Jurnal Riset Bisnis Vol 1 (1) (Oktober 2017) hal: 41-50 e - ISSN 2598-005X    p - ISSN 2581-0863 e-jurnal :  http://jrb.univpancasila.ac.id

## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN TINJAUAN AUDIT SYARIAH DALAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH
Evony Silvino Violita
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia evony@gmail.com

## Gustining Handarbeni
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia gustihandarbeni@gmail.com
Diterima 4 Agustus 2017, Disetujui 1 September 2017

## Abstrak
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta hubungannya dengan peran internal bank dan tinjauan audit  syariah atas proses pelaksanaan.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT Bank Syariah Z. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa DPS memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan dengan pengendalian preventif ( ex-ante ) dan kuratif ( ex-post ). Terdapat risiko dalam implementasi prosedur kerja DPS dimana pekerjaan DPS dibantu oleh Sharia Compliance Officer yang juga memiliki posisi sebagai karyawan internal bank yang dapat mengurangi independensi proses audit syariah oleh DPS. Hasil penelitian ini berimplikasi pada perlunya regulator mengkaji ulang dan membangun sistem pengawasan syariah dimana proses pengawasan dapat menjadi lebih efektif dengan tidak menimbulkan peningkatan biaya yang signifikan sehingga tidak mengurangi daya saing perbankan syariah di Indonesia.
Kata kunci: pengawasan syariah, kepatuhan syariah, DPS, audit syariah, risiko

## Abstract
This study aims to analyze the implementation procedures and supervision of Sharia compliance conducted by the Sharia Supervisory Board (DPS) as well as its relationship with the internal role of the bank and the review of sharia audit over the implementation process. The method used in this research is the interview with the PT Bank Syariah Z. From the results of this study found that DPS has an important role in monitoring the implementation and supervision of Shariah compliance conducted with the control of preventive (ex-ante) and curative (ex-post ). There is a risk in the implementation of DPS working procedures where the work of DPS is assisted by the Sharia Compliance Officer who also has a position as an internal bank employee that can reduce the independence of the sharia audit process by DPS. The results of this study have implications on the need for regulators to review and build a system of supervision of sharia where the process of supervision can be more effective by not causing a significant increase in cost so as not to reduce the competitiveness of sharia banking in Indonesia.
Keywords: sharia supervision, sharia compliance, DPS, sharia audit, risk

## PENDAHULUAN
Bank umum syariah hadir untuk dapat meningkatkan perekonomian nasional serta karena adanya kebutuhan akan praktik transaksi yang sesuai dengan syariah Islam. Masih adanya pandangan skeptis terhadap bank syariah menjadikan penelitian mengenai proses pengawasan terhadap kepatuhan syariah perlu dilakukan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga pengawas independent saja tidak cukup, seperti diungkapkan Hudaib (2015) yang mengkritik bahwa bank syariah seharusnya tidak hanya mengandalkan DPS dalam pelaksanan pengawasan kepatuhan syariah namun juga harus memiliki   unit   manajemen   yang   kompeten   untuk bersinergi dalam mencapai kepatuhan syariah di seluruh kegiatan dan produk bank.  Oleh karena itu, dalam rangka mengetahui pencapaian kepatuhan syariah, perlu adanya penelitian lebih spesifik terhadap unit yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah bank.
Jumlah bank umum syariah di Indonesia kini telah mencapai 12 lembaga (Statistik Perbankan Syariah OJK, Juli 2016) dengan perkembangan total aset sebesar 204.961 miliar rupiah pada Desember 2014 dan meningkat hingga 213.423 miliar rupiah pada akhir tahun 2015.  Akan tetapi, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia  pada  akhir  tahun 2015 baru mencapai 4,87 %. Angka tersebut masih dibawah target yaitu 5 % dari pasar perbankan nasional, dan jauh di bawah pangsa pasar Malaysia yang di atas 20 %. Melihat populasi Indonesia yang muslimnya lebih banyak, seharusnya pangsa pasar perbankan syariah bisa mencapai jauh di atas 5 %. Fakta tersebut memberikan gambaran bahwa bisa saja masyarakat belum sepenuhnya menaruh kepercayaan pada bank syariah dan adanya pandangan skeptis bahwa bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Anggapan seperti itu menyebabkan mereka yang belum memiliki rekening di bank syariah enggan berpindah. Survei dari Chapra dan Ahmad (2002) dalam Darmadi (2013) menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah bank syariah cenderung akan menarik kembali dananya di bank syariah tersebut apabila ada keraguan mengenai implementasi prinsip syariah.
Dalam rangka mengawasi jalannya kepatuhan syariah di bank syariah, perlu adanya lembaga independent yang paham akan ilmu dan prinsip syariah serta memilki pengetahuan dalam bidang bisnis  perbankan.  Dalam  UU  No. 21  Tahun  2008
dinyatakan bahwa adanya pengaturan terhadap kepatuhan syariah. Wewenang atas hal tersebut ada pada Majelis Ulama Indonesia (Syariah Nasional- MUI (DSN-MUI) memiliki perpanjangan tangan berupa DPS.  DPS merupakan lembaga independen yang ditugaskan DSN-MUI untuk mengawasi kepatuhan bank syariah atas aturan syariah perbankan.
Sejumlah penelitian menyatakan bahwa ada mekanisme pengawasan DPS yang dinilai kurang efektif dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan syariah (Umam, 2016). Apabila tingkat pengawasan syariah   lemah,   pelanggaran   terhadap   kepatuhan syariah rentan terjadi dan memiliki konsekuensi negatif terhadap citra bank. Beberapa kasus telah terjadi di sejumlah bank syariah di Indonesia berupa kasus kecurangan yang dilakukan pegawai sehingga menyebabkan kerugian hingga milyaran rupiah. Munculnya berita-berita negatif mengenai kepatuhan bank syariah dapat membuat pangsa pasar perbankan syariah menurun.
Untuk menjamin efektifnya kerja DPS, diperlukan kerangka kerja DPS yang jelas dan rinci serta terjaminnya akses informasi dan data manajemen bank. Akses penuh terhadap data seharusnya diberikan kepada DPS selayaknya auditor agar fungsinya sebagai pengawas berjalan dengan lancar (Bayinah, 2015). Pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah oleh DPS dan unit kepatuhan tiap bank tentunya berbeda dari satu bank dengan bank yang lain. Meskipun terdapat peraturan dari Bank Indonesia, OJK, dan DSN-MUI mengenai standar pengawasan, standarisasi mekanisme aktivitas atau langkah-langkah kerja pengawasan Dewan Pengawas masih belum ada. Hal ini menjadi perlu untuk diteliti sehingga hasil penelitian ini nanti akan menjadi cikal bakal adanya teori atau Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah di bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi berbagai pemangku kepentingan yang ingin mengetahui pelaksanaan kerja dan pengawasan DPS serta bagaimana mereka bersinergi dengan unit kepatuhan di bank tersebut. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh regulator untuk menyusun aturan sejauh mana tanggung jawab dan bagaimana pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang harus dilakukan oleh DPS.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor prosedur pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah oleh DPS dengan studi kasus pada salah satu bank umum syariah di Indonesia, memahami bagaimana  peran  bank  dalam  proses  pelaksanaan
kepatuhan syariah dan hubungan kerja dengan DPS, serta meninjau fungsi audit syariah oleh DPS.

## KAJIAN TEORI
Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah kegiatan yang berhubungan dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses pelaksanaan kegiatannya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka mengawasi jalannya kepatuhan syariah di bank syariah, perlu adanya lembaga independent yang paham akan ilmu dan prinsip syariah serta memilki pengetahuan dalam bidang bisnis perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dinyatakan bahwa adanya pengaturan terhadap kepatuhan syariah.Wewenang atas hal tersebut ada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian memiliki perpanjangan tangan yaitu DPS. Sehingga masing-masing bank syariah harus memiliki DPS dalam rangka melakukan pengawasan atas kepatuhan syariah.
Berdasarkan    Surat    Keputusan    DSN-MUI No 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah dijabarkan mengenai tugas dan Fungsi DPS adalah: (1) Nasihat dan saran yang berkaitan dengan bidang syariah harus diberikan kepada jajaran direksi dan pimpinan kantor pusat maupun pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah; (2) Melaksanakan suatu pengawasan yang bersifat aktif dan pasif dalam hal yang berhubungan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Selain itu juga mengarahkan atau mengawasi produk atau jasa dan kegiatan usaha sehingga tidak lepas dari tatanan prinsip syariah; (3) Sebagai mediator yang bertugas untuk menyampaikan saran terkait pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia apabila fatwa tersebut perlu lebih dikaji.
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 47 disebutkan mengenai pemberian nasihat dan saran kepada direksi dan turut melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank agar selalu dalam koridor syariah sebagai tugas dan tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, DPS harus: (1) Melakukan penilaian dan menjamin kepastian atas terpenuhinya prinsip syariah berdasarkan pedoman operasional dan   produk   bank;  (2)  Melakukan   pengawasan
terhadap  proses  pengembangan  produk  baru  bank sehingga tidak melanggar fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI; (3) Meminta fatwa atas produk baru yang  belum  ada  fatwa  DSN-MUI;  (4) Me- review pemenuhan prinsip syariah secara berkala pada prosedur penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; (5) Meminta data dan informasi kepada satuan kerja bank untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
Upaya pengendalian internal dalam perusahaan dilakukan dengan preventif ( ex-ante ) dan kuratif ( ex- post ). Pengendalian internal yang bersifat preventif ( ex-ante ) dilakukan dengan mematuhi berbagai kaidah peraturan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha perusahaan. Sedangkan yang bersifat kuratif ( ex-post ) dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan (PT Bank Syariah Z, 2015).
Teori mengenai audit relevan dengan penelitian ini karena substansi peran DPS sejatinya adalah sama dengan peran auditor (Karim, 1990). Ada beberapa kesamaan diantara peran mereka seperti memeriksa kesesuaian transaksi bank  dengan aturan syariah, sama-sama menerbitkan laporan untuk pemilik perusahaan. DPS menilai kesesuaian syariah  pada aktivitas bank dan auditor eksternal mengkonfirmasi apakah laporan keuangan bank telah menunjukkan kondisi posisi keuangan bank sebenarnya. Oleh karena itu, pengawasan  syariah perlu ditinjau dari sisi audit.
Arens, Elder dan Besley (2014), audit merupakan suatu aktivitas mengumpulkan serta melakukan evaluasi terkait informasi dalam rangka menentukan dan melaporkan seberapa sesuai informasi yang diterima dengan kriteria yang telah ditetapkan. Melihat definisi ini, maka sebenarnya dapat dikatakan DPS  memainkan  peran auditor syariah pada sistem perbankan syariah.

## METODE
Penelitian ini dilakukan dengan analisis eksploratif kualitatif yang menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah pada Unit Kepatuhan bank dan DPS di PT Bank Syariah Z. Penelitian dilakukan dengan wawancara berdiskusi dengan pegawai Unit Kepatuhan serta salah seorang anggota DPS. Hubungan antara keduanya serta risiko yang terjadi dianalisis dengan menggunakan hasil  jawaban  dari  pertanyaan yang telah diajukan
pada tahap pertama dan dengan bantuan data sekunder berupa laporan tahunan,  kertas kerja, artikel, jurnal, buku, serta peraturan yang terkait dengan kepatuhan syariah.
Teknik analisis yang digunakan adalah menjabarkan hubungan antara prosedur kerja Sharia Compliance , Divisi Audit Internal dan DPS serta menjabarkan secara detail langkah-langkah yang dilakukan pada pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dan pengawasan terhadap kegiatan bank di PT Bank Syariah Z dan siapa yang melakukannya. Dari penggambaran detail prosedur tersebut, dilakukan analisis terhadap risiko yang mungkin terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Kerja DPS dan Unit Internal dalam Pelaksanaan Kepatuhan Syariah
Unit Kepatuhan bank pada Bank Syariah Z didukung oleh Satuan Kerja Kepatuhan ( Compliance Desk ) dan Divisi Audit Internal (IAD). Satuan Kerja Kepatuhan di PT Bank Syariah Z merupakan unit kerja yang memiliki tanggung jawab secara langsung untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur Risiko dan Kepatuhan dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan di PT Bank Syariah Z. Sedangkan Divisi Audit Internal adalah unit yang memiliki tangung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS dibantu langsung oleh seorang staf internal bank yang berada di bawah Unit Kepatuhan, yang disebut sebagai Staf Kepatuhan Syariah, yang kemudian secara internal sering disebut sebagai staf compliance officer . Staf kepatuhan syariah dalam hal ini bertugas sebagai pendukung DPS dalam hal administrasi opini dan review DPS, membantu proses pelaksanaan pengawasan oleh DPS untuk opini kepatuhan syariah, laporan dan pemantauan tindak lanjut temuan DPS, kajian Isu kepatuhan, dan pemantauan dan sosialisasi fatwa DSN-MUI.
Kegiatan DPS terdiri dari tiga fungsi pokok yaitu: (1) Tugas konsultasi, baik formal maupun informal dan alur proses pemberian opini; (2) Fungsi pengawasan, yaitu melakukan review atas petunjuk pelaksanaan, teknis, surat edaran, dan kebijakan bank, review berkala berdasar hasil audit dan melakukan uji  petik ke cabang untuk memeriksa aktivitas operasi; (3)  Memberikan laporan atas hasil pengawasan, baik kepada OJK maupun menyampaikan pada direksi dan dewan komisaris untuk ditindak lanjuti.
Konsultasi dapat dilakukan secara informal untuk
aktivitas harian maupun  secara formal untuk aktivitas yang cukup besar melalui mekanisme Permohonan Opini.
“ Suatu     divisi     atau     user     yang     ingin mengembangkan    produk    apapun,    atau membaca fatwa lalu dispute, mereka harus mengajukan ke DPS untuk diterjemahkan, karena bisa saja multitafsir. Untungnya DPS disini merupakan pengurus DSN juga jadi tahu latar belakang munculnya fatwa” (staf compliance officer dari Divisi Kepatuhan Syariah Bank Z, 2016).
Proses permohonan opini formal biasanya diperlukan untuk pemberian opini syariah atas produk baru yang dilakukan melalui kajian dan review oleh tim DPS dan diakhiri dengan pemberian opini oleh DPS atas kesesuaian dengan syariah. Berikut penjelasan Divisi Kepatuhan Syairah tentang proses konsultasi formal ( staf compliance officer dari Divisi Kepatuhan Syariah Bank Z, 2016):
“Untuk pengawasan produk baru, ada alur yang dinamakan Aturan Permohonan Opini DPS, yang pertama itu divisi mengirim surat permohonan melalui sharia electronic message (Sheco). Dokumen yang mau dimintakan pendapat harus dikirimkan melalui itu. Sebenarnya DPS punya Sheco sendiri tapi kenapa harus lewat compliance, karena supaya semua permintaan opini itu bisa tercatat dan terecord dengan baik. Setelah dokumen di screening, kalau sesuai akan di-review  dan  dianalisa,  kalau  belum sesuai maka akan meminta divisi untuk melengkapi dokumennya. Hasil review nya itu nanti akan dibawa dan dibacakan oleh DPS. Jadi semua pihak berkumpul untuk membahas produk tersebut dan dari situ muncul risalah rapat sebagai landasan opini DPS. Dan itu juga sebagai dasar kegiatan bank selanjutnya.”
Opini biasanya diberikan atas permintaan dan pertanyaan bank terhadap DPS atas suatu hal terkait syariah.
“Opini itu muncul berdasarkan request dari user, misalnya divisi bisnis mengajukan produk baru MMQ Produktif, dia kirim ke DPS, dibaca, skema yang lemah sama DPS dikasih saran untuk dikuatkan. Kalau sudah ok maka muncul opini berupa keputusan yang bersifat  arahan” ( staf  compliance  officer
dari Divisi Kepatuhan   Syariah   Bank   Z,  2016) .
Kegiatan pengawasan terdiri dari review atas draft petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, surat edaran,  dan  kebijakan yang akan diterapkan bank, untuk memastikan  bahwa pedoman kerja pada bank telah sesuai dengan syariah. Review juga dilakukan terhadap data indikasi/temuan dari Divisi Audit Internal untuk di- review lebih mendalam. Review ini dikerjakan oleh Staf compliance officer . Staf compliance officer dapat menganulir temuan dari hasil audit tersebut apabila setelah dilakukan review temuan   tersebut  bukan  merupakan  temuan  pada aspek syariah yang signifikan.  Berikutnya adalah review dengan melakukan uji petik untuk mengetahui kualitas pelaksanaan produk terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah. Uji petik dilakukan dengan inisiasi DPS. Penentuan kunjungan cabang ditentukan secara acak oleh DPS berdasarkan pertimbangan pemerataan kunjungan.
“.....Uji petik juga inisiasi dari DPS.” “ .....Tidak ada, random saja. Lebih ke rolling aja biar semua dapat. ( staf compliance officer dari Divisi Kepatuhan Syariah Bank Z, 2016) ”
Atas permintaan DPS, Staf compliance officer kemudian akan memilihkan unit/cabang yang akan dikunjungi. Setelah menentukan cabang yang akan dikunjungi.
“Jadi pertama itu Pak Y (Anggota DPS) dan saya menentukan cabang mana yang akan diuji petik secara random. Lalu saya akan membuat surat pemberitahuan ke cabang dan meminta mereka menyiapkan sampel yang jumlahnya sudah saya sertakan dalam surat tersebut, dari produk yang mana saja, ada semua di surat itu. Lalu saya ke sana duluan, disusul Pak Y, kalau yang ke Padang kemarin saya berangkat hari Senin, Pak Y berangkat hari Rabu.”
“...Tapi nanti kalau dirasa perlu ada tambahan, DPS akan minta lagi sampelnya, cabang tinggal menyediakan lagi. ( staf compliance officer dari Divisi Kepatuhan Syariah Bank Z, 2016) ”
Staf compliance officer membuat surat pemberitahuan kepada cabang yang bersangkutan mengenai rencana review dan meminta cabang untuk menyiapkan sampel dari masing-masing produk bank yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa perbankan. Pihak yang menyiapkan dokumen sampel untuk diperiksa adalah pihak cabang, sedangkan DPS
hanya menyebutkan   jumlah   sampel   yang   akan diperiksa, tanpa memilih secara langsung dokumen mana yang akan di- review . Apabila saat review DPS merasa perlu tambahan sampel, ia dapat meminta kepada cabang.
Pelaksanaan review harian dilakukan oleh Staf compliance officer . Dokumen yang diperoleh dari cabang tersebut akan diperiksa oleh Staf compliance officer dengan buku Pedoman Rujukan Utama Pemenuhan Aspek Syariah. Selama lima hari kerja pelaksanaan uji petik, empat hari adalah review yang dilaksanakan oleh Staf compliance officer dan hasil review harian dilaporkan kepada DPS. DPS membaca hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Staf compliance officer secara harian dan pada saat hari terakhir sebelum Exit Meeting dilakukan. Pada hari terakhir setelah semua review selesai, DPS memimpin diskusi mengenai hasil review dengan pimpinan cabang yang disebut dengan Exit Meeting . DPS menyampaikan hasil temuan serta rekomendasinya. Hasil tersebut akan dilaporkan kepada Direksi, kemudian Direksi akan memberikan disposisi berupa perintah untuk menindaklanjuti temuan tersebut pada cabang yang bersangkutan. Hasil  dari laporan tersebut akan diumumkan kepada cabang-cabang lain sebagai sosialisasi pemenuhan kepatuhan syariah.
Setelah melakukan kegiatan konsultasi dan pengawasan selama enam bulan, DPS akan melakukan proses pembuatan laporan kepatuhan yang disebut Laporan Hasil Pengawasan DPS. Laporan tersebut dibuat dua kali dalam satu tahun, setiap enam bulan (per semester). Laporan diberikan kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  dengan  tembusan kepada Direktur Utama dan  Dewan Komisaris dengan maksimal pengumpulan dua bulan setelah periode pelaporan selesai. Penyusunan laporan dilakukan oleh staf compliance officer dan kemudian di review oleh anggota dan ketua DPS. Temuan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS akan ditindak lanjuti oleh Direksi dengan memberikan disposisi kepada divisi atau cabang terkait agar segera melakukan perbaikan. Tugas DPS adalah mengawasi divisi atau cabang tersebut dalam pelaksanaan perbaikan kepatuhan syariah yang telah diperintahkan oleh Direksi.

## Pengawasan  Ex-ante dan Ex-post
Pengawasan terhadap kepatuhan syariah dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan yang bersifat preventif ( ex-ante ) dan yang bersifat kuratif ( ex-post ). Pengawasan tersebut dilakukan oleh unit kepatuhan yang terdiri dari Sharia Compliance dan
Divisi Audit Internal. Pengawasan ex-ante di laksanakan oleh Sharia Compliance Officer dan Divisi  Audit  Internal  yang  bertugas  untuk  menjadi fungsi pengawasan ex-post .
Dalam struktur kepengurusan bagian Satuan Kerja Kepatuhan, Sharia Compliance berada setara dengan dua fungsi kepatuhan lainnya yaitu General Compliance dan Yuris, yang memiliki tanggung jawab kepada Direktur Risiko dan Kepatuhan ( Risk and Compliance Director ). Sharia Compliance Officer melakukan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan langsung dengan kepatuhan syariah di PT Bank Syariah Z dengan berpedoman pada Job Description . Pada daftar tugas rutin tersebut, dua tugas pertama merupakan tugas sebagai Staf compliance officer , yaitu mengenai aktivitas Opini DPS dan Review DPS. Sehingga, selain bertanggung jawab kepada Satuan Kerja Kepatuhan dan Direktur Risiko dan Kepatuhan, Sharia Compliance Officer juga memikul tanggung jawab langsung kepada DPS.
Sebagai fungsi pengawasan ex-ante , Sharia Compliance Officer melakukan penilaian atas risiko kepatuhan syariah melalui Kajian Isu Kepatuhan Syariah. Selain itu, database pada Compliance Information System (CIS) yang berisi mengenai kumpulan fatwa DSN-MU, Opini DPS dan rujukan syariah  akan  dipantau  oleh Sharia   Compliance Officer secara berkala. CIS ini dapat diakses oleh seluruh pegawai PT Bank Syariah Z agar semua pegawai dapat menjadikannya sebagai acuan dalam mengembangkan produk dan melaksanakan operasional bank.   Apabila  terbit suatu fatwa baru dari DSN MUI, Sharia  Compliance Officer yang bertugas untuk mensosialisasikannya kepada seluruh pegawai PT Bank Syariah Z.
Sharia Compliance Officer melakukan tugas Opini Kepatuhan Syariah  dengan me- review dan  menganalisa   permohonan review dari   divisi yang dikirimkan melalui Satuan Kerja Kepatuhan di Sheco. Sharia Compliance Officer akan melakukan review terhadap Draf Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang kemudian akan diserahkan kepada Compliance Head untuk disetujui. Fungsi koordinasi dengan DPS dilakukan terkait dengan permohonan opini  dan sosialisasi opini. Setelah review pada tiap-tiap semester dilakukan, Sharia Compliance Officer akan membuat Laporan Semesteran dan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan DPS. Selain itu, Sharia    Compliance    Officer juga membuat Laporan Kepatuhan Syariah.
Dalam  rangka  mengawasi  kepatuhan  syariah,
Divisi Audit Internal melakukan kegiatan audit yang secara garis  besar  dibagi  ke  dalam  dua  tim  yaitu: (1) Branch  Internal  Control yang terdapat  pada masing-masing cabang melakukan audit yang secara spesifik mengecek operasional bank. Branch Internal Control akan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Tim Auditor Internal Pusat; (2) Audit oleh Tim Auditor Internal   Pusat yang membuat Rencana Audit Tahunan temasuk di dalamnya mengunjungi kantor cabang ( onsite audit) secara berkala dengan mempertimbangkan  kondisi sumber daya manusia dan waktu yang tersedia.
Sebelum melakukan onsite audit, Tim Auditor Internal Pusat akan melakukan offsite audit yang dilaksanakan dengan memeriksa cabang dari kantor pusat dengan adanya akses secara langsung data core banking serta aplikasi proses pembiayaan. Tim Auditor Internal Pusat akan mengidentifikasi masalah yang dilakukan melalui akses data ini dan mempersiapkan kerangka audit untuk onsite audit. Pada saat onsite audit, auditor merujuk pada standar audit yang berlaku umum, peraturan-peraturan terkait dan Buku Pedoman Perusahaan. Di dalam Buku Pedoman Perusahaan terdapat jenis produk bank dan akad yang digunakan pada produk tersebut. Auditor memeriksa kepatuhan syariah berdasarkan syarat dan ketentuan akad. Tidak ada auditor khusus yang memiliki ilmu syariah secara spesifik  dalam mengaudit, sehingga ketika tim audit merasa perlu untuk memahami lebih dalam suatu temuan dengan syarat dan ketentuan akad, mereka akan berkonsultasi dengan DPS melalui Staf compliance officer . Divisi Audit Internal akan menyusun Laporan Hasil Audit dan melaporkannya kepada Direksi, Komisaris, Komite Audit dan Divisi terkait. Laporan ini juga yang menjadi landasan bagi DPS untuk melakukan review.

## Diskusi Pelaksanaan dan pengawasan ex-ante
Pelaksanaan dan pengawasan disini terdiri dari kegiatan permohonan opini syariah melalui Proses Permohonan Opini pada Skema Bisnis dan Produk Eksisting Bank, Pengembangan Fitur Produk dan Produk Baru Bank. Pengawasan ex-post mencakup kegiatan untuk mengawasi pelaksanaan selama kegiatan bank berlangsung dan setelah pelaksanaan kegiatan bank.
Pengawasan yang dilakukan DPS terkait   skema bisnis dan  produk eksisting bank, pengembangan fitur produk dan produk baru telah menunjukkan bahwa DPS   telah   melaksanakan   tugasnya  sesuai  yang
diperintahkan oleh Surat Keputusan DSN-MUI dan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia  Nomor 11/ 33/PBI/2009 sehingga peran pengawasan ex-ante telah terlaksana. Prosedur yang diterapkan pada Alur Permohonan Opini telah tersusun dengan sistematis sehingga semua aktivitas yang dijalankan dan dokumen yang gunakan dapat terdokumentasi dengan baik. Pemanfaatan Sheco sebagai sarana sistem untuk mengunggah permohonan dan menyampaikan opini yang telah disetujui memudahkan penyimpanan dan pengelolaan data.
Peran Staf compliance officer telah terlaksana dan adanya Staf compliance officer membantu pelaksanaan kegiatan rutin harian Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengelola hal terkait administrasi. Penugasan staf internal bank untuk membantu tugas DPS ini telah diatur di dalam Surat Edaran  Bank Indonesia Nomor  12  Tahun  2010,  jumlahnya  minimal  satu
pegawai. PT  Bank  Syariah  Z  menugaskan pegawai staf  compliance  officer untuk  sekaligus berada di posisi Staf compliance officer . Staf compliance officer turut berperan aktif terhadap pengawasan ex-ante dengan melakukan kajian isu syariah untuk memahami risiko-risiko terkait dengan kepatuhan syariah. Selain itu, Staf compliance officer juga melakukan review syariah terhadap permohonan review dari divisi mengenai Draf Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, sosialisasi fatwa dan memantau database fatwa DSN-MUI. Sehingga Staf compliance   officer telah melaksanakan fungsi pengawasan ex-ante.

## Pelaksanaan dan Pengawasan Ex-Post
Pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang bersifat ex-post terdiri dari tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Divisi  Audit Internal dan DPS  seperti  ditampilkan  dalam  tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Pelaksanaan dan Pengawasan Ex-Post N o K e g i a t a n P e l a k s a n a A n a l i s i s 1 B r a n c h   I n t e r n a l   C o n t r o l y a n g   t e r d a p a t
p a d a   m a s i n g - m a s i n g   c a b a n g   m e l a k u k a n a u d i t   y a n g   s e c a r a   s p e s i f i k   m e n g e c e k o p e r a s i o n a l   b a n k   ( c h e c k e r ) . B r a n c h I n t e r n a l   C o n t r o l a k a n   m e l a p o r k a n   h a s i l p e m e r i k s a a n n y a   k e p a d a   T i m   A u d i t o r I n t e r n a l   P u s a t . D i v i s i   A u d i t
I n t e r n a l   ( B I C )  P e n u g a s a n B r a n c h     I n t e r n a l   C o n t r o l s u d a h t e p a t   m e l i h a t   a d a n y a   p e n d e k a t a n o f f s i t e d a n o n s i t e y a n g   d i t e r a p k a n   o l e h   T i m   A u d i t o r I n t e r n a l   P u s a t .
 R i s i k o   d a r i   t e r b a t a s n y a   p e n g e t a h u a n   s y a r i a h
B I C a d a l a h   k e t i d a k m a m p u a n   d a l a m
m e n g i d e n t i f i k a s i   t r a n s a k s i   k e g i a t a n   y a n g s e h a r u s n y a   m e n j a d i   t e m u a n   a t a s k e t i d a k s e s u a i a n   t e r h a d a p   p r i n s i p   s y a r i a h . 2
O f f s i t e A u d i t :
 M e m e r i k s a   c a b a n g   d a r i   k a n t o r p u s a t   d e n g a n   a d a n y a   a k s e s   s e c a r a l a n g s u n g   d a t a c o r e   b a n k i n g .  M e n g i d e n t i f i k a s i   m a s a l a h   d a n m e m p e r s i a p k a n   k e r a n g k a   a u d i t u n t u k o n s i t e a u d i t . O n s i t e A u d i t :  A u d i t o r   m e r u j u k   p a d a   s t a n d a r   a u d i t y a n g   b e r l a k u   u m u m ,   p e r a t u r a n -
p e r a t u r a n   t e r k a i t   d a n   B u k u P e d o m a n   P e r u s a h a a n .   A u d i t o r m e m e r i k s a   k e p a t u h a n   s y a r i a h b e r d a s a r k a n   s y a r a t   d a n   k e t e n t u a n a k a d .   T i d a k   a d a   a u d i t o r   k h u s u s y a n g   m e m i l i k i   i l m u   s y a r i a h   s e c a r a s p e s i f i k   d a l a m   m e n g a u d i t . D i v i s i   A u d i t I n t e r n a l   ( T i m A u d i t   I n t e r n a l P u s a t )  R i s i k o   d a r i   t e r b a t a s n y a   p e n g e t a h u a n   s y a r i a h T i m   A u d i t o r   I n t e r n a l   P u s a t   a d a l a h k e t i d a k m a m p u a n   d a l a m   m e n g i d e n t i f i k a s i t r a n s a k s i   k e g i a t a n   y a n g   s e h a r u s n y a   m e n j a d i t e m u a n   a t a s   k e t i d a k s e s u a i a n   t e r h a d a p p r i n s i p   s y a r i a h .   H a l   i n i   b e r a k i b a t   p a d a k e g i a t a n   t e r s e b u t   t i d a k   t e r l a p o r k a n   d a n t i d a k   d a p a t   d i - r e v i e w l e b i h   l a n j u t   o l e h   D P S .
3 K e g i a t a n   U j i   P e t i k   ( P e m i l i h a n   C a b a n g   d a n   S a m p e l ) : a . P e n e n t u a n   k u n j u n g a n   c a b a n g   y a n g d i t e n t u k a n   s e c a r a   a c a k D P S   d a n S t a f c o m p l i a n c e o f f i c e r A p a b i l a   s a m p e l   d i t e t a p k a n   o l e h   c a b a n g ,   t e r d a p a t k e m u n g k i n a n   r i s i k o   b a h w a   p e m i l i h a n   s a m p e l t i d a k   a c a k   a t a u   a p a b i l a   p e m i l i h a n   s a m p e l d i l a k u k a n   s e c a r a   a c a k   o l e h   c a b a n g ,   t i d a k m e n u t u p   k e m u n g k i n a n   b a h w a   b a n k   t e l a h m e n y e l e k s i   s a m p e l   s e s u a i   k e p e n t i n g a n   b a n k .   H a l t e r s e b u t   t e r j a d i   k a r e n a   k a r e n a   p e m i l i h a n   s a m p e l t i d a k   d i l a k u k a n   l a n g s u n g   o l e h   D P S .
b . M e n e n t u k a n   j u m l a h   s a m p e l   y a n g a k a n   d i p e r i k s a ,   t a n p a   m e m i l i h s e c a r a   l a n g s u n g   d o k u m e n   s a m p e l D P S   d a n S t a f c o m p l i a n c e o f f i c e r c . M e n y i a p k a n   d o k u m e n   s a m p e l u n t u k   d i p e r i k s a C a b a n g   B a n k 4
K e g i a t a n   U j i   P e t i k   ( P e l a k s a n a a n R e v i e w S y a r i a h ) : a . P e l a k s a n a a n r e v i e w h a r i a n
S t a f
c o m p l i a n c e o f f i c e r P e n g a w a s S y a r i a h
 D e n g a n   p r o s e d u r   t e r s e b u t   m e n u n j u k k a n b a h w a   D P S   m e m p e r c a y a k a n   p e l a k s a n a a n r e v i e w k e p a d a S t a f   c o m p l i a n c e   o f f i c e r .   H a l i n i   d a p a t   m e n g a k i b a t k a n   a d a n y a k e m u n g k i n a n   d a t a   y a n g   t i d a k   m e n u n j u k k a n k e p a t u h a n   s y a r i a h   t i d a k   t e r d e t e k s i   o l e h   D P S s e c a r a   l a n g s u n g .
 D e n g a n   a d a n y a   r i s i k o   t e r s e b u t d i k h a w a t i r k a n   t e r j a d i   k u r a n g   d a p a t d i a n d a l k a n n y a   h a s i l r e v i e w y a n g   d i p e r o l e h .
b . H a s i l r e v i e w y a n g   d i l a p o r k a n k e p a d a   D P S   s e c a r a   h a r i a n
S t a f c o m p l i a n c e
o f f i c e r
c . M e m b a c a   h a s i l   p e m e r i k s a a n   y a n g t e l a h   d i l a k u k a n S t a f   c o m p l i a n c e o f f i c e r s e c a r a   h a r i a n   d a n   p a d a   s a a t h a r i   t e r a k h i r   s e b e l u m E x i t   M e e t i n g
d i l a k u k a n . D P S d . D i s k u s i   m e n g e n a i   h a s i l r e v i e w d e n g a n   p i m p i n a n   c a b a n g   s a a t E x i t M e e t i n g d a n   m e n y a m p a i k a n   h a s i l t e m u a n   s e r t a   r e k o m e n d a s i n y a .
D P S , S t a f c o m p l i a n c e o f f i c e r , p i m p i n a n c a b a n g
47 Gustining Handarbeni dan Evony Silvino Violita, Analisis Efitivitas dan Tinjauan Audit Syariah

## Tinjauan Audit Syariah
Audit merupakan suatu aktivitas mengumpulkan serta melakukan evaluasi terkait informasi dalam rangka menentukan dan melaporkan seberapa sesuai informasi yang diterima dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam hal pekerjaannya, DPS dalam fungsi ex-post memeriksa apakah operasional dan pelaksanaan aktivitas bank telah sesuai dengan kriteria syariah yang telah dipahami di awal. Dengan kata lain, DPS memiliki fungsi audit berupa audit syariah.
Dalam pelaksanaan tugas audit tersebut, prinsip audit utama harusnya dapat dipenuhi. Salah satu prinsip utama audit adalah adanya sifat independensi auditor atas auditee nya. Dalam hal ini, DPS harusnya bersifat independent dari bank dimana dia ditugaskan.
Dalam pekerjaannya, DPS dibantu oleh seorang staf divisi kepatuhan bank yang lebih banyak melakukan pekerjaan administratif, persiapan, memilih sampel, bahkan melakukan review awal. Hasil review yang baru kemudian di review dan dikaji oleh anggota DPS. Secara fakta, staf yang membantu DPS merupakan unsur internal bank. Walaupun review akhir dilakukan oleh DPS, namun hal ini dapat sedikit banyaknya memengaruhi proses audit syariah yang dilakukan. Dalam pemilihan sampel misalnya, pada kondisi tertentu, staf divisi kepatuhan yang merupakan staf bank dapat saja melakukan pemilihan sampel yang tidak mendukung hasil kerja audit syariah. Dengan kata lain, tidak memasukkan transaksi yang bermasalah ke dalam sampel.
Dalam pekerjaannya, DPS merupakan ahli fikih yang memahami syariah Islam terkait transaksi perbankan, dan biasanya merupakan seorang yang memiliki keilmuan tinggi. Anggota DPS secara fakta tidak dibatasi untuk juga memiliki pekerjaan lain terkait keahliannya dalam fikih Islam. Oleh karena itu, anggota DPS juga memiliki kesibukan yang cukup tinggi. DPS melakukan review pada tahapan dimana telah dilakukan review administratif oleh staf kepatuhan yang telah ditunjuk oleh pihak bank. Apabila dihubungkan dengan kondisi bahwa pekerjaan DPS dibantu oleh staf internal bank, efektivitas pekerjaan DPS dapat berkurang. Sharia Compliance Officer yang ditugaskan dapat saja melakukan pemilihan sampel yang telah disesuaikan dengan kepentingan bank, sementara DPS tidak punya cukup waktu dan tenaga (staf sendiri) untuk dapat medeteksi dan melakukan pengujian bila hal ini terjadi.
Memperhatikan  kondisi  perbankan  syariah di Indonesia, salah satu tantangan peningkatan pangsa
pasar adalah efisiensi dan untuk sekaligus kemampuan memenuhi keinginan nasabah yang sampai saat ini masih memperhitungkan imbal hasil dari investasi dana diperbankan. Apabila diterapkan aturan bahwa DPS harus memiliki staf sendiri dalam melakukan seluruh proses audit syariah, atau DPS dijadikan pihak yang independent sepenuhnya dari bank, maka akan terdapat peningkatan biaya yang cukup tinggi bagi perbankan syariah. Hal ini juga menjadi pertimbangan karena dapat menurunkan daya saing bank syariah dibandingkan bank konvensional.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah pada PT Bank Syariah Z dilakukan dengan menerapkan pengendalian bersifat preventif ( ex- ante) dan kuratif ( ex-post). Ex-ante dilakukan oleh Sharia Compliance Officer yang berada dibawah Satuan Kerja Kepatuhan, sedangkan ex-post yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal. Sharia Compliance Officer betugas untuk melakukan kajian isu kepatuhan syariah, memantau Compliance Information System , me- review kepatuhan syariah terkait Draf Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis divisi, serta menjadi mediator komunikasi antara pihak internal bank dengan DPS. Divisi Audit Internal berperan saat kegiatan operasional bank telah dilakukan dengan melakukan audit offsite dan onsite secara berkala dibantu dengan auditor pada masing- masing cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baik pada ex-ante maupun ex-post , DPS melaksanakan fungsinya sebagai lembaga independent yang terlibat untuk mengawasi kepatuhan prinsip syariah. DPS telah menjalankan peran pengawasan sejak dari awal kegiatan bank ( ex-ante). Sedangkan peran pengawasan pada ex- post mencakup pelaksanaan dan setelah pelaksanaan kegiatan bank.  Dalam hubungannya dengan Divisi Audit Internal, DPS melakukan review atas hasil laporan hasil audit internal untuk komponen yang terkait dengan syariah saja. Risiko dari terbatasnya pengetahuan syariah Tim Auditor Internal Pusat adalah ketidak mampuan dalam mengidentifikasi transaksi kegiatan yang seharusnya menjadi temuan atas ketidak sesuaian terhadap prinsip syariah. Hal ini berakibat pada kegiatan tersebut tidak terlaporkan dan tidak dapat di-r eview lebih lanjut oleh DPS. Di PT Bank Syariah Z, Staf compliance officer adalah staf pada divisi kepatuhan. Namun posisinya sebagai Staf compliance officer dan divisi kepatuhan
harusnya  merupakan  dua  posisi  yang independent . Pekerjaan DPS dibantu oleh Staf compliance officer yang diharapkan sudah memiliki integritas tinggi dan memiliki etika baik sehingga melakukan pekerjaannya sebagaimana telah ditetapkan. Walaupun begitu, tetap ada risiko dimana terdapat kondisi ketidak patuhan yang DPS tidak bisa dengan mudah mendeteksi hal ini. Risiko prosedur ada pada kegiatan uji petik bank ( ex-post ). Apabila sampel uji petik ditetapkan oleh cabang, terdapat kemungkinan risiko bahwa pemilihan sampel tidak acak atau apabila pemilihan sampel dilakukan secara acak oleh cabang, tidak menutup kemungkinan bahwa bank telah menyeleksi sampel sesuai kepentingan bank. Hal tersebut terjadi karena karena pemilihan sampel tidak dilakukan langsung oleh DPS. Kemudian, dengan adanya prosedur review syariah seperti pada PT Bank Syariah Z menunjukkan bahwa DPS mempercayakan pelaksanaan review kepada Staf compliance officer . Hal ini dapat mengakibatkan adanya kemungkinan data yang tidak menunjukkan kepatuhan syariah tidak terdeteksi oleh DPS secara langsung. Dengan adanya risiko tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kurang dapat diandalkannya hasil review yang diperoleh.

## Implikasi
Dari hal ini adalah adanya tantangan bagi pemerintah untuk membuat sistem agar proses pengawasan kepatuhan perbankan syariah menjadi lebih baik tanpa adanya peningkatan biaya yang cukup sinifikan sehingga tidak menurunkan daya saing bank syariah dalam dunia perbankan secara keseluruhan.

## Saran
1.   Mengembangkan penelitian mengenai prosedur pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah dengan meninjau peraturan dan standar internasional seperti IFSB dan AAOIFI.
2.  Melakukan   penelitian   terhadap   prosedur pelaksanan dan pengawasan kepatuhan syariah pada objek penelitian yang berbeda, sehingga dapat melengkapi data dan informasi dari industri perbankan syariah.
3.    Terbatasnya     akses       untuk      melaksanakan observasi sehingga hanya didasarkan pada hasil wawancara dan dokumen internal. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan observasi langsung. Menggunakan observasi langsung pada objek penelitian sebagai metode pengumpulan  data.  Observasi  yang  dimaksud
adalah dengan mengikuti kegiatan DPS atau stafnya secara langsung dengan mengobservasi hal - hal tersebut, peneliti akan mendapatkan sumber data yang lebih spesifik, sehingga dapat menilai efektivitas pelaksanaan tugas DPS.

## DAFTAR PUSTAKA
AAOIFI. (1998). Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Manama, Bahrain: AAOIFI.
Abdallah, A. A. (1994). T he Role of Sharia Supervisory Board in Setting Accounting Policies in Islamic Banks. Development of an Accounting System for Islamic Banks. London: Institute of Islamic Bank and Insurance.
American Accounting Association. Statement of Basic Auditing Theory. Journal of Accounting Research (Spring): 95-112.
Arens, A.A., Elder, R.J., & Beasley, M.S. (2014). Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach (15 th Edition) . New Jersey: Pearson Education.
Arens, A.A., Elder, R.J., & Beasley, M.S. (2003). Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach (9 th Edition) . New Jersey: Pearson Education. Bank Indonesia. (2008). Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Coporate GovernanceBagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Bank Indonesia. (2010). Surat Edaran bank Indonesia No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Bank Indonesia. (2011). P eraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
Bayinah, Ainur. (2015). DPS Saja Tidak Cukup . Agustus, 2016. http://mysharing.co/dewan-pengawas- syariah-saja-tidak-cukup/.
Darmadi, S. (2013). Corporate Governance Disclosure in the Annual Report: An Explanatory Study on Indonesian Islamic Banks. Emerald, 29, 6.
DSN-MUI. (2000). Keputusan Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah. http://www.dsnmui.or.id.
Effendi, Muhammad. (2009). The Power of Corporate Governance: Terori dan Implementasi . Jakarta: Salemba Empat
Gunawan, I. (2015). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara. Hamza, H. (2013). S haria Governance in Islamic Banks: Effectiveness and Supervision Model. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and
Management, 6 (3), 226-237.
Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar  Auditing No.01 (SA Seksi 150).
Islamic     Financial     Service     Board.  (2009). Guiding Principles on Shariah Governance Systems for
Institutions Offering Islamic Financial Services. http//www.ifsb.org.
Jensen, M. 1994. Self-interest, altruism, incentives and agency theory. Journal Corporate Finance. Karim, Abdel. (1990). The Independence of Religious and External Auditors: The Case of Islamic Bank. JAAAJ, vol.3(3), p.34-44.
Kartika, Unoviana. (2015). Orang Dalam Bermain, Bank Syariah Mandiri Dibobol Rp 50 Miliar. diakses pada September 2016 dari www.kompas.com. http:// megapolitan.kompas.com/read/2015/02/02/18582981. OECD. (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance.
Otoritas Jasa Keuangan. (Juli 2016). Statistik Perbankan Syariah OJK . September 2016. http://www.ojk.go.id/ id  /  kanal  /  perbankan  /  data  -  dan  -  statistik/
50 Jurnal Riset Bisnis Vol 1 (1) (Oktober 2017) : 41-50
statistik-perbankan-indonesia/Default.aspx. PT Bank Syariah Z. (2015) Annual Report . PT Bank Syariah Z. Sekaran, Uma., & Roger, Bougie. (2013). Research Methods for Business: a skill-building approach . John Wiley & Sons Ltd. Suleiman, N. 2000. Corporate Governance for Islamic Bank . http://www.lib.bke.hu/gt/2000-3/ nmsuleiman.pdf
Sujarweni, V. ( 2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
Sukardi, B. (2012). Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Pemikiran Islam vol.17(2). IAIN Surakarta. Umam, K. (2016). Efektivitas Pengawasan DPS pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di DI Yogyakarta .
November 2016. Digital Library UIN. digilib.uin- suka.ac.id
Yin, R. K. (1989). Case Study Research: Design and Methods. (Revised edition).