## IMPLEMENTASI PERUBAHAN UUD 1945

## DAN PARADIGMA BARU
Oleh : Bambang Hermoyo 1
Abstract :New  paradigma  change  law  the  basic  in  1945  should  bring  the  midset change,  cultural  change  of  the  entire  apparatus  of  state  and  changes  in varfious regulations that do not fit anymore.
Keywords   : UUD 1945, paradigma, pola pikir dan kultur.

## A.  PENDAHULUAN
Sebagaimana  kita  ketahui  perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  (IJUD  1945), telah  dilakukan  selama  4  kali.  Perubahan  pertama  tahun  1999,  perubahan  kedua  tahun 2000,  perubahan  ketiga  tahun  2001  dan  perubahan  keempat  tahun  2002  telah  membawa implikasi politik yang sangat luas dalam system ketatanegaraan Indonesia.
Kalau kita membaca dengan cermat perubahan tersebut, maka akan nampak bahwa empat kali perubahan tersebut merupakan satu rangkaian perubahan yang dilakukan secara sistematis dalam rangka menjawab tantangan baru  kehidupan politik Indonesia  yang lebih demokratis  sesuai  dengan  perkembangan  dan  perubahan  masyarakat.  Tuntutan  perubahan system  politik  dan  ketatanegaraan  dalam  bentuk  perubahan  Undang  Dasar  1945,  adalah pesan  yang  sangat  jelas  disampaikan  oleh  gerakan  reformasi  yang  dimulai  sejak  tahun 1998.
Keempat perubahan ini, mencakup aspek yang sangat luas dan mendalam baik dari jumlah  pasal  yang  diubah  dan  ditambah  maupun  substansi  perubahan  yang  terjadi.  UUD 1945 sebelum perubahan hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 47 ayat ditambah 4 pasal Aturan  Peralihan  dan  2  ayat  Aturan  Tambahan.  Setelah  4  kali  perubahan,  UUD  1945 menjadi 20 bab, 73 pasal, 171 ayat ditambah 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.  Substansi  perubahan  menyentuh  hal-hal  yang  sangat  mendasar  dalam  system politik  dan  ketatanegaraan  yang  berimplikasi  pada  perubahan  berbagai  peraturan perundangan dan kehidupan politik Indonesia di masa depan.
1 Dosen Fakultas Hukum
Dalam  kerangka  inilah  berbagai  perundang-undangan  baru bidang  politik  disusun, yaitu  UU  Partai  Politik,  UU  Pemilu  Legislatif  dan  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden serta  UU  Susunan  Kedudukan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Perubahan  undang-undang  dasar  ini,  sebenarnya  terjadi  demikian  cepat  tanpa dimulai  oleh  sebuah  perencanaan  panjang.  Hal  ini  terjadi  karena  didorong  oleh  tuntutan perubahan-perubahan  yang  sangat  kuat  pada  awal  reformasi  antara  lain  tuntutan  atas kehidupan  negara  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  lebih  demokratis,  penegakkan hukum  yang  lebih  baik,  penghormatan  atas  hak-hak  asasi  manusia  dan  berbagai  tuntutan perubahan-perubahan lainnya.
Terhadap  berbagai  tuntutan  tersebut  para  anggota  MPR  meresponsnya  dengan memulai  perubahan-perubahan  itu  dengan  perubahan  terhadap  sesuatu  yang  mendasar yaitu perubahan  Undang-Undang Dasar 1945  yang didasarkan pada pemikiran antara  lain bahwa  salah  satu  sumber  permasalahan  yang  menimbulkan  problem  politik  dalam penyelenggaraan pemerintahan negara selama ini adalah pada kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain:
- UUD 1945 menyerahkan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden;
- Tidak  adanya  prinsip  check  and  balances  dalam  UUD  1945  antara  lain  menyerahkan kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat;
- UUD  1945,  terlalu  fleksibel  menyerahkan  penyelenggaraan  negara  yang  diserahkan pada  semangat  para  penyelenggara  negara  yang  dalam  pelaksanaannya  banyak disalahgunakan;
- Pengaturan mengenai hak asasi manusia yang minim; serta
- Kurangnya pengaturan mengenai pemilu dan mekanisme demokrasi.
Oleh  karena  itu perubahan  UUD  1945  yang pertama  pada  sidang  umum  tahun 1999,  terjadi  dalam  waktu  yang  sangat  singkat  yaitu  hanya  sekitar  satu  minggu perdebatan  pada  tingkat  Panitia  Ad  Hoc,  menghasilkan  perubahan  penting  terhadap  9 pasal penting yang terkait dengan penyeimbangan kedudukan Presiden dengan DPR.

## B. PERUBAHAN UUD 1945
Wacana  perubahan  undang-undang  dasar  1945  sebenarnya  sudah  dimulai  pada masa reformasi. Perubahan tersebut mencakup beberapa hal antara lain:
 Reduksi Kewenangan MPR
 Reposisi Dewan Perwakilan Rakyat
 Dewan perwakilan daerah, sebuah instansi negara yang baru
 Penguatan sistem presidensil dan reduksi kewenangan presiden
 Memperkuat kedudukan kekuasaan kehakiman (Yudikatif)
 Sentralisasi dan unitarisme menjadi desentralisasi dan pluralisme
 Jaminan hak asasi manusia dan penegakan hukum
 Mengakomodir sistem Hankamprata
 Mempertegas Arah Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
 Mengakomodir demokrasi ekonomi dan pembangunan dan kebudayaan nasional
1. Reduksi Kewenangan MPR
Terdapat  dua  perubahan  mendasar  pada  MPR,  setelah  perubahan  yaitu perubahan susunan keanggotaan serta perubahan kewenangan MPR,  yang berimplikasi pada  perubahan  dalam  tata  hubungannya  dengan  lembaga-lemabaga  Negara  yang lainnya.
a. Keanggotaan MPR
Sebelum  perubahan,  keanggotaan  MPR  terdiri  dari  Anggota  DPR  ditambah dengan  Utusan Daerah dan  Utusan Golongan. Merujuk pada masa Orde Baru anggota MPR berjumlah 1000 orang yang terdari dari 500 anggota DPR (400 orang yang dipilih melalui  pemilu  dan  100  dari  ABRI  yang  diangkat),  5  orang  utusan  daerah  dan  setiap propinsi  (yaitu  160  untuk  27  Provinsi),  dan  sisanya  adalah  utusan  golongan.yang berjumlah  340  orang.  Dari  susunan  keanggotaan  tersebut  nampak  sekali  bahwa terdapat 440 orang anggota MPR yang diangkat Presiden, 160 yang dipilih oleh DPRD dan 27 Provinsi (pada periode ini Utusan Daerah bergabung dalam satu fraksi tersendiri sedangkan  utusan  Golongan  melebur  dalam  fraksi  Partai  Politik  yang  ada)  dan  400 orang yang dipilih dalam pemilu. Konfigurasi  keanggotaan  ini menunjukkan dominasi Presiden yang sangat kuat terhadap MPR.
Pada masa reformasi sekarang ini, sejak kejatuhan Soeharto, keanggotaan MPR, diubah  lagi  yaitu  hanya  terdiri  dari  700  orang  dimana  jumlah  yang  diangkat  oleh Presiden hanya 69 orang anggota Utusan Golongan yang dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum  (KPU),  dalam  pengangkatan  ini  Presiden  hanya  menyesahkan  secara administratif sebagai Kepala Negara, yaitu sama dengan pengangkatan anggota Utusan
Daerah  yang  dipilih  oleh  DPRD  Provinsi  dan  Anggota  DPR  yang  dipilih  dalam Pemilu). Perubahan  ini membawa implikasi pada betapa minimnya pengaruh Presiden terhadap MPR.
Setelah  Perubahan  UUD,  anggota  MPR  hanya  terdiri  dari  anggota  DPR (seluruhnya  dipilih  melalui  pemilu)  dan  anggota  DPD  yang  merupakan  wakil  dari daerah-daerah  yang  dipilih  secara  langsung  dalam  pemilu  oleh  rakyat  di  daerah  yang bersangkutan. Tidak ada lagi anggota MPR yang diangkat.
Perubahan  ini  memperbaiki  susunan  anggota  MPR,  sehingga  lebih  demokratis dan lebih menunjukan representasi rakyat yang lebih jelas dalam lembaga perwakilan.
b. Kewenangan MPR
Perubahan UUD 1945, telah merubah filosofi dasar sumber kewenangan MPR, sebagaimana  tercermin  dalam  perubahan  pasal  1  ayat  2,  yaitu  :  “Kekuatan  ditangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar”. Implikasi perubahan ini adalah direduksinya  kewenangan  MPR  sebagai  pelaksana  kedaulatan  rakyat  sepenuhnya, menjadi  kedaulatan  rakyat  dilaksanakan  menurut  UUD  ini,  yaitu  oleh  lembaga- lembaga  Negara  yang  diatur  secara  jelas  kewenangannya  dalam  UUD.  Presiden menjalankan  kedaulatan  rakyat,  untuk  menjalankan  pemerintahan  Negara,  karena  dia dipilih langsung juga oleh rakyat. DPR dan DPD menjalankan kedaulatan rakyat dalam membentuk  undang-undang  dan  mengawasi  Presiden.  Mahkamah  Agung  dan Mahkamah  Konstitusi  menjalan  kedaulatan  rakyat  dalam  bidang  yudikatif  dan peradilan. Demikian pula terhadap lembaga-lembaga Negara lainnya yang diatur dalam UUD ini.
Kewenangan  MPR,  dipertegas  yaitu  hanya:  mengubah  dan  menetapkan  UUD, melantik  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  memberhentikan  Presiden  dan  atau  Wakil Presiden  dalam  masa  jabatannya  menurut  UUD  (pasal  3  UUD)  serta  memilih  Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya (pasal  8  ayat  (2)).  Dengan  demikian  MPR  kehilangan  kewenangannya  untuk mengangkat  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  menetapkan  garis-garis  besar  daripada haluan  serta  memberhentikan  Presiden  karena  pelanggaran  garis-garis  besar  haluan negara.
c. Hubungan MPR dengan lembaga Negara lainnya
Dengan  perubahan  ini  tidak  lagi  dikenal  lembaga  tertinggi  dan  lembaga  tinggi negara  dalam  hubungan  antar  lembaga  negara.  Semua  lembaga  negara  tidak  ada  yang tinggi  dan  tidak  ada  yang  rendah,  akan  tetapi  kedudukannya  dilihat  pada  fungi  dan kewenangarmya  yang  diberikan  oleh  UUD.  Karena  itu,  lembaga-lembaga  negara lainnya tidak lagi melapor kepada MPR, karena MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara untuk dilaksanakan oleh seluruh lembaga negara yang lainnnya.
Kerangka  hubungan  antar  lembaga  negara  yang  dibangun  dalam  perubahan UUD  ini  adalah  prinsip  check  and  balances.  Artinya  hubungan  yang  seimbang  antara lembaga  Negara  yang  masing-masing  terkontrol  oleh  yang  lainnya  berdasarkan ketentuan UUD.
Posisi  MPR  sebenarnya  adalah  “forum”  sidang  gabungan  antara  anggota  DPR dengan  anggota  DPD.  MPR  hanya  bersidang  pada  saat-saat  dibutuhkan,  yaitu  ketika melantik Presiden dan atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden, mengubah dan menetapkan UUD, serta memilih Wakil Presiden dalam hal kekosongan jabatan Wakil Presiden.  Jadi,  tidak  ada  lagi  istilah  Sidang  Umum  serta  Sidang  Tahunan  MPR,  yang ada  adalah  Sidang  MPR.  Walaupun  demikian,  karena  MPR  memiliki  kewenangan- kewenangan  yang  mandiri,  maka  kedudukannya  menjadi  sebuah  lembaga  Negara tersendir.
Setelah perubahan UUD hubungan antara MPR dengan lembaga negara lainnya hanya  terlihat  jelas  dalam  hubungannya  dengan  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  yaitu melantik  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  memberhentikan  Presiden  dan  atau  Wakil Presiden  dalam  masa  jabatannya  menurut  UUD  serta  memilih  Wakil  Presiden  dalam hal kekosongan jabatan Wakil Presiden.
2. Reposisi Dewan Perwakilan Rakyat
Reposisi DPR, dilakukan dengan maksud agar menempatkan DPR dalam posisi yang  tepat  sebagai  lembaga  Negara  yang  memiliki  kewenangan  dibidang  legislative. Karena  itu  DPR,  diberikan  kekuasaan  untuk  membentuk  undang-undang  [Pasal  20 (1)1].
Sebelum  perubahan,  kekuasaan  membentuk  undang-undang  ini  dimiliki  oleh Presiden  [Pasal  5  ayat  (1)  sebelum  perubahan],  sedangkan  DPR  diposisikan  sebagai lembaga  negara  yang  memberikan  persetujuan  atas  rancangan  undang-undang  itu.
Kedudukan  ini  berakibat pada  hubungan  yang  tidak  seimbang  antara  Presiden  dengan DPR,  dimana  Presiden  disamping  memegang  kekuasaan  pemerintahan  negara  juga memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang.  Hal  mengakibatkan  pada  tidak seimbangnya  kekuasaan  Presiden  dengan  DPR.  Padahal  DPR  sebenarnya  adalah representara rakyat  yang  terpilih melalui pemilu. Akibatnya dapat dilihat selama masa pemerintahan Orde Baru Presiden dapat mengabaikan rancangan undang-undang  yang sudah disetujui oleh DPR bersama pemerintah di DPR, dan rancangan undang-undang itu tidak disahkan.
Perubahan  UUD  juga mempertegas fungsi pengawasan dari DPR,  yaitu berupa hak  interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat [Pasal 20A ayat (2)]. Setiap anggota  DPR  juga  diberikan  jaminan  hak  yang  kuat  dalam  konstitusi  yaitu  hak mengajukan  pertanyaan,  usul  dan  pendapat  serta  hak  imunitas  [Pasal  20a  ayat  (3)]. Penegasan ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat bagi kewenangan  DPR  yang  diatur  dalam  konstitusi.  Ketiga  hak  ini,  sebelumnya  hanya diatur dalam undang-undang.
Perubahan  penting  lain  mengenai  DPR,  adalah  diperjelasnya  mekanisme rekruitmen  seluruh  anggota  DPR  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum.  Dengan demikian tidak ada lagi anggota DPR  yang diangkat seperti pada masa yang lalu yaitu dan  ABRI/TNI-POLRI.  Dengan  perubahan  ini  memberikan  jaminan  dan  legitimasi yang kuat kepada DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Dewan Perwakilan Daerah, Sebuah Institusi Negara yang Baru
a. Kewenangan dan Posisi DPD Dalam Struktur Ketatanegaraan
DPD merupakan lembaga  negara  yang memiliki kedudukan  yang sama dengan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Perbedaannya pada penekanan posisi anggota DPD sebagai wakil dan representasi dari daerah (provinsi). Setiap anggota DPD selalu berpikir  tentang  kepentingan  daerahnya  tanpa  terhambat  oleh  garis  dan  kepentingan partai  politik,  karena  anggota  DPD  adalah  perseorangan  bukan  wakil  partai  politik. Pembentukan DPD sebagai salah satu institusi negara  yang baru, adalah dalam rangka memberikan  kesempatan  kepada orang-orang  daerah  untuk  ikut  mengambil  kebijakan dalam  tingkat  nasional,  khususnya  yang  terkait  dengan  kepentingan  daerah. Pembentukan  ini  diharapkan  akan  lebih  memperkuat  integrasi  nasional  serta  semakin
menguatnya  perasaan  kebersamaan  sebagai  sebuah  bangsa  yang  terdiri  dari  daerah- daerah.
Walaupun  kedudukan  DPD  adalah  sejajar  dengan  kedudukan  DPR  dalam struktur ketatanegaraan  kita, tetapi  kewenangannya, baik  kewenangan bidang  legislasi maupun  bidang  pengawasan  adalah  sangat  terbatas.  Kewenangan  legislasi  yang dimiliki  oleh  DPD  adalah  dapat  mengajukan  kepada  DPR  dan  ikut  membahas rancangan  undang-undang  yang  terkait  dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan daerah, pembentukan  dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah.  Disamping  itu  DPD,  memberikan  pertimbangan  kepada DPR  atas  RUU  APBN,  RUU  yang  berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan  dan  agama. Apakah  DPD  memiliki voting  right atas  RUU  yang  ikut  dibahasnya  itu?.  Tidak ditegaskan dalam UUD ini. Akan  tetapi jika memperhatikan  ketentuan pasal 20 UUD, maka voting right yang penuh hanya dimiliki oleh DPR.
Dalam  bidang  pengawasan  DPD,  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan berbagai  undang-undang  yang  ikut  dibahas  dan  diberikan  pertimbangan  oleh  DPD. Namun kewenangan pengawasan ini menjadi sangat terbatas, karena hasil pengawasan itu  hanya  untuk  disampaikan  kepada  DPR  untuk  bahan  pertimbangan  dan ditindaklanjuti.
Akan  tetapi  pada  sisi  lain  anggota  DPD  ini  memiliki,  kedudukan  dan kewenangan  yang  sama  dengan  anggota  DPR,  ketika  bersidang  dalam  kedudukannya sebagai  anggota  MPR, baik  dalam  perubahan  UUD,  pemberhentian  Presiden  maupun pemilihan Wakil Presiden.
b. Kenggotaan DPD
UUD 1945 (setelah perubahan), hanya menentukan bahwa jumlah anggota DPD dari  setiap  provinsi  adalah  sama  dan  jumlah  seluruh  anggotanya  tidak  lebih  dari sepertiga jumlah anggota DPR (pasal 22C ayat (2)).
Dengan  menetapkan  jumlah  wakil  daerah  yang  sama  dari  setiap  provinsi  pada keanggotaan  DPD,  menunjukkan  kesamaan  status  dan  provinsi-provinsi  itu  sebagai bagian  integral  dari  negara  Indonesia.  Tidak  membedakan  provinsi  yang  banyak  atau sedikit  penduduknya  maupun  yang  besar  atau  kecil  wilayahnya.  Penentuan  jumlah anggota DPD yang tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR, mengandung makna
bahwa DPD ini walaupun kedudukan sama dengan DPR dalam struktur ketatanegaraan merupakan  lembaga  perwakilan  yang  bersifat  komplementer  yang  mengakomodasi perwakilan  daerah-daerah  dalam  tingkat  nasional.  Anggota  DPD  dipilih  secara langsung oleh rakyat dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
Undang-undang  No.12  Tahun  2003,  telah  mengatur  dengan  jelas  bahwa anggota DPD, berjumlah 4 orang dari setiap provinsi. Dengan jumlah 30 provinsi pada saat  ini  maka  jumlah  anggota  DPD  seluruhnya  hanya  120  orang  sehingga  tidak mencapai sepertiga anggota DPD.
3. Penguatan Sistem Presidensil dan Reduksi Kewenangan Presiden
Perubahan  UUD  ini  juga,  menunjukkan  dua  hal  yang  berlawanan  dalam mengatur  lembaga  Presiden.  Pertama,  memperkuat  posisi  Presiden  dalam  Struktur ketatanegaraan  Indonesia.  Kedua;  mereduksi  beberapa  kewenangan  Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan.
a. Penguatan Sistem Presidensial
Penguatan system Presidensial terlihat pada mekanisme pemilihan Presiden dan proses pemberhentian Presiden, Jika pemilihan dan pengangkatan Presiden dan Wakil  Presiden  sebelum  perubahan  UUD  dilakukan  oleh  MPR,  maka  setelah perubahan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan  secara  langsung oleh rakyat  melalui  pemilu.  Karena  dipilih  langsung  oleh  rakyat,  Presiden  mendapat legitimasi  langsung  dari  rakyat  dan  kedudukannya  menjadi  lebih  kuat  dihadapan lembaga negara yang lainnya, walaupun dihadapan MPR. Konsekwensinya, adalah adanya  jaminan  bahwa  Presiden  dan  Wakil  Presiden  akan  menduduki  masa jabatannya  dalam  waktu  tertentu  (5  tahun)  dan  tidak  mudah  diberhentikan  hanya karena dianggap melakukan kebijakan politik yang salah.
b. Mekanisme Pemberhentian Presiden Dipersulit
Berbeda  dengan  system  presidensil  yang  dianut  sebelum  perubahan, menempatkan Presiden dibawah MPR. Karena MPR  yang mengangkat, MPR juga yan dapat memberhentikan Presiden walaupun dengan  alasan  alasan politis  karena Presiden  membuat  kebijakan  yang  melanggar  haluan  Negara.  Jadi  system  ini sebenarnya  hampir  sama  dengan  system  Parlementer  yang  menganut  supremasi Parlemen  atas  eksekutif.  Mekanisme  pemberhentian  Presiden  dalam  system  yang lalu cukup dengan  usulan Sidang Istimewa dari DPR, setelah DPR menyampaikan
Memorandum  Pertama  dan  Kedua  kepada  Presiden.  Atas  dasar  usulan  DPR  itu MPR  melaksanakan  Sidang  Istimewa  untuk  meminta  pertanggunganjawaban Presiden.  Jika  Presiden  tidak  datang  memberikan  pertanggungjawaban  atau pertanggungjawabannya  ditolak  oleh  MPR,  maka  akibatnya  Presiden  bisa diberhentikan  oleh  MPR.  Dalam  proses  ini  tidak  pembuktian  perlu  yuridis  oleh institusi  peradilan  (Yudikatif)  untuk  memberikan  penilaian  secara  hukum  atas kesalahan Presiden itu.
Dalam  system  baru  pasca  perubahan  UUD,  Presiden  tidak  dapat diberhentikan  hanya  karena  alasan-alasan  politis.  Presiden  hanya  dapat diberhentikan  dalam  hal  Presiden  atau  Wakil  Presiden  melakukan  pelanggaran hukum  yang  berupa,  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak pidana berat lainnya serta perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden  (pasal  7A).  Demikian  juga  mekanisme pemberhentian Presiden harus menempuh mekanisme yang sulit dan panjang, yaitu melalui pengkajian dan penyelidikan yang dilakukan oleh DPR yang menghasilkan pendapat  berupa  keputusan  DPR  yang  mengusulkan  pemberhentian  Presiden  dan atau Wakil Presiden kepada MPR. Sebelum Proses pengajuan ke MPR, DPR harus terlebih  dahulu  meminta  putusan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  apakah  secara yuridis pendapat DPR ini dibenarkan atau tidak. Jika secara  yuridis tidak berdasar, maka  usulan  pemberhentian  itu  tidak  dapat  dilanjutkan.  Sebaliknya  kalau  secara yuridis  benar,  maka  DPR  melanjutkan  usulan  itu  kepada  MPR  untuk memutuskannya.  Atas  pertimbangannya  sendiri  MPR  dapat  memberhentikan  atau tidak  memberhentikan  Presiden  berdasar  jumlah  dukungan  suara  anggota  MPR. Logikanya  jika  usulan  pemberhentian  tersebut  telah  mendapat  dukungan  kuat  dan anggota  DPR,  maka  dapat  dipastikan  akan  mendapat  dukungan  kuat  dari  MPR, karena lebih dari dua pertiga anggota MPR adalah anggota DPR.
c. Reduksi dan Pembatasan Kewenangan Presiden
Untuk  menjaga  prinsip  check  and  balances  antar  lembaga  Negara,  serta membatasi kewenangan Presiden  yang telah diperkuat kedudukannya, kewenangan Presiden dikurangi dan dibatasi oleh UUD agar tidak disalahgunakan. Reduksi dan pembatasan  kewenangan  ini  nampak  pada,  penghapusan  kekuasan  Presiden membentuk  undang-undang  (pasal  5),  Pembatasan  kekuasaan  Presiden  untuk
mengangkat data dan menerima data Negara sahabat dengan mengharuskan adanya pertimbangan  DPR  (pasal  13),  membatasi  kewenangan  Presiden  menggunakan haknya  untuk  memberikan  Grasi  dan  Rehabilitasi  yang  mengharuskan  adanya pertimbangan  Mahkamah  Agung  (pasal  14  ayat  (1)),  membatasi  kewenangan Presiden dalam menggunakan haknya untuk memberikan Amnesti dan abolisi yang mengharuskan  adanya  pertimbangan  DPR  serta  mengharuskan  Presiden  untuk meminta  persetujuan  DPR  dalam  menyatakan  perang  atau  melakukan  perjanjian internasional  (pasal  11).  Demikian  pula  dalam  hal  pembentukan  dan  pembubaran departemen pemerintah harus dengan persetujuan DPR (pasal 17 ayat (4)).
4. Memperkuat Kedudukan Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif)
Perubahan  UUD  ini  mengintrodusi  lembaga  Negara  yang  baru  dibidang yudikatif  yaitu  Mahkamah  Konstitusi  yang  kedudukannya  berada  disamping Mahkamah Agung.
a. Prinsip Konstitusionalisme
Kekuasaan  kehakiman  sebagai  pilar  negara  bukum  Indonesia  mendapat jaminan  yang  lebih  kuat  dalam  perubahan  UUD  ini.  Hal  ini  nampak  pada diberikannya  kewenangan  untuk  melakukan  hak  uji  (materil  dan  atau  formil)  atas undang-undang  yang  merupakan  produk  bersama  DPR  dengan  Presiden.  Undang- undang  yang  telah  dikeluarkan  oleh  DPR  dan  Presiden  dapat  dinyatakan  tidak berlaku  baik  sebagian  maupun  keseluruhannya  oleh  lembaga  Yudikatif  yaitu Mahkamah Konstitusi.  Hak ini sebelum perubahan  UUD, tidak  diserahkan  kepada kekuasaan  yudikatif,  yang  akibatnya  segala  produk  undang-undang  tidak  mungkin dilakukan  pengujian  oleh  lembaga  peradilan,  sehingga  tidak  mungkin  dapat dibatalkan  kecuali dicabut sendiri oleh DPR bersama Presiden. Dengan  perubahan ini  mengantarkan  negara  ini  kepada  negara  yang  menganut  prinsip konstitusinalisme.  Artinya  segala  tindakan  dan  produk  lembaga-lembaga  dan istitusi  Negara  harus  dapat diuji  apakah  sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan  konstitusi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.
b. Prinsip Akuntabilitas pada Peradilan
Dalam  rangka  menegakkan  prinsip  akuntabilitas  lembaga  peradilan,  dalam perubahan  UUD  ini  mengintrodusir  lembaga  Negara  yang  baru  yaitu  Komisi Yudisial  yang merupakan bagian dari pelakasanaan  kekuasaan  kehakiman. Komisi
Yudisial  adalah  sebuah  komisi  yang  dibentuk  dengan  undang-undang  yang memiliki  kewenangan  untuk  mengawasi  dan  menegakan  harkat  dan  kehormatan hakim  serta  melakukan  rekruitmen  awal  calon  hakim  agung  yang  akan  diajukan kepada DPR untuk dipilih. Walaupun komisi ini merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, akan tetapi merupakan sebuah lembaga pengawasan eksternal terhadap para  hakim  pengadilan.  Komisi  ini  yang  akan  menilai  kinerja  para  hakim,  dapat menunjukan  usulan  promosi,  demosi  atau  sanksi  kepada  para  hakim.  Keanggotan komisi  ini  akan  dipilih  oleh  DPR  dan  diangkat  oleh  Presiden.  Pembentukan lembaga  ini  dirasakan  pentingnya  karena  selama  ini  hakim  tidak  terjangkau  oleh pengawasan yang bersifat eksternal.
5. Sentralisasi dan Unitarisme Menjadi Desentralisasi dan Pluralisme
Walaupun  semboyan  Negara  Republik  Indonesia  adalah  “Bhinneka  Tunggal Ika”, akan tetapi praktek selama ini, terutama pada masa Orde Baru tidak menunjukkan arti semboyan itu. Hal ini nampak pada kebijakan pemerintah  yang selalu menunjukan kebijakan  yang unitarian yaitu  penyeragaman  untuk  seluruh  wilayah  Indonesia  dan kebijakan  yang  sangat  sentralistis.  Akibatnya,  adalah  terhapusnya  masyarakat  hukum adat  berikut  hak-hak  adatnya  di  seluruh  Indonesia  serta  penyeragaman  system pemerintahan  sampai  pada  tingkat  yang  paling  bawah.  Demikian  juga  dengan kebijakan-kebijakan menyangkut daerah  yang sangat sentralistis. Daerah tidak berdaya dan hanya menjalankan kebijakan-kebijakan yang terpusat.
Perubahan  UUD  ini,  menggeser  model  kebijakan  yang  unitarisme  dan sentralistis menjadi kebijakan desentrallstis dan lebih menghormati pluralisme. Hal ini nampak  pada  perubahan  pasal  18  UUD  1945.  Dalam  perubahan  ini  dihormati  dan diperhatikan  adanya  kekhususan  dan  keragaman  dari  berbagai  daerah  di  Indonesia. Jaminan  pengaturan  yang  adil  atas  hubungan  keuangan,  pemanfaatan  sumber  adaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya antara pemenintah pusat dengan pemerintahan daerah (pasal 1 8A ayat (2)), pengakuan atas satuan-satuan pemerintahan daerah  yang bersifat  khusus  dan  istimewa  (pasal  18B  ayat  (1))  serta  pengakuan  atas  masyarakat hukum adat beserta hak-bak adatnya yang masih hidup (pasal 18B ayat (2)).
Prinsip  desentralisasi  yang  dianut  dalam  UUD  ini,  nampak  jelas  pada pemberian  asas  otonomi  dan  asas  tugas  pembantuan  kepada  daerah  untuk  mengurus pemerintahannya  sendiri.  Pada  saat  yang  sama,  daerah  juga  diberikan  kewenangan
untuk  menetapkan  peraturan-peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk melaksanakan asas otonomi dan asas tugas pembantuan itu.
6. Jaminan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum
Untuk  menjamin  tegaknya  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  sebagai  sebuah  pilar Negara hukum, UUD mengatur mengenai HAM ini dalam satu bab tersendiri yaitu bab XA,  dengan  10 pasal  serta  24 ayat.  Rumusan  mengenai  HAM  dalam  UUD  ini  sangat lengkap yang mencakup seluruh aspek HAM yang diakui secara universal.
Pembatasan  atas  pelaksanaan  HAM  hanya  dapat  ditetapkan  dengan  undang- undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  dan  penghormatan atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan  ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
7. Mengakomodir Sistem Hankamrata
Perubahan  ini  juga  mencakup  penyempurnaan  dalam  pengaturan  mengenai pertahanan  dan  keamanan  negara  dengan  mengokomodir  sistem  pertahanan  dan kemanan  rakyat  semesta  yang  selama  ini  dianut  dalam  sistem  pertahanan  dan keamanan kita sebagaimana tertuang dalam pasal 39 ayat 2. Ketentuan ini menegaskan bahwa  uasaha  pertahanan  dan  keamanan  negara  dilasanakan  melalui  pertahanan keamanan  rakyat  semesta  oleh  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung, dimana  TNI  sebagai  alat  negara  yang  bertugas  mempertahankan,  melindungi  dan memelihara  keutuhan  dan  kedaulatan  negara  dan  sebagai  alat  negara  yang  menjaga keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  melindungi,  mengayomi,  melayani  masyarakat serta menegakkan hukum.
8. Mempertegas Arah Pembangunan Pendidkan dan Kebudayaan Nasional
Perubahan  ini  juga  menegaskan  tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam bidang  pendidikan,  ilmu  pengetahuan  dan  kebudayaan  nasional.  Pemerintah  wajib membiayai  pendidikan  dasar  bagi  setiap  warga  negara.  Dalam  rangka  mencerdasakan kehidupan  bangsa  Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  mengusahakan  dan penyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.
Untuk  menjamin  percepatan  bagi  kemajuan  pendidikan  dan  pencerdasan kehidupan  bangsa,  maka  UUD  menetapkan  anggaran  minimal  yang  harus  disediakan untuk  anggaran  pendidikan  yaitu  20%  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Disamping  itu,  pemerintah  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memajukan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama  dan persatuan  bangsa  untuk  kemajuan  peradaban  dan  kesejahteraan  umat  manusia, memajukan  kebudayaan  nasional  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat  untuk memelihara  dan  mengembangkan  nilai-nilai  budayanya.,  serta  menghormati  dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
9. Mengakomodir Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan
Perubahan  ini  juga  menyempurnakan  arah  pembangunan  dan  sistem  ekonomi nasional  yang  semula  hanya  menekankan  pada  sistem  perekonomian  sebagai  usaha bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan,  menjadi  sistem  ekonomi  yang diselenggarakan  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian  serta dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional  (pasal  31 ayat 4).
Berdasarkan  uraian  di  atas  banyak  sekali  paradigma  politik  baru  setelah perubahan UUD ini. Paling tidak ada delapan paradigma yang dapat dikemukakan dari perubahan UUD ini, yaitu:
a. Prinsip check and balances dalam hubungan antar lembaga Negara;
b. Penguatan system pemerintahan demokratis;
c. Mengukuhkan prinsip kedaulatan rakyat;
d. Menganut prinsip Negara konstitusionalisme
a. Penguatan prinsip negara hukum dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia;
e. Pendekatan  fungsional  dan  efisiensi  dalam  penataan  lembaga-lembaga  negara, seperti pembuabaran Dewan Pertimbangan Agung (DPA);
f. Jaminan atas pluralisme;
g. Desentralisasi pemerintahan;
h. Peranan negara dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebuadayaan nasional; serta
i. Asas demokrasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
Sementara  itu  prinsip  Ketuhanan  yang  Maha  Esa  sebagai  dasar  Negara  tetap dipertahankan  di  samping  prinsip  kemanusiaan,  negara  kesatuan,  keadilan  social  serta permusyawaratan yang tertuang dalam pembuakaan tetap dipertahankan.
Perubahan  paradigma  UUD  ini  harus  membawa  perubahan  pola  pikir, perubahan  kultur  dari  seluruh  aparat  negara  serta  perubahan  berbagai  peraturan perundang-undangan yang tidak lagi sesuai dengan berbagai paradigma baru ini.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas  banyak  sekali  paragdima  politik  baru  setelah perubahan UUD ini. Paling tidak ada delapan paragdima yang dapat dikemukakan dari perubahan UUD ini, yaitu :
1. Prinsip check and balances dalam hubungan antar lembaga Negara;
2. Penguatan system pemerintahan demokratis;
3. Mengukuhkan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Menganut prinsip Negara konstitutsionalisme;
5. Penguatan prinsip negara hukum dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia;
6. Pendekatan  fungsional  dan  efisiensi  dalam  penataan  lembaga-lembaga  negara, seperti pembubaran Dewan Pertimbangan Agung (DPA);
7. Jaminan atas pluralisme;
8. Desentralisasi pemerintahan;
9. Peranan  negara  dalam  memajukan  pendidikan,  ilmu  pengetahuan  dan  kebudayaan nasional; serta
10. Asas demokrasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Lubis, Soly, 1977 , Pembahasan UUD 1945 , Alumni, Bandung
Rahardjo, Satjipto, 2005, dalam Freddy, Semiloka Hukum , Reflika Aditama, Bandung.
Rasjidi,  H.M,  1995, Pembangunan  Hukum  Dalam  Rangka  Pembinaan  Hukum  Nasional, dalam “Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Eresco, Bandung
Suradinata,  Ermaya,  2005,  Hukum Dasar  Geopolitik  dan  Geostrategi  dalam  Kerangka, NKRI, Suara Bebas, Jakarta.
Sutjipto,  Makalah  Dalam  Seminar  Nasional “Revitalisasi  Pancasila  dalam  Konteks  Ke- Bhinneka-an  Indonesia  saat  ini  dan  masa  Depan” tanggal  19  Mei  2011  di  UMS Surakarta.
Hamdan, Zoelva, 2008, Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 , Sekretariat DPR RI, Jakarta