## PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI ERA DEMOKRASI
Sepercik Wacana Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang
Hendrarto Universitas Tidar Jl. Kapten Suparman No.39 Magelang E-mail: hendrarto50@yahoo.co.id
Abstract: Indonesian  women  in  their  struggle  in  the  current  democratic  era, especially  in  the  political  sphere,  still  need  a  strong  effort  from  all  stakeholders, especially  women.  One  strategy  that  must  be  developed  is  conducting  political education for  political  actors and voters especially women. Political education is expected  to  be  able  to  change  the  public  image  about  politics  which  has  been assumed as a monopoly right for men.
Keywords: women, politics, the era of democracy
Abstrak: Perempuan  Indonesia  dalam  perjuangannya  di  era  demokrasi  seperti sekarang ini terutama dalam bidang politik masih perlu adanya upaya yang cukup keras  dari  seluruh  stakeholders  terutama  kaum  perempuan.  Salah  satu  strategi yang  harus  dikembangkan  adalah  melakukan  pendidikan  politik  bagi  pelaku- pelaku  politik  dan  pemilih  khususnya  perempuan.  Pendidikan  politik  diharapkan dapat  mengubah  image  masyarakat  tentang  politik  yang  selama  ini  diasumsikan sebagai hak monopoli kaum lelaki.
Kata kunci : perempuan, politik, era demokrasi

## Pendahuluan
Hingga  saat  ini  hanya  ada  sekitar 18%  anggota  parlemen  perempuan  di seluruh  dunia  dan  ini  hampir  sama  dengan yang  ada  di  negara  kita.  Secara  kuantitatif, jumlah  perempuan  di  Indonesia  hampir seimbang dengan jumlah laki-laki. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan
penduduk Badan Perencanaan
Pembangunan  Nasional,  Badan  Pusat Statistik  dan United  Nations  Population Fund jumlah  penduduk  Indonesia  pada 2018  mencapai  265  juta  jiwa.  Dari  jumlah tersebut, sebanyak 131,88 juta jiwa berjenis kelamin perempuan.
Meski  jumlahnya  hampir  setara,  namun sampai  saat  ini  masih  ada  kesenjangan gender  dan  kurang  terpenuhinya  hak-hak bagi  perempuan  dan  anak  perempuan. Hal ini  juga  tidak  serta  merta  menjamin perempuan memiliki peran dan posisi  yang sama  dengan  laki-laki.  Kesenjangan  ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan  tata  pemerintahan  yang sensitif  gender  dan  memberikan  dukungan bagi  terciptanya  pengutamaan  gender  di seluruh  bidang  pembangunan,  termasuk politik. Upaya tersebut, antara lain tercermin melalui lahirnya Undang-Undang (UU)  Partai  Politik,  UU  tentang  Pemilu yang di dalamnya memuat syarat keterwakilan 30% perempuan dalam pendirian,  dalam  kepengurusan  partai politik  dan  dalam  pengajuan  sebagai  calon
anggota  legislatif,  di  mana  hal  ini merupakan langkah afirmatif untuk menghilangkan hambatan legal bagi partisipasi  politik  perempuan.  Munculnya UU tersebut secara yuridis diharapkan akan memberikan ruang bagi perempuan Indonesia  untuk  terlibat  secara  aktif  dalam kegiatan  dan  proses  politik,  baik  sebagai politisi maupun sebagai pemilih.
Namun,  ketentuan de  jure tersebut ternyata masih menyisakan berbagai masalah  dan  belum  menjadi  realita  politik secara de  facto .  Strategi  afirmatif  yang didasarkan  pada  kuota  kuantitatif  belum menjamin  perempuan  dapat  berperan  di bidang politik dan meningkatkan kualitasnya  untuk  mengisi  kuota  tersebut. Terbukti  tidak  mudah  bagi  partai  untuk mendapatkan  kader  perempuan  dalam memenuhi  ketentuan  itu.  Tuntutan  yuridis ini pun masih diupayakan secara kuantitatif, serta belum mampu memberikan dampak postif yang signifikan terhadap  peningkatan  kecerdasan  politik dan  kualitas  kinerja  lembaga  legislatif  dan partai politik.
Dalam  konteks  negara  yang  sedang membangun budaya demokrasi peningkatan  kecerdasan  politik  kaum perempuan  menjadi sangat penting, karena roh  atau  hakekat  demokrasi  itu  sendiri adalah  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk rakyat,  tanpa  membedakan  rakyat  laki-laki dan perempuan. Ukuran terwujudnya
demokrasi  di  suatu  negara,  selain  adanya pemilu  langsung,  multi  partai,  penegakan hukum,  dan  adanya  sistem  bikameral,  juga harus ada terciptnya penghormatan hak-hak asasi  manusia  tanpa  membedakan  jenis kelamin,  ras  maupun  gender.  Selain  itu, kesamaan  kedudukan  antara  warga  negara laki-laki  dan  perempuan  dalam  menempati posisi  jabatan  menjadi  sangat  penting  dan tentunya banyaknya jumlah kaum perempuan  di  tingkat  elite  eksekutif maupun  legislatif  akan  membawa  dampak pada  nasib  perempuan  itu  sendri  secara keseluruhan. Kata kunci yang bisa mengansumsikan  hal  ini  adalah “yang mengetahui  kondisi  kaum  perempuan  ya kaum perempuan itu sendiri” . Oleh karena itu,  dalam  konteks  negara  demokrasi partisipasi  kaum  perempuan  dari  level bawah sampai tingkat elite sangat diperlukan  dalam  rangka  membangun bangsa yang demokratis.

## Posisi Keterwakilan Perempuan Parlemen
Peran  dan  keterwakilan  perempuan dalam  proses  pembuatan  kebijakan  publik selama  ini  masih  dirasa  kurang.  Untuk  itu dilakukan berbagai upaya untuk mendorong peran dan keterwakilan  perempuan melalui penerapan  kuota  minimal  30%  bagi perempuan  di  parlemen.  Agar  tujuan tersebut  tercapai,  dibuatlah  UU  No.  8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif yang memerintahkan partai politik untuk
memasukkan  minimal  30%  perempuan dalam daftar calon anggota legislatif.
Pada  praktiknya,  berdasarkan  data dari  Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan Demokrasi (Perludem), jumlah calon anggota DPR RI perempuan meningkat dari tahun  2009  yang  sebesar  33,6%  menjadi 37%  pada  tahun  2014.  Namun  dari  data yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum tentang  anggota  legislatif  terpilih,  jumlah anggota  DPR  RI  perempuan  yang  terpilih pada  periode  2014-2019  justru  mengalami penurunan.  Di  tahun  2009,  jumlah  anggota DPR  RI  perempuan  mencapai  103  orang, atau sebesar 18%. Jumlah ini menurun pada tahun 2014 menjadi  97  orang, atau sebesar 17,32%.
Gambar 1.1 Komposisi Anggota DPR RI 2014-

## 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin
Dari  tabel  tersebut,  PDI-P  menjadi  partai yang  paling  banyak  menempatkan  anggota dewan perempuan dengan jumlah 21 orang. Sementara  PKS  hanya  memiliki  1  orang anggota dewan perempuan.
Sejak reformasi tahun 1999,  jumlah anggota  dewan  perempuan  sebenarnya mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  1999
hanya  9,2%  kursi  DPR  RI  yang  diduduki perempuan. Tahun 2004 jumlahnya meningkat  menjadi  11,81%.  Pada  tahun 2009 jumlahnya kembali meningkat menjadi  18%.  Lalu  pada  tahun  2014  justru turun  menjadi  17,32%.  Namun  demikian, rendahnya  jumlah  perempuan  di  parlemen bisa  jadi  karena  memang  tidak  terlalu banyak  perempuan  yang  terjun  ke  dunia politik.  Kita  juga  bisa  melihat,  belum banyak  tokoh  politik  perempuan  di  tingkat nasional,  walau  tokoh  perempuan  sudah mulai muncul di tingkat daerah.
Gambar 1.2. Persentase Anggota DPR RI Periode Tahun 2014-2019 dari Tiap Partai

## Politik Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel  di  atas  menunjukkan,  tidak ada  satu  pun  partai  politik  yang  memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% di  parlemen  (menyentuh  garis  biru).  Yang paling  tinggi  adalah  PPP  dengan  25,6% kursi,  lalu  diikuti  dengan  Partai  Demokrat dan  PKB  dengan  21,3%  kursi.  Sedangkan yang  paling  rendah  adalah  PKS  dengan hanya 2,5% kursi.
Mari kita bandingkan dengan anggota  DPRD  Kabupaten  Magelang  yang mewakili  unsur  perempuan.  Yang  bisa
melenggang  sampai  DPRD  Kabupaten Magelang berjumlah tujuh wakil perempuan  dari  50  anggota  yang  terpilih, yaitu  Suyanti  dari  PDIP  dari  Dapil  5, Hibatun  Wafiroh  dari  PKB  (dapil  3),  Erni Damayanti  (Demokrat/Dapil1),  Eti  Nur Faizati (PPP/Dapil5). Kemudian Isti Wahyudi  (Demokrat/Dapil  5),  Sri  Haryati Spd  (PPP/Dapil  6)  dan  Tri  Wahyuningsih (PDIP/dapil1).  Adapun  jumlah  anggota DPRD Kabupaten Magelang periode 2014- 2019  adalah  50  orang.  Yaitu  dari  PDIP mendapat  10  kursi,  PKB  dan  Gerindra masing-masing  mendapat  9  kursi.  Disusul Partai  Golkar  6  kursi,  PAN  dan  PPP masing-masing  5  kursi.  Perolehan  kursi paling  sedikit  jatuh  pada  Demokrat  dan PKS yang hanya mendapat 3 kursi.
Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen bisa menjadi indikator rendahnya  peran  perempuan  di  partai politik, termasuk dalam   proses pembuatan UU atau Perda. Padahal warga negara yang akan  terikat  oleh  UU  atau  Perda  tersebut sebagian  atau  hampir  setengahnya  adalah perempuan.

## Pendidikan  Politik  Perempuan  di  Era Demokrasi
Era  baru  demokrasi Indonesia dimulai  tahun  1999,  ditandai  dengan pelaksanaan  Pemilu  secara  demokratis. Sebelumnya,  Pemilu  hanyalah  sebuah perhelatan rutin dalam kehidupan
berbangsa  dan  bernegara.  Sebab,  di  sana tidak  ada  kebebasan  memilih  partai,  tidak ada  kebebasan  memilih  anggota  parlemen. Pemenangnya  pun  sudah  pasti,  yaitu Golkar.  Berbeda  dengan  sebelumnya, Pemilu  1999  diikuti  banyak  partai  dan rakyat  pun  yang  selama  ini  tidak  memiliki alternatif  pilihan  lalu  menjadi  bingung karena dihadapkan banyak pilihan sementara  mereka  belum  pernah  mendapat pendidikan  politik  bagaimana  memilih partai  politik  secara  cerdas.  Karena  itu, dirasakan perlunya suatu pencerahan dalam bentuk pendidikan pemilih (voter education) bagi para pemilih, terutama dari kalangan  terbawah  atau  sering  diistilahkan kelompok  akar  rumput,  baik  laki-laki  dan khsusunya perempuan.
Oleh  karena  itu,  pendidikan  politik perempuan menjadi hal yang penting dalam konteks  negara  demokrasi.  Pemerintah perlu  melakukan  kerjasama  dengan  para Ormas, LSM, akademisi dan lain-lain untuk melakukan  kegiatan  tersebut.  Tujuan  dari pendidikan  politik  adalah  memajukan demokrasi, mengakhiri depolitisasi perempuan,  dan  meningkatkan  partisipasi politik  perempuan,  terutama  di  tingkat pedesaan  di  mana  mayoritas  perempuan berada.
Perempuan  mempunyai  hak  untuk memilih  wilayah  publik  di  mana  dia  ingin berperan  sesuai  potensinya.  Ia  pun  berhak atas  manfaat  dari  semua  aktivitas  politik
yang  dilakukan  oleh  negara  dan  partai politik.  Secara  umum,  kesejahteraan  lahir batin  merupakan  aspirasi  dan  tujuan  yang ingin  dicapai  seorang  perempuan.  Namun, berbagai kondisi baik kultural, sistemik dan ketidakberdayaan perempuan menjadi kendala  baginya  untuk  mengakses  haknya untuk  berperan  dan  bersuara.  Untuk menjawab  tantangan  dan  kendala  ini diperlukan lembaga masyarakat, pemerintahan  dan  partai  yang gender responsive dalam strategi dan pro perempuan  dalam  program-programnya. Pendekatan paling tepat untuk berkomunikasi dan menjangkau perempuan adalah  dengan  memberikan  program  yang tepat,  antara  lain  program  pelatihan  dan pendidikan  politik  yang  mengembangkan kecerdasan berpolitik, membangun kepercayaan diri dan meningkatkan wawasannya.  Program  ini  tidak  dilakukan secara instant top-down , tetapi berkesinambungan  dan  partisipatif (people driven) dari  bawah (bottom-up) .  Dalam kaitan kultural yang membelenggu, interpretasi baru yang relevan oleh lembaga masyarakat (sosial budaya dan keagamaan) akan sangat membantu membuka cakrawala berpikir dan memberikan pencerahan bagi semua elemen masyarakat. Dengan  demikian  ruang  bagi  perempuan untuk  meningkatkan  keberdayaan  dan kemampuan mengaktualisasi perannya semakin  terbuka.  Bila  tembok  ekslusif
pemisah  terhadap  perempuan  mampu dijebolkan  dengan  pendekatan  ini,  niscaya perempuan  akan  terbangkitkan  kesadaran berpolitiknya.
Dunia  politik  sesungguhnya  identik dengan dunia kepemimpinan. Berada dalam posisi sebagai pemimpin, perempuan mengalami lebih banyak hambatan ketimbang  laki-laki.  Karena  perempuan harus  selalu  membuktikan  bahwa  dirinya sungguh-sungguh  mampu,  memang  pantas dan  dapat  diandalkan.  Namun,  sejumlah kendala  primordial  masih  menghadang kaum  perempuan dalam  berkiprah di  dunia politik. Di antaranya, persoalan penampilan.  Bagi  politisi  laki-laki,  hampir tidak  menemukan  kendala  yang  berarti berkaitan  dengan  penampilan  fisik  mereka. Sebaliknya, politisi perempuan lebih banyak dinilai berkaitan dengan penampilan  fisik  mereka,  misalnya  soal model  rambut,  perhiasan  yang  dikenakan, cara  berjalan,  cara  berbusana,  setelah  itu baru  cara  berpikir.  Di  samping  itu, persoalan keluarga sangat berpotensi menimbulkan  isu  sensitif  bagi  politisi perempuan  dibandingkan  dengan  politisi laki-laki.
Dapat disimpulkan, paling tidak ada tiga  unsur  yang  merajut  kepemimpinan dalam  diri  seseorang,  yaitu  kekuasaan, kompetensi diri, dan agresi kreatif. Kekuasaan  sebagai  unsur  paling  penting dalam membangun kemampuan memimpin
seseorang  selalu  didefinisikan  dengan  ciri yang  maskulin,  yaitu  kekuatan  atau ketegaran  atau  kemampuan  bertindak  yang diperlukan  guna  mencapai  sesuatu  demi tujuan  yang  lebih  besar.  Persoalannya, keluarga  dan  masyarakat  tidak  pernah mempersiapkan  perempuan  secara  serius dan  sungguh-sungguh  untuk  membangun kualitas  kekuasaan,  kompetensi  diri  dan agresi  kreatif  dalam  diri  mereka.  Lalu, bagaimana mungkin anak perempuan dapat bermimpi  menjadi  pemimpin  bila  mereka tidak  memiliki  gambaran  kultural  yang mampu  membimbing  mereka.  Tidak  heran jika  kebanyakan  perempuan  mengalami kesulitan  membebaskan  diri  dari  berbagai pengaruh kultural patriarkal untuk berkiprah dalam dunia politik.
Perempuan ternyata kurang menginginkan  kekuasaan  manakala  yang dilanggengkan di masyarakat adalah gagasan  kekuasaan  versi  laki-laki  yang sarat dengan ciri-ciri keperkasaan, kejantanan,  dan  kekerasan.  Karena  itu, sudah  saatnya  mempromosikan  kekuasaan menurut definisi perempuan. Yakni, kekuasaan  yang  lebih  mengedepankan kemampuan  memberdayakan,  kemampuan memelihara  dan  menciptakan  masyarakat yang  lebih  harmoni  dan  bermartabat. Dengan  demikian  definisi  baru  kekuasaan merupakan gabungan dari kualitas maskulin  dan  feminin  yang  dapat  dicapai oleh  keduanya:  laki-laki  dan  perempuan.
Ke depan perlu mensosialisasikan pengertian  baru  tentang  kekuasaan  yang tidak selamanya bernuansa maskulin sehingga perempuan tidak harus mengeliminir  unsur-unsur  feminitas  dalam dirinya demi menggapai kekuasaan. Perempuan  tidak  harus  menolak  gaya feminin  dan  kemudian  berperilaku  sebagai laki-laki  untuk  berkuasa  dan  supaya diterima  sebagai  pemimpin.  Sesungguhnya perempuan  ketika  berada  di  rumah  tangga atau  dalam  kehidupan  keluarga  lebih banyak  menjalankan  peran  kekuasaan  dan peran  pengambilan  kebijakan.  Sebagai  ibu, perempuan  dapat  menggunakan  kekuasaan yang  nyata  dalam  peranannya  sebagai pengatur keluarga dan pengambil kebijakan.  Pengalaman  di  rumah  tangga dapat dijadikan referensi untuk menjalankan kekuasaan dan merebut posisi kepemimpinan  di  lingkungan  yang  lebih besar  dan  rumit,  seperti  negara.  Berbeda dengan laki-laki, bagi umumnya perempuan,  kekuasaan  itu  lebih  dimaknai sebagai  keinginan  mensejahterakan  orang lain,  persis  seperti  keinginan  seorang  ibu membimbing anak-anaknya atau keluarganya. Kekuasaan semacam ini tidak berpusat  pada  diri  sendiri  melainkan  lebih diarahkan  untuk  mencapai  suatu  tujuan yang lebih mulia bagi banyak orang.
Dengan demikian, konsep kekuasaan yang berciri feminin mengintegrasikan kualitas perempuan
dengan sejumlah karakteristik laki-laki dan kedua  atribut  itu  mempunyai  nilai  yang sama. Dengan ungkapan lain, kualitas laki- laki  dan  kualitas  perempuan  tidaklah bertentangan.  Sebab,  dalam  kelembutan dan  kasih  sayang  perempuan,  justru terpendam  kekuatan  yang  dahsyat.  Selain itu,  kekuasaan  berciri  feminin  mencakup gagasan memberdayakan orang lain, bukan merusak  orang  lain.  Sebaliknya,  gagasan yang  selama  ini  digunakan  adalah  bahwa untuk  berkuasa,  seseorang  harus  rela menginjak orang lain. Kekuasaan hendaknya  dimaknai  sebagai  kemampuan melaksanakan  sesuatu  yang  berguna  bagi orang  lain.  Untuk  itu,  jabatan  hendaknya ditafsirkan  sebagai  sarana  memberdayakan orang  lain,  bukan  menghancurkan  atau memperdayakan.  Kekuasaan  mencakup nalar,  tujuan,  agenda  yang  hedak  dicapai. Sidney  Verba  dari  Universitas  Harvard menegaskan,  sumbangan  terpenting  dari kelompok  perempuan  di  dunia  politik adalah  bahwa  mereka  lebih  berminat mengerjakan sesuatu  yang bermanfaat  bagi masyarakat  luas  daripada  memperluas lingkup kekuasaan mereka sendiri. Artinya, politisi  perempuan  cenderung  memikirkan agenda  politik  yang  berdampak  pada pemenuhan  kesejahteraan  masyarakat  luas ketimbang memikirkan kepentingan khusus mereka.
Dengan  mengembangkan  definisi kekuasaan berbasis pengalaman
perempuan,  perempuan  dapat  menjadi politisi bijak dan handal. Politisi yang tidak akan  menyakiti  hati  lawan  politiknya,  apa pun  alasannya.  Politisi  yang  tidak  akan menggunakan  intrik  politik  sebagaimana biasa  digunakan  oleh  laki-laki.  Seorang politisi  perempuan  dapat  mengasah  sisi keibuannya  yang  bijak  dan  selalu  tanggap terhadap  kebutuhan  orang  lain  untuk menyelesaikan  setiap  agenda  politiknya. Kekuasaan itu pada intinya adalah kemampuan  menyelesaikan  masalah.  Sifat feminin perempuan yang dekat dengan sifat kepedulian,  kerelaan  untuk  berbagi  dan komitmen yang tinggi untuk membahagiakan  orang  lain  merupakan modal  dasar  untuk  membangun  politik yang bernuansa perdamaian dan pencerahan.
Hal  tersebut  bisa  dibangun  melalui wadah  organisasi  yang  memiliki  strategi jangka  pendek  dan  jangka  panjang  untuk benar-benar menghasilkan kader-kader tangguh  dengan  pemenuhan  beberapa kebutuhan, antara lain :
1. Kader politik perempuan harus punya  basis  di  masyarakat  (akar rumput)
Di  sini  adalah  kelemahan  utama,  upaya para aktivis perempuan selama ini. Afirmative  action yang  menjebolkan  kuota 30% perempuan di politik, adalah perjuangan  perempuan  di  kelas  menengah atas,  tanpa  persiapan  kader-kader  yang
memang  layak  di  tempatkan  untuk  menjadi petarung  politik.  Tak  heran  jika  hasil  dari afirmatif action ini tak jauh berbeda dengan proporsi  politik  perempuan  pada  pemilu tahun 1999 yaitu hanya 11 %. Kader politik perempuan, jarang memiliki basis masyarakat.  Baru  dikenal,  karena  agenda pemilu,  atau  karena  kebetulan  istri  atau keluarga  tokoh  masyarakat.  Sementara, potensi  perempuan,  yang  mendominasi berbagai  bidang  masyarakat  belum  diajak “ urun  rembug” bersama  untuk  memperkuat posisi  politik  perempuan  ini.  Katakanlah misalnya  jumlah  guru  yang  dominan perempuan,  jumlah  murid  berprestasi  yang dominan perempuan, serta kelompok pengajian  perempuan  yang  biasanya  intens dengan pendidikan perempuan dan jumlahnya  cukup  banyak  di  seluruh  daerah. Andai  saja  kesadaran  akan  peran  politik  ini sampai kepada kelompok-kelompok tersebut, dan kader politik yang ada memang mampu mengambil kepercayaan dari mereka,  maka  posisi  perempuan  di  politik dapat menguat, dan sulit di goyahkan.

## 2. Peningkatan  peran  perempuan  di setiap lini masyarakat
Kuota  30%  tidak  hanya  di  posisi legislatif,  tapi  disegerakan  di  seluruh organisasi,  baik  organisasi  masyarakat, organisasi  mahasiswa,  organisasi    siswa dan tentunya juga di organisasi pemerintahan.
3. Perlu  mewadahi  sebuah  lembaga pelatihan, yang memfasilitasi kebutuhan perempuan untuk berpolitik praktis
Pelatihan yang akan dibutuhkan seperti:
a. Pengantar politik (konsep yang mirip dengan pelatihan politik yang ada)
b. Ideologi politik
c. Strategi, advokasi, analisis anggaran, komunikasi politik, penjaringan dana dan lain-lain.
Tiga  hal  dasar  yang  utama  harus diperhatikan dalam hal membangun keberdayaan politik perempuan adalah hak, aspirasi dan akses. Kesadaran akan hak dan pentingnya  perempuan  berperan  di  bidang politik  adalah  menjadi  hal  utama  yang harus  dibangun.  Edukasi  politik  terhadap perempuan  oleh  lembaga  masyarakat, pemerintahan dan partai sangat penting tapi justru bagian inilah yang sering terlupakan. Pola pikir lembaga pemberdayaan masyarakat  dan  institusi  politik  masih terkesan  diwarnai  paradigma  lama  dengan budaya tradisional, serta masih mendikotomikan antara laki-laki dan perempuan.  Dalam  konsep  kesetaraan gender sesungguhnya tidak diartikan perempuan  harus  bersaing  dengan  pria. Sebaliknya, perempuan dan laki-laki dengan  peran  strategisnya  masing-masing harus  berdampingan  dan  bergandengan mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik.

## Partisipasi Politik Perempuan
Keberhasilan  program  pemerintah dan  pembangunan  yang  dicita-citakan tergantung pada partisipasi seluruh masyarakat, sehingga semakin tinggi partisipasi masyarakat,  maka akan semakin berhasil  pencapaian  tujuan  pembangunan yang  ingin  dicapai.  Karena  itu,  dalam program  pemerintah  sebagai  bagian  dari pembangunan  sangat  dipengaruhi  oleh unsur-unsur masyarakat, yang pada hakekatnya bahwa pembangunan dilaksanakan dan ditujukan dari masyarakat,  oleh  masyarakat,  dan  untuk masyarakat.  Dengan  demikian,  bahwa setiap masyarakat sebagai subyek pembangunan  tidak  lepas  dari  peranan perempuan  yang  terlibat  di  dalamnya, sehingga partisipasi perempuan perlu untuk diperhitungkan  jika  tidak  ingin  disebut bahwa  perempuan  Indonesia  ketinggalan dibandingkan dengan perempuan di negara- negara lain.
Perempuan Indonesia memiliki peranan  dalam  pembangunan  di  bidang politik,  baik  terlibat  dalam  kepartaian, legislatif,  maupun  dalam  pemerintahan. Partisipasi dalam bidang politik ini tidaklah semata-mata  hanya  sekedar  pelengkap  saja melainkan  harus  berperan  aktif  di  dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut  kepentingan  kesinambungan negara  dan  bangsa.  Hak  suara  perempuan memiliki  kesejajaran  dengan  laki-laki
dalam  hal  mengambil  dan  menentukan keputusan,  begitupula  apabila  perempuan terlibat  dalam  pemilihan  umum  untuk memilih  salah  satu  partai  politik  yang menjadi  pilihannya,  apalagi  ia  duduk sebagai  pengurus  dari  salah  satu  partai, seperti  dikemukakan  (Nilakusuma,  1960: 180)  yaitu,  kita  harus  insyaf  dan  mengerti akan  keharusan  adanya  partai-partai  di suatu  negara,  dan  sumbangan-sumbangan apa yang diberikan partai untuk pembangunan neegara dan bangsa.
Di samping  ini, kita harus  mengerti pula bahwa partai-partai itu adalah kumpulan dari orang-orang yang mempunyai  ideologi  sama,  agar  di  dalam meneruskan  suara  merupakan  kesatuan yang  baik.  Dengan  mempunyai  kesadaran ini,  perempuan  pun  dapat  berdiri  sendiri dengan kecerdasannya, memilih partai yang sesuai dengan cita-citanya. Sungguh mengecewakan, jika partai-partai itu menjadi  sasaran  pencari  untuk  sendiri,  dan perempuan  dijadikan  alatnya  karena  tidak cukup  kesadaran  di  dalam  partai.  Jika perempuan duduk di dalam partai, bukanlah semata-mata  untuk  diberi  tugas  guna menyediakan  jamuan  pada  rapat-rapat partainya  atau  ketika  partai  kedatangan tamu  agung,  tetapi  juga  memberikan suaranya bersama dengan anggota laki-laki.
Dengan  demikian,  jelaslah  bahwa kedudukan  perempuan  di  dalam  politik tidak dapat dikesampingkan, karena
memiliki kemampuan dan kecerdasan yang sama dengan laki-laki. Walaupun demikian, bahwa  hak-hak  politik  yang  dimiliki perempuan  pada  kenyataannya  tidaklah sesuai yang diinginkan, sebagaimana (Suwondo, 1981: 141) mengemukakan :
1. Kenyataan bahwa jumlah perempuan  yang  duduk  dalam badan-badan legislatif belum memadai,  disebabkan  oleh  sistem pencalonan  melalui  daftar  calon,  di mana  perempuan  dicantumkan  di bagian bawah dari daftar.
2. Kenyataan yang menunjukkan bahwa  jabatan/kdudukan  penentuan kebijaksanaan ( policy making ) belum  banyak  diisi  oleh  kaum perempuan.  Maka  dalam  rencana Kegiatan Nasional Perempuan Indonesia  antara  lain  disarankan mengenai bidang ini :
a. Menggiatkan pendidikan di kalangan  perempuan  tentang pengetahuan  kewarganegaraan dan perundang-undangan;
b. Meningkatkan partisipasi perempuan dibidang pembuatan perundang-undangan yang perlu segera dikeluarkan mengenai:  catatan  sipil,  adopsi, hukum waris atas dasar persamaan  hak  antara  pria  dan perempuan,  hukum  acara untuk pengadilan agama,
pemberantasan pelacuran, pengadilan anak dan kesejahteraan anak; c. Mengusahakan perbaikan
dalam bidang pencalonan anggota-anggota perempuan dalam badan eksekutif,
legislatif, dan yudikatif;
d. Mengadakan kegiatan
pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,
terutama yang menyangkut kedudukan dan kesempatan bagi perempuan;
e. Mengenai  peranan  perempuan dalam kerjasama international
Partisipasi perempuan dalam bidang politik, walaupun masih kurang, nampaknya  perempuan  telah  berusaha  ke arah  yang lebih baik  dengan mengeluarkan peraturan  yang  mewajibkan  setiap  partai peserta  pemilu  yang  dimulai  dari  tahun 2004  untuk  memasukkan  anggota  legislatif yang  terpilih  sebanyak  30%,  begitupula  di badan  legislatif  seperti  halnya  DPR/DPRD Tk.I  dan  Tk.  II  anggotanya  minimal  30  % harus  perempuan.  Keadaan  ini  merupakan hal  yang  menggembirakan  walaupun  tidak sebagian  atau  50  %  perempuan,  tetapi  ke arah proporsi yang seimbang telah dan akan dilaksanakan,  yang  berarti  mengalami perbaikan dari sebelumnya.
Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri  bahwa  peranan  perempuan dalam  pembangunan  nampaknya  harus mendapat  porsi  yang  seimbang  dengan kaum  laki-laki,  sebagaimana  dikemukakan oleh Yusuf (dalam Tan, 1991 : 35) sebagai berikut,  di  bidang  kehidupan  politik,  baik dari  segi  eksekutif,  legislatif  maupun yudikatifnya,  kepemimpinan  perempuan telah  mulai diperhitungkan  walaupun belum seimbang dengan proporsinya dalam masyarakat. Jumlah menteri dalam kabinet, terbatas. Itu pun hanya kepentingan tertentu saja  yang  mestinya  ditambah.  Sekertaris Jendral,  Direktur  Jendral  dapat  dihitung dengan jari.
Nampaknya  partisipasi  perempuan dalam  bidang  politik  ini  perlu  dikaji kembali mengingat jumlahnya tidak sebanding  dengan  jumlah  perempuan  yang seharusnya  berperan.  Karena  itu,  perlu dikaji  kembali  bentuk  partisipasi  yang nyata  dalam  kehidupan  politik  bagi  kaum perempuan. Budiardjo (1981: 3) memberikan penjelasannya bahwa di negara-negara  demokratis  pemikiran  yang mendasari  konsep  partisipasi  politik  ialah bahwa  kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat, yang  melaksanakannya  melalui  kegiatan bersama  untuk  menetapkan  tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang  tampuk  pimpinan  untuk  masa berikutnya. Jadi partisipasi politik
merupakan  suatu  pengejawantahan  dari penyelenggaraan  kekuasaan  politik  yang absah oleh rakyat.
Partisipasi  politik  seperti  di  atas tentu  saja  akan  berarti  apabila  perempuan turut terlibat di dalamnya. Di dalam negara yang  sedang  belajar  menuju  demokratis yang  sesungguhnya  seperti  Indonesia, adanya  partisipasi  perempuan  yang  lebih besar  maka  dianggap  menjadi  lebih  baik. Tingginya  tingkat  partisipasi  perempuan dapat  ditunjukkan  dalam  mengikuti  dan memahami masalah politik dan keterlibatannya  dalam  kegiatan-kegiatan politik  tersebut.  Sebaliknya  apabila  tingkat partisipasi  politik  bagi  perempuan  itu rendah  maka  dianggap  kurang  baik, dicirikan  dengan  banyak  kaum  perempuan yang tidak menaruh perhatian pada masalah politik atau kenegaraan. Akibatnya dikhawatirkan  apabila  terjadi  kurangnya pendapat  mengenai  kebutuhan  politik perempuan  yang  dikemukakan,  berarti kepala  negara  menjadi  kurang  tanggap terhadap  kebutuhan  dan  aspirasi  kaum perempuan. Negara cenderung akan melayani  kepentingan  beberapa  kelompok saja.
Partisipasi politik yang dapat dilakukan  oleh  perempuan  dapat  melalui beberapa jalur, meliputi:
a. Bagi  ibu  rumah  tangga  yang  tidak bekerja  secara  formal  dapat  berperan aktif  di  lingkungannya  sendiri  melalui
berbagai  kegiatan  yang  mendukung program  pemerintah,  seperti  PKK, Posyandu,  KB,  dan  lain-lain  kegiatan yang  menggerakan  ibu-ibu  ke  arah kepentingan bersama.  Begitu pula turut memberi  penjelasan  akan  pentingnya menjadi  pemilih  dalam  pemilu  yang berlangsung  lima  tahun  sekali  guna melangsungkan kegiatan demokrasi dan kenegaraan
b. Perempuan  yang  menginginkan  karier di bidang politik dapat menjadi anggota salah  satu  partai  politik  yang  sesuai dengan  ideologinya,  terutama  dalam memperjuangkan kaum perempuan, dan yang  bersangkutan  dapat  mencalonkan diri  sebagai  anggota  legislatif  untuk dipilih  oleh  masyarakat  pada  saat dilaksanakannya pemilu.
c. Perempuan  yang  memilih  karir  di eksekutif  atau  pemerintahan  dapat menjalankan  fungsi  sesuai  dengan kemampuan, latar belakang pendidikan, dan  beban  tugas  yang  diberikan kepadanya dengan penuh rasa tanggung jawab.  Apalagi  yang  bersangkutan dituntut  untuk  memiliki  keterampilan dan  kemampuan  memimpin  sehingga tidak tergantung pada laki-laki. Perempuan di pemerintahan ini diharapkan  menjadi  pempimpin  dan pengambil  kebijakan,  seperti  menjadi lurah/kepala desa, camat, kepala daerah, atau menjadi kepala
bidang/bagian bahkan kepala instansi di tempat kerjanya.
d. Perempuan  yang  bekerja  di  bidang yudikatif  atau  berhubungan  dengan hukum sebagai pengacara, jaksa, hakim,  atau  sebagai  polisi  penyidik perkara, dapat bekerja dengan jujur dan adil  demi  tegaknya  hukum  itu  sendiri, tanpa  membedakan  latar  belakang agama, suku, budaya, daerah, pendidikan, golongan, dan lain-lain. Dengan demikian, partisipasi yang dilakukan  perempuan  tidak  saja  sebagai partisipasi  pasif,  tetapi  sekaligus  juga partisipasi  aktif  sebagai  penentu  kebijakan sehingga keberadaannya dapat diperhitungkan.

## Simpulan
Perjuangan perempuan  Indonesia di era demokrasi seperti sekarang ini terutama dalam  bidang  politik  masih  perlu  upaya yang cukup keras dari seluruh stakeholders terutama  kaum  perempuan.  Salah  satu strategi  yang  harus  dikembangkan  adalah melakukan  pendidikan  politik  bagi  pelaku- pelaku  politik  dan  pemilih  khususnya perempuan.  Pendidikan  politik  diharapkan dapat  mengubah  “ image ”  masyarakat tentang politik yang selama ini diasumsikan sebagai hak monopoli kaum lelaki.
Prestasi  dan  keterampilan  yang tinggi yang ditunjukkan oleh kaum perempuan,  telah  berhasil  membuktikan
bahwa perempuan memiliki banyak persamaan  dengan  laki-laki.  Salah  satu kesuksesan  perempuan  di  luar  dunianya, dapat  dilihat  dari  kepemimpinan  seorang perempuan. Bahkan, keberhasilan perempuan  dalam  kepemimpinan  dapat melebihi  laki-laki,  karena  pada  perempuan tersimpan  kekuatan  berupa  ketegasan, ketegaran, dan kemampuan dalam mengambil  keputusan  yang  tepat,  sebagai syarat-syarat  yang  diperlukan  bagi  seorang pemimpin.  Beban  dan  tanggungjawab perempuan  sebagai  pemimpin  atau  pun perempuan  karir  lainnya  sangatlah  besar. Pada  sisi  lain  perempuan  harus  berkarir akan tetapi juga dibebani oleh tanggungjawabnya  sebagai  ibu  rumah tangga  di  rumah.  Tanggung  jawab  seperti ini  jelas  tidak  dimiliki  laki-laki.  Selain  itu, seorang perempuan untuk menjadi pemimpin  atau  berkarir  di  luar  rumah misalnya berperan dalam partai politik atau pemerintahan,  lebih  banyak  mendapatkan hambatan  dibandingkan  laki-laki,  terutama sikap  budaya  masyarakat  yang  belum sepenuhnya menerima.
Dengan  demikian,  persamaan  hak antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam segala  hal,  terutama  dalam  kepemimpinan dan  peranananya  dalam  kehidupan  politik di  negara  kita  perlu  terus  diupayakan, dalam  artian  partisipasi  perempuan  agar benar-benar keberadaannya dapat diperhitungkan. Kesejajaran antara
perempuan  dengan  laki-laki  merupakan suatu  usaha  yang  tidak  sia-sia  apabila perempuan  itu  sendiri  berusaha  sesuai dengan  kemampuannya,  sehingga  dengan kemampuan yang sama maka akan sanggup bersaing  di  kehidupan  ini  dengan  kaum laki-laki sesuai dengan sifat keperempuanannya.

## Daftar Pustaka
Alfian.  (1978). Pemikiran  dan  Perubahan Politik  Indonesia. Jakarta  :  Yayasan
Ilmu-Ilmu Sosial dan PT. Gramedia.
Budiardjo, Miriam (ed). (1981). Partisipasi dan  Partai  Politik:  Sebuah  Bunga Rampai. Jakarta: PT. Gramedia.
Tan,  Melly.  (1991). Perempuan  Indonesia Pemimpin  Masa  Depan?. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Tan,  Melly  (1991). Perempuan  Indonesia Pemimpin  Masa  Depan ?.  Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan.
Kartono,  Kartini.  (1983). Pemimpin  dan Kepemimpinan:  Apakah  Pemimpin Abnormal Itu?. Jakarta: CV. Rajawali.
Mc.  Clelland,  David.  (tanpa  tahun).
Dorongan  Hati  Menuju  Modernisasi.
New  York:  Voice  of  America  Forum Lecture.
Mutawali.  (1987). Peranan  Perempuan dalam Pembangunan Desa. Bandung : PT. Karya Nusantara.
Nilakusuma,  S.  (1960). Perempuan  di
Dalam Dan di Luar Rumah .
Bukittinggi: NV. Nusantara.
Notopuro, Hardjito. (1984). Peranan Perempuan dalam Masa Pembangunan  di  Indonesia. Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Suwondo, Nani. (1981). Kedudukan
Perempuan  Indonesia  dalam  Hukum dan  Masyarakat. Jakarta: Ghalia
Indonesia.
A.A.Sahid  Gatara.  (2009). Ilmu  Politik Memahami dan Menerapkan, Bandung.CV. Pustaka Setia.
Afan  Gaffar.  (2002). Politik  Indonesia Transisi Menuju Demokrasi.
Yogyakarta . Pustaka Pelajar.
Miriam  Budiardjo.  (2004). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia. Ni’matul  Huda.  (2005). Hukum  Tata Negara  Indonesia. Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada.
Ramlan  Surbakti.  (1992). Memahami  Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
Robert  A  Dahl.  (1992). Demokrasi  dan Para  Pengkritiknya .  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.
Surajiwo  dan  Agus  Wijanto.  (2009).
Pendidikan  Pancasila  Di  Perguruan Tinggi. Jakarta: Inti Prima
Promosindo.