## Pengaturan Persidangan Pidana secara Elektronik dalam Perspektif Peradilan Modern

## I Nengah Nuarta, Ni Nyoman Putri Purnama Santhi
Prodi Hukum, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi dan Humaniora Universitas Bali Internaisonal nuarta.sh@gmail.com
Published: 07/01/2024
How to Cite: Nuarta, I.N, Santhi, N.N.P.P. (2024). Pengaturan Persidangan Pidana secara Elektronik dalam Perspektif Peradilan Modern KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 18 (1)

## Abstract
Explicitly, the Criminal Procedure Code does not regulate electronic evidence, but in the provisions of Law Number 19 of  2016  concerning  Amendments  to  Law  Number  11  of  2008  concerning  Electronic  Information  and  Transactions (hereinafter referred to as the ITE Law). Regarding the shift in the paradigm of evidence in the Criminal Procedure Code to evidence using an electronic system, one of which concerns witness evidence via teleconference. This research uses normative legal research methods. The role of information technology is very vital in upholding law and justice, however there are several factors that hinder the full use of information technology in handling cases in the judiciary, starting from the availability of technological devices, the readiness of human resources to procedural legal regulations which  still  dictate  manual  case  handling.  To  catch  up  with  criminal  procedural  law  in  following  technological developments, especially the use of electronic evidence as an effort to expand the existing Criminal Procedure Code, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information was issued. And Electronic Transactions (hereinafter referred to as the ITE Law). If you pay attention to PERMA Number 8 of 2022, it also does not require that trials be held electronically, but only provides  a  legal  basis  and  guidelines  for  when  trials  can  be  held  electronically  and  the  procedures.  In  short,  the implementation of the provisions of Article 2 of PERMA Number 8 of 2022 is that all trial participants must be seen on the screen clearly and clearly and with a clear voice.
Keywords: Electronic Evidence, Criminal Trials, Technology

## Abstrak
Secara eksplisit, KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik, namun dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (selanjutnya  disebut  UU  ITE).  Berkaitan  pergeseran  paradigma  pembuktian  dalam  KUHAP  dengan pembuktian dengan sistem elektronik, salah satunya  mengenai alat bukti saksi  melalui teleconference. Penelitian  ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Peran teknologi informasi sangat vital dalam penegakan hukum dan keadilan, namun ada beberapa faktor yang menghambat pemanfaatan teknologi informasi secara sepenuhnya dalam penanganan perkara di peradilan, mulai dari ketersediaan perangkat teknologi, kesiapan sumber daya manusia hingga pengaturan hukum acara yang masih menentukan penanganan perkara secara manual. Untuk mengejar ketertinggalan hukum  acara  pidana  dalam  mengikuti  perkembangan  teknologi  khususnya  penggunaan  alat  bukti  elektronik  sebagai upaya  perluasan  dari  yang  sudah  ada  pada  KUHAP  maka  dikeluarkanlah  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Jika memperhatikan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 ini juga tidak mengharuskan persidangan dilaksanakan secara elektronik, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik  beserta tata caranya. Secara singkat implementasi ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 8 Tahun 2022 adalah semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih.

## E-ISSN: 2621-3737

## Pengaturan Persidangan Pidana secara Elektronik dalam Perspektif Peradilan Modern

## Kata Kunci : Bukti Elektronik, Persidangan Pidana, Teknologi

## I. INTRODUCTION
Adanya  perubahan  paradigma  pembuktian saat ini yang berkembang dengan dukungan alat-alat elektronik  (modern),  membuat  proses  pembuktian dan  pemeriksaan  alat  bukti  di  persidangan  juga mempergunakan  sistem  elektronik.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak statis, melainkan berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pembuktian  yang  didukung  dengan  alat-alat elektonik,  sejalan  dengan  terwujudnya  Visi Mahkamah  Agung  menjadi  Badan  Peradilan Indonesia  yang  agung,  yang  pada  poin  ke-10 perwujudan  Visi  Mahkamah  Agung  dalam  Cetak Biru  Pembaruan  Peradilan  2010-2035  adalah mewujudkan  Badan  Peradilan  Modern  dengan berbasis  teknologi  informasi  terpadu  ( Mahkamah Agung,  2010 ).  Sehingga  penerapan  paradigma pembuktian  modern  (melalui  dukungan  elektronik) dapat meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia.
Penegakan hukum saat ini disesuaikan dengan mengedepankan  pemanfaatan  teknologi,  adanya perkembangan persidangan pidana secara elektronik adalah  tuntutan  keadaan  dan  zaman,  demi  tetap memberikan  rasa  kepastian  hukum  dan  keadilan serta  terjaganya  hak-hak  terdakwa  selama  proses persidangan.    Selain  itu  pemanfaatan  teknologi dalam  proses  penegakan  hukum  dapat  menjadi lompatan  hukum  ke  arah  proses  penegakan  hukum yang  lebih  modern  dan  digital  di  masa  yang  akan datang.  Persidangan  perkara  pidana  di  pengadilan secara  elektronik,  dengan  menggunakan  aplikasi teleconfrence ,  seperti Zoom  Meeting dan  lain sebagainya  merupakan  salah  satu  wujud  lahirnya peradilan  pidana  yang  modern  tanpa  batasan  ruang antara  Hakim,  terdakwa,  jaksa,  penasehat  hukum dan peserta sidang lainnya.
Sejarah  penggunaan teleconference sebagai alat  bantu  untuk  memberikan  keterangan  dalam proses  pemeriksaan  di  persidangan  mengundang pendapat  pro  dan  kontra.  Pada  tahun  2002,  untuk pertama kalinya Mahkamah Agung memberikan izin kepada Pengadilan Jakarta Selatan untuk melaksanakan persidangan yang saat itu Presiden ke tiga  Indonesia B.J Habibie memberikan keterangan secara langsung dari Hamburg, Jerman dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa  Rahardi  Ramelan.    Di  kasus  lainnya, penggunaan  teleconference  mendapat  penolakan
dari  pengacara  terdakwa  Abu  Bakar  Baasyir  untuk mendengarkan keterangan saksi melalui teleconference  pada  kasus  terduga  terorisme  bom Bali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2011.
Persidangan  pidana  yang  dilakukan  dengan bantuan  elektronik  juga  pernah  terjadi  pada  tahun 2016 dengan persidangan kasus kopi Sianida dengan nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso  dan kasus penistaan  agama  dengan  terdakwa  Basuki  Tjahaja Purnama alias Ahok disiarkan melalui media televisi swasta.    Selanjutnya  pada  tahun  2022  persidangan kasus  pembunuhan  berencana  terhadap  Brigadir Yosua  Hutabarat  oleh  terdakwa  Ferdy  Sambo  dan terdakwa  lainnya  disiarkan  juga  melalui  media televisi.
Secara  eksplisit,  KUHAP  tidak  mengatur  alat bukti  elektronik,  namun  dalam  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (selanjutnya  disebut  UU  ITE),  pada  prinsipnya informasi  elektronik  dapat  dibedakan  tetapi  tidak dapat  dipisahkan  dengan  dokumen  elektronik. Informasi  elektronik  ialah  data  atau  kumpulan  data dalam  berbagai  bentuk,  sedangkan  dokumen elektronik ialah wadah dari informasi elektronik.
Berkaitan  pergeseran  paradigma  pembuktian dalam  KUHAP  dengan  pembuktian  dengan  sistem elektronik,  salah  satunya  mengenai  alat  bukti  saksi melalui teleconference .  KUHAP  telah  mengatur bahwa  keterangan  saksi  dapat  dinilai  sebagai  alat bukti, apabila “dinyatakan” di sidang pengadilan dan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara  agamanya  masing-masing,  bahwa  ia  akan memberikan  keterangan  yang  sebenarnya  dan  tidak lain  daripada  yang  sebenarnya,  hal  ini  sesuai  Pasal 185  ayat  (1) jo. Pasal  160  Ayat  (3)  KUHAP. Permasalahan  yang  kemudian  muncul,  apakah menampilkan  saksi  melalui teleconference di persidangan  sudah  dapat  dikatakan  disampaikan  di depan  Hakim  secara  langsung?  Hal  inilah  yang menjadi  persoalan.  Jika  dikaji  lebih  dalam pemeriksaan  saksi  melalui teleconference dalam konteks teori pembuktian dalam hukum formil belum dikaji  mendalam,  terutama  mengenai  proses penyampaian  keterangannya  dalam  persidangan pidana yang dilangsungkan secara elektronik.
II. METODE
Penelitian ini mempergunakan metode penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  normatif dalam karya ilmiah ini lebih lanjut lagi mengkaji dari isi  peraturan  perundang-undangan,  menurut  Peter Mahmud  Marzuki,  dalam  penelitian  hukum  yang normatif  biasanya  hanya  dipergunakan  sumber- sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku- buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka ( Peter Mahmud  Marzuki,  2021 ).  Analisis  bahan  hukum yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum  ini menggunakan  metode  deduktif,  yaitu  cara  berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju  hal-hal  yang  khusus  merupakan  jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## III. RESULT AND DISCUSSION
Peradilan Pidana dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Elektronik di
Indonesia
Adagium klasik menyatakan “ ubi societas, ibi ius ”,  berarti  “di  mana  ada  masyarakat  maka  disitu pasti  ada  hukum”  ( R.  Yando  Zakaria,  2018 ),  dari adagium  ini  terbaca  bahwa  hukum  selalu  berjalan seirama  dengan  perkembangan  masyarakat.  Paul Scholten  (1875-1946)  menyatakan  bahwa  sistem hukum  adalah  sistem  yang  terbuka,  yaitu  sistem yang  menurut  sifat  aslinya  tidak  selesai  dan  tidak akan  selesai,  karena  sistem  itu  menjadi  dasar  dari semua  keputusan  yang  menambahkan  hal  baru kepada  sistemnya  tersebut,  ( Paul  Scholten,  1993 ), hukum  adalah  masyarakat  itu  juga,  sehingga hubungan-hubungan masyarakat baru akan membentuk peraturan-peraturan baru ( Van Apeldoorn,1986 ).
Pendapat  yang  menyatakan  bahwa  hukum selalu tertinggal dari laju perkembangan masyarakat ( het recht hinkt achter de feiten aan ) harus dimaknai sebatas hukum tertulis ( rules , peraturan perundang- undangan),  yang  memang  menjadi  dokumen  statis. Adapun hukum sebagai principles dan moral values akan selalu dinamis bergerak mengikuti perkembangan masyarakat.
Menurut  Herbert  Maeshall  McLuhan  (1911- 1980)  menyatakan  bahwa  pola  kehidupan  interaksi sosial  masyarakat  ditentukan  oleh  perkembangan dan jenis  teknologi  yang dikuasai masyarakat yang bersangkutan. “ technology has changed the way we communicate ” (Terjemahan bebas : teknologi telah mengubah  cara  kita  berkomunikasi).    Menurut
Herbert Maeshall McLuhan (1911-1980) menyatakan bahwa  teknologi  media  merupakan  inti  dari peradaban  manusia,  yang  dalam  sejarahnya  terbagi menjadi empat periode, yaitu: periode lisan, periode literatur, periode percetakan, dan periode elektronik. Dengan  demikian,  pada  peradaban  dengan  periode elektronik  saat  ini,  setiap  orang  atau  kelompok masyarakat  bahkan  negara  harus  memanfaatkan media elektronik agar peradabannya tidak ketinggalan  zaman.  Pemanfaatan  teknologi  juga dipergunakan  dalam  proses  penegakan  hukum khususnya dalam proses peradilan.
Penerapan peradilan elektronik sangat membantu  terwujudnya  visi  Mahmakah  Agung menjadi  Badan  Peradilan  Indonesia  Yang  Agung, yang  pada  point  ke-10  (sepuluh)  perwujudan  visi Mahkamah  Agung  dalam  Cetak  Biru  Pembaruan Peradilan  2010-2035  adalah  mewujudkan  Badan Peradilan  Modern  dengan  berbasis  teknologi informasi terpadu ( Mahkamah Agung, 2010 ). Dalam upaya mewujudkan visi Mahkamah Agung tersebut, telah  dinyatakan  adanya  modernisasi  manajemen perkara,  mulai  dari  pelaporan  perkara  berbasis elektronik,  migrasi  ke  manajemen  perkara  berbasis elektronik,  hingga  pengadilan online ( Mahkamah Agung, 2010 ).
Peran  teknologi  informasi  sangat  vital  dalam penegakan hukum dan keadilan, namun ada beberapa faktor  yang  menghambat  pemanfaatan  teknologi informasi  secara  sepenuhnya  dalam  penanganan perkara  di  peradilan,  mulai  dari  ketersediaan perangkat teknologi, kesiapan sumber daya manusia hingga  pengaturan  hukum  acara  yang  masih menentukan penanganan perkara secara manual.
Acara pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana  menempati  posisi  penting.  Hakim  dalam menjatuhkan  putusan  akan  banyak  membutuhkan waktu  guna  memeriksa  dan  menganalisa  secara mendalam terhadap alat-alat bukti yang ada dan hasil pembuktian tersebut akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan  putusan.  Untuk  itu  seorang  Hakim dituntut  menguasai  tentang  sistem  pembuktian  dan alat-alat  bukti  yang  berlaku  di  Indonesia  beserta perkembangannya.  Pembuktian  adalah  ketentuan ketentuan  yang  berisi  penggarisan  dan  pedoman tentang  tata  cara  yang  dibenarkan  oleh  undang undang  dalam  membuktikan  kesalahan  yang didakwakan  kepada  terdakwa  ( M.  Yahya  Harahap, 2016 ).  Ada  beberapa  ajaran  yang  berhubungan dengan sistem pembuktian, yaitu:
1. Sistem  Pembuktian Conviction-in  Time , yang menentukan salah tidaknya seorang

## Pengaturan Persidangan Pidana secara Elektronik dalam Perspektif Peradilan Modern
Terdakwa  semata-mata  ditentukan  oleh penilaian  keyakinan  Hakim.  Keyakinan
Hakim  yang  menentukan  keterbuktian kesalahan Terdakwa;
2. Sistem Pembuktian Conviction- Raisonee ,  dimana  dalam  sistem  ini keyakinan Hakim harus didukung dengan  alasan  yang  dapat  diterima dengan akal sehat;
3. Sistem  Pembuktian  menurut  undang- undang  secara  positif  yaitu  berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti  yang  telah  ditentukan  undang- undang,  keyakinan  Hakim  tidak  ikut ambil bagian;
4. Sistem  Pembuktian  menurut  undang undang secara negatif ( Negatief Wettelijk Stelsel )  bertumpu  pada  alat-alat  bukti yang  ditentukan  dalam  undang  undang dengan  dibarengi  dengan  keyakinan Hakim ( M. Yahya Harahap, 2016 ).
Bertolak dari ke-empat ajaran pembuktian di atas,  Indonesia  menganut  sistem  pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau Negatief Wettelijk  Stelsel ,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam ketentuan  Pasal  183  KUHAP,  dimana  untuk mempidana  Terdakwa,  Hakim  harus  memiliki minimal  dua  alat  bukti  yang  sah  dan  ditambah dengan keyakinan Hakim, artinya dengan sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah,  Hakim memperoleh  keyakinan  bahwa  tindak  pidana  itu benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah pelakunya.
Alat bukti yang sah menurut sistem peradilan pidana  di  Indonesia  ialah  sebagaimana  yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu :  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk dan  keterangan  Terdakwa.  Namun  demikian  ada pengecualiannya dalam pemeriksaan perkara pidana dengan acara cepat yakni dengan keyakinan Hakim cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah, hal tersebut dapat ditemuin dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP.
Alat bukti yang dapat sah sebagaimana Pasal 184  KUHAP  tentukan,  terdapat  dalam  Bab  XVI bagian  ke-empat  tentang  pembuktian  dan  putusan dalam acara pemeriksaan biasa, yakni Pasal 184 ayat (1) KUHAP, mengatur :
“Alat bukti yang sah yaitu:
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.”
Pengaturan  tentang  alat  bukti  elektronik memiliki sejarah yang cukup panjang dan akan terus berkembang,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah menjadikan  informasi  elektronik  atau  dokumen elektronik  menjadi  alat  bukti.  Untuk  mengejar ketertinggalan hukum acara pidana dalam mengikuti perkembangan teknologi khususnya penggunaan alat bukti  elektronik  sebagai  upaya  perluasan  dari  yang sudah  ada  pada  KUHAP  maka  dikeluarkanlah Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).
Pembentukan  UU  ITE  diawali  pada  tahun 2008,  pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  atau  biasa  disebut  dengan  UU ITE,  keberadaan  UU  ITE  menjadi  titik  terang pengaturan tentang alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1)  UU  ITE,  mengatur:  “Informasi        Elektronik dan/atau        Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah.” Ketentuan  dalam  pasal  ini  menjadi  landasan  hukum bagi para penegak hukum untuk dapat menggunakan berbagai jenis alat bukti elektronik guna kepentingan penegakan hukum di Indonesia.
Undang-undang  perubahan  atas  UU  ITE didasarkan  Putusan  MK  No.  20/PUU-XIV/2016, terkait  mengenai  alat  bukti  elektronik,  UU  ITE perubahan  ini  hanya  menambahkan  tafsiran  umum atau  penjelasan  terhadap  Pasal  5  ayat  1  dan Pasal  5 ayat 2 UU ITE. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 UU ITE  :  “Bahwa  keberadaan  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  mengikat  dan  diakui sebagai  alat  bukti  yang  sah  untuk  memberikan kepastian  hukum  terhadap  Penyelenggaraan  Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum  yang  dilakukan  melalui  Sistem  Elektronik”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 ayat 2 UU ITE :
“Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  berupa  hasil  intersepsi atau  penyadapan  atau  perekaman  yang merupakan  bagian  dari  penyadapan  harus
dilakukan  dalam  rangka  penegakan  hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan,
dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang”
Bertolak  dari  penjelasan  Pasal  5  ayat  2  UU ITE di atas, dapatlah dipahami bahwa sifat mengikat dan  pengakuan  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti yang sah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap  pelanggaran  sistem  elektronik  dan transaksi elektronik, terutama untuk pembuktiannya. Kepastian  hukum  dimaksudkan  agar  penggunaan bukti elektronik untuk pembuktian perkara pelanggaran  sistem  elektronik  dan  transaksi elektronik  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat. Berkaitan  dengan  hasil  intersepsi  atau  penyadapan atau  perekaman,  baru  dapat  digunakan  sebagai  alat bukti  yang  sah  apabila  diminta  oleh  kepolisian, kejaksaan,  dan/atau  institusi  lainnya  dalam  rangka penegakan hukum.
KUHAP  sebagai  hukum  acara  pidana  induk (umum)  yang  berlaku  di  Indonesia  dengan  tegas tidak memasukkan bukti elektronik ke dalam jenis- jenis  alat  bukti.  Ketentuan  mengenai  bukti elektronik  terdapat  di  dalam  beberapa  undang- undang  khusus,  misalnya  tindak  pidana  terorisme, tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  penggunaan informasi  dan  transaksi  elektronik,  tindak  pidana narkotika, dan lain sebagainya. Ketika terjadi tindak pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang  khusus, maka  untuk  pembuktian  di  pengadilan  dapat digunakan bukti elektronik, walaupun KUHAP tidak mengaturnya. Dalam hal ini berlaku prinsip atau asas “ lex  specialist  derograt  lex  generalist ”  (undang- undang  pidana  khusus  mengesampingkan  undang- undang  yang  bersifat  umum).  Josua  Sitompul mengemukakan  kedudukan  alat  bukti  elektronik dalam  UU  ITE  dan  kaitannya  dengan  alat  bukti dalam KUHAP sebagai berikut :
a. Alat bukti elektronik memperluas cakupan  atau  ruang  lingkup  alat  bukti, alat bukti yang diperluas dalam KUHAP ialah  alat  bukti  surat.  Esensi  surat  ialah kumpulan  dari  tanda  baca  tertentu  yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik. Hasil cetak dari informasi dan dokumen elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  187  huruf  d  KUHAP  dan hanya  dapat  dijadikan  alat  bukti  bila
memiliki  hubungan  dengan  isi  alat pembuktian lainnya;
b. Alat  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti lain,  alat  bukti  elektronik  sebagai  alat bukti  lain  dipertegas  dalam  Pasal  44  UU ITE  yang  mengatur  bahwa,  informasi dan/atau  dokumen  elektronik  adalah  alat bukti  lain  yang  digunakan  sebagai  alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penegasan bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya  merupakan  alat  bukti  selain yang  diatur  dalam  KUHAP  adalah pengaturan yang sangat penting mengingat apabila informasi atau dokumen  elektronik  tersebut  dicetak, tidak akan akurat informasi yang didapat bila  dibandingkan  dengan  informasi  atau dokumen  elektronik  yang  tetap  dalam bentuk originalnya;
c. Alat  bukti  elektronik  sebagai  sumber petunjuk, sebagaimana Pasal 188 ayat (2) KUHAP  menentukan  secara  limitatif sumber  petunjuk,  yaitu  keterangan  saksi, surat,  dan  keterangan  terdakwa.  Akan tetapi  alat  bukti  elektronik  juga  dapat dijadikan sebagai sumber petunjuk, yaitu hasil  cetak  informasi  atau  dokumen elektronik tersebut yang dapat dikategorikan surat, surat yang dimaksud adalah  “surat  lain”  sepanjang  surat  itu memiliki  hubungan  dengan  isi  dari  alat pembuktian  lainnya  ( Josua  Sitompul, 2012 ).
Menurut Edmon Makarim mengemukakan bahwa
persamaan secara fungsional ( functionalequivalent  approach )  antara  informasi atau dokumen elektronik dengan bukti tulisan apabila memenuhi setidaknya 3 (tiga) dasar, yaitu:
1. Informasi tersebut dianggap “tertulis” jika ia dapat disimpan dan ditemukan kembali;
2. Informasi  tersebut  dianggal  “asli”  jika yang  disimpan  dan  ditemukan  serta dibaca kembali tidak berubah substansinya,  atau  terjamin  keautentikan dan integritasnya; dan
3. Informasi  tersebut  dianggap  “bertanda tangan”  apabila  terdapat  informasi  yang menjelaskan  adanya  suatu  objek  hukum yang  bertanggung  jawab  di  atasnya  atau

## Pengaturan Persidangan Pidana secara Elektronik dalam Perspektif Peradilan Modern
terdapat sistem autentikasi yang reliable yang  menjelaskan  identitas  dan  otoritas atau  verifikasi  dari  pihak  tersebut ( Edmon Makarim, 2015 ).
Bertitik  tolak  dari  pendapat  di  atas,  maka  bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) dapat  disamakan  dengan  bukti  tulisan  apabila memenuhi  setidaknya  3  (tiga)  prinsip  atau  dasar dalam functional  equivalent  approach .  Hal  itu selaras  dengan  penjelasan  Pasal  6  UU  ITE, mengatur:
“Dalam  hal  terdapat  ketentuan  lain  selain yang    diatur    dalam  Pasal  5    ayat    (4)  yang mensyaratkan  bahwa  suatu  informasi harus berbentuk      tertulis      atau    asli,    Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik dianggap      sah      sepanjang  informasi      yang tercantum  di  dalamnya  dapat  diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  6  UU  ITE  di atas,  dalam  lingkup  sistem  elektronik,  informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan  sebab  sistem  elektronik  pada  dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan  informasi  yang  asli  tidak  dapat dibedakan lagi dari salinannya.
Tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa  undang- undang yang ada tidak selalu lengkap dan sempurna karena  pembentuknya  hanya  sebagai  salah  satu makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dengan kemampuan  terbatas.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya  atau  jelas  sejelas-jelasnya. KUHAP  yang  tidak  memasukkan  bukti  elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti merupakan wujud dari  ketidaklengkapan  atau  ketidaksempurnaannya. Pada saat pembentukan KUHAP belum dikenal hal- hal  yang  berkaitan  degan  masalah  elektronik, sehingga  tidak  terpikirkan  adanya  bukti  elektronik yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  untuk pembuktian tindak pidana di pengadilan.
Pemeriksaan Perkara Pidana Secara Elektronik dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  8 Tahun  2022  tentang Perubahan  Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi  Dan  Persidangan  Perkara  Pidana

## Di Pengadilan Secara Elektronik
Selama  ini  proses  persidangan  pidana dilakukan  di  sidang  pengadilan  dimana  para  pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan dalam KUHAP.  KUHAP  dinyatakan  sebagai  karya  agung Bangsa  Indonesia karena merupakan suatu  unifikasi hukum  yang  diharapkan  dapat  memberikan  suatu dimensi  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan keseimbangannya  dengan kepentingan umum, mengingat  KUHAP  disusun  berdasarkan  falsafah negara  yaitu  Pancasila  sebagai  landasan  idiil  dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional ( Umi Falasifah, dkk, 2016 ).
Kemunculan virus Covid -19 ini menyebabkan terganggunya  penerapan  dari  KUHAP  mengingat kebijakan  Pemerintah  Indonesia  dengan  adanya pembatasan sosial. Sedangkan pengadilan merupakan  tempat  orang  berperkara  datang  untuk menyelesaikan  permasalahannya  dan  mendapatkan keadilan, yang kehadiran para pihak itu menyebabkan  kerumunan.  Selain  itu,  untuk  perkara pidana  sendiri  terdakwa  yang  ditahan  dalam  rumah tahanan  (RUTAN)  perlu  datang  kepersidangannya secara langsung di pengadilan kemudian kembali lagi kedalam RUTAN sesuai dengan masa penahanannya. Hal  ini  bisa  menjadikan  pengadilan  sebagai  tempat yang berpotensi memicu persebaran virus Covid -19, selain itu juga bisa memicu penyebaran dari tahanan kepada  tahanan  lainnya  di  dalam  RUTAN  ataupun Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
Seiring  dengan  perkembangan  virus  ini  yang belum  menunjukkan  angka  penurunan,  ketiga lembaga  yaitu  Mahkamah  Agung  RI,  Kejaksaan Agung  RI,  Kementrian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  RI  sempat  membuat Momerandum  of Understanding (selanjutnya  disebut  MoU)  yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Mahkamah  Agung  RI,  Kejaksaan  Agung  RI, Kementrian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  RI Nomor:  402/DJU/H.01.1/4/2020,  Nomor  :  KEP- 17/E/Ejp/04/2020, Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020  Tentang  Pelaksanaan  Persidangan  Melalui Teleconference .  Akibat  dari  adanya  MoU  ini menyebabkan  terdapat  perubahan  di  dalam  proses hukum  acara  persidangan  yang  ada  di  pengadilan. Proses persidangan yang mula-mula dilakukan secara langsung  di  pengadilan  dirubah  bentuknya  menjadi secara elektronik. Menjadi menarik dari persidangan pidana secara  elektronik di masa pandemi Covid -19 adalah  antara  Hakim,  jaksa,  penasihat  hukum, terdakwa  maupun  saksi  tidak  hadir  di  gedung

## Pengaturan Persidangan Pidana secara Elektronik dalam Perspektif Peradilan Modern
pengadilan, namun dapat melaksanakan sidang dari tempatnya  masing-masing.  Proses  persidangannya sendiri  pun  didukung  oleh  alat-alat  dan  aplikasi penunjang teleconference ,  seperti  contoh  aplikasi zoom  meeting , sound  system ,  laptop,  dan  lain sebagainya.
Ketika  melihat  persidangan  pidana  secara elektronik  yang  dilakukan  di  pengadilan  saat  ini, penggunaan teleconference tidak  hanya  pada  saat agenda  keterangan  saksi,  tapi  meliputi  persidangan agenda  lainnya,  bisa  dari  awal  sampai  akhir persidangan.  Hal  ini  menimbulkan  problematika karena  jika  melihat  kedalam  beberapa  pasal  dalam KUHAP  seperti  Pasal  154  dan  Pasal  196  KUHAP yang mewajibkan terdakwa  hadir. Selain terdakwa, KUHAP  juga  turut  mengamanahkan  komponen persidangan  lainnya  seperti  saksi  dan  ahli  untuk hadir  di  sidang  pengadilan.  Pasal  230  KUHAP sendiri telah menjelaskan secara detail bahwa sidang pengadilan  dilangsungkan  di  gedung  pengadilan dalam ruang sidang dengan Hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atributnya masing-masing.
Bertolak  dari  pasal-pasal  dalam  KUHAP tersebut,  pada  dasarnya  hukum  acara  pidana mensyaratkan  kehadiran  secara  fisik  dari  masing- masing pihak di pengadilan. Mahkamah Agung saat ini  telah  mengeluarkan  PERMA  Nomor  8  Tahun 2022  yang  telah  diubah  dengan  PERMA  Nomor  8 Tahun 2022 yang mengisyaratkan adanya pergeseran  domisili  hukum  menjadi  domisili elektronik  maupun  pergeseran  yuridiksi  ( Aida Mardatillah,  2020 ).  Mulanya  PERMA  Nomor  8 Tahun  2022  disusun  oleh  Pokja  berdasarkan  SK KMA  No.  108/KMA/IV/2020  tentang  Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA Nomor 8 Tahun 2022 sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid -19  pada  13  April  2020  lalu. PERMA Nomor 8 Tahun 2022 saat ini telah diubah dalam  PERMA  Nomor  8  Tahun  2022  dengan penyempurnaan  pengaturan  Sistem Informasi Pengadilan  (SIP).      Jika  memperhatikan  PERMA Nomor  8  Tahun  2022  ini  juga  tidak  mengharuskan persidangan  dilaksanakan  secara  elektronik,  tetapi sebatas  memberi  landasan  hukum  dan  pedoman kapan  persidangan  dapat  dilaksanakan  secara elektronik  beserta  tata  caranya  ( Aida  Mardatillah,
2020 ). Mengenai penyelenggaraan persidangan pidana  secara  elektronik,  Mahkamah  Agung mendasarkan  pada  PERMA  Nomor  8  Tahun  2022 yang pada prinsipnya antara Majelis Hakim, panitera pengganti, penuntut umum bersidang di ruang sidang pengadilan,  sementara  terdakwa  mengikuti  sidang dari  RUTAN  tempat  terdakwa  ditahan  dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukum; atau Majelis Hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti  sidang  dari  kantor  penuntut  umum, terdakwa  dengan  didampingi  atau  tanpa  didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari RUTAN tempat terdakwa ditahan.
Kondisi di atas dipertegas dalam Pasal 2 ayat (3)  PERMA  Nomor  8  Tahun  2022  ini  dijelaskan apabila  sidang  secara  elektronik  dilaksanakan, sebagai berikut :
1) Persidangan  dilaksanakan  di  ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan  perkara  maupun  pada  saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/ Majelis Hakim karena jabatannya atau  atas  permintaan  dari  Penuntut  dan/ atau  Terdakwa  atau  Penasihat  Hukum dapat  menetapkan  persidangan  yang dilakukan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut:
a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera  Pengganti,  dan
Penuntut  bersidang  di  ruang  sidang Pengadilan,  sementara  Terdakwa mengikuti  sidang  dari  Rutan  tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/ tanpa didampingi
Penasihat Hukum;
b. Hakim/  Majelis  Hakim,  Panitera/ Panitera  Pengganti  bersidang  di ruang  sidang  Pengadilan,  sementara Penuntut  mengikuti  sidang  dari kantor  Penuntut,  dan  Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum
mengikuti  sidang  dari  Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan;
c. Dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak  memiliki  fasilitas  khusus untuk  mengikuti  sidang  secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau
d. Terdakwa  yang  tidak  ditahan  dapat mengikuti  sidang  di  ruang  sidang Pengadilan atau dari kantor
Penuntut  dengan  didampingi/tidak didampingi  oleh  Penasihat  Hukum atau  tempat  lain  di  dalam  atau  di luar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.
Secara  singkat  implementasi  ketentuan  Pasal 2  PERMA  Nomor  8  Tahun  2022  adalah  semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan  jelas  dan  dengan  suara  yang  jernih.  Panitera pengganti  mempersiapkan  sarana  persidangan termasuk  kesiapan  peserta  sidang  dan  melaporkan kepada Majelis Hakim. Dalam persidangan Hakim, panitera  pengganti,  penuntut  dan  penasihat  hukum menggunakan  atribut  sidang  masing-masing  sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Teknis  persidangan  perkara  pidana  secara elektronik  pada  dasarnya  mempunyai  dasar hukumnya yang sudah diatur dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2022 dan KUHAP. Dalam tahapan-tahapan persidangan  perkara  pidana  secara  elektronik  ini tidak  ada  perbedaan  beracara  biasa,  hanya  saja perbedaannya  itu  dengan  menggunakan  media sebagai  alat  pendukung  untuk  persidangan  perkara pidana  secara  elektronik,  yang  mana  ketika terjadinya jaringan yang tidak stabil para pihak akan menginformasikan lewat telepon ke pihak Pengadilan  Negeri  dengan  menginformasikan bahwa sidang ditunda karena alasan jaringan internet tersebut. Apabila terjadi pengunduran sidang akibat kendala  pada  jaringan  internet  ataupun  aplikasi berdasarkan  pada  PERMA  Nomor  8  Tahun  2022 yaitu  terkait  persoalan  kendala  teknis  dan  akses publik,  sesuai  Pasal  17  PERMA  Nomor  8  Tahun 2022, mengatur :
1) “Dalam  hal  terdapat  hambatan  karena gangguan  teknologi  yang  dipergunakan
pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang  diskors  dan  akan  dibuka  kembali setelah gangguan berakhir.
2) Dalam  hal  gangguan  teknologi  tidak berakhir  selama  60  (enam  puluh)  menit, demi  hukum  sidang  ditunda  dan  akan dilanjutkan  kembali  sesuai  dengan  jadwal sidang  ( court  calendar )  yang  telah ditetapkan  yang  termuat  dalam  Sistem Informasi Pengadilan.”
Kondisi  penundaan  yang  terjadi  karena  kendala teknis  menjadi  hal  yang  mengganggu,  karena  jika sampai  masalah  teknis  tidak  berhasil  di  selesaikan maka  sidang  akan  ditunda.  Penundaan  sidang  ini ditetapkan  pada  jadwal  yang  sama  yang  telah ditentukan oleh Pegadilan pada minggu selanjutnya. Kondisi  penggunaan  bantuan  teknologi  membuat sumber  daya  manusia  pada  Pengadilan  Negeri  juga harus  dilatih  dan  disiapkan  dengan  dengan menyesuaikan proses sidang pidana secara elektronik,  karena  setiap  instansi  baik  Pengadilan atau  Kejaksaan  harus  menyiapkan  ahli  informasi teknologi  untuk  menyesuaikan  sistem  persidangan dengan bantuan alat elektronik, namun sumber daya manusia ini menjadi paling sulit bagi sejumlah daerah yang minim fasilitas dan jaringan untuk sidang secara elektronik.

## IV. CONCLUSION
Peran teknologi informasi sangat vital dalam penegakan  hukum  dan  keadilan,  namun  ada beberapa  faktor  yang  menghambat  pemanfaatan teknologi  informasi  secara  sepenuhnya  dalam penanganan  perkara  di  peradilan,  mulai  dari ketersediaan perangkat teknologi, kesiapan sumber  daya  manusia  hingga  pengaturan  hukum acara  yang  masih  menentukan  penanganan perkara  secara  manual.  Pengaturan  tentang  alat bukti  elektronik  memiliki  sejarah  yang  cukup panjang  dan  akan  terus  berkembang,  hal  tersebut dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang- undangan  yang  telah  menjadikan  informasi elektronik  atau  dokumen  elektronik  menjadi  alat bukti.  Untuk  mengejar  ketertinggalan  hukum acara  pidana  dalam  mengikuti  perkembangan teknologi  khususnya  penggunaan  alat  bukti elektronik  sebagai  upaya  perluasan  dari  yang sudah  ada  pada  KUHAP  maka  dikeluarkanlah Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11

## Pengaturan Persidangan Pidana secara Elektronik dalam Perspektif Peradilan Modern
Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik  (selanjutnya  disebut  UU  ITE).  Jika memperhatikan  PERMA  Nomor  8  Tahun  2022 ini  juga  tidak  mengharuskan  persidangan dilaksanakan  secara  elektronik,  tetapi  sebatas memberi  landasan  hukum  dan  pedoman  kapan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik beserta tata caranya. Secara singkat implementasi ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 8 Tahun 2022 adalah  semua  peserta  sidang  wajib  terlihat  di layar  dengan  terang  dan  jelas  dan  dengan  suara yang  jernih.  Panitera  pengganti  mempersiapkan sarana  persidangan  termasuk  kesiapan  peserta sidang  dan  melaporkan  kepada  Majelis  Hakim. Dalam  persidangan  Hakim,  panitera  pengganti, penuntut  dan  penasihat  hukum  menggunakan atribut  sidang  masing-masing  sesuai  ketentuan hukum acara yang berlaku.

## REFERENCES
Apeldoorn,  Van  (1986). Pengantar  Ilmu  Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita.
Edmon,  Makarim.  (2015). Keautentikan  Dokumen
Publik Elektronik Dalam Administrasi
Pemerintahan  Dan  Pemerintahan  Publik . Jakarta:  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan  45 (4).
Falasifah,  Umi,  dkk.  (2016). Tinjauan  Tentang Pembaharuan  KUHAP  Sebagai  Landasan Bekerjanya  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia , Diponegoro Law Jounal, Vol 5, No
3.
Harahap, M. Yahya. (2016). Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP , Cetakan ke lima belas. Jakarta: Sinar Grafika. Mahkamah  Agung.  (2010). Cetak  Biru  Pembaruan Peradilan  2010-2035 .  Jakarta:  Mahkamah Agung RI.
Mardatillah, Aida. (2020). Begini Prosedur Persidangan  Perkara  Pidana  Secara  Online , www.hukumonline.com , diakses pada tanggal 1 Desember 2023.
Mardatillah,  Aida.  (2020). Melihat  Draft  PERMA Sidang  Online  Pidana  Online  yang  Bakal Disahkan , www.hukumonline.com ,  diakses pada tanggal 1 Desember 2023.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2021). Pengantar  Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana. Scholten, Paul. (1993). Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sitompul,  Josua.  (2012). Cyberspace,  Cybercrimes, Cyberlaw,  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana . Jakarta: Tatanusa.
Zakaria,  Yando.  (2018) Etnografi  Tanah  Adat: Konsep-Konsep  Dasar  dan  Pedoman  Kajian Lapangan .  Bandung:  Agrarian  Resources Center.