## JURNAL WIDYA BHUMI

## TANTANGAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN ENDE

## Kurnia Rheza Randy Adinegoro
Kantor Pertanahan Kabupaten Ende Jalan Melati Nomor 3 Paupire Nusa Tenggara Timur email: rhezarndy@gmail.com

## ABSTRACT
The local government acknowledges that indigenous peoples have a legal unit, a unit of power, and a  unit  of  territory.  The  authority  of  customary  leaders  makes  it  hard  for  the  Ende  Land  Office  to implement full systematic land registration (PTSL). The goal of this study was to figure out how the presence of indigenous peoples affects the implementation of PTSL in Ende Regency. The study used qualitative research tools. During the five  years that PTSL was in place, recording and observation studies  were  used  to  gather  information.  Data  analysis  uses  narrative  analysis  by  reducing  data, showing  data,  and  drawing  conclusions.  The  study's  results  show  that  most  of  the  towns  in  Ende Regency are still strong in Mosalaki. Mosalaki is a symbol of the existence of indigenous peoples. He is also the person in charge of customary power over rituals and control over customary lands. So, for PTSL to work, the Ende District Land Office has to talk to Mosalaki to get their support and approval for their area to be a PTSL site. The fact that it was hard to get Mosalaki's approval became the main thing that stopped the PTSL from doing things from village to village. Mosalaki didn't want a PTSL in his area because he was worried about members of the indigenous community giving their land to other people and how members of the indigenous peoples would act after land certification in regards to customary provisions.
Keywords : Customary land; customary law community; complete systematic land registration

## INTISARI
Masyarakat adat memiliki eksistensi kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan wilayah yang diakui oleh pemerintah daerah. Adanya otoritas pemimpin adat menjadikan tantangan bagi Kantor Pertanahan Ende dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh eksistensi masyarakat adat terhadap pelaksanaan PTSL di  Kabupaten  Ende.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Pengumpulan  data- datanya  melalui  studi  dokumentasi  dan  observasi  selama  lima  tahun  pelaksanaan  PTSL.  Analisis datanya menggunakan analisis naratif dengan  melakukan reduksi data, penyajian data dan  hingga penarikan kesimpulan. Temuan studi menunjukkan bahwa sebagian besar desa-desa di Kabupaten Ende masih kental dengan adanya Mosalaki . Mosalaki sebagai simbol keberadaan masyarakat adat bertugas sebagai penanggung jawab kekuasaan adat atas ritual dan penguasaan tanah-tanah adat. Oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaan  PTSL,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ende  wajib  melakukan konsultasi  dengan Mosalaki agar  mendapatkan  dukungan  dan  persetujuan  atas  wilayahnya  untuk ditetapkan menjadi lokasi PTSL. Kesulitan untuk mendapatkan persetujuan Mosalaki menjadi faktor penghambat utama dalam kegiatan PTSL dari desa ke desa. Kekhawatiran akan lepasnya kepemilikan tanah dari anggota masyarakat adat ke orang lain serta modus tidak tertibnya anggota masyarakat adat terhadap ketentuan adat pasca sertipikasi tanah menjadi dasar Mosalaki untuk menolak lokasi PTSL di wilayahnya.
Kata Kunci : Tanah ulayat, masyarakat hukum adat, pendaftaran tanah sistematis lengkap

## A. Pendahuluan
Tanah  merupakan  karunia  Tuhan  yaitu  sebagai  kebutuhan  dasar  dalam kehidupan  manusia  (Irawan  &  Junarto,  2022).  Tanah  menjadi  kebutuhan  dasar manusia karena mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai social asset dan capital asset . Social asset dalam hal ini berarti tanah sebagai sarana pemersatu nilai dalam
Vol 3, No. 1 April 2023
Received Nov 7 th , 2022
Accepted Dec 6 th , 2022
Published Apr 26 th , 2023
masyarakat,  sedangkan capital  aset ,  tanah  sebagai  modal  dalam  masyarakat. Sebagaimana  yang  telah  digencarkan  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN)  melalui  program  strategis  nasional Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  mempunyai  tujuan  agar  tanah  dapat dimanfaatkan  sebagai capital  asset .  Sebagai capital asset tanah  telah  tumbuh sebagai  benda  ekonomi  yang  sangat  penting  sekaligus  sebagai  bahan  perniagaan dan objek spekulasi (Ihsannudin dkk., 2018). Selain itu tanah juga didorong sebagai jaminan untuk modal dalam pertumbuhan ekonomi. Namun hal itu juga bukan tanpa tantangan  dikarenakan  pasti  ada  pro  dan  kontra  yaitu  pada  satu  sisi  tanah  harus dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan  rakyat,  pada  sisi  lain  juga  harus  dijaga kelestariannya (Rubaie, 2007).
Pentingnya  tanah  sebagai  penunjang  kelangsungan  hidup  masyarakat memerlukan serangkaian norma tertulis, berupa peraturan yang lengkap mengenai penggunaan,  pengembangan,  kepemilikan  tanah.  (Yulianto  dkk.,  2021).  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan  dipergunakan  sebesar- besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat”.  Kementerian ATR/BPN sebagai pengemban tugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang  agraria/pertanahan  dan  tata  ruang  mempunyai  tugas  utama  untuk melakukan reforma agraria. Reforma agraria ini diwujudkan dengan dua cara yaitu asset  reform dan access  reform .  Untuk asset  reform Kementerian  ATR/BPN mempunyai program strategis nasional yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL.
PTSL  merupakan  kegiatan  pendaftaran  tanah  pertama  kali  yang mengakomodasi  tanah  yang  belum  mempunyai  sertipikat  hak  atas  tanah  untuk memperoleh  tanda  bukti  hak  tersebut.  Kegiatan  PTSL  dilakukan  secara  sistematis yaitu  mencangkup  seluruh  wilayah  desa/kelurahan  dan/atau  setingkat  itu  (Mirza, 2019). Program ini juga merupakan amanat Pasal 19 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria. Dalam pasal tersebut menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah harus mengadakan percepatan pendaftaran tanah  secara  massal.  Objek tanah  yang dapat  mengikuti  PTSL  adalah bidang  yang  belum  pernah  dilekati  suatu  hak  atas  tanah  atau  belum  mempunyai sertipikat tanah baik  berasal dari tanah adat maupun tanah negara dan/atau tanah lainnya (Hidayati & Adinegoro, 2022). Segala biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang timbul akibat kegiatan PTSL digratiskan, atau dibiayai melalui sumber dana dari pemerintah dapat berupa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ataupun bisa juga dari sektor privat antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun melalui swadaya masyarakat.
Kantor  Pertanahan  yang  selanjutnya  disebut  Kantah  Kabupaten  Ende  sebagai salah  satu  unit  vertikal  dari  Kementerian  ATR/BPN  mempunyai  kewajiban  untuk menyukseskan  program  yang  telah  dicanangkan  oleh  pusat  salah  satunya  adalah melaksanakan  program  PTSL.  Namun  dalam  pelaksanaannya,  Kantah  Kabupaten Ende mengalami tantangan yang bisa dikatakan unik karena masih adanya eksistensi pranata  adat.  Pranata  adat  yang  ada  di  Kabupaten  Ende  dikepalai  oleh Mosalaki .
Mosalaki merupakan sebutan ketua lembaga adat sekaligus menjadi simbol lembaga adat  di  Kabupaten  Ende.  Peran Mosalaki dapat  dibilang  vital  dan  beragam  selain utamanya  sebagai  pemimpin  upacara  adat, Mosalaki juga  menjadi  penguasa  atas tanah adat/ulayat, penguasa hukum adat dan sebagai penjaga yang terus mewarisi tradisi sakral nenek moyang (Sakasare, 2010).
Penelitian    sebelumnya    telah    membahas    eksistensi  adat  dan  tanah  adat  di Kabupaten Ende seperti (Kurniawati, 2014) dan (Sakasare, 2010).  Kurniawati (2014) menyebutkan  bahwa  masyarakat  hukum  adat  ikut  mempengaruhi  pelaksanaan pendaftaran tanah di beberapa kecamatan Kabupaten Ende. Pada sisi lain, Sakasare (2010) menemukan bahwa peran lembaga adat Mosalaki , sebagai wujud eksistensi masyarakat hukum adat di Ende, menjadi esensial dalam penyelesaian konflik hak atas tanah, khususnya tanah ulayat. Kedua kajian tersebut telah membahas peran masyarakat  hukum  adat  dan  lembaga  adat Mosalaki dalam  membantu  lancarnya pendaftaran tanah. Namun, keduanya belum menggabungkan antara pelaksanaan, tantangan, solusi atas permasalahan pelaksanaan pendaftaran tanah, berdasarkan kondisi sosial dan kulturalnya.
Eksistensi masyarakat hukum adat di Kabupaten Ende jarang didengar, bahkan tenggelam antara masyarakat hukum adat di daerah lain dikarenakan belum banyak penelitian yang dilakukan atasnya. Masyarakat adat juga memerlukan perlindungan hukum dan kepastian terhadap hak atas wilayah adatnya melalui pendaftaran tanah (Jannah dkk., 2022). Pembangunan fisik dan manusia akan berjalan lancar jika setiap jengkal  bidang  tanah  oleh  pemilik  tanah  telah  terdaftar.  Dampak  lainnya, pendaftaran tanah mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang idle (Junarto  &  Suhattanto,  2022).  Termasuk  berkurangnya  konflik  tanah  adat  seiring adanya  pengakuan  masyarakat  hukum  adat  dan  peningkatan  pendapatan/ kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah mendeskripsikan  pelaksanaan,  tantangan,  dan    memberikan  alternatif  solusi  atas permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ende.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat menggambarkan dan  mendeskripsikan  secara  sistematis  serta  faktual  mengenai  eksistensi masyarakat  adat  terhadap  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  di  Kabupaten  Ende. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan telaah dokumentasi  (Creswell, 2019).  Data  primer  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  observasi.  Data  sekunder berasal  dari  telaah  dari  laporan  instansi  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) khususnya  Kantor Pertanahan  (Kantah) Kabupaten  Ende,  jurnal  ilmiah  bereputasi, media  masa  baik online maupun  berbasis  kertas.  Data  primer  dan  sekunder  yang telah  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif.  Analisis  deskriptif  tersebut meliputi  reduksi  data,  penyajian  data  hingga  penarikan  kesimpulan  (Sugiyono, 2019).

## C. Hasil dan Pembahasan
C.1 Keberadaan Masyarakat Adat pada pelaksanaan PTLS di Kabupaten Ende Masyarakat  Hukum  adat  adalah  komunitas  masyarakat  yang  mempunyai kesamaan  garis  leluhur  (genealogis)  yang  tinggal  dalam  suatu  tempat  tertentu (geografis).  Mereka  mempunyai  kesamaan  visi  hidup  untuk  melestarikan  dan menjaga nilai dan norma yang diwarisi oleh leluhur. Selain itu eksistensi masyarakat adat dapat melestarikan nilai yang ada dan menjaga sistem hukum adat yang telah lahir dan timbul yang dipatuhi oleh masyarakat dengan dipimpin oleh kepala adat. Selain  itu  juga  tersedia  tempat/lembaga-lembaga  penyelesaian  adat  baik  antara masyarakat hukum adat yang sama maupun dengan masyarakat lainnya (Thontowi, 2015).  Lebih  dari  itu  masyarakat  hukum  adat  mempunyai  sebuah  tatanan  hukum adat yang dipatuhi oleh warga bersama.
Perlindungan  hak  asasi  masyarakat  adat  diakui  dalam  Pasal  18  B  ayat  (2) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  yaitu:  “Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang”. Hak  masyarakat  adat  juga  dilindungi  dalam  pasal  28  I  ayat  (3)  yang  menyatakan “identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan zaman da n peradaban” . Menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat,  masyarakat  adat merupakan  persekutuan  bersama  yang  ditimbulkan  kesamaan  tempat  tinggal dan/atau  kesamaan  keturunan.  Olehnya  masyarakat  adat  dapat  dibentuk berdasarkan ikatan darah (genealogis) atau berdasarkan ikatan daerah (teritorial).
Sebagaimana  diketahui,  objek  hukum  pada  masyarakat  hukum  adat  (MHA) meliputi  berbagai  hal  meliputi  wilayah  adatnya  (hak  ulayat),  tanah,  air,  tumbuh- tumbuhan, dan  binatang. Batas-batas  wilayah hukum  adat dibagi  menjadi  2  yaitu batas faktual seperti kunampakkan alam, sungai, gunung dan sebagainya dan juga batas simbolis yang telah disepakati (Thontowi, 2015). Kondisi masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain:
1. Kesatuan MHA yang sudah tiada/mati;
2. Kesatuan MHA yang masih ada namun sudah tidak menjalankan praktik-praktik adat, harus dipicu agar tetap hidup;
3. Kesatuan MHA yang masih terjaga dan masih hidup (Sugiswati, 2012). Kabupaten Ende terletak di Pulau Flores, berada satu pulau dengan Labuan Bajo Manggarai Barat. Selain menyimpan daya tarik wisata yang indah Kabupaten Ende kaya akan kebudayaan. Dua etnik besar mendiami Kabupaten Ende yaitu Suku Ende dan Suku Lio. Masyarakat Ende maupun Lio walaupun terdapat perbedaan namun mereka selalu memegang teguh budaya yang diwariskan oleh leluhurnya.
Pranata  adat  di  Kabupaten  Ende  khususnya  yang  berada  di  luar  ibu  kota kabupaten Ende masih sangat kental. Ritual dan kegiatan gotong royong masyarakat masih  terpelihara  dengan  baik.  Hal  tersebut  terlihat  apabila  ada  acara  baik  itu pernikahan ataupun kedukaan/kematian. Apabila ada acara maka masyarakat rela meninggalkan  pekerjaannya  sehari-hari  untuk  saling  bergotong  royong.
Kelembagaan adat  Kelembagaan adat yang ada juga masih terjalin dan dihormati oleh  masyarakatnya.  Struktur  kelembagaan  adat  di  sebagian  besar  masyarakat kabupaten Ende diwariskan oleh leluhurnya. Budaya tersebut dipegang teguh oleh “ anak  kalo  fai  walu” (sebutan  bagi  masyarakat/Penggarap)  di  bawah  kepimpinan para  pemimpin  adat  yakni Mosalaki (ketua  adat)  (Pricemarina,  2015). Mosalaki mempunyai peran sentral dalam kehidupan hukum adat. Mosalaki sebagai pembuat keputusan  dan  pemegang  hukum  adat  setempat  sehingga  sangat  dihormati  oleh masyarakat setempat (Ahimsah, 2012). Selain bertanggung jawab sebagai pemimpin adat/pemimpin upacara adat, Mosalaki juga sebagai penguasa tanah ulayat (Bego & Se, 2020). Mosalaki secara harafiah diartikan sebagai tuan laki-laki (Ahimsah, 2012).
Otoritas Mosalaki ini  diperoleh  secara  turun  menurun  dari  keturunan  nenek moyang.  Nenek  moyang Mosalaki diyakini  sebagai  orang  yang  pertama  menetap dan  bertempat  tinggal  di  daerah  tersebut.  Selain  itu  daerah  tersebut  juga  bisa didapat dengan memerangi pribumi pada awalnya. Sedangkan para penggarap atau petani adalah mereka yang tidak masuk dalam kelompok Mosalaki . Mereka hanya mengelola ladang yang sering disebut “ ana kalo fae walu ”. Kekuatan yang dimiliki dengan basis masyarakat adat yang sangat patuh terhadap pemimpinya itulah yang menjadikan Mosalaki sebagai  sosok  yang  sangat  berpengaruh.  Tidak  terkecuali dengan ihwal pertanahan di Kabupaten Ende. Masalah tanah pun tidak luput dari peran Mosalaki dalam  memberikan  kuasa  garap  terhadap penggarap  atau  “ anak kalo  fai  walu” (sebutan  bagi  masyarakat/Penggarap).  Di  bawah  kepimpinan  para pemimpin  adat/ Mosalaki (ketua  adat),  para  penggarap  hanya  diberikan  tanah selama  mampu  menggarap  tanahnya  tersebut.  Apabila  penggarap  memutuskan untuk  pindah  maka Mosalaki berhak  mengambil  tanahnya  kembali.  Hal  ini  yang sering menjadi permasalahan pertanahan (Kurniawati, 2014).

## C.2. Tantangan dan Kendala Pelaksanaan PTSL
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Langsung  (PTSL)  adalah  kegiatan  pendaftaran tanah  yang  belum  mempunyai  bukti  hak  atas  tanah  yang  dilakukan  serentak  dan sistematis terhadap satu wilayah desa/kelurahan/nama wilayah setingkat kelurahan (Ishaya  dkk.,  2021).  Tahapan  PTSL  secara  garis  besar  dibagi  menjadi  6  tahapan sebagaimana Gambar 1.

## Penerbitan Sertipikat
Pembagian sertipikat dan diserahkan langsung ke peserta PTSL Pengesahan Persetujuan atas pengumuman/jika tidak ada sanggahan Pengumuman Masa pengumuman 14 hari ditempel di Kantor desa/Kel Sidang Panitia A Memeriksa dan dan meneliti data yuridis serta pemeriksaan lapangan, Pengukuran Pengukuran pada bidang disertai dengan persetujuan batas bidang dan luasnya Pendataan Menanyakan riwayat tanah, dasar kepemilikan, pajak, dsb Penyuluhan dilaksanakan oleh petugas Kantor Pertanahan sesuai jadwal tim penyuluh
Adapun pelaksanaan PTSL berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali. Kantor Pertanahan Kabupaten Ende sebagai  perpanjangan  tangan  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  di  Kabupaten  Ende  setiap  tahunnya  mendapat  jatah  PTSL dengan  jumlah  yang  dapat  dikatakan  relatif  sedikit  dibanding  Kantor  Pertanahan lainnya  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT).  Data  perbandingan  target  PTSL  di kabupaten/kota dalam Provinsi NTT dapat dilihat sebagaimana tabel 1 di bawah.
Tabel 1. Target PTSL di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 No Kantor Pertanahan Target Peta Bidang Tanah Target Sertipikat 1 Kab Kupang 2100 3100 2 Kab Timor Tengah Selatan 2040 3100 3 Kab Timor Tengah Utara 2100 2100 4 Kab Belu 2000 3000 5 Kab Alor 1700 2400 6 Kab Flores Timur 2000 2500 7 Kab Sikka 2000 2300 8 Kab Ende 400 400 9 Kab Ngada 2000 2300 10 Kab Manggarai 2000 2726 11 Kab Sumba Timur 2374 2874 12 Kab Sumba Barat 2000 3000 13 Kota Kupang 500 600 14 Kab Lembata 1500 2500 15 Kab Rote Ndao 1981 3167 16 Kab Manggarai Barat 2000 2000 17 Kab Nagekeo 1500 2500 18 Kab Sumba Tengah 2000 2200 19 Kab Sumba Barat Daya 2000 2600 20 Kab Manggarai Timur 2000 2000 21 Kab Sabu Raijua 1500 1500 22 Kab Malaka 2540 3500 Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022
Berdasarkan Tabel 1, Kabupaten Ende hanya mempunyai target PTSL berjumlah 400 bidang tanah. Hal tersebut tentunya yang paling kecil di Provinsi NTT. Hal itu tentunya  bukan  tanpa  alasan  yaitu  adanya  kendala  dalam  mencari  lokasi Desa/Kelurahan  yang  akan  dijadikan  target  lokasi  PTSL.  Seperti  yang  disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende dalam Podcast Milenial spirit yang menyebutkan bahwa: kondisi Kabupaten Ende ini berbeda dengan Kabupaten/Kota lain  yang  Desa/Kelurahan  karena  memerlukan  izin  dari Mosalaki dengan  bersurat untuk meminta wilayahnya dilakukan kegiatan PTSL. Oleh karena itu, pelaksanaan PTSL  di  Kabupaten  Ende  setiap  tahunnya  harus  berkeliling  ke  seluruh  penjuru desa/kelurahan untuk mencari lokasi (Milenial Spirit, 2022). Hal tersebut membuat kontribusi  target  PTSL  di  Kabupaten  Ende  terlihat  kecil  walaupun  usaha  yang dilakukan sudah maksimal.
Target PTSL di Kabupaten Ende cukup fluktuatif selama tahun 2017 hingga tahun 2022. Target tertinggi berada pada tahun 2017 dan 2018 pada saat awal program ini berjalan yaitu dengan jumlah bidang 800 dan 100 bidang. Setelahnya, target bidang PTSL di Kabupaten Ende relatif menurun karena sulitnya mencari lokasi yang pemilik tanahnya bersedia disertipikatkan. Gambar 2, merepresentasikan target sertipikasi PTSL selama enam tahun terakhir.
Gambar 2. Grafik Target Sertipikat Hak Atas Tanah PTSL Kabupaten Ende.
Sumber: Kantah Kabupaten Ende 2022, diolah oleh penulis
Melihat  grafik  di  atas,  target  penerbitan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  (SHAT) melalui  PTSL  di  Kabupaten  Ende  mengalami  tren  negatif.  Dibalik  tren  negatif  ini, Kantah  Kabupaten  Ende  tetap  menjaga  kualitas  kinerjanya.  Terbukti  pada  tahun 2019,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ende  berhasil  masuk  nominasi  5  Kantor Pertanahan dengan PTSL terbaik kategori target kecil.
Problematika  utama  PTSL  yang  terjadi  di  Kabupaten  Ende  adalah  sulitnya mencari wilayah desa/kelurahan yang bersedia bidang tanahnya dilakukan legalisasi aset. Hal ini terjadi karena Sebagian besar Mosalaki menolak wilayahnya dijadikan objek PTSL, padahal pemerintah desa/kelurahan setempat setuju. Kegiatan PTSL di Kabupaten  Ende  sangat  bergantung  pada  kerelaan Mosalaki untuk  menyerahkan tanahnya kepada penggarap. Oleh sebab itulah, terkadang Kantah Kabupaten Ende mempunyai  tantangan  tersendiri  dalam  melakukan  kegiatan  percepatan pendaftaran  tanah.  Kendala  ini  memang  ditemukan  di  wilayah  kabupaten  Ende terutama  di  bagian  utara,  yaitu  Kecamatan  Detusoko,  Kecamatan  Ndona  Timur, Kecamatan  Kelimutu,  Kecamatan  Wolojita,  Kecamatan  Wewaria,  Kecamatan Maurole  dan  Kecamatan  Maukaro  yang  masih  kental  dengan  masyarakat  hukum adatnya.
Saat  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ende  ingin  melakukan  kegiatan  PTSL  di daerah  yang  masih  kental  dengan  masyarakat  hukum  adat,  maka  dilakukan pendekatan  secara  persuasif.  Jika  hal  ini  tidak  dilakukan  maka Mosalaki akan menolak  kegiatan  PTSL  ini.  Hal  itu  bukan  tanpa  alasan,  banyak  sekali  alasan  yang dikemukakan  yaitu Mosalaki takut  jika  tanah  yang  sudah  disertipikatkan  nantinya akan beralih pemilik atau takut para penggarap jika sudah diberikan sertipikat akan tidak  taat  lagi  dengan  ketentuan  adat.  Peralihan  pemilik  jika  tidak  terlacak  pada administrasi  adat  tentunya  akan  menimbulkan  konflik  penggunaan  dan pemanfaatan tanah. Hal ini selaras dengan ketentuan adat di Mosalaki bahwa jika penggarap  tidak  aktif  menggunakan  tanah  dan  berada  di  luar  lokasi  tanah  (telah
0 200 400 600 800 1000 1200 2017 2018 2019 2020 2021
2022

## Target Sertipikat Hak Atas Tanah PTSL Kabupaten Ende
pergi) maka tanah tersebut kembali ke pengelolaan Mosalaki .  Kemudian, Mosalaki berhak  memberikan  kuasa  garap  kepada  penggarap  lainnya  untuk  meningkatkan dan mengoptimalkan keberadaan aset tanah adanya.
Pada  tahun  2020  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ende  berhasil  memetakan  1 Desa yang berpotensi lengkap. Hal ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Kantor Pertanahan  Kabupaten  Ende  berhasil  memetakan  satu  desa  lengkap.  Pendekatan yang  unik  dilakukan  untuk  membujuk  para Mosalaki agar  memberi  ijin  program legalisasi  aset  di  wilayah  kekuasaannya.  Tentunya  dengan  berbagai  syarat,  salah satunya adalah memberi persembahan adat sesuai dengan jumlah Mosalaki berupa hewan  tertentu  (Milenial  Spirit,  2022).  Pada  bulan  Juli  2020  Kantor  Pertanahan Kabupaten Ende dapat menyelesaikan 500 bidang tanah.
Gambar 3. Upacara Adat pada Kegiatan PTSL. Sumber: Kantah Kabupaten Ende Pada  tahun  2021  dan  2022  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ende  memasang strategi yang berbeda. Kantor Pertanahan Kabupaten Ende mulai menjaring lokasi dengan  mengumpulkan  Kepala  Desa, Mosalaki ,  dan  Pemangku  adat  yang  ada  di dalam Wilayah Kecamatan Ende. Namun demikian, nasib sama masih mendera, 33 Desa yang ada di Wilayah tersebut tidak ada satu desa pun yang dengan tegas dan lugas  menerima  tawaran  program  PTSL.  Kantah  Kabupaten  Ende  terpaksa  aktif mensosialisasikan pentingnya sertifikasi hak tanah ke setiap masyarakat adat karena kurangnya  kesadaran  masyarakat  adat.  Namun  demikian.  berbagai  cara  dan pendekatan sudah dilakukan Kantah Kabupaten Ende tersebut seringnya menemui jalan buntu.
Gambar 3.Sosialisasi di Kecamatan Ende. Sumber : Kantah Kabupaten Ende
C.3. Alternatif solusi atas permasalahan pendaftaran tanah di Kabupaten Ende Masalah  tanah  adalah  masalah  yang  sensitif  dan  pelik,  bukan  tanpa  alasan karena sifat tanah itu sendiri yang terbatas dan menjadi kebutuhan dasar manusia olehnya peluang penyelesaian harus dilakukan secara adil dan bijaksana (Nur Amrin dkk., 2021; Sumardjono, 2005). Pada dasarnya hak penguasaan tanah ulayat telah diakui di Indonesia. Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air diatur dalam  Berdasarkan Pasal  3  UUPA  yang  menyebutkan  bahwa Hak  Ulayat diakui “sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada”. Berdasarkan  ketentuan  Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) tercantum bahwa “Tanah ulayat dapat dikuasai oleh perseorangan dan badan hukum dengan cara didaftar sebagai hak atas tanah apabila dikehendaki oleh  pemegang  haknya  yaitu  warga  masyarakat  hukum  adat  menurut  ketentuan hukum adatnya yang berlaku”.
Legal  formal  masyarakat  hukum  adat  sebagai  subjek  Hukum  diakui  dalam sistem Hukum Republik Indonesia hal itu tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) pasal dan 28 I ayat (3) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Isharyanto, 2018). Berdasarkan posisi hukum yang memungkinkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum maka masyarakat hukum ada yang eksistensinya masih ada dan menguasai tanah dapat diberikan hak atas tanah selama dikehendaki menurut ketentuan hukum adat yang  berlaku.  Hal  yang  sama  juga  dapat  berlaku  pada  masyarakat  hukum  adat  di Kabupaten Ende.
Penyelesaian  pendaftaran  tanah  masyarakat  hukum  adat  harus  dilakukan berbagai pihak, pada dasarnya kolaborasi antar instansi sangat berperan dalam hal ini  terutama  Pemerintah  Daerah  dan  Kantor  Pertanahan.  Hal  yang  pertama dilakukan  adalah  dengan  penegasan  status  masyarakat  hukum  adat  dimana prosedurnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014  tentang  Pedoman  Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat. Pemerintah Daerah mempunyai andil besar dalam pengakuan Masyarakat Hukum Adat  ini  sesuai  dengan  pasal  2  Permendagri  Nomor  52  Tahun  2014  yaitu  kepala daerah  dalam  hal  ini  gubernur  untuk  provinsi  dan  wali  kota/bupati  untuk kota/kabupaten  melakukan  pengakuan  serta  perlindungan  kepada  masyarakat hukum  adat.  Pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  hukum  adat  dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu identifikasi, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat. Untuk melaksanakan proses tersebut dibentuklah panitia masyarakat hukum adat.  Panitia  tersebut  bertugas  untuk  melakukan  identifikasi  masyarakat  hukum adat dengan cara mencermati:
1. Sejarah dan asal usul;
2. Objek hukum adat berupa wilayah;
3. Tatanan Hukum;
4. Benda-benda adat dan/atau kekayaan adat; dan
5. Sistem kelembagaan pemerintahan adat.
Pada  akhirnya  panitia  tersebut  setelah  melakukan  identifikasi  sebagaimana mestinya  akan  melaporkan  kepada  pimpinan  daerah  dalam  bentuk  rekomendasi. Rekomendasi  yang  telah  ditulis  dan  dibuat  oleh  panitia  tersebut  kemudian
menjadikan bahan pertimbangan pimpinan daerah untuk mengeluarkan keputusan kepala  daerah.  Setelah  dirasa  memenuhi  segala  unsur  maka  Kepala  daerah mengeluarkan  keputusan  kepala  daerah  mengenai pengakuan  masyarakat  hukum adat.
Kementerian  ATR/BPN  melalui  Kantor  Pertanahan  melakukan  penatausahaan tanah  ulayat  kesatuan  masyarakat  hukum  adat.  Hal  ini  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penatausahaan  Tanah  Ulayat Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat.  Permohonan  penatausahaan  tanah  ulayat kesatuan  masyarakat  hukum  adat  diajukan  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan setempat.  Penatausahaan  tanah  ulayat  kesatuan  masyarakat  hukum  adat, mencangkup pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah.
Dasar hukum dan prosedur yang telah dijelaskan sebagaimana di atas membuka peluang penyelesaian masalah yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Ende. Nantinya apabila masyarakat hukum adat yang berada di Ende sudah diakui dalam keputusan  penetapan  pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  hukum  adat oleh Kepala  Daerah  maka  Masyarakat  Hukum  Adat  dapat  didaftarkan  di  daftar  tanah. Memang  bukan  hal  yang  mudah  karena  hal  ini  tentunya  melewati  prosedur  yang panjang dan sinergi kolaborasi antar instansi (Junarto & Suhattanto, 2022). Namun dengan  adanya  aturan  tersebut  sedikit  banyak  dapat  membuka  jalan  bagi  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Ende  untuk  dapat  mewujudkan  cita-cita  Institusi Kementerian ATR/BPN yaitu percepatan legalisasi aset di Indonesia.

## D. Kesimpulan
Eksistensi  masyarakat hukum  adat di  Kabupaten  Ende  membuat  pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yang  dilakukan  oleh  Kantor Pertanahan  Ende  mengalami  kendala.  Salah  satu  kendalanya  adalah  Kantor Pertanahan Ende memiliki keterbatasan dalam hal mendapatkan lokasi/objek PTSL dari  tahun  ke  tahun. Mosalaki sebagai  ketua  adat  di  Kabupaten  Ende  melarang tanah di wilayahnya menjadi objek PTSL karena berbagai alasan. Salah satu alasan yang paling mendominasi adalah anggota masyarakat adat tersebut tidak akan taat terhadap  ketentuan  adat  jika  telah  memiliki  sertipikat  tanah.  Terutama  anggota masyarakat adat yang berprofesi sebagai petani atau yang mengelola ladang ( ana kalo fae walu ). Oleh karenanya, larangan yang diberikan oleh Mosalaki berdampak pada tidak maksimalnya pencapaian target PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende.  Selain  itu,  larangan  tersebut  juga  menghambat  cita-cita  pemerintah (Kementerian  ATR/BPN) dalam  mewujudkan  pendaftaran  tanah  secara  lengkap  di seluruh Indonesia.
Kendala  PTSL  yang  muncul  setiap  tahun  di  Kabupaten  Ende  sejatinya  dapat diatasi  dengan  pelibatan  tokoh  adat  dengan  mendasarkan  atas  kewilayahannya. Oleh karena itu, pemerintah mengakomodasi keterlibatan masyarakat hukum adat dengan  memedomani  dan  menerapkan  kembali  aturan  yaitu  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat  Hukum  Adat.  Selain  itu,  pemerintah  melakukan  penyederhanaan peraturan  melalui  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan kedua aturan tersebut, masyarakat hukum adat di Kabupaten Ende dapat menjadi subjek hak  dalam  penyertipikatan  tanah  adat  saat  ini.  Namun  demikian,  Pemerintah Kabupaten  Ende  harus  terlebih  dahulu  memberikan  pengakuan  eksistensi masyarakat adat tersebut melalui keputusan kepala daerah atau peraturan kepala daerah. Keputusan kepala daerah tersebut menjadi dasar bagi masyarakat hukum adat  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Ende  untuk  memproses  kegiatan  PTSL sebagai  sarana  untuk  memberikan  legalitas  atas  hak  atas  tanahnya.  Harapannya, Pemerintah Pusat dapat menerbitkan peraturan yang lebih update untuk melindungi hak kolektif masyarakat hukum adat sehingga menjadi dasar unifikasi hukum untuk pelaksanaan PTSL di berbagai daerah.

## Daftar Pustaka
Ahimsah, B. R. (2012). Kepemimpinan Lokal Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan  Pembangunan  Di  Daerah  (Studi  Peran  Pemimpin  Adat  “Mosalaki”  di Kabupaten  Ende  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur) (Skripsi).  University  of Muhammadiyah Malang. https://eprints.umm.ac.id/29410/
Bego,  C.,  &  Se,  B.  R.  S.  (2020).  Peran  mosalaki  (tokoh  adat) terhadap  tarian  napa nuwa  sebagai  wujud  menjaga  ketahanan  sosial  budaya  masyarakat  adat wolotopo. 5 (2). https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3442 Creswell,  J.  W.  (2019). Research  Design Pendekatan  Metode Kualitatif,  Kuantitatif dan Campuran (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Hidayati,  A.,  &  Adinegoro,  K.  R.  R.  (2022).  Pemberdayaan  usaha  mikro  kecil menengah “ Gula Aren Semut ” melalui program sertipikasi hak atas tanah di kabupaten Sinjai. Tunas Agraria , 5(3), 223 – 237.
https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.192
Ihsannudin,  I.,  Pinujib,  S.,  Subejo,  S.,  &  Sumada  Bangko,  B.  (2018).  Strategi Pemberdayaan  Ekonomi  Petani  Garam  Melalui  Pendayagunaan  Aset  Tanah Pegaraman. Economics  Development  Analysis  Journal , 5 (4),  395 – 409. https://doi.org/10.15294/edaj.v5i4.22177 Irawan, Y.,  &  Junarto,  R.  (2022).  Persepsi dan Minat Masyarakat  Pesisir  Terhadap Sertipikat Tanah. Widya Bhumi , 2 (2), 104 – 122. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.44
Isharyanto,  J.  E.  (2018).  Eksistensi  Dan  Pengaturan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat  Sebagai  Subyek  Hukum  Tatanegara. Hukum  Dan  Dinamika  Masyarakat 16(1) . 57-68. http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v16i1.846
Ishaya, N. S., Budhiawan, H., & Widarbo, K. (2021). Implementasi Hak Servituut pada Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Kabupaten  Bekasi.
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan , 1 (1) 1 – 16.
https://doi.org/10.31292/jm.v1i1.6
Jannah,  W.,  Salim,  M.  N.,  &  Mujiburohman,  D.  A.  (2022).  Eksistensi  Masyarakat Hukum Adat dan Dinamika Tanah Ulayat di Manggarai Timur. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora , 11 (2), 213-232. https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.41006
Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan
Program  Strategis  Nasional  (PTSL-K4)  di  Masyarakat  Melalui  Praktik  Kerja Lapang (PKL). Widya Bhumi , 2 (1), 21 – 38.
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24
Kurniawati, D. (2014). Peran Lembaga Adat Dalam Pembagian Tanah Adat (Studi di Desa  Detusoko  Barat  Dan  Wologai  Tengah  Kecamatan  Detusoko  Kabupaten Ende  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur) (Skripsi).  Sekolah  Tinggi  Pertanahan Nasional. https://repository.stpn.ac.id/1284/
Milenial  Spirit.  (2022). Podcast  Positive  Room  |  Perjuangan  Berat  ATR/BPN  Ende . https://www.youtube.com/watch?v=SmiVNc5900c
Mirza,  T.  (2019).  Implementasi  kebijakan  pelaksanaan  percepatan  pendaftaran tanah  sistematis  lengkap  (PTSL)  (studi  kasus  pada  Kantor  Badan  Pertanahan Nasional  Kabupaten  Ogan  Ilir). Jurnal  ILmu  Pemerintahan  Dan  Politik  Global , 04 (02), 82-94.  http://dx.doi.org/10.36982/jpg.v4i2.691 Nur Amrin, R., Muttaqy Zaen, H., Prayoga Dwi Nugraha, M., Putra, P., Izza Zaini, R., &  Rainata  Sangkay,  Y.  (2021).  Permasalahan  Pertanahan  pada  Daerah
Berkepadatan Penduduk Rendah. Widya Bhumi , 1 (1) 1 – 12.
https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.4
Pricemarina,  M.  C.  (2015).  Pembatasan  Hak  Bagi  Pemilik  Sertifikat  Hak  Milik  Atas Tanah Di Wilayah Adat Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende (Studi Di  Wilayah  Adat  Kebirangga  Kecamatan  Maukaro  Kabupaten  Ende). Arena
Hukum , 8 (3), 428-446. https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/213/211
Rubaie,  A.  (2007). Hukum  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum .  Malang: Bayumedia Publishing.
Sakasare, M. E. I. (2010). Peran lembaga adat Mosalaki dalam penyelesaian konflik hak Tanah Ulayat di Kelurahan Wolojito Kecamatan Wolojito Kabupaten Ende Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur (Tesis).  Universitas  Gadjah  Mada,  Yogyakarta. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/47555
Sugiswati,  B.  (2012).  Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  eksistensi  masyarakat adat di Indonesia. Perspektif 17 (1) 31-43. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.92
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  &  Reseach  and Development . Bandung: Alfabeta Sumardjono,  M.  S.  W.  (2005). Kebijakan  pertanahan:  antara  regulasi  dan implementasi . Jakarta: Kompas
Thontowi,  J.  (2015).  Pengaturan  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Implementasi Perlindungan  Hak-hak  Tradisionalnya  Jawahir. Pandecta , 10 (1),  1-13. https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190
Yulianto, E., Yusanta, D., Utari, P., & Satyawan, I. (2021). Community adaptation and action during the emergency response phase: Case study of natural disasters in Palu,  Indonesia. International  Journal  of  Disaster  Risk  Reduction , 65(November), 1-11. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102557