## EFEKTIVITAS E-COURT TERKAIT ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERKARA PERDATA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM MEMBERIKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS  I B
Oleh:
Ni Kadek Anggun Indrayani 1 , I Nyoman Lemes 2 , I Gede Arya Wira  Sena 3
(kadekanggunindrayani@gmail.com) (nym.lemes@unipas.ac.id)
(arya.sena @unipas.ac.id )
Abstrak: Mahkamah  Agung  telah  melakukan  berbagai  upaya  yang  dapat  mewujudkan percepatan  penyelesaian  perkara  dan  mengurangi  penumpukan  tunggakan  perkara  dengan menciptakan e-court. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana efektivitas e- court terkait  administrasi  pendaftaran  perkara  perdata  dan  persidangan  secara  elektronik dalam memberikan keadilan bagi masyarakat di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dan kendala  serta  upaya  mengatasinya.  Metode  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  empiris, bersifat deskriptif, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja, teknik pengumpulan data teknik  observasi/pengamatan  langsung,  wawancara  bebas  terpimpin  dan  studi  kepustakaan, sumber  dan  jenis  data  menggunakan  data  primer  data  sekunder. E-Court adalah  sebuah instrumen Pengadilan yang memberikan layanan kepada para pihak untuk berperkara secara online .  Pelaksanaan  atau  penerapan  sistem e-court di  Pengadilan  Negeri Singaraja yakni pendaftaran perkara dilakukan secara online memang sudah berjalan dengan  efektif  dan  efisien,  akan  tetapi  persidangan  secara  elektronik  ( e-litigasi ) masih sangat sedikit karena para pihak belum memahami mengenai sistem aplikasi e- court yang membuat persidangan secara elektronik ( e-litigasi ) belum berjalan dengan efektif.  Kendala  aplikasi/ server  e-court  error ,  tidak  memiliki  alamat e-mail , pengguna  belum  memahami  sistem e-court .  Upaya  mengatasi  kendalanya  ketika terjadi gangguan pada aplikasi e-court pihak pengadilan melakkan koordinasi dengan tim IT tingkat banding untuk tindaklanjutnya. Pihak yang tidak memiliki e-mail bisa menggunakan e-mail keluarganya.  Upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan  yaitu dengan  mensosialisasikan  sistem e-court ini  kepada  para  pencari  keadilan  bahwa pendaftaran  perkara  dapat  melalui  sistem e-court .  Selain  dengan  petugas  meja e- court , juga terdapat papan informasi, video tutorial penggunaan e-court pada youtube .
. Kata Kunci: E-Court, Kendala, Upaya Pengadilan Negeri Singaraja.
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

## PENDAHULUAN
Keberadaan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tentu tidak dapat dipisahkan  dari  nilai-nilai  dasar  hukum  yang  menjadi  dasar  pembentukan  negara hukum  berdasarkan  asas  trilogi  yang  disebut  asas  hukum,  atas  dasar  asas  trilogi pengadilan yang mana dikenal dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam  ketentuan  pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  menyebutkan  Peradilan  dilakukan  dengan  asas  sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam hal ini sangat jelas bahwa penyelesaian perkara dalam proses  peradilan  dilakukan  dengan  waktu  yang  cepat  dan  tepat,  tanpa  proses  yang berbelit-belit dan tidak memakan biaya yang besar (M. Iqbal, s. Susanto, M. Sutoro., 2019 : 303)
Era  digital  saat  ini  menuntut  semua  elemen  masyarakat  maupun  lembaga  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan perkembangan zaman ini. Atas dasar pemenuhan  tersebut,  Mahkamah  Agung  membuat  aplikasi e-court yang  sedikit mengubah  ilmu  hukum  Indonesia  yang  sebelumnya  dilakukan  secara  konvensional, namun kini semuanya dilakukan secara elektronik dengan aplikasi e-court . Aplikasi e-court tujuannya  untuk  menjangkau  kebutuhan  masyarakat  dengan  kemudahan proses dan biaya, serta memenuhi kebutuhan memasuki revolusi industri 4.0.
E-court telah  memiliki  payung  hukum  yang  tertuang  pada  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  secara Elektronik,  Perubahan  Pertama  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan secara  Elektronik  dan  Perubahan  Kedua  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan secara Elektronik.
E-court merupakan  sebuah  instrumen  Pengadilan  sebagai  bentuk  pelayanan terhadap masyarakat. Aplikasi e-court yang memiliki empat fasilitas, yaitu e-feeling yang  merupakan  pendaftaran  perkara  yang  dilakukan  setelah  terdaftar  sebagai
pengguna  terdaftar  dan  bisa  memilih  pengadilan  yang  bersangkutan  yang  memiliki layanan e-court ,  semua  berkas  dalam  pendaftaran  dikirim  secara  online  melalui aplikasi e-court, selanjutnya e-payment merupakan fasilitas yang dimaksudkan untuk pembayaran  biaya  perkara  ke  rekening  Pengadilan.  Selanjutnya e-summons yang merupakan fasilitas pemanggilan atau pemberitahuan ( relaas ) secara elektronik atau online dengan e-mail ke  pengguna.  Fasilitas  terakhir  yaitu e-litigati adalah persidangan  secara  elektronik  pada  fitur  ini  pengiriman  dan  penerimaan  berkas perkara  digital  secara  online  dalam  bentuk word,  pdf atau scan ,  seperti  jawaban, replik, duplik, bukti dan kesimpulan. Semua berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara dikirim juga melalui e-court.
Kehadiran e-court ini  diharapkan  dapat  mempercepat  prosedur pemeriksaan perkara dalam waktu yang cepat, tanpa proses bertele-tele, dan memakan biaya yang ringan  atau  dapat  ditanggung  oleh  subjek  hukum.  Namun  pada  kenyataannya persidangan di pengadilan memiliki kelemahan yaitu persidangan berlangsung lama, ada pihak yang menang dan kalah, serta biaya yang besar (I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman  Rai  Asmara  Putra .,  2010  :  21).  Sehingga  oleh  karenanya  menimbulkan banyak pilihan untuk menyelesaikan perkara keperdataan melalui jalur non litigasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris,  karena  adanya kesenjangan  antara das  solen dan das  sein yaitu kesenjangan  antara  teori  dan prakteknya.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  atau  mendiskripsikan  tentang  Efektivitas E- Court Terkait  Administrasi  Pendaftaran  Perkara  Perdata  dan  Persidangan  Secara Elektronik.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B.  Pemilihan lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  di  samping  untuk
memudahkan  pencarian  data,  yang  paling  penting  adalah  relevansinya  dengan permasalahan yang diteliti.
Sumber data yang akan diteliti adalah data berupa hasil studi langsung di lokasi penelitian  (penelitian  lapangan)  dan  data  berupa  bahan-bahan  hukum  (penelitian kepustakaan).  Jenis  Data  pada  Penelitian  Lapangan  akan  memperoleh  Data  Primer dari  informan  yang  berkompeten  pada  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B  di Singaraja. Sedangkan Jenis Data pada Penelitian Kepustakaan akan memperoleh Data Sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:
1. Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan-bahan  yang  mengikat,  terdiri  dari  Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  Undang  – Undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  No.  2  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Umum  dan  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di Pengadilan  secara  Elektronik,  Perubahan  Pertama  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik  dan  Perubahan  Kedua  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
2. Bahan  Hukum  Sekunder,  meliputi  bahan-bahan  bacaan  yang  ada  hubungannya dengan  masalah  hukum  acara  perdata  mengenai  objek  yang  diteliti  yaitu  Buku- buku  /literatur  hukum  ( text  book ),  jurnal-jurnal  hukum,  karya  ilmiah  yang berkaitan,  dengan  masalah  yang  diteliti  dan  pendapat  para  pakar,  karya  tulis hukum yang termuat dalam media massa.
3. Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder yaitu Kamus Hukum, Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Pengumpulan  data  adalah  pencatatan  peristiwa-peristiwa,  hal-hal,  keterangan- keterangan  atau  karakteristik-karakteristik  sebagaian  atau  seluruh  elemen  populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal Hasan, M., 2002: 83) :
a. Teknik  Observasi/Pengamatan,  teknik  observasi  dapat  dibedakan  menjadi  dua, yaitu  teknik  observasi  langsung  dan  teknik  observasi  tidak  langsung.  Teknik observasi  langsung  adalah  teknik  pengumpulan  data  dimana  peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek  yang  diselidiki,  baik  pengamatan  dilakukan  dalam  situasi  yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.
b. Teknik  wawancara  bebas  terpimpin,  merupakan  kombinasi  antara  wawancara bebas  dan  terpimpin,  yaitu  suatu  wawancara  yang  menggunakan  pedoman tentang  garis-garis  besar  yang  akan  dipertanyakan  kepada  responden  secara tertulis  tetapi  dalam  proses  tanya  jawab  terjadi  pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
c. Studi  Dokumentasi  /  Studi  Kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklarifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur  yang  ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
Analisis  data  merupakan  proses  untuk  memeriksa  data,  mengubah  data, membersihkan  data  dan  membuat  data  kedalam  pola  untuk  menghasilkan  informasi yang  dapat  memberikan  petunjuk  dan  cara  untuk  peneliti  mengambil  sebuah keputusan terhadap permasalahan-permasalahan penelitian yang sedang diteliti (Fauzi Ahmad, Dkk : 2022:94)
Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yang maksudnya adalah peneliti menggambarkan pelaksanaan yang sudah dan dapat dilakukan dan dari keseluruhan data yang terkumpul (data primer, data sekunder dan data  tersier),  kemudian  diolah  dan  dianalisis  dengan  cara  menyusun  data  secara
sistematis,  dihubungkan  antara  data  yang  satu  dengan  data  lainnya,  dilakukan interpretasi  untuk  memahami  makna  data  dalam  situasi  sosial,  dilakukan  juga penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data, dan diakhiri dengan analisa peneliti terhadap korelasi antara data yang spesifik terhadap data  umum  sehingga  menghasilkan  analisa  data  yang  bermanfaat  dalam  berbagai bidang secara lebih komprehensif.
Alur penelitian termasuk pengumpulan dan pengolahan data penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
a. penyusunan  proposal  dilakukan  setelah  ada  penjajagan  awal,  sehingga  proposal penelitian sudah menggambarkan permasalahan yang ada;
b. dilakukan  pengumpulan  data,  baik  dari  sumber  kepustakaan  maupun  sumber lapangan;
c. data  yang  terkumpul,  dipilih  yang  ada  hubungannya  dengan  materi  penelitian. yang kurang relevan dihilangkan;
d. berdasarkan data yang diperoleh disusun paparan;
e. dari uraian/penggambaran yang telah disusun ditarik simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektivitas E-Court Terkait Administrasi Pendaftaran Perkara Perdata Dan Persidangan  Secara  Elektronik  Dalam  Memberikan  Keadilan  Bagi Masyarakat Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas  I B
Pemanfaatan  teknologi  dalam  sistem  peradilan  merupakan  salah  satu  terobosan Mahkamah  Agung  untuk  menghadirkan  transfaransi,  akuntabilitas  kerja  guna memberikan  kemudahan  dalam  pelayanan  publik 4 .  Kehadiran  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  secara Elektronik,  Perubahan  Pertama  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan
4 Lisfer  Berutu,  “Mewujudkan  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  Dengan  E- Court,”Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 5, No. 1, Oktober 2020, h. 48
secara  Elektronik  dan  Perubahan  Kedua  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan  secara  Elektronik  yang  mengubah  sistem  peradilan  memberikan keuntungan  bagi  para  pihak  dalam  bentuk  efektivitas  dan  efisiensi  waktu,  biaya (Nahoyah Purwantini., 2019:1127)
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  di  era  revolusi  industri  saat  ini memberlakukan suatu program dalam berperkara yang disebut dengan e-court . Selain itu,  program  ini  bertujuan  dalam  rangka  menyesuaikan  tuntutan  dan  perkembangan teknologi dan informasi, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. E-court sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk  pendaftaran  perkara  secara  elektronik,  pembayaran  secara  elektronik, pemanggilan secara elektronik, dan persidangan secara elektronik.
Adapun  dalam  pelaksanaan e-court terdapat  beberapa  tahapan  dalam  proses administrasi dan juga persidangan secara elektronik sebagai berikut:
1. Pendaftaran akun pengguna terdaftar
Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki  akun e-court .  Untuk  melakukan  pendaftaran  melalui e-court yang dilakukan  pertama  kali  adalah  membuka  website e-court Mahkamah  Agung  di https://ecourt.mahkamahagung.go.id  dan  dalam  pendaftaran  pengguna  harus memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Makhkamah Agung, harus memasukan alamat e-mail yang  valid  karena verifikasi akun  akan  dikirimkan  melalui e-mail yang didaftarkan yang mana akan menjadi alamat domisili elektronik.
2. Pendaftaran perkara secara elektronik ( e-filling )
Pendaftaran  perkara online dalam  aplikasi e-court adalah  jenis  perkara  yang didaftarkan  di  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama  dan  Peradilan  Tata  Usaha Negara  yang  dalam  pendaftarannya  memerlukan  usaha  yang  lebih,  dan  hal  ini yang  menjadi  alasan  untuk  membuat e-court membutuhkan  usaha.  Keuntungan
pendaftaran  perkara  secara online melalui  aplikasi e-court yang  bisa  diperoleh dari aplikasi ini adalah :
a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
b. Pembayaran  biaya  panjar  yang  dapat  dilakukan  dalam  saluran multi  channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
c. Dokumen  terarsip  secara  baik  dan  dapat  diakses  dari  berbagai  lokasi  dan media.
d. Proses temu kembali data yang lebih cepat
Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat,
maupun perorangan yang terdaftar. Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-court . Setelah Pengguna terdaftar di pengadilan dan mendapatkan account untuk mengkasesnya maka username sudah  dinyatakan  dapat  melakukan  pendaftaran  perkara  secara elektronik.
1. Tata cara pendaftaran perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum. Para Pihak mendaftarkan perkara secara daring melalui aplikasi e-court tempat mengajukan perkara dengan tahapan sebagai berikut:
1) Login pada aplikasi e-court dapat dilakukan pada tombol login halaman pertama e-court dengan memasukkan username dan password .
2) Pada  dashboard e-court berisi  tampilan  yang  lebih  informatif  dan merupakan  sebuah  informasi  yang  diberikan  kepada  pengguna.  Dalam dashboard tersebut  terdapat  sebuah  beberapa  kolom  yang  berisi informasi  mengenai  keadaan  data  perkara  yang  telah  didaftarkan  oleh Pengguna  Terdaftar  melalui e-court ,  diantaranya  informasi  :  Perkara Gugatan,  Perkara  Bantahan,  Perkara  Gugatan  Sederhana,  Perkara Permohonan,  Perkara  Permohonan  Konsinyasi  dan  Pembatalan Arbritase. Dari kesemua itu memiliki info masing-masing yaitu Perkara yang  Berhasil  Mendapatkan  Nomor,  Pendaftaran  Sudah  Dibayar,
Pendaftaran  Belum  Dibayar,  dan  Total  dari  Keseluruhan  Perkara sehingga  bisa  dijadikan  pengingat  untuk  Pengguna  Terdaftar  tentang perkara yang telah didaftarkan.
3) Setelah  Pengguna  bisa  melakukan  login,  maka  berikutnya  adalah Pendaftaran  Perkara.  Tahapan  Pendaftaran  Perkara  melalui e-court diberikan contoh untuk pendaftaran perkara gugatan online.
a) Memilih Pengadilan
Apabila  pengguna  sudah  memilih  jenis  perkara  yang  didaftarkan maka  selanjutnya  pilih  tambah  gugatan.  Pada dashboard bagian pendaftaran terdapat filter pemisahan status pembayaran yaitu status sudah  dibayar,  belum  dibayar  dan  kadaluwarsa  sehingga memudahkan  pengguna  untuk  melihat  status  perkaranya.  Ketika pengguna  ingin  menambakan  perkara  sesuai  dengan  jenisnya, pengguna  memilih  pengadilan  tujuan  untuk  mendaftarkan perkaranya,  apabila  pengguna  sudah  memilih  jenis  perkara  yang didaftarkan maka selanjutnya pilih tambah gugatan.
b) Mendapatkan nomor register online
Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna insidentil akan  mendapatkan  nomor  register online dan barcode akan  tetapi bukan  nomor  perkara.  Setelah  memahami  dan  menyetujui  syarat dan  ketentuan  dalam  pendaftaran online melalui e-court ,  tekan tombol daftar.
c) Mengisi data pihak
Mengisi  data  pihak  adalah  menjadi  hal  wajib  dalam  pendaftaran perkara  dan  dalam  pengisian  data  pihak  ini  akan  mengisi  alamat pihak  baik  penggugat,  tergugat,  dan  turut  tergugat  sehingga  dapat memilih  lokasi  Provinsi,  Kabupaten,  Kecamatan  dan  Kelurahan
atau Desa. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan
d) Upload berkas gugatan Tahapan  berikutnya  adalah  melengkapi  dokumen  gugatan  yang harus  di upload pada  tahapan upload berkas.  Berkas  gugatan  dan persetujuan  prinsipal  di upload dalam  tahapan upload berkas gugatan.  Ketika  pengguna  melakukan upload dokumen,  jenis dokumen terdapat dua pilihan yaitu pdf dan doc/rtf , serta selain itu terdapat form  template persetujuan  prinsipal  yang  berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik.

## e) Elektronik SKUM (e-SKUM)
Dengan  selesainya  melengkapi  data  pendaftaran  dan  dokumen pengguna  akan  mendapatkan  taksiran  panjar  biaya  perkara  dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM ). Besaran taksiran panjar biaya perkara  ini  sudah  diperhitungan  dengan  rumusan  sesuai  penentuan taksiran  biaya  panjar  untuk  perkara  gugatan,  namun  demikian apabila  dalam  perjalanannya  terdapat  kekurangan  maka  akan diberitkan  tagihan  untuk  tambah  biaya  panjar  dan  sebaliknya apabila  biaya  panjar  kelebihan  akan  dikembalikan  kepada  pihak yang mendaftar perkara.
f) Pembayaran ( e-Payment )
Pengguna setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan  Nomor  Pembayaran  ( Virtual  Account )  sebagai rekening  virtual  untuk  pembayaran  Biaya  Panjar  Perkara.  Ketika username sudah  mendapatkan  nomor Virtual  Account dari  perkara yang  telah  didaftarkan,  maka  pemberitahuan  tersebut  akan  masuk kedalam e-mail yang didaftarkan sebelumnya. E-mail Pemberitahuan  bahwa  status  pendaftaran,  dan e-mail tagihan  dan
besaran  biaya  panjar  yang  harus  dibayarkan.  Setelah  dilakukan pembayaran  otomatis  status  dari  pendaftaran  akan  berubah.  Untuk tahapan  pendaftaran  perkara  sudah  selesai  berikutnya  adalah Pengguna  menunggu  verifikasi dan  validasi  yang  dilakukan  oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara.
g) Mendapatkan nomor perkara Pengadilan  baru  akan  mendapatkan  notifikasi  atau  pemberitahuan disaat  pendaftaran  perkara  sudah  dilakukan  pembayaran  kemudian pengadilan  akan  melakukan  verifikasi  dan  validasi  dilanjutkan dengan  mendaftarkan  perkara  di SIPP (Sistem  Informasi Penelusuran  Perkara)  yang  merupakan  aplikasi  manajemen administrasi  perkara  di  pengadilan  sehingga  akan  otomatis mendapatkan  nomor  perkara  dan  melalui SIPP akan  otomatis mengirimkan  informasi  pendaftaran  perkara  berhasil  melalui e- court dan SIPP .  Apabila  pengadilan  telah  selesai  melakukan verifikasi pendaftaran kemudian mendapatkan nomor perkara maka halaman  verifikasi  akan  berubah.  Dengan  mendapatkan  nomor perkara  tahapan  pendaftaran  perkara online telah  selesai,  dan menunggu pemanggilan dari pengadilan.
h) Mendapatkan panggilan elektronik ( e-summons )
Setelah  pengguna  melakukan  pembayaran  dan  mendapat  nomor perkara  dari  yang  telah  didaftarkan  tersebut  maka  akan  mendapat sebuah  panggilan  persidangan  yang  dikirim  oleh  pihak  pengadilan tempat pendaftaran perkara. i) Persidangan elektronik ( e-litigasi )
Setelah  pengguna  mendapatkan  panggilan  elektronik  selanjutnya dilakukan  persidangan  elektronik.  Pada e-litigasi ini  acara persidangan  secara  elektronik  oleh  para  pihak  dimulai  dari  acara
jawaban,  replik,  duplik,  pembuktian,  kesimpulan  dan  putusan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di SIPP .  Dokumen  dikirim  setelah  terdapat  tundaan  sidang  dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang di upload para pihak dilakukan oleh majelis hakim, yang berarti ketika kedua belah pihak  mengirimkan  dokumen  dan  selama  belum  diverifikasi  oleh majelis hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau download dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.
3.  Tata cara verifikasi pendaftaran perkara secara elektronik
Panitera  muda  perdata  melakukan  proses  verifikasi  pendaftaran  perkara  secara elektronik setelah pemberkasan lengkap melalui tahap berikut :
1) Meja  satu  melakukan login pada  aplikasi e-court berdasarkan  nama pengguna  dan  kata  kunci  yang  diberikan  oleh  administrator SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) .
2) Melakukan  verifikasi  terhadap  pembayaran  dan  berkas  yang  diajukan  oleh pengguna terdaftar dalam pendafaran perkara baru.
3) Memilih  klasifikasi  perkara  dan  memberi  status  verifikasi  terhadap pendaftaran perkara baru.
4) Setelah  status  pendaftaran  terverifikasi  maka SIPP (Sistem  Informasi Penelusuran Perkara) akan memberikan nomor perkara secara otomatis.
5) Setelah  mendapatkan  nomor  perkara,  berkas  diserahkan  kepada  ketua Pengadilan  Negeri  Singaraja  untuk  di  tetapkan  majelis  hakim  yang memeriksa  dan  memutus  perkara  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
4.  Persidangan secara elektronik ( e-litigati )
1) Proses jawab-jinawab
Ketentuan hukum acara dalam proses jawab-jinawab secara elektronik diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.  Dalam  Pasal  34  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019, ditentukan  bahwa  ketentuan  hukum  acara  dan  ketentuan  lainnya  terkait administrasi  perkara  dan  persidangan  tetap  berlaku  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini.  Adapun  bunyi  dari pasal 21-22 adalah sebagai berikut :
Pasal 21 Perma Nomor 1 Tahun 2019 :
1) Hakim/Hakim  Ketua  menetapkan  jadwal  persidangan  elektronik  untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik.
2) Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan.
3) Jadwal  persidangan  disampaikan  kepada  para  pihak  melalui  Sistem Informasi Pengadilan.
4) Persidangan  secara  elektronik  dilaksanakan  pada  Sistem  Informasi Pengadilan, sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan.
Pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2019 :
1) Persidangan  secara  elektronik  dengan  acara  penyampaian  gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur:
a. Para  pihak  wajib  menyampaikan  dokumen  elektronik  paling  lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
b. Setelah  menerima  dan  memeriksa  dokumen  elektronik  tersebut, Hakim/Hakim  Ketua  meneruskan  dokumen  elektronik  kepada  para pihak.
c. Jawaban yang disampaikan oleh tergugat wajib disertai dengan bukti- bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.
d. Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan
secara elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik.
e. Para  pihak  yang  tidak  menyampaikan  dokumen  elektronik  sesuai jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.
2) Pembuktian secara elektronik
Pembuktian  secara  elektronik  dilakukan  dalam  persidangan  elektronik, secara  umum  mengenai  alat  bukti  elektronik  terdiri  dari  :  informasi elektronik,  dokumen  elektronik,  dan  keluaran  komputer  lainnya. Mengenai  pemeriksaan  saksi/ahli  diatur  dalam  Pasal  24  Perma No.1/2019  jo.  Keputusan  Ketua  MARI  No.  129/KMA/SK/  VIII/2019, dalam Lampiran, huruf  E, angka 5, yang intinya:
1) Dalam  hal  disepakati  para  pihak,  pemeriksaan  saksi  dan/atau  ahli dapat  dilaksanakan  secara  jarak  jauh  melalui  media  komunikasi audio  visual,  sehingga  semua  pihak  saling  melihat  dan  mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan. 2) Persidangan  dilaksanakan  dengan  infrastruktur  pada  pengadilan dimana  saksi  dan/atau  ahli  memberikan  keterangan  dibawah sumpah,  dihadapan  Hakim  dan  Panitera  Pengganti  yang  ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat.
3) Segala  biaya  yang  timbul  dibebankan  kepada  Penggugat  dan/atau kepada  pihak  Tergugat  yang  menghendaki.  Akan  tetapi  dalam prakteknya,  pembuktian  dalam  persidangan  secara  elektronik,
sebagaian besar masih dilaksanakan secara konvensional.
3. Kesimpulan dan putusan secara elektronik
Pendaftaran  perkara  gugatan  di  pengadilan  adalah  jenis  perkara  yang didaftarkan  di  peradilan  umum,  peradilan  agama  dan  peradilan  tata usaha  negara  (PTUN)  yang  dalam  pendaftarannya  memerlukan  upaya
atau usaha yang lebih, dan juga menjadi alasan dalam membuat e-court, yaitu untuk kemudahan dalam berperkara.
Konsep dasar dari e-court adalah administrasi peradilan berbasis elektronik yang terdiri  dari  empat  fitur  yaitu, e-filing (pendaftaran  secara  elektronik), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), e-summons (pemanggilan para pihak  secara  elektronik)  serta e-litigati (persidangan  secara  elektronik).  Daftar Perkara masuk dan persidangan di pengadilan negeri singaraja dari tahun 2020-2022 :
Tabel 1 : Daftar perkara masuk melalui e-court dan secara konvensional
NO PERKARA MASUK TAHUN PENDAFTARAN KONVENSIONAL PENDAFTARAN E-COURT 1 1058 Perkara 2020 - 1058 Perkara 2 838 Perkara 2021 - 838 Perkara 3 943 Perkara 2022 - 943 Perkara Sumber : Pengadilan Negeri Singaraja Tabel 2 : Daftar perkara persidangan konvensional dan e-litigasion NO PERKARA MASUK TAHUN PERSIDANGAN KONVENSIONAL PERSIDANGAN E-LITIGASION 1 1058 Perkara 2020 1056 Perkara 2 Perkara 2 838 Perkara 2021 765 Perkara 73 Perkara 3 943 Perkara 2022 892 Perkara 51 Perkara

## Sumber : Pengadilan Negeri Singaraja
Penerapan  sistem e-court diharapkan  dapat  meminimalisir  praktik-praktik  yang kerap terjadi didunia peradilan, baik yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelayanan  maupun  yang  disebabkan  oleh  pelaku  oknum-oknum  tertentu.  Perubahan sistem  pelayanan  administrasi  perkara  dari  manual  ke  elektronik  akan  berimplikasi pada meningkatnya kualitas pelayanan yang secara perlahan akan memulihkan citra lembaga peradilan.
Terkait pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Singaraja, e-court telah dilakukan seoptimal  mungkin  sampai  ketahap e-litigasi ,  hanya  saja  dalam  pemeriksaan persiapan dan pembuktian surat maupun saksi masih dilakukan secara manual (lewat persidangan  biasa)  karena  belum  terakomodirnya  mengenai  pemahaman  mengenai alat  bukti  berupa  berkas  antara  yang  asli  dengan  yang  foto  copy  dan  juga  terkait dengan  pemeriksaan  saksi  atau  ahli  secara  elektronik  melalui  media  komunikasi audio  visual  yang  disediakan  oleh  pengadilan  masih  belum  dapat  terlaksana.  Dari beberapa pernyataan diatas peneliti melihat bahwa pelaksanaan atau penerapan sistem e-court di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  yakni  pendaftaran  perkara  dilakukan  secara online memang  sudah  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien,  akan  tetapi  persidangan secara elektronik ( e-litigasi ) masih sangat sedikit dibandingkan dengan perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Singaraja karena para pihak belum memahami mengenai sistem aplikasi e-court yang membuat persidangan secara elektronik ( e-litigati ) belum berjalan dengan efektif.
2.    Kendala  dan  Upaya Administrasi  Pendaftaran  Perkara  Perdata  Dan Persidangan Secara Elektronik (e-court ) Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas  I B
1. Kendala
Pengadilan  Negeri  Singaraja  dalam  melaksanakan  tugasnya  tentunya  mendapatkan tantangan  atau  kendala  yang  dihadapi.  Penggunaan e-court di  Pengadilan  Negeri Singaraja sudah berjalan dengan efektif.
Tabel  3  :  Daftar  perkara  pendaftaran  dan  persidangan  konvensional  dan e- litigasion
No  Perkara
Masuk Tahun  Pendaftaran Konvensional Pendaftaran E-Court Persidangan Konvensional Persidangan E-Litigasion 1 1058 Perkara 2020 - 1058 Perkara 1056 Perkara 2 Perkara 2 838 Perkara 2021 - 838 Perkara 765 Perkara 73 Perkara
3 943 Perkara 2022 - 943 Perkara 892 Perkara 51 Perkara

## Sumber : Pengadilan Negeri Singaraja
Berdasarkan  data  yang  didapatkan  dilapangan  melalui  proses  wawancara,  dalam kurun  waktu  2020-2022  pendaftaran  e-court  semua  menggunakan  e-court.  Namun untuk  persidangan  secara  elektronik  hanya  sedikit,  dikarenakan  banyak  persidangan masih dilaksanakan melalui konvensional.
Kendala Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara, Perubahan Pertama Peraturan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik  dan  Perubahan  Kedua  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  tentang  Administrasi Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik di  Pengadilan  Negeri Singaraja,  apabila  dikaitkan  dengan  jumlah  perkara  pertahun  yang  masuk  pada Pengadilan  Negeri  Singaraja  sejumlah  ribuan  perkara,  jumlah  perkara  yang  masuk melalui e-court semua perkara melalui e-court.
a) Aplikasi / Server E-Court Error
Aplikasi E-Court mengalami gangguan pada aplikasi ecourt Mahkamah Agung, aplikasi  ecourt  tidak  selamanya  berjalan  dengan  lancar,  ada  juga  yang  mengalami gangguan  yang  sebabkan maintenance atau  perbaikan  server  Mahkamah  Agung, selain  disebabkan  gangguan  server  Mahkamah  Agung  juga  gangguan  dapat disebabkan karena koneksitas antar instansi misalkan antara server lokal Pengadilan dan server Mahkmah Agung yang terjadi gangguan sinkronisasi data.
b) Tidak Memiliki Alamat E-Mail ( Electronic Mail )
Para  pihak  yang  bersengketa  tanpa  diwakili  atau  didampingi  oleh  Advokat sering  kali  tidak  memiliki  alamat e-mail pribadi  dan  memberikan  atau  memakai alamat e-mail milik  orang  lain  dengan  alasan  tidak  tahu  cara  membuatnya.  Karena alamat e-  mail yang  diberikan  bukan  miliknya  sendiri,  kadang  kala  pemanggilan elektronik  yang  dikirim  ke e-mail yang  terdaftar  di e-court tidak  sampai  ke  pihak
yang berpekara dan bahkan tidak pernah dibuka sekalipun. Oleh karena itu, penerima e-mail tidak  tahu  dan  tidak  datang  ke  Pengadilan  Negeri  Singaraja  yang menyebabkan sidang harus ditunda lagi.
c) Pengguna belum memahami secara baik sistem e-court
Sistem  yang  mengalami maintenance (pemeliharaan)  karena  adanya pembaharuan untuk menjadikan aplikasi e-court yang lebih sempurna dan mengikuti perkembangan jaman. Terdapat juga masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan zaman  karena  merasa  sudah  cukup  usia  untuk.  Masyarakat  yang  sudah  lanjut  usia tidak  memiliki  alamat e-mail dan  menjadi  kesusahan  untuk  melakukan  pendaftaran perkara  dan  harus  menggunakan  alamat e-mail advokat  yang  mendampingi  atau alamat e-mail keluarga.
Pelaksanaan atau penerapan sistem e-court di Pengadilan Negeri Singaraja ini memang sudah berjalan sebagaimana fungsinya, yakni pendaftaran perkara dilakukan secara online serta  persidangan  yang  dilakukan  secara online ,  ini  akan  menghemat segala proses penyelesaian perkara tidak hanya itu waktu dan tenaga serta biaya yang dibutuhkan  juga  sangat  hemat,  tetapi  masih  adanya  kendala  yang  terjadi  sehingga menyebabkan  masih  banyak  pencari  keadilan  yang  tidak  berkenan  menggunakan sistem e-court tersebut.
2. Upaya menghadapi Kendala
a) Aplikasi/ Server E-Court Eror
Terkait permasalahan terjadi gangguan pada aplikasi e-court , maka ketika terjadi gangguan pada aplikasi e-court pihak pengadilan negeri singaraja melalui sub-bagian perencaaan, teknologi informasi dan pelaporan mengirimkan laporan kendala tersebut melalui  grup whatsaap didalamnya  beranggotakan  tim  IT  sehingga  ketika  terjadi kendala  aplikasi  segera  di  ketahui  dan  diperbaiki.  Dan  beberapa alternative solusi sementara ketika sistem sedang maintenance (pemeliharaan) juga akan disampaikan atau  diinformasikan  oleh  tim  IT  tingkat  banding.  Seperti  dengan  melakukan
penerimaan  perkara  atau  semua  yang  dilakukan  melalui e-court dapat  dilakukan secara manual sesuai dengan petunjuk.
b) Tidak Memiliki Alamat E-Mail ( Electronic Mail )
Para  pihak  yang  bersengketa  tanpa  diwakili  atau  didampingi  sering  kali  tidak memiliki  alamat e-mail pribadi  dan  memberikan  atau  memakai  alamat e-mail milik orang lain sehingga pihak tidak mengetahui adanya pemberitahuan, solusi yang bisa diberikan  adalah  dengan  cara  memberikan username dan password  e-court kepada pihak.  Sehingga  para  pihak  bisa  mengakses  melalui handphone keluarga  lainnya dengan cara menonton tutorial di youtube.
c) Pengguna belum memahami secara baik sistem e-court
Permasalahan  para  pencari  keadilan  yang  belum  sepenuhnya  mengerti  untuk beracara  secara e-court ,  Pengadilan  Negeri  Singaraja  telah  mengambil  langkah langkah dengan menyiapkan petugas meja e-court yang siap menjelaskan kepada para pihak tentang solusi yang dapatdiambil apabila terdapat permasalahan dalam sistem e-court.
Pengadilan  Negeri  Singaraja  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  bisa mengatasi kendala e-court . Upaya terhadap kendala dalam penerapan e-court sebagai sistem  penyelesaian  perkara  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  yaitu  dengan memberikan  sosialisasi  secara  langsung  kepada  pengunjung  Pengadilan,  maupuan informasi melalui website dan internet, serta bantuan secara teknis kepada pengguna aplikasi e-court yang masih kurang memahami cara pengoperasiaan aplikasi e-court . Sehingga  pelaksanaan e-court telah  terlaksana  dengan  baik,  dan  keberadaannya sangat ideal untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan sistem e-court .

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  Bab-bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  hal-hal berikut:
1) E-court ataupun electronic  court ,  merupakan  suatu  implementasi  Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di  Pengadilan  secara  Elektronik,  Perubahan  Pertama  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Perubahan Kedua Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  tentang Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik  di Pengadilan Negeri Singaraja yang telah terlaksana sebagaimana mestinya, seperti dalam pendaftaran perkara, penghitungan panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, dan proses jawab-jinawab dalam persidangan. Pelaksanaan atau penerapan sistem e-court di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  yakni  pendaftaran  perkara dilakukan secara online memang sudah berjalan dengan efektif dan efisien, akan tetapi  persidangan  secara  elektronik  ( e-litigasi )  masih  sangat  sedikit dibandingkan dengan perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Singaraja karena para  pihak  belum  memahami  mengenai  sistem  aplikasi e-court yang  membuat persidangan secara elektronik ( e-litigati ) belum berjalan dengan efektif.
2) Kendala  dan  Upaya  Efektivitas  E-Court  Terkait  Administrasi  Pendaftaran Perkara  Perdata  Ddanan  Persidangan  Secara  Elektronik  Dalam  Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas  I B, yaitu:
a. Kendala
1) Aplikasi  / Server  E-Court  Error karena  mengalami maintenance atau perbaikan server .
2) Tidak memiliki alamat e-mail ( elektronik mail ).
3) Pengguna belum memahami secara baik sistem e-court.
b. Upaya
1) Ketika  terjadi  gangguan  pada  aplikasi e-court pihak  pengadilan  negeri singaraja  melalui  sub-bagian  perencaaan,  teknologi  informasi  dan pelaporan mengirimkan laporan kendala tersebut melalui grup whatsaap
didalamnya  beranggotakan  tim  IT  sehingga  ketika  terjadi  kendala aplikasi  segera  di  ketahui  dan  diperbaiki.  Dan  beberapa alternative solusi sementara ketika sistem sedang maintenance (pemeliharaan) juga akan disampaikan atau diinformasikan oleh tim IT tingkat banding.
2) Tidak  Memiliki  Alamat E-Mail ( Electronic  Mail )  yaitu  dengan menggunakan  e-mail  keluarga  dan  solusi  yang  bisa  diberikan  adalah dengan cara memberikan username dan password e-court kepada pihak. Sehingga  para  pihak  bisa  mengakses  melalui handphone keluarga lainnya dengan cara menonton tutorial di youtube.
3) Adapun upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan dalam penggunaan sistem e-court di Pengadilan Negeri Singaraja yaitu dengan mensosialisasikan  sistem e-court ini  kepada  para  pencari  keadilan bahwa pendaftaran perkara dapat melalui sistem e-court. Selain dengan petugas  meja e-court ,  juga  terdapat  papan  informasi,  video  tutorial penggunaan e-court pada youtube.

## DAFTAR PUSTAKA
Basah,  Sjachran.  1995. Mengenal  Peradilan  di  Indonesia ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Boy  Yendra  Tamin,  2013,  Prinsip  dan  Teknik  Menyusun  Replik  dan  Duplik, https://www.boyyendratamin.com/2013/05/prinsip-dan-teknik-menyusun-replik- dan.html, diakses tanggal 13 Januari 2023
D.Y.      Witanto.  2012. Hukum      Acara    Mediasi      Dalam      Perkara  Perdata    di Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Peradilan Agama   Menurut   PERMA   No. 1      Tahun      2008      Tentang  Prosedur    Mediasi    Di    Pengadilan .  Bandung: Alfabeta.
Elza Syarief. 2020. Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Endang  Hadrian  dan  Lukman  Hakim.  2020. Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi . Yogyakarta: Deepublish Publisher.
Fauzi Ahmad, Dkk. 2022. Metodologi Penelitian. Jakarta: Pena Persada. Fenti  Hikmawati.  2020. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
I  Ketut  Artadi  dan  I  Dewa  Nyoman  Rai  Asmara  Putra,  2010, Implementasi Ketentuan-Ketentuan  Hukum  Perjanjian  kedalam  Perancangan  Kontrak . Udayana University Press, Denpasar.
Istiqomah Sinaga. 2020. “E-Litigasi di Era Revolusi Industri 4.0”, Sumatera Utara. Iqbal Hasan, M. 2002. Metode Penelitian dan Aplikasinya . Jakarta: Ghalia Indonesia. Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court . 2019.
Mizaj Iskandar, Liza Agustina. 2019. “Penerapan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan  Dalam  Kumulasi  Cerai  Gugat  Dan  Harta  Bersama  Di  Mahkamah Syariah Banda Aceh”, Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Vol. 3 No. 1 Juni 2019. Hlm. 248.
Pusdiklat  kumdil.  2015.  Laporan  Penelitian: Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  Dalam  Rangka  Mendorong  Percepatan  Penyelesaian  Perkara  di Mahkamah Agung RI., Jakarta.
Rahmadi. 2011. Pengantar Metodologi Penelitian . Jakarta: Antasari Press. Rifa’I Abubakar. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian . Jakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
Yulia. 2018. Hukum Acara Perdata , Sulawesi: Unimal Press.
Gusti  Ayu  Putu  Febriani,  Putu  Sugi  Ardana  dan    Ketut  Wetan  Sastrawan.  2015.
”Peranan Ketua Pengadilan dalam Pengawasan Putusan Pengadilan pada Perkara Pidana yang telah Berkekuatan Hukum Tetap”. Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 3  No. 1  Agustus  2015. Hlm. 6.
Gracia,  Majolica,Ronaldo  Sanjaya  “Eksistensi  e-court  untuk  mewujudkan  efisiensi danefektivitas pada sistem peradilan Indonesia di tengah covid-19” Jurnal Syntax Transformation Vol. 2 No. 4. Hlm. 501.
M.  Iqbal,  s.  Susanto,  M.  Sutoro,  “Efektifitas  Sistem  Administrasi  dalam  Upaya Mendukung  Proses  Administrasi  Cepat,  Sederhana,  dan  Biaya  Ringan  di Pengadilan “ , Jurnal Ilmu Hukum, 2019, vol. 8 no. 2 .
Perdy  Karuru.  2013.  “Pentingnya  Kajian  Pustaka  Dalam  Penelitian”. Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja. Vol. 2 No.
1 (2013). Hlm. 1.
Sonyendah Retnaningsih, dkk. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E- Litigation  Menurut  Perma  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi Perkara  Dan  Persidangan  Di  Pengadilan  Secara  Elektronik  (Studi  Di Pengadilan  Negeri  Di  Indonesia )."  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan Vol.  50 No 1 (2020). Hlm. 128-129.
Tim Penyusun FH Unipas. 2020. Buku Pedoman Penelitian Skripsi Universitas Panji Sakti . Singaraja.