Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
EKSISTENSI DAN KONTRIBUSI ULAMA PEREMPUAN DI KABUPATEN ACEH BARAT
(SUATU ANALISIS PRAKTIK SOSIAL DARI BOURDIEU)
Irma Juraida
Jurusan Sosiologi
Falkultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Teuku Umar
Irmajuraida2@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  discusses about the  existence  and  extent  of  the  contribution  of  women  religious leaders accepted in society in West Aceh district by using sociological analysis (social practice). This study was conducted in Aceh Barat district using a qualitative approach, notably through in-depth interview techniques by way of to-face and observation. According to the thinking of Bourdieu  (1990),  habitus  and  domains  provide  an  easy  way  to  see  how  the  process  of constructing of the realm of Islamic boarding school and the community and penginternalisasi habitus and religious values, socio-cultural and customs in society that formed the existence of women  religious  leaders  in  the  community.  .  the  results  showed  that  the  existence  and contribution of women religious leaders in society, to understand the people of Aceh are still in the capacity of women. Women have not been possible to contribute to the public realm, just in taklim, special lectures for or fellow women and local preachers.
Keywords : Existence, contributions, women scholars, Aceh Barat

## 1. PENDAHULAN
Masyarakat  Aceh  secara  keseluruhan  adalah  penganut  agama  Islam yang  dikenal  taat  beragama.  Hal  itu  terbentuk  sejak  berabad-abad  lalu, sehingga  semua  itu  tercermin  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  baik  dalam perilaku,  sistem  sosial,  sistem  ekonomi,  kesenian  tradisional  dan  lain-lain sehingga membentuk habitus tersendiri dalam masyarakat Aceh. Budaya Aceh dikenal dengan terjalinnya asimilasi ( meusantok ) hukum agama dan adat yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam masyarakat Aceh dikenal dengan kata pepatah    ( hadih  manja ) hukom  ngon  adatlagee  zat  ngon  sifeut ,  yang  berarti  bahwa ”hukum Islam dan adat seperti zat dengan sifatnya tak dapat dipisahkan”.
Tatanan  struktur  kehidupan  masyarakat  Aceh,  terdapat  relasi pembagian kekuasaan yang masih menempatkan kaum laki-laki berada di atas kaum  perempuan.  Kaum  laki-laki  masih  diposisikan  sebagai  pencari  nafkah, pemimpin dalam keluarga. Kaum perempuan secara umum masih diposisikan
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
pada  sektor  domestik  sebagai  istri  yang  wajib  melayani  kepentingan  suami, dan  sebagai  ibu  yang  wajib  merawat  anak.  Hal  ini  dikarenakan  kedudukan laki-laki  dan  perempuan  dalam  masyarakat  Aceh  masih  sangat  dipengaruhi oleh tafsiran nash-nash agama, budaya dan kepantasan adat. Jika ada laki-laki melibatkan  diri  dalam  sektor  rumah  tangga,  maka  masyarakat  akan mengatakan donya ka meubalek, bumoe ka diiek ue langet,langet ka ditroun ue bumoe yang  berarti  “dunia  ini  sudah  terbalik  tempatnya,  yang  seharusnya  bumi berada di bawah langit, akan tetapi bumi sudah naik ke langit dan langit sudah turun ke bumi” (Widyanto, 2007: 244).
Kebiasaan  masyarakat  terbentuk  berdasarkan  doktrin  budaya,  adat- istiadat dan kebiasaan yang secara turun temurun dianut dan diwariskan. Hal inilah  yang  mendorong  pelegitimasi  ketidakadilan  gender  dalam  keluarga masyarakat Aceh. Lebih-lebih lagi kebiasaan tersebut memiliki pengaruh yang kuat dalam alam pikiran mereka seperti ulama dayah tradisional, tokoh-tokoh adat  maupun  pemerintah.  Secara  tidak  langsung  menyetujui  apa  yang  dianut oleh  orang  tua  dalam  masyarakat  Aceh  Barat,  terlebih  masalah  kesetaraan gender anak dalam keluarga (Gani, 2013: 175).
Berdasarkan  konteks  sosial,  sesungguhnya  peran perempuan  dalam masyarakat  Aceh  sekarang  ini,  tidak sebesar  peran  perempuan  dalam kesejarahan Aceh, bahkan perbedaan ini tampaknya sangat kontras. Jika dalam kesejarahan  perempuan  tampak  mempunyai  posisi  tawar  yang  kuat,  namun dalam konteks sosial sehari-hari perempuan sangat rendah kekuasaannya( powerless) .  Karena  ketika  kita  bicara  antara  sejarah  dan  realita sosial, sesungguhnya kita bicara pada dua konteks yang berbeda.Konteks yang signifikan  dalam  membicarakan  kepemimpinan  perempuan  di  masa  lalu adalah  kepentingan  politik  yang  ada  pada  masa  itu.  Jika  ditelisik  secara  lebih mendalam, maka akan terlihat bahwa peran kepemimpinan perempuan bahkan tidak  lepas  dari  statusnya  sebagai  identitas  biologis  perempuan.  Artinya, perempuan menjadi pemimpin karena faktor hubungan keluarga dengan tokoh tertentu (laki-laki).
Namun  ketika  kita  bicara  realita  sosial  kontek  kekinian, perempuan secara  umum  di  Aceh  berada  dalam posisi  subordinat  terhadap  laki-laki.  Hal ini  karena  peran  dan  kedudukan  perempuan  dalam  masyarakat  Aceh merupakan  konstruksi  dan  internalisasi  sosial  yang  terbangun  atas  dasar pemahaman  masyarakat  atas  nilai-nilai  kultural  dan  interpretasi  agama  Islam sehingga  menjadi  suatu  kebiasaan  yang  disosialisasikan  dalam  masyarakat Aceh.  Keduanya,  nilai-kultural  dan  interpretasi  Islam,  sarat  dengan  muatan patriarkis yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Pembagian kerja dalam masyarakat Aceh adalah pola pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan  yang  disepakati  bersama,  serta  didasari  oleh  sikap  saling memahami  dan  saling  mengerti  karena  dikontruksi  sedemikian  rupa  dalam masyarakat Aceh itu sendiri sehingga menjadi kebiasaan (Kurdi, 2014: 29).
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Kenyataan  ini  terlihat  jelas,  dimana  hal  tersebut  diciptakan  oleh masyarakat terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan pada sektor publik dan  sektor  domestik.  Semenjak  masa  kanak-kanak,  pembagian  kerja  menurut jenis kelamin telah disosialisasikan pada setiap individu. Hal ini dilakukan agar seorang individu mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam masyarakat.  Atau  dengan  kata  lain,  pola  sosialisasi  yang  diterapkan  akan membentuk  kepribadian  seseorang  berupa  pandangan  atas  praktik  sosial tentang  pembagian  tugas  laki-laki  dan  perempuan    dalam  masyarakat (Widyanto, 2007:244).
Kebiasaan  dalam  masyarakat  Aceh,  bahwa  anak  laki-laki  yang  sudah dewasa  tidak  tidur  di  rumah.  Biasanya  para  remaja  tersebut  tidur  di  surau ( meunasah) bersama-sama  dengan  kawan-kawannya  pada  malam  hari. Sebaliknya,  anak  perempuan  lebih  banyak  terlibat  dalam  tugas-tugas  di lingkungan  rumah  tangga.  Penyataan  tersebut  didukung  oleh  hasil  observasi lapangan,  dalam  struktur  budaya  Aceh  Barat  laki-laki  yang  berperan  besar  di ranah  publik  termasuk  dalam  belanja  keperluan  rumah  dan  perempuan  di sektor domestik (mengurus rumah dan anak-anak).
Proses interaksi habitus telah menjadi kebiasaan yang diinternalisasikan antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  masyarakat  Aceh  Barat.  Yaitu    sejak masa  kanak-kanak,  anak  perempuan  telah  diperkenalkan  dengan  pekerjaan serta  kegiatan  lain  yang  bersifat  feminin.  Pekerjaan  tersebut  membutuhkan ketelitian  dan  ketekunan,  seperti  menjahit,  menganyam,  mempersiapkan makanan, ataupunmengasuhanak.Kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan  ketangkasan  dan  keberanian,  seperti  berlari,  memanjat pohon,  ataupun  berkelahi  tidak  diperbolehkan  untuk  anak  mperempuan. Kegiatan-kegiatan seperti ini dianggap hanya pantas dilakukan oleh anak laki- laki (Widyanto, 2007: 246).
Apabila anak perempuan terlihat berada di luar lingkungan rumah, maka orangtua ataupun masyarakat akan menegurnya dengan kalimat lageeagam, cot that  aneuknyan ,  yang  berarti  “kamu  seperti  anak  laki-laki”.  Dengan  teguran tersebut,  kesempatan bagi  anak  perempuan  untuk  berada  di  luar rumah  akan terbatasi. Apabila ada kegiatan yang berlangsung di luar rumah seperti belajar mengaji,  melihat  keramaian,  atau  upacara  upacara  tertentu,  maka  biasanya mereka  akan  keluar  secara  bersama-sama  dengan  wanita  lain,  tetangga  atau teman  dan  terkadang  ditemani  saudara-saudaranya.  Kesempatan  berada  di luar  lingkungan  rumah  hanya  didapatkan  ketika  sedang  mengikuti  kegiatan sekolah.
Berdasarkan  gambaran  umum  yang  terjadi  di  atas,  masyarakat  Aceh masih  secara  umum  memiliki  nilai-nilai  patriarkhi  yang  sangat  kental  dan melahirkan  ketidakadilan  gender  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Stereotipe tersebut disosialisasikan bertahun-tahun diserap dan menjadi baku dalam pola pikir  masyarakat.  Hal  ini  mengakibatkan  kaum  lelaki  cenderung  dapat
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
membela  diri  dengan  mengatakan  bahwa  sektor  domestik  adalah kodrat perempuan.  Kalimat  tersebut  sangat  sering  ditemui,  dan  bahkan  dianggap sebagai  kebenaran  objektif  dari  realitas  sosial  yang  ada,  khususnya  dalam keluarga  masyarakat  Aceh  Barat.  Karena  pada  dasarnya,  proses  pengambilan peran ini, dimulai dalam keluarga sebelum memasuki sistem sosial yang lebih luas.  Secara  tidak  langsung,  dapat  dikatakan  bahwa  keluarga  berkecimpung dalam sosialisasi dan pelegitimasian hal tersebut.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  bahwa  peluang  bagi  ulama perempuan  untuk  eksis  dan  berkontribusi  di  ranah  publik  tidak  dibatasi  oleh sistem  pendidikan  manapun,  baik  tradisional  maupun  modern.  Tetapi  faktor pengakuan dari masyarakat dan faktor perempuan itu sendiri yang belum siap bergerak ke posisi dan peran yang setara dengan kaum laki-laki, khususnya di ranah elit keagamaan semacam ulama dan juga pengaruh kebiasaan dan sosial- budaya masyarakat. Dengan demkian yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan  ini  eksistensi  dan  kontribusi  ulama  perempuan  di  Aceh  Barat  dengan kajian sosiologis.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## a. Ulama dalam Konstek Sosiologis
Ulama dapat dijelaskan sebagai konsep posisi (jabatan) atau kedudukan dalam  konstek  sosiologis  yang  sangat  abstrak  karena  hal  ini  menyangkut dengan  pola,  tingkah  laku  dan  hasil  interaksi  seseorang  dalam  masyarakat. Demikian  pula  halnya  dengan  “posisi  ulama  perempuan”  dalam  masyarakat, sangat ditentukan oleh bagaimana pola, tingkah laku, dan interaksi yang dijalin dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari  dengan  masyarakat  sehingga  diakui sebagai ulama (Purnama: 2006).
Posisi  atau  jabatan  (kedudukan)  itu  merupakan  tanggungjawab, kewajiban  serta  hak-hak  yang  sudah  ditentukan  dalam  suatu  masyarakat. Sedangkan  pola  tingkah  laku  yang  diharapkan  dari  orang-orang  pemangku suatu  posisi  (kedudukan)  itu  disebut  peran.  Dengan  posisi  seseorangdapat menentukan  sifat  dan  tingkatan  kewajiban-kewajiban,  serta  tanggungjawab dalam  kelompok  masyarakat.  Baik  posisi  maupun  peran  itu  ditentukan  oleh tugas, hak dan kewajiban (Narwoko dan Bagong, 2004:156).
Status  Ulama  merupakan  status  yang  diraih  dengan  usaha  belajar  ilmu agama  ( Achieved  status ),  sehingga  perannya  dapat  berupa  kecakapan  dalam mengkaji  ilmu  agama  baik  dalam  pesantren  maupun  masyarakat  luas  disebut sebagai “ warasatul anbiya” (penerus para nabi).Perannya yang bersifat kultural mencakup  Syari’at  dan  Aqidah.  Disamping  kewibawaan  dan  ketauladanan yang  menjadi  parameter  keberhasilannya  dalam  menuntun  umatnya  ke  arah kemuliaan  agama.  Menurut  Linton  seseorang  yang  menjalankan  peran
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang sesuai dengan statusnya. Kepemipinan  ( leadership )  itu  sendiri  merupakan  kemampuan  seseorang untuk  mempengaruhi  orang  yang  dipimpinnya,  sehingga  orang  lain  tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Dilihat dari kedudukannya,  kepemimpinan  merupakan  suatu  komplek  dari  hak-hak  dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan dan juga peran yang  melekat  pada  orang  atau  sistem  tersebut.  Ketika  kita  merujuk  pada prinsip  kepemimpinan,  ulama  pesantren  atau  dayah  cenderung  bersifat kepemimpinan  informal.  Oleh  karena  itu  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini adalah  pandangan  tokoh-tokoh  pesantren  atas  posisi  dan  eksistensi  ulama prempuan,  maka  tipe  kepemimpinan  (informal)  yang  menjadi    sasaran penelitian.
b. Definisi Konsep
1. Eksistensi  berasal  dari bahasa  latin existere yang  artinya  muncul,  ada, timbul,  memiliki  keberadaan aktual . Existere disusun  dari ex yang artinya keluar dan sistere yang artinya tampil atau muncul.Dalam kamus bahasa  Indonesia,  eksistensi  diartikan  sebagai  keberadaan  (wikipedia). Eksistensi  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada pembuktian  diri  atas  keberadaannya  (posisi  ulama)  diakui  orang  lain, masyarakat  (tokoh-tokoh  pesantren).  Artinya,  eksistensi  menjelaskan tentang penilaian ada atau tidak adanya pengaruh terhadap keberadaan seseorang tersebut.
2. Ulama: berasal dari bahasa Arab yaitu : ء ا Ulamā ʾ , tunggal ِ ʿ Ālim) adalah  pemuka  agama  atau  pemimpin  agama  yang  bertugas  untuk mengayomi,  membina  dan  membimbing  umat  Islam  baik  dalam masalahagama maupum masalah  sehari hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Dalam masyarakat Aceh Barat seseorang ulama baru benar-benar diakui sebagai ulama, jika telah diakui oleh masyarakat itu sendiri sebagai ulama.
3. Ulama  Perempuan  adalah  cendikiawan,  intelektual  pemuka  agama Islam,  tokoh  perempuan  yang  dilandasi  kompetensi  religius  (Purnama: 2006).  Dalam  masyarakat  Aceh,  ulama  perempuan  sering  juga  di  sebut sebagai teungku atau ummi, istri  ulama  juga  sering  juga  disebut  dengan ummi atau bunda (guru-guru  pengajianperempuan).  Teungku,  ummi maupun  bunda  adalah  panggilan  terhadap  guru  pengajian  dalam masyarakat  Aceh.  Teungku  atau  ummi  baru  diakui  sebagai  Ulama dalam  masyarak  Aceh  khususnya  Aceh  Barat  yang  telah  memiliki pengetahuan  tentang  Agama  serta  mendapat  pengakuan  dari masyarakat sebagai ulama perempuan (Dahlan: 1999).
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  penelitian kualitatif.  Tipe  penelitian  ini  adalah  studi  kasus  karena  peneliti  ingin mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  eksistensi  ulama perempuansebagai  suatu  analisis  sosiologis.Penelitian  kualitatif  ini  bersifat deskriptif,  dimana  peneliti  berupaya  untuk  sampai  pada explanatory understanding, yang  mengandalkan  pengamatan,  studi  dokumentasi,  dan wawancara  mendalam  dengan  subjek  yang  dipilih  menjadi key  informan. Dengan teknik tersebut peneliti berada pada posisi untuk melihat seberapa jauh informan “mengatakan apa yang mereka maksudkan” dan “maksud apa yang mereka  katakan”.  Peneliti  dalam  hal  ini  berusaha  untuk  menangkap  proses interpretasi  produk  praktik  sosial,  cara  aktor  menafsirkan  peristiwa  dalam bentuk eksistensi sosial yang didasarkan pada kebiaasaan  dalam masyarakat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga alur kegiatan yaitu:  (1)  reduksi  data,  (2)  penyajian  data,  dan  (3)  penarikan  kesimpulan (Bungin, 2003: 244). Pada tahap pertama, dilakukan reduksi data yaitu peneliti membaca, mengkaji dan menelusuri data yang berhasil dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Agama  Islam,  mewajibkan  perempuan  menuntut  ilmu  pengetahuan sama  seperti  halnya  laki-laki.  Islam  menyamakan  perempuan  dan  laki-laki dalam    kewajiban-kewajiban  keagamaan  serta  dalam  hal  menuntut  ilmu.  Hal ini  dipertegaskan  dalam  hadis  (perkataan  Rasulullah  SAW):  “Menuntut  ilmu adalah  kewajiban  bagi  setiap  muslim  perempuan  dan  laki-laki”  tanpa perbedaan.  Tidak  ada  pengecualian  bagi  laki-laki  maupun  perempuan  dalam menuntut  ilmu.  Namundalam  pelaksanaannya  terlihat  ada  perbedaan    antara laki-laki  dan  perempuandalam  masyarakat.  Hal  ini  didasarkan  padastereotip dalam masyarakat umum yang diberikan pada laki-laki dan perempuan.
Kebiasaan tersebut memberi pemahaman yang berbeda yang cenderung menjadi  kebiasaan  terhadap  perempuan  sebagai  pasangan  pemimpin  dan pengikutnya.  perwujudan  kesetaraan  gender  dalam  berkontribusi  di  ranah publik  dilakukan  karena  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  perempuan menduduki  posisi  lemah  (Purnama:2006).  Eksistensi  dan  kontribusi  ulama perempuan  yang  hampir  tidak  ditemukan  itu  adalah  karena  kebiasaan  yang berkembang  dalam  masyarakat  dari  kalangan  laki-laki  yang  eksis  dan berkontribusi di ranah publik dan diakui dalam masyarakat bersangkutan.
Pengakuan  masyarakat Aceh  terhadap eksistensi dan kontribusi ulama
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
perempuan  sering  sekali  tergantung  pada  kebiasaan  dan  sosial-budaya setempat serta jenis pendidikan ( salafi maupun terpadu ) yang diperoleh mereka dalam  dayah  maupun  pergaulannya  dalam  masyarakat.  Menurut  sebagian informan  masyarakat  Aceh  Barat  memandang  perempuan  dari  sudut perbedaan biologis. Kedudukan perempuan secara biologis lemah direfleksikan oleh masyarakat pada semua sektor lain yang tidak secara langsung berkaitan dengan kelemahan fisikal. Padahal secara interlektual dan darisegi rasionalitas perempuan  mampu  mensejajarkan  eksistensinya  dengan  laki-laki,  utamanya pada capaian-capaian ilmu pengetahuan.
Setiap  struktur  masyarakat  mendefinisikan  peran  laki  dan  perempuan secara berbeda. Namun alokasi peran kaum laki-laki sebagai peran publik dan perempuan  domestik  terdapat  dihampir  pada  semua  masyarakat.  Pembagian peran  berdasarkan  jenis  kelamin  ini  telah  di  sosialisasikan  sejak  masih  kecil. Proses  sosialisasi  dan  internalisasi  nilai  tersebut  pertama  berlangsung  dalam keluarga  sebagai  unit  masyarakat  yang  paling  fundanmental.  Selanjutnya lembaga  pendidikan  (dayah)  turut  menyempurnakan  proses  sosialisasi tersebut. Sesuai dengan kondisi sosial budaya  masyarakat(Sudarwati, 1997: 2).
Kodrat  wanita  adalah  sebagai  istri  dan  ibu,  dalam  sudut  pandang masyarakat    tradisional  terutama  dalam  masyarakat  patriarkat  tempat perempuan  adalah  di  rumah.  Status  perempuan  dalam  keluarga  diawali  dari kedudukannya  sebagai  anak,  istri  dan  ibu.Kehidupan  masyarakat  Aceh  Barat hampir sama dengan kehidupan msayarakat jawa yang di jelaskandalam studi Sudarwati  (1997),  dimana  struktur  masyarakat  yang  menonjolkan  peran dominan  kaum  pria,  dalam  struktur  sosial.  Berarti  selama  berlangsungnya sosialisasi  anggota  masyarakat  diperlakukan  sesuai  jenis  kelamin,  kaum  laki- laki cenderung peran publik dan kaum perempuan peran domestik.
Dengan posisi semacam ini, seorang perempuan alumni dayah menjadi sangat sulit mengorbitkan dirinya atau eksis menjadi ulama seperti kaum laki- laki  yang  relatif  tidak  mengalami  hambatan-hambatan  serupa.  Kebanyakan santri  perempuan  di  lembaga  dayah,  dimana  kesempatan  belajar  agama  dan menyiapkan  diri  untuk  menjadi  seorang  ilmuan  muslim  (ulama)  tidak semudah yang dijalani santri laki-laki.  Dengan demikian bagaimana mungkin ia  memiliki  waktu  dan  kesempatan  maksimal  untuk  menguasai  ilmu pengetahui sebagai prasyarat dalam mengantar dirinya ke gerbang keulamaan (Sudarwati:1997).

## a. Ulama Perempuan Suatu Kenyataan
Ulama dalam masyarakat Aceh dipandang sebagai figur yang serba bisa baik  dibidang ibadah , mu’amalah (sosial)  maupun  bidang siyasah (hukum). Bahkan untuk menentukan aturan yang sangat penting, seperti boleh tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin, dibutuhkan otoritas dan peran orang- orang yang termasuk kategori ulama (Imran: 2000).
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Kecamatan  (Kaway  XVI  dan  Woyla)  memperlihatkan  pemahaman positif masyarakat yang didukung realitas ulama perempuan. Ditemukan figur ulama  perempuan  yang  legitim  dalam  masyarakat  bersangkutan  dengan kualifikasi  (kapasitas  dan  kompetensi)  yang  kondusif  bagi  kepemimpinan dalam  bidang  keagamaan,  sosial-budaya,  politik  dan  mengasuh  dayah  dalam masyarakat.  Ulama  perempuan  yang  independen  dalam  ranah  publik, memiliki  kemampuan  menyerukan  pandangan-pandangannya  kepada  publik. Namun  persyaratan  itu  tidak  lengkap  sebagaimana  dimiliki  laki-laki,  yakni tidak  sesuai  dengan  doktrin  agama  yang  memandang  suara  perempuan sebagai  aurat  dan  sosial-budaya.  Dalam  konteks  ini  pengetahuan  masyarakat mengenai  ulama  perempuan  kurang-lebih  didasarkan  pada  pengalaman empirik  kasus  Umi  Hanisah,  Umi  Nur  Aini  Manan  (ketua  dan  wakil  ulama perempuan  di Kabupaten Aceh Barat).
Forum  ulama  perempuan  di  Kabupaten  Aceh  Barat  mulai  eksis  sejak tahun  2005,  yang  dipelopori  dan  disosialisasikan  oleh  umi  Hanisah.  Sebagai ulama  perempuan  Umi  Hanisah  dan  Umi  Nuraini  Manan  telah  mampu memberikan  pengaruh  sosial  politik  dan  dorongan  serta  wawasan  pada masyarakat bersangkutan.
Berdasarkan  kasus  ulama  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  memiliki kemampuan  yang  berpengaruh  dalam  bidang  sosial  politik  merupakan  salah satu  persyaratan  yang  berlaku  dalam  kaitan  seseorang  diakui  sebagai  ulama. Hal tersebut mengakibatkan keberadaan ulama perempuan sangat sulit tampil dan  diakui  dalam  masyarakat,  bukan  berarti  tidak  ada,  karena  ulama perempuan suatu kenyatan dari zaman dulu hingga sekarang.
Menurut  Purnama  (2006:81),  ulama  perempuan  yang  jarang  ditemukan diranah  publik  dalam  masyarakat  Aceh,  itu  karena  tidak  memenuhi  kriteria ulama  sebagaimana  berkembang  di  kalangan  laki-laki,  yakni  mampu  menjadi pemimpin  publik  yang  diakui  dalam  masyarakat  bersangkutan.  Berbagai doktrin atau dogma yang dihayati dan diamalkan masyarakat sejak masa silam dijadikan  tameng  untuk  melestarikan  pembagian  kerja  antara  laki-laki  dan perempuan yang bias gender dan didukung oleh pandangan sosio-biologis.
Meskipun  agama  Islam  telah  memberikan  berbagai  hak,  kehormatan, dan kewajiban kepada perempuan sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab dihadapan Allah baik terhadap diri, keluarga,  masyarakat  maupun  negara.  Jika  Allah  saja  telah  memberikan  hak dan  tanggung  jawab  kepada  kaum  perempuan,  apa  lagi  “manusia”  sebagai hamba-Nya.  Karena  itu  tidak  ada  alasan  bagi  kaum  laki-laki  untuk  merasa superior  terhadap  jender  perempuan.  Selain  itu,  menolak  perempuan  untuk tampil di ranah publik maupun dipentas politik berarti mendiskreditkan kaum perempuan  termasuk  dalam  bidang  agama  sebagai  ulama  perempuan  yang sejajar dengan laki-laki.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________

## b.  Pemahaman Masyarakat tentang Eksistensi Ulama  Perempuan
Secara  umum  eksistensi  dan  kontribusi  ulama  perempuan  dalam masyarakat  Aceh  Barat  masih  dipahami  dalam  kapasitas  perempuan.  Ulama perempuan  sudah  berkembang  di  kalangan  publik,  namun  hal  itu  masih kurang  mendapat  respon  yang  positif,  utamanya  dari  kaum  laki-laki. Kontribusi ulama perempuan belum memiliki dampak yang luas karena ulama perempuan  tidak  mendapat  kesempatan  yang  sama  dengan  ulama  laki-laki untuk  membuktikan  kemampuannya  di  ruang  publik.  Peluang  yang  dapat dimanfaatkan  ulama  perempuan  adalah  mencerdaskan  kaum  perempuan dalam bidangnya atau masih dalam kapasitas perempuan dan ruang geraknya terbatas.
Menurut  informan  di  Kecamatan  Kaway  XVI  ada  sejumlah  ulama perempuanyang  berkontribusi  diruang  atau  ranah  publik.  Kontribusi  mereka dalam memperingati hari besar agama Islam dengan mengisi ceramah, mengisi pengajian  dan  memperdayakan  masyarakat.  Sehingga  dalam  beberapa  hal dapat  disebutkan  sebagai  “eksistensi  dan  kontribusi  ulama  perempuan”. Karena  secara  formal  mereka  mampu  mengurus  kepentingan  masyarakat umum,  utamanya  masalah  pembedayaan  perempuan,  keagamaan  dan kesejahteraan  bersama.  Ulama  perempuan  yang  dikemukakan  informan tersebut memenuhi kriteria pendidikan yang layak, mengasuh atau memimpin dayah,  memiliki  kharismatik  dan  integritas  moral,  mempunyai  kemampuan dalam  bidang  agama,  serta  aktif  dalam  upaya  penyebaran  syiar  Islam (wawancara  dengan  Abon  Basri  Juned  Pengasuh  Dayah  Darussalamh, Kecamatan Kaway XVI tanggal 16  Maret 2015).
Eksistensi  dan  kontribusi  ulama  perempuan  dalam  masyarakat, dipahami  masyarakat  Aceh  masih  dalam  kapasitas  perempuan.  Perempuan belum  dimungkinkan  berkontribusi  dalam  ranah  publik,  hanya  dalam  majelis taklim, ceramah khusus untuk atau sesama perempuan dan juru dakwah lokal. Kehadiran ulama perempuan di ruang publik (MPU) sebagai keterwakilan dari perempuan. Jadi kalaupun ulama perempuan berkotribusi secara sosial-politik hanya  ikut  serta  pada  lembaga  sosial  politik  untuk  memperoleh  keterwakilan perempuan. Kebiasaan ini dikontruksi dan diinternalisasi secara terus-menerus melalui seretetan tahapan ( habitus, modal dan ranah ) dalam masyarakat kepada individu  sehingga  ditampilkan  dalam  praktik  sosial  terhadap  pokok permasalahan yang menjadi perhatian.
Hasil  wawancara  dengan  para  informan  di  Kabupaten  Aceh  Barat  dan observasi  dilapangan  memberikan  informasi  bahwa  pemahaman  masyarakat Aceh Barat terhadap ulama perempuan banyak ditentukan oleh kondisi sosial- budaya  mereka  yang  telah  dihayati  dan  diamalkan  secara  turun-temurun. Berbagai  doktrin  atau  dogma  serta  kebiasaan  yang  dihayati  dan  diamalkan masyarakat  sejak  masa  silam  dijadikan  tameng  untuk  melestarikan  cara pandang terhadap pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang bias
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
gender dan didukung oleh pandangan sosio-biologis, sosio-psikologis dan dan sosio-religius.Kondisi  sosial  budaya  yang  sudah  terstruktur  menjadi  sistem nilai,  sebagai  mekanisme  kontrol  ke  dalam  masyarakat  bersangkutan.  Sistem nilai tersebut sudah mentradisi dan tidak mudah lagi untuk diredefinisi dalam masyarakat  bersangkutan  (Purnama:2006).  Sehingga  eksistensi  dan  kontribusi ulama  perempuan  yang  sudah  diterima  dalam  masyarakat  Aceh  Barat  masih dalam kapasitas perempuan.

## c. Peluang Eksistensi Ulama Perempuan dalam Masyarakat
Peluang  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  ulama  perempuan  dalam pembangunan  sosial-budaya  maupun    agama  dapat  dilakukan,  terutamanya untuk  kaum  mereka  sendiri  atau  dalam  kapasitas  perempuan.  Menurut beberapa informan eksistensi ulama perempuansudah pasif atas perkembangan sosial-keagamaan  dan  politik  terkini.  Pendidikan  kritis  dapat  disediakan kepada  kaum  perempuan  agar  mereka  dapat  memberikan  respon  pada pengambilan keputusan-keputusanpolitik yang tidak memberdayakan merekadan kemungkinan generasinya (Purnama:2006).
Peluang  yang  dapat  dimanfaat  oleh  ulama  perempuan  dengan  adanya Keputusan  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh,  nomor  15  tahun  2012 tentang hasil muzakarah ulama perempuan MPU Aceh tahun 2012 revitalisasi kedudukan  dan  peran  ulama  perempuan  dalam  pembinaan  generasi  bangsa. Pertama kedudukan  ulama  perempuan  sebagai  mitra  ulama  laki-laki, kedua adanya  peran  ulama  perempuan  sebagai  mediator  dalam  persoalan  keluarga, oleh karena itu perlu pengkaderan, ketiga adanya alokasi dana dari pemerintah untuk terialisasinya peran ulama perempuan dalam pelaksanaan syariat Islam di  Aceh. Keempat ulama  perempuan  harus  dilibatkan  dalam  menyikapi berbagai  persoalan  ummat  dan, kelima perlu  adanya  pertemuan  ulama perempuan serumpun (Asia Tenggara).
Seorang  ummi  atau teungku  inoeng, sebenarnya  adalah  alumni  dayah, sama  dengan  ulama  laki-laki.  Peluang  yang  sama  pun  diakui  dalan  qanun meskipun  ulama  perempuan  ada  pembagian  peran  secara  khusus  dengan sesama  perempuan.  Hal  ini  menandakan  bahwa  iklim  akademis  di  dayah maupun  pemerintah  Aceh  (keputusan  qanun)  memberikan  kesempatan  dan peluang  yang  sama  dengan  calon  ulama  laki-laki  (santri  laki-laki)  untuk meretas  jalan  menjadi  seorang  kader  ulama.  Namun,  kendala  terbesar  yang dihadapi santri perempuan untuk eksis menjadi seorang ulama adalah dirinya sendiri  (sosio-biologis)  dan  kebiasaan  dalam  masyarakat,  bukan  sistem pendidikan  di  dayah.  Sistem  pemerintahan  demokratis  yang  telah  diterima sebagian  besar  masyarakat  Aceh  diharapkan  dapat  memberikan  peluang  bagi tumbuhnya  konstruksi  sosial-budaya  yang  lebih  seimbang (gender  equality ) antara laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat dan bernegara.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Menurut  Purnama  (2006:23),  perubahan    konsep  pemahaman  dan pemikiran  masyarakat  terhadap  ulama  perempuan  maupun  dari  status  ulama kharismatik  ke  traditional-rasional  melalui  perubahan  habit  dan  pencerahan melalui pendidikan. Kontribusi lain yang mungkin dikembangkan oleh ulama perempuan dalam proses pelaksanaan pembangunan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat adalah bagaimana masyarakat dapat memahami perubahan sosial- budaya  dan  kebiasaan.  Dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  sifat keterbukaan  dalam  masyarakat  memungkinkan  memperoleh  pengetahuan tentang  pergeseran  peran  dan  kontribusi  ulama  dalam  masyarakat.  Ulama perempuan harus mampu menempati diri dalam kapasitas ibu bagi anak-anak dan isteri yang baik buat suami, baik dari sudut pandang agama maupun adat- istiadat  dan  budaya  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian  diharapkan kehadiran  ulama  perempuan  ke  depan  akan  semakin  lebih  diterima  oleh masyarakat Aceh secara luas dan masyarakat Aceh Barat secara khusus.
Masyarakat  menerima  eksistensi  dan  kontribusi  ulama  perempuan sejauh  mampu  menempati  diri  dalam  kapasitas  ibu  bagi  anak-anak  dan  isteri yang  baik  buat  suami,  baik  dalam  kacamata  agama  maupun  kacamata  adat- istiadat  dan  budaya  dalam  masyarakat.  Menurut  beberapa  informan,  jika seorang  ulama  perempuan  mampu  menempati  diri  dalam  masyarakat, eksistensi  dan  kontribusi  atau  kehadiran  ulama  perempuan  ke  depan  akan semakin lebih diterima oleh masyarakat Aceh secara luas dan masyarakat Aceh Barat  secara  khusus.  Dengan  demikian  eksistensi  ulama  perempuan  sangat tergantung  pada  bagaimana  ulama  perempuan  menempati  diri  dalam masyarakat.
Bagaimana pun juga perubahan sosial menyentuh konsep-konsep ulama dari status ulama laki-laki ke ulama perempuan dan ulama karismatik menuju tradisional  dan  rasional  merupakan  peluang  bagi  ulama  perempuan  untuk mendapat  pengakuan  dari  masyarakat.  Sejauhini  eksistensi  dan  kontribusi ulama  perempuan  diterima  tokoh-tokoh  dayah  sebagai  representasi masyarakat  Aceh  Barat  masih  dalam  kapasitas  perempuan.  Untuk  merubah pola pikir ulama dayah terhadap keikutsertaan perempuan dalam berbagai lini kehidupan  khususya  dalam  ranah  publik  tidak  muncul  dengan  sendirinya. Akan  tertapi  melalui  proses  panjang  dengan  perjuangan  yang  gigih  yang dilakukan oleh sejumlah pemikir.

## d. Hambatau Eksistensi dan Kontribusi Ulama Perempuan
Kondisi  masyarakat  Aceh  Barat  sekarang  masih  banyak  mengharapkan pengkonstruksian  (kemunculan  atau  perulangan  kebiasaan)  ulama  yang menjadi  panutan  adalah  laki-laki.  Dalam  pemahaman  yang  berkembang  di kalangan  masyarakat  Aceh  Barat,  ulama  diartikan  sebagai  figur  yang memenuhi  kriteria  bahwa  ulama  bersangkutan  ahli  dalam  ilmu  agama  Islam,
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
mempunyai  intergritas  pribadi  yang    tinggi  dan  mulia,  berakhlak  mulia,  dan memiliki  kharisma.  Ulama  juga  orang-orang  yang  dipandang  sangat berpengaruh  ditengah-tengah  masyarakat,yakni  orang-orang  yang  kuat  dan luas  pengetahuan  agamanya.  Mereka  sanggup  melaksanakan  ilmu pengetahuannya  melalui  ibadah  dan  amal  perbuatan  yang  nyata  yaitu berkontribusi  dalam  masyarakat,  serta    ketakwanya  kepada  Allah  dan  diakui oleh masyarakat (Purnama:2006).
Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ajaran Islam  menjadi  hukum  dalam  masyarakat  Aceh  telah  berlangsung  relatif  lama, dengan  berindikasi  pada  kehidupan  masyarakat  Aceh  yang  tidak  dapat dipisahkan dari  sistem adat dan  nilai  budaya keislaman. Nilai-nilai keislaman begitu  kental  dan  menyatu  dengan  adat.  Bahkan  dalam  hal  tertentu  “adat” dipandang  indentik  dengan  “agama”.  Kedua    bila  ada  di  antara  anggota keluarga  melakukan  pelanggaran  norma,  baik  norma  agama  maupun  adat, akan  berakibat  aib    dan  malu  bukan  pada  diri  saja  tertapi  keluarga  ikut menanggungnya. ( Gani , 2013:188).
Eksistensi dan kontribusi ulama perempuan dalam masyarakat menurut sebagian  informan  menganggapmasih  tabu.  Dalam  realitasnya,  laki-lakisering tampil  di  ranah  publik,  sehingga  meniimbulkan  kecurigaan  tentang  eksistensi maupun  kontribusi  ulama  perempuan,  masalah  bisa  atau  tidak  dalam  agama ataupun  kepantasan  adat,  karena  belum  pernah  ada  dari  dulu  ulama perempuan  di  Aceh  Barat  tampil  dalam  ranah  publik.  Oleh  karena  itu eksistensi  dan  kontribusi  ulama  perempuan  yang  diterima  masyarakat  Aceh Barat  masih  dalam  kapasitas  perempuan.  Kontribusi  ulama  perempuan dipahamisebagai  juru  dakwah  lokal,  majelis  taklim  sebagai  media pembelajaran  masyarakat,  ceramah  khusus  untuk  perempuan  dan  dalam bidang acara sosial keagamaan (Purnama:2006).
Berdasarkan dari hasil wawancara mendalam  peneliti dengan informan menurutnya  perempuan  banyak  hambatannya  dalam  berinteraksi  di  ranah publik.  Seorang  perempuan  yang  naik  haji  harus  ada  muhrim  apa  lagi  dalam berdakwa, karena perempuan diibaratkan seperti bunga yang harus dijaga dari berbagai  hal  yang  menimbulkan  fitnah.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  para  informan  memahami  dan  menerima  eksistensiulama  perempuan masih  dalam  kapasitas  perempuan  sesuai  dengan  pemahaman  yang  dihayati bersama oleh mereka dalam praktik sosial. Walaupun kemampuan perempuan melebihi  laki-laki  tapi  kepantasan  adat  dan  agama  yang  telah  dipahami masyarakat  harus  diperhatikan.  Ulama  laki-laki  yang  biasa  berperan  dan berkontribusi  dalam  masyarakat,  sehingga  pemahaman  atau  pandangan masyarakat  terbangun  dari  kebiasaan  yang  ada.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  kebiasaan  dan  pemahaman  terhadap  nilai-nilai  (agama, adat-istiadat)  yang  ada  dalam  masyarakat  sebagai  nilai  pembenaran  terhadap eksistensi dan kontribusi  ulama perempuan di publik.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Meskipun  ada  kecenderungan  bahwa  yang  mengikuti  pendidikan didayah,  misalnya  memperoleh  capaian  prestasi  sama,  bahkan  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  laki-laki  dalam  bidang  agama.  Kondisi  ini memperlihatkan  ada  potensi  dan  peluang  yang  dimiliki  perempuan  untuk eksis  dan  berkontribusi  sama  dalam  ranah  publik.  Namun,  kondisi  sosial budaya  dan  kebiasaan  masyarakat  yang  ditampilkan  atau  berkontribusi  laki- laki  dalam  pergaulan  dan  komunitas  atau  masyarakat  masih  bias  laki-laki, dimana  laki-laki  lebih  arogan  secara  biologis  menunjukkan  keakuan  (diakui) dan  keandalan  secara  fisik  dan  didukung  dogma-dogma  (agama  maupun sosial-budaya) serta nilai tradisional dan kebiasaan yang meruntuhkan mental perempuan.
Komunitas atau masyarakat Aceh Barat tidak mendapat peluang untuk berubah  secara  institusional  karena  berbagai  hal  yang  tidak  dapat  dijelaskan secara konkrit-rasional. Kaum perempuan dipandang sebagian informan tidak mempunyai  cita-cita untuk menjadi tokoh, apalagi ulama perempuan, sebagai public  figure yang  memiliki  kapasitas  dan  kompetensi  dalam  bidang-bidang kehidupan  sosial-politik  untuk  memajukan  masyarakat.  Kebiasaan  dan  nilai agama  dan  budaya  yang  tumbuh  dan  berkembang  serta  dihayati  bersama melalui proses pendidikan (dayah) yang dikontruksikan dan diinternalisasikan secara  terus-menerus  pada  anggota  masyarakat  dan  ditampilkan  kembali dalam  bentuk  praktik  sosial  bahwa  perempuan  dipandang  hanya  pantas berkontribusi dalam kapasitas perempuan (mendapat pengakuan).
Dengan  demikian  dapat  dikatakan,  faktor  utama  yang  menghambat eksistensi  ulama  perempuan  adalah  atmosfer  kebudayaan  atau  tradisi  dan kebiasaan  dalam  masyarakat  Aceh  yang  tidak  mendukung.  Perempuan cenderung  mengambil  tempat  atau  ditempatkan  pada  posisi  sub-ordinat  atau marginal  (Burhanuddin,  2002).  Menurut  pimpinan  dayah  Serambi  Mekkah, tidak  mudah  dan  boleh  dikatakan  sangat  jarang  seorang  santri  perempuan mampu bertahan dalam studinya di dayah, sampai dengan lulus dan akhirnya mendapat  legalitas  keulamaan.  Bahkan  relatif  terbatas  bagi  seorang  santri perempuan  mampu  mencapai  kelas  atas  dalam  dayah  (semisal  kelas  VII,  VIII dan  IX).  Kebanyakan  mereka  harus  kembali  kepada  keluarga  di  tengah  jalan (kelas pertengahan) atau menjelang akhir studi (kelas tinggi).
Hal tersebut lebih disebabkan faktor psikologis menyangkut usia subur atau  produktif  seorang  perempuan  saatnya  berkeluarga,  faktor  sosiologis dimana masyarakat akan mencibir bila ada seorang perempuan yang berlama- lama  membujang  (belum  nikah),  maupun  faktor  biologis  dimana  ia  harus menjadi  seorang  istri  dan  melahirkan  anak-anak  mereka.  Proses  seseorang menjadi  ulama  melalui  pendidikan  dayah  menjadi  indikator  penting  untuk memperoleh  pengakuan  (tokoh-tokoh  dayah  maupun  masyarakat  tempatan) sebagai ulama (Sudarwati:1997).
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Hambatan  biologis,  psikologis  serta  peran  domistik  dan  kultural  itulah yang  selama  ini  menghalangi  kaum  perempuan  meraih  posisi  klimak  di domain  publik  terutama  di  dunia  pendidikan  baik  agama  maupun  umum. Ulama adalah gelar akademis lembaga pendidikan dayah, tetapi sekaligus gelar sosiologis  yang  tidak  semua  alumni  dayah  mampu  memperolehnya.  Ulama perempuan  adalah  istilah  baru  yang  masih  dirasa  asing  dan  dianggap  tabu serta  dicurigai  ketika  digunakan  dalam  ungkapan  sehari-hari.  Sistem pendidikan  dayah,    karenanya  tidak  menjamin  mengantarkan  seorang  santri untuk  meraih  titel  ulama.  Dayah  dalam  kapasitasnya  sebagai  institusi pendidikan  keagamaan  bertugas  mendidik  dan  menyiapkan  kader  (calon) ulama, bukan mencetak ulama. Masyarakatlah akhirnya yang berhak memberi label  seorang  alumni  dayah  apakah  ia  berhak  diberi  gelar  ulama  atau  sebatas gelar keagamaan biasa, sebatas teungku atau  ustaz/ustazah (guru agama).

## 5. KESIMPULAN
Ulama dalam masyarakat Aceh dipandang sebagai figur yang serba bisa baik  dibidang ibadah , mu’amalah (sosial)  maupun  bidang siyasah (hukum). Bahkan untuk menentukan aturan yang sangat penting, seperti boleh tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin, dibutuhkan otoritas dan peran orang- orang yang termasuk kategori ulama (Imran: 2000).
Tatanan  struktur  kehidupan  masyarakat  Aceh,  terdapat  relasi  pembagian kekuasaan  yang  masih  menempatkan  kaum  laki-laki  berada  di  atas  kaum perempuan.  Kaum  laki-laki  masih  diposisikan  sebagai  pencari  nafkah, pemimpin dalam keluarga. Kaum perempuan secara umum masih diposisikan pada  sektor  domestik  sebagai  istri  yang  wajib  melayani  kepentingan  suami, dan  sebagai  ibu  yang  wajib  merawat  anak.  Hal  ini  dikarenakan  kedudukan laki-laki  dan  perempuan  dalam  masyarakat  Aceh  masih  sangat  dipengaruhi oleh tafsiran nash-nash agama, budaya dan kepantasan adat.
Masyarakat  Aceh  Barat  menerima  eksistensi  dan  kontribusi  ulama perempuan sejauh mampu menempati diri dalam kapasitas ibu bagi anak-anak dan  isteri  yang  baik  buat  suami,  baik  dalam  kacamata  agama  maupun kacamata  adat-istiadat  dan  budaya  dalam  masyarakat.  Menurut  beberapa informan,  jika  seorang  ulama  perempuan  mampu  menempati  diri  dalam masyarakat,  eksistensi  dan  kontribusi  atau  kehadiran  ulama  perempuan  ke depan  akan  semakin  lebih  diterima  oleh  masyarakat  Aceh  secara  luas  dan masyarakat  Aceh  Barat  secara  khusus.  Dengan  demikian  eksistensi  ulama perempuan  sangat  tergantung  pada  bagaimana  ulama  perempuan  menempati diri dalam masyarakat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdullah, Taufik (ed).1996. Agamadan Perubahan Sosial . Jakarta : Raja Grasindo
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Persada.
Adlin, Alfathri. 2009. Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas. Jakarta: Jalasutra Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:
Rineka Cipta.
Badan Pusat Statistik. 2014. Aceh  Barat Dalam Angka , Banda Aceh: Badan Pusat Statistik
Berger,  L,  Peter  dan  Thomas  Luckmann.  1990. Tafsir  Sosial  atas Kenyataan (terjemahan Hasan Basri) Jakarta: LP3ES.
Bourdieu, Piere. 1990. The  Logic of  Practice. USA: Standaford  University   Press
Burhanuddin,  Jajat.  2002. Ulama    Perempuan    Indonesia .    Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Bungin,  Burhan.  2007. Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif. Jakarta:  Kencana Media  Group
Jenkins, Richard. 2004. Membaca Pikiran Pierre Bourdieu. Jakarta: Kreasi Wacana.
Kurdi,  Muliadi.  2014. Menelusuri  Karakteristik  Masyarakat  Desa:  Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Aceh. Banda Aceh:  Yayasan PeNA.
Suni, Ismail. 1980. Bunga Rampai tentang Aceh . Jakarta: Bharata Karya Aksara.
Umar,  Nasaruddin.  1999. Argumen   Kesetaraan   Jender:  Perspektif   Al-Qur’an. Jakarta: Paramadina. Cet. I.
Widyanto,  Anton.  dkk.  2007. Menyorot  Nanggroe:  Refleksi  Kegundahan  atas Fenomena Keagamaan, Pendidikan, Politik, Kepemerintahan, Gerder dan Sosial- Budaya Aceh. Banda Aceh: Yayasan PeNa.

## Tesis, Jurnal dan Penelitian Ilmiah
Adib,  Mohammad. Agen  dan  Struktur  dalam  Pandangan  Pierre  Bourdieu ,  Jurnal Bio Kultur, Vol I, No. 2, Juli-Desember, 2012.
Abduh Wahid. Perempuan Aceh antara Budaya dan Syariat. Jurnal Subtantia. Vol. 12. No. 02. Oktober 2010.
Kasjim,  Salenda. Kepemimpinan      Perempuan    dalam    Perspektif    Islam. Jurnal Ilmiah: Ar-Risalah Makasar. Vol. 12. No.2 Nopember 2012.
Marzuki.  2012. Kepemimpinan    Perempuan  dalam    Perspektif    Ulama    Pesantren  di Aceh. Jurnal  Ilmiah:  Akademika. Vol. 19. No. 01. Januari-Juni 2014.
Purnama,        Eddy  dan  Jalil,    Husni  at.al.  2006. Persepsi      Masyarakat      Aceh Terhadap  Ulama Perempuan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Penelitian Ilmiah. Banda Aceh: Unsyiah.
Raihan, Putri. 1997. Kedudukan   Perempuan   Di Aceh. Banda Aceh: Penelitian Pusat Studi Wanita Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry.
Sudarwati, Lina. 1997. Keluarga dan Pendidikan Perempuan di Pesantren (Kasus di Kabupaten Sleman dan Bantul Yogyakarta). Tesis. Pasca Sarjana
Universtas Gajah Mada (UGM) : Yogyakarta.
Situs Internet/ Website Departemen Agama RI, Ensikoledi Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), https://www.google.com/search.Cut+Nyak+Meutia+_dakwah.info.htmdiakse s Januari 2015
http://www.rahima.or.id/:fokus-edisi-34-menegaskan-eksistensi-ulama perempuan-untuk-kemaslahat manusia diakses Febuari 2015.