## PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN 
Yenny Fitri.Z STIH Putri Maharaja Payakumbuh, Jln. Prof. Dr.Hamka No 108 Kota Payakumbuh e-mail: yennyfitri@rocketmail.com

## Abstract
Rape is a frightening crime for women because the impact of rape is not only felt when the crime  is  committed,  but  also  affects  the  future.  One  of  them  is  an  unwanted  pregnancy.  For  rape victims,  the  choice  of  continuing  an  unwanted  pregnancy  or  having  an  abortion  is  an  equally difficult  choice.  Basically,  abortion  is  clearly  a  prohibited  act,  both  legally,  morally,  ethically, decently,  and  religiously.  Although  prohibited,  abortion  cases  in  Indonesia  actually  show  an increase every year. In response to the problem of abortion for victims of rape, the government has given birth to Law Number 36 of 2009 concerning Health. However, since the legal umbrella was born, it has been minimal and in fact there have been almost no rape victims who have used this safe abortion practice as a way to abort their unwanted abortion. This happens because of problems in the  field  of  practice,  it  is  not  as  easy  as  the  description  of  the  theory  set  forth  in  the  legislation. While  almost  every  day  rape  victims  continue  to  fall  in  all  parts  of  Indonesia.  To  answer  this problem, the author conducts research using normative juridical methods. Thus it is expected to be able to  find  problems  or  problems  in the  implementation  of  abortion  for  victims  of  rape  based  on Law  Number  36  of  2009  concerning  Health.  The  research shows  that there  are  three  problems in Law Number 36 Year 2009 regarding Health which makes it difficult for rape victims to obtain safe and  legal  abortion  services.  These  problems  include  the  maximum  obstetrical  age  of  40  days  for abortion  for  rape  victims  to  be  considered  too  short,  the  Ministry  of  Health  has  never  prepared training requirements for medical personnel and counseling training for abortion for rape victims, then health services that meet the conditions set by the Minister is still very limited and cannot be easily  accessed  in  any  part  of  Indonesia.  Therefore,  the  problematic  implementation  of  legal  and safe abortion for rape victims found in the Health Act must be immediately corrected, so that rape victims  do  not  return  to  become  victims  due  to  the  implementation  of  unsafe  illegal  abortion practices.
Keywords: Problems; Abortion; Rape Victim.

## Abstrak
Perkosaan adalah salah satu kejahatan yang menakutkan bagi perempuan karena dampak dari  perkosaan  tidak  hanya  dirasakan  ketika  kejahatan  tersebut  dilakukan,  tetapi  juga  berimbas pada  masa  yang  akan  datang.  Salah  satunya  kehamilan  yang  tidak  diinginkan.  Bagi  korban perkosaan,  pilihan  untuk  melanjutkan  kehamilan  yang  tidak  diharapkan  atau  melakukan  tindakan aborsi  adalah  pilihan  yang  sama  sulitnya.  Pada  dasarnya,  aborsi  jelas  merupakan  tindakan  yang dilarang, baik secara hukum, moral, etika, kesusilaan, dan agama. Meski dilarang, kasus aborsi di Indonesia  justru  menunjukkan  peningkatan  setiap  tahunnya.  Sebagai  jawaban  atas  permasalahan aborsi bagi korban perkosaan ini, pemerintah sudah melahirkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan.  Namun,  sejak  payung  hukum  tersebut  dilahirkan,  sangat  minim  dan bahkan  hampir  tidak  ada  korban  perkosaan  yang  menggunakan  praktek  aborsi  aman  ini  sebagai jalan  untuk  menggugurkan  kandungan  yang  tidak  diinginkannya.  Hal  ini  terjadi  karena permasalahan di lapangan praktek, tidak semudah uraian teori yang dituangkan di dalam peraturan
 Naskah diterima: 23 Agustus 2019, direvisi: 1 September 2019, disetujui untuk terbit: 30 September 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i1.205
perundang-undangan.  Sementara  hampir  setiap  hari korban  perkosaan  terus  berjatuhan  di  semua wilayah  Indonesia.  Untuk  menjawab  persoalan  tersebut,  Penulis  melakukan    penelitian  dengan metode  yuridis  normatif.  Dengan  demikian  diharapkan  dapat  menemukan  persoalan  atau problematika pelaksanaan aborsi bagi korban perkosaan berdasarkan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Dari  penelitian  diperoleh  hasil  bahwa  ada  tiga  persoalan  dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang  menyulitkan  korban  perkosaan untuk  mendapatkan  layanan  aborsi  yang  aman  dan  legal.  Persoalan  tersebut  meliputi  usia kandungan  yang  ditetapkan  maksimal  40  hari  untuk  dapat  dilakukannya  aborsi  bagi  korban perkosaan  dinilai  terlalu  singkat,  Kementerian  Kesehatan  belum  pernah  mempersiapkan persyaratan  pelatihan  terhadap  tenaga  medis  dan  pelatihan  konseling  untuk  aborsi  bagi  korban perkosaan, kemudian layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri masih sangat terbatas dan belum bisa diakses dengan mudah di setiap wilayah Indonesia. Oleh karena itu, problematika  pelaksanaan  aborsi  legal  dan  aman  bagi  korban  perkosaan  yang  ditemukan  dalam Undang-Undang  Kesehatan  ini  harus  segera  diperbaiki,  agar  korban  perkosaan  tidak  kembali menjadi korban akibat pelaksanaan praktek aborsi illegal yang tidak aman.
Kata Kunci: Problematika; Aborsi; Korban Perkosaan.

## PENDAHULUAN
Perkosaan adalah salah satu kejahatan yang menakutkan bagi perempuan.
Karena  dampak  dari  perkosaan  tidak hanya dirasakan ketika kejahatan tersebut dilakukan, tetapi juga berimbas pada masa yang  akan  datang. Virginitas perempuan yang  terenggut  paksa  dalam  kasus perkosaan,  tidak  akan  pernah  bisa dipulihkan lagi seumur hidupnya. Apalagi jika akibat perkosaan tersebut menimbulkan kehamilan yang pada dasarnya  tidak  dikehendaki  oleh  korban. Bahkan  kehamilan  itu  adalah  hasil  dari kejahatan  (Ekotama,  dkk,  2001:  12). Perkosaan  merupakan  bentuk  kekerasan seksual  yang  melanggar  HAM  dan merendahkan martabat perempuan.
Deklarasi PBB untuk Penghapusan Kekerasan  terhadap  Perempuan  Tahun 1993  mendefinisikan  perkosaan  sebagai perbuatan berdasarkan
pembedaan berbasis gender yang berakibat
kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara  fisik,  seksual  atau  psikologis, termasuk  ancaman  terjadinya  perbuatan tersebut,  pemaksaan  atau  perampasan
secara  sewenang-wenang,  baik  yang terjadi  di  ruang  publik  maupun  di  dalam kehidupan pribadi (Rohmawati, 2015).
Perkosaan  menjadi  salah  satu  tolak ukur pelanggaran HAM yang cukup parah terhadap  perempuan.  Apa  yang  diperbuat pelaku  merupakan  bukti  kesewenang- wenangan dan kekejian yang bertentangan dengan watak diri manusia yang seharusnya  menghormati  dan  melindungi hak-hak  sesamanya  (Kristiani,  2014). Korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami  stres  paska  perkosaan  yang dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  stres yang  langsung  terjadi  dan  stres  jangka panjang.  Stres  yang  langsung  terjadi merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas,  malu,  marah,  dan  tidak  berdaya. Stres  jangka  panjang  merupakan  gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai  suatu  trauma  yang  menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, konsep  diri  yang  negatif,  menutup  diri dari  pergaulan,  dan  juga  reaksi  somatik seperti  jantung  berdebar  dan  keringat berlebihan.  Apabila  setelah  terjadinya
peristiwa  perkosaan  tersebut  tidak  ada dukungan  yang  diberikan  kepada  korban, maka  korban  dapat  mengalami post traumatic  stress  disorder (PTSD),  yaitu gangguan  secara  emosi  yang  berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan,  depresi,  ketakutan  dan  stress akibat  peristiwa  yang  dialami  korban  dan telah  terjadi  selama  lebih  dari  30  hari. Dukungan  dari  semua  pihak  sangat diperlukan  untuk  mencegah  terjadinya PTSD (Ekandari, dkk, 2001).
Di  Indonesia,  kasus  perkosaan  sudah sangat  sering  terjadi,  bahkan  tercatat  ada beberapa kasus perkosaan yang mendapat sorotan  tajam  dunia  internasional. Kasus pertama, operasi  militer  yang  diterapkan di  Aceh  sejak  tahun  1989  sampai  dengan awal  Agustus  1998.  Dampak  buruk  dari operasi  tersebut  selain  mengakibatkan sejumlah  orang  tewas  dan  hilang  akibat kekerasan,  operasi  tersebut  juga  telah menyebabkan  102  perempuan  Aceh menjadi  korban  perkosaan  (Ekotama, 115). Kasus  Kedua, perkosaan  massal yang  menghebohkan  dunia  internasional terjadi  pada  tanggal  13-15  Mei  1998  di Jakarta.  Dari  hasil  investigasi  yang dilakukan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan  pimpinan  I.  Sandiawan Sumardi, SJ. (Romo Sandiawan) diperoleh  fakta:  korban  perkosaan  murni 103  orang  (1  mati),  perkosaan  dan
penganiayaan 26 orang (9 mati), perkosaan  dan  pembakaran  9  orang (semua mati), pelecehan seksual 14 orang (1  mati).  Jadi,  jumlah  total  korban  152 orang  dengan  20  orang  diantaranya  mati. Semua  korban  adalah  wanita  keturunan
Tionghoa ( Ibid :116). Kedua kasus perkosaan  tersebut  tidak  pernah  tuntas diselesaikan hingga saat ini.
Kasus perkosaan  tidak  berhenti sampai disitu,  pada 24 Agustus 2013 lalu seorang siswi sekolah menengah kejuruan (SMK)  berinisial  NFR  (16)  diperkosa secara  bergantian  oleh  tiga  siswa  hingga menyebabkan korban mengandung. Korban  tidak  dapat  melawan  karena tangannya  diikat  dan  mulutnya  disumpal. Mereka  memerkosa  korban  di  sebuah indekos  di  Cipinang  Besar  Selatan, Jatinegara,  Jakarta  Timur.  Selanjutnya, pada Juni 2019 kemarin seorang gadis 16 tahun  diperkosa  oleh  5  orang  temanya  di Pinrang,  Sulawesi  Selatan  hingga  hamil. Semua  kasus  tersebut  hanya  sebagian kecil yang mengemuka ke publik.  Hal ini terjadi  karena  anak-anak  dan  wanita adalah laten  victims yang  cenderung menjadi  korban  atas  perlakuan  orang  lain yang punya kekuatan fisik  maupun psikis yang lebih besar (Sahetapy, 1987: 117).
Tindak  pidana  perkosaan  erat  sekali kaitannya  dengan  fungsi reproduksi perempuan  dan  dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan.
Menjalani  kehamilan  itu  berat,  apalagi kehamilan  yang  tidak  dikehendaki.  Jika korban  perkosaan  mengalami  kehamilan, korban  pada  umumnya  akan  berusaha menghentikan kehamilan tersebut, dengan melakukan  berbagai  upaya  yakni  dengan jalan  aborsi,  baik  secara  medis  maupun non  medis  (Sari:  2013).  Bagi  korban perkosaan,  pilihan  untuk  melanjutkan kehamilan  atau  melakukan  tindakan aborsi  adalah  pilihan  yang  sama  sulitnya.
Pada  dasarnya  aborsi  jelas  merupakan tindakan  yang  dilarang,  baik  secara hukum,  moral,  etika,  kesusilaan,  dan agama  (Panjimas,  2003).  Meski  dilarang, kasus aborsi di Indonesia justru menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.  Di  Indonesia  pada  tahun  2015
saja  angka  aborsi  sudah  mencapai  tiga juta  kasus  per  tahun.  Angka  yang  tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan  di  Indonesia  (Utami,  dkk, 2015). Hal ini dapat terjadi karena hukum terlalu  kaku  dalam  menerapkan  aturan, tanpa memperhatikan kemungkinan dibenarkannya tindakan aborsi tersebut.
Sebagai  jawaban  atas  permasalahan aborsi bagi korban perkosaan, pemerintah sudah melahirkan
Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang  selanjutnya  diteruskan  dengan melahirkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Reproduksi  yang  menjadi  payung  hukum pelaksanaan  aborsi  aman  bagi  korban perkosaan.  Namun,  sejak  payung  hukum tersebut  dilahirkan,  sangat  minim  dan bahkan hampir tidak ada korban perkosaan  yang  menggunakan  praktek aborsi  aman  ini  sebagai  jalan  untuk menggugurkan  kandungan  yang  tidak diinginkannya.  Hal  ini  terjadi  karena permasalahan  di  lapangan  praktek,  tidak semudah  uraian  teori  yang  dituangkan  di dalam  peraturan  perundang-undangan. Sementara  hampir  setiap  hari  korban perkosaan  terus  berjatuhan  di  semua wilayah  di  Indonesia.  Untuk  menjawab persoalan  tersebut,  penulis  tertarik  untuk meneliti tentang Problematika
Pelaksanaan
Aborsi
Bagi Korban Perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian normatif  merupakan  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka  yang  ada  (Soekanto,  dkk, 2009:  13).  Pada  penelitian  hukum  jenis ini, hukum seringkali dikonsepkan sebagai  apa  yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law  in  book) atau hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau norma yang merupakan patokan berprilaku  manusia  yang  dianggap  pantas (Amiruddin,dkk, tth: 118). Dengan penggunaan  metode  normatif  diharapkan dapat menemukan persoalan atau problematika  pelaksanaan  aborsi  bagi korban  perkosaan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Problematika  Aborsi  bagi  Korban Perkosaan Berdasarkan KUHP
Dalam  KUHP,  aborsi  diatur  pada BAB  XIV  tentang  Kejahatan  Terhadap Kesusilaan  Pasal  299  dan  BAB  XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yaitu Pasal  346  KUHP  sampai  dengan  Pasal 349 KUHP. Namun KUHP tidak menggunakan  istilah  aborsi,  melainkan memakai  istilah  menggugurkan  atau mematikan kandungan  Kata pengguguran kandungan  adalah  terjemahan  dari  kata abortus  provocatus yang  dalam  kamus
kedokteran diterjemahkan
dengan “membuat  keguguran”.  (Merpaung,  1999
: 46).
Menurut  ketentuan  Pasal  346,  347, dan  348  KUHP, abortus  provocatus criminalis meliputi  perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
a. Menggugurkan kandungan (afdrijving  van  de  vrucht  atau vruchtafdrijving).
b. Membunuh  kandungan (de  dood van  de  vruchtvoroorzaken  atau vruchtdoden) .
KUHP  tidak  memberikan  penjelasan mengenai perbedaan pengertian menggugurkan kandungan
atau membunuh  kandungan,  demikian  pula mengenai  pengertian  kandungan  atau  arti dari  istilah  dari  kandungan  itu  sendiri. Dari  segi  tata  bahasa  menggugurkan berarti membuat gugur atau menyebabkan gugur.  Gugur  sama  artinya  dengan  jatuh atau lepas. Jadi menggugurkan kandungan berarti  membuat  kandungan  menjadi gugur  atau  menyebabkan  menjadi  gugur (Tarore, 2013).
Pengaturan  aborsi  dalam  KUHP mutlak  dilarang  tanpa  ada  pengecualian dan  pelakunya  dapat  diancam  pidana penjara.  Namun,  larangan  di  dalam KUHP  tersebut  ada  alasan  peniadaan pidananya,  yaitu  karena  adanya  daya paksa.  Daya  paksa  ini  sendiri  terdiri  atas 2, yaitu :
a. Daya  yang  memaksa  secara  fisik, sehingga  orang  yang  dipaksa  tidak dapat  mengelak  untuk  melakukan perbuatan  melawan hukum (vis absoluta)
b. Daya  yang  memaksa  secara  psikis.
Artinya meskipun secara pisik seseorang masih dapat menghindarinya,  namun  karena  daya itu  sedemikian  besarnya  maka  dapat dimengerti seseorang tidak akan kuat menahan daya tersebut (vis
compulsa) (Sarmida,  dkk,  2003  :
136).
Kemudian,  Moeljatno  juga  membagi daya paksa menjadi dua, yaitu daya paksa dalam  arti  sempit (overmacht) dan  daya paksa  keadaan  darurat (noodtoestand).
Daya paksa keadaan darurat (noodtoestand) terdiri atas 3
kemungkinan, yaitu :
a. Orang  bertentangan  dengan  dua kepentingan;
b. Orang bertentangan dengan kepentingan dan kewajiban;
c. Orang  bertentangan  dengan  dua kewajiban (Moeljatno, 1985:140)
Dalam  kasus  aborsi  yang  dilakukan oleh  korban  perkosaan,  terjadi  konflik antara dua kepentingan  yaitu kepentingan korban  perkosaan  dan  kepentingan  anak yang dikandungnya. Selain itu juga terjadi konflik antara kepentingan dan kewajiban.  Di  satu  sisi  aborsi  merupakan kepentingan  korban  perkosaan,  namun  di sisi  lain  ia  juga  dibebankan  kewajiban untuk  memelihara  dan  melahirkan  anak yang  dikandungnya.  Oleh  karenanya korban  perkosaan  seringkali  melakukan aborsi  atau  pengguguran  janin illegal secara sengaja. (Afifah, 2013).
Pilihan  korban  perkosaan  untuk melakukan aborsi illegal, justru
menimbulkan masalah baru karena berdampak pada sakit, komplikasi, pendarahan  dan  berujung  pada  kematian ibu.  KUHP  tidak  hanya  mempidana pelaku  aborsi,  namun  juga  para  penolong tindakan  aborsi  tersebut  termasuk  di dalamnya  dokter,  perawat,  dan  bidan (Wijayati,  2015).  Dalam  KUHP  dinilai terjadi  ketidak  adilan,  karena  pelaku aborsi  akibat  korban  perkosaan  dijatuhi hukuman  yang  sama  dengan  pelaku pemerkosaan (Sagita, dkk, 2018)
2. Problematika  Aborsi  bagi  Korban Perkosaan  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan.
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya,  perkosaan  massal  yang terjadi  pada  tanggal  13-15  Mei  1998  di Jakarta  telah  menyebabkan  jumlah  total korban  152  orang  dengan  20  orang diantaranya  tewas.  Kasus  perkosaan massal  tersebut  kemudian  mendorong dilakukannya aborsi massal yang dilakukan  oleh  korban  perkosaan  pada periode  reformasi  di  Jakarta  (April-Mei 1998).Tujuan  dilakukan  aborsi  ini  pada awalnya  sebagai  upaya  menolong  para korban  perkosaan  tersebut  untuk  kembali pada kehidupan sosialnya sebelum peristiwa  itu  terjadi.  Namun  usulan  dan tindakan  yang  dilakukan  para  relawan untuk  kemanusiaan  tersebut  mendapat tanggapan  pro  dan  kontra  dari  berbagai kalangan  di  tanah  air.  Hingga  pada Diskusi  Panel  “Aborsi  Dalam  Kasus Perkosaan”  yang  dilakukan  oleh  Forum Kesehatan  Perempuan  di  Jakarta  13 Agustus  1998  mengeluarkan  pernyataan
terbuka  agar  pemerintah  melegalkan abortus provocatus bagi korban perkosaan.  Pada  saat  itu  usulan  tersebut terdengar  sangat  radikal  dan  mustahil untuk  diwujudkan  mengingat  negara Indonesia  memiliki  mayoritas  penduduk beragama  Islam.  Perdebatan  terjadi  dan kajian dari berbagai ilmu pun bermunculan.  Barulah  pada  tahun  2009 tepatnya  melalui  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  1992,  usulan  tentang  legalisasi terhadap abortus  provocatus karena perkosaan  tersebut  berhasil  diwujudkan (Budhiartie: 2011).
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  ini  dilahirkan untuk  menjawab  persoalan  aborsi  karena kehamilan  akibat  perkosaan  yang  tidak mampu  di  jawab  oleh  aturan  KUHP maupun Undang-Undang Kesehatan sebelumnya  Nomor  23  Tahun  1992. Sebelum dilakukan revisi terhadap undang-undang  kesehatan,  masih  banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan termasuk  tenaga  medis  yang  membantu melakukan  aborsi  tersebut.  Hal  itu dikarenakan  tidak  terdapat  pasal  yang secara  jelas  mengatur  mengenai  aborsi terhadap  korban  perkosaan.  Selama  ini banyak  pandangan  yang  menafsirkan bahwa  aborsi  terhadap  korban  perkosaan disamakan dengan indikasi medis, sehingga dapat dilakukan karena gangguan  psikis  terhadap  ibu  juga  dapat mengancam  nyawa  sang  ibu.  Namun  di pihak  lain  ada  juga  yang  memandang
bahwa  aborsi  terhadap  korban  perkosaan adalah  aborsi  kriminalis  karena  memang tidak  membahayakan  nyawa  sang  ibu (Susanti:  2012).  Maka,  dengan  lahirnya Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan ini, menciptakan kepastian  tentang  legalisasi  aborsi  bagi korban perkosaan.
Pasal  75  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan  tegas  melarang  tindakan  aborsi dengan  menyatakan  bahwa  setiap  orang dilarang melakukan aborsi. Namun
terdapat  2  pengecualian  untuk  aturan tersebut  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal 75  Ayat  (2)  Undang-Undang  Kesehatan, yaitu berdasarkan :
a. Indikasi  kedaruratan  medis  yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam  nyawa  ibu  dan/atau janin,  yang  menderita  penyakit genetik  berat  dan/atau  cacat bawaan,  maupun  yang  tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan  bayi  tersebut  hidup di luar kandungan; atau
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat  menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
Namun,  tindakan  aborsi  tersebut hanya  dapat  dilakukan  setelah  melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan  dan  diakhiri  dengan  konseling pasca  tindakan  yang  dilakukan  oleh konselor  yang  kompeten  dan  berwenang. Selain  itu,  Pasal  76  Undang-Undang Kesehatan  ini  juga  mengatur  bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan:
a. Sebelum  kehamilan  berumur  6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama  haid  terakhir,  kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. Oleh  tenaga  kesehatan  yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat  yang  ditetapkan  oleh menteri;
c. Dengan  persetujuan  ibu  hamil yang bersangkutan;
d. Dengan  izin  suami,  kecuali korban perkosaan;
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.
Aturan  Pasal  76  Undang-Undang Kesehatan  ini  kemudian  diperjelas  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun 2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi. Adapun  dalam Pasal  31  sampai  dengan Pasal  39 Peraturan  Pemerintah  Nomor  61
Tahun 2014
tentang Kesehatan Reproduksi menjelaskan  tentang  indikasi kedaruratan  medis  dan  perkosaan  sebagai pengecualian  atas  larangan  aborsi  atau dengan  kata  lain  memperbolehkan  aborsi berdasarkan  indikasi  kedaruratan  medis atau  akibat  dari  korban  pemerkosaan. Untuk  tindakan  aborsi  akibat  dari  korban pemerkosaan, batas usia kehamilan haruslah tidak  lebih  dari  40  hari  dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
Selanjutnya,  berdasarkan  Pasal  34  Ayat (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61 Tahun  2014  diketahui  bahwa  kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan dengan:
a. Usia  kehamilan  sesuai  dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat  keterangan
dokter; dan
b. Keterangan  penyidik,  psikolog, dan/atau  ahli  lain  mengenai adanya dugaan perkosaan.
Jika  dilihat  ketentuan  Pasal  76 Undang-Undang  Kesehatan  ini,  syarat untuk  mengakses  layanan  aborsi  ini sangat  rumit  dan  berat.  Ini  menjadi  salah satu  masalah  yang  membuat  korban perkosaan  lebih  memilih  layanan  aborsi illegal dibandingkan yang legal dan aman.
Beberapa kesulitan tersebut adalah :
a. Tindakan aborsi hanya dapat
dilakukan sebelum kehamilan berumur  6  (enam)  minggu  dihitung dari  hari  pertama  haid  terakhir, kecuali  dalam  hal  kedaruratan  medis. Kenyataannya, bagi korban
perkosaan, ada perasan tertekan, takut dan malu bagi mereka untuk menyampaikan  kasus  perkosaan  yang mereka  alami  kepada  orang  lain. Selain  itu,  bagi  mereka  korban perkosaan  yang  masih  usia  sangat muda, pengetahuan
seputar
reproduksinya  masih  sangat  minim.
Sehingga mengakibatkan mereka tidak  bisa  menghitung  secara  akurat siklus  haid  dan tanda-tanda terjadinya kehamilan. Dengan demikian, waktu 6 minggu bagi wanita yang hamil akibat menjadi  korban  perkosaan  dinilai terlalu cepat dan singkat.
Masa kehamilan berumur 6 (enam)  minggu  dihitung  dari  hari pertama  haid  terakhir  ini  artinya sekitar  40  hari  sesuai  dengan  aturan Pasal  31  sampai  dengan  Pasal 39 Peraturan  Pemerintah  Nomor  61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Reproduksi.  Hal  ini  sejalan  juga
dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  Nomor  4  Tahun 2005 Tentang Aborsi yang dikeluarkan  pada  tanggal  21  Mei 2005. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa aborsi yang dilakukan  oleh  perempuan  korban perkosaan  dibolehkan  asal  dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Hal ini mengacu  kepada  Hadits  Rasulullah SAW yang berbunyi :
“setiap  kamu  dikumpulkan  dalam rahim  ibumu  selama  empat  puluh hari,  kemudian  berubah  menjadi sesuatu  yang  melekat  juga  dalam waktu  empat  puluh  hari,  kemudian berubah  menjadi  gumpalan  daging juga  dalam  masa  empat  puluh  hari. Setelah  itu  Allah  mengutus  Malaikat untuk  melengkapi  empat  hal,  yaitu rezki,  ajal,  sengsara  dan  bahagia. Barulah  setelah  itu  ditiupkan  ruh kedalamnya (H.R. al-Buhkari dari ibn Mas’ud) (Saifullah, tth : 121)
Berkaitan  dengan  hadits  diatas, para ulama berbeda pendapat mengenai  aborsi  yang  dilakukan sebelum janin diberi nyawa. Perbedaan  ini  disebabkan  karena perbedaan  dalam  memahami  Hadits Rasullullah  tersebut.  Ada  ulama  yang berpendapat  ruh  ditiupkan  setelah lampau  waktu  40  hari,  ada  yang berpendapat  80  hari,  dan  ada  juga yang berpendapat ruh ditiupkan setelah  lampau  masa  120  hari  usia kandungan.
Terlepas  dari  perbedaan  pendapat itu,  jika  mengacu  kepada  aturan  yang sudah  dilegalkan  di  Jerman,  aborsi
hanya  dapat  dilakukan  untuk  kasus perkosaan atau jika kehamilan tersebut  mengancam  jiwa  sang  ibu, dan usia kandungannya belum mencapai  3  bulan  (Ummat,  1995). Aturan  sejenis  bisa  dijadikan  rujukan bagi  kehamilan  akibat  perkosaan, dimana usia kandungan untuk
dilakukannya aborsi ditingkatkan
menjadi 3 bulan mengingat pertimbangan-pertimbangan mental dan psikologis korban perkosaan yang telah  diuraikan  sebelumnya.  Apalagi diketahui  bahwa  tindakan  aborsi adalah  operasi  yang  sangat  aman.
Bahkan  teknik  aborsi  sampai  usia kehamilan  15  minggu  (3-4  bulan  usia kehamilan)  lebih  aman  dari  pada operasi  amandel  (Ariyanto  :  2014). Jika demikian halnya, maka batas usia kandungan  yang  ditetapkan  maksimal 40  hari  untuk  dapat  dilakukannya aborsi  bagi  korban  perkosaan  dinilai terlalu  singkat dan  tergesa-gesa.
Aborsi  menjadi  salah  satu  masalah yang cukup serius dan perlu penanganan segera, dan dalam lapangan  ilmu  kedokteran  pun  telah cukup  meresahkan,  sehingga  lahirlah pemahaman  bahwa  aborsi  merupakan desakan  berbagai  pihak  agar  masalah kapan  dimulainya  sebuah  kehidupan dan pula kehidupan itu dianggap tidak ada,  dapat  diagendakan  secepatnya (Mulyana : 2017).
b. Aborsi  hanya  dapat  dilakukan  oleh tenaga  kesehatan yang  memiliki keterampilan  dan  kewenangan  serta memiliki  sertifikat  yang  ditetapkan oleh menteri. Penyelenggaraan
pelayanan  aborsi  ini  sudah  diatur secara  rinci  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  3 Tahun  2016  tentang  Pelatihan  dan Penyelenggaraan  Pelayanan  Aborsi. Dalam  peraturan  itu  disebutkan, pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan  medis  dan  kehamilan akibat  perkosaan  harus  dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung  jawab  yang  dilakukan oleh  dokter  sesuai  dengan  standar profesi, standar pelayanan, dan standar  prosedur  operasional.  Namun, hingga saat ini negara belum mengimplementasikan  layanan  aborsi legal dan aman bagi kehamilan akibat perkosaan,  sebagaimana  yang  telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  terjadi karena Kementerian  Kesehatan belum pernah  mempersiapkan  persyaratan pelatihan  terhadap  tenaga  medis,  juga pelatihan  konseling  untuk  aborsi  bagi korban  perkosaan  yang  mengalami Kehamilan  yang  Tidak  Diinginkan (KTD).  Sehingga  sampai  saat  ini, korban  perkosaan  yang  mengalami KTD belum bisa mendapatkan pelayanan  aborsi  aman,  karena  belum adanya  tenaga  medis,  serta  tempat layanan  resmi  yang  disediakan  oleh Kementerian kesehatan.  Hal ini lantas membuat layanan aborsi yang aman di fasilitas  umum  tetap  sulit  diakses. Dampaknya yang paling utama adalah meningkatnya kebutuhan layanan aborsi ilegal dan tidak aman.
c. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan  pada  penyedia  layanan
kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Kenyataannya,  hingga  saat  ini  sangat minim  sekali  tersedia  Rumah  Sakit, Klinik atau penyedia layanan
kesehatan  lainnya  yang  memenuhi syarat  untuk  melakukan  tindakan aborsi  yang  aman  bagi  korban perkosaan. Sementara Indonesia adalah  negara  kepulauan  yang  sangat luas  dan  bisa  dipastikan  akan  terjadi kasus  perkosaan  disetiap  wilayahnya.
Jika pemerintah hanya mampu menyediakan layanan kesehatan aborsi  yang  memenuhi  syarat  di beberapa  kota  besar  di  Indonesia, tentu  akan  semakin  menyulitkan  bagi wanita  korban  perkosaan  ini  untuk memenuhi  hak  nya  melakukan  aborsi yang  legal  dan  aman  pada  penyedia layanan kesehatan yang sudah ditentukan. Padahal,
Konferensi Internasional Kependudukan dan
Pembangunan (ICPD) di Kairo Tahun 1994  dan  Konferensi  Wanita  di Beijing tahun 1995 telah menyepakati bahwa  akses  pada  pelayanan  aborsi yang aman merupakan bagian dari hak wanita untuk hidup, hak wanita untuk menerima standar pelayanan kesehatan dan informasi (Munawaroh: 2015).
Berdasarkan  persoalan-persoalan  dan kesulitan untuk mengakses layanan aborsi bagi  korban  perkosaan  seperti  yang  telah diuraikan  diatas,  terlihat  bahwa  legalitas aborsi  bagi  korban  perkosaan  masih dilakukan setengah hati, sehingga pilihannya bagi korban perkosaan
terpaksa  kembali  kepada  layanan  aborsi illegal. Menurut  Bharoto  Winardi,  ada beberapa  kemungkinan  buruk  yang  akan dihadapi  seorang  perempuan  hamil  jika melakukan  aborsi  diluar  prosedur  medis, diantaranya :
a. Pendarahan  dengan  segala  akibatnya.
Hal  ini  terjadi  karena  pengguguran dilakukan  dengan  cara  dan  dengan peralatan yang tidak semestinya digunakan untuk menggugurkan kandungan.
b. Infeksi.  Peralatan  aborsi  yang  tidak diperhatikan  suci  hamanya  dapat mengakibatkan infeksi tetanus. Infeksi ini  pun  dapat  berakibat  jangka panjang  maupun  jangka  pendek  bagi wanita hamil.
c. Dampak psikologis pasien.
Perempuan  yang  melakukan aborsi illegal dan non  procedural biasanya merasa  bersalah  seumur  hidup (guilty feeling). Efek  jangka  panjang  dari perasaan bersalah ini dapat berpengaruh pada kelangsungan proses produksi berikutnya.
d. Emboli,  yaitu  adanya  benda  yang masuk kedalam sirkulasi darah sehingga menyumbat pembuluh darah dan  mengakibatkan  matinya  wanita hamil yang bersangkutan.
e. Tindakan lanjutan. Setelah melakukan aborsi,  tidak  semua  wanita  bisa sembuh  dengan  sendirinya.  Ada  yang memerlukan  perawatan  lanjutan  atau berobat jalan. (Ekotama: 54)
Oleh  karena  itu,  pemerintah  sudah seharusnya mengatasi secepatnya berbagai problematika dalam pelaksanaan
aborsi  legal  dan  aman  bagi  korban perkosaan.  Agar  korban  perkosaan  tidak kembali menjadi korban akibat pelaksanaan  praktek  aborsi  illegal  yang tidak aman.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan  pada  bagian  sebelumnya, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Di  dalam  KUHP,  tindakan  aborsi mutlak dilarang tanpa adanya pengecualian.  Kekakuan  pengaturan di  dalam  KUHP  ini  menimbulkan banyak permasalahan dan dilema.
2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  61 Tahun  2014  dan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  3  Tahun  2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan  Pelayanan  Aborsi menjadi  legalitas tindakan aborsi bagi korban  perkosaan  untuk  menjawab kekakuan  KUHP.  Namun  dalam pelaksanaannya, ditemukan tiga persoalan  yang  membuat  korban perkosaan kesulitan memperoleh haknya untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman dan legal. Persoalan tersebut meliputi usia kandungan yang ditetapkan  maksimal  40  hari  untuk dapat dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan  dinilai  terlalu  singkat,
Kementerian Kesehatan belum pernah mempersiapkan  persyaratan  pelatihan terhadap  tenaga  medis,  juga  pelatihan konseling  untuk  aborsi  bagi  korban perkosaan,  serta  layanan  kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan  oleh  Menteri  masih  sangat terbatas  dan  belum  bisa  diakses dengan mudah di setiap daerah.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  dan  syukur  Penulis  ucapkan  atas Rahmad  dan  Kemudahan  yang  Allah SWT  berikan  dalam  penyelesaian  jurnal yang  berjudul  Problematika  Pelaksanaan Aborsi  bagi  Korban  Perkosaan  dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan.  Banyak  pihak  yang telah ikut berkontribusi di dalam penyelesaian jurnal ini, yaitu :
1. Bapak Dr. Eviandi Ibrahim S.H,.M.Hum selaku Ketua Sekolah Tinggi  Ilmu Hukum Putri
Maharaja Payakumbuh.
2. Seluruh rekan dosen dan karyawan di  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum Putri  Maharaja  yang  tidak  dapat disebutkan satu persatu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Suryono  Ekotama,  dkk,  2001, Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan  Hukum  Pidana, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
J.E.  Sahetapy  (editor),  1987, Viktimologi Sebuah  Bunga  Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,
2009, Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Cet.11,  PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  tth,
Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Leden  Merpaung,  1999, Tindak  Pidana Terhadap  Nyawa  dan  Tubuh ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Neng  Sarmida,  dkk,  2003, Diktat  Hukum Pidana, Universitas Andalas,
Padang.
Moeljatno,  1985, Asas-Asas  Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
Saifullah, Tth, Abortus dan
Permasalahannya  (Suatu  Kajian Hukum  Islam) dalam  Problematika Hukum Islam Kontemporer II.

## Jurnal
Rohmawati, 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Legalitas  Aborsi  Akibat Perkosaan dalam PP No. 61 Tahun
2014, AHKAM, Vol. 3/ No. 1, Hal. 65-94.
Ni  Made  Dwi  Kristiani,  2014, Kejahatan
Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi, Jurnal Magister Hukum  Udayana,  Vol.  7/  No.  3,
Hal. 371-382.
Ekandari,dkk, 2001, Perkosaan, Dampak, Dan  ALternatif  Penyembuhannya , Jurnal  Psikologi  , Nomor 1, Hal.  1- 18.
Riza  Yuniar  Sari,  2013, Aborsi  Korban Perkosaan  Perspektif  Hukum  Islam dan  Hak  Asasi  Manusia ,  AL-
HUKAMA  The  Indonesian  Journal of Islamic Family Law, Vol. 03/ No. 01, Hal.34-81.
Panjimas,  2003, Lika-Liku  Melegalkan
Aborsi , Hal.22.
Tanti Kirana Utami & Aji Mulyana, 2015,
Tanggung  Jawab  Dokter  Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seizin Ibu Yang  Mengandung  Atau  Keluarga Dalam Perspektif  Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal  Mimbar  Justitia, Vol. I/ No. 02, Hal. 499-517.
Freedom  Bramky  Johnatan  Tarore,  2013,
Pengguguran  Kandungan  Akibat
Pemerkosaan  Dalam  KUHP, Lex Crimen, Vol. II/No. 2, Hal. 32-33.
Wiwik Afifah , 2013, Perlindungan
Hukum  Bagi  Perempuan  Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi ,
DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9/No 18, Hal. 93-109.
Mufliha  Wijayati,  2015, Aborsi  Akibat Kehamilan  Yang  Tak  Diinginkan,
ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman,  Vol.  15/  No.1,  Hal.43- 62.
Fahma Sagita, Chepi Ali Firman Z, 2018,
Perlindungan Hukum Korban
Perkosaan  Berdasarkan  Undang  - Undang  Kesehatan Nomor  36 Tahun  2009  Jo  Peraturan  Menteri Nomor  3  Tahun  2016  tentang Pelatihan  dan  Penyelenggaraan Pelayanan  Aborsi  Atas  Indikasi Kedaruratan  Medis  dan  Kehamilan Akibat  Perkosaan, Prosiding  Ilmu Hukum, Vol. 4/ No. 2, Hal.712-717.
Arrie Budhiartie, 2011, Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan  Sebagai  Implementasi Hak  Asasi  Perempuan  (Analisis
Yuridis  Pasal  75  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan) ,  ISSN  0852-8349,Vol.
13/ No. 2, Hal. 59-72.
Yuli  Susanti,  2012, Perlindungan  Hukum
Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan, FH.UNISBA, Vol. XIV/ No. 2, Hal-290-311.
Ariyanto,  2014, Abortus Provocatus  Bagi Korban  Pemerkosaan  Ditinjau  dari
Perspektif Penegakan Hukum
Pidana  di  Wilayah  Kota  Jayapura, Legal  Pluralism,  Vol.4/No.1,  Hal. 77-101.
Aji Mulyana, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap  Perempuan  dan  Anak
Akibat  Tindak  Pidana  Abortus
Provocatus  Criminalis ,  Wawasan Yuridika,  Vol.1/  No.  2,  Hal.  139-
154 .
Munawaroh, 2015, Aborsi Akibat Pemerkosaan dan Kedaruratan

## Medis  Menurut  Hukum  Islam,
Mizan;  Jurnal  Ilmu  Syariah,  FAI Universitas  Ibn  Khaldun  (UIKA), Vol. 3/ No. 2,Hal 295-350

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  3 Tahun  2016  tentang  Pelatihan  dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi.
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Nomor  4  Tahun  2005  Tentang Aborsi.

## WEBSITE
https://jambi.tribunnews.com/2013/12/13/ siswi-jadi-hamil-usai-diperkosa- bergantian-penempat-indekos- minta-jatah,  akses  22  Agustus  2019 Pukul 21.30 Wib.
Hasrul Nawir,
https://news.detik.com/berita/d- 4597688/gadis-di-pinrang-yang- diperkosa-5-orang-hamil-dan- masih-trauma,  akses  22  Agustus 2019 Pukul 21.45 Wib.