## PERANAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAHAN BERBASIS SOSIAL BUDAYA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Oleh: Nurul Khotimah Program Studi Ilmu Lingkungan, Fakultas Geografi UGM Geografi, FISE UNY

## Abstrak
Pengelolaan  sumberdaya  lahan  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta perlu  mempertimbangkan  potensi  sosial  budaya  yang  ada  dalam masyarakatnya.  Selain  berbasis  pada  ekosistem,  pendekatan  sosial  budaya merupakan  salah  satu  pendekatan  yang  mampu  mewujudkan  pengelolaan sumberdaya lahan yang mandiri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Potensi  sumberdaya  lahan  yang  ada,  memerlukan  ruang  kelola  dalam masyarakat  dengan  melibatkan  peran  serta  masyarakat  secara  nyata  dalam pelaksanaannya. Ruang kelola tersebut dapat berupa peran serta masyarakat dalam  proses  penataan  ruang  dan  penentuan  kebijakan  pengelolaan sumberdaya lahan di wilayah ekosistem.
Partisipasi  sosial  budaya  dari  pihak-pihak  berkepentingan  akan menghasilkan rencana tata ruang yang lebih akomodatif terhadap kepentingan bersama  yang  "intangible"  yang  dinikmati  bersama  oleh  banyak  komunitas yang tersebar di seluruh wilayah ekosistem tersebut.
Kata Kunci: Pengelolaan, Sumberdaya Lahan, Sosial Budaya

## Pendahuluan
Pengelolaan sumberdaya lahan berbasis sosial budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya dapat dilihat dari proses perencanaan tata ruangnya.  Proses  perencanaan  tata  ruang  tersebut  pada  dasarnya  ditujukan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  penduduk  yang  ada  di  dalamnya. Pengembangan  yang  mengacu  pada  paradigma  pembangunan  berkelanjutan harus mengacu pada tiga aspek, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial. Paradigma ini secara tersirat  menjelaskan  bahwa  perencanaan yang  berkelanjutan  harus mengacu  upaya  peningkatan  ekonomi/taraf  hidup/pendapatan  daerah  yang menghasilkan  manusia  dengan  kondisi  sosial  dan  budaya  tinggi  serta  tetap terjaganya  keserasian  dan  keselarasan  lingkungan  hidup.  Oleh  karena  itu dalam  melakukan  perencanaan  tata  ruang  berkelanjutan  maka  berbagai macam kepentingan harus diakomodir secara selaras dan seimbang.
Peranan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Berbasis Sosial Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  penduduk,  maka  kepentingan akan penggunaan lahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta akan semakin beragam.  Keberagaman  kepentingan dapat  menyebabkan  terjadinya  tumpang tindih  maupun  kesemrawutan  dalam  penggunaannya.  Hal  ini  apabila  tidak cukup mendapat perhatian dalam usaha perencanaan maupun pengelolaannya,  maka  pada  gilirannya  akan  menambah  tekanan  terhadap lingkungan.  Tekanan  lingkungan  yang  melewati  batas  toleransi  akan berdampak  pada  kerusakan  lingkungan  dan  pada  gilirannya  akan  berdampak kepada manusia dan makhluk hidup yang ada di dalamnya (Suwedi, 2003).
Konflik  penggunaan  lahan  dapat  terjadi  akibat  dari  adanya  benturan kepentingan  antar  sektoral  dan  pembangunan  oleh  pertambahan  penduduk. Konflik  penggunaan  lahan  tersebut  misalnya  perubahan lahan  sawah,  tegalan dan  hutan  menjadi  daerah  permukiman,  pertokoan,  perkantoran,  jalan,  dan sarana  perhubungan.  Oleh  karena  itu  diperlukan  upaya  perencanaan  secara terpadu  berupa  rencana  umum  tata  ruang.  Untuk  mendukung  upaya perencanaan  diperlukan  data  sumberdaya  alam,  teknik  analisis,  dan pengolahan data yang tepat dan cepat serta model pendekatan perencanaan. Evaluasi kemampuan lahan merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan lahan  (sumberdaya  lahan)  sesuai  dengan  potensinya.  Penilaian  potensi  lahan sangat diperlukan terutama dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan lahan  dan  pengelolaan  lahan  secara  berkesinambungan.  Untuk  menyusun kebijakan tersebut sangat diperlukan peta-peta yang salah satunya adalah peta kemampuan lahan. Analisis dan evaluasi kemampuan lahan akan mendukung proses  dalam  penyusunan  rencana  penggunaan  lahan  di  suatu  wilayah  yang disusun  dengan  cepat  dan  tepat  sebagai  dasar  pijakan  dalam  mengatasi benturan  pemanfaatan  penggunaan  lahan  atau  sumberdaya  lahan (Worosuprojo, dkk., 1993).
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kotamadya  memiliki  karakteristik  dan  fungsi  ruang  berbeda-beda.  Kabupaten Sleman  merupakan daerah  hinterland dengan  fungsi  utama sebagai  kawasan resapan bagi Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Kota Yogyakarta sebagai kawasan  pusat  pemerintahan  dan  kegiatan  ekonomi,  sedangkan  Kabupaten Bantul sebagai daerah penyuplai tenaga kerja bagi Kota Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul dengan karakteriktik topografi karst mempunyai fungsi ruang yang sangat  berbeda  dengan  daerah  lain  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Kabupaten  Kulonprogo  merupakan  rangkaian  Pegunungan  Menoreh  dengan potensi alam yang lebih khas lagi di antara yang lain. Perbedaan karakteristik tersebut  dapat  dijadikan  parameter  awal  untuk  pengembangan  sumberdaya lahan  dengan  berbasis  sosial  budaya  masyarakat  masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kondisi  administrasi  wilayah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta terletak di bagian selatan dan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia  di  bagian  selatan  dan  Provinsi  Jawa  Tengah  di  bagian  lainnya.  Batas dengan Provinsi Jawa Tengah meliputi: Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara, Kabupaten  Klaten  di  bagian  timur  laut,  Kabupaten  Magelang  di  bagian  barat laut, dan Kabupaten Purworejo di bagian barat.
Secara astronomis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 7°33'  -  8°12'  LS  dan  110°00'  -  110°50'  BT.  Komponen  fisiografi  yang menyusun  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  terdiri  dari  4  (empat)  satuan fisiografis,  yaitu  Satuan  Pegunungan  Selatan  (Dataran  Tinggi  Karst)  dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 - 700 meter, Satuan Gunungapi Merapi dengan  ketinggian  tempat  berkisar  antara  80  -  2.911  meter,  Satuan  Dataran Rendah  yang  membentang  antara  Pegunungan  Selatan  dan  Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter.
Kondisi  fisik  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dapat  ditinjau  dari kondisi  geografi,  iklim,  geologi,  geomorfologi,  jenis  tanah,  dan  hidrologi daerahnya. Kondisi geografi daerah menjelaskan tentang posisi spasial daerah dalam  kaitannya  dengan  daerah  lain  yang  ada  di  sekitarnya,  baik  dalam  hal luas  wilayah,  batas-batas  wilayah,  maupun  batas-batas  potensi  sumberdaya alam  kewilayahan.  Penggambaran  kondisi  geografi  daerah  dapat  dilakukan, baik dengan deskripsi tulisan maupun melalui presentasi peta wilayah.
Kondisi  iklim  suatu  wilayah  sangat  berpengaruh  pada  potensi  daerah bersangkutan,  baik  dalam  potensi  sumberdaya  alam  maupun  potensi kebencanaan alam. Deskripsi klimatologis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diuraikan dari curah hujan dan suhu udaranya. Kedua parameter iklim ini sangat  berpengaruh  pada  potensi  pengembangan  sumberdaya  alam,  baik dilihat  sebagai  potensi  cadangan  alamiah  maupun  potensi  alam berkesinambungan.  Curah  hujan  sebagai  input  air  ke  permukaan  bumi membawa akibat pada variasi potensi hidrologi daerah bersangkutan, sehingga uraian hidrologi daerah tidak boleh dipisahkan dengan kondisi klimatologisnya, terutama  dengan  curah hujan.  Air hujan yang  jatuh  ke  permukaan  bumi  akan mengalami  proses-proses  evaporasi  (kembali  ke  atmosfer  sebagai  uap  air), infiltrasi (menjadi air tanah), dan genangan/limpasan (sebagai air permukaan).
Potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah tidak sama dengan  daerah  lainnya  walaupun  keduanya  mempunyai  curah  hujan  yang sama.  Hal  ini  disebabkan  kondisi  lahan  (geologi,  geomorfologi,  dan  tanah) setiap  daerah  berbeda.  Perbedaan-perbedaan  ini  akhirnya  membawa keberagaman dalam potensi sumberdaya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga  pengembangan  sumberdaya  alam  daerah  harus  memperhatikan potensi-potensi alam tersebut.

## Peranan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Berbasis Sosial Budaya di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
Pengembangan  suatu  potensi  sumberdaya  alam  harus  memperhatikan sifat  dari  sumberdaya  yang  akan  dikembangkan,  yaitu  apakah  sumberdaya alam  tersebut  berupa  cadangan  (tak  terbaharui,  misalnya  tambang mineral/batuan)  atau  sebagai  sumberdaya  alam  yang  terbaharui  (terbaharui, misalnya  biota).  Dengan  kata  lain,  pengembangan  sumberdaya  alam  harus memperhatikan  kesinambungan  pemanfaatan  dan  kelestarian  lingkungan. Kekeliruan  pengembangan  sumberdaya  alam  selain  berdampak  pada degradasi  sumberdaya  alam  bersangkutan  juga  berperan  dalam  memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan.
Dalam  era  pembangunan  yang  semakin  kompetitif  dan  adanya penerapan  otonomi  daerah,  setiap  daerah  mempunyai  hak  untuk  mengelola dan mendapatkan keuntungan dari sumberdaya alam asli daerah secara lebih leluasa  dalam  peningkatan  pendapatan  penduduknya.  Daerah  Istimewa Yogyakarta  yang  memiliki  keanekaragaman  lingkungan  fisik  dan  potensi sumberdaya  alam  bervariasi,  seperti  pertanian,  kehutanan,  kelautan  dan perikanan, serta pertambangan dan energi juga dapat mengembangkannya.

## Potensi Sosial Budaya
Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  secara  historis  memiliki  keunikan tersendiri,  terutama  sebagai  ibukota  kerajaan  Mataram  Islam  pertama  saat didirikan  dan  kemudian  dilanjutkan  dengan  kerajaan  Mataram  Islam  kedua yang  masih  terpelihara  hingga  kini.  Selain  memiliki  latar  belakang  sejarah panjang  sebelum  kemerdekaan  Indonesia,  ternyata  juga  dilanjutkan  pada masa-masa  awal  kemerdekaan,  yaitu  saat  mempertahankan  kemerdekaan, dimana secara nyata Yogyakarta menjadi ibukota negara. Selain latar belakang sejarah,  Yogyakarta  sebagai  daerah  istimewa  juga  memiliki  keistimewaan dalam hal kepemimpinan, pertanahan, kebudayaan, keuangan, dan tata ruang wilayah.  Di  dalam  bidang  kebudayaan  setidaknya  dapat  ditunjukkan  melalui aspek bahasa, filosofi dan budaya simbol, kesenian (seni musik dan tari,  seni bangunan/arsitektur,  seni  rupa  dan  seni  kriya),  makanan  dan  minuman (kuliner), dan pakaian (Dwiyanto, 2009).
Bahasa  daerah  yang  digunakan  adalah  Bahasa  Jawa  yang  berakar  dari wilayah  ini  dan  masih  digunakan  dalam  percakapan  sehari-hari  di  kalangan masyarakat. Untuk mencegah lunturnya penggunaan Bahasa Jawa, khususnya di  lingkungan  pemerintahan  dan  pendidikan  formal,  maka  telah  ditetapkan melalui peraturan tentang penggunaan Bahasa Jawa pada hari tertentu (Sabtu) terutama dalam bertutur dan bertegur sapa (termasuk rapat) dan penerimaan telepon.  Selain  itu  melalui  Dinas  Kebudayaan  Provinsi  DIY  juga  disiapkan program  kegiatan  yang  mendukung  pelestarian  dan  pengembangan penggunaan Bahasa Jawa.
Secara  filosofis  pembangunan  di  DIY  didasarkan  atas  falsafah “hamemayu  hayuning  bawana”,  menjaga  keselamatan  agar  dunia  ini  tetap
lestari  dan  harmonis  sebagai  cita-cita  luhur  untuk  mewujudkan  tata  nilai kehidupan  masyarakat  Yogyakarta  berdasarkan  nilai  budaya.  Filosofi  ini kemudian  dijabarkan  dalam  simbol  operasional  yang  berbunyi  “golong-gilig, sawiji,  greget,  sengguh,  ora  mingkuh”.  Semangat  golong-gilig  adalah  simbol bersatu padu, sedangkan ajaran moral sawiji adalah menyatu/mengabdi hanya kepada  Yang  Maha  Esa.  Sementara  itu  greget,  sengguh,  ora  mingkuh  adalah rangkaian  kata yang  menggambarkan  kredo  penuh  semangat,  berkonsentrasi penuh,  dan  tidak  menyeleweng.  Secara  fisik  filosofi  itu  tergambar  dalam  tata ruang wilayah yang dikenal dengan “sumbu imajiner” yang terdiri atas Kraton, tugu  ‘pal  putih’,  dan  Gunung  Merapi  ke  arah  Utara,  sedangkan  Kraton, Panggung  Krapyak,  dan  Samudra  Indonesia  ke  arah  selatan.  Pandangan kosmologis  ini  menggambarkan  bahwa  pertemuan  antara  sifat-sifat  kelaki- lakian  (gunung  jika  makro  dan  tugu  jika  mikro)  dengan  sifat-sifat keperempuanan  (panggung krapyak/yoni  jika  mikro  dan  laut  jika  makro)  akan melahirkan kesuburan atau penciptaan.
Berbagai bentuk kesenian yang tercipta bersamaan dengan keberadaan pusat-pusat  kebudayaan  lama  hingga  kini  terus  berkembang  di  wilayah  DIY meliputi seni murni (seni rupa dan seni kriya), seni pertunjukan (seni musik dan seni tari), dan seni bangunan (arsitektur). Perkembangan ini didukung pula oleh banyaknya  sekolah  dan  perguruan  tinggi  seni  serta  sanggar-sanggar  seni. Pemerintah  Provinsi  DIY  juga  memberikan  fasilitas  berupa  wadah  untuk mengekspresikan inovasi dan kreasi-kreasi seni serta pemberian penghargaan bagi prestasi-prestasi seni dari seluruh jenis dan cabang kesenian.
Di  dalam  khasanah  makanan  dan  minuman  (kuliner),  Yogyakarta  juga telah  dikenal  sebagai  ’kota  gudeg’  dan  bakpia.  Di  daerah  ini  terdapat  begitu banyak  sentra-sentra  makanan  utama  seperti  gudeg  dan  bakpia,  selain  jenis makanan  lain  yang  beraneka  bahan,  warna,  rasa,  dan  penyajiannya. Pemerintah provinsi dan daerah kabupaten/kota juga memfasilitasi pelestarian dan  pemberdayaan  makanan  lokal  ini  dengan  menyelenggarakan  festival secara  berkala  serta  mempelopori  penyajian  makanan  tradisional  dalam pertemuan-pertemuan formal maupun informal.
Salah  satu  artefak  yang  biasa  digunakan  untuk  memberikan  identitas lokal adalah pakaian atau busana. Yogyakarta dengan pusat kebudayaan klasik Kraton  Yogyakarta  telah  cukup  lama  dikenal  dengan  busana  tradisional  Jawa berupa  kain  dengan  beskap,  surjan,  dan  destar/mondolan  (ikat  kepala)  serta kelengkapannya.  Jenis  pakaian  ini  telah  merambah  luas  di  kalangan masyarakat  untuk  berbagai  keperluan.  Selain  itu  Yogyakarta  juga  dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan batik nusantara yang memiliki ciri khas ’gaya  Yogyakarta’.  Pelestarian,  pembinaan,  dan  pengembangan  batik  telah dilakukan  secara  sinergis  antara  masyarakat  dengan  pemerintah,  sehingga terbentuk  paguyuban-paguyuban  pecinta  batik  dan  menyelenggarakan berbagai event budaya secara berkala.

## Peranan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Berbasis Sosial Budaya di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
Aset  budaya  yang  dimiliki  meliputi  budaya  yang  bersifat  fisik  (tangible) dan  non-fisik  (intangible).  Kondisi  budaya  fisik  (tangible)  meliputi:  kawasan cagar  budaya  berjumlah  13  Kawasan  Cagar  Budaya  (KCB).  Potensi  Benda Cagar  Budaya  yang  dimiliki  sebanyak  365  buah  (Dwiyanto,  2009).  Potensi museum yang dimiliki baik museum negeri maupun museum swasta berjumlah 30 museum, yang terdiri dari 14 museum Benda Cagar Budaya dan Kesenian, 7  museum  Pendidikan  dan  Ilmu  Pengetahuan  serta  9  museum  Perjuangan. Keberadaan  museum  di  Kota  Yogyakarta  18  buah,  di  Kabupaten  Sleman  9 buah, di Kabupaten Bantul 2 buah, dan di Kabupaten Gunungkidul 1 buah.
Pengelolaan Sumberdaya Lahan Berbasis Sosial Budaya
Ketergantungan  dan  ketidakterpisahan  antara  pengelolaan  sumberdaya dan  keanekaragaman  hayati  Bangsa  Indonesia  dengan  sistem-sistem  sosial lokal  yang  hidup  di  tengah  masyarakat  dapat  secara  jelas  dilihat  dalam kehidupan  sehari-hari  di  daerah  pedesaan,  baik  dalam  komunitas-komunitas masyarakat adat maupun dalam komunitas-komunitas lokal lainnya yang masih menerapkan sebagian dari sistem sosial berlandaskan pengetahuan dan cara- cara kehidupan tradisional.
Indonesia  memiliki  berbagai  sumberdaya  dan  keanekaragaman  hayati yang  sangat  melimpah  sehingga  sangat  penting  dan  strategis  artinya  untuk keberlangsungan
kehidupannya
sebagai “bangsa”.
Beragamnya
keanekaragaman  hayati  ini  bukan  semata-mata  karena  posisi  Negara Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  kaya  di  dunia  dalam  keanekaragaman hayati  (mega-biodiversity),  akan  tetapi  justru  karena  keterkaitannya  yang  erat dengan  kekayaan  keanekaragaman  budaya  lokal  yang  dimiliki  bangsa  ini (mega-cultural diversity).
Para pendiri negara-bangsa (nation-state) Indonesia sejak semula sudah menyadari  bahwa  negara  ini  adalah  negara  kepulauan  yang  majemuk  sistem politik, sistem hukum dan sosial-budayanya. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” secara  filosofis  menunjukkan  penghormatan  bangsa  Indonesia  atas kemajemukan atau keberagaman sistem sosial yang dimilikinya.
Sistem-sistem  lokal  ini  berbeda  satu  sama  lain  sesuai  kondisi  sosial budaya  dan  tipe  ekosistem  setempat.  Mereka  umumnya  memiliki  sistem pengetahuan  dan  pengelolaan  sumberdaya  lokal  yang  diwariskan  dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun. Dari keberagaman  sistem-sistem  lokal  ini  bisa  ditarik  beberapa  prinsip-prinsip kearifan  tradisional  yang  dihormati  dan  dipraktekkan  oleh  komunitas- komunitas masyarakat adat, yaitu antara lain:
1. Ketergantungan  manusia  dengan  alam  yang  mensyaratkan  keselarasan hubungan  dimana  manusia  merupakan  bagian  dari  alam  itu  sendiri  yang harus dijaga keseimbangannya.
2. Penguasaan  atas  wilayah  adat  tertentu  bersifat  eksklusif  sebagai  hak penguasaan  dan/atau kepemilikan  bersama  komunitas  (comunal  property resources)  atau  kolektif  yang  dikenal  sebagai  wilayah  adat  (di  Maluku dikenal  sebagai  petuanan,  di  sebagian  besar  Sumatera  dikenal  dengan ulayat  dan  tanah  marga,  dan  di  Yogyakarta  disebut  Magersari/Sultan Ground)  sehingga  mengikat  semua  warga  untuk  menjaga  dan mengelolanya  untuk  keadilan  dan  kesejahteraan  bersama  serta mengamankannya  dari  eksploitasi  pihak  luar.  Banyak  contoh  kasus menunjukkan  bahwa  keutuhan  sistem  kepemilikan  komunal  atau  kolektif ini bisa mencegah munculnya eksploitasi berlebihan atas lingkungan lokal.
3. Sistem  pengetahuan  dan  struktur  pengaturan  (‘pemerintahan’)  adat memberikan  kemampuan  untuk  memecahkan  masalah-masalah  yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumberdaya lahan.
4. Sistem  alokasi  dan  penegakan  hukum  adat  untuk  mengamankan sumberdaya  milik  bersama  dari  penggunaan  berlebihan,  baik  oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang di luar komunitas.
5. Mekanisme  pemerataan  distribusi  hasil  “panen”  sumberdaya  alam  milik bersama  yang  bisa  meredam  kecemburuan  sosial  di  tengah-tengah masyarakat.
Untuk  menjamin  keberlanjutan  fungsi  layanan  sosial-ekologi  dan keberlanjutan sumberdaya alam dalam cakupan wilayah yang lebih luas maka pendekatan perencanaan sumberdaya alam dengan instrumen penataan ruang harus  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  bentang  alam  dan  kesatuan layanan  ekosistem,  endemisme  dan  keterancaman  kepunahan  flora-fauna, aliran-aliran  energi  sosial  dan  kultural,  kesamaan  sejarah  dan  konstelasi  geo- politik wilayah (Nababan, 2003).
Dengan pertimbangan-pertimbangan ini maka pilihan-pilihan atas sistem budidaya,  teknologi  pemungutan/ekstraksi  sumberdaya  alam  dan  pengolahan hasil  harus  benar-benar  mempertimbangkan  keberlanjutan  ekologi  dari  mulai tingkat  ekosistem  lokal  sampai  ekosistem  regional  yang  lebih  luas.  Dengan pendekatan  ekosistem  yang  diperkaya  dengan  perspektif  kultural  seperti  ini tidak  ada  lagi  “keharusan”  untuk  menerapkan  satu  sistem  pengelolaan sumberdaya  alam  untuk  wilayah  yang  luas.  Hampir  bisa  dipastikan  bahwa setiap ekosistem bisa jadi akan membutuhkan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang berbeda dari ekosistem di wilayah lain.
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Lahan Tantangan  terbesar  bagi  pengelolaan  sumberdaya  alam  adalah menciptakan,  kemudian  mempertahankan  keseimbangan  antara  pemenuhan kebutuhan  manusia  dan  keberlanjutan  pemanfaatan  dari  keberadaan sumberdaya  alam.  Hal  ini  dikarenakan  pada  saat  ini  yang  terjadi  adalah
pemenuhan kebutuhan manusia yang berlebihan telah menyebabkan semakin berkurangnya sumberdaya alam.
Hingga saat ini pengelolaan sumberdaya alam masih belum memberikan nilai yang cukup berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Degradasi sumberdaya alam sebagian besar disebabkan oleh menguatnya krisis persepsi yang  bersumber  pada  paradigma  pengelolaan  sumberdaya  alam  yang berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi  jangka  pendek  dan  terlalu memanjakan kepentingan manusia.
Hal  ini  dapat  dibenahi  melalui  perubahan  paradigma  sektoral  menjadi terpadu. Koordinasi dan kerjasama antar sektor harus berbasis pemberdayaan masyarakat,  sehingga  partisipasi  masyarakat  sebagai  mitra  dalam pembangunan  sosial  ekonomi  menjadi  penting  dan  diawali  dengan pemberdayaan masyarakat lokal.
Menurut  Horoepoetri  (1992),  pemanfaatan  sumberdaya  alam  harus memperhatikan patokan sebagai berikut:
1. Daya  guna  dan  hasil  guna  yang  dikehendaki  harus  dilihat  dalam  batas- batas  yang  optimal  sehubungan  dengan  kelestarian  sumberdaya  yang mungkin dicapai.
2. Tidak  mengurangi  kemampuan  dan  kelestarian  sumberdaya  lain  yang berkaitan dalam suatu ekosistem.
3. Memberikan  kemungkinan  untuk  mengadakan  pilihan  penggunaan  dalam pembangunan di masa depan.
Oleh  karena  itu  keterlibatan  masyarakat  menjadi  hal  yang  mutlak dilakukan.  Pelibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  dan sumberdaya sangat berguna karena dapat:
1. Merumuskan persoalan dengan lebih efektif.
2. Mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah.
3. Merumuskan  alternatif  penyelesaian  masalah  yang  secara  sosial  dapat diterima.
4. Membentuk  perasaan  memiliki  terhadap  rencana  dan  penyelesaian, sehingga memudahkan penerapan.
Peran  serta  masyarakat  adalah  sebagai  proses  komunikasi  dua  arah yang  terus  menerus  untuk  meningkatkan  pengertian  masyarakat  atas  suatu proses dimana  masalah-masalah dan kebutuhan  lingkungan sedang  dianalisa oleh  badan  yang  bertanggung  jawab.  Secara  sederhana  didefinisikan  sebagai feed-forward  information  (komunikasi  dari  pemerintah  kepada  masyarakat tentang  suatu  kebijakan)  dan  feed-back  information  (komunikasi  dari masyarakat  ke  pemerintah  atas  kebijakan  itu)  (Canter,  1977  dalam Horoepoetri, 1992).
Dengan  melibatkan  masyarakat  yang  potensial  terkena  dampak  dari kebijakan,  para  pengambil  keputusan  dapat  menangkap  pandangan, kebutuhan  dan  pengharapan  dari  masyarakat dan  menuangkannya  ke  dalam
konsep.  Pandangan  dan  reaksi  masyarakat  itu  akan  menolong  pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor.
Horoepoetri  (1992)  juga  mengemukakan  agar  peran  serta  masyarakat dapat  menjadi  efektif  dan  berdaya  guna,  perlu  dipenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut:
1. Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya.
2. Informasi lintas batas, masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah.
3. Informasi  tepat  waktu,  peran  serta  masyarakat  membutuhkan  informasi sedini dan seteliti mungkin, sehingga bisa dibuat alternatif-alternatif.
4. Informasi yang lengkap dan menyeluruh.
5. Informasi yang dapat dipahami.

## Penutup
Dalam  mengkaji  dan  mencermati  potensi  dari  kedua  komponen (sumberdaya  alam  dan  kondisi  sosial  budaya  masyarakat)  yang  dimiliki  oleh Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  maka  ada  beberapa  pertimbangan  yang dapat  digunakan  sebagai  dasar  dalam  perencanaan  dan  pengembangan wilayah, yaitu:
1. Dilihat  dari  kondisi  wilayah,  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  memiliki wilayah  yang  strategis,  yaitu  membentang  dari  Utara  (Gunung  Merapi) sampai  ke  Selatan  (pesisir  dan  laut)  yang  juga  merupakan  satu  kesatuan daerah  aliran  sungai  (DAS)  Progo  –  Opak  –  Oyo  yang  secara  administrasi relatif  banyak  mendapat  pengaruh  dari  daerah  di  sekitarnya.  Hal  ini  akan lebih  memerlukan  adanya  koordinasi  dalam  melakukan  manajemen penggunaan  lahan  dan  air  sungai  terutama  sungai  Progo.    Berdasarkan komponen lahan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki lahan yang sangat  potensial  untuk  dapat  dikembangkan  menjadi  lahan  perkebunan, pertanian, perumahan, dan lahan pertambangan.
2. Kegiatan  di  sektor  agrobisnis  dan  agrowisata  merupakan  potensi  yang paling  besar  untuk  dikembangkan  karena  selain  didukung  oleh  suburnya wilayah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  juga  didukung  melimpahnya sumberdaya air, kondisi iklim dan lingkungan yang kondusif, juga didukung oleh  tingkat  sosial  budaya  masyarakatnya  yang  sebagian  besar  adalah pelajar, petani dan buruh tani.
3. Dari jumlah penduduk dengan mata pencaharian petani yang cukup besar, maka  penggalakan  kegiatan  ekonomi  yang  terkait  dengan  kegiatan
Peranan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Berbasis Sosial Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
agrobisnis  dan  agrowisata  seperti:  penciptaan  pasar,  pembangunan agrowisata,  peningkatan  ketrampilan  dan  permodalan  perlu  menjadi prioritas di dalam perencanaan.
4. Dilihat  dari  kekuatan  sumberdaya  mineral  golongan  C,  ada  beberapa potensi  yang  dapat  diusahakan/digali  guna  meningkatkan  kegiatan ekonomi,  walaupun  masih  sekedar  cadangan  terindikasi.  Penggalakan promosi  potensi  wilayah  dan  peningkatan  kegiatan  ekplorasi  (disamping eksploitasi)  di  sektor  pertambangan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  perlu ditingkatkan  guna  mengetahui  secara  detail  potensi  cadangan pertambangan  yang  belum  tergali.  Hal  ini  dapat  pula  digunakan  untuk memprediksi besarnya dukungan perekonomian dari sektor pertambangan di masa mendatang.
5. Potensi  mutu  pendidikan  dan  mutu  sumberdaya  manusia  juga  harus menjadi  potensi  mengurangi  ketergantungan  pada  kegiatan  agrobisnis semata (apabila ternyata potensi sumberdaya mineralnya habis), yang akan berdampak  pada  peningkatan  kegiatan  di  sektor  jasa,  perbankan, konsultasi  maupun  industri  tinggi  yang  berbasis  pada  kebutuhan  tenaga terampil.

## Daftar Pustaka
Dwiyanto,  Djoko.  (2009). Potensi  Budaya  dan  Peluang  Kerjasama  Yogyakarta dan Suriname. Dinas Kebudayaan Provinsi DIY.
Horoepoetri,  Arimbi.  (1992). Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Pengelolaan Lingkungan . http://dev.pacific.net.id. 3 Januari 2010.
Nababan, Abdon. (2003). Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat:  Tantangan  dan  Peluang. Makalah  Pelatihan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  di  Daerah .  Pusat  Penelitian  Lingkungan  Hidup.  IPB.
Bogor.
Suwedi, Nawa. (2003). Pengembangan Sistem Informasi Sumberdaya Alam dan Sosial  Budaya  Bagi  Perencana  Daerah  (Studi  Kasus  Kabupaten Pemalang). Prosiding Seminar Teknologi untuk Negeri Tahun 2003, Vol. V, hal. 122 – 129. HUMAS-BPPT/ANY.
Worosuprojo,  Suratman,  dkk.  (1993). Evaluasi  Kemampuan  Lahan  untuk Perencanaan  Penggunaan  Lahan  dengan  Metode  GIS  di  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Kerjasama  Fakultas  Geografi  UGM Yogyakarta dengan Program CRC Press. London. Halaman 51 – 61.