## Komunikasi Politik dan Branding Pemimpin Politik Melalui Media Sosial: A Conceptual Paper
Festy Rahma Hidayati 1
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat E-mail: 1 festy.rahma@ui.ac.id
Received: June 2021; Accepted: October 2021; Published: December 2021

## Abstract
The presence of digital media, such as social media allows us to connect without any limitations of space and time. Consumption of social media brings changes in various aspects of life, including the habits of communicating and interacting in today's network society. In the political field, social media creates opportunities for political leaders to carry out political communication. As a strategic political communication channel, social media plays a role in receiving and responding to public aspirations. In fact, the use of social media for campaigns by political leaders shows a trend of increasing popularity and electability due to the influence of branding on social media. The use of social media by political leaders in building specific branding is at the core of this article. Political leaders optimize their personal social media accounts for political communication. The positive perception of the public allows for an increase in popularity and electability which brings to the national political stage. This article is a conceptual paper that analyzes the concept of branding in politics in the era of digital political communication by utilizing social media. The author uses relevant literature reviews from previous studies. This article reveals that several political leaders that have been studied have optimized social media to carry out political communication to their citizens. They display digital content to gain public support and trust, and display branding as a populist, professional, humanist, and responsible political leader.
Keywords: political communication; branding; political leadership; social media

## Abstrak
Kehadiran  media  digital,  seperti  media  sosial  memungkinkan  kita  terhubung  tanpa  ada  batasan  ruang  dan  waktu. Konsumsi media sosial membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebiasaan  berkomunikasi dan berinteraksi masyarakat jaringan saat ini. Di bidang politik, media sosial menciptakan peluang bagi pemimpin politik  untuk  melakukan  komunikasi  politik.  Sebagai  saluran  komunikasi  politik  yang  strategis,  media  sosial berperan  untuk  menerima  dan  merespon  aspirasi  publik.  Bahkan,  penggunaan  media  sosial  untuk  kampanye  oleh pemimpin politik menunjukkan adanya tren peningkatan popularitas dan elektabilitas karena pengaruh branding di media  sosial.  Penggunaan  media  sosial  oleh  pemimpin  politik  dalam  membangun  branding  tertentu  menjadi  inti artikel  ini.  Pemimpin  politik  mengoptimalkan  akun  media  sosial  pribadi  mereka  untuk  melakukan  komunikasi politik. Persepsi positif dari publik memungkinkan adanya peningkatan popularitas dan elektabilitas yang membawa ke  panggung  politik  nasional.  Artikel  ini  merupakan  conceptual  paper  yang  menganalisis  konsep  branding  dalam politik di era komunikasi politik digital dengan memanfaatkan media sosial. Penulis menggunakan literature review yang  relevan  dari  penelitian  sebelumnya.  Artikel  ini  mengungkap  bahwa  beberapa  pemimpin  politik  yang  pernah diteliti  telah  mengoptimalkan  media  sosial  untuk  melakukan  komunikasi  politik  kepada  warganya.  Mereka menampilkan konten-konten digital untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat, serta menampilkan branding sebagai pemimpin politik yang populis, profesional, humanis, dan bertanggung jawab.
Kata Kunci: komunikasi politik; branding; pemimpin politik; media sosial

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  ditandai  dengan  kehadiran internet  membawa  perubahan  cara  berkomunikasi  saat  ini.  Kehadiran  media  digital,  seperti media sosial, memungkinkan adanya keterhubungan di mana tanpa ada batasan ruang dan waktu. Dalam  literatur  kontemporer  ditandai  dengan  adagium  seperti  „connected  world‟,  „connected age‟, „human web‟, dan „web society‟ (Dijk, V., 2006).
Saat  ini,  internet  (bersama  dengan  munculnya  media  digital)  mempengaruhi  segalanya mulai  dari  cara  kita  berbelanja,  membaca  berita,  dan  menjalani  kehidupan  sehari-hari  hingga cara  bisnis,  parlemen,  dan  pemerintah,  sehingga  mengubah  tatanan  sosial,  institusi  politik,  dan ekonomi.  Transformasi  digital  ini  telah  menciptakan  tantangan  dan  peluang  baru  bagi  politisi, jurnalis,  institusi  politik,  dan  media  untuk  menghubungkan  kembali  dan  terlibat  dengan warganya. Media sosial  menghadirkan struktur peluang politik baru (Schwanholz J. & Graham T, 2018).
Di  bidang  politik,  internet  menciptakan  partisipasi  aktif  antar  pemerintah  dan  warga negara. Internet menjadi alternatif saluran komunikasi untuk negara dan masyarakat yang sudah maju  dalam  aspek  sumber  daya  informasi  (Norris,  P.,  2001).  Teknologi  internet  telah  menjadi sumber  informasi  peradaban  saat  ini.  Dijk.,V.  (2006)  menjelaskan,  teknologi  memang memungkinkan distribusi pengetahuan yang lebih baik. Kehadiran internet juga memungkinkan meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  memobilisasi  jaringan  komunitas  dan  koalisi  serta  lobi politik.
Perkembangan  internet  selanjutnya  melahirkan  media  sosial  yang  pemanfaatannya  bagi sebagian  masyarakat  dunia  telah  menjadi  bagian  dari  gaya  hidup  modern.  Media  sosial mendorong  proses  interaksi  sosial  yang  bersifat  dua  arah.  Dengan  dukungan  teknologi  internet maka  dapat  mengubah  pola  komunikasi  dari  one  to  many  audience  menjadi many  to  many audience.
Mengutip  informasi  yang  dikeluarkan  oleh  HootSuite  dan  We  Are  Social  pada  Januari 2021,  jumlah  pengguna  internet  di  dunia  mencapai  4,66  miliar  orang.  Sebagian  besar memanfaatkannya  untuk  media  sosial  sebanyak  4,2  miliar  orang.  Indonesia  adalah  salah  satu negara  dengan  pengguna  internet  (termasuk  media  sosial)  terbesar  di  dunia.  Di  Indonesia, terdapat 202,6 juta pengguna internet atau 73,7 persen dari seluruh populasi 274,9 juta penduduk secara keseluruhan. Jumlah ini meningkat 27 juta (+16%) dibandingkan tahun 2020. Dari jumlah tersebut, terdapat 170 juta pengguna media sosial atau 61,8% dari seluruh penduduk Indonesia. Jumlah  pengguna  media  sosial  meningkat  10  juta  (+6,3%)  dibandingkan  tahun  2020  (Kemp, 2021).
Jumlah  pengguna  media  sosial  yang  cukup  potensial  ini  melahirkan  peluang  untuk memperkuat dan memperkaya hubungan antara warga negara dengan pemimpin pusat, pemimpin daerah,  tokoh  politik,  pejabat  publik,  partai  politik,  gerakan  sosial  dan  kelompok  kepentingan, media,  serta  lembaga  lokal,  nasional,  dan  pemerintahan  global.  Media  sosial  mempengaruhi kehidupan  sosial  karena  mengubah  cara  berkomunikasi  dan  berinteraksi  satu  sama  lain.  Media sosial,  seperti  Twitter,  Facebook,  Instagram,  Youtube,  Podcast,  dan  lainnya  menjadi  saluran komunikasi digital mainstream yang berpengaruh terhadap meningkatnya partisipasi demokrasi.
Media  sosial  menunjang  perkembangan  demokrasi  dan  komunikasi  politik  di  berbagai negara. Salah satu ilustrasinya adalah kebangkitan Dunia Arab atau yang dikenal dengan istilah Arab  Spring.  Gerakan  sosial  melalui  media  sosial  ini  berhasil  menjatuhkan    rezim    yang berkuasa  di  beberapa negara Arab seperti Tunisia dan  Mesir. Pada perkembangan selanjutnya, berkembang  gerakan  sosial  Occupy  Wall  Street    di    New    York    pada  tahun    2011.  Gerakan
sosial  ini  kemudian  menginspirasi  negara  lainnya  di  dunia  sehingga  berhasil  membawa perubahan di  bidang ekonomi dan sosial  (Khamis,  Sahar, 2013). Sementara  itu,  kemenangan Barack  Obama  pada  pemilihan  Presiden  Amerika  Serikat  pada  2008  membuktikan  bahwa internet  memiliki  kekuatan  untuk  mempengaruhi  pemilih  menjadikan  Barack  Obama  sebagai Presiden Amerika Serikat (Norris, 2011).
Media  sosial  dianggap  memiliki  peran  strategis  sebagai  media  perubahan  dan perkembangan, serta sebagai media yang efektif untuk menerima dan merespon aspirasi publik. Bahkan,  media  sosial  dioptimalkan  oleh  pemimpin  di  pemerintahan  daerah  hingga  pusat  untuk menjaga  komunikasi  politik  dengan  masyarakat,  sekaligus  membangun  personal  branding melalui  komunikasi  politik  di  media  sosial  (Hafizatullah,  Salamah  &  Wangi,  2017;  Marland, 2018; Hultman, M., 2019).
Melalui  media  sosial,  para  pemimpin  politik  di  tingkat  lokal  hingga  nasional  menerima dan  merespon  aspirasi  publik.  Berdasarkan  literatur  terdahulu,  pemimpin  politik  ini  mampu menjaga  komunikasi  dan  interaksi  dengan  warganya.  Komunikasi  politik  di  media  sosial  ini dapat  menumbuhkan  budaya  partisipasi,  aspirasi,  dan  kedekatan  tanpa  ada  batasan  ruang  dan waktu.
Kebijakan  para  pemimpin  politik  juga  optimal  apabila  dikomunikasikan  melalui  media sosial.  Hal  itu  diyakini  akan  meningkatkan  dukungan  politik,  kepercayaan  terhadap  kinerja pemerintah,  dan  demokrasi.  Pemimpin  politik  mendapatkan  dukungan  dan  kepercayaan masyarakat  dengan  menampilkan  brand  sebagai  pemimpin  populis,  bertanggung  jawab,  dan profesional.
Salah satu cara media sosial meningkatkan partisipasi demokrasi  adalah melalui potensi konektivitas global dari teknologi ini. Penggunaan media sosial untuk kampanye oleh pemimpin politik  di  banyak  negara  menunjukkan  adanya  tren  peningkatan  personalisasi  dalam  pemilihan pemimpin  politik  di  tingkat  lokal  hingga  nasional.  Studi  yang  dilakukan  Darwin&  Haryanto (2021)  mengkaji  pola  personalisasi  calon  legislatif  perempuan  menggunakan  media  sosial  di tingkat lokal di Indonesia yang merupakan negara muslim demokratis terbesar di dunia. Studi ini menjelaskan  tren  personalisasi  Islam  yang  meningkat  secara  signifikan  di  media  sosial,  yang telah  mendukung  tumbuhnya  partisipasi  politik  perempuan  dalam  kampanye  pemilu,  dan keterwakilan mereka di parlemen lokal.
Peran media sosial dan pengaruh citra kandidat di Inggris dalam membangun kesetaraan hubungan  pemilih-kandidat  juga  menjadi  temuan  dalam  studi  yang  dilakukan  Hultman,  et.  al (2019).  Media sosial tampaknya berpengaruh positif terhadap citra kandidat. Dengan mengambil dari  literatur  branding  dan  teori  identitas  sosial,  artikel  ini  menyelidiki  lebih  lanjut  peran  citra kandidat  sebagai  mediator  antara  media  sosial  dan  kesetaraan  hubungan  pemilih-kandidat, sementara juga menguji efek moderasi dari ideologi politik. Hasil survei dari 235 pemilih muda Inggris menunjukkan bahwa media sosial tampaknya berpengaruh positif terhadap citra kandidat, tetapi tidak semua variabel media sosial berhubungan langsung dengan ekuitas hubungan.
Media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan Youtube memiliki potensi penting dalam  menembus  dan  menghubungkan  populasi  global.  Media  sosial  memiliki  kapasitas  laten yang  sangat  besar  untuk  menjembatani  dan  memfasilitasi  pertumbuhan  modal  sosial. Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  tampak  peran  media  sosial  khususnya  dalam  memberikan alternatif  dalam  berdemokrasi  dalam  konsep  komunikasi  politik  digital.    Artikel  ini  akan membahas  konsep  branding  dalam  politik  di  era  komunikasi  politik  digital  dengan memanfaatkan  media  sosial.  Penulis  menggunakan  konsep  dan  literatur  tentang  komunikasi politik dan branding dalam politik di era digital.

## TINJAUAN LITERATUR Komunikasi Politik di Era Digital
Komunikasi  dalam  politik  berperan  penting  dalam  mobilisasi  politik,  membangun kepercayaan  baik  pada  aktor  politik  maupun  pemerintah.  Pemimpin  politik  membangun  pesan melalui  penciptaan  branding  yang  cermat  karena  kekuatan  simbol  dan  tanda  yang  disampaikan berpengaruh  kuat.  McNair  (1995)  menjelaskan,  komunikasi  politik  konvesional  adalah penyampaian  pesan  untuk  tujuan  politis  yang  ditandai  ciri-ciri:  aktor  politik  melakukan penyampaian  pesan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu;  penyampaian  pesan  dari  aktor  nonpolitik kepada aktor politik, dan penyampaian pesan dari aktor politol melalui media massa.

## Gambar 1. Komunikasi Politik melalui Media Massa Tradisonal
Kemudian  dalam  dua  dekade  terakhir,  internet  telah  mempengaruhi  bermacam  aspek kehidupan  manusia  termasuk  demokrasi.  Di  Indonesia,  sejak  kedatangan  internet  pada  akhir 1990-an,  komunikasi  politik  mulai  bergeser  dari  yang  bersifat  konvensional  ke  digital.  Dengan karakter  yang  maka  menciptakan  peluang  dan  tantangan  bagi  para  aktor  politik  berkomunikasi politik yang efektif dan berkualitas dengan khalayak.
Komunikasi politik ini didefinisikan sebagai aktivitas komunikasi yang kompleks dengan menggunakan  bahasa  dan  simbol,  yang  digunakan  oleh  para  pemimpin,  media,  warga  negara, kelompok  warga,  ahli  untuk  memberikan  efek  dan  pada  hasil  yang  dikenakan  pada  kebijakan publik  bangsa,  negara,  atau  masyarakat  (Perloff,  2021).  Komunikasi  politik  tradisional  dalam bentuk orasi, pidato, ceramah, kini dioptimalkan  melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube dalam bentuk kampanye di dunia maya (cyber-campaign).
Perloff  (2021)  menjelaskan  ada  tujuh  dimensi  utama  dari  komunikasi  politik,  yaitu aktivitas  komunikasi  yang  menjembatani  antara  institusi  politik  dan  media;  menekankan  pada simbol  dan bahasa, mediation and mediatization;  teknologi  media; diverse, multifaceted media, and decline of gatekeeping ; interaksi di antara pemimpin, media, dan warga, serta fungsi struktur ekonomi dan politik.

## Tabel 1

## Care of Political Communication
(Sumber: Perloff, 2021)
Media  sosial  memungkinkan  aktor  politik  mengurangi  biaya  yang  dibutuhkan  dalam kampanye politik. Dengan mengoptimalkan akun media sosial pribadi, maka seorang pemimpin politik  dapat  menjangkau  pengikutinya  dengan  lebih  luas.  Di  Indonesia,  contoh  pejabat  publik dengan  jumlah  pengikut  media  sosial  terbanyak  di  tahun  2021  setelah  Presiden  Joko  Widodo adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yaitu 13,9 juta di Instagram, 4,4 juta di Twitter dan 3,4 juta di Facebook.
Perusahaan  teknologi,  khususnya  Facebook,  Twitter,  Microsoft,  dan  Google,  berperan dalam  membentuk  komunikasi  politik  kampanye  pemilu  di  Amerika  Serikat  (Daniel  Kreiss  & Shannon C. McGregor, 2018). Perusahaan teknologi tersebut termotivasi untuk bekerja di ruang politik  untuk  pemasaran,  pendapatan  iklan,  dan  pembangunan  hubungan  dalam  layanan  upaya lobi.  Untuk  memfasilitasi  ini,  perusahaan-perusahaan  ini  telah  mengembangkan  struktur organisasi  dan  pola  kepegawaian  yang  sesuai  dengan  sifat  partisan  politik  Amerika.  Selain  itu, Facebook, Twitter, dan Google lebih dari sekadar mempromosikan fitur-fitur tersedia dan iklan digital.  Perusahaan  digital  tersebut  juga  menyediakan  kampanye  politik  bagi  politis.  Mereka pada  akhirnya  bertindak  sebagai  konsultan  digital  yang  membentuk  strategi,  konten,  dan eksekusi digital.

## Branding dalam Politik
Branding  adalah  konsep  yang  awalnya  digunakan  dalam  pemasaran,  kemudian berkembang  ke  berbagai  disiplin  ilmu  termasuk  komunikasi  dan  politik.  Pyke  &  Ryan  (2004) melihat  sebuah  brand  berdasarkan  tiga  elemen  (dalam  Salamah  &  Yananda,  2020),  yaitu identitas,  citra,  dan  positioning.  Identitas  adalah  apa  yang  diproyeksikan  brand  melalui positioning  untuk  menciptakan  citra  tertentu.  Penelitian-penelitian  terdahulu  juga  banyak mengupas  konsep  personal  branding,  yaitu  sebagai  seperangkat  karakteristik  individu  (atribut, nilai,  kepercayaan,  dll.)  yang  diterjemahkan  ke  dalam  narasi  yang  berbeda  dan  citra  dengan maksud untuk membangun keunggulan kompetitif dalam pikiran khalayak sasaran (Gorbatov S., et al, 2018).
Branding  politik  menyoroti  fenomena  yang  berkembang  bahwa  partai,  politisi,  dan pemimpin  politik  dapat  secara  berguna  dikonseptualisasikan  sebagai  merek.  Branding  dalam politik  dimanfaatkan  aktor  politik  untuk  menciptakan  awareness  kepada  publik  secara  umum atau  pemilih.  Branding  politik  didefinisikan  konsep,  teori,  dan  kerangka  kerja  politik  untuk memberikan  diferensiasi  dari  pesaing  politik  dan  identifikasi  antara  warga  negara  dan  entitas
politik (Harris dan Lock, 2010; Needham & Smith 2015). Konsep branding ini dirancang untuk pemimpin,  partai  dan  kebijakan  untuk  membedakan  dari  persaingan.  Branding  ini  akan membangun kepercayaan, yang kemudian mempengaruhi partisipasi politik.
Branding  semakin  banyak  digunakan  dalam  politik  untuk  menggabungkan  simbolisme, ideologi, nilai, dan janji kebijakan ke dalam partai/kandidat politik. Oleh karena itu, branding ini tidak hanya dimanfaatkan oleh aktor politik tetapi  juga partai  politik melalui serangkaian nilai- nilai,  keyakinan, dan janji (Susila, I., Dean,  et  al.,  2019). Penelitian terdahulu  terkait pemilu  di Indonesia  juga  menunjukkan  bahwa  pemilih  berusia  muda  membangun  pemahaman  mereka tentang politik dan partai politik melalui “cerita” dan representasi simbolis calon politik” (Susila, Dean, & Harness, 2015). Bagi Pich & Dean (2015), politisi, pemimpin politik, dan partai sibuk membangun  brand  berdasarkan  kemampuan,  karakter,  dan  kepercayaan  untuk  memperoleh kepercayaan  dan  dukungan  publik.  Demokrasi  membutuhkan  kandidat  dan  partai  yang  dapat dipercaya.
Penelitian  soal  pentingnya  branding  pemimpin  politik  mulai  menarik  perhatian  pada Pemilihan  Presiden  2014.  Joko  Widodo  dikenal  sebagai  sosok  low  profile  dan  nonmiliter. Kemudian  pada  Pemilihan  Presiden  2019,  Jokowi  menampilkan  dirinya  sebagai  pemimpin rakyat  yang telah bekerja keras  untuk  pembangunan dan kemakmuran  Indonesia (Susila, Dean, & Harness, 2015). Studi lain menyoroti kaitan pengembangan strategi dan proses jangka panjang untuk mengembangkan dan mengelola brand (Pich, Armansdottir, dan Sigap 2018).
Selanjutnya,  studi  lain  untuk  menilai  identitas,  citra,  reputasi,  atau  posisi  yang  pada akhirnya  akan  mendukung  pengembangan  strategi  dan  pengelolaan  branding  di  politik  (Nai  & Martinez,  2019).  Bahwa  ada  the  Big  Five  model  yang  menjelaskan  ciri  kepribadian  manusia, extraversion  (kemampuan  bersosialisasi,  energi,  karisma),  agreeableness  (perilaku  kooperatif, pro-sosial, penghindaran dan toleransi dan konflik), conscientiousness (disiplin, tanggung jawab dan  perasaan  bahwa  hidup  harus  diatur),  emotional  stability  (tenang,  detasemen,  tekanan emosional  dan  kecemasan  rendah)  and  openness  (rasa  ingin  tahu,  kecenderungan  untuk menciptakan pengalaman baru).

## METODE
Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik literature review terkait branding  yang  dilakukan  seorang  pemimpin  politik  di  media  sosial.  Literature  review memiliki beberapa tujuan, yaitu menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang  berkaitan  erat  dengan  penelitian  yang  dilakukan  saat  itu,  menghubungkan  penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya (Creswell,  2010).  Literature  review  umumnya  berisi  ulasan,  rangkuman,  dan  pemikiran penulis  tentang  beberapa  sumber  pustaka  (artikel,  buku,  slide,  informasi  dari  internet,  data gambar dan grafik dan lain lain) tentang topik yang dibahas.
Artikel ini mengumpulkan berbagai studi terdahulu, yaitu memeriksa publikasi terbaru terkait  branding  yang  dilakukan  seorang  pemimpin  politik  di  media  sosial.  Metode  yang digunakan pada tahap pencarian awal terkait topik terkait dari publikasi ilmiah yang ada. Pada tahap  pengumpulan  data  menggunakan  database  perpustakaan  dan  google  scholar  untuk mencari artikel yang relevan dengan kata kunci yang sesuai.
Penelaahan  artikel  sebagai  sumber  literatur  terpilih  terkait  topik  branding  oleh pemimpin  politik  di  media  sosia  dan  komunikasi  politik.  Terakhir  penulis  mencari  literatur review  perkembangan  political  branding  di  era  digital.  Kemudian  dalam  mengolah  artikel- artikel  jurnal  yang  telah  dikumpulkan,  penulis  menggunakan  perspektif  komunikasi  politik
dalam  melakukan  analisis,  serta  dihubungkan  dengan  konteks  Indonesia  dalam mengkorfirmasi fenomena tersebut.
No Penulis/Judul Gambaran Umum 1 Sianipar, Imelda (2015) Artikel  ini  membahas  Jokowi  sebagai  pemimpin populis  Indonesia.  Strategi  yang  digunakan  Jokowi yaitu  memiliki  pengalaman  organisasi,  kepemimpinan dan  prestasi,  membangun  koalisi,  dan  mengutamakan kebijakan yang berorientasi pada rakyat. 2 Roberta Bracciale & Antonio Martella (2017) Dalam  sistem  media  hibrida,  banyak  proses  yang mereformasi komunikasi politik: popularisasi, disintermediasi, personalisasi, intimisasi, dan populisme.  Penelitian  ini  menjelaskan  tentang  gaya komunikasi politik dengan tujuan untuk mengidentifikasi  ciri-ciri  gaya  komunikasi  politik kerakyatan. Antara 2015 dan 2016, garis waktu Twitter dari  para  pemimpin  politik  utama  di  Italia  dianalisis selama 16 bulan. Dengan menerapkan MCA, maka dapat mengidentifikasi  dua  faktor  utama  yang  mencirikan gaya  komunikasi  pemimpin:  (1)  mode  komunikasi, membandingkan  negatif  dan  positif;  dan  (2)  fokus komunikatif, membandingkan personalisasi dan kampanye politik. Persinggungan  antara  mode  komunikasi  dan  fokus komunikasi  menghasilkan  empat  gaya  komunikasi politik yang berbeda: ' Engaging ', 'Intim', ' Champion of the  people '  dan 'Man  of  the  street '.  Dua  yang  terakhir ini  jelas  dicirikan  oleh  adanya  fragmen  dan  sifat ideologi  kerakyatan,  tetapi  tidak  secara  ketat  terkait dengan  posisi  ideologis  para  pemimpin.  Hasil  ini mendukung  hipotesis  bahwa  gaya  populis  semakin tidak  terkait  dengan  belahan  kanan/kiri  politik, melainkan hasil dari kombinasi gradasi yang bervariasi yang mencampurkan aspek individu  yang berbeda dari gaya komunikasi politik pemimpin. 3 Enli, G. (2017) Dalam  kampanye  pemilihan  presiden  AS  2016, platform media  sosial  semakin  banyak  digunakan sebagai  sumber  berita  langsung,  melewati  media editorial.  Dengan  jutaan  pengikut  kandidat,  Twitter telah  menjadi  platform  komunikasi  massa  dan  saluran informasi online utama kandidat. Demikian juga, media sosial  telah  menyediakan platform untuk  berdebat  dan mengkritik  media  arus  utama  dengan  kampanye  dan
jaringan mereka. Artikel ini membahas strategi Twitter dari  kandidat  demokratis  Hillary  Clinton  dan  kandidat republik  Donald  Trump  selama  kampanye  pemilihan presiden  AS  2016.  Sementara  strategi  kampanye Clinton  menegaskan  teori  mengenai  profesionalisasi kampanye  pemilu,  gaya  kampanye  Trump  yang  lebih amatir  namun  otentik  di  media  sosial  menunjukkan deprofesionalisasi  dan  bahkan  amatirisme  sebagai kontra-tren dalam komunikasi politik. 4 Shannon C. McGregor, Regina  G.  Lawrence  & Arielle Cardona (2017) Studi  ini  berfokus  pada  'personalisasi  diri'  politik kampanye, ditandai dengan kandidat yang menonjolkan kehidupan  pribadi  mereka  di  atas  posisi  kebijakan mereka. Munculnya media sosial mungkin mempercepat pergeseran ini. Analisis konten
terkomputerisasi  skala  besar  dari  posting  media  sosial oleh kandidat  gubernur  pada tahun 2014 menunjukkan bahwa kandidat laki-laki mungkin melihat lebih banyak dan  kandidat  perempuan  melihat  lebih  sedikit  manfaat strategis  dalam  personalisasi,  tetapi  efek  ini  tidak bertahan  dalam  menghadapi  variabel  kontekstual pemilihan  seperti  daya  saing.  Kami  juga  menemukan perbedaan  kualitatif  dalam  cara  calon  laki-laki  versus perempuan mempersonalisasikan melalui media sosial. 5 Manon Metz, Sanne Kruikemeier & Sophie Lecheler (2020) Dengan mengintegrasikan media sosial dalam komunikasi  politik  repertoar,  politisi  secara  permanen berkampanye  untuk  mendapatkan  dukungan online . Dengan  mempromosikan  agenda  pribadi  mereka, politisi  semakin  memprofilkan  diri  mereka  atau melakukan  personalisasi  diri.  Dengan  berfokus  pada personalisasi  diri  sebagai  konsep  berlapis-lapis  (yaitu, profesional,  emosional,  personalisasi  diri  pribadi), penelitian ini menyelidiki penggunaan dan konsekuensi personalisasi diri pada Facebook. Analisis konten manual dari Facebook (N = 435) mengungkapkan bahwa personalisasi diri memang sering digunakan sebagai gaya komunikasi di Facebook dan  paling  sering  hadir  dalam  komunikasi  visual. Selain  itu,  penelitian  menunjukkan  bahwa  penggunaan gaya  yang  lebih  emosional  dan  pribadi  memberikan alat  yang  bermanfaat  untuk  manajemen  kesan  politisi.
Konten  emosional  dan  pribadi  menghasilkan  efek positif  pada  keterlibatan,  permintaan  audiens  untuk lebih intim dan kesan emosional. 6 Rizkika  Lhena  Darwin  & Haryanto (2021) Artikel ini mengkaji pola personalisasi di tingkat lokal di  negara demokrasi  terbesar di  dunia Negara Muslim,
Indonesia,  di  mana  fenomena  penting  ini  belum dieksplorasi.  Temuan  penelitian  adalah  karakteristik personalisasi  di  media  sosial  kampanye  melalui penggunaan personalisasi Islam. Artikel ini menjelaskan  motif  dan  kepribadian  caleg  perempuan yang menggunakan personalisasi Islami pada
kampanye  media  sosial  mereka  di  pemilihan  kepala daerah  di  Indonesia.  Untuk  calon  perempuan,
Personalisasi  Islami  merupakan  strategi  kampanye untuk  mendekatkan  diri  pemilih  dan,  pada  saat  yang sama,  untuk  menciptakan  citra  saleh  bagi  mereka. Semakin  besar  perkembangan  personalisasi  Islam, maka  semakin  tinggi  tingkat  tanggapan  positif. personalisasi islami dan media sosial meningkatkan jumlah media alternatif kampanye  calon  perempuan  untuk  bertarung  dalam pemilu, dan bukan hanya untuk memenuhi persyaratan kuota.  Studi  ini  menjelaskan  tren  personalisasi  Islam yang meningkat secara signifikan di media sosial, yang telah  mendukung  tumbuhnya  partisipasi  politik  bagi perempuan  dalam  kampanye  pemilu,  dan  keterwakilan mereka di parlemen lokal. 7 Rahmah, S. (2021) Media  sosial  sebagai  sarana  komunikasi  politik digunakan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Ganjar  Pranowo  merupakan  salah  satu  aktor  politik yang aktif menggunakan media sosial seperti Instagram untuk  berkomunikasi  dan  berinteraksi  yang  sifatnya dua  arah.  Melalui  media  sosial,  Ganjar  Pranowo menjadi  lebih  dekat  dengan  masyarakat  sehingga  ia terpilih  sebagai  Gubernur  Jawa  Tengah  selama  dua periode.

## PEMBAHASAN
Studi  terkait  penggunaan  media  sosial  yang  dimanfaatkan  dalam  komunikasi  politik telah  banyak  menarik  perhatian  peneliti.  Disebutkan  bahwa  para  aktor  politik,  termasuk pemimpin politik ataupun calon pemimpin politik, menemukan strategi komunikasi politik yang efektif  dan  efisien  untuk  berkomunikasi  dan  berinteraksi  dengan  masyarakat  melalui  media sosial. Namun, tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, pemimpin politik dengan sengaja membentuk  branding  sebagai  bagian  strategi  komunikasi  politik  mereka  untuk  mendapatkan dukungan dan mempengaruhi masyarakat.
Untuk  mendapatkan  gambaran  umum  tentang  aktivitas  para  pemimpin  politik  dalam melakukan  komunikasi  politik,  penulis  telah  mengumpulkan  tujuh  literatur  jurnal  yang memenuhi  kriteria.  Brand  pemimpin  politik  berimplikasi  menjadi  sosok  pembeda  dalam persaingan politik. Gaya komunikasi politik pemimpin politik di media sosial menjadi salah satu
faktor penting untuk membentuk brand positif, melawan persepsi negatif, dan mempromosikan citra positif sosok pemimpin politik.

## Pemimpin populis
Gaya  kepemimpinan  populis  menjadi  salah  konsep  penting  dalam  komunikasi  politik. Populisme  menjadi  sentral,  mengingat  dalam  beberapa  tahun  terakhir  dukungan  elektoral diperoleh oleh partai dan pemimpin yang bercirikan referensi populis (Albertazzi & McDonnell, 2008;  Kriesi,  2014;),  bahkan  populis  menjadi  gaya  mainstream  dalam  demokrasi  (Jagers  & Walgrave, 2007; Meny & Surel, 2002), going public (Mancini, 2015; dalam Roberta Bracciale &  Antonio  Martella,  2017).  Populis  dapat  dianalisis  dan  dipahami,  bahwa  pemimpin  politik didorong  untuk  berbicara  dalam  idiom  yang  lebih  „merakyat‟,  popular,  dan  diterima  oleh masyarakat agar mendapat dukungan.
Dalam hal ini, pemimpin politik mengkombinasikan penyampaian informasi dan hiburan untuk mempopulerkan dirinya dalam politik dan personalisasi yang melekat dalam logika media (Mazzo  leni  &  Sfardini,  2009).  Roberta  Bracciale  &  Antonio  Martella  (2017)  berpendapat, bahwa  pemimpin  politik  mengadopsi  gaya  dan  bahasa  yang  sesuai  dengan  kebutuhan pengikutnya  di  media  sosial.  Hasilnya  adalah  difusi  jenis  „soft  populism‟  dalam  bingkai komunikasi langsung dan sederhana dengan perantara media sosial.
Studi  Roberta  Bracciale  &  Antonio  Martella  (2017)  terhadap  tweet  lima  pemimpin politik  di  Italia,  yaitu  Matteo  Salvini,  Beppe  Grillo,  Giorgia  Meloni,  Matteo  Renzi,  dan  Nichi Vendola pada 1 Januari  2015 s.d  1 Juli 2017 mengungkap bahwa di antara jenis media sosial, Twitter memainkan peran sentral dalam menghibridisasi dan mendefinisikan ulang komunikasi politik.  Tweet  telah  menjadi  versi  digital  dari  soundbites,  dan  politisi  menggunakannya  untuk menjangkau audiens yang lebih luas berkat fitur yang tersedia. Disebutkan bahwa Twitter adalah media  yang  sempurna  untuk  pembentukan  brand  populis  dalam  mengimplementasikan komunikasi  publik di  era digital.  Aktor politik (dalam hal  ini pemimpin politik) menggunakan media  sosial  dengan  tiga  alasan  utama,(1)  untuk  mengurangi  kompleksitas  ideologi  dengan menyederhanakan  pesan  mereka;  (2)  mengaburkan  ideologi  kerakyatan  untuk  memfasilitasi masuknya  pesan  mereka  dalam  'bingkai  tindakan  pribadi';  (3)  untuk  menyebarkan  fragmen ideologi populis di antara orang-orang yang berpikiran sama.
Gaya  komunikasi  politik  menjadi  'alat  konseptual  penting  untuk  menjelajahi  ranah politik  kontemporer'.  Kunci  dalam  strategi  komunikasi  politik  ini  meliputi  gaya,  retorika,  dan taktik  yang  digunakan  aktor  politik.  Bracciale  &  Antonio  Martella  (2017  meringkasnya  ke dalam empat dimesi utama, yaitu (i) gaya; (ii) ideologi; (iii) retorika; dan (iv) strategi (Caiani & Graziano, 2016). Namun, populis tidak perlu dipahami sebagai „ideologi‟, karena hanyalah gaya kepemimpinan  karena  brand  yang  melekat  ke  diri  pemimpin  politik  tersebut.  Mengutip  Pels (2003 dalam Roberta Bracciale & Antonio Martella, 2017), gaya komunikasi populis adalah cara berbicara,  bertindak,  melihat,  menampilkan,  dan  menangani  yang  bergabung  menjadi keseluruhan  simbolis  yang  memadukan  materi  dan  cara,  pesan  dan  paket,  argumen  dan  ritual. Definisi  ini  menintegrasikan  elemen  verbal  dan  nonverbal  untuk  menyusun  satu  set  unik komunikasi yang mencirikan komunikasi yang berbeda dari aktor politik yang beragam.
Dengan  menggunakan  multiple  correspondence  analysis  (MCA)  terungkap  dua  aspek spesifik  yang  membantu  menentukan  gaya  komunikasi  yang  digunakan  oleh  para  pemimpin: mode  komunikasi  (positif  vs.  negatif)  dan  fokus  komunikatif  tweet  (pribadi  vs. politik/kampanye).  Dimensi  pertama,  khususnya  penting  dalam  mengidentifikasi  gaya komunikasi  populis,  diekspresikan  dalam  dua  pertunjukan  komunikatif  yang  berbeda:  pertama
'Champion  of  the  people',  gaya  yang  diarahkan  untuk  membela  rakyat  melawan  elit,  yang terutama  mencakup  masalah  politik,  pengambilan  posisi,  sederhana  dan  informal;  dan  kedua 'Man  on  the  street',  karakter  yang  ditampilkan  dengan  bahasa  yang  lebih  vulgar  yang mengeksploitasi kecemasan, ketakutan, berita, dan kebijakan lokal.
Berdasarkan  fokus  komunikatif  tweet,  yang  pertama  diberi  label  'Intim',  gaya  yang ditujukan  untuk  mempersonalisasi  narasi  politik  melalui  berbagi  emosi  dan  aspek  kehidupan pribadi  atau  obrolan  sederhana  tentang  urusan  terkini;  dan  yang  kedua  diberi  label  'Engaging', diarahkan  untuk  kampanye  pemilu,  promosi  diri,  dan  keterlibatan  penonton.  Faktor  ini merupakan  bagian  penting  dari  'popularisasi'  politik,  yang  didorong  oleh  logika  media  yang semakin  banyak  didorong  oleh  aktor  politik  dengan  cerita,  dan  cerita  pribadi  dan  intim. Indikator gaya populis dan personalisasi politik menghadirkan dua pendekatan komunikasi yang sangat berbeda di media sosial, di mana kehadiran ideologi populis dalam tweet merupakan ciri dari pendekatan populis dalam komunikasi politik digital.
Di Indonesia juga pernah memiliki pemimpin populis, yaitu Presiden Pertama Republik Indonesia  Ir.  Soekarno  (Sianipar,  Imelda,  2015).  Brand  populis  melekat  karena  gaya kepemimpinannya  yang  kharismatik  dan  dekat  dengan  rakyat.  Pada  tahun  2014,  Indonesia kembali  memiliki  pemimpin  yang  dicitrakan  poplis  yaitu  Joko  Widodo  atau  Jokowi.  Sebagai sosok populis, brand Jokowi yang melekat adalah merakyat, berempati, dan kerja nyata.
Komunikasi  politik  yang  dilakukan  Jokowi  melalui  media  sosial  yaitu  dengan  tiga strategi.  Pertama,  Jokowi  mengandalkan  kerja.  Kedua,  gaya  blusukannya  memberikan  harapan baru  kepada  masyarakat  kecil.  Ketiga,  Jokowi  mengepankan  kehati-hatian  dalam  membuat kebijakan.

## Pemimpin Profesional Vs Amatir
Studi  yang  dilakukan  Gunn  Enli  (2017)  membahas  penggunaan  media  sosial  dalam kampanye  pemilu  calon  presiden  AS  tahun  2016  dengan  kandidat  Hillary  Clinton  dan  Donald Trump.  Fokus  studi  adalah  interaksi  kandidat  dengan  pemilih  melalui  media  sosial  secara professional atau amatir. Terdapat tiga temuan, yaitu: pertama, kampanye pemilu menggunakan media  sosial  digunakan  sebagai  alat  pemasaran.  Terkait  keterlibatan  dengan  pengikutnya  di media  sosial,  Donald  Trump  menerapkan  strategi  untuk  membatasi  membatasi  keterlibatannya untuk  me-retweet  tweet  yang  dipilih.  Untuk  membentuk  brand,  politisi  mengontrol  pesan  dan berpromosi untuk memulai kampanye debat publik yang terbuka.
Kedua,  kampanye  melalui  media  sosial  terus  berkembang  dengan  menampilkan komunikasi  politik  profesional  ditantang  yang  bersifat  amatir.  Hal  ini  karena  masing-masing kandidat  memilih  memanfaatkan  infrastuktur  teknologi  untuk  komunikasi  jaringan.  Hillary Clinton menampilkan tanda-tanda profesionalisasi yang jelas dalam kampanye sosial. Sementara Donald  Trump  cenderung  lebih  amatir.  Namun,  kampanye  politik  amatir  ini  memiliki  klaim retoris  untuk  keaslian  yang  berhasil  bersaing  dengan  profesionalisme  kampanye  yang  lebih halus  atau terkontrol.  Dari budaya politik  yang sangat  berbeda dengan pemilihan presiden AS, Perdana  Menteri  Norwegia  Solberg  menggabungkan  profesionalisme  dan  amatirisme  di  situs media  sosialnya  sehingga  lebih  mudah  diakses  daripada  Clinton,  tetapi  lebih  tenang  daripada Trump.
Ketiga,  temuan  dalam  penelitian  bahwa  media  sosial  adalah  sarana  untuk  membangun dan  mempertahankan  citra  kandidat.  Media  sosial  merupakan  peluang  bagi  pihak  luar  politik dan  amatir  untuk  melakukan  komunikasi  politik  agar  berhasil.  Hal  ini  diyakini  peneliti mengganggu  zona  nyaman  politisi  mapan  dan  profesional.  Gaya  kampanye  Trump  yang  lebih
amatir  namun  otentik  di  media  sosial  menunjukkan  deprofesionalisasi  dan  bahkan  amatirisme sebagai kontratren dalam komunikasi politik.

## Humanis  dan Popular
Di Indonesia, kepala daerah-kepala daerah sudah banyak yang aktif menggunakan media sosial  untuk  meningkatkan  komunikasi  politik  dengan  warganya.  Sebut  saja,  Gubernur  Jawa Barat  Ridwan  Kamil  dan  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan,  Gubernur  Jawa  Tengah Ganjar  Pranowo.  Media  sosial  memudahkan  kepala  daerah  untuk  berkomunikasi  dengan masyarakatnya sehingga menjangkau publik lebih luas.
Dalam penelitian Rahmah, S. (2021), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terbilang sukses.  Ia  memiliki  pengikut,  yaitu  3,5  juta  di  Instagram,  1,9  juta  di  Twitter  dan  1,2  juta  di Facebook. Bahkan, berkat popularitasnya di media sosial, nama Ganjar Pranowo meroket dalam survei  bursa  pencalonan  presiden.  Elaktabilitas  Ganjar  jauh  mengungguli  Puan  Maharani sebagai Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ganjar sukses membangun personal  brand  sebagai  sosok  pemimpin  baik,  humanis,  dekat  dengan  rakyat  sehingga membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  dirinya  ia  yaitu  dengan  menuliskan  'Tuanku  ya Rakyat, Gubernur cuma Mandat'. Branding ini juga membedakan dari kandidat lainnya.
Media sosial juga dimanfaatkan Ganjar Pranowo menjabarkan hasil  kinerjanya sebagai kepala  daerah  Jawa  Tengah.  Konten-konten  digitalnya  berisi  isu-isu  strategis  di  wilayahnya  di mana  ia  menyerap  aspirasi  dari  masyarakat  sehingga  bisa  mencari  solusi  bersama.  Melalui media  sosial,  Ganjar  Pranowo  digambarkan  sebagai  sosok  pemimpin  humanis  dan  merakyat. Usaha  tersebut  membawa  kesuksesan  dengan  terpilihnya  Ganjar  Pranowo  sebagai  Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Bahkan, elektabilitasnya memungkinkan ia menuju panggung politik nasional.

## Personalisasi di Media Sosial
Salah  satu  isu  dalam  pemilihan  anggota  legislatif  atau  kepala  daerah  adalah  isu keterwakilan  perempuan  di  dalam  politik.  Bahkan,  isu  gender  dianggap  strategi  dalam komunikasi politik (McGregor, S. et  al, 2017). Di Amerika Serikat, kandidat pemimpin politik perempuan  memanfaatkan  media  sosial  untuk  memposting  konten  yang  mengeksploitasi kekuatan  stereotip  feminin  dengan  berbagi  tentang  kehidupan  pribadi  mereka  –  khususnya, peran pengasuhan apa pun yang mereka mainkan. Kandidat pemimpin politik juga menampilkan personalisasi  mereka  di  media  sosial  dengan  menampilkan  citra  diri  yang  menarik.  Temuan kualitatif  dalam  studi  tersebut  bahwa  kandidat  pemimpin  politik  di  media  sosial mempersonalisasi  diri  mereka  sebagai  pengasuh  untuk  anak  mereka.  Namun,  hal  ini  juga  bisa menganggap  pengasuhan  tidak  sesuai  dengan  kepemimpinan  politik  yang  kompeten.  Di  media sosial, kandidat pemimpin politik perempuan yang memang lebih banyak menggunakan strategi komunikasi politik seperti itu di media sosial.
Studi Manon Metz, Sanne Kruikemeier & Sophie Lecheler (2020) juga mengungkapkan bahwa politisi cenderung melakukan personalisasi diri di media sosial. Hal ini digunakan untuk mendapatkan dukungan publik secara online. Dengan mempromosikan agenda pribadi mereka, politisi semakin memprofilkan diri mereka atau melakukan personalisasi diri melalui Facebook. Personalisasi  diri  memang  sering  digunakan  sebagai  gaya  komunikasi  politik  di  Facebook  dan paling  sering  hadir  dalam  komunikasi  visual.  Penggunaan  gaya  yang  lebih  emosional  dan pribadi  memberikan  alat  yang  bermanfaat  untuk  manajemen  kesan  politisi.  Konten  emosional
dan  pribadi  menghasilkan  efek  positif  pada  keterlibatan,  permintaan  audiens  untuk  lebih  dekat dan menggugah emosi.
Di  Indonesia,  strategi  personalisasi  ini  juga  dimanfaatkan  dalam  komunikasi  politik  di media sosial oleh kandidat calon legislatif perempuan. Sebagai negara yang penduduknya paling banyak  adalah  Muslim,  kandidat  pemimpin  politik  ini  menggunakan  elemen  religius  di  media sosial. Bahwa terdapat tren peningkatan elemen religius di media sosial dalam kampanye politik. Perempuan  memiliki  kesempatan  yang  sama  dengan  laki-laki  dalam  memanfaatkan  dan memaksimalkan  strategi  kampanye  media  sosial.  Personalisasi  perempuan  Islami  di  konten digital media sosial berfungsi sebagai strategi kampanye yang efektif. Strategi ini secara positif efektif  karena  memberikan  lebih  banyak  ruang  bagi  perempuan  di  Aceh  untuk  meningkatkan partisipasi  politik.  Semakin  kuat  figur  sholeha  caleg  perempuan,  semakin  tinggi  tingkat tanggapan positif yang diterima dari pemilih.
Seperti  halnya  dengan  komunikasi  secara  umum,  komunikasi  politik  juga  bertujuan untuk menyampaikan pesan dari aktor politik kepada publik dengan tujuan tertentu. Setidaknya ada empat tujuan komunikasi menurut Effendy (2003), yaitu perubahan sikap (attitude change), perubahan  pendapat  (opinion  change),  perubahan  perilaku  (behavior  change),  dan  perubahan sosial (social change).  Dalam konteks politik, komunikasi politik oleh Denton dan Woodward didefiniskan  sebagai  komunikasi  yang  memiliki  tujuan  politis  dengan  ciri-ciri:  komunikasi dilakukan  oleh  aktor  politik  dengan  tujuan  tertentu;  komunikasi  yang  ditujukan  kepada  aktor politik  oleh  aktor  nonpolitik;  dan  komunikasi  terkait  aktor  politik  melalui  media  massa tradisional (dalam McNair, 1995).
Seiring  berkembangnya  teknologi  dan  informasi,  komunikasi  politik  memanfaatkan media  sosial  untuk  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan.  Bahkan,  kehadiran  media  sosial  telah terbukti  mencapai  kesuksesan  menuju  era  demokrasi  digital.  Misalnya,  adalah  kemunculan gerakan sosial Arab Spring, Occupy Wall Street di  New  York, dan lainya.
Media  sosial  adalah  salah  satu  medium  baru  yang  berfungsi  berkomunikasi  sekaligus mempengaruhi  opini  publik.  Mengutip  praktisi  media  sosial  Ismail  Fahmi  dalam  Kompas.com (21/5/2021), saat ini marak kepala daerah yang menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dan  berinteraksi  dengan  warganya.  Contohnya  adalah  Gubernur  Jawa  Barat  Ridwan  Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan lainnya.
Artikel  ini  menjelaskan  beberapa  temuan  berdasarkan  conceptual  paper  dari  tujuh literatur  yang  dianalisis  penulis.  Secara  umum,  media  sosial  telah  memfasilitasi  pemimpin politik  dan  kandidat  pemimpin  politik  untuk  mencapai  tujuan  politiknya.  Keberhasilan menggunakan  media  sosial  dipandang  sebagai  salah  satu  faktor  kesuksesan  Barack  Obama memenangi  pemilihan  presiden  Amerika  Serikat.  Di  Indonesia,  Ridwan  Kamil  dan  Ganjar Pranowo secara aktif menggunakan media sosial mendulang suara terbanyak sehingga didaulat menjadi Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Tengah.
Media  sosial  sering  dianggap  sebagai  platform  yang  memungkinkan  hubungan  lebih langsung  antara  pemimpin  politik  dan  warganya.  Media  sosial  berfungsi  untuk  mendukung kampanye para politisi  (Verdegem  P., D‟heer E., 2018). Pada akhirnya, para pemimpin politik mulai  menyadari  pentingnya  media  sosial  untuk  melakukan  komunikasi  politik,  ketimbang hanya memanfaatkan media massa arus utama.
Studi-studi tentang komunikasi politik di media sosial menjelaskan, bahwa media sosial dimanfaatkan  untuk  berkomunikasi  dan  berinteraksi  dengan  warganya  (media  untuk menghubungkan kembali dan terlibat dengan warganya. Hal ini menjadi tantangan dan peluang dengan  menghadirkan  struktur  politik  baru  baru  bagi  politisi,  jurnalis,  institusi  politik,  dan
media untuk menghubungkan kembali dan terlibat dengan warganya (Schwanholz J. & Graham T,  2018).  Selain  itu,  media  sosial  juga  untuk  menyerap  aspirasi,  dan  membentuk  branding sebagai sosok pemimpin yang layak (Hultman, M., 2019).
Terkait  branding  politik,  hal  ini  merupakan  fenomena  yang  telah  berkembang  bahwa partai,  politisi,  dan  pemimpin  politik  dapat  secara  berguna  dikonseptualisasikan  sebagai  brand atau merek. Branding dalam politik dimanfaatkan aktor politik untuk secara umum atau pemilih. Konsep  branding  ini  dirancang  untuk  pemimpin,  partai  dan  kebijakan  untuk  membedakan  dari persaingan.  Branding  ini  akan  membangun  kepercayaan,  yang  kemudian  mempengaruhi partisipasi politik.
Studi terhadap literatur-literatur yang menjadi objek analisis memperluas manfaat bahwa media  sosial  digunakan  oleh  para  aktor  politik  untuk  mencapai  tujuan  politik.  Politisi  Italia Roberta  Bracciale  &  Antonio  Martella  (2017)  dan  Joko  Widodo  menciptakan  brand  yang populis  melalui  postingan  di  akun  media  sosialnya  Sianipar,  Imelda  (2015).  Demikian  pula Ganjar  Pranowo  yang  elektabilitasnya  terdongkrak  berkat  popularitasnya  di  media  sosial Rahmah,  S.  (2021).  Namun  perlu  dilakukan  studi  lebih  lanjut  apakah  pengelolaan  brand  dan popularitas  pemimpin  politik  di  media  sosial  memang  selalu  berkorelasi  dengan  pencapaian politik.  Dalam  studi  yang  dilakukan  Enli,  G.  (2017)  menjadi  temuan  menarik  bahwa  gaya kampanye  Donald  Trump  yang  lebih  di  akun  media  sosialnya,  serta  deprofesionalisasi  dan bahkan  amatirisme  lebih  disukai  pemilih  karena  otentik.  Komunikasi  politik  ini  juga  untuk membedakan dari aktor politik yang beragam sehingga dapat memunculkan brand tertentu.

## KESIMPULAN
Fenomena komunikasi politik di era media sosial menjadi praktik yang biasa dilakukan dalam  politik  saat  ini.  Semula  praktik  komunikasi  politik  tersebut  menggunakan  saluran „tradisional‟,  tetapi  seiring  berkembangnya  teknologi  beralih  secara  digital.  Penulis  juga menemukan  bahwa  faktor  penting  bagi  seorang  pemimpin  politik  untuk  dapat  meraih popularitas  di  media  sosial  haruslah  memiliki  brand  yang  baik  sehingga  tujuan  komunikasi politik  dapat  tercapai  dengan  efektif.  Yaitu  dalam  memperoleh  dukungan  dan  mempengaruhi pengikut media sosial mereka.
Brand,  image,  ataupun  kredibilitas  telah  terbukti  berperan  dalam  menjelaskan  efek dukungan  terhadap  pemimpin  politik  di  media  sosial.  Selain  itu,  pemimpin  politik  di  media sosial juga harus memiliki engagement dengan pengikutnya. Karena karakter dari media sosial adalah  bersifat  interaktif  dan  dua  arah.  Hal  ini  bermanfaat  untuk  menyerap  aspirasi  dari masyarakat.
Artikel  ini  diharapkan  dapat  mengisi  kekurangan  kajian  sebelumnya  yang  telah  ada terkait  branding  dalam  politik  di  era  komunikasi  politik  digital  dengan  memanfaatkan  media sosial,  tetapi  juga  mampu  memberikan  kontribusi  pengetahuan  bagi  pemimpin  politik,  praktisi dan konsultan politik, media social specialist dalam mengenali konsep branding dalam politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Cropanzano,  R.  (2009).  Writing  nonempirical  articles  for  Journal  of  Management:  General thoughts and suggestions. Journal of Management, 35, 1304-1311.
Daniel  Kreiss  &  Shannon    C.  McGregor.  (2018)  Technology  Firms  Shape  Political Communication:  The  Work  of  Microsoft,  Facebook,  Twitter,  and  Google  With Campaigns  During  the  2016  U.S.  Presidential  Cycle,  Political  Communication,  35:2, 155-177, DOI: 10.1080/10584609.2017.1364814
Dijk, Jan Van. (2006). The Network Society. London: Sage Publications.
Enli,  G.  (2017).  Twitter  as  arena  for  the  authentic  outsider:  exploring  the  social  media campaigns of Trump and Clinton in the 2016 US presidential election. European Journal of Communication, 32(1), 50–61. https://doi.org/10.1177/0267323116682802
Hafizatullah, Salamah & Wangi. (2017). The usage of social media as a form of external public communication (Case study on Ridwan Kamil as the mayor of Bandung). Proceeding of The 4th Conference on Communication, Culture and Media Studies
Harris, L. and Rae, A. (2011), "Building a personal brand through social networking", Journal of Business Strategy, Vol. 32 No. 5, pp. 14-21. https://doi.org/10.1108/02756661111165435
Gilson  LL,  Goldberg  CB.  Editors‟  Comment:  So,  What  Is  a  Conceptual  Paper?  Group  & Organization Management. 2015;40(2):127-130. doi:10.1177/1059601115576425
Gorbatov,  Sergey  &  Khapova,  Svetlana  &  Lysova,  Evgenia.  (2018).  Personal  Branding: Interdisciplinary  Systematic  Review  and  Research  Agenda.  Frontiers  in  Psychology.  9. 1-17. 10.3389/fpsyg.2018.02238.
Kemp S., Digital 2021: Indonesia, 2021, https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia
Khamis,  Sahar.  (2013). “Cyberactivism”  in  the  Arab  Spring:  What  Social  MediaCan  and Can  Not  Do. International Affairs Forum. Vol 4, Issue 1,
Manon  Metz,  Sanne  Kruikemeier  &  Sophie  Lecheler  (2020)  Personalization  of  politics  on Facebook: examining the content and effects of professional, emotional and private self- personalization,  Information,  Communication  &  Society,  23:10,  1481-1498,  DOI: 10.1080/1369118X.2019.1581244
Margaret  Scammell  (2015) Politics  and  Image:  The Conceptual  Value of  Branding, Journal  of Political Marketing, 14:1-2, 7-18, DOI: 10.1080/15377857.2014.990829
McNair, Brian. An Introduction to Political Communication. London & New York: Routledge, 1995.
Perloff,  R.  M.  (2021).  The  Dynamics  of  Political  Communication:  Media  and  Politics  in  a Digital Age. Amerika Serikat: Routledge
Pich, C., G. Armannsdottir, and L. Spry. 2018. “Investigating Political Brand Reputation with Qualitative Projective Techniques from the Perspective of Young Adults.” International Journal of Market Research 60 (2):198. doi: 10.1177/1470785317750817.
Pich,  C.,  and  D.  Dean.  2015.  “Political  Branding:  Sense  of  Identity  or  Identity  Crisis?  An Investigation  of  the  Transfer  Potential  of  the  Brand  Identity  Prism  to  the  UK Conservative  Party.”  Journal  of  Marketing  Management  31  (11–12):  1353–1378.  doi: 10.1080/0267257X.2015.1018307.
Nai,  A.,  and  F.  Martinez.  2019.  “The  Personality  of  Populists:  Provocateurs,  Charismatic Leaders,  or  Drunken  Dinner  Guests?”  West  European  Politics  42  (7):1337.  doi: 10.1080/01402382.2019.1599570.
Needham,  C.,  and  G.  Smith.  2015.  “Introduction:  Political  Branding.”  Journal  of  Political Marketing 14 (1–2):1. doi: 10.1080/15377857.2014.990828
Norris,  P.  (2001).  Theories  of  Digital  Democracy.  In  Digital  Divide:  Civic  Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide (Communication, Society and Politics, pp. 95-111). Cambridge: Cambridge University Press.
doi:10.1017/CBO9781139164887.008
Rizkika  Lhena  Darwin  &  Haryanto  (2021)  Women  candidates  and  Islamic  personalization  in social  media  campaigns  for  local  parliament  elections  in  Indonesia,  South  East  Asia Research, 29:1, 72-91, DOI: 10.1080/0967828X.2021.1878928
Roberta Bracciale & Antonio Martella (2017) Define the populist political communication style: the case of  Italian political  leaders on Twitter,  Information,  Communication & Society, 20:9, 1310-1329, DOI: 10.1080/1369118X.2017.1328522
Salamah, U & Yananda, R. (2020). The Many Faces of Wonderful Indonesia: Tourism Brand in Sixteen  Countries  Online  News  Sites.  Jurnal  Komunikasi  Indonesia  Volume  IX,  No  1, March 2020.
https://doi/org/10.7454/jki.v9i1.11586
Schwanholz  J.,  Graham  T.  (2018)  Digital  Transformation:  New  Opportunities  and  Challenges for Democracy?. In: Schwanholz J., Graham T., Stoll PT. (eds) Managing Democracy in the Digital Age. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61708-4_1
Shannon C. McGregor, Regina G. Lawrence & Arielle Cardona (2017) Personalization, gender, and  social  media:  gubernatorial  candidates‟  social  media  strategies,  Information, Communication & Society, 20:2, 264-283, DOI: 10.1080/1369118X.2016.1167228
Susila, I., Dean, D., Yusof, R. N. R., Setyawan, A. A., & Wajdi, F. (2019). Symbolic Political Communication, and Trust: A Young Voters‟ Perspective of the Indonesian Presidential Election. Journal of Political Marketing, 1–23. doi:10.1080/15377857.2019.1652224
Vedel, Thierry. Political Communication in New Era: Political Communication in The Edge of Internet (Chapter 3). London & New York: Routledge, 2003.
Verdegem P., D‟heer E. (2018) Social Media Logic and Its Impact on Political Communication During  Election  Times.  In:  Schwanholz  J.,  Graham  T.,  Stoll  PT.  (eds)  Managing Democracy in the Digital Age. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-6170