Volume 3 Nomor 1, Desember 2019 e-ISSN : 2597-5234

## PERANAN KEPALA DESA MUARA SUNGAI DALAM PENGELOLAAN PASAR
THE ROLE OF THE HEAD OF MUARA SUNGAI VILLAGE IN THE MANAGEMENT OF THE MARKET

## Yelli Aswariningsih
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Prabumulih e-mail yelli@ ac.id

## ABSTRACT
Village  planning  provides  the  flexibility  and  opportunity  for  villages  to  explore  local initiatives  (ideas,  desires  and  local  will) which  are  then  institutionalized  into  policies, programs  and  activities  in  the  field  of  village  governance  and  development.  The purpose of the study was to explain the role of the village head in the management of the Muara Sungai village market in the management of the village market in the Muara river  village,  CambaiPrabumulih  Timur  District.  The  research  method  is  descriptive- analytical  with  the  juridical-empirical  method.  The  results  showed  that  the  role  of Muara Sungai village head Cambai Subdistrict, Prabumulih Timur Regency in issuing a policy  in  village  market  management  had  not  been  done  properly  and  correctly,  this proved the village head could not issue a form of policy according to his authority, so that  it  did  not  provide  benefits  and  income  to  the  village  treasury.  This  is  seen  as unproductive due to unclear management patterns. So in essence the village market has not provided benefits to increase village income. Therefore, the management of village markets  should  be  improved  through  standardized  management  mechanisms  and systems as well as accountability in order to avoid irregularities.
Keywords : Management, Market, Village, Village Head

## ABSTRAK
Perencanaan  desa  memberikan  keleluasaan  dan  kesempatan  bagi  desa  untuk  menggali inisiatif  local  (gagasan,  kehendak  dan  kemauan  lokal)  yang  kemudian  dilembagakan menjadi  kebijakan,  program  dan  kegiatan  dalam  bidang  pemerintahan  dan pembangunan  desa.  Tujuan  penelitian  untuk  menjelaskan  peranan  kepala  desa  dalam pengelolaan  pasar  Desa    Muara  sungai  dalam  pengelolaan  pasar  desa  di  Desa  Muara sungai  Kecamatan  CambaiPrabumulih  Timur.  Metode  penelitian  bersifat  deskriptif- analitis  dengan  metode  yuridis-empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peranan Kepala  Desa  Muara  sungai  Kecamatan  Cambai  Kabupaten  Prabumulih  Timur  dalam mengeluarkan  suatu  kebijakan  dalam  pengurusan  pasar  desa  belum  dilakukan  secara baik  dan  benar,  hal  ini  terbukti  kepala  desa  belum  bisa  mengeluarkan  suatu  bentuk kebijakan  sesuai  kewenangannya,  sehingga  tidak  memberikan  keuntungan  dan pemasukan ke kas desa. Hal ini dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang jelas. Jadi pada intinya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan  desa.  Oleh  sebab  itu,  pengelolaan  pasar  desa  hendaknya  disempurnakan melalui  mekanisme  dan  sistem  pengelolaan  yang  baku  serta  pertanggungjawaban  agar tidak terjadi penyimpangan.
Keywords : Manajemen, Pasar, Desa, Kepala Desa

## PENDAHULUAN
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia menyatakan “Negara Kesatuan
Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah- daerah  provinsi,  dan  provinsi  itu  dibagi atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap provinsi,  kabupaten  dan  kota  itu mempunyai  pemerintahan  daerah  yang diatur dengan undang-undang”. Pelaksanaan pasal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk konteks  desa  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.
Pengertian  dan  pemahaman  orang tentang  desa  dan  pedesaan  berbeda antara  satu  daerah  dengan  daerah  yang lain pada awalnya merupakan organisasi komunitas  lokal  yang  mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah  penduduk,  dan  mempunyai adat-istiadat  untuk  mengelola  dirinya sendiri.1  Hazairin  memberikan  uraian mengenai  masyarakat  hukum  adat, sebagai
“Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, huria di Tapanuli, wanua di  Sulawesi  Selatan  adalah  kesatuan- kesatuan kemasyarakatan
yang mempunyai  kelengkapan-kelengkapan untuk  sanggup  berdiri  sendiri,  yaitu mempunyai  kesatuan  hukum,  kesatuan penguasa  dan  kesatuan  lingkungan hidup  berdasarkan  hak  bersama  atas tanah  dan  air  bagi  semua  anggota- nya…” (Soekanto 1992).
Ketentuan  Pasal  19  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  Kewenangan  Desa,  meliputi:  1) kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul; 2)  kewenangan  lokal  berskala  desa;  3) kewenangan  yang  ditugaskan  oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; 4)  kewenangan  lain  yang  ditugaskan oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-  undangan;  5)
kewenangan  lokal  berskala  desa  paling sedikit  terdiri  atas  kewenangan:  6) pengelolaan tambatan perahu; 7) pengelolaan  pasar  desa;  8)  pengelolaan tempat pemandian umum; 9) pengelolaan jaringan irigasi; 10) pengelolaan  lingkungan  pemukiman masyarakat desa, 11) pembinaan kesehatan  masyarakat  dan  pengelolaan pos pelayanan terpadu; 12)
pengembangan  dan  pembinaan  sanggar seni  dan  belajar;  13)  pengelolaan perpustakaan  desa  dan  taman  bacaan; 14)  pengelolaan  embung  desa;  15) pengelolaan  air  minum  berskala  desa; 16) pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
Berdasarkan  kewenangan  tersebut maka  desa  mempunyai  kesempatan  dan tanggung jawab mengatur rumah
tangganya  sendiri  untuk  kepentingan masyarakat  setempat  sekaligus  dapat membuat perencanaan
lokal.
Perencanaan  desa  akan  memberikan keleluasaan  dan  kesempatan  bagi  desa untuk  menggali  inisiatif  local  (gagasan, kehendak  dan  kemauan  lokal)  yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan,  program  dan  kegiatan  dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa. Kewenangan berskala desa menghendaki peranan kepala desa untuk lebih maksimal dalam mengelola kewenangannya dalam rangka kemajuan desa. Pengelolaan merupakan terjemahan  dari  kata  “management”. Secara  etimologi  management  yang diterjemahkan menjadi manajemen berasal  dari  kata  “manus”  yang  berarti tangan  dan  kata  “agree”  yang  berarti melakukan  yang  setelah  digabung menjadi kata “manage” berarti mengurus atau “managiere” dari bahasa latin  berarti  melatih.  Manajemen  dapat diartikan merupakan suatu proses mengatur  untuk  mewujudkan  tujuan yang diinginkan melalui fungsi- fungsinya antara lain planning, organising,  actuating,  dan  controlling (Syafiie, 2008).
Menurut  Suharsimi,  pengelolaan berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan,
melaksanakan,
sampai dengan pengawasan dan penilaian. Pengelolaan akan menghasilkan  sesuatu,  dan  sesuatu  itu dapat merupakan bentuk sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan terhadap rencana
selanjutnya.  Pengelolaan  lokal  berskala desa  sebagaimana  telah  disinggung, salah  satunya  seperti  pasar  desa setidaknya  dapat  memperhatikan  asas- asas  pengelolaan  seperti  dikemukakan Dhani Nasution, diantaranya:
1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan  dan  pemecahan  masalah di  bidang  pengelolaan  barang  oleh kuasa  pengguna  barang,  pengelola barang  sesuai  fungsi,  wewenang dan tanggung jawab masing- masing.
2. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang harus dilaksanakan  berdasarkan  hukum dan peraturan perundang-undangan. 3. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang  milik  harus  transparan terhadap  hak  masyarakat  dalam memperoleh informasi yang benar.
4. Asas  efisiensi,  yaitu  pengelolaan barang  diarahkan  agar  barang digunakan  sesuai  batasan-batasan standar  kebutuhan  yang  diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan  tugas  pokok  dan fungsi pemerintahan secara
optimal.
5. Asas akuntabilitas, yaitu pengelolaan  barang  harus  dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
6. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang harus didukung oleh  adanya  ketepatan  jumlah  dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan  barang  serta penyusunan neraca pemerintah.
Asas-asas    pengelolaan    asset diterapkan  sebagai  bentuk  manajemen pemerintah yang mengacu pada prinsip- prinsip good governance. Asas pemerintahan  yang  baik  dapat  dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu teori, normatif dan  praktik.  Pengelolaan  lokal  berskala desa,  seperti  pasar  desa  di  Desa  Muara Sungai ,Kecamatan Cambai , Kabupaten  Prabumulih  timur  dalam pengamatan penulis belum memberikan konstribusi  yang  maksimal.  Padahal menurut kepala desa berwenang sepenuhnya  mengelola  pasar desa sebagai  bagian  untuk  meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk itu, penulis tertarik  meneliti  peranan  kepala  desa tersebut dalam pengelolaan pasar desa.
Penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya,  meskipun  pernah  penulis lain  mengangkat  permasalahan  desa, namun  lokasi  dan  substansinya  berbeda dengan  penelitian  ini,  seperti  Sarpin pernah  menulis  tentang  peran  kepala desa  dalam  pembangunan  desa  studi  di Desa  Genjor,  Kecamatan  Sugihwaras, Kabupaten Bojo- negoro. Dalam penelitiannya menyimpulkan peran desa dalam  melakukan  penyuluhan  rencana pembangunan  desa  melalui  gagasan kepala  desa.  Kepala  desa  merupakan motivator,  inisiator,  dan  fasilitator dalam kegiatan pembangunan desa.
Hendrik menulis peran kepala desa dalam  penyelenggaraan  pembangunan Desa  Tanjung  Keranjang,  Kecamatan Malinau,  Kota  Kabupaten  Malinau.  Ia menjelaskan  faktor  penghambat  dalam melaksanakan  tugas  sebagai  peran kepala desa karena kurangnya kesadaran  masayarakat  dalam  memberi atau  menyumbangkan  sesuatu  untuk desanya sendiri, baik berupa fisik, dana, maupun  pikiran.  Terkadang  setiap keputusan  yang  diambil  tidak  dapat sepenuhnya diterima oleh semua masyarakat  yang  disebabkan  adanya pengaruh-pengaruh  dari  luar  yang menginginkan keputusan tersebut diubah. Sehingga hal ini dapat berpengaruh juga dalam penyelenggaraan  pembangunan  Desa
Tanjung Keranjang (Hendrik, 2013). Saleh  dan  Hariati  pernah  meneliti tentang  peran  kepala  desa  sebagai administrator  pembangunan  di  Desa Moncongloe,  Kecamatan  Moncongloe, Kabupaten  Maros.  Menurutnya  peran peran Kepala desa sebagai administrator pembangunan  sudah  berjalan  dengan baik,  selaku  pemerintah  desa  sudah menjalankan perannya sebagai motivator,  fasilitator,  dan  mobilisator sesuai  dengan  tugas,  wewenang  dan fungsinya sebagai
administrator pembangunan  desa  (Saleh  &  Hariati 2016).
Roza dan Arliman meneliti tentang peranan  Badan  Permusyawatan  Desa (BPD) di dalam pembangunan desa dan pengawasan  keuangan  desa.  Dalam penelitiannya  disimpulkan  bahwa  peran BPD  memiliki  posisi  strategis  dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan  desa  (Roza  &  Arliman 2017). Hermansyah,  peran  kepala  desa dalam pelaksanaan
pembangunan Kecamatan  Tana  Lia,  Kabupaten  Tana Tidung  studi  kasus  di  Desa  Tanah Merah  dan  Desa  Sambungan.  Penulis menyimpulkan Peran kepala desa dalam pelaksanaan  pembangunan  di  Desa Tanah  Merah  dan  Desa  Sambungan dapat  dilihat  dari  peran  kepala  desa sebagai motivator,
pendorong, penggerak atau seseorang yang
memberikan  motivasi  untuk  mencapai suatu tujuan agar pelaksanaan pembangunan  berjalan  sesuai  dengan yang diharapkan. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasannya disebutkan  bahwa  Kepala  Desa  Tanah
Merah  telah  menjalankan  tugas  dan fungsinya serta perannya sebagai seorang  motivator  (Hermansyah  2015) Musfianawati,  pernah  menulis  tentang peran  kepala  desa  dalam  mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui peraturan desa.
Hasil  penelitianya  menjelaskan peraturan  desa  merupakan  peraturan
yang  disusun  oleh  kepala  desa  bersama badan  permusyawaran  desa  melalui hasil dari masukan-masukan dari lembaga  kemasyarakat  maupun  tokoh dan  masyarakat  yang  ada  di  desa. Peraturan desa disusun mengenai pembangunan  jangka  menengah  desa,
rencana kerja pemerintah desa, anggaran  pendapatan  belanja  desa  dan laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa (Musfinawati, 2015).
Kemudian  hal  lain  yang  belum diatur  dalam  tata  urutan  perundang- undangan.  Dalam  mewujudkan  desa yang  mandiri  dan  berdaulat  untuk kesejahteraan seluruh masyarakat terkait  dengan  terpenuhinya  kebutuhan dasar  masyarakat  maka  semestinya seorang  kepala  desa  yang  mempunyai kekuasaan penuh di desa adalah seorang yang  bertakwa,  orang  yang  amanah, terpercaya  dan  orang  yang  peduli kepada  sesame  manusia.  Kesejahteraan masyarakat  di  desa  tergantung  semua pada sosok siapa kepala desanya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di Desa  Muara  sungai  ,  Kecamatan cambai,  KabupatenPrabumulih  timur  .
Pendekatan penelitian bersifat
deskriptif-analitis dengan metode yuridis-empiris.  Sumber  data  dalam penelitian  ini  terdiri  atas  data  primer dan  data  sekunder.  Pengambilan  data primer dilakukan dengan cara wawancara,  sedangkan  data  sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan.  Data  dalam  penelitian  ini kemudian  diinventarisir  lalu  dipilih yang  relevan,  kemudian  dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan  Kepala  Desa    Muara Sungai  dalam  Pengelolaan  Pasar  Desa Muara  Sungai    Kecamatan  Cambai. Kabupaten  Prabumulih  Timur.  Desa dengan hak otonomnya berhak mengelola keuangan desa secara
mandiri,  baik  mengelola  pendapatan dan sumber-sumber pendapatan maupun mengelola pembelanjaan anggaran tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya  sangat  banyak  desa-desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya.  Desa-desa  tersebut sebagian  besar  hanya  mengelola  aset desa (pasar desa) untuk pendapatan desa kepada siapa yang mau mengerjakannya. Sesuai yang
dinyatakan  dalam  Pasal  26  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  ayat  (1)  dan  (2)  menyebutkan tentang  tugas  dan  wewenang  kepala desa, salah satunya memegang kekuasaan  pengelolaan  keuangan  dan aset  desa.  Hal  ini  dijelaskan  lagi  dalam Pasal  34  Peraturan  Pemerintah  Nomor 43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan  bahwa  kewenangan  lokal desa  berskala  desa  adalah  dalam pengelolaan pasar desa.
Desa  mempunyai  otonomi  dan kewenangan  dalam  hal  perencanaan, pelayanan  publik,  keuangan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan lain-lain. Selain itu, juga mempunyai  sistem  demokrasi  lokal. Artinya, dengan
kewenangan pengelolaan  pasar  desa  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  dan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Pengelolaan  Aset  Desa  maka diharapkan  desa  semakin  maju  dan makmur.
Kemudian diharapkan keterlibatan aktif  masyarakat  mulai  dari  tahap musyawarah perencanaan pengembangan (Musrenbang) desa, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hingga pertangung- jawabannya. Namun,
kapasitas perangkat  desa  kurang  memahami peraturan  perundangan-undangan  yang dapat  memberikan  keuntungan  aset desa.  Sumber  pendapatan  asli  desa terdiri  dari  hasil  usaha  desa,  hasil kekayaan desa, hasil swadaya,
partisipasi,  hasil  gotong  royong,  dan lain-lain.
Pendapatan asli desa diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat,  mendorong  desa  lebih bersikap mandiri  karena  memiliki kewenangan penuh untuk mengurus dan mengontrol desanya sendiri. Kemandirian tersebut, bias menciptakan pertumbuhan  ekonomi  lebih baik,
termasuk  pengelolaan  aset  desa  (pasar desa) secara profesional dan bermanfaat langsung pada masyarakat. Kemandirian desa memberikan
kewenangan  yang  luas  memaju  kinerja perangkat  desa  dalam  memberdayakan warga desanya. Dengan adanya otonomi desa  maka  otomatis  desa  akan  lebih kreatif  dalam  menggali  penerimaan pendapatan desanya.
Desa Muara Sungai  sampai saat sekarang  belum  dapat  mengoptimalkan sumber-sumber  pendapatan  desa  yang berbasis  pada  aset  desa  (pasar  desa), karena  pelaksanaannya  masih  dikelola oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Cambai dalam hal ini Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan.  Hasil pengelolaannya  tetap  diberikan  41%  ke desa.  Tidak  semua  desa  di  Kecamatan Cambai  berbuat  lebih  kreatif.  Dalam menyelenggarakan  pemerintahan  desa selama  ini  belum  dikelola  secara  baik mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan sampai ada pengawasannya.  Akibatnya, sulit diketahui jumlah sumber pendapatan  dan  keuangan  desa  serta pembangunan apa yang telah dilaksanakan. Pengelolaan  yang  kurang  baik tersebut disebabkan rendahnya
pemahaman aturan yang berlaku.
Bertolak dari hal itu, semenjak berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  bagi  desa yang  diberi  hak  menyelenggarakan rumah  tangganya  sendiri  diharuskan setiap  tahun  anggaran  menyesuaikan penerimaan  dan  pengeluaran  keuangan desa  dengan  tahunan  anggaran  negara. Penggunaan  pasar  desa  yang  menjadi sumber pendapatan desa secara kolektif
banyak  dikelola  oleh  masyarakat  yang berada pada desa itu sendiri. Jenis-jenis aset  desa  di  Desa  Muara  sungai Kecamatan Cambai Kabupaten Prabumulih Timur, terdiri dari: 1) pasar desa;  2)  tanah  kas  desa;  dan  3) bangunan desa
Peranan  kepala  desa  dalam pengelolaan  pasar  desa    Muara  Sungai semestinya  berpedoman  pada  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun 2016  tentang  Pengelolaan  Aset  Desa. Hal  tersebut dapat dilihat  aspek perencanaan, pengadaan, dan penggunaan. 1. Perencanaan.  Proses  perencanaan harus melibatkan stakeholder di desa,
bertujuan agar pembangunan bersentuhan langsung dengan masyarakat, terlebih dahulu dilakukan  dengan  cara  musyawarah desa.  Oleh  karena  itu,  tahap  awal perencanaan  pengelolaan  aset  desa harus  melalui  musyawarah  desa. Selanjutnya, dilakukan pengalokasian anggaran yang diperlukan. Setelah musyawarah desa,  pemerintah  desa  melakukan penyortiran  terhadap  perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan tersebut bersifat  sederhana,  berarti  bahwa susunan  rencana  tersebut  harus sistematis,  prioritas,  dan  semua kegiatan  pokok  sudah  tercakup. Pelaksanaannya  berdasarkan  asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi,  efektifitas,  akuntabilitas, dan  kepastian  nilai  ekonomi.  Hal yang  tertuang  dalam  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa  (RKPDes)  adalah menyajikan  dokumen  perencanaan pembangunan  tahunan  desa  sesuai dengan  kebutuhan  desa.  Sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa setiap desa wajib menyusun RKPDes.
2. Pengadaan. Menurut Pasal 9 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  1  Tahun  2016  tentang Pengelolaan Aset Desa: (1)
Pengadaan  aset  desa  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf  b, dilaksanakan  berdasarkan  prinsip- prinsip  efisien,  efektif,  transparan dan  terbuka,  bersaing,  adil/tidak diskriminatif  dan  akuntabel.  (2) Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan  peraturan  bupati/walikota dengan  berpedoman  pada  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait  pengadaan  ini  menurut Sekretaris Desa Muara sungai bahwa aset  yang  dimiliki  Desa  Muara sungai    terdiri  dari  pasar  desa,  tanah kas desa, pasar hewan dan bangunan desa.  Pengelolaan  aset  desa  tersebut tidak seluruhnya ditindaklanjuti dengan  pembuatan  peraturan  desa dan  keputusan  kepala  desa,  seperti pasar  desa  karena  masih  dikelola oleh pemerintah kabupaten.
3. Penggunaan.  Ketentuan  Pasal  10 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  1  Tahun  2016  tentang Pengelolaan Aset Desa menentukan:  a)  penggunaan  aset desa  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  7  huruf  c,  ditetapkan  dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa,  b)  status  penggunaan  aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa. Mengenai pendapatan dari pengelolaan pasar desa sudah ditentukan  oleh  pemerintah  kabupaten, yaitu  untuk  desa  hanya  diberi  41%, sedangkan  59%  untuk  pemerintah kabupaten.  Sebagaimana  disampaikan Sekretaris  Desa  Muara  sungai  bahwa pembagian  itu  sudah  berlangsung  sejak tahun  2007  sampai  sekarang.  Tetapi, hasil  yang  didapatkan  untuk  kas  desa tidak mengalami penambahan signifikan  karena  pasar  beberapa  kali mengalami perbaikan disebabkan roboh dan  rusak.  Fisik  Pasar  Desa  Muara sungai  seluas 2.000 M2 didirikan sejak tahun  1991  terdiri  dari  beberapa  kios dan  lapak.  Kemudian  sejak  tahun  2007 Pasar  Desa  Muara  sungai  berubah menjadi 2 los dan 16 kios.
Selanjutnya, semakin berkembang dengan banyaknya lapak  yang berubah- berubah  jumlahnya  setiap  hari  pasar. Berdasarkan penjelasan Sekretaris Desa Muara  bahwa  kios  disewakan  Rp 4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  per tahun,  sedangkan  lapak  disewakan  Rp 1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus  ribu) per tahun. Selama berdirinya, pengelolaan  Pasar  Desa  Muara  sungai sampai sekarang dikelola oleh pemerintah  kabupaten  dalam  hal  ini Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Kabupaten  Cambai.  Sewa  pengelolaan pasar  sebesar  59  %  masuk  ke  kas Pemerintah Daerah Kabupaten Cambai , sisanya  41%  diberikan  ke  kas  Desa Muara  sungai  .  Mulai  tahun  2019 diberlakukan  retribusi  dengan  rincian Rp  2.000,00  (dua  ribu  rupiah)  per pedagang  dikelola  oleh  desa  dan dijadikan Pendapatan Asli Desa (PAD). Tetapi,  dasar  penarikan  tersebut  secara formal belum dikeluarkan oleh
Pemerintah  Desa  MuaraSungai  karena tidak ada kewenangan diberikan Pemerintah Kabupaten Prabumulih Timur.  Selanjutnya,  Sekretaris  Desa Muara  Sungai  mengemukakan  bahwa kewajiban pedagang
membayar retribusi  setiap  hari  pekan/kalangan dengan  rincian  sewa  petak  sebesar  Rp 300.000,00  (tiga  ratus  ribu)  per  meter persegi  per  bulan,  untuk  los  Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per bulan  dan  retribusi  kebersihan  sebesar Rp  5.000,00  (lima  ribu  rupiah)  per setiap  pedagang.  Namun,  tidak  semua pedagang  membayar  kewajiban  tepat pada waktunya. Pembayaran tergantung dari  pendapatan  yang  mereka  terima. Apabila  hasil  penjualannya  mengalami penurunan maka pembayaran tidak tepat pada waktunya.
Penagihan retribusi biasanya
dilakukan  oleh  petugas  pengelola  pasar setiap  bulan,  paling  lambat  setiap tanggal 20 bulan berjalan. Bila terlambat  dari  waktu  yang  telah ditentukan  maka  dikenakan  denda  10% setiap  satu  bulan  dari  jumlah  yang terutang.  Pengelolaan  pasar  desa  di
Kabupaten Prabumulih timur khususnya di  Kecamatan  Cambai    mengacu  pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.  Sistem  pengelolaan  hasil  Pasar Desa  Muara  sungai  cukup  baik,  paling tidak mencapai target atau rencana yang ditetapkan  karena  pedomannya  sudah jelas.  Hal  ini  disebabkan  pelaporan, penyimpanan,  dan  penggunaan  serta target terpola secara sistematis, sehingga  dapat  mencegah  kepala  desa menggunakan secara tidak berdayaguna. Dan  sangat      diharapkan      kepala  desa melaporkan  hasil  Pasar  Desa    Muara Sungai secara jujur (Sutoro 2008).
Desa  yang  memiliki  pasar  desa
dapat menyampaikan laporan perkembangan pasar desa dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Pengelolaan  dan  perkembangan pasar  desa  dilaporkan  oleh  kades/ lurah  kepada  camat  secara  berkala setiap triwulan
2. Camat  merekap  laporan  pasar  desa perdesaan/kelurahan  untuk  selanjut nya  dilaporkan  kepada  wali  kota setiap  3  bulan  atau  5  bulan berikutnya.
3. Bentuk  laporan  pengelolaan  dan perkembangan  pasar  desa  harus mengacu  pada  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun 2016  tentang  Pengelolaan  Aset Desa.
Implementasi  pengelolaan  pasar desa  untuk  meningkatkan  pendapatan desa  di  KabupatenCambai    menurut Kepala  Desa  Muara  sungai  tidak berjalan  sebagaimana  mestinya.  Hal  ini karena  banyak  pedagang  menunggak membayar sewa pasar
desa.
Permasalahan  pengelolaan  pasar  desa sangat  “disayangkan”,  mengingat  arti penting  aset  desa  tersebut.  Menurut Kepala Desa Muara Sungai “pengelolaan  pasar  desa  begitu  penting dan mendasar dalam pelaksanaan otonomi desa, sebab hal ini kesempatan bagi  desa  untuk  mendapat  hasil  yang optimal”.  Modal  inilah  yang  kemudian harus  secara  cerdas  dan  kreatif  dapat
dikelola  oleh  desa  agar  kemampuan dalam  pembiayaan  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  pembangunan,  dan kesejahteraan masyarakat
dapat diwujudkan.  Aturan  yang  mengatur pasar  desa  tersebut  bisa  diperjelas dengan mengkaji ulang aturan yang ada. Menurutnya,  keberhasilan  optimalisasi pengelolaan  pasar  desa  tidak  lepas  dari dukungan danpartisipasi semua komponen (stakeholders) baik pemerintahan desa, pemerintah kabupaten,  pemerintah  provinsi,  swasta dan  masyarakat,  serta  adanya  faktor- faktor  pendukung  berupa  fasilitasi kegiatan inventarisasi pasar desa, pembinaan  melalui  penyuluhan  kepada kepala desa dan perangkat desa.
Optimalisasi  pengelolaan  juga dipengaruhi  oleh  faktor  bagaimana pemerintah desa mampu untuk mengevaluasi hasil kerja dalam pengelolaan pasar desa, sekaligus membuat  rencana  kegiatan  baru  dalam pengelolaan pasar desa. Kemudian yang tidak  kalah  penting  terkait  tawaran  dari investor  atau  pihak  ketiga,  kepemilikan sumber daya lain terutama sumber daya alam.  Menurut  anggota  BPD  Desa  M. Sungai  kendala  internal  bersumber  dari lembaga  pemerintah  desa  itu  sendiri, yaitu  dari  kepala  desa  dan  perangkat desa.  Kendala  eksternal  disebabkan kurangnya  Sumber  Daya  Manusia (SDM) di kantor Desa Muara sungai.
Kekurangan  dimaksud,  yaitu  staf ahli  khusus  mengurus  pengelolaan  aset desa. Saat ini, staf desa yang mengurusi aset desa kurang memahami pengelolaan  aset  desa  yang  baik, sehingga berpengaruh terhadap
pemanfaatan  asset  dan  kesejahteraan  di DesaMuara  sungai.Kendala  eksternal lainnya disebabkan kurangnya
kesadaran  dari  masyarakat  Desa  Muara sungai.
Kesadaran dimaksud, seperti
gotong-royong  tidak  lagi  hidup  di masyarakat, rasa tanggung jawab masyarakat  rendah  untuk  ikut  bersama- sama  meme-lihara  aset  desa  baik  yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

## PENUTUP Kesimpulan
Peranan  Kepala  Desa  Muara sungai  Kecamatan  Cambai  Kabupaten Prabumulih  timur  dalam  mengeluarkan suatu kebijakan dalam pengurusan pasar desa  belum  dilakukan  secara  baik  dan benar,  hal  ini  terbukti  kepala  desa belum  bias  mengeluarkan  suatu  bentuk kebijakan sesuai kewenangannya,
sehingga tidak memberikan keuntungan dan  pemasukan  ke  kas  desa.  Hal  ini dipandang  tidak  produktif  akibat  pola pengelolaan yang kurang jelas. Akhirnya  pasar  desa  belum  memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa. Saran
1. Pengelolaan  pasar  desa  hendaknya disempurnakan  melalui  mekanisme dan  sistem  pengelolaan  yang  baku serta  pertanggungjawaban  agar  tidak terjadi  penyimpangan  pengelolaan pasar  desa  melalui  optimalisasi fungsi BPD dalam melakukan pengawasan  khususnya  pengelolaan pasar desa.
2. Kepala  Desa  Sungai  Muara  sungai hendaknya  melibatkan  partisipasi masyarakat  desa  secara  aktif  dan berkesinambungan guna
meningkatkan pendapatan asli desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Roza,  D  &  Arliman  S.  (2017).  Peranan Badan  Permusyawatan  Desa  di Dalam  Pembangunan  Desa  dan
Pengawasan Keuangan Desa. Jurnal PJIH , 4 (3). Hermansyah.  (2015).  Peran  Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan  Kecamatan  Tana Lia  Kabupaten  Tana  Tidung
(Studi  Kasus  di  Desa  Tanah Merah      dan      Desa  Sambungan). Journal  Pemerintahan  Integratif,
3(2).
Syafiie,  I,  K.  (2008). Manajemen Pemerintahan . Jakarta: Perca.
Musfianawati.  (2015).  Peran  Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan  Masyarakat  Miskin Melalui  Peraturan  Desa. Jurnal
Rechtens , 4 (1).
Hendrik.  (2013).  Peran  Kepala  Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang  Kecamatan  Malinau Kota Kabupaten Malinau. Journal
Ilmu Pemerintahan , 1(2). Saleh,  S  &  Hariati.  (2016).  Peran Kepala Desa Sebagai Administrator  Pembangunan  di Desa  Moncongloe Kecamatan
Moncongloe  Kabupaten  Maros. Jurnal Office , 2(2). Soekanto,  S.  (1992). Hukum  Adat Indonesia. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. Sutoro,  E.  (2008). Masa  Lalu,  Masa Kini  dan  Masa  Depan  Otonomi Desa. Yogyakarta:  Institute  for Research and Empowermen.