## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 1, 2022, pp. 63-76
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Analisis bibliometrik korupsi di sektor publik
Ilmi Farikhoh a , Anis Chariri b *
Universitas Diponegoro. Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50241, Indonesia a farikhoh@gmail.com; b anis_chariri@live.undip.ac.id * Corresponding Author
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan aliran  penelitian utama, pengem- bangan penelitian, dan arah penelitian lebih lanjut dalam studi korupsi secara sistematis. Menggunakan analisis bibliometrik untuk menganalisis 759 artikel dalam database Scopus dari tahun 2011 hingga 2020 melalui software VOSviewer versi 1.6.17. Penelitian Ini menyimpulkan bahwa korupsi sektor publik ada- lah topik yang menarik secara internasional. Artikel oleh Chan et al. (2011), Williams dan Shahid (2016), dan artikel  dalam  Journal of Financial Crime merupakan sumber  referensi utama.  Kata kunci tertentu, seperti manajemen, regulasi, penghindaran pajak, perawatan kesehatan, dan investasi memberikan fokus potensial untuk penelitian di masa depan.
Kata Kunci : Korupsi; Sektor; Publik; Bibliometrik
How to Cite : Farikhoh, I., & Chariri, A. (2022). A bibliometric analysis of corruption in the public sector. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 8 (1), 63 – 76. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.866

## Pendahuluan
Korupsi  adalah  kejahatan  yang  unik  dan  menjadi  ancaman  global  (Nuswantara  &  Maulidi, 2020).  Korupsi  juga  merupakan  penipuan  paling  umum  dan  merugikan  di  Indonesia  (ACFE Indonesia Chapter, 2020). Organisasi yang paling dirugikan akibat korupsi adalah organisasi di sektor pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kerugian negara akibat tindak pida- na korupsi dalam kurun waktu lima tahun sejak 2015 hingga 2020 terus meningkat, sementara jumlah kasus korupsi dan jumlah tersangka korupsi yang diadili oleh penegak hukum semakin berkurang  (Alamsyah, 2020).  Hal ini menunjukkan  bahwa pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah setiap tahun semakin lemah. Tata kelola yang buruk ini menjadikan sektor pemerintah sebagai ‘tambang emas’ bagi para pelaku kecurangan dan korupsi. Padahal, pemerin - tahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah harapan seluruh rakyat Indonesia (Muttiarni, 2021).
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021) mendefinisikan korupsi sebagai upaya untuk menya- lahgunakan uang negara untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga mengacu pada penyalahgunaan jabatan publik atau wewenang untuk keuntungan pribadi melalui penyuapan, pemerasan, nepo- tisme, dan penggelapan (Fisman & Golden, 2017; Siddique & Ghosh, 2014).  Korupsi itu sendiri, menurut Singleton dan Singleton (2010) ditandai dengan pola perilaku di mana karyawan suatu organisasi berkolaborasi dengan individu lain secara ilegal. Hal ini dilakukan secara sembunyi- sembunyi di luar organisasi yang bersangkutan dan biasanya ditandai dengan konflik kepenting- an, suap, gratifikasi ilegal, dan pemerasan ekonomi. Dalam mendefinisikan konsep ini, (Fisman & Golden, 2017) juga menekankan bahwa korupsi biasanya terjadi dalam kondisi yang menimbul- kan  masalah  etika  yang  mengakibatkan  semakin  besar  keinginan  individu  untuk  berperilaku koruptif. Korupsi di sektor publik melibatkan penyelenggara negara yang menggunakan fasilitas negara atas nama pribadi dan kepentingannya, atau tindakan kekuasaan yang menyimpang dari aturan yang ditetapkan oleh negara dan pada gilirannya menyebabkan kerugian negara  (Deni, 2010; Faisal, 2018). Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korupsi terjadi apabila setiap orang dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum dengan menyalahgunakan uang negara, atau uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Sofhian, 2020).
Maraknya korupsi di Indonesia nampaknya sulit diberantas dan mengakar kuat. Dalam bebe- rapa hal, tampak pelanggaran hukum yang kini sudah menjadi kebiasaan (Yanti, 2021). Sebagai-
mana dicatat oleh (Bihamding, 2018), munculnya korupsi yang semakin meningkat meskipun ada semangat reformasi dan transparansi yang dipromosikan oleh pemerintah adalah sebuah ironi yang mencolok. Ada banyak penelitian tentang korupsi. Misalnya, penelitian yang diterbitkan oleh Matulessy  et  al.  (2021); Nugraha  dan Etikariena  (2021);  Putri  dan  Yanti  (2020); Yanti  (2021) menganalisis faktor-faktor pemicu yang menyebabkan perilaku korupsi dari individu yang beker- ja di sektor publik. Studi empiris ini merupakan pengayaan penting dari basis  pengetahuan di bidang ini. Namun, analisis yang objektif dan inklusif dari kumpulan pengetahuan ini masih harus dilakukan untuk menginformasikan penelitian, kebijakan, dan praktik di masa depan.
Sejumlah  analisis  bibliometrik  korupsi  telah  dilakukan.  Sebuah  studi  yang  dilakukan  oleh Uribe-Toril et al. (2019) mengulas 180 artikel dengan topik korupsi dan kewirausahaan dari ta- hun 2019 hingga 2020 menggunakan database Scopus. Bahoo (2020) menyelesaikan review pe- nelitian  korupsi  di  sektor  perbankan  berdasarkan  819  artikel  dari  ISI  Web  of  Knowledge  (ISI WOK) dari tahun 1969 hingga 2019. Sforza et al. (2020) melakukan review penelitian korupsi di bidang kesehatan berdasarkan 80 artikel dari database Scopus dan EBSCO dari tahun 2006 hingga 2017. Zhai et al. (2021) menggunakan sampel penelitian sebanyak 542 artikel tentang korupsi di sektor konstruksi dari Web of Science dari tahun 2000 hingga 2020. Terakhir, Bahoo et al. (2021) melakukan analisis bibliometrik korupsi di sektor ekonomi dengan sampel 4.488 artikel dari ISI Web. Pengetahuan (ISI WOK) dari tahun 1968 hingga 2019. Penelitian ini memiliki sejumlah ke- terbatasan dan saran untuk penelitian lebih lanjut. Basis data Scopus lebih disukai sebagai sumber data karena memiliki cakupan hampir 60% lebih besar dari basis data Web of Science (WoS) dan ISI Web of Knowledge (ISI WOK) (Bahoo, 2020; Bahoo et al., 2021; Zhai et al., 2021). Jumlah artikel yang diterbitkan dan periode publikasi juga harus dipertimbangkan dalam penelitian lebih lanjut karena keterbatasan dalam hal ini dalam studi Sforza et al. (2020) dan Uribe-Toril et al. (2019). Atas dasar itu, penelitian pemetaan kembali korupsi perlu dilakukan mengingat maraknya feno- mena korupsi saat ini dan keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dengan menggunakan metodologi ini.
Penelitian ini dalam beberapa hal merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dila- kukan oleh Bahoo (2020); Bahoo et al. (2021); Uribe-Toril et al. (2019); Zhai et al. (2021) yang melakukan studi tinjauan literatur dan analisis bibliometrik korupsi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sumber database artikel, periode sampel artikel, dan penggunaan kata kunci artikel. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi analisis bib- liometrik dengan menggunakan kata kunci “korupsi” dan “sektor publik”. Penggunaan kata kunci tersebut dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi di sektor publik: dari 271 pada 2019, menjadi 444 pada 2020. Demikian menurut lembaga survei independen di Indonesia yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (Alamsyah, 2020). Tujuan penelitian ini adalah, pertama, menganalisis dan memetakan alur penelitian yang ada secara  sistematis.  dalam  literatur  tentang  korupsi  di  sektor  publik,  kemudian,  kedua,  secara sistematis menganalisis dan memetakan perkembangan penelitian di bidang korupsi di sektor publik dengan menentukan artikel jurnal utama, negara, lembaga, penulis, dan jaringan di bidang ini. Ketiga, berusaha menganalisis secara sistematis dan memetakan arah terbaik untuk peneliti- an lebih lanjut. Ini berhasil mengidentifikasi area penelitian utama, kesenjangan, tren yang mun- cul, dan pola dalam penelitian sebelumnya. Dengan memetakan bagaimana diskusi global ten- tang korupsi di sektor publik berlangsung, studi ini memfasilitasi pengembangan strategi pence- gahan  dan  pemberantasan  korupsi  dengan  melihat  bagaimana  hal  ini  terjadi  di  negara  lain. Metodologi pencegahan korupsi ini dapat dipertimbangkan untuk diadopsi di Indonesia. Para peneliti di Indonesia juga dapat menggunakan informasi ini untuk memandu penelitian mereka sendiri tentang korupsi, mengingat masih banyak bidang penelitian yang masih jelas diperlukan berdasarkan hasil penelitian ini.

## Metode
Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari database Scopus, dengan dua pertim- bangan: (1) database Scopus paling banyak digunakan dalam penelitian bibliometrik; (2) jika dibandingkan dengan database Web of Science (WoS), database Scopus memiliki cakupan yang
jauh lebih luas (Strozzi et al., 2017). Artikel ilmiah terbitan 2011 hingga 2020 diunduh dari data- base Scopus dengan kata kunci “korupsi di sektor publik”. Pencarian menggunakan kata kunci tersebut kemudian dibatasi pada judul, abstrak, dan kata kunci. Jenis dokumen terbatas hanya untuk  artikel  berbahasa  Inggris.  Informasi  terkait  pengumpulan  dengan  menggunakan  kata kunci yang diidentifikasi adalah sebagai berikut (Gambar 1).
Gambar 1. Seleksi Artikel dan Kriteria Evaluasi
Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode bibliometrik melalui program VOSviewer 1.6.17. Analisis jaringan bibliometrik dilakukan dengan lima metrik: citation, co- cita- tion , bibliographic coupling, co-occurrence , dan co-authorship . Analisis kutipan adalah teknik dasar dalam pemetaan ilmiah. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kutipan mencerminkan hubungan intelektual antara publikasi yang terbentuk ketika satu publikasi mengutip publikasi lain (Donthu et al., 2021). Oleh karena itu, dengan menggunakan kutipan, peneliti dapat menganalisis publikasi yang paling berpengaruh di bidang penelitian yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman tentang dinamika intelektual di bidang itu. Unit analisis yang dipilih dalam melakukan analisis sitasi adalah unit dokumen dengan jumlah dokumen sitasi minimal = 0; sehingga dari 759 dokumen, 759 meme- nuhi ambang batas. Parameter visualisasi yang dipilih terdiri dari skala = 1,00; variasi label berupa lingkaran dengan ukuran 0,50; panjang maksimal = 30; ukuran variasi garis = 0,50 dengan garis maksimum = 1000.
Analisis co-citation adalah teknik pemetaan sains yang mengasumsikan publikasi yang sering dikutip bersama memiliki kesamaan tematik. Manfaat menggunakan analisis co-citation adalah selain menemukan publikasi yang paling berpengaruh, Anda juga dapat menemukan klaster tema- tik.  Analisis co-citation dilakukan  di  unit  penulis  dengan  menggunakan  metode  penghitungan penuh. Pertimbangan analisis co-citation di unit penulis adalah bahwa satu penulis harus dikutip 20 kali. Dengan demikian, dari 33740 penulis, 139 penulis memenuhi minimal 20 kriteria ambang batas kutipan. Parameter visualisasi yang dipilih sama dengan parameter analisis kutipan.
Selanjutnya, penggabungan bibliografi adalah teknik pemetaan ilmiah yang digunakan berda- sarkan asumsi bahwa dua publikasi yang memiliki referensi yang sama juga memiliki konten yang serupa. Teknik ini berguna untuk menganalisis hubungan antara kutipan publikasi dan un- tuk memahami masalah berkala atau perkembangan tema saat ini di bidang penelitian (Donthu et al., 2021). Penggabungan daftar pustaka dilakukan dalam satuan dokumen dengan metode penghitungan  penuh.  Pertimbangan  penggabungan  bibliografi  dalam  satuan  dokumen  adalah jumlah  kutipan  dokumen  minimal  =  1,  sehingga  dari  759  dokumen,  618  memenuhi  ambang batas. Parameter visualisasi yang dipilih sama dengan parameter analisis kutipan.
Teknik co-occurrence digunakan untuk mengeksplorasi hubungan yang ada atau masa depan antara topik dalam area penelitian dengan berfokus pada konten tertulis dari publikasi itu sen- diri. Jaringan co-occurrence kata kunci dilakukan di unit penulis, sedangkan kata kunci dibatasi setidaknya lima kejadian. Ini menghasilkan total 73 kata kunci. Parameter visualisasi yang dipilih sama dengan parameter analisis kutipan.
Akhirnya, teknik co-authorship digunakan untuk menguji interaksi sosial atau hubungan antara penulis dan afiliasi mereka dan dampaknya terhadap pengembangan bidang penelitian (Donthu et al., 2021). Jaringan co-authorship dilakukan di unit penulis dan negara dengan beberapa parameter yaitu jaringan kolaborasi antar penulis dipilih setidaknya dalam satu artikel penelitian. Dalam me-
netapkan  jumlah  ambang  batas,  peneliti  harus  berkolaborasi  pada  setidaknya  satu  artikel  dan mengutipnya setidaknya 50 kali antara 2011 dan 2020. Jaringan co-authorship dari negara-negara yang berafiliasi dengan penulis dipilih yang memiliki setidaknya satu artikel antara 2011 dan 2020 Ambang batas diterapkan pada minimal sepuluh kutipan dari suatu negara, sehingga totalnya men- jadi 72 negara. Parameter visualisasi yang dipilih sama dengan parameter analisis kutipan. Untuk memvisualisasikan data bibliografi secara grafis, penelitian ini menggunakan software VOSviewer untuk menganalisis hubungan jaringan antar unit analisis yang berbeda. VOSviewer dipilih  untuk  penelitian  ini  karena  kemampuannya  untuk  membuat  peta  berdasarkan  data jaringan, data bibliografi, dan data teks serta kemampuannya untuk mendukung semua jenis file. File yang digunakan untuk visualisasi di VOSviewer adalah dalam format CSV dan berisi infor- masi bibliografi artikel.

## Hasil dan Pembahasan
Perkembangan publikasi “ korupsi di sektor publik” tahun 2011 -2020 tersaji pada Gambar 2.
Gambar 2. Perkembangan Publikasi “Korupsi di Sektor Publik” 2011 -2020
Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak tahun 2011 publikasi artikel yang membahas tentang korupsi di sektor publik meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa topik tersebut relevan, dan menarik bagi para peneliti.
Sepuluh penulis paling produktif di bidang ini disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Sepuluh Penulis Paling Produktif No. Penulis Artikel 1. Chan, A.P.C. 8 2. Williams, C.C. 8 3. Prabowo, H.Y. 6 4. Said, J. 6 5. Alam, M.M. 5 6. Johari, R.J. 5 7. Le, Y. 5 8. Charron, N. 4 9. Fazekas, M. 4 10. Graycar, A. 4
Chan  et  al.  (2011);  Williams  dan  Shahid  (2016)  telah  melakukan  penelitian  paling  banyak tentang topik korupsi di sektor publik, dengan keduanya telah menerbitkan total delapan artikel. Informasi yang dikumpulkan tentang subjek penelitian korupsi di sektor publik disajikan dalam Tabel 2.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 2011 2012 2013 2014
2015 2016
2017 2018 2019 2020 A rt ikel Perkembangan Publikasi “Korupsi di Sektor Publik” 2011 – 2020 Jumlah Publikasi
Tabel 2. Bidang Subjek Penelitian No. Area Subjek Artikel 1. Social Sciences 485 2. Economics, Econometrics, and Finance 235 3. Business, Management, and Accounting 215 4. Arts and Humanities 84 5. Environmental Science 69 6. Medicine 67 7. Engineering 45 8. Decision Sciences 26 9. Computer Science 23 10. Energy 19
Berdasarkan database Scopus yang dikumpulkan, artikel tentang korupsi di sektor publik telah diteliti  secara  luas  di  bidang  ilmu  sosial,  dengan  total  485  artikel  yang  diterbitkan. Journal  of Financial Crime merupakan jurnal yang paling banyak menerbitkan artikel tentang topik korupsi di sektor publik dengan lima belas artikel, Mediterranean Journal of Social Sciences mengikutinya dengan dua belas artikel, jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan dengan sepuluh artikel, kemudian International Review of Administrative Sciences, Journal of Money Laundering Control , dan Sustainability  Switzerland masing-masing  dengan  sembilan  artikel.  Jurnal  Internasional Manajemen Sektor Publik, Jurnal Etika Bisnis, dan Integritas Publik masing-masing memiliki dela- pan artikel, dan Jurnal Ekonomi Politik Eropa menerbitkan tujuh artikel dalam bidang ini. Journal of Financial Crime, European Journal of Political Economy, Sustainability Switzerland , dan Journal of Money Laundering Control adalah jurnal-jurnal yang paling baru menerbitkan topik ini. Data ini disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3. Sumber Publikasi
Topik menarik berikutnya adalah afiliasi para peneliti ini. Universitas Teknologi MARA meru- pakan sumber penelitian yang signifikan tentang korupsi di sektor publik. Negara yang paling banyak menghasilkan penelitian di bidang ini adalah Amerika Serikat, dengan jumlah publikasi sebanyak 121 artikel (Gambar 4). Beberapa artikel tersebut antara lain:
a. “ Procurement issues in Malaysia ” oleh Hui et al. (2011) membahas persepsi dua pemangku kepentingan utama dalam sistem pengadaan yaitu kontraktor dan petugas pengadaan me- ngenai isu-isu seperti akuntabilitas, transparansi, korupsi, integritas, dan kronisme terkait
sistem pengadaan publik di Malaysia. Penelitian dilakukan melalui wawancara selama sem- bilan bulan pada tahun 2007. Temuan yang dihasilkan antara lain kesimpulan bahwa perma- salahan yang sering dikeluhkan kontraktor adalah maraknya campur tangan pihak luar dan dampak kronisme terhadap cara pemberian kontrak yang jatuh tempo. untuk malpraktik dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan prosedur sistem pengadaan b. “ Public  Accountability  System:  Empirical  Assessment  of  the  Public  Sector  of  Malaysia ” oleh Alam dan Said (2015) menganalisis praktik akuntabilitas sektor publik Malaysia dalam me- nanggapi laporan terbaru dari Auditor Jenderal yang mengungkapkan korupsi, kelemahan, dan kurangnya kontrol dalam manajemen aset di sektor publik. Sekitar 87,3% responden menyatakan bahwa institusi tempat responden bekerja secara umum menerapkan praktik akuntabilitas dengan baik. Namun, dalam layanan administrasi dan diplomatik, pendidikan, dan layanan medis atau kesehatan, jumlah ini turun di bawah rata-rata
c. " On self-selection of the corrupt into the public sector " oleh Banerjee et al. (2015) menemu- kan bahwa calon pegawai negeri lebih banyak terlibat korupsi daripada calon pegawai di sektor swasta, meskipun korupsi sama-sama terjadi di kedua sektor
d. “ Tax evasion, tax corruption, and stochastic growth ” oleh Célimène et al. (2016) menyajikan model pertumbuhan stokastik waktu terus menerus untuk mempelajari efek penghindaran pajak dan korupsi pajak pada tingkat dan volatilitas investasi swasta dan pengeluaran publik, yang keduanya merupakan faktor pertumbuhan. hasil penghindaran bagi sektor swasta tidak serta merta dipandang sebagai beban. Pasar modal yang tampil di sini memiliki peran yang sama  dengan  kebijakan  pembebasan  pajak.  Dalam  masyarakat  di  mana  pangsa  investasi swasta dalam persentase PDB tumbuh, di mana penipu pajak biasanya memilih untuk melin- dungi hasil kegiatan ilegal mereka dari lembaga keuangan resmi, dan di mana produktivitas belanja publik sering rendah, penghindaran pajak dan korupsi pajak dapat berkontribusi pa- da pengembangan modal swasta jika orang menemukan kesempatan untuk menginvestasi- kan hasil kegiatan ilegal mereka di pasar ekuitas
e. “ Realizing sustainable development goals  via  online  integrity  framework disclosure: Evidence from Malaysian and Indonesian local authorities ” oleh Joseph et al. (2019) mengkaji sejauh mana pengungkapan informasi kerangka integritas di situs web otoritas lokal Malaysia dan Indonesia menggunakan prinsip isomorfisme koersif. Otoritas lokal Indonesia lebih proaktif dalam  menerapkan  inisiatif  integritas,  yang  diterjemahkan  ke  dalam  pelaporan  yang  lebih besar karena dipengaruhi oleh kekuatan koersif eksternal: legitimasi, visibilitas publik, refor- masi sektor publik, dan struktur dukungan kelembagaan. Artikel ini menggunakan teori insti- tusional  isomorphis  sebagai  mekanisme  koersif  yang  meningkatkan  pemahaman  kerangka pengungkapan integritas. Untuk membangun pekerjaan ini, studi masa depan mungkin perlu mengembangkan daftar pengungkapan yang lebih baru dengan melakukan studi percontohan berdasarkan negara. Analisis yang lebih rinci melalui wawancara untuk mendapatkan pema- haman yang lebih baik tentang alasan informasi yang diungkapkan atau tidak diungkapkan kemungkinan juga akan terbukti bermanfaat dalam penelitian masa depan.
Informasi tentang MARA University of Technology dan Amerika Serikat ini seharusnya men- jadi stimulus  bagi para  peneliti  Indonesia untuk lebih  terpacu untuk mempublikasikan  karya tentang  korupsi di sektor publik. Meski  kasus korupsi merajalela  di Indonesia,  belum banyak penelitian  yang  dipublikasikan  di  jurnal  bereputasi  internasional.  Kajian  dari  Indonesia  yang berhasil dipublikasikan antara lain:
a. “ Building anti-corruption compliance through national integrity system in Indonesia (a way to fight against corruption )” oleh Lukito (2016) membahas Sistem Integritas Nasional di antara semua  lembaga  publik  atau  pemerintah  dan  lembaga  swasta.  Sistem  Kepatuhan  Integritas Nasional dan Anti Korupsi merupakan alat penting untuk mencegah kejahatan keuangan dan berupaya memberikan perspektif baru di semua lembaga publik dan swasta melalui implemen- tasinya di semua kegiatan bisnis. Pelaku bisnis juga berperan penting dalam mengembangkan lingkungan  bisnis  yang  baik  dan  berkelanjutan  di  Indonesia.  Mendorong  Sistem  Integritas Nasional di setiap bidang usaha merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperkuat daya saing ekonomi
b. “ De-normalizing  corruption  in  the  Indonesian  public  sector  through  behavioral  re-engineer- ing ” oleh Prabowo et al. (2017) membahas pendekatan terbaik untuk mengurangi korupsi di sektor publik Indonesia. Artikel ini menggunakan tiga teori perilaku, yaitu Teori Skematik, Teori Normalisasi Korupsi, dan Teori Perkembangan Moral. Normalisasi korupsi di Indonesia meru- pakan warisan rezim Orde Baru yang membentuk skema masyarakat, organisasi, dan individu di Indonesia. Gaya kepemimpinan patrimonial, khususnya di pemerintahan daerah, telah meng- akibatkan meningkatnya aktivitas rent-seeking dalam sistem desentralisasi. Normalisasi korup- si yang sistematis selama tiga dekade di sektor publik Indonesia hanya dapat dibalikkan melalui inisiatif de-normalisasi yang panjang dan sistematis. Untuk merancang langkah-langkah inter- vensi  terbaik,  pembuat  keputusan  pertama-tama  harus  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang membentuk tiga pilar normalisasi: pelembagaan, rasionalisasi, dan normalisasi. Langkah-lang- kah seperti peninjauan prosedur operasional secara berkala, penunjukan pemimpin yang ber- moral baik, dan program pendidikan antikorupsi, semuanya dapat menjadi bagian dari strategi multifaset untuk meruntuhkan pilar normalisasi
c. “ Forgetting  corruption:  unlearning  the  knowledge  of  corruption  in  the  Indonesian  public sector ” oleh A. Prabowo et al. (2018) menunjukkan bahwa faktor utama di balik regenerasi korupsi dari waktu ke waktu di sektor publik Indonesia adalah fakta bahwa korupsi telah menjadi  bagian  dari  konversi  pengetahuan  di  lembaga-lembaga  publik  Indonesia  begitu lama sehingga penghapusan telah mendarah daging di lembaga-lembaga tersebut. Artikel ini hanya mengandalkan analisis dokumenter untuk menyoroti tren masalah perilaku seputar konversi pengetahuan di sektor publik Indonesia, sehingga penelitian di masa depan harus mencakup  wawancara  dengan  pelaku  korupsi  dan  pemimpin  lokal  untuk  mendapatkan pandangan  yang  lebih  akurat  tentang  bagaimana  konversi  pengetahuan  berperan  dalam pertumbuhan dan regenerasi korupsi di sektor publik Indonesia
d. “ Why people commit public procurement fraud? The fraud diamond view ” oleh Rustiarini et al.
(2019) menyediakan kerangka kerja bagi regulator, auditor, dan karyawan lain untuk diguna- kan dalam mengenali karakteristik dan sifat anteseden penipuan berdasarkan 'teori berlian penipuan'
e. “ Reinvigorating the human instrument: An exploratory study on the potential use of CAQDAS in qualitative evaluation of corruption prevention in Indonesia ” oleh H. Y. Prabowo (2020) meng- eksplorasi  potensi  perangkat  lunak  analisis  data  kualitatif  berbantuan  komputer  (CAQDAS) untuk  mendukung  evaluasi  kualitatif  inisiatif  pencegahan  korupsi,  terutama  yang  berfokus pada perubahan perilaku. Artikel ini menerapkan prinsip-prinsip penyelidikan kualitatif untuk meletakkan dasar bagi pengembangan alat yang efektif untuk mengevaluasi inisiatif pencegah- an korupsi yang berorientasi pada perilaku di Indonesia. Keterbatasan artikel ini hanya meng- andalkan analisis dokumenter dalam menilai langkah-langkah evaluasi pencegahan korupsi di Indonesia. Kajian lebih lanjut sebaiknya berupaya melakukan wawancara mendalam dengan para evaluator antikorupsi, terutama dari lembaga antikorupsi negara.
Selanjutnya tampilan hasil analisis sitasi berdasarkan unit analisis dokumen disajikan pada Gambar 5.

## Gambar 5. Citations
Sebuah artikel yang ditulis oleh Kaufmann dan Vicente (2011) banyak dikutip oleh artikel lain. Dengan demikian, artikel tersebut dianggap sebagai artikel yang paling relevan, berkualitas, dan berpengaruh  untuk dijadikan referensi dalam bidang kajian korupsi di sektor publik meskipun usianya relatif. Ini karena artikel ini merangkum metodologi proyek Worldwide Governance Indica- tors (WGI) dan memberikan analisis tentang isu-isu terkait. WGI telah mencakup lebih dari dua ratus negara dan wilayah, mengukur enam dimensi pemerintahan mulai tahun 1996. WGI memba- has Akuntabilitas, Stabilitas Politik, Kekerasan/Terorisme, Efektivitas Pemerintah, Kualitas Regu- lasi, Supremasi Hukum, dan Pengendalian Korupsi. Indikator agregat didasarkan pada beberapa ratus variabel dasar individu, yang diambil dari berbagai sumber data yang tersedia. Data tersebut mencerminkan survei persepsi responden tentang tata kelola publik, swasta, dan LSM di seluruh dunia. Artikel ini secara eksplisit melaporkan margin kesalahan yang menyertai perkiraan masing- masing negara. Selain Kaufmann dan Vicente (2011) artikel yang ditulis oleh Chan et al. (2011); Collignon et al. (2018); and Hakhverdian and Mayne (2012), juga sangat berpengaruh dalam bi- dang studi ini dan banyak dikutip oleh penulis lain dalam jaringan. Analisis co-citation dari penulis yang dikutip menghasilkan pembentukan empat klaster yang diwakili oleh empat warna berbeda. Gambar  6  menunjukkan  pola co-citation dari  139  penulis  yang  dikutip  setidaknya  20  kali  oleh penelitian dalam sampel penelitian.
Klaster 1 (berwarna merah) mewakili karya dari 48 penulis yang paling banyak dikutip dan merupakan salah satu klaster terbesar. Dari 48 penulis, Tanzi V. muncul  sebagai sumber yang paling banyak dikutip. Klaster 2 (berwarna hijau) termasuk 34 penulis, dengan penulis paling menonjol dalam grup ini adalah Shleifer A. Klaster 3 (berwarna biru) terdiri dari 29 penulis, dalam grup  ini  Svensson  J.  muncul  sebagai  penulis  yang  paling  banyak  dikutip.  Klaster  4  (berwarna kuning) mencakup 28 penulis, dengan penulis yang paling menonjol dalam kelompok ini adalah Kaufman D., Williams C.C., dan Schneider F.
Berdasarkan  agregasi  bibliografi,  artikel  yang  secara  tematis  serupa  telah  dikelompokkan. Hasil analisis dari 618 artikel menggunakan VOS Viewer dikelompokkan menjadi empat klaster. Gambar 7 menunjukkan pola penggabungan artikel bibliografi dengan deskripsi singkat klaster.
Klaster 1: Klaster ini menunjukkan hubungan antara penyebab dan kerentanan korupsi di sek- tor publik. Klaster 1 berwarna merah dan merupakan klaster terbesar dengan 232 artikel. Artikel yang paling banyak dikutip dalam grup ini adalah " Investigating the Causal Relationships between Causes of and Vulnerabilities to Corruption in the Chinese Public Construction Sector " oleh Le et al. (2014) yang dikutip 88 kali.
Klaster 2: Klaster ini menunjukkan hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi bagi perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Klaster 2 berwarna hijau dan merupa- kan klaster terbesar kedua dengan 151 artikel. Artikel yang paling banyak dikutip dalam grup ini
adalah “ Corruption, growth, and governance: Private vs. state-owned firms in Vietnam ” oleh Nguyen dan van Dijk (2012) dan dikutip 122 kali.
Gambar 6. Co-citation of Cited Authors
Gambar 7. Bibliographic Coupling of Documents
Klaster 3: Klaster ini menunjukkan proses mengidentifikasi, menilai risiko utama, dan memilih mitigasi risiko yang tepat untuk pelaksanaan proyek antara sektor swasta dan publik. Klaster 3 berwarna  biru  dan merupakan  klaster  terbesar  ketiga  dengan  118  artikel.  Artikel  yang  paling banyak dikutip dalam grup ini adalah " Empirical Study of Risk Assessment and Allocation of Public- Private Partnership Projects in China " oleh Chan et al. (2011) dan dikutip 175 kali. Klaster 4: Klaster ini menunjukkan hubungan antara Worldwide Governance Indicators dan ko- rupsi. Klaster 1 berwarna kuning dan memiliki 117 artikel. Artikel yang paling banyak dikutip dalam grup ini adalah " The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues " oleh Kaufmann dan Vicente (2011) yang dikutip 840 kali. Gambar 8 memvisualisasikan jaringan co-occurrence kata kunci yang sering digunakan penulis.
Gambar 8. Co-occurrence of Autho r’ s Specific Keyword
Gambar 8 menunjukkan bahwa "korupsi" adalah konsep yang dipelajari secara luas dan diikuti oleh "sektor publik". Istilah korupsi muncul sebagai kata kunci yang paling banyak digunakan pe- nulis dengan 279 kejadian dan diikuti oleh istilah sektor publik dengan 52 kejadian. Analisis meng- hasilkan total 73 kata kunci yang dikelompokkan menjadi 9 klaster. Setiap klaster diwakili oleh warna yang berbeda dengan total kekuatan tautan 701. Analisis kata kunci penulis menawarkan beberapa wawasan yang berguna termasuk: (1) Korupsi di sektor publik adalah topik yang masih sangat menarik bagi para peneliti; (2) Kata kunci korupsi sering dikaitkan dengan istilah akuntabi- litas,  transparansi,  tata  kelola,  suap,  budaya,  dan  penghindaran  pajak;  (3)  Korupsi  juga  dapat terjadi di sektor nirlaba; dan (4) Korupsi juga telah ditemukan di berbagai belahan dunia termasuk Cina, Eropa, Afrika, Irak, Italia, Uganda, dan Indonesia.
Kata kunci yang dapat menjadi peluang untuk penelitian lebih lanjut tercermin dalam visual- isasi overlay VOSviewer berikut (Gambar 9). Berdasarkan Gambar 9 terlihat bahwa kata-kata yang diwakili dalam warna hijau pudar dengan ukuran kecil menunjukkan istilah yang belum ba- nyak dipelajari, seperti kata-kata manajemen, regulasi, penghindaran pajak, perawatan kesehat- an, investasi, dan lain-lain. Ini adalah arah potensial untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, jaringan co-authorship dilakukan untuk menentukan jumlah kolaborasi antara penulis, organisa- si, dan negara. Penelitian kolaboratif menghasilkan artikel penelitian dengan kualitas yang jauh lebih baik. Gambar 10 menunjukkan jaringan kolaborasi antara penulis dalam  setidaknya satu artikel penelitian.
Hasil analisis yang divisualisasikan pada Gambar 9 menghasilkan total 108 penulis yang dike- lompokkan ke dalam 33 klaster yang diwakili oleh warna yang berbeda. Chan et al. (2011) mem- bentuk jaringan kolaborasi penulis terbesar dengan total 23 artikel yang disusun bersama dan termasuk dalam Klaster 1 berwarna merah.
Gambar  11 menunjukkan  jaringan co-authorship dari  negara-negara  yang berafiliasi  dengan penulis yang menerbitkan setidaknya satu artikel antara tahun 2011 dan 2020. Ambang batas dite- rapkan pada minimal 10 jumlah kutipan dari suatu negara yang menghasilkan total 72 negara. Amerika  Serikat  muncul  sebagai  negara  dengan  total  link  strength  tertinggi  di  antara  semua negara. Tidak ada hubungan antara negara-negara seperti Iran, Brunei Darussalam, dan Kamerun. Di sisi lain, terdapat jaringan kerjasama yang kuat antara negara-negara seperti Inggris, Australia, Jerman, Cina, Italia, Nigeria, India, Bangladesh, dan Ukraina.
Gambar 9. Co-occurrence of Autho r’ s Specific Keyword
Gambar 10. Co-occurrence of Author ’ s Specific Keyword
Gambar 11. Co-authorship Network of Author Affiliated Countries

## Simpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa topik korupsi di sektor publik masih sangat menarik minat para peneliti. Chan et al. (2011); Williams dan Shahid (2016) adalah penulis artikel paling produktif di bidang ini, sedangkan artikel yang ditulis oleh Kaufmann dan Vicente (2011) adalah artikel yang banyak dikutip oleh artikel lain. Artikel publikasi lain yang banyak dikutip secara garis besar: bagaimana memahami hubungan antara penyebab dan kerentanan korupsi di sektor publik Le et al. (2014); hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi bagi perusahaan swasta  dan  badan  usaha  milik  negara  (BUMN)  oleh  Nguyen  dan  van  Dijk  (2012);  bagaimana mengidentifikasi, menilai risiko utama, dan mengurangi risiko yang sesuai untuk pelaksanaan proyek antara sektor swasta dan publik oleh Chan et al. (2011). Kata kunci yang dapat menjadi peluang penelitian lebih lanjut untuk dijadikan topik penelitian adalah istilah-istilah seperti ma- najemen, regulasi, penghindaran pajak, perawatan kesehatan, dan investasi. Literatur penelitian ini terbatas pada database Scopus saja dan tidak mencakup publikasi konferensi, editorial, atau bab buku yang ditinjau lebih lanjut, sehingga penelitian tentang korupsi di sektor publik yang diindeks oleh Scopus mungkin lebih luas daripada penangkapan kata kunci penulis. Dengan de- mikian, penelitian selanjutnya dapat mengakses beberapa database yang berbeda seperti Google Scholar, Proquest, IEEE Explore, Dimensions API, dan ABI/Inform. Studi penelitian masa depan juga  dapat  menggunakan  pencarian  kata  kunci  manual  untuk  menemukan  studi  yang  sesuai dalam literatur yang ada. Studi penelitian di masa depan juga dapat mengambil manfaat dari alat bibliometrik lain seperti Bib excel, HistCite, dan Gephi untuk hasil visualisasi yang lebih baik dan gambaran umum yang komprehensif. Terlepas dari keterbatasan yang disebutkan di atas, artikel ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang penelitian korupsi di sektor publik yang kami harap akan memperluas dan memajukan penelitian tentang topik ini.

## Daftar Pustaka
ACFE Indonesia Chapter. (2020). Survei fraud Indonesia 2019 . Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter.
Alam, M., & Said, J. (2015). Public accountability system: Empirical assessment of public sector of Malaysia. Said, J., Alam, MM, and Aziz, MA , 8 (2), 225 – 236. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2942718 Alamsyah, W. (2020). Laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2020 .
Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/
Bahoo, S. (2020). Corruption in banks: A bibliometric review and agenda. Finance Research Letters , 35 , 101499. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101499 Bahoo, S., Alon, I., & Floreani, J. (2021). Corruption in economics: a bibliometric analysis and
research agenda. Applied Economics Letters , 28 (7), 565 – 578. https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1764476
Banerjee, R., Baul, T., & Rosenblat, T. (2015). On self selection of the corrupt into the public sector. Economics Letters , 127 , 43 – 46. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2014.12.020 Bihamding, H. (2018). Fenomena perilaku koruptif analisis penyebab timbulnya perilaku koruptif di Indonesia. Jurnal Inspirasi , 9 (1), 1 – 8. https://doi.org/10.35880/inspirasi.v9i1.109
Célimène, F., Dufrénot, G., Mophou, G., & N’Guérékata, G. (2016). Tax evasion, tax corruption and stochastic growth. Economic Modelling , 52 , 251 – 258. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.10.055
Chan, A. P. C., Yeung, J. F. Y., Yu, C. C. P., Wang, S. Q., & Ke, Y. (2011). Empirical study of risk assessment and allocation of public-private partnership projects in China. Journal of
Management in Engineering , 27 (3), 136 – 148. https://shaghool.ir/Files/2011-060.pdf Collignon, P., Beggs, J. J., Walsh, T. R., Gandra, S., & Laxminarayan, R. (2018). Anthropological and socioeconomic factors contributing to global antimicrobial resistance: a univariate and multivariable analysis. The Lancet Planetary Health , 2 (9), e398 – e405. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(18)30186-4
Deni, S. (2010). Korupsi birokrasi: konsekuensi, pencegahan & tindakan dalam etika administrasi publik . Naufan Pustaka.
Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. Journal of Business Research , 133 , 285 – 296. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070
Faisal, A. A. (2018). Pencegahan dan deteksi kasus korupsi pada sektor publik dengan fraud triangle. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi , 20 (4). https://doi.org/10.32424/jeba.v20i4.1238
Fisman, R., & Golden, M. A. (2017). Corruption: What everyone needs to know . Oxford University Press.
Hakhverdian, A., & Mayne, Q. (2012). Institutional trust, education, and corruption: A micro- macro interactive approach. The Journal of Politics , 74 (3), 739 – 750. https://doi.org/10.1017/S0022381612000412
Hui, W. S., Othman, R., Omar, N. H., Rahman, R. A., & Haron, N. H. (2011). Procurement issues in Malaysia. International Journal of Public Sector Management , 24 (6), 567 – 593. https://doi.org/10.1108/09513551111163666
Joseph, C., Gunawan, J., Madi, N., Janggu, T., Rahmat, M., & Mohamed, N. (2019). Realising sustainable development goals via online integrity framework disclosure: Evidence from Malaysian and Indonesian local authorities. Journal of Cleaner Production , 215 , 112 – 122. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.057 Kaufmann, D., & Vicente, P. C. (2011). Legal corruption. Economics & Politics , 23 (2), 195 – 219. https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2010.00377.x
Le, Y., Shan, M., Chan, A. P. C., & Hu, Y. (2014). Investigating the causal relationships between causes of and vulnerabilities to corruption in the Chinese public construction sector. Journal of Construction Engineering and Management , 140 (9), 5014007. https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000886
Lukito, A. S. (2016). Building anti-corruption compliance through national integrity system in Indonesia. Journal of Financial Crime , 23 (4), 932 – 947. https://doi.org/10.1108/JFC-09- 2015-0054
Matulessy, A., Rini, A., Limanago, Y., Elentina, M., & Pandin, M. (2021). The causing corruption factors of private employees and civil servants (202101.0197.v1). Preprints. https://www.preprints.org/manuscript/202101.0197/v1
Muttiarni, M. (2021). The study of individual morality and internal control and the relationship on accounting fraud. ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi , 4 (1), 28 – 36.
https://doi.org/10.33096/atestasi.v4i1.593 Nguyen, T. T., & van Dijk, M. A. (2012). Corruption, growth, and governance: Private vs. state- owned firms in Vietnam. Journal of Banking & Finance , 36 (11), 2935 – 2948. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.03.027
Nugraha, Y. A., & Etikariena, A. (2021). Anteseden corrupt intention: analisis peran dark triad personality dan hierarchy culture. Jurnal Ecopsy , 8 (1), 41. https://doi.org/10.20527/ecopsy.2021.02.004
Nuswantara, D. A., & Maulidi, A. (2020). Psychological factors: self- and circumstances-caused fraud triggers. Journal of Financial Crime , 28 (1), 228 – 243. https://doi.org/10.1108/JFC- 05-2020-0086
Prabowo, A., Kusdinar, U., & Rahmawati, U. (2018). Pelatihan pengembangan instrumen tes mata pelajaran matematika SMP. International Journal of Community Service Learning , 2 (3). https://doi.org/10.23887/ijcsl.v2i3.14189 Prabowo, H. Y. (2020). Reinvigorating the human instrument. Journal of Financial Crime , 27 (2), 505 – 530. https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0004
Prabowo, H. Y., Cooper, K., Sriyana, J., & Syamsudin, M. (2017). De-normalizing corruption in the Indonesian public sector through behavioral re-engineering. Journal of Financial Crime ,
24 (4), 552 – 573. https://doi.org/10.1108/JFC-10-2015-0057
Putri, C. F., & Yanti, H. B. (2020). Pengaruh fraud diamond terhadap tindak pidana korupsi. Prosiding Seminar Nasional Pakar , 2 – 72. https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/6916 Rustiarini, N. W., T., S., Nurkholis, N., & Andayani, W. (2019). Why people commit public procurement fraud? The fraud diamond view. Journal of Public Procurement , 19 (4), 345 – 362. https://doi.org/10.1108/JOPP-02-2019-0012
Sforza, V., Cimini, R., Mechelli, A., & Vian, T. (2020). A review of the literature on corruption in healthcare organizations. International Journal of Business and Management , 15 (4), 98. https://doi.org/10.5539/ijbm.v15n4p98 Siddique, M. A. B., & Ghosh, R. N. (2014). Corruption, good governance and economic development: Contemporary analysis and case studies (Vol. 28). World Scientific. Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). Fraud auditing and forensic accounting (Vol. 11). John Wiley & Sons.
Sofhian, S. (2020). Penyebab dan pencegahan korupsi: Kasus Indonesia. Jurnal Diklat Keagamaan , XIV (1), 65 – 76.
Strozzi, F., Colicchia, C., Creazza, A., & Noè, C. (2017). Literature review on the ‘Smart Factory’ concept using bibliometric tools. International Journal of Production Research , 55 (22), 6572 – 6591. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1326643 Uribe-Toril, J., Ruiz-Real, J. L., Ceresia, F., & Valenciano, J. de P. (2019). Corruption and entrepreneurship: A bibliometric analysis. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues ,
22 (4), 1 – 11. https://iris.unipa.it/handle/10447/394725
Williams, C. C., & Shahid, M. S. (2016). Informal entrepreneurship and institutional theory: explaining the varying degrees of (in)formalization of entrepreneurs in Pakistan. Entrepreneurship & Regional Development , 28 (1 – 2), 1 – 25. https://doi.org/10.1080/08985626.2014.963889
Yanti, H. B. (2021). Faktor determinan pemicu korupsi di sektor pemerintahan (studi pada pegawai negeri sipil di Jakarta). Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing , 15 (2), 104 – 117. https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.27
Zhai, Z., Shan, M., Darko, A., & Chan, A. P. C. (2021). Corruption in construction projects: bibliometric analysis of global research. Sustainability , 13 (8), 4400. https://doi.org/10.3390/su13084400