Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SWAKELOLA(PKWT) TERHADAP PERJANJIAN KERJA YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 2003
Khrisna Mulya Sanjaya 1 , Ahmad Sholikhin Ruslie 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: hi.khrisnams@gmail.com 1 , ruslie@untag-sby.ac.od 2

## Abstract
In the formation of an employment agreement, there is a self-managed work agreement which is also included in the procurement of goods and services, usually in its application it is called a work agreement for  a  certain  time  which  is  in  the  form  of  a  work  contract  agreement.  In  practice,  a  work  agreement issued  by  the  company  for  employees  is  still  contrary  to  the  labor  law  when  viewed  from  the  formal juridical  point  of  view  of  a  work  agreement.  In  this  study,  using  a  normative  juridical  method  with  a statutory  and  conceptual  approach,  it  discusses  the  application  of  “Legal  prote ction  for  self-managed workers against work agreements that  are against the law”. The results  of the study indicate  that the company in making a work agreement appoints a Commitment Making Officer to make an agreement but still the contents of the work agreement are contrary to applicable law, so that with this worker need to be given protection in order to get welfare, especially for self-managed workers.
Keywords : Employment agreement, self-managed workers, Specific Work Agreement

## Abstrak
Dalam  suatu  pembentukan  perjanjian  ketenagakerjaan,  terdapat  perjanjian  kerja  swakelola  yang  juga masuk  kedalam  pengadaan  barang  dan  jasa  bisanya  dalam  penerapannya  disebut  dengan  perjanjian kerja  waktu  tertentu  yang  dimana  berbentuk  perjanjian  kontrak  kerja.  Dalam  pelaksannya  sebuah perjanjian  kerja  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  untuk  karyawan  masih  saja  yang  bertentangan dengan undang undang ketenagakerjaan jika dilihat dari yuridis formal dari sebuah perjanjian kerjanya. Dalam  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan dan  konseptual  ini  membahas  mengenai  penerapan “ perlindungan  hukum  bagi  pekerja  swakelola terhadap  perjanjian  kerja  yang  bertentangan  dengan  undang- undang”. Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  perusahaan  dalam  membuat  perjanjian  kerja  menunjuk  Pejabat  Pembuat  Komitmen  untuk membuat perjanjian tersebut tetapi masih aja didalam isi perjanjian kerja yang bertentangan dengan UU yang berlaku maka dengan ini pekerja perlu diberi perlidungan agar mendapat kesejahteraan khususnya bagi pekerja swakelola
Kata Kunci : Perjanjian kerja, pekerja swakelola, Perjnajian Kerja Waktu Tertentu

## PENDAHULUAN
Dalam pembangunan suatu negara tentunya dapat dibedakan menjadi berbagai macam yang  meliputi  pembangunan  gedung,  pembangunan  jalan  atau  pembangunan  infrastruktur dalam  pembangunan  perusahaan.  Tentunya  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  pemerintah memberikan  banyak  bentuk  tugas  pemerintahan  yang  penting  untuk  kebutuhan  rakyat,  yaitu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
melalui kegiatan berupa pembelian barang dan jasa atau bahasa lainnya yaitu swakelola tenaga kerja.  Dapat  juga  dipahami  bahwa  swakelola  dapat  disebut  sebagai  pekerjaan  yang  telah direncanakan,  dilaksanakan  dan  diawasi  oleh  seorang  yang  mengatur  diri  sendiri  dengan menggunakan personelnya  sendiri  atau personel  luar, baik  itu  tenaga  ahli  atau  istilah  lainnya, dapat juga dikatakan bahwa pekerja upahan menjadi bagian dari perjanjian kerja Pekerja waktu tertentu. Dalam kaitannya dengan jasa lainnya, pengadaan juga mencakup jasa nonkonsultasi, yaitu  jasa  yang  memerlukan  peralatan  dan  keterampilan  dalam  sistem  tata  kelola  untuk melaksanakan pekerjaannya.
Sistem  pengadaan  dengan  cara  menggunakan  lembaga  penyedia  barang  ataupun  jasa sebagai badan usaha maupun secara perorangan yang kala disebut dengan kata lain mengenai swakelola,  pada  dasarnya  sama  dilakukan  melalui  pemelihan  penyedia  barang  maupun  jasa. Suatu proyek konstruksi yang mana dilakukan dengan cara memperdayakan pekerja swakelola didalam  pengadaan  barang  maupun  jasa  menjelaskan  bahwa  suatau  kegiatan  untuk memperoleh  barang  dan  jasa  oleh  kementerian,  lalu  lewat  lembaga  ataupun  institusi  lainnya yang  dimana  prosesnya  dari  suatu  perencanaan  kebutuhan  hingga  sampai  tercapainya  untuk memperoleh  dari  barang  ataupun  jasa.  Didalam  dari  penyedia  barang  dan  jasa  atau  disebut swakelola juga memiliki tipe yang dapat dijabarkan seperti dalam tipe pertama swakelola yang lebih  terstruktur,  dilaksanakan,  dan  diawasi  oleh  badan  kementrian  atau  lembaga  dan perangkat  daerah  pertanggung  jawaban  anggaran,  dalam  tipe  yang  kedua  iala  swakelola merupakan suatu yang direncanakan dan diawasi oleh kementrian lembaga maupun perangkat daerah lain dalam pelaksanaan swakelola.
Terdapat  juga  perihal  pembahasan  mengenai  perjanjian  kerja  pengadaan  barang  dan jasa ataupun self-managed workers yang biasanya perjanjian tersebut dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) disebutkan bahwa sebuah perjanjian yang tertulis antara pejabat pembuat  komitmen  selaku  yang  membuat  dengan  pekerja  swakelola.  Khususnya  di  Indonesia itu  sendiri  dalam  penerapan  suatu  perjanjian  kerja  memiliki  kebebasan  tidak  bersifat  mutlak, ada  pula  pembatasan  tertentu  yang  telah  diatur  didalam  KUH  Perdata  ataupun  terdapat  di peraturan  hukum  nomer  tigabelas  Tahun  2003.  Keberadaan  adanya  kontrak  kerja  dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pengadaan  barang  dan  jasa  sangat  penting  pada  umumnya  penyedia  jasa  hampir  selalu memiliki posisi dibawahnya dimana penyedia jasa selalu berkewajiban untuk memenuhi suatu kontrak kerja sebagaimana yang juga mengatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terjadi pemenuhan  ketentuan  pasal  tersebut  antara  lain:  perjanjian,  fungsi  obyek  tertentu,  dan  juga dengan alasan yang bagus. Juga dalam kebebasan suatu perusahaan dalam membuat perjanjian kerja dapat diartikan sebagai kebebasan berkontrak aktif bisa didefinisikan sebagai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian ataupun berkontrak yang mengikat mencerminkan kehendak bebas dari para pihak tanpa sedikit pun di dalam isi perjanjian kerja tidak boleh bertentangan ataupun tidak sesuai dengan undang undang yang berlaku termasuk juga didalam syarat sahnya perjanjian.
Juga terdapat didalam UU Ketenagakerjaan mengkategorikan kontrak kerja terbagi dua jenis: kontrak  pekerja  waktu tetap dan kontrak kerja waktu tidak tertentu. Kerja  waktu  tertentu merupakan  sebuah  kontrak  yang  menjadi  penghubung karyawan  melalui  instansi  yang mewujudkan suatu jalinan tugas untuk masa yang telah ditentukan, sementara masa yang belum ditentukan merupakan  suatu  kontrak  antara  serikat  karyawan  dengan  instansi  yang mewujudkan perikatan  suatu  tugas .  Penerapan sistem PKWT yang sering  dipakek di instansi  berguna bagi instansi untuk memperoleh  provit  ketika biaya tenaga kerja pengusaha rendah, karena pengusaha tidak membutuhkan banyak karyawan dianggap efektif dan efisien. /Pekerja. Ketika pengusaha diketahui memiliki tenaga kerja yang besar, dalam kaitannya dengan pekerjaan sementara, pengusaha dapat memberikan berbagai manfaat .
Setelah membahas perjanjian kerja yang dilakukan oleh penyedia jasa pengadaan atau swakelola  yang dimaksud di  sini  yaitu  lembaga PPK  atau disebut  Pejabat Pembuat  Komitmen, dapat  diberikan  penjelasan  dari  lembaga  PPK.  Kedudukan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dalam pengadaan barang dan jasa, salah satu pihak sebagai pelaksana proses pengadaan mempunyai tugas  menentukan  spesifikasi  dalam  teknis  barang  dan  jasa  penyusunan  kontrak  atau  suatu perjanjian  kerja.  Pejabat  pembuat  komitmen  juga  memiliki  tanggung  jawab  penting  terkait masalah  pengadaan  barang  dan  jasa,  yaitu  adanya  tanggung  jawab  dimana  terdapat  legalitas dalam penggunaan kewenangan pengadaan barang oleh PPK yang mengacu pada kewenangan,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
prosedur  dan  substansia  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  peraturan  tentang pejabat  yang  membuat komitmen. Mengenai  pembahasaan perjanjian kerja  yang  tidak  sesuai dengan  undang  undang  sebelumnya  mari  kita  bahas  mengenai  syarat  sahnya  perjanjian  kerja yang  diatur  di  pasal  52  UU  Ketenagakerjaan  terdapat  di  ayat  3  (Tiga )  “ perjanjian  kerja  yang dibuat  oleh  perusahaan  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  bahwa  perjanjian  kerja tersebut  dinyatakan  batal  demi  hukum  dalam  artian  perjanjian  kerja  tersebut  dianggap  tidak pernah ada Dan juga dalam perjanjian terdapat pembahasaan upah yang harus diperjanjikan ” .
Namun  pada  realita  lapangan  terdapat  pula  penerapan  perjanjian  kerja  yang  kontra dengan  perundang  undang  bisa  diambil  contoh  seperti  perjanjian  kerja  di  salah  satu perusahaan Badan usaha Milik Daerah di Surabaya masih ditemukan perjanjian kerja di bagian isinya  bertentangan  dengan  ketentuan  undnag  undang  bisa  disebut  seperti  di  pasal  5  dalam perjanjian  kerja  tersebut  yang  berbunyi  “Pihak  kedu a  selaku  pekerja  dengan  ini  menyatakan dan  bersedia  tidak  akan  melakukan  tuntutan  apapun  baik  secara  adminitrasi/hubungan industrial  maupun  keperdataan  kepada  pihak  pertama  selaku  perusahaan  atas  terjadinya pemutusan  hubungan  di  perjanjian” .  Pada  keadaan  realitanya  mengenai  isi  dari  perjanjian tersebut  bahwa  pada  undang  undang  No  13  Tahun  2003  dan  di  undang  undang  No  2  Tahun 2004  mengatakan  bahwa  setiap  pekerja  juga  memiliki  hak  untuk  mengajukan  permasalahan perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial bisa dikatakan bahwa salah satu perjanjian kerja yang diatas telah terjadinya perbuatan melawan ketetapan undang undang ketengakerjaan dan syarat sah nya suatu perjanjian.
Pada  beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  mengenai  tema  yang  serupa  dengan beberapa  penulis,  yang  pertama  yakni  penelitian  jurnal  oleh  Apri  Amalia  dan  Yefrizawati dengan  judul  “ Analisis  Yuridis  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Berdasarkan  Undang-Undang Ketenagakerjaan  dan  Hukum  Perjanjian” (Apri  2019)  Fokus  penelitiannya  pada  permasalahan hukum  terrhadap  pekerja  PKWT  terhadap  perjanjian  kerja  yang  melawan  hukum mengakibatkan di angkat ke rana pengadilan hubungan industrial. Yang kedua penelitian jurnal oleh Zulfikar Putra dan Farid Wajdi dengan judul “Problematika Hukum Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Pekerja” (Saadah 2020) Fokus penilitiannya pada pengaturan dalam perjanjian
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kerja  menganai  isi  nya  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mana  harus  ditaati  oleh  pekerja  dan apabila dalam suatu perjanjian kerja tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka batal demi hukum dan diminta pembatalannya. Dan yang ke tiga penelitian jurnal oleh Muhammad Wildan dengan judul “Perli ndungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Waktu Tertentu Berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (Wildan 2017) Fokus Penelitiannya pada urgensi  mengenai  perjanjian  yang  bertentang  bagi  pekerja  dan  memberi  bentuk  jaminan kepada pekerja yang mengetahui bahwa isi perjanjian kerjanya yang melanggar hukum dengan UU No 13 Tahun 2003.
Berdasarkan dari beberapa uraian yang telah bisa dijabarkan diatas, ada beberapa hal yang  menarik  yang  dapat  diteliti  oleh  penulis  ialah  bagaimana  bentuk  suatu  perjanjian  kerja sesuai kaidah jika dilihat dari beberapa dasar hukum ataupun dari syarat sah suatu perjanjian, kemudia  bagaimana  bentuk  jaminan  perusahaan  kepada  pekerja  menganai  isi  dari  perjanjian kerja  yang  bertentangan  undang  undang  yang  berlaku  dan  akses  buat  pekerja  agar  menunut dari perjanian kerja tersebut ke pengadilan hubungan industrial.

## METODE PENELITIAN
Dalam  isi  penilitian  ini,  maka  penulis  menggunakan  model  penilitian  secara  hukum normatif  merupakan  bagian  dari  proses  untuk  menelusuri,  mencari  tau  dan  menemukan sebuah  prinsip  hukum,  yuridis  hukum  ataupun  doktrin  hukum  yang  nanti  digunakan  untuk menjawab  segala  isu  hukum  yang  akan  dihadapi.  Dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa hukum  berusaha  mencari  kebenaran  yang  konsisten,  yaitu  apakah  kaidah  hukum  itu  sesuai dengan norma hukum, dan apakah norma hukum yang memuat kewajiban dan sanksi itu sesuai dengan  asas-asas  hukum  yang  ada  atau  bisa  dikatakan  sesuai  hukum  yang  berlaku  (Prof.  Dr. Peter Mahmud Marzuki 2021).
Dalam melakukan penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji berbagai ketentuan terkait perjanjian kerja menurut undang-undang ketenagakerjaan dan  ketentuan  hukum  perjanjian  pekerja  swakelola/  PKWT  dan  juga  memberi  tau  cara  cara upaya untuk pekerja melaporkan ke pengadilan hubungan industrial terkait perjajian kerja yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
ada  masalah  dengan  undang  undang  ketenagakerjaan.  Yang  menjadi  fokus  tulisan  ini. Kemudian  melakukan  pendekatan  statute  approach  bertujuan  bisa  mengatahui  bentuk  upaya perlindungan bagi pekerja yang telah menandatangani perjanjian kerja yang dimana perjanjian kerja  tersebut  bertentangan  dengan  segala  bentuk  peraturan  hukum  mengenai  tenagakerja yang  berlaku  dan  yang  terakhir  melakukan  pendekatan  secara  konseptual  yaitu  dengan mempelajari asas hukum yang berlaku, perundang undangan dan konsep konsep dari beberapa para pakar hukum bisa juga diperoleh dari putusan pengadilan yang inkrah ataupun yang telah ada  putusannya.  Pemahaman  akan  hal  hal  tersebut  merupakan  pedoman  bagi  penulis  dalam menyusun argumentasi hukum untuk memecahkan segala isu yang akan dihapadi oleh penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk perjanjian Kerja Bagi Pekerja Swakelola (PKWT)
Secara  umum  pekerja  termuat  di  peraturan  hukum  Nomor  13  Tahun  2003  mengani pembahasaan  mengatur  perburuhan.  Tetapi  kenyataannya  sekarang  terjadi  dilema  pada masyarakat, khususnya mengenai pekerja yang bekerja dengan system sementara. Kecemasan pada  masyarakat  ini  muncul  disebabkan  pada  realita  terdapat  adanya  suatu  selisih  dalam kesejahteraan  didapat  oleh  buruh  dengan  system  tak  tetap.  Mayoritas  dilaksanakan  lewat tangan  keketiga  bisa  disebut  istilah  perusahaan  penyalur  buruh.  Sehingga  industri  yang membutuhkan buruhnbarununtuknbekerjandiindustrinya bisa menyodorkan kepada perusahaannpenampung  tenaga  kerja  untuk  mendapatkan  pekerja  atau  buruh  sesuai  dengan tolak ukur yang didambakan dan juga didalam mebuat perjanjian seharusnya juga melihat dari syarat sahnya suatu perjanjian.
Memperhatikan  segala  kebijakan  terletak  dari  ketentuan  peraturan  hukum Ketenagakerjaan,  penerapan  mengenai  tentang  kontrak  tidak  ada  pengecualian  karena  pada penerapannya terdapat pula mekanisme penerapan dari perjanjian kerja waktu spesisfik dalam penerapannya,  meliputi:  Perjanjian  Waktu  Spesifik  bisa  disebut  dengan  istilah  (PKWT)  yang dibuat untuk para pekerja bersama dengan instansi pelaksana jasa tenaga kerja dimana dalam Perjanjian  Kerja  Waktu  spesifik  atau  disebut  (PKWT)  yang  dibuat  antara  pekerja  atau  buruh
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dengan  perusahaan  Penyedia  jasa  tenaga  kerja  ini  lebih  dikenal  dengan  pegawai  sementara. Berdasarkan  informasi  yang  penulis  utarakan,  dapat  diketahui  bahwa  sesuai  dengan  segala peraturan  hukum  yang  ada,  pelaksanaannya  bekerja  lewat  sistem  sementara  atau  dengan istilah hukum perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak dilarang dan dapat dilakukan.

## Tinjauan Yuridis Mengenai Dari Suatu Perjanjian Kerja
Melalui adanya peraturan hukum membahas mengenai system  Ketenagakerjaan yang dapat disebut UUKK, seharusnya menjadi pedoman peraturan dalam jalinan kerja penyusunan kontrak  kerja  sehingga  memiliki  landasan  yang  kokoh,  kuat  dan  jelas.  Meskipun  undang- undang  hanya  mengatur  sebagian  perjanjian  kerja,  namun  adanya  kehadiran  kontrak  kerja termuat  dalam  peraturan  hukum,  terletak  dalam  Bab  IX  yang  memuat  mengenai  peraturan kerja(Alexander  Putra  2017).  Pasal  1  ayat  15  UUKK  menegaskan  bahwa “ hubungan  kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan suatu perjanjian kerja yang memuat unsur-unsur seperti pekerjaan, upah, dan perintah ” .

## Dasar Dasar Yuridis Mengenai Perjanjian Kerja
I. Berdasar Peraturan Hulkum Republik Indonesia 1945
Satu perjanjian kerja dimana memiliki ciri secara garis besarnya dari bentuk perjanjian yang  mengharuskan  untuk  memiliki  dasar  atau  asas  hukum  kemudian  sahnya  suatu  dari perjanjian  dan  juga  adanya  suatu  subjek  yang  harus  diperjanjikan.  Mengenai  tersebut pembahasaan perjanjian kerja terdapat didalam peraturan UUD Tahun 1945 didalam pasal 27 angka  (2)  mengakatan  bahwa “ tiap  tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  suatu penghidupan  yang  layak.  Perusahaan  dalam  mengelurakan  produk  perjanjian  kerja  harus melihat  kesejahteraan  dan  kemakmuran  bagi  calon  pekerja  baru  demi  mendapat penghidupan dalam bekerja yang pantas ” .
II. Sudut Pandang Dari Dasar Hukum Perdata
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Ketentuan mengenai penafsiran sistem perjanjian kerja juga diatur dalam KUH Perdata yang diatur dalam Romawi III Buku 7A, Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1601 Butir C Bagian I tentang  semua  ketentuan  umum  yang  menjelaskan  perjanjian  pada  waktu  itu  Persetujuan Perjanjian  Kontrak  dan  Perjanjian  Kerja.  Kemudian  pada  bagian  kedua  tentang  kewajiban pengusaha dapat dikatakan bahwa perusahaan terletak pada Pasal 1602 sampai dengan Pasal 1602  butir  Z,  yang  berarti  bahwa  pengusaha  mempunyai  kewajiban  membayar  upah,  maka upah itu harus dibayar menurut periode waktu.
Ketentuan  pada  bagian  yang  ketiga  mengenai  kewajiban  dari  buruh  terletak  didalam pasal 1603-point A hingga pasal 1603-point D, lalu asas hukum pada pasal 1603 point E hingga pasal 1603 point W menjelaskan tata cara pemutusan berakhirnya suatu hubungan kerja dan yang terakhir kententuan dalam 1603 point X hingga pasal 1603 point Z menjelaskan tentang dari ketentuan penutup dari perjanjian kerja mengenai perburahaan. Dapat dikatakan bahwa dalam  pembuatan  suatu  perjanjian  kerja  harus  melihat  dari  dasar  dasar  dari  perundang undangan dasar hukum perdata.

## III. Sudut pandang Dari Peraturan No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan
Diperoleh  pula  dalam  ketetapan  menyuruh  menganai  tentang  perjanjian  kerja  yang diataur  dalam  peraturan  mengenai  ketenagakerjaan  terdapat  mengenai  pembasaan  nya tentang  perjanjia  kerja  pekerja  antara  lain  (Rahmawati  Kusuma  2019)  mengatur  kegiatan dalam  mencari  kadidat  pekerja,  peraturan  Nomer  21  Tahun  1954  mengenai  kontrak perburahan  antara  pekerja  dengan  instansi,  peraturan  nomer  14  Tahun  1969  mengenai sebuah  ketetapan pokok  dari  pekerja  atau  terdapat  di  peraturan  negara  Tahun  1969  Nomer 55  dan  yang  terakhir  di  Undang  Undang  Nomor  28  Tahun  2000  penerapan  dari  peraturan hukum  Nomer  28  Tahun  1997  mengenai  pembahasaan  ketenagakerjaan.  Didalam  peraturan membahas  tentang  ketenagakerjaan  dalam  Bab  IX  yang  mengatur  hubungan  kerja  terdapat dalam  pokok  pasal  50  menyebutkan  bahwa  kontrak  kerja  bisa  terlaksana  dikarenakan terdapatnya suatu perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja atau buruh.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Terletak  dalam  peraturan  hukum  membahas  ketenagakerjaan  memuduhkan  untuk pihak  perusahaan  dalam  menyusun  suatu  perjanjian  kerja  bisa  dikatakan  suatu  komplikasi dari  segala  kentuan  kentuan  tentang  hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia  dan  dengan berlakunya peraturan ketenagakerjaan ini dengan beberapa ketentuan peraturan perundang undang dari peninggalan belanda atau dari semua peraturan peraturan nasional yang terkait maka  dinyatakan  tidak  berlaku  hanya  terfokus  kepada  peraturan  Nomer  13  Tahun  2003 dalam  menyusun  membuat  kontrak  kerja(Ramli  2020).  Suatu  kontrak  kerja  Cuma  berlaku mengikat kurang lebih pekerja dengan perusahaan atau bisa juga antara perkumpulan serikat pekerja dan perkumpulan majikan dengan hadirnya peraturan hukum ketenagakerjaan semua kontrak diatur dalam peraturan hukum ini.

## IV. Sudut Pandang Dari Keputusan Nomor Kep.100/MEN/VI/ 2004
Keputusan  Ketenagakerjaan  No.  Kep.100/MEN/VI/2004  terletak  pada  Bab  XI  dan memuat  18  pasal.  Dalam  pembahasan  Pasal  3  tentang  Ketentuan  Permohonan  Perjanjian Waktu  Tertentu  yang  memuat  Pembahasan  Dalam  Waktu  Tertentu  Untuk  Pekerjaan  Yang Hanya Diselesaikan Sekali Saja Bersifat Sementara Yang Mendasari Setelah Selesainya Pekerjaan Tertentu, Maka Yang Letaknya dalam Ayat Satu dibuat sedemikian rupa sehingga berlangsung paling  lama  tiga  tahun,  Apabila  pekerjaan  yang  diperjanjikan  tersebut  dalam  ayat  1  dapat diselesaikan  lebih  cepat  dari  yang  diharapkan,  maka  keputusan  penyelesaian  pekerjaan  itu dibuat  dengan  undang-undang.  Dalam  hal  pekerja  kontrak,  pembayaran  bergantung  pada penyelesaian  tugas  tertentu;  namun,  jika  keadaan  tertentu  mencegah  pekerjaan  selesai, pembaruan dapat diberikan pada status pekerjaan pada waktu tertentu.
Juga  terdapat  pula  peraturan  lain  yang  membahas  perihal  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  yaitu  pembahruan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  5  di  keputusan  menteri tenaga  kerja  dilakukan  setelah  melebihi  masa  tenggang  waktu  selama  30  hari  setelah berakhirnya  perjanjian  kerja,  Selanjutnya  selama  tenggang  waktu  Tiga  Puluh  hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak ada hubungan kerja antara pekerja ataupun buruh dan  pengusaha,  dan  yang  terakhir  para  pihak  dapat  mengatur  lain  dari  segala  ketentuan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dalam  isi  ayat  lima  dan  juga  di  ayat  enam  yang  dituangkan  dalam  perjanjian.  Dari  segala pemabahasaan mengenai Keputusan Menteri Tenaga Kerja No Kep.100/MEN/VI/2004 intinya mengenai suatu perjanjian kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait bagi pekerja waktu tertentu yang harus disejahterahkan.

## a) Seputar Dari Suatu Perjanjian Kerja Untuk Pekerja

## Pembahasaan Makna Dari Perjanjian Kerja
Berdasarkan  sesuai  dengan  peraturan  undang  undang  ketenagakerjaan  No  13  Tahun 2003  menurut  ketentuan  pasal  1  nomor  14  mengatakan “ suatu  perjanjian  kerja  ialah  suatu perjanjian  antara  pihak  pekerja  atau  bisa  dikatakan  buruh  dengan  pengusaha  perusahaan pemberi pekerja yang membuat suatu syarat syarat kerja, menentukan segala bentuk hak dan memberi  kewajiban  kepada  para  pihak  pekerja ” (Said  2018).  Mengenai  perjanjian  kerja  juga bisa  dikatakan  juga  dalam  Bahasa  belanda  dengan  istilah Airbaidsoverenkoms yang  dimana maknanya  suatu  perjajian  kerja  mengikat  antara  pekerja  dengan  perusahaan,  dan  melihat dari  sudut  pandang  KUH  Perdata  dari  pasal  1601  menjelaskan  bahwa  perjanjian  kerja  yang dimana  pihak  kesatu  atau  bisa  dikatakan  pekerja  mengikat  dirinya  untuk  dibawah  perintah perusahaan,  dan  simajikan  untuk  suatu  waktu  tertentu  melakukan  suatu  pekerja  dengan menerima  segala  bentuk  upah  yang  diberi  oleh  perusahaan  selama  waktu  bekerja  dan  juga menerima bentuk jaminan keselamatan dalam bekerja
Juga  dari  beberapa  para  pandangan  para  ilmuan  yang  berpendapat  mengenai perjanjian  ada  yang  mengakatan  bahwa  suatu  perjanjian  kerja  suatu  bentuk  perjanjian dimana  pihak  kesatu  sebagai  buruh  mengikatkan  diri  untuk  bekerja  dengan  menerima  upah pada pihak lainnya bisa disebut majikannya yang mengikatkan diri untuk mengerjakan semua pekerja dengan imbalan dibayar selama bekerja, yang dimana secara keseluruhan para ilmuan mngeukapkan  pendapat  mengnai  perjanjian  yang  dimana  bisa  dikatakan  bahwa  pekerja melakukan suatu ikatan kerja dengan suatu perusahaan dengan diberi segala hak, kewajiban, upah  dan  kesejahteraan  bagi  pekerja  dan  juga  selaku  perusahaan  dalam  menyusun  atau mengelurkan perjanjian tersebut dengan berpedoman kepada peraturan hukum bisa dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
melihat  segala  ketentuan  yang  terdapat  pada  di  Undang  Undang  Ketenagakerjan  bisa  juga menggunakan keputusan menteri ketenagakerjaan perjanjian kerja waktu tertentu.

## I. Subjek Dan Obyek Dalam Suatu Perjanjian Kerja
Bentuk  dari  subjek  hukum  suatu  perjanjian  kerja  ialah  para  pihak  yang  berkaitan didalam  perjanjian  kerja,  yang  dimaksud  para  pihak  yang  berkaitan  ialah  subjek  nya  terletak pada pekerja dengan perusahaan dimana terletak sebuah Hak dan Kewajiban sebuah isi dalam suatu  perjanjian  kerja.  Mengenai  dalam  suatu  subjek  hukum  di  suatu  perjanjian  kerja  pada sejatinya ialah membahas subjek subjek hukum dari perjanjian kerja mengenai hubungan kerja sementara  dari  obyek  perjanjian  kerja  itu  sendiri  mengenai  isi  dari  perjanjian  tersebut  yang berisi tentang segala bentuk hak hak dan kewajiban kewajiban kepada para pihak yang terdapat dalam  perjanjian  tersebut  tetapi  intinya  yang  menjadi  obyek  dalam  perjanjian  kerja  meliputi para pekerja bisa dikatakan tenaga yang melekat pada diri pekerja apabila pekerja dikeluarkan oleh  perusahaan  maka  dengan  itu  pekerja  tersebut  jangan  dilupakan  haknya  mengenai mendapatkan upah dari perusahaan.

## II. Mengenai Segala Bentuk Unsur Dari Perjanjian Kerja
Berdasarkan  pemabahasaan  tentang  perjanjian  kerja  yang  telah  dijelaskan  bahwa dalam  ketentuan  Pasal  1  Angka  15  Undang  Undnag  Nomor  13  Tahun  2003  menjelaskan mengenai beberapa unsur unsur dari pembahasaan perjanjian kerja meliputi dari:

## • Terdapat Unsur Pekerjaan
Dari  suatu  perjanjian  kerja  harus  ada  obyek  pekerjaan  yang  wajib  diperjanjikan termasuk  kedalam  bentuk  obyek  perjanjian,  pekerjaan  tersebut  haruslah  dikerjakan sedniri  oleh  pekerja  dan  harus  mendapatkan  perizinan  dari  majikan  dapat  menyuruh kepada  para  pekerja  juga  terletak  di  kitab  peraturan  hukum  Perdata  pasal  1603 menjelaskan bahwa karyawan harus melaksanakan mandiri segala bentuk pekerjaanya hanya  harus  mendapatkan  izin  dari  atasan  dan  juga  majikan  bisa  menyuruh  pihak orang  ketiga  untuk  menggantikan  apabila  pekerja  mengalami  kesulitan  atau  tidak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
mampu  dalam  menjalankan  segala  bentuk  pekerjaan  juga  pekerja  tidak  boleh  lepas tanggung jawab atas semua bentuk kewajiban.
• Terdapat Unsur Pemberian Upah
Berdasar  dari  pandangan  pasal  30  peraturan  hukum  Nomer  13  Tahun  2003 Pengupahan  merupakan  suatu  jenis  hak  yang  dimiliki  karyawan  yang  harus  diterima dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai  kompensasi  dari  perusahaan,  atau  dapat dikatakan  bahwa  majikan  membayar  karyawan  sesuai  dengan  kontrak  kerja  yang mereka  tanda  tangani  di  awal,  syaratnya  perjanjian,  atau  peraturan  perundang- undangan,  termasuk  tunjangan  bagi  karyawan  dan  keluarganya  atas  pekerjaan  jasa yang  telah  dilakukan  dan  telah  memenuhi  semua  peraturan  perusahaan.  Upah memang memainkan peran penting dalam perjanjian kerja; pada kenyataannya, dapat dikatakan bahwa menerima gaji adalah alasan utama seseorang bekerja untuk sebuah perusahaan.  Akibatnya,  jika  Anda  tidak  menerima  gaji,  perjanjian  kerja  batal  karena bukan merupakan hubungan kerja.
• Terdapat Unsur Waktu Telah Ditetapkan
Mengenai  pembahasaan  ini  waktu  yang  ditentukan  memiliki  amkna  buruh  atau pekerja bekerja untuk waktu yang ditentukan oleh perusahaan mengenai ini peraturan hukum  yang  mengatur  terdapat  pada  Undang  undang  Nomor  13  Tahun  2003  dalam Pasal  77  dan  78 Jo Pasal  3  ayat  2  Keputusan  Menteri  Ketengakerjaan  Repbulik Indonesia  No  KEP-102/MEN/VI/2004  waktu  kerja  dalam  bekerja  dalam  satu  minggu ialah  selama  40  jam  seminggu.  Untuk  5  hari  kerja  dalam  seminggu  bekerja  sekurang kurang  nya  sekitar  8  (delapan)  jam  dalam  satu  hari  apabila  dalam  mengani  adanya lembur  maka  hanya  diperbolehkan  lembur  maksimumnya  selama  3  (tiga)  jam  dalam satu hari atau bisa dikatakan dalam satu minggu bekerja dalam empat belas jam.

## C) Menyelesaikan Permasalahan Ke Pengadilan Hubungan Industrial
Terkait  masalah  bimbingan  jalinan  industrial  dan  juga  meningkatkan  perlindungan terhadap  pekerja, merupakan  sesuatu  kepentingan  dalam rangka  wujud  pembangunan  dalam sistem  hubungan  industrial  yang  menekan  pada  kemitraan  dan  kesamaan  maka  dapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
memberdayakan  tenaga  kerja  secara  optimal(Kusmayanti  2020).  Namun  dalam  hubungan industrial  tidak  menutup  kemungkinan  timbulnya  Suatu  perselisihan  hubungan  kerja  meliputi atas  perselisihan  tentang  hak  dari  pihak  pekerja  kemudian  perselisihan  kepentingan  tertentu atau  pun  bisa  mengenai  perselisihan  mengani  suatu  perjanjian  kerja  yang  dibentuk  oleh perusahaan  yang  menunjuk  pejabat  pembuat  komitmen  dalam  perjanjian  kerja  tersebut ternyata  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang  undangan  ketenagakerjaan, umumnya  perselisihan  hubungan  kerja  diselesaikan  dirana  pengadilan  hubungan  industrial tetapi tidak meutup kemungkinan bisa melalaui tahapan mediasi selain itu bisa melalui tahapan konsiliasi(Maswandi  2017).  Dengan  cara  begitu  terdapat  ada  beberapa  opsi  opsi  unuk menyelesaikan suatu perselisihan khususnya mengenai dalam perjanjian kerja yang bermasalah dengan  segala  peraturan  mengenai  ketenagakerjaan,  tidak  selamanya  dalam  menyelesaikan suatu  permasalahan  industrial  diselesaikan  di  pengadilan  bisa  juga  cara  lain  dalam penyelesainya.
Penyelesaian secara Mediasi merupakan suatu penyelesaian permasalahan tentang hak, permasalahan  suatu  kepentingan  perselisihan  mengenai  perjanjian  kerja  biasanya  dapat ditengahi oleh mediator selaku orang yang menyelesaikan segala bentuk perselisihan hubungan kerja. Biasanya disarankan oleh pihak pengadilan hubungan industrial sebelum naik ke tahapan peradilan  harus  melalui  tahapan  awal  untuk  melakukan  mediasi  dalam  menyelesaikan sengeketa  perihal  perjanjian  kerja  yang  kontra  dengan  undang  undang  ketenagakerjaan  yang dimana  dalam  tahapan  ini  biasanya  pihak  serikat  pekerja  dengan  pihak  dari  perusahaan bermusyawarah  mencari  titik  tengah  dari  permasalahan  tersebut  yang  dimana  pengadilan hubungan industrial mengutus salah satu orang yang dinamakan mediator untuk mencatat hasil dari mediasi kemudian nanti diserahkan ke pengadilan untuk menentukan hasilnya.
Kemudian  pada  penjelasaan  mengenai  tahapan  dengan  cara  konsialisasi  biasanya diselesaikan  oleh  orang  yang  disebut  konsiliator  ialah  masyarakat  yang  berpengalaman dibidang  mengenai  hububungan  tenaga  kerja  bisa  juga  menguasai  segala  peraturan ketenagakerjaan yang dipilih oleh menteri melakukan suatu konsialisasi, anjuran tertulis kepada perusahaan  untuk  meyelesaikan  perselisihan  dengan  serikat  pekerja.  suatu  daftar  konsiliator
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
untuk salah satu wilayah kerja diadakan oleh kantor pemerintah yang bertanggung jawab atas ketenagakerjaan.  Pembahasaan  mengenai  konsialisasi  juga  termuat  di  UU  No  2  Tahun  2004 pasal  87 “ pada  dasarnya  konsialisasi  biasanya  terkait  mengenai  perselisihan  pemutusan terhadap  karyawan  atau  perselisihan  anatar  serikat  buruh ” .  Setelah  membahas  penyelesaian suatu hubungan industrial tanpa lewat jalur pengadilan masuklah pada penyelesaian lewat jalur pengadilan  hubungan  industrial  di  pengadilan  negeri  dilakukan  dengan  tahapan  antara  lain tahapan  pengajuan  gugatan  dan  tahapan  proses  pemeriksaan(Kusmayanti  2020).  Bagi  para pekerja  yang  tidak  puas  atau  merasa  sebuah  perjanjian  kerja  pada  perusahaan  adanya  letak dari unsur perbuatan melawan perundang undang dapat mengajukan tahapan gugtatan dengan memberi berkas ke pada Pengadian Hubungan Industrial.
Penjelasaan  mengenai  pengajuan  gugatan  suatau  perselisihan  hubungan  insdutrial dapat  diajukan  kepada  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  yang  daerah hukumnya meliputi tempat dari si pekerja atau buruh bekerja, dalam suatu pengajuan gugatan tersebut wajib dilampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau disebut konsiliasi apabila tidak  terdapat  suatu  risalah  penyelesaian  melalui  tahapan  mediasi  maka  bisa  dikembalikan kepada  para  pihak  yang  mengajukan  gugatan.  Dengan  terdapatnya  suatu  gugatan  maka pengadilan negeri dalam jangka waktu 7 hari kerja menetapkan Majelis Hakim terdiri atas satu orang Hakim sebagai Ketua Majelis dan 2 orang Hakim adhoc sebagai anggota yang memeriksa dan memutus perselisihan, dalam pemeriksaan perkara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemeriksaan  dengan  cara  biasa  dan  juga  pemeriksaan  dengan  cara  cepat  penjelesan  dapat dijelaskan seperti bawah ini:
1. Pemeriksaan suatu gugatan dengan cara biasa Majelis Hakim menetapkan jangka waktu selama  Tujuh  Hari  dengan  memberi  Dua  kali  penundaan  diberikan  kepada  para  pihak yang berpekra.
2. Pemeriksaan suatu gugatan dengan cara cepat Majelis Hakim menetapkan jangka waktu selama Tujuh Hari tanpa adanya penundaan, proses ini dilakukan apabila terdapat suatu kepentingan para yang sangat mendesak dengan memberi alasan permohonan dari yang berkepentingan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Terdapat juga diPengadilan Hubungan Industrial yang di Indonesia dalam menyelesaikan suatu sengketa industrial harus memamkai asas peradilan cepat, tepat, adil dan murah merujuk pada  UU  No  2  Tahun  2004,  dijelaskan  sebagai  berikut(Sherly  2021):  Mengefektifikan  dalam pemeriksaan mengenai isi dari gugatan oleh hakim dapat dikatakan diperlukannya sosok hakim dan  aparat  hukum  dalam  penanganan  permasalahan  hubungan  industrial,  ada  nya  kepastian hukum  dan  pembentukan  ketentuan  khusus  mengenai  mengeksekusi  putusan  permasalahan hubungan industrial agar menemukan titik terang tidak memberat kepada para serikat pekerja akan adanya suatu perjanjian kerja yang bertentangan dengan perundang undangan.

## KESIMPULAN
Umumnya  para  pekerja  atau  buruh  terikat  dengan  peraturan  hukum  membahas mengenai  pekerja  di  Nomer  13  Tahun  2003,  di  dalamnya  juga  terdapat  kontrak  kerja,  yang dalam  Bahasa  Kolonialisme  dapat  juga  dinyatakan  dengan  istilah  Airbaidsoverenkoms,  yang artinya  Perjanjian  hubungan  kerja  yang  mengikat  antara  seorang  karyawan  dengan perusahaan.  Ditafsirkan  dari  sudut  pandang  Pasal  1601  KUH  Perdata,  Pihak  A  atau  buruh berjanji  akan  dititipkan  oleh  perusahaan  untuk  menerima  seluruh  upah  dari  perusahaan selama  jam  kerja  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Granted  juga  menerima  jaminan  keamanan pekerjaan.  Namun pada  kenyataannya,  ketika  perusahaan menerbitkan  kontrak  kerja,  masih melanggar  semua  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  pada  intinya,  dan menunjuk pengemban tugas untuk menandatangani kontrak kerja. Contohnya adalah kontrak kerja sebuah perusahaan di Surabaya Mengenai isi kontrak kerja tersebut, salah satu pasalnya mengatur bahwa setiap ada masalah di perusahaan, setiap karyawan tidak boleh melapor ke Pengadilan Hubungan Industrial, tetapi peraturan hukum Angka 13 Tahun 2003 dan peraturan hukum  Angka  2  tahun  2004  mengatur  bahwa  setiap  karyawan  juga  berhak  melaporkan keluhannya terhadap perusahaan ke Pengadilan Ketenagakerjaan.
Selain  itu  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  swadaya  atau  PKWT yang telah menandatangani kontrak kerja namun ternyata kontrak kerja tersebut melanggar hukum  ketenagakerjaan,  langkah-langkah  tersebut  memberikan  informasi  bagaimana
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
melakukan  tindakan  di  depan  pengadilan  ketenagakerjaan  jika  diperlukan.  pengaturan  kerja yang mengharuskan karyawan untuk berhenti bekerja, tetapi perusahaan berkewajiban untuk memberikan  berbagai  bentuk  tanggung  jawab  dalam  bahasa  lain  memberikan  karyawan berbagai bentuk tunjangan sosial atau uang pesangon. Pengadilan ketenagakerjaan seringkali merekomendasikan  agar  mereka  menyelesaikan  perselisihan  kontrak  kerja  melalui  mediasi pendahuluan  sebelum  masuk  ke  tahap  pengadilan, di  mana  serikat  biasanya  bernegosiasi dengan  semua  pihak  di  perusahaan  untuk  mencari  jalan  tengah  permasalahan  tersebut dimana  Pengadilan  Hubungan  Industrial  mengirimkan  seorang  yang  disebut  mediator  untuk mencatat hasil mediasi kemudian menyerahkannya ke pengadilan untuk ditetapkan hasilnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Putra,Alexander .  2017.  “Urgensi  Kla usula  Definisi  Dalam  Perjanjian Kerja.” Kertha  Patrika 39 (01): 61.
Apri, Amalia. 2019. “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Berdasarkakan UU Ketenagakerjan” 5 (1): 66 – 76.
Asuan .  2019.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Bers tatus  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (Pkwt)  Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan.” Solusi 17 (1): 23 – 31.
Kusmayanti,  Hazar.  2020.  “Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Melalui  Putusan Perdamaian  Di  Pengadilan  Hubungan Industrial  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  I  (A).” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 6 (1): 35.
Maswandi .  2017.  “Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Kerja  Di  Pengadilan  Hubungan Industrial.” Publikauma :  Jurnal  Administrasi  Publik  Universitas  Medan  Area 5  (1):  36. https://1203.
Marzuki,Peter Mahmud . 2021. Pengantar Ilmu Hukum . Prenada Media. https://books.google.co.id.
Kusuma,Rahmawati  .  2019. Hukum  Ketenagakerjaan  Dalam  Teori  Dan  Praktik  Di  Indonesia . Prenadamedia Group, Divisi Kencana. https://books.google.co.id/books?id=Qb- NDwAAQBAJ. Ramli . 2020. Hukum Ketenagakerjaan . Airlangga University Press. https://books.google.co.id/books?id=tBnIDwAAQBAJ.
Saadah,  Khilma  Aziz  Wakhidatus.  2020.  “Problematika  Hukum  Perjanjian  Kerja  Antara Perusahaan  Dan  Pekerja.” Jurnal:  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan Volume  5 (Nomor 1): hlm: 131-138. http://journal2.um.ac.id/.
Said,  Muhammad.  2018.  “KEDUDUKAN  TENAGA  KERJA  DALAM  PELAKSANAAN  PERJANJIAN PERBURUHAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003.”
Ayuna  Putri,Sherly .  2021.  “Pembaharuan  Penyelesaian  Perselisihan  Ketenagakerjaan  Di
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pengadilan  Hubungan  Industrial  Berdasarkan  Asas  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya  Murah Sebagai  Upaya  Perwujudan  Kepastian  Hukum.” Jurnal  Bina  Mulia  Hukum 5  (2):  310 – 27. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.307.
Wildan, Muhammad. 2017. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu  Tertentu  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan.” Jurnal Hukum 12 (4): 837.