## PENGEMBANGAN WISATA BUKIT TAWAP LENG-LENG DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE
(Studi pada Badan Usaha Milik Desa Harapan Bahari di Desa Pagarbatu,
Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep)

## TAWAP LENG-LENG HILL TOURISM DEVELOPMENT COOPERATION GOVERNANCE IN PERSPECTIVE
(Study at Harapan Bahari Village Owned Enterprise in Pagarbatu Village, Saronggi District, Sumenep Regency)
Oleh : Rillia Aisyah Haris1), Findriasih 2), Imam Hidayat3)** 1,2,3)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja E-mail : imamhidayat@wiraraja.ac.id**

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  Development  of  Bukit  Tawap  Leng-Leng  Tourism  in  a Collaborative Governance Perspective. The basis for Collaborative Governance development by  BUMDes  is  because  tourism  development  experiences  problems  in  the  form  of  limited resources,  capabilities  and  lack  of  capital.  BUMDes  is  unable  to  develop  tourism  so  that collaborative  governance  is  carried  out  by  BUMDes  with  investors,  Pokdarwis  and Pagarbatu  Village  Government.  The  background  for  this  tourism  development  is  the motivation  from  the  Village  Head  that  we  will  not  get  out  of  this  Covid-19  pandemic  if  we don't move to do something to improve the community's economy at this time. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. While the research focus is on collaborative governance processes according to Ansell and Gash (2007) which consists of  five  indicators,  namely  face-to-face  dialogue,  trust  building,  commitment  to  process, shared understanding. and intermediate outcomes (Intermediate Outcomes). However, before explaining  the  five  indicators,  the  researcher  first  explained  the  stakeholders  involved  and their  roles  in  the  collaboration  process  in  this  study.  Collecting  data  using  observation, interview  and  documentation  techniques.  Data  analysis  uses  several  stages,  namely  data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that each stage of  tourism development  cannot  be separated from the parties involved and their roles.  There  is  a  face  to  face  dialogue  or  meetings  that  are  held  regularly  and  based  on needs. Trust building is done by building a good image, Commitment to the process is done by  generating  commitment,  providing  motivation,  and  mutual  understanding.  Share understanding  is  carried  out  by  understanding  the  objectives,  roles  of  stakeholders,  and profit  sharing,  and  Intermediate  outcomes,  namely  the  results  of  tourism  development  have reached  50-60%  of  the  completion  stage.  The  obstacle  faced  is  in  collecting  funds  for  the tourism development process which is not easy.
Keywords : Collaborative Governance, BUMDes and Tourism Development.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengembangan  Wisata  Bukit  Tawap  Leng-Leng dalam  Perspektif Collaborative  Governance .  Dasar  dilakukannya  pengembangan  secara Collaborative  Governance oleh  BUMDes  karena  pengembangan  wisata  mengalami permasalahan  yang  berupa  keterbatasan  sumber  daya,  kemampuan  dan  minimnya  modal. Ketidakmampuan BUMDes dalam mengembangkan wisata sehingga dilakukan collaborative governance oleh  Pihak  BUMDes  dengan  investor,  pokdarwis  dan  Pemerintah  Desa
Pagarbatu. Pengembangan wisata ini dilatarbelakangi dari adanya motivasi dari Kepala Desa bahwa  kita  tidak  akan  keluar  dari  pandemi  covid-19  ini  jika  kita  tidak  bergerak  untuk melakukan  sesuatu  dalam  meningkatkan  ekonomi  masyarakat  pada  saat  ini.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Sedangkan  fokus penelitian  pada  proses collaborative  governance menurut  Ansell  dan  Gash  (2007)  yang terdiri  lima  indikator  yaitu  dialog  tatap  muka  ( Face  to  Face ),  membangun  kepercayaan ( Trust Building ), komitmen terhadap proses ( Commitment to Process ), pemahaman bersama ( Share  Understanding )  dan  hasil  antara  ( Intermediate  Outcomes ).  Namun  sebelum menjelaskan lima indikator tersebut  peneliti  terlebih  dahulu  menjelaskan stakeholder yang terlibat  beserta  peran-perannya  dalam  proses  kolaborasi  pada  penelitian  ini.  Pengumpulan data  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis  data menggunakan  beberapa  tahapan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan pengembangan wisata tidak lepas  dari  adanya  pihak-pihak  yang  terlibat  beserta  peran-perannya.  Adanya face  to  face dialogue tau  pertemuan  yang  dilakukan  secara  rutin  dan  berdasarkan  kebutuhan. Trust building dilakukan dengan membangun citra yang baik, Commitmen to the process dilakukan dengan  menggugah  komitmen,  memberikan  motivasi,  dan  pemahaman  bersama. Share understanding dilakukan  dengan  pemahaman  tujuan,  peran stakeholders ,  dan  pembagian hasil  keuntungan,  dan Intermediate  outcomes yaitu  hasil  pembangunan  wisata  telah mencapai  50-60%    tahap    penyelesaian.    Hambatan    yang    dihadapi    adalah    dalam pengumpulan dana untuk proses pembangunan wisata yang tidak mudah.
Kata Kunci : Collaborative Governance , BUMDes dan Pengembangan Wisata.

## 1. PENDAHULUAN
Pariwisata    merupakan    salah satu    sektor    terbesar    dan    tercepat    di dunia  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi.  Pariwisata  mampu  menjadi pemasukan    bagi    negara,    khususnya bagi    pemerintah    daerah.    Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata sebagai instrumen kunci pada pertumbuhan  global  serta  penciptaan lapangan    kerja.  Pariwisata  merupakan potensi  yang  dimiliki  setiap daerah, baik berupa  wisata  alam,  wisata  budaya, maupun  wisata  buatan.  Pengembangan kawasan  wisata  ini  dimaksud  untuk menambah  keindahan  dari  tempat  wisata tanpa harus merusak ekosistem alam yang ada.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa
setiap  daerah  memiliki  potensi  wisata yang dapat digali, diolah, serta dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan  ekonomi  masyarakat  serta dijadikan sebagai pendapatan bagi daerah (Aeni & Astuti, 2019).
Kegiatan  pariwisata  yang  berupa pengembangan wisata merupakan kegiatan yang strategis untuk dikembangkan.  Pengembangan  wisata merupakan  sebuah  upaya  yang  dilakukan untuk memanfaatkan dan mengembangkan  potensi  yang  dimiliki oleh  suatu  daerah.  Komponen  pelaku utama yang menggerakkan roda pembangunan  kepariwisataan  antara  lain pemerintah,  dunia  usaha,  atau  industri,
masyarakat,  akademisi  dan  lembaga ekonomi(Kirana & Artisa, 2020).
Permasalahan pada tingkat perkembangan BUMDes dialami di berbagai  daerah termasuk di Jawa  Timur. Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (PMD)  Jawa  Timur  mencatat  selama tahun  2020  sampai  awal  tahun  2021 jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  di  Jawa  Timur  mengalami pertumbuhan  yang  signifikan.  Jumlah BUMDes  di  Jawa  Timur  sebanyak  6.114 dari jumlah ini hanya 532  BUMDes  yang dikatakan      maju,  artinya  belum  ada  10 persen  BUMDes  di    Jawa  Timur  yang maju (Perdana, 2021).
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  merupakan  suatu  lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan  penting  dalam  mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerintah desa. Oleh karena itu pemerintah  terus  berupaya  mendorong ekonomi desa untuk menyukseskan pembangunan  desa  dengan  menyalurkan Dana  Desa  dan  program  pengembangan Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes).Hal tersebut  tertuang  dalam  Undang-undang Nomor    6    tahun  2014  tentang  Desa. Tujuan mendasar dari terbentuknya BUMDes ini didirikan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi masyarakat dan
meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa (Bagus et al., 2020).
Pengembangan potensi desa juga dilakukan  oleh  salah  satu  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  yang  berada  di Kabupaten Sumenep Kecamatan Saronggi yaitu  BUMDes  “Harapan Bahari” di  desa Pagarbatu.  BUMDes  tersebut  saat  ini sedang  mengembangkan  potensi  desa berupa pengembangan wisata alam yang    disebut  wisata  bukit  tawap  leng- leng.    BUMDes  “Harapan    Bahari” merupakan salah satu lembaga perekonomian  yang  berada  di  Desa pagarbatu. sebelum mengembangkan wisata  BUMDes  ini  bergerak  di  bidang usaha  perdagangan  dan  simpan  pinjam, namun  usaha  tersebut  tidak  jalan  dan dibekukan sejak tahun 2020. Pada saat ini BUMDes  di  desa  pagarbatu  berupaya untuk  maju  dan  berkembang  dengan  cara melakukan  pengembangan  usaha  yang berupa pengembangan wisata dari potensi yang  dimiliki  oleh  desa.  Pengembangan wisata dilakukan bertujuan untuk meningkatkan  perekonomian  masyarakat dan menambah pendapatan desa.
Pengembangan    wisata    yang merupakan    salah    satu    upaya pengembangan  yang  dilakukan  oleh BUMDes tentunya terdapat entitas permasalahan- permasalahan yang memang    tidak    dapat    diselesaikan
sendiri    oleh    BUMDes  sebagai  badan pengelola. Sehingga dalam mengembangkan  wisata  tersebut  tidak lepas  dari  adanya  keterlibatan  berbagai pihak  dalam  melakukan  kerjasama  untuk mencapai  sebuah  tujuan.  Kerjasama merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun  individu  (Alamsyah    et    al., 2020).Keterlibatan    berbagai    pihak dalam pengembangan wisata yang dilakukan  oleh  BUMDes  untuk  mencapai tujuan  dari  adanya  pengembangan  wisata disebut dengan
Collaborative
Governance .
Collaborative governance
merupakan  kerjasama  antara  publik  dan privat  yang berkepentingan aktifitas  yang dilakukan individu atau kelompok organisasi  yang  mempunyai  tugas  dan wewenang  atau  fungsi  tertentu  yang diakui keberadaannya dalam kelompok    sosial     demi    tercapainya suatu    tujuan (Governance  et al., 2019). Proses kerjasama tidak hanya mengandalkan  pada  kapasitas    internal yang    dimiliki    dalam    pelaksanaan program    pengembangan  wisata.  Adanya keterbatasan  kemampuan,  sumberdaya dan jaringan dalam mendukung terlaksananya  program  pengembangan yang menjadi alasan penting Collaborative Governance dilakukan.
Pengembangan wisata yang dilakukan  dengan  memilih  pendekatan secara Collaborative  Governance yang melibatkan stakeholder yaitu  pemerintah desa,  pihak  BUMDes,  pihak  swasta,  dan masyarakat sehingga dapat terjalin kerjasama  atau kolaborasi    dalam mencapai    tujuan    program    dalam pengembangan    wisata  (Governance    et al.,    2019).    Kerja    sama    dalam penyelenggaraan    pemerintahan  antara pemerintah dan masyarakat adalah sesuatu  hal  yang  sangat  dibutuhkan, karena partisipasi atau inisiatif masyarakat  desa  sangat  diperlukan  dalam menjalankan    pengembangan    wisata yaitu    untuk    mewujudkan  Desa    yang solid  serta  untuk  menemukan  solusi dari  berbagai  permasalahan  yang  terjadi dalam proses pengembangan wisata.
Kompleksitas permasalahan yang  terjadi  dalam  pengembangan  wisata bukit  tawap  leng-leng  di  Desa  Pagarbatu yang  pada  saat  ini  sedang  dikembangkan oleh  BUMDes  yaitu  adanya  keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BUMDes,  rendahnya  kemampuan  dan minimnya  modal  yang  dimiliki  sehingga BUMDes  membuka  peluang  kerjasama dengan  mengait  beberapa  pihak-pihak atau stakeholder untuk melakukan kerjasama yang diantaranya yaitu pemerintah desa, pokdarwis,  investor  dan pengurus BUMDes sendiri. Alasan
terjalinnya  Kerjasama    tersebut  karena permasalahan  yang  terjadi  tidak  hanya dapat  diselesaikan  oleh  satu  instansi pemerintah saja, namun juga memerlukan sinergitas yang  baik  dari  berbagai stakeholder diantaranya yaitu pemerintah, sektor  bisnis  dan  masyarakat  (Aristy  & Buchari, 2021).
Keterlibatan  Pemerintah  Desa, pengurus  BUMDes,  serta  pokdarwis  dan investor sangat penting dalam pengembangan wisata. Keberadaan sektor tersebut  berfungsi  untuk  memberikan kontribusi terhadap perkembangan wisata. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan,  menggambarkan  dengan jelas  relasi  sosial  kolaboratif  pengelolaan BUMDes  dalam  mengembangkan  wisata terutama  dalam  menghasilkan  kebijakan. Maka  dari  itu  peran stakeholder sangat memberikan pengaruh terhadap perkembangan wisata (Suparti, n.d.).
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah dijelaskan diatas, adapun tujuan dari penulisan  ini  adalah  mengkaji  hubungan Pemerintah Desa, pihak BUMDes, pokdarwis      dan      investor      dalam Pengembangan   wisata   yang   dilakukan oleh BUMDes  “Harapan  Bahari” di  Desa Pagarbatu, Kecamatan Saronggi,
Kabupaten Sumenep dengan judul
“Pengembangan  Wisata  Bukit  Tawap
Leng-Leng Dalam Perspektif
Collaborative Governance ”

## 2.  TINJAUAN TEORITIS

## Collaborative Governance
Hubungan  Administrasi  Publik dengan Collaborative Governance Pasolong  (2011;3)  administrasi  adalah rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh sekelompok  orang  dalam  bekerjasama untuk  mencapai  tujuan  atas  dasar  efektif, efisien  dan  rasional.  Selanjutnya  ia menyatakan administrasi mempunyai  dua dimensi  yaitu  dimensi  karakteristik  dan dimensi unsur-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi  yaitu  efisien,  efektif  dan rasional.
Menurut    Chandler    &    Plano (2004:3), mengatakan bahwa Administrasi  Publik  adalah  proses  dimana sumber daya dan personel publik diorganisir  dan  dikoordinasikan  untuk memformulasikan,  mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan- keputusan dalam kebijakan publik. Menurut Nicholas Henry (1988) administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik,  dengan  tujuan  mempromosikan pemahaman  terhadap  pemerintah  dalam hubungannya  dengan  masyarakat  yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik  agar  lebih  responsif  terhadap kebutuhan sosial.

## Pengembangan Pariwisata
Pengembangan      pariwisata merupakan      suatu      rangkaian      upaya untuk  mewujudkan  keterpaduan  dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata    mengintegrasikan  segala bentuk  aspek  diluar  pariwisata  yang berkaitan  secara  langsung  maupun  tidak langsung akan kelangsungan pengembangan  pariwisata.  Komponen pelaku  utama  yang  menggerakkan  roda pembangunan  kepariwisataan  antara  lain pemerintah,  dunia  usaha,  atau  industri, masyarakat  (termasuk  tokoh  masyarakat, tokoh  agama,  pers,  LSM,  dan  akademisi) (Kirana & Artisa, 2020)

## 3.    METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan miliki tujuan memahami  fenoina  tentang  yang  dialami oleh  Subjek  Penelitian  dan  berkaitan dengan  persepsi,  motivasi  dan  tindakan. Jenis  penelitian ini dengan cara Deskriptif dengan berusaha menjawab dan
menggambarkan  kegiatan  Pengembangan Wisata  Bukit  Tawap  Leng-Leng  Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa Harapan  Bahari  di  Desa  Pagarbatu, Kecamatan
Saronggi,
Kabupaten Sumenep). Teknik wawancara dan dokumentasi  merupakan  cara  peneliti dalam melaksanakan Teknik pengumpulan
data.  Sedangkan  informan  dalam  peneliti ini  terdiri  dari  informan  kunci,  informan tambahan dan informan pendukung. Kemudian  dilanjutkan  dengan  penyajian data  melalui  fokus  penelitian  Sedangkan fokus  penelitian pada proses collaborative governance menurut  Ansell  dan  Gash (2007)  yang  terdiri  lima  indikator  yaitu dialog  tatap  muka  ( Face  to  Face ), membangun kepercayaan ( Trust Building ), komitmen terhadap proses ( Commitment to Process ),  pemahaman  bersama  ( Share Understanding ) dan hasil antara ( Intermediate Outcomes ). Namun sebelum menjelaskan lima indikator tersebut peneliti terlebih dahulu menjelaskan stakeholder yang  terlibat  beserta  peran- perannya  dalam  proses  kolaborasi  pada penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan  beberapa  tahapan  yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 4.    HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  masing-masing  Stakeholder  yang terlibat  dalam  Pengembangan  Wisata Bukit Tawap Leng-Lengdalam Perspektif Collaborative Governance .
Berdasarkan    hasil    wawancara yang    dilakukan    oleh    peneliti    bersama dengan  salah  satu  informan  yaitu  ketua

## BUMDes “Harapan  Bahari” menunjukkan
bahwa  pihak  BUMDes  telah  memberikan ruang  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  menjalankan  peran-perannya  untuk mengembangkan  usaha  BUMDes  yang berupa  pembangunan  wisata.  Peran-peran tersebut telah dimiliki oleh masing masing aktor yang terlibat sesuai dengan kedudukannya  masing-masing.  Tujuan BUMDes    melibatkan    peran    dari beberapa    aktor    lain    karena    BUMDes tidak mampu menyelesaikan urusan publik sendiri.  Keterlibatan  beberapa  aktor-aktor serta  peranannya  merupakan  cara  yang  di lakukan oleh BUMDes untuk mengembangkan  usahanya.  Aktor-aktor yang  terlibat  yaitu  pemerintah  desa, kelompok  masyarakat  (POKDARWIS) dan pihak swasta yaitu para investor.
Menurut Soerjono
Soekanto
(2002;243), peran merupakan aspek
dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya  sesuai  dengan,  maka  ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi  setiap  orang  memiliki  berbagai macam  karakteristik  dalam  melaksanakan tugas,  kewajiban  atau  tanggung  jawab yang  telah  diberikan  oleh  masing-masing organisasi atau lembaga. Berdasarkan hasil wawancara  peneliti  telah  memperoleh informasi  terkait  peran-peran  pihak  yang terlibat  dalam  kolaborasi  pengembangan wisata.  Untuk  pihak  BUMDes  sebagai
badan  hukum  dan  badan  pengelola tentunya memiliki banyak peran mulai dari penyusunan  rencana  kerja,  penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pembuat keputusan.  Dalam  menjalankan  perannya BUMDes  di  bantu  oleh  Pemerintah  Desa sebagai  elemen  yang    memfasilitasi    dan agen    sosialisasi    dari    segala    bentuk kegiatan    terkait    pengembangan  usaha BUMDes. Untuk peran kelompok POKDARWIS  yaitu  sebagai  relawan dalam  pekerjaan  pembangunan  wisata mulai  dari  gotong  royong  pembersihan jalan  menuju  wisata,  pembersihan  area sekitar  wisata,  dan  pengawasan  para pekerja, selain itu peran dari para investor juga penting karena mereka adalah sumber dana dalam pembangunan usaha BUMDes dengan  sistem  menabung  per  minggu sebesar  50  ribu  dan  dalam  1  bulan  4  kali penyetoran.

## Proses Collaborative Governance dalam
Pengembangan  Wisata  Bukit  Tawap Leng-Leng di Desa Pagarbatu.
Menurut  Ansell  dan  Gash  (2007) semua tata kelola kolaboratif dibangun dia atas  dialog  tatap  muka  antara  pemangku kepentingan. Sebagai proses yang berorientasi pada consensus,
“komunikasi    yang    kental”    yang diperbolehkan  melalui  dialog  langsung diperlukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi
peluang  bagi  keuntungan  bersama  (Gash, 2007).  Suryadi  dkk,  (2018)  menyatakan bahwa  face  to  face  dialogue  dapat dilakukan  melalui  pertemuan  formal  dan non  formal.  Dialog  secara  tatap  muka langsung bukanlah semata-mata  bertujuan untuk    melakukan    negosiasi    untuk mendapatkan  keuntungan.  Dialog  secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme  dan  mencegah  terjadinya masalah,  baik  masalah  yang  berasal  dari pihak  stakeholder  maupun  yang  dari  luar kolaborasi.  Sehingga  dengan  komunikasi tatap  muka stakeholder dapat bekerjasama sesuai  dengan  tujuan  dan  kebermanfaatan bersama.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan dari beberapa informan  terkait  pengembangan  wisata melalui  kolaborasi,  mengatakan  bahwa telah  dilakukan  pertemuan  rutin  setiap minggu bergilir di setiap dusun, pertemuan tersebut    merupakan    pertemuan    formal dengan    agenda    diskusi    dan    sosialisasi terkait  kegiatan  pengembangan  yang sedang dilaksanakan. Namun bukan hanya pertemuan  rutin  saja  yang  dilakukan, pertemuan berdasarkan urgensi atau pertemuan non formal juga sering dilakukan.  Pertemuan  berdasarkan  urgensi yang  dimaksud  yaitu  pertemuan  yang didasarkan  pada  kebutuhan.  Ada  atau tidaknya tergantung pada kebutuhan kegiatan  kolaborasi  pada  saat  itu.  Dalam
kegiatan  kolaborasi  kegiatan  pertemuan dan  musyawarah  rutin  dilakukan  setiap minggu  sekali  yang  diselenggarakan  di rumah  aparat  desa  secara  bergiliran.  Pada kegiatan  tersebut  dihadiri  oleh  pihak BUMDes,  pemerintah  desa,  para  investor, pihak  POKDARWIS,  kepala  dusun,  rt/rw dan tokoh masyarakat.
Pada  kegiatan  pertemuan  rutin yang  dilakukan    yaitu  membahas    terkait peran dari para investor terhadap pengembangan  wisata.  Salah  satu  bentuk partisipasi  para  investor  yaitu  berupa kesediaan  menabung  selama  satu  minggu sekali  kepada  ketua  RT  masing-masing. Pada    pertemuan    tersebut    merupakan waktu  atau tempat  untuk penyerahan hasil tabungan  para  investor  selama  satu  bulan kepada  pihak  BUMDes.  Hasil  tabungan tersebut diserahkan oleh ketua RT masing-masing  sebagai  petugas  dalam menerima  setoran  dari  investor  di    setiap minggunya.
Tidak      hanya      membahas mengenai      peran      dari      investor      saja dalam pertemuan rutin tersebut, tetapi juga dilakukan  musyawarah  dan  sosialisasi terkait  pengembangan  wisata  yang  sedang dilakukan. Sosialisasi tersebut berisi penyampaian  rencana  kerja,  maksud  dan tujuan  terkait  solusi  yang  ditawarkan kepala  desa  yaitu  sistem  menabung  untuk mengembangkan  wisata,  tidak  hanya  itu sosialisasi  tersebut  juga  berisi  tentang
penyampaian  maksud  dan  tujuan  dari pengembangan  yang  sedang  dilakukan kepada para pihak investor dan POKDARWIS,  agar  tidak  muncul  asumsi dan  pemahaman  yang  salah  pada  pihak- pihak yang terlibat terutama pihak investor terhadap  pihak  BUMDes  dan  pemerintah desa.    Musyawarah    juga    dilakukan terkait    ide    dan    masalah    yang  menjadi kendala    dalam    proses    kegiatan pembangunan    usaha.    Penyelesaian masalah  pengambilan  ide  juga  dilakukan secara  bersama  para  stakeholder  untuk mencari  jalan  keluar  atau  solusi  untuk mengatasi  masalah  berdasarkan  keputusan bersama.
Selain melakukan agenda pertemuan  rutin,  pertemuan  berdasarkan kebutuhan    juga    sering    dilakukan    oleh para    stakeholder    yang    terlibat    dalam kegiatan pengembangan wisata. Pertemuan tersebut sering dilaksanakan di Balai Desa, dan  juga  di  tempat  wisata.  Pembahasan dalam  kegiatan  tersebut  yaitu  mengenai kebutuhan  terkait  pembangunan  wisata seperti  pengadaan  barang  yang  harus segera        terpenuhi        dan        penyelesaian masalah        yang        harus        segera diselesaikan. Dalam pertemuan ini biasanya  lebih  banyak  dilakukan  antara pihak  POKDARWIS    kepada    pihak BUMDes.    Mengapa,    karena    dalam kegiatan    ini  pihak  POKDARWIS  yang sebagai pekerja di wisata dan lebih banyak
melakukan  komunikasi  terkait  proses pengerjaan wisata.
Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan hasil sementara bahwa proses dialog tatap muka atau  pertemuan  telah  dilaksanakan  oleh semua  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam pengembangan wisata. Pertemuan tersebut berupa  agenda  pertemuan  rutin  dan pertemuan  berdasarkan  kebutuhan  atau bersifat  urgen.  Agenda  pertemuan  rutin dilaksanakan  1  minggu  sekali  di  masing- masing  dusun  secara  bergilir  dengan kegiatan  sosialisasi  dan  penyetoran  dana dari  investor.  Untuk  kegiatan  berdasarkan urgensi dilaksanakan  di Balai Desa dan di lokasi  wisata  dengan  agenda  kegiatan berdasarkan  kepentingan  dan  kebutuhan pada saat itu.
Membangun Kepercayaan (Trust Building) antar Stakeholder
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya   dan   usaha   untuk   membangun kepercayaan      telah  dilakukan  oleh  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  kolaborasi terutama  oleh  pihak  BUMDes  dan Pemerintah  Desa.  Upaya  yang  dilakukan oleh  pihak  BUMDes  dengan    langsung memaparkan    dan    menjelaskan    laporan atau  dokumen    terkait  pembangunan wisata  pada  agenda  pertemuan  rutin
sehingga tercipta transparansi dalam kegiatan  kolaborasi  tersebut.  Kemudian Pemerintah  Desa  berupaya  menciptakan kepercayaan    dengan    cara  menghadiri acara    tertentu    yaitu    seperti  pengajian, arisan, acara ibu-ibu PKK dan acara kader- kader.  Agenda  pada  kegiatan  tersebut berupa    sosialisasi    dan    pemaparan manfaat  dan  tujuan  pengembangan usaha BUMDes  yang  berupa  pembangunan wisata.
Komitmen        terhadap        proses (Commitment        to        Process)        antar Stakeholder
Dalam kolaborasi komitmen berhubungan  erat  dengan  maksud  dan tujuan  dari  setiap  pemangku  kepentingan untuk  ikut  serta  dalam  kolaborasi  (Aristy
& Buchari, 2021). Mengembangkan keyakinan  bahwa  tujuan  dari  kolaborasi untuk  kepentingan  bersama  adalah  cara terbaik  untuk  mencapai  sebuah  komitmen dari  para  stakeholder.  Komitmen  juga bergantung  pada  kepercayaan  dimana perspektif  dan  kepentingan  yang  dibawa masing-masing  pihak  harus  dihargai, karena  pada  akhirnya  setiap  stakeholder akan  saling  berbagi  tanggung  jawab. Komitmen merupakan tanggungjawab dari para stakeholder supaya dapat memandang proses yang dilakukan sebagai hal penting dan  tanggungjawab  tersebut  perlu  untuk
dikembangkan.  Komitmen  akan  mudah terbangun  apabila  para  stakeholder  yang terlibat dapat dengan mudah untuk melihat bagaimana  prosedur  yang  jelas,  adil,  dan transparan  yang  terdapat  dalam  proses kolaborasi (Ansell, 2007, h. 559).
Menurut  Ansell  dan  Gash  (2007) tingkat komitmen antar stakeholder merupakan sebuah penentu dari keberhasilan  atau  kegagalan  dari  sebuah collaborative governance (Sahita & Ma’ruf, 2020).
Berdasarkan  informasi  yang  telah peneliti  dapatkan  dari  hasil  wawancara terkait kolaborasi pengembangan wisata di desa  pagarbatu,  menerangkan  bahwa komitmen  dari  para  stakeholder  yang terlibat dapat dikatakan cukup tinggi dapat dilihat  dari  aktivasi  di  berbagai  kegiatan. Namun  komitmen  para  investor  masih cukup rendah dapat dilihat dari menurunnya  keaktifan  dalam  penyetoran dana atau modal di setiap minggunya. akan tetapi  para  Investor  secara  bertahap  dan mulai  menjalankan  komitmennya  dengan baik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari masing-masing  tanggungjawab  sebagian para  investor  yang  sampai  saat  ini  tetap menabung.  Kegiatan  tersebut  merupakan bentuk  tugas  dari  pihak  investor  yang sudah  menjadi  tanggung  jawab  masing- masing.  Partisipasi  tersebut  merupakan hasil  musyawarah  pada  awal  proses kolaborasi dilakukan, bahwa setiap
investor  telah  bersedia  untuk  menabung secara rutin setiap minggu dengan nominal yang tidak ditentukan.
Sebanyak  696  KK  yang  terdaftar menjadi  investor  terdapat  400  KK  yang aktif menyetor. Namun dari 400 KK untuk saat  ini  hanya  terdapat  sekitaran  100  KK yang  telah  lunas  selama  1  tahun.  Namun seiring proses kolaborasi berjalan komitmen  investor  dalam  melakukan kegiatan  menabung  mengalami  sedikit penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena  sebagian  kecil  investor  berhenti menyetor tabungan tanpa ada pemberitahuan  kepada  pihak  pengelola. Namun penurunan tersebut tidak menjadikan komitmen para investor dalam kegiatan kolaborasi  tidak  ada  tapi  masih dapat    dikatakan    masih    rendah.    Akan tetapi  masalah  tersebut  telah  menemui jalan  keluar  atau  pemecahan  terkait penurunan komitmen tersebut.
Selain  itu  komitmen  yang  kuat juga dimiliki oleh sebagian pihak POKDARWIS yang bersedia untuk melakukan  gotong  royong  setiap  hari minggu.  Kegiatan  gotong  royong  rutin tersebut  dilakukan  oleh  POKDARWIS terkait  hal  pembangun  wisata  salah satunya  yang  dilakukan  dengan  gotong royong yaitu pembersihan dan penebangan  pohon  di  akses  jalan  menuju lokasi  wisata  dan  area  sekitaran  wisata. Penebangan  pohon  dan  pembersihan  jalan
dilakukan  untuk  mempermudah  akses jalan  menuju  wisata.  Selain  itu  tingginya komitmen  pihak  POKDARWIS  dalam kegiatan  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa informasi  yang  didapatkan  bahwa  setiap hari  minggu  demi  ikut  dalam  gotong royong  rela  meninggalkan  pekerjaan sehari-harinya.
Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan hasil sementara  bahwa  kesediaan  berkomitmen dari  para  investor  masih  rendah,  terlihat dari  696  KK  yang  terdaftar  menjadi investor hanya terdapat 400 KK yang aktif menyetor. Namun selain itu komitmen dari POKDARWIS  cukup  tinggi  dapat  dilihat dari  kegiatan  rutin  gotong  royong  di sekitar  wisata  yang  dilakukan  setiap  hari minggu dan kegiatan pembangunan wisata secara  relawan  yang  untuk  saat  ini  tetap dilaksanakan  serta  juga  untuk  komitmen pemerintah desa juga cukup tinggi dengan bukti  bahwa  pemerintah  desa  membantu dan  memfasilitasi  segala  bentuk  kegiatan terkait pengembangan wisata.
Pemahaman
Bersama (Share Understanding) antar Stakeholder
Menurut  Ansell  dan  Gash  share understanding  atau  pemahaman  bersama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan  dari  proses  kolaborasi,  pihak- pihak  yang  terlibat  harus  saling  berbagi
pemahaman  terkait  tujuan  yang  hendak dicapai  bersama  sama  dalam  kolaborasi (Sahita    &    Ma’ruf,    2020).    Pada    titik tertentu dalam proses kolaborasi, pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang  apa  yang  dapat  mereka  capai bersama (Gash, 2007).
Pemahaman bersama dalam kolaborasi setiap stakeholder perlu mengembangkan pemahaman terkait tujuan bersama, kesepakatan, serta masalah  yang  dihadapi,  sehingga  dari  itu dapat  dicari  solusi  bersama  apabila sewaktu- waktu   timbul   masalah   (Aristy &      Buchari,      2021).      Memang      sulit untuk  menciptakan  pemahaman  secara terus menerus tanpa adanya keyakinan dan kepercayaan  pada  diri  setiap  stakeholder. Keyakinan  muncul  dengan  sendirinya setelah  merasakan  suatu  hal  atau  aktivitas yang  tidak  bertentangan  dengan  maksud dan  tujuannya.  Keyakinan  tersebut  juga bisa    dibentuk    apabila    ada    usaha    dan upaya  yang  dilakukan  untuk  menciptakan pemahaman  yang  sama  terkait  apa  yang menjadi  kesepakatan  bersama  diawal kolaborasi.  Terutama  upaya  dan  usaha yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  menjadi aktor dalam pemahaman tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang diperoleh  oleh  peneliti  bahwa  seiring proses  kolaborasi  sudah  berjalan,  diawal 4    bulan    pertama    proses    menabung
dimulai kemudian sempat terjadi pemahaman  yang  berbeda  pada  para investor  bahwasanya    hasil    yang diperoleh    nantinya    akan    dimiliki    oleh BUMDes  dan kepala desa. Namun asumsi dari  para  investor  tentang  itu  tidak berlangsung lama, karena pihak pemerintah  desa  dan  pihak  BUMDes dengan  segera  mencari  jalan  keluar  dan menyelesaikan  masalah  tersebut  sehingga pemahaman  tersebut  terbentuk  bahwa setiap  investor  akan  mendapatkan  bagi hasil apabila tabungan lunas dalam 1 tahun dan dibuktikan dengan surat saham. Kedua pihak  tersebut  antara  pemerintah  desa  dan pihak  BUMDes  melakukan  cara  dengan mengumpulkan  kembali  seluruh  elemen yang  terlibat  dalam  kolaborasi  yaitu  para investor,  termasuk  pihak  POKDARWIS dalam  sebuah  pertemuan  di  balai  desa. Sehingga  dapat  dilihat  bahwa  walaupun pertemuan  dan  komunikasi  dilakukan secara  rutin  dalam  pengembangan  wisata, itu  semua  tidak  menuntut  kemungkinan pemahaman  yang  salah  juga  akan  tetap terjadi.
Pertemuan  yang  diadakan  oleh  dua pihak tersebut bertujuan untuk menciptakan kembali pemahaman bersama para  investor.  Kegiatan  dalam  pertemuan tersebut      memuat      kegiatan      sosialisasi, memberikan   pemahaman kembali  terkait dana  bagi  hasil  dan  menyampaikan masalah  yang  sedang  dihadapi  sehingga
masalah tersebut dapat dipecahkan bersama-sama.  Seperti  yang  disampaikan oleh Imron (2020) bahwa adanya kesadaran  akan  saling  membutuhkan  dan saling terbuka dalam merefleksikan aspirasinya menjadi modal awal kerjasama kolaboratif  yang  dilakukan  (Sahita  & Ma’ruf,  2020).  Setelah  dilakukan  upaya tersebut  berdasarkan  hasil  wawancara terkait pemahaman para investor pada saat itu  bahwa  secara  perlahan  pemahaman sudah  terbentuk,  mereka  sudah  mulai memahami dan memiliki keyakinan.
Upaya  dan  usaha  yang  dilakukan BUMDes sebagai badan yang   mengelola usaha   dan   difasilitasi   oleh  pemerintah desa      mengadakan  pertemuan  untuk membahas  permasalahan  tersebut.  Dalam pertemuan  tersebut  yang  dibahas  yaitu terkait  penyampaian  secara  rinci  tentang presentase tahap pembangunan, penjelasan terkait  dana  bagi  hasil  dan  penyampaian secara  jelas  tugas    dan    fungsi    setiap stakeholder    terutama    pihak    pemerintah dan    pihak  BUMDes,  bahwa  pemerintah desa sebagai inisiator/penggagas pembangunan  wisata,  pihak  BUMDes sebagai payung hukum dan badan pengelola  usaha.  Untuk  masyarakat  dan POKDARWIS  sebagai  pelaksana  tugas mulai  dari  perencanaan  hingga  sampai selesai.
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka peneliti dapat menyimpulkan hasil
sementara  bahwa  pada  4  bulan  pertama pada  pihak  investor  terjadi  pemahaman yang  salah  terkait  dana  bagi  hasil  dan kepemilikan  usaha  BUMDes  yang  berupa wisata.  Namun  dengan  kondisi  seperti  itu kemudian pihak BUMDes dan Pemerintah Desa  berupaya  memberikan  pemahaman dengan cara menjelaskan dan memaparkan terkait  dana  bagi  hasil  dan  kepemilikan usaha  tersebut.  Sehingga  pemahaman bersama  pada  setiap  pihak  terutama investor  sudah  terbentuk  bahwa  pada setiap investor akan memperoleh dana bagi hasil  dari  modal  yang  sudah  ditanamkan pada BUMDes dengan bukti surat saham.
Hasil        Antara        ( Intermediate Outcomes )        dari        kolaborasi        para

## Stakeholder
Hasil  muncul  apabila  tujuan  dan memberikan  keuntungan  yang  relatif kongkrit  serta  “small  wins”  dari  kegiatan kolaborasi  dapat  dimungkinkan  terjadi (Sahita  &  Ma’ruf,  2020).  Hasil  ini  dapat mewakili  keluaran  nyata  atau  hasil  dari proses  kolaborasi  untuk  membangun momentum  yang  dapat  mengarah  pada kolaborasi  yang  sukses.  Menurut  Ansell dan  Gash  menunjukkan  bahwa  kolaborasi lebih mungkin terjadi ketika kemungkinan tujuan  atau  keuntungan  dari  kolaborasi relatif  konkret  dan  ketika  “kemenangan kecil”  dari  kolaborasi  dimungkinkan (Gash, 2007).
Kegiatan kolaborasi akan mengarah pada keberhasilan apabila terdapat  sebuah    hasil    nyata    yang diperoleh  dari  proses  yang  dilakukan
Namun jika dalam kegiatan tersebut  para  stakeholder  tidak  dapat menghasilkan  keuntungan  atau  manfaat kecil, maka mereka mungkin  ke depannya tidak  akan  dapat  melanjutkan  kegiatan kolaborasi.  Hal  tersebut  merujuk  pada pendapat  Vangen  dan  Huxham  (2003) berargumen bahwa “small wins” mungkin tidak  dapat  menjadi  strategi  yang  tepat untuk  membangun  kepercayaan  di  mana para  pemangku  kepentingan  memiliki tujuan  yang  lebih  ambisius  yang  tidak mudah  di  uraikan  menjadi  intermediate outcomes (buku).
Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan bahwa secara nyata  masih  tidak  ada  hasil  yang  dapat  di rasakan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat karena  wisata  masih  dalam  pengerjaan dan masih belum selesai. Hasil yang dapat dirasakan oleh pihak BUMDes, Pemerintah  Desa,  POKDARWIS  dan terutama  investor  masih  tidak  ada  karena hasil  akan  diterima  oleh  pihak-pihak  yang terlibat  apabila  pengerjaan  wisata  telah selesai  dan  wisata  telah  dibuka  atau diresmikan.  Hasil  yang  dapat  dirasakan secara  tidak  langsung  untuk  saat  ini  telah dirasakan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat dalam    pembangunan    wisata,    seperti
pemerintah desa, pihak BUMDes, POKDARWIS  dan  para  investor.  Namun tidak  cukup  dengan  itu  pihak-pihak berharap  proses  pengerjaan  wisata  ini cepat  selesai  dan    hasilnya    dapat dirasakan  secara  langsung  terutama  oleh pihak    investor.  Seiring  dengan  proses pengerjaan keaktifan pihak investor dalam menabung  mengalami  penurunan  akibat dari  pembagian  hasil  yang  masih  belum diterima  dan  dirasakan.  Dalam  hal  itu penyebab  dari  belum  adanya  hasil  nyata karena  masalah  dana  yang  masih  kurang mencukupi.  Selain  itu  ditambah  sebagian masyarakat  berhenti    menabung    sehingga dana    juga    tambah    berkurang.    Namun walaupun  begitu  proses  pengerjaan  tetap dilakukan  secara  bertahap  dengan  sumber dana yang ada dari para investor.
Ketua BUMDes juga mengatakan apabila  wisata  ini  telah  selesai  dan  telah diresmikan dan dibuka perolehan dari hasil penarikan  tiket  akan  langsung  dikelola sesuai  prosedur  dan  ketentuan  yang  telah disepakati  diawal.  Pembagian  hasil  akan diberikan  kepada  investor  sesuai  dengan ketentuan  bahwa  apabila  investor  lunas menabung  selama  1  tahun  dan  telah mendapatkan  surat  saham  maka  investor tersebut  sudah  berhak  mendapatkan  dana bagi  hasil.  Jika  tidak  lunas  1  tahun walaupun  wisata  telah  diresmikan  dan dibuka  maka  pihak  investor  masih  tidak berhak  penerima  dana  bagi  hasil.  Selain
itu    hasil    tersebut    juga    dikelola berdasarkan  perincian  lain  yaitu  sebanyak 50% untuk investor, 30% untuk membayar pekerja,  10%  untuk  membeli  alat  dan bahan kebutuhan pembangunan wisata dan 10%  untuk  PADES  (Pemasukan  Asli Desa).
Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan hasil sementara bahwa dalam kolaborasi pembangunan  wisata  telah  memperoleh hasil  sementara  untuk  saat  ini  berupa proses  pembangunan  telah  mencapai  60- 70%  tahap  penyelesaian.  Selain  itu  telah selesai  1  wahana  kolam  air  belerang  yang saat  ini  sudah  bisa  dinikmati  oleh pengunjung.  Namun  untuk  menikmati wahana  tersebut  untuk  saat  ini  masih belum  ditarik  tiket  hanya  saja  di  sediakan kotak  untuk  menaruh  uang  dengan nominal  seikhlasnya  dan  tidak  di  target. Disamping itu untuk pembagian dana bagi hasil  para  investor  masih  belum  diterima oleh  semua  investor  karena  wisata  masih belum  100%  selesai.  Sehingga  pembagian dana hasil akan diterima oleh para investor ketika wisata telah dibuka dan diresmikan.

## 5.    PENUTUP
Bagian  akhir  dari  penelitian  ini yaitu penarikan kesimpulan tentang
Pengembangan Wisata Bukit Tawap Leng- Leng  Dalam  Perspektif  Collaborative Governance.  Peneliti  akan  memaparkan
beberapa  kesimpulan    yang  dikaji  dan dianalisis    menggunakan    teori      yang digunakan.    Maka    dari    hasil    penelitian mengenai  tiga  fokus  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut :
Pihak-pihak    yang    terlibat    dalam Pengembangan    Wisata    Bukit    Tawap
Leng-Leng Dalam Perspektif
Collaborative Governance .
a BUMDes  terlibat  dengan  tujuan  untuk menambah pemasukan modal atau dana BUMDes.
b Pemerintah    Desa    terlibat    dengan tujuan    untuk    menambah    pemasukan Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
c Investor  terlibat  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  keuntungan  dari  bagi hasil untuk meningkatkan ekonominya.
d POKDARWIS  terlibat  dengan  tujuan untuk  mendukung  terciptanya  iklim yang  kondusif  bagi  tumbuh  dan berkembangnya  wisata  yang  dilakukan secara swadaya.
Tawap  Leng-Leng  Dalam  Perspektif Collaborative Governance.
Peran dari berbagai pihak dalam pengembangan  wisata  dapat  di  uraikan sebagai berikut :
a BUMDes      berperan      sebagai      badan hukum      dan      badan      pengelola, penyusunan      rencana      kerja,
penyusunan      anggaran,      pelaksanaan dan pembuat keputusan.
b Pemerintah    Desa    berperan    sebagai agen    sosialisasi    dan    elemen    yang memfasilitasi  segala  bentuk  kegiatan terkait pengembangan usaha BUMDes.
c Investor    berperan    sebagai    sumber dana    atau    modal    BUMDes    dengan sistem  menabung  per  minggu  sebesar 50  ribu  dan  dalam  1  bulan  4  kali penyetoran.
d POKDARWIS berperan sebagai relawan dalam pekerjaan pembangunan wisata  mulai  dari  gotong  royong pembersihan  jalan  menuju  wisata, pembersiahan  area  sekitar  wisata,  dan pengawasan para pekerja
Proses Collaborative    Governance dalam    Pengembangan    Wisata    Bukit Tawap Leng-Leng.
a. Dialog  tatap  muka  ( Face  to  Face ) antar Stakeholder Dialog  tatap  muka  atau  pertemuan dalam  pengembangan  Wisata  Bukit Tawap  Leng-Leng  telah  dilakukan. Pertemuan dengan melibatkan berbagai  stakeholder  antara  lain; pemerintah  desa,  pihak  BUMDes, Investor  dan  POKDARWIS  telah dilakukan melalui dua agenda pertemuan,  yaitu  pertemuan  rutin  dan pertemuan berdasarkan kebutuhan atau urgensi.
b.    Membangun  kepercayaan  (Trust
Building) antar Stakeholder
Upaya  dan  usaha  untuk  menciptakan rasa saling percaya pada setiap stakeholder  juga  telah  dilaksanakan dengan  baik  dalam  bentuk  kegiatan pertemuan  rutin  maupun  kegiatan sosialisasi dan fasilitasi.
c. Komitmen terhadap proses
(Commitment to Process) antar Stakeholder
Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan wisata memiliki komitmen yang tinggi untuk berkolaborasi ditunjukkan dengan aktivasi  yang  tinggi  dengan    berbagai kegiatan.    Selain    itu    mampu merangkul    para    investor  untuk menanamkan  modal  sebesar  50  ribu perminggu selama 1 tahun.
d.      Pemahaman  bersama  (Share
Understanding) antar Stakeholder Pemahaman    bersama    melalui    agenda pertemuan    telah    disepakati    baik antara  investor  dan  pihak  BUMDes bahwa setiap investor akan mendapatkan  bagi  hasil  dari  modal yang  telah  ditanamkan  berupa  bukti surat saham.
e.      Hasil  antara  (Intermediate  Outcomes) dari Kolaborasi para Stakeholder Hasil  sementara  yang  diperoleh  dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Pembagian  hasil  masih  belum dirasakan  secara  langsung  oleh semua pihak yang terlibat termasuk investor.
2) Pembagian    hasil    dengan    rincian 50%  untuk  investor,  30%  untuk membayar  pekerja,  10%  untuk membeli alat dan bahan  kebutuhan pembangunan  wisata  dan  10% untuk  PADES  (Pemasukan  Asli Desa).
3) Pengerjaan  wisata  sudah  mencapai 50-60% tahap penyelesaian
4) Telah  selesai  satu  wahana  yaitu kolam air belerang
5) Selesainya  Sarana  dan  prasarana wisata

## Saran
Berdasarkan    penelitian    yang    dilakukan oleh    peneliti,    terdapat    beberapa  saran yang  dapat  disampaikan  oleh  peneliti terkait pengembangan Wisata Bukit Tawap Leng-Leng dalam Perspektif Collaborative  Governance ,  yaitu  sebagai berikut :
Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengembangan  Wisata  Bukit  Tawap Leng- Leng dalam Perspektif Collaborative Governance . Diharapkan dalam kolaborasi
pengembangan
wisata dapat
mengikutsertakan  aktor  bisnis  ataupun
para pengusaha-pengusaha untuk berinvestasi sehingga mampu meminimalisir  masalah  yang  disebabkan oleh  minimnya  modal.  Selain  itu  perlu membuka  peluang  kerjasama  dengan  ahli desain  interior  terkait  wahana-wahana wisata.
Peran    masing-masing    Stakeholder dalam    Pengembangan    Wisata    Bukit Tawap  Leng-Leng  dalam  Perspektif Collaborative Governance
Diharapkan para stakeholder dapat menjalankan  peran  dan  tugasnya  dengan baik, serta perlu adanya pemaparan terkait peran masing-masing pihak disetiap pertemuan agar semua pihak dapat dengan mudah  memahami  dan  melaksanakan perannya dengan baik.
Proses        Pengembangan        Wisata Bukit        Tawap        Leng-Leng        dalam Perspektif Collaborative Governance .
a. Diharapkan  dalam  pertemuan  terkait sosialisasi  dan  agenda  pertemuan  rutin lebih  baik  diadakan  setiap  1  bulan sekali atau setiap 3 bulan sekali.
b. Diharapkan    kepada    pihak    BUMDes dalam    membangun    kepercayaan    di setiap  stakeholder  dapat  diupayakan dengan strategi yang lebih khusus.
c. Diharapkan   bagi   setiap   stakeholder diusahakan      untuk      melaksanakan tanggungjawabnya masing-masing yang
merupakan salah satu bentuk komitmen dalam proses pengembangan wisata. d. Diharapkan   untuk   setiap   stakeholder untuk      lebih      memahami      terkait pengembangan  wisata  yang  dilakukan. Selain  itu  semua  pihak  juga  lebih memahami  peran-perannya  agar  tidak terjadi salah pemahaman.
e. Diharapkan  dari  hasil  sementara  yang diperoleh  dalam  kegiatan  kolaborasi pengembangan wisata dapat dimanfaatkan  dan  dipergunakan  untuk kepentingan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Aeni,  Z.,  &  Astuti,  R.  S.  (2019).
Collaborative  Governance  Dalam Pengelolaan  Kepariwisataan  Yang Berkelanjutan. Conference on Public Administration and Society,01, 92–118. https://proceedings.undip.ac.id/index .php/copas/article/view/22 Alamsyah,  D.,  Mustari,  N.,  Hardi,  R.,  & Mone,  A.  (2020).  Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa  Kamiri  Kecamatan    Masamba Kabupaten Luwu Utara. FisiPublik :  Jurnal  Ilmu Sosial Dan Politik, 4(2), 112–127. https://doi.org/10.24903/fpb.v4i2.74 8 Ali  Imron.  2011.  Manajemen  Peserta Didik Berbasis Sekolah. Jakarta:Bumi Akssara Arika Bagus P et al. (2020, April). Policy Analysis Melindungi Pekerja
Rentan  di  Masa  (dan  Pasca) pandemic  Covid-19”,  IGPA  MAP FISIPOL UGM dan Forbil Institute.
Aristy,  K.  W.,  &  Buchari,  R.  A.  (2021).
Proses Kolaboratif Dalam
Pengembangan  Geopark  Pongkor
Sebagai  Kawasan  Pariwisata  Di Kabupaten Bogor . 13 (1), 138–142.
Chandler,  Ralph  C.,  dan  Plano,  Jack  C. (1988).  The  Public  Administration Dictionary. John Wiley & Sons,
Dr.  Harbani  Pasolong,  M.  S.  (2017). TEORI  ADMINISTRASI  PUBLIK
(ke-8). ALFABETA.
Edi  Suryadi  (2019).  Metode  Penelitian
Komunikasi  (dengan  pendekatan Kuantitatif).  Bandung  :  PT  Remaja Rosdakarya
Gash,  C.  A.  dan  A.  (2007). Tata Kelola  Kolaboratif  dalam  Teori dan  Praktik .
Huxham,  Chris,  and  Siv  Vangen.  (2000) Leadership  in  the  Shaping  and Implementation  of  Collaboration Agendas:  How  Things  Happen  in  a (Not  Quite)  Joined  -Up  World.
Academy  of  Management  Journal 43, 1159–75. Diunduh pada tanggal 5 October 2019
Junaidi.  (2021).  Ratusan  BUMDes  di
Sumenep Tidak Aktif. Koran Madura.Com.
http://www.koranmadura.com/2021
/10/ratusan bumdes-di-sumenep- tidak- aktif/
Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020).
Pengembangan Desa Wisata
Berbasis  Collaborative  Governance di  Kota  Batu. Kolaborasi :  Jurnal Administrasi  Publik , 6 (1),  68–84. https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3
119
Oxford  University  Press.  Governance, C.,    Pengembanan,    D.,    &    Semut, A. G. (2019). CollaborativeGovernance Dalam
Pengembanan  Agroindustri  Gula
Semut. 1(1), 13–20.
Perdana,  D.  (2021).  Belum  10  Persen BUMDesa    Jatim    Terkategori Maju.
Suarasurabay.Net.http://www.suara surabaya.net/kelanakota/2021/belu m-10- persen-bumdesa-jatim- terkategori-maju/?amp
Ratatotok, K., & Tongkotow, N. F. (2021). Jurnal governance. 1(1), 1–11. RH Unang Suharjo, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bandung, Tarsito, 1984 Sahita,  N.  E.,  &  Ma’ruf,  M.  F.  (2020).
Collaborative  Governance  Dalam Pengembangan  Badan  Usaha  Milik Desa  (  Bum  Desa  )  Di  Desa Bandungrejo  Kecamatan  Ngasem Kabupaten Bojonegoro ( Studi Pada
Pemerintah Desa Bandungrejo  ,  Pt .    Pertamina    Ep    Cepu    ,    Dan Institute  Development  of Society ). Publika, 8(3), 1–10. https://ejournal.unesa.ac.id/index.ph p/publika/article/view/34678
Soekanto,  Soerjono.  2004.  Sosiologi Keluarga. Jakarta : PT Rineka Cipta Suparti,
H. (n.d.). Collaborative Governance  Dalam  Menciptakan Kewirausahaan  Desa  Dilihat  Dari Aspek  Stake  Holder  Non  State Collaborative Governance in Creating  Village  Entrepreneurship Viewed  From  Non-State  Stake
Holder Aspects.