## Penguatan Dan Pemberdayaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
1 Sjuaib  Hannan, 2 Abd Khalik, 3 Desi Rahman Program  Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas  Ilmu-ilmu Sosial Dan  ilmu Pemerintahan
Universits  Al-Asy’riah  Mandar
Email: desirahmanjr20@gmail.com , khalikmandar@gmail.com .

## ABSTRAK
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  di  Desa  Batetangnga  yng  tanpa  adanya  pelatihan-pelatihan  BUMDes  terhadap masyarakat  Desa  maupun  pengurus  BUMDes,  serta  mengetahui  faktor  pendukung  dan penghambat  BUMDes  Batetangnga.  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif.  Teknik pengumpulan data yakni mengambil data dari pihak yang berwenang dan wawancara mendalam. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa BUMDes di Desa Batetangnga tidak berjalan dengan baik di  karenakan  :  BUMDes  di  Desa  Batetangnga    masih  sulit  untuk  dikelola  karena  masih kekurangan Dana serta ada beberapa masyarakat belum memahami BUMDes sehingga tidak ikut berpartisipasi dalam BUMDes.
Kata Kunci : Penguatan Dan Pemberdayaan BUMDes di Desa Batetangnga.

## ABSTRACT
In  this  study  the  aim  is  to  find  out  the  management  system  of  Village-Owned  Enterprises (BUMDes) in Batetangnga Village without any BUMDes training for the village community or BUMDes management, and to know the supporting and inhibiting factors of the Batetangnga BUMDes. This type of research is qualitative research. Data collection techniques namely taking data  from  the  authorities  and  in-depth  interviews.  The  conclusion  shows  that  BUMDes  in Batetangnga Village is not going well because: BUMDes in Batetangnga Village are still difficult to manage because they still lack funds and there are some people who do not understand BUMDes so they do not participate in BUMDes.
Keywords : Strengthening and Empowerment of BUMDes in Batetangnga Village.

## 1. PENDAHULUAN
Desa di Indonesia merujuk kepada pembagian wilayah administrative yang berada di bawah kecamtan  dan  dipimpinn  oleh  seseorang  yaitu  Kepala  Desa  atau  kepala  kelurahan.  Desa merupakan suatu kumpulan kecil yang biasa disebut Kampung, atau Dusun.
Istilah Desa berkembang dengan lain sejak berlakunya Otonomi Daerah dan Desa sebagai unit paling rendah tingkatnya dalam struktur pemerintahan Indonesia akan tetapi Desa tetap ada  dan  tetap  berjalan  sesuai  peraturan  yang  ada  sebelumnya,  sesuai  dengan  peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengenai Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat,  sedangka  meurut  Undang-undang  nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  disebut  bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat  hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurusi urusan pemerintahan Desa. Adapun kewenangan Desa yang dimiliki yaitu :
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan kewenangan kabupaten/kota yang pengaturannya diserahkan kepada Desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung dapat membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul (UU No. 22 Tahun 1999)
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan lain yang diserahkan kepada Desa. Desa mempunyai sumberdaya alam yang sangat baik untuk dikelola sesuai dengan potensi Desa  yang  dimilki  sehingga  hal tersebut perlu dimobilisasi agar potensi yang dimiliki dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat Desa. Namun saat ini masih sangat sedikit Desa yang  mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan karena selama ini Desa lebih banyak  diposisikan  sebagai  obyek  pembangunan,  atau  tempat  wisata  saja  sehingga  tidak menggantungkan bagi Desa atau masyarakatnya. Rendahnya kreasi sumberdaya manusia di Desa, mengakibatkan tidak berkembangnya sumberdaya alam di Desa itu sendiri, sehingga Desa tidak pernah berkembang.  Namun seiring dengan perkembangan yang ada pemerintah pusat mengeluarkan  aturan  mengenai  Desa  seperti  Buku.  Kurniawan  (2015  :  9)  yang  berjudul “Kementrian Desa pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia”. Menilai Undang-Undang yang lahirnya pada Tahun 2014 No. 6 tentang Desa yang akan memberikan konsep baru mengenai manajemen tata kelola Desa secara Nasional. Isi Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 ialah :
1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hokum atas Desa dalam sisstem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
4. Memjukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
Menyadari  akan  pentingnya  potensi  di  tingkat  Desa,  Pemerintah  melakukan  berbagai program  untuk  mendorong  percepatan  pembangunan  kawasan  pedesaan,  Oleh  karena  itu, pemerintah mengeluarkan organisasi baru untuk menguatkan ekonomi diwilayah pedesaan maka organisasi itu ialah “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” yang di bentuk  pada Tahun 2015
NO. 4 dengan maksud untuk mendorong peningkatan ekonomi di Desa. Dengan itu Badan usaha Milik Desa (BUMDes) diartikan untuk mengembangkan potensi Desa yang sesuai kemampuan potensi Desa dan kewenangan Desa.
BUMDes  memiliki  cara  kerja  dengan  menampung  kegiatan  masyarakat  dalam  bidang ekonomi  atau  potensi  Desa  ke  dalam  sebuah  bentuk  kelembagaan  atau  badan  usaha  yang dikelola secara profesional, namun tetap berdasar pada potensi asli Desa melalui kemampuan dan kewenangan  Desa,  maka  BUMDes  diharapkan  dapat  mensti  mulus  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan Desa mereka.
BUMDes  Simpakarannu  di  Desa  Batetangnga  yang  didirikan  pada  Tahun    2015.  Desa Batetangnga  menyertakan  modal  awal  sebesar  Rp.50Jt  dari  Anggaran  Dana  Desa,  modal penyertaan ini sebagai asset Desa yang terpisah di dalam BUMDes dan adapun beberapa unit- unit  di Desa Batetangnga di antaranya unit pengelolaan Pasar, Traktor Sawah, pengelolaan sampah, Retribusi Wisata/Parkir Penunjung Wisata, Pinjam Usaha Masyarakat dan Perusahaan Daerah Air Minum. Desa Batetangnga merupakan salah satu objek  yang dimanfaatkan sebagai permandian, kolam renang, seperti (Rawah bangun, limbong lopi, Salupajaan, Wai Batu, Rawah Indah, Kali Biru, lembah berbunga). Namun seiring perkembangan tersebut berdasarkan hasil observasi dan penelitian ternyata masyarakat dan penglola BUMDes di Desa Batetangnga belum mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang penyelenggaraan BUMDes secara ideal serta tidak adanya sosialisasi pengelola BUMDes kepada masyarakat Desa Batetangnga terkait BUMDes, bahkan banyak masyarakat Desa Batetangnga belum mengetahui apa arti BUMDes itu sendiri maka,  di  sinilah  peran  Pemerintah  Desa  Batetangnga  dan  pengelola  BUMDes  sangat  di butuhkan dalam menjawab segala problematika yang ada. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul :
“ Penguatan  dan  Pemberdayaan  BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  Desa)  di  Desa Batetangnga Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar ”.
A. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Penguatan
Penguatan adalah segala bentuk yang merupakan bagian dari komunikasi terhadap suatu perilaku dalam kegiatan agar dapat meningkatkan komponen-komponen yang terdapat dalam pemberian penguatan antara yang lainnya.
Penguatan merupakan respon yang ditunjukkan secara lisan atau ucapan terhadap suatu perilaku,  dari beberapa pengertian penguatan tersebut dapat disimpulkan bahwa penguatan adalah usaha untuk mendorong terjadi suatu proses dalam melaksanakan sebuah kegiatan .

## B. Pengertian Pemberdayaan
Alfianti (2014) yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Model Repirocal Teaching Dengan Teknik Example Non Example.” mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses di mana individu atau kelompok, menjadikan cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengentrolan  atas  kejadian-kejadian  serta  lembaga-lembaga  yang  mempengaruhi.  Sehingga dalam  proses pemberdayaan tersebut, bisa memperoleh kekuasaan yang dapat mempengaruhi.
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
“Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2004 BUMDes” adalah usaha Desa  yang  dibentuk/didirikan  oleh  pemerintah  Desa  yang  kepemilikan  modal  dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat.
Menurut Manikam (2010 : 19) yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa Di Desa.” Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.
D. Penguatan dan Pemberdayaan BUMDes.
Penguatan  dan  Pemberdayaan  BUMDes      dimaksudkan          untuk    memutuskan, merencanakan  dan  mengelola  sumber daya yang dimiliki Desa sehingga pada akhirnya desa memiliki kemandirian, kemampuan yang secara ekologi  dan  sosial,  oleh  karena  itu  Penguatan dan Pemberdayaan BUMDes   pada  hakekatnya  membutuhkan  kemandirian secara  ekologi dan sosial yang selalu dinamis.
Penguatan dan Pemberdayaan BUMDes merupakan konsep   yang merangkum   nilai-nilai untuk   membangun   Paradigma   baru   di Desa   Yang   Bersifat People-Centered,   Participatory, Empowerment      And  Sustainable (Chamber,    1995)  yang  berjudul “Lembaga  Penelitian  , Pendidikan,  Penerangan  Ekonomi  dan  Sosial,  Pembangunan  Desa” Lebih  Jauh  Chamber Menjelaskan  Bahwa  Konsep Penguatan dan Pemberdayaan BUMDes   tidak  hanya  semata- mata memenuhi kebutuhan dasar tetapi lebih sebagai upaya mencari Alternative Pertumbuhan Ekonomi Desa.
Penguatan dan Pemberdayaan BUMDes sebagai strategi Alternative dalam perkembangan pembangunan  perekonomian  di  desa,  terkhusus  dalam  perkembangan  organisasi unit usaha BUMDes.  Tetapi  kenyataannya  pada  saat  ini  BUMDes  belum  bisa  secara  maksimal dalam mengimplementasikan, Penguatan dan Pemberdayaan BUMDes merupakan hal yang banyak dibicarakan  masyarakat  maupun  pengurus  BUMDes  karena  terkait  dengan  kemajuan  dan perubahan Desa.
Tujuan  Penelitian  Untuk  mengetahui  sistem  pengelola  penguatan  dan  pemberdayaan BUMDes  Simpakarannu  di  Desa Batetangnga dan untuk menganalisis pengelolah BUMDes terhadap upaya penguatan dan pemberdayaan BUMDes Simpakarannu.

## E. Kerangka Konseptual
Kerangka  konseptual  Menurut  Sapto  Haryoko dalam Iskandar (2008: 54) yang berjudul “Metodologi  Penelitian  Pendidikan  dan  Sosial” menjelaskan  secara  teoritis  bahwa  model konseptual yaitu tentang bagaimana pertautan yang berhubungan dengan variabel -variabel penelitian  yang  ingin  diteliti,  yaitu  dari  pedoman  pada  penelitian  “Penguatan  dan Pemberdayaan BUMDes Simpakarannu di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
Adapun  yang  digunakan  dalam  kerangka  penelitian  ini  adalah  kebijakan dalam rangka Penguatan  dan  Pemberdayaan  BUMDes  Simpakarannu  di  Desa  Batetangnga  Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Adapaun  kebijakan dan alternatifnya yaitu:
1. Aspek Administrasi adalah suatu cara atau strategis untuk memgembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terlebih pada masalah internalnya, yaitu berkaitan dengan teknis kegiatan informasi yaitu dengn tujuan untuk menyediakan keterangan sert memudahkan BUMDes untuk memperolehnya kembali (arsip) dan dalam suatu hubungan satu sama lain.
2. Aspek Manajemen merupakan suatu aspek yang terkait dengan manajemen pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dimaksud dengan adanya aspek manajemen ini yaitu
mampu megembangkan BUMDes, dan diperlukan adanya manjemen yang ahli, berkompeten serta berkualitas dalam bidangnya.
3. Aspek Ekonomi salah satu strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan meningkatkan ekonomi desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa. Pengembangan BUMDes dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang lebih baik.
4. Aspek Pelayanan merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat maupun dalam tujuan untuk  mengukur  beberapa  perspektif  pelayanan  termasuk  di  pelayanan  BUMDes  yang membutuhkan jasa atau usaha yang dikelola oleh BUMDes.
2. Metode Penelitian Data  penelitian  yang  di  pakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Metode penelitian  kualitatif  sering  disebut  “metode  penelitian naturalis t”    karena  penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah ( natural setting ). Peneliti berfungsi sebagai intrumen kunci, teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi (teknik gabungan), bersifat induktif, analisis  data  dan  hasil  penelitian  kualitatif  yang  lebih  menekankan  pada  makna dari pada generalisasi.
Teknik  pengumpulkan  data  yang digunakan peneliti adalah (observasi, wawancara, dan dokumentasi)  Teknik  Pengumpulan  Data  ini  untuk    mengumpulkan  bahan -bahan  yang berhubungan dengan judul peneliti dan akan mempermudah penulis didalam menyajikan serta mengungkap sebuah permasalahan yang akan di teliti didalam sebuah penelitian berupa data, fakta, ataupun informasi. Dalam penjabaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya peneliti menggunakan metode teknis penelitian kualitatif.
Dalam penelitian ini, yang bertindak sebagai instrument utama dalam penelitian adalah diri sendiri. Menurut Lexy J Moleong (2007 : 5) hanya “manusia sebagai alat” sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan manusialah yang mampu memamhami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.
Meskipun demikian, sebagai instrument tetap mencari data yang sesuai dengan kriteria atau judul yang ditentukan serta maksud dan tujuan penelitian. Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu pengumpulan data yaitu berupa buku catatan, handphone, u ntuk merekam pembicaraan dengan informan, pedoman wawasan maupun data, fakta, gejala dan mencari informasi selama proses penelitian berlangsung.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kondisi  pemerintahan  Desa  Batetangnga  pada  saat  sekarang  ini  adalah  dalam  keadaan normal dan stabil sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun Pemerintahan Desa Batetangnga terdiri  dari  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kasi  Pemerintahan.  Kasi  Pembangunan,  Kasi kesejahteraan,  Kaur  Umum,  Kaur  Keuangan atau Bendahara dan Kaur Administrasi. Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra Pemerintah.
Perlu kami tambahkan bahwa pada tahun 2008 Desa Batetangnga dimekarkan yaitu Dusun kaleok menjadi Desa kaleok pada tahun 2009 maka pada Tahun 2010 Desa Batetangnga menjadi 13 Dusun yaitu:

## Table 4.1 Nama Dusun Batetangnga
NAMA DUSUN DUSUN         BIRU
DUSUN         KANAN DUSUN         PANANIAN DUSUN         RAPPOAN DUSUN         PASSEMBARANG DUSUN         BARUGA DUSUN         TALLANG BULAWAN DUSUN         ERAN BATU DUSUN         PAMU’TU DUSUN         KANANG BENDUNGAN
DUSUN         LUMALAN
DUSUN         SALEKO Sumber : Data Primer Tabel 4.3 Keadaan sosial Desa Batetangnga No Bidang Volume/Jumlah/Luas Ket 1 Pendidikan  TK/PAUD 5  SD 4  MI 4  SMP/MTS 2  SMA/MA 1 2 Keagamaan  Mesjid 5  Mushollah 19 3 Kesehatan  Pustu 1  Polindes 1  Posyandu 9  MCK 7 Bak penapung air bersih 3 4 Pertanian  Persawahan 164 ha  Perkebunan 1. Kakao 2. Durian 3. Langsat 4. Kopi 5. Kelapa 1090 ha 738  ha 1480 ha 44.5  ha 16.4  ha 5 Perikanan
No Bidang Volume/Jumlah/Luas Ket Pembudidayaan/ pembesaran ikan mas dan ikan nila 5. ha
Kolam Pembibitan Ikan mas dan ikan nila

## Sumber: Diolah dari data sekunder Desa Batetangnga Tahun 2010
Kondisi Pemerintahan Desa Batetangnga
Kondisi pemerintahan Desa Batetangnga pada saat sekarang ini adalah dalam keadaan normal dan stabil sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun Pemerintahan Desa Batetangnga terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan. Kasi Pembangunan, Kasi kesejahteraan, Kaur  Umum,  Kaur  Keuangan  atau  Bendahara  dan  Kaur  Administrasi.  Serta  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra Pemerintah.
Hasil Penelitian, Desa Batetangnga pada tanggal 01 Januari 2015 mendirikan badan usaha milik desa atau yang sering di sebut BUMDes dan di beri nama BUMDes Simpakarannu. Di tahun  2019-2020  merupakan  pergantian  kepengurusan  BUMDes  yang  ke-3  pada  awal kepengurusan  periode ini keadaan kas BUMDes sebesar nol rupiah tetapi dengan asset unit usaha  yang  masih  bisa  berfungsi.  Kodisi  ini  dijadikan  sebagai  dasar  penyusunan  data Pengelolaan BUMDes Batetangnga.
Pembentukan Unit Usaha BUMDes Batetangnga. Pembentukan unit-unit usaha BUMDes Batetangnga didasarkan pada peta konsep yang telah dibuat dalam potensi Desa. Unit-unit BUMDes Batetangnga, sebagai berikut:
A. Usaha lama
1. Unit usaha Pasar Desa Batetangnga
2. Unit Pengelolaan Sampah
B. Usaha baru
1. Unit Usaha Pinjaman Usaha Masyarakat (PUM)
2. Unit Usaha Retribusi Pariwisata/Parkir Kendaraan Pengujung
3. Unit Usaha Penyediaan Air Minum (PDAM)
Adapun berpedomaan Dasar Hukum Pembentukan BUMDes di Desa Batetangnga untuk dapat menjalankan kegiatan usaha BUMDes Batetangnga pada :
a. PP No. 43 tahun 2014 dan PP No. 47 tahun 2015 tentang perubahan PP No. 43 tahun 2014 tentang  peraturaan  pelaksanaan  UU  Desa,  khususnya  BAB  II  tentang  terkait  dengan pendirian BUMDes.
b. Peraturan  Mentri  Desa,  pembangunan  Daerah  tertingal  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  4  tahun  2015  tentang  pendirian,  pegurusan,  dan  pengelolaan,  dan pembubaran BUMDes;
c. Peraturan Desa Batetangnga  Nomor 1 tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batetangnga.
Keseriusan  pemerintah  daerah  terhadap  keberlansungan  BUMDes  pada  pemeritah Desa merupakan sebuah gerakan dinamis dalam menjawab pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari segi perekonomian, pembangunan, budaya dan sosial politik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan  bahwa:  untuk  meningkatkan  kemampuan  keuangan  pemerintah  Desa  dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai
kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan Potensi Desa.
Kemudian  di  dalam  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam Pasal 2 Peraturan Meneteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa.
Hal  ini  dikarenakan:  pertama  BUMDes  merupakan  salah  satu  strategi  kebijakan  untuk menghadirkan institusi Negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa). Kedua, BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif. Ketiga, BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa. Oleh karena itu, Pengelolaan BUMDes pada dasarnya memiliki peran penting dalam upaya untuk memberdayakan masyarat dalam perekonomian.
Dalam pengelolaaan BUMDes Batetangnga masih banyak masyarakat yang masih kurang paham  tentang  pengelolaan  yang  sudah  di  kelola  oleh  pengelola  BUMDes,  namun  pada hakikatnya sebagaimana hasil peneliti yang dipaparkan dari tanggapan 13 masyarakat yang dimintai  keterangan  ternyata kemudian ada beberapa point yang menjadi faktor penunjang terlaksananya penyelenggaraan BUMDes dan juga tidak berjalannya BUMDes desa Batetangnga secara ideal yakni :
1. Pola Komunikasi
Komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penyelenggaraan peerintah karena  menyangkut  proses  penyampaian  informasi,  kejelasan  informasi,  dan  konsistensi informasi yang disampaikan. Keterampilan berkomunikasi akan menjamin berjalannya fungsi kegiatan  unit  BUMDes  dan  berkomunikasi  yang  baik  dapat  berkontribusi  pada  pengelola BUMDes yang baik.
“Kurangnya pengetahuan dan keterangan pengelola BUMDes dalam  teknologi bidang administras sehingga pengelola BUMDes batetangnga kurang memahami susunan administrasi” (wawancara 23 maret 2020)
2. Sumberdaya
Selain  harus  dijalankan  dengan  cermat,  jelas  dan  komitmen  maka  juga  di  perhatikan sumberdaya agar pengelola bisa berjalan dengan efektif. Dengan demikian sumberdaya juga mempengaruhi  keaktifan  Pengelola  BUMDes  serta  masyarakat  desa  batetangnga,  dan meningkatkan perekonomian Desa serta unit-unit BUMDes.
“ Seperti yang di sampaikan informan Ibu Rauda kalau bisa lagi ditingkatkan sumber air bersih di Desa ini yang dikelola BUMDes maka sangat membatu saya dalam menjaual nasi kuning serta masyarakat lainnya.”(wawancara 23 maret 2020)
3. Pertanggung jawaban
Pertanggung jawaban dari pengurus BUMDes selama ini sudah berjalan dengan baik akan tetapi hal ini bisa menjadi buruk jika di topang oleh lingkungan kegiatan pengelolaan BUMDes  dan  pihak  masyarakat  yang  tidak  mengerti  dengan  kelangsungan  unit-unit BUMDes.
“ Menurut pengurus BUMDes kegiatan ini bisa berjalan baik dan tepat jika di topang oleh sifat kesadaran masyarakat.” (wawancara 23 maret 2020)
4. Informasi
Dalam hal ini Informasi belum berjalan dengan baik, informasi bisa dijadikan bahan evaluasi akan kinerja dari pengelola BUMDes dan walaupun sudah di bantu oleh pemerintah
akan  tetapi  penguruslah  yang  bertanggung  jawab  secara penuh dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes.
5. Kredibilitas
Tahap  kredibilitas  ini  tidak  menjadi  permasalahan  pengelolaan  BUMDes,  karena pengurus BUMDes sudah mampu menunjukan unit-unit mereka lewat kegiatan BUMDes, seperti Pengelolaan Pasar, Pengelolaan Sampah, dan Traktor Sawah dan sampai saat ini masih  berjalan  akan  tetapi  di  harap  kedepan  BUMDes  di  Desa  Batetangnga  ini  bisa memberikan kontribusi demi kemakmuran masyarakat Desa.
6. Struktur Birokrasi
Struktur  Birokrasi  dalam  pelaksanaan BUMDes juga mempunyai pengaruh penting. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling penting dalam kejelasan sebuah kegiatan. Birokrasi  secara  keseluruhan  baik  secara  sadar  atau  tidak  sadar  memilih  bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan dalam berorganisasi. Struktur organisasi yang dimaksut dalam hal ini adalah pengelolaan BUMDes.
Dalam hal ini terdapat empat aspek yang mempengaruhi birokrasi yaitu : A. Aspek administrasi
Aspek  administrasi  adalah  suatu  cara  atau  strategis  untuk  mengembangkan  BUMDes batetangnga terlebih pada masalah internalnya yang berkaitan dengan teknis kegiatan informasi dengan  tujuan  untuk  menyediakan  keterangan  serta  memudahkan  BUMDes  untuk memperolehnya dalam suatu hubungan satu sama lain.
B. Aspek manajemen
Aspek  manajemen  merupakan  suatu  aspek  yang  terkait  dengan  manajemen  pengelola BUMDes,  dan  yang  dimaksud  dengan  adanya  aspek  manajemen  ini  yaitu  mampu mengembangkan  BUMDes  dan  diperlukan  adanya  manajemen  ahli  berkompeten  serta berkualitas  dalam  bidangnya.  Adapun  Aspek  Manajemen  BUMDes  Batetangnga  yaitu  : Pengelola BUMDes di Desa Batetangnga kurang memperhatikan manajemen yang sudah yang dikelola,  baik  dari  segi  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pengkoordinasian  dan pengontrolan serta unit-unit usaha BUMDes yang sudah ada. Dan jika diperbaiki maka akan lebih efektif serta efesien dalam mencapai sasarannya.
C. Aspek ekonomi
Aspek  ekonomi  adalah  salah  satu  strategis  pengembangan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  perekonomian  desa  dan  meningkatkan  pengembangan  BUMDes  di  desa batetangnga  dapat  dilakukan  melalui  pengembangan  sumberdaya  alam  dan  sumberdaya manusia yang lebih baik. Keuntungan hasil yang didapat BUMDes Batetangnga :
a. Dana Operasional Pengurus (Dop) = Rp. 14.201.500
b. Pendapatan Asli Desa (Pad) = Rp. 5.782.500
c. Dana Sosial (Ds) = Rp. 2.191.000
d. Dana Penambahan Modal Usaha = Rp. 2.988.500
e. Dana Pelatihan Pengurus (Dpp) = Rp. 1.991.500
f. Dana Cadangan (Dc) = Rp. 1.991.500
D. Aspek Pelayanan
Aspek pelayanan merupakan kemampuan untuk memberikan apa yang dijanjikan dengan tepat serta akurat, misalnya apakah ketika kita berlanggan dengan pihak ketiga atau kepada masyarakat maka akan mampu memberikan pelayanan baik sesuai yang diinginkan. Adapun bentuk pelayanan di BUMDes Batetangnga yaitu :
1) Kurangnya pengelola BUMDes dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di akibatkan mereka terlalu fokus dalam bidang mereka masing-masing sehingga pelayanan masyarakat
terkendala seperti bagaimana respon pengelola BUMDes dalam melayani masyarakat yang menggunakan unit-unit usaha BUMDes Batetangnga.
7. Fasilitas
Dalam hal ini sarana dan prasarana sangat diperlukan demi keberhasilan suatu kegiatan terkhusus di kegiatan BUMDes di Desa Batetangnga, memahami apa yang harus dilakukan dan melakukan tugasnya juga sebaiknya memiliki fasilitas seperti bagunan kantor untuk melakukan koordinasi  serta  perlengkapan  dan  perbekalan  lainya  yang  mendukung  proses  pengelolaan BUMDes tersebut.
Keberhasilan  dalam  melaksanakan  sebuah  tanggung  jawab  sesungguhnya  juga  banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar seperti faktor sosiologi, budaya, atau kultur masyarakat.
Suatu pengelolaan sering kali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses pengelolaan  sehingga  diperlukan  koordinasi  yang  efektif  antar  lembaga-lembaga  dalam mendukung keberhasilan penguatan dan pemberdayaan BUMDes
Dalam penelitian ini peneliti bertatap muka langsung dengan beberapa individu sebagai anggota masyarakat yang telah diwawancarai. Penyelenggaraan BUMDes Batetangnga menjadi obyek penelitian dari pembicaraan masyarakat serta aktifitas yang mencakup keseluruhan dari informasi,  sehingga  telah  dipilih  13  orang  masyarakat  setempat  sebagai  informan  untuk memberikan keterangan secara lengkap mengenai penguatan dan pemberdayaan BUMDes dan juga kendala pelatihan BUMDes.
4. Kesimpulan Sebagai  hasil  akhir  penelitian  tentang  penguatan  dan  pemberdayaan  BUMDes  untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian Desa, dan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Sitem Pengelola BUMDes di Desa Batetangnga dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  belum maksimal di karenakan masih kurangnya sosialisasi  kepada  masyarakat  maupun  pengurus  BUMDes  sehingga  masyarakat  yang berpartisipasi masih sangat kurang, sehingga mengakibatkan masih rendahnya tingkat status kepahaman masyarakat terkait dengan BUMDes serta di lain pihak dikarenakan kesibukan masyarakat Desa Batetangnga mencari nafka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
2. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung Penguatan dan Pemberdayaan BUMDes di  Desa  Batetangnga  dari  hasil  pengamatan  peneliti  selama  dilapangan  adalah  sebagai berikut :
a. Faktor penghambat
Keberadaan BUMDes dalam melaksanakan program usaha tidak bisa lepas dari anggaran yang dimiliki, sebagai lembaga usaha keberadaan untuk hidup dan berkembang. Kesiapan dana usaha di Desa Batetangnga sangat terbatas yang dimiliki.
Keberadaan BUMDes di Desa Batetangnga sebagai alternative dalam mengembangkan usaha Desa dan perekonomian masyarakat Desa. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Pengelola BUMDes pada tanggal 16 Juli 2020 menyebutkan bahwa keberadaan program BUMDes di Desa kami sudah baik akan tetapi keberadaan anggaran kami tidak mencukupi makanya pelatihan BUMDes di Desa kami tidak dilaksanakan dengan secara bertahap dan juga tidak adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya organisasi BUMDes sehingga ada beberapa masyarakat tidak paham mengenai BUMDes.
b. Faktor Pendukung
Komitmen pemerintah terhadap keberlansungan BUMDes dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha mengembangkan BUMDes. Berdasarkan wawancara mendalam dengan sekretaris BUMDes pada tanggal 16 Juni 2020 menyebutkan bahwa peran pemerintah dalam
penanggulangan  kemiskinan dan pemberdayaan Desa melalui BUMDes sangat tinggi. Ini dibuktikan  dengan  suntikan  dana  BUMDes  berasal  dari  dana  Desa.  Pemerintah  sangat mendukung  peningkatan  kesejahteraan  pada  tingkat  Desa  selain  program  BUMDes pemerintah melaksanakan program-program lain yang berbasis pada masyarakat Desa.
Dalam penelitian ini peneliti bertatap muka langsung dengan beberapa individu sebagai anggota  masyarakat  yang  telah  diwawancarai.  Penyelenggaraan  BUMDes  Batetangnga menjadi  obyek  penelitian  dari  pembicaraan  masyarakat  serta  aktifitas  yang  mencakup keseluruhan dari informasi, sehingga telah dipilih 13 orang masyarakat setempat sebagai informan  untuk  memberikan  keterangan  secara  lengkap  mengenai  penguatan  dan pemberdayaan BUMDes dan juga kendala pelatihan BUMDes.

## Daftar Pustaka
Arikunto Suharsimi. (2008). Manajemen Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta.
Alfianti, dkk. 2013. Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Model Reciprocal Teaching Dengan Teknik Example Non Example Terhadap Berpikir Kritis Jember. Diakses tanggal 10 maret 2015).
Chambers,  R.  1995, Lembaga  Penelitian  ,  Pendidikan,  Penerangan  Ekonomi  dan  Sosial, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. Jakarta.
Bogdan dan Taylor. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remadja Karya Djamarah, Syaeful Bahri (2005) Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Anak Didik , Rineka Cipta, Jakarta
Fajar Sidik. Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Masyarakat Desa Melalui Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun (Studi Pada Desa Sawang Laut Dan Desa Gemuruh). Jom FISIP Volume 1 No.2 Oktober 2014 Fitriska,  K.  (2003). Strategi  Pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  dalam  Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat Desa di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara . Naskah Publikasi
Kurniawan,  B.  (2015). Desa  Mandiri,  Desa  Membangun .  Jakarta:  Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Lexy J Moleong. (2011). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Manikam.  2010. Peran  Badan  Usaha  Milik  Desa  Di  Desa  Ngepo  Sari  Kecamatan  Semanu Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta : Ilmu Pemerintahan FISIP UMY
Muhadam Labolo, (2007) Memahami Ilmu Pemerintahan .Jakarta; PT RajaGrafindo Persada Maleong , L. J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosda Karya
Pius A. Sartanto dan M. Dahlan al-Barry,Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola,1994) hal. 625.
Sutoro Eko, et., al., Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta, Cetakan Pertama FPPD 2014.
Sapto, Haryoko, 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif) , Gaung Persada Press, Jakarta.
Suharyanto,  Hastowiyono, Pelembagaan  BUMDes (Yogyakarta:  Forum  Pengembangan Pembaharuan Desa)
Suhendra, K. (2006) Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat . Bandung: STKSPRESS Toriqi,  A.  (2015). Analisis  Yuridis  Tentang  Pengaturan  Pengelolaan  Anggaran  Dana  Desa Berdasarkan Otonomi Desa (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).

## Undang-undang
- Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Permendesa  Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUMDes
- Undang-undang Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang “Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa“
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa