Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota                                     Syamsiar Arif Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana

## PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SYAMSIAR ARIF Universitas Indonesia Timur

## Abstract
The  basis  for  investigating  members  of  the  National  Police  who  are suspected of committing criminal offenses is the existence of reports or complaints from  the  public.  The  report  or  complaint  is  submitted  through  the  Head  of  the Complaints  Service  Section  for  the  Professional  and  Security  Sector,  and  then proposes to the Head of Sub-Division through the Head of the Investigation Unit to  call  and  examine  members  as  witnesses  to  victims  and  other  witnesses.  The Police  Investigator  in  addition  to  carrying  out  the  duties  and  functions  of  the Police also has authority in the investigation and law enforcement of members or persons  who  commit  criminal  acts.  Apart  from  the  foregoing,  investigators  must pay  attention  to  and  settle  as  well  as  possible  reports  or  complaints  from  the public  in  accordance  with  their  duties  and  functions  as  investigators. Investigations of members of the Indonesian National Police who commit criminal acts  are  carried  out  by  investigators  as  stipulated  in  the  criminal  procedure applicable  to  the  general  court  environment,  which  is  confirmed  in  Article  2  of Government  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  3  of  2003 concerning  the  Technical  Implementation  of  General  Judicial  Institutions  for members of the Police Force. Republic of Indonesia. The examination of members of  the  Indonesian  National  Police  is  carried  out  in  accordance  with  the  rank, namely according to the provisions of Article 5 of Government Regulation where the examination of members of the Indonesian National Police in the course of an investigation is carried out with regard to rank.
Keywords: Code of Ethics, Criminal Acts, Police , Violations.

## Abstrak
Dasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana  adalah  adanya  laporan  atau  pengaduan  dari  masyarakat.  Laporan  atau pengaduan  tersebut  disampaikan  melalui  Kepala  Bagian  Pelayanan  Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan, selanjutnya mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos melalui Kepala Unit Penyidik untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan  terhadap  anggota  sebagai  saksi  korban  dan  saksi  lainnya.  Penyidik Polri  selain  sebagai  pengemban  tugas  dan  fungsi  Kepolisian  juga  memiliki kewenangan  dalam  penyidikan  dan  penegakan  hukum  terhadap  anggota  atau oknum  yang  melakukan  tindak  pidana.  Selain  dari  hal  tersebut  diatas,  aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan
El-Iqtishady | Volume  1 Nomor  2  Desember 2019
Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota                                     Syamsiar Arif Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana
dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik. Penyidikan  terhadap  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang melakukan  tindak  pidana,  dilakukan  oleh  penyidik  sebagaimana  diatur  dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  3  tahun  2003 tentang  Pelaksanaan  Teknis  Institusional  Peradilan  Umum  bagi  anggota Kepolisian.  Negara  Republik  Indonesia.  Pemeriksaan  terhadap  anggota  Polri dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  pelaksanaan  teknis  institusional peradilan  umum  bagi  anggota  Polri  dimana  pemeriksaan  terhadap  anggota  Polri dalam  rangka  penyidikan  dilakukan  dengan  memperhatikan  kepangkatan. Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya.
Kata Kunci : Kode Etik, Pelanggaran, Polisi, Tindak Pidana.

## PENDAHULUAN
Kepolisian  adalah  salah  satu  aparat  penegak  hukum  yang  selalu  berada  di garis  terdepan  dalam  mengayomi,  melayani  dan  melindungi  masyarakat.  Dalam menjalankan tugasnya tidaklah mudah dalam menghadapi masalah-masalah yang berada  di  dalam  masyarakat,  Kepolisian  kadang  kala  mendapatkan  respon  yang kurang  bersahabat  dari  masyarakat  ketika  melayani  masyarakat.  Oleh  karena  itu untuk memahami eksistensi Kepolisian tidak dapat dilepaskan dengan fungsi dan organ  atau  lembaga  Kepolisian.  Pasal  2  Undang-undang  Republik  Indonesia (selanjutnya  disingkat    UURI)  No.  2  Tahun  2002  No.  2  tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disingkat  POLRI)  berbunyi bahwa  :  Fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum, perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  tidak  dapat dilepaskan  dari  konsep  pemikiran  tentang  adanya  perlindungi  hukum  bagi masyarakat.  Dalam  perspektif  fungsi  maupun  lembaga,  Kepolisian  memiliki tanggung  jawab  untuk  melindungi    masyarakat  dari  segala  bentuk  ancaman kejahatan  dan  gangguan  yang  dapat  menimbulkan  rasa  tidak  aman,  tidak  tertib dan tidak tentram. Pada pengertian di atas, dapat diketahui bahwa POLRI sebagai salah  satu    fungsi  pemerintahan  negara  yang  substansinya  memuat  hal  di  bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan sesuatu yang sakral karena  bersifat  bathin  dan  kekal  yang  berdasarkan    hak    asasi  manusia  dan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Selain  itu  pernyataan  tentang  tujuan  POLRI  sangat penting  artinya  bagi  pembentukan  jati  diri  POLRI,  karena  tujuan  akan memberikan  batasasan  dan  arah  tentang  apa  yang  harus  dicapai  melalui
Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota                                     Syamsiar Arif Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana
penyelenggaran  fungsi  POLRI  dalam  keseluruhan  perjuangan  bangsa  untuk mencapai  tujuan  nasional.  Kejelasan  tujuan  POLRI  akan  memberikan  pula kejelasan  visi  dan  misi  yang  diemban  POLRI  sehingga  pada  gilirannya  akan merupakan pedoman bagi penentuan metode pelaksanaan tugasnya secara tepat.
Dalam  menjalankan  fungsi  sebagai  aparat  penegak  hukum  POLRI  wajib memahami asas-asas hukum  yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:
a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
b. Asas  kewajiban,  merupakan  kewajiban  polisi  dalam  menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan  pengamanan  Swakarsa  untuk  mewujudkan  ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
d. Asas  preventif,  selalu  mengedepankan  tindakan  pencegahan  dari  pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
e. Asas  subsidaritas,  melakukan  tugas  instansi  lain  agar  tidak  menimbulkan permasalahan  yang  lebih  besar  sebelum  ditangani  oleh  instansi  yang membidangi.
UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI diatur dengan lengkap dan runtut mengenai  tugas  dan  wewenang  POLRI,  namun  ada  saja  penyimpangan– penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI tersebut dalam menjalankan tugasnya. Penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  POLRI  merupakan  suatu  pelanggaran  kode etik  yang  jarang  didengar  namun  banyak  terjadi  pada  anggota  POLRI    yang berada di kota – kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Pelanggaran Kode Etik ini merupakan hal yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal  ini  merupakan  hal  yang  berkaitan  dengan  urusan  pribadi  orang  yang bersangkutan,  selain  itu,  juga  menimbulkan  rasa  malu  pada  korban/pelaku  dan keluarga korban/pelaku maupun institusi.
Warga  masyarakat  Indonesia  juga  banyak  tidak  mengetahui  adanya  jenis pelanggaran  ini,  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  mengenai  jenis  pelanggaran ini.  Apabila  masyarakat  melihat  suatu  penyimpangan  atau  kesalahan  yang dilakukan  oleh  oknum  POLRI  dalam  keadaan  tertentu  masyarakat  jarang melaporkan  bahkan  tidak  mau  melaporkan  penyimpangan  tersebut  karena  malas berurusan  dengan  pihak  POLRI,  padahal    keadaan  tersebut  harus  dilaporkan  ke Sentra  Pelayanan  Kepolisian  (selanjutnya  disingkat  SPK)  pada  kantor  POLRI terdekat  sehingga  dapat  diproses  menurut  hukum  acara  di  lingkungan  peradilan
Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota                                     Syamsiar Arif Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana
umum.  Penyimpangan  perilaku  oknum  POLRI  tersebut  merupakan  pelanggaran terhadap  peraturan  disiplin  anggota  POLRI  yang  diatur  dalam  UURI  Nomor  2 Tahun 2002 Tentang POLRI. Upaya penegakan Kode Etik Profesi POLRI sangat dibutuhkan  untuk  terwujudnya  pelaksanaan  tugas  yang  dibebankan  pada profesionalisme POLRI.
Ketidak  profesionalisme  akan  sangat  berdampak  dalam  hal  penegakan hukum  atau  pengungkapan  kejahatan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Seringnya diberitakan  di  berbagai  media  massa  mengenai  tindakan  penyimpangan  yang dilakukan  oleh  anggota  POLRI,  misalnya  banyaknya  kasus  penyalah  gunaan senjata  api  oleh  anggota  POLRI,  adanya  anggota  POLRI  yang  terlibat  dalam tindak  pidana,  tindakan  sewenang-wenang  anggota  POLRI,  termasuk  dalam  hal ini  kasus  pengrusakan  fasilitas  kampus,  penganiayaan  mahasisiwa  Universitas Makassar  Negeri  (selanjutnya  disingkat  UNM)  dan  penganiayaan  jurnalis  oleh beberapa  anggota  polisi  pada  saat  pengamanan  aksi  demo  mahasiswa  yang menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak ( selanjutnya disingkat BBM) di Makassar  pada  13  November  2014  menjadikan  keprihatinan  sendiri  bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok POLRI yang disebutkan dalam Pasal  4  UURI  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  POLRI  yang  berbunyi  :  Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat, serta  terbinanya  ketentraman  masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia.  Sulit  rasanya  memishkan  keeratan  hubungan  antara  mayarakat  dengan POLRI. Tidak ada masyarakat tanpa POLRI (ubi societas ubi politie).
POLRI  merupakan  sebuah  institusi  hukum  yang  cukup  tua  keberadannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah manusia. Seperti kita ketahui, POLRI  (mulai  dalam  bentuknya  yang  amat  sederhana  sampai  POLRI  modern) dimanapun di dunia ini mempunyai dua peran sekaligus.

## METODE PENELITIAN
Di dalam pelaksanaan penelitian ini, data yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis  dengan  menggunakan  metode  Analisis  kuantitatif,  yaitu  data  yang diperoleh dibuat dalam bentuk tabulasi dan diberi analisis deskriptif persentase.

## PEMBAHASAN
A. Proses  pemeriksaan  terhadap  pelanggaran  kode  etik  profesi  POLRI terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana.
Tugas  dan  Fungsi  PPNS  Bea  dan  Cukai  Pejabat  Bea  dan  Cukai  adalah pegawai  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  yang  ditunjuk  dalam  jabatan
Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota                                     Syamsiar Arif Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana
tertentu  untuk  melaksanakan  tugas  tertentu  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2006  tentang  Kepabeanan  dan  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2007 tentang Cukai.
Pelanggaran  hukum  dan  penyalah  gunaan  kewenangan  merupakan  isu yang sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini. Hal ini masih diwarnai oleh pengalaman  masa  lalu  akan  adanya  pengabaian  dan  ketidak  hormatan  atas hukum,  yang  sekaligus  mengakibatkan  ketidak  percayaan  terhadap  hukum yang  masih  terjadi  hingga  kini.  Perubahan  sosial  yang  begitu  cepat  dan runtuhnya  wibawa  hukum  memberikan  pengaruh  untuk  mendorong  pada perilaku . Disisi lain penyimpangan yang dilakukan oleh anggota POLRI, baik yang  dilakukan  ketika  menjalankan  tugas  maupun  diluar  tugasnya  yang selanjutnya  berkembang  menjadi  opini  publik,  semakin  memperburuk  citra POLRI.
Salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja POLRI saat ini adalah tegaknya supremasi hukum, keluar maupun ke dalam institusi POLRI  yang merupakan komitmen yang dideklarasikan dan diamanatkan kepada pemerintah oleh para pencetus  reformasi.  Dalam  penegakan  supremasi  hukum,  langkah  terbaik adalah  penegakan  yang  dimulai  dari  aparat  penegak  hukum  dalam  artian POLRI.  Karena  dalam  pelaksanaan  tugas  maupun  diluar  tugas  tidak  jarang ditemui  anggota  POLRI  melakukan  tindak  pidana.  Permasalahannya  adalah, ketika  anggota  POLRI  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana,  kemudian penyidiknya dari fungsi Reserse POLRI.
Hal ini sangat mempengaruhi obyektifitas penegakannya, karena disinyalir muncul  rasa  tidak  tega  dalam  keseriusan  melakukan  penyidikan.  Demikian juga  dengan  Atasan  Yang  Berhak  Menghukum  (Ankum)  yang  dirasakan kurang  obyektif  dalam  melakukan  penindakan  terhadap  anggotanya  bahkan membebaskan  tersangka  dari  jeratan  hukuman.  Kode  etik  profesi  merupakan suatu  pegangan  bagi  setiap  anggota  profesi  yang  berfungsi  sebagai  sarana kontrol  sosial.  Demikian,  kalau  dikatakan  bahwa  etika  profesi  merupakan pegangan  bagi  anggota  yang  tergabung  dalam  profesi  tersebut,  maka  dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan  yang sistematis antara etika dengan profesi hukum.
Institusi  Kepolisian  dalam  menjalankan  tugasnya  telah  dibekali  oleh sebuah  pedoman  yang  sangat  baik.  Namun  suatu  hal  yang  tidak  dapat dipungkiri,  masih  banyak  anggota  kepolisian  yang  menjalankan  tugasnya justru  tidak  mematuhi  pada  pedoman  tersebut,  inilah  persoalannya. Kenyataannya  masih  banyak  pula  anggota  Polri  yang  melanggar  Kode  Etik Profesi  Kepolisian.  Contohnya  saja  anggota  POLRI  yang  berada  di  wilayah
Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota                                     Syamsiar Arif Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana
Polda  Sulsel-bar  masih  ada  yang  terlibat suatu  tindakan  pidana  dan  ada  pula yang meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut- turut.
Proses  dari  penangan  Polisi  yang  melanggar  kode  etik  profesi  Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:
1) Anggota POLRI  yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat,  anggota  POLRI  lain  atau  sumber  lain  yang  dapat dipertanggung jawabkan.
2) Setelah  adanya  laporan  tersebut,  Provos  pada  setiap  jenjang  organisasi Polri,  seperti  Divisi  Profesi  dan  Pengamanan  (Divpropam)  pada  tingkat Mabes POLRI melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
3) Proses  penyelidikannya  tidak  hanya  Urusan  Paminal  yang  melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
4) Selanjutnya  Urusan  Paminal  melaporkan  kepada  Urusan  Provos  untuk kemudian  dilanjutkan  pada  proses  penyidikan  terhadap  adanya pelanggaran  kode  etik  dan  Unit  Reskrim  melanjutkan  pada  proses penyidikan  terhadap  tindak  pidana  yang  telah  terjadi  sesuai  dengan  yang telah diatur dalam KUHAP.
5) Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya  bahwa  telah  terjadi  pelanggaran  Kode  Etik  Profesi Kepolisian,  maka  berkas  perkara  tersebut  dikirimkan  kepada  Ankum  dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
6) Sidang  yang  dilakukan  untuk  menangani  suatu  tindakan  pidana  yang dilakukan  oleh  anggota  POLRI,  yaitu  sidang  peradilan  umum  atau  di pengadilan  negeri  terlebih  dahulu  sampai  mendapatkan  putusan  yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.
Berdasarkan  tahapan-tahapan  yang  dilakukan  diatas  berikut  adalah penjelasannya  secara  lebih  rinci,  Bahwa  dasar  penyidikan  terhadap  Anggota Polri  yang  disangka  melakukan  tindak  pidana  adalah  adanya  laporan  atau pengaduan  dari  masyarakat.  Laporan  atau  pengaduan  tersebut  disampaikan melalui  Kepala  Seksi  Pelayanan  Pengaduan  Bidang  Profesi  dan  Pengamanan (Kasi  Yanduan  Bid  Propam),  selanjutnya  Kabid  Propam  mendisposisikan kepada  Kepala  Sub  Bagian  Provos  (Kasubbid  Provos)  melalui  Kepala  Unit Penyidik  (Kanit  Idik)  untuk  melakukan  pemanggilan  dan  pemeriksaan terhadap  anggota  dimaksud  berikut  saksi  korban  dan  saksi-saksi  lainnya. Penyidik  Polri  selain  sebagai  pengemban  tugas  dan  fungsi  Kepolisian  juga memiliki  kewenangan  dalam  penyidikan  dan  penegakan  hukum  terhadap
Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota                                     Syamsiar Arif Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana
anggota  atau  oknum  yang  melakukan  tindak  pidana.  Selain  dari  hal  tersebut diatas,  aparat  penyidik  wajib  memperhatikan  dan  menyelesaikan  dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik.
Penyidikan terhadap anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum  acara  pidana  yang  berlaku  di  lingkungan  peradilan  umum,  yang dipertegas  dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  3 tahun  2003  tentang  Pelaksanaan  Teknis  Institusional  Peradilan  Umum  bagi anggota  Kepolisian.  Negara  Republik  Indonesia.  Pemeriksaan  terhadap anggota  POLRI  dilaksanakan  sesuai  jenjang  kepangkatan  yakni  sesuai ketentuan  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2003  tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota POLRI dimana pemeriksaan  terhadap  anggota  POLRI  dalam  rangka  penyidikan  dilakukan dengan  memperhatikan  kepangkatan.  Pemeriksaan  dalam  rangka  penyidikan dilakukan  sesuai  dengan  Pasal  5  PP  No  3  Tahun  2003  berdasarkan kepangkatannya, yakni :
a. Tamtama  diperiksa  oleh  anggota  Kepolisian  Negara  yang  berpangkat serendah- rendahnya Bintara.
b. Bintara  diperiksa  oleh  anggota  Polisi  serendah-rendahnya  berpangkat Bintara.
c. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi  yang berpangkat serendah – rendahnya Bintara
d. Perwira  Menengah  diperiksa  oleh  anggoata  yang  berpangkat  serendah  - rendahnya Perwira Pertama
e. Perwira  Tinggi  diperiksa  serendah-rendahnya  oleh  anggota  yang berpangkat Perwira Menengah.
B. Faktor Faktor yang menghambat PPNS Bea dan Cukai dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan MMEA
Dalam  melakukan  penyidikan,  penyidik  tidak  terlepas  dari  faktor-faktor penghambat  dalam  melakukan  penyelidikan.  Berkaitan  dengan  penyidikan terhadap  tindak  pidana,  yang  merupakan  bagian  dari  penegakan  hukum pidana,  menurut  Soerjono  Soekanto25  tidak  terlepas  dari  faktorfaktor  yang menghambat sebagai berikut:
1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum).
Bahwa  semakin  baik  suatu  peraturan  hukum  akan  semakin memungkinkan  penegakannya,  sebalikya  semakin  tidak  baik  suatu peraturan  hukum  akan  semakin  sukarlah  menegakkannya.  Secara  umum
Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota                                     Syamsiar Arif Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana
bahwa  peraturan  hukum  yang  baik  adalah  peraturan  hukum  yang  berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofi.
2. Faktor  penegak  hukum    Bahwa  faktor  penegak  hukum  ini  menentukan proses  penegakan  hukum  yaitu  pihak-pihak  yang  menerapkan  hukum tersebut.  Adapun  pihak-pihak  ini  yang  langsung  terkait  dalam  proses fungsionalisasi  huktim  pidana  terhadap  perbuatan  yang  merusak  obyek dan daya tarik wisata.
3. Faktor Prasana atau Fasilitas
Penegakan  hukum  akan  berlangsung  dengan  baik  apabila  didukung dengan  sarana  atau  fasilitas  yang  cukup.  Sarana  atau  fasilitas  ini digunakan  untuk  mencapai  tujuan,  yaitu  tercapainya  masyarakat  yang tertib dan taat hukum.
4. Faktor  kesadaran  hukum  Merupakan  bagian  terpenting  dari  masyarakat yang  menetukan  penegakan  hukum  dan  kesadaran  hukum  merupakan pandangan  yang  hidup  dalam  masyarakat  tentang  apa  hukum  itu, sedangkan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya  penegakan  hukum  itu.  Kemudian  jika  dari  hasil pemeriksaan  Kanit  Idik  atau  anggota  Idik,  mengarah  pada  tindak  pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda)  atau  Kasi  Propam  melimpahkan  perkara  ke  Satuan  Reskrim (untuk  kewilayahan)  dengan  tembusan  Ankum  di  mana  anggota  tersebut ditugaskan. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun  2003  tentang  Pelaksanaan  Teknis  Institusional  Peradilan  Umum Bagi Anggota POLRI dijelaskan bahwa :
a) Anggota  POLRI  yang  dijadikan  tersangka  /  terdakwa  dapat diberhentikan  sementara  dari  jabatan  dinas  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
b) Pemberhentian  sementara  dari  jabatan  dinas  POLRI  dapat  dilakukan secara langsung.
c) Ketentuan  tentang  tata  cara  pelaksanaan  pemberhentian  sementara sebagaimana  di  maksud  dalam  ayat  (2)  diatur  dengan  Keputusan Kapolri.  Pemberhentian  sementara  dari  dinas  POLRI  sebagaimana dimaksud  Pasal  10  di  atas,  bertujuan  untuk  memudahkan  proses penyidikan,  dalam arti  bahwa  status  anggota  POLRI  ketika  dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun yang
Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota                                     Syamsiar Arif Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana
perlu dipahami adalah bahwa Pasal 10 ayat (1) tersebut menggunakan kata  dapat,  yang  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  makna dapat  diartikan  bisa,  mampu,  sanggup,  boleh,  mungkin.  Dengan demikian  kata  "dapat"  bisa  diartikan  “dilakukan  pemberhentian sementara  dari  dinas  Kepolisian  dan  bisa  tidak  dilaksanakan pemberhentian sementara dari dinas  Kepolisian”, karena kata “dapat” tidak mengandung suatu kewajiban atau perintah. Pengertian ini sangat memungkinkan  digunakan  oleh  pejabat  yang  berwenang  terhadap anggota  POLRI  yang  dalam  proses  penyidikan,  tidak  dilakukan pemberhentian sementara.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas  maka, disimpulkan  sebagai berikut :
1) Jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian bisa berupa: pembunuhan,  pemukulan  atau  tindak  kekerasan,  penganiayaan,  pencurian, penipuan, pemerasan, terorisme, pencucian uang, korupsi, Pencemaran nama baik, dan hal lalin sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  Dalam  pasal  11  Peraturan  Pemerintah  No.  1  Tahun  2003  Tentang Pemberhentian  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  ,  dijelaskan bahwa  jenis  tindakan  yang  bisa  menyebabkan  seorang  anggota  kepolisian negara  dapat  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  adalah  melakukan  tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain.
2) Proses  dari  penanganan  Polisi  yang  melanggar  kode  etik  profesi  Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah pada dasarnya dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  dengan  mengingat,  memperhatikan  dan  berpedoman  kepada ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  secara  khusus  bagi  tersangka  anggota POLRI sebagaimana diuraikan di atas.

## B.Saran -Saran
1) Bagi pihak Kepolisian, agar suatu peraturan Kode Etik Profesi POLRI dapat diterapkan  dengan  baik,  maka  sebaiknya  POLRI  lebih  meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan cara, seperti melakukan pembinaan  sesuai  dengan  profesi,  menekankan  nilai  moral  dalam  diri  setiap individu  supaya  berperilaku  sesuai  dengan  kode  etik  profesi  yang  melekat pada diri setiap anggota POLRI serta mengamalkan dasar dari kepolisian agar tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi lagi.
Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota                                     Syamsiar Arif Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana
2) Bagi  Masyarakat  Diharapkan  masyarakat  lebih  dapat  memahami  bagaimana mekanisme  penanganan  anggota  Polri  yang  melakukan  pelanggaran  tindak pidana maupun disiplin kerja, sehingga masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum dapat ditindak secara tegas dan jauh lebih berat hukumannya dari masyarakat umum apabila melakukan suatu pelanggaran.
Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota                                     Syamsiar Arif Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Andi  Hamzah. Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia  dari  Retribusi  ke Reformasi . Bandung: Pradnya Paramita, 2011.
Herbert L. Packer. The Limits of Criminal Sanction , 1968.
Miranda  Davies  (Ed.). Women  and  violence  :  Realities  and  Responses  World Wide,2 nd ed . London and New York: Zed books Ltd, 1997.
Michel  Victory  (Ed.). For  better  or  worse  :  Family  Violence  in  Australia . Victoria: CIS Publisher, 1993.
Moerti  Hadiati  Soeroso. Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif Yuridis- Viktimologis . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Moeljatrio. Azas-Azas Hukum Pidana. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
Momo  Kelana. Memahami  Undang-Undang  Kepolisian:  Latar  Belakang  dan Komentar Pasal demi Pasal. Jakarta: PTIK Press, 2002.
M. Manullang. Dasar-Dasar Management. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
P.A.F, Lamintang. Hukum Panitensier Indonesia . Bandung: Armico, 2010.
Roni  Hanitijo  Soemitro. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
R.  Abdussalam. Hukum  Pidana  Prospek  Indonesia  dalam  Mewujudkan  Rasa Keadilan Masyarakat. Jakarta: Restu Agung, 2006.
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2010.
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2010.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik  Profesi Kepolisian Republik Indonesia
Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Pelaksanaan  Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota
POLRI
El-Iqtishady | Volume  1 Nomor  2  Desember 2019