Lucy  Lidiawati  Santioso,  Marjan  Miharja,  Dadang  Herli  (2023)  Psikologi  Kriminal  terhadap  Malpraktik Hipnoterapis  dalam  Kasus  Percabulan  Anak  Ditinjau  dari  Perspektif  Penegakan  Hukum, (8)  10,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## PSIKOLOGI  KRIMINAL  TERHADAP  MALPRAKTIK  HIPNOTERAPIS DALAM  KASUS  PERCABULAN  ANAK  DITINJAU  DARI  PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

## Lucy Lidiawati Santioso, Marjan Miharja, Dadang Herli
Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta Email: bundalucy.psikolog@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengkaji tentang psikologi kriminal terhadap malpraktik  hipnoterapis  dalam  kasus  percabulan  anak  ditinjau  dari  perspektif penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis  normatif  yakni  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  kaidah-kaidah atau  norma-norma  dalam  hukum  positif,  dengan  menggunakan  Data  Sekunder (dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil  penelitian  yang  berwujud laporan,  jurnal-jurnal  dan  sebagainya).  Hasil  dari  penelitian  ini  penulis menelaah bahwa adanya sikap batin dan hati nurani terdakwa yang lemah sehingga egonya mencari  kepuasan  dan  sulit  mengontrol  dorongan-dorongan  dari  insting  seksual yang tidak terpuaskan, sesuai dengan teori psikoanalisa, Sigmund Freud.
Kata Kunci: Psikologi, Hipnoterapis, Pencabulan Anak, Penegakan Hukum

## Abstract
The purpose of this study is to examine criminal psychology towards hypnotherapist malpractice  in  child  fornication  cases  from  a  law  enforcement  perspective.  The research method used in this study is normative juridical, namely research focused on  examining  rules  or  norms  in  positive  law,  using  Secondary  Data  (official documents, books, research results in the form of reports, journals and so on). And the results of this study the author examines that there is a weak mental attitude and conscience  of  the  defendant  so  that  his  ego  seeks  satisfaction  and  is  difficult  to control the impulses of an insatiable sexual instinct, in accordance with the theory of psychoanalysis, Sigmund Freud.

## Keywords: Psychology, Hypnotherapist, Child Abuse, Law Enforcement

## Pendahuluan
Pembangunan Indonesia dalam berbagai sektor dengan adanya adanya kemajuan teknologi,  dengan  berita  sosial  media  berdampak  pada  psikologis  manusia  yang memengaruhi  gaya  hidup,  pola  berpikir,  berperilaku  dan  bahkan  empati.  Ini menyebabkan  masalah  kesehatan  mental  karena  banyak  orang  tidak  lagi  mampu beradaptasi  dengan  tuntutan  jaman,  dan  berdampak  pada  stres.  sehingga  tidak  sedikit
orang  mengalami  stres  negatif  dan  akhirnya  berpengaruh  buruk  karena  akan  merusak sistem metabolisme tubuh  dan memengaruhi kesehatan fisik seseorang bahkan berakhir dengan kematian.
Sementara setiap orang memiliki jaminan terhadap kesehatan fisik maupun jiwa sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 28H (1), ditambah dengan Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan itu meliputi fisik, mental, spiritual, sosial untuk seseorang dapat  hidup  produktif.  Dalam  hal  ini  tampak  bahwa  kesehatan  fisik  penting  namun kesehatan mental juga merupakan hal yang tidak kalah penting karena mental yang sehat akan  membuat  pikiran  menjadi  positif  sehingga  tubuh  akan  berfungsi  dengan  dengan optimal, baik secara emosional, psikologis, sosial dan akan memengaruhi cara berpikir, merasakan, dan berperilaku (Amin, 2019).
Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018,  lebih dari 19 juta orang berusia di atas 15 tahun menderita  gangguan mental dan emosional, dan lebih dari 12 juta orang berusia  di  atas  15  tahun  menderita  depresi.  Menurut  sistem  registrasi  spesimen  yang dilaksanakan oleh Badan Litbang pada tahun 2016,  data kasus bunuh diri adalah 1.800 orang per tahun, yaitu 5 orang bunuh diri setiap hari, dan 47,7% kasus bunuh diri berusia antara 10-39 tahun tergolong usia anak-anak dan remaja (Hikmah, 2015).
Untuk saat ini Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1  dari  5  penduduk,  artinya  sekitar  20%  populasi  di  Indonesia  itu  mempunyai  potensi- potensi masalah gangguan jiwa. Ini masalah yang sangat tinggi karena 20% dari 250 juta jiwa secara keseluruhan potensial mengalami masalah kesehatan jiwa.  Jika kita melihat bahwa begitu banyaknya penderita gangguan jiwa belum tertangani secara medis dengan baik  dikarenakan  kurangnya  tenaga  kesehatan  di  Indonesia (Aristawati,  Cahyono,  & Huda, 2022) ; (Ilahi, 2018).
Jumlah  tenaga  kesehatan  jiwa  profesional  di  Indonesia  masih  belum  mampu memenuhi kuota minimal yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Padahal WHO menetapkan  standar jumlah tenaga psikolog dan psikiater dengan jumlah  penduduk  adalah  1:30  ribu  orang,  atau  0,03  per  100.000  penduduk.  Tenaga profesional  Kesehatan  jiwa  yang  tidak  mencukupi  jumlah  penyandang  gangguan Kesehatan  jiwa  membuat  bermunculan  tenaga  Kesehatan  komplementer  lainnya, diantaranya adalah hipnoterapis (Roeslie & Bachtiar, 2018).
Hipnoterapis adalah orang yang berperan membantu klien memahami situasi yang sebenarnya  sehingga  pasien  mampu  memecahkan  masalah  psikologisnya  sendiri (Ibrahim, 2018). Ini membuka peluang bagi banyak orang untuk mengemban profesi baru sebagai  hipnoterapis.  Sebelum  belajar  menjadi  hipnoterapis,  mereka  perlu  mendalami dulu  bagaimana  melakukan  hipnosis,  tetapi  ternyata  tidak  semua  orang  yang  belajar hipnosis ini memiliki itikad baik.
Maraknya kasus kejahatan berkedok kriminal hipnotis di Indonesia, menjadi suatu keprihatinan tersendiri, dimana tampak perubahan pola kehidupan masyarakat sosial yang terus  berkembang  dengan  adanya  kemajuan  dalam  bidang  teknologi  sehingga mempermudah orang untuk mengakses cara belajar menjadi hipnotis atau hipnoterapis
dengan  cara  yang  instan (Farid,  Hapsari,  &  Iskandar,  2022).  Salah  satunya  adalah percabulan pada anak di bawah umur. Jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak, dikarenakan anak-anak masih lemah, rentan  terhadap  bujukan  dan  rayuan,  mudah  dipengaruhi  dengan  sesuatu  yang menyenangkan.
Data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) angka kekerasan seksual pada  anak  meningkat  secara  signifikan  setiap  tahunnya  (Oktaviani,  2020).  Jika dibandingkan  dari  tahun  2016  sampai  dengan  2019,  angka  kekerasan  seksual  anak meningkat lebih dari 14 kali lipat atau bertambah 1300%. Kenaikan yang signifikan ini membutuhkan perhatian dan penanganan yang cukup serius (Ibrahim, 2018).
Banyaknya  kasus  di  Indonesia  terhadap  malpraktik  atau  pelanggaran  kode  etik disebabkan  karena  belum  adanya  penegakan  hukum  berdasarkan  hukum  positif  yang berlaku  dan  mengikat  secara  umum  atau  khusus  dan  ditegakkan  oleh  atau  melalui Pemerintah  (Koto  &  Asmadi,  2021).  Layanan  kesehatan    tradisional    tentu    saja  perlu dibarengi  dengan    kajian  penguatan  hukum    terhadapnya.  Dalam  hal ini  peran    tenaga Kesehatan masyarakat perlu dijamin  secara  legal.
Di  Indonesia,  jika  ada  seseorang  yang  melakukan  kejahatan  atas  nama hipnoterapis, maka dia tidak bisa dilindungi sebagai profesinya, namun pelaku kejahatan atas  nama  hipnotis  atau  hipnoterapis  ini  akan  mendapatkan  hukuman  sesuai  Undang- Undang  yang  berlaku  di  Indonesia.  Segala  bentuk  kejahatan  dan  pelanggaran  yang bersifat publik telah diatur oleh hukum pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Salah  satu  contoh  yang  akan  dibahas  dalam  penulisan  kali  ini  adalah  tentang percabulan pada anak dengan metode hipnosis, perbuatan percabulan  termasuk  dalam kejahatan    terhadap    kesusilaan  yang  dituangkan    dalam    Pasal  289  KUHP.  Oleh karenanya,  pentingnya  aturan  hukum  di  Indonesia  dalam  bentuk  Undang-undang yang mengatur  tentang  praktik  hipnoterapis.  Aturan  hukum  ditegakkan  agar  membuat berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Penegakan  hukum  ditujukan  guna meningkatkan keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menetapkan judul dalam tesis ini  adalah:  “Psikologi  Kriminal  terhadap  malpraktik  Hipnoterapis  dalam  kasus percabulan anak ditinjau dari perspektif Penegakan Hukum.”

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis  normatif  yakni penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif.  Tipe  atau  sifat  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif ( descriptive  reasearch ).  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  (dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal-jurnal dan sebagainya).

## Hasil dan Pembahasan
A. Analisis  putusan  Hakim  pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  Malpraktik Hipnoterapis  dalam  Kasus  Percabulan  pada  anak  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  4/Pid.Sus/2017/PN  Pgp  ditinjau  dari  Psikologi Kriminal
Pelecehan  seksual  yang  dialami  Saksi  Korban  Risnadia  yang  berusia  16  tahun tentu saja menimbulkan dampak traumatis baik dampak fisik maupun trauma psikologis seumur  hidupnya.  Apakah  karena  kejadian  ini,  korban  masih  mendapatkan  haknya sebagai anak untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, lalu bagaimana korban dapat menghadapi stigma masyarakat serta mengatasi trauma yang dialami akibat kejadian ini.
Terdapat  sejumlah  simptom  yang  dialaminya  seperti  perasaan tidak  tenang  dan nyaman karena hal yang terjadi pada dirinya, malam harinya merasa sakit perut hingga menangis, lalu merasa kemaluannya sakit ketika buang air kecil, bahkan hingga pingsan karena  traumanya.  Selain  itu  hal  yang  buruk  terjadi  pula  terhadap  fisik  Risnadia  yaitu luka pada alat kelamin dan terdapat robekan pada selaput dara akibat kekerasan dengan benda tumpul.
Dampak  psikologis  dan  fisik  ini  tentunya  merusak  masa  depan  Risnadia.  Pada awalnya,  Risnadia  juga  bingung  atas  apa  yang  terjadi  pada  dirinya,  banyak  yang menyimpan  sendiri  berbagai  pikiran  dan  perasaannya  secara  subyektif  mengenai peristiwa  yang  dialaminya  dan  bereaksi  dengan  caranya  sendiri,  sehingga  dia  takut bercerita kepada orang tuanya maupun orang lain.
Sementara  Risnadia  sebagai  anak  yang  berada  didalam  lingkungan  pendidikan khususnya  sekolah  sudah  seharusnya  mendapat  perlindungan,  terdapat  dalam  Pasal  54 Undang–Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan anak.
Mengapa  anak  dapat  dengan  mudah  tunduk  pada  gurunya  adalah  karena sebelumnya  Risnadia  pernah  mengalami  dibully  oleh  teman-temannya  hingga  minder sehingga  gurunya  menawarkan  bantuan  untuk  membuatnya  lebih  percaya  diri  dan menjadi  pemimpin  bagi  teman-teman  teater  lainnya.  Risnadia  dalam  hal  ini  di  bawah kekuasaan orang dewasa, yaitu gurunya sebagai pendidik dan memiliki figur otoritas yang dapat  membuat  anak  tunduk  apapun  perintahnya  dengan  bujuk  rayu  gurunya  berupa iming-iming  untuk  dijadikan  pemimpin  dan  membuat  anak  percaya  diri  lalu  korban mengikuti perintah gurunya untuk datang lebih awal dengan harapan dia akan menjadi lebih percaya diri dibandingkan teman-temannya.
Jika kita bahas tentang hipnosis, fase yang dilakukan itu dikenal dengan sebutan Pre-induksi, dimana pada fase ini, Terdakwa berkomunikasi dengan bawah sadarnya dan masuk ke dalam keyakinan Anak korban sehingga Anak menjadi percaya karena ingin berubah  menjadi  percaya  diri.  Sepertinya  gurunya  tahu  kelemahan  dan  kebutuhan Risnadia,  maka  Terdakwa  menggunakan  figur  otoritasnya  sehingga  Risnadia  pada awalnya sudah bersedia untuk mengikuti semua instruksi lanjutan gurunya. Maksud dari
proses  hipnosis  yang  dilakukan  gurunya  adalah  melakukan  hipnoterapi  dalam meningkatkan rasa percaya diri Risnadia.
Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut :
1) Adanya bujuk rayu yang dilakukan guru J dengan menggunakan pesan melalui BBM dengan mengatakan “Nadia sebelum acara kegiatan pembekalan materi kelas X dan XI, Nadia mesti dilatih, dibekal tuk pemantapan materi n praktek e, biar mantap ngajar tau ngelatih anak-anak kelas X dan XI, jadi kelasnya Nadia lebih hebat dari mereka, jadi Nadia bisa disegani n dihargai kelas X dan XI, kapan mo saya gembleng n latih”, lalu R spontan menanggapi hingga dicapai kesepakatan harinya.
2) Melakukan tes sugesti (pre induksi), seperti focus training, kemudian tangan menempel/locking  the  hands  dan  tangan  yang  diletakkan  batako  dan  balon  yang melayang/arm rising and falling test
3)  Induksi,  contohnya  seperti  “bayangkan  jika  anda  melihat  sebuah  daun  yang sedang  melambai  semakin  anda  melihatnya  semakin  mengantuk,  kemudian  terdakwa menghitung sampai 20 hitungan mundur”
4) Deepening, terdakwa memutar Instrumen musik dari laptop sehingga membuat saksi korban Risnadia dan saksi Suci menjadi rileks kemudian terdakwa menyuruh saksi korban  Risnadia  dan  saksi  Suci  untuk  membayangkan  suasana  yang  menyenangkan. Setelah masuk  kondisi  trance,  maka  Terdakwa  mulai  melakukan  percabulan  kepada  R dengan  mencium  bibir,  membuka  baju,  lalu  meremas  payudara  kemudian  menghisap kedua payudara saksi korban Risnadia, lalu terdakwa memasukan tangan ke dalam celana saksi  korban  Risnadia  hingga  memegang  kemaluan  saksi  korban  Risnadia,  setelah  itu terdakwa memegang tangan saksi korban Risnadia untuk memegang penis terdakwa.
5) Sugesti, ditambah dengan sugesti lainnya yaitu “untuk orang yang saya sentuh bayangkan  anda  sedang  menunggangi  kuda”  sehingga  saksi  korban  Risnadia membayangkan  sedang  berada  di  Bromo  dan  sedang  menunggangi  kuda,  kemudian terdakwa mengangkat dan menurunkan badan saksi korban Risnadia berulang  – ulang. Lalu diberikan lagi sugesti “Bayangkan Anda Sedang Berada di kamar Mandi Sedang Membasuh Tubuh Anda”.
Sambil  menyentuh  badan  saksi  korban  Risnadia,  terdakwa  mengarahkan  tubuh saksi korban Risnadia berdiri memegang sandaran kursi sambil membukukkan badan lalu terdakwa  kembali  berkata  “Bayangkan  Anda  Sedang  Membersihkan  Tubuh  Anda, Bayangkan  Anda  Sedang  Membersihkan  Kemaluan  Anda  sambil  bayangkan  anda mansturbasi”, pada saat itu juga terdakwa membuka celana saksi korban Risnadia dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban Risnadia dari belakang keluar masuk berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit.
6)  Terminasi,  terdakwa  memberikan  saran  sekaligus  menutup  proses  hipnosis dengan berkata “lupakan kejadian hari ini dan kamu adalah pemimpin, kamu lebih hebat dari mereka, setelah kamu buka mata, kamu akan lebih percaya diri”.
Perbuatan-perbuatan  menyimpang  yang  dilakukan  oleh  gurunya  sangat  erat hubungannya dengan kejiwaan individu, dimana dia hidup dalam norma bermasyarakat ditambah dengan posisinya sebagai pendidik sehingga menyebabkan individu tidak dapat
memisahkan antara perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Jadi kejahatan ditinjau dari psikologis  jelas  menitikberatkan  seberapa  jauh  adanya  pengaruh  kejiwaan  yang  dapat digolongkan perbuatan jahat sesuai dengan penyimpangan terhadap kaedah-kaedah yang berlaku dalam suatu masyarakat.
Dalam bidang penegakan hukum, psikologi kriminal digunakan sebagai metode untuk  menelaah  faktor–faktor  psikologi  apakah  yang  mendorong  seseorang  untuk mematuhi  kaidah  hukum  (berperilaku  normal)  dan  meneliti  faktor–faktor  apakah yang mendorong seseorang dalam melanggar kaidah hukum (berperilaku abnormal).
Dilihat  dari  sisi  kepribadiannya, meninjau  dari  teori  psikoanalisa  dari  Sigmund Freud bahwa setiap manusia memiliki libido (nafsu birahi) yang selalu menuntut untuk dilampiaskan namuntidak selalu dapat direalisasikan oleh manusia. Penyebabnya adalah karena adanya norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat yakni norma agama, kesusilaan maupun norma hukum. Seharusnya diikuti dengan kontrol yang tegas terhadap pemberlakuan dan pentaatan norma-norma sosial yang ada.
Jika kontrol secara  Bersama (kontrol kolektif) ini tidak dilakukan, maka hal ini tidak  menutup  kemungkinan  akan  mendorong  munculnya  tindakan  pengalihan  nafsu dalam bentuk yang negatif. Ini juga terjadi karena dalam diri individu selalu ada perasaan tidak  puas  yang  didasari  keyakinan  bahwa  lingkungan  dan  masyarakat  telah  bertindak tidak adil kepada individu, sehingga terjadinya pelampiasan dari perasaan bahwa dirinya diperlakukan tidak adil sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan.
Dari  tinjauan  Psikologi  kriminal,  penulis  melihat  bahwa  adanya  gangguan kejiwaan yang dialami oleh Terdakwa. Dalam hal ini, Jepry sebagai pelaku melakukan kejahatan percabulan dikarenakan hati nuraninya atau super egonya yang lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya (yang mempunyai peran sebagai penengah antara super ego dengan id) tidak mampu melakukan kontrol atas dorongan-dorongan dari id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi) dari insting seksual yang tidak terpuaskan (Lestari Pradana, 2020).
Namun Jepri Permana alias Jepri bin Laksita dengan segala identitasnya adalah orang  yang  cakap  dan  mampu  untuk  mempertanggungjawabkan  akibat  dari  segala perbuatannya itu, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara hukum dan walaupun tampak adanya unsur kejiwaan, hal ini tidak seperti yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP karena Terdakwa masih terbukti dapat diajak berkomunikasi, dia memahami serangkaian proses lengkap, sadar, insaf, bahwa tindakan yang dia lakukan dilarang atau tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum, sosial dan moral.
Terdakwa  juga  memahami  mekanisme  ego  pertahanan  diri  dan  tidak  merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya itu, hal ini menunjukkan adanya kematangan pemikiran sehingga dapat memberikan argumentasi-argumentasi serta pengalihan topik permasalahan, tidak mudah frustasi dan terlihat santai, tenang, bahkan dia mengatakan bahwa Risnadia telah berhalusinasi, Terdakwa juga paham tentang ilmu sugesti sehingga dapat memengaruhi pikiran serta alam bawah sadar seseorang.
Selain itu, teori kesempatan dalam kriminologi, Richard A. Cloward dan Llyod E. Ohlin (2013) dalam buku Delinguency and Opportunity berpendapat bahwa munculnya
kejahatan  dan  bentuk-bentuk  perilaku  tergantung  pada  kesempatan,  baik  kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.   Kesempatan ini dikaitkan pada keinginan dari Terdakwa untuk memenuhi kepuasan seksualnya, dan ini merujuk pada sikap batin yang melekat dari kondisi internal Terdakwa yang bagian dari niat (pikiran) dan menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana.
Penulis menelaah terhadap putusan Majelis Hakim yang membuktikan dakwaan ketiga yang menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Unsur dalam pasal tersebut sudah terpenuhi semua, yaitu perbuatan  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa, melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan  atau  membujuk  anak  untuk melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul  dan  dilakukan  oleh  orang  tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.
Ditambah  dengan  Pasal  89  KUHP  menyebutkan  “yang  disamakan  melakukan kekerasan itu membuatnya jadi pingsan atau tidak berdaya”. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.
Dalam hal ini, korban dilakukan hipnosis. Hipnosis adalah teknik yang membuat seseorang  berada  dalam  keadaan  rileks  dan  tenang  agar  bisa  lebih  fokus  dan  dengan begitu, Risnadia akan lebih mudah merespons sugesti yang diberikan oleh juru hipnosis (dalam  hal  ini  guru  Risnadia)  sehingga  Risnadia  menjadi  tidak  berdaya  dan  mau melakukan apapun yang diperintahkan tanpa mampu melawan. Pelaku menggunakan cara hipnosis untuk memperdaya korbannya, tingkat Hipnosis adalah teknik yang kesadaran yang  dimiliki  oleh  korban  menjadi  menurun,  korban  tidak  lagi  memiliki  kendali  atas dirinya sendiri.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  praktik  hipnoterapi  yang  menyimpang seperti yang dilakukan Terdakwa dapat disebut dengan malpraktik. Dalam hal perbuatan melawan  Undang-Undang  jika  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan,  termasuk  tenaga kesehatan tradisional yang di dalamnya adalah terapis oleh pikir atau hipnoterapis, dapat dikatakan  malpraktik.  Terjadinya  malpraktik  atau  tidak  bukan  hanya  didasarkan  pada hasil  “buruk”  yang  terjadi  setelah  praktik  yang  dilakukan  terhadap  pasien  namun berdasarkan prosedur atau bagaimana tindakan dilaksanakan. Malpraktik disini merujuk kepada profesi kedokteran, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Pemidanaan  diberikan  karena  si  pelaku  harus  menerima  sanksi  itu  demi kesalahannya. Menurut teori absolut dari Imanuel Kant,  dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya  (vergelding)  si  pelaku  harus  diberi  penderitaan. Lalu,  adanya efek jera dan memberikan rehabilitasi dari pemidanaan dan akibat dari perbuatan perlaku.
Penulis  mempertimbangkan  kepu-tusan  pengadilan  yang  menjatuhkan  pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar  Rp.  800.000.000.-  (delapan  ratus  juta  rupiah)  mengingat  akibat  yang
ditimbulkannya, ditambah dengan gangguan kejiwaan yang akan berulang saat dia bebas dari tahanan, lalu kemungkinan akan dialami oleh korban berikutnya.
Dalam  hukum  pidana,  pemidanaan  digunakan  sebagai  pencegah  karena  semua orang  tidak  melakukan  kejahatan  (teori  pencegahan  umum/algemene  preventie theorieen),  tetapi  selain  untuk  pencegahan,  juga  untuk  merehabilitasi  pelaku  kejahatan tersebut  dan  membuat  mereka  tidak  berdaya  dan  melakukan  kejahatan  lagi  (teori pencegahan  khusus/bijzondere  preventie  theorieen)  (Lamintang,  1997).  Menurut Grohlman, seorang pendukung teori pencegahan khusus, tujuan dari pidana adalah untuk melindungi  masyarakat  dengan  membuat  penjahat-nya  menjadi  tidak  berbahaya  atau menghalangi mereka melakukan keja-hatan lain dan menjadi jera melakukan kejahatan.
Bertitik tolak  dari  hal  ini, tujuan  pemidanaan  dalam  hubungannya  dengan  teori tujuan/relatif  dan  teori  gabungan,  yaitu  disamping  membuat  penjahat  jera  untuk  tidak melakukan  suatu  kejahatan  lagi  atau  menimbulkan  rasa  takut  untuk  tidak  mengulangi berbuat jahat, juga diberikan bimbingan dan pembinaan jasmani dan rohani sesuai dengan minat dan bakat terpidana tidak tercapai atau tidak dapat diwujudkan.
Hal ini dimaksudkan agar terpidana setelah selesai menjalani pidananya, memiliki mental dan moral yang baik serta memiliki bekal ketrampilan dalam berintegritas dengan kehidupan  masyarakat  dimana  terpidana  itu  akan  hidup  dan  bertempat  tinggal.  Oleh karena itu hukum harus berani menjatuhkan pidana yang setimpal/ sebanding atau sesuai dengan  per-buatannya  dan  dengan  ancaman  pidana  yang  tercantum  didalam  suatu ketentuan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.
Tambahan  lagi,  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  tahun  2020  yang merupakan peraturan pelaksanaan dari amanat Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk memberikan efek jera bagi pelaku persetubuhan dan pelaku tindak pencabulan, yaitu tindakan kebiri kimia.
Tindakan  kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik  dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sesuai dengan Pasal 5 dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pelaku baru dapat diberikan tindakan kebiri kimia apabila kesimpulan penilaian klinis menyatakan bahwa pelaku persetubuhan layak dikenakan tindakan kebiri kimia dan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi.
Namun dikarenakan ada masa waktunya, maka pelaku juga dilakukan rehabilitasi untuk menekan hasrat seksual berlebih pelaku dan agar perilaku penyimpangan seksual pelaku dapat dihilangkan.
Rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku dengan tindakan kebiri kimia berupa rehabilitasi  psikiatrik,  psikologis,  sosial,  dan  medik.  Menurut  Penulis,  keberadaan tindakan  kebiri  kimia  bukan  hanya  sebagai  suatu  sanksi  yang  bertujuan  rehabilitasi, namun memiliki tujuan sebagai pembalasan dan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan.

## B. Proses Penegakan hukum terhadap Profesi Hipnoterapis
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  rangkaian  langkah  aparat  penegak  hukum dalam melakukan penindakan hukum terhadap setiap tindakan atau peristiwa pelanggaran melawan  hukum.    Secara  konkret  penegakan  hukum  adalah  berlakunya  hukum  positif yang dalam praktiknya sudah seharusnya patut untuk dipatuhi. Secara objektif, penegakan hukum  ialah  norma  yang  hendak  ditegakkan  mencakup  pengertian  hukum  formal  dan materiil,  dimana  hukum  formal  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup segala pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, dengan maksud menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan tidak hanya norma aturan itu sendiri melainkan juga dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya.
Lalu dalam hal penegakan hukum perlu ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pertimbangan hakim merupakan salah  satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan  terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

## 1. Keadilan
Penegakan  hukum  dalam  menja-tuhkan  putusan  dengan  pertimbangan  hakim tentu saja harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Fokus  untuk  keadilan  adalah  berhubungan  dengan  mem-betulkan  atau  membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Maka pelanggaran pada kasus percabulan dalam hal ini, hukuman yang diberikan sepantasnya terhadap pelaku jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut terhadap kasus Risnadia..
Dari berbagai temuan dan pertimbangan, akhirnya  Hakim ber-pendapat bahwa sugesti  yang  diberikan  terdakwa  tersebut  dapat  dikategorikan  telah  melakukan  tipu muslihat, karena pada penutupnya terdakwa memberikan sugesti kepada saksi Risnadia untuk melupakan apa yang telah terjadi, sehingga dengan demikian unsur melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul tersebut telah terpenuhi; saksi Risnadia dalam keadaan  antara  sadar  dan  tidak  sadar  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  cabul sebagaimana  pertimbangan  tersebut,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  89  KUHP  bahwa terdakwa juga dengan sengaja membuatnya jadi pingsan atau tidak berdaya. Selain itu adanya  bukti  secara  sah  dan  meyakinkan,  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik” telah terpenuhi.
Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 memberikan sanksi ancaman  pidana  maksimal  15  (lima  belas)  tahun,  minimal  5  (lima)  tahun  dan  denda maksimal sebanyak Rp 5.000.000.000, - (lima miliar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang-undang  ini  adalah  jika  pelaku  pencabulan  dilakukan  oleh  orang  tua,  wali, pengasuh anak, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
Untuk  menentukan  bahwa  terdakwa  terbukti  bersalah  atau  tidak,  hakim  harus berpedoman  pada  sistem  pembuktian  sebagai  mana  diatur  dalam  pasal  183  KUHAP.
Sementara  dalam  Pasal  184  KUHAP,  menggunakan  lima  macam  alat  bukti,  yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa berdasarkan rumusan  Pasal  diatas.  Sistem  pembuktian  yang  dianut  dalam  KUHAP  adalah  sistem pembuktian menurut undang-undang secara gabungan antara sistem pembuktian positif dan negatif, yaitu menggunakan pembuktian engan alat-alat bukti yang sah (mendengar keterangan  saksi-saksi,  keterangan  terdakwa,  barang  bukti  dan  visum  et  repertum), adanya kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka diperoleh fakta  hukum  yang  menjadi  dasar  bagi  hakim  untuk  memperoleh  keyakinan  dan mengambil  serta  menjatuhkan  keputusan  yang  sesuai  kepada  terdakwa  setelah  proses pemeriksaan.
Pelecehan  seksual  dalam  artian  melakukan  pencabulan  terhadap  anak  didik merupakan suatu perbuatan yang melanggar dan melawan hukum sehingga hukum pidana berperan  penting  dalam  menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  kesusilaan  dan  mencari kebenaran fakta hukum dari peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan guru terhadap anak  didiknya  (Silvia  Ningsih  S,  2022);(Ayuningtyas  &  Parman,  2019).  Setelah mendapatkan fakta hukum atas peristiwa tersebut maka baru dapat diberikan penjatuhan hukuman  seberat-beratnya  dan  seadil-adilnya,  sesuai  dengan  teori  absolut  atau pembalasan  dari  Immanuel  Kant.  Didukung  dengan  teori  tujuan/relatif  dan  teori gabungan  hukuman  yang  seadil-adilnya  untuk  melindungi  masyarakat  dan  membuat penjahatnya  jera,  tidak  lagi  menimbulkan  keresahan  dalam  masyarakat,  khususnya  di lingkungan pendidikan.
Dengan  demikian  keadaan  yang  menyangkal  keadilan  itu  harus  dilenyapkan dengan  ketidakadilan  pula,  yaitu  dengan  menjatuhkan  pidana,  karena  pidana  itupun merupakan  suatu  ketidakadilan.  Dalam  hal  terjadinya  kejahatan,  maka  masyarakat  itu harus  diberikan  kepuasan  dengan  cara  menjatuhkan  pidana,  sehingga  rasa  puas  dapat dikembalikan lagi.

## 2. Kemanfaatan
Dalam  memutuskan  perkara  atau  menjatuhi  sanksi  pidana,  hakim mempertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan  juga  hal-hal  yang  meringankan. Dengan  nomor  putusan  Nomor  4/Pid.Sus/2017/PNPgp  jelaslah  mengandung  unsur kemanfaatan,  karena  putusan  tersebut  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  hal-hal yang  meringankan  dan  juga  yang  memberatkan  tersangka,  sehingga  jadilah  putusan tersebut yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (korban dan tersangka).
Dalam  putusan  tersebut  majelis  hakim  telah  mempertimbangkan  hal-hal  yang berkaitan  dengan  fakta-fakta  hukum  yang  terjadi  dalam  kasus  tersebut,  seperti memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan ter-sangka. Penulis juga setuju pada  hal-hal  yang  memberatkan,  yakni  perbuatan terdakwa  telah  merusak  masa  depan anak Risnadia Anggraini, membuat malu keluarga dan mencoreng nama baik profesi guru pada umumnya terlebih lagi profesinya sebagai hipnoterapis
Namun penulis masih menganalisa hal yang meringankan yaitu berkaitan dengan usia Terdakwa masih muda, diharapkan dapat merubah perilakunya yang buruk. Apakah
ini menjadi jaminan bahwa Terdakwa dapat merubah perilakunya tanpa adanya proses rehabilitasi  mental  misalnya?  Banyak  faktor  yang  memengaruhi  dalam  perubahan perilaku  (internal  maupun  eksternal)  sehingga  tidak  dengan  mudah  hanya  karena  usia masih relatif muda diharapkan Terdakwa dapat merubah perilakunya tanpa didampingi oleh rehabilitasi (psikiatrik, psikologis, sosial, dan medik).

## 3. Kepastian Hukum
Hakim  dalam  memutus  perkara  kasus  pencabulan  yang  dilakukan  oleh  Jepry terhadap Risnadia telah memenuhi unsur kepastian hukum karena hakim yang bertugas mengadili dan memutus perkara telah memperhatikan fakta-fakta yang terjadi pada kasus pencabulan  tersebut,  sebagai  salah  satu  contohnya  adalah  bahwa  majelis  hakim mendengarkan  keterangan  dari  para  saksi,  kemudian  mempertimbangkan  hasil  VER (Visum Et Repertum) korban dalam memutus perkara, dan lain-lain.
Adanya  penegakan  hukum  dan  pertanggungjawaban  pidana,  membutuh-kan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yakni, melakukan serangkaian proses hipnosis cabul kepada korban, erbuatannya melawan hukum pasal 289 KUHP,  melanggar  hak  korban  di  bawah  umur  yang  dijamin  oleh  hukum,  kesalahan pelaku  dengan  melakukan  percabulan  kepada  anak  didiknya  dan  dalam  melakukan tindakan  guru  yang  bertindak  sebagai  hipnoterapis  mengandung  unsur  kesalahan  dan dapat  dimintai  pertanggung  jawabannya  secara  hukum  karena  memenuhi  unsur-unsur pidana  yaitu adanya  unsur  kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  hipnoterapis,  maksudnya adalah terdakwa  sudah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.
Terdakwa dalam hal ini memiliki kehendak, artinya sudah mengetahui apa yang akan  dilakukan  dan  merupakan  kehendak  dari  diri  Terdakwa  tersebut,  hal  ini  berarti bahwa pelaku yang sudah tau mengenai maksud dan akibat yang timbul tindakan tersebut. Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  sengaja  dan  dikehendaki  serta  dilakukan dengan penuh kesadaran. Kelalaian dalam menunaikan tugasnya sebagai guru yang perlu mengajarkan hal yang tidak melanggar norma kesusilaan dan agama.
Dam hal ini tidak ada alasan Pembenar atau Pemaaf, dikarenakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat  kesalahan  terdakwa  ataupun  alasan  pembenar  yang  dapat  menghapuskan  sifat melawan  hukumnya  perbuatan  terdakwa,  maka  oleh  karena  itu  terdakwa  harus dipersalahkan dan harus pula dipidana. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan.
Salah  satu  indikator  negara  hukum  adalah  keberhasilan  dalam  penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah  waktunya,  dijalankan  dan  ditaati  oleh  seluruh elemen masyarakat.  Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Dari analisis kasus yang dibahas dan hal yang relevan pada penegakan hukum dalam penelitian ini tampak bahwa proses penegakan hukumnya dilakukan sebagai hukum itu sendiri yaitu
Undang-Undang  (“UU”)  atau  peraturan  tertulis  yang  berlaku  umum  dan  dibuat  oleh Pemerintah namun undang-undangnya itu sendiri bermasalah yang disebabkan :
1) Tidak diikutinya azas-azas berlakunya. Dalam asas hukum pidana yang berlaku adalah asas legalitas atau yang biasa disebut sebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang artinya adalah tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada suatu peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Hal ini diartikan bahwa tidak  dapat  ditindaknya  pelaku  sebagai  kelalaian  malpraktik  hipnoterapis  karena  tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.
Dalam  hal  ini  pemerintah  tidak  dapat  memberikan  sanksi  atas  profesi hipnoterapis,  belum  ada  peraturan  pelaksanaan  yang  sangat  dibutuh-kan  untuk menerapkan  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  hipnoterapi.  Dalam  kasus  ini, terdakwa diberikan sanksi atas perbuatannya yang tercela. Hukum yang dimaksud adalah aturan perundang-undangan itu sendiri yang masih belum efektif mengenai pengaturan ketentuan yang mengaturnya.
Selain  itu,  tidak  ada juga  pengertian  tentang  malpraktik  yang  jelas.  Pengaturan tindak  pidana malpraktik  hipnoterapis  mengacu  pada  Undang-Undang  Kesehatan  pada profesi  tenaga  kesehatan  dokter,  dan  hal  yang  tercantum  adalah  akibat  dari  perbuatan malpraktik tersebut (Ishaq, 2019). Makna atau pengertian malpraktik didapat di Pasal 11 ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  No.  6 Tahun  1963 Tentang  Kesehatan  (“UU  Tenaga Kesehatan”).
2)  Ketidakjelasan  arti  kata-kata  dalam  Undang-Undang  yang  akan  berakibat kesimpang  siuran  dalam  penafsiran  serta  penerapannya.  Ketidakjelasan  arti  dapat dijumpai, misalnya, tentang terapi oleh pikir. Sesuai dengan pengertiannya sama dengan tujuan dari pengobatan pada hipnoterapi. Hal ini yang tidak jelas maksudnya, sehingga ketidakjelasan arti kata-kata itu di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya di dalam prakteknya.
Selain  itu,  Faktor  Penegak  Hukum  menjadi  hal  yang  penting,  namun  masih terdapat  endala  yang  dialami  dalam  mengatasi  tindak  kejahatan  yang  menggunakan hipnosis. Pasal 61 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemerintah mengatur dan mengawasi hipnoterapis dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan  perlindungan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  peraturan  tersebut merupakan  suatu  bentuk  komitmen  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  bagi hipnoterapis.
Namun  pada  pelaksanaannya,  peranan  ini  tidak  terlaksana  dengan  baik.  Belum adanya  kontrol  terhadap  organisasi  profesi  yang  secara  ketat  mengawasi  profesi hipnoterapis sehingga tidak diketahui jika ada pelanggaran kode etik. Masyarakat juga membutuhkan ketenangan dan rasa keadilan sehingga penegakan hukum harus berjalan dalam koridor yang benar untuk melindungi masyarakat, menghindari budaya suap dan kompromi yang masih terlihat jelas di Indonesia.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
Tinjauan dari psikologi kriminal ditemukan bahwa penulis menelaah adanya sikap batin dan hati nurani Terdakwa yang lemah sehingga egonya mencari kepuasan dan sulit mengontrol dorongan-dorongan dari insting seksual yang tidak terpuaskan, sesuai dengan teori psikoanalisa, Sigmund Freud. Dalam hal ini, tampak Terdakwa yang tidak mengakui perbuatan  terlihat  adanya  mekanisme  pertahanan  diri  untuk  menghindari  kesalahan, sehingga  Terdakwa  dapat  dimintai  pertanggungjawa-  ban  pidana  dengan  sanksi  yang seadil-adilnya.
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sengaja dan dikehendaki serta dilakukan dengan  penuh  kesadaran.  Dan  dalam  hal  ini  tidak  ada  alasan  Pembenar  atau  Pemaaf, dikarena-kan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan  sepan-jang  pemeriksaan  di  persidangan  tidak  ditemukan  adanya  alasan-alasan pemaaf  yang  dapat  menghapuskan  sifat  kesalahan  terdakwa  ataupun  alasan  pembenar yang  dapat  menghapuskan  sifat  melawan  hukumnya  perbuatan  terdakwa,  maka  oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana.
Proses  Penegakan  Hukum  pada  profesi  Hipnoterapis  yang  mengutamakan keadilan, keman-faatan dan kepastian hukum.
Keadilan
Keputusan  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  men-cerminkan  rasa  keadilan baik  bagi  korban  maupun  terdakwa  disertai  dengan  adanya  bukti-bukti  sesuai  dengan sistem  pembuktian.  Mengingat  teori  Immanuel  Kant  bahwa  kejahatan  menyebabkan ketidakadilan,  kejahatan  juga  harus  dibalas  dengan  ketidakadilan.  Hukuman  yang dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  pantas  jika  dibandingkan  dengan  dampak  yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut ter-hadap kasus Risnadia.
Kemanfaatan
Dalam  memutuskan  perkara  atau  menjatuhi  sanksi  pidana,  hakim  mempertim- bangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kasus tersebut. Namun penulis masih menganalisa hal  yang  meringankan  yaitu  berkaitan  dengan  usia  Terdakwa  muda,  diharapkan  dapat merubah perilakunya yang buruk dikarenakan gangguan dalam perilaku perlu dilakukan serangkaian pengobatan proses rehabilitasi.
Kepastian Hukum
Hakim  dalam  memutus  perkara  kasus  pencabulan  memenuhi  unsur  kepastian hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi pada kasus pencabulan tersebut, menelaah  bahwa  perbuatan  terdakwa  melawan  hukum  dan  memenuhi  unsur  pidana. Namun  belum  dapat  dikatakan  secara  jelas  tentang  kepastian  hukum  pada  Undang- Undang  profesi  hipnoterapis.  Belum  ada  aturan  jelas  yang  mengatur  Undang-Undang Hipnoterapis,  sehingga  ketika  terjadi  malpraktik  pada  profesi  hipnoterapis,  penulis mengkaji  dari  malpraktik  kedoktern.  Penulis  menemu-kan  bahwa  Undang-Undang
tentang  tindak  pidana  percabulan  khususnya  meng-gunakan  hipnosis  perlu  ditegakkan, dan  para  penegak  hukum  perlu  bekerja  sama  untuk  membuat  hukum  berjalan  sesuai dengan yang dicita-citakan. Termasuk dalam menyikapi para pelapor Tindak Kekerasan Seksual dan melenyapkan budaya kompromi atas masalah ini.

## BIBLIOGRAFI
Amin, Subhan. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis , 8 (1), 1–10.
Aristawati, Evy, Cahyono, Bagus Dwi, & Huda, Nurul. (2022). Community Education In Overcoming Stigmatiztion Family With Mental Disorders In The Agricultural Area Of Mojoparon Pasurun Regency. UNEJ E-Proceeding , 251–254.
Ayuningtyas, Eka, & Parman, Lalu. (2019). Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana. Jurnal Education And Development , 7 (3), 242.
Cloward, Richard A., & Ohlin, Lloyd E. (2013). Delinquency and opportunity: A study of delinquent gangs . Routledge.
Farid, Hami, Hapsari, Ifahda Pratama, & Iskandar, Hardian. (2022). Pertanggungjawaban Pidana  Terhadap  Pelaku  Pencabulan  Anak  Di  Bawa  Umur. Fakultas  Hukum, Universitas Muhammadiyah, Gresik, Jawa Timur .
Hikmah, Nurul. (2015). Kualitas Hidup Perawat Jiwa Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang . Universitas Airlangga.
Ibrahim, Ibrahim. (2018). Kesehatan Ala Hipnoterapi Islam. Jurnal Ilmiah Syi’ar , 18 (2), 103–115.
Ilahi,  Wahyu  Rizki  Kartika.  (2018).  Resiko  medis  dan  kelalaian  medis  dalam  aspek pertanggungjawaban pidana. Jurnal Hukum Volkgeist , 2 (2), 170–186.
Ishaq,  Yanuar.  (2019). PErlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  Yang  Di  Duga  Malpraktik . Universitas Narotama.
Koto, Ismail, & Asmadi, Erwin. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik  Tenaga  Medis  di  Rumah  Sakit. Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Konstitusi , 181–192.
Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana Yang berlaku di Indonesia, cetakan ketiga. Bandung: Citra Aditya Bhakti .
Lestari  Pradana,  Dian.  (2020). Tinjauan  Kriminologis  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Kekerasan  Seksual  Di  Kabupaten  Sinjai  (Studi  Kasus  Tahun  2017-2019) . Universitas Hasanuddin.
Oktaviani,  Neng  Risma.  (2020). Analisis  Kriminologis  Terhadap  Tindak  Pidana
Kekerasan  Seksual  (Pencabulan)  Pada  Anak  Di  Bawah  Umur  Di  Kota  Sukabumi Dihubungkan  Dengan  Uu  No  17  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Anak  (Studi Kasus  Putusan  Nomor246/Pid.  Sus/2019/PN  Skb) .  Universitas  Muhammadiyah Sukabumi.
Roeslie, Ernawati, & Bachtiar, Adang. (2018). Analisis persiapan implementasi program indonesia  sehat  dengan  pendekatan  keluarga  (indikator  8:  kesehatan  jiwa)  di  kota depok tahun 2018. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI , 7 (02), 64–73.
Silvia  Ningsih  S,  Eva.  (2022). Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Pencabulan  Anak  Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian .  Ilmu Hukum.

## Copyright holder:
Lucy Lidiawati Santioso, Marjan Miharja, Dadang Herli (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: