INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9975-9997 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian
Riskiyono 1 ✉ , Warasman Marbun 2 , Hartanto 3
Universitas Krisnadwipayana
Email: riskiyono34@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Salah  satu  kejahatan  yang  sering  terjadi  adalah  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang mengakibatkan kematian, sering kali disebabkan oleh kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Kejahatan ini  berkembang,  terutama  di  perkotaan  dengan  pengawasan  yang  lemah  dan  banyaknya  korban potensial.  Penelitian  ini  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  memutuskan  pelaku  pencurian  dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama hingga berakibat kematian, dengan studi kasus pada Putusan No. 220/Pid.B/2018/PN.Bks dan Putusan No. 46/Pid.B/2018/PN.Crp. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Putusan No. 46/PID.B/2018/PN.Crp., hakim  menilai  bahwa  unsur  "dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  secara  bersekutu"  terpenuhi berdasarkan alat bukti dan fakta hukum. Pada Putusan No. 220/PID.B/2018/PN.Bks, terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, sementara penuntut umum mengajukan barang bukti.
Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-sama, Kematian

## Abstract
One of the most common crimes is violent theft resulting in death, often due to unmet needs. This crime is growing, especially in urban areas with weak supervision and many potential victims. This study is the legal consideration of judges in deciding the perpetrators of theft with violence committed together resulting  in  death,  with  a  case  study  of  Decision  No.  220/Pid.B/2018/PN.Bks  and  Decision  No. 46/Pid.B/2018/PN.Crp.  The  research  method  used  is  normative-judical.  The  results  showed  that  in Decision No. 46/PID.B/2018/PN.Crp, the judge considered that the element “committed by two or more persons jointly” was fulfilled based on evidence and legal facts. In Decision No. 220/PID.B/2018/PN.Bks, the  defendant  admitted  his  actions  and  requested  leniency,  while  the  public  prosecutor  presented evidence.
Keywords: Crime of Theft, Violence Committed Jointly, Death

## PENDAHULUAN
Kejahatan itu kini frekuensinya semakin meningkat, dalam arti dapat bergerak cepat seirama  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  peradaban  manusia  dimana  pelaku kejahatan seringkali menggunakan kemajuan teknologi sebagai sarana dalam melakukan tindak  pidana  seperti  perampokan  dengan  menggunakan  senjata  api,  penyalahgunaan kartu kredit, teror dengan menggunakan bom yang canggih dan lain sebagainya. Di daerah perkotaan  kriminalitas  berkembang  terus  sejalan  dengan  bertambahnya  penduduk, pembangunan, modernisasi dan urbanisasi. Sehingga dikatakan bahwa perkembangan kota selalu  disertai  dengan  perkembangan  kualitas  dan  kuantitas  kriminal.  Akibatnya perkembangan keadaan ini menimbulkan keresahan masyarakat dan pemerintah di kota tersebut.
Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian  dilatarbelakangi  karena  kebutuhan  hidup  yang  tidak  tercukupi.  Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian.  Salah  satunya  yang  sering  dilakukan  adalah  tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan.
Kejahatan  dapat terjadi kapan saja di setiap tempat dan waktu, hal ini bergantung pada  besar  kecilnya  kemungkinan  kesempatan  tindak  pidana  itu  dapat  dilaksanakan. Kesempatan  melakukan  kejahatan  lebih  terbuka  pada  daerah  perkotaan  baik  dari  aspek kondisi jumlah korban yang besar, sarana yang tersedia dan pengawasan yang lemah.
Hal ini juga dapat dilihat bahwa di dalam negara Indonesia sangat menghormati dan menjunjung  tinggi  hak  hidup  dan  hak  milik,  tetapi  kejahatan  ini  tetap  saja  ada,  bahwa dengan banyaknya kejahatan pembunuhan belakangan ini, semakin menariklah kejahatan pembunuhan ini untuk kembali dibicarakan dari segi yuridis. Kejahatan atau tindak pidana jelas  tidak    hanya  merugikan  negara,  tetapi  juga  meresahkan  masyarakat.  Semakin meningkatnya  tindak  pidana  juga  para  penegak  hukum  harus  bekerja  keras  tanpa  ada pengecualiannya,  untuk  dapat  menanggulanginya.  yang  menjadikan  kejahatan  ini  tetap perlu untuk mendapatkan perhatian.
Salah satu asas Hukum Pidana adalah “geen straf zander schuld” yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Lebih baik membebaskan seratus orang penjahat daripada mengukum, memidana stau orang yang tidak bersalah. Asas tersebut menjelaskan bahwa dalam proses terjadinya suatu tindak pidana kekerasan terhadap tubuh maupun nyawa, harus di ketahui apa penyebab timbulnya korban, identitas korban barulah berupaya mengetahui identitas pelaku  tindak  pidana  tersebut,  selanjutnya  mengumpulkan  bukti-bukti  mulai  keterangan saksi  yang  tnelihat,  mendengar  terjadinya  tindak  pidana  tersebut.  menjelaskan  bahwa perbuatan tersangkalah yang menyebabkan timbulnya akibat pada korban, bukan karena faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya akibat pada korban,  sampai pada keterangan terdakwa yang menjelaskan tentang bagaimana cara tersangka melakukan perbuatannya, dimana perbuatan itu dilakukan, apa hubungan tersangka dengan korban atau motif dan sebagainya. Keseluruhan proses tersebut bertujuan supaya tidak teriadi orang yang tidak bersalah yang dihukum.
A sas “Geen straf zander schuld” atau tidak ada pidana tanpa kesalahan, diaktualkan dalam  hukum  acara  pidana,  khususnya  dalam  proses  pengumpulan  alat  bukti,  dan konsekwensinya penyidik dapat diputus Pengadilan bersalah melalui gugatan Pra Peradilan yang  diajukan  oleh  Tersangka.  Apabila  penyidik  melakukan  pelanggaran  atas  batasan- batasan yang sudah ditentukan oleh hukum acara pidana, yang disebut dengan Hukum Formil.  Sementara  hukum  pidana  yang  disebut  dengan  Hukum  Materil  hanya  mengatur jenis-jenis  perbuatan  yang  dilarang  yang  disebut  dengan  delik  formil  dan  mengatur perbuatan  yang  dilarang  berikut  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatan  yang  disebut dengan delik materil.
Pemidanaan  berdasarkan  kesalahan  adalah  asas  fundamental  dari  hukum  pidana. Seseorang  harus  dihukum  berdasarkan  kesalahanannya.  Jika  kesalahannya  berat,  maka harus berat pula pidananya. Dan sebaliknya jika kesalahannya ringan atau tidak bersalah maka terdakwa harus dipidana ringan atau dibebaskan dari tuntutan hukum.
Seiring  dengan  kemajuan  tersebut,  tentunya  memberi  pengaruh  pula  terhadap perkembangan pola hidup masyarakat Indonesia. Kecenderungan ini terlihat, terutama di kota-kota besar dan di daerah perbatasan kota, bahwa semakin banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, akibat sempitnya ruang usaha dan peluang kerja, sehingga untuk mencari nafkah mereka melakukan dengan segala cara guna memenuhi kebutuhan hidupnya.  Pada  akhirnya,  menimbulkan  kecenderungan  tingkah  laku  menyimpang  dan melanggar hukum.
Penyimpangan  tingkah  laku  atau  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan seseorang  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain;  adanya  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  disalahgunakan  oleh  pemakainya,  seperti  kejahatan dibidang komputer, industri, terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika secara tidak sah  dan  kejahatan  terorganisir  lainnya.  Kejahatan  tersebut  termasuk  kedalam  kejahatan nonkonvensional.  Selain  itu,  dalam  perkem.bangan  kehidupan  sehari-hari  terjadi  juga kejahatan  konvensional,  misalnya  kejahatan  terhadap  harta  kekayaan  (pencurian, penggelapan, pemerasan, penipuan dan lain-lain) dan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain.
Seperti diketahui tindak pidana pencurian yang disertai dengan pembunuhan adalah suatu jenis kejahatan yang terberat, oleh sebab itu sudah selayaknya perkara ini merupakan prioritas  utama  dalam  penangkapan  kasus-kasus  yang  diterima  sebagai  laporan  di kepolisian.  Dimana  penyidikan  dan  penuntutannya  harus  didukung  oleh  alat  bukti  yang cukup  dan  sempurna,  agar  putusan  hakim  dapat  memberikan  rasa  keadilan  yang sesungguhnya baik bagi terdakwa maupun bagi si korban dan keluarganya.
Tindak pidana diartikan sebagai terjemahan dari strafbaar feit dan merupakan istilah yang dibakukan dalam perundang-undangan sedangkan kejahatan merupakan pengertian yang  lebih  khusus  yang  disebut  dengan  Rechts  Delicten  yang  dibedakan  dengan pelanggaran  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  sebagai  wet  delicten. Salah satu bentuk penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana adalah bagian dari “kebijakan  kriminal”.  Kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  pada  hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).
Tindak  pidana  pencurian  yang  sah  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) juga dibagi menjadi beberapa macam diantara lain tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 162 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dengan Pasal 363 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian ringan yang diatur
dalam  Pasal  364  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tindak  pidana  pencurian dalam keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  dan  tindak  pidana  pencurian  oleh keluarga  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  367.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Melihat  sistimatika  pencurian  yang  dirumuskan  dalam  KUHP  yang  diawali  dari pencurian  biasa  hingga  pada  pencurian  dengan  kekerasan  boleh  dikatakan  pengaturan yang  demikian  sudah  sangat  lengkap  sehingga  tidak  ada  lagi  jenis  pencurian  dalam masyrakat yang tidak diatur dalam jenis-jenis pencurian diatas, maka segala jenis pencurian yang  ada  dalam  masyarakat,  semuanya  dapat  dikualifisir  sebagai  pencurian  yang dirumuskan dalam Pasal 36 hingga Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Yang  dimaksud  pencurian  dengan  kekerasan  adalah  pencurian  biasa  yang  disertai dengan kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 365 KUHP yaitu sebagai berikut:
1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului,  disertai atau di ikuti  dengan kekerasan terhadap orang,  dengan  maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada  kesempatan  bagi  dirinya  sendiri  atau  bagi  kawannya  yang  turut  melakukan kejahatan  itu  akan  melarikan  diri  atau  supaya  barang  yang  dicuri  itu  tetap  ada ditangannya.
2. Hukuman  penjara  selama-lamanya  dua  belas  tahun,  dijatuhkan  jika  perbuatan  itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang  ada  rumahnya  atau  dijalan  atau  didalam  kereta  api  atau  trem  yang  sedang berjalan;
a. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
b. Jika  sitersalah  masuk  ketempat  melakukan  kejahatan  itu  dengan  jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
c. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama- lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat atau mati, oleh satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.
Hukum pidana Indonesia, dalam praktek kenegaraan menganut hukum tertulis. Hal ini terlihat  dari  asas  legalitas  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  yang
berbunyi; “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan sehingga setiap tindak pidana harus dirumuskan secara tertulis melalui peraturan perundang- undangan”. Selain itu dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku residivis secara umum, hakim tentunya  tidak  hanya  harus  bersandar  pada  hukum  tertulis  saja  (sumber  hukum  formal) melainkan juga harus bersandarkan pada hukum tidak tertulis (dalam arti sumber hukum materiil).  Dalam praktek peradilan di Indonesia, walaupun Indonesia tidak menganut asas preseden (judge made law),  seperti yang diterapkan di Negara-negara penganut anglo saxon, hakim di Indonesia memiliki diskresi untuk membentuk dan menemukan hukum yang diwujudkan dalam yurisprudensi walaupun sistem yurisprudensi Indonesia menganut apa yang  dinamakan  persuasive  precedent  di  mana  yurisprudensi  hasil  pembentukan  dan penemuan hukum oleh hakim Indonesia tidak bersifat mengikat.
Walaupun  secara  tegas  dinyatakan  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa Hukum Indonesia menganut adagium Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.  Akan tetapi dalam praktek peradilan Indonesia pernah diberlakukan bahwa Hukum yang hidup di masyarakat (Living law) dapat menjadi salah satu sumber hukum disamping sumber hukum tertulis, yaitu melalui pemberlakuan Pasal 5 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor l Drt. Tahun 1951 sehingga hukum yang tidak tertulis pun dapat menjadi sumber hukum. Pasal 1 ayat (I) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  tersebut  tidak  menutup  pintu  bagi  hakim  untuk  memberikan  interpretasi,  tetapi dalam  memberikan  interpretasi  itu  hakim  tidak  boleh  mempertimbangkan  faktor-faktor yang secara langsung tidak mempunyai dasar dalam ketentuan pidana itu sendiri.
Selain itu hakim berdasarkan Pasal 25 dan 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang  kekuasaan  kehakiman,  yang  pada  intinya  hakim  tidak  diperkenankan  untuk menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak jelas dan tidak ada hukumnya, sehingga dari sini hakim diwajibkan untuk membentuk dan menemukan hukum sesuai dengan asas keadilan diatas kepastian hukum.
Dengan  demikian  pelaksanaan  asas  legalitas  yang  bertujuan  untuk  memperoleh kepastian  hukum  dan  ketertiban  hukum  tidak  selalu  didahulukan  tetapi  justru mendahulukan  keadilan  hukum  atau  kemanfaatan  hukum  dalam  kasus-kasus  tertentu termasuk kasus pencurian berat. Dapat dilihat dalam hal asas kepastian hukum atau legalitas hukum harus dimaknai dari dua hal yaitu sebagai berikut:
1. Kepastian  hukum,  harus  sesuai  dengan  apa  yang  tercantum  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  peraturan  lain  yang  mendukung  mengenai kejahatan yang dilakukan residivis atas kejahatan harta benda.
2. Keadilan,  harus  sesuai  antara  kejahatan  yang  telah  dilakukan  oleh  residivis  dengan lamanya  pemberian  pemidanaan  dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor pendukung  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  residivis  atas  kejahatan  harta  benda. Berdasarkan hal tersebut diatas, mengenai rasa “keadilan”, hakim diberika n kebebasan untuk  memberikan  hukuman,  tetapi  disinilah  pertimbangan-pertimbangan  hakim muncul.

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan  atau  data  sekunder.    Teknik  Pengumpulan  data  Yaitu  menggunakan  metode kepustakaan untuk memperoleh data sekunder melalui informasi yang tersedia pada text book  maupun  pada  peraturan  perundang-undangan.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah data  sekundet  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier.  Sifat  penulisan  ini  adalah  deskriptif  dengan  teknik  analisa  data,  Dalam penelitian  ini  penulis  akan  menganalisa  permasalahan  hukum  dengan  logika  deduktif dengan model silogisme.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pemberatan Pidana pada Tindak Pidana Pencurian
Tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa seseorang  merupakan  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  atau  tindak  pidana pencurian yang dikualisi hukuman terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan hilang nya nyawa seseorang sebaga mana yang terdapat dalam rumusan Pasal  365  ayat  (3)  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yaitu:  “Jika  perb uatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan  pidana  penjara paling lama  lima belas tahun.”
Salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  sering  terjadi  di  masyarakat  adalah  pencurian. Dimana  melihat  keadaan  masyarakat  sekarang  ini  sangat  memungkinkan  orang  untuk mencari  jalan  pintas  dengan  mencuri.  Dengan  berkembangnya  tindak  pidana  pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ancaman hukuman yang berat tidak membuat pelaku takut dalam melakukan kejahatan  tersebut,  pelaku  kejahatan  teatap  melakukan  kejahatan  pencurian  dengan kekerasan lebih menguntungkan dan lebih cepat memperoleh keuntungan finansial.
Tindak Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu tindakan kriminal, yang dimana  tindakan  tersebut  telah  di  atur  didalam  Pasal  363Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP).  Menurut  M.  Sudradjat  Bassar,  pencurian  yang  diatur  dalam  Pasal  363 Undang-Undan g Hukum Pidana (KUHP) termasuk “pencurian istimewa”, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun.
Seperti  pada  penjelasan  rumusan  Pasal  363  ayat  (1)  ke-4  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP), bisa disimpulkan penulis bahwa, agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan,  orang  tersebut  harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan  Pasal  363  ayat  (1)  Ke-4  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti  yang  dimaksud  dalam  Pasal  363  Ayat  (1)  ke-4  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  tersebut  harus  dilakukan  dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.
Tindak  pidana  pencurian  yang  diatur  di  dalam  Pasal  363  dan  Pasal  365  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dinamakan pencurian dengan kualifikasi “pencurian khusus”, sebab  pencurian  tersebut  dilakukan  dengan  cara-cara  tertentu.  Istilah  yang  dirasa  tepat adalah di dalam bukunya Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat dengan ancaman pidanannya.
Penanggulangan pencurian dengan pemberatan pada khususnya dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (Criminal Policy), yaitu suatu usaha yang rasional  dari  masyarakat  untuk  menanggulangi  kejahatan.  Kebijakan  atau  upaya penanggulangan  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari  upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat" Kebijakan kriminal (criminal policy) yang merupakan usaha  dalam  penanggulangan  kejahatan  dapat  dilakukan  melalui  upaya  penal  (pidana) maupun upaya non penal .
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam pasal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan diformulasi sebagai:
1. Perbuatan  pencurian  yang  didahului,  disertai  atau  diikuti  dengan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan,  terhadap  orang  dengan  maksud  untuk  mempersiapkan  atau memudahkan  pencurian,  atau  dalam  hal  tertangkap  tangan  (terpergok)  untuk memungkinkan  melarikan  diri  sendiri  atau  peserta  lainnya,  atau  untuk  tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
3. Jika perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
4. Jika  sitersalah  masuk  ke  tempat  melakukan  kejahatan  dengan  jalan  merusak  atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mendapat luka berat.
6. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati.
7. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
Jadi  melakukan  kekerasan  adalah  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  niat  melakukan pencurian. Dengan demikian tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah berbeda dengan  tindak  pidana  kekerasan.  Mengenai  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  170  KUHP,  yaitu menentukan:
1. Barangsiapa  yang  di  muka  umum  bersama-sama  melakukan  kekerasan  terhadap orang atau barang, dihukum penjara paling selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum:
a) Dengan penjara selama-lamana sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
b) Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
c) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
Jadi Pasal 170  KUHP adalah berbeda dengan Pasal 365  KUHP. Pasal 170  menunjuk kepada  kekerasan  sebagai  tindak  pidana,  sedangkan  pada  Pasal  365,  kekerasan  adalah dimaksudkan  untuk  melakukan  pencurian.  Mengenai  tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan  diatur  dalam  Pasal  365  KUHP.  Secara  lengkap  isi  dari  Pasal  365  KUHP,  yaitu: “Dengan  hukuman  penjara  selama -  lamanya  sembilan  tahun,  dihukum  pencurian  yang
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan  supaya  ada  kesempatan  bagi  dirinya  sendiri  atau  bagi  kawannya  yang  turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.
1. Hukuman penjara selama- lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
a. Jika  perbuatan  itu  dilakukan  pada  waktu  malam  di  dalam  sebuah  rumah  atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama- sama atau lebih
c. Jika  si  tersalah  masuk  ke  tempat  melakukan  kejahatan  itu  dengan  jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kuncil palsu, perintah palsu  atau  pakaian  jabatan  palsu.  Jika  perbuatan  itu  menjadikan  ada  orang mendapat luka berat.
2. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara  selama-  lamanya  dua  puluh  tahun  dijatuhkan,  jika  perbuatan  itu menjadikan  ada  orang  mendapat  luka  berat  atau  mati,  dilakukan  oleh  dua  orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3vKUHP di atas, ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yaitu: Ayat (1):
1. Dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti  dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
2. Dengan  maksud  akan  menyiapkan  atau  memudahkan  pencurian  itu  atau  jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
Pelanggaran terhadap ayat (1), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama - lamanya sembilan bulan.
Ayat (2) (a):
1) Perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam
2) Di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya
3) Dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
Ayat (2) (b):
1) Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
Ayat (2) (c):
1) Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Ayat (2) (d):
1) Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat
Pelanggaran terhadap ayat (2), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama - lamanya dua belas tahun.
Ayat (3): Perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati.
Pelanggaran terhadap ayat (3), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama - lamanya lima belas tahun.
Ayat (4):
1) Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
2) Dilakukan oleh dua orang bersama- sama atau lebih
3) Disertai kekerasan/ancaman kekerasan,
4) Mengakibatkan ada orang mati.
Pelanggaran  terhadap  ayat  (4),  ancaman  pidananya  adalah  “hukuman  mati  atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
Pasal 365 KUHP adalah mengatur tentang “pencurian dengan kekerasan”. Menurut Pasal  89  KUHP,  melakukan  kekerasan  artinya  mempergunakan  tenaga  atau  kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan ‘melakukan kekerasan” menurut pasal  ini  ialah: “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”.
Pingsan  artinya  “tidak  ingat  atau  tidak  sadar  akan  dirinya”,  umpamanya  memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak  mempunyai  kekuatan  atau  tenaga  sama  sekali,  sehingga  tidak  dapat  mengadakan perlawanan  sedikitpun,  misalnya  mengikat  dengan  tali  kaki  dan  tangannya,  mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.
Namun  perlu  dicatat  bahwa  mengancam  orang  dengan  akan  membuat  orang  itu pingsan  atau  tidak  berdaya  itu  tidak  boleh  disamakan  dengan  “mengancam  dengan kekerasan', sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang “melakukan kekerasan” bukan membicarakan tentan g “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”.
Tentang memanjat, Pasal 99 KUHP menentukan: “ Yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman.
2. Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencurian Kekerasan.
Hukum adalah fondasi utama dalam menjaga ketertiban masyarakat, dan dalam setiap sistem  hukum,  ada  peraturan  yang  mengatur  berbagai  tindakan  kriminal.  Salah  satu peraturan  yang  sangat  penting  dalam  hukum  pidana  Indonesia  adalah  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 372 KUHP adalah salah satu pasal yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai pelanggaran Pasal 372 KUHP dan konsekuensinya.
Pencurian dengan kekerasan adalah tindakan yang melibatkan pemakaian kekerasan fisik  atau  ancaman  kekerasan  untuk  mengambil  properti  orang  lain.  Ini  berarti  bahwa tindakan tersebut mencakup tidak hanya penggunaan fisik kekerasan tetapi juga ancaman yang  dapat  memaksa  seseorang  untuk  menyerahkan  barangnya  secara  sukarela  karena takut akan bahaya. Dan Konsekuensi hukum pada Pasal 372 KUHP yaitu:
1. Hukuman  Penjara;  Pelaku  pencurian  dengan  kekerasan  dapat  dikenai  hukuman penjara  maksimal  9  tahun.  Jika  dalam  tindakan  pencurian  tersebut  terdapat  unsur penggunaan  senjata  api  atau  benda  tajam,  hukuman  dapat  ditingkatkan  sesuai dengan Pasal 365 KUHP, yang dapat mencapai hukuman seumur hidup atau hukuman mati.
2. Denda  ;  Selain  hukuman  penjara,  pelaku  juga  dapat  dikenai  denda  yang  besarnya dapat bervariasi tergantung pada keadaan kasus.
3. Ganti  Rugi;  Pelaku  pencurian  dengan  kekerasan  juga  dapat  diwajibkan  membayar ganti rugi kepada korban, yang mencakup kerugian materiil yang diderita oleh korban sebagai akibat dari tindakan pencurian.
4. Sanksi  Tambahan;  Selain  hukuman  penjara,  pelaku  juga  dapat  dikenai  sanksi tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, yang dapat mencakup pencabutan hak politik, hak mengemudi, atau hak kepemilikan senjata.
Kekerasan  dalam  berbagai  bentuk  menjadinmotif  sebagian  perilaku  budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian  bangsa  dan  memberikan  kesana  betapa  iklim  solidaritasan  manusia  belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial, kepribadian  bangsa  dan  memberikan  kesan  betapa  iklim  solideritasan  manusia  belum
sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.

## 3. Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan
Upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibat kan hilang  nyawa  seseorang  perlu  memperhatikan  pengalaman-pengalaman  upaya penanggulangan sebelumnya, yaitu:

## 1) Upaya pre-emtif
Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang di lakukan oleh  pihak  kepolisian  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana.Usaha-usaha  yang dilakukan  dalam  penanggung  kejahatan  secarapre-emtifi  adalah  menanamkan  nilai-nilai norma-norma  yang  baik  sehingga  norma-norma  tersebut  terinternalisasi  dalam  diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran kejahatan tapi tidak ada niat nya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan. terjadi kejahatan.

## 2) Upaya preventif
Penanggulangan  kejahatan  secara  preventif  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya atau  timbul  nya  kejahatan  yang  pertama  kali.  Mencegah  kejahatan  lebih  baik  dari  pada mencoba  untuk  mendidik  penjahat  menjadi  lebih  baik  kembali,  sebagai  mana  dalam kronolologi  yaitu  usaha-usaha  memperbaiki  penjahat  perlu  diperhatikan  dan  di  arahkan agar  tidak  terjadi  lagi  pengulangan  kejahatan.  Sangat  beralasan  bila  upaya  preventif utamakan karena upaya preventif dapat dilakuakan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus  dan  ekonomis.  Ada  beberapa  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  menanggulangi kejahatan yaitu:
a. Menyadari  bahwa  akan  ada  nya  kebutuhan-kebutuhan  untuk  mengembangkan dorongan-  dorongan  social  atau  tekanan-tekanan  social  dan  tekanan  ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
b. Memasukan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitasi kriminal  atau  sosial,  sekalipun  potensialitas  tersebut  disebabkan  gangguan- gangguan  biologis  dan  psikologis  atau  kurang  mendapat  kesempatan  social ekonomi  yang  cukup  baik  sehingga  dapat  merupakan  suatu  kesatuan  yang harmonis
Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagai mana kita melakukan suatu usaha yang positif,  serta  bagai  mana  kita  menciptakan  suatu  kondisi  seperti  keadaan ekonomi,lingkungan,  juga  ikut  masyarakat  yang  menjadi  suatu  daya  dinamika  dalam
pembangunan dan bukan sebalik nya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang  mendorong  timbul  nya  perbuatan  menyimpang,  juga  disamping  itu  bagai  mana meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  bahwa  keamanan  dan  ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

## 3) Upaya represif
Upaya represif  adalah suatu upaya penanggung kejahatan secara konsepsional yang ditempuh  setelah  terjadi  nya  kejahatan.  Penanggulangan  dengan  upaya  represifdi maksudkan  untuk  menindak  para  pelaku  kejahatan  sesuai  dengan  perbuatan  nya  serta memperbaiki nya kembali agar mereka sadar bahwa buatan yang dilakukan nya merupakan perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  merugikan  masyarakat,  sehingga  tidak  akan mengulangi nya dan orang lain juga tidak akan melakukan nya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangatlah berat.
Dalam membahas system represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam system peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu, sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, permasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terpangka dan berhubungan secara fungsional.
Upaya  represif  dalam  pelaksanan  nya  dilakukan  pula  dengan  metode  perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishemnt). Lebih jelasnya uraian nya sebagai berikut:
a) Perlakuan (treatment)
Perlakuan tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan  diberikan  kepada  orang  yang  belum  terlanjur  melakukan  kejahatan.  Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan. Perlakuan dengan sanksi-sanksi  pidana secara tidak langsung, artinya tidak  berdasarkan  putusan  yang  menyatakan  suatu  hukum  terhadap  isu  pelaku kejahatan.
Adapun  yang  diharapkan  dari  penerapan  perlakuan-perlakuan  ini  ialah tanggapan  baik  dari  pelanggar  hukum  terhadap  perlakuan  yang  diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan  kekeliruan  nya  dan  kesalahan  nya,  dan  dapat  kembali  bergaul  di  dalam masyarakat seperti sedia kala.
Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan mengandung dua tujuan pokok, ya itu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak lagi melakukan  hal-hal  yang  lebih  buruk  lagi,  dimaksud  agar  sipelaku  kejahatan  di
kemudian  hari  tidak  lagi  melakukan  pelanggaran  hukum,  baik  dari  pelanggaran- pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.
b) Penghukuman (punishment)
Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronis nya atau  terlalu  bertanya kesalahan yang telah dilakukan,  maka  perlu  diberikan  penghukuman  yang  sesuai  dengan  perundang- undangan dalam hukum pidana. Oleh karena itu Indonesi sudah mengantur sistem permasyarakatan, bukan lagi system kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem permasyarakat hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.
4. Hambatan  Yang  Dihadapi  Dalam  Menyelesaikan  Perkara  Tindak  Pidana  Pencurian Dengan Kekerasan Penjatuhan Pidana pada Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pencurian  dengan  kekerasan  merupakan  salah  satu  penyakit  masyarakat  yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu di upayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan kekerasan  terhadap  orang  lain  dan  kejahatan  tersebut  juga  mengakibat  kan  hilang  nya nyawa seseorang pada saat melakukan pencurian.
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah tugas  kepolisian,  khususnya  dalam  mengungkap  kasuskasus  yang  dilakukan  secara terencana  oleh  pada  tersangka.  Dengan  tingkat  profesionalismenya  yang  tinggi  dan jaringannya  yang  relatif  luas,  maka  diharapkan  kepolisian  dapat  mengungkap  kasus pencurian dengan kekerasan hingga menangkap dan memidanakan pelakunya.
Masih  kurang  maksimumnya  peran  kepolisian  dalam  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  disebabkan  adanya  sejumlah  factor  kendala yang dihadapi, yaitu:

## 1) Korban Meninggal Dunia
Penyidikan akan dianggap menemui titik gelap atau paling tidak diawali dari titik gelap karena tidak adanya saksi korban sebagai sumber informasi yang mengetahui bagaimana tindak kekerasan yang terjadi dalam tindak pidana pencurian tersebut.  Dalam beberapa kasus, tersangka dapat secara nekad dengan sengaja melakukan kekerasan kepada korban hingga diyakininya telah meninggal dunia.Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak atau bukti bagi petugas kepolisian yang melakukan penyidikan.
Sebagai akibatnya kepolisian akan kesulitan menggungkap perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi. Jika korban meninggal dunia, dan tidak ada saksi lain yang melibat keberadaan orang lain (tersangka) di TKP, maka akan semakin sulit mengarahkan bukti yang ada  di  TKP  kepada  orang  tertentu.  Jika  hal  ini  terjadi,  maka  pengungkapan  kasus  akan membutuhkan waktu yang lama, dan bahkan mungkin tidak dapat diungkap sama sekali. Namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar laporan pencurian dengan kekerasan yang ditangani. Kepolisian Republik Indonesi dapat diungkap dengan tuntas

## 2) Pelaku Anak Dibawah Umur
Kepolisian tidak dapat secara langsung melakukan proses hukum kepada tersangka anak hingga kepenuntutan karena adanya UU SPPA yang mengatur bahwa anak sebaiknya tidak dipidana, tetapi lebihmengedepankan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara di  luar  pengadilan  melalui  musyawarah  diversi  antara  keluarga  tersangka  anak  dengan korban, dan dalam hal ini kepolisian mempunyai kewajiban untuk mengupayakan diversi. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan wajib harus terlebih dahulu diupayakan diversi walaupun sebenarnya korbannya telah menderita secara fisik maupun mental.
Hal  ini  tentu  menghambat  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana pencurian  dengan  kekerasan,  dimana  besar  kemungkinan  bahwa  anak  tersebut  akan memperoleh diversi dengan menyerahkan anak kepada orang tuanya. Keterlibatan anak di bawah umur sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan menyebabkan penegakan hukum tidak  dapat  dilakukan  secara  tegas,  karena  terhadap  anak  tersebut  penyidik  harus mengedepankan diversi. Diversi tentu tidak dapat diharapkan menimbulkan efek penjeraan, padahal tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak cukup banyak terjadi, khususnya mereka yang terlibat dengan geng motor atau kelompok begal ataupun mereka yang sudah terlibat sebagai pecandu pengguna narkotika.

## 3) Tersangka Mudah Melarikan Diri
Jika tersangka tidak dapat ditangkap karena sudah melarikan diri, maka penegakan hukum  akan  terkendala,  karena  penyidik  tidak  dapat  menyerahkan  atau  melimpahkan berkas kepada jaksa penuntut umum bersama dengan tersangkanya. Pada sisi lain seorang tersangka  tidak  menyandang  statusnya  selamanya,  tetapi  terdapat  batas  waktu  dimana status tersebut, dinyatakan kadaluarsa. Banyak kasus dimana tersangka benar-benar tidak dapat  ditemukan  sehingga  dianggap  bahwa  upaya  penegakan  hukum  telah  mengalami kegagalan.

## 4) Pelaku Menghilangkan Alat Bukti
Adanya  upaya  dari  tersangka  atau  pelaku  untuk  menghilangkan  jejak  dengan menghapus atau menghilangkan semua alat bukti yang dapat mengarah kepadanya yang dilakukan  pada  saat  kejadian  perkara,  akan  menyebabkan  kesulitan  bagi  penyidik  untuk memperoleh  alat  bukti  yang  dapat  dihubungkan  dengan  tersangka.  Bahkan  terdapat kemungkinan bahwa korban juga tidak dapat melihat wajah dari tersangka.
Dengan  tidak  adanya  pengenalan  wajah  ataupun  sketsa  wajah  akan  membuat penyidik  semakin  kesulitan  menemukan  tersangka,  dimana  pelaku  secara  sengaja menggunakan penutup kepala pada saat melakukan aksinya. Hal ini akan menyebabkan proses penyidikan menjadi berjalan sangat lambat bahkan mungkin dinyatakan gagal.
Upaya  pelaku  menghilangkan  alat  bukti  secara  rapih  dan  korban  juga  tidak  dapat memberikan ciri-ciri pelaku, maka kasus tersebut kemungkinan akan ditutup tanpa tindak lanjut, karena tidak adanya alat bukti yang dapat diarahkan untuk menangkap pelakunya. Padahal terdapat kemungkinan bahwa pelaku justru berada dan bebas berkeliaran disekitar kediaman korban.

## 5. Analisis Hukum Putusan Pengadilan No. 46/PID. B/2018/PN.Crp
Menurut Peneliti atas perbuatan terdakwa ARI YANTO Alias ARI Bin SELANI sangatlah tidak  terpuji,  dari  keingian  untuk  mencuri  sampai  dengan  dilakukan  kekerasan  sehingga menyebabkan kematian dan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ber salah  telah  melakukan  tindak  pidana  “PENCURIAN  DENGAN  KEKERASAN  DALAM KEADAAN  MEMBERATKAN  YANG  MENYEBABKAN  MATI”,  sebagaimana  dalam  Dakwaan Alternatif Kedua  Primair Penuntut Umum;
Dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Tahun. Sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),  yang berbunyi:
(1) “Diancam dengan pidana penjara selama -lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai  atau  diikuti  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  terhadap  orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal  tertangkap  tangan,  untuk  memungkinkan  melarikan  diri  sendiri  atau  peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya:
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
- Ke  1:  Jika  perbuatan  dilakukan  pada  waktu  malam  dalam  sebuah  rumah  atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- Ke 2: Jika peruatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- Ke  3:  Jika  masuknya  ke  tempat  melakukan  kejahatan,  dengan  merusak  atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan-palsu.
- Ke 4: Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika peruatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.
Dalam  penjelasan  pasal  tersebut  bahwa  maksimal  hukuman  20  tahun  pada  ayat  4 tersebut. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan masih sangat ringan, penulis berharap hakim  dapat  berani  memberikan  hukuman  maksimal  seperti  dalam  kasus-kasus pembunuhan pada Pasal 338 KUHP. Agar masyarakat luas tidak semena-mena melakukan tindak pidana yang tergolong sepele tapi sampai dapat berakibat menghilangkan nyawa orang lain.

## 6. Analisis Hukum Putusan Pengadilan No. 220/PID.B/2021/PN. Bks
Menurut  Penulis  bahwa  Terdakwa  HABIBI  Bin  SUPARMAN  tersebut  diatas,  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana.  “Pencurian  dengan kekerasan  yang  mengakibatkan  kematian  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  dengan bersekutu”,  sebagaimana  da kwaan  Kesatu;  serta  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa HABIBI Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun masih sangat ringan. Karena hukuman maksimal dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP adalah 20 (dua puluh) tahun.

## SIMPULAN
Berikut adalah Kesimpulan yang penulis kemukakan adalah:
1. Pertimbangan hukum  hakim dalam memutuskan pelaku tindak  pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berakibat kematian yaitu
a. Putusan Pengadilan No. 46/PID. B/2018/PN.Crp.
Yaitu:  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang diajukan di persidangan telah diperoleh Fakta-Fakta Hukum.
Menimbang,  bahwa  oleh  berdasarkan  uraian  pertimbangan  diatas,  Majelis
Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama - Sama Atau Lebih Secara Bersekutu”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari    fakta -  fakta  yuridis  dan  dihubungkan  dengan  unsur  -  unsur  tindak  pidana  yang didakwakan  kepada  Terdakwa  dalam  Dakwaan  Alternatif  Kedua  Primair  Jaksa Penuntut  Umum  maka  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  perbuatan  Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
Menimbang,  bawa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  365  ayat  (4)  Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  Dakwaan  Alternatif  Kedua  Primair  Jaksa Penuntut Umum;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan  selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan pembenar  dan/atau  alasan    pemaaf,    maka  Terdakwa  haruslah mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dan  harus  dinyatakan  bersalah  dan dijatuhi pidana;
Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah  dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan,  dan  penahanan  terhadap  diri  Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  ke  persidangan. Menimbang,  bahwa  terdakwa  dihadapkan  Jaksa  Penuntut  Umum  kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: dakwaan pertama melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih surat dakwaan yang sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan tersebut;
b. Putusan Pengadilan No. 220/PID.B/2021/PN. Bks
Yaitu:  Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  mengajukan  barang  bukti, Menimbang, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa  dilandasi  alasan  yang  cukup  dan  tidak  terdapat  alasan  untuk menangguhkan penahanannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam  tahanan;  Memperhatikan,  Pasal  365  ayat  (4)  KUHP  dan  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang- undangan lain yang bersangkutan;
2. Penerapan hukum tindak pidana pencurian pada Putusan No. 220/Pid.B/2018/PN.Bks  yaitu  :  Menyatakan  Terdakwa  ARI  YANTO  Alias  ARI  Bin SELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana  “PENCURIAN  DENGAN  KEKERASAN  DALAM  KEAD AAN  MEMBERATKAN YANG  MENYEBABKAN  MATI”,  sebagaimana  dalam  Dakwaan  Alternatif  Kedua Primair  Penuntut  Umum,  Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  tersebut  oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Tahun ;
Dan  Putusan  No.  46/Pid.B/2018/PN.Crp  yaitu:  Menyatakan  Terdakwa  HABIBI  Bin SUPARMAN  tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana.  “Pencurian  dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan  kematian  yang dilakukan  oleh  dua  orang dengan  bersekutu”,  sebagaimana  dakwaan  Kesatu, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HABIBI Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
Anwar,  Moch.,  (Dading),  Hukum  Pidana  Bagian  Khusus  (KUHP  Buku  II),  Bandung: Alumni,1979.
Ade  Saptomo,Pokok-pokok  Metodologi  Penelitian  Hukum  Empiris  Murni, Jakarta:Universitas Trisakti, 2009.
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana. Bagian I. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2002
Arif Gosita Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta : Prenada Media Group, 2008.
Bonger,  W.A.,  Pengantar  Tentang  Kriminologi,  Pembangunan  Ghalia  Indonesia, Jakarta.1992  Alam,  A.S,  Kejahatan,  Penjahat,  dan  Sistem  Pemidanaan,  Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2002.
Bambang Waluyo, 2002, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta:Sinar Grafika,2002.
Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2006.
Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cet ke-2, Jakarta: Kencana,2006.\
Dr.Mardani.”Teori Hukum”Edisi I,(Jakarta: Penerbit Kencana.2024.
Hanafi  Amrani,  Mahrus  Ali,  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana.  (Jakarta:  Rajawali Pers,2015.
J.B. Daliyo,S,H. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prehalindo, 2001.
J.E. Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, 1987.
Lubis,  Todung  Mulya,  Kontroversi  Hukuman  Mati,  Perbedaan  pendapat  Hakim Konstitusi,Jakarta:Kompas, 2009.
Moelyanto, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta Bandung. 1985.
Mulyanto. Dalam Buku Perbuatan Pertanggung jawaban dan Hukum Pidana, Jakarta: Bina aksara, 1983.
Moeljanto,  Perbuatan  Pidana  Dan  Pertanggung  Jawaban  Pidana.  Jakarta:  Bina  Askara, 1983.
Mardjono  Reksodipoetro.  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Peran  Penegak  Hukum Melawan  Kejahatan,  dalam  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
M. Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, (Bandung:Remadja Karya,1986.
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Poentang  Moerad,  Pembentukan  hukum  melalui  putusan  pengadilan  oleh  hakim, Bandung: Alumni, 2003.
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.2005.
Poernomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor Politeia, 1996.
Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar
Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
Rusli  Muhammad,  Potret  Lembaga  Pengadilan  Indonesia,  Yogyakarta:Grafindo Persada,2006.
R.  Soesilo,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor:Politeia,1976.
Soedirjo,S.H. Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
Soerjono  Soekanto,  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
Soekanto,  Sorjoeno,  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  UI
Press,Jakarta.2003.
S.R Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta:Ghalia, 2016.
Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2001.
________, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 1986 Sudrajat, Tindak Pidana Tertentu didalam KUHP,  Jakarta : Remadja Karya 1986
Suharto RM, Hukum Pidana Material, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
Utrecht,  E.,  dan  Moh.  Saleh  Djindang,  Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia, Jakarta:Ikhtiar,1973.
W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
Wirjono  Prodjodikoro,  Azas-azas  pada  Hukum  Pidana  di  Indonesia,  Resiko.  Jakarta.

## Bandung 1979
Yahya  Harahap.  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP.  Pustaka  Kartini: Jakarta 1993
Zamhari Abidin : Pengertian dan Asas Pidana Schama dan Synopsis, Jakarta Djambatan,
1989
Undang-Undang, Peraturan Dan Putusan Hakim
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Putusan Pengadilan No. 220/Pid.B/2021/PN. Bks dan Putusan No. 46/Pid. B/2018/PN.Crp. MEDIA SOSIAL / WEBSITE
Brigadir Hendra Ryadinata, Penyidik Reskrim Polres Bireuen, Wawancara pada tanggal 1 November.2018.
Editor: Mahmuda. Sumber: http://www.antarajateng.com/detail/ind ex.php?id=89148
Hasil wawancara bersama pelaku FN pada tanggal 26 November 2022
Hafiz Dwisyah & Nurhafifah, Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan,
JIM Bidang Hukum Pidana Vol.2 No.1, Febuari 2018.
Mukhtaruddin,  S.H.,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bireuen,  Wawancara  pada  tanggal  11
Februari 2019.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/03/04/nkokkg-hanya-4-persen- kasus pencurian-dengan-kekerasan- jalan-raya.