Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender (p-ISSN: 1412-6095|e-Issn: 2407-1587 Vol. 17, No. 2, 2018, Hal. 151-165

## KONSELING PRANIKAH BERPERSPEKTIF GENDER PADA LEMBAGA (BP4) UNTUK MENURUNKAN TINGKAT PERCERAIAN
Nurhasanah Bakhtiar 1 , Mainizar 2 , Raja Rahima MRA 3 , Hasgimianti 4 , Irawati 5
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia nurhasanah.bakhtiar@uin-suska.ac.id 1 , mainizar.n.05@gmail.com 2 , raja.rahima.mra@uin- suska.ac.id 3 , hasgimianti@uin-suska.ac.id 4 , irawati@uin-suska.ac.id 5

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  explore  the  implementation  of  premarital  counseling  for prospective  brides  by  BP4  Pekanbaru.  This  research  use  partisipatory  action  research  approach.  The collection of data obtained through observation, interview and documentation. Target objects consists of 14 persons  Committee  organizers  premarital  counseling.  The  collected  data  were  analyzed  using  descriptive qualitative  analysis.  Research  findings  found  that  implementation  of  the  premarital  counseling  for prospective  brides  by  BP4  Pekanbaru  consists  of  two  programs:  first  regular  program  funded  by  the Ministry of religious affairs of the city of Pekanbaru, the two self-contained programs which cost borne by the  participants  (the  bride).  Implementation  of  premarital  counseling  for  prospective  brides  by  BP4 Pekanbaru yet insightful gender. The materials contained in the premarital guidance manual have not been gender-laden both as a specific subject, or in the explanation. So also in the delivery of materials by the instructor, there is no visible gender charges explicitly.
Keywords : Premarital Counseling, Berperspektif, BP4 Gender

## ABSTRAK
Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengeksplorasi  pelaksanaan konseling pranikah bagi  calon  pengantin  oleh  BP4  Kota  Pekanbaru.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan partisipatory  action  research. Pengumpulan  data  diperoleh  melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Objek  sasaran  terdiri  dari  14  orang  panitia  penyelenggara  konseling pranikah.Data-data  yang  terkumpul  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif kualitatif.  Temuan  penelitian  didapati  bahwa  pelaksanaan  konseling  pranikah  bagi  calon pengantin  oleh  BP4    Kota  Pekanbaru  terdiri  dari  dua  program  yaitu  pertama  program regular  yang  didanai  oleh  Kementrian  Agama  Kota  Pekanbaru,  kedua  program  mandiri yang biayanya ditanggung oleh peserta (calon pengantin). Pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin oleh BP4 kota Pekanbaru belum berwawasan gender. Materi-materi yang  termuat  dalam  buku  panduan  bimbingan  pranikah  belum  bermuatan  gender  baik sebagai  satu  pokok  bahasan  khusus,  ataupun  dalam  penjelasan.  Begitu  juga  dalam penyampaian  materi  oleh  instruktur,  tidak  ada  terlihat  muatan-muatan  gender  secara eksplisit.
Kata Kunci :  Konseling Pranikah, BP4, Berperspektif Gender

## PENDAHULUAN
Pernikahan  merupakan  sesuatu  yang  menjadi  sunnatullah  dan  menjadi  salah  satu dari ajaran Islam yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kehidupan   seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tenteram dan bahagia jika sudah menikah. Sebagaimana yang terdapat dalam  Qur’an  surah  Ar-Rum:  21  yang  menyatakan  bahwa  tujuan  pernikahan  adalah  agar manusia  merasa tenteram dan hidup dengan penuh kasih sayang. Kehidupan yang tentera dalam  keluarga  tidak  serta  merta  diperoleh  oleh  pasangan  yang  menikah.  Hidup  bersama antara dua individu seringkali muncul ketidakcocokan, karena pada dasarnya setiap individu memiliki  cara  hidup  dan  karakter  yang  berbeda.  Karena  itu    bimbingan  sebelum berlangsungnya ikatan pernikahan sangat diperlukan. Adanya bimbingan pranikah sebagai upaya mempersiapkan calon pengantin dalam menempuh kehidupan yang sakinah mawaddah wa rahmah.
Mengingat  pentingnya  konseling  pranikah  bagi  pasangan  yang  akan  mengharungi bahtera  rumah  tangga,  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  melalui Perdirjen  Bimas Islam  No:  PJ.II/542/Tahun  2013  yang  dilanjutkan  dengan  surat  dari  Badan  Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat No.059/13-P/BP4/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 mengeluarkan aturan perihal Konseling Pranikah. Menindaklanjuti surat BP  4  Pusat  tersebut,  maka  terhitung  mulai  dari  1  Mei  2015,  bagi  masyarakat  yang  ingin melakukan pendaftaran pernikahannya ke KUA di kota Pekanbaru diwajibkan melampirkan Sertifikat  Konseling  Pranikah  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Agama.  Hal  tersebut telah dijelaskan oleh Haryati SE ME, Kasi Penyelenggaraan Syariah Kantor Urusan Agama Kota  Pekanbaru,  Selasa  (17/2/2015)  di  KUA  Pekanbaru.  Ketentuan  tersebut  dituangkan dalam  surat  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama    Kota  Pekanbaru  No  Kd. 04.4/07.BA.00/217/2015.
Konseling pranikah adalah  pemberian bekal terhadap pengetahuan, pemahaman, keterampilan  dan  penumbuhan  kesadaran  kepada  remaja  usia  nikah  mengenai  kehidupan rumah tangga dan keluarga. ( Perdirjen Bimas Islam No: PJ.II/542/Tahun 2013). Konseling tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan  rumah  tangga/keluarga  dalam  mewujudkan keluarga  yang  sakinah, mawaddah warahmah  serta  mengurangi angka  perselisihan,  perceraian,  dan  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Keluarga  sakinah  adalah  keluarga  yang  didasarkan  atas perkawinan yang  telah  sah, mampu membina keluarga yang nyaman, damai, tentram dan  bahagia  serta  mampu  memenuhi  hajat  spiritual  dan  material  secara  serasi  dan
seimbang,  diliputi  suasana  kasih  sayang  antara  internal  keluarga  dan  lingkungannya, serta  mampu  memahami,  memperdalam,  dan  mengamalkan  nilai-nilai  keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.( Perdirjen Bimas Islam No: PJ.II/542/Tahun 2013).
Konseling pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai bentuk mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang disebut dengan BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan). Selain  itu,  dapat  juga  diselenggarakan  oleh organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
Di  Kota  Pekanbaru  ada  dua  lembaga  resmi  yang  menyelenggarakan  konseling pranikah,  yaitu  pertama  BP4  Kota  Pekanbaru  sebagai  mitra  Kementerian  Agama  Kota Pekanbaru.  Kedua,  Lembaga  Penyuluhan  dan  pendidikan  Keluarga  Sakinah  (LP2KS) Fakultas  Syariah  dan  Ilmu  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim  Riau. Lembaga  ini  merupakan  suatu  organisasi  yang  bersifat  profesi  yang  bertujuan  sebagai penunjang  tugas  Kementerian  Agama  dalam  bidang  penasehatan  pernikahan  dan pembinaan  keluarga  bahagia  dan  sejahtera,  serta  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal menurut Islam.
Pelaksanaan konseling pranikah sejak 2015 sampai saat ini belum memperlihatkan hasil  yang  maksimal  dalam  mencegah  angka  perceraian. Bisnis.com ,  PEKANBARU  - Kakanwil  Kementerian  Agama  Riau  mengungkapkan,  bahwa    data  yang  diperoleh  dari Pengadilan  Agama  menyebutkan  bahwa  angka  perceraian  pada  tahun  2016  mencapai hingga  30  persen  dari  total  pernikahan  yang  terjadi."Untuk  tahun  2016  angka  perceraian mencapai hingga 30 persen dari angka pernikahan, dan rata-rata angka pernikahan sekitar 48.000  per  tahun,"  ujar  Kakanwil  Kemenag  Provinsi  Riau  Ahmad  Supardi  di  Pekanbaru, Senin (23/1/2017).
Di  penghujung  tahun  2017,  tercatat  1.462  kasus  perceraian  yang  terjadi  di  Kota Pekanbaru.  (Conesia  Com  19-10-2017).  Berdasarkan  keterangan  dari  Panitera  Hukum Pengadilan  Agama  Pekanbaru,  kasus  perceraian  yang  telah  terjadi  di  Pekanbaru  cukup tinggi.  Dari  1.462  kasus  perceraian,  sebagian  besar  adalah  kasus  gugat  cerai  yang  telah diajukan oleh pihak perempuan. Angka ini mendekati jumlah kasus perceraian  yang telah terjadi  pada  tahun  2016  sebanyak  1.700  kasus.  Salah  seorang  pegawai  Pengadilan  Agama Kota  di  Pekanbaru  mengatakan  bahwa  pada  umumnya  gugatan  perceraian  yang  telah masuk  ke  Pengadilan  Agama  di  Kota  Pekanbaru  disebabkan  oleh  masalah  ekonomi, perselingkuhan  dan  tidak  adanya  kecocokan  antar  pasangan.  (www.  Riau.go.id,  11  Juni
2015). Panitera  Muda  Hukum  PA  Klas  I  A  Pekanbaru,  Fakhriadi  Senin  (15/1/18) menyebutkan bahwa sisa kasus gugat cerai yang belum disidangkan pada 2016 sebanyak 278 kasus  ditambah  jumlah  pengajuan  gugat  cerai  sepanjang  2017  sebanyak  1956  kasus. Jika diakumulasikan, kasus gugat cerai di PA Klas IA  Pekanbaru selama 2017 sebanyak 2.234 kasus. Menurutnya,  kebanyakan  pasangan  yang  telah  mengajukan  gugatan  cerai  kepada pasangannya  itu  berakar  dari  pertengakaran,  perselisihan,  sudah  tidak  adanya  kecocokan antar  pasangan  hingga  permasalahan  ekonomi  dalam  rumah  tangga.(Riausky.com,  15 Januari 2018).
Tingginya kasus perceraian yang telah terjadi di Kota Pekanbaru, menggambarkan kegagalan  pasangan  suami  istri  untuk  menjalani  bahtera  rumah  tangganya.  Hal  ini  tentu disebabkan  oleh  ketidaksiapan  pasangan  dalam  menjalankan  fungsi,  tugas  dan  perannya secara  baik  dan  berimbang.  Pasangan  yang  akan  menikah  tidak  dibekali  ilmu  yang  cukup tentang  prihal  berumah  tangga,  terutama  dalam  menjalankan  peran  dan  relasi  antar pasangan. Pemahaman yang cukup tentang relasi antar pasangan akan lebih kuat jika materi konseling juga dilihat dari persfektif gender. Hal ini penting karena seringkali persfektif fiqh klasik menimbulkan pemahaman yang bias gender sehingga berdampak pada ketidakadilan dan  ketidak  harmonisan  dalam  rumah  tangga.  Ditambah  lagi  kontruksi  budaya  dalam masyarakat  dimana  adanya  superioritas  laki-laki  atas  perempuan,  mengakibatkan perempuan mendapat perlakuan yang tidak adil.
Bimbingan  pranikah  dalam  persfektif  gender  penting  dilakukan  agar  antara  suami dan istri dapat memahami karakter dan perbedaan satu dengan lainnya, sehingga terwujud keadilan  gender.(Lilis  Widaningsih:  2017).    Berkeadilan  gender  bukan  berarti  mendapat porsi  yang  sama  banyak.  Suami  dan  istri  melakukan  tugas  dan  kewajibannya  dalam hubungan  yang  saling  memahami,  menyayangi,  membantu,  mengisi  dan  mengasihi  satu sama lain.

## METODOLOGI PENELITIAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilakukan  menggunakan  metode partisipatory  action  research (PAR) (Cornwall,  A.,  &  Jewkes,  R  :1995).  Dalam  penelitian  ini peniliti terlibat aktif dalam kegiatan bimbingan dan konseling pranikah yang diadakan oleh BP4 Kota Pekanbaru. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap kegiatan bimbingan konseling pranikah  yang dibimbing oleh instruktur  BP4.    Selanjutnya  mewawancarai  ketua  dan  beberapa  instruktur  BP4  Kota
Pekanbaru  serta  beberapa  orang  calon  pengantin  sebagai  peserta  bimbingan  calon pengantin.  Selain  observasi  dan  wawancara,  dokumentasi  BP4  seperti  brosur,  buku panduan dan modul bimbingan konseling pranikah menjadi sumber data dalam penelitian ini.

## TEMUAN DAN DISKUSI
Berdasarkan  hasil  observasi,  program  bimbingan  konseling  pranikah  yang dilaksanakan  oleh  Badan  Penasehat  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  Kota Pekanbaru  terdiri  dari  dua  bentuk  program.  Pertama  program  konseling  pranikah  reguler yang  masuk  dalam  anggaran  Kementerian  Agama  Kota  Pekanbaru.  Kedua,    program konseling  pranikah  secara  mandiri  yang  pembiayaannya  dibebankan  kepada  peserta. Program  reguler  dilaksanakan  pada  hari  Selasa  dan  Rabu  dari  pukul  8.00  –  17.00  WIB. Program  mandiri  dilaksanakan  pada  hari  Sabtu  dan  Ahad  pukul  8.00  sampai  14.30  WIB. Peserta program reguler terdiri dari 60 orang ( 30 pasang catin), sedangkan peserta program mandiri diikuti oleh 100 orang ( 50 pasang catin).
Kedua  program  sama-sama  dilaksanakan  di  kompleks  perkantoran  Mesjid  Ar- Rahman Kota pekanbaru. Kompleks perkantoran Masjid Ar-Rahman sendiri dipersiapkan untuk  dapat  menampung  pasangan  akan  menikah  dengan  fasilitas  yang  cukup  baik.  Di ruangan pelatihan disediakan slide show , sound system , papan tulis, white board , dan media visual yang  menunjang  konseling  pranikah  bagi  calon  pasangan  pengantin.  Kedua  program diadakan di ruagan yang berbeda.
Pelaksanaan  konseling  pranikah  diatur  dalam  Peraturan  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Binmas Islam) Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10  Desember  2009  Tentang  Kursus  Calon  Pengantin  (Suscatin)  dijelaskan  bahwa  Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam konteks ini dirumuskan sebagai upaya memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam  waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan  menjalani  kehidupan  rumah  tangga  dalam  suatu  ikatan  pernikahan.  Adapun  alokasi waktu  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  Kursus  Calon  Pengantin  (Suscatin)  adalah dengan  alokasi  waktu  24  jam  pembelajaran    (https://pekanbaru.  kemenag.go.id/sejarah- singkat/BP4) dengan  rincian  sebagai  berikut  :    (1)  Tata  cara  dan  prosedur  perkawinan selama 2 jam. (2) Pengetahuan agama selama 5 jam. (3) Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam. (4) Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam. (5)
Kesehatan  reproduksi  selama  3  jam.  (6)  Manajemen  keluarga  selama  3  jam,  dan;  (7) Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.
Pelaksana  atau  instruktur  konseling  pranikah  untuk  kedua  jenis  progam  tersebut juga  berbeda.  Untuk  konseling  pranikah    reguler  diberikan  oleh  instruktur  yang  sudah mengikuti training dan bersertifikat, yaitu Ibu Haeryati, SE, ME,Sy.Ak dan Bapak Masrizal.
Sedangkan  untuk  program  mandiri  diberikan    oleh  instruktur  yang  diambil  dari  beberapa orang kepala KUA di Kota Pekanbaru seperti H. AN Khofifi, M.H dan lainnya.
Terdapat perbedaan antara cara penyampaian materi dari kedua program  BP4 ini, untuk  program  reguler,  pemateri  lebih  interaktif  dan  menggunakan  banyak  media  serta strategi  ( Problem solving dan Role Playing ).  Dengan  demikian  peserta  lebih  aktif  dan  tercipta suasana  hangat.  Sedangkan  untuk  program  mandiri,  pemateri  lebih  banyak  memberikan ceramah  dan  tidak  terlalu  banyak  mengajak  peserta  untuk  berdiskusi.  Suasana  di  dalam ruangan tempat kegiatan pun menjadi berbeda, untuk program mandiri, karena jumlah yang cukup  banyak,  maka  tidak  terlalu  kondusif  dan  sulit  untuk  membuat  strategi  bimbingan yang  bervariatif.  Namun,  kedua  program  sama-sama  memberikan  materi  yang  sangat dibutuhkan oleh calon pengantin.
Materi  yang  disampaikan  dalam  konseling  pranikah  untuk  kedua  program  BP4 tersebut  di  atas  tidak  berbeda  secara  substansi.  Namun  berbeda  dari  segi  pengembangan materi  dan  cara  penyampaian.  untuk  panduan,  kedua  program  BP4  tersebut  di  atas menggunakan  buku  yang  sama  yaitu  Fondasi  Keluarga  Sakinah  (Bacaan  Mandiri  Calon Pengantin) terbitan Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Islam Kemenag Republik Indonesia.
Dari  kedua  program  konseling  pranikah  yang  diselenggarakan  oleh  BP4  Kota Pekanbaru, terlihat bahwa program reguler lebih baik dari program mandiri. Hal ini terlihat dari  pegiawaian  para  instruktur  dalam  menyampaikan  materi  secara  komunikatif  dan metode yang bervariasi. Jumlah peserta yang lebih sedikit memungkinkan mengembangkan metode  untuk  mengaktifkan  peserta  dalam  kegiatan  dan  menemukan  solusi-solusi  dari berbagai  masalah  yang  mungkin  timbul  dalam  kehidupan  berkeluarga.  Dengan  demikian peserta  terlihat  aktif,  bersemangat  dan  antusias  dalam  mengikuti  kegiatan.  Alokasi  waktu yang lebih banyak menjadi pendukung tersampaikannya materi secara maksiamal.
Pelaksanaan  bimbingan  pranikah  yang  sudah  dilakukan  di  BP4  Kota  Pekanbaru, pada  dasarnya  sesuai  dengan  tujuan  diadakannya  konseling  pranikah    (Brememer  dan Shostrom: 2013) adalah sebagai berikut (1) Membantu klien untuk mencapai pemahaman
lebih  baik  tentang  dirinya,  sehingga  masing-masing  pasangan  dan  tuntutan  pernikahaan serta  agar  individu  mempunyai  persiapa-persiapan  yang  lebih  matang  dalam  kehidupan rumah tangga, (2) Meningkatkan kondisi-kondisi yang lebih baik bagi penyesuaian keluarga sehingga  keluarga  tersebut  mendapatkan  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  serta  dapat meningkatkan  kesadaran  tentang  kekuatan  dan  potensinya  terhhadap  masing-masing individu  dan  (3)  Menggembangkan  komunikasi  yang  baik  dalam  meyelesaikan  dan mengelola persoalan-persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya sehingga memperoleh kebahagiaan.

## Perspektif Gender dalam Konseling Pranikah di BP4 Kota Pekanbaru
Kajian  tentang  gender  seyogyanya  diberikan  untuk  memahamkan  pasangan  calon pengantin  mengenai  tugas,  peran  dan  fungsi  masing-masing  dalam  pernikahan.  Dalam materi yang disampaikan oleh instruktur suscatin (kursus calon pengantin) tidak menyentuh persoalan  gender  secara  eksplisit.  Secara  implisit,  kesetaraan  gender  disampaikan  dalam bentuk  materi  tugas  suami  istri  dalam  rumah  tangga  saja.  Begitupun  dalam  modul  yang dipegang oleh instruktur, tidak tergambar kajian tentang kesetaraan gender.
Modul yang dipegang oleh instruktur (Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin) memiliki 10 bab kajian. Berikut 10 bab dalam modul suscatin BP4 Kota Pekanbaru:  (1)  Membangun  Landasan  Keluarga  Sakinah.  (2)  Merencanakan  Perkawinan yang Kokoh Menuju Kelurga Sakinah. (3) Dinamika Perkawinan. (4) Kebutuhan Keluarga. (5)  Kesehatan  Keluarga.  (6)  Generasi  Berkualitas.  (7)  Ketahanan  Keluarga  dalam Menghadapi  Tantangan  Kekinian.  (8)  Mengenali  dan  Menggunakan  Hukum  untuk Melindungi  Perkawinan  dan  Keluarga.  (9)  Mengelola  Konflik  Keluarga  (10)  Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa Nikah atau Rujuk.
Berdasarkan  analisis  peneliti  terhadap  buku  panduan  yang  digunakan  oleh  BP4 Kota  Pekanbaru,  tidak ada  bab  yang khusus  membahas  tentang  kesetaraan gender  dalam rumah tangga. Meskipun dalam bab tersebut membahas dan menyebut kata suami dan istri namun  tidak  tergambar  konsep  tentang  kesetaraan  gender,  melainkan  dibahas  secara umum.  Berdasarkan  hasil  wawancara  peneiti  dengan  penyelenggara  dan  instruktur bimbingan  pranikah,  tergambar  bahwa  pemahaman  konsep  gender  masih  sangat  kurang. Dari  6  instruktur  yang  diwawancarai,  hanya  satu  orang  yang  memahami  konsep  gender. Konsep  gender  yang  dipahami  itupun  tidak  dituangkan  dalam  penyampaian  materi bimbingan pranikah.
Secara  umum,  konsep  gender  belum  tersosialisasi  dengan  baik  di  Kementerian Agama  khsusnya  di  Kota  Pekanbaru.  Ketika  ada  undangan  untuk  kegiatan  yang berperspektif  gender,  utusan  yang  mengahdiri  kegitan  tersebut  selalu  ditugaskan  kepada perempuan,  sekalipun  yang  diundang  adalah  kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota Pekanbaru. (Wawancara dengan salah seorang instruktur tgl 11 September 2018).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  perlunya  para  instruktur  memahami  konsep  gender secara  baik  dan  utuh,  agar  mereka  dalam  memberikan  materi  yang  berspektif  gender. Konsep ini perlu disampaikan agar masing-masing (suami-istri) bisa saling bekerjasama dan saling  membantu  dalam  melaksanakan  urusan  rumah  tangga.  Tidak  ada  kaplingan  yang secara mutlak antara tugas suami atau istri. Keduanya bisa saling bekerjasama dan mengisi kekuarangan satu sama lain.
Kesetaraan gender, dikenal juga sebagai keadilan gender, adalah pandangan bahwa semua  orang  harus  menerima perlakuan  yang  setara  dan  tidak didiskriminasi  berdasarkan identitas  gender  mereka . Gender  dimaknakan  sebagai  suatu  bentuk  konsep  kultural  yang berupaya dalam membuat pembedaan ( distinction) dalam hal perilaku, peran , metalitas serta karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat pada umumnya (Tierney.1989 ). menurut Fakih, (2005) bahwa gender adalah sifat yang te;ah melekat  pada  diri  seorang  laki-laki  maupun  perempuan  yang  dikonstruksi  secara  sosial maupun  kultural  dan  dapat  dipertukarkan,  artinya  adanya  perbedaan  fungsi,  peran  dan tanggung jawab antara seorang laki-laki maupun perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.
Membahas  permasalahan  gender  berarti  membahas  permasalahan  perempuan  dan juga  laki-laki  dalam  kehidupan  masyarakat.  Pengertian  gender  menurut  Caplan  (1987) adalah  perbedaan  perilaku  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan  selain  dari  struktur biologis,  sebagain  besar  justru  terbentuk  melalui  proses  cultural  dan  sosial.  Definisi  yang lain disebutkan oleh Bem (1981) bahwa gender adalah salah satu karakteristik kepribadian seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dipengaruhi oleh peran gender yang telah dimilikinya dan dapat dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi yaitu  maskulim, feminism, androgini dan tak tergolongkan. Maskulin diartikan sifat kelaki-lakian diatas rata-rata, sifat kurang  dari  rata-rata.  Ciri-ciri  yang  berkaitan  atau  sesuai  dengan  gender  ini  yang  lebih umumnya  terdapat pada seorang laki-laki, atau suatu peran atau trait maskulin yang telah dibentuk oleh budaya. Sehingga sifat ini dipercaya adalah sifat bagi laki-laki. Tipe feminism merupakan sifat kewanitaan di atas rata-rata sifat kelaki-lakiannya kurang dari rata-rata. Ciri atau  sifat  yang  umum  terdapat  pada  wanita  dan  merupakan  sifat  ideal  bagi  wanita.
Sedangkan tipe androgini adalah sifat kelaki-lakian maupun kewanitaanya di atas rata-rata. Terakhir adalah tipe tidak tergolongkan yakni sifat kelaki-lakiannya maupun kewanitaannya di  bawah  rata-rata.  Tingginya  kehadiran  karakteristik  maskulin  dan  feminism  yang diinginkan pada satu individu pada saat yang bersamaan (Snatrock, 2003).
Pandangan terhadap gender ini dapat diklasifikasikan yang pertama yaitu, kedalam dua model yaitu equity model dan complementary contribution model , kemudian yang kedua yaitu kedalam  dua stereotype yaitu  sex role  stereotypes dan managerial  stereotypes .  Model  pertama mengasumsikan  bahwa  antara  seorang  laki-laki  dan  wanita  sebagai  professional  adalah identic sehingga diperlukannya suatu cara yang sama dalam hal mengelola dan wanita harus diuraikan  dalam  suatu  akses  yang  sama  tanpa  adanya  perbedaan.  Model  kedua  berasumsi bahwa seorang laki-laki dan wanita harus dapat mengelola dan tahu menganai cara menilai, mencatat  serta  mengkombinasikan  sesuatu  sehingga  dapat  menghasilkan  suatu  sinergi (Trisnaningsih, 2002).
Pandangan lain yang dikemukan oleh Oakley (1972) menyebutkan bahwa gender merupakan suatu perbedaan jenis kelamin yang tidak termasuk biologis dan bukan kodrat dari  Tuhan.  Sedangkan  menurut  Zainuddin,  (2006)  gender  yaitu  sebagai  suatu  pola  relasi pada lelaki dan perempuan berdasarkan pada ciri sosial masing-masing. Makna yang sama juga  dikemukan  oleh  Eviota,  (1992)  bahwa  gender  adalah  konstruksi  dan  tatanan  sosial mengenai berbagai perbedaan antar jenis kelamin yang mengacu kepada relasi-relasi sosial anatara perempuan dan laki-laki atau suatu sifat yang telah ditetapkan secara sosial maupun budaya.
Menurut  Unger  &  Crawford  (1992)  menyatakan  gender  merupakan  perbedaan antara  perempuan  dan  laki-laki  yang  dikonstruksi  secara  sosial  bukan  berdasarkan perbedaan  biologis  semata.  Hal  yang  sama  dikemukakan  oleh  Moser  (1993)  gender merupakan suatu peran sosial yang terbentuk didalam masyarakat. Perbedaan peran dalam gender  ini  berasal  atau  terbentuk  karena  adanya  faktor-faktor  ideologis,  etnis,  sejarah, ekonomi  dan  kebudayaan.  Gender  merupakan  bentuk  perbedaan  perilaku  antara  seorang laki-laki  dan  perempuan  bukan  terbentuk  secara  biologis,  melainkan  terbentuk  melalui suatu proses kultural dan sosial. Gender ini dapat berubah-ubah sedangkan jenis kelamin biologis akan tetap tidak akan berubah (Grewal & Kaplan, 2002).
Sedangkan  Mosse  (1996)  menyebutkan  bahwa  gender  adalah  seperangkat  peran yang  diberikan  kepada  seorang  laki-laki  dan  perempuan,  bukan  terbentuk  secara  biologis namun  peran  ini  dapat  berubah  sesuai  dengan  usia,    budaya,  kelas  sosial  maupun  latar
belakang etnis. Gender  dapat menentukan berbagai  suatu pengalaman hidup dan mampu menentukan  suatu  akses  dalam  hal  alat-alat,  pendidikan,  kerja,  maupun  sumber  daya. Gender ini dapat berkaitan dengan relasi  dan kualitas yang dapat terbentuk didalam suatu hubungan kekuasaan dan dominasi dalam bentuk struktur kesempatan hidup seorang laki- laki maupun perempuan, serta pembagian kerja yang lebih luas yang pada gilirannya berakar pada  suatu  kondisi  produksi  dan  reproduksi  yang  diperkuat  oleh  suatu  system  ideology, agama  dan  budaya  yang  telah  berlaku  didalam  masyarakat  (Ostergaard,  1992).  Hal  lain dikemukan  oleh  Bradley  (2007)  bahwa  gender  merupakan  suatu  konstruksi  sosial  yang mengkategorikan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada persepsi dan perasaan. Gender ini bervariasi dapat berdasarkan tempat, waktu, budaya dan pengalaman hidup.
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gender itu dapat dipahami sebagai  suatu  konsep  yang  digunakan  dalam  mengidentifikasi  perbedaan  antara  seorang laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi pengaruh agama, sosial dan budaya serta arti dalam  gender  adalah  suatu  bentuk  yang  direkayasa  oleh  masyarakat,  bukan  sesuatu  yang telah bersifat kodrati.
Kesetaraan  gender  berarti  kesamaan  suatu  kondisi  bagi  seorang  laki-laki  maupun perempuan dalam memperoleh  suatu kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar dapat berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan hukum, politik, ekonomi  dan  sosial  budaya,  pendidikan  serta  pertahanan  dan  keamanan  nasional,  serta kesamaan dalam hal menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga dapat meliputi  suatu  penghapusan  diskriminasi  dan  ketidakadilan  struktural,  baik  terhadap seorang  laki-laki maupun perempuan.  Sebagai contoh dalam kehidupan berkeluarga perlu dijelaskan  makna  kepala  rumah  tangga,  manakala  sang  suami  telah  meninggal  maka  istri dapat  dikatakan  kepala  rumah  tangga  bagi  anak-anaknya.  Contoh  lain  adalah  mencari nafkah,  jika  sang  suami  tidak  bekerja  maka  istri  yang  memiliki  pekerjaan  tetap  dapat mengambil  alih  sebagai  pencari  nafkah,  namun  begitu  kepala  keluarga  tetap  sang  suami. Dalam kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan akan diberi pemahaman tentang fungsi gender  dengan  adil  dan  mereka  tidak  lagi  mendapat  tekanan  dikarenakan  budaya  yang seakan-akan memiliki paham yang tidak  fleksibel terhadap tugas dalam pengelolaan rumah tangga. Ketidakpahaman terhadap kesetaraan gender seringkali menjadi pemicu perceraian.
Kasus perceraian yang marak terjadi di masyarakat tidak hanya karena budaya yang menekan  kesetaraan  gender.  Faktor  lain  adalah  ketidak  pedulian  masyarakat  itu  sendiri. Apabila berbicara tentang gender maka banyak orang berpikir perempuan ingin mengambil
alih  tugas  laki-laki  dan  sebaliknya,  namun  sebenarnya  kesetaraan  gender  tidak menginginkan  beban  ganda  ( double  burden )  bagi  istri  (perempuan)  dan  suami  (laki-laki). Pemahaman  mengenai  suatu  subyek-obyek,  superior-imperior,  dominan-tidak  dominan serta pembagian peran-peran yang tidak sesuai atau tidak seimbang antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki) maupun anggota keluarga perempuan (ibu, anak perempuan) (Syaiful  Anwar,  2016:199).  Sehingga  materi  tentang  kesetaraan  gender  sangat  penting mengingat    tujuan  dari  pelaksanaan  BP4  adalah  :  (1)  Memberikan  suatu  nasehat  serta penerangan  mengenai  hal-hal  seperti  nikah,  talak,  cerai,  dan  rujuk  terhadap  yang  akan melakukannya baik itu secara perorangan maupun dalam bentuk kelompok. (2) Mencegah agar  tidak  terjadi  suatu  perceraian  (cerai  talak  ataupun  cerai  gugat),  poligami  yang  tidak bertanggung  jawab,  sewenang-wenang,  perkawinan  di  bawah  tangan  dan  perkawianan  di bawah  umur.  (3)  Memberikan  suatu  bantuan  terkait  dalam  hal  mengatasi  suatu permasalahan seperti masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan  dalam rumah tangga. (4)  Memberikan  suatu  bimbingan  serta  penyuluhan  terhadap  undang-undang  perkawinan dan  hukum  munakahat.  (5)  Bekerjasama  dengan  lembaga,  instansi,  dan  organisasi  yang memiliki  suatu  kesamaan  yang  bertujuan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri.  (6) Menerbitkan  berbagai  sumber  media  cetak  seperti  majalah,  buku,  brosur,  dan  penerbitan lain. (7) Menyelenggarakan   adanya kursus, diskusi, penataran, seminar dan kegiatan yang sejenisnya.  (8)  Meningkatkan  suatu  penghayatan  serta  pengamalan  ajaran  islam  dalam  hal rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia serta sejahtera. (9) Meningkatkan pelaksanaan  pedoman  penghayatan  dan  pengamalan  pancasila  (P4)  dalam  keluarga.  (10) Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga)  sehat,  bahagia  dan  sejahtera.  (11)  Usaha  lain  yang  dipandang  bermanfaat  bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (rumah tangga) (https://pekanbaru.kemenag.go.id/sejarah-singkat/BP4 ).
Urgensi  pelaksanaan  konseling  pranikah  bagi  para  calon  pengantin  seperti  yang dikemukaka oleh Abdul Basit (2016) bahwa Masalah-masalah yang ada pada rumah tangga yang disebabkan oleh perkawinan, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, konflik antar anggota keluarga dan terjadinya perceraian yang merupakan fenomena nyata yang  suda  ada  di  dalam  masyarakat.  Sehingga  untuk  membantu  mengatasi  masalah- masalahn yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut, diperlukannya pengadaan bimbingan konseling perkawinan.
Tujuan dari BP4 melaksanakan konseling pranikah atau suscatin akan semakin baik apabila  instruktur  memahami  betul  makna  kesetaraan  gender.  Dengan  pemahaman  yang baik  tentang  kesetaraan  gender,  maka  materi  yang  diberikan  dapat  diarahkan  agar  calon pasangan pengantin memahami tugas dan fungsi mereka dalam rumah tangga berdasarkan perspektif  gender  tersebut.  Harapan  dari  pelaksanaan  konseling  pranikah  bagi  calon pasangan  pengantin  berwawasan  gender  adalah  mereka  dapat  membangun  keluarga  yang sakinah dan terhindar dari perceraian.
Relasi  antara  suami  dan  istri  dalam  keluarga  merupakan  hubungan  yang  saling membutuhkan  dan  tidak  terpisahkan.  Murata  (1996)  mengibaratakan  relasi  laki-laki  dan perempuan seperti hubungan langit dan bumi, berpasangan, saling membutuhkan. Masing- masing  memiliki  kelebihan  untuk  diberikan  kepada  pasangannya.  Sebaliknya  memiliki kekurangan yang mesti diisi oleh pasangannya. Atika (2017) menyatakan bahwa salah satu kelebihan  perempuan  adalah  dengan  diberi  rahim,  yang  dengan  rahim  tersebut kecenderungan  laki-laki  menyayangi  perempuan  dan  tempat  persemaian  cinta  antara keduanya.
Menurut  Syaiful  Anwar  (2016),  pemahaman  tentang  perbedaan  biologis,  aspirasi, kebutuhan,  kemampuan  yang  ada  pada  masing-masing  anggota  keluarga  sebaiknya  dapat ditanamkan  sejak  awal  terbentuknya  sebuah  keluarga.  Sistem  patriarkat  yang  meletakkan posisi fungsi-fungsi yang ada dalam keluarga harus berdasarkan pada bentuk struktur yang kaku dan memiliki hierarki kekuasaan yang membatasi adanya peran-peran partisipatif antar anggota  keluarga  yang  telah  menyebabkan  terjadinya  ketidaksesuaian,  ketimpangan  dan ketidakadilan. Relasi gender yang ada dalam keluarga dapat dibentuk dan juga dibangun jika masing-masing  individu  dapat  saling  memahami  perbedaan  serta  kebutuhan  yang  dimiliki masing-masing individu tersebut serta mampu memberikan suatu kesempatan pada masing- masing individu agar dapat seimbang tanpa membeda-bedakan peran gender.
Kesetaran  gender  dalam  keluarga  termasuk  juga  dalam  memperlakukan  anak  dan mendidik anak. Evi Fatimatur Rusydiyah (2016) menyebutkan bahwa keadilan setiap orang tua terhadap anaknya dalam hal memberikan pendidikan karena itu dapat menjadi fondasi dasar dalam penerapan kesetaraan gender. Demikianpula dalam bidang pendidikan, setiap anak berhak untuk memperoleh atau mendapatkan pendidikan yang layak dan sama dalam sebuah keluarga dan lingkungan masyarakat.

## KESIMPULAN
Kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin oleh BP4  Kota Pekanbaru merupakan kegiatan  yang  sangat  positif  dan  perlu  diikuti  oleh    pasangan  yang  akan  menikah. Pelaksanaan  bimbingan  pranikah  yang  sudah  terlaksana  dengan  baik  khususnya  pada program reguler. Kaunggulan program reguler terlihat pada kemampuan instruktrur dalam penguasaan,  pengembangan  dan  penyampaian  materi  dengan  berbagai  metode  yang bervariasi,  sehingga  peserta  lebih  antusias  dan  bersemangat  dalam  mengikuti  kegiatan. Namun ada sisi yang kurang dan perlu disempurnakan dalam penyampaian materi dengan menambah  pokok  bahasan  “  Membangun  relasi  gender  dalam  keluarga”.  Hal  ini  penting untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin untuk membina dan melestarikan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Basit,  “  Koseling  Perkawinan  dalam  Perspektif  al-Qur’an”, Konseling  Religi:  Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 7 Desember 2016, h. 175 – 194.
Atika Zuhratus Sofiyah, “ Relasi Gender dalam Kajia Islam he Tao of Islam Karya Sachito Murata”  Jurnal Tadrib , Vol III No 1 Juni 2017, h. 119-142.
Bem,  S.L.  1981. Gender  Schema  Theory:  A  Cognitive  Account  of  Sex  Typing. Psychological Review. 88, 354-364.
Boozer, M., Ranis, G., Stewart, F., & Suri, T. (2003). Paths to Success: The Relationship Between Human  Development  and  Economic  Growth.  Center  Discussion  Paper  No.  874  Economic Growth Center Yale University , 1-49.
Caplan, P. 1987. Cultural Construction of Sexuality. London: Tavistock Publication.
Cornwall, A., & Jewkes, R. (1995). What is participatory research? Social Science & Medicine , 41(12): 1667-1676.
Evi  Fatimatur  Rusydiyah.  2016.  “  Pendidikan  Islam  dan  Kesetaraan  Gender:  Konsepsi Sosial tentang Berkeadilan Pendidikan dan Keluarga”  Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 4 No 1 Mei 2016, h. 22-43.
Eviota, Elizabeth. 1992. The Political Economy of Gender. London: Zed Books, Ltd.
Greenwood, D. J., Whyte, W. F., & Harkavy, I. (1993). Participatory Action Research as a Process and as a Goal. Human Relations, 46 (2), 175.
Lilis  Widaningsih.  2017.  “  Relasi  Gender  dalam  Keluarga:  Internalisasi  Nilai-nilai Kesetaraan  dalam  Memperkuat  Fungsi  Keluarga”  Tim  Pokja  Gender  Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Mansour Fakih. 2004. Gender dan Analisis Transformatif. Pustaka belajar: Yokyakarta.
Mohd. Anuar Ramli. 2012. “Analisis Gender dalam Hukum Islam” dalam Jurnal Fiqh , No. 9 (2012) 137-162.
Moser, C.O.N. 1993. Gender Planning and Development Theory. Practice and Training. New York: Roudledge.
Moser,  Caroline  O.  N.  (1993). Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Training . London: Routledge
Mosse, Y.C. 1996. Gender dan Pembangunan. Terj. Hartian Silawati. Yokyakarta: Rifka Annisa Women’s Crisis Center dan Pustaka Pelajar Ofset.
Murata,  Sachiko.  Kitab  Rujukan  tentang  Relasi  Gender  dalam  Kosmologi  dan  Teologi Islam.  Diterjemahkan  dari The Tao of Islam: A. Source book on Gender Relationship in Islamic  Thought, Penerjemah  Rahmani  Astuti  dan  M.S.  Nasrullah.  (Bandung: Mizan). 1996.
Oakley, Aan.  1972. Sex, Gender and Sociaty. New York: Yale University.
Santrock. 2003. Adolesence Perkembangan Remaja. Jakarta: Erlangga.
Sarifa  Suhra.  2016.  “Kesetaraan  Gender  dalam  Persfektif  al-Qur’an  dan  Implikasinya Terhadap Hukum Islam” Jurnal al-Ulum, Volume 13 Nomor 2 Desember 2013, h. 373-394.
Syaiful  Anwar.  2016.  “Urgensi  Pendidikan  Gender  dalam  keluarga” Terampil:  Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Volume 3 Nomor 2, 2016, h. 199-217.
Tierney, Helen. (ed.) Women's studies encyclopedia, Vol.1. Views from the sciences. New York, London: Greenwood, 1989.
Trisnaningsih.  2004.  “Perbedaan  Kinerja  Auditor  dilihat  dari  Segi  Gender” Jurnal  Riset Akutansi Indonesia. Vol 7 Nomor 1 Januari 2004. H. 108-123.
Unger & Crawford.1992. Wome and Gender: A Feminist Psychology. USA: McGraw- Hill.
Zainuddin Maliki. 2006. Bias gender dalam Pendidikan Sosiologi . Jakarta.
Peraturan Dirjen Bimas Islam No: PJ.II/542/Tahun 2013.
Hasan  Afriadi,  Kompasiana  .com/berita/  Kasus  Perceraian  di  Pekanbaru/  Kamis  19-10- 2017.