## ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT PEGAWAI DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO
Maryam D. Poma STIA Bina Taruna Gorontalo maryamdpoma@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  jawaban  tentang  proses  Analisis Kebutuhan  Diklat  bagi  para  pegawai  di  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif  analisis  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi  dan wawancara.  Informan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  10  orang  yang  meliputi Sekretaris  Badan,  Kepala  Bidang  Pembinaan  Politik,  Kepala  Bidang  Pembinaan Kemasyarakatan,  Kepala  Bagian  Keuangan  dan  6  orang  infoman  lainnya  adalah pejabat fungsional umum di masing-masing Bidang/ Bagian.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  sejumlah  pegawai  yang belum  memiliki  standar  kompetensi  sebagaimana  yang  dipersyaratkan  dalam jabatan.    Oleh  karena  itu,  peningkatan  kompetensi  dalam  rangka  menunjang proses  dan  hasil  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  merupakan  tanggung  jawab  yang semestinya  dilakukan  oleh  institusi.  Salah  satu  sarana  dalam  meningkatkan kompetensi  tersebut  adalah  melalui  Pendidikan  dan  Pelatihan  (Diklat).  Untuk mengetahui  perlu  atau  tidaknya  pegawai  untuk  diikutsertakan  dalam  suatu program diklat, maka terlebih dahulu harus dilakukan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD), dan hasil AKD. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian ini adalah hasil  Analisis  Kebutuhan  Diklat  berupa  jenis-jenis  Diklat  pegawai  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo pada bulan Januari hingga Bulan Mei 2014.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan bahwa hasil dan kesimpulan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) bukanlah merupakan hasil maupun kesimpulan final. AKD sebaiknya dilakukan secara kontinu dari tahun ketahun sehingga dapat menghasilkan produk AKD yang aktual, faktual dan komprehensif. Sehingga pada gilirannya para pengambil  kebijakan di  setiap intitusi  akan menjadikan hasil dan kesimpulan  AKD  sebagai  dasar  dalam  menetukan  para  pegawai  yang diprioritaskan untuk memperoleh Pendidikan dan Pelatihan.
Kata Kunci: Analisis, Kebutuhan, Pendidikan, Pelatihan, Pegawai

## PENDAHULUAN
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) merupakan  sumber  daya  manusia yang  bergerak  di  sektor  pemerintah (publik)  memiliki  tanggung  jawab besar terhadap keberhasilan penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  nasional.  Oleh  karena itu,  sebagai  pelaksana  dari  usaha kegiatan pemerintahan dan
pembangunan,  PNS  dituntut  untuk berperan aktif dalam bentuk
Page 32
sumbangsih  pemikiran,  keilmuwan, keterampilan,  dan  dedikasi  dalam mensukseskan jalannya pemerintahan. Dalam  hubungannya  dengan pembangunan di  Provinsi  Gorontalo, maka  PNS  di  lingkungan  Provinsi Gorontalo juga merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan (ditinjau dari sumber daya manusianya),  sekaligus  sebagai  abdi negara  dan  abdi  masyarakat,  serta berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberi pelayanan  kepada  masyarakat  secara profesional,  jujur,  adil  dan  merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan,  dan  pembangunan.
Intinya  PNSl  merupakan  salah  satu faktor penggerak utama terlaksananya  pembangunan  baik  di tingkat pusat maupun daerah.
Tuntutan  reformasi  birokrasi disertai  semakin  banyaknya  produk undang- undang yang mengarah pada perampingan  birokrasi,  perbaikan struktur  organisasi  pemerintah,  serta peningkatan  kinerja  dalam  rangka mendongkrak kualitas pelayanan publik  mengharuskan  pemerintah daerah untuk setidaknya mempersiapkan pegawai-pegawai handal yang tanggap terhadap perubahan, memiliki skill , dan berintegritas tinggi dalam melakukan pekerjaanya.
Berdasarkan  uraian  tersebut, dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya  yang  dibutuhkan  daerah saat ini adalah PNS yang bekompetensi  dan  berkualitas  dari segi pengetahuan, keterampilan maupun  sikap  perilaku  agar  dapat membawa  dampak  yang  positif terhadap  pelayanan  publik  yang dilakukannya.  Selain  itu,  seorang
Pegawai Negeri Sipil dituntut memiliki  sikap  perilaku  yang  jujur, profesional,  adil,  dan  mengerahkan segenap kemampuannya secara optimal dalam melayani publik. Sebagai  salah  satu  unsur  dari aparatur negara, PNS perlu
dimotivasi  dan  difasilitasi  agar  lebih profesional  dan  kompeten  ketika berhadapan  dengan private  sector (sektor  swasta)  dan civil  society (masyarakat  sipil).  Bahkan  dalam prakteknya,  kompetensi  para  pelaku pembangunan  yang  tergabung  dalam private sector dan civil society sangat ditentukan  oleh  kompetensi  PNS.
Dengan kata lain, dibutuhkan Pegawai  Negeri  Sipil  yang  lebih kompeten  untuk  mengkompetisikan para pelaku pembangunan.
Hal  di  atas  sesuai  dengan tuntutan  nasional  dan  tantangan global,  bahwa  untuk  menjalankan pemerintahan  yang  baik  diperlukan sumber  daya  manusia  aparatur  yang memiliki  kompetensi  jabatan  dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan.  Hal  ini  diakibatkan oleh pergeseran paradigma pekerjaan yang berbasis pengetahuan ke pekerjaan  yang  berbasis  kinerja (knowledge-work based) dan kebutuhan  sumber  daya  manusiapun berubah  ke  arah  pekerja  yang berpengetahuan (knowledge workers) . Oleh karena itu, tugas/pekerjaan yang bersifat sedarhana  dan  rutin (meaningless repetitive task) mulai  diganti dengan pekerjaan  yang  menekankan  pada inovasi  dan  perhatian (innovation and carring) . Keahlian dan keterampilan  tunggal (single  skill) mulai  ditinggalkan  diganti  dengan profesionalisasi  dan  keterampilan ganda (multy  skill) ,  di  samping  itu
penugasan  yang  bersifat  individual (individual  work) mulai  berubah  ke pekerjaan yang bersifat team work .
Untuk  menghadapi  tantangan global  tersebut,  maka  salah  satu upaya guna membangun PNS profesional  dan  kompetitif  adalah melalui  pendidikan  dan  pelatihan (diklat).  Hal  ini  tertuang  dalam
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000,  bahwa  dengan  pelaksaan pendidikan dan pelatihan, diharapkan dapat  menciptakan  sumber  daya aparatur  yang  memiliki  kompetensi untuk peningkatan mutu profesionalisme,  sikap  pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat persatuan dan kesatuan, serta pengembangan wawasan PNS. Maksudnya  bahwa  pendidikan  dan pelatihan  (diklat)  bertujuan  untuk mengembangkan-memperkaya kompetensi sehingga seorang aparatur mampu melaksanakan tugas dan  fungsi  pelayanan  tepat  waktu, tepat sasaran, dan tepat syarat (sesuai dengan  syarat  dan  ketentuan  yang berlaku).  dengan  demikian,  akan tercipta PNS yang profesional dalam melaksanakan berbagai urusan pelayanan publik yang merepresentasikan bentuk pengabdian  seorang  PNS  sebagai abdi negara sekaligus abdi
masyarakat.
Peraturan  Pemerintah  No.101 tahun  2000  inilah  yang  menjadi landasan  hukum  bagi  setiap  institusi publik  baik  pusat  maupun  daerah untuk  mengikutsertakan  pegawai- pegawainya  dalam  pendidikan  dan pelatihan.  Oleh  sebab  itu,  setiap institusi
pemerintah selalu mengalokasikan anggaran, baik untuk  sekedar  bimbingan  teknis,
workshop , pelatihan maupun konsultasi untuk peningkatan kapasitas aparatur dalam hal ini PNS. Tentunya, sebelum para pegawai  diikutsertakan  dalam  diklat, institusi telah terlebih dahulu memotret dan menganalisa kompetensi-kompetensi para pegawainya.  Dalam  artian  bahwa pegawai  yang  diikutsertakan  dalam pendidikan  dan  pelatihan  adalah person  yang  tepat  dan  benar-benar butuh  mendapatkan  pendidikan  dan pelatihan dalam meningkatkan kulitas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dan salah satu cara untuk memotret kompetensi aparatur adalah  dengan  melakukan  analisis kebutuhan diklat (AKD). Dalam konteks upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi PNS di Provinsi Gorontalo  pada  khususnya  dan daerah-lain pada umumnya, seringkali  terjadi  kondisi  dimana pegawai yang diutus untuk mengikuti  diklat  belum  berdasarkan hasil  analisis  kebutuhan.  Sehingga sekembalinya  dari  pelatihan  yang diikutinya  pegawai  tersebut  tidak mampu  mempresentasikan  materi pendidikan  dan  pelatihan  tersebut bahkan  tidak  mampu  menerapkan ilmu dari diklat yang telah diikutinya.
Badan  Kestuan  Bangsa  dan Politik  Provinsi  Gorontalo  kurang lebih  mengalami  hal  yang  sama seperti  pada  paragraf  sebelumnya. Penunjukkan  pegawai  yang  akan diikutsertakan  dalam  pendidikan  dan pelatihan belum sepenuhnya berdasar pada  analisis  kebutuhan.  Sehingga seringkali Badan Kesbang dan Politik mengikutsertakan pegawainya dalam diklat-diklat yang
sebenarnya tidak memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan  strategis  organisasi  (tidak tepat  sasaran).  Misalnya  pegawai yang  dikutsertakan  dalam  suatu diklat  tidak  relevan  dengan job description -nya  (tidak  tepat  syarat).
Kenyataan ini diperparah lagi dengan tidak adanya ketegasan institusi yang menuntut setiap PNS yang mengikuti diklat  untuk  melakukan  presentasi materi  pendidikan  dan  pelatihan yang  telah  diikutinya  di  depan seluruh  pegawai  sebagai  bentuk pertanggug jawaban moralnya.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan identifikasi masalah  di  atas  maka  penulis membatasinya dan merumuskan masalah  yang  diteliti  dalam  tulisan ini, yaitu: “Bagaimana  analisis kebutuhan pegawai (AKD) di  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo?”

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menggambarkan analisis  kebutuhan  diklat  (AKD)  di Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Provinsi Gorontalo.
Manfaat Penelitian 1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat disumbangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang  Ilmu  Administrasi  Publik dan  bidang  ilmu  lainya  yang memiliki keterkaitan dengan
Administrasi  Publik.  Dan  dapat dijadikan  bahan  referensi  bagi penelitian  lanjutan  khususnya mengenai analisis kebutuhan diklat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo
2. Secara  praktis  dapat  dijadikan bahan  masukan  bagi  pemerintah Provinsi Gorontalo pada umumnya  dan  Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik pada khususnya dalam melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi aparaturnya.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode  deskriptif  adalah  suatu bentuk  penelitian  yang  menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa  yang  diperoleh  di  lapangan, dengan  cara  peneliti  melukiskan, memaparkan,  dan  menyusun  suatu keadaan  secara  sistematis  dan  runut sesuai  dengan  teori  yang  ada  untuk menarik  kesimpulan  dalam  upaya pemecahan masalah.

## Fokus Penelitian
Yang  menjadi  fokus  penelitian adalah  teknik  analisis  kebutuhan diklat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Provinsi  Gorontalo  yang dioperasionalkan melalui: Model Analisis  Kebutuhan  Diklat  (AKD) internal dengan pendekatan Difficulties,  Importance,  Frequency (DIF). Analisis  kebutuhan  diklat  pada model internal yaitu analisis
Page 35
kebutuhan  diklat  dilihat  dari  dalam organisasi.  Model  ini  dilakukan dengan cara menganalisis kesenjangan  antara  tingkah  laku  dan keberhasilan pegawai dalam melaksanakan  tugas,  dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.
Pendekatan DIF adalah analisis yang  berdasarkan  pada job analisis yang diikuti dengan mengidentifikasi tingkat kesulitan pekerjaan ( difficult /
D),  tingkat  kepentingan  ( importance / I), dan tingkat keseringan pekerjaan itu dilakukan (frequency/F). Berdasarkan  tingkat-tingkat  tersebut, dapat  ditentukan  manakah  pekerjaan yang  paling  DIF.  Hasinya  adalah temuan-temuan  kesenjangan  baik berupa  kesenjangan  keterampilan ataupun kesenjangan yang disebabkan  oleh  kurangnya  sarana atau prasarana penunjang pekerjaan.
Untuk memperoleh data yang diperlukan,  maka  dalam  penelitian ini  digunakan  teknik  pengumpulan data  melalui  observasi,  wawancara dan studi literatur.
Data  yang  telah  terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur
problem  solving yang  diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian (institusi, individu, kelompok) secara aktual-faktual berdasarkan fakta- fakta  yang  ditemukan.  Setelah  itu dikembangkan  dengan  memberikan interpretasi terhadap fakta-fakta tersebut,  melakukan  analisis  dan mengkorelasikannya,
hingga memberikan kesimpulan akhir.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Variabel tunggal dalam penelitian ini adalah analisis kebutuhan  diklat  model  internal dengan pendekatan Difficulties, Importance,  Frequency. Tiga  unsur analisis kebutuhan diklat yang menjadi fokus penelitian ini
diperoleh  dari  hasil  pemetaan  tugas dan  fungsi  di  setiap  bagian/bidang yang  dibandingkan  dengan  hasil wawancara  dengan  10  (sepuluh) informan  yang  mewakili  semua bagian/bidang.
Untuk mencapai hasil penelitian  yang  maksimal  maka dilakukan  pengelompokkan  tugas dan  fungsi  yang  memiliki  tingkat kesulitan  tinggi (difficult), tugas  dan fungsi yang memiliki tigkat kepentingan  tinggi (importance) dan tugas  dan  fungsi  rutin  atau  yang memiliki  tingkat  keseringan  tinggi (frequency) . Kemudian
membandingkannya  dengan  hasil wawancara  yang  diperoleh  dari setiap  informan  yang  mewakili masing-masing bagian/bidang.

## Pengelompokan  Tugas  dan  Fungsi menurut DIF
Pengelompokkan  tugas  dan fungsi  menurut  tingkat  kesulitan (difficult), tingkat kepentingan (importance) , dan tingkat  keseringan (frequency).

## a. Bidang Pembinaan Politik
Tugas  dan  fungsi  Bidang
Pembinaan  Politik  yang  memiliki tingkat kesulitan tinggi yaitu Meningkatkan  kedewasaan  politik masyarakat.  Tugas  dan  fungsi  yang paling  penting  yaitu  meningkatkan
kedewasaan masyarakat dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban politiknya, sedangkan tugas  dan  fungsi  yang  rutin  atau memiliki  tingkat  keseringan  tinggi yaitu  memberikan  layanan  informasi kepada masyarakat tentang perkembangan situasi politik daerah. Hal  ini  didasarkan  pada
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri)  No.  53  Tahun  2006 yang  menyebutkan  bahwa  urusan wajib  Badan  Kesatuan  dan  Poltik adalah  melakukan  pembinaan  politik terhadap masyarakat. Pembinaan politik ini bertujuan untuk meningkatkan  kedewasaan  politik masyarakat  dan  pada  akhirnya  akan meningkatkan kedewasaan masyarakat dalam melaksanakan hak dan  kewajiban  politiknya  sebagai warga Negara.
Produk  yang  dihasilkan  oleh bidang pembinaan politik meliputi: 1. Layanan informasi publik
mengenai  situasi  dan  kondisi politik  dan  mapping  peta  politik daerah.
2. Sosialisasi undang-undang tentang  politik  (lembaga  politik, Pemilu,  Pilpres,  dan  pemilukada) maupun undang-undang yang mengatur  hak  dan  kewajiban politik warga Negara.
3. Fasilitasi  reses  anggota  legislatif dalam  menjalin  komunikasi  dan menjaring  aspirasi  masyaraktat  di daerah pemeilihannya.
4. Fasilitasi  pelaksanaan  Pemilu, Pilpres,  dan  Pemilukada  berupa pemantauan selama masa perlehatan  Pemilu,  Pilpres,  dan pemilukada sehingga semua proses demokrasi tersebut berjalan aman, tertib, dan
Luberjurdil.
5. Fasilitasi dan verifikasi administrasi  bantuan  keuangan Partai Politik. 6. Fasilitasi penyelesain  konflik- konflik politik di daerah.
7. Forum dialog politik.
Oleh  karena  itu  pegawai-
pegawai  yang  menempati  bidang  ini dituntut  untuk  memiliki  kompetensi yang  mumpuni  dan  bidang  politik seperti keterampilan komunikasi polik,  penguasaan  terhadap  undang- undang politik dan pemilu, kecakapan  dalam  mengolah  dan menyajikan  data  akurat  tentang dinamika sosial politik daerah, keterampilan dalam menjalin hubungan lintas intstitusi yang berkaitan  dengan  tupoksinya,  dan lain sebagainya. Hasil wawancara yang dilakukan  dengan  Kepala  Bidang Pembinaan  Politik  diketahui  bahwa Bidang  Pembinaan  Politik  seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan  fasilitasi  dan  verifikasi bantuan keuangan Parpol yang sedang  mengalami  konflik  internal. Pelayanan  fasilitasi  dan  verifikasi bantuan  keuangan  Parpol  ini  pada dasarnya  merupakan  tupoksi  yang dari  tahun  ke  tahun  dilakukan.  Akan tetapi ketika Parpol yang mengajukan berkas bantuan
keuangan  tersebut  terbelit  konflik internal  maka  proses  verifikasi  dan pencairannya  akan  terhambat.  Dan fungsi  Bidang  Pembinaan  Politik yang  utama  atau  terpenting  adalah melakukan
monitoring dan
pemantauan  terhadap  situasi  dan kondisi  politik  daerah.  Ini  penting untuk  dilakukan  karena  seringkali konflik-konflik  politik  berpotensi untuk  memicu  terjadinya  konflik sosial  terbuka.  Oleh  karena  itu,
sangat  penting  untuk  mendeteksinya sejak dini agar konflik-konflik tersebut dapat dihindari. Oleh karena itu,  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan
Politik dalam hal ini Bidang Pembinaan  politik  harus  secara  rutin dan  kontinu  melakukan  koordinasi dengan  para  pihak  terkait  dalam rangka  menjaga  kondusifitas  situasi dan kondisi politik daerah.

## b. Bidang Pembinaan Ideologi dan Kesatuan Bangsa
Pada  Pembinaan  Idiologi  dan Kesatuan  Bangsa  tugas  dan  fungsi yang  memiliki  tingkat  kesulitan tinggi adalah: 1. Memperkuat kelembagaan Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan,  dan  Lembaga- Lembaga  non  pemerintah  lainnya untuk mendukung percepatan pemebangunan daerah.
2. Mengidentifikasi,  mendata,  dan memetakan potensi-potensi konflik sosial kemasyarakatan.
3. Memberdayakan peran serta seluruh elemen masyarakat  dalam mengantisipasi dan mencegah konflik-konflik  sosial  (vertikal dan horizontal).
Tugas  dan  fungsi  Bidang Pembinaan  Ideologi  dan  Kesatuan Bangsa yang memiliki tingkat kepentingan tinggi adalah: 1. Memperkuat peran serta Lembaga-lembaga non pemerintah sebagai mitra pemerintah  dalam  mendukung pembagunan daerah.
2. Memimalissasi potensi-potensi
konflik  sosial  kemasyarakatan yang mengancam stabilitas daerah. Tugas  dan  fungsi  Bidang Pembinaan  Idiologi  dan  Kesatuan Bangsa yang memiliki tingkat keseringan (frequency) tinggi adalah:
1. Memverifikasi berkas berkas pendaftaran  LSM/Orkemas,  dan mengeluarkan  Surat  Keterangan Terdaftar (SKT) atas LSM/Orkemas. 2. Melakukan  pemantauan  terhadap situasi dan kondisi daerah.
3. Sosialisasi  undang-undang bidang idiologi dan kesatuan bangsa. Pengelompokan  ini  juga  berdasar pada  Permendagri  No.  53  Tahun
2006  yang  menyebutkan  bahwa urusan  wajib  Badan  Kesatuan
Bangsa dan Politik meliputi pembinaan  idiologi  dan  wawasan kebangsaan,  pembinaan  LSM  dan Orkemas, serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Pembinaan ideologi dan kesatuan bangsa merupakan program yang  bertujuan  untuk  meningkatkan rasa nasionalisme dan kesadaran bela Negara setiap warga negara.
Pembinaan LSM dan Orkemas dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan  LSM  dan  Orkemas sehingga  nantinya  mereka  dapat berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan  daerah.  Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dilakukan untuk meminimalisasi potensi-potensi konflik  yang  mengancam  stabilitas daerah.
Produk  yang  dihasilkan  oleh Bidang  Pembinaan  Kesatuan  Bangsa dan ideologi meliputi:
1. Layanan  informasi  publik  terkait situasi  dan  kondisi  kemanan  dan
Page 38
ketertiban daerah (stabilitas daerah).
2. Layanan  penerbitan  Surat  Izin/ rekomendasi Penelitian, dan Surat Keterangan  Terdaftar  (SKT)  atas LSM/ Orkemas.
3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran  Kebangsaan  (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di tingkat Provinsi. 4. Sosialisasi  undang-undang  dan Permendagri bidang kesatuan bangsa dan ideologi.
5. Fasilitasi hubungan LSM/Orkemas  dengan  lembaga- lembaga pemerintah maupun
swasta.
6. Laporan berkala terkait situasi dan kondisi keamanan daerah, aktivitas/ kegiatan LSM/Orkemas, aktivitas  orang  asing,  maupun penyebaran  paham-paham  radikal yang mengancam ideologi Pancasila.
Oleh  karena  itu,  pegawai- pegawai  bidang  ini  dituntut  untuk memiliki  kompetensi  memadai  di bidang ideologi dan kesatuan bangsa seperti  kecakapan  mengolah  dan menyajikan  data  atau  informasi terkait  situasi  dan  kondisi  kemanan daerah, penguasaan atas SOP penerbitan  rekomendasi  penelitian dan pendaftaran LSM/Orkemas baru, keterampilan mengkonsolidasikan masyarakat dan intansi-instansi terkait  untuk  terlibat  dalam  (FKDM, FPK,  FKUB,  dan  KOMINDA), penguasaan  terhadap  undang-undang bidang  kesatuan  bangsa  dan  politik, penguasaan  terhadap  undang-undang maupun  Permendagri  tentang  LSM/ Orkemas,  keterampilan  mengolah
data  hasil  pemantauan  sehingga menghasilkan laporan yang memiliki tingkat akurasi dan presisi tinggi, dan lain sebagainya.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan    Kepala  Bidang  Pembinaan Kemasyarakatan  terkait  tugas  dan fungsi  DIF  di  Bidang  Pembinaan Kemasyarakatan dijelaskan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  yang  paling  sulit dilakukan  adalah  memberdayakan seluruh  elemen  masyarakat  dalam melakukan pencegahan terhadap merebaknya penyakit-penyakit masyarakat.  Sehingga  penting  untuk melakukan  pengumpulan  informasi, identifikasi,  dan  analisis  terhadap gesekan-gesekan sosial yang disebabkan  oleh  maraknya  penyakit- penyakit masyarakat. Oleh karena itu monitoring/  pemantauan  aktivitas- aktivitas sosial yang mengarah ataupun  sudah  termasuk  dalam kategori penyakit-penyakit masyarakat secara rutin harus
dilakukan.  Sampai  dengan  saat  ini Bidang  Pembinaan  Kemasyarakatan telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai  dengan  yang  diamanatkan dalam  Perda  No.  7  Tahun  2007.
Akan tetapi masih terdapat kekurangan-kekurangan  yang  perlu dibenahi  dalam  pelaksanaan  tupoksi bidang  ini.  Kekurangan-kekurangan tersebut  sebagian  besar  disebabkan karena  masih  kurangnya  kompetensi beberapa pegawai di Bidang Pembinaan  Kemasyarakatan.  Karena pada dasarnya kompetensi
memberikan  pengaruh  yang  cukup signifikan  terhadap  proses  dan  hasil pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  baik pegawai maupun bidang. Oleh karena itu pegawai-pegawai kompetensinya  masih  kurang  perlu
untuk  diikutsertakan  dalam  program pendidikan dan pelatihan”.
c. Sekretariat
Sekretaritat merupakan jantung dari seluruh aktivitas suatu organisasi.  Oleh  sebab  itu  hampir semua  tupoksi  sekretariat  baik  yang rutin  maupun  tidak  rutin  bisa dikatakan  sama  pentingya  Karen tupoksi  sekretariat  sebagian  besar merupakan  pekerjaan  rutin  yaitu pelayanan  administrasi  perkantoran, kepegawaian,  dan  pengurusan  asset daerah. Akan tetapi, terdapat beberapa tugas dan fungsi sekretariat yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup  tinggi.  Tugas  dan  fungsi tersebut  terdapat  di  sub  bagian program  dan  perencanaan  yang sebagian besar merupakan kewajiban menyusunan (Renstra, Renja, LAKIP, LPPD). Tugas dan fungsi ini dikategorikan memiliki tingkat kesulitan tinggi karena membutuhkan  data/informasi  cukup memadai dalam proses penyusunannya. Dalam proses penyusunannya, (Renstra, Renja, LAKIP, LPPD) membutuhkan waktu yang  relatif  lama  karena  harus melalui  koordinasi  dan  sinkronisasi program  dengan  Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/ Kota. Oleh karena itu, waktu penyusunannya  bisa  mencapai  1-  2 bulan.  Bahkan  dalam  menyusun Renstra  waktu  yang  dibutuhkan  bisa mencapai  3  bulan  sambil  menunggu disahkannya  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (RPJMD).
Oleh  sebab  itu,  pegawai-
pegawai di sekretariat dituntut memiliki kompetensi memadai dalam mengelola administrasi
perkantoran dan kepegawaian, pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan perencanaan dan laporan,  serta  kemampuan  dalam mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan Badan/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.  Selain  itu  pegawai sekretariat  juga  harus  memiliki keterampilan dalam pengelolaan aset daerah mulai dari pencatatan,penyimpanan,  perawatan, hingga usulan penghapusan aset. Dalam wawancara yang dilakukan  dengan  Sekretaris  Badan terkait  tugas  dan  fungsi  DIF  di Sekretariat,  menyatakan  tidak  ada satupun tugas dan fungsi di
Sekretariat  yang  sulit  dilaksanakan karena  pada  kenyataannya  tugas  dan fungsi  rutin  Sekretariat  didominasi oleh urusan pengelolaan dan pelaksanaan  administrasi  umum  dan perkantoran  yang  merupakan  urusan wajib  SKPD.  Oleh  karena  itu  semua tugas dan fungsi sekretariat sangatlah penting  sebab  jika  sekretariat  tidak melaksanakan  salah  satu  fungsinya maka  akan  sangat  mempengaruhi kinerja bidang-bidang lainnya.
Walaupun  tugas  dan  fungsi  di sekretariat  terkesan  sederhana  dan biasa-biasa saja akan tetapi diperlukan keterampilan khusus dalam pelaksanaannya. Dan pegawai-pegawai sekretariat selayaknya memiliki kompetensi yang  mumpuni  sehingga  mampu melaksanakan  tugas  dan  fungsinya dengan baik.

## d. Bagian Keuangan
Bagian  keuagan  merupakan bagian  terpenting  dari  berjalannya program  dan  kegiatan  instritusi.  Hal
Page 40
ini karena setiap gerak  atau kegiatan institusi  tidak  lepas  dari  penggunaan anggaran  (uang). Secara  keseluruhan bagian  keuangan  memiliki  peran penting dalam pengelolaan keuangan mulai  proses  pra  pencairan,  proses pencairan,  penggunaan  anggaran, dan pertanggungjawaban penggunaan  anggaran.  Oleh  karena itu semua fungsi keuangan dikategorikan  penting  sebab  tanpa peran dari bagian keuangan kegiatan bidang/  bagian  lain  tidak  dapat berjalan. Bagian keuangan memiliki tupoksi  kesulitan  tinggi.  Tupoksi  itu adalah penyusunan laporan keuangan tahunan.  Laporan  ini  merupakan akumulasi  dari  laporan  keuangan bulanan  dan  harus  diselesaikan  pada bulan akhir tahun berjalan (hingga 21 Desember 2012).
Oleh sebab itu, pegawai- pegawai di bagian keuangan dituntut untuk memiliki kompetensi di bidang pengelolaan dan pelaporan penggunaan anggaran keuangan daerah, mampu melakukan monitoring  dan  koordinasi  dengan bidang/sub bidang dalam hal pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan setiap bidang. Berdasarkan  hasil  wawancara dapat  dilihat  bahwa  hampir  semua informan  memiliki  pendapat  yang sama terhadap pertanyaan- pertanyaan yang di ajukan. Misalnya dalam  menjawab  pertanyaan  tentang pekerjaan (Difficul,  Importance,  dan Frequency). Separauh  dari  informan (50%)  informan  menjawab  bahwa terdapat  salah  satu  tugas  dan  fungsi bidang yang palin sulit dilakukan dan 50%  lainnya  menjawab  tidak  ada satupun  tugas  dan  fungsi  bidang/
bagian  yang  sulit  untuk  dilakukan. Dalam menjawab pertanyaan tentang tugas  dan  fungsi  bidang  yang  paling penting dilakukan, terjadi
perbandingan  yang  sama  yaitu  50% informan  memberikan  jawaban  satu hingga  dua  pekerjaan  yang  bidang yang  sulit  dilakukan    dan  50% lainnya  menjawab  bahwa  semua tugas  dan  fungsi  bidang/  bagian penting untuk dilakukan. Akan tetapi perbandingan  jawaban  signifikan atas  pertanyaan  tentang  pekerjaan yang  rutin  dilakukan  dimana  70% informan  menjawab  satu  hingga  tiga tugas  dan  fungsi  yang  sering dilakukan  dan  30  persen  lainnya menjawab  bahwa  semua  tugas  dan fungsi bidang/bagian merupakan rutin mereka lakukan. Yang menarik bahwa walaupun para informan memberikan jawaban  yang  berbeda-beda  terkait tugas dan fungsi Difficult,
Importance,  dan  Frequensi akan tetapi  100%  informan  berpendapat sama  bahwa  kompetensi  merupakan salah  satu  faktor  yang  berpengaruh signifikan  terhadap  proses  dan  hasil pelaksanaan tugas dan fungsi. Semua informan  juga  berargumen  bahwa maksimal atau tidaknya hasil pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  sangat dipengaruhi oleh kemampuan,
keterampilan, dan pengetahuan pegawai.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan  dapat  disimpulkan sebagai berikut: (1) Analisis Kebutuhan  Diklat  (AKD)  belum dapat membantu meningkatkan pengetahuan  atau  ketrampilan  para pesertanya  yang  pada  gilirannya
Page 41
akan  meningkatkan  kualitas  dan produktivitas  dari  lembaga/  institusi tempat  mereka  bekerja;  (2)  Analisis Kebutuhan  Diklat  (AKD)  masih kurang bermanfaat dalam menentukan program diklat, dan hal- hal  yang  harus  dilakukan  oleh lembaga  diklat  sehingga  menjawab tuntutan serta tantangan yang dihadapi  para  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  di  Badan  Kesatuan  Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo secara aktual  sesuai  dengan  kondisi  riil yang  ada  di  lapangan;  (3)  Analisis
Kebutuhan  Diklat  (AKD)  yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dilakukan dengan menggunakan pendekatan Difficulties,  Importancy,
Frequency (DIF) atau dikenal dengan Analisis  Litingring .  Belum dapat  mengidentifikasi  pekerjaan- pekerjaan  (tugas  dan  fungsi)  yang sulit dilaksanakan.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  simpulan dan penelitian maka dapat disarankan  hal-hal  sebagai  berikut: (1)  Hasil  Analisis  Kebutuhan  Diklat (AKD) mengenai rekomendasi jenis- jenis  diklat  ini  bukanlah  hasil  final. Karena  rekomendasi  diklat  ini  dapat berubah-ubah sesuai dengan tantangan  dan  tuntutan  yang  secara aktual-faktual dihadapi institusi sehingga  mengharuskan  aparaturnya untuk  meningkatkan  kapabilitasnya. Oleh  karena  itu  Analisis  Kebutuhan Diklat  sebaiknya  dilakukan  secara kontinu dan berkala untuk menghasilkan  rekomendasi  jenis- jenis  diklat  sesuai  dengan kebutuhan pegawai maupun institusi: (1) Diharapkan penelian-penelitian selanjutnya terkait Analisis
Kebutuhan  Diklat  (AKD)  disajikan dalam bentuk pendekatan kuantitatif. Yaitu  dengan  menggunakan  rumus- rumus  perhitungan  statistik  dan matematis  sehingga  menghasilkan margin  nilai  yang  mengharuskan suatu  kompetensi  butuh  perlakuan diklat ataupun tidak butuh perlakuan. Jika  dilihat  dari  segi  efisiensi, pendekatan  kuantitatif  dalam  AKD relatif  lebih  efisien  dari  segi  durasi penelitian,  pengolahan  data,  analisis, hingga  kesimpulan  karena  hanya membutuhkan  waktu  yang  relatif singkat  (kurang lebih 2  minggu); (2)
Hasil AKD pada dasarnya merupakan informasi-informasi mengenai  kesenjangan  kompetensi para pegawai dan sebaiknya dijadikan  dasar  oleh  para  pengambil kebijakan  untuk  memetakan  para pegawai  yang  akan  diprioritaskan untuk  mengikuti  diklat.  Akan  tetapi kecenderungan  yang  terjadi  selama ini  adalah  para  pegawai  yang diikutsertakan dalam diklat seringkali  mengabaikan  hasil  AKD. Sehingga tidak sedikit  pegawai yang telah mengikuti diklat tidak memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi personal maupun institusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamalik, Oemar. 2000. Pengembangan  Sumber  Daya Manusia, Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan, Pendekatan  Terpadu .  Jakarta: Bumi Aksara. Haryono,  Anung.  2004. Analisis Kebutuhan Pelatihan /Pembelajaran. Jakarta: Prenada Media.
Page 42
Hasibuan, Malayu, 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia . Bumi Aksara, Jakarta. Hermansjah dan Azhari. 2002, Identifikasi  Kebutuhan  Diklat, Bahan Ajar Diklat Kewidyaiswaraan Tingkat Pertaman . Jakarta: LAN, Irianto  Jusuf.  2001, Prinsip-prinsip Dasar  Manajemen  Pelatihan (Dari Analisis Kebutuhan Sampai Evaluasi Program Pelatihan), Jakarta. Insani
Cendekia.
Moleong J. Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja  Rosdakarya Mangkuprawira, Sjafri. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik , Jakarta Selatan : Ghalia Indonesia. Mutiara,  Sibarani,  2004. Manajemen Sumber  Daya  Manusia ,  Ghalia
Indonesia, Jakarta. Panggabean, S, Mutiara, 2004.
Manajemen Sumber daya Manusia , Bogor: Ghalia Indonesia Pattanayak, Biswajeet,  2002. Human Resource Management, Second Printing, New Dhelhi: Prentice-Hall  of  India  Private
Limited.
Revida,  Erika.  2007. Administrasi Kepegawaian  Publik .  Medan: USU Press.
Sarundajang,  1997. Pemerintahan
Daerah  di  Berbagai  Negara, Sebuah  Pengantar,  Tinjauan Khusus  Pemerintahan  Daerah di  Indonesia:  Perkembangan, Kondisi, dan Tantangan , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Sofyandi, Herman, 2008. Manajemen Sumber Daya
Manusia, Yogyakarta:  Graha
Ilmu Widjaya,  H.A.W.  2004. Otonomi
Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta: PT. Raja Grafindo. Dokumen Lain: Keputusan Lembaga Administrsi Negara Nomor 193/XII/10/6/2001 Tentang Pedoman  Umum  Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.31  Tahun  2007  Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan  dan  Pelatihan  di Lingkungan Depertemen Dalam  Negeri  dan  Pemerintah daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No.  7  Tahun  2007  Tentang Pembentukan  Organisasi  dan Tata  Kerja  Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo. Peraturan  Gubernur  Gorontalo  No. 33  Tahun  2008  Tentang  Tugas dan  Fungsi  Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik
Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No.  163  Tahun  2002  Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Perlindungan Masyarakat.