## PENGARUH  NPWP DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Civitas Akademika Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang)
Nela Dharmayanti Siti Aisyah Humayroh
Fakultas Ekonomi, Program Study Akuntansi. Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

## ABSTRACK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  NPWP  dan  sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Populasi  yang  digunakan  pada penelitian ini yaitu dosen, mahasiswa/i dan karyawan Universitas Islam Syekh- Yusuf  Tangerang  yang  berjumlah  4.353  dan  untuk  sampelnya  berjumlah  98 responden  wajib  pajak  di  Universitas  Islam  Syekh-Yusuf  Tangerang  dengan menggunakan rumus Slovin. Hasil dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang di proses dan di analisis dengan menggunakan analisa regresi berganda.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kuantitatif.  Uji  kualitas  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  uji validitas pearson correlation dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Untuk  uji  hipotesis  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  uji  R 2 yang sudah  disesuaikan,  uji  F  dan  uji  t.  Hasil  dalam  penelitian  ini  membuktikan bahwa terdapat hubungan sangat kuat antara NPWP terhadap kepetuhan wajib pajak  dengan  nilai  korelasi  0,806.  Kontribusi  sanksi  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  27,1%  sisanya  dipengaruhi  faktor  lain  yang belum diteli dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya, serta dan t hitung > t tabel (5,971  >  1,984),  maka  Ho2  ditolak  dan  Ha2  diterima,  yang  berarti  terdapat pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  antara  NPWP  dan  sanksi  perpajakan kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  secara  simultan  terdapat  hubungan  yang sangat  kuat  antara  NPWP  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak dengan nilai korelasi 0,820.
Kata Kunci : NPWP, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan  pemerintah  Negara  Indonesia  yang  tertuang dalam  pembukaan  Undang–Undang  Dasar  1945  adalah  untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menjalankan  pemerintahan  yang  baik  dan  melaksanakan  pembangunan di  segala  bidang,  tentunya  dengan  didukung  oleh  sumber  pembiayaan yang  memadai.  Salah  satu  sumber  pembiayaan  negara  adalah  pajak. Pajak merupakan pemberi kontribusi terbesar dalam penerimaan negara, mempunyai  dampak  yang  sangat  besar  bagi  kelangsungan  Negara Republik  Indonesia.  Walaupun  masih  ada  sektor-sektor  lain  yang  juga memberikan  kontribusinya  dalam  penerimaan  negara,  pajak  tetap menjadi yang paling dominan.
Berdasar  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  45)  pasal  23-A dinyatakan  bahwa  “ Pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.
Menurut  pasal  1  Undang-Undang  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No 28 tahun 2007 berbunyi:
“Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  setiap  tahun  semakin  meningkat.  Hal  ini  menunjukan  bahwa peranan  pajak  semakin  besar  dalam  APBN.  Oleh  karena  itu,  Direktorat Jendral  Pajak  terus  berupaya  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Dalam meningkatkan  penerimaan  pajak  ada  beberapa  strategi  yang  dilakukan oleh  Direktorat  Jendral  pajak, diantaranya  adalah  penyempurnaan  sistem administrasi perpajakan, kegiatan penagihan, kegiatan ekstensifikasi,
Kepatuhan wajib pajak dapat pula ditingkatkan melalui pengenaan sanksi  perpajakan.  Undang-undang  dan  peraturan  telah  mengatur
bagaimana  pelaksanaan  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan, termasuk sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Pengenaan  sanksi  bertujuan  untuk  mencegah ketidakpatuhan  wajib  pajak.  Itulah  sebabnya,  penting  bagi  wajib  pajak memahami  sanksi-sanksi  perpajakan  sehingga  mengetahui  konsekuensi hukum  dari  apa  yang  dilakukan  ataupun  tidak  dilakukan.Menurut Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007,  tugas  Direktorat  Jendral  Pajak adalah  berperan  aktif  dalam  melaksanakan  pengendalian  administrasi pemungutan  pajak  yang  meliputi  tugas-tugas  pembinaan,  penelitian, pengawasan,  dan  penerapan  sanksi  administrasi.  Ketegasan  Direktorat Jendral  Pajak  dalam  menerapkan  sanksi  kepada  wajib  pajak  yang  tidak memenuhi  kewajibannya  sangat  diperlukan  sehingga  terbentuk  perilaku kepatuhan wajib pajak. Walaupun sudah diatur dalam peraturan Undang- undang  yang  jelas,  masih  banyak  warga  negara  belum  sadar  untuk memenuhi  Hak  dan  Kewajiban  Perpajakannya  yaitu  kewajiban  untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan membayar, menghitung, memperhitungkan dan melaporkan pajaknya.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi  perpajakan  yang  dipergunakan  sebagai  tanda  pengenal  diri atau identitas Wajib Pajak.
Berdasarkan  penelitan  yang  dilakukan  oleh  Masruroh  (2013) mengatakan  bahwa  kemanfaatan  NPWP  akan  mempengaruhi  penilaian masing–masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban  perpajakan.  Manfaat yang dapat  dirasakan  dan  selaras  dengan kepentingan  wajib  pajak  akan  memotivasi  wajib  pajak  untuk  memilih berperilaku  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:
H1:  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak

## Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi  perpajakan  merupakan  penyebab  eksternal  yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membentuk penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Berdasarkan  penelitan  yang  dilakukan  oleh  Triyana  (2013) mengatakan  sanksi  Pajak  merupakan  faktor  yang  memberikan  pengaruh terbesar  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan  fakta  ini  berhubungan dengan  sanksi  yang  tidak  ringan  yang  dapat  diterima  oleh  wajib  pajak ketika  terdapat  suatu  keterlambatan  atau  bahkan  pelanggaran administratif  atau  pidana  terhadap  penetapan  pajak  atas  wajib  pajak tersebut. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hkipotesis sebagai berikut:
H2:  Sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak
Pengaruh NPWP dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Masruroh  (2013)  mengatakan  bahwa  kemanfaatan  NPWP  akan mempengaruhi  penilaian  masing–masing  wajib  pajak  untuk  berperilaku patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  Triyana  (2013) mengatakan  sanksi  Pajak  merupakan  faktor  yang  memberikan  pengaruh terbesar  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan  fakta  ini  berhubungan dengan  sanksi  yang  tidak  ringan  yang  dapat  diterima  oleh  wajib  pajak ketika terdapat suatu keterlambatan atau bahkan pelanggaran administratif atau pidana terhadap penetapan pajak atas wajib pajak tersebut.
H3:  Nomor  pokok  wajib  pajak  (NPWP)  dan  sanksi  perpajakan berpengaruh poisitif terhadap kepatuhan wajib pajak

## METODE PENELITIAN

## Variabel Penelitian
Penelitian  ini  terdiri  dari  tiga  variabel,  yaitu  dua  variabel independen  dan  satu  variabel  dependen.  Variabel  independen  dalam
penelitian  ini  adalah  NPWP  (X1),  dan  sanksi  perpajakan  (X2).  Variabel dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  kepatuhan  wajib  pajak  (Y).
Pengukuran variabel-variabel independen menggukan teknik
pengukurang skala likert 5 poin.

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen, mahasiswa/i, dan  karyawan  Universitas  Islam  Syekh - Yusuf  Tangerang  yang  sudah bekerja  dan  memiliki  NPWP.  Berdasarkan  data  dari  Universitas  Islam Syekh - Yusuf  Tangerang  tahun  2017  jumlah  Civitas  Akademika Universitas Islam Syekh - Yusuf sebanyak 4.353.

## Objek Penelitian
Objek  dalam  penelitian  ini  yaitu  wajib  pajak  yang  berada  di wilayah Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang. Jumlah wajib pajak di Universitas  Islam  Syekh-Yusuf  Tangerang  sebanya  4.353  wajib  pajak. Data  tersebut  diperoleh  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada  wajib pajak  yang  ada  diwilayah  Universitas  Islam  Syekh-Yusuf  Tangerang sebanyak  98  responden.  Penyebaran  kuesioner  dilakukan  dengan  cara mendatangi  wajib  pajak  yang  ada  di  wilayah  Universitas  Islam  Syekh- Yusuf Tangerang.

## HASIL PENELITIAN Uji Validitas
Pengujian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  corrected  item total  correlation  yanitu  dngena  cara  mengkorelasikan  skor  tiap  item dengan skor totalnya, item pernyataan valid jika r hitung lebih besar dari r standar yaitu 0,50.
Tabel 2 Hasil Uji Validitas NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pernyataan R hitung R standar Keterangan P1 0,573 0,30 Valid P2 0,736 0,30 Valid
P3 0,541 0,30 Valid P4 0,746 0,30 Valid P5 0,661 0,30 Valid Sumber: data Primer yang diolah, 2017
Berdasarkan  tabel  2  menujukan  bahwa  seluruh  pertanyaan tersebut  valid,  karena  masing-masing  memiliki  nilai  r  hitung  lebih  dari 0,30 (r hitung > r standar).
Pengujian  selanjutnya  adalah  uji  validitas  untuk  variabel  Sanksi Perpajakan dimana jumlah pernyataan sebanyak 5 butir. Hasil pengujian validitas untuk variabel Sanksi Perpajakan dapat dilihat pada tabel 3
Tabel 3 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan Pernyataan R hitung R standar Keterangan P6 0,423 0,30 Valid P7 0,698 0,30 Valid P8 0,645 0,30 Vadil P9 0,768 0,30 Valid P10 0,739 0,30 Valid Sumber: data Primer yang diolah, 2017
Berdasarkan  tabel  3  atas  menujukan  bahwa  seluruh  pertanyaan tersebut  valid,  karena  masing-masing  memiliki  nilai  r  hitung  lebih  dari 0,30 (r hitung > r standar).
Pengujian  selanjutnya  adalah  uji  validitas  untuk  variabel Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Dimana  pengujian  tersebut  memiliki  jumlah pernyataan  sebanyak  5  butir.  Adapun  hasil  pengujian  validitas  untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 4.

## Tabel 4
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Pernyataan R hitung R standar Keterangan P11 0,670 0,30 Valid P12 0,775 0,30 Valid P13 0,658 0,30 Vadil P14 0,814 0,30 Valid P15 0,744 0,30 Valid Sumber: data Primer yang diolah, 2017
Berdasarkan tabel 4.24 atas menujukan bahwa seluruh pertanyaan tersebut  valid,  karena  masing-masing  memiliki  nilai  r  hitung  lebih  dari 0,30 (r hitung > r standar).

## Uji Reliabilitas
Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas NPWP Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items , 656 5
Sumber: data Primer yang diolah, 2017
Berdasrkan  tabel  5  dalam  uji  reliabilitas  diketahui  bahwa  nilai Alpha  Cronbach >  0,60  yakni  (  0,656>0,60  )  maka,  kuesioner  tersebut dinamakan  reliabel.  Selanjutnya  uji  reliabilitas  untuk  variabel  Sanski Perpajakan dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items , 670 5
Sumber: data Primer yang diolah, 2017
Berdasarkan  tabel  6  dalam  uji  reliabilitas  diketahui  bahwa  nilai Alpha  Cronbach >0,06  yakni  (  0,670  >  0,06  )  maka,  kuesioner  tersebut dinamakan reliable. Selanjutnya uji reliabilitas untuk variebel Kepatuhan Wajib Pajak silihat pada tabel 7.
Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items , 683 5
Sumber: data Primer yang diolah, 2017
Berdasarkan  tabel  7  dalam  uji  reliabilitas  diketahui  bahwa  nilai
Alpha  Cronbach  >  0,60  yakni  (  0,783  >  0,60)  maka,  kuesioner  tersebut dinamakan reliabel.

## Uji Regresi Linier Sederhana
Tabel 8 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel NPWP (X 1 )
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Coefficients a Model Unstandardiz ed Coefficients Standardize d Coefficients  T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant ) 5,430  1,265 4,293  ,000 NPWP ,791 ,059 ,806 13,353  ,000 a. Dependent Variable: kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: data Primer yang diolah, 2017
Berdasarkan tabel 8 diatas diperoleh konstanta untuk persamaan regresi dengan nilai α sebesar 5,430 dan b sebesar 0,791. Jadi persamaan regresi untuk NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah :
Y = 5,430 + 0,791 X 1
Interprestasi persamaan tersebut yaitu :
Y : Kepatuhan Wajib Pajak X 1 : NPWP
Dari  model  regresi  sederhana  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
a. Nilai  konstanta  (α)  adalah  menyatakan  bahwa  jika  tidak  ada  NPWP (X 1 ) maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 5,430.
b. Koefisien regresi 0,791 menunjukan bahwa setiap pertambahan sebesar satu satuan, Kepatuhan Wajib Pajak akan bertambah sebesar 0,791.
Tabel 9
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Sanksi
Perpajakan (X 2 ) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Coefficients a Model Unstandardize d Coefficients Standardize d Coefficients  T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 12,925  1,571 8,230  ,000
Sanksi Perpajakan ,456 ,076 ,520 5,971  ,000 a. Dependent Variable: kepatuhanwajibpajak
Sumber: data Primer yang diolah, 2017
Berdasarkan  tabel  9  atas  diperoleh  konstanta  untuk  persamaan regresi dengan nilai α sebesar 12,925 dan b sebesar 0,456. Jadi persamaan regresi untuk Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah :
Y = 12,925 + 0, 456 X 2
Interprestasi persamaan tersebut yaitu :
Y : Kepatuahn Wajib Pajak X 2 : Sanksi Perpajakan
Dari modal regresi sederhana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Nilai  konstanta  (α)  adalah  menyatakan  bahwa  jika  tidak  ada  Sanksi Perpajakan, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 12, 925.
2. Koefisien regresi 0,456 menunjukan bahwa setiap pertambahan sebesar satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan bertambah sebesar 0, 456.

## Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel NPWP (X 1 )
Sanksi Perpajakan (X 2 ) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Coefficients a Model Unstandardiz ed Coefficients Standardize d Coefficients  T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant ) 4,104  1,338 3,067  ,003 NPWP ,710 ,066 ,724 10,780  ,000 Sanksi Perpajaka n ,149 ,059 ,170 2,525  ,013 a. Dependent Variable: kepatuhanwajibpajak Sumber: data Primer yang diolah, 2017
Berdasarkan  hasbil  tabel  10  diatas,  diperoleh  konstanta  untuk persamaan regresi dengan nilai  α sebesar 4,104, b 1 0,710, b 2 0,149.
Jika  persamaan  regresi  berganda  untuk  NPWP  dan  Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuahn Wajib Pajak adalah :
Y = 4,104 + 0,710 X 1 + 0,149 X 2 + e
Interprestasi persamaan tersebut yaitu :
Y : Kepatuhan Wajib Pajak X 1 : NPWP X 2 : Sanksi Perpajakan e : eror
Dari modal regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Nilai  konstanta  menyatakan  bahwa  jika  tidak  ada  NPWP  dan  Sanksi Perpajakan turun 0,710.
b. Koefisien regresi 0,710 menunjukan bahwa setiap penambahan sebesar satu-satuan, NPWP akan meningkat sebesar 0,710.
c. Koefisien regresi 0,149 menunjukan bahwa setiap penambahan sebesar satu-satuan, Sansi Perpajakan akan meningkat sebesar 0,149.

## Uji Korelasi Sederhana
Tabel 11 Hasil Uji Korelasi Sederhana Variabel NPWP (X 1 ) Terhadap Kepatuahn Wajib Pajak (Y) Correlations NPWP Kepatuhan Wajib Pajak NPWP Pearson Correlation 1 ,806 ** Sig. (2-tailed) ,000 N 98 98 Kepatuhan Wajib Pajak Pearson Correlation ,806 ** 1 Sig. (2-tailed) ,000 N 98 98 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
(Sumber: data Primer yang diolah, 2017)
Berdasarkan  tabel  11  diproleh  nilai  koefisien  korelasi  sebesar 0,806, karena menurut interprestasi koefisien kriteria 0,80 sampai dengan 1,0000  maka  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  sangat kuat antara X 1 (NPWP) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak)
Tabel 12 Hasil Uji Korelasi Sederhana Variabel Sanksi
Perpajakan (X 2 ) Terhadap Kepatuahn Wajib Pajak (Y) Correlations Sanksi Perpajaka n Kepatuhan Wajib Pajak Sanksi perpajakan Pearson Correlation 1 ,520 ** Sig. (2-tailed) ,000 N 98 98 Kepatuhan Wajib Pajak Pearson Correlation ,520 ** 1 Sig. (2-tailed) ,000 N 98 98
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
(Sumber: data Primer yang diolah, 2017)
Bersadarkan  tabel  12  diatas  diproleh  nilai  koefisien  korelasi sebesar  0,520,  karena  menurut  interprestasi  koefisien  kriteria  dari  0,40 sampai dengan 0,599 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang  sedang  antara  X 2 (Sanksi  Perpajakan)  terhadap  (Y)  Kepatuahan Wajib Pajak.
Uji Korelasi Berganda
Tabel 13
Hasil Uji Korelasi Berganda Variabel NPWP (X 1 ) dan
Sanksi Perpajakan (X 2 ) Terhadap Kepatuahn Wajib Pajak (Y) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,820 a ,672 ,665 1,065 a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, NPWP
Sumber: data Primer yang diolah, 2017
Berdasrkan tabel 13 diatas diperoleh nilai koefisien korlasi sebesar 0,820.  Karena  menurut  interprestasi  koefisien  kriteria  dari  0,80  sampai 1,0000  maka  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  sangat kuat  antara  X 1 (NPWP)  dan  X 2 (Sanksi  Perpajakan)  secara  simultan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).

## Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  NPWP  dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Universitas Islam Syekh-Yusuf Tngerang. Responden dalam penelitian ini berjumlah 98 orang  wajib  pajak  yang  barada  di  Civitas  Akademika  Universitas  Islam Syekh-Yusuf Tangerang.
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  data  yang  dikumpulkan,  maka dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. Terdapat  hubungan  yang  sangat  kuat  antara  NPWP  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dengan  nilai  korelasi  0,806.  Kontribusi  NPWP terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  65,0%  sisanya  35,0% dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  belum  diteli  dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya. Hasil uji t variabel X 1 menyatakan bahwa NPWP  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 dan t hitung > t tabel (13, 353 > 1, 984), maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima.
2. Terdapat  hubungan  yang  sedang  antara  Sanksi  Perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dengan  nilai  korelasi  0,520.  Kontribusi  Sanksi Perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  27,1%  sisanya 72,9%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  belum  diteli  dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya. Hasil uji t variabel X 2 menyatakan bahwa sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu sebesar  0,000  dan  t  hitung  >  t  tabel  (5,971  >  1,984),  maka  Ho2  ditolak dan Ha2 diterima.
3. Terdapat  hubungan  yang  sangat  kuat  antara  NPWP  dan  sanksi perpajakan  secara  simultan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan nilai korelasi 0,820. Kontribusi NPWP dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  67,2%  sisanya  32,8%  dipengaruhi  oleh faktor  lain  yang  belum  diteli  dikarenakan  keterbatasan  waktu  dan biaya.  Hasil  uji  F  menyatakan  bahwa  NPWP  dan  sanksi  perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 dan F hitung > F tabel (97,331 > 3,09), maka Ho3 ditolak dan Ha3 diterima.

## Implikasi
Ada  pun  beberapa  saran  yang  dapat  disampaikan  berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan  dapat  menambahkan  variabel  independen  lainnya,  untuk mengetahui  variabel-variabel  lain  yang  dapat  mempengaruhi  dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen.
2. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  menggunakan  sampel  penelitian lebih besar.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan agar meneliti lanjut mengenai faktor- faktor  lain  yang  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dan agar memperluas ruang lingkup penelitiannya.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  msih  memiliki  keterbatasan  sehingga  masih  perlu  untuk disempurnakan. Adapun keterbatasan penelitian sebagai berikut :
1. Sampel  dalam  penelitian  ini  terbatas  atau  kurang  meluas  hanya  di wilayah Civitas akademika Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang.
2. Penelitian  ini  hanya  berfokus  pada  NPWP  dan  sanksi  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

## AL-QUR’AN
Ghozali,  I.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IMB  SPSS
22 .  Edisi  Ketiga.  Semarang  :  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Masruroh, S. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  WPOP  Di Kabupaten  Tegal .  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Diponegoro, Semarang. Vol. 2 No. 4, Hal 1-15.
Muljoko, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak Penghasilan . Yogyakarta : Andi Offset.
Priyatno,  Duwi.  2013. Mandiri  Belajar  Analisis  Data  dengan  SPSS . Yogyakarta : Media Kom.
Purwono,  H.  2010. Dasar–Dasar  Perpajakan  dan  Akuntansi  Pajak .  Jakarta  : Penerbit Erlangga.
Pujiwidodo,  D.  2016. Persepsi  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi .  Akademi  Manajemen  Keuangan  BSI  Jakarta.
Jurnal Online Insan Akuntan Vol. 1 No.1 Juni 2016, Hal. 92-116.
Rahayu  SK  dan  Suhayati,  E.  2010.  Perpajakan,  Teori  dan  Teknis Perhitungan. Yogyakarta : Graha Ilmu. 139
Resmi,  Siti.  2016. Perpajakan  Teori  dan  Kasus. Edisi  Kedelapan.  Jakarta  : Selemba Empat.
Setiawati, Lilis dan Anastasia Diana, 2014. Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini . Yogyakarta : Andi Offset.
Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Bisnis . Bandung : Alfabeta.
Sutrisno,  B.  2016. Pengaruh  Kewajiban  Kepemilikan  NPWP,  Pemeriksaan Pajak,  Penagihan  Pajak,  Surat  Paksa  Pajak  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanaan  Pajak  Pratama  di Kota  Semarang .  Fakultas  Ekonomi  dan  Jurusan  Akuntansi Universitas Pandanaran, Semarang. Jurnal EMBA Vol. 2 No.2 Maret 2016, Hal.1-20.
Tiraada  TAM,  2013. Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi  Pajak,  Sikap  Fiskus Terhadap  Kepatuhan  WPOP  Di  Kabupaten  Minahasa  Selatan .  Fakultas Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Sam  Ratulagi,  Manado.  Jurnal EMBA Vol.1 No. 3 Septemeber 2013, Hal.999-1008.
Waluyo,  2014. Perpajakan  Indonesia. Edisi  Kesebelas.  Jakarta  :  Selemba Empat.
Winerungan, O.L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  WPOP  Di  KPP  Manado  dan  KPP Bitung .  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Sam  Ratulangi,
Manado. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013, Hal. 960-970.