## INTEGRASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Dainuri 1
Abstarct: Our country, which is religious as a Muslim, of course, which has meaning in  Islamic  education  itself  which  will  be  given  to  the  next  generation  of  the  nation must  have  more quality for  their dynasty and the hereafter. Islamic education whose essence is based on the true values of Islamic teachings will be used as a guide to live life in the world and be ended later. But with the current era of globalization making Islamic  education  itself  can  also  change  from  conceptual-theoretical  problems,  to practical-operational problems. The role of education is very important in human life and cannot even replace the process of human life. In other words, human needs for education  are  included  in  personal  life,  family  and  society,  nation  and  state.  If  the education  system  works  optimally  it  will  achieve  the  progress  it  aspires  to  and  if  it cannot achieve the desired progress. However, there are many criticisms that are used by various groups on education, or of course on the practice of education, but almost all parties that are in accordance with the community or the future are very profitable for  their  contribution  to  education.  For  example,  very  confident  that  education  can provide  energy  on  tomorrow.  We  can  also  read  the  same  opinion  in  the  General Explanation  of  the Law of  the Republic of  Indonesia  Number 20 of  2003 concerning the  National  Education  System  (Law  No.  20/2003),  others  are:  Humans  need education  in  their  lives.  Education  is  an  effort  so  that  humans  can  develop  their potential through a learning process or other means known and recognized by society ". But in the world of education itself there are many problems that occur in this era of globalization. Whether it's a problem that is internal or external.
Keyword: Islamic Education Integration, National Education system

## Pendahuluan
Dalam  Undang-undang  tentang  pendidikan  ada  dua  istilah  yakni  pendidikan  agama dan  pendidikan  keagamaan. 2 Sistem  pendidikan  di  Indonesia  telah  melalui  rangkaian  proses sejarah  yang  panjang.  Pada  masa  awal  kemerdekaan  saja,  misalnya  mengutip  Muhaimin pemerintah  dan  bangsa  Indonesia  telah  mewarisi  sistem  pendidikan  dan  pengajaran yang dualistis. Pertama, sistem pendidikan  dan  pengajaran  pada  sekolah-sekolah  umum  yang sekuler  dan  tidak  mengenal  ajaran  agama  yang  merupakan  warisan  pemerintah  kolonial Belanda. Kedua, sistem  pendidikan  dan  pengajaran  Islam  yang  tumbuh  dan  berkembang   di kalangan  masyarakat   Islam  sendiri. 3 Dalam  hal  ini,  terdapat  dua  corak,  yakni  (1)  isolative tradisional (menolak segala yang berbau Barat) dan (2) sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya. 4
1 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban, Email: dainurias@yahoo.com
2 Yang dimaksud pendidikan agama adalah program atau pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum dan perguruan  tinggi  umum.  Sedangkan  istilah  pendidikan  keagamaan  adalah  program  pendidikan  agama  yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan
3 Muhaimin, Rekonstruksi  Pendidikan  Islam:  Dari  Paradigma  Pelembagaan,  Manajemen  Kelembagaan, Kurikulum, Hingga Strategi Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 76
4 Sintesis maksudnya adalah corak pengembangan pendidikan yang berusaha mempertemukan antara corak lama (pondok  pesantren)  dan  corak  baru  (model  pendidikan  kolonial  atau  Barat)  yang  berwujud  sekolah  atau madrasah.  Corak  ini  berkembang  dalam  beberapa  variasi. Pertama, mengikuti  pola  pendidikan  Barat,  namun content- nya  lebih  menonjolkan  ilmu-ilmu  keislaman. Kedua, mengutamakan mata  pelajaran-mata  pelajaran agama  di  samping  mata  pelajaran-mata  pelajaran  umum  secara  terbatas. Ketiga, menggabungkan secara  lebih seimbang  antara  muatan-muatan  pendidikan  keagamaan  dan  non-keagamaan. Keempat, mengikuti pola
Dalam proses sejarah selanjutnya, Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan  bahwa  pemerintah  akan  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem pengajaran  nasional  yang  diatur  dengan  undang-undang.  Sejumlah  kebijakan  dalam  dunia pendidikan pun kemudian dikeluarkan oleh pemerintah. 5
Undang-Undang Nomor  2 Tahun 1989 merupakan salah satu  produk  undang-undang tentang  pendidikan  sebagai  pengganti  dari  undang-undang  sebelumnya. 6 Undang-undang tersebut diikuti oleh seperangkat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai kebijakan yang mengatur pendidikan  dasar,  menengah,  dan  tinggi,  ataupun  tentang  pendidikan  luar  sekolah,  dan sebagainya.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1989  akhirnya  disempurnakan  oleh  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 7
Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berjalan dengan penuh dinamika. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh dua hal utama  yaitu political will dan dinamika sosial. Political will sebagai  suatu  produk  dari  eksekutif  dan  legislatif  merupakan  berbagai  regulasi  yang terkait  dengan  penyelenggaraan  pendidikan  diantaranya  tertuang  dalam  Pasal  20,  Pasal  21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 UUD 1945, maupun dalam regulasi dari avatnya seperti UU  No.2/1989 tentang Sisdiknas  yang diamandemen menjadi  UU No.20/2003. 8 , UU No.14/2005  tentang  Guru  dan  Dosen,  PP  No.19/2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan, serta berbagai  rancangan UU dan PP  yang kini tengah di  persiapkan oleh pemerintah (RUU BHP,  RPP  Guru,  RPP  Dosen,  RPP  Wajib  belajar,  RPP  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah, dsb).  Kemudian  dalam  cakupan  yang  lebih  operasional,  maka  peraturan  menteri;  peraturan daerah yang dibuat para gubernur, walikota/bupati; serta keseriusan para anggota DPRD juga memiliki  andil  yang  besar  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  dalam lingkup daerah.
Adapun  berkembangnya  dinamika  sosial  sebagai  bentuk  aksi-reaksi  masyarakat terhadap  keberlangsungan  berbagai  bidang  kehidupan  (politik,  ekonomi,  sosial-budaya, bahkan  ideologi)  ditengah-tengah  mereka  juga  turut  mempengaruhi  dinamika  pendidikan, karena  berbagai  bidang  kehidupan  tersebut  realitasnya  merupakan  subsistem  yang  saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu sistem yang lebih besar yaitu sistem pemerintahan. Pendidikan  merupakan  salah  satu  sub-sistem  yang  sentral,  sehingga  senantiasa  perlu mendapatkan  perhatian  dan  perbaikan  dalam  menjaga  kontinuitas  proses  kehidupan  dalam berbagai  aspek  di  tengah-tengah  masyarakat  (Negara)  tersebut  (input-proses-output). Demikian, dalam upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional ternyata memerlukan adanya perbaikan pula dalam aspek sistemik (regulasi) serta meningkatnya kontrol sosial dari masyarakat.
Pada  hakikatnya,  sejumlah  undang-undang  tersebut  merupakan  perangkat  hukum untuk  mengatur  sistem  pendidikan  tanah  air.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  Islam  yang  telah
gubernemen dengan ditambah pendidikan Barat (kolonial) dengan tambahan beberapa mata  pelajaran pelajaran agama.
5 Soemarmo, Peraturan Pemerintah RI tentang Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional , (Jakarta: Kloang Kede Jaya, 1990), 220
6 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1950  tentang  Dasar-Dasar  Pendidikan  dan  Pengajaran  di  Sekolah  dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, Undang-Undang Nomor 14 PR PS Tahun 1965  tentang  Majelis  Pendiidkan  Nasional,  dan  Undang-Undang  Nomor  19  NPS  Tahun  1965  tentang  Pokok- Pokok  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Lihat,  Haidar  Putra  Daulay, Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan Nasional di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), 6
7 Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkrmbangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa  kepada  tuhan  yang  maha  esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi warga  Negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab.  Lihat  juga  di  Ahmad  tafsir, Ilmu  Pendidikan  Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 75
8 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007), 197
berlangsung  sejak  masuknya  Islam  ke  Indonesia  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari sistem pendidikan nasional tersebut.

## Memahami Prinsip Dasar Pendidikan Islam
Masalah  prinsip  daasar  pendidikan  Islam  penting  dibicarakan  dalam  kerangka membangun konsep dasar pendidikan Islam, karena prinsip merupakan dasar pandangan dan keyakinan, pemegang, atau pendirian untuk melakukan suatu aktifitas yang berkaitan dengan pendidikan  Islam.  Para  ahli  banyak  mengemukakan  pemikirannya,  tentang  prinsip  dasar pendidikan Islam yang terlihat variatif dan nuansif, namun demikian, kesemuanya merupakan usaha  yang  saling  melengkapi  dan  menyempurnakan  dalam  kerangka  membangun  konsep dasar pendidikan Islam.
Maksum,  menjelaskan  bahwa  prinsip-prinsip  dasar  pendidikan  Islam  itu  meliputi: Pertama Pendidikan  Islam  adalah  bagian  dari  proses rubbubiyah Tuhan. Kedua ,  Pendidikan Islam  berusaha  membentuk  manusia  seutuhnya. Ketiga ,  Pendidikan  Islam  selalu  berkaitan dengan agama. Keempat , Pendidikan Islam merupakan pendidikan terbuka. 9
Pandangan  ini  menunjukkan  adanya  aspek  aspek  fundamental  yang  menggambarkan dasar  dan  tujuan  pendidikan  Islam,  dan  sekaligus  menjadi  arah  tujuan  yang  hendak  dicapai pendidikan  Islam.  Sementara  Zulkabir  memberikan  pandangan  tentang  pemaknaan  manusia yang dijadikan prinsip dasar pendidikan Islam yaitu: (a) Prinsip keterbukaan (b) Prinsip kasih sayang (c) Prinsip keseimbangan (harmoni) (d) Prinsip integralitas. 10
Pandangan  ini  didasarkan  bahwa  pendidikan  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh dan  untuk  manusia.  Karena  itu  pemahaman  tentang  manusia  baik  sebagai  individu  maupun sebagai anggota masyarakat dalam pembicaraan pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan, dan hal ini merupakan dasar bagi penyusunan konsep pendidikan Islam.
Hasan Langgulung, menyebutkan prinsip-prinsip dasar itu meliputi:
1. Ketuhanan
2. Keterpaduan
3. Kesinambungan
4. Keaslian
5. Bersifat ilmuah
6. Bersifat praktikal
7. Kesetia kawanaan
8. Keterbukaan. 11
Dari pendapat tersebut ditemukan beberapa struktur ide dasar yang menjadi titik tolak dalam  membangun  prinsip-prinsip  dasar  pendidikan  Islam,  yaitu:  Prinsip rububiyah ,  prinsip keterbukaan,  demokratis,  prinsip-prinsip  keterpaduan,  prinsip  integralitas,  dan  prinsip kemanusia. Pada hakekatnya prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar yang ideal, dan inilah yang membedakan dengan pendidikan umum lainnya.

## Pendidikan Islam Dalam Konteks Undang-Undang Keindonesiaan
Seperti  yang  dimaklumi  bahwa,  Indonesia  sebelum  kemerdekaan  berada  dalam kekuasaan  belanda  dan  jepang.  Selama  periode  tersebut,  lembaga  pendidikan  islam  tetap hidup, pendidikan Islam diorganisasikan oleh umat Islam sendiri melalui sekolah swasta dan pusat-pusat  pelatihan,  hingga  kini,  lembaga  pendidikan  seperti  pesantren,  sekolah  umum
9 Maksum. Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1990), 148
10 Zulkabir dkk, Islam Konseptual dan Kontekstual (Bandung: Itqan, 1993), 54-55
11 Hasan Langgulung, Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21 (Jakarta: Al Husna,1988), 137-145
bercirikas  Islam,  dan  madrasah  eksistensinya  tetap  ada.  Bahkan  mulai  terus  dikembangkan sampai sekarang. 12
Pendidikan Islam sebagai sebuah system yang teori-teorinya berdasarkan ajaran islam, juga  dalam  konteks  Indonesia  dijadikan  sebagai  bahan  mata  pelajaran  dengan  istilah “Pendidikan  agama  islam”  dalam  hal  ini  pendidikan  Islam  di  sejajarkan  dengan  pendidikan lain semisal pendidikan biologi, pendidikan olahraga, pendidikan kesenian pendidikan bahasa dan lain-lain. 13
Dalam konteks keindonesiaan pendidikan islam sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama islam, bahkan pendidikan Islam itu berkaitan  erat  dengan  agama  islam  sendiri,  oleh  karena  itu,  setelah  pendirian  departemen agama  yang  sekarang  lebih  dikenal  dengan  istilah  Kementrian  Agama  RI  pada  tanggal  3 januari tahun 1946 maka mulai saat itu pendidikan islam di sekolah diatur secara resmi oleh pemerintah. 14
Sekalipun  terasa  adanya  sejenis  dikotomi  dalam  penyelenggaraan  pendidikan, pembinaan  pendidikan  islam  di  sekolah  oleh  kementrian  pendidikan  nasional  (Diknas) sedangkan  di  sekolah  agama  oleh  kementrian  agama,  namun  pendidikan  islam  tidak  lagi terpisahkan dari  pendidikan nasional, bahkan dinyatakan pendidikan islam  itu di  laksanakan dalam  pendidikan  nasional. 15 Keberadaan  pendidikan  keagamaan  secara  tegas  dinyatakan dalam undang-undang system pendidikan nasional (Sisdiknas) No 20 tahun 2003 pada bab VI pasal 30 ayat 1-5. 16
Berangkat  dari keistimewaan dan karakteristik  yang melekat  dalam pendidikan islam itu  serta  kondisi  bangsa  Indonesia  yang  mayoritasnya  beragama  islam,  dan  juga  diakuinya lembaga  pendidikan  Islam  sebagai  bagian  dari  system  pendidikan  nasional,  sejatinya pendidikan  islam  di  Indonesia menempati  posisi  stretegis  dan berada di  deretan  yang paling utama.  Bahkan  lebih  dari  itu,  pendidikan  islam  ini  hendaknya  menjadi mainstream dan sebagai  lembaga  pendidikan alternative di  negara  yang  berfalsafah  pancasila  di  mana  sila pertamanya adalah ketuhana yang maha esa. 17
Dengan  demikian  bahwa  pendidikan  islam  selama  ini  telah  menunjukan  orientasinya kepada kebutuhan rakyat banyak dan tidak semata-mata mengikuti pola formal yang dipunyai Negara,  pendidikan  Islam  selama  ini  mempunyai  nilai-nilai  luhur  semisal  nilai  demokrasi, karena memberikan kesempatan belajar bagi semua tanpa membedakan kemampuan ekonomi, di  samping  itu,  pendidikan  islam  juga  mengandung  nilai  kemandirian,  karena  tidak  terlalu menggatungkan diri kepada pemerintah. 18

## Pendidikan Islam Dalam Dinamika Perubahan
Menurut  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003,  yang  dimaksud  dengan  sistem pendidikan  nasional  adalah  “keseluruhan  komponen  pendidikan  yang  saling  terkait  secara
12 Saidan, Perbandingan  Pemikiran  Pendidikn  Islam  Antara  Hasan  Al-Banna  dengan  Muhammad  Natsir , (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), 96
13 Ahmad tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam , (Bandung: Rosdakarta, 1995), 54.
14 Saidan, Perbandingan  Pemikiran  Pendidikn  Islam  Antara  Hasan  Al-Banna  dengan  Muhammad  Natsir , (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), 99
15 Pasal 30 ayat 1: Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk  agama,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Tim  penyusun,  undang-undang  sisdiknas (System Pendidikan Nasional) No 20 tahun 2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 16.
16 Pendidikan keagamaan berbentuk diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenisnya
17 Kasinyo  harto, Arah  Pengembangan  Pendidikan  Islam ,  (Palembang:  Perspektif  balai  diklat  keagamaan Palembang, 2008), 16
18 Tilar, Membenahi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka cipta, 2002), 79-80
terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 19 Sementara itu, tujuan pendidikan  yang ditetapkan oleh undang-undang ini adalah “untuk berkembangnya potensi  peserta didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatrif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis serta  bertanggung  jawab. 20 Salah  satu  instrumen  yang  bisa  diharapkan  untuk  mewujudkan tujuan di atas adalah pendidikan Islam sebagai suatu system. 21
Tidak  berlebihan,  jika  terdapat  satu  ungkapan  yang  menyatakan  bahwa  pendidikan islam Indonesia telah memberikan warna dan kontribusi terhadap system pendidikan nasional. Sjafri  sairin  menegaskan  bahwa  system  pendidikan  islam  di  Indonesia  dari  masa  penjajahan sampai  masa  kini  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  system  pendidikan  nasional. Terjadinya dinamika perubahan dalam system pendidikan islam sejak masa penjajahan hingga kini,  menunjukan  indikasi  yang  kuat  bahwa  pendidikan  islam  dapat  menyesuaikan  diri  dan beradaptasi  dengan  perkembangan  masyarakat,  perubahan  tersebut  juga  menggambarkan bahwa komunitas muslim dapat melakukan pembaruan dalam system pendidikan islam  yang mereka geluti dengan dinamika yang sedang berkembang di masyarakat saat ini. 22
Walaupun demikian, terdapat hal yang menarik dicermati terkait bagaimana lembaga- lembaga  pendidikan  islam  menghadapi  tantangan  dan  dinamika  perubahan,  menurut Azyumardi  Azra  para  eksponen  lembaga-lembaga  pendidikan  islam  terlihat  tergesa-gesa menstranformasikan  perubahan  kelembagaan  islam,  tetapi  cenderung  mempertahankan kebijakan yang penuh kehati-hatian, mereka menerima pembaharuan atau modernesasi secara terbatas  tanpa  harus  melakukan  perubahan  system  pendidikan  islam  secara  menyeluruh. Karena  sesungguhnya  praksis  pendidikan  di  masing-masing  lembaga  pendidikan  islam memiliki  keunikan  dan  ciri  khas,  yang  secara  sosiologis  dan  filosofis  tentu  berbeda-beda dengan tradisi dan disiplin keilmuan yang dikembangkan para pendirinya. 23
Pendidikan  islam  di  Indonesia  telah  menjadi  bagian  penting  dalam  dinamika perubahan  system  pendidikan  nasional. 24 Pesantren  sebagai  salah  satu  contoh  bentuk pendidikan  islam  Indonesia  diasumsikan  dapat  menjembatani  problem  komunikasi  antara pemerintah  dan  lapisan  masyarakat  bawah,  karena  hampir  sebagian  besar  pesantren  di Indonesia,  tumbuh  dan  berkembang  dari  lapisan  bawah  masyarakat,  kini  sebagian  besar pesantren  lebih  terbuka  untuk  menerima  arus  modernisasi.  Indikasi  ini  Nampak  dari  adanya berbagai kegiatan  yang mendorong partisipasi pesantren dalam pembangunan, pesantren dan lembaga  pendidikan  Islam  yang  lainya  kini  sangat  terbuka  dengan  temuan  yang  dihasilkan oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun demikian pesantren dan lembaga pendidikan  islam  pada  umumnya  perlu  melakukan  telaah  secara  kritis  agar  hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang lebih besar bagi kehidupan manusia, bukan sebaliknya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa malapetaka bagi eksistensi kehidupan manusia, karena dihegemoni oleh cara berfikir kapitalis dan liberalis yang bebas nilai. 25
19 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang  Pendidikan dalam  “ Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional” (Jakarta: Menteri Agama RI, 2006), 5
20 Ibid, 8—9
21 Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi aksara, 1997), 208.
22 Sjafri  Sairin, Perubahan  Social  Masyarakat  Modern:  Perspektif  Antropologi ,  (Yogyakarta:  Pustaka  pelajar, 2002), 35
23 Azumardi Azra, Pesantren  Kontinuitas Perubahan, Dalam Nur Cholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuak Potret Perjalanan, (Ciputat: Paramadina, 1997), 77
24 Imam  Barnadib, Dasar-Dasar  Kependidikan,  Memahami  Makna  Dan  Perspektif  Beberapa  Pendidikan, (Bogor: Galia Indonesia, 1966), 50
25 Affandi Muchtar, Membedah Dikursus Pendidikan Islam , (Ciputat: Kalimah, 2001), 77.

## Konsep Integrasi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional
Integrasi  merupakan  pembauran  sesuatu  sehingga  menjadi  kesatuan,  sedangkan integrasi  pendidikan  adalah  proses  penyesuaian  antara  unsur-unsur  yang  berbeda  sehingga mencapai  suatu  keserasian. 26 Masalah  integrasi  pendidikan  Islam  dalam  sistem  pendidikan nasional,  secara implisit, dari catatan sejarah diketahui bahwa pendidikan Islam bermula dari pengajian-pengajian  di  rumah-rumah  penduduk  yang  dilakukan  oleh  para  penyebar  agama Islam,  kemudian  berkembang  menjadi  pengajian  di  langgar  atau  masjid  dan  pondok pesantren. 27
Menurut  penulis,  pendekatan  yang  dilakukan  hendaknya  bersifat  integratif. Sehubungan  dengan  itu,  Depertemen  Agama  (sekarang  Kementerian  Agama)  yang  berdiri pada  3  Januari  1946  secara  intensif  memperjuangkan  politik  pendidikan  Islam  di  Indonesia. Orientasi  usahanya  dalam  bidang  pendidikan  Islam  bertumpu  pada  aspirasi  umat  Islam  agar pendidikan  agama  diajarkan  di  sekolah-sekolah,  di  samping  pada  pengembangan  madrasah. Secara  lebih  spesifik,  usaha  ini  ditangani  oleh  bagian  khusus  yang  mengurusi  masalah pendidikan agama.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah memberikan kesempatan untuk masuknya pengajaran agama di sekolah-sekolah. di samping  mengakui  sekolah  agama  (madrasah,  yang  diakui  oleh  Menteri  Agama)  sebagai lembaga  penyelenggara  wajib  belajar.  Ketetapan   (Tap)  MPRS  Nomor  2  Tahun  1960 menetapkan pemberian pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan, mulai sekolah dasar sampai  dengan  perguruan  tinggi,  di  samping  pengakuan  bahwa  pesantren  dan  madrasah sebagai lembaga pendidikan yang otonom di bawah pembinaan Departemen Agama. 28
Tap  MPRS  Nomor  27  Tahun  1966  menetapkan  bahwa  agama,  pendidikan,  dan kebudayaan adalah unsur mutlak dalam nation and caracter building , sekaligus menetapkan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok dan wajib diikuti oleh setiap peserta didik  sesuai  dengan  agama  masing-masing.  Akhirnya,  Tap  MPR  Nomor  2  Tahun  1988 tentang  Asas  Tunggal  yang  menetapkan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  bagi  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  lebih  memantapkan  usaha  masuknya  lembaga pendidikan keagamaan (pesantren dan madrasah) dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, lebih memantapkan pula usaha pengintegrasian pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. 29
Segala peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah yang tampaknya  mengarah  kepada  usaha  integrasi  tersebut  merupakan  persiapan  untuk menyusun  dan  mewujudkan  undang-undang tentang  “satu  sistem  pendidikan  dan  pengajaran nasional”,  sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh  Pasal  31  UUD  1945.  Dengan  disahkannya Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  “lebih dikukuhkan”  oleh  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  (juga  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional). 30 usaha  integrasi  pendidikan  Islam  ke  dalam  sistem  pendidikan  nasional mendapatkan dasar hukum yang jelas.
Pendidikan  Islam  dan  pendidikan  nasional  terdapat  3  segi  yang  dapat  ditelusuri Pertama dari  konsep  penyusunan  sistem  pendidikan  nasional  indonesia  itu  sendiri. Kedua,
26 Sumartana, Pluralism Konflik Pendidikan Agama Islam di Indonesia, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2001), 286
27 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 182
28 Husni Rahim, Madrasah dalam Politik Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Wacana Logos ilmu, 2005), 17
29 Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam , Edisi Revisi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 204—213
30 Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradapan  bangsa yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman san bertaqwa kepada tuhan yang maha ea, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
dari hakikat pendidikan islam dan kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Ketiga, dari segi kedudukan pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional. 31

## Kesimpulan
Sistem pendidikan di  Indonesia telah melalui rangkaian proses sejarah  yang panjang, Pada  hakikatnya,  sejumlah  undang-undang  tersebut  merupakan  perangkat  hukum  untuk mengatur  sistem  pendidikan  tanah  air.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  Islam  yang  telah berlangsung  sejak  masuknya  Islam  ke  Indonesia  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari sistem pendidikan nasional tersebut,
Lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai follow up terhadap amanat Pasal  31  UUD  1945  menggambarkan  betapa  akseptabilitas  pemerintah  dan  masyarakat muslim  Indonesia  akan  upaya  integrasi  pendidikan  Islam  dalam  sistem  pendidikan  nasional. Khusus  dengan  disahkanya  UU  Nomor  2  Tahun  1989  dan  UU  Nomor  20  Tahun  2003, integrasi  pendidikan  Islam  ke  dalam  sistem  pendidikan  nasional  mendapatkan  dasar  hukum yang jelas.
Pendidikan  Islam  dan  pendidikan  nasional  terdapat  3  segi  yang  dapat  ditelusuri Pertama  dari  konsep  penyusunan  sistem  pendidikan  nasional  indonesia  itu  sendiri.  Kedua, dari hakikat pendidikan islam dan kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Ketiga, dari segi kedudukan pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional.

## Daftar Rujukan
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013. ___________, Metodologi Pengajaran Agama Islam , Bandung: Rosdakarta. 1995.
Affandi Muchtar, Membedah Dikursus Pendidikan Islam , Ciputat: Kalimah, 2001.
Azumardi  Azra, Pesantren  Kontinuitas  Perubahan,  Dalam  Nur  Cholis  Madjid,  Bilik-Bilik Pesantren Sebuak Potret Perjalanan , Ciputat: Paramadina, 1997. Daulay, Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di  Indonesia, Jakarta: Kencana. 2007.
Hasbullah. Kapita Selekta Pendidikan . Jakarta: Rajawali Pers. 1996 Hasan Langgulung, Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21 , Jakarta: Al Husna,1988 Husni  Rahim, Madrasah  Dalam  Politik  Pendidikan  Indonesia, Jakarta:  Wacana  Logos Ilmu, 2005.
Imam  Barnadib, Dasar-Dasar  Kependidikan,  Memahami  Makna  Dan  Perspektif  Beberapa Pendidikan, Bogor: Galia Indonesia, 1966. Kasinyo  harto, Arah  pengembangan  pendidikan  islam ,  Palembang:  Perspektif  balai  diklat keagamaan Palembang. 2008.
Muhaimin, Rekonstruksi  Pendidikan  Islam:  Dari  Paradigma  Pelembagaan,  Manajemen Kelmbagaan,  Kurikulum,  hingga  Strategi  Pembelajaran, Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada. 2009.
Maksum. Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1990 Mulyadhi  Kertanegara, Integrasi  Ilmu:  Sebuah  Rekonstruksi  Holistik, Bandung:  Artasy Mizan. 2005.
Muzayyin  Arifin, Kapita  Selekta  Pendidikan  Islam ,  Edisi  Revisi,  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara, 2007.
Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007 Saefuddin, Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi, Bandung: Mizan,1987.
Saidan, Perbandingan  Pemikiran  Pendidikn  Islam  Antara  Hasan  Al-Banna  Dengan Muhamad Natsir, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
31 Hasbullah. Kapita Selekta Pendidikan . (Jakarta: Rajawali Pers. 1996.), 28-29
Sumartana, Pluralism  Konflik  Pendidikan  Agama  Islam  Di  Indonesia, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001.
Sjafri  Sairin, Perubahan  Social  Masyarakat  Modern:  Perspektif  Antropologi ,  Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002.
Soemarmo, Peraturan  Pemerintah  RI  Tentang  Pelaksanaan  System  Pendidikan  Nasional , Jakarta: kloang kede jaya, 1990.
Tilar, Membenahi Pendidikan Nasional, Jakarta: Rineka cipta. 2002. Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi aksara, 1997. Zulkabir dkk, Islam Konseptual dan Kontekstual , Bandung: Itqan, 1993