## (De)Legitimasi Hukuman Pidana Mati: Sebuah Pertimbangan Etis
Sonny Eli Zaluchu 1 , Eirene Kardiani Gulo 2 1 Sekolah Tinggi Teologia Baptis Indonesia (STBI) Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
2 Sekolah Tinggi Teologi BNKP Sundermann Nias, sumatera Utara, Indonesia
1 sonnyzaluchu@stbi.ac.id, 2 eirenegulo@sttsundermann.ac.id

## Abstract
The  d eath  penalty  is  always  in  controversy.  Ethical  considerations  in terms  of  ethics,  principle,  and  criminality  always  produce  two  strong opinions,  which  are  the  pros  and  cons.  The  two  opposing  views  have strong  arguments  and  considerations  concerning  the  maximum punishment for particular crimes. Countries in the world divided into two acts.  Some  chose  the  moratorium  option,  but  there  were  also  those  who continued  to  defend  it.  This  article  describes  that  there  are  indeed substantive difficulties in an attempt to legitimize or delegitimize the death penalty.  These  difficulties  are  presented  and  analyzed  in  this  paper  by using  theological  approaches,  especially  in  a  legal  perspective,  the  right to human life and biblical orders not to kill. The descriptive analysis was carried out by utilizing a literature review and research results.

## Abstrak
Hukuman mati selalu di dalam kontroversi. Pertimbangan moral dalam hal etika,  azasi  dan  pidana  selalu  menghasilkan  dua  kubu  pendapat  yang sama-sama kuat yakni yang pro dan kontra. Kedua pandangan yang saling bertolak  belakang  tersebut  memiliki  argumentasi  dan  pertimbangan  yang kuat  menyangkut  hukuman  maksimal  terhadap  kejahatan  istimewa. Negara-negara  di  dunia  terbagi  dua.  Ada  yang  memilih  opsi  moratorium tetapi  ada  juga  yang  terus  mempertahankannya.  Artikel  ini  memaparkan secara  deskriptif  bahwa  memang  terdapat  kesulitan-kesulitan  substantif dalam  setiap  usaha  legitimasi  dan  atau  delegitimasi  terhadap  hukuman mati.  Kesulitan-kesulitan  tersebut  dipaparkan  dan  dianalisis  di  dalam paper  ini  dengan  menggunakan  pendekatan  teologis  khususnya  dalam persepektif hukum, hak hidup manusia dan perintah Alkitab untuk jangan membunuh.  Analisis  dilakukan  secara  dengan  memanfaatkan  tinjauan literatur dan hasil-hasil penelitian.
.

## 1. Pendahuluan
Data  termutakhir  di  situs  Amnesty  Internasional  tentang  hukuman  mati  adalah tahun  2017.  Di  sana  dilaporkan  oleh  Amnesty  International  bahwa  di  tahun  tersebut, berlangsung  eksekusi  mati  di  23  negara  dengan  jumlah  eksekusi  resmi  993.  Ada kemungkinan jumlah ini lebih dari yang dilaporkan seiring kebijakan tertutup beberapa
Article History Received: 1 June 2019 Revised:
10 June 2019
Accepted:
13 June 2019
Keywords (Kata kunci): biblical perpectives; death penalty; law; right to live; hak hidup; hukum; hukuman mati; perspektif alkitabiah

## Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani
e-ISSN: 2579-9932 p-ISSN: 2614-7203 Vol 3, No 1, Mei 2019 (41-52) ttp://www.stttorsina.ac.id/jurnal/index.php/epigraphe
Sonny E. Zaluchu, Eirene K. Gulo: (De) Legitimasi Hukuman Pidana Mati: Sebuah Pertimbangan Etis
negara yang enggan melaporkan eksekusi mati terpidana. Walaupun angka itu turun 4% dibanding  laporan  tahun  2016  (1.032  eksekusi)  dan  turun  39%  dibandingkan  jumlah eksekusi di tahun 2015, pelaksanaan hukuman mati masih menjadi tren beberapa negara di  dunia.  Situs  yang  sama  juga  melaporkan  bahwa  negara-negara  yang  melakukan  itu antara lain China, Iran, Saudi Arabia, Iraq and Pakistan. 1
Pada pihak lain, tidak semua negara menyetujui hukuman mati terhadap terpidana. Beberapa  negara  yang  kontra  terhadap  hukuman  mati,  berhasil  mempengaruhi  PBB untuk  mengeluarkan  resolusi  tidka  mengikat  agar  negara-negara  anggota  badan  dunia itu melakukan moratorium terhadap hukuman mati dinegaranya masing-masing. 2 Akan tetapi  hal  tersebut  tidak  mengubah  fakta  negara-negara  yang  pro  hukuman  mati  untuk tetap  melakukan  eksekusi  terpidana  mati  di  wilayahnya  masing-masing.  Indonesia termasuk  di  dalam  negara  yang  hingga  kini  masih  menyetujui  adanya  hukuman  mati. Pelaksanaan hukuman mati terakhir dilaporkan berlangsung tahun 2015 silam. 3
Penelitian yang dilakukan oleh Rachman menyebutkan bahwa pro-kontra hukuman mati  menjadi  sebuah  persoalan  global,  antara  kelompok  yang  menghendaki  agar diterapkannya  hukuman  mati  terhadap  pelaku  kejahatan  dengan  tindak  pidana  terberat seperti  korupsi,  terorisme,  pemberontakan  dan  pembunuhan  terencana  dan  narkotika, dengan  kelompok  yang  menentang  pelaksanaan  hukuman  mati  karena  bertentangan dengan  Pancasila  dan  UUD  serta  HAM  dalam  hal  ini  hak  manusia  untuk  hidup  (the right to life). 4 Pro-kontra tersebut tidak pernah menemukan kata sepakat di dalam setiap forum dialog untuk mencapai titik temu, khususnya dilihat dari pendekatan hukum dan HAM.  Sutoyo  tidak  secara  tegas  memberikan  jawaban  dan  hanya  memaparkan  sikap yang berkembang ditengah masyarakat soal hukuman mati itu sendiri, ketika menulis di dalam  papernya  tentang  hukuman  mati  kepada  pelaku  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia. 5 Untuk  itu,  diperlukan  kajian  khusus  di  dalam  bingkai  teologis  tentang problematika  pelaksanaan  pidana  mati  tersebut,  kemana  arah  dukungannya,  apakah kepada kelompok yang pro hukuman mati atau membela yang kontra? Ataukah terdapat
1 Amnesty International, ―Death Penalty,‖ Amnesty International, 2017, https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/; Dylan Aprialdo Rachman, ―Secara Global, Tren Eksekusi Mati Tahun 2017 Mengalami Penurunan Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul ‗Secara Global, Tren Eksekusi Mati Tahun 2017 Mengalami Penurunan‘,
Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2018/04/13/08033781/Secara-Global-Tre,‖ Kompas.com, 2018, https://nasional.kompas.com/read/2018/04/13/08033781/secara-global-tren-eksekusi-mati-tahun-2017- mengalami-penurunan.
2 Maria Donatelli, ―117 Countries Vote for a Global Moratorium on Executions,‖ World Coalition Against the Death Penalty, 2014, http://www.worldcoalition.org/united-nations-resolution-moratorium- death-penalty-executions-general-assembly.html.
3 Erasmus A.T. Napitupulu, ―Gambaran Umum Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia,‖ Institue for Criminal Justice Reform, 2015, http://hukumanmati.web.id/category/data/.
4 Adri Noor Rachman, ―Hukuman Mati Di Indonesia (Death Penalty In Indonesia),‖ SSRN , 2014, https://doi.org/10.2139/ssrn.2407875.
5 Daniel Sutoyo, ―Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,‖ DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani 3, no. 2 (2019): 171, https://doi.org/10.30648/dun.v3i2.195.
pertimbangan-pertimbangan  substantif  lainnya.  Untuk  menjawab  persoalan  tersebut tulisan ini dibuat.

## 2. Metode
Analisis  dilakukan  dengan  tinjauan  literatur.  Pertama-tama  dipaparkan  perspektif hukum  positif  tentang  hukuman  mati  dan  dilanjutkan  dengan  terminologi  HAM mengenai hak hidup. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaraan mengapa hingga saat ini belum tercapai titik temu antara dua kelompok, pendukung dan penentang hukuman mati.  Analisis  dilengkapi  dengan  persepektif  biblikal  dengan  memakai  pendekatan  PL maupun  PB  sehingga  dapat  diperoleh  penjelasan  teologis  sekitar  problematika  ini. Sumber-sumber  primer  dari  analisis  adalah  data  adalah  paper,  laporan  lembaga  yang berkompeten,  dan  hasil-hasil  penelitian  yang  dilaporkan  secara  resmi.  Tulisan  ini diharapkan  memberikan  uraian  dan  sebab-sebab  kontroversial  sehingga  muncul dikotomi pro-kontra terhadap pidana mati itu sendiri.

## 3. Pembahasan

## Perspektif Hukum
Domain  utama  dari  hukuman  mati  adalah  penegakan  hukum.  Tindakan  hukum terberat  itu  dilakukan  kepada  pelaku  pidana  yang  melakukan  kejahatan  sangat  besar atau  kadang  disebut  kejahatan  denan  pemberatan  dan  kejahatan  luar  biasa.  Tauhid mengatakan  bahwa  hukuman  mati  dalam  hukum  positif  diberikan  bagi  kejahatan kejahatan  yang  sifatnya  memberatkan.  Termasuk  di  dalamnya  kejahatan  terhadap kemanusiaan dan negara (terorisme, pemberontakan) serta pidana khusus lainnya seperti korupsi dan narkotika. 6
Maksud dari pemberian hukuman ini ada dua. Pertama, sebagai hukuman setimpal atas  kesalahan  atau  pelanggaran  atau  kejahatan  yang  dilakukan.  Dan  kedua,  sebagai efek jera sehingga orang lain tidak mengikuti atau melakukan kejahatan serupa di masa yang    akan  datang.  Contohnya  di  Tiongkok.  Penelitian  yang  dikerjakan  oleh  Lu  dan Zhang  untuk  memberikan  perspektif  ilmiah  bagi  pelaksanaan  hukuman  mati  di  negara Tirai Bambu itu. 7 Kedua peneliti menemukan bahwa hukuman mati di sana merupakan warisan  legal  dari  masa  kerajaan  hingga  pemerintahan  modern.  Pelaksanaan eksekusinya berlangsung di muka publik, dan dulu dilakukan dalam bentuk pencekikan, pemenggalan kepala, atau pemotongan tubuh. Eksekusi modern sudah tidak seperti dulu lagi. Tetapi, efek publisitas tetap dipertahankan. Hal itu dimaksudkan untuk membentuk atmosfir  kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum  dan  pemerintah.  Hukuman  mati merupakan  pesan  penguasa  kepada  masyakarat  untuk  tidak  melakukan  kejahatan sebagaimana diatur di dalam undang-undang.
6 Akhmad Zainut Tauhid, ―Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah,‖ IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia 1, no. 2 (2012): 368.
7 Hong Lu and Lening Zhang, ―Death Penalty in China: The Law and the Practice,‖ Journal of Criminal Justice , 2005, https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2005.04.006.
Sonny E. Zaluchu, Eirene K. Gulo: (De) Legitimasi Hukuman Pidana Mati: Sebuah Pertimbangan Etis
Hukuman mati sebagai bagian dari kultur legal juga terlihat di dalam sistem hukum beberapa negara Arab. Kasus-kasus TKI di Arab yang berakhir pada hukuman mati atas pelanggaran hukum menjadi indikator untuk menilai bahwa kejahatan yang besar selalu diberi hukuman setimpal dengan hukuman yang berat. Studi yang dilakukan oleh Insani memperlihatkan upaya pemerintah Indonesia yang memperjuangkan pembebasan warga negaranya  dari  tuntutan  hukuman  mati  di  Arab  Saudi  akibat  tuduhan  melakukan kejahatan  berat.  Beberapa  diantaranya  berupa  tuduhan  penyiksaan,  melakukan pembunuhan, praktek sihir dan tertangkap karena perzinahan. 8
Di  Indonesia  sendiri,  KUHAP  sebagai  acuan  di  dalam  penegakan  hukum  dan sistem peradilan, memberikan ruang bagi pidana mati terhadap pelaku kejahatan sebagai sebuah  saksi  pidana  pokok.  Terlihat  di  dalam  pasal  10  KUHPidana  yang  mengatur jenis-jenis  sanksi pidana dimana salah satunya adalah hukuman mati.  Kemudian  dapat ditemukan  juga  di  dalam  pasal  340  KUHPidana,  yaitu  sanksi  pidana  mati  bagi  pelaku tentang  pembunuhan  berencana.  Berbagai  produk  UU  juga  mengatur  hal  yang  sama. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, misalnya, mengatur pidana mati di dalam pasal 118 dan  Pasal 121 ayat (2). Meskipun ada beberapa upaya untuk menghapuskan pidana  mati  di  dalam  sistem  hukum,  pemerintah  Indonesia  hingga  saat  ini,  tetap mencantumkan pidana itu di dalam upaya penegakan hukum dan keadilan.
Dapat disimpulkan bahwa pidana mati dilihat dari sisi hukum positif, adalah sebuah sanksi  yang  memang  telah  diatur  di  dalam  UU  dan  sistem  hukum  di  dalam  negara- negara  yang  masih  menerapkannya.  Selama  negara-negara  itu  belum  melakukan moratorium  dan  meratifikasi  produk  hukumnya,  pidana  mati  tetap  memiliki  legalitas. Legalitas  ini  memberi  payung  bagi  kelompok  yang  oleh  Geisler  disebut rekonstruksionisme  dan  retribusionisme.  Kedua  kelompok  ini  sama-sama  memegang azas  legalitas  pidana  mati  tetapi  berbeda  di  dalam  pendefinisian.  Rekonstruksionisme memberlakukan hukuman mati  tanpa pandang bulu  terhadap semua perilaku kejahatan yang  serius.  Sedangkan  retribusionisme  hanya  mengijinkan  hukuman  mati  secara terbatas, pada tindak kejahatan yang sifatnya luar biasa (extra ordinary). 9

## Permasalahan dengan Hak Hidup
Persoalan  utama  tentang  pidana  mati  adalah  jawaban  atas  pertanyaan  siapa  yang lebih berhak memutuskan kehidupan seseorang. Manusia (dalam hal isi sistem hukum, hakim,  jaksa)  atau  Tuhan.  Berkaitan  dengan  hak  hidup  yang  dimiliki  oleh  setiap manusia,  pidana  mati  selalu  menyisakan  persoalan.  Hak  tersebut  melekat  secara  azasi sejak  manusia  lahir  di  bumi  dan  diakui  secara  universal.  Tidak  ada  falsafah  negara manapun  di  dunia  ini  yang  menentang  hak  hidup  itu  dan  menganut  sistem  bunuh- membunuh  sebagai  dasar  penegakan  hukum  dan  kehidupan  sosial-bernegara.  Itu
8 Fitri Insani, ―Upaya Indonesai Membebaskan Tenaga Kerja Indonesia Terpidana Hukuman Mati Di Arab Saudi,‖ Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2, no. 1 (2014): 1– 13, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3802/3693.
9 Norman L. Geisler, Etika Kristen: Pilihan Dan Isu [Christian Ethics: Options and Issues] , 5th ed. (Malang: SAAT, 2007), 246.
sebabnya, berdasarkan pandangan ini, hukuman mati dianggap bertentangan dengan hak hidup  setiap  manusia.  Hal  ini  terjadi  karena  kematian  yang  dialami  seseorang  terjadi karena kehidupannya diambil dengan sengaja oleh negara. 10
Amnesty  Internasional  selaku  lembaga  yang  aktif  memperjuangkan  penolakan hukuman mati di dunia, mengemukakan bahwa hukuman mati menjadi persoalan serius karena  jenis  hukuman  ini  melibatkan  nyawa  manusia.  Mengingat  sistem  hukum  yang tidak sempurna, dapat  saja terjadi di  dalam proses hukum  yang mengarah pada pidana mati,  kesalahan  prosedural  dan  pengabaian  hak-hak  terpidana. 11 Ketimpangan  dan ketidaksempurnaan  lembaga  peradilan,  dimulai  dari  penyidikan,  penuntutan  hingga vonis,  tetap  memberi  peluang  bagi  pengambilan  keputusan  yang  salah. 12 Bahkan  telah menjadi  pengetahuan  publik,  di  beberapa  negara  yang  eskalasi  kekuasaan  politiknya sangat  dinamis,  hukuman  mati  justru  dipergunakan  sebagai  alat  diskriminasi  dan kepentingan penguasa terhadap warga negara atas nama stabilitas dan keamanan dalam negeri. Dengan kata lain, mengambil nyawa manusia dengan sengaja, melalui cara yang salah dan prosedur yang tidak semestinya, telah menambah bobot kesalahan dari pidana mati  itu  sendiri.  Menghukum  pembunuh  dengan  membunuh  hanyalah  persoalan perbedaan  legalitas.  Pelaku  kejahatan  mengambil  hak  hidup  orang  lain  melalui  aksi kriminal,  sementara  penegak  hukum  mengambil  hak  hidup  pelaku  kejahatan  dengan legitimasi hukum.
Meskipun  di  dalam  legalitas  hukum,  tindakan  mengambil  nyawa  orang  lain digolongkan  sebagai  sebuah  tindakan  yang  kejam  oleh  kelompok  ketiga  yang  disebut Geisler  sebagai  kubu  rehabilitasionisme. 13 Kelompok  ini  memegang  teguh  pendirian bahwa  tidak  boleh  terjadi  hukuman  mati  atas  kejahatan  apapun.  Salah  satu pertimbangan  etisnya  adalah  hak  hidup  manusia  merupakan  hak  prerogatif  Tuhan semesta  alam.  Manusia  tidak  memiliki  legalitas  ilahi  untuk  menyambil  nyawa sesamanya apapun alasannya, baik melalui tindakan kriminal maupun secara legal. Atas pertimbangan  inilah,  walaupun  belum  berani  mengambil  keputusan  radikal,  seiring perubahan pola pikir, peningkatan kesadaran akan hak-hak asasi, perubahan sosial dan politik  serta  penataan  sistem  hukum,  beberapa  pemeritahan  di  dunia  mulai  terlihat membatasi  dengan  sangat  ketat  bahkan  menghapus  eksekusi  mati  di  dalam  sistem hukum  dan  peradilannya.  Terlihat  juga  di  dalam  pelaksanaan  eksekusi  dengan  cara tembak, para prajurit tidak pernah mengetahui, senjata siapa yang mengeluarkan peluru panas dan menewaskan terpidana mati. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi beban
10 Benjamin Fleury-Steiner and Ross Kleinstuber, ―Death Penalty,‖ in International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition , 2015, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086- 8.86020-1.
11 Devina Halim, ―5 Alasan Menolak Hukuman Mati Menurut Amnesty International Indonesia,‖ Kompas.com, 2018, https://nasional.kompas.com/read/2018/10/10/23301511/5-alasan-menolak- hukuman-mati-menurut-amnesty-international-indonesia.
12 Atet Sumanto, ―Kontradiksi Hukuman Mati Di Indonesia Dipandang Dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama Dan Para Ahli Hukum,‖ Perspektif 9, no. 3 (2004): 192–215, http://jurnal- perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/347.
13 Geisler, Etika Kristen: Pilihan Dan Isu [Christian Ethics: Options and Issues] , 246.
Sonny E. Zaluchu, Eirene K. Gulo: (De) Legitimasi Hukuman Pidana Mati: Sebuah Pertimbangan Etis
moral  eksekutor.  Artinya,  sistem  hukum  itu  sendiri  sadar  dan  memberi  ruang  bagi eksistensi  moral  dan  etika  di  dalam  pelaksanaan  eksekusi. 14 Walaupun  menjadi penganjur  hukuman  mati,  argumentasi  Kania  patut  dipertimbangkan.  Dikatakannya, pelaku  eksekusi  pidana  mati  sesungguhnya  tidak  dapat  dihalangi  oleh  pertimbangan etis. Sebab eksekusi dapat dipertahankan melalui sebuah kerangka kerja etis yang sudah mapan dan menjadi bagian dari standar baku prosedural. 15
Kerangka Declaration  of  Human  Right sebetulnya  sudah  memberikan  wawasan dan  pengertian  yang  cukup  untuk  mengkritisi  praktek  pidana  mati  bagi  pelaku kejahatan. Article  5 dari United  Nations  Universal  Declaration  of  Human  Right menegaskan  bahwa  tidak  seorang  pun  boleh  mengalami  penyiksaan  atau  mengalami perlakuan atau hukuman yang kejam, yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. 16 Terlepas  dari  tindakan  dan  kualitas  kejahatan  yang  pernah  dilakukannya, seorang penjahat sekalipun, menurut deklarasi ini tidak patut diperlakukan secara tidak adil  dan  tidak  manusiawi  termasuk  di  dalam  menjalankan  hukuman  yang  diterimanya. Bagian  ini  menjadi  sebuah  entry  point  yang  melihat  pidana  mati  sebagai  sebuah hukuman kejam dan tidak manusiawi.

## Perintah Jangan Membunuh
Meskipun secara tegas, terdapat perintah tertinggi untuk ‗jangan membunuh‘ (Kel. 20:13)  di  dalam  Perjanjian  Lama  (PL),  praktik  pidana  mati  pada  satu  sisi  terlihat  di dalam sejumlah narasi PL. Ada dua kasus yang dapat menjadi bahan analisis.
Pembunuhan  pertama  di  muka  bumi  yang  dilakukan  Kain  kepada  Habel,  dapat menjadi  bahan  studi.  Pada  waktu  itu,  masyarakat  belum  berkembang  dibandingkan masa  suku-suku  Israel  di  Kanaan.  Kejahatan  yang  Kain  lakukan  itu  termasuk pembunuhan  berencana  sehingga  jika  diukur  dalam  sistem  hukum  dewasa  ini,  Kain menghadapi  ancaman  pidana  mati.  Akan  tetapi,  Tuhan  tidak  menghukum  mati  Kain kecuali  mengutuk  dan  mengusirnya.  Keberlangsungan  hidupnya  dijamin  oleh  Tuhan melalui  sebuah  tanda  di  dahinya  sehingga  dimanapun  Kain  pergi  ia  dikenali  sebagai seorang  pembunuh  yang  ditandai  oleh  Tuhan.  Kitab  Kejadian  mencatat  dialog  antara Kain dan Allah.
Kata  Kain  kepada  TUHAN:  "Hukumanku  itu  lebih  besar  dari  pada  yang  dapat kutanggung. Engkau  menghalau  aku  sekarang  dari  tanah  ini  dan  aku  akan tersembunyi  dari  hadapan-Mu,  seorang  pelarian  dan  pengembara  di  bumi;  maka barangsiapa  yang  akan  bertemu  dengan  aku,  tentulah  akan  membunuh aku." Firman TUHAN kepadanya: "Sekali-kali tidak! Barangsiapa yang membunuh Kain  akan  dibalaskan  kepadanya  tujuh  kali  lipat."  Kemudian  TUHAN  menaruh
14 Michael J. Osofsky, Albert Bandura, and Philip G. Zimbardo, ―The Role of Moral Disengagement in the Execution Process,‖ Law and Human Behavior 29, no. 4 (2005): 371–93, https://doi.org/10.1007/s10979-005-4930-1.
15 Richard R.E. Kania, ―The Ethics of the Death Penalty,‖ The Justice Professional 12, no. 2 (2010): 145–57, https://doi.org/10.1080/1478601x.1999.9959538.
16 United Nations, ―Universal Declaration of Human Rights,‖ UN, accessed April 6, 2019, https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/.
tanda  pada  Kain,  supaya  ia  jangan  dibunuh  oleh  barangsiapapun  yang  bertemu dengan dia‖ (Kej. 4:13-15).
Hamilton  menafsirkan    bahwa  tanda  tersebut  menjadi  pembuangan  dan  pengasingan dari  hadapan  Allah. 17 Hukuman  Kain  menjadi  sangat  berat 18 di  tengah  komunitas masyarakat mula-mula yang masih dalam tahap awal pembentukan dan perkembangan.
Ketegasan untuk tidak boleh membunuh terlihat di dalam Sepuluh Perintah Allah (Keluaran  20:13). 19 Perintah  itu  diturunkan  langsung  oleh  Tuhan  kepada  bangsa  Israel melalui  Musa  di  Gunung  Sinai.  Owens  memberikan  keterangan  bahwa  dari  sisi grammatical,  kalimat  tersebut  merupakan  sebuah  perintah  yang  sama  sekali  tidak menyediakan  opsi  lain  kecuali  keharusan  menaatinya. 20 Hukum  ini  bukan  sekedar aturan yang membatasi perilaku, tetapi menjadi sebuah dasar yang membentuk ideologi- keagamaan tentang pentingnya manusia menghargai kehidupan. Merujuk pada pendapat Young,  bahwa  penilaian  moral  sangat  dipengaruhi  oleh  ideologi  agama  dan  politik. 21 Dengan demikian, sebuah tindakan membunuh, merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip ideologi-keagamaan dan tidak dibenarkan secara moral.
Permasalahannya,  PL  sendiri  seperti  terlihat  tidak  konsisten.  Penuntut  darah (revenge)  memiliki  legalitas  untuk  membalaskan  dendam.  Jika  pembunuhan  di  balas dengan  pembunuhan  (oleh  penuntut  balas)  maka  seolah-olah  PL  memberikan  ruang bagi  pembunuhan  balasan  atas  kejahatan  yang  sama.  Deskripsi  kota  perlindungan sebagai tempat pelarian pelaku kejahatan dalam Kitab Bilangan, sudah cukup memberi gambaran tentang proteksi kehidupan pelaku kejahatan.
Keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang  asing  dan  pendatang  di  tengah-tengahmu,  supaya  setiap  orang  yang  telah membunuh  seseorang  dengan  tidak  sengaja  dapat  melarikan  diri  ke  sana. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh; pastilah pembunuh itu dibunuh.  Dan jika ia membunuh orang itu  dengan  batu  di  tangan  yang  mungkin  menyebabkan  matinya  seseorang, sehingga  orang  itu  mati,  maka  ia  seorang  pembunuh;  pastilah  pembunuh  itu dibunuh.   Atau  jika  ia  membunuh  orang  itu  dengan  benda  kayu  di  tangan  yang mungkin  menyebabkan  matinya  seseorang,  sehingga  orang  itu  mati,  maka  ia seorang pembunuh; pastilah pembunuh itu dibunuh. Penuntut darahlah yang harus
17 Victor P. Hamilton, Handbook on the Pentateuch (Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2008), 59–60.
18 Larry Ray, ―Mark of Cain: Shame, Desire and Violence,‖ European Journal of Social Theory 16, no. 3 (2013): 292–309, https://doi.org/10.1177/1368431013476536; R. W. L. Moberly, ―The Mark Of Cain—Revealed At Last?,‖ Harvard Theological Review 100, no. 01 (2007), https://doi.org/10.1017/s001781600700140x.
19 Joseph P. Hester, The Ten Commandments: A Handbook of Religious, Legal and Social Issues (Jefferson. North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2013), https://doi.org/10.5860/choice.40-6140.
20 John Joseph Owens, Analytical Key to the Old Testament. Volume 1. (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 1998), 326.
21 Olga Antonenko Young, Robb Willer, and Dacher Keltner, ―‗Thou Shalt Not Kill‘: Religious Fundamentalism, Conservatism, and Rule-Based Moral Processing,‖ Psychology of Religion and Spirituality 5, no. 2 (2013): 110–15, https://doi.org/10.1037/a0032262.
Sonny E. Zaluchu, Eirene K. Gulo: (De) Legitimasi Hukuman Pidana Mati: Sebuah Pertimbangan Etis
membunuh  pembunuh  itu;  pada  waktu  bertemu  dengan  dia  ia  harus  membunuh dia.‖ (Bil. 35:16-19).
Selain itu, beberapa narasi di dalam PL juga menceritakan terjadinya pembunuhan yang disengaja sebagai tindakan hukumanan. Dalam kasus lembu emas misalnya, Musa yang barusan  menerima  sepuluh  perintah  Allah,  memerintahkan  Kaum  Lewi  untuk membasmi semua orang yang terlibat di dalam konspirasi tersebut.
Berkatalah  ia  kepada  mereka:  "Beginilah  firman  TUHAN,  Allah  Israel:  Baiklah kamu  masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian  ke  mari  melalui  perkemahan  itu  dari  pintu  gerbang  ke  pintu  gerbang,  dan biarlah  masing-masing  membunuh  saudaranya  dan  temannya  dan  tetangganya." Bani  Lewi  melakukan  seperti  yang  dikatakan  Musa  dan  pada  hari  itu  tewaslah kira-kira tiga ribu orang dari bangsa itu (Keluaran 32:27-28).
Narasi  tersebut  membuktikan  bahwa  hukuman  mati  menjadi  legal.  Muncul  persoalan serius. Membunuh seperti apa yang di larang di dalam PL dan hukuman mati seperti apa yang dilegalkan?
Analisis  yang  dibuat  Hiers  dapat  dijadikan  pegangan. 22 Menurutnya,  teks-teks Alkitab PL khususnya, penuh dengan ulasan yang dapat dibaca sebagai dukungan atau penolakan  hukuman  mati.  Terdapat  sejumlah  teks  yang  eksplisit  menyerukan,  atau mendeskripsikan  bagaimana  hukuman  mati  diterapkan.  Sementara  itu,  dibagian  teks lainnya, terdapat  rujukan untuk  menentang hal  tersebut.  Lepas dari apakah hermenetik atas  teks-teks  tersebut  dapat  dipertanggung-jawabkan  atau  tidak,  teks-teks  PL  pada akhirnya membagi dua kelompok di dalam menyikapi kasus ini, antara pendukung dan penentang  hukuman  mati.  Geisler  menyadari  hal  tersebut  sehingga  di  dalam  bukunya berjudul  Etika  Kristen  ( Christian  Ethics ),  hanya  mendeskripsikan  argumentasi  logis kelompok  rekonstruksionisme  dan  retribusionisme  serta  penganut  pandangan rehabilitasionisme  tanpa  menyatakan  dukungannya  pada  salah  satu  aliran.  Di  dalam buku  tersebut,  Geisler  hanya  memaparkan  analisisnya  mengenai  kelebihan  dan kelemahan  masing-masing  kelompok  secara  Alkitabiah.  Persoalan  etis  diserahkan kepada pembaca.

## Pengajaran Yesus
Ajaran  Yesus  di  dalam  Perjanjian  Baru  (PB)  dengan  tegas  menolak  pembunuhan. Ironisnya, Yesus sendiri menjadi korban hukuman mati dari sebuah konspirasi pemuka agama  Yahudi  dengan  pemerintahan  Romawi.  Pandangan  Yesus  terlihat  sewaktu seorang  perempuan  dipergoki  berzinah  dan  harus  dihukum  mati  atas  pelanggaran tersebut  berdasarkan  hukum  Musa.  Akan  tetapi  Yesus  melepaskan  perempuan  itu  dan berkata  kepadanya,  ―Akupun  tidak  menghukum  engkau.  Pergilah,  dan  jangan  berbuat dosa  lagi  mulai  dari  sekarang"  (Yoh.  8:11).  Kontrasnya  adalah,  ditengah  desakan hukuman  mati  ( death  penalty  by  law ),  Yesus  bertindak  sebaliknya,  mengampuni  dan membebaskan.
22 Richard H Hiers, ―The Death Penalty and Due Process in Biblical Law,‖ University of Detroit Mercy Law Review 81 (2003): 751–844.
Pengutamaan  pengampunan  di  atas  hukuman  adalah  bagian  dari  misi  Yesus  di  dalam dunia.  PL  identik  dengan  hukuman  sedangkan  PB  mengedepankan  pesan  kasih  dan pengampunan.  Itu  sebabnya,  Yesus  tidak  pernah  terlihat  meniadakan  preferensi  di dalam PL tentang kesetaraan dan keadilan terhadap pelaku kejahatan. Yesus membawa hukum  yang  lebih  tinggi  dari  preferensi  tersebut.  Narasi  Matius  5:38-39 membuktikannya.  ―Kamu  telah  mendengar  firman:  Mata  ganti  mata  dan  gigi  ganti gigi. Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi  kirimu.‖  Preferensi  utama  Yesus  adalah  pengampunan  sedangkan  orang-orang Farisi yang legalistik itu sulit menangkap maksudNya.
Balas  dendam  secara  proporsional  bukanlah  solusi  terbaik  untuk  memberikan hukuman  setimpal.  Justru  Yesus  menganjurkan  sebaliknya,  ―Kamu  telah  mendengar firman:  Kasihilah  sesamamu  manusia  dan  bencilah  musuhmu.  Tetapi  Aku  berkata kepadamu:  Kasihilah  musuhmu  dan  berdoalah  bagi  mereka  yang  menganiaya  kamu‖ (Mat.  5:43-44).  Dowd  dan  Malbon  membuktikan  bahwa  Yesus  sendiri  telah  ikut menjadi teladan konsep  pengampunan melalui kematianNya di kayu Salib. 23 Sehingga, hukuman  mati  sebagai  sebuah  aksi  balas  dendam,  menjadi  tidak  relevan  lagi  dalam pandangan Yesus. Sebuah studi psikologi yang dilakukan oleh Sandoval menghantarnya pada  kesimpulan  bahwa  pengampunan  memiliki  kemampuan  untuk  memulihkan  jiwa dan menggeser ego, sehingga tercipta rekonsiliasi bagi diri sendiri dan orang lain. 24
Hasil  penelitian  Brüne  dkk  juga  membuktikan  bahwa  secara  neurologis,  tindakan mengampuni  akan  merangsang  dan  mempengaruhi  wilayah  DLPFC  kanan  serta membawanya ke tingkat paling rendah, sebuah wilayah yang berfungsi sebagai kontrol kognitif  yang  terlibat  dalam  menghambat  respons  emosional  seseorang  untuk  balas dendam. 25 Kekuatan  inilah  yang  mendorong  perkataan  Yesus,  ―Ya  Bapa,  ampunilah mereka,  sebab  mereka  tidak  tahu  apa  yang  mereka  perbuat‖  (Luk.  23:34).  Di  tengah penderitaan  tekanan  serta  perlakuan  ketidakadilan,  Yesus  konsisten  merepresentasikan perilaku  kasih,  yang  berada  di  atas  hukum  ‗mata  ganti  mata‘.  Jika  demikian  halnya, muncul pertanyaan, apakah tepat menjadikan frame ini sebagai landasan teologis untuk menolak hukuman mati? Sebab di pihak lain, terdapat asumsi-asumsi fundamentalisme agama  yang  justru  mendorong  terjadinya  pelaksanaan  hukuman  mati  bagi  pelaku kejahatan. 26 Sekilas  terlihat  ada  unsur  ambivalensi  teologis,  tetapi  sebetulnya  yang
23 Sharyn Dowd and Elizabeth Struthers Malbon, ―The Significance of Jesus‘ Death in Mark: Narrative Context and Authorial Audience,‖ Journal of Biblical Literature 125, no. 2 (2010): 271, https://doi.org/10.2307/27638361.
24 Jennifer Monika Sandoval, ―Forgiveness and the Soul: A Depth Psychological Perspective on Forgiveness,‖ ProQuest Dissertations and Theses (2013).
25 Martin Brüne, Georg Juckel, and Björn Enzi, ―‗An Eye for an Eye‘? Neural Correlates of Retribution and Forgiveness,‖ PLoS ONE 8, no. 8 (2013), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0073519.
26 James D. Unnever, Francis T. Cullen, and Brandon K. Applegate, ―Turning the Other Cheek: Reassessing the Impact of Religion on Punitive Ideology,‖ Justice Quarterly 22, no. 3 (2005): 304–39, https://doi.org/10.1080/07418820500089091.
Sonny E. Zaluchu, Eirene K. Gulo: (De) Legitimasi Hukuman Pidana Mati: Sebuah Pertimbangan Etis
terjadi  di  dalam  lingkup  religius  adalah  kehadiran  dua  pandangan  ekstrim.  Monica mengatakan, satu pandangan mewakili wajah Allah yang baik dan penuh pengampunan (kelompok  ini  menolak hukuman  mati),  dan  pandangan  lainnya  mewakili  wajah  Allah yang keras, adil terhadap kejahatan dan menegakkan keadilan, sebagai kelompok yang pro hukuman mati. 27 Setiap pandangan dibangun dengan argumentasi yang kuat dengan pendekatan  hermenetik. 28 Pada  titik  ini,  problem  hukuman  mati  menjadi  tidak sesederhana dialektika pro-kontra.
Hukuman  mati  masih  hadir  sebagai  sebuah  tindakan  hukum  yang  masih kontroversial.  Terjadi  tarik  menarik  pandangan  antara  tiga  kekuatan  yang  paling berpengaruh,  yakni  hukum,  hak  asasi  dan  religiusitas.  Sehingga  akan  selalu  ada  dua pandangan  yang  terus  berhadapan,  yang  menganjurkan  dan  menolak  pidana  mati. Penganjur  hukuman  mati  membangun  argumentasi  hukum,  HAM  dan  teologis  sama baiknya dengan para penentang hukuman mati.
Ada baiknya mempertimbangkan usulan Burgasson. Pidana mati tidak sesederhana dialektika:  boleh-tidak  atau  pro-kontra.  Terlibat  banyak  sistem  yang  rumit  dan  saling terkait  dan  membutuhkan  pertimbangan  yang  sangat  komprehensif.  Berbagai kepentingan (termasuk politik, hukum dan moral)  masuk ke dalam sistem ini dan saling berebut  dominasi.  Hal  inilah  yang  menjadi  alasan  mengapa  pendapat  orang  tentang hukuman  mati  dapat  berubah  menurut  variabel  situasi.  Dikatakannya,  perlu  sebuah sketsa  yang  memasukkan  karakteristik  kontekstual  tetapi  relevan  dari  sebuah  kasus kriminal  yang  diancam  pidana  mati.  Sehingga,  publik  dan  sistem  hukum  memiliki pertimbangan  faktor  moderat  untuk  setiap  kasus  yang  bisa  saja  meringankan  atau memperberat  hukuman  seseorang. 29 Pendapat  tersebut  memberi  ruang  yang  sangat cukup untuk menolak pandangan deterministik yang mengatakan bahwa manusia adalah hewan  biologis  dan  sekedar  mesin  (robot)  tanpa  subjektifitas  apapun. 30 Binatang  saja memiliki hak-hak hidup yang dilindungi oleh UU, terlebih manusia.

## 4. Kesimpulan
Membawa  konsep  pidana  mati  ke  dalam  dikotomi  pro-kontra,  tidak  tepat.  Pidana mati menyangkut hak hidup manusia. Itulah sebabnya, mengambil hak hidup itu secara resmi  dari  seseorang  sebagai  hukuman  atas  kejahatan  yang  dilakukannya  (capital punishment)  adalah  dasar  pertimbangan  utama  untuk  mulai  memikirkan  alternatif
27 Monica K. Miller and R. David Hayward, ―Religious Characteristics and the Death Penalty,‖ Law and Human Behavior , 2008, https://doi.org/10.1007/s10979-007-9090-z; Unnever, Cullen, and Applegate, ―Turning the Other Cheek: Reassessing the Impact of Religion on Punitive Ideology.‖
28 William Howard Whited, ―‗Eye for an Eye‘ or ‗Turn the Other Cheek?‘ Exploring the Moderating Roles of Revenge and Forgiveness When Examining Death Penalty Support and Religious Fundamentalism‖ (The University of Southern Mississippi, 2016).
29 Kyle A. Burgason and Lynn Pazzani, ―The Death Penalty: A Multi-Level Analysis of Public Opinion,‖ American Journal of Criminal Justice 39, no. 4 (2014): 818–38, https://doi.org/10.1007/s12103-014-9261-7.
30 Kathleen D. Vohs and Jonathan W. Schooler, ―The Value of Believing in Free Will: Encouraging a Belief in Determinism Increases Cheating,‖ Psychological Science 19, no. 1 (2008): 49–54, https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02045.x.
proporsional.  Perlu  studi  lebih  lanjut,  yang  mungkin  terkait  dengan  karakteristik kontekstual  di  setiap  negara,  budaya  dan  situasi  politik,  mengenai  alternatif  pengganti yang  memang  menghukum  pelaku  kriminal  seberat-beratnya  tetapi  dengan  tetap menghormati haknya untuk hidup.

## Referensi
Amnesty International. ―Death Penalty.‖ Amnesty International, 2017. https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/.
Brüne, Martin, Georg Juckel, and Björn Enzi. ―‗An Eye for an Eye‘? Neural Correlates of Retribution and Forgiveness.‖ PLoS ONE 8, no. 8 (2013). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0073519.
Burgason, Kyle A., and Lynn Pazzani. ―The Death Penalty: A Multi-Level Analysis of Public Opinion.‖ American Journal of Criminal Justice 39, no. 4 (2014): 818–38. https://doi.org/10.1007/s12103-014-9261-7.
Donatelli, Maria. ―117 Countries Vote for a Global Moratorium on Executions.‖ World Coalition Against the Death Penalty, 2014. http://www.worldcoalition.org/united- nations-resolution-moratorium-death-penalty-executions-general-assembly.html. Dowd, Sharyn, and Elizabeth Struthers Malbon. ―The Significance of Jesus‘ Death in Mark: Narrative Context and Authorial Audience.‖ Journal of Biblical Literature 125, no. 2 (2010): 271. https://doi.org/10.2307/27638361.
Dylan Aprialdo Rachman. ―Secara Global, Tren Eksekusi Mati Tahun 2017 Mengalami Penurunan Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul ‗Secara Global, Tren Eksekusi Mati Tahun 2017 Mengalami Penurunan‘, Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2018/04/13/08033781/Secara-Global-Tre.‖
Kompas.com, 2018. https://nasional.kompas.com/read/2018/04/13/08033781/secara-global-tren- eksekusi-mati-tahun-2017-mengalami-penurunan.
Fleury-Steiner, Benjamin, and Ross Kleinstuber. ―Death Penalty.‖ In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition , 2015. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86020-1. Geisler, Norman L. Etika Kristen: Pilihan Dan Isu [Christian Ethics: Options and Issues] . 5th ed. Malang: SAAT, 2007. Halim, Devina. ―5 Alasan Menolak Hukuman Mati Menurut Amnesty International Indonesia.‖ Kompas.com, 2018.
https://nasional.kompas.com/read/2018/10/10/23301511/5-alasan-menolak- hukuman-mati-menurut-amnesty-international-indonesia.
Hamilton, Victor P. Handbook on the Pentateuch . Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2008.
Hester, Joseph P. The Ten Commandments: A Handbook of Religious, Legal and Social Issues . Jefferson. North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2013. https://doi.org/10.5860/choice.40-6140.
Hiers, Richard H. ―The Death Penalty and Due Process in Biblical Law.‖ University of Detroit Mercy Law Review 81 (2003): 751–844. Insani, Fitri. ―Upaya Indonesai Membebaskan Tenaga Kerja Indonesia Terpidana Hukuman Mati Di Arab Saudi.‖ Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2, no. 1 (2014): 1–13. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3802/3693.
Kania, Richard R.E. ―The Ethics of the Death Penalty.‖ The Justice Professional 12, no. 2 (2010): 145–57. https://doi.org/10.1080/1478601x.1999.9959538.
Sonny E. Zaluchu, Eirene K. Gulo: (De) Legitimasi Hukuman Pidana Mati: Sebuah Pertimbangan Etis
Lu, Hong, and Lening Zhang. ―Death Penalty in China: The Law and the Practice.‖ Journal of Criminal Justice , 2005. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2005.04.006. Miller, Monica K., and R. David Hayward. ―Religious Characteristics and the Death Penalty.‖ Law and Human Behavior , 2008. https://doi.org/10.1007/s10979-007- 9090-z.
Moberly, R. W. L. ―The Mark Of Cain—Revealed At Last?‖ Harvard Theological Review 100, no. 01 (2007). https://doi.org/10.1017/s001781600700140x. Napitupulu, Erasmus A.T. ―Gambaran Umum Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia.‖ Institue for Criminal Justice Reform, 2015. http://hukumanmati.web.id/category/data/.
Osofsky, Michael J., Albert Bandura, and Philip G. Zimbardo. ―The Role of Moral Disengagement in the Execution Process.‖ Law and Human Behavior 29, no. 4 (2005): 371–93. https://doi.org/10.1007/s10979-005-4930-1.
Owens, John Joseph. Analytical Key to the Old Testament. Volume 1. Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 1998.
Rachman, Adri Noor. ―Hukuman Mati Di Indonesia (Death Penalty In Indonesia).‖ SSRN , 2014. https://doi.org/10.2139/ssrn.2407875. Ray, Larry. ―Mark of Cain: Shame, Desire and Violence.‖ European Journal of Social Theory 16, no. 3 (2013): 292–309. https://doi.org/10.1177/1368431013476536. Sandoval, Jennifer Monika. ―Forgiveness and the Soul: A Depth Psychological Perspective on Forgiveness.‖ ProQuest Dissertations and Theses , 2013. Sumanto, Atet. ―Kontradiksi Hukuman Mati Di Indonesia Dipandang Dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama Dan Para Ahli Hukum.‖ Perspektif 9, no. 3 (2004): 192– 215. http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/347.
Sutoyo, Daniel. ―Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.‖ DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani 3, no. 2 (2019): 171. https://doi.org/10.30648/dun.v3i2.195. Tauhid, Akhmad Zainut. ―Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah.‖ IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia 1, no. 2 (2012): 368.
United Nations. ―Universal Declaration of Human Rights.‖ UN. Accessed April 6, 2019. https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/.
Unnever, James D., Francis T. Cullen, and Brandon K. Applegate. ―Turning the Other Cheek: Reassessing the Impact of Religion on Punitive Ideology.‖ Justice Quarterly 22, no. 3 (2005): 304–39. https://doi.org/10.1080/07418820500089091. Vohs, Kathleen D., and Jonathan W. Schooler. ―The Value of Believing in Free Will: Encouraging a Belief in Determinism Increases Cheating.‖ Psychological Science 19, no. 1 (2008): 49–54. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02045.x. Whited, William Howard. ―‗Eye for an Eye‘ or ‗Turn the Other Cheek?‘ Exploring the Moderating Roles of Revenge and Forgiveness When Examining Death Penalty Support and Religious Fundamentalism.‖ The University of Southern Mississippi, 2016.
Young, Olga Antonenko, Robb Willer, and Dacher Keltner. ―‗Thou Shalt Not Kill‘: Religious Fundamentalism, Conservatism, and Rule-Based Moral Processing.‖ Psychology of Religion and Spirituality 5, no. 2 (2013): 110–15. https://doi.org/10.1037/a0032262.