## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1245-1260 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69

## STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR
Risky Wahyudi Irianto G
Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas AMIKOM Yogyakarta Correspondence Author: risky.0007@students.amikom.ac.id Sleman, Yogyakarta, Indonesia

## Abstract
The purpose of this paper is to examine The Political Configuration Of Law Number 11 Of 2020 Concerning Employment Creation, which is expected to be a small part of efforts to recover the national economy, specifically in urging economic transformation so that it can generate jobs. The question is whether this intention is in line with or in accordance with the legal system in Indonesia in making laws and regulations. The method used is literature study or literature study,  which  contains  theories  relevant  to  the  research  problem.  The  Omnibus  Law  is  a procedure for making statutory regulations and when viewed from the point of view  of the legal system in Indonesia, the role of the Law as a result of the Omnibus Law procedure in the hierarchy of statutory regulations is the same as the Law. In terms of the form of government, in  the  view  of  the  Omnibus  Law,  it  can  be  said  that  democracy  is  the  result  of  a  merger between  Polybius  and  Plato  because  the  ultimate  goal  is  the  peace  of  the  citizens.  This merger  means  that  democracy  in  Indonesia  has  meaning  as  a  form  of  government  in hindering state power.
Keywords: Government; Job Creation; Legislation; Omnibus Law

## Abstrak
Tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji  Konfigurasi Politik Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diharapkan bisa jadi bagian kecil dari upaya pemulihan ekonomi nasional, spesialnya  dalam  mendesak  transformasi  ekonomi  sehingga  sanggup  menghasilkan lapangan  kerja.  Pertanyaannya  adlah  apakah  benar  kehendak  itu  searah  atau  sesuai dengan  sistem  hukum  di  Indonesia  dalam  membuat  peraturan  perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah studi literatur atau studi kepustakaan, yang memuat teori- teori yang relevan dengan masalah riset. Omnibus Law adalah suatu tata cara pembuatan peraturan  perundang-undangan  dan  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  sistem  hukum  di Indonesia,  peranan  Undang-Undang  sebagai  hasil  dari  tata  cara  Omnibus  Law  dalam hierarki  peraturan  perundang-undangan  sama  dengan  Undang-Undang.  Dari  segi  bentuk pemerintahan  dalam  pandangan  Omnibus  Law  dapat  dikatakan  bahwa  demokrasi merupakan hasil penggabungan antara Polybius dan Plato karena tujuan akhirnya adalah ketentraman  warga  negara.  Penggabungan  ini  berarti  bahwa  demokrasi  di  Indonesia memiliki arti sebagai bentuk pemerintahan dalam merintangi kekuasaan negara.

## Kata Kunci: UU Cipta Kerja; Legislasi; Omnibus Law; Pemerintah
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1245-1260                              Risky Wahyudi Irianto G
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Setelah  dilantik  selaku  Presiden  RI,  Presiden  Jokowi  dalam  pidatonya  bertepatan  pada 20/10/2019  yang  mana  kemudian,  mengantarkan  mengenai  sesuatu  Ide  hukum perundangan ialah Omnibus Law . Yang mana dilatar belakangi yakni ialah bersumber pada pengalaman  dia  sewaktu  jadi  Pengusaha  Meubel  saat  sebelum  jadi  Presiden,  hadapi hambatan  prosedur  perizinan  serta  aturan  lain  yang  mana  jadi  hambatan  dalam melaksanakan  usahanya.  Semenjak  dini  Jokowi  senantiasa  mengumandangkan  mudah dalam  berinvestasi  di  Indonesia.  Dalam  skema  tingkatkan  atensi  berinvestasi,  berlimpah gebrakan  pergantian  Jokowi  akan  aturan  yang  mana  jadi  gangguan  dalam  berinvestasi. Pada  periode  kedua  kepemimpinannya  selaku  Presiden,  Jokowi  hendak  melaksanakan simplifikasi  terpaut  berkepanjangannya  regulasi  serta  sekalian  merubah  se  sebagian  kecil undang-undang lewat Omnibus Law , ialah UU tentang Perpajakan, UU tentang Cipta Kerja dalam  memberikan  pekerjaan  yang  luas  serta  UU  tentang  Pemberdayaan  UMKM.  Buat melaksanakan  kegiatan  dalam  penyederhaaan  regulasi  dari  Presiden  Jokowi  yang mengajak DPR RI buat mangulas ketiga UU itu (Suryati, 2021).
Dalam  hal  ini  Mahkamah  Konstitusi  menyetujui  beberapa  hal  dengan  kaitannya judicial review mengenai Omnibus  Law UU  11/2020  tentang  Cipta  Kerja.  Mahkamah  Konstitusi menentukan Omnibus  Law dalam  UU  11/2020  mengenai  Cipta  Kerja  bukan  mesti  cocok dengan  konstitusi  maupun  inkonstitusional.  Walaupun  MK  menentukan  Omnibus unkonstitusional, tetapi keyakinan ini bukan mesti berimbas banyak dikala ini. Omnibus Law Omnibus  Law Undang-Undang  11/2020  tentang  Cipta  Kerja  bercokol  senantiasa  valid. Alasannya, Mahkamah Konstitusi berikan periode pemerintah untuk membetulkan Omnibus Law Undang-Undang  11/2020  mengenai  Cipta  Kerja  sepanjang  2  tahun.  Sehabis  2  tahun bukan  mesti  terdapat  peninjauan,  hingga Omnibus  Law UU  11/2020  mengenai  Cipta  Kerja dijelaskan bukan mesti valid (Abdul Basith Bardan, 2021).
Perundangan  Cipta  Kerja  dengan  aktual  ditetapkan  DPR  dengan  pengendalian  paling bukan  mesti  (11)  sebelas  kluster  diantaranya  memberikan  perizinan  dengan  upaya  yang sederhana,  syarat  investasi,  ketenagakerjaan,  memberikan  kemudahan  dalam pemberdayaan  Usaha  mikro  kecil  menengah,  kemudahan  berupaya,  sokongan  inovasi pembelajaran,  adm  pemerintahan,  perkenaan  sanksi,  penyediaan  lahan,  investasi  serta desain  pemerintahan,  serta  yang  mana  ekonomi  yang  berkawasan.  Sehingga  dalam praktiknya,  pengesahan  satu  perundang-undangan  dalam  hal  ini  berbentuk Omnibus  Law Cipta  Kerja  langsung  memberikan  amandemen  se  sebagian  kecil  perundang-undangan dengan  langsung.  Tetapi  dengan  demikian,  sepanjang  ini  polemik  sangat  banyak  timbul ialah  pada  amandemen  terpaut  perburuhan  dalam  hal  Undang-undang  13/2003  tentang Ketenagakerjaan (Idris, 2020).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1245-1260 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69
Undang-Undang  cipta  kerja  ialah  sebagian  kecil  dari  pergerakan  regulasi  serta  anggota dewan dalam sistem ketatanegaraan Negeri Indonesia. UU Cipta Kerja memiliki bentuk  tata cara Omnibus Law hingga dikala waktu ini bercokol jadi pembicaraan serta wacana yang mana  masih  hangat  diperbincangkan  pada  bermacam  golongan  dengan  analisis  sosial, law,  serta  lain-lain.  Pembuatan  bentuk  hukum  yang  mana  benar  serta  bisa  disetujui  warga pastinya  wajib  lewat  proses  pentahapan  serta  bermacam  asas  hukum  yang  mana membagikan  batas  sebagaimana  telah  diatur  dalam  UU  12/2011  tentang  Pembuatan Aturan Perundang-Undangan (Neununy, 2021).
Ada pula Maksud dari adanya pengesahan Omnibus Law ialah diharapkan jadi  sebagian kecil  dari  usaha  rekontruksi  perekonomian  nasional,  spesialnya  terkait  dalam  mendesak perubahan  ekonomi  supaya  sanggup  menghasilkan  pekerjaan  yang  luas  dengan  aktual untuk warga. Bukan mesti hanya itu, Maksud dari adanya UU Cipta Kerja ialah menghasilkan pekerjaan  yang  luas  bagi  dan  untuk  rakyat  Indonesia  dengan  menyeluruh,  pada  segala daerah NKRI. Berikut sebagian kecil poin berarti yang mana pula ialah Maksud dari adanya Omnibus Law , diantaranya: Kenaikan ekosistem investasi,  Kemudahan berupaya, Kenaikan proteksi serta ketenteraman pekerja, serta pemerintah pusat yang melakukan investasi serta dipercepatnya percepatan desain nasional yang strategis. Bukan mesti cuma Maksud dari adanya  yang  mana  wajib  kita  tahu,  khasiat  dari Omnibus  Law juga  butuh  kita  ketahui bersama agar dapat menuai khasiat dari undang- undang ini di masa depan.
Khasiat  itu  dilansir  dari  Booklet  UU  Cipta  Kerja  terbitan  Kemenko  Perekonomian  ialah membetulkan hawa investasi serta merealisasikan keputusan hukum (Adimaja, 2022).
Dengan terdapatnya pelaksanaan Omnibus Law di Negeri Indonesia, hingga jadi persoalan apa  benar  andaikan  kehendak  searah  maupun  yang  pas  dengan  sistem  hukum  yang  di anut  Indonesia  dengan  memercayai  sistem Civil  Law dalam  pembuatan  aturan perundangan  pada  Negeri  Indonesia,  dengan  ingat  penggagasan Omnibus  Law ini  untuk diketahui  pelaksanaannya  pada  negeri  dimana  memercayai  sistem Civil  Law .  Andaikan Omnibus Law dimengerti selaku tipe aturan perundangan sama bentuknya dengan sebutan UU  Pokok,  dimana  UU  Pokok  kerap  diberikan  pengartian  dengan  undang-undang  yang mana  ialah  “inti”  dari  undang -undang  yang  mana  lain,  akibatnya  perannya  dapat  lebih meningkat dari undang-unda ng “dasar” sebelumnya berada berada (FHUI, 2020).
Keberadaan undang-undang selaku tipe aturan perundang-undangan menampilkan kalau tiap undang-undang mempunyai peran yang mana sama di dasar Undang-Undang Bawah Negeri  RI/1945  serta  Ketetapan  MPR.  Tetapi,  dengan  terdapatnya  undang-undang  yang mana Omnibus Law dibangun lewat tata cara dengan bukan mesti langsung membenarkan posisi  UU Omnibus  Law terletak  dengan  bertambah  besar  dengan  hierarki  dibandingkan

## STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1245-1260                              Risky Wahyudi Irianto G
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
dengan  perundangan  sektor  sebab  pembuatan  perundangan Omnibus  Law dengan kehendak menciptakan undang-undang pokok.
Hingga jadi memukau andaikan Omnibus Law ini dilihat dari penataan maupun pembuatan aturan  UU  di  Indonesia  yang  mana  sepatutnya  mengacu  serta  berdasar  pada  UU  12/2011 tentang  Pembuatan  Aturan  perundangan.  Dalam  UU  itu,  bukan  mesti  mengendalikan dengan  jelas  tata  mekanisme  dengan  tata  cara  pembatalan,  pengaliahan,  perubahan pasal  dari  beberapa  undangundang  seperti  tercantum  didalam  Undang-Undang  Cipta Kerja serta pula UU 15/2019 tentang Pergantian atas UU 12/2011 tentang Pembuatan Aturan perundangan bukan mesti menuntun apa yang mana menimpa Omnibus Law .
Tata  cara  Cipta  Kerja  ( Omnibus  Law )  hendak  dipergunakan  bagi  pembuat  UU  bisa  dilihat dari apa benar andaikan Omnibus Law yang mana dijalakan dengan Omnibus Law sebagai sudut  pandang  pendidikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  pemerintahan  dan  aturan perundangan,  apa  benar  andaikan Omnibus  Law membolehkan  bila  dilihat  dari  ikatan antara  negeri  dengan  masyarakat  negaranya  serta  apa  benar  andaikan  bisa  jadi  Negeri dengan penerobosan bagi hukum dengan hal yang mana dikenal kalau memakai tata cara Omnibus Law hendak memberikan masukan beberapa hal dalam aturan UU   dinilai memiliki masalah  serta  wajib  diganti  kedalam  satu  UU.  Bagi  sebab  itu,  dengan  terdapatnya pelaksanaan Omnibus Law selaku strategi reformasi regulasi yang mana dicoba pemerintah selaku  wujud  dari  penyusunan  aturan  perundangan  yang  mana  silih  dengan  banyaknya kejanggalan.
Dalam perihal kajian ilmu pemerintahan bahwasanya bukan menuju pada berarti maupun bukan  mestinya Omnibus  Law selain  memikirkan  wujud  pemerintahan  andaikan Omnibus Law digunakan  pada  Negeri  Indonesia.  Komentar  yang  bagi  Robert  membawa pembentukan  UU  omnibus  bergantung  dari  pemakaian  satu  perjalanan  hukum,  suatu perundangan  yang  mana  diberi  usul,  didebatkan,  dibuat  amandemen,  serta  ditetapkan buat  meloloskan  beberapa  syarat.  Dikatakan  pula  kalau Omnibus  Law selaku  aturan perundangan  yang  mana  mangulas  banyak  perihal,  permasalahan,  serta  program  yang mana  bukan  mesti  wajib  terpaut,  serta  karenanya  umumnya  sangat  lingkungan  serta panjang.
Perbandingan  Ide  kalau Omnibus  Law umumnya  berisi  satu  rancangan  undang-undang bermacam  perihal  berbeda,  umumnya  diberikan  rancangan  dengan  serapi  mungkin  buat memforsir  benar  dalam  eksekutif  buat  menerima  seluruh  syarat  kecil  bukan  mesti  terpaut maupun buat memveto syarat utama (Rizal Irvan Amin, 2020). Dapat diartikan, Omnibus Law menciptakan  kesepakatan.  Dengan  skala  antara  kedua  kala Omnibus  Law selaku penggagas hukum saja hingga pula terkait dengan demokrasi. Landasan demokrasi memiliki artian  memuliakan  tingginya  hak  tiap  manusia  buat  berkomentar,  buat  mempunyai pandangan  hidup  tertentu,  serta  buat  mempunyai  bukti  diri  tertentu  dan  menghargai  tiap

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1245-1260 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69
komentar  yang  mana  keluar  dari  benak  tiap  orang.  Ide  demokrasi  jadi  suatu  bentuk  kata tertentu  dalam  aspek  ilmu  politik.  Dasar  semacam trias  politica ini  jadi  amat  berarti  buat ditetapkan kala sejarah mencatat atas fakta-fakta kedaulatan pemerintah bersifat eksekutif yang  mana  hal  tersebut  begitu  besar  nyatanya  bukan  mesti  sanggup  buat  membentuk warga  yang  mana  adil  serta  beradab,  apalagi  kekuasaan  mutlak  pemerintah  kerapkali memunculkan pelanggaran terhadap HAM (Olih Solihin, 2021).
Dalam  perihal  ini  wujud  pemerintahan  dalam  pandangan  Omnibus.  Bentuk  hukum  yang dikaji  pada  Amerika,  Cipta  Kerja  Omnibus  diketahui  setara  omnibus  bill  serta  ialah membentuk  suatu  kebebasan  sesuatu  dari  legislatif.  Para  parlemen  leluasa  memberikan kepastian tata cara buatmemberikan kepastian sesuatu Maksud dari adanya serta tata cara apapun  dapat  dicoba  supaya  tata  cara  itu  tercapai.  Tetapi  masalahnya  apa  benar andaikan tata cara itu (ilegal) melanggar hukum maupun sah? bagi sebab itu pembatasan yakni ialah perihal yang mana harus sebab kebebasan dalam memberikan kepastian hukum dengan  kehendak  dapat  menimbulkan  aturan  yang  mana  bukan  mesti  cocok  dengan keadilan  hukum.  Perhatikan  bunyi  Pasal  33  UU  bahwa  Negeri  RI/1945  yang  mana  kita memercayai demokrasi ekonomi. Tanpa adanya definisi kejelasan dari wujud pemerintahan yang dimana mesti hanya demokrasi ekonomi dengan tertera hingga wujud pemerintahan yang mana lain bukan mesti dilarang tetapi bukan mesti mempunyai legalitas.
Pelaksanaan  Ide Omnibus  Law selaku  pemecahan  hiperregulasi  aturan  di  Indonesia. Hiperegulasi  di  Indonesia  terjalin  di  tiap  jenjang  aturan  perundangan.  Kemampuan  yang saling  bertumpuk  dalam  aturan  perundang  undagan  diantarannya  ada  7621  aturan menteri,  765  aturan  presiden,  452  aturan  pemerintah  serta  dekat  30.000  aturan  wilayah. Hiper-regulasi  itu  membagikan  beban  dalam  melaksanakan  sinkronisasi  serta  harmonisasi aturan  perundang  undangan  di  Indonesia.  Penyelarasan  serta  penyerasian  dicoba  dalam kerangka  4  pilar  selaku  bawah  negeri  Rebublik  Indonesia.  Maka  dari  itu,  dibutuhkan  suatu penerapan  kajian  pelaksanaan Omnibus  Law selaku  pemecahan  atas  hiper-regulasi  UU  di Indonesia (Azhar, 2019).
Penerapan Ide Omnibus Law di Indonesia. Ulasan hierarkicocok dengan UU 12/2011 tentang Pembuatan  Aturan  Perundang-undangan,  pada  tahap  belum  menuangkan  ide Omnibus Law dalam  sumber  hukum  selaku  asas-asas  maupun  selaku  kerangka  metodologis  buat melaksanakan perbaikan aturan perundangan. Dengan teori undang-undang di Indonesia, peran UU dari Ide Omnibus Law belum diatur. UU hasil Ide Omnibus Law dapat menuju selaku payung sebab mengendalikan dengan merata serta setelah itu memiliki kekuatan terhadap keyakinan yang mana lain. Hasilnya terdapatnya pergantian aturan Undang-Undang. Tetapi bila  bukan  mesti  dimungkinkan  dalam  hal  pelaksanaan  pergantian  UU  12/2011  tentang

## STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1245-1260                              Risky Wahyudi Irianto G
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Pembuatan perundangan. Omnibus Law dalam wujud perundang-Undang bukan Undang- Undang  fundamental,  namun  Undang-Undang  yang  mana  sebanding  dengan  Undang- Undang  lain  yang  mana  segala  maupun  se  sebagian  kecil  keyakinannya  dapat diganti/dihapus  dengan  hal  membuat  norma  dengan  aktual  UU  RI  15/2019  tentang Pergantian  Atas  UU  12/2011  tentang  Pembuatan  Aturan  undang-undang  akan  tapi  bukan mesti mangulas implikasi kepada wujud pemerintahan kala terjalin Omnibus Law . Perihal ini berbeda  kalau Omnibus  Law memberikan  arti  bahwa  wujud  pemerintahan  yang  mana dengan aktual (Fitryantica, 2019).

## METODOLOGI
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  kajian  ini  adalah  riset  pustaka  ( library  research ) atau  kajian  pustaka  yang  dimana  berisikan  terkait  ide  maupun  konsep  yang  substansial dengan  problematika  riset.  Pada  bagian  ini  dilakukan  peninjauan  terkait  teori  dan  konsep yang  diterapkan  berdasarkan  kajian  literatur  yang  ada,  terutama  yang  tersedia  dalam bentuk  artikel-artikel  yang  diterbitkan  dalam  berbagai  jurnal  ilmiah.  Dengan  obyek pengumpulan  data  yang  mengacu  kepustakaan  atau  analisis  yang  di  terapkan  untuk mengatasi suatu masalah yang ada serta tertuju pada pengkajian yang mendalam dan kritis terhadap dasar-dasar pustaka yang relevan (Soerjono Soekanto, 1985).
Riset ini bersifat deskriptif analitik, yakni suatu  riset yang berfungsi untuk mengatasi masalah dengan  cara  mendefinisikan  masalah  yang  ada  dengan  pengkajian  data,  pengumpulan, penyusuan serta jabaran penjelasan secara rinci dan selanjutnya akan di evaluasi kembali. Sedangkan  riset  deskriptip  bertujuan  dalam  memberikan  evidensi,  informasi  maupun  data yang  seteliti  mungkin  terkait  obyek  yang  akan  diteliti.  Maksud  hal  tersebut  terutama  untuk memperjelas hipotesi-hipotesis yang ada agar dapat menyumbangkan pemikiran di dalam dan  memperkuat  teori-teori  terdahulu  atas  dasar  dalam  menyusun  teori  yang  baru  (Adi, 2004).
Ada pula tipe informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan informasi sekunder, ialah informasi  yang  didapatkan  lewat  pengkajian  riset  pustaka  dengan  menguasai  serta menganalisis literatur-literatur yang terdapat dan data- data yang berkaitan dengan riset ini. Informasi  sekunder  yang  dimaksudkan  penulis  merupakan  bahan  hukum  primer,  semacam peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  primer  ( primary  law  material )  tersusun  atas yurisprudensi  dan  peraturan  perundang-  undangan.  Tidak  hanya  bahan  hukum  primer, dalam riset ini pula mempraktikkan bahan hukum tersier serta bahan hukum sekunder.
Dalam  riset  ini,  metode  pengumpulan  informasi  yang  digunakan  ialah  lewat  riset kepustakaan,  ialah  sesuatu  tata  cara  pengumpulan  informasi  dengan  mengkaji  ataupun mempelajar buku-buku, harian. Hasil riset dan sumber-sumber kepustakaan yang lain tertulis jelas yang berhubungan dengan objek riset.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1245-1260 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69
Analisa  dan  pengolahan  bahan  adalah  suatu  tindakan  penyederhanaan  kajian  maupun data menjadi bentuk yng lebih muda di interpretasikan serta di pahami. Analisis bahan ialah sesuatu  aksi  dalam  riset  yang  berbentuk  membagikan  jajak  ataupun  kajian  terhadap  hasil pengolahan  informasi  yang  di  bantu  dengan  berbagai  teori  yang  sudah  di  jumpai  lebih dahulu.  Informasi  dini  yang  sudah  didapatkan  pastinya  masih  bertabiat  dini  ataupun mentahan serta belum bisa diambil suatu kesimpulan. Hingga dari itu butuh di analisis, ialah dengan  metode  mengkaji  dan  memaknai  informasi  tersebut  selaku  bahan  pertimbangan dalam menarik kesimpulan. Analisis informasi pada riset ini memiliki 3 tahapan, ialah reduksi informasi, penyamaran serta penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian  kata Omnibus  Law memiliki  pembelahan  kata,  ialah  kata Omnibus serta Law yang memiliki makna omnibus yang berasal dari kata omnis dalam bahasa latin yang mempunyai arti “seluruh” sebaliknya makna dari kata law ialah hukum. Omnibus Law merupakan hukum yang  menjajarkan  totalitas  aspek.  Iktikad  perihal  tersebut,  ahli  hukum  kerapkali  menyusun Omnibus  Law selaku  pelindung  peraturan  UU.  Bagi  Fachri  Bachmid  seseorang  ahli  hukum bidang  ketatanegaraan,  menguraikan  kalau Omnibus  Law merupakan“  sesuatu  kerangka konsep  dalam  penataan  produk  hukum  yang  bertujuan  selaku  perpaduan  mulai  dari penataan  tema,  modul  serta  pembuatan  peraturan  perundang-  undangan  pada  bagian yang  berbeda  buat  jadi  satu  kesatuan  produk  hukum. Omnibus  Law memiliki  konsep pendekatan yang ialah sesuatu konsep  peraturan yang diterapkan dalam pembuatannya dengan iktikad dalam penghapusan peraturan yang dinilai berlawanan sehingga nantinya bisa  memunculkan  terdapatnya  hambatan  terhadap  pertumbuhan  Negeri  dan  buat membuat  peraturan  yang  sejajar  dengan  sebagian  bagian  buat  dijadikan  satu  kesatuan produk  hukum. Omnibus  Law telah  diketahui  oleh  banyak  Negeri  yang  memakai  sistem hokum “ common  law-anglo  saxon ”,  semacam  Negeri  Irlandia  serta  Amerika  sudah memahami Omnibus  Law dalam  peraturan  Undang-  Undang.  Di  Negeri “Asia  Tenggara”, Omnibus Law kali awal diterapkan oleh Negeri Vietnam yang mau melaksanakan penaikan serta penggabungan hukum dengan WTO tahun 2006 (Winda, 2021).
Omnibus  Law yakni  ialah  UU  yang  mana  berfokus  pada  hal  sederhan  dalam  kuantitas regulasi, Omnibus  Law ialah  Ide  komodtias  hukum  yang  mana  berperan  membuat penggabungan  bermacam  tema,  modul,  subjek,  serta  aturan  undang-undang  pada  tiap zona  yang  mana  berbeda  buat  jadi  komoditas  hukum  besar  serta  holistik. Omnibus  Law yakni ialah gerakan mewujudkan satu UU yang mana dapat membetulkan sekian banyak UU yang  mana  sepanjang  ini  dikira  bertumpukan  serta  membatasi  operandi  kelugasan berusaha  (Putra,  2020).  Dengan  dilahirkannya  suatu  UU  untuk  membetulkan  sekian  banyak

## STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1245-1260                              Risky Wahyudi Irianto G
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
UU diharapkan jadi jalur keluar kasus di zona ekonomi, karena dengan banyaknya UU bukan mesti  dapat  dicoba  percepatannya  sebab  telah  banyaknya  UU  yang  mana  bercokol mengendalikan  serta  dapat  silih  berlawanan.  Ide Omnibus  Law ini  ialah  suatu  keyakinan yang  mana  terbuat  buat  memangkas  se  sebagian  kecil  keyakinan  yang  mana  dikira tumpang  tindih  serta  membatasi  perkembangan  negeri  yang  mana  pula  sekalian  buat menyinkronkan se sebagian kecil aspek jadi produk hukum yang mana besar (Osgar Sahim Matompo, 2020).
Disebabkan adanya suatu rangkaian  peraturan di Negeri Indonesia yang mulai mengalami pergantian  serta  pemakaian  pendekatan Omnibus  Law supaya  pihak  wewenang pemerintah  serta  pula  anggota  dewan  perwakilan  rakyat  memiliki  opsi  dalam  membuat penyeimbang perudangan- undangan yang jelas. Dalam rangkaian peraturan perundang- undangan masih belum ada terdapatnya kerangka Omnibus Law selaku salah satu bagian dari  pada  sumber  hukum.  Tetapi,  pemerintah  senantiasa  memaksakan  terdapatnya  RUU terpaut Omnibus  Law dengan  membantah  teori  pembuatan  peraturan  undang-  undang yang  telah  diatur  dalam  UU  12/  2011  Menimpa  Pembuatan  Peraturan  Perundang- Undangan.  Dampaknya,  perihal  tersebut  membuat  terdapatnya  problematika  yang  baru dan lebih dahulu Omnibus Law yang terbuat buat kesatuan serta  penyeimbang peraturan perundang- undangan jadi simpang siur.
UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  pembuatan  aturan  perundang-undangan  bukan  mesti dipaparkan  dengan  eksplisit  menimpa  tata  tata  cara  pembuatan  perundang-undangan dengan  Ide Omnibus  Law .  Ini  disebabkan Omnibus  Law di  lingkup  negeri  yang  mana memakai  sistem  hukum Civil  Law bercokol  sangat  bukan  mesti  sering  sekali  memakai  Ide Omnibus  Law dalam  proses  pembuatan  aturan  UU,  walaupun  terdapat  se  sebagian  kecil negeri yang mana sudah memakainya. Pada dasarnya Omnibus Law ialah suatu Ide yang mana sesungguhnya bukan harus bertautan dengan sistem hukum yang mana valid, tetapi substansi  daripada Omnibus  Law yang  mana  memberikan  arti  bahwa  Ide  ini  sangat  pas buat  dijadikan  suatu  pemecahan  dalam  pembuatan  aturan  perundang-undangan. Terjadinya  Rancangan  UU  Cipta  Kerja  menampilkan  sudah  terdapat  politik  hukum  dari eksekutif buat dilanjutkan lewat proses legislasi (Saleh, 2019).
Kajian literature  Omnibus  Law hingga  saat  ini  masih  terhantar  sangat  sukar  dan  asing  oleh warga  awam  yang  kurang  menguasai  tentang  hukum.  Konsep  Omnibus  Law  sudah diterapkan pada 2(2) ketetapan Undang- Undang yang terdapat di Negeri Indonesia dan warga kurang paham secara mendalam. Peraturan tersebut terdiri atas:
1. Peraturan  perundang-  undangan  Nomor.  1  Tahun  2017  MAIKUP  Jo.  UU  Nomor.  9 Tahun 2017, mencabut peraturan selaku berikut:
a. Pasal  35  Ayat  (2)  ;  Pasal  35A  UU  Menimpa  Syarat  Universal  serta  Tata  Metode Perpajakan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1245-1260 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69
b. Pasal  40;  Pasal  41  UU  Menimpa  Perbankan  Pasal  17,  Pasal  27,  serta  Pasal  55  UU Menimpa Perdagangan Berjangka Komoditi
c. Pasal 41 serta Pasal 42 UU Menimpa Perbankan Syariah
2. UU  Nomor.  23  Tahun  2014  Menimpa  Pemerintah  Wilayah,  yang  mencabutperaturan selaku berikut
a. UU Nomor. 5 Tahun 1962 Menimpa Industri Wilayah b) Pasal 157, Pasal 158 Ayat (2) sampai (9), serta Pasal 159 UU menimpa Pajak Wilayah serta Retribusi Wilayah.
b. Pasal 1 bagian angka 4, Pasal 314  sampai Pasal 412, Pasal 418 hinggaPasal 421 UU  Nomor.  17  Tahun  2014  Menimpa  MPR,  DPR,  DPRD,  serta  DPD.  Konsep pembuatan  UU  memakai  pendekatan  Omnibus  Law  bila  berhubungan  dengan Pasal 22A UUD 1945 (Suwandi, 2019).
Toeri penyusunan yang berbunyi: “ Syarat lanjutan tentang tata metode  pembuatan perpu diatur dalam UU”. Perihal ini sudah disusun dalam determinasi peratran UU 10/ 2004 tentang pembuatan Peraturan Perundang- undang, setelah itu diterapkan pembatalan serta dicoba pergantian  jadi  UU  12/  2011  serta  dicoba  pergantian  jadi  UU  15/2019  Menimpa  Pergantian atas UU 12/ 2011. Menimpa Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Dalam lampiran II huruf C pad a angka 69 yang berkata kalau: “ Pengelompokan modul muatan dalam novel, bab, bagian, serta paragraf dicoba atas bawah kesamaan modul”. Urutan pengelompokan cocok dengan lampiran II Huruf bagian C bagian angka 70 yakni berikut:
1. Bab dengan pasal ataupun sebagian pasal tanpa bagian serta paragraf, serta;
2. Bab  dengan  bagian  serta  pasal  ataupun  sebagian  pasal  tanpa  paragraf  ataupun apa pasal..
Menurut keputusan diatas RUU Cipta  Kerja Omnibus Law yang dilakukan penyusunan tidak sesuai dengan ketentuan UU 12/2011. Dikarenakan RUU Cipta Kerja terdapat penjenisan bab di dalam bab dan pasal dibalik pasal.
RUU  Cipta  Kerja  yang  menetapkan  pendekatan  teori Omnibus  Law membuat  banyaknya kontra  di  tengah  masyarakat.  Beberapa  pasal  yang  dipandang  bermasalah  serta dikhawatirkan  undang-undang  penciptaan  lapangan  kerja  pula  bisa  menimbulkan kekhawatiran  serta  alihkan  setengah  hak  dari  pemerintah  wilayah  ke  pemerintah  pusat. Pelakon  usaha  mengemukakan  permohonan  kepada  pihak  Pemerintah  Pusat  buat persetujuan konsistensi aktivitas pemanfaatan ruang buat penerapan niaga lewat izin niaga elektronik  cocok  dengan  syarat  peraturan  perundang-  undangan.  Pasal  77  yang  termuat dalam  Pasal  23  RUU  Cipta  Kerja  mengemukakan:“  Pemerintah  pusat  bisa  meng gunakan sanksi  administratif  kepada  penanggung  jawab  usaha  serta/ataupun  aktivitas  apabila pemerintah  pusat  berkomentar  kalau  pemerintah  wilayah  disengaja  Tidak  terdapat  sanksi

## STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1245-1260                              Risky Wahyudi Irianto G
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran berat. pelanggaran di bidang  proteksi serta  pengelolaan  area  hidup.  Kehidupan”.  Pasal  6  ayat  (5)  termuat  dalam  Pasal  35  UU Pengadaan  Tenaga  Kerja  yang  berbunyi:“  Bila  pemerintah  kabupaten/kota  tidak menetapkan tanah tersebut selaku tanah penggembalaan warga cocok dengan ayat (3), pemerintah  pusat  bisa  menetapkan  tanah  tersebut  selaku  tanah  penggembalaan universal.“ Pada 3 pasal lebih dahulu, di sampaikan kalau pemerintah pusat sudah menindak alih kan wewenang pemerintah wilayah, sehingga dikhawatirkan bila pemerintah pusat tidak dapat  mengaut  kewenangan  yang  terdapat  sebab  banyaknya  provinsi  serta  kabupaten/ kota di Indonesia yang sangat besar dekat 514 kota ataupun pemerintah di Indonesia.
UU  Cipta  kerja  sudah  menimbulkan  problematikan  pada  dikala  pengesahan.  Bukan diakibatkan  sebab  tidak  pro  terhadap  pemerintah,  melainkan  diakibatkan  pada  dikala pelaksanaannya  bisa  memunculkan  penyimpangan  untuk  para  pihak  spesialnya  aparat penegak  hukum,  pelakon  usaha,  akademisi,  warga,  pemerintah  wilayah  serta  pemerintah pusat.  Pada  awal  mulanya,  pembuatan  RUU  Cipta  kerja  terbuat  dengan  tujuan  buat melenyapkan peraturan yang tumpang tindih yang dari berjumlah 82 peraturan UU jadi 1 UU dalam  mempermudah  para  investor  buat  bisa  berinvestasi  di  Negeri  Indonesia.  Tetapi, bukannya  memudahkan  malah  membuat  terus  menjadi  rumit  diakibatkan  terdapatnya penghapusan peraturan lebih dahulu yang sebagian pasal tidak mencabut satu peraturan UU,  RUU  Cipta  Kerja  yang  tidak  ada  simplifikasi  peraturan  sehingga  membuat  warga, pelakon  usaha  serta  penegak  hukum  mnejadi  bimbang  bila  nantinya  hendak  memakai peraturan UU Cipta Kerja disebabkan ada bagian ataupun bab serta pasal yang berjumlah 1028 lembar.
RUU  Cipta  Kerja  tidak  dapat  berjalan  dengan  mudah  pada  pelaksanaannya  bila  sudah terbuat  jadi  peraturan  UU  yang  sesungguhnya,  diakibatkan  RUU  Cipta  Kerja  Omnibus  Law butuh  di  integralkan  atas  peraturan  dalam  pelaksanaannya.  Bila  RUU  Cipta  Kerja  jadi  UU Cipta Kerja bisa jadi nantinya ada 14 peraturan presiden, 1 Peraturan Menteri, 519 Peraturan Pemerintah  yang  butuh  buat  dicoba  pembuatan.  Tenggang  waktu  pembuatan  tersebut memakan waku yang lumayan lama serta tidak bisa jadi dekat satu sampai 2 tahun. Perihal tersebut disebabkan masih banyak ada peraturan yang tumpang tindih sehingga tidak bisa diterapkan  secara  efisien  serta  maksimal  diakibatkan  peraturan  spesial  penerapan  belum tepenuhi  sampai  peraturan  UU  dicoba  pembatalan  ataupun  pencabutan  serta  dicoba pergantian peraturan yang baru.
Pada  saat  pemerintah  lagi  melaksanakan  bentuk  kegiatan  buat  memberikan  kepastian pada pola maupun tata cara membentuk hukum serta memperdengan aktuali hukum lewat proses  legislasi,  sehingga  tercipta  sesuatu  sah  yang  mana  bertabiat  selaku  hukum  yang mana  kehendak  divalidkan  buat  penciptaan  pekerjaan  yang  luas.  Ini  berarti  politik  hukum dari Rancangan UU Cipta Kerja yang mana yakni ialah pembuatan hukum dengan bentuk

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1245-1260 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69
praktik Omnibus  Law dalam  formulasi  hukum  buat  kenaikan  investasi  sehingga  terbentuk pekerjaan  yang  luas  (Timothy  Daniel  Patrick  Sujuti,  2021).  Mengarah  dari  politik  hukum mengenai  Rancangan  UU  Cipta  Kerja,  ialah  pembuatan  hukum  dengan  aktual  dengan mengadopsi  Ide Omnibus  Law buat  dengan  hal  sederhana  tahap  regulasi  dengan pemangkasan, penyederhanaan, serta deregulasi aturan perundangan yang mana terpaut dengan  cipta  kerja. Omnibus  Law ini  ialah  terobosan  hukum  yang  mana  bisa  jadi  trigger untuk  penguatan  kapasitas  Indonesia  selaku  negeri  hukum  serta  guna  legislasi  Dewan Perwakilan  Rakyat.  Politik  hukum  ini  mencakup  serangkaian  tahapan  pembuatan Rancangan  UU  Cipta  Kerja  mulai  dari  perencanaan,  penataan,  ulasan,  pengesahan maupun  penetapan,  serta  aturan  UU.  Totalitas  pada  tahapan  itu  kehendak  dengan  cara memberikan  pengaruh  kepribadian  Rancangan  UU  Cipta  Kerja  selaku  sesuatu  bentuk hukum.
Ide atau teori dari Omnibus Law ini dapat diterapkan di indonesia yang mana memercayai Sistem  Civil  Law,  kalau  perkara  Permasalahan  dalam  hal  penylenggaraan  pemerintahan, dikala  mau  melaksanakan  inovasi  maupun  kebijakan  yang  mana  setelah  itu  berbenturan degan aturan perundang-undangan. Sehingga Ide Omnibus Law jadi salah satu jalur keluar yang mana bisa jadi dapat diambil bagi pemerintah. Namun Omnibus Law haruslah dicoba dalam  tingkatan  UU.  Walaupun  indonesia  memercayai  sistem civil  law ,  ide  ini  dapat dipergunakan  bagi  pemerintah  buat  menanggulangi  2  hal  (Suriadinata,  2019).  Awalnya, urusan kriminalisasi pejabat negeri. Sepanjang ini, katanya banyak pemerintah yang mana khawatir  memakai  deskresi  dalam  mengambil  kebijakan  pemakaian  anggaran  sebab  bila teruji merugi bisa di jerat dengan Undang-Undang Tindak pidana korupsi. Urusannya antara Undang-Undang  ADM  Pemerintah  dengan  Undang-Undang  Tindak  pidana  korupsi  itu terdapat Permasalahan sebab dalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi itu bukan mesti terdapat elemen yang mana menampilkan terdapatnya mens rea . Bagi karena itu, aparat penegak  hukum  senantiasa  memandang  dari  sudut  pandang  positivis  cuma  buat perbuatan  kala  perbuatan  ini  dicoba  serta  terdapat  kerugian  amaka  disana  kena, sebaliknya di Undang-Undang ADM Negara dapat dibolehkan terdapatnya deskresi (Online, 2017).
Perihal ini berarti pemerintah dengan memakai Omnibus Law buat menanggulangi perkara ini, dapat saja terbuat undang-undang dengan aktual degan Ide Omnibus Law . Sepanjang ini,  antara  diskresi  dengan  tindak  pidana  korupsi  memanglah  terus  memunculkan  perkara untuk  pengambil  kebijakan,  tetapi  bukan  mesti  seluruh  diskresi  senantiasa  memiliki  tindak pidana korupsi. Undang-undang dengan aktual dapat menegaskan tentang Mens rea dari pengambil diskresi. Pejabat wilayah yang mana mau melaksanakan inovasi serta kreasi buat

## STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1245-1260                              Risky Wahyudi Irianto G
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
kemajuan  ekonomi  serta  investasi  (Barhamudin,  2019).  Kedua, Omnibus  Law dapat dipergunakan  di  indoensia  buat  penyeragaman  kebijakan  pusat  serta  wilayah  dalam mendukung hawa investasi. Berkenan dengan perihal ini, lanjutnya, Omnibus Law dapat jadi tata  cara  pendek  selaku  pemecahan  aturan  perundang-undangan  yang  mana  silih berbenturan benar dengan Vertical maupun Horizontal (Sodikin, 2020).
Sesungguhnya  perihal  yang  mana  awal  yang  mana  memanglah  wajib  dicermati  bagi Pemerintah  kita  terpaut Omnibus  Law yakni  ialah  menimpa  sistem  administrasi,  apa  benar andaikan  benar  dapat  dikatakan  dengan  terdapatnya Omnibus  Law ini  bukan  mesti mengkualifir  dengan  terstruktur  keberadaan  otonomi  wilayah  dimana  kita  tahu  kalau indoensia  terdiri  dari  bermacam  Provinsi  Kabupaten  serta  kota  yang  mana  berbeda,  pasti dengan memukau tiap kebijakan jadi syarat universal dalam Ide Omnibus Law itu setelah itu hendak  menghalangi  ruang  gerak  pemerintah  wilayah  yang  mana  dimana  tiap kebijakannya  yang  mana  hendak  mereka  tuangkan  dalam  wujud  Aturan  perundangan  di batasi dengan hirarkis serta wajib merujuk pada syarat umu Omnibus Law . Perihal demikian pula  bisa  mempengarusi  kultural  budaya  tiap  wilayah  yang  mana  bukan  mesti  dapat dipaksan kevalidannya dengan nasional (Bimasakti, 2021).
Permasalahan Norma Hukum selaku bawah di rencanakannya Omnibus Law bukan mestilah salah  satunya  alibi  yang  mana  objektif  bagi  pemerintah  buat  mempraktikkan  Ide  itu,  lebih dari itu pemerintah butuh mengkaji dengan  Teolistik, Filosofis serta dari aspek Yuridis supaya menajag nilai-nilai keadilan dalam warga. Upayah signifikan yang mana dapat dilaksanakan bagi pemerintah dikala ini, salah satunya yakni ialah melaksanakan Kodifikasi terhadap tiap modul muatan maupun substansi dari isi Undang-Undang yang mana silih berlawanan itu. Pada RUU Cipta Kerja kasus yang terjalin lumayan khusus disebabkan, RUU Cipta Kerja sudah melaksanakan pergantian serta penghapusan peraturan, antara lain UU 24/ 2011Mengenai tubuh penyelenggaraan jaminan sosial, UU 40/ 2004 Menimpa sistem jaminan sosial, serta UU 13/  2003  Menimpa  ketenagakerjaan  yang  dicoba  penyatuan  peraturandengan  visi  misi sama buat menghasilkan lapangan kerja jadi lebih maju buat kedepannya. Pembuatan RUU Cipta Kerja dibutuhkan terdapatnya upaya buat menyeimbangkanpendapat segala pihak buat membagikan aspirasi menimpa tujuan dari pembuatan peraturan serta peraturan yang telah  dicoba  pembuatan  bisa  diterima  serta  berlaku  untuk  segala  golongan.  Buat membentuk RUU Cipta  Kerja wajib dicoba lebih dalam dengan metode mengaitkan pihak yang  berkepentingan,  sehingga  produk  hukum  yang  tercipta  bisa  dihasilkan  dengan  baik serta balance buat menjauhi terdapatnya tumpang tindih peraturan. Tujuan dini pembuatan RUU  Cipta  kerja  pada  awal  mulanya  buat  tingkatkan  kesejahteraanumum  serta  bisa mewujudkan  rasa  keadilan  sosial  untuk  segala  warga  Negeri  RI.  Kondisiekonomi  Negeri dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  globalisasi.  Dalam  perihal  ini,  pembukaanlapangan pekerjaan  di  latar  belakangi  oleh  aspek  sosiologis.  Sebaliknya  secara  yuridis,  dipengaruhi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1245-1260 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69
oleh  peraturan  yang  dikala  ini  berlaku.  sehingga  konsep  Omnibus  Law  ialah  bagian  dari rujukan.
Dalam  perihal  keperluan  Pemerintah  RI  mengenakan  tata  metode  Omnibus  Law  dalam penataan  ketentuan  undang-undang  ialah  sebagai  bentuk  salah  satu  strategi  dalam pencapaian  sasaran  Visi  Indonesia  2045  yakni  dengan  penyederhanaan,  harmonisasi  dan sinkronisasi ketentuan perundangan terhadap pembuatan regulasi yang mana bukan mesti terkendali  selama  ini  di  Indonesia  dalam  hadapi  masalah  membagikan  makna  kalau perekonomian  Indonesia  maju  dan  berdaya  saing  sebagai  bentuk  dari  perencanaan program  percepatan  pembangunan  dan  dengan  peningkatan  ketenteraman  masyarakat di bidang ekonomi dengan memberikan kemudahan berupaya. Pemerintah mengesahkan Undang-  Undang  Cipta  Kerja  sebagai  bentuk  trobosan  dalam  konsumsi  Omnibus  Law  di Indonesia yang mana merubah 82 UU dan lebih dari 1.200 Pasal (Amania, 2020).
Omnibus  Law ialah  sesuatu  tata  cara  dalam  pembuatan  aturan  perundangan  serta  bila ditinjau dari sudut pandang sistem aturan perundangan di Indonesia peran UU hasil daritata cara Omnibus  Law dalam  hierarkiaturan  perundangan  yakni  ialah  sama  dengan  UU  bagi karenanya UU Cipta Kerja perannya sama dengan UU yang mana diatur dalam Pasal 7 (1) UU  12/2011  tentang  Pembuatan  Aturan  Perundang-Undangan.  Dengan  teori  Undang- undang  di  Indonesia,  mempunyai  peran  dari  Ide Omnibus  Law memanglah  belum  diatur tetapi  dapat  ditemui  legitimasi  yang  mana  rasional  bila  memandang  sistem  perundang- undangan di Indonesia. Bila menyang manaka kalau Omnibus Law yakni ialah produk aturan perundangundangan  sejenis  undang-  undang  hingga  sebetulnya  bukan  mesti  terdapat permasalahan  sebab  UU  telag  tercantum  dalam  hierarkiaturan  yang  mana  diatur  bagi  UU 12/2011 Tentang Pembuatan Aturan Perundang-undangan. Dari hal itu, tinjauan atas peran Omnibus  Law Cipta  Kerja  dalam  sistem  aturan  perundang-undangan  di  Indonesia  bisa didasarkan  pada  UU  12/2011  tentang  Pembuatan  Aturan  perundang-undangan sebagaimana  yang  mana  sudah  diganti  dengan  Undang-Undang  15/2019  tentang Pergantian atas UU 12/2011 tentang Pembuatan Aturan Perundang-undangan.
Kajian  negeri  hukum,  negeri  yakni  ialah  entitas  yang  mana  senantiasa  tumbuh  serta mempunyai watak yang mana dominasi serta absolut. Kala Omnibus Law diterapkan hingga kehendak  itu  terdapat  2  mungkin  wujud  pemerintahan  yang  mana  timbul  ialah  demokrasi yang  mana  betul  murni  maksudnya  kemauan  rakyat  guna  mempersingkat  seluruh  aturan perundang-undangan hendak terpenuhi. Omnibus Law andaikan mengacu pada UU RI No 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Aturan perundangan serta terkini UU RI 15/2019 tentang Pergantian  Atas  Undang-Undang  12/2011  Tentang  Pembuatan  Aturan  perundangan  ialah sebagian  kecil  dari  UU  serta  dapat  jadi  aturan  pemerintah  pengganti  UU.  Andaikan

## STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1245-1260                              Risky Wahyudi Irianto G
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
mengacu  pada  wujud  pemerintahan  demokrasi  murni  hingga  kemurnian  itu  yakni  ialah residu oligarki dipaparkan:
1. Aristokrasi  diartikan  dalam  hal  ini  bahwa  dimana  pemerintahan  diambil  alih  atau diberikan bagi kalangan bijaksana;
2. Timokrasi dimana dalam hal pemerintahan diambil alih bagi orang yang mana mau menggapai kemasyhuran serta kehormatan;
3. Oligarki dimana dalam hal ini pemerintahan diambil alih bagi kalangan hartawan;
4. Demokrasi sebagai dalam hal pemerintahan diambil alih bagi rakyat jelata, dan
5. Tirani  dalam  hal  pemerintahan  bagi  seseorang  yang  mana  berperan  dengan sewenang-wenang.
Omnibus  Law pula  dapat  berhubungan  dalam  demokrasi  dan  tirani,  maksudnya  di  dalam tirani  ada  demokrasi  didalamnya  ada  presiden  memiliki  peran  selaku  penguasa.  Tirani  ini berhubungan  dengan  Maksud  dari  adanya Omnibus  Law ialah  berikan  kemudahan  untuk warga  hingga  bukan  mesti  bisa  diucap  dari  murninya  tirani  melainkan  dengan  sebagian kecil dari demokrasi.
Komentar  yang  memiliki  perbedaan  diperlihatkan  dalam  bentuk  pikiran  Polybius  kalau bentuk  kingship  dimaksud  selaku  bersumber  pemimpin  yang  memiliki  ajaran  agama  dapat berganti jadi aristokrasi kala pengajaran agama tersebut disalahgunakan, wujud pergantian diucap selaku hanibal. Bentuk sikluas menjadi poin utama yakni ialah demokrasi yang mana senantiasa menemukan wujud pada sebagian kecil akhir. Demokrasi ialah dini saat sebelum terjalin  okhlokrasi  serta  kesimpulannya  jadi  monarki.  Monarki  disini  bukan  mestilah  kerajaan tetapi pemimpin yang mana bertabiat semena-mena. Pertautan antara Polybius serta Plato terletak  dengan  mendeskripsikan  demorkasi  selaku  sebagian  kecil  akhir  dari  siklus  wujud pemerintahan  ialah  dalam  hal  dari  wujud  pemerintahan  yang  mana  terjalin  akibat terdapatnya kekuasaan bagi satu orang saja.

## KESIMPULAN
Omnibus  Law ialah  sesuatu  tata  cara  dalam  pembuatan  aturan  perundangan  serta  bila ditinjau  dari  dalam  pandangan  sistem  aturan  perundangan  di  Indonesia  peran  Undang- Undang  hasil  dari  tata  cara Omnibus  Law dalam  hierarkiaturan  perundang-undang  yakni ialah  sama  dengan  undang-  undang.  Bagi  karenanya  Undang-  Undang  Cipta  Kerja perannya  sama  dengan  UU  yang  mana  diatur  dalam  Pasal  7  (1)  UU  12/2011  tentang Pembuatan Aturan Perundang-Undangan. Dengan teori perundang-undangan di Indonesia, peran  UU  dari  Ide Omnibus  Law memanglah  belum  diatur  tetapi  dapat  ditemui  legitimasi yang  mana  rasional  bila  memandang  sistem  aturan  undang-undang  di  Indonesia.  Dalam perihal  wujud  pemerintahan  dalam  pandangan Omnibus  Law dapat  dikatakan  demokrasi dari  penggabungan  Polybius  serta  Plato  sebab  Maksud  dari  adanya  akhir  yakni  ialah

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1245-1260 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69
ketenteraman warga.  Gabungan ini memberikan arti  bahwa Negeri Indonesia mempunyai artian wujud pemerintahan dalam menghalangi kekuasaan negeri. Presiden berperan cocok dengan  UU  Bawah  Negeri  RI/1945.  Selaku  anjuran  yang  mana  dikemukakan  kalau pelaksanaan Omnibus Law wajib lekas dicoba terhadap suatu bentuk tema undang-undang saja misalnya keagrarian hingga Omnibus Law wajib baik dari keagrariaan maupun hukum yang  berbentuk  teknologi.  Dengan  terlaksananya Omnibus  Law senantiasa  wajib  lewat pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  supaya  terbentuk  check  and  balances  dan partisipasi  warga  cocok  UU  RI  15/2019  tentang  Pergantian  Atas  UU  12/2011  tentang Pembuatan Aturan Perundang-Undangan.

## REFERENSI
Abdul Basith Bardan, A. W. (2021). Omnibus Law UU 11/2020 Cipta Kerja inkonstitusional, apa efeknya?  Retrieved  from  Diakses  dari  https://nasional.kontan.co.id/news/omnibus- law-uu-112020-cipta-kerja-inkonstitusional-apa-efeknya
Adi, R. (2004). Metodologi Riset Sosial dan Hukum. Jakarta: Grannit.
Adimaja, M. (2022). Mengenal Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Kontroversi. Retrieved from Diakses  dari  Sumber:  https://mediaindonesia.com/  ekonomi/487199/mengenal- omnibus-law-uu-cipta-kerja-yang-kontroversi
Amania,  N.  (2020).  Problematika  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Sektor  Lingkungan  Hidup. Jurnal Hukum Pemerintahan, 6 (2) : 209-220.
Azhar,  M.  (2019). Omnibus  Law Sebagai  Solusi  Hiper-Regulasi  Menuju  Sonkronisasi  Peraturan Per-Undang-Undangan di Indonesia. Adminitrative Law & Governance Journal, 2 (1) : 170-178.
Barhamudin.  (2019).  Penyalahgunaan  Kewenangan  Pejabat  Pemerintahan  Dan  Ruang Lingkupnya  Menurut  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan.  Solusi,  17  (2)  :  175- 192.
Bimasakti, M. A. (2021). Beberapa Kesalahan Konseptual Pada Uu Cipta Kerja Menurut Ilmu Hukum Administrasi Negara. Jurnal Hukum Peratun, 4 (1) : 45-66.
FHUI,  H.  (2020).  DRC  FHUI:  Seminar  Menyikapi Omnibus  Law .  Retrieved  from  Diakses  dari https://law.ui.ac.id/drc-fhui-seminar-menyikapi-omnibus-law/
Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law . Jurnal Gema Keadilan, 6 (3) : 300-316.
Idris, M. (2020). Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law ? . Retrieved from Diakses dari https://money.kompas.com/read/2020/10/17/073311026/  mengapa-uu-cipta-kerja- disebut-omnibus-law?page=all
Idrus,  M.  (2009).  Tata  cara  Riset  Ilmu  Sosial:  Pendekatan  Kualitatif  dan  Kuantitati.  Jakarta: Penerbit Erlangga.

## STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1245-1260                              Risky Wahyudi Irianto G
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Neununy,  D.  J.  (2021).  Urgensi Omnibus  Law (Undang-Undang  Cipta  Kerja)  Terhadap  Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir. BALOBE : Law Jurnal, 1 .
Olih Solihin, A. J. (2021). Wacana Kapitalisme Omnibus Law Cipta Kerja. Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi, 8 (1) : 61-68.
Online, T. H. (2017). Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia. Retrieved from  Diakses  dari  https://www.hukumonline.com/berita/a/menimbang-konsep- omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia-lt58a6fc84b8ec3
Osgar  Sahim  Matompo,  W.  V.  (2020).  Konsep Omnibus  Law Dan  Permasalahan  RUU  Cipta Kerja. Rechstaat Nieuw, 5 9.
Putra,  A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi  Regulasi.  Jurnal Legislasi Indonesia, 17 (1) : 1-10.
Rizal  Irvan  Amin,  R.  U.  (2020). Omnibus  Law Antara  Desiderata  Dan  Realita  (Sebuah  Kajian Legislative Intent). Jurnal Hukum : Samudra Keadilan, 15 (2) : 190-209.
Saleh, S. A. (2019). Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Petitum, 7 (2) : 72-81.
Sodikin. (2020). Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Nor,A Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. Jurnal RechtsVinding, 9 (1) : 143 – 160.
Soerjono Soekanto, S. M. (1985). Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan
Omnibus Law Di Indonesia. Refleksi Hukum, 4 (1) : 115-134.
Suryati,  R.  D.  (2021).  Tinjauan  Hukum  Terhadap Omnibus  Law Undang-Undang  Cipta  Kerja. Simbur Cahaya, 28 (1) : 97-111.
Suwandi  Arham,  Ahmad  Saleh,  2019. Omnibus  Law Dalam  Perspektif  Hukum  Indonesia.
Petitum, 7 (2) : 72-81
Timothy  Daniel  Patrick  Sujuti,  A.  H.  (2021).  Kajian  Proses  Pembentukan  Peraturan  Berkonsep
Omnibus Law Menurut Hukum Positif Indonesia. Lex Privatum, 9 (13) : 41-49.
Winda  Fitri,  Luthfia  Hidayah,  2021.  Problematika  Terkait  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Di Indonesia:  Suatu  Kajian  Perspektif  Pembentukan  Perundang-Undangan.  e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4 (2) : 725-735