## ULTIMACOMM
Vol. 12, No. 1
ISSN: 2085 - 4609 (Print), e- ISSN 2656-0208
Journal homepage : bit.ly/UltimaComm
Strategi Komunikasi dalam Sosialisasi Kebijakan Penghapusan Human Trafficking di Kota Lhokseumawe

## Abdul Mugni & Harjoni

## To cite this article:
Mugni,  A. & Harjoni (2020). Strategi Komunikasi dalam Sosialisasi Kebijakan Penghapusan Human Trafficking di Kota Lhokseumawe, 12(1), 126-143. DOI: https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v12i1.1481
Published in Partnership with
Full Terms & Conditions of access and use can be found at http://ejournals.umn.ac.id/index.php/FIKOM/about
Ultimacomm publishes research articles and conceptual paper in the field of communication, mainly digital journalism and strategic communication.  It  is  published  twice  a  year  by  the  Faculty  of Communication of Universitas Multimedia Nusantara

## Strategi  Komunikasi  dalam  Sosialisasi  Kebijakan  Penghapusan
Human Trafficking di Kota Lhokseumawe

## Abdul Mugni
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe Email: abdulmugni_iain@yahoo.com

## Harjoni
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe Email: harjonidesky@iainlhokseumawe.ac.id
Received Feb. 12, 2020; Revised on Apr. 30, 2020, Accepted Jun. 29, 2020

## Abstrak
Human  trafficking merupakan  salah  satu  isu  strategis  dalam  upaya  pemberdayaan perempuan,  yang  menjadi  perhatian  serius  pemerintah  baik  di  tingkat  pusat  maupun pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  strategi  komunikasi  yang  dilakukan  dalam  sosialisasi  kebijakan  penghapusan human trafficking di Kota Lhokseumawe, yang terdiri dari strategi komunikator, strategi pesan dan  khalayak,  serta  strategi  media.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Aparat  Pemerintah  Daerah  Kota Lhokseumawe yang dipilih secara purposif merupakan subjek dalam penelitian ini, sedangkan objek  penelitiannya  adalah  strategi  komunikasi  dalam  sosialisasi  kebijakan  penghapusan human  trafficking .  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  mendalam, observasi partisipatif, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima pertimbangan  yang  menjadi  dasar  penyusunan  strategi  komunikasi.  Atas  pertimbangan kelima  hal  tersebut  maka  disusunlah  sebuah  strategi  komunikasi  yang  terdiri  dari  strategi komunikator, strategi pesan dan khalayak, serta strategi media. Komunikator dalam sosialisasi adalah  Satuan  Tugas Anti  Human  Trafficking yang  terdiri  dari  berbagai  unsur  yang  bekerja sesuai dengan bidang yang ditanganinya dan jenis informasi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan berupa delapan topik pesan yang disusun dalam bentuk pemaparan dan bahasa yang  menarik,  yang  disesuaikan  dengan  kemampuan  penerimaan  masing-masing  kelompok sasaran.
Kata Kunci: Strategi Komunikasi; Sosialisasi Kebijakan; Human Trafficking; Lhokseumawe

## Abstract
Human  trafficking  is  one  of  the  strategic  issues  in  efforts  to  empower  women,  which  is  a serious  concern  of  the  government  both  at  the  central  level  as  well  as  provincial  and district/city  governments  in  Indonesia.  This  study  intends  to  find  out  the  communication strategy carried out in the dissemination of policies on the elimination of human trafficking in the Lhokseumawe District, which consists of communicator strategies, message and audience strategies,  and  media  strategies.  The  research  method  used  in  this  research  is  a  qualitative method  with  a  case  study  approach.  Lhokseumawe  District  Government  Officials,  selected
purposively  are  the  subjects  in  this  study,  while  the  object  of  the  research  is  the communication  strategy  in  the  socialization  of  the  policy  of  eliminating  human  trafficking. Data  were  collected  by  conducting  in-depth  interviews,  participatory  observation,  and literature  studies.  The  results  showed  that  five  considerations  became  the  basis  for  the preparation  of  the  communication  strategy.  Based  on  these  five  considerations,  a communication  strategy  was  compiled,  which  consisted  of  a  communicator  strategy,  a message and audience strategy, and a media strategy. Communicators in the socialization are the  Anti  Human  Trafficking  Task  Force,  which  consists  of  various  elements  that  work  in accordance  with  the  field  under  their  control  and  the  type  of  information  delivered.  The information conveyed in the form of eight message topics arranged in the form of exposure and interesting language, tailored to the ability of acceptance of each target group.
Keywords: Communication Strategy; Policy Socialization; Human Trafficking; Lhokseumawe

## PENDAHULUAN
Human  trafficking merupakan  salah  satu  isu  strategis  (Weitzer,  2015)  dalam  upaya pemberdayaan  perempuan  (van  Ingen,  2019),  yang  menjadi  perhatian  serius pemerintah    baik  di  tingkat  pusat  maupun  pemerintah  daerah  provinsi  serta kabupaten/kota  (Mulyana,  Octavianti,  &  Bajari,  2019).  Pemerintah  daerah  Kota Lhokseumawe  sebagai  sebuah  wilayah  dengan  angka human trafficking yang  c u k u p tinggi  di  Provinsi  Aceh,  sudah  merespons  isu  tersebut  sejak  lama,  dengan diterbitkannya  Qanun  atau  Perda  Kota  Lhokseumawe  No.  14  tahun  2005    tentang Pencegahan   dan  Pelarangan   Human  Trafficking  untuk  Eksploitasi  Seksual  Komersial Anak (DPRK, 2005).
Kota  Lhokseumawe  adalah  salah  satu  kota  yang  ada  di  Indonesia  yang  menerbitkan Peraturan  Daerah  Anti Human  Trafficking .  Perda  Anti Human  Trafficking menjadi ‘payung  hukum’  ( R i a d i ,   2 0 1 7 )   bagi  Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan langkah-langkah  nyata untuk menangani  dan menyelesaikan  masalah human  trafficking di Kota Lhokseumawe (Mulyana et al., 2019). Kegiatan sosialisasi merupakan salah  satu aktivitas  yang  dilakukan,  setelah  sebelumnya  dibentuk  Tim  Satuan  Tugas  Anti Human Trafficking yang  melibatkan  berbagai  unsur  aparat  pemerintah,  perguruan  tinggi, serta  LSM/Ormas.  Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking merupakan  pihak  yang bertanggung  jawab  sepenuhnya  (Widiastuti,  2012)  terhadap  perencanaan, pelaksanaan  maupun  evaluasi  dan  monitoring  penghapusan human  traficking di Lhokseumawe.
Sosialisasi  kebijakan   penghapusan human  trafficking merupakan   langkah  awal yang dilakukan Satuan Tugas Anti Human  Trafficking (Alvarez & Alessi, 2012),  sebagai bagian dari  upaya  preventif  untuk  mencegah  sedini  mungkin  terjadinya  kasus Human Trafficking (Makhfudz,  2015).  Dalam  hal  ini,  agar  kegiatan  sosialisasi  berjalan  optimal dibutuhkan  pendekatan-pendekatan  komunikasi  yang  relevan  dengan  situasi  dan kondisi  lokal  (Amanah,  2010).  Perumusan  strategi  komunikasi  dibicarakan  dalam beberapa  kali  pertemuan  formal  yang  melibatkan  seluruh  SKPD  dan  komponen
masyarakat  yang  tergabung  dalam  Satuan  Tugas  Anti    Trafiking  (Devito,  2011). Pembahasan  awal  menyangkut  kejelasan  peran    dan  tanggung    jawab    masing-masing pihak  sesuai  dengan  masing-masing   bidang  dalam satuan  tugas. Hal ini penting  agar tidak  ada  tumpang  tindih  peran  dan  tanggung  jawab  sehingga  tercipta  jejaring kemitraan  yang  kuat  di  antara  pihak-pihak  tersebut  sehingga upaya  sosialisasi  yang akan  dilakukan  berjalan  secara  sinergis  sesuai  dengan  tugas  pokok dan fungsi  masing- masing (Setyabudi & Dewi, 2017).
Upaya sosialisasi kebijakan penghapusan trafiking di Kota Lhokseumawe dilakukan sesuai dengan  amanat  yang  ditegaskan  dalam  Perda  Kota  Lhokseumawe  No  14  tahun  2005 tentang  Pencegahan  dan  Pelarangan  Trafiking  untuk  Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak (DPRK, 2005). Upaya  tersebut  sejalan  dengan  Keppres  No. 87 Tahun  2002  Tentang  RAN Penghapusan  Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak,  Keppres  No.  88  Tahun  2002 tentang  RAN  Penghapusan  Perdagangan  (Trafiking)  Perempuan  dan  Anak  (Wulang, Nawawi,  &  Nurlinah,  2013)  ,  Keppres  tentang  RAN  Penghapusan  Bentuk-Bentuk Pekerjaan    Terburuk    bagi    Anak    PP    No.    6    Tahun    2006  tentang  Penyelenggaraan Kerjasama  dan  Pemulihan,  PP  No  9  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara  dan  Mekanisme Pelayanan  Terpadu Bagi Saksi dan/atau  Korban Tindak Pidana Perdagangan  Orang,  dan Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang (Fahlevi, 2015).
Sejumlah  pihak  mengatakan    bahwa  kegiatan  sosialisasi  merupakan    hal  penting yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  menangani  masalah human trafficking di   Kota Lhokseumawe,   terutama   untuk   meningkatkan   kesadaran warga terhadap  bahaya yang ditimbulkan (Dimyati, 2017).
“Trafiking  masih  tetap  marak  di  Lhokseumawe sampai  saat  ini.  Kami  secara terus  menerus  berusaha  melakukan  berbagai  upaya  untuk      mengatasi kejahatan  trafiking,  di  antaranya  dengan  melakukan  sosialisasi  ke  berbagai pihak.” (Wawancara dengan Pak Rusdi Ali, 2018).
Sosialisasi  kebijakan  penghapusan human  trafficking dilakukan  dengan  mengikuti prinsip-prinsip  seperti  adanya  penghormatan  dan  pengakuan  terhadap  hak  dan martabat  manusia  (Salt,  2000),  kepastian  hukum(Laczko  &  Gramegna,  2003), proporsionalitas, non-diskriminasi, perlindungan, dan keadilan (Djazuli, 2008).   Adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk:
1. Mencegah sejak dini perdagangan orang
2. Memberikan  perlindungan  terhadap  orang  dari  eksploitasi  dan  perbudakan manusia
3. Menyelamatkan dan  merehabilitasi korban  perdagangan orang
4. Memberdayakan  pendidikan  dan  perekonomian  korban  perdagangan  orang beserta  keluarganya
Tujuan  sosialiasi  yang  dilakukan  dapat  tercapai  apabila  disusun  sebuah  strategi  yang tepat  dalam  mengkomunikasi  kebijakan  tersebut  (Cangara,  2009).  Sebaik-baiknya sebuah  kebijakan  adalah  yang  diketahui,  dipahami  dan  diimplementasikan  oleh  target sasarannya.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini    berusaha    untuk    mengungkap    mengenai strategi  komunikasi  yang  dilakukan  dalam  sosialisasi  kebijakan  penghapusan human trafficking di  Kota  Lhokseumawe,  yang  terdiri  dari  strategi  komunikator,  strategi pesan dan khalayak,  serta strategi  media.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Human Trafficking
Human  trafficking (perdagangan  orang)  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang  lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (ACILS, 2003).
Definisi  yang  luas  ini  menunjukkan  bahwa  lebih  banyak  orang  Indonesia  yang  telah mengalami  kekerasan  yang  berkaitan  dengan  perdagangan  orang  daripada  yang diperkirakan sebelumnya (Nicola, Cauduro, Lombardi, & Ruspini, 2009). Hal ini membawa kepada  suatu  konsepsi  baru  mengenai  perdagangan. Dapat  disimpulkan  bahwa  unsur- unsur  perdagangan  manusia  adalah  sebagai  berikut:  adanya  tindakan  atau  perbuatan, seperti  perekrutan,  transportasi,  pemindahan,  penempatan  dan  penerimaan  orang; dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk- bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan  pembayaran/keuntungan  untuk  memperoleh  persetujuan;  dan  ada  tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan ekspolitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut (Tirtosudarmo, 2009).

## Tinjauan mengenai Sosialisasi
Sosialisasi, menurut Effendy (2003) adalah penyediaan sumber ilmu pengetahuan. Suatu interaksi  sosial    tidak    akan    mungkin    terjadi    apabila    tidak  memenuhi  dua  syarat, yaitu kontak sosial dan  komunikasi.  Oleh  karenanya,  di dalam  proses sosialisasi  selalu terjadi proses komunikasi  ( F u r q o n ,   2 0 0 3 ) .
Komunikasi  yang  berkaitan  dengan  proses  sosialisasi  adalah  komunikasi  sosial. Komunikasi  sosial  merupakan  suatu  proses  sosialisasi  untuk  menciptakan  pencapaian stabilitas  sosial,  tertib  sosial,  penerusan  nilai-nilai  lama  dan  baru  yang  diagungkan oleh  suatu    masyarakat    dipupuk,  dibina    dan  diperluas  (Priansa,  2017).    Melalui komunikasi  sosial,  masalah-masalah  sosial  dipecahkan  melalui  konsensus  ( T e n r i A w a r u et  al ,   2 0 1 9 ) .  Tak  jarang  pula  sosialisasi  dilakukan  untuk  memperkenalkan
gagasan-gagasan  kepada    masyarakat    dengan    asumsi    bahwa    masyarakat    tersebut tidak  mengetahui gagasan  tersebut  secara  pasti.
Kebaruan  suatu  ide  atau  gagasan  tidak  selamanya  benar-benar  baru,  melainkan hanya  karena  dianggap  baru  oleh  penerima  (Iriantara,  2015).  Komunikasi  pada hakikatnya  adalah  proses  penyampaian  pikiran,  perencanaan    atau    perasaan    oleh seseorang  (komunikator) kepada  orang  lain  atau komunikan (Cangara, 2009).  Pikiran bias  merupakan  gagasan,  informasi,  opini  dan lain-lain yang  muncul dari benaknya. Perasaan  bisa  berupa  keyakinan,  kepastian,  keraguan,  kekhawatiran,  kemarahan keberanian,  kegairahan  dan  sebagainya  yang  timbul dari lubuk hati (Furqon, 2003).
Strategi  komunikasi  merupakan communication  planning (panduan  perencanaan komunikasi)  dengan communication  management ( manajemen  komunikasi)  untuk mencapai    tujuan    yang    telah    ditetapkan.    Strategi    komunikasi    ini  harus    mampu menunjukkan  bagaimana  operasionalnya   secara  praktis  harus  dilakukan, dalam  arti kata  bahwa approach (pendekatan)  bisa  berbeda-beda   bergantung  pada situasi  dan kondisi (Effendy, 2003).  Sedangkan Cangara (2009) mendefinisikan strategi komunikasi sebagai  suatu  perencanaan  komunikasi  yang  meliputi  strategi  dan  manajemen perencanaan  strategi  menyangkut  tindakan  apa  yang  dilakukan,  sedangkan perencanaan meliputi  bagaimana  hal-hal itu terjadi.
Perubahan  merupakan  hasil  proses  komunikasi  yang  tidak  mungkin  dielakkan.  Semua pihak  berkomunikasi,  mau  tidak  pasti  mengalami  perubahan,  baik  perubahan  kecil maupun    perubahan  besar  (Shimp,  2014).  Bahkan  komunikasi  dapat  mengubah  sama sekali  citra  seseorang  atau  kelompok  mengenai  dirinya  sendiri  maupun  mengenai lingkungannya.  Itulah  sebabnya      komunikasi      memiliki      kedudukan      yang      sangat strategis    dalam keseluruhan  perubahan  masyarakat  atau perubahan  sosial (Mulyana, 2015).  Strategi  komunikasi  digunakan  tidak  cukup  hanya  dalam  tahap awareness (kesadaran),  tetapi  bagi  tahap-tahap  komunikasi  lainnya,  yaitu attitude  change (perubahan  sikap)  dan behavior  changes (perubahan  perilaku)  pada  seseorang  atau lebih individu (Arni, 2004).

## Strategi  Komunikasi
Secara  umum  strategi  diartikan  sebagai  perencanaan  tindakan  yang  disusun berdasarkan  tujuan  dan  kebijakan  untuk  mencapai  tujuan  itu  sendiri.  James  Brian Quin  dalam  bukunya  yang  berjudul Strategies  For  Change:  Logical  Incrementalism , seperti dikutip Hohne, memberikan  definisi strategi  berikut  ini:
“Strategi  merupakan  suatu  bentuk  atau  rencana  yang  mengintegrasikan tugas-tugas  utama,  kebijakan-kebijakan  dan  rangkaian  tindakan  dalam  suatu organisasi  menjadi  suatu  kesatuan  yang  utuh.    Strategi  yang  diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian  sumber daya yang dimiliki  perusahaan  menjadi  suatu  bentuk  yang  unik  dan  dapat  bertahan. Strategi  yang baik disusun berdasarkan kemampuan   internal   dan  kelemahan
perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata  musuh” (Höhne et al., 2016) .
Effendy  (2003)  mengatakan  komunikasi  pada  hakikatnya  adalah  proses  penyampaian pikiran atau perencanaan atau perasaan oleh  seseorang   (komunikator) kepada  orang lain  (komunikan).    Pikiran  bisa  merupakan  gagasan,  informasi,  opini  dan  lain-lain yang  muncul  dari  benaknya.  Perasaan  bisa  berupa  keyakinan,  kepastian,  keraguan, kekhawatiran,  kemarahan,  keberanian,  kegairahan  dan  sebagainya  yang  timbul dari lubuk hati (D. Mulyana, 2007).
Menurut  Effendy  (2003)  strategi  komunikasi  merupakan  panduan communication planning (perencanaan komunikasi)  dengan communication management (manajemen komunikasi)  untuk  mencapai    tujuan    yang   telah    ditetapkan.    Strategi komunikasi  ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam  arti  kata  bahwa approach (pendekatan)  bisa  berbeda-beda  bergantung  pada situasi dan kondisi.   Sedangkan Mulyana   (2007)  mendefinisikan   strategi   komunikasi sebagai   suatu   perencanaan   komunikasi   yang   meliputi   strategi   dan   manajemen perencanaan  strategi  menyangkut  tindakan  apa  yang  dilakukan,  sedangkan perencanaan meliputi  bagaimana  hal-hal itu terjadi.
Menyusun  strategi  komunikasi  tidaklah  mudah  dikarenakan  aktivitas  komunikasi yang sangat  kompleks.  Banyak  faktor yang harus diperhatikan  dalam  membuat  strategi komunikasi,  di  antaranya  adalah  komponen-komponen  dari  aktivitas  itu  sendiri. Harold  D.  Laswell  mendefinisikan  komunikasi  dengan  pertanyaan-pertanyaan  yang spesifik  di  mana  jawaban-jawabannya  merupakan  komponen-komponen  yang  ada dalam  sebuah  aktivitas  komunikasi.    Rumusan  pertanyaan  tersebut  dikenal  dengan istilah  Paradigma  Laswell, yakni terdiri dari:  (1) Who? ,  atau  siapakah komunikatornya?,  (2) Says  What?, atau pesan apa  yang  dinyatakannya?,  (3) In  which channel ?, media  apa  yang  digunakannya?  (4) To Whom? , siapakah  komunikannya?,  (5) With  what  effect? ,  efek  apa  yang  diharapkan?  (Effendy,  2003,  p.  301).  Kelima  hal tersebut  adalah  komponen  dasar  yang  harus  disusun  dalam  sebuah  strategi komunikasi (Desiana, 2017).

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus intrinsik  karena peneliti mengamati kasus yang menarik,  yaitu  kebijakan penghapusan human trafficking di Kota Lhokseumawe  (Denzin  &  Lincoln,  2005).  Berdasarkan  jenis  atau  tipenya,  penelitian  ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2018).
Wawancara  mendalam  dilakukan  kepada  narasumber  yang  dianggap  benar-benar memiliki  kompetensi  untuk  dapat  memberikan  informasi  secara  lengkap.  Dalam penelitian  ini  ada  tiga  informan  penelitian,  yaitu:    Edi  Kusdiana  (Ketua  Harian  Satuan Tugas  Anti Human  Trafficking ),  Erpin  Marpinda  (ketua  bidang  di  LSM  Papuan  yang menangani  masalah Human  Trafficking );  dan  Mawar  (Salah  seorang  korban human
trafficking untuk mencari tahu bagaimana tanggapannya terhadap upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe, terkait penanganan human trafficking ).
Tahap  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dimulai  dengan  mengumpulkan  data-data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara,  observasi  maupun  studi  dokumen.  Data-data  tersebut lalu  dikelompokkan  ke  dalam  klasifikasi  tertentu  atau  topik-topik  yang  sejenis  (Bungin, 2011).  Setelah  dikelompokkan,  peneliti  selanjutnya  membandingkan  data  yang  satu dengan  data  lain  dan  memberikan  pemaknaan  terhadap  data.  Dengan  memberi pemaknaan  terhadap  data  dan  mengkonstruksi  data-data,  diharapkan  peneliti  mampu menarik kesimpulan ke dalam tataran yang lebih konseptual (Ilmiah, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik  Masyarakat Kota Lhokseumawe sebagai Kelompok Sasaran
Penyusunan  strategi  komunikasi  dalam  upaya  penghapusan human trafficking di Kota Lhokseumawe  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  hal-hal  substansial  yang diperkirakan  mempengaruhi  pelaksanaan  sosialisasi.  Hal-hal  tersebut  menyangkut karakteristik  masyarakat  kelompok  sasaran,  tujuan  yang  ingin  dicapai,  aturan perundangan-undangan  yang berlaku, tugas pokok dan fungsi SKPD, serta ketersediaan anggaran.
Sasaran  dari  sosialisasi  kebijakan  penghapusan  trafiking  adalah  seluruh  lapisan masyarakat  Lhokseumawe,  dengan  prioritas  kelompok  paling  rentan  yaitu  perempuan dan  anak-anak.  Pemahaman  terhadap  karakteristik  kelompok  sasaran    menjadi    aspek penting  untuk  merumuskan  pendekatan  komunikasi  yang  relevan.  Hal  tersebut dilakukan  Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking ketika  mempertimbangkan  kondisi- kondisi  eksternal  yang  mempengaruhi  maraknya  kasus  human trafficking ,  yang mencakup  tingkat kemiskinan  yang  tinggi;  budaya  masyarakat  yang  kontraproduktif seperti  budaya  luruh  duit  dan  budaya  konsumtif;  tingkat  pendidikan  yang  rendah; serta perkawinan dini dan tingkat  perceraian  yang tinggi.
Kelompok sasaran dalam sosialisasi diklasifikasikan  sesuai dengan bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Kelompok-kelompok tersebut antara lain  kalangan   pelajar  dari mulai Sekolah  Dasar  sampai  Sekolah  Menengah  Atas,  kelompok  ibu  rumah  tangga,  ibu- ibu pengajian,  pengurus  PKK,  kelompok  pengurus  LSM/Ormas,  pengelola  penyalur  jasa TKI (PJTKI).
Visi dan Misi  Kota  Lh oks e umaw e sebagai Tujuan Tujuan  akhir  dari  kebijakan  penghapusan human  trafficking ,  termasuk  di  dalamnya kegiatan  sosialisasi,  adalah  mewujudkan  visi  dan  misi  Kota  Lhoks eumawe yang  secara singkat  tercermin  dari  visi  ‘Lhoks eumawe Remaja’  (Religius,  Maju,  Mandiri,  dan Sejahtera).  Sementara  misi  Lhoks eumawe yang  berkaitan  dengan  masalah human trafficking adalah  misi  pertama  yaitu  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia.
Untuk  mewujudkan visi  dan misi tersebut, khususnya visi  religius  dan  sejahtera  serta misi    peningkatan    kualitas  sumberdaya  manusia,  dibutuhkan  pendekatan  komunikasi dalam proses sosialisasi, yang mampu   meningkatkan kesadaran   masyarakat   sehingga mampu   mencegah   sedini mungkin  bahaya trafficking .
“Kegiatan yang kami lakukan sebagai bagian dari unsur SKPD, dan juga sekarang bagian  dari  Satgas,  jelas  harus  mendukung  pencapaian  visi  dan  misi L h o k s eumawe .  Itu  sudah  menjadi  komitmen  kita  semua!  Kantor Pemberdayaan  Perempuan  dan  KB  berupaya  mewujudkan  itu  kepada kelompok  sasaran  kami yaitu  kalangan perempuan” (Hasil wawancara dengan Edi Kusdiana)
Penyusunan  strategi  komunikasi  dalam  sosialisasi  kebijakan  penghapusan human trafficking mempertimbangkan  berbagai  aturan  yang  relevan  dengan  masalah trafficking dan  yang  berlaku  baik  di  tingkat  pusat,  tingkat  provinsi  maupun  tingkat kabupaten/kota.  Pembahasan  tentang  aturan  perundang-undangan  ini  merupakan bagian tugas dan tanggung  jawab  Bidang  III Penegakan  Hukum  dari  Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking .  Aturan  perundang-undangan  yang  menjadi  acuan  dalam penyusunan  strategi  komunikasi  dalam  sosialisasi  kebijakan  penghapusan human trafficking ,  antara  lain:
1. Keppres  No.  87  Tahun  2002  Tentang  RAN  Penghapusan  Eksploitasi  Seksual Komersial Anak
2. Keppres  No.  88  Tahun  2002  tentang  RAN  Penghapusan  Perdagangan ( Trafficking ) Perempuan  dan Anak
3. Keppres  tentang  RAN  Penghapusan  Bentuk-Bentuk  Pekerjaan  Terburuk  bagi Anak  PP  No.  6  Tahun  2006  tentang  Penyelenggaraan  Kerjasama  dan Pemulihan
4. PP No 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi  dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Undang-undang  Republik      Indonesia      Nomor      21      Tahun      2007      tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Tugas  pokok  dan  fungsi SKPD.
Masing-masing  SKPD  yang  tergabung  dalam  Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking mempunyai  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing  sesuai  dengan  nomenklatur kelembagaan  pemerintah  di  Kota  Lhokseumawe.  Penempatan  masing-masing  SKPD dalam    bidang-bidang    yang    ada    di    dalam    Satuan    Tugas    Anti Human  Trafficking sebenarnya    sudah    mempertimbangkan    tugas    pokok    dan    fungsi    tersebut. Penyusunan  strategi  komunikasi  dalam  sosialisasi  kebijakan  penghapusan  trafiking juga  perlu  mempertimbangkan  hal  tersebut,  sehingga  masing-masing  SKPD  juga  bisa berperan sebagai sumber yang memiliki kredibilitas yang bisa
dipertanggungjawabkan.

## Ketersedian Anggaran
Surat  Keputusan  Walikota  Lhokseumawe  tentang  Pembentukan  Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking menjelaskan bahwa  segala  implikasi  pembiayaan dari diterbitkannya  surat keputusan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  Kota  Lhokseumawe.  Masalah  anggaran  seringkali  menjadi masalah rumit dan perlu dibicarakan  mengingat untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukan  Satgas  dibutuhkan  biaya yang sangat besar. Padahal  di sisi lain, kemampuan pemerintah  daerah  juga  terbatas  dan  banyak  juga  prioritas  pembangunan  lain  yang juga  membutuhkan  pembiayaan  dari  pemerintah  daerah.  Dalam  hal  ini,  penyusunan strategi komunikasi  dalam  sosialisasi  kebijakan  penghapusan Human Trafficking perlu mempertimbangkan  besarnya  alokasi  anggaran  yang  tersedia.  Hal  ini  penting sebagai acuan untuk menetapkan anggaran yang rasional dan bisa dipertanggungjawabkan.

## Strategi  Komunikasi  dalam  Sosisalisasi  Kebijakan  Anti  Human  Trafficking Strategi  Komunikator
Sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Walikota  Lhokseumawe  No.  463.05/Kep.980- Sosnaker/2006  dan  lampirannya,  Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking adalah  pihak yang  paling  bertanggung  jawab  untuk  menangani  dan  menyelesaikan  masalah  human trafficking di  Kota  Lhokseumawe.    Satuan  Tugas  ini  bertanggung  jawab    dari  mulai pencegahan  dan penanganan  kasus human trafficking sampai pada rehabilitasi  korban.
Semua  pihak  dalam  kegiatan  sosialisasi  terlibat/tergabung  dalam  Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking dan  sebagai  sumber  yang  akan  menyampaikan  pesan  sosialisasi kepada  kelompok    sasaran    yang  ditetapkan    berdasarkan    prioritas.    Sejalan  dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak serta peran dan tanggung jawabnya dalam Satgas  sesuai  dengan  bidangnya,  maka  masing-masing  pihak  dapat  menyampaikan informasi  berkenaan  dengan  masalah human  trafficking kepada  pihak  luar  atau kelompok  sasaran.
Guna  mewujudkan  kelancaran  mekanisme  kerja    di    dalam    Satuan    tugas,  maka dilakukan    koordinasi    dan  kerjasama    di  antara  unsur-unsur    Satgas    sehingga informasi  disampaikan    oleh    salah    satu    unsur    anggota  Satgas    yang    memiliki kompetensi    yang  memadai    dalam    bidang    tersebut.  Hal  ini  penting  mengingat masyarakat sebagai kelompok  sasaran membutuhkan  informasi yang akurat dan cukup komprehensif,  yang  disampaikan  oleh  sumber-sumber  yang  menurut  mereka  bisa dipercaya  dan  memahami apa yang disampaikannya.
Tugas  Ketua  Umum  dan  Ketua  Harian  Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking beserta wakilnya  dalam  hal  ini  adalah  mengkoordinasikan  kegiatan  yang  dilakukan  masing- masing  unsur  yang  tergabung  di  dalam  Satgas.  Selain  itu,  dalam  berbagai kesempatan  atau  pertemuan  resmi  Ketua  Umum  dan  atau  Ketua  Harian  berperan sebagai spokesperson ( juru  bicara) Satgas,  khususnya untuk informasi-informasi umum yang  menyangkut  aktivitas  yang  dilakukan  Satgas.  Sedangkan  sekretaris  dan wakilnya  bertanggung  jawab  untuk  pengelolaan  administrasi  dan  melakukan
koordinasi  berkaitan  dengan  berbagai  aktivitas  yang  dijalankan  seluruh  anggota Satgas.  Sementara  bendahara  dan  wakilnya  bertanggung  jawab  untuk  mengelola anggaran yang digunakan dalam membiayai segala aktivitas yang dijalankan  Satgas.
Gambaran  tentang  bidang  kerja  Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking dan  peran masing-masing  sebagai  sumber  informasi  dan  jenis  informasi  yang  disampaikan dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Bidang Satuan Tugas dan Jenis Informasi yang Disampaikan
Bidang yang ditangani Unsur Satgas sebagai Sumber Informasi Jenis Informasi yang Disampaikan Pencegahan segala bentuk human traf- ficking Dinas Tramtib,  Subdin  Ketahan Masyarakat Desa, Subdin Penempatan    Tenaga  Kerja  dan Perluasan  Kerja,  Subdin  Keluarga Sejahtera, Seksi Pengawasan Norma  Kerja  dan  Jaminan  Sosial Tenaga Kerja,  Tim  Penggerak  PKK, LSM Papuan,  LSM FKBMI •    Bahaya human trafficking •    Pencegahan human trafficking dan buruh migran
•    Human trafficking dan Pelacuran •    Pendidikan  Keluarga •    Pendidikan  Masyarakat Kerjasama dan Koordinasi Bappeda,  Komisi  B DPRD,  Bidang Sosial Budaya  Bappeda, Subbag Pemberdayaan  perempuan, MUI, LPPM  Unwir •    Bahaya human trafficking • Human trafficking dan Perempuan
• Human trafficking dan Agama
•    Jejaring human trafficking
•    Kerjasama  untuk  Penanganan human trafficking Penegakan  Hukum Bagian  Hukum  Setda,  Subdin Hu- Bungan  Industrial  dan Pengawa- san  Ketenagakerjaan,  Seksi Teri- torial  Kodim  0616,  Pengadilan Negeri,  Subdin Polisi Pamong Praja, Satuan Reserse (Polisi), Seksi Tindak Pidana Khusus, LBH Unwir, IKADIN •    Bahaya human trafficking •  Landasan  Hukum human trafficking
•    Pengawasan  Buruh  Migran
•  Penanganan  Pelaku human
trafficking
•  Bantuan  Hukum  Korban human Trafficking Rehabilitasi dan Reintegrasi Dinas Kesehatan,  Subdin  P e n d i - dikan  Masyarakat, Seksi Pendidi- kan Keagamaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Jompo, Seksi Pelayanan FKPP, LSM As- Sakienah, LSM YPI •    Bahaya human trafficking •   Penanganan  Korban human trafficking
•  Pemulangan  Korban human trafficking
•    Pengelolaan Shelter dan Trauma Center
•  Pendidikan  keluarga  dan masyarakat
Sumber:  Pengolahan  Data Penelitian,  2018
Berdasarkan  data  pada  Tabel  1  dapat  dikemukakan  bahwa  masing-masing  unsur yang  tergabung  dalam  Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking menempati  bidang garapan  yang  spesifik  dan  mempunyai    tugas  dan  kewajiban    yang  berbeda berkaitan dengan jenis informasi yang disampaikannya.  Dasar pertimbangannya  adalah agar  peran  masing-masing  pihak  sebagai  sumber  informasi  dapat  dijalankan  dengan
sebaik-baiknya. Selain itu, dengan pembagian  tugas seperti itu kemungkinan  terjadinya tumpang  tindih  informasi  yang  disampaikan  dapat  diminimalisir  atau  dikurangi. Walaupun  demikian,  informasi  yang  bersifat  umum  seprti  informasi  tentang  bahaya human  trafficking menjadi  tanggung  jawab  semua  pihak  di  dalam  Satuan  Tugas  Anti Human Trafficking .

## Strategi  Pesan  dan  Strategi  Khalayak
Sosialisasi kebijakan  penghapusan human  trafficking merupakan    salah    satu  langkah preventif    untuk    mencegah    terjadinya    kasus-kasus human  trafficking .  Upaya preventif  diarahkan  untuk  mencegah  terjadinya  kasus human  trafficking dengan membangun supporting  system yang  mampu  memberikan  peringatan  dini  terhadap kemungkinan  terjadinya  kasus human  trafficking .  Hal  itu  bisa  dilakukan  jika masyarakat memiliki  kesadaran  yang memadai  tentang  bahaya dari human trafficking .
Kesadaran  masyarakat  akan  tumbuh  dengan  baik  jika  mereka  mendapatkan  informasi yang  lengkap  dan  akurat  tentang human  trafficking dengan  berbagai  aspek  di dalamnya  dari  pihak-pihak  yang  memahami  masalah  tersebut.  Di  sisi  lain, penerimaan  dan  pemahaman    masyarakat    terhadap  berbagai    informasi    yang disampaikan    sangat  berkaitan  dengan  tingkat  pendidikan,  nilai-nilai  dan  norma- norma    yang  diyakini,  serta  situasi    dan    kondisi    lingkungan.  Di  Kota  Lhokseumawe, kedua    kondisi    ini  saling  bertentangan    dan  hal  itu  menjadi  kendala  besar  dalam pelaksanaan  sosialisasi human trafficking .
”Kami  menyadari  bahwa  karakteristik  masyarakat  di  sini  memang  beda. Ada  hal-hal  mendasar yang menjadi kendala buat instansi kami  ketika  bicara tentang trafficking. Informasi  trafficking seringkali  dipahami  berbeda  karena mereka  menganggap  menjadi  buruh  migran  atau  bahkan  menjadi  PSK  itu bukan  masalah.  Kalaupun  mengalami  nasib  buruk,  itu  hanyalah  takdir.” (Wawancara,   Erpin Marpinda,  19 Oktober  2018).
Kendala  tersebut  menjadi  tantangan  yang  harus  disikapi  dengan  baik  dan  menjadi bahan  pertimbangan  untuk  penyusunan  strategi  komunikasi  dalam  sosialisasi human trafficking ,  khususnya  berkaitan  dengan    penyusunan    pesan  yang  akan  disampaikan Dalam  hal  ini,  Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking menyepakati  untuk  membagi dan  mengklasifikasikan  masyarakat  kelompok  sasaran  sehingga  lebih  mudah mengidentifikasi karakteristik  mereka.
”Tim  satgas  membicarakan   kendala-kendala   di  lapangan  khususnya  tentang informasi    yang  akan  disampaikan.    Kami  tahu,  pesan  itu  akan  diterima mereka  kalau  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka.  Agar  lebih  mudah,  kami sepakat,  harus  ada  pembagian  kelompok  masyarakat.  (Wawancara  Edi Kusdiana,  19 Oktober  2018).
Sasaran kegiatan  sosialisasi  kebijakan  penghapusan human  trafficking adalah  seluruh lapisan  masyarakat  Kota  Lhokseumawe.  Ini  dilakukan  derdasarkan  skala  prioritas
kemudian  ditentukan  kelompok  masyarakat  yang  menjadi  fokus  sasaran  kegiatan sosialisasi,  yaitu  kelompok  yang  paling  peka  dan  rentan  terhadap  masalah.  Di  Kota Lhokseumawe,  kelompok  yang  paling  rentah  adalah  perempuan  muda  usia  14-18 tahun,  terutama  dari  keluarga  miskin.  Dengan  pertimbangan  tersebut  kelompok sasaran adalah keluarga dengan anak  yang  masih  gadis,  sekolah-sekolah  dari  mulai Sekolah    Dasar  sampai  Sekolah  Lanjutan  Atas,  dan  Kelompok  Organisasi  Perempuan seperti ibu-ibu PKK, kelompok   arisan,  ataupun  kelompok   pengajian   ibu-ibu. Setelah itu  baru  ditentukan  kelompok  lain  di masyarakat  yang  akan  menjadi  sasaran  kegiatan sosialisasi,  di  antaranya  adalah  pengelola  LSM/Ormas,  pengelola  PJTKI,  aparat pemerintah serta tokoh-tokoh masyarakat  terutama  di tingkat desa.
Pemahaman  sebagian  besar  masyarakat  Lhokseumawe  tentang  masalah human trafficking juga  masih  terbatas.    Mereka  tidak  mengetahui  dengan  pasti  apa  yang dimaksud  dengan human  trafficking atau  bagaimana  kasus human  trafficking terjadi.  Mereka  hanya  tahu  bahwa  seseorang  yang  bekerja  di  luar  negeri  dan belum pernah mengirim  uang  ke kampung menandakan  mereka  mendapat  masalah  di sana.
“Saya  pernah  memberikan  materi  pada  satu  pelatihan  dengan  peserta  ibu- ibu  PKK.  Ketika  saya  tanya  beberapa  peserta  tentang  apa  itu trafficking , jawaban mereka tidak ada  yang  benar. Pengetahuan dan  pemahaman mereka tentang trafficking memang  masih  sangat  terbatas” (Wawancara  Edi Kusdiana, 19 Oktober  2018).
Beberapa  topik  atau  tema  yang  disampaikan  Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking dalam  sosialisasi human trafficking antara  lain  adalah:
1. Apa  itu human trafficking
2. Mengenal trafficking  in  person
3. Modus operandi dalam human  trafficking
4. Prosedur  hukum  dan rekruitmen  tenaga  kerja  ke luar negeri
5. Human trafficking dalam perspektif  gender
6. Human  trafficking dalam  perspektif  agama
7. Implikasi human trafficking dalam  kesehatan  (HIV/AIDS)
8. Human  trafficking dalam  perspektif  budaya
9. Human trafficking dan pelacuran.
Tema  yang  lain juga  disampaikan  seperti:
1. Analisis situasi human  trafficking di  Lhokseumawe
2. Peran civil  society dalam menanggulangi human trafficking
3. Membangun  jaringan  kerjasama  anti human trafficking dan  diakhiri dengan pembuatan  rencana  tindak lanjut penanganan human trafficking
Pelaksanaannya  di  lapangan,  topik-topik  tersebut  disusun  lebih  jauh  dalam  bentuk pemaparan  dan  bahasa  penyampaian    yang  menarik,  yang  disesuaikan  dengan kemampuan  penerimaan  masing-masing  kelompok  sasaran.  Dengan  cara  demikian
diharapkan  pesan  yang  disampaikan  dapat  diterima  dengan  baik  dan  memperoleh hasil yang optimal.

## Strategi  Media
Sosialisasi  kebijakan  penghapusan human  trafficking di  Kota  Lhokseumawe  dilakukan melalui  berbagai  bentuk  kegiatan  dan  menggunakan  berbagai      media  komunikasi. Penggunaan media dan  pendekatan komunikasi serta penentuan bentuk kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran, dengan mempertimbangkan  situasi  dan  kondisi  wilayah  di  mana  kelompok  sasaran  tersebut berada. Bentuk-bentuk  kegiatan yang dilakukan antara lain  penyuluhan dan  pelatihan. Kedua bentuk kegiatan  dimaksudkan  untuk membangun  kesadaran,  pengetahuan,  dan keterampilan  masyarakat  tentang  pencegahan human  trafficking dan  eksploitasi perempuan,  serta  membangun  semacam  pusat  informasi  untuk  pencegahan  dan penanganan trafficking perempuan dan anak.
Kedua bentuk kegiatan tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan perlunya kepedulian untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam upaya memerangi human trafficking .
“Dalam      sosialisasi,  kami      memberikan      penyuluhan      atau      pelatihan terhadap masyarakat.  Diharapkan masyarakat mulai sadar  dan  paham bahaya trafficking dan bersama  pemerintah  berusaha  mengatasinya,  khusus di wilayah masing- masing.” (Wawancara  Edi Kusdiana,  19 Oktober  2018).
Melalui  penyuluhan  dan pelatihan,  masyarakat  diharapkan mendapatkan pemahaman yang  cukup  komprehensif  mengenai  apa  itu human  trafficking ,  gender,  bagaimana human  trafficking dan  eksploitasi  terjadi,  siapa  pelaku human  trafficking faktor pendorong  dan  penarik  terjadinya human  trafficking ,  serta  apa  yang  bisa  dilakukan untuk  mencegah human  trafficking .  Pemahaman  mengenai  hal  tersebut  cukup penting,  mengingat  tidak  semua  masyarakat  mengetahui  mengenai  informasi  yang benar  dan menyeluruh  mengenai human trafficking .
Penyuluhan      dan      pelatihan      dilakukan      dengan      menggunakan      pendekatan komunikasi kelompok,  yang  dapat  merangsang  dan  memotivasi  masyarakat  sebagai peserta  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  proses  tersebut.  Peserta  diajak  untuk memetakan  kondisi  daerahnya  untuk  melihat  bagaimana human  trafficking yang terjadi  di  daerahnya, serta  potensi  di daerahnya  yang  dapat  digunakan  sebagai  media pencegahan human  trafficking .  Hal  ini  dilakukan  dengan  pertimbangan  bahwa proses  sosialisasi  yang  baik  harus  dilakukan  dengan  melihat  konteks  lokal  serta potensi lokal yang ada.
“Pendekatan  kelompok  tampaknya  paling  cocok  dan  mudah  dilaksanakan. Kami  bisa  menyampaikan  informasi  pada  sekelompok  orang,  yang  terpilih. Dengan begitu  penyampaiannya lebih  mudah.  Apalagi  kalau  para  pesertanya aktif,  kami akan  lebih  senang  lagi.” (Wawancara,   Erpin  Marpinda,  19  Oktober 2018).
Dalam  pelaksanaannya  di  lapangan,  kegiatan  sosialisasi  dilakukan  dengan  membuat paguyuban atau kelompok di  daerah  masing-masing  peserta,  yang  akan secara   aktif mengkampanyekan      tentang    bahaya human    trafficking .    Aktivitas  yang  dilakukan dengan  menggunakan    potensi-potensi    yang    telah    ada    di    masing-masing  wilayah, misalnya    pengajian,    arisan,    kelompok    ibu-ibu    PKK,    radio    komunitas,    dan sebagainya.  Selain  itu,  pendekatan  komunikasi  kelompok  yang  lain  yang  digunakan dalam  pelaksanaan    sosialisasi    kebijakan    penghapusan human  trafficking adalah focus  group discussion (FGD).
Pendekatan  tersebut  dimaksudkan  untuk  memperoleh  pandangan  lain  tentang fenomena human  trafficking dari  masyarakat  sehingga  diperoleh  gambaran  yang semakin  komprehensif  tentang  trafiking  di  Lhokseumawe.  Dalam  FGD,  peserta  yang terlibat  diberikan  kesempatan  untuk  saling  berinteraksi  mengungkapkan  informasi yang  mungkin  masih  tersebunyi  tentang human  trafficking dan  peserta  diberikan kesempatan untuk menyampaikan  pemahaman  dan wawasannya  mengenai  fenomena yang terjadi di masyarakat.  FGD dilakukan  jika peserta yang menjadi kelompok  sasaran adalah pengelola LSM/Ormas  yang  peduli human  trafficking atau  aparat  pemerintah yang  ada  di  tingkat desa atau kecamatan.
Kegiatan  komunikasi  lain  yang  dilakukan  dalam  sosialisasi    adalah    penyebaran  media sebar  seperti  poster,  brosur, flyers , leaflet ,  dan  lainnya.  Berbagai  media  tersebut diberikan  secara  gratis  kepada  masyarakat,  terutama  kelompok  sasaran  prioritas, dalam  berbagai  kesempatan.  Selain  itu,  media  sebar  seperti  poster  ditempelkan di beberapa  lokasi  strategis  seperti  di  sekolah-sekolah,   pesantren,  atau  papan-papan pengumuman lainnya.
Sosialisasi  juga  dilakukan  dengan  menggunakan  media  massa  baik  melalui  radio ataupun  melalui  media  cetak  surat  kabar.  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk menyebarluaskan  informasi-informasi  tentang human  trafficking dengan    berbagai aspeknya,    yang  perlu  diketahui    oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  di  Kota Lhokseumawe.      Dalam  pelaksanaannya,  Satuan    Tugas  Anti Human  Trafficking bekerjasama   dengan  beberapa pengelola   radio   swasta   dan  radio  komunitas   yang ada  di  Kota Lhokseumawe. Sementara untuk media cetak, Satgas bekerjasama  dengan pengelola surat kabar.
Gambaran  mengenai  jenis  pesan  yang  disampaikan,  kelompok  sasaran  yang  menjadi prioritas, bentuk  kegiatan  utama  yang  dilakukan,  dan  pendekatan/media komunikasi yang  digunakan  dalam  sosialisasi  kebijakan  penghapusan human  trafficking dapat dilihat    pada  Tabel  2.  Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  pendekatan atau media komunikasi  yang digunakan  dalam sosialisasi benar-benar dipertimbangkan oleh  Satgas  untuk  disesuaikan  dengan  karakteristik  kelompok  sasaran  yang menjadi      prioritas      dan      bentuk  kegiatan  yang  dilakukan.  Pertimbangan  ini dimaksudkan  agar kegiatan  sosialisasi  bisa berjalan  efektif  dan memperoleh  hasil yang optimal.
Tabel  2  Jenis  Pesan,  Kelompok Sasaran, Bentuk  Kegiatan dan  Pedekatan Media Komunikasi dalam  Sosialisasi  Pengahapusan Human  Trafficking
Jenis Pesan Kelompok  Sasaran Bentuk Kegiatan Pendekatan/Media Bahaya  Trafiking Seluruh masyarakat Penyebaran informasi Media  Massa, Media  sebar Trafiking  dan Pelacuran Perempuan  dan Keluarga Pelatihan  dan Penyuluhan Strategi Komunikasi Trafiking  dan Perempuan Perempuan Pelatihan  dan Penyuluhan Komunikasi  Kelompok Trafiking  dan Buruh  migran Pekerja  dan calon pekerja  migran Pelatihan  dan Penyuluhan Komunikasi  Kelompok Trafiking  dan Agama Tokoh  Masyarakat Keluarga Pelatihan  dan Penyuluhan FGD Komunikasi  Kelompok Landasan  Hukum Trafiking PJTKI, LSM Aparat  Pemerintah Pelatihan FGD Komunikasi  Kelompok Pencegahan dan penanganan korban  trafiking Aparat  Pemerintah LSM Pelatihan FGD Komunikasi  Kelompok Pengelolaan shelter dan trauma  center Aparat  Pemerintah LSM Pelatihan FGD Komunikasi  Kelompok Pendidikan Keluarga Keluarga Pelatihan  dan Penyuluhan Komunikasi  Kelompok Pendidikan Masyarakat LSM Tokoh  masyarakat Aparat  pemerintah Pelatihan FGD Komunikasi  Kelompok Jejaring  dan kerja- sama penanganan trafiking Aparat  pemerintah LSM Pelatihan FGD Komunikasi  Kelompok Sumber:  Pengolahan  Data Penelitian,  2018

## KESIMPULAN
Penyusunan  strategi  komunikasi  dalam  sosialisasi  kebijakan  penghapusan human trafficking di  Kota  Lhokseumawe  didasarkan  pada  hasil  analisis  data  situasi    yang berupa  karakteristik  masyarakat  kelompok  sasaran,  tujuan  yang  ingin  dicapai,  aturan perundangan- undangan  yang berlaku, tugas pokok dan fungsi SKPD, serta ketersediaan anggaran.  Kelima  pertimbangan  tersebut  menjadi  dasar  penyusunan  strategi komunikasi yang  terdiri  dari  strategi  komunikator,  strategi  pesan  dan  khalayak,  serta strategi  media.
Komunikator  dalam  sosialisasi  penghapusan human  trafficking di  Kota  Lhokseumawe adalah  Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking yang  terdiri  dari  berbagai  unsur  yang bekerja    sesuai    dengan    bidang    yang    ditanganinya    dan    jenis    informasi    yang disampaikan.  Terdapat  delapan  topik  pesan  yang  disampaikan  dalam  kegiatan sosialisasi,  yang  disusun  dalam  bentuk  pemaparan  dan  bahasa  yang  menarik,  yang disesuaikan  dengan  kemampuan  penerimaan  masing-masing  kelompok  sasaran. Selain  menggunakan  media  sebar  seperti  poster,  brosur, flyers,  leaflet ,  dan  lainnya, pelatihan  dan  penyuluhan  juga  menjadi  media  yang  digunakan  dalam  sosialisasi kebiajakan penghapusan human trafficking di Kota Lhokseumawe.

## REFERENSI
(ACILS), I. I. & S. C. (2003). Trafficking Of Women And Children In Indonesia. In American Center for International Labor Solidarity (Solidarity Center) . https://doi.org/10.1192/bjp.112.483.211-a
Alvarez, M. B., & Alessi, E. J. (2012). Human Trafficking Is More Than Sex Trafficking and Prostitution:  Implications  for  Social  Work. Affilia  -  Journal  of  Women  and  Social Work . https://doi.org/10.1177/0886109912443763
Amanah,  S.  (2010).  Peran  komunikasi  pembangunan  dalam  pemberdayaan  masyarakat pesisir. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 8(1), 1-19 Awaru,  T.,  Fitria,  N.,  Ainun,  N.,  Khairunisha,  M,  Husnia.  (2019).  Komunikasi  Organisasi. Diakses dari https://guides.lib.umich.edu/c.php?g=282964&p=1885441 Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,  dan Ilmu Sosial Lainnya . Jakarta:  Kencana. Cangara,  H.  (2009). Komunikasi  Politik:  Konsep,  teori  dan  strategi .  Jakarta:  PT  Rajawali Grafindo
Denzin,  N.,  &  Lincoln,  Y.  (2005).  Introduction:  The  discipline  and  practice  of  qualitative research  In  N.  K.  Denzin  &  Y.  S.  Lincoln  (Eds.), The  Sage  handbook  of  qualitative research . Thousands Oaks: Sage Publications
Desiana,  N.  (2017).  Sosialisasi  program  kota  layak  anak  di  Kota  Pekanbaru  (studi  kasus: hak  sipil  anak). Jurnal  Online  Mahasiswa  Universitas  Riau ,  4(1),  1-10
https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02280.x Devito,  J.  A.  (2011).  Komunikasi  Antarmanusia.  In Komunikasi  Antarmanusia.  Kuliah Dasar . Tangerang: Kharisma Publishing
Di  Nicola,  A.,  Cauduro,  A.,  Lombardi,  M.,  &  Ruspini,  P.  (2009).  Prostitution  and  human trafficking: Focus on clients. In Prostitution and Human Trafficking: Focus on Clients .
https://doi.org/10.1007/978-0-387-73630-3 Dimyati, A. (2017). Materi Penyuluhan Tentang Sosialisasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) . Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
Djazuli,  D.  (2008).  Sosialisasi  Nilai-Nilai  Agama  Pada  Anak  dalam  Keluarga  Muslim. El- Harakah, 6(2), 1-18. https://doi.org/10.18860/el.v6i2.4675 DPRK, L. (2005). Qanun No. 14 tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan Human Trafficking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak .
Effendy, O. U. (2003). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi . Bandung: Citra Aditya. Fahlevi,  R.  (2015).  Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  Dalam  Prespektif  Hukum  Nasional.
Lex Jurnalica, 12(3), 177-191. Furqon,  C.  (2003). Hakikat  Komunikasi  Organisasi .  Bandung:  Universitas  Pendidikan Indonesia. Diakses dari http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI._ MANAJEMEN_FPEB/197207152003121-CHAIRUL_FURQON/Artikel- Organizational_Communication.pdf
Setyabudi,  G.  R.,  &  Dewi,  M.  (2017).  Analisis  Strategi  Promosi  Kesehatan  dalam  Rangka Meningkatkan  Kesadaran  Hidup  Sehat  oleh  Rumah  Sakit  Jiwa  Daerah  Dr.  RM. Soedjarwadi  Provinsi  Jawa  Tengah. Jurnal  Komunikasi ,  12(1),  81-100
https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss1.art6
Iriantara, Y. (2015). Komunikasi Bisnis. Modul 1 . https://doi.org/10.1186/bcr3053 Laczko, F., & Gramegna, M. a. (2003). Developing Better Indicators of Human Trafficking.
Brown Journal of World Affairs , x(1),179-194 Makhfudz,  M.  (2015).  Kajian  Praktek  Perdagangan  Orang  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum,
4(1), 225-244. Muhammad, A. (2004). Komunikasi Organisasi . Jakarta: PT Bumi Aksara. Mulyana, D. (2007). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar . Bandung: Rosdakarya Mulyana, D. (2015). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar . Bandung: Rosdakarya.
Mulyana, S., Octavianti, M., & Bajari, A. (2019). Sosialisasi Kebijakan Penghapusan Human Trafficking  Di  Kabupaten  Indramayu. Jurnal  Manajemen  Komunikasi ,  1(1),  95-112
https://doi.org/10.24198/jmk.v1i1.10063 Priansa, D.J. (2017). Komunikasi Pemasaran Terpadu . Bandung: CV. Pustaka Setia Quinn, J.B. (2016). Strategies  for Change  – Logical Incrementalism. In W.  Schmeisser, D. Höhne,  J.  Hutzler,  H.  N.  Tran. Businesswissen  Geschäftsmodelle. Konstanz:  UVK Verlagsgesellschaft mbH. https://doi.org/10.24053/9783739801018-92
Riadi,  W.  (2017).  Implementasi  Pencegahan  Perdagangan  Orang  Ditinjau  dari  Perspektif Pertahanan Negara. Jurnal Strategi Perang Semesta , 3(2), 1-24
Salt,  J.  (2000).  Trafficking  and  human  smuggling:  A  European  perspective. International Migration , 38(3), 31-56. https://doi.org/10.1111/1468-2435.00114
Shimp,  T.  A.  (2014). Komunikasi  Pemasaran  Terpadu  dalam  Periklanan  dan  Promosi .
Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Tirtosudarmo,  R.  (2009). Mobility  and  Human  Development  in  Indonesia .  Human Development  Research  Paper.  United  Nations  Development  Programme.  Diakses dari http://hdr.undp.org/en/content/mobility-and-human-development-indonesia Van  Ingen,  C.  (2019).  Trauma  and  Recovery.  In Sociocultural  Examinations  of  Sports Concussions . New York:  Routledge Weitzer,  R.  (2015).  Human  Trafficking  and  Contemporary  Slavery. Annual  Review  of
Sociology , 41, 223-242. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073014-112506
Widiastuti,  T.  W.  (2010).  Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (Trafficking). Wacana Hukum , 9, 107-120
Wulang,  A.  T.,  Nawawi,  J.,  &  Nurlinah,  N.  (2013).  Analisis  Penerapan  Kebijakan Pencegahan  dan  Penghapusan  Perdagangan  (Trafficking)  Perempuan  dan  Anak  di Kota Makassar. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 1-20.