PALITA: Journal of Social-Religi Research
April 2016, Vol.1, No.1, hal.17-28 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 ©2016 LP2M IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita

## URGENSI MASLAHAH DALAM KONSEP EKONOMI SYARIAH

## Sakirman
STAIN Jurai Siwo Metro Lampung Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Kampus Kota Metro - Lampung, 34111 E-mail : sakirman87@gmail.com

## Abstract
The fragility  of  the  economic  system  of capitalism  and  socialism  makes the  Islamic  economic system  into  an  alternative  economic  system  and  studied  in  depth  by  contemporary  Islamic economic thinkers. In realizing Islamic economic system must be aligned with the maqasid al- shari'ah  (goals  sharia).  There  are  four  main  approaches  in  the  study  of  Islamic  economics namely:  a  pragmatic  approach,  recitative,  utopian  and  adaptive.  Such  an  approach  always leads to moral values, human brotherhood, social justice, integrating Islamic values  and aims for  the  establishment  of  al-mashlahah  as  the  core  maqashid  al-shari'ah  can  be  used  as  an argument of the legal establishment, especially relating  to Islamic economics. Ijtihad in Islam economy  by  using  al-maslahah  can  be  done  by  meeting  certain  requirements  that  do  not conflict  with  al-Qur'an  and  al-Hadith  and  not  contrary  to  qiyas.  Besides,  it  does  not  conflict with a higher benefit, both in how to do it and in a way to preserve from extinction. Economic Ijtihad Islam implemented by analyzing the social and political realities and priorities (fiqh figh realities and priorities) in order to achieve the benefit of society and the state.
Keywords :  mashlahah,  Islamic  economics,  maqashid  as-Sharia,  production,  consumption, distribution

## Abstrak
Kerapuhan  sistem  ekonomi  kapitalisme  dan  sosialisme  menjadikan  sistem  ekonomi  Islam menjadi  sistem  ekonomi  alternatif  dan  dikaji  secara  mendalam  oleh  pemikir  ekonomi  Islam kontemporer.  Dalam  mewujudkan  sistem   ekonomi  Islam  harus  selaras  dengan  maqashid  al- shari’ah  (tujuan -tujuan  syari`ah).  Ada  empat  pendekatan  utama  dalam  kajian  tentang ekonomi  Islam  yakni:  pendekatan   pragmatis,  resitatif  ,  utopian  dan   adaptif.  Pendekatan tersebut  selalu  mengarah  kepada  nilai-nilai  moral,  persaudaraan  kemanusiaan,  keadilan sosial, mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan bertujuan untuk terwujudnya al-Mashlahah sebagai inti maqashid al- shari’ah dapat digunakan sebagai dalil penetapan hukum khususnya yang berhubungan dengan ekonomi Islam. Ijtihad dalam ekonomi Islam dengan menggunakan al-mashlahah  dapat  dilakukan  dengan  memenuhi  syarat  tertentu  yakni  tidak  bertentangan dengan  al-Qur`an  dan  al-Hadis  serta  tidak  bertentangan  dengan  qiyas.  Disamping  itu  tidak bertentangan  dengan  kemaslahatan  yang  lebih  tinggi,   baik  dalam  cara  mewujudkannya maupun  dalam  cara  mempertahankan  dari  kemusnahannya.  Ijtihad  Ekonomi  Islam diimplementasikan dengan menganalisa realitas sosial dan politik dan prioritas (fiqh realitas dan figh prioritas) untuk mencapai kemaslahatan masyarakat dan negara.
Kata kunci : mashlahah, ekonomi Islam, maqashid as-Syariah, produksi, konsumsi, distribusi

## 18 | Sakirman

## PENDAHULUAN
Kebebasan  lekat  dengan  manusia  baik  kebebasan  berfikir  dan kebebasan berkehendak. Kebebasan, kemudian menjadikan manusia sebagai wakil  Tuhan  di  muka  bumi.  Ia  berkuasa  atas  apa  saja  yang  ada  di  bumi, bahkan  seisi  alam  raya  yang  bertaburan  di  cakrawala.  Ilmu  pengetahuan sebagai  alat  eksplorasi  mengukuhkan  posisi  manusia  di  atas  segalanya. Gagasan  demi  gagasan  dan  temuan  demi  temuan  semuanya  memapankan eksistensi  manusia.  Namun  demikian,  eksistensi  manusia  alih-alih meruntuhkan  nilai  luhur  kemanusiaan  itu  sendiri.  Terlebih  abad  ini  agama menjadi satu mata rantai dengan kekuasaan dan penguasaan.
Akhir-akhir  ini,  lembaga  perbankan  dan  keuangan  syariah  mengalami kemajuan  yang  sangat  pesat.  Lembaga-lembaga  perbankan  yang  dimaksud antara  lain   asuransi,  sukuk,  pegadaian,  mortgage,  leasing  dan  multifinance, capital  market,  mutual  fund,  factoring,  MLM  (Multi  Level  Marketing),  dsb. Perkembangan  sains  dan  teknologi  modern  telah  menimbulkan  dampak besar  terhadap  kehidupan  manusia,  khususnya  terhadap  kegiatan  ekonomi bisnis,  seperti  tata  cara  perdagangan  melalui  e-commerce,  system pembayaran  dan  pinjaman  dengan  kartu  kredit,  sms  banking,  perdagangan international / ekspor impor dengan  media L/C, sampai  kepada, instrumen pengendalian  moneter,  exchange  rate,  waqf  saham,  jaminan  fiducia  (rahn tasjiliy)  dalam pembiayaan, jaminan resi gudang.
Kehadiran  lembaga- lembaga  perbankan  dan  keuangan  syari’ah didasarkan  kepada  maslahah.  Inovasi  zakat  produktif  dan  waqaf  tunai  juga didasarkan kepada maslahah. Pendeknya semua aktivitas dan perilaku dalam perekonomian  acuannya  adalah  maslahah.  Jika  di  dalamnya  ada kemaslahatan,  maka  hal  itu  dibenarkan  dan  dianjurkan  oleh  syari’ah. Sebaliknya  jika  di  sana  ada  kemudratan  dan  mafsadah,  maka  prakteknya tidak  dibenarkan,  seperti  ihtikar,  spekulasi  valas  dan  saham,gharar,  judi, dumping,  dan  segala  bisnis  yang  mengandung  riba.  Demikian  pula  dalam membicarakan  perilaku  konsumen  dalam  kaitannya  dengan  utility.  Dalam ekonomi  konvensional,  tujuan  konsumen  adalah  untuk  memaksimalkan utility,  sedangkan  dalam  ekonomi  Islam  untuk  memaksikumkan  maslahah. Utility adalah sebuah konsep yang kepuasaan (manfaatnya) bersifat material dan keduniaan belaka, sedangkan maslahah adalah utility yang mengandung unsur-unsur  akhirat, bersifat spiritual dan transendental.
Tulisan  ini  ingin  memposisikan  kembali  fungsi  agama  (baca;  Islam) laiknya  awal  kemunculannya  seperti  yang  didaulat  oleh  Allah  swt  melalu syari’atNya. Selanjutnya, diulas mengenai hal ihwal kompromi antara agama dan ekonomi. Terakhir,  akan dibahas tentang sekat-sekat kepentingan  yang meruntuhkan nilai-nilai luhur agama dari sudut pandang ekonomi.

## PEMBAHASAN

## Konsep Ekonomi Syariah
Syari’ah  sebagai  jalan  menuju  tercapainya  nilai -nilai  luhur  Islam  yang universal  dan  holistik  kini  berada  di  persimpangan  jalan  antara  jalan sosialisme  dan  kapitalisme.  Kebangkrutan  perekonomian  dunia  ditengarai oleh ekonomi syari’ah karena ketiadaan keadilan yang menyeluruh. Ekonomi syariah  dilandasi  nilai-nilai  luhur  Islam  dan  merupakan  sebuah  studi  ilmu sosial yang khusus mengkaji persoalan ekonomi masyarakat global. Hal yang paling  membedakan  dari  sistem  ekonomi  syariah  dengan  sistem  ekonomi kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan ( Welfare State ) adalah perlawanannya  terhadap  eksploitasi  yang  dilakukan  oleh  pemilik  modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan.
Ekonomi syari’ah kini ingin menegaskan kembali sembari menawarkan solusi-solusi yang mengakar dan tersistematis melalui nilai-nilai luhur Islam yang  telah  tebukti  selama  berabad-abad.  Melalui  empat  pilarnya,  ekonomi syari’ah hend ak menjawab tantangan zaman, yaitu:
1. Kesatuan ( unity )
2. Keseimbangan ( equilibrium )
3. Kebebasan ( free will )
4. Tanggung jawab ( responsibility ).
Empat  pilar  inilah  yang  akan  menjadi  “kemudi”  roda  ekonomi kehidupan  masyarakat,  sehingga  keadilan  ekonomi  sosial  bukan  hanya isapan jempol semata.

## Konsep Maslahah
Maslahah  memiliki  asal  kata maslahah ,  berasal  dari  bahasa ‘arab diambil  dari  kata  kerja shalaha-yasluhu menjadi sulhan-mashlahatan mengikuti wazan (pola) fa’ala - yaf’ulu yang  berarti  manfa’at, fâidah ,  bagus, guna  atau  kegunaan . Akar  kata  maslahah  juga  bisa  berasal  dari  bentuk tunggal (mufrod) dari kata al-masâlih. Dalam lisân al- ‘Arob dijelaskan bahwa kata maslahah memiliki dua arti, yang pertama, al-maslahah yang berarti al- sholah dan  yang  kedua, al-maslahah yang  berarti  bentuk  tunggal  dari al- masâlih .  Semuanya  mengandung  arti  adanya  manfa’at  baik  secara  asal maupun  melalui  proses,  seperti  menghasilkan  kenikmatan  dan  faedah, ataupun  pencegahan  dan  penjagaan,  seperti  menjauhi  kemadharatan  dan penyakit. Semua itu bisa dikatan maslahah .
Sementara  itu,  kata  maslahah  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia diartikan  dengan  sesuatu  yang  mendatangkan  kebaikan  (kemaslahatan  dan sebagainya),  faedah,  guna.  Sedangkan  kata  kemaslahatan  diterjemahkan dengan kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan.

## 20 | Sakirman
Secara istilah, maslahah dapat didefinisikan sebagai berikut:
Maslahah dalam  pandangan  al-Buthi  adalah  manfaat  yang  ditetapkan shâri’ untuk  para  hambanya  yang  meliputi  pemeliharaan  agama,  diri,  akal, keturunan  dan  harta  mereka  sendiri  sesuai  dengan  urutan  tertentu. 1 Selain itu al-Syaukâni menguraikan maslahah lebih terperinci, karena menurut dia makna  yang  digunakan   untuk  mengistilahkan maslahah memiliki  makna yang  berbeda-beda. Maslahah adakalanya  disebut al-munâsabah karena untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  dari  permasalahan  yang  tidak  ada dalilnya  seseorang  dapat  melakukan munâsabah ,  yaitu  membandingkan dengan  permasalahan nas al- Qur’an.  Adakalanya maslahah disebut  dengan al-Halât, karena mungkin juga manusia menduga-duga adanya kemanfaatan dibalik  suatu  hukum. Maslahah disebut  dengan ri’âyah  al -maqâsid .  Karena dengan mewujudkan kemaslahatan berarti mewujudkan dan menjaga tujuan shara’ ,  yaitu  kemaslahatan  umum. 2 Lebih  jelasnya  ia  berpendapat  bahwa maslahah adalah  sesuatu  yang  perlu  untuk  dilestarikan  dan  sejalan  dengan keinginan  manusia  untuk  menarik  manfat  dan  menolak  bahaya. Kemudian  Al- Syâtibi, salah satu Ulama’ Madzhab Maliki mengatakan bahwa maslahah adalah setiap prinsip shara’ yang tidak disertai nas  khusus, namun sesui  dengan  tindakan shara’ serta  maknanya  diambil  dari  dalil- dali  shara’.
Makna prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan bahan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan oleh shara’ yang qat'î. 3
Dia  mengklasifikasikan maslahah menjadi  dua  bagian  , maslahah dari keberadaannya  didunia  dan  dari  aspek  hubungannya  dengan  statemen shâri’ah ( khitâb  shâri’ah ).  Dalam  kaitanya  dengan  keberadaanya  didunia, maslahah berarti  sesuatu  yang  membicarakan  penegakan  kehidupan manusia  dan  pencapaian  segala  sesuatu  yang  dianut  oleh  kualitaas intelektual  dan  emosinya.  Oleh  karena  itu  dalam  dataran  praktis, maslahah berhubungan  erat  dengan  sesuatu  yang  lazim  di  masyarakat  yang  disebut adat.  Sedangkan  dari  aspek  kedua,  segala  sesuatunya  kembali  lagi keketentuan  ketentuan shâri’ah .  Dalam  hal  ini,  apabila shâri’  menuntut sesuatu itu  dikerjakan  oleh manusia berarti maslahah dan apabila  dilarang berarti mafsadah .
1 Said Ramadhan Al-Buthi, Dhawabit Al-Maslahah Fi Al- Shari’ah Al -Islamiyah (Bairut: Muassah Al-Risalah, 1977).
2 Al-Syaukani, Irsyad Al-Fuhu (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.).
3 Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Syatibi, Al-Mustafa (Bairut: Dar al-Tsaqofah, n.d.).
Adapun menurut al-Ghazâlî, dijelaskan bahwa secara harfiah maslahah adalah  menarik  kemanfaatan  dan  menghindarkan  kerugian.  Namun  yang dikehendaki dalam pembahasan maslahah ini bukanlah pengertian tersebut, akan  tetapi  melestarikan  tujuan- tujuan  shâri’at.  Seadangkan  tujuan  shâri’at pada makhluk mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap  lima  prinsip  dasar  ini  adalah maslahah .  Sendangkan  hal-hal  yang menghambat  pencapaian  prinsip-prinsip  ini  disebut  mafsadah,  dan menolalak atas mafsadah adalah suatu maslahah . 4
Mustafa  Syalbi,  menyimpulkan maslahah kedalam  dua  pengertian.
Pertama, dengan  pengertian  majas, maslahah adalah  sesuatu  yang menyampaikan  pada  kemanfaatan .  Kedua, secara  hakiki, maslahah adalah akibat  itu  sendiri  yang  timbul  dari  sebuah  tindakan,  yaitu  berupa  kebaikan atau kaemanfaatan.
Kemudian pengertian maslahah menurut al-Tûfî, didefinisikan menurut ‘urf (pemahaman  umum  yang  berlaku  di  masyarakat)  adalah  sebab  yang membawa  pada  ke maslaha tan  (manfaat).  Dengan  demikian  al-Tûfî  ingin menegaskan  bahwa maslahah yang  ingin  di  kehendaki  hukum  islam  tidak sama dengan apa yang dikehendaki manusia.
Terakhir,  pengertian maslahah menurut  Wahbah  al-Zuhaili.  Dia memberikan  sebuah  definisi  yang  dianggap  akomodatif  dan  dapat menjelaskan  hakikat maslahah ,  ia  menuturkan  bahwa maslahah adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilakau penetapan shâri’ah dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil secara spesifik mengungkapkan atau menolaknya, dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah (kerusakan). 5
Dari  beberapa  definisi  tersebut,  tampak  yang  mejadi  tolok  ukur maslahah adalah   tujuan-tujuan shara’ atau  berdasarkan  ketetapan shâri’ . Meskipun  kelihatan  bertentangan  dengan  tujuan  manusia  yang  sering  kali dilandaskan pada hawa nafsu semata, semua definisi tersebut sesungguhnya masih  dalam  koridor  syari’at.  Hanya  saja  antara satu  dengan  yang  lain berbeda  dalam  hal  mengungkapkan  artikulasi  bahasanya.  Berdasarkan pengertian tersebut, hemat penulis maslahah itu merupakan variabel bebas yang nilai-nilainya terikat oleh keuniversalan manfaat yang telah termaktub di dalam wahyu.
4 Abu  Hamid  bin  Muhammad  bin  Muhammad Al-Ghazali, Al- Mustafa  Min  ’Ilmi  Ushul, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.).
5 Wahbah Al-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.).

## 22 | Sakirman

## Perilaku Manusia di Era Post-Modern
Ruang dan akses komunikasi manusia di era Post-Modern (selanjutnya dibaca  posmo)  semakin  meluas.  Beberapa  promo  produk  seringkali menggunakan  teknologi  informasi,  sehingga  penipuan  sering  kali  terjadi. Akibatnya  tidak  jarang  konsumen  menderita  kekecewaan.  Hal  ini  dapat dilihat  pada  beberapa  kasus  kecil  hingga  kasus  besar  yang  berkedok “syariah”  menggegerkan  ekonomi  dunia.  Fenomena  tersebut  jika  dibaca secara  seksama  mengindikasikan  bahwa  ekonomi  syari’ah  terlampau diterima oleh masyarakat.
Jika  dicermati  dari  kemunculan  ekonomi  Islam  abad  modern  ini,  ia tampak  sebagai  “jalan  baru”  di  persimpangan  jalan  buntu.  Dikatakan demikian,  karena  muatan  yang  terkandung  di  dalamnya  lebih  bersifat materialistik.  Perayaan  mengenai  prakteknya  diramaikan  oleh  beberapa kalangan seperti akademisi, praktisi, bahkan ada peran strategis dari negara (pemerintah).  Sampai  di  sini,  kajian  mengenai  paradigma  maslahah  dalam ekonomi syari’ah menjadi perlu sebagai bentuk ikhtiyar dalam menemukan sumbu maslahah yang selama ini terpendam oleh sistem yang masih bersifat materialistik.  Selanjutnya,  penulis  ingin  mengurai  paradigma  maslahah dalam ekonomi syari’ah yang meliputi paradigma maslahah dalam produksi, paradigma  maslahah  dalam  konsumsi  dan  paradigma  maslahah  dalam distribusi.

## Paradigma Maslahah dalam Produksi
Produksi  memiliki  makna  yang  sama  dengan  eksplorasi  yaitu pengerukan  sumber  daya  alam  melalui  ilmu  pengetahuan  yang dikembangkan  manusia.  Islam  memandang  produksi  sebagai  sarana  yang dapat mengantarkan kepada keluhuran moral manusia. Karena tujuan akhir tersebut  diutamakan  ketimbang  kesenangan  sementara,  yakni  kehidupan akhirat.  Sehingga  pemenuhan  produksi  lebih  diartikan  sebagai  pemenuhan saving untuk kehidupan yang abadi.
Al-quran dalam Surat As-Sajdah ayat 2 menjelaskan:
“ Dan  apakah  mereka  tidak  memperhatikan,  bahwasanya  kami menghalau  (awan  yang  mengandung)  air  ke  bumi  yang  tandus,  lalu kami  tumbuhkan  dengan  air  hujan  itu  tanaman  yang  daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan ?”.
Ayat  tersebut  menjelaskan  tentang  tanah  yang    berfungsi  sebagai penyerap air hujan dan akhirnya tumbuh tanaman-tanaman yang terdiri dari beragam  jenis.  Tanaman  itu  dapat  dimanfaatkan  manusia  sebagai  faktor produksi  alam,  dari  tanaman  tersebut  juga  dikonsumsi  oleh  hewan  ternak yang  pada  akhirnya  juga  hewan  ternak  tersebut  diambil  manfaatnya (diproduksi) dengan berbgai bentuk seperti diambil dagingnya, susunya dan lain sebagaiya yang ada pada hewan ternak tersebut.
Ayat tersebut seolah mengisyaratkan agar manusia memikirkan siklus kehidupan. Maksud terdalam ayat ini dapat dipahami bahwa ketika produksi tidak  memedulikan  faktor  keseimbangan  alam,  maka  siklus  tidak  bisa berjalan secara normal. Dan, ketika itu kesengsaraan atau kekacauan menjadi niscaya.  Jelas,  ayat  tersebut  tidak  menyetujui  adanya  ketimpangan margin humaniti yang disebabkan oleh pemaksimalan margin ekonomi. Kelangkaan, kenaikan  harga,  pemutusan  kerja  dan  lain  sebagainya  adalah  akibat  dari pemaksimalan  margin  ekonomi.  Di  sinilah  perlunya  paradigma  maslahah dalam produksi ekonomi syari’ah.

## Paradigma Maslahah dalam Konsumsi
Konsumsi  merupakan  satu  tali  dengan  produksi.  Dimana  diproduksi suatu barang disitulah kebutuhan konsumen tersedia. Islam sebagai panduan hidup  telah  menggariskan  batas-batas  konsumsi.  Bahkan  dalam  al- Qur’an dijelaskan:
“Dan  jika  kami  hendak  membinasakan  suatu  negeri,  Maka  kami perintahkan  kepada  orang-orang  yang  hidup  mewah  di  negeri  itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri  itu,  Maka  sudah  sepantasnya  berlaku  terhadapnya  perkataan (ketentuan  kami),  Kemudian  kami  hancurkan  negeri  itu  sehancur- hancurnya.” (QS. Al -Isra: 16)
Konsumerisme sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami melalui bahwa produksi yang berlebih pasti merusak siklus alam. Semakin  alam  diekploitasi,  semakin  rusak.  Dan,  pastinya  semakin  merebak kesenjangan  sosial.  Pada  kondisi  sedemikian,  menurut  sahabat  Mu’awiyah, kuncinya adalah bagaimana kita mengatur anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga. Pengaturan belanja yang baik itu merupakan setengah usaha, dan  dia  dianggap  sebagai  setengah  mata  pencaharian.  Karena  Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan berusaha dengan baik di satu sisi. Dan, di sisi lain, Islam juga memerintahkan agar harta yang dikeluarkannya untuk  tujuan  yang  baik  dan  bermanfaat  (baca;  maslahah)  sebagai  jalan mencapai kemuliaan di sisi Allah swt (baca; ibadah).

## 24 | Sakirman

## Paradigma Maslahah dalam Distribusi
Setelah produksi dan konsumsi, selanjutnya mengenai persoalan yang terkait  dengan  distribusi.  Distribusi  dalam  hal  ini  lebih  kepada  distribusi penguasaan  hak  kepemilikan  individu,  sosial  dan  negara.  Dalam  Islam, masing-masing  mempunyai  peran  dan  fungsinya.  Sebagai  individu,  wajib atasnya  mengenai  pendistribusian  harta  yang  dimilikinya.  Harta  bisa berbentuk  saham  atau  aset  yang  lain  yang  dapat  dikembangkan  dalam kerangka keadilan ekonomi bagi masyarakat luas. Sebagai masyarakat, wajib atasnya  memelihara  aset  bersama  guna  menguatkan  tali  kemanusiaan  dan keseimbangan alam agar tidak dieksploitasi secara seporadis. Sebagai negara, wajib  baginya  membuat  aturan  yang  tidak  monopoli  kelas  sosial  yang  satu dengan  kelas  sosial  yang  lain  sehingga  tercipta  suatu  keseimbangan  baik keseimbangan  pasar  modal  atau  keseimbangan  yang  bersifat  non-ekonomi seperti budaya dan politik.

## Paradigma Maslahah dalam Ekonomi Syari’ah
Ekonomi syari’ah bukan sebuah konsep perpaduan antara kapitalisme dan  sosialisme.  Ia  memiliki  konsep  yang  mandiri,  mengakar  dan  punya karakteristiknya  sendiri  baik  mengenai  ekonomi  makro,  ekonomi  mikro, kebijakan  moneter,  kebijakan  fiskal,  pembiayaan  publik  ataupun  tentang konsep  pembangunan.  Banyak  anggapan  yang  mengatakan  bahwa  ekonomi syari’ah  yaitu  ekonomi  konvensional  minus  riba  plus  ZIS.  Pandangan  ini terbantah,  karena  visi  dan  tujuan  yang  mendasari  subjek  ekonomi  Islam tidak  sama  dengan  ekonomi  konvensional.  Demikian  pula  pendefinisan kesejahteraan  dalam  subjek  ekonomi  Islam  tidak  sama  dengan  ekonomi konvensional.
Konsep kesejahteraan dalam literatur ekonomi konvensional misalnya, didefinisikan  sebagai happines  and  life  satisfaction .  Konsep happiness ini selanjutnya  dimasukkan  kedalam  terminologi  material  dan  hedonistis, perolehan  pendapatan  dan  profit  yang  tinggi  untuk  memenuhi biological needs .  Dari  konsep  kesejahteraannya  tersebut  kemudian  dapat  dipahami bahwa aktifitas ekonomi konvensional hanya untuk melayani kecenderungan pribadi, kekayaan, kesenangan jasmani dan kepuasan sensual. Dengan begitu,
'value judgement'  dalam ekonomi  konvensional  akan  disingkirkan sehingga terjadi apa yang disebut dengan freedom to pursue self interest atau individu memiliki  kebebasan  memutuskan  apa  yang  mereka  inginkan.  Pada  kondisi yang  seperti  inilah  keberadaan  dan  peran  pemerintah  dipersempit  kecuali pada hal-hal yang menguntungkan para individu pemilik modal tersebut.
Berbeda dengan apa yang digagas oleh Ibnu Khaldun mengenai konsep kesejahteraan.  Ibnu  Khaldun  menggagas  kesejahteraan  tidak  saja  untuk pemenuhan  kebutuhan  dasar  jasmani,  melainkan  juga  kebutuhan  non- material.  Salah  satu  kebutuhan  non  material  yang  paling  penting  adalah keadilan.  Syarat  kesejahteraan  lainnya,  menurutnya,  adalah  ketenangan mental,  keharmonisan  keluarga  dan  masyarakat,  persaudaraan  umat manusia,  kebebasan,  keamanan  harta  benda,  keamanan  hidup,  minimisasi kejahatan dan penekanan.
Kesejahteraan  merupakan  produk  akhir  dari  interaksi  faktor-faktor ekonomi dengan faktor-faktor moral, sosial, demografis,  politis dan historis yang  terintegrasi  sedemikian  rupa  sehingga  masing-masing  faktor  tersebut tidak  akan  bisa  berkontribusi  optimum  dengan  menghilangkan  salah satunya.  Kesejahteraan  yang  hakiki  mustahil  akan  pernah  terealisasi  tanpa adanya keadilan. Al- Qur’an telah menegaskan bahwa penegakan keadilan itu dasar tujuan diutusnya para rosul (QS.57:25):
“Sungguh, Kami telah mengutus rasul -rasul Kami dengan bukti-bukti yang  nyata  dan  Kami  turunkan  bersama  mereka  kitab  dan  neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil”.
Rosulullah saw juga pernah bersabda, “ketidakadilan sebagai kegelapan y ang sesungguhnya”. Hal demikian dikarenakan ketidakadilan dapat meruntuhkan solidaritas,  karena  ketidakadilan  pun  konflik  akan  sangat  mudah  disulut, ketidakadilan  dapat  juga  menghilangkan  rasa  saling  percaya  serta  dapat menyebabkan kerusakan sendi-sendi kehidupan manusia.
Terkait  pentingnya  penegakan  sebuah  keadilan,  Abu  Yusuf  pernah menegaskan  kepada  Khalifah  Harun  Ar-Rasyid  bahwa  penegakan  keadilan dan  pembasmian  ketidakadilan  akan  mempercepat  pembangunan.  Begitu pula  dengan  Al-Mawardi,  beliau  menyatakan  bahwa  keadilan  akan meningkatkan  solidaritas,  penegakan  hukum,  pembangunan  negara, peningkatan  kekayaan,  pertumbuhan  penduduk  dan  keamaan  negara. Dinyatakan  pula  “tidak  ada  yang  dapat  merusak  dunia  dan  kemanusiaan manusia  lebih  cepat  dari  ketidakadilan”.  T idak  hanya  itu,  Ibnu  Taimiyyah menyatakan  keadilan  adalah  produk  inti  dari  ketauhidan.  Bahkan,  Ibnu Khaldun  sendiri  menyatakan  tidak  mungkin  membangun  tanpa  keadilan, ketidakadilan membawa kehancuran pembangunan, penurunan kesejahteraan  adalah  hasil  dari  pelanggaran  keadilan.  Dari  definisi kesejahteraan  yang  diadopsi  suatu  masyarakat,  akan  membawa  perbedaan konfigurasi dan mekanisme alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas tersebut.

## 26 | Sakirman
Dari paparan tersebut, dapat dipahami bersama bahwa maslahat dalam ruang  ekonomi  syari’ah  memiliki  dua  pengertian.  Pertama  maslahat  yang bersifat  non-materi.  Dan  kedua,  maslahat  yang  bersifat  materi.  Keduanya harus saling menguatkan. Syed Nawad Haider Naqvi menawarkan framework atas  persoalan  yang  sedang  menimpa  ekonomi  umat  Islam  sebagai  dasar pijak  bagi  solusi  konseptual.  Dengan  bingkai  kaidah  syariah  “ Al-Ashlu  fi  al- af’âl  al -taqayyudu  bi  al-hukm  al- syar’i” (Prinsip  dasar  mengenai  perbuatan manusia,  adalah  wajib  terikat  dengan  syariah  Islam),  menurutnya  ada  tiga asas  yang  harus  diperjuangkan  dalam  membangun  paradigma  ekonomi syariah, yakni nilai, etika dan dasar Islam.
Jika  dikaitkan  dengan  konsep  maslahah  yang  telah  dibahas  di  muka, maka  ekonomi  syari’ah  seharusnya  lebih  mengutamakan  faktor  non -materi ketimbang  faktor  materi.  Reasoning  atas  ide  ini  bisa  dibaca  mengenai beberapa  konsep  produksi,  konsumsi  dan  distribusi  yang  telah  termaktub dalam al- Qur’an. Sejarah mengenai kebijakan fiskal yang dilakukan oleh nabi saw  pun  sangat  mempraktekkan  keutamaan  nilai,  moral  dan  dasar  Islam. Meski  tidak  secara  detail,  runtut  dan  sistematis,  al-Quran  menjelaskan mengenai  ekonomi  syari’ah,  melalui  paradigma  maslahah  dalam  arti  luas, maka  pesan  al- Qur’an  dan  sunnah  nabi  saw  tetap  terpenuhi  sejalan  zaman dan  teknologi  informasi.  Misalnya,  pada  kasus  ketika  para  sahabat mendesaknya  untuk  menurunkan  harga,  nabi  Muhammad  Saw  tetap berpeganag  pada  “teks”  sehingga  menolak  untuk  mencampuri  persoalan harga  di  Madinah.  Tetapi  pada  kondisiyang  berbeda  samasekali  (baca; terbalik),  misalnya  terjadi  distorsi  harga  di  pasar,  Ibnu  Taimiyah memfatwakan  bahwa  pemerintah  boleh  campur  tangan  dalam  masalah harga.  Secara  tekstual,  Ibnu  Taymiyah  tampak  “mengingkari”  nash  hadits Nabi  Saw.  Tetapi  karena  pertimbangan  kemaslahatan,  di  mana  situasi berbeda dengan masa Nabi, maka Ibnu Taymiyah memahami hadits tersebut secara kontekstual berdasarkan pertimbangan maslahah.
Demikian pula dengan menjamurnya lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syari’ah yang didasarkan kepada maslahah. Seperti wacana  zakat produktif  dan  waqaf  tunai  yang  acuannya  adalah  maslahah.  Sehingga  bisa dimengerti bersama bahwa apapun model produksi, konsumsi atau distribusi yang  bermuara  pada  kemaslahatan  umum,  maka  hal  itu  dibenarkan  dan dianjurkan  oleh  syari’ah.  Sebaliknya,  apapun  bentuk  inovas i  yang dikembangkan  meski  berlabel  “syari’ah”  tetapi  terdapat    kemudratan  dan mafsadah , maka praktek tersebut tidak dibenarkan, seperti ihtikar , spekulasi valas dan saham , gharar, judi, dumping, dan segala bisnis yang mengandung riba.

## KESIMPULAN
Maslahah  merupakan  konsep  terpenting  dalam  pengembangan ekonomi  Islam.  Para  ulama  sepanjang  sejarah  senantiasa  menempatkan maslahah sebagai pinsip utama  dalam  syariah. Maslahah merupakan tujuan dari  syariah  Islam.  Tujuan  syariah  biasa  dikenal  dengan  sebutan  maqashid syariah.  Prinsip  utama  dalam  formulasi  ekonomi  Islam  dan  perumusan fatwa-fatwa serta produk keuangan  adalah maslahah. Penempatan maslahah sebagai  prinsip  utama,  karena  mashlahah  merupakan  konsep  yang  paling penting  dalam  syariah,  Dalam  studi  prinsip  ekonomi  Islam,  maslahah ditempatkan  pada  posisi  kedua,  yaitu  sesudah  prinsip tawhid .  Mashlahah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Para  ulama  merumuskan maqashid  syari’ah  (tujuan  syariah) adalah mewujudkan kemaslahatan.
Penerapan maslahah dalam ekonomi Islam (muamalah) memiliki ruang lingkup  yang  lebih  luas  dibanding  ibadah.  Ajaran  Islam  tentang  muamalah umumnya bersifat global, karena itu ruang ijtihad untuk bergerak lebih luas. Ekonomi  Islam  yang  menjadi  salah  satu  bidang  muamalah  berbeda  dengan ibadah  murni  (ibadah  mahdhah).  Ibadah  bersifat  dogmatik  ( ta`abbudi ), sehingga  sedikit  sekali  ruang  untuk  berijtihad.  Ruang  ijtihad  dalam  bidang ibadah sangat sempit. Lain halnya dengan ekonomi Islam (muamalah) yang cukup  terbuka  bagi  inovasi  dan  kreasi  baru  dalam  membangun  dan mengembangkan ekonomi Islam.
Al  mashlahah  sebagai  salah  satu  model  pendekatan  dalam  ijtihad menjadi  sangat  vital  dalam  pengembangan  ekonomi  Islam  dan siyasah iqtishadiyah (kebijakan  ekonomi).  Mashlahah  adalah  tujuan  yang  ingin diwujudkan  oleh  syariat.  Mashlahah  merupakan  esensi  dari  kebijakan- kebijakan  syariah  ( siyasah  syar`iyyah) dalam  merespon  dinamika  sosial, politik,  dan  ekonomi. Maslahah  `ammah (kemaslahatan  umum)  merupakan landasan muamal ah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar’i, bukan semata-mata profit  motive dan material  rentability sebagaimana  dalam ekonomi konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustianto. “Epistemologi Ekonomi Islam,” n.d. www.pelita.or.id. Al-Buthi,  Said  Ramadhan. Dhawabit  Al-Maslahah Fi  Al- Shari’ah  Al -Islamiyah . Bairut: Muassah Al-Risalah, 1977.
Al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad. Al- Mustafa Min ’Ilmi Ushul, Juz II . Bairut: Dar al-Fikr, n.d. Al-Syatibi,  Abu  Ishaq  bin  Musa  bin  Muhammad. Al-Mustafa .  Bairut:  Dar  al- Tsaqofah, n.d.

## 28 | Sakirman
Al-Syaukani. Irsyad Al-Fuhu . Bairut: Dar al-Fikr, n.d. Al-Zuhaili, Wahbah. Ushul Al-Fiqh Al-Islami . Bairut: Dar al-Fikr, n.d. Bakri,  Asafri  Jaya. Konsep  Maqashid  Syari’a h  Menurut  Al-Syatibi .  Jakarta: Rajawali Press, 1996.
Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. Maqashid Syariah . Jakarta: Amzah, 2010.
Nasution,  Mustafa  Edwin. Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam .  Kencana  Pr. Jakarta, 2006.
Romli, Muhammad Guntur. “Menggagas Fiqh Maqashid,” n.d.
www.islamlib.com.
Sumber tambahan 6

## Agustianto, Epistemologi Ekonomi Islam, dalam www.pelita.or.id
Bakri,  Asafri  Jaya,  Konsep  Maqashid  Syari’ah  menurut  al -Syatibi,  Jakarta: Rajawali Press, 1996.
Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, Maqashid Syariah, Jakarta: Amzah, 2010. Mustafa  Edwin  Nasution,  Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Romli, Muhammad Guntur, Menggagas Fiqh Maqashid dalam www.islamlib.com
6 Ag ustianto, “Epistemologi Ekonomi Islam,” n.d., www.pelita.or.id; Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al -Syatibi (Jakarta: Rajawali Press, 1996); Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta: Amzah, 2010); Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam , Kencana Pr (Jakarta, 2006); Muhammad Guntur Romli, “Menggagas Fiqh Maqashid,” n.d., www.islamlib.com.