E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Keabsahan Wasiat Yang...(Aulia Muthiah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 240-254
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178

## KEABSAHAN WASIAT YANG DIBUAT DENGAN LlSAN OLEH PEWARIS  DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
Aulia Muthiah
Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin Jln. Ahmad Yani Km 5,5 Komp Stadion Lambung Mangkurat, Banjarmasin – Kalimantan Selatan Email: auliamuthiah@gmail.com

## Abstrak
Perjanjian seringkali bermasalah dalam implementasinya karena biasanya dibuat secara lisan oleh  para  pewaris.  Perjanjian  yang  dibuat  secara  lisan  biasanya  tidak  menghasilkan  bukti tertulis. Dalam kematian pewaris, pewaris mungkin tidak ingin memenuhi kehendak pewaris karena pada dasarnya akan mengurangi jumlah warisan untuk didistribusikan kepada pewaris. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu  metode  yang  mempelajari keabsahan  wasiat  dengan  menggunakan  hukum,  yaitu  buku  Kompilasi  Hukum  Islam  dan Hukum Perdata. Hal ini bertujuan untuk mengetahui legalitas wasiat yang dibuat secara lisan oleh  pewaris.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  dalam  hukum  Islam,  wasiat  yang  dibuat secara lisan diakui dengan persyaratan bahwa ia menghadirkan dua saksi selama proses wasiat. Kedua  saksi  dapat  digunakan  sebagai  bukti;  namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  saksi  dapat meninggal  bersamaan  dengan  pewaris  yang  menyebabkan  hilangnya  bukti.  Dalam  hukum perdata, di sisi lain, dinyatakan bahwa semua wasiat harus dituliskan dengan menggunakan akta otentik atau akta pribadi.

## Kata Kunci: Wasiat, Bukti, Pewaris

## Abstract
Testament is often problematic in its implementation because it is usually made orally by the inheritants. Testament made orally usually results in no written evidence. In the death of the testator, the inherintants might not want to fulfill the will of the testator because it will basically reduce  the  amount  of  inheritance  to  be  distributed  to  the  inheritants.  This  research  uses normative juridical method, a method that studies the legality of testament using laws, which is the  book  of  Islamic  Law  Compilation  and  Civil  Code.  It  aims  to  know  the  legality  of  the testament orally made by testator. The result of the research states that in Islamic law, testament made  orally  is  acknowledged  under  the  requirement  that  it  presents  two  witnesses  during testament process. The two witnesses can be used as evidence; however, it is concerned that the witness might die at the same time with the testator which result in the loss of evidence. In civil  code,  on  the  other  hand,  it  is  stated  that  all  testaments  should  be  written  either  using authentic deed or private deed.

## Keywords: Testament, Evidence, Heir

## PENDAHULUAN
Setiap orang  yang hidup di muka bumi ini selalu berusaha untuk mengumpulkan harta kekayaan dengan jalan bekerja mencari nafkah. Akan tetapi harta kekayaan ini akan berpindah kepemilikannya jika seseorang meninggal dunia. Proses perpindahan harta kekayaan sering kali terjadi  konflik  antara  keluarga.  Perlindungan  diri  pribadi  dan  harta  kekayaan  diwujudkan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Keabsahan Wasiat Yang...(Aulia Muthiah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 240-254
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178
dengan peraturan perundang-undangan di bidang harta kekayaan baik pada saat seseorang itu masih hidup hingga dia meninggal dunia.
Harta  kekayaan  sebagai  anugerah    untuk  manusia.  Harta  seyogianya  dapat  menjadi sarana untuk mempermudah urusan setiap manusia yang menjalani kehidupan di muka bumi. Harta kekayaan yang dikumpulkan seharusnya memberikan dampak positif. Namun beberapa kejadian  malah  menjadikan  harta  sebagai  sumber  konflik  antara  sanak  saudara.  Sehingga penting  adanya  rekonstruksi  hukum  tentang  harta  kekayaan.  Hukum  ini  diharapkan  akan memberikan  solusi  kepada  masyarakat  yang  sedang  dilanda  konflik  berkaitan  dengan  harta kekayaan.
Di  Indonesia  hukum  positif  yang  digunakan  sebagai  perlindungan  terhadap  harta kekayaan  seseorang  setelah  dia  meninggal  dunia  diatur  dalam  hukum  waris  yang  ada  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  sebagai  kajian  hukum  waris  barat    dan  Kompilasi Hukum Islam  sebagai kajian yang digunakan untuk hukum waris Islam.
Pada  tatanan  hukum  perdata  (privat)  di  Indonesia  tampak  nyata  terlihat  adanya pluralisme hukum. Hal ini disebabkan karena sifat hukum perdata yang terbuka sehingga orang berhak  untuk  memberlakukan  hukum  perdata  bagi  dirinya  sendiri  menurut  apa  yang dianggapnya  adil.  (Abdul  Ghofur  Anshari,  2011,  h.  59).  Kondisi  hukum  yang  pluralisme  di indonesia dirasakan sangat penting untuk memahami wasiat dalam persfektif hukum yang ada, yaitu  untuk  mereka  yang  beragama  Islam  pastinya  mencondongkan  dirinya  pada  ketentuan wasiat  yang  diatur  oleh  hukum  Islam.  Sebaliknya  mereka  yang  non  Islam  pastinya  lebih condong untuk menerapkan hukum perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Hukum  waris  Barat  dan  hukum  waris  Islam  mengatur  tentang  perpindahan  harta kekayaan yaitu: pertama karena diawali dengan proses kematian pewaris yang akhirnya harta kekayaan pewaris tersebut akan berpindah kepemilikannya kepada para ahli waris yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang untuk hukum waris barat.  Sedangkan hukum waris Islam telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis.  Kedua proses perpindahan harta kekayaan orang  yang meninggal dunia adalah dengan cara wasiat di mana pada proses ini pewaris membuat wasiat untuk selain ahli waris.
Wasiat merupakan cara mendistribusikan harta kepada kerabat terdekat yang bukan ahli waris.  Tujuannya  agar  kerabat  ini  bisa  mendapatkan  harta  warisan  seperti  halnya  para  ahli waris.  misalnya  saja  seorang  anak  angkat  atau  anak  tiri  yang  mempunyai  hubungan  dekat dengan orang tua angkatnya. Namun ketika orang tua angkatnya meninggal dunia dia tidak bisa mendapatkan harta warisannya. Wasiat menjadi solusi untuk kasus seperti ini.
Pada  kasus  lain  misalnya  saja  seorang  pewaris  memiliki  harta  yang  berlimpah,  dia merasa  bahwa  ahli  warisnya  tidak  akan  kekurangan  jika  harta  warisan  dibagikan  kepada lembaga-lembaga  sosial,  seperti  panti  asuhan,  tempat  ibadah,  pesantren-pesantren.  Maka pewaris dianjurkan untuk mendarmakan hartanya kepada tempat-tempat tersebut. Bisa dengan jalan wasiat atau hibah.
Beberapa  contoh  kasus  inilah  yang  mengakibatkan  wasiat  sering  terjadi  di  tengah-
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Keabsahan Wasiat Yang...(Aulia Muthiah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 240-254
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178
tengah kehidupan masyarakat. Wasiat bagian dari hukum waris yaitu salah satu dari proses dari pemindahan  kepemilikan  harta  kekayaan  dari  pewasiat  kepada  penerima  wasiat,  akan  tetapi wasiat ini akan dilaksanakan ketika pewasiat telah meninggal dunia.
Wasiat yang dibuat secara tertulis pastinya mempunyai kekuatan pembuktian. Apalagi jika wasiat dibuat dengan akta otentik kekuatan pembuktiannya adalah kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara pihak pewasiat dan penerima wasiat telah menerangkan apa yang tertulis dalam akta otentik tersebut.
Kekuatan pembuktian mengikat inilah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Wasiat yang dibuat dengan  akta otentik  tidak dapat  dibantahkan oleh siapapun termasuk ahli waris. Sehingga  ketika  wasiat  dibuat  secara  tertulis  jarang  terjadi  masalah.  Masalah  kemungkinan muncul jika wasiat hanya dilaksanakan secara lisan antara pewasiat dengan penerima wasiat. Misalnya  seorang  melakukan  wasiat  terhadap  orang  lain  atau  lembaga  akan  tetapi  para  ahli waris  tidak  menyetujui  adanya  wasiat  tersebut.  Sehingga  mereka  tidak  melaksanakan  wasiat yang sudah dilakukan oleh pewaris. Sedangkan penerima wasiat tidak dapat mengakui adanya wasiat  karena  tidak  ada  alat  bukti  yang  dapat  digunakan  untuk  membenarkan  bahwa  telah terjadi wasiat.
Berdasarkan permasalahan ini maka diperlukan pembahasan mengenai keabsahan tentang wasiat yang dilakukan secara lisan. Karena dikhawatirkan ahli waris yang tidak melaksanakan wasiat  atau  mengurangi  kadar  wasiat  yang  telah  disepakati  oleh  pewasiat  dengan  penerima wasiat. Sehingga penulis membuat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana konsep wasiat berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam?
2. Bagaimana  keabsahan  wasiat  yang  dilakukan  secara  lisan  menurut  hukum  perdata  dan hukum Islam?

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  masalah  yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini,  maka  penelitian  ini mengimplikasikan  metode  yang  berpijak  pada  analisis  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  Yuridis  Normatif  yaitu  mengkaji  Undang-Undang  tentang  wasiat,  yaitu  berupa Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  terletak  pada  buku  II  tentang  Orang,  dan Kompilasi Hukum Islam pada buku II tentang kewarisan  serta  doktrin-doktrin, yurisprudensi dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang ada relevansinya dengan wasiat.
Penelitian  hukum  normatif  ini  dikenal  juga  dengan  penelitian  hukum  doktriner  atau penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen.  Dikatakan  penelitian  hukum  doktriner,  karena penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada  peraturan-peraturan  tertulis  atau  bahan- bahan  hukum  yang  lain.  Sebagai  peneltian  kepustakaan  atau  studi  dokumen  disebabkan penelitian  ini  lebih  banyak  dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat  sekunder  yang  ada  di perpustakaan. (Bambang Waluyo, 2001, h. 13-14)
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan suatu wasiat  yang  dibuat  oleh  pewaris  secara  lisan  baik  dari  kajian  hukum  perdata  dan  juga  pada kajian hukum Islam.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178

## PEMBAHASAN

## Konsep Wasiat Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

## Konsep Kepemilikan Harta Menurut Hukum Perdata
Hak milik dalam hukum perdata diatur di dalam KUHPdt. Hak Milik ( eigendom) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Maksudnya adalah seseorang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda tersebut (menjual, menggadaikan, memberikan  atau  merusak),  asalkan  tidak  melanggar  undang-undang  atau  hak  orang  lain. (Subekti, 1999, h. 69).
Penjelasan  tentang  hak  milik  yang  dikemukan  oleh  Subekti  ini  sejalan  dengan  makna yuridis tentang hak milik yang ada pada pasal 570 yaitu “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan  kedaulatan  sepenuhnya,  asal  tidak  bersalahan  dengan  undang-undang  dan  peraturan umum  yang  ditetapkan  oleh  suatu  kekuasaan  yang  berhak  menetapkannya,  dan  tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan  hak  itu  demi  kepentingan  umum  berdasar  atas  ketentuan  undang-undang  dan dengan pembayaran ganti rugi.”
Kepemilikan  harta  dalam  hukum  perdata,  seseorang  mempunyai  keleluasaan  untuk melakukan  apapun  terhadap  harta  yang  dia  miliki.  Meskipun  pemilik  harta  ini  membuang hartanya ke tengah laut, tanpa ada unsur pakasaan. Dalam hal ini tidak ada seorangpun yang boleh  melarangnya  untuk  melakukan  hal  tersebut,  apalagi  sampai  menjatuhkan  sanksi kepadanya.
Batas  kebebasan  seseorang  terhadap  pengelolaan  hartanya  hanya  disebabkan kekhawatiran  muncul  konflik  disebabkan  harta  tersebut.    Hukum  perdata  hanya  berkaitan dengan hubungan horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Ketentuan pembatasan hak milik hanya dikaitkan dengan eksistensi manusia sebagai individu di  dalam masyarakat. KUHPdt  memberikan  kebebasan  kepada  pemilik  harta  untuk  melakukan  apapun  terhadap hartanya  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  yang  berlaku.  Harta  tidak menimbulkan  gangguan  terhadap  orang  lain.  harta  tersebut  tidak  disalah  gunakan  untuk merusak atau menganiaya orang lain.
Jadi  seseorang  yang  memiliki  harta  diberikan  kebebasan  secara  yuridis  oleh  undang- undang untuk diberikan kepada siapa saja yang diinginkan oleh pemilik harta tersebut. Selama pemberian  ini  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang.  Maka  pemilik  harta  boleh memberikan hartanya sebagai hadiah, hibah ataupun wasiat.

## Konsep Wasiat Menurut Hukum Perdata
Menurut hukum perdata ada dua cara untuk mendapatkan harta warisan yaitu dengan cara sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-undang ab intestato karena ditunjuk dalam surat wasiat  ( testament). (Subekti,  1994,  h.  95). Testament ialah  suatu  pernyataan  dari  seseorang tentang  apa  yang  dikehendaki  setelah  orang  tersebut  meninggal  dunia,  di  mana  isinya  tidak
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Keabsahan Wasiat Yang...(Aulia Muthiah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 240-254
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178
boleh  bertentangan  dengan  Undang-undang. Testament diatur  di  dalam  KUHPdt  buku  II Tentang  Kebendaan  Bab  XII.  Pada    Pasal  875  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  suatu “ testament atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang  dikehendaki  agar  terjadi  setelah  ia  meninggal  dunia,  dan  yang  olehnya  dapat  dicabut kembali”.
Testament lazimnya  berisi  apa  yang  dinamakan  suatu  ‘ erfstelling ’ suatu  penunjukkan seseorang  atau  beberapa  orang  untuk  mendapatkan  bagian  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh pewaris. Orang yang ditunjuk dinamakan testamentaire. Suatu testament dapat berisikan suatu legaat. Legaat adalah suatu pemberian kepada seseorang. Objek yang dapat diberikan dalam suatu legaat dapat berupa: suatu atau beberapa benda tertentu, benda bergerak, sebagain atau seluruh  warisan,  sesuatu  hak  lain  terhadap boedel, misalnya  hak  untuk  memberi  satu  atau beberapa benda tertentu dari boedel. (Abdul Ghofur Anshori, 2011, h. 72)
Para legataris bukanlah ahli waris. Sehingga para legataris tidak mempunyai kewajiban sebagaimana para  ahli waris.   Para legataris hanya  berhak menuntut penyerahan benda  atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari pewaris. Legaat tidak terbatas pada harta saja. Bisa juga berupa beban perwalian untuk para ahli waris yang mungkin usianya belum mencapai cakap hukum.
Testament merupakan suatu perbuatan hukum. Prosesnya adalah seseorang menentukan tentang apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya pasca kematiannya.  Harta kekayaan menjadi  permasalahan  hukum  yang  sangat  memerlukan  penyelesaian  secara  tertib  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Membuat wasiat  adalah  perbuatan hukum,  di  mana  seseorang menentukan tentang apa yang  terjadi  dengan  harta  kekayaannya  setelah  meninggal  dunia.  pembagian  harta  setelah kematian  sering  terjadi  konflik.  Maka  wasiat  yang  bertujuan  untuk  berbagi  harta  pastinya memerlukan pengaturan yang harus memiliki kepastian hukum. Testament perbuatan hukum yang mengatur tentang perpindahan kepemilikan harta ini merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Testament erat kaitannya dengan sifat herroepelijkheid dari ketetepan testament itu sendiri.  Hal  ini  bermakna testament tidak  dapat  dibuat  oleh  satu  orang  karena  akan menimbulkan  kesulitan  apabila  salah  satu  pembuatnya  akan  mencabut  kembali  wasiat. (M.Wijaya: 2014, h. 107)
Ketentuan testament yang  dijelaskan  di  atas  sesuai  dengan  pasal  930  KUHPdt  yaitu: “dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seseorang ketiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik”. Pelaksanaan wasiat adalah penghormatan terhadap kehendak terakhir dari pewaris yang sudah  meninggal  dunia.  Meskipun  seorang  pewaris  mempunyai  kebebasan  untuk  membuat wasiat. Namun setiap wasiat hendaklah dibuat dengan cara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ada tiga syarat wasiat yang harus dipenuhi oleh pewaris, jika syarat ini tidak terpenuhi maka wasiat sebagai keinginan terakhir pewaris tidak dapat ditunaikan. Adapun syarat-syarat yang di maksud adalah:
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Keabsahan Wasiat Yang...(Aulia Muthiah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 240-254
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178
1) Orang yang berwasiat
2) Orang yang menerima wasiat
3) Barang yang diwasiatkan

## Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam
Wasiat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum waris. Pengertian wasiat  ialah  pernyataan  kehendak  oleh  seseorang  mengenai  apa  yang  dilakukan  terhadap hartanya  setelah  meninggal  dunia.  (Sajuti  Thalib,  2000,  h.  104).  Wasiat  yang  demikian berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan setelah ia meninggal dunia.  Misalnya  seseorang  berwasiat  kepada  orang  lain  agar  menolong  mendidik  anaknya kelak, membayar hutang atau mengembalikan barang yang pernah dipinjamnya. Pada dasarnya wasiat  merupakan  kewajiban  moral  bagi  seseorang  untuk  memenuhi  hak  orang  lain  atau kerabatnya.  Sedangkan orang tersebut tidak termasuk keluarga yang memperoleh bagian waris.
Wasiat  dari  segi  etimologi  berasal  dari  Bahasa  Arab,  yaitu washiyyah yang  artinya pelepasan,  yakni  pelepasan  terhadap  harta  peninggalan  yang  dilakukan  seseorang  sewaktu masih hidup, untuk dilaksanakan setelah meninggal dunia.  (Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie, 1999,  h.  273).      Pengertian  wasiat  dari  segi  terminologi  ialah  pernyataan  atau  perkataan seseorang  kepada  orang  lain  untuk  memberikan  hartanya,  membebaskan  hutang  atau memberikan  manfaat  suatu  barang  miliknya  setelah  meninggal  dunia.  (Abdul  Aziz  Dahlan, 1997, h. 194).
Para  ahli  fiqh  mendefinisikan  wasiat  yaitu  “penyerahan  harta  secara  suka  rela  dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi  atau  berbentuk  manfaat.  (Muhammad  Amin  Suma,  2004,  h.  128).    Ulama  Syafi’iyah mendefinisikan wasiat  sebagai  amal sedekah dengan suatu  hak  yang disandarkan pada suatu keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan ucapan atau tidak.  (Abd al-Rachman al-Jaziri,  1996, h. 524).
Sedangkan  Menurut  Sayid  Sabiq  wasiat  adalah  “pemberian  seseorang  kepada  orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. (Sayyid, Sabiq, 1983, h. 414). Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang wasiat tepatnya pada pasal 171 huruf f  yaitu: “pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.
Berdasarkan pendapat para ahli penulis juga berpendapat bahwa wasiat adalah pemberian berupa harta yang akan diberikan kepada seseorang bukan ahli waris, dan pemberian wasiat ini berlaku setelah meninggalnya si pemberi wasiat. Sehingga dengan adanya pemberian wasiat ini bertujan  agar  seseorang  yang  mempunyai  harta  lebih  untuk  menyisihkan  sebagian  hartanya yang  akan    dimasukkan  ke  dalam  jumlah  harta  peninggalan  yang  akan  diberikan    kepada  si penerima wasiat,  di  mana proses  pelaksanaan wasiat dilaksanakan sebelum  pembagian  harta warisan.
Suatu wasiat meskipun akad pembuatannya pada saat pewaris masih hidup. Akan tetapi
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Keabsahan Wasiat Yang...(Aulia Muthiah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 240-254
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178
hukum  dan  pelaksanaannya  baru  bisa  dilakukan  ketika  pewaris  telah  meninggal  dunia.  Jika pewaris masih hidup akad wasiat tidak berdampak apapun terhadap harta pewaris, karena belum ada perpindahan kepemilikan harta dari pewaris kepada penerima wasiat.
Pemberi wasiat harus mempertimbangkan terlebih dahulu keperluan para  ahli warisnya. Pemberian wasiat akan mengurangi kadar dari harta warisan yaitu sebagian harta tersebut akan diberikan pada pihak lain yang masih membutuhkan. Wasiat berfungsi sebagai amal kebajikan yang  bersifat  tolong  menolong  bertujuan  untuk  membantu  saudara-saudaranya  yang membutuhkan, atau untuk kepentingan umum dan  dapat membersihkan diri dari beban dosa, agar mendapatkan  keridhoan dari  Allah SWT.
Wasiat  memang ditujukan sebagai sarana untuk  saling berbagi.  Hukum  Islam pastinya mempunyai  panduan  tentang  hukum  seseorang  berwasiat.  Hukum  wasiat  di  kalangan  ahli hukum Islam ada sedikit perbedaan, yaitu menyangkut dasar persoalan apakah wasiat itu wajib dilakukan ataukah hanya perkara sunat saja (anjuran). Imam Al-Zuhri berpendapat wasiat wajib dilakukan oleh orang yang memiliki harta. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Hazm, pendapat beliau ini banyak disponsori oleh sahabat Nabi Saw seperti Ibnu Umar, Zubair, Abdullah ibnu Aufa dan Thalhah. Pendapat lain menyatakan hukum wajib itu hanya ditujukan kepada karib kerabat yang tidak memperoleh harta warisan.
Pendapat sebagian ulama menyatakan hukum wasiat adalah sunat, jika dilakukan untuk suatu kebajikan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam yang empat, yaitu: Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal. (Fahmi Al-Amruzi, 2014, h. 51). Wasiat dihukumkan sunat oleh jumhur ulama terutama oleh orang yang banyak meninggalkan harta. Wasiat ini sebagai sarana untuk bersedekah kepada kerabat dekat yang bukan ahli waris, atau wasiat  juga  bisa  diberikan  kepada  orang-orang  miskin,  lembaga-lembaga  sosial  yang memerlukan bantuan harta.
Dalam pelaksanaan wasiat, menurut Hukum Islam harus terpenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yanga telah ditentukan dalam al-Qur’an. Para ahli hukum Islam berselisih paham tentang  rukun  dan  syarat-syarat  wasiat  sehingga  wasiat  itu  sah  dilaksanakan  oleh  seseorang sesuai  dengan  kehendak  syara’.  Sayyid  Sabiq  menyebutkan  bahwa  rukun  wasiat  itu  hanya penyerahan dari orang  yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu.  (Sayyid, Sabiq, 1983, h. 416)
Sedangkan Ibnu Rusyd dan Abdur Rahman al Jaziry mengemukakan bahwa rukun dan syarat sahnya suatu wasiat disandarkan kepada empat hal yaitu orang yang berwasiat ( al-musi ), orang yang menerima wasiat ( al musa-lah) , barang yang diwasiatkan ( al-musa-lih ) dan redaksi wasiat ( shigat ). ( Ibnu Rusyd, 1990, h. 449).  Pendapat terakhir ini disetujui oleh  Muhammad Jawad Mughniyah walaupun dengan redaksi sedikit berbeda.
Tentang syarat sahnya wasiat akan dijelaskan pada uraian sebagai berikut yaitu: Pewasiat (Al-musi). Para ahli hukum  Islam  sepakat  bahwa  pendapatnya pewasiat adalah setiap pemilik yang  sah  hak  kepemilikannya  terhadap  orang  lain.  Di  kalangan  ahli  hukum  Mazhab  Hanafi mensyaratkan  orang  yang  berwasiat  itu  hendaknya  orang  yang  mempunyai  keahlian memberikan  sesuatu  miliknya  kepada  orang  lain.  Keahlian  itu  harus  memenuhi  syarat  yaitu
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Keabsahan Wasiat Yang...(Aulia Muthiah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 240-254
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178
dewasa,  berakal  sehat,  tidak  mempunyai  hutang  yang  akan  menghabiskan  hartanya,  tidak bergurau dan tidak dipaksa, dia juga tidak menjadi pewaris di waktu matinya meskipun pada waktu  berwasiat  itu  dia  sebagai  pewaris,  dia  bukan  budak  dan  pewasiat  itu  tidak  terkekang mulutnya  sebab  kalau  dia  tidak  bisa  berkata-kata  maka  tidak  sah  wasiatnya,  kecuali  bila penyakitnya  berlangsung  terus  sehingga  menyebabkan  dia  bisu  dan  terpaksa  bicara  secara isyarat, maka sah wasiatnya. (Abdul Manan, 2012, h. 155).
Adapun yang dimaksud dengan orang yang berwasiat ( al-musi ) menurut ketentuan Dalam Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang  telah  berumur  sekurang-kurangnya  21  tahun,  berakal  sehat  dan  tanpa  adanya  paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga. Harta benda  yang  diwasiatkan  itu  harus  merupakan  hak  dari  pewasiat.  Pemilikan  barang  yang diwasiatkan  itu  baru  dapat  dilaksanakan  sesudah  orang  yang  berwasiat  itu  meninggal  dunia. Dikemukakan  pula  bahwa  batasan  minimal  orang  yang  boleh  berwasiat  adalah  orang  yang benar-benar  telah  dewasa  secara  undang-undang,  jadi  berbeda  dengan  batasan baligh dalam kitab-kitab fiqh tradisional  (Aulia Muthiah, 2017, h. 207).
Sedangkan yang dimaksud dengan penerima wasiat ( mushalahu ) adalah orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda. Ketentuan ini adalah sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf  f  dan  Pasal  194  ayat  1  Inpres  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia.  Ketentuan  tersebut  juga  didasarkan  kepada  Hadis  Rasulullah  Saw.  yang diriwayatkan oleh at-Tarmizy bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris.
Menurut para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi, orang yang menerima wasiat ( muushalahu )  disyaratkan  harus  (1)  mempunyai  keahlian  memiliki,  jadi  tidak  sah  berwasiat kepada  orang  tidak  bisa  memiliki,  (2)  orang  yang  menerima  wasiat  itu  masih  hidup  ketika dilangsungkan upacara wasiat, meskipun dalam perkiraan, karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya.  Sebab bayi itu dalam perkiraannya sebagai orang  yang  masih  hidup.  Oleh  sebab  itu,  sah  berwasiat  yang  ditujukan  kepada  janin  dalam kandungan,  sebagaimana  juga  sah  dalam  hal  warisan,  (3)  yang  menerima  wasiat  itu  tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah.
Sekiranya  ada  orang  yang  berwasiat  kepada  orang  lain,  kemudian  orang  yang  telah diwasiati itu melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat setelah wasiat diucapkan, maka wasiat menjadi batal. Demikian pula jika seseorang memukul orang lain dengan pukulan yang mematikan, lalu orang yang dipukul itu berwasiat setelah itu mati, maka wasiatnya bisa diteruskan, meskipun para ahli waris tidak memperbolehkannya, (4) orang yang diwasiati itu tidak disyari’atkan harus orang Islam, oleh karena itu, sah saja wasiat orang muslim kepada orang kafir  zimmi ,  kecuali  kepada  orang  yang kafir  harbi yang  berada  di  kawasan  perang musuh, (5) wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad, sedangkan wasiat orang kafir zimmi yang ditujukan kepada orang Islam adalah sah. (Abdurrahman al Jaziri, 1996, h. 527-528).
Penerima wasiat adalah orang yang hidup atau dalam perkiraan akan hidup dan juga orang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Keabsahan Wasiat Yang...(Aulia Muthiah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 240-254
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178
yang menerima wasiat adalah orang yang mampu secara keahlian untuk memiliki harta wasiat, dalam  hal  ini  adalah  orang  yang  tidak  cacat  akalnya,  meskipun  orang  tersebut  belum  dalam keadaan  baligh,  larangan  mewarisi  berlaku  juga  terhadap  larangan  untuk  menerima  wasiat, yaitu tidak boleh memberikan harta warisan kepada ahli waris yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris, demikian juga dalam hal berwasiat orang yang berusaha membunuh apalagi sampai membunuh pewasiat tidak berhak menerima harta wasiat tersebut, serta orang berbeda agama antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat  juga akan mencegah  seseorang untuk mendapat wasiat, dalam hal ini adalah agama Islam.
Barang yang diwasiatkan benar-benar milik si pewasiat dan barang itu  haruslah yang bisa dimiliki seperti harta, rumah dan kegunaannya, jadi tidak sah mewasiatkan barang atau benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa dimilki secara syar’i seperti minuman keras  bagi sesama muslim atau bangkai. Adapun syarat harta yang dapat diwasiatkan adalah:
1) Harta yang diwasiatkan dapat berupa semua harta yang bernilai baik berupa barang ataupun manfaat.  Mengenai  jenis  barang  yang  diwasiatkan  para  fuqaha  telah  sepakat  tentang bolehnya mewasiatkan barang pokoknya. Sedangkan mengenai wasiat manfaat para fuqaha berbeda  manfaat,  para  ahli  hukum  Islam  dikalangan  jumhur  ulam  mengemukakan  bahwa pewasiatan manfaat  itu boleh saja dilakukan, karena manfaat  dapat  dikategorikan sebagai benda.    Sedangkan  Ibnu  Abi  Laila,  Ibnu  Syubrumah,  dan  para  ahli  hukum  Zhahiri berpendapat bahwa pewasiatan manfaat adalah batal dengan alasan bahwa manfaat adalah tidak sama dengan harta. (Abdul Manan, 2011, h. 160). Sayyid Sabiq menegaskan bahwa wasiat segala benda atau manfaat seperti buah dari pohon atau anak dari suatu hewan adalah sah, yang penting dapat diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat pewasiat meninggal dunia.
2) Harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya, seperti pada ketentuan yang ada di dalam KHI pada Pasal 195  ayat  2  yang  menyatakan  bahwa  “wasiat  hanya  diperbolehkan  sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui ”.
3) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
4) Pemilikan  terhadap  harta  benda  tersebut  baru  dapat  dilaksanakan  sesudah  pewasiat meninggal dunia.
5) Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Berdasarkan pasal 198 KHI yaitu “wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu”.
6) Harta wasiat yang berupa barang tidak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan  yang terjadi sebelum meninggal  dunia, maka  penerima wasiat hanya  akan  menerima  harta  yang  tersisa,  berdasarkan  pasal  200  KHI  yaitu:  “harta  wasiat yang berupa benda tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa”.
Di dalam pelaksanaan wasiat berupa shighat adalah pernyataan pemberian penerimaan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Keabsahan Wasiat Yang...(Aulia Muthiah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 240-254
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178
wasiat, yang sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk ijab dan qabul wasiat, mengenai hal ini  para  ulama  fiqh  banyak  memberikan  pendapat  yang  berbeda  dan  mereka  juga mengemukakan alasan dari pendapat yang mereka buat tersebut.
Ibnu Rusyd menyatakan bahwa wasiat dapat dilaksanakan menggunakan redaksi shighat yang jelas atau sharih dengan kata wasiat, dan bisa jadi dilakukan dengan kata-kata samaran ghaira sharih, ini dapat ditempuh karena wasiat berbeda dengan hibah. Wasiat bisa dilakukan dengan tertulis, dan tidak memerlukan jawaban qabul penerimaan secara langsung. Sementara hibah memerlukan adanya jawaban penerimaan dalam satu majelis. (Ibnu Rusyd, 1990, h. 445)
Keabsahan  Wasiat  yang  Dilakukan  Secara  Lisan  pada  Persfektif  Hukum  Perdata  dan Hukum Islam

## Wasiat Dibuat Secara Lisan Persfektif Hukum Perdata
Pada kajian hukum perdata menyatakan bahwa suatu wasiat harus dilaksanakan dengan adanya  seorang  pewasiat,  penerima  wasiat  dan  juga  benda  yang  akan  diwasiatkan. Berpindahnya harta kekayaan karena wasiat tidak dapat terjadi begitu saja sebagaimana telah diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  diperlukan  suatu  formalitas  yaitu  akta otentik bagi para pihak dan juga para ahli waris, yang memerlukan lembaga terkait keabsahan suatu wasiat yaitu: notaris, balai harta peninggalan, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Apabila  pewaris  meninggalkan  wasiat,  maka  menurut  undang-undang,  wasiat  tersebut harus  tertulis  dan  berisi  pernyataan  mengenai  apa  yang  dikehendaki  pewaris  setelah  dia meninggal dunia. (Abdul Kadir Muhammad, 2000, h. 271). Hal ini didasarkan pada ketentuan pada pasal 875 KUHPdt yaitu “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta  yang memuat pernyataan seorang tentang apa  yang dikehendakinya akan terjadi setelah dia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.
Wasiat  berdasarkan  pasal  ini  merupakan  kehendak  terakhir  seseorang  sebelum  dia meninggal dunia. kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak atau suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu beschikkingshandeling (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan di dalam bentuk akta.
Suatu  wasiat  yang  merupakan  suatu  akta,  yaitu  suatu  keterangan  yang  dibuat  sebagai pembuktian  dengan  campur  tangan  seorang  pejabat  resmi.  Selanjutnya  karena  keterangan dalam wasiat tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat harus dapat ditarik kembali. (M. Wijaya: 2014, h. 111).
Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan- tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat  (pegawai umum) yang diberi wewenang  dan  di tempat di  mana  akta tersebut  dibuat. Akta  otentik  tidak  saja  dapat  dibuat  oleh Notaris. Bisa juga dibuat oleh  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178
umum yang berwenang.
Baik akta  otentik  maupun  akta  di  bawah tangan  dibuat  dengan  tujuan  untuk  dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam kenyataan ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, tetapi dapat dipergunakan sebagai alat bukti.  Jika hal seperti ini terjadi surat itu mempunyai nilai pembuktian harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti lainnya. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna.  Kesempurnaan  akta  Notaris  sebagai  alat    bukti,  maka  akta  tersebut  harus  dilihat  apa adanya,  tidak  perlu  dinilai  atau  ditafsirkan  lain,  selain  yang  tertulis  dalam  akta  tersebut  ( Habib Adjie, 2009, h. 121)
Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau  tidak  ada  penyangkalan  dari  salah  satu  pihak,  jika  para  pihak  mengakuinya,    maka  akta  di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik. Dalam  hukum  acara  perdata,  alat  bukti  yang  sah  atau  diakui  oleh  hukum  terdiri  dari:  bukti tulisan,  bukti  dengan  saksi-saksi,    persangkaan-persangkaan,  pengakuan  dan    sumpah. Berdasarkan pasal 931 KUHPdt “suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olograpis, baik dengan akta umum, akta rahasia atau tertutup”  Menurut KUHPdt suatu wasiat harus tertulis.  Akibat surat wasiat yang dibuat secara lisan  akan mengakibatkan batalnya wasiat dan juga mengakibatkan batalnya proses pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, sedangkan pewaris sudah meninggal dunia sehingga tidak mungkin membuat wasiat kembali.
Adapun ketentuan mengenai wasiat yang dibuat dengan akta di bawah tangan menurut pasal 935 KUHPerdata adalah:
Dengan  surat  di  bawah  tangan,  yang  ditulis  seluruhnya,  ditanggali  dan  ditandatangani oleh  si  yang  mewariskan,  maka  dengan  tiada  syarat  tertib  lain,  diperbolehkan  seorang mengambil  ketetapan-ketetapan  untuk  diperlakukan  setelah  meninggalnya,  akan  tetapi hanya  dan  semata-mata  untuk  pengangkatan  para  pelaksana,  penyelenggaraan penguburan,  untuk  menghibah  wasiatkan  pakaian,  perhiasan  badan  yang  tertentu  dan mebel-mebel  istimewa.  Pencabutan  ketetapan  yang  demikian  boleh  dilangsungkan  di bawah tangan pula.
Pada proses pembuatan wasiat seseorang yang akan membuat surat wasiat datang kepada notaris dan dia harus memperhatikan formalitas-formalitas khusus agar wasiat tersebut berlaku sah sebagai akta otentik, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 938 KIHPdt yang menyatakan bahwa “tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi”.
Surat wasiat yang dibuat berdasarkan Pasal 939 KUHPdt menyatakan bahwa penulisan wasiat  haruslah  “dengan  kata-kata  yang  jelas,  notaris  tersebut  harus  menulis  atau  menyuruh menulis  kehendak  si  yang  mewariskan,  sebagaimana  hal  ini  dalam  pokoknya  dituturkan”. Berdasarkan  ketentuan  yang  ada  di  dalam  KUHPdt  maka  suatu  wasiat  wajib  dilaksanakan dengan tertulis baik dengan akta otentik atau pun hanya dengan menggunakan akta di bawah tangan.  Sedangkan  wasiat  yang  dibuat  secara  lisan  tidak  dapat  diakui  sebagai  suatu  proses wasiat  yang  legal  sehingga  jika  para  ahli  waris  tidak  bersedia  untuk  melaksanakan  wasiat
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Keabsahan Wasiat Yang...(Aulia Muthiah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 240-254
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178
tersebut, calon penerima wasiat tidak mempunyai alat bukti untuk membenarkan adanya wasiat, sedangkan pewaris telah meninggal dunia sehingga jika mengharapkan pengakuan dari pewaris tentu saja hal ini tidak bisa. Akibatnya tidak ada proses pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada peneima wasiat.

## Wasiat Dibuat Secara Lisan Persfektif Hukum Islam
Sebagaimana  penjelasan  yang  di  atas  bahwa  hukum  berwasiat  ada  yang  menyatakan sebagai  wajib  jika  pewaris  memiliki  harta  yang  berlebih,  sedangkan  jumhur  ulama  hanya menghukumkan wasiat sebagai perkara yang sunat. Pelaksanaan wasiat didahulukan daripada pembagian  harta  warisan.  Semua  ahli  waris  wajib  menunaikan  wasiat  pewaris  sebelum membagi harta warisan. Wasiat mempunyai tujuan kepedulian terhadap kehidupan sosial orang lain yang tidak termasuk ahli waris. Pada Surah An-Nisa secara jelas bahwa setiap ahli waris harus  menunaikan  wasiat  dan  membayar  hutang  sebelum  proses  pembagian  harta  warisan. Masalah ini diatur pada ayat 12  yaitu “... Sesudah dipenuhi wasiat  yang dibuat olehnya atau sesudah  dibayar  hutangnya  dengan  tidak  memberi mudharat (kepada  ahli  waris).  (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha penyantun.”
Pada  ketentuan  yang  terkandung  di  ayat  11  dan  12  Surah  An-Nisa  ini  dapat  dipahami wasiat ditunaikan terlebih dahulu dibandingkan dengan para ahli waris ( furudhul muqaddarah). Berdasarkan keterangan di kedua ayat ini, pewaris diperbolehkan untuk melaksanakan wasiat sesuai keinginannya dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Wasiat  yang  mempunyai  posisi  diutamakan  ini,  maka  setiap  wasiat  harus mempertimbangkan berbagai syarat dan kondisi objektif yang melingkupi kebutuhan para ahli waris. Hukum Islam sangat menghormati kehendak manusia yang sangat suka berbagi dengan semua kalangan. Namun sebagai pewaris yang baik juga harus memperhatikan kondisi sosial ahli waris yang ditinggalkan.
Hukum Islam memberlakukan asas ijbari dalam pembagian harta warisan, yaitu asas ini berlaku  dengan  sendirinya.  Makna  dari  asas  ini  adalah  tidak  ada  satupun  yang  dapat menghalangi para ahli waris untuk mendapatkan jatah kewarisannya. Para ahli waris akan selalu dipaksa untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Setiap wasiat yang dibuat tidak boleh menghilangkan hak kewarisan para ahli waris.
Ketentuan  wasiat  yang  harus  diperhatikan  oleh  pewaris  adalah  kadarnya.  Hal  ini bertujuan  agar  ahli  waris  tidak  disia-siakan  begitu  saja.  Pada  dasarnya  wasiat  hanya diperbolehkan  sebanyak-banyaknya  1/3  (sepertiga)  dari  harta  peninggalan  kecuali  apabila semua ahli waris menyetujuinya. Jumlah benda yang boleh diwasiatkan tersebut sesuai dengan hadits  Rasulullah  SAW.  Wasiat  meskipun  kadarnya  dibatasi  sepertiga  dari  harta  tetap  saja wasiat  akan  mengurangi  jumlah  nominal  harta  yang  ditinggalkan.  Untuk  mencegah  tidak terlaksananya suatu wasiat, maka akan lebih baik wasiat dibuat secara tertulis dengan bantuan notaris yang akan membuatkan akta wasiat tersebut.
Ketentuan pembatasan jumlah wasiat yang diberikan  di jelaskan secara rinci  di dalam
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Keabsahan Wasiat Yang...(Aulia Muthiah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 240-254
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178
Kompilasi Hukum Islam Pasal 195  ayat 2 (dua) yaitu “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak- banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  menjelaskan  bahwa  bentuk  wasiat  ada  dua  macam,  yaitu;  wasiat  yang dibuat secara lisan dan  wasiat  yang dibuat secara tertulis.  Jika wasiat dilakukan secara lisan maka  harus  diucapkan  sendiri  oleh  pewasiat  di  hadapan  2  (dua)  orang  saksi  dan  tidak  perlu untuk  dilakukan  secara  tertulis  karena  wasiat  secara  lisan  dianggap  sah  apabila  unsur  dan syaratnya sudah terpenuhi.
Adapun wasiat yang dilakukan secara tertulis maka seluruhnya harus ditulis sendiri oleh pewasiat maupun orang lain dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Setelah wasiat tersebut ditulis  oleh  pewasiat  maupun  orang  lain,  kemudian  harus  diserahkan  kepada  notaris  untuk dibuatkan suatu pernyataan tentang adanya suatu wasiat. Wasiat yang dibuat secara tertulis ini, harus ditandatangani oleh pewasiat/pewaris, notaris, dan saksi-saksi.
Apabila pewasiat berhalangan hadir dalam penanda tanganan surat wasiat tersebut, maka notaris  harus  menulis  sebab  ketidak  hadirnya  pewasiat  dalam  surat    tersebut.  Dalam  hal  ini apabila pewasiat tidak bisa menulis, pewasiat bisa menyampaikan keinginan terakhirnya secara lisan kepada notaris.   Kemudian notaris dengan kata-katanya sendiri menulis keinginan terakhir yang disampaikan pewasiat kepadanya di atas kertas setelah itu ditandatangani oleh pewasiat. Notaris dan saksi-saksi yang hadir dalam pembuatan surat wasiat tersebut.
Pencatatan dan saksi dalam proses wasiat akan berpengaruh pada sah atau tidaknya proses wasiat tersebut hal ini berdasarkan pasal 195 ayat 1 yang menyatakan bahwa "wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris".
Berdasarkan pasal ini maka suatu wasiat dinyatakan sah baik secara tertulis maupun lisan asalkan  ada  dua  orang  saksi  yang  membenarkan  adanya  wasiat.  Akan  tetapi  alat  bukti  yang paling sempurna adalah berbentuk akta secara tertulis. Hal ini yang membuat suatu wasiat lebih baik  dilakukan  secara  tertulis,  karena  dikhawatirkan  kalau  para  ahli  waris  tidak  mau melaksanakan wasiat tersebut.
Tujuan pentingnya pencatatan dan saksi wasiat  ini adalah sebagai alat bukti bahwa telah terjadi  wasiat,  yang  dikhawatirkan  kalau  para  ahli  waris  tidak  mau  melakasanakan  wasait tersebut. Pencatatan dan saksi wasiat ini  berdasarkan pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim  yaitu:  “Abdullah ibn  Umar RA mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “tidaklah  menjadi  hak  seorang  laki-laki  muslim  yang  mempunyai  harta  untuk  berwasiat sedangkan dia bermalam dua malam kecuali wasiatnya sudah tercatat pada dirinya”
Keterangan  hadis  di  atas  jumhur  ulama  menerangkan  bahwa  penulisan  wasiat dikemukakan adalah untuk menjaga keakuratan wasiat yang juga dihadiri oleh saksi. Hadis ini mengandung ajaran untuk secara dini menghindari  kesulitan ketika secara tiba-tiba kematian itu  datang,  dan  untuk  mengantisipasi  segala  sesuatu  sebelum  terlambat,  sehingga  seseorang dianjurkan  untuk  segera  menulis  wasiatnya.    Masalah  saksi  dalam  wasiat  ini  juga  dikuatkan dengan  firman  Allah  pada  Surah  al-Maidah  ayat  106  yaitu  “apabila  salah  seorang  di  antara kamu  menghadapi  kematian,  sedang  dia  akan  berwasiat,  maka  hendaklah  (wasiat  itu)
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Keabsahan Wasiat Yang...(Aulia Muthiah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 240-254
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178
disaksikan  oleh  dua  orang  yang  adil  di  antara  kamu,  atau  dua  orang  yang  berlainan  agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian”.
Pada ayat ini menunjukkan saksi adalah bagian dari proses pelaksanaan wasiat dan saksi tugasnya  membenarkan  bahwa  telah  terjadi  proses  wasiat,  dan  untuk  melindungi  hak-hak penerima wasiat.  Dikhawatirkan ada pihak yang mendustakan wasiat tersebut atau mengubah isi  wasiat  yang  telah  dibuat  oleh  pewaris.  Imam  Al-Qurthubi  berkata  bahwa  disebutkannya penulisan wasiat adalah untuk menambah kuatnya status wasiat. Ayat yang penulis sebutkan di atas  mengandung  ajaran  untuk  secara  dini  menghindari  kerepotan  ketika  secara  tiba-tiba kematian itu datang.  Sekaligus untuk mengantisipasi segala sesuatu sebelum terlanjur kematian datang,  karena  manusia  tidak  mengetahui  datangnya  kematian  sehingga  akan  menjadi  lebih mudah jika wasiat yang dibuat secara tertulis oleh pewaris. (Ahmad Junaidi, 2013, h. 134).
Setiap wasiat yang dibuat baik secara lisan atau tertulis harus jelas ditujukan kepada siapa wasiat tersebut. Ketentuan ini tertuang pada pasal 196 KHI  yaitu: “dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa dan lembaga apa yang ditunjuk untuk menerima harta benda yang diwasiatkan”.
Meskipun dalam syarat sah wasiat tidak mengatur tentang penulisan wasiat sehingga KHI juga mensahkan adanya wasiat secara lisan dengan  ketentuan adanya saksi, akan tetapi sebagai usaha  kehati-hatian  hendaknya  wasiat  dilakukan  pencatatan  dan  dihadiri  saksi  agar  proses wasiat  terlaksana dengan baik. Hadis   di atas ini juga memberikan peringatan bahwa segala sesuatu yang penting dianjurkan untuk dicatat karena hal ini dapat dipercaya dari pada hanya berbentuk  ingatan  seseorang  manusia  yang  bisa  saja  manusia  tersebut  lupa  atau  meninggal dunia tanpa disangka-sangka. Jadi tujuan pencatatan wasiat adalah untuk menjaga keakuratan wasiat tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa wasiat pada ketentuan hukum perdata menyatakan harus dibuat secara tertulis baik dengan akta otentik atau dangan akta di bawah tangan, karena hukum perdata tidak mengakui adanya wasiat secara lisan yang akan mengakibatkan batalnya wasiat yaitu tidak ada perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada penerima wasiat.
Sedangkan dalam hukum  Islam mengakui  adanya  wasiat  yang dibuat baik  secara lisan ataupun  tertulis.  Jika  suatu  wasiat  dibuat  secara  lisan  maka  harus  ada  dua  orang  saksi  yang membenarkan telah terjadi wasiat.

## Saran
Walaupun wasiat lisan sah menurut hukum Islam.  Akan tetapi lebih baik wasiat dibuat secara tertulis karena dikhawatirkan ada pihak yang akan memalsukan wasiat tersebut, ahli waris tidak mau menunaikan wasiat pewaris atau dikhawatirkan juga para saksi meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan pewaris.  Maka dalam hal ini jika wasiat tidak diperbaharui wasiat lisan dianggap telah batal disebabkan tidak dapat menghadirkan saksi.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Keabsahan Wasiat Yang...(Aulia Muthiah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 240-254
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Habib.  (2009). Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) . Bandung: Refika Aditama.
Al-Amruzi,    Fahmi.  (2014). Rekonstruksi  Wasiat  Wajibah  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.
Yogyakarta: Aswaja Presindo.
Al-Jaziri,  Abd al-Rachman.  (1996). Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-arbâ’at . Juz . 3. Beirut: Dar al-Fikr.  diterjemahkan oleh Moh. Zuhri. Achmad Chumaidi Umar dan Mohammad Ali Chasan Umar. Fiqih Empat Madzhab. Jilid IV.
Anshori, Ghofur Abdul. (2011). Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ash-Shiddiqie, Hasbi, Muhammad. (1999). Fiqih Mawaris . Semarang: Pustaka Riski Putra.
Dahlan, Aziz Abdul. (1997). Ensiklopedi Islam . Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
Ibnu,  Rusyd.    (1990). Bidayatul  Mujtahid  Terjemahan  M.A.  Abdurrahman  dan  Al  Haris Abdullah . Jilid 3. Semarang: Asy Syifa.
Junaidi, Ahmad. (2013). Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kadir, Abdul, Muhammad.  (2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kompilasi Hukum Islam.
Lukmanto,  Adam.,  &  Chalim,  Munsharif  Abdul.  (2017).  Tinjuan  Hukum  dan  Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Akta Vol 4 No. 1. Maret 2017.
Manan, Abdul.  (2012). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Muthiah,  Aulia.    (2017). Hukum  Islam  Dinamika  Seputar  Hukum  Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Purkon, Arif. (2014). Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih). Jurnal Mizan Ilmu Syariah. Vol II No. 1 Juni 2014 . Sayyid, Sabiq. (1983). Fiqih Sunnah . Beirut: Darul Fikr.
Subekti. (1994). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
Suma,  Muhammad,  Amin.    (2004). Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam .  Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Thalib, Sajuti.  (2000). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia .  Jakarta: Sinar Grafika. Waluyo, Bambang. (2001). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika: Jakarta.
Wijaya,  M.  (2014).  Tinjauan  Hukum  Surat  Wasiat  Menurut  Hukum  Perdata. Jurnal  Ilmu Hukum Legal Opinion . Vol 2. No. 5.  2014 .