INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7010-7024 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Putusan 18/Pid.Sus-Anak/2020 Pn Unh Terkait Kinderdoodslag Oleh Anak Di Bawah Usia Dalam Kontekstual Tindak Pidana Pembunuhan
Tantimin 1 ✉ , Emiliya Febriyani 2 , Dharma Putra 3
Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam
Email: 2051042.dharma@uib.edu 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  studi  kasus  tindak  pdiana  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  Ibu  terhadap  bayinya (kinderdoodslag) usai dilahirkan merupakan perbuatan yang memerlukan upaya preventif yang serius untuk  mencegah  terjadinya.  Penelitian  ini  membahas  berbagai  strategi  preventif  yang  dapat diterapkan guna mengurangi risiko terulangnya kasus semacam itu. Melalui pendidikan seksual yang komprehensif serta penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja serta calon orangtua, dukungan psikologis bagi ibu-ibu yang menghadapi tekanan emosional, meningkatkan pelayanan akses pada anak serta ibu serta kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, upaya preventif ini berfokus pada mengubah faktor-faktor pemicu serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi ibu serta anak. Implementasi tindakan preventif yang holistik  serta terpadu diharapkan dapat  mengurangi  insiden  tragis  semacam  ini  serta  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik terhadap nyawa anak yang rentan.
Kata Kunci: Pembunuhan, Kinderdoodslag, Preventif, Kesadaran Masyarakat, Perlindungan Anak

## Abstract
Murder committed by a mother against her baby (kinderdoodslag) after birth is an act that requires serious  preventive  efforts  to  prevent  its  occurrence.  This  research  discusses  various  preventive strategies  that  can  be  implemented  to  reduce  the  risk  of  recurrence  of  such  cases.  Through comprehensive sexual education and reproductive health counseling for adolescents and parents-to- be,  psychological  support  for  mothers  facing  emotional  stress,  increasing  access  to  services  for children  and  mothers  as  well  as  public  awareness  campaigns  regarding  the  importance  of  child protection,  this  preventive  effort  focuses  on  changing  the  trigger  factors  and  creating  a  safer environment for mothers and children. Implementing holistic and integrated preventive measures is expected to reduce tragic incidents like this and provide better protection for the lives of vulnerable children.
Keyword: Homicide, Kinderdoodslag, Preventive, Public Awareness, Child Protection

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  1945  telah  menetapkan  negara  Indonesia  sebagai  bentuk negara  hukum  untuk  suatu  entitas  yang  dalam  pengertian  luasnya  mendorong kesejahteraan warganya serta keadilan sosial berdasarkan Pancasila, serta menjamin hak dan  tanggung  jawab  pokok  setiap  warga  negara.  Penjabaran  ini  mencerminkan  betapa Indonesia menghargai hak asasi manusia [1]. Setiap warga Republik Indonesia terikat oleh peraturan hukum serta mereka tidak dapat menolak untuk mendukung keadilan atau untuk mengakui,  menjalankan,  serta  menikmati  hak  asasi  manusia  mereka  [2].  Akan  tetapi, dikarenakan  kurangnya  fleksibilitas  penegahan  pada  hukum  serta  upaya  dalam mewujudkan  negara  yang  mencerminkan  kedamaian,  ketertiban,  serta  keamanan  yang tertib di Indonesia belum sepenuhnya tercapai.
Anak  merujuk  kepada  individu  yang  berusia  kurang  dari  delapan  belas  tahun, termasuk anak yang belum lahir. Pengkhiasan "anak" memiliki makna yang sangat inklusif, mencakup bahkan mereka yang belum dilahirkan. Nilai serta harkat martabat anak-anak adalah sesuatu yang melekat pada mereka mulai dari tahap kehidupan dalam kandungan hingga saat mereka mencapai kedewasaan [3]. Sebagai perwujudan dari hak asasi manusia, penting  bagi  masyarakat  untuk  mendukung  serta  menghormati  eksistensi  anak-anak. Kehadiran generasi muda ini memiliki peran yang sangat vital dalam kelangsungan suku dan juga masyarakat, selain sebagai pewaris serta pelanjut tradisi, oleh karena itu hak-hak anak  harus  dijaga  dan  dihormati  dengan  sepenuhnya,  dan  kita  harus  memberikan perlindungan kepada mereka dari segala tindakan yang bertentangan dengan hukum [4].
Dalam teori hukum tindakan  pidana, pompe  straafbaarfeit mengemukakan  konsep bahwasannya  pelanggaran  terhadap  gangguan  terhadap  hukum  serta  norma  maupun
perilaku,  baik  yang  disengaja  maupun  tidak,  jika  dianggap  penting  untuk  menjaga keteraturan hukum serta kepentingan umum, maka pelaku dapat dikenakan hukuman [5]. Hukum tindakan pidana pada dasarnya adalah seperangkat aturan hukum yang mengikat individu untuk menghindari perbuatan tertentu, dengan ancaman sanksi berupa tindakan pidana  jika  peraturan  tersebut  dilanggar,  definisi  ini  menekankan  pada  perbuatan  yang memenuhi syarat tertentu serta akibatnya adalah tindakan pidana [6].
Prof. Moeljatno lebih tertarik menggunakan pengkhiasan "perbuatan tindakan pidana" serta  "pertanggungjawaban  tindakan  pidana"  dalam  hukum  tindakan  pidana.  Perbuatan tindakan pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu perbuatan yang mencerminkan pelanggaran hukum dengan segala konsekuensinya [7]. Ini mencakup akibat perbuatan serta dampak yang dihasilkannya, artinya, perbuatan tindakan pidana memiliki makna abstrak yang mencakup seluruh perbuatan serta konsekuensinya. Kejahatan yang mengakibatkan  kematian  seseorang  adalah  tindakan  yang  dilarang  oleh  UU  [8]. Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang mengakibatkan kematian orang lain serta sering kali dilakukan dengan kejam, dikarenakan hal itu pertanggungjawaban tindakan pidana hanya dapat dikenakan jika pembunuhan dilakukan dengan kesalahan atau unsur kesengajaan [9].
Dalam  UU  No.  11/2012  tentang  (SPTPA)  Sistem  Peradilan  Tindakan  pidana  Anak, terdapat  penegasan  tentang  sanksi  pada  anak  berlandaskan  perbedaan  pada  usia  yang dijelaskan dalam Pasal 69 (1) menjelaskan bahwasannya individu yang tidak mencapai usia 11 tahun tidak akan dikenai pidana sementara sedangkan individu yang telah berusia antara 12-18  tahun  akan  ditahui  dalam  pidana.  Pentingnya  penentuan  batasan  usia  ini  terlihat dalam aspek penanganan kasus tindakan pidana anak, di mana kategorisasi ini menjadi dasar  untuk  menentukan  apakah  seseorang  yang  diduga  melakukan  kejahatan  masuk dalam  kategori  anak  atau  tidak.  Kehadiran  regulasi  yang  jelas  dalam  UU  memberikan panduan kepada petugas di lapangan untuk menghindari kesalahan dalam penangkapan, penahanan, pengasuhan, penuntutan, atau pengadilan yang mungkin dapat mengganggu hak asasi individu [10] – [12].
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap aspek hukum yang terkait tindakan  pidana  dalam  hal  pembunuhan  yang  telah  dilakukan  oleh  anak  dibawah  usia, dengan  mengacu  pada  pengkhiasan  Belanda  kinderdoodslag  dalam  konteks  tindak tindakan pidana pembunuhan [13]. Pengkajian ini menjadi penting mengingat kasus tindak tindakan pidana yang melibatkan anak pelaku semakin menarik perhatian akademisi serta praktisi hukum. Putusan ini bisa menjadi pintu masuk untuk membahas dinamika hukum tindakan pidana yang melibatkan anak serta pembunuhan. Perlindungan anak dalam ruang
lingkup hukum tindakan pidana merupakan isu sensitif. Anak di bawah usia masih dalam proses  pembentukan  karakter  serta  pemahaman  moral,  serta  oleh  karena  itu,  tindakan tindakan  pidana  yang  diberlakukan  terhadap  anak  membutuhkan  pertimbangan  khusus dalam  Putusan  18/Pid.Sus-Anak/2020  PN  Unh  mungkin  memberikan  panduan  tentang bagaimana  pengadilan  menilai  serta  menjatuhkan  hukuman  terhadap  anak  pelaku pembunuhan.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  digunakan  sebuah  metodologi  berupa  pendekatan  metodologi hukum empiris yang difokuskan pada analisis surat putusan hakim dengan nomor putusan 18/Pid.Sus-Anak/2020 PN Unh. Adapun tujuan dalam penggunaan metodologi digunakan untuk mengerjakan analisis mendalam tentang kasus tindakan pidana penghilangan nyawa yang meliatkan anak di bawah usia dengan kontekstual berada dalam ranah hukum pidana [6], [14].  Tahapan  awal  dari  pendekatan  ini  adalah  mengumpulkan  data,  yang  dilakukan dengan mengakses serta mempelajari secara cermat isi dari surat putusan hakim nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020 PN Unh. Data dari surat putusan ini dianggap sebagai sumber utama dalam penelitian ini, mengandung informasi rinci tentang peristiwa tindak tindakan pidana pembunuhan yang melibatkan anak di bawah usia, termasuk kronologi kejadian, bukti yang diajukan  dalam  persidangan,  serta  pertimbangan  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam menetapkan putusan [15].
Selanjutnya,  data  yang  terdapat  dalam  surat  putusan  hakim  akan  diolah  melalui pendekatan  hukum  normatif  serta  hukum  empiris.  Pendekatan  hukum  normatif  akan digunakan  untuk  mengkaji  dasar  hukum  yang  dijadikan  pijakan  dalam  putusan  hakim tersebut, termasuk norma-norma hukum yang relevan dengan kasus tindak tindakan pidana pembunuhan yang melibatkan anak di bawah usia [7], [16]. Sesertagkan pendekatan hukum empiris akan digunakan untuk menghubungkan fakta-fakta yang ada dalam kasus dengan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penjabaran Putusan No. 18/Pid.Sus.Anak/2020/Pn Unh
Putusan  No.  18/Pid.Sus.Anak/2020/Pn  Unh  adalah  hasil  dari  pemeriksaan  perkara tindakan  pidana  anak  yang  dilakukan  oleh  PN  Unaaha.  Dalam  putusan  ini,  terdapat beberapa informasi mengenai anak yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. Anak ini adalah seorang perempuan berusia 16 tahun, lahir pada 01 Juli 2004, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, serta saat itu berprofesi sebagai pelajar. Pada saat persidangan,
anak tidak  ditahan serta didampingi  oleh  Penasihat Hukum  [17]. Putusan ini  dikeluarkan setelah  PN  Unaaha  mempertimbangkan  berbagai  aspek,  termasuk  hasil  penelitian kemasyarakatan, berkas perkara, serta barang bukti maupun saksi pada dalam persidangan [18]. Dalam tuntutan umum dalam suatu perkara ini untuk mengajukan berupa tuntutan pada pidana yang dalam pembahasannya menyatakan bahwa di anak secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagai yang telah diatur dalam Pasal 341 Kitab Undang Hukum Pidana.
Setelah  pertimbangan  yang  cermat,  PN  Unaaha  menjatuhkan  tindakan  pidana terhadap  anak  tersebut.  Seorang  anak  akan  menjalani  tindakan  hukuman  berupa pengawasan di tempat tinggalnya, yang akan  dilaksanakan selama satu tahun di  bawah pengawasan dari penuntut umum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Selama periode ini, anak  diwajibkan  melapor  dua  kali  dalam  satu  minggu  dan  memberitahukan  jadwal kegiatannya kepada penuntut umum dan Pembimbing Kemasyarakatan di Kantor Badan Pemasyarakatan Kelas II Kendari. Selain itu, semua barang bukti yang terkait dengan kasus ini akan dikembalikan kepada anak. Selanjutnya, anak juga harus membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.
Pada bagian lain putusan, terdapat dakwaan terhadap anak mengenai peristiwa yang terjadi  pada  tanggal  01  Februari  2020,  yang  melibatkan  kelahiran  seorang  bayi.  Anak didakwa melakukan perbuatan terkait dengan kelahiran tersebut, serta perbuatan tersebut mencerminkan tindakan tindakan pidana yang diatur dalam Pasal 341 KUHP. Putusan ini juga mencantumkan bahwasannya anak masih berusia 15 tahun pada saat peristiwa terjadi, sehingga berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  anak  tersebut  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban tindakan pidana.
Dalam  putusan  ini,  terdapat  pula  permohonan  keringanan  hukuman  yang  diajukan oleh anak serta orang tua anak. Tetapi, tuntutan Penuntut Umum tetap pada tuntutannya, serta pengadilan memberikan pertimbangan berdasarkan berbagai aspek yang dianggap relevan dalam menentukan hukuman bagi anak tersebut. Keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2020 oleh Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim di PN Unaaha. Keputusan ini diucapkan  dalam sisertag terbuka untuk umum  pada tanggal  yang  sama. Keputusan ini dibuat dengan pertimbangan sebagai berikut [19]:
Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindakan pidana "pembunuhan anak" sesuai dengan dakwaan alternatif kedua. Oleh karena itu, anak dikenai tindakan pidana bersyarat berupa pengawasan di tempat tinggalnya. Selama periode satu tahun ini, anak akan berada di bawah pengawasan penuntut umum dan pihak Pembimbing
Kemasyarakatan di Kantor Badan Pemasyarakatan Kelas II Kendari. Penting untuk dicatat bahwa tindakan pidana pengawasan ini tidak boleh mengganggu kewajiban belajar anak. Selanjutnya, ada syarat khusus yang diberlakukan, yaitu anak harus melaporkan diri dua kali dalam satu minggu dan memberitahukan jadwal kegiatannya kepada penuntut umum dan pihak  Pembimbing  Kemasyarakatan  di  Kantor  Badan  Pemasyarakatan  Kelas  II  Kendari selama masa tindakan pidana. Semua barang bukti yang telah disebutkan dalam keputusan, termasuk  pakaian  yang  dikenakan  anak  dengan  nama  Rahmawati,  akan  dikembalikan kepada  anak.  Selain  itu,  anak  juga  diminta  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
Keputusan ini diambil setelah melalui proses persidangan yang mencakup berbagai pertimbangan hukum serta fakta yang ada dalam kasus ini. Keputusan ini diumumkan di hadapan  umum  dalam  sisertag  pengadilan  pada  tanggal  tersebut  serta  dihadiri  oleh berbagai  pihak  termasuk  penuntut  umum,  Penasihat  Hukum  Anak,  Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak.

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Kinderdoodslag
Faktor-faktor  penyebab  yang  memiliki  kaitan  dengan  tindak  tindakan  pidana pembunuhan anak oleh anak serta tindak tindakan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah usia dapat bersifat kompleks serta melibatkan berbagai aspek, baik dari segi individu, lingkungan, maupun sosial [18]. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kasus kinderdoodslag atau tindak tindakan  pidana pembunuhan oleh  anak  di bawah usia antara lain:
Faktor  Individu  serta  Psikologis:  Anak  di  bawah  usia  yang  terlibat  dalam  kasus kinderdoodslag  atau  pembunuhan  cenderung  memiliki  faktor-faktor  psikologis  yang mempengaruhi  perilaku  mereka.  Ini  dapat  mencakup  masalah  kesehatan  mental  atau emosional, seperti gangguan kepribadian, trauma masa lalu, depresi, atau ketidakstabilan emosi [20]. Faktor-faktor ini berpotensi memengaruhi kapasitas anak untuk mengendalikan diri serta mengambil keputusan yang rasional.
Pengaruh  Lingkungan  Keluarga:  Lingkungan  keluarga  yang  tidak  sehat,  misalnya kekerasan  dalam  rumah  tangga,  penelantaran,  atau  pergaulan  yang  merugikan,  dapat membentuk  pola  perilaku  anak  yang  berisiko  terlibat  dalam  tindakan  kriminal  [21]. Kurangnya  pengawasan  serta  perhatian  dari  orangtua  atau  pengasuh  juga  dapat meningkatkan potensi keterlibatan anak dalam kegiatan yang berisiko.
Pengaruh Lingkungan Sosial: Lingkungan sosial juga memiliki peran dalam terjadinya kinderdoodslag atau pembunuhan oleh anak di bawah usia. Lingkungan yang terlibat dalam
kejahatan  atau  memiliki  norma-norma  yang  mengabaikan  nilai-nilai  kemanusiaan  bisa memengaruhi pansertagan anak tentang kekerasan [22]. Kelompok sebaya atau lingkungan yang mendorong perilaku agresif juga mungkin memberikan pengaruh yang merugikan.
Akses  Terhadap  Senjata:  Ketersediaan  senjata  atau  benda-benda  berpotensi berbahaya  dalam  lingkungan  anak  dapat  menjadi  faktor  pemicu  terjadinya  kasus pembunuhan [23]. Jika anak memiliki kemudahan akses terhadap senjata api atau alat yang dapat  digunakan  untuk  melakukan  pembunuhan,  risiko  terjadinya  kekerasan  akan  lebih tinggi.
Kekerasan  Media  serta  Budaya:  Paparan  anak  terhadap  konten  media  yang  penuh dengan kekerasan, baik di televisi, film, atau permainan video, juga dapat memengaruhi persepsi serta pansertagan mereka tentang tindakan kekerasan. Lingkungan budaya yang memberi  nilai  pada  kekerasan  atau  menganggapnya  sebagai  hal  biasa  juga  bisa memengaruhi cara berpikir serta bertindak anak [24].
Kurangnya Pendidikan serta Informasi: Anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan atau informasi tentang hak-hak mereka serta konsekuensi dari tindakan mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak dari tindakan tersebut. Penjabaran ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak rasional atau berisiko [25].
Ketidakstabilan Ekonomi serta Sosial: Faktor-faktor ekonomi seperti kemiskinan atau ketidakstabilan  sosial  dalam  komunitas  dapat  berkontribusi  pada  terjadinya  tindakan kriminal  [26].  Anak  yang  hidup  dalam  kondisi  ekonomi  yang  sulit  mungkin  cenderung melakukan  tindakan  kejahatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  atau  untuk  mengatasi  stres yang mungkin muncul akibat ketidakstabilan tersebut.
Pengaturan Hukum Tindak Tindakan pidana Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Anak KUHP memiliki unsur "perencanaan" sebagai bagian integral dari pelaksanaan tindak pidana.  Hal  ini  dinyatakan  dalam  Pasal  340  KUHP  yang  menyebutkan,  "Seseorang  yang dengan maksud sengaja dan telah merencanakan  sebelumnya mengambil nyawa orang lain, dengan melakukan pembunuhan berencana, akan dihukum dengan tindakan pidana mati, penjara seusia hidup, atau penjara sementara selama dua puluh tahun sebagai sanksi." [27].
Selain pelanggaran tindakan pidana utama yang diatur dalam hukum, juga terdapat pelanggaran atau pelanggaran minor yang memiliki sanksi tindakan pidana lebih ringan dibandingkan  dengan  pelanggaran  atau  kejahatan  utama.  Contohnya  adalah  tindakan seperti  mengemis  di  jalan,  perkelahian  ayam,  yang  merupakan  pelanggaran  tindakan pidana yang tidak seluruhnya diketahui oleh semua orang, terkait peraturan terkait  [28]. Oleh karena itu, tindakan seperti itu dapat dikenai sanksi tindakan pidana sesuai dengan
peraturan hukum yang mengatur tindakan tersebut sebagai suatu kejahatan yang dilarang.
Dalam  hal  kejahatan  yang  melibatkan  nyawa  seseorang,  peraturan  perUUan  telah membedakan  jenis-jenis  kejahatan  tersebut  menjadi  lima,  diantaranya:  kesengajaan membunuh yang tidak direncanakan atau "doodslag", serta kesengajaan membunuh yang direncanakan atau "moord"; pembunuhan yang mengakibatkan kematian anak yang telah dilahirkan  oleh  ibunya,  yang  masih  menjadi  subjek  perdebatan  hukum  apakah  sifatnya disengaja  atau  tidak,  dikenal  sebagai  "kinderdoodslag"  jika  tidak  direncanakan  serta "kindermoord"  jika  direncanakan;  perintah  atau  penghasutan  oleh  seseorang  untuk melakukan  pembunuhan,  yang  termasuk  dalam  Pasal  345  KUHP;  serta  tindakan pembunuhan  terhadap  individu  yang  masih  dalam  kandungan  atau  pengguguran kandungan [28], [29].
Pasal 341 KUHP secara rinci mengatur tentang kejahatan pembunuhan anak oleh ibu kandungnya  sendiri,  yang  termasuk  dalam  kategori  "misdrijven  tegen  het  leven"  [30]. Pembunuhan semacam ini terjadi ketika seseorang dengan niat untuk mengambil nyawa orang lain. Dalam konteks pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya tanpa rencana  sebelumnya,  disebut  sebagai  pembunuhan  bayi  biasa  sesuai  dengan  Pasal  341 Kitab UU Hukum Tindakan Pidana. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "seorang ibu yang, karena  takut  akan  ketahuan  melahirkan  bayi  pada  saat  bayi  dilahirkan  atau  tidak  lama kemudian,  dengan  sengaja  menghilangkan  nyawa  anaknya,  akan  dikenakan  tindakan pidana karena membunuh bayinya sendiri, dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun" [31]. Dalam konteks ini, kesengajaan merujuk pada niat seorang ibu untuk mengakhiri nyawa anaknya  sendiri.  Tindakan  pembunuhan  bayi  ini  dapat  dibedakan  berdasarkan  saat pelaksanaannya, yaitu selama proses persalinan atau setelah persalinan selesai. Jika upaya pembunuhan terjadi selama proses persalinan, maka ini dianggap sebagai pembunuhan berencana dan diatur oleh Pasal 340 KUHP [32], [33]. Namun, jika tindakan tersebut terjadi setelah persalinan selesai, maka ini dianggap sebagai pembunuhan biasa dan diatur oleh Pasal 338 KUHP.
Tindakan  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  seorang  ibu  terhadap  bayinya  setelah persalinan diatur dalam Pasal 342 KUHP. Pasal ini menjelaskan bahwa "seorang ibu yang, untuk  melaksanakan  keputusan  kehendak  yang  telah  diambilnya  karena  takut  akan ketahuan  bahwa  ia  akan  melahirkan  bayi,  pada  saat  bayi  dilahirkan  atau  tidak  lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya, akan dikenakan tindakan pidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan perencanaan, dan diancam dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun." [34].
Undang-Undang  (UU)  Nomor  11  Tahun  2012  membahas  sanksi  hukum  yang  dapat
diterapkan pada anak. Sanksi ini terdiri dari dua jenis, yaitu tindakan pidana dan tindakan. Namun, sanksi tindakan pidana anak tidak mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Dalam  UU  tersebut,  sanksi  tindakan pidana untuk anak diatur dalam Pasal 71 hingga Pasal 81. Tindakan pidana adalah bentuk hukuman  yang  dikenakan  kepada  seseorang  yang  terbukti  melakukan  tindakan  pidana secara sah dan meyakinkan. Dalam Pasal 10 KUHP, hukuman pokok meliputi hukuman mati, penjara seusia hidup, penjara sementara, kurungan, dan denda, serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan [35]. Namun, UU No.  11  Tahun  2012  merumuskan  sanksi  tindakan  pidana  anak  secara  tersendiri.  Dalam Penjabaran ini, Pasal 70 mengatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan saat melakukan perbuatan atau setelahnya dapat menjadi pertimbangan hakim untuk  tidak  menjatuhkan  tindakan  pidana  atau  mengenakan  tindakan,  dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. UU No. 11 Tahun 2012 memberikan pendekatan yang lebih terfokus pada perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang melakukan  tindakan  pidana,  dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  mungkin mempengaruhi tindakan anak tersebut.
Selain pengaturan di dalam KUHP, larangan terhadap perbuatan kekerasan terhadap anak  yang  berujung  pada  pembunuhan  juga  diatur  dalam  UU  Perlindungan  Anak, khususnya dalam Pasal 80. Oleh karena itu, sanksi tindakan pidana akan diterapkan bagi siapa  pun  yang  melakukan  tindakan  pembunuhan,  tidak  peduli  jenis  atau  bentuk tindakannya.  Sistem  hukum  tindakan  pidana  Indonesia  yang  diatur  dalam  KUHP  tidak membatasi  siapa  pun  yang  melakukan  tindak  tindakan  pidana,  baik  dengan  sengaja maupun tidak sengaja [17], [36]. Penjabaran ini juga berlaku dalam konteks tindak tindakan pidana  pembunuhan.  Meskipun  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  orang  tua  terhadap anaknya, jika unsur-unsur tindak tindakan pidana terbukti terpenuhi, maka pelaku dapat dituntut  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  KUHP.  Pentingnya  ide  dasar perlindungan  masyarakat  dalam  hukum  tindakan  pidana  menekankan  bahwasannya hukuman diberlakukan untuk menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,  serta  untuk  mencegah  terjadinya  tindakan  kejahatan  yang  serupa  di  masa depan. Dengan demikian, sistem peradilan tindakan pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan serta menjaga ketertiban sosial.

## 3. Strategi Preventif dalam Mencegah Kinderdoodslag
Upaya  preventif  memegang  peranan  krusial  dalam  mencegah  terulangnya  tindak tindakan  pidana  pembunuhan  oleh  ibu  terhadap  bayinya  setelah  dilahirkan.  Dengan
memahami akar penyebab serta konteks di balik tindakan ini, penerapan strategi preventif dapat membantu mengurangi risiko kejadian semacam itu [37]. Salah satu strategi preventif yang  efektif  adalah  pendidikan  seksual  serta  kesehatan  reproduksi  yang  komprehensif. Pendidikan  ini  bisa  memberikan  calon  ibu  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai konsekuensi  dari  tindakan  tersebut.  Dengan  pemahaman  yang  mendalam,  ibu  dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait kehamilan serta kelahiran, serta memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya peran sebagai orang tua. Dukungan psikologis serta  konseling  juga  memiliki  peran  penting  dalam  pencegahan  tindak  tindakan  pidana semacam  ini.  Banyak  ibu  yang  melakukan  tindakan  ini  mungkin  menghadapi  tekanan psikologis, stres, atau depresi yang signifikan [11]. Dukungan ini dapat membantu mereka mengatasi masalah emosional serta mental yang mungkin memicu tindakan tersebut.
Peningkatan akses ke layanan kesehatan ibu serta anak juga merupakan bagian dari strategi preventif. Dengan akses yang lebih mudah, ibu dapat memperoleh informasi yang diperlukan selama masa kehamilan serta pasca persalinan. Selain itu, mereka juga akan lebih mudah mendapatkan  bantuan  jika menghadapi  masalah kesehatan atau  stres yang bisa memicu  tindakan  kekerasan  [38].  Pendidikan  orang  tua  serta  peran  keluarga  memiliki dampak besar dalam mencegah tindakan semacam ini. Pendidikan yang mencakup aspek tanggung  jawab  serta  peran  dalam  keluarga  dapat  menciptakan  lingkungan  yang mendukung  pertumbuhan  anak.  Kesadaran  akan  pentingnya  peran  orang  tua  dalam perkembangan anak dapat mencegah terjadinya tindak tindakan pidana semacam ini [39].
Peningkatan  kesadaran  masyarakat  juga  merupakan  pilar  penting  dalam  strategi preventif. Kampanye serta program yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang  hak  anak  serta  dampak  tindakan  semacam  ini  dapat  mendorong  tindakan pencegahan di tingkat komunitas. Membangun sistem pendukung sosial yang kuat untuk ibu  yang  menghadapi  tantangan  dalam  perannya  sebagai  orang  tua  juga  perlu diperhatikan. Mereka yang merasa terisolasi serta tidak memiliki pilihan selain melakukan tindakan ini, bisa mendapatkan bantuan serta dukungan dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, perubahan dalam penegakan hukum serta keadilan juga diperlukan [40]. Memastikan bahwasannya pelaku tindak  tindakan  pidana ini  dihadapkan pada hukuman yang  sesuai serta adil juga merupakan bagian dari strategi preventif. Ini bisa menjadi peringatan bagi mereka  yang  mungkin  tergoda  melakukan  tindakan  serupa.  Melalui  penerapan  strategi preventif  ini,  diharapkan  bahwasannya  tindak  tindakan  pidana  pembunuhan  oleh  ibu terhadap bayinya setelah dilahirkan dapat dicegah. Kombinasi dari pendidikan, dukungan sosial,  serta  kesadaran  masyarakat  akan  memberikan  dasar  yang  lebih  kuat  dalam menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung bagi ibu serta anak [41].

## SIMPULAN
Dari pemaparan sebelumnya, simpulan yang dapat ditarik dalam konteks penelitian ini adalah mengenai regulasi hukum terkait perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh  seorang  ibu  terhadap  bayinya  setelah  kelahiran.  Regulasi  ini  dijelaskan  melalui sejumlah pasal yang ada dalam UU serta KUHP. Dalam Penjabaran ini,  KUHP mengatur tindakan pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu setelah kelahiran melalui tiga pasal  yang  berbeda,  yakni  Pasal  341  yang  mengatur  pembunuhan  bayi  yang  dilakukan dengan sengaja, Pasal 342 yang mengatur pembunuhan bayi yang direncanakan, dan Pasal 343 yang mengatur keterlibatan pihak lain dalam perbuatan pembunuhan bayi.
Hukum memberlakukan sanksi tindakan pidana terhadap tindakan pembunuhan bayi oleh  ibu  setelah  kelahiran  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini,  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur dalam Pasal 341 tentang sanksi tindakan pidana berupa kurungan dengan batas waktu paling lama tujuh tahun, sedangkan Pasal 342 mengatur sanksi tindakan pidana penjara dengan batas waktu paling lama sembilan tahun. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (3) dan (4) juga mengatur sanksi tindakan pidana  terhadap  tindak  pembunuhan  bayi.  Pasal  ini  menyebutkan  bahwa  pelaku  dapat dijatuhi sanksi tindakan pidana penjara dengan batas waktu paling lama 15 tahun dan/atau denda dengan jumlah maksimal tiga miliar rupiah. Kesimpulan ini mencerminkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatasi tindakan pembunuhan bayi  yang dilakukan oleh ibu setelah kelahiran, yang diatur dengan jelas dalam berbagai pasal dan ketentuan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Marlina, “Punishment Dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan,” J. Mercat., Vol. 7, No. 1, Pp. 46 – 57, 2014.
S. Sarah Astuti, “Politik Hukum Ketentuan Pidana Atas Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Studi Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Bencana  Lumpur  Lapindo),” J.  Lex  Renaiss.,  Vol.  6,  No.  1,  Pp.  78 – 90,  2021,  Doi: 10.20885/Jlr.Vol6.Iss1.Art6.
F.  Yeronica  And  S.  Wijayanti,  “Penyuluhan  Menumbuhkan  Kesadaran  Pentingnya Perlindungan Lingkungan Kepada Anak- Anak Panti Asuhan Samaria Fao Kasih Batam,”
Pros. Natl. Conf. Community Serv. Proj., Vol. 4, No. 1, Pp. 582 – 589, 2022.
T.  Latifaturrohmah  And  R. Junarto,  “Perlindungan,  Penegakan  Dan  Pemenuhan  Hak  Atas Tanah Korban Lumpur Lapindo,” Tunas Agrar., Vol. 6, No. 1,  Pp. 56 – 70, 2023, Doi: 10.31292/Jta.V6i1.204.
H. V. Journal, “Anak Yang Baru Lahir Oleh Seorang Ibu,” Vol. 33, No. 2, Pp. 185– 198, 2023.
C.  E lla  Riska  And  C.  A.  F.  Z,  “Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Sanksi  Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Hubungkan Dengan Asas  Keadilan,” Bandung  Conf.  Ser.  Law  Stud.,  Vol.  3,  No.  1,  2023,  Doi: 10.29313/Bcsls.V3i1.4921.
D. M . Rasta, “Pencurian Yang Didahului Dengan Pembunuhan Dilakukan Oleh Anak Di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar,” J. Yustitia, Vol. 15, No. 1, Pp.
17 – 25, 2021, [Online]. Available:
Http://Www.Ojs.Unr.Ac.Id/Index.Php/Yustitia/Article/View/697%0ahttps://Www.Ojs.U nr.Ac.Id/Index.Php/Yustitia/Article/Download/697/596
D.  Ariani,  “Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Yang Dilakukan  Oleh  Anak  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  16/Pid.Sus- Anak/2016/Pn.Cbn),” J. Huk. Kaidah Media Komun. Dan Inf. Huk. Dan Masy., Vol. 19, No. 2, Pp. 114 – 136, 2020, Doi: 10.30743/Jhk.V19i2.2334.
R. Themar, B. Safsafubun, H. Zachra Wadjo, And M. G. Sopacua, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh A nak,” Sanisa J.
Kreat. Mhs. Huk., Vol. 1, No. 2, Pp. 89 – 99, 2021.
I Made Jaya Palguna, I Nyoman Gede Sugiarta, And I Made Minggu Widyantara, “Tindak Pidana  Pembunuhan  Oleh  Seorang  Ibu  Terhadap  Bayinya  Setelah  Di  Lahirkan,” J.
Prefer. Huk., Vol. 3, No. 2, Pp. 352 – 357, 2022, Doi: 10.55637/Jph.3.2.4943.352-357.
F.  Faisal  And  N.  Simatupang,  “Kebijakan  Nonpenal  Dalam  Rangka  Upaya  Preventif  Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah,” J. Ilm. Kebijak. Huk., Vol. 15, No. 2, P. 287, 2021, Doi: 10.30641/Kebijakan.2021.V15.287-304.
C. Aryani, “Mendorong Lahirnya Ruu Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut  Nasional,” J.  Pembang.  Huk.  Indones.,  Vol.  3,  No.  2,  Pp.  155 – 173,  2021,  Doi: 10.14710/Jphi.V3i2.155-173.
A.  Kadir,  “Sosialisasi  Hukum Pencegahan  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Bayi  Yang  Baru Dilahirkan Di Desa Sukadamai Kabupaten Tangerang,” Vol. 4, Pp. 353– 363, 2022.
A. W. Santoso And E. H. Setyorini, “Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Post Traumatic Syndrome Disorder,” … J. Law … , Vol. 3, No. 1, Pp. 405 – 418, 2023, Doi: 10.53363/Bureau.V3i1.189.
Maruli,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pelaku  Pembunuhan  Dalam  Keadaan  Terpaksa  Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 Kuhp Dan Pasal 338 Kuhp,” Vol. 71, No. 3, Pp. 63 – 71, 2021.
Anselmus S. J. Mandagie, “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh
Anak  Dibawah  Usia  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Lex Crim., Vol. Ix, No. 2, P. 5362, 2020.
A. N. F. M. Engine Kubota, Sandya Mahendra, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunhan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,” Anak, Pembunuhan, Hukum, Islam, Pp. 85 – 101, 2022.
H.  Wenas,  M.  Sepang,  And  O.  A.  Pangkerego,  “Kajian  Yuridis  Terhadap  Tinda k  Pidana Pembunuhan  Dengan  Unsur  Yang  Memberatkan  Dan  Unsur  Yang  Meringankan Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,” 2022.
S. Syaichona And M. Cholil, “Analisis Kasus Pembunuhan Anak Kecil Dalam Kisah Nabi Khidir Perspektif Politik Hukum Machiavelli Dan Sad Adz- Dzari’ah,” J. Syariah Dan Huk. Islam, Vol. 5, No. 1, Pp. 14 – 34, 2020.
L. Erika, N. Rochaeti, And U. Rozah, “Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Injauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Embunuhan Yang Dilakukan  Oleh Ibu Terhadap Bayinya Diwilayah  Hukum Kepolisian Resor Pati Diwilayah Hukum Kepolisian,” Vol. 8, Pp. 2145– 2158, 2019.
G. W. Arsana, I. M. Sepud, And I. N. Sujana, “Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh  Anak,” J.  Prefer.  Huk.,  Vol.  1,  No.  2,  Pp.  186 – 190,  2020,  Doi: 10.22225/Jph.1.2.2386.186-190.
R. Pratama And I. Rahmayanti, “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian Dilakukan Oleh Ibu Kandungnya,” Supremasi Huk., Vol. 16, No. 2, Pp. 114 – 123, 2020, Doi: 10.33592/Jsh.V16i2.748.
F.  F.  A.  Sumandag,  V.  Y.  Gosal,  And  D.  Rumimpunu,  “Kajian  Yuridis  Tindak  Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Usia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,” Vol. 71, No. 1, Pp. 63– 71, 2021.
Ulfa, “Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak,” Media Iuris, Vol. 1, No. 2, P. 299, 2018, Doi: 10.20473/Mi.V1i2.8833.
I Kadek Bagas Dwipayana, I. M. M. Widyanta ra, And L. P. Suryani, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan,” J. Konstr. Huk., Vol. 3, No. 1, Pp. 207 – 211, 2022, Doi: 10.22225/Jkh.3.1.4463.207-211.
M.  R.  Lubis, Penghapusan  Pidana  Terhadap  Pelaku  Abstrak  Pembelaan  Diri  Yang Mengakibatkan  Hilangnya  Nyawa  Oranglain  Ditinjau  Menurut  Kuhp  (Analisis Seseorang Yang Terpaksa Melakukan Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/Pn. Cbd), Vol. 18, No. 1. 2015.
T.  Kriminologis  And  T.  Tindak,  “Pembunuhan  Oleh  Anak  Di  Kota  Denpasar  Universita s Pendidikan  Ganesha  E-Journal  Komunikasi  Yustisia  Universitas  Pendidikan  Ganesha
Dari Manusia Yang Bertentangan Atau,” Vol. 5, No. 1, Pp. 49– 60, 2022.
R.  Gustiani,  “Analisis  Komparatif  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Anak  Oleh  Ibu  Kandung
Perspektif Rkuhp Dan Hu kum Pidana Islam,” Rechtenstudent, Vol. 2, No. 1, Pp. 72 – 82, 2021, Doi: 10.35719/Rch.V2i1.46.
D. Ayu, M. Laksmi, N. Ketut, S. Adnyani, And M. S. Hartono, “Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung ( Studi Kasus Di Polres Gianyar ),” E-Journal Komunitas Yust., Vol. 4, No. 2, Pp. 646 – 657, 2021.
F.  Liau,  “Efektivitas  Undang -Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidupterhadap  Pencemaran  Air  Akibat  Usaha  Laundry  Di Kotabatam,” Business, Soc. Sci. Innov. Technol., Vol. 1, No. 1, Pp. 214 – 228, 2020.
Syamsurizal,  “Analisis  Yuridis  Perbandingan  Sanksi  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,” Dinamika, Vol. 29, No. 1, Pp. 6173 – 6192, 2023.
M. Lu kow, O. A. Pangkerego, And A. Olii, “Kajian Yuridis Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Perkara Pidana,” Lex Crim., Vol. X, No. 7, Pp. 97 – 106, 2021.
M. G. Pratama, H. Hasan, And Marilang, “Dampak Komunikasi Terhadap Penjatuhan Sanks i Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Usia Dalam Hukum,” Vol. 2, No. 3, Pp. 71– 79, 2021.
D. Mey Intakhiya, U. P. Santoso, And D. Mutiarin, “Strategi Dalam Penanganan Kasus Lumpur Lapindo Pada Masyarakat Terdampak Lumpur Lapindo Porong-Sidoarjo Jawa Timur, ” J. Moderat, Vol. 7, No. 3, Pp. 565 – 585, 2021.
W. Tan And I. Irawan, “Kontekstualisasi Peraturan Daerah Kota Batam Terkait Pencemaran Lingkungan Perspektif Sustainable Development Goals (Sdgs),” Maleo Law J., Vol. 5, No. 2, Pp. 30 – 37, 2021.
[G. Damaiyanti , R. Nofrial, And E. Erniyanti, “Analisis Yuridis Penerapan Diversi Dan Keadilan Restoratif  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Pada  Tingkat  Penyidikan  Demi Mewujudkan Perlindungan Anak,” J. Ilm. Huk. Dan Hak Asasi Mns., Vol. 2, No. 2, Pp.
93 – 98, 2023, Doi: 10.35912/Jihham.V2i2.1674.
N. Nalvin, E. S. Ciamas, D. Anggraini, S. Sutarno, And ..., “Aspek Bisnis Dan Manajemen Resiko Studi Kasus Pada Restoran Syukur Vegetarian, Medan,” …, Pp. 365– 371, 2022, [Online]. Available: Https://Semnas.Univbinainsan.Ac.Id/Index.Php/Escaf/Article/View/268
M.  F.  Agriansyah,  “Implementasi  Penjatuhan  Putusan  Pidana  Terhadap  Anak  Yang  Telah Melampaui Batas Usia Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak,” No. 20, Pp. 411– 423, 2020.
Suparyanto Dan Rosad (2015, “Kajian Yuridis Terhadap Ti ndak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Usia ,” Suparyanto Dan Rosad (2015, Vol. 5, No. 3, Pp. 248 – 253, 2020.
J.  Andriani  And  W.  Wahyu  Winarno,  “Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penggunaan Pedulilindungi Zonasi,” J. Sist. Inf., Vol. 4, No. 1, Pp. 89 – 100, 2022, [Online]. Available: Https://Journal.Unilak.Ac.Id/Index.Php/Zn/Article/View/9834/3882
M. Julita, N. L. Meilani, I. Politik, And U. Riau, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kasus  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Usia  Di  Kabupaten  Kuantan Singingi,” Vol. 7, Pp. 4063–4071, 2023.