## DETERMINAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ASIA DARI SISI KUALITAS INSTITUSI DAN INDIKATOR EKONOMI

## DETERMINANT OF ASIAN PEOPLE’S WELFARE FROM INSTITU- TIONAL QUALITY AND ECONOMIC INDICATORS
Saraswati Dyah Pramuji 1 , Sugiarto 2 1 Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, sdyahp15@gmail.com;
2 Politeknik Statistika STIS, soegie@stis.ac.id.

## Abstrak
Asia diharapkan menjadi pemimpin ekonomi dunia beberapa tahun ke depan. Namun, kenyataannya kesejahteraan masyarakat Asia masih jauh dari harapan sehingga menjadi tantangan yang perlu dihadapi dalam pembangunan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efisiensi pengeluaran pemerintah, indeks persepsi korupsi, ekspor, Foreign Direct Investment (FDI) inflow , dan jumlah tenaga kerja terhadap PDB per kapita sebagai indikator kesejahteraan ekonomi di Asia tahun 2012-2016. Metode analisis yang digunakan adalah data envelopment analysis (DEA) dan regresi data panel. Hasil menunjukkan bahwa variabel efisiensi pengeluaran pemerintah, indeks persepsi korupsi, ekspor, dan jumlah angkatan kerja berpengaruh signifikan (tingkat signifikansi 5%) dengan arah pengaruh positif pada PDB per kapita, sementara FDI inflow tidak berpengaruh.
Kata kunci: Kesejahteraan ekonomi, PDB per kapita, DEA,  data panel Klasifikasi JEL: I31, H21, H50, C33

## Abstract
Asia is expected to become a world economic leader in the next few years. However, the well-being of Asian people remains a challenge that needs to be faced in development. This  study aims to analyze the impact of government spending efficiency, perceptions of corruption, exports, Foreign Direct Investment (FDI) inflows, and labor force on GDP per capita as indicators of economic well-being in Asia in 2012-2016. The analysis methods used are data envelopment analysis (DEA) and panel data regression. The result shows that government spending efficiency, corruption perception index, exports, and the number of labor force has a significant effect (5% significance level) with a positive direction of influence on GDP per capita, while FDI inflow s have no effect.
Keywords: Economic well-being, GDP per capita, DEA, panel data
JEL Classification: I31, H21, H50, C33

## PENDAHULUAN
Negara-negara di Asia diketahui menyumbang lebih  dari  60%  pertumbuhan  ekonomi  dunia (International Monetary Fund , 2018). Keadaan ini menjadikan negara-negara di benua tersebut dilabeli sebagai ‘ The World-Growth Engine’ atau
mesin pertumbuhan ekonomi dunia (Seung-soo, 2018) . Negara-negara Asia akan mengambil alih dan memimpin perekonomian dunia dalam beberapa tahun ke depan, misal Tiongkok yang siap menyusul Amerika Serikat sebagai penguasa ekonomi dunia. Selain itu, perekonomian  Asia
diproyeksi akan mengambil tujuh dari sepuluh tempat teratas dalam daftar ekonomi terbesar dunia pada tahun 2030 (Big Think, 2019).
Pertumbuhan ekonomi negara-negara di benua tersebut bisa saja melaju dengan cepat, tetapi kesejahteraan ekonomi masyarakatnya masih memerlukan perbaikan. Masyarakat Asia mendambakan standard  of  living atau standar hidup yang lebih tinggi. Menurut Dornbusch, Fischer, & Startz (2011), standar hidup mengacu pada kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu bergantung pada konsumsi barang dan jasa seumur hidup. Menurut Van den Berg (2002), proksi alternatif populer kesejahteraan yang sesuai untuk digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) riil per kapita.
Dalam rangka menyongsong Asia menjadi pemimpin ekonomi global, kesejahteraan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia ternyata masih memerlukan perbaikan. Berdasarkan hasil pengolahan data World Bank , posisi Asia menjadi peringkat kedua terendah dalam PDB per kapita selama periode 2012-2016. Hal ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat Asia belum lebih baik daripada kesejahteraan ekonomi masyarakat di tiga benua lainnya. Pertumbuhan PDB per kapita benua Asia pun berfluktuasi, menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat masih belum stabil. Dari tahun 2012 menuju 2013, terjadi peningkatan pertumbuhan PDB per kapita, sebaliknya tahun 2013-2014 PDB per kapita di kawasan tersebut tumbuh  melambat  dari  3,98%  di  tahun  2013 menjadi  3,41%  di  tahun  2014.  Selanjutnya, sampai tahun 2016 pertumbuhan PDB per kapita menunjukkan peningkatan, meskipun tidak terlalu besar.
Pemerintah menjadi kunci dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena lemahnya kualitas institusi berhubungan dengan beberapa masalah ekonomi, seperti investasi yang rendah, pertumbuhan produktivitas yang lebih lambat, pendapatan per kapita yang lebih rendah, serta pertumbuhan output yang lebih lambat (Jude & Levieuge, 2016). Oleh karena itu, kualitas institusi yang baik diperlukan dalam rangka meningkatkan perekonomian negara demi mendukung tercapainya kesejahteraan. Menurut Kohli, Sarma, & Sood (2011), negara-negara Asia
tengah berhadapan dengan sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan, termasuk manajemen keuangan untuk pengeluaran publik dan masalah korupsi. Efisiensi pemerintah dan tingkat keparahan korupsi menjadi bagian dari ukuran kualitas pemerintah (World Bank, 2005).
Grigoli & Ley (2012) mengemukakan bahwa perbedaan kualitas sektor publik (yang diwakili oleh  efisiensi  pengeluaran  publik)  berdampak pada konsumsi dan kesejahteraan penduduk. Kurang efisiennya pengelolaan keuangan dapat dilihat dari besar defisit anggaran yang melebihi batas yang diperkenankan. Menurut European Union (2005), batas defisit anggaran ditetapkan sebesar 3% dari PDB. Terdapat 23 negara atau hampir setengah dari keseluruhan negara di Asia yang defisit anggarannya lebih dari batas tersebut pada tahun 2016. Kementerian Keuangan negara Indonesia mengungkapkan bahwa adanya peningkatan efisiensi pada pengeluaran pemerintah dapat menjaga defisit anggaran agar tetap dalam batas wajar (Antaranews, 2016).
Menurut Pradiptyo (2016), korupsi yang tinggi dapat berpengaruh buruk terhadap perekonomian ( Sand  the  Wheels  Hypothesis ) atau berpengaruh positif terhadap perekonomian ( Grease the Wheels Hypothesis ). Tingkat korupsi pada sebuah negara dapat dicerminkan oleh indeks persepsi korupsi (IPK) yang berada dalam rentang 0-100, di mana semakin tinggi nilai indeks, maka tingkat korupsi di suatu negara semakin kecil. Pada tahun 2016, sebanyak 75% negara di Asia mempunyai indeks persepsi korupsi di bawah 50, artinya tingkat korupsi di Sebagian besar negara Asia bisa dikatakan cukup tinggi, terutama di negara berkembang Asia bagian tengah dan barat.
Tak hanya dari sisi kualitas institusi, indikator ekonomi suatu negara erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Globalisasi menciptakan dunia yang saling terhubung dan membuat negara-negara di dunia saling bergantung secara ekonomi, tak terkecuali wilayah Asia yang hampir seluruhnya bergantung pada negara lain (International Monetary Fund, 2018). Ketergantungan ini menimbulkan kerjasama internasional dalam bentuk perdagangan dan investasi luar negeri. Ekspor Asia memiliki kontribusi negatif terbesar pada pertumbuhan ekspor global (International Monetary Fund,
2016). Rata-rata persentase ekspor terhadap PDB negara-negara Asia diketahui menurun selama 2012-2016, dengan penurunan terbesar terjadi di negara Asia bagian barat. Padahal, ekspor menjadi komponen penyumbang pemasukan devisa yang nantinya akan bermanfaat untuk membiayai program pembangunan dalam negeri.
Begitu pula dengan investasi yang memiliki kedudukan tidak kalah penting dalam pembangunan ekonomi. Keterbukaan terhadap investasi asing langsung (FDI) terkesan tidak seragam di Asia. Tiongkok dan negara-negara ASEAN telah menerima FDI dengan baik, sebaliknya negara-negara seperti India, Korea Selatan, dan Jepang belum sepenuhnya terbuka dalam menerima FDI (Summerfield, 2015). Joutsen & Norling (2014) menyimpulkan bahwa rasio FDI terhadap PDB berpengaruh  positif terhadap pertumbuhan PDB per kapita, yang berarti dapat berimbas pada kesejahteraan.
Dari sisi ketenagakerjaan, pada beberapa negara di Asia, seperti Jepang, populasi menua dengan cepat yang menyebabkan angkatan kerja menyusut jumlahnya. Akan tetapi, negara lain seperti India dan Indonesia, populasi penduduk usia kerja (15-64 tahun) terus tumbuh. Kimaro, Keong, & Sea (2017) mengungkapkan bahwa angkatan kerja berpengaruh positif terhadap PDB per kapita atau dengan kata lain berpengaruh positif pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2016, Asia Timur menjadi wilayah dengan jumlah angkatan kerja terbanyak di Asia, sedangkan Asia Tengah mempunyai jumlah angkatan kerja terkecil se-Asia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh efisiensi pengeluaran pemerintah, tingkat korupsi, FDI  inflow , ekspor, dan jumlah angkatan kerja terhadap kesejahteraan ekonomi negara-negara di Asia tahun 2012-2016, sehingga kebijakan yang akan dirumuskan diharapkan akan lebih tepat sasaran dan impian untuk pemimpin ekonomi dunia bagi Asia benar-benar terwujud tanpa mengabaikan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi literatur, khususnya penggunaan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan analisis data panel dengan variabel efisiensi pengeluaran pemerintah dan tingkat korupsi yang menjadi
bagian dari dimensi kualitas institusi oleh World  Bank yang belum pernah dikaji dalam studi kesejahteraan masyarakat Asia. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan apa yang dapat dirumuskan terkait dengan beberapa variabel kualitas institusi dan indikator ekonomi.

## TINJAUAN PUSTAKA
Kesejahteraan ekonomi adalah tingkat di mana individu dan keluarga memiliki kecukupan ekonomi (McGregor & Goldsmith, 1998). Kesejahteraan masyarakat dikatakan meningkat apabila pendapatan per kapita menurut harga tetap atau pendapatan per kapita riil terus bertambah dari tahun ke tahun (Sukirno, 2004). Kualitas institusi yang baik, yang mencakup baiknya kualitas tata kelola pemerintahan, bisa meningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui alokasi pendanaan pembangunan yang tepat sasaran. Barro (1990) mengungkapkan model pertumbuhan ekonomi dengan optimasi pengeluaran pemerintah. Model yang dibentuk adalah sebagai berikut (Rahmayanti & Horn, 2011).
Di mana adalah jumlah pendapatan,  adalah modal, adalah tenaga kerja, dan adalah pengeluaran pemerintah  yang  diperhitungkan  efisiensinya. Pada penelitian ini, variabel pendapatan per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi.
Efisiensi diperlukan agar penggunaan pengeluaran pemerintah bisa optimal. Efisiensi dalam pengeluaran pemerintah diperlukan karena pengeluaran untuk program pembangunan dibatasi oleh anggaran yang telah disusun (Merini, 2013). Semakin efisien pemerintah dalam mengelola pengeluarannya, maka semakin tepat sasaran alokasi pembelanjaan tersebut, sehingga kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat meningkat.
Indikator kualitas institusi lainnya adalah tingkat korupsi. Istilah korupsi mengacu pada penyalahgunaan sumber daya untuk kepentingan pribadi. Dalam hal investasi, pengusaha akan menafsirkan korupsi sebagai pajak yang harus
dipersiapkan untuk membuka usaha (Mauro, 1997). Korupsi dapat memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Korupsi menyebabkan minat untuk berivestasi menurun dan jumlah penerimaan negara menjadi berkurang, yang artinya anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa menurun, sehingga kualitas institusi yang baik bisa memengaruhi jalannya perekonomian di negara terkait.
Asia masih menghadapi masalah ekonomi. Beberapa permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara Asia antara lain, adanya kesenjangan investasi langsung luar negeri yang masuk ke suatu negara, seperti wilayah Asia Selatan yang menerima FDI lebih kecil (kisaran 0-1% dari PDB) dibandingkan wilayah Asia lainnya di tahun 2016. Padahal, semakin terbuka suatu negara terhadap investasi asing, lapangan pekerjaan yang dihasilkan akan semakin banyak, sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Indikator ekonomi lain adalah ekspor, dimana ekspor Asia berkontribusi negatif paling besar untuk pertumbuhan ekonomi global tahun 2015 (International Monetary Fund, 2016). Sementara itu, devisa hasil ekspor berguna untuk membiayai program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, sehingga ekspor berkontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat (Chemeda, 2001). Indikator ekonomi selanjutnya adalah jumlah angkatan kerja. Tren perkembangan jumlah penduduk Asia tahun 2012-2016 yang selalu meningkat dengan didominasi oleh angkatan kerja. Seharusnya, banyaknya angkatan kerja ini bisa dijadikan modal pembangunan dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Namun, kenyataannya adalah tingkat pengangguran masih tinggi pada beberapa negara di Asia.
Berdasarkan berbagai referensi yang telah tercantum diatas, hipotesis yang diajukan adalah variabel efisiensi pengeluaran pemerintah, FDI inflow , ekspor, dan angkatan kerja berpengaruh positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Asia, sedangkan tingkat korupsi diharapkan berpengaruh negatif.

## METODE PENELITIAN

## Variabel dan Sumber Data
Data penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup 42 negara di Asia 2 dengan periode 2012-2016. Pada periode tersebut, PDB per kapita benua Asia menempati posisi kedua terendah di antara lima benua lainnya dan pertumbuhannya mengalami fluktuasi dengan tren yang menurun. Agar seluruh data dapat dianalisis dengan kurun waktu yang sama atau bisa dikatakan balanced panel , maka didapatkan unit observasi sebanyak 42 negara. Variabel dependen yang digunakan adalah PDB per kapita, sementara variabel independen meliputi efisiensi pengeluaran pemerintah, tingkat korupsi, FDI, ekspor, dan angkatan kerja. Secara khusus, variabel efisiensi pengeluaran pemerintah dihasilkan dari pengolahan input dan output . Input yang digunakan adalah persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB dan output terdiri dari angka harapan hidup, indeks pendidikan, serta akses terhadap listrik. Penggunaan variabel input dan output ini didasarkan pada beberapa referensi penelitian sebelumnya, yaitu penelitian oleh Rahmayanti & Horn (2011) serta Chusnah & Prasetya (2014). Tabel 1 berikut menyajikan ringkasan variabel dan sumber data.
2 Qatar, Singapura, Jepang, Uni Emirat Arab, Kuwait, Hong Kong, Israel, Siprus, Korea Selatan, Bahrain, Arab Saudi, Turki, Kazakhstan, Malaysia, Libanon, Iran, China, Azerbaijan, Thailand, Irak, Georgia, Armenia, Mongolia, Indonesia, Sri Lanka, Yordania, Timor Leste, Bhutan, Fili- pina, Uzbekistan, India, Vietnam, Laos, Myanmar, Pakistan, Kirgistan, Kamboja, Bangladesh, Tajikistan, Yaman, Nepal, Afghanistan. Negara Siprus, Georgia, dan Armenia mempu- nyai wilayah yang letaknya terbagi antara benua Asia dan Eropa. Atas pertimbangan tersebut, ketiga negara ini tetap dimasukkan ke dalam estimasi.
Tabel 1. Variabel dan Sumber Data
Variabel Keterangan Satuan Sumber LnPDBKAP PDB per kapita riil Logaritma natural World Bank EFISIENSI KORUPSI FDI EKSPOR LnAKERJA Efisiensi pengeluaran pemerintah, dihasilkan
dari input
berupa persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB dan
output berupa angka harapan hidup, indeks pendidikan, serta akses terhadap listrik Indeks persepsi korupsi
Persentase
FDI inflow terhadap PDB Persentase ekspor terhadap PDB
Jumlah angkatan kerja
Persen Indeks Persen Persen
Logaritma natural World Bank, UNDP Transparency International World Bank World Bank
World Bank

## Metode Analisis
Untuk  menghitung  nilai  efisiensi  pengeluaran pemerintah, digunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Data Envelopment Analysis (DEA) mengevaluasi kinerja seperangkat entitas yang disebut dengan Decision  Making  Units (DMU). Selaku DMU, pemerintah negara- negara Asia mempunyai tanggung jawab untuk memaksimalkan penggunaan input untuk memperoleh output yang optimal. Terdapat satu input dan tiga output yang digunakan pada penelitian ini. Penghitungan efisiensi pengeluaran pemerintah menggunakan asumsi Variable Return to Scale (VRS) dengan orientasi input . Asumsi
VRS digunakan karena tingkat pengembalian output dengan tingkat input tertentu dianggap tidak sama, sedangkan orientasi input digunakan dengan alasan pemerintah dihadapkan pada anggaran yang terbatas. Model VRS dapat dituliskan menjadi (Coelli, 2005):
(1)
Berdasarkan input dan output sebelumnya, maka dapat dibentuk matriks input X yang berukuran 1x42 dan matriks output Q berukuran 3x42. Nilai adalah skor efisiensi untuk negara ke-i yang akan memenuhi  dan  adalah vektor konstan dengan ukuran Ix1, artinya program linier tersebut harus diselesaikan sebanyak I kali (satu kali untuk setiap negara).
Model data panel pada penelitian ini mengacu pada Gujarati & Porter (2009). Tahap pertama yang dilakukan pada analisis data panel adalah melakukan uji stasioneritas pada setiap variabel, kemudian melakukan pemilihan model terbaik, antara common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), atau random effect model (REM). Pemilihan dapat dimulai dengan memilih antara CEM atau FEM dengan uji Chow. Apabila model FEM terpilih, maka dilanjutkan dengan uji Hausman untuk memilih antara REM atau FEM. Namun, jika pada uji Chow model CEM yang terpilih, maka akan dilanjutkan dengan uji Lagrange Multiplier (LM) untuk memilih antara CEM atau REM. Pemeriksaan stuktur matriks varians-kovarians residual perlu dilakukan jika model yang terpilih adalah FEM atau CEM, tetapi jika REM terpilih menjadi model terbaik, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian asumsi klasik.
Pemeriksaan struktur matriks varians kovarians residual meliputi uji LM (melihat apakah matriks besifat homoskedastis atau heteroskedastis) dan  (melihat ada tidaknya cross-sectional correlation ). Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka bisa ditentukan metode estimasi yang cocok untuk model.
Setelah itu, dilakukan uji asumsi klasik yang disesuaikan dengan metode estimasi yang dipakai. Metode estimasi OLS membutuhkan pemeriksaan terhadap asumsi normalitas, nonmultikolinearitas, homoskedastisitas, dan nonautokorelasi. Sementara metode estimasi GLS atau FGLS asumsi yang perlu dipenuhi adalah normalitas dan nonmultikolinearitas. Setelah asumsi klasik terpenuhi, langkah selanjutnya adalah menguji keberartian model melalui nilai koefisien  determinasi  (),  uji  simultan  (uji  F), dan uji parsial (uji t). Langkah terakhir adalah melakukan interpretasi hasil pada model regresi data panel yang terpilih.
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model semilog dengan jenis log-lin. Menurut Gujarati & Porter (2009), model semilog merupakan suatu bentuk model di mana hanya salah satu variabel yang ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma, dalam hal ini variabel yang berbentuk logaritma adalah variabel dependen, sedangkan variabel independen dalam bentuk linier. Penelitian ini menggunakan pengembangan model empiris dari Rahmayanti & Horn (2011). Adapun spesifikasi model pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

## (2)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Variabel Kualitas Institusi dan Variabel Ekonomi terhadap Kesejahteraan
Ekonomi Masyarakat Asia
Berpedoman pada pengelompokkan efisiensi teknis menurut Badan Pusat Statistik, maka nilai efisiensi pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi  tiga,  yaitu  efisiensi  kurang  dari  50% tergolong rendah, 50%- 75% tergolong sedang, dan  lebih  dari  75%  tergolong  tinggi.  Berikut
merupakan hasil penghitungan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan metode DEA.
Tabel 2. Klasifikasi rata-rata efisiensi setiap negara di Asia tahun 2012-2016

## Kategori Jumlah Negara
Rendah 16 Afghanistan, Bhutan, Irak, Yordania, Kirgistan, Laos, Myanmar, Thailand, Timor Leste, Uzbekistan, Yaman, Bahrain, Jepang, Kuwait, Qatar, Arab Saudi Sedang 16 Armenia, Azerbaijan, Cina, Georgia, India, Indonesia, Libanon, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipina, Tajikistan, Turki, Siprus, Uni Emirat Arab Tinggi 10 Bangladesh, Kamboja, Iran, Kazakhstan, Sri Lanka,
Vietnam, Hong Kong, Israel, Korea Selatan, Singapura
Sumber: Hasil kalkulasi DEA
Setengah dari negara-negara dengan efisiensi pengeluaran pemerintah rendah berada pada wilayah Asia Barat, menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangannya perlu diperbaiki. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kategori efisiensi pengeluaran pemerintah sedang. World  Bank mengemukakan bahwa Indonesia telah membentuk peraturan yang kuat yang selaras dengan standar internasional manajemen keuangan publik, namun masih terdapat beberapa kelemahan pada pengalokasian sumber daya, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan penyampaian layanan publik.
Sebelum dilakukan analisis menggunakan data panel, pada masing-masing variabel dilakukan uji stasioneritas Levin, Lin, dan Chu, yang merupakan common unit root test. Pemilihan uji Levin, Lin, dan Chu didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada perbedaan unit root pada setiap variabel untuk masing-masing negara, artinya tidak ada kemungkinan salah satu variabel mengandung unit root untuk beberapa negara, sementara negara lain tidak. Hasil uji stasioneritas Levin, Lin, dan Chu menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan pada penelitian ini telah stasioner di level, dengan rincian seperti Tabel 3 di bawah ini.
Keterangan:
Tabel 3. Uji Stasioneritas Masing-masing Variabel (Uji Levin, Lin, dan Chu)
Variabel Level Kesimpulan Keterangan t-statistik p-value ln(PDB_KAP) -29,3501 0,0000 Tolak H 0 Stasioner EFISIENSI -8,19275 0,0000 Tolak H 0 Stasioner IPK -3,05447 0,0011 Tolak H 0 Stasioner FDI_INFLOW -11,9512 0,0000 Tolak H 0 Stasioner EKSPOR -6,44221 0,0000 Tolak H 0 Stasioner ln(AKT_KERJA) -15,5863 0,0000 Tolak H 0 Stasioner
Sumber: Hasil pengolahan data dengan software Eviews 9.0
Setelah dilakukan uji stasioneritas, dilakukan pemilihan model terbaik antara common effect, fixed effect atau random effect model dengan menggunakan uji Chow, Hausman, dan BP-LM.  Tabel 4 berikut menyajikan hasil estimasi masing-masing model.
Tabel 4. Hasil Estimasi Model Common Effect , Fixed Effect , dan Random Effect Variabel Common Effect Model Fixed Effect Model Random Effect Model Koefisien t-statistik Koefisien t-statistik Koefisien t-statistik C 6,4387 10,9892 3,8951 1,1869 8,4610 7,0756 EFISIENSI -0,0014 -0,4901 0,0022 2,0302 0,0022 2,0089 IPK 0,0567 13,7900 0,0096 3,1045 0,0166 5,8854 FDI_INFLOW -0,0036 -0,9302 0,0003 0,5473 0,0001 0,2175 EKSPOR 0,0035 1,7450 0,0021 1,3916 0,0021 1,7555 ln(AKT_KERJA) -0,0133 -0,3719 0,2534 1,2395 -0,0506 -0,6899
Sumber: Hasil pengolahan data dengan software Eviews 9.0
Kemudian pada pemilihan model regresi (Tabel 5), diketahui bahwa H 0 ditolak, baik pada Uji Chow dan Hausman. Oleh karena itu, model fixed effect terpilih.
Tabel 5. Hasil Pemilihan Model Terbaik
Uji p-value Kesimpulan Keterangan Chow 0,0000 Tolak H 0 Fixed Effect Model Hausman 0,0000 Tolak H 0 Fixed Effect Model
Sumber : Hasil pengolahan data dengan software Eviews 9.0
Untuk menentukan metode estimasi yang tepat pada model fixed  effect , dilakukan pemeriksaan struktur matriks varians-kovarians residual, yang meliputi uji LM dan λ LM (Tabel 6).

## Tabel 6. Hasil Pengujian Struktur Matriks Varians-Kovarians Residual
Uji Statistik Hitung Statistik Tabel Kesim- pulan Keterangan LM 104,0279 56,9424 Tolak H 0 Heteroske - dastis
λ LM 2517,7189 930,3744 Tolak H 0 Terdapat cross-sec- tional correla- tion
Sumber : Hasil pengolahan data dengan software Eviews 9.0
Uji  LM  dan  λ LM menunjukkan tolak H 0 , sehingga model fixed  effect dengan metode estimasi FGLS-SUR sesuai digunakan untuk memodelkan pengaruh variabel kualitas institusi dan variabel ekonomi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia tahun 2012-2016. Berikut adalah ringkasan output model tersebut.
Tabel 7. Hasil Pengolahan Data
Variabel Koefisien Std. Error t-statis- tik p-value Konstanta -0,0534 1,1174 0,0478 0,9619 EFISIENSI KORUPSI FDI EKSPOR LnAKERJA 0,0017 0,0052 0,0002 0,0010 0,5170 0,0008 0,0024 0,0001 0,0004 0,0766 2,0103 2,1162 1,5937 2,7693 6,7475 0,0230* 0,0179* 0,0564 0,0032* 0,0000* Ringkasan Statistik F-hitung 9451,815 p-value (F- hitung) 0,0000

## *) signifikan pada tingkat signifikansi 5%
Langkah berikutnya setelah mendapatkan model adalah melakukan uji asumsi. Dalam hal ini uji asumsi yang digunakan yaitu uji normalitas residual dan uji nonmultikolinearitas. Untuk uji normalitas residual dipakai statistik uji Jarque- Bera dan diperoleh hasil sebesar 5,0106 atau dengan p-value sebesar 0,0817, artinya residual telah mengikuti distribusi normal. Sementara untuk uji nonmultikolinearitas bisa diketahui dari nilai VIF masing-masing variabel seperti tabel di bawah ini.
Tabel 8. Nilai VIF Masing-masing Variabel
Variabel VIF Konstanta -0,0534 EFISIENSI KORUPSI FDI EKSPOR LnAKERJA 1,3631 8,1619 1,6805 1,3386 6,6276
Sumber : Hasil pengolahan data dengan software Eviews 9.0
Apabila nilai VIF lebih besar daripada 10, maka bisa dikatakan terjadi multikolinearitas (Gujarati & Porter, 2009). Besar VIF untuk kelima variabel independen berada di bawah angka 10 (Tabel 8), sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas pada model.
Jika model telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dilanjutkan dengan interpretasi pada model tersebut. Nilai statistik hitung uji F adalah 9451,815 (Tabel 7) atau dengan p-value sebesar 0,0000 yang dapat disimpulkan bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang berpengaruh terhadap PDB per kapita pada tingkat signifikansi 5%. Kemudian dari uji t, diperoleh
hasil bahwa variabel efisiensi pengeluaran pemerintah, indeks persepsi korupsi, persentase ekspor, dan  jumlah angkatan kerja berpengaruh positif terhadap PDB per kapita sebagai indikator kesejahteraan ekonomi. Sementara itu, variabel persentase FDI inflow tidak berpengaruh terhadap PDB per kapita.
Setiap peningkatan efisiensi pengeluaran pemerintah sebesar 1 satuan, PDB per kapita negara-negara  Asia  akan  tumbuh  0,17% selama 2012-2016, dengan asumsi variabel independen lain konstan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan efisiensi pengeluaran pemerintah dapat mengangkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hasil estimasi ini selaras dengan  penelitian Conte, Schweizer, Dierx, & Ilzkovitz (2009) yang menyebutkan bahwa kualitas keuangan publik dengan cara meningkatkan efisiensi pengeluaran publik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui efisiensi pengeluaran yang tinggi, output dapat ditingkatkan dengan sumber daya yang ada, sehingga pencapaian indikator-indikator pembangunan pun akan bisa terakselerasi. Semakin  efisien  pemerintah  dalam  mengelola keuangannya, alokasi pembelanjaan untuk pembangunan akan semakin tepat sasaran. Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Berdasarkan hasil penelitian ini, efisiensi pengeluaran pemerintah dapat ditingkatkan dengan menambah capaian output (angka harapan hidup, indeks pendidikan, dan akses listrik) pada tingkat pengeluaran pemerintah yang sama. Sebagai contoh, efisiensi pengeluaran pemerintah Timor Leste tergolong rendah. Salah satu yang perlu ditingkatkan adalah akses jaringan listrik masyarakat karena selama tahun 2012-2016, penduduk yang mendapatkan akses listrik masih berkisar antara 52-67 persen dari total populasi.
Kenaikan indeks persepsi korupsi sebesar 1 poin dapat mengakibatkan PDB per kapita negara-negara Asia  tumbuh  0,52%,  dengan asumsi variabel independen lain konstan. Dengan demikian, semakin tinggi indeks persepsi korupsi, kesejahteraan ekonomi masyarakat Asia semakin meningkat, atau dengan kata lain semakin bersih suatu negara dari korupsi, masyarakatnya akan semakin sejahtera secara
ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung pandangan sand the wheels’ hypothesis . Selain itu, korupsi yang seringkali terjadi di kalangan pejabat adalah berkolusi dengan pemungut pajak untuk mengecilkan kewajiban pajak (Aidt, 2003). Akibatnya, penerimaan negara dari sektor pajak akan berkurang. Padahal, pajak berguna untuk mendanai aktivitas pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya preventif maupun represif dalam menghadapi korupsi di negara-negara Asia. Upaya preventif bisa dilakukan dengan pendidikan antikorupsi sejak dini, sedangkan upaya represif bisa dilakukan dengan memperkuat dan mendukung organisasi antikorupsi dalam menjalankan tugasnya.
Apabila kontribusi ekspor pada PDB meningkat 1 poin, maka akan mengakibatkan PDB per kapita tumbuh sebanyak 0,1%, dengan asumsi variabel independen lain konstan. Ekspor yang meningkat pada sebuah negara merefleksikan adanya kenaikan permintaan output untuk negara yang bersangkutan. Menurut Todaro dan Smith (2003:79) peningkatan ekspor tersebut akan menambah cadangan devisa yang bermanfaat untuk membiayai proyek-proyek pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Namun, beberapa negara mengandalkan ekspor utama berupa komoditas primer, yang kebanyakan tidak mempunyai nilai tambah, contohnya Indonesia. Ekspor Indonesia didominasi oleh komoditas primer, seperti briket batubara, minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan karet. Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan ekspor dari barang mentah menjadi barang jadi.
Selanjutnya, PDB per kapita akan tumbuh 0,5170% ketika terjadi pertumbuhan angkatan kerja  sebesar  1%,  dengan  asumsi  variabel independen lain konstan. Artinya, terdapat hubungan positif antara pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Jumlah angkatan kerja yang meningkat bisa meningkatkan tingkat produksi output. Pertumbuhan angkatan kerja juga bisa menjadi potensi yang bagus untuk pasar tenaga kerja, dengan catatan lapangan pekerjaan yang tersedia juga memadai, sehingga kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel FDI inflow tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDB per kapita. Perolehan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Hasan & Sakar (2013) yang mengutarakan bahwa FDI tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDB per kapita di Malaysia. Penyebabnya diduga kurangnya FDI yang masuk ke beberapa wilayah. Persentase FDI  inflow terhadap PDB yang masuk pada wilayah Asia pun terbilang kecil, sehingga kurang berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Permasalahan kesejahteraan masyarakat di Asia melatarbelakangi adanya studi ini. Selain itu, penulis mencoba mengulas bagaimana pengaruh sisi institusional dan sisi ekonomi makro terhadap kesejahteraan masyarakat di Asia tersebut, mengingat dua hal tersebut menjadi isu yang penting untuk dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Berdasarkan hasil analisis, efisiensi pengeluaran pemerintah, ekspor, dan angkatan kerja berpengaruh positif pada kesejahteraan ekonomi masyarakat Asia. Sementara itu, tingkat korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Asia dan FDI inflow tidak berpengaruh signifikan.
Pada penelitian ini, terdapat 16 negara dengan efisiensi pengeluaran pemerintah kategori rendah, 16 negara dengan efisiensi pengeluaran pemerintah kategori sedang, dan 10 negara dengan efisiensi pengeluaran pemerintah kategori tinggi. Salah satu cara untuk memperbaiki efisiensi pengeluaran pemerintah pada negara-negara dengan kategori rendah adalah meningkatkan capaian output pada tingkat input yang sama, dalam hal ini meningkatkan capaian angka harapan hidup, indeks pendidikan, dan akses listrik pada tingkat pengeluaran pemerintah yang sama.
Hasil analisis data panel menunjukkan bahwa variabel angkatan kerja memiliki pengaruh terbesar pada kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, prioritas yang dapat dilakukan oleh pemerintah negara-negara Asia yaitu, memperbaiki kebijakan terkait dengan ketenagakerjaan. Variabel FDI inflow diketahui tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu
penyebabnya adalah masih kecilnya investasi asing yang masuk ke beberapa wilayah Asia. Oleh sebab itu, kemudahan berinvestasi sangat diperlukan untuk menarik investor dari negara lain, misalnya dengan menurunkan biaya-biaya atau pajak yang diperlukan dalam penanaman modal, khususnya di negara Jepang dan Korea Selatan.
Terkait dengan efisiensi pengeluaran pemerintah, kebijakan yang dapat diambil adalah meningkatkan pengelolaan keuangan agar output yang dicapai bisa meningkat, misal dengan mempermudah birokrasi layanan masyarakat. Di sisi lain, permintaan akan tenaga kerja terdidik atau terampil kini semakin meningkat. Namun, negara-negara di Asia masih menghadapi s kill mismatch atau ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan penyedia lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, penting untuk meningkatkan keterampilan penduduk sejak dini. Pemerintah negara negara Asia dapat memfasilitasinya dengan memperluas sarana pendidikan berbasis vokasional, yang bidangnya disesuaikan dengan prospek kerja daerah di negara terkait. Dengan demikian, angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan pekerjaan di daerah tersebut, tanpa harus mengambil pekerja asing. Penulis sadar bahwa terdapat keterbatasan pada penelitian ini, terutama dalam penggunaan variabel input dan output untuk menghitung efisiensi pengeluaran pemerintah yang kurang  spesifik.  Untuk  penelitian  selanjutnya, diharapkan dapat dilakukan pengembangan pada variabel tersebut agar hasil yang diperoleh tidak terlalu luas untuk diinterpretasikan. Misalnya, dengan menggunakan variabel input pengeluaran pemerintah khusus pada bidang pendidikan atau kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aidt, T.S. (2003). Economic analysis of corruption:
a survey. The Economic Journal, 113 (491), F632-F652. https://doi.org/10.1046/j.0013- 0133.2003.00171.x
Antaranews. (2016). Kemenkeu: efisiensi belanja bisa  jaga  defisit  anggaran . Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/575124/ kemenkeu-efisiensi-belanja-bisa-jaga- defisit-anggaran
Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogeneous growth. Journal of Political Economy , 98 (5, Part 2), S103–S125. https://doi.org/10.1086/261726
Big Think. (2019). China  will  overtake  the U.S.  as  world’s  top  economy  in  2020, says  Standard  Chartered  Bank . Diakses dari  https://bigthink.com/politics-current- affairs/china-worlds-biggest-economy- 2020?rebelltitem=1#rebelltitem1
Chemeda, F. E. (2001). The  Role  of  Exports in  Economic  Growth  with  Reference  To Ethiopian  Country [Conference paper]. Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association in Chicago. https:// doi.org/10.22004/ag.econ.20569
Kohli, H. S., Sharma, A., & Sood, A. (2011). Asia 2050: Realizing the Asian Century . Manila: Asian Development Bank. Diakses dari http://scholar.google.com/scholar?hl=en& btnG=Search&q=intitle:Asia+2050#0 Coelli, T. J. (1996). A Guide to  DEAP Version 2.1 : A Data Envelopment Analysis (Computer) Program . CEPA Working Papers, no. 8/96. Armidale: Centre for Efficiency and Productivity Analysis, University of New England. Diakses dari http://www.owlnet. rice.edu/~econ380/DEAP.PDF
Conte, A., Schweizer, P., Dierx, A., & Ilzkovitz, F. (2009). An Analysis  of  the  Efficiency of Public Spending and National Policies in  the Area  of  R&D . Brussels: European Commission.
Chusnah,  S.,  &  Prasetya,  F.  (2014).  Efisiensi sektor publik dan kinerja ekonomi daerah (studi kasus kabupaten/kota di Jawa Timur). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya,  2 (2). https://jimfeb.ub.ac.id/ index.php/jimfeb/article/view/1223 Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2011). Macroeconomics  8 th Edition . Singapura: McGraw-Hill.
European Union. (2005). Stability and growth pact reform:  commission  welcomes  agreemen on  new  regulations . Diakses dari https:// ec.europa.eu/commission/presscorner/ detail/en/IP_05_798
Grigoli, F., & Ley, E. (2012). Quality  of government and living standards: adjusting for the efficiency of public Spending . IMF Working Paper, no. 12/182. Washington DC: International Monetary Fund. https://doi. org/10.5089/9781475505306.001
Gujarati, D., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics 5 th Edition . New York: The McGraw-Hills Companies.
Hasan, M. A. G., & Sakar, S. A. (2013). Foreign direct  investment,  human  capital  and economic  growth  in  Malaysia . MPRA Paper, no. 51930. Munich: Munich University Library. Diakses dari https:// mpra.ub.uni-muenchen.de/51930/1/ MPRA_paper_51930.pdf
International Monetary Fund. (2016). China and Asia in global trade slowdown .  IMF Working Paper, no 16/105 . Washington DC: International Monetary Fund. Diakses dari https://www.imf.org/external/pubs/ft/ wp/2016/wp16105.pdf
International Monetary Fund. (2018). Asia at the Forefront: Growth Challenges for the Next Decade and Beyond . Washington DC: International Monetary Fund.
Joutsen, T., & Norling, H. (2014). Does FDI affect GDP  per-capita  growth  in  sub-Saharan Africa? [Södertörns University]. Diakses dari http://www.diva-portal.org/smash/get/ diva2:793967/FULLTEXT01.pdf
Jude, C., & Levieuge, G. (2016). Growth effect of foreign direct investment in developing economies: the role of institutional quality.
The World Economy , 40 (4), 715-742. https:// doi.org/10.1111/twec.12402
Kimaro, E. L., Keong, C. C., & Sea, L. L. (2017). Government expenditure, efficiency and economic growth: a panel analysis of sub saharan african low income countries. African Journal of Economic Review , 5 (2),
34-54. https://www.ajol.info/index.php/ajer/ article/viewFile/161690/151246
McGregor, S.L.T., & Goldsmith, E.B. (1998).
Expanding our understanding of quality of life, standard of living, and well-being. Journal of Family and Consumer Sciences, 90 (2) , 2-22.
Merini, D. (2013). Analisis efisiensi pengeluaran pemerintah sektor publik di kawasan Asia Tenggara: aplikasi data envelopment analysis. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB Universitas  Brawijaya,  1 (2) . https:// jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/ view/638/581
Mauro, P. (1997). Why worry about corruption?. Washington DC: International Monetary Fund.
Pradiptyo, R. (2016). Dampak Sosial Korupsi . Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
Rahmayanti, Y. & Horn, T. (2011). Expenditure efficiency and the optimal size of government in developing countries. Global Economy and Finance Journal, 4 (2) , 46-59 .
Seung-soo, H. (2018). The world-growth engine – Asia’s  new  role  in  the  global  economy . Central Banking. Diakses dari https:// www.centralbanking.com/central-banks/ economics/3456111/the-world-growth- engine-asias-new-role-in-the-global- economy
Sukirno, S. (2004). Pengantar  Makroekonomi Edisi Ketiga . Jakarta: Binarupa Aksara. Summerfield, R. (2015). FDI in Asia . Financier Worldwide. Diakses dari https://www. financierworldwide.com/fdi-in-asia#.XKB- -9IzbIV
Todaro, M., & Smith, S.C. (2003). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan . Jakarta: Erlangga.
Van Den Berg, H. (2002). Does annual real gross domestic product per capita overstate or understate the growth of individual welfare over the past two centuries?. The Independent Review, 7 (2), 181-196 .
World Bank. (2005). Indicators of Governance and Institutional Quality . Washington DC: World Bank.