## RINTANGAN KOMUNIKASI DAN PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENGOLAHAN TANAH KAWASAN HUTAN KABUPATEN SINJAI
Andi Zulham 1
Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar Email: ijul_andi@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Kawasan  hutan  di  Kecamatan  Sinjai  Barat  menimbulkan  kompleksitas  sengketa  yang  belum  menemukan  skema penyelesaian  secara  tuntas  atas  akses  masyarakat  kawasan  hutan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  strategi menghadapi  permasalahan  rintangan  komunikasi  dengan  masyarakat  di  sekitar  kawasan  hutan  dalam  konflik  di Kabupaten Sinjai dan pola komunikasi yang diterapkan untuk penyelesaian konflik antara aparat Dinas Kehutanan dan Perkebunan  Kabupaten  Sinjai  dengan  masyarakat  di  sekitar  kawasan  hutan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  kasus  konflik  kawasan  hutan.  Lokasi  penelitian  ini  bertempat  di  Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dengan objek desa yang dipilih berdasarkan kasus konflik kawasan hutan. Sumber data yaitu  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Data  primer  didapat  secara  langsung  maupun  tidak  langsung dilapangan  melalui  pengamatan.  Data  sekunder  melalui  studi  kepustakaan  yang  relevan.  Teknik  pengumpulan  data digunakan  studi  dokumentasi,  observasi  dan  wawancara.  Metode  analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah analisis studi kasus eksplorasi Denscombe. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, strategi menghadapi permasalahan rintangan  komunikasi,  yaitu  pendekatan  formal  kelompok  dan  pendekatan  internal  persuasif.  Kedua,  digunakan  pola komunikasi  penyelesaian  konflik  vertikal  antara  masyarakat  kawasan  hutan  dengan  aparat  Dinas  Kehutanan  dan Perkebunan Kabupaten Sinjai.
Kata Kunci: Rintangan Komunikasi, Konflik, Masyarakat Kawasan Hutan, Dinas Kehutanan.

## THE CONSTRUCTION COMMUNICATION AND CONFLICT SETTLEMENTS IN LAND AREA OF SINJAI DISTRICT

## ABSTRACT
The  forest  area  in  Sinjai  Barat  District  raises  the  complexity  of  the  disputes  because  there  is  no  settlement  scheme over  the  public  access  area  to  the  forest.  This  research  aims  to  know  the  confronting  strategy  of  the  problems  in communication barrier with communities around the forest area in the conflict at  Sinjai Regency and communication patterns that are applied to settlement  of the conflict between apparatus of   Forestry and Plantation Sinjai  Regency with communities around the area of the forest. This research uses qualitative descriptive method with approach case conflict  of  forest  area.  Location  of  research  in  Sinjai  Barat  District  of  Sinjai  Regency  selected  with  purpossive sampling of villages objects based on conflict case of the forest area. The data sources from primary dan secondary data.  Primary  data  obtained  directly  or  indirectly  through  field  observation.  Secondary  data  through  a  library  of relevant  studies.  Data  collection  techniques  used  the  study  documentation,  observation  and  interview.  Methods  of analysis used in  this research  is the  analysis of  the case  study exploration  of Denscombe. The  results showed:  first, the  strategy  of  confronting  the  problems  of  communication  barrier,  namely  the  formal  approach  to  the  group  and persuasive  internal  approach.  Second,  communication  pattern  is  used  conflict  resolution  vertical  between  the community forestry area with apparatus Plantations and Forestry of Sinjai Regency.
Keywords: communication barriers, conflict, community forestry, forest area
Korespondensi: Andi  Zulham  S,  S.Sos.,  M.I.Kom.  Universitas  Hasanuddin  Makassar.  Jl.  Perintis  Kemerdekaan KM.10,  Tamalanrea  Indah,  Kec.  Tamalanrea,  Kota  Makassar,  Sulawesi  Selatan  90245. No.  HP,  WhatsApp: 085255975123 Email : ijul_andi@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hutan merupakan suatu  ekosistem,  artinya  konsep  pengelolaannya harus  menyeluruh  yang  memadukan  unsur  biotik dan abiotik beserta unsur lingkungan lainnya yang merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan secara lestari (sustainable).
Pengaturan  Kawasan  Hutan  di  Indonesia diatur  dalam  berbagai  kebijakan  misalnya Undang-undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, Undang-undang  Nomor  13  tahun  2013  tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan atau dikenal  dengan  UUP3H  dan  beberapa  Undang- undang lainnya, seperti Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan  Hidup  beserta  aturan  turunan  yang menyertainya  sebagai  penjabaran  yang  lebih detail.
Kabupaten  Sinjai  terdiri  dari  sembilan kecamatan dengan topografi yang mumpuni mulai dari  pulau,  pantai  dan  pesisir,  dataran  rendah hingga dataran tinggi di kaki gunung Bawakaraeng.  Dua  dari  sembilan  kecamatan tersebut merupakan kawasan dataran tinggi, yakni Kecamatan  Sinjai  Borong  dan  Kecamatan  Sinjai Barat.  Di  dua  kecamatan  inilah  kawasan  hutan negara  terhampar  dengan  luas  dan  di  dua kecamatan  ini  pula  tingkat  kriminalisasi  terhadap masyarakat sangat tinggi.
Kontras  Sulawesi  (2014),  mencatat  bahwa tingkat  kriminalisasi  petani  di  Kabupaten  Sinjai
dengan  dalih  penyerobotan  kawasan  hutan merupakan  yang  tertinggi  di  Sulawesi  Selatan. Sejak tahun 2009-2014 Kontras Sulawesi menerima 25 aduan dari masyarakat.
Di  Kabupaten  Sinjai,  menurut  Dore  (2013), skema perampasan lahan dan perampasan hak-hak masyarakat  untuk  mengakses  hutan  terus  terjadi dengan alasan kawasan hutan sehingga memunculkan  sengketa  berkepanjangan  antara kedua belah pihak. Dan dari sengketa berkepanjangan  ini,  telah  menimbulkan  korban jiwa,  korban  harta-benda  dan  pemidanaan  yang berakhir dipenjara.
Akibat  tidak  terpenuhinya  pemahaman  yang sama  antara  masyarakat  dengan  aparat  Dinas Kehutanan  sehingga  menimbulkan  perbedaan paham yang berujung dengan konflik antara kedua belah  pihak  tersebut.    Konflik  ini  terjadi  karena tidak  adanya  interaksi  yang  disebut  komunikasi. Semua  konflik  mengandung  komunikasi,  tapi tidak  semua  konflik  berakar  pada  komunikasi yang buruk. Menurut Myers & Toleh (1982), jika komunikasi  adalah  suatu  proses  transaksi  yang berupaya  mempertemukan  perbedaan  individu secara  bersama-sama  untuk  mencari  kesamaan makna,  maka  dalam  proses  itu,  pasti  ada  konflik. Konflik  pun  tidak  hanya  diungkapkan  secara verbal  tapi  juga  diungkapkan  secara  nonverbal seperti  dalam  bentuk  raut  muka,  gerak  badan, yang mengekspresikan pertentangan.
Peneliti  perlu  menganalisis  menganalisis rintangan  atau  hambatan  komunikasi  yang  terjadi
antara  aparat  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Sinjai dengan  masyarakat  yang  bermukim  di  sekitar hutan  dengan  fokus  lokasi  di  Kecamatan  Sinjai Barat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui strategi  menghadapi  permasalahan  rintangan komunikasi dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam konflik di Kabupaten Sinjai dan pola komunikasi  yang  diterapkan  untuk  penyelesaian konflik  antara  aparat  Dinas  Kehutanan  dan Perkebunan  Kabupaten  Sinjai  dengan  masyarakat di sekitar kawasan hutan.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif. Boglan  &  Taylor  dalam  Moleong  (2007), mendefinisikan    metodologi    kualitatif    sebagai prosedur    penelitian  yang  menghasilkan    data deskriptif    berupa    kata-kata    tertulis    atau  lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini  diarahkan  pada latar  dari  individu tersebut secara holistik (utuh).

## Lokasi dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan  Sinjai  Barat  meliputi  3  desa,  yakni Desa  Terasa,  Desa  Turungan  Baji  dan  Desa Gunung  Perak  yang  merupakan  tiga  Desa  dengan kawasan hutan terluas di Kecamatan Sinjai Barat. Proses  penelitian  atau  pengumpulan  data  dan informasi  terhadap  informan  dilakukan  melalui komunikasi  bertemu  langsung  dengan  informan dan  data-data  yang  bersumber  dari  kepustakaan dan media sosial.
Sumber Data
Jenis data yang dikumpulkan terbagi atas dua, yaitu data  primer dan  data sekunder.  Data  primer yaitu  hasil  wawancara  mendalam  dengan  7 informan  yang  sudah  ditentukan  oleh  peneliti untuk mendukung isi penelitian tesis. Sumber data yang  digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah  data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang  didapatkan  langsung  dari  narasumber  atau informan yang terlibat dalam konflik antara warga dengan  aparat  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan dalam  pengelolahan  tanah  kawasan  hutan  di Kecamatan Sinjai Barat. Dalam proses penggalian data  primer  ini,  peneliti  mengajukan  beberapa pertanyaan  yang  diklasifikasikan  menjadi  dua bagian,  yakni  strategi  menghadapi  permasalahan rintangan  komunikasi  dan  pola  komunikasi  yang diterapkan  untuk  menyelesaikan  konflik  kawasan hutan.  Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh secara  tidak  langsung  karena  datanya  sudah tersedia  sehingga  peneliti  tinggal  mencari  dan mengumpulkan data tersebut.

## Teknik Pengumpulan Data
Peneliti  memilih  jenis  penelitian  kualitatif, maka  data  yang  diperoleh  harus  mendalam,  jelas dan  spesifik.  Untuk  memperoleh  data  dan informasi yang diperlukan sesuai konteks penelitian digunakan beberapa teknik pengumpulan  data  melalui  riset  kepustakaan, wawancara, obeservasi dan dokumentasi. Penelitian  mengenai  rintangan  komunikasi  ini bersumber  dari  data  yang  dianalisis  dengan karakteristik  penelitian  studi  kasus  eksploratif oleh Desncombe. Alasan yang mendasar penggunaan pendekatan tersebut karena
permasalahan yang  ada membutuhkan  penggalian mendalam  terhadap  fakta  dan  data.  Studi  kasus eksplorasi  adalah  peneliti  harus  menyelam  lebih dalam lagi pada beberapa isu penting dalam kasus (Denscombe, 2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi
Menghadapi Permasalahan Rintangan  Komunikasi  Masyarakat  Kawasan Hutan dalam Konflik Di Kabupaten Sinjai
Peneliti menguraikan data dan hasil penelitian tentang  permasalahan,  yaitu  analisis  Strategi Menghadapi Permasalahan Rintangan Komunikasi Masyarakat  Kawasan  Hutan  dalam  Konflik  Di Kabupaten  Sinjai.  Berikut  ini  adalah  hasil penelitian  antara  lain:  a.  Pengaturan  tata kawasan hutan  di  Kecamatan  Sinjai  Barat  berdasarkan Pasal  15  UU  Kehutanan,  penentuan  kawasan hutan  melalui  empat  tahapan:  penunjukan,  tata batas,  pemetaan  dan  penetapan;  b.  konflik kawasan hutan di Kecamatan Sinjai Barat dimana sebagian  besar  masyarakat  menaruh  harapan  dan perhatian  untuk  dikelola  baik  dalam  bidang pertanian  maupun  perkebunan  serta  pemanfaatan hasil  hutan  lainnya.  Tak  terkecuali  diantaranya telah  menimbulkan  konflik  warga  khususnya sektor  kawasan  hutan  produksi  terbatas  di Kecamatan  Sinjai  Barat.  Konflik  agraria  sangat berkaitan  dengan  regulasi  dan  kebijakan  daerah yang  membatasi  masyarakat  dalam  pengelolaan hutan menyebabkan terjadinya konflik; c. Hambatan komunikasi masyarakat kawasan hutan Di  Kecamatan  Sinjai  Barat  disebabkan  aturan yang tidak jelas dan kurangnya sosialisasi; serta d. Strategi mengatasi hambatan komunikasi
masyarakat  kawasan  hutan  Di  Kecamatan  Sinjai Barat.
Pola  Komunikasi  Penyelesaian  Konflik  Aparat Dinas  Kehutanan  dan    Perkebunan  Kabupaten Sinjai dengan Masyarakat Kawasan
Pola  komunikasi  dalam  penyelesaian  konflik kawasan  hutan  yang  dimaksudkan  pada  fokus penelitian  ini,  yaitu  meliputi  pendekatan  dan strategi  sebagai  upaya  penyelesaian  maupun upaya  preventif  konflik  vertical  antara  warga masyarakat kawasan dengan aparat Dinas Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten  Sinjai. Pola  ini  merupakan  bentuk  yang  terstruktur  di dalamnya  terdapat  unsur  holistis,  melengkapi  dan bekerja sama. Pola komunikasi ini ditujukan untuk membangun  upaya  kerjasama  antar  masyarakat tani maupun dengan pihak-pihak lain seperti LSM masyarakat dalam penyelesaian konflik.
Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan  bidang  kehutanan  secara  umum  yang diatur  dengan  Keputusan  Menteri  Kehutanan dapat  dikemukakan,  di  antaranya:  (1)  Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor:  6884/KPTS-II/2002 tanggal  12  Juli  2012  tentang  Kriteria  dan  Tata Cara  Evaluasi  terhadap  Industri  Priemer  Hasil Hutan  Kayu;  (2)  Keputusan  Menteri  Kehutanan Nomor:  6885/KPTS-II/2002  tanggal  12  Juli  2012 tentang  Tata  Cara  Persyaratan  Perpanjangan  Izin Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan;  (3)  Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor  178/KPTS-II/2003 tanggal  12  Juli  2003  tentang  Cara  Penilaian Kinerja  Usaha  Pemanfaatan  Hutan  Tanaman  Unit Manajemen  dalam  Rangka  Pengelolaan  Hutan Secara  Lestari; (4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:
SK.279/Menhut-II/2004 tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Keputusan  Menteri kehutanan  Nomor:  126/KPTS-II/2003  tentang Penatausahaan  Hasil  Hutan  tanggal  2  Agustus 2004;  (5)  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor: P.  26/  Menhut-II/2005  tanggal  16  Agustus  2005 tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Hutan  Hak;  (6)
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: P. 20/Menhut-II/2005  tanggal  25  Juli  2005  tentang Kerja  Sama  Operasi  (KSO)  pada  Izin  Usaha Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  pada  Hutan Tanaman;  (7)    Keputusan  Menteri  Kehutanan Nomor:  P.  03/  Menhut-II/2005  tentang  Pedoman Verifikasi  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan Kayu  pada  Hutan  Alam  dan  atau  pada  Hutan Tanaman  yang  Diterbitkan  Oleh  Gubernur  atau Bupati/  Walikota;  dan  (8)  Keputusan  Menteri Kehutanan Nomor: P. 18/ Menhut-II/2005 tanggal 13  Juli  2005  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor:  126/ KPTS-II/2003  tentang  Penataan  Hasil  Hutan (Supriadi, 2011).
Perambahan hutan, pencurian kayu, perbedaan  penafsirab  batas  kepemilikan  dan pengelolaan merupakan penyebab konflik kehutanan di Indonesia (Wulan dkk., 2004). Teori konflik  yang  dikemukakan  oleh  Dahrendorf (1986),  dipahami  melalui  suatu  pemahaman bahwa  masyarakat  memiliki  dua  wajah  karena setiap  masyarakat  kapan  saja  tunduk  pada perubahan, sehingga asumsinya bahwa perubahan sosial ada dimana-mana.
Menurut  Shannon  &  Weaver  dalam Cangara  (2014),  rintangan  komunikasi  adalah hambatan yang membuat proses komunikasi tidak
dapat berlangsung sebagaimana harapan komunikator  dan  penerima.  Ditambahkan  pula menurut  Robbins  (2002),  tidaklah  mudah  untuk menciptakan  suatu  komunikasi  yang  efektif tersebut,  karena  adanya  hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Terdapat hambatan komunikasi  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Kehutanan dalam  penyelesaian  konflik  kawasan  hutan. Komunikasi  dilakukan  melalui  proses  sosialisasi secara bersama dengan menyampaikan pesan yang diharapkan  masyarakat  dapat  memahami  tata kawasan  hutan,  pada  lain  hal  proses  komunikasi menimbulkan  adanya  sikap  skeptis  dan  apatis masyarakat  terhadap  aturan  tata  kawasan  hutan, diantara hal yang mempengaruhi sikap masyarakat tersebut  adalah  faktor  eksternal  yang  tumbuh  dan berkembang dari luar masyarakat.
Carl.  I.  Hovland  dalam  Purba  dkk.  (2006), mengatakan  proses  komunikasi  adalah  dimana seseorang (komunikator) menyampaikan perangsang-perangsang (biasanya lambang- lambang  dalam  bentuk  kata-kata)  untuk  merubah tingkah laku orang lain (komunikan). Komunikasi Antar Pribadi adalah komunikasi yang berlangsung  antara  dua  individu  atau  lebih  yang dapat  berlangsung  secara  tatap  muka  (face  to face). Strategi penyelesaian konflik yang dilakukan Pemda dibedakan dalam dua pendekatan penyelesaian, yaitu pendekatan formal kelompok  dan  pendekatan  internal  persuasif.  1. Pendekatan  formal  kelompok  (approach  formal group).  Pendekatan  ini  didasarkan  pada  upaya penyampaian  maksud  dan  informasi  kebijakan Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten
Sinjai  melalui  pemerintah  setempat.  Hubungan komunikasi  dilakukan  dengan  pendekatan  ke pemerintahan tingkat bawah baik melalui sosialisasi  terbuka  terkait  penerapan  kebijakan perundang-undangan  kehutanan  baik  pengelolaan maupun perlindungan kawasan hutan. Pendekatan formal  secara  kelompok  melibatkan  unsur masyarakat  dan  unsur  pemerintah  baik  pada tingkat  desa  maupun  kecamatan  secara  berkala seperti  rapat  dan  pertemuan.  Strategi  formal  juga menciptakan hubungan komunikasi melalui organisasi kelompok tani, dan organisasi kemasyarakatan  lainnya.  2.  Pendekatan  internal persuasif    (approach  internally  persuasive). Pendekatan ini didasarkan pada upaya penyelesaian konflik melalui penyampaian informasi  secara  jelas  yang  mudah  dipahami  oleh masyarakat  yang  ditandai  oleh  adanya  reaksi ketidakmampuan  komunikasi  verbal  secara  baku, tertulis  maupun  sikap  (perilaku).  Efektivitas pendekatan ini dilakukan dengan komunikasi face to face dengan memadukan komunikasi verbal dan non verbal, penggunaan kosa kata sederhana yang mudah dipahami.
Pola  komunikasi  diartikan  sebagai  bentuk atau  pola  hubungan  dua  orang  atau  lebih  dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga  pesan  yang  dimaksud  dapat  dipahami (Djamarah,  2004).  Sedangkan  menurut  Sunarto (2006),  dimensi  pola  komunikasi  terdiri  dari  dua macam,  yaitu  pola  yang  berorientasi  pada  konsep dan  pola  yang  berorientasi  pada  sosial  yang mempunyai  arah  hubungan  yang  berlainan.  Pola komunikasi yang terbangun dalam upaya
penyelesaian  konflik  kawasan  hutan  antara  Dinas Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten  Sinjai  dan masyarakat  kawasan  di  Kecamatan  Sinjai  Barat, antara  lain:  a.  Pola  komunikasi  pendekatan kolektif  (pemerintah  dan  tokoh  masyarakat);  b. Pola  dengan  pendekatan  persuasif  kekeluargaan; serta  c.  Pola  komunikasi  dengan  pendekatan kesejahtreraan (budaya dan penawaran program).

## SIMPULAN
Strategi  menghadapi  permasalahan  rintangan komunikasi  masyarakat  dalam  konflik  kawasan hutan  di  Kecamatan  Sinjai  Barat  dilakukan melalui  dua  strategi  pendekatan  pokok  yaitu;  (1) pendekatan  formal  kelompok  ( approach  formal group ), dengan mendialogkan kebijakan pemerintah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai bersama pemerintah setempat  dan  (2)  pendekatan  internal  persuasif ( approach  internally  persuasive ),  didasarkan melalui  penyampaian  informasi  yang  mudah dipahami  oleh  masyarakat.  Dinas  Kehutanan Kabupaten  Sinjai  menerapkan  3  macam  pola komunikasi, yaitu pola komponen yang terhubung ( model of connected components ), pola pendekatan  persuasif  kekeluargaan  dan  pola pendekatan kesejahtreraan (budaya dan penawaran program).
Penyelesaian  kasus  kawasan  hutan  perlu ditopang oleh manajemen edukasi dan pembinaan masyarakat  secara  maksimal  serta  pelaksanaan program  prioritas  yang  menyentuh  pada  pola kehidupan masyarakat kawasan melalui komitmen yang  tinggi.  Perlu  dibangun  komunikasi  dan dialog yang lebih intensif dan partisipatif pada tata
kelola  pengembangan  kawasan  hutan  serta pemberdayaan  masyarakat  di  sekitar  kawasan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Cangara  H.  (2014). Pengantar  Ilmu  Komunikasi . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Dahrendorf  R.  (1986). Konflik  dan  Konflik  dalam Masyarakat  Industri:  Sebuah  Analisis  Kritik . Jakarta: Rajawali Pers. Denscombe  M.  (2003). The  Good  Research  Guide (Second  Edition) .  Glasgow:  Open  University Press
Djamarah B. S. (2004). Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga . Jakarta: Rineka Cipta
Moleong  L.  J.  (2007). Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya
Myers & Toleh. (1982). Managing communication: An Organization Approach . USA: Mcgraw Hill
Purba A.  dkk.  (2006). Pengantar  Ilmu  Komunikasi . Medan: Pustaka  Bangsa  Press
Robbins S. P. (2002). Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi . Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga
Sunarto. (2006). Dasar-dasar Organisasi . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Supriadi.  (2011). Hukum  Kehutanan  dan  Hukum Perkebunan di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika
Artikel dari website dengan nama penulis Dore A. (2013). Diakses melalui http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php? page=web. Berita&id=10879#.V7gT21t94_4
Kontras Sulawesi. (2014). Diakses melalui http://kontrassulawesi.org/berita-184-tolak- perampasan-tanah-dan-hentikan-kekerasan- terhadap-petani.html
Wulan  Y.  C.  dkk.  (2004). Warta  Kebijakan:  Konflik Kehutanan    di  Indonesia  Sebelum  dan  Sesudah Reformasi . Bogor: CIFOR proves  an  effective  legal  weapon. The  New  York Times. Diakses dari http://www.nytimes.com