Fitriah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Pelaku Usaha Periklanan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999, halamam 64-69
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Pelaku Usaha Periklanan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999
Fitriah Fakultas Hukum Universitas Palembang Fitriah241171@yahoo.com

## Abstract
The  general  provisions  of  Article  1  paragraph  6  of  Act  Number  8  of  1999  concerning Consumer Protection, that "Promotion is an activity to introduce or disseminate information on an item and  /  or  service  to  attract  consumers'  buying  interest  in  goods  and  /  or  services  that  will  be  and  are being traded". Advertising is a form of information, a tool for product business actors to introduce their products to the public in order to attract people to use these products. the public will get an idea of a product  if  the  product  is  advertised,  but  the  problem  is  that  the  ad  does  not  always  provide  true  or complete information about a product, so many consumers feel cheated by outstanding advertisements. There  are  several  articles  regulating  advertisements  on  legal  protection  against  consumers,  namely Article 9, Article 10, Article 12, Article 13, Article 17, and Article 20. If a business actor has made an agreement with the consumer then the businessman deceives with the purpose of fraud then it can be used as an excuse to cancel the agreement stipulated in Article 1321 of the Civil Code and article 1328 of the Civil Code. However, if there is no contractual or contractual relationship between the business actor  and  the  consumer,  the  consumer  is  harmed  as  a  result  of  the  advertisement  lie,  for  example  a consumer is injured and loses, the business actor is declared as a party that is violated by Article 1365 of the Civil Code.
Keywords: Legal protection; Advertising Entrepreneurs; Costumer

## ABSTRAK
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dalam  Ketentuan Umum  Pasal  1  ayat  (6)  menyebutkan:  “Promosi  adalah  kegiatan  pengenalan  atau  penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan”. Iklan sebagai salah satu bentuk informasi, merupakan alat bagi pelaku  usaha  produk  untuk  memperkenalkan  produknya  kepada  masyarakat  agar  dapat  memikat masyarakat  untuk  menggunakan  produk  tersebut.  Begitu  pula  dengan  masyarakat  akan  memperoleh gambaran  tentang  suatu  produk  jika  produk  tersebut  diiklankan,  akan  tetapi  dalam  permasalahannya terkadang iklan tidak selamanya memberikan informasi yang benar atau lengkap tentang suatu produk sehingga  konsumen  banyak  yang  merasa  tertipu  dengan  iklan  yang  beredar.  Dalam  hal  perlindungan hukum  terhadap  konsumen,  terdapat  beberapa  pasal  yang  mengatur  mengenai  iklan  dalam  Undang- Undang tentang Perlindungan Konsumen antara lain Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal  20.  Jika  pelaku  usaha  yang  sudah  melakukan  perjanjian  dengan  pihak      konsumen  kemudian ternyata  pelaku  usaha  melakukan  kebohongan  dengan  tujuan  penipuan  maka  dapat  dijadikan  alasan untuk  membatalkan  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1321  KUH  Perdata  dan  pasal  1328 KUH  Perdata.  Namun  jika  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  tidak  terjadi  hubungan  kontraktual atau perjanjian sedangkan konsumen dirugikan akibat dari kebohongan iklan tersebut misalnya seorang konsumen cidera dan mengalami kerugian maka dalam hal ini pelaku usaha dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata. Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pelaku Usaha Periklanan; Konsumen
Fitriah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Pelaku Usaha Periklanan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999, halamam 64-69

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam  era  globalisasi  yang  ditandai dengan  dimualianya  perdaganagan  bebas antar  negara  ( free  trade  area ).  Perusahaan multinasional  memperluas  pemasaran produk yang  diproduksinya  ke  negara-negara  lain yang  belum  digarap  sebelumnya,  serta  tidak dikenal  masyarakat  (konsumen)  di  negara tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan  apabila  suatu  perusahaan dalam  memasarkan  produk  yang  baru  atau belum  dikenal  konsumen  menyediakan  dana yang  cukup  besar  untuk  mengiklankan produk  yang  bersangkutan. 1 Iklan  berfungsi untuk mengenalkan suatu produk kepada para masyarakat,  iklan  juga  digunakan  sebagai strategi  pemasaran  yang  bertujuan  untuk memberitahukan  dan  mengenalkan  suatu produk kepada masyarakat.
Pemasaran  merupakan  bagian  dari keseluruhan  manajemen  perusahaan.  Tujuan seorang  pelaku  usaha  membuat  suatu  produk adalah  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang sebesar-besarnya dengan melakukan penjualan  produknya.  Pelaku  usaha  akan melakukan  strategi  pemasaran  salah  satunya dengan  cara  menggunakan  jasa  iklan.  Dunia usaha  maupun  bisnis,  iklan  menjadi  faktor penting  dalam  pemasaran  sebuah  produk. Iklan di identikan sebagai media promosi dan pengenalan bagi produk yang akan diproduksi  atau  dijual  ke  masyarakat. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6)
menyebutkan:  “ Promosi  adalah  kegiatan pengenalan  atau  penyebarluasan  informasi suatu  barang  dan/atau  jasa  untuk  menarik
1 Di  Harianto ,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen
Terhadap  Iklan  Yang    Menyesatkan ,  Bogor,  edGhalia Indonesia, 2010, hlm. 27.
minat  beli  konsumen  terhadap  barang dan/atau  jasa  yang  akan  dan  sedang diperdagangkan ”.
Iklan  sebagai  salah  satu  bentuk informasi,  merupakan  alat  bagi  pelaku  usaha produk  untuk  memperkenalkan  produknya kepada  masyarakat  agar  dapat  memikat masyarakat  untuk  menggunakan  produk tersebut. Begitu pula dengan masyarakat akan memperoleh  gambaran  tentang  suatu  produk jika  produk  tersebut  diiklankan,  akan  tetapi dalam permasalahannya terkadang iklan tidak selamanya memberikan informasi yang benar atau  lengkap  tentang  suatu  produk  sehingga konsumen  banyak  yang  merasa  tertipu dengan  iklan  yang  beredar.                Aturan perundang-undangan  dalam  hukum  positif Indonesia  yang  mengatur  terkait  periklanan secara  umum  sudah  ada  namu  masih  belum diatur  secara  dan    jelas.    Masalah    yang mengatur    iklan    terdapat    dalam    beberapa Pasal    pada  Undang-Undang    Nomor    8 Tahun    1999  tentang    Perlindungan Konsumen  (selanjutnya    disebut    Undang- Undang    Perlindungan    Konsumen).    Pasal yang  mengatur    tentang    periklanan    dalam Undang-Undang    Perlindungan    Konsumen bisa    dikaitkan    dengan    sebagai    sarana promosi    suatu    produk    barang    atau    jasa seperti  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  12,  Pasal  13, Pasal  17,  dan  Pasal  20.  Iklan  yang  baik haruslah  memuat  mengenai  informasi  yang benar, jujur, apa adanya, atau sesuai  dengan kenyataan    sebab    mendapatkan    informasi yang  benar dan  jujur adalah  hak  konsumen yang    wajib    diperhatikan    oleh    para    pihak pelaku  usaha dimanapun. 2
Berlakunya Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  ini  juga  memberi hak  kepada  konsumen  untuk  menuntut haknya  apabila  konsumen  merasa  dirugikan
2 Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di Indon esia,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2006,  hlm. 245.
Fitriah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Pelaku Usaha Periklanan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999, halamam 64-69
oleh    pelaku    usaha.    Hak    untuk mendapatkan    kompensasi,    ganti    rugi, dan/atau penggantian  atas  ganti  rugi  akibat penggunaan,    pemakaian,    dan  pemanfaatan barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan menjadi  tanggung  jawab  dari  pelaku  usaha. 3
Ketentuan    mengenai    periklanan  secara umum    telah    ada,    namun    pada kenyataannya    masih    banyak    terdapat pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan    oleh    pelaku    usaha    yang merugikan    konsumen.    Permasalahan    ini menempatkan    konsumen    pada    posisi sangat    lemah    karena    sulitnya    dalam pembuktian  dan  tidak  terlibatnya  konsumen dalam proses pembuatan hingga akhir sebuah produk.  Lemahnya  posisi    konsumen    ini mengakibatkan    konsumen  kesusahan  dalam menuntut haknya kepada pelaku usaha. 4
Oleh  karena  itu,  penulis  akan menuangkan  dalam  bentuk  tulisan  yang berjudul:  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  dari  Pelaku  Usaha  Periklanan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas maka  permasalahan  yang  akan  diteliti adalah  :  Bagaimana  perlindungan  hukum terhadap  konsumen  dari  pelaku  usaha periklanan  menurut  UU  Nomor  8  Tahun 1999 ?

## C. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  jenis  penelitian yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  pada  peraturan-peraturan  yang tertulis  yang  berkaitan  dengan  masalah perlindungan  hukum  terhadap  konsumen dari  pelaku  usaha  periklanan  menurut  UU Nomor 8 Tahun 1999.
3 Elia    WUria    Dewi, Hukum    Perlindungan    Konsume n, Ctk.  Pertama,  Graha  Ilmu, Yogyakata, 2015.hlm.26
4 Husni  Ayawali,  Neni  Sri  Imaniyati  (ed), Hukum Perlindungan  Konsumen ,  Mandar  Maju,  Bandung,  2000, hlm. 7

## II. PEMBAHASAN
Berkaitan dengan permasalahan mengenai  iklan  atau  promosi  memang  belum ada  aturan  yang  mengatur  secara  khusus. Namun,  ada  beberapa  Pasal  dalam  Undang- Undang tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur  tentang,  masalah  periklanan  atau promosi. Pasal yang mengatur mengenai iklan dalam  Undang-Undang  tentang  Perlindungan Konsumen antara lain Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 20. Memperhatikan  Pasal  9  Undang- Undang Perlindungan Konsumen pada intinya merupakan bentuk  larangan  yang tertuju pada “perilaku”  pelaku  usaha,  yang  menawarkan, mempromosikan,  mengiklankan  suatu  barang dan/atau  jasa,  secara  tidak  benar  dan/atau seolah-olah  barang  tersebut  telah  memenuhi standar  mutu  tertentu;  memiliki  potongan harga;  dalam  keadaan  baik  atau  baru;  telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor; tidak menggandung  cacat  tersembunyi  atau  seolah- olah  dari  daerah  tertentu.  Demikian  pula “perilaku”  menawarkan,  mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa menggunakan  kata-kata  yang  berlebihan  dan menawarkan  sesuatu  yang  mengandung  janji yang  belum  pasti.  Bahwa  pelanggaran  atau larangan  tersebut  membawa  perbuatan  itu dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  melawan hukum.
Pasal  10  Undang-Undang  tentang perlindungan konsumen menyebutkan.
“Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:
1.  Harga  atau  tariff  suatu  barang  dan/atau jasa;
2. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;     . 3.  Kondisi,  anggungan,  jaminan,  hak  atau ganti rugi  atas suatu barang dan/atau jasa;
4.  Tawaran  potongan  harga  atau  hadiah menarik yang ditawarkan;
Fitriah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Pelaku Usaha Periklanan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999, halamam 64-69
5.  Bahaya  penggunaan  barang  dan  /atau jasa.”
Secara  tegas  Bab  IV  Undang- Undang  tentang  perlindungan  konsumen, melarang  pelaku  usaha  untuk  memasarkan produknya  jika  tidak  sesuai  janji  yang dicantumkan  dalam  label,  etiket,  keterangan, iklan atau promosi, termasuk dalam pernyataan halal.
Di  dalam  periklanan  terkadang pelaku  usaha  produk  tidak  mempunyai keahlian  di  bidang  iklan  sehingga  mereka memerlukan  jasa  pelaku  usaha  iklan  yaitu pelaku  usaha  yang  khusus  membidangi  tata cara  periklanan.  Pada  Pasal  20  UUPK menyatakan    bahwa  : “  Pelaku  usaha periklanan bertanggungjawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”.
Pasal ini  menegaskan  bahwa tanggung  jawab  atas  iklan  dan  segala akibatnya berada di tangan pelaku usaha iklan. Pelaku  usaha  pada  pasal  ini  yang  terlibat dalam pembuatan iklan adalah :
1. Pengiklan adalah perusahaan yang memesan  iklan  untuk  mempromosikan, memasarkan, dan/atau menawarkan produk yang mereka edarkan.
2. Perusahaan  iklan  adalah  perusahaan/biro yang  bidang  usahanya  adalah  mendesain atau membuat iklan untuk para pemesannya.
3. Media  adalah  media  elektronik  atau  non elektronik  atau  bentuk  media  lain  yang menyiarkan atau menayangkan iklan-iklan tersebut.
Pelaku
usaha periklanan seharusnya  hanya  bertanggungjawab  pada akibat  yang  ditimbulkan  oleh  kreasinya sendiri,  sehingga  tidak  bukan  menyangkut informasi  yang  disampaikannya.  Kesalahan informasi yang disampaikan menjadi tanggungjawab  pelaku  usaha  produk  yang bersangkutan.  Pelaku  usaha  periklanan  hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban, apabila  informasi  yang  diterimanya  dari
pelaku usaha produk diketahuinya tidak benar, namun pelaku usaha periklanan tetap memproduksi  iklan  tersebut.  Jadi  ketiga pelaku  usaha  yang  terkait  dengan  iklan  akan ditentukan  siapa  yang  bersalah  atas  kerugian konsumen, apakah dari periklanan,
perusahaan iklan atau media. Penyampaian  informasi  terhadap konsumen dapat berupa representasi, peringatan  maupun  berupa  intruksi.  Karena salah  satu  penyebab  terjadinya  kerugian terhadap konsumen  disebabkan karena tergiur oleh  iklan-iklan  atau  brosur-brosur  produk tertentu,  sedangkan  iklan  atau  brosur  tersebut tidak  selamanya  memuat  informasi  yang benar karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan,  sebaliknya  kelemahan  produk tersebut ditutupi.
Dalam pembuatan iklan ada beberapa  larangan  yang  ditujukan  kepada pelaku usaha (Pasal 17 UUPK), yaitu :
1. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas,  bahan,  kegunaan  dan  harga barang  dan/atau  tarif  jasa,  serta  ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.
2. Mengelabui  jaminan/  garansi  terhadap barang dan/atau jasa
3. Memuat informasi  yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.
4. Tidak  memuat  informasi  mengenai  risiko pemakaian barang dan/atau jasa.
5. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang  tanpa  seizing  yang  berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
6. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan  perundang-undangan  mengenai periklanan.
Jadi  setiap  iklan  produk  menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen
(UUPK) harus memenuhi persyaratan yaitu :
1. Jujur, tidak membohongi
2. Sesuai  dengan  yang  sebenarnya,  tidak mengelabui
3. Informasinya benar tidak keliru atau salah
4. Lengkap harus memuat risiko pemakaian
5. Etis
Fitriah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Pelaku Usaha Periklanan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999, halamam 64-69
6. Tidak mengeksploitasi kejadian seseorang.
7. Setiap  janji  dari  suatu  iklan  produk  harus dapat dipenuhi.
Setiap iklan yang merugikan konsumen atau pihak lain dapat dituntut secara perdata  kepada  pelaku  usaha  iklan,  namun dalam  hal  ini  harus  didahului  dengan perjanjian atau kontrak para pihak. Jika pelaku usaha  yang  sudah  melakukan  perjanjian dengan  pihak  konsumen  kemudian  ternyata pelaku  usaha  melakukan  kebohongan  dengan tujuan  penipuan  maka  dapat  dijadikan  alasan untuk  membatalkan  perjanjian  sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yaitu  : “Tiada  sepakat  yang  sah  apabila  sepakat  itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.
Adapun  penipuan  yang  dimaksud pada  Pasal  1321  KUH  Perdata  adalah sebagaimana  yang  tertuang  pada  Pasal  1328 KUH  Perdata,  menyatakan  :  “ Penipuan merupakan  suatu  alas  an  untuk  pembatalan perjanjian  apabila tipu muslihat  yang  dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga  terang  dan  nyata  bahwa  pihak  yang lain  tidak  telah  membuat  perikatan  itu  jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”.
Namun  jika  antara  pelaku  usaha dengan  konsumen  tidak  terjadi  hubungan kontraktual atau perjanjian sedangkan konsumen  dirugikan  akibat  dari  kebohongan iklan  tersebut  misalnya  seorang  konsumen cidera  dan  mengalami  kerugian  maka  dalam hal  ini  pelaku  usaha  dinyatakan  sebagai  pihak yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum sebagaimana  diatur  pada  Pasal  1365  KUH Perdata,  yaitu  : “  Tiap-tiap  perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “.

## III. PENUTUP
Dalam  hal  perlindungan  hukum terhadap  konsumen,  terdapat  beberapa  pasal yang mengatur mengenai iklan dalam Undang- undang  tentang  Perlindungan  Konsumen
antara  lain  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  12,  Pasal 13,  Pasal  17,  dan  Pasal  20.  Jika  pelaku  usaha yang  sudah  melakukan  perjanjian  dengan pihak      konsumen  kemudian  ternyata  pelaku usaha  melakukan  kebohongan  dengan  tujuan penipuan  maka  dapat  dijadikan  alasan  untuk membatalkan  perjanjian  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1321  KUH  Perdata  dan  pasal 1328 KUH Perdata. Namun jika antara pelaku usaha dengan konsumen tidak terjadi hubungan kontraktual atau perjanjian sedangkan  konsumen  dirugikan  akibat  dari kebohongan  iklan  tersebut  misalnya  seorang konsumen  cidera  dan  mengalami  kerugian maka  dalam  hal  ini  pelaku  usaha  dinyatakan sebagai  pihak  yang  melakukan  perbuatan melawan  hukum  sebagaimana  diatur  pada Pasal 1365 KUH Perdata.

## DAFTAR PUSTAKA
Hakim  Barkatullah, Hak-Hak  Konsumen ,  Ctk.
Pertama, Penerbit Nusa Media,
Bandung, 2010.
Adrian  Sutedi, Tanggung  Jawab  Produk  Dalam Hukum Perlindungan Konsumen , Gahlia Indonesia, Bogor, 2008. Ahmadi  Mirun  dan  Sutarman  Yodo, Hukum Perlindungan  Konsumen ,  ctk  Ke-8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Az  Nasution, Konsumen  dan  Hukum:  Tinjauan Sosial  Ekonomi  dan  Hukum  pada Perlindungan  Konsumen  Indonesia , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2008.
Dedi  Harianto, Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen  Terhadap  Iklan  Yang Menyesatkan , Bogor, Ghalia Indonesia, 2010. Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan
Konsumen , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015. Husni  Ayawali,  Neni  Sri  Imaniyati  (ed), Hukum Perlindungan  Konsumen ,  Mandar Maju, Bandung, 2000.
Fitriah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Pelaku Usaha Periklanan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999, halamam 64-69
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2006. Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen,  Apek  Substansi,  Struktur Hukum  dan  Kultur  Hukum  Dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen , Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014. Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen , Grasindo, Jakarta, 2000. Yusuf Shofie, 21 Potensi Pelanggaran dan Cara Menegakkan  Hukum  Konsumen ,  Ctk. Pertama, Pirac, Jakarta, 2003.
Zulham, Hukum  Perlindungan  Konsu men,  Ctk. Pertama,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, 2013.