Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 239-255 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.89

## EVALUASI KINERJA KEUANGAN BLUD RSUD LUBUK SIKAPING TAHUN 2016 SD 2021

## Marwan Saputra, Fajri Muharja
ITB H. Agus Salim Bukittinggi email: marwansaputra3112@gmail.com, Fakultas Ekonomi,  Universitas Andalas, Padang email: fajrimuharja@eb.unand.ac.id

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the financial performance of the BLUD RSUD Lubuk Attitude from  2016  to  2022,  identify  the  determinants  of  financial  performance,  and  formulate  what  policies are  needed  to  encourage  the  financial  performance  of  the  BLUD  RSUD  for  the  future.  The  sample used  in  this  study  is  officials/employees  who  are  considered  experts  and  understand  the  financial problems  of  the  BLUD  RSUD.  The  sampling  technique  used  in  this  study  was  purposive  sampling technique with a total sample of 9 people. The analytical technique used in this study uses financial ratio  analysis,  compliance  analysis,  and  the  AHP  method,  to  solve  the  problems  encountered  by formulating  several  priority  policies  and  strategies  with  the  Analytichal  Herarchy  Process  method which  will  be  useful  and  as  consideration  for  the  hospital  management  in  . The  results  showed  that the 2016 BLUD RSUD financial performance criteria  were  good or A, 2017 had A or good criteria, 2018 had moderate or BB criteria, 2019 had moderate or BBB criteria, 2020 had good criteria or A, and  2021  had  good  criteria  or  A.  In  addition,  the  main  priority  policies  formulated  to  encourage financial performance are the aspect of human resources with a priority weight (57.09%), the second aspect of service with a weight (18,76%), the third aspect of regulation (13.98%), and the last aspect local government support (10.17%).
Keyword : Performance, Financial

## Abstract
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  BLUD  RSUD  Lubuk  Sikap dari  tahun  2016  hingga  2022,  mengidentifikasi  faktor-faktor  penentu  kinerja  keuangan,  dan merumuskan  kebijakan  apa  yang  diperlukan  untuk  mendorong  kinerja  keuangan  BLUD  RSUD  ke depan.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pejabat/pegawai  yang  dianggap  ahli  dan memahami  masalah  keuangan  BLUD  RSUD.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  teknik  purposive  sampling  dengan  jumlah  sampel  sebanyak  9  orang.  Teknik analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  rasio  keuangan,  analisis kepatuhan, dan metode AHP, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan merumuskan beberapa  kebijakan  dan  strategi  prioritas  dengan  metode  Analytichal  Herarchy  Process  yang  akan berguna  dan  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  manajemen  rumah  sakit  di  .  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kriteria  kinerja  keuangan  BLUD  RSUD  tahun  2016  adalah  baik  atau  A,  2017 memiliki kriteria A atau baik, 2018 memiliki kriteria sedang atau BB, 2019 memiliki kriteria sedang atau  BBB,  2020  memiliki  kriteria  baik  atau  A,  dan  2021  memiliki  kriteria  baik  atau  A.  Selain  itu, kebijakan prioritas utama yang dirumuskan untuk mendorong kinerja keuangan adalah aspek sumber daya manusia dengan bobot prioritas (57,09%), aspek pelayanan dengan bobot kedua (18,76%), aspek ketiga regulasi ( 13,98%), dan aspek terakhir dukungan pemerintah daerah (10,17%).
Kata kunci : Kinerja, keuangan
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 239-255 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.89

## PENDAHULUAN
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  79  Tahun  2018  Tentang  Badan Layanan  Umum  Daerah ,  bahwa  tujuan penerapan  pola  pengelolaan  keuangan BLUD pada RSUD Lubuk Sikaping untuk meningkatkan  produktivitas,  efisiensi,  dan efektivitas. Baik buruknya kinerja keuangan  dapat  dilihat  pada  laporan keuangan yang menggambarkan bagaimana kondisi keuangan atau kekayaan  pada  periode  tertentu  yang menggambarkan bagaimana kinerja keuangan sebuah organisasi. Para pemangku kepentingan (stakeholder)
sangat  membutuhkan  informasi  keuangan, melalui laporan keuangan yang diterbitkan, investor akan menganalisa dan menginterprestasi pos-pos laporan tersebut yang  dijadikan  sebagai  bahan  dan  dasar untuk  mengambil  sikap  apakah  pada perusahaan tersebut layak berinvestasi atau tidak. Oleh karena itu, perlu diinterprestasi pos-pos  laporan  keuangan  tersebut  baik dengan menggunakan analisa rasio keuangan.
Keputusan terkait dengan kebijakan keuangan  perusahaan/organisasi,  seorang manajer  harus  memiliki  informasi  yang cukup  terkait  dengan  keuangan  tidak hanya  dengan  melihat  sekilas  berapa besarnya  laba  atau  kas  pada  laporan keuangan,  tetapi  lebih  dari  itu,  manajer harus  paham  membaca  seluruh  muatan pos-pos  yang  ada  pada  laporan  keuangan, sehingga  manajer  memiliki    informasi keuangan yang cukup dalam membuat dan mengambil  sebuah  keputusan.  Sebelum manajer/pimpinan  perusahaan  mengambil sikap terkait dengan kebijakan keuangan. Laporan  keuangan  yang  menggambarkan kinerja keuangan harus dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut untuk mengetahui secara detail bagaimana sebenarnya  gambaran  keuangan  sebuah perusahaan/organisasi, minimal untuk mengetahui bagaimana kemampuan
keuangan perusahaan/organisasi
membayar hutang jangka pendek (likuiditas), kemampuan keuangan membayar hutang jangka panjang (solvabilitas), kemampuan perusahaan/organisasi dalam menghasilkan  profit (rentabilitas),  dan kemampuan  perusahaan  menggunakan dana secara efisien dan efektivitas (aktivitas). Dari  hasil  evaluasi  tersebut, manajer  akan  mengetahui  secara  detail bagaimana kekuatan/kemampuan keuangan perusahaan/organisasi. Sehingga dapat  dirumuskan  strategi  dan  kebijakan keuangan  untuk  masa  yang  akan  datang yang  akan  diimplementasikan  dalam meningkatkan  dan  memperbaiki  kinerja keuangan perusahaan/organisasi.
Rumah  Sakit  Umum    Daerah    (RSUD) Lubuk  Sikaping  merupakan  bagian  dari instansi  pemerintah  daerah  di  Kabupaten Pasaman  yang  sejak  tahun  2016  telah menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan Badan Layanan Umum Daeah berdasarkan ( Surat Keputusan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 ,  n.d.)tentang  Penetapan  Status  Pola Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum  Daerah  Pada  Rumah  Sakit  Umum Daerah Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.  Selama    6  (enam)  tahun  RSUD
Lubuk Sikaping menerapkan pola pengelolaan  keuangan  BLUD  dan  sampai saat  ini  belum  pernah  dilakukan  evaluasi kinerja  keuangan  BLUD.  Sedangkan menurut  peraturan  menteri  dalam  negeri nomor  79  tahun  2018    minimal  1  (satu) kali  dalam  setahun  harus  dilakukan evaluasi  kinerja  yang  merupakan  salah satu  tugas  dewan  pengawas  BLUD  dan pemangku kepentingan lainnya.
Berdasarkan  data  laporan  keuangan  pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan setelah penerapan pola pengelolaan keuangan  terjadi    trend  pendapatan fluktuatif yang bersumber dari klaim BPJS dan pasien umum,
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 239-255 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.89
Sehubungan  dengan  itu  penulis  tertarik menganalisa  kinerja  keuangan  sesudah penerapan  pola  keuangan  BLUD  dari tahun 2016 sd 2021 berdasarkan Peraturan ( Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Negara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Keuangan,  Bidang  Layanan  Kesehatan , n.d.)  dengan  melakukan  analisa  rasio keuangan  dan  kepatuhan  pengelolaan keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Lubuk Sikaping  terhadap  peraturan  perundang- undangan.  Perbaikan  kinerja  keuangan untuk  masa  yang  akan  datang . keuangan terhadap  manajemen  RSUD  dalam  hal strategi perbaikan dan peningkatan kinerja keuangan.
(Fahmi,  2018)  menjelaskan  bahwa  kinerja keuangan  adalah  suatu  analisis  yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan  telah  melaksanakan  dengan menggunakan  aturan-aturan  pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. (Sutrisno, 2009),  kinerja  keuangan  adalah  prestasi yang  dicapai  oleh  suatu  perusahaan  pada periode  tertentu  yang  mencerminkan tingkat  kesehatan  perusahaan  tersebut. Pengukuran kinerja mencakup (Performing  measurement) mencakup kualifikasi, efisiensi, dan efektivitas perusahaan  dalam  pengoperasian  bisnis selama periode akuntansi
Tujuan  pengukuran  kinerja  keuangan perusahaan (Munawir, 2012) yaitu:
a. Mengetahui  tingkat  likuiditas  yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
b. Mengetahui  tingkat  solvabilitas  yang menunjukkan  kemampuan  perusahaan untuk  memenuhi  kewajiban  keuangan jangka  pendek  dan  jangka  panjang jika perusahaan dilikuidasi.
c. Mengetahui  tingkat  rentabilitas  atau profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan  laba  pada  periode tertentu.
d. Mengetahui  tingkat  stabilitas  yang menunjukkan  kemampuan  perusahaan dalam  menjalankan  usahanya  dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan  untuk  membayar  utang dan beban bunga atas utang tepat pada waktunya.
(Harahap,  2009),  menjelaskan  bahwa laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada  saat  tertentu  atau  jangka  waktu tertentu.  Adapun  jenis  laporan  keuangan yang  lazim  dikenal adalah  neraca,  laporan laba  rugi  atau  hasil  usaha,  laporan perubahan  ekuitas,  laporan  arus  kas. Dalam  laporan  neraca  tersebut  kita  dapat mengetahui  kekayaan  atau  aset  yang dimiliki  perusahaan.  Laporan  laba  rugi memberikan  informasi  tentang  berapa besar  pendapatan  yang  diperoleh  serta berapa  besar  biaya  yang  dikeluarkan perusahaan  dalam  menghasilkan  laba. Laporan  perubahan  modal  memberikan gambaran  mengenai  perubahan  modal akibat  dari  aktifitas  perusahaan  Untuk memperoleh  perkembangan  atau  kinerja kegiatan  usaha  suatu  bank  perlu  diadakan suatu  interpretasi  atau  analisa  terhadap finansial bank yang bersangkutan. Analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan  rasio-rasio  keuangan  bank sesuai dengan standar yang berlaku.Kinerja  yang  telah  dicapai  oleh perusahaan  dapat  dilihat  dari  laporan keuangan perusahaaan tersebut, manajemen dapat mengetahui posisi keuangan,  kinerja  keuangan  dan  kekuatan keuangan  melalui  analisis  rasio  laporan keuangan. Analisis rasio laporan keuangan juga  diperlukan  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan  seperti  kreditur,  investor dan  pemerintah  untuk  menilai  kondisi keuangan  perusahaan  dan  perkembangan perusahaan tersebut. Macam-macam analisis  rasio  laporan  keuangan  yang sering digunakan sebagai berikut:
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 239-255 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.89
1. Analisis rasio likuiditas Analisis rasio likuiditas yaitu menunjukan  hubungan  antara  kas perusahaan  dan  aktiva  lancar  lainnya dengan hutang lancar, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi  kewajiban  jangka  pendek perusahaan.
2. Analisis rasio leverage Analisis rasio leverage yaitu rasio yang mengukur  sebarapa  banyak  perusahaan
menggunakan dana dari hutang (pinjaman).
3. Analisis rasio aktivitas Analisis rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisien perusahaan  dalam  menggunakan  aset- asetnya.
4. Analisis rasio profitabilitas
Analisis  rasio  profitabilitas  merupakan rasio  yang  menunjukan  kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya Variabel Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala Likuiditas Kemampuan  suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara
tepat  waktu.  Irham Fahmi (2012:121) Rasio Kas x100% Skor Rasio Lanca r
x100% Skor Solvabilitas Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Kasmir (2012) Deb to Equity ratio x100% Skor
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 239-255 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.89
Profitabilitas Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. M.Hanafi
(2009) Return on Fixed Asset x100% Skor Return on Equity x100% Skor Rasio Pendapatan BLUD terhadap Biaya
Operasional x100% Skor Aktivitas Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Kasmir (2012)
Periode Penagihan Piutang x100 Skor Perputaran Aset Tetap x100 Skor Perputaran Persediaan x100
Skor
Kepatuhan Pengelolaan
Keuangan BLUD terhadap Peraturan Perundang Undangan Digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan BLU terhadap peraturan perudang-undangan mengenai pengelolaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Defenitif 1. Jadwal Penyusunan 2. Kelengkapan Skor Laporan Keuangan Penyusunan laporan keuangan dan  Skor
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 239-255 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.89
keuangan BLU Berdasarkan SAK Audit Eksternal Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Penyampaian SP3B ke Bakeuda Skor Tarif Layanan Persetujuan Kepala Daerah Skor Sistem Akuntansi Penerapan Sistem Akuntansi keuangan, biaya, dan aset tetap Skor Persetujuan Rekening Pembukaan rekening sesuai persetujuan kepala daerah Skor SOP Pengelolaan Kas Penyusunan SOP Kas Skor SOP Pengelolaan Piutang Penyusunan SOP Pengelolaan Piutang Skor SOP Pengelolaan Utang Penyusunan SOP Pengelolaan Utang Skor SOP Pengadaan Barang dan Jasa Penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa Skor SOP Pengelolaan Barang Inventaris Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Inventaris
Skor
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dapat dijadikan  sebagai  referensi/  acuan  dan pembanding  dalam  melakukan  penelitian yang  dilakukan  serta  untuk  menghindari anggapan  kesamaan  dengan  penelitian  ini, maka dalam penelitian ini peneliti mencantumkan  hasil  penelitian  terdahulu sebagai berikut:
1. Hasil Penelitian (Hidayanti & Nurasmito, 2011)
Penelitian  Ratih  Utama  Hidayanti,  Irfan Nursasmito.  (2011),  berjudul  “Evaluasi Kinerja  Keuangan  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Ulin  Banjarmasin  (Perbandingan sebelum  dan  sesudah  menjadi  BLUD).
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 239-255 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.89
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  deskriptif  dengan  tujuan  untuk membandingkan dan mengevaluasi kinerja keuangan RSUD Ulin Banjarmasin sebelum  dan  sesudah  menjadi  BLUD. Teknik  dan  analisa  data  menggunakan rasio  keuangan  dan  uji  statistik  (whitney dan  wilxocon).
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa  dari  perhitungan  rasio keuangan  untuk  periode  sebelum  dan sesudah  menjadi  BLUD  tingkat  kesehatan kinerja  berada  dalam  grade  yang  sama yaitu  ketegori  sehat.  Hanya  saja  ada  yang berada  dalam  grade  AA  dan  ada  yang berada  dalam  grade  A,  ini  menunjukkan bahwa  perubahan  status  menjadi  BLUD tidak  menjadikan  rumah  sakit  mampu dengan  cepat  memperbaiki  kesehatan kinerja  keuangan  dan  secara  uji  statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaaan antara  sebelum  dan  sesudah  menjadi BLUD, akan tetapi jika dilihat satu persatu hasil  perhitungan  rasio  sebenarnya    hasil rasio  terus  berfluktuasi  setiap  tahunnya. Lancarnya aliran dana di dalam pelaksanaan  BLUD  ternyata  tidak  dapat memperbaiki  kinerja  keuangan  RSUD Ulin Banjarmasin secara keseluruhan.
2. Hasil Penelitian (Priastuti, 2017)
Penelitian  Wahyu  Yuli  Priastuti.  (2017), berjudul  “Evaluasi  Kinerja  Keuangan  dan Non  Keuangan  pada  Pola  Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah RSUD  Ambarawa  Kabupaten  Semarang”.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  deskriptif  dengan  tujuan  untuk mengetahui  bagaimana  kinerja  keuangan dan  non  keuangan  pada  BLUD-RSUD Ambarawa. Teknik dan analisa data secara kuantitatif  dengan  menggunakan  rasio keuangan  dan  analisa  data  dengan  metode deduktif.
Berdasarkan  hasil  analisa  rasio  keuangan menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan RSUD  Ambarawa  memiliki  kesehatan keuangan  yang  baik  berdasarkan  periode pengamatan  tahun  2012  sampai  2014
melalui analisis rasio keuangan berdasarkan  Indikator  Kinerja  Keuangan (IKK) dengan bobot kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan hasil  analisis  indikator  kinerja  non keuangan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan keputusan Menteri Kesehatan 1164/MENKES/SK/X/2007
yang  indikatornya  terdiri  dari  Indikator Kinerja  Pelayanan  dan  Indikator  Kinerja Mutu Pelayanan dan manfaat bagi masyarakat  menunjukkan hasil yang semakin  naik  dari  tahun  ke  tahun. Kemudian  dari  perhitungan  indikator kinerja keuangan dan indikator kinerja non keuangan dapat diketahui mengenai tingkat  kesehatan  kinerja  rumah  sakit dengan  bobot  kinerja  pada  tahun  2012 sebesar  84,95  dikategorikan  sehat  dan tahun  2014  sebesar  92,85  dengan  kategori sehat.
3. Hasil  Penelitian  (Sudandi  &  Budiartha, 2017)
Penelitian  Nyoman  Trio  Sudandi,  Ketut Budiartha.  (2017),  berjudul  “Kinerja Keuangan  dan  Efisiensi  Proses  Internal Sebelum  dan  Sesudah  Penerpan  PPK- BLUD pada
RSUD
Kabupaten Klungkung”.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian deskriptif dengan tujuan untuk    mengetahui  perbedaan  kinerja RSUD Kabupaten Klungkung sebelum dan sesudah  menjadi  PPK-BLUD.  Teknik  dan analisa  data  secara  kuantitatif  dengan menggunakan  rasio  keuangan  dan  analisa data  dengan  uji  statistik  non-parametrik Kolomogorof-Smirnov.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  tidak terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  dan efisiensi  proses  internal  antara  sebelum dan  sesudah  diterapkannya  PPK-BLUD. Hal  tersebut  disebabkan  oleh  manajemen RSUD  yang  belum  melaksanakan  secara optimal  peraturan  yang  ditetapkan  pada Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 61 Tahun 2007.
4. Hasil Penelitian (Murad, 2011)
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 239-255 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.89
Penelitian  Anna  La  Ode  Abdul  Murad. (201),  berjudul  “Strategi  Pembangunan Kabuaten Muna”. Penelitian
ini
menggunakan metode mix methode dengan  tujuan  untuk    menentukan  strategi dan kebijakan dalam pengembangan pembangunan  daerahnya  dengan  metode Location  Quotient  (LQ)  dan  Analytical Hierarchy Process (AHP)

## Analytical Herarchy Process
Pemecahan  model  AHP  menggunakan hirarki  dengan  menguraikan  permasalahan
yang kompleks dan dirinci menjadi unsur- unsur  yang  lebih  sederhana.  Hirarki  dapat dibagi  menjadi  3  metode  yaitu:  goal, skenario, sasaran, dan strategi.
Dalam penelitian ini, menggunakan hirarki dalam  menentukan  strategi  kebijakan peningkatan kinerja keuangan berdasarkan persepsi pelaku yang ahli dibidangnya dan hirarki  yang  terdapat  pada  diagram  di bawah  ini.  Alternatif  strategi  merupakan hasil wawancara dari informan.
Gambar Hirarki
Gambar  di  atas  menunjukkan  beberapa factor-faktor  penentu  dalam  mendorong kinerja  keuangan  BLUD  RSUD  yang terdiri dari level pertama: strategi peningkatan  kinerja  keuangan  BLUD, level kedua terdiri dari: aspek sumberdaya manusia,  aspek  pelayanan,  aspek  regulasi, dan  aspek  dukungan  pemerintah  daerah, dan  level  ketiga  terdiri  dari:  kriteria Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan,  penambahan  tenaga  kesehatan, pedoman  pelayanan  yang  jelas  (clinical pathway), dokumen klaimyang berkualitas, penyusunan  peraturan  bupati,  dan  standar operasional  prosedur,  alokasi  anggaran
dari  APBD,  dan  penambahan  formasi CPNS

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  April sampai  Juni  2022  di  RSUD  Lubuk Sikaping  yang  terletak  di  jalan  Sudirman Nomor  33,  Lubuk  Sikaping,  Kabupaten Pasaman.  Penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif  kualitatif  dengan  jenis data berupa data primer berupa wawancara dan  penyebaran  kuisioner  dan  data sekunder  berupa  laporakan  keuangan tahunan  dari  tahun  2016  sampai  dengan 2021.  Untuk  penyebaran  kuisioner  sampel dipilih dengan menggunakan teknik
Aspek SDM Aspek Pelayanan Aspek Regulasi Aspek Duk.Pemda Diklat nakes Penambahan tenaga nakes Pedoman pelayanan yg jelas Dok klaim yg berkualitas
Pembaruan tarif layanan Peny.Perbup dan SOP Penm.formasi CPNS Alokasi anggaran dari  APBD
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 239-255 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.89
purposive  sampling  yaitu  dengan  memilih responden yang dianggap ahli (expert) dan mengetahui permasalahan keuangan RSUD.  Jumlah  sampel  yang  dipilih  dan dijadikan  sebagai  responden  sebanyak  9 orang  yang  terdiri  dari  anggota  dewas RSUD  Lubuk  Sikaping,  Kepala  Bappeda, Direktur  RSUD,  Kepala  Bagian  Tata Usaha  RSUD,  Kepala  Bidang  Pelayanan Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pasaman,
Kabid Perencanaan Pengembangan RSUD, Pejabat  Keuangan  BLUD,  Kasi  Pelayanan Medis,  dan  Kepala  Ruangan  IGD  RSUD. Data yang dihimpun dari responden adalah faktor  faktor  penentu  untuk  mendorong kinerja keuangan dan  bahan  pertimbangan dalam  perumusan  kebijakan  keuangan. Adapun    desain    penelitian    ini      dapat dilihat   pada gambar  sebagai berikut:
Berdasarkan desain penelitian pada Gambar 1, maka masing-masing langkahnya dapat diuraikan seperti berikut ini :
1. Mendeskripsikan Masalah
Mendeskripsikan  masalah    yang    akan teliti    perlu  ditentukan  terlebih  dahulu. Mendeskripsikan masalah dalam penelitian dengan menentukan dan mendefinisikan batasan masalah yang akan
diteliti, sehingga membantu dalam mendapatkan suatu solusi yang terbaik dari masalah tersebut. Jadi, langkah pertama ini adalah  langkah  awal  yang  terpenting dalam penelitian ini.
2. Analisa Masalah
Langkah      analisis      masalah     merupakan langkah  untuk  dapat  memahami  masalah yang  telah  ditentukan  ruang  lingkup  atau batasannya.  Dengan  menganalisis masalah yang  telah  ditentukan  tersebut,  maka
Mendeskripsikan masalah Analisa masalah Mempelajari literatur Mengumpulkan data Analisa teknik pengumpulan data
Perumusan Kebijakan Rekomendasi kebijakan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 239-255 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.89
diharapkan masalah dapat dipahami dengan baik.
3. Mempelajari Literatur
Untuk  mencapai  tujuan,  maka  dipelajari beberapa literatur-literatur yang diperkirakan dapat digunakan. Kemudian literatur-literatur yang dipelajari  tersebut diseleksi    untuk    dapat  ditentukan literatur-literatur      mana      yang      akan digunakan dalam penelitian.
4. Mengumpulkan Data Dalam    pengumpulan    data      dilakukan untuk  data  primer  dengan  melakukan wawancara  dan  penyebaran  kuisioner kepada  responden,  sedangkan  untuk  data sekunder dengan mengumpulkan data-data laporan  keuangan  tahun  2016  sampai dengan 2021.
5. Perancangan  Analisa
Data
Pada  tahap  ini  akan  dilakukan  Analisa data laporan keuangan dengan menggunakan  Analisa  rasio  keuangan dan  Analisa  kepatuhan  pengelolaan
keuangan  BLUD  terhadap  peraturan perundang-undangan.  Kemudian tahapan selanjutnya  dari  data  kuisioner  yang diperoleh  dilakukan  Analisa  hirarki proses (AHP) 6. Deskriptif  Kinerja  Keuangan  dan Rumusan Kebijakan
Mengammbarkan  kinerja  keuangan  dan membuat  rumusan  kebijakan  keuangan terkait  dengan  rekomendasi  kebijakan keuangan  dalam  mendorong  kinerja keuangan BLUD RSUD untu masa yang akan dating.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja  keuangan  dapat  diukut  dengan skor  gabungan  dari  dua  variable    yang terdiri  dari  rasio  kinerja  keuangan  dan kepatuhan pengelolaan pengelolaan keuangan  BLUD  terhadap  peraturan perundangan-undangan, dengan hasil dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel Skor Rasio Keuangan dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD
Berdasarkan  total  skor  pada  tabel  di  atas  bahwa  kinerja  keuangan  untuk  tahun  2016,  2017, 2020,  dan  2021  berkriteria  baik  atau  A.  Karena  total  skornya  besar  dari  68  dan  sama  kecil dengan 80. Untuk tahun 2018 berkriteria sedang atau BB. Karena total skornya di atas 45 dan kecil sama 56. Sedangkan tahun 2019 berkriteria sedang atau BBB.  Karena total skornya di
Tahun
Skor Rasio
Keuangan BLUD Skor Kepatuhan Penge.Keuangan BLUD Nilai Skor Total Skor Kriteria 2016 15 7,6 22,6 75,33 A 2017 14 7,6 21,6 72 A 2018 8,75 7,6 16,35 54,5 BB 2019 11,5 7,6 19,1 63,66 BBB 2020 10,5 10,1 20,6 68,66 A 2021 12,5 10,1 22,6 75,33 A
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 239-255 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.89
atas 56 dan dan kecil sama 68. Adapun grafik kinerja keuangan dari tahun 2016-2021 sebagai berikut:

## Grafik Kriteria Kinerja Keuangan BLUD Tahun 2016-2021
Analythical Hearchy Process Gambar Prioritas Kebijakan Keuangan BLUD 57,09 18,76 13,98 10,17 Aspek SDM Aspek Pelayanan Aspek Regulasi Aspek Dukungan
Pemda
Dari  beberapa  responden  seperti  dapat dilihat  pada  gambar  di  atas  (bobot  level pertama)  menunjukkan  bahwa  aspek
terpenting yang menduduki posisi tertinggi dalam  rangka  mendorong  peningkatan kinerja  keuangan  BLUD  RSUD  adalah
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 239-255 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.89
aspek pengembangan sumberdaya manusia, yang terdiri dari beberapa kriteria yaitu  pendidikan  dan  pelatihan  serta penambahan  jumlah  tenaga  kesehatan. Strategi ini senada dengan misi pemerintah kabupaten  pasaman  yaitu  pasaman  cerdas yang  tertuang  dalam  RPJMD  Kabupaten Pasaman  terhadap  pengembangan  kualitas sumberdaya  manusia  untuk  memenuhi hak-hak dasar masyarakat sekaitan dengan peningkatkan kualitas aparatur sipili negara  (ASN)  yang  bermuara  kepada peningkatan kualitas layanan yang diberikan  kepada  masyarakat  khususnya pasien,  yang  merupakan  bagian  dari agenda reformasi birokrasi (good governance) .
Kondisi  5  tahun  yang  lalu,  RSUD  Lubuk Sikaping  melalui  Pemerintah  Kabupaten Pasaman  terakhir  mengirim  aparatur  sipil negara  khusus  tenaga  dokter  untuk melanjutkan  pendidikan  dokter  spesialis menjaga ketersediaan tenaga dokter spesialis, sedangkan untuk tenaga kesehatan  lainya,  seperti:perawat,  bidan dan  tenaga  kesehatan  lainya  tetap  setiap tahun  dikirim  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan  sesuai  dengan  kemampuan keuangan daerah.
Aspek  prioritas  yang  kedua  adalah  aspek pelayanan,  aspek  ini  berkaitan  dengan efisien  biaya  dan  efektivitas  layanan  yang diberikan  kepada  pasien.  Kondisi  saat  ini untuk  belanja  operasional  RSUD  masih tinggi,  artinya  RSUD  belum  dapat melakukan  efisien  biaya  dari  semua  lini layanan  yang  melakukan  tindakan  yang berpengaruh  pada  biaya  variable (variable cost) .  Seharusnya  dengan  berkurangnya kunjungan  jumlah  pasien  yang  berobat  ke RSUD  akan  dapat  mengurangi  biaya operasional  yang  sifat  biayanya  variable. Saat  pandemi  covid-19  jumlah  kunjungan pasien hampir 50% turun dari sebelumnya, namun  biaya  operasional  tidak  signifikan penurunannya. Artinya dalam hal melakukan  tindakan  medis  baik  obat,
BMHP,  jumlah  tindakan,  pemeriksaan labor, jumlah hari rawatan masih mengunakan pedoman/acuan masing- masing  dokter,  belum  ada  standar  yang baku.  Aspek  layanan  ini  terdiri  dari  2 kriteria  yaitu:pedoman  pelayanan  yang jelas  (PPK)  dan  dokumen  klaim  yang berkualitas.
Aspek  prioritas  ketiga  adalah  aspek regulasi,  untuk  menjamin  kenyamanan manajemen  dan  tenaga  kesehatan  dalam hal implementasi pola pengelolaan keuangan  BLUD,  harus  didukung  dengan turunan-turunan peraturan perundang- undangan  sebagai  dasar  acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas masing-masing ssesuai  tugas  pokok  dan  fungsi.  Turunan aturan  ini  berupa  peraturan  bupati  dan standar opersional prosedur terkait dengan kewenangan  terhadap  fleksibilitas  yang diatur  dalam  Permendagri  Nomor  79 Tahun  2018  tentang  BLUD.  Terkait dengan  peraturan  perundang-undangan, saat  ini  masih  ada  beberapa  kewengan yang  dilimpahkan  ke  BLUD,  untuk diturunkan menjadi peraturan bupati, Akan tetapi manajemen belum menyusun peraturan  tersebut.  Seperti  :  Perbup Pegawai  BLUD,  Perub  Investasi  Jangka Pendek,  Perbup  Pengelolaan  Utang  dan Piutang,  dan  lain-lain.  Kemudian  standar operasional prosedur belum disusun untuk seluruh  jenis  pelayanan  dan  pekerjaan, seperti:SOP  pengelolaan  utang,piutang, dan  lain-lain.  Aspek  ini  terdiri  dari  2 kriteria  yaitu:    Penyusunan  Perbup/SOP dan Pembaruan Tarif.
Aspek terakhir yang dianggap penting dan prioritas dalam rangka mendorong peningkatan  kinerja  keuangan  BLUD aspek dukungan pemerintah daerah. Aspek dukungan  pemerintah  daerah  merupakan aspek  prioritas  kedua.  Karena  terkait dengan pemilik RSUD. Pemerintah Daerah sebagai pemilik RSUD memiki peran yang sangat penting terhadap kemajuan khususnya  peningkatan  kinerja  keuangan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 239-255 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.89
BLUD. Saat ini dukungan dari pemerintah daerah  baik  dari  segi  anggaran  dan ketenagaan sangat berkurang dari tahun ke tahun.  Beberapa  pejabat  di  pemerintah daerah  punya  cara  pandang  bahwa  ketika RSUD berstatus BLUD, RSUD tidak perlu lagi  didukung  dengan  anggaran  dari alokasi  APBD  khususnya  belanja  barang dan  jasa  serta  belanja  modal.  Sesuai dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang  BLUD    ada  istilah  BLUD  penuh, sedangkan  dalam  Permendagri  terakhir saat ini Nomor 79 Tahun 2018 mengatakan  tidak  ada  istilah  BLUD penuh,  Sepanjang  BLUD  membutuhkan dukungan  anggaran  dari  APBD  wajib dibantu oleh pemerintah daerah. Aspek ini terdiri  dari  2  kriteria  yaitu:  alokasi anggaran APBD untuk sarana dan prasarana dan penambahan formasi CPNS.
Hasil  pengolahan  data  menggunakan expert  choice  bahwa  kriteria  Pendidikan dan  pelatihan  tenaga  kesehatan menjadi prioritas  utama  dengan  bobot  nilai  44%. Karena terkait dengan peningkatan keahlian  dan  keterampilan  para  tenaga kesehatan  yang  menjadi  perhatian  utama, sehingga  diharapkan  dapat  memberikan pelayanan terbaik dan berdampak terhadap peningkatan  kinerja  keuangan  BLUD RSUD.  Ketersediaan  tenaga  yang  ahli seperti  dokter  spesialis  dan  tenaga  yang terampil  (perawat,  bidan  ,  dan  tenaga kesehatan  lainnya)  akan  mempengaruhi tingkat  pelayanan  di  RSUD  Lubuk Sikaping  dan  hal  ini  senada  dengan peningkatan kinerja keuangan, ketersediaan  dokter  spesialis  dan  perawat akan  dapat  meminimalisir  jumlah  angka rujukan  pasien  yang  dirujuk  ke  rumah sakit lain yang kelasnya lebih tinggi.
Prioritas  kedua  adalah  kriteria  pedoman pelayanan  yang  jelas  dengan  bobot  nilai 15%.  Karena  terkait  dengan  standar  atau acuan yang dipedomani oleh setiap Dokter Penanggungjawab  Pasien  (DPJP)  dalam memberikan  tindakan  medis  terhadap
pasien berdasarkan jenis penyakit. Tindakan DPJP akan mempengaruhi biaya melalui  jumlah  hari  rawatan  pasien,  obat dan BMHP  yang diberikan, layanan labor, gizi,  dan  layanan  penunjang  lainnya khusus  pasien  yang  dijamin  BPJS. Sedangkan  untuk  layanan  pasien  umum tidak  berpengaruh  terhadap  biaya,  karena seluruh tindakan dokter yang menyebabkan  tagihan  ke  pasien  akan dibayar  seluruhnya  oleh  pasien.  Berbeda dengan pasien yang ditanggung oleh BPJS. Maka  seyogyanya  RSUD  harus  memiliki pedoman yang jelas yang mengacu kepada peraturan BPJS dan formularium nasional. Sehingga  setiap  layanan  yang  diberikan kepada  pasien  BPJS  dapat  diajukan  klaim biayanya  ke  BPJS  dan  dibayarkan  oleh BPJS ke kas BLUD. Tingginya klaim yang ditolak  oleh  BPJS  akan  mengurangi jumlah realisasi pendapatan BLUD.
Prioritas  ketiga  atas  kriteria  yang  menjadi perhatian  adalah  penambahan  tenaga kesehatan dengan bobot nilai 13%. Hal ini terkait  dengan  rendahnya  persetujuan usulan  formasi  tenaga  kesehatan  yang diajukan ke BPKSDM Kabupaten Pasaman atau kecilnya persentase penetapan  dari  yang  diusulkan.  RSUD dalam  hal  ini  harus  mencari  alternatif kedua  ketika  penetapan  formasi  CPNS tenaga  kesehatan  rendah  dari  BKPSDM. BLUD  yang  diberikan  kewenangan  dalam mengelola pegawainya mulai dari merekrut  dan  mengangkat  pegawai  yang statusnya  pegawainya  pegawai  BLUD. Perlu  disusun  peraturan  bupati  tentang pegawai BLUD yang menjadi dasar dalam mengangkat  BLUD  yang  penggajiannya bersumber  dari  pendapatan  BLUD  bukan dari  APBD.  Ketidaktersediaan  peraturan perundang-undangan BLUD tidak memiliki  kewenangan  dalam  mengangkat pegawai BLUD. Seharusnya dengan adanya  kewenangan  ini  RSUD  dapat memanfaatkannya  untuk  meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 239-255 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.89
Kriteria  prioritas  keempat  yang  menjadi perhatian  dalam  meningkatkan  kinerja keuangan  BLUD  adalah  penyusunan peraturan  bupati  dan  standar  operasional prosedur dengan bobot nilai 10%.
Peraturan  perundang-undangan  menjadi dasar  dalam  pelaksanaan  program  dan kegiatan,  beberapa  tahun  terakhir  terjadi perubahan peraturan perundangan- undangan  tentang  BLUD.  RSUD  yang menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan BLUD  sejak  tahun  2016  harus  menyusun dan  merevisi  peraturan  bupati  yang mengacu  kepada  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi,  seperti peraturan  bupati  tentang  pegawai  BLUD, pengelolaan  piutang,  pengelolaan  utang, investasi jangka pendek, dan lain-lain. Hal ini  senada  dengan  standar  opersional prosedur  (SOP)  tentang  pengolaan  utang, piutang, dan lain-lain. Ketersediaan peraturan perundang-undangan akan menciptakan  kenyamanan  dan  keamanan para  pegawai  RSUD  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Khusunya manajemen  sebagai  pengambil  kebijakan. Sedangkan ketersediaan SOP akan memudahkan para tenaga kesehatan dalam memberikan
pelayanan kepada
masyarakat.
Prioritas kelima atas kriteria yang menjadi perhatian utama dalam rangka meningkatkan  kinerja  keuangan  BLUD adalah alokasi anggaran dari APBD untuk investasi  sarana  dan  prasarana  dengan bobot  nilai  8%.  Kurangnya  kemampuan dan  likuiditas  BLUD  dalam  membiayai belanja operasionalnya akan mempengaruhi
terhadap kualitas pelayanan.  Saat  ini  BLUD  belum  mampu untuk membiayai kebutuhan operasionalnya,  untuk  belanja  barang  dan jasa  rutin  setiap  bulan  masih  ada  defisit 700jt  –  800jt,  belum  dengan  biaya investasi  yang  sifatnya  belanja  modal dalam  rangka  mengoptimalkan  pelayanan yang sudah ada dan ekstensifikasi sumber- sumber  pendapatan  BLUD  atau  membuka
pelayanan  baru.  Tahun  2022  RSUD  tidak mendapatkan alokasi anggaran dari APBD yang sifatnya belanja modal atau investasi. Sehingga RSUD kesulitan untuk mengoptimalkan  pelayanan  yang  sudah adan dan membuka pelayanan baru.
Prioritas  keenam  atas  kriteria  yang menjadi  perhatian  adalah  dokumen  klaim yang  berkualitas  dengan  bobot  nilai  4%. Dokumen  klaim  yang  berkualitas  akan mempengaruhi  tinggi  rendahnya  realisasi pendapatan  klaim  dari  BPJS,  semakin tinggi  kualitas  dokumen,  maka  semakin tinggi  nilai  klaim  yang  dibayarkan. Sebaliknya semakin rendah kualitas dokumen klaim , maka semakin kecil nilai klaim  yang  dibayarkan  oleh  BPJS  ke  kas BLUD.  Kondisi  tahun  2021  dokumen klaim  yang  ditolak  atau  yang  tidak  bisa dibayarkan  oleh  BPJS  adalah  sebesar  2% dari  total  realisasi  pendapatan  BPJS. Penyebab  tingginya  dokumen  klaim  yang ditolak antara lain: pasien yang seharusnya dilayani  di  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama  (FKTP)  Puskesmas  dilayani  di RSUD.  Sehingga  tidak  diakui  dokumen tersebut.  Kemudian  kelengkapan  berkas yang diajukan dan keterlambatan penyampaian  dokumen  klaim  sesuai  batas yang ditentukan oleh BPJS.
Prioritas ketujuh atas kriteria yang menjadi perhatian  adalah  pembaruan  tarif  layanan dengan bobot nilai 3%. Salah satu strategi dalam  meningkatkan  pendapatan  BLUD dengan melakukan pembaruan tarif layanan, yang seyogyanya minimal dilakukan  sekali  lima  tahun,  namun  sejak tahun  2017  sampai  tahun  2021  belum dilakukan  pembaruan  tarif  layanan  untuk pasien  umum.  Tingginya  inflasi  setiap tahun  akan  mempengaruhi  besarnya  biaya unit  layanan,  seperti  harga  obat,  BMHP, bahan  makan  dan  minuman,  dan  biaya overhead  lainnya.  Jika  dibandingkan  tarif layanan  dengan  biaya  yang  dikeluarkan tidak terlalu signifikan. Tarif layanan juga menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  BPJS
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 239-255 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.89
dalam  menilai  apakah  RSUD  mengalami kerugian  dan  menenetapkan  biaya  per paket oleh BPJS.
Prioritas  kedelapan  atas  kriteria  yang menjadi  perhatian  adalah  penambahan formasi  CPNS  tenaga  kesehatan  dengan bobot  nilai  2%.  Hal  ini  terkait  dengan rendahnya  persetujuan  usulan  formasi tenaga  kesehatan  yang  diajukan  ke BPKSDM Kabupaten Pasaman atau kecilnya  persentase  penetapan  dari  yang diusulkan. Tingginya jumlah formasi yang ditetapkan akan dapat memenuhi kebutuhan  sumberdaya  manusia  kesehatan di  RSUD  Lubuk  Sikaping,  khususnya kebutuhan  dokter  spesialis  yang  saat  ini
RSUD  ketergantungan  terhadap  rumah sakit  lain  seperti  dokter  spesialis  penyakit dalam,  anestesi,  dan  kandungan.  RSUD perlu  membuat  perencanaan  SDM  terkait dengan  kebutuhan  PNS  dokter  spesialis untuk  masa  yang  akan  datang  dalam memenuhi  kebutuhan  dan  menyampaikan analisisnya  ke  pemilik  BLUD  melalui BPKSDM. Sehingga tidak ada ketergantungan dengan rumah sakit lain.
Untuk  lebih  detailnya  dapat  dilihat  urutan prioritas dari seluruh kriteria yang terdapat pada  hirarki  strategi  peningkatan  kinerja keuangan  BLUD,  dapat  dilihat  pada  tabel di bawah ini:

## Tabel Bobot Final Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan BLUD
Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan BLUD Bobot Final (%) Ranking Diklat tenaga kesehatan 44 1 Pedoman pelayanan yang jelas 15 2 Penambahan tenaga kesehatan 13 3 Penyusunan Perbup dan SOP 11 4 Alokasi Anggaran dari APBD 8 5 Dokumen klaim yang berkualitas 4 6 Pembaruan tarif layanan 3 7 Penambahan formasi CPNS 2 8

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa
pada pembahasan  bab-bab  sebelumnya,  maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a. Evaluasi  kinerja  keuangan  terhadap laporan  keuangan  BLUD  RSUD  dan aspek  kepatuhan  pengelolaan  keuangan terhadap peraturan perundang-
undangan  dari  tahun  2016  sampai dengan  tahun  2021,  bahwa  total  skor kinerja keuangan tahun 2016 berjumlah 75,33  dengan  kriteria  baik  atau  A. Untuk  tahun  2017  total  skor  kinerja keuangan  berjumlah  72  dengan  kriteria baik  atau    A.  Untuk  tahun  2018  total skor  kinerja  keuangan  berjumlah  54,5 dengan  kriteria  sedang  atau  BB,  untuk tahun  2019  total  skor  kinerja  keuangan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 239-255 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.89
berjumlah  63,66  dengan  kriteria  sedan atau BBB. Untuk tahun 2020 total skor kinerja  keuangan  berjumlah  68,66 dengan kriteria baik atau A. Sedangkan untuk  tahun  2021  total  skor  75,33 dengan kriteria baik atau A
b. Berdasarkan perhitungan global priority dan bagan struktur hirarki pada bab  pembahasan    di  atas,  maka  dapat diambil keputusan bahwa strategi utama yang  paling  cocok  untuk  mendorong peningkatan  kinerja  keuangan  BLUD RSUD  Lubuk  Sikaping  adalah  strategi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan  dengan  bobot  nilai  44%  dan perlu  mendapat  perhatian  serius  dari RSUD Lubuk Sikaping
- Prioritas kriteria kedua yang dianggap  penting  adalah  pedoman pelayanan  yang jelas dengan bobot
nilai  15%  dan  perlu  mendapat perhatian dari RSUD
- Prioritas kriteria ketiga yang dianggap penting adalah
penambahan tenaga kesehatan dengan bobot nilai 13%
- Prioritas  kriteria  keempat  yang dianggap penting adalah penyusunan  peraturan  bupati  dan standar operasional prosedur dengan  bobot  nilai  11%  dan  perlu mendapat perhatian dari RSUD
- Prioritas  kriteria  kelima  yang dianggap  penting  adalah  alokasi anggaran dari APBD untuk investasi  (sarana  dan  prasarana) dengan bobot nilai 8%
- Prioritas  kriteria  keenam  yang dianggap  penting  adalah  dokumen klaim  yang  berkualitas  dengan bobot nilai 4%
- Prioritas  kriteria  ketujuh  yang dianggap penting adalah pembaruan  tarif  layanan    dengan bobot nilai 3% - Prioritas  kriteria  kedelapan  yang dianggap penting adalah penambahan formasi CPNS dengan bobot nilai 2% SARAN a .  Untuk  meningkatkan  kinerja  keuangan
BLUD  RSUD  yang  menjadi  strategi utama manajemen RSUD adalah dengan  memberikan    pendidikan  dan pelatihan  kepada  pegawai  (tenaga kesehatan)  yang  direncanakan  dengan baik.  Hal  ini  akan  dapat  meningkatkan kualitas  dan  profesionalitas  tenaga kesehatan.
b.  Diharapkan  kepada  tim  penyusun pedoman praktek klinik (clinical pathway) yang  terdiri  dari  unsur  dokter spesialis,  ahli  gizi,  apoteker,  dan penunjang  lainnya  segera  merumuskan pedoman  praktek  untuk  setiap  jenis penyakit  sebagai  pedoman  bagi  dokter dalam  memberikan  pelayanan  kepada pasien.
c.  Diharapkan  kepada  manjemen  RSUD Lubuk Sikaping untuk merekrut jumlah
tenaga kesehatan untuk menjadi pegawai BLUD, dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan realisasi penerimaan
pendapatan BLUD RSUD Lubuk
Sikaping

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, I. (2017). Akuntansi Manajemen Sektor Publik (Salemba Empat).
Brojonegoro. (1992). AHP . PT. Gramedia.
Bungin. (2007). Penelitian Kualitatif . Kencana.
Danim. (2013). Menjadi Peneliti Kualitatif . CV.Pustaka Setia.
Fahmi, I. (2018). Analisis Kinerja Keuangan . Alfabeta.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 239-255 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.89
Handayana, S., Muda, I., & Kholil, A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan .
Harahap, S. S. (2002). Analisa Kritis atas Laporan Keuangan . PT. Rajawali Pers.
Harahap, S. S. (2009). Analisa Kritis atas Laporan Keuangan . PT. Rajawali Pers.
Hidayanti, R. U., & Nurasmito, I. (2011). Evaluasi Kinerja Keuangan Rumah Umum Daerah Ulin Banjarmasin .
Mahmudi. (2005). Manajemen Keuangan Sektor Publik . UPP.AMP.YKPN.
Mahsun. (2017). Pengukuran Kinerja Sektor Publik . BPFE.
Mangkunegara, P. (2006). Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia . PT.Refika Aditama.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Andi.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik . Andi.
Munawir. (2012). Analisa Laporan Keuangan . Liberty.
Murad, A. L. O. A. (2011). Strategi Pembangunan Kabuaten Muna .
Narimawati, U. (2008). Penulisan Karya Ilmiah . Genesis.
Notoadmodjo. (2010). Metodologi
Penelitian Kesehatan . Rineka Cipta.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, Bidang Layanan Kesehatan . (n.d.).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah . (n.d.). Kemendagri.
Priastuti, W. Y. (2017). Evaluasi Kinerja Keuangan dan Non Keuangan pada PPK BLUD RSUD Ambarawa, Kabupaten Semarang .
Rahmadia, A. (2017). Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Kidul .
Saaty. (1980). The Analythical Heararchy Process . Mc-Graw-Hill.
Sekaran. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis . Salemba Empat.
Sudandi, N. T., & Budiartha, K. (2017). Kinerja Keuangan dan Efisiensi Proses Internal Sebelum dan Sesudah Penerapan PPK-BLUD pada RSUD Kab.Klungkung .
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Surat Keputusan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 . (n.d.).
Sutrisno. (2009). Manajemen Keuangan Teori, Konsep, Aplikasi . Ekonisia.