ANUVA Volume 4 (2): 255-269, 2020 Copyright ©2020, ISSN: 2598-3040 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Kajian Terhadap Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta dan
Universitas Padjadjaran, Bandung)
Tri Handayani 1*)
1 Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia
* ) Korespondensi: tri.handayani.undip@gmail.com

## Abstract
[Security Classification and Records Access System (Study Of "Veterans" National Development University and Padjadjarans University Security Classification And Records Access System)] Security Classification and Records Access System is one of the four guidelines needed in the process of managing records. Its existence is needed as a guideline  for  archival  managers  in  providing  access  to  archival  services.  Referring  to  "Veterans"  National Development University and Padjadjarans University Security Classification and Records Access System are known that the two state universities use different methods. "Veterans" National Development University in Jakarta unite the  Records  Classification  with the  Security  Classification and  Records Access  System  into  one  rector  regulation. Meanwhile,  Padjadjarans  University  separate  between  the Records  Classification  with  the  Security  Classification and Records Access System into two differrent rector regulations. This research method is descriptive qualitative by analyzing the  rector’s regulations of the two state universities on how the rector's regulations protect the physical and record content of information that they create so as not to be accessed by unauthorized people. The purpose of this study is that the community, especially the university community able to know and implement the preparation of university  regulations, especially  regarding  Security  Classification  and  Records  Access  System,  and  implement  it. This  research  uses  an  archival  approach.  The  results  showed  that,  (1)  The  Security  Classification  and  Records Access System was regulated by each university  based on archival laws and higher education archival legislation, but its substance adjusted with the needs of each university; (2) the substance of security classification and archive access  system  at  the  two  state  universities  has  referred  the  regulations  set  out  in  the  ministerial  regulation  that coordinates universities in Indonesia.
Keywords: system; classification; security; access; record

## Abstrak
Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  merupakan salah  satu  dari  empat pedoman  yang diperlukan  dalam proses  pengelolaan  arsip  dinamis.  Keberadaannya  diperlukan  sebagai  pedoman  para  pengelola  arsip  dalam memberikan layanan  akses  terhadap  arsip  dinamis.   Merujuk  pada  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip Dinamis  milik  Universitas  Pembangunan  Nasional  (UPN)  “Veteran”  di  Jakarta  dengan  Sistem  Klasifikasi  dan Keamanan  Akses  Arsip  Dinamis  milik  Universitas  Padjadjaran  (Unpad)  diketahui  bahwa  kedua  perguruan  tinggi negeri  tersebut  menggunakan  metode  yang  berbeda.  UPN  “Veteran”  di  Jakarta  menyatukan  Klasifikasi  Arsip dengan  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  ke  dalam  satu  peraturan rektor.  Sementara  itu  Klasifikasi Arsip  dengan  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  milik  Unpad  dipisah  dalam  dua  peraturan rektor. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis terhadap peraturan rektor kedua perguruan tinggi negeri tersebut tentang bagaimana peraturan rektor melindungi fisik dan isi informasi dinamis yang mereka ciptakan agar tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Tujuan dari penelitian ini adalah agar masyarakat khususnya  masyarakat  perguruan  tinggi  dapat  mengetahui  dan  melaksanakan  penyusunan  peraturan  perguruan tinggi  khususnya  tentang  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip,  serta  mengimplementasikannya.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kearsipan.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  bahwa  (1)  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan Akses  arsip  diatur  oleh  masing-masing  perguruan  tinggi  berdasar  perundang-undangan  kearsipan  serta  perundang- undangan kearsipan perguruan tinggi, tetapi substansinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi; (2) substansi klasifikasi keamanan dan akses arsip pada kedua perguruan tinggi negeri tersebut telah merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri yang mengkoordinasi perguruan tinggi di Indonesia.
Kata kunci: sistem; klasifikasi; keamanan; akses; arsip dinamis

## 1. Pendahuluan
Penelitian  ini  berjudul  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  (Kajian  Terhadap Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  pada  Universitas  Pembangunan  Nasional “Veteran,  Jakarta  dan  Universitas  Padjadjaran,  Bandung).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk meluaskan  informasi  kepada  masyarakat  khususnya  masyarakat  perguruan  tinggi  tentang  kebijakan  ini. Kebijakan ini merupakan satu dari empat pilar pengelolaan arsip dinamis di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang ini diatur oleh  pemerintah  Republik  Indonesia  di  era  reformasi  sebagai  langkah  pemerintah  menghadapi  era keterbukaan,  transparan,  akuntabilitas,  dan  layanan  publik  terhadap  informasi  berbasis  arsip.  Latar belakang  keberadaan  undang-undang  ini  didasari  oleh  tiga  undang-undang  yang  mengatur  tentang informasi,  serta  pelayanan  kepada  publik  yaitu  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 sertaPelayanan Publik.
Pelaksanaan  terhadap  undang-undang  terkait  informasi  maupun  informasi  berbasis  arsip  saat  ini diatur dalam : (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik;  (2) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  61  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik;  (3)  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan.  Pelaksanaan  terhadap  undang-undang  terkait informasi,  informasi  berbasis  arsip,  maupun  pelayanan  publik  diatur  oleh  Arsip  Nasional  Republik Indonesia.  Lembaga  Negara  Non  Kementerian  ini  berdasar  pada    Pasal  8  huruf  a  Keputusan  Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan Peraturan  Presiden  Nomor  145  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedelapan  atas  Keputusan  Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian,  memiliki  kewenangan  untuk  menyusun  kebijakan  di bidang  kearsipan.  Lembaga  negara  ini  mengatur  tentang  sistem  klasifikasi  keamanan  dan  akses  arsip dinamis  ke  dalam  Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2011  tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
Keberadaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan  Akses Arsip Dinamis sangat penting  karena arsip dinamis  di  era  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1971  tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan tidak boleh dibuka untuk orang yang tidak memiliki kewenangan untuk mengakses arsip tersebut. Ketentuan ini diatur didalam undang-undang tersebut pada Pasal 11 ayat (1) dan (2).
Akses  terhadap  isi  informasi  yang  dikandung  di  dalam  arsip  dinamis  tertentu  dibatasi. Pembatasan  terhadap  akses  arsip  dinamis  diatur  dalam  Pasal  44  Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan.  Pasal  tersebut  mengatur  pembatasan  akses  terhadap  arsip dinamis apabila:
“   (1)   Pencipta  arsip  dapat  menutup  akses  atas  arsip  dengan  alasan  apabila  arsip  dibuka  untuk umum dapat:
a.   menghambat proses penegakan hukum;
b.  mengganggu  kepentingan  pelindungan  hak  atas  kekayaan  intelektual  dan  pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
c.  membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
d.  mengungkapkan  kekayaan  alam  Indonesia  yang  masuk  dalam  kategori  dilindungi kerahasiaannya;
e.   merugikan ketahanan ekonomi nasional;
f.   merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
g.  mengungkapkan  isi  akta  autentik  yang  bersifat  pribadi  dan  kemauan  terakhir  ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
h.  mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
i.   mengungkap memorandum atau suratsurat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
(2)   Pencipta  arsip  wajib  menjaga  kerahasiaan  arsiptertutup  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1).
(3)   Pencipta  arsip  wajib  menentukan  prosedur  berdasarkan  standar  pelayanan  minimal  serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip.”
Selanjutnya dalam Pasal 42 undang-undang yang sama telah diatur, bahwa lembaga negara, pemerintahan daerah,  perguruan  tinggi  negeri,  dan  BUMN  dan/atau  BUMD  wajib  melaksanakan  ketentuan  tentang pemberian layanan akses terhadap arsip dinamis.

## 2. Tinjauan Pustaka

## A. Klasifikasi Arsip
Arsip merupakan satu basis media yang menyimpan informasi.  Robek, Mary F. and Brown, Gerald F. and  Maedke,  Wilmer  O.  (  1987:3)  menyatakan,  bahwa  informasi  merupakan  peralatan  penting  yang diperlukan sehari-hari untuk memecahgkan masalah yang terjadi. Selain itu informasi diperlukan sebagai bahan  referensi  kita  ketika  akan  mengambil  keputusan.  Pernyataan  ini  sangat  beralasan,  karena  apabila kita  mengambil  keputusan  tanpa  didasari  oleh  informasi  yang  cukup,  maka  bisa  jadi  keputusan  yang diambil dapat berakibat buruk secara mikro maupun makro.
Robek,  dkk  (1987:3)  mengutip  definisi  informasi  dari  sebuah  kamus  terpilih,  sebagai  “knowledge communicated by others or obtained by study and investigation” . Dari kutipan tersebut diketahui, bahwa informasi  merupakan  “sesuatu”  yang  mengandung  “pengetahuan  baru”  bagi  pihak  yang  belum  pernah mengetahui sebelumnya. “Pengetahuan baru itu diperoleh melalui proses kajian dan penyelidikan.
Kita  bersentuhan  dengan  informasi  dalam  kehidupan  kita  sehari-hari.  Informasi  sangat  kita  perlukan untuk  menjalani  kehidupan  sehari-hari  dalam  bersosial  kemasyarakatan,  pekerjaan,  mauipun  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.    Media  transmisi  informasi  di  masa  lalu  berupa  surat  konvensional, telephon,  telegram,  siaran radio,  siaran  televisi,  rekaman  film,  rekaman  dalam  cassette,  positif  foto,  dan lain-lain.  Tetapi  media  transmisi  informasi  di  era  teknologi  informasi  dewasa  ini  sudah  sangat  canggih,
sehingga  media  surat  konvensional,  telegram,  sudah  mulai  di  tinggalkan  beralih  ke  media  elektronik seperti smartphone dan sejenisnya.
Semua  informasi  yang  dianggap  penting  dalam  pelaksanaan  kehidupan  sehari  –  hari  seseorang maupun  organisasi  diorganisir  secara  sistematis.  Pengorganisasian  terhadap  arsip  ditinjau  dari  bidang kearsipan  merupakan    pengorganisasi  terhadap  arsip  yang  diciptakan  dengan  cara  dilakukan  klasifikasi secara  intelektual  melalui  proses  analisis  dan  kajian  terlebih  dahulu  sebelum  diimplementasikan.  Setiap informasi  yang  diciptakan  dikategorisasi  sesuai  dengan  subyek  informasi  yang  diciptakan.Tujuannya adalah  agar  informasi  tersebut  mudah  untuk  ditemu  kembali  ketika  suatu  saat  diperlukan  kembali  untuk suatu keperluan (Sulistyo-Basuki, 2003:127)

## B. Arsip Dinamis
Arsip  menurut  Pasal  1  butir  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2009  tentang Kearsipan  adalah  “rekaman  kegiatan  atau  peristiwa  dalam  berbegai  bentuk  dan  media  sesuai  dengan perkembangan      teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  dibuat  dan  diterima  oleh  lembaga  negara, pemerintah  daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan , dan perseorangan  dalam  pelaksanaan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara”.  Sementara  itu pengertian  arsip  dinamis  menurut  Pasal  1  butir  3  dalam  undang-undang  yang  sama  disebutkan  sebagai “arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.  Dari  kedua  pengertian  tersebut  dapat  diketahui,  bahwa  arsip  merupakan  salah  satu  media informasi yang diciptakan, dan harus dikelola secara sistematis agar mudah untuk ditemu kembali ketika dilakukan informasi yang dikandung di dalam arsip tersebut diperlukan.
Kita mengenal  dua jenis arsip dalam kategori arsip dinamis, yaitu arsip aktif dan arsip inaktif.  Ricks, Betty  and  Swafford,  Ann  J..  and  Gow,Kay  E.  (1992:101)  memberikan  rumusan  penyusutan  nilaiguna informasi berbasis arsip sebagai berikut:
(1) 10  persen  arsip  yang  diciptakan  oleh  suatu  organisasi  akan  memiliki  nilaiguna  informasi dalam jangka waktu lama
(2) 25  persen  arsip  yang  diciptakan  oleh  suatu  organisasi  akan  disimpan  di  unit  kerja  pencipta arsip sebagai arsip aktif
(3) 30 persen arsip yang diciptakan oleh suatu organisasi akan disimpan di record center sebagai arsip inaktif
(4) 35  persen  arsip  yang  diciptakan  oleh  suatu  organisasi  suatu  saat  tidak  memilikinilaiguna informasi sehingga dimusnahkan.
Dari  paparan  tersebut,  diketahui  bahwa  terdapat  55  persen  arsip  yang  diciptakan  oleh  suaru  organisasi dengan  kategori  arsip  dinamis.  Arsip-arsip  itulah  yang  kandungan  informasinya  diperlukan  oleh penciptanya untuk digunakan sebagai (Ricks, Betty and Swafford, Ann J.. and Gow,Kay E. (1992:14):
(1) Dasar untuk pengambilan keputusan
(2) Sarana dokumentasi
(3) Dasar  dalam  “menjawab  pertanyaan”  terhadap  suatu  fenomena  atau  peristiwa  untuk  dijelaskan sesuai dengan yang sebenarnya terjadi
(4) Dasar pertimbangan
(5) Dasar pembuktian secara hukum

## C. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  merupakan  suatu  “istilah  baru”  yang diciptakan sebagai sarana untuk mengatur kategori informasi berbasis arsip dinamis yang harus dilindungi secara hukum agar tidak dilayankan kepada seseorang, sekelompok orang,  maupun organisasi yang tidak memiliki hak untuk mengetahui isi informasi yang dikandung di dalam arsip tersebut. Terlebih lagi untuk mendapatkan fisiknya dalan bentuk asli maupun copy nya (Humas UPI,  Arsip Universitas Sosialisasikan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan UPI, http://berita.upi.edu/15567/ Diakses 7 Juni 2020). Istilah ini nampaknya hanya ada di Indonesia. Keberadaan istilah ini dimuat dalam Pasal 40 ayat (4) sebagai bagian dari dasar pedoman dalam pengelolaan arsip dinamis. Sementara itu dalam Pasal 1  butir  5  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis  di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi disebutkan, Sistem Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  merupakan  aturan  tentang  pembatasan  hak  akses terhadap  fisik  maupun  isi  informasi  yang  direkam  di  dalam  arsip  dinamis.  Pembatasan  tersebut  menjadi dasar  dalam    menentukan  sifat  keterbukaan  dan  kerahasiaan  arsip  dalam  rangka  memberikan perlindungan  terhadap  hak  dan  kewajiban  baik  pencipta  arsip  maupun  pengguna  arsip  dalam  kegiatan pelayanan arsip dinamis.
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 12 Tahun 2011 telah mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.    Pedoman  pembuatan  sistem  klasifikasi  keamanan  dan  akses  arsip diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2011  tentang Pedoman  Pembuatan  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip.  Keberadaan  peraturan  tersebut menjamin  bahwa  publik  dapat  mengakses  informasi  berbasis  arsip  ynag  diciptakan.  Kebijakan  ini  telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Namun,  ketentuan  tersebut  dapat  membahayakan  keutuhan  fisik  arsip  serta  keamanan  stabilitas negara apabila  informasi  yang  direkam  didalam  arsip  dinamis  tidak  datur  penggunaannya  untuk  publik. Atas dasar   dasar pertimbangan   tersebut maka setiap organisasi harus menciptakan Sistem Kklasifikasi Keamanan dan akses Arsip.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini    mengkaji  tentang  salah  satu  sistem  yang  digunakan  sebagai  pedoman  dalam melayankan  arsip  dinamis  kepada  publik.  Penulis  menggunakan  pendekatan  kearsipan  dari  Ricks,  Betty and  Swafford,  Ann  J..  and  Gow,Kay  E.,  (1992),  Robek,  Mary  F.  and  Brown,  Gerald  F.  and  Maedke, Wilmer O., (1987),  Sulistyo-Basuki (2003) untuk  melakukan  kajian  dalam penelitian  ini. Sementara itu
metode    penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Herdyansyah  (2011:9-10)  telah merumuskan  pengertian  dari  penelitian  kualitatif  menurut  Denzin  dan  Lincoln  (1994),  Creswell  (1998), Banister,  et.al  (1994),  Moleong  (2005).  Dari  keseluruhan  definisi  tersebut,  Herdiansyah  (2011:9) merumuskan, bahwa “penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti”
Peneliti melakukan observasi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  43  tahun  2009  tentang  Kearsipan.  Peneliti  mengamati  dan menganalisis  kedua  perundang-undangan  tersebut  terutama  yang  mengatur  tentang  Sistem  Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.
Setelah  melakukan observasi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, maka peneliti  mengamati dan  menganalisis    Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2011  tentang Pedoman  Pembuatan  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis,  serta  Peraturan  Menteri Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2018  tentang  Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi.    Keduanya  diobservasi  karena  Peraturan  Kepala Arsip  Nasional  merupakan  pedoman  bagi  seluruh  organisasi  di  Indonesia  dalam  menyelenggarakan kearsipan.  Sementara  itu  peraturan  Menteri  riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  diobservasi  karena perguruan  tinggi  melakukan  “break  down”  terhadap  pedoman  penyelenggaraan  kearsipan  yang  diatur oleh kementerian tersebut.
Hasil  pengamatan  dan  analisis  terhadap  perundang-undangan  kearsipan  khususnya  tentang  Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip digunakan untuk mengamati dan menganalisis Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip yang saat ini diberlakukan pada Universitas Pembangunan Negara “Veteran” di  Jakarta,  serta  Universitas  Padjadjaran  di  Bandung.  Peneliti  mengambil  kedua  perguruan  tinggi  negeri tersebut  secara purposive  sampling untuk  diamati  dan  dianalisis  kesesuaiannya  dengan  perundang- undangan kearsipan yang berlaku.

## 4.  Hasil dan Pembahasan
A.  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  menurut  Peraturan  Menteri  Riset,
Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Klasifikasi  Arsip,  Jadwal Retensi  Arsip  dan  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  di  Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian  yang  memiliki  fungsi  mengorganisir  perguruan  tinggi  di  Indonesia  telah  menerbitkan Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Klasifikasi
Arsip,  Jadwal  Retensi  Arsip.  Pada  Pasal  3  peraturan  tersebut  memuat  tentang  tujuan  dari  pengaturan Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di lingkungan Kementerian.  Tujuan  dari  keberadaan  peraturan  tersebut  adalah  agar  terbentuk  sistem  pengelolaan  arsip dinamis  secara  terintegrasi  sejak  penciptaan,  penggunaan,  pemeliharaan  hingga  arsip  disusutkan.  Pada Pasal 12 ayat (4) disebutkan, bahwa keberadaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Aresip Dinamis merupakan  pedoman  bagi  kementerian  yang  mengorganisir  perguruan  tinggi  maupun  bagi  perguruan tinggi  negeri  dalam  memberlakukan  pengamanan  dan  pemberian  akses  terhadap  arsip  dinamis  di lingkungan kementerian tersebut maupun di lingkungan perguruan tinggi negeri yang adad di Indonesia.
Pengaturan  tentang  struktur  sistem  klasifikasi  keamanan  dan  akses  arsip  diatur  dalam  Pasal  6 Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip. Struktur Sistem Klasifikasi Keamanan  dan  Akses  Arsip  menurut ketentuan tersebut berupa skema klasifikasi secara berjenjang. Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, peraturan ini nampak  mengikuti  skema  yang  digunakan  dalam  pengelompokkan  arsip  atau  klasifikasi  arsip.  Skema klasifikasi disusun berdasar pada proses analisis fungsi. Skema tersebut dibuat berjenjang berdasar urutan fungsi,  kegiatan,  dan  transaksi.    Fungsi  mewakili  subyek  utama  atau  primer.  Kegiatan  mewakili  subyek sekunder. Adapun transaksi mewakili subyek tersier.
Kode  klasifikasi  arsip  berdasar  pada  Pasal  7  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan Tinggi  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Klasifikasi  Arsip,  Jadwal  Retensi  Arsip  berupa  gabungan  antara huruf  dengan  angka.  Kode  tersebut  merupakan  identifikasi  urusan  sesuai  dengan  fungsi  dan  tugas pencipta arsip. Kode ini sekaligus  menjadi pedoman dalam  melakukan pemberkasan dan penataan arsip. Mengingat  bahwa  fungsi  Kementerian  yang  mengorganisir  perguruan  tinggi  ini,  juga  fungsi  dari perguruan  tinggi,  maka  klasifikasi  arsip  dikelompokkan  berdasar  fungsi  substantif  dan  fungsi  fasilitatif. Fungsi  substantif  adalah  pengelompokkan  arsip  yang  tercipta  sebagai  hasil  dari  kegiatan  administrasi tugas pokok di lingkungan kementerian tersebut maupun perguruan tinggi. Sementara itu Fungsi fasilitatif adalah  pengelompokkan  arsip    yang  tercipta  sebagai  hasil  dari  kegiatan  administrasi  penunjang  di lingkungan kementerian tersebut maupun di lingkungan perguruan tinggi.
Arsip  yang  tercipta  sebagai  akibat  dari  kegiatan  kearsipan  terkategori  menjadi  jenis  arsip.  Jenis  arsip menurut  Pasal    9  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  23  Tahun 2018  tentang  Klasifikasi  Arsip,  Jadwal  Retensi  Arsip  adalah  arsip  yang  tercipta  sebagai  akibat  dari pelaksanaan fungsi organisasi.
Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  secara  khusus  diatur  dalam  Pasal  12  dan  13 Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip. Pasal 12 peraturan in i mengatur bahwa jenis arsip digunakan sebagai dasar dalam  penentuan  sistematika  Sistem  Klasifikasi  dan  Keamanan  Arsip  Dinamis.  Mengingat  bahwa peraturan  ini  berlaku  bagi  lingkungan  kementerian  yang  mengorganisir  perguruan  tinggi  maupun  bagi lingkungan  perguruan  tinggi  negeri  di  Indonesia,  maka  Pasal  13  mengatur  tentang  dasar  susunan  sistem ini adalah fungsi substantidf dan fungsi fasilitatif kementerian tersebut maupun perguruan tinggi negeri.
Berdasar  pada  paparan  terdahulu  telah  disebutkan,  bahwa  klasifikasi  arsip  didasarkan  pada  fungsi substantif dan fungsi fasilitatif di lingkungan Kementerian yang mengorganisir perguruan tinggi maupun perguruan  tinggi  negeri  di  Indonesia.  Kedua  fungsi  tersebut  dimuat  secara  rinci  dalam  Lampiran  II Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Klasifikasi Arsip,  Jadwal  Retensi  Arsip,  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  di  Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai berikut:
1. Fungsi Subtantif
a. Penerimaan Mahasiswa (TM)
b. Kurikulum (KR)
c. Tenaga Pendidik (TD)
d. Kemahasiswaan (KM)
e. Perkuliahan (PK)
f. Data, Informasi dan Pengembangan Akademik (DI)
g. Penunjang Akademik (TA)
h. Penelitian (PT)
i. Pengabdian Kepada Masyarakat (PM)
j. Publikasi Jurnal/Buku (PJ)
k. Wisuda dan Alumni (WA)
l. Penjaminan Mutu (JM)
m. Tata Pamong (TP)
2. Fungsi Fasilitatif
a.  Perencanaan (PR)
b. Hukum (HK)
c.  Organisasi dan Ketatalaksanaan (OT)
d. Kearsipan (KA)
e.  Ketatausahaan (TU)
f. Kerumahtanggaan (RT)
g. Perlengkapan (PL)
h. Hubungan Masyarakat (HM)
i. Pendidikan dan Pelatihan (DL)
j. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TI)
k. Pengawasan (PA)
l. Kepegawaian (KP)
m. Keuangan (KU)
n. Badan Usaha (BU)
Berdasar  pada  fungsi  substantif  maupun  fungsi  fasilitatif,  maka  keduanya  kemudian  dikembangkan  ke dalam  subyek  pokok  (primer),  sub  subyek  (sekunder),  sub  sub  subyek  (tersier)  sebagai  Pola  Klasifikasi Arsip.  Klasifikasi  tersebut  selanjutnya  digunakan  sebagai  dasar  dalam  penyusunan  struktur  Jadwal Retensi Arsip, serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.
Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  menurut Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Klasifikasi  Arsip,  Jadwal  Retensi  Arsip  dan Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  di  Lingkungan  Kementerian  Riset,  Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berupa tabel yang terdiri dari 13 kolom sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel  1. Contoh  Kolom  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  Substantif  di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lampiran II. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan    Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  di  Lingkungan  Kementerian  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi)
Merujuk pada kolom 5, 6, 7, 8, 9 diketahui terdapat lima kriteria pengguna yang memperoleh hak akses pada  setiap  sub  sub subyek.  Apabila  isi  informasi  yang  direkam  di  dialam  arsip tersebut  tidak  memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian atau perguruan tinggi negeri pencipta arsip tersebut, maka  seluruh  kriteria  pengguna  dapat  mengaksesnya.  Namun  pada  sub  sub  syek  tertentu  yang  isi informasinya  dapat  mengganggu  kinerja  kementerian  maupun  perguruan  tinggi  negeri  pencipta  arsip tersebut,  maka  hanya  pengguna  arsip  tertentu  yang  dapat  mengakses.  Pengguna  arsip  dinamis  yang memiliki hak akses arsip ditandai pada kolom-kolom kriteria pengguna arsip.

## B. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip  Dinamis  menurut  Peraturan Rektor Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
Universitas  Pembangunan  Negara  “Veteran”  di  Jakarta  aktif  dalam  menyusun  pedoman  bagi penyelenggaraan  kearsipan  di  lingkungan  perguruan  tinggi  negeri  tersebut.  Dari  penelitian  yang  peneliti lakukan  sejak  tahun  2011  hingga  2017  tentang  pedoman  penyelenggaraaan  kearsipan  yang  menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan  serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan  harus  dibuat  oleh perguruan tinggi sebagai dasar bagi mereka dalam mengelola arsip yang diciptakan, ternyata baru nampak pada sekitar tahun 2013 dengan bermunculannya Peraturan pimpinan perguruan tinggi tentang Pedoman Tata  Naskah  Dinas.  Meskipun  demikian  dari  30  perguruan  tinggi  negeri  yang  diteliti,  hanya  10  dari  30 perguruan  tinggi  negeri  telah  memiliki  Tata  Naskah  Dinas.  Sementara  itu  hanya  tiga  dari  30  perguruan tinggi  negeri  yang  diteliti  telah  memiliki  pedoman  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis. Tentu saja data ini harus di update lagi sesuai dengan perkembangan terbaru di tahun 2020.
Pedoman  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  di  lingkungan  Universitas  Pembangunan Negara  “Veteran”  Jakrta  diatur  dalam  Peraturan  Rektor  Universitas  Pembangunan  “Veteran”  Jakarta Nomor  :  5  Tahun  2019  tentang  Klasifikasi  Arsip  dan  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip Dinamis.  Merujuk  pada  angka  tahun  diberlakukannya  peraturan  tersebut  diketahui  bahwa  peraturan klasifikasi  keamanan  dan  akses  arsip  dinamis  pada  perguruan  tinggi  tersebut  dimulai  pada  tahun  2019. Merujuk  pada  lampiran  peraturan  tersebut  diketahui,  bahwa  pedoman  klasifikasi  keamanan  dan  akses arsip  dinamis  di  lingkungan  Universitas  Pembangunan  Negara  “Veteran”  Jakarta  dibagi  menjadi  dua, yaitu  sistem  klasifikasi  keamanan  dan  akses  arsip  substantif  dan  sistem  klasifikasi  keamanan  dan  akses arsip fasilitatif, sebagai berikut:
1. Fungsi Subtantif
a. Penerimaan Mahasiswa (TM)
b. Kurikulum (KR)
c. Tenaga Pendidik (TD)
d.  Kemahasiswaan (KM)
e.  Perkuliahan (PK)
f.  Data, Informasi dan Pengembangan Akademik (DI)
g.  Penunjang Akademik (TA)
h.  Penelitian (PT)
i.  Pengabdian Kepada Masyarakat (PM)
j  Publikasi Jurnal/Buku (PJ)
k.  Wisuda dan Alumni (WA)
l.  Penjaminan Mutu (JM)
m.Tata Pamong (TP)
2. Fungsi Fasilitatif
a.  Perencanaan (PR)
b.  Hukum (HK)
c.  Organisasi dan Ketatalaksanaan (OT)
d.  Kearsipan (KA)
e.  Ketatausahaan (TU)
f.  Kerumahtanggaan (RT) g.  Perlengkapan (PL)
h.  Hubungan Masyarakat (HM) i.  Pendidikan dan Pelatihan (DL)
j.  Teknologi Informasi dan Komunikasi (TI)
k.  Pengawasan (PA)
l.  Kepegawaian (KP) m. Keuangan (KU) n.  Badan Usaha (BU)
Berdasar  pada  fungsi  substantif  maupun  fungsi  fasilitatif,  maka  keduanya  kemudian  dikembangkan  ke dalam  subyek  pokok  (primer),  sub  subyek  (sekunder),  sub  sub  subyek  (tersier)  sebagai  Pola  Klasifikasi Arsip.  Klasifikasi  tersebut  selanjutnya  digunakan  sebagai  dasar  dalam  penyusunan  Sistem  Klasifikasi Keamanan  dan  Akses  Arsip.  Secara  umum  Pola  Klasifikasi  perguruan  tinggi  negeri  ini  merujuk  pada menurut  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  23  Tahun  2018  tentang Klasifikasi  Arsip,  Jadwal  Retensi  Arsip  dan    Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,  dan Pendidikan Tinggi. Meskipun  demikian terdapat subyek utama,  sub  subyek,  maupun  sub  sub  subyek  yang  tidak  sama  karena  tidak  diselenggarakan  secara  utuh pada  perguruan  tinggi  tersebut.  Contoh  pada  Pola  Klasifikasi  di  lingkungan  kementerian  yang mengkoordinir  perguruan  tinggi  terdapat  Subyek  Kemahasiswaan  (KM),  sub  subyek  00  Asrama. Klasifikasi  tersebut  tidak  dimuat  dalam  Peraturan  Rektor  Universitas  Pembangunan  Neghara  “Veteran” Jakarta.  Dapat  diduga,  bahwa  kegiatan  administrasi  tersebut  memang  tidak  terjadi  di  perguruan  tinggi negeri ini karena perguruan tinggi negeri ini tidak menyediakan fasilitas asrama bagi mahasiswa.
Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  menurut  Peraturan  Rektor  Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  berupa  tabel  yang  terdiri  dari  13  kolom  sebagaimana  ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Contoh Kolom Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Substantif di Universitas Pembangunan Negara “Veteran” Jakarta
NO. KLASIFIKASI CONTOH JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN PENGGUNA YANG BERHAK AKSES HAK AKSES DASAR PERTIM NBANG AN
DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) UNIT
PENGOLAH
1 2 3 4 5 1 2 3333 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 I PENERIMAAN MAHASISWA 1 TM.00 Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Biasa/Terbuka V V V V V Eselon  III s/d  Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Unit yang membidangi bidang  akademik (Biro AKPK)
Merujuk  pada  tabel  2  diketahui,  bahwa  sistem  klasifikasi  keamanan  dan  akses  arsip  yang  berlaku  di lingkungan  Universitas  Pembangunan  “Veteran”  Jakarta  sama  dengan  sistem  klasifikasi  keamanan  dan akses arsip yang berlaku di lingkungan kementerian yang mengkoordinir perguruan tinggi.

## C. Sistem Klasifikasi Keamanan  dan Akses Arsip  Dinamis  menurut  Peraturan Rektor Universitas
Padjadjaran  Nomor  :  16  Tahun  2016  tentang  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip Dinamis
Format  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  yang  berlaku  di  lingkungan Universitas  Padjadjaran  menurut  Peraturan  Rektor  Universitas  Padjadjaran  Nomor  :  16  Tahun  2016 tentang  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis    tentu  berbeda  dengan  format  Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Substantif di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan  Pendidikan  Tinggi,  karena  peraturan  yang  berlaku  di  lingkungan  Universitas  Padjadjaran  dua  tahun lebih  awal  diatur  oleh  perguruan  tinggi  negeri  tersebut  dibandingkan  dengan  peraturan  serupa  yang diterbitkan oleh kementerian yang mengkoordinir perguruan tinggi di Indonesia.
Peraturan  Rektor  Universitas  Padjadjaran  yang  mengatur tentang  Pola  Klasifikasi  dipisahkan  dengan peraturan  rektor  yang  mengatur  tentang  sistem  klasifikasi  keamanan  dan  akses  arsip.  Peraturan  rektor yang mengatur tentang ketentuan klasifikasi arsip diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pola  Klasifikasi  Arsip  Substantif  di  Lingkungan  Universitas  Padjadjaran. Peneliti  belum  menemukan  peraturan  rektor  perguruan  tinggi  tersebut  yang  mengatur  tentang  Pola Klasifikasi  Arsip  Fasilitatif.  Pola  Klasifikasi  Arsip  Substantif  perguruan  tinggi  negeri  ini  adalah  sebagai berikut:
1. PP   Pendidikan dan Pengajaran
2. PN  Penelitian
3. PM  Pengabdian Kepada Masyarakat
4. DT  Tata Pamong Perguruan Tinggi
5. AK Data dan Informasi Akademik
6. KM  Kemahasiswaan
Dari  pola  klasifikasi  tersebut  kemudian  dikembangkan  menjadi  sub  subyek  dan  sub  sub  subyek.  Misal  klasifikasi Kemahasiswaan (KM) dikembangkan sebagai berikut
KM  KEMAHASISWAAN KM.00     Status Mahasiswa 00 Cuti/selang mahasiswa 01 Putus kuliah/drop out (DO) 02 Laporan status mahasiswa 03 Mahasiswa alih program 04 Mahasiswa pindahan PT. 05 Mahasiswa magang
Dari pola klasifikasi tersebut di terapkan ke sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip yang diatur dalam Peraturan Rektor  Universitas  Padjadjaran  Nomor  16  Tahun  2016  tentang  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis. Lampiran  III  peraturan  tersebut  memuat  klasifikasi  keamanan  dan  akses  arsip  substantif.  Kolom  –  kolom  yang disediakan terdiri dari 10 Kolom. Kesepuluh kolom tersebut untuk masing-masing memuat:
1. Nomor
2. Kode Klasifikasi
3. Kode Pokok
4. Sub Kode
5. Kosong
6. Jenis Arsip
7. Klasifikasi Keamanan
8. Hak Akses
9. Dasar Pertimbangan
10. Unit Pengolahan
Berdasar  pada  Pola  Klasifikasi  maupun  Sistem  Klasifikasi  Kemanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  diketahui,  bahwa perguruan  tinggi  negeri  ini  gerak  cepat  dalam  melindungi  arsip  dinamis  yang  diciptakan.  Ketentuan  tersebut  juga telah  didasarkan  kepada peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pendayagunaan informasi  berbasis arsip yang telah diundangkan pada tahun 2016. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses merujuk pada :
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
5. Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
6. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

## 5. Simpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan,  bahwa  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  pada Universitas  Pembangunan  “Veteran”  Jakarta  diatur  dalam  Peraturan  Rektor  Universitas  Pembangunan “Veteran” Jakarta Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis  sejalan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23  Tahun  2018  tentang  Klasifikasi  Arsip,  Jadwal  Retensi  Arsip  dan  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan Akses  Arsip  Dinamis  di  Lingkungan  Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi,  karena peraturan rektor tersebut diterbitkan setelah peraturan menteri tersebut diberlakukan. Meskipun demikian perguruan  tinggi  negeri  ini  mengatur  klasifikasi  maupun  sistem  keamanan  akses  terhadap  arsipnya menyesuaikan dengan kegiatan administrasi yang dilakukan pada perguruan tinggi negeri tersebut
Format  Pola  Kasifikasi  Arsip  maupun  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  pada Universitas Padjadjaran yang merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 16 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis berbeda dengan format yang diatur dalam  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  23  Tahun  2018  tentang Klasifikasi  Arsip,  Jadwal  Retensi  Arsip  dan  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  di Lingkungan  Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi.  Hal  ini  dapat  dimengerti  larena peraturan  yang  diberlakukan  di  lingkungan  Universitas  Padjadjaran  telah  dua  diterbitkankan  daripada peraturan  menteri  tersebut.  Meskipun  demikian  substansi  peraturan  rektor  tersebut  tidak  mengurangi esensi dari ketentuan tentang menjaga keamanan fisik dan isi informasi yang direkam di dalam arsip yang diciptakan.
Merujuk  pada  ketentuan  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  maka  Peraturan  Rektor  Universitas  Padjadjaran  Nomor  : 16  Tahun  2016  tentang  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses  Arsip  Dinamis  perlu  dilakukan penyesuaian  dengan  perkembangan  perundang-undangan  terkait  yang  berlaku  jika  peraturan  rektor tersebut saat ini masih berlaku

## Daftar Pustaka
Herdyansyah,  Haris,  2011.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  yuntuk  Ilmu-ilmu  Sosial.  Jakarta  :  Salemba Humanika
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang  Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,  Susunan Organisasi,  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian  sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah,  terakhir  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  145  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedelapan  atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang  Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  78  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Peraturan  Menteri  Riset, Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2018 tentang  Klasifikasi  Arsip,  Jadwal  Retensi  Arsip,  dan  Sistem  Klasifikasi  Keamanan  dan  Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 16 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
Peraturan Rektor Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
Ricks,  Betty  and  Swafford,  Ann  J..  and  Gow,Kay  E.,  1992.  Information  and  Image  Management  (a Records Systems Approach)., Cincinnati,Ohio: South-Western Publishing Co.
Robek,  Mary  F.  and  Brown,  Gerald  F.  and  Maedke,  Wilmer  O.,  1987.  Information  and  Records Management (Third Edition). Mission Hills, California: Glencoe Publishing Company Sulistyo-Basuki, 2003. Manajemen Arsip Dinamis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan Sebagaimana  telah  diubah  pertama  kali  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  2019    tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan