MEREKONSTRUKSI PERADABAN ISLAM DI INDONESIA DENGAN MEWUJUDKAN KALENDER HIJRIYAH
Nihayatur Rohmah nihayaturrohmah@yahoo.co.id
Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAI) NGAWI

## ABSTRAK
Kalender  merefleksikan  daya  lenting  dan  kekuatan  suatu  peradaban,  sehingga  dengan demikian  kehadiran  kalender  yang  akurat  dan  konsisten  merupakan  suatu  tuntutan peradaban (civilization imperative). Sejarah perkembangan dunia memperlihatkan bahwa ruang  dan  waktu  menjadi  pondasi  utama  terbangunnya  peradaban.  Namun  demikian peradaban  modern  utamanya  Barat,  perkembangannya  tak  lepas  dari  teori  yang diperkenalkan  oleh  Anthony  Giddens  yakni  mekanisme  disembedding  yang  diwujudkan dalam  pemisahan  antara  waktu  dan  ruang.  Pemisahan  ini  menghasilkan  waktu  global yang  dimaknai  menjadi  token  untuk  membangun  kepercayaan.  Dunia  Islam  yang  masih sering  terbentur  pada  dualisme  oposisional  metode  hisab  dan  rukyat  perlu  mereposisi keduanya  agar  dapat  membangun  sistem  waktu  global  sebagai  sebuah  instrument  untuk pembentukan organisasi social yang juga bersifat global. Kalender hijriyah digagas tidak semata  untuk  kepentingan  administratif  bisnis  dan  politik,  namun  yang  lebih  penting adalah guna kepastian waktu ibadah. Ketika kalender dipaksakan menjadi kalender yang berbasis global (waktu berlaku satu dan sama untuk semua lokasi/ruang), maka tentu akan berbenturan  dengan  kaidah  waktu  ibadah  yang  bersifat  local  kecuali  ketika  kehadiran kalender  hijriyah  ini  berlaku  untuk  kepentingan  non  ibadah.  Mengkontekstualisasikan teori  Giddens  di  atas  dengan  konteks  ke  Indonesiaan,  maka  kita  memahami  arti disembedding  atau  pemisahan  antara  ruang  dan  waktu  berskala  nasional.  Selama  ini, yang  dianggap  sebagai  akar  permasalahan  dalam  perbedaan  penentuan  awal  bulan hijriyah  terletak  pada  pemahaman  aspek  metodologis  yakni  hisab  dan  rukyat.  Namun, faktanya  untuk  saat  ini  tidaklah  demikian.  Sudah  saatnya  mengakhiri  dikotomi  antara Rukyat  dan  hisab  dan  kemudian  bersama-sama  berfikir  untuk  membangun  peradaban Islam yang termanifestasi  dalam wujud  kalender Islam  yang mapan. Merekonstruksi arti disembedding  ruang  dan  waktu  dalam  konteks  Indonesia  adalah  proses  separasi  yang menjadikan  waktu  dan  ruang  menjadi  konfigurasi  baru  yang  tidak  lagi  terbatas  dari lokalitas  internal  ormas  keagamaan,  terbatasnya  pemahaman  antara  metodologis  hisab atau  rukyat  sehingga  waktu  menjadi  bersifat  nasional  dengan  konsep  Matla‟  Wilayatul Hukmi.
Kata Kunci: Peradaban, Kalender Hijriyah

## A. PENDAHULUAN
Kalender merupakan ekspresi dari ritma aktifitas kolektif dan dalam waktu yang sama berfungsi memastikan keteraturannya. Oleh karena itu, berbagai peradaban sejak dari zaman  kuno  hingga  sekarang  memberikan  perhatian  serius  untuk  menata  sistem kalendernya  sesuai  dengan  filosofi,  pandangan  hidup  dan  tradisi  peradaban  tersebut. Kalender  merefleksikan  daya  lenting  dan  kekuatan  suatu  peradaban.  Sehingga  dengan demikian  kehadiran  kalender  yang  akurat  dan  konsisten  merupakan  suatu  tuntutan
peradaban ( civilization imperative 1 ) dan sekaligus merupakan syarat bagi suatu peradaban untuk tetap eksis dan berkembang. 2 Dalam tatanan peradaban dunia Islam, kalender  yang saat  ini  dianggap  mapan  karena  konsistensinya  dalam  mengimplementasikan  kriteria visibilitas hilal (dari Muharram hingga Dzulhijjah) dalam penetapan kalender adalah Turki dan Malaysia.
Menurut  hemat  penulis,  pertanyaan  pertama  yang  harus  dijawab  sebelum  kita mengupayakan  secara  optimal  terwujudnya  kalender  yang  mapan  adalah  seberapa  besar tingkat  kebutuhan  umat  Islam  di  Indonesia  terhadap  eksistensi  kalender  hijriyah  dalam upaya  membangun  peradaban  Islam?  Jika  jawaban  dari  ummat  Islam  di  Indonesia  ini “merasa” butuh sehingga keberadaan kalender ini merupakan sesuatu yang harus ada dan signifikan,  maka  harus  ada  upaya  yang  sungguh-sungguh  dan  menjadikan  kehadiran kalender  ini  sebagai  tuntutan  peradaban  ( civilization  imperative) yang  bersifat  mengikat.
Hal  tersebut  akan  menjadi  berbeda  kondisinya  jika  ternyata  umat  Islam  di  Indonesia  ini memandang  cukup  dengan  kalender  yang  telah  ada  (kalender  masehi)  dan  tidak menganggap  signifikan  terhadap  keberadaaan  kalender  dalam  upaya  membangun peradaban, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara visi dan misi dari umat Islam itu sendiri.  Maka  yang  perlu  dibangun  adalah  budaya  umat  Islam  itu  sendiri  dalam mengimplementasikan  peran  kalender  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dalam  kehidupan bermasyarakat, untuk kepentingan administrasi, ekonomi, politik kenegaraan.

## B. PEMBAHASAN

## a. Arti Peradaban
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia 3 disebutkan  dua  arti  peradaban;  1) kemajuan  (kecerdasan,  kebudayaan)  lahir  batin:  bangsa-bangsa  di  dunia  ini  tidak  sama
1 “ civilizational  imperative ”  (keharusan  dan  tuntutan  peradaban).  Oleh  karena  itu  semua  peradaban  besar pasti  memiliki  sistem  kalender  yang  merefleksikan  nilai-nilai,  pandangan  hidup,  dan  filosofi  peradaban tersebut. Peradaban Barat modern memiliki sistem kalender Masehi yang kita gunakan sehari-hari sekarang. Bahkan  peradaban  Sumeria  yang  muncul  6000  tahun  lalu  telah  memiliki  suatu  sistem  penanggalan  yang terstruktur  dengan  baik.  Akan  tetapi  yang  ironis  dan  memilukan  adalah  kenyataan  bahwa  peradaban  Islam yang  berusia  hampir  1,5  milenium  hingga  hari  ini  belum  memiliki  suatu  sistem  kalender  pemersatu  yang akurat.  Yang  ada  adalah  kalender-kalender  lokal:  kalender  Malaysia,  kalender  Indonesia  (takwim  standar Kemenag), kalender Arab Saudi, kalender NU, kalender Muhammadiyah, dan seterusnya yang satu sama lain berbeda-beda.  Baca:  Syamsul  Anwar,    2012, Peradaban  Tanpa  Kalender  Unifikatif:Inikah  Pilihan  Kita?., baca juga , Al-Alwani, “ The Islamic Lunar Calendar as a Civilizational Imperative ,” dalam Ilyas dan Kabeer (ed.), Unified World Islamic Calendar: Shari„a, Science and Globalization (Penang, Malaysia: International Islamic Calendar Programme, 2001), hlm. 9.
2 Syamsul Anwar, Unifikasi Kalender Umat Islam sebagai Utang dan tuntutan Peradaban, (Jogjakarta : UII, 2016), hlm. 3.
3 Budiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 25
tingkat  perdabannya;  dan  2)  hal  yang  menyangkut  sopan  santun,  budi  bahasa,  dan kebudayaan suatu bangsa.
Peradaban dalam bahasa Arab disebut dengan al-hadhârah 4 atau al tamaddun, al „umrân atau tsaqafah 5 . Sedangkan  istilah  “peradaban”  dalam  bahasa  Inggris  disebut civilization. Istilah  peradaban  ini  sering  dipakai  untuk  menunjukkan  pendapat  dan penilaian  kita  terhadap  perkembangan  kebudayaan.  Pada  waktu  perkembangan kebudayaan  mencapai  puncaknya  yang  berwujud  unsur-unsur  budaya  yang  halus,  indah, tinggi,  sopan,  luhur,  dan  sebagainya,  maka  masyarakat  pemilik  kebudayaan  tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi.
Seperti  yang  diungkapkan  Arnold  Toynbee 6 peradaban  adalah  kebudayaan  yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi.Pengertian yang lain menyebutkan  bahwa  peradaban  adalah  kumpulan  seluruh  hasil  budi  daya  manusia,  yang mencakup  seluruh  aspek  kehidupan  manusia,  baik  fisik  (misalnya  bangunan,  jalan), maupun  non-fisik  (nilai-nilai,  tatanan,  seni  budaya,  maupun  iptek).Huntington 7 memberi definisi bahwa peradaban adalah sebuah identitas terluas dari budaya, yang teridentifikasi melalui  unsur-unsur  obyektif  umum,  seperti  bahasa,  sejarah,  agama,  kebiasaan,  institusi, maupun melalui identifikasi diri yang subyektif.
Muhammad  Kâdzim  Makki  sebagaimana  yang  disebutkan  oleh  Irwan 8 menyebutkan beberapa elemen dan kriteria peradaban;
1)  Khazanah  kemanusiaan.  Artinya  setiap  masyarakat  manusia  mempunyai  cara tersendiri  dalam  memperoleh  kenyamanan  hidup  mereka,  dalam  mempertahankan kelangsungan  hidup  mereka  dan  dalam  berinteraksi  sosial  dan  komunikasi,  dimulai  dari yang sangat primitif sampai dengan yang modern.
2)  Akal  (pengetahuan)  sebagai  ciri  yang  paling  menonjol  dari  peradaban.  Akal adalah  yang  membedakan  manusia  dari  binatang.  Dengannya  manusia  terus  mengalami perkembangan yang tiada henti.
4 Menurut  Ibnu  Khaldun, al  hadhârah adalah  sebuah  periode  dari  kehidupan  sebuah  masyarakat yang menyempurnakan periode primitif ( al badâwah )dari masyarakat itu, karena al hadhârah adalah puncak dari al badâwah .
5 Rohi  Baalbaki, al-Mawrida  Modern  Arabic-English  Dictionary), Libanon  :  Daar  Al-Ilm lilmalayin, 1995), hlm.  400.
6 Arnold Toynbee“ The Disintegrations of Civilization ” dalam Theories of Society ,  (New York, The Free Press, 1965), hlm. 1355.
7 Huntington, Samuel P, Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia , Penj. M. Sadat Ismail, (Yogyakarta: Qalam, 2004).
8 Irwan Cahyadi, 2012, Makalah: Pengertian Dan Perbedaan Adat,Kebudayaan,dan Peradaban
3)  Eksperimen  ( tajribah) sejarah.  Setiap  generasi  dari  sebuah  masyarakat mewarisi cara hidup dari generasi sebelumnya dan mencoba mengembangkan warisan itu, karena  tidak  mungkin  satu  generasi  tiba-tiba  menciptakan  penemuan  tanpa  pengetahuan atau pengalaman yang diwarisinya dari generasi sebelumnya..
4) Struktur geografis. Sebuah peradaban pada satu masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis yang meliputinya.
Berdasarkan  keterangan  Kâdzim  Makki,  maka  setiap  masyarakat  dan  bangsa mempunyai  peradaban  tersendiri,  namun  yang  satu  lebih  maju  dari  yang  lain,  karena perbedaan  elemen-elemen  tersebut.  Peradaban  ( hadharah )  adalah  sekumpulan  konsep ( mafahim ) tentang kehidupan. Peradaban bisa berupa peradaban spiritual ilahiyah ( diniyah ilahiyyah )  atau  peradaban  buatan  manusia (wadl‟iyyah  basyariyyah ).  Peradaban  spiritual ilahiyah lahir dari sebuah aqidah (dasar ideologi), seperti peradaban Islam yang lahir dari Aqidah  Islamiyah.  Sedangkan  peradaban  buatan  manusia  bisa  lahir  dari  sebuah  aqidah, seperti  peradaban  kapitalisme  Barat,  yang  merupakan  sekumpulan  konsep  tentang kehidupan  yang  muncul  dari  aqidah  sekularisme  (pemisahan  agama  dari  kehidupan). Peradaban  buatan  manusia  bisa  pula  tidak  lahir  dari  sebuah  aqidah,  semisal  peradaban Shinto,  Yunani,  Babilonia,  dan  Mesir  Kuno.  Peradaban-peradaban  tersebut  sekedar merupakan  sekumpulan  konsep  yang  disepakati  oleh  satu  atau  beberapa  bangsa.  Jadi peradaban ini adalah sebuah peradaban yang bersifat kebangsaan atau buatan manusia.
b. Pergeseran makna “ Disembedding antara Ruang dan Waktu yang bersifat lokal-Global Internasional ke Lokal-Nasional
Sejarah  perkembangan  dunia  memperlihatkan  bahwa  ruang  dan  waktu  menjadi pondasi  utama  terbangunnya  peradaban.  Namun  demikian  peradaban  modern  utamanya Barat, perkembangannya tak lepas dari mekanisme disembedding yang diwujudkan dalam pemisahan  antara  waktu  dan  ruang.  Pemisahan  ini  menghasilkan  waktu  global  yang dimaknai  menjadi token untuk  membangun  kepercayaan.  Dunia  Islam  yang  masih  sering terbentur  pada  dualisme  oposisional  metode  hisab  dan  rukyat  perlu  mereposisi  keduanya agar  dapat  membangun  sistem  waktu  global  sebagai  sebuah  instrument  untuk pembentukan organisasi social yang juga bersifat global. 9
Diskusi  tentang  kalender  dalam  Islam  sering  dibenturkan  pada  pilihan metodologis  antara  menggunakan  hisab  atau  rukyat.  Memang  dalam  banyak  kesempatan ada  klaim  bahwa  perbedaan  tanggal  hari  raya  sebagai  sebuah  dampak  perbedaan  metode
9 Ilya Fadjar Maharika, Ruang dan Waktu sebagai Pondasi Peradaban”, (Jogjakarta: UII, 2016), hlm. 1
dan  dianggap  sebagai  kewajaran  dan  bagian  dari  perayaan  keberbedaan  dalam  Islam. Namun  dalam  perspektif  sebagai  umat  yang  bercita-cita  menjadi  kekuatan  peradaban “alternative” maka perbedaan penetapan kalender tersebut menjadi sebuah persoalan yang sangat  mendasar.  Sebab,  persoalan  yang  terkait  dengan  keyakina  yang  lebih  bersifat individual, maka ada persoalan pragmatis  yang menyangkut masyarakat secara luas  yaitu ketiadaan kepastian pada waktu global.
Waktu dalam semua peradaban sangat penting sebagai pengatur siklus kehidupan dan  oleh  karenanya  mendapat  perhatian  tertinggi  dan  diupayakan  keakuratannya.  Di peradaban  klasik,  kalender  dikembangkan  sebagai  perwujudan  siklus  alam  utnuk memprediksi waktu tanam, panen, iklim dan lain-lain. Banyak arsitektur dan alat di masa lalu  digunakan  untuk  menandai  siklus  alami  tersebut  dan  lantas  dirayakan  dengan  ritual- ritual  tertentu.  Di  peradaban  klasik  tersebut  waktu  sangat  melekat  pada  ruang  (lokasi tertentu).  Oleh  karena  itu  “kalender  lokal”  atau  penanda  waktu  dapat  dikembangkan berdasarkan  siklus-siklus  tersebut.  Namun  demikian,  seiring  dengan  kesadaran  umat manusia  pada  Bumi  yang  bundar  dan  kemudian  ekspasinya  dengan  teknologi  informasi maka  konsep  waktu  local  menjadi  berkembang.  Peradaban  Barat  misalnya,  mendapatkan momentum  untuk  mengelola  kekayaan  yang  luar  biasa  ketika  mereka  menemukan Amerindia  dan  menjadikan  kesadaran  global  berkembang  untuk  pertama  kali menggantikan “sistem regional” yang sebelumnya dikenal (Dussel, 1998). Eropa ketika itu dapat  menggeser  menjadi  pusat  dunia  dengan  penemuan  kekayaan  tersebut  dan memaksanya melakukan modernisasi  agar sumber daya dapat  dimanfaatkan dengan baik. Tak  mengherankan,  melalui  tradisi  astronomi  dan  rakayasa  mekanik  yang  telah dikembangkan  oleh  Islam  klasik,  berkembang  teknologi  jam  sebagai  penjaga  waktu  dan sekaligus memunculkan konsep pemisahan antara waktu dan ruang. 10
Dari  keseluruhan  pernyataan  di  atas,  menurut  hemat  penulis  perlu  disadari  dan ditaati bersama bahwa berkenaan dengan keberadaan kalender hijriyah  yang di  dalamnya tidak hanya digunakan sebagai penentu kepastian waktu secara administratif melainkan hal terpenting  adalah  untuk  kepentingan  kepastian  waktu  ibadah.  Ketika  ide  tentang globalisasi  kalender  itu  dicetuskan  maka  tidak  selaras  dengan  kaidah  yang  menyatakan bahwa waktu ibadah yang bersifat lokal.
aktu  ibadah  dalam  Islam  sebenarnya  bersifat  lokal.  Waktu  shalat  dan  puasa ditentukan secara lokal berdasarkan fenomena Matahari di tempat tersebut. Ibadah haji pun
10 Ibid, hlm. 2.
W
ditentukan  secara  lokal  di  Arab  Saudi.  Belum  pernah  ada  laporan  Arab  Saudi mengumpulkan  informasi  dari  seluruh  dunia  sebelum  memutuskan  hari  wukufnya. Kalaupun di Amerika terlihat hilal dan Arab Saudi belum terlihat, yang secara astronomis memungkinkan, belum tentu Arab Saudi mengambilnya sebagai keputusan rukyatul hilal. Padahal  orang  yang  selalu  mengikuti  keputusan  Arab  Saudi  sering  mencari  pembenaran dengan alasan mengikuti rukyat global. Dasar hukum rukyat lokal secara umum (termasuk penentuan awal dzulhijjah) adalah hadits Nabi yang memerintahkan berpuasa bila melihat hilal dan berbuka atau beridul fitri bila melihat hilal. Sedangkan penampakan hilal bersifat lokal,  tidak  bisa  secara  seragam  terlihat  di  seluruh  dunia.  Demi  keseragaman  hukum  di suatu  wilayah  pemimpin  umat  bisa  menyatakan  kesaksian  di  manapun  di  wilayah  itu berlaku untuk seluruh wilayah (konsep wilayatul hukmi) .
Tidak perlunya mengikuti kesaksian hilal di wilayah lainnya bisa didasarkan pada tidak  adanya  dalil  yang  memerintahkan  untuk  bertanya  pada  daerah  lain  bila  hilal  tak terlihat.  Dalil  lainnya  adalah  ijtihad  Ibnu  Abbas  tentang  perbedaan  awal  Ramadlan  di Syam  dan  Madinah.  Tampaknya,  Ibnu  Abbas  berpendapat  hadits  Nabi  itu  berlaku  di masing-masing wilayah.
Tetapi,  sebagian  ulama  lainnya  berpendapat  tidak  ada  batasan  tempat  kesaksian hilal. Di manapun hilal teramati, itu berlaku bagi seluruh umat di dunia. Dasarnya, karena hadits  Nabi  sendiri  tidka  memberi  batasan  keberlakuan  rukyatul  hilal  itu,  jadi  mestinya berlaku untuk seluruh dunia. Namun mereka tidak merinci teknis pemberlakuan di seluruh dunia  yang  sebenarnya  tidak  sederhana.  Untuk  mendukung  arguemntasi  ini,  ada  yang berpendapat  rukyat  global  lebih  menjamin  keseragaman  daripada  rukyat  local.  Tetapi, analisis astronomi membantah pendapat ini. Baik rukyat global maupun rukyat local tidak mungkin  menghapuskan  perbedaan.  Jadi,  pendapat  untuk  mengikuti  rukyat  global  tidak lebih  bain  daripada  rukyat  local.  Arab  Saudi  pun  tidak  melaksanakan  rukyat  global, mengapa untuk mengikuti Arab Saudi berdalih mengikuti rukyat global? Tetapi ada alasan lain  untuk  mengikuti  idul  adha  seperti  Arab  Saudi,  yaitu  alasan  idul  adha  adalah  sehari setelah  wukuf.  Mencermati  apa  yang  telah  terjadi  di  tahun  1999,  hal  yang  perlu dipertimbangkan  adalah  ketika  idul  adha  27  Maret  bisa  disebut  “mendahului”  bukan “mengikuti” idul adha di Saudi. Dari segi waktu shalat idul adha, pasti mendahului. Saat di sini  melaksanakan  shalat  idul  adha  pukul  06.30  WIB,  di  Arab  Saudi  masih  pukul  02.30 dini hari. Dari segi tanggal pun mendahului, di Indonesia saat itu masih 9 dzulhijjah.
Permasalahan  berikutnya  adalah  soal  puasa  sunnah  arafah  yang  mungkin membingungkan banyak orang. Haramkah muslim di  Indonesia puasa pada hari sabtu  27 Maret  sedangkan  di  Arab  Saudi  sudah  beridul  Adha?  Jawabannya  adalah  karena  waktu ibadah  bersifat  local  semestinya  juga  mengacu  pada  waktu  di  Indonesia.  Karena  di Indonesia  idul  adha  pada  tanggal  28  Maret  maka  sah  puasa  pada  tanggal  27  Maret.  Lain soal  bagi  orang  yang  yakin  (dengan  dasar  pertimbangan  aqli  dan  naqli)  dengan  ijtihad bahwa  idul  adha  jatuh  pada  27  Maret,  maka  bagi  mereka  terikat  pada  ketentuan  yang diyakkininya bahwa hari itu haram berpuasa.

## c. Implementasi konsep Anthony Gidden
Mengutip apa yang pernah ditulis oleh Ilya Fadjar Maharika tentang konsep yang ditawarkan oleh Anthony Gidden dalam bukunya The Consequences of Modernity (1990) mengungkap  bahwa  keberhasilan  peradaban  Barat  salah  satunya  ditandai  dengan  proses Disembedding atau terjadinya pemisahan  antara ruang dan waktu. Dalam bahasa Gidden proses separasi tersebut menjadikan waktu dan ruang menjadi konfigurasi baru yang tidak lagi  terbatas  dari  lokalitas  waktu  menjadi token yang  bersifat  global.  Namun  demikian, dalam  hal  ini  penulis  mencoba  meredefinisikan  konsep  ruang  dan  waktu ala Anthony Gidden  mungkin  sedikit  berbeda  dengan  yang  dimaksudkan  oleh  Ilya  Fadjar.  Mengawali pemahaman  dari  local  ke  global  internasional  menjadi  local  ke  nasional.  Penulis  berfikir bahwa  kalender  hijriyah  digagas  tidak  semata  untuk  kepentingan  administratif  bisnis  dan politik,  namun  yang  lebih  penting  adalah  guna  kepastian  waktu  ibadah.  Ketika  kalender dipaksakan  menjadi  kalender  yang  berbasis  global  (waktu  berlaku  satu  dan  sama  untuk semua  lokasi/ruang),  maka  tentu  akan  berbenturan  dengan  kaidah  waktu  ibadah  yang bersifat local kecuali ketika kehadiran kalender hijriyah ini berlaku untuk kepentingan non ibadah.
Token muncul dalam kajian modernitas Anthony Giddens sebagai salah satu tipe mekanisme disembedding yang  secara  instrinsik  menjadi  intisari  perkembangan  institusi social  modern.  Gidden  menamainya  secara  khusus  sebagai symbolic  token .  Ia mendefinisikan token sebagai media of interchange yang dapat dipertukarkan tanpa terikat pada karakter individual atau kelompok social (Giddens 1990: 22).
Mengkontekstualisasikan  teori  Giddens  di  atas  dengan  konteks  ke  Indonesiaan, maka  penulis    mencoba  memahami  arti disembedding atau  pemisahan  antara  ruang  dan waktu  berskala  nasional.  Di  Indonesia,  perbedaan  tafsir  antara  hisab  dan  rukyat  dalam rujukan  dalil  syar‟I  tidak  bisa  dipersatukan  lagi.  Kita  menerimanya  sebagai  kenyataan
perbedaan  madzhab  dan  sebagai  khazanah  pemikiran  yang  menunjukkan  keluasan  ruang ijtihad  di  kalangan  umat  Islam.  Tetapi  dalam  prakteknya,  ada  kecenderungan  hisab  dan rukyat  mulai  menyatu.  Pengamal  rukyat  memerlukan  hisab,  pengamal  hisab  pun  mulai tertarik  melakukan  rukyat.  Identifikasi  ormas  NU  sebagai  pengamal  rukyat  dan Muhammadiyah bersama Persis sebagai pengamal hisab semakin kabur. Banyak generasi muda  NU  yang  pakar  hisan  astronomi.  Sementara  banyak  juga  generasi  muda Muhammadiyah dan Persis menggandrungi pengamatan astronomi, termasuk pengamatan hilal (Thomas Djamaluddin, 2016).
Selama  ini,  yang  dianggap  sebagai  akar  permasalahan  dalam  perbedaan penentuan  awal  bulan  hijriyah  terletak  pada  pemahaman  aspek  metodologis  yakni  hisab dan rukyat. Namun, faktanya untuk saat ini tidaklah demikian. Sudah saatnya mengakhiri dikotomi antara Rukyat dan hisab dan kemudian bersama-sama berfikir untuk membangun peradaban  Islam  yang  termanifestasi  dalam  wujud  kalender  Islam  yang  mapan. Merekonstruksi arti disembedding ruang dan waktu dalam konteks Indonesia adalah proses separasi  yang  menjadikan  waktu  dan  ruang  menjadi  konfigurasi  baru  yang  tidak  lagi terbatas  dari  lokalitas  internal  ormas  keagamaan,  terbatasnya  pemahaman  antara metodologis  hisab  atau  rukyat  sehingga  waktu  menjadi token yang  bersifat  nasional. Dalam  bahasa  fiqih  kemudian  dikenal  dengan  istilah Matla‟ dengan  konsep wilayatul hukmi.
i dalam wacana fiqih, terdapat dua (2) teori tentang matla‟, yakni teori Ittifaq al- Matali‟ yang disusun oleh madzhab Hanafi, Maliki & Hanbali dan teori Ikhtilaf al-Matali‟ yang  dibangun  oleh  madzhab  Syafi‟i . Menurut  teori Ittifaq  al-Matali‟ ,  peristiwa  terbit hilal  yang  dapat  dirukyat  dari  suatu  kawasan  Bumi  tertentu  mengikat  seluruh  kawasan Bumi  lainnya  di  dalam  mengawali  dan  menyudahi  puasa.  Dasarnya  adalah  hadits  Nabi “shuumuu liru‟yatihi waafthiruu liru‟yatihi. Hadits tersebut ditujukan untuk seluruh umat secara  umum,  sehingga  apabila  salah  satu  dari  mereka  telah  melihat/merukyat  hilal dibelahan  Bumi  manapun  ia  berada,  maka  rukyatnya  itu  berlaku  juga  bagi  mereka seluruhnya.    Menurut  teori  ini,  rukyat  hilal  itu  hanya  berlaku  untuk  kawasan  rukyat  itu sendiri  dan  untuk  semua  kawasan  lainnya  yang  terletak  di  sebelah  Baratnya.  Sedangkan untuk  sebelah  Timurnya,  rukyat  hilal  itu  hanya  berlaku  bagi  kawasan  yang  berada  di dalam-atau  tidak  melampaui-batas  matla‟. Rukyat  di  suatu  kawasan,  menurut  teori  ini, tidak dapat diberlakukan untuk seluruh dunia karena pertama , berdasarkan riwayat Kuraib yang  ditakhrij  oleh  Muslim  bahwa  Ibnu  Abbas  yang  tinggal  di  Madinah  menolak
D
berpegang  pada  rukyat  penduduk  Syam  kendati  telah  di  itsbat  oleh  Khalifah  Muawiyah. Ibnu  Abbas  mengemukakan  alasan, hakadza  amarana  Rasulullah  ( begitulah  Rasulullah menyuruh  kami). Kedua ,  adanya  perbedaan  terbit  dan  terbenam  Matahari  dipelbagai kawasan  di  Bumi  menyebabkan  tidak  mungkin  seluruh  permukaan  Bumi  disamaratakan sebagai satu matla‟.
Karena  “ajaran”  perbedaan  matla‟nya  inilah  teori ikhtilaf  al-Matali‟ dengan mudah  dipersepsi  sebagai  biang  terjadinya  perbedaan  hari  dalam  memulai  maupun mengakhiri puasa Ramadlan di berbagai kawasan di Bumi. Bahkan, lebih jauh teori inipun kemudian dituding sebagai pemicu perpecahan umat. Tapi persoalannya, logiskah perintah Nabi “shuumuu  liru‟yatihi.. itu  dipahami  sebagai  dalil  yang  menghendaki  berlakunya rukyat secara internasional? Untuk menjawab pertanyaan ini maka akan penulis paparkan hasil  analisis  dari  Abdussalam  Nawawi  (2007,  p.  115)  dengan  pendekatan  yang proporsional.  Pertama,  kiranya  kita  sepakat  bahwa  hadits  kandungan  di  atas  adalah petunjuk  tentang  penentuan  waktu  memulai  dan  mengakhiri  puasa  Ramadlan.  Karena berkenaan dengan waktu, maka pemahaman akan implementasinya haruslah menggunakan logika  sistem  perjalanan  waktu,  bukan  logika  pengertian  bahasa.  Kedua,  sunnatullah tentang  sistem  perjalanan  waktu  di  Bumi  adalah  bersifat  setempat-setempat  (local)  tidak bersifat  global.  Waktu  di  Bumi  mengalir  dari  timur  ke  barat  sejalan  dengan  aliran  siang dan malam. Kawasan di timur mengalami syuruq dan ghurub Matahari lebih dulu daripada kawasan di Barat. Semakin jauh jarak barat-timur antar kedua kawasan semakin besar pula beda waktu antara keduanya.
Dengan  begitu,  semua  waktu  yang  disebut  didalam  dalil-dalil  syariat  logisnya adalah  dipahami  sesuai  logika  system  perjalanan  waktu  di  Bumi  yang  bersifat  setempat- setempat  itu.  Kalau  pada  saat  ghurub  Matahari  di  Indonesia  hilal  belum  bisa  dirukyat, adalah tidak logis kalau kita kemudian mengikuti rukyatnya orang Makkah.
Selain token, mekanisme disembedding juga melalui expert  system  ( sistem  ahli). Ia adalah sistem  atau kelengkapan teknis  atau ahli  professional  yang mengatur area  yang luas  baik  organisasi  materi  maupun  lingkungan  social.  Dasar  dari  kedua  mekanisme tersebut  adalah trust (kepercayaan).  Artinya  tanpa  adanya  kepercayaan  maka  mekanisme token  maupun  sistem  ahli  akan  gagal  dalam  membentuk  modernitas.  Dalam  pandangan Giddens peradaban Barat modern didasari oleh mekanisme tersebut sehingga kepercayaan menjadi  panglima  bagi  perkembangannya  dan  terimplementasikan  dalam  seluruh  aspek
kehidupan. Praktisnya dalam upaya terwujudnya kalender yang mapan terdapat pra-syarat agar keberadaannya dapat diterima oleh siapapun dan dimanapun, yakni:
1. Otoritas yang menjaga
2. Wilayah keberlakuan hukum yang tegas

## 3. Kriteria yang disepakati
Untuk  membentuk  kalender  Islam  yang  mapan,  kita  sudah  memiliki  otoritas tunggal,  yaitu  Pemerintah  yang  diwakili  oleh  Menteri  Agama.  Mekanisme  yang  dapat ditempuh  diantaranya  dengan  digelarnya  sidang  Itsbat  yang  mewadahi  keseluruhan  ahli dari  berbagai  kalangan.  Upaya  pemerintah  melalui  sidang  itsbat  pada  dasarnya  berpijak pada upaya tercapainya  keseragaman, kemaslahatan dan persatuan umat  Islam  Indonesia. Pemerintah  dengan  berdasar  pada  kaidah “hukm  al-hakim  ilzamun  wa  yarfa‟al-khilaf” (keputusan  hakim/pemerintah  itu  mengikat  dan  menyelesaikan  perbedaan  pendapat). Keputusan yang diambil pemerintah, sebagai upaya untuk mengakomodir semua madzhab semestinya  dapat  diterima  dan  diikuti  oleh  semua  pihak.  Namun  dalam  tataran  realitas, ternyata masing-masing pihak mengeluarkan keputusannya sendiri-sendiri. Sudah saatnya menanggalkan  egoisme  ormas,  egoisme  partai  dan  aliran  demi  kepentingan  persatuan umat.
Batas  wilayah  secara  umum  sudah  disepakati  yaitu  batas  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), walau ada yang menginginkan batas wilayah global (namun  tanpa memberikan konsepnya). Masalah  kriteria makin menampakkan perbedaan antar-ormas  Islam,  khususnya  antara  Muhammadiyah,  Nahdlatul  Ulama  (NU),  dan Persatuan  Islam  (Persis).  Hasil  hisab  secara  umum  sama  antara  hasil  hisab Muhammadiyah,  NU,  dan  Persis  karena  semuanya  menggunakan  perangkat  lunak astronomi. Hasil penetapan hisabnya, awal Ramadhan 1436 semuanya sepakat akan jatuh pada 18 Juni  2015. Hasil  penetapan hisab awal  Syawal  (Idul  Fitri) 1436 Muhammadiyah dan NU akan sama (17 Juli 2015), namun Persis berbeda (18 Juli 2015). Hasil penetapan hisab  10  Dzulhijjah  (Idul  Adha)  1436  Muhammadiyah  lebih  awal  (23  September  2015) daripada  NU  dan  Persis  (24  September  2015).  Perbedaan  tidak  berhenti  sampai  disitu, pada saat konjungsi tanggal 13 September 2015 pada saat Matahari terbenam pukul 18:31 tinggi  hilal  di  Makkah  berada  pada  kisaran  1 ⁰ 17′33″  dan  Saudi  telah  menetapkan  wukuf bagi jamaah haji di Makkah pada tanggal 22 September 2015.
Ketika terjadi perbedaan, bagaimana sikap kita? Marilah kita mengingat cita-cita besar umat Islam untuk mewujudkan kalender Islam yang mapan. Sejalan dengan kaidah “
ةحلصملاب طونم ةيعرلا ىلع ماملاا فرصت (Kebijaksanaan Imam/Kepala Negara terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan).
Persoalan  penetapan  awal  Ramadhan,  Syawal,  dan  Dzulhijjah  bukan  sekadar masalah penetapan waktu ibadah. Ada cita-cita besar  yang ingin diwujudkan umat Islam: mewujudkan  kalender  Islam  yang  mapan.  Di  Indonesia,  otoritas  pemerintah  belum sepenuhnya disepakati. Saat ini otoritas pimpinan ormas Islam masih lebih dipercaya.
Di  dunia  Islam,  tokoh  pertama  yang  membahas  secara  ilmiah  konsep  peradaban adalah  Ibnu  Khaldun  dalam  bukunya  “ Muqaddimah”. Bagi  Khaldun,  peradaban  identic dengan  organisasi  social  yang  mengatur  masyarakat  karena  pada  hakikatnya  manusia adalah makhluk politik. Itu pula yang menjadi hakikat peradaban yang merupakan dimulai dari dasar manusia sebagai ciptaan Allah sebagai makhluk yang sekedar mencari makanan. dari kebutuhan dasar yang sangat sederhana ini kemudian berkembang menjadi organisasi social  yang  kompleks  yang  menjadikan  manusia  berkembang  menjadi  berkarakter berperadaban. Namun Khaldun mengingatkan bahwa dalam proses berperadaban tersebut nilai  kenabian  adalah  karakter  yang  diperlukan  dan  bukan  semata  akibat  logis  dari kehidupan  politis  (Ilya,  2016:  4)  singkat  kata,  untuk  membangun  peradaban  maka keimanan  harus  muncul  terlebih  dahulu,  mendahului  seluruh  proses  peradaban  yang menjadi  tersebut.  Disinilah  arti  penting  wacana  penyatuan  kalender  di  Indonesia,  selain sebagai sebuah upaya membangun kepercayaan ( trust ), organisasi manusia yang meruang- waktu  saat  ini  perlu  disikapi  dengan  kritis  sekaligus  membangun  niat  yang  kuat  untuk membangun karakter manusia (muslim) untuk era peradaban (baru). Hemat penulis, perlu mengkaji ulang makna Ulil Amri , redefinisi kemudian sosialisasi terkait peran pemerintah dalam  hal  kewenangan  dalam  penetapan  awal  bulan  yang  mewujud  dalam  bentuk kalender.  Membutuhkan  ikhtiar  yang  serius  bagi  pemerintah  agar  keberadaannya  dapat diterima  dan  layak  disebut  sebagai Ulil  Amri untuk  siapapun.  Ulil  Amri  tidak  lagi dipahami  secara  sempit  dalam  arti  mentaati  pimpinan  ormas  keagamaan  dan  menafikan eksistensi pemerintah (baca: Qadli, Menteri Agama) yang sejatinya memiliki kewenangan hak itsbat.

## d. Peran Agama dalam membangun Peradaban
Banyak  cendekiawan merumuskan bahwa  agama  merupakan unsur pokok  dalam suatu  peradaban  ( civilization ).  Agama,  kata  mereka,  adalah  faktor  terpenting  yang menentukan karakteristik suatu peradaban. Sebab itu, Bernard Lewis, menyebut peradaban Barat  dengan  sebutan  “ Christian  Civilization”, dengan  unsur  utama  agama  Kristen.
Samuel  P.  Huntington  juga  menulis: “Religion  is  acentral  defining  characteristic  of civilizations.” Menurut Christopher Dawson, “The great religions are the foundations of which the great  civilizations rest.” Di  antara  empat  peradaban  besar  yang  masih  eksis  – Islam,  Barat,  India,  dan  Cina,  menurut  Huntington,  terkait  dengan  agama  termasuk didalamnya terdapat  Islam, Kristen, Hindu, dan Konghucu. 11
Peradaban-peradaban  kuno,  seperti  Mesopotamia  dan  Mesir  Kuno  juga menempatkan  agama  sebagai  unsur  utama  peradaban  mereka.  Marvin  Perry  mencatat: “Religion lay at the center of Mesopotamian life. Every human activity  political, military, social,  legal,  literary,  artistic  -  was  generally  subordinated  to  an  overriding  religious purpose.  Religion  was  the  Mesopotamians‟  frameof  reference  for  understanding  nature, society,  and  themselves;  it  dominated  and  inspired  all  other  cultural  expressions  and human activities.” 12
Dalam tradisi peradaban Mesir Kuno, agama menempati peranan  yang sangat penting :“Religion  was  omnipresent  in  Egyptian  life  and  accounted  for  the  outstanding achievements  of  Egyptian  civilization.  Religious  beliefs  were  the  basis  of  Egyptian  art, medicine,  astronomy,  literature,  and  government.” 13 Berangkat  dari  pentingnya  peranan agama  dalam  suatu  peradaban,  maka  dapat  dijelaskan,  bahwa  tanda-tanda  kehancuran suatu peradaban dapat dilihat sejauh mana unsur utama (agama) dalam peradaban tersebut tetap terpelihara dengan baik.Jika agama yang menjadi pondasiutama peradaban itu sudah rusak,maka dapat diartikan, peradaban itutelah mengalami satu perubahan yangsignifikan. Mungkin  peradaban  itutinggal  hanya  nama.  Tetapi,  hakikatnya,  peradaban  tersebut sudahrusak atau sudah hancur. 14
Dalam  sejarah  manusia,  berbagai  kehancuran  peradaban  di  muka  bumi  sudah begitu  banyak  terjadi.  Dan  Allah  SWT  menganjurkan  kaum  Muslimin  agar  mengambil pelajaran  (hikmah)  dari  peristiwa-peristiwa  sejarah  tersebut.  “Maka  berjalanlah  di  muka bumi  dan  perhatikanlah  bagaimana  hasilnya  orang-orang  yang  mendustakan  (rasul-rasul Allah  SWT)  (QS.  an-Nahl:  36).  Sejarah  juga  mencatat,  bagaimana  Peradaban  Islam  di Spanyol  yang  sangat  agung  dan  sudah  bertahan  selama  800  tahun  (711-1492)  dapat
11 Samuel  P.  Huntington, Clash  of  Civilizations  and  the  Remaking  of  World  Order ,  (New  York: Touchtone Books, 1996), hlm. 47; Bernard Lewis, Islam and the West , (New York: Oxford University Press, 1993).
12 Marvin  Perry, Western  Civilization  A  Brief  History ,  (New  York:  Houghton  Mifflin  Company, 1997), hlm. 9.
13 Ibid, hlm. 15
14 Adian  Husaini, Masa  Depan  Indonesia:  Kajian  Peradaban ,  PROFETIKA,  Jurnal  Studi  Islam, Vol. 9, No. 1, Januari 2007), hlm. 66.
dihancurkan  dan  akhirnya  kaum  Muslimin  dimusnahkan  dari  bumi  Spanyol.  S.M. Imamuddin  menyebutkan  beberapa  faktor  penyebab  kehancuran  peradaban  Islam  di Spanyol. Yang terpenting adalah adanya perpecahan dan kecemburuan antar suku. 15
Penulis  menggaris  bawahi  diantara  faktor  penyebab  kehancuran  peradaban  yaitu perpecahan.  Sejenak  kita  perhatikan  dan  amati  bahwa  kondisi  umat  Islam  di  Indonesia yang  belakangan  mengalami  perpecahan  dalam  hal  penentuan  awal  bulan  hijriyah.  Ada suatu  kerisauan  karena  ummat  Islam  belum  mempunyai  kalender  Islam  yang  mapan. Perbedaan penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha yang sering menimbulkan kebingungan ummat bermula dari belum adanya kalender Islam yang mapan. Sangat ironis ketika kita menyadari bahwa umat  Islam menempati jumlah terbesar di  Indonesia namun keberadaanya terpaksa tidak bisa harmoni dalam perjalanannya.
Yang  jelas,  jatuh  bangunnya  suatu  peradaban,  pada  dasarnyatergantung  pada kondisi manusia-manusia dalam peradaban itu sendiri. 16 Kekalahan dan kehancuran suatu peradaban  adalah  disebabkan  oleh  tindakan  mereka  sendiri,  yangmenciptakan  “kondisi layak  kalah  ”( al-qabiliyyah  lil-hazimah) .  Allah  SWT  menegaskan:“Yang  demikian  itu karena  Allah  sekali-kali  tidak  akan  mengubah  nikmat  yang  telah  dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang ada pada dirimereka sendiri.” (QS al-Anfal: 53).
Pakar  sejarah  Arnold  Toynbee  juga  menekankan  peran  agama  dalam  suatu peradaban.  Toynbee  tidak  menekankan  pada  wacana clash  of  civilizations ,    tetapi  lebih menekankan  pada  aspek  „peran  dinamis  agama  dan  spiritualitas  dalam  kelahiran  dan kehancuran  satu  peradaban‟.  Ia  menyimpulkan,  bahwa  banyak  peradaban  yang  hancur (mati) karena „bunuh diri‟ dan bukan karena benturan dengan kekuatan luar. Dalam studi yang  mendalam  tentang  kebangkitan  dan  kehancuran  peradaban,  Toynbee  menemukan, bahwa  agama  dan  spiritualitas  memainkan  peran  sebagai  „ chrysalis ‟  (kepompong),  yang merupakan cikal bakal tumbuhnya satu peradaban. Antara kematian dan kebangkitan satu peradaban  baru,  ada  kelompok  yang  disebut  Toynbee  sebagai  „ creative  minorities‟ yang dengan  spiritual  yang  mendalam  ( deep  spiritual )  atau  motivasi  agama  ( religious motivation )  –  bekerja  keras  untuk  melahirkan  satu  peradaban  baru  dari  reruntuhan
15 Ibid, hlm. 68.
16 Ada  baiknya  merenungkan  kembali  perdebatan  tentang  “ciri-ciri  manusia  Indonesia”  yang diangkat  oleh  Mochtar  Lubis  dalam  ceramahnya  di  TIM,  6  April  1977.  Diantara  ciri-ciri  umum  manusia Indonesia,  menurut  Mochtar  Lubis,  ialah:  munafik,  enggan  bertanggung  jawab,  berjiwa  feodal,  masih percaya  takhayul,  lemah  karakter,  cenderung  boros,  suka  jalan  pintas,  dan  sebagainya.  (Lebih  jauh,  lihat, Mochtar Lubis, ManusiaIndonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
peradaban  lama.  Karena  itu  aspek    spiritual  memainkan  peran  sentral  dalam mempertahankan  eksistensi  suatu  peradaban.  Peradaban  yang  telah  hilang  inti spiritualitasnya, maka ia akan mengalami penurunan ( Civilizations that lost their spiritual core soon fell into decline) . 17
Perpecahan  umat  Islam  di  Indonesia  terjadi  tidak  disebabkan  oleh  adanya benturan  dengan  kekuatan  luar  (baca:  peradaban  agama  lain),  melainkan  karena  adanya faktor internal dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Upaya Unifikasi kalender Hijriyah bisa menjadi cikal bakal tumbuhnya satu peradaban.
Berdasarkan  analisis  Toynbee,  bisa  dipertanyakan,  dimana  posisi  Islam  dalam upaya kebangkitan „peradaban Indonesia‟? Berbagai perdebatan seputar hubungan agama dan  negara  di  Indonesia  dan  diskursus  tentang  Islam  dan  sekularisme  dalam  sejarah perjalanan Indonesia bisa dijadikan bahan untuk melakukan introspeksi perjalanan bangsa ini. Generasi Indonesia berikutnya saat ini berkesempatan mengkaji kembali peran agama dalam  kehidupan  bangsa,  tanpa  terjebak  pada  istilah  dan  konsep-konsep  klasik  popular yang  berasal  dari  sejarah  peradabanlain  seperti  istilah  „sekular‟  „medieval‟,„teokratis‟, „militan‟, „radikal‟ dan jugapolarisasi politik yang ada.
Indonesia  perlu  melihat  secara  cermat  pada  peradaban  mana  negara  ini  akan dikaitkan, baik pada masa lalu maupun masa kini dan mendatang? Apakah Indonesia mau mengkaitkan  dirinya  dengan  peradaban  Islam,  Hindu-Jawa,  atau  Barat?  Indonesia  perlu menelaah  dengan  cermat  sejarah  dan  perjalanan  berbagai  peradaban  dalam  meraih kebangkitan.  Bagaimana  Inggris,  Perancis,  Jerman,  Amerika  Serikat,  Jepang,  Cina,  dan sebagainya,  mampu  menjelma  negara-negara  yang  disegani  saat  ini  dalam  percaturan dunia  internasional.  Juga,  bagaimana  muncul  dan  bertahannya  peradaban  Islam  di Andalusia yang bertahan selama 800 tahun dan Ottoman yang bertahan selama 600 tahun? Selama  puluhan  tahun  dalam  perjalanannya,  Indonesia  masih  sibuk  untuk  mengaitkan dirinya  dengan  „peradaban  Majapahit‟,  yang  salah  satu  manivestasinya  adalah  kesibukan membangun  patung-patung  di  jalan-jalan  raya  dengan  dana  trilyunan  rupiah  (bayangkan, kalau dana ini digunakan untuk membantu pendidikannasional). 18 Dengan upaya unifikasi kalender  hijriyah,  ini  merupakan  kesempatan  besar  bagi  umat  Islam  di  Indonesia  untuk
17 Patricia M. Mische „Toward a Civilization Worthy of the Human Person‟ , introduction dalam buku Toward Global Civilization? The Contribution of Religions, Peter Lang Publising . Inc., (New York, 2001), hlm. 6.
18 Adian, hlm. 76.
menunjukkan  jati  diri  nya  sebagai  umat  terbesar  di  Indonesia  dengan  membangun peradaban Islam melalui unifikasi kalender hijriyah.
Kajian  yang  kritis  terhadap  berbagai  peradaban  ini  sangat  penting,  agar  tidak muncul  dua  sikap  ekstrim:  yaitu  „apriori‟  dan  „latah‟.  Apriori,  artinya  menolak  secara mentah-mentah  unsur  positif  dari  peradaban  lain,  tanpa  memahaminya  dengan  baik. Misalnya,  kaum  Muslim  perlu  realistis,  bahwa  dalam  berbagai  aspek,  Barat  telah mengambil  alih  dan  mengembangkan  tongkat  estafet  peradaban  yang  pernah dikembangkan  Islam  selama  ratusan  tahun.  Sepanjang  sejarah  interaksi  antar  peradaban, bahkan di masa konflik sekalipun, telah terjadi tukar-menukar khazanah peradaban. Sikap latah artinya kecenderungan menjiplak aspek-aspek peradaban lain yang dianggap mampu memperbaiki  kondisi  bangsa  tanpa  mengkajinya  secara  kritis.  Sikap  apriori  dan  dalam beberapa  hal  mungkin  ada  unsur  „ Islamfobia ‟  akan  berakibat  pada  terputusnya  generasi berikutnya  dari  khazanah  intelektual  bangsa,  sehingga  memunculkan  keengganan  banyak kalangan untuk menengok kembali khazanah sejarah Islam. 19

## C. PENUTUP
Upaya  Unifikasi  kalender  Hijriyah  bisa  menjadi  cikal  bakal  tumbuhnya  sebuah peradaban. Indonesia perlu melihat secara cermat pada peradaban mana negara ini akan dikaitkan,  baik  pada  masa  lalu  maupun  masa  kini  dan  mendatang?  Apakah  Indonesia mau mengkaitkan dirinya dengan peradaban Islam, Hindu-Jawa, atau Barat? Indonesia perlu menelaah dengan cermat sejarah dan perjalanan berbagai peradaban dalam meraih kebangkitan.  Indonesia  khususnya  umat  Islam  di  Indonesia  harus  menentukan  sikap, bagaimana  tingkat  kebutuhan  umat  Islam  itu  sendiri  terhadap  eksistensi  kalender Hijriyah  yang  digadang-gadang  akan  mampu  menjadi  “ruh”  bangkitnya  kembali peradaban Islam. Perlu dibangun sebuah kesepakatan untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut.  Tidak  ada  lagi  ruang  khusus  dan  kecil  dalam  hal  penanggalan  hijriyah  yang berlaku  hanya  untuk  kalangan  dan  komunitas  (baca:  madzhab,  kelompok  ormas keagamaan, suku) sendiri dan berlaku terbatas, melainkan perlu disepakati adanya satu otoritas  yang  akan  mengatur  dalam  penentuan  penanggalan/  kalender  hijriyah  yang berlaku  untuk  kesatuan  wilayatul  hukmi  NKRI.  Pemerintah  (baca: Ulil  Amri )  harus
19 Sebagai contoh, hingga kini, semboyan pendidikan nasional Indonesia adalah “ Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut  Wuri  Handayani .” Kalimat ini tidak mudah dipahami oleh seluruh rakyat  Indonesia,  tetapi  seolah-olah  merupakan  „mantra‟.  Apakah  tidak  mungkin  semboyan  penting  dalam pendidikan  ini  diganti  dengan  kata-kata  yang  lebih  mudah  dipahami,  misalnya:  “Menuntut  ilmu  adalah ibadah”.  Daftar  upaya  penyingkiran  Islam  dari  identitas  nasional  Indonesia  ini  bisa  semakin  panjang. Misalnya, pada usaha penetapan hari-hari besar nasional .
mampu  mengayomi  dan  mengakomidir  seluruh  kalangan,  sehingga  secara  mendesak segera  dibentuk  kriteria/formula  yang  dapat  mewadahi  semua  semua  elemen  dengan tetap  berpedoman  pada  kaidah  syar‟i  yang  shahih  dan  sains  yang  akurat.  Peran  dan posisi  pemerintah  (baca:  Kementerian  Agama)  sangat  dominan  dan  vital,  mengingat bangunan  filosofi  yang  melatarbelakanginya.  Untuk  membangun  peradaban  maka keimanan  harus  muncul  terlebih  dahulu,  mendahului  seluruh  proses  peradaban  yang menjadi tersebut. Disinilah arti penting wacana penyatuan kalender di Indonesia dengan menjadikan pemerintah ( ulil amri) sebagai elemen penentu yang “wajib” ditaati sebagai konsekuensi orang yang beriman dan berperadaban Islami.

## DAFTAR RUJUKAN
Adian  Husaini, Masa  Depan  Indonesia:  Kajian  Peradaban ,  PROFETIKA,  Jurnal  Studi Islam, Vol. 9, No. 1, Januari 2007 Arnold  Toynbee“ The  Disintegrations  of  Civilization ”  dalam Theories  of  Society ,  (New York, The Free Press, 1965),
Bernard Lewis, Islam and the West , (New York: Oxford University Press, 1993). Budiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2005 Huntington, Samuel P, Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia , Penj. M. Sadat Ismail, (Yogyakarta: Qalam, 2004).
Ilya  Fadjar  Maharika, Ruang  dan  Waktu  sebagai  Pondasi  Peradaban”, (Jogjakarta:  UII, 2016),
Irwan Cahyadi, 2012, Pengertian Dan Perbedaan Adat,Kebudayaan,dan Peradaban Marvin  Perry, Western  Civilization  A  Brief  History ,  (New  York:  Houghton  Mifflin Company, 1997 Mochtar Lubis, ManusiaIndonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001 Patricia  M.  Mische „Toward  a  Civilization  Worthy  of  the  Human  Person‟ ,  introduction dalam  buku  Toward  Global  Civilization? The  Contribution  of  Religions,  Peter  Lang Publising . Inc., New York, 2001,
Rohi  Baalbaki, al-Mawrida  Modern  Arabic-English  Dictionary), Libanon:  Daar  Al-Ilm lilmalayin, 1995)
Syamsul Anwar, Unifikasi Kalender Umat Islam sebagai Utang dan tuntutan Peradaban, (Jogjakarta : UII, 2016