COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 5, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, INDEPENDENT BOARD OF COMMISSIONERS AND GREEN ACCOUNTING ON TAX AVOIDANCE WITH COMPANY SIZE AS A MODERATING VARIABLE
PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN GREEN ACCOUNTING
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL

## MODERATING
Richa Amalia Putri 1 , Carolyn Lukita Sembiring 2 , Ihsan Nasihin 3
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang 1,2,3 ak20.richaputri@mhs.ubpkarawang.ac.id 1 , carolynlukita@ubpkarawang.ac.id 2 , ihsan.nasihin@ubpkarawang.ac.id 3

## ABSTRACT
Mining companies in Indonesia experienced a decrease in the Effective Tax Rate value in 2021. The ETR value ratio between 0 and 1, then closer to 0 or smaller, shows a company's tendency to engage in tax avoidance  practices.  Therefore,  this  study  tested  a  number  of  variables  that  are  considered  to  have  an impact on tax avoidance, including an independent board of commissioners, institutional ownership, and green accounting, with company size as a moderating variable in mining companies listed on the IDX in 2019–2022.  This  study  employs  secondary  data  collection  techniques,  which  involve  the  download  of annual  reports  from  the  company's  official  website  or  the  IDX,  specifically  www.idx.co.id,  and  the acquisition  of  PROPER  assessments  from  https://proper.menlhk.go.id.  The  purposive  sampling  method was used to select 100 samples from 25. We carried out the data analysis using PLS and the Smart PLS application  version  3.0.  The  findings  of  this  study  show  that  institutional  ownership  and  the  board  of commissioners  have  a  significant  impact  on  tax  avoidance,  while  green  accounting  does  not  have  a significant  impact  on  tax  avoidance.  This  study  reveals  that  company  size  moderated  institutional ownership  significantly  influences  tax  avoidance,  whereas  the  board  of  commissioners  and  green accounting do not significantly influence tax avoidance.
Keywords: Institutional  Ownership,  Independent  Board  Of  Commissioners,  Green  Accounting,  Tax Avoidance And Company Size

## ABSTRAK
Perusahaan  pertambangan  di  indonesia  mengalami  penurunan  pada  nilai Effective  Tax  Rate pada  tahun 2021.  Rasio  nilai  ETR  antara  0-1,  maka  makin  mendekati  0  atau  semakin  kecil  menampilkan kecenderungan  perusahaan  terlibat  dalam  praktik  penghindaran  pajak.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini melakukan uji sejumlah variabel yang dianggap memberi dampak penghindaran pajak anatara lain; dewan komisaris  independen,  kepemilikan  institusional, green  accounting pada  penghindaran  pajak  dengan ukuran  perusahaan  selaku  variabel  moderasi  pada  perusahaan  pertambangan  yang  terdata  di  BEI  pada tahun  2019-2022.  Penelitian  ini  memakai  data  sekunder  dengan  teknik  pengumpulan  data  mengunduh laporan tahunan dari situs resmi perusahaan atau dari BEI yaitu www.idx.co.id serta penilaian PROPER yang  di  peroleh  dari https://proper.menlhk.go.id. Total  sampel  yang  dipakai  yakni  100  sampel  dari  25 yang  dipilih menggunakan  metode purposive  sampling . Analisis  data  dilaksanakan  memakai  PLS  dan menggunakan aplikasi Smart PLS versi 3.0. Temuan dari penelitian ini menampilkan yakni kepemilikan institusional  serta  dewan  komisaris  memberi  dampak  signifikan  pada  penghindaran  pajak, green accounting tidak  memberikan  dampak  signifikan  pada  penghindaran  pajak.  Dilihat  dari  penelitian  ini kepemilikan  institusional  yang  dilakukan  moderasi  oleh  ukuran  perusahaan  memberikan  dampak signifikan  pada  penghindaran  pajak,  beda  dengan  dewan  komisaris  serta green  accounting yang  tidak memberikan dampak signifikan pada penghindaran pajak.
Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Green Accounting , Penghindaran Pajak Dan Ukuran Perusahaan

## PENDAHULUAN
Pajak  yakni  satu  diantara  sumber utama penerimaan negara terbesar yang terdapat di Anggraran Pendapatan dan
Belanja  Negara  (APBN)  (Pramesti  et al., 2022). Pada upaya  memaksimalkan pemungutan pajak di Indonesia pemerintah terus mmengubah kebijakan perpajakan, namun masih banyak bisnis menggunakan  perencanaan  pajak  untuk mengurangi kewajiban dalam membayar  pajak  (Wulandari  et  al.,
2023).  Mardiasmo  (2019)  menyatakan yakni  penghindaran  pajak  yaitu  upaya guna  menurunkan  beban  pajak  tanpa melakukan  pelanggaran  hukum.  Pajak dipandang  selaku  beban  yang  dapat menurunkan laba bersih oleh perusahaan.  Pemerintah  berusaha  guna mendapatkan  penerimaan  pajak  yang besar  berbeda  dengan  perusahaan  yang berupaya  meminimalkan  kewajiban pajaknya.  Maka  dari  itu  terdapat perbedaan kepentingan diantara pemerintah serta perusahaan (Zoebar & Miftah,  2020).  Perbedaan  kepentingan ini yang bisa menyebabkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dapat mengukur kemampuan  perencanaan  penghindaran pajak  melalui  rasio effective  tax  rate (ETR)  yang  membandingkan  jumlah pajak  yang  dibayar  perusahaan  dengan laba Perusahaan. Rasio nilai ETR antara 0-1,  maka  makin  mendekati  0  atau semakin  kecil  menampilkan  yakni perusahaan  cenderung  aktif  dalam praktik penghindaran pajak dan sebaliknya. Gambar 1. Perkembangan nilai ETR Sektor Pertambangan di Indonesia 2019-2022
Sumber Diolah Peneliti (2024) Fenomena  penghindaran  pajak masih  sering  terjadi  di  Indonesia beberapa tahun belakangan, pada sektor pertambangan  di  Indonesia  pada  tahun 2019  senilai  0,84  mengalami  kenaikan sebesar  0,77  pada  nilai Effective  Tax Rate (ETR),  lalu  pada  tahun  2021 mengalami  penurunan  sebesar  1,38 dibandingkan  pada  tahun  2020  nilai ETR  cenderung  lebih  besar  dengan rasio  sebesar 1,61  hal  tersebut  bisa menjadi salah satu tindakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak,  dan  pada  tahun  2022  nilai  ETR sebesar 0,23 nilai tersebut masih rendah sehingga  dianggap  masih  tinggi  tingkat penghindaran  pajak  nya  (BEI,2022). Maka  dari  itu,  bisa  dilaksanakan pengambilan  kesimpulan  yakni  kasus penghindaran pajak di sektor pertambangan cukup mencolok. Berlandaskan  UU  No.  4  Tahun  2009 perihal  Pertambangan  Mineral  serta Batubara,  perusahaan  pertambangan adalah suatu perusahaan yang melakukan  seluruh  atau  beberapa tahapan kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi, pengelolaan, serta eksploitasi  batubara  atau  mineral, termasuk penyelidikan umum, pengolahan  dan  pemurnian,  eksplorasi, konstruksi, studi kelayakan, penambangan, penjualan serta pengangkutan,  dan  aktivitas  pasca tambang.  Berlandaskan  definisi  terkait, perusahaan pertambangan memanfaatkan sumber daya alam untuk 0,84 1,61 0,23 0,49
2019 2020 2021 2022
Perkembangan Nilai ETR Sektor Pertambangan di …
Perkembangan Nilai ETR Sektor Pertambangan di Indonesia Tahun…
produksi. Aktivitas perusahaan pertambangan dapat mencemari lingkungan,  sehingga  penerapan  biaya lingkungan  menjadi  suatu  kewajiban (Pesak & Karundeng, 2023). Selain itu, menurut  data  dari PricewaterCooper (PwC) 30% dari 40 bisnis pertambangan  di  Indonesia  dari  tahun 2020  telah  melakukan  pelaporan  pajak yang transparan  (Suwiknyo, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa beberapa bisnis tambang belum mengungkapkan pajaknya  secara  transparan  dan  masih melakukan penghindaran pajak. Terdapat  faktor  yang  bisa  memberi dampak  penghindaran  pajak  antara  lain yakni  kepemilikan  institusional,  dewan komisaris independen, green accounting , serta ukuran perusahaan. Saham perusahaan yang dipegang oleh  intitusi  diluar  perusahaan  disebut dengan kepemilikan institusioanal. Kepemilikan institusional keberadaannya  pada  perusahaan  akan memberi  dorongan  pengawasan  pada kinerja  manajemen  yang  lebih  optimal, jumlah  kepemilikan  institusional  yang besar akan lebih menghindari kecurangan  untuk  pengurangan  pajak disebabkan  tugasnya  sebagai  pengawas untuk  memastikan  manajemen  patuh pada perpajakan (Pramesti et al., 2022). Anggota  dewan  komisaris  independen juga  cenderung  lebih  bebas  dari kepentingan  internal  perusahaan  dan lebih  mampu  melakukan  pengawasan yang  objektif  terhadap  keputusan  dan tindakan  manajemen  (Mita  Dewi, 2019). Berlandaskan Peraturan OJK No.
33/POJK.04/2014 perihal dewan
komisaris  emiten  serta  direksi  atau perusahaan  publik,  proporsi  dewan komisaris  independen  harus  minimal 30%  dari  total  anggota  dewan komisaris.  Jika  persentase  komisaris independen  melebihi  30%,  hal  ini menunjukkan  bahwa  penerapan  tata kelola  perusahaan  sudah  beroperasi
dengan  baik,  dengan  demikian  bisa melakukan  kontrol  serta  pengendalian keinginan manajemen guna melaksanakan penghematan pajak, melakukan  penurunan  biaya  keagenan, dan  mengurangi  praktik  penghindaran pajak  (Melia  Wida  Rahmayani  et  al., 2021).  Tata  kelola  Perusahaan  yakni cara  industri  guna  memberikan  nilai tambah  guna  perusahaaan  dengan metode  yang  melakukan  perncermatan kepentingan  stakeholder  maupun  para pemegang  saham  (Nasihin  &  Dewi, 2021).  Struktur  tata  kelola  perusahaan memberi  dampak  cara  perusahaan mencukupi  kewajiban  pajaknya,  namun perencanaan  pajak  juga  memiliki dampak  pada  dinamika  tata  kelola perusahaan  tersebut  (Rahayu  et  al.,
2020). Banyak perusahaan memprioritaskan kepentingan pemegang  saham,  tetapi  seringkali mengabaikan  pengaruh  sosial  dan lingkungan  dari  aktivitas  mereka (Nasihin  et  al.,  2023).  Perusahaan  akan semaksimal mungkin untuk meningkatkan  citra  perusahaannya, salah satunya dengan pelaksanaan green accounting dengan  baik  (Candra  et  al., 2021). Green  Accounting merupakan prinsip  akuntansi  untuk  menaikan kemampuan  pengelolaan  lingkungan dari perspektif biaya serta memperlihatkan pada laporan keuangan (Endiana et al., 2020). Green accounting relatif bemanfaat dikarenakan  pengelolaan  lingkungan yang  lebih  baik  memerlukan  biaya. Strategi  bisnis  yang  sadar  lingkungan secara tepat menghitung biaya produksi untuk  menemukan  cara  mengurangi biaya  lingkungan  (Dura  &  Suharsono, 2022) Namun, green accounting disalah gunakan  untuk  menaikkan  pemakaian biaya  lingkungan  dengan  sasaran melakukan  pengurangan  penghasilan kena pajak (Heryawati et al., 2021).
Ukuran  perusahaan  satu  diantara yang dianggap bisa memicu penghindaran  pajak  dan  mempengaruhi perusahaan dalam mencukupi kewajiban pajak. Makin besar perusahaan,  semakin  jadi  sorotan pemerintah, sehingga manajer perusahaan terdorong guna taat pada hal perpajakan  (Pravitasari  &  Khoiriawati, 2022). Laba yang tinggi akan menimbulkan  beban  pajak  yang  tinggi, dengan  demikian  dapat  mendorong perusahaan  untuk  meengurangi  pajak (Wulandari et al., 2023). Beberapa hasil penelitian terdahulu  menghasilkan  kesimpulan yang  berbeda-beda,  misalnya,  dalam penelitian Irsan, (2020) dan Mita Dewi,
(2019) Menemukan bahwa kepemilikan institusional  memberikan  dampak  pada penghindaran pajak, kepemilikan institusional  bertugas  untuk  melakukan pengawasan, mendisiplinkan, serta memberi  pengaruh  manajer.  Pemilik institusional  memiliki  kapabilitas  untuk mencegah  penghindaran  pajak  dengan ukuran  serta  hak  suara  yang  dipunyai, sehingga bisa mendorong manajer guna memprioritaskan kinerja ekonomi diatas kepentingan pribadi, sehingga cenderung untuk mengurangi penghindaran  pajak.  Namun  penelitian
(Utami,  2023)  memberikan  bukti  yakni kepemilikan institusional tidak memberi dampak  signifikan  pada  kepemilikan institusional  besar  kecilnya  struktur kepemilikan institusional, tidak berdampak pada besar kecilnya tindakan penghindaran pajak perusahaan. Wijayanti  &  Merkusiwati  (2017) dan  Frisca  Tania  &  Mukhlasin  (2020) membuktikan  yakni  dewan  komisaris independen mempunyai dampak signifikan  pada  penghindaran  pajak karena  keberadaan  dapat  memperkuat pengawasan  pada  kinerja  manajemen, dengan  demikian  bisa  mengurangi
kecenderungan manajemen guna terlibat dalam  penghindaran  pajak.  sedangkan dalam  penelitian  Prasetyo  &  Pramuka, (2018)  menemukan    yakni  dewan komisaris  independen  tidak  memberi dampak  pada  penghindaran  pajak alasannya  dewan  komisaris  independen merupakan  pihak  eksternal,  sehingga mereka cenderung tidak terkena dampak oleh  tindakan  manajemen  dan  memberi dorongan  manajemen  perusahaan  guna memberikan laporan yang lebih transparan  pada  pemegang  saham  serta pemangku kepentingan lainnya. Penelitian sebelumya yang dilakukan  oleh  Sailendra,  (2023) menemukan  bahwa green  Accounting berpengaruh  terhadap  penghindaran pajak sebab perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan cenderung  menghindari  penghindaran pajak  demi  menjaga  legitimasi  dari masyarakat,  penelitian  Chang  et  al., (2024)  juga  menyatakan  praktik  bisnis berkelanjutan  akuntansi  lingkungan meningkatkan  reputasi  dan  kredibilitas perusahaan, yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan tanggung  jawab  sosial.  Sedangkan dalam  penelitian  Pesak  &  Karundeng, (2023)  dan  Candra  et  al.,  (2021) membuktikan  yakni green  accounting tidak memberi dampak green accounting pada  perusahaan  yang menerapkan green accounting menunjukkan bahwa kinerja lingkungan tidak merpengaruhi pada tax avoidance, lebih terpengaruh pada hasil dari tingkat laba  perusahaan  yang  berpengaruh terhadap tingkat penelilaian dari Proper tersebut.
Penelitian  yang  dilakukan  E. Rahmawati  et  al.,  (2021)  dan  Marlinda et  al.,  (2020)  membuktikan  bahwa ukuran  perusahaan  memberi  dampak signifikan  pada  penghindaran  pajak, perusahaan  berukuran  besar,  besar  pula sumber  daya  substansial  yang  tersedia
guna  dipakai  dalam  meningkatkan profit  perusahaan  dan  besar  kecil  nya perusahan mempengaruhi tindakan penghindaran  pajak.  Beda  dengan penelitian  Pravitasari  &  Khoiriawati, (2022)  dan  Wijayanti  &  Merkusiwati, (2017)  yang  mengungkapkan  yakni ukuran  perusahaan  tidak  memberi dampak  signifikan  pada  penghindaran pajak,  kecil  besarnya  suatu  perusahaan tidak  mempunyai  dampak  pada  tingkat penghindaran  pajak,  dengan  demikian ada  faktor  lain  yang  memberi  dampak penghindaran pajak.
Riset  mengenai  hubungan  antara green  accounting  dan  penghindaran pajak masih terbatas, dan sebagian besar riset  tentang  green  accounting  berfokus pada  sektor  manufaktur.  Namun, penelitian  ini  mempunyai  tujuan  guna melakukan  pengisian  celah  terkait dengan fokus pada sektor pertambangan yang sangat berkaitan dengan lingkungan.  Penelitian  ini  melakukan pemasukkan  ukuran  perusahaan  guna variabel  moderasi.  Ukuran  perusahaan dianggap  bisa  melakukan  moderisasi dampak kepemilikan institusional, proporsi  komisaris  independen,  serta praktik  green  accounting  terhadap kebijakan  penghindaran  pajak.  Variasi dalam ukuran perusahaan dapat memengaruhi cara perusahaan merespons faktor-faktor tersebut,
sehingga  ukuran  perusahaan  menjadi variabel yang relevan dalam analisis ini.

## TINJAUAN PUSTAKA Agensi teori
Afrika,  (2021)  menyatakan  teori keagenan  yakni  teori  yang  melakukan pengemukaan  yakni  terdapat  korelasi diantara pihak yang memberi kekuasaan serta  ( agent) yakni pihak  yang melakukan  pengambilan  kekuasaan. Pemilik  yakni  pihak  bertindak  atas nama  pemilik,  sementara  itu agent pihak  yang  diberi  wewenang  oleh
pemilik  guna  melaksanakan  usaha (Nurhidayah,  2020).  Menurut Jensen and Meckling dalam Mita Dewi, (2019) manajer  selaku agent tidak  selalu melakukan  tindakan  selaras  dengan kepentingan  pemegang  saham  selaku principal. Perbedaan kepentingan diantara  manajemen  dengan  investor menyebabkan agency  problem dengan demikian dibutuhkan tata kelola perusahan yang optimal atau penerapan corporate . Kepemilikan institusional mempunyai peran krusial guna mengelola  konflik  diantara  pemegang saham  dan  manajemen  perusahaan, sesuai dengan teori keagenan, pengawasan institusional dapat meningkatkan  efisiensi  kerja  manajer denngan demikian bisa menaikkan nilai perusahaan.  Teori  agensi  membantu dewan komisaris independen memahami pengaruh konflik kepentingan pada pengambilan keputusan. Green accounting dengan teori  keagenan  menyatakan  bahwa manajemen  akan  memilih  tindakan yang menguntungkan pemegang saham, termasuk  penghindaran  pajak.  Maka dari  itu,  perusahaan  yang  menerapkan green  accounting mungkin  berusaha menghindari  pajak  dengan  mengurangi biaya lingkungan dalam laporan keuangan. Penjelasan  penghindaran  pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan, yang  mengungkapkan  yakni  konflik kepentingan diantara manajemen ( agen ) serta pemilik ( prinsipal ) bisa mempengaruhi  praktik  ini.  Konflik  ini terjadi  ketika  pihak-pihak  berusaha mencapai kemakmuran yang
diinginkan.  Ukuran  perusahaan  dapat memengaruhi  dinamika  konflik  ini karena  perusahaan  yang  lebih  besar umumnya  mempunyai  struktur  yang lebih  kompleks,  meningkatkan  risiko terjadinya  perilaku  agen  yang  tidak
sesuai  dengan  kepentingan  principal.
Dalam  perusahaan  besar,  kontrol  dan pengawasan terhadap manajemen mungkin  menjadi  lebih  sulit,  sehingga penting  untuk  menerapkan  mekanisme pengawasan yang efektif, seperti dewan komisaris  independen,  Proporsi  terkait untuk mengelola konflik keagenan.

## KERANGKA  PEMIKIRAN  DAN HIPOTESIS PENELITIAN
Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak Kepemilikan institusional mencakup  saham  yang  dipunyai  oleh lembaga  atau  institusi  luar  perusahaan. Investor  institusional  mempunyai  peran dalam mengawasi manajemen perusahaan guna menaikan nilai
perusahaan  (Suhardjo  et  al.,  2021).  Ini terkait  dengan  teori  agensi  yang menyoroti  konflik  kepentingan  diantara pemegang  saham  dan  manajemen,  di mana manajemen cenderung memprioritaskan  kepentingan  pribadi.
Penghindaran  pajak  yakni  upaya  untuk menurunkan  beban  pajak  dengan mempertimbangkan  konsekuensi  di masa  depan  (Safitri  &  Damayanti, 2021). Hal ini didukung oleh penelitian Charisma  &  Dwimulyani  (2019) menunjukkan  kepemilikan  institusional berdampak  pada  penghindaran  pajak, dengan  indikasi  yakni  makin  besar kepemilikan institusional, dengan demikian makin kecil upaya manajemen untuk menghindari pembayaran pajak. H1 : Kepemilikan Institusional memberi dampak  signifikan  pada  penghindaran pajak Pengaruh Dewan Komisaris Independen  Terhadap  Penghindaran Pajak Dewan  komisaris  independen memberikan  pengawasan  lebih  baik karena mereka bebas dari korelasi bisnis yang  bisa  memengaruhi  keputusan mereka  (Sembiring  &  Nahumury, 2018).  Dewan  komisaris  mengawasi manajemen,  mempengaruhi  strategi perusahaan, dan berperan penting dalam mencegah penghindaran pajak (Wendaka Setiya Pratam, Eny Suprapti, 2019). Tujuan mereka adalah mengurangi  konflik  keagenan  dengan memperkuat pengawasan internal (Melia  Wida  Rahmayani  et  al.,  2021).
Penelitian  oleh  Frisca  Tania  & Mukhlasin  (2020)  menunjukkan  yakni dewan  komisaris  independen  memberi dampak  pada  penghindaran  pajak  di perusahaan.
H2  :  Dewan  Komisaris  Independen memberi  dampak  signifikan  pada penghindaran pajak
Pengaruh Green Accounting terhadap Pengindaran pajak
Green  accounting merupakan proses  mencatat  dan  melaporkan informasi keuangan, sosial, dan lingkungan, ini membantu pengambilan keputusan dengan memberikan informasi  yang  relevan  dan  terintegrasi dari berbagai proses akuntansi (Meidijati  &  Agustine,  2022).  Dalam praktiknya, green accounting digunakan untuk  membuat  keputusan  bisnis dengan memperhitungkan biaya lingkungan  (Yuliani  &  Prijanto,  2022). Sehingga membantu mengurangi konflik  keagenan  dengan  memberikan
pemilik  perusahaan  keterangan  lebih lengkap  tentang  dampak  lingkungan dari  kegiatan  operasional. Green accounting dianggap  dapat  mengurangi penghasilan  kena  pajak  (Pesak  & Karundeng,  2023).  Temuan  penelitian Dhar  et  al.,  (2022)  menyatakan  yakni implementasi green accounting menaikkan perilaku penghindaran pajak.
H3  : Green  accounting berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.
Pengaruh  Kepemilikan  Institusional Terhadap Peghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi Perusahan  besar  atau  perusahaan publik  akan  selalu  menjadi  sorotan investor  dan  pemerintah  (Nasihin  & Purwandari,  2022).  Maka  dari  itu perusahaan akan mendorong pengawasan  lebih  ketat  dari  investor institusi pemerintah agar tidak melakukan penghindaran pajak (Pravitasari  &  Khoiriawati,  2022).
Kepemilikan  institusional  yang  kuat mendorong  ketaatan  perpajakan  jangka panjang  dan  menghindari  masalah manajemen buruk (Indah Iwanty & Asih Surjandari,  2022).  Penelitian  (Marlinda et  al.,  2020)  menegaskan  yakni perusahaan  yang  besar  ,  akan  jadi intensif pengawasan oleh pemerintah. H4  :  Ukuran  Perusahaan  dapat memperkuat dampak Kepemilikan institusional pada penghindaran pajak Pengaruh  Komisaris  Independen Terhadap Peghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi Komisaris independen harus bebas  dari  koneksi  pribadi  dengan pemegang  saham  utama  atau  badan pengurus lainnya, tugas mereka termasuk memberikan kontribusi efisien pada laporan keuangan yang berkualitas
dan  mengawasi  kepatuhan  perusahaan terhadap aturan perpajakan  (Pratomo &
Risa Aulia  Rana, 2021).  Oleh karna  itu dewan komisaris memiliki tanggungjawab esensial dalam memastikan kepatuhan organisasi terhadap  peraturan  perpajakan  dan menjaga reputasi perusahaan. Perusahaan besar memiliki potensi yang memadai  untuk  merencanakan  pajak dengan baik serta melakukan pengadopsian  praktik  akuntansi  efektif guna  melakukan  penurunan  Effective Tax  Rate  (Ganiswari,  2019).  Penelitian Sulaeman, (2021) mendukung perusahaan  yang  lebih  besar  memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran  pajak,  yaitu  makin  besar ukuran perusahaan, makin tinggi tingkat penghindaran  pajak  yang  dilaksanakan oleh perusahaan terkait. H5 : Ukuran perusahaan bisa memperkokoh pengaruh dewan komisaris independen pada penghindaran pajak Pengaruh Green Accounting Terhadap Peghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi Green accounting membantu mengelola biaya lingkungan, menerapkan  strategi  ramah  lingkungan, dan  mengurangi  biaya  produksi  secara efektif  (Dura  &  Suharsono,  2022). Pengungkapan biaya lingkungan merupakan  tanggung  jawab  perusahaan dan  strategi  untuk  mempertahankan legitimasi  perusahaan  (Yuliani  & Prijanto,  2022).  Dalam  teori  keagenan, perusahaan besar cenderung mengoptimalkan kinerja dengan menekan beban pajak (E. Rahmawati et al.,  2021).  Penelitian  Tri  Wahyuni  & Djoko  Wahyudi  (2021)  menunjukkan yakni  ukuran  perusahaan  berefek  pada penghindaran pajak, tetapi
penghindaran pajak berisiko tinggi bisa merusak reputasi perusahaan.
H6  :  Ukuran  perusahaan  dapat memperkuat pengaruh green accounting pada penghindaran pajak

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kuantitatif  dengan  data sekunder,  yaitu  data  yang  didapatkan dari  sumber  lain  yang  relevan  (Kartini et al., 2022). Data dikumpulkan dengan mengunduh laporan tahunan perusahaan sektor  pertambangan  dari  situs  BEI (www.idx.co.id) serta PROPER (https://proper.menlhk.go.id).  Populasi penelitian  mencakup  25  perusahaan sektor  pertambangan  yang  terdata  di BEI  untuk  periode  2019-2022,  dengan sampel  berjumlah  100  yang  dipilih melalui  metode  purposive  sampling. Analisis  data  dilakukan  memakai  PLS dengan  aplikasi  Smart  PLS  V3.0. Kriteria  perusahaan  yang  dilakukan pemilihan  selaku  sampel  yakni  berikut ini:
Tabel 1. Penentuan Sampel Penelitian No Kriteria Jumlah perusahaan Jumlah observasi data 1 Perusahaan sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  pada  tahun 2019-2022 73 292 2 Perusahaan Pertambangan yang tidak mendapatkan penghargaan  PROPER berturut-turut (18) (72) 3 Perusahaan  yang  tidak memiliki data informasi lengkap yang (15) (60)
dibutuhkan Outlier (15) (60) Total 25 100 Variabel  operasional  yang  dipakai  pada penelitian ini yakni: Tabel 2. Skala pengukuran variabel HASIL DAN

## PEMBAHASAN
PENELITIAN Hasil Uji  Validitas  Konvergen  ( Convergent Validity ) Validitas konvergen yakni evaluasi  terhadap  setiap  indikator terhadap  konstruk.  Indikator  dipandang reliable bila mempunyai nilai korelasi > 0,70. Akan  tetapi,  guna  pengembangan skala,  nilai  loading  antara  0,50  hingga 0,60  masih  dianggap  bisa  dilakukan penerimaan.
Tabel 3. Outer Loading
X1 X2 X3 Y Z X1*Z  X2*Z  X3*Z Kepemilikan
Institusional 1.000 Dewan Komisaris
Independen
1.000
Green accounting
1.000
Penghindaran Pajak
1.000
Ukuran Perusahaan 1.000 X1*Z 0.960 X2*Z 1.175
X3*Z 1.045 Sumber: Diolah Peneliti (2024)
Berdasarkan  Tabel  3,  terlihat bahwa  nilai outer  loading untuk  semua indikator  adalah  1.000.  Nilai  ini melebihi  0,70,  sehingga  dapat  diartikan bahwa  hasil  outer  loading  untuk  setiap indikator  dalam  pengukuran  variabel penelitian ini memenuhi kriteria validitas,  yang  berarti  variabel-variabel pada penelitian ini valid .
Gambar 3. Diagram Jalur Loading actor
Variabel Indikator Kepemilikan institusional 𝐾𝐼 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 𝑋 100%
Komisaris Independen 𝑃𝐷𝐾 Σ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 Σ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
Green Accounting Pengukuran sesuai peringkat pada kegiatan  proper,  diklasifikasikan  dengan lima  warna  yakni:  Emas  dengan  skor  5 sangat bagus, Hijau dengan skor 4 bagus, Biru dengan skor 3 cukup, Merah dengan skor 2 buruk, Hitam dengan skor 1 sangat buruk.
Penghindaran pajak 𝐶𝐸𝑇𝑅 = 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 Ukuran Perusahaan
𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑛 (𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)
Sumber: Diolah pengolahan Peneliti
(2024) Berlandaskan loading factor yang disebutkan, temuannya sudah mencukupi validitas konvergen dikarenakan loading  factor melebihi 0,50, yang menampilkan yakni indikator-indikator tersebut valid .
Tabel 4. Construct Reability and Validity Variabel Average Variance Extracted (AVE) Kepemilikan Institusional 1.000 Dewan Komisaris Independen 1.000 Green Accounting 1.000 Penghindaran Pajak 1.000 Ukuran perusahaan 1.000 Sumber: Diolah Peneliti (2024) Tabel  4  menunjukan  bahwa  nilai
AVE variabel Kepemilikan Institusional 1.000,  Proporsi  Dewan  Komisaris Independen  1.000, Green  Accounting 1.000  dan  Ukuran  Perusahaan  1.000. Hasil  tersebut  lebih  besar  dari  0,050 nilai minimum Cross Loading Correlation, maka dapat dikatakan hasil tersebut Valid.

## Discriminant Validity
Discriminant  Validity melakukan pengujian yakni alat ukur, secaara tepat melakukan  pengukuran  konstruk  yang dilakukan  pengukuran,bukan  konstruk yang lain guna uji validitas diskriminan bisa  dilakukan  pengamatan  dari  nilai cross  Loadings serta  akar  AVE konstruk.
Tabel 5. Nilai Cross Loadings
Indikator X1 X2 X3 Y Z
Kepemilikan Institusional 1.000 0.126 0.023  0.313  -0.030 Dewan Komisaris Independen 0.126 1.000 -0.018  -0.142  -0.159 Green Accounting 0.023  -0.018 1.000 0.052  -0.134 Penghindaran Pajak 0.313  -0.142 0.052 1.000 -0.108
Ukuran Perusahaan 0.030  -0.159 -0.134  -0.108 1.000
Sumber: Diolah Peneliti (2024)
Tabel  5  menunjukkan  yakni  nilai loading  factor guna  tiap-tiap  indikator dari  variabel  laten  mempunyai  nilai tertinggi  daripada  nilai loading bila dilakukan penghubungan degan variabel laten  lain.  Perihal  ini  menunjukkan yakni tiap-tiap variabel laten mempunyai discriminant  Validity yang baik,  di  mana  indikator-indikatornya memiliki korelasi tinggi dengan konstruk  lain,  sehingga discriminant Validity pada tingkat indikator terpenuhi. Metode lain guna melakukan penilaian validitas diskriminan melibatkan  Fornell-Larcker  Criterion serta  nilai  indikator  loading  serta  cross loading.
Tabel 6. Fornel-Larcker Criterion
Variable X1 X2 X3 Y Z Kepemilikan Institusional 1.000 Dewan Komisaris Independen 0.126 1.000 Green Accounting 0.023 -0.018 1.000 Penghindaran Pajak 0.313 -0.142 0.052 1.000 Ukuran Perusahaan 0.030 -0.159 -0.134 -0.108 1.000 Sumber: Diolah Peneliti (2024)
Tabel  6  hasil  perhitungan  Fornel-
Larcker  Criterion  menampilkan  nilai korelasi variabel kepemilikan institusional  yakni  1.000.  Variabel dewan  komisaris  independen  yakni 1.000  lebih  besar  dari  korelasi kepemilikan institusional. Nilai variabel green  accounting sebesar  1.000  lebih tinggi dari korelasi variabel kepemilikan  institusional  dan  dewan komisaris. Penghindaran pajak memiliki nilai  korelasi  1.000  lebih  tinggi  dari korelasi  varibel  penghindaran  pajak kepada dengan kepemilikan institusional,dewan komisaris independen,  serta green accounting. Variabel  Ukuran  perusanaan  memiliki nilai korelasi lebih tinggi sebesar 1.000 daripada variabel lainnya .

## Uji Reliabilitas
Tabel 7. Uji Reliabilitas Variabel Cronbach's Alpha Composite Reliability
Kepemilikan Institusional 1.000 1.000 Dewan Komisaris Independen 1.000 1.000 Green Accounting 1.000 1.000 Ukuran perusahaan 1.000 1.000 Sumber: Diolah Peneliti (2024) Tabel 7 menunjukan hasil pengukuran  Cronbach’s  Alpha  dan
Composite  Reliability  menunjukkan bahwa  semua  variabel  memiliki  nilai Cronbach’s  Alpha  >  0,60  serta Composite  Reliability  >  0,70,  hasil tersebut  diungkapkan  valid  serta mempunyai reliabilitas tinggi.

## Evaluasi Model Struktural
Evaluasi model pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati nilai hasil uji R-Square sebagai berikut:
Tabel 8. Hasil Uji R-Square
Sumber: Diolah Peneliti (2024) Berdasarkan  tabel  8  besarnya R- Square Adjusted yakni 0.149. Perihal ini mempunyai  arti  menunjukan  yakni Penghindaran  Pajak  bisa  dilakukan penjelasan  oleh  variabel  Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Green Accounting serta  Ukuran  perusahaan sebesar  14,9%  sementara  itu  yang tersisa diberikan penjelasan dari variabel lain. Uji Hipotesis

## Tabel 9. Path Coefficient
Variabel Original Sample Standard Deviation (STDEV) T Statistic (|O/STDEV|) P Values X1 -> Y 0.381 0.094 4.072
0.000
X2 -> Y -0.190 0.072 2.649 0.004 X3 -> Y 0.001 0.060 0.013 0.495 X1*Z -> Y   -0.214 0.121 1.768 0.039 X2*Z -> Y   0.040 0.102 0.397 0.346 X3*Z -> Y   -0.077 0.075 1.027 0.152 Sumber: Diolah peneliti (2024) Berdasarkan  tabel  9  uji Path Coefficient di atas, maka bisa dilaksanakan  pengambilan  keisimpulan yakni: 1. Kepemilikan  Institusional    memberi dampak  positif  dan  signifikan  pada
Penghindaran  Pajak  memiliki  nilai Original  Sample yakni  0.381,  t- statistic  yakni  4.072  dan  P  Values 0.000 < 0.050 2. Dewan Komisaris Independen memberi  dampak  signifikan  pada Penghindaran Pajak mempunyai nilai t-statistic  yakni  2.649, Original Sample yakni  -0.190,  dan  P  Values
0.004 < 0.050
3. Green  Accounting memberi  dampak tidak  signifikan  pada  Penghindaran Pajak  mempunyai  nilai Original
Sample yakni  0.001,  t-statistic  yakni 0.013 dan P Values 0.495 > 0.050 4. Ukuran perusahaan bisa memperkokoh kepemilikan institusional pada penghindaran pajak  memiliki  pengaruh  signifikan dengan nilai Original Sample yakni - 0.214,  t-statistic  yakni  1.768  dan  P Values 0.039 < 0.050
5. Ukuran  Perusahaan  memperlemah hubungan dewan komisaris independen  pada  penghindaran  tidak berefek serta tidak signifikan dengan nilai Original Sample yakni 0.040, t- statistic  yakni  0.397  dan  P  Values 0.346 > 0.050
6. Ukuran  perusahaan  memperlemah hubungan green accounting terhadap penghindaran  tidak  berpengaruh  dan tidak signifikan dengan nilai Original  Sample yakni  -0.077,  t- statistic  yakni  1.027  dan  P  Values 0.152 > 0.050

## Pembahasan
Pengaruh  Kepemilikan  Institusional terhadap Penghindaran Pajak
Temuan  pengujian  menunjukan yakni kepemilikan institusional memberi  dampak  signifikan  pada Penghindaran Pajak. Kepemilikan institusional  adalah  ketika  pihak  luar mempunyai saham di dalam perusahaan, pihak ini mempunyai posisi krusial  dalam  melakukan  pengurangan Konstrak R-Square R-Square Adjusted Penghindaran Pajak 0.209 0.149
konflik keagenan diantara manajer serta pemegang  saham.  Investor  institusional dipandang  selaku  alat  pemantauan keputusan  manajerial  yang  optimal karena mereka terlibat dalam pengambilan ketetapan strategis perusahaan. Dampak kepemilikan institusional  selaku  pengawas  dibantu oleh investasi mereka yang signifikan di pasar  modal  (Afrika,  2021).  Menurut teori keagenan, tingginya taraf kepemilikan  institusional  mendorong pengawasan  yang  lebih  ketat  dari investor  institusional,  dengan  demikian bisa  mencegah  perilaku  kecurangan para manajer. Makin besar kepemilikan institusional, makin tinggi pula pengawasan pada perusahaan, yang bisa menurunkan  perilalku    penghindaran pajak.  Temuan  penelitian  ini  selaras dengan Pramesti et al., (2022), Pratomo & Risa Aulia Rana, (2021), Prasetyo & Pramuka,  (2018)  yakni  kepemilikan institusional  berpengaruh  signifikan pada penghindaran pajak.
Pengaruh Dewan Komisaris Independen  terhadap  Penghindaran Pajak
Hasil  uji  membuktikan  yakni dewan  komisaris  independen  memberi dampak  signifikan  pada  penghindaran pajak.  Dewan  komisaris  akan  lebih memberikan  pengawasan  yang  ketat dengan demikian meminimalisir
peluang  terjadinya  kecurangan  dari manajemen  perusahaan.  Keberadaan dewan  komisaris  independen  pada perusahaan  bisa  memberikan  panduan serta  bimbingan  dalam  pengelolaan perusahaan  serta  membantu  menyusun rencana  perusahaan  yang  lebih  baik, mencakup menetapkan ketentuan terkait tarif  pajak  efektif  yang  akan  dilakukan pembayaran  oleh  perusahaan.  Jika jumlah  komisaris  independen  pada dewan  komisaris  bertambah  dengan demikian akan makin optimal
dikarenakan komisaris independen mampu  menjalankan  fungsinya  dalam memantau  perbuatan  direksi.  Dengan demikian,  tindakan  penghindaran  pajak menjadi lebih rendah.
Penelitian  ini  selaras  dengan agensi  teori  yang  membuktikan  yakni, semakin  kuat  manajemen  mengelola sebuah  perusahaan,  semakin  efektif mereka  dalam  menjalankan  fungsi mereka untuk menjalankankan pemantauan  dan  pengawasan  terhadap perilaku  manajemen,  khususnya  terkait dengan  tindakan  oportunistik  yang mungkin  terjadi.  Penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan (Yuniarti et al., 2020) yang mengungkapkan dewan Komisaris Independen  memberi  dampak  pada penghindaran pajak.
Pengaruh Green Accounting terhadap Penghindaran Pajak Temuan dari penelitian ini menunjukan green  accounting tidak mempunyai  dampak  signifikan  pada penghindaran  pajak.  Pada  dasarnya,
green  accounting bertujuan  untuk menyajikan data yang lebih komprehensif  dan  sesuai  mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu  perusahaan.  Meskipun  bertujuan untuk meningkatkan tarnsparansi, green accounting tidak  secara  langsung mempengaruhi  praktik  penghindaran pajak.  Maka  dari  itu  biaya  lingkungan tidak  digunakan  untuk  perbuatan penghindaran  pajak  pada  perusahaan pertambangan  yang  terdapat  pada sampel  penelitian.  Perusahaan  yang dipilih  dalam  sampel  penelitian  yakni perusahaan  yang  telah  ikut  serta  dalam penilaian  PROPER  yang  artinya perusahaan memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta bertanggungjawab  pada  lingkungan maka  dalam  hal  ini  cenderung menghindari  penghindaran  pajak  demi
menjaga  legitimasi  dari  masyarakat. Teori  agensi  menjelaskan  bagaimana konflik  kepentingan  dalam  hubungan agensi  dapat  memengaruhi  perilaku perusahaan  dalam  menghindari  pajak. Namun  pada  penelitian  ini green accounting tidak  terdapat  pengaruh untuk  menurunkan  kewajiban  pajak yang  dilakukan  pembayaran.  Penelitian ini  searah  dengan  penelitian  (Pesak  & Karundeng,  2023)  dan  (Candra  et  al., 2021)  yang  membuktikan  bahwa green accounting tidak memberi dampak pada penghindaran pajak.
Ukuran perusahaan dapat memperkuat hubungan antara Kepemilikan  Institusional  terhadap Penghindaran Pajak
Temuan  penelitian  ini  ukuran perusahaan  memperkuat  Kepemilikan Institusional  pada  Penghindaran  Pajak.
Makin besar ukuran perusahaan dengan demikian  akan    makin  ketat  pula pengenalian terhadap perusahaan terkait.  perusahaan  yang  mempunyai ukuran  besar  akan  menjaga  citra perusahaannya  sehingga  mereka  akan lebih bijak dalam mengelola pembayaran pajak. Kepemilikan institusional  dalam  perusahaan  tersebut sebagai  bentuk  pengawasan  terhadap pihak  manajemen  pajak  agar  mematuhi ketentuan  pajak  yang  ditetapkan. Penelitian  ini  sejalan  dengan  teori agensi,  ukuran  perusahaan  dapat memperkuat  peran  pemegang  saham institusional dalam mengawasi manajemen perusahaan, termasuk dalam hal praktik penghindaran pajak.
Pemegang  saham  institusional  yang memiliki  kepentingan  jangka  panjang dalam  perusahaan  cenderung  lebih memperhatikan  risiko  pajak  jangka panjang  dan  dapat  berupaya  untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi praktik pajak yang bertanggung  jawab  secara  etis  dan
hukum dan mempertimbangkan koneksi diantara  pemegang  saham  selaku principal  dan  manajemen  perusahaan selaku  agen  yang  bertugas  atas  nama principal tersebut.

## Ukuran  Perusahaan  memperlemah hubungan  antara  Dewan  Komisaris
Independen  terhadap  penghindaran Pajak
Temuan  pada  penelitian  ini menunjukan ukuran perusahaan memperlemah  korelasi  dampak  dewan komisaris independen pada penghindaran  pajak. Alasannya,  selaras dengan  teori  keagenan  manajemen berusaha  menunjukan  kinerjanya  yang baik kepada pemegang saham, sehingga ukuran  perusahaan  tidak  memberi dampak manajemen terkait penghindaran  pajak.  Perusahaan  kecil maupun besar harus mematuhi peraturan  pajak  yang  berlaku  (D. Rahmawati  &  Nani,  2021).  Sementara itu, meski jumlah komisaris independen lebih  dari  30%,  pengawasan  terhadap kebijakan  perusahaan  bisa  kurang efektif  karena  kompleksitas  perusahaan yang belum sepenuhnya diperhitungkan.  Ukuran  perusahaan tidak menunjukan korelasi yang signifikan  diantara  dewan  komisaris independen  dengan  penghindaran  pajak karena  tekanan  eksternal,  dan  peran yang  berbeda  dalam  pengambilan keputusan,  terkadang  terdapat  pihak terafiliasi  dapat  mendominasi  kinerja dari  dewan  komisaris  independen, mengakibatkan manajemen kurang fokus  pada  penghindaran  pajak.  Maka dari itu, ukuran perusahaan memperlemah  korelasi  diantara  dewan komisaris independen dengan penghindaran pajak, sebagaimana dibuktikkan  oleh  penelitian  (Andini  et al.,  2021)  yang  mengungkapkan  yakni Ukuran Perusahaan tidak dapat memperkokoh dampak hubungan antara
dewan  komisaris  independen  pada penghindaran pajak.
Ukuran  Perusahaan  memperlemah hubungan  pengaruh  antara green accounting terhadap  penghindaran pajak
Hasil  dari  penelitian  ini  ukuran perusahaan  tidak  dapat  menjadikan lebih  kuat  hubungan  dampak green accounting pada  penghindaran  pajak. Perihal ini disebabkan perusahaan yang sudah  mendapatkan  penghargaan  dari Kementrian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (KLHK)  tidak  hanya diperoleh oleh perusahaan besar namun perusahaan  yang  memiliki  ukuran  kecil juga  sudah  mendapatkan  penghargaan peringkat  baik  yang  selaras  dengan perusahaan  besar,  di  samping  itu perusahaan kecil juga banyak yang telah ikut  serta  PROPER  dengan  demikian efisiensi perusahaan dalam melaksanakan  tanggungjawabnya  pada lingkungan  tidak  sekadar  dipunyai perusahaan  berukuran  besar  tetapi  juga dimiliki oleh perusahaan kecil (Nuryaningrum  &  Andhaniwati,  2021). Perihal  terkait  menunjukan  yakni ukuran  perusahaan  tidak  berpengaruh pada tanggungjawab perusahaan terhadap pengelolaan serta perlindungan lingkungan.  Penelitian  ini  didukung oleh  penelitian  (Reinamah  et  al.,  2024) yang mengungkapkan ukuran perusahaan  tidak  bisa  melakukan moderasi green accounting PENUTUP KESIMPULAN Penelitian ini menyimpulkan yakni  kepemilikan  Institusional  serta dewan  komisaris  memberi  dampak signifikan  pada  penghindaran  pajak, sementara  itu  pada  variabel green accounting pada  penghindaran  pajak tidak  ada  dampak  signifikan.  Variabel
ukuran  perusahaan  bisa  melakukan moderasi  korelasi  diantara  kepemilikan institusional  pada  penghindaran  pajak.
Sedangkan  variabel  ukuran  perusahaan tidak bisa melakukan moderasi hubungan  pada  dewan  komisaris independen  dan green  accounting pada penghindaran pajak.
SARAN Saran bagi peneliti di selanjutnya supaya melakukan penambahan  atau  penggantian  variabel dengan carbon accounting on environmental dan intellectual  capital untuk  membantu  regulator  dalam merumuskan kebijakan untuk mendorong  perilaku  perpajakan  yang bertanggungjawab. DAFTAR PUSTAKA Afrika, R. (2021). Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran  Pajak. Balance : Jurnal  Akuntansi  Dan  Bisnis , 6 (2), 132. https://doi.org/10.32502/jab.v6i2. 3968 Andini,  R.,  Andika,  A.  D.,  & Pranaditya,  A.  (2021).  Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusioonal,  Proporsi  Dewan Komisaris  Independen  ,  Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris  Pada  Industri  Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efe. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 22 (2), 511. https://doi.org/10.29040/jap.v22i2 .3193 Candra,  J.,  Anita,  J.,  Widya,  & Katharina,  N.  (2021).  Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan, Capital Intensity,  Inventory  Intensity,
Greenaccounting Terhadap Taxavoidance  Pada  Perusahaan Maunfaktur  Yang  Terdaftar  Di Bursa  Efek  Indonesia  Periode
2017-2020. Jimea , 5 (3), 15–33.
Chang,  G.,  Osei  Agyemang,  A.,  Faruk Saeed,  U.,  &  Adam,  I.  (2024).
Assessing the impact of financing decisions and ownership structure on  green  accounting  disclosure: Evidence from developing economies. Heliyon , 10 (5), e26672. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2
024.e26672
Charisma,  R.  B.,  &  Dwimulyani,  S. (2019). Penghindaran Pajak Dengan  Kualitas  Audit  Sebagai .
1–10. Dhar,  B.  K.,  Sarkar,  S.  M.,  &  Ayittey, F.  K.  (2022).  Impact  of  social responsibility  disclosure  between implementation of green accounting and sustainable development:  A  study  on  heavily polluting companies in Bangladesh. Corporate  Social Responsibility  and  Environmental Management , 29 (1), 71–78. https://doi.org/10.1002/csr.2174 Dura,  J.,  &  Suharsono,  R.  setiawan. (2022). Application Green Accounting To Sustainable Development  Improve  Financial Performance  Study  In  Green Industry. Jurnal Akuntansi , 26 (2), 192–212.
https://doi.org/10.24912/ja.v26i2.
893
Endiana,  I.  D.  M.,  DICRIYANI,  N.  L. G.  M.,  ADIYADNYA,  M.  S.  P., &  PUTRA,  I.  P.  M.  J.  S.  (2020).
The  Effect  of  Green  Accounting on  Corporate  Sustainability  and Financial Performance. Journal of Asian  Finance,  Economics  and Business , 7 (12), 731–738. https://doi.org/10.13106/jafeb.202
0.vol7.no12.731
Frisca  Tania,  F.,  &  Mukhlasin.  (2020). The Effect of Corporate Governance  on  Tax  Avoidance: Evidence from Indonesia. Management & Economics Research  Journal , 2 (4),  66–85. https://doi.org/10.48100/merj.v2i4 .126 Ganiswari,  R.  A.  (2019).  Pengaruh Profitabilitas,  Leverage,  Ukuran Perusahaan  Dan  Capital  Intensity Terhadap  Tax  Avoidance  (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan  Yang  Terdaftar  Di Bursa  Efek  Indonesia  Periode 2013-2017). Universitas Muhammadiyah Surakarta , 1–19. Heryawati,  E.,  Indriani,  R.,  & Midiastuty,  P.  P.  (2021).  Analisis Hubungan  Penghindaran  Pajak Dan Biaya Hutang Serta Kepemilikan  Institusi  Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Fairness , 8 (3), 199–212. https://doi.org/10.33369/fairness.v 8i3.15209 Indah Iwanty, K., & Asih Surjandari, D.
(2022).  Journal  of  Economics, Finance  and  Accounting  Studies The  Effect  of  Sales  Growth, Responsibility,  and  Institutional Ownership  on  Tax  Avoidance with  Profitability  as  Moderating Variables. Journalof  Economics,
Finance  and  Accounting  Studies (JEFAS) , 21 , 423–436. https://doi.org/10.32996/jefas Irsan,  M.  (2020).  Pengaruh  Laverage, Profitabilitas  dan  Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris  pada  Perusahaan  Industri Makanan  dan  Minuman  di  BEI).
Jurnal Bisnis Dan Ekonomi , 2 (2), 16–23. Mardiasmo.  (2019). Perpajakan :  edisi 2019  /  Prof.  Dr.  Mardiasmo,
MBA.,  Akt.,  QIA.,  CFrA.,  CA. ; editor,  Dian  Arum (D.  Arum
(ed.); Edisi 2019). Andi. Marlinda,  D.  E.,  Titisari,  K.  H.,  &
Masitoh,  E.  (2020).  Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity,  dan  Ukuran  Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Ekonomis:  Journal  of  Economics and Business , 4 (1), 39. https://doi.org/10.33087/ekonomis .v4i1.86 Meidijati,  &  Agustine,  Y.  (2022).  The Effect  of  Tax  Accounting,  Green Accounting, And Carbon Accounting  on  Environmental, Social, and Governance Performance: Moderated by Green Intellectual Capital. Technium Social Sciences Journal , 3 .
Melia Wida Rahmayani, Wulan Riyadi,
& Yogi Ginanjar. (2021). Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Proporsi Dewan Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Coopetition :  Jurnal Ilmiah  Manajemen , 12 (1),  119–
130.
https://doi.org/10.32670/coopetiti on.v12i1.311 Mita  Dewi,  N.  (2019).  Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan  yang  Terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  Periode 2012-2016. Maksimum , 9 (1),  40.
https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2 019.40-51 Nasihin,  I.,  &  Dewi,  S.  K.  (2021). Pengaruh  Rasio  Keuangan  dan Good Corporate Governance terhadap  Basic  Earning  Power dengan Variabel Moderasi
Pertumbuhan  Ekonomi. E-Jurnal Akuntansi , 31 (8), 2100. https://doi.org/10.24843/eja.2021. v31.i08.p17 Nasihin, I., Fitriana, A. V., Arimurti, T., &  Purwandari,  D.  (2023).  The Role Of Financial Performance In The  Disclosure  Of  Sustainability Reportd In State-Owned Enterprises. SEIKO :  Journal  of Management  &  Business , 6 (2),
256–267.
Nasihin,  I.,  &  Purwandari,  D.  (2022). Analysis  of  the  Effect  of
Profitability,  Liquidity,  and  Firm Size  on  the  Timeliness  of Financial  Report  Submission. Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship , 12 (1), 33. https://doi.org/10.30588/jmp.v12i 1.989 Nurhidayah,  V.  (2020).  Pengaruhgood Corporate Governanceterhadap Kinerjakeuangan  Pada  Perbankan
Di  Bei. Jurnal  Riset  Mahasiswa Akuntansi , 01 (02), 132–142. Nuryaningrum,  N.,  &  Andhaniwati,  E. (2021). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Pengungkapan Lingkungan,  Iso  14001  Terhadap Profitabilitas  Dimoderasi  Ukuran Perusahaan. Jurnal Ilmu Manajemen , 1 (1), 79–92. https://cdn.undiknas.ac.id/reposito ry/REPO- 16062119216685281.pdf
Pesak,  P.  J.,  &  Karundeng,  F.  E.  F.
(2023).  Akuntansi  Hijau  dan Penghindaran  Pajak. Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen , 2 (1), 33–39. https://doi.org/10.59086/jam.v2i1. 269 Pramesti, I. G. A. A., Endiana, I. D. M., & Adella, M. P. (2022). Pengaruh Ukuran  Perusahaan,  Kepemilikan Institusional, Profitabilitas,
Capital Intensity Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di Bursa  Efek  Indonesia  Periode 2019-2021. Jurnal  Economina , 1 (4), 800–814. https://doi.org/10.55681/economi na.v1i4.176 Prasetyo,  I.,  &  Pramuka,  B.  A.  (2018). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial  dan  proporsi  dewan komisaris independen terhadap . Pratomo,  D.,  &  Risa  Aulia  Rana. (2021).  Pengaruh  Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen  Dan  Komite  Audit
Terhadap  Penghindaran  Pajak. JAK  (Jurnal  Akuntansi)  Kajian Ilmiah  Akuntansi , 8 (1),  91–103.
https://doi.org/10.30656/jak.v8i1. 2487 Pravitasari,  H.  A.,  &  Khoiriawati,  N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan,  capital  intensity  dan sales growth terhadap penghindaran  pajak. Fair  Value: Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan
Keuangan , 4 (10),  4498–4509.
https://doi.org/10.32670/fairvalue.
v4i10.1711
Rahayu,  A.  P.,  Wibowo,  A.  S.,  & Oktavia, R. (2020). Good corporate governance , profitability , dan tax avoidance di bursa  efek  indonesia. Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia , 2 (1), 1–36. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.2 6573.59360 Rahmawati,  D.,  &  Nani,  D.  A.  (2021).
Pengaruh  Profitabilitas,  Ukuran Perusahaan,  Dan  Tingkat  Hutang Terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal Akuntansi  Dan  Keuangan , 26 (1), 1–11.
https://doi.org/10.23960/jak.v26i1
.246 Rahmawati,  E.,  Nurlaela,  S.,  & Samrotun, Y. C. (2021). Determinasi Profitabilitas , Leverage  ,  Ukuran  Perusahaan  , Intensitas  Modal  dan  Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance . 5 (1), 158–167. https://doi.org/10.33087/ekonomis .v5i1.206 Reinamah,  C.,  Peilouw,  C.  T.,  & Oktariyana, M. D. (2024). Pengaruh Green Accounting Terhadap  Profitabilitas  Dan  Firm Size  Sebagai  Pemoderasi. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 15 (01), 84– 96.
https://doi.org/10.23887/jimat.v15 i01.71147
Safitri, N., & Damayanti, T. W. (2021). Sales Growth dan Tax Avoidance dengan  Kepemilikan  Institusional
Sebagai  Variabel  Pemoderasi. Perspektif  Akuntansi , 4 (2),  175– 216.
https://doi.org/10.24246/persi.v4i 2.p175-216 Sailendra,  S.  (2023).  The  Influence  of Green Performance and Intellectual  Capital  on  Tax Avoidance. Journal  of  Business Management and Economic Development , 1 (03),  565–576.
https://doi.org/10.59653/jbmed.v1 i03.639
Sembiring,  C.  L.,  &  Nahumury,  J. (2018).  Mitigasi  Manipulasi  Laba Aktivitas Rill dengan Keefektifan Internal  Governance  Studi  pada
Perusahaan  Publik  di  Indonesia. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 3 (2), 1. https://doi.org/10.20473/baki.v3i2 .9401 Suhardjo,  Yulianty,  S.,  &  Chandra,  T. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan,  Kebijakan  Hutang,
Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Bisnis Terapan , 1 (1), 148–167. http://www.ejournal.pelitaindones ia.ac.id/ojs32/index.php/lucrum/in dex Sulaeman, R. (2021). Rachmat Sulaeman. Universitas  Sangga
Buana  (USB)  YPKP  Bandung Jawa Barat, Indonesia , 3 (2), 354–
367.
Suwiknyo,  E.  (2021). Mayoritas Perusahaan  Tambang  Belum Transparan Soal Pajak . Ekonomi.Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/2
0210802/259/1424816/mayoritas- perusahaan-tambang-belum- transparan-soal-pajak Utami,  A.  A.  Y.  (2023).  Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan  Manajerial,  Ukuran Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. JIIP - Jurnal Ilmiah  Ilmu  Pendidikan , 6 (6),
4288–4302. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i6.
2156 Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L.  A.  (2017).  Pengaruh  Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Ukuran Perusahaan pada  Penghindaran  Pajak. E-
Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana , 20 (1), 699–728. Wulandari,  P.  R.,  Apriada,  K.,  & Irwanyah,  M.  R.  (2023).  Faktor-
Faktor  yang  Mempengaruhi  Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur. Syntax  Literate ; Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 8 (10), 5668–5677. https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v8i10.13765
Yuliani,  E.,  &  Prijanto,  B.  (2022). Pengaruh penerapan green accounting terhadap nilai perusahaan  dengan  profitabilitas sebagai  variabel  moderating  pada perusahaan  sub  sektor  tambang batubara  yang  terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  periode  2019- 2021. Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi  Dan  Keuangan , 5 (5), 2275–2284.
https://doi.org/10.32670/fairvalue. v5i5.2347 Yuniarti,  N.,  Sherly,  E.  N.,  &  Sari,  D. N. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Dewan Komisaris  Independen  Terhadap Tax  Avoidance  Pada  Perusahaan Lq-45  Yang  Terdaftar  Di  Bei Periode 2015-2017. Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi  Informasi  Akuntansi , 1 (1), 97–109. https://doi.org/10.36085/jakta.v1i 1.827 Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility,  Capital  Intensity Dan  Kualitas  Audit  Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti , 7 (1),
25–40. https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1 .6315