Journal of Management and Bussines (JOMB) Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2022 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN: 2684-8317 DOI: 10.31539/jomb.v4i2.4783

## PEMAHAMAN PAJAK E-COMMERCE, SANKSI PAJAK, DAN KEMUDAHAN AKSES TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
Wahyu Lesiana 1 , Saiful Anwar 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2
18013010120@student.upnjatim.ac.id 1 , saiful.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pemahaman  pajak e-commerce , sanksi pajak, dan kemudahan akses pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku e-commerce di Kota Surabaya pada platfrom online marketplace Shopee dengan  menggunakan  kemauan  membayar  pajak  sebagai  variabel  interveningnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan, nilai parameter koefisien pada variabel  pemahaman  pajak  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,440 dengan  t- statistic 3,168.  Variabel  sanksi  pajak  menunjukkan  nilai  parameter  koefisien sebesar  -0,026  dengan  t- statistic 0,249.  Variabel  kemudahan  akses  pajak  menujukkan parameter koefisien sebesar 0,462 dengan t- statistic 2,933. Lalu,  untuk  nilai parameter koefisien  variabel  pemahaman  pajak  terhadap  kemauan  membayar  pajak  diketahui sebesar 0,718 dengan t- statistic 13,278. Nilai parameter koefisien variabel sanksi pajak terhadap  kemauan  membayar  pajak  sebesar  -0,160  dengan  t- statistic 1,564.  Nilai parameter  koefisien  variabel  kemudahan  akses  pajak  terhadap  kemauan  membayar pajak  diketahui  sebesar  0,428  dengan  t- statistic 3,278.  Nilai  parameter  koefisien variabel  tingkat  kepatuhan  wjib  pajak  terhadap  kemauan  membayar  pajak  diketahui sebesar 0,124 dengan t- statistic sebesar 0,631. Dan pengujian pada varaibel intervening masing-masing  memiliki  nilai  parameter  0,089  dengan  t- statistic 0,631  untuk  variabel pemahaman  pajak e-commerce ,  nilai  parameter  -0,020  dengan  t- statistic 0,548  untuk variabel sanksi pajak, dan nilai parameter 0,053 dengan t- statistic 0,616 untuk variable kemudahan  akses  pajak.  Simpulan,  pemahaman  pajak e-commerce dan  kemudahan akses pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat  kepatuhan wajib pajak dan kemauan membayar pajak pada para pelaku e-commerce Shopee di Kota Surabaya, sedangkan  sanksi  pajak  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dan  kemauan  membayar  pajak  pada  para  pelaku e-commerce Shopee  di  Kota  Surabaya.  Selain  itu,  pemahaman  pajak e-commerce dan  kemudahan akses pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat  kepatuhan wajib pajak melalui kemauan membayar pajak pada wajib pajak pelaku e-commerce Shopee di Kota Surabaya,  sedangkan  sanksi  pajak  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  melalui  kemauan  membayar  pajak  pada  wajib  pajak pelaku e-commerce Shopee di Kota Surabaya.
Kata Kunci :   Kemauan  Membayar  Pajak,  Kemudahan  Akses,  Pemahaman  Pajak, Sanksi Pajak

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  understanding  e-commerce  taxes,  tax sanctions,  and  ease  of  access  to  taxes  on  the  level  of  compliance  of  individual  e- commerce taxpayers in the city of Surabaya on the online marketplace platform Shopee
by using the willingness to pay taxes as the intervention variable. The research method used  is  quantitative  method  by  collecting  data  using  a  questionnaire.  The  results showed that the coefficient value of the parameter on the tax understanding variable on the level of taxpayer compliance was 0.440 with a t-statistic of 3.168. The tax sanction variable  shows  a  coefficient  parameter  value  of  -0.026  with  a  t-statistic  of  0.249.  The variable ease of access to taxes shows a coefficient parameter of 0.462 with a t-statistic of  2.933.  Then,  for  the  parameter  value  of  the  tax  understanding  coefficient  on  the willingness  to  pay  taxes,  it  is  known  that  it  is  0.718  with  a  t-statistic  of  13.278.  The parameter  value  of  the  coefficient  of  tax  sanctions  on  the  willingness  to  pay  taxes  is  - 0.160 with a t-statistic of 1.564. The parameter value of the coefficient of ease of access to taxes on the willingness to pay taxes is known to be 0.428 with a t-statistic of 3.278. The  parameter  value  of  the  coefficient  of  the  level  of  taxpayer  compliance  on  the willingness to pay taxes is known to be 0.124 with a t-statistic of 0.631. And testing on the intervention variables each has a parameter value of 0.089 with a t-statistic of 0.631 for  the  e-commerce  tax  understanding  variable,  a  parameter  value  of  -0.020  with  a  t- statistic of 0.548 for the variable tax sanctions, and a parameter value of 0.053 with a t- statistic of 0.616 for the variable ease of access to taxes. In conclusion, e-commerce tax understanding and ease of access to taxes have a positive and significant effect on the level  of  taxpayer  compliance  and  willingness  to  pay  taxes  on  Shopee  e-commerce players in Surabaya City, while tax sanctions have a negative and insignificant effect on the  level  of  taxpayer  compliance  and  willingness  pay  taxes  to  Shopee  e-commerce players  in  the  city  of  Surabaya.  In  addition,  understanding  of  e-commerce  taxes  and ease  of  access  to  taxes  have  a  positive  and  significant  effect  on  the  level  of  taxpayer compliance  through  the  willingness  to  pay  taxes  on  taxpayers  participating  in  e- commerce  Shopee  in  Surabaya  City,  while  tax  sanctions  have  a  negative  and insignificant effect on the level of taxpayer compliance. through the willingness to pay taxes to the Shopee e-commerce taxpayer in the city of Surabaya.
Keywords :  Willingness  to  Pay  Taxes,  Ease  of  Access,  Tax  Understanding,  Tax Sanctions

## PENDAHULUAN
Pemanfaatan  teknologi  dan  internet  yang  semakin  maju  menjadikan  pola kehidupan masyarakat menjadi banyak berubah, salah satunya dalam hal jual beli yaitu perkembangan  bisnis  online.  Jumlah  transaksi  online  semakin  meningkat  dikarenakan mudahnya  pelaku  bisnis  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi dengan  meminimalisir  biaya  pengeluaran.  Kegiatan  jual  beli  secara  online  ini  sering disebut electronic commerce atau biasa disingkat e-commerce .
Pesatnya  laju  perdagangan e-commerce kadang  tidak  selalu  diikuti  dengan kemajuan bidang hukum terkait. Begitu pun dengan kondisi Indonesia, hingga sekarang pemerintah  masih  belum  mempunyai  data  pasti  terkait  total  transaksi  belanja  online hingga  kesulitan  dalam  melakukan  perhitungan  jumlah  pajak  serta  pengawasan  dalam kegiatan e-commerce . Seperti  diketahui  bahwa pajak merupakan bagian penting dalam
penerimaan negara. Oleh itu dibutuhkan segera regulasi yang mengatur tentang masalah perpajakan e-commerce sehingga terdapat kejelasan hukum dalam transaksi e-commerce .
Berbeda  dari  perdagangan  yang  dilakukan  secara  konvensional,  transaksi perdagangan  online  mempunyai  beberapa  karakteristik  khusus  yang  menjadikan perhitungan  pajak  menjadi  agak  sulit  dimengerti  dari  kegiatan  tersebut,  contohnya dalam hal pengawasan. Mulai dari berapa banyak pelaku e-commerce yang melakukan transaksi, berapa besar nominal  transaksi  yang terjadi,  dan sejumlah ketentuan lainnya yang  membuat  sulit  pengenaan  pajak  yang  harus  diberikan  pada  para  pelaku  bisnis e- commerce .  Masalah  tersebut  dikarenakan  masih  minimnya  kemampuan  teknologi informasi  dalam  bidang  pengawasan  ditambah  kurangnya  kemampuan  tenaga  manusia yang ada.
Direktorat  Jendral  Pajak  telah  melakukan  pengawasan  terhadap  kepatuhan perpajakan  wajib  pajak  melalui account  representative .  Namun,  wajib  pajak  yang mampu  diawasi  hanya  yang  telah  memiliki  NPWP  saja.  Tentunya  hingga  sekarang masih  banyak  wajib  pajak  yang  melakukan  transaksi e-commerce namun  belum terdaftar  sebagai  wajib  pajak  akibat  belum  memiliki  NPWP.  Hal  tersebut  menjadikan pemerintah  kesulitan  dalam  meng- capture potensi  pajak  akibat  keterbatasan  regulasi dan  instrumen  administrasi,  ditambah  banyaknya  praktik  penghindaran  pajak  yang dilakukan  oleh  masyarakat.  Perilaku  ini  pastinya  berdampak  pada  tidak  maksimalnya kinerja pemungutan pajak di Indonesia (Hayyu, 2018).
Dari  sini  Dirjen  Pajak  telah  berupaya  mengeluarkan  beberapa  surat  edaran untuk menegaskan kewajiban pembayaran pajak penghasilan e-commerce. Namun pada praktiknya,  surat  edaran  tersebut  belum  sepenuhnya  dapat  memberikan  pelaksanaan hukum  yang  kuat  untuk  mengatur  para  pelaku e-commerce. Penerapan  surat  edaran tersebut  belum  bisa  dipastikan  sudah  atau  belum  dilaksanakan  secara  maksimal mengingat  sistem  pemungutan  pajak  penghasilan  adalah self-assessment dimana wewenang  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan  pajak yang  terutang  dilimpahkan  sepenuhnya  pada  wajib  pajak.  Sehingga,  jika  Dirjen  Pajak tidak  mempunyai  data  selain  yang  dilaporkan  oleh  wajib  pajak  tersebut,  maka  laporan wajib pajak dianggap benar.
Dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan,  kepatuhan  wajib  pajak  dapat dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang  diantaranya  adalah  pemahaman  perpajakan
(Banamtuan,  2018),  sanksi  pajak  (Situmorang  et  al.,  2019),  dan  kemudahan  akses perpajakan (Darmawati & Oktaviani, 2018).
Berdasarkan  penelusuran  riset-riset  sebelumnya  yang  meneliti  tentang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, masih ditemukan adanya research gap . Seperti contohnya mengenai pemahaman perpajakan yang menjadi salah satu variabel penelitian, masih menunjukkan hasil akhir yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan  oleh  Rizki  &  Bani  (2018),  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  tersebut  juga  sepemahaman  dengan  penelitian Dewi & Merkusiwati (2018), menunjukkan hasil positif tentang pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Namun,  hasil  lain  ditunjukkan  oleh  penelitian  oleh  Arisandy  (2017)  bahwa pengaruh  pemahaman  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya pengetahuan seseorang mengenai  perpajakan  belum  tentu  memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  itu  sendiri. Inkonsisten hasil juga ditemukan di  variabel  lainnya seperti sanksi perpajakan ataupun kemudahan akses perpajakan.
Selain  faktor  pemahaman  pajak,  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  juga dipengaruhi oleh adanya sanksi pajak  yang mengikat. Dalam beberapa penelitian  yang membahas mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak juga masih ditemukan adanya research gap .
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Situmorang  et  al.,  (2019)  dapat diketahui bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal itu dikarenakan persepsi mereka yang merasa bahwa jika mereka dikenakan sanksi pajak maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar akibat harus membayar nilai  lebih  dari  jumlah  pajak  terutang.  Sanksi-sanksi  yang  diberikan  membuat  wajib pajak  menjadi  patuh  dan  membayar  pajak  tepat  waktu.  Berbanding  terbalik  dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Merkusiwati (2018) yang menyimpulkan bahwa sanksi  pajak  tidak  memberikan  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga dibutuhkan sanksi yang lebih tegas lagi agar wajib pajak jera dan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakannya.
Inkonsisten  hasil  juga  ditunjukkan  oleh  penelitian  Darmawati  &  Oktaviani (2018)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  UMKM
terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM E-Commerce ”  membuktikan  bahwa kemudahan  akses  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan menurut  Anis  (2016)  kemudahan  akses  dalam  sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dalam  pengujian  penelitian  tersebut,  variabel kemudahan sistem mempunyai nilai sig 0,846 > α (0,05) dengan nilai t sebesar  -0,194 dan  arah  koefisien  regresi  negatif  -0,010  yang  membuktikan  bahwa  kemudahan  akses tidak  memberikan  pengaruh  terhadap  penerapan  e-SPT  sehingga  tidak  meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  juga  ingin  menambah  variabel  kemauan membayar  pajak  sebagai  variabel  intervening  karena  bagaimanapun  juga  kepatuhan wajib  pajak  diperantarai  (intervening)  oleh  kemauan  membayar  dari  wajib  pajak. Kemauan  membayar  pajak  merupakan  kesediaan  bagi  wajib  pajak  dalam  pemahaman mengenai manfaat pajak yang dibayarkan, bentuk partisipasi dalam membangun negara, dan  harapan  bahwa  pajak  dapat  memberikan  kemajuan  terhadap  usahanya  dan perekonomian negara
Penjelasan  mengenai  fenomena  dan research  gap di  atas,  menjadi  latar belakang  peneliti  melakukan  penelitian  ini.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menguji pengaruh  pemahaman  pajak e-commerce ,  sanksi  pajak,  dan  kemudahan  akses  pajak terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  para  pebisnis  online.  Objek  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah platform  online  marketplace Shopee.  Ini dikarenakan Shopee menjadi salah satu top marketplace yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2021 ini. Bahkan Shopee mendapat penghargaan sebagai Best E-Commerce di  Ajang Selular Award  2021  (Arifin, 2021). Selain  itu, Kantar, salah satu  perusahaan analisis  data,  wawasan,  dan  konsultasi,  mengadakan  riset  terkait  “Peta  Persaingan Online  Shopping  di  Indonesia”  selama  September  2021  ini.  Hasil  riset  tersebut membuktikan bahwa 54% responen menjawab Shopee sebagai marketplace yang paling diingat atau top of mind . Menyusul Tokopedia (25%), Lazada (6%), dan Bukalapak (1%) (Mahfud, 2021).
Subjek  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  pelaku e-commerce di Kota Surabaya pada platform online marketplace Shopee. Kota Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik pada sensus ekonomi 2016,  Kota  Surabaya  merupakan  kota  dengan  jumlah  usaha  mikro  kecil  (UMK)
terbanyak  di  Jawa  Timur.  Sehingga  dengan  adanya  kemudahan  teknologi  yang  ada diharapkan kendala yang dihadapi oleh para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dapat ditekan sehingga mampu mengembangkan usahanya dan tidak mengesampingkan kewajibannya  dalam  membayar  pajak.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka dilakukan  kajian  untuk  mengetahui  pengaruh  pemahaman  pajak e-commerce ,  sanksi pajak, dan kemudahan akses pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku e-commerce di Kota Surabaya pada platfrom online marketplace Shopee dengan menggunakan kemauan membayar pajak sebagai variabel interveningnya.

## KAJIAN TEORI
Theory of Planned Behavior (TPB)
Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan suatu teori  yang dikemukakan oleh  Ajzen  (1991)  yang  menjelaskan  tentang  faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi perilaku  yang  timbul  dari  suatu  individu  berdasarkan  sisi  psikologi.  Teori  ini  dipilih salah satunya karena kemauan untuk membayar pajak sangat berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi itu digunakan untuk  menilai  tentang  sesuatu  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  yang  sedang dialami individu tersebut.
Ajzen  (1991)  menyatakan  bahwa  tingkah  laku  yang  ditampilkan  seseorang dipengaruhi oleh niat ( intention ) untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat tersebut diperngaruhi  oleh  tiga  faktor  penentu.  Pertama, control  beliefs adalah  keyakinan individu  mengenai  keberadaan  hal-hal  yang  mendukung  atau  menghambat  tindakan yang  akan  ditampilkan  dan  persepsinya  mengenai  seberapa  kuat  hal-hal  yang mendukung  dan  menghambat  tindakan  tersebut.  Faktor  ini  berkaitan  dengan  sanksi pajak.  Sanksi  pajak  dibuat  untuk  mendukung  agar  wajib  pajak  mampu  menaati peraturan  perpajakan.  Ketaatan  ini  ditentukan  berdasarkan  persepsi  wajib  pajak mengenai  seberapa  kuat  sanksi  pajak  dapat  mendukung  perilaku  wajib  pajak  untuk patuh pada pajak.
Kedua, normative  beliefs merupakan  keyakinan  mengenai  harapan  normatif orang  lain  dan  motivasi  guna  memenuhi  harapan  itu.  Jika  dikaitkan  dengan  pelayanan pajak,  dimana  dengan  adanya  kemudahan  sistem  perpajakan  diharapkan  hal  tersebut
dapat  meningkatkan  motivasi  wajib  pajak  agar  patuh  terhadap  pajak,  dan  memiliki keyakinan atau perilaku taat pajak.
Ketiga, behavioral  belief merupakan  keyakinan  individu  mengenai  hasil  dari perilaku  dan  evaluasi  atas  hasil  tersebut.  Faktor  ini  sangat  relevan  untuk  menjelaskan mengenai  tindakan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Sebelum wajib  pajak  mengambil  tindakan,  ia  akan  berkeyakinan  tentang  hasil  yang  segera didapatkan dari tindakannya tersebut. Lalu wajib pajak tersebut akan memutuskan akan melakukannya atau tidak
Teori Kepatuhan ( Compliance Theory )
Teori  kepatuhan  pertama  kali  dicetuskan  oleh  Stanley  Milgram  pada  1963.
Menurut  KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia),  kepatuhan  atau  patuh  berarti  suka menurut  perintah,  taat  pada  perintah  atau  aturan  dan  berdisiplin.  Kepatuhan  berarti bersifat  patuh,  ketaatan,  tunduk  pada  ajaran  dan  aturan  (Ganesha  &  Kiswara,  2015). Teori  kepatuhan  adalah  teori  yang  menerangkan  mengenai  suatu  kondisi  dimana seseorang  taat  terhadap  perintah  atau  aturan  yang  diberikan  kepadanya.  Kepatuhan mengenai perpajakan adalah tanggung jawab kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat selaku  wajib  pajak  untuk  memenuhi  semua  kegiatan  kewajiban  perpajakan  dan melaksanakan  hak  perpajakannya.  Jika  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  tinggi,  tentunya akan memberikan efek yang positif bagi keberlangsungan negara.
Teori  kepatuhan  ini  dikaji  untuk  memprediksi  pengaruh  masing-masing variabel  dalam  penelitian  ini,  seperti  pemahaman  wajib  pajak,  sanksi  pajak,  maupun kemudahan  akses  pajak  terhadap  tingkat  kepatuhan  pelaku e-commerce dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  desain  penelitian hubungan  kausal  ( causal  effect ).  Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang pribadi  yang  melakukan  bisnis  online  (pelaku e-commerce )  di  Kota  Surabaya  yang memasarkan  produknya  melalui platform  online  marketplace Shopee.  Pengalihan sampling  menggunakan  teknik non-probability  sampling dengan  pemilihan  sampel menggunakan metode voluntary sampling di wilayah Kota Surabaya.
Penentuan  jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan pernyataan  Ghozali  tahun  2013  yaitu  banyak  sampel  minimal  yang  direkomendasikan dalam penelitian dengan Partial Least Square (PLS) berkisar antara 30 sampai dengan 100  sampel.  Dikarenakan  jumlah  populasi  dalam  penelitian  ini  tidak  dapat  diketahui secara  pasti,  maka  banyaknya  sampel  didapatkan  dengan  menggunakan  Rumus Lemeshow  dengan  tingkat  kepercayaan  95%,  sehingga  didapatkan  jumlah  sampel sebanyak  100  reponden.  Pengukuran  variabel  menggunakan  skala likert dengan  empat alternatif  jawaban.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  primer yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian melalui kuesioner.
Analisis  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  melalui  pendekatan Structural Equation  Model (SEM)  berbasis Partial  Least  Square (PLS)  menggunakan  software SmartPLS  versi  3.  PLS  merupakan  model  persamaan  struktural  (SEM)  yang  berbasis komponen  atau  varian.  Teknik  analisis  menggunakan  PLS  akan  dilakukan  dengan  dua tahap  yaitu melakukan uji measurement  model dengan menguji validitas dan reabilitas konstruk  dari  masing-masing  indikator,  serta  melakukan  uji structural  model guna mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel atau korelasi antara konstruk-konstruk yang diukur dengan uji t dari PLS itu sendiri.

## HASIL PENELITIAN
Uji  convergent  validity  setiap  item  menunjukkan  hasil  yang  valid  karena outer loading > 0.70. Outer loading ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

## Tabel 1. Nilai Outer Loading
Indikator Nilai Loading Hasil X1.1 0.815 Valid X1.2 0.715 Valid X1.3 0.939 Valid X1.4 0.787 Valid X1.5 0.974 Valid X1.6 0.933 Valid X1.7 0.820 Valid X2.1 0.846 Valid X2.2 0.878 Valid X2.3 0.849 Valid X2.4 0.803 Valid X2.5 0.847 Valid X3.1 0.891 Valid X3.2 0.954 Valid
X3.3 0.881 Valid Y1 0.854 Valid Y2 0.845 Valid Y3 0.801 Valid Y4 0.855 Valid Y5 0.765 Valid Y6 0.833 Valid Z1 0.920 Valid Z2 0.856 Valid Z3 0.820 Valid Z4 0.886 Valid
Sumber: Output SmartPLS 3.0 (2022)
Uji  validitas  diskriminan  yang  dievaluasi  berdasarkan cross  loading pengukur  konstruknya  dinyatakan  fit  karena  nilai  korelasi  dari  setiap  variabel dengan indikatornya lebih besar jika dibandingkan dengan korelasi variabel dengan indikator variabel lain atau nilai cross loading > 0.70.
Tabel 2.

## Cross Loading Masing-masing Indikator dari Variabel
X1 X2 X3 Y Z X1.1 0.815 0.804 0.743 0.806 0.791 X1.2 0.715 0.764 0.730 0.735 0.719 X1.3 0.939 0.880 0.900 0.904 0.902 X1.4 0.787 0.754 0.829 0.835 0.780 X1.5 0.974 0.968 0.959 0.971 0.967 X1.6 0.933 0.896 0.881 0.884 0.907 X1.7 0.820 0.736 0.746 0.752 0.781 X2.1 0.798 0.845 0.861 0.832 0.851 X2.2 0.869 0.878 0.822 0.831 0.791 X2.3 0.827 0.849 0.828 0.856 0.809 X2.4 0.763 0.803 0.739 0.732 0.679 X2.5 0.834 0.847 0.806 0.808 0.858 X3.1 0.891 0.868 0.891 0.903 0.934 X3.2 0.887 0.908 0.954 0.918 0.895 X3.3 0.858 0.846 0.881 0.858 0.807 Y1 0.822 0.776 0.862 0.853 0.849 Y2 0.857 0.894 0.861 0.845 0.886 Y3 0.770 0.761 0.738 0.801 0.733 Y4 0.817 0.750 0.828 0.855 0.794 Y5 0.781 0.759 0.750 0.765 0.795 Y6 0.821 0.826 0.824 0.833 0.777 Z1 0.905 0.870 0.844 0.858 0.920 Z2 0.846 0.846 0.913 0.910 0.856 Z3 0.812 0.790 0.741 0.747 0.820 Z4 0.839 0.793 0.866 0.880 0.886 Sumber: Output SmartPLS 3.0 (2022)
Untuk  uji  reabilitas,  dilakukan  menggunakan  dua  kriteria  yaitu cronbach’s alpha dan composite reliability . Dalam penelitian ini seluruh variabel mempunyai nilai cronbach’s  alpha dan composite  reliability lebih  dari  0.70  sehingga  memenuhi  syarat reliabilitas.
Tabel 3. Uji Reliabilitas Cronbach’s Alpha Composite Reliability Pemahaman pajak (X1) 0.939 0.951 Sanksi Pajak (X2) 0.900 0.926 Kemudahan Akses Pajak (X3) 0.894 0.935 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.906 0.928 Kemauan Membayar Pajak (Z) 0.894 0.926 Sumber: Output SmartPLS 3.0 (2022)
Pengujian inner model dilakukan dengan menghitung R-Square dan Q-Square .
Dalam  penelitian  ini  didapatkan  nilai R-Square pada  variabel  kepatuhan  wajib  pajak sebesar  0.983  dan  variabel  kemauan  membayar  pajak  sebesar  0.965.  Hal  ini menjelaskan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dijelaskan  sebagai  variabel  dari pemahaman  perpajakan,  sanksi  perpajakan,  dan  kemudahan  akses  pajak  sebesar  98% serta kemauan membayar pajak sebesar 96%. Sedangkan persentase sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Nilai  Q-Square  yang  dihasilkan  pada  variabel  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak menghasilkan nilai 0.662 dan pada Z sebesar 0.724 (Q-Square > 0) yang berarti kedua nilai tersebut telah memenuhi syarat sebagai model penelitian yang memiliki predictive relevance yang sesuai.
Tabel 4. R-Square R-Square R-Square Adjusted Y 0.983 0.983 Z 0.965 0.964
Sumber: Output SmartPLS 3.0 (2022)
Tabel 5. Nilai Q-Square Q-Square Y 0.660 Z 0.725
Sumber: Output SmartPLS 3.0 (2022)

## PEMBAHASAN
Untuk variabel pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dihasilkan nilai parameter koefisien sebesar 0.525 dengan t- statistic sebesar 9.456. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  pemahaman  pajak  berpengaruh  terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak karena nilai t- statistic lebih besar dari 1.96 (signifikan pada 0.05).
Selain itu, pengaruh pemahaman pajak juga memiliki  nilai koefisien  yang positif  yang berarti dapat pula diartikan bahwa pemahaman pajak mempunyai hubungan positif dan signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  pelaku e-commerce dalam  memenuhi  kewajiban perpajakan. Pernyataan ini sejalan dengan Compliance Theory yang menjelaskan bahwa seorang individu umumnya mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan  norma-norma  yang  selama  ini  mereka  anut.  Semakin  tinggi  pengetahuan  yang dimiliki  oleh  wajib  pajak  tentunya  akan  meningkatkan  pula  kepatuhannya  terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Dewi  dan  Merkusiwati  pada  tahun  2018  yang  diberi  judul  “Faktor-faktor  yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Utara”.
Untuk  variabel  pemahaman  pajak  terhadap  kemauan  membayar  pajak  pajak dihasilkan nilai parameter koefisien sebesar 0.718 dengan t- statistic sebesar 13.278. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  pemahaman  pajak  berpengaruh  terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak karena nilai t- statistic lebih besar dari 1.96 (signifikan pada 0.05).
Selain itu, pengaruh pemahaman pajak juga memiliki nilai koefisien positif yang berarti bahwa pemahaman pajak mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan  pelaku e-commerce dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Pernyataan  ini memberikan  makna  bahwa  pemahaman  pajak  baik  secara  langsung  maupun  tidak lansung  telah  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  kemauan  membayar  pajak. Pemahaman  akan  perpajakan  melalui  pendidikan  formal  maupun  non  formal  akan memberikan  dampak  yang  positif  terhadap  kesadaran  dalam  kewajiban  perpajakan sehingga menumbuhkan kemauan untuk membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Fitriana  et  al.,  (2014),  bahwa  pemahaman tentang peraturan perpajakan memberikan pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
Untuk variabel sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dihasilkan nilai  parameter  sebesar  -0.032  dengan  t- statistic sebesar  0.380.  Hal  tersebut
menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  karena  nilai  t- statistic lebih  kecil  dari  1.96  (signifikan  pada  0.05).  Selain  itu, pengaruh  sanksi  pajak  juga  memiliki  nilai  koefisien  negatif  yang  berarti  dapat  pula diartikan  bahwa  pemahaman  pajak  mempunyai  hubungan  negatif  dan  tidak  signifikan terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Pernyataan  ini  sesuai  dengan  teori  kepatuhan ( compliance  theory )  yang  menjelaskan  bahwa  seorang  individu  akan  cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma yang mereka  anut.  Saksi  pajak  termasuk  ke  dalam  komitmen  normative  yang  memiliki  hak untuk  mengikat  perilaku  seseorang.  Semakin  ketat  sanksi  yang  diberikan  maka  akan semakin  tinggi  pula  pengaruh  dari  luar  yang  ditimbulkan  terhadap  tingkat  kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Namun penelitian yang telah dilakukan belum  cukup  membuktikan  pernyataan  tersebut.  Hal  ini  mungkin  dikarenakan  wajib pajak  masih  menganggap  remeh  sanksi  pajak  yang  diberikan  karena  kurangnya sosialisasi  yang  baik  mengenai  pelanggaran  norma  perpajakan  dan  kurang  adanya tindakan nyata atas pelanggaran tersebut. Penelitian yang sejalan juga pernah dilakukan oleh  Dewi  &  Merkusiwati  (2018),  sanksi  perpajakan  menunjukkan  hasil  negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Untuk  variabel  sanksi  pajak  terhadap  kemauan  membayar  pajak  dihasilkan nilai  parameter  koefisien  sebesar  -0.160  dengan  t- statistic sebesar  1.564.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa sanksi  pajak tidak berpengaruh kemauan membayar  pajak karena nilai  t- statistic lebih kecil  dari 1.96 (signifikan pada 0.05). Selain itu, pengaruh sanksi pajak  juga  memiliki  nilai  koefisien  negatif  yang  berarti  dapat  pula  diartikan  bahwa pemahaman pajak mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak.  Pernyataan ini timbul  karena sanksi pajak termasuk dalam  penyebab eksternal  yang  mempengaruhi  persepsi  wajib  pajak  dalam  membentuk  keputusan terhadap  kemauan  membayar  pajak  dan  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Sanksi–sanksi  yang  diberikan  seharusnya  mendorong  wajib  pajak  menjadi  patuh  dan meningkatkan kemauan membayar pajak pada diri mereka. Penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pamungkas  &  Khristina  (2019),  bahwa  sanksi perpajakan  dinyatakan  berdampak  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  kemauan membayar pajak orang pribadi.
Untuk  variabel  pengaruh  kemudahan  akses  pajak  terhadap  tingkat  kepatuhan wajib pajak, dihasilkan nilai parameter koefisien sebesar 0.507 dengan t- statistic sebesar 5.460. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemudahan akses pajak berpengaruh terhadap tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  karena  nilai  t- statistic lebih  besar  dari  1.96  (signifikan pada  0.05).  Selain  itu,  pengaruh  kemudahan  akses  pajak  juga  memiliki  nilai  koefisien yang  positif  yang  berarti  dapat  pula  diartikan  bahwa  kemudahan  akses  pajak mempunyai  hubungan  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  pelaku e- commerce dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Pernyataan  ini  memberikan  makna bahwa  kemudahan  akses  pajak  telah  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku e-commerce untuk memenuhi  kewajiban perpajakannya.
Hal  ini  disebabkan  penerapan  kemudahan  akses  yang  diberikan  mempermudah  wajib pajak dalam melaporkan SPT menjadi lebih flexible yang mampu dilakukan dimanapun dan  kapanpun  tanpa  harus  datang  langsung  ke  kantor  pajak.  Penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Darmawati  &  Oktaviani  (2018), menjelaskan  bahwa  kemudahan  akses  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
Untuk  variabel  kemudahan  akses  pajak  terhadap  kemauan  membayar  pajak dihasilkan nilai parameter koefisien sebesar 0.428 dengan t- statistic sebesar 3.278. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  kemudahan  akses  pajak  berpengaruh  terhadap  kemauan membayar  pajak  karena  nilai  t- statistic lebih  besar  dari  1.96  (signifikan  pada  0.05). Namun,  pengaruh kemudahan  akses pajak memiliki  nilai  koefisien positif  yang berarti kemudahan akses pajak mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Kemudahan akses pajak diharapkan mampu memberikan kenyamanan kepada  wajib  pajak  dalam  menghitung,  melaporkan,  dan  membayar  kewajiban perpajakannya  sehingga  akan  memunculkan  kemauan  dalam  membayar  pajak.  Namun penelitian yang telah dilakukan belum cukup membuktikan pernyataan tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan masyarakat masih terlalu awam untuk menerapkan fasilitas akses pajak yang serba digital. Meskipun wajib pajak memiliki pemahaman internet yang baik akan  tetapi  akan  sulit  jika  tidak  dilakukan  sosialisasi  dan  praktik  langsung  melalui bimbingan atau pengawasan dari Dirjen Pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Bahari  (2016),  bahwa  sistem  perpajakan  berpengaruh
negatif terhadap tindakan penggelapan pajak atau dapat juga dikaitkan dengan kemauan membayar pajak.
Untuk  variabel  kemauan  membayar  pajak  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib pajak dihasilkan nilai parameter koefisien sebesar 0.124 dengan t- statistic sebesar 0.631. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  karena  nilai  t- statistic lebih  kecil  dari  1.96  (signifikan pada 0.05). Namun, pengaruh kemauan membayar pajak memiliki nilai koefisien positif yang  berarti  kemauan  membayar  pajak  mempunyai  hubungan  positif  namun  tidak signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  pelaku e-commerce dalam  memenuhi  kewajiban perpajakan. Kemauan membayar pajak dirasa merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Ketidakmauan  wajib  pajak  dalam  mematuhi  kewajiban  perpajakan  mencerminkan rendahnya  kedisiplinan  yang  dimiliki  wajib  pajak  tersebut.  Tingkat  kepatuhan  wajib pajak  akan  meningkat  jika  kemauan  membayar  pajak  pada  diri  wajib  pajak  juga meningkat.  Namun  penelitian  yang  telah  dilakukan  belum  cukup  membuktikan pernyataan tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah  dalam  membangun  kedasaran  wajib  pajak  yang  mampu  menimbulkan kemauan  membayar  pajak  seperti  sosialisasi  terhadap  sistem  dan  alur  perpajakan sehingga  masyarakat  tahu  secara  konkret  bentuk  imbalan  dari  uang  yang  telah  mereka keluarkan  untuk  membayar  pajak.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu yang  dilakukan  oleh  Dewi  &  Merkusiwati  (2018),  kesadaran  (kemauan)  wajib  pajak memberikan hasil negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
Untuk variabel pemahaman pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang diintervening  oleh  kemauan  membayar  pajak  dihasilkan  nilai  parameter  koefisien sebesar  0.089  dengan  t- statistic sebesar  0.633.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa pemahaman  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang diintervening oleh kemauan membayar pajak karena nilai t- statistic lebih kecil dari 1.96 (signifikan  pada  0.05).  Namun,  pengaruh  pemahaman  pajak  memiliki  nilai  koefisien positif  yang  berarti  pemahaman  pajak  mempunyai  hubungan  positif  namun  tidak signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Umumnya  pemahaman  pajak  yang diimbangi  dengan  kemauan  membayar  pajak  akan  semakin  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  pelaku e-commerce shopee  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.
Wajib  pajak  yang  memiliki  pengetahuan  pajak  yang  baik  akan  bersedia  melakukan kewajiban  perpajakan  dengan  suka  hati  karena  sesuai  dengan Theory  of  Planned Behavior yang dimana seorang individu akan berperilaku sesuai dengan keyakinan yang mampu  memenuhi  harapannya.  Namun  penelitian  yang  telah  dilakukan  belum  cukup membuktikan pernyataan tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan pengetahuan saja tidak mampu memberikan dorongan yang kuat untuk menggerakkan kemauan seorang wajib pajak  untuk  patuh  terhadap  kewajiban  perpajakannya,  melainkan  mereka  juga membutuhkan  motivasi  lain  yang  mampu  menyadarkan  bahwa  fungsi  dari  membayar pajak  sendiri  memiliki  dampak  yang  besar  dan  dapat  mendukung  keberlangsungan perekonomian negara.
Untuk  variabel  sanksi  pajak  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang diintervening  oleh  kemauan  membayar  pajak  dihasilkan  nilai  parameter  koefisien sebesar -0.020 dengan t- statistic sebesar 0.548. Hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang diintervening oleh kemauan  membayar  pajak  karena  nilai  t- statistic lebih  kecil  dari  1.96  (signifikan  pada 0.05).  Selain  itu,  pengaruh  sanksi  pajak  juga  memiliki  nilai  koefisien  negatif  yang berarti sanksi pajak mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan  wajib  pajak.  Seorang  individu  akan  lebih  condong  untuk  mematuhi  aturan yang  sesuai  dan  konsisten  dengan  nilai-nilai  kehidupan  internal  mereka.  Sanksi  pajak sendiri  termasuk  dalam  aturan  yang  menyusun  hukum  perpajakan  yang  memiliki otoritas  untuk  mengikat  perilaku  wajib  pajak  ditambah  dorongan  kemauan  membayar pajak  diharapkan  akan  meningkatkan  kepatuhan  dalam  menunaikan  kewajiban perpajakan.  Namun  penelitian  yang  telah  dilakukan  belum  cukup  membuktikan pernyataan tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan sanksi pajak dan kemauan membayar pajak  saja  tidak  cukup  kuat  untuk  menumbuhkan  motivasi  wajib  pajak  dalam meningkatkan  kepatuhan  terhadap  kewajiban  perpajakan.  Perlu  adanya  pengawasan yang  lebih  dari  pemerintah  untuk  mempertegas  dan  lebih  mengawasi  kembali  sanksi pajak yang dijalankan apakah sudah dijalankan secara tegas dan nyata agar masyarakat lebih terikat terhadap kewajibannya dan tidak menganggap ringan saksi pajak tersebut.
Untuk variabel kemudahan akses pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang diintervening oleh kemauan membayar pajak dihasilkan nilai parameter koefisien sebesar  0.053  dengan  t- statistic sebesar  0.616.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa
pemahaman  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang diintervening oleh kemauan membayar pajak karena nilai t- statistic lebih kecil dari 1.96 (signifikan  pada  0.05).  Namun,  pengaruh  kemudahan  akses  pajak  memiliki  nilai koefisien  positif  yang  berarti  kemudahan  akses  pajak  mempunyai  hubungan  positif namun  tidak  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Kemudahan  dalam mengakses  pajak  seperti  diberlakukannya  sistem  pemungutan  pajak  dengan self- assesment yang  dilimpahkan  sepenuhnya  pada  wajib  pajak,  ditambah  kemauan membayar pajak dari dalam diri wajib pajak diharapkan wajib pajak akan mengetahui, memahami, dan mampu  menunaikan peraturan pajak  yang berlaku sesuai administratif dan kewajiban perpajakan mereka. Namun penelitian yang telah dilakukan belum cukup membuktikan  pernyataan  tersebut.  Hal  ini  mungkin  dikarenakan  masih  banyaknya masyarakat  awam  belum  cukup  memahami  mengenai  sistem  perpajakan  tersebut. Meskipun  wajib  pajak  pribadi  pelaku e-commerce banyak  yang  paham  akan  internet, namun  tidak  semua  dari  mereka  yang  mampu  mempraktikkan  dengan  baik  sistem perpajakan  yang  ada.  Untuk  meningkatkan  kemauan  dalam  membayar  pajak, masyarakat  perlu  adanya  bimbingan  yang  mampu  menjelaskan  secara  mudah  kepada mereka mengenai sistem perpajakan tersebut. Hal ini sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah  untuk  mengadakan  sosialisasi  dan  praktik  langsung  kepada  para  pelaku e- commerce tersebut.

## SIMPULAN
Secara parsial, pemahaman pajak e-commerce dan kemudahan akses pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dan kemauan membayar pajak pada para pelaku e-commerce Shopee di Kota Surabaya, sedangkan  sanksi  pajak  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak dan kemauan membayar pajak pada para pelaku e-commerce Shopee  di  Kota  Surabaya.  Selain  itu,  pemahaman  pajak e-commerce dan kemudahan  akses  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak  melalui kemauan membayar pajak pada wajib pajak pelaku e-commerce Shopee di Kota Surabaya, sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif dan  tidak  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  melalui  kemauan membayar pajak pada wajib pajak pelaku e-commerce Shopee di Kota Surabaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen, I. (1991). The Theory of Planet Behavior. Organizational Behavior and Human Decision  Processes,  50 ,  179-211.  https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020- T
Anis, I. K. (2016). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan Sistem, Kebermanfaatan Sistem  dan  Kualitas  Sistem  terhadap  Penerapan  E-SPT  serta  Implikasinya terhadap Efisiensi Proses Data . http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7903
Arifin,  C.  (2021 ).  Shopee  Best  E-Commerce  dan  Ahmad  Al-Neama  CEO  of  the  Year Versi Selular Award 2021 . https://zonasurabayaraya.pikiranrakyat.com/ekbiz/pr- 1853124843/ini-dia-jawara-e-commerce-indonesia-tahun2021
Arisandy,  N.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Perpajakan,  dan Kepatuhan  Wajib. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan  Bisnis , 14 (1),  62–71. https://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/871
Bahari, N. A. P. (2016). Pengaruh Pemahaman, Sistem Perpajakan, Presepsi Baik pada Fiskus  dan  Keadilan  terhadap  Tindakan  Tax  Evasion. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
Banamtuan,  O.  (2018).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wpop Dalam  Pemenuhan  Kewajiban  PPh  21. Jurnal  Penelitian  Teori  dan  Terapan Akuntansi (PETA) , 3 (2), 1–10. 10.51289/peta.v3i2.343. Darmawati,  D.,  &  Oktaviani,  A.  A.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  UMKM terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  e-Commerce. Seminar  Nasional Cendikiawan , 4 , 919–925. https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.3401 Dewi,  G.  A.  P.  I.  P.,  &  Merkusiwati,  N.  K.  L.  A.  (2018).  Faktor-Fator  yang Memengaruhi  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama Badung Utara. E-Jurnal Akuntansi , 23 , 1277-1304.
https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p18
Fitriana,  S.,  Zulbahridar,  &  Ilham,  E.  (2014).  Pengaruh  Pemahaman  tentang  Peraturan Perpajakan,  Persepsi  Efektifitas  Sistem  Perpajakan  dan  Tingkat  Kepercayaan Sistem  Pemerintahan  dan  Hukum  terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak  Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Jurnal Universitas Riau ,
1 (1), 1-15. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/
3248/3147
Ganesha,  A.,  &  Kiswara,  E.  (2015).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat Kepatuhan  Perusahaan  Go  Public  pada  Konvergensi  Internasional  Financial Reporting  Standard  (Studi  Empiris  pada  Perusahaan  yang  Terdaftar  di  Index LQ45). Diponegoro Journal of Accounting, 4 (2), 709–716.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/16508
Hayyu,  P.  (2018). Media  Keuangan:  Transparansi  Informasi  Kebijakan  Fiskal (Kesetaraan  Pajak  Untuk  E-Commerce) .  Jakarta : Kementerian  Keuangan Republik Indonesia
Mahfud,  A.  (2021). Ini  Dia  Jawara  E-Commerce  Indonesia  Tahun  2021 . https://zonasurabayaraya.pikiran-rakyat.com/ekbiz/pr-1853124843/ini-dia- jawara-e-commerce-indonesia-tahun-2021
Pamungkas,  C.  H.,  &  Khristiana,  Y.  (2019).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Advance: Jurnal Akuntansi, 6 (1), 95-105. https://e- journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance/article/view/545
Rizky,  I.,  &  Bani,  B.  (2018).  Pemahaman  Pajak  dan  Pengetahuan  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 6 (3), 419- 428. https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14421
Situmorang, S. F., Maksum, A., & Bastari, B. (2019). The Effect of Tax Examination, Tax  Administration  Sanctions,  Understanding  Taxation,  and  Tax  Employment (Tax  Amnesty)  on  Compulsory  Tax  Compliance  Personal  at  KPP  Pratama Medan Polonia. Journal of Public Budgeting, Accounting, and Finance, 2 (1), 1- 10. https://core.ac.uk/download/pdf/229764187.pdf