## JURNAL HUKUM PID ANA & KRIMINOLOGI
Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan
Pertanggungjawaban  Anggota  Polri  Yang  Melakukan Tindak Pidana
Queena Sakti Citra Maharani 1 , Aprillia Yovieta 2
1 Universitas Pelita Harapan, E-mail: 01051210028@student.uph.edu
2 Universitas Pelita Harapan, E-mail: 01051210024@student.uph.edu
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Kata Kunci:
Kode Etik, Sanksi Etik,
Sanksi Pidana, Polri
Cara pengutipan: Citra Maharani, Aprilia Yovieta. Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan
Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. JURNAL HUKUM PIDANA &
KRIMINOLOGI, Vol 04 No 01 Edisi April 2023 (hlm. 32-
43)
Riwayat Artikel: Dikirim: 13 Agt 2023
Direview: 20 Agt 2023
Direvisi: 1 Sep 2023
Diterima: 12 Sep 2023 Polisi  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  Indonesia,  dan  masyarakat internasional  yang  berada  di  Indonesia.  Anggota  Polri  tunduk  pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  kode  etik  profesi. Anggota Polri yang lalai dengan hal tersebut akan mudah terkena sanksi etik. Tulisan ini menganalisis perbuatan pidana dan pemberian sanksi etik kepada mantan anggota Polri Ferdy Sambo (FS). FS dijatuhi vonis pidana  mati  dengan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  No: 796/Pid.B/2022/PN  junto.  Putusan  PT  JAKARTA  Nomor 53/PID/2023/PT DKI. Dengan tindakan terdakwa tersebut terjadi dua pelanggaran,  yaitu  pelanggaran  pidana  dan  pelanggaran  kode  etik kepolisian.  Sanksi  dari  pelanggaran  kode  etik  tersebut  adalah  dengan pemberhentian tidak terhormat, sedangkan saksi pidana adalah hukuman mati. Tujuan dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui apakah sanksi  etik  yang  telah  dijatuhkan  kepada  anggota  Polri  akan menghapuskan  sanksi  pidana  pada  terdakwa  tersebut.  Kesimpulan penelitian  bahwa  penjatuhan  sanksi  etik  kepada  anggota  Polri  tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, dan sebaliknya penjatuhan sanksi pidana juga tidak menghapuskan sanksi etik.
DOI: 10.51370/jhpk.v4i1.95
Copyright © 2023 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Undang-undang  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945) mengamanatkan  dalam  Pasal  30  ayat  (4)  bahwa  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Amanat  UUD  1945  tersebut  diatur  lebih  lanjut  dalam  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (UU  2/2002). Berdasarkan  Pasal  4  UU  2/2002  bahwa  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya
perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Polisi  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  walaupun  jumlah  polisi  terbatas,  dan tidak  sebanyak  jumlah  warga  di  suatu  daerah,  namun  peran  polisi  adalah  sangat penting. Penulis ambil contoh menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah anggota polisi di DKI Jakarta tahun 2020 yakni berjumlah 7. 481 dengan jumlah polisi laki-laki berjumlah 7. 102 sedangkan jumlah polisi wanita yakni 379 1 sedangkan jumlah penduduk di DKI Jakarta yakni 10.562.088.
Anggota  Polri  wajib  tunduk  pada  kode  etik  dan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  untuk  mewujudkan  Polri  yang  ‘PRESISI’  (PREdiktif,  responSIbilitas, dan  transparanSI).  Namun  diantara  Polisi  yang  baik,  terdapat  ‘oknum’  yang membuat nama baik Institusi Polri menjadi berkurang. Pada karya tulis ini, penulis menganalisis  korelasi  antara  sanksi  etik  dengan  perbuatan  pidana  yang  dahulu dilakukan oleh salah satu anggota Polri, Ferdy Sambo (FS).
Terdakwa FS telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “ Turut  Serta  melakukan  pembunuhan  berencana ”.  Terdakwa  melakukan pembunuhan  tersebut  karena  telah  menerima  telepon  dari  istrinya  yaitu  Putri Candrawathi bahwa, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang merupakan ajudan FS telah masuk ke kamar pribadi PC dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap PC, yang sedang berada di rumah Magelang. Pada saat PC dan rombongan sampai di  kediaman  Jakarta,  PC  mengaku  bahwa  dirinya  telah  dilecehkan  oleh  Yosua, mendengar  cerita  sepihak  yang  belum  pasti  kebenarannya,  FS  menyusun  strategi untuk  merampas  nyawa  Yosua  dengan  meminta  Ricky  untuk  menembak  Yosua, namun ditolak. FS memanggil Richard dan menceritakan peristiwa pelecehan yang juga didengar oleh PC, lalu meminta Richard untuk menembak Yosua dan Richard menyatakan  kesediaannya.  FS  menyampaikan  berulang  kali  perencanaan penembakan yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga, dengan skenario yang dibuat yaitu Yosua dianggap telah melecehkan PC yang berteriak minta tolong, lalu  Richard  datang  dan  Yosua  menembak  Richard  dan  Richard  hanya  membalas tembakan tersebut.
FS memerintahkan Richard untuk menembak dan ia menembak Yosua sebanyak 3 atau 4 kali hingga korban terjatuh dan untuk memastikan korban sudah benar-benar tidak bernyawa, FS menghampiri Yosua dan menembakan senjatanya sebanyak 1 kali dan  menembakan  senjata  ke  arah  dinding  atas  dan  tangga  beberapa  kali  dan meletakan senjata Yosua yang telah ia gunakan di tangan kiri korban dengan tujuan seolah-olah telah terjadi peristiwa tembak menembak. FS lalu menyuruh PC untuk membuat  laporan  polisi  terhadap  Yosua  yang  merupakan  keterangan  yang  tidak benar. FS memberikan sejumlah uang dan barang sebagai tanda terima kasih karena telah turut terlibat merampas nyawa korban. Terdakwa FS juga telah terbukti secara sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “ tanpa  hak  melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara  bersama-sama ”  untuk  menutupi  tindak  pidana  yang  telah  terjadi  dengan mengganti DVR CCTV tempat kejadian perkara dengan yang baru 2 . Artikel ini akan menjelaskan apakah sanksi etik dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana
1 BPS. 2020. https://jakarta.bps.go.id/indicator/34/582/1/jumlah-kantor-polisi-dan-jumlah- anggota-polisi-menurut-wilayah-kepolisian-dan-kabupaten-kota-administrasi.html diakses tanggal 10 Juli 2023.
2 Putusan Nomor 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel
terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana, Dengan demikian penelitian ini  kami  kaji  dengan  pembahasan  utama  yakni  apakah  sanksi  etik  yang  telah dijatuhkan  kepada  polri  menghapus  sanksi  pidana  serta  analisis  dasar-dasar  dari pada kode etik polri itu sendiri.

## 2.  Metode
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi 3 . Legal  research  is  conducted  by  examining literature 4 . Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  T he  preparation  of  tentative theoretical  frameworks  (schemes)  can  be  abandoned,  but  the  preparation  of  conceptual frameworks is necessary. In compiling the conceptual framework, formulations contained in the statutory regulations which form the basis of research can be used 5 .

## 3. Analisis dan Hasil
Untuk dapat membahas keseluruhan analisis serta mendapatkan hasil dari penelitian maka kita harus melihat regulasi mendasar yang mengatur polri yang dijabarkan dalam UU  No  2  Tahun  2022  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  isinya mencakup mengenai penjelasan fungsi, tugas utama anggota Polri. Dalam kasus Ferdy Sambo  terlihat  ia  telah  melakukan  serangkaian  pelanggaran  kode  etik  profesi  yang dapat  kita  tinjau  melalui  analisis  terhadap  tuntutan  yang  dikenakan  terhadap  Ferdy Sambo yaitu dalam Pasal 340 KUHP dapat juga kita kaitkan dengan sanksi etik yang dapat  dikenakan  oleh  Ferdy  Sambo  dalam  Undang-undang  Kode  Etik  Kepolisian. Kemudian dalam hal kaitan antara sanksi etik dengan sanksi pidana merupakan dua jenis  pelanggaran  yang  berbeda,  yang  pertama  adalah  sanksi  pidana  yang  berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan yang kedua adalah Sanksi Etik yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap kode etik institusi profesi polri. Dalam hal sanksi etik yang diterima oleh polisi menghapuskan sanksi pidana atau tidak itu dapat dijawab dengan perbedaan sanksi etik dan sanksi pidana yang memiliki tujuan dan proses yang berbeda satu sama lain. Mengenai analisis sanksi etik dapat mempengaruhi sanksi pidana pada dasarnya sanksi  etik  dan  sanksi  pidana  memiliki  perbedaan  dalam  ruang  lingkupnya,  karena sanksi  etik  hanya  dapat  dikenakan  pada  seseorang  yang  tergabung  dalam  institusi profesi  yang menerapkan kode etik profesi tersebut sementara sanksi pidana bersifat heteronom, dalam artian bahwa sanksi pidana dapat dikenakan kepada semua subyek hukum, namun dapat mempengaruhi dalam situasi ketika sanksi etik mengarah pada investigasi hukum dan memungkinkan untuk dijatuhi sanksi pidana. Kemudian sanksi administratif  masih  dapat  dijatuhkan  sanksi  pidana  oleh  majelis  hakim  dalam  suatu pengadilan pidana karena pada dasar hukum yang telah dirubah tidak menghalangi jaksa penuntut umum untuk mendakwa dan menuntut serta hakim untuk mengadili
3 Marzuki, P. M. (2007). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Group.
4 Ginting, J., & Talbot, P. (2023). Fundraising Aspect of International Terrorism Organization in ASEAN: Legal and Political Aspects (pp. 1-30). Lex Scientia Law Review.
5 Budianto, A. (2020). Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science (pp. 1339- 1346). International Journal of Criminology and Sociology 9.
perkara  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  pemeriksaan  terhadap  kedua  pelanggaran tersebut tetap dapat dilakukan .

## 3.1.  Regulasi yang Mendasar bagi Polri
Dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  Pasal  1  menjelaskan  tentang  pengertian  berbagai  hal  yang  terkait  dengan kepolisian 6 . Namun, penjelasan mengenai kepolisian tidak secara lengkap dijabarkan, hanya mencakup fungsi dan lembaga polisi yang diatur dalam perundang-undangan tersebut.  Secara  umum,  fungsi  Kepolisian  adalah  menjaga  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  melaksanakan  penegakan  hukum,  memberikan  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  menjaga  keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian bertujuan agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, tertib, damai, dan sejahtera. Fungsi kepolisian (POLRI) juga erat kaitannya dengan Good Governance, yang berperan sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,  melindungi,  mengayomi,  dan  melayani  masyarakat,  serta  menegakkan hukum sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang didapatkan  melalui ketentuan Undang-Undang.
Pengertian  fungsi  Kepolisian  ini  juga  merupakan  salah  satu  fungsi  pemerintahan Negara  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  melaksanakan penegakan  hukum,  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  Kepolisian  sebagai  lembaga  merupakan  organ pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian,  pengertian  kepolisian  meliputi fungsi  kepolisian  sebagai  fungsi  pemerintahan  dan  kepolisian  sebagai  organ  atau lembaga pemerintahan.
Tugas  utama  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas-tugas tersebut mencakup:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakkan hukum.
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ini terkait dengan perannya dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum pidana, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat di dalam KUHAP dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mengacu pada norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan, serta menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya kode etik profesi Kepolisian yang mengatur  sikap  dan  perilaku  aparat  Kepolisian  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya,  baik  dalam  masyarakat  maupun  dalam  kesatuan  korps  Kepolisian. Polisi merupakan salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup 7 .
6 Undang-Undang R.I., No.2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1.
7 Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. (2023). ETIKA PROFESI POLISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PERANGKAT PENEGAK HUKUM DAN PELAYANAN PUBLIK (pp. 427-441). Jurnal Pengabdian West Science.
Selain itu, wewenang Kepolisian juga diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Wewenang  tersebut mencakup menerima laporan dan pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat,  mencegah  dan  menanggulangi  permasalahan  masyarakat,  mengawasi aliran yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian  dalam  lingkup  kewenangan  administratif  kepolisian,  melaksanakan pemeriksaan  khusus  untuk  pencegahan,  melakukan  tindakan  pertama  di  tempat kejadian,  mengumpulkan  sidik  jari  dan  identifikasi  lainnya,  mencari  keterangan  dan barang  bukti,  menyelenggarakan  Pusat  Informasi  Kriminal  Nasional,  mengeluarkan surat izin dan keterangan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, serta menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
Tugas  Polri  meliputi  berbagai  aspek,  termasuk  administrasi  negara,  administrasi pengamanan keamanan negara, dan administrasi peradilan pidana. Dalam menjalankan tindakan  yang  bertanggung  jawab,  Polri  harus  sesuai  dengan  aturan  hukum  dan memenuhi  kewajiban  hukum  yang  menjadi  dasar  tindakan  tersebut.  Dalam pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  harus mengikuti norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan, dan menjunjung tinggi hak asasi  manusia.  Kode  etik  profesi  Kepolisian  diperlukan  untuk  mengatur  sikap  dan perilaku aparat Kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian dapat berjalan dengan baik dan bersih. Dengan demikian konsep “good governance” dapat terwujud.
Secara umum, Kode Etik Profesi Polri merujuk pada peraturan yang mengatur perilaku dan tanggung jawab anggota Polri dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab mereka. Kode Etik ini bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan perilaku oleh anggota Polri di Indonesia. Ketentuan mengenai kode etik polisi tersebut terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 8 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepolisian Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah  norma  atau  aturan  moral  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  menjadi pedoman sikap perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian.
Dalam Kode Etik Profesi Polri, terdapat larangan yang dibagi menjadi empat bagian, yaitu  Etika  Kenegaraan,  Etika  Kelembagaan,  Etika  Kemasyarakatan,  dan  Etika Kepribadian. Dalam Etika Kenegaraan, anggota Polri dilarang terlibat dalam gerakan yang  bertujuan  mengganti  atau  menentang  Pancasila  dan  UUD  1945,  gerakan menentang  pemerintah  yang  sah,  menjadi  anggota  atau  pengurus  partai  politik, menggunakan  hak  memilih  dan  dipilih,  serta  terlibat  dalam  kegiatan  politik  praktis. Dalam Etika Kelembagaan, larangan untuk anggota Polri meliputi melakukan korupsi, kolusi,  nepotisme,  atau  gratifikasi,  mengambil  keputusan  yang  melanggar  peraturan perundang-undangan  karena  pengaruh  keluarga,  sesama  anggota  Polri,  atau  pihak ketiga,  menyebarkan  informasi  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan kebenarannya  tentang  Polri  atau  anggota  Polri  kepada  pihak  lain,  menghindar  atau menolak  perintah  kedinasan  terkait  pemeriksaan  internal,  menyalahgunakan kewenangan, mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis, dan melaksanakan tugas tanpa  perintah  kedinasan  kecuali  ditentukan  lain  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Bagian  ini  juga  mencakup  larangan  bagi  atasan,  bawahan,  dan  sesama anggota Polri.
8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia., No. 7 Tahun 2022.
Dalam  Etika  Kemasyarakatan,  anggota  Polri  dilarang  menolak  atau  mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, laporan, dan pengaduan dari masyarakat, mencari- cari  kesalahan  masyarakat  yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan, menyebarkan  berita  bohong  atau  ketidakpatutan  yang  meresahkan  masyarakat, mengambil  keuntungan  pribadi  dalam  memberikan  pelayanan  masyarakat,  bersikap sewenang-wenang,  mempersulit  masyarakat  yang  membutuhkan  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan,  merendahkan  kehormatan  perempuan  saat  melakukan tindakan kepolisian, dan membebankan biaya tambahan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.  Terakhir,  dalam  Etika  Kepribadian,  anggota  Polri  dilarang menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah, mempengaruhi  atau  memaksa  sesama  anggota  Polri  dalam  urusan  keagamaan, menghujat  atau  menista  kesatuan,  atasan,  atau  sesama  anggota  Polri,  serta  menjadi pengurus atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan pimpinan Polri.

## 3.2.  Sanksi Etik yang Dilanggar Ferdy Sambo
Selanjutnya banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh FS maka dari itu terdapat beberapa regulasi yang berkaitan dengan sanksi etik FS yakni Pasal 340 KUHP dengan bunyi  “Barang  Siapa  sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun” Serta Undang-Undang Kode etik kepolisian sebagai berikut :
a. Pasal 13 Ayat 1 PP 1 tahun 2003 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol 7 tahun 2022. “Anggota  Kepolisian  RI  dapat  diberhentikan  tidak  hormat  dari  dinas  Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan  atau  kode  etik  Polri  juncto  setiap  pejabat  Polri  dalam  etika  kelembagaan wajib  menjaga  dan  meningkatkan  citra,  soliditas,  kredibilitas,  reputasi,  dan kehormatan.
b. Pasal 13 ayat 1 PP 1 tahun 2003 juncto Pasal 8 huruf C Perpol 7 tahun 2022. “Anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil, peduli, tegas, dan humanis.”
c. Pasal 13 ayat 1 PP 1 tahun 2003 juncto Pasal 8 huruf C angka 1 Perpol 7 tahun 2022
“  Anggota  Kepolisian  RI  dapat  diberhentikan  tidak  hormat  dari  dinas  Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum.”
d. Pasal 13 ayat 1 PP 1 tahun 2003 juncto Pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol 7 tahun 2022 “  Anggota  Kepolisian  RI  dapat  diberhentikan  tidak  hormat  dari  dinas  Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan  atau  kode  etik  Polri  juncto  setiap  pejabat  Polri  dalam  etika  kelembagaan dilarang melakukan permufakatan pelanggaran kepp, atau disiplin atau tindak pidana.”
e. Pasal 13 ayat 1 PP 1 tahun 2003 juncto Pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol 7 tahun 2022
“  Anggota  Kepolisian  RI  dapat  diberhentikan  tidak  hormat  dari  dinas  Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan,
dan  atau  kode  etik  Polri  juncto  setiap  pejabat  polri  sebagai  atasan  dilarang berikan perintah yg bertentangan dgn norma hukum, agama dan kesusilaan.”
f. Pasal 13 ayat 1 PP 1 tahun 2003 juncto Pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol 7 tahun 2022 “  Anggota  Kepolisian  RI  dapat  diberhentikan  tidak  hormat  dari  dinas  Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan wewenangnya secara tidak bertanggung jawab.”
g. Pasal 13 ayat 1 PP 1 tahun 2003 juncto Pasal 13 huruf M Perpol 7 tahun 2022 “Anggota  Kepolisian  RI  dapat  diberhentikan  tidak  hormat  dari  dinas  Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan  atau  kode  etik  Polri  juncto  setiap  pejabat  Polri,  dalam  etika  kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patut.”

## 3.3.  Kaitan antara Sanksi Etik dan Sanksi Pidana
Dalam  kasus  ini,  terdapat  dua  pelanggaran  yang  berbeda  yang  dilakukan  oleh  FS. Pelanggaran  pertama  adalah  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  340 subsider Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk pelanggaran ini, yurisdiksi ada pada pengadilan negeri yang akan mengadili dan memutuskan kasus tersebut.
Pelanggaran kedua adalah dugaan pelanggaran kode etik profesi polisi. Ini merupakan pelanggaran  terhadap  kewajiban  seorang  polisi  dalam  menjalankan  tugasnya.  Etika profesional  polisi  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2006  yang  telah  diubah  oleh  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik  Indonesia.  Komisi  Kode  Etik  Polri  (KKEP)  bertanggung  jawab  untuk memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran kode etik tersebut.
Sanksi yang mungkin dikenakan terhadap FS adalah sanksi administrasi, sanksi etika, demosi,  penundaan  pendidikan,  atau  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  (PTDH). Sanksi-sanksi ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan KKEP. 9
Apabila  seorang  anggota  Polri  melakukan  tindak  pidana  dan  telah  menjalani  proses hukum  di  pengadilan  umum,  dengan  putusan  yang  memutuskan  hukuman  pidana minimal lebih dari 3 bulan, maka ada kemungkinan anggota tersebut direkomendasikan untuk  menjalani  Sidang  Kode  Etik  Polri  (SKEP)  guna  mengevaluasi  apakah  masih pantas untuk tetap berprofesi sebagai anggota Polri. Namun, jika hukuman pidana yang diterima kurang dari 3 bulan, tidak diperlukan rekomendasi untuk SKEP, dan anggota tersebut  tetap  akan  menjalani  hukuman  pidana  dan  disiplin,  serta  mendapat pengawasan  dari  Provos/Propam  dan  jajaran  pimpinan,  hingga  hak-haknya  sebagai anggota Polri dikembalikan.
Kasi Propam bertanggung jawab atas pembinaan profesi, tata tertib, disiplin anggota, dan  pengamanan  internal  Polri.  Perilaku  dan  sikap  para  pejabat  Polri  harus  sesuai dengan  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian.  Aturan  disiplin  anggota  Polri  juga  diterapkan untuk memperkuat persatuan, kesatuan, dan meningkatkan kinerja anggota. Undang- undang  juga  menetapkan  bahwa  anggota  Polri  tunduk  pada  wewenang  peradilan umum.
9 Parsudi Suparlan.  (2007). Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian . Jurnal Polisi Indonesia, Edisi x Bulan September.
Setiap individu dalam masyarakat harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku untuk  menciptakan  tatanan  sosial  yang  tertib. 10 Masyarakat  memiliki  hak  untuk melaporkan anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana kepada pimpinan  Polri,  Unit  Provos,  atau  Unit  Pelayanan  Kepolisian.  Unit  Provos  akan menindaklanjuti  laporan  atau  aduan  tersebut  dengan  melakukan  penyelidikan awal. Selain Unit Pengamanan Internal Polri (Paminal), Unit Reskrim juga dapat melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait tindak pidana yang dilaporkan.
Jika  terdapat  dugaan  yang  kuat  bahwa  telah  terjadi  pelanggaran  kode  etik  dan tindak  pidana,  unit  Paminal  akan  menyampaikan  laporan  kepada  Unit  Provos untuk dilanjutkan ke proses penyidikan terkait pelanggaran kode etik. Sementara itu, Unit Reserse Kriminal (Reskrim) akan melanjutkan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.
Setelah  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Unit  Provos  membuktikan  adanya pelanggaran kode etik, didukung oleh bukti yang diperoleh oleh penyidik Reskrim yang  mengindikasikan  terjadinya  tindak  pidana,  maka  Unit  Provos  akan menyerahkan  berkas  perkara  kepada  pejabat  yang  berwenang  seperti  Kapolri, Kapolda, atau Kapolres. Mereka juga mengusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Polri. Setelah menerima berkas perkara tersebut, pejabat yang berwenang meminta saran  dari  pengemban  fungsi  Pembinaan  Hukum  mengenai  berkas  perkara pelanggaran  kode  etik  tersebut.  Selanjutnya,  pejabat  yang  berwenang  akan membentuk Komisi Kode Etik untuk menangani kasus tersebut. 11
Pelanggaran kode etik oleh seorang anggota Polri terjadi ketika anggota tersebut melanggar  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Kode  Etik  Profesi  Polri.  Kode  Etik Profesi Polri mengatur mengenai pentingnya memiliki kesadaran moral dalam diri setiap anggota Polri, di mana mereka diharapkan menjalankan tugas dengan rasa sadar dan tanggung jawab penuh sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku bagi mereka. 12 Sebagai hasilnya, dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, terdapat  empat  kelompok  nilai  moral  yang  meliputi  Etika  Kepribadian,  Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, dan Etika Kemasyarakatan.
Dalam  konteks  "mentaati  segala  peraturan  perundang-undangan,"  ini  dapat diartikan sebagai kewajiban bagi setiap anggota Polri untuk patuh terhadap semua peraturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  termasuk  KUHP  (Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana).
Apabila  terjadi  kasus  di  mana  anggota  Polri  melakukan  tindak  pidana,  secara otomatis dia telah melanggar tiga peraturan, yaitu KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota  Polri,  dan  Peraturan Kapolri  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri.  Dengan  adanya pelanggaran terhadap ketiga peraturan tersebut, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat  (2)  dari  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi Polri, dijelaskan bahwa:
10 Rizky Pratama Putra Karo Karo. (2022). Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. (pp:52-65). Jurnal Lemhannas RI 10.
11 Soebroto. (2004). Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia . Bunga Rampai PTIK.
12 Sadjijono. (2008). Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI . LaksbangMediatama.
Ayat (1) Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KKEP,  penegakannya  dilakukan  melalui  mekanisme  sidang  disiplin  atau  Sidang KKEP  berdasarkan  pertimbangan  Atasan  Ankum  dari  terperiksa/Terduga Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum. Ayat  (2)  Terhadap  pelanggaran  yang  telah  diputus  melalui  mekanisme  sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.
Sidang Komisi Kode Etik terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana hanya dapat dilaksanakan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan umum. Jika sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan sebelum sidang di pengadilan umum, maka putusan yang dikeluarkan oleh sidang Komisi Kode Etik tersebut akan dianggap cacat atau tidak sah. Dengan demikian, proses peradilan umum harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum sidang Komisi Kode Etik dapat dilakukan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  sidang  Komisi  Kode  Etik  Profesi  Polri  akan  diadakan setelah  sidang  peradilan  umum  selesai  terhadap  anggota  Polri  yang  terbukti melakukan  tindak  pidana. 13 Pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Polri  dalam  bentuk melakukan  tindak  pidana  akan  mengakibatkan  penerapan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yaitu sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

## 3.4. Sanksi Etik yang Diterima oleh Polisi Menghapuskan Sanksi Pidana atau Tidak
Sanksi  etik  profesi  Polri  yang  diberikan  kepada  mantan  Kepala  Badan  Profesi  dan Pengamanan Markas Besar Polisi Republik Indonesia (FS) tidak menghapuskan sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepadanya. Sanksi etik dan sanksi pidana memiliki tujuan dan  proses  yang  berbeda  satu  sama  lain.  Sanksi  etik  diberikan  oleh  badan  atau organisasi profesi sebagai konsekuensi dari pelanggaran etika atau kode perilaku yang berlaku dalam profesi tersebut, dalam kasus ini adalah pelanggaran kode etik profesi Polri.  Contoh  sanksi  etik  termasuk  teguran,  larangan  praktik,  atau  pencabutan  izin profesi.  Di  sisi  lain,  pemidanaan  dalam  sistem  peradilan  merupakan  langkah  untuk mengembalikan  ketertiban  yang  terganggu  akibat  tindak  pidana  yang  dilakukan 14 . Tujuan  hukum  adalah  mencegah  terjadinya  situasi  yang  merugikan  dalam masyarakat 15 .
Sanksi  pidana  merupakan  konsekuensi  yang  diberikan  oleh  sistem  peradilan  pidana sebagai  akibat  dari  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan.  Contohnya  adalah  denda, hukuman penjara, atau hukuman lain yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.
Dalam beberapa situasi, seseorang dapat dikenai sanksi etik dan sanksi pidana secara bersamaan  tergantung  pada  pelanggaran  yang  dilakukan.  Dalam  kasus  FS,  jika  dia mendapatkan sanksi etik dan juga terlibat dalam kasus pidana, kedua sanksi tersebut dapat dijatuhkan secara paralel tanpa saling menghapuskan satu sama lain. Oleh karena
13 Pasal 22 ayat (2)., Perkapolri 14 Tahun 2011.
14 Franciscus  Xaverius  Wartoyo,  &  Yuni  Priskila  Ginting.  (2023). Kekerasan  Seksual  Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. (pp: 29-46). Jurnal Lemhannas RI, 11(1).
15 Waileruny, S., & Karo, R. P. K. (2021). Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. (pp: 136-150). Jurnal Lemhannas RI, 9(1).
itu, sebagai akibat dari pelanggarannya, FS diberikan sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan juga sanksi pidana berupa hukuman mati. 16

## 3.5. Analisis Sanksi Etik dapat Mempengaruhi Sanksi Pidana
Untuk  memahami  apakah  sanksi  etik  dapat  mempengaruhi  sanksi  pidana,  perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan antara kedua jenis sanksi tersebut. Dalam konteks hukum,  terdapat  beberapa  jenis  sanksi  yang  dikenakan,  salah  satunya  adalah  sanksi heteronom, yang merupakan sanksi yang berasal dari negara dan diberlakukan kepada subjek hukum. 17 Dalam kasus di mana seseorang melanggar hukum pidana atau hukum perdata,  mungkin  ada  sanksi  etik  yang  berasal  dari  suatu  institusi  profesi  yang diberlakukan  kepada  anggota  institusi  tersebut.  Sanksi  etik  ini  hanya  berlaku  bagi anggota  institusi  profesi  dan  memiliki  sifat  internal-organisasi.  Di  sisi  lain,  sanksi heteronom, terutama sanksi pidana, dapat dikenakan kepada seluruh subyek hukum dan memiliki sifat publik.
Kedua  jenis  sanksi  hukum  tersebut  memiliki  perbedaan  dalam  ruang  lingkup penerapannya. Sanksi pidana termasuk dalam kategori sanksi heteronom yang dapat dikenakan  kepada  semua  subyek  hukum,  sementara  sanksi  etik  hanya  diberlakukan kepada anggota institusi profesi yang terkait. Kedua jenis sanksi ini memiliki tujuan dan mekanisme  yang  berbeda  pula.  Meskipun  keduanya  didasarkan  pada  pelanggaran norma atau aturan, konsekuensi yang timbul dari kedua sanksi tersebut berbeda bagi pelaku subyek hukum tersebut.
Perbedaan antara sanksi etik dan sanksi pidana juga dapat dilihat dari segi otoritas dan pengaruhnya. Sanksi etik diterapkan oleh institusi profesi seperti badan, asosiasi, atau organisasi yang mengatur profesi tersebut. Institusi profesi berperan dalam mengatur dan  menegakkan  etika  dan  standar  perilaku  yang  ditetapkan.  Pengaruh  sanksi  etik terhadap individu sangat terkait dengan tanggung jawab dan reputasi individu dalam institusi profesi, sehingga sanksi yang diberikan biasanya berupa teguran, peringatan, pencabutan  izin,  atau  pemberhentian  keanggotaan.  Sanksi  etik  umumnya  terkait dengan sanksi administratif.
Di sisi lain, otoritas sanksi pidana berada pada sistem peradilan yang dijalankan oleh pemerintah. Sanksi pidana melibatkan proses hukum formal yang dilakukan oleh sistem peradilan. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, hukuman mati, atau sanksi lain yang ditetapkan oleh hukum.
Berdasarkan analisis perbedaan antara kedua sanksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi etik dan sanksi pidana secara umum memiliki sistem yang berbeda, tujuan dan mekanisme  yang  berbeda,  serta  berbagai  pengaruh  dan  konsekuensi  yang  bervariasi terhadap individu. Namun, terdapat situasi di mana sanksi etik dapat berdampak pada sanksi pidana, seperti ketika pelanggaran kode etik dalam institusi profesi mengarah pada  investigasi  hukum  dan  kemungkinan  sanksi  pidana  jika  terbukti  melanggar hukum. Selain itu, ada juga korelasi antara penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi di mana penyalahgunaan wewenang belum tentu merupakan tindakan korupsi, tetapi korupsi selalu dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.
16 Agustini, N. K. A. S., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). SANKSI HUKUM TERHADAP  ANGGOTA  POLISI  YANG  MELAKUKAN  TINDAK  PIDANA  PEMBUNUHAN (Vol.2.., p. 634). Jurnal Preferensi Hukum.
17 Sudikno Mertokusumo. (2004). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar . (p. 37).  Liberty.

## 3.6.  Analisis  Sanksi  Administratif  Masih  Dapat  Dijatuhkan  Sanksi  Pidana  oleh Majelis Hakim dalam Suatu Pengadilan Pidana
Meskipun seorang polisi telah dikenai sanksi pidana, masih dimungkinkan untuk juga dikenai  sanksi  administratif. 18 Walaupun  terbukti  adanya  pelanggaran  terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 yang telah diubah  dengan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal tersebut tidak menghalangi jaksa penuntut umum untuk mendakwa dan menuntut, serta hakim untuk mengadili  perkara  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  pemeriksaan  terhadap  kedua pelanggaran tersebut tetap dapat dilakukan.

## 4.  Kesimpulan
Kesimpulan  yang  didapatkan  dari  penulisan  diatas  adalah  FS  selaku  anggota Polri  telah  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  melakukan  pembunuhan berencana  dan  telah  melanggar  kode  etik  kepolisian  yang  mengakibatkan pemberhentian  secara  tidak  hormat  oleh  dinas  Polri.  Sanksi  kode  etik  yang dijatuhkan kepada FS tidak menghapuskan sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepadanya yaitu hukuman mati, karena kedua sanksi tersebut memiliki tujuan dan  proses  yang  berbeda.  Pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Polri  dengan melakukan  tindak  pidana,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dapat dikenakan  sanksi  dengan  pemberhentian  tidak  terhormat.  Namun,  sidang Komisi Kode Etik tidak dapat dilaksanakan lebih dulu daripada peradilan umum karena dapat menimbulkan cacatnya putusan pada sidang kode etik. Meskipun sanksi etik dan sanksi pidana merupakan 2 hal yang berbeda, pelanggaran pada kode  etik  dapat  mempengaruhi  fakta-fakta  mengenai  pelanggaran  yang dilakukan yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum atau sanksi pidana.

## Referensi
Books with an author:
Sadjijono.  (2008). Etika  Profesi  Hukum.  Suatu  Telaah  Filosofis  terhadap  Konsep  dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI. Yogyakarta: LaksbangMediatama. Soebroto. (2004). Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia . Jakarta: Bunga Rampai PTIK.
Sudikno Mertokusumo. (2004). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Liberty. Utomo, W. H. (2005). Hukum Kepolisian di Indonesia . Jakarta: Prestasi Pustaka.

## Journal articles:
Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M.  (2023).  ETIKA  PROFESI  POLISI  REPUBLIK  INDONESIA  SEBAGAI PERANGKAT  PENEGAK  HUKUM  DAN  PELAYANAN  PUBLIK. Jurnal Pengabdian West Science , 2 (6):  427-441.
18 Utomo, W. H. (2005) Hukum Kepolisian di Indonesia . Prestasi Pustaka.
Ginting,  J.,  &  Talbot,  P.  (2023).  Fundraising  Aspect  of  International  Terrorism Organization in ASEAN: Legal and Political Aspects. Lex Scientia Law Review, 7 (1): 1-30.
Franciscus Xaverius Wartoyo, & Yuni Priskila Ginting. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. Jurnal Lemhannas RI , 11 (1): 29-46.
Rizky Pratama Putra Karo Karo. (2022). Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE,
Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. Jurnal Lemhannas RI 10: 52-65.
Thoyyibah, I. (2023). Analisis pelanggaran kode etik Humas Polri (Studi kasus Ferdy Sambo). Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 5.
Ni  Komang  Ayu  Sri  Agustini,  Anak  Agung  Laksmi  Dewi.,  &  I  Made  Minggu Widyantara.  (2021).  Sanksi  Hukum  Terhadap  Anggota  Polisi  Yang  Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Preferensi Hukum, 5, 634.
Parsudi Suparlan. (2007). K ode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian.
Jurnal Polisi Indonesia Edisi x Bulan September.
Waileruny, S., & Karo, R. P. K. (2021). Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19  Perspektif  Teori  Keadilan  Bermartabat. Jurnal  Lemhannas  RI,  9(1):  136- 150.
World Wide Web: “7 Pelanggaran etik bikin Ferdy Sambo tetap dipecat Polri”, Sumber [Online]: https://news.detik.com/berita/d-6299629/7-pelanggaran-etik-bikin-ferdy-sambo- tetap-dipecat-polri , diakses pada 14 Juni 2023 Pukul 19.46 WIB.