Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 2 – Juni 2022, Hal. 275-281| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5064.275-281

## PENDAFTARAN KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN
Novitasari Kusuma Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia novitasarikusuma97@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan  yang  terjadi  antara  Warga  Negara  Asing  dengan  Warga  Negara  Indonesia  merupakan  perkawinan campuran.  Perkembangan  zaman  memudahkan  seseorang  untuk  berinteraksi,  sehingga  terjadinya  perkawinan campuran  yang  melibatkan perbedaan kewarganegaraan antar pasangan. Berdasarkan hal tersebut,  maka penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  pengaturan  status  kewarganegaraan  anak  hasil  perkawinan campuran  dan  pendaftaran  kewarganegaraan  anak  hasil  perkawinan  campuran.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum  yang  berasal  dari  kepustakaan.  Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengaturan  status kewarganegaraan  anak  hasil  perkawinan  campuran  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia.  Anak  hasil  dari  perkawinan  campuran  berhak  menyatakan  dan  memilih kewargaanegaraannya  paling  lambat  setelah  3  (tiga)  tahun  setelah  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau  sudah kawin. Tata  cara  pendaftaran  anak  hasil  perkawinan  campuran  harus  didaftarkan  secara  tertulis  dalam  bahasa Indonesia yang dilakukan oleh wali atau orang tua secara sah. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website pewarganegaraan.ahu.go.id  atau  dengan  menyerahkan  persyaratan  lengkap  kepada  Presiden  Republik  Indonesia  di dalam atau di luar wilayah Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia . Kata Kunci: Anak, Perkawinan Campuran, Status Kewarganegaraan

## Abstract
Marriages that occur between foreign nationals and Indonesian citizens are mixed marriages. The development of the  times  makes  it  easier  for  someone  to  interact,  so  that  mixed  marriages  occur  which  involve  differences  in nationality between partners. Based on this, this study aims to analyze and describe the regulation of the citizenship status  of  children  from  mixed  marriages  and  registration  of  citizenship  of  children  from  mixed  marriages.  The method  used  in  this  study  is  normative  law  that  uses  a  statutory  approach  and  analysis  of  legal  concepts  derived from the literature. The results of this study indicate that the regulation of the citizenship status of children resulting from mixed marriages is regulated in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia. Children  resulting  from  mixed  marriages  have  the  right  to  declare  and  choose  their  citizenship  no  later  than  3 (three)  years  after  turning  18  (eighteen)  years  old  or  already  married.  The  procedure  for  registering  children resulting  from  mixed  marriages  must  be  registered  in  writing  in  the  Indonesian  language  by  a  legal  guardian  or parent.  Registration  is  done  online  through  the  pewarganegaraan.ahu.go.id  website  or  by  submitting  complete requirements to the President of the Republic of Indonesia inside or outside the territory of Indonesia, the Minister of Law and Human Rights.
Keywords : Children, Mixed Marriage, Citizenship Status

## I. PENDAHULUAN
Setiap  orang  hidup  dalam  masyarakat  di  mana  saling  ketergantungan  antara  orang-orang  tidak  dapat dipisahkan.  Melalui  perkawinan,  hubungan  hukum  antara  laki-laki  dan  perempuan,  telah  menjadi penopang  hidup  dan  berusaha  menghidupi  anak  dalam  jangka  panjang.  Pernikahan  adalah  peristiwa penting  dalam  kehidupan  seseorang  karena  tidak  hanya  mempengaruhi  masalah  pribadi  pasangan  masa depan, tetapi juga masalah keluarga dan masyarakat. Perkawinan tidak hanya mempengaruhi kehidupan material dan spiritual pasangan, tetapi juga keluarga kedua belah pihak, yaitu harta yang diperoleh antara kedua belah pihak baik sebelum dan selama pernikahan. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dua orang atau pasangan  yaitu  pria  dan  wanita  yang  berkomitmen  menyatukan  janji  suci  antara  mereka  dalam  rangka
menciptakan sebuah keluarga adalah definisi dari perkawinan. (Thalib, 2009).
Perkawinan  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  masalah  berupa  status  yang  dimana  bisa  jadi permasalahan mengenai suatu kewarganegaraan yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Dalam menangani status  kewarganegaraannya  secara  individu  tiap  negara  mempunyai  kebijakan  yang  berbeda  bagi  setiap warganya.  Dalam  kebijakan  ini,  status  kewarganegaraan  individu  yang  menentukan  individu  tersebut dalam hal menentukan kewajiban dan hak yang mereka ambil sebagai warga negara.
Dalam  negara  Indonesia  telah  diaturnya  peraturan  undang-undang  mengenai  perkawinan.  Dengan kata lain adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Undang-undang  mengatur  bahwa  disaat  pria  dan  wanita  sudah menginjak 19 tahun baru dapat melaksanakan perkawinan.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta perkawinan juga didefinisikan mulai dari harta warisan  dan  milik  bersama  hingga  adanya  perkawinan  yang  mencampur  kewarganegaraan.  Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adanya suatu ikatan suci secara lahir dan batin antara dua orang yaitu  pria  dan  wanita  yang  akan  menjadi  suami  dan  istri,  yang  mempunyai  tujuan  membentuk  sebuah keluarga  yang  rukun  dan  Bahagia  yang  menjadikan  ketuhanan  sebagai  dasar  adalah  Perkawinan. Sedangkan perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam hukum yang berbeda, karena adanya sebuah perbedaan dalam hal kewarganegaraan yang berebeda dimana di satu sisi adalah warga negara asing dan di satu sisi adalah warga negara Indonesia
Di era globalisasi saat ini, Indonesia memiliki berbagai masalah. Ini dapat memengaruhi perubahan dalam  banyak  cara.  Salah  satunya  adalah  masalah  pernikahan  campuran.  Sebagai  asia  yang  tumbuh, masalah  pernikahan  didasarkan  pada  perubahan  angka  hukum.  Perubahan-perubahan  ini  dapat  berubah dalam aturan dalam imigran Indonesia. Acara ini adalah peristiwa yang perlu dikontrak dengan berbagai kalangan.  Perubahan  ini  tentu  saja  mempengaruhi  warga  negara  Indonesia,  yang  membuat  pernikahan dengan  orang  asing.  Untuk  menghindari  ini,  kami  mengevaluasi  perubahan  yang  terjadi  semua  bahan observasi aktif.
Banyak  faktor  yang  menyebabkan  perubahan  pada  rel  campuran,  selain  informasi,  globalisasi perlindungan  ekonomi  dan  hukum.  Anak-anak  yang  tidak  merekomendasikan  mengambil  jalur  hukum harus  didukung  oleh  orang  tua  dan  orang  tua  bersertifikat.  Sebagai  hasil  dari  status  hukum  pernikahan perhiasan anak-anak, hukum kewarganegaraan baru, dalam kaitannya dengan anak-anak dan ibu mereka, undang-undang  baru  dapat  membatasi  keadaan  anak-anak  dari  pernikahan  campuran,  menghasilkan perubahan agresif. Undang-undang kewarganegaraan yang baru telah menerima beberapa pujian dan juga adanya  kritikan,  status  anak  adalah  salah  satu  hal  yang  terkait.  Dengan  berjalannya  waktu  dan  evolusi sistem hukum, penerapan hukum perdata baru ini harus terus mendapat tantangan dari para ahli hukum perdata internasional, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masalah yang akan datang.
Ada  beberapa  penelitian  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diangkat. Pertama, penelitian  yang dilakukan  oleh (Sutrisni  &  Mouw,  2018) menyatakan  bahwa  perkawinan  campuran  adalah  perkawinan antara  dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan  karena  perbedaan kewarganegaraan  yang  salah  satu  pihak  berkewarganegaraan  asing  dan  pihak  lain  berkewarganegaraan Indonesia.
Kedua, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Hanan  et  al.,  2021) menyatakan  bahwa  perkawinan campuran  sudah  banyak  dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia  di  berbagai daerah seiring dengan berkembangnya  pemikiran  masyarakat  Indonesia.  Di  era  sekarang  yang  menjadi  salah  satu  faktor pendukung  terjadinya  perkawinan  campuran  adalah  globalisasi  informasi,  ekonomi,  pendidikan,  dan transportasi.    Mudah    nya    jalur    perkenalan    melalui    internet    kemudian    teman    kerja,  teman  bisnis berkenalan saat berlibur, teman sekolah atau kuliah, perkawinan campuran juga terjadi pada  tenaga  kerja Indonesia    dengan    tenaga    kerja    dari    negara    lain    membawa    pasangan    berbeda  kewarganegaraan menikah.    Dengan  banyak    terjadinya    perkawinan    campuran    yang    dilakukan    di  Indonesia  sudah seharusnya  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  dalam  perkawinan  campuran  diatur  dengan  baik dalam perundang-undangan di Indonesia.
Ketiga, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Widanarti,  2019) menyatakan  bahwa  dengan  perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang sah , demikian juga dengan perkawinan campuran akan
menimbulkan  akibat  hukum  yaitu  :  1)  Hubungan  hukum  antara  suami  istri,  2).  Akibat  hukum  terhadap harta perkawinan dan 3). Hubungan hukum antara orang tua dengan anak.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dan pendaftaran kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.

## II. METODE PENELITIAN
Hukum normatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini, dalam penelitian ini sudut pandang hukum akan dilihat secara penerapan dalam sifat yang aktif serta ada dalam norma hukum. Kajian hukum ini menggunakan dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder. Dalam penelitian ini digunakannya metode pendekatan untuk mencari masalah yang ada berupa pendekatan  secara  aturan  undang-undang,  dimana  mengkaji  dari  undanG-undang  yang  terkait.  Dalam melakukan pendekatan berkonsep adalah jenis pendekatan penelitian hukum yang memberikan perspektif pemecahan  masalah  dari  sudut  pandang  konsep  hukum  yang  mendasarinya.  Wawancara  penulis dimaksudkan  untuk  membuat  kuatnya  analisa  dari  penulis  dan  merupakan  data  yang  digunakan  untuk menunjang bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan dokumen hukum dalam penelitian ini  juga  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan,  yaitu  telaah,  telaah  dan  telaah  dokumen  hukum  dari dokumen,  buku,  undang-undang  yang  mempunyai  kaitan  erat  dalam  penelitian  ini.  Apabila  semua dokumen hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan telah terkumpul, maka dokumen hukum tersebut dipilih,  disusun  dan  diklasifikasikan  secara  sistematis  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  acuan  dalam analisis,  dengan  menggunakan  data  konseptual  dan  sintetik  yang  lebih  tepat.  Metode  analisis.  Untuk keperluan  penelitian,  identifikasi  dan  pengolahan  bahan  yang  digunakan  sebagai  jawaban  atas  masalah dari hasil analisis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Pemberlakuan undang-undang kewarganegaraan yang baru, khususnya Undang-Undang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  2006  yang  melahirkan sejumlah  peraturan  baru tentang  perkawinan,  antar negara  tampaknya  belum  mampu  menyelesaikan  masalah  secara  tuntas,  yang muncul dari perkawinan campuran. Pernikahan mereka sendiri. Salah satunya dengan mendaftarkan anak dalam  perkawinan  campuran  agar  memiliki  kewarganegaraan  ganda  dan  diakui  secara  hukum  sebagai warga negara Indonesia. Menimbang bahwa pendaftaran itu memiliki tujuan dalam perlindungan hak-hak atas anak serta guna memperoleh kepastian hukum di wilayah Indonesia agar dalam kelahiran anak-anak yang  mempunyai  orang  tua  yang  berbeda  kewarganegaraan  mempunyai  kedudukan  yang  sama  menurut hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.    Namun,  pertama-tama,  perlu  dicatat  bahwa  jika  pasangan heteroseksual memiliki anak setelah undang-undang Kewarganegaraan yang baru mulai berlaku, anak itu secara  otomatis  akan  diberikan  kewarganegaraan  ganda  sementara.  Jika  berlakunya  undang-undang  ini sebelum anak tersebut lahir, yaitu sebelum tanggal 1 Agustus 2006, anak   tersebut  masih tunduk pada ketentuan UU Kewarganegaraan Lama dan harus didaftarkan untuk empat tahun berikutnya. Saya masih orang  asing.  Setelah  Undang-Undang  Kewarganegaraan  yang  baru  berlaku,  sampai  dengan  tanggal  1 Agustus 2010, di kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tempat anak  tinggal.
Jika kelahiran anak pada hubungan orang tua yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda tidak didaftarkan sesuai dengan tanggal yang ada di aturan undang-undang pada Kanwil Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia, maka  mereka  akan  kehilangan  haknya  untuk  menjadi  warga  negara  Indonesia. Mereka  akan  dianggap  sebagai  warga  negara  asing  pemegang  izin  tinggal  menggunakan  Kartu  Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan masuk ke Indonesia dengan visa. Car Affidavit sendiri merupakan surat keterangan  keimigrasian  yang  dilampirkan  di  paspor  luar  negeri  atau  asing  anak  yang  mempunyai  dua kewarganegaraan,  yang  memuat  keterangan  bahwa  pemohon  adalah  anak  dengan  dua  kewarganegaraan terbatas dan memberikan kemudahan akses keimigrasian bagi pemiliknya berdasarkan ketentuan undang- undang.  Surat  pernyataan  ini  diperlukan  untuk  menerbitkan  paspor  Republik  Indonesia  kepada  anak dengan dua kewarganegaraan  terbatas. Biasanya affidavit akan diberikan saat pendaftaraan anak dengan
dua kewarganegaraan secara terbatas dan untuk memperoleh fasilitas keimigrasian pada saat masuk dan keluar dari Indonesia. (Purnamasari, 2014).
Informasi paspor affidavit asing anak berkewarganegaraan ganda  berguna bagi mereka jika ingin melakukan  perjalanan  ke  luar  negeri  namun  akan  kembali  lagi  ke  Indonesia,  tetapi  harus  dalam  paspor yang  sama  dalam  penggunaannya  dengan  anak  agar  dapat  menikmati  fasilitas  keimigrasian    dari pembebasan  persyaratan  visa,  pembebasan  memperoleh  izin  keimigrasian  dan  izin  masuk  atau  keluar kembali  dari  KITAS  dan  penerbitan  stempel  masuk  atau    keluar  dianggap  sebagai  warga  negara Indonesia.M.HH19.AH.1001 Tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia dan Undang- Undang  Hak  Asasi  Manusia,  dapat  diberikannya  kewarganegaraan  kepada  anak  yang  mempunyai  dua kewarganegaraan,  anak  yang  mempunyai  dua  kewaraganegaraan  untuk  sementara  disebutkan  dalam undang-undang  setelah  usianya  18  tahun  dengan  paling  lambatr  3  tahun  setelah  usia  tersebut  atau  jika sudah menikah, wajib mengatakan dan membuat suatu pilihan dalam hal kewarganegaraan. Ini dilakukan dalam  Negara  Indonesia  agar  anak-anak  tersebut  dapat  memilih  kewarganegaraan  mereka.  Anak-anak dengan  kewarganegaraan  ganda  harus  memilih  kewarganegaraan  mereka  setelah  berusia  21  tahun  atau menikah.
Apabila  orang  tua  dari  perkawinan  campuran  sedang  dalam  proses  mendaftarkan  anaknya  untuk status  dwikewarganegaraan  atau  dalam  pernyataan  pemilihan  kewarganegaraan  jika  anak  tersebut memiliki usia 18 tahun atau 21 tahun  atau belum menikah secara khusus, terdapat sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hukum tidak  diikuti, sehingga semua dokumen  yang diperlukan yang telah diajukan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan dikembalikan kepada penggugat dan  memberikan  instruksi  tentang  permintaan  yang  harus  dibuat.  belum  selesai  sehingga  dapat  segera diselesaikan.
Proses  pendaftaran  yang  dilakukan    secara  manual  dengan  mendatangi  bagian  Departemen  dalam bidang  hukum  yang  menangani  Hak  Asasi  Manusia,  dikecam  keras  oleh  para  orang  tua  yang  ingin mendaftarkan anaknya  untuk dwi kewarganegaraan atau dalam proses seleksi kewarganegaraannya jika dipersyaratkan  tidak  lengkap  dan  harus  kembali  ke  menyerahkan  dokumen  yang  dipersyaratkan,  telah dilengkapi dengan instruksi untuk  melengkapi semua persyaratan.
Oleh karena itu, pada  Juli , Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mulai menerapkan proses aplikasi untuk anak berkewarganegaraan ganda dan kewarganegaraan terpilih secara online.  Proses  pendaftaran  online  ini  dirancang  untuk  memberikan  kemudahan  bagi  orang  tua  kawin campur untuk mendaftarkan anaknya dengan mudah kapan saja, di mana saja karena sistem online yang aktif 24 jam sehari.
Dalam menyertakan syarat-syarat tersebut, seluruh syarat yang diajukan harus wajib dalam bentuk softcopy  atau  file  dengan  format  JPEG  serta  PDF  yang  sudah  ditentukan,  karena  sistemnya  merupakan system  online  maka  persyaratan  tersebut  harus  di  upload  ke website  pewarganegaraan.ahu.go.id. Sebelum  mengupload  persyaratan,  terlebuh  dahulu  yang  bersangkutan  harus  melakukan  registrasi pewarganegaraan  pada  halaman  beranda  agar  mendapatkan  arahan  dan  melanjutkan  tahap-tahap  yang sudah  ditentukan.Untuk  pendaftaran  kewarganegaraan  secara  online  ini  juga  memberikan  manfaat  atau keuntungan bagi para orang tua maupun anak yang bersangkutan diantaranya:
a) Prosesnya bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, baik ketika yang bersangkutan berada di wilayah Indonesia maupun ketika ia berada diluar wilayah Indonesia;
b) Tidak perlu melampirkan berkas-berkas dalam bentuk hardcopy ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta
c) Memudahkan yang bersangkutan untuk mengetahui sampai sejauh mana proses atau tahap yang sudah dilewati. Itu dapat diketahui melalui website pewarganegaraan.ahu.go.id.
d)  Berkas-berkas  persyaratan  tersebut  langsung  diterima  oleh  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia pusat.
2. Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran
Setelah perkawinan dilangsungkan dan pasangan itu telah dikaruniai anak dari perkawinan mereka, tentu saja  ada  akibat-akibat  hukum  atau  konsekuensial  atas  perkawinan  itu.  Tidak  hanya  akibat  hukum  bagi mereka  yang  akan  menikah,  tetapi  juga  akibat  hukum  bagi  anak  dalam  kasus  perkawinan  campuran
dengan sendirinya tunduk pada hukum. Akibat hukum yang dapat dikaitkan adalah mengenai hak  – hak yang  akan  anak  itu  dapat,  status  dalam  kewarganegaraan  anak  tersebut,  kewajiban  untuk  anak  tersebut serta  adanya  perlindungan  hukum  dalam  melindungi  anak  tersebut.  Adapun  pengertian  anak  secara khusus  telah  dijelaskan.  Namun,  Pasal  6  ayat  (1)  mengatur  bahwa  anak  yang  mempunyai  dua kewarganegaraan,  anak  tersebut  akan  memilih  kewarganegaraannya  jika  usia  anak  tersebut  telah menginjak  usia  18  tahun  atau jika  anak  tersebut  sudah  menikah.  Dengan  adanya  pasal  tersebut,  penulis mengetahui bahwa dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 usia yang dianggap dewasa adalah usia 18 tahun, jika orang tersebut sudah menikah jadi akan dianggap dewasa.  Demikian  pula  adanya  perlindungan  untuk  anak  yang  terdapat  pada  Pasal  1  Nomor  1 menyatakan:  “Jika  anak  yang  berusia  belum  genap  18  tahun  maka  anak  tersebut  masuk  dalam  kategori anak yang masih dalam kandungan”.
Seseorang  dapat  menjadi  objek  hukum  sejak  lahir  menurut  hukum  perdata.  Akan  tetapi,  Pasal  2 KUH Perdata menyatakan bahwa jika seorang anak dalam kandungan mempunyai wasiat dan dilahirkan hidup, dapat dikenakan hukum. Semua manusia yang lahir dan secara hukum tunduk pada hukum segera terikat oleh hukum pada   hak dan  kewajiban. Tidak jika anak dianggap sebagai subjek hukum. Kecuali anak  itu  cukup  umur  atau    cukup  umur  untuk  menikah,  ia  hanya  memiliki  hak  dan  tidak  ada kewajiban.Pertama,  jika  seorang  anak  berkewarganegaraan  ganda  ingin  kawin  atau  mengadakan  akad nikah  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  anak  itu  harus  memenuhi  segala  syarat  dalam  adanya perkawinan yang sesuai dengan aturan hukum. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2019  mengubah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dijelaskan,  syarat  usia  kawin  bagi seorang pria dan seorang wanita adalah 19 (sembilan belas tahun). .
Jika  seorang  anak  berkewarganegaraan  ganda  bertempat  tinggal  atau  bertempat  tinggal  tetap  dan ingin kawin di Indonesia, anak itu harus memenuhi syarat-syarat perkawinan  di  Indonesia. Namun, jika anak  tersebut  tinggal  serta  menetap  di  luar  negeri  dan  menikah  di  Indonesia,  anak  tersebut  dianggap warga negara asing oleh hukum.
Saat seseorang mempunyai sikap dan secara fakta mempunyai tempat tinggal dan tinggal di suatu wilayah  dalam  sebuah  negara,  yang  disebut  dengan  habitual  residence  dalam  hukum  perdata internasional.  Hal  ini  diperkuat  dengan  bagaimana  rupa  rumah  atau  tempat  pekerjaan  orang  tersebut. Namun,  jika  belum  dewasa  akan  mengikuti  orang  tua  karena  orang  tersebut  belum  bisa  memenuhi finansialnya,  jadi  apabila  orangtuanya  bertempat  tinggal  di  negara  Indonesia  maka  kebiasaan  anak  itu dalam bertempat tinggal adalah di Indonesia.
Hak kedua, jika membahas warisan dalam hukum Indonesia, menurut ketentuan hukum yaitu setiap anak adalah ahli waris dengan acuan hukum waris Islam asalkan anak tersebut mempunyai ikatan darah yang  secara  biologis  dengan  orang  tuanya.  Dalam  ditentukannya  status  dalam  hubungan  seorang  anak dengan  orang  tuanya,  pertama-tama  harus  mempertimbangkan  masalah  aslinya,  yaitu  perkawinan  orang tua.  Untuk  anak  untuk  memiliki  hubungan  sipil  dengan  dia?  Tidak  sahnya  perkawinan  kedua  orang tuanya,  sehingga  anak  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibu.  .  Dimana  hukum  perdata internasional  itu  sendiri  adalah  seperangkat  aturan  nasional,  prinsip  dan/atau  norma  hukum  yang mempunyai keterkaitan atau hubungan hukum dalam jangkauan luar (atau eksternal).
Demikian  pula  menurut  undang-undang  kewarganegaraan  lama  yang  menyatakan  bahwa  anak dalam perkawinan campuran berkewarganegaraan yang sama dengan ayahnya, jika ayahnya adalah warga negara  asing,  status  kewarganegaraan  anak  adalah  asing,  sedangkan  jika  ayahnya.  berkewarganegaraan Indonesia,    kewarganegaraan  anak  tersebut  adalah  warga  negara  Indonesia.Sebagai  contoh,  pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan beda kewarganegaraan, sudah menikah cukup lama dan menetap  di  Indonesia.  Setelah  perkawinan  tersebut  terjadi,  sang  istri  tetap  menjadi  warga  negara Indonesia  kemudian  sang  istri  meninggal  dunia.  Sang  suami  dan  anak-anaknya  yang  merupakan  warga negara  asing  tidak  dapat  mewarisi  harta  istri  yang  berupa  rumah  tempat  tinggal  mereka  karena  status kewarganegaraan mereka. Hal tersebut disebabkan karena orang asing di dalam wilayah Indonesia sangat dibatasi dalam hal memperoleh hak-hak yang berkaitan dengan tanah, misalnya untuk kasus diatas anak dan  suami  yang  merupakan  warga  negara  asing  tidak  dapat  mewarisi  rumah  tempat  tinggal  istri  yang berada  di  Indonesia,  itu  karena  dalam  Pasal  21  Ayat  (1)  Undang-Undang  Pokok  Agraria  menyebutkan
bahwa “hak milik tanah hanya akan diberikan untuk warga Indonesia saja”.
Di  bawah  undang-undang  kewarganegaraan  yang  baru,  seorang  anak  dari  perkawinan  campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda. Memiliki jangka waktu   (empat) tahun. Registrasi. Jika dilihat dari  ketentuan  pasal  tersebut,  Gloria  tidak  bisa  lagi  mengajukan  kewarganegaraan  karena  batas  waktu undang-undang  telah  lewat.  Atas  kasus  ini,  ibunda  Gloria,  warga  negara  Indonesia,  telah  mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Setelah setahun menunggu, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan  permohonan  kasasi  dan  menolak  semua  permohonan  para  pemohon  dengan  alasan  tidak asal-asalan.Dari  kasus  ini,  penulis  berkeyakinan  bahwa  kurangnya  koordinasi  atau  komunikasi  antara pihak  yang  berwajib  dengan  pelaku  kawin  campur  antar  kasus  menjadi  penyebab  terjadinya  kasus  ini. Selain  itu,  kurangnya  sosialisasi  terkait  penyebarluasan  konten  atau  dokumen  undang-undang kewarganegaraan  pemerintah  menjadi  penyebab  lainnya.  Untuk  mencegah  terulangnya  kasus  serupa, pemerintah telah melakukan sosialisasi secara ekstensif terhadap undang-undang yang baru diundangkan tersebut.
Dengan mengacu pada UU Kewarganegaraan yang baru, seorang anak yang lahir dari perkawinan beda negara akan memiliki dua kewarganegaraan yang berebeda. Akan tetapi, jika mencermati ketentuan pasal 1 UU Kewarganegaraan yang baru, dikatakan bahwa jika anak tersebut usianya jatuh pada 18 tahun pada  saat  undang-undang  ini  diundangkan  pada  tahun  2006,  memiliki  jangka  waktu    (empat)  tahun. Registrasi. Jika dilihat dari ketentuan pasal tersebut Gloria tidak bisa lagi mengajukan kewarganegaraan karena  batas  waktu  undang-undang  telah  lewat.  Atas  kasus  ini,  ibunda  Gloria,  warga  negara  Indonesia, telah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Setelah setahun menunggu,  Mahkamah Konstitusi  akhirnya  memutuskan  permohonan  kasasi  dan  menolak  semua  permohonan  para  pemohon dengan alasan tidak asal-asalan.
Dari  kasus  ini,  penulis  berkeyakinan  bahwa  kurangnya  koordinasi  atau  komunikasi  antara  pihak yang berwajib dengan pelaku kawin campur antar kasus menjadi penyebab terjadinya kasus ini. Selain itu, kurangnya  sosialisasi  terkait  penyebarluasan  konten  atau  dokumen  undang-undang  kewarganegaraan pemerintah  menjadi  penyebab  lainnya.  Untuk  mencegah  terulangnya  kasus  serupa,  pemerintah  telah melakukan sosialisasi secara ekstensif terhadap undang-undang yang baru diundangkan tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  atas  adanya  status  kewarganegaraan mengenai  anak  yang  memiliki  dua  kewarganegaraan  diatur  dalam  Undang-Undang  Kewarganegaraan Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2006.  Berdasarkan  peraturan  tersebut,  status  anak  dalam perkawinan  beda  kewarganegaraan  berhak  menentukan  atau  memilih  kewarganegaraannya.  Prosedur pendaftaran  hasil  perkawinan  anak  campuran  harus  dicatat  oleh  kepala  keluarga  atau  wali  sah. Pendaftaran    dapat  dilakukan  di  daerah  Indonesia  secara  bertatap  muka  dengan  melengkapi  persyaratan yang  sudah  ditetapkan  atau  di  luar  Indonesia  secara  daring  menggunakan  situs  web pewarganegaraan.ahu.go.id  yang  ditangani  langsung  oleh  Kepala  Republik  Indonesia,  pejabat  imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Saran
Selaku  warga  negara  wajib  menghormati  dan  memahami  sepenuhnya  ketentuan undang-undang  tentang identitas  warga  negara  untuk  mengetahui  hak  dan  kewajiban  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan. Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  No.  12  Tahun  2006, menjamin  perlindungan  hukum  dan  kemudahan  bagi  anak  hasil  perkawinan  campuran  menyatakan  dan mendaftarkan kewarganegaraannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakarbessy,  L.,  &  Handajani,  S.  (2012).  Perkawinan  Campuran  dan  Implikasinya  dalam  Hukum  Perdata Internasional. Jurnal Perspektif .
Hanan, Suciati, & Bidasari, A. (2021). Status dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Campuran Menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum , Vol.1 (1).
Ima, S., & Murdijana, D. (2003). Pengertian Konveksi Hak Anak . Jakarta, Harapan Prima. Prawirohamidjojo, R. S., & Safioedin, A. (1986). Hukum Orang dan Keluarga. Alumni . Purnamasari, I. D. (2014). Hukum Jaminan Perbankan . Bandung, Mizan Pustaka. Purnamasari, I. D. (2014). Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris . Bandung, Mizan Pustaka.
Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum . UI Press.
Sudarmawan,  I.  P.  G.  B.,  Suryawan,  I.  G.  B.,  &  Suryani,  L.  P.  (2020).  Status  Kewarganegaraan  Anak  Hasil Perkawinan  Campuran  yang  Lahir  Pasca  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jurnal Analogi Hukum , Vol.2 (1). Thalib, S. (2009). Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam. UI-Press , Vol.xviii (220). Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. Jurnal Diponegoro Private Law Review , Vol.4 (1).