JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial,  12 (2) (20202): 417-423 DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i2.17924
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Media Pembelajaran Hidden Curriculum terhadap Pendidikan Anti Korupsi

## Hidden Curriculum Learning Media on Anti-Corruption Education
Dian Indriana Hapsari * , St. Dwiarso Utomo & Entot Suhartono Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia
Diterima: 25 April 2020; Disetujui: 20 Juni 2020; Dipublish:Desember 2020 Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  media  pembelajaran hidden  curriculum terhadap pendidikan  antikorupsi.  Masalah  difokuskan  pada  tingkat  ketertarikan  mahasiswa  terhadap  isu pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  melalui hidden  curriculum antikorupsi  yang diberikan dalam perkuliahan. Data-data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dengan sampel mahasiswa  S1  semester  akhir,  observasi,  dan  dokumentasi  dan  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  media  pembelajaran hidden  curriculum terhadap  pendidikan antikorupsi  diberikan  dalam  materi  kuliah  dan  disikapi  secara  berbeda-beda  oleh  setiap  mahasiswa. Kajian  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  sebagian  besar  mahasiswa  tertarik  dengan  permasalahan korupsi dan mendukung pemberantasan korupsi. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan mahasiswa dalam mengorganisasi diri terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Kata kunci : Hidden curriculum , Pendidikan, Korupsi.

## Abstract
The purpose of this study is to find out about the role of hidden curriculum learning media regarding the anticorruption  education.  The  problem  is  focused  on  the  level  of  undergraduate  student’s  interest  in prevention and eradication of corruption in Indonesia through anticorruption hidden curriculum taught at college.  Datas  are  collected  by  interview  with  final  semester  undergraduate  students  as  the  sample, observation, and documentation technique to be analyzed qualitatively. The result of this study shows that hidden  curriculum  as  learning  media  regarding  anticorruption  education  is  taught  and  responded differently by each students. It is concluded that most students are interested in the corruption problem and support the efforts to eradicate corruption. The obstacle is the lack of student ability to organize regarding to prevent and eradicate corruption.
Keywords : Hidden curriculum, Education, Corruption.
How to Cite : Hapsari, D.I., Utomo, St.D., Suhartono, E. (2020). Media Pembelajaran  Hidden Curriculum terhadap Pendidikan Anti Korupsi. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 12 (2): 417-423 .
*Corresponding author: Email: dian.indriana@yahoo.com ISSN  2085-482X  (Print) ISSN 2407-7429  (Online)

## PENDAHULUAN
Salah  satu  berita  menyedihkan tentang Indonesia adalah bahwa Indonesia menempati  urutan  ke-89  dari  seluruh negara  di  dunia  berdasarkan  Indeks Persepsi  Korupsi  (IPK)  Indonesia.  Hingga saat ini, korupsi masih menjadi salah satu persoalan  yang  belum  dapat  diatasi  oleh pemerintah  (Verawaty,  Puspanita,  & Sularti,  2019).  Revisi  Undang  Undang mengenai  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  yang  mengundang  kontroversi cukup  tajam  di  masyarakat.  Salah  satunya ditunjukkan dengan aksi demonstrasi yang dimotori  oleh  mahasiswa.  Demonstrasi mengusung  topik  utama  penolakan terhadap  revisi  Undang-Undang  KPK. Kekhawatiran  publik  adalah  apabila  UU- KPK  direvisi,  maka  proses  pelemahan terhadap  upaya  pemberantasan  korupsi akan  terjadi,  sehingga  kecenderungan korupsi  akan  marak  kembali  (Muttaqin  & Susanto,  2018).  Sekalipun  aksi  penolakan dikemukakan oleh banyak pihak, akhirnya revisi  UU-KPK  tetap  disahkan  oleh Pemerintah  Bersama  dengan  Dewan Perwakilan rakyat.
Pasalnya, korupsi diibaratkan dengan penyakit  kanker  darah  yang  menuntut penderitanya untuk selalu cuci darah agar tetap  hidup  (Setiadi,  2018).  Desakan  dan perlunya dilakukan pemberantasan korupsi  inilah  yang  harus  digaungkan terus,  khususnya  kepada  mahasiswa  yang mempunyai  potensi  sebagai  pemimpin  di masa  mendatang.  Perilaku  kerja  jujur  dan bersih  serta  tidak  koruptif  inilah  yang harus disiapkan sejak mahasiswa. Menjelang tutup tahun 2019 Indonesia  dihebohkan  dengan  kasus korupsi  yang  terjadi  pada  PT.  Jiwasraya dengan total kerugian negara sebesar 13,7
trilyun  dimana  dalam  kasus  ini  diindikasi karena  adanya fraud dalam  manajemen korporasi.  Selain  itu  masih  ada  cukup banyak  kasus  korupsi  dengan  nilai kerugian  negara  yang  cukup  fantastis. Misalkan  saja  kasus  ASABRI  dengan kerugian sekitar 10 Trilliun. Bank Century
(7  Trilliun),  Pelindo  II  (6  trilliun),
Kotawaringin  (5,8  trilliun),  BLBI,  E-KTP dan Hambalang (Dzulfaroh, 2020). Melihat fakta-fakta tersebut, diketahui  bahwa  proses  kehidupan  dan kondisi  lingkungan  di  sekitarnya  dalam mendapatkan  nilai-nilai  yang  diperoleh saat  ini  masih  mempengaruhi  persoalan moral dan etika (Hudiarini, 2017). Apabila suatu  pangkat  dan  kepercayaan  dari masyarakat  didapatkan  melalui  cara-cara yang  salah,  maka  yang  muncul  yakni penyelewengan,  penyimpangan,  dan  lain sebagainya.  Maka  dari  itu,  dibutuhkan sebuah  upaya  sebagai  solusi  yang  tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Putus asa untuk menegakkan nilai kebenaran  merupakan  tindakan  yang tidaklah benar. Selain itu, kejujuran dalam setiap  kegiatan  yang  dilakukan  harus senantiasa  dijunjung  dan  diamalkan dengan sebenar-benarnya.
Istilah  korupsi  bersumber  dari  kata “ corruputio ” atau “ corruptus ” yang merupakan  bahasa  Latin  dan  bermakna kebobrokan  atau  kerusakan  (Samidan, 2011).  Secara  harfiah,  korupsi  dijabarkan sebagai  suatu  kondisi  yang  buruk,  bejat, palsu,  amoral,  bisa  disuap,  menyimpang dari  nilai  kesucian  dan  hal-hal  yang  baik (Karsona, 2013). Seiring dengan perkembangan  zaman,  pengertian  korupsi juga  mengalami  perkembangan  makna, baik  secara  sosiologis  maupun  secara normatif. Kehidupan masyarakat yang senantiasa  berkembang  dan  perbuatan atau  perilaku  manusia  yang  semakin meluas  di  segala  sektor  kehidupan membuat  banyaknya  cakupan  tindakan yang  dapat  digolongkan  sebagai  kategori tindakan korupsi. Definisi korupsi dijelaskan  oleh  Klitgaard  (2001)  di  dalam karyanya  yang  berjudul  “Membasmi Korupsi”,  yakni  perilaku  penyimpangan dari tanggung jawab-tanggung jawab suatu jabatan  negara  yang  resmi  dikarenakan memperoleh keuntungan berupa uang atau status yang berkaitan dengan kepentingan
pribadi,  meliputi  individu,  kerabat  atau keluarga,  dan  kelompok.  Korupsi  dapat disebut  juga  sebagai  pelanggaran  atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dengan  mementingkan  urusan  atau tindakan  pribadi.  Pendapat  tersebut didukung  oleh  definisi  yang  dikemukakan Unesco  Courier  (dalam  Harahap,  2009) tentang  korupsi,  menurutnya  korupsi berarti  suatu  praktik  menyimpang  dari tugas atau jabatan yang dipercayakan oleh publik  kepadanya  untuk  kepentingan pribadi dan kelompok ( misuse of office for personal  again ).  Demikian  pula  pendapat KPK  yang  mengemukakan  bahwa  korupsi yakni setiap tindakan yang diarahkan pada hal-hal  yang  dapat  membuat  masyarakat menanggung kerugian serta suatu perilaku demi  menumpuk  kekayaan  untuk  diri pribadi. Ditinjau dari segi konseptual, kurikulum  yakni  serangkaian  pengaturan dan  rencana  yang  berisi  tentang  tujuan, substansi, serta materi pengajaran beserta metode  yang  diterapkan  sebagai  suatu panduan  penyelenggaraan  pembelajaran dalam  menggapai  tujuan  pendidikan (Nasbi, 2017). Kurikulum tersembunyi atau hidden  curriculum yakni  kurikulum  yang disampaikan  secara  terselubung  sebagai dampak dari pendidikan di dalam maupun luar  sekolah,  khususnya  hasil  yang diperoleh dari materi yang dipelajari secara tersirat  (Yahya,  2013).    Sebagai  contoh, unsur kebangsaan menjadi salah satu unsur yang  senantiasa  disematkan  pada  segala bentuk  materi  pendidikan.  Kurikulum tersebut  tidak  tercantum  dalam  pedoman formal  pengajaran  seperti  silabus  namun pengajar kerap menyampaikannya di sela- sela pembelajaran untuk menanamkan jiwa nasionalisme.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan untuk  menyusun  penelitian  ini  yaitu kualitatif  diskriptif.  Menurut  Sugiyono (2012)  metode  ini  adalah  penelitian  yang dipakai dalam meneliti pada keadaan objek
alamiah  yang  mana  peneliti  bertindak sebagai  instrumen  kunci.  Deskriptif  yakni pengumpulan data diperoleh dari penjelasan  subjek  penelitian,  observasi, dan sumber dokumen. Sementara  itu,  pendekatan  yang dipakai  pada  penelitian  ini  yakni pendekatan  sosiologi  kurikulum,  yakni hidden  curriculum .  Menurut  Hidayat (2011), hidden  curriculum dipandang sebagai  praktik  pendidikan  yang  memiliki tujuan, dampak, dan terus berlangsung baik di  dalam  maupun  di  luar  kelas.  Pada intinya, hidden  curriculum disampaikan kepada peserta didik secara tersembunyi di sela-sela  materi  yang  berdampak  pada perspektif  peserta  didik  dalam  menilai sesuatu, baik disadari maupun tidak. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas  Dian  Nuswantoro.  Peneliti berperan  sebagai  instrumen  kunci  yang berarti  bahwa  peneliti  harus  melakukan interaksi  secara  langsung  dengan  subjek penelitian  atau  informan  penelitian (Sugiyono, 2012).
Sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  mahasiswa  di Universitas Dian Nuswantoro, yang terdiri dari mahasiswa semester akhir yang telah menempuh magang yang mana diharapkan telah  memiliki  pengalaman  bekerja sehingga telah memahami situasi pekerjaan  di  kantor.  Pengambilan  sampel di masing-masing tempat pelayanan, yaitu setiap Fakultas. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara pengambilan secara proporsional  berdasarkan  perbandingan jumlah  mahasiswa.  Pada  penelitian  ini, metode pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah nonprobability sampling dengan quota sampling .  Teknik  tersebut  dipilih  karena merupakan  metode  yang  praktis,  mudah dan cocok untuk dilaksanakan serta murah secara ekonomis (Imran, 2017).
Data  primer  dikumpulkan  melalui teknik pengamatan secara langsung dengan mengamati  berbagai  kegiatan  akademis
yang  dilakukan  oleh  mahasiswa,  serta wawancara  mendalam  dengan  mahasiswa sebagai  subjek  penelitian.  Data  sekunder diperoleh berdasarkan studi literatur yang terkait  dengan  permasalahan  penelitian yang berupa data, dokumen, atau gambar.
Mengacu  pada  Matthew  dan  Michael dalam  (Patilima,  2005),  bahwa  teknik analisis  data  dibagi  menjadi  tiga  alur kegiatan  yang  terjadi  di  lapangan,  yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Peneliti  mengumpulkan  data di  lapangan  untuk  diorganisasi  dan direduksi kemudian disajikan dalam format sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan atas persoalan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  5  Fakultas  yang  ada  pada Universitas  Dian  Nuswantoro,  diambil responden  yang  memenuhi  kriteria  dari masing masing fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB),  Fakultas  Ilmu  Komputer  (FIK), Fakultas  Teknik  (FT),  Fakultas  Kesehatan (FKes).  Sampel  responden  diambil  dari mahasiswa  tingkat  sarjana  yang  telah menempuh mata kuliah magang dan tidak mengambil  sampel  dari  mahasiswa pascasarjana.  Pertimbangannya  adalah agar dari sisi usia responden lebih seragam dan  telah  memiliki  pengalaman  bekerja. Pertimbangan  lain  adalah  tidak  semua fakultas memiliki program studi pascasarjana.
Sisipan  materi  ( hidden  curriculum )
menyangkut korupsi diberikan di sela-sela perkuliahan regular mahasiswa semester 7. Pada  semester  7  mahasiswa  sudah mengikuti kuliah praktek dimana mahasiswa  diperhadapkan  pada  suasana kerja dibidang ilmu nya dalam kondisi yang sesungguhnya.    Wawancara  terhadap responden  dilakukan  pada  waktu  longgar dan  dibantu  oleh  tim  pengambil  sampel.
Secara umum pada proses wawancara akan muncul  berbagai  sikap  dari  responden. Responden yang tidak tertarik membicarakan topik korupsi akan
mengalihkan atau menghentikan pembicaraan menyangkut korupsi sebelum wawancara  berlangsung  selama  3  menit. Sedangkan  pada  keadaan  sebaliknya dimana  responden  menunjukkan  minat yang sangat besar terhadap kasus korupsi dan pemberantasannya, responden bersedia  membahas  pada  forum  khusus yang  lebih  spesifik  dan  lebih  formal menyangkut  pemberantasan  korupsi  dan bersedia  membuat  Gerakan  anti  korupsi. Secara  kualitatif,  respon  dari  responden dapat  dibagi  menjadi  5  kategori,  masing masing adalah sebagai berikut:
1. Kategori  A,  responden  mengalihkan pembicaraan dan menunjukkan ketidak tertarikannya  pada  topik  korupsi setelah wawancara berjalan kurang dari 5  menit.  Responden  juga  cenderung pasif terhadap pembicaraan 2. Kategori  B,  responden  mengalihkan pembicaraan dan menunjukkan ketidak tertarikannya  pada  topik  korupsi setelah wawancara berjalan kurang dari
10 menit.
3. Kategori  C,  responden  menunjukkan ketertarikannya  pada  topik  korupsi setelah  wawancara  berjalan  lebih  dari 10  menit.  Responden  juga  mampu menunjukkan  kasus  korupsi  riil  yang diketahui baik dari pengalaman selama kerja  praktek,  berita  media  massa maupun  dari  gossip  yang  ada dikalangan mahasiswa.
4. Kategori  D,  responden  tertarik  pada topik  korupsi.  Pembicaraan  dihentikan oleh pengambil sampel karena berjalan hampir  30  menit.  Selain  mengetahui kasus kasus korupsi riil responden juga memberi  usulan  solusi  penanganan kasus korupsi yang dia lihat.
5. Kategori  E,  responden  tertarik  pada topik  korupsi.  Responden  bukan  saja memberi  usulan  solusi  penanganan kasus korupsi akan tetapi terlibat aktif dalam kampanye anti korupsi Sebaran  jumlah  mahasiswa  yang diwawancarai sebagai responden dan sikap
yang  diambil  dapat  dilihat  pada  tabel  1 berikut ini.
Tabel  1.  Sebaran  jumlah  responden  dan persikapannya terhadap topik korupsi A B C D E  Jumlah FIK 2 3 5 7 3 20 FIB 0 1 2 3 2 8 FEB 2 1 4 2 3 12 FT 0 0 2 1 1 4 FKM 2 2 3 2 1 10 Sumber: Olahan peneliti (2020) Responden  dari  Fakultas  ilmu
Komputer  (FIK)  mempunyai  jumlah  yang paling banyak, hal ini karena secara umum jumlah  mahasiswa  dari  FIK  juga  cukup besar  di  Universitas  Dian  Nuswantoro. Karena  jumlah  responden  berbeda  beda untuk  tiap-tiap  fakultas,  maka  untuk pembahasan dibuat penyajian dari persentase  masing-masing  fakultas.  Hasil perhitungan disajikan pada gambar 1.
Gambar 1. Grafik distribusi persepsi mahasiswa terhadap korupsi dan pencegahannya Sumber Gambar: Olahan Peneliti (2020)
Dari  gambar  1  terlihat  untuk pensikapan  A,  yaitu  kelompok  yang  tidak perduli  dengan  kasus  korupsi  ada  pada mahasiswa  Fakultas  Ilmu  Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Kesehatan.  Bahkan  20%  responden  dari Fakultas Kesehatan menunjukkan ketidakpeduliannya dengan kasus korupsi. Sementara  dari  data  yang  dihasilkan menunjukkan  responden  dari  Fakultas Ilmu  Budaya  dan  Fakultas  Teknik setidaknya  ada  kepedulian  terhadap permasalahan  korupsi.  Dari  wawancara terungkap  bahwa  ada  dua  alasan  utama
responden  yang  tidak  peduli  terhadap kasus korupsi yang pertama adalah mereka tidak  melihat  kasus  korupsi  di  lingkungan hidup  keseharian,  sedangkan  alasan  lain justru kebalikannya yaitu adanya perasaan tidak berdaya di dalam mengubah keadaan yang  koruptif.  Sebagai  contoh  responden dari  Fakultas  Kesehatan  yang  sejak  awal sudah  banyak  berkutat  dengan  masalah etika profesi yang mana menuntut banyak untuk menjaga kerahasiaan yang di sisi lain akan membawa dampak pada profesi yang digelutinya  apabila  etika  dilanggar.  Pada prakteknya  proses  menjaga  etika  profesi sering  bersentuhan  dengan  senioritas  dan senior sering menganggap sebagai pemilik kebenaran.  Sehingga  kesalahan  yang dilakukan  senior  tidak  boleh  diungkap apalagi diekspos.
Pada kategori B, yaitu responden yang meninggalkan pembicaraan sebelum waktu 10  menit,  tidak  ada  satu  pun  responden dari  Fakultas  Teknik  yang  melakukannya. Pada  kategori  ini  responden  dari  Fakultas Kesehatan mempunyai persentase tertinggi dibandingkan  responden  dari  Fakultas lainnya.  Persentase  mahasiswa  Fakultas Kesehatan  pada  kategori  B  ini  jumlahnya sama dengan pada kategori A. Pada  kategori  C,  secara  umum responden  pada  masing-  masing  Fakultas menunjukkan kenaikan persentase. Kenaikan tertinggi terjadi pada responden dari  Fakultas  Teknik,  dengan  50% responden  yang  masuk  kategori  ini. Sementara responden dari Fakultas lainnya berkisar antara  25% sampai dengan 33%. Hal  ini  sangat  masuk  akal  karena  dalam kehidupan  keseharian  responden  dekat dengan  sumber  berita,  baik  media  massa maupun  media  sosial.  Sehingga  topik korupsi  sering  mereka  ketahui  dan memulai  pembicaraan  mengenai  korupsi tidaklah sulit untuk dilakukan. Hal ini juga terjadi  karena  adanya  kecenderungan responden yang sungkan apabila dianggap tidak  peduli  dengan  korupsi  yang  sangat mengganggu di dalam hidup bernegara.
Selanjutnya kategori D, yaitu kemampuan responden untuk mengungkapkan  gagasan  pencegahan  dan penanganan  korupsi  dapat  dilihat  bahwa responden  Fakultas  Ilmu  Komputer  dan Fakultas  Ilmu  Budaya  cukup  besar persentasenya.  Secara  umum  responden dari FIK cenderung mendukung penggunaan sistem komputasi dan keterbukaan  infomasi  dalam  proses  yang berpotensi  menciptakan  peluang  korupsi. Hal  ini  bisa  dipahami  karena  bidang komputasi  dan  informasi  adalah  inti keahlian responden, sedangkan responden dari FIB cenderung menggunakan pendekatan  perubahan  budaya  di  dalam pemberantasan  korupsi.  Salah  satunya adalah  perubahan  pencitraan  bahwa pemimpin adalah raja. Pada jaman dulu raja identik  dengan  kekayaan  dan  kekuasaan, sementara paradigma baru yang diusulkan adalah pemimpin adlaah pelayan masyarakat menuju kesejahteraan Bersama. Kategori  terakhir  yaitu  E  yang  mana responden juga menunjukkan aksi nyata di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan  korupsi.  Pada  kategori  ini terlihat  persentase  sebesar  25%  terdapat pada  responden  dari  3 Fakultas yaitu FIB,
FEB dan FT. Persentase yang lebih rendah terdapat  pada  responden  dari  FIK  dan
FKes. Dari wawancara responden yang aktif di  dalam  Gerakan  antikorupsi  melakukan kegiatannya melalui aktivitas kemahasiswaan  seperti  Badan  Eksekutif Mahasiswa  (BEM),  serta  menjadi  relawan pada berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM).  Persentase  responden dari  FIK  yang  berkegiatan  di  bidang antikorupsi  tidak  sebanyak  dari  Fakultas lain  karena  mereka  lebih  sering  kerja mandiri  dan  kurang  mampu  bergerak dalam  organisasi,  sedangkan  responden dari  Fakultas  Kesehatan  mengalami kekurangan  waktu  untuk  berorganisasi karena kegiatan perkuliahan yang dianggap cukup padat.
Secara  umum  dapat  dilihat  bahwa sebagian besar responden tertarik dengan upaya  pencegahan  dan  pemberantasan korupsi.  Hal  ini  sangat  wajar  karena responden  yang  merupakan  mahasiswa dan  kaum  muda  masih  hidup  dalam idealisme. Hal baik yang seharusnya selalu dipupuk dan dikembangkan.

## SIMPULAN
Dari  penelitian  terhadap  pemberian hidden  curriculum menyangkut  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi pada  mahasiswa  S1  semester  akhir  dapat disimpulkan  bahwa  sebagian  besar mahasiswa  tertarik  dengan  permasalahan korupsi dan menghendaki upaya pemberantasan korupsi untuk ditingkatkan karena latar belakang pendidikan responden  yang  merupakan  mahasiswa lebih mendorong responden untuk menumbuhkan  idealismenya.  Idealisme tersebut  membuat  responden  lebih  peduli terhadap isu sosial di masyarakat, terutama korupsi. Kendala yang ada ialah kemampuan mahasiswa untuk mengorganisasi  diri  masih  kurang,  karena beban  tugas  kuliah  yang  memaksa responden untuk cenderung bekerja secara mandiri dan mengurangi waktu responden untuk berorganisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Dzulfaroh,  A.  N.  (2020).  Selain  Jiwasraya,  Berikut Kasus  Korupsi  Terbesar  di  Indonesia. Kompas.com . Retrieved from https://www.kompas.com/tren/read/2020/ 01/17/070300165/selain-jiwasraya- berikut-kasus-korupsi-terbesar-di- indonesia?page=all Harahap,  H.  M.  (2009). Ayat-Ayat  Korupsi .
Yogyakarta: Gama Media.
Hidayat,  R.  (2011). Pengantar  Sosiologi  Kurikulum .
Jakarta: Rajawali Press.
Hudiarini,  S.  (2017).  Penyertaan  Etika  bagi Masyarakat  Akademik  di  Kalangan  Dunia Pendidikan Tinggi. Jurnal Moral Kemasyarakatan , 2 (1), 1–13.
Imran, H. A. (2017). Peran Sampling dan Distribusi
Data dalam Penelitian Komunikasi Pendekatan Kuantitatif. Jurnal Studi Komunikasi dan Media , 21 (1), 111–126.
Karsona, A. M. (2013). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi . Jakarta: Kemendikbud. Klitgaard,  R.  (2001). Membasmi  Korupsi .  Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Muttaqin,  L.,  &  Susanto,  M.  E.  (2018).  Mengkaji Serangan  Balik  Koruptor  terhadap  KPK  dan Strategi  Menghadapinya. Integritas , 4 (1), 101–144.
Nasbi,  I.  (2017).  Manajemen  Kurikulum:  Sebuah
Kajian  Teoritis. Jurnal  Idaarah , 1 (2),  318– 330. Patilima,  H.  (2005). Metode  Penelitian  Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Samidan,  P.  M.  (2011). Peranan  Hakim  dalam Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia . Medan: Pustaka Press Bangsa.
Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan,  Serta  Regulasi). Jurnal Legislasi Indonesia , 15 (3), 249–262.
Sugiyono.  (2012). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta.
Verawaty,  Puspanita,  I.,  &  Sularti,  E.  (2019). Pengaruh BPK, Karakteristik Pemerintah dan Indeks  Pembangunan  Manusia  terhadap Tingkat  Korupsi  Pemerintah  Daerah  di Indonesia. MBIA , 18 (2), 79–99.
Yahya, M. S. (2013). Hidden Curriculum pada Sistem Pendidikan  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam Negeri  (STAIN)  Purwokerto  Tahun  2013.
Jurnal Kependidikan , 1 (1), 123–149.