## LEMBAGA AMIL ZAKAT, POLITIK LOKAL, DAN GOOD GOVERNANCE DI JEMBER

## Nurul Widyawati Islami Rahayu
Dosen Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember 68136 Email: nurulwidyawatiislamirahayu@ymail.com
Abstrak:
Prinsip  dan  pilar good  governance dalam  lembaga  amil  zakat  akan terimplementasi dengan baik jika mendapat dukungan penuh dari pemangku kebijakan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Jember.  Keberadaan  ketiga komunitas (pribadi, lokal dan Organisasi Masyarakat) berimplikasi terhadap regulasi  pengelolaan  zakat  dan  menjadikan  salah  satu  sebab  tidak  optimal- nya good governance lembaga amil zakat, baik secara regional maupun secara nasional  sehingga  implikasi  keberadaan  zakat  tidak  bisa  efektif  dan  efisien. Pengelolaan  zakat  di  Kabupaten  Jember  pada  khususnya,  menunjukkan kendala yang sangat kompleks. Hal tersebut berawal dari ketidak-percayaan masyarakat  terhadap  lembaga  pengelolaan  zakat  oleh  lembaga  amil  zakat. Untuk  mendukung  hal  tersebut,  harus  diciptakan  pengelolaan  perusahaan yang  baik  dan  optimalisasi good  governance .  Salah  satu  pilar  organisasi  yang harus  diterapkan  untuk good  governance yaitu  mendesain  dan mengimplementasikan pengendalian intern.

## Abstract:
Principles  and  pillars  of  good  governance  in amil  zakat institution  will  be implemented  properly  if  it  gets  full  support  from  the  policy  maker  of  local goverment in Jember. The existence of three communities (personal, local, and community  organizations)  has  implications  for  regulations  of zakat management  and  makes  one  not  optimal  because  of  good  governance amil zakat institutions, both regionally and nationally so that the implications of the existence of zakat can not be effectively and efficiently. Zakat management in Jember  in  particular,  showed  a  very  complex  constraints.  It  starts  with  the public  distrust  of  the  institution  of zakat management  by amil  zakat institutions.  To  supports  this,  should  be  created  good  corporate  governance and  optimalisation  of  the  good  governance.  One  of  the  pillars  of  the organization  that  should  be  applied  to  good  governance:  designing  and implementing internal control.
Kata-kata Kunci :
Good governance , zakat, Lembaga Amil Zakat,

## Pendahuluan
Allah berfirman:
Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para
muallaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memerdekakan)  budak,  orang-orang yang  berutang,  untuk  jalan  Allah  dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan,  sebagai  sesuatu  ketetapan yang  diwajibkan  Allah;  dan  Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana . 1 Dalam  ayat  di  atas  dikemukakan bahwa  salah  satu  golongan  yang  berhak menerima zakat ( mustahiq ) adalah orang- orang  yang  bertugas  mengurus  zakat (‘ āmil ).  Dengan  turunnya  ayat  tersebut, sasaran  zakat  menjadi  jelas  dan  masing- masing  mengetahui  haknya.  Dengan dijelaskannya  lebih  rinci  oleh  Allah dalam Al-Qur’an tentang pendistribusian zakat, maka para petugas zakat, atau juga lembaga-lembaga  pengelola  zakat  tidak dapat  membagikan  zakat  sesuai  dengan sekehendak  hati  mereka.  Karena  jika demikian, hal itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang  yang  tidak  bertanggung jawab, yang akan mereka gunakan untuk kepentingan  pribadi  mereka  atau  juga kepentingan golongan mereka dan bukan untuk  kepentingan  Islam  dan  umat Muslim. 2 Zakat  merupakan  salah  satu sumber  utama  keuangan  negara  dalam Islam.  Zakat  menjadi  salah  satu  unsur yang  digunakan  untuk  menghitung pendapatan  nasional  dalam  Islam.  Zakat bukanlah  masalah  pribadi  yang  pelaksa- naannya  diserahkan  hanya  atas  kesa- daran pribadi, zakat merupakan hak dan kewajiban.  Tujuan  utama  dari  zakat adalah  untuk  menyeimbangkan  antara orang yang kelebihan dana ( surplus fund ) dengan  orang  yang  kekurangan  dana ( deficit fund ). Artinya zakat itu digunakan
1 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahnya (Surabaya:  PT.  Bumi  Restu,  1989), hlm, 421.
2 Al-Utsaimin, Fiqh  Zakat  Kontemporer (Surakarta: Al-Qowam, 2011), hlm 6.
untuk  mengentaskan  kemiskinan,  di mana  nama  mereka  tercatat  dalam delapan  (8)  golongan  ( asnaf )  yang  wajib menerima  zakat  ( mustahiq ).  Kedelapan golongan  ini,  sebagian  di  antara  mereka ada  yang  menerima  zakat  untuk  meme- nuhi  kebutuhannya.  Ada  yang  sebagian mereka  menerima  zakat  karena  keper- luan kaum Muslim kepada-Nya. Kedelapan  golongan  tersebut  adalah:  (1) Orang-orang  fakir,  yaitu  orang  yang sangat  sengsara  hidupnya,  tidak  mem- punyai  harta  dan  tenaga  untuk  me- menuhi  penghidupannya;  (2)  orang- orang  miskin,  yaitu  orang  yang  tidak cukup  penghidupannya  dan  dalam  kea- daan  kekurangan;  (3)  pengurus  zakat, orang  yang  diberi  tugas  untuk  me- ngumpulkan  dan  membagi  zakat;  (4) Mu’allaf , merupakan orang kafir yang ada harapan  masuk  Islam  dan  orang  yang baru  masuk  Islam  yang  imannya  masih lemah;  (5)  memerdekakan  budak,  men- cakup  juga  untuk  melepaskan  orang Muslim  yang  ditawan  oleh  orang  kafir; (6)  orang  yang  berhutang,  orang  yang berhutang  untuk  kepentingan  yang bukan  maksiat  dan  tidak  sanggup  mem- bayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk  memelihara  persatuan  umat Muslim  dibayar  hutangnya  itu  dengan zakat,  walaupun  ia  mampu  memba- yarnya;  (7) Fî  sabilillâh ,  yaitu  untuk keperluan  pertahanan  Islam  dan  kaum Muslim;  (8)  orang  yang  sedang  dalam perjalanan  yang  bukan  maksiat  meng- alami kesengsaraan dalam perjalananya. 3 Terdapat  di  beberapa  negara  yang sistem pengelolaan zakat dapat dikatakan berhasil, seperti di  Pakistan. Di  Pakistan, sistem zakat diperkenalkan  melalui Peraturan Presiden pada bulan Juni 1980 yang  berisi  penyediaan,  penilaian,
pengumpulan,  penyaluran,  audit,  dan evaluasi  zakat.  Hukum  zakat berlaku untuk  semua  umat  Muslim  di  Pakistan, tetapi  jika  seseorang  merasa  bahwa pungutan  zakat tidak  sesuai  dengan keadaan  dirinya  maka  ia  dapat  mencari pembebasan  dari  pungutan  zakat  ter- sebut  dengan  mengisi  deklarasi  sumpah, menurut prosedur yang telah ditetapkan. Di negara tersebut juga dibentuk lima (5) organisasi zakat yaitu Central Zakat Coun- cil (pembuat kebijakan tertinggi), Provinsi Zakat  Council  (terdapat  di  masing- masing  provinsi),  Kabupaten  Zakat (terdapat  di  masing-masing  kabupaten), Tehsil Zakat (pembagi zakat di Kabupaten),  dan  Local  Zakat  Committee (satu  di  daerah  pedesaan  dan  satu  di Mohallah atau perumahan kecil di daerah perkotaan).  Di  samping  itu,  pemerintah Pakistan  juga  mendirikan  Yayasan  Zakat Nasional yang mendanai berbagai proyek untuk  memberikan  penghasilan  rutin kepada orang-orang yang berhak mendapatkan  zakat.  Potensi  zakat  di Pakistan, mencapai 0.3 persen dari Gross Domestic  Product  (GDP).  Jika  dilihat sekilas,  tampak  bahwa  potensi  zakat masih  sangat  kecil.  Namun  Pakis-tan mampu menurunkan kesenja-ngan kemiskinan  dari  11,2  persen  menjadi  8 persen. 4
Di Malaysia, konstitusi telah menca- tat bahwa zakat di bawah otoritas negara, Penguasa  Melayu  atau  Yang  Dipertuan Agungkan memiliki bentuk hukum Islam sendiri  yang  sejalan  dengan  ketentuan konstitusi.  Biasanya  ketentuan  yang  ber- kaitan  dengan  zakat  merupakan  bagian dari  hukum  tersebut.  Mulai  tahun  1991, Malaysia  memiliki  lembaga  zakat  admi-
4 Ataina  &  A.  Tohirin,  “Zakat  and  Waqf economy”. Journal of Sevent International Conference the Tahwidi epistemology (2010), hlm 353.
nistrasi  dewan  Agama  Islam  (majelis agama Islam) yang berasal dari 13 negara bagian  di  Malaysia  dengan  wilayah federal  Kuala  Lumpur  dan  Labuan  yang memiliki  dewan  sendiri  sehingga  jumlah totalnya  menjadi  14  dewan  Islam  di Malaysia.  Semua  hal  yang  berkaitan dengan  agama  adalah  tanggung  jawab dewan  Islam.  Sedangkan  kantor  dewan Islam  di  masing-masing  negara  biasanya dikenal berbagai nama, seperti Zakat dan Baitulmal  Office,  Zakat  Komite,  Zakat Satuan atau Departemen Zakat. Selain itu, Dewan Islam ini juga menjalin kerjasama dengan negara-negara  Asia yang  dikenal dengan  Dewan  Agama  untuk  Negara Brunei  Darussalam,  Indonesia,  Malaysia, dan  Singapura  yang  dikenal  dengan MABIMS  dan  organisasi  Negara-negara Islam  (OKI)  yang  mewakili  57  negara- negara  Islam  saat  ini  dan  diketuai  oleh Malaysia.  Di  samping  itu,  dapat  dilihat bahwa  potensi  zakat  di  Malaysia mencapai  2,7  milliar  dolar  AS,  sehingga peran  zakat  dapat  mengurangi  angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di  Malaysia.  Dengan  mengambil  sampel negara  bagian  Selangor  menunjukkan bahwa  pengelolaan  zakat  yang  baik  dan terencana  mampu  mengentaskan  kemis- kinan, paling tidak menguranginya. 5 Indonesia  sebagai  negara  berpen- duduk Muslim terbesar di dunia ternyata memiliki  potensi  zakat  terbesar  pula. Berdasarkan  hasil  penelitian  IPB  yang bekerjasama  dengan  Baznas,  Indonesia memiliki  potensi  217  triliun  dari  hasil pengumpulan  zakat  setiap  tahunnya. Hasil riset ini tentu mencengangkan. Jika kita bandingkan dengan potensi zakat di beberapa  negara  Islam,  tentunya  potensi kita jauh lebih besar. Meskipun Indonesia memiliki  potensi  zakat  hingga  217  trilun
per tahunnya, namun faktanya pada 2010 Baznas  hanya  mampu  mengumpulkan sekitar  1,5  triliun  saja  dan  meningkat pada  2012  hingga  1,7  triliun  meskipun telah  diprediksikan  mencapai  2  triliun, namun hasil itu belum mencapai target. 6 Salah  seorang  pengurus  Forum  Zakat Indonesia, Sri
Adi
Bramasetia, mengatakan bahwa meskipun jumlah za- kat  yang  terhimpun  di  Indonesia  naik tiap  tahun,  namun  tidak  pernah  men- capai  potensi  yang  sesungguhnya. Menurutnya,  jika  dikelola  secara  serius, potensi  zakat  di  Indonesia,  dengan jumlah  penduduk  Muslim  terbesar  di dunia,  bisa  mencapai  Rp  300  triliun  per tahun.  Namun  dari  potensi  yang  besar itu, baru tercapai sekitar Rp 1,8 triliun per tahun.  Ia  memperkirakan  bahwa  angka tersebut  disebabkan  karena  kesadaran perusahaan-perusahaan  besar  dan  ma- syarakat  dalam  menunaikan  zakat  masih rendah.  Selain  itu,  kurangnya  sosialisasi dan  informasi  dari  Baznas  dianggap sebagai faktor lain mengapa jumlah zakat yang terkumpul masih rendah. 7
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) mengimbau  umat  Muslim  di  tanah  air untuk  memberikan  atau  menyalurkan zakat  melalui  lembaga  amil  zakat  resmi. Langkah  tersebut  bertujuan  agar  zakat yang disalurkan akan lebih tepat sasaran kepada  mereka  yang  membutuhkan. Berdasarkan  Undang-undang  No.  23 Tahun  2011,  telah  diatur  dua  jenis organisasi  pengelola  zakat  di  tanah  air, yakni  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  dan Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas), baik  di  propinsi  maupun  di  kabupaten. Lembaga  Amil Zakat merupakan organi- sasi  pengelola  zakat  yang  dibentuk  oleh
6 www.detik.com , Diakses 17 Agustus 2013.
7 Wawancara  dengan  pengurus  Forum  Zakat Indonesia, Sri Adi Bramasetia, tanggal 11 Oktober 2012.
masyarakat  dan  disahkan  oleh  peme- rintah,  sedangkan  Badan  Amil  Zakat merupakan  organisasi  pengelola  zakat yang dibentuk oleh pemerintah. 8
Dengan  adanya  UU  No.  23  Tahun 2011  yang  memuat  tentang  pengelolaan zakat  merupakan  tantangan  konsolidasi yang  paling  besar  bagi  pengelola  zakat resmi,  yaitu  antara  Baznas  mulai  dari pusat  hingga  daerah,  dengan  LAZ. Konsolidasi  ini  menjadi  sangat  penting karena  mereka  adalah  ujung  tombak yang  sangat  menentukan  keberhasilan penghimpunan  dan  penyaluran  zakat. Persepsi  dan  pandangan  masyarakat mengenai wajah perzakatan nasional juga sangat  ditentukan  oleh  kinerja  dan per- formance lembaga  zakat  ini.  Termasuk tingkat  kepercayaan muzakki juga  sangat dipengaruhi  oleh  kinerja  institusi ‘amil zakat di  dalam  menjalankan  amanah  ini. Apalagi  di  era  sekarang,  di  mana service excellence memegang  peran  yang  sangat penting  dalam  menjaga  loyalitas muzakki untuk berzakat via lembaga ‘amil .
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baz- Nas)  merupakan  badan  resmi  dan  satu- satunya  yang  dibentuk  oleh  pemerintah berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI (Kepres  Nomor  8  Tahun  2001).  Baznas memiliki  tugas  dan  fungsi  menghimpun dan  menyalurkan  zakat,  infaq,  dan sedekah  (ZIS)  pada  tingkat  nasional. Baznas bertanggung jawab langsung dan memberikan  laporan  tahunan  tentang penghimpunan  dan  penyaluran  ZIS kepada Presiden Republik Indonesia.
Ketua  Baznas,  Didin  Hafidhuddin, melaporkan  bahwa  pengumpulan  zakat nasional  tahun  2011  tercatat  sebesar  Rp 1,73  triliun  atau  naik  15,13  persen dibanding  tahun  2012.  Namun  yang
8 www.  okezone.com/read/2013/07.  Diakses pada di 6 Agustus 2013.
terserap  baru  sekitar  satu  persen  saja. Menurutnya,  masih  kecilnya  penyerapan dan  pengelolaan  zakat  karena  berbagai faktor,  di  antaranya  belum  tumbuhnya kesadaran  akan  pentingnya  dan  manfaat zakat,  serta  kurangnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  lembaga  zakat. Oleh  karena  itu,  lanjutnya,  berbagai upaya yang dilakukan oleh Baznas dalam menyerap  potensi  zakat  serta  menge- lolanya.  Ada  beberapa  langkah  yang dilakukan  oleh  Baznas  dalam  mening- katkan  penerimaan  zakat,  yakni  mela- kukan  sosialisasi  dan  edukasi  mengenai zakat  dan  pengelolaanya,  penguatan lembaga  zakat  agar  menjadi  lembaga yang  bersih  sehingga  dapat  dipercaya oleh  umat  Muslim,  pemberdayaan  dan sinergisitas.  Pengelolaan  zakat  tidak  bisa sendiri,  harus  bersama-sama  dan  mem- butuhkan  semua  unsur  lapisan  masya- rakat. 9
Kesadaran masyarakat untuk berza- kat  di  Jawa  Timur,  khususnya  di Kabupaten  Jember  masih  rendah  karena Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat belum tersosialisasikan  dengan  baik  kepada masyarakat.  Hal  tersebut  terungkap dalam  sosialisasi  UU  No  23.  Tahun  2011 di  aula  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam Negeri  (STAIN)  Kabupaten  Jember  pada 7 Januari 2013. Dalam sosialisasi tersebut, Penyelenggara  Zakat dan  Wakaf Kemen- terian  Agama  (Kemenag)  Kabupaten Jember,  Erwin  Sulthony,  mengatakan bahwa  zakat  masih  dipahami  dengan menggunakan  paradigma  lama  yaitu sebagai  pemberian  sukarela,  belas  kasih, dilakukan  setelah  satu  tahun,  biasanya dilakukan seorang kiai, dan zakat dinilai bisa  mengurangi  kekayaan.  Paradigma
9 Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Rabu 1 Agustus 2013.
itu  harus  diubah  karena  sesuai  dengan UU  Nomor  23  Tahun  2011  bahwa  zakat merupakan  perintah,  wajib  hukumnya, dan  tidak  harus  dikeluarkan  setelah  satu tahun,  melatih  sedekah,  dan  zakat  bisa menambah  rizki  dari  Allah  SWT.  Ia menjelaskan masyarakat seharusnya memahami  zakat  sebagai  salah  satu  iba- dah sosial yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  umat  Mus- lim  karena  dalam  UU  tentang  Penge- lolaan  Zakat  tersirat  bahwa  pengelolaan zakat  harus  dilakukan  secara  amanah, profesional,  dan  terpadu  dengan  bim- bingan  dan  pengawasan  dari  peme- rintah.  Kesadaran  masyarakat  untuk berzakat  di  Jawa  Timur,  khususnya  di Kabupaten  Jember,  masih  rendah  karena Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Zakat  belum  terso- sialisasikan  dengan  baik  kepada  masya- rakat. 10
Wacana  zakat  dan good  governance di  Kabupaten  Jember  telah  melintasi waktu  yang  panjang  dan  menghasilkan berbagai  perspektif  pengelolaan  zakat yang  berbeda-beda.  Akibatnya,  meng- hasilkan  empat  persepektif good  go- vernance zakat  dalam  masyarakat,  yaitu tatakelola  berbasis  negara,  berbasis komunitas  pribadi,  berbasis  komunitas lokal, dan berbasis komunitas  Organisasi Masyarakat  (Ormas).  Berangkat  dari perbedaan  persepektif good  governance zakat  tersebut  mengakibatkan  wacana zakat muncul dalam empat perspektif.
Perspektif  berbasis  negara  melihat zakat sebagai sebuah ritual ajaran agama yang  seharusnya  diatur  dan  dikontrol dalam  ruang  negara  dengan  meng-
10 Erwin  Sulthony, Mengembangkan  Kesadaran Berzakat  bagi  Masyarakat  Syari`ah ,  dipresentasikan pada  Sosialisasi  UU  No.  3  tahun  2011  tentang Pengelolaan  di  STAIN  Jember  pada  7  Januari 2011.
gunakan perangkat negara yang diwakili oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baz- nas)  untuk  level  Nasional  atau  Badan Amil Zakat Nasioanl (Baznas) Kabupaten untuk level Kabupaten.
Perspektif berbasis komuitas pribadi yang diwakili oleh dirinya sendiri menganggap bahwa kemanfaatan pendis- tribusian  zakat  lebih  bermanfaat  jika dirinya sendiri yang mendistribusikan.
Perspektif  berbasis  komunitas  lo- kal  melihat  zakat  sebagai  sebuah  ritual ajaran  agama  seharusnya  diatur  dan dikontrol  dalam  ruang  kelembagaan  kiai melalui hak kuasa ulama yang berwujud LAZ  berbasis  masjid  dan  suarau/ langgar,  serta  pondok  pesantren  atau madrasah  di  bawah  kuasa  kelembagaan kiai.
Perspektif  yang  berbasis  komu- nitas  Organisasi  Masyarakat  yang  diwa- kili oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang kian marak kehadirannya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri. 11 Di  Kabupaten  Jember  terdapat  7 (tujuh)  lembaga  amil  zakat  yang  masih tetap  eksis  keberadannya,  yaitu  LAZIS- MU  (Lembaga  Amil,  Zakat,  Infak  dan Shodaqoh Muhammadiyah), AZKA (Amil  Zakat  Al-Baitul  Amien),  Yatim Mandiri,  LAZ  Kemenag  (Lembaga  Amil, Zakat kementerian Agama Jember), YDSF (Yayasan  Dana  Sosial  Alfalah),  BMH (Baitul  Mal  Hidayatullah),  dan  RIZKI (Rumah Itqon Zakat). 12
Semestinya keempat komunitas so- sial  (komunitas  negara,  komunitas  pri- badi,  komunitas  lokal  dan  komunitas organisasi  masyarakat),  sama-sama  ber-
11 Nurul Widyawati, Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kabupaten  Jember (Jember:  Laporan  Penelitian STAIN Jember, 2011).
usaha  melebarkan  sayap  dengan  mem- bangun kekuatan pada arus pengetahuan yang  akan  memberikan  efek  pada  per- sepsi masyarakat tentang good governance lembaga  amil  zakat.  Namun  pada kenyataanya,  fenomena  yang  terjadi  di Kabupaten  Jember  tidak  demikian. Negara,  dalam  hal  ini,  Pemerintah Daerah  belum  memiliki  kekuatan  tata kelola  zakat  yang  baik  karena  belum terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)  kabupaten  yang  seharusnya bersinergi  dan  memayungi  keberadaan komunitas  pribadi,  lokal,  dan  Ormas, sehingga  dapat  sama-sama  berjuang mewujudkan good governance .
Persoalan  yang  sekarang  terjadi adalah perspektif zakat yang berkembang dan  dipahami  oleh  masyarakat  pada umumnya  adalah  perspektif  zakat  yang dirumuskan ratusan tahun yang lalu dan cenderung  bersifat  statis.  Padahal, perspektif  zakat,  seharusnya  dipahami bersifat  dinamis  sesuai  dengan  pe- kembangan  perekonomiaan  masyarakat. Untuk  itu,  maka  diperlukan  reorientasi perspektif muzakkî tentang good  gover- nance zakat  di  antaranya: pertama ,  meru- bah  perspektif  yang  menyatakan  bahwa zakat  adalah  bersifat  sukarela  dan  belas kasihan orang kaya terhadap fakir miskin menjadi zakat adalah perintah Allah dan hukumnya  wajib  untuk  dilaksanakan. Kedua ,  zakat  dibayarkan  setelah  satu tahun.  Zakat  dapat  dibayarkan  tidak mesti  satu  tahun,  tetapi  dapat  dicicil setiap  bulan. Ketiga ,  zakat  adalah  untuk kiai  dan  guru  mengaji  menjadi  zakat adalah  untuk  delapan asnâf . Keempat , zakat adalah diserahkan langsung kepada orang  per-orang  menjadi  zakat  dise- rahkan  melalui  Badan  Amil  Zakat Nasional (BAZNAS), atau Lembaga Amil Zakat  (LAZ). Kelima ,  zakat  harus  dibagi
delapan asnâf sama  besar  menjadi  zakat dibagi  secara  prioritas  sesuai  kebutuhan umat  Muslim  yang  paling  mandesak. Keenam ,  zakat  dikelola  secara  konsumtif murni  menjadi  zakat  harus  dikelola secara  produktif  dan  berdampak  jangka panjang,  sehingga  dapat  mengentaskan masyarakat  dari  kemiskinan,  bukan justru  mempertahankan  kemiskinan  itu sendiri. Ketujuh ,  zakat  hanya  dapat dirasakan  seketika  menjadi  zakat  harus bermanfaat  ganda  dan  bersifat  jangka panjang. Kedelapan , zakat cenderung tidak mendidik  menjadi  zakat  harus  medidik masyarakat  keluar  dari  kemiskinan  yang menyelimuti.
Melihat  fakta  sosial  tersebut,  maka peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana good  governance Lembaga  Amil  Zakat (LAZ) di Kabupaten Jember.

## Kerangka Teoritik
1. Good Governance
Menurut UNESCAP,
good governance memiliki  8  karakteristik utama,  yaitu  partisipatif,  berorientasi konsensus,  akuntabel,  transparan,  res- ponsif,  efektif  dan  efisien,  adil  dan inklusif,  dan  mengikuti  aturan  hukum, guna  menjamin  bahwa  korupsi  dapat diminimalkan,  pandangan  kaum  mino- ritas  diperhitungkan  dan  suara-suara yang  paling  rentan  dalam  masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan. Hal  ini  juga  berkesesuaian  dengan kebutuhan  sekarang  dan  masa  depan masyarakat. 13 Sedangkan  menurut  Bappenas, 14 pemerintah dalam arti yang paling dasar
13 Edi  Siswadi, Birokrasi  Masa  Depan  ( Bandung: Mutiari Press, 2002), hlm 172.
14 Bappenas, Pemerintah  sebagai  pengelola:
http://bappenas.go.id
Diakses pada 12 September 2013.
diterjemahkan  sebagai  sekumpulan  o- rang  yang  memiliki  mandat  yang  absah dari  rakyat  untuk  menjalankan  wewe- nangnya  dalam  urusan  pemerintahan. Pemerintah  menujuk  kepada  kesatuan aparatur  atau  badan  (lembaga),  atau dalam istilah lain disebut sebagai penge- lola atau pengurus.
Sedangkan  pemerintah  menunjuk kepada perbuatan atau cara atau uru-san memerintah,  misalnya  pemerintah  yang adil,  pemerintah  yang  demokratis,  dan sebagainya. Namun, secara umum, istilah government lebih  mudah  dipaha-mi sebagai pemerintah yaitu lembaga beserta aparaturnya  yang  mempunyai  tanggung jawab  untuk  mengurus  nega-ra  dan menjalankan kehendak rakyat. Sedangkan governance memiliki  arti  yang lebih  kompleks  dibanding govern-ment karena menyangkut pilar–pilar tatakelola yang baik ( good governance) itu sendiri. Di sisi lain, United Nation
Development  Program (UNDP)    mendefi- nisikan governance sebagai the  exercise  of political,  economic,  and  administrative authority  to  manage  a  nation’s  affair  at  all levels. 15 Dalam  hal  ini, World  Bank lebih menekankan  pada  cara  pemerintah mengelola  sumber  daya  sosial  dan  eko- nomi  untuk  kepentingan  pembangunan masyarakat,  sedangkan  UNDP  lebih menekankan  pada  aspek  politik,  ekono- mi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Political governance mengacu pada proses  pembuatan  kebijakan (policy strategy  formulation ). Economic  governance mengacu  pada  proses  pem-buatan keputusan  di  bidang  ekonomi  yang berimplikasi  pada  masalah  pemera-taan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan
15 David  Osborne  dan  Ted  Gaebler, Reinventing Government (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 135.
kualitas hidup. Adminis-trative governance mengacu  pada  sistem  implementasi kebijakan.
Jika  mengacu  pada  program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk men-ciptakan good  governance (tatakelola  yang  baik ) . Pengertian good governance sering diartikan  sebagai  pemerintahan  yang baik.  Sementara  itu, World  Bank mendefinisikan good  governance sebagai suatu  penyelenggaraan  manajemen  yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar yang  efisien,  penghindaran  salah  alokasi dana  investasi,  dan  pencegahan  korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan  disiplin  anggaran  serta penciptaan legal  and  political  framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.
2. Pilar – pilar Good overnance
Tiga  pilar  yang  terlihat  dalam good governance yaitu  negara  atau  pemerintah (lembaga  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif),  dunia  usaha  swasta (corporate governance), dan masyarakat madani (civil society) yang  masing–masing  memiliki tugas  dan  tanggung  jawab.  Negara memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab menciptakan  kondisi  politik,  ekonomi dan  sosial  yang  stabil,  membuat peraturan  yang  efektif  dan  berkeadilan, menyediakan public  services yang  efektif dan accountable, menegakkan  Hak  Asasi Manusia (HAM), melindungi lingkungan hidup,  dan  mengurus  standar  kesehatan dan standar keselamatan publik.
Swasta  memiliki  tugas  dan  tang- gung  jawab  mejalankan  industri,  men- ciptakan  lapangan  pekerjaan,  menye- diakan  insentif  bagi  karyawan,  mening- katkan  standar  hidup  masyarakat,  me- melihara  lingkungan  hidup,  mentaati peraturan,  mentransfer  ilmu  penge-
tahuan  dan  teknologi  kepada  masya- rakat,  menyediakan  kredit  bagi  pe- ngembangan  UKM  (Usaha  Kegiatan Mikro).
Masyarakat  madani  memiliki  tugas dan  tanggung  jawab  menjaga  agar  hak– hak  masyarakat  terlindungi,  meme- ngaruhi  kebijakan  publik,  mengem- bangkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM), dan  sebagai  sarana  berkomunikasi  antar anggota masyarakat. 16
3. Prinsip-prinsip Good Governance Terdapat  empat  belas  nilai  yang menjadi  prinsip good  governance, yaitu wawasan  ke  depan (visionary), tran- sparansi (transparancy), partisipasi  ma- syarakat (participation), akuntabilitas (accountability), supremasi hukum (rule of law), demokrasi (democracy), profesio- nalisme  dan  kompetensi (profesionalism and  competency), daya  tanggap (respon- siveness), efisien  dan  efektif (effieciency and  effectiveness), desentralisasi (decentra- lization), kemitraan  dengan  dunia  usaha swasta  dan  masyarakat (private  and  civil society  partnership), komitmen  pada  pe- ngurangan  kesenjangan (comitment  to reduce  inequality), komitmen  pada  ling- kungan  hidup (commitment  to  envi- ronmental  protection), komitmen  pada pasar  yang  fair (commitment  to  fair market). 17

## 4. Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Lembaga  amil  zakat  merupakan salah  satu  contoh  organisasi  yang  me- merlukan  tingkat  transparansi  yang tinggi  karena  lembaga  amil  zakat  meru- pakan  organisasi  nirlaba  yang  bergerak dalam  bidang  sosial  kemanusiaan  di mana  tugas  dari  organisasi  ini  adalah
16 Siswadi, Birokrasi, . hlm 174.
17 ibid. hlm 173
menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai  dana  berlebih  ( muzakkî )  dan menyalurkan  dana  tersebut  kepada  ma- syarakat  yang  masih  memiliki  keter- batasan dana ( mustahiq ). 18
Pada lembaga amil zakat, penerapan akuntabilitas  sebenarnya  tidak  lagi  men- jadi  perhatian  utama,  karena  dalam lembaga  amil  zakat  yang  dihadapi  tidak hanya  manusia,  tetapi  Tuhan  juga  yang akan  dihadapi.  Oleh  karena  itu,  bisa terjadi kemungkinan seseorang yang ber- ada  dalam  sebuah  lembaga  amil  zakat tersebut  belum  bisa  dikatakan  sebagai seorang yang accountable. 19
Meskipun  keberadaan  lembaga  pe- ngelola  zakat  yang  semakin  banyak  di Indonesia,  namun  jika  umat  Muslim selama  ini  membayar  atau  menunaikan zakat  tidak  secara  lembaga  seperti  mem- bayar  zakat  dengan  menyerahkan  ke- pada  sanak  keluarga  terdekat,  maka upaya  mencapai  potensi  zakat  masih tidak  akan  tercapai.  Sistem  pembayaran zakat  tersebut  bukan  berarti  jelek  atau tidak  baik,  namun  dampak  sosialnya sempit dan bersifat jangka pendek. Akan berbeda dengan pembayaran zakat secara lembaga  dan  sistematis,  seperti  mem- bayar  zakat  kepada  lem-baga  zakat  baik Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  dan  Lembaga Amil  Zakat  (LAZ)  akan  berdampak  luas karena  dana  zakat  akan  dikelola  dalam bentuk  prog-ram-program  sosial  yang terarah  dan  terstruktur  dan  dampak sosialnya bersifat jangka panjang. Adapun berbagai masalah yang disinyalir menjadi  penghalang  mengapa  potensi zakat  di  Indonesia  yang  sangat  besar tersebut belum terkelola dengan baik dan
18 Rahmadian  Adha, Penerapan  Good  Corporate Governance  Lembaga  Amil  Zakat  (Study  Kasus  pada Pos  Keadilan  Peduli  Umat  Surabaya) .  (Surabaya:  al- Falah, 2012), hlm. 2.
optimal.  Adapun  masalah  tersebut adalah: Pertama ,  badan  pengelola  zakat dianggap tidak profesional karena belum menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi. 20 Kedua ,  pengelola  dana zakat  dianggap  belum  memiliki  sumber daya  manusia  yang  kualitasnya  optimal, yaitu  berkompeten (kaffah) ,  amanah,  dan memiliki etos kerja tinggi (himmah). 21 Sistem  birokrasi  dan good  gover- nance masih  lemah  berkaitan  dengan pengelolaan zakat di Indonesia sehing-ga berdampak  pada  rendahnya  akuntabi- litas dan transparansi lembaga amil zakat (LAZ). 22 Selain  penyebab  permasalahan belum  optimalnya  pengelolaan  zakat  di Indonesia,  permasalahan  lain  yang  perlu untuk  diperbaiki  berdasarkan  survei 23 telah  terangkum  ke  dalam  tujuh  perma- salahan  utama,  yaitu:  (1)  Permasalahan kelembagaan,  (2)  permasalahan  peratu- ran perundang-undangan, (3) pengumpu- lan,  pendistribusian  dan  pendayagunaan zakat, (4) pengawasan dan pelaporan, (5) korelasi  zakat  dengan  pajak,  (6)  peran serta  masyarakat,  dan  (7)  sanksi  dan sengketa zakat.

## 5. Politik  Lokal  Pemangku  Kebijakan Pemerintah Daerah
Berbicara tentang  politik  lokal akan terkait  dengan  kekuasaan  yang  digu- nakan  untuk  memimpin  suatu  daerah tertentu,  di  mana  kekuasaan  itu  tidak
20 Almisar Hamid, “Nasib Lembaga Amil Zakat di Indonesia”, Harian Republika ,  Jum'at  05  Juni  2009, hlm 10.
21 Jamil  Azzaini,  “Berdayakan  Lembaga  Amil Zakat”, Harian Republika , Rabu 19 September 2010. 22 Asep  Saefuddin  Jahar ,  “ Zakat  Antar  Bangsa Muslim:  Menimbang  Posisi  Realistis  Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil”, Jurnal Zakat dan Empowerment , Vol 1 (Agustus 2008), hlm 7.
23 LKIHI-FHUI, Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ),  ( Hasil Penelitian  Dompet  Dhuafa  dan  LKIHI-FHUI, 2008), hlm 11-16.
hanya  didasarkan  pada  kemampuan tetapi juga oleh faktor lain yang memiliki kaitan  dengan  keberadaan  masyarakat atau daerah yang bersangkutan.  Masalah mendasar  yang  mengganjal  dinamika politik  lokal  pada  dasarnya  adalah  dua yang  saling  berkaitan. Pertama, tarik menarik  antara  cita  negara  integralistik dan  negara  republik  demokrasi  liberal pada  empat  tingkatan  organisasi  negara, yaitu  pusat,  propinsi,  kabupaten/kota dan  desa. Kedua, pembagian  wilayah masyarakat  yang  dalam  teori  madani terdiri  dari  empat  sektor,  yaitu  sektor negara  atau  politik  berdasarkan  prinsip hak  monopoli  penggunaan  daya  paksa oleh  negara,  sektor  ekonomi  yang berdasarkan  prinsip  mekanisme  pasar (permintaan  dan  penawaran),  sektor sosial  yang  berdasarkan  prinsip  kesu- karelaan  dan  keswadayaan,  dan  sektor privat  berdasarkan  prinsip  kebebasan individu.  Namun  masalahnya  bisa  dise- derhanakan  menjadi  masalah  pembagian fungsi dan interaksi antara sektor negara dan  masyarakat  ( state  and  society ). Sedangkan  sektor  masyarakat  bisa  dise- derhanakan  menjadi  sektor  masyarakat sipil ( civil society ) 24
Dinamika  politik  daerah  adalah proses  menuju  kemajuan.  Proses  menuju kemajuan  itu  bisa  dianalisis  dengan menilai apa  yang  dianggap  sudah  baik dan  tepat  dan  karena  itu  perlu dipertahankan dan memikirkan apa yang mesti  dihilangkan  dan  dirombak  serta diganti  dengan  gagasan  baru.  Dengan perkataan  lain,  dinamika  politik  daerah didorong  dengan  pola  restorasi.  Selama ini  terkesan  bahwa  reformasi  ditekankan pada  tindakan  menghancurkan  yang  la- ma  dan  menggantikannya  dengan  yang
24 Irtanto, Dinamika  Politik  lokal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 74.
baru yang menyerupai revolusi, sehingga berakibat  pada  rusaknya  tatanan  yang lama,  padahal  perubahan  itu  seharusnya merupakan  suatu  proses  yang  berke- lanjutan tanpa sama sekali meninggalkan tradisi  dan  kearifan  lokal  ( local  wisdom ). Hal  ini  menyebabkan  reformasi  lebih diwarnai  oleh  konflik  daripada  pemba- ruan. 25
Meretas Good  Governance Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember
Dari  uraian  permasalahan  yang selama  ini  yang  disinyalisasi  sebagai kendala dalam pengelolaan zakat di Indo- nesia  pada  umumnya  dan  di  Kabupaten Jember  pada  khususnya,  menunjukkan kendala  yang  sangat  kompleks.  Hal tersebut  berawal  dari  ketidakpercayaan masyarakat  terhadap  lembaga  pengelo- laan  zakat  oleh  Lembaga  Amil  Zakat (LAZ)  tersebut. 26 Untuk  mendukung  hal tersebut,  harus  diciptakan  pengelolaan perusahaan  yang  baik  dan  optimalisasi good  governance .  Salah  satu  pilar  organi- sasi  yang  harus  diterapkan  untuk good governance adalah mendesain dan mengimplementasikan  pengendalian  in- ternal. 27
Komunitas  pribadi  yang  dalam  hal ini diwakili oleh beberapa muzakkî (wajib zakat) memberikan argumen. Pak Ahmad Saifulloh, misalnya, mengatalan:
Saya  lebih  percaya  pada  diri  saya sendiri  untuk  memberikan  zakat secara  langsung  daripada  melalui
25 Ibid., hlm 75.
26 LKIHI-FHUI, Lembaga Amil Zakat (LAZ), hlm 19- 20.
27 Sri  Fadilah, Prosiding  SNaP2011  Sosial,  Ekonomi dan Humaniora, analisis Penarapan Good Governance dilihat  dari  Implementasi  pengendalian  intern  dam Total Quality Managemen,
http://www.nationalbreastproceding.com/conte nt/5/1/12. diakses tanggal 2 Nopember 2012, hlm 389
orang.  Ada  istilah,  “kalau  orang dititipi  uang  pasti  berkurang,  ka- lau  dititipi  omongan  pasti  ber- tambah”.  Di  samping  itu,  saya melihat  lembaga  zakat  itu,  cen- derung  memberikan  zakatnya  de- ngan  mengutamakan  anak  yatim piatu  yang  tinggal  jauh  dari  kita. Sedangkan  menurut  saya,  jika  di sekitar  kita  (tetangga),  masih  ada yang  harus  dibantu,  kenapa  harus ke luar desa atau kecamatan. 28
Ia menambahkan: Untuk  kriteria  zakat  yang  di- gunakan  untuk  memilih mustahiq pertama  kali  saya  mengutamakan yang  tidak  mampu,  seperti  janda atau  duda  yang  tidak  mampu untuk  bekerja  lagi.  Walaupun memiliki  sanak  famili,  faktanya mereka  tidak  dihiraukan  oleh sanak familinya. Karena jarak atau karena  mereka  juga  tergolong tidak  mampu,  sehingga  mereka tersisihkan.  Menurut  saya,  pribadi utama  yang  demikian,  dibanding yatim  atau  piatu,  mereka  (yatim atau  piatu)  masih  ada  orang tuanya  yang  masih  mampu  untuk membiayai  mereka.  Jika  orang yang  janda  atau  duda  yang  saya beri  ini,  mereka  sudah  tidak mampu  untuk  bekerja  lagi  dan tidak  ada  yang  menghiraukan lagi. 29
Hal  yang  sama  dikatakan  oleh  B. Siti Solehati:
Dalam  pandangan  saya,  zakat merupakan  pensucian  diri  dan
28 Wawancara  dengan  Pak  Ahmad  Saifulloh, Rabu, 9 Oktober 2013.
29 Wawancara  dengan  Pak  Ahmad  Saifulloh, Rabu, 9 Oktober 2013.
berbagi  dengan  orang  lain.  Saya merasakan  kelegaan  hati  jika menyalurkan  zakat  secara  lang- sung  dan  dapat  memberikan  doa secara  langsung  terhadap  zakat kita dengan cara meniupkan nafas kita setelah membaca doa zakat ke beras  yang  akan  kita  zakatkan tersebut.  Selain  itu,  jika  diberikan secara  langsung,  saya bisa melihat orangnya,  dan  melihat  kondisi mustahiq zakat  secara  langsung. Sedangkan kriteria yang saya beri- kan  untuk  sasaran  zakat  saya adalah fakir miskin dan janda yang masih  punya  anak.  Memang  di desa,  kiai  atau  ulama  itu  seperti artis, jadi banyak orang yang mau memberi.  Jika  semua  orang  mem- berikan  kepada  kiai  atau  ulama, lalu  yang  sangat  membutuhkan siapa  yang  akan  memberi.  Karena yang  saya  perhatikan,  biasanya jika  diberikan  ke  kiai,  distribusi akan  mentok  di  famili  kiai  saja, padahal  di  sekitar  saya  masih banyak  yang  membutuhkan.  Dan lagi, amil zakat juga jauh dan juga belum  tentu nyampai ke  tetangga saya  yang  menurut  saya  lebih membutuhkan.  Dampak  positif yang saya rasakan ketika memberi secara  langsung  adalah  jalinan silaturrahmi  dengan  tetangga  itu terjaga walau tidak setiap hari kita ke  sana.  Kalau  negatif  saya  rasa tidak ada. 30
Tradisi  pengelolan  zakat  yang dilakukan  oleh  komunitas  pribadi  meru- pakan  aktualisasi  diri  atas  ketidak- percayaan  terhadap good  governance
30 Wawancara  dengan  B. Siti  Solehati, Minggu 13 Oktober 2013.
Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  yang  ada  di Kabupaten  Jember.  Kearifan  lokal  yang masih  dipertahankan  dan  dilestarikan oleh para muzakkî, seperti meniupkan doa terhadap  beras  yang  akan  dizakatkan merupakan  kemantapan  hati  dalam  me- nyalurkan  zakat  mereka.  Di  sisi  lain, jalinan tali silaturahmi antara muzakkî dan mustahiq tetap  terjaga  jika  para muzakkî dapat  memberikan zakatnya  secara  lang- sung.  Walaupun  konsep  dan  pilar good governance tidak dapat tercapai.
Jika  melihat  perspektif  dari komunitas  pribadi  tersebut  dapat  ditarik benang  merah  bahwa  jika  sistem  zakat sudah baik, maka tidak perlu lagi seorang muzakkî bersusah-payah  menyalurkan sendiri  zakatnya  ke mustahiq .  Perlu ditelaah  lebih  jernih,  mengapa  banyak muzakkî yang  lebih  senang  menyalurkan zakatnya  langsung  tanpa  melalui  Badan Amil  Zakat  atau  Lembaga  Amil  Zakat. Walaupun  melihat  fenomena  maraknya bermunculan  LAZ  (Lembaga  Amil  Za- kat),  namun  keberadaan  Lembaga  Amil Zakat  tersebut  tidak  disertai  dengan sistem  yang accountable dan responsible yang  sesuai  dengan  prinsip  dan  pilar yang  terkandung  dalam good  governance. Penyaluran  zakat  secara  langsung  (yang dilakukan  oleh  komunitas  pribadi)  dari muzakkî kepada mustahiq masih  marak dilakukan, walaupuan sangat sulit untuk mengukur  tingkat  perubahan  penda- patan  yang  dimiliki  oleh  para mustahiq . Dalam  keadaan  tersebut  memang  sulit mengetahui  pengaruh  zakat  dalam  me- ningkatkan  pendapatan mustahiq yang menjadi indikator sejahtera. Menyalurkan zakat  secara  langsung  memang  sah  di- tinjau  dari  hukum  syariah,  tetapi menyalurkan  zakat  melalui  lembaga pengelola  zakat  akan  jauh  lebih  efektif daripada  menyalurkannya  secara  orang
peroranngan. 31
Mewakili  komunitas  lokal,  Bapak Suharjo,  ketua  Ta’mir  Masjid  al-Falah Balung, Jember mengatakan:
Mulai  tahun  1996,  Masjid  al-Falah Balung  menjadi  penyalur  dan  pen- distribusi  dana  zakat.  Kami  selalu menginformasikan dengan cara memberikan  laporan  tertulis  seperti papan  pengumuman  (dana  pema- sukan  dan  pengeluaran)  di  luar masjid.  Sehingga  semua  orang  dapat melihat.  Sedangkan  pendistribu- siannya  kami  berikan  di  area  dekat masjid  sampai  ke  panti  asuhan dengan kriteria penerima zakat yaitu mengutamakan  fakir  dan  miskin. Yang  mana,  jika  fakir tidak  memiliki kelebihan  harta  untuk  hari  esok.  Itu yang  kami  utamakan.  Pendataan terhadap mustahiq kami  lakukan  per tahun,  dan  melibatkan  Rukun  Te- tangga (RT). Kami tidak memberikan dana  zakat  ke  Lembaga  Amil  Zakat yang  dikelola  oleh  organisasi  yang independen  karena  kami  berasumsi selama  di  area  masjid  masih  banyak yang  kurang  mampu,  maka  kami tidak  keluar.  Selain  itu,  kami  merasa punya  hak  untuk  mengelola  dan menditribusikan  zakat.  Sedangkan untuk  pemberdayaan  para mustahiq sampai  saat  ini  belum  ada,  tapi  ada wacana  ke  sana.  Selain  itu,  kami berharap  masjid  dapat  berkembang seperti  memiliki  perpustakaan,  se- hingga  dapat  memberikan  lapangan pekerjaan baru. 32
Di  sisi  lain,  Nyai  Nurul  Munasah, Pembina  Pondok  Pesantren  El-Aniesah
31 Widyawati, Lembaga Amil Zakat (LAZ).
32 Wawancara  dengan  Ketua  Ta’mir  Masjid  Al- Falah Balung, Bapak Suharjo, 10 Oktober 2013.
Kaliwates, Jember, juga mewajibkan para santrinya  untuk  memberikan  penge- lolaan zakat kepada pondok pesantren.
Memang  saya  mewajibkan  kepada 150  santri  untuk  memberikan  zakat, infak dan sedekah ke pondok. Alasan kami  mewajibkan  karena  selama mereka  mencari  ilmu  di  pondok, maka mereka hidup di pondok maka sebagian harta mereka harus dikelola pondok.  Dan  mereka  mentaatinya. Setiap  tahun  kami  menerima  dan mengelola  dana  zakat  infak  dan sedekah  dari  santri  dan  wali  santri. Untuk  pendistribusiannya,  kami utamakan  para  tetangga  yang  tidak mampu  yang  berdekatan  dengan pondok. Karena kesejahteraan warga kurang  mampu  yang  terdekat  kami utamakan. 33
Pada komunitas kedua ini (komiunitas  lokal)  berperspektif  bahwa Nabi  Muhamad  adalah  pemimpin  ajaran agama  yang  mana  pewarisnya  adalah para  ulama’  bukan umara’ (pemerintah). Komunitas  lokal  ini  lebih  memandang bahwa  otoritas  kuasa  dalam  tataran ajaran  agama  dan  praktik  keagamaan bukan  haknya  pemerintahan  ( umara’ ) namun merupakan otoritas kuasa pemim- pin  dan  pengawal  ajaran  agama  yaitu ulama.  Ulama  dalam  hal  ini  dilihat sebagai  kelompok  yang  berdiri  sendiri terlepas  dari  pengaruh  pemerintah, sehingga  antara  ulama,  dan umara’ dipahami  sebagai  pemangku  kuasa  yang setara.
Masjid Al-Falah Balung yang nota- bene dihuni  oleh  warga  Muhamadiyah mayoritis  warganya  menyalurkan  zakat- nya  kepada  pengelola  masjid  atau  ta’mir
33 Wawancara  dengan  Pembina  ponpes  el- Aniesah, Nurul Munasah, 15 Oktober 2013.
masjid dengan asumsi bahwa masyarakat lebih  mudah  dan  ringan  jika  ada  yang menampung,  mengelola  dan  mendis- tribusikan.
Di  sisi  lain,  Pondok  Pesantren  El- Aniesah  memberikan  ruang  khusus kepada  santri  dan  wali  santrinya  untuk menerima  zakat  infak  dan  sedekah.  Para santri  dan  wali  santri  yang notabene warga  Nahdhatul  Ulama  (NU)  memper- cayakan pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada sang kiai dengan perspektif bahwa  seorang  kiai  dianggap  sebagai ulama  yang  hanya  semata-mata  karena Allah  dalam  setiap  perilakunya.  Di samping  itu,  kuasa  seorang  kiai  membe- rikan  berkah  tersendiri  jika  sebagian harta  kita  (zakat)  dikelolakan  kepada mereka.
Kabupaten  Jember  yang  terkenal dengan  kota  santri  memiliki  ruang kepercayaan  khusus  bagi  para  ulama- nya,  sehingga  eksistensi  komunitas  lokal masih cukup tinggi. Kepercayaan masya- rakat  terhadap  para  ulama  masih  cukup kuat  di  lingkungan  Kabupaten  Jember, walaupaun  terdapat  unsur  unsur  peng- abaian  prinsip  prinsip  dan  pilar-pilar yang  terkandung  dalam good  governance . Di  samping  itu,  unsur  keberkahan  seo- rang  ulama  lebih  mendominasi  para muzakkî dalam komunitas lokal dibanding unsur  pemberdayaan  para mustahiq . Budaya  mewajibkan  penyaluran  penge- lolaan  zakat  bagi  santri  dan  wali  santri yang  dilakukan  pondok  pesantren  dapat menutup  ruang  bagi  santri  dan  wali santri untuk mengetahui keberadaan para mustahiq .
Di  sisi  lain,  pemberian  zakat  ke- pada  tokoh  agama  (komunitas  lokal) yang  termasuk  ke  dalam  kategori sabîlillâh masih  merupakan  pilihan  seba- gian  masyarakat  karena  mengharap keberkahan  dan  doa  dari  kiai  sangat
diharapkan  oleh  para muzakkî .  Di  sam- ping  itu,  para  tokoh  agama  pun  ter- kadang  tidak  menyetujui  penyaluran zakat  kepada  lembaga  pengelola  zakat, apalagi  kepada  aparat  pemerintah  yang dikhawatirkan  tidak  tepat  sasaran,  ter- lebih  khawatir  dana  zakat  disele- wengkan. 34
Dari  perspektif  komunitas  orga- nisasi  masyarakat,  Bapak  Sony,  koor- dinator Lembaga Amil Zakat (LAZ) Azka mengungkapkan  strategi  untuk  menda- patkan muzakkî sebagai berikut:
Pada dasarnya dua cara yang kami lakukan  untuk  mencari muzakkî yaitu  dengan  cara on  line dan off line . On  Line itu,  seperti  melalui media facebook dan twitter.
Selanjutnya,  kalau off  line melalui spanduk,  baliho,  brosur,  dan majalah. 35
Berkenaan  dengan  pendistribusian zakat,  ia  mengklasifikasikannya  sebagai berikut:
Kami  membaginya  berdasarkan  8 golongan.  Dan  kami  mengacunya pada  surah  al-Taubah  ayat  60. Zakat masuk dalam 8 asnâf . Untuk infaq dan sedekah sifatnya umum, dan secara lapangan kami melaku- kan  survei  untuk  penentuan penerima zakat. 36
Sedangkan  Koordinator  Lembaga Amil  Zakat  BMH  (Baitul  Maal  Hida- yatullah),  Bapak  Jupri,  memberikan pennyataannya bahwa Hidayatullah adalah  sebuah  yayasan  yang  memiliki pesantren  dan  sekolah  Ad-Dzuha.  Baitul Maal  Hidayatullah  yang  mengelola  keu-
34 Widyawati, Lembaga, 2013.
35 Wawancara  dengan  Koordinator  LAZ  Aska, Bapak Sony, 9 Oktober 2013.
36 Wawancara  dengan  Koordinator  LAZ  Aska, Bapak Sony, 9 Oktober 2013.
angan  dari  sekolah  Ad-Dzuha.  Selain mengelola  keuangan  sekolah  Ad-Dzuha, BMH  juga  menjadi  lembaga  amil  zakat resmi  di  Jember.  Petugas  lapangan  BMH sekitar  5  orang  dan  40% muzakkî berasal dari  wali  murid  sekolah  Ad-Dzuha.  Ada kriteria  yang  disyaratkan  oleh  BMH untuk para mustahiq , di antaranya adalah pemberdayakan  anggota  BMH.  Artinya, BMH  mempunyai  anak  asuh  yang dipondokkan  dan  disekolahkan  sampai setingkat  sekolah  menengah  atas  (SMU) dan juga diberi keterampilan yang sesuai bakat mereka. 37
Di  sisi  lain,  Bapak  Erwin  dari Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  Kemenag Kabupaten Jember menyatakan:
Dana  zakat  kami  peroleh  dari teman-teman  Kemenang  sendiri, lalu  kami  distribusikan  dengan bentuk  pemberdayaan  yang  seka- rang ada di Kecamatan Panti, yaitu penetasan  ayam.  Kami  tidak  bisa melakukan  pemaksaan  terhadap teman-teman  untuk  menyalurkan zakatnya  ke  lembaga  kami  karena kami  tidak  mempunyai  payung hukum  yang  jelas  dari  pemangku kepentingan  pemerintah  daerah. Kami  juga  tidak  dapat  menge- valuasi  secara  langsung  keber- adaan lembaga-lembaga amil zakat yang  ada  di  kabupaten.  Kami  cu- ma  sekedar sharing tanpa  ada evaluasi karena kami malu merasa tidak punya kekuatan. Kami butuh kebijakan yang jelas dapat menjadi sandaran  bagi  kami  untuk  bertin- dak.  Saya  ambil  contoh  di  kabu- paten  Banyuwangi  dan  Lumajang, pengelolaan  zakat  berjalan  sangat efektif  dan  efisien  karena  keber-
37 Wawancara  dengan  Koordinator  LAZ  BMH, Bapak Jupri, Kamis 17 Oktober 2013.
adaan  Badan  Amil  Zakat  (Baznas) Kabupaten  yang  sangat  didukung penuh  oleh  Bupati  dan  wakilnya, sehingga regulasi zakat dimonitoring  langsung  oleh  para pemangku  kepentingan  peme- rintah daerah. 38
Lembaga  pengelola  zakat  meru- pakan  sebuah  organisasi  yang  memiliki kegiatan  berupa  pengumpulan,  penge- lolaaan,  dan  pendistribusian  zakat.  Ke- beradaan  Lembaga  Amil  Zakat  di Kabupaten  Jember  beragam  tahun  pen- diriannya.  Lembaga  pengelola  zakat memiliki  dua  sisi  kelembagaan  yakni berfungsi  sebagai  lembaga  keuangan syariah  dan  lembaga  swadaya  masya- rakat. Disebut lembaga keuangan syariah karena  lembaga  pengelola  zakat  berope- rasi  dalam  kegiatan  keagamaan,  yakni dengan  menerima,  dan  mengumpulkan serta mendistribusikan dana zakat, infaq, sedekah sebagai bentuk kewajiban ibadah m ậ liyah (bersifat  material)  bagi  umat Muslim.
Jika  ditelaah  dari  beberapa  per- sepsi  yang  disampaikan  oleh muzakkî, maka dapat ditarik benang merah bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga  pengelola  zakat  sangat  kurang. Hal  ini  dikarenakan  minimalnya  penge- tahuan  para muzakkî untuk  menyalurkan zakat  kepada  badan  amil  zakat  atau lembaga  amil  zakat.  Selain  itu,  tingginya kekhawatiran muzakkî jika zakat yang di- berikan  ke  lembaga  amil  zakat  tidak sampai kepada mustahiq .
Dualisme  penyerahan  zakat  anta- ra  komunitas  pribadi,  lokal  dan  orga- nisasi  masyarakat  atau  lembaga  penge- lola  zakat  menjadikan  salah  satu  sebab
38 Wawancara dengan Bapak Erwin, 12 Desember 2013.
tidak  optimalnya good  governance zakat baik  secara  regional  maupun  secara nasional,  sehingga  implikasi  keberadaan zakat tidak bisa efektif dan efisien.
Di ruang yang lain, terdapat strategi politik  lokal  yang  dilakukan  oleh  pe- mangku  kebijakan  pemerintah  daerah (Bupati)  di  Kabupaten  Jember  yaitu mengutamakan  tumbuh  kembangnya industri  ritel  modern,  seperti  Indomaret dan  Alfamaret,  dibanding  membahas permasalahan  Badan  Amil  Zakat  Nasi- onal  (Baznas)  Kabupaten  yang  sampai saat  ini  masih  dalam  konsep.  Terbukti, pertumbuhan  minimarket  di  Kabupaten Jember  cukup  pesat.  Sejak  2006  hingga 2012  memiliki  150  gerai  yang  tersebar  di 26  Kecamatan. 39 Pemangku  kebijakan pemerintah  daerah  menghendaki  Jember sebagai  kota  industri  sehingga  para investor  mempunyai  peluang  yang  besar dan menjadikan kota Jember sebagai kota fovorit  investor  dalam  membuka  usaha ritel di wilayah Jawa Timur. 40 . Di sisi lain, ketua Forum Keberagaman  Umat  Beragaman  yang juga  punya  andil  dalam  pembuatan konsep  Badan  Amil  Zakat  Nasional (Baznas)  Kabupaten  Jember  mengung- kapkan:
Bapak  Bupati  kurang  tertarik  ter- hadap  keberadaan  Baznas  karena tidak  memberikan income yang cukup besar bagi pemeritah daerah. Beliau  lebih  tertarik  dengan  kebe- radaan  pasar  modern  yang  sangat amat  menjamur  di  Kabupaten  Jem- ber.  Bisa  dibandingkan  di  Kabu- paten  tetangga  seperti  Banyuwangi dan  Lumajang  yang  hanya  sedikit keberadaan  pasar  modernnya.  Di
39 Edi Joko, “Pengelolaan Zakat”, Jurnal  SAISTEK Unej , Vol. I, No. 1 (2013), hlm. 825-835.
dua  Kabupaten  tetangga  tersebut, pemangku  kepentingan  pemerintah daerah  sangat  membatasi  kebera- daan  pasar  modern  karena  diang- gap mengebiri pasar tradisional dan pedagang  kelontongan.  Sedangkan di  Kabupaten  Jember  hampir  bisa dipastikan  dan  dibuktikan  di  mana ada  Indomaret  di  situ  juga  ada Alfamaret.  Semua  itu  didukung penuh  oleh  Bapak  Bupati,  walau- pun  terdapat  Peraturan  Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2012 tentang  pasar  tradisional,  toko  mo- dern  dan  pusat  perbelanjaan  Kabu- paten Jember. 41
Di  dalam  Peraturan  Daerah  Kabu- paten  Jember  No.  1  Tahun  2012  tentang Pasar  Tradisional,  Toko  Modern,  dan Pusat  Perbelanjaan  Kabupaten  Jember pasal  10  ayat  4  dinyatakan  bahwa:  (1) radius  antara minimarket jaringan  yang satu dengan minimarket jaringan yang lain minimal  2.000  m  (dua  km);  (2)  radius antara minimarket dengan  pasar  tradi- sional minimal 2.500 m (dua kilo setengah km);  (3)  setiap  wilayah  kecamatan  seba- nyak-banyaknya  terdapat  dua  unit mini- market jaringan  atas  pasar  modern  yang lain. 42 Fenomenanya,  peraturan  daerah ini  tidak  terimplemantasi  dengan  baik karena  faktor kepentingan  dan  semangat menciptakan  Kabupaten  Jember  sebagai kota industri yang menjadi tujuan utama pemangku  kebijakan  pemerintah  daerah Kabupaten Jember.
Penyelenggara  Zakat  dan  Wakaf Kementerian  Agama  (Kemenag)  Jember, Erwin  Sulthony,  memberikan  argumen-
41 Wawancara  dengan  Afton  Ilman  Huda,  11 Nopember 2013.
42 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember  No.  1 Tahun  2012  tentang  Pasar  Tradisional,  Toko Modern  dan  Pusat  Perbelanjaan  Kabupaten Jember pasal 10 ayat 4
tasi  bahwa  keberadaan  Lembaga  Amil Zakat  (LAZ)  Kemenang  Jember  tidak dapat  berjalan  sesuai  prinsip  dan  pilar good  governance karena  belum  ter- bentuknya  Badan  Amil  Zakat  (Baznas) Kabupaten  yang  merupakan  payung hukum  untuk  melaksanakan  prinsip  dan pilar good  governance. Maraknya  pemba- yaran  zakat  secara  langsung  maupun lewat  lembaga  lembaga  tertentu  tidak dapat  dicegah  karena  perlu  adanya kebijakan  Bupati  dalam  menangani  hal ini.  Seperti  di  Kabupaten  Banyuwangi yang  mana  Pemangku  Kebijakan  Peme- rintah  Daerah  berperan  langsung  ter- hadap  pengelolaan  zakat,  dan  keber- adaan Badan Amil Zakat (Baznas) sangat diperhatikan  oleh  Bupati,  bahkan  pem- berdayaan  para mustahiq mendapat perhatian  khusus  dari  pemangku  kebi- jakan  pemerintah  daerah  Kabupaten Banyuwangi. 43

## Penutup
Keberhasilan  pengelolaan  zakat  da- pat  ditentukan oleh pemangku kebijakan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati. Policy apa  pun  yang  dikeluarkan  oleh seorang  pemangku  kepentingan  daerah akan  sangat  membantu  keberadaan Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  maupun Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  di Kabupaten Jember.
Kepentingan  politik  lokal  pemang- ku  kebijakan  pemerintah  daerah  Kabu- paten  Jember  telah  mampu  menggeser keberadaan  UU  No.  23  tahun  2011  ten- tang  pengelolaan  zakat  dan  lebih mengutamakan  semangat  menjadikan Jember sebagai kota Industri.[]
43 Wawancara dengan Erwin Sukthoni,
Penyelenggara  Zakat  dan  Wakaf  Kementerian Agama  (Kemenag)  Jember,  tanggal  11  nopember 2013.

## Daftar Pustaka
Adha,  Rahmadian. Penerapan  Good Corporate  Governance  Lembaga  Amil Zakat  (Study  Kasus  pada Pos Keadilan Peduli Uma t Surabaya). Surabaya: al- Falah, 2012.
Al-Utsaimin. Fiqh  Zakat  Kontemporer.
Surakarta: Al-Qowam, 2011.
Ataina  &  A.  Tohirin,  “Zakat  and  Waqf economy”. Journale of Sevent International  Conference  the  Tahwidi epistemology (2010)
Azzaini,  Jamil.  “Berdayakan  Lembaga Amil  Zakat”. Harian  Republika, 19 September 2010.
Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an  dan Terjemahnya. Surabaya:  PT.  Bumi Restu, 1989.
Fadilah,  Sri. Prosiding  SNaP  2011  Sosial, Ekonomi  dan  Humaniora,  analisis Penarapan  Good  Governance  Dilihat dari  Implementasi  Pengendalian  Intern dam  Total  Quality  Management. http://www.nationalbreastprocedin g.com/content/5/1/12. diakses tanggal 2 Nopember 2012.
Hamid,  Almisar.  “Nasib  Lembaga  Amil
Zakat di Indonesia”. Harian Republika , Jum'at, 05 Juni 2009 Irtanto. Dinamika Politik lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Jahar , Asep  Saefuddin.  “Zakat  Antar Bangsa  Muslim:  Menimbang  Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat  Sipil”. Jurnal  Zakat  dan Empowerment , Vol. 1 (Agustus 2008) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember  No 1  Tahun  2012  tentang  Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelnjaan Kabupaten Jember.
Siswadi,  Edi. Birokrasi  Masa  Depan. Bandung: Mutiari Press, 2012,