Syntax Idea : P–ISSN: 2684-6853  E-ISSN : 2684-883X Vol. 2, No. 3 Maret 2020

## ANALISIS  SISTEM  AKUNTANSI  KEUANGAN  DAERAH  DI  BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BREBES

## Dwi Harini, Slamet Bambang Riono dan Muhammad Syaifulloh
Universitas Muhadi Setiabudi (UMUS) Brebes Email: dwiharini@umus.ac.id, sbriono@umus.ac.id dan msyaifulloh@umus.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  di  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (BPPKAD)  Kabupaten  Brebes.  Penelitian  ini  dilaksanakan menggunakan  dengan  metode  kuantitatif  deskriptif,  yaitu  menggunakan  satu variabel  dan  tidak  mengetahui  hubungan  dan  pengaruhnya  variable  lainnya. Sampel  penelitian  ini  sebanyak  24  orang  responden.  Metode  yang  digunakan metode  probability  sampling,  yaitu  hanya  populasi  yang  memenuhi  kreteria dijadikan  sampel  penelitian  untuk  ikut  diteliti.  Analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan  Uji  t-one  sampel  dengan  alat  bantuan  analisis  melalui  SPSS.  Dari hasil  analisis  selanjutnya  dirumuskan  dalam  pembahasan  dan  kesimpulan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  Sistem  Akuntannsi  Keuangan  di BPPKAD  Kabupaten  Brebes  belum  optimal  dan  masih  perlu  ditingkatkan sebagaimana  maksud  PP  Nomor  71  Tahun  2010.  Dapat  disimpulkan  berdasar output    table  One-Sample  Test  diketahui  Nilai  t  hitung  (0.39.264)  dan  t  table (2.06390) dengan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0.000 < 0.05, maka (Sig. (0.000) < α (0.05)  atau  t  hitung  (39.264)  >  t  table  (2.06390),  maka  sesuai  dengan  dasar pengambilan  keputusan,  dapat  dikatakan  bahwa  H0  ditolak  artinya  hipotesis ditolak,  yaitu  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  pada  Badan  Pengelolaan Pendapatan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPPKAD)  Kabupaten  Brebes  sudah optimal/sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Kata  kunci : Sistem Akuntansi  Keuangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Negara.

## Pendahuluan
Dalam  mewujudkan  tujuan  reformasi  di  Indonesia,  telah  terjadi  perubahan- perubahan  yang    mendasar,    antara    lain    ditetapkannya    UU    No.  32    Tahun    2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Perubahan-perubahan  mendasar tersebut  telah  meningkatkan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Untuk  maksud  tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pembaharuan dan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah  sebelumnya  (Indonesia,  2005).  Menurut  Peraturan  Pemerintah  tersebut berisi dan menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah segenap unsurnya untuk segera menyusun dan menerapkan sistem akuntansi dalam mencatat dan melaporkan transaksi
keuangannya. Sejalan dengan maksud tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menyempurnakan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Pemdagri)  Nomor  59  tahun  2007 tentang pedoman dalam penerapan Sistem Akuntansi Keungan Daerah (SAKD), dimana SAKD  sudah  menggunakan  metode  pencatatan double  entry dengan  sistem  akuntansi berbasis  kas  yang  selanjutnya  dimodifikasi  mengarah  kepada  basis  akrual  ( accrual basis ), sebagaimana dimaksudkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian penerapan SAKD diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas)  pemerintah  daerah  menjadi  lebih  akurat,  tepat  dan  komprehensif,  sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut (Nofria, 2008)
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  salah  satu  alat  untuk  memfasilitasi  terciptanya transparansi  dan  akuntabilitas  publik  adalah  melalui  penyajian  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  yang  komprehensif, content pelaporan,  keakurasian  angka-angka yang  tertera  di  laporan  keuangan  dan  dihasilkan  melalui  sistem  akuntansi  yang memadai dengan pengendalian yang baik. Dengan demikian laporan keuangan menjadi transparan, relevan, reliable dan tepat waktu sangat didambakan, yang sangat berguna. Untuk  itu  perlunya  penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daearah  (SAKD)  yang memadai (Darmawan, Suryani, & Handayani, 2006).
Dalam  penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  terdapat  2  sub sistem,  yaitu  Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  (SKPKD)  dan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  SKPD).  Laporan  Keuangan  SKPD  merupakan  sumber  untuk menyusun  Laporan  Keuangannya.  Oleh  karena  itu  setiap  SKPD  harus  menyusun Laporan Keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi pemerintahan dengan sebaik mungkin (Amin, 2008)
Berdsarkan  pendapat  tersebut  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  sistem  akuntansi keuangan  Pemerintah  Daerah  dan  jajarannya  memegang  peranan  penting  dalam perbaikan  manajemen  keuangan  daerah.  SAKD  terdapat  pada  dua  subsistem  yaitu Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  (SKPKD)  dan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD).  Laporan  Keuangan  SKPD  merupakan  sumber  untuk  menyusun Laporan  Keuangan  SKPKD,  Oleh  karena  itu  setiap  SKPD  harus  menerapkan  sistem akuntansi  keuangan  daerah  yang  memadai  untuk  menyusun  Laporan  Keuangan  yang berguna untuk bagi pihak kepentingan lainnya .
Sejalan dengan pengelola keuangan daerah salah satu SKPD diantaranya adalah Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPPKAD)  Kabupaten Brebes.  SKPD  ini  (BPPKAD)  dalam  pengelolaan  dana  APBD  telah  menggunakan sistem  akuntansi  keuangan  daerah  mulai  dari  dokumen,  pencetatan  dan  menghasilkan laporan  keuangan.  Metode  SAKD  yang  diigunakan  selama  ini  adalah  menggunakan sistem  tata  buku  tunggal  ( single  entry )  dengan  basis  kas  ( cash  basis )  sebagai  bahan pembuatan  laporan  keuangan  oleh  SKPKD,  dalam  hal ini  Dinas  Keuangan  Kabupaten Brebes.
Namun  penerapan  sistem  akuntansi  pemerintah  daerah  pada  BPPKAD Kabupaten  Brebes  ini  belum  memadai  dan  belum  sesuai  dengan  Standar  Akuntnasi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Metode lama ini menggunakan sistem tata buku tunggal  ( single  entry )  dengan  basis  kas  ( cash  basis )  sehingga  lebih  tepat  disebut pembukuan yang hanya bagian  kecil dari akuntansi.. Hasil wawancara peneliti dengan salah  seorang  petugas  keuangan  SKPD  BPPKAD  Kabupaten  Brebes  mengatakan bahwa  penerapaan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  pada  kantor  ini  masih menggunakan kas basis (cash basic) dan sedang menunju accrual basis . Namun dengan sistem  akuntansi  keuangan  daerah  yang  diterapkan  selama  telah  dapat  menghasikan laporan  keuangan  yang  disampaikan  kepada  Gubernur  Jawa  Tengah  memalui  Bupati, sebagai  bahan  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  keuangan  daerah  yang dipercayakan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuanlitatif  deskriptif.  Menurut  (Tarsito, 2014)  penelitian  deskriptif  yaitu,  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai variabel  mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih  (independen)  tanpa  membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.
Menurut  (Tarsito,  2014)  mengatakan  bahwa  populasi  adalah  wilayah generalisasi  yang  terdiri  atas  objek/subjek  yang  mempunyai  identitas  dan  krakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpilan Jadi  populasi  bukan  hanya  orang,  tetapi  juga  objek  dan  benda-benda  alam  lainnya. Populasi juga bukan skedar jumlah, yang ada pada objek/subjek yang diperlajari, tetapi meliputi  seluruh  karakteristik,  sifat  yang  dimiliki  oleh  subjek  atau  objek  itu.  Pupulasi pada  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPPKAD) , Kabupaten Brebes terdiri atas:
1. Pegawai struktural yang berkaitan dengan keuangan daerah.
2. Pegawai/staf yang berkaitan penelolaan sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Pegawai butir 1 dan 2 di atas, mepunyai pengelaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan.
Populasi dan sampel yang memenuhi kriteria tersebut sebagai berikut:
Tabel 1 Data Populasi/Sampel Penelitian No Unsur Jumlah 1 Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Sub Bidang Penagihan Sub Bidang Pelaporan Pendapatan 1 2 2 2 Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Sub Bidang Perbendaharaan Sub Bidang Kas Daerah Sub Bidang Btl dan Pembiayaan 1 2 1 2 3 Bidang Anggaran Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan 1 2 1
4 Bidang Akuntansi dan Pelaporan Sub Bidang Akuntansi Sub Bidang Pelaporan Sub Bidang Program dan Keuangan 1 2 2 4 Jumlah Pegawai 24
Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2008) mengatakan bahwa hipotesis dekriptif yang diuji  dengan  statistik  parametris  merupakan  dugaan  terhadap  nilai  dalam  satu  sample dibandingkan  dengan  standar.  Selanjutnya  untuk  menguji  hipotesis  deskriptif  satu variabel bila datanya berbentuk rasio atau  interval maka digunakan t-test satu  sampel. Langkah berikutnya:
1. Membuat tabulasi data sesuai dengan jawaban respoden terhadap variabel penelitian yang  digunakan.  Tabulasi  data  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  nilai  rata-rata, untuk menggambarkan persepsi respoden atas item-item pertanyaan yang diajukan.
2. Menentukan  apa  yang  diharapkan,  yaitu  menentukan  jumlah  skor  ideal  (yang diharapkan) yaitu responden memberikan jawaban dengan skor tertinggi,
3. Menentukan  kriteris  uji  t-test  One-Sample  Test  (menggunakan  alat  bantuan  SPSS untuk mengetahui sejauh mana hipotesis diketahui kebenarannya yaitu:
a. Jika  t-hitung  <  t  tabel,  maka  menerima  hipotesis  nol  (H0)  artinya  hipotesis diterima  yaitu  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  pada  Badan  Pengelolaan Pendapatan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPPKAD)  Kabupaten  Brebes  belum optimal sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
b. Jika t-hitung > t-tabel, maka hipotesa nol ditolak, artinya hipotesis ditolak, yaitu Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  pada  Badan  Pengelolaan  Pendapatan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPPKAD)  Kabupaten  Brebes  sudah  optimal/sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Uji Reliabilitas
Hasil analisis data dapat dilihat pada Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas berikut:

## Tabel 2 Uji Reliabilitas
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .928 .931 22

## Tabel 3 Validitas
Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Kuesioner.1 78.6667 95.623 .827 .921 Kuesioner.2 78.7083 98.042 .555 .925 Kuesioner.3 78.6667 97.710 .594 .925 Kuesioner.4 78.6250 97.636 .520 .926 Kuesioner.5 78.4167 97.906 .554 .925 Kuesioner.6 78.5417 97.563 .480 .927 Kuesioner.7 78.3750 98.853 .434 .928 Kuesioner.8 78.7917 96.259 .568 .925 Kuesioner.9 79.0417 97.694 .598 .925 Kuesioner.10 78.7083 94.129 .721 .922 Kuesioner.11 78.6667 95.623 .827 .921 Kuesioner.12 78.6250 96.592 .774 .922 Kuesioner.13 78.8750 100.288 .374 .929 Kuesioner.14 79.0000 97.478 .560 .925 Kuesioner.15 78.7083 97.694 .640 .924 Kuesioner.16 78.8750 100.636 .429 .927 Kuesioner.17 78.4583 94.694 .652 .924 Kuesioner.18 79.0417 97.694 .598 .925 Kuesioner.19 77.9583 102.042 .426 .927 Kuesioner.20 78.7917 97.389 .536 .926 Kuesioner.21 79.0417 97.259 .698 .923 Kuesioner.22 79.0417 97.259 .698 .923

## Tabel 4 Summary

## Summary Item Statistics
Mean  Minimum Maximu m Range Maximum / Minimum Variance N of Items Item Variances .554 .261 .783 .522 3.000 .020 22 Inter-Item Covariances .205 -.051 .529 .580 -10.429 .013 22 Inter-Item Correlations .380 -.100 1.000 1.100 -9.997 .044 22
Berdasar hasil tabel di atas, diketahui nilai Alpha Cronbach’s hitung 0.928 > 0.4044 pada taraf kepercayaan 95% atau probabilitas signifikan 0.05 % atau Total Alpha  Cronbachs di  atas  50  %,  artinya  kuesioner  tersbut  reliable  dan  dapat digunakan.
Pada Corrected Item-Total Correlation, r hitung > 0.4044 (r table), sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  semua  butir  yang  ada  dalam  kuesioner  (butir  1  sampai dengan 22) dapat dinyatakan valid, kecuali butir no. 13 (0.374 < 0.4044. Butir yang tidak valid tidak diikutsertakan dalam proses selanjutnya.
2. Uji Normalitas
Hasil uji normalitas dapat dilihat sebagai berikut:

## Gambar 1 Uji Normalitas
Grafik  normal  plot  tersebut  berarti  bahwa  titik-titik  menyebar  di  sekitar garis  diagonal  dan  penyebarnya  mengikuti  arah  garis  diagonal.  Dengan  demikian, data  variabel  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Badan  Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah terbukti berdistribusi normal.
3. Pengujian Hipotesis Deskriptif
Alat bantu yang dipakai adalah program SPSS. Hasil uji t One-Sample Test sebagai berikut:

## Tabel 6 One-Sample Test
One-Sample Statistics N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Sistem.Akuntansi. Keuangan.Daerah 24  79.0417 9.86200 2.01307

## Tabel 7 One-Sample Test
One-Sample Test
Test Value = 0
T df Sig. (2- tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Sistem.Akuntansi. Keuangan.Daerah 39.264 23 .000 79.04167 74.8773 83.2060
Berdasarkan table One-Sample Test di atas diketahui nilai t (t hitung) adalah sebesar 39.264. Nilai df (degree of freedom) atau derajat kebebasan adalah sebesar 23.  Nilai  sig.  (2-tailed)  atau  nilai  signifikansi  dengan  uji  dua  sisi  adalah  sebesar 0.000.
4. Dasar pengambilan keputusan Uji One-Sample Test:
Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0.05, maka H0 ditolak
Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0.05, maka H0 diterima
5. Penentuan Kriteria Uji One-Sample Test:
Dapat disimpulkan berdasar output  table One-Sample Test diketahui Nilai t hitung (0.39.264) dan t table (2.06390) dengan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0.000 < 0.05, maka (Sig. (0.000) < α (0.05) atau t hitung (39.264) > t table (2.06390), maka sesuai  dengan  dasar  pengambilan  keputusan,  dapat  dikatakan  bahwa  H0  ditolak artinya  hipotesis  ditolak,  yaitu  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  pada  Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes sudah optimal/sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

## Kesimpulan
Penerapan standar  system akuntansi pemerintah  daerah berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  pada  BPPKAD Kabupaten  Brebes,  artinya  dengan  diterapkannya  standar  akuntansi  pemerintah  yang baik, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dalam  melakukan  pencatatan, pengikhtisaran  dan  pelaporan,  maka  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan. Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Brebes  sudah optimal/sesuai  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  berlaku,  namun  demikian  tetap perlu diperbaiki di masa yang akan datang.

## BIBLIOGRAFI
Amin,  Rahmanurrrasyid.  (2008). Akuntabiitas  dan  Tranparansi  dalam  Pertanggung Jawaban  Pemerintah  Daerah  untuk  Mewujudkan  Pemerintahan  Pemerintahan yang Baik di Daerah .
Darmawan, Cecep, Suryani, Yani, & Handayani, Dini. (2006). Kiat Sukses Manajemen Rasulullah:  manajemen  sumber  daya  insani  berbasis  nilai-nilai  ilahiyah . Khazanah Intelektual.
Indonesia,  Republik.  (2005).  Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005  Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun , (140).
Nofria,  Melsi.  (2008). Analisa  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman . Malang.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta IKAPI.
Tarsito, Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung .