## KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo )
Saprudin
Universitas Gorontalo(UG)

## Email: saprudin545@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan  Sumber  Daya  Manusia  yang  ada  di  Badan  Keuangan  Provinsi Gorontalo memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang mereka  pegang.  Memiliki  keterampilan  yang  kurang  memadai.  Teknologi  informasi yang dimiliki Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sudah memiliki perangkat Komputer yang lengkap, akan tetapi masih kurangnya pemeliharaan peralatan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Untuk  mengetahui  Sumber  daya manusia  dan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual  Pada  Badan  Keuangan  Provinsi  Gorontalo. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, selain itu  untuk  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Hasil  uji  koefisien  determinasi  menunjukan  bahwa  penerapan  tandar  akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi sebesar 28,9% dan sisanya 71,1% dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini antara lain komitmen organisasi dan saranan prasarana
Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

## Abstract
The  problems  of  human  resources  is  Gorontalo  provincial  financial  institution  have educational  background  that is  not  in  accordance  with  the  position  they  hold. Having inadequate  skills,  information  technology  owned  by    Gorontalo  Provincial  financial institution already has complete device, but skill lack of equipment maintenance. The  purpose  of  this  study  is  to  know  To  know  human  resources  and  information technology  positively  affect  the  Application  of  Accounting  Standards  Based Government  Accrual  At  The  Financial  Agency  Gorontalo  Province.  The  results showed  that  human  resources  have  a  positive  and  significant  impact  on  the implementation  of  accounting  standards  based  on  accrual  government,  in  addition  to information technology has a positive and significant impact on the implementation of accounting standards based on accrual government.
The  result  of  determination  coefficient  thes  shows  that  the  implementation  of  accrual govement based accounting standards at Gorontalo Provincial Finance Board affected by human resources and information technology 28,9% and the rest 71,1% influenced other  variables  that  have  not  been  studied  in  this  study  include  organizational commitment and infrastructure facilities.
Keywords : Human Resources, Information Technology, Application Of Accrual Based Government Accounting Standards.

## Vol. 5 No. 2 , Desember 2017

## PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara  dalam  rangka  menciptakan  tata kelola  yang  baik  ( good  governance) . Untuk  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara  salah  satunya  adalah  dengan melakukan  pengembangan  kebijakan akuntansi  pemerintah  berupa  standar akuntansi  pemerintahan  (SAP)  yang bertujuan  untuk  memberikan  pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah. Disahkannya Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  dan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Pada Pemerintah Daerah, pada Pasal 10 ayat (2)  yang  menyatakan  penerapan  SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat diterapkan tahun Anggaran 2015. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8)
menyatakan  bahwa  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual  adalah Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang mengakui  pendapatan,  beban,  aset, utang,  dan  ekuitas  dalam  pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan dalam  pelaporan  pelaksanaan  anggaran berdasarkan  basis  yang  ditetapkan dalam APBN/APBD.
Penerapan  SAP  berbasis  akrual harus  dilakukan  secara  hati-hati  dengan persiapan  yang  matang  dan  terstruktur. Untuk mencapai hal ini ada beberapa hal yang  harus  disiapkan  terkait  dengan penerapan  SAP  berbasis  akrual  di daerah, yakni ketersediaan sumber daya manusia  (SDM),  teknologi  informasi, infrastruktur, sistem informasi, dan pemerintah harus memiliki komitmen dan
integritas yang tinggi untuk melaksanakan  SAP  berbasis  akrual. Kesuksesan  penerapan  SAP  berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah  dapat  menghasilkan  laporan keuangan  yang  lebih  transparan  dan lebih  akuntabel.  Untuk  itu  diperlukan faktor-faktor  pendukung  yang  dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut dan kerja sama dari berbagai pihak.
Salah satu faktor yang mempengaruhi  keberhasilan  penerapan SAP  berbasis  akrual  adalah  tersedianya SDM  yang  kompeten  dan  andal  di bidang  akuntansi.  Oleh  karena  itu pemerintah  pusat  dan  daerah  perlu secara  serius  menyusun  perencanaan dan  penempatan  sumber  daya  manusia di bidang akuntansi pemerintahan. Karena sumber daya manusia merupakan semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Faktor  lain  yang  tidak  kalah penting adalah komitmen dari organisasi/instansi  dalam  hal  ini  yang berwenang dalam
pengambilan keputusan  adalah  pimpinan  organisasi itu  sendiri.  Dukungan  yang  kuat  dari pimpinan  merupakan  kunci  keberhasilan dari  suatu  perubahan.  Salah  satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan  Keuangan  pada  beberapa
Kementerian/Lembaga  adalah  lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya  BPKD  (Badan  Pemeriksa Keuangan Daerah) penerima dana
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
Faktor selanjutanya adalah
sarana  pendukung  berupa  teknologi informasi  yang  terdiri  dari  hardware  dan software yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer ( hardware dan software ) untuk pemrosesan dan penyimpanan  informasi,  juga  berfungsi sebagai  teknologi  komunikasi  untuk penyebaran informasi.
Kemudian Infrastruktur juga mengacu pada sistem fisik yang menyediakan
transportasi, air,

## Vol. 5 No. 2 , Desember 2017
bangunan,  dan  fasilitas  publik  lain  yang diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar  manusia  secara  ekonomi  dan sosial. Infrastruktur dibuat sesuai permintaan  se  efisien  mungkin  yang dapat meningkatkan taraf
hidup masyarakat  luas.  Selanjutnya  Sistem informasi  adalah  salah  satu  alat  untuk menyajikan  informasi  sedemikian  rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo  merupakan  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola keuangan daerah baik pengelolaan pendapatan daerah maupun pengelolaan keuangan dan aset daerah.  Dalam  membiayai  kegiatan  dan pelaksanaan tugasnya memperoleh alokasi  dana  dari  Anggaran  Pendapatan Dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Oleh karena  itu,  Pemerintah  Daerah  wajib menyusun  laporan  keuangan  sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas pengelolaan  anggaran  daerah  yang diperolehnya. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar
akuntansi  pemerintahan  menjadi  dasar diberikannya opini atas laporan keuangan  Badan  Keuangan  Provinsi Gorontalo.
Untuk  Badan  Keuangan  Provinsi Gorontalo  dalam  hal  penerapan  SAP berbasis akrual masih terbilang hal baru. Hal ini dibuktikan SAP berbasis akrual ini baru  diterapkan  pada  tahun  2015. Tentunya  hal  ini  akan  berdampak  pada kesiapan  para  pegawai  yang  ada  di Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
Terkait  dengan  penerapan  basis akrual  sendiri,  Pemerintah  Daerah  tidak perlu  melakukan  kesiapan  lagi,  tapi seharusnya  peraturan  ini  sudah  berjalan dari  sejak diterbitkan peraturan tersebut dari tahun 2010, dengan memperhatikan mulai  dari  Kualitas  Sumber  Daya Manusia  seperti  tingkat  pendidikan  staf, latar  belakang  pendidikan  pimpinan  dan dibutuhkan  lebih  banyak  pelatihan  untuk meningkatkan  kompetensi  sumber  daya manusia  khususnya  bidang  akuntansi pemerintah.  Selain  itu,  meningkatkan kualitas  Teknologi  Informasi  yang  juga berfungsi  membantu  Badan  Keuangan
Provinsi  Gorontalo  dalam  melaksanakan tugas  seperti  tersedianya  komputer  dan software yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan SAP, Persiapan  tersebut  dilakukan  agar  siap dan  dapat  mengatasi  berbagai  kendala dalam penerapan basis akrual.
Sumber  Daya  Manusia  yang  ada di  Badan  Keuangan  Provinsi  Gorontalo memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang tidak  sesuai  dengan  jabatan  yang mereka  pegang.  Memiliki  keterampilan yang kurang memadai. Teknologi informasi  yang  dimiliki  Badan  Keuangan Provinsi Gorontalo sudah memiliki perangkat Komputer yang lengkap, akan tetapi  masih  kurangnya  pemeliharaan peralatan. Darise ( 2008:4 ) mengemukakan Standar Akuntansi Pemerintahan meruapakan persyaratan yang
mempunyai  kekuatan  hukum  dalam upaya  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  di  Indonesia. Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah  dalam  rangka  transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta peningkatan kualitas  laporan  keuangan  pemerintah pusat  (LKPP)  dan  laporan  keuangan pemerintah daerah (LKPD).
Menurut  Abdul  dan  Khusufi  ( 2012:224 ) Standar Akuntansi Pemerintahan  merupakan  regulasi  yang dibuat  oleh  pemerintah  untuk  mengatur sistem pelaporan keuangan dan akuntansi  pemerintah,  yang  terdiri  atas pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah, masing-masing  kementrian  Negara  atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, dan satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah yang diwajibkan  oleh  peraturan  perundang- undangan  untuk  menyusun  laporan keuangan.  Dapat  disimpulkan  bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah suatu  konsep  dan  persyaratan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  dalam upaya  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  di  Indonesia.  Dari

## Vol. 5 No. 2 , Desember 2017
beberapa pengertian diatas dapat dinyatakan  bahwa  Standar  Akuntansi
Pemerintahan  meruapakan  pedoman wajib  dalam  menyusun  dan  menyajikan laporan  keuangan  dalam  pemerintahan,
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dapat menjadi  pedoman  untuk  menyatukan persepsi  antara  penyusun,  pengguna dan auditor.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.  64  Tahun  2013  Pasal  1  ayat  (10) menjelaskan  bahwa  Basis  akrual  adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh  transaksi  dan  peristiwa  pada saat  transaksi  dan  peristiwa  itu  terjadi, tanpa  memperhatikan  saat  kas  atau setara kas diterima atau dibayar.
Menurut Darise ( 2008:39 ). Basis akrual  adalah  dasar  akuntansi  yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa  itu  terjadi  (dan  bukan  hanya pada  saat  kas  atau  setara  kas  diterima atau  dibayar)  oleh  karena  itu,  transaksi- transaksi  dan  peristiwa-peristiwa  dicatat dalam  catatan  akuntansi  dan  diakui dalam  laporan  keuangan  pada  periode terjadinya. Basis akrual mampu menghasilkan informasi yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas. Tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan
manajerial dan pengawasan.
Halim  dan  Kusufi  (  2012:  53  ) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu  memenuhi  tujuan  pelaporan yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  basis kas,  tujuan  pelaporan  tersebut  adalah tujuan  manajerial  dan  pengawasan. Beberapa  masalah  aplikasi  basis  akrual yang  dapat  diidentifikasikan  antara  lain (Bastian, 2010: 120) :
1.  Penentuan pos dan besaran transaksi  yang  dicatat  dalam  jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat.
2.  Relevansi  akuntansi  akrual  menjadi terbatas  ketika  dikaitkan  dengan nilai historis dan inflasi.
3.  Dalam  pembandingan  dengan  basis kas, penyesuaian akrual
membutuhkan prosedur administrasi yang  lebih  rumit,  sehingga  biaya admnistrasi menjadi lebih mahal.
4.  Peluang  manipulasi  keuangan  yang sulit dikendalikan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71
Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan  bahwa  Standar  akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual  adalah standar  akuntansi  pemerintahan  yang mengakui  pendapatan,  beban,  aset, utang,  dan  ekuitas  dalam  pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan dalam  pelaporan  pelaksanaan  anggaran berdasarkan  basis  yang  ditetapkan dalam  APBN/APBD  (Halim  dan  Kusufi, 2012 : 217).
Secara  sederhana,  penerapan  akuntansi berbasis akrual ditujukan mengatasi ketidak cukupan basis kas untuk memberikan  data  yang  lebih  akurat. Tujuannya  untuk  memberikan  informasi yang  lebih  transparan  mengenai  biaya pemerintah  dan  meningkatkan  kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan
informasi  yang  diperluas,  tidak  sekedar basis  kas.  Tujuan  kuncinya  adalah  untuk meminta pertanggungjawaban para pengelola  dari  sisi  keluaran  dan  hasil serta pada saat yang sama mengendalikan atas masukan. Komponen Laporan  Keuangan  meliputi  Laporan Realisasi Anggaran (LRA) , Laporan Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  (SAL) , Neraca , Laporan Operasional (LO) , Laporan Arus Kas (LAK) , Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)( Tanjung,  2014 : 6 ) Menurut Rachmawati (2008:1) Sumber daya manusia kini makin brperan besar  bagi  kesuksesan  suatu  organisasi. Banyak  organisasi  menyadari  bahwa unsur  manusia  dalam  suatu  organisasi dapat  memberikan  keunggulan  bersaing. Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi,  dan  mencapai  tujuan  organisasi. Oleh  karena  itu  sumber  daya  manusia merupakan  salah  satu  unsur  yang  paling vital bagi organisasi. Terdapat dua alasan dalam  hal  ini.  Pertama,  sumber  daya manusia memengaruhi efisiensi dan

## Vol. 5 No. 2 , Desember 2017
efektivitas      organisasi-  sumber  daya manusia  merancang  dan  memproduksi barang  dan  jasa,  mengawasi  kualitas, memasarkan produk, mengalokasikan sumber  daya  finansial,  serta  menentukan seluruh  tujuan  dan  strategi  organisasi. Kedua, sumber daya manusia merupakan pengeluaran  utama  organisasi  dalam menjalankan bisnis.
Menurut  Sutrisno  (2014:3),  Sumber daya  manusia  adalah  merupakan  satu- satunya  sumber  daya  yang  memiliki  akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan,  dorongan,  daya  dan  karya (rasio,  rasa  dan  karsa).  Semua  potensi Sumber Daya Manusia tersebut berpengaruh  terhadap  upaya  organisasi dalam mencapai tujuan.
Menurut Tjiptoherijanto ( 2008 122 ),
untuk  menilai  kapasitas  dan  kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan  suatu  fungsi  ,  termasuk akuntansi  ,  dapat  dilihat  dari  level  of responsibility  dan  kompetensi  sumber daya  tersebut.  Tanggung  jawab  dapat dilihat  dalam  deskripsi  jabatan.  Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan  tugas  dengan  baik.  Tanpa adanya  deskripsi  jabatan  yang  jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan  tugasnya  dengan  baik. Sedangkan  kompetensi  dapat  dilihat  dari latar  belakang  pendidikan,  pelatihan – pelatihan  yang  pernah  diikuti,  dan  dari keterampilan  yang  dinyatakan  dalam pelaksanaan tugas.
Sumber      daya      manusia      adalah semua   manusia   yang   terlibat   dalam pembuatan    laporan    keuangan    daerah, SDM    yang    berkualitas    harus    mampu menghasilkan  laporan  keuangan  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan  laporan  keuangan  yang  dibuat dan  ketidaksesuaian  laporan  dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno dalam Putri,2010).
Teknologi informasi meliputi komputer,  perangkat  lunak  (software), database  (jaringan  intrnet)  dan  jenis lannya yang berhubungan dengan
teknologi.  (Wilkinson  et  al.,2010  :  25). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan
software) untuk pemrosesan dan penyimpanan  informasi,  juga  berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.
Kualitas  suatu  informasi  tergantung dari beberapa hal yaitu (Mukhtar, 2002: 4):
a.  Akurat
Akurat  berarti  informasi  harus  bebas dari  kesalahan-kesalahan  dan  tidak menyesatkan.  Informasi  harus  akurat karena  dari  sumber  informasi  sampai ke  penerima  informasi  kemungkinan banyak  terjadi  gangguan  yang  dapat merubah atau merusak informasi tersebut.
b.  Tepat waktu Ini  berarti  informasi  yang  datang  pada penerima  tidak  boleh  terlambat.  Jika pengambilan keputusan terlambat, maka  dapat  berakibat  fatal  untuk organisasi.
c.  Relevan
Relevan  berarti  informasi  tersebut harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. d.  Lengkap Informasi  yang  disajikan  termasuk  di dalamnya semua data-data yang relevan dan tidak mengabaikan kepentingan  yang  diharapkan  oleh pembuat keputusan.
e.  Dapat dimengerti Informasi  yang  disajikan  hendaknya dalam  bentuk  yang  mudah  dimengerti oleh  pembuat  keputusan.  Nilai  dari informasi  ditentukan  oleh  dua  hal  yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif  dibandingkan  dengan  biaya untuk mendapatkannya.
Damanik  (2011)  dengan  judul
“Faktor-faktor  Yang  Menjadi  Kendala Dalam  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  Pada  Pemerintah Kota  Binjai”  dengan  tujuan  untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  menjadi kendala dalam penerapan standar akuntansi  pemerintahan  (SAP)  pada pemerintah  Kota  Binjai.  Jenis  penelitian

## Vol. 5 No. 2 , Desember 2017
yang dilakukan adalah penelitian asosiatif  kausal  yaitu  penelitian  yang bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan antara  dua  variabel  atau  lebih.  Hasil analisis  regresi  secara  keseluruhan menunjukkan  R  sebesar  0.604  yang berarti  bahwa  korelasi/hubungan  antara sumber  daya  manusia,  komitmen  dan perangkat  pendukung  dengan  kendala penerapan  SAP  mempunyai  hubungan yang kuat sebesar 60.4%.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  populasinya adalah  pegawai  bagian  keuangan  yang terlibat  langsung  dalam  penyusunan laporan  keuangan  dan  bagian  Staf Administrasi berjumlah 60 orang.
Instrumen pengumpulan data
menggunakan  penyebaran  koesioner, sedangkan skala yang digunakan adalah skala  Liket.  Pada  masing-masing  Skala Likert  tersebut  diberikan  sejumlah  bobot atau  nilai.  Berikut  adalah  alternative- alternatif  jawaban  berdasarkan  skala likert  pembobotannya  dalam  penelitian ini Tabel 1. Pengukuran Skala Likert Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan  program  SPSS  versi    21. Metode analisis data menggunakan regresi  linier  berganda,dengan  rumus regresi berganda.
Y = a+b 1 X 1 + b 2 X 2 Keterangan : Y              =  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual a        = Konstanta b 1 – b 2 = Koefisien regresi variabel bebas X
X 1 = Kualitas SDM X 2 = Kualitas Teknologi Informasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner ke 60 responden. Untuk  memperoleh  gambaran  tentang karakteristik  responden  yang  akan  diteliti, dilakukan pengolahan data melalui perhitungan statistik deskriptif. Tabel 2. Jenis Kelamin Responden Jenis Kelamin Frekuensi Persen Laki-laki 27 45,0 Perempuan 33 55,0 Total 60 100,0

## Sumber data olahan
Dari  tabel  diatas,  menunjukan  bahwa jumlah  responden  laki-laki  sebanyak  27 orang  atau  sekitar  45,0%  lebih  kecil dibandingkan
jumlah
responden perempuan yang berjumlah 33 orang atau sekitar 55.0%
Hasil  penilaian  responden  pada Badan  Keuangan  Provinsi  Gorontalo terbesar  menjawab  setuju  sebanyak  33 orang,  26  orang  menjawab  sangat  setuju dan 1 orang ,menjawab kurang setuju. Hal ini terlihat dari banyaknya responden yang
Jawaban Responden Skor Sangat Setuju 5 Setuju 4 Kurang Setuju 3 Tidak Setuju 2 Sangat Tidak Setuju 1

## Vol. 5 No. 2 , Desember 2017
menjawab  setuju  bahwa  pada  Badan keuangan  provinsi  gorontalo  Pegawainya paham  dan  bisa  menyediakan  informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan salah  satu  Staf  Bidang  Akuntansi  pada tanggal  26  April  2017  Pada  Badan Keuangan Provinsi Gorontalo,
menjelaskan  bahwa  Pegawai  Badan Keuangan  paham  dan  bisa  menyediakan informasi  mengenai  sumber,  alokasi  dan penggunaan  sumber  daya  ekonomi.  Hal ini  dibuktikan  dengan  telah  disajikannya laporan  keuangan  yang  sudah  WTP (Wajar  Tanpa  Pengecualian)  pada  Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
Tabel 3. Hasil Pengujian Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 13.471 2.927 4.602 .000 X 1 SDM .244 .114 .240 2.146 .036 X 2 TI .479 .115 .466 4.167 .000 Sumber: data olahan
Y = 13.471 + 0,244 X 1 + 0,479 X 2 Dalam  persamaan regresi  diatas, konstanta  (β0)  adalah  sebesar  13.471 hal  ini  berarti  jika  tidak  ada  perubahan variabel  Sumber  Daya  Manusia  (X1) dan  Teknologi  Informasi  (X2)  yang mempengaruhi,  Penerapan  SAP  Basis Akrual  yang  terjadi  pada  provinsi gorontalo  sebesar  13.471.  sedangkan hasil uji regresi berganda untuk variabel  independen  dapat  dijelaskan sebagai berikut :
1.  Nilai  koefisien  Sumber  Daya  Manusia (X1) sebesar 0,244 berpengaruh positif terhadap  Penerapan  SAP  berbasis akrual  (Y).  Hal  ini  mengandung  arti
bahwa  setiap  kenaikan  Sumber  Daya Manusia  satu  satuan  maka  variabel Penerapan  SAP  basis  akrual  naik sebesar  0,244  dengan  asumsi  bahwa variabel  independen  yang  lainnya tetap.
2.  Nilai koefisien Teknologi Informasi (X2) sebesar  0,479  berpengaruh  positif terhadap  Penerapan  SAP  berbasis Akrual  (Y).  Hal  ini  mengandung  arti bahwa setiap kenaikan Teknologi Informasi  satu  satuan  maka  variabel Penerapan  SAP  berbasis  akrual  naik sebesar  0,479  dengan  asumsi  bahwa variabel  independen  yang  lainnya tetap.
Tabel 4.  Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression  37.907 2 18.953 11.607 .000 b Residual 93.077 57 1.633 Total 130.983 59 a. Dependent Variable: TOYALY
b. Predictors: (Constant), TOTALX2, TOTALX1
Sumber: data olahan

## Vol. 5 No. 2 , Desember 2017
Berdasarkan  tabel  diatas  hasil  uji ANOVA  ( Analysis  of  variance )  diperoleh nilai  F  hitung    (11.607)  sedangkan  nilai  F tabel  (3,156)  yang  artinya  nilai  F  hitung lebih  besar  dari  nilai  F  tabel  sehingga terbukti  bahwa  variabel  X 1 dan  X 2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dimana H 0 ditolak dan H 3 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara sumber daya manusia dan teknologi  informasi  secara  bersama-sama terhadap penerapan SAP basis akrual (Y). Selanjutnya dilihat dari hasil nilai signifikan yang  diperoleh  sebesar (0,000)  lebih kecil dari nilai (0,05) artinya model regresi yang digunakan  layak  uji,  hal  ini  membuktikan semakin  baik  sumber  daya  manusia  dan teknologi  informasi  secara  bersama-sama
maka akan meningkatkan penerapan SAP basis akrual.
Dari tabel diatas diketahui hasil dari nilai t hitung  untuk  masing-masing  variable independen  (X)  terhadap  dependen  (Y) adalah sebagai berikut :
1.  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhada  Penerapan SAP  basis  akrual  secara  parsial  hal  ini dibuktikan  dengan  nilai  t  hitung  (2,146)  > nilai dari t tabel (1,672) dan nilai signifikan 0,036 < 0,05 maka H1 diterima.
2. Teknologi Informasi berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  Penerapan  SAP basis  akrual  secara  parsial.  Hal  ini dibuktikan  dengan  nilai  t  hitung  (4,167)  > nilai dari t tabel (1,672) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka H1 diterima.
Tabel 6. Uji Korelasi
Berdasarkan  tabel  diatas  diperoleh nilai  R  (koefisien  korelasi)  sebesar  0,538. Hal ini menunjukan bahwa terjadi hubungan  antara  sumber  daya  manusia dan teknologi informasi terhadap penerapan  SAP  basis  akrual  sebesar 53,8%.
R 2 (Koefisien  determinasi)  adalah suatu  nilai  yang  menunjukan  kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat,  dalam  penelitian  ini  nilai  R 2 yang diperoleh sebesar 0,289 yang menunjukan bahwa penerapan SAP basis akrual  pada
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Consta nt) 13.471 2.927 4.602 .000 TOTALX 1 .244 .114 .240 .200 .036 TOTALX 2 .479 .115 .466 4.167 .000 a. Dependent Variable: TOYALY
Model Summary b Model  R R Square  Adjusted R Square Std.  Error  of the Estimate Durbin- Watson 1 .538 a .289 .264 1.278 2.020
a. Predictors: (Constant), TOTALX2, TOTALX1
b. Dependent Variable: TOYALY

## Tabel 5. Uji ANOVA

## Vol. 5 No. 2 , Desember 2017
Badan  Keuangan  Provinsi  Gorontalo dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan  teknologi  informasi  sebesar  28,9% dan  sisanya  (1-R 2 )  1-0,289  =  0,711
(71,1%)  dipengaruhi  oleh  variabel  lain yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini. Adapun variabel lain antara lain komitmen organisasi, dan sarana prasarana.
Berdasarkan  uji  parsial  yang  telah dilakukan  antara  sumber  daya  manusia sebagai  (X1)  terhadap  penerapan  SAP basis  (Y)  menunjukan  bahwa  t  hitung sebesar  2.146  dengan  nilai  signifikan sebesar  (0,036  <  0,05)  menunjukan bahwa  variabel  sumber  daya  manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap  penerapan  SAP  basis  akrual. Hasil  uji  hipotesis  ini  sama  dengan hipotesis  sebelumnya  yang  menunjukkan bahwa  adanya  pengaruh  Sumber  Daya Manusia  terhadap  Penerapan  SAP  Basis Akrual.
Untuk  melihat  besarnya  pengaruh sumber  daya  manusia  secara  parsial terhadap  penerapan  SAP  basis  akrual dapat  dihitung  dari  nilai  koefisien  regresi parsial  pada  Tabel  5.30  sebesar  0,244. Jadi  secara  parsial  sumber  daya  manusia berpengaruh  terhadap  penerapan  SAP basis  akrual  pada  Badan  Keuangan Provinsi  Gorontalo  sebesar    0,244 2 x 100%  =  5,95%.  Dengan  demikian  Oleh sebab  itu  dapat  disimpulkan  bahwa semakin  tinggi  kualitas  sumber  daya manusia  dalam  pemahaman  standar akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual, maka  semakin  tinggi  tingkat  kesiapan penerapan
standar akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual  pemerintah daerah Badan Keuangan
Provinsi Gorontalo.  Tingkat  pendidikan  memiliki pengaruh  dalam  melaksanakan  pekerjaan khususnya  di  bidang  akuntansi  karena semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin  banyak  ilmu  pengetahuan  yang dimiliki  dan  semakin  luas  wawasan  serta semakin mudah dalam memahami
pekerjaan yang dilakukan. Pegawai  pada  pemerintah  harus
siap ditempatkan disegala bagian pekerjaan  karena  mutasi  jabatan  sangat sering  dilakukan  dalam  pemerintah  tidak
terkecuali  mutasi  ke  bagian  akuntansi. Bagian  akuntansi  adalah  bagian  yang sangat  penting  dan  sering  dilakukan pemeriksaan  baik  oleh  pihak  intern maupun  pihak  ekstern.  Hal  ini  berarti bagian bagian keuangan sangat memerlukan  kemampuan  dan  ketelitian dalam bekerja.
Berdasarkan  uji  parsial  yang  telah dilakukan  antara  Teknologi  Informasi  (X2) terhadap Penerapan SAP Basis Akrual (Y) menunjukan bahwa t hitung sebesar 2,146 dengan  nilai  signifikan  sebesar  (0,000  < 0,05) menunjukan bahwa variabel teknologi  informasi  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  penerapan  SAP basis  akrual.  Hasil  uji  hipotesis  ini  sama dengan hipotesis sebelumnya yang menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh teknologi  informasi  terhadap  penerapan SAP basis akrual.
Berdasarkan  hasil  uji  simultan  yang telah  dilakukan  antara  Sumber  Daya Manusia  X1  dan  Teknologi  Informasi  X2 terhadap  Penerapan  SAP  Basis  Akrual  Y menunjukan  bahwa  f  hitung  sebesar 11.607  dengan  nilai  signifikan  sebesar 0,000  <  0,05  menunjukan  bahwa  variabel sumber  daya  manusia  dan  teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  penerapan  SAP  basis akrual. Hasil penelitian ini dapat menjawab hipotesis  yang  telah  diajukan  oleh  peneliti sumber  daya  manusia  dan  teknologi informasi  berpengaruh  positif  terhadap penerapan  SAP  basis  akrual  pada  Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Hal tersebut  juga  ditunjukkan  oleh  nilai koefisien  determinasi  yang  cukup  tinggi, yaitu  dengan  nilai  R  square  sebesar  0, 289.  Yang  memperlihatkan  bahwa  28,9% penerapan  SAP  basis  akrual  dipengaruhi oleh  sumber  daya  manusia  dan  teknologi informasi.  Sedangkan  sisanya  71,1% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak ada dalam penelitian ini.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisa  data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,  maka  dapat  disampaikan sebagai berikut. 1).
Berdasarkan
pengujian secara parsial (Uji T), menunjukkan  bahwa  variabel  sumber daya  manusia  (X1)  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  penerapan  SAP basis  akrual  (Y),  dan  variabel  teknologi informasi  (X2)  berpengaruh  positif  tetapi dan  signifikan  penerapan  SAP  basis akrual (Y) pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.  2).  Berdasarkan  pengujian secara  simultan  (Uji  F),  menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan teknologi  informasi  berpengaruh  secara simultan  terhadap  penerapan  SAP  basis akrual  pada  Badan  Keuangan  Provinsi Gorontalo.  3).  Berdasarkan  hasil  uji regeresi  berganda  menunjukkan  bahwa variabel  teknologi  informasi  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  penerapan SAP  basis  akrual,  dan  variabel  sumber daya  manusia  berpengaruh  dan  signifikan terhadap penerapan SAP basis akrual. 4). Berdasarkan  nilai  koefisien  determinan atau R square sebesar 0,289 ini menunjukkan  bahwa  28,9%  penerapan SAP basis  akrual  dipengaruhi oleh variabel  sumber  daya  manusia  dan teknologi  informasi,  sedangkan  untuk sisanya  sebesar  71,1%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  yang  belum  diteliti  dalam penelitian ini.
Berdasarkan  data  penelitian,  dilihat dari  latar  belakang  pendidikan  pegawai yang  dimiliki  oleh  Badan  Keuangan Provinsi  Gorontalo  dari  60  orang  sampel terdapat  30  orang  pegawai  yang  berlatar belakang pendidikan ekonomi  dan  dari  30 orang  tersebut  yang  berlatar  belakang pendidikan  ekonomi  akutansi  ada  17 orang dan sisahnya berlatar belakang Non ekonomi.  Sebaiknya  agar  pemanfaatan sumber  daya  manusia  lebih  baik  maka disarankan  untuk  yang  pegawai  yang berlatar    belakang  pendidikan  ekonomi akuntansi  tersebut  untuk  kualitas  sumber dayanya  lebih  ditingkatkan  lagi  dalam memahami Standar
akuntansi pemerintahan Berbasis Akrual pada Badan  Keuangan  Provinsi  Gorontalo  agar dalam proses penerapan SAP basis akrual berjalan dengan baik.
Teknologi  informasi  pada  Badan Keuangan  Provinsi  Gorontalo  sebaiknya
diperluas lagi, dalam hal ini agar diperbaharui  dari  segi  jumlah  komputer, fasilitas  wifi  (jaringan),  dan  sebaiknya untuk  sistem/aplikasi  SAP  agar  terus mengikuti atau memperbaharuinya berdasarkan  aplikasi  versi  terbaru  setiap tahun,  dan  lebih  baik  lagi  apabila  dalam penerapan SAP memiliki aplikasi tersendiri,  sehingga  menunjang  kesiapan teknologi  informasi  yang  dimiliki  oleh Badan  Keuangan  Provinsi  Gorontalo dalam penerapan SAP basis akrual.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif  Bachtiar,  Muchlis,  Iskandar.  2002.
Akuntansi  Pemerintahan, Jakarta  :
Salemba Empat.
Arikunto,  A.  2011.  Etika  Bisnis  Bagi Pelaku  Bisnis.  Jakarta:  Rajawali Pers.
Baswir, Revrisond. 2005. Akuntansi Pemerintahan  Indonesia .  Jogjakarta
: BPFE
Bastian,  Indra.  2009.  Akuntansi  Sektor Publik  di  Indonesia.  Yogyakarta  : BPFE
Damanik,  2011.  “Faktor-faktor  Yang Menjadi  Kendala  Dalam  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP) Pada Pemerintah Kota Binjai”
Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Penerbit PT. Indeks Elvis  F  Purba,  Simanjuntak  Parulian, 2011. Metode Penelitian : Universitas HKBP Nommensen, Medan. Etrin Damayanti. 2012. Analisis Implementasi  Basis  Akrual  pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi
Fakhrurazi.  2010.  Standar    Akuntansi Pemerintahan. http://Fakhrurrazypi.wordpress.com/t
ag/standar-akuntansi-pemerintahan Diakses tanggal 12 Desember 2015.
Hafiz,  2012, Akuntansi  Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual; Pendekatan    Teknis  Sesuai  PP  No.
71/2010 , Bandung, Alfabeta.
Halim  Abdul,  2008.  Akuntansi  Keuangan Daerah: Salemba Empat, Jakarta,
IKAPI, A. 2013. Standar Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Fokus
Media.
Mardiasmo.    2009. Akuntansi  Sektor
Publik , Yogyakarta : cv andi offset.
Muchtar, A.M. 2002. Audit Sistem
Informasi:  Pendekatan  Terstuktur Teori dan
Noerdiawan  D,Iswahyudi,Maulidah,2007, Akuntansi Pemerintahan ,Jakarta,
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  64
Tahun  2013  Pasal  1  ayat  (10) tentang Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis Akrual Praktek  Aplikasi  Bisnis.Edisi  ke-1.  Andi
Offset, Yogyakarta
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung : Alfabeta. ------------.2009. Metode  Penelitian  Bisnis . Bandung : Alfabeta.
Sutrisno,  E.  2014. Manajemen  Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
Tanjung,  Abdul  Hafiz,  2012. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis
Akrual. Bandung : ALFABETA.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 Tentang Keuangan Negara.
Williams,  B.K.  and  Sawyer,  S.C.et  al. 2011. “Using Information
Technology:  A  Practical  Introduction to  Computers  &  Communications.
(9th  edition)”.  New  York:  McGraw- Hill