Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 3, Desember 2023, hlm. (218-234) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Dinamika Hak Lintas Damai dalam Perspektif Indonesia
Mokhamad Gisa Vitrana Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa E-mail: mogisavitrana@untirta.ac.id
Syakhila Bella Maulidya Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada E-mail: syakhilabella@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.22130
Info Artikel |Submitted : 25 September 2023 |Revised : 29 November 2023 |Accepted : 30 November 2023
How  to  cite: Mokhamad  Gisa  Vitrana,  Syakhila  Bella  Maulidya “ Dinamika  Hak  Lintas Damai  dalam  Perspektif  Indonesia ” , Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir ,  Vol.  3  No.  3, Desember, 2023 ”, hlm . 218-234.

## ABSTRACT:
Territorial sovereignty of the States over the sea has an exceptional contra from several the big maritime States: can their ships sail over a territorial water of the states. The history of international society has created that the seas was open for the ships of all States even sailing in waters near the coast of the States without being bound by any law. Nowadays, unfortunately sailing activities are not unlimited, but those activities are assured with a Right of Innocent Passage which is regulated by several international laws, especially the 1982 United Nation on the Law of the Sea. Apparently, the implementation of the Right of Innocent Passage falls into different perspective of State Parties. Furthermore, Indonesia is one of the State Parties to the 1982 United Nation on the Law of the Sea that already has regulations regarding the Right of Innocent Passage. This article focuses on the development the Right of Innocent Passage from its early history of its formation, codification effort by the international society and its implementation in Indonesia law.
Keywords: The Right of Innocent Passage; United Nations on the Law of the Sea 1982; Indonesian law

## ABSTRAK:
Konsekuensi  kedaulatan  teritorial  di  laut  yang  dimiliki  negara  menimbulkan  pertentangan  dari negara-negara  maritim  perihal  dapatkah  kapal-kapal  berlayar  melewati  perairan  suatu  negara. Sejarah menunjukan bahwa dahulu laut terbuka termasuk perairan dekat pantai satu negara dapat dilayari dan disinggahi kapal-kapal tanpa dihalangi hukum positif apapun ( res communis ). Saat ini aktivitas pelayaran tersebut menjadi tidak tak terbatas, tetapi dijamin pelaksanaannya dalam sebuah Hak  Lintas  Damai  yang  diatur  oleh  beberapa  instrumen  hukum  internasional  terutama United Nation  on  the  Law  of  the  Sea  1982 .  Namun  terdapat  perbedaan  implementasi  oleh  negara-negara anggota  Konvensi.  Sebagai  negara  anggota  Konvensi,  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang sudah  memiliki  hukum  nasional  terkait  pengaturan  Hak  Lintas  Damai.  Penulisan  ini  berfokus kepada  perkembangan  pranata  hukum  Hak  Lintas  Damai  mulai  dari  sejarah  terbentuknya, kodifikasi oleh masyarakat internasional dan implementasinya dalam hukum nasional Indonesia.
Kata Kunci : Hak lintas damai, United Nations on the Law of the Sea 1982, Hukum Nasional Indonesia

## Pendahuluan
Pembagian rezim laut mengakibatkan perbedaan status hukum terhadap  wilayah  laut,  khususnya wilayah laut teritorial. Sebelumnya tidak ada  satu  negara  pun  yang  dapat menerapkan  kedaulatannya  di  wilayah laut.  Kepemilikan  laut  teritorial  yang menjadi  bagian  dari  negara  pantai membuat negara pantai dapat menerapkan kedaulatan atas wilayahnya. Salah  satunya  dengan  melakukan pembatasan akses bagi kapal-kapal asing yang  melintas  di  wilayahnya  demi menjaga keamanan dan ketertiban negara pantai .
Kapal-kapal  yang  sebelumnya bebas  untuk  melakukan  pelayaran  di lautan  kemudian  merasa  dirugikan  atas penerapan  status  hukum  tersebut. Kepentingan  negara  maritim  meliputi lalu  lintas  orang,  jalur  perdagangan maupun komunikasi dengan negara lain menjadi  terhambat.  Sebab,  tidak  adanya batasan  hak  negara  pantai  dalam membatasi  akses  kapal  asing.  Sehingga, ketika  negara  pantai  tidak  memberikan izin  kepada  kapal  asing  untuk  melintas, maka  kapal  tersebut  tidak  dapat melakukan  pelayaran  di  laut  teritorial dan  kegiatan  navigasi  akan  terhambat atau yang lebih buruk akan terhenti.
Perbedaan  dua  kepentingan  ini kemudian menimbulkan suatu kompromi diantara negara pantai dengan negara kapal asing yaitu dengan adanya hak  lintas  damai (the  rights  of  innocence passage) .  Hak  lintas  damai  berlaku  bagi semua kapal tanpa terkecuali yang pada akhirnya  berkembang  menjadi  suatu kebiasaan  internasional.  Laut  teritorial tetap  menjadi  bagian  wilayah  negara pantai  juga  berlaku  kedaulatannya  atas wilayah  tersebut,  namun  negara  pantai memiliki kewajiban untuk membebaskan kapal-kapal  asing  dalam  melakukan
pelayaran di laut teritorial sebagai bagian dari hak lintas damainya.
Perkembangan sains dan teknologi membuat masyarakat
internasional  merasa  perlu  untuk melakukan pengaturan terhadap wilayah laut,  salah  satunya  terkait  lintas  damai. Konferensi  demi  konferensi  dilakukan untuk  melahirkan  suatu  konvensi internasional  pokok  yang  menjadi instrumen  penting  dalam  pengaturan maupun  penerapan  hak  lintas  damai, termasuk  pengadopsiannya  ke  dalam hukum nasional negara.
Upaya  masyarakat  internasional ini  berhasil  yang  diwujudkan  dalam United  Nations  on  the  Law  of  the  Sea  1982 (UNCLOS  1982).  Indonesia  salah  satu negara  yang  melakukan  ratifikasi UNCLOS 1982. Negara pantai dimungkinkan untuk mengadopsi hukum  dan  peraturan  yang  berkaitan dengan  lintas  damai  di  laut  teritorial terkait  subjek  tertentu  selama  hukum aturan tersebut tidak berlaku diskriminasi dan sesuai dengan ketentuan di dalam UNCLOS 1982.
Menindaklanjuti  ratifikasi  yang telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor  17  Tahun  1985,  yang  kemudian Indonesia  membuat  beberapa  peraturan perundang-undangan  terkait  bagaimana wilayah  perairan  Indonesia  dapat dilintasi  oleh  kapal-kapal  asing  dengan menggunakan hak lintas damai.
Penulisan  penelitian  ini  berfokus terhadap  bagaimana  hak  lintas  damai terbentuk
dan seperti apa pelaksanaannya  oleh  kapal  asing  di wilayah laut teritorial Indonesia menurut Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1996 khususnya terhadap Peraturan
Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam  Melaksanakan  Lintas  Damai melalui Perairan Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif  atau juga disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian  hukum  yang  mengkaji  suatu konsep sebagai norma atau kaidah yang menjadi  kerangka  berperilaku  manusia yang seharusnya atau sepantasnya. 1 Fokus  data  sekunder  pada penelitian  ini  yaitu  UNCLOS  1982, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1996 dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36 Tahun 2002. Studi dokumen menjadi alat pengumpul data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan  Undang-Undang  ( statute approach )  dan  pendeketan  konseptual ( conceptual  approach ). 2 Kemudian  hasil penelitian  diuraikan  dalam  narasi dekriptif-kualitatif.

## Pembahasan

## 1. Right  of  Innocent  Passage dalam Hukum Internasional
Masyarakat  zaman  dahulu  tidak mengenal  adanya  hak  lintas  damai  bagi kapal-kapal  yang  akan  melakukan pelayaran.  Kapal  negara  manapun memiliki  kebebasan  untuk  melakukan aktivitas kelautan dalam bentuk apa saja tanpa  adanya  batasan  kewajiban  yang mengikatnya.  Pembagian  rezim  laut antara laut teritorial dan laut lepas telah mengakibatkan  perubahan  terhadap penerapan  status  hukum  di  dalam masing-masing wilayah laut.
Sebelumnya,  laut  merupakan suatu wilayah perairan dimana masyarakat  internasional  dalam  hal  ini negara-negara di dunia memiliki
1 Amruddin  and  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 118.
2 Romy Hanityo Soemitro, Metodologi Penelitian  Hukum (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1985), hlm. 93.
3 William  K  Agyebeng,  “Theory  in
Search  of  Practice:  The  Right  of  Innocent
kebebasan  untuk  melakukan  kegiatan pelayaran,  kelautan  maupun  perikanan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup negaranya.
Pada  abad  ke-13,  terdapat kesepakatan  diantara  negara-negara bahwa  negara  dimungkinkan  untuk menerapkan  yurisdiksinya  di  beberapa bagian  laut  yang  berdekatan  dengan pantainya. 3 Perubahan  status  hukum memberikan  dampak  yang  cukup signifikan dalam dunia kelautan. Wilayah laut teritorial menjadi bagian dari negara pantai  sehingga  negara  pantai  memiliki kedaulatan (sovereignity) untuk mengatur dan  menerapkan  peraturan  perundang- undangan nasionalnya di wilayah ini.
Konsep  laut  teritorial  muncul sebagai suatu kebutuhan untuk menekan pembajakan  dan  mendorong  navigasi dan  perdagangan  diantara  negara- negara. 4 Sedangkan  terhadap  laut  lepas tetap  menjadi  area  bebas  dimana  tidak ada satu negara pun yang diperbolehkan untuk melakukan klaim ataupun melakukan tindakan yang dapat dimanifestasikan sebagai bentuk
kedaulatan suatu negara.
Terkait  lintas  damai,  maka pelayaran  yang  dilakukan  suatu  kapal asing  di  laut  teritorial  negara  pantai – bukan  laut  wilayahnya – menjadi terbatas.  Penerapan  kedaulatan  di  laut teritorial  memberikan  hak  kewenangan kepada  negara  pantai  untuk  mengatur segala  aktivitas  di  dalam  wilayah kedaulatannya.  Pelayaran  kapal  asing tidak lagi menjadi suatu kebebasan sebab negara pantai memiliki kekuasaan untuk membatasi navigasi kapal demi keamanan negaranya. 5
Passage  in  the  Territorial  Sea,” Cornell International Law Journal Vol. 39, No. 2, 2006, hlm. 375.
4 Ibid .
5 I  Wayan  Parthiana,  Hukum  Laut Internasional  Dan  Hukum  Laut  Indonesia, Yrama Widya: Bandung, 2014, hlm. 8.
Pembatasan  dilakukan  seperti menutup jalur pelayaran atau bagi kapal asing  yang  akan  melintasi  laut  teritorial harus  mendapatkan  izin  dari  negara pantai.
Di  satu  sisi,  negara-negara maritim – yaitu  negara  kapal  asing – merasa bahwa pembatasan bagi navigasi kapal telah mengganggu dan melanggar kepentingannya.  Laut  tidak  hanya menjadi  sumber  kehidupan  tetapi  juga sebagai  jalur  transportasi,  perdagangan, komunikasi,  militer  serta  pertukaran barang baku maupun barang produksi. 6
Pembatasan  navigasi  kapal  akan mempersulit  aktivitas  kapal  tersebut. Seperti  halnya  perizinan,  ketika  negara pantai  tidak  memberikan  izin  lintas kepada kapal asing, maka kapal tersebut tidak  dapat  melanjutkan  pelayarannya. Hal ini kemudian membuat negara kapal merasa  dirugikan  dengan  adanya penerapan  kedaulatan  negara  pantai  di laut teritorial.
Perbedaan pandangan serta
tumpang  tindih  kepentingan  di  antara kedua  negara  membuat  negara-negara yang terlibat – negara pantai dan negara maritim  atau  kapal – mencari  solusi terbaik  bagi  keduanya.  Lintas  damai (innocent passage) muncul sebagai bentuk kesepakatan di antara keduanya, dimana negara  pantai  tetap  ingin  menjaga pertahanan  dan  keamanan  negaranya,
sedangkan negara maritim
membutuhkan  laut  untuk  kepentingan navigasi  internasional. 7 Lintas  damai diberikan kepada kapal asing yang akan melakukan navigasi secara damai di laut teritorial negara lain dengan pembatasan- pembatasan tertentu.

## 6 Karin  M  Burke  and  Deborah  A
DeLeo,  “Innocent  Passage  and  Transit Passage in the United Nations Convention on the  Law  of  the  Sea,” Yale  Journal  of International Law Vol.9, No. 7, 1983, hlm. 391.
7 Dikdik  Mohamad  Sodik,  "Hukum Laut  Internasional  Dan  Pengaturannya  Di
Prinsip lintas damai juga merupakan  suatu  bentuk  kompromi diantara  dua  teori  yang  saling  bertolak belakang,  yakni  teori  laut  terbuka (mare liberum) dan laut tertutup (mare clausum) .
Perselisihan  antara  laut  terbuka  dengan laut  tertutup  melahirkan  dua  prinsip yaitu konsep laut teritorial dan hak lintas damai. 8
Teori mare  liberum mengatakan bahwa  semua  manusia  secara  umum memiliki  laut  dan  oleh  karena  itu  laut terbuka  bagi  seluruh  kegiatan  navigasi dan kegunaan lainnya. Tidak ada seorang pun  maupun  negara  manapun  yang secara sah dapat membatasi individu lain atau  negara  lain  untuk  menggunakan laut, berdasarkan klaim kepemilikan atas laut. 9
Teori mare liberum yang
dikemukakan  oleh  Grotius  menjadi  hal instrumental  dalam  perkembangan  hak lintas  damai. 10 Sedangkan  teori mare clausum mengatakan  bahwa  laut  dapat dimiliki.  Bagi  siapa  pun  yang  memiliki laut  di  bawah  kekuasaannya  secara  sah dapat melarang penggunaannya. 11
Pengakuan lintas
damai membatasi kedaulatan negara pantai atas wilayah perairannya. Kedaulatan negara pantai  tetap  berlaku  di  dalam  laut teritorial,  namun  terhadap  kapal  asing yang hendak melintas diberikan kebebasan untuk tetap dapat
melanjutkan  pelayarannya  selama  lintas dilakukan  secara  damai  yang  kemudian dikenal  sebagai  hak  lintas  damai (the rights of innocence passage) .
Sehingga  di  dalam  wilayah  laut teritorial  terdapat  dua  kepentingan  dari dua  negara  yang  berbeda,  yaitu
Indonesia",  Refika  Aditama:Bandung,  2014, hlm. 29.
8 William  K.  Agyebeng, Op.Cit ,  hlm.
377.
9 Ibid, hlm. 371.
10 Dikdik Mohamad Sodik, Loc.Cit .
11 William K. Agyebeng, Op.Cit, hlm. 372.
kepentingan  negara  pantai  dalam menerapkan  kedaulatan  di  wilayah teritorialnya  serta  kepentingan  negara lain  terkait  kebebasan  berlayar  yaitu lintas damai bagi kapal-kapal mereka.
Hak lintas damai merupakan hasil yang  seimbang  antara  kepentingan negara  maritim  dengan  kepentingan negara  pantai.  Hak  lintas  damai  ada sebagai  batasan  dan  pengecualian  atas kedaulatan absolut negara pantai di laut teritorial.  Hal  ini  merupakan  satu- satunya  pengecualian  yang  paling penting dan bukan merupakan
pemberian  dari  negara  pantai  kepada kapal  yang  melintas  tetapi  batasan  atas kedaulatan  negara  pantai  terhadap kepentingan hubungan internasional. 12
Hak  lintas  damai  bermula  dari sebuah  kebiasaan  internasional  sejak abad ke-18 bersamaan dengan pengakuan terhadap kepentingan navigasi  laut  sebagai  hubungan  vital antarnegara terkait
perdagangan, perniagaan  dan  komunikasi. 13 Negara pantai  wajib  melaksanakan  hak  lintas damai  tanpa  memberikan  persyaratan atas  lintas  damai  yang  dilakukan  suatu kapal. Sebelum lahirnya instrumen internasional mengenai laut, semua kapal asing menikmati haknya dalam melakukan  lintas  damai.  Tidak  ada pembagian  jenis  kapal  yang  dapat menikmati hak lintas damai. Semua jenis kapal,  baik  kapal  niaga,  kapal  perang, maupun  kapal  pemerintah  sama-sama menikmati hak lintas damai tanpa adanya pembedaan.  Hal  ini  terus  dilakukan hingga awal abad ke-20. 14
Perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi  kelautan  pasca  Perang Dunia II mengubah pandangan masyarakat internasional akan
pentingnya  untuk  membagi  kapal berdasarkan jenisnya dalam pelaksanaan hak  lintas  damai.  Pandangan  terkait
12 Ibid. hlm. 380.
13 Ibid. hlm. 377.
keamanan  negara  pantai  juga melandasi pembagian  jenis  kapal  asing  yang menikmati  lintas  damai  dalam  suatu kondisi  tertentu.  Hal  ini  kemudian diajukan kepada Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) yang  selanjutnya  dibahas dalam Konferensi Hukum Laut di Jenewa dan  dirumuskan  dalam  Konvensi Hukum Laut I pada tahun 1958. 15 Konvensi  Hukum  Laut  1958 membagi rezim kapal asing terkait lintas damai ke dalam empat kelompok. Aturan umum  atau lex  generalis berlaku  bagi seluruh  kapal  asing  yang  melintasi  laut teritorial  secara  damai.  Aturan  khusus atau lex  specialis diatur  lebih  lanjut  di dalam  klausul  pasal  selanjutnya  secara terpisah.
Pembagian jenis
kapal diklasifikasikan  sebagai  kapal  niaga, kapal pemerintah selain kapal perang dan kapal  perang.  Perlu  ditekankan  bahwa dikatakan  sebagai  kapal  asing  apabila suatu  kapal  melakukan  navigasi  di  laut teritorial  negara  lain.  Kapal  yang melakukan  pelayaran  di  laut  teritorial negaranya  sendiri  bukan  dikategorikan sebagai kapal asing.
Sehingga,  tidak  berlaku  klausul lintas  damai  baginya.  Hak  lintas  damai hanya dapat diterapkan bagi kapal asing yang melintasi wilayah laut teritorial dari negara  pantai  lain.  Ketentuan  ini merupakan  aturan  umum  yang  berlaku bagi semua jenis kapal tanpa terkecuali.
Lintas  Damai  ( innocent  passage ) secara  normatif  terdiri  dari  lintas  dan damai. Keduanya punya definisi masing- masing yang kemudian membentuk satu pengertian  yang  menciptakan  lingkup hak  Lintas  Damai. Lintas  berarti  bahwa suatu kapal melakukan navigasi termasuk  melalui  perairan  laut  bebas maupun  laut  yang  masuk  bagian kedaulatan  negara  pantai.  Tujuan
14 I Wayan Parthiana, Op.Cit, hlm. 97. 15 William K. Agyebeng, Loc.Cit .
dilakukannya  lintas  oleh  kapal  asing biasanya  untuk  berlabuh  di  fasilitas pelabuhan negara maupun di tengah laut, ataupun  hanya  sekedar  melewati  dalam rangka  pelayaran.  UNCLOS  1982 memberikan ketentuan definitif apa yang dimaksud  dengan  lintas  ( passage )  dalam Pasal 18 UNCLOS 1982 yang berbunyi:
1.  Passage means navigation through the territorial sea for the purpose of: (a)  traversing  that  sea  without entering  internal  waters  or calling  at  a  roadstead  or  port facility outside internal waters; or (b) proceeding to or from internal waters  or  a  call  at  such roadstead or port facility.
2.  Passage  shall  be  continuous  and expeditious. However, passage includes stopping and anchoring, but only in so far  as  the  same  are  incidental  to ordinary  navigation  or  are  rendered necessary by force majeure or distress or for the purpose of rendering assistance to persons, ships or aircraft in danger or distress.
Dari  definisi  tersebut  di  atas, maka  Lintas  itu  Lintas  berarti  bahwa suatu kapal melakukan navigasi melalui laut  teritorial  tanpa  memasuki  perairan pedalaman  atau  singgah  di  tempat berlabuh  di  tengah  laut (roadstead) atau menikmati  fasilitas  pelabuhan  di  luar perairan  pedalaman.  Lintas  juga  dapat dilakukan  untuk  keperluan  berlalu menuju  atau  berasal  dari  perairan pedalaman  maupun  singgah  di  tempat berlabuh  di  tengah  laut  atau  fasilitas pelabuhan negara pantai.
Ketika  kapal  asing  melintasi  laut teritorial suatu negara pantai, lintas harus dilakukan secara terus menerus, langsung  dan  secepat  mungkin.  Hal  ini dilakukan  demi  menjaga  keamanan, ketertiban dan kedamaian negara pantai. Namun,  terdapat  pengecualian  atas
16 Ibid, hlm. 379.
ketentuan  tersebut,  ketika  kapal  asing negara  lain  menghadapi  kondisi force majeure atau  mengalami  kesulitan maupun hendak memberikan pertolongan  kepada  orang,  kapal  atau pesawat  yang  mengalami  bahaya  atau kesulitan, sehingga dimungkinkan baginya untuk berhenti atau membuang jangkar kapal.
Pelayaran  suatu  kapal  dianggap sebagai  lintas  damai  ketika  tidak merugikan negara pantai terkait kedamaian, ketertiban maupun
keamanan negara pantai. Oleh karena itu, berlaku  hak  lintas  damai (the  rights  of innocence  passage) bagi  kapal-kapal  yang akan  melakukan  navigasi  di  laut teritorial.  Hak  tersebut  tidak  diberikan oleh  negara  pantai  melainkan  oleh UNCLOS 1982. Sehingga dapat dikatakan terdapat beberapa unsur suatu pelayaran kapal  asing  dikatakan  sebagai  lintas damai apabila navigasi dilakukan dengan memenuhi kriteria-kriteria berikut:
1. Tidak  masuk  ke  dalam  wilayah perairan pedalaman;
2. Tidak berlabuh di sebuah tempat di tengah laut ( roadstead );
3. Tidak menikmati fasilitas pelabuhan  di  luar  perairan pedalaman;
4. Berlintas  secara  terus  menerus, langsung dan secepat mungkin;
5. Tidak  melakukan  aktivitas  yang mengancam kedamaian, ketertibat  juga  keamanan  negara pantai; Prinsip Hak Lintas Damai merupakan perkembangan seiring
dengan  munculnya  kedaulatan  negara pantai  terhadap  laut  teritorial. 16 Setiap kapal  asing  yang  melakukan  navigasi secara  damai  dan  menghormati  hukum negara  pantai  serta  tidak  melakukan intervensi maupun mengganggu keamanan  negara  pantai 17 berlaku  hak
17 Karin M. Burke and DeLeo, Op.Cit, hlm. 391.
lintas damai terhadapnya. Negara pantai punya  kewajiban  untuk  menjamin pelaksanaan  hak  lintas  damai  tanpa memberikan persyaratan apapun kepada kapal  asing  sebagai  bentuk  pengakuan atas kebebasan berlayar di wilayah laut.
Hak lintas damai muncul berdasarkan  asas mare  quod  natura omnibus  patet yang  mengatakan  bahwa laut  terbuka  bagi  siapa  saja,  tidak  ada pembatasan  dalam  penggunaan  laut, serta asas maris communem usum omnibus hominibus ut aeria yang berarti bahwa laut, sama seperti udara terbuka untuk semua manusia.  Setiap  kapal  asing  diberikan izin  untuk  memasuki  wilayah  perairan pantai  negara  lain  apabila  pelayaran dilakukan secara damai dan bukan untuk menyerang.  Di  laut  teritorial,  kapal semua negara baik negara pantai maupun negara  tak  berpantai  menikmati  hak lintas damai. 18 Hak lintas damai juga mendorong kegiatan  perdagangan,  perniagaan  dan komunikasi antarnegara. Meskipun negara pantai dapat menerapkan kedaulatannya di laut teritorialnya, kapal asing  dapat  berlayar  melalui  laut teritorial  selama  pelayaran  itu  tidak memprovokasi.  Negara  pantai  tidak dapat  menolak  ketentuan  ini  karena keadaan  saling  ketergantungan  diantara negara-negara dan sebagian besar negara masih  melakukan  kegiatan  ekspor melalui kapal. 19
Perkembangan  hukum  mengenai hak  lintas  damai  pertama  kali  ada  pada Konvensi  Den  Haag  1930.  Seiring perkembangan  teknologi  dan  ilmu kelautan  yang  semakin  pesat,  ketentuan khusus mengenai hak lintas damai mulai diatur  di  dalam Convention  on  the Territorial  Sea  and  the  Contiguous  Zone (Konvensi Hukum Laut 1958).
Konvensi  Hukum  Laut  1958 merupakan  hasil  konferensi  pertama
18 William K. Agyebeng, Loc. Cit.
19 Ibid.
20 I Wayan Parthiana, Op. Cit. , hlm. 97.
yang  berhasil  merumuskan  ketentuan mengenai  kelautan  terkait  Laut  Terorial dan  Zona  Tambahan.  Masyarakat internasional  memandang  perlu  untuk membahas  dan  memasukan  rumusan mengenai lintas damai sehingga diajukanlah  kepada  Komisi  Hukum Internasional (International Law
Commission) agar  melakukan  kodifikasi terkait  lintas  damai.  Komisi  Hukum Internasional  kemudian  menampung pandangan  tersebut  untuk  kemudian dirumuskan dalam naskah hukum laut di Jenewa pada tahun 1958. 20
Salah  satu  cakupan  pembahasan dalam  konvensi  ini  yaitu  rezim  laut teritorial.  Negara  pantai  memiliki kedaulatan untuk mengatur dan menerapkan  aturan  hukum  nasionalnya di  wilayah  laut  teritorial.  Namun, mengingat lintas damai yang merupakan kebiasaan  internasional,  maka  Konvensi ini memberikan batasan atas pelaksanaan kedaulatan  negara  pantai.  Kapal  asing yang  akan  melintas  di  wilayah  laut teritorial  diberikan  hak  lintas  damai dengan beberapa ketentuan tertentu yang diatur dalam konvensi.
Konvensi  Hukum  Laut  1958 mengadopsi  rumusan  hak  lintas  damai pada  Konferensi  Institut  de  Droit  yang mengatakan bahwa kapal asing mempunyai  hak  lintas  damai  di  laut wilayah  suatu  negara,  termasuk  hak untuk  berhenti  dan  melemparkan  sauh, bila  terjadi  insiden  pelayaran  atau terpaksa  oleh  keadaan force  majeure atau dalam  keadaan  bahaya”.  Rumusan hak lintas  damai  ini  selanjutnya  diadopsi pada  Pasal  14  Konvensi  Jenewa  1958 tentang  Hukum  Laut,  yang  berbunyi: "Subject  to  the  provisions  of  these  articles, ships of all States, whether coastal or not, shall enjoy the right of innocent passage throught the territorial sea". 21
21 Pasal  14  ayat  1,  Konvensi  Hukum Laut 1958.
Konvensi ini memberikan kedaulatan  kepada  negara  pantai  atas wilayah  laut  teritorialnya,  termasuk ruang  udara  di atasnya,  serta  dasar  laut dan  tanah  di  bawahnya. 22 Konvensi Hukum  Laut  1958  mengakui  hak  lintas damai  bagi  kapal-kapal  asing  di  dalam wilayah  laut  teritorial  dan  perairan pedalaman negara pantai.
Hal ini tercantum di dalam Pasal 5 ayat  (2)  Konvensi  ini  yang  mengatakan bahwa  sebagai  akibat  dari  penerapan garis  pangkal  lurus  mengakibatkan bagian laut yang sebelumnya merupakan laut lepas ataupun laut teritorial menjadi perairan pedalaman (internal waters) , hak lintas damai bagi kapal-kapal (kendaraan air)  negara  asing  pada  perairan pedalaman  harus  tetap  dijamin  oleh negara pantai yang bersangkutan. 23 Perkembangan teknologi kelautan menjadi latar belakang pembedaan jenis- jenis  kapal  yang  menikmati  hak  lintas damai  di  wilayah  laut  teritorial  suatu negara. 24 Hal ini diatur di dalam Bab III Pasal  14 – 23  Konvensi  Jenewa  1958 dengan pembagian sebagai berikut:
1. Pasal  14 – 17:  Peraturan  yang berlaku bagi semua kapal
2. Pasal  14 – 20:  Peraturan  yang berlaku bagi kapal niaga (merchant ship)
3. Pasal 21 – 22: Peraturan bagi kapal pemerintah (government  ships)
selain kapal perang
4. Pasal  23:  Peraturan  bagi  kapal perang (war ships)
Sub Bagian A mengenai peraturan bagi  semua  kapal  mengatur  hak  lintas damai secara umum dan lintas yang akan dilakukan  oleh  kapal  selam (submarine). Ketentuan  pokok  dalam  sub  bagian  ini terdapat di dalam Pasal 14 ayat (1) hingga ayat (6). 25 Hak lintas damai berlaku bagi
22 Akbar  Kurnia  Putra, Op.  Cit, hlm. 29. 23 I Wayan Parthiana, Op. Cit., hlm. 38.
24 Ibid., hlm. 97.
25 Ibid., hlm. 39.
semua  kapal  asing 26 yang  melintas  di wilayah  laut  teritorial  dan  perairan pedalaman  negara  pantai.  Tidak  ada pengecualian  bagi  kapal  berkebangsaan atau  berbendera  negara  tertentu,  sebab hak ini berlaku tanpa adanya diskriminasi.
Pasal 14 ayat (2) dan (3) membagi definisi  lintas (passage) ke  dalam  dua pengertian  yang  berbeda.  Ayat  (2) mengatakan lintas merupakan pelayaran melalui  laut  teritorial  tanpa  memasuki atau dengan memasuki perairan pedalaman, maupun dari laut pedalaman menuju ke laut lepas.
Lintas  harus  dilakukan  secara terus  menerus  tanpa  berhenti  dan  kapal asing dilarang untuk melakukan anchoring . Sedangkan ayat (3) menambahkan  definisi  lintas  termasuk juga berhenti atau mondar mandir ketika terjadi  suatu  insiden  umum  dalam pelayaran atau terjadi keadaan memaksa (force  majeure) serta  keadaan  bahaya (distress) 27 , seperti kerusakan mesin, kapal bocor, perompakan, cuaca buruk dan lain sebagainya.
Kapal asing dikatakan melakukan lintas  damai  ketika  pelayaran  yang dilakukannya tidak menimbulkan dugaan  akan  mengganggu  kedamaian, ketertiban  atau  keamanan  bagi  negara pantai. 28
Penangkapan ikan atau melakukan  transaksi  jual  beli  di  atas kapal  di  dalam  wilayah  laut  teritorial negara  pantai  merupakan  beberapa bentuk  tindakan  yang  menggangu kedamaian,  ketertiban  atau  keamanan negara  pantai.  Lebih  lanjut,  di  dalam Pasal  14  ayat  (5)  lintas  tidak  damai dikategorikan  bagi  kapal  asing  apabila kapal tersebut tidak menghormati hukum dan  peraturan  perundang-undangan
26 Pasal  14  ayat  1,  Konvensi  Hukum Laut 1958.
27 I Wayan Parthiana, Op. Cit., hlm. 39. 28 Pasal 14 ayat (4), Konvensi Hukum Laut 1958.
negara  pantai  dalam  rangka  mencegah kapal tersebut untuk melakukan penangkapan ikan di laut teritorialnya. 29
Bagi  kapal  selam  yang  akan melintasi  laut  teritorial  dengan  lintas damai  diwajibkan  untuk  melakukan pelayaran  di  atas  permukaan  laut  dan bendera  kebangsaannya  harus  terlihat. Jadi, apabila kapal selam ingin menikmati hak  lintas  damai,  maka  pelayaran  yang dilakukannya  sama  seperti  kapal  non- selam  yang  melintas. 30 Sebab,  akan  sulit mengawasi kapal yang berlayar di bawah permukaan laut.
Selanjutnya,  Sub  Bagian  B mengatur tentang kapal niaga yang akan melakukan  lintas  damai.  Kapal  niaga yang melakukan lintas damai tidak dapat dikenai  biaya  apapun  yang  berkaitan dengan  haknya  dalam  melakukan  lintas damai.
Negara  pantai  hanya  dapat membebani  suatu  biaya  kepada  kapal asing  terkait  jasa  atau  pelayanan  yang secara  khusus  telah  diberikan  kepada kapal asing. Pembebanan biaya ini harus sama  terhadap  semua  kapal  asing  dan tidak boleh diskriminatif dalam pemberlakuannya. 31
Pasal  19  Konvensi  Hukum  Laut 1958  mengatur  tentang  penerapan yurisdiksi  kriminal  negara  pantai terhadap kapal asing. Negara pantai tidak dapat menerapkan
yurisdiksi kriminalnya, seperti menangkap maupun menahan  seseorang  yang  berada  di  atas kapal  asing  ketika  kapal  tersebut melakukan  lintas  damai.  Namun,  hal tersebut tidak berlaku ketika:
a. Akibat  dari  kejahatan  itu meluas  sampai  ke  wilayah negara pantai;
b. Merupakan  kejahatan  yang mengganggu  kedamaian  atau mengganggu ketertiban negara pantai;
29 I Wayan Parthiana, Op. Cit., hlm. 39.
30 Pasal 14 ayat (6) Konvensi Hukum Laut 1958.
c. Nakhoda  kapal  atau  konsul negara bendera kapal meminta bantuan negara pantai;
d. Terkait pemberantasan perdagangan gelap narkotika.
Klausul  di  dalam  Sub  Bagian  C mengatur  mengenai  kapal  pemerintah selain  kapal  perang.  Secara  umum, ketentuan sebelumnya juga berlaku bagi kapal  pemerintah  selain  kapal  perang. Sub bagian ini mengklasifikasikan kapal pemerintah selain kapal perang ke dalam dua  jenis,  yaitu  kapal  yang  digunakan untuk  tujuan  komersial  dan  kapal  yang digunakan bukan untuk tujuan komersial.
Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut  mengenai  apakah  yang  dimaksud dengan  tujuan  komersial  dan  non- komersial.  Penerapannya  dikembalikan kepada  masing-masing  negara  dalam menginterpretasikan pasal ini. 32 Sub  Bagian  terakhir  mengatur mengenai  kapal  perang.  Setiap  kapal perang negara asing menikmati hak lintas damai. Hal ini dijamin di dalam Pasal 23 Konvensi  Hukum  Laut  1958.  Namun, lintas  damai  bagi  kapal  perang  tidak seluas kapal lainnya.
Ketika kapal perang menolak untuk menghormati  dan  menaati  hukum nasional  negara  pantai  meskipun  telah diperingatkan,  maka  negara  pantai memiliki wewenang untuk menghentikan  hak  lintas  damai  baginya dengan melakukan pengusiran terhadap kapal perang yang bersangkutan. Tidak  hanya  mengatur  mengenai kapal asing, Konvensi Hukum Laut 1958 juga  mengatur  mengenai  hak  dan kewajiban  negara  pantai  terkait  lintas damai  di  wilayah  laut  teritorialnya. Kewajiban  negara  pantai  diantaranya: 33 (a) tidak boleh menghalang-halangi kapal asing dlam menikmati hak lintas damai; (b) kewajiban untuk mengumumkan area
31 I Wayan Parthiana, Op. Cit., hlm. 40.
32 Ibid. , hlm. 42.
33 Ibid., hlm. 43.
yang dirasa berbahaya bagi pelayaran di laut  teritorialnya;  (c)  larangan  untuk bersikap  diskriminatif  terhadap  kapal asing  terkait innocent  passage ;  dan  (d) kewajiban  untuk  memberikan  bantuan apabila diminta oleh nakhoda. Sedangkan hak dari negara pantai yakni: (a) mengambil langkah penting terhadap lintas tidak damai bagi kapal asing terkait keamanan,  perdamaian  dan  ketertiban negara  pantai;  (b)  mengambil  langkah penting untuk pelanggaran atas persyaratan  lintas  damai  bagi  kapal asing;  dan  (c)  penundaan  sementara  di laut  teritorial  demi  keselamatan  dan keamanan  navigasi  kapal  asing,  dimana negara pantai sebelumnya harus memberitahukannya secara luas. 34 Penerapan  Konvensi  Hukum  Laut
1958  tidak  berjalan  terlalu  lama. Perkembangan
teknologi kelautan
khususnya  menyebabkan  ketentuan  di dalam  konvensi  tidak  dapat  mencakup bidang  kelautan  di  masa  mendatang.
Masyarakat  internasional  kemudian memutuskan untuk mengatur lebih lanjut dengan membuat instrumen internasional  baru  yang  lebih  dapat menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu dan mendatang.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan membuat masalah di laut semakin berkembang dan meluas.  Konvensi  Hukum  Laut  1958 dirasa  tidak  lagi  mampu  mengatur  isu- isu  yang  terjadi  seperti  klaim  unilateral negara-negara 35 wilayah Landas Kontinen  ( continental  shelf ).  UNCLOS 1982 merupakan kelanjutan dari
34 Ibid. , hlm. 44.
35 Klaim  unilateral  ini  pertama  kali dilakukan oleh Amerika yang diroklamasikan oleh  Presiden  Harry  S.  Truman.  Nikki Krisadtyo,  “Extended  Continental  Shelf Regime in International Law: Its Application in Indonesia,” Indonesian Journal of
International  Law, Vol.  12,  No.  3  (2015),  hlm. 313. https://doi.org/10.17304/ijil.vol12.3.608.
peraturan  Konvensi  Hukum  Laut  1958. Menghindari  kekosongan  hukum  yang lama,  negara-negara  melalui  Badan  PBB kemudian membentuk konferensi internasional  untuk  membahas  hal tersebut.  Setelah  melewati  beberapa tahun,  konferensi  akhirnya  melahirkan UNCLOS 1982.
Kedaulatan  negara  pantai  di wilayah laut teritorial merupakan subjek dari  konsep  lintas  damai,  yang  pertama kali  muncul  dalam  hukum  kebiasaan internasional  dan  kemudian  di  dukung dalam Pasal 17 UNCLOS 1982. 36
Pengaturan  mengenai  hak  lintas damai  bagi  kapal  asing vis-à-vis dengan kepentingan  dan  kedaulatan  negara pantai. Salah satunya yaitu negara pantai secara  khusus  diperbolehkan  untuk mengambil  langkah  penting  dalam mencegah  segala  bentuk  pelanggaran terkait  penerimaan  kapal  di  dalam perairan
pedalamannya atau penggunaan  fasilitas  dermaga  di  luar perairan pedalamannya. 37 William  K.  Agyebeng  dalam jurnalnya menyebutkan bahwa di dalam UNCLOS  1982  terdapat  klausul  yang membagi  tugas  negara  pantai  dalam implementasi inncocent passage bagi kapal asing,  yakni negative  duty dan positive duty . 38 Negara  pantai  memiliki negative duty untuk tidak melakukan diskriminasi kepada  kapal  asing.  Sedangkan positive duty negara  pantai  untuk  memberikan publisitas  yang  sesuai  atas  bahaya terhadap navigasi berdasarkan pengetahuannya dalam laut teritorialnya. 39 36 Thomas
Windsor, “Innocent Passage of Warships in East Asian Territorial Seas,” Australian  Journal  of  Maritime &  Ocean Affairs, Vol.  3  No.  3,  (2011):  hlm.  73, https://doi.org/10.1080/18366503.2011.1081 5682.
37 William K. Agyebeng, Op. Cit., hlm. 384.
38 Ibid., hlm. 385.
39 Ibid.
Namun,  tidak  ada  pemahaman lebih  lanjut  yang  diatur  terkait positive duty .  Pemahaman positive  duty di  dalam UNCLOS 1982 muncul dari pengetahuan nyata  akan  bahaya  terhadap  navigasi atau  negara  pantai  memiliki  tanggung jawab  yang  mungkin  dapat  dipicu  atau diperhitungkan  atau  konstruktif  dengan pengetahuan.
Sebagai  contoh  catatan  ICJ terhadap  kasus  Corfu  Channel  yang mengatakan  negara  bertanggung  jawab atas  kerusakan  yang  timbul  akibat bahaya  di  laut  teritorialnya  yang seharusnya  telah  diketahui.  Pengadilan mengatakan  bahwa acknowledge dapat ditarik dari kesimpulan atas suatu fakta, asalkan tidak ada keraguan yang masuk akal.
40 Pengaturan lintas damai di dalam UNCLOS  1982  sebagian  sama  seperti Konvensi Hukum Laut 1958. Perkembangan  di  dalamnya  dilakukan untuk menyesuaikan dengan
perkembangan  zaman  dan  isu-isu  yang terjadi sekarang ini.
Lintas  damai  di  dalam  laut teritorial diatur di dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 32. Tidak seperti Konvensi Hukum  Laut  1958,  pengaturan  lintas damai  hanya  terbagi  ke  dalam  3  sub bagian. Sub Bagian A tentang aturan yang berlaku  bagi  seluruh  kapal,  dimana sebagian  besar  ketentuan  sama  seperti Konvensi Hukum Laut 1958. Sub Bagian B tentang aturan yang berlaku bagi kapal dagang  dan  kapal  pemerintah  yang digunakan  untuk  tujuan  komersial. Sedangkan  Sub  Bagian  C  mengenai aturan terhadap kapal perang dan kapal pemerintah  lainnya  yang  digunakan untuk tujuan non-komersial.
Sebelumnya telah dijelaskan definisi lintas dan lintas damai bagi kapal
40 Ibid.
41 Ibid., hlm. 382.
42 AUKUS  resmi  terbentuk  pada September 2021 U.S. Department of Defense, “AUKUS: The Trilateral Security Partnership
asing.  Semua  kapal  asing  yang melakukan  navigasi  secara  damai menikmati the right of innocence passages di laut teritorial, selama tidak mengganggu kedamaian,  ketertiban  dan  keamanan negara pantai.
Aktualisasi kegiatan-kegiatan yang dianggap mengganggu ketiga aspek negara  pantai  dalam  Pasal  19  UNCLOS 1982  oleh  beberapa  negara  pantai diterapkan  berbeda  antara  satu  negara dengan  negara  lainnya.  Apabila  suatu negara  meyakini  bahwa  Pasal  19 membutuhkan  bukti  secara  nyata  atas lintas  tidak  damai  sebelum  tindakan tersebut  terjadi,  maka  negara  tersebut mengadopsi  pendekatan “wait -and- see” untuk mencegah lintas tidak damai.
Di  sisi  lain,  ketika  suatu  negara menginterpretasikannya
berdasarkan dugaan  tidak  damai,  maka  negara tersebut menggunakan pendekatan “preemptive” untuk  mencegah  lintas damai.  Pendekatan “preemptive” dapat menjadi  alasan  yang  masuk  akal  ketika suatu  negara  menerapkannya  kepada kapal asing yang karena ketakutan akan serangan terorisme. 41
Dinamika
masyarakat
internasional  kontemporer  membuat negara-negara  cenderung  sensitif  akan aktivitas  kapal  negara  asing  di  sekitar wilayah hak berdaulat maupun kedaulatan perairannya.
Anggapan aktivitas  yang  sebagai lintas  damai  menjadi  sempit.  Sebagai contoh,  pasca  terbentuknya  Aliansi Pertahanan  Strategis  Australia,  Inggris dan  Amerika  Serikat  (AUKUS) 42 yang mana  akan  adanya  keberadaan  kapal selam  tenaga  nuklir di  wilayah  perairan Asia Tenggara dianggap sebagai ancaman perdamaian dan keamanan oleh negara-negara ASEAN termasuk Between  Australia,  U.K.  and  U.S.,”  accessed September 20, 2023, https://www.defense.gov/Spotlights/AUK US/.
Indonesia. 43 Sekalipun  ketiga  negara tersebut  menyatakan  bahwa  salah  satu tujuan AUKUS adalah menjaga stabilitas, perdamaian,  dan  kemakmuran  wilayah Indo-Pasifik. 44 Kategorisasi  aktivitas  apa saja yang tidak damai sebenarnya sudah ditentukan dalam UNCLOS 1982, ada 12 aktivitas yang dianggap membahayakan negara pantai. 45 Tidak  terelakan  bahwa  prinsip lintas  damai  ini    multitafsir,  misalnya negara-negara dengan kekuatan maritim besar  cenderung  berpendapat  bahwa aktivitas pelayaran kapal militer
termasuk  yang  bertenaga  nuklir  tetap lintas damai sejauh tidak masuk kategori 12 aktivitas yang UNCLOS 1982 tentukan tersebut. 46 Sedangkan  negara  pantai terutama negara berkembang beranggapan sebaliknya. Salah satu perkembangan
pembahasan  terkait  hak  lintas  damai kapal asing yaitu mengenai alur laut dan skema pemisah lalu lintas di laut teritorial (sea lanes and traffic separation schemes in the territorial  sea) . 47 Konvensi  Hukum  Laut 1958 tidak mengatur lintas damai melalui jalur ini.
Bertambahnya  jumlah  dan  jenis kapal  besar  membuatnya  tidak  dapat sembarang  melintas  di  wilayah  laut teritorial  karena  akan  berdampak berbahaya bagi kapal itu sendiri maupun lingkungan  laut. 48 Hal  ini  kemudian
43 Annisa  Putri  Nindya  and  Rifqy Alief  Abiyya,  “Pengaruh  AUKUS  Terhadap Stabilitas Indo- Pasifik Dan Sikap Indonesia,” Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, Vol. 13 No. 1 (2022): hlm. 67,
https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2917.
44 Whitehouse.gov,  “Joint  Leader
Statement to Mark the Second Anniversary of AUKUS,”
2023, https://www.whitehouse.gov/briefing- room/statements- releases/2023/09/15/joint-leader-statement- to-mark-the-second-anniversary-of-aukus/.
45 Pasal 19 ayat (2), UNCLOS 1982.
menjadi  latar  belakang  munculnya klausul  ini.  Klausul  ini  tidak  hanya berlaku  bagi  kapal  asing  tetapi  juga negara pantai.
Negara  pantai  diberikan  hak untuk  mengatur  navigasi  kapal  asing yang  melalui  perairan  pedalamannya untuk menggunakan alur laut dan skema pemisah, sebagai bentuk upaya keselamatan navigasi.
Dalam  konteks  ini,  kerangka haknya adalah lebih kepada keselamatan bukan  keamanan  atau  perdamaian. Kapal-kapal seperti tanker,  kapal bertenaga  nuklir  atau  membawa  bahan nuklir  atau  yang  sekiranya  membawa bahan  berbahaya  inilah  yang  menjadi sasaran  ketentuan  alur  laut  dan  skema pemisah.

## 2. Hak Lintas Damai menurut Hukum Nasional Indonesia
Suatu  sistem  hukum  yang diberlakukan di suatu negara, tentu akan punya
peranan penting dalam membentuk kehidupan masyarakat maupun  bernegara. 49 Hal  ini  sebagai respon  terhadap  adanya  perkembangan perubahan  norma  dan  nilai yang  ada di masyarakat.
Dalam  konteks  ini,  Indonesia memiliki  Pancasila  sebagai Grundnorm atau  norma  dasar  yang  sebagai  acuan
46 Christine Bianco and Zenel Garcia,
“China  as  a  Maritime  Power  and  the Interpretation  of  Innocent  Passage,”  ejiltalk, 2022,  https://www.ejiltalk.org/china-as-a- maritime-power-and-the-interpretation-of- innocent-passage/, diakses pada 20
September 2023.
47 Pasal 22 UNCLOS 1982.
48 I  Wayan  Parthiana, Op.  Cit., hlm. 111.
49 Yogi  Muhammad  Rahman,  Aflah Haora, and Elsa Nurfitriani Sutansi, “Personal Data  Protection  in  the  Era  of  Globalization (Indonesia  Perspective),” Tirtayasa  Journal  of International Law Vol. 2 No. 1 (2023): hlm. 17, https://doi.org/10.51825/tjil.v2i1.19603.
pemberlakukan  hukum  di  Indonesia. 50
Sebagai  pencetus Archipelagic  Principle 51 , dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan, Perairan Indonesia meliputi laut  teritorial, perairan kepualan dan perairan pedalaman Indonesia.
Terkait  lintas  damai,  yang  dapat dilewati oleh kapal asing hanya wilayah laut  teritorial  dan  perairan  kepulauan. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar  12  mil  dari  garis  pangkal kepualaun Indonesia. Sedangkan
perairan  kepulauan  Indonesia  adalah semua  perairan  yang  terletak  pada  sisi dalam  garis  pangkal  lurus  kepulauan tanpa  memperhatikan  kedalaman  atau jaraknya dari pantai.
Perairan  pedalaman  dilarang untuk  dilintasi  oleh  kapal  asing  terkait keamanan,  ketertiban  dan  kedamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak lintas damai bagi kapal asing yang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan  Indonesia  diatur  di  dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 Bab III undang-undang  ini.  Pasal  11  menjamin kapal  semua  negara,  baik  negara  pantai maupun  negara  tak  berpantai  yang melintasi  laut  teritorial  dan  perairan kepulauan  Indonesia  secara  damai menikmati  hak  lintas  damai,  selama navigasi dilakukan secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin.
Pelayaran  kapal  asing  dianggap damai selama tidak merugikan kedamaian,  ketertiban  atau  keamanan Indonesia. Tindakan-tindakan yang dianggap  tidak  damai  pada  prinsipnya sama  seperti  yang  telah diatur  di  dalam UNCLOS 1982.
50 Faridy Faridy and Mushafi Miftah, “Implementation  of  State  Theory  of  Law  in The  Country  Based  on  Pancasila,” Nurani Hukum Vol.  5  No.  2  (2022):  hlm.  185, https://doi.org/10.51825/nhk.v5i2.16955.
51 Chandra Muliawan, Syofia Gayatri, and  Hendi  Gusta  Rianda,  “Konsepsi  Dan Pengaturan  Kedaulatan  Wilayah  Udara
Semua  kapal  negara  berpantai maupun  kapal  negara  tidak  berpantai menikmati  hak  lintas  damai  ketika melakukan navigasi di laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Pengertian lintas dan lintas damai dalam undang-undang ini sama seperti
ketentuan  di  dalam  UNCLOS  karena peraturan ini mengadopsi beberapa pasal yang terdapat di dalam UNCLOS.
Terdapat  beberapa  ketentuan yang  diperbolehkan  undang-undang untuk  dilakukan  Pemerintah  Indonesia. Penangguhan sementara oleh pemerintah diperbolehkan apabila sangat diperlukan terkait  keamanan  Indonesia  termasuk keperluan  latihan  senjata  oleh  angkatan bersenjata  Indonesia.  Pemerintah  juga diperbolehkan  untuk  menetapkan  alur laut  dan  skema  pemisah  lalu  lintas dengan tetap memperhatikan keselamatan navigasi. Terkait  hak  lintas  alur  laut kepulauan, Pemerintah
dalam menentukan alur laut termasuk juga rute penerbangan  di  atasnya.  Penetapan  alur laut  dapat  dibarengi  dengan  skema pemisah lalu lintas. Undang-undang juga mengatur  mengenai  hak  lintas  transit kepal asing. Semua kapal asing memiliki kebeasan  navigasi  untuk  tujuan  transit yang  terus  menerus,  langsung  dan secepat  mungkin.  Ketentuan  lainnya mengikuti lintas damai kapal asing.
Terkait  lintas  damai,  hak  ini hanya  berlaku  di  dalam  wilayah  laut teritorial  dan  perairan  kepulauan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun 2002  tentang  Hak  dan  Kewajiban  Kapal Asing  Dalam  Melaksanakan  Lintas Damai  Melalui  Perairan  Indonesia
Indonesia  Dalam  Aspek  Hukum  Nasional Dan Internasional (Studi Kasus Pesawat Sipil Tanpa Izin Dan Pesawat Tempur Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia),”
Tirtayasa Journal of International Law, Vol 1 No. 1 (2022): hlm.2, https://doi.org/10.51825/tjil.v1i1.14550.
merupakan  aturan  lanjut  prinsip  lintas damai yang dimaksud di dalam Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1996  tentang Perairan  Indonesia.  Menurut  Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan lintas damai mencakup  hak  dan  kewajiban  kapal asing, alur  laut dan  skema  pemisah  dan penangguhan  lintas  damai.  Terkait pelasanaan lintas damai diatur di dalam Pasal 2 peraturan ini yang berbunyi:
(1) Semua kapal asing dapat melaksanakan  hak  Lintas  Damai melalui  Laut  Teritorial  dan Perairan Kepulauan untuk keperluan  melintas  dari  satu bagian  laut  bebas  atau  zona ekonomi  eksklusif  ke  bagian  lain laut  bebas  atau  zona  ekonomi eksklusif tanpa memasuki Perairan Pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau  fasilitas  pelabuhan  di  luar Perairan Pedalaman untuk keperluan melintas dari laut bebas atau  zona  ekonomi  eksklusif untuk  berlalu  ke  atau  dari Perairan Pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau  fasilitas  pelabuhan  di  luar Perairan Pedalaman.
(2) Pelaksanaan  Hak  Lintas  Damai sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1),  dilakukan  dengan menggunakan  Alur  Laut  yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional dan dengan mengindahkan  Pasal  11  serta memperhatikan pedoman
pelayaran  yang  dikeluarkan  oleh instansi  yang  berwenang  di bidang keselamatan pelayaran.
Hak kapal asing dalam peraturan ini  merupakan  adopsi  dari  UNCLOS 1982.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini, cenderung  lebih  mengatur  mengenai
52 Pasal  4  dan  Pasal  5,  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun  2002  Tentang  Hak  Dan  Kewajiban
kewajiban  kapal  asing  dibandingkan dengan haknya.
Jika  dalam  UNCLOS 1982 terdapat  kategorisasi  12  aktivitas  yang tidak damai, dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat 15 aktivitas yang dianggap menggangu keamanan,
ketertiban dan kedamaian Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur sebagai berikut: 52
a. melakukan perbuatan yang merupakan  ancaman  atau  peng- gunaan kekerasan terhadap kedaulatan,  keutuhan  wilayah, kemerdekaan politik negara pantai,  atau  dengan  cara  lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; b. melakukan  latihan  atau  praktek dengan senjata macam apapun;
c. melakukan perbuatan yang bertujuan  untuk  mengumpulkan informasi  yang  merugikan  bagi pertahanan dan keamanan negara; d. melakukan perbuatan yang merupakan  propaganda  yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara;
e. meluncurkan,  mendaratkan,  atau menaikkan  suatu  pesawat  udara dari atau ke atas kapal;
f. meluncurkan,  mendaratkan,  atau menaikkan  suatu  peralatan  dan perlengkapan militer dari atau ke atas kapal;
g. hilir mudik di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan atau kegaiatan  lainnya  yang  tidak berhubungan  langsung  dengan lintas;
h. membongkar atau memuat setiap komoditi, mata uang, atau orang,
Kapal  Asing  Dalam  Melaksanakan  Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.
yang bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan kepabeanan,  fiskal,  keimigrasian, atau saniter;
i. kegiatan perikanan;
j. kegiatan riset atau survey;
k. perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi,  setiap  fasilitas,  atau instalasi komunikasi lainnya;
l. perbuatan  pencemaran  yang dilakukan  dengan  sengaja  dan menimbulkan  pencemaran  yang parah;
m. merusak  atau  mengganggu  alat dan  fasilitas  navigasi,  serta fasilitas  atau  instalasi  navigasi lainnya;
n. melakukan  perusakan  terhadap sumber daya alam hayati; atau
o. merusak atau mengganggu kabel dan pipa laut.
Derivatif  ketentuan  UNCLOS 1982  mengenai  hak  negara  pantai  untuk mengatur  lebih  lanjut  pelaksanaan  hak lintas  damai  sudah  dilakukan  Indonesia dengan  membagi  wilayah  alur  alut  ke dalam tiga zona. Tiga zona tersebut lazim disebut  sebagai  Alur  Laut  Kepulauan
Indonesia (ALKI) dengan Skema Pemisah. Bentuk negara kepulauan
membuat  Indonesia 53 memiliki  wilayah lautan yang lebih besar daripada daratan
53 Indonesia merupakan negara yang memiliki  sumber  daya  alam  yang  dapat diperbaharui  maupun  yang  tidak  dapat diperbaharui.  Ahmad  Rayhan  and  Widya Ayu  Pramesty,  “Implementasi  Terhadap Minamata  Convention  on  Mercury  Di Indonesia
(Studi Kasus Mengenai
Pencemaran  Merkuri  dan  Arsen  di  Teluk
Buyat),” Tirtayasa Journal of International Law,
Vol. 2 No. 1 (2023): hlm. 56, https://doi.org/10.51825/tjil.v2i1.19111.
54 Surya  Anom  mengatakan  bahwa wilayah  laut  Indonesia  itu  lengkap  karena berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia punya Perairan  Territorial  hingga  Zona  Ekonomi
dan  lengkap. 54 Bukan  merupakan  hal yang  mudah  bagi  Indonesia  untuk mengawasi  setiap  navigasi  berdasarkan lintas  damai  di  wilayah  perairannya. Kurangnya  personil  dalam  pengawasan di wilayah laut dan cakupan penguasaan teknologi kemaritiman Indonesia memungkinkan kapal asing
menggunakan klausul lintas damai untuk tujuan-tujuan yang tidak damai.
Bisa  dibayangkan  jika  UNCLOS 1982 tidak mengakomodir adanya skema pemisah  lalu  lintas  laut  ini.  Misalnya negara seperti Indonesia, dengan geografis  sebagai  negara  Kepulauan, Indonesia tentu sangat dapat mengaktifkan  skema  pemisah  yang menghubungkannya  dengan  Alur  Laut Kepulauan  Indonesia.  Hal  ini  dapat dilihat  juga  sebagai  implementasi Agenda  Pembangunan  Indonesia  2020- 2024  yang  salah  satunya  Pembangunan Kawasan dan Lingkungan. 55
Peraturan  Pemerintah  Nomor  36 Tahun  2002  juga  mengatur  tentang  hak Indonesia dalam melakukan
penangguhan  terhadap  lintas  damai. Penangguhan  lintas  damai  di  wilayah laut  teritorial  dan  perairan  kepulaun dilakukan  terkait  dua  hal,  yaitu  untuk melindungi keamanan negara dan untuk keperluan latihan senjata yang dilakukan oleh  Panglima  Tentara  Indonesia. Penangguhan  bersifat  sementara  karena dilakukan  dalam  kurun  waktu  paling
Eksklusif  (ZEE). Surya  Anom,  “Yurisdiksi Kewenangan  Relatif  Pengadilan  Perikanan Dalam  Memutus  Perkara  Perikanan  Di Indonesia,” Nurani  Hukum, Vol.  3,  No.  2 (2020): hlm.66, https://doi.org/10.51825/nhk.v3i2.8564.
55 Saptono  Jenar,  “An  Analysis  of Presidential  Regulation  105/2021:  The National  Strategy  for  Accelerating  the Development  of  Disadvantaged  Regions 2020-2024 and Its Implications for Provincial Government,” Nurani  Hukum, Vol.  6  No.  1
(2023): hlm. 93, https://doi.org/10.51825/nhk.v6i1.17234.
cepat  7  hari  setelah  melakukan pemberitahuan  kepada  negara  lain melalui saluran diplomatik dan diumumkan  melalui  Berita  Pelaut Indonesia. Pemberitahuan dilakukan oleh Departemen Luar Negeri Indonesia.

## Penutup
Hak  lintas  damai  merupakan kompromi  antara  kepentingan  negara pantai  dengan  negara  maritim  atau negara kapal asing. Instrumen internasional  mengenai  lintas  damai pertama  kali  dirumuskan  di  dalam Konvensi Hukum Laut I di Jenewa pada tahun  1958.  Perkembangan  teknologi kelautan dan ilmu pengetahuan mempengaruhi  kekuatan  keberlakuan ketentuan  Konvensi  tersebut,  yang Kemudian  digantikan  dengan  Konvensi Hukum Laut II (UNCLOS 1982).
Hak  lintas  damai  tetap  diatur  di kedua konvensi hukum laut. Setiap kapal asing  yang  melakukan  pelayaran  secara damai  menikmati  hak  lintas  damai  di wilayah  laut  teritorial  negara  pantai. Salah  satu  perbedaan  antara  kedua konvensi  yaitu  di  dalam  UNCLOS  1982 terdapat klausul mengenai alur laut dan skema  pembagian  wilayah.  UNCLOS 1982  lebih  banyak  menarik  perhatian negara-negara karena klausul yang diatur di  dalamnya  dirasa  lebih  baik  dari konvensi  hukum  laut  sebelumnya.  Hak dan  kewajiban  kapal  asing  dalam melakukan  lintas  damai  di  wilayah  laut teritorial  Indonesia  diatur  lebih  lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun  2002.  Peraturan  ini  merupakan bentuk  tindak  lanjut  dari  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1996. Peraturan ini  mengadopsi  ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982. Tidak ada perbedaan signifikan antara ketentuan  UNCLOS  1982  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun 2002 .

## Daftar Pustaka
Agyebeng, William K. “Theory in Search of  Practice:  The  Right  of  Innocent Passage  in  the  Territorial  Sea.” Cornell  International  Law  Journal 39, no. 2 (2006): 375.
Amruddin, and Zainal Asikin. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
Anom,  Surya.  “Yurisdiksi  Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan Dalam Memutus  Perkara  Perikanan  Di Indonesia.” Nurani  Hukum 3,  no.  2 (2020): 64. https://doi.org/10.51825/nhk.v3i2. 8564. Bianco,  Christine,  and  Zenel  Garcia.
“China as a Maritime Power and the Interpretation of Innocent Passage.” ejiltalk,
2022. https://www.ejiltalk.org/china-as- a-maritime-power-and-the- interpretation-of-innocent- passage/.
Burke,  Karin  M, and  Deborah  A DeLeo. “Innocent  Passage  and  Transit Passage  in  the  United  Nations Convention on the Law of the Sea.” Yale Journal of International Law 9, no. 7 (1983): 391.
Department  of  Defense,  U.S.  “AUKUS: The  Trilateral  Security  Partnership Between  Australia,  U.K.  and  U.S.” Accessed  September  20,  2023. https://www.defense.gov/Spotligh ts/AUKUS/.
Faridy,  Faridy,  and  Mushafi  Miftah. “Implementation of State Theory of Law  in  The  Country  Based  on Pancasila.” Nurani  Hukum 5,  no.  2 (2022): 181. https://doi.org/10.51825/nhk.v5i2. 16955. Jenar,  Saptono.  “An  Analysis  of Presidential  Regulation  105/2021: The National Strategy for Accelerating  the  Development  of Disadvantaged  Regions  2020-2024 and  Its  Implications  for  Provincial Government.” Nurani Hukum 6, no. 1
(2023): 92. https://doi.org/10.51825/nhk.v6i1.
17234.
Konvensi Hukum Laut 1958 (n.d.). Krisadtyo, Nikki. “Extended Continental Shelf  Regime  in  International  Law: Its  Application  in  Indonesia.”
Indonesian Journal of International Law 12, no. 3 (2015). https://doi.org/10.17304/ijil.vol12. 3.608.
Muliawan, Chandra, Syofia Gayatri, and

## Hendi Gusta Rianda. “Konsepsi Dan
Pengaturan  Kedaulatan  Wilayah Udara  Indonesia  Dalam  Aspek Hukum Nasional Dan Internasional (Studi  Kasus  Pesawat  Sipil  Tanpa Izin  Dan  Pesawat  Tempur  Di Wilayah  Zona  Ekonomi  Eksklusif I ndonesia).” Tirtayasa  Journal  of
International  Law 1,  no.  1  (2022):  1.
https://doi.org/10.51825/tjil.v1i1.1 4550. Nindya,  Annisa  Putri,  and  Rifqy  Alief Abiyya. “Pengaruh AUKUS Terhadap Stabilitas Indo-Pasifik Dan Sikap  Indonesia.” Jurnal  Politica Dinamika  Masalah  Politik  Dalam Negeri  Dan  Hubungan  Internasional 13, no. 1 (2022): 67 – 84. https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2
917.
Parthiana,  I  Wayan. Hukum  Laut Internasional  Dan  Hukum  Laut Indonesia .  Bandung:  Yrama  Widya, 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2002 tentang  Hak  dan  Kewajiban  Kapal Asing  Dalam  Melaksanakan  Lintas
Damai  Melalui  Perairan  Indonesia.,
Pub. L. No. 36 (2002). Rahman, Yogi Muhammad, Aflah Haora,
and  Elsa  Nurfitriani  Sutansi.
“Personal Data Protection in the Era of
Globalization (Indonesia Perspective).” Tirtayasa  Journal  of
International  Law 2,  no.  1  (2023): 15. https://doi.org/10.51825/tjil.v2i1.1 9603.
Rayhan,  Ahmad,  and  Widya  Ayu Pramesty.  “Implementasi  Terhadap Minamata  Convention  on  Mercury Di Indonesia (Studi Kasus Mengenai Pencemaran Merkuri Dan Arsen Di Teluk  Buyat).” Tirtayasa  Journal  of International  Law 2,  no.  1  (2023): 55. https://doi.org/10.51825/tjil.v2i1.1 9111.
Sodik,  Dikdik  Mohamad. Hukum  Laut Internasional  Dan  Pengaturannya  Di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2014.
Soemitro,  Romy  Hanityo. Metodologi Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1985.
Whitehouse.gov. “Joint Leader Statement to  Mark  the  Second  Anniversary  of AUKUS,”
2023.
https://www.whitehouse.gov/brie fing-room/statements- releases/2023/09/15/joint-leader- statement-to-mark-the-second- anniversary-of-aukus/.
Windsor,  Thomas.  “Innocent  Passage  of Warships  in  East  Asian  Territorial Seas.” Australian  Journal  of  Maritime &  Ocean  Affairs 3,  no.  3  (January 2011): 73 – 81. https://doi.org/10.1080/18366503.2
011.10815682.