SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018 e-ISSN : 2621-7007

## PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI JASA KEUANGAN DI INDONESIA

## Annisa Arifka Sari
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia
annisaarifka@,gmail. com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  menjelaskan  tentang  peran  Otoritas  Jasa  Keuangan(OJK)  dalam  mengawasi keuangan di Indonesia. OJK terbebas dari campur tangan pemerintah tidak sepenuhnya benar. Secara historis, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan  buntu  pembahasan  Undang-Undang  tentang  Bank  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  OJK melaksanakan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap:  1)  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor perbankan; 2) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan 3) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian,  dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan,  dan  lembaga  jasa  keuangan  lainnya.  Untuk melaksanakan  tugas  pengaturan,  OJK  mempunyai  wewenang:  1)  menetapkan  peraturan  pelaksanaan Undang-Undang  ini;  2)  menetapkan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan;  3) menetapkan peraturan dan kcputusan OJK; 4) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 5) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 6) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 7) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; 8)  menetapkan  struktur  organisasi  dan  infrastruktur,  serta  mengelola,  memelihara,  dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan 9) menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
Kata Kunci: OJK, Jasa Keuangan, Indonesia

## ABSTRACT
This paper describes the role of the Financial Services Authority (OJK) in overseeing finance in  Indonesia.  OJK  is  free  from  government  interference  is  not  entirely  true.  Historically,  the establishment of the Financial Services Authority was actually the  result of a compromise to avoid a deadlock in discussing the Law on Banks by the House of Representatives. OJK carries out the task of regulating  and  supervising:  1)  financial  service  activities  in  the  banking  sector;  2)  financial  service activities  in  the  capital  market  sector;  and  3)  financial  sendee  activities  in  the  insurance  sector, pension  funds,  financial  institutions  and  other  financial  service  institutions.  To  carry  out  the regulatory  duties,  the  OJK  has  the  authority:  1)  stipulate  the  rules  for  implementing  this  Law;  2) establish  legislation  in  the  financial  services  sector;  3)  determine  OJK  rules  and  decisions;  4) establish  regulations  regarding  supervision  in  the  financial  services  sector;  5)  establish  policies regarding  the  implementation  of  OJK  duties;  6)  stipulate  regulations  concerning  procedures  for stipulating  written  orders  for  Financial  Service  Institutions  and  certain  parties;  7)  stipulate regulations  concerning  procedures  for  stipulating  statutoiy  managers  in  Financial  Service Institutions;  8)  determine  organizational  structure  and  infrastmcture,  and  manage,  maintain  and administer wealth and obligations; and 9) establish regulations regarding the procedure for imposing sanctions in accordance with the provisions of legislation in the financial seiwices sector. Keywords: OJK, Financial Services, Indonesia

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007

## Pendahuluan
Otoritas  Jasa  Keuangan  atau  OJK  merupakan  lembaga  negara  independen  yang  bebas  dari campur  tangan  pemerintah,  yang  mana  OJK  memiliki  kewenangan,  fungsi  serta  tugas  dalam pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan  dan  penyidikan  dalam  sektor  perbankan,pasar  modal, perasuransian, dana pensiunlembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainya (Mirza Nasution, 2012). Hal ini yang maksud didalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK (UU OJK). Dibentuknya lembaga pengawasan sektor keuangan perbankan sudah sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang pembahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank  Indonesia  (BI).  Di  dalam  Undang-undang  tersebut  pada  Pasal  34  ayat  (1)  dan  (2)  dijelaskan pengawasan  terhadap  bank  akan  di  lakukan  oleh  lembaga  pengawasan  sektor  jasa  keuangan  yang independen dan dibentuk oleh Undang-Undang.
Secara  Historis  ide  dibentuknya  OJK  sudah  lama  di  wacanakan  yaitu,  pada  masa pemerintahan  BJ.  Habibie  ketika  pemerintah  menyusun  Rancangan  Undnag-Undang  tentang  BI (Zulkamain  Sitompul,  2004).  Ide  pemisahan  fungsi  pengawasan  dari  bank  sentral  ini  datang  dari mantan gubernur bank sentral Jerman yaitu Helmut Schlesinger yang pada waktu itu sertindak sebagai konsultan dalam penyusunan RUU tentang BI yang mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank (Zulkamain Sitompul, 2002 ).
Setelah  diundangkannya  dan  disahkannya  UU  OJK.  Maka  OJK  menggantikan  fungsi pengawasan  pada  sektor  jasa  keuangan  yang  dahulunya  di  pegang  oleh  Bank  Indonesia  (BI)  dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-Lk). Hal ini bertujuan agar pengawasan menjadi terintegrasi dan komprehensif (Wiwin Sri Haryani, 2012). Adapun aspek-aspek independensi dari  kewenangan  dalam  pengaturan  perundang-  undangan  yang  diatur  dalam  UU  OJK  tercantum dengan tegas dan jelas, yaitu OJK dibentuk dan dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi independensi, akuntabiltas, tanggung jawab, transparansi. Kemudian dilihat secara kelembagaan, OJK merupakan  lembaga  independesi  dalam  menjalankan  tugas  serta  kewenangannya  bebas  dari  campur tangan  pihak  atau  lembaga  negara  lainya,kecuali  untuk  hal-hal  yang  secara  tegas  di  atur  dalam  UU OJK. Hal tersebut secara tegas dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU OJK.
Pada  praktiknya,  meskipun  sudah  dinyatakan  secara  jelas  dan  tegas  di  dalam  peraturan perundang-undangan bahwa OJK terbebas dari campur tangan pemerintah. Namun, independensi OJK sendiri  masih  diragukan  dan  diperdebatkan,  isu  yang  paling  sering  mengenai  OJK  sendiri  berkaitan dengan pimpinan atau Dewan Komisioner OJK, baik dalam segi komposisinya mapun dari segi proses pemilihanya. Dilihat dari proses pemilihanya dalam Pasal 11 ayat (1) Dewan Komisioner dipilih oleh DPR dan Presiden. Pasal 10 ayat (4) komposisi Dewan Komisioner OJK terdiri dari 9 orang. Dimana 7  calon  anggota  Dewan  Komisioner  OJK  di  seleksi  oleh  Panitia  seleksi  (Pansel)  yang  di  bentuk melalui Kepres. Pansel akan menyeleksi kandidat atau calon Dewan Komisioner dalam 4 tahap seleksi yaitu : pertama, tahap administrasi. Kedua, tahap penilaian masukan dari masyarakat,rekan jejak dan makalah.  Ketiga,  tahap  pemeriksaan  kesehatan.  Keempat,  tahap  wawancara.  Setelah  itu  Pansel mengusulkan calon yang sudah di seleksi kepada Presiden, maka Presiden menyerahkan kepada DPR sebagai nama calon Dewan Komisioner. Adapun
SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
2  anggota  dewan  komisioner  lainya  diambil  calonnya  dari  Bank  indonesia  yaitu  anggota de ٦ van gubernur BI dan pejabat setara eselon I dari Kementrian Keuangan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 13 ayat (1 j dan (2) UU OJK.
Disini  dapat  dilihat  independensi  dari  OJK  sebagaimana  yang  di  maksud  pada  Pasal  1  UU OJK, yang menyatakan bahwa OJK terbebas dari campur tangan pemerintah tidak sepenuhnya benar. Hal  ini  yang menjadi  indikasi  bahwa  adanya  negosiasi  politik  di  dalam  independensi  OJK.  Menurut Zainal  Arifin  Mochtar  ke-independenan  OJK  berkaitan  dengan,  beberapa  hal  yairn,  pertama, independen  yang  berkaitan  dengan  pemberhentian  anggota  lenrbaga  yang  hanya  dapat  dilakikan bedasarkan  sebab-sebab  yatrg  di  alur  oleh  undang-undang  pembentukan  lenrbaga  tersebut.  Kedua, silat  dari  independen  itu  sendiri,  terbagi  pula  dalam  3  (tiga)  hal  :  pertama,  kepenrimpinan  lembaga bei'difat kolektif,bukan hanya satu orairg pimpinan. Kepemimpinan kolegial i iri berguna dalam utnuk proses  internal  dalam  pengambilan  keputusan,  khususnya  menghindari  kemungkinan  politisasi keputusan sbagai akibat proses pemilihan keanggotaannya. Kedua, kepemimpinan tidak di kuasai atau tidak  mayoritas  dari  parpol  tertentu.  Ketiga,  masa  jabatan  para  pemimpiir  tidak  habis  secara bersamaan,  namun  bergantian {staggered  terms) (Zainal  Arifin  Mochtar  dan  Iwan  Satriawan,  2010). Berdasar.kan  hal  tersebut  maka  penulis  bermaksud  untttk  meniliti  mengenai  peran  otoritas  jasa keuairgan  da'lam  mengawasi  jasa  keuairgan  di  Indoiresia  yang  meneliti:  1)  Bagaimana  peran  OJK sebagai lembaga pengawasa Jasa dair Keuangair di Indonesia? 2) Apa saja kewenangan dan kewajiban Otoritas Jasa Keuangan?

## Metode Penelitian
Penelitiair  ini  bertujuan  untuk  memenuhi  kebuPrhan  terlradap  objek  penulisan  atau  suatu karya  ilmiah  guna  mendapatkan  data-data,  pokok-pokok  pikiran,  serta  pendapat  lainnya  dari  pakar atau media apapun. Dalam hal ini penulis memerlukan suaiu metode yang berhmgsi sebagai pedomarr dalam  pelaksanaan  penelitian.  Dalam  penumpulan  bahan  atau  materi,  didasarkan  pada  penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaarr atarr studi dokumen, yai.tu  penelitian  dilakukan  atau  ditujukan  pada  peraturan-peraturan  termlis  atau  disebut  juga  dengan data sekunder. (Laurensius Arliman s, 2018).

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## A. Peran OJK Sebagai Lembaga Pengawasa Jasa Dan Keuangan Di Indonesia
Pembentukan  Otor'itas  Jasa  Keuatrgan  dicanangkan  melalui  Pasal  34  Undang-  Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Namun Otoritas Jasa Keuangan belunr dibentuk pada waktu itu ١ valaupun telah diamanatkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sebelum akhir  tahun  2002,  Undang-Undang  Nomor.  3  Tahun  2004  Tentang  Pembalran  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1999  Tentang  Bank  Indonesia  menjelaskan  bahhwa  Otoritas  Jasa Keuangan  akan  dibentuk  selambat-  lambatnya  31  Desember  2010.  Untuk  mengakhiri permasalahan  politik  dan  kepentingan  antara  beberapa  pihak  yang  mendukung  dan  nrenentang pembenUrkan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  aklrimya  pada  tanggal  22  November  2011,  Rancangan Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuarrgan  telah  disahkarr  menjadi  Urrdang-Undang  Nomor  21 Tahun 2011 Tentang Otor'itas Jasa Keuangan. Sesuai dengarr amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank  Indonesia,  maka  lahirlah  suatu  lenrbaga  supervisi  yaitu  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang bersifat  independen,  dalam  menjalanan  tugas  dan  kedudukannya  yang  berada  di  luar pemerintahan  dan  berkewajiban  menyampaikan  laporan  kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan
(BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Secara  historis,  pembenlukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebenarnya  adalah  hasil  kompromi unhrk  meng'hindari  jalan  buntu  pembahasan  Undang-Undang  tentang  Bank  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Pada  awal  pemerintahan  Presiden  B.J.  Jlabibie,  pemerintah mengajukan  !.ancangan  Undang-Undang  tentang  Bank  Indonesia  yang  memberikan independensi  kepada  Bank  Sentral.  Rancangan  Undang-Undang  ini  di  samping  memberikan independensi, tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan  ftrngsi  pengawasan  dari  Bank  Sentral  itu  datang  dari Hehnut  Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan Rancangan Undang- Undang  tentang  Bank  Indonesia  (kemudian  menjadi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999 tentang  Bank  Indonesia)  bertindak  sebagai  konsultan.  Mengambil  pola  Bank  Se-ntral  Jerman yang  tidak  mengawasi  bank.  Di  Jerman,  peitgawasan  industri  perbankan  dilalukan  oleh  suatu badan  khusus  yaitu Bundesaufiscuhtsamt  fur  da  Kreditwesen. Pada  waktu  Rancangan  Undang- Undang  diajukan,  munc.ul  penolakan  yang  kuat  oleh  kalangan  DPR  dan  Bank  Indonesia. Sebagai kompromi, maka disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia di dalam mengawasi bank tersebut yan.g juga bertugas .mengawasi lembaga keuangan lainnya. Hal ini  dimaksudkan  agar  tidak  terlihat  bahwa  pemisahan  fimgsi  pengawasan  tei'sebut  adalah memangkas kewenangan Bank Sentral. Sayangnya, kompromi tersebut juga menetapkan bahwa kewenangan mengatur industri perbankan bank tetap berada  pada Bank Indonesia (Muhammad Djumhana, 2012).
Alasan  pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  antara  lain  adalalt  makilt  kompleks  dan bervariasinya produk jasa keuangan dan globalisasi industri jasa keuangan. Di samping itu, salah satu  alasan  rencana  pembentukan  Otoi'itas  Jasa  Keuangan  adalah  karena  penrerintah berairggapan bah ١ va Bank Indonesia sebagai bank senttal telah gagal dalanr mengawasi sek-tor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dililiat pada krisis ekonomi yang teijadi pada tahun 1997, dimana sejumlah bank di Indonesia pada saat itu dilikuidasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 21.  Taliun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  yaitu  di  dalam  bagian  Penjelasan  Umum disebutkan  bahwa  pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dimaksudkan  agai.  dapat  dicapai mekarrisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani masalah keuangan yang trimbul di dalam sistem keuangan sehingga dapat leb.ih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasart terhadap kerseluruhan kegiatan keuangair tersebut harus dilaktrkan secara  terintegrasi.  Hal  ini  juga  sebagai  akibat  globalisasi  di  dalam  sistem  keuangan  dan pesatnya  kemajuan  di  dalam  bidang  teknologi  dan  informasi  serta  inovasi  finansial  yang  telalr menciptakan  sistem  keuangan  yang  sarrgat  kompleks,  dinamis  darr  saling  terkait  antara  sub sektor- keuangan, baik di dalam lral produk dan kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa  keuangan  yang  memilik'i  hubungan  kepemilikan  di  berbagai  -sub  sektor  keuangarr  telalr menambah
SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
kompleksitas  transaksi  dan  interaksi  antara  lembaga  jasa  keuangan  di  dalam  sistem keuangan.  Banyaknya  permasalahan  lintas  sektoral  di  sektor  jasa  keuangan  dan  terganggunya stabilitas sistem keuangan yang meliputi tindakan moral hazar. Belum optimalnya perlindungan jasa keuangan dan terganggunya stabilitas ssstem keuangan, semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yangterintegrasi.
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa  keuangan:  a)  terselenggara  secara  teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel;  b)  mampu mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil;  dan  c)  mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Sedangkan  nilai  strategis  Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah:  a)  integritas,  Integritas  adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen; b) Profesionalisme, Profesionalisme adalah Bekerja dengan  penuh  tanggung  jawab  berdasarkan  kompetensi  yang  tinggi  untuk  mencapai  kineija terbaik;  c)  Sinergi,  Sinergi  adalah  berkolaborasi  dengan  seluruh  pemangku  kepentingan  baik internal maupun eksternal secara  produktif dan berkualitas; d)  Inklusif,  Inklusif adalah terbuka dan  menerima  keberagaman  pemangku  kepentingan  serta  memperluas  kesempatan  dan  akses masyarakat  terhadap  industri  keuangan;  e)  Visioner,  Visioner  adalah  memiliki  wawasan  yang luas dan mampu melihat kedepan (Forward Looking ) serta dapat berpikir di luar kebiasaan {Out of The Box Thinking).
Awal  pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  berawal  dari  adanya  keresahan  dari  beberapa pihak  dalam  hal  fungsi  pengawasan  Bank  Indonesia.  Ada  tiga  hal  yang  melatarbelakangi pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  yaitu  perkembangan  industri  sektor  jasa  keuangan  di Indonesia,  permasalahan  lintas  sektoral  industri  jasa  keuangan,  dan  amanat  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Bank  Indonesia  (Pasal  34).  Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997- 1998  yang  berdampak  sangat  berat  terhadap  Indonesia,  khususnya  sektor  perbankan  (Adrian Sutedi, 2014)'
Menurut  sejarahnya,  krisis  pada  1997-1998  yang  melanda  Indonesia  mengakibatkan banyaknya  bank  yang  mengalami  koleps,  sehingga  banyak  yang  mempertanyakan  pengawasan Bank  Indonesia  terhadap  bank-bank.  Kelemahan  kelembagaan  dan  pengaturan  yang  tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran permasalahan-permasalahan di masa depan.
Untuk  itu,  terbentuklah  ide  awal  pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  sebenarnya adalah  hasil  kompromi  untuk  menghindari  jalan  buntu  pembahasan  undang-undang  tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada awal pemerintahan Presiden B.J Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi  kepada  Bank  Sentral.  Rancangan  Undang-Undang  ini  di  samping  memberikan independensi,  juga  mengeluarkan,  fungsi  pengawasan  perbankan  dari  Bank  Indonesia,  Ide pemisahan  fungsi  pengawasan  dari  Bank  Sentral  ini  datang  dari  Ilelmut  Schlesinger,  mantan Gubernur  Bundesbank  (Bank  Sentral  Jerman)  yang  pada  waktu  penyusunan  -Rancangan Undang-Undang  (kemudian  menjadi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia)  bertindak  sebagai  konsultan.  Mengambil  pola  Bank  Sentral  Jerman  yang  tidak mengawasi bank.
Pengawasan  industri  perbankan  di  Jerman  dilakukan  oleh  suatu  badan  khusus,  yaitu Bundesaufiscuhtsamt  fttrda  kreditwesen.  Pada  waktu  Rancangan  Undang-Undang  tersebut diajukan  muncul  penolakan  yang  Imat  dari  kalangan  DPR  dan  Bank  Indonesia.  Sebagai kompromi,  disepakati  bahwa  lembaga  yang  akan  menggantikan  Bank  Indonesia  dalam mengawasi  bank  tersebut  juga  bertugas  mengawasi  lembaga  'keuangair  lainnya.  Hal  ini dimaksudkan  agar  tidak  terlihat  bahwa  pemisalran  ftrngsi  pengawasan  tersebut  adalah memangkas  kewenangan  Bank  Sentral.  Nantinya  Otoritas  Jasa  Keuangan  akan  mengawasi seluruh  indttstri  jasa  keuangan  yang  ada  di  Indonesia.  Alasan  pembentukan  Otoritas  Jasa Keuangan,  antara  lain  nrakin  kompleks  dan  bervariasinya  produk  jasa  keuangan,  munculnya gejala  konglomerasi  perusahaan  jasa  'keuangan,  dan  globalisasi  indtrstri  jasa  keuangan.  Di samping itu, salah satu alasan rencana pembentukan Otoidtas Jasa Keuangair adalah pemerintah beranggapan  Bank  .Indonesia  sebagai  Bairk  Sentral  telah  gagal  dalam  mengawasi  sektor perbankair. Kegagalair tersebut dapat dilihat pada saat kris'is ekonomi, melairda Indonesia mulai pertengahan 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.
Melihat  dari  sejarah  tersebut,  dalam  rangka  mewujudkan  perekonomian  nasional  yang mampu  tumbuh  secara  stabil  dan  berkelanjutan,  menciptakan  kesempatan  kerja  yang  luas  dan seimbang  di  sem.ua  sektor  perekonomian,  serta  memberikan  kesejahteraan  secara  adil  kepada selumh  rakyat  Indonesia,  maka  pi'ogram  pembangunair  ekonomi  nasional  haius  dilaksanakan secara komperhensit' dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkatran  yang  luas  dan  menyentuh  ke  seluruh  sectoi.  riil  dari  perekonomian  masyarakat Indoiresia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan  akuntabel  yang  berpedoman  pada  prinsip  demokrasi  ekonomi  sebagaimana  diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. LJntuk mencapai tujuan  tersebut,  program  pembangunan  ekonomi  nasional  perlu  didukung  olelr  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  yang  secara  terus-menerus  melakukan  reformasi  terhadap  setiap komponen  dalam  sistem  perekonomian  nasional.  Sala'h  satu  komponen  perrting  dalam  sistem keuangan  dan  seluruh  kegiatan  jasa  keuangarr  yang  menjalankan  ftmgsi  intermediasi.  bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekononrian nasional.
Terjadinya  proses  globalisasi  dalam  sistem  keuangan  dan  pesataya  kemajuan  di  bidang teknologi  informasi  serta  inovasi  finansial  telah  menciptakan  sistem  keuangan  yang  sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar- subsektor keuangan baik dalam lial prodrrk maupun kelembagaan.  Di  samping  itu,  adanya  lembaga  jasa  keuangan  yang  menriliki  'hubungan kepemilikan  di  bei'bagai  subsektor  keuangan  (konglom.erasi)  telah  menambah  kompleks.itas transaksi  dan  interaksi  antar,  lembaga  jasa  keuangan  di  dalam  sistem  keuangan.  Banyaknya permasalahan  lintas  sektoral  di  sektoi.  jasa  keuangan,  yang  meliputi  tindakan  moral  hazard, belum  optimalnya  perlindungan  konsumen  jasa  keuangan,  dan  terganggunya  stabilitas  sistem jasa keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan, yang terintegrasi.
Apalagi,  menurut  Rimawan  Pradiptyo,  di  Indonesia,  pengawasan,  terhadap  lembaga keuangan  (LK)  dilakukan  oleh  tiga  instihrsi,  yaifti  Kementerian  Koperasi,  Bapepam-LK,  dan Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan, bank (LKBJ, mencakup bank umum, BPR dan bank syallah, dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan non-bank (LKNB) dipecah menjadi  dua,  yaitu  LKNB  non-koperasi diawasi oleh  Bapepam-LK.,  sementara  LKNB koperasi, diawasi oleh Kementerian Koperasi.
Selain itu pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang  Nomor  23 Tahun  1999  tentan.g  Bank  Indonesia,  pemerintah  diamanatkan  membentuk  lembaga  pengawas sektor  jasa  keuangan  yang  independen,  selambat-  lambatnya  akhil-  tahun  2010  dengan  nama Otoritas  Jasa  Keuangan.  Lembaga  'ini  bertugas  mengawasi  industri  perbankan,  asuransi,  dana pensiun, pasal, modal, modal ventura, dan peiusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Menurtit penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen  dalam menjalankan tugasnya dan kcdutlukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeilksa Keuijngan dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam  Naskah  Akademik  PembenUikan  Otoiltas  Jasa  Keuangan  dikatakair  bahwa  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  OJK  harus  berlandaskan  kepada  asas-  asas  sebagai berikut:  1)  Asas  Kepastian  Hukum,  Yakni  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan landasan  peraturan  perundang-undangan  dan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan  penyelenggaraan OJK2 ؛) Asas Kepentingan Umum, Yakni asas yang mendalrulukan kesejahteraan umunr dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif3   ؛) Asas Keterbukaan, Yakni asas yang membuka diri  terhadap  hak  masyrakat  untuk  nremperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi  dan  golongan,  serta  rahasia  negara,  termasuk  rahasia  sebagaimana  ditetapkan  dalam peraturan  perundang-undangan4  ؛)  Asas  Profesionalitas,  Yakni  asas  yang  mengutamakan keahlian  dalarrr  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  OJK,  dengan  tetap  berlandaskan  pada  kode etik  dan  ketentuan  perahrran  perundang-undangan5  ؛)  Asas  Integritas,  Yakni  asas  yang berpegang teguh pada rrilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan  OJK  ؛dan  6)  Asas  Akrmtabilitas,  Yakni  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap kegiatan  dan  hasil  akhir,  dari  setiap  kegiatan  penyelenggaraarr  Otoritas  Jasa  Keuangan  harus dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  prrblik.  Adap'un  dalam  penjelasan  umum  LJndang- Undarrg Nomor 21 Tahurr 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dikenrrrkakan bahwa
OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut: ١ ) Asas  Independensi,  Yakni  independen  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Asas  Kepastian  Hukum,  Yakni  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan  landasan peraturan  perundang-undangan  dan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan  penyelenggaraan  Otoritas Jasa  Keuangan;  3)  Asas  Kepentingan  Umum,  Yakni  asas  yang  membela  dan  melindungi kepentingan  konsumen  dan  masyarakat  serta  memajukan  kesejahteraan  umum;  4)  Asas Keterbukaan,  Yakni  asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk  memperoleh informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  tentang  penyelenggaraan  Otoritas  Jasa Keuangan,  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  atas  hak  pribadi  dan  golongan,  serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan; 5) Asas Profesionalitas, Yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dengan  tetap  berlandaskan  pada  kode  etik  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) Asas Integritas, Yakni asas yang beipegang teguh pada nilai- nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan 7) Asas Akuntabilitas, Yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan  hasil  akhir  dari  setiap  kegiatan  penyelenggaraan  Otoritas  Jasa  Keuangan  harus  dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

## B. Kewenangan dan Kewajiban Otoritas Jasa Keuangan
Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa  keuangan  menjadi  pilar  perekonomian  nasional  yang  berdaya  saing  global  serta  dapat memajukan  kesejahteraan  umum.  Terkait  hal  itu,  maka  Misi  OJK  adalah:  a)  Mewujudkan terselenggaranya  seluruh  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan  secara  teratur,  adil,  transparan, dan  akuntabel;  b)  Mewujudkan sistem keuangan  yang  tumbuh  secara berkelanjutan  dan  stabil;  c) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Laurensius Arliman S, 2016).
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 1) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; 2) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan 3) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk  melaksanakan  tugas  pengaturan,  OJK  mempunyai  wewenang:  1)  menetapkan  peraturan pelaksanaan  Undang-Undang  ini;  2)  menetapkan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan;  3)  menetapkan  peraturan  dan  keputusan  OJK;  4)  menetapkan  peraturan  mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 5) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 6)  menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan  perintah  tertulis  terhadap  Lembaga  Jasa Keuangan  dan  pihak  tertentu;  7)  menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan  pengelola statuter  pada  Lembaga  Jasa  Keuangan;  8)  menetapkan  struktur  organisasi  dan  infrastruktur,  serta mengelola,  memelihara,  dan  menatausahakan  kekayaan  dan  kewajiban;  dan  9)  menetapkan peraturan  mengenai  tata  cara  pengenaan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang: 1) menetapkan kebijakan operasional  pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa  keuangan;  2)  mengawasi  pelaksanaan  tugas pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  Kepala  Eksekutif;  3)  melakukan  pengawasan,  pemeriksaan, penyidikan,  perlindungan  Konsumen,  dan  tindakan  lain  terhadap  Lembaga  Jasa  Keuangan,  pelaku, dan/atau  penunjang  kegiatan  jasa  keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  pemndang-

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007
undangan  di  sektor  jasa  keuangan;  4)  memberikan  perintah  tertulis  kepada  Lembaga  Jasa  Keuangan dan/atau  pihak  tertentu;  5)  melakukan  penunjukan  pengelola  statuter;  6)  menetapkan  penggunaan pengelola  statuter;  7)  menetapkan  sanksi  administratif  terhadap  pihak  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan;  dan  8)  memberikan  dan/atau mencabut:  a)  izin  usaha;  b)  izin  orang  perseorangan;  c)  efektifnya  pernyataan  pendaftaran;  d)  surat tanda  terdaftar;  e)  persetujuan  melakukan  kegiatan  usaha;  f)  pengesahan;  g)  persetujuan  atau penetapan  pembubaran;  dan  h)  penetapan  lain,  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
Selaras  dengan  diatas,  Adrian  Sutedi  menerangkan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bak Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankkan, antara lain: 1) kewajiban pemenuhan modal minimum bank; 2) sistem informasi perbankan yang terpadu; 3) kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan  pinjaman  komersial  luar  negeri;  4)  produk  perbankan,  transaksi  derivative,  kegiatan  usaha  bank lainnya;  5)  penentuan  institusi  bank  yang  masuk  katergori systemically  important  bank; dan  6)  data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasian informasi.
OJK  sebagai  lembaga  yang  independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan. Lembaga  ini  dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan terselenggara  secara  teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel;  mampu  mewujudkan  sistem  keuangan yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil;  dan  mampu  melindungi  kepentingan  konsumen  dan masyarakat.  OJK  berfungsi  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang meliputi sektor Perbankan; Pasar. Modal;  dan  jasa  keuangan  di  sektor  Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Inosentius Samsul, 2013).
Pasal  8  UU  OJK  menjelaskan  bahwa  untuk  melaksanakan  tugas  pengaturan  di  bidang  jasa keuangan, OJK mempunyai wewenang: a. menetapkan peraturan  pelaksanaan Undang-Undang OJK; b.  menetapkan peraturan  perundang-undangan  di  sektor jasa  keuangan;  c. menetapkan  peraturan  dan keputusan  OJK;  d.  menetapkan  peraturan  mengenai  pengawasan  di  sektor  jasa  keuangan;  e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan  perintah  tertulis  terhadap  Lembaga  Jasa  Keuangan  dan  pihak  tertentu;  g.  menetapkan peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan  pengelola  statuter  pada  Lembaga  Jasa  Keuangan;  h. menetapkan  struktur  organisasi  dan  infrastruktur,  serta  mengelola,  memelihara,  dan  menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan i. menetapkan peraturan
mengenai  tata  cara  pengenaan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan disektor jasa keuangan (Jonker Sihombing, 2012).
Sedangkan  kewenangan  OJK  di  bidang  pengawasan  berdasarkan  Pasal  9  UU  OJK menjelaskan  bahwa:  a.menetapkan  kebijakan  operasional  pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan; b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; c.  melakukan  pengawasan,  pemeriksaan,  penyidikan,  perlindungan  Konsumen,  dan  tindakan  lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan; d. memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu; e. melakukan penunjukan pengelola statuter; f menetapkan penggunaan pengelola statuter; g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  pemndang-undangan  di  sektor  jasa
SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
keuangan;  dan  h.  memberikan  dan/atau  mencabut:  1.  izin  usaha;  2.  izin  orang  perseorangan;  3. efektifnya  pernyataan  pendaftaran;  4.  surat  tanda  terdaftar;  5.  persetujuan  melakukan  kegiatan usaha;  6.  pengesahan;  7.  persetujuan  atau  penetapan  pembubaran;  dan  8.  penetapan  lain, sebagaimana dimaksud dalam pei.atiu.an pemndang- undangan di sektor jasa keuangan.
Dengan  melihat  kewenangan  pengaturan  dan  pengawasan  yang  dimiliki  OJK,  maka  OJK merupakan  suatu  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  yang  sangat  berpengaruh  terhadap penyelenggaraan  jasa  keuangan.  OJK  menjadi  lembaga  yang  sangat “powerfulF .  OJK  telah mengambil  alih  peran  strategis  Bank  Indonesia  di  bidang  pengawasan  bank.  Kualitas penyelenggaraan jasa keuangan di Indonesia ke depan sangat ditentukan oleh kinerja OJK. Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Ketentuan ini lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasan ketentuan Pasal 10 UU OJK yang menyatakan bahwa dewan  komisioner  merupakan  pimpinan  tertinggi  OJK.  dalam  rangka  pelaksanaan  kerja  sama dengan  otoritas  lembaga  pengawas  lembaga  jasa  keuangan  di  negara  lain  serta  organisasi internasional  dan  lembaga  internasional  lainnya  di  sektor  jasa  keuangan,  maka  anggota  dewan komisioner bertindak sebagai pejabat yang mewakili negara.
Maksud  “bersifat  kolektif’  adalah  bahwa  setiap  pengambilan  lceputusan  dewan  komisioner diputuskan secara bersama-sama oleh anggota dewan komisioner. Adapun yang dimaksud dengan “bersifat  kolegial”  adalah  bahw'a  setiap  pengambilan  keputusan  dewan  komisioner  berdasarkan musyawarah  untuk  mufakat  dengan  berasaskan  kesetaraan  dan  kekeluargaan  di  antara  anggota dewan komisioner.

## Kesimpulan
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK.)  terbebas  dari  campur  tangan  pemerintah  tidak  sepenuhnya benar. Secara historis, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-Undang tentang Bank oleh Dewan Perwakilan Rakyat. OJK  melaksanakan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap:  1)  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor perbankan; 2) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan 3) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,
SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007
lembaga  pembiayaan,  dan.  lembaga  jasa  keuangan  lainnya.  Untuk  melaksanakan  tugas pengaturan,  OJK mempunyai  wewenang:  1) menetapkan  peraturan  pelaksanaan Undang-  Undang ini2 ؛ ) menetapkan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan3 ؛ )  menetapkan  peramran  dan keputusan OJK4 ؛ ) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan5 ؛ ) menetapkan kebijakan  mengenai  pelaksanaan  tugas  OJK6 ؛ )  menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  pen.etapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu: 7) menetapkan perataran mengenai tata  cara  penetapan  pengelola  statuter  pada  Lembaga  Jasa  Keuangan8 ؛ ) menetapkan struktur organisasi dan  infrastruktur,  serta  mengelola,  memelihara,  dan  menatausahakan  kekayaan  dan  kewajiban؛  dan  9) meiretapkan.  peraturan  mengenai  tata  cara  pengenaan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  perahtran peiundang-undangan di sektor jasa keuangan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Adrian Sutedi, 2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan , Raih Asa Sukses, Jakarta. kak ؟ Kikingion, Otoritas Jasa Keuangan: Konsep. Regulasi dan Implementasi,k ؟ Publisher, Jakarta. in ٠ ؟ 'i ، in ٠ ؟< TAAb, Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalum Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945),Ueep#. ؟ ;V\,No ٠ y ؟ h\ ، L Muhammad Djumhana, 2012, Hukum Perbankan di Indonesia , Citra Aditya balrti, Bandung.

## Jurnal dan Penelitan
Yfseirs ؟ n\, Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Jurnal Negara Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2013.
Mil ؟ >, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di 'Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Volume Nomor 1,2018.
Mirza  Nasution,  “ Independensi  Otoritas  Jasa  Keuangan ,f , Seminar  tentang  sosialisasi  Undang-Un.dang Nomor 21 tahitn 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Medan, 19 Juni 2012.
Zulkarnain Sitompul, Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, Pilars, 12-18 Januari 2004, No. 2 Tahun VII.
¥vw ٠ m lyn, Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Persepekti ؛ Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. h\"i\ U ٠ i.Aa. ٠٥ \ Indonesia. Volume 9, Nomor 3, 2012. Zainal Aidfin Mochtar dan, Iwan Satriawan, Sistem Seleksi Komisioner State Aiailiary Rodies (Suatu Catatan Analisis Komparatijj, hmaYliskvtkv.lkL Hamil Sj\Xomp\A, Kemungkinan Penerapan Universal Banking System d.i Indonesia: Kajian dari perspektij. Bank Syariah Jurnal Hukum Bisnis, No\um& k, Kgdf September 2002