Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol. 4 No. 1, Mei 2019 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 2541-3198

## PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BADAN
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun)
Yefi Teguh Tri Hikmah Soliha 1)
Nurharibnu Wibisono 2) Hery Hermawan 3)
1) Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun
2) 3) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun e-mail: nurharibnu@unmer-madiun.ac.id
Abstrak: Penelitian  ini  betujuan untuk  mengetahui tingkat kepatuhan  Wajib Pajak  terhadap penerimaan  pajak  Badan.  Tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  diukur  dengan  cara  kepatuhan dalam  penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Wajib  Pajak  Badan  pada  KPP  Pratama Madiun  dari  tahun  2012  sampai  dengan  2016  (sampling  jenuh).  Analisa  data  dilakukan dengan statistik deskriptif dan regresi linear berganda menggunakan program SPSS Versi 16 . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  diukur  dari penyampaian  SPT  Masa  PPh  Pasal  21  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penerimaan pajak.  Tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari penyampaian  SPT Masa PPN  dan  PPh  Pasal  25  tidak  memiliki  pengaruh  secara  parsial  terhadap  penerimaan  pajak. Secara  simultan  tingkat  kepatuhan  yang  diukur  dari  penyampaian  SPT  Masa  PPh  Pasal  21, penyampaian  SPT  Masa  PPN,  dan  PPh  Pasal  25  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap penerimaan pajak.
Kata Kunci   : Wajib  Pajak,  Tingkat  Kepatuhan,  SPT  Masa  PPh  Pasal  21,  SPT  Masa  PPN, PPh Pasal 25, dan Penerimaan Pajak Badan
Abstract:  This  research  is  aimed  to  know  the  level  of  taxpayer  compliance  toward  the  tax revenues. The taxpayer compliance is measured from delivery of Income Tax Form of Article 21, delivery of Notice of Value Added Tax Period, and Income Tax Article 25. The method of analysis  used  in  this  research  is  quantitative  using  secondary  data.  The  analysis  data  was performed  with  descriptive  statistics  and  multiple  linear  regression  uses  SPSS  Version  16. The  variables  in  this  research  are  delivery  of  Income  Tax  Form  of  Article  21,  delivery  of Notice  of  Value  Added  Tax  Period,  Income  Tax  Article  25  and  the  tax  revenue.  The population in this research are all corporate taxpayers registered at Madiun Tax Office who submits  delivery  of  Income  Tax  Form  of  Article 21,  delivery  of  Notice  of  Value  Added  Tax Period and which use Income Tax Article 25 from 2012 until 2016. The technique of sample collecting uses the totally sampling method. The results of this research show that the level of taxpayer  compliance  is  measured  from  the  delivery  of  the  Notice  of  Income  Tax  Period Article  21  has  the  influence  partiallly  toward  the  tax  revenue.  While  the  level  of  taxpayer compliance  is  measured  from  the  delivery  of  Notice  of  Value  Added  Tax  Period  and  The Income Tax Article 25 does not have influence partially toward the tax revenue. And the level of taxpayer compliance is measured from delivery of the Notice of Income Tax Period Article 21,  the  delivery  of  Notice  of  Value  Added Tax  Period,  and  Income Tax  Article  25  have  the influence simultaneously toward the tax revenue.
Keywords :  Taxpayer,  The  Level  of  Compliance,  Delivery  of  the  Notice  of  Income Tax Period  Article  21,  Delivery  of  Notice  of  Value  Added  Tax  Period,  Income Tax Article 25, and Corporate Tax Revenue
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol. 4 No. 1, Mei 2019 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 2541-3198
PENDAHULUAN Negara wajib
memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial. Jumlah  penduduk  negara  Indonesia  semakin meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Oleh  karena itu,  semakin  banyak  pula  biaya  untuk menyejahterahkan  penduduk  Indonesia.  Hal ini  digunakan  untuk  pelayanan  pendidikan, kesehatan,  fasilitas  umum  dan  infrastruktur, pertahanan  dan  keamanan,  gaji  aparatur negara, serta transportasi massal.
Penerimaan  pajak  memiliki  peranan paling  besar  terhadap  APBN.  Maka  dari  itu pemerintah  melakukan  berbagai  upaya  agar penerimaan  pajak  meningkat.  Dari  tahun  ke tahun tingkat kontribusi pajak kepada APBN cenderung meningkat. Berturut-turut kontribusi  pajak    kepada  APBN  tahun  2014 sebesar  74%,  tahun  2015  sebesar  82%,  dan tahun  2016  sebesar  86%  (www.bps.go.id, 2018).
Penerimaan pajak adalah penghasilan yang  diperoleh  oleh  pemerintah  yang bersumber  dari  pajak  yang  diberikan  oleh Wajib  Pajak  pribadi  maupun  badan.  Peran pemerintah dan Wajib Pajak sangat menentukan  peningkatan  penerimaan  pajak. Dalam  hal  ini,  reformasi  perpajakan  mutlak diperlukan  dalam  rangka  untuk  peningkatan penerimaan  pajak,  peningkatan  kesadaran Wajib  Pajak,  dan  kepatuhan  Wajib  Pajak serta  perbaikan-perbaikan  dan  perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan.
Upaya pemerintah dalam meningkatkan  penerimaan  dalam  negeri  dari sektor  pajak,  yaitu  dengan  merubah  sistem pemungutan  pajak  dari official  assessment system menjadi self  assessment  system yang mulai diterapkan sejak reformasi tahun 1984 yang  sangat  berpengaruh  bagi  Wajib  Pajak dalam  memberikan  kepercayaan  kepada Wajib  Pajak  untuk  menghitung,  membayar, dan  melaporkan  sendiri  jumlah  pajak  yang terutang. Self  assessment  system adalah suatu  sistem  pemungutan  yang  memberi wewenang  kepada  Wajib  Pajak  untuk menentukan sendiri pajak terutang (Mardiasmo, 2016).
Menurut Hasan (2008) dalam Suryanti (2013) dalam sistem yang menekankan  keaktifan  Wajib  Pajak  ini memerlukan tax  compliance (kepatuhan perpajakan). Tax  compliance tersebut  sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Namun, lebih dari  itu tax  compliance dapat  dikatakan sebagai  tulang  punggung self  assessment system dimana  dibutuhkan  suatu  kerelaan dari Wajib Pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya sehingga sistem tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya.
Masalah kepatuhan menjalankan sistem self  assessment ini  sangatlah  penting karena  membuka  peluang  dilakukannya kecurangan-kecurangan  oleh  para  Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik perlawanan aktif maupun perlawanan pasif. Perlawanan tersebut  timbul  karena  pada  dasarnya  tidak ada orang yang rela membayar pajak. Hal ini adalah  tantangan  reformasi  perpajakan  sejak tahun  1983.  Padahal  dengan  adanya  sistem yang  baru,  kesadaran  untuk  memenuhi kewajiban  perpajakannya  seharusnya  sudah meng- internalize dalam  diri  Wajib  Pajak (Hasan dalam Suryanti, 2013: 22).
The result shows tax payers obidience,  tax  payers  knowledge,  tax  payers awareness,  and  service  of  fiscus  influence the application of Self Assessment System by 56,9% ( Syaiful Haq dan Muid, 2015).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas maka  penulis  tertarik  mengambil  judul: “Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak terhadap  Penerimaan  Pajak  (Studi  Kasus Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Madiun)”.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui,  (1)  Apakah  penyampaian  Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak  Badan  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Madiun; (2) Apakah penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap penerimaan pajak  Badan  pada  KPP
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol. 4 No. 1, Mei 2019 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 2541-3198
Pratama  Madiun;  (3)  Apakah  PPh  Pasal  25 berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak Badan  pada  KPP  Pratama  Madiun;  dan  (4) Apakah  antara  penyampaian  SPT  Masa  PPh Pasal  21,  penyampian  SPT  Masa  PPN,  dan PPh  Pasal  25  berpengaruh  secara  simultan terhadap penerimaan pajak  Badan  pada KPP Pratama Madiun.

## LANDASAN TEORI
Pajak  adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 16 tahun 2009).
Wajib  Pajak  adalah  Orang  Pribadi atau  badan,  meliputi  pembayar  pajak, pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007).
Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)  menurut  Undang-Undang  Nomor  16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 adalah  surat  yang  oleh  Wajib  Pajak digunakan  untuk  melaporkan  perhitungan dan/atau  pembayaran  pajak,  objek  pajak dan/atau  bukan  objek  pajak,  dan/atau  harta dan  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Selanjutnya menurut Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2007,  yang dimaksud  Badan  adalah  sekumpulan  orang dan/atau  modal  yang  merupakan  kesatuan baik  yang  melakukan  usaha  maupun  yang tidak  melakukan  usaha  yang  meliputi perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer, perseroan  lainnya,  badan usaha  milik  negara atau  badan  usaha  milik  daerah  dengan  nama dan  dalam  bentuk  apa  pun,  firma,  kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa, organisasi  sosial  politik,  atau  organisasi lainnya,  lembaga  dan  bentuk  badan  lainnya
termasuk  kontrak  investasi  kolektif  dan bentuk usaha tetap.
Pengertian  Pajak  Penghasilan  (PPh) pasal  21    berdasarkan  Peraturan  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  PER-32/PJ/2015 adalah  pajak  atas  penghasilan  berupa  gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan  atau  jabatan,  jasa,  dan  kegiatan yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  subyek pajak dalam negeri. SPT Masa PPh Pasal 21 adalah surat pemberitahuan suatu masa pajak terkait  pajak  penghasilan  pasal  21  yang disampaikan  paling  lambat  tanggal  20 setelah masa pajak berakhir.
PPN  dikenakan  pada  setiap  proses produksi  dan  distribusi  tetapi  pajak  yang terutang  dibebankan  kepada  konsumen  yang memakai  produk  tersebut.  Dasar  hukum pengenaan  Pajak  PPN  ini  adalah  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42 Tahun  2009.  SPT  Masa  PPN  adalah  surat pemberitahuan  suatu  masa  pajak  terkait penyerahan  barang  dan  jasa  kepada  pihak lain  yang  dikenakan  PPN  yang  disampaikan paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir.
PPh  Pasal  25  adalah  angsuran  Pajak Penghasilan  yang  harus  dibayar  sendiri  oleh Wajib  Pajak  untuk  setiap  bulan  dalam  tahun pajak  berjalan. Sedangkan penerimaan pajak merupakan uang yang telah dibayarkan wajib pajak  ke  kas  negara  sebagai  pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang- undang perpajakan.
Kepatuhan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  variabel  penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan variabel  pemeriksaan  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  penerimaan Pajak  Penghasilan  Badan.  Secara  simultan kedua  variabel  bebas,  yakni  pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan Pajak  Penghasilan  Badan  di  KPP  Pratama Surakarta.  (Rahmawati  dkk,  2014).  Tingkat kepatuhan  wajib  pajak  badan    memiliki pengaruh secara signifikan terhadap
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol. 4 No. 1, Mei 2019 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 2541-3198
peningkatan  penerimaan  pajak  penghasilan (Suryanti, 2013)
Jumlah  Wajib  Pajak,  jumlah  Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa secara simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara parsial hanya variabel jumlah Surat
Pemberitahuan  Masa  yang  tidak  memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah
penerimaan Pajak Penghasilan Badan, variabel  jumlah  Wajib  Pajak  dan  jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. (Hariyanto dkk, 2014)
Variable  kepatuhan  Wajib  Pajak dalam  hal  ini  Pelaporan  SPT  Tahunan  tidak mendukung  adanya  peningkatan  Penerimaan Pajak  Penghasilan  Badan  dan  menyatakan tidak  terjadi  hubungan  diantara  kedua variabel tersebut dengan alasan kemungkinan adanya pelaporan yang
terlambat dan tidak rill. (Pangemanan, 2013)
Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN)
berpengaruh
terhadap
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Semakin  meningkat  Surat  Pemberitahaun Masa  PPN  yang  dilaporkan  maka  semakin meningkat pula penerimaan Pajak Pertambahan  Nilai  (Lestari,  2016).  Semakin banyak  penambahan  PKP,  SPT  Masa PPNyang  dilaporkan  dan  SSP  PPN  yang dilaporkan  akan  meningkatkan  penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Masithoh, 2011).
Penelitian  terdahulu  pengaruh  PPh Pasal  25  terhadap  penerimaan  pajak  Badan belum  ditemukan.  Juga  penelitian  terdahulu yang menggunakan variabel bebas penyampaian  SPT  Masa  PPh  Pasal  21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25  terhadap  penerimaan  pajak  Badan  belum ditemukan.
Penelitian  saat  ini  berbeda  dengan penelitian  sebelumnya  dalam  hal  variabel bebasnya  (X)  dan  obyek  penelitiannya. Penelitian saat ini ingin melakukan pengujian  pengaruh  tingkat  kepatuhan  wajib pajak (penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal
25)  terhadap  penerimaan  pajak  pada  KPP Pratama Madiun.
Kerangka pemikiran di dalam penelitian  ini  adalah  mengenai  pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak (penyampaian SPT  Masa  PPh  Pasal  21,  penyampaian  SPT Masa  PPN,  dan  PPh  Pasal  25)  terhadap penerimaan  pajak  pada  KPP  Pratama Madiun.

## Gambar 1 Gambar: Kerangka Pemikiran
SPT  Masa  PPh  Pasal  21  adalah  surat pemberitahuan  suatu  masa  pajak  terkait pajak penghasilan pasal 21 yang disampaikan  paling  lambat  tanggal  20 setelah  masa  pajak  berakhir.  Sedangkan penerimaan  pajak  merupakan  uang  yang telah  dibayarkan  wajib  pajak  ke  kas  negara sebagai  pemenuhan  kewajiban  perpajakan sesuai  dengan  undang-undang  perpajakan. Hipotesis yang penulis sampaikan adalah: H 1 :  Terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara  penyampaian  SPT  Masa  PPh Pasal  21  terhadap  penerimaan  pajak Badan.
SPT Masa PPN adalah surat pemberitahuan  suatu  masa  pajak  terkait penyerahan  barang  dan  jasa  kepada  pihak lain  yang  dikenakan  PPN  yang  disampaikan paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir.  Sedangkan  penerimaan  pajak merupakan uang yang telah dibayarkan wajib pajak  ke  kas  negara  sebagai  pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-
Penyampaian SPT Masa PPh ps 21 (X 1 ) Penerimaan Pajak (Y)
PPh ps 25 (X 3 ) Penyampaian SPT Masa PPN (X 2 ) H 1 H 2 H 3 H 4
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol. 4 No. 1, Mei 2019 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 2541-3198
undang  perpajakan.    Hipotesis  yang  penulis sampaikan adalah:
H 2 :  Terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara  penyampaian  SPT  Masa  PPN terhadap penerimaan pajak Badan.
PPh  Pasal  25  adalah  angsuran  Pajak Penghasilan  yang  harus  dibayar  sendiri  oleh Wajib  Pajak  untuk  setiap  bulan  dalam  tahun pajak  berjalan. Sedangkan penerimaan pajak merupakan uang yang telah dibayarkan wajib pajak  ke  kas  negara  sebagai  pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang- undang  perpajakan.  Sepengetahuan  peneliti, penelitian  terdahulu  yang  menggunakan variabel  bebas  PPh  Pasal  25  terhadap penerimaan pajak belum ditemukan. Hipotesis yang penulis sampaikan adalah: H 3 :  Terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak Badan.
SPT  Masa  PPh  Pasal  21,  SPT  Masa PPN,  dan  PPh  Pasal  25  adalah  adalah kewajiban  pembayaran  pajak  oleh  Wajib Pajak  kepada  negara  sesuai  dengan  undang- undang  perpajakan.  Hipotesis  yang  penulis sampaikan adalah:
H4:  Terdapat  pengaruh  secara  simultan antara  penyampaian  SPT  Masa  PPh Pasal  21,  penyampaian  SPT  Masa PPN,  dan  PPh  Pasal    25  terhadap penerimaan pajak Badan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  merupakan metode  penelitian  berupa  angka-angka  dan analisis  menggunakan  statistik,  selain  itu metode  kuantitatif  disebut  juga  sebagai metode  tradisional  karena  metode  ini  sudah cukup  lama  digunakan  sehingga  sudah mentradisi  sebagai  metode  untuk  penelitian (Sugiyono, 2015: 7).
Pada  penelitian  ini  populasi  yang digunakan  adalah  Wajib  Pajak  Badan  yang menyampaikan  SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT  Masa  PPN,  serta  yang  menggunakan PPh  Pasal  25  pada  KPP  Pratama  Madiun
selama  perode  2012  s.d.  2016.  Pada penelitian  ini  semua  populasi  dijadikan obyek penelitian (sampling jenuh). Berdasarkan  teknik  sampling  jenuh  tersebut, obyek  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  penerimaan  pajak,  jumlah penyampaian  SPT  Masa  PPh  Pasal  21 Badan, jumlah penyampaian SPT Masa PPN Badan,  jumlah  Wajib  Pajak  yang  membayar dan  lapor  nihil  PPh  Pasal  25.  Semua  data diambil  secara  bulanan  dari  tahun  2012  s.d. 2016  (60 bulan).

## Varibel Penelitian
1. Penerimaan
Pajak (Y) diukur berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak yang diterima setiap bulannya oleh KPP  Pratama  Madiun  dari  tahun  2012 s.d. 2016.
2. Penyampaian  SPT  Masa  PPh  Pasal  21 (X 1 ) diukur berdasarkan jumlah penyampaian  SPT  Masa  PPh  Pasal  21 yang  disampaikan  oleh  Wajib  Pajak badan  KPP  Pratama  Madiun  dari  tahun 2012 s.d. 2016.
3. Penyampaian  SPT  Masa  PPN  (X 2 ) diukur berdasarkan jumlah penyampaian SPT  Masa  PPN  yang  disampaikan  oleh Wajib  Pajak  Badan  KPP  Pratama Madiun dari tahun 2012 s.d. 2016.
4. PPh  Pasal  25  (X 3 )  diukur  dari  jumlah Wajib  Pajak  badan  KPP  Pratama Madiun  yang  membayar  dan  lapor  nihil PPh Pasal 25 dari tahun 2012 s.d. 2016.

## Tehnik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode dokumentasi  dari  KPP  Pratama  Madiun. Dokumen-dokumen  terkait  secara  langsung dengan  kebutuhan  penelitian  seperti  data mengenai  penerimaan  pajak,  jumlah  Wajib Pajak  Badan  yang  menyampaian  SPT  Masa PPh  Pasal  21,  jumlah  Wajib  Pajak  yang menyampaian SPT Masa PPN, jumlah Wajib Pajak  Badan  yang  membayar  PPh  Pasal  25, dan  jumlah  Wajib  Pajak  Badan  yang melaporkan  PPh  Pasal  25  nihil.  Selanjutnya dilakukan studi kepustakaan terhadap penelitian terdahulu  maupun laporan-laporan
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol. 4 No. 1, Mei 2019 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 2541-3198
yang  berhubungan  dengan  obyek  penelitian. Serta  dilakukan  wawancara  tidak  terstruktur terhadap  petugas  fiskus  KPP  Pratama Madiun  yang  bertujuan  untuk  memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian ini.

## Tehnik Analisa Data
Metode  analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  uji  statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji f, dan uji t dengan bantuan program SPSS Versi 16.
Persamaan  regresi  linear  berganda adalah sebagai berikut:
Y  =  α + βX PJ = α + β1 X 1 + β2 X 2 + β3 X 3 +  e
Keterangan Persamaan Regresi Berganda terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1: Keterangan Regresi Berganda Simbol Keterangan PJ Penerimaan Pajak Badan α Konstanta β Koefisien Regresi variabel independen X 1 Penyampaian SPT Masa PPh pasal 21 X 2 Penyampaian SPT Masa PPN X 3 PPh pasal 25 e Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  model  persamaan  regresi  linear berganda  dan  hasil  pengolahan  data  melalui program  SPSS  Versi  16  adalah  sebagai berikut:
PJ  =  1.538E9  +  1.737E7  (X 1 )  + 3.894E6 (X 2 ) – 4,743E6 (X 3 ) + e
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda
Model Beta t Sig. (Constant) 1.538E9 .118 .906 SPT Masa ps 21 1.737E7 4.259 .000 SPT PPN 3.894E6 .230 .819 PPh ps 25 -4.743E6 -.716 .477 R Square .398 Adjusted R Square .362 F hitung 11.230 Sig. .000 Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS
Pada uji koefisien determinasi menunjukkan  bahwa  nilai  Adjusted  R- Square  sebesar  36.2.  Artinya,  penyampaian SPT  Masa  PPh  Pasal  21,  SPT  Masa  PPN, dan  PPh  Pasal  25  memiliki  proporsi pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 36.2% sedangkan sisanya 63.8% dipengaruhi oleh  variabel  bebas  lain  yang  tidak  ada  di dalam  model  regresi  linear.    Variabel  lain yang  mempengaruhi,  seperti  penyampaian PPh  Pasal  22,  penyampaian  PPh  Pasal  23, PPh Final, dan pendapatan pajak lainnya.
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  2 menyatakan  bahwa  variabel  penyampaian SPT  Masa  PPh  Pasal  21  memiliki  nilai  t
hitung  sebesar  4.259  dan  nilai  signifikansi yang  lebih  kecil  dari  0.05  (0.000  <  0.05), maka  H 1 diterima.  Artinya,  penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 memilki berpengaruh yang signifikan terhadap penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama  Madiun. Hal  ini  mendukung  penelitian  Rahmawati dkk  (2014),  bahwa  kepatuhan  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  variabel penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan  dan Suryanti  (2013)  bahwa    tingkat  kepatuhan wajib pajak badan  memiliki pengaruh secara signifikan terhadap  peningkatan penerimaan pajak penghasilan.
Namun
bertentangan dengan penelitiannya  Hariyanto  dkk  (2014)  yang menyatakan  bahwa  variabel  jumlah  Surat Pemberitahuan Masa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah
penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Penelitian
Pangemanan (2013) juga menyatakan bahwa variable kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  hal  ini  Pelaporan  SPT Tahunan tidak mendukung adanya peningkatan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Badan dan menyatakan tidak terjadi hubungan diantara kedua variabel tersebut.
Sesuai dengan informasi yang didapat melalui  wawancara  tidak  terstruktur  dengan petugas  fiskus KPP  Pratama  Madiun menyatakan  bahwa  pada  hakikatnya  setiap orang  atau  badan  usaha  berusaha  untuk menghindari  pajak.  Penyampaian  SPT  Masa Pasal  21  merupakan  salah  satu  bentuk kewajiban sebagai Wajib Pajak badan. Wajib Pajak  badan  wajib  untuk  memotong  dan membayarkan segala hal yang terkait dengan PPh  Pasal  21  sesuai  dengan  UU  KUP  yang berlaku, kemudian  menyampaikannya dalam bentuk  SPT  Masa  PPh  Pasal  21.  Meskipun pada  suatu  masa  status  SPT  Masa  Pasal  21 nihil  maka tetap harus disampaikan. Dengan meningkatnya  penyampaian  SPT  Masa  PPh Pasal  21  ini  otomatis  akan  meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dan mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  2 menyatakan  bahwa  variabel  penyampaian SPT  Masa  PPN  memiliki  nilai  t  hitung sebesar  0.230  dan  nilai  signifikansi  yang lebih  besar  dari  0.05  (0.819  >  0.05).  Hal  ini dapat  disimpulkan  bahwa  H2  ditolak  yang berarti  penyampaian  SPT  Masa  PPN  tidak memiliki  berpengaruh  terhadap  penerimaan pajak  di  KPP  Pratama  Madiun.  Hal  ini bertentangan dengan penelitian Lestari (2016)  yang  menyatakan  (SPT  Masa  PPN) berpengaruh  terhadap  penerimaan  PPN. Semakin  meningkat  SPT  Masa  PPN  yang dilaporkan  maka  semakin  meningkat  pula penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Juga bertentangan  dengan    penelitian  Masithoh
(2011)  yang  menyatakan  bahwa  semakin banyak  penambahan  PKP,  SPT  Masa PPNyang  dilaporkan  dan  SSP  PPN  yang dilaporkan  akan  meningkatkan  penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
Sesuai dengan informasi yang didapat melalui  wawancara  tidak  terstruktur  dengan petugas  fiskus KPP  Pratama  Madiun menyatakan bahwa menurut PER-20/PJ/2013 Pasal  15  “Setiap  Wajib  Pajak  sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak
Pertambahan  Nilai  1984,  kecuali  pengusaha kecil  yang  batasannya  ditetapkan  oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya  pada  KPP  yang  wilayah  kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan,  dan/atau  tempat  kegiatan  usaha untuk  dikukuhkan  menjadi  Pengusaha  Kena Pajak”.  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  PMK-197/PMK.03/2013 Pasal  7  pengusaha  kecil  yang  dimaksud adalah  pengusaha  telah  dikukuhkan  sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam 1 (satu)  tahun  buku  tidak  melebihi  Rp. 4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan ratus  juta  rupiah),  Pengusaha  Kena  Pajak dapat  mengajukan  permohonan  pencabutan pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP). Sehingga  Wajib  Pajak  badan  yang  telah mendaftar  diri  sebagai  PKP  sebelum  tahun 2013 dapat mengajukan permohonan pencabutan  PKP  pada  KPP  Pratama  dimana wajib  pajak  tersebut  terdaftar.  Dari  jumlah Wajib  Pajak  badan  yang  terdaftar  di  KPP Pratama Madiun  yang berjumlah 6.039 yang menjadi PKP kurang lebih 1.265 hanya 20 % dari  Wajib  Pajak  Badan  yang  terdaftar. Sehingga  kontribusi  dari  penyampaian  SPT Masa PPN terhadap penerimaan pajak Badan menurun.
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  2 menyatakan  bahwa  variabel  PPh  Pasal  25 memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  -0.716  dan nilai  signifikansi  yang  lebih  besar  dari  0.05 (0.477 > 0.05). Dapat disimpulkan bahwa H 3 ditolak  yang  berarti  PPh  Pasal  25  tidak
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol. 4 No. 1, Mei 2019 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 2541-3198
berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan  di  KPP  Pratama  Madiun.  Sesuai dengan  informasi  yang  didapat  melalui wawancara  tidak  terstruktur  dengan  petugas fiskus KPP Pratama Madiun yang menyatakan  bahwa  PPh  Pasal  25  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  penerimaan karena di tahun 2013 pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 46  tahun  2013  yang  menjelaskan  bahwa wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto tidak  melebihi  dari  Rp.  4.800.000.000,00 (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah) dalam  satu  tahun  pajak  menggunakan  tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 1%  dari  peredaran  bruto  yang  diperoleh setiap  bulannya.  Sehingga  Wajib  Pajak Badan yang di tahun sebelumnya menggunakan  PPh  Pasal  25  menghitung ulang  peredaran  brutonya.  Keadaan  ini berdampak pada kontribusi dari PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak menjadi menurun drastis.
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  2 menyatakan  bahwa  nilai  F  hitung  sebesar 11.230  dengan  F  tabel  sebesar  3.18  (dengan nilai df (1) = 2 dan df (2)  = 52 dengan taraf signifikan  0.05.  Karena  F  hitung  (11.230)  > F  tabel  (3.18),  maka  H 4 diterima.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  penyampaian  SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN,  dan  PPh  Pasal  25  secara  simultan berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak Badan. Artinya secara bersama-sama variabel bebas (penyampaian SPT Masa PPh Pasal  21,  penyampaian  SPT  Masa  PPN,  dan PPh  Pasal  25)  memberikan  kontribusi sebesar  11.2  %  terhadap  peningkatan penerimaan  PPh  Badan  pada  KPP  Pratama Madiun.  Sisanya  sebesar  88.8%  merupakan pengaruh  faktor  lain  di  luar  ketiga  variabel bebas yang ditelliti.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Variabel  penyampaian  SPT  Masa  PPh Pasal 21 memiliki pengaruh yang positif dan  signifikan  terhadap  penerimaan pajak.
2. Variabel  penyampaian  SPT  Masa  PPN tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.
3. Pajak  Penghasilan  Pasal  25  tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  penerimaan pajak.
4. Secara  simultan  variabel  penyampaian SPT  Masa  PPh  Pasal  21,  SPT  Masa PPN,  dan  PPh  Pasal  25  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

## Implikasi
Implikasi penelitian yang bisa disajikan penulis adalah:
1. Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa penyampaian  SPT  Masa  PPh  Pasal  21 memiliki  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  terhadap  penerimaan  pajak. Hendaknya petugas fiskus terus mempertahankan  bahkan  meningkatkan pelaporan  SPT  Masa  PPh  Pasal  21 sehingga pendapatan pajak Badan meningkat.
2. Variabel  penyampaian  SPT  Masa  PPN dan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  penerimaan  pajak.  Hendaknya petugas fiskus terus melakukan memonitoring  dan  evaluasi  terhadap Wajib  Pajak  Badan  yang  tidak  patuh dalam  pelaporan  SPT  Masa  PPh  Pasal 21.  Perlu  dilakukan  penyuluhan  terus- menerus  untuk  meningkatkan  kesadaran Wajib  Badan  sehingga  kesadaran  pajak dan penerimaan pajak meningkat.
3. Namun secara simultan variabel penyampaian  SPT  Masa  PPh  Pasal  21, SPT  Masa  PPN,  dan  PPh  Pasal  25 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap  penerimaan  pajak.    Petugas fiskus hendaknya tidak mengukur tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  dari  satu kewajiban perpajakan saja namun secara
kewajiban perpajakan secara keseluruhan.
4. Terhadap  penunggak  pajak,  namun
Wajib Pajak Badan mau bertanggungjawab  dan  kooperatif  sesuai dengan undang-undang, hendaknya petugas fiskus bisa memberikan keringan  sanksi  atas  kelalaian  tersebut sesuai dengan Undang-Undang.
5. Penggalian  potensi  pajak  lainnya  perlu dilakukan terhadap PPh pasal 22, 23, 24, 26  dan  PPNBM  untuk  meningkatkan pendapatan pajak.

## Keterbatasan
Obyek  penelitian  ini  hanya  terbatas pada  Wajib  Pajak  Badan,  penerimaan  pajak pada  KPP  Pratama  Madiun  dari  tahun  2012 s.d.  2016,  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak Badan  yang  diukur  dari  penyampaian  SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN,  dan  PPh  Pasal  25  yang  diterima  oleh KPP  Pratama  Madiun  dari  tahun  2012 sampai dengan tahun 2016.

## REFERENSI
[1] Mardiasmo.  2016. Perpajakan .  Edisi Revisi  Terbaru  2016.  Yogyakarta: Penerbit ANDI.
[2] Ghozali,  Imam. 2013. Aplikasi Analisis  Multivariate  dengan  Program IBM  SPSS  21  Update  PLS  Regresi. Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
[3] Sugiyono. 2015. Metodologi Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  D . Bandung: Alfabeta.
[4] Hariyanto,  Yudi;  Suhadak;  dan  Siti Ragil  H.  2014. Jurnal  Administrasi Bisnis  (JAB) Vol.  10  No.  1  Mei: Pengaruh  Jumlah  Wajib  Pajak,  Jumlah Surat  Setoran Pajak, Dan Jumlah Surat Pemberitahun  Masa  Terhadap  Jumlah Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Malang  Utara  Periode  2010- 2013)
[5] Rahmawati, Fajar Nur ; Santoso, Sigit; dan  Hamidi,  Nurhasan.  2014.  Jupe
UNS,  Vol  3,  No  1,  Hal  72  s/d  82: Pengaruh  Pemeriksaan  dan  Kepatuhan Wajib  Pajak  terhadap  Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta.
[6] Pangemanan,  Rima  Naomi.  2013. Jurnal  EMBA  Vol.1  No.3  Juni  2013, Hal.  730-740:    Hubungan  Jumlah  Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan PPh KPP Pratama
Manado.
[7] Lestari,  Desi.  2016.  Pengaruh  Surat
Pemberitahuan  Masa  PPN  dan  Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai (Survey Pada KPP Pratama Sumedang). Skripsi . Bandung:
Universitas Komputer Indonesia .
[8] Masithoh,  Apik  Aji.  2011.  Pengaruh Penambahan  Pengusaha  Kena  Pajak, Surat  Pemberitahuan  Masa  PPN  yang dilaporkan  dan  Surat  Setoran  Pajak PPN yang dilaporkan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pertambahan  Nilai  di  KPP  Pratama Semarang Candisari. Skripsi . Semarang: Universitas Negeri Semarang. Suryanti, Tri. 2013. Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak  Badan  Terhadap  Penerimaan Pajak  Penghasilan  dengan  Penagihan Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Serpong). Skripsi. Jakarta:  Universitas Islam Negeri
[9] Syaiful  Haq,  Maulana  dan  Muid,  Dul.
2015. Diponegoro Journal of
Accounting Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015 ,  Halaman  1-11  ISSN  (Online): 2337-3806, Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi
Penerapan Self Assesment  System (Survey  Pada  Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang).
[10] Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak
Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan
Pelaporan  Pajak  Penghasilan   Pasal  21
Dan/Atau  Pajak  Penghasilan   Pasal  26
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol. 4 No. 1, Mei 2019 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 2541-3198
Sehubungan   Dengan  Pekerjaan,  Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
[11] Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  197/PMK.03/2013
tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan
Pengusaha  Kecil  Pajak  Pertambahan Nilai.
[12] Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang
Mewah.
[13] Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
[14] Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan  Keempat  atas  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
[15] Badan  Pusat  Statistik.  2018.  Realisasi Penerimaan Negara tahun 2007-2017.