## PROFESIONALISME PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## Wawan Risnawan

## ABSTRAK
Dalam dinamika pembangunan nasional seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun  2014  tentang  Desa,  seluruh  elemen  masyarakat  secara  konsisten  tertuju  pada  Pemerintah desa  di  Indonesia,  dimana  dalam  konsep  dan  rancangan  global,  pemerintah  desa  akan  menjadi salah  satu  pilar  stabilisator  sosial  dan  ekonomi  di  masyarakat.  Besarnya  alokasi  dana  desa  yang dituangkan dari APBN kepada desa mereaksi berbagai susbsistem di ruang lingkup pemerintahan desa  sebagai  pengelola  keuangan  desa.  Profesionalisme  perangkat  desa  sebagai  pengelola keuangan  desa  secara  signifikan  dituntut  untuk  lebih  baik  lagi.  Pemahaman  tentang  prinsip- prinsip pengelolaan keuangan dan mengimplementasikan azas-azas pengelolaan keuangan negara dalam  prilaku  kerja  pengelola  keuangan  harus  sudah  menjadi  hal  yang  wajib  karena  apabila perangkat desa sebagai pengelola keuangan negara tidak bersikap profesional dalam pengelolaan keuangan maka secara jelas dapat mengganggu proses pembangunan.
Kata kunci : Profesionalisme, Perangkat desa, Pengelolaan Keuangan Desa

## A. Pendahuluan
Perkembangan  sosial  di  masyarakat dalam  waktu  dekat  ini  secara  dramatis  terus berkembang  mensinergikan  dengan  pesatnya kebutuhan  sosial  di  masyarakat  yang  secara signifikan  terus  bergerak  dinamis  menuntut kepada  pemerintah  untuk  selalu  terus  siap melayani  kebutuhan  masyarakatnya.  Setiap struktur  yang  terkandung  dalam  sebuah  organ dalam  lingkup  pemerintah  sudah  tidak  bisa  lagi mengabaikan  perkembangan  dan  tuntutan  di masyarakat  dalam  pemenuhan  kesejahteraannya, dinamika  politik  dan  ekonomi  merupakan  faktor nyata yang  dapat  mendorong  masyarakat menuntut  haknya  sebagai  pemilik  negara  apabila kebutuhan  pembangunan  diri  dan  lingkungannya tidak lagi menjadi sasaran utama pemerintah.
Keberadaan  ini  menuntut  profesionalitas bagi setiap sistem yang terintegrasi di lingkungan pemerintah  terutama  dalam  halnya  sistem pengelolaan  keuangan    pemerintah  yang  selalu dijadikan  tolak  ukur  dasar  untuk  mewujudkan pembangunan  di  masyarakat,  dari  mulai  tingkat pusat  maupun  daerah  sampai  ke  tingkat  desa. Pemerintah desa walaupun lingkup keberadaannya lebih kecil, tetapi secara substansi tetap  memiliki  kompleksitas  yang  sama  dengan pemerintah pusat maupun daerah.
Pembangunan di masyarakat harus merupakan  suatu  sasaran  utama  bagi  pemerintah secara  keseluruhan  termasuk  pemerintah  desa. Namun  demikian  berbagai  permasalahan  dan stagnasi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan  suatu  hal  yang  kerap  kali  sering  kita temui di berbagai pemerintahan desa, oleh karena
itu,  tidaklah  kita  menutup  mata  bahwa  saat  ini hampir  semua  mata  tertuju  pada  kegiatan pemerintah  desa.  Mulai  dari  para  pejabat, akademisi,  politikus,  pengamat  maupun  aktivis NGO sama-sama ingin melihat desa dari dekat.
Kondisi tersebut merupakan suatu dampak  dari  adanya  regulasi  pemerintah  yang secara  nyata  ingin  mendorong  pembangunan nasional  yang  bertumpu  di  desa.  Mereka  ingin melihat, bagaimana dinamika pembangunan  desa saat  ini,  dengan  hadirnya  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  terutama dalam  hal  pengelolaan  keuangan  desa  sebagai dampak  dari  akibat  pemberian  dana  desa  yang jumlahnya  makin  besar  oleh  Pemerintah  (pusat). Ini  menunujukkan  bahwa  Pemerintah  serius dalam  mendorong  dan  memajukan  desa  sebagai grassroot  central  untuk  menopang  pembangunan nasional.
Keadaan  regulasi  ini  secara  otomatis akan  diikuti  dengan  adanya  aliran  anggaran kepada  desa  sebagai  sarana  pendukung  untuk mendorong  terwujudnya  pembangunan  desa. Pemerintahan  desa  sebagai  pengelola  keuangan desa  saat  ini  dituntut  untuk  mampu  secara profesional  mengelola  keuangan  menjadi  lebih produktif  sehingga  akan  tercipta  desa  yang mandiri  dan  sekaligus  penyokong  pembangunan perekonomian negara.
Pemerintahan  desa  sebagai  pengelola keuangan  desa  merupakan  satu  kesatuan  organ yang  terintegrasi  dimana  didalamnya  terdiri  atas individu-individu yang dinamakan sebagai perangkat  desa  antara  lain  Kepala  Desa,  BPD, Sekretaris  Desa,  Pelaksana  Teknis  Desa,  dan Pelaksana Kewilayahan sebagaimana yang
tertuang dalam UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
Orang-orang  yang  berada  dalam  lingkup perangkat desa ini harus selalu menjunjung tinggi profesionalitas  dalam  pengelolaan  keuangan dimana  profesionalitas  dalam  organisasi  ini merupakan  sebuah  kesatuan  jiwa  individu  yang terintegrasi  dan  selalu  senantiasa  mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja yang profesional demi tercapainya tujuan (Suantara;2014).
Pengelolaan  keuangan  desa  merupakan unsur  yang  selalu  dipandang  penting  dalam mewujudkan  visi  dan  misi  desa  melalui pembangunan  yang  nyata  sehingga  seluruh perangkat  desa  sebagai  pengelola  keuangan  desa harus paham terhadap visi dan misi desa tersebut sehingga  dapat  dituangkan  dalam  bentuk  etos kerja,  sehingga  pengelolaan  keuangan  akan dikelola  secara  profesional  oleh  perangkat  yang profesional.
Namun  demikian,  dalam  kenyataanya masih  banyak  sekelumit  permasalahan  dalam pengelolaan keuangan desa yang belum dilaksanakan  secara  profesional  berdasarkan standar pengelolaan keuangan pemerintah sehingga  banyak  perangkat  desa  yang  terjerat dengan kasus penyelewengan dana dan mengakibatkan  program  pembangunan  yang telah  ditetapkan  tidak  berjalan  secara  maksimal, seperti  yang  diberitakan  dalam  media  online bahwa  “hingga  tahun  2017  terdapat  setidaknya 115  kasus  korupsi  Dana  Desa  yang  melibatkan sekurangnya  122  terdakwa.  Dari  122  terdakwa tersebut, 78,7 persennya merupakan  kepala desa, lalu  bendahara  desa  sebanyak  8,2  persen,  staf desa lainnya 4,9 persen serta pihak lain sebanyak 8,2  persen.  Total  kerugian  negara  akibat  korupsi Dana  Desa  ditaksir  mencapai  20,16  miliar rupiah”. Laporan  Beritagar.id  bertajuk Ladang Basah Korupsi Dana Desa (02/03/2019) Keadaan  tersebut  diakibatkan  karena tidak  profesionalnya  pengelolaan  dana  desa  oleh perangkat  desa  sehingga  untuk  mencapai kepentingan  pribadi  atau  kelompoknya,  para oknum  perangkat  desa  mengabaikan  azas-azas pengelolaan keuangan negara sehingga ada aliran dana  yang  diselenggarakan  untuk  kepentingan tertentu  yang  berakibat  terbentuknya  keruagian anggaran negara.
Dari permasalahan yang terjadi sebagaimana  yang  disampaikan  tersebut,  secara umum dapat diketahui bahwa :
1. Perangkat  desa  tidak  memberikan  laporan pengelolaan  keuangan  yang  transparan kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat terkadang bersikap kurang partisipatif
tatkala pemerintah
melaksanakan
pembangunan dan bahwan apabila masyarakatnya  cukup  paham  dan  responsif maka  akibat  ketidak  transparanan  tersebut akan  direaksi  negatif  melalui  kegiatan  yang kontradiktif  baik  melalui  aksi  terang- terangan  maupun  pengaduan  melalui  jalur hukum  apabila  bukti-bukti  kuat  telah dimiliki.
2. Perangakat  desa  kurang  membuka  diri terhadap hak masyarakat  untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan diskriminatif seperti  halnya  apabila  ada  pengelolaan anggaran  yang  diperoleh  dari  sumber  dana aspirasi  dewan  baik  tingkat  Pusat  maupun Daerah.  Adanya  aliran  dana  ini  biasanya hanya  diketahui  oleh  beberapa  unsur perangkat desa saja sehingga besar kemungkinan membuka ruang adanya penyalahgunaan dana.
Rachmat mengemukakan bahwa pengelolaan  keuangan  ini  bukan  merupakan kaidah hukum atau  norma  hukum  sehingga tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  kecuali kekuatan  moral  yang  dapat  dijadikan  pedoman dalam pengelolaan keuangan (2010;316). Keberadaan  ini  merupakan  ruang  yang  cukup luas akan terjadinya penyalahgunaan pengelolaan keuangan  karena  apabila  perangkat  desa  tidak memiliki moral  yang baik  secara signifikan akan berdampak  pada  proses  pengelolaan  keuangan tersebut.  Kekuatan  moral  inilah  yang  harus tertanam  dalam  jiwa  profesionalisme  perangkat desa  sehingga  setiap  sikap  dan  prilaku  yang dicerminkan  dalam  mengelola  keuangan  selalu berorientasi  pada  pencapaian  visi  dan  misi  desa demi  tercapainya  tujuan  desa  sebagaimana  yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  paparan  tersebut,  maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai
“Bagaimana Profesionalisme Perangkat  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa”

## B. Metodologi Kajian
Pada  Kajian  ini  penulis  menggunakan metode  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan data  menggunakan  studi  dokumen  dan  literatur baik  dari  buku-buku  literasi,  artikel,  berita  di media  masa  baik  elektronik  maupun  non elektronik serta data-data informasi dari pemerintah  yang  selanjutnya  di  analisa  melalui proses tahapan reduksi data untuk kemudian data disajikan  sebagai  bahan  analisa  yang  selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

## C. Tinjauan Pustaka
1. Profesionalisme
Dalam  suatu  sistem  kerja  yang  baik tentunya  perlu  ditopang  oleh  sumberdaya manusia  yang  profesional  sehingga  dalam pelaksanaan  kerja  akan  tercipta  efektivitas dan efisiensi kerja. Profesionalisme merupakan  sebuah  etos  kerja  individu sebagai  individu  yang  bekerja  sesuai  dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. (Philips:1991:43) Dengan demikian  dalam  profesionalisme  kompetensi untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya secara  baik  dan  benar  dan  juga  komitmen dari  para  anggota  dari  sebuah  profesi  untuk meningkatkan  kemampuan  dari  seorang karyawan adalah  hal  yang perlu diperhatikan dalam sebuah lingkup organisasi.
Kandi, Haryanto seorang achievement motivator mengemukakan bahwa Profesional adalah  seseorang  yang  melakukan  suatu (kegiatan,  aktivitas,  usaha,  pekerjaan)  yang dilakukan untuk mendapatkan (nafkah, kesenangan)  atau  memberi  (konstribusi) dengan mengandalkan (keahlian, keterampilan, kemahiran) yang tinggi dengan melibatkan  komitmen  pribadi  (moral)  yang mendalam sedangkan Profesionalisme adalah lebih  mengarah  pada  (spirit,  jiwa,  sikap, karakter,  semangat,  nilai)  yang  dimiliki  dari seorang yang
profesional.
(http://haryantokandani.com/artikel- motivasi/profesionalisme.html, 21 Juni 2019) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  Profesionalisme  berasal  daripada profesion  yang  bermakna  berhubungan dengan profesion dan memerlukan kepandaian  khusus  untuk  menjalankannya, (KBBI, 1994)
Dengan  demikian  maka  merupakan suatu  tingkah  laku,  suatu  tujuan  atau  suatu rangkaian  kualitas  yang  menandai  atau melukiskan  coraknya  suatu  “Profesi”. Profesionalisme  kerja  mengandung  pula pengertian  menjalankan  suatu  profesi  untuk keuntungan  atau  sebagai  sumber  kehidupan. Dan juga sering disebut sifat-sifat (kemampuan,  kemahiran,  cara  pelaksanaan sesuatu  dan  lain  lain)  atau  tingkah  laku, kepakaran  dan  kualiti  dari  seseorang  yang professional.
2. Perangkat Desa Sistem organisasi dalam pemerintahan
desa  merupakan  suatu  sistem  organisasi pemerintah  yang  memiliki  tujuan  untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat
melalui pembangunan dan pelayanan administratif.  Pemerintahan  desa  merupakan suatu  integritas  dari  berbagai  elemen  yang terstruktur yakni Kepala Desa, BPD, Sekretaris  Desa,  Pelaksana  Teknis  Desa  dan Pelaksana Kewilayahan. Setiap jajaran memiliki  fungsi  dan  tugasnya  masing- masing. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya.  Adapun  Struktur  Pemerintahan Desa beserta tugas dan fungsinya berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah :
a. Kepala Desa Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat  3  kepala  desa  adalah  pemerintahan desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Bertugas untuk
menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.
b. Badan Pemerintahan Desa (BPD) Badan  pemerintahan  desa  adalah  lembaga yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari penduduk  desa  yang  ditetapkan  secara demokratis berdasarkan kewilayahan. Fungsi  dari  BPD  adalah  membahas  dan menyepakati rencana peraturan desa bersama  kepala  desa,  menampung  dan menyalurkan  aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa.
c. Sekretaris Desa Sekretaris  desa  adalah  perangkat  yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan
dan melaksanakan
pengelolaan  administrasi  desa,  membantu persiapan  penyusunan  peraturan  desa  dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah  desa  serta  melaksanakan  tugas lain yang diberikan kepala desa.
d. Pelaksana Teknis Desa
 Kepala  Urusan  Pemerintah  (KAUR PEM)
Bertugas  untuk  membantu  kepala  desa dalam  mengelola  administrasi  dan perumusan  bahan kebijakan  desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan,  pembinaan  ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
 Kepala  Urusan  Pembangunan  (KAUR
PEMBANGUNAN) Bertugas  untuk  membantu  kepala  desa dalam
menyiapkan teknis
pengembangan  ekonomi  desa  serta
mengelola  administrasi  pembangunan dan  layanan  masyarakat.  Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan  ekonomi  masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.
 Kepala  Urusan  Kesejahteraan  Rakyat (KAUR KESRA)
Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan  perumusan  kebijakan teknis  penyusunan  program  keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan  hasil  persiapan  program keagamaan,  pemberdayaan  masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
 Kepala  Urusan  Keuangan  (KAUR KEU)
Berfungsi  untuk  membantu  sekretaris desa  mengelola  sumber  pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB  desa  dan  laporan  keuangan  desa. Serta  melakukan  tugas  lain  yang diberikan sekretaris.
 Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)
Fungsinya  untuk  membantu  sekretaris dalam  mengelola  arsip  desa,  inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan  juga  sebagai  penyedia,  pemelihara dan  perbaikan  peralatan  kantor.  Serta pelaksana  tugas  lain  yang  diberikan oleh sekretaris desa
e. Pelaksana Kewilayahan
 Kepala Dusun
Kepala  dusun  atau  kadus  bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan  tugasnya  di  wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan  pemerintah  desa  di kawasan  dusun  dalam  mensejahterakan masyarakat.
 Administrasi Desa Administrasi  desa  adalah  kegiatan pencatatan data dan informasi
penyelenggaraan  pemerintah  desa  pada buku  administrasi  desa.  Jenis  dan bentuknya  menurut  peraturan  mentri dalam negeri ada 5 yaitu :
1. Administrasi Umum. Berisi pencatatan  data  dan  informasi mengenai  kegiatan  pemerintahan desa. 2. Administrasi Penduduk. Berisi pencatatan  data  dan  informasi mengenai  penduduk  dan  mutasi penduduk.
3. Administrasi Keuangan. Berisi pencatatan  data  dan  informasi mengenai  pengelolaan  keuangan desa.
4. Administrasi  Pembangunan.  Berisi pencatatan  data  dan  informasi pembangunan  yang  akan,  sedang dan telah dilaksanakan. 5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa. Berisi pencatatan  data  dan  informasi berkaitan dengan BPD.
f. Pengelolaan Keuangan Desa
Prinsip  dasar  pengelolaan  keuangan pemerintah  merupakan  bagian  dari  upaya pemerintah untuk memaksimalkan
keuangan yang tersedia yang diorientasikan  pada  pembiayaan  seluruh kegiatan (program) yang telah ditetapkan.
Rachmat  dalam  bukunya  Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa,
“Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan  kegiatan  pejabat  pengelola keuangan  sesuai  dengan  kedudukan  dan kewenangannya yang
meliputi Perencanaan,  Pelaksanaan,  Pengawasan dan Pertanggungjawaban”. (2010;315)
Setiap  pejabat  pengelola  keuangan hendaknya  memahami  tentang  konsep azas-azas  pengelolaan  keuangan  agar pengelolaan  berjalan  dengan  baik  dan terkelola  dengan  profesional.  Adapun Azas-azas pengelolaan keuangan
pemerintah  menurut  Rachmat  (2010;2016) antara lain:
1. Azas  akuntabilitas  berorientasi  pada hasil  yakni  asas  yang  menentukan bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada  rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Azas  Proporsionalitas,  yaitu  azas  yang mengutamakan  keseimbangan  antara hak  dan  kewajiban  pengelola  keuangan pemerintah.
3. Azas  Profesionalitas,  yaitu  azas  yang mengutamakan  keahlian  berdasarkan kode  etik  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Azas  Keterbukaan  dan  pengelolaan keuangan  pemerintah  yaitu,  azas  yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk  memperoleh  informasi  yang benar,  jujur  dan  tidak  diskriminatif tentang pengelolaan keuangan pemerintah dengan tetap memperhatikan  perlindungan  hak  azasi probadi, golongan dan rahasia pemerintah.
5. Azas Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa  yang  bebas  dan  mandiri, yakni azas yang memberikan kebebasan bagi  badan  pemeriksa  keuangan  untuk melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. D. PEMBAHASAN Pemerintahan  adalah  sebuah  sistem
pengelola keuangan yang memiliki kewenangan  sebagai  perencana,  pelaksana, pengawas  dan  pemeriksa  serta  melaporkan setiap  kegiatannya  kepada  masyarakat. Pemerintah  dalam  hal  ini  sebagai  pengelola sektor publik yang mana seluruh aktivitasnya  berhubungan  dengan  usaha untuk  menghasilkan  barang  dan  pelayanan publik  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo; 2019;2)
Pemerintahan  desa  adalah sebuah lembaga  yang  mengelola  asset  publik  di tingkat  desa  dalam  upaya  memberikan pelayanan  publik  melalui  program-program pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah  desa  melalui  perangkat  desa pada  dasarnya  sama  dengan  pengelolaan keuangan  negara  karena  anggaran  yang diperoleh  secara  umum  berasal  dari  APBN dan APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota ditambah dengan Penghasilan Asli Desa. Sabeni, Arifin (1997;18) mengemukakan  bahwa,  pada  prinsipnya Keuangan Negara Mengandung empat unsur pokok, yaitu :
a. Adanya hak-hak negara
b. Kewajiban-kewajiban negara
c. Ruang lingkup keuangan negara
d. Tujuan  pengelolaan  keuangan  negara, yang  mencakup  aspek  sosial  dan ekonomi.
Berdasarkan pemahaman tersebut dapat kita  pahami  bahwa  keuangan  negara  adalah segala  bentuk  Asset  negara  yang  dapat dinilai  uangkan  untuk  digunakan  oleh
pemerintah  baik  tingkat  pusat,  daerah maupun  desa  dalam  upaya  memenuhi kewajiban-kewajiban negara kepada masyarakat. Demikian pula dengan pemerintahan desa sebagai pengelola keuangan  negara  di  tingkat  desa  secara  de facto harus memahami prinsip dari pengelolaan  keuangan  negara  sehingga mampu  menjalankan  pengelolaan  secara profesional.
Pengelola keuangan desa yang profesional  secara  integritas  tertuang  dan tertanam  dalam  etos  kerja  perangkat  desa sebagai individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan  tersebut.  Perangkat  desa  sebagai pengelola keuangan desa dalam mengimplementasikan  konsep  dan  program pembangunan selalu berorientasi pada pencapaian  visi  dan  misi  organisasi  desa sehingga tercipta struktur sinergitas pembangunan yang menyeluruh dan kontinyu  walaupun  jabatan  perangkat  desa ada sebagian yang bersifat jabatan politik.
Perangkat desa dapat dikatakan profesional  dalam  pengelolaan  keuangan desa apabila prilaku kerja dalam pengelolaan keuangan  desa  selalu  memperhatikan  azas- azas  pengelolaan  keuangan  desa  dengan baik.  Perangkat  desa  dalam  setiap  akhir kegiatan pengelolaan harus dapat
mempertanggungjawabkan kegiatan
kerjanya kepada masyarakat secara akuntabel  dengan  memperhatikan  prinsip- prinsip  transparansi  sehingga  masyarakat dapat  mengetahui  proses  kerja  dari  kegiatan dari  awal  sampai  dengan  akhir  kegiatan melalui  catatan  dalam  setiap  laporan keuangan.
Perangkat  desa  dalam  pengelolaan keuangan harus memperhatikan dan mengutamakan  keseimbangan  antara  hak dan  kewajiban  pengelola  keuangan  dimana dalam  hal  ini  proporsionalitas  implementasi anggaran harus lebih besar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibanding untuk kegiatan operasional kegiatan perangkat desa  sebagai pengelola keuangan.
Menjaga  setiap  pos  anggaran  untuk lebih  realistis  sebagai  bentuk  perwujudan dari profesionalitas pengelolaan berdasarkan kepada  kode  etik  dan  ketentuan  perundang- undangan.
Perangkat  desa  sebagai  pengelola keuangan  selalu  membuka  diri  kepada
msyarakat yang memerlukan informasi pada setiap  proses  kegiatan  pembangunan  secara jujur  dan  tidak  diskriminatif  melalui informasi yang benar dengan tetap memperhatikan  perlindungan  hak  azasi probadi, golongan dan rahasia pemerintah. Kemudian dalam mewujudkan profesionalisme pengelolaan keuangan
pemerintah  desa  selain  dari  azas-azas  tadi, hal  yang  paling  utama  adalah    dimana pengelola  keuangan  harus  siap  diperiksa oleh siapapun berdasarkan peraturan perundang-undangan  ataupun  oleh  badan pemeriksa  yang  bebas  dan  mandiri  dengan memberikan kebebasan bagi badan
pemeriksa  keuangan  untuk  melakukan pemeriksaan  keuangan  pemerintah  dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
Dengan  demikian  dapat  kita  pahami bahwa  Profesionalisme  perangkat  desa dalam  pengelolaan  keuangan  desa  adalah dimana  para  perangkat  desa  memahami  dan menyadari  benar  bahwa  dirinya  adalah bagian  dari  organisasi  sektor  publik  yang ditugaskan  untuk  melayani  masyarakat  desa melalui pembangunan
dengan memperhatikan  dan  memahami  prinsip- prinsip  pengelolaan  keuangan  negara  serta azas-azas  pengelolaan  keuangan  negara yang  diimplementasikan  dalam  prilaku kerjanya  berdasarkan  etos  kerja  organisasi desa.
Sikap  profesionalisme  perangkat  desa sebagai  pengelola  keuangan  desa  adalah kekuatan sumberdaya yang dapat mensuport dan memproduktifkan sumberdaya- sumberdaya  yang  lainnya  sehingga  proses kerja dapat berjalan secara baik dan efektif.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  pembahasan,  maka
dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, sikap profesionalisme perangkat  desa  sebagai  pengelola  keuangan desa  sangat  diperlukan  sehingga  dapat menjaga stabilitas anggaran desa.
Profesionalitas perangkat desa ini
merupakan    suatu  sikap  dan  prilaku perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan  kerja  yang  selalu  memperhatikan etos  kerja  organisasi  dalam  pengelolaan keuangan  desa  serta  memahami  prinsip- prinsip  pengelolaan  keuangan  negara  yang diimplementasikan  dalam  proses kerja perangkat  desa  dalam  mengelola  keuangan dengan memperhatikan Azas-azas
pengelolaan keuangan yakni, memperhatikan azas akuntabilitas,
proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan, dan azas pemeriksaan anggaran.
Apabila  setiap  perangkat  desa  sebagai pengelola  keuangan  memiliki  sikap  yang profesional  dalam  pengelolaan  keuangan negara  tersebut  maka  secara  langsung  dapat mencegah terjadinya penyelewengan anggaran,  sehingga  proses  pembangunan dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembangunan  desa  dapat  berjalan  dengan baik dan efektif serta efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Baswir, Revrisond. 1987, Akuntansi Pemerintahan Indonesia, BPFE, Yogyakarta.
Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Andi Yogyakarta, Yogyakarta. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994 Phillips,  J.J.  1991. Handbook  of  evaluation  and measurement  methods .  Houston:  Gulf
Publishing Company. Rachmat, 2010, Akuntansi Pemerintahan, Pustaka Setia, Bandung
Sabeni,  Arifin,  1988,  Pokok-Pokok  Akuntansi Pemerintah Edisi 4, BPFE, Yogyakarta.

## Karya Ilmiah
Suantara,  Gede.  2014 .  Pengaruh  Independensi Keahlian  Profesional  dan  Pengalaman Kerja Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Kota Singaraja). Skripsi.  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha.

## Jurnal Ilmiah
Ni  Komang  Yoni  Rahayu,  Ni  Kadek  Sinarwati,
Made Arie Wahyuni, “Analisis Pengaruh
Profesionalisme  Pengelolaan  Keuangan Daerah,
Pemanfaatan Teknologi Informasi,  Dan  Pengendalian  Internal Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten  Gianyar”,  e-journal S1  Ak Universitas  Pendidikan  Ganesha  Jurusan Akuntansi  Program  S1 (VOL:  8  NO:  2 Tahun 2017)

## WEBSITE
https://beritagar.id/artikel/telatah/fenomena- urbanisasi-dan-ironi-dana-desa  (diakses Tanggal 20 Juni 2019) http://haryantokandani.com/artikel- motivasi/profesionalisme.html (diakses Tanggal 21 Juni 2019)
http://www.berdesa.com/5-struktur- pemerintahan-desa-beserta-tugas-dan- fungsinya/  (diakses  Tanggal  21  Juni
2019)

## Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor
11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 tahun 2014 Tentang Desa