http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## Hukuman Terhadap Para Pendidik Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Siswanya Dengan
Dalih Untuk Mendisiplinkan Siswanya Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Dwiky Akbar Nugroho, Dedi Andrian dwikyakbar27@gmail.com , andriandedi127@gmail.com

## Abstrak
Kekerasan  terhadap  para  siswa  di  sekolah  saat  ini  sudah  menjadi  hal  yang  sering  terjadi  di  lingkungan Pendidikan. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lebih dari 100 kasus kekerasan di sekolah dalam bentuk fisik (pemukulan) yang telah terjadi sejak awal 2018 hingga tahun 2019, kekerasan ini di lakukan dengan pemukulan terhadap siswa yang di lakukan oleh oknum guru untuk menegur terhadap siswa yang melakukan pelangaran dari tindak kekerasan ini sangat berpengaruh terhadap psikis terhadap siswa  yang  akan  mengakibatkan  siswa  dapat  menirukan  hal  tersebut.  Upaya  penegak  hukum  untuk menyelesaikan kasus ini belum dapat di tuntaskan secara menyeluruh karena banyaknya kasus kekerasan ini dan guru memiliki dalih yang kuat karena berangapan bahwa tindakan yang di lakukan ini bertujuan untuk mendisiplinkan muridnya. Dari banyaknya kaus tersebut para murid yang menjadi korban pemukulan oleh guru  nya  rata-rata  tidak  berani  menceritakan  kejadian  itu  kepada  orang  tua  sehingga  orang  tua  tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap anaknya di sekolah. Hal inilah yang mengakibatkan kasus ini tidak pernah  ada  habisnya.  Namun, banyak  juga yang  berangapan  bahwa  tindakan  yang di lakukan  oleh  guru tersebut  tidak  melanggar  hukum  karena  mengaggap  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  guru  tersebut merupakan tindakan yang sah saja dengan alasan untuk mendisiplinkan murid yang melanggar tata tertib. Hal ini menimbulkan pro dan kontra kalangan masyarakat mengingat banyak yang setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut dan banyak juga yang tidak setuju dengan hal tersebut. Maka dari itu hal ini  akan  menjadi  pembahasan  terhadap  hukum  kita  karena  mengingat  guru  tersebut  dapat  dikenai  pasal tentang kekerasan terhadap anak.
Kata kunci : kekerasan, anak, sekolah

## Abstract
Violence against students in schools is now a common thing in the Education environment, According to data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), more than 100 cases of violence in schools in physical form (beatings) that have occurred from the beginning of 2018 until 2019, This violence is done by beating students which is done by unscrupulous teachers to reprimand students who violate these acts of violence very influential on the psychology of students which will result in students being able to imitate it. Law enforcement efforts to resolve this case have not been completely resolved because of the many cases of violence and the teacher has a strong excuse because he believes that the action taken is aimed at disciplining his students. The students who were beaten by their teachers did not dare to tell the parents about the incident so that the parents did not know what had happened to their children at school. This has made this case endless. However, many also assume that the actions carried out by the teacher do not violate the law because they consider that what is done by the teacher is a legitimate act with the reason to discipline students who violate the discipline. This raises the pros and cons of the community because there are many who agree with the actions taken by the teacher and many also do not agree with it. Therefore this will be a discussion of our law because remembering that the teacher can be subject to articles on violence against children.
Keywords: violence, children, school

## Latar Belakang
Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini mempunyai makna  bahwa  segala  aspek  kehidupan  bermasyarakat,  bernegara  dan  pemerintahan  harus berdasarkan atas hukum. Negara ini telah membuat beberapa aturan hukum yaitu adalah peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait pada bidang tertentu. Didalam hukum pidana khusus menurut Rudy Satriyo telah mengatur beberapa perbuatan tertentu yang berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa tindak pidana khusus itu.  Keseluruhan  dari  kaidah  dan  norma  hukum  yang  menganalisa  pelaku,  jenis  pidana  dan sanksinya  yang  tersebar  diluar  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  baik  yang  disebutkan secara khusus atau yang tidak disebutkan secara khusus, namun tercantum sanksi pidananya.
Dalam jurnal ini penulis akan membahas mengenai materi tentang anak yang menjadi korban kekerasan  jasmani  maupun  psikis  dalam  dunia  pendidikan.  Di  lingkungan  sekolah  sudah  tidak asing  lagi  terdengar  bahwa  oknum  guru  melakukan  kekerasan  kepada  siswanya  dengan  alasan untuk  mendisiplinkan muridnya.  Walaupun  undang-undang  pasal  13  ayat  (1)  Nomor  23  Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah  dibuat  oleh  pemerintah  tetapi  masih  banyak  juga  kekerasan  terhadap  anak  yang  menjadi korban oleh oknum guru ini belum tuntas secara maksimal.
Anak yang merupakan penerus bangsa mempunyai hak umtuk berpendidikan tinggi. Selain diluar faktor ekonomi dari keluarga yang menyebabkan terhambatnya pendidikan anak di sekolah, banyak juga faktor diluar ekonomi yang bisa membuat anak atau murid enggan untuk pergi ke sekolah,  salah  satu  alasannya  yaitu  takut  kepada  guru  karena  guru  di  sekolah  ada  yang  kasar kepada  muridnya.  Hal  ini  tidak  bisa  dibiarkan  begitu  saja  karena  anak  mempunyai  hak  dan kewajiban untuk menuntut ilmu. Dan orang tua murid juga menginginkan anaknya pandai agar bisa menjadi anak yang bercita-cita tinggi dan berguna bagi bangsa dan negara. Banyaknya  berita mengenai kekerasan terhadap anak di dunia Pendidikan, mendorong kami sebagai penulis untuk meneliti permasalahan ini dan membahas hal yang menyebabkan kekerasan ini terjadi dan apa saja akibat yang ditimbulkan dari kekerasan ini terhadap anak terutama dampak fisik maupun psikis yang  terjadi  kepada  anak  sehingga  anak  atau  murid  yang  menjadi  korban  kekerasan  ini mendapatkan perlindungan hukum yang layak serta bagaimana peran kita dan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut.

## Tindakan kekerasan yang ada di rana pendidikan oleh guru
Anak-anak  yang  menjadi  murid  di  sekolah  dasar  adalah  anak  yang  belum  memliki  sifat dewasa  dan  berkenginan  untuk  bermain  dan  menghabiskan  masa  kecilnya  bersama  teman- temannya,  maka  dari  itu  sifat  mereka  masih  seperti  anak-anak  seperti  umumnya  yang  suka bermain, berlarian, dan bergurau bersama murid yang lainnya di sekolah. Peran guru dalam dunia Pendidikan  adalah  untuk  mendidik  muridnya  agar  menjadi  pandai  dan  beretika  di  lingkungan sekolah agar menjadikan siswanya berperilaku yang baik. Meski demikian, banyak juga sifat bandel atau  nakal  dari  para  murid  yang  membuat  para  guru  menjadi  marah  dan  jengkel  terhadap muridnya, seperti contoh murid tersebut terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas yang diberikan oleh guru, tidak mentaati peraturan sekolah, berkata kotor dan bertengkar  dengan  sesama murid  di  sekolah.  Guru  sebagai  panutan dari  para  murid  di  sekolah harusnya memberikan contoh yang baik dengan memiliki sifat sabar dan santun dalam menegur siswa yang tidak mentaatinya.
Namun di dunia Pendidikan, banyak juga oknum guru yang memiliki sifat kasar dan keras terhadap siswa yang nakal, jika sifat keras dan kasarnya seorang guru hanya sekedar memarahi dan memberi  hukuman  seperti  memberikan  tambahan  tugas  adalah  hal  yang  sepatutnya  dilakukan guru jika memang siswanya nakal atau tidak mentaatinya. Tetapi tidak sedikit juga oknum guru yang memberikan hukuman berupa kekerasan seperti memukul, menampar, membentak dan lain sebagainya  yang  membuat  murid  yang  menjadi  korban  sampai  menderita  luka  baik  luka  fisik maupun psikis.(Setyorini et al., 2020)
Luka fisik dan psikis ini menyebabkan trauma kepada anak yang menjadi korban kekerasan, dampak ini dapat mengakibatkan anak menjadi stress dan depresi yang bisa menganggu kehidupan dan aktivitas anak sehari hari baik dirumah maupun dilingkungan sekolah, anak juga akan menjadi takut  terhadap  segala  bentuk  kekerasan  karena  akibat  dari  trauma  tersebut.  Kekerasan  yang
dilakukan  oleh  guru  jika  dilakukan  di  depan  para  siswa  yang  lain  juga  mengakibatkan  korban memiliki  rasa  malu  dan  tidak  percaya  diri  di  hadapan  orang  lain.  Dampak  dari  trauma  yang berkelanjutan  juga  dapat  mengakibatkan  terhambatnya  tumbuh  kembangnya,  anak  akan mengalami  perkembangan  otak  yang  terbelakang  dan  gangguan  penglihatan,  bicara  dan pendengaran.
Selain dampak terhadap korban, dampak yang lainnya adalah anak akan meniru apa yang dilakukan guru, jika guru melakukan kekerasan terhadap siswanya, bisa jadi siswa tersebut akan meniru hal tersebut diluar sekolah, seperti bertengkar sesame siswa, melakukan kekerasan kepada orang tuanya, dan lain sebagainya karena akibat dari meniru guru tersebut. Maka dari itu tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru di sekolah kepada siswanya tidak bisa dibiarkan lagi, karena akan  mengakibatkan  banyak  dampak  negatif  yang  diterima  oleh  korban  maupun  siswa  yang lainnya, meskipun guru tersebut memiliki dalih untuk mendisiplinkan muridnya yang nakal dan tidak patuh kepada gurunya.(Mahyani, 2019)
Wujud dari bentuk kekerasan yang di alami siswa di sekolah pada umumnnya sebagai berikut berupa kekerasan fisik, kekerasan fisik adalah suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan cedera  pada  siswa,  misalnya  menerima  pukulan,  memukul,  menganiaya,  dan  lain  sebagainya. Selanjutnya kekerasan psikis yaitu kekerasan secara emosional dilakukan dengan cara menghina, melecehkan,  mencela  atau  melontarkan perkataan yang  menyakiti  perasaan, melukai  harga  diri, menurunkan  rasa  percaya  diri,  kekerasan  psikis  ini  yang  mengakibatkan  siswa bisa  depresi  dan bunuh  diri,  membuat  orang  merasa  hina,  kecil,  lemah,  jelek,  tidak  berguna  dan  tidak  berdaya. Sedangkan kekerasan fisik merupakan tubuh manusia disakiti secara jasmani yang berupa pukulan benda tumpul dan lain sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis sendiri merupakan tekanan yang dimaksudkan untuk mereduksi kemampuan mental dan otak atau membuat orang tidak percaya diri dan cenderung depresi.(Afifah, 2018)
Tindak kekerasan yang terjadi di sekolah dapat berakibat fatal yang mengakibatkan  berbagai akibat yang diterima oleh murid antara lain:(Michael, 2020)
a. Terjadi kekerasan pada fisik antara lain : kekerasan secara fisik ini mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami kerusakan seperti  memar,  luka-luka  dan  lebam  pada  bagian  tertentu  yaang  mengakibatkan  siswa trauma ke sekolah.
b. Tindak  kekerasan  pada  psikologis  antara  lain  :  trauma  psikologis,  rasa  takut,  rasa  tidak aman,  dendam,  menurunnya  semangat  belajar,  daya  konsentrasi,  kreativitas,  hilangnya inisiatif,  serta  daya  tahan  (mental)  siswa,  menurunnya  rasa  percaya  diri,  inferior,  stress, depresi  dsb.  Dalam  jangka  panjang,  dampak  ini  bisa  terlihat  dari  penurunan  prestasi, perubahan perilaku yang menetap.
c. Kekerasan sosial : siswa yang mengalami tindakan kekerasan tanpa ada penanggulangan, bisa saja menarik diri dari lingkungan pergaulan, karena takut, merasa terancam dan merasa tidak  bahagia  berada  diantara  teman-temannya.  Mereka  juga  jadi  pendiam,  sulit berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan sesama teman. Bisa jadi mereka jadi sulit mempercayai orang lain, dan semakin menutup diri dari pergaulan teman.

## Cara Membuktikan Tindak Pidana Dalam Rana Pendidikan
Setiap kasus hukum pasti diperlukan sebuah alat bukti, apalagi kasus seperti kekerasan yang dialami oleh seorang siswa di sekolah yang mendapati kekerasan dari seorang gurunya, alat bukti diperlukan untuk membuktikan sebuah peristiwa hukum yang telah terjadi. Di lingkungan sekolah sudah tidak asing lagi kekerasan yang dilakukan terhadap gurunya, maka dari itu alat bukti ini
diperlukan  agar  bisa  membuktikan  bahwa  guru  tersebut  memang  benar  melakukan  tindakan kekerasan terhadap siswanya seperti contoh pengakuan dari seorang siswa, adanya luka di bagian tubuh siswa, adanya saksi dari kawan atau warga sekolah, dan lain sebagainya.(Nasution, 2019)
Disebutkan secara jelas di dalam pasal 1865 BW/KUHPER, yanh menyebutkan secara jelas yang berbunyi bahwa di setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan  haknya  sendiri  maupun  membantah  hak  orang  lain  untuk  menunjuk  pada  suatu peristiwa maka wajiblah ia membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Begitulah bunyi pasal 1865 BW yang telah tertera dengan jelas disini agar bisa membuktikan atau melakukan pembuktian pembuktian  secara  tepat  dan  benar  atau  jitu  dan  melihat  dari  segala  sudut  pandang  hal  ini memperlukan  alat-alat  yang  paling  tidak  minimal  secara  yuridis  formal  atau  cukup  memenuhi syarat dalam arti syarat yang sah di sini di akui menurut hukum sebagai alat bukti yang sah alat bukti yang di jelaskan dalam pasal 1866 BW/KUHPER antara lain:
a. bukti tulisan.
b. bukti dengan saksi saksi.
c. bukti perasangkaan persangkaan (HAKIM).
d. bukti pengakuan.
e. bukti sumpah

## Cara Untuk Melakukan Pembuktian Dan Macam-Macam Pembuktian Di Rana Pendidikan
Setelah membaca dan memahami alat bukti di atas maka sekarang kita mulai ke selanjut nya yaitu  rana  pembuktian,  pembuktian  sendiri  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan  langkah penentu  dalam  membuka  kasus  suatu  perkara  yang  kita  hadapi,  tanpa  pembuktian  masalah tersebut tidak akan dapat di selesaikan.
Disini dapat kita ketahuai ada beberapa metode dalam pembuktian antara lain sebagai berikut:
A. Jika di pandang dari sudut kebenaran maka pembuktian ada dua yaitu pembuktian materil dan formil.
B. Jika di pandang dari sudut pangkal tolak pemikiran  maka dapat di bagi menjadi dua yaitu pembuktian priori dan pembuktian posteori.
C. Jika di pandang dari fakta maka pembuktian telah di bagi menjadi dua yaitu pembuktian induktif dan pembuktian deduktif.
D. Jika  di  lihat  dari  sudut  padang  sebab  akibat  maka  terdapat  dua  cara  pembuktian  yaitu pembuktian kausal dan pembuktian fungsional.
E. Jika  di  pandang  dari  sudut  pandang  pemikirinyan maka  terdapat  dua  pembuktian  yaitu pembuktian konsentratif dan pembuktian distributif.
F. Bila di pandang dari sudut pandang korban atau anak ppadapihak yang di selidiki maka pembuktian dapat di bedakan pembuktian universal dan pembuktian proportional.
Di  dalam  kekerasan  atau  tindak  pidana  di  rana  pendidikan  maka  ada  macam  macam hukuman yang ideal untuk di jatuhkan terhadap pelaku tindak pidana di rana pendidikan, dan macam-macam hukuman terhadapat kejahatan di rana pendidikan telah tercantum dalam pasal 10 KUHP.
Contoh kasus :
Kasus  ini  terjadi  pada  tahun  1963  di  salah  satu  sekolah  di  jakarta,  di  dalam  peristiwa  ini seorang murid sekolah dasar kelas 4 mendapat hukuman yang tidak layak, karena kenakalannya, hukman yang di berikan guru terhadap murid nya ini adalah menghukum murid nya dengan cara menyuruh  berdiri  di  dalam  almari  yang  berada  di  kelasnya  dan  di  tutup  dari  luar,  almarinya memang  sangat  tinggi  untuk  anak  seusia  mereka,  hukuman  ini  di  berikan  saat  pelajaran
berlangsung sampai akhir pelajaran, anak itu sangat kelelahan setalah mendapatkan hukuman itu kira-kira  berdiri  2  jam  lebih  dan  keesokan  harinya  anak  ini  tidak  berani  masuk  sekolah  dan psikisnya trauma terhadap oknum guru yang menghukumnya, namun alasan dari sang guru ini sebagai  pendisplin  anak  tersebut  karena  bandel  maka  guru  tersebut  lolos  dari  rana  hukum  dan orang tuanya pun tidak menyalahkan guru tersebut.

## Pelaksanaan Penghukuman Di Rana Pendidikan
Sejalan  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai  melalui  pelaksannaan  penghukuman  sebagai mana yang di atur dalam pasal 10 KUHP maka pelaksanaan penghukuman harus tentu berjalan dengan baik yang di arahkan dengan tujuan agar tercapainya perbaikan dan peningkatan keadalian agar tidak terjadi lagi kekerasan oleh oknum guru terhadapar siswa nya di rana sekolah, dengan demikian  berarti  bahwa  dalam  penyelesaian  kasus  tindakan  pidana  pendidikan,  hukuman- hukuman  yang  seharusnya  di  terapkan  justru  adalah  hukan  tambahan  untuk  di  jatuhkan  di samping  hukumaan  pokok,  dengan  maksud  lain  hukuman  pokok  dalam  hal  ini  boleh  saja diringankan  kemungkinannya  untuk  menjatuhkan  secara  bersyarat  tetapi  hukuman  tambahan hendak nya tetap diikut sertakan.
Setiap  penghukuman  pasti  bertujuan  kearah  kebaikan  dan  perbaikan.  Sekalipun  mungkin bagi  si  pelaku  sendiri  penghukuman  itu  sangat  merugikan  dan  sama  sekali  tidak  bermanfaat baginya, namun bagi pihak lain pasti bermanfaat. Dalam bidang hukum pidana, yang sudah pasti merasakan  manfaat  dari  penghukuman  ialah  warga  masyarakat  dan  pemerintah.  Bagi  warga msyarakat, manfaat yang sudah pasti dapat dinikmati adalah : 1
a. Tegaknya kesan yang pasti bahwa hukum itu benar-benar diterapkan sehingga hal ini dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan yang kuat, bahwa penerapan hukum itu bersifat tegas dengan tanpa pilih bulu.
b. Terjamin  pulih  dan  terpenuhinya  suasana  yang  aman  dan  tertib  dalam  kehidupan  dan pergaulan umum antara warga, mengingat setiap penganggu keamanan dan ketertiban pasti diganjar dengan hukuman yang setimpal.
c. Terpeliharanya  suasana  kehidupan  yang  mencerminkan  dan  membuktikan  terjaminnya keadilan, kedamaian dan kewibawaan hukum dalam taraf yang memadai dan sebagainya. 2
Selaras dengan maksud dan tujuan yangbhendak dicapai melalui pelaksanaan penghukuman sebagaimana  telah  kita  bicarakan  melalui  pelaksanaan  penghukuman  sebagaimana  telah  kami bicarakan, maka pelaksanaan penghukuman itu sendiri tentunya harus sedapat mungkin diarahkan ke  keadaan  bisa  tercapainya  perbaikan  dan  peningkatan  ketertiban  khususnya  dalam  dunia pendidikan dan pengajaran. 3

## Pasal Yang Dapat Menjerat Oknum Guru Yang Melakukan Kekerasan Kepada Siswa
Untuk saat ini, hukuman kepada pelaku kekerasan terhadap anak yaitu Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah undang-undang yang dapat menjerat oknum guru yang  melakukan  tindak  kekerasan kepada  siswa yang masih  berdiri  di  sekolah dasar, dan  nanti ketika oknum guru tersebut sudah terbukti menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap siswanya maka  akan  dikenakan  dengan  sanksi  hukuman  penjara minimal  5  tahun  sesuai dengan  Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Aturan tentang penganiayaan anak ini diatur khusus dalam Pasal 76 C UU 35/2014 yang berbunyi:
1 A. Ridwan Halim, S.H., Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm.244
2 Ibid., hlm. 245
3 Ibid., hlm. 248
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
Dan jika ada yang melanggar pasal tersebut, ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 80 UU No 35 Tahun 2014:
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  6  (enam)  bulan  dan/atau  denda  paling  banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
1) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  kita  ambil  adalah  tindak  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  guru  di sekolah  dengan  dalih  mendisiplinkan  siswanya  merupakan  tindakan  yang  tidak  diperbolehkan, karena  hukuman  kekerasan  fisik  seperti  pukulan  dan  penganiayaan  adalah  tindakan  yang merupakan tindak pidana yang dapat dijerat hukum karena telah melanggar Undang Undang No 35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak,  aturan  tentang  penganiayaan  anak  ini  diatur  khusus dalam Pasal 76 C UU 35/2014. Penghukuman terhadap oknum guru yang melakukan kekerasan pasti bertujuan kearah kebaikan dan perbaikan sehingga guru dapat memberikan hukuman kepada siswanya yang nakal dengan cara yang lain seperti memberikan tugas tambahan tanpa memberikan hukuman kekerasan fisik dengan bentuk pukulan dan penganiayaan serta kekerasan psikis seperti penghinaan terhadap siswa . Tindakan ini juga dapat menimbulkan banyak dampak negatif yang diterima oleh korban sehingga dapat menyebabkan korban mengalami luka dan anak akan menjadi stress dan depresi yang bisa menganggu kehidupan dan aktivitas anak sehari-hari baik dirumah maupun dilingkungan sekolah, anak juga akan menjadi takut terhadap segala bentuk kekerasan karena akibat dari trauma tersebut , trauma dan gangguan psikis akan berdampak seperti rasa takut atau  tidak  percaya  diri  dari  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  dari  gurunya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga harus berperan penting dalam mengurangi kejahatan kekerasan terhadap anak dengan terus memberikan data yang menunjukkan jumlah dari tindak kekerasan di sekolah sehingga dapat memberikan angka untuk memberikan tolak ukur dari jumlah kasus tersebut.

## Daftar Pustaka
Afifah, W. (2018). “Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia”, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14 Nomor 27. DiH Jurnal Ilmu Hukum.
Mahyani, A. (2019). DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019 Ahmad Mahyani. Mimba RKeadilan, 15, 33–45.
Michael, T. (2020). Pemahaman virtual metode IMRAD bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Yumary : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. https://doi.org/10.35912/jpm.v1i1.96
Nasution, K. (2019). PENGGUNAAN KETERANGAN PERUSAHAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2407 Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK

## YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.
DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255