## Sigma: Journal of Economic and Business
Vol. 5 (2), Desember 2022, pp. 96-112 ISSN 2614-140X (Online) Journal homepage. https://www.journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb

## ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Nurul Annisa 1) Abdul Aziz Muthalib 2) Nita Hasnita 3)
Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari email:nurulannisa313@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penatausahaan  aset  tetap daerah  berdasarkan  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi  dokumen,  wawancara, dokumentasi,  dan  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penatausahaan  aset tetap  daerah  pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dilihat  dari indikator  pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan  telah  mengikuti  ketentuan  penatausahaan dalam  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016,  yang  mana  Kepala  Biro  Umum  melalui  Pengurus Barang  Pengguna  telah  rutin  melakukan  kegiatan  pendaftaran  dan  pencatatan aset  tetap  daerah menurut  penggolongan  dan  kodefikasi  barang,  telah   melakukan  inventarisasi aset  tetap  daerah melalui  tim  inventarisasi  sekali  dalam  5  (lima)  tahun  atau setiap  tahun  untuk  aset  tetap  berupa Konstruksi dalam Pengerjaan, dan  membuat Laporan Realisasi Barang semesteran dan tahunan yang  rutin  dilaporkan  kepada  Sekretaris  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  melalui  Kabid. Aset BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kata kunci : Penatausahaan, Aset Tetap  Daerah, Permendagri  Nomor  19 Tahun 2016, Biro Umum

## Abstract
This research intends to find out and analyze the administration of regional fixed asset according  to  the  Regulation  of  the  Minister  of  Home  Affairs  No.  19  of  2016  in  the  Regional Secretariat General Bureau of South East Sulawesi. It used a qualitative descriptive approach. It  also  used  document  observation,  interviews,  and  literature  study  as  data  collection techniques. The result indicated that the administration of regional fixed assets in the Regional Secretariat  General  Bureau  of  South  East  Sulawesi  in  terms  of  the  indicators  of  bookkeeping, inventory,  and  reports  had  followed  the  management  provision  stated  in the  Regulation  of the Minister of Home Affairs No. 19 of 2016, in which the General Bureau Chief through Consumer Goods Administrator had regularly conducted registration and recording activities of regional fixed  assets  in  consonance  with  the  goods  classification  and  codification,  conducted  the inventory  of  regional  fixed  assets  by  inventory  team  once  in  five  years  or  every  year  for  fixed assets  namely  construction  in  execution,  and  making  semestrial  and  annual  goods  realization statements which were routinely reported to Regional Secretary of South East Sulawesi through Head  of  Asset  Section  in  Office  of  Management  or  Regional  Revenue,  Finance,  and  Assets (BPKAD) of South East Sulawesi
Keywords: Administration, Regional Fixed Assets, Regulation of the Minister of Home Affairs No. 19 of 2016.

## PENDAHULUAN
Berdasar  pada  Undang-Undang  RI  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  pemerintah  daerah  pada masing-masing  daerah  diberikan  hak  atau  wewenang  oleh  pemerintah  pusat  untuk  mengatur serta  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahannya,  atau  dikenal  dengan  istilah  otonomi  daerah. Dengan  kewenangan  ini,  pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  meningkatkan  efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.
Pendelegasian  wewenang  kepada  Pemerintah  Daerah  tersebut  disertai  dengan  penyerahan dan  pengalihan  pendanaan,  sarana  dan  prasarana,  serta  sumber  daya  manusia.  Pendanaan kewenangan  yang  diserahkan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  pendayagunaan potensi  keuangan  daerah  dan  mekanisme  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah,  serta  antara  daerah  (Mardiasmo,  2002).  Salah  satu  elemen  penting  agar  pengelolaan keuangan  pemerintah  daerah  berjalan  secara  efektif  dan  efisien  adalah  pengelolaan  aset  daerah (Meilasari & Martadinata, 2020).
Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  meliputi  11  tahapan  dalam  siklus pengelolaan  aset  daerah,  yakni  (1)  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran;  (2)  pengadaan; (3)  penggunaan;  (4)  pemanfaatan;  (5)  pengamanan  dan  pemeliharaan;  (6)  penilaian;  (7) pemindahtanganan;  (8)  pemusnahan;  (9)  penghapusan;  (10)  penatausahaan;  (11)  pembinaan, pengawasan  dan  pengendalian.  Siklus  pengelolaan  aset  ini  adalah  tahapan-tahapan  yang  harus dilalui  dalam  manajemen aset. Dengan  kata lain aset daerah adalah urusan yang  harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, bertanggung  jawab,  dan  adanya  kepastian  nilai  aset  daerah  yang  dapat  berfungsi  untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah (Yusuf, 2010).
Adanya pedoman pengelolaan tersebut, diharapkan aset daerah yang diperoleh berguna dan sesuai  dalam  pemakaian,  diperoleh  dengan  harga  yang  wajar,  tidak  ada  penyalahgunaan  dan tidak  ada  aset  daerah  yang  berlebih  atau  tidak  dimanfaatkan  secara  optimal.  Optimalisasi  aset daerah  dimulai  dari  proses  perencanaan  dan  penganggaran  yang  berfokus  pada output , pengadaan yang transparan, penggunaan yang tepat, pemeliharaan yang rutin, pengendalian dan penatausahaan yang baik, sampai penghapusan yang sesuai ketentuan (Setiadi et al., 2018).
Namun  demikian,  walaupun  sudah  jelas  bahwa  pengelolaan  aset  merupakan  salah  satu elemen  penting  karena  dapat  mempengaruhi  pengelolaan  keuangan,  tetap  saja  hal  ini  bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan oleh setiap instansi pemerintah. Sebab, menurut Rohendi &  Saadah  (2017)  aset  mempunyai  tingkat  kompleksitas  yang  begitu  tinggi  sehingga  setiap instansi  perlu  terus  berupaya  untuk  meningkatkan  kompetensi  manajemennya  seoptimal mungkin  dalam  mengelola  aset,  khususnya  aset  tetap  guna  meningkatkan  kepercayaan  publik kepada  pemerintah.  Sutaryo  (2011)  juga  menyatakan  bahwa  pengelolaan  aset  daerah  bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset  pemerintah  daerah  dalam  opini  BPK  atas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Selain  itu, Plh.  Direktur  Jenderal  Bina  Keuangan  Daerah  Kementerian  Dalam  Negeri  Agus  Fatoni mengungkapkan  bahwa  permasalahan  yang  sering  dihadapi  pemerintah  daerah  dalam  upaya pembenahan atas pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah antara lain kurang optimalnya pengelolaan aset daerah, belum memadainya kapasitas pengelola aset daerah, dan belum tertibnya penatausahaan aset daerah (Novianto, 2022).
Penatausahaan  aset  tetap  merupakan  salah  satu  prosedur  penting  dalam  pengelolaan  aset. Namun  dalam  prakteknya,  masih  ada  daerah  yang  pemerintahnya  belum  memaksimalkan kinerja  penatausahaannya,  sehingga  pengelolaan  aset  daerahnya  menjadi  tidak  optimal. Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Theodora  et  al.  (2019)(Theodora  et  al., 2019)  dengan  judul  “Implementasi  Kebijakan  Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah”  hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  penatausahaan  barang  milik  daerah di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Riau  belum  berjalan  dengan  tertib,  juga  terdapat  hambatan dalam  penatausahaan  barang  milik  daerah  yaitu  data  barang  yang  terdapat  dalam  pencatatan
tidak  lengkap,  kurangnya  sumber  daya  manusia  dan  finansial,  belum  adanya  SOP  tentang Pengelolaan BMD terutama tentang Penatausahaan BMD, serta Pejabat Pengelola Barang belum menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan baik.
Sulawesi  Tenggara  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  juga  memiliki  aset tetap  yang  bernilai  lumayan  besar  dan  kompleks,  sehingga  pengelolaannya  pun  dilakukan  oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun perangkat daerah terdiri dari Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah,  Biro  Kesejahteraan  Rakyat,  Biro  Hukum,  Biro Perekonomian, Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Organisasi,  Biro  Umum,  dan  Biro  Administrasi  Pimpinan),  Dinas  Daerah,  Sekretariat  DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga lainnya.
Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  merupakan  salah  satu perangkat daerah yang juga melakukan pengelolaan, termasuk penatausahaan terhadap aset tetap daerahnya  yang  berupa Tanah;  Peralatan  dan  Mesin;  Gedung  dan  Bangunan;  Jalan,  Irigasi  dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Kegiatan penatausahaan aset tetap daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ini  berdasar pada Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  menghasilkan  Laporan  Barang  Milik  Daerah  yang  mana secara rutin dilaporkan dan diperbarui setiap periodenya. Adapun pencatatan beberapa aset tetap pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini:
Tabel 1.
Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
Sumber: Biro Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset, 2022
Pada  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  penelitian  pada  penatausahaan  keenam  aset  tetap daerah  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  namun  saat  melakukan  iden-tifikasi  awal  masalah, peneliti  menyebutkan  permasalahan  penatausahaan  hanya  dari  satu  aset  tetap  saja  yaitu  tanah, walaupun  permasalahan  tersebut  juga  terjadi  pada  kelima  aset  tetap  lainnya.  Berdasarkan  tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa dalam pencatatannya, masih terdapat beberapa aset yang datanya belum  dilengkapi, yaitu data mengenai pensertifikasian tanah. Adapun indikator penatausahaan
dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  yaitu  pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan.  Sehingga berdasarkan  temuan  data  penelitian  di  atas,  menunjukkan  bahwa  penatausahaan  aset  tetap tersebut  kurang  optimal,  khususnya  pada  indikator  pembukuan,  yang  menyebabkan  kegiatan inventarisasi juga menjadi kurang optimal.
Selain  itu,  pada  gap  riset  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  Theodora  et  al.  (2019) menyatakan  bahwa  terdapat  hambatan  dalam  penatausahaan  barang  milik  daerah  yaitu  data barang  yang  terdapat  dalam  pencatatan  tidak  lengkap.  Oleh  sebab  itu,  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  mengenai  “Analisis  Penatausahaan  Aset  Tetap  Daerah  Berdasarkan Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  Pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi Tenggara”.

## KAJIAN PUSTAKA Akuntansi Aset Tetap
Dalam  Modul  Peningkatan  Kapasitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (2018)  dijelas-kan bahwa  peran  Aset  Tetap  sangat  signifikan  dalam  mendukung  pelaksanaan  aktivitas pemerintahan. Dalam Neraca, nilai Aset Tetap umumnya sangat signifikan jumlahnya. Besarnya nilai dan beragamnya jenis aset tetap membutuhkan perlakuan khusus dalam penatausahaan dan pengadministrasian  aset  tetap.  Sebagian  besar  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah mempunyai  permasalahan  terkait  aset  tetap  didalamnya.  Dalam  PSAP  nomor  7  PP  71  Tahun 2010  serta  Buletin  Teknis  nomor  15,  Aset  Tetap  didefinisikan  sebagai  aset  berwujud  yang mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, jika memenuhi kriteria : 1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3) Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; serta
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Aset tetap dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:
1) Tanah
2) Peralatan dan Mesin
3) Gedung dan Bangunan
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5) Aset Tetap Lainnya
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

## Aset Daerah atau Barang Milik Daerah
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang Milik  Daerah,  Barang  Milik  Daerah  merupakan  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban APBD  atau  yang  berasal  dari  perolehan  lainnya  yang  sah.  Adapun  Barang  Milik  Daerah  ini dilarang untuk digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman ataupun diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah. Barang Milik Daerah ini juga tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Barang  Milik  Daerah  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  APBD  dilengkapi  dokumen pengadaan,  sedangkan  yang  berasal  dari  perolehan  lainnya  yang  sah  dilengkapi  dokumen perolehan. Adapun Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Barang  yang  diperoleh  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap; atau
e. Barang  yang  diperoleh  kembali  dari  hasil  divestasi  atas  penyertaan  modal  pemerintah daerah

## Pengelolaan Aset Daerah/Barang Milik Daerah
Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,  pengelolaan  barang  milik  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan  kebutuhan  dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan  pemeliharaan,  penilaian,  pemindahtanganan,  pemusnahan,  penghapusan,  penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2006,  pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
1. Asas fungsional
2. Asas kepastian hukum
3. Asas transparansi
4. Asas efisiensi
5. Asas akuntabilitas
6. Asas kepastian nilai
Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  sendiri  merupakan  peraturan  pengganti  dari Permendagri  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah.  Ruang  lingkup  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  ini  menjelaskan  pejabat  pengelola  Barang  Milik  Daerah,  tahapan  dalam siklus  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  pada  SKPD  yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah berupa rumah Negara, serta ganti rugi dan sanksi.
Adapun  Pejabat  Pengelola  Barang  Milik  Daerah  antara  lain:  (1)  Pemegang  Kekuasaan Pengelolaan  BMD,  meliputi  Gubernur/Bupati/  Walikota;  (2) Pengelola  Barang  yaitu  Sekretaris Daerah;  (3)  Pejabat  Penatausahaan  Barang  yaitu  Kepala  SKPD  yang  mempunyai  fungsi pengelolaan  BMD;  (4)  Pengguna  Barang/Kuasa  Pengguna  Barang,  yaitu  Kepala  SKPD  selaku Pengguna  Barang,  dan  Kuasa  Pengguna  Barang  dapat  melimpahkan  sebagian  kewenangannya kepada  Kuasa  Pengguna  Barang;  (5)  Pejabat  Penatausahaan  Pengguna  Barang,  yaitu  pejabat yang  membidangi  fungsi  pengelolaan  BMD  pada  Pengguna  Barang;  (6)  Pengurus  Barang Pengelola,  yaitu  pejabat  yang  membidangi  fungsi  pengelolaan  BMD  pada  Pejabat Penatausahaan  Barang;  (7)  Pengurus  Barang  Pengguna,  yaitu  pejabat  yang  ditetapkan  oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD atas usul Pengguna Barang; serta (8) Pengurus Barang Pembantu, yaitu pejabat yang ditetapkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

## Penatausahaan Aset Tetap Daerah
Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penatausahaan adalah rangkaian  kegiatan  yang  meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan  barang  milik  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan. Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah  dilakukan  sebagai  dasar  dalam  memberikan  informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka prosedur akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah secara transparan. Hasil penatausahaan barang milik daerah akan digunakan dalam rangka:
1) Penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun.
2) Perencanaan  kebutuhan  pengadaan  dan  pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  setiap  tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran.
3) Pengamanan administrasi barang milik daerah
Dengan  penatausahaan  secara  tertib,  maka  akan  dihasilkan  angka-angka  yang  tepat  dan akurat  yang  berdampak  pada  tersedianya  sumber  data  yang  memadai  dalam  menyusun perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran  dan  akan  dihasilkan  pula  laporan  aset  daerah  di neraca  dengan  angka  yang  tepat  dan  akurat.  (Poedjianto,  2019).  Adapun  rangkaian  prosedur
penatausahaan BMD yang  meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dijelaskan sebagai berikut:
1. Pembukuan
Pembukuan  merupakan  kegiatan  pendaftaran  dan  pencatatan  Barang  Milik  Daerah  ke dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, atau Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pembukuan dimaksudkan agar  semua  Barang  Milik  Daerah  dalam  penguasaan  Kuasa  Pengguna  Barang,  Pengguna Barang  atau  Pengelola  Barang  tercatat  dengan  baik.  Tujuan  pembukuan  Barang  Milik Daerah adalah tersedianya data Barang Milik Daerah yang baik mengenai kekayaan daerah yang  tidak  dipisahkan  untuk  terwujudnya  tertib  administrasi  yang  efektif,  efisien,  optimal dan akuntabel.
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik  daerah  ke  dalam  Daftar  Barang  Pengguna  (DBP)/Daftar  Barang  Kuasa  Pengguna (DBKP).  DBP/DBKP  adalah  daftar  yang  memuat  informasi  barang  yang  dimilki  oleh masing-masing  pengguna/Kuasa  pengguna.  Pengguna/Kuasa  Pengguna  Barang  dalam melakukan  pendaftaran  dan  pencatatan  sesuai  dengan  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB). Pembantu  Pengelola  melakukan  koordinasi  dalam  pencatatan  dan  pendaftaran  Barang Milik  Daerah  ke  dalam  Daftar  Barang  Milik  Daerah  (DBMD)  (Poedjianto,  2019). Pengguna/Kuasa  Pengguna  dalam  melakukan  pendaftaran  dan  pencatatan  harus  sesuai dengan format:
1) KIB-A: Tanah
2) KIB-B: Peralatan dan Mesin
3) KIB-C: Gedung dan Bangunan
4) KIB-D: Jalan, Irigasi dan Jaringan
5) KIB-E: Aset Tetap Lainnya
6) KIB-F: Konstruksi dalam Pengerjaan
2. Inventarisasi
Inventarisasi  merupakan  kegiatan  untuk  melakukan  pendataan,  pencatatan,  dan pelaporan  hasil  pendataan  Barang  Milik  Daerah.  Maksud  inventarisasi  adalah  untuk mengetahui  jumlah  dan  nilai  serta  kondisi  Barang  Milik  Daerah  yang  sebenarnya,  baik yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang.  Tujuan  inventarisasi  Barang  Milik  Daerah  adalah  tersedianya  data  Barang  Milik Daerah  secara  baik  dalam  upaya  mewujudkan  tertib  administrasi  dan  tertib  fisik  serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah  yang  bersifat  kebendaan,  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak.  Buku inventaris  tersebut  memuat  data  meliputi  lokasi,  jenis/  merk/type,  jumlah,  ukuran,  harga, tahun  pembelian,  asal  barang,  dan  sebagainya.  Adanya  buku  inventaris  yang  lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:
1) Pengendalian, pemanfaatan, peng-amanan dan pengawasan setiap barang
2) Usaha  untuk  menggunakan  me-manfaatkan  setiap  barang  secara  maksimal  sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing
3) Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah.
3. Pelaporan
Pelaporan  merupakan  kegiatan  penyusunan  dan  penyampaian  data  dan  informasi  yang dilakukan  oleh  Pengurus  Barang  Pembantu,  Pengurus  Barang  Pengguna  dan  Pengurus Barang  Pengelola  yang  melakukan  penatausahaan  Barang  Milik  Daerah  pada  Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud penyusunan pelaporan Barang Milik Daerah agar semua data dan informasi mengenai Barang Milik Daerah dapat disajikan  dengan  akurat  setiap  bulan  dan  semester  guna  mendukung  pe-laksanaan pengambilan  keputusan  dalam  rangka  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  serta  sebagai bahan  penyusunan  neraca  Pemerintah  Daerah.  Dalam  rangka  penyusunan  laporan  Barang Milik  Daerah  perlu  dilakukan  rekonsiliasi  yang  merupakan  kegiatan  pencocokan  data
transaksi keuangan dengan pembukuan Barang Milik Daerah berdasarkan dokumen sumber yang sama.

## Kerangka Pikir Penelitian
Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian
Adapun  dalam  penelitian  ini  dilakukan  pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi Sulawesi  Tenggara,  dengan  mengacu  pada  tinjauan  teoritik  yang  meliputi:  (1)  Akuntansi  Aset Tetap;  (2)  Aset  Daerah  atau  Barang  Milik  Daerah;  (3)  Pengelolaan  Aset  Daerah;  dan  (4) Penatausahaan  Aset  Daerah,  serta Tinjauan  Empiris,  yaitu  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh:  (1)  Ramdany  &  Setiawati  pada  tahun  2021;  (2)  Meilasari  &  Sudrajat  Martadinata  pada tahun  2020;  (3)  Andrew  M.  Karambut,  Jenny  Morasa,  Jessy  D.L.  Warongan  pada  tahun  2019; (4)  Ivan  Setiadi,  Anhulaila  M.  Palampanga,  Nina  Yusnita  pada  tahun  2018;  (5)  Martikawati Gubali, Jantje Tinangon, Rudy Pusung pada tahun 2018; (6) Lucky Jansen Manurung, Jullie J. Sondakh,  Novi  S.  Budiarso  pada  tahun  2018;  (7)  Fikha  Kristy  Bolendea,  Ventje  Ilat,  Jessy Warongan  pada  tahun  2017;  dan  (8)  Insteng  Lantemona,  Ventje  Ilat,  Hendrik  Manossoh  pada tahun 2017.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penatausahaan  aset  tetap  daerah  pada  Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasar Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dengan menggunakan teknik analisis data yakni deskriptif kualitatif yang meliputi reduksi data,  penyajian  data,  serta  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi,  sehingga  diperoleh  hasil penelitian yang kemudian dirangkum menjadi sebuah kesimpulan serta saran.

## METODE PENELITIAN Objek Penelitian
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  Penatausahaan  Aset  Tetap  Daerah  lingkup  Biro  Umum Setda Prov. Sultra.

## Instrumen Penelitian
Instrumen atau alat dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Adapun peneliti merupakan perencana,  pelaksana  pengumpulan  data,  menilai  kualitas  data,  analisis  data,  menafsirkan  data dan  melaporkan  hasil  penelitian,  sehingga  peneliti  disebut  sebagai  instrumen  kunci  dalam penelitian (Sugiyono 2013).

## Jenis dan Sumber Data Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Data  kualitatif,  merupakan  data  yang  tidak  dapat  diukur  dalam  skala  numerik  atau  data yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian. Adapun data kualitatif dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan peneliti berdasarkan dokumen terkait penatausahaan aset  tetap  daerah,  profil  Biro  Umum  Setda  Prov.  Sultra,  dan  hasil  wawancara  dengan informan untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif atas penatausahaan aset tetap daerah pada Biro Umum Setda Prov. Sultra.
2. Data  kuantitatif,  merupakan  data  yang  disajikan  dalam  bentuk  skala  numerik  (angka). Adapun data kuantitatif dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Barang (Semester I) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022

## Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:
1. Data  primer,  yaitu  berupa  hasil  pengamatan  peneliti  berdasarkan  dokumen  terkait penatausahaan  aset  tetap  daerah  dan  hasil  wawancara  dengan  Pengurus  Barang  Pengguna Biro Umum Setda Prov. Sultra, Ibu Rawatia.
2. Data sekunder, yaitu berupa Laporan Realisasi Barang (Semester I) Biro Umum Sekretariat Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  Tahun  Anggaran  2022  dan  Peraturan  Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 19 Tahun 2021.

## Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi Dokumen
Menurut  Sugiyono  (2013),  observasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  untuk mengamati  perilaku  manusia,  proses  kerja,  dan  gejala-gejala  alam,  dan  responden. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  pengamatan  secara  langsung  pada dokumen-dokumen  penatausahaan  aset  tetap  daerah  di  Kantor  Gubernur,  Biro Umum Setda Prov. Sultra.
b. Wawancara
Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2013)  mendefiniskan wawancara " a meeting of  two persons to  exchange information and idea through question and responses, resulting  in  communication  and  joint  construction  of  meaning  about  a  particular topic ", yang berarti pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya  jawab,  sehingga  dapat  dikonstruksikan  makna  dalam  suatu  topik  tertentu. Wawancara terbagi menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur.
Jenis  wawancara  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  wawancara  semi terstruktur,  dengan  menyiapkan  daftar  pertanyaan  wawancara  yang  nantinya  dapat berkembang  selama  kegiatan  wawancara  berlangsung.  Adapun  informan  dalam penelitian ini yaitu Pengurus Barang Pengguna Biro Umum Setda Prov. Sultra, Ibu Rawatia.
c. Dokumentasi atau Pengumpulan Dokumen
Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013).  Dokumentasi  adalah  pengumpulan  data  dengan  menghimpun  dan menganalisis  dokumen-dokumen  baik  tertulis,  gambar,  maupun  elektronik. (Sukmadinata,  2007  dalam  Almunawaroh,  2017).  Adapun  dokumentasi  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  mengumpulkan  informasi,  foto,  dan  segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan aset tetap daerah pada Biro Umum  Setda  Prov.  Sultra,  meliputi  Rekapan  KIB  A  sampai  F  Tahun  Anggaran 2022,  Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  Nomor  19  Tahun  2021  yang berisikan  profil  Biro  Umum  Setda  Prov.  Sultra,  serta  foto-foto  dokumen penatausahaan aset tetap daerah seperti Kontrak Pengadaan Barang Belanja Modal, Buku  Inventaris  Barang  T.A  2022,  Laporan  Mutasi  Barang  T.A  2022,  Buku  Intra dan Ekstra Komptabel T.A 2022 dan Kartu Inventaris Barang T.A 2022.
d. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari  berbagai  referensi  literatur,  jurnal-jurnal,  media  cetak,  dokumen  arsip  dan bacaan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian  yang  dapat  digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk menganalisis (Kurniawan, 2021). Adapun data dan  informasi  yang  dikumpulkan  mengenai  penatausahaan  aset  tetap  daerah  dari artikel maupun jurnal yang selaras dengan penelitian ini, serta Permendagri Nomor 19  tahun  2016  untuk  melihat  kesesuaian  kegiatan  penatausahaan  aset  tetap  pada Biro Umum Setda Prov. Sultra.

## Teknik Analisis Data
Menurut  Sugiyono  (2013)  analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara  mengorganisasikan  data  ke  dalam  kategori,  menjabarkan  ke  dalam  unit-unit,  melakukan sintesa,  menyusun  ke  dalam  pola,  memilih  mana  yang  penting  dan  yang  akan  dipelajari,  dan membuat  kesimpulan  sehingga  mudah  dipahami  oleh  diri  sendiri  maupun  orang  lain.    Adapun teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  analisis  data berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL PENELITIAN
Penatausahaan  aset  tetap  daerah  pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi Tenggara  masih  berdasar  pada  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  dan  belum  menerapkan Permendagri  baru  untuk  penatausahaan  BMD,  yaitu  Permendagri  Nomor  47  Tahun  2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, karena masih menunggu arahan dari atasan. Selain berdasar pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016,  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  juga  mengeluarkan  aturan  turunan  dari Permendagri tersebut yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  Adapun  kegiatan  penatausahaan  aset  tetap  daerah pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  terbagi  menjadi  3  (tiga) indikator  penatausahaan  yaitu  pembukuan,  inventarisasi,  dan  pelaporan,  yang  dilakukan  oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  penatausahaan  aset  tetap  daerah  lingkup  Sekretariat Daerah yaitu: (1) Sekretaris Daerah Prov. Sultra sebagai Pengelola Barang; (2) Kepala BPKAD Prov. Sultra sebagai Pejabat Penatausahaan Barang; (3) Kepala Biro  Umum Setda Prov. Sultra sebagai  Pengguna  Barang,  (4)  Kasubag  Aset  Biro  Umum  Setda  Prov.  Sultra  sebagai  Pejabat Penatausahaan  Barang  Pengguna;  (5)  Kepala  Bidang  Aset  BPKAD  Prov.  Sultra  sebagai Pengurus  Barang  Pengelola;  (6) Pengurus  Barang  Pengguna  (yang  ditunjuk);  dan  (7)  Pengurus
Barang  Pembantu  (yang  ditunjuk).  Sedangkan  untuk  lingkup  Biro  Umum,  pihak  yang  terlibat langsung  yaitu  Pengurus  Barang  Pengguna,  bertanggung  jawab  kepada  Kasubag  Aset  Biro Umum dan Kepala Biro Umum.
Penatausahaan  aset  tetap  daerah  pada  Biro  Umum  Setda  Prov.  Sultra  diawali  dengan kegiatan  pembukuan.  Saat  terjadi  pengadaan  barang  dari  belanja  modal,  maka  barang  tersebut diinput  oleh  Pengurus  Barang  Pengguna  ke  dalam  Daftar  Barang  Pengguna  melalui  Aplikasi SIMDA-BMD  yang  berada  di  Kantor  BPKAD  Prov.  Sultra.  Sebenarnya  yang  bertanggung jawab  untuk  melakukan  penginputan  tersebut  adalah  Pengurus  Barang  Pembantu,  sedangkan Pengurus  Barang  Pengguna  bertanggung  jawab  untuk  menghimpun  semua  Laporan  Realisasi Barang  dari  semua  Biro.  Namun  untuk  di  Biro  Umum,  Pengurus  Barang  Pengguna  dan Pengurus  Barang  Pembantu  melakukan  pembagian  tugas,  yakni  Pengurus  Barang  Pengguna menangani  penatausahaan  aset  tetap,  sedangkan  Pengurus  Barang  Pembantu  menangani penatausahaan  persediaan  dan  aset  lainnya.  Adapun  penginputan  aset  tetap  daerah  dilakukan dengan  menyesuaikan  penggolongan  (jenis  aset  tetap)  dan  kodefikasi  barang,  yang  kemudian menghasilkan  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB).  Adapun  KIB  tersebut  diperlukan  saat  kegiatan inventarisasi dilakukan. (Kartu Inventaris Barang terlampir)
Prosedur penatausahaan aset tetap daerah yang selanjutnya yaitu inventarisasi. Inventarisasi merupakan  kegiatan  sensus  Barang  Milik  Daerah  yang  dilakukan  oleh  tim  inventarisasi,  yaitu dengan  melakukan  pendataan  aset  atau  mencocokkan  data  aset  dengan  keadaan  aset  yang sesungguhnya,  kemudian  hasilnya  dilaporkan  dan  ditindaklanjuti.  Inventarisasi  ini  dilakukan sekali  dalam  5  (lima)  tahun,  kecuali  pada  aset  tetap  berupa  Konstruksi  dalam  Pengerjaan, dilakukan  setiap  tahun.  Selanjutnya,  prosedur  terakhir  dalam  penatausahaan  aset  tetap  daerah yaitu  pelaporan.  Pelaporan  merupakan  penyampaian  data  dan  informasi  berupa  Laporan Realisasi  Barang  kepada  Pengelola  Barang  melalui  Pengurus  Barang  Pengelola  yang  meliputi Buku  Inventaris  Barang,  Laporan  Mutasi  Barang,  Buku  Inventarisasi  Intra  dan  Ekstra Komptabel,  serta  Buku  Inventaris  Ruangan  oleh  Pengguna  Barang  melalui  Pengurus  Barang Pengguna  yang  telah  diteliti  sebelumnya  oleh  Pejabat  Penatausahaan  Barang  Pengguna. Pelaporan ini dilakukan setiap semester dan setiap tahun.
Dalam penelitian ini, peneliti juga membandingkan ketentuan mengenai penatausahaan aset daerah  dalam  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  dengan  kegiatan  penatausahaan  aset  tetap daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun perbandingan tersebut dapat dilihat pada beberapa tabel di bawah ini:

## Tabel 2.
Perbandingan Ketentuan Penatausahaan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dengan
Pembukuan Aset Tetap Daerah pada Biro Umum No Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Hasil Wawancara Keterangan Sesuai/Tidak 1 Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan  BMD  yang  status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang  Pengguna/Daftar  Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang Kegiatan  penatausahaan  pada  Biro Umum  melewati tahap pembukuan, yaitu  pendaftaran  dan  pencatatan BMD  menurut  penggolongan  dan kodefikasi barang oleh Kepala Biro Umum  melalui  Pengurus  Barang
Pengguna
Sesuai

## Sumber Data: Data Primer, 2022
Berdasarkan  tabel  1  di  atas,  menunjukkan  kegiatan  pembukuan  pada  Biro  Umum Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang  meliputi  kegiatan  pendaftaran  dan pencatatan  BMD  menurut  penggolongan  dan  kodefikasi  barang  telah  sesuai  dengan  ketentuan penatausahaan  dalam  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016,  yang  mana  Kepala  Biro  Umum selaku Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang Pengguna  sesuai  penggolongan  dan  kodefikasi  barang  yang  status  penggunaannya  berada  pada Pengguna  Barang,  melalui  Pengurus  Barang  Pengguna.    Namun,  berdasarkan  observasi dokumen  dalam  penelitian  ditemukan  masalah  berupa  ketidakefektifan  dalam  kegiatan pembukuan  yaitu  pencatatan  data  aset  tetap  yang  tidak  lengkap,  seperti  nomor  sertifikat  yang belum  tercantum.  Hal  ini  disebabkan  karena  kurang  efektifnya  prosedur  pengamanan  aset  atau prosedur pengelolaan sebelum penatausahaan.
Tabel 3.
Perbandingan Ketentuan Penatausahaan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dengan Inventarisasi Aset Tetap Daerah pada Biro Umum
Sumber Data: Data Primer, 2022
Berdasarkan  tabel  2  di  atas,  adapun  kegiatan  inventarisasi  pada  Biro  Umum  Sekretariat Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  telah  sesuai  dengan  ketentuan  penatausahaan  dalam Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016,  yang  mana  Kepala  Biro  Umum  selaku  Pengguna  Barang melakukan  inventarisasi  BMD  paling  sedikit    1  (satu)  kali  dalam  5  (lima)  tahun  melalui  Tim Inventarisasi  yang  telah  dibentuk.  Untuk  aset  tetap  berupa  Konstruksi  dalam  Pengerjaan, inventarisasi  dilakukan  oleh  Kepala  Biro  Umum  selaku  Pengguna  Barang  melalui  Pengurus Barang  Pengguna  setiap  tahunnya.  Selanjutnya,  Kepala  Biro  Umum  selaku  Pengguna  Barang menyampaikan  Laporan  Hasil  Inventarisasi  melalui  Tim  Inventarisasi  dan  Pengurus  Barang Pengguna kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Kabid Aset BPKAD Prov.
No Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Hasil Wawancara Keterangan Sesuai/Tidak 1 Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD paling sedikit  1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun Biro Umum rutin melakukan inventarisasi aset tetap daerah, yaitu melakukan  kegiatan  sensus  BMD setiap  5  tahun  sekali  atau  setahun sekali  untuk  aset  tetap  berupa konstruksi dalam pengerjaan. Adapun  sensus  BMD  terakhir dilakukan  pada  tahun  2018,  dan akan  dilakukan  lagi  pada  tahun 2023 mendatang Sesuai 2 Dalam  hal  BMD  berupa  konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan  oleh  Pengguna  Barang setiap tahun Inventarisasi  aset  tetap  berupa Konstruksi  dalam  Pengerjaan  pada Biro Umum dilakukan setiap tahun. Sesuai 3 Pengguna  Barang  menyampaikan Laporan  Hasil  Inventarisasi  kepada Pengelola  Barang  paling  lama  3 (tiga)  bulan  setelah  selesainya inventarisasi Kepala  Biro  Umum  menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi melalui Tim inventarisasi kepada Sekretaris Daerah melalui Kabid Aset BPKAD  Prov.  Sultra  maksimal  3 bulan setelah selesainya inventarisasi Sesuai
Sultra  selaku  Pengurus  Barang  Pengelola  maksimal  3  (tiga)  bulan  setelah  selesainya inventarisasi.
Walaupun indikator di atas telah  menunjukkan  kesesuaian antara penatausahaan aset tetap daerah pada Biro Umum dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, namun berdasarkan hasil wawancara  peneliti  dengan  ibu  Rawatia,  dijelaskan  bahwa  dalam  proses  pelaksanaan inventarisasi berupa aset tetap daerah, tim inventarisasi mengalami kesulitan karena barang yang disensus kebanyakan merupakan barang bergerak, sehingga tempatnya sering berpindah bahkan sulit untuk
ditemukan.

## Tabel 4.3
Perbandingan Ketentuan Penatausahaan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dengan
Pelaporan Aset Tetap Daerah pada Biro Umum No Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Hasil Wawancara Keterangan Sesuai/Tidak 1 Kuasa  Pengguna  Barang  harus menyusun  Laporan  Barang  Kuasa Pengguna  Semesteran  dan  Laporan Barang  Kuasa  Pengguna  Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang Pada lingkup Biro Umum, Pengurus  Barang  tidak  menunjuk Kuasa Pengguna Barang. Tidak Sesuai 2 Pengguna Barang menghimpun Laporan  Barang  Kuasa  Pengguna Semesteran  dan  Tahunan  sebagai bahan  penyusunan  Laporan  Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan Pengguna Barang menghimpun Laporan  Barang  dari  Pengurus Barang  Pengguna  semesteran  dan tahunan Tidak Sesuai 3 Laporan Barang Pengguna digunakan  sebagai  bahan  untuk menyusun  neraca  SKPD  untuk disampaikan kepada Pengelola Barang Laporan Barang Pengguna merupakan  dasar  untuk  menyusun neraca pada Biro Umum, kemudian disampaikan pada Sekretaris Daerah  selaku  Pengelola  Barang melalui  Kabid  Aset  BPKAD  Prov. Sultra  selaku  Pengurus  Barang Pengelola. Sesuai 4 Laporan  BMD  digunakan  sebagai bahan  untuk  menyusun  neraca Pemerintah Daerah Laporan  BMD  yang  dihimpun  oleh Sekretaris  Daerah  selaku  Pengelola Barang  merupakan  dasar  untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah Sesuai
Sumber Data: Data Primer, 2022
Berdasarkan  tabel  3  di  atas,  adapun  kegiatan  pelaporan  pada  Biro  Umum  Sekretariat Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  pada  poin  pertama  dan  poin  kedua  dalam  tabel  4.3  di  atas tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 karena  dalam Biro  Umum Sekretariat Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  tidak  ada  penetapan  Kuasa  Pengguna  Barang.  Penetapan Kuasa Pengguna Barang hanya dilakukan pada Perangkat Daerah yang terdapat Unit Pelaksana Teknis  Dinas  (UPTD)  di  dalamnya,  contohnya  seperti  Bapenda,  Perhubungan,  dsb.  Kemudian, kegiatan pelaporan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada poin selanjutnya  dalam  tabel  4.3  di  atas  telah  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016, yang  mana  Laporan  Barang  Pengguna  pada  Biro  Umum  digunakan  sebagai  bahan  untuk menyusun  neraca  pada  Biro  Umum  untuk  disampaikan  kepada  Sekretaris  Daerah  selaku Pengelola Barang melalui Kabid Aset BPKAD Prov. Sultra selaku Pengurus Barang Pengelola, kemudian Laporan BMD yang telah dihimpun oleh Sekretaris Daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.
Berdasarkan hasil  wawancara peneliti  dengan ibu Rawatia, bahwa dalam proses pelaporan ditemukan  kendala  berupa  keterhambatan  proses  pelaporan  karena  harus  melakukan penginputan ulang barang atau data barang yang disebabkan oleh kesalahan penginputan di awal kegiatan.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  diketahui  bahwa  Penatausahaan aset  tetap  daerah  pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  masih berdasar  pada  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  dan  belum  menerapkan  Permendagri  baru untuk  penatausahaan  BMD,  yaitu  Permendagri  Nomor  47  Tahun  2021  Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Pembukuan,  Inventarisasi,  dan  Pelaporan  Barang  Milik  Daerah,  karena  pihak pengelolanya  masih  menunggu  arahan  dari  atasan  untuk  melakukan  penyesuaian.  Selain  itu, Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  juga  mengeluarkan  aturan  turunan  dari  Permendagri Nomor  19  Tahun  2016  yaitu  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  Nomor  2  Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Adapun  kegiatan  penatausahaan  aset  tetap  daerah  pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah Provinsi  Sulawesi  Tenggara  merupakan  bagian  dari  prosedur  pengelolaan  aset  daerah,  yang mana penatausahaan tersebut meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Hal ini sejalan  dengan  tinjauan  teoritik  yang  telah  dijabarkan  mengenai  pengelolaan  aset  daerah  atau Barang Milik Daerah, serta sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  yang  menyatakan  bahwa  penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Adapun dalam penelitian ini, peneliti  melakukan penelitian pada  penatausahaan aset pada Biro  Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, terkhusus pada aset tetapnya saja. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa aset tetap yang dikelola oleh Biro Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  ada  6  (enam)  jenis,  yaitu  Tanah; Peralatan  dan  Mesin;  Gedung  dan  Bangunan;  Jalan,  Irigasi  dan  Jaringan;  Aset  Tetap  Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Hal ini sejalan dengan tinjauan teoritik mengenai klasifikasi aset  tetap  berdasarkan  modul  Peningkatan  Kapasitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  tahun 2018, yang menyebutkan bahwa aset tetap dibagi menjadi 6 (enam) jenis.
Diketahui juga bahwa sudah ada pembagian pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan aset  tetap  daerah  pada  lingkup  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  maupun  pada lingkup  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  dan  secara  umum pembagian  pihak-pihak  tersebut  sudah  sesuai  dengan  Permendagri  yang  diterapkan,  namun untuk  lingkup  Biro  Umum,  tidak  terdapat  Kuasa  Pengguna  Barang,  karena  Kuasa  Pengguna Barang  hanya  terdapat  pada  perangkat  daerah  yang  memiliki  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas (UPTD), oleh sebab itu Pengurus Barang Pembantu yang seharusnya bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang, untuk lingkup Biro Umum juga Biro-Biro lainnya bertanggung jawab pada  masing-masing  Pengguna  Barang.  Adapun  pihak-pihak  penatausahaan  aset  tetap  daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut masing-masing telah melaksanakan  tanggung  jawab  penatausahaannya,  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, yang mana Pengguna Barang melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan  barang  pengguna  yang  dikuasai  kepada  Penge-lola  Barang  melalui  Pengurus  Barang Pengguna  yang  telah  ditunjuk  dan  atas  penelitian  Pejabat  Penatausahaan  Barang  Pengguna terlebih dahulu.
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dapat  diketahui  bahwa  kegiatan  penatausahaan  aset  tetap daerah  pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah Provinsi  Sulawesi  Tenggara  sudah  berjalan  sesuai prosedur  penatausahaan  pada  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016,  yaitu  dimulai  dari pembukuan yang  meliputi kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang ke dalam Daftar Barang Pengguna  melalui  aplikasi  SIMDA-BMD  setiap  terjadinya  peng-adaan  barang,  yang  kemudian dibuatkan  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB)  guna  mempermudah  pihak  yang  berkepen-tingan untuk  mengetahui  informasi  mengenai  barang  tersebut.  Selanjutnya,  kegiatan  inventarisasi berupa  sensus  BMD  yang  dilakukan  sekali  dalam  5  (lima)  tahun  pada  aset  tetap  (kecuali  aset tetap  berupa  Konstruksi  dalam  Pengerjaan,  inventarisasi  dilakukan  setiap  tahun)  untuk mengecek  kesesuai-an  antara  data  administratif  barang  dengan  keadaan  fisik  barang  yang sesungguhnya,  melakukan  labeling atau kodefikasi terhadap BMD serta mencatat kembali  data barang  yang  belum  lengkap.  Kemudian  prosedur  terakhir  dari  penatausahaan  yaitu  kegiatan pelaporan,  berupa  penyusunan  laporan realisasi  barang  yang  akan  dilaporkan  oleh  Kepala  Biro
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Pengurus Barang Pengguna atas penelitian  Kasubag  Aset  Biro  Umum  kepada  Sekretaris  Daerah  melalui  Kabid  Aset  Kantor BPKAD Prov. Sultra.
Berdasarkan hasil temuan menyatakan kesesuaian antara kegiatan penatausahaan pada Biro Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dengan  Permendagri  Nomor  19  Tahun 2016,  namun  dalam  proses  pelaksanaan  tiap  indikator  penata-usahaan  ditemukan  beberapa kendala  yaitu  pada  indikator  pembukuan,  beberapa  data  aset  tetap  yang  akan  diinput  kurang lengkap, sehingga isi rekapan Kartu Inventaris Barang yang dibuat tidak lengkap. Hal ini sejalan dengan  tinjauan  empirik  yaitu  hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Setiadi  et  al. (2018)  menjelaskan  bahwa  pencatatan  tidak  didukung  dengan  dokumen  keterangan  spesifikasi barang.
Indikator selanjutnya yaitu inventarisasi, kendalanya berupa sensus aset tetap daerah karena barang yang akan disensus kebanyakan merupakan barang bergerak, sehingga tempatnya sering berpindah, bahkan sulit untuk ditemukan. Indikator terakhir yaitu pelaporan, kendalanya berupa keterham-batan  kegiatan  pelaporan  aset  tetap  daerah  yang  disebabkan  terjadinya  kesalahan penggolongan  dan  kodefikasi  atau  terjadi  pencatatan  barang  secara  berulang  saat  pencatatan aset, yang membuat kegiatan pencatatan harus diulang.
Hasil  penelitian  di  atas  mengenai  kesesuaian  kegiatan  penatausahaan  pada  Biro  Umum Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dengan  indikator  penatausahaan  dalam Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  sejalan  dengan  tinjauan  empirik  yang  dilakukan  oleh Manurung  et  al.  (2018) menjelaskan  bahwa  penatausahaan  yang  mencakup  pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penge-lolaan Barang Milik Daerah, juga hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bolendea et al. (2017) menjelaskan bahwa  penatausahaan  BMD  di  Pemerintah  Kota  Manado  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa Penatausahaan aset tetap  daerah  pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dilihat  dari indikator  pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan  telah  mengikuti  ketentuan  penata-usahaan dalam  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016,  yang  mana  Kepala  Biro  Umum  melalui  Pengurus Barang  Pengguna  telah  rutin  melakukan  kegiatan  pendaftaran  dan  pencatatan aset  tetap  daerah menurut  penggolongan  dan  kodefikasi  barang,  telah   melakukan  inventarisasi aset  tetap  daerah melalui  tim  inventarisasi  sekali  dalam  5  (lima)  tahun  atau setiap  tahun  untuk  aset  tetap  berupa Konstruksi dalam Pengerjaan, dan  membuat Laporan Realisasi Barang semesteran dan tahunan yang  rutin  dilaporkan  kepada  Sekretaris  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  melalui  Kabid. Aset BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  saran  yang  dapat  diberikan  oleh peneliti yaitu:
1. Bagi  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  agar  segera  melakukan penyesuaian  dasar  hukum  Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah  yaitu  Permendagri  Nomor 47  Tahun  2021,  yang  mana  dalam  peraturan  tersebut  dijabarkan  tata  cara  penatausahaan yang lebih mendetail, sehingga mengurangi kendala-kendala yang dapat terjadi pada proses pelaksanaan pembuku-an, inventarisasi dan pelaporan.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  akan  melakukan  penelitian  sejenis,  agar  memperluas  ruang lingkup  dalam  penelitian  atau  menambah  variabel  lain  berupa  prosedur  lain  dari pengelolaan aset daerah, sehingga penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang lebih meluas.

## DAFTAR PUSTAKA
Almunawaroh, A. I. (2017). Implementasi pendidikan karakter, anida istiqomah al munawaroh, fai ump 2017 . 35–40.
Bolendea,  F.  K.,  Ilat,  V.,  &  Warongan,  J.  (2017).  Analisis  Penggunaan  Dan  Penatausahaan Barang  Milik  Daerah  Di  Pemerintah  Kota  Manado. Going  Concern :  Jurnal  Riset Akuntansi , 12 (2), 1102–1112. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18614.2017 Carolina,  F.  A.  (2017).  Analisis  Penerimaan  Pengguna  Sistem  Informasi  Akuntansi  Dalam Perspektif Technologi Acceptance Model. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Gubali,  M.,  Tinangon,  J.,  &  Pusung,  R.  (2018).  Analisis  Penatausahaan  Barang  Milik  Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Going  Concern :  Jurnal  Riset  AkuntansiJurnal  Riset  Akuntansi , 13 (04),  216– 224. https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20104.2018
Karambut, A. M., Morasa, J., & Warongan, J. D. . (2019). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara  Melalui  Penggunaan  Aplikasi  SIMAK-BMN  Pada  Kantor  Pelayanan  Kekayaan
Negara Dan Lelang Manado. Jurnal Riset Akuntansi , 14 (2), 237–242. https://doi.org/10.32400/gc.14.2.25477.2019 Kementerian  Dalam  Negeri.  2016. Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016.  Diakses pada: Rabu, 04 Mei 2022 Kementerian  Dalam  Negeri.  2021. Permendagri  Nomor  47  Tahun  2021  Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan Barang Milik Daerah.
https://bapedda.bengkayangkab.go.id/documents/permendagri-nomor-47-tahun-2021- tentang-tata-cara-pelaksanaan-pembukuan-inventarisasidan-pelaporan-barang-molik- daerah. Diakses pada: Sabtu, 16 Juli 2022
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Vol. 15, Issue 2).
Lantemona,  I.,  Ilat,  V., &  Manossoh,  H.  (2017).  Analisis  Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8 (1),
211–221. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15374
Manurung,  L.  J., Sondakh,  J.  J., &  Budiarso,  N. S.  (2018).  Evaluasi  Penerapan  Penatausahaan Barang  Milik  Daerah  Pada  BPK-BMD  Kabupaten  Minahasa  Utara. Going  Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 14 (1), 592–595. https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21528.2018 Mardiasmo. (2002). Otonomi Daerah . Salemba Empat. Meilasari,  &  Martadinata,  S.  (2020).  Analisis  Penatausahaan  Aset  Tetap  Pada  Pemerintah Kabupaten  Sumbawa  Tahun  Anggaran  2017-2019. Journal  Of  Accounting,  Finance  and Auditing , 2 (2), 15–25. Novianto,  R.  D.  (2022). Banyak  Aset  Daerah  Bermasalah  Ini  Solusi  dari  Kemendagri . https://www.idxchannel.com/amp/economics/banyak-aset-daerah-bermasalah-ini-solusi- dari-kemendagri
Pemerintah  Indonesia.  2004. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah  Daerah. https://www.dpr.go.id/dokdjih/document/uu/33.pdf.  Diakses  pada: Kamis, 20 Januari 2022
Pemerintah  Indonesia.  2014. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun- 2014. Diakses pada: Kamis, 20 Januari 2022
Poedjianto,  A.  (2019). Evaluasi  Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah  Di  Badan  Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil . Universitas Medan Area.
Ramdany,  &  Setiawati,  Y.  (2021).  Analisis  Penatausahaan  Aset  Tetap  Barang  Milik  Negara (BMN). Jurnal Akuntansi , 10 (2), 310–323.
Rohendi,  H.,  &  Saadah,  K.  (2017).  Analisis  Perlakuan  Akuntansi  atas  Aset  Tetap  Berdasarkan Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (  PSAP  )  No  .  07  pada  Rumah  Sakit  Mata
Cicendo Bandung. Forum Keuangan Dan Bisnis Indonesia (FKBI) , 6 , 31–54. Setiadi,  I.,  Palampanga,  A.  M.,  &  Yusnita,  N.  (2018).  Analisis  Penatausahaan  Barang  Milik Negara  (BMN)  di  Lingkungan  Kementerian  Agama  Kabupaten  Donggala. E  Jurnal Katalogis, 6 (4), 10–20. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan . Sutaryo. (2011). Manajemen Aset Daerah. Jurnal Manajemen Aset Daerah , 1–9.
Theodora,  F.,  Yuliani,  F.,  &  Heriyanto,  M.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Penatausahaan Barang Milik Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 15 , 348–353. Yusuf,  M.  (2010). Langkah  Pengelolaan  Aset  Daerah  Menuju  Pengelolaan Keuangan  Daerah Terbaik . Salemba Empat.