Volume 7  Issue 2, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama
Mardalena Hanifah 1 , Meidana Pascadinianti 2
Faculty of Law, Universitas Riau & Universitas Indonesia . e-mail: mardalena.h@lecturer.unri.ac.id
Abstract: Marriage is a legal contract between two individuals who are bound by law and religion to build a happy household for the rest of their lives. Every couple marries for love and the desire to live together legally and officially. Marriage is also essential in religion since it is viewed as a holy connection that God blesses. The legal ramifications of recording marriages of different religions are the focus of this study. The purpose  of  this  research  is  to  examine  the  legal  implications  of  recording  marriages  between  people  of various religions. This study is normative, employing an approach to legal concepts in Marriage Act No. 1 of 1974.  According  to  the  research,  interfaith  marriage  is  outlawed  and  ruled  religiously  unlawful  under Indonesian law, but its registration is valid under state law. As a legal result of the existence of marriage registration, the marriage's status is valid, therefore the bond between husband and wife who give birth to children through interfaith marriage provides the kid with legal standing and is legally recognized . Keywords: Legal Implications, Recording, Interfaith Marriage.
Abstrak: Perkawinan  adalah  ikatan  yang  sah  antara  dua  orang  yang  disatukan  oleh  hukum  dan  agama, memiliki tujuan agar terciptanya sebuah rumah tangga yang bahagia dan selama-lamanya. Sejatinya setiap pasangan melakukan perkawinan atas dasar cinta dan keinginan untuk hidup bersama secara resmi dan sah. Perkawinan juga memiliki arti yang penting dalam agama dikarenakan perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan sakral yang Tuhan berkati. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah akibat hukum pencatatan  perkawinan  beda  agama.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  akibat  hukum pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan  penelitian,  pernikahan  beda  agama  menurut  Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia dilarang dan dinyatakan tidak sah secara agama namun pencatatannya sah secara hukum negara. Akibat hukum dengan adanya pencatatan perkawinan, status perkawinan tersebut sah sehingga hubungan antara suami dan istri yang melahirkan anak melalui perkawinan beda agama membuat anak tersebut memiliki status yang sah dan diakui secara hukum.
Kata Kunci: Akibat Hukum, Pencatatan, Perkawinan Beda Agama.

## 1. Pendahuluan
Perkawinan  beda  agama  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  laki-laki  dan perempuan yang agamanya berbeda sehingga terjadi perbedaan aturan tentang syarat dan  tata  cara  perkawinan  berdasarkan  agamanya  masing-masing  untuk  tujuan membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. (Eoh,  1996)  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. (Undang-Undang  Republik  Indonesia,  1974)  Penjelasan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Perkawinan  disebutkan  bahwa  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
Hal  ini  selaras  dengan  yang  diterangkan  di  dalam  Pasal  44  Instruksi  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang  pada pokoknya melarang perkawinan antara laki-laki beragama Islam dengan perempuan yang tidak  beragama  Islam,  dan  berlaku  pula  sebaliknya.  (Panji  Maulana  &  Hidayat,  2022)
Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, setiap perkawinan yang dilangsungkan di wilayah hukum  Indonesia  harus  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak  yang  seagama,  tidak  dapat dilangsungkan  perkawinan  beda  agama,  dan  jika  terjadi  maka  telah  melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. (Nur, 2015)
Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Perkawinan harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  sedangkan  di  lain  pihak  harus  pula menampung  segala  kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat  dewasa  ini  yaitu menampung  ketentuan-ketentuan  hukum  dari  yang  bersangkutan.  Perkawinan  beda agama  di  Indonesia  bukanlah  hal  yang  sederhana  sebab  terdapat  pasal  yang  dapat dijadikan dasar larangan perkawinan beda agama yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan. (Karim, 2016)
Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  perkawinan  sah  jika  dilakukan berdasarkan  kepercayaan  masing-masing  agamanya  dan  dalam  penjelasannya disebutkan  bahwa  tidak  ada  perkawinan  diluar  hukum  masing-masing  agama.  Hal  ini kemudian  diperkuat  dengan  Pasal  8  huruf  (f)  yang  menyebutkan  bahwa  perkawinan dilarang  antara  dua  orang  yang  mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau peraturan  lain  melarang  untuk  dilaksanakannya  perkawinan  beda  agama.  (Zeinudin  & Santoso, 2021)
Berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan,  asas  hukum  perkawinan  dijelaskan sedemikian  rupa,  misalnya  asas  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan dilaksanakan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya. (Sembiring, 2020) Demikian hal tersebut sudah menunjukkan formatnya untuk selalu bertumpu pada fondasi asas hukum yang dimiliki bangsa Indonesia. (Isnaeni, 2016)
Landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan sangat penting dalam Undang- Undang  Perkawinan,  maka  dari  itu  aturan  terkait  boleh  atau  tidaknya  perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara, (Gaol & Hadiati, 2023)  sehingga  dalam  perkawinan  beda  agama  yang  menjadi  boleh  atau  tidaknya tergantung  pada  ketentuan  agamanya.  Pasal  40  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam  juga dinyatakan  bahwa  dilarang  melangsungkan  perkawinan  seorang  pria  dengan  seorang wanita yang tidak beragama Islam.
Modus  perkawinan  beda  agama  yang  dilakukan  oleh  pasangan  berbeda  agama menimbulkan  penyelundupan  hukum  akibat  dari  ketidakpastian  hukum  karena  dasar hukum belum mengatur perkawinan beda agama lebih jelas sehingga sah atau tidaknya, dilarang atau tidaknya menjadi masalah-masalah yang kerap dialami oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama di Indonesia. (Witoko, 2019)
Perkawinan  antar  agama  akan  mengakibatkan  suatu  perbedaan  prinsipil  dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di  kemudian  hari,  misalnya  apakah  perkawinan  beda  agama  sah  menurut  Undang- Undang Perkawinan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani setiap kasus perkawinan beda agama.

## 2. Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang membahas doktrin-doktrin  atau asas-asas  di  dalam  ilmu  hukum.  (Witoko,  2019)  Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian  hukum  yang  dilakukan  terhadap  norma  hukum  positif  yang  tertulis  dan pelaksanaannya  secara  garis  besar  ditujukan  kepada  penelitian  terhadap  asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum penelitian terhadap sinkronisasi hukum penelitian sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum. Penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. (Waluyo, 2002)  Penelitian  asas-asas  hukum  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  yang  berkaitan dengan  hukum  perkawinan  yang  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  kehidupan masyarakat, yaitu asas kepastian dan kemanfaatan hukum.

## 3. Pembahasan
Perkawinan  adalah  ikatan  yang  sangat  penting  dan  sah  antara  dua  orang  yang disatukan oleh hukum dan agama, memiliki tujuan agar terciptanya sebuah rumah tangga yang  bahagia  dan  selama-lamanya.  Sejatinya  setiap  pasangan  melakukan  perkawinan tersebut  atas  dasar  cinta  dan  keinginan  untuk  hidup  bersama  secara  resmi  dan  sah. Perkawinan  juga  memiliki  arti  yang  penting  dalam  agama  dikarenakan  perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan sakral yang Tuhan berkati.
Dalam sebuah pernikahan, setiap pasangan diharapkan untuk saling membangun kehidupan atau suasana rumah tangga yang harmonis, sejahtera, saling mendukung satu sama lain, juga saling berjuang untuk memenuhi kebutuhan emosional, fisik, dan spritual satu  sama  lain.  Dalam  sebuah  pernikahan,  hal  yang  akan  terjadi  adalah  pentingnya tanggung jawab yang besar seperti proses setiap pasangan ketika sudah memiliki anak. Mereka  harus  merawat  dan  mendidik  anak-anaknya  serta  masing-masing  pasangan sejatinya  memiliki  sikap  saling  menghormati  dan  mempertahankan  janji  perkawinan mereka sampai masa depan mereka.
Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur oleh undang-undang maupun norma-norma sosial demi sebuah keluarga yang sah dan  masyarakat  yang  sejahtera.  Perkawinan  bukan  hanya  menjadi  bentuk  komitmen antara dua individu, namun juga membawa implikasi sosial, ekonomi, dan hukum yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Perkawinan sering kali dianggap sebagai suatu yang fundamental  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  memiliki  peran  yang  penting  dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. A. Asas Perkawinan
Asas-asas  perkawinan  terdapat  pada  penjelasan  Undang-Undang  Perkawinan, yaitu  tujuan  perkawinan,  sahnya  perkawinan,  asas  monogami,  batas  minimum  usia kawin,  prinsip  perceraian  yang  dipersulit,  dan  hak  dan  kedudukan  suami  istri  yang seimbang. (Usanti et al., 2012)
1. Tujuan perkawinan
Tujuan perkawinan adalah terciptanya sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha Esa. Perkawinan juga memiliki tujuan supaya terbentuk hubungan yang sah dan legal diantara pasangan dengan melakukan
pernikahan  secara  resmi  sehingga  para  pasangan  memiliki  hak  dan  tanggung  jawab juga kewajiban yang sudah jelas dengan hubungan tersebut.
Perkawinan juga memiliki tujuan agar terciptanya sebuah rumah tangga yang sehat, dimana  sebuah  perkawinan  membantu  hubungan  yang  lebih  erat  dan  intim  antara setiap pasangan, juga membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Selain  itu,  perkawinan  juga  memiliki  tujuan  untuk  mendapatkan  dukungan  dan kenyamanan  baik  diantara  pasangan,  keluarga  pasangan  juga  masyarakat  sosial sehingga terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bersama.
2. Keabsahan perkawinan Sahnya sebuah perkawinan tergantung pada aturan hukum dan agama yang berlaku.
Sahnya  sebuah perkawinan sendiri diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Sahnya sebuah  perkawinan  dapat  tercipta  apabila  sesuai  atura-aturan  atau  ketentuan- ketentuan dari pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan mereka.
3. Asas monogami Asas  monogami  memiliki  prinsip  yaitu  setiap  pasangan  hanya  akan  memiliki  satu pasangan hidup secara sah dan resmi. Asas monogami merupakan sebuah prinsip yang penting dimana asas ini menunjukkan sebuah pernikahan hanya dapat terjadi antara dua  orang  yang  saling  mencintai  dan  berjanji  untuk  saling  setia  dalam  menjalani kehidupan  bersama.  Asas  ini  juga  memiliki  makna  bahwa  setiap  pasangan  haruslah memiliki  sikap  yang  saling  menghargai,  mamahami  dan  menghormati  untuk membangun hubungan tersebut.
Setiap pasangan harus saling setia dan memiliki komitmen untuk saling membangun keluarga yang sejahtera, rukun dan bahagia dengan mampu menjaga kesetiaan dan kepercayaan satu sama lain. Asas monogami merupakan sebuah prinsip yang sejatinya harus  dimiliki  setiap  pasangan  dalam  membentuk  sebuah  keluarga  yang  harmonis, bahagia dan sejahtera.
Perkawinan dengan asas monogami diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur secara jelas bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Batas minimum usia kawin
Dalam sebuah pernikahan, hal yang sangat penting adalah usia. Hal ini karena sebelum menikah,  para  pasangan  dituntut  sudah  dewasa  dan  matang  baik  secara  rohani maupun  jasmani,  supaya  terciptanya  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  bagi  rumah tangga  mereka.  Batas  minimum  usia  kawin  ditetapkan  agar  para  calon  suami  istri memiliki  kematangan  biologis  dan  psikologis.  Usia  minimum  bagi  laki-laki  dan perempuan  untuk  melangsungkan  perkawinan  adalah  19  tahun  menurut  Pasal  7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Undang-Undang Perkawinan mempersulit perceraian Undang-Undang  Perkawinan  mempersulit  perceraian  dengan  menentukan  proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan jika ada cukup alasan. Tujuan perkawinan  adalah  membentuk  sebuah  keluarga  yang  bahagia  kekal  dan  sejahtera sehingga perlu untuk mempersulit terjadinya perceraian. Jika hendak bercerai, harus ada  alasan-alasan  cukup  yang  harus  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan.  Asas  ini
bertujuan  supaya  suami  tidak  sembarangan  dalam  menjatuhkan  talak  dan menceraikan istrinya.
6. Hak dan kedudukan suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan Hak dan kedudukan suami istri menurut Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan adalah seimbang, di mana masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri.
B. Syarat Sah Perkawinan
Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan 2 ayat (2) yang rumusannya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bustami et al., 2020) Jika syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.
Terdapat  dua  syarat  untuk  sebuah  perkawinan  merujuk  pada  Pasal  6  hingga  Pasal  12 Undang-Undang Perkawinan yaitu:
1. Syarat materil/syarat intern (syarat subjektif) adalah syarat yang berkaitan dengan diri kedua  pasangan,  yang  mana  jika  sudah  terpenuhi  maka  perkawinan  tersebut  dapat diberlangsungkan, yaitu:
a. Adanya persetujuan atau kemauan tanpa paksaan dari kedua calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan;
b. Perkawinan  harus  memenuhi  syarat  usia  dimana  laki-laki  dan  perempuan  sudah berusia  19  tahun.  Bila  terjadi  penyimpangan,  dapat  melakukan  permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pasangan;
c. Bila  salah  satu  dari  antara  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam keadaan tidak mampu menyatakan  kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau wali;
d. Bila kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu, maka izin dari  wali,  orang  yang merawat  atau  keluarga  dalam  garis  keturunan  lurus  keatas selama masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya;
e. Bila terjadi perbedaan pendapat antara orang tua, wali, keluarga dalam garis lurus keatas atau salah seorang tidak menyatakan pendapat, maka dapat dimintakan izin pengadilan dalam daerah hukumnya;
f. Ketentuan  ini  berlaku  sepanjang  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan;
g. Perkawinan tidak diperbolehkan antara dua orang yang:
1) Memiliki hubungan darah dalam satu garis lurus keatas ataupun kebawah;
2) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yakni antara dua orang  yang  meiliki  ikatan  saudara  antara  seseorang  dengan  saudara  orang tuanya (paman dan bibi), antara seseorang dengan saudara nenek atau kakenya;
3) Berhubungan  semenda  yaitu  antara  seseorang  dengan  mertua,  anak  tiri, menantu, ibu tiri atau bapak tiri;
4) Berhubungan  susuan  yaitu  antara  seseorang  dengan  orang  tua  susuan,  anak susuan, saudara susuan, bibi susuan, paman susuan;
5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6) Mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku dilarang kawin.
2. Syarat formil/syarat ekstern (syarat objektif) merupakan syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sebuah perkawinan, dimana dalam ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Perkawinan juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 syarat formil (Syamsuddin, 2019), yaitu:
a. Pemberitahuan  oleh  kedua  calon  pasangan  atau  wakilnya  terhadap  pegawai pencatat perkawinan;
b. Penelitian  tentang  syarat-syarat  materil  oleh  pegawai  pencatat  yang  menerima pemberitahuan;
c. Pengumuman  oleh  Pegawai  Pencatat  pada  papan  pengumuman  Kantor  Catatan Sipil yakni selama 10 hari kerja;
d. Pelangsungan perkawinan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk itu.
C. Pencatatan Perkawinan
Tujuan  utama  pencatatan  perkawinan  adalah  demi  mewujudkan  ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban  suami-isteri,  hal  ini  merupakan  politik  hukum.  (MK,  2010)  Pasal  2  ayat  (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan mengharuskan  adanya  pencatatan  perkawinan  bagi  setiap  pasangan  yang melangsungkan perkawinan.
Pencatatan  perkawinan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2022 tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan.  Pencatatan  perkawinan  merupakan  sebuah  proses  administratif  yang memiliki  tujuan  supaya  mencatat  secara  resmi  bahwa  dua  orang  sudah  sah  menjadi sebuah pasangan suami istri menurut hukum yang berlaku.
Setiap pasangan yang sah menikah di Indonesia harus melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat dan juga mengurus pencatatan perkawinan di Kantor Catatan  Sipil.  Pencatatan  perkawinan  harus  dilaksanakan  selambat-lambatnya  30  hari setelah perkawinan dilangsungkan. Dalam proses pencatatan perkawinan, para pasangan harus menyediakan dokumen seperti surat nikah dari KUA, akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga.  Setelah  semua  dokumen  dilengkapi,  pencatatan perkawinan akan dilakukan dan pasangan akan menerima buku nikah sebagai bukti sah bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan. (Manan, 2008)
Pencatatan  perkawinan  sangatlah  penting  sebab  buku  nikah  merupakan  salah satu  dokumen  penting  dalam  mengurus  administrasi  kependudukan  dan  pelayanan publik  di  Indonesia,  seperti  pembuatan  KTP,  paspor  dan  lain  sebagainya.  Selain  itu, pencatatan  perkawinan  juga  berguna  untuk  melindungi  hak  dan  kewajiban  suami  istri serta  hak-hak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut.Tata  cara melaksanakan  pernikahan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan. Tata cara melaksanakan pernikahan terdapat 4 tahap yakni, laporan, pengumuman,  pencegahan  dan  pelangsungan.  Para  pasangan  yang  hendak melaksanakan  pernikahan  harus  melakukan  langkah  pertama  yaitu  menyampaikan
keinginannya terhadap Pegawai Pencatatan di wilayah pernikahan hendak dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pernikahan dilaksanakan.
Pemberitahuan pernikahan dilaksanakan dengan cara lisan maupun tulisan oleh pasangan atau orang tua maupun wakilnya. Adapun yang termuat dalam pemberitahuan tersebut adalah nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal calon pasangan  dan  jika  salah  satu  atau  kedua  pasangan  pernah  melaksanakan  pernikahan maka menyebutkan nama isteri ataupun suaminya sebelumnya. Pegawai Pencatat akan melaksanakan  penelitian  terhadap  pemberitahuan  itu  yang  mana  jika  tata  cara  dan syarat-syarat  pemberitahuan  sudah  dipenuhi  dan  tidak  ada  kendala  untuk melangsungkan pernikahan, maka akan dilaksanakan tahap pengumuman.
Pengumuman akan diumumkan dengan menempelkannya ke tempat yang sudah disediakan  atau  ditentukan  dan  mudah  untuk  dibaca  atau  dilihat  oleh  umum.  Tujuan pemberitahuan dan pengumuman adalah:
a. Memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  supaya  mengetahui  adanya  kendala pernikahan dan mencegahnya;
b. Memberikan  jaminan  supaya  pejabat  tidak  dengan  mudahnya  melaksanakan pernikahan;
c. Memberikan  perlindungan  kepada  calon  pasangan  supaya  tidak  melakukan pernikahan dengan terburu-buru;
d. Memberikan kepastian untuk pernikahan tersebut.
Pernikahan  dilaksanakan  selambat-lambatnya  10  hari  saat  pengumuman pernikahan sudah dilaksanakan. Jika tidak ada pihak yang mencegah pernikahan, maka pernikahan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan para pihak  dihadapan  Pegawai  Pencatat  yang  dihadiri  oleh  dua  saksi.  Setelah  pernikahan dilaksanakan, pasangan, para saksi dan Pegawai Pencatat memberikan tanda tangannya di  akta  perkawinan.  Terkhusus  pada  pernikahan  yang  dilaksanakan  dengan  ketentuan agama  Islam,  akta  perkawinan  juga  ditandatangani  oleh  wali  nikah  ataupun  yang mewakilinya. Penandatanganan akta pernikahan ini sangat penting karena menjadi dasar bahwa  pernikahan  yang  dilaksanakan  itu  telah  tercatat  secara  resmi.  Perkawinan  yang dilaksanakan  tidak  sesuai  dengan  aturan  dari  pada  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaan  setiap  pasangan,  maka  perkawinan  dari  pasangan  tersebut  tidak  sah. Sedangkan  di  Indonesia  enam  agama  yang  diakui,  dimana  masing-masing  dari  agama tersebut mempunyai aturannya masing-masing dan dengan tegas melarang pelaksanaan perkawinan beda agama.
Pasangan-pasangan  di  Indonesia  yang  berbeda  agama  harus  memeluk  agama yang sama dari salah satu pasangan, baik antara agama istri ataupun agama suami. Dapat diketahui bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara khusus, namun berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan menjelaskan  bahwa  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan  adalah  perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.
D. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama
Perkawinan  memiliki  akibat  hukum  yang  penting  bagi  setiap  pasangan  yang melaksanakannya. Perkawinan beda agama tentu saja memiliki dampak yang kompleks bagi para pasangan yang melaksanakannya. Terdapat berbagai masalah yang diakibatkan
oleh  terjadinya  perkawinan  dengan  agama  yang  berbeda  oleh  setiap  pasangan, diantaranya yaitu (Hanifah, 2019):
1. Keabsahan perkawinan/tidak diakui secara resmi
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa sebuah perkawinan haruslah  dilaksanakan  berdasarkan  pada  agama  dan  kepercayaan  masing-masing setiap pasangan yang hendak menikah, namun justru itu masalahnya, tidak ada agama yang ajarannya memperbolehkan nikah beda agama. Pasangan yang menikah harus memiliki agama yang sama supaya dapat diakui secara resmi oleh negara. Oleh sebab itu, setiap pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tidak diakui secara sah oleh  hukum  dan  tidak  memiliki  perlindungan  hukum  yang  sama  seperti  pasangan- pasangan yang melakukan perkawinan dalam agama yang sama.
2. Pencatatan perkawinan/kesulitan administrasi Pasangan  yang  melakukan  perkawinan  beda  agama  akan  menimbulkan  terjadinya masalah  yang  berkaitan  dengan  pencatatan  perkawinan  di  Kantor  Urusan  Agama maupun di Kantor Catatan Sipil. Jika perkawinan hendak dicatat di Kantor Catatan Sipil, harus  dilakukan  pemeriksaan  terkait  perkawinan  beda  agama  yang  akan dilangsungkan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan terkait sah atau tidaknya sebuah perkawinan.
Jika pegawai pencatat nikah memiliki pendapat perkawinan beda agama bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, maka pegawai pencatat nikah tersebut dapat  menolak  untuk  melaksanakan  pencatatan  terhadap  perkawinan  pasangan tersebut.
3. Konflik keluarga
Perkawinan beda agama juga dapat mengakibatkan konflik keluarga dan konflik sosial, terutama  jika  pasangan  tersebut  berasal dari  keluarga  yang  religius.  Keluarga  dapat menentang  perkawinan  dan  memilih  untuk  tidak  mengakui  hubungan  tersebut, bahkan bisa memicu diskriminasi sosial. Perkawinan beda agama juga dapat memicu ketidaksejahteraan rumah tangga, hal ini dikarenakan anak dari pasangan beda agama akan kesulitan dalam mengikuti ajaran agama mana yang hendak dipilihnya sehingga akan memicu ketidaknyamanan dalam rumah tangga keluarga tersebut.
4. Kesulitan beribadah Pasangan  beda  agama  juga  akan  menghadapi  kesulitan  dalam  beribadah  dan pelaksanaan  praktik  agama  mereka.  Masing-masing  dari  pasangan  mungkin  harus menghadapi kebijakan agama yang berbeda, misalnya kebijakan pemakaman ataupun ritual keagamaan yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.
5. Pengasuhan anak Pasangan  beda  agama  akan  kesulitan  dalam  hal  agama  apa  yang  akan  dianut  oleh anak-anak mereka, sehingga hal ini akan menjadi sumber konflik dan ketidaksepakatan pada  setiap  pasangan  tersebut.  Selain  itu,  dapat  memicu  masalah  dalam  hubungan dengan keluarga dan juga hubungan dengan masyarakat.
6. Status anak
Jika  terjadi  penolakan  terhadap  pencatatan  nikah  beda  agama,  maka  akan  memiliki dampak hukum bagi status anak dalam perkawinan tersebut. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dihasilkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jika tidak dilakukannya pencatatan
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan hukum anak tersebut tidaklah merupakan anak yang sah.
7. Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri Jika pasangan dari perkawinan beda agama dilaksanakan di luar negeri, maka dalam jangka  waktu  satu  tahun  setelah  pasangan  tersebut  kembali  ke  wilayah  Indonesia, mereka  harus  mendaftarkan  surat  bukti  pernikahan  mereka  ke  Kantor  Pencatatan Pernikahan di tempat tinggal mereka yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. (Fatahullah, Israfil, and Hariati 2020)
E. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama yang Diakui di Indonesia
1. Perkawinan beda agama menurut agama Islam Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas memberikan aturan atau ketentuan terkait dilarangnya pernikahan diantara yang menganut agama Islam dengan orang yang tidak menganut agama kepercayaan Islam. (Tanjung & Tanjung, 2022) Ketentuan ini secara jelas telah diatur pada Pasal 40 (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai Pasal 40 (c) telah diatur tentang dilarangnya pelaksanaan pernikahan oleh setiap  laki-laki  yang  menganut  agama  Islam  terhadap  setiap  perempuan  yang  tidak menganut  kepercayaan  atau  agama  Islam.  Mengenai  Pasal  44  telah  memberikan aturan  atau  ketentuan  setiap  perempuan  yang  menganut  agama  Islam  tidak diperbolehkan  melaksanakan  pernikahan  terhadap  setiap  laki-laki  yang  tidak menganut agama Islam.
2. Perkawinan beda agama dalam agama Kristen. Berdasarkan pandangan agama Kristen, perkawinan sejatinya tidaklah sebatas sesuatu yang  memiliki  sifat  kemasyarakatan,  melainkan  memiliki  nilai  kekhususan  atau kemurnian.  Perkawinan  dipandang  sebagai  sebuah  persekutuan  jasmani  dan  rohani diantara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut ajaran yang tertulis di dalam Alkitab,  menyatakan  terkait  perkawinan  merupakan  sebuah  perintah  Allah  yang memiliki  sifat  yang  sakramental  (kudus)  yaitu  apapun  yang  diciptakan  adalah  untuk maksud karya pencipta-Nya atas alam semesta.
Berdasarkan  hal  ini,  gereja  mempunyai  kewajiban  dalam  mengokohkan  serta memberkati sebuah perkawinan. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan gereja, tidak dibenarkan  pasangan  yang  hendak  melaksanakan  perkawinan  beda  agama. Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ajaran agama  Kristen  yaitu  melakukan  perkawinan  dengan  pasangan  yang  tidak  beragama Kristen sehingga perkawinan tersebut tidaklah sah. Undang-Undang Perkawinan telah menyerahkan keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan agama para pihak yang melangsungkan perkawinan.
3. Perkawinan beda agama menurut agama Katolik Berdasarkan ajaran yang dianut oleh agama Katolik terkait perkawinan antara orang yang menganut agama Katolik dengan orang yang tidak menganut atau bukan seorang Katolik  dipandang  sebagai  suatu  perkawinan  yang  tidak  ideal,  dimana  sebuah perkawinan dipandang sebagai suatu sakramen yang memiliki nilai  yang kudus atau suci.
Berdasarkan  pada  Hukum  Kanonik,  perkawinan  yang  terjadi  dengan  agama  yang berbeda  hanya  akan  dapat  dilaksanakan  jika  telah  memperoleh  dispensasi  oleh Ordinaris Wilayah atau Keuskupan. Berdasarkan hal ini, agama Katolik sejatinya tidak
memperbolehkan  perkawinan  antara  seseorang  yang  menganut  agama  Katolik dengan orang yang tidak menganut agama Katolik.
4. Perkawinan beda agama menurut agama Hindu Berdasarkan  ajaran  agama  Hindu,  sesuai  dengan  Kitab  Manusmriti,  perkawinan memiliki  sifat  yang  religius  dikarenakan  perkawinan  itu  sendiri  merupakan  sebuah ibadah  yang  diwajibkan.  Perkawinan  merupakan  sebuah  keharusan  setiap  orang supaya  menghasilkan  anak  atau  keturunan  yang  memiliki  tujuan  penebusan  setiap dosa dari orang tua melalui cara wiwaha, digambarkan identik dengan samskara (mirip sakramen dalam Katolik).
Perkawinan sesuatu hal yang bersifat religius, maka dari pada itu lembaga perkawinan memiliki posisi yang tidak dapat dipisahkan dari hukum agama atau dharma. Maka dari itu, menurut agama Hindu, sebuah perkawinan merupakan hal  yang dianggap batal bila  syarat-syarat  tertentu  tidak  terpenuhi.  (Mastur,  2018)  Jika  diantara  pasangan tersebut salah satunya tidaklah merupakan seseorang yang menganut agama Hindu, maka  perkawinan  tersebut  dipandang  sebagai  sebuah  perkawinan  yang  tidak  sah berdasarkan ajaran dalam ketentuan hukum Hindu.
Pengesahan  sebuah  pernikahan  berdasarkan  ajaran  di  dalam  kepercayaan  agama Hindu  wajib  dilaksanakan  oleh  seorang  Pedande  yang  mempunyai  syarat  untuk melakukan  hal  tersebut.  Jika  terdapat  pernikahan  beda  agama,  Pedande  tidak  akan mengesahkan pernikahan itu. Dalam ajaran agama Hindu tidak diperbolehkan terjadi pernikahan  beda  agama.  Hal  ini  dikarenakan  sebelum  pernikahan  wajib  melakukan langkah pertama yaitu upacara keagamaan, dimana dalam upacara keagamaan ini jika terdapat  salah  satu  pasangan  yang  tidak  menganut  agama  Hindu,  sudah  tentu pasangan tersebut harus disucikan terlebih dahulu sebagai seseorang yang menganut agama Hindu.
5. Perkawinan beda agama menurut agama Budha Berdasarkan  pandangan  dari  Sangha  Agung  Indonesia,  pernikahan  beda  agama memperbolehkan  pasangan  yang  menganut  agama  Budha  dengan  penganut  yang bukan  agama  Budha,  asalkan  pengesahannya  dilangsungkan  berdasarkan  prosedur dalam  ajaran  agama  Budha  dan  tidak  mewajibkan  setiap  pasangan  yang  tidak beragama  Budha  agar  terlebih  dahulu  masuk  dulu  ke  agama  Budha.  Upacara pernikahan,  masing-masing  pasangan  diharuskan  mengucapkan  kalimat  yakni  atas nama  Sang  Budha,  Dharma,  dan  Sangka.  Menurut  Biksu  Prajnavira  Mahasthavira, sesuai dengan ajaran Budha yang universal, pernikahan merupakan sebuah Dharma, dimana  hal  yang  paling  penting  adalah  agar  pernikahan  tersebut  tidak  terlepas  dari ajaran  moral.  Pernikahan  beda  agama  tidak  dilarang  yang  penting  dharma  tidak dilanggar dan tidak bertentangan dengan norma dan moral.
6. Perkawinan beda agama menurut agama Konghucu
7. Menurut  agama  Konghucu,  perkawinan  merupakan  satu  diantara  tiga  momen  yang sangat  penting  di  dalam  kehidupan  setiap  manusia,  selain  kelahiran  dan  kematian. Dalam pandangan agama Konghucu, ketiga hal ini merupakan kehendak Tian, Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dipandang sebagai sebuah peristiwa yang paling penting disebakan  setiap  orang  yang  hendak  melangsungkan  perkawinan  bukan  hanya diberikan  kesempatan  untuk  memilih  melainkan  diberikan  kesempatan  untuk menentukan alur dalam perjalanan kehidupan rumah tangga para pasangan tersebut
di  waktu  yang  akan  datang  pada  kehidupan  selanjutnya.  Agama  Konghucu memandang pernikahan beda agama tidak dilarang, namun demikian tidak dilarang tidak berarti tidak terdapat aturan atau ketentuan yang mengaturnya.
Sebetulnya,  konstruksi  rumusan  pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan adalah satu, untuk memperhatikan status hukum dari suatu perkawinan. Jika perkawinan beda  agama  tersebut  dilakukan  dengan  cara-cara  sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya  namun  belum  dicatatkan  ke  KUA  maupun  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil maka belum bisa dikatakan perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah.
Perkawinan  yang  sudah  diakui  sah  secara  hukum  agama  namun  belum melaksanakan  ketentuan  yang  sudah  dijelaskan  pada  kalimat  sebelumnya,  maka perkawinan  tersebut  tidak  bisa  dikatakan  sah  oleh  negara.  Hal  tersebut  diakibatkan karena dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan mengharuskan suatu perkawinan dicatatkan  yang  dibuktikan  secara  riil  dengan  adanya  akta  perkawinan.  (Tanjung  & Tanjung, 2022)
Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan  bahwa  perkawinan  harus  dilakukan  berdasarkan  agama  atau  keyakinan masing-masing.  Akan  tetapi,  yang  menjadi  permasalahan  adalah  apakah  agama  yang diwakili  oleh  masing-masing  memberikan  ijin  perkawinan  beda  agama  yang  pada kenyataannya dalam ajaran Kristen, perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14- 18)  dan  dalam  ajaran  Islam,  wanita  tidak  boleh  menikah  dengan  laki-laki  yang  tidak beragama  Islam.  (Susantin  et  al.,  2022)  Akibatnya  meskipun  sebuah  perkawinan dipandang sah berdasarkan aturan agama tertentu, tetapi apabila belum dicatatkan pada kantor  pemerintah  yang  berwenang  baik  Kantor  Urusan  Agama  untuk  yang  beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk yang diluar Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.
Sahnya suatu perkawinan secara yuridis memang dibuktikan melalui buku nikah yang  diperoleh  dari  Kantor  Urusan  Agama  dan  Kantor  Catatan  Sipil,  dimana  aturan terbaru yang menyinggung tentang perkawinan beda agama adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi KependudukanPerkawinan yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan beda agama tersebut mendapat pengakuan dari negara dan perkawinan tersebut dianggap sah. Namun apabila perkawinan beda agama yang telah dilakukan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah. Pada perkawinan  beda  agama,  jika  perkawinan  tersebut  sudah  dicatatkan  di  kantor  Catatan Sipil maka perkawinan tersebut dengan segala akibat hukumnya adalah sah sama halnya dengan perkawinan seagama pada umumnya. (Kharisma,2022)
Undang-Undang  Perkawinan  tidak  mengatur  secara  eksplisit  mengenai perkawinan  beda  agama.  Ketentuan  mengenai  perkawinan  campuran  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  pun  bukan  merupakan  pengaturan  terhadap  perkawinan  beda agama,  melainkan  pengaturan  untuk  perkawinan  yang  dilaksanakan  antara  dua  orang yang  berbeda  kewarganegaraan  dimana  salah  satunya  merupakan  Warga  Negara Indonesia.  Undang-Undang  Perkawinan  cenderung  menyerahkan  sepenuhnya  kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan beda agama,  artinya  bila  hukum  agama  menyatakan  sebuah  perkawinan  beda  agama  boleh dilakukan  maka  perkawinan  tersebut  boleh  dilakukan  oleh  Undang-Undang  dan  jika
perkawinan  beda  agama  dilarang  maka  perkawinan  tersebut  juga  tidak  diperbolehkan oleh Undang-Undang, begitu juga dengan masalah status anak yang dilahirkan.
Aspek  agama  menetapkan  keabsahan  perkawinan,  sedangkan  aspek  sosialnya menyangkut  aspek  administratif  yaitu  melakukan  pencatatan  di  Kantor  Urusan  Agama dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria  dengan  seorang  wanita  yang  di  akui  oleh  negara  untuk  hidup  bersana/bersekutu yang  kekal.  Dalam  Undang-Undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  pernikahan  harus  di lakukan  antara  dua  calon  pasangan  yang  berbeda  jenis,  maka  dari  itu  hak  itu  harus mendapatkan perlindungan dari Negara.
Perkawinan  beda  agama  sendiri  tidak  diatur  secara  spesifik  dalam  peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan Pasal 8 huruf (f) juga memberikan penegasan yaitu “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Undang -Undang tersebut secara jelas menyatakan  bahwa  sah  atau  tidaknya  sebuah  perkawinan  bergantung  kepada  masing- masing agama yang dianut oleh para pihak yang melakukan perkawinan.
Pada  akhirnya,  perkawinan  beda  agama  selalu  menjadi  polemik  tersendiri, terlebih  dalam  Hukum Perkawinan  di  Indonesia  yang  saat  ini  menganut  prinsip  bahwa Hukum  Positif  Negara  adalah  Undang-Undang  Perkawinan  menyerahkan  keabsahan suatu  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  setiap  orang  kepada  hukum  agamanya  masing masing.  Berarti  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  merupakan  sebuah “ blanconorm ” atau kaidah kosong. Kaidah kosong atau blanconorm sendiri menurut A. Pitlo  adalah  norma  yang  memberikan  keleluasaan  (diskresi)  bagi  Majelis  Hakim  untuk menilai suatu substansi peristiwa atau perbuatan hukum.
Hazairin secara tegas dan jelas memberikan penafsiran Pasal 2 tersebut bahwa bagi  orang  Islam,  tidak  ada  kemungkinan  untuk  kawin  dengan  melanggar  hukum agamanya sendiri. Bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu, menjadi jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antar agama di samping peraturan dalam Pasal 2 ini. Mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan  campuran  dalam  Bab  XII  Pasal  57  Undang-Undang  Perkawinan  yang  tidak mengatur tentang perkawinan antara agama. (Wahyuni, 2014)
Pengaturan  pelaksanaan  perkawinan  beda  agama  justru  muncul  dari  Undang- Undang Administrasi Kependudukan yang pada dasarnya mengatur tentang pencatatan sipil kependudukan. Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan pengecualian untuk pelaksanaan perkawinan beda agama, yaitu harus dengan penetapan Pengadilan.
Sahnya  perkawinan  berdasarkan  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan hanya  berlaku  pada  perkawinan  beda  agama,  dengan  demikian  Undang-Undang Administrasi Kependudukan bersifat lebih khusus. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Undang-Undang  Perkawinan  berkedudukan  sebagai  peraturan  yang  bersifat  umum, sedangkan  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  berkedudukan  sebagai peraturan  yang  bersifat  khusus  yang  dapat  menyimpangi  aturan  hukum  yang  bersifat umum.
Hanya  saja,  tidak  semua  kantor  catatan  sipil  mau  menerima  perkawinan  beda  agama. Kantor  catatan  sipil  yang  bersedia  menerima  pencatatan  perkawinan  beda  agama pun nantinya  akan  mencatat  perkawinan  tersebut  sebagai  perkawinan  non-Islam  sehingga tetap  sah  secara  hukum.  Pasangan  tetap  dapat  memilih  menikah  dengan  ketentuan agama masing-masing. Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad nikah Islam dan pemberkatan Kristen.
Secara  yuridis,  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  melarang  adanya  perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda. Undang-Undang Perkawinan secara  tidak  langsung  telah  memberikan  celah  bagi  perkawinan  beda  agama  dengan memperhatikan  penafsiran  Pasal  56  Undang-Undang  Perkawinan.  Secara  sosiologis, manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  akan  senantiasa  berkembang  dan  berkumpul dengan sesamanya tanpa memandang latar belakang pasangan tersebut sekalipun dalam hal agama.
Dari  segi  materiil,  perkawinan  beda  agama  dianggap  belum  memenuhi  aspek perkawinan  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Perkawinan.  Namun,  hadirnya  Undang- Undang  Administrasi  Kependudukan  memberi  peluang  akan  sahnya  perkawinan  beda agama  di  Indonesia  sehingga  menurut  pemahaman  hukum  saat  ini  menyatakan perkawinan beda agama dianggap sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan dapat dilaksanakan.  Pengaturan  perkawinan  beda  agama  malah  lahir  dari  Undang-Undang Administrasi  Kependudukan  yang  utamanya  mengatur  tentang  pencatatan  sipil kependudukan.
Guru  Besar  Hukum Perdata  Universitas  Indonesia  Wahyono  Dharmabrata  menjelaskan ada  empat  cara  populer  yang  dilakukan  pasangan  dalam  melangsungkan  pernikahan beda agama yakni:
a. Meminta penetapan pengadilan;
b. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama;
c. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama; dan
d. Menikah di luar negeri.
Hal  ini  merupakan  penyelundupan  hukum.  Ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  Perkawinan  menyerahkan  status  keabsahan  suatu  perkawinan  kepada  hukum agama  kedua  mempelai.  Hal  ini  menimbulkan  masalah  manakala  hukum  suatu  agama melarang praktik perkawinan beda agama bagi para pemeluknya. Mengingat ketentuan dalam  pasal  tersebut  menyerahkan  status  keabsahan  perkawinan  pada  hukum  agama masing-masing,  maka  ketentuan  mengenai  sah  tidaknya  perkawinan  beda  agama menurut  masing-masing  agama  menjadi  hal  yang  penting  dalam  berlangsungnya perkawinan. (Karim, 2016)
Menurut ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (2). Oleh karena itu anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama akan berstatus tidak sah dan akan dianggap sah apabila perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh satu agama dan dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan.
Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Petugas Pencatat Perkawinan.  Pencatatan perkawinan  selanjutnya  akan  menghasilkan  suatu  akta  pernikahan.  Menurut  Undang- Undang  Perkawinan,  perkawinan  dapat  dibuktikan  keabsahannya  apabila  telah
memenuhi ketentuan hukum yang dimiliki oleh masing-masing agama calon pengantin. Dalam  hal  ini,  kata  masing-masing  mengindikasikan  bahwa  pasangan  calon  pengantin tersebut memeluk satu agama yang sama atau bisa memeluk agama yang berbeda. Perkawinan  perlu  dicatatkan  untuk  memenuhi  persyataran  formal  terkait  keabsahan perkawinan  tersebut.  Hal  ini  juga  telah  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan, “Bahwa  pencatatan  merupakan  persyaratan  administrasi  sehingga  tujuan  pencatatan perkawinan  adalah  untuk  memberikan  ketertiban  hukum,  kepastian  hukum, perlindungan hukum dan keabsahan bagi suami, istri dan anak-anak, serta menjamin dan melindungi hak- hak tertentu yang timbul dari perkawinan, termasuk hak atas warisan.” Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa telah  ditetapkan  suatu  peraturan  terkait  pencatatan  perkawinan  beda  agama, diantaranya, perkawinan yang sah wajib dilaporkan kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya  perkawinan  paling  lambat  60  (enam  puluh)  hari  sejak  tanggal  perkawinan. Selanjutnya, pencatat perkawinan memasukkan akta perkawinan ke dalam buku register dan menerbitkan akta perkawinan itu.
Berdasarkan  ketentuan  pada  pasal  35  huruf  a  Undang-Undang  Adminstrasi Kependukan,  perkawinan  beda  agama  tetap  harus  dicatatkan.  Meskipun  demikian, ketentuan ini tidak menjelaskan secara rinci terkait dimana perkawinan tersebut dapat tercatat, apakah di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil. Di hadapan hukum, perkawinan  seharusnya  tercatat  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil.  Seperti pencatatan  perkawinan  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya,  pencatatan dilakukan oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Undang- Undang  Perkawinan  menjelaskan  bahwa  pihak-pihak  yang  perkawinannya  ditolak mempunyai  hak  untuk  mengajukan  ke  pengadilan  di  dalam  wilayah  mana  pejabat pencatat  perkawinan  yang  mengadakan  penolakan  berkedudukan  untuk  memberikan putusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
Di Indonesia, perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa, “Perkawinan wajib mengikuti hukum masing -masing agamanya  dan  tidak  ada  perkawinan  yang  dilakukan  diluar  hukum  agama  dan kepercayaan  itu”.  Artinya,  perkawinan  wajib  untuk  menyesuaikan  dengan  ketetapan - ketetapan  yang  dimiliki  oleh  setiap  agama  dan  kepercayaan  tertentu,  selama  tidak bertentangan.
Sahnya perkawinan didasarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pencatatan  perkawinan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  bertujuan  untuk  tertib  administrasi  perkawinan, memberikan  kepastian  dan  perlindungan  terhadap  status  hukum  suami,  istri  maupun anak dan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain lain. (MK, 2010)
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memang tidak berdiri sendiri karena frasa “dicatat  menurut  peraturan  perundang - undangan  yang  berlaku”  memiliki  pengertian bahwa  pencatatan  perkawinan  tidak  serta  merta  dapat  dilakukan,  melainkan  bahwa pencatatan  harus  mengikuti  persyaratan  dan  prosedur  yang  ditetapkan  dalam
perundang-undangan. Dalam hal ketentuan dan prosedur ini telah diatur dalam Undang- Undang Administrasi Kependudukan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara.
Kedua  calon  mempelai  yang  hendak  melakukan  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:
1. Penetapan Pengadilan
Dasar hukum dalam meminta penetapan pengadilan yaitu Pasal 34 Undang-Undang Administrasi  Kependudukan  dan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  dengan  putusan No.1400  K/Pdt/1986,  di  mana  putusan  tersebut  menyatakan  bahwa  pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia berhak untuk tercatatkan di Kantor Catatan Sipil. Terdapat  beberapa  langkah  dalam  memperoleh  perizinan  melalui  penetapan pengadilan, yaitu:
a. Memilih melaksanakan perkawinan dengan salah satu lembaga agama.
b. Mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan.
c. Melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan oleh pemuka agama terkait.
d. Mengajukan  permohonan  penetapan  perkawinan  kepada  Pengadilan  Negeri berwenang dan dibuktikan dengan surat kawin yang dikeluarkan lembaga agama yang bersangkutan.
e. Menyerahkan  surat  penetapan  pengadilan  sebagai  bukti  untuk  mencatatkan perkawinan  beda  agama  di  Kantor  Catatan  Sipil  sehingga  mampu  mendapatkan akta nikah.
2. Melaksanakan Perkawinan sesuai Aturan Agama Masing-Masing Kedua  calon  mempelai  melaksanakan  perkawinan  dengan  dua  cara,  yaitu  dengan dilaksanakannya  perkawinan  menurut  agama  pihak  mempelai  pria  dan  dengan dilaksanakannya  perkawinan  menurut  agama  pihak  mempelai  wanita.  Meskipun demikian,  hanya  salah  satu  pencatatan  yang  didaftarkan  kepada  negara  untuk memberitahu informasi mengenai agama yang dianut dan didaftarkan.
3. Tunduk pada salah satu hukum agama untuk sementara waktu Misalnya, pengantin Kristen menikah dalam Islam oleh seorang pendeta pribadi dan kemudian  kembali  ke  agama  mereka  sebelumnya.  Hal  ini  mengakibatkan  adanya perbedaan keterangan agama pada Kartu Tanda Penduduk dan akta nikah. Namun, hal tersebut  tidak  melanggar  hukum  Indonesia  karena  telah  dijamin  oleh  peraturan pelaksanaannya.
Ketentuan tentang perkawinan beda agama diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  108  Tahun  2009  Pasal  50  ayat  (3) menyatakan  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  antar  umat  yang  berbeda  agama  dan perkawinan  yang  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  perkawinan,  pencatatan perkawinan  dilaksanakan  berdasarkan  penetapan  pengadilan  dengan  memenuhi persyaratan  (a)  salinan  penetapan  pengadilan.  Dengan  adanya  ketentuan  ini, keberlangsungan  perkawinan  beda  agama  dinyatakan  sah  secara  hukum  melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan tercatat di Kantor Catatan Sipil.
F. Akibat Perkawinan Beda Agama terhadap Status Perkawinan Perkawinan  yang  dinyatakan  sah  secara  hukum  menimbulkan  hubungan  lebih  lanjut antara suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan. Hubungan antara suami
dan  istri  tersebut  selanjutnya  memicu  adanya  hak  dan  kewajiban  dari  masing-masing pihak.
Perkawinan  dinyatakan  sah  apabila  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  yang telah ditetapkan. Ketika perkawinan tersebut dinyatakan sah, maka hubungan suami dan istri yang tercipta juga termasuk sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus  dipenuhi  oleh  suami  dan  istri.  Hak  dan  kewajiban  tersebut  memiliki  kedudukan yang  setara  di  mata  hukum.  Apabila  dalam  implementasi  hak  dan  kewajiban menimbulkan  ketidakadilan,  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  berhak  untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.Bagi seorang suami yang memeluk agama Islam, ia memiliki beberapa hak yang tidak dimiliki oleh pihak istri, yaitu hak melakukan poligami, hak  menjatuhkan  talak,  hak  tidak  saling  mewarisi  peninggalan  harta  waris  dan  hak melakukan  rujuk  dengan  istri  tanpa  melalui  akad  nikah  baru.  (Amri,  2020)  Hak-hak tersebut dapat dipergunakan oleh suami yang beragama Islam meskipun pihak istri tidak memeluk agama Islam. Hak dan kewajiban tersebut masing-masing diatur dalam Undang- Undang  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  hak  status  istri  sama  dengan  hak  dan kedudukan  suami  dalam  kehidupan  keluarga  dan  kehidupan  bermasyarakat,  sehingga masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
Mengenai  pembagian  kerja  antara  suami  dan  istri,  dikatakan  bahwa  “Suami adalah kepala keluarga dan suami istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, saling menghormati,  dan  saling  mendukung  baik  dalam  jasmani  dan  rohani”.  Suami  juga berkewajiban untuk melindungi istrinya dan menafkahi istrinya dan istri harus mengurus rumah tangga.
Sahnya sebuah perkawinan dapat dikukuhkan berdasarkan Hukum Agama seperti yang tertuang  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan  sehingga  dalam  peristiwa-peristiwa  penting  yaitu  pelaksanaan perkawinan beda agama diatur dengan suatu penyelesaian yaitu pencatatan resmi pada Kantor Catatan Sipil guna terciptanya kepastian hukum dengan penetapan pengadilan. Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 diharapkan dapat  megakhiri  polemik  mengenai  perkawinan  beda  agama  yang  terjadi  di  Indonesia sehingga  hakim  tidak  lagi  mengabulkan  permohonan  perkawinan  beda  agama  yang diajukan  oleh  Pemohon.  Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  dirubah dengan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan Pasal  35  huruf  a  terkait  dengan  masalah  perkawinan  beda  agama  menjadi  wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya menjadi tidak dapat dilaksanakan. (Kharisma, 2023)

## 4. Kesimpulan
Perkawinan  beda  agama  sendiri  tidak  diatur  secara  spesifik  dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Akibat  hukum  adanya  pencatatan  perkawinan tersebut,  status  perkawinan  beda  agama  adalah  sah  secara  hukum  sebab keberlangsungan  perkawinan  beda  agama  dinyatakan  sah  secara  hukum  melalui Penetapan  Pengadilan  Negeri  dan  tercatat  di  Kantor  Catatan  Sipil.  Hubungan  antara suami dan istri yang dan melahirkan anak melalui perkawinan beda agama membuat anak tersebut memiliki status yang sah dan diakui secara hukum.

## 5. Daftar Pustaka
Amri,  A.  (2020).  Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam. Media Syari’ah , 22 (1), 48. https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719
Bustami, Fitriani, R., & Sahara, S. (2020). Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri . Deepublish.
Eoh, J. (1996). Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek . RajaGrafindo Persada. Fathullah,  Israfil,    dan  S.  H.  (2020).  Problematika  Keabsahan  Perkawinan  Beda  Agama Yang Dilakukan  Di Luar Wilayah Hukum Indonesia. Jurnal  Kompilsasi Hukum , 5 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.36
Gaol,  K.  S.  L.,  &  Hadiati,  M.  (2023). Analisis  Kepastian  Hukum  terhadap  Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan . 12 (2).
Hanifah,  M.  (2019).  Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Soumatera Law Review , 2 (2). https://doi.org/http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420
Isnaeni, M. (2016). Hukum Perkawinan Indonesia . PT Refika Aditama.
Karim, H. M. (2016). Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila. ADIL: Jurnal Hukum , 8 (2), 1 – 23.
Kharisma,  B.  U. (2022).  Polemik  Putusan PN  Surabaya  Terkait  Pernikahan  Beda  Agama dengan  Hukum  Keluarga  (UU  Perkawinan  dan  UU  Administrasi  Kependudukan). Jurnal Pro Hukum , 11 (I).
Kharisma,  B.  U.  (2023).  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (Sema)  Nomor  2  Tahun  2023,
Akhir  Dari  Polemik  Perkawinan  Beda  Agama? Journal  of  Scientech  Research  and Development , 5 (1), 477 – 482. https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164 Manan, A. (2008). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia . Kencana. Mastur,  H.  F.  dan.  (2018).  Tinjauan  Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  dan  Akibat Hukumnya  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie , 11 (1).
MK,  A.  (2010). Hukum  Perkawinan  di  Indonesia :  Masalah -Masalah  Krusial .  Pustaka Pelajar.
Nur,  A.  (2015).  Kajian  Hukum  Terhadap  Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Undang- Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 10 (2), 214. https://media.neliti.com/media/publications/240404-kajian-hukum-terhadap- perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf
Panji  Maulana,  R.,  &  Hidayat,  T.  (2022).  Analisis  Yuridis  Normatif  terhadap  Penetapan Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  916/Pdt.P/2022/PN.Sby.  tentang  Perkawinan Beda  Agama. Mahakim:  Journal  of  Islamic  Family  Law , 6 (2),  162 – 176. https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.154 Sembiring, R. (2020). Hukum Keluarga : Harta -harta Benda dalam Perkawinan . Rajawali Pers.
Susantin, J., Rijal, S., Khair, M. A., & Mujiburrohman. (2022). Peran Moderasi Beragama Terhadap  Legalitas  Perkawinan  Beda  Agama  di  Indonesia  (Studi  Analisis  Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby) . 10 (2), 257 – 270. Syamsuddin, R. (2019). Pengantar Hukum Indonesia . Prenadamedia Group.
Tanjung, I. U., & Tanjung, D. (2022). Undang-Undang Perkawinan dan Nikah Beda Agama Hukum  islam  dan  Hukum  Positif. Jurnal  Kewarganegaraan , 6 (4),  6792 – 6801.
https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4255 Undang-Undang Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (pp. 1 – 15).
Usanti,  T.  P.,  Hernoko,  A.  Y.,  &  Agustin,  E.  (2012). Buku  Ajar  Hukum  Perdata .  Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair.
Wahyuni, S. (2014). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Al- Risalah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum , 14 (2).
Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Sinar Grafika.
Witoko, P. A. (2019). Penyelundupan Hukum Beda Agama Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7 (2), 251 – 257.
Zeinudin, M., & Santoso, A. (2021). Rekonstruksi Hukum Perkawinan Campur Beda Agama dalam  Perspektif  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jurnal Jendela Hukum ,
8 (1), 39 – 49. https://doi.org/https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1333
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.