syntax-literate.v6i9.4194 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 9, September 2021

## KEPEMIMPINAN  KEPALA  DESA  DALAM  MENJALANKAN  FUNGSI ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN DESA

## Yanto Heryanto
Universitas Swadaya Gunung Djati (UGJ) Cirebon Jawa Barat, Indonesia Email: yantoheryanto1975@gmail.com

## Abstrak
Desa  adalah  salah  satu  instansi  wilayah  pemerintahan  dibawah  pemerintahan kecamatan.  Sebagai  satu  kesatuan  dalam  pemerintahan  desa,  desa  merupakan perpanjangan  tangan  dari  pemerintahan  tingkata  kecamatan  yang  melaksanakan segala macam bentuk program dan agenda pemerintahan kecamatan. Desa memilki kekhususan  pemerintahan  tersendiri  dibanding  dengan  pemerintahan  lainya  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  untuk  mendukung  pelaksanaan  desentralisasi pemerintahan.  Permasalahan  penelitian  ini  masih  terdapat  kekurangan  dalam menjalankan  fungsi  administratif  pemerintahan,  sehingga  belum  optimalnya pengorganisasian  pemerintahan  sebagai  wujud  disentralisasi  dalam  koordinasi dengan warga masyarakat, dimana maksud dan tujuan Desa belum bisa di mengerti oleh warga masyarakat. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui dan menganalisa bagaimana  kepemimpinan  Kepala  Desa  dalam  menjalankan  fungsi  administratif dan  untuk  megetahui  apa  saja  kendala  yang  dihadapi  oleh  kepala  desa  dalam menjelankan  fungsi  administratif  pemerintahan  desa.  Untuk  menjawab  penelitian ini,  penulis  menggunakan  alat  ukur  sebagai  indikator  yang  diambil  dari  Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa terkait Tugas pokok dan  Fungsi  yang  indikatornya  terdiri  dari:  Penyelenggara  urusan  pemerintahan umum, Penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat, kampung dan Kelurahan, Penyelenggaraan  urusan  ketentraman  dan  ketertiban  umum,  dan  Penyelenggara urusan  kesejahteraan  sosial.  Dalam  menjalankan  fungsi  administratif,  kinerja Kepala  Desa  dinilai  belum  menjalankan  dengan  baik  atau  masih  belum  optimal. Terdapat  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  kepala  desa  dalam  menjalankan fungsi  administratifnya  sangatlah  kompleks  dan  beragam  seperti  kurangnya koordinasi  kepala  desa  dengan  perangkat  desa  dalam  menangani  konflik  sosial tenaga  kerja,  perbedaan  pemahaman  masyarakat  dalam  menjaga  persatuan,  tidak efektifnya perangkat- perangkat desa dalam menghadiri rapat, keegoan masyarakat dalam  usulan  pembangunan,  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  hasil  kerja, kurangnya  pengawasan  orangtua  terhadap  kenakalan  remaja,  kurang  cermatnya pemerintahan desa dalam pendataan masyarakat miskin, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sosial.
Kata Kunci : fungsi adminsitratif; kepala desa; kepemimpinan

## Abstract
The village is one of the government agencies under the subdistrict government. As a unit in the village government, the village is an extension of the sub-district level government that implements all kinds of programs and agendas of the sub-district government.  The  village  has  its  own  specific  government  compared  to  other governments  in  carrying  out  their  duties  and  functions  to  support  the implementation of decentralization of government. This research problem still has shortcomings in carrying out administrative functions of government, so it has not been optimal government organizing as a form of centralized in coordination with the community, where the purpose and purpose of the village cannot be understood by  the  community.  Therefore,  researchers  want  to  know  and  analyze  how  the leadership  of  the  Village  Head  in  carrying  out  administrative  functions  and  to know  what  are  the  obstacles  faced  by  the  village  head  in  jelanan  administrative function  of  the  village  government.  To  answer  this  research,  the  author  used  the measuring  instrument  as  an  indicator  taken  from  Cirebon  Regent  Regulation  No. 22 of 2018 on Village Devices related to basic tasks and functions whose indicators consisted  of:  Organizer  of  public  government  affairs,  Organizer  of  community empowerment  affairs,  village  and  village,  implementation  of  peace  and  public order  affairs,  and  Organizer  of  social  welfare  affairs.  In  carrying  out administrative functions, the performance of the Village Head is considered not to be  running  properly  or  still  not  optimal. There  are  factors  that  inhibit the village head  in  carrying  out  their  administrative  functions  are  very  complex  and  diverse such  as  the lack  of coordination  of village  heads  with  village  devices  in  handling social  labor  conflicts,  differences  in  community  understanding  in  maintaining unity, ineffectiveness of village devices in attending meetings, community activities in development proposals, community dissatisfaction with the results of work, lack of  parental  supervision  of  the  community.    Juvenile  delinquency,  lack  of  careful village government in the collection of poor people, and lack of public awareness in carrying out social activities.

## Keywords: administrative functions; village chief; Leadership
Received: 2021-08-20; Accepted: 2021-09-05; Published: 2021-09-20

## Pendahuluan
Administrasi adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas  yang berhubungan dengan pengaturan  kebijakan  agar  dapat  mencapai  target  atau  tujuan  organisasi  dengan memanfaatkan  sarana  dan  prasarana  tertentu  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna (Jumhani, 2020) . Kegiatan administrasi memiliki fungsi penting dalam sebuah industri perkantoran atau pemeirntahan (Haryadi, 2009) .  Meningkatkan Pelayanan publik suatu Negara  sejatinya  membutuhkan  kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah,  masyarakat maupun  pihak  independen.  Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik (Negara  &  Birokrasi,  2009) yang  mengungkapkan bahwa  Negara  berkewajiban  melayani  setiap  warga  negara  dan  penduduk  untuk memenuhi  hak  dan  kebutuhan  dasarnya  dalam  kerangka  pelayanan  publik  yang merupakan  amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.
Pelayanan  administratif  yang  dimaksudkan  termasuk  didalamnya  yaitu  pelayanan administrasi perkantoran. Sebagaimana (Saggaf et al., 2014) menegaskan bahwa setiap tugas pekerjaan pokok untuk mencapai tujuan tertentu pada sebuah instansi pemerintah harus  didukung  oleh  pelayanan  administrasi  perkantoran  ( office  service ).  Dalam organisasi  publik,  bawahan  bekerja  selalu  tergantung  pada  pimpinan.  Bila  pimpinan tidak  memiliki  kemampuan  memimpin,  maka  tugas-tugas  yang  sangat  kompleks  tidak dapat  dikerjakan  dengan  baik.  Apabila  pemimpin  mampu  melaksanakan  fungsi- fungsinya dengan baik, sangat mungkin organisasi tersebut dapat mencapai sasarannya. Suatu  organisasi  membutuhkan  pemimpin  yang  efektif,  yang  mempunyai  kemampuan mempengaruhi  perilaku  anggotanya  atau  anak  buahnya.  Jadi,  seorang  pemimpin  atau kepala suatu organisasi akan diakui sebagai seorang pemimpin apabila ia dapat memberi pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya ke arah tujuan organisasi.
Dalam  menjalankan  administrasi  di  tingkat  desa,  Kepala  Desa  memiliki kekhususan  dibanding  dengan  perangkat  daerah  lainnya  dalam  menjalankan  tugas pokok  dan  fungsinya  untuk  mendukung  pelaksanaan  azaz  desentralisasi  yaitu     adanya kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-nilai sisi kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan  ketertiban  wilayah  sebagai  perwujudan  kesejahteraan  rakyat  dalam  kerangka membangun integritas kesatuan wilayah (Aji, 2016) .
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  secara  filosofis,  pemerintah  desa  tidak hanya  perlu  diperkuat  dengan  aspek  sarana  prasarana,  sistem  administrasi,  keuangan dan  kewenangan  saja.  Namun  tidak  kalah  pentingnya  adalah  daya  dukung kepemimpinan  seorang  kepala  desa  dalam  meningkatkan  kinerja  administrasi  guna mewujudkan  tujuan  organisasi  pada  tingkat  Desa  dalam  segala  aspek.  Desa Kedungdawa  merupakan  salah  satu  Desa  yang  ada  di  kabupaten  Cirebon.  Sesuai  hasil observasi  awal  dalam  proses  penyelenggaraan  adminsitrasi  masih  ditemukan  adanya ketidakseimbangan  dalam  proses  penyelenggaraanya,  baik  dalam  administrasi, koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat yang masih belum berjalan  dengan baik.
Administrasi  sendiri  memiliki  fungsi  serta  tujuan  agar  suatu  pekerjaan administrasi di suatu instansi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Disini peran Camat sangat  berpengaruh  besar  dalam  menjalankan  fungsi-fungsi  administrasi  tersebut diantaranya yaitu melaksanakan Perencanaan ( planning ), Pengorganisasian
( organizing ),  Pengkordinasian  ( coordinating ),  Pelaporan  ( reporting ),  Penyusunan Anggaran ( budgeting ), Penempatan ( staffing ), dan Pembimbingan ( directing ) (Adriadi, 2019) .
Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa Kepala Desa  merupakan ujung tombak dalam  pelaksanaan  penyelenggaran  administrasi  di  wilayah  tingkat  Desa  dan keberhasilannya  sangat  ditentukan  oleh  dukungan  seluruh  jajaran  pengurus  dan masyarakat diwilayhanya, terutama dukungan kinerja para pegawainya terutama terkait dengan pelaksanaan administrasi public yang baik dan benar.
Sehubungan  beratnya  tugas  dan  kewajiban  Kepala  Desa  tesebut,  maka  dalam menjalanan  roda  pemerintahan,  melaksanakan  pembangunan  dan  memberikan
pelayanan kepada masyarakat, Kepala Desa harus memiliki kemampuan memanajemen seluruh  jajarannya  agar  dapat  bekerjasama mewujudkan tujuan  organisasi  pada tingkat Desa.  Sebagaimana  menurut  penelitian (NIM  et  al.,  2019) menjelaskan    dalam penelitiannya  kepemimpinan  seorang  akan  diuji  dengan  melihat  bagaimana  fungsi kemampuan  memanaj  sebuah  organisasi  agar  meminimilaisir  pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kinerja pegawainya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jelas  bahwa  Kepala  Desa  merupakan  ujung  tombak dalam  pelaksanaan  penyelenggaran  administrasi  di  wilayah  tingkat  desa  dan keberhasilannya  sangat  ditentukan  oleh  dukungan  seluruh  jajaran  di  wilayahnya, terutama  dukungan  kinerja  para  pegawainya.  Sejalan  dengan  hasil  penelitian (Saputro, 2015) bahwa  antusiasme  pegawai  sangat  menentukan  kelancaran  kinerja  dalam menjalankan fungsi  adminsitrasi yang baik. Sehubungan beratnya tugas dan kewajiban kepala  desa  tesebut,  maka  dalam  menjalanan  roda  pemerintahan,  melaksanakan pembangunan  dan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  Kepala  Desa  harus memiliki  kemampuan  memanajemen  seluruh  jajarannya  agar  dapat  bekerjasama mewujudkan  tujuan  organisasi  Tingkat  Desa.  Sebagai  informasi  terkait  dengan  fungsi tersebut,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  sekretaris  Kedungdawa  Bapak  Hj. Sodikin yang menjelaskan bahwa:
“Menurut  saya,  pelaksanaan  administrasi  di  Desa  Kedungdawa  sudah  berjalan dengan  semestinya.  Tetapi  didalam  pengorganisasian  dan  koordinasi  dengan masyarakat  masih  belum  optimal  karena  penyampaian  maksud  dan  tujun  yang diingnkan  belum  bisa  dimengerti  oleh  masyarakat  sehingga  berdampak  pada  kinerja administrasi di Desa Kedungdawa ini” (Sumber: Wawancara 3 Desember 2020)
Dilihat dari fenomena diatas terdapat beberapa masalah pada Kepala Desa dalam menjalankan  fungsi-fungsi administrasi. Oleh  sebab  itu  peneliti  teratrik  untuk  meneliti lebih  jauh  terkait  bagaimana  fungsi  kepemimpinan  kepala  desa  dalam  menjalankan fungsi administratif pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini adalah antara lain untuk 1) mengetahui  dan  menganalisis  kepemimpinan  kepala  Desa  dalam  menjalankan  fungsi administratifnya  pada  tingkat  Desa,  2)  untuk  mengetahui  bagaimana  kendala  yang dihadapi oleh Kepala Desa Kedungdawa.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  deskriptif  kualitatif (Cresswell,  2017) ,  yaitu penelitian  yang  menggambarkan  atau  melukiskan  objek  penelitian  berdasarkan  fakta- fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan fungsi administratif di Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung. Pengumpulan data melalui dua sumber data yaitu  sumber  primer  dan  sekunder.  Primer  Data  merupakan  data  yang  diperoleh langsung  dari  sumbernya  yang  dikumpulkan  peneliti.  Data  yang  diperoleh  melalui kegiatan  yang  dilakukan  penelitian  (lapangan)  melalui  wawancara,  dan  Sekunder Data yang sudah diolah atau data yang telah tersedia baik itu dari buku- buku perpustakaan,
jurnal,  penelitian,  dan  Undang-Undang  yang  ada  untuk  mencari  konsep-konsep  teori yang  berhubungan  dengan  permasalahan.  Analisis  data  menggunakan  teknik  analisa deskriptif, tahapnya dimulai dengan reduksi data, penyajian data dan penyimpulan atau verifikasi data.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Struktur Organisasi Desa
Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh,  dan  dari  penduduk  desa  warga  negara  Republik  Indonesia  yang  memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala  desa  dapat  menjabat  paling  banyak  3  (tiga)  kali  masa  jabatan  secara berturutturut atau tidak secara berturut-turut.
Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat  di  desa  adat  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  serta  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  ditetapkan dalam  peraturan  daerah  kabupaten/kota  dengan  berpedoman  pada  peraturan pemerintah.  Dalam  Daerah  kabupaten/kota  dapat  dibentuk  desa  mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah kabupaten/kota  dapat  menugaskan  sebagian  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangannya  kepala  desa.  Sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah  kepala  desa  dibantu  oleh  perangkat  desa  yang  terdiri  atas  sekretariat  desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
Tugas pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam undang-undang Desa (Yustisia, 2015) Desa adalah desa dan desa adat, yang  selanjutnya  disebut  desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dan  sesuai  dalam  peraturan  Pemerintah Kabupaten  Cirebon  Nomor  22  Tahun  2018  Tentang  Desa  pada  Ketentuan  Umum menejelaskan bahwa:
“1)  Selanjutnya  dalam  sebuah  pemerintahan  desa  terdapat  perangkat  desa yang mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa; 2) Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin dan menyelenggaraan Pemerintahan Desa”
Dari  penggalan  peraturan  penyelenggaraan  tentang  desa  diatas  jelas  bahwa kuwu  atau  kepala  desa  berfungsi  untuk  memimpin  dan  menyelenggarakan
pemerintahan  desa  agar  pemerintahan  desa  itu  bisa  berjalan  dengan  baik,  oleh karena itu diatur dalam undang-undang desa.
B. Uraian Tugas dan Fungsi
1. Kuwu
Kuwu  mempunyai  tugas  dan  fungsi  sebagaimana  yang  tertulis  dalam peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Desa Bagian kedua pasal 7 berikut:
a) Kuwu  berkedudukan  sebagai  Kepala  Pemerintah  Desa  yang  memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b) Kuwu  bertugas  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,  melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,
c) Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  Kuwu memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
1) Menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,  seperti  tata  praja  Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2) Melaksanakan  pembangunan,  seperti  pembangunan  sarana  prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3) Pembinaan  kemasyarakatan,  seperti  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban masyarakat,  partisipasi  masyarakat,  sosial  budaya  masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4) Pemberdayaan  masyarakat,  seperti  tugas  sosialisasi  dan  motivasi masyarakat  di  bidang  budaya,  ekonomi,  politik,  lingkungan  hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat  dan lembaga lainnya.
2. Sekretaris Desa
Sekretaris Desa sebagaimana dalam peraturan Bupati Cirebon Pasal 8 ayat (2)  bertugas  membantu  kuwu  dalam  bidang  administrasi  pemerintahan.  Untuk menjelaskan maksud dan fungsi Sekretaris Desa pada pasal 8 ayat (2), sekretaris berfungsi:
a. Melaksanakan  urusan  ketatausahaan  seperti  tata  naskah,  administrasi  surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
b. Melaksanakan  urusan  umum  seperti  penataan  administrasi  perangkat  desa, penyediaan  prasarana  perangkat  desa  dan  kantor,  penyiapan  rapat, pengadministrasian  aset,  inventarisasi,  perjalanan  dinas,  dan  pelayanan umum.
c. Melaksanakan  urusan  keuangan  seperti  pengurusan  administrasi  keuangan, administrasi  sumber-sumber  pendapatan  dan  pengeluaran,  verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kuwu, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
d. Melaksanakan  urusan  perencanaan  seperti  menyusun  rencana  anggaran pendapatan  dan  belanja  desa,  menginventarisir  data-data  dalam  rangka pembangunan,  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  program,  serta penyusunan laporan.
e. Melakukan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kuwu  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.
3. Kepala urusan
Kepala  urusan  bertugas  Sekretaris  Desa  dalam  urusan  pelayanan administrasi  pendukung  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan.  Untuk melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimakberkedudukan  sebagai  unsur  staf sekretarian. Kepala urusan bertugas membantu Sekretsud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi:
a. Kepala  urusan  tata  usaha  dan  umum  memiliki  fungsi  melaksanakan urusan ketatausahaan, meliputi:
1) tata naskah;
2) administrasi surat menyurat;
3) kearsipan;
4) ekspedisi;
5) penataan administrasi perangkat desa;
6) penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
7) penyiapan rapat;
8) pengadministrasian dan inventarisasi aset;
9) perjalanan dinas; dan
10) pelayanan umum.
b. Kepala  urusan  keuangan  memiliki  fungsi  melaksanakan  urusan keuangan, meliputi:
1) pengurusan administrasi keuangan;
2) administrasi sumber-sumber pendapatan desa;
3) administrasi pengeluaran desa;
4) verifikasi administrasi keuangan;
5) administrasi penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa;
6) administrasi  belanja  bantuan  untuk  BPD,  dan  untuk  lembaga pemerintahan desa lainnya.
c. Kepala  urusan  perencanaan  memiliki  fungsi  melaksanakan  koordinasi urusan perencanaan, meliputi:
1) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
2) Menginventarisir data-data dalam rangka perencanaan pembangunan;
3) Melakukan  monitoring  dan  evaluasi  program;  sertapenyusunan laporan.
d. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Urusan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu dan Sekretaris Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  Kepala  Urusan  bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
4. Kepala seksi
A. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
B. Kepala seksi bertugas membantu Kuwu sebagai pelaksana tugas operasional
C. Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Kepala Seksi mempunyai fungsi:
a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi, meliputi:
1) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
2) Menyusun rancangan regulasi desa;
3) Pembinaan masalah pertanahan;
4) Pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
5) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
6) kependudukan;
7) penataan dan pengelolaan wilayah; serta
8) pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi, meliputi:
1) melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
2) pembangunan bidang pendidikan;
3) pembangunan bidang kesehatan;
4) sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang:
• budaya;
• ekonomi;
• politik;
• lingkungan hidup;
• pemberdayaan keluarga;
• pemuda;
• olahraga; dan
• karang taruna.
c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi, meliputi:
1) melaksanakan  penyuluhan  dan  motivasi  terhadap  pelaksanaan  hak  dan kewajiban masyarakat;
2) meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
3) pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
4) keagamaan; dan
5) ketenagakerjaan.
D. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
E. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kuwu.
5. Kepala dusun
(1) Kepala  Dusun  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  berkedudukan  sebagai
unsur  satuan  tugas  kewilayahan  yang  bertugas  membantu  Kuwu  dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
(2) Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Kepala Dusun memiliki fungsi:
a. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan  masyarakat,  mobilitas  kependudukan,  dan  penataan  dan pengelolaan wilayah.
b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
d. Melakukan  upaya-upaya  pemberdayaan  masyarakat  dalam  menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kuwu.
C. Fungsi Administrasi
Menurut prof. Drs. H.A.W Widjaja (2005:3) dalam (Amin, 2013) administarsi mempunyai  dua  arti  yaitu  administrasi  dalam  arti  luas  dan  administrasi  dalam  arti sempit.  Secara  sempit administarsi  diajukan  sebagai  kegiatan tulis  menulis  tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisassi atau usaha. Jadi administrasi tak lebih dari  perkerjaan  tata  usaha,  seperti  perkerjaan  mengetik  dan  lainnya  (proses pelayanan),  sedangkan  dalam  arti  luas  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk mencapai  tujuan.  Kegiatan  ini  meliputi  kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.
Fungsi  administrasi  menurut  Luther  M.  Gullick  adalah  sebagai  suatu perencanaan (Planning) ,  pengorganisasian (Organizing) ,  pengadaan  tenaga  kerja (Staffing) ,  pemberian  bimbingan (Directing) ,  pengkoordinasian (Coordinating) , pelaporan (Reporting) , dan penganggaran (Budgeting) (Ichrom, 2015) .
D. Kepemimpinan  Kepala  Desa  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa Bidang Adminstrasi
Secara  adiministratif  dalam  penyelenggarann  fungsi  administrasi  desa khususnya di Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung ini dapat di petakan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:
1. Penyelnggaraan Urusan Bagian Umum
a. Membuat  rencana  operasional  program  kerja  sub  bagiann  umum  dan kepegawaian.
b. Mengedalikan  surat  masuk  dan  surat  keluar  arsip  kegiatan  pengetikan administrasi  penggunaan  dan  pemakaian kendaraan  dan  rumah tangga  serta penggunaan kantor.
c. Melaksanakan  pengaturan  urusan  rumah  tangga  dan  keamanan  lingkungan dinas kantor.
d. Melaksanakan tugas humas dan kepotokoleran dinas.
e. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas
f. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, investarisasian perlengkapan dinas.
g. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas.
h. Mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai.
i. Mengevaluasi hasil program kerja.
j. Menyusun laporan hasil kegiatan.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Umum
a. Membantu  sekretaris  desa  dalam  pelaksanaan  tugas  penyusunan  rencana kegiatan,  pengkoordinasian,  pembinaan,  pengendalian  dan  pemberian bimbingan  teknis  dibidang  pengelolaan  urusan  administrasi  umum kehumasan, perpustakaan dan kearsipan.
b. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan umum.
c. Menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi umum dan perkantoran.
d. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi.
e. Mengelola perpustakaan, informasi, dan dokumentasi.
f. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA).
g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.
h. Melaksanakan  penyusunan  bahan  Laporan  Akuntalibilas  Kinerja  Instansi (LAKPI).
i. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA
j. Melaksanakan  inventarisasi  permasalahan  penyelenggaraan  program  dan kegiatan.
k. Mengevaluasi hasil program kerja.
l. Membimbing, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.
m. Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  baik  secara  tertulis maupun  lisan  sesuai  dengan  kewenangan  dan  bidang  tugas  dan  fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
a. Menyusun  rencana  operasional  program kerja  sub  bagian  keuangan dan kepegawaian.
b. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.
c. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan.
d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi.
e. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian.
f. Menyiapkan proses adminstrasi  terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Menyiapkan  pembukuan  setiap  transaksi  keuangan  pada  buku  kas umum.
h. Melaksanakan perbendaharaan keuangan.
i. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas.
j. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atau persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputuan Bupati.
4. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat
a. Membantu  kepala  desa  dalam  membina,  mengkordinasikan,  dan melaksanakan tugas dibidang Pemberdayaan Masyaraka,
b. Menyusun  dan  melaksanakan  program  dan  kegiatan  Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kampung dan Kelurahan.
c. Melaksanakan  upaya-upaya  peningkatan  partisipasi  masyarakat  untuk  ikut semua  dalam  perencanaan  pembangunan  lingkup  desa  dalam  forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan.
d. Melaksanakan  fasilitasi,  koordinasi  dan  pembinaan  dibidang  perekonomian pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kampung dan kelurahan.
e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap  keseluruhan unit kerja bagi  pemerintah  maupun  swasta  yang  mempunyai  program  kerja  dan kegiatan pemberdayaan masarakat di wilayah kerja kecamatan.
f. Melaksanakan penyusunan profil kecamatan.
g. Melaksanakan  pengevaluasian  terhadap  berbagai  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  di  wilayah  kecamatan  baik  yang  dilakukan  oleh  unit  kerja pemerintah maupun swasta.
h. Melakukan  pembinaan  Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK) dan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kampung  (LPM)  bersama-sama dengan seksi-seksi pada unit kerja maupun Lembaga/Dinas/Instansi terkait
i. Melaksanakan fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan.
j. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan
k. Melaksanakan pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan.
l. Melaksanakan  pengkoordinasian  pembinaan  dan  pengembangan  serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah.
m. Melaksanakan pengkoordinasian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya.
n. Melaksanakan fasilitasi pembangunan partisipatif.
o. Melaksanakan pembinaan lingkungan hidup.
p. Melaksanakan  pengkoordinasian  pengembangan  perekonomian  kelurahan wilayah kerjanya.
q. Melaksanakan pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat  dalam  bidang  pembangunan,  peningkatan kualitas  lingkungan dan pemukiman.
r. Menginventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang  berhubungan  dengan
bidang  tugas  Seksi  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Kampung  dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
s. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan.
t. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
u. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
v. Membuat  laporan  pelaksanaan  tugas  program  dan  kegiatan  kepada atasan.
w. Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  baik  secara tertulis maupun lisan
5. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
a. Membatu kepala  desa dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan sosial.
b. Menyusun  dan  melaksanakan  program  dan  kegiatan  seksi  kesejahteraan sosial.
c. Melaksanakan  pembinaan  pendidikan,  kesehatan,  kebudayaan  dan  kesenian rakyat.
d. Menyelenggarakan  koordinasi  pembinaan  dan  pengendalian  keluarga berencana.
e. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan,  pemuda  dan  olahraga,  perlindungan  anak  dan  kehidupan beragama serta organisasi sosial kemasyarakatan lingkup tugasnya.
f. Melaksanakan pembinaan dibidang sosial yang meliputi pengentasan kemiskinan bantuan sosial serta bantuan korban bencana alam.
g. Menyelenggarakan  pembinaan  peningkatan  partisipasi  dan  gotong  royong masyarakat.
h. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial.
i. Menginventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang  berhubungan  dengan bidang  tugas  Seksi  Kesejahteraan  Sosial  dan  menyiapkan  bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
j. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan.
k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
l. Memberikan saran pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
m. Membuat laporan pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan.
n. Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  baik  secara  tertulis maupun  lisan  sesuai  dengan  kewenangan  dan  bidang  tugas  dan  fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Sub Bagian Pemerintahan dan Pelayanan
a. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan.
b. Melaksanakan  penyiapan  bahan  pembinaan,  koordinasi  dan  fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan dan pelayanan.
c. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan daerah dalam penyelengaraan pemerintahan.
d. Melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  serta  evaluasi  penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kampung/kelurahan.
e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat  Daerah  dan  instansi  vertikal  dibidang  penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan dan pelayanan.
f. Melaksanakan  penyiapan  bahan  koordinasi  dan  pelaksanaan  bimbingan pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan penghulu.
g. Melaksanakan  penyiapan  bahan  koordinasi  dan  fasilitasi  penyiapan pencalonan  pengangkatan  dan  pemberhentian  penghulu  dan  perangkat kampung lainnya.
h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan dibidang pertanahan/keagrarian.
i. Membantu camat dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan  daerah  yang  dilimpahkan  mulai  dari  Bupati  kepada  Camat dan Camat kepada Kepala Desa dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup Pelayanan perizinan dan non perizinan
j. Melaksanakan  koordinasi  dalam  penyelenggaraan  Pelayanan  Administrasi Terpadu  Tingkat  Desa  dengan  perangkat  daerah  dan/atau  instansi  terkait lainnya.
k. Melaksanakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
l. Melakukan  penyusunan  standar  pelayanan  publik  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
m. Melaksanakan  tugas  pembantuan  yang  berkaitan  dengan  administrasi kependudukan serta legaslisasi administrasi pertanahan sesuai kewenangannya.
n. Melakukan  penerimaan,  pemprosesan,  penerbitan  dan  pembatalan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya.
o. Melakukan pengolahan Surat Keterangan lainnya yang  menjadi kewenangannya.
p. Menerima  dan  menindaklanjuti  pengaduan/keluhan  dari  masyarakat  dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan melalui Sekretaris.
q. Melakukan  pendistribusian  dan  pengumpulan  formulir  pengukuran  indeks kepuasan masyarakat yang berasal dari perangkat  daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik.
Berdasar  pada  uraian  diatas  secara  ideal  apabila  itu  dilaskanakan  dengan  baik, tentu tujuan yang diharapkan bisa tercapai, namun dalam pelasksanaanya tidak semudah yang bayangkan. Beberapa hal yang ditemukan sesuai dengan hasil wawancara dengan
ketua  karang  taruna  Desa  Kedungdawa  bahwa  pada  dalam  proses  penyelenggaraan fungsi  adminstrasi  yang  ada  belum  berjalan  secara  mekasimal.  Hal  ini  sesuai  dengan ditemukanya  banyak  pegawai  yang  masih  kurang  memperhatikan  hal-hal  dasar  yang fundamental mulai dari kurang disiplin, tidak menghargai waktu, tidak memeksimalkan pekerjaan  yang  di  amanatkan  dsb.  Hal  ini  disimpulkan  bahwa  beberapa  aspek  yang mendasar  saja  tidak  diperhatikan  oleh  pegawai,  apalgi  dengan  pelaksanaan  pekerjaan yang diamanatkan.
Disisi lain dari hasil temuan Kepala Desa masih kurang memberikan motivasi dan dorongan  kepada  para  pemuda  dan  pelajar  di  desanya  untuk  selalu  bersemangat  dan tetap  melanjutkan  sekolahnya  hingga  sampai  lulus  di  bangku  kuliah,  hal  ini  sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu pegawai desa seksi humas mengatakan
“ kepala  desa  tidak  terlalu  ngotot  dan  memeperhatikanter  dengan  sangat  terkait bidang  pendidikan,  masih  banyak  para  pelajar  dan  pemuda  yang  tidak  melanjutkan pendidikan sampe perkuliahan..”(wawancara, 08 Agustus 2020).
Gaya  Kebebasan  (Laissez  Faire)  merupakan  suatu  gaya  kepemimpinan  yang memakai  metode  dengan  memberikan  keleluasaan  terhadap  bawahan  dan masyarakatnya (Ismail  &  Junus,  2019) ,  Handoko  dan  Reksohadiprodjo  mengatakan bahwa  ciri  gaya  kepemimpinan  Laissez  faire  yaitu  pemimpin  membiarkan  awahannya atau masyarkatnya  untuk mengatur dirinya.
Berdasarkan  uraian  diatas  peneliti  menyimpulkan  bahwa  Kepala  desa Kedungdawa  memiliki  gaya  kepemimpinan  Lissez  Faire,  dan  hal  ini  berdampak  pada tingginya angka penduduk yang berpendidikan hanya sampai SD dan SMP saja, begitu juga  dengan  pegawai  desa  yang  masih  banyak  yang  pendidikanya  tidak  sampe  pada bangku perkuliahan.
Menurut  hasil  peneliti  kepemimpinan  kepala  desa  dalam  pemberdayaan masyarakat,  bisa  dikatakan  bahwa  Kepala  desa  telah  memberikan  perubahan  yang signifika bagi perkembangan Desa baik di bidang pembangunan Desa maupun ekonomi masyarakatnya  serta  usaha  beliau  dalam  memberikan  kesejahteraan  sosial  kepada masyarakat  yang  begitu  perhatian.  Sebagaimana  hasil  wawancara  dari  seorang  tokoh masyarakat  yang  menyatakan  bahwa  Kepala  desa  memng  merupakan  sosok  seorang pemimpin  yang  memiliki  jiwa  membangun  yang  tinggi,  terbukti  jika  kita membandingkan dengan Desa yang lain, Desa kami ini telah mengalami perkembangan yang cukup baik, seperti pembangunan, jalantani drainase dan pemberian bibit tanaman padi yang sangat banyak (wawancara, 08 Agustus 2020).
Kepala  Desa  sebelum  melaksanakan  pogram  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa Kedawung  selalu  melakukan  peninjauan  langsung  ke  lapangan  guna  memastikan  hal apa  saja  yang  perlu  dilakukan  dalam  upaya  meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat yang akan berdampak pada kesejahteraan  yang semakin membaik. Hal ini berdasarkan pengamatan  peneliti  bahwa  Kepala  desa  selalu  memantau  bagaimana  keadaan masyarakat  dan  pembangunan  yang  ada  serta  kendala/permasalahanyang  dirasakan
masyarakat  agar  bisa  dicarikan  solusinya.  Dalam  perencanaan  pemberdayaan masyarakat, salah satu cara yang sangat membantu masyarakat adalah melalui program pembangunan.  Dalam menjalankan  program  tentulah  ada  peninjauan  dan  perencanaan. Partisipasi  masyarakat  sangat  diharapkan  dalam  musyawarah  tersebut  agar  sama-sama mengetahui program yang akan dilaksanakan di Desa dan tidak adanya rasa keberpihak dalam  menentukan  program  serta  lokasinya  sehingga  mampu  memberikan  manfaat untuk  kepentingan  bersama.  Pemerintah  Desa  menetapkan  program  pemberdayaan melalui  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM),  yang  akan  dilaksanakan pada  tahun  2020.  Selanjutnya  berdasarkan  pengamatan  langsung  oleh  peneliti  yang berkaitan  dengan  kepemimpinan  Kepala  desa  terhadap  masyarakatnya,  bisa  dikatakan telah  ada  dorongan  dan  motivasi  kepada  masyarakatnya  meskipun  tidak  banyak  yang berpartisipasi  dalam  rapat  yang  bertujuan  agar  masyarakat  giat  bekerja,  membangun Desa, dan ikut andil dalam pelaksanaan program Desa yang semuanya itu sangat

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  penulis  menyimpulkan  secara umum bahwa fungsi administratif pada Desa Kedungdawa belum optimal, yang mana pada  point  pembimbingan,  pengorganisasian  dan  koordinasi  masih  belum  sesuai dengan  PERBUP Nomor  22  Tahun  2018  Tentang  Desa karenakan  kurangnya pemahaman  masyarakat  tentang  cara  pengoganisasian  dan  koordinasi  karena  masih banyaknya  masyarakat  yang  dilatarbelakangi  pendidikan  yang  rendah  dan  kurangnya juga  keterbukaan  seorang  Kepala  Desa  dengan  perangkat-perangkat  desa  yang ada  di Desa Kedungdawa.

## BIBLIOGRAFI
Adriadi,  R.  (2019).  Optimalisasi  Tertib  Administrasi  Di  Desa  Lawang  Agung Kecamatan  Air  Periukan  Kabupaten  Seluma  Provinsi  Bengkulu. Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (Jmpkp) , 1 (1), 16–26. Google Scholar
Aji,  A.  B.  (2016). Pengaturan  Pencairan  Dan  Penggunaan  Dana  Desa  Menurut Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun 2015 . UII. Google Scholar
Amin,  M.  (2013). 1  Analisis  Fungsi  Administrasi  Pemerintahan  Desa  Dalam Peningkatan  Pelayanan  Publik  Di  Desa  Perincit  Kecamatan  Pusako  Kabupaten Siak . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Google Scholar
Cresswell,  J.  W.  (2017). Research  Design :  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  Dan Mixed (Edisi Ketiga) . Pustaka Belajar. Google Scholar
Haryadi,  H.  (2009). Administrasi  Perkantoran  Untuk  Manajer  &  Staf .  Visimedia.

## Google Scholar
Ichrom,  Y.  N.  (2015).  Manajemen  Tempat  Pengelolaan  Sampah  Terpadu  Berbasis Masyarakat  (Suatu  Studi  Pada  Dinas  Cipta  Karya  Dan  Tata  Ruang  Dan  Tempat Pengelolaan  Sampah  Terpadu  Di  Desa  Mulyoagung  Kabupaten  Malang). Jurnal Administrasi Publik , 3 (1), 29–34. Google Scholar
Ismail,  Y.,  &  Junus,  D.  (2019).  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Dalam  Menjalankan Fungsi  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Bilato,  Kecamatan  Bilato,  Kabupaten Gorontalo. Journal Of Governance Innovation , 1 (2), 17–36. Google Scholar
Jumhani,  A.  (2020). Sistem  Administrasi  Bpjs  Ketenagakerjaan  Dan  Kesehatan  Pada Pt.  Hamuga  Mitra  Sinergi .  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Indonesia  Jakarta. Google Scholar
Negara,  S.,  &  Birokrasi,  R.  (2009). Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan  Publik. Jakarta:  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan Reformasi Birokrasi.
Nim, K. D. M.  A.  S., Yohanes,  Y., &  Yuniarsih, R. (2019). Kepemimpinan Camat Di Kantor  Camat  Pontianak  Utara  Kota  Pontianak. Governance-Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 8 (4). Google Scholar
Saggaf,  S.,  Salam,  R.,  Kahar,  F.,  &  Akib,  H.  (2014).  Pelayanan  Fungsi  Administrasi Perkantoran Modern. Jurnal Ad’ministrare , 1 (1), 20–27. Google Scholar
Saputro, H. E. (2015). Kualitas Pelayanan Publik. Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik , 2 (1). Google Scholar
Yustisia,  T.  V.  (2015). Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Dan
Peraturan Terkait . Visimedia. Google Scholar
Copyright holder: Yanto Heryanto (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: