## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Perlindungan Hukum PerusaHaan modal Ventura akibat kerugian usaHa PerusaHaan Pasangan usaHa di masa Pandemi CoVid-19
LegaL Protection for “Perusahaan Moda Ventura (PMV)” due to Losses of Partner Business enterPrises during the coVid-19 PandeMic

## allan mustafa umami
Universitas Mataram Email: allanumami@unram.ac.id

## Zaenal arifin dilaga
Universitas Mataram Email: zaenalarifindilaga@unram.ac.id

## abstrak
Perlindungan Hukum Perusahaan Modal Ventura (PMV) di Indonesia masih belum maksimal. Ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan modal ventura masih terkesan tidak tegas karena perbedaan definisi model usaha PMV antara Peraturan Pemerintah dengan peraturan pelaksananya. Kekurangan dari segi perlindungan hukum tersebut juga menjadi soal ketika usaha modal ventura yang rapuh secara hukum harus dipertemukan dengan lemasnya perekonomian akibat pandemi coronae viruses disease 2019 (covid 19). Covid 19 melanda seluruh dunia yang mengakibatkan banyak kerugian pada perusahaan- perusahaan tidak terkecuali Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berada di Indonesia. Kerugian usaha PPU tersebut menyebabkan rentannya posisi PMV sebagai pemodal usaha PPU apabila usaha yang didanai PMV tersebut mengalami kerugian. Rumusan masalah pada tulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan PMV terhadap kerugian usaha PPU di masa pandemi covid 19 di Indonesia? Bagaimanakah konsep perlindugan PMV di Indonesia ke depan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan PMV terhadap kerugian usaha PPU pada masa pandemi covid 19 di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan PMV di Indonesia ke depan. Hipotesis dari penelitian ini adalah perlindungan PMV masih belum maksimal karena kurang jelasnya aturan mengenai modal ventura di Indonesia dan perlunya kepastian hukum serta jaminan dalam pelaksanaan usaha modal ventura di Indonesia.
Kata Kunci: PMV, PPU, Perlindungan, Perjanjian.

## abstract
Legal protection for “Perusahaan Moda Ventura (PMV)” in indonesia is still not optimal. the legal provisions regulating venture capital financing still seem unclear due to differences in the definition of PMV business models between government regulations and their implementing regulations. the deficiencies in legal protection also become an issue when fragile venture capital businesses have to confront the weakened economy due to the coronavirus disease 2019 (covid-19) pandemic. coVid-19 has affected the entire world, resulting in many losses for companies, including Partner Business enterprises (PBe) in indonesia. the losses incurred by PBes make the position of PMV as the business financier of PBe vulnerable if the businesses funded by PMV experience losses. the problem formulation in this paper is: how is the protection of PMV against the losses of PBe during the coVid-19 pandemic in indonesia? What is the concept of PMV protection in indonesia in the future? the purpose of this research is to determine
the protection of PMV against the losses of PBe during the coVid-19 pandemic in indonesia and to determine the future protection of PMV in indonesia. the hypothesis of this research is that the protection of PMV is still not optimal due to the unclear rules regarding venture capital in indonesia and the need for legal certainty and guarantees in the implementation of venture capital businesses in indonesia.
Keywords: PMV, PBE, Protection, Agreement.

## a. PendaHuluan
Perlindungan hukum Perusahaan Modal Ventura (PMV) masih merupakan hal yang menarik untuk dibahas. PMV selaku pelaksana usaha modal ventura semestinya tunduk terhadap aturan hukum. Tentu saja tunduknya PMV pada aturan hukum harus juga selaras dengan perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap PMV. Kegiatan usaha modal ventura diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (PPLP). Pada Pasal 1 angka 3 PPLP dinyatakan bahwa PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Pentingnya keberadaan modal ventura di Indonesia adalah agar dapat memberikan pembiayaan terhadap perusahaan perusahaan yang tidak lolos verifikasi pemberian kredit di perbankan. Modal ventura memang adalah perusahaan yang bersifat membantu perusahaan-perusahaan yang memiliki produk yang bagus namun terkendala masalah manajemen administrasi sehingga sulit untuk mengajukan pendanaan dari lembaga perbankan.
Maksud dan tujuan PMV bukan hanya semata-mata membantu perusahaan yang akan mengembangkan usahanya dengan Cuma-Cuma, namun harus dinyatakan saat ini benar-benar mencari keuntungan. Kegiatan PMV mencari keuntungan yaitu dengan melakukan pembiayaan kepada perusahaan berdasar keriteria tertentu yang nantinya akan mengharapkan bagi hasil dari keuntungan perusahaan yang dibiayai tersebut. Tentu saja sudah dikatakan di depan bahwa biasanya perusahaan yang mengajukan dana kepada PMV adalah perusahaan yang tidak lulus kualifikasi pendanaan dari perbankan. Konsekuensi dari pendanaan PMV terhadap perusahaan yang bahkan menurut perbankan tidak lolos kriteria pendanaan adalah PMV harus menanggung resiko yang besar. 1
Resiko dari kegiatan usaha PMV tentu saja sebanding dengan keuntungan yang diharapkan. Perjanjian bagi hasil apabila perusahaan yang didanai sukses dibuat sedemikian rupa yang pastinya akan memberikan keuntungan yang besar pada PMV yang tidak akan didapatkan dari sekedar pembiayaan perbankan biasa. Kegiatan usaha yang mengandung resiko sangat besar pada PMV haruslah diatur dengan ketentuan hukum yang melindungi PMV agar bisnis modal ventura akan terus ada ke depannya.
Banyak contoh kegagalan usaha dari perusahaan pasangan yang mengakibatkan kerugian pada PMV. Kegagalan kemungkinan terjadi pada setiap usaha. Perlindungan hukum terhadap investor atau kreditur sendiri di aturan hukum Indonesia sudah banyak diatur yaitu di hukum perjanjian, hukum jaminan. Perjanjian sendiri pada dasarnya menimbulkan perikatan dan memiliki prestasi atau janji yang harus ditepati
1 Simorangkir, O. P. 2004. Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan non Bank, Jakarta: Ghalia In- donesia, hlm. 170
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 68~83
oleh debitur atau orang yang berutang. Aturan semisalnya di dunia perbankan sudah banyak mengatur perlindungan hukum bank sebagai kreditur. Pada dunia perbankan juga sudah mengatur ketentuan yang jelas mengenai syarat diberikannya pendanaan kepada calon debitur karena hubungan antara bank sebagai kreditur dan pihak yang berutang sebagai debitur. Syarat pendanaan tersebut ialah menggunakan prinsip 5 C yaitu penilaian terhadap character, capacity, capital, collateral, condition of economy. 2 Modal ventura melakukan kegiatan usaha dengan melakukan penyertaan modal dan dapat menaruh wakilnya di usaha perusahaan pasangan. Hubungan yang demikian ini memiliki arti bahwa PMV disamakan sebagai pihak yang turut dalam perusahaan pasangan. PMV dalam prakteknya memang hampir selalu terlibat pula manajemen perusahaan pasangan. 3 Keterlibatannya adalah dengan memasukan wakil dari PMV kedalam struktur PPU untuk memberikan arahan dan pengawasan terhadap kegiatan PPU. 4 Artinya keterlibatan sebagai pemodal juga dapat pahami juga turut serta apabila terjadi keuntungan maupun kerugian yang diderita pasangan usaha. Berbeda dengan pembiayaan atau pendanaan melalui perbankan yang cenderung mengartikan bank sebagai kreditur dan penerima pendanaan sebagai debitur. Hubungan yang demikian jelas menimbulkan dampak hukum debitur wajib untuk melaksanakan prestasi kepada kreditur. 5
Pembiayaan modal ventura memiliki kemiripan dengan pembiayaan mudharabah pada perbankan Islam. Hubungan antara pemodal dengan pelaku usaha pada pembiayaan mudharabah adalah menjadi satu kesatuan. Pemodal sebagai pihak pemilik dana bekerjasama dengan pihak pelaku usaha yang mengerti tentang kegiatan usaha yang keduanya sepakat untuk membagi keuntungan dan membebaskan pelaku usaha yang mengalami kerugian jika kerugian bukan akibat dari kesalahan dari pelaku usaha tersebut.
Situasi pandemi virus covid 19 saat ini menjadi kegelisahan dari semua pelaku usaha, termasuk PPU. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian dan bahkan tumbang alias bangkrut karena tidak dapat beroperasi dengan normal. Menurut keterangan Ketua Asosiasi Modal Ventura Indonesia menyatakan kegiatan usaha modal ventura di masa pandemi akan tetap bertumbuh. Berdasarkan laporan dsinnovative startup report 2020 dinyatakan:
“transaksi funding oleh modal ventura kepada startup asal indonesia selama 2020 mencapai 113 transaksi, dengan nilai disclosed funding dari 50 di antaranya bernilai us$3,3 miliar, naik dari disclosed funding pada 2019 yang mencatatkan us$2,96 miliar”. 6
Kemudian ada juga di masa pandemi PMV yakni Indogen Ventura juga berburu perusahaan start up yang bergerak dibidang edutech, healthtech, Logistic, dan esport . Kami melihat tren yang meningkat di sisi logistik, baik di level B2B seperti pergudangan dan sewa truk ataupun di C2C seperti instant online delivery ,” 7
2 Hasibuan, MalayuS.P. 2009. dasar-dasar Perbankan , Jakarta: Sinar Grafika Offset,  hlm.107.
3 Frianto Pandia, Elly Santi Ompusungu dan Achmad Abror. 2005. Lembaga Keuangan , Jakarta:PT. Asdy Mahasatya, hlm. 85
4 Sofia, M., Pratiwi, R. A. I., Tan, F., Bachtiar, N., Putra, F. P., & Hidayat, M. (2021). Modal Ventura Indone- sia. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, 11(2), 159-166. Retrrieved from https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae
5 Supramono, Gatot. 2014. Perjanjian utang-Piutang , Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, hlm. 29
6 Modal Ventura Menantang Resiko Pandemi, Startup Tahap Awal Awal Tetap Jadi Prioritas. Avail-Able from: https://finansial.bisnis.com/read/20210714/89/1417811/modal-ventura-menantang-risiko-pandemi-start- up-tahap-awal-tetap-jadi-prioritas. [diakses 02 September 2022]
7 Di Tengah Pandemi, Modal Ventura Masih Terus Berburu Start Up. Avail-Able from: https://keuangan. kontan.co.id/news/di-tengah-pandemi-modal-ventura-masih-terus-berburu-start-up-1. [diakses 02 September 2022]
Analisis usaha di masa pandemi covid 19 memang dapat ditentukan karena dilihat dari peluang-peluang bisnis yang dapat sukses di masa pandemi covid 19. Menjadi persoalan ketika kerjasama antara PMV dengan PPU dilakukan sebelum terjadinya pandemi covid 19. Perlu diketahui bahwa perjanjian modal ventura biasanya bukanlah dalam jangka waktu yang pendek, kurang lebih bisa mencapai paling lama 10 tahun. Jika kerjasama dimulai sebelum pandemi dan jenis usaha tersebut bukanlah usaha yang mampu bertahan di masa pandemi tentunya menjadi persoalan karena besar kemungkinan bisnis pasangan usaha yang demikian pasti mengalami kerugian. Permasalahannya adalah belum lengkapnya pengatuan tentang perlindungan bagi PMV sebagai penyalur modal apabila PPU mengalami kegagalan usaha di masa pandemi covid 19. Peraturan yang terbatas terkait dengan modal ventura juga menjadi soal perlindungan PMV ini. Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik menulis tentang “Perlindungan Hukum Perusahaan Modal Ventura Akibat Kerugian Usaha Perusahaan Pasangan Usaha Di Masa Pandemi Covid 19”.
Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini pertama , Bagaimana perlindungan hukum bagi Perusahaan Modal Ventura akibat kerugian dari usaha Perusahaan Pasangan Usaha di masa pandemi covid 19?. Kedua, Bagaimana model perlindungan hukum Perusahaan Modal Ventura ke depan terhadap kerugian usaha Perusahaan Pasangan Usaha?.

## b. metode Penelitian
Metode penelitian dalam bidang hukum setidaknya terbagi atas dua metode yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. 8 Penelitian hukum normatif adalah menganngap hukum itu adalah suatu bentuk norma, asas, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. 9 Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah:
“... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip , maupun dok- trin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi...” 10
Objek penelitian hukum normatif adalah mengambil isu dari hukum perundang- undangan itusendiri sehingga menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. 11 Penelitian hukum Normatif hanya fokus pada mengkaji kaidah hukum saja, tidak membahas tentang perilaku terhadap kaidah tersebut. Kajian dari penelitian hukum normatif ini unsurnya adalah: 12 1. Norma dasar
2. Asas-asas hukum
3. Kitab undang-undang atau perundang-undangan
4. Doktrin atau ajaran hukum
5. Dokumen perjanjian (kontrak)
6. Keputusan Pengadilan
7. Keputusan birokrasi
8 Fajar, Mukti. Achmad, Yulianto. 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pus- taka Pelajar, hlm. 33.
9 ibid , hlm. 34 10 ibid. 11 ibid , hlm. 36 12 ibid, hlm. 38.

## 70~83
8. Segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.
Produk dan manfaat dari penelitian hukum normatif adalah: 13
1. Menentukan hubungan dan status hukum para pihak dalam sebuah peristiwa hukum
2. Memberikan penilaian (justifikasi) hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Apakah salah, benar atau apa yang sebaiknya menurut hukum.
3. Meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem norma dasar, asas-asas, doktrin, kontrak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan diberlakukan Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian ini mengulas berdasarkan studi pustaka. Studi pustaka yang difokuskan pada penelitian ini adalah terkait dengan peraturan- peraturan modal ventura, buku-buku hukum modal ventura, doktrin-doktrin hukum, asas-asas, dan putusan pengadilan di bidang modal ventura. Bahan hukum primer dari penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum sekundernya berupa, jurnal-jurnal, buku- buku hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum. Bahan non hukum pada penelitian ini dapat berupa buku-buku ekonomis, sosial, politik, ensiklopedia umum yang menunjang menjawab isu yang diangkat pada penelitian ini.

## C. PembaHasan
Pengertian Modal Ventura merupakan istilah yang muncul dari bahasa Inggris yaitu Venture capital. Modal Ventura memiliki beberapa pengertian. Menurut dictionary of Business term modal ventura merupakan pembiayaan yang digunakan untuk usaha awal yang di dalam proses pembiayaan itu terdapat resiko dan juga potensi pemasukan. 14 Usaha modal Ventura memang termasuk masih baru di Indonesia. Sejarah modal ventura di dunia juga belum terlalu lama muncul yaitu seperti saat Christoper Colombus melakukan perjalanan untuk mengelilingi dunia. Pada prosesnya Christoper Colombus mendapat pendanaan dari Ratu Isabella dari Spanyol dan dari hasil perjalanannya tersebut terdapat janji-janji bagi hasil. 15
Modal Ventura adalah pembiayaan untuk usaha bagi perusahaan yang biasanya masih merintis dan memerlukan modal untuk menjalankan usahanya. Modal Ventura diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pada Pasal 1 angka 11 peraturan ini dinyatakan PMV (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu. Kemudian Kepres Nomor 61 Tahun 1988 digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (PPLP). Pada Pasal 1 angka 3 PPLP dinyatakan bahwa PMV (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/ atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /Pojk.05/2015 Tentang Penyelenggaraan
13 ibid , hlm. 41 14   Fuady, Munir. 2002. hukum tentang Pembiayaan ( dalam teori dan Praktek) , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 109
15 ibid , hlm. 115
Usaha PMV dinyatakan Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 peraturan ini dinyatakan PMV yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee , dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Bisnis modal ventura setidaknya terdapat tiga pihak yang perlu diketahui yaitu: 16 1. Pihak PMV
PMV adalah perusahaan yang memiliki modal dan memberikan modal dalam bisnis modal ventura ini kepada perusahan pasangan usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnisnya. Tujuan pemberian modal dari PMV adalah semata-mata untuk mencari keuntungan yang besar. PMV tidak secara cuma-cuma memberikan modal, sebenarnya lebih tepatnya memperjanjikan memberikan masukan dana dengan janji PPU harus memberikan bagi hasil yang dikehendaki PMV. Selain memasukan modal mungkin dalam bentuk saham, PMV juga turut masuk dalam manajemen perusahaan serta turut mengendalikan PPU demi menuju keinginan awal yaitu suksesnya bisnis pasangan usaha yang tentunya menjadi tujuan PMV akan mendapatkan keuntungan besar dari sukses bisnis pasangan usahanya tersebut.
2. PPU
PPU adalah perusahaan yang memerlukan suntikan modal untuk membesarkan usahanya. Biasanya perusahaan ini memiliki karakteristik usaha yang sangat kuat karena potensi usahanya prospektif sehingga kemungkinan sukses apabila usahanya terus berkembang serta akan memberikan keuntungan yang sangat besar di masa mendatang. Bentuk PPU ini tidak memiliki syarat harus berbentuk apa, misalkan saja dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Comanditaere Vennootchap (CV), firma, persekutuan perdata, maupun usaha dagang sekalipun. Aspek yang paling penting adalah memiliki usaha yang sangat potensial dan diterima oleh PMV.
3. Pihak Penyadang dana
Pihak penyandang ini biasanya sebagai pihak ketiga yang memasukkan dananya dalam bisnis modal ventura, namun bukan PMV. Terdapat juga keadaan di mana PMV saat penyaluran dana kepada PPU mengucurkan dana dari pihak penyandang dana dan PMV hanya berstatus sebagai fund manajemen saja.
PMV masuk dalam skema perusahaan pembiayaan, namun berbeda dengan perusahaan pembiayaan lainnya. PMV dalam menjalankan usahanya bekerjasama dengan PPU dengan memberikan dana tanpa adanya jaminan. Ketiadaan jaminan pada usaha modal ventura menjadikan usaha dibidang ini menjadi high risk (usaha dengan resiko yang besar). 17 Besarnya resiko pada bisnis ini sebanding juga dengan keuntungan yang diharapkan. 18 Salah satu resikonya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh PPU dengan tidak membayar bagi hasil yang diperjanjikan. 19 PMV untuk mendapatkan izin praktek usaha tidak main-main dengan syaratnya. Perusahaan ini haruslah memiliki modal yang besar dan manajemen perusahaan yang baik. Pada prakteknya kepemilikan modal yang besar dan manajemen perusahaan yang baik diperlukan dalam menjalankan
16 ibid , hlm. 112
17 ibid , hlm. 109 18 ibid .
19   Widowati, C., & Budhisulistyawati, A. (2018). Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kan- tor Cabang Tasikmadu). Jurnal Privat Law, 6(1), 82-91. Retrieved from https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/ view/19238
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 72~83
bisnis modal ventura karena selain menyuntikan modal yang besar pada PPU, juga turut masuk dalam struktur dan pengelolaan PPU untuk mencapai keberhasilan proyek yang didanai.
Modal yang dimasukkan PMV kepada PPU dapat berupa pembelian saham, pembelian surat berharga dari PPU. Pengelolaan kerjasama usaha antara PMV selaku kreditur kepada PPU tidak terdapat jaminan kebendaan apapun, PMV hanya berharap keuntungan besar dari meroketnya usaha yang didanai. Keuntungan besar yang diharapkan oleh PMV sesuai dengan besar resiko dari bisnis tersebut. Resiko yang besar dari bisnis modal ventura ini menyebabkan sangat diperlukan seleksi yang ketat terhadap PPU yang akan diajak bekerjasama.Pada praktek di lapangan hanya sedikit sekali persentase jumlah dari PPU yang lolos seleksi untuk bekerjasama dengan PMV. Penyebabnya adalah PMV memang harus sangat teliti dan pemilih dalam menjalankan bisnis permodalan ventura. Resiko yang besar menjadi kendala masih kurang diliriknya bisnis modal ventura ini. Terdapat juga contoh-contoh kegagalan dalam bisnis modal ventura. Semisalnya perusahaan yang bergerak dibidang kode informatika. Perusahaan ini sudah banyak mendapatkan modal dari PMV namun tetap tidak dapat sukses dan akhirnya bangkrut. Kemudian perusahaan lainnya justru dapat sukses dalam menjalankan usaha yang serupa.
Bisnis modal ventura selain memiliki resiko yang besar namun juga memiliki potensi keuntungan yang besar. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar ini menjadi alasan adanya bisnis modal ventura. Contoh suksesnya kerjasama PMV dengan PPU adalah kegemilangan bisnis dari perusahaan Apple Computer, perusahaan komputer, handphone, informatika asal United States (USA). 20 Apple computer bahkan saat ini menjadi kiblat perangkat keras termasuk komputer, laptop, handphone dengan teknologi yang luar biasa dan ciri khas keunggulannya berbeda dengan pesaing- pesaingnya. Semua orang di dunia pasti mengenal Apple Computer yang kualitas perangkat lunaknya dan perangkat kerasnya sangat laku di pasaran dunia karena sangat awet, berkualitas, serta sulit untuk dihinggapi virus.
Contoh kesuksesan dari Apple computer tentunya tidak menjadi dasar bahwa bisnis modal ventura akan mengalami kesuksesan yang sama. Maka dari itu untuk meminimalir resiko bisnis dibuatlah kriteria yang sangat berat dan khusus. Setiap PPU harus punya kriteria-kriteria bisnis sebagai berikut: 21
1.Pangsa pasar dari produk yang dibuat oleh PPU sangat baik dan menjanjikan.
2. PPU haruslah sangat menguasai bidang usahanya yang akan dimasukkan dalam kerjasama dengan PMV.
3. Pendapatan dari PPU dari bidang usaha yang dijalankan haruslah baik. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai bisnis yang ditekuni segera berdampak dan segera dapat untung yang berkali lipat dalam artian balik modal dengan cepat serta segera memiliki keuntungan besar.
4.Bidang usaha dari PPU harus sangat berbeda dan menonjol dibanding perusahaan lain atau pengusaha lain sehingga dapat bertumbuh dengan baik karena usahanya tidak mudah dimasuki pesaing lain.
Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha PMV dinyatakan bahwa PMV menyelenggarakan Usaha Modal Ventura yang meliputi:
a. penyertaan saham (equity participation);
20 ibid . 21 ibid , hlm. 154
b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation); c. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal(start-up)dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
d. pembiayaan usaha produktif.
Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 / POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha PMV dinyatakan:
Dalam melakukan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMV dapat mengelola Dana Ventura.
Pemberian hak mengelola dana ventura tersebut menjadi salah satu perlindungan yang dapat dilakukan oleh PMV. Berdasar Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha PMV, pengelolaan dana ini semakin diperkuat dengan diberikannya hak bagi PMV untuk turut berdampingan menjalankan usaha dari PPU. Pendampingan ini bisa dalam bentuk turut dalam susunan pengurus atau posisi strategis dalam PPU sehingga kegiatan usaha dapat dikontrol dan dibuat efektif dan efisien. Penyaluran modal dari PMV kepada PPU biasanya dilakukan dengan perjanjian penanaman modal ventura. PMV mengharapkan keuntungan dari suksesnya usaha dari PPU. Keuntungan yang diharapkan dapat berupa selisih harga jual saham, pembagian deviden perusahaan, bagi hasil keuntungan.

## 1. Perlindungan Hukum PmV akibat kerugian usaha Perusahaan Pasangan di masa Pandemi Covid 19
Kegiatan usaha modal ventura diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (PPLP). Pada Pasal 1 angka 3 PPLP dinyatakan bahwa PMV (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Menurut Pasal 2 PPLP lembaga pembiayaan meliputi 3 (tiga) yaitu:
1. Perusahaan Pembiayaan;
2. PMV; dan
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Pasal 4 PPLP menyatakan kegiatana usaha PMV yaitu :
1. Penyertaan saham (equity participation);
2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation); dan/atau 3. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/revenue sharing).
Perlindungan hukum PMV diatur dalam Pasal 2 ayat (4) POJK Nomor 35 / POJK.05/2015.05/2015. Ketentuan hukum tersebut menyatakan bahwa PMV dapat melakukan intervensi pendampingan terhadap PPU untuk menjalankan bisnisnya. Pendampingan di sini dimaksudkan untuk mengendalikan PPU agar modal yang diberikan dikelola dengan baik. Bisnis modal ventura ini sebenarnya mirip dengan bisnis bagi hasil semisalnya memasukkan modal dalam bentuk saham di perseroan terbatas (PT) untuk mendapat deviden. Pada CV semisalnya terdapat konsep sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu pasif sebagai pemilik dana hanya sebatas memasukkan modal dan tidak diperbolehkan melakukan intervensi dalam menjalankan bisnis dari CV. Berbeda halnya dengan PMV yang kurang lebih memiliki core bisnis serupa bagi hasil, namun diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan terhadap PPU.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 74~83
Pada mulanya bisnis modal ventura diyakini adalah bentuk usaha dan kepedulian terhadap perusahaan kecil. Pemberian dana kepada perusahaan yang masih berkembang bertujuan agar perusahaan yang disokong dana modal ventura akan menjadi perusahaan yang sukses. Seiring dengan berjalannya waktu bisnis modal ventura selain merupakan bentuk kepedulian, berubah menjadi bisnis yang profesional, semata-mata untuk mencari keuntungan. Sebagai perusahaan yang profesional mencari keuntungan maka PMV harus hati-hati dalam memilih PPU. Menurut Pasal 9 ayat (1) ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha PMV dinyatakan kegiatan usaha PMV ditujukan untuk calon Pasangan Usahadan/atau Debituryang memiliki usaha produktif dan/atau memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif. Kemudian di Pasal 9 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha PMV dinyatakan Kegiatan usaha modal ventura bertujuan untuk:
a. pengembangan suatu penemuan baru;
b. pengembangan perusahaanatau usaha orang perseoranganyang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
c. pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
d. membantu perusahaan atau usaha orang perseoranganyang berada pada tahap pengembanganatau tahap kemunduran usaha;
e. mengambil alihperusahaan atau usaha orang perseoranganyang berada pada tahap pengembanganatau tahap kemunduran usaha;
f. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
g. pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru danalih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
h. membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.
Perlindungan PMV terhadap kemungkinan kerugian atau kegagalan usaha PPU setidaknya bisa dibagi dalam 2 (dua) tahapan yaitu:
1. Perlindungan Pra Perjanjian (kontrak)
Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya dari keberadaan hukum untuk menjaga hak-hak seseorang dikarenakan hak asasinya dari kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain. Aparatur penegak hukum harus melakukan perlindungan hukum kepada seseorang dari gangguan siapapun. 22 Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terdapat perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif sendiri adalah segala aturan hukum yang mengatur agar masyarakat dapat terhindar dari suatu permasalahan hukum dengan memberikan batasan-batasan, kriteria-kriteria, petunjuk agar masyarakat tidak mengalami permasalahan hukum di kemudian hari. 23 Perlindungan hukum preventif juga dapat dimaknai dalam sebuah kontrak adalah pada tahap pra kontrak. Pada tahap pra perjanjian (kontrak) PMV harus benar-benar selektif dalam memilih PPU untuk dijadikan mitra bisnis. Kelayakan dan kriteria PPU juga harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Pasal 9 ayat (1) ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha PMV dinyatakan kegiatan usaha PMV ditujukan untuk calon pasangan usaha dan/atau debitur yang memiliki usaha produktif dan/atau memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif.
22   Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istime- wa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. JIPRO: Journal of Intellectual Property, 13-23. Retrieved from https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/11142
Tahap pra kontrak adalah tahap untuk melakukan verifikasi data-data, kalayakan dan syarat-syarat tertentu dan juga negosiasi demi mencapai kesepakatan. PMV dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan adalah salah satu perusahaan pembiayaan. Sebagai perusahaan pembiayaan maka PMV tunduk pada aturan pembiayaan. Pada sisi perlindungan hukum preventif maksud pemerintah mengatur terkait dengan tata cara pembiayaan adalah demi terlindunginya pihak-pihak dalam hal ini yang akan mejalankan usaha pembiayaan ini. Peraturan pembiayaan itu sendiri diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Pembiayaan (Kepres No 61 Tahun 1988) yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (PPLP). PMV (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
Menurut Pasal 6 PPLP perusahaan pembiayaan, PMV, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Pasal 7 ayat (1) PPLP dinyatakan saham perusahaan pembiayaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat dimiliki oleh :
a.  Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia;
b.  Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan).
Pasal 7 ayat (2) PPLP dinyatakan bahwa Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari Modal Disetor.
Menurut Munir Fuady PMV memang diatur dapat berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi, namun bentuk yang lazim digunakan adalah perseroan terbatas (PT). 24 Perlindungan hukum PMV pada tahap pra kontrak dalam wujudnya berupa perseroan terbatas adalah dapat ditinjau berdasar undang-undang perseroan terbatas. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Kekayaan PMV yang berbentuk PT tersebar dalam bentuk saham-saham. PT dapat menjual saham untuk menambah modal dalam perusahaan. Demikian dengan PMV untuk menjalankan bisnis modal ventura, dana yang diberikan PMV kepada PPU berasal dari saham-saham dan kekayaan PT keseluruhan.
Perlindungan PMV yang berbentuk PT dapat diketahui apabila terjadi kerugian dari bisnisnya maka PT PMV hanya bertanggung jawab sebesar modal dasar PT saja. Modal dari PT adalah saham-saham. Maka pertanggungjawaban pemegang saham PT PMV hanya sebatas besarnya kepemilikan saham saja. Perlindungan PT PMV dalam konsep UUPT hanya sebatas modal PT saja dikarenakan adanya pemisahan kekayaan pemegang saham dengan kekayaan PT. Otoritas jasa keuangan juga melakukan pembatasan besar dana pembiayaan yang diberikan PMV kepada PPU. Menurut Pasal 1 angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan batas Maksimum Pemberian
24   Fuady, Munir. op.cit, hlm. 109
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 76~83
Pembiayaan yang selanjutnya disingkat BMPP adalah batasan tertentu dalam penyaluran pembiayaan yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Ketentuan mengenai perlindungan preventif PMV masih kurang konsisten dan kurang sistematis. Pemerintah seperti tidak konsisten dalam melakukan pengaturan modal ventura dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk ketidaktegasan terlihat dengan berbedanya kegiatan usaha PMV yang dinyatakan di PPLP dan POJK Nomor 35 /POJK.05/2015. PPLP seakan mengakomodir pemahaman umum terkait usaha modal ventura yaitu terdapat kegiatan dalam Pasal 4 PPLP PMV melakukan kegiatan bagi hasil sedangkan dalam Nomor 35 /POJK.05/2015 tidak mengakomodir kegiatan bagi hasil. Sebaiknya ketentuan mengenai kegiatan PMV selaras antara aturan yang lebih tinggi ke aturan yang lebih rendah agar tidak terjadi kerancuan makna kegiatan usaha PMV. Seperti dijelaskan pada PPLP nama modal ventura sudah baik diatur yaitu dengan menyebutkan modal ventura secara tegas dalam aturan tersebut. Pada PPLP tidak dijelaskan lebih rinci tata kerja dan sistem kerja PMV. Pentingnya pengaturan sistem kerja, tanggung jawab bisnis adalah sebagai bentuk norma yang akan mengatur apabila suatu saat terjadi permasalahan hukum atau kerugian usaha dari mitra. PPLP juga tidak mengatur mengenai PPU. Padahal pengaturan tanggung jawab PPU dan kewajiban PPU juga harus diatur dengan rinci dan tegas sebagai bentuk perlindungan kepada PMV selaku pemberi modal.
Peraturan mengenai modal ventura memang sudah diatur dalam PLPP dan POJK Nomor 35 /Pojk.05/2015, namun sebuah peraturan pada dasarnya memiliki kekuatannya masing-masing. Perlindungan hukum bagi PMV sebaiknya diatur dalam bentuk undang-undang dan diatur dengan lebih jelas dan konsisten agar memberi kepastian hukum. Aturan pelaksana juga harus mengikuti aturan yang lebih tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (UUPPPU) kedudukan PLPP berada di nomor 4 (empat) berdasarkan kekuatan hukumnya. Pasal 7 ayat (1) UUPPU menyatakan bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) UUPPPU dinyatakan bahwa kekuatan hukum dari aturan hukum sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Perlindungan pada tahap pra kontrak bagi PMV setidaknya harus didukung peraturan- perundang-undangan yang kuat karena jika berdasarkan asas lex superior derogat lex inferior yang artinya hukum yang lebih kuat akan mengalahkan hukum yang lebih lemah.

## 2. Perlindungan hukum PmV pada pelaksanaan Perjanjian modal Ventura di masa Pandemi Covid-19.
Perjanjian modal ventura tidak diatur di dalam KUHPer karena merupakan perjanjian yang tidak bernama. Menurut KUHPer dalam Pasal 1338 KUHPer membolehkan setiap orang membuat perjanjian apapun dengan siapapun. Kebebasan membuat perjanjian disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak
tersebut perjanjian modal ventura mulai dipraktekan dalam lembaga pembiayaan di Indonesia. Menurut POJK 2015 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa PMV merupakan perusahaan yang memberikan pembiayaan sejumlah dana kepada PPU dengan mengharapkan bagi hasil dari keuntungan usaha PPU. Perjanjian modal ventura menyerupai perjanjian bagi hasil pada perbankan syariah. Perjanjian bagi hasil pada perbankan syariah dikenal juga dengan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dengan ketentuan pemilik dana menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola dana, keuntungan dibagi berdasar kesepakatan dan kerugian prinsipnya ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian bukan karena kesalahan pengelola. 25
Perlindungan hukum PMV tergantung juga terhadap perjanjian yang dibuat antara PMV dan PPU dalam perjanjian modal ventura. Pada perjanjian terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut di atas tidak serta merta dapat dijalankan tanpa sahnya perjanjian yang dibuat. Supaya perjanjian modal ventura antara PMV dan PPU harus memenuhi Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu:
1. Kesepakatan 2. Kecakapan 3. Hal tertentu
4. Kausa yang halal
Perjanjian antara PMV dan PPU harus memenuhi semua syarat sahnya perjanjian di atas. PMV harus memastikan bahwa perjanjian yang dibuat sudah memenuhi keempat syarat di atas karena jika tidak terpenuhi maka akan menjadi celah untuk membatalkan perjanjian atau mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Jika perjanjian batal tentu mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum bagi PMV dan akibatnya PMV dapat mengalami kerugian. Selain dipenuhinya keempat syarat di atas, perjanjian tersebut tidak boleh mengandung 4 (empat) hal yang dapat membatalkan perjanjian yaitu: 26 1. dwang (ancaman/paksaan)
2. dwaling (kesesatan) 3. Bedrog (penipuan)
4. Misbruik Van omstandighaden (Penyalahgunaan keadaan)
Pasal 1 Nomor 35 /POJK.05/2015 menyatakan bahwa usaha modal ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur. Kemudian Pasal 1 angka 2 POJK 2015 menyatakan bahwa PMV yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan otoritas jasa keuangan. Menurut Pasal 2 POJK kegiatan usaha PMV terhadap PPU dalam bentuk: 1. penyertaan saham ( equity participation );
2. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi ( quasi equity participation );
3. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal( start-up )dan/ataupengembangan usaha; dan/atau
4. pembiayaan usaha produktif.
Pandemi Coronavirus desease 2019 (covid 19) merupakan musibah yang melanda seluruh dunia. Tidak sedikit perusahaan yang bangkrut selama masa pandemi covid 19.
25   Antonio, Muhammad Syafii. 2015. Bank syariah dari teori ke Praktek , Jakarta: Gema Insani, hlm. 95.
26 Budiono, Herlien. 2010. ajaran umum hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotaria- tan , Bandung:Citra Aditya, hlm.98
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 78~83
Pengetatan kegiatan masyarakat dan larangan-larangan malakukan aktivitas di masa pandemi mengakibatkan transaksi jual beli menurun drastis. Selama masa pandemi banyak hotel-hotel, mall-mall besar melakukan pengurangan karyawan serta banyak usaha lainnya yang mengalami kerugian besar. Menurut data dari gugus tugas Covid 19 dinyatakan bahwa sampai saat ini covid 19 telah menginfeksi 233 negara, sebanyak 603.711.760 orang terkonfirmasi terpapar, sebanyak 6.484.136 jiwa telah meninggal dunia akibat covid 19. Kemudian data di Indonesia sebanyak 6.390.553 orang terpapar, 6.198.051 orang sembuh, sebanyak 157.757 jiwa meninggal dunia karena covid 19. 27 PMV sebagai perusahaan yang menyalurkan dana kepada PPU biasanya melakukan divestasi dalam rentang waktu yang cukup lama kemungkinan besar terdampak dari resiko kerugian di masa pandemi covid 19. Perlindungan hukum PMV terhadap kerugian usaha PPU di masa pandemi covid 19 berdasarkan jenis usaha dari PMV yaitu: a. Perlindungan PMV dalam penyertaan saham
Rentannya usaha di berbagai sektor di masa pandemi covid 19 menjadikan usaha modal ventura yang sebelumnya termasuk dalam usaha yang memiliki resiko yang besar harus semakin memahami perlindungan hukum bagi PMV. Terhadap PPU yang sebelumnya telah disetujui dan disahkan perjanjian Modal Ventura oleh PMV dalam hal PMV memberikan pendanaan melalui penyertaan saham maka apabila usaha PPU mengalami kerugian PMV hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya di PPU. Tentu penyertaan saham ini hanya dapat dilakukan terhadap PPU yang berbentuk PT.
PMV juga dapat mengendalikan PPU sebesar saham yang dimiliki PMV dan juga melalui utusan PMV yang ditugaskan untuk mendampingi kegiatan usaha PPU agar segera menyesuaikan usaha PPU yang mengalami kerugian di masa pandemi. Usaha dari PPU dapat menyesuaikan dengan kegiatan usaha yang berpotensi mendapat keuntungan di masa pandemi. Menurut Pasal 2 ayat (4) POJK Nomor 35 /POJK.05/2015.05/2015 menyatakan dalam melakukan penyaluran dana kepada PPU, PMV juga dapat melakukan pendampingan pada PPU. PMV selain sebagai penyalur modal juga harus memiliki tim yang profesional dalam menjalankan misi menyukseskan usaha PPU.
Saat mengalami kerugian di masa pandemi covid 19, PMV sebagai pemegang saham juga dapat melakukan intervensi PPU dalam RUPS yang tujuannya adalah mengarahkan usaha PPU agar menyesuaikan dengan masa covid 19 agar PPU dapat bertahan dan bahkan mendapatkan keuntungan di masa pandemi covid 19. PMV juga terlindungi pada penyertaan saham karena PMV akan mendapatkan jaminan kekayaan dari PPU sebesar saham yang dimiliki oleh PMV. Menurut Pasal 48 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dinyatakan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas pemiliknya. Kemudian di dalam Pasal 49 UUPT dinyatakan bahwa nilai saham disebutkan dalam mata uang rupiah. Artinya kegiatan PMV terhadap PPU dalam penyertaan saham memiliki perlindungan sebesar saham yang dimiliki di PPU tersebut.
b. Perlindungan PMV dalam penyertaan melalui pembelian obligasi konversi ( quasi equity participation)
Obligasi sendiri adalah surat utang. Obligasi konversi artinya surat utang yang dapat menjadi saham dari PT penerbit obligasi. Perlindungan hukum PMV terhadap kerugian usaha PPU di masa pandemi dengan cara menjual obligasi dari PPU atau mengkonversi obligasi menjadi saham di masa pandemi covid 19. Pada obligasi berlaku perjanjian utang piutang. Menurut Pasal 1338 KUHPer bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak
27   Informasi Penting Untuk Kamu. Avail-Able from: https://covid19.go.id/ [diakses 11 September 2022]
menjadi undang-undang bagi pembuatnya. Bahwa dengan dibuatnya perjanjian utang piutang berupa surat utang maka debitur dalam hal ini penerbit surat utang/PPU wajib untuk melaksanakan prestasinya kepada kreditur dalam hal ini PMV. Pada perjanjian modal ventura terdapat perikatan-perikatan antara PMV dengan PPU. Perikatan ini adalah janji-janji yang bernilai uang yang harus dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah disepakati. 28 Berdasarkan Pasal 1233 KUHPer bahwasanya perikatan lahir dari perjanjian dan undang-undang. Pada perikatan dikenal istilah kreditur dan debitur, di mana debitur wajib untuk melakukan prestasi. Prestasi sendiri adalah kewajiban debitur kepada kreditur. 29 Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 35 menyatakan bahwa usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur. Penyebutan pasangan usaha atau debitur ini menegaskan bahwa perjanjian modal ventura bukanlah perjanjian bantuan semata, tetapi sungguh-sungguh untuk mendapatkan keuntungan. Pada perjanjian modal ventura PMV bertindak sebagai kreditur dan pihak PPU sebagai debitur. Pada kegiatan pembelian obligasi atau surat utang maka PMV bertindak sebagai yang memberi utang dan PPU bertindak sebagai pihak yang berutang.
Konsekuensi PPU sebagai pihak yang berutang adalah harus membayar atau memberikan pelunasan utang kepada PMV selaku kreditur. Menurut Pasal 1234 KUHPer bentuk prestasi yaitu:
1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu.
Prestasi bagi yang berutang adalah membayar utang. Selain utang piutang dalam sebuah perjanjian modal ventura juga maka PPU harus melaksanakan prestasinya yang lain yaitu memberikan sejumlah keuntungan kepada PMV sesuai kesepakatan. Perlindungan hukum bagi PMV terhadap kerugian usaha PPU adalah dengan tetap mendapatkan pembayaran sesuai yang disepakati dalam perjanjian modal ventura. Kerugian usaha PPU tidak menyebabkan kewajiban PPU terhadap PMV menjadi hapus karena kerugian adalah resiko dari suatu bisnis, sedangkan utang adalah prestasi yang harus ditunaikan oleh PPU selaku debitur.
c. Perlindungan PMV pada kegiatan pembiayaan usaha produktif terhadap kerugian usaha PPU
Menurut Pasal 18 POJK Nomor 35 Tahun 2015 Pembiayaan usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d wajib dilakukan oleh PMV dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada Debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang meningkatkan pendapatan bagi Debitur. Berbeda dengan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah maupun pembiayaan syariah, pembiayaan usaha produktif pada PMV dijelaskan disalurkan kepada debitur untuk menghasilkan barang dan jasa. Pasal 18 POJK Nomor 35 tahun 2015 menekankan bahwa PPU berstatus sebagai debitur. Sebenarnya status adanya kreditur dan debitur seharusnya hanya ada pada sebuah perikatan di mana debitur mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi kepada kreditur. Perlu dipahami dulu dalam Pasal 1 angka 3 PPLP bahwa PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan
28   Satrio, J. 1999. hukum Perikatan , Bandung:PT. Alumni, Bandung, hlm. 39.
29 ibid , hlm. 28.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 80~83
melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Kerjasama untuk membagi hasil usaha dalam konsep PMV berbeda dengan lembaga pembiayaan syariah dengan akad mudharabah. Peraturan pelaksana PPLP yang diatur dalam POJK Nomor 35 tahun 2015 berupaya untuk melindungi PMV selaku pemilik modal dengan menyebutkan bahwa kedudukan PPU adalah sebagai debitur dan PMV sebagai kreditur. Posisi PMV yang dinyatakan sebagai kreditur jelas adalah upaya pemerintah untuk melindungi PMV. Apabila dibandingkan dengan pola kerjasama dalam pembiayaan mudharabah yang berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/ DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dinyatakan bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Pada pembiayaan mudharabah LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % (seratus persen) kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
Perlindungan PMV lebih baik dibandingkan dengan LKS terkait definisi kegiatan penyertaan modal ke perusahaan rekanannya. Konsep pembiayaan usaha produktif pada modal ventura lebih memiliki perlindungan karena menyebutkan penyertaan dana kepada PPU atau debitur. Penyamaan status PPU dengan debitur mengakibatkan PPU memiliki kewajiban melaksanakan prestasi kepada PMV selaku kreditur. Kreditur dalam aturan hukum mengenai perikatan diberikan perlindungan berdasarkan Pasal 1131 KUHPer yang menyatakan bahwa harta bergerak maupun harta tidak bergerak dari debitur menjadi jaminan untuk melunasi utangnya. Kemudian sebagai seorang kreditur maka PMV juga dapat meminta kepada hakim atau alat negara agar PPU atau debitur melaksanakan prestasinya. 30 PMV selaku kreditur juga diberikan perlindungan oleh hukum yaitu menurut Pasal 1243-1252 KUHPer dapat melakukan permintaan ganti rugi akibat PPU atau debitur tidak melaksanakan prestasinya. Perlindungan hukum PMV sedikit mengalami kekaburan karena peraturan modal ventura kurang jelas dan sistematis dalam menjelaskan status PMV terhadap PPU. Misalnya dalam Pasal 1 angka 3 PPLP menyebutkan usaha modal ventura mirip seperti pemahaman umum usaha ini memiliki resiko yang besar karena bersifat bagi hasil. 31 Pasal 1 angka 3 menyebutkan demikian bahwa PMV (PMV) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Otoritas Jasa Keuangan mencoba untuk merubah dengan menyatakan bahwa usaha bagi hasil dari modal ventura adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 35 Tahun 2015 menyatakan Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur. Otoritas Jasa Keuangan seakan setengah-setengah dalam mengkualifikasikan pembiayaan usaha produktif pada kegiatan PMV menjadi hubungan kreditur dengan debitur yaitu dalam Pasal 1 angka 12 menyatakan pasangan usaha adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan/atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil
30 ibid , hlm. 20 31   Fuady, Munir. Op.Cit,  hlm. 117
dari PMV, PMVS, atau UUS. OJK tidak secara tegas menyatakan PPU sebagai debitur dalam Pasal 1 angka 12 di atas.
2. Model Perlindungan PMV kedepan
Kepastian hukum adalah hal yang sangat penting karena negara Indonesia menganut negara hukum. Apalagi dalam hal keperdataan yang dilihat adalah bukti formal, maka status subjek hukum dan objek hukum sangat mempengaruhi dalam pembuktian di pengadilan. Setidaknya perlindungan hukum kedepan PMV adalah:
a. Kepastian hukum
Kepastian hukum di sini adalah diperlukannya undang-undang yang khusus mengatur tentang pembiayaan. Selama ini kekuatan hukum pembiayaan hanya diatur dalam Peraturan Presiden yang kalau disandingkan dengan undang-undang maka akan berlakulah asas lex superior derogat lex inferior. Kepastian hukum lembaga pembiayaan akan lebih baik apabila diatur dalam sebuah undang-undang pembiayaan tersendiri. Lembaga pembiayaan sangat penting diatur dalam sebuah undang-undang karena merupakan instrumen ekonomi yang sangat penting. Lembaga pembiayaan menjadi solusi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak dapat mengajukan pinjaman di perbankan.
Pengertian yang konsisten mengenai PMV, modal ventura, serta PPU di dalam un- dang-undang dan peraturan pelaksananya harus segera dilakukan karena untuk memudahkan bagi pelaku usaha PMV dalam membuat perjanjian modal ventura yang aman. Status penyertaan modal PMV pada modal ventura juga harus diberi- kan klasifikasi dan batasan mengenai hak dan kewajiban dari PMV maupun PPU. Kurang diaturnya hak dan kewajiban PMV dan PPU mengakibatkan ketika terjadi sengketa akan sulit untuk menentukan keputusan oleh hakim.
b. Jaminan pembiayaan Jaminan merupakan hal yang umum terdapat di dalam dunia perbankan. Pada pembiayaan kredit bank, untuk meberikan perlindungan bagi kreditur diperlukannya jaminan. Jaminan adalah sebuah dasar kepercayaan bagi kreditur bahwa debitur akan melakukan prestasinya. 32 Sebenarnya dalam sebuah perjanjian di mana terdapat kreditur dan debitur sudah terdapat jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPer yaitu jaminan umum. Bahwa kekayaan debitur akan menjadi jaminan pelunasan utang yang dibuatnya. Apalagi kaitannya dengan perjanjian modal ventura yang dinyatakan POJK Nomor 35 Tahun 2015 adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Persoalannya baik PPLP dan POJK Nomor 35 tahun 2015 belum konsisten dan tegas di pasal-pasalnya menerangkan tentang status PMV sebagai kreditur dan PPU sebagai debitur.
Jaminan umum dirasa masih kurang kuat statusnya karena tidak memiliki perlindungan untuk pelunasan utang. Kreditur yang hanya memegang jaminan umum memiliki status yang sama dengan kreditur lainnya. 33 Berdasar Pasal 1132 KUHper dijelaskan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing- masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Artinya dalam jaminan umum tidak ada yang didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Perlunya jaminan yang lebih kuat dan efektif sebagai
32    Hadisaputro, Hartono. 1984. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta:Liberty, hlm. 20 33   Hasbullah, Frieda Husni. 2005. hukum Kebendaan Perdata , Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (jilid 2), Jakarta:Indo Hill-Co, hlm.8
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 82~83
jaminan pelunasan prestasi PPU atau debitur yaitu melalui lembaga jaminan yang berkedudukan sebagai jaminan khusus (preferen) atau diutamakan. Jaminan preferen akan menarik kreditur menjadi kreditur preferen juga. Preferen artinya memiliki keutamaan dalam pelunasan utang oleh debitur dari benda yang dijaminkan tanpa harus menunggu proses misalnya kepailitan. Lembaga jaminan preferen ini yaitu:
1. Fidusia
2, Hak Tanggungan
3. Hipotek
4. Gadai
Lembaga jaminan di atas memang tidak menjamin pelunasan utang, hanya saja lebih memberikan perlindungan karena lebih didahulukan daripada jaminan umum. 34

## C. kesimPulan
Perlindungan hukum Perusahaan Modal Ventura (PMV) terhadap kerugian usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) belum maksimal karena aturan yang mengatur modal ventura belum dalam bentuk undang-undang. Selain itu terminologi hukum terkait modal ventura juga masih belum sistematis, masih terjadi dualisme terminologi modal ventura antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendahnya. Pada PPLP sebagai aturan utama dari modal ventura menyebutkan bahwa salah satu kegiatan penyertaan modal dari PMV kepada PPU berupa pembiayaan dengan maksud bagi hasil, sedangkan di dalam POJK Nomor 35 Tahun 2015 menyebutkan hubungan PMV dengan PPU merupakan hubungan antara kreditur dan debitur.
Perbedaan terminologi di dalam aturan mengenai modal ventura mengakibatkan perbedaan penanganan pembiayaan modal ventura sehingga terjadi ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum dalam modal ventura dapat mengakibatkan kerugian dari PMV sendiri karena apabila terjadi permasalahan dengan PPU akan sulit untuk melakukan pembelaan hukum sebab perbedaan esensi usaha modal ventura dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Terkait dengan penelitian ini terdapat saran yaitu: 1. Perlunya dibuat peraturan pembiayaan dalam bentuk undang-undang. 2. Penyamaan termonologi hukum modal ventura dari peraturan yang lebih tinggi ke peraturan yang lebih rendah. 3. Perlu diperjelas dan dipertegas kembali aturan mengenai unsur modal ventura, hak dan kewajibannya agar lebih rinci untuk memberi perlindungan kepada semua pihak apabila terdapat sengketa dalam pembiayaan modal ventura.

## daFtar Pustaka

## buku
Antonio, Muhammad Syafii. 2015. Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani
Budiono, Herlien. 2010. Ajaran Umum hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung:Citra Aditya
Fajar, Mukti. Achmad, Yulianto. 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
34 J. Satrio. 2002. hak Jaminan Kebendaan , Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm.10.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Frianto Pandia, Elly Santi Ompusungu dan Achmad Abror. 2005. Lembaga Keuangan, Jakarta:PT. Asdy Mahasatya
Fuady, Munir. 2002. Hukum Tentang Pembiayaan ( Dalam Teori dan Praktek), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Hadisaputro, Hartono. 1984. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan,Yogyakarta:Liberty
Hasbullah, Frieda Husni. 2005. Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (jilid 2),  Jakarta:Indo Hill-Co
Hasibuan, MalayuS.P. 2009. Dasar-Dasar Perbankan , Jakarta: Sinar Grafika Offset J. Satrio. 2002. Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: Citra Aditya Bhakti Satrio, J. 1999. Hukum Perikatan, Bandung:PT. Alumni, Bandung
Simorangkir, O. P. 2004. Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Jakarta: Ghalia Indonesia
Supramono, Gatot. 2014. Perjanjian Utang-Piutang, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup

## Jurnal
Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. JIPRO: Journal of Intellectual Property, 13-23. Retrieved from https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/11142
Sofia, M., Pratiwi, R. A. I., Tan, F., Bachtiar, N., Putra, F. P., & Hidayat, M. (2021). Modal Ventura Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, 11(2), 159-166. Retrieved from https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae
Widowati, C., & Budhisulistyawati, A. (2018). Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu). Jurnal Privat Law, 6(1), 82-91. Retrieved from https://jurnal.uns. ac.id/privatlaw/article/view/19238

## internet
Di Tengah Pandemi, Modal Ventura Masih Terus Berburu Start Up. Avail-Able from: https://keuangan.kontan.co.id/news/di-tengah-pandemi-modal-ventura- masih-terus-berburu-start-up-1. [diakses 02 September 2022] https://covid19. go.id/, diakses pada tanggal 11 September 2022.
Informasi Penting Untuk Kamu. Avail-Able from: https://covid19.go.id/ [diakses 11 September 2022]
Modal Ventura Menantang Resiko Pandemi, Startup Tahap Awal Awal Tetap Jadi Prioritas. Avail-Able from: https://finansial.bisnis.com/read/20210714/89/1417811/ modal-ventura-menantang-risiko-pandemi-startup-tahap-awal-tetap-jadi- prioritas. [diakses 02 September 2022]