ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PETANI TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER DENGAN PT. ADI SAMPOERNA
Oleh :
Supianto, S.H., M.H. Nanang Tri Budiman, SH., M.Hum.

## Abstract
Legal protection by contracting in the business world is a very popular type. On the other hand, however, the extent of the opportunity to determine the protection of the law itself by contracting  often  leads  to  unexpected  losses.  The  application  of  equitable  legal  protection principles in cooperation agreements, aims to protect the interests of the parties in relation to the regulation of their respective rights and obligations based on the principles of justice and legal certainty. The principles of law based on justice and certainty become the basis of the birth  of  cooperation  agreement  made  by  farmers  with  PT.  Adi  Sampoerna,  in  addition  to other principles contained in the contract law. Object of study of this research is the science of  normative  law,  then  the  method  used  is  doctrinal  which  mengaranakan  logic deduction.Cooperation agreement between tobacco farmers in Jember Regency and PT. Adi Sampoerna is a contract standard agreement. The principle of freedom of contract if faced with  a  contractual  agreement,  or  agreement  made  by  parties  without  the same  bargaining position, it can be said that the cooperation agreement is not in accordance with the principle of freedom of contract even resulted in an agreement that unfair. Besides not in accordance with the principle of freedom of contract, there are several other legal principles of contract that  are  potentially  violated,  namely:  good  faith,  existence  and  abuse  of  circumstances.  A form of legal protection that can be done so that both sides are in a balanced position is to refer to the provisions of the inclusion of the standard clause as stipulated in Article 18 of the Law on Consumer Protection and does not include an exoneration clause that could harm either party in the agreement.
Keywords: Agreement, Cooperation, Tobacco Farmer

## I.PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Hasil
pertanian di sektor pertembakauan  di  negeri  ini seringkali mengalami  fluktuasi  harga  yang  tidak menentu dalam setiap musim panen. Tidak jarang  petani mengalami  kerugian  yang tidak  sedikit. Akibatnya banyak petani tembakau    yang  frustasi,  terjangkit  stress bahkan ada  yang nekat bunuh diri dengan cara  minum  racun.  Hal  tersebut  terjadi karena  antara  biaya  produksi  yang  harus dikeluarkan  oleh  petani  tidak  seimbang dengan pendapatan yang diperoleh.
Salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidupnya dan meminimalisir  kerugian  yang  akan ditanggung,  petani  tembakau  yang sebelumnya  bercocok  tanam  secara mandiri (mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, penanaman, pemupukan hingga  sampai  pemanenan),  kemudian beralih dengan cara mengadakan perjanjian kerjasama dengan perusahaan  yang ada di Indonesia.  Perjanjian  kerjasama  dilakukan dengan harapan petani tembakau mengalami  peningkatan  baik  terhadap mutu,  kualitas  maupun  harga  yang  akan diperolehnya.  Hal  ini  dilakukan  sebagai usaha  dalam  rangka  untuk  memperbaiki dan  meningkatkan  kesejahteraan  petani tembakau.
Petani yang mengadakan perjanjian
kerjasama dengan perusahaan diantaranya, petani  tembakau  yang  terdapat  di Kabupaten  Jember  khususnya  di  Desa Sukosari  Kecamatan  Sukowono dengan PT.  Adi  Sampoerna.Perjanjian  kerjasama tersebut  merupakan  salah  satu  Proyek Pengembangan dan Intensifikasi Tembakau.  Dalam  proses  pembuatan perjanjian  kerjasama  tersebut,    para  pihak (petani  sebagai  peserta  proyek  dengan  PT Adi  Adi  Sampoerna  sebagai  pelaksana proyek)  melalui    tahapan-tahapan, diantaranya adalah negosiasi.
Negosiasi  menurut  Alan  Fowler sebagaimana  dikutip  oleh  Emirzon merupakan  proses  interaksi,  dimana  dua orang  atau  lebih  terlibat  secara  bersama dalam  sebuah  hasil  akhir  walau  pada awalnya mempunyai sasaran yang berbeda, berusaha  dengan  menggunkan  argumen dan  persuasi,  menyudahi    perbedaan mereka  untuk  mencapai  jalan  keluar  yang dapat mereka terima bersama. 1
Jadi negosiasi yang dilakukan para pihak  adalah  untuk  menentukan  dan  atau merumuskan  isi  dan  klasula  yang  akan dimuat  dalam  perjanjian.  Oleh  karena  itu, negosiasi mempunyai kedudukan “sentral” dalam  upaya  mencapai  kesepakatan  bagi para  pihak.  Apabila  kesepakatan  telah dicapai,  maka  para  pihak  akan  memiliki
1 Joni  Emirzon,  2001, Alternatif  Penyelesaian Sengketa  di  Luar  Pengadilan  (Negosiasi, Mediasi,  Konsiliasi  dan  Arbitrase) ,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal.45.
konsekuensi  terhadap  apa  yang  telah disetujuinya. Konsekuensi tersebut, merupakan  implementasi  dari  pasal  1338 KUHPerdata  yang  berbunyi:  “Semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya”.
Menurut Marzuki 2 , bahwa di dalam pandangan  Eropa  Kontinental,  asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi  dari  dua  asas  lainnya  dalam perjanjian, yaitu  konsensualisme  dan kekuatan  mengikat  suatu  perjajian  yang lazim disebut sebagai pacta sun servanda .
Konsensualisme  berhubungan  dengan terjadinya  perjanjian, pacta  sun  servanda berkaitan dengan akibat adanya perjanjian yaitu  terikatnya  para  pihak  yang mengadakan perjanjian, sedangkan kebebasan  berkontrak  menyangkut  isi perjanjian.
Asas-asas  sebagaimana  tersebut diatas,  tentunya  berlaku  juga  terhadap perjanjian  kerjasama  yang  dibuat  oleh petani  tembakau  dengan  PT  Adi Sampoerna.  Untuk  meneliti  lebih  lanjut, maka penulis akan mengangkat permasalahan  tersebut  dalam  penelitian dengan  judul: Analisis  Yuridis  Terhadap Perjanjian  Kerjasama  Antara  Petani Tembakau  Di  Kabupaten  Jember  Dengan PT Adi Sampoerna.
2 Peter  Mahmud  Marzuki,  2006, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Hal. 129.

## 1.2 Masalah Penelitian
Dari  latar  belakang  yang  telah diuraikan  diatas,  maka  penulis  dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut;
1. Apakah perjanjian kerjasama antara petani
tembakau di KabupatenJember  dengan  PT  Adi
Sampoerna  sesuai  dengan  asas kebebasan berkontrak?
2. Apakah perjanjian kerjasama tersebut  sesuai dengan  prinsip- prinsip  perlindungan  hukum  yang seimbang bagi para pihak?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Dalampenelitian  ini  tujuan  yang hendak dicapai sebagai berikut:
1. Untuk meneliti perjanjian kerjasama  antara  petani  tembakau di  Kabupaten  Jember  dengan  PT Adi  Sampoerna  sudah  sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.
2. Untuk mengetahui perjanjian
kerjasama  tersebut  sudah  sesuai dengan prinsip-prinsip
perlindungan hukum yang
seimbang bagi para pihak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi Kontrak
Istilah  kontrak  dalam  terminology sehari-hari  nampaknya  sudah  sangat
populer  dalam  kehidupan  masyarakat meskipun    pemahaman akan  kontrak sendiri  masih  sangat  sederhana  dan berdasarkan hubungan hukum yang sangat sempit.  Ruang  lingkup  kontrak  pada dasarnya  merupakan  bagian  dari  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya    diatur  dalam  Buku  III. Peristilahan  kontrak  sendiri  merupakan pemahaman  dari  peristilahan  “perikatan atau persetujuan”yang kemudian disederhanakan dalam pola pikir masyarakat  dengan  istilah  kontrak. Kontrak  secara  yuridis  merupakan implementasi dari Pasal 1313 KUHPerdata yaitu  “sesuatu  persetujuan  adalah  suatu perbuatan yang didalamnya satu orang atau lebih  mengikatkan  dirinya  dengan  satu orang lain atau lebih”.
Menurut  Setiawan 3 ,  rumusan  yang diatur  Pasal  1313  tersebut  selain  tidak lengkap  juga  sangat  luas.  Dikatakan  tidak lengkap  karena  hanya  menyebutkan persetujuan  sepihak  saja.Sangat  luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan”  tercakup  juga  perwakilan sukarela  dan  perbuatan  melawan  hukum. Sehubungan  dengan  itu,  perlu  kiranya diadakan  perbaikan  mengenai  definisi tersebut, yaitu:
a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu
3 R.  Setiawan,  1979, Pokok-Pokok  Hukum Perikatan , Bandung: Binacipta. Hal. 49.
perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
b. Menambahkan  perkataan  “atau saling mengikatkan dirinya”. Sehingga rumusannya menjadi:Persetujuan adalah suatu perbuatan  hukum,  dimana  satu  orang  atau lebih mengikatkan  dirinya  atau  saling mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang atau lebih.
Menurut Henry Campbell 4 , definisi kontrak adalah kesempatan yang dijanjikan (promissory  agreement) diantara  dua  atau lebih  pihak  yang  dapat  menimbulkan, modifikasi  atau  menghilangkan  hubungan hukum.  Sedangkan  menurut  Steven  Gifis 5
pengertian  dari  kontrak  yaitu  “suatu perjanjian  atau  serangkaian  perjanjian dimana  hukum  memberikan  ganti  rugi terhadap  wanprestasi  terhadap  perjanjian tersebut,  atau  terhadap  pelaksanaan kontrak tersebut  oleh  hukum  dianggap sebagai  sesuatu  tugas”.  Menurut  Subekti 6 pengertian  perjanjian  adalah  yaitu;  “suatu peristiwa  dimana  seorang  berjanji  kepada seorang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.  Hal  yang  diperjanjikan  untuk
4 Henry  Campbell,  1968. Black’s  Law Dictionary, St.  Paul  Minnesota,  USA,  West Publishing Cc, hal. 394.
5 Steven  Gifis,  1984. Law  Dictionary ,  New York, USA: Baron’s Education Series.Inc. hal. 94.
6 Subekti  (1),  1996. Hukum  Perjanjian ,  Jakarta: Intermasa. Hal. 1.
dilakukan  itu  dikenal  dengan  istilah prestasi.
Prestasi  yang  dimaksud  dalam suatu  perjanjian  dapat  dijelaskan  berupa, yatiu:
1. memberikan sesuatu,
2. berbuat sesuatu atau,
3. tidak berbuat sesuatu.
Hubungan  antara  pihak  yang melakukan  perjanjian,  hukum  perjanjian berperan  untuk  memberikan  suatu kepastian, stabilitas dan keamanan yang di perlukan  untuk  menjamin  kelancaran  dan pelaksanaan  berbagai  transaksi.Secara umum,  hukum  perjanjian  mengatur hubungan  para  pihak  dalam  perjanjian, akibat-akibat  hukumnya,  dan  menetapkan apabila  perjanjian  tidak  dilaksanakan sebagaimana  mestinya  oleh  para  para pihak,  maka  terhadapnya  dapat  dituntut secara  hukum.Perjanjian  diantara  dua pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi para  pihak  yang  membuat  perjanjian  itu, seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdata.Munculnya kekuatan mengikat dari suatu
perjanjian menunjukkan  adanya  hubungan  hukum antara  para  pihak  yang  membuat perjanjian.
Pada dasarnya perikatan mempunyai  pengertian  yang  abstrak, maksudnya  perikatan  tersebut  tidak  dapat dilihat  secara  langsung  dengan  kata  lain
perikatan  bersifat  tidak  kasat  mata, perikatan  hanya  terdapat  dalam  bayangan atau  dalam  alam  pikiran.  Perjanjian  dapat dilihat wujudnya, diantaranya berupa suatu rangkaian  perkataan yang  mengandung janji-janji  atau  kesanggupan yang diucapkan  atau  ditulis,  karena  perjanjian merupakan  suatu  hal  konkrit  atau merupakan suatu peristiwa.

## 2.2 Keabsahan Kontrak
Prinsip  keabsahan  hukum  dalam suatu  kontrak  masing-masing  pihak  harus ditempatkan  pada  posisi  yang  seimbang, baik hak maupun kewajibannya. Untuk itu pembuat  undang-undang,  menentukan syarat  sahnya  suatu  kontrak  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata, yang mensyaratkan terpenuhinya 4 (empat) unsur,  yakni:  1).  adanya  kesepakatan kedua  belah  pihak,  2).  kecakapan  untuk melakukan  perbuatan  hukum,  3).  adanya objek atau hal tertentu yang diperjanjikan, dan 4). adanya kausa yang halal.
Menurut Subekti 7 , ketentuan dalam Pasal  1320  KUHPerdata  sahnya  suatu kontrak  meliputi  syarat  subyektif  dan syarat  obyektif.Syarat  subyektif  adalah :kesepakatan,  dan  kecakapan  (bersikap tindak  dalam  hukum)  untuk  membuat suatu  perikatan.Sedangkan  syarat  obyektif adalah :suatu hal tertentu (obyeknya harus jelas),  dan  merupakan  suatu  kausa  yang
7 Subekti (1), Op.Cit . Hal. 48.
halal  (tidak  bertentangan  dengan  undang- undang, kesusilaan dan ketertiban umum). 1.  Kesepakatan Para Pihak
Syarat  sahnya  kontrak  yang pertama  adalah  adanya  kesepakatan  atau konsensus  dari para  pihak.Di  dalam  Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yang dimaksud dengan  kesepakatan  adalah  persesuaian pernyataan  kehendak  antara  satu  orang atau lebih dengan pihak lainnya. Jadi, yang sesuai  itu  adalah  pernyataan  para  pihak, karena  kehendak  para  pihak  tidak  dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain.
2. Kecakapan Bertindak
Syarat sahnya kontrak yang kedua, adalah  para  pihak  harus  cakap  bertindak sendiri  menurut  hukum. Kecapakan bertindak  adalah  kemampuan  seseorang untuk  melakukan  suatu  perbuatan hukum. Perbuatan  hukum  adalah  perbuatan  yang akan  menimbulkan  akibat  hukum.  Jadi, berdasarkan  syarat  yang  kedua  ini,  orang- perseorangan  yang  akan  mengadakan perjanjian adalah orang-perseorangan yang menurut  peraturan  perundang-undangan telah  dianggap  cakap/dewasa.  Seseorang yang  telah  dewasa  menurut  hukum  dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
3. Objek Perjanjian
Hukum kontrak yang berlaku diluar negeri  umumnya  dikatakan  bahwa  yang menjadi  objek  perikatan  adalah  segala sesuatu  (produk  maupun  jasa)  yang disepakati para pihak atau dengan kata lain
dikatakan apa yang ditawarkan ( offer ) dan apa  yang  diterima  ( acceptance )  oleh  para pihak. 8 Di  dalam  berbagai  literatur disebutkan  bahwa  yang  menjadi  objek perjanjian  adalah  prestasi.Prestasi  adalah apa  yang  menjadi  kewajiban  debitur  dan apa yang menjadi hak kreditur.
4. Kausa Yang Halal
Undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu kontrak harus ada suatu ‘oorzaak’ (causa)  yang  diperbolehkan. Secara  etimologi  kata ‘oorzaak’ atau causa, yang berarti ‘sebab’, tetapi menurut riwayatnya,  yang  dimaksudkan  dengan kata  itu  ialah  ‘tujuan’  apa  yang dikehendaki  oleh  para  pihak  dengan mengadakan  perjanjian  itu.  Hoge  Raad sejak  tahun  1927  mengartikan ’oorzaak’ sebagai  sesuatu  yang  menjadi  tujuan  para pihak. 9 Ketentuan  yang  mengatur  tentang kausa  yang  halal  tercantum  dalam  Pasal 1332  sampai  dengan  Pasal  1337 KUHPerdata. Pasal  1337  KUHPerdata berbunyi:
suatu  sebab  adalah  terlarang, apabila  dilarang  oleh  undang- undang,  atau  apabila  berlawanan dengan  kesusilaan  baik  atau ketertiban umum.

## 2.3 Asas-Asas Hukum
Gagasan  tentang  asas  hukum
8 Edmon  Makarim,  2003, Kompilasi  Hukum Telematika ,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada.
Hal. 217.
9 Subekti (2), 1996. Hukum Perjanjian , Jakarta: Intermasa. Hal. 136-137.
sebagai  kaidah  penilaian  fundamental dalam  suatu  sistem  hukum  dapat ditemukan pada karya-karya dari beberapa teoritisi  hukum. Paul  Scholten 10 mendefinisikan  asas  hukum  sebagai berikut:
Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat didalam  dan  dibelakang  sistem hukum  masing-masing  dirumuskan dalam  aturan-aturan  perundang- undangan  dan  putusan-putusan hakim,  yang  berkenaan  dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.
Asas-asas  hukum  ialah  prinsip- prinsip  yang  dianggap  dasar  atau fundamen  hukum.  Asas-asas  itu  dapat disebut juga pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu menjadi landasan dan acuan dalam  pembentukan  undang-undang, bahkan  dalam  melakukan  interpretasi terhadap undang-undang tersebut. 11
Oleh  karena  itu,  membicarakan asas  hukum  sama  halnya  dengan membicarakan  unsur  yang  penting  dan
10 J.J.H  Bruggink,  alih  bahasa  Arief  Sidharta, Op.Cit. Hal. 119-120.
11 Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum , Jakarta: Kanisius. Hal.  81.    Huijbers  membagi  asas hukum  sebagai  berikut:  1).  Asas-asas  hukum objektif  yang  bersifat  moral,  2).  Asas  hukum objektif  yang  bersifat  rasional  yaitu  prinsip- prinsip  yang  termasuk  pengertian  hukum  dan aturan  hidup  bersama  yang  rasional,  dan  3). Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun raional, yakni hak-hak yang ada pada manusia  dan  yang  menjadi  titik  tolak pembentukan hukum. ( Ibid. Hal 82).
pokok  dari  peraturan  hukum.  Bahkan menurut  Satjipto  Rahardjo 12 ,  asas  hukum merupakan  jantungnya  peraturan  hukum. Hal itu didasarkan pada alasan, bahwa asas hukum menjadi landasan bagi terbentuknya  peraturan  hukum  atau merupakan ratio  legis dari  peraturan hukum.  Kekuatan  asas  hukum  tidak terkikis oleh karena telah melahirkan suatu peraturan  hukum,  melainkan  tetap eksis , bahkan dapat melahirkan peraturan hukum berikutnya.
Dapat  dikatakan  bahwa,  asas hukum  atau  prinsip  hukum  bukanlah kaidah  hukum  yang  bersifat  konkrit  ( in concreto )  melainkan  suatu  pikiran  dasar yang bersifat  umum  ( in  abstrakto )  atau menjadi  latar  belakang  lahirnya  suatu peraturan  hukum  yang  terdapat  di  dalam maupun  di  belakang  dari  setiap  sistem hukum.  Oleh  karena  itu,  setiap  peraturan hukum  dapat  dikembalikan  kepada  asas- asas tersebut atau mencari ratio legis nya.
Perspektif hukum kontrak sebagaima diakomodasikan dalam Buku III KUHPerdata,  khususnya  Pasal  1338 memuat sejumlah asas hukum, yakni:Asas konsensualisme;Asas kebebasan
berkontrak;Asas kekuatan mengikat ( pacta sun servanda ); danAsas itikad baik.

## 2.4 Posisi Keseimbangan
12 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum , Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 45.
Kata
‘seimbang’ (even- wicht) menunjuk  pada  arti  suatu  ‘keadaan pembagian  beban  di  kedua  sisi  berada dalam  keadaan  seimbang’.  Keseimbangan dapat  dipahami  sebagai  ‘keadaan  hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang  bekerja  tidak  satu  pun  mendominasi yang  lainnya,  atau  tidak  ada  satu  elemen menguasai lainnya’. 13 Jadi, tidak ada pihak yang  berada  dalam  posisi  lebih  kuat sementara  pihak  yang  lainnya  berada dalam  posisi  yang  lemah. Keseimbangan para  pihak  dalam  suatu  kontrak dapat dilihat  dalam  pengaturan  hak  dan kewajibannya.
Menurut
Mariam
Darus Badrulzaman 14 , asas keseimbangan menghendaki  para  pihak  untuk  memenuhi dan  melaksanakan  perjanjian.  Asas  ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, yang  menempatkan  para  pihak dalam persamaan  derajat,  tidak  ada  perbedaan, walaupun  ada  perbedaan  kulit,  bangsa, kepercayaan,  kekuasaan  jabatan  dan  lain- lain.Kreditur  mempunyai  kekuatan  untuk menuntut  pelunasan  prestasi  melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban  untuk  melaksanakan  perjanjian dengan  itikad  baik.Sehingga  kedudukan
13 Herlien  Budiono,  2006, Asas  Keseimbangan Bagi  Hukum  Perjanjian  di  Indonesia  Hukum Perjanjian  Berlandaskan  Asas-Asas  Wigati Indonesia ,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti.Hal.
304.
14 Mariam  Darus  Badrulzaman,  1994, Aneka Hukum Bisnis , Bandung: Alumni. Hal. 42-43.
kreditur yang kuat dapat diimbangi dengan kewajibannya  untuk  melaksanakan  itikad baik.  Dengan  demikian  akan  tercipta kedudukan  yang  seimbang  antara  kreditur dan debitur.
Perjanjian  yang  dibuat  para  pihak dianggap  mengikat  sepanjang  didasarkan pada asas adanya keseimbangan hubungan antara  kepentingan  perseorangan  dan kepentingan umum atau adanya keseimbangan  antara  kepentingan  para pihak  sebagaimana  diharapkan  oleh masing-masing pihak. 15 Maksudnya adalah harapan  dan  keinginan  para  pihak  yang mengadakan perjanjian dapat diakomodasikan, sehingga perjanjian  yang dilahirkan  itu,  tidak  merugikan  salah  satu pihak. Para  pihak  diberikan  kebebasan sepenuhnya  untuk  mencari  keuntungan sesuai dengan yang harapkan, selama tidak menimbulkan  kesenjangan  atau  ketidak seimbangan.
Menurut Herlien Budiono 16 , terdapat  tiga  aspek  yang  saling  berkaitan sebagai  penguji  berkenaan  dengan  daya kerja asas keseimbangan, yakni:Perbuatannya  sendiri  atau  perilaku individual; Isi kontrak dan Pelaksanan dari apa yang telah disepakati.
2.5 Prinsip  Perlindungan  Hukum Yang Seimbang
15 Herlien Budiono, Op.Cit. Hal. 305.
16 Herlien Budiono, Ibid . Hal. 334.
Menurut Poerwadarminta, 17 prinsip adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar  orang  berpikir,  bertindak  dan sebagainya. Sedangkan menurut Mahadi, 18 kata prinsip atau asas identik dengan kata principle ,  dalam  bahasa  Inggris  erat kaitannya  dengan  istilah principium (kata latin). Principium berarti permulaan, awal; mula sumber; asal; pangkal; pokok; dasar; sebab.  Adapun  prinsip  atau  asas  adalah sesuatu  yang  dapat  dijadikan  alas,  sebagi dasar,  sebagai  tumpuan,  sebagai  tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan  sesuatu  hal,  yang  hendak di jelaskan. Oleh karena itu, membicarakan asas-asas  hukum  pada  hakekatnya  ialah prinsip-prinsip  yang  dianggap  dasar  atau fundamen  hukum. Asas-asas  itu  dapat disebut juga pengertian dan nilai-nilai yang menjadi  titik  tolak  berpikir  tentang hukum. 19
Menurut  Philipus  M.  Hadjon, 20
perlindungan  hukum  adalah  perlindungan hukum  yang  preventif  dan  perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya sengketa sedangkan
17 W.J.S.  Poerwadarminta,  1985, Kamus  Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, Hal.
768.
18 Herowati  Poesoko,    2007, Parate  Exekusi Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma  dan  Kesesatan  Penalaran  dalam UUHT) , Yogyakarta : LaksBang. Hal. 77.
19 Theo Huijbers, Op. Cit. Hal. 81
20 Philipus  M.  Hadjon,  1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu. Hal. 2.
perlindungan  hukum  yang  represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.Sedangkan menurut Peter Mahmud  Marzuki, 21 perlindungan  hukum adalah suatu kepastian hukum.Oleh karena itu,  para  pihak  yang  bersengketa  dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman.
Jadi,  prinsip-prinsip  perlindungan hukum  yang  seimbang  adalah  prinsip hukum  atau  asas  hukum  yang  menjadi dasar  dalam  memberikan  perlindungan hukum  secara  adil  ( tidak  berat  sebelah ) bagi  para  pihak.  Maksudnya  adalah,  para pihak berada dalam posisi dan kedudukan yang  sama,  sehingga  pengaturan  hak  dan kewajiban  bagi  para  pihak  tidak  berat sebelah.  Dengan  demikian  para  pihak memperoleh  perlindungan  hukum  yang seimbang.

## III.PEMBAHASAN
A. Pemenuhan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Petani
Tembakau  Dengan  PT.  Adi Sampoerna
Hukum  perjanjian sebagaimana tertuang  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata (KUHPerdata),  telah memberikan  kebebasan  yang  seluas- luasnya  kepada  setiap orang  perseorangan maupun  badan  usaha  untuk  mengadakan
21 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. Hal. 60.
suatu  perjanjian  berkaitan dengan kepentingan  dan  kebutuhannya.Kebebasan yang  diberikan  oleh  hukum  ini  sepanjang perjanjian  tersebut tidak  bertentangan dengan hukum, kesusilaan  dan ketertiban umum.Ketentuan  pasal-pasal yang  diatur hukum  perjanjian merupakan hukum pelengkap (optional  law) ,  yang  berarti bahwa  pasal-pasal  itu  boleh digunakan atau disingkirkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut.
Buku III KUH Perdata (BW) yang mengatur  tentang  perikatan,  menganut sistem  terbuka.  Artinya  hukum  memberi keleluasaan  kepada  para  pihak  untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. 22 Hal ini berbeda dengan Buku II  KUHPerdata  yang  mengatur  tentang benda,  menggunakan  sistem  tertutup  atau bersifat  memaksa  (dwingend  recht).  Para pihak  terikat  dengan  ketentuan-ketentuan yang ada dan dilarang untuk
menyimpanginya. Pemaknaan terhadap asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338
ayat (1)
KUHPerdata,  yang menyatakan  bahwa :Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya. Kata  ”semua”
22 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial , Laksbang Mediatama, Yogyakarta,2008, Hal.94.
dalam  pasal  diatas  dapat  dimaknai  bahwa setiap  orang  dapat  dan  diperbolehkan untuk  membuat  perjanjian  apa  saja. Kebebasan  berkontrak  diartikan  sebagai memberikan kebebasan kepada para pihak untuk  membuat  perjanjian  dengan  bentuk dan  format  apapun. RumusanPasal  1338 ayat  (1)  KUHPerdata  diatas, memberikan makna bahwa  asas  kebebasan  berkontrak adalah  asas  yang  memberikan  kebebasan kepada  setiap orang untuk membuat  atau tidak  membuat  perjanjian,mengadakan perjanjian  dengan  siapa  saja yang diinginkan,menentukan dan  memilih isi perjanjian, menentukan objek  perjanjian, menentukan pelaksanaan dan persyaratannya,menentukan bentuk perjanjiannya,  yaitu  tertulis  atau  tidak tertulis serta  kebebasan  untuk  menerima atau  menyimpangi  ketentuan  undang- undang yang bersifat opsional.
Dalam pandangan Eropa
Kontinental  asas  kebebasan  berkontrak merupakan  konsekuensi  dari  dua  asas lainnya dalam perjanjian, yaitu konsensualisme dan kekuatan mengikatnya suatu  perjanjian, yang  lazim  disebut sebagai pacta  sun  servanda . 23 Asas konsensualisme  berhubungan  dengan terjadinya suatu perjanjian, sedangkan asas pacta  sun  servanda berkaitan  dengan akibat dari adanya  perjanjian.Akibat yang
23 Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana. Hal. 129.
timbul  dari adanya  perjanjian adalah terikatnya  para  pihak  yang telah mengadakan perjanjian itu.Sedangkan asas kebebasan  berkontrak adalah menyangkut tentang isi dari perjanjian.Asas  kebebasan berkontrak  dipandang  dari  segi  isinya, bahwasetiap  orang  bebas  menentukan  isi perjanjian  asal  tidak  bertentangan  dengan undang-undang,  kesusilaan  dan  ketertiban umum.Hal  itu  merupakan  konsekuensi yuridis  dari sistem  terbuka  dari  Buku  III KUHPerdata.
Dalam  perkembangan  selanjutnya, asas  kebebasan  berkontrak  ini  semakin tereduksi perannya.Perkembangan masyarakat  menginginkan  bahwa  pihak yang lemah semestinya lebih mendapatkan perlindungan.Oleh  karena  itu,  kebebasan berkontrak tidak lagi berarti mutlak, tetapi diberi  arti  relatif  dan  selalu  dikaitkan dengan kepentingan umum.Asas kebebasan berkontrak hanya dapat diterima dalam  situasi  dimana  para  pihak mempunyai persamaan dalam posisi tawar ( equality  in  bargaining  power ).Dalam abad  20  prinsip  ini  semakin  berkurang nilainya karena dianggap tidak sesuai lagi dengan  dunia  modern. 24 R.  Setiawan, 25 berpendapat  bahwa  pembatasan  asas kebebasan  berkontrak  dipengaruhi  oleh
24 Y.  Sogar  Simamora, Hukum  Perjanjian,Prinsip Hukum  Kontrak  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Oleh Pemerintah , Laksbang, Yogyakarta, 2009, Hal.40.
25 Agus Yudha Hernoko, Loc. Cit . hal.99
hal-hal sebagai berikut :
a. Berkembangnya  doktrin  itikad baik
b. Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan
c. Makin banyaknya kontrak baku
d. Berkembangnya hukum ekonomi
Perjanjian  kerjasama  antara  Petani tembakau  dengan  PT.  Adi  Sampoerna merupakan perjanjian standar atau kontrak baku,  dalam  arti  bahwa klausu-klausul dalam perjanjian  sudah  ditentukan  oleh salah  satu  pihak, 26 dalam  hal  ini  PT.  Adi Sampoerna. 27 Sebelum perjanjian
26 Hasil wawancara dengan Bapak M. Dahlal, Petani tembakau  sebagai  salah  satu  pihak  dalam perjanjian,  beralamat  di  Dusun  Sasi  Murti RT.02  RW.10  Desa  Sukosari  Kecamatan Sukowono,  Kabupaten  Jember.Berdasarkan hasil  wawancara,  telah  diperoleh  hasil  bahwa perjanjian  kerjasama tersebut dibuat dan dipersiapkan oleh  PT.  Adi  Sampoerna.Petani tembakau hanya menandatangani saja.
27 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ari  Nugroho Febri,  sebagai  Kepala  Gudang  PT.  Adi Sampoerna  di  Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember,  diperoleh  informasi  bahwa  perjanjian antara  PT.  Adi  Sampoerna  dengan  Petani tembakau  dibuat  dalam  bentuk  perjanjian  baku oleh PT. Adi Sampoerna.Perjanjian menggunakan  system  kemitraan.Dalam  system kemitraan ini, perusahaan memberikan pembinaan  kepada  petani.Kerjasama kemitraan dilakukan dalam hal menampung hasil produksi tembakau  petani  yang  menjadi  mitra  sebagai upaya  untuk  menjamin  pemasaran  hasil produksi  petani,  mengusahakan  permodalan usaha, mengusahakan teknologi dan manajemen budidaya,  panen  serta  pasca  panen  untuk kepentingan  bersama  antara  petani  dan perusahaan.Hal-hal  yang  berkaitan  dengan proses produksi, cara-cara penanaman, merawat dan memanen maupun pasca panen telah diatur dan ditentukan oleh perusahaan. Demikian pula terhadap kriteria dan klasifikasi mutu tembakau yang dihasilkan petani, telah diatur secara tegas
ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak, terlebih  dahulu  diadakan  pertemuan- pertemuan  antara  kelompok  tani  calon mitra dengan perusahaan.Pertemuan pendahuluan  ini  dilaksanakan  setidaknya tiga  kali.Dalam  pertemuan  pertama dibicarakan  perihal  persyaratan  pekerja yang  terlibat  dalam  perjanjian.Salah  satu syarat  yang  diberikan  oleh  perusahaan adalah  bahwa  anak-anak  yang  berumur dibawah  18  (delapan  belas) tahun  tidak boleh  dipekerjakan  oleh  petani.  Pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  pertemuan pertama  ini  adalah  sebagai  berikut  : Inti,
Plasma,  Anggota,  Perusahaan  dan  Keluarga, yang  terdiri  dari  istri  dari  Inti,  Plasma  dan Anggota).
Dalam  pertemuan  berikutnya  antara kelompok  tani  calon  mitra  dibicarakan berkaitan dengan persyaratan teknis yang harus diketahui oleh petani calon mitra. Hal-hal yang disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  adalah sebagai berikut : Proses pembibitan (membuat bedengan), Proses menanam, Proses pemeliharaan, Proses panen yang baik, Proses pengepakan,  dan  Penyediaan  pestisida  dari pabrik  yang  direkomendasi  oleh  perusahaan dan  tidak  boleh  dibeli  sendiri  oleh  petani  di toko  lain.  sedangkan  untuk  pupuk,  petani diperbolehkan membeli dari toko lain.
Dalam  pertemuan  ketiga,  pihak perusahaan  akan  melakukan  pengecekan terhadap  lahan  yang  disediakan  oleh  petani calon  mitra.  Pertemuan  ini  bertujuan  untuk
dalam perjanjian tersebut.
memastikan  apakah  luas  lahan  yang disampaikan  oleh  petani  tersebut  telah  sesuai dengan  luas  lahan  sebenarnya  di  lapangan. Hasil  dari  pertemuan  ini  setidaknya  terdapat dua hal yang disepakati, yaitu :
a. Apabila  luas  lahan  dalam  kenyataan sesuai  dengan  yang  disampaikan oleh petani dan telah tertuang dalam naskah perjanjian, maka penandatanganan  perjanjian  akan dilanjutkan.
b. Apabila  luas  lahan  dalam  kenyataan tidak sesuai dengan yang disampaikan  oleh  petani  dan  telah tertuang  dalam  naskah  perjanjian, maka  akan  dilakukan  perbaikan  dan disesuaikan  dengan  luas  sesuai kenyataan di lapangan.
Dalam  perjanjian  standar,  hampir seluruh  klausul-klausul  dalam  perjanjian tersebut telah dibakukan oleh pemakainya.Sedangkan pihak lainnya pada dasarnya  tidak  mempunyai  peluang  untuk merundingkan atau meminta perubahan.Adapun  hal-hal  yang  belum dibakukan hanya menyangkut jenis, harga, jumlah,  warna,  tempat,  waktu  dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. 28
Apabila ditinjau dari aspek efisiensi waktu,  tenaga  dan  biaya  yang  dapat dihemat,  perjanjian  baku  semacam  ini
sebenarnya  sangat  menguntungkan  bagi dunia  usaha.  Namun  demikian,  perjanjian baku selalu menempatkan pihak yang tidak turut  terlibat  dalam  penentuan  klausul perjanjian  sebagai  pihak  yang  dirugikan baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Pihak  tersebut  dirugikan  karena sebagai  pihak,  dirinya  tidak  memiliki pilihan  selain  menerima  dan  menurut terhadap klausus perjanjian yang disodorkan  kepadanya.Sehingga  tindakan yang  dapat  dilakukan  adalah  menyetujui atau  menolaknya.  Perjanjian  semacam  ini seringkali dikenal dengan ungkapan take it or leave it contract . 29
Sehubungan dengan adanya ketidakseimbangan  posisi  tawar  menawar antara kedua belah pihak dalam perjanjian ini, 30 persoalan  yang  timbul  adalah  dalam perjanjian standar ini masih mencerminkan asas  kebebasan  berkontrak?.Menurut pendapat  Sluijter,  perjanjian  standar bukanlah  perjanjian.Hal  ini  disebabkan karena  kedudukan  pengusaha  dalam perjanjian standar seperti pembuat undang- undang swasta ( legio particuliere
29 Ibid, Hal 140.
30 Hasil wawancara dengan Bapak M. Dahlal, Petani tembakau  sebagai  salah  satu  pihak  dalam perjanjian,  mengungkapkan  bahwa meskipun draf perjanjian telah disiapkan oleh perusahaan, tetapi  para  petani  diberikan kesempatan untuk mengusulkan hal-hal  yang  dianggap  perlu dalam  perjanjian  kerjasama  tersebut,  meskipun pada  akhirnya  tetap  perusahaan  yang  akan menentukan keputusan.
wetgever ). 31 Demikian pula menurut Mariam Darus Badrulzaman, 32 menyatakan bahwa  perjanjian  standar  bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.terlebih lagi  apabila  ditinjau  dari  asas  hukum nasional  yang  lebih  mendahulukan kepentingan masyarakat.Posisi kedua belah pihak  dalam  perjanjian  standar  menjadi tidak seimbang dan cenderung didominasi oleh  pihak  pelaku  usaha.Kedudukan semacam  ini  membuka  peluang  pelaku usaha  yang  memiliki  kedudukan  yang lebih  tinggi  untuk menyalahgunakan kedudukannya  itu.Pelaku  usaha  biasanya hanya mengatur mengenai hak-haknya dan mengabaikan kewajibannya.
Namun  demikian, perkembangan kebutuhan  dalam  masyarakat tidak  selalu sejalan  dengan  keinginan  hukum.  Dalam praktek yang terjadi justru pihak konsumen secara sukarela dan setuju dengan klausula dan  syarat-syarat  yang  telah  dituangkan dalam perjanjian baku tersebut. Jika terjadi hal  demikian,  maka  menurut  pendapat Asser  Rutten,  perjanjian  standar  itu mengikat  karena  setiap  orang  yang menandatangani  suatu  perjanjian  harus dianggap  mengetahui  dan  menyetujui sepenuhnya isi kontrak tersebut. 33
31 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Loc. Cit., Hal.142.
32 Ibid, Hal. 143.
33 Ibid

## B. Prinsip-Prinsip
Perlindungan Hukum  Yang  Seimbang  Bagi  Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama antara Petani tembakau dengan PT. Adi Sampoerna
Prinsip  perlindungan  hukum  yang seimbang  bagi  para  pihak dimaknai sebagai  keseimbangan  kedudukan  para pihak  dalam  perjanjian.Apabila  tidak terjadi ketidakseimbangan kedudukan para pihak  yang  dapat  mengganggu  isi perjanjian, maka diperlukan intervensi oleh otoritas tertentu.Dalam perspektif perlindungan konsumen, terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak,  dalam  hal  ini  konsumen  dengan pelaku  usaha.Hubungan  konsumen  dan pelaku  usaha  berada  dalam  posisi  yang tidak  seimbang,  konsumen  berada  dalam posisi lebih rendah, sehingga mengakibatkan daya tawar konsumen yang lebih  rendah  pula  bila  dihadapkan  pada pelaku  usaha.Kedudukan  konsumen  pada umumnya  masih  lemah  dalam  bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar. 34
Francois
Geny 35 berpendapat bahwa:
”Prinsip keseimbangan kepentingan  yang  bersangkutan  harus menjadi  penuntun  bagi  pengadilan  dalam semua kasus di mana tidak ada persetujuan
34 Susanti  Adi  Nugroho, Proses  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  Ditinjau  dari  Hukum Perdata  Serta  Kendala  Implementasinya , Kencana, Jakarta, 2008, Hal.1-2
35 W. Friedmann, Ibid. Hal. 131.
yang  cukup  dan  sah  di  antara  para  pihak, sehingga  perlu  untuk  mengadakan peraturan-peraturan yang sifatnya
memerintah tingkah laku.... Memperkirakan  kekuatan  masing-masing,
menimbangnya  dalam  skala  keadilan, dengan demikian memberi secara berlebihan  kepada  yang  paling  penting, yang diuji dengan beberapa patokan sosial dan akhirnya menghasilkan keseimbangan”.
Menurut  Van  Apeldoorn  dan Rescoe  Pound 36 ,  hukum  harus  mampu untuk menyeimbangkan antara kepentingan  pribadi,  publik  dan  sosial. Hukum  yang  di  dalamnya  terdapat keseimbangan antara kepentingan- kepentingan  tersebut  oleh  Van  Apeldoorn dikatakan  sebagai  hukum  yang  adil. Hukum harus pasti ( certum ), supaya dapat menjalankan  fungsinya,  yakni  menjamin aturan  hidup  bersama  dan  menghindarkan timbulnya  kekacauan.  Kepastian  hukum dicapai melalui suatu perundang-undangan yang  mengatur  seluruh  hidup  bersama sampai detail-detailnya. 37
Tujuan  dari  asas  keseimbangan pada dasarnya adalah untuk menempatkan posisi  para  pihak  agar  seimbang  ( equal ) dalam menentukan hak dan kewajibannya.Dalam upaya untuk
36 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. Hal. 58-59.
37 Theo  Huijbers  (2),  1982, Filsafat  Hukum  dalam Lintasan  Sejarah ,  Yogyakarta:  Kanisius.  Hal. 276.
menyeimbangkan  posisi  para  pihak tersebit, diperlukan intervensi dari otoritas Negara.Sebagai  salah  satu  contoh  upaya intervensi otoritas Negara dalam menyeimbangkan posisi para pihak adalah Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Upaya ini  terlihat  jelas  dalam  penjelasan  umum yang  menyatakan  bahwa, “Disisi  lain, kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan  kedudukan  pelaku  usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen  berada  dalam  posisi  yang lemah”. 38
Keadaan  yang  tidak  seimbang demikian ini menjadikan Pemerintah untuk turut  intervensi  agar  kedudukan  kedua belah pihak berada dalam kedudukan yang seimbang.  Bentuknya  adalah  dengan  cara membatasi  pencantuman  klausula  baku yang  seharusnya  diperhatikan  oleh  pelaku usaha  agar  tidak  menimbulkan  kerugian bagi  konsumen  sebagai  mitra  kontraknya. Pasal  18 ayat  (1) Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  menyatakan  tentang  larangan pencantuman  klausula  baku  sebagai berikut :
1. menyatakan  pengalihan  tanggung jawab pelaku usaha;
2. menyatakan  bahwa  pelaku  usaha berhak menolak penyerahan
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
kembali  barang  yang  dibeli konsumen;
3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. menyatakan  pemberian  kuasa  dari konsumen  kepada  pelaku  usaha baik secara langsung maupun tidak langsung  untuk  melakukan  segala tindakan  sepihak  yang  berkaitan dengan  barang  yang  dibeli  oleh konsumen secara angsuran;
5. mengatur  perihal  pembuktian  atas hilangnya  kegunaan  barang  atau pemanfaatan  jasa  yang  dibeli  oleh konsumen;
6. memberi  hak  kepada  pelaku  usaha untuk  mengurangi  manfaat  jasa atau  mengurangi  harta  kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. menyatakan  tunduknya  konsumen kepada  peraturan  yang  berupa aturan  baru,  tambahan,  lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha dalam
masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. menyatakan bahwa  konsumen memberi  kuasa  kepada  pelaku usaha  untuk  pembebanan  hak tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak jaminan  terhadap  barang  yang dibeli  oleh  konsumen  secara angsuran.
Penjelasan  Pasal  18  ayat  (1) Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen ini menyatakan bahwa tujuan dari larangan pencantuman  klausula  baku,  adalah : “Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak”.
Pengaturan  tentang  klausula  baku ini  sebenarnya  tidak  perlu  dikhawatirkan sepanjang tidak memuat klausula eksonersi.  Klausula  eksonerasi  merupakan klausul yang berisi pembatasan
pertanggung-jawaban dari kreditur terhadap  resiko  dan  kelalaian  yang  mesti ditanggungnya.
Klausula eksonerasi memungkinkan
kreditur untuk mengalihkan  tanggungjawabnya  terhadap kelalaian  dan  resiko  yang  seharusnya menjadi tanggung  jawab  kreditur  sendiri, lalu  dialihkan  kepada  pihak  lain  sehingga hal  itu  merugikan pihak  konsumen. Menurut  Engels,  terdapat  tiga  bentuk yuridis dari perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi, yakni : 39
a. Tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum  karena  kurang  baik  dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban.
b. Kewajiban-kewajiban  sendiri  yang biasanya  dibebankan  kepada  pihak untuk  mana  syarat  dibuat,  dibatasi atau dihapuskan (misalnya, perjanjian keadaan darurat).
c. Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan oleh salah satu  pihak  dibebankan  dengan memikulkan  tanggung  jawab  pihak yang  lain  yang  mungkin  ada  untuk kerugian yang diderita pihak ketiga).
Nomenklatur  klausula  eksonerasi sebenarnya  tidak  ditemukan  dalam Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen. Tidak  demikian  dengan  klausul  baku, terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-
39 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Loc. Cit ., Hal.141- 142
Undang  Perlindungan  Konsumen . Klausul baku  adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan dan  syarat-syarat  yang  dipersiapkan  dan ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak oleh pelaku usaha yang  dituangkan dalam suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian  yang mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh konsumen.  Dalam  hal  ini  terdapat perbedaan  antara  klausul  baku  dengan klausul eksonerasi, yakni dalam hal klausul baku  lebih  menekankan  pada  prosedur pembuatannya.  Sedangkan  dalam  klausul eksonerasi, tidak hanya dalam hal prosedur pembuatannya  tetapi  juga  isinya  yang bersifat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap perjanjian antara petani tembakau dengan  PT.  Adi  Sampoerna  tidak ditemukan  klausula  eksonerasi.  Meskipun perjanjian  tersebut  dibuat  dalam  bentuk perjanjian baku  atau  kontrak  standar, dalam arti bahwa perjanjian tersebut dibuat dan  disiapkan  oleh  salah  satu  pihak  saja yaitu  oleh  PT. Adi  Sampoerna  tanpa melibatkan pihak petani tembakau. Namun demikian,  dalam  perjanjian  tersebut  tidak memuat  klausula  eksonerasi yang dirasakan  merugikan  pihak  petani tembakau. 40
40 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  M. Dahlal, salah  satu Petani  tembakau,  telah diperoleh informasi bahwa perjanjian kerjasama yang  dibuat  oleh  perusahaan  dan  petani tembakau  ini  sangat  menguntungkan  bagi
Keadaan  demikian  ini  meskipun secara teoritis kedudukan para pihak dalam perjanjian  baku  tidak  berada  dalam  posisi seimbang,  namun  keadaan  tersebut  tidak terlarang  secara  hukum  sepanjang  tidak memuat ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen sebagaimana telah diuraikandiatas.

## IV.KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dalam  bab pembahasan diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Perjanjian  kerjasama  antara  Petani
tembakau dengan PT. Adi Sampoerna  merupakan  perjanjian baku atau kontrakstandar, dalam arti bahwa  klausu-klausul  yang  ada dalam  perjanjian  tersebut  ditentukan oleh salah satu pihak saja, yaitu PT. Adi  Sampoerna,  tanpa  melibatkan petani  tembakau.  Perjanjian  baku semacam  ini mengakibatkan  petani tembakau tidak memiliki pilihan lain selain  menerima  dan  menurut terhadap  klausul  perjanjian  yang disodorkan  kepadanya.  Sehingga tindakan  yang  dapat  dilakukan adalah menyetujui atau  menolaknya. Keadaan  demikian  mencerminkan
petani.Petani  merasa  tidak  pernah  dirugikan oleh adanya perjanjian tersebut.
tidak  adanya  kebebasan  berkontrak dalam perjanjian tersebut.
2. Pejanjian  baku  antara  Petani tembakau dengan PT. Adi Sampoerna mengakibatkan kedudukan  kedua  belah  pihak menjadi tidak seimbang. Kedudukan PT.  Adi  Sampoerna yang  membuat perjanjian  menjadi  lebih  unggul dibanding  pihak  petani  tembakau. Bentuk  perlindungan  hukum  yang dapat  dilakukan  agar  kedua  belah berada  dalam  kedudukan  yang seimbang  adalah  dengan  mengacu pada ketentuan pencantuman klausula  baku  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  18  Undang-Undang Tentang  Perlindungan  Konsumen dan  tidak  mencantumkan  klausula eksonerasi  yang  dapat  merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.

## DAFTAR BACAAN Buku:
Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian, Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang  Mediatama,

## Yogyakarta,2008
Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, Aneka Hukum Bisnis , Bandung: Alumni. Budiono, Herlien, 2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum
Perjanjian  di  Indonesia  Hukum
Perjanjian  Berlandaskan  Asas- Asas  Wigati Indonesia ,  Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Campbell,  Henry,  1968. Black’s  Law
Dictionar, St.  Paul  Minnesota,
USA, West Publishing Cc,
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum Perlindungan  Konsumen ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Emirzon, Joni, 2001, Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  di  Luar
Pengadilan  (Negosiasi,  Mediasi,
Konsiliasi  dan  Arbitrase) ,  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Hadjon,  Philipus  M.,  1987, Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,
Surabaya: Bina Ilmu.
Hafsah,  M.J.,  1999, Kemitraan  Usaha ,
Jakarta: Sinar Harapan.
Huijbers,  Theo,  1995, Filsafat  Hukum ,
Yogyakarta: Kanisius.
H.S.,  Salim,  2006,  Perkembangan  Hukum Kontrak  di  Luar  KUHPerdata, Buku  Satu,  Jakarta  :  Rajagrafindo Persada.
Khairandy,  Ridwan,  2008,  Materi  Kuliah
Hukum Kontrak: Itikad Baik dalam
Pelaksanaan Kontrak (Super Eminent Principleyang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur  Objektif ),  Program  Magister
Ilmu Hukum : Universitas Jember.
Kusumohanidjojo, Budiono, 2001, Panduan Untuk Merancang
Kontrak , Jakarta: Grasindo.
Makarim, Edmon, 2003, Kompilasi Hukum Telematika ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Marzuki, Peter Mahmud, 2006, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana.
Poerwadarminta,  W.J.S.,  1985, Kamus Umum  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:
Balai Pustaka
Poesoko,  Herowati,  2007, Parate  Exekusi Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi,  Konflik  Norma  dan
Kesesatan Penalaran dalam UUHT) , Yogyakarta : LaksBang.
Rahardjo,  Sacjipto,  2000, Ilmu  Hukum , Cetakan  ke-V,  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Setiawan,  R.,  1979, Pokok-Pokok  Hukum Perikatan , Bandung: Binacipta.
Sjahdeini,  Sutan  Remy,  1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian  Kredit  Bank  Di Indonesia ,  Jakarta  :  Institut  Bankir Indonesia.
Soemitro,  1990, Metode  Penelitian
Hukum , Jakarta : Rineka Cipta.
Subekti,  1992, Aspek-Aspek  Hukum Perikatan  Nasional ,  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Subekti, 1996. Hukum Perjanjian , Jakarta:
Intermasa.
Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 1995, Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata
dengan tambahan Undang-Undang Pokok  Agraria  dan  Undang- Undang  Perkawinan ,  Edisi  Revisi,
Jakarta: Pradnya Paramita.
Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa  Konsumen  Ditinjau  dari Hukum  Perdata  Serta  Kendala Implementasinya ,
Kencana,
Jakarta, 2008
Tanya,  Bernard  L,  dkk,  2006, Teori Hukum,  Strategi  Tertib Manusia Lintas  Ruang  dan  Generasi , Surabaya : CV. Kita.
Y. Sogar Simamora,
Hukum Perjanjian,Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Oleh
Pemerintah ,
Laksbang,
Yogyakarta, 2009

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang  dan  Peraturan  tentang Usaha  Kecil  dan  Menengah, Jakarta: Visimedia.2007

## Hasil wawancara :
Bapak  M.  Dahlal,  Ketua  Kelompok  Tani Mitra,  di  Desa  Sukosari  Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.
Bapak Ari Nugroho Febri, Kepala Gudang PT. Adi Sampoerna di Kecamatan Pakusari
Kabupaten Jember.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Supianto, S.H., M.H. adalah Dosen tetap pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Jember. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada    Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Jember  dan  Magister  Hukum  pada Program  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Jember.
Nanang  Tri  Budiman, S.H.,  M.Hum. adalah  Dosen  tetap  pada  Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Jember.  Menyelesaikan pendidikan sarjana pada  Fakultas Hukum Universitas  Jember  dan  Magister  Hukum pada  Program  Magister  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Universitas  Narotama Surabaya.