JURNAL AKUNTANSI  DAN KEUANGAN                                                                   E-ISSN  2716-022X Volume 9, Nomor 2, Agustus   2021                                                                                   P-ISSN   2301-4717 DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577 p. 109-116

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD) KOTA MEDAN
Muhammad Irfan Nasution 1 , Nurwani 2
1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
1 irfannasutionasril@gmail.com , 2 nurwani@uinsu.ac.id
Abstract: SIPD or local government Information System is an information system used in medan city government as a regional development planning system, regional financial system, as well as other local government systems, including  the  system  of  coaching  and  supervision  of  local  government.  However,  the  application  of  SIPD, especially in Medan, has not been carried out properly because of the quality of the system that is still lacking, in addition to the lack of efficiency in terms of time or the short time needed to conduct technical guidance causes many  SKPD  not  yet  accustomed  to  using  SIPD.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how  sipd implementation in Medan.. Research method used is descriptive research using qualitative approach. Based on the results of the research that has been carried out, it shows that the Medan City BPKAD has used the Regional Government  Information  System  (SIPD)  application  to  carry  out  the  policies  needed  to  carry  out  various activities  which  are  programs  from  the  Medan  city  government.  and  Based  on  the  information  obtained,  the Regional Government Information System (SIPD) functions to contain the regional development planning system and regional financial system, as well as other regional government systems, including the regional government guidance and supervision system.
Keywords: Implementation, Local Government Information System.

## PENDAHULUAN
Meningkatkan  program  pembangunan  di segala  bidang  sebagai  sarana  menyampaikan informasi  secara  sempurna  dan  melibatkan  semua orang secara meluas dengan memanfaatan teknologi digital  menjadi  harapan  pengelolaan  pemerintahan daerah  masa  kini  dan  masa  depan  (Sandiasa  & Agustana, 2017:4).
Dengan dikeluarkannya Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang otomatis menggantikan Permendagri  sebelumnya  yaitu  Permendagri  NO.  13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.  Dan  seluruh  SKPD  Kota  Medan  termasuk Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD)  Kota  Medan  sudah  tidak  menggunakan aplikasi  SIMDA  lagi,  melainkan  untuk  sekarang  ini menggunakan  aplikasi  SIPD  (Sistem  Informasi Pemerintah  Daerah)  yang  diatur  dalam  Permendagri No.  77  Tahun  2020  tentang  pedoman  teknis pengelolaan  keuangan  daerah.  Anggaran  memiliki
fungsi  sebagai  alat  perencanaan  dan  sebagai  alat pengendalian.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD)  merupakan sumber pendanaan  yang digunakan  oleh  pemerintah  dalam  menjalankan  roda pemerintahan.  Melalui  data  rekening  belanja  yang terdapat dalam anggaran belanja/lembaga pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat  dapat  berperan  sebagai  pengendali  terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Tugas Pemerintahan  daerah  Mengajukan  rancangan  Perda, Menetapkan Perda yang sudah mendapat persetujuan dari  DPRD,Mengajukan  Rancangan  Perda  tentang APBD terhadap DPRD. Membahas rancangan Perda tentang  APBD  Bersama  DPRD  Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, Mewakili daerahnya diluar  atau  didalam  Asas  Pemerintahan  Daerah. Pemerintah  Kota  Medan  Merupakan  salah  satu daerah  yang  telah  menerapkan  Sistem  Informasi Pemerintahan  Daerah  (SIPD).  Sistem  Informasi Pemerintah  Daerah  (SIPD)  adalah  aplikasi  terpadu yang  dipergunakan  sebagai  alat  bantu  pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi
dari  berbagai  regulasi  bidang  pengelolaan  keuangan daerah.  Dalam  rangka  melakukan  pengelolaan keuangan  daerah  secara  transparan  dan  akuntabel, pemerintah  memanfaatkan  perkembangan  teknologi yang  saat  ini  berkembang  sangat  pesat,  teknologi dalam  bidang  keuangan  tersebut  merupakan  Sistem Informasi Pemeritah Daerah (SIPD). SIPD di  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Medan masih  sedang  dalam  tahap  uji  coba  karena sebelumnya  masih  menggunakan  SIMDA  (Sistem Informasi  Manajemen  Daerah).  Penerapan  aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik Pemerintah  Kota Medan, namun dalam  menjalankan program  ini  tidak  lah  mudah  harus  memerlukan kerjasama  dan  kerja  keras  dari  setiap  instansi  yang terlibat.
Kebijakan  ini  ditujukan  untuk  memberikan fasilitas  dan  mendorong  terwujudnya  sistem  data  dan informasi  pembangunan,  informasi  keuangan  serta informasi  pemerintahan  lainnya  bagi  pengambilan keputusan  baik  di  daerah  maupun  di  pusat.  Sistem  ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kerjasama berbasis teknologi  sehingga  dapat  membangun  database  yang ada di daerah serta dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya  yang  dimiliki  oleh  daerah  dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan daerah yang valid dan akurat.
Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  atau disingkat  SIPD  merupakan  sistem  informasi  yang memuat  perencanaan  pembangunan  daerah,  keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.  SIPD  berfungsi  juga  sebagai  jejaring  dalam pengumpulan  data  secara  nyata  dan  cepat  dengan menggunakan  teknologi  informasi,  sebagai  dukungan dalam  perencanaan  program  dan  kegiatan  serta evaluasi  pembangunan  daerah  secara  rasional,  efektif dan  efisien.  Sistem  ini  pula  dapat  digunakan  untuk mendukung integrase pemanfaatan data terkait dengan perkembangan  pembangunan  pada  masing-masing instansi  pemerintah.  BPKAD  Kota  Medan  sendiri mempunyai  tugas  melaksanakan  penyusunan  dan pelaksanaan  kebijakan  urusan  pemerintahan  daerah  di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.
Penerapan aplikasi berbentuk  web ini bertujuan  untuk  mempercepat  dan  mempermudah dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan  publik  pemerintah  khususnya  di    Kota Medan,  namun  dalam  menjalankan  program  ini  tidak lah  mudah  harus  memerlukan  kerjasama  dan  kerja keras  dari  setiap  instansi  yang  terlibat,  berdasarkan observasi  awal  penulis  menemukan  beberapa  masalah yaitu,  karena  pada  tahun  sebelumnya  BPKAD  Kota
Medan  masih  memakai  SIMDA  dan  itu  tidak  ada terjadi kendala dalam  pemakaiannya, akan tetapi  pada awal  tahun  2021  Kementerian  Dalam  Negeri mewajibkan  seluruh  OPD  menggunakan  aplikasi terbaru  yaitu  SIPD  (Sistem  Informasi  Pemerintah Daerah)  karena  aplikasi  tersebut  masih  sedang  dalam tahap  uji  coba,  maka  terdapat  beberapa  kendala  yang dihadapi oleh beberapa OPD khususnya pada BPKAD Kota Medan, dikarenakan banyaknya menu yang harus diisi  dalam  penginputan  di  SIPD  seringkali  para pegawai  melewatkan  salah  satu  proses  penginputan sehingga  laporan  yang  dihasilkan  berbeda,  pergeseran anggaran  yang  tertunda,  sistem  penggajian  yang terhambat,  dan  juga  jaringan  SIPD  yang  sering  error sehingga  terjadi  penghambatan  dalam  penyusunan anggaran  kas,  pembuatan  SPD  (Surat  Penyediaan Dana),  pembuatan  SPJ  (Surat  Pertanggung  jawaban), Pembuatan SPP (Surat Perintah Pembayaran), pembuatan  SPM  (Surat  Perintah  Membayar),  serta pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

## TINJAUAN PUSTAKA Implementasi
Di  dalam  buku Kebijakan  Publik  Teori  dan Proses yang  ditulis  oleh  Budi  Winarno  (2007:145) Ripley  dan  Frangklin dalam Bureucracy  and  Policy Implementation berpendapat bahwa  “Implementasi adalah  apa  yang  terjadi  setelah  undang-undang ditetapkan  yang  memberikan  otoritas  program, kebijakan,  keuntungan  ( benefit ),  atau  suatu  jenis keluaran  yang  nyata.  Istilah  implementasi  menunjuk pada  sejumlah  kegiatan  yang  mengikuti  pernyataan maksud  tentang  tujuan-tujuan  program  dan  hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi  mencangkup  rangkaian  tindakan  (tanpa tindakan)  oleh  banyak  aktor  yang  dimaksudkan  untuk program berjalan.”
Dalam  proses  kebijakan  publik  sebuah implementasi  kebijakan  merupakan  tahap  yang penting.  Agar  tujuan  yang  diinginkan  dapat  tercapai sebuah  kebijakan  sebagai  hasil  proses  politis  harus diterjemahkan  ke  dalam  kegiatan  nyata  dan  tindakan melalui  proses  implementasi.  Setelah  tahap  formulasi kebijakan dilalui, Implementasi bisa disebut pernyataan  kebijakan  ( policy statement )  yang  terdapat dalam  sebuah  kebijakan  yang  diputuskan  akan dilaksanakan  melalui  berbagai  langkah  yang  konkrit. Menurut  Van  Metter  dan  Van  Horn  (dalam  Budi Winarno,  2007:144)  “Pelaksanaan  undang-undang dimana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur,  dan teknik  bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan kebijakan  dalam  upaya  untuk  meraih  tujuan-tujuan kebijakan  atau  program-program  adalah  makna implementasi yang dipandang secara luas.”
Sedangkan  menurut  George  Edward  III (1980)  Tahap  dimana  suatu  kebijakan  dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri adalah pengertian dari implementasi.
Kesimpulan  dari  berbagai  pendapat  ahli tentang  konsep  implementasi  yaitu  implementasi kebijakan  merupakan  suatu  tahapan  yang  sangat penting  dalam  proses-proses  yang  berupa  berbagai tindakan  dari  aktor-aktor  untuk  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan sebelumnya dengan aktivitas pencapaian tujuan sehingga mencapai hasil kegiatan.
A Model of the Policy Implementation adalah model  pendekatan  implementasi  kebijakan  yang dirumuskan Van  Meter dan Van Horn (1975) . Sebuah abstraksi  atau  performansi  suatu  kebijakan  yang  pada dasarnya  secara  sengaja  dilakukan  untuk  meraih kinerja  implementasi  kebijakan  yang  tinggi  yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable adalah model proses implementasi ini. Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana  dan  kinerja  kebijakan  publik.  Model  ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh variable-variabel  yang  saling  berkaitan,  secara  rinci berbagai variabel tersebut yaitu:
a) Standar  dan  sasaran  kebijakan  /  ukuran  dan tujuan kebijakan
b) Sumber daya
c) Karakteristik organisasi pelaksana
d) Komunikasi antar organisasi
e) Disposisi atau sikap para pelaksana
f) Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

## Sistem Informasi
Kombinasi  dari  teknologi  informasi  dan aktivitas orang  yang  menggunakan teknologi  itu untuk mendukung  operasi  dan  manajemen  adalah  pengertian dari  Sistem  Informasi.  Istilah  sistem  informasi  dalam arti  luas  sering  digunakan  merujuk  kepada  interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi.
Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan  informasi. Sistem  informasi adalah data yang  diolah  menjadi  bentuk  yang  berguna  bagi  para pemakainya.  Data  yang  diolah  saja  tidak  cukup  dapat dikatakan  sebagai  suatu  informasi.  Tepat  kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilai adalah tiga pilar yang  harus  didukung  agar  informasi  yang  dihasilkan dapat  berguna.  Selain  yang  tidak  didukung  oleh  tiga pilar  ini  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  informasi  yang berguna, tetapi merupakan sampah (garbage).
Sistem  informasi  menurut  Gordon  B.  Davis (1991:91)  adalah  suatu  sistem  yang  menerima  input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya.
Definisi  Sistem  Informasi  Pemerintah  secara umum merupakan sebuah pengembangan dari
kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat  lunak  serta  tenaga  pelaksananya  yang bekerja  dalam  sebuah  proses  berurutan  dan  secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi (Nataniel &  Hatta,  2009).  Sementara  itu  Sistem  Informasi Pemerintah  Daerah  (SIPD)  memiliki  pengertian sebagai  Pengelolaan  informasi  secara  sistematis berdasarkan  kinerja  yang  sesuai  dengan  azas  efisiensi dan  efektifitas  dalam  mencapai  tujuan  organisasi diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan  pelayanan  kepada  masyarakat  (KAUR, 2008).

## Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Terwujudnya  keterbukaan  informasi  publik sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin warga negara untuk mengakses informasi  publik  adalah  syarat  minimal  yang  harus dipenuhi  dari  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah. Good  Governance salah  satunya  adalah  menyangkut “transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi;  wajib  melakukan  keterbukaan  informasi” (Remaja,  2017:  39).  Tujuan  dikelolanya  SIPD  adalah agar  Pengelolaan  Informasi  Daerah  secara  dapat dilakukan  secara  professional  seperti  yang  terdapat  di dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014  bahwa  Pemerintah Daerah  wajib  menyediakan  informasi  Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi keuangan  Daerah)  dan  dapat  menyediakan  dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.
Selain  itu,  adanya  tuntutan  dalam  proses perencanaan pembangunan  yang diamanatkan oleh Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  serta keterbukaan informasi publik membuat Pemerintah terpacu  untuk  berinovasi  dalam  perencanaan pembangunan.  Sehingga  terbitlah  Permendagri Nomor  70  Tahun  2019  Tentang  Sistem  Informasi Pemerintahan  Daerah  yang  mengatur  teknis pengelolaan  SIPD  yang  sesuai  dengan  kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat saat ini.
Penyelenggaraan  Pemerintahan  berbasis SPBE  terpadu  nasional  sangat  penting  untuk diwujudkan  menuju Good  Governance dan menghasilkan  satu data Indonesia  yang akurat dan terintegrasi  mulai  daerah  hingga  pusat.  Untuk  itu, diterbitkanlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :
1. Informasi Pembangunan Daerah Sistem informasi  pemerintahan daerah  mampu  mengelola  data  dan informasi  berkaitan  dengan  perencanaan pembangunan  daerah  dengan  melibatkan berbagai  elemen  terkait.  SIPD  juga mampu  dalam  memfasilitasi  penyusunan RPJPD,  RPJMD,  RKPD,  RENSTRA  PD, dan  RENJA  PD  sehingga  analisis  dan profil  dari  pelaksanaan  pembangunan daerah  mudah  diperoleh,  serta  mampu menjadi  dasar  dalam  pembaharuan  data dan  informasi  perencanaan  pembangunan daerah. Kondisi geografis daerah, demografi,  potensi  sumber  daya  daerah,
ekonomi dan
keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum,  serta  daya  saing  daerah  adalah Informasi yang terdapat
dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Informasi Keuangan Daerah
Sistem  informasi  pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah  melalui  berbagai  elemen  terkait secara  lebih  efektif  dan  efisien  dengan tetap  memperhatikan  asas  akuntabilitas dan  transparasi.  Proses  pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi:
a. Perencanaan Anggaran Daerah
b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
c. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
d. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
e. Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah
f. Informasi Keuangan Daerah lainnya
Pengelolaan data keuangan daerah  menjadi sangat penting terutama dalam  mencegah  terjadinya  praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan  daerah.  Pengkodean  dan  pos anggaran  daerah  akan  dipetakan  secara detail  dalam  proses  perencanaan,  dan dilaksanakan  secara  tepat,  sehingga menghasilkan  pelaporan  yang  lebih akurat  dan  cepat.  Pengkodean  kegiatan secara  nasional  juga  sangat  membantu
dalam  integrasi  data  keuangan  daerah dengan  sistem  informasi  pemerintah pusat  terutama  dalam  penyampaian laporan pertanggung jawaban.
3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya
SIPD mampu memberikan informasi  umum  lainnya  berkaitan dengan  penyelenggaraan  pemerintahan. Informasi  umum  tersebut  dapat  berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama  satu tahun,  PERDA,  dan  informasi  umum lainnya  yang  dikelola  oleh  berbagai elemen terkait.

## METODE PENELITIAN
Penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif  deskriptif  yang  dimana  dengan  menjelaskan data  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  jabarkan melalui  tulisan  atau  gambar  dan  bukan  angka-angka sesuai  dengan  temuan  peneliti.  Menurut  Bogan  dan Tylor  dalam  buku  Moleong  menjelaskan  bahwa penelitian kualitatif merupakan hasil dari sumber kata- kata  tertulis  yang  menciptakan  data  deskriptif  dan dapat diamati oleh peneliti sebagai permasalahan yang akan diteliti.
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  orang- orang  yang  dapat  memberikan  informasi  yang  akurat dan  yang  bertanggung  jawab  dalam  menangani Aplikasi  SIPD.  Yang  menjadi  informan  dalam penelitian ini adalah:
1. Kepala  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kota Medan
2. Ketua Bidang Anggaran BPKAD Kota Medan
Fokus  Penelitian  menjadi  suatu  hal  yang sangat  penting  karena  fokus  penelitian  dapat memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.  Dalam  penelitian  kualitatif  hal  yang harus  diperhatikan  adalah  masalah  dan  fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam pengumpulan  data,  sehingga  dengan  batasan  ini peneliti akan fokus memahami masalah yang terjadi.
Berdasarkan  pemikiran  diatas  maka  yang menjadi  fokus  penelitian  ini  yaitu  :  Bagaimana Implementasi  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah di Kota Medan dengan menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn yakni :
1. Standard  dan  sasaran  kebijakan  /  ukuran  dan  tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan bahwa penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis  elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam  rangka  pengembangan  pelayanan  kepada masyarakat.
Tak  hanya  itu,  terdapat  amanat  Perpres Nomor  54  Tahun  2018  tentang  Strategi  Nasional Pencegahan  Korupsi  yang  meminta  seluruh  Pemda untuk mengintegrasikan antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran pemerintah daerah dalam rangka efisiensi  dan  efektifitas  tata  kelola  pemerintahan. Bahkan  Perpres  Nomor  39  Tahun  2019  tentang  Satu Data  Indonesia  terdapat  beberapa  regulasi  terkait pelaksanaan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik (SPBE)  yang  juga  baru  saja  diterbitkan,  serta  aturan kebijakan  yang  diterbitkan  oleh  Kemendagri,  seperti PP  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  serta  yang  terakhir  adalah Permendagri  70  tahun  2019  tentang  SIPD  ini  yang memiliki  tujuan  yang  serupa,  yaitu  meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat  secara  efektif,  efisien dan  akuntabel  dengan  memanfaatkan  teknologi informasi dan komunikasi.
Sistem  informasi  pemerintahan  daerah  ini sangat  bagus  karena  dapat  memuat  informasi perencanaan pembangunan daerah, informasi keuangan  daerah,  serta  informasi  yang  memuat informasi  pembinaan  dan  pengawasan  pemerintahan daerah.  Tujuan  dari  sistem  ini  adalah  untuk menyinergikan  substansi  Permendagri  Nomor  70 Tahun  2019  kepada  Pemda  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota sehingga dapat mendorong pelaksanaan  pemerintahan  yang  lebih  berkualitas, inovatif dan cepat.
Tetapi,  dibalik  harapan  besar  tentang  sistem ini seperti yang dikemukakan diatas, pada kenyataannya belum ada sistem yang sempurna, masih banyak  terdapat  kekurangan-kekurangan  pada  sistem informasi  pemerintahan  daerah  ini  sehingga  banyak pekerjaan  dan  proses  penginputan  lainnya  mengalami keterlambatan  yang  sebenarnya  sangat  disayangkan, oleh  karena  itu  agar  berbagai  masalah  tersebut  bisa cepat  teratasi  dan  terwujudnya  tujuan-tujuan  dari
sistem ini maka harus diperlukan persiapan dari setiap perangkat daerah  maupun pusat baik kesiapan sumber daya manusianya harus orang-orang yang berkompeten, dan sumber daya penunjang yaitu sarana dan  pra  sarana  karena  kalau  perangkat  daerah  dan pusat  tidak  sigap  dan  tidak  bersinergi  dalam menghadapi  perkembangan  saat  ini  maka  kita  akan ketinggalan dan sulit untuk berkembang.
Untuk mengetahui sejauh mana  implementasi dari  sistem  informasi  pemerintahan    daerah  (SIPD) maka  peneliti  menggunakan  fokus  penelitian  sesuai teori penerapan kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu:
1. Standard  dan  sasaran  kebijakan  /  ukuran  dan tujuan kebijakan
Seperti  yang  dikemukakan  Van Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Widodo,  2007) untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan  tentunya  menegaskan  standar  dan sasaran  tertentu  yang  harus  dicapai  oleh  para pelaksana  kebijakan,  kinerja  kebijakan  pada dasarnya  merupakan  penilaian  atas  tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.
Dalam  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  menunjukan  bahwa  BPKAD  kota medan  telah  menggunakan  aplikasi  berbasis web ini untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang  diperlukan  untuk  melakukan  berbagai kegiatan yang menjadi program dari pemerintah  kota  medan.  Namun,  karena sistem  informasi  pemerintah  daerah  (SIPD) ini  merupakan  aplikasi  yang  masih  baru, proses penerapan yang dilakukan tentu masih banyak  kendala  yang  di  dapatkan.  Tapi dengan berjalannya waktu, berbagai kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam sistem ini pasti akan diperbaiki dan akan terus di upgrade agar  berbagai  harapan  yang mendasari  dibentuknya  aplikasi  ini  akan terpenuhi.
2. Sumber daya
Menurut  Derthicks  (dalam  Van Mater  dan  Van  Horn,  1975)  bahwa: ”New town  study  suggest  that  the  limited  supply  of federal incentives was a major contributor to the  failure  of  the  program” .  Kemampuan memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia adalah  kunci  dari  keberhasilan  implementasi kebijakan.  Sumber  daya  yang  terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi  kebijakan  adalah  manusia. Setiap  tahap  implementasi  menuntut  adanya
peran  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas sesuai  dengan  pekerjaan  yang  diisyaratkan oleh  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  secara sistematis  dan  apolitis.  Selain  sumber  daya manusia,  sumber  daya  finansial  dan  waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
Kemajuan  suatu  program  salah satunya  harus  didukung  dengan  sumber  daya yang  memadai  baik  sumber  daya  manusia maupun  sumber  daya  finansial,  dalam  hasil penelitian  yang  dilakukan  dengan  Badan pengelola  keuangan  dan  asset  daerah  kota medan  mendapatkan  hasil  bahwa  sumber daya  manusia  telah  memenuhi  dan  sudah sesuai dengan tupoksinya dilihat dari lapangan  kebanyakan  yang  mengoperasikan sistem  informasi  pemerintahan  daerah  adalah yang  berusia  muda  yang  mempunyai  potensi dan  kemampuan  dalam  pengoperasian  sistem informasi pemerintahan daerah, namun BPKAD  Kota  Medan  harus  lebih  siap  disaat terjadi  pergantian  kepemimpinan  agar  pada saat  waktu  penginputan  data  sudah  dapat  di input  sehingga  tidak  terjadi  keterlambatan, adapun  dalam  hal  sumber  daya  sarana  dan prasarana  telah  tersedia  baik  jaringan  wifi, komputer dan alat penunjang lainnya sehingga badan  pengelola  keuangan  dan  asset  daerah kota medan tidak kuatir lagi dalam penginputan  data  meskipun  masih  banyak kekurangan di dalam sisten informasi berbasis web ini.
3. Karakteristik organisasi pelaksana Hal yang penting dalam pengimplentasian  kebijakan  adalah  pusat perhatian  pada  agen  pelaksana  meliputi organisasi  formal  dan  organisasi  informal karena  kinerja  implementasi  kebijakan  akan sangat  dipengaruhi  oleh  ciri  yang  tepat  serta cocok dengan agen-agen selaku eksekutornya. Pelaksana  kebijakan  yang  ketat  dan  displin dituntut untuk melaksanakan beberapa kebijakan.  Agen  pelaksana  yang  demokratis dan persuasive juga diperlukan dalam konteks lain.  Selain  itu,  pertimbangan  penting  dalam menentukan agen pelaksana kebijakan adalah cakupan atau luas wilayah
Untuk  menjalankan  suatu  program kegiatan  maka  kerjasama  sangat  diperlukan dalam  mewujudkannya  koordinasi  yang  jelas dan teratur pula penunjang dalam keberhasilan suatu program  kegiatan, pemerintah  kota  Medan  dalam  hal  ini BPKAD  sebagai  penanggung  jawab  dalam
proses implementasi sistem informasi pemerintahan  daerah  dimana  orang  yang terlibat  didalamnya  mempunyai  tugas  untuk mewujudkan  pembangunan  agar  kualitas perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan  daerah,  serta  sistem  pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan  pengawasan  pemerintahan  daerah  agar terintegrasi dengan baik.
4. Komunikasi antar organisasi Menurut  Van  Horn  dan  Van  Mater (dalam Widodo : 2007) agar kebijakan publik bisa  dilaksanakan  dengan  efektif  apa  yang menjadi  standar  tujuan  harus  dipahami  oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian  standar  dan  tujuan  kebijakan yakni  para  individu (implementors) ,  maka dari itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan  kepada  para implementors . Komunikasi  dalam  kerangka  penyampaian informasi  kepada  para  pelaksana  kebijakan tentang apa  menjadi  standar dan tujuan harus konsisten  dan  seragam (consistency  and uniformity) dari berbagai sumber informasi.
Komunikasi  dipakai  agar  hubungan antara 2 instansi atau lebih tetap berjalan dan mencapai  tujuan  yang  disepakati  bersama. Dari  hasil  penelitian  dan  pendapat  dari berbagai  sumber  menunjukan  bahwa  untuk terwujudnya suatu implementasi sistem informasi  pemerintahan  daerah  di  Kota Medan  salah  satunya  adalah  kelancaran komunikasi antar kelompok pembuat kebijakan  dan  kelompok  sasaran  dalam mewujudkan  informasi  harus  didukung  oleh tiga  pilar  yaitu  tepat  kepada  orangnya,  tepat waktu  dan  tepat  nilainya  dan  untuk  tercapai semuanya  itu  maka  diperlukan  kerja  sama dari  setiap  perangkat  daerah  kota  Medan harus bekerja sama dalam mewujudkannya.
Sistem ini memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan  daerah,  serta  sistem  pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Tujuan dari  sistem  ini  adalah  untuk  menyinergikan substansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 kepada  Pemerintah  Daerah,  baik  di  Provinsi, Kabupaten/Kota  sehingga  dapat  mendorong penyelenggaraan  pemerintahan  yang  lebih berkualitas,  inovatif  dan  cepat.  Namun  agar terwujudnya  tujuan-tujuan  tersebut  harus diperlukan  persiapan  dari  setiap  satuan  kerja perangkat  daerah  baik  kesiapan  sumber  daya manusianya harus orang-orang yang
berkompeten,  dan  sumber  daya  penunjang yaitu    sarana  dan  pra  sarana  karena  kalau perangkat daerah tidak sigap dalam menghadapi  perkembangan  saat  ini  maka daerah  tersebut  akan  ketinggalan  dan  sulit untuk  berkembang  dan  pusat  pun  akan kesulitan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional.
Meskipun dalam penerapannya sistem  ini  masih  banyak  mengalami  kendala dan  itu  sangat  menyebabkan  keterlambatan bagi  proses  kinerja  pegawai,  sistem  ini menuntut  pemerintah  pusat  untuk  segera memperbaiki dan mengurangi kendala- kendala yang berpotensi mendapatkan banyak kritik.  Untuk  itulah  komunikasi  sangat penting  agar  proses  perbaikan  sistem  ini  bisa berjalan cepat, maksimal dan suistainable.
5. Disposisi dan sikap para pelaksana Van Metter dan Van Horn berpendapat  bahwa  (dalam  Agostino  2006): ”Pengaruh  keberhasilan  atau  kegagalan implementasi kebijakan publik sangat bergantung  dari  sikap  penerimaan  atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi disebabkan karena kebijakan  yang  dilaksanakan  bukanlah  hasil formulasi  warga  setempat  yang  sangat mengenal bentuk permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya  bersifat top  down yang  sangat mungkin  para  pengambil  keputusan  tidak mengetahui  bahkan  tak  mampu  menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.
Keberhasilan  suatu  program  salah satunya  adalah  karakter  yang  baik  dari pelaksana  kebijakan,  Implementor  yang memiliki  sikap  jujur  dan  komitmen  dalam menjalankan  suatu  tanggung  jawab  yang  di berikan  maka  peluang  untuk  kemajuan  suatu pembangunan  didaerah  itu  sangat    tinggi, dalam  menjalankan  kebijakan  yang  sudah  di sepakati  bersama  maka  tidak  terhindar  dari berbagai  masalah  dan  kendala  dalam  proses keberhasilan sebuah perencanaan pembangunan didapati dalam proses penelitian  masih  ada  keterlambatan,  hal  ini menyebabkan masalah yang ada di penatausahaan,  karena  di  penatausahaan belum  siap  proses  GU,  TU,  maupun  proses pergeseran  anggaran  jadi  terkendala  karena sistemnya belum berkompeten untuk langsung  diterapkan  di  tahun  ini.  Maka  dari
itu  pemerintah  pusat  selaku  pembuat  sistem dan  pembuat  aturan  tentang  kewajiban menerapkan sistem ini harus cepat melakukan perbaikan  –  perbaikan  agar  proses  kinerja yang dilakukan di setiap pemerintahan daerah tidak  terkendala  karena  sistem  yang  masih banyak kekurangan.
6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi Sejauh  mana  lingkungan  eksternal turut  mendorong  keberhasilan  kebijakan publik  hal  terakhir  yang  perlu  diperhatikan guna  menilai kinerja  implementasi kebijakan. Lingkungan sosial,  ekonomi dan politik  yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.  Karena  itu,  upaya  implementasi kebijakan  mensyaratkan  kondisi  lingkungan eksternal yang kondusif.
Di  dalam  lingkungan  BPKAD  Kota Medan  sendiri,  kondisi  sosial,  politik  dan ekonomi  berjalan  harmonis  dan  berkembang sebagaimana  mestinya.  Walaupun  dalam beberapa bulan terakhir kota medan melaksanakan  pemilu  dan  pemimpin  yang berganti, itu tidak menyurutkan keharmonisan dan  keseimbangan  kondisi  sosial,  politik  dan ekonomi  di  lingkungan  Badan  pengelola keuangan  dan  asset  daerah  kota  medan.  Hal ini  tentunya  sangat  baik,  BPKAD  selaku badan  yang  mengurus  keuangan  dan  asset  di kota  ini  tentu  sangat  sensitif  apabila  terjadi ketidakharmonisan  dalam  proses  berjalannya kegiatan,  apalagi  yang  di  kelola  adalah  harta milik  rakyat.  Namun,  dengan  keharmonisan yang  terjadi  saat  initentu  ini  menjadi cerminan masyarakat bahwa BPKAD professional  dalam  menjalankan  amanah mereka  sebagai  pelayan  bagi  masyarakat  di Kota medan.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  di lakukan,  maka  dapat  disampaikan  kesimpulannya sebagai berikut:
1. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan  bahwa  BPKAD  kota  medan telah menggunakan aplikasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan  untuk  melakukan  berbagai kegiatan  yang  menjadi  program  dari
pemerintah kota medan.
2. Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) berfungsi untuk memuat sistem perencanaan  pembangunan  daerah  dan sistem  keuangan  daerah,  serta  sistem pemerintahan  daerah  yang  lain,  termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

## SARAN
Untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan lebih ditingkatkan lagi kegiatan bimbingan  teknis  bagi  setiap  satuan  kerja  perangkat daerah yang menggunakan sistem informasi pemerintah  daerah  karena  masih  kurangnya  dalam proses  penggunaan  aplikasi  ini,  dan  diberikan sumber  daya  lebih  bagi  SKPD  yang  menangani kegiatan tersebut
. Untuk peneliti selanjutnya semoga penelitian  ini  dapat  memberikan  sumbangsih  dan acuan  untuk  penelitian-penelitian  berikutnya  serta menambah  wawasan  mengenai  Sistem  Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di BPKAD Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agostino.  (2006). Implementasi  Kebijakan  Publik
Model Van Meter dan Van Horn, http//kertyawitaradya.wordpress, diakses 14 April 2021.
Davis,  Gordon  B  .(1991). Kerangka  Dasar  Sistem Informasi  Manajemen. Jakarta.  PT  Pustaka Binaman Pressindo.
Edward  III,  George  C.  (1980). Penerapan Kebijakan  Publik.  Washington  DC.  Husaini, Usman.  2009.  Metodologi  Penelitiam  Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
KAUR, B. K. D. K. (2008). Master Plan Teknologi Informasi  Pemerintah  Kabupaten  KAUR.  In Pemerintah Kabupaten KAUR (Vol. 1).
Moleong,  L.J.  (2011). Metodologi  Penelitian Kualitatif  Edisi  Revisi. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.  OECD  2005  dalam  Darmawan, 2012: 70.
Nadya,  Cita  dkk,  2020. “Implementasi  Sistem Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di
Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan  Daerah  Kota  Manado)”. Dalam  Jurnal  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan .
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.
Nataniel,  D.,  &  Hatta,  H.  R.  (2009). Perancangan Sistem  Informasi  Terpadu  Pemerintah  Daerah Kabupaten Paser . 4 (1), 47–54.
Undang-undang  No.  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Permendagri  No.77  Tahun  2020  Tentang  Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Sandiasa, Gede dan Putu Agustana, 2017. “Reformasi Administrasi dan BirokrasiPemerintahan Daerah Dalam Menigkatkan  Kualitas  Layanan  Publik  di Daerah”.  Dalam Publik  Inspiration  Jurnal Administrasi Publik. Warmadewa. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/publi
k- inspiration/article/view/824
Sudianing,  Ni  Ketut  dan  Ketut  Agus  Seputra,  2019. Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan  pembangunan  daerah. Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11.
Winarno, Budi (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses . Jakarta : Media Pressindo