## Muhammad Syafry Firman, Isman, Muthoifin
Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 4  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com

## Research Article

## Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Muhammad Syafry Firman 1 , Isman 2 , Muthoifin 3
1. Pascasarjaana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, ariefirman6619@gmail.com
2. Pascasarjaana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, ism190@ums.ac.id 3. Pascasarjaana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, mut122@ums.ac.id
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
Received :  May 18, 2023 Revised :  June 25, 2023 Accepted :  July, 19 2023 Available online    :  August 20, 2023
How to Cite:  Firman, M. S. F., Isman and Muthoifin (2023) “Implementation of Determining the Cost of Pawn Maintenance in the Review of Sharia Economic Law”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 6(4), pp. 212– 224. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.736.

## Implementation  of  Determining  the  Cost  of  Pawn  Maintenance  in  the  Review  of  Sharia Economic Law
Abstract. The discussion in this study is how the implementation of the determination of the cost of maintaining pawn goods in the review of sharia economic law. The purpose of this research is to find out the determination of the cost of maintaining pawned goods at PT Pegadaian and the analysis of sharia economic law in determining the cost of maintaining pawned goods. The research method used in this research is descriptive qualitative research with data collection conducted through observation and in-depth interviews with the leadership and staff of the Samarinda branch pawnshop. The results showed that the cost of maintaining pawned goods in practice, the costs are charged to the customer and the amount of costs incurred is based on the size of the loan and is termed capital rent but the Pawnshop will compensate according to the collateral if the customer is harmed or the collateral is damaged then it will maintain and take care as well as possible of the valuables that are collateral from

## Muhammad Syafry Firman, Isman, Muthoifin
Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
the community, pawnshops are still the main choice of the community to pawn their valuables, so that the presence of pawnshops can reduce the development of pawn practices that harm the community. The Islamic economic law review of the implementation of determining the cost of maintaining pawn goods is still not based on sharia principles and is not in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council (DSN), this is because the amount of the cost of maintaining pawn goods cannot be determined based on the amount of the loan.
Keywords: Implementation, Pawn, Sharia Economic Law.
Abstrak.  Pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi dari penentuan biaya pemeliharaan  barang  gadai  dalam  tinjauan  hukum  ekonomi  syariah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah Untuk mengetahui penetuan biaya pemeliharaan barang gadai di PT. Pegadaian dan analisis hukum ekonomi  syariah  dalam  penentuan  biaya  pemeliharaan  barang  gadai.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif  kualitatif dengan pengumpulan data yang  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara  secara  mendalam  terhadap  pimpinan  dan  staff pegadaian cabang samarinda. Hasil penelitian menunjukan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai dalam praktiknya, biaya dibebankan kepada nasabah dan jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan besar  dari  pinjaman  tersebut  dan  diistilahkan  dengan  sewa  modal  akan  tetapi  Pegadaian  akan memberikan ganti rugi sesuai dengan barang jaminan apabila nasabah dirugikan atau barang jaminan rusak kemudian akan menjaga dan merawat sebaik mungkin barang berharga yng menjadi jaminan dari masyarakat, pegadaian masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk menggaddaikan barang berharga  mereka,  sehingga  kehadiran  pegadaian  bisa  meredam  perkembangan  praktik  gadai  yang merugikan masyarakat. Adapun Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi penentuan biaya pemeliharaan barang gadai masih belum berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan belum sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  hal  ini  karena  besaran  biaya  pemeliharaan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman.
Kata Kunci: Implementasi, Gadai, Hukum Ekonomi Syariah.

## PENDAHULUAN
Dalam  menjalani  hidup  bermasyarakat  di  lingkungan  sosial  dapat  dijumpai banyak  orang  yang  memiliki  harta  dalam  bentuk  selain  uang  tunai  serta  orang tersebut membutuhkan  dana dalam bentuk  uang  tunai.  Pegadaian hadir di tengah masyarakat  untuk  memberikan  solusi  atas  kendala  dana  yang  dialami  oleh masyarakat. 1 Pegadaian menawarkan jasa pinjaman dana dengan cara menggadaikan barang  berharga  yang  dimiliki.  Transaksi  gadai  sendiri  sudah  sangat  di  kenal  di masyarakat.  Baik  dari  kalangan  masyarakat  menengah  atas  maupun  kalangan masyarakat  menengah  kebawah.  Pegadaian  sangat  membantu  masyarakat  yang kondisi keuangannya kurang baik. 2
Salah satu faktor pendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia adalah melalui  lembaga  keuangan.  Dalam  kehidupan  sosial  sering  ditemukan  beberapa orang yang melakukan pengelolaan harta benda yang dimiliki. Dengan memilih gadai sebagai alternatifnya ketika terdesak dengan kebutuhan dana. Gadai pada prakteknya mengharuskan nasabah memberikan barang berharga sebagai jaminan hutang yang diberikan.  Barang  jaminan  yang  diberikan  ke  pegadaian  hak  miliknya  tetap  pada nasabah, akan tetapi barang jaminan tersebut akan disimpan dan dijaga oleh pihak
1 https://www.pegadaian.co.id/ (diakses 20 Juni 2023)
2 Nasution,  A.  M.  (2019).  Gadai  Dalam  Persepektif  Hukum  Ekonomi  Islam. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 5(2), 135-149. https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v5i2.1876

## Muhammad Syafry Firman, Isman, Muthoifin
Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
pegadaian. 3
Ketika  kebutuhan  masyarakat  untuk  memperoleh  dana  tunai  secara  cepat semakin besar, maka pegadaian sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi hal ini dapat  dikenal  dan  berkembang  pesat.  Pegadaian  hadir  untuk  menawarkan  jenis bantuan kepada individu yang membutuhkan uang tunai dengan cepat dan mudah. Pegadaian  semakin  eksis  dan  berkembang  baik  yang  dikelola  oleh  pemerintah maupun swasta.
Masyarakat yang menggunakan jasa pegadaian tentu memberikan harta benda sebagai  jaminan  untuk  pihak  pegadaian  agar  memberikan  pinjaman  berupa  uang tunai kepada nasabah. 4 Dalam hal ini tentu saja selama harta benda nasabah berada di pegadaian akan membutuhkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut. Maka ada kesepakatan antara pihak pegadaian dan nasabah terkait masalah pembiayaan barang gadai tersebut dan disetujui oleh ke dua belah pihak.
Pada  dasarnya  semua  barang  yang  mempunyai  nilai  harta  dan  bisa diperjualbelikan,  boleh  digadaikan  sebagai  jaminan  hutang.  Sedangkan  barang- barang yang tidak memiliki nilai harta atau tidak dapat diperjualbelikan tidak boleh digadaikan  karena  hakikatnya  gadai  dapat  menjual  kembali  barang  nasabah  yang digadaikan apabila nasabah tidak mampu melunasi hutang tersebut. 5
Dalam  muamalah  sering  dijumpai  transaksi-transaksi  yang  tidak  sesuai dengan  syariat  Islam.  Sebagian  masyarakat  kurang  memahami  atau  bahkan  tidak mengetahui bahwa transaksi yang mereka lakukan sudah menyimpang dari syariat. Ada  kalanya  dalam  bermuamalah  terkendala  masalah  dana,  maka  hutang  piutang terkadang  tidak  dapat  dihindarkan. 6 Dan  dalam  praktik  hutang  piutang  terkadang salah  satu  pihak  mengambil  keuntungan  hingga  sampai  merugikan  pihak  lain. Terdapat  pula  transaksi  hutang  piutang  dengan  jaminan  barang  berharga  sebagai jaminan  hutang  yang  diberikan.  Dalam  hukum  Islam  jaminan  benda  atau  barang berharga sebagai jaminan hutang piutang disebut dengan gadai. 7
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Samarinda  Provinsi  Kalimantan  Timur. Penelitian  ini  sendiri  memfokuskan  pada  penentuan  biaya  pemeliharaan  barang gadai dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Penelitian yang penulis lakukan  ini mengenai  analisis hukum ekonomi syariah tentang biaya pemeliharaan barang gadai dapat  membantu  untuk  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  agar  dapat mengetahui  tentang  penentuan  biaya  pemeliharaan  barang  gadai  tersebut  sudah sesuai  dengan  ketentuan  Islam  atau  sebaliknya  melanggar  ketentuan  ajaran  Islam. Sebelum  penelitian  dilakukan,  peneliti  melakukan  telaah  terhadap  beberapa  hasil penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  tema  yang  akan  diteliti.  Berikut  hasil telaah yang telah dilakukan
3 Safarida,  N.  (2021).  Gadai  dan  investasi  emas:  antara  konsep  dan  implementasi.  Jurnal Investasi Islam, 6(1), 78-94. https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994
4 Fatma.  (2021).  Pemanfaatan  Barang  Gadai. Iqra:  Jurnal  Ilmu  Kependidikan  Dan Keislaman, 13(2), 29-34. https://doi.org/10.56338/iqra.v13i2.281
5 Indriasari, I. (2014). Gadai Syariah di Indonesia. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2(2), 61-72. http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267
6 Hasibuan, D. K. S., & Siregar, P. A. (2020). Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi’i Antonio. Jurnal Penelitian Medan Agama, 11(1). http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v11i1.8636
7 Zulfikar,  M.  (2023).  PRAKTEK  GADAI  DI  MASYARAKAT.  El-Ecosy:  Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan Islam, 3(1), 1-10. https://doi.org/10.35194/eeki.v3i1.3097.g2157

## Muhammad Syafry Firman, Isman, Muthoifin
Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Jurnal  ilmiah  yang  dilakukan  oleh  dewi  oktayani  dengan  judul  “pelelangan barang  gadai  dalam  perspektif  islam” 8 fokus  penelitian  ialah  barang  yang  sudah menjadi milik pegadaian dikarenakan nasabah tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam  maka  pegadaian  berhak  untuk  menggadaikan  barang  jaminan  nasabah. Dimana di jelaskan bahwa Penjualan  barang  gadai  setelah  jatuh tempo adalah sah. Jurnal yang disusun oleh Muhammad abrar tentang “analisa pembiayaan gadai emas”. Dimana  dalam  penelitinnya  berfoku  pada  aplikasi  gadai  emas,  hasil  penelitian menunjukkn bahwa Dalam pembiayaan gadai emas memiliki tahapan sebagai berikut yaitu: tahapan pengajuan permohonan, tahap analisa/ penaksiran permohonan gadai, limit  pembiayaan,  pencairan,  dokumentasi,  pelunasan,  penyimpan  barang  gadai, proses/ wewenang pemutusan pembiayaan gadai. Dan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi  hanya mengambil untung dari sewa barang gadai emas. 9 Penelitian yang dilakukan  oleh  rusdan  dengan  judul  tentang  pemanfaatan  barang  gadai.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ar-rahin selaku pihak yang berutang menyerahkan suatu  barang  sebagai  jaminan  pelunasan  utang  yang  telah  diterimanya  (al-marhun bih)  kepada  al-murtahin.  Al-marhun  yang  berada  dalam  penguasaan  al-murtahin menjadi  amanah  baginya.  Sehingga  ia  berkewajiban  menjaga  dan  memeliharanya sebagaimana ia menjaga harta bendanya sendiri. Jika barang yang menjadi al-marhun hilang atau rusak dalam penjagaan dan pemeliharaannya, maka ia tidak berkewajiban menggantinya. Dalam Islam, harta benda, tak terkecuali al-marhun yang berada di bawah penguasaan al-murtahin tidak boleh disia-siakan dan ditelantarkan. 10
Beberapa  penelitian  di  atas  memiliki  keterkaitan  dengan    penelitian  yang penuli lkukan. Adapun keterkaitannya adalah dalam hal konsep pengelolaan gadai. Olehnya,  berdasarkan  latar  belakang  diatas  penulis  tertarik  ingin  melakukan penelitian  mengenai  Implementasi  Penentuan  Biaya  Pemeliharaan  Barang  Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun pengertian gadai sendiri adalah suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan oleh orang yang berhutang.

## METODEPENELITIAN
Adapun  jenis  penelitian  yang  Penulis  pakai  dalam  hal  ini  adalah  jenis penelitian  deskriptif  dengan  metode  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  berusaha mengungkapkan  gejala  secara  menyeluruh  dan  sesuai  dengan  konteks  melalui pengumpulan  data  dengan  latar  alami  dengan  memanfaatkan  diri  peneliti  sebagai instrumen  kunci.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  oran.g-orang  dan  perilaku  yang diamati. 11
Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif karena untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu hal yang kemudian diklasifikasikan
8 Oktayani, D. (2019). Pelelangan Barang Gadai Dalam Persfektif Islam. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(2), 260-269. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.179
9 Hutagalung, M. A. K. (2019). Analisa pembiayaan gadai emas di pt. Bank syari’ah mandiri kcp setia  budi. Jurnal  Al-Qasd  Islamic  Economic  Alternative, 1(1),  116-126. http://dx.doi.org/10.22303/al- qasd.1.1.2016.116-126
10 Rusdan, R., & Rusandi, H. (2020). DINAMIKA DIALEKTIKA ULAMA’MAZHAB TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI (AR-RAHN). Jurnal El-Hikam, 13(2), 168-201.
11 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian kualitatif, Cet. VIII (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016) hlm. 9

## Muhammad Syafry Firman, Isman, Muthoifin
Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
sehingga  dapat  diambil  satu  kesimpulan.  Penelitian  yang  akan  penulis  teliti  ini termasuk  penelitian  lapangan.  Penelitian  lapangan  yaitu  suatu  riset  untuk mendapatkan  data  empiris  yang  diperoleh  pada  tempat  penelitian  tersebut.  Data empiris  bisa  didapatkan  dengan  melakukkan  observasi  dan  wawancara  pada  suatu fenomena yang sedang terjadi 12 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di Indonesia ada dua lembaga yang berperan untuk mengelola keuangan yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan adalah  suatu  lembaga  atau  perusahaan  yang  menyediakan  jasa  keuangan  untuk masyarakat  yang  datang  pada  lembaga  keuangan  tersebut.  Pegadaian  termasuk dalam  lembaga  keuangan  dibidang  pembiayaan  dana.  Pegadaian  ada  dua  macam yaitu pegadaian dengan sistem konvensional dan pegadaian dengan sistem syariah. Dalam praktik muamalah tidak lepas dari resiko yang bisa terjadi kapanpun. Maka dalam konsep gadai selain memberikan jaminan hutang nasabah juga berkewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan yang di tetapkan pegadaian. Hal ini bertujuan agar pihak pegadaian maupun nasabah tidak merasa dirugikan ketika terjadi masalah dalam proses gadai tersebut. 13
Menurut istilah konvensional gadai adalah suatu proses menyerahkan barang berharga  yang  dimiliki  kepada  orang  yang  berwenang  atas  barang  tersebut  untuk dijadikan  sebagai  jaminan  utang  yang  diterima. 14 Barang  yang  digadaikan  tersebut bisa  dijual  kembali  apabila  pihak  yang  berhutang  tidak  mampu  membayar  hutang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut syariat gadai adalah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ untuk dijadikan jaminan utang, sehingga ketika tidak dapat melunasi utang harta tersebut bisa menutupi pinjaman yang diberikan.
Dalam  bahasa  arab  Gadai  diistilahkan  dengan  Rahn  dan  dapat  juga dinamakan Al-Habsyu, secara etimologis, arti Rahn yaitu tetap dan lama sedangkan Al-Habsyu  adalah  penahanan  terhadap  suatu  barang  dengan  Hak  sehingga  dapat dijadikan  sebagai  pembayaran  dari  barang  tersebut.  Rahn  berarti  Akad  yang objeknya  menahan  barang  terhadap  suatu  barang  dengan  hak  yang  mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. 15
Kata “Rahn” bermakna tertahan terdapat dalam QS. al-Muddatsir, 74: 38: 16 ةَنيمهَر ْتَبَسَك اَمبِ  ٍۭ سْفَ ن ُّلُك
12 Suwartono, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 6
13 Abubakar, A., & Basri, H. (2022). GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH DALAM GELIAT PERKEMBANGAN EKONOMI. Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA), 5(1), 33- 51. https://doi.org/10.31605/jepa.v5i1.1777
14 Safarida,  N.  (2021).  Gadai  dan  investasi  emas:  antara  konsep  dan  implementasi.  Jurnal Investasi Islam, 6(1), 78-94. https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994
15 Adistiya  Isini,  Herman  Karamoy,  Evaluasi  penerapan  akuntansi  gadai  syariah  (rahn)  pada PT.Pegadaian Manado, jurnal EMBA Akuntansi, V. V, No. 2 juni 2017, hlm. 235
16 Surepno,  S.  (2018).  Studi  implementasi  akad  rahn  (gadai  syariah)  pada  lembaga  keuangan syariah. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic
Law, 1(2), 174-186.
http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090

## Muhammad Syafry Firman, Isman, Muthoifin
Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Terjemahnya:
‘Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya’.
Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan Rahn adalah menjadikan suatu benda  bernilai  menurut  pandangan  syara’  untuk  dijadikan  sebagai  tanggungan utang,  dengan  adanya  benda  yang  menjadi  tanggungan  itu,  maka  seluruh  atau sebagian  utang  itu  dapat  diterima 17 .Menurut  Sayyid  sabiq,  bahwa  Rahn  menurut syara’ adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga  orang  yang  bersangkutan  boleh  mengambil  utang  atau  bisa  mengambil manfaat sebagai manfaat barangnya itu 18
Gadai  dalam  Islam  boleh  saja  dilakukan  dan  mayoritas  ulama  di  Indonesia telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak mempermasalahkan tentang kebolehannya demikian pula dengan landasan hukum yang mengikatnya. Mayoritas ulama  pun  berpendapat  bahwa  gadai  disyairatkan  pada  waktu  tidak  berpergian maupun waktu berpergian. Maka haal ini menegaskan tentang hukum gadai tersebut dalam pandangan Islam 19

## Deskripsi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Cabang Samarinda
Biaya pemeliharaan adalah akad tentang pemindahan hak guna suatu barang melalui  pembayaran  upah  sewa  barang  gadai  tersebut.  Barang  berharga  yang digadaikan kepemilikannya tetap pada nasabah. Akan tetapi barangnya  disimpan dan  dijaga  oleh  pihak  pegadaian.  Dari  barang  berharga  yang  digadaikan  nasabah memperoleh  pinjaman  dana  yang  wajib  dikembalikan  ketika  sudah  jatuh  tempo pembayaran. Apabila nasabah tidak mampu melunasi maka akan di bayar dengan barang berharga yang digadaikan tersebut dengan cara dilelang untuk mendapatkan uang membayar pinjaman nasabah.
Nasabah yang akan melakukan transaksi dipegadaian harus membawa barang berharga sebagai jaminan hutang. Barang berharga yang digadaikan harus memiliki nilai jual dan nilainya seimbang dengan pinjaman yang diberikan, jelas ukurannya, merupakan  milik  sah  dari  nasabah  yang  bersangkutan,  tidak  terikat  dengan  hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
Di  pegadaian  nasabah  akan  dibebani  dengan  biaya  asuransi,  biaya penyimpanan,  biaya  keamanan,  biaya  pengelolaan  dan  administrasi.  Hal  ini merupakan  bagian  dari  proses  yang  menunjang  untuk  transaksi  gadai  agar  dapat menguntungkan kedua belah pihak dalam gadai tersebut. Besarnya nilai pinjaman dan biaya pemeliharaan nasabah ditetapkan berdasarkan taksiran dari barang gadai tersebut. Jika barang tersebut adalah emas, maka memperhitungkan volume emas dan berat emas yang digadaikan. Biaya yang dikenakan pada nasabah adalah biaya
17 Misno, A. (2018). Gadai dalam Syari'at Islam. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(01), 26-39. http://dx.doi.org/10.30868/ad.v1i01.226
18 Manahaar,  P.  (2019).  Implementasi  gadai  syariah  (Rahn)  untuk  menunjang  perekonomian masyarakat di Indonesia. Dialogia Iuridica, 10(2), 97-104. https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126
19 Mirandani, Y., & Rafiuddin, R. (2020, December 7). Praktik Gadai Di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional. J-ESA  (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(2), 184-206. Retrieved from http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/549

## Muhammad Syafry Firman, Isman, Muthoifin
Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
pemeliharaan atau biaya penitipan barang tersebut. Untuk cara perhitungan biaya pemeliharaan emas adalah:
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama informan 1 selaku pegawai di pegadaian  Cabang  Samarinda. 20 Untuk  rumus  perhitungan  gadai  emas  di pegadaian adalah:  Emas = Uang Pinjaman x Sewa Modal.
Setiap nasabah yang melakukan transaksi di pegadaian seperti menggadaikan emas  nasabah  dikenakan  biaya  administrasi  dan  biaya  sewa  modal.  Biaya administrasi yang dikeluarkan tergantung dari nilai pinjaman nasabah. Umumnya biaya administasi yang dikeluarkan adalah Rp. 3.500 yang terdiri atas biaya pinjaman 2.000 dan 1.500 sebagai biaya premi asuransi (biaya administrasi tergantung besarnya pinjaman nasabah). Selain itu terdapat juga biaya sewa modal yang mana tarifnya adalah 1,15 % tiap 15 hari. Tarif ini berlaku sesuai masa pelunasan pinjaman maksimal yaitu 4 bulan. Maka jika nasabah butuh 4 bulan (120 hari) untuk melunasi pinjaman maka tarif sewa modal sebagai berikut:
120 hari/ 15 hari = 8 8  x  1,15 % = 9,2 %
Maka  jumlah  pelunasan  yang  harus  diselesaikan  dalam  waktu  maksimal  4 bulan (120 hari) adalah Jumlah Pinjaman Tunai x 9,2 %. Kemudian hasil tersebut di tambah dengan biaya administrasi adalah total yang harus dibayar di pegadaian. Apabila  nasabah  ingin  memperpanjang  masa  pinjaman  maka  nasabah  harus membayar sewa modal yang telah di tetapkan pihak pegadaian dan sesuai dengan perjanjian yang tertulis di surat bukti gadai (SBG).
Di  kantor  Pegadaian  Cabang  Samarinda  pada  prakteknya  tentang  transaksi gadai.  Pihak  pegadaian  menahan  salah  satu  harta  benda  yang  dimiliki  nasabah sebagai jaminan atas pinjaman dana yang diberikan. Barang berharga yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak pegadaian memperoleh jaminan atas  seluruh  piutangnya.  Berikut  penulis  tuliskan  rumusan  biaya  pemeliharaan sebagai berikut:
No. Jenis Barang Jaminan Cara Menghitung Tarif 1. Emas atau perhiasan lain Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 80 x Batas waktu/ 15 hari 2. Barang elektronik Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 85 x Batas waktu/ 15 hari 3. Kendaraan bermotor Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 90 x Batas waktu/ 15 hari
Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 selaku pegawai penaksir di pegadaian diketahui rumus perhitungan tarif barang jaminan seperti pada tabel di atas.  Tabel  tersebut  menjelaskan  tentang  bagaimana  proses  perhitungan  taksiran untuk barang jaminan nasabah di Pegadaian Cabang Samarinda.
Jika  nasabah  terlambat  melunasi  hutang,  maka  pihak  pegadaian  akan memberikan  denda  sebesar  1%  untuk  tiap  7  hari  sejak  jatuh  tempo  pembayaran.

## Muhammad Syafry Firman, Isman, Muthoifin
Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Ketika  nasabah  tetap  tidak  mampu  untuk  melunasi  hutang  selama  dua  kali  masa keterlambatan,  maka  pihak  pegadaian  akan  mengirim  surat  peringatan  kepada nasabah. Terdapat tiga kali surat peringatan yang masing-masing berselang selama satu  minggu.  Jika  selama  tiga  kali  surat  peringatan  dikirim  namun  nasabah  belum melunasi  hutang maka  barang  jaminan  yang  terdapat di  pegadaian akan  di  lelang. Tentu prosesnya sangat panjang sebelum terjadi pelelangan. Hal ini karena pegadaian ingin memberikan waktu tambahan kepada nasabah agar segera melunasi hutangnya.
Pada  saat  nasabah  ingin  menggadai  emasnya  di  pegadaian,  sebaikanya nasabah  memahami  dahulu  berapa  nilai  taksir  dari  emas  yang  akan  digadaikan. Karena tidak sedikit nasabah yang belum memahami hal tersebut sehingga terkadang menimbulkan  kesalahpahaman.  Perlu  diketahui  bahwa  nilai  taksir  pinjaman  92% hingga 95% dari harga emas. Contohnya apabila harga emas yang dimiliki nasabah adalah  5.000.000,  maka  nilai  taksir  maksimal  pinjaman  adalah  5  juta  x  92%  dan pinjaman yang diperoleh adalah Rp. 4.600.000. Dengan memahami nilai taksir emas seperti  ini  nasabah  diharapkan  mengetahui  dengan  jelas  bahwa  pinjaman  yang diperoleh di pegadaian nominalnya lebih rendah dari harga emas yang digadaikan.
Berdasarkan  Hasil  wawancara  dengan  informan 21 pegadaian  tentang perhitungan taksiran barang gadai terdapat dalam tabel berikut.
No.  Jenis Barang Gadai Cara Perhitungan Taksiran Barang Gadai 1. Emas Kadar  x  Berat  x  Harga  Pasar  Pusat  (HPP)  x  Patok Taksiran 2. Berlian Jumlah  Berlian  x  Patok  Taksiran  Berlian  x  150  x  Patok Taksiran 3. Barang Elektronik Harga Pasar Setempat x Patok Taksiran ( 60%) 4. Kendaraan Harga Pasar Setempat x Patok Taksiran (75%)
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  tentang  rumus perhitungan  taksiran  barang  gadai  yang  diberikan  nasabah.  Barang  gadai  nasabah akan di taksir berdasarkan dengan jenis barang tersebut. Dari hasil taksiran tersebut dapat diketahui jumlah uang yang bisa di pinjamkan kepada nasabah pegadaian .

## Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah  terhadap  Biaya  Pemeliharaan  Barang Gadai
Barang jaminan sama halnya dengan amanat yang harus dijaga dengan baik. Pihak pegadaian akan mengganti rugi apabila terjadi kerusakan pada barang jaminan nasabah.  Oleh  karena  itu,  pegadaian  akan  berusaha  semaksimal  mungkin menyediakan  keamanan  yang  memadai  dan  nasabah  tidak  dirugikan  ataupun barangnya  hilang.  Untuk  membantu  ini,  pegadaian  membebankan  biaya pemeliharaan kepada nasabah. Kehadiran pegadaian diharapkan dapat menghambat perkembangan kredit pinjaman yang sifatnya akan merugikan individu yang kurang beruntung.
Menggadaikan diperbolehkan dalam Islam dengan syarat yang sesuai dengan syariat. Dengan demikian agar gadai dilakukan sesuai standar syariah, penting untuk memiliki panduan fatwa dari lembaga yang berwenang. Di Indonesia, lembaga yang
21 Informan 2, Staf PT. Pegadaian Cabang Samarinda, wawancara,  Tanggal 15 Juni 2023

## Muhammad Syafry Firman, Isman, Muthoifin
Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
memiliki  kedudukan  memberikan  fatwa  adalah  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  (DSN-MUI).  Lembaga-lembaga  keuangan  baik  syariah  ataupun konvensional  yang  menerapkan  sistem  syariah  diharapkan  mampu  membantu pertumbuhan ekonomi Islam agar semakin berkembang.
Pegadaian  sebagai  Badan  Usaha  Milik  Negara  hadir  sebagai  sarana  yang membantu  masyarakat  yang  membutuhkan  dana  tunai.  Sehingga  pegadaian menawarkan  pinjaman  kepada  nasabah  dengan  jaminan  barang  berharga  milik nasabah yang diserahkan pada pegadaian. Dengan hadirnya pegadaian diharapkan masyarakat  terhindar  dari  peminjaman  yang  banyak  merugikan  masyarakat  dan menyusahkan masyarakat dari segi finansial. Di pegadaian, ada staf yang bertugas menangani ruang penyimpanan jaminan nasabah seperti emas dan perhiasan serta berbagai  catatan.  Produk  keamanan  barang  nasabah  disimpan  kemudian disesuaikan  dengan  kewenangan  aturan  yang  berlaku  di  pegadaian,  staf penyimpanan memiliki kewajiban diantaranya:
a.  Secara  rutin  melakukan  serangkaian  pemeriksaan  keadaan  gudang penyimpanan  barang  jaminan  perhiasan,emas  dan  barang  elektronik  agar tercipta keamanan dan keutuhannya.
b.  Menerima barang jaminan berupa emas atau perhiasan nasabah dari pimpinan cabang pegadaian.
c.  Mengeluarkan barang jaminan emas atau perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
d.  Menjaga  dan  merawat  barang  jaminan  emas/perhiasan  dan  gudang penyimpanan,  agar  barang  jaminan  tersebut  tetap  dalam  keadaan  baik  dan aman.
e.  Mencatat  mutasi  penerimaan  dan  pengeluaran  barang  jaminan  emas  dan perhiasan yang menjadi tanggung jawabnya.
f.  Mengejarkan  perhitungan  barang  jaminan  emas  dan  perhiasan  secara terprogram  sehingga  keakuratan  dari  saldo  buku  gudang  dapat  dipertang jawabkan.
g.  Melakukan penyimpanan dokumen-dokumen kredit bisnis dan jasa lain.
Melakukan transaksi gadai dibolehkan di dalam Islam selama praktik gadai tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. Hukum Islam menjaga kepentingan setiap orang jangan sampai dalam transaksi salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh sebab itu  dalam  praktik  gadai  disertai  dengan  memberikan  jaminan  atas  uang  pinjaman yang diberikan. Sehingga apabila nasabah tidak mampu untuk melunasi hutangnya maka barang jaminan akan dilelang atau dijual oleh pihak pegadaian untuk melunasi hutang nasabah tersebut. Dan apabila ada kelebihan dari penjualan barang jaminan akan  diberikan  kembali  kepada  nasabah  dan  kekurangannya  akan  dibayar  oleh nasabah.  Gadai    merupakan  transaksi  yang  diakui  oleh  Islam  dan  boleh  untuk dilakukan.
Untuk  biaya  pemeliharaan  barang  jamianan  dalam  fatwa  Dewan  Syariah Nasional  (DSN)  No.25/DSN-MUI/III/2002  bagian  ke-4  menyebutkan  bahwa  besar biaya  pemeliharaan  barang  gadai  tidak  boleh  ditentukan  berdasarkan  jumlah pinjaman.  Sedangkan  jumlah  pinjaman  itu  sendiri  tergantung  dari  nilai  jaminan

## Muhammad Syafry Firman, Isman, Muthoifin
Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
barang  yang  diberikan.  Semakin  besar  nilai  barang  jaminan  yang  diberikan  maka semakin besar jumlah pinjaman yang diperoleh oleh nasabah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaaku Pimpinan Pegadaian Samrinda 22 dapat  dilihat  bahwa  praktik  tentang  biaya  pemeliharaan  barang  gadai ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Tentu hal ini belum sesuai dengan syariat Islam jika dilihat berdasarkan Fatwa DSN-MUI yang menjadi patokan untuk praktik gadai yang sesuai syariat Islam.
Pegadaian  memperoleh  keuntungan  dari  bunga  gadai.  Akan  tetapi  dalam hukum  syara’  hal  ini  dilarang.  Tentu  jika  bunga  gadai  ditiadakan  maka  pihak pegadaian  tidak  dapat  melanjutkan  operasionalnya.  Sebaliknya  jika  hal  ini diperbolehkan  maka  hukum  tentang  haramnya  riba  mengikatnya  dan  tentu  saja akan  menimbulkan  kerugian  pada  salah  satu  pihak.  Maka  untuk  menghindari  hal seperti ini pihak pegadaian dapat memilih alternatif yang sesuai dengan syariat Islam dalam menjalankan pegadaian konvensional tersebut.
Dalam hukum Islam praktik Riba sangat diharamkan dan tidak seorang pun Muslim  yang  menyangkalnya.  Dalam  Al-Qur’an  Allah  telah  jelas  mengharamkan praktek Riba dalam konteks apapun. Sehingga sebagai Muslim kita perlu semaksimal mungkin  untuk  menghindari  prakti  riba  tersebut  agar  terhindar  dari  dosa  riba. Sebagai Muslim dalam bermuamalah kita berusaha agar segala yang kita kerjakan mendapat Ridho Allah SWT.
Kata Riba terdapat dalam Q.S Al-Baqarah, 2 : 275:
َنوُلُكَْيَ َنيمذَّلٱ َمْلٱ َنمم ُنٰ َطْيَّشلٱ ُهُطَّبَخَتَ ي ىمذَّلٱ ُموُقَ ي اَمَك  َّلَمإ َنوُموُقَ ي  َلَ ۟اٰوَ بم رلٱ
م س َمَف ۟اٰوَ بم رلٱ َمَّرَحَو َعْيَ بْلٱ َُّللَّٱ َّلَحَأَو ۗ ۟اٰوَ بم رلٱ ُلْثمم ُعْيَ بْلٱ اََّنَّمإ ۟آوُلاَق ْمَُّنََّمبِ َكملَٰذ ۥُهَءٓاَج ن
نم م ٍۭ ةَظمعْوَم
َحْصَأ َكمئٰٓ َل۟وُأَف َداَع ْنَمَو ۖ مَّللَّٱ  َلَمإ  ٓۥُهُرْمَأَو َفَلَس اَم ۥُهَلَ ف ٰىَهَ تنٱَف ۦمهم بَّر ُُ ٰ
َنوُدملٰ َخ اَهيمف ْمُه ۖ مراَّنلٱ
Terjemahnya:
‘Orang-orang  yang  memakan  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  setan  karena  gila.  Yang  demikian  ituu  karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peingatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  Barangsiapa  mengulangi,  maka  mereka  itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. 23
Salah satu sumber pemasukan pegadaian adalah biaya penunjang operasional produk yang digadaikan. Pegadaian memberikan tanggung jawab untuk memelihara barang  yang  digadaikan  dengan  membebankan  biaya  tambahan  untuk  cicilan kepada nasabah sebagai pemilik barang jaminan tersebut. Biaya tambahan sebagai biaya administrasi, perlindungan usuransi, dan biaya pemeliharaan barang jaminan
22 Informan 3, Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Samarinda, wawancara,  Tanggal 15 Juni 2023
23 Famy bi Syauqin, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur’an, 2018), h. 47

## Muhammad Syafry Firman, Isman, Muthoifin
Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
sebagai dukungan keamanan.
Berdasarkan  yang  penulis  amati  praktik  gadai  yang  terjadi  di  Pegadaian pelaksanaan  biaya  untuk  pemeliharaan  barang  gadai  ditentukan  berdasarkan besarnya  jumlah  pinjaman  nasabah  bukan  berdasarkan  taksiran  barang  jaminan tersebut.  Hal  ini  tentu  bertentangan  dengan  Fatwa  DSN-MUI  yang  mengatakan bahwa  biaya  pemeliharaan  barang  gadai  ditentukan  berdasarkan  nilai  taksiran barang  jaminan.  Maka  sebagai  masyarakat  kita  harus  menyadari  bahwa menggadaikan  barang  berharga  harus  dalam  keadaan  mendesak  atau  penting. Karena  ada  hal-hal  yang  harus  diperhitungkan.  Jangan  sampai  tidak  mampu melunasi pinjaman pada pegadaian sehingga mengakibatkan barang berharga kita harus dilelang oleh pihak pegadaian.
Biaya  pemeliharaan  adalah  suatu  biaya  yang  harus  dikeluarkan  nasabah kepada  pihak  pegadaian.  Dalam  Fatwa  DSN-MUI  disebutkan  salah  satu  poin hukumnya  bahwa  pihak  pegadaian  tidak  boleh  menentukan  besarnya  biaya pemeliharaan  barang  gadai  berdasarkan  jumlah  pinjaman  nasabah.  Apabila  sudah jatuh  tempo  pembayaran  maka  pegadaian  harus  memberikan  peringatan  kepada nasabah agar melunasi utangnya dan apabila nasabah tersebut tidak dapat melunasi utangnya, maka pihak pegadaian akan melelang barang nasabah sesuai syariah. Hasil penjualannya  akan  digunakan  untuk  melunasi  utang  pinjaman  dan  biaya pemeliharaan yang belum dibayarkan serta kelebihan hasil penjualan menjadi milik nasabah dan kekurangan hasil penjualan menjadi tanggung jawab nasabah.
Pegadaian merupakan bagian dari lembaga keuangan yang sudah cukup lama beroperasi di Indonesia. Hukum yang digunakan dalam gadai diperoleh dari Q.S Al- Baqarah  ayat  283.  Berdasarkan  ayat  ini,  secara  keseluruhan  sepakat  bahwa  gadai adalah  jenis  transaksi  yang  wajar  dalam  Islam.  Walaupun  transaksi  gadai diperbolehkan, namun harus sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dalam Islam. Jadi  tindakan  gadai  tidak  merugikan  nasabah  atau  pegadaian  yang  terkait  dengan transaksi gadai.

## KESIMPULAN
Setelah  melakukan  serangkaian  penelitian  maka  penulis  dapat  menarik kesimpulan bahwa 1. Proses  transaksi  di  pegadaian  tentang  pemeliharaan  barang gadai  dalam  praktiknya  biaya  dibebankan  kepada  nasabah  dan  jumlah  biaya  yang dikeluarkan berdasarkan besar dari pinjaman tersebut. Dilihat dari penelitian untuk biaya  pemeliharaan  yang  diterapkan  di  pegadaian    belum  sesuai  dengan  syariat Islam. Hal ini karena  dalam Fatwa DSN-MUI Nomor.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai  disebutkan  bahwa  besar  biaya  pemeliharaan  barang  gadai  tidak  boleh ditentukan  berdasarkan  besarnya  jumlah  pinjaman.  Sementara  praktik  yang dilakukan oleh pegadaian untuk biaya pemeliharaan barang gadai ditentukan oleh besarnya jumlah pinjaman nasabah atau dikenal dengan istilah sewa modal. Hal ini tentu tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Keamanan nasabah setara dengan perintah yang harus diperhatikan. Pegadaian akan memberikan  ganti  rugi  sesuai  dengan  barang  jaminan  apabila  nasabah  dirugikan atau  barang  jaminan  rusak.  Kemudian  pegadaian  akan  berusaha  semaksimal mungkin untuk menjaga barang berharga nasabah agar tidak rusak ataupun hilang.

## Muhammad Syafry Firman, Isman, Muthoifin
Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Untuk  menunjang  hal  ini  maka  pegadaian  membebankan  biaya  pemeliharaan kepada  nasabah.  Kehadiran  pegadaian  diharapkan  bisa  meredam  perkembangan praktik peminjaman yang sifatnya merugikan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  A.,  &  Basri,  H.  Gadai  Konvensional  Dan  Gadai  Syariah  Dalam  Geliat Perkembangan  Ekonomi.  Journal  of  Economic,  Public,  and  Accounting (JEPA), 5(1), 2022, 33-51. https://doi.org/10.31605/jepa.v5i1.1777
Adistiya Isini, Herman Karamoy, Evaluasi penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) pada PT.Pegadaian Manado, jurnal EMBA Akuntansi, V. V, No. 2 juni 2017, h. 235
Famy bi Syauqin, Al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur’an, 2018, hlm. 47
Fatma.  Pemanfaatan  Barang  Gadai. Iqra:  Jurnal  Ilmu  Kependidikan  Dan Keislaman, 13(2), 2021, 29-34. https://doi.org/10.56338/iqra.v13i2.281
Hasibuan,  D.  K.  S.,  &  Siregar,  P.  A.  (2020).  Konsep  Gadai  Syariah  Menurut  Syafi’i
Antonio. Jurnal Penelitian Medan Agama, 11(1).
http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v11i1.8636
https://www.pegadaian.co.id/ (diakses 20 Juni 2023)
Hutagalung, M. A. K. Analisa pembiayaan gadai emas di pt. Bank syari’ah mandiri kcp setia  budi. Jurnal  Al-Qasd  Islamic  Economic  Alternative, 1(1),  2019,  116-126. http://dx.doi.org/10.22303/al-qasd.1.1.2016.116-126
Indriasari, I. Gadai Syariah di Indonesia. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam,
2(2), 2014, 61-72. http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267
Informan , PT. Pegadaian Cabang Samarinda, wawancara, juni 2023.
Manahaar,  P.  Implementasi  gadai  syariah  (Rahn)  untuk  menunjang  perekonomian masyarakat  di  Indonesia.  Dialogia  Iuridica,  10(2),  2019,  97-104. https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126
Mirandani, Y., & Rafiuddin, R. Praktik Gadai Di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu
Dalam  Tinjauan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional.  J-ESA  (Jurnal  Ekonomi Syariah), 3(2), 2020, 184-206. http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/549
Misno, A. Gadai dalam Syari'at Islam. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,
1(01), 2018, 26-39. http://dx.doi.org/10.30868/ad.v1i01.226
Nasution,  A.  M.  Gadai  Dalam  Persepektif  Hukum  Ekonomi  Islam. Yurisprudentia:
Jurnal Hukum Ekonomi, 5(2), 2019, 135-149. https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v5i2.1876 Oktayani, D. Pelelangan Barang Gadai Dalam Persfektif Islam. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(2), 2019, 260-269.
https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.179
Lexy  J.  Moleong,  Metode  Penelitian  kualitatif,  Cet.  VIII,  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2016, hlm. 9
Rusdan, R., & Rusandi, H. Dinamika Dialektika Ulama’mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (AR-RAHN). Jurnal El-Hikam, 13(2), 2020, 168-201.

## Muhammad Syafry Firman, Isman, Muthoifin
Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Safarida,  N.  Gadai  dan  investasi  emas:  antara  konsep  dan  implementasi.  Jurnal Investasi Islam, 6(1), 2021,  78-94. https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994
Safarida,  N.  Gadai  dan  investasi  emas:  antara  konsep  dan  implementasi.  Jurnal Investasi Islam, 6(1), 2021, 78-94. https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994 Surepno,  S.  Studi  implementasi  akad  rahn  (gadai  syariah)  pada  lembaga  keuangan syariah.  TAWAZUN:  Journal  of  Sharia  Economic  Law,  1(2),  2018,  174-186. http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090
Suwartono, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Andi Offset, 2014, hlm. 6 Zulfikar,  M.  Praktek  Gadai  Di  Masyarakat.  El-Ecosy:  Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan Islam, 3(1), 2023, 1-10. https://doi.org/10.35194/eeki.v3i1.3097.g2157