Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS NAFKAH ’IDDAH ISTRI YANG MENGAJUKAN CERAI GUGAT PERSPEKTIF SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018
Muhammad Aidil Rahman, Fauziah Lubis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara aidilrahman07@gmail.com fauziahlubis@uinsu.ac.id
Abstrak:
Tujuan  dilakukan  penulisan  jurnal  ini  ialah  peneliti  ingin  menganalisis  lebih  dalam mengenai  hak  atas  nafkah  ‘iddah  istri  yang  menggugat  cerai  suaminya  di  dalam artikel jurnal  yang  berjudul “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Atas  Nafkah  ‘Iddah  Istri Yang Mengajukan  Cerai  Gugat  Perspektif  SEMA  Nomor  3  Tahun  2018”.  Yang  menjadi permasalahan  dalam  pemberian  nafkah  ‘iddah  istri  ialah  apakah  istri  yang  mengajukan cerai gugat tetap mendapatkan hak nafkah ‘iddahnya? Bagaimana perspektif SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam menetapkan hak nafkah seorang istri? Seorang wanita yang diceraikan suaminya,  jika  talaknya  talak  satu  atau  talak  dua,  dan  masih  dalam  masa ‘iddah,  maka statusnya  masih  suami-istri  sehingga  wajib  dinafkahi  oleh  suaminya.  Menurut  Hukum Islam,  jika  suami  merasa  dirugikan  dengan  perilaku  dan  kondisi  istrinya,  ia  berhak menjatuhkan talak. Begitu pula sebaliknya, jika istri minta cerai karena tidak bahagia dan merasa  dirugikan  dengan  perilaku  dan  kondisi  suaminya,  ia  dapat  melakukan  gugatan cerai. Proses gugatannya dapat melalui khulu’ maupun fasakh. Hak seorang istri sesudah menggugat  cerai  suami  berupa  nafkah  ‘iddah  dapat  dianggap  sebagai  kewajiban  dari mantan  suami  kepada  seorang  istri  sesudah  diceraikan.  Ini  adalah  suatu  sikap  yang sepatutnya  dilakukan  oleh  suami  karena  nafkah  ‘iddah  bisa  meringankan  beban  istri selama  masa  ‘iddahnya.  Akan  tetapi  tidak  dipungkiri  bahwa  nafkah  ‘iddah  harus memperhatikan  keadilan  dan  keseimbangan  dengan  melihat  fakta  kemampuan  ekonomi suami dan fakta kebutuhan pokok hidup istri.  SEMA No. 3 Tahun  2018  menyatakan hak istri setelah menceraikan suaminya adalah mendapat nafkah ‘iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz.
Kata Kunci: Nafkah ‘Iddah Istri, Cerai Gugat, SEMA No. 3 Tahun 2018
Abstract:
The purpose of writing this journal is that researchers want to analyze more deeply about the right to provide for 'iddah wives who sue for divorce from their husbands in a journal article  entitled  "Legal  Protection  of  the  Right  to  Livelihood  'Iddah  Wives  Who  File  for Divorce  SEMA  Perspective  Number  3  of  2018".  The  problem  in  providing  for  the  wife's 'iddah  is  whether  the  wife  who  files  for  divorce  still  gets  the  right  to  provide  for  her 'iddah? What is the perspective of SEMA No. 3 of 2018 in determining the right to provide for a wife? A woman who is divorced by her husband, if her talaq is talaq one or talaq two, and is still in the period of 'iddah, then her status is still husband and wife so that she is obliged to be provided for by her husband. According to Islamic Law, if the husband feels aggrieved by his wife's behavior and condition, he has the right to impose talaq. Vice versa, if the wife asks for a divorce because she is unhappy and feels aggrieved by her husband's behavior and condition, she can file for divorce. The lawsuit process can go through khulu'
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
or fasakh. The right of a wife after suing her husband for divorce in the form of 'iddah can be  considered  as  an  obligation  from  the  ex-husband  to  a  wife  after  divorce.  This  is  an attitude that should be done by the husband because the 'iddah can ease the burden of the wife  during  her  'iddah.  However,  it  is  undeniable  that  the  income  of  'iddah  must  pay attention to justice and balance by looking at the facts of the husband's economic ability and the fact of the basic needs of the wife's life. SEMA No. 3 of 2018 states that the right of a  wife  after  divorcing  her  husband  is  to  earn  'iddah  from  her  ex-husband,  unless  she  is nusyuz.
Keywords: Nafkah 'Iddah Wife, Divorce, SEMA No. 3 of 2018

## Pendahuluan
Perceraian  yaitu  berupa  putusnya  ikatan  suami-istri  atau  disebut  dengan  istilah fiqh  yaitu  talak.  Talak  diakui  dalam  ajaran  Islam  sebagai  jalan  terakhir  keluar  dari konflik rumah tangga bagi pasangan suami-istri, di mana kedua belah pihak atau salah satunya  akan  mendapat  mudarat  bila  tidak  dilakukan.  Dengan  kata  lain,  talak  baru diperbolehkan jika  tidak ada jalan lain, atau dapat menimbulkan  dampak  negatif yang besar dalam membina rumah tangga.
Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah memberi definisi talak sebagai berikut: ةيجوزلا ةقلاعلا ءاهناو جاوزلا ةطبار لح
Artinya: Thalaq adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. 1 Undang-undang  perkawinan  No.  1  Tahun  1974  mengartikan  perceraian  adalah putusnya  perkawinan,  penjelasan  tersebut  dapat  dibaca  pada  bab  VIII  (Putusnya Perkawinan dan Akibatnya). Dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena;
1. Kematian,

## 2. Perceraian/Atas putusan pengadilan
Perceraian  adalah  putusnya  perkawinan  yang  bersifat  tetap  yang  dilakukan  oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang. Dan  alasan-alasan  untuk  menuntut  perceraian  telah  ditentukan  secara  limitative  di dalam  Undang-undang,  artinya  alasan-alasan  lain  tidak  dapat  dipergunakan  untuk menuntut perceraian, selain alasan yang ditentukan oleh Undang-undang.
Setelah terjadinya perceraian, suami juga masih diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya dan kepada anak-anak dari istrinya itu. Ada beberapa orang yang  mungkin  salah  memperlakukan  istrinya  dan  membuatnya  sengsara  setelah  talak pertama dan ketika ia menjalani masa ‘iddah. Hal ini tidak dibolehkan, dia harus diberi nafkah  yang  seimbang,  sesuai  dengan  standar  hidup  si  suami.  Dalam  situasi  ini  masih ada  harapan  hidup  untuk  berdamai  dan  bila  tidak  maka  perceraian  harus  dilakukan secara terhormat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  selanjutnya  akan  lebih  memfokuskan  kepada  pembahasan  hak nafkah ‘iddah istri  yang  menggugat  cerai  suaminya.  Peneliti  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif  yaitu  peneliti  melakukan  penelitian  hukum  kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder.
1 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Kitab At-Th.aq, babTa’rif (Beirut: Dar Al-Fikr), hal. 206
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Data  primer  yang  peneliti  dapatkan  yaitu  melalui  bahan-bahan  pustaka  yang berkaitan  dengan  hak-hak  nafkah  istri  yang  menggugat  cerai  suaminya,  dan  data sekunder yang peneliti dapatkan yaitu melalui surat edaran Mahkamah Agung mengenai hak istri setelah menggugat cerai suami.

## Pengertian Cerai Gugat
Cerai gugat, yaitu seorang istri yang menggugat suaminya  untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan perkawinan antara penggugat (istri) dengan tergugat (suami).
Pasal  156  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  mengenai  putusnya  perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal itu diungkapkan sebagai berikut:
1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
a. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
b. Ayah;
c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
e. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
f. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
3) Apabila  pemegang  hadhanah  ternyata  tidak  dapat  menjamin  keselamatan  jasmani dan  rohani  anak,  meskipun  biaya  nafkah  dan  hadhanah  telah  dicukupi  maka  atas permintaan  kerabat  yang  bersangkutan  pengadilan  dapat  memindahkan  hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
4) Semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah  anak  menjadi  tanggungan  ayah  menurut kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan  dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5) Bilamana  terjadi  perselisihan  mengenai  hadhanah  dan  nafkah  anak,  Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c),dan (d).
6) Pengadilan dapat  pula dengan mengingat kemampuan  ayahnya menetapkan  jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri, yaitu fasakh dan khulu’:
1. Fasakh Secara  bahasa fasakh berarti  membatalkan  yakni  membatalkan  perkawinan  atau merusak  perkawinan.  Sedangkan  secara  istilah fasakh ialah  pembatalan  ikatan perkawinan  oleh  Pengadilan  Agama  berdasarkan  tuntutan  istri  tanpa  adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, 2 dalam kondisi di mana:
 Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut- turut;
 Suami  meninggalkan  istrinya  selama  empat  tahun  berturut-turut  tanpa  ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya);
 Suami  tidak  melunasi  mahar  (maskawin)  yang  telah  disebutkan  dalam  akad nikah,  baik  sebagian  ataupun  seluruhnya  (sebelum  terjadinya  hubungan suami-istri), atau;
2 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Islam ,(Jakarta: Tintamas, 1981), hal. 20
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
 Adanya  perlakuan  buruk  oleh  suami  seperti  penganiayaan,  penghinaan,  dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri. 3 Dasar pokok dari hukum fasakh adalah seorang atau suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang  lain  dalam perkawinannya karena ia  tidak memperoleh hak-hak yang telah  ditentukan  oleh syara’ sebagai  seorang  suami  atau  istri. 4 Hal  ini  mengakibatkan salah seorang atau kedua suami istri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau kalaupun perkawinan itu dilanjutkan juga dalam keadaan kehidupan rumah tangga diduga  akan  bertambah  buruk  keadaannya.  Jika  gugatan  tersebut  dikabulkan  oleh Hakim  berdasarkan  bukti-bukti  dari  pihak  istri,  maka  Hakim  berhak  memutuskan hubungan perkawinan antara keduanya.
Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya.  Suami  dilarang  menyengsarakan  kehidupan  istri  dan  menyia-nyiakan haknya. Firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 231 menyatakan:
َّنُهوُح ِ رَس  ْوَأ  ٍفو ُرْعَمِب  َّنُهوُكِس ْمَأَف  َّنُهَل َجَأ  َنْغَلَبَف َءاَسِ نلا ُمُتْقَّلَط اَذِإ َو َمَلَظ ْدَقَف  َكِل ََٰذ  ْلَعْفَي  ْنَم َو ۚ اوُدَتْعَتِل ا  را َر ِض  َّنُهوُكِس ْمُت  َلَ َو ۚ  ٍفو ُرْعَمِب 5 ُهَسْفَن Artinya: ”Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  mereka  mendekati  akhir iddahnya,  maka  rujukilah  mereka  dengan  cara  yang  ma'ruf,  atau  ceraikanlah mereka  dengan  cara  yang  ma'ruf  (pula).  Janganlah  kamu  rujuki  mereka  untuk memberi  kemudharatan,  karena  dengan  demikian  kamu  menganiaya  mereka. Barangsiapa  berbuat  demikian,  maka  sungguh  ia  telah  berbuat  zalim  terhadap dirinya sendiri…”
Hukum  Islam  tidak  menghendaki  adanya  kemudharatan  dan  melarang  saling menimbulkan  kemudharatan.  Menurut  kaidah  Hukum  Islam,  bahwa  setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah menyatakan: َرَّضلَا ُلا َزُي  ُر Kemudharatan itu wajib dihilangkan Berdasarkan  firman  Allah  SWT  dan  kaidah  fiqhiyah  tersebut  para  fuqaha menetapkan  bahwa  jika  dalam  kehidupan  suami  istri  terjadi  keadaan,  sifat  atau  sikap yang  menimbulkan  kemudharatan  pada  salah  satu  pihak  yang  menderita  mudharat dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim mem- fasakh- kan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.
2. Khulu’
Khulu’ adalah  kesepakatan  perceraian  antara  suami  istri  atas  permintaan  istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami.
Menurut  para  fuqaha, khulu’ kadang  dimaksudkan  makna  yang  umum,  yakni perceraian  dengan  disertai  sejumlah  harta  sebagai ‘iwadh yang  diberikan  oleh  istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan   perkawinan, baik dengan kata khulu’ , mubara’ah maupun  talak.  Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu
3 Ibid , hal. 21
4 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan , (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1974), hal. 194
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997) hal. 183
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
talak  atas  dasar  ‘ iwadh sebagai  tebusan  dari  istri  dengan  kata-kata khulu’ (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara’ah (pembebasan).
Hukum  Islam  memberi  jalan  kepada  istri  yang  menghendaki  perceraian  dengan mengajukan khulu’ ,  sebagaimana  hukum  Islam  memberi  jalan  kepada  suami  untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.
Khulu’ disebut dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229:
ُّل ِحَي  َلَ َو   ۗ  ٍناَس ْحِإِب ٌحي ِرْسَت  ْوَأ  ٍفو ُرْعَمِب  ٌكاَس ْمِإَف   ۗ  ِناَت َّرَم  ُق َلاَّطلا ۗ ِ َّاللَّ َدوُدُح ا َميِقُي  َّلََأ اَفا َخَي  ْنَأ  َّلَِإ ا ئْيَش  َّنُهوُمُتْيَتآ اَّم ِم اوُذُخْأَت  ْنَأ ْمُكَل َكْلِت   ۗ ِهِب  ْتَدَتْفا ا َميِف ا َمِهْيَلَع  َحاَنُج  َلاَف ِ َّاللَّ َدوُدُح اَميِقُي  َّلََأ ْمُتْف ِخ  ْنِإَف َنوُمِلاَّظلا ُمُه  َكِئ ََٰلوُأَف ِ َّاللَّ َدوُدُح َّدَعَتَي  ْنَم َو  ۚۗ اَهوُد َتْعَت  َلاَف ِ َّاللَّ ُدوُدُح Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali  sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu  khawatir  bahwa  keduanya  (suami  isteri)  tidak  dapat  menjalankan  hukum- hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.  Barangsiapa  yang  melanggar  hukum-hukum  Allah  mereka  itulah orang-orang yang zalim.”
Efek  hukum  yang  ditimbulkan  oleh fasakh dan khulu’ adalah  talak  ba’in  sughra, yaitu  hilangnya  hak  rujuk  pada  suami  selama  masa  ‘iddah.  Artinya,  apabila  lelaki tersebut  ingin  kembali  kepada  mantan  istrinya  maka  ia  diharuskan  melamar  dan menikah  kembali  dengan  perempuan  tersebut.  Sementara  itu,  istri  wajib  menunggu sampai masa ‘iddahnya berakhir apabila ingin menikah dengan laki-laki yang lain.
Para  fuqaha  berselisih  pendapat  tentang  apakah  untuk  sahnya khulu’ itu disyari’atkan  istri  harus nusyuz atau  tidak.  Ibnu  Mundzir  berpendapat,  bahwa  untuk sahnya khulu’ haruslah karena istri nusyuz . Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 19:
ۚۗ ٍةَنِ يَبُم ٍةَش ِحاَفِب  َنيِتْأَي  ْنَأ  َّلَِإ ... Artinya: “... terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata...” Imam  Syafi’i,  Imam  Abu  Hanifah  dan  kebanyakan  ahli  ilmu  fiqih  berpendapat bahwa khulu’ itu sah  dilakukan meski  istri tidak dalam keadaan nusyuz , dan khulu’ itu sah  dengan  saling  kerelaan  antara  suami  istri  kendati  keduanya  dalam  keadaan  biasa dan  baik-baik  saja.  ‘ Iwadh sebagai  tebusan  itu  halal  bagi  suami,  berdasarkan  firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 4:
ا ئي ِرَم ا ئيِنَه ُهوُلُكَف ا سْفَن ُهْن ِم  ٍءْيَش  ْنَع ْمُكَل  َنْب ِط  ْنِإَف ... Artinya: “...kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603

## Pengertian Nafkah
Nafkah  secara  lughawi  (bahasa)  berasal  dari  kata  nafaqah  ( ةقفن )  yang  artinya belanja, maksudnya menafkahkan rezeki, belanja untuk makan dan hidup. 6
Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah:
1) Belanja untuk memelihara kehidupan,
2) Rizki, makanan sehari-hari,
3) Uang belanja yang diberikan kepada istri
4) Uang  pendapatan  mencari  rizki,  belanja  dan  sebagainya.  Untuk  biaya  hidup  suami wajib memberi kepada istri uang belanja. 7
Nafkah  adalah  sesuatu  yang  diberikan  seseorang  kepada  istri,  kerabat  dan miliknya  sebagai  keperluan  pokok  bagi  mereka.  Keperluan  pokok,  seperti  makanan, pakaian, dan tempat tinggal. 8
Diantara  ayat-ayat  yang  menunjukkan  tentang  wajibnya  nafkah  terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya adalah surah Al-Baqarah ayat 233:
ۚۗ َةَعاَض َّرلا َّمِتُي  ْنَأ َدا َرَأ  ْنَمِل   ۗ  ِنْيَل ِماَك  ِنْيَل ْو َح  َّنُهَد َلَ ْوَأ  َنْع ِض ْرُي  ُتاَدِلا َوْلا َو ۚۗ اَهَعْس ُو  َّلَِإ  ٌسْفَن  ُفَّلَكُت  َلَ  ۚۗ  ِفو ُرْع َمْلاِب  َّنُهُت َوْس ِك َو  َّنُهُق ْز ِر ُهَل ِدوُل ْو َمْلا ىَلَع َو ْنِإَف   ۗ  َكِل ََٰذ ُلْث ِم  ِث ِرا َوْلا ىَلَع َو  ۚۗ ِه ِدَل َوِب ُهَل ٌدوُل ْو َم  َلَ َو اَهِدَل َوِب ٌةَدِلا َو  َّراَضُت  َلَ ْنَأ  ْمُتْد َرَأ  ْنِإ َو   ۗ اَم ِهْيَلَع َحاَنُج  َلاَف  ٍر ُواَشَت َو اَمُهْن ِم  ٍضا َرَت  ْنَع   لَاَصِف اَدا َرَأ اوُقَّتا َو   ۗ  ِفو ُرْع َمْلاِب ْمُتْيَتآ اَم ْمُت ْمَّلَس اَذِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج  َلاَف ْمُكَد َلَ ْوَأ اوُع ِض ْرَتْسَت ٌري ِصَب  َنوُل َمْعَت اَمِب  ََّاللَّ  َّنَأ اوُمَلْعا َو َ َّاللَّ
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  Dan  kewajiban  ayah  memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan  menurut  kadar  kesanggupannya.  Janganlah  seorang  ibu  menderita kesengsaraan  karena  anaknya  dan  seorang  ayah  karena  anaknya,  dan  warispun berkewajiban  demikian.  Apabila  keduanya  ingin  menyapih  (sebelum  dua  tahun) dengan  kerelaan  keduanya  dan  permusyawaratan,  maka  tidak  ada  dosa  atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan  pembayaran  menurut  yang  patut. Bertakwalah  kamu  kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  Melihat  apa yang kamu kerjakan . ” 9
Imam Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut:
1) Adanya hubungan perkawinan;
2) Adanya hubungan kerabat;
3) Adanya kepemilikan. 10
Adapun Zakaria Ahmad Al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut:
1) Adanya hubungan kekeluargaan;
2) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah;
6 M. Idris Abd. Rouf Al-Marbawi, Kamus Al-Marbawi , Jilid I, t. tp, t. th, hal. 336
7 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) hal. 667
8 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh, Jilid II , (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984) hal. 184
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997) hal. 57
10 Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan)
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
3) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah;
4) Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah  nafkah  ayah  dan  ibu  yang  telah  diwajibkan  kepada  anak,  dan  nafkah  anak yang telah diwajibkan kepada ayah;
5) Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah  kepada  anaknya  dan  anak  kepada  orangtuanya.  Jadi  saudara  yang  beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non Islam, karena mereka berdua berlainan agama. 11
Terkait  nafkah  atau  hak  istri  setelah  cerai  menurut  Islam,  ada  beberapa  kategori pembagian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian:

## 1) Nafkah Madhiyah
Yaitu  nafkah  yang  telah  lampau  dan  tidak  selalu  dihubungkan  dengan  perkara cerai talak. Dalam hal ini, istri dapat  mengajukan tuntutan nafkah madhiyah saat suaminya  mengajukan  perkara  cerai  talak  dengan  mengajukan  gugatan rekonvensi.

## 2) Nafkah ‘ Iddah
Pasca  putusan,  mantan  istri  akan  menjalani  masa  ‘ iddah sehingga  konsep  nafkah ‘ iddah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.

## 3) Nafkah Mut’ah
Konsepnya  adalah  istri  yang  dicerai  merasa  menderita  karena  harus  berpisah dengan  suaminya.  Guna  meminimalisasi  penderitaan  atau  rasa  sedih  tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut’ah sebagai penghilang  pilu.  Namun,  beberapa  pendapat  menyatakan  bahwa  apabila  yang mengajukan gugatan cerai adalah istri, maka nafkah mut’ah dianggap tidak ada.

## 4) Nafkah Anak
Tentunya  jatuh  pada  saat  setelah  terjadinya  peristiwa  cerai.  Talak  menutup kemungkinan  dibolehkan  dalam  perkara  cerai  gugat  untuk  mengajukan  tuntutan hak  atas  nafkah  anak.  Persoalan  kewajiban  ayah  pada  anak  setelah  bercerai menurut Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam wajib dipenuhi sesuai  kemampuan  ayahnya  hingga  anak  tersebut  dewasa  dan  dapat  mengurus dirinya sendiri.
Selanjutnya secara spesifik, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a. Memberikan  nafkah  mut’ah  yang  layak  kepada  bekas  istrinya,  baik  berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla ad-dukhul ;
b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam ‘ iddah , kecuali  bekas  istri  telah  dijatuhi  talak  ba’in  atau nusyuz dan  dalam  keadaan tidak hamil;
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla ad-dukhul ;
d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
11 Zakaria  Ahmad  Al-Barry, Hukum  Anak-anak  dalam  Islam, Alih  bahasa  Dra,  Chatijah  Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, t. th) hal. 91
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603

## Hak Atas Nafkah Istri Yang Menggugat Cerai Suaminya
Penting  untuk  diketahui  bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  menyebutkan  hak istri setelah menggugat cerai suami secara eksplisit. Namun, yang jelas, KHI menyatakan hak  istri  setelah  menceraikan  suaminya  adalah  mendapat  nafkah ‘iddah dari  bekas suaminya, kecuali ia nusyuz . 12
Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa  seorang  istri  dapat  dianggap nusyuz jika  dia  tidak  mau  memenuhi  kewajiban  utamanya,  yaitu  tunduk  kepada  suaminya secara lahir dan batin di dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam.
Menurut  KBBI,  yang  dimaksud  dengan nusyuz adalah  perbuatan  tidak  taat  dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum. 13
Selain  itu,  Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan  bahwa  seorang  istri  dapat dianggap nusyuz jika  ia  tidak  mau  menunaikan  kewajiban  utamanya  berupa  ketaatan lahir dan batin kepada suaminya di dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum Islam. 14 Kemudian, bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak  yang  dikandung  dinasabkan  kepada  ibunya,  sedang  suaminya  terbebas  dari kewajiban memberi nafkah. 15
Arti li'an menurut  KBBI  adalah  sumpah  seorang  suami  dengan  tuduhan  bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong.  Masing-masing  mengucapkannya  empat  kali,  sedangkan  yang  kelima  mereka berikrar  bersedia  mendapat  laknat  Allah  jika  berdusta.  Akibatnya,  suami  istri  itu bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup.
Kendati demikian, dalam praktik peradilan agama, gugatan akan nafkah atau hak istri setelah menggugat suaminya disertakan saat gugatan cerai. Sehubungan dengan hal ini, tidak sedikit dalam kasus gugatan cerai, gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim.
Hak istri setelah menggugat cerai suami berupa nafkah ‘iddah ini dianggap sebagai kewajiban  dari  mantan  suami  kepada  istri  yang  telah  diceraikan.  Hal  ini  merupakan suatu  sikap  yang  sepatutnya  dilakukan  oleh  suami  karena  nafkah ‘iddah bisa  sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa ‘iddah dan bisa menjadi pelipur lara bagi istri yang diceraikan.
Hal ini diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam Lampiran SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dalam Nomor III (tiga) Rumusan Kamar Agama huruf A angka  3  di mana hak istri setelah menggugat cerai suami dapat berupa nafkah mut’ah dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak nusyuz . Namun, hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah , nafkah ‘iddah , nafkah mut’ah , dan  nafkah  anak,  harus  mempertimbangkan  rasa  keadilan  dan  kepatutan  dengan menggali  fakta  kemampuan  ekonomi  suami  dan  fakta  kebutuhan  dasar  hidup  istri dan/atau anak.
Berdasarkan  surat  edaran  tersebut,  tidak  tertutup  kemungkinan  dalam  perkara cerai gugat, pihak penggugat (istri) dapat mengajukan hak istri setelah menggugat cerai
12 Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam
13 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Cetakan  Kelima  Edisi  IV ,  (Jakarta: Gramedia, 2013)
14 Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam
15 Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
suami berupa nafkah madhiyah , nafkah ‘iddah , nafkah mut’ah , dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz .
Namun menurut peneliti, dikabulkannya permohonan hak istri setelah menggugat cerai  suami  ini  sifatnya  kasuistik,  tergantung  alasan  dan  kondisi-kondisi  yang  terjadi. Termasuk kemampuan ekonomi suami yang tentu saja terdampak oleh kondisinya yang bisa saja sakit.

## Kesimpulan
Yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang dikehendaki isteri dan diajukan ke  Pengadilan  Agama,  cerai  gugat  merupakan  bentuk  perkembangan  dari khulu’ pada fiqih.  Sedangkan  nafkah ‘iddah merupakan  nafkah  yang  diberikan  suami  kepada  isteri yang  diceraikanya  selama  masa ‘iddah .  Dalam  penerapan  pemberian  nafkah ‘iddah kepada  isteri  hakim  memandang  tidak  hanya  sebatas  terpaku  kepada  Undang-Undang melainkan  perlu  melihat  kepada  peristiwa  hukumnya  apakah  istri  memang  pantas untuk mendapatkan nafkah ‘iddah .
Sebelum keluarnya SEMA No.3 Tahun 2018 ini, istri dalam gugatannya tidak dapat menyertai haknya untuk mendapatkan nafkah ‘iddah . SEMA No. 3 Tahun 2018 mengatur hak istri setelah menggugat cerai suami tetap mendapatkan nafkah mut’ah dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak nusyuz .
Berdasarkan  surat  edaran  tersebut,  tidak  tertutup  kemungkinan  dalam  perkara cerai gugat, pihak penggugat (istri) dapat mengajukan hak istri setelah menggugat cerai suami berupa nafkah madhiyah , nafkah ‘iddah , nafkah mut’ah , dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz .
Penerapan  asas  keadilan  dalam  putusan  pengadilan  agama  merupakan  sebuah elemen  penting  dalam  rangka  upaya  hakim  untuk  mencapai  keadilan.  Hakim  memiliki ijtihad yang mana memberikan akses untuk menimbang apakah peraturan perundang- undangan  sesuai  untuk  diterapkan.  Asas  keadilan  ini  seharusnya  bisa  memberikan hakim keleluasaan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Sabiq, Sayyid. Fiqh Al-Sunnah. Kitab At-Th.aq, bab Ta’rif. Beirut: Dar Al-Fikr Yunus, Mahmud. 1981. Hukum Perkawinan Islam . Jakarta: Tintamas Muchtar, Kamal. 1974, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang
Departemen Agama RI. 1997. Al-Qur’an dan Terjemahnya . Surabaya: CV. Jaya Sakti Al-Marbawi, M. Idris Abd. Rouf. t. Th. Kamus Al-Marbawi , Jilid I, t. tp Poerwadarminta, W. J. S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka Departemen Agama RI. 1984. Ilmu Fiqh, Jilid II . Jakarta: Ditjen Binbaga Islam Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Hukum Perkawinan Zakaria Ahmad Al-Barry. t. Th. Hukum Anak-anak dalam Islam, Alih bahasa  Dra, Chatijah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang
Departemen Pendidikan Nasional. 2013. Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Kelima Edisi IV . Jakarta: Gramedia