ISSN (Online): 2655-8408

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGEMBANG YANG TIDAK MEMBANGUN BENDALI/BOZEM DI PERUMAHAN PESONA KHATULISTIWA BALIKPAPAN

## RESPONSIBILITIES OF DEVELOPER LAW WHICH DO NOT BUILD BOZEM IN THE HOUSING OF KHATULISTIWA BALIKPAPAN
Isa Jannet Firdzusy, Suhadi, Sri Endang Rayung Wulan Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur suhadi@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Pemerintah memiliki kedudukan sebagai administrasi negara. Sebagai administrasi negara, pemerintah dapat  bertindak  baik  dalam  lapangan  pengaturan  (regelen)  maupun  dalam  lapangan  pelayanan (bestuuren). Penegakan hukum lingkungan seharusnya dilakukan pemerintah secara preventif maupun represif,  yaitu  dengan  mengawasi  secara  ketat  dan  menerapkan  sanksi  administratif  maupun  sanksi pidana terhadap pengembang yang tidak membangun sesuai dengan tapak rencana sebagaimana diatur dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti menggunakan pendekatan yuridis emipiris karena hendak mengkaji asas-asas hukum yang berlaku serta apa  yang  terjadi  dalam  kenyataannya  di  masyarakat.  Pertanggungjawaban  hukum  terhadap pengembang perumahan pesona khatulistiwa Balikpapan yang tidak membangun bendali/bozem berupa pertanggungjawaban hukum administrasi dan pertanggungjawaban hukum pidana. Pertanggungjawaban  hukum  administrasi berupa teguran  hingga pencabutan izin, sesuai dengan Pasal 17  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  5  Tahun  2013  tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengembang Perumahan, Kawasan Bozem

## Abstract
The government has a position as a state administration. As a state administration, the government can act  both  in  the  regulatory  field  (regelen)  and  in  the  service  sector  (bestuuren).  Enforcement  of environmental  law  should  be  carried  out  by  the  government  in  a  preventive  and  repressive  manner, namely  by  closely  monitoring  and  applying  administrative  sanctions  and  criminal  sanctions  against developers  who  do not build  in accordance  with  the  plan as  stipulated  in  the Regional  Regulation  of the  City  of  Balikpapan.  The  research  approach  used  by  researchers  uses  an  empirical  juridical approach because it wants to study the principles of applicable law and what happens in reality in the community. Legal liability to the housing developer of the Balikpapan equator that does not build bend /  bozem  in  the  form  of  administrative  legal  responsibility  and  criminal  liability.  Administrative  legal liability in the form of reprimands to revocation of permits, in accordance  with Article 17 of the City Regulation  of  Balikpapan  City  Number  5  of  2013  concerning  Provision  and  Submission  of Infrastructure, Facilities and Utilities in Housing Areas.
Keywords: Law Enforcement, Housing Developers, Bozem Region

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Sejalan  dengan  pertumbuhan  penduduk  di  Indonesia  yang  semakin  pesat,  tuntutan  akan kebutuhan  yang  menunjang  kehidupan  masyarakat  juga  semakin  meningkat.  Setiap  warga Negara Indonesia berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Papan  atau  tempat  adalah  hal  yang  paling  mendasar yang  dibutuhkan  oleh  manusia.  Rumah  adalah  bangunan  gedung  yang  berfungsi  sebagai tempat  tinggal  yang  layak  huni,  sarana  pembinaan  keluarga,  cerminan  harkat  dan  martabat penghuninya,  serta  asset  bagi  pemiliknnya.  Pemerintah  dalam  hal  ini  berkewajiban, bertanggungjawab dan berwenang untuk melindungi masyarakat menyediakan tempat tinggal atau  rumah  melalui  penyelenggaraan  perumahan  dan  kawasan  pemukiman  bagi  masyarakat dalam  pemenuhan  kebutuhannya,  Negara  telah  mengatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam  pembangunan,  perumahan  dapat  dibangun  oleh  badan  hukum  yang menyelenggarakan pengembangan perumahan yang disebut dengan pengembang. Perumahan yang dibangun harus melalui beberapa tahap yang sudah ditentukan dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Kawasan  Perumahan  dan  Pemukiman,  yaitu perencanaan,  perumahan,  pembangunan  perumahan,  pemanfaatan  perumahan,  dan pengendalian  perumahan.  Perumahan  yang  dibangun  oleh  pengembang  harus  mencakup prasarana,  sarana,  dan  utilitas  umum.  Pengembang  adalah  institusi  atau  lembaga  atau perorangan  penyelenggara  pembangunan  kawasan  perumahan-perumahan  termasuk  kavling siap  bangun  menurut  Pasal  17  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2013  tentang  Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan.
Kota  Balikpapan  menjadi  salah  satu  kota  yang  memiliki  perkembangan  penduduk  yang pesat,  perkembangan  penduduk  ini  juga  menuntut  kebutuhan  tempat  tinggal  bagi masyarakatnya.  Banyak  pengembang  yang  membangun  perumahan  di  Kota  Balikpapan. Perumahan yang dibangun juga harus sesuai dengan peraturan yang ada. Perumahan yang di bangun  oleh  pengembang  sudah  harus  beserta  dengan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  umum sehingga  layak  untuk  menjadi  tempat  tinggal  masyarakat.  Penyediaan  dan  penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun  2013  tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana,  dan  Utilitas  Pada Kawasan  Perumahan,  maka  pengembang  harus  melaksanakan  pembangunan  dengan mematuhi  aturan  yang  sudah  ditetapkan.  Dalam  Pasal  5  Ayat  (2)  huruf  e  Peraturan  Daerah Kota  Balikpapan  Nomor  5  Tahun  2013  tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan, pengembang dalam pembangunan perumahan wajib membangun 4% dari 40% yang tergambar dalam rencana tapak prasarana, sarana, dan utilitas  untuk  bendali/bozem.  Bendungan  pengendali  banjir  atau  bendali  adalah  suatu bangunan  yang  dibangun  untuk  mengendalikan  air  di  suatu tempat.  Selain    itu,  bendali juga memiliki  kelebihan,  yaitu  pembangunannya  tidak  memerlukan  waktu  yang  lama  dan  biaya besar,  berbeda  dengan  waduk  besar.  Meskipun  demikian,  bendali  secara  efektif  mampu mengamankan  beberapa  sudut  kota  dari  bahaya  banjir  dan  pengisian  air  tanah  bisa  lebih terdistribusi. 1
Pemerintah  Kota  Balikpapan  menyerahkan  pembangunan  perumahan  oleh  pengembang bedasarkan asas kepentingan umum, fungsi sosial, manfaat, kepastian hukum, penataan ruang, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun  2013  tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana,  dan  Utilitas  Pada Kawasan  Perumahan,  maka  pengembang  wajib  melaksanakan  pembangunan  dengan mematuhi  aturan  yang  sudah  di  tetapkan.  Jika  pengembang  tidak  mematuhi  dan  melanggar peraturan  yang  ditentukan,  maka  Pemerintah  wajib  memberikan  sanksi  administratif
1 Elis Widia Astuti, Implementasi Program Pengendalian Banjir Oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan  di Kota Samarinda, UNMUL,No 3/2/2014, hlm. 501
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana,  dan  Utilitas  Pada  Kawasan Perumahan,  bahkan  Pemerintah  juga  berwenang  memberikan  sanksi  pidana  kepada pengembang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun  2013  tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana,  dan  Utilitas  Pada Kawasan Perumahan.
Pada  tanggal  31  Agustus  2017,  Suryanto  selaku  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup menyatakan  bahwa  ada  lima  pengembang  yang  tidak  membangun  bendali/bozem  yang  ada dalam  rencana  tapak  sehingga  berkontribusi  sebagai  salah  satu  penyebab  banjir  di  Kota Balikpapan. 2 Setelah dilakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, salah satu  pengembang  yang  tidak  membangun  bozem  adalah  PT.  Indonesia  Merancang  Bangun yang membangun perumahan pesona khatulistiwa yang terletak di Sumber Rejo. Pada rencana tapak  PT.  Indonesia  Merancang  Bangun  akan  membangun  bendali  seluas  10.000  m²,  tetapi pada  faktanya  perumahan  pesona  khatulistiwa  sama  sekali tidak membangun  bendali/bozem yang  seharusnya  menjadi  kewajiban  pengembang  perumahan  dalam  pembangunan perumahan.  Tidak  patuhnya  pengembang  PT.  Indonesia  Merancang  Bangun  dalam membangun bendali/bozem sebagai salah satu kewajiban dalam penyediaan prasarana, sarana, dan  utilitas  pada  kawasan  perumahan  tentu  saja  adalah  pelanggaran  pada  Peraturan  Daerah Kota  Balikpapan  Nomor  5  Tahun  2013  tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana, Sarana,  dan  Utilitas  Pada  Kawasan  Perumahan.  Tidak  hanya  melanggar  peraturan,,  akibat yang ditimbulkan dari tidak dibangunnya bendali/bozem oleh pengembang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banjir di Kota Balikpapan.
Secara  teoritis,  pemerintah  memiliki  kedudukan  sebagai  administrasi  negara.  Sebagai administrasi  negara,  pemerintah  dapat  bertindak  baik  dalam  lapangan  pengaturan  (regelen) maupun  dalam  lapangan  pelayanan  (bestuuren).  Penegakan  hukum  lingkungan  seharusnya dilakukan pemerintah secara preventif maupun represif, yaitu dengan mengawasi secara ketat dan menerapkan sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pengembang yang tidak membangun  sesuai  dengan  tapak  rencana  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Balikpapan.  PT.  Indonesia  Rancang  Membangun  juga  seharusnya  bertanggungjawab  atas pembangunan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas.  Pemerintah  juga  berkewajiban  menegakkan hukum  kepada  pengembang  perumahan  pesona  khatulistiwa  Balikpapan  karena  telah melanggar  aturan  yang  berlaku  dengan  tidak  membangun  bedali/bozem  pada  kawasan perumahan yang telah dibangun.
PT.  Indonesia  Merancang  Bangun  sebagai  pengembang  perumahan  pesona  khatulistiwa Balikpapan  seharusnya  bertanggungjawab  penuh  serta  mematuhi  peraturan  yang  telah ditetapkan  Pemerintah  Kota  Balikpapan  dengan  membangun  bendali/bozem  sebagai  salah satu  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  yang  harus  disertakan  pada  saat  membangun  atau menyelenggarakan perumahan.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  atas  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  masalahnya  dapat  dirumuskan antara lain sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  pertanggungjawaban  hukum  pengembang  PT.  Indonesia  Merancang Bangun  yang  tidak  membangun  bendali/bozem  di  perumahan  pesona  khatulistiwa Balikpapan?
2. Bagaimanakah  penegakan  hukum  terhadap  pengembang  PT.  Indonesia  Merancang Bangun  yang  tidak  membangun  bendali/bozem  di  perumahan  peona  khatulistiwa Balikpapan?
2 2Aridjwana, “Ditenggarai Langgar Aturan, Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan Akan Panggil Pengembang Nakal”, 2017, http://kaltim.tribunnews.com/2017/08/31/ditengarai- langgar-aturan-dinas-lh-balikpapan-akan- panggil-pengembang-nakal. diakses terkahir pada tanggal 13/02/2018

## C. Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  menggunakan  pendekatan  yuridis emipiris karena hendak mengkaji asas-asas hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan  Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
Pendekatan  yuridis  empiris  adalah  mengidentifikasi  dan  mengkonsepsikan  hukum  sebagai institusi  sosial  yang  nyata  dan  fungsional  dalam  sistem  kehidupan  yang  nyata. 3 Pendekatan yuridis  empiris  adalah  menekankan  penelitian  yang  bertujuan  memperoleh  pengetahuan hukum  secara  empiris  dengan  jalan  terjun  langsung  ke  obyeknya  dengan  cara  wawancara dengan instansi yang terkait yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pengembang  dan  bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  PT.  Indonesia  Merancang  Bangun sebagai  pengembang  yang  kawasan  perumahannya  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah Kota  Balikpapan  Nomor  5  Tahun  2013  tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

## D. Tinjauan Pustaka

## 1. Pengertian Perumahan
Perumahan  adalah  kelompok  rumah  yang  berfungsi  sebagai  lingkungan  tempat tinggal  atau  lingkungan  hunian  yang  dilengkapi  dengan  sarana  dan  prasarana lingkungan.  Perumahan  adalah  salah  satu  bentuk  sarana  hunian  yang  memiliki  kaitan yang  erat  pada  masyarakatnya. 4 Perumahan  sehat  merupakan  konsep  dari  perumahan sebagi faktor yang dapat meningkatkan standar kesehatan penghuninya. Konsep tersebut melibatkan pendekatan sosiologis  dan teknis pengelolaan faktor resiko dan berorientasi pada lokasi bangunan, kualifikasi, adaptasi, manajemen, penggunaan dan pemeliharaan rumah, dan lingkungan di  sekitarnya,  serta mencakup apakah rumah tersebut memiliki penyediaan air minum dan sarana yang memadai untuk memasak, mencuci, menyimpan makanan, serta pembuangan kotoran manusia maupun limbah yang lainnya. 5
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman berbunyi :
“Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman baik perkotaan maupun  pedesaan,  yang  dilengkapi  dengan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  umum, sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni”

## 2. Pertanggungjawaban Hukum
a) Pengertian Pertanggungjawaban Hukum
Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya seperti bila terjadi sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni liability (the state of being liable) dan responsibility (the  state  or  fact  being  responsible).  Liability  merupakan  istilah  hukum  yang  luas, didalamnya mengandung makna komprehensif yang meliputi hampir setiap karakter resiko dan tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin sehingga dapat  meliputi  semua  karakter  hak  dan  kewajiban  dan  dapat  bertanggung  jawab terhadap  hal-hal  yang  actual  serta  menciptakan  tugas  untuk  melakukan  undang- undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Responsibility merupakan hal  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  kewajiban  dan  termasuk  putusan, keterampilan,  kemampuan,  dan  kecakapan.  Responsibility  juga  berarti  kewajiban
3 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 51
4 http://digilib.unila.ac.id.8615/13/BAB%2011.pdf, diakses terakhir pada tanggal 27 Maret 2018
5 http://journal.unair.ac.id/download-fullpaper-KESLING-2-1-04.pdf,  diaksies  terakhir  pada  tanggal  27  Maret 2018
bertanggung  jawab  atas  undang-undang  yang  dilaknasakan  dan  memperbaiki kerusakan apa pun yang ditimbulkan.
Pertanggungjawaban hukum adalah suatu keadaan yang wajib untuk menanggung segala bentuk beban tuntutan dari perkara yang dipersalahkan yang merupakan akibat dari  sikap  atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  dapat  menimbulkan kerugian bagi orang lain serta menimbulkan sanksi dari tindakan yang dilakukannya.
Sanksi  hukum  adalah  sebuah  hukuman  yang    dimana  akibat  dari  suatu  tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang dapat menimbulkan kerugian materil atau immaterial. Sanksi hukum dari suatu pertanggungjawaban hukum dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, dan sanksi perdata.
b) Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Hukum
1) Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  bahasa  asing  disebut  sebagai  toeken- baarheid,  criminal  responsibility,  atau  criminal  liability.  Pertanggungjawaban yang  dimaksud  untuk  menentukan  apakah  seseorang  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan  atas  pidana  atau  tidak  terhadap  perbuatan  yang dilakukannya. 6 Perbuatan  pidana  hanya  menunjuk  kepada  dilarang  dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana  dapat  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang  diancamkan,  tergantung  pada perbuatan yang dilakukan mempunyai unsur delik atau tidak. Pertanggungjawaban tanpa  adanya  kesalahan  dari  pihak  yang  melanggar  dinamakan  leer  van  het materiele feit. 7
Pertanggungjawaban  pidana  perlu  adanya  syarat  pelaku  mampu  untuk bertanggung  jawab  dan  tidak  mungkin  seseorang  dapat  dipertanggungjawabakan apabilan  seseorang  tersebut  tidak  mampu  untuk  bertanggung  jawab.  Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab  adalah suatu keadaan psikis sedemikian rupa,  sehingga  penerapan  suatu  upaya  peniadaan,  baik  ditinjau  secara  umum maupun  dari  sudut  orang  yang  dapat  dibenarkan.  Seseorang  yang  dikatakan mampu bertanggung jawab apabila: 8
a. Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
b. Mampu untuk menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi
c. Seseorang  yang  telah  didakwa  pada  dasarnya  dianggap  mampu  bertanggung jawab kecuali dinyatakan sebaliknya.
Dalam  KUHP  tidak  memuat  ketentuan  tentang  arti  kemampuan  bertanggung jawab  yang  ada  hanya  alasan  yang  terdapat  pada  pelaku  tindak  pidana  yang mengakibatkan perbuatannya  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan.  Alasan tersebut berupa keadaan pribadi secara biologis yang dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP.
2) Pertanggungjawaban Perdata
Pertanggungjawaban  perdata merupakan  pertanggungjawaban  atas  kerugian yang  dialami  seseorang  karena  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  dan diantara kedua belah  pihak tidak terdapat suatu perjanjian atau hubungan hukum perjanjian  sehingga  berdasarkan  undang-undang  terjadi  hubungan  hukum  antara orang  yang  mengalami  kerugian  tersebut.  Maka  dalam  hal  tersebut  diatur  oleh Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang
6 S.R Sianturi, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Jakarta: Alumni, hlm. 245
7 Moeljanto, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 165
8 Teguh Prasetyo,2014, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 85
lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
Menurut  Pasal  1365  KUHPerdata  yang  dimaksud  dengan  melanggar  hukum adalah  perbuatan  yang  melawan  hukum  yang  dilakukan  seseorang  yang  karena kesalahannya  telah  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain.  Dalam  ilmu  hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:
a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
b. Perbuatan  melawan  hukum  tanpa  kesalahan  (tanpa  adanya  unsur  kesengajaan maupun kelalaian)
c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.
Beberapa bentuk dari tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:
a. Tanggung  jawab  dengan  unsur  kesalahan  (kesengajaan  dan  kealpaan) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan kelalaian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
c. Tanggung  jawab  mutlak  (tanpa  kesalahan)  sebagaimana  yang  terdapat  dalam Pasal 1367 KUHPerdata. 9
Akibat  dari  perbuatan  melawan  hukum  seseorang  harus  mengganti  kerugian walaupun bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain yang timbul karena undang- undang sehingga tergugat harus menanggung akibat dari perbuatannya.
3) Pertanggungjawaban Administrasi Negara
Prinsip  negara  hukum  harus  bersandar  pada  asas  legalitas  yang  mengandung makna  bahwa  setiap  tindakan  hukum  pemerintah  harus  berdasarkan  pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  atau  setiap  tindakan  hukum pemerintah  harus  didasarkan  pada  kewenangan  yang  diberikan  dalam  peraturan perundang-undangan yang didalamnya tersirat adanya sebuah pertanggungjawaban.  Tanggung  jawab  pemerintah  terhadap  warga  negara  atau pihak  ketiga  dianut  oleh  hampir  semua  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum. Dalam  perspektif  hukum  publik,  tindakan  hukum  pemerintah  harus  dituangkan dalam dan dipergunakan dalam beberapa instrumen hukum dan kebijakan seperti perundang-undangan,  peraturan  kebijakan  dan  keputusan.  Setiap  penggunaan wewenang  dan  penerapan  instrumen  hukum  dan  akibat  hukum  karena  memang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum pula. 10
Setiap penggunaan kewenangan di dalamnya terkandung suatu pertanggungjawaban,  dengan  demikian  harus  dikemukakan  tentang  tata  cara memperoleh  dan  menjalankan  kewenangan  karena  tidak  semua  perbuatan  yang dilakukan  dapat  memikul  sebuah  tanggung  jawab  hukum.  Berdasarkan  negara hukum  setiap  tindakan  dari  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  harus dilandaskan  pada  asas  legalitas  yaitu  setiap  tindakan  jabatan  wajib  dilandaskan pada  wewenang  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan penggunaan  wewenang  untuk  melakukan  tindakan  hukum  harus  dapat dipertanggungjawabkan.
Tanggungjawab  yang  dibebankan  kepada  subyek  yang  melakukan  kesalahan administrasi. 11
Sanksi administrasi berupa :
a. Sanksi Administrasi ringan berupa
9 Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3
10 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 341
11 H. Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis, Jakarta : Rajawali pers, hlm.210
1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan hak-hak jabatan.
b. Sanksi administrasi sedang berupa :
1. Pembayaran uang paksa dan atau ganti rugi
2. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan
3. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan
c. Sanksi administrasi berat berupa :
1. Pemberhentian  tetap  dengan  memperoleh  hak-  hak  keuangan  dan  fasilitas lain
2. Pemberhentian tanpa  memperoleh  hak-hak  keuangan  dan  fasilitas lain
3. Pemberhentian tetap dengan memperolej jal- hak keuangan dan fasilitas lain serta dipublikasikan di media masa
4. Pemberhentian  tetap  tanpa  hak-hak  keuangan  dan  fasilitas  lain  serta dipublikasikan di media masa

## 3. Pengertian Pengembang
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  pengembang  adalah  orang  yang mengembangkanatau  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  pengadaan  dan  pengolahan tanah  serta  pengadaan  bangunan  dan/atau  sarana  dan  prasarana  dengan  maksud  dijual atau  disewakan:  perumahan  pengusaha  yang  mempersiapkan  lahan  dan  sebagainya untuk perumahan (hunian dan sebagainya).
Menurut Pasal 1 ayat (17) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana,  dam  Utilitas  Pada  Kawasan Perumahan,  pengembang  adalah  institusi atau  lembaga  atau  perorangan  penyelenggara pembangunan kawasan perumahan termasuk kavling siap bangun.
4. Pengertian Bendali, Bozem, dan Polder
a) Bendali
Bendali  adalah  suatu  bangunan  yang  dibangun  untuk  mengendalikan  air  di  suatu tempat. Bendali merupakan sebuah bangunan bendungan tetapi memiliki fungsi yang beragam.  Ada  yang  sebagai  tempat  penampungan  air  ada  juga  yang  sebagai pengendalian  banjir.  Bendungan  Pengendali  Banjir  (bendali)  tidak  hanya  berfungsi untuk  mengendalikan  banjir,  tetapi  juga  bermanfaat  dalam  rangka  konservasi  air tanah.  Selain  itu,  bendali  juga  memiliki  kelebihan,  yaitu  pembangunannya  tidak memerlukan  waktu  yang  lama  dan  biaya  yang  besar,  berbeda  dengan  waduk  besar. Meskipun  demikian,  bendali  secara  efektif  mampu  mengamankan  beberapa  sudut kota dari bahaya banjir dan pengisian air tanah bisa lebih terdistribusi. 12
b) Bozem
Bozem berfungsi sebagai pengatur sistem hidrologi,  yaitu dengan menyeimbangkan aliran  sungai  di  hilir,  serta  memasok  air  ke  sumber  air  lainnya  seperti  akuifer  (air tanah), sungai, dan persawahan. Karena itulah waduk/bozem didayagunakan sebagai pengendali  banjir  pada  saat  musim  penghujan  dan  sebagai  penampung  air  untuk cadangan irigasi pada saat musim kemarau. 13
c) Polder
12 Elis Widia Astuti, Op. Cit., hlm. 501
13 “Ekosistem”.  2012, E-Journal Online,  <http:lh.surabaya.go.id/profile kehati/2012/6.D2- EKOSISTEM.pdf/. diakses terakhir pada tanggal 20/07/2017
Polder  adalah  sebidang  tanah  yang  rendah,  dikelilingi    oleh  embankment  atau timbunan atau tanggul  yang membentuk semacam kesatuan hidrologis buatan, yang berarti  tidak  ada  kontak  dengan  air  dari  daerah  luar  selain  yang  dialirkan  melalui perangkat manual.
Sistem  polder  adalah  suatu  cara  penanganan  banjir/rob  dengan  kelengkapan  sarana fisik  yang  meliputi  sistem  drainase  kawasan,  kolam  retensi,  tanggul  keliling kawasan,  pompa  dan  pintu  air,  sebagai  satu  kesatuan  pengelolaan  tata  air  tak terpisahkan.  Manajemen  sistem  tata  air  dilakukan  dengan  mengendalikan  volume, debit, muka air, tata guna lahan dan lansekap. 14

## II. PEMBAHASAN

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGEMBANG PT. INDONESIA MERANCANG  BANGUN  YANG  TIDAK  MEMBANGUN  BENDALI/BOZEM  DI PERUMAHAN PESONA KHATULISTIWA BALIKPAPAN
A. Pertanggungjawaban  Hukum  Administrasi  Kepada  Pengembang  PT.  Indonesia Merancang  Bangun  yang  Tidak  Membangun  Bendali/Bozem  di  Perumahan  Pesona Khatulistiwa Balikpapan
Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia  tanggungjawab  dalam  arti responsibility dapat  berarti menanggung  segala  sesuatunya,  jika  terjadi  sesuatu  dapat  disalahkan,  dituntut,  dan  diancam hukuman  oleh  penegak  hukum.  Tanggungjawab  yang  berarti liability dapat  berupa  berarti yang  menanggung  segala  sesuatu  kerugian  yang  diakibatkan  perbuatannya  atau  perbuatan orang  lain  yang  bertindak  untuk  atas  namanya.  Pada  umumnya  macam-macam  dan  jenis sanksi dicantumkan dan ditentukan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi  tertentu.  Secara  umum  dikenal  beberapa  macam  sanksi  dalam  hukum administrasi,  yang  pertama  paksaan  pemerintah  ( bestuursdwang )  kemudian  yang  kedua penarikan kembali keputusan yang menguntungkan  yaitu izin, subsidi, dan pembayaran, lalu yang ketiga pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) dan  keempat pengenaan denda administratif (administrative boete). 15
Dalam  hal  penerapan  sanksi  administratif  terhadap  pengembang  yang  tidak  membangun bendali/bozem  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Tahun  2013  Tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan. Pasal yang  dapat  dikenakan  terhdap  pengembang  perumahan  yang  tidak  membangun  fasilitas prasarana, sarana, dan utilitas dalam hal ini bendali/bozem yaitu :
Pasal 5
(1) Setiap  Pengembang  dalam  melakukan  pembangunan  perumahan  wajib  menyediakan prasarana,  sarana,  dan  utilitas  sebesar  40%  (empat  puluh  persen)  dari  luas  lahan  yang tergambar di dalam rencana tapak.
(2) Luas  lahan  sebesar  40%  (empat  puluh  persen)  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dibagi secara proposional, yaitu :
a) 20% (dua puluh persen) diperuntukan sebagai jalan, drainase , dan utilitas ;
b) 4%  (empat persen) diperuntukan  sebagaitempat pemakaman umum ;
c) 10%  (sepuluh persen) diperuntukan  sebagai bendali/bozem.
(3) Khusus  untuk  perumahan  yang  tidak  memerlukan  lahan  bendali/bozem/kolam  detensi maka lahan yang diperuntukan untuk bendali/bozem/ kolam detensi dialuhkan menjadi lahan RTH.
Pasal 17
14 “Sistem Polder Pengendali Banjir Perkotaan” 2013, E-Journal Online.http://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20130218020920.pdf. diakses terakhir pada tanggal 20/07/2017
15 Ridwan HR, Op.Cit, hlm.345
(1) Walikota  berwenang  menerapkan  sanksi  administratif  kepada  setiap  orang  atau  badan usaha/badan  hukum  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  6  ayat  (2),  ayat (3), dan ayat (4).
(2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a) Peringatan tertulis;
b) Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
c) Denda administrasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
d) Dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list) dan dipublikasikan kepada masyarakat.
PT.  Indonesia  Merancang  Bangun  selaku  pengembang  perumahan  pesona  khatulistiwa Balikpapan  yang  tidak  membangun  fasilitas  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  dalam  hal  ini bendali/bozem  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan Nomor  5  Tahun  2013  tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana,  dan  Utilitas Pada  Kawasan  Perumahan  tersebut  telah  melakukan  perbuatan  melanggar  dapat  dikenakan sanksi  administratif  sesuai  Pasal  17  ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  5 Tahun  2013  tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana,  dan  Utilitas.  Penerapan sanksi  administratif  yaitu  dengan  sanksi  administratif  yaitu  dengan  saksi  berupa  peringatan tertulis,  penundaan  pemberian  persetujuan  dokumen  dan/atau  perizinan,  denda  administrasi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dimasukan ke dalam daftar hitam (black list) dan dipublikasikan kepada masyarakat.
Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. A. Wahyudi Iriyanto, M.Si, kepala bidang perumahan  Dinas  Perumahan  dan  Pemukiman  Kota  Balikpapan,  selama  ini  sanksi administrasi  dari  Dinas  Perumahan  dan  Pemukiman  Kota  Balikpapan  adalah  teguran  lisan kepada  PT.  Indonesia  Merancang  Bangun  dengan  memanggil  pihak  pengembang  dan dilakukan koordinasi terkait dengan tidak dibangunnya bendali/bozem di kawasan perumahan pesona khatulistiwa Balikpapan. Setelah dilakukan koordinasi dan teguran secara lisan kepada pengembang  karena  bendali/bozem  tidak  dibangun  sesuai  dengan  rencana  tapak  yang  telah diserahkan  kepada  Dinas  Perumahan  dan  Pemukiman  Kota  Balikpapan  pada  saat  proses pengurusan  izin,  pengembang  akan  melakukan  pembangunan  dan  diawasi  oleh  Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan dan Dinas Lingkungan Hidup. 16
Bedasarkan fakta yang terjadi, belum ada pertanggungjawaban hukum yang sesuai dengan Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  5  Tahun  2013  Tentang  Penyediaan  dan Penyerahan  Prasarana,  Sarana,  dan  Utilitas  Pada  Kawasan  Perumahan.  Selama  ini  hanya diberikan teguran secara lisan.
Pertanggungjawaban  Hukum  Pidana  Kepada  Pengembang  PT.  Indonesia  Merancang Bangun  yang  Tidak  Membangun  Bendali/Bozem  di  Perumahan  Pesona  Khatulistiwa Balikpapan
Dalam  hukum  pidana  konsep  “pertanggungjawaban”  itu  merupakan  konsep  sentral  yang dikenal dengan sebutan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan  mens  rea.  Doktrin  mens  rea  dilandaskan  pada  suatu  perbuatan  tidak  mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan  dengan  an  act  does  not  make  a  person  guilty,  unless  the  mind  is  legally blameworthy.
Bedasarkan asas tersebut syarat yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (actus reus) dan ada sikap batin jahat atau  tercela  (mens  rea). 17 Pada  hukum  pidana  Belanda  apabila  memenuhi  unsur  seperti, adanya  tindakan  oleh  pelaku,  perbuatan  tersebut  memenuhi  delik  dalam  undang-undang, perbuatan  tersebut  melawan  hukum  maka  pada  prinsipnya  orang  yang  melakukan  tindak
16 Wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan, Bapak H. A. Wahyudi Iriyanto, M,Si pada tanggal 28 Agustus 2018
17 Bayu Aji Pramono, 2011, P erdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 223
pidana atau kejahatan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan atau dilakukannya. 18 Dalam  hal  kemampuan  bertanggungjawab  bagi  pelaku  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  merumuskan  keadaan  tentang  mengenai  kapan  orang  tidak  mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana dalam dua keadaan jiwa, artinya merumuskan perihal kebalikan  (secara  negatif)  dari  kemampuan  bertanggung  jawab  yaitu  karena  jiwanya  cacat dalam pertumbuhan dan karena jiwanya terganggu karena penyakit. 19
Dalam  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pengembang  yang  tidak  membangun bendali/bozem  pada  kawasan  perumahan  pesona  khatulistiwa  Balikpapan.  Pemerintah  Kota Balikpapan  mengatur  penerapan  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas. Pasal yang dapat dikenakan terhadap pengembang yaitu : Pasal 5
(1) Setiap  Pengembang  dalam  melakukan  pembangunan  perumahan  wajib  menyediakan prasarana,  sarana,  dan  utilitas  sebesar  40%  (empat  puluh  persen)  dari  luas  lahan  yang tergambar di dalam rencana tapak.
(2) Luas  lahan  sebesar  40%  (empat  puluh  persen)  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dibagi secara proposional, yaitu :
a) 20% (dua puluh persen) diperuntukan sebagai jalan, drainase , dan utilitas ;
b) 4% (empat persen) diperuntukan sebagai tempat pemakaman umum ;
c) 10% (sepuluh persen) diperuntukan sebagai bendali/bozem.
d) Khusus  untuk  perumahan  yang  tidak  memerlukan  lahan  bendali/bozem/kolam detensi  maka  lahan  yang  diperuntukan  untuk  bendali/bozem/  kolam  detensi dialuhkan menjadi lahan RTH.
(3) Khusus  untuk  perumahan  yang  tidak  memerlukan  lahan  bendali/bozem/kolam  detensi dialihkan menjadi lahan RTH.

## Pasal 6
(1) Prasarana, antara lain :
a) Jaringan jalan;
b) Jaringan saluran pembuangan air limbah;
c) Instalasi pengolahan air limbah kawasan;
d) Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
e) Tempat pembuangan sampah sementara; dan
f) Bendali/bozem/polder.

## Pasal 18
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2),  Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pengembang  perumahan  yang  tidak  membangun  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  dalam  hal ini  bendali/bozem  telah  melakukan  suatu  perbuatan  yang  bertenrtangan  dengan  Peraturan Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  5  Tahun  2013  tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan Prasarana,  Sarana,  dan  Utilitas  Pada  Kawasan  Perumahan.  Pengembang  yang  melakukan perbuatan melanggar  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  sanksi  pidana  penjara  dan/atau sesuai  dengan  Pasal  18  ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  5  Tahun  2013 tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana,  dan  Utilitas  Pada  Kawasan Perumahan.
Bedasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  H.  A.  Wahyudi  Iriyanto,  M.Si  kepala bidang perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan, sampai saat ini PT.Indonesia Merancang  Bangun  belum  diberikan  sanksi  pidana  ataupun  denda,  karena  telah  dilakukan
18 Ibid , hlm.112
19 Ibid , hlm.146
teguran secara lisan kepada pengembang yang belum membangun  bendali/bozem di kawasan perumahan  Pesona  khatulistiwa. 20 Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  secara pertanggungjawaban hukum pidana belum diterapkan.

## B. Penegakan Hukum Terhadap Pengembang Yang Tidak Membangun Bendali/Bozem di Perumahan Pesona Khatulistiwa Balikpapam
Soejono  soekanto  mengatakan  bahwa  penegakan  hukum  merupakan  kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah serta pandangan- pandangan  yang  mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian penjabaran nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan  (sebagai  “ social  engineering ”),  memelihara  dan mempertahankan  (sebagai  “ social  control ”)  kedamaian  pergaulan  hidup.  Penegakan  hukum secara konkret adalah berlakunya hukum postif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati.  Oleh  karena  itu,  memberikan  keadilan  dalam  suatu  perkara  berarti  memutuskan perkara  dengan  menerapkan  hukum  dan  menemukan  hukum  in  cocreto  dalam mempertahankan  dan  menjamin  ditaatinya  hukum  materiil  dengan  menggunakan  cara prosedural yang diterapkan oleh hukum formal.
Jika hakikat penegak hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah- kaidah yang memuat keadilan  dan  kebenaran,  maka  penegakan  hukum  bukan  hanya  menjadi  tugas  dari  penegak hukum yang dikenal secara konvensional. Akan tetapi, menjadi tugas dari setiap orang, tidak hanya menjadi kewajiban penegak hukum, sehingga semua masyarakat juga membantu dalam melakukan  penegakan  hukum.  Dalam  kaitannya  dengan  hukum  public,  J.B.J.M  ten  Berge mengatakan  bahwa  pihak  pemerintah  yang  paling  bertanggungjawab  dalam  menegakan hukum.  Dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Perumahan  dan  Pemukiman  Kota  Balikpapan  yang dibantu  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  J.B.J.M  ten  Berge  menyebutkan  beberapa  aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu : 21
1. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan intepretasi
2. Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal
3. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan
4. Peraturan  harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkna peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan (tugas) penegakan (hukum).
Penegakan hukum merupakan suatu proses  yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan  penegakan  hukum  akan  dipengaruhi  oleh  hal-hal  tersebut.  Secara  umum, sebagaimana  dikemukakan  oleh  Soejono  Soekanto,  ada  lima  faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum, yaitu : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang  menerapkan  hukum,  faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan  manusia  di  dalam pergaulan hidup. 22
Kelima  faktor  tersebut  saling  berkaitan,  karena  merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.
1. Penegakan hukum preventif
Upaya  secara  preventif  merupakan  serangkaian  upaya  tindakan  yang  dimaksudkan sebagai  pencegahan  agar  tidak  terjadi  pelanggaran  atau  penyimpangan  dari  Peraturan Daerah  Nomor  5  Tahun  2013  tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan di Balikpapan dengan kata lain bahwa upaya ini dilakukan  untuk  mengurangi  atau  menghilangkan  kemungkinan  terjadinya  suatu kejadian yang tidak diinginkan.
20 Wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan, Bapak H. A. Wahyudi Iriyanto, M,Si pada tanggal 28 Agustus 2018
21 Ridwan HR, Op.Cit, hlm.292
22 Ibid, hlm. 42
Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. A. Wahyudi Iriyanto, M.Si Berkaitan dengan  berlakunya  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2013  tentang  Penyediaan  dan Penyerahan  Prasarana,  Sarana,  dan  Utilitas  Pada  Kawasan  Perumahan  di  Balikpapan, Dinas  Perumahan  dan  Pemukiman  Kota  Balikpapan  melakukan  koordinasi  dan  kerja sama  dengan  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Balikpapan  terkait berlakunya  Peraturan  Daerah  tersebut  kepada  pengembang,  pendekatan  edukasi  dan sosialisasi  terhadap  pengembang  perumahan,  terkait  pembangunan  dan  penyediaan bendali/bozem  di  kawasan  perumahan  pesona  khatulistiwa  Balikpapan  yang  kemudian diumumkan  dari  berbagai  media  untuk  dapat  diketahui  seluruh  lapisan  masyarakat berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan. Pada saat Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan mengetahui abahwa pengembang perumahan pesona khatulistiwa  Balikpapan  tidak  membangun  bendali/bozem,  pengembang  perumahan pesona khatulistiwa Balikpapan diberikan teguran secara lisan agar segera membangun bendali/ bozem sesuai dengan rencana tapak. 23

## 2. Penegakan Hukum Represif
Upaya penegakan represif merupakan penegakan yang dilakukan apabila telah terjadi pelanggaraan  yang  dimaksudkan  untuk  menanggulangi  persoalan  hukum  berupa penegakan  hukum  administrasi,  penegakan  hukum  pidana,  atau  penegakan  hukum perdata.  Sesuai  dengan  Pasal  17  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  5  Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan,  sanksi  administratif  dapat  diterapkan  kepada  Pengembang  berupa  tertulis sampai dengan pencabutan izin.
Sanksi pidana kurungan dan pemberian sanksi berupa denda. Saksi pidana kurungan dapat  dilakukan  terhadap  pengembang  dengan  sengaja  atau  karena  kelalaiannya  tidak menjalankan  kewajibannya.  Bedasarkan  Pasal  18  ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Kota Balikpapan  Nomor  5  Tahun  2013  tentang  Penyediaan  Prasarana,  Sarana,  dan  Utilitas, untuk  sanksi  denda  dapat  diterapkan  pengembang  perumahan  yang  melakukan pelanggaran,  pidana  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Bedasarkan  dengan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  H.  A.  Wahyudi  Iriyanto,  M.Si, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan, sejauh ini  belum  ada  penegakan  hukum  secara  represif  kepada  PT.  Indonesia  Merancang Bangun  selaku  pengembang  perumahan  pesona  khatulistiwa  Balikpapan,  karena  pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan telah memberikan teguran lisan dan pengawasan kepada pihak pengembang yang  tidak  membangun  bendali/bozem  pada  kawasan  perumahannya  dan  diberikan toleransi  untuk  membangun  bendali/bozem  sesuai  dengan  rencana  tapak.  Dilihat  dari perumahan  pesona  khatulistiwa  Balikpapan  yang  telah  dibangun  sejak  tahun  2015 belum  selesai  pembangunannya  sehingga  Dinas  Perumahan  dan  Pemukiman  Kota Balikpapan dan Dinas  Lingkungan  Hidup Kota Balikpapan belum melakukan tindakan secara tegas kepada pengembang perumahan pesona khatulistiwa Balikpapan. 24
Pada  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  5  tahun  2013  tentang  Penyediaan dan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana,  dan  Utilitas,  belum  mengatur  mengenai pembangunan atau penyediaan prasarana khususnya bendali/bozem secara jelas karena tidak diatur jangka waktu yang diberikan kepada pengembang dalam menyerahkan hal tersebut  kepada  Pemerintah  Kota  Balikpapan.  Apabila  telah  diatur  secara  jelas  dengan
23 Wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Perumahan  dan  Pemukiman  Kota  Balikpapan,  Bapak  H.  A.  Wahyudi Iriyanto, M,Si pada tanggal 28 Agustus 2018
24 Wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan, Bapak H. A. Wahyudi Iriyanto, M,Si pada tanggal 28 Agustus 2018
diaturnya  jangka  waktu  pembangunan  atau  penyediaan  bendali/bozem  maka  Dinas Perumahan  dan  Pemukiman  Kota  Balikpapan  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Balikpapan  dapat  melakukan  penegakan  hukum  secara  represif  secara  tegas  kepada pengembang  yang telah lewat dari jangka waktu yang ditetapkan. Seusai dengan Pasal 17  dan  Pasal  18  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  5  Tahun  2013  Tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan, namun faktanya tidak diterapkan penegakan hukum secara represif.
3. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum
a) Faktor Yuridis Peraturan  terkait  penyediaan  dan  penyerahan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  telah diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  5  Tahun  2013  tentang Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana,  dan  Utilitas  Pada  Kawasan Perumahan.
1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman
a. Kewajiban  pembangunan  bendali/bozem  terdapat  dalam  Pasal  47  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman, dinyatakan bahwa :
“Pembangunan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  umum  wajib  dilakukan  sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.”
b. Kewajiban  pembangunan  bendali/bozem  terdapat  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan ayat  (2)  huruf  e  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  5  Tahun  2013 tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana,  dan  Utilitas  Pada Kawasan Perumahan yang berbunyi :
(1)Setiap  pengembang  dalam  melakukan  pembangunan  perumahan  wajib menyediakan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  sebesar  40%  (empat  puluh persen) dari luas lahan yang tergambar di dalam rencana tapak.
(2)4% (empat persen) diperuntukan sebagai bendali/bozem.
Pemerintah  telah  mengatur  tentang  kewajiban  penyediaan  atau  pembangunan bendali/bozem  di  kawasan  perumahan  dan  telah  berupaya  untuk  mencegah pengembang  untuk  tidak  melaksanakan  kewajiban  tersebut.  Tetapi,  dalam aturan  tidak  dicantumkan  jangka  waktu  dalam  pembangunan  atau  penyediaan bendali/bozem  dalam  kawasan  perumahan  dan  pemukiman.  Sehingga pengembang kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
b) Faktor Sosiologis
Unsur  yang  dimaksud  dalam  budaya  hukum  adalah  kebiasaan  orang  atau kelompok  orang  mematuhi  dan  menaati  peaturan-peraturan  hukum  yang  berlaku, yang  disebut  dengan  hukum  positif.  Budaya  hukum  itu  menyangkut  2  (dua)  aspek yaitu ; (1) Aspek perilaku (2) Aspek hukum positif. Dalam hal budaya hukum, aspek perilakunya adalah mematuhi atau menaati, harus ada kebiasaan mematuhi pertauran hukum.
Orang  bias  mematuhi  hukum  kalau  ia  membiasakan  diri  untuk  mematuhi peraturan hukum. 25
Kesadaran  hukum  masyarakat  menjadi  pedoman  bagi  penegakan  hukum  dan ketaatan  hukum.  Hal  ini  berarti  kesadaran  hukum  masyarakat  menjadi  parameter utama dalam penaatan hukum. Hal ini berarti kesadaran hukum masyarakat ataupun karena  rasa  takut  melainkan  karena  kesadaran  (keinsafan)  bahwa  hukum  tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga
25 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu , 2016, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 179
harus ditaati. 26
Bedasarkan  hasil  penelitian,  terjadinya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pengembang  PT.  Indonesia  Merancang  adalah  tidak  dibangunnya  atau  tidak menyediakan bendali/bozem seperti yang telah dicantumkan di rencana tapak sesuai dengan  Pasal  5  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  tentang Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana  dan  Utilitas  Pada  Kawasan Perumahan yang berbunyi ;
(1)Setiap  pengembang  dalam  melakukan  pembangunan  perumahan  wajib menyediakan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  sebesar  40%  (empat  puluh  persen) dari luas lahan yang tergambar di dalam rencana tapak.
(2)4% (empat persen)  diperuntukan  sebagai bendali/bozem.
Pada  faktanya  pengembang  tidak  melakukan  pembangunan  tersebut  karena kurangnya  kesadaran  hukum  atau  ketaatan  hukum  yang  telah  diatur  dan  telah disepakati dari pihak pengembang dan pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan dan Dinas Lingkungan Hidup.
c) Faktor Filosofis
Dalam penanganannya terkait penegakan hukum terhadap pengembang yang tidak membangun  bendali/bozem  di  perumahan  pesona  khatulistiwa  Balikpapan  baru diberikan  penegakan  secara  preventif  oleh  Dinas  Perumahan  dan  Pemukiman  Kota Balikpapan  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Balikapan  yaitu  dengan  teguran secara  lisan.  Dalam  penegakan  hukum  pada  pengembang  yang  tidak  membangun bendali/bozem  di  perumahan  pesona  khatulistiwa  Balikpapan  seharusnya  juga dilakukan  sanksi  secara  represif    sesuai  dengan  Pasal  17  dan  Pasal  18  Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan yang berbunyi ; Pasal 17
(1)Walikota  berwenang  meneraplkan  sanksi  administratif  kepada  setiap  orang  atau badan  usaha/badan  hukum  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  6 ayat (2), (3), dan ayat (4).
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. Peringatan tertulis;
b. Penundaan pemberian persrtujuan dokumen dan/atau perizinan;
c. Denda administratif sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
d. Dimasukan  ke  dalam  buku  hitam  (black  list)  dan  dipublikasikan  kepada masyarakat.
Pasal 18
(1)Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  6  ayat  (2), ayat  (3),  dan  ayat  (4)  dikenakan  pidana  kurungan  6  (enam)  bulan  atau  pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pada  faktanya,  dari  hasil  penelitian  di  Dinas  Perumahan    dan  Pemukiman  Kota Balikpapan  dan  Dinas  Lingkungan    Hidup  Kota  Balikpapan  belum  ada  penegakan yang  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  tentang  Penyediaan  dan Penyerahan  Prasarana,  Sarana,  dan  Utilitas  Pada  Kawasan  Perumahan,  hanya dilakukan penegakan secara preventif yaitu teguran kepada pengembang perumahan pesona khatulistiwa Balikpapan.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan secara yuridis empiris, maka kesimpulan yang
26 H. Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, 2006, Jakarta, Kencana, hlm. 98
dapat  diambil,  yaitu  sebagai  berikut:  Pertanggungjawaban  hukum  terhadap  pengembang perumahan  pesona  khatulistiwa  Balikpapan  yang  tidak  membangun  bendali/bozem  berupa pertanggungjawaban  hukum  administrasi  dan  pertanggungjawaban  hukum  pidana. Pertanggungjawaban  hukum  administrasi  berupa  teguran  hingga  pencabutan  izin,  sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan, yaitu ; peringatan tertulis,  penundaan  pemberian  persetujuan  dokumen  dan/atau  perizinan,  denda  administrasi sebesar  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah),  dan  dimasukan  ke  dalam  daftar  hitam ( black list ) dan dipublikasikan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana wajib dikenakan kepada pengembang yang melanggar peraturan berupa kurungan atau denda, sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana,  dan  Utiltas  Pada  Kawasan  Perumahan,  yaitu;  pidana kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah).  Dari  hasil  penelitian,  selama  ini,  terkait  dengan  pengembang  yang tidak  membangun  bendali/bozem,  belum  ada  pertanggungjawaban  hukum  terhadap pengembang pesona khatulistiwa Balikpapan kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.
Penegakan  hukum  terhadap  pengembang  perumahan  pesona  khatulistiwa  Balikpapan  terkait dengan  tidak  dibangunnya  bendali/bozem  dapat  berupa  penegakan  hukum  secara  preventif dan  penegakan  hukum  secara  represif.  Penegakan  hukum  secara  preventif  merupakan serangkaian  upaya  tindakan  yang  dimaksudkan  sebagai  pencegahan  agar  tidak  terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan. Penegakan hukum secara represif merupakan penegakan  yang  dilakukan  apabila  telah  terjadi  pelanggaran  yang  dimaksudkan  untuk menaggulangi persoalan hukum. Sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas  Pada  Kawasan  Perumahan,  yaitu  ;  Walikota  berwenang  menerapkan  sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list) dan  dipublikasikan  kepada  masyarakat  dan  dapat  diterapkan  sanksi  pidana  yaitu  pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Bedasarkan  pada  hasil  penelitian  berkaitan  dengan  penegakan  hukum  kepada  pengembang perumahan pesona khatulistiwa Balikpapan yang tidak membangun bendali/bozem, selama ini Dinas  Perumahan  dan  Pemukiman  Kota  Balikpapan  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Balikpapan telah melakukan penegakan hukum secara preventif dengan memberikan teguran lisan  kepada  pengembang  perumahan  pesona  khatulistiwa  Balikpapan  dan  belum  dilakukan penegekan secara represif oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

## B. Saran
1. Dalam  hal  pertanggungjawaban  hukum  terhadap  pengembang  yang  tidak  membangun bendali/bozem  di  perumahan  pesona  khatulistiwa  Balikpapan,  seharusnya  Dinas Perumahan  dan  Pemukiman  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  melakukan  pengawasan secara  ketat  terhadap  proses  pembangunan  perumahan  setelah  izin  lingkungan diterbitkan,  sehingga  tidak  terjadi  pelanggaran  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan Nomor  5  Tahun  2013  tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana,  dan Utilitas  Pada  Kawasan  Perumahan  yang  berdampak  buruk  kepada  lingkungan.  Terkait dengan  tidak  dibangunnya  bendali/bozem  oleh  pengembang  perumahan  pesona khatulistiwa Balikpapan seharusnya Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Balikpapan  menerapkan  sanksi  sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  5  Tahun  2013  tentang  Penyediaan  dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan.
2. Dalam  penegakan  hukum  terhadap  pengembang  pesona  khatulistiwa  Balikpapan  yang tidak  membangun  bendali/bozem,  supaya  Dinas  Perumahan  dan  Pemukiman  Kota
Balikpapan,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Balikpapan,  dan  Satuan  Polisi  Pamong Praja Kota Balikpapan selaku pengawas dan penegak hukum harus menegakan hukum tidak hanya secara preventif dengan teguran lisan, tetapi harus ditegakan secara represif sehingga  menimbulkan  efek  jera  kepada  pengembang  perumahan  pesona  khatulistiwa Balikpapan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum , Ghalia Indonesia.
Bachsan Mustafa, 2016, Sistem Hukum Indonesia Terpadu , 2016, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Balikpapan,  2016, Kecamatan  Balikpapan  Tengah  Dalam  Angka  2017, Balikpapan
Bayu surianingrat, 1992, Mengenal Ilmu Pemerintahan , Rineka Cipta. Dellyana, Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum , Yogyakarta, Liberty.
H. Abdul Manan, 2006, Aspek-Aspek Pengubah Hukum , 2006, Jakarta PT.Kencana
Ilhami  Bisri,  2013, Sistem  Hukum  Indonesia :
Prinsip-prinsip  &
Implementasi
Hukum di Indonesia , Jakarta, Rajawali Pers.
Otto  Soemarwoto,  2010, Hukum  Lingkungan di  Indonesia ,  Sinar  Grafika.  Ridwan  HR,  2002, Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta : UII Press.
Samsul  Wahidin,  2014, Dimensi  Hukum  Perlindungan  &  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup ,  Pustaka Pelajar.
Satjipto  Rahardjo,  2006, Hukum  dalam  Jagat  Ketertiban:  Bacaan  Mahasiswa  Program  Doktor  Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , Jakarta : UKI  Press.
Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan , Rineka Cipta.
Soerjono  Soekanto,  2004, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum  Cetakan  Kelima , Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien , Prestasi Pustaka.

## A. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Pemukiman
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Penyerahan  Sarana,
Prasarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Daerah.
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan.

## B. Sumber Lain
Departemen  Pendidikan  Nasional,  Pusat  Bahasa  (Indonesia),  2008,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
Elis  Widia  Astuti,  “Implementasi  Program  Pengendalian  Banjir  Oleh  Dinas  Bina  Marga  dan Pengairan di Kota Samarinda”, UNMUL,No 3/2/2014 <http:lh.surabaya.go.id/profilekehati/2012/6.D2-EKOSISTEM.pdf/. http://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20130218020920.pdf