Meilani  Hartono.  (2017).  Analisis  Kebutuhan  dalam  Pengembangan  Model  Pendidikan  Multikultur    Transsformatif  dalam Pembelajaran PPKn dan IPS di Sekolah Dasar. Journal of Education Research and Evaluation . Vol.1 (3) pp. 192-197

## Analisis Kebutuhan dalam Pengembangan Model Pendidikan Multikultur  Transsformatif dalam Pembelajaran PPKn dan IPS di Sekolah Dasar
I Made Sumantri 1* , Gede Wira Bayu 2 , I Made Sugiartha 3
1 Elementary Teacher Education Department, Faculty of Education, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia 2 Elementary Teacher Education Department, Faculty of Education, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia 3 Mathematics education Department, Faculty of Education, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

## Abstrak
Tujuan  umum  dari  penelitian  ini  adalah:  mengembangkan  materi  dan  model pendidikan  multikultur  dalam  pembelajaran  PPKn  dan  IPS  di  SD.  Penelitin  ini menggun  desain  penelitian  dan  pengembangan  (research  and  development),  yang dilaksan selama 3 (tiga) tahun, mulai dari tahun 2017 – tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa:  (1)  sekolah  dan  guru  telah  memiliki  kesiapan  yang  cukup signifikan  untuk  dilibatkan  dalm  pengembangan  model  pendidikan  multikultur,  (2) pengorganisasian  materi  pendidikan  multikultur  saat  ini  masih  terintegrasi  dengan materi  PKn  dan  IPS,  (3)  penilaian  yang  saat  ini  dikembangkan  oleh  guru  lebih mengacu  pada  penilaian  produk  atau  hasil  belajar  dengan  menggun  tes  tertulis bentuk  uraian  dan  isian  singkat,  (4)  hambatan  utama  guru  dalam  membelajarkan pendidikan  multikultur  adalah  kurangnya  pengetahuan  dan  keterampilan  mereka tentang  model-model  pendidikan  multikultur  dan  terbatasnya  media  pembelajaran, dan  (5)  model  konseptual  pendidikan  multikultur  yang  dikembangkan  dalam penelitian  ini  struktur  isi  materinya  tidak  disusun  berdasarkan  struktur  isi  disiplin ilmu,  melainkan  sejauh  memiliki  relevansi  dengan  struktur  internal  siswa  yang dibangun dari hasil pengalaman-pengalaman personal dan sosiokulturalnya di dalam kehidupan  masyarakat,  yang  mencakup:  (1)  konsepsi  sosial,  (2)  konsepsi  kultural, dan (3) konsepsi personal dalam balutan mata pelajaran IPS dan PKn.

## Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengetahuan dan seni (IPTEKS) telah menghadirkan tantangan dan sekaligus peluang baru bagi umat manusia dalam segala dimensi kehidupannya. Kondisi ini semakin diperkuat oleh semakin menggejalanya warna kehidupan global, sehingga setiap manusia dan bangsa harus selalu siap untuk  melakoni  kehidupan  global  yang  tanpa  batas.  Globalisasi  merup  implikasi  logis  dari  kemajuan IPTEKS.  Revolusi  informasi  dan  komunikasi  sebagai  dampak  langsung  dari  kemajuan  IPTEKS  telah menghilangkan batasan-batasan region dan kewilayahan, sehingga bagi masyarakat tertentu, kondisi ini harus  disikapi  dengan  cepat  dan  komprehensif  sehingga  mereka  tidak  kehilangan  jati  diri  bangsa  dan negaranya.  Bagi  bangsa  Indonesia,  kondisi  tersebut  tentu  merup  realitas  yang  harus  disikapi  secara seksama  dan  sesegera  mungkin,  mengingat  karakteristik  geografis  dan  sosial-budaya  yang  sangat beragam. Keberagaman suku, agama, etnis, dan bahasa telah menjadi warna abadi bangsa Indonesia. Oleh sebab  itu,  pemahaman  terhadap  keragaman  oleh  setiap  masyarakat  merup  sebuah  kewajiban.  Negara multikultural seperti  Indonesia  harus  antisipatif  dan  responsif  terhadap  fenomena  heterogenitas kebudayaan  dengan  sikap  arif  dan  bijak.  Perbedaan  yang  selama  ada  disatu  sisi  telah  menimbulkan dampak negatif berupa konflik yang melanda negeri ini, yang salah satunya disebabkan heterogenitas atau deferensiasi sosial  dari  masyarakat.  Keberadaan  mata  pelajaran  PPKn  juga  belum  cukup  untuk menanamkan  kesadaran multikulturalisme .  Bahkan,  pendidikan  IPS  yang  selama  ini  ditanamkan  pada anak didik masih banyak mengandung unsur yang menghambat kesadaran multikultural . Hal ini seperti yang disampaikan Asyar’i (Kompas, 3 September 2004) bahwa: pada sisi yang lain, kita pun meras bahwa pendidikan IPS yang diberikan di sekolah pada umumnya tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang  baik,  bahkan  cenderung kontraproduktif .  Terkait  dengan  hal  di  atas,  bila  kita  merefleksi  dan memprediksi tantangan kehidupan global dan pentingnya menjaga stabilitas serta integritas bangsa, maka ada sejumlah strategi pendidikan yang harus dikembangkan seperti: peningkatan pendidikan moral dan
Keywords:
Pendidikan multikultur transformatif
budi pekerti, penanaman pemahaman dan kesadaran ( literasi ) terhadap keberagaman kultur kebangsaan, perbaikan kualitas proses dan produk pembelajaran, penyiapan perangkat instruksional yang mendukung peningkatan  mutu  pendidikan,  dan  hal-hal  lain  yang  bersifat  mikro  seperti  pengembangan  model  dan strategi  pembelajaran  yang visibel bagi  pembelajara multikultur .  Berdasarkan  rasional  di  atas,  maka penelitian  ini  diarahkan  pada  upaya  pengembangan  model  dan  perangkat  pendidikan multikultur , sehingga produk dari penelitian ini dapat digun oleh para guru dalam melaksan pendidikan multikultur yang terintegrasi secara holistik dalam satuan mata pelajaran. Secara rinci masalah penelitian pada tahun pertama  ini  dapat  diformulasikan  sebagai  berikut:  (1)  bagaimanakah  kesiapan  sekolah  dan  guru  SD  di Provinsi  Bali  dalam  melaksan  pendidikan multikultur ?,  (2)  bagaimanakah  pengorganisasian  materi pendidikan multikultur yang selama ii telah dilaksan oleh guru dalam pembelajaran PPKn dan IPS SD di Provinsi  Bali  ?,  (3)  bagaimanakah  kondisi  aktual  penilaian  pendidikan multikultur di  SD  dalam pembelajaran PPKn dan IPS di Provinsi Bali ?, (4) hambatan-hambatan apa yang dialami oleh para guru PPKn dan IPS SD dalam pengorganisasian materi dan penilaian hasil belajar siswa ?, dan (5) bagaimana model konseptual pendidikan multikultur yang dikembangkan dalam pembelajaran PKn dan IPS SD?
Pada tahun pertama, fokus penelitian adalah studi analisis kebutuhan (need assesment) melalui studi empirik bertalian dengan: (1) model pengorganisasian materi ajar yang selama ini dilakukan oleh guru, (2) model dan proses pembelajaran yang dikembangkan oleh guru, (3) model dan proses penilaian hasil  belajar  PPKn  dan  IPS  yang  dilakukan  oleh  guru,  (4)  hambatan  yang  dialami  oleh  guru  dalam melaksan pendidikan multikultur , dan (5) model awal prototyfe konseptual pendidikan multikultur dalam PKn dan IPS.
Indonesia adalah negara multikultur al dengan keanekaragaman agama, adat istiadat, budaya, dan suku bangsa. Keanekaragaman tersebut merup kekayaan dan aset yang sangat berharga. Namun, masih terdapat  dampak  negatif  akibat  dari  keanekaragaman  tersebut.  Sebagai  contoh  adalah  masih  timbul konflik, baik antar agama maupun suku bangsa. Kasus yang menonjol adalah konflik antar etnis Madura dan Dayak di Kalimantan. Perbedaan agama menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik di Ambon dan Sulawesi.  Kedua  konflik  tersebut  merup  sebagian  dari  kasus  bagaimana  suatu  perbedaan  menimbulkan dampak  negatif.  Seharusnya  keberagaman  yang  ada  dalam  tubuh  bangsa  Indonesia,  menjadi  kekuatan yang  tangguh  apabila  diolah  secara  baik  dan  benar.  Terjadinya  konflik,  baik  antar  etnis  di  Kalimantan maupun  antar  agama  di  Ambon  dan  Sulawesi  bukan  disebabkan  semata  oleh  benturan  alamiah masyarakat  di  tingkat  lokal.  Dimensi  politik,  ekonomi,  dan  kebij  pemerintah  memiliki  peran  tersendiri. Ketidakadilan akibat distribus yang tidak merata, kebij pemerintah dalam segala bidang yang cenderung trickle down sangat rentan menjadi pemicu munculnya konflik horizontal .
Bagaimana mengatasi problematika negatif dalam keberagaman bangsa Indonesia? Sebagai salah satu media adalah pendidikan yang sangat besar peranannya dalam membentuk karakter bangsa. Salah satu  bagian  penting  pendidikan  untuk  menanamkan  konsep  keberagaman  adalah  Pendidikan  IPS. Pendidikan  IPS  sangat  besar  pengaruhnya  dalam  membentuk  kesadaran  dan  karakter  bangsa.  Secara substansial,  IPS  dapat  mengembangkan  kesadaran multikultur al  yang  bersifat  normatif.  Apakah implementasi  pendidikan  yang  dilaksan  selama  ini  telah  mencapai  taraf  normatif  ?  atau  sekedar pendidikan multikultur al  deskriptif,  yang  hanya  memberikan  penjelasan  bagaimana  bangsa  Indonesia dengan  Bhinneka  Tungga  Ika  layaknya  mutiara  di  katulistiwa  ?.  Pertanyaan  tersebut  harus  mendapat jawaban  dari  berbagai  fihak  melalui  serangkaian  upaya  terprogram  dan  bertujuan,  sehingga  apa  yang menjadi misi pendidikan nasional benar-benar diterjadikan secara nyata.
Pendidikan multikultur merup konsep pendidikan yang muncul pada masa setelah Perang Dunia II.  Pendidikan multikultur merup  gejala  baru  di  dalam  pergaulan  umat  manusia  yang  mendamb persamaan  hak,  termasuk  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan.  Pendidikan multikultur menjadi  acuan beberapa negara, baik di Amerika, Eropa, Asia, dan Australia yang penduduknya relatif heterogen. Frazier dan  Garcia  seperti  yang  dikutip  Tilaar  (2004:122),  menyat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pendidikan multikultur adalah: “..  is  a  concept  frame  work,  a  way  of  thinking,  a  philosophycal  view  point,  a  value orientation, and a set of criteria for making decission that better genie the educational needs of culturally diverse  student  populations ”.  Appiah  (1994)  menyat  bahwa  pendidikan multikultur menekankan  pada kesederajatan dalam memperoleh kesempatan pendidikan kepada seluruh masyarakat yang memasukkan seluruh partisipasi siswa dalam berbagai hal, seperti yang ia ungkapkan sebagai berikut: “ we may define multicultural  education  as  a  field  study  designed  to  increase  educational  equity  for  all  students  that incorporates, for this purpose, content, concepts, principles, theories, and paradigms from history, the social and behavioral sciences, and particulary from ethnic studies and women studies ”. Sementara Asyari’e, (2004) menyat bahwa yang dimaksud dengan pendidikan multikultur adalah proses  penanaman  cara  hidup  menghormati,  tulus,  dan  toleran  terhadap  keanekaragaman  budaya  yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural . Melalui pendidikan multikultur , diharapkan adanya kekenyalan dan  kelenturan  mental  bangsa  menghadapi  benturan  konflik  sosial,  sehingga  kesatuan  dan  persatuan
bangsa tidak mudah patah dan retak. Oliver (1991) menyat bahwa: “ multicultural education nonetheless represents a change in educational thinking, because that is can help individuals and communities value and preserve their own cultural uniqueness, so can serve the same function more generally” . Secara  tipologis,  menurut  Banks  (1995)  terdapat  lima  model  pendidikan multikultur yang berkembang, yaitu: (1) mengajar kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain ( cultural difference ), (2) hubungan manusia ( human relation ), membantu siswa dalam melakukan percampuran antar kelompok,
(3) single group studies , yakni program yang mengajarkan hal-hal yang memajukan pluralisme tetapi tidak menekankan  adanya  stratifikasi  sosial  dalam  masyarakat,  (4)  pendidikan multikultur melalui  reformasi pendidikan yang menyedi kurikulum serta materi pelajaran yang menekankan kepada adanya perbedaan siswa dalam bahasa, yang keseluruhannya untuk memajukan pluralisme kebudayaan dan equalitas sosial, (5) pendidikan multikultur al yang sifatnya rekonstruksi sosial, dengan tujuan menyatukan keberagaman dan  menantang  ketimpangan  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat.  Bagaimana  membangun  konsep pendidikan multikultur untuk  Indonesia  ?.  Tentu  pertanyaan  tersebut  bukan  persoalan  mudah  untuk dicari  jawabannya.  Namun  menyadari  bahwa  tantangan  globalisasi  dan  revolusi  telekomunikasi  yang semakin  menggejala,  maka  konsep  dan  model  pendidikan multikultur untuk  Indonesia  harus dikembangkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  pengembangan  yang  mengacu  pada  model  pengembangan  Gall, Gall  dan  Borg  (2003).  Dalam  penelitian  ini  tahap  pengembangan  yang  dilaporkan  adalah  pada  tahapan Analisis Kebutuhan (Need Assesment) melalui Studi Empirik, Penelitian ini melibatkan 38 Sekolah Dasar yang tersebar di wilayah perkotaan, pinggiran, dan pedesaan. Pada  tahapan ini data dikumpulkan dengan metode  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara.  Data  yang  dikumpulkan  adalah pokok-pokok  materi pendidikan  kultikultur,  rencana  pembelajaran,  pengorganisasian  materi,  model  pembelajaran,  perangkat  dan proses penilaian, pelaporan penilaian, sumber pembelajaran, beban kerja guru, ketersediaan fasilitas, pengalaman pre-service  training,  dukungan  kepala  sekolah,    dan  lingkungan  belajar.  Data  yang  dikumpulkan  dianalisis dengan tehnik analisis deskriptif kauntitatif dan deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  administratif-pedagogis,  sekolah  dan  guru  SD  di  Provinsi  Bali  telah  memiliki  kesiapan yang  signifikan  dalam  pengembangan  pendidikan  multikultur  yang  diintegrasikan  dalam  pembelajaran IPS  dan  PKn.  Secara  personal,  kesiapan  ini  dinyat  melalui  respon  yang  sangat  positif  ketika  peneliti mewawancarai mereka dan melakukan observasi langsung ketika dilakukan pembelajaran IPS dan PKn di masing-masing  sekolah  sampel.  Sementara  secara  kelembagaan,  kepala  sekolah  dengan  sangat  terbuka menyat  kesiapannya  untuk  mendukung  dan  membantu  pelaksanaan  pengembangan  pendidikan multikultur di sekolah yang dipimpinnya. Kedua indikator tersebut dapat dijadikan sebagai dasar tentang kesiapan  sekolah  dan  guru  dalam  mengembangkan  model  pendidikan  multikultur  yang  menjadi  fokus dalam penelitian ini.
Secara  paradigmatik  pengorganisasian  materi  pendidikan  multikultur  dalam  pembelajaran  IPS dan PKn yang saat ini dilakukan oleh guru lebih disandarkan pada program pendidikan terintegrasi yang bersifat  pedagogis,  sosiokultural,  dan  psikologis,  yang  bertujuan  memfasilitasi  siswa  mengembangkan kompetensi-kompetensi  dasar  personal,  sosial  dan  intelektualnya  yang  dibutuhkan  untuk  meng- konstruksi dan  me- rekonstruksi keberagaman  dan  keberbedaa  diri  dan  lingkungannya  secara berkesinambungan dalam struktur pengetahuan, nilai, sikap, dan tind nya dalam berbagai latar kehidupan pribadi,  sosial  dan  kultural.  Sementara  materi  pendidikan  multikultur  belum  berdiri  sendiri  sebagai sebuah topik mandiri, melankan terintegrasi secara holistik dalam sebaran materi pembelajaran PKn dan IPS. Sementara kompetensi-kompetensi pendidikan multikultur yang dikembangkan oleh guru selama ini bertalian dengan: kesadaran, kebersamaan, toleransi, demokrasi, kebudayaan, dan idiologi.
Model  penilaian  materi  pendidikan  multikultur  yang  selama  ini  dkembangkan  oleh  guru  dalam pembelajaran  PKn  dan  Ips  lebih  banyak  bersandar  pada  penilaian  produk  dengan  menggun  instrumen penilaian  berupa  tes  hasil  belajar  bentuk  uraian  dan  menjawab  singkat.  Pola  dan  instrumen  penilaian yang dominan menggun tes tertulis dan hanya dilakukan pada akhir pembelajaran, kurang relevan dengan karakteristik  pendidikan  multikultur  yang  lebih  menekankan  pada  keterampilan  proses  dan  sikap  yang dinamis  selama  berlangsungnya  pembelajaran.  Realitas  ini  merup  peluang  terbuka  dan  sangat
memungkinkan  untuk  mengembangkan  model  penilaian  yang  lebih  komprehensif  dan  membumi  dalam pendidikan  multikultur  yang  terintegrasikan  dalam  pembelajaran  PKn  dan  IPS  pada  tahun  kedua penelitian ini.
Hambatan  mendasar  yang  saat  ini  dialami  oleh  guru  dalam  membelajarkan  materi  pendidikan multikultur  delalui  pembelajaran  PKn  dan  IPS  adalah:  (1)  terbatasnya  kemampuan  dan  keterampilan instruksional guru itu sendiri, (2) terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai  media  pembelajaran  multikultur,  (3)  jumlah  kelas  yang  relatif  gemuk  dengan  siswa  di  atas  45 orang sangat menyulitkan guru dalam melakukan layanan belajar dan mengelola kelas, (4) model-model pembelajaran  pendidikan  multikultur  yang  ada  di  sekolah  sangat  terbatas,  dan  (5)  sebaran  standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS dan PKn sangat sulit ntuk dikemas secara sparated, sehingga guru tidak bisa membelajarkan pendidikan multikultur dalam kemasan materi tersendiri.
Model  konseptual  pendidikan  multikultur  yang  dikembangkan  dalam  penelitian  tahun  kedua (tahun 2008) berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan pada dasarnya struktur isi materinya tidak disusun berdasarkan struktur isi disiplin ilmu, melainkan sejauh memiliki relevansi dengan struktur internal siswa yang dibangun dari hasil pengalaman-pengalaman personal dan sosiokulturalnya di dalam kehidupan  masyarakat,  yang  mencakup:  (1)  konsepsi  sosial,  yang  secara  eklektik  memuat  pengetahuan “fungsional”  dan  “non-fungsional”  tentang  keberagaman  lingkungannya;  (2)  konsepsi  kultural,  yang secara  eklektik  memuat  struktur  sintaksis  budaya  keseharian  siswa  dan  struktur  sintaksis  pengalaman dirinya  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  dan  (3)  konsepsi  personal,  yang  memuat  nilai-nilai,  norma- norma,  dan  sikap-sikap,  yang  sudah  menjadi  belief  dirinya  dan  realitas  masyarakatnya,  dan  nilai-nilai, norma-norma,  dan  sikap-sikap  personal  dan  sosiokultural  siswa  sebagai  mahluk  yang  pribadi  dalam balutan  mata  pelajaran  IPS  dan  PKn.  Dengan  demikian,  pengembangan  materi  pendidikan  multikultur dalam  penelitian  ini  lebih  didasarkan  pada  prinsip  didasarkan  pada  prinsip  “ a  student’s  psychological, sociocultural,  and  intellectual  horizons  reconstructions  character-based ”,  bukan  berdasarkan  pada “ structure of discipline ”. Hal ini penting agar organisasi dan struktur materi pendidikan multikultur lebih kontekstual,  relevan,  dan  bermakna  bagi  siswa,  dan  tidak  merusak  “ indigenous  structure ”  yang  telah terbentuk dan berkembang pada diri siswa.
Berlandaskan  pada  temuan  penelitian  di  atas,  pendidikan multikultur dalam  pembelajaran  PKn dan IPS dalam penelitian ini dilakukan secara integratif dan holistik . Hal ini didasari oleh rasional bahwa esensi  dari pembelajaran  PPKn  adalah  bagaimana  menjadikan  siswa  sebagai  warga  negara  yang  paham dan  sadar  ( literasi )  hak  dan  kewajibannya  sebagai  warga  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  yang  terikat oleh  berbagai piranti hukum  formal  dan  adat  istiadat.  Melalui  PKn  siswa  dapat  belajar  dan  melatihkan potensi dirinya secara optimal tentang tata cara hidup, menghadapi masalah, dan menyelesaikan masalah berdasarkan  peraturan  formal  yang  berlaku,  sehingga  terwujudnya  stabilitas  nasional  yang  kondusif. Upaya  pembangunan  stabilitas  nasional  yang  kondusif  harus  dilandasi  oleh  pemahaman  yang  memadai terhadap keberagaman suku bangsa dan adat istiadat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

## REKOMENDASI
Secara  administratif-pedagogis,  sekolah  dan  guru  SD  di  Provinsi  Bali  telah  memiliki  kesiapan yang  signifikan  dalam  pengembangan  pendidikan  multikultur  yang  diintegrasikan  dalam  pembelajaran IPS  dan  PKn.  Secara  personal,  kesiapan  ini  dinyat  melalui  respon  yang  sangat  positif  ketika  peneliti mewawancarai mereka dan melakukan observasi langsung ketika dilakukan pembelajaran IPS dan PKn di masing-masing  sekolah  sampel.  Sementara  secara  kelembagaan,  kepala  sekolah  dengan  sangat  terbuka menyat  kesiapannya  untuk  mendukung  dan  membantu  pelaksanaan  pengembangan  pendidikan multikultur di sekolah yang dipimpinnya. Kedua indikator tersebut dapat dijadikan sebagai dasar tentang kesiapan  sekolah  dan  guru  dalam  mengembangkan  model  pendidikan  multikultur  yang  menjadi  fokus dalam penelitian ini.
Model  konseptual  pendidikan  multikultur  yang  dikembangkan  dalam  penelitian  tahun  kedua (tahun 2008) berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan pada dasarnya struktur isi materinya tidak disusun berdasarkan struktur isi disiplin ilmu, melainkan sejauh memiliki relevansi dengan struktur internal siswa yang dibangun dari hasil pengalaman-pengalaman personal dan sosiokulturalnya di dalam kehidupan  masyarakat,  yang  mencakup:  (1)  konsepsi  sosial,  yang  secara  eklektik  memuat  pengetahuan “fungsional”  dan  “non-fungsional”  tentang  keberagaman  lingkungannya;  (2)  konsepsi  kultural,  yang secara  eklektik  memuat  struktur  sintaksis  budaya  keseharian  siswa  dan  struktur  sintaksis  pengalaman dirinya  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  dan  (3)  konsepsi  personal,  yang  memuat  nilai-nilai,  norma- norma,  dan  sikap-sikap,  yang  sudah  menjadi  belief  dirinya  dan  realitas  masyarakatnya,  dan  nilai-nilai, norma-norma,  dan  sikap-sikap  personal  dan  sosiokultural  siswa  sebagai  mahluk  yang  pribadi  dalam
balutan  mata  pelajaran  IPS  dan  PKn.  Dengan  demikian,  pengembangan  materi  pendidikan  multikultur dalam  penelitian  ini  lebih  didasarkan  pada  prinsip  didasarkan  pada  prinsip  “ a  student’s  psychological, sociocultural,  and  intellectual  horizons  reconstructions  character-based ”,  bukan  berdasarkan  pada “ structure of discipline ”. Hal ini penting agar organisasi dan struktur materi pendidikan multikultur lebih kontekstual, relevan, dan bermakna bagi siswa, dan tidak merusak “ indigenous structure ”.
Bertolak  dari  kesimpulan  penelitian  di  atas,  dapat  diajukan  saran-saran  sebagai  berikut:  (1) komunitas pakar dan pengembang pembelajaran IPS dan PKn yang bergabung di lingkungan perguruan tinggi,  lembaga-lembaga  keilmuan,  maupun  forum-forum  komunikasi  pakar  perlu  lebih  memantapkan rekonstruksi  kompetensi  dasar  pendidikan  multikultur,  melalui  kajian  kritis-reflektif  terhadap  filsafat keberagaman  bangsa  dengan  berfokus  pada:  (1) ontologi  siswa sebagai  subyek  pendidikan  yang  aktif dalam proses pembentukan karakter dirinya, dan (2) hakikat keberagaman sebagai wahana pembentuk jatidiri siswa sebagai makhluk pribadi, sosial, dan intelektual yang demokratis, dan (2) komunitas pakar dan  pengembang  pendidikan  perlu  lebih  jauh  mengungkap  karakter-karakter  siswa  sebagai  makhluk personal,  sosial,  dan  intelektual  sebagai  rujukan  utama  di  dalam  merumuskan  dan  mengembangkan kompetensi-kompetensi  pendidikan  multikultur,  melalui  kajian  fenomenologis  yang  lebih  intensif  dan mendalam dari berbagai konteks sosio-kultural yang berbeda di Indonesia, sehingga diperoleh rumusan- rumusan kompetensi dasar yang lebih kaya dan kontekstual.

## References
Appiah,  K.  A.  (1994).  Identity,  Authenticity,  Survival:  Multicultural  Societies  and  Social  Reproduction. Dalam  Amy  Gutmann  (Ed), Multiculturalism .  Princeton,  Ney  Jersey:  Princeton  University Press.
Asyar’i, L. (2004). Membebaskan Diri dari Keterikatan Lokal. Kompas , Tanggal 3 September 2004. Banks, J. and Banks. (1995). Teaching strategies for ethnic studies . Boston: Allyn and Bacon. Banks, J. (1995). Multicultural Education . available at. www.multiculturalism.com . Akses 21/08/2006 Bunyamin, S. (2004). Kesiapan guru PPKn mengembangkan pendidikan nilai-nilai kejuangan. ( Disertasi ). Bandung: PPS UPI
Boyer, E. L. (2000). Civic education for responsible citizen. Educational Leadership , 48-Nov, 4-9. Dodd, C. H. (1998). Dynamics of Intercultural Communication (Tifth Edition). New York: McGraw-Hill. Educational  for  Democracy  Project.  (2002).  Education  for  democracy. American  Federation  of  Teachers , 313 (5), 57-62.
Fadjar, A. M. (2004). Holistika Pemikiran Pendidikan . Jakarta: Radja Grafindo Persada.
Hasan, S.H. (2005). Pembaharuan Pendidikan IPS di Era Otonomi Pendidikan. ( Makalah ). Disajikan dalam seminar sehari Fakultas PIPS IKIP Negeri Singaraja. Singaraja: FPIPS IKIP Negeri Singaraja. Heller,  C.  &  Hawkins,  J.  (1994).  Teaching  tolerance:  Notes  from  the  front  line. Teachers  College  Record , Number 95. page 337-368.
Hidayat, Eddy M. (1997). Pendidikan Sains untuk Kelompok Multi Etnis. Mimbar Pendidikan (1) Tahun XVI 1997.
Jandt,  F.E.  (1998). Intercultural  Communication,  An  Introduction (Second  Edition).  Thousand  Oaks, California: SAGE Publication, Inc.
Jannes, E. W. (2001). Konflik Antar Etnis, Ujian Bagi Budaya Lokal. Kompas , 21 Maret 2001. Katryn,  R.  (2000).  Ketegangan  Anta  Etnis,  Orang  Bugis  dan  Masalah  ”Penjelasan”. Jurnal  Antropologi Indonesia , Nomor 63 Tahun XXXIV, September – Desember, 2000.
Kertih,  W.  (2005).  Analisis  Kurikulum  IPS  dan  PPKn  Sekolah  Dasar.  ( Laporan  Penelitian ).  Singaraja: Singaraja: Lembaga Penelitian IKIP Negeri Singaraja Kurikulum PPKn SD 2004. (2004). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
Lasmawan,  W.  (2004).  Pengembangan  model  pendidikan  berdemokrasi  dalam  pembelajaran  PPKn  di Sekolah Dasar. ( Laporan Penelitian ). Singaraja: Lembaga Penelitian IKIP Negeri Singaraja Lasmawan,  W.  (2005).  Nasionalisme  dikalangan  masyarakat  pedesaan  (studi  eksploratif  pendidikan politik  oleh  partai  politik  di  Kecamatan  Kintamani  –  Bangli).  ( Laporan  Penelitian ). Singaraja: Lembaga Penelitian IKIP Negeri Singaraja
Mahfud,  A.  (2004).  Model  pengorganisasian  materi  IPS  di  SMU  (Studi  kebij  dalam  konteks  pendidikan sekolah). ( Laporan Penelitian ). Palu: Lemlit UNTAD.
Maria, H. (2001). Asimilasionisme vs Multikulturalisme. Kompas , 14 Maret 2001.
McCarthy, C. (1994). Multicultural discourses and curriculum reform: A critical perspective. Educational Theory , number 44-vol.1, page 81-83.
Moultry,  M.  (1988).  Multicultural  education  among  seniors  in  the  College  of  Education  at  Ohio  State University. Educational Research , 45 (2). 124-126. NCSS. (2004). Science-Technology-Society (STS) in Social Studies: Position Paper. Washington DC: NCSS. NCSS.  (2005). Guidelines  for  Teaching  About  Science/Technology/Society  in  Social  Studies:  Education  for Citizenship  in  the  21st  Century .  (On  line).  Available  at  http://www.uow.edu.au/sts/ ncss/pubs/00nvt.html.
O’Sulivan,  1994)  T.  (Ed).  (1994). Key  Concept  in  Communication  Cultutal  Studies .  New  York:  Routledge, Pub.
Pelly, U. (1999). Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia. Jurnal Antropologi Indonesia , Tahun XXIII, Nomor 58, Januari-April, 1999.
Rahardjo, T. (2005). Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam Komunikasi Antar Etnis (Editor: Mu’amma Ramadhan). Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
Schement, J. R. (2002). Encyclopedia of Cpmmunication and Information (Volume 1). New York: McMilland Reference.
Sharon Lee. (1994). Social Studies in a Global Society . America, Canada: Delmar Publishing Inc. Shaver, J. P. (1991). Handbook of research on social studies teaching and learning . New York, NY: McMilland Publishing Company.
Somantri, N. (2004). Menggagas pembaharuan pendidikan IPS . Bandung: Rosdakarya.
Sumantri,  E.  (2001).  Desentralisasi  Pendidikan  dan  Wacana  Demokrasi  dalam  Konteks  Pendidikan Nasional  ( Makalah ).  Disajikan  pada  Seminar  Sehari  Lembaga  Penelitian  UPI  Bandung. Bandung: PPS UPI.
Suparlan,  P.  (2002).  Masyarakat  Majemuk  dan  Perawatannya. Jurnal  Antropologi  Indonesia ,  Nomor  63. Tahun XXIV, September – Desember, 2002.
Tilaar,  H.A.R.  (2004). Multikulturalisme  Tantangan-tantangan  Global  Mada  Depan  dalam  Transpormasi Pendidikan Nasional. akarta: Grassindo. Ting-Toomey, S. (1999). Communicating Across Cultures . New York: The Guilford Prublications, Inc.
UNESCO.  (1999). Education  for  international  understanding  and  peace  in  Asia  and  the  Fasific .  Ichon  & Kyongju: Korean National Commission for UNESCO.