INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 8557-8574 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kajian Manajemen Komunikasi Krisis Kasus Rudapaksa dalam Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021
Ferdinand Andre Tatontos 1 ✉ ,Jovanni Enralin Silalahi 2 Shella Dwiastu Hasnawati 3
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Jakarta Email: ferdinand.andre1996@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kasus kekerasan perempuan yang terjadi di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil  dan Menegah tahun  2021  lalu  menarik  perhatian  publik.  Peneliti  menelaah  proses  penyelesaian  masalah  dari Kemenkop  UKM  dengan  konsep  Image  Restoration  Theory  dan  Situational  Crisis  Communication Theory.  Kasus  ditelaah  dari  dua  garis  waktu,  sebelum  viral  dan  sesudah  viral.  Kedua  garis  waktu dianalisis melalui 5 tahap: framing, labelling, summarizing, synthesizing, dan concluding. Penyelesaian masalah Kemenkop UKM sebelum viral dilakukan dengan metode pengurangan (diminish) suatu krisis, dan mendorong upaya restorative justice oleh pihak kepolisian. Setelah viral, Kemenkop UKM akhirnya mengambil  tindakan  corrective  action.  Empat  solusi  dari  para  peneliti  pada  kasus  ini  yakni: perombakan ulang pegawai, membuat atau memperbarui strategi krisis, menyelesaikan krisis secara menyeluruh, serta menjadikan Majelis Kode Etik yang netral dan independen.  Peneliti menemukan bahwa warganet di era digital mulai lebih peka terhadap isu kesetaraan gender. Penyelesaian krisis kedepannya harus diselesaikan tanpa berat sebelah
Kata  Kunci:  komunikasi  krisis;  kemenkop  ukm;  situational  crisis  communication  theory;  teori pemulihan citra

## Abstract
Case of violence against women that occurred at Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah in  2021  has  attracted  public  attention.  Researchers  examined  the  problem-solving  process  of  this government  body  using  Image  Restoration  Theory  and  Situational  Crisis  Communication  Theory. Cases  were  examined  before  viral  and  after  viral.  Both  timelines  are  analysed  through  5  stages: framing, labelling, summarizing, synthesizing, and concluding. The settlement of the Kemenkop UKM problem before it went viral was carried out using the method of diminishing a crisis, and encouraged restorative justice efforts by the police. After going viral, Kemenkop UKM took corrective action. The four solutions from the researchers in this case are: reshuffling employees, creating or updating a crisis strategy rulebook, resolving the crisis as a whole, and build a neutral and independent Code of Ethics Council. Researchers found that netizens in the digital era are starting to be more sensitive towards issues regarding gender equality. The resolution of future crises must be resolved without bias.
Keyword: crisis  communication;  image  restoration  theory;  kemenkop  ukm;  situational  crisis communication theory.

## PENDAHULUAN
Catatan Tahunan Komnas Perempuan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sejak 2012-2021 memperlihatkan adanya 49.762 laporan kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2022  (Januari  sampai  dengan  November  2022)  Komnas  Perempuan  menerima  3.014 kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal. Dari tahun ke tahun tingkat kejahatan kekerasan  seksual  secara  kuantitatif  cenderung  meningkat  terutama  yang  terjadi  di organisasi  lingkungan  tempat  kerja.  Perhatian  dan  keprihatinan  terhadap  korban kekerasan seksual semakin besar seiring dengan banyaknya kasus kejahatan kekerasan seksual yang tidak terselesaikan dengan baik.
Banyak organisasi yang seharusnya menangani tindak kejahatan kekerasan seksual tidak  mengambil  langkah  nyata  untuk  mengusut  tuntas  kejahatan  ini  dan  terkesan melakukan  pembiaran  terhadap  kasusnya.  Kekerasan  seksual  di  suatu  organisasi dianggap bukan sebuah permasalahan serius sehingga banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dibuka ke publik. Proses penyelesaiannya berlarut-larut hingga akhirnya kasus tersebut hilang dan berpotensi merugikan korban.Kasus kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja, di ruang publik seperti di jalan, pasar, mall, di dalam kendaraan umum, di sekolah atau universitas, dan di tempat kerja, baik swasta maupun instansi pemerintah. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan tempat kerja bukanlah suatu hal asing dan sering dijumpai, terutama di instansi pemerintahan. Kebanyakan pada kasus yang terjadi, kekerasan seksual di instansi pemerintah lebih besar resikonya menimpa pegawai
yang memiliki jabatan lebih rendah sehingga pegawai tersebut tidak memiliki keberanian untuk melapor dan melakukan perlawanan secara hukum.
Di instansi pemerintah, kebanyakan pelaku yang akan dilaporkan biasanya memiliki relasi kuasa yang lebih besar. Kekerasan seksual di instansi pemerintah lebih rentan terjadi penyimpangan,  seperti  korban  sering  mengalami  intimidasi  sehingga  tidak  berani melapor, tidak ada penyelesaian kasus yang jelas dan kasus kerap ditutupi dari publik demi menjaga nama baik instansi. Di dalam menangani kasus kekerasan seksual, instansi pemerintah cenderung tutup mata dan memilih menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.  Hal  ini  dilakukan  agar  kasus  tersebut  tidak  sampai  diketahui  oleh masyarakat  luas  demi  mempertahankan  citra  baik  instansi  tersebut  tanpa  memikirkan kondisi korban.
Penelitian ini akan menggunakan dua kerangka teori, yang pertama adalah Teori Restorasi Citra (Image Restoration Theory) untuk mengetahui strategi komunikasi krisis yang digunakan. Sementara teori kedua adalah Situational Crisis Communication Theory untuk mengetahui strategi manajemen konflik yang digunakan oleh organisasi. Benoit (2015) menyatakan bahwa Image Restoration Theory berfokus pada satu tujuan, yakni untuk  memperbaiki  reputasi.  Dalam  teori  ini,  reputasi  merupakan  hal  yang  dianggap sangat  penting  bagi  manusia  terutama  karena  perannya  sebagai  faktor  yang  dapat mempengaruhi orang lain. Strategi dalam image  restoration theory diatur dalam lima tipologi,  antara  lain denial  (penyangkalan),  evasion  of  responsibility  (menghindari tanggung  jawab), reducing  offensiveness  (mengurangi  serangan),  corrective  action (tindakan korektif), serta mortification (mortifikasi).
Situational  Crisis  Communication  Theory  yang  dicetuskan  oleh  Coombs  (2007) merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  organisasi  dalam  menyelamatkan reputasi  mereka  atas  krisis  yang  terjadi.  Dalam  hubungan  masyarakat,  SCCT  telah menggunakan  teori  atribusi  untuk  mengembangkan  dan  menguji  serangkaian rekomendasi  untuk  menggunakan  strategi  tanggap  krisis.  SCCT  mengidentifikasi bagaimana aspek-aspek kunci dari situasi krisis mempengaruhi atribusi tentang krisis dan reputasi  yang  dipegang  oleh  para  pemangku  kepentingan  (Littlejohn,  2017).  Ada  tiga faktor  yang  mempengaruhi  atribusi  pemangku  kepentingan,  emosi,  dan  niat  perilaku yang terkait dengan krisis. Pertama, tanggung jawab krisis awal berfokus pada siapa yang harus  disalahkan  atau  siapa  yang  bertanggung  jawab  atas  krisis.  Faktor  kedua  yang mempengaruhi atribusi adalah sejarah krisis. Fakter terakhir dari teori ini adalah strategi respons  untuk  organisasi  yang  terbagi  menjadi  tiga  strategi  utama  dan  satu  strategi sekunder. Bergantung pada tingkat atribusi tanggung jawab, organisasi dapat merespons
dengan  menggunakan  strategi  Deal  (menolak),  Diminish  (mengurangi),  atau  Deal (menangani) dalam komunikasi krisis mereka (Cooley dan Cooley 2011; Coombs 2007).

## METODE PENELITIAN
Penelitian didasarkan oleh pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus pada umumnya mencari tahu apa yang umum dan apa yang khusus dalam sebuah kasus. Biasanya, penelitian ini dilakukan dengan mencari tahu dengan hati-hati seperti apa sifat, latar belakang sejarah, setting secara fisik, serta faktor kontekstual yang berada di  sebuah  kasus  (Hyett.  et.al,  2014).  Data  penelitian  merupakan  data  sekunder  yang didapat dari kanal berita online diakui oleh Dewan Pers.
Setelah itu, data tersebut dianalisis menggunakan proses 5 tahap: framing, labelling, summarizing,  synthesizing,  dan  concluding  (Puri,  2020).  Framing  merupakan  proses persiapan,  di  mana  peneliti  mempersiapkan  tujuan  penelitian,  dilanjutkan  dengan pengenalan kulit luar sebuah kasus dengan melakukan proses skimming berita. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses labelling, dengan cara memilah setiap inti kejadian dalam beberapa kode: General (kasus yang bersifat umum), Industry (kasus yang berhubungan dengan  keberlangsungan  industri), Competition  (kasus  yang  berhubungan  dengan kompetitor  atau  organisasi  yang  terkait), Strength  (kekuatan  yang  bisa  digunakan organisasi) dan Weakness (kelemahan organisasi yang perlu dipertimbangkan). Setelah proses labelling, peneliti melakukan summarizing dengan mempersempit tiap poin dalam kode-kode label. Peneliti melakukan proses synthesizing dengan melihat kriteria sebuah tindakan dari ketepatan dan untung-ruginya. Hingga pada akhirnya, peneliti melakukan proses  concluding  dengan  memberikan  alternatif  lain  yang  bisa  menjadi  kunci,  cara implementasi, serta mempertimbangkan risikonya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Framing
Framing sebagai langkah awal dalam proses analisis kasus menjadi penting agar dapat melihat kasus secara keseluruhan. Framing dapat dilihat dengan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan kunci, membaca keseluruhan kasus secara cepat, serta membaca awal dan akhir kasus dengan seksama.
Pertanyaan  kunci  dalam  proses  framing  ini  adalah  bagaimana  strategi  yang dilakukan  oleh  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  dalam  mengembalikan  citra  instansi setelah adanya kasus rudapaksa serta apakah manajemen krisis yang dilakukan sudah tepat?
Pada  awalnya,  kasus  rudapaksa  ini  terjadi  pada  seorang  pegawai  perempuan  di Kementerian Koperasi dan UKM yang dilakukan oleh 4 orang sesama rekan kerja korban di  kantor.  Kasus  ini  terjadi  pada  tahun  2019,  mengalami  banyak  dinamika  dalam penangannya hingga pada bulan November 2022 lalu, seluruh pelaku rudapaksa akhirnya dipecat dari instansi tersebut dan kasus ini pun kembali ditangani pihak berwajib.
Ketika  melakukan  flipping  dan  skimming  pada  kasus  ini,  peneliti  menemukan beberapa  fakta  lainnya  yang  relevan  dengan  kasus  utama,  antara  lain  adanya  isu nepotisme di dalam lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang melibatkan tidak hanya pelaku, namun juga korban rudapaksa tersebut. Fakta lainnya yang mendapatkan sorotan dari masyarakat adalah pemberian beasiswa kepada pelaku rudapaksa di tahun 2021, dimana hal itu dianggap kurang sesuai oleh masyarakat dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kepada korban.
Fakta  berikutnya  yang  sangat  disorot  dan  disayangkan  oleh  masyarakat  adalah upaya restorative justice yang dimediasi oleh pihak Kepolisian dan didukung oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM dengan menikahkan korban dan pelaku.

## Labelling
Tahap  kedua  dari  analisis  kasus  ini  adalah  labelling  yaitu  melakukan  identifikasi terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan, termasuk general issue yang mencakup lingkungan makro dimana kasus terjadi , industry, competition, strength dan weakness.

## General Environment
Sosial. Kasus kekerasan seksual yang terjadi baik di lingkungan organisasi maupun di lingkungan personal merupakan permasalahan sosial di masyarakat. Kemenkop UKM, selaku  organisasi  tempat  terjadinya  kasus  kekerasan  seksual,  dianggap  tidak menggunakan  perspektif  korban  di  dalam  menangani  kasus  pemerkosaan.  Kejahatan seksual yang sering terjadi tidak membuat masyarakat membela kepentingan korban dan cenderung  menyalahkan  korban  atas  kejadian  yang  menimpanya.  Masyarakat  masih menganggap kasus kekerasan seksual bukan suatu permasalahan sosial yang serius untuk diselesaikan  secara hukum dan  dapat  ditangani secara kekeluarga. Di sisi  lain,  pelaku justru tidak ditindak secara hukum, dibiarkan bebas dan bekerja, bahkan ada salah satu pelaku yang mendapatkan beasiswa dari Bappenas.
Hak Asasi Manusia. Di dalam tindak pidana kejahatan seksual, pernikahan bukan solusi untuk menekan kejahatan pemerkosaan dan kekerasan seksual. Tindakan pelaku menikahi korban merupakan bentuk lain dari pelanggaran HAM, yaitu perkawinan paksa.
Alih-alih melindungi hak korban, korban dipaksa menikah dengan pelaku. Tindakan ini memiliki  konsekuensi  dimana  memungkinkan  terjadinya  kekerasan  lain  karena  pelaku merasa telah menjadi penyelamat bagi korban. Korban tidak memiliki hak untuk melawan dan mendapatkan keadilan Hukum.
Hak Asasi Manusia sangat kental dengan unsur hukum untuk penanganannya. Di dalam kasus ini, memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Tidak hanya itu, di dalam penanganannya terjadi penghentian kasus secara pihak tanpa diketahui oleh korban. Solusi damai (Restorative Justice) melalui pernikahan menjadikan pelaku terbebas dari jerat hukum dan mengabaikan hak keadilan korban.

## Industry
Instansi  Pemerintah:  banyak  instansi  pemerintah  yang  belum  memiliki  SOP pencegahan  dan  penanganan  kasus  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  termasuk Kemenkop UKM.
Lembaga Independen: LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) dan Ombudsman telah mendapatkan laporan kasus pelecehan seksual telah dibuka kembali. Dengan adanya bantuan dari LBH APIK dan Ombudsman diharapkan ada penanganan kasus yang lebih cepat sebagai upaya penyelesaian kasus tindak  pidana  kekerasan  seksual,  salah  satunya  dengan  adanya  pembentukan  tim independen  pencari fakta. Tidak hanya itu, Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual (JPHPKKS) mendesak Kemenkop UKM untuk segera mengusut tuntas kasus pelecehan seksual.

## Competition
Lembaga penegak hukum (kepolisian) yang seharusnya membantu menyelesaikan kasus  ini  secara  hukum,  justru  tidak  berpihak  kepada  korban  dan  cenderung  tidak menangani kasus tersebut dengan serius. Alih-alih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap  kasus  pidana  tersebut,  Kepolisian  Bogor  diduga  mendesak  keluarga  agar korban dinikahkan dengan salah satu pelaku yang masih lajang. Pernikahan ini menjadi dasar penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada 2020. Keluarga  korban  tidak  pernah  mengetahui  adanya  SP3  dan  tidak  merasa  pernah mencabut laporan tersebut.
Selain  lembaga  penegak  hukum  yang  menjadi  salah  satu  penghalang terselesaikannya kasus ini dengan baik, ada beberapa kementerian lain yang sudah lebih dulu memiliki kebijakan dan peraturan terkait kasus kekerasan seksual ini. Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Kemen  PPPA)  telah  melakukan sosialisasi  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam rangka penghapusan kekerasan seksual di lingkungan kerja. Tidak  hanya  itu,  Kemendikbud  Ristek  sudah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  No.  30 Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  (PPKS)  di Lingkungan Perguruan Tinggi. UU TPKS tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Salah satunya adalah perlindungan di  tempat  kerja.  Semua  pengaturan  mengenai  kasus  kekerasan  seksual  sudah  dapat diatur  dalam  satu  payung  yang  dapat  menjamin  hak  korban  sekaligus  proses  hukum secara terpadu. Upaya percepatan implementasi UU TPKS menjadi kebutuhan bersama semua pihak baik di dalam organisasi, komunitas, organisasi profesi, dunia pendidikan dan dunia usaha.

## Strength
Setelah kasus dibuka kembali, Teten Masduki, selaku Menteri Koperasi dan UKM, telah  membentuk  tim  independen  pencari  fakta  untuk  menangani  kasus  ini.  Tim independen  ini  bertugas  mencari  fakta,  memberikan  rekomendasi  penyelesaian  kasus kekerasan seksual maksimal satu bulan dan merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP)  internal  penanganan  tindak  pidana  seksual  dalam  jangka  waktu  3  bulan.  Tim Independen  terdiri  dari  unsur  Kemenkop  yang  diwakili  Staf  Khusus  Menkop  Bidang Ekonomi  Kerakyatan  Riza  Damanik,  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (PPPA), Aktivis Perempuan Sri Nurherwati, Ririn Sefsani, dan Ratna Bataramunti.
Kasus rudapaksa ini menjadi momentum untuk melakukan pembenahan internal Komenkop  UKM,  terutama  di  dalam  menangani  kasus  kekerasaan  seksual  atau pemerkosaan.  Hal  yang  paling  utama  adalah  menyelesaikan  kasus  ini  agar  dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban dan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal
Memperbaiki kode etik dan kode perilaku ASN Kemenkop UKM dan memastikan terpenuhinya hak-hak korban dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan kondisi korban

## Weakness
Tidak  ada  tindakan  tegas  dari  Kemenkop  UKM  secara  internal  terkait  kasus pemerkosaan ini. Hal diketahui bahwa pelaku masih memiliki hubungan kerabat dengan tim majelis etik. Sistem kekerabatan dan kedekatan membuat kasus  ini tidak diproses secara hukum. Kemenkop UKM memecat dua pegawai honorer, tetapi hanya memberi sanksi  turun  jabatan  kepada  dua  PNS  yang  kemudian  justru  mendapat  beasiswa  dari Bappenas pada 2021. Kasus diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara menikahkan salah  satu  pelaku  yang  single  dengan  korban.  Menikahkan  korban  dengan  pelaku bukanlah suatu solusi yang tepat karena hanya akan membuat korban semakin trauma. Solusi pernikahan yang ditawarkan tersebut diperkirakan menjadi cara pelaku terbebas dari jerat hukum.
KemenkopUKM  tidak  melakukan  perlindungan  kepada  korban  dan  cenderung mengabaikan korban. Di kantor, korban mengalami intimidasi, tekanan dari teman2nya dan  tidak  mendapat  pendampingan  baik  hukum  maupun  pendampingan  psikologis. Korban kemudian diberhentikan tanpa pernah mengajukan surat pengunduran diri.
Tidak ada keterangan resmi terkait kasus tersebut dari Kemenkop UKM setelah viral pada tahun 2019. Keterangan resmi dari Menteri Kemenkop UKM baru diberikan setelah kasus tersebut viral.

## Summarising
Hal-hal penting yang dapat ditemukan dari kasus ini, dibagi ke dalam dua bagian yakni yang  berasal dari  luas  instansi (eksternal) serta yang berasal dari dalam instansi (internal).
Pada bagian eksternal, secara umum perlindungan Kementerian Koperasi dan UKM terhadap korban masih dianggap minim. Kurangnya standar operasional prosedur untuk pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada Kementerian Koperasi  dan  UKM  juga  menjadi  fakta  yang  penting  yang  didapatkan  dari  kasus  ini. Sementara pada saat yang bersamaan, kementerian lain sudah mengeluarkan peraturan menteri sebagai tindak lanjut dari pengesahan UU TPKS.
Dilihat  dari  internal  instansi,  beberapa  fakta  yang  dapat  ditemukan  adalah  telah dibentuknya tim independen pencari fakta yang ditugaskan untuk menangani kasus ini. Hal ini diidentifikasikan sebagai kekuatan bagi Kementerian Koperasi dan UKM kaitannya dengan upaya restorasi citra yang dilakukan. Sementara itu, kelemahan yang diidentifikasi oleh peneliti dari Kementerian Koperasi dan UKM adalah lambannya respon dan tindakan yang diambil, sehingga berpengaruh buruk pada citra instansi tersebut.
Synthesizing
Pada bagian sintesis kasus, peneliti membaginya ke dalam dua tahap, yakni sebelum dan sesudah  kasus ini viral. Pada saat sebelum kasus ini viral, berbagai langkah telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan. Jika dikaitkan dengan strategi restorasi citra, maka yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebelum kasus ini viral termasuk kedalam Evasion of  Responsibility    dan  Reducing  Offensiveness,  yang  ditunjukkan  dengan  minimnya pendampingan kepada korban serta mendukung restorative justice yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar kasus ini cepat mereda.

## Tabel 1. Synthesizing Kasus Rudapaksa Kemenkop UKM Sebelum Viral
Pertanyaan Opsi Kriteria Pro Kontra Bagaimana strategi Kementerian Koperasi dan UKM dalam memulihkan citra instansi atas kasus rudapaksa yang menimpa pegawainya? Tepat 2 pelaku dengan status Non-ASN diberhentikan Pemulihan citra, menambah kredibilitas Kerugian operasional Tidak Tepat 2 pelaku ASN diturunkan jabatannya Tidak rugi secara operasional, adanya tindakan nyata dari Kemenkop UKM Publik menganggap tindakan yang masih kurang sesuai dan berpotensi buruk pada citra perusahaan Tidak Tepat Upaya restorative justice, dengan menikahkan korban dengan salah satu pelaku rudapaksa Dengan bantuan tekanan pihak ketiga (kepolisian) masalah cepat terselesaikan Tidak berpihak pada korban, dan berdampak buruk pada citra
institusi dan kepolisian
Pertanyaan Opsi Kriteria Pro Kontra Tidak Tepat Pelaku yang dinikahkan dengan korban, mendapat beasiswa dari Bappenas (Mendapat surat rekomendasi dari Kemenkop UKM) Penambahan fungsi operasional karena pegawai mendapat ilmu/pengetahuan tambahan Berpotensi buruk pada citra instansi Tidak Tepat Korban tidak mendapat pendampingan saat penanganan kasus Kemenkop UKM tidak memiliki tanggungjawab moreil kepada korban karena korban bukan lagi pegawai di Kemenkop UKM Berpotensi negatif karena publik menganggap tidak ada penanganan serius dari Kemenkop UKM
Pada  tahapan  sebelum  viral,  dengan  menggunakan  SCCT  dapat  dilihat  bahwa tindakan  yang  diambil  oleh  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  ini  termasuk  kedalam kategori  mengurangi  (diminish)  efek  negatif  krisis  melalui  justifikasi  upaya  restorative justice yang diinisiasi oleh pihak kepolisian.

## Tabel 2. Synthesizing Kasus Rudapaksa Kemenkop UKM Setelah Viral
Pertanyaan Opsi Kriteria Pro Kontra Apakah manajemen penanganan krisis yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM terkait kasus rudapaksa ini sudah tepat? Kurang Tepat Setelah kasus kembali viral, Kedua pelaku ASN dipecat dari Kemenkop UKM Ada tindakan nyata yang diambil oleh Kemenkop UKM Kerugian operasional, tindakan yang kurang cepat sebelumnya berpengaruh buruk pada citra instansi Tepat Dibentuknya badan independen untuk mencari fakta kasus Ada satuan khusus yang ditugaskan Tingkat kepercayaan publik menurun karena dianggap tidak dapat
Pertanyaan Opsi Kriteria Pro Kontra rudapaksa menangani kasus ini menangani kasus ini sebelumnya. Penyelesaian kasus sekarang dilakukan tim independen, bukan lagi Kemenkop UKM Tepat Keterbukaan Menteri Teten Masduki terkait lambatnya penanganan kasus rudapaksa Transparansi kasus mengenai adanya nepotisme di Kemenkop UKM Kurang tanggapnya Kemenkop UKM di dalam menangani kasus sebelum viral Tepat Membentuk Majelis Kode Etik baru yang bersih dari relasi kekerabatan Transparansi kasus mengenai adanya nepotisme di Kemenkop UKM Ada biaya operasional yang dibutuhkan untuk merombak salah satu divisi internal institusi Tepat Memberikan pendampingan khusus kepada korban, baik pemulihan psikis maupun secara hukum Memberikan perlindungan kepada korban Dianggap telat tanggap pada kasus ini. Seharusnya sudah dilakukan sebelum
viral
Setelah  kasus  ini  menjadi  viral,  ada  perubahan  langkah  yang  diambil  oleh Kementerian  Koperasi  dan  UKM  dalam  menangani  krisisnya.  Beberapa  langkah  yang diambil  adalah  dengan  membentuk  badan  independen  untuk  pencarian  fakta, memberikan pendampingan kepada korban, membentuk majelis kode etik baru, serta mengakui adanya keterlambatan penanganan kasus. Langkah-langkah yang disebutkan ini  termasuk  ke  dalam  upaya  corrective  action  dalam  strategi  restorasi  citra.  Dimana instansi  berusaha  untuk  mengembalikan  situasi  dengan  membuat  perubahan  dalam penanganan krisis. Meski begitu, langkah yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM belum sampai pada tahap mortification, dimana belum ada permintaan maaf dari Kementerian kepada korban. Menteri Teten Masduki sampai dengan saat ini baru sampai
pada tahap mengakui adanya kesalahan dalam penanganan krisis.
Adapun  langkah  yang  diambil  setelah  kasus  ini  menjadi  viral,  masuk  kedalam kategori  Deal  dari  kerangka  SCCT,  dimana  instansi  mengakui  adanya  kesalahan  dan keterlambatan dalam menangani kasus ini serta mengambil langkah-langkah yang cukup solutif untuk kasus ini.

## Concluding
Dari keempat proses yang sudah dilakukan peneliti, ada beberapa saran yang bisa diberikan.  Saran  dibuat  peneliti  berdasarkan  fakta-fakta  analisis  studi  kasus,  cara implementasi, dengan potensi risiko yang dihadapi.
Rekomendasi  pertama,  merekap  dan  merombak  ulang  tenaga  pegawai  dalam Kemenkop  UKM.  Sebab,  sebelumnya  Menteri  Teten  Masduki  sudah  mengaku  adanya kekerabatan yang erat dalam kepegawaian kementerian. Tidak hanya datang dari hasil rombak  ulang  Majelis  Kode  Etik,  namun  menelaah  ulang  kompetensi,  namun  juga hubungan  kekeluargaan  antar  pegawai.  Pastikan  setiap  anggota  mendapat  jabatan karena merit, dan bukan nepotisme. Tindakan ini memungkinkan berakibat gejolak para pegawai yang sudah lama bekerja di situ, maka solusi yang diberikan bisa antara mutasi pegawai, atau pelatihan ulang pegawai yang kompetensinya hampir memadai.
Rekomendasi kedua, adalah  sudah mempersiapkan strategi pra krisis, saat krisis, dan  pasca  krisis  atas  perkara  yang  berpotensi  menarik  perhatian  publik.  Hal  ini dilandaskan oleh sikap Kemenkop UKM yang mengambil diam pada kasus rudapaksa, dan  hanya  bertindak  saat  kasus  tersebut  menjadi  viral.  Sangat  disarankan  panduan menghadapi krisis ini juga mengkaji krisis pada badan sipil lain, mengingat Kemenkop UKM  merupakan  badan  pelayanan  masyarakat.  Proses  ini  akan  mengeluarkan  dana operasional  ekstra,  namun  sebuah  panduan  krisis  akan  sangat  berguna  dalam pengambilan kebijakan internal organisasi pada masa yang akan datang.
Rekomendasi ketiga, adalah mulai menyelesaikan krisis secara menyeluruh, bukan sekedar  cover up, atau tindakan  restorative  justice agar masalah  cepat  selesai. Dalam kasus  ini,  tim  manajemen  krisis  harus  mengenal  perilaku  masyarakat  di  media  sosial. Sebab,  selain  didominasi  oleh  generation  Z  (PrakashYadav  &  Rai,  2020),  mereka  juga generasi yang mendukung kesetaraan gender (IDN Times, 2022). Viral di media sosial merupakan  krisis  yang  cukup  parah  karena  menimbulkan  awareness  dalam  jumlah massal.  Dalam  kasus  pelecehan  seksual  hingga  rudapaksa  dalam  internal  organisasi, sudah  saat  menelaah  lebih  dalam  dari  sisi  pelaku  dan  korban  untuk  menyelesaikan masalah.
Rekomendasi  keempat,  adalah  membangun  Majelis  Kode  Etik  yang  bersifat eksternal  dan  independen.  Sejauh  pencarian  mendalam  mengenai  majelis  kode  etik, peneliti  menemukan  bahwa  majelis  tersebut  adalah  badan  divisi  internal  dari  setiap departemen  pemerintahan.  Menteri  Teten  Masduki  sudah  berjanji  akan  merombak Majelis Kode Etik yang bebas dari nepotisme. Namun pada kenyataannya, sebuah divisi yang melakukan pemeriksaan pada organisasi internal sangat rentan dengan nepotisme dan kronisme (Hazaea & Zhu, 2022; da Silva. Et.al., 2019). Pilihan lainnya adalah dengan membuat setiap laporan dari Majelis Kode Etik transparan bagi publik.
Setelah  melihat  lebih  saksama  kasus  rudapaksa  di  Kemenkop  UKM,  ditemukan beberapa  poin  menarik  dalam  penyelesaian  sebelum  kasus  ini  menjadi  viral.  Kasus pertama, bahwa korban mendapat tekanan dari rekan-rekan kerjanya, dan yang kedua bahwa ayah dari sang korban juga seorang pegawai di kementerian yang sama. Ditambah dengan komentar Menteri Teten Masduki yang berjanji akan merombak ulang Majelis Kode Etik, sudah tampak bahwa nepotisme dan kronisme menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis dalam perusahaan.
Nepotisme dan kronisme mengkonsolidasikan kekuatan dalam sebuah organisasi menggunakan  jaringan  yang  terbatas.  Hudson  &  Claasen  (2017)  menjelaskan  bahwa faktor  penyebab  nepotisme  dan  kronisme  ini  cenderung  lebih  memungkinkan  pada negara-negara yang masih berkembang, dan belum bisa dikaitkan pada nilai budayanya.
Namun, ketika kita melihat dalam kondisi yang lebih mikro, Wated dan Sanchez (2014) justru memiliki pendapat yang berbeda. Mereka menjelaskan bahwa nepotisme dipengaruhi oleh budaya yang melekat di masyarakat. Beberapa di antaranya memiliki pengaruh di tempat kerja.
Dalam  penelitiannya,  mereka  mencari  tahu  bagaimana  pengaruh  budaya  dapat mempengaruhi kesediaan manajer atau pemimpin pekerjaan untuk mentolerir nepotisme yang dilakukan bawahan mereka (Wated & Sanchez, 2014). Dari situ, ditemukan bahwa manajer  yang  mendukung  prinsip  kolektivistik  akan  lebih  mungkin  mengidentifikasi motivasi  eksternal  nepotisme  dibandingkan  dengan  mereka  yang  mendukung  prinsip individualis.  Walaupun  penelitian  ini  belum  menelaah  lebih  lanjut  variabel  eksternal secara  menyeluruh,  tampaknya  kesadaran  kolektif  mempengaruhi  bagaimana  faktor internal dan eksternal berkontribusi pada nepotisme.
Terus, bagaimana dengan Indonesia? Mengulik situs dari Hofstede Insights (2017), Indonesia memiliki skor 78 power distance, 14 individualism, 46 masculinity. Skor pada power distance dan individualism akhirnya menjelaskan bagaimana masyarakat Indonesia lebih  mementingkan  kebutuhan  kelompok  ketimbang  pribadi.  Tingginya  pandangan
terhadap  suatu  kelompok  berpengaruh  pada  perilaku  organisasi  yang  cenderung menutup-nutupi (cover up) sebuah kasus apabila terjadi. Hal  ini  senada  dengan yang ditulis  dalam  buku  George  dan  Kwansah-Aidoo  (2017)  yang  mengulik  banyak  sekali kasus-kasus krisis dari perspektif non-barat.
Upaya cover-up ini nyatanya juga menular saat korban rudapaksa diminta untuk menikah  dengan  pelaku  dengan  iming- iming  “penyelesaian  masalah  secara kekeluargaan”.  Tindakan  restorative  justice  yang  seperti  ini  justru  cukup  lazim  di masyarakat. Berdasarkan data dari Indonesia Judicial Research Society yang melakukan studi kuantitatif barometer kesetaraan gender, ditemukan bahwa 60% responden korban kekerasan seksual tidak mendapat penyelesaian atas tindak pidana yang mereka alami. 39,9% memperoleh penyelesaian dengan sejumlah uang, dan 26,2% responden menikah dengan pelaku (IJRS, 2020).
Hal ini juga ditambah dengan beberapa alasan mengapa persepsi masyarakat yang menganggap praktik menikahkan korban dengan pelaku sebagai win-win solution bagi kedua  pihak.  Selain  itu,  temuan  tersebut  menjelaskan  bahwa  pihak  keluarga  rela menikahkan anaknya dengan pelaku untuk menutupi aib dan rasa malu keluarga. Secara eksplisit, penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi tersebut didasari oleh kentalnya sisi moral dan agama (IJRS, 2020).
Selain  nepotisme  dan  kronisme,  ditambah  dengan  budaya  “malu”  yang  telah mendarah  daging  di  Indonesia,  kita  juga  mengulik  kasus  kedua  penyebab  yang menyebabkan krisis bagi Kemenkop UKM. Kasus kedua adalah bagaimana sebuah kasus yang  disiarkan  melalui  konde.co,  media  sesungguhnya  bukan  tier  pertama  dengan pencapaian khalayak yang tidak banyak. Namun kejadian tersebut justru cepat viral di media  sosial.  Salah  satu  alasannya  adalah  pengaruh  generation  Z  yang  berhasil menaklukan media sosial untuk mengkomunikasikan pesan mereka (PrakashYadav & Rai, 2020). Ditambah dengan data dari IDN Times (2022) yang menyatakan bahwa generation Z saat ini mendukung kesetaraan gender (gender equality). Tidak heran apabila ada kasus yang memberatkan perempuan, seringkali ramai diperbincangkan di media sosial.

## SIMPULAN
Perbedaan ideologi generasi masyarakat membuat tindakan yang dulunya sering terjadi menjadi kasus berpotensi krisis apabila viral di media sosial. Setiap organisasi harus memantau dan memberantas tanda-tanda ketidakadilan yang berpotensi menjadi viral di  media  sosial.  Sebuah  organisasi  perlu  melihat  konteksnya  di  media  sosial,  bahwa perilaku masyarakat daring dan luring seringkali berbeda jauh tergantung siapa pihak
mayoritas  yang  menggunakannya.  Kemenkop  UKM  terpaksa  melakukan  tindakan pemulihan  citra  untuk  mengembalikan  reputasi  organisasi  serta  mengambil  langkah- langkah lain untuk menangani krisis yang berkepanjangan ini. Kita bisa melihat adanya perbedaan langkah yang diambil sebelum dan sesudah kasus ini viral – ini sesuai dengan prinsip dalam implementasi manajemen krisis dengan SCCT, dimana penanganan kasus bersifat kompleks dan harus disesuaikan dengan dinamika krisis itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
BBC News Indonesia. (2022, October 26). Kasus dugaan pemerkosaan pegawai KemenKop UKM,  ‘Ini  aib  untuk  kementerian,  bagi  keluarga  kami  ini musibah.’ https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce5gze14rn0o
Benoit, W.L. (2015). Accounts, Excuses, and Apologies: Image Repair Theory and Research. State University of New York Press.
Christine Huang, Y. H., & Chen Lyu, J. (2017). One Crisis, Two Responses: A Transboundary Analysis of the Melamine‐Tainted Milk Powder Crisis in China and Taiwan: China and Taiwan. Culture and Crisis Communication: Cases from Nonwestern Perspectives, 97- 118.
CNN  Indonesia.  (2022,  November  21).  Mahfud  MD:  SP3  Kasus  Pemerkosaan  Pegawai
Kemenkop UKM Batal. Nasional.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221122050658-12-876795/mahfud-md- sp3-kasus-pemerkosaan-pegawai-kemenkop-ukm-batal
da Silva, J. A. T., Katavić, V., Dobránszki, J., Al -Khatib, A., & Bornemann-Cimenti, H. (2019). Establishing rules for ethicists and ethics organizations in academic publishing to avoid conflicts  of  interest,  favoritism,  cronyism  and  nepotism.  KOME:  An  International Journal of Pure Communication Inquiry, 7(1), 110-125.
Ford, J. L., & Ivancic, S. R. (2020). Surviving organizational tolerance of sexual harassment: An exploration of resilience, vulnerability, and harassment fatigue. Journal of Applied Communication Research, 48(2), 186-206.
Ford, J. L., Ivancic, S., & Scarduzio, J. (2021). Silence, voice, and resilience: An examination of workplace sexual harassment. Communication Studies, 72(4), 513-530.
George,  A.  M.,  &  Kwansah-Aidoo,  K.  (Eds.).  (2017).  Culture  and  crisis  communication: Transboundary cases from nonwestern perspectives. John Wiley & Sons.
Gyan PrakashYadav, & Jyotsna Rai. (2020). The Generation Z and their Social Media Usage: A Review and a Research Outline. Global Journal of Enterprise Information System, 9(2), 110-116. Retrieved from https://www.gjeis.com/index.php/GJEIS/article/view/222
Harlow, W.F., Brantley, B.C., & Harlow, R.M. (2011). BP Initial Image Repair Strategies After the  Deepwater  Horizon  Spill.  Public  Relations  Review,  37,  80-83. doi:10.1016/j.pubrev.2010.11.005
Hazaea,  S.  A.,  &  Zhu,  J.  (2022).  Internal  audit  system  and  financial  corruption  in  public institutions: case study of Yemeni public telecommunication corporation. International Journal of Business Excellence, 27(3), 360-386.
Hofstede Insights. (2017, August 22). Indonesia. https://www.hofstede- insights.com/country/indonesia/
Holtzhausen, D.R., & Roberts, G.F. (2009). An Investigation into the Role of Image Repair Theory in Strategic Conflict Management. Journal of Public Relations Research, 21 (2), 165-186. DOI: 10.1080/10627260802557431
Hudson, S., & Claasen, C. (2017). Nepotism and Cronyism as a Cultural Phenomenon? The Handbook  of  Business  and  Corruption,  95 – 118.  doi:10.1108/978-1-78635-445- 720161006
Hyett, N., Kenny, A., & Dickson-Swift, V. (2014). Methodology or method? A critical review of qualitative case study reports. International journal of qualitative studies on health and well-being, 9(1), 23606.
IJRS.  (2020).  Laporan  Studi  Kuantitatif  Barometer  Kesetaraan  Gender  Respons  dan  Sikap Masyarakat terhadap RUU PKS. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). https://www.infid.org/career/read/laporan-studi-kuantitatif-INFID
Iskandar.  (2022,  October  25).  Situs  Konde.co  Kena  Serangan  DDoS  Usai  Beritakan  Kasus
Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM. liputan6.com.
https://www.liputan6.com/tekno/read/5106349/situs-kondeco-kena-serangan-ddos- usai-beritakan-kasus-pemerkosaan-pegawai-kemenkop-ukm
Kemenkop  UKM.  (2022,  November  29).  KemenKopUKM  Resmi  Pecat  Pelaku  Kekerasan Seksual.  KEMENKOP  UKM.  https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-resmi- pecat-pelaku-kekerasan-seksual
Komnas  Perempuan.  (2022,  October  30).  Siaran  Pers  Komnas  Perempuan  Tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Kemenkop UKM. Komnas Perempuan | Komisi
Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan- tentang-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kerja-kemenkop-ukm
Konteks.co.id.  (2022).  PNS  Kemenkop  UKM  Pelaku  Perkosaan  Malah  Dapat  Beasiswa.
https://www.konteks.co.id/nasional/23289/pns-kemenkop-ukm-pelaku-perkosaan-
malah-dapat-beasiswa/
Langit, A. (2022, October 31). Ini Sikap Komnas Perempuan Terkait Kasus Kekerasan Seksual
Pegawai Kemenkop UKM. Parapuan.co.
https://www.parapuan.co/read/533550131/ini-sikap-komnas-perempuan-terkait- kasus-kekerasan-seksual-pegawai-kemenkop-ukm
Muindi, B., & Kiarie, C. (2021). University Crises in Africa: A Situational Crisis Communication Theory  Case  Study  of  Daystar  University,  Kenya.  Communicatio,  47(2),  79 – 95. https://doi.org/10.1080/02500167.2021.1976239
Muralidharan, S., Dillistone, K., & Shin, J.H. (2011). The Gulf Coast Oil Spill: Extending the Theory  of Image  Restoration Discourse  to The Realm of Social Media and  Beyond Petroleum. Public Relations Review, 37, 226-232. doi:10.1016/j.pubrev.2011.04.006 Naibaho, R. (2022, November 23). Komnas Perempuan Dukung Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop Diusut Lagi. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d- 6422496/komnas-perempuan-dukung-kasus-pemerkosaan-pegawai-kemenkop- diusut-lagi
Nita, D. (2022, October 25). Kronologi Pegawai Kemenkop UKM Diperkosa 4 Rekan Kerja,
Kini Keluarga Tuntut Keadilan. KOMPAS.tv.
https://www.kompas.tv/article/341451/kronologi-pegawai-kemenkop-ukm- diperkosa-4-rekan-kerja-kini-keluarga-tuntut-keadilan
Permana, R. H. (2022, October 25). Penjelasan Korban soal Kasus Asusila Sesama Pegawai di Kemenkop UKM. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-6367532/penjelasan- korban-soal-kasus-asusila-sesama-pegawai-di-kemenkop-ukm
Puri, S. (2022). Effective learning through the case method. Innovations in Education and Teaching International, 59(2), 161-171.
Rastati,  R.  (2018).  Media  literasi  bagi  digital  natives:  perspektif  generasi  Z  di  Jakarta.
Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan, 6(1), 60-73.
Santosa, B. (2022a, November 22). Polri Pastikan Kasus Perkosaan Pegawai Kemenkop UKM
Ditangani Polda Jabar. KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2022/11/22/14434861/polri-pastikan-kasus- perkosaan-pegawai-kemenkop-ukm-ditangani-polda-jabar
Santosa,  B.  (2022b,  October  27).  Komnas  Perempuan  Dalami  Laporan  Kasus  4  Pegawai
Kemenkop UKM yang Perkosa Rekan Kerja. KOMPAS.com.
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/27/18110071/komnas-perempuan- dalami-laporan-kasus-4-pegawai-kemenkop-ukm-yang-perkosa
Saubani,  A.  (2022,  November  22).  SP3  Kasus  Pemerkosaan  Pegawai  Kemenkop  UKM
Dicabut,  Mahfud:  Harus  Dibawa  ke  Pengadilan.  Republika  Online. https://www.republika.co.id/berita/rlqiid409/sp3-kasus-pemerkosaan-pegawai- kemenkop-ukm-dicabut-mahfud-harus-dibawa-ke-pengadilan
Sisco, H. F. (2012). Nonprofit in Crisis: An Examination of the Applicability of Situational Crisis Communication  Theory.  Journal  of  Public  Relations  Research,  24(1),  1 – 17. https://doi.org/10.1080/1062726X.2011.582207
Smith, R. D. (2017). Strategic Planning for Public Relations. Routledge
Tim  detikNews.  (2022,  November  28).  Kasus  Pemerkosaan,  Dua  PNS  Kemenkop  UKM
Dipecat! Detikjabar. https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d- 6430955/kasus-pemerkosaan-dua-pns-kemenkop-ukm-dipecat
tirto.id. (2022, October 26). Kemenkop UKM Bentuk Tim Independen Usut Kasus Kekerasan
Seksual. https://tirto.id/kemenkop-ukm-bentuk-tim-independen-usut-kasus- kekerasan-seksual-gxJN
Wated,  G.,  &  Sanchez,  J.  I.  (2015).  Managerial  tolerance  of  nepotism:  The  effects  of individualism – collectivism  in  a  Latin  American  context.  Journal  of  Business  Ethics,
130(1), 45-57.