## PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI KANTOR DESA KARANGAMPEL KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS
Heni Nur Irfiani Henicms01@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis Jl. RE Martadinata Nomor 150 Ciamis

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatabelakangi oleh belum optimalnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)  terhadap  kinerja  Pemerintah  Desa.  Berdasarkan  kondisi  yang  ditemukan  pada  saat penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaituKurangnya intensitas pengawasan secara langsung  dalam  hal  ini  melakukan  pemeriksaan  dan  pengamatan  terhadap  semua  unit  kerja Pemerintahan  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  tidak  megetahui  secara  langsung kelemahan dan kekurangan setiap program kerja dari Pemerintah Desa, sehingga akan berdampak pada    kesulitan  dalam  mengontrol  dan  mengevaluasi  mengenai  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa,  belum  optimalnya  pengawasan  secara  berkala  yang  ditujukan  untuk  mengawasi  kinerja Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  pada  saat  melaksanakan  pekerjaan.Metode  penelitian  yang digunakan  yaitu  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.  Adapun  yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  adalahterdiri  dari  5  (lima)  orang yang  terdiri  dari,  Ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Wakil  Ketua  Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan masih ditemukan permasalahan pengawasan  kinerja  yang  belum  berjalan  dengan  baik.Dari  hasil  penelitian,  masih  ditemukan hambatan-hambatan  diantaranya:  (1)  Intensitas  pengawasan  secara  langsung  dalam  melakukan pemeriksaan  dan  pengamatan  terhadap  semua  unit  kerja  Pemerintahan  Desa  belum  berjalan dengan  baik,  (2)  lemahnya  tanggungjawab,  kedisiplinan  dan  kemampuan  anggota  Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (3) Peran aktifdalam mengajukan pendapat dan memberikan saran serta  pengarahan  yang  positif  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  belum  dilakukan dengan  optimal.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  tersebut adalah dengan (1) Meningkatkan intensitas pengawasan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung,  (2)  Meningkatkan  kesadaran  dan  tanggung  jawab  dari  setiap  anggota  mengenai  tugas dan  fungsinya,  (3)  Berperan  aktif  dalam  mengajukan  pendapat  dan  memberikan  saran  serta pengarahan yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kata Kunci : Pengawasan, Kinerja Pemerintah Desa

## A. PENDAHULUAN
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) merupakan    salah  satu    lembaga  desa  yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap  kinerja  pemerintahan  desa.  Hal    ini sebagaimana  dipaparkan  dalam  Undang-Undang Nomor  6  tahun  2014    tentang  Desa,  bahwa  di dalam  desa  terdapat  tiga  kategori  kelembagaan desa  yang  memiliki  peranan  dalam  tata  kelola desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan.
Badan  Perusyawaratan  Desa  mempunyai fungsi  untuk  membahas  dan  menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat  Desa  dan  melakukan  pengawasan kinerja  Kepala  Desa.  Maka  dari  itu  keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang posisi  strategis,  karena  keberadaannya  dalam Pemerintah Desa adalah bukti perlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk  dapat  mengayomi  masyarakat,  membuat suatu  rancangan  peraturan  desa  dan  mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara  penulis  di  Desa  Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, ditemukan belum optimalnya pengawasan kinerja Pemerintah  Desa  oleh  Badan  Permusyawaratan
Desa  (BPD),  hal  ini  terlihat  dari  Kurangnya intensitas pengawasan secara langsung dalam hal ini  melakukan  pemeriksaan  dan  pengamatan terhadap  semua  unit  kerja  Pemerintahan  Desa, Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  tidak megetahui  secara  langsung  kelemahan  dan kekurangan setiap program kerja dari Pemerintah Desa,  sehingga  akan  berdampak  pada    kesulitan dalam  mengontrol  dan  mengevaluasi  mengenai penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  belum optimalnya  pengawasan  secara  berkala  yang ditujukan  untuk  mengawasi  kinerja  Kepala  Desa dan  Perangkat  Desa  pada  saat  melaksanakan pekerjaan.
Berdasarkan latar belakang diatas, diperlukan adanya pengawasan yang optimal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dapat mengamati  dan  mengawasi  serta  memperhatikan kinerja  dari  Pemerintah  Desa,  untuk  itu  penulis berupaya  untuk  dapat  memberikan  sumbangan pemikiran  dalam  bentuk  jurnal  ilmiah  dengan judul  Pengawasan  Kinerja  Pemerintah  Desa  oleh Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di  Desa Karangampel  Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten Ciamis.

## B. LANDASAN TEORITIS Pengertian Pengawasan
Salah satu hal yang paling penting dalam menciptakan  Pemerintahan  yang  baik  ialah dituntut adanya partisipasi dari semua pihak salah satunya  untuk  dapat  mengawasi  jalannya  suatu organisasi  dan  juga  pengawasan  tentunya mempunyai  dampak  yang  sangat  signifikan terhadap hasil pekerjaan dalam suatu Pemerintahan.
Adapun  pengertian  pengawasan  menurut Robein  (Syafiie,  2011  :  110)  adalah  sebagai berikut:
Pengawasan adalah sebagai proses mengikuti  perkembangan  kegiatan  untuk menjamin  jalannya  pekerjaan,  dengan demikian  dapat  selesai  secara  sempurna sebagaimana
yang direncanakan sebelumnya, dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.
Senada dengan pemaparan diatas, Prayudi  (Suadi,  2014  :  16)  menjelaskan  bahwa “Pengawasan  adalah  suatu  proses  untuk menetapkan  pekerjaan  apa  yang  dijalankan, dilaksanakan,  atau  diselenggarakan  itu  dengan apa  yang  dikehendaki,  direncanakan  atau diperhatikan”.
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh Admosudirdjo  (Febriani,  2005  :  11)  yang
mengatakan bahwa “Pada pokoknya pengawasan adalah  keseluruhan  daripada  kegiatan  yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau  sudah  dilaksanakan  dengan  kriteria,  norma- norma, standar atau rencana  - rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”.

## Prinsip-prinsip Pengawasan
Didalam pelaksanaan pengawasan, diperlukan  prinsip-prinsip  sebagai  pedoman dalam  menjalankan  kegiatan  tersebut.  Herujito (2001  :  242)  mengemukakan  bahwa  ada  tujuh prinsip-prinsip pengawasan, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Mencerminkan  sifat  dari  apa  yang diawasi.
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi.
3. Luwes.
4. Mencerminkan pola organisasi.
5. Ekonomis.
6. Dapat mudah dipahami.
7. Dapat segera diadakan perbaikan. Menurut  Silalahi  (Suadi,  2014  :  19)
mengemukakan bahwa prinsip pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pengawasan  harus  berlangsung  terus menerus  bersamaan  dengan  pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
2. Pengawasan harus menemukan , menilai, menganalisis  data  tentang  pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
3. Pengawasan  bukan  semata-mata  untuk mencari kesalahan tapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan. 4. Pengawasan  harus  memberi  bimbingan dan  mengarahkan  untuk  mempermudah pelaksanaan  pekerjaan  dalam  pencapaian tujuan.
5. Pegawasan tidak menghambat pelaksanaan  pekerjaan,  tetapi  harus menciptakan efisiensi.
6. Pengawasan harus fleksibel.
7. Pengawasan  harus  berorientasi  pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
8. Pengawasan  dilakukan  terutama  pada tempat-tempat  strategis  atau  kegiatan- kegiatan yang sangat menentukan.
9. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan.

## Langkah-langkah Pengawasan
Adapun  menurut  Effendi  (2014  :  212- 213) ada 5 tahap-tahap dalam proses pengawasan, diantaranya :
1. Penetapan Standar pelaksanaan.
2. Penentuan Pengukuran pelaksanaan Kegiatan 3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, pengukuran  ini  dilakukan  sebagai  proses yang  berulang-ulang  dan  terus  menerus. Berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu :
- Pengamatan
- Laporan-laporan
- Metoe-metode otomatis
- Inspeksi pengujian
4. Pembandingan pelaksanaan dengan Standard an Analisis Penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.
Menurut Effendi (2014 : 214-215), dalam sebuah  organisasi  terutama  bila  menghadapi peralatan yang berpotensi memengaruhi kehidupan  seseorang,  perlu  disadari  bahwa kebutuhan  untuk  membatasi  sebaran  perilaku. Ada  beberaapa  alas  an  mengapa  pengawasan diperlukan :
1. Perubahan Lingkungan Organisasi, munculnya  inovasi  produk  dan  pesaing baru, ditemukan bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru dan sebagainya.
2. Peningkatan  Kompleksitas  Organisasi. Artinya  banyaknya  jenis  produk    baru, hal itu harus diawasi.
3. Terjadinya Kesalahan-kesalahan, ini apabila  diawasi  sebelumnya  akan  dapat terdeteksi oleh pimpiinan sebelum terjadi kritis. 4. Kebutuhan pimpinan, untuk mendelegasikan wewenang terutama dengan  mengimplementasikan  system pengawasan dari seorang pimpinan.

## Teknik-Teknik Pengawasan
Adapun  menurut  Siagian  (2014  :  115)
menjelaskan beberapa jenis pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Pengawasan langsung (Direct Control)
Yang  dimaksud  dengan  pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi
mengadakan sendiri
pengawasan  terhadap  kegiatan  yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung merupakan  teknik  pengawasan  dimana seorang pimpinan organisasi mengadakan sendiri  pengawasan    terhadap  kegiatan yang  sedang  berjalan  oleh  bawahannya atau para pegawainya, hal ini dimaksudkan  agar  mengetahui  secara
benar  dan  objektif,  kondisi  pegawai  dari pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai, sehingga dapat diketahui apabila  ada  penyimpangan,  kesalahan, kelemahan-kelemahan  yang  terjadi  dari rencana yang telah ditentukan, pengawasan langsung dapat berbentuk:
a. Inspeksi langsung
b. Observasi  ditempat  (On  the  spot observation)
c. Laporan  di  tempat  (On  the  spot report)
2. Pengawasan  tidak  langsung  (indirect control)
Yang dimaksud pengawasan tidak langsung  ialah  dari  jarak  jauh,  yang dilakukan  oleh  pimpinan  organisasi melalui
laporan-laporan yang
diterimanya  dari  bawahan  mengenai pelaksanaan pekerjaan dan  hasil-hasilnya serta segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk didalamnya
mengenai perilaku para pegawai, pengawasan  tidak  langsung  ini  antara lain:
a. Laporan tertulis Merupakan  alat  pertanggung  jawaban bawahannya  kepada  atasan  mengenai pelaksanaan  pekerjaan  yang  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  instruksi- instruksi dan tugas-tugas yang dibebankan  kepadanya  oleh  atasan yang bersangkutan.
b. Laporan tidak tertulis (lisan) Dilaksanakan dengan cara mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan pekerjaan melalui penyampaian  laporan  lisan  yang disampaikan bawahannya kepada atasannya.

## Pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) merupakan sebuah lembaga perwujudan demokrasi  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa,  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama  lain adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan  yang  anggotanya merupakan wakil dari  penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Dalam  Pasal  55  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi :
a. Membahas dan menyepakati rancangan  Peraturan  Desa  bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; c. Melakukan pengawasan kinerja
Kepala Desa.
Dalam  Pasal  63  Undang-Undang  Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa,  anggota  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban yaitu :
1. Memegang  teguh  dan  mengamalkan
Pancasila,  melaksanakan  Undang-
Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahakan dan memelihara keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia; 2. Melaksanakan  kehidupan  demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Menyerap, menampung,
menghimpun,  dan  menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
4. Mendahulukan  kepentingan  umum  di atas  kepentingan  pribadi,  kelompok, dan/atau golongan;
5. Menghormati  nilai  sosial  budaya  dan adat istiadat masyarakat Desa;
6. Menjaga  norma  dan  etika  dalam hubungan  kerja  dengan  lembaga kemasyarakatan Desa.

## Pengertian Kinerja
Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  sasaran ataupun  tujuan  instansi  pemerintah  sebagai penjabaran  dari  visi,  misi  dan  strategi  instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan  sesuai  dengan  program  dan kebijakan  yang  ditetapkan  (Keputusan  Kepala LAN No. 239/1x/6/8/2003).
Widjaja  (2003  :  3)  mengemukakan bahwa :
Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan  Pemerintah,  sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.
Adapun  menurut  Bayu  Surianingrat (1992  :  64)  mengartikan  Kepala  Desa  sebagai berikut :
Kepala  Desa  adalah  pengemban  dan penanggungjawab utama di bidang pemeintahan, pembangunan,
kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum  termasuk  pembinaan  keamanan dan  ketertiban.  Dengan  kata  lain  Kepala Desa
adalah administrator kemasyarakatan  pada  tahap  dan  ruang lingkup  Desa.  Selain  dari  pada  itu,  ia adalah  pelaksana  urusan  pemerintahan umum  termasuk  pembinaan  ketentraman dan ketertiban.

## C. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Adapun  jenis  penelitian  yang  penulis gunakan  adalah  jenis  penelitian  kualitatif. Menurut  Sugiyono  (2014  :  9)  menerangkan bahwa:
Metode penelitian kualitatif dapat diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti  pada  kondisi  obyek  yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)  dimana  peneliti  sebagai instrument  kunci,  teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  cara  triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif /  kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif lebih  menekankan  makna  dari  pada generalisasi.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan dari bulan Oktober  2017  meliputi  observasi/pembuatan matrik penelitian, pengumpulan matrik, penyeleksian  matrik  oleh  DBS,  pengumuman hasil  seleksi  matrik,  penyusunan  proposal penelitian,  seminar  proposal  penelitian,    masa bimbingan  skripsi,  ujian  sidang  skripsi.  Lokasi penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  yakni  di KantorDesa  Karangampel  Kecamatan  Baregbeg Kabupaten Ciamis.

## Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  atau  informan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari:
1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Wakil  Ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)
3. Sekretaris  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)
4. Kepala Desa Karangampel
5. Sekretaris Desa

## Prosedur
Dalam  penelitian  ini  langkah  melakukan penelitian dengan menggunakan indikator- indikator  yang  secara  rinci  dipaparkan  melalui teori  ahli  sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan penelitian.  Teori  yang  dijadikan  acuan  adalah teori teknik-teknik pengawasan yang dikemukakan  oleh  Siagian  yang  kemudian disesuaikan  dengan  keadaan  di  lokasi  penelitian tersebut.
Data,  Instrumen,  dan  Teknik  Pengumpulan Data
Menurut  Arikunto  (2006  :129)  “Sumber data  dalam  penelitian  adalah  subjek  dari  mana data dapat diperoleh”.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu terdiri  dari  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder, dengan rincian sebagai berikut: 1. Sumber data primer adalah :
a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangampel
b. Perangkat desa di Desa Karangampel
2. Sumber  data  Sekunder  adalah,  dokumen- dokumen  di  Kantor  Desa  Karangampel Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten  Ciamis,  dan buku-buku  literatur  yang  berkaitan  dengan masalah yang sedang diteliti.
Ruang lingkup penelitian ini Kantor Desa Karangampel  Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten Ciamis.  Adapun  sumber  data/  informan  dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangampel, Wakil Ketua Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Sekretaris  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Kepala  Desa Karangampel dan Sekretaris Desa Karangampel.
Adapun  Teknik  Pengumpulan  data  yang digunakan penulis ialah sebagai berikut: 1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan  data  dengan  mempelajari buku-buku  dan  bahan  pustaka  lainnya  yang ada  hubungannya  dengan  masalah  yang sedang diteliti penulis.
2. Studi  Lapangan,  yaitu  teknik  mengumpulkan data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari lokasi penelitian dengan cara :
a. Observasi,  pengamatan  langsung  yang dilakukan  penelitian  di  lokasi  penelitian untuk  mendapatkan  berbagai  informasi yang berkaitan dengan Pengawasan
Kinerja  Pemerintah  Desa  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di  Kantor Desa  Karangampel  Kecamatan  Baregbeg Kabupaten Ciamis.
b. Wawancara,  pengumpulan  data  dengan melakukan  tanya  jawab  secara  langsung kepada  informan  terpilih  yaitu  Ketua  BPD karangampel untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di Kantor  Desa  Karangampel  Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.
c. Pengumpulan dokumen-dokumen, dokumen  merupakan  catatan  peristiwa yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya- karya monumental dari sesorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya peraturan,  kebijakan,  dll.  Dokumen  yang berbentuk  gambar  misalnya  foto,  gambar hidup, dll.

## Teknik Analisis Data
Tiga  tahapan  yang  dikerjakan  dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu: a. Reduksi data ( data reduction )
Mereduksi data merupakan kegiatan
merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,  dan mencari tema dan polanya.
b. Paparan data ( data display ) Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan dan pengambilan tindakan.
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi ( conclusion drawing/verifying )
Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian  yang  menjawab  fokus  penelitian berdasarkan  hasil  analisis  data.simpulan disajikan  dalam  bentuk  deskriptif  objek penelitian  dengan  berpedoman  pada  kajian penelitian.

## D. HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN Pengawasan  Kinerja  Pemerintah  Desa  Oleh Badan  Permuyawaratan  Desa  (Bpd)  Di  Desa Karangampel
Kecamatan
Baregbeg Kabupaten Ciamis Pengawasan  kinerja  Pemerintah  Desa oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten  Ciamis.  Adapun  yang  menjadi  sub fokus  yaitu  Teknik-teknik  pengawasan  menurut Siagian  (2014  :  115)  dengan  dimensi-dimensi sebagai berikut :
1. Pengawasan langsung ( Direct Control )
a. Melakukan  pemeriksaan  terhadap  hasil pekerjaan
b. Mengamati setiap pelaksanaan pekerjaan
c. Meneliti setiap hasil pekerjaan
d. Mengecek hasil pekerjaan
e. Melakukan pengarahan pekerjaan
2. Pengawasan Tidak Langsung ( Indirect Control ) a. Melakukan penetapan hasil kerja
b. Melakukan penetapan standar kerja
c. Melakukan tindakan koreksi
d. Mengamati  jalannya  kegiatan  operasional secara berkala
e. Laporan secara berkala
Dari  dimensi  dan  indikator  tersebut, maka  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pengawasan Langsung ( Direct Control )
a. Melakukan  pemeriksaan  terhadap  hasil pekerjaan
Berdasarkan dari hasil penelitian dalam mengetahui pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) melalui  melakukan  pemeriksaan  terhadap  hasil pekerjaan  maka  diperoleh  suatu  penjelasan bahwa  secara  umum  belum  dilakukan  dengan baik  sebagaimana  terlihat  dari  masih  adanya anggota  yang  kurang  aktif  dalam  melakukan tugas  dan  tanggung  jawabnya  sebagai  pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, dikarenakan terkendala oleh kesibukan masing-masing anggota  untuk  kepentingan  pribadinya,  selain  itu tahapan-tahapan proses evaluasi jarang dilakukan sehingga  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) tidak mengetahui sejauh mana hasil dari program yang  telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa, hal  tersebut  sudah  menjadi  tanggung  jawab Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Desa Karangampel  untuk  mendesak  Pemerintah  Desa melakukan hal tersebut.
b. Mengamati setiap pelaksanaan pekerjaan Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang dilakukan  untuk  mengetahui  pengawasan  kinerja Pemerintah  Desa  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  melalui  mengamati  setiap  hasil pekerjaan  diperoleh  penjelasan  bahwa  secara umum  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) Desa  Karangampel  masih  kesulitan  dalam mengontrol  setiap  hasil  pekerjaan,  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang melakukan langkah-langkah  untuk  dapat  menjadi  solusi dalam  mengatasi  setiap  permasalahan,  aktivitas yang  dilakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  sepertihalnya  pengamatan  langsung dilapangan untuk dapat memahami dan mengetahui  bagaimana  setiap  hasil  proses  kerja
dari pemerintah desa belum sepenuhnya dilakukan  dengan  baik,  sehingga  BPD  kesulitan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan  untuk  menetukan  proses  apa  saja yang selanjutnya akan ditempuh dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa.
c. Meneliti setiap hasil pekerjaan
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang dilakukan  untuk  mengetahui  pengawasan  kinerja Pemerinta  Desa  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  di  Desa  Karangampel  Kecamatan Baregbeg  Kabupaten  Ciamis  melalui  meneliti setiap hasil pekerjaan diperoleh penjelasan bahwa Badan  Perusyawaratan  Desa  (BPD)  sudah  dapat dikatakan  baik  dalam  meneliti  setiap  hasil  kerja dari Pemerintah Desa, hal ini terlihat dari adanya upaya-upaya yang ditekankan kepada Pemerintah Desa  untuk  dapat  berperan  aktif  baik  dari komunikasi  dan  koordinasi  dengan  BPD,  adanya laporan-laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada BPD mengenai program kerja untuk dapat dilakukan evaluasi dan koreksi. Namun  meskipun  demikian  masih  terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti komunikasi  dan  kerjasama  antar  keduanya  tidak dilakukan secara intens, dan kurangnya kemampuan  dari  pihak  BPD  dalam  meneliti setiap permasalahan sehingga tindakan perbaikan masalah menjadi terhambat.
d. Mengecek hasil pekerjaan
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang dilakukan  untuk  mengetahui  pengawasan  kinerja Pemerintah  Desa  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  di  Desa  Karangampel  Kecamatan Baregbeg  Kabupaten  Ciamis  dengan  cara mengecek hasil pekerjaan diketahui bahwa secara umum dapat dikatakan diaksanakan dengan baik, ada  upaya  dari  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  untuk  dapat  meneliti  dan  melihat  hasil kerja  dari  Pemerintah  Desa,  diadakan  pertemuan antara  kedua  belah  pihak  untuk  membahas  hasil dari  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan desa,  guna  dibahas  secara  bersama-sama,  hal tersebut  untuk  menciptakan  pemerintahan  yang bersinergi dengan badan pengawas. Serta adanya upaya  dari  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) untuk  dapat  melibatkan  masyarakat  dalam melakukan  proses  pengawasan  menjadi  tolak ukur  bahwa pengawasan yang dilakukan didasari adanya bentuk kerjasama antara Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Pemerintah  Desa dan Masayarakat.
e. Melakukan pengarahan pekerjaan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  untuk  mengetahui  pengawasan  kinerja Pemerintah  Desa  oleh  Badan  Permusyawaratan
Desa  (BPD)  di  Desa  Karangampel  Kecamatan Barebeg  Kabupaten  Ciamis  dalam  melakukan pengarahan  pekerjaan  diketahui  bahwa  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  secara  umum belum  melakukan  pengarahan  pekerjaan  dengan baik,  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  belum  melakukan perannya  dalam  memberikan  perintah-perintah, bimbingan  dan  saran  baik  antara  Ketua  BPD dengan  para  anggotanya  maupun  antara  BPD dengan  pemerintah  desa.  Pada  hakekatnya aspirasi dari masyarakat disalurkan kepada Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  untuk  ditampung dan  selanjutnya  ditindak  lanjuti  dengan  cara musyawarah,  namun  Pemerintah  Desa  sulit mendapatkan  informasi  yang  dibutuhkan  sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dikarenakan kurangnya  peran  aktif  dari  anggota  BPD, Sehingga  pemerintah  desa  sulit  mendapatkan masukan  dan  pengarahanmengenai  kebutuhan apa  saja  yang  benar-benar  sedang  dibutuhkan oleh  masyarakat.  Hal  tersebut  perlu  menjadi perhatian  begi  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) untuk kelancaran proses pengawasan yang dilakukan.
2. Pengawasan  Tidak  Langsung  ( Indirect
Control )
a. Melakukan penetapan hasil kerja
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang dilakukan  untuk  mengetahui  pengawasan  kinerja Pemerintah  Desa  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten  Ciamis  melalui  melakukan  penetapan hasil kerja, diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum membentuk tim  yang  secara  khusus  dapat  melakukan monitoring  dan  evaluasi  dalam  melakukan pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam  hal  ini  tim  monev,  sehingga  penetapan hasil  kerja  tidak  efektif  karena  tidak  berdsarkan kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak.  Seperti diketahui  bahwa  monitoring  dan  evaluasi ditujukan untuk dapat mengawasi dan memberikan  pengarahan  terhadap  hasil-hasil kerja  yang  dilakukan,  dengan  terbentuknya  tim yang secara khusus  untuk melakukan monitoring dengan  demikian  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  akan  fokus  melihat  kekurangan  dan kelebihan  dari  penyelenggaraan  pemerintahan desa. Selain itu dukungan dari elemen masyarakat  dirasakan  masih  kurang,  peran  dari Badan  Perusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam menampung aspirasi dan melakukan pengawasan dengan  melibatkan  masyarakat  tidak  sepenuhnya dilakukan, minimnya  kesempatan yang diberikan kepada  masyarakat  untuk  memberikan  aspirasi
dan  suaranya,  masyarakat  hanya  mengetahui hasil  dari  pelaksanaannya  saja  tanpa  diberikan sebuah wadah untuk melakukan  kesepakatan dan musywarah  gunan  membahas  secara  bersama- sama bagaimana pelaksanaan dari penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  sehingga hal  tersebut  berdampak  pada  adanya  beberapa hasil  dari  proses  kerja  pemerintah  desa  tidak sesuai dengan keinginan dari masyarakat. b. Melakukan penetapan standar kerja Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang dilakukan mengenai pengawasan kinerja Pemerintah  Desa  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  di  Desa  Karangampel  Kecamatan Baregbeg  Kabupaten  Ciamis  melalui  melakukan penetapan  tandar  kerja  diketahui  bahwa  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dituntut untuk  selalu  menjalankan  tugas  dan  fungsinya sesuai  dengan  peraturan  yang  ditentukan, penyusunan sebuah kebijakan untuk keberhasilan sutau pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa  perlu  dilakukan  atas  dasar  kepentingan bersama,  akan  tetapi  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  di  Desa  Karangampel  dalam melakukan  penetapan  standar  kerja  belum sepenuhnya  berjalan  secara  optimal,  terlihat  dari tidak  adanya  peraturan-peraturan  yang  secara khusus  dijadikan  pedoman  atau  standar  kerja dalam  menetapakan  standar  kerja  yang  harus dilakukan  oleh  pemerintah  desa,  sehingga  BPD hanya  terpaku  pada  tugas  dan  fungsinya sebagaimana  didalam  Undang-Undang  No  6 tahun  2014  tentang  desa,  padahal  kemampuan dari  setiap  anggota  terbatas  dalam  memahami tugas  dan  fungsinya  masing-masing  sehingga diperlukan  adanya  mekanisme  pengorganisasian yang baik khusunya dari Ketua demi merumuskan  tujuan-tujuan  yang  dirasakan  perlu khsusunya  dalam  menetapan  standar  kerja  dan meningkatkan kemampuan dan pemahan mengenai tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). c. Melakukan tindakan koreksi Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang dilakukan mengenai pengawasan kinerja Pemerintah  Desa  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  di  Desa  Karangampel  Kecamatan Baregbeg  Kabupaten  Ciamis  melalui  melakukan tindakan  koreksi,  diketahui  bahwa  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  melakukan tindakan  koreksi  belum  sepenuhnya  dilakukan dengan  baik,  seperti  diketahui  bahwa  tindakan korektif yaitu mencegah sedini mungkin penyimpangan  yang  akan  terjadi  sehingga pemerintah nantinya dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan disini
merupakan  unsur  penting  untuk  meningkatkan kinerja  pendayagunaan  aparatur  negara  dalam melaksanakan  tugas-tugas  umum  pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa.  Akan tetapi  pada  pelaksanaanya  peran  dari  Badan Pemrusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  melakukan tindakan  koreksi  tidak  begitu  signifikan,  hal tersebut  terlihat  dari  adanya  beberapa  laporan- laporan  dari  pemerintah  desa  terkait  hasil  dari pelaksanaan program kerja kurang dtanggapi dan ditindak lanjuti dengan baik.seperti yang diketahui  bahwa  adapun  hal-hal  yang  dilakukan oleh  BPD  terhadap  penyimpangan  peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan kepada pemerintah desa. Adapun hal tersebut tidak dapat diselesaikan,  maka  BPD  membahas  masalah  ini bersama  dengan  pemerintah  desa  dan  tokoh- tokoh masyarakat lainnya.
d. Mengamati  jalannya  kegiatan  operasional secara berkala
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang dilakukan mengenai pengawasan kinerja Pemerintah  Desa  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  di  Desa  Karangampel  Kecamatan Baregbeg  Kabupaten  Ciamis  melalui  mengamati jalannya  kegiatan  operasional,  diketahui  bahwa Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  tidak sepenuhnya  mengamati  kegiatan  operasional, hanya berdasarkan laporan laporan tertulis terkait segala hal menyangkut lembar pertanggungjawaban (LPJ) dari Pemerintah Desa, tidak  adanya  tinjauan  angsung  ke  lapangan mengamati  kegiatan  pekerjaan  sehari-hari  dari Pemerintah  Desa.  Pada  hakikatnya  bahwa  di dalam  pelaksanaan  pengawasan  harus  selalu ditinjau  dalam  memberikan  laporan  sehingga BPD  dapat  memantau  dan  mengamati  melalui laporan  yang  diterima,  dalam  hal  ini  memantau pengeluaran dan pemasukan, mengecek mengenai  dana-dana  yang  digunakan  untuk pembangunan  desa  dan  melakukan  pengawasaan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  lain, dievaluasi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan atas rencana dan pengawasannya senantiasa pada jalur  yang  sesuai  dengan  perencanaan  awal.  Hal ini akan menjadi jaminan tercapainya tujuan.proses  untuk  mengetahui  pekerjaan  yang telah  dilaksanakan  yang  kemudian  dikoreksi pelaksanaan  pekerjaan  tersebut  agar  sesuai dengan  yang  semestinya.  Pengawasan  yang dilakukan  adalah  beraksud  untuk  mendukung kelancaran  pelaksanaan  kegiatan  sehingga  dapat terwujud  daya  guna,  hasil  gunadan  tepat  guna sesuai  rencana,  untuk  mencegah  secara  dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya.
e. Laporan secara berkala
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang dilakukan mengenai pengawasan kinerja Pemerintah  Desa  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  di  Desa  Karangampel  Kecamatan Baregbeg  Kabupaten  Ciamis  melalui  mengamati jalannya  kegiatan  operasional,  diketahui  bahwa dalam  rangka  pelaksanaan  suatu  strategi  laporan harus  memenuhi  berbagai  persyarat,  seperti: penyampaian  secara  berkala  yang  frekuensnya tergantung  pada  “kebiasaan”  yang  berlaku  pada organisasi,  dalam  format  yang  sudah  ditentukan, mengandung  informasi  yang  bersifat  kritikal yang  berarti  tidak  hanya  menyajikan  segi-segi positif  dari  pelaksanaan  kegiatan  operasional akan tetapi juga situasi negatif yang perlu segara mendapat  perhatian  manajemen.  Akan  tetapi berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di  Desa Karangampel  kurang  mempunyai  rasa  tanggung jawab  terhadap  tugas  dan  fungsinya  masing- masing  untuk  dapat  aktif  dalam  melaporkan segala hal mengenai kinerja dari pemerintah desa, anggota  kurang  mampu  memberikan  laporan secara periodik dan melaporkan segala perkembangan, hal tersebut dikarenakan kemampuan  dari  setiap  anggota  masih  kurang, ditambah dengan pembinaan mengenai pemahaman  tugas  dan  fungsi  masing-masing anggota belum diterapkan dengan baik, selain itu sarana  dan  prasarana  yang  kurang  memadai untuk  dapat  menjalankan  tugasnya  sebaik mungkin.
Hambatan-Hambatan Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di  Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg

## Kabupaten Ciamis
Untuk  mengetahui  hambatan-hamabatan mengenai  Pengawasan  Kinerja  Pemerintah  Desa Oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, diantaranya sebagai berikut: 1. Faktor  Penghambat  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  dalam  melakukan  pengawasan langsung:
a. Tidak  ada  acuan  atau  ketentuan-ketentuan yang  disepakati  bersama  dan  diberlakukan dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap hasil  kerja  penyelenggaraan  pemerintahan desa.
b. Belum  terbentuknya  tim  monev  yang dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
c. Minimnya  kesadaran  dan  rasa  tanggung jawab  dari  setiap  anggota  untuk  dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya masing- masing.
d. Kemampuan  dari  beberapa  anggota  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam membuat  jurnal  kegiatan,  dokumen  dan format  pelaporan  masih  minim,  sehingga membutuhkan  bantuan  dari  anggota  yang lain.
e. Peran  aktif  dari  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  dalam  mengajukan  pendapat dan  memberikan  saran  dan  pengarahan yang  positif  belum  dilakukan  oleh  para anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD).
2. Faktor  Penghambat  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  dalam  melakukan  pengawasan tidak langsung:
a. Belum  terciptanya  koordinasi  yang  baik antara  BPD  dan  Pemerintah  Desa  maupun dengan masyarakat.
b. Mekanisme  pengorganisasian  dari  Badan Permusyawaratan  Desa  belum  dilakukan dengan baik.
c. Anggota yang kurang mampu mengevaluasi  dan  menganalisis  dari  setiap hasil  kerja,  sehingga  adakalanya  saran yang diberikan
kurang mampu memperbaiki permasalahan.
d. Belum  adanya  pembagian  tugas  yang dilakukan  secara  tertulis,  sehingga  setiap anggota  tidak  memiliki  jadwal  yang  jelas untuk dapat melakukan pengawasan.
e. Belum  dilakukannya  laporan  secara  rutin mengenai  kearsipan,  laporan  administrasi dan  laporan  kegiatan.  Selain  itu  dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai.
Hasil  observasi  menujukan  terdapat hambatan-hambatan  dalam  Pengawasan  Kinerja Pemerintah  Desa  Oleh  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  di  Desa  Karangampel  Kecamatan
Baregbeg Kabupaten Ciamis yang mengakibatkan belum terlaksananya pengawasan secara maksimal.
Upaya-upaya  Yang  Telah  Dilakukan  Dalam Mengatasi
Hambatan-hambatan Dalam Pengawasan  Kinerja  Pemerintah  Desa  Oleh Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di  Desa Karangampel Kecamatan
Baregbeg Kabupaten Ciamis
Untuk  mengetahui  upaya-upaya  yang dilakukan  dalam  mengatasi  hambatan-hambatan mengenai  Pengawasan  Kinerja  Pemerintah  Desa Oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis diantaranya sebagai berikut :
1. Upaya  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan dalam  pengawasan  kinerja  Pemerintah  Desa oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) melalui pengawasan langsung:
a. Badan  Permusyawaratan  Desa  melakukan perumusan  kebijakan-kebijakan  sebagai acuan  dalam  pemeriksaan  terhadap  hasil kerja penyelenggaraan pemerintah desa.
b. Membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
c. Meningkatkan  kesadaran  dan  tanggung jawab  dari  setiap  anggota  mengenai  tugas dan fungsinya.
d. Meningkatkan pemahaman serta melakukan  pelatihan  untuk  meningkatkan kemampuan  dari  setiap  anggota  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  melalui diklat maupun penataran.
e. Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) berperan aktif dalam mengajukan pendapat dan  memberikan  saran  serta  pengarahan yang  positif  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Upaya  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan dalam  pengawasan  kinerja  Pemerintah  Desa oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) melalui pengawasan tidak langsung:
a. Melakukan koordinasi dan menjalin hubungan  baik  dengan  Pemerintah  Desa dan  Masyarakat  sehingga  menciptakan hubungan  saling  percaya  dan  memahami peran  dan  fungsi  masing  masing  untuk bersama-sama menjalankan kebijakan.
b. Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) melakukan  mekanisme  pengorganisasian secara lebih baik.
c. Melakukan  pembahasan  secara  bersama- sama  setiap  permasalahan  yang  terjadi, sehingga  solusi  didapatkan  atas  keputusan bersama,  dengan  demikian  permasalahan akan cepat ditangani.
d. Membuat jadwal pengawasan dan pembagian  tugas  terhadap  anggota  Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) agar pelaksanaan pengawasan lebih teratur.
e. Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) melakukan  laporan  secara  rutin  dan berkala dalam hal ini laporan administrasi, kearsipan dan laporan kegiatan. Menambah  sarana  dan  prasarana  yang dibutuhkan untuk proses pengawasan.
Hasil  observasi  menunjukan  bahwa  telah dilakukan  upaya  dalam  mengatasi  hambatan- hambatan  dalamPengawasan  Kinerja  Pemerintah Desa  Oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) di  Desa  Karangampel  Kecamatan  Baregbeg Kabupaten  Ciamis  dengan  beberapa  cara  untuk
memaksimalkan
dalam melaksanakan pengawasan.  Untuk  upaya  tentu  perlu  dilakukan agar  pengawasan  mampu  mencapai  tujuan  yang hendak dicapai dalam melakukan pengawasan.Dimana sasaran-sasaran dalam melakukan  pengawasan  ini  dipaparkan  oleh Siagian  (2016  :  113)    sasaran-sasaran  dalam melakukan  pengawasan  antara  lain  sebagai berikut :
1. Bahwa  melalui  pengawasan,  pelaksanaan tugas-tugas  yang  telah  ditentukan  berjalan sungguh-sungguh  sesuai  dengan  pola  yang telah digariskan dalam rencana.
2. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan  pola  yang  telah  ditentukan  dalam rencana.
3. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan  sesuai  dengan  bakat,  keahlian, pendidikan,  serta  pengalamannya  dan  bahwa usaha  pengembangan  keterampilan  bawahan dilaksanakan  secara  berencana,  kontinu,  dan sistematis.
4. Bahwa  penggunaan  alat-alat  diusahakan  agar sehemat mungkin.
5. Bahwa  sistem  dan  prosedur  kerja  tidak menyimpang  dari  garis-garis  kebijakan  yang telah tercermin dalam rencana.
6. Bahwa  pembagian  tugas,  wewenang,  dan tanggung jawab didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional,  dan  tidak  atas  dasar  personal  likes dan dislike.
7. Bahwa  tidak  terdapat  penyimpangan  dan/atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, dan terutama keuangan.
Pengawasan  sebagai  suatu  proses  untuk mengetahui  pekerjaan  yang  telah  dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan  adalah  bermaksud  untuk  mendukung kelancaran  pelaksanaan  kegiatan  sehingga  dapat terwujud  daya  guna,  hasil  guna,  dan  tepat  guna sesuai  rencana  dan  sejalan  dengan  itu,  untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui wawancara  dan  onservasi  yang  telah  dilakukan, diperoleh keterangan bahwa Pengawasan Kinerja Pemerintah  Desa  Oleh  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  di  Desa  Karangampel  Kecamatan Baregbeg  Kabupaten  Ciamis  belum  sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Terlihat pada keterlaksanaan  fungsi  Badan  Permusyawaratan
Desa  (BPD)  dalam  melakukan  pengawasan kinerja  Pemerintah  Desa  belum  terlaksana dengan baik.
Hambatan-hambatan  yang  ditemukan dalam  Pengawasan  Kinerja  Pemerintah  Desa Oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten  Ciamis  berdasarkan  hasil  wawancara dan  observasi  meliputiIntensitas  pengawasan secara  langsung  dalam  melakukan  pemeriksaan dan  pengamatan  terhadap  semua  unit  kerja Pemerintahan  Desa  belum  berjalan  dengan  baik, lemahnya  tanggungjawab,  kedisiplinan  dan kemampuan  anggota  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD),  Peran  aktif  dalam  mengajukan pendapat dan memberikan saran serta pengarahan yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan  desa  belum  dilakukan  dengan optimal.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi  hambatan  yang  ditemukan  dalam Pengawasan  Kinerja  Pemerintah  Desa  Oleh Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di  Desa Karangampel  Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten Ciamis  berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi  meliputi  adanya  upaya  untuk  dapat meningkatkan intensitas pengawasan baik pengawasan  langsung  maupun  tidak  langsung, meningkatkan  kesadaran  dan  tanggung  jawab dari  setiap  anggota  mengenai  tugas  dan fungsinya,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) berperan  aktif  dalam  mengajukan  pendapat  dan memberikan  saran  serta  pengarahan  yang  positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

## Saran
Dalam mewujudkan Pengawasan Kinerja Pemerintah  Desa  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, BPD sebaiknya memprioritaskan pengawasan yang intens, karena pengawasan  merupakan  faktor  yang  sangat penting  untuk  keberhasilan  suatu  pekerjaan  dan agar  pekerjaan  tersebut  dapat  selesai  sesuai dengan  rencana  yang  telah  ditentukan.Untuk menghindari  terulangnya  kembali  hambatan- hambatan  yang  ditemukan  dalam  pengawasan kinerja pemerintah desa oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel    Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten Ciamis,  maka  dapat  dilakukan  pencegahan- pencegahan,  diantaranya  Lebih  selektif  dalam memilih anggota BPD yang dapat bertanggungjawab  terhadap  tugas  dan  fungsinya agar  dapat  melaksanakan  kewajibannya  dengan baik  tanpa  ada  alasan  kegiatan  yang  berbenturan di  luar  menjadi  anggota  BPD,  kemudian  BPD
menyusun  program  kerja  yang  lebih  teratur sehingga  semua  kegiatan  dan  pelaksanaan pemerintahan  dapat  diawasi  dengan  baik,  guna tercapainya pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif  dan  hasil  kegiatan  yang  maksimal.Upaya yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan  dalam  pengawasan  kinerja  pemerintah desa  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) di  Desa  Karangampel  Kecamatan  Baregbeg Kabupaten Ciamis yaitu perlu untuk ditingkatkan lagi  dengan  semaksimal  mungkin  dengan melakukan  pengawasan  secara  lebih  rutin  dan menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah  Desa  demi  terciptanya  pemerintahan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  2006. Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta  :  Rineka Cipta
Effendi, Usman. 2014. Asas Manajemen. Jakarta: Rajawali Press. Moleong, L.J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung, PT Remaja Rosdakarya
Pasalong,  Harbani.  2014. Teori  Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta Ruliana,  Poppy.  2016. Komunikasi  Organisasi. Jakarta : RajaGafindo Persada Saefullah, Kurniawan . 2010 . Pengantar Manajemen . Jakarta : Prenada Media Siagian,  Sondang  P.  2016. Filasfat  Administrasi. Jakarta : Bumi Aksara Suadi,  Amran.  2014. Sistem  Pengawasan  Badan
Peradilan di Indonesia. Jakarta : RajaGafindo Persada
Sugiyono,2001. Metode  Penelitian  Kuantitatif Dan  Kualitatif  Dan  R&D. Alphabeta  :
Bandung.
Syafiie, Inu Kencana. 2011. Manajemen
Pemerintahan. Bandung  :  Pustaka  Reka Cipta
Ukas,  Maman.  2010. Manajemen. Bandung  : Agnini Bandung Widjaja.  2003. Otonomi  Desa .  Jakarta:  Raja
Grafindo.
Yayat M. Herujito. 2001. Dasar-Dasar
Manajemen . Jakarta: P.T. Grasindo.