Volume 03 | Nomor 02 | Tahun 2022
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge

## ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA KASUS TERBARU DAN IMPLIKASINYA
Fredi Syahlulus Tarigan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara INFO ARTIKEL ABSTRAK Riwayat artikel: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perubahan kebijakan  hukum  yang  terjadi  dalam  sistem  peradilan pidana  melalui  studi  kasus  terbaru,  serta  untuk mengidentifikasi  implikasi  dari  perubahan  tersebut. Sistem  peradilan  pidana  adalah  landasan  penting  dalam menjaga  keadilan  dan  keamanan  masyarakat.  Perubahan kebijakan  hukum  dalam  sistem  ini  dapat  memiliki dampak  yang  signifikan  pada  proses  peradilan,  hak individu, dan efektivitas penegakan hukum.
Studi ini akan mengulas kasus-kasus hukum terbaru yang menggambarkan  perubahan  signifikan  dalam  kebijakan peradilan  pidana,  termasuk  perubahan  dalam  hukuman, prosedur  pengadilan,  dan  definisi  kejahatan.  Kami  akan menganalisis  faktor-faktor  yang  mendorong  perubahan ini,  seperti  perubahan  sosial,  teknologi,  atau  tuntutan politik.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan  membahas dampak perubahan tersebut, termasuk implikasi pada hak asasi manusia, efisiensi peradilan, dan penegakan hukum yang adil. Penelitian ini juga akan memberikan wawasan tentang  pentingnya  menjaga  keseimbangan  antara keamanan masyarakat dan hak-hak individu dalam upaya untuk  mencapai  sistem  peradilan  pidana  yang  adil  dan efektif.
Diterima : 19 Juni 2022
Revisi : 20 Juli 2022 Diterima : 01 Agustus 2022

## Kata kunci:

## Handphone,
Menuju, Interaksi sosial
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC BY-NC lisensi.

## Penulis yang sesuai:

## Fredi Syahlulus Tarigan
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Email: fredysyallu@gmail.com

## PENDAHULUAN
Sistem  peradilan  pidana  adalah  pilar  utama  dalam  menjaga  ketertiban,  keadilan,  dan keamanan  dalam  suatu  masyarakat.  Sistem  ini  bertujuan  untuk  menegakkan  hukum, memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, serta melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam  proses  hukum.  Namun,  dalam  berjalannya  waktu,  sistem  peradilan  pidana  sering mengalami  perubahan  kebijakan  hukum  yang  signifikan  sebagai  respons  terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan tuntutan politik. Perubahan-perubahan dalam kebijakan hukum  peradilan  pidana  sering  kali  mencerminkan  tantangan  dan  perubahan  dalam
masyarakat,  seperti  peningkatan  kejahatan  terkait  teknologi,  perubahan  dalam  pandangan masyarakat  terhadap  kejahatan  tertentu,  dan  perubahan  tuntutan  politik  terkait  dengan keamanan  dan  penegakan  hukum.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  memahami  perubahan- perubahan ini dan menganalisis implikasinya.
Kasus-kasus hukum terbaru seringkali menjadi cerminan dari perubahan-perubahan ini dalam sistem  peradilan  pidana.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  berbagai  negara  telah  mengalami perubahan  signifikan  dalam  hukum  pidana,  mulai  dari  pengurangan  hukuman,  reformasi prosedur  pengadilan,  hingga  perubahan  dalam  definisi  kejahatan  tertentu.  Semua  perubahan ini  memiliki  dampak  yang  signifikan  pada  hak  individu,  efektivitas  penegakan  hukum,  dan keadilan  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  membahas kasus-kasus  hukum  terbaru  sebagai  studi  kasus  untuk  menganalisis  perubahan  kebijakan hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Penelitian  ini  akan  mengidentifikasi  faktor-faktor yang  mendorong  perubahan  ini,  serta  implikasi  dari  perubahan  tersebut.  Hal  ini  akan membantu  dalam  memahami  bagaimana  sistem  peradilan  pidana  menyesuaikan  diri  dengan perubahan-perubahan  dalam  masyarakat  dan  bagaimana  perubahan  tersebut  memengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

## METODE
Penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  analisis  studi  kasus  untuk  menganalisis perubahan  kebijakan  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  melalui  kasus-kasus  hukum terbaru. Berikut adalah langkah-langkah metode penelitian yang akan digunakan: Pemilihan  Kasus:  Identifikasi  dan  pemilihan  kasus  hukum  terbaru  yang  mencerminkan perubahan  kebijakan  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Kasus-kasus  ini  harus  relevan dan signifikan dalam konteks perubahan hukum dan dapat mencakup berbagai aspek sistem peradilan pidana, seperti hukuman, prosedur pengadilan, dan definisi kejahatan.

## Pengumpulan Data
Kumpulkan  data  sekunder  terkait  dengan  kasus-kasus  hukum  yang  dipilih,  seperti  putusan pengadilan,  perubahan  undang-undang,  laporan  media,  dan  analisis  hukum.  Data-data  ini akan menjadi dasar analisis perubahan kebijakan hukum.

## Analisis Kualitatif :
Melakukan analisis kualitatif terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Analisis ini akan mencakup  identifikasi  perubahan  konkret  dalam  kebijakan  hukum,  termasuk  apa  yang diubah, mengapa diubah, dan dampaknya. Faktor-faktor yang mendorong perubahan hukum akan diidentifikasi dan dianalisis.

## Analisis Implikasi
Setelah  mengidentifikasi  perubahan  kebijakan  hukum,  analisis  implikasi  dari  perubahan tersebut.  Ini  termasuk  dampaknya  pada  hak  asasi  manusia,  efektivitas  peradilan,  dan penegakan hukum yang adil. Implikasi positif dan negatif akan dievaluasi.
Perbandingan Kasus: Bila memungkinkan, bandingkan hasil dan temuan dari berbagai kasus hukum  terbaru.  Ini  akan  membantu  dalam  menarik  kesimpulan  yang  lebih  umum  tentang tren perubahan kebijakan hukum dalam sistem peradilan pidana.
Kesimpulan dan Rekomendasi: Hasil analisis akan digunakan untuk menyusun kesimpulan tentang  perubahan  kebijakan  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  dan  implikasinya. Rekomendasi  atau  saran,  jika  ada,  akan  diberikan  untuk  pemangku  kepentingan,  seperti lembaga  peradilan,  pemerintah,  atau  masyarakat  sipil  yang  terlibat  dalam  perubahan kebijakan hukum.
Penulisan Laporan: Hasil penelitian akan disusun dalam laporan penelitian yang mencakup latar belakang, metode, temuan, dan rekomendasi. Laporan ini akan menjadi dokumen yang mendokumentasikan hasil penelitian dan menjadi sumber referensi untuk pihak-pihak yang berkepentingan..  Metode  penelitian  ini  akan  memberikan  pemahaman  yang  lebih  dalam tentang  perubahan  kebijakan  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  dan  dampaknya. Analisis  studi  kasus  memungkinkan  peneliti  untuk  fokus  pada  kasus  konkret  yang mencerminkan  perubahan  nyata  dalam  sistem  peradilan  pidana,  sambil  mengidentifikasi pola dan tren yang lebih luas dalam perkembangan hukum pidana.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini,  telah  dianalisis  sejumlah  kasus  hukum  terbaru  yang  mencerminkan perubahan  kebijakan  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Beberapa  temuan  utama  dari penelitian ini adalah sebagai berikut, Perubahan Hukuman: Banyak negara telah mengalami perubahan  dalam  hukuman  pidana,  termasuk  pengurangan  hukuman  bagi  beberapa  jenis kejahatan.  Misalnya,  beberapa  negara  telah  mengadopsi  pendekatan  rehabilitasi  daripada hukuman  penjara  jangka  panjang  untuk  pelaku  kejahatan  non-kekerasan.  Perubahan  ini bertujuan untuk  mengurangi  penjara yang berlebihan dan fokus pada rehabilitasi.  Hasilnya adalah  penurunan  populasi  narapidana,  yang  dapat  mengurangi  beban  sistem  peradilan pidana.
Reformasi Proses Pengadilan Beberapa  negara  telah  melakukan  reformasi  prosedur  pengadilan  pidana  untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan. Reformasi ini mencakup penggunaan teknologi dalam pengadilan,  pengurangan  tumpukan  kasus,  dan  akses  yang  lebih  besar  terhadap  bantuan hukum.  Dengan  memanfaatkan  teknologi,  pengadilan  dapat  menjadi  lebih  transparan  dan efisien, mengurangi biaya serta waktu yang diperlukan dalam proses peradilan.
Perubahan  Definisi  Kejahatan:  Definisi  kejahatan  tertentu  telah  berubah,  terutama  terkait dengan perkembangan teknologi. Kasus-kasus terbaru menggambarkan bagaimana undang- undang  telah  beradaptasi  dengan  tindakan  kejahatan  siber,  peretasan  data,  dan  kejahatan berbasis internet lainnya. Ini mencerminkan usaha untuk mengikuti perkembangan teknologi dan  mengidentifikasi  kejahatan  yang  relevan  dalam  era  digital.  Faktor  Pendorong: Perubahan-perubahan ini sering kali didorong oleh faktor-faktor seperti tuntutan masyarakat akan  hukuman  yang  lebih  adil,  perubahan  sosial,  dan  perkembangan  teknologi.  Selain  itu, perubahan  politik  dan  tekanan  dari  kelompok  advokasi  juga  memainkan  peran  penting dalam  perubahan  kebijakan  hukum.  Misalnya,  tuntutan  untuk  reformasi  peradilan  pidana sering  kali  muncul  sebagai  tanggapan  terhadap  ketidakadilan  sistemik  atau  diskriminasi rasial.

## Pembahasan
Perubahan  kebijakan  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  memiliki  sejumlah  implikasi yang perlu dipertimbangkan:
Hak  Asasi  Manusia  Pengurangan  hukuman  dan  fokus  pada  rehabilitasi  dapat  menjadi langkah  yang  positif  dalam  menjaga  hak  asasi  manusia.  Hal  ini  dapat  mengurangi penahanan yang berlebihan dan memberikan peluang bagi individu untuk memperbaiki diri. Namun,  perlu  dipastikan  bahwa  upaya  rehabilitasi  ini  efektif  dan  mendukung  reintegrasi sosial narapidana.
Efektivitas  Penegakan  Hukum:  Reformasi  prosedur  pengadilan  dapat  meningkatkan efisiensi  dalam  penegakan  hukum  dengan  mengurangi  tumpukan  kasus  dan  menggunakan teknologi.  Ini  dapat  membantu  penegakan  hukum  yang  lebih  efektif  dan  mengurangi peluang  untuk  kesalahan  prosedural.  Keseimbangan  Antara  Keamanan  dan  Hak  Individu:
Penting  untuk  mencari  keseimbangan  antara  keamanan  masyarakat  dan  hak  individu. Perubahan dalam definisi kejahatan harus mengakomodasi tantangan baru seperti kejahatan siber  tanpa  mengorbankan  hak  individu.  Keamanan  siber  yang  lebih  baik  juga  perlu diwujudkan melalui kerja sama dengan sektor swasta dan internasional.

## Partisipasi Masyarakat
Dalam  beberapa  kasus,  perubahan  kebijakan  hukum  mungkin  dipengaruhi  oleh  tuntutan masyarakat.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  perubahan  kebijakan  dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan terhadap perubahan tersebut. Hal ini menciptakan kesempatan bagi warga negara untuk memengaruhi pembentukan hukum pidana yang lebih adil dan relevan dengan kebutuhan mereka.
Penting  untuk  memahami  bahwa  setiap  kasus  hukum  dan  perubahan  kebijakan  memiliki konteksnya  sendiri.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  memberikan  pandangan  umum  tentang tren  perubahan  kebijakan  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana,  namun  pengambilan keputusan  harus  mempertimbangkan  kondisi  setempat,  nilai-nilai  masyarakat,  dan kebutuhan  praktis.  Kesimpulan  dan  rekomendasi  yang  dihasilkan  dari  penelitian  ini  dapat memberikan  panduan  bagi  pemangku  kepentingan  dalam  menjaga  sistem  peradilan  pidana yang adil, efektif, dan berwawasan masa depan. Dengan demikian, perubahan hukum dapat memberikan  kontribusi  positif  terhadap  kemajuan  sistem  peradilan  pidana  dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang.

## KESIMPULAN
Dalam  penelitian  ini,  telah  dianalisis  perubahan  kebijakan  hukum  dalam  sistem  peradilan pidana  melalui  studi  kasus  terbaru.  Hasil  analisis  dan  pembahasan  menyajikan  gambaran tentang  perubahan  signifikan  yang  terjadi  dalam  berbagai  aspek  sistem  peradilan  pidana. Berikut  adalah  kesimpulan  utama  yang  dapat  ditarik  dari  penelitian  ini.  Pengurangan Hukuman  dan  Fokus  pada  Rehabilitasi:  Banyak  negara  telah  beralih  dari  pendekatan hukuman  berat  ke  pendekatan  rehabilitasi  dalam  penanganan  kejahatan.  Hal  ini  bertujuan untuk  mengurangi  populasi  narapidana  yang  berlebihan  dan  memberikan  kesempatan kepada  pelaku  kejahatan  untuk  memperbaiki  diri.  Pengurangan  hukuman  dapat  memiliki dampak  positif  pada  hak  asasi  manusia  dengan  menghindari  penahanan  yang  tidak proporsional.  Reformasi  Proses  Pengadilan:  Reformasi  prosedur  pengadilan,  termasuk penggunaan  teknologi  dan  pengurangan  tumpukan  kasus,  telah  meningkatkan  efisiensi sistem  peradilan  pidana.  Ini  memberikan  peluang  bagi  sistem  peradilan  untuk  beroperasi lebih  efektif,  mengurangi  biaya,  dan  mempercepat  proses  peradilan.  Perubahan  Definisi Kejahatan:  Definisi  kejahatan  telah  berubah  untuk  mencerminkan  tantangan  baru  dalam masyarakat,  khususnya  terkait  dengan  perkembangan  teknologi.  Ini  mencerminkan  upaya untuk  menghadapi  kejahatan  siber  dan  kejahatan  berbasis  internet.  Namun,  perubahan  ini juga memerlukan pemantauan ketat untuk memastikan bahwa hak individu tetap terlindungi. Faktor  Pendorong  Perubahan:  Faktor-faktor  seperti  tuntutan  masyarakat  akan  keadilan, perubahan  sosial,  dan  perkembangan  teknologi  berperan  dalam  mendorong  perubahan kebijakan  hukum.  Pengaruh  politik  dan  tekanan  dari  kelompok  advokasi  juga  merupakan faktor penting dalam perubahan ini.
Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa keseimbangan antara keamanan masyarakat dan hak individu  adalah  kunci.  Reformasi  kebijakan  hukum  harus  memastikan  bahwa  perubahan tersebut  tidak  mengorbankan  hak  asasi  manusia,  melainkan  meningkatkan  keadilan, efektivitas  penegakan  hukum,  dan  keselamatan  masyarakat.  Kesimpulannya,  penelitian  ini menggarisbawahi  pentingnya  adaptasi  sistem  peradilan  pidana  terhadap  perubahan  dalam masyarakat. Reformasi hukum yang responsif dan berwawasan masa depan dapat membantu
menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan keamanan masyarakat. Upaya kolaboratif  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perubahan  kebijakan  hukum  dapat memastikan  bahwa  sistem  peradilan  pidana  terus  berkembang  sesuai  dengan  tuntutan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

## [1] Soepandji,  Kris  Wijoyo,  and  M.  Sofyan  Pulungan.  "NILAI-NILAI  PANCASILA  DI TENGAH PERUBAHAN PETA GEOPOLITIK GLOBAL: ANALISIS
KEPENTINGAN  NASIONAL  DALAM  PEMBENTUKAN  KEBIJAKAN  HUKUM." Jurnal Hukum & Pembangunan 52, no. 1 (2022): 169-189.
[2] Sari, Indriana Dwi Mutiara, Handias Gita, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Analisis Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Delik  Perbuatan  Tidak  Menyenangkan."  Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 2 (2019): 171-181.
[3] Panjaitan, A. R. (2022). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SUATU AKTA PERUBAHAN  YAYASAN  BILA  TERJADI  SUATU  KETERANGAN  PALSU (Analisis Putusan MA No. 1068/K/PID/2015). Jurnal Notarius, 1(1).
[4] Suartina, Tine. "Analisis Hukum pada Kebijakan Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum di Indonesia." Jurnal Masyarakat dan Budaya 10, no. 1 (2008): 149-176.