## Ka jia n Yu r idi s U ni dr oi t

## Dalam Hu ku m Kon tra k di  In dones ia
Suradiyanto 1 , Dinny Wirawan Pratiwie 2 suksesdata18@gmail.com, Universitas Mulawarman, Indonesia 1 dinipratiwie@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 2

## Abstract
The aim of the UNIDROIT principle is to harmonize commercial contract law in countries that wish to apply it, so that the material  is  focused on  issues  that  are considered neutral.  The  scope  governed by  the  principle  of UNIDROIT is freedom of contract, bearing in mind the principle of freedom of contract in UNIDROIT seeks to accommodate various interests that are expected to  provide solutions to the problems of the legal system and other economic interests. The mandatory rules of law imposed by the State in its national law, or to implement an  international  convention  or  used  by  an  international  organization,  cannot  be  ruled  out  by  UNIDROIT principles.  If  the  parties  include  the  UNIDROIT  principles  as  a  condition  in  the  contract,  those  conditions cannot rule out the coercive rules of the lex causae or lex fori a third country that has a close relationship with the contract. If (specifically in the arbitration process) UNIDROIT principles are enforced as applicable law, UNIDROIT cannot rule out coercive rules from the legal system that should apply under the International Civil Law (HPI) approach .
Keywords : Unidroit; Contract Law.

## Abstrak
Tujuan dari prinsip UNIDROIT adalah untuk mengharmonisasikan hukum kontrak komersial di negara-negara yang ingin menerapkannya, sehingga materinya difokuskan pada persoalan yang dianggap netral. Ruang lingkup yang diatur oleh prinsip UNIDROIT adalah kebebasan berkontrak, mengingat asas kebebasan berkontrak dalam UNIDROIT ini berusaha  untuk  mengakomodasikan  berbagai  kepentingan  yang diharapkan dapat memberikan solusi  persoalan  perbedaan  sistem  hukum  dan  kepentingan  perekonomian  lainnya.  Kaidah-kaidah  hukum memaksa (mandatory  rules) yang  diberlakukan  oleh  negara  dalam  hukum  nasionalnya,  atau  untuk melaksanakan  suatu  konvensi  internasional  atau  yang  digunakan  oleh  sebuah  organisasi  internasional,  tidak dapat  dikesampingkan  oleh  asas-asas  UNIDROIT.  Bila  para  pihak  memasukkan  prinsip-prinsip  UNIDROIT sebagai  syarat  dalam  kontrak  maka  syarat-syarat  itu  tidak  dapat  mengesampingkan  kaidah  memaksa  dari lex causae atau lex fori negara ketiga yang memiliki kaitan yang erat dengan kontrak. Bila (khususnya dalam proses arbitrase)  asas-asas  UNIDROIT  diberlakukan  sebagai  hukum  yang  berlaku,  maka  UNIDROIT  tidak  dapat mengesampingkan kaidah-kaidah memaksa dari sistem hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan pendekatan Hukum Perdata Internasional (HPI).
Kata kunci: Unidroit ; Hukum Kontrak.
Copyright Notice
:
Authors  retain  copyright  and  grant  the journal  right  of first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0
International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
Agustus 2020, Vol. 12 No. 2
DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1. 1378 Received : August 2020 Accepted : August 2020 Published : September 2020
Suradiyanto, Dinny Wirawan Pratiwie

## 1. PENDAHULUAN
Perjanjian  dan  perikatan  merupakan  istilah-istilah  yang  telah  dikenal  dalam  KUH Perdata  dalam  menggambarkan  tercapainya  suatu  kesepakatan  antara  pihak  untuk  saling mengikatkan  diri  satu  sama  lain.  Dalam  menyikapi  konsekuensi  hukum  dari  kesepakatan untuk  saling  mengikatkan  diri  tersebut,  ternyata  pengertian  perjanjian  tidak  selalu mempunyai pengertian yang sama dengan perikatan, sehingga lebih dahulu dikaji dalam hal apa  pengertian  dari  perjanjian  dapat  disamakan  dengan  perjanjian  dan  dalam  hal  apa pengertian  perjanjian  dan  perikatan  dapat  dibedakan.  Pada  dasarnya  KUH  Perdata  tidak secara  tegas  memberikan  defenisi  dari  perikatan,  akan  tetapi  dalam  Pasal  1313  diberikan defenisi  dari  perjanjian  sebagai  berikut:  Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Walaupun defenisi  dari perikatan tidak secara tegas  diatur dalam KUH Perdata, akan tetapi dalam  Pasal  1233  KUH  Perdata  ditegaskan  bahwa  perikatan  selain  dapat  dilahirkan  dari undang-undang dapat juga dilahirkan dari perjanjian.
Pengertian dari perikatan adalah suatu perikatan perhubungan hukum antara dua orang atau  dua  pihak,  berdasarkan  mana  pihak  yang  satu  berhak  menuntut  sesuatu  hal  dari  pihak yang  lain,  dan  pihak  yang  lain  berkewajiban  untuk  memenuhi  tuntutan  itu,  sedangkan defenisi  dari  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  kepada  seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 1
Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan  kewajiban pada  salah satu atau lebih  pihak  dalam  perjanjian.  Kewajiban  yang dibebankan  pada  debitor  dalam  perjanjian,  memberikan  hak  pada  kreditor  dalam  perjanjian untuk  menuntut  pelaksanaan  prestasi  dalam  perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian  tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah  pelaksanaan  dari  perikatan  yang  timbul  dari  perjanjian.  Tidak  melaksanakan perjanjian  yang  telah  disepakati,  maka  kreditor  berhak  untuk  menuntut  pelaksananaan kembali  perjanjian  yang  belum  terlaksana  atau  yang  telah  dilaksanakan  akan  tetapi  tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak disertai dengan berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan.
Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
1 Subekti, 1990, Hukum Perjanjian , PT Intermasa, Bandung, hlm. 1
lain  atau  lebih.  Rumusan  tersebut  menyebutkan  bahwa  dalam  suatu  perjanjian  itu  memuat unsur-unsur:
a. suatu perbuatan;
b. antara sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;
c. perbuatan tersebut melahirkan perikatan di  antara pihak-pihak yang berjanji.
Perjanjian  lahir  karena  terjadinya  kesepakatan  antara  para  pihak,  yakni  kesepakatan untuk  mengikat  diri.  Hal  ini  merupakan  asas  esensial  dari  Hukum  Perjanjian.  Dalam  asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan  mengikat  yang  terdapat  didalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  yang  mana menyebutkan  bahwa  semua  persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang baagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian,  yaitu  kebebasan  menentukan  "apa"  dan  dengan  "siapa"  perjanjian  itu  diadakan. Sehingga  perjanjian  yang  dibuat  sesauai  dengan  Pasal  1320  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata yang mempunyai kekuatan mengikat.
Dalam transaksi kontrak internasional para pihak sering menghadapi kesulitan dalam menerapkan  hukum  perdata  internasional.  Sehingga  terdapat  kecenderungan  para  pelaku bisnis  dalam  menyusun  kontrak  komersial  lebih  menyukai  untuk  memilih rule  of  law dari pada  memilih  hukum  nasional,  sebagai  the governing  law dari  kontrak  yang  mereka  buat. Principles of International Commercial Contracts (untuk selanjutnya disebut "UNIDROIT") dan United  Nations  Conventions  on  Contracts  for  the  International  Sale  of  Goods  1980 (untuk  selanjutnya  disebut  "CISG")  menganut  asas  konsensualisme  sebagai  prinsip  dasar kontrak  internasional,  mengingat  hubungan  transaksi  bisnis  internasional,  para  pihak  tidak langsung bertemu secara fisik, tetapi menggunakan berbagai sarana telekomunikasi. Dengan tujuan untuk menentukan aturan umum bagi kontrak komersial internasional,  sehingga para pihak yang telah sepakat tunduk pada prinsip tersebut.
Prinsip-prinsip UNIDROIT memberikan solusi dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat menggunakan sumber hukum yang relevan dengan hukum yang berlaku disuatu negara. Sehingga prinsip UNIDROIT digunakan sebagai sumber hukum yang dijadikan acuan dalam menafsirkan  ketentuan  hukum  kontrak  yang  tidak  jelas.  Mengingat  prinsip  UNIDROIT diambil  dari  dari  kebiasaan  dan  praktik  yang  seragam  secara  internasional.  Tujuan  dari prinsip UNIDROIT adalah untuk mengharmonisasikan hukum kontrak komersial di negara- negara  yang  ingin  menerapkannya,  sehingga  materinya  difokuskan  pada  persoalan  yang dianggap  netral.  Ruang  lingkup  yang  diatur  oleh  prinsip  UNIDROIT  adalah  kebebasan
Suradiyanto, Dinny Wirawan Pratiwie
berkontrak,  mengingat  asas  kebebasan  berkontrak  dalam  UNIDROIT  ini  berusaha  untuk mengakomodasikan  berbagai  kepentingan  yang  diharapkan  dapat  memberikan  solusi persoalan perbedaan sistem hukum dan kepentingan perekonomian lainnya. 2
Prinsip-prinsip  CISG  di  sisi  lain  lebih  mengarah  kepada  penyeragaman  hukum kontrak jual beli internasional dan merupakan bentuk dari suatu konvensi hasil kesepakatan politis dari lembaga PBB untuk menghadapi permasalahan komersial internasional. Untuk itu suatu negara yang menggunakan prinsip  CISG harus  memerlukan ratifikasi terlebih dahulu. Substansi  dasar  prinsip CISG diangkat  dari  praktek  nyata  sehingga diupayakan  semaksimal mungkin  dapat  mengakomodasi  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  hubungan  komersial internasional.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  permasalahan  dalam  tulisan  ini  adalah Bagaimana  pembentukan  perjanjian  menurut  prinsip  hukum  internasional  yang  dituangkan dalam  UNIDROIT  dan  CISG  dalam  hukum  kontrak  di  Indonesia?  Adapun  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  unuk  mengkaji  dan  menganalisis  pembentukan  penjanjian  menurut prinsip  hukum  kontrak  internasional  yang  dituangkan  dalam  Unidroit  dan  CTSG  dalam hukum kontrak di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab menjawab  isu-isu  hukum  yang  dihadapi. 3 Penelitian  hukum  normatif  selalu  mengambil  isu dari  hukum  sebagai  sistem  norma  yang  digunakan  untuk memberikan  justifikasi  preskriptif tentang  suatu  peristiwa  hukum,  sehingga  penelitian  hukum  normatif  menjadikan  sistem norma  sebagai  pusat  kajiannya. 4 Sistem  norma  dalam  arti  yang  sederhana  adalah  sistem kaidah atau aturan. 5
Di  dalam  penelitian  hukum  terdapat  beberapa  pendekatan.  Dengan  pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba  untuk  dicari  jawabnya.  Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian hukum  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case
2 Taryana Soenandar, 2004, Prinsip-prinsip UNIDROIT, Sinar Grafita, Jakarta, hlm. 10 3 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum , Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 11
4 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 36
5 Ranuhandoko, 2003, Terminologi Hukum, Grafika, Jakarta, hlm. 419
approach ),  pendekatan  historis  ( historical  approach ),  pendekatan  komparatif  ( comparative approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). 6
Pendekatan yang dipergunakan dalan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti.  Disamping  itu  juga  digunakan pendekatan  komparatif  ( comparative  approach ),  yaitu  dilakukan  dengan  membandingkan undang-undang  suatu  negara  dengan  undang-undang  dari  satu  atau  lebih  negara  lain mengenai hal yang sama. Bahan hukum yang digunakan antara lain:
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif 7 yang terdiri dari:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
3) Principles  of  International  Commercial  Contracts (untuk  selanjutnya  disebut "UNIDROIT")
4) United  Nations  Conventions  on  Contracts  for  the  International  Sale  of  Goods 1980 (untuk selanjutnya disebut "CISG")
5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk  terhadap  bahan  hukum  primer,  yang  terdiri  dari:  berbagai  literatur/buku- buku,  berbagai  hasil  seminar,  lokakarya,  simposium  dan  penelitian,  jurnal,  artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
c. Bahan  hukum  tertier,  adalah  bahan-bahan  hukum  yang  akan  memberikan  petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder, yang terdiri dari:
1) Kamus hukum;
2) Kamus Inggris-Indonesia;
3) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
4) Ensiklopedi.
Teknik  pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  dan  disistematisir kemudian  dilakukan  analisis  secara  kualitatif.  Dengan  kata  lain,  teknik  analisis  yang
6 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Op. Cit , hlm. 93
7 Ibid , hlm. 142
Suradiyanto, Dinny Wirawan Pratiwie
dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  penelitian  diklasifikasikan  sesuai  dengan permasalahan dalam penelitian;
b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan;
c. Bahan  hukum  yang  telah  disistematisasikan  kemudian  dievaluasi,  diberikan argumentasi,  dan  dianalisis  untuk  dijadikan  dasar  dalam  pengambilan  kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
3. PEMBAHASAN
3.1. Syarat Umum Sahnya Perjanjian Berdasarkan KUH Perdata
Syarat  agar  para  pihak  yang  saling  mengadakan  janji  dapat  dikatakan  telah mengadakan  perjanjian  menurut  hukum  dapat  meliputi  baik  subjeknya  rnaupun objeknya. Kesemuanya itu diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan seterusnya, dalam Bab Dua Bagian Kedua Buku III.
Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat.  Dalam  bahasa  aslinya  sebenarnya  tertulis:  untuk  "adanya" (bestaanbaarheid) suatu  perjanjian menurut  Pasal 1320  KUH Perdata  diperlukan  4 syarat. 8 Kata "adanya" perjanjian  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  oleh  para  sarjana  dianggap  kurang  tepat, karena ada  kalanya sekalipun  suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu dari keempat syarat  yang  ditentukan  tersebut,  namun  diterima  sebagai  "ada", sekalipun  mengandung cacat  dan  karenanya  sebagai  "tidak  sah",  sehingga  terdapat  kemungkinan  dibatalkan. Tidak sah disini dimaksudkan: dapat dibatalkan. 9
Keempat  syarat  untuk  sahnya  perjanjian  menurut  Pasal  1320  KUH  perdata adalah:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
c. Suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal.
Dua  syarat  yang  pertama  adalah  syarat  yang  menyangkut  subjeknya  (syarat subjektif), dan dua syarat yang terakhir adalah syarat yang menyangkut objeknya (syarat objektif). Menurut Pasal 1331 KUH Perdata, selama perjanjian yang mengandung cacat
8 Oleh Subekti R. Tjitrosudibjo, Pasal  1320 KUH Perdata langsung  diterjemahkan "untuk sahnya...", terjemahan mana mengandung penafsiran
9 J. Satrio, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku J), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 162
tertentu belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya suatu perjanjian yang  memenuhi  syarat-syarat  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Suatu  perjanjian  yang  dibuat oleh  para  pihak  yang  tidak  cakap,  dan  karenanya  tidak  memenuhi  syarat  kedua  Pasal 1320,  tetap  mengikat  para  pihak  selama  perjanjian  tersebut  belum  dibatalkan.  Dengan demikian,  apabila  terdapat  cacat  pada  syarat  subjektif,  maka  harus  dimintakan pembatalan.  Lain  halnya  jika  terdapat  cacat  pada  syarat  objektif.  Perjanjian  yang  cacat dalam  segi  objeknya,  yairu  mengenai  segi  "suatu  hal  tertentu"  atau  "suatu  sebab  yang halal", adalah batal demi hukum.

## 3.2. Saat Lahirnya Perjanjian
3.2.1 Lahirnya Perjanjian menurut KUH Perdata
Unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  sebagaimana  telah dijabarkan  terdahulu,  merupakan  patokan  umum  yang  diberikan  oleh  pembuat undang-undang untuk menentukan bagaimana suatu perjanjian lahir. 10
Unsur-unsur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  tersebut  memberikan  kesimpulan kepada  kita  bahwa  sesungguhnya  hukum  perjanjian  KUH  Perdata  menganut  azas konsensualisme,  yang  artinya:  hukum  perjanjian  KUH  Perdata  itu  menganut  suatu azas  bahwa  untuk  melahirkan  perjanjian  cukup  dengan  sepakat  saja  dan  bahwa perjanjian itu telah dilahirkan dan mengikat pada saat tercapainya konsensus. 11
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  unsur  kesepakatan  dalam  Pasal  1320 KUH  Perdata  merupakan  unsur  yang  paling  utama  dalam  pembentukan  suatu perjanjian. Berikut akan dijabarkan secara umum mengenai aspek kesepakatan dalam hukum perjanjian KUH Perdata:
1) Pernyataan Kehendak dan Tindakan Hukum
Kesepakatan  adalah  syarat  subjektif  yang  seringkali  menimbulkan persoalan  bagi  para  pihak,  karena  KUH  Perdata  tidak  menentukan  secara  jelas mengenai kapan lahirnya suatu kesepakatan.
Menutup  perjanjian  adalah  sebuah  tindakan  hukum,  dan  karenanya kehendak  ditujukan  kepada  timbulnya  suatu  akibat  hukum  tertentu  yang dikehendaki. Orang dikatakan telah memberikan persetujuannya atau sepakatnya (toestemming), jika  orang  tersebut  memang  menghendaki  apa  yang  disepakati.
Dengan  demikian  sepakat  sesungguhnya  merupakan  pertemuan  antara  dua
10 Ibid , hlm. 161
11 Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3
Suradiyanto, Dinny Wirawan Pratiwie
kehendak, yang mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. 12
Persesuaian  kehendak  saja  antara  dua  pihak  belum  menimbulkan  suatu perikatan,  karena  hukum  hanya  mengatur  perbuatan  nyata  (luar)  daripada manusia. Kehendak tersebut harus saling bertemu dan untuk dapat saling bertemu harus  dinyatakan.  Tetapi  pertemuan  dua  kehendak  saja  belum  cukup  untuk menimbulkan perjanjian yang dilindungi oleh hukum, karena kehendak itu harus dinyatakan,  harus  nyata  bagi  yang  lain,  dan  harus  dapat  dimengerti  oleh  pihak lain. 13
Pemberitahuan  mengenai  kehendak  tersebut  dapat  dikatakan  secara  tegas, dan  dapat  pula  secara  tidak  dikatakan.  Cara  yang  terakhir  ini  seringkali  terjadi siapa  naik  trem,  dengan  perbuatan  begitu  saja  ia  sudah  mengikatkan  diri  untuk membayar  perjalanannya  kepada  kondekrur  sebagai  wakil  dari  perusahaan  trem itu, dan kondektur tersebut juga mengikatkan diri, secara tidak dikatakan, untuk mengangkut penumpang itu seaman mungkin. 14
Pernyataan-pernyataan yang tidak dikatakan sering terjadi dalam lalu lintas hukum,  dan  jika  orang  menghendaki  sebuah  rumus  umum,  maka  itu  dapat diambil dari sebuah arrest Hoge Raad tahun 1926 (HR 6 Mei 1926, W. 11513, NJ 1926  halaman  721),  yang  perumusannya  adalah  bahwa  persetujuan  untuk membuat perjanjian dapat ternyata dari tingkah laku-tingkah laku para pihak yang terikat,  sehubungan  dengan  kebutuhan  lalu  lintas  masyarakat  dan  kepercayaan yang oleh karena itu ditimbulkan pada pihak lainnya. 15
Inti  dari  suatu  kesepakatan  apabila  kita  teliti  lebih  lanjut,  adalah  suatu penawaran  yang  diakseptir  (diterima/disambut)  oleh  lawan  janjinya.  Penawaran dan  akseptasi  dapat  datang  dari  kedua  belah  pihak  secara  timbal  balik.  Dengan demikian  sekarang  dapat  diketahui  bahwa  penawaran  dan  akseptasi  merupakan unsur  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  lahirnya  perjanjian.  Sayangnya pembuat  undang-undang  tidak  memberikan  suatu  patokan  yang  dapat  dipakai
12 J. Satrio, Op. Cit., hlm . 165 13 Dalam  RUU  NEW  Pasal  3.2.2  diberikan  ketentuan  tentang  tindakan  hukum  sebagai  berikut: Een rechtshandeling  vereist  een  op  een  rechtsgevog  gerichte  wil  die  zich  door  een  verklaring  heeft  geopenbaard (Tindakan  hukum  mensyaratkan  adanya  kehendak  yang  ditujukan  kepada  timbulnya  akibat  hukum  tertentu, yang dinyatakan dalam suatu pernyataan)
14 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan,  1980, Hukum  Perutangan  (Bagian  B), Seksi  Hukum  Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 18
15 Ibid , hlm. 19
sebagai  pegangan  untuk  menentukan  adanya  dan  sejauh  mana  penawaran dan/atau akseptasi mengikat. 16
Unsur-unsur suatu kesepakatan dengan demikian dapat disimpulkan, yakni harus  terdapat  penawaran (aanbond) dari  yang  menawarkan,  dan  akseptasi  dari yang menerima. Perlu diingat bahwa dalam perjanjian masing-masing pihak dapat bertindak sebagai pihak yang memberikan penawaran maupun yang mengakseptir atau kedua-duanya sekaligus. Namun apabila pada penawaran dan akseptasi yang dilaksanakan  secara  pribadi  antara  2  orang  yang  saling  berhadap-hadapan  saja, terkadang  tidak  mudah  bagi  kita  untuk  menentukan  saat  tercapainya  sepakat, apalagi kalau kedua orang tersebut tinggal di dua tempat yang berlainan.
Selanjutnya yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa yang dimaksud dengan  sepakat  disini  (Pasal  1320  KUH  Perdata)  adalah  sepakat  pada  saat lahirnya perjanjian, bukan pada saat pelaksanaannya.
2) Pernyataan yang Ditujukan dan Dimengerti Pihak Lawan
Kita  dapat  mengatakan  timbul  sepakat  apabila  kehendak  yang  satu,  yang ditujukan  kepada  pihak  lain  sampai  kepada  dan  oleh  pihak  lainnya  dimengerti kehendaknya,  dan  pihak  tersebut  menyatakan  menerima  atau  menyetujuinya. Dengan  demikian,  kita  baru  dapat  mengatakan  suatu  pernyataan  adalah  suatu penawaran,  kalau  ia  sampai  pada  orang  yang  diberikan  penawaran,  sedangkan "pernyataan"  itu  sendiri  harus  kita  artikan  sebagai  suatu  tanda  yang  dapat diketahui dan dimengerti oleh lawan janjinya. 17
Konsekuensinya  adalah  jika  terjadi  karena  penawaran  itu  diterima  secara keliru,  terdapat  akseptasi  yang  menyimpang  dari  penawarannya,  maka  pada asasnya tidak lahir dari perjanjian. Penerimaan seperti itu dapat dianggap sebagai penawaran  balik,  sebagai  penawaran  baru,  tetapi  sekarang  dari  pihak  yang  lain, dan sebagai penolakan dari penawaran yang pertama.
Hal yang menjadi  persoalan adalah  dalam menentukan apakah pihak yang satu benar-benar mengerti apa yang telah ia sepakati, karenadapat saja terjadi ia dalam  upayanya  untuk  menghindarkan  diri  dari  keterikatannya  pada  perjanjian yang terlanjur ia tutup, dan kemudian ia sesali, ia mengaku, bahwa ia telah salah
16 J. Satrio, Op. Cit., hlm. 165-166 17 Asser-Hartkamp,  1989, Handleiding  Tot  de  Beofening  van  het  Nederlandsch  Burgelijke  Recht, Verbitenissenrecht (Jilid II), Algemene Leer der Overeenkomsten, Tjeenk-Willink, Zwolle, hlm. 126, dalam J. Satrio, Op. Cit., hlm. 123

## KAJIAN YURIDIS UNIDROIT DALAM HUKUM KONTRAK DI INDONESIA
Suradiyanto, Dinny Wirawan Pratiwie
mengerti  kehendak  dari  lawan  janjinya. 18 Namun  apabila  suatu  pernyataan kehendak  ternyata  tidak  jelas  dan  mengandung  arti  ganda,  maka  dalam  hal demikian  kita  harus  memperhatikan  faktor-faktor  keadaan  pada  saat  pernyataan diberikan, kebiasaan setempat, dan kebiasaan dalam kalangan tertentu.
3) Cara Menyatakan Kehendak
Telah  dikatakan  pada  paragraf  sebelumnya  bahwa  cara  mengutrakan kehendak  dapat  bermacam-macam,  dan  bila  dituangkan  dalam  skema,  akan terlihat sebagai berikut:

## Skema 1. Pernyataan Kehendak
Sekalipun  undang-undang  tidak  secara  tegas  mengatakan,  tetapi  dari ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH  Perdata,  yang  mana  orang  menyimpulkan  bahwa  pada  asasnya,  kecuali ditentukan  lain,  undang-undang  tidak  menentukan  cara  orang  menyatakan kehendak. 19
4) Bentuk Pernyataan Kehendak
Perjanjian-perjanjian  tertentu  mensayaratkan  agar  kesepakatan  itu dituangkan  dalam  bentuk  tertentu.  Untuk  beberapa  tindakan  hukum  tertentu Hukum  Perdata (dalam arti  luas) mensyaratkan perwujudan  dalam  bentuk  suatu akta  (bentuk  tertulis)  atau  malahan  dalam  bentuk  suatu  akta  otentik.  Memang undang-undang  tidak mensyaratkan  bentuk tertentu  itu, namun akta  yang dibuat oleh  para  pihak  tersebut  dimaksudkan  sebagai  alat  bukti  adanya  kesepakatan
18 Ibid
19 RUU  NBW  mengusulkan  pengaturan  hal  itu  secara  tegas  dalam  Pasal  3.2.4.1,  yang  menetapkan bahwa  kecuali  ditentukan lain,  maka suatu pernyataan, termasuk suatu pemberitahuan,  dapat  dilakukan  dalam wujud apapun dan dapat tersimpul di dalam satu atau lebih tindakan/sikap
Dengan Akta Otentik Pernyataan Kehendak
Dengan Akta Bawah Tangan Secara Tegas Tertulis Lisan Dengan Tanda Secara Diam- diam
diantara  mereka.  Tetapi  di  luar  dan  di  samping  itu,  mereka  bebas  untuk membuktikannya dengan bukti yang lain. 20
Apabila  undang-undang  mensyaratkan  bentuk  tertentu,  misalnya  tertulis, maka  di  sini  maknanya  selain  berlaku  sebagai  alat  bukti  adalah  juga  syarat konstitutif  untuk  adanya  perjanjian  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  undang- undang.  Hal  yang  disyaratkan  oleh  undang-undang  adalah  mengenai penuangan daripada  perjanjian  itu,  harus  dalam  bentuk  tertentu,  sedangkan  penawaran  dan akseptasinya  dapat  dalam  bentuk  apapun,  namun  untuk  perjanjian-perjanjian tertentu  oleh  undang-undang  ditentukan  baru  mengikat  para  pihak  sebagai perjanjian yang diatur menurut undang-undang dan dituju oleh para pihak kalau dipenuhi syarat bahwa ia dituangkan dalam bentuk seperti yang disyaratkan oleh undang-undang.  Tetapi  hal  itu  tidak  berarti  bahwa  sebelum  dituangkan  dalam bentuk yang disyaratkan undang-undang sama  sekali tidak ada perjanjian antara mereka. Dapat terjadi terjadi suatu perjanjian, tetapi bukan seperti yang dimaksud oleh  para  pihak,  misalnya  baru adapactum  de  contrahendo yang  mengandung arti:  kalau  ditentukan,  bahwa  suatu  pernyataan  harus  dilakukan  secara  tertulis, maka selama tidak bertentangan dengan tujuan daripada ketentuan itu, pernyataan tersebut juga dapat diberikan dalam bentuk exploit . 21
5) Unsur yang Menentukan: Kehendak atau Pernyataan Kehendak
Unsur  kehendak  dan  pernyataan  merupakan  unsur-unsur  yang  pokok,  di samping unsur lain yang menentukan lahirnya perjanjian, apabila melihat bahwa suatu kesepakatan itu dicapai melalui pertemuan pernyataan kehendak.
Masalah  akan  timbul:  jika  terdapat  kondisi  dimana  seseorang  menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya, atau pernyataan yang ditujukannya  itu  sampai  pada  lawan  janjinya  namun  tidak  sesuai  dengan kehendak si pemberi pernyataan. Pertanyaannya disini adalah apakah kesepakatan lahir atas dasar pernyataan ataukah atas dasar kehendak?. Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan ini, maka bermunculan teori-teori berikut ini:
a) Teori Kehendak (Wilstheorie)
Menurut  teori  ini  yang  menentukan  terlah  terjadinya  suatu  perjanjian adalah  kehendak  para  pihak.  Perjanjian  mengikat  apabila  kedua  kehendak
20 J. Satrio, Op. Cit., him. 189-190 21 Hartono Soerjopratikno, 1982, Aneka Perjanjian Jual Beli, Seksi Notarial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 6
Suradiyanto, Dinny Wirawan Pratiwie
saling  bertemu  dan  perjanjian  mengikat  atas  dasar  bahwa  kehendak  para pihak  patut  dihormati.  Pada  prinsipnya  menurut  teori  ini,  suatu  persetujuan yang tidak didasarkan atas suatu kehendak yang benar adalah tidak sah, atau dengan  kata  lain,  jika  seseorang  memberikan  suatu  pernyataan  tetapi  tidak sesuai  dengan kehendakanya,  maka  pernyataan  tersebut  tidak  mengikat dirinya. Teori inilah yang berlaku pada saat pembentukan KUH Perdata.
Keberatan  pada  teori  ini,  yakni:  pembuktian  adanya  kekeliruan  adalah tidak mudah. Perlu diingat bahwa yang menuntut pembatalan atau pernyataan batal, wajib membuktikan bahwa memang yang dikehendaki adalah lain dari apa  yang  dinyatakan. 22 Dan  lagipula  sesungguhnya  seseorang  itu  dalam hidup  dalam  masyarakat  seharusnya  dapat  berpegang  kepada  apa  yang dikatakan orang lain.
b) Teori Gevaanetting
Menurut  teori  ini,  setiap  orang  harus  bertanggung  jawab  sendiri  atas kekeliruan di dalam ucapannya itu. Atau dengan perkataan lain, setiap orang yang turut serta dalam pergaulan hidup harus menerima konsekuensi bahwa tindakan dan ucapannya itu mungkin saja ditafsirkan oleh pihak lain menurut arti  yang  dianggap  patut  oleh  anggota  masyarakat  yang  bersangkutan. 23
Dengan demikian seseorang tidak boleh sembarangan mengucapkan sesuatu yang  dapat  menimbulkan  salah  ucap  tidak  patut  untuk  turut  dipikul  oleh orang lain, tetapi harus dipikul si salah ucap sendiri.
c) Teori Pernyataan
Hal  yang  menjadi  patokan  adalah  apa  yang  dinyatakan  seseorang. Apabila  pernyataan  2  orang  sudah  saling  bertemu,  maka  perjanjian  sudah terjadi  dan  karenanya  mengikat  para  pihak.  Kepastian  hukum  dalam pergaulan  hidup  menuntut,  bahwa  orang  harus  bisa  berpegang  pada pernyataan-pernyataan orang lain. 24
Keberatan pada teori ini, yakni: pernyataan kehendak tidak selalu (dalam keadaan  bagaimanapun)  dapat  dipakai  sebagai  dasar  keterikatan  seseorang
22 G. W. Paton, 1951, A Textbook of Jurisprudence, Oxford at the Clarendon Press, hlm. 356. ' J. Satrio, Op. Cit ., hlm. 201 23 Ibid., hlm. 203-204 24 Ibid , him. 208
secara  adil.  Dalam  prakteknya  tidak  terdapat  orang  yang  menganut pernyataan secara absoulut konsekuen. 25
d) Teori Kepercayaan
Menurut  teori  ini,  sekalipun  kita  pada  awalnya  mendasarkan  kepada pernyataan,  tetapi  sesudah  itu  kita  tidak  menilai  pernyataan  tersebut berdasarkan  kehendak  yang  sebenarnya  dari  si  pembuat  pernyataan,  tetapi dari  gambaran  (pengharapan)  yang  muncul  pada  si  penerima  pernyataan. Dengan  demikian  pernyataan  dan  pengharapan  yang  ditimbulkan  oleh pernyataan itu menjadi unsur utana dalam perjanjian. 26
Roscoe  Pound  dengan  teori injurious  reliance mengatakan  pula  bahwa unsur  kepercayaan  atau  pengharapan  yang  ditimbulkan  oleh  pernyataan seseorang turut berperan menjadi unsur yang menentukan ada atau tidaknya sepakat. 27
Keberatan pada  teori ini, yakni: teori ini  seakan-akan "kehendak"  tidak memegang  peranan  lagi,  sebab  yang  penting  sekarang  adalah  kepercayaan yang ditimbulkan oleh pernyataan. Teori ini sebenarnya didasarkan atas fiksi kehendak  dari  para  pihak,  dan  fiksi  tersebut  diterima  sebagai  dasar,  tidak hanya dalm hal-hal di mana kehendak yang sebenarnya tidak ada, tetapi juga dalam hal-hal dimana kehendak itu sebenarnya ada.
Undang-undang  sendiri  tidak  secara  tegas  menyatakan  menganut  teori yang mana. Apabila kita tinjau Pasal 1342 KUH Perdata, maka seakan-akan pembentuk  undang-undang  menganut  Teori  Pernyataan,  sebab  jikalau  kata- kata  perjanjian  (sebagai  pernyataan  kehendak)  telah  jelas  bagi  yang menerima  menurut  ukuran  yang  berlaku  dalam  masyarakat  tersebut,  maka kita  tidak  diperkenankan  menyimpang  daripada  itu.  Tetapi  bila  kita  tinjau Pasal  1343  KUH  Perdata,  maka  terlihat  bahwa  undang-undang  cenderang menganut Teori Kehendak.
Pada  Pasal  1346  KUH  Perdata,  dikatakan  bahwa  perjanjian  harus ditafsirkan  menurut  kebiasaan  yang  berlaku  di  tempat  di  mana  perjanjian dibuat,  maka  kita  cenderung  untuk  mengatakan  bahwa  dalam  hal  ini pembentuk undang-undang cenderung menerima Teori Kepercayaan.
25 Ibid 26 Ibid 27 Ibid
Suradiyanto, Dinny Wirawan Pratiwie
Kata-kata  dalam  suatu  perjanjian  sesungguhnya  merupakan  rangkaian tanda  yang  bermaksud  memberikan  suatu  gambaran  kepada  pihak  lain, tentang  apa  yang  terdapat  dalam  pikirannya  atau  apa  yang  dikehendakinya. Pada pihak lain yang menerimanya, akan muncul suatu gambaran mengenai apa  yang  ditawarkan/dinyatakan  oleh  pihak  lawan.  Tetapi  gambaran  yang muncul pada pihak lain itu adalah gambaran yang dipengaruhi oleh kebiasaan yang  berlaku  dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam  menafsirkan  tanda-tanda seperti itu. 28
Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang pokok di sini bukan kehendak  pihak  yang  menyatakan,  tetapi  keyakinan  yang  ditimbulkan (gambaran  yang  muncul)  pada  pihak  lain,  menurut  ukuran  kebiasaan  yang berlaku, tentang apa yang dikehendaki oleh lawan janjinya. 29

## 3.2.2. Lahirnya perjanjian menurut UNIDROIT
Menurut  UNIDROIT,  kesepakatan  dicapai  melalui  penawaran  dan  penerimaan. Para penyusun prinsip UNIDROIT melihat unsur-unsur praktis dari proses terjadinya perjanjian. Pasal 2.1. UPICCs 30 menyatakan bahwa adanya kesepakatan di antara para pihak adalah cukup untuk membenruk perjanjian atau kontrak. Kesepakatan tersebut terbenruk  melalui  proses  penawaran  atau offer (Pasal  2.2.  UPICCs)  dan  penerimaan atau acceptance (Pasal 2.6. UPICCs).
Kesepakatan  dapat  dianggap  terbentuk  walaupun saat  yang  pasti dari  pengajuan offer dan acceptance tidak  tampak  dengan  jelas,  dan  dalam  situasi  seperti  ini kesepakatan harus dibuktikan dari perilaku para pihak (conduct of the parties).
UNIDROIT  pula  menentukan  secara  jelas  mengenai  mekanisme offer dan acceptance ini,  yaitu  hal  mana  yang  tidak  tertuang  secara  jelas  dalam  pasal-pasal KUH Perdata.
1) Penawaran (offer)
Menurut  Pasal  2.1.2  terdapat  dua  syarat  agar  suatu  penawaran  (proposal) dapat dianggap sebagai offer, yakni:
a) Isi  proposal  cukup  pasti  sehingga  dengan acceptance saja  kontrak  dapat dianggap terbentuk;
28 Ibid. , hlm. 232
29 Ibid., hlm. 232-233
30 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004
b) Menunjukkan kehendak pihak offer or (pemberi penawaran) unruk terikat pada tawarannya,  seandainya  tawarannya  diterima  oleh offeree (penerima penawaran).
Dengan  demikian  walaupun  persyaratan-persyaratan  tertentu  belum  dimuat dalam proposal, tawaran dapat dianggap offer apabila persyaratan-persyaratan itu dapat  ditentukan  kemudian  (harus  ditetapkan  secara  kasuistik).  Penawaran  yang tidak memenuhi syarat intention to be bound akan dianggap sebagai invitation to offer atau opening negotiations saja.
2) Penerimaan (acceptance)
Menurut Pasal 2.1.6 UPICCs cara-cara acceptance dapat dilakukan dengan:
a) Memberikan  pernyataan  yang  menunjukkan  suatu  persetujuan.  Diam  atau tidak  melakukan  apapun  tidak  menunjukkan  terjadinya  persetujuan  atau penerimaan, kecuali bila hal itu disepakati sebelumnya oleh para pihak;
b) Penerimaan atas suatu offer baru akan efektif pada saat adanya indikasi bahwa penerimaan telah sampai pada offeror;
c) Berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh offeror dan offeree, dapat dengan cara offeree melakukan  suatu  tindakan  tanpa  memberitahu offeror dan  pada saat itu juga perjanjian menjadi efektif.
Acceptance harus ada apabila terdapat persetujuan atas offer dari offeree, dan persetujuan  tidak  bersyarat  dan  tidak  mengandung  perubahan-perubahan fundamental  terhadap offer.  Acceptance pula  dapat  dianggap  terjadi  dengan adanya  perilaku  pihak offeree yang  sesuai  dengan  isi offer, dan  akan  mengikat apabila  petunjuk  dari  adanya  persetujuan  sampai  kepada offeror. UNIDROIT menggunakan "receipt principle", dan bukan "dispatch principle", karena resiko kegagalan pengiriman lebih baik dipikul oleh offeree.
3.3. Azas Kebebasan Berkontrak
Dalam  ilmu  hukum,  dikenal  beberapa  asas  hukum  terhadap  suatu  kontrak  yaitu sebagai berikut:
a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur;
b. Asas kebebasan berkontrak;
c. Asas pacta sunt servanda;
d. Asas konsensual;
e. Asas obligatoir.
Suradiyanto, Dinny Wirawan Pratiwie
Berdasarkan  hukum  prerdata  yang  berlaku  di  Indonesia,  kebebasan  berkontrak dapat  disimpulkan  dari  ketentuan  pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata,  yang  menyatakan bahwa  semua  kontrak  (perjanjian)  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang bagi mereka yang membuatnya.
Sumber  dari  kebebasan  berkontrak  adalah  kebebasan  individu  sehingga  yang merupakan  titik  tolaknya  adalah  kepentingan  individu  pula.  Dengan  demikian  dapat dipahami  bahwa  kebebasan  individu  memberikan  kepadanya  kebebasan  untuk berkontrak.
Berlakunya  asas  konsensualisme  menurut  hukum  perjanjian  Indonesia memantapkan  adanya  asas  kebebasan  berkontrak.  Tanpa  sepakat  dari  salah  satu  pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.
Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) ini merupakan konsekuensi dari berlakunya  masa  kontrak  sebagai  hukum  mengatur.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksudkan dengan  asas  kebebasan  berkontrak  adalah  suatu  asas  yang  mengajarkan  bahwa  para pihak  dalam  suatu  kontrak  pada  prinsipnya  bebas  untuk  membuat  atau  tidak  membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak, tersebut. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut:
a. Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
b. Tidak dilarang oleh Undang-undang;
c. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;
d. Harus dilaksanakan dengan itikad baik. 31
Di  dalam  Buku  III  KUH  Perdata  dikenal  empat  asas  penting  yang  bersifat universal,  yaitu  asas  kebebasan  berkontrak,  asas pacta  sunt  servanda, asas  itikad  baik dan  asas  konsensualisme.  Tiga  asas  yang  pertama  (kebebasan  berkontrak, pacta  sunt servanda dan  itikad  baik)  dapat  disimpulkan  dalam  Pasal  1338  KUH  Perdata  yang menyatakan bahwa:
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".
Asas  konsensualisme  mengandung  arti  "kemauan" (will) dan  terdapat  di  dalam Pasal 1320, yang menyatakan bahwa:
31 Munir Fuady, 2003, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12
"Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang  mengikatkan  diri,  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perjanjian,  suatu  pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang".
Dengan demikian, perjanjian atau perikatan yang timbul pada dasarnya sudah sah apabila  sudah  sepakat  mengenai  hal-hal  yang  pokok  dan  tidak  diperlukan  sesuatu formalitas untuk menjadikannya sah.
Kebebasan  berkontrak  berlatar  belakang  pada  faham  individualisme  yang  lahir dalam  zaman  Yunani  dan  berkembang  pesat  dalam  zaman renaissance. Faham  ini berpandangan  bahwa  setiap  orang  bebas  untuk  memperoleh  apa  yang  dikehendakinya. Asas kebebasan berkontrak ini juga merupakan  dasar dalam Principles of International Commercial  Contracts, seperti  tercantum  dalam  Pasal  1.1.  UNIDROIT; Freedom  of Contract, yang berbunyi: " The parties are free to enter into a contract and to determine its content'"? 32
Prinsip  Utama UNIDROIT  yang  selain mewarnai  pemberlakuan  hampir  seluruh asas  yang  ada  di  UNIDROIT,  dan  juga  dianggap  sebagai  salah  satu  tiang  utama  dari suatu tata ekonomi internasional yang terbuka berorientasi pasar, dan kompetitif adalah bahwa para pelaku bisnis adalah BEBAS untuk menentukan kepada siapa mereka akan menawarkan atau dari  siapa mereka akan memperoleh pemasokan barang atau jasanya, dan  bagi  mereka  terbuka  kemungkinan  untuk  secara  bebas  bersepakat  tentang persyaratan-persyaratan setiap transaksi yang mereka adakan.
Walaupun  demikian  ada  beberapa  pembatasan  terhadap  kebebasan  berkontrak yaitu:
a. Di  dalam  sektor-sektor  ekonomi  di  mana  negara  berwenang  menetapkan kebijaksanaan  yang  mengecualikan  sektor-sektor  itu  dari  persaingan,  demi kepentingan  umum.  Pembatalan  kebebasan  para  pihak  dapat  meliputi  pembatasan untuk menetapkan sendiri isi kontrak mereka sesuai pasal 1.5 UNIDROIT:
"The parties may exclude the application of these Principles or derogate from or vary  the  effect  of  any  of  their  provisions,  except  as  otherwise  provided  in  the Principles."
Pasal tersebut dapat diterangkan diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Asas  ini  menggambarkan  sifat  asas-asas  UNIDROIT  sebagai  "Hukum Pelengkap" (aanvullend rechts);
32 Madjedi Hasan, 2005, Pacta Sunt Servanda, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24-25

## KAJIAN YURIDIS UNIDROIT DALAM HUKUM KONTRAK DI INDONESIA
Suradiyanto, Dinny Wirawan Pratiwie
2) Para  pihak  dapat  tidak  memberlakukan  atau  memodifikasi  asas-asas  Unidroit untuk disesuaikan pada kebutuhan kontrak mereka (diam-diam atau tegas);
3) Penolakan  atau  modifikasi  asas-asas  UNIDROIT  tidak  dapat  melanggar  asas- asas yang bersifat memaksa di dalam UNIDROIT.
b. Pembatasan  oleh  aturan-aturan  hukum  memaksa  yang  diberlakukan  oleh  sebuah Negara seperti dalam Pasal 1.4 UNIDROIT:
"Nothing  in  these  Principles  shall  restrict  the  application  of  mandatory  rules,
'whether of national, international or supranational origin, which are applicable in accordance ~with the relevant rues of private international law ".
Pasal tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:
1) kaidah-kaidah  hukum  memaksa (mandatory  rules) yang  diberlakukan  oleh Negara  dalam  hukum  nasionalnya,  atau  untuk  melaksanakan  suatu  konvensi international  atau  yang  digunakan  oleh  sebuah  organisasi  internasional,  tidak dapat dikesampingkan oleh asas-asas UNIDROIT.
2) Bila para  pihak  memasukkan  prinsip-prinsip  UNIDROIT  sebagai  syarat dalam kontrak maka syarat-syarat itu tidak dapat mengesampingkan kaidah memaksa dari lex causae atau lex fori atau negara ketiga yang memiliki kaitan yang erat dengan kontrak.
3) Bila  (khsusnya  dalam  proses  arbitrase)  asas-asas  UNIDROIT  diberlakukan sebagai  hukum  yang berlaku maka  UNIDROIT  tidak dapat  mengesampingkan kaidah-kaidah  memaksa  dari  sistem  hukum  yang  seharusnya  berlaku berdasarkan pendekatan Hukum Perdata Internasional (HPI).
Pada  prinsipnya  penggunaan  asas-asas  UNIDROIT  dalam  kontrak  tidak  dapat mengesampingkan kaidah memaksa dari system hukum yang harus berlaku berdasarkan Hukum Perdata Internasional (HPI).

## 4. KESIMPULAN
Kaidah-kaidah  hukum  memaksa (mandatory  rules) yang  diberlakukan  oleh Negara dalam hukum nasionalnya, atau untuk melaksanakan suatu konvensi international atau  yang  digunakan  oleh  sebuah  organisasi  internasional,  tidak  dapat  dikesampingkan oleh  asas-asas  UNIDROIT.  Bila  para  pihak  memasukkan  prinsip-prinsip  UNIDROIT sebagai syarat dalam kontrak maka syarat-syarat itu tidak dapat mengesampingkan kaidah memaksa dari lex causae atau lex fori atau negara ketiga yang memiliki kaitan yang erat dengan  kontrak.  Bila  (khsusnya  dalam  proses  arbitrase)  asas-asas  UNIDROIT
diberlakukan  sebagai  hukum  yang  berlaku  maka  UNIDROIT  tidak  dapat mengesampingkan  kaidah-kaidah  memaksa  dari sistem  hukum  yang  seharusnya  berlaku berdasarkan pendekatan Hukum Perdata Internasional (HPI).

## 5. REFERENSI
Hartono Soerjopratikno, 1982, Aneka Perjanjian Jual Beli, Seksi Notarial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
J.  Satrio,  2001, Hukum  Perikatan,  Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian  (Buku  J), Citra Aditya Bakti, Bandung.
Madjedi Hasan, 2005, Pacta Sunt Servanda, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Munir Fuady, 2003, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum , Prenada Media Grup, Jakarta.
Ranuhandoko, 2003, Terminologi Hukum, Grafika, Jakarta.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Perutangan (Bagian B), Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Subekti, 1990, Hukum Perjanjian , PT Intermasa, Bandung.
---------, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung
Taryana Soenandar, 2004, Prinsip-prinsip UNIDROIT, Sinar Grafita, Jakarta.