Abstrak —Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan lokasi pemakaman umum di Kecamatan Cakung, Provinsi DKI Jakarta.  Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat  dua sasaran penelitian. Sasaran yang pertama adalah menentukan kriteria penentuan lokasi tempat pemakaman umum baru di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dianalisis dengan metode AHP  ( Analytical Hierarchy Process ). Sasaran berikutnya adalah merumuskan rekomendasi lokasi prioritas tempat pemakaman umum baru, yang  diolah menggunakan  analisis spasial, yaitu raster overlay , menggunakan fuzzy membership dan weighted sum .  Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa  variabel sosial paling diprioritaskan oleh responden dalam kriteria penentuan lokasi tempat pemakaman umum dengan bobot sebesar  43%, disusul variabel  aksesibilitas (20,8%), variabel penggunaan lahan (18,4%), dan variabel fisik dasar (17,8%). Dari hasil analisis spasial, terdapat tujuh titik lokasi yang dapat dijadikan prioritas tempat pemakaman umum baru, yaitu di RW 14 Cakung Timur, RW 09 Cakung Barat, RW 09 Jatinegara, dan RW 05 Pulo Gebang.
Kata Kunci —Analisis Lokasi, NIMBY, Pemakaman.
I. PENDAHULUAN emakaman merupakan salah satu kebutuhan bagi mayoritas masyarakat, karena memakamkan orang yang telah  meninggal dunia dengan cara dikubur masih menjadi opsi utama di Indonesia. Walau pemakaman dibutuhkan oleh masyarakat, pada kenyataannya penyediaan pemakaman masih sering menemui masalah. Setiap daerah, khususnya kawasan perkotaan, terus mengalami perkembangan secara dinamis. Perkembangan yang dinamis ini di satu sisi memberikan dampak positif seperti dalam hal ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan dampak negatif, yaitu menyebabkan keterbatasan lahan  di kawasan perkotaan [1].
Pengembangan pemakaman dianggap tidak menarik karena lahan di perkotaan yang terbatas lebih menarik dikembangkan untuk hal lain yang lebih menguntungkan, karena pelayanan pemakaman sifatnya untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, bukan  mencari keuntungan. Perencanaan penggunaan lahan untuk pemakaman masih belum dilakukan selama beberapa dekade atau belum dipertimbangkan dalam perencanaan strategis perkotaan [2]. Selain terkait keterbatasan lahan dan perencanaan yang belum optimal, keberadaan pemakaman juga tidak selalu diterima oleh masyarakat sekitar. Lahan pemakaman sering dianggap sebagai gangguan oleh masyarakat  [3]. Masyarakat  khawatir tentang peningkatan lalu lintas dan juga  terkait pemakaman yang menimbulkan kesan menyeramkan  [4].  Fenomena penolakan tersebut sering disebut Locally Unwanted Land Uses (LULUs), karena pemakaman umumnya dikategorikan ke dalam penggunaan lahan yang  tidak diinginkan, atau dikenal juga dengan
fenomena NIMBY ( not in my backyard ).
Permintaan akan lahan pemakaman di DKI Jakarta terus naik, namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan pemakaman. Menurut data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, terdapat total 82 TPU dengan total luas lahan sekitar 6.070.955 m 2 , atau tidak sampai 1% dari total wilayah DKI Jakarta. Dari 82 TPU tersebut, 68 diantaranya memiliki tingkat keterisian di atas 95% bahkan hampir 100%. Beberapa tempat pemakaman umum (TPU) yang sudah tidak bisa menerima petak makam baru (hanya sistem tumpang) adalah TPU Karet Bivak, TPU Jeruk Purut, dan TPU Karet Pasar Baru. Terbaru, TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, sejak 1 Agustus 2021 sudah terisi penuh dan hanya menerima pemakaman dengan sistem tumpang.
Sebagai salah satu wilayah yang menjadi rencana pengembangan RTH, Jakarta  Timur merupakan kota administrasi di DKI Jakarta yang memiliki penduduk paling banyak, yaitu sekitar 3.056.300 jiwa [5]. Rata-rata kematian per tahun dari data lima  tahun terakhir adalah sebanyak 20.341 jiwa per tahun. Setiap jenazah membutuhkan 3,84 m 2 lahan pemakaman  [6].  Maka,  setidaknya di Jakarta Timur membutuhkan 78.109 m 2 atau 7,81 ha lahan per tahunnya, jika diasumsikan setiap tahunnya ada sekitar  20  ribu lebih jiwa yang dimakamkan. Jakarta Timur merupakan kota yang memiliki lahan kosong paling luas dibanding dua kota lainnya, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Menurut data penggunaan lahan eksisting  pada Jakarta Satu, pada tahun 2020, Jakarta Timur memiliki lahan kosong seluas 1.231,01 ha atau sekitar 6,57% dari total luas wilayah Jakarta Timur. Lalu, dari 10 kecamatan  yang ada di Jakarta Timur, Kecamatan Cakung memiliki lahan kosong terluas, yaitu seluas 548,96 ha atau sekitar 44,59% dari total lahan kosong di Jakarta Timur. Maka dari itu, dari segi ketersediaan lahan kosong, Kecamatan  Cakung paling berpeluang untuk dijadikan tempat pemakaman umum.
Penyediaan  lahan pemakaman menjadi penting untuk dilakukan.  Namun demikian, ada beberapa faktor yang membuat pengembangan pemakaman baru dan fasilitas pendukungnya menjadi sebuah  hal yang kompleks. Faktor- faktor tersebut diantaranya adalah: adanya  konflik kepentingan antara kepentingan publik dan swasta terkait kepemilikan dan pengelolaan pemakaman; biaya dan ketersediaan lahan yang sesuai;  adanya tumpang tindih peraturan dan perencanaan; keterlibatan beberapa instansi pemerintah dalam proses penelitian dan/atau administrasi adanya penolakan/ pertentangan dari masyarakat terkait penggunaan lahan pemakaman  [2]. Penelitian yang dilakukan di Sydney, menyimpulkan salah satunya adalah bahwa perencanaan pemakaman  akan terus menghadapi penolakan dari masyarakat lokal dan harus dapat mengatasi fenomena NIMBY dengan penilaian berbasis manfaat  [2].

## Penentuan Lokasi Tempat Pemakaman Umum di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
Albertus Aryobimo Bagas Amandaru dan Putu Gde Ariastita Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : ariastita@urplan.its.ac.id
P
Dalam  penelitian yang dilakukan di Florida, Amerika Serikat,  merumuskan kesimpulan bahwa memproyeksikan permintaan akan ruang pemakaman merupakan tugas yang sulit  bagi para perencana, sebab walaupun ada panduan teknis, masih terdapat ketidakpastian yang dapat terjadi sesuai dengan faktor budaya dan agama serta kondisi masyarakat lokal yang dapat mempengaruhi praktik setelah kematian [7].
Di Indonesia, beberapa kasus penolakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemakaman kerap terjadi. Penolakan terhadap makam  untuk etnis Tionghoa pernah terjadi di Serang, Banten pada tahun 2011. Dalam hal ini, Solidaritas Warga Anti Kuburan Tionghoa menolak  rencana pembangunan kuburan  Tionghoa dengan alasan menyalahi aturan serta prosedur yang ada.  Penolakan juga pernah terjadi di Jakarta didasari oleh sentimen agama ataupun etnis. Pada tahun 2017, saat sedang ramai Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, terjadi penolakan dari warga jika ada pendukung salah satu pasangan calon dimakamkan di sekitar mereka.  Saat itu, terdapat spanduk yang terpasang di beberapa makam di Jakarta yang pada intinya bertuliskan bahwa tidak menerima pendukung salah satu pasangan calon karena telah mendukung  penista agama. Penolakan  terkait pemakaman  di Jakarta juga pernah terjadi di akhir tahun 2021.  Di  TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Satuan pelaksana TPU Pondok Ranggon,  kesulitan  menggunakan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk dijadikan area pemakaman baru. Hal tersebut didasari oleh karena ada penolakan dari warga setempat yang tinggal di sekitar TPU. Penolakan yang belum lama terjadi ini menjadi suatu hal yang menarik karena sebenarnya secara eksisting di tempat tersebut sudah merupakan TPU, namun saat akan ada perluasan, masih muncul penolakan dari warga sekitar, padahal lahan yang digunakan bukan mengambil  lahan warga, melainkan sudah merupakan lahan Pemprov DKI Jakarta.
Keterbaruan penelitian ini adalah penentuan lokasi tempat pemakaman umum yang dilakukan tidak hanya menggunakan aspek  fisik maupun kebijakan, melainkan juga dengan mempertimbangkan aspek sosial, dalam hal ini dengan mengidentifikasi  tingkat persetujuan masyarakat sekitar. Pendekatan sosial dilakukan karena penentuan lokasi pemakaman seringkali tidak diterima oleh masyarakat sekitar.  Pada penelitian terdahulu, aspek sosial hanya digunakan untuk memprediksi kebutuhan lahan makam dengan mengalkulasikan data kependudukan. Maka dari itu, penelitian ini berusaha untuk mencari tahu terkait bagaimana tingkat penerimaan masyarakat di sekitar lokasi potensial yang akan dikembangkan sebagai pemakaman agar dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi, untuk mengurangi potensi penolakan terhadap rencana penggunaan lahan pemakaman, agar lokasi terpilih nantinya benar-benar sudah merupakan lokasi yang minim penolakan.
Fokus dari penelitian ini adalah menentukan lokasi tempat pemakaman umum yang  mempertimbangkan aspek fisik, kebijakan,  dan sosial, dimana aspek sosial yang dimaksud adalah tingkat persetujuan masyarakat. Adapun penelitian ini berfungsi sebagai masukan bagi pemerintah provinsi dan  pemangku kepentingan lainnya dalam perumusan kebijakan tata ruang  maupun  penyediaan
pemakaman  di kawasan perkotaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta sekaligus dapat membantu mencapai target RTRW DKI Jakarta Tahun 2030.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan rasionalistik. Pendekatan rasionalistik menuntut sifat holistik. Berdasarkan tujuan penelitian yaitu menentukan lokasi pemakaman umum di Kecamatan Cakung,  Jakarta Timur, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci  atau membedakannya dengan fenomena  yang lain [8].  Fenomena tersebut dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

## B. Variabel Penelitian
Penentuan variabel dalam penelitian ini didasarkan dari kriteria lokasi pemakaman umum yang merupakan hasil sintesa tinjauan pustaka. Variabel dan sub-variabel  yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 .

## C. Metode Pengambilan Data
Metode pengambilan data pada penelitian ini terbagi menjadi  dua, yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi observasi lapangan, wawancara, dan penyebaran kuesioner  kepada responden terkait.    Data yang akan dikumpulkan berupa gambaran kondisi eksisting wilayah penelitian serta pendapat responden, dalam hal ini Pemerintah dan akademisi,  mengenai  kriteria penentuan lokasi tempat pemakaman umum dan mengenai penilaian kesesuaian dengan rencana tata ruang. Selain itu, data mengenai persetujuan masyarakat juga dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner terhadap.
Metode pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara studi literatur  dan survei instansional. Studi literatur dilakukan dengan melihat teori-teori penentuan lokasi dan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan penentuan lokasi tempat pemakaman umum.  Survei instansional dilakukan ke dinas-dinas  terkait  untuk  mendapatkan data seperti data penggunaan lahan,  data fisik dasar, data kependudukan, data jaringan jalan, dan lain sebagainya sebagaimana yang dibutuhkan pada variabel penelitian.

## D. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini terdiri tiga pihak, yaitu pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihak akademisi di bidang perencanaan wilayah dan kota, serta pihak masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.  Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling . Teknik purposive sampling memungkinkan peneliti untuk mengambil sampel berdasarkan penilaian ( judgement ) peneliti mengenai siapa saja yang  memenuhi syarat sebagai sampel.  Responden dalam penelitian ini, berdasarkan fungsinya, terbagi menjadi dua. Pertama, responden dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan akademisi berfungsi untuk memberikan
pandangan dan penilaian terhadap seluruh indikator  dan variabel penelitian.  Kedua, responden dari masyarakat berfungsi untuk mencapai variabel penelitian pada indikator sosial, yaitu persetujuan masyarakat. Adapun sampel  pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan penyediaan RTH publik, khususnya pemakaman.
b. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan tata ruang c. Akademisi yang memiliki spesialisasi di bidang penyediaan RTH serta akademisi yang memiliki spesialisasi di bidang perencanaan kota. Dalam penelitian ini, akademisi yang dipilih adalah dosen dari Program Studi Perencanaan
Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Esa Unggul Jakarta d. Ketua  RW se-Kecamatan Cakung, sebagai pihak yang merupakan pengambil keputusan di tingkat RW.

## E. Metode Analisis Data
Dalam analisis data, digunakan beberapa metode analisis yang sesuai untuk digunakan dalam penentuan lokasi prioritas tempat pemakaman umum di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur berdasarkan sasaran yang sudah  disusun sebelumnya untuk mencapai tujuan penelitian. Pnjelasan kaitan antara sasaran dan metode analisis pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Wilayah
Wilayah  yang dijadikan lokasi penelitian adalah Kecamatan Cakung, Kota  Administrasi  Jakarta  Timur, Provinsi DKI Jakarta.  Kecamatan  ini berbatasan langsung dengan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi di sebelah timur, Kecamatan Duren Sawit di sebelah selatan, Kecamatan Pulo Gadung dan Kota Administrasi Jakarta Utara (Kecamatan Kelapa Gading) di sebelah barat, dan di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan  Cilincing, Jakarta Utara.
Tabel 1. Variabel, Sub-variabel, dan Definisi Operasional Variabel Sub-variabel Definisi Operasional Penggunaan lahan Nilai tanah Penggunaan lahan eksisting Kesesuaian dengan rencana tata ruang Nilai tanah diukur berdasarkan harga tanah per meter persegi. Semakin rendah harga tanah maka semakin baik.
Penggunaan lahan eksisting yang sesuai  untuk tempat pemakaman umum baru berupa lahan tak terbangun. Lokasi  yang sesuai untuk tempat pemakaman umum tidak boleh berada pada zona yang mengklasifikasikan pemakaman sebagai kegiatan yang tidak diperbolehkan (X) pada peraturan zonasi. Aksesibilitas Jarak ke jaringan jalan Jarak antara jaringan jalan eksisting dengan  batas luar rencana tempat pemakaman umum Fisik dasar Topografi Kerawanan bencana Jarak ke sumber air/sungai Kedalaman muka air tanah
Tingkat kemiringan tanah/kelerengan pada lokasi. Tingkat bahaya bencana banjir dan tanah longsor pada lokasi studi.
Jarak antara batas luar rencana lokasi pemakaman dengan sumber air mengalir  atau sungai terhadap batas luar rencana tempat pemakaman umum. Jarak ditemukannya air tanah dari permukaan tanah.  Keberadaan air tanah harus berada lebih dari standar kedalaman pemakaman (1,5 meter). Sosial Kepadatan penduduk Jarak ke permukiman
Persetujuan masyarakat Kepadatan penduduk pada wilayah sekitar rencana tempat pemakaman umum termasuk ke dalam klasifikasi kepadatan penduduk sedang atau rendah berdasarkan SNI 03-1733-2004. Semakin rendah kepadatan penduduk  maka akan semakin tinggi peluang terdapat lahan kosong  serta meminimalisir potensi penolakan dari masyarakat.
Jarak antara area permukiman terhadap rencana tempat pemakaman umum. Jarak  ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi pencemaran tanah dan juga air tanah  yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan penduduk.
Tingkat persetujuan masyarakat terhadap tempat pemakaman umum baru di sekitar tempat tinggalnya.
Tabel 2. Teknik Analisis Penelitian Sasaran Teknik Pengambilan Data Teknik Analisis  Keluaran Menentukan kriteria penentuan lokasi tempat pemakaman umum baru di Kecamatan
Cakung,
Jakarta Timur Merumuskan rekomendasi lokasi prioritas tempat pemakaman umum baru. Survei primer (wawancara dan kuesioner) Survei sekunder AHP Analisis spasial (menggunakan fuzzy membership dan weighted sum ) Kriteria-kriteria penentu lokasi tempat pemakaman umum di Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur
Lokasi prioritas tempat pemakaman umum di Kecamatan Cakung,  Jakarta Timur
Gambar 1. Peta Batas Wilayah Studi.
Wilayah studi memiliki luas kurang lebih 41,28 km 2 yang terbagi ke dalam 7 kelurahan dan 90 RW. Kecamatan Cakung juga merupakan Ibukota dari Kota Administrasi Jakarta Timur.
Berdasarkan hasil pengolahan data DEMNAS dari Badan Informasi Geospasial  pada  Gambar 1, kondisi topografi di Kecamatan Cakung tidak terlalu variatif. Ketinggian wilayah di Kecamatan Cakung didominasi dengan nilai berkisar antara 0-10 meter di atas permukaan laut, dan ada beberapa wilayah yang memiliki ketinggian  10-20 m dan 20-30 meter di atas permukaan laut. Kelerengan di Kecamatan Cakung didominasi dengan kemiringan lereng sebesar 2-15%, atau masuk ke dalam kategori morfologi datar.
Kecamatan Cakung dapat dikatakan banyak dilewati aliran sungai. Menurut data dari  Jakarta  Satu, beberapa sungai yang melintasi Kecamatan Cakung diantaranya Sungai Sunter, Kali Buaran, Saluran Kalimalang, Kali Cakung, dan Kali Betik. Sungai paling besar adalah Sungai Sunter yang mengalir di sebelah timur wilayah Kecamatan Cakung, berdekatan dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.
Berkaitan dengan kedalaman muka air tanah, di DKI Jakarta kedalaman tersebut dipantau melalui 16 titik pantau milik Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  yang tersebar di seluruh wilayah provinsi. Berdasarkan data dari titik pantau tersebut, dalam penelitian ini dihitung perkiraan kedalaman muka air tanah di wilayah studi menggunakan teknik interpolasi. Teknik interpolasi dilakukan mengingat tidak memungkinkannya menghitung kedalaman muka air tanah secara keseluruhan di wilayah studi, maka teknik interpolasi digunakan untuk mendapatkan nilai perkiraan berdasarkan titik sampel yang berdekatan. Dari hasil interpolasi, didapatkan bahwa kedalaman muka air tanah di wilayah studi mulai dari 10,3 meter sampai 16,3 meter dari permukaan tanah.
Dalam penelitian ini, aspek kebencanaan dilihat dari tingkat bahaya bencana banjir dan bencana tanah longsor. Dari data inaRISK BNPB, tidak terdapat bahaya bencana tanah longsor. Namun demikian, tingkat kerawanan bencana banjir menurut data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, cukup bervariasi di wilayah studi, mulai dari tingkat kerawanan  sangat rendah sampai ke tingkat  kerawanan  tinggi.  Tingkat  kerawanan tinggi berada di wilayah RW 05 Kelurahan Cakung Barat, dan tingkat kerawanan sedang diantaranya berada di RW 05 dan  RW 07 Kelurahan Cakung Timur serta di RW 06 Kelurahan Pulo Gebang.
Berdasarkan data dari Jakarta Satu, penggunaan lahan di Kecamatan Cakung didominasi oleh penggunaan lahan usaha,  utamanya industri dan pergudangan,  yaitu sekitar 1421,39  ha atau 34,43% dari total wilayah. Penggunaan lahan terbesar kedua adalah hunian, seluas 1342,27 ha atau sekitar  32,52%  dari total wilayah. Selanjutnya,  Rencana Zonasi di Provinsi DKI Jakarta, termasuk di Kecamatan Cakung, yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata  Ruang dan Peraturan Zonasi,  mengatur bahwa  zonasi  di Kecamatan Cakung didominasi oleh Zona Perumahan dan juga Zona Industri dan Pergudangan. Terdapat pula zona-zona lain seperti Zona Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa, lalu juga terdapat Zona
Pemerintahan Nasional dan Zona Pemerintahan Daerah. Zona Permakaman juga terdapat di Kecamatan Cakung, namun hanya sebagian kecil saja.
Nilai tanah di wilayah Kecamatan Cakung cukup bervariasi. Dari hasil pemetaan  Dinas  Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan  Provinsi DKI Jakarta, harga tanah paling rendah di  Kecamatan Cakung mulai dari Rp 2.411.000 per m 2 , sampai ada yang mencapai angka Rp 34.729.000 per m 2 . Kecamatan Cakung yang terdiri dari 7 kelurahan dan 90 RW memiliki jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang berbeda-beda setiap wilayahnya. Berdasarkan  data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,  penduduk terbanyak  Kecamatan Cakung  berada di Kelurahan Penggilingan, yaitu sebanyak 129.532  jiwa. Sedangkan, penduduk paling sedikit berada di  Kelurahan Rawa Terate, yaitu sebanyak 31.551  jiwa. Kepadatan penduduk jika dihitung berdasarkan jumlah jiwa per hektare, maka wilayah yang paling padat adalah Kelurahan Cakung Barat dengan 293 jiwa/ha. Sedangkan wilayah paling tidak padat adalah Kelurahan Rawa Terate dengan 77 jiwa/ha.
Berdasarkan data Dinas pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, di Kecamatan Cakung, hanya terdapat dua tempat pemakaman umum milik pemerintah, yaitu TPU Kampung Baru  di Kelurahan Cakung Barat dan TPU Penggilingan di Kelurahan Penggilingan. Sekitar 41 pemakaman  lainnya yang berada di Kecamatan Cakung merupakan tanah wakaf warga ataupun TPBU (Tempat Pemakaman Bukan Umum).
Tingkat persetujuan masyarakat dalam penelitian ini dilakukan dengan survei primer, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 90 RW yang ada di Kecamatan Cakung. Tingkat persetujuan diukur menggunakan  skala likert 1-5, dimana 1 berarti sangat tidak setuju dan 5 berarti sangat setuju. Dari hasil kuesioner, nilai terbanyak yang didapatkan adalah 1 (sangat tidak setuju) yaitu sebanyak 29 RW, dan nilai 5 hanya diberikan oleh 6 RW di Kecamatan Cakung.
B. Analisis Kriteria Penentuan Lokasi Tempat Pemakaman Umum di Jakarta Timur
Dalam analisis kriteria penentuan lokasi tempat pemakaman umum, diperlukan  masukan  (input)  variabel penelitian yang didapatkan dari tinjauan pustaka.  Seluruh variabel tersebut selanjutnya diproses menggunakan metode analisis AHP (Analytical Hierarchy Process). Setelah proses AHP selesai, maka akan didapatkan bobot dari masing- masing variabel untuk dijadikan masukan (input) untuk proses penentuan lokasi tempat pemakaman umum.  Pada penelitian ini, responden yang terlibat dalam proses analisis AHP adalah sampel dari pemerintah yang diwakili dari instansi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI  Jakarta, lalu juga dari  akademisi yang diwakili dari dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Esa Unggul.
Berdasarkan hasil wawancara kuesioner AHP dengan responden, didapatkan penilaian yang kemudian diolah dalam aplikasi Expert Choice.  Ringkasan selengkapnya mengenai hasil keseluruhan perhitungan AHP dari masing- masing variabel dapat dilihat pada Tabel 3.
Dari hasil analisis, didapatkan bobot masing-masing
variabel/kriteria  yang akan menjadi masukan  pada tahap analisis selanjutnya.  Dari hasil analisis juga terlihat bahwa nilai inconsistency di bawah  0,1, yang menandakan bahwa matriks perbandingan dapat diterima dan hasil yang diperoleh valid. Didapatkan bahwa variabel sosial menjadi variabel yang menurut responden harus dipertimbangkan, dengan bobot sebesar 43%. Variabel selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah aksesibilitas sebesar 20,8%, lalu variabel penggunaan lahan dengan bobot sebesar 18,4%, dan terakhir adalah variabel fisik dasar sebesar 17,8%.
Lebih lanjut, pada variabel penggunaan lahan, terlihat bahwa bobot sub-variabel kesesuaian dengan  rencana tata ruang memiliki bobot terbesar, yaitu sebesar 43,5%. Lalu, bobot terendah adalah sub-variabel  penggunaan lahan eksisting, sebesar 25,4%.  Sedangkan,  pada variabel fisik dasar, sub variabel kerawanan bencana menjadi kriteria yang paling dipertimbangkan, dengan bobot sebesar 43,4%. Sedangkan,  sub-variabel yang paling rendah bobotnya adalah kedalaman muka air tanah, yaitu sebesar 13%. Dan pada variabel sosial, Sub-variabel persetujuan masyarakat menjadi sub-variabel yang paling dipertimbangkan pada variabel sosial. Sub-variabel persetujuan masyarakat memiliki bobot sebesar 46,1%, disusul sub-variabel kepadatan penduduk sebesar 35,8%, dan terakhir  adalah sub-variabel jarak ke permukiman sebesar 18,1%.

## C. Analisis Rekomendasi Lokasi Prioritas Tempat Pemakaman Umum Baru
Dalam proses analisis untuk mendapatkan rekomendasi lokasi prioritas tempat pemakaman umum baru, data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian seluruhnya dibuat ke dalam bentuk spasial dan diolah menggunakan software ArcGIS . Tahapan yang dilakukan pertama adalah melakukan pengolahan data awal agar mendapatkan data yang dibutuhkan. Selanjutnya, data yang telah melewati pengolahan  awal diolah ke dalam fuzzy membership . Hasil
dari fuzzy membership kemudian di-overlay untuk mendapatkan kesesuaian lokasi berdasarkan variabel penelitian. Setelah itu, hasil kesesuaian dievaluasi dengan melihat penggunaan lahan eksisting dan selanjutnya dilakukan pemeringkatan untuk menghasilkan rekomendasi lokasi prioritas tempat pemakaman umum baru.
1) Pengolahan Data Awal
Secara umum, pengolahan data awal dilakukan agar mendapatkan data raster agar dapat selanjutnya diolah ke tahapan berikutnya. Namun, ada beberapa data yang perlu diolah terlebih dahulu selain hanya mengubahnya ke dalam bentuk raster.
Data penggunaan lahan eksisting perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu terkait persentase luas lahan terbangun terhadap luas RW. Pada penelitian ini, penggunaan lahan eksisting dengan melihat lahan terbangun atau tidak terbangun di lingkup RW. Disamping itu, data kesesuaian dengan rencana tata ruang juga perlu dilakukan penggabungan terlebih dahulu antara peraturan zonasi, yaitu tabel ITBX, dengan penilaian expert terhadap kesesuaian kegiatan  pemakaman di setiap zona. Penilaian dari lima expert dijumlahkan lalu  dirata-rata sehingga menghasilkan satu nilai untuk masing-masing klasifikasi kegiatan (diizinkan, bersyarat terbatas, bersyarat tertentu, maupun dilarang/tidak diperbolehkan).  Hasil penilaian expert  yang sudah dirata-rata dan dimasukkan ke dalam pengolahan awal data kesesuaian dengan rencana tata ruang dapat dilihat pada Tabel 4.
Lalu,  pengolahan data awal juga dilakukan untuk data- data yang berkaitan dengan jarak/radius. Sebagai contoh
Tabel 3. Hasil Keseluruhan Perhitungan AHP Variabel Bobot (%) Sub-variabel Bobot (%) Penggunaan Lahan 18,4 Nilai Tanah 31,1 Penggunaan Lahan Eksisting 25,4 Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang 43,5 Aksesibilitas 20,8 Jarak ke Jaringan Jalan 100 Fisik Dasar 17,8 Topografi 29,2 Kerawanan Bencana 43,4 Jarak ke Sumber Air/Sungai 14,4 Kedalaman Muka Air Tanah 13 Sosial 43 Kepadatan Penduduk 23,1 Jarak ke Permukiman 6 Persetujuan Masyarakat 70,9 Tabel 4. Hasil Penilaian Expert terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemakaman Klasifikasi Kesesuaian Kegiatan Nilai I (diizinkan) 10 T (bersyarat terbatas) 6,6 B (bersyarat tertentu) 6 X (tidak diperbolehkan) 1 Gambar 2. Peta Kesesuaian Lokasi Tempat Pemakaman Umum.
Gambar 3. Wilayah yang Cukup Sesuai Dijadikan TPU (Berwarna Hijau).
data jarak ke jaringan jalan, jarak ke sumber air/sungai, dan jarak ke permukiman. Masing-masing data tersebut diubah terlebih dahulu ke bentuk raster, lalu kemudian dilakukan analisis menggunakan fitur eucledian distance . Eucledian distance digunakan untuk menghitung jarak ke sumber terdekat untuk setiap cell.
Data topografi  juga perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Data DEM ( Digital Elevation Model )  dianalisis menggunakan fitur slope . Hasil dari pengolahan slope dapat dilihat pada Gambar 4.40. Selain  data  topografi,  data kedalaman muka air tanah juga perlu dilakukan interpolasi karena hanya terdapat pengukuran di beberapa titik sampel, sehingga memerlukan prediksi untuk keseluruhan wilayah studi berdasarkan titik sampel tersebut.
Data yang perlu dilakukan  pengolahan juga adalah data persetujuan masyarakat. Persetujuan masyarakat didapatkan dari data kuesioner kepada ketua-ketua RW di Kecamatan Cakung yang berisi penilaian menggunakan skala likert 1-5. Penilaian tersebut kemudian dispasialkan sehingga mendapatkan data persetujuan masyarakat per RW untuk dapat kemudian diolah ke tahap selanjutnya.
2) Input Derajat Keanggotaan dengan Fuzzy Membership
Setelah semua data selesai dilakukan pengolahan awal dan seluruhnya telah berbentuk data raster, data-data tersebut  diolah dengan fitur fuzzy membership agar mendapatkan derajat  keanggotaan data dari 0 sampai 1. Dalam penelitian ini, seluruh data menggunakan fuzzy membership jenis linear dengan ketentuan nilai maksimum (1) dan nilai minimum (0) yang dapat dilihat pada Tabel 5.
3) Analisis Kesesuaian Lokasi Tempat Pemakaman Umum Berdasarkan Variabel Penelitian
Data-data yang sudah memiliki derajat keanggotaan menggunakan fuzzy membership kemudian di- overlay untuk mendapatkan kesesuaian lokasi. Overlay dimulai dari sub- variabel dalam masing-masing variabel dengan menggunakan fitur weighted sum untuk dapat menambahkan
bobot prioritas masing-masing sub-variabel sebagaimana hasil dari AHP. Cara kerja weighted sum pada dasarnya adalah mengalikan data dengan bobot, kemudian menjumlahkannya menjadi satu.  Hasil dari weighted sum masing-masing sub-variabel menghasilkan kesesuaian lokasi berdasarkan  variabel.  Kesesuaian masing-masing variabel selanjutnya akan kembali dilakukan weighted sum untuk mendapatkan  kesesuaian  lokasi tempat pemakaman umum. Bobot yang digunakan adalah hasil combined antar kriteria AHP dari responden.  Hasil kesesuaian lokasi tempat pemakaman umum baru dapat dilihat pada Gambar 2.
Dari hasil weighted sum keempat variabel, didapatkan rentang nilai kesesuaian dari 0,15 sampai 0,84. Hal ini menunjukkan tidak ada tempat yang benar-benar sesuai dengan kriteria/variabel dalam penelitian ini, karena nilai tertinggi tidak mencapai 1. Dari peta pada Gambar 2 terlihat bahwa mayoritas wilayah Kecamatan Cakung berwarna kuning sampai merah, yang berarti menandakan hanya ada sedikit wilayah  yang cukup sesuai untuk dijadikan tempat pemakaman umum baru.
4) Evaluasi Kesesuaian dan Pemeringkatan Prioritas Lokasi Tempat Pemakaman Umum
Dari rentang 0,15-0,84 yang dihasilkan pada bagian sebelumnya, pada penelitian ini diambil wilayah yang memiliki nilai ≥ 0,75  karena  nilainya cukup tinggi dan mendekati 1, sehingga  dianggap cukup sesuai untuk dijadikan tempat pemakaman umum baru.  Perlu dicatat, wilayah yang memiliki nilai ≥ 0,75  belum tentu memiliki kelebihan maupun kelemahan yang sama antara satu tempat dan tempat lainnya. Misalkan wilayah yang bernilai ≥ 0,75 di suatu RW di Kelurahan Cakung Barat belum tentu nilai
Tabel 5. Fuzzy Membership
No. Data yang Dibutuhkan  Ketentuan 1. Nilai Tanah • Nilai Minimum (0): harga tanah maksimum • Nilai Maksimum (1) : harga tanah minimum 2. Penggunaan Lahan Eksisting • Nilai Minimum (0): Luas lahan terbangun per RW maksimum • Nilai Maksimum (1) : Luas lahan terbangun per RW minimum 3. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang • Nilai Minimum (0) : 0 • Nilai Maksimum (1) : 10 4. Jarak ke Jaringan Jalan • Nilai Minimum (0): 0 m • Nilai Maksimum (1) : ≥ 50 m 5. Topografi • Nilai Minimum (0) : ≥12% • Nilai Maksimum (1) : 0
6. Kerawanan Bencana • Nilai  Minimum (0): Tingkat bahaya tinggi
• Nilai  Maksimum (1): Tingkat bahaya rendah 7. Jarak ke Sumber Air/Sungai • Nilai Minimum (0): 0 meter • Nilai M aksimum (1): ≥ 150 meter
8. Kedalaman Muka Air Tanah • Nilai Minimum (0): ≤1,5 meter • Nilai Maksimum (1): > 1,5 meter 9.
Kepadatan Penduduk • Nilai Minimum  (0):  ≥201  jiwa/ha (kepadatan penduduk tinggi)
• Nilai Maksimum (1): <150 jiwa/ha (kepadatan penduduk rendah)
10. Jarak ke Permukiman • Nilai Minimum (0): 0 meter
• Nilai Maksimum (1): ≥500 meter 11. Persetujuan Masyarakat • Nilai  Minimum (0): Sangat tidak setuju (skala 1) • Nilai Maksimum (1): Sangat setuju (skala 5) Gambar  4.  Wilayah yang Cukup Sesuai  Dijadikan TPU (Berwarna Hijau).
Tabel 6. Lokasi Prioritas Tempat Pemakaman Umum Baru No. Kode  Luas (ha) Lokasi 1. A 41,71 RW 14 Cakung Timur 2. B 14,32 RW 09 Cakung Barat 3. C 3,38 RW 09 Jatinegara 4. D 1,63 RW 05 Pulo Gebang 5. E 1,43 RW 14 Cakung Timur 6. F 1,41 RW 09 Jatinegara 7. G 1,21 RW 09 Jatinegara
variabel sosialnya sama dengan wilayah yang bernilai ≥ 0,75 di suatu RW Kelurahan Jatinegara, tetapi nilai gabungannya sama-sama  sudah tergolong cukup tinggi dari hasil kombinasi seluruh variabel penelitian. Setelah dilakukan penyaringan sesuai dengan nilai tersebut, maka didapatkan beberapa wilayah yang cukup sesuai untuk dijadikan tempat pemakaman umum. Wilayah tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.
Selanjutnya,  wilayah tersebut dilihat  apakah sudah merupakan lahan terbangun atau bukan lahan terbangun. Pertimbangan ini mengingat akan lebih mudah mengembangkan lahan yang bukan merupakan lahan terbangun  dibandingkan lahan terbangun.  Dari hasil penyaringan berdasarkan lahan terbangun dan lahan tidak terbangun, maka didapatkan tujuh lokasi teratas dengan mempertimbangkan luas lahan. Gambar 4  menunjukkan tujuh titik lokasi yang memiliki luas minimal 1 hektare. Lokasi terluas berada di RW 14 Cakung Timur dengan luas lahan yang sesuai sebesar 41,71 ha. Lokasi prioritas tempat pemakaman umum baru dapat dilihat pada Tabel 6.

## IV. KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penentuan lokasi tempat pemakaman  umum, variabel sosial menjadi variabel yang paling dipertimbangkan, dengan bobot sebesar 43%, dengan sub-variabel persetujuan  masyarakat yang memiliki bobot tertinggi (46,1%). Variabel selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah aksesibilitas sebesar 20,8%, lalu variabel penggunaan lahan dengan bobot sebesar 18,4%, dan terakhir adalah variabel fisik dasar sebesar 17,8%.
Ditemukan bahwa ada tujuh titik lokasi di Kecamatan Cakung dan tersebar di 4 kelurahan (Cakung Barat, Cakung Timur, Jatinegara, dan Pulo Gebang), yang cukup sesuai dan dapat direkomendasikan untuk menjadi prioritas dalam rencana tempat pemakaman umum baru. Tujuh titik lokasi tersebut memiliki luas di atas 1 ha, dimana tempat pemakaman umum yang ideal dianjurkan memiliki luas minimal 1 ha.
Penelitian ini belum mempertimbangkan aspek religiusitas  dan kearifan lokal, karena dua aspek tersebut memiliki pengaruh penting  terhadap penentuan lokasi pemakaman, sehingga masih dapat dikembangkan dan didetailkan kembali.
V. SARAN
Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta ke depan dalam menyediakan pemakaman perlu untuk  mengakomodir kegiatan pemakaman di dalam peraturan zonasi. Terlihat di Kecamatan Cakung yang relatif memiliki lahan cukup sesuai, tidak dialokasikan tambahan lahan untuk pemakaman.  Selain itu,  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya dapat menindaklanjuti temuan dari penelitian ini sebagai masukan dalam penyusunan revisi RDTR  Provinsi DKI Jakarta yang sedang berlangsung.  Disamping Pemerintah, pihak pengembang  juga  dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pertimbangan awal dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban untuk menyediakan lahan pemakaman.
Saran bagi penelitian selanjutnya,  sebaiknya dilakukan aspek kepemilikan lahan dan jenis tanah agar mendapatkan hasil yang lebih mewakili keadaan di lapangan. Selain itu, penelitian selanjutnya jika memasukkan juga pertimbangan mengenai aspek religiusitas dan kearifan lokal  akan lebih menggambarkan keberagaman pendapat di masyarakat sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih implementatif.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  A. P. Aji, Angga Sapto and Suprayogi, Andri and Wijaya, “Analisis kesesuaian  kawasan  peruntukan  pemakaman  umum  baru  berbasis Sistem  Informasi  Geografis (SIG)  (studi  kasus: Kecamatan Tembalang, Kota Semarang),”  Jurnal Geodesi  Universitas Diponergoro, vol. 4, pp. 99-107, 2015.
[2]  P. Bennett, G and Davies, “Urban cemetery planning and the conflicting role of local and regional interests,” Land use policy, vol. 42, pp. 450-459, 2015.
[3]  C. Basmajian, Carlton and Coutts, “Planning for the disposal of the dead,”  Journal of the American Planning Association,  vol. 76, pp. 305-317, 2010.
[4]  M. E. and others Wickersham, “The public cemetery: meeting new challenges in a time of change,” Public Manager, vol. 42, p. 62, 2013.
[5]  Badan Pusat Statistik Provinsi DKI  Jakarta,  “Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka,” Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, 2022.
[6]  C. I. Koswara, Arwi Yudhi and Santoso, Eko Budi and Afif, Abdul and Hariyati, Teti and Sutikno, Sutikno and Umilia, Ema and Prianti, Prianti and Pamungkas, Rahel Putri and Annisa, “Analisis kebutuhan pembangunan tempat pemakaman umum di perkotaan Tuban,” TATALOKA, vol. 23, Universitas Diponegoro 2021.
[7]  T. Coutts, Christopher and Basmajian, Carlton and Chapin, “Projecting landscapes of death,”Landscape and Urban Planning, vol. 102, pp. 254--261, 2011.
[8]  A. Siyonto, Sandu and Siduj, “Dasar Metodologi Penelitian Literasi Media Publishing,” Literasi Media Publishing, 2015.