemimpin yang menjadi pilihannya.
Lebih  lanjut,  Pemilu  menjadi  alat kontrol  bagi  kualitas  kepemimpinan  politik suatu  pemerintahan.  Bagi  rakyat  pemilih, Pemilu merupakan sarana untuk berpartisipasi  dalam  proses  politik  sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

## F. Penyelenggara Pemilu
Penyelenggara  Pemilihan  Umum terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  dan Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu (DKPP).
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Pada Pasal  10  ayat  (1) Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2011 tugas  dan
wewenang  KPU  Kabupaten/Kota  dalam penyelenggara  Pemilu  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah, yaitu: a. menjabarkan program dan melaksanakan
anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan    di  kabupaten/kota berdasarkan    ketentuan    peraturan perundang-undangan.
c. membentuk  PPK,    PPS,    dan    KPPS dalam  wilayah kerjanya.
d. mengoordinasikan    dan    mengendalikan tahapan  penyelenggaraan    oleh    PPK, PPS,  dan  KPPS  dalam wilayah kerjanya.
e. menyampaikan  daftar  pemilih  kepada KPU Provinsi.
f. memutakhirkan data pemilih
berdasarkan data  kependudukan    yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah  dengan  memperhatikan data Pemilu  dan/atau    pemilihan    gubernur, bupati,    dan    walikota  terakhir  dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
g. menetapkan  dan  mengumumkan  hasil rekapitulasi  penghitungan  suara  Pemilu Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi   penghitungan  suara di
PPK  dengan  membuat  berita  acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi    hasil  penghitungan  suara Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,    Anggota    Dewan  Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan  Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK.
i. membuat    berita    acara    penghitungan suara    dan  sertifikat  penghitungan    suara serta    wajib  menyerahkannya    kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota    untuk  mengesahkan hasil    Pemilu    Anggota    Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Kabupaten/Kota  dan mengumumkannya.
k. mengumumkan    calon    anggota    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota   terpilih  sesuai  dengan alokasi    jumlah    kursi    setiap  daerah pemilihan    di kabupaten/kota    yang bersangkutan    dan  membuat  berita acaranya.
l. menindaklanjuti  dengan  segera  temuan dan  laporan  yang  disampaikan  oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
m. mengenakan    sanksi    administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota    PPK,    anggota    PPS,  sekretaris KPU  Kabupaten/Kota,  dan  pegawai secretariat  KPU  Kabupaten/Kota  yang terbukti  melakukan    tindakan    yang mengakibatkan  terganggunya    tahapan penyelenggaraan    Pemilu  berdasarkan rekomendasi  Panwaslu  Kabupaten/Kota dan/atau  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
n. menyelenggarakan sosialisasi
penyelenggaraan    Pemilu  dan/atau  yang berkaitan  dengan  tugas  dan  wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
o. melakukan  evaluasi    dan    membuat laporan    setiap  tahapan  penyelenggaraan Pemilu.
p. melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain yang diberikan oleh  KPU, KPU  Provinsi, dan/atau  peraturan perundang-undangan.

## 2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Adapun tugas dan wewenang Panwaslu  Kabupaten/Kota  dalam  Pasal  77 Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut:
(1)Tugas dan wewenang Panwaslu
Kabupaten/Kota adalah:
a. mengawasi  tahapan  penyelenggaraan
Pemilu    di  wilayah  kabupaten/kota yang meliputi:
1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan  data  kependudukan dan  penetapan    daftar    pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. pencalonan    yang    berkaitan dengan    persyaratan  dan  tata  cara pencalonan anggota Dewan
Perwakilan    Rakyat    Daerah Kabupaten/Kota    dan  pencalonan bupati/walikota;
3. proses  penetapan  calon  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
4. penetapan calon bupati/walikota;
5. pelaksanaan kampanye;
6. pengadaan    logistik    Pemilu    dan Pendistribusiannya
7. pelaksanaan    pemungutan    suara dan  penghitungan  suara  hasil Pemilu;
8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
9. pergerakan    surat    suara    dari tingkat  TPS  sampai ke PPK;
10. proses    rekapitulasi    suara    yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
11. pelaksanaan    penghitungan    dan pemungutan suara  ulang,  Pemilu lanjutan,    dan    Pemilu  susulan; dan
12. proses    penetapan    hasil    Pemilu
Anggota    Dewan  Perwakilan Rakyat    Daerah    Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota;
a. menerima    laporan    dugaan
pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan  mengenai Pemilu; b. menyelesaikan    temuan    dan
laporan sengketa penyelenggaraan  Pemilu  yang tidak    mengandung  unsur tindak pidana; c. menyampaikan    temuan    dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; d. meneruskan temuan dan laporan  yang  bukan  menjadi kewenangannya kepada
instansi yang berwenang;
e. menyampaikan laporan kepada  Bawaslu  sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi    Bawaslu  yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan    terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu  oleh  Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
f. mengawasi pelaksanaan tindak    lanjut    rekomendasi Bawaslu    tentang    pengenaan sanksi    kepada    anggota  KPU Kabupaten/Kota,    sekretaris dan    pegawai  sekretariat    KPU Kabupaten/Kota  yang  terbukti melakukan    tindakan    yang mengakibatkan  terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi    penyelenggaraan Pemilu;  dan
h. melaksanakan tugas dan wewenang  lain  sesuai  dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

## 3. Dewan  Kehormatan  Penyelenggara

## Pemilu (DKPP)
Tugas dan kewenangan DKPP diatur dalam  Pasal  111  ayat  (3)  dan  ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011, meliputi:
a. menerima  pengaduan  dan/atau  laporan dugaan  adanya  pelanggaran  kode  etik oleh Penyelenggara Pemilu;
b. melakukan  penyelidikan  dan  verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
c. menetapkan putusan; dan
d. menyampaikan  putusan  kepada  pihak- pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
Ayat  (4)  menyebutkan  bahwa DKPP mempunyai wewenang untuk:
a. memanggil  Penyelenggara  Pemilu  yang diduga melakukan pelanggaran kode  etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
b. memanggil  pelapor, saksi,  dan/atau pihak-pihak  lain  yang  terkait  untuk dimintai  keterangan,  termasuk  untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara  Pemilu  yang  terbukti melanggar kode etik.

## G. Pelanggaran Pemilu
Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara  Pemilu  adalah  kesatuan landasan  norma  moral,  etis  dan  filosofis yang  menjadi  pedoman  bagi  perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan,  dilarang,  patut  atau  tidak  patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.

## H. Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Kode  etik  penyelenggara  pemilu dituangkan dalam bentuk peraturan bersama KPU,  Bawaslu,  dan  DKPP.  Kode  etik disusun berdasarkan kesadaran internal para penyelenggara  pemilu  yang  mengikat  diri secara sukarela. Sedangkan pedoman beracara  sebagai  prosedur  hukum  acara pemeriksaan  dan  penegakan  kode  etik dituangkan  dalam  bentuk  peraturan  DKPP sendiri  sebagai ‘self  regulatory  body’ yang bersifat  independen  dalam  menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.
Kode  etik  penyelenggara  pemilu berisi  ketentuan  umum,  landasan,  dan prinsip  dasar  etika  dan  prilaku,  sanksi, ketentuan peradilan, dan ketentuan penutup. Dari keenam hal itu, yang terpenting adalah 7 :
1. Prinsip Dasar Etika dan Prilaku 2. Pelaksanaan Prinsip Dasar Etika dan
Perilaku
7 Ibid.
3. Ketentuan tentang Sanksi
Kode  etik  penyelenggara  Pemilu bertujuan  untuk  menjaga  kemandirian, integritas dan kredibilitas anggota penyelenggara  pemilihan  umum  di  semua tingkatan.
I. Pembahasan 1. Proses Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik  yang  Dilakukan oleh Dewan
Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu
(DKPP) Terhadap Penyelenggara
Pemilu di Kabupaten Kepulauan

## Mentawai
Salah  satu  kasus  yang  terjadi  dan telah  mendapat  ketetapan  hukum  adalah Putusan  DKPP  No.  91/DKPP-PKE-III/2014 Terhadap Pemberhentian Penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
di Kabupaten  Kepulauan  Mentawai.  Apabila dikaitkan  dengan  kerangka  teori  yang dikemukakan  sebelumnya,  maka  dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Pengaduan
Pintu  pertama  proses  penanganan pelanggaran Kode Etik penyelenggara
Pemilu  dimulai  sejak  pengaduan  diterima DKPP.  Secara  internal,  tahapan  pertama pengaduan  dan/atau  laporan  pelanggaran Kode  Etik  penyelenggara  Pemilu  yang
diterima  DKPP  diproses  oleh  bagian pengaduan. Suatu bagian yang secara khusus bertugas menerima dan memproses pengaduan dan/atau laporan hingga ditetapkan  sebagai  perkara  pelanggaran Kode  Etik  penyelenggara  Pemilu  yang memenuhi syarat untuk disidangkan.
Verifikasi merupakan tahapan lanjutan  setelah  penelitian  administrasi untuk mendalami substansi setiap komponen pengaduan dan/atau laporan guna memastikan  suatu  kejadian  atau  peristiwa yang  diadukan  dan/atau  dilaporkan  patut diduga sebagai pelanggaran kode etik.
Selanjutnya    berkas  di  verifikasi DKPP  dan  dinyatakan  pengaduan  laik sidang, staf  atau  petugas  bagian  pengaduan DKPP segera mencatatan dan mengkonversikan dari semula nomor pengaduan  menjadi  nomor  perkara,  untuk selanjutnya  dicatat  kedalam  buku  registrasi perkara  kode  etik  penyelenggara  pemilu dengan    Nomor.  91/DKPP-PKE-III/2014, kemudian  baru  DKPP  akan  menentukan jadwal  sidang,  media  sidang,    dan  majelis sidangnya. 8
b) Persidangan
8 Wawancara  dengan  Hendrix  Yonas,  S.H,  Staf Pendukung  DKPP  di  Bawaslu  Provinsi  Sumatera Barat, tanggal 11 April 2016.
Persidangan  adalah  satu  tahapan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan  dugaan  pelanggaran  kode  etik yang  diajukan  oleh  pengadu  dan/atau pelapor.  Persidangan  diselenggarakan  untuk memeriksa  pengaduan  dan/atau  laporan yang  memenuhi  syarat  setelah  melalui verifikasi.  Persidangan  DKPP  dilakukan menurut  asas fairness,  impartiality dan transparency. Untuk itu, persidangan DKPP dilaksanakan  secara  terbuka  dan terbuka untuk  umum.  Rangkaian  dari  prinsip tersebut, diselenggarakan menurut prinsip  ” audi  et  alteram  pertem” yang mengharuskan seluruh pihak didengar. Oleh sebab itu, majelis harus memberi kesempatan  sebesar-besarnya  kepada  para pihak menyampaikan keterangan dan jawaban untuk didengar.
c) Implikasi Putusan DKPP Bagi
Penegakkan  Kode  Etik  Penyelenggara
Pemilu di Kabupaten Kepulauan

## Mentawai
Berdasarkan  penilaian  atas  fakta dalam  persidangan,  setelah  memeriksa keterangan  Pengadu,  memeriksa  jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa keterangan  saksi,  memeriksa  bukti-bukti dokumen  yang  disampaikan  Pengadu  dan Teradu, DKPP memutuskan bahwa:
1. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I atas nama Andres dan Teradu II atas  nama  Manrofen  selaku Ketua  dan Anggota  KPU  Kabupaten  Kepulauan Mentawai,  dan  Teradu  VI  atas  nama Syamsir Ali selaku Ketua/Anggota
Panwaslu Kabupaten Kepulauan
Mentawai  terhitung  sejak  dibacakannya Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi
Pemilihan  Umum  Provinsi  Sumatera
Barat  dan  Badan  Pengawas  Pemilu Provinsi
Sumatera Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan;
3. Memerintahkan  kepada  Badan  Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
KPU  Provinsi  Sumatera  Barat  telah melakukan  pleno  dan  mengeluarkan Surat Keputusan KPU Provinsi  Sumatera  Barat Nomor  69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN  2014 Tentang  Pemberhentian  Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 16 Juni 2014 9 .
Sementara  Bawaslu  tidak hanya mengawasi  tindaklanjut  putusan  DKPP tetapi  juga  mengeksekusi  putusan  DKPP
9 Wawancara dengan Amnasmen, S.H, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, tanggal 11 April 2016.
dengan  mengeluarkan  putusan  Bawaslu Provinsi  Sumatera  Barat  Nomor  21-KEP- 2014  Tentang  Pemberhentikan  Anggota Panwaslu Kabupaten  Kepulauan  Mentawai, tanggal 17 Juni 2014 10 .
d) Kelemahan  Dalam  Penegakkan  Kode

## Etik Penyelenggara Pemilu
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan, penyelenggaraan  tugas  DKPP masih dibayangi beberapa kelemahan yaitu: 1. Administrasi pelayanan pengaduan dan/atau  laporan  yang  masih  sulit dijangkau  dengan  mudah  oleh  seluruh lapisan masyarakat.
2. Penyelenggaraan  sidang  di  ibu  kota provinsi  masih  menghambat  sebagian besar  Pengadu  maupun  Teradu  dalam menghadiri  sidang.  Jarak  tempuh  yang cukup jauh, serta sarana transportasi yang kurang  memadai  dari  daerah-daerah menyebabkan  pengadu  mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

## J. Penutup
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab sebelumya,  penulis  memberikan  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses  pemeriksaan  pelanggaran  kode etik  yang dilakukan oleh DKPP terhadap
10 Wawancara  dengan  Surya  Efitrimen,  Spt.
M.H,  Anggota  Bawaslu  Provinsi  Sumatera  Barat, tanggal 11 April 2016.
penyelenggara  Pemilu  di  Kabupaten Kepulauan  Mentawai diawali  dengan adanya pengaduan, kemudian  dilakukan verifikasi  administrasi  dan  verifikasi materiel  oleh  Bawaslu  dan  DKPP. Apabila DKPP menilai syarat administrasi  dan  materiel  tadi  terpenuhi, DKPP akan meregistrasi dengan mengganti  nomor  pengaduan  menjadi nomor  perkara  yang  akan  di  sidangkan oleh DKPP. Kemudian
DKPP
menentukan jadwal sidang dan menyiapkan  resume  perkara,  majelis sidang serta media sidang apa  yang  akan dilakukan.    Berikutnya  pelaksanaan sidang,  dengan  menghadirkan  pihak Pengadu,  Teradu,  dan  Saksi  untuk membuktikan pelanggaran kode etik yang dituduhkan terhadap penyelenggara Pemilu tersebut.
2. Implikasi  yuridis  Putusan  DKPP  No. 91/DKPP-PKE-III/2014 terhadap pemberhentian  penyelenggara  Pemilu  di Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  adalah dengan  dikeluarkannya Surat  Keputusan KPU Provinsi  Sumatera  Barat  Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014
Tentang  Pemberhentian  Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 16  Juni  2014. Sementara  Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga
mengeksekusi  putusan  DKPP  dengan mengeluarkan  Putusan  Bawaslu  Provinsi Sumatera  Barat  Nomor  21-KEP-2014
Tentang Pemberhentikan Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 17 Juni 2014. 3. Keputusan pemberhentian yang
dijatuhkan oleh DKPP terhadap penyelenggara  Pemilu di Kabupaten Kepulauan  Mentawai  sudah memenuhi persyaratan  dan  proses  yang  di  atur  oleh aturan yang berlaku.
Mengacu  beberapa  hal  yang  telah diuraikan  sebelumnya, penulis  memberikan saran sebagai berikut:
1. Diharapkan DKPP dapat membuat aplikasi pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara  Pemilu  lewat  handphone android,  agar pengaduan  dapat  di sampaikan  secara  cepat  dan  mudah, sehingga pengawasan terhadap pelanggaran  kode  etik  penyelenggara Pemilu  dapat  dilakukan  banyak  pihak, yang tentunya berdampak terhadap
peningkatan  kualitas  penyelenggara  dan hasil pemilu itu sendiri.
2. Dilakukannya  bimbingan  teknis  kepada peserta dan penyelenggara Pemilu mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran  kode  etik  penyelenggara Pemilu oleh DKPP sehingga memberikan
pengetahuan  bagi  pencari  keadilan  baik oleh peserta Pemilu maupun penyelenggara  Pemilu  tentang  prosedur beracara dilingkungan DKPP.
3. Adanya perbaikan pola rekruitmen penyelenggara  Pemilu  untuk  memenuhi sifat  mandiri,  jujur,  dan  adil  menurut UUD 1945 dengan menghindari penerimaan calon anggota Komisi Pemilihan  Umum  yang  yang  tidak memiliki integritas dan kredibilitas.

## DAFTAR PUSTAKA Bahan Bacaan
Asosiasi  Politik  internasional, Prospek  dan Tantangan  Integritas  Pemilu, kongres dunia,    Madrid,  Juli  2012  selanjutnya
Global
Commision on
ElectionDemocracy  and  Securityyang diketuai oleh Kofi A. Annan mempublikasikan sebuah laporan kerja tentang
Strategi Meningkatkan
Integritas Pemilu di Dunia, September, 2012
Husni Kamil Manik, Penyelenggara Pemilu dan  Pemilukada, dokumentasi  ilmiah pelaksanaan  Konferensi  Hukum  Tata Negara  pertama  tanggal  29-1  juni 2014  di  Sawah  lunto  yang  dibukukan berjudul Pemilihan  Umum  Serentak, penerbit RajaGrafindo Persada, 2015
Jimly Asshiddiqie,
Menegakkan Etika Penyelenggara
Pemilu,PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013 Rusmadi  Murad, Penyelesaian  Sengketa
Hukum  Atas  Tanah, Mandar  Maju,
Bandung, 1991
Tim  Redaksi  Penerbit, Undang-undang  RI
Nomor  42  Tahun  2008  Tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden,  Citra  Umbara,  Bandung,
2009
Titik  Triwulan  Tutik, Konstitusi  Hukum
Tata Negara
Indonesia Pasca
Amandemen  UUD  1945,  Kencana,
Jakarta, 2010

## Wawancara
Wawancara  dengan  Hendrix  Yonas,  S.H,
Staf  Pendukung  DKPP  di  Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Wawancara  dengan  Amnasmen,  S.H,  Ketua
KPU Provinsi Sumatera Barat
Wawancara  dengan  Surya  Efitrimen,  Spt.
M.H,  Anggota  Bawaslu  Provinsi
Sumatera Barat