## Peran Collaborative Governance dalam Pembangunan Desa di Desa Panda
Kamaluddin 1 , Taufik Irfadat 2 , Sajratul Aditia Kamrila 3
1,2,3 Universitas Mbojo Bima E-mail: hkamaluddin969@gmail.com 1 , taufikirfadat@gmail.com 2

## Article History:
Received: 16 Juli 2024 Revised: 06 Agustus 2024 Accepted: 08 Agustus 2024
Abstract: The purpose of this study was to determine the form of collaboration between village institutions and  the  village  government  in  carrying  out  the development  of  panda  village,  palibelo  sub-district, bima  district.  With  the  research  method,  namely qualitative,  the  results  of  the  research  are  that  the development  of  panda  village  also  collaborates  and involves  BPD,  youth  organizations,  village  youth, religious / community leaders. plays a very important and  strategic  role  in  national  and  regional development because it contains elements of equitable development and its effects directly touch the interests of  rural  communities  and  in  the  form  of  improving welfare.  In  Village  Development,  the  village government  as  a  subsystem  of  the  Indonesian government  system  allows  the  village  to  have  the power, duties and obligations to regulate and manage the  interests  of  its  own  community,  the  fulfillment  of the  authority  of  duties  and  obligations  in  the administration of village government and development  requires  a  village-level  source  of income. The role of the Panda Village Government in the  implementation  of  village  development  includes the  supply  of  funds.  This  means  distributing  funds from  the  APBDes  (Village  Revenue  and  Expenditure Budget), district government sharing funds, and social assistance program funds such as PNPM to be handed over  to  the  community  through  the  development implementation committee
Keywords: Peran. Kolaborasi, Pembangunan Desa

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul, atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  NKRI.  Diharapkan dapat digabungkan dengan konstruksi Artinya, fungsi masyarakat otonom dan pemerintahan lokal. Solidaritas masyarakat bagaian dari hukum adat dari wilayah  desa, pengaturan  ini  menjadi desa dan desa adat. Desa pada dasarnya apa yang dilakukan adat adalah kurang lebih sama.
Perencanaan pembangunan berupa fisik dan non fisik merupakan wujud dari kebersamaan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, karena pembangunan fisik bagian dari majunya tata Wilayah  serta  non  fisik  merupakan  terciptanya  kebersamaan  sehingga  apapun  yang  menjadi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi (Taufik dkk. 2020)
Pada  dasarnya  pembangunan  merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang  berlangsung  dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus, dengan kata lain pembangunan itu bersifat dinamis. Kondisi  dinamis  dalam  pembangunan  tersebut  dapat  dilihat  dalam  dua  konteks,  yang  pertama adalah masyarakat itu sendiri yang selalu berubah, dan kedua pembangunan dimaksudkan untuk membawa perubahan yakni dari kondisi yang sekarang menuju kondisi lain di masa depan yang lebih  baik  dan  bijaksana, bagi  masyarakat  desa  pembangunan  dimaksudkan  untuk  membawa perubahan menuju kehidupan  yang lebih sejahtera.
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 60 Tentang Sumber Dana Desa Dari APBN, yang  memberikan  landasan  dasar  terkait  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa, pengembangan masyarakat pedesaan, dan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Pancasila, konstitusi nasional Republik Indonesia 1945, negara Persatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal  Ika.Bahkan  mempercepat  pencarian  dana  ke  pemerintah  desa  dalam  penerbitan keputusan  bersama  kementrian  dalam  Negeri,  Menteri  keuangan  dan  menteri  pembangunan daerah  dan  pendesaan,  jumlah  Siklus  900/5356/S,  No  959/KMK/.07/2025,  Nomor  49  Tahun 2015  tentang  percepatan  distribusi,  pengelolaan  dan  penggunaan  dana  desa  2015, dipertimbangkan  dalam  percepatan  alokasi  dana  desa  kabupaten/kota  ke  Desa  dalam  rangka dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan desa.
Collaborative Governance juga diartikan sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih  lembaga  publik  secara  langsung  terlibat  dengan  pemangku  kepentingan  non  publik  dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang  bertujuan  untuk  membuat  atau  mengimplementasikan  kebijakan  publik  atau  aset  publik. (Ansell dan Gash. 2007.)
Kerja  sama  dimulai  dengan  rencana  pembangunan  yang  dibahas  pemerintah  pusat, pemerintah  provinsis,  pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota.  Konsep  Pemerintah  Kolaboratif Basis  alternative  dianggap  mampu.  Kerjasama  dalam  sebuah  proses  ini  melibatkan  berbagai pemangku kepentingan. Bagaimana mengkonstruksi atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang  mampu  memenuhi  misimya  mewujudkan  masyarakat  sejahtera  yang  dalam  proses penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Pembangunan  harus  berlandaskan  hati  masyarakat,  dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Seperti yang dikatakan Solekhan (2012), bahwa hakikat keberadaan pemerintahan dan birokrasi dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Di sisi lain, prinsip privatisasi yang menekankan pemerintah untuk memusatkan perhatian pada keluaran ( output )
yang efisien serta semangat wirausaha yang menjadikan masyarakat sebagai pelanggan pengguna jasa (pelanggan/objek  pembangunan)  justru  menemui  masalah  mendasar.  Masalah  tersebut  adalah bahwa rakyat di lapisan bawah tidak menikmati hasil pembangunan seperti yang diharapkan. Hal ini  dikarenakan  peran  pemerintah  yang  mulai  terbatasi  serta  masih  dijadikannya  masyarakat sebagai  objek  pembangunan.  Secara  umum  dijelaskan  bahwa Collaborative  Governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. (Cordery, 2004, Hartman et al.,2002).
Pembangunan  Desa  meliputi  penggunaan  dan  pemanfaatan  wilayah  Desa  dalam  rangka
penetapan  kawasan  pembangunan  sesuai  dengan  tata  ruang  Kabupaten/Kota,  pelayanan  yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; Pembangunan infrastruktur, peningkatan  ekonomi  perdesaan,  dan  pengembangan  teknologi  tepat  guna  dan  pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Rancangan pembangunan  desa  dibahas  bersama  oleh  Pemerintah  pusat,  Pemerintah  Daerah  Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
Adanya  keterlibatan  berbagai  pihak  jika  dilakukan maping dan  identifikasi,  pembangunan kawasan perdesaan memiliki potensi untuk memajukan desa dengan mengkolaborasi sumber daya yang  dimiliki  berbagai  pihak.  Kolaborasi  dimulai  dari  rencana  pembangunan  yang  dibahas  oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melalui sebuah konsesus. Konsep Collaborative Governance sebagai sebuah basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi kawasan perdesaan. Collaborative Governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. (Cordery, 2004, Hartman et al.,2002)
Pembangunan desa juga berkolaborasi dan melibatkan BPD, Karang taruna, Pemuda desa, tokoh agama/masyarakat. memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam Pembangunan nasional dan daerah karena mengandung unsur pemerataan pembangunan dan akibat-akibatanya menyentuh langsung kepentingan masyarakat perdesaan dan berupa meningkatkan kesejahteraan. Dalam Pembangunan Desa pemerintah desa sebagai subsistem dari sistem pemerintahan Indonesia memungkinkan  desa  memiliki  kekuasaan,  tugas  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakatnya  sendiri,  pemenuhan  wewenang  tugas  dan  kewajiban  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  desa  memerlukan  sumber  pendapatan  tingkat desa

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Panda Kecamatan Woha Kabupaten Bima bulan Oktober-November 2023. Jenis penelitian yaitu kualitatif dengan Teknik pengumpulan data observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  dengan  key  informan  sebanyak  5  (lima)  responden. Kemudian data akan di olah dengan teknik analisis data berupa pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Peran Collaborative dalam Perencanaan Pembangunan Desa.
Peran Collaborative pemerintah desa Panda dalam perencanaan pembangunan desa adalah sebagai  koordinator  untuk  mengumpulkan  warga.  Selain  itu  pemerintah  desa  juga  sebagai fasilitator  yang  menjembatani  berbagai  kepentingan  warga.  Berbagai  usulan  dan  kepentingan warga  ditampung  untuk  kemudian  ditentukan  skala  prioritasnya  mana  yang  lebih  perlu  untuk dicarikan solusinya. dalam setiap perencanaan pembangunan setiap unsur masyarakat dilibatkan. Mulai dari RT, RW, Karang Taruna, BPD, LKMD, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Semua usulan yang masuk diterima kemudian ditentukan skala prioritas masalah mana yang perlu untuk diselesaikan lebih dahulu.
Progam  pembangunan  sekarang  berbeda  dengan  progam  pembangunan  terdahulu.  Dahulu memang  yang  menentukan  arah  pembangunan  adalah  pemerintah  sedangkan  masyarakat  hanya diam  dan  tinggal  merasakan  hasilnya  atau  dengan  kata  lain  bersifat  top-down.  Namun  sekarang masyarakat sendiri yang merencanakan pembangunan, sementara Pemerintah Desa memfasilitasi
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
dan  mengkoordinir  kepentingan  masyarakat  sehingga  pembangunan  yang  dilaksanakan  benar- benar bermanfaat untuk masyarakat.
Selain mengkoordinir usulan warga, pemerintah desa juga berperan untuk menyeleksi usulan mana yang perlu dan tidak perlu. Pemerintah desa melakukan survei agar dalam penentuan skala prioritas nantinya dapat  dijadikan pertimbangan usulan dari warga mana yang diutamakan. usulan perencanaan pembangunan datang dari masyarakat. Masyarakat mengajukan usulan apa saja yang akan dicapai dalam pembangunan. Kemudian Pemerintah Desa berperan untuk menerima berbagai masukan dan usulan dari masyarakat tersebut untuk ditentukan mana yang perlu untuk diselesaikan terlebih dahulu.
Upaya Pemerintah Desa Panda dalam menampung aspirasi warga dimulai dari tahapan paling bawah,  yakni  pertemuan  warga  di  lingkungan  RT.  Dalam  pertemuan  tersebut  warga  membahas berbagai  permasalahan  yang  ada  dan  saling  bertukar  pikiran.  Tahapan  selanjutnya  adalah pertemuan antar ketua RT dengan agenda pembahasan terkait berbagai permasalahan warga untuk selanjutnya dipilih mana permasalahan yang dapat diajukan sebagai usulan  dalam Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes).  Disanalah  peran Pemerintah  Desa  dalam merencanakan pembangunan diperlukan yakni mengkoordinir dan menampung aspirasi warganya.

## Faktor Penghambat Collaborative Governance Dalam Pembangunan Desa
Faktor  penghambat Collaborative pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pembangunan  desa biasanya  muncul  dalam  tahapan  perencanaan.  Dalam  tahap  perencanaan  biasanya  akan  muncul pihak yang setuju dan tidak setuju terutama dalam menentukan prioritas. Pihak yang tidak setuju ini  nantinya  menjadi  penghambat  karena  akan  menimbulkan  provokasi  kepada  masyarakat sehingga  pembangunan  juga  akan  tersendat.  bahwa  dalam  pembangunan  di  desanya  ada penghambat berupa pihak-pihak yang tidak setuju dengan perencanaan yang telah disusun bersama. Menurut  Bapak  Salahuddin adanya  pihak-pihak  yang  menjadi  provokator  seperti  yang diungkapkan Kasi Pembangunna di atas adalah suatu kewajaran.
untuk  mengatasi  hal  itu  agar  nantinya  tidak  sampai  menghambat  dalam  pelaksanaan pembangunan, maka Pemerintah Desa melakukan pendekatan dengan mendatangi rumahnya untuk mengatasi hambatan dari pihak-pihak yang kontra, Pemerintah Desa melakukan pendekatan dan mengajak pihak-pihak yang tidak setuju tersebut bermusyawarah. Dengan begitu akan ditemukan solusi  terbaik  dari  permasalahan  yang  timbul.  Sehingga  permasalahan  tersebut  tidak  sampai menghambat jalannya pembangunan. Selain adanya pihak-pihak yang tidak setuju dan dianggap sebagai  provokator,  hambatan  juga  datang  dari  kesadaran  warga  dalam  hal  kebersihan  dan kesehatan lingkungan. Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam penataan lingkungan kurang didukung kesadaran masyarakatnya

## Peran Pemerintah Desa Panda dalam pelaksanaan pembangunan desa
Peran  Pemerintah  Desa  Panda  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa  diantaranya  adalah sebagai  penyuplai  dana.  Penyuplai  dana  disini  maksudnya adalah  membagikan  dana  mulai  dari sumber APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dana sharing Pemerintah Kabupaten, maupun  dana-dana  progam  bantuan  sosial  seperti  PNPM  untuk  diserahkan  kepada  masyarakat melalui  panitia  pelaksana  pembangunan.  Pembagian  dana  tersebut  tentu  melalui  sistematika pengajuan  proposal  usulan  pembangunan,  musyawarah  perencanaan  pembangunan,  serta persetujuan  bersama  dalam  menentukan  skala  prioritas.  Jadi,  disitu  dapat  dilihat  bahwa  selain berperan  sebagai  penyuplai  dana,  Pemerintah  Desa  Panda  sekaligus  berperan  sebagai  pengesah ( legalisator )  dari  berbagai  usulan  pembangunan  yang  skala  prioritasnya  telah  ditentukan  secara
bersama.
Pemerintah  Desa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  hanyalah  sebagai  legalisator  dan penyuplai dana ke panitia pembangunan. Beliau menambahkan, selain itu Pemerintah Desa hanya berperan  sebagai  pemantau  apakah  pembangunan  sesuai  dengan  perencanaan  atau  tidak.  Selain sebagai penyuplai dana, Pemerintah Desa juga berperan sebagai pembina. Sudah pendapat umum bahwa  apa  yang  kita  lakukan  seringkali  tidak  sesuai  dengan  perencanaan.  Begitu  juga  dalam pembangunan,  seringkali  ada  hal-  hal  yang  membuat  pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan perencanaan, khususnya terkait dengan dana. Misalnya dalam perencanaan telah ditentukan bahwa pembangunan  ini  nantinya  akan  menghabiskan  dana  sekian  juta,  namun  dalam  pelaksanaannya dana  tersebut  membengkak  oleh  sebab  tertentu.  Akibatnya  dana  tidak  sesuai  perencanaan, pembangunan  tersendat  karena  kekurangan  dana.  Maka  disitulah  Pemerintah  Desa  berperan sebagai  pembina  yang  memberikan  masukan  bagaimana  menutup  kekurangan  dana  agar pembangunan berjalan sesuai rencana.

## Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Desa
Tahapan setelah pelaksanaan pembangunan adalah pengawasan  dan evaluasi. Tak terkecuali pembangunan  di  Desa  Panda  Kecamatan  Palibelo  Kabupaten  Bima.  Dalam  pengawasan  dan evaluasi pembangunan, Pemerintah Desa Panda berperan sebagai koordinator untuk membentuk tim pengawas dari semua unsur masyarakat. Tim pengawas ini yang nantinya bekerja melakukan pengawasan terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Setelah dilakukan pengawasan maka laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada Pemerintah Desa Panda untuk kemudian dievaluasi.
Ketika  dalam  evaluasi  ditemukan  hal  yang  ganjil,  maka  Pemerintah  Desa  Panda menindaklanjuti hasil pertanggungjawaban yang ganjil tersebut dengan membentuk tim audit. Tim audit ini memeriksa kesesuaian penggunaan anggaran dari perencanaan hingga pelaksanaan jika memang  ditemukan  pemakaian  anggaran  yang  tidak  sesuai  dengan  perencanaan  maka  tim  audit meneliti lebih dalam penggunaan anggaran yang menyimpang hingga ditemukan bukti-bukti yang menguatkan. Ketika bukti-bukti sudah jelas, maka oknum yang terlibat dalam penyimpangan mulai dari pengembalian dana penyimpangan hingga penonaktifan pekerjaan.
Dalam  proses  pengawasan  dan  evaluasi  pembangunan,  peran  Pemerintah  Desa  Panda mempunyai  porsi  yang  lebih  banyak  dari  peran  masyarakat  salah  satunya  adalah  peran  sebagai pengawas.  Meski  dalam  temuan  disebutkan  bahwa  Pemerintah  Desa  sebatas  pembentuk  tim pengawas pembangunan yang terdiri atas berbagai unsur masyarakat namun secara umum dapat diklasifikasikan  bahwa  yang  menjadi  pengawas  utama  pelaksanaan  pembangunan  tetaplah Pemerintah Desa. Hal ini didasarkan dari fakta bahwa Pemerintah Desa sendiri yang mengevaluasi laporan  dari  tim  pengawas.  Dengan  dasar  evaluasi  tersebut,  Pemerintah  Desa  kemudian membentuk tim audit jika ditemukan hal-hal yang ganjil dalam pelaksanaan pembangunan. Tim audit  yang  dibentuk  Pemerintah  Desa  ini  nantinya  akan  menyelidiki  lebih  mendalam  terkait kesesuaian  proses  pelaksanaan  pembangunan  dengan  perencanaannya.  Fakta-fakta  yang dilaporkan  oleh  tim  audit  nantinya  dijadikan  dasar  peretimbangan  untuk  memberikan  hukuman terhadap  pihak-pihak  yang  diduga  menyelewengkan  dana  pembangunan.  Maksudnya  pelaksana sendiri  disini  bukan  dalam  hal  pelaksanaan  pembangunan  namun  lebih  merujuk  pada  pelaksana sendiri dalam melakukan pengawasan.
Sebagaimana  yang  ditemukan  di  Desa  Panda  bahwa  dalam  melakukan  pengawasan Pemerintah Desa membentuk tim pengawas untuk mengawasi proses pembangunan. Pemerintah Desa melakukan pembagian pekerjaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing urusan. Pemerintah
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
desa juga menunjuk beberapa perwakilan dari desa untuk turun mengawasi semua kegiatan dalam Pembangunan  Infrastruktur  secara  langsung  di  lokasi  kegiatan  dan  pengawasan  secara  tidak langsung dari kelengkapan administrasi kegiatan pembangunan infrastruktur.
Penjelasan  di  atas  merupakan  pengawasan  dan  evaluasi  pembangunan  fisik.  Sedangkan pengawasan  pembangunan  nonfisik  khususnya  pembangunan  mental,  Pemerintah  Desa  lebih berperan  sebagai  koordinator  saja.  Peran  pengawasan  lebih  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat umum. Dan penanggungjawab langsung dalam pengawasan tersebut lebih banyak dilakukan oleh Ketua RT. Pengawasan yang dilakukan Ketua RT dapat dilihat ketika ada pendatang baru. Semua pendatang baru harus melapor pada Ketua RT. Apabila ada pendatang baru yang tidak melaporkan diri maka yang paling dianggap bertanggungjawab adalah Ketua RT. Tidak hanya sampai disitu, tanggung jawab pembinaan terhadap para pemuda juga sedikit banyak diberikan oleh Ketua RT. Meskipun hal demikian seharusnya merupakan tanggung jawab bersama, namun Ketua RT adalah penanggungjawab  utama  atas  kerukunan,  keamanan,  hingga  kebersihan  lingkungannya.  Hal  ini mengingat Ketua RT merupakan ujung tombak kepemimpinan yang ada di masyarakat luas

## KESIMPULAN
Peran collaborative  governance dalam  pembangunan  Desa  memiliki  porsi  yang  cukup seimbang. Pemerintah Desa berperan dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan  pertemuan-pertemuan  membahas  proses  pembangunan,  menampung  aspirasi masyarakat, memberi pengarahan dan pembinaan, menyuplai dana pembangunan, menjadi pelopor dan  inovator,  serta  memberikan  berbagai  dorongan  kepada  masyarakat.  Sedangkan  masyarakat berperan  untuk  ikut  terlibat  dalam  perencanaan  hingga  evaluasi  pembangunan  dengan menyumbangkan  usulan  dan  masukan  terhadap  pemerintah,  melakukan  pembangunan  secara mandiri, mendukung pembangunan dalam bentuk nyata (tenaga dan harta benda), dan ikut serta dalam  pengawasan  pembangunan.  Dalam  hubungan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pola kerjasama yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat cenderung bersifat mutualistik dimana kedua  pihak  menyadari  posisi  dan  perannya  masing-masing  serta  mendapatkan  manfaat  yang saling menguntungkan.
Faktor penghambat collaborative governance dalam hubungan kerjasama tersebut antara lain berasal  dari  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  kebersihan  dan  kesehatan  lingkungan  serta peran  pemerintah  yang  belum  maksimal  dalam  mengintregasikan  semua  pihak  untuk  mengolah sampah. Selain itu, dalam hal pengawasan pembangunan, masyarakat masih cenderung dianggap sebagai  bawahan  untuk  menerima  arahan  dan  perintah  melakukan  pengawasan  dari  Pemerintah Desa.  Masyarakat  masih  belum  cukup  memahami  arti  penting  pengawasan  pembangunan. Diharapkan  agar  Pemerintah  Desa  Panda  menjadikan  masyarakat  sebagai  mitra  utama  dalam pengawasan  pembangunan  dengan  memberikan  porsi  yang  lebih  banyak  dalam  melakukan pengawasan  secara  mandiri.  Sedangkan  dalam  pembangunan  infrastruktur,  tempat  wisata  dan lingkungan kebersihan, diharapkan Pemerintah Desa Panda lebih gencar melakukan dorongan dan pendekatan  kepada  masyarakat  serta  lebih  intens  dalam  mengintegrasikan  semua  pihak  dalam menangani masalah pembangunan yang ada di desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima

## DAFTAR REFERENSI
Ansell  dan  Gash.  (2007). Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice,  Journal  of  Public Adminsitration Research and Theory . Published by Oxford University Press.
Almanshur Fauzan, Ghony
Djunaidi (2012). Metodologi Penelitian kualitatif, JogJakarta: Ar‐Ruzz Media
Balogh, Stephen, dkk. 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance, Journal of Public Administration Research and Theory.
Creswell, J.W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition . London: Sage Publications
Dwiyanto,  Agus.  2011. Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli,  Inklusif,  dan  Kolaboratif. Yogyakarta. Gaja Mada University Press.
Febrian,  R.  A.  (2016).  Collaborative  Governance  dalam  Pembangunan  Kawasan  Perdesaan (tinjauan  konsep  dan  regulasi). Wedana:  Jurnal  Kajian  Pemerintahan,  Politik  Dan Birokrasi , 2 (2), 200-208.
Hartman, C., et al. (2002). Environmental collaboration: potential and limits. In T. de Bruijn & A. Tukker  (Eds.),  Partnership  and  Leadership:  Building  Alliances  for  a  Sustainable  Future (pp.  21-40). Dordrecht:  Boston:  Kluwer  Academic  Publishers.  And,  Cordery,  J.  (2004). Another case of the  Emperor's new clothes? Journal of Occupational and Organizational Psychology.
Hardianto,  M.  R.,  &  Rodiyah,  I.  (2018).  Peran  Pemerintah  dalam  Program  Pembangunan  Desa Wonosari  Kecamatan  Tutur  Kabupaten  Pasuruan. JKMP  (Jurnal  Kebijakan  dan Manajemen Publik) , 6 (1), 67-76. Kumorotomo,  Wahyudi,  dkk.  2013. Transformasi  Pelayanan  Jakarta  Commuter  Line:  Studi Tentang Collaborative Governance di Sektor Publik . Jurusan  Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM
Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan. Pemerintahan , 5 (1). Moleong,  Lexy  J.  (2012). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Prabowo,  A.,  Muluk,  M.  R.  K.,  &  Hayat,  A.  (2021).  Model  collaborative  governance  dalam pembangunan desa  pada masa covid-19: studi di Kabupaten  Lampung Selatan. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 6 (1), 15-31.
Purwanti,  Nurul  D,  2016. Collaborative  Governance  (Kebijakan  Publik  dan  Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer), Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM
Prasojo,  R.  A.,  &  Fauziah,  L.  (2015).  Peran  Pemerintah-Masyarakat  dalam  Pembangunan  Desa Sedatigede  Kecamatan  Sedati  Kabupaten  Sidoarjo. JKMP  (Jurnal  Kebijakan  dan Manajemen Publik) , 3 (1), 49-64.
Piani,  I.  (2021).  Proses  Collaborative  Governance  Dalam  Pembangunan  Kawasan  Perdesaan  Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Public Policy and Management Inquiry , 4 (2), 134-151.
Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: PT Alfabet.
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: CV. Alfabeta.
Sugiyono . 2010. Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta
Taufik, dkk (2020) Implementasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa  Rato  Kecamatan  Lambu  Kabupaten  Bima. Jurnal  Komunikasi  dan  Kebudayaan ISSN.2443-3519 Volume 7 Nomor 1 Januari-Juni 2020
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Sumber Dana Desa Dari APBN