Volume 6 Issue 2 2022 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Asas Legalitas Dan Self Plagiarism : Antinomi Realitas Empiris  Sebagai  Proyeksi  Pengaturan  Tindak  Pidana Khusus Di Bidang Hak Cipta
David Hardiago 1 , Syafrinaldi 2 1. Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: davidhardiago23@law.uir.ac.id
2. Universitas Islam Riau, Indonesia, E-mail syafrinaldi@law.uir.ac.id
Abstract: This  study  aims  to  analyze  and  provide  projections  in  order  to  answer  the  problem  of  self- plagiarism in relation to positive legal regulations in Indonesia which regulate copyright. As a normative legal research, this study uses several approaches including the statute approach, conceptual approach, and  comparative  approach.  The  results  of  the  study  conclude  that  the  current  act  of  self-plagiarism  is completely  unknown  in positive  law  regulations  in  Indonesia,  especially  in  regulations  related  to copyright.  The  absence  of  these  regulations  has  an  impact  on  the  absence  of  sanctions  for  acts  of  self- plagiarism,  both  ethical  sanctions  and  criminal  sanctions.  While  it  is  known  that  self-plagiarism  has  a greater  detrimental  impact  when  compared  to  pragmatic  plagiarism  and  is  known  in  positive  laws  and regulations  with  ethical  and  criminal  sanctions  that  can  be  applied.  Thus,  with  the  empirical  reality  of self-plagiarism it is projected that the act in question is regulated as a crime in the copyright regulations that  will  be  formed  in  the  future  by  providing  and  including  criminal  threats  against  acts  of  self- plagiarism in the form of a total reformulation of the current regulations.
Keywords : Self-plagiarism, Criminal, Copyright

## 1. Pendahuluan
Dalam  hukum  pidana  Indonesia,  penentuan  suatu  perbuatan  yang  dianggap  sebagai tindak  pidana  di  dasarkan  pada  asas  legalitas  ( principle  of  legality). Penggunaan  asas legalitas sebagai acuan dan parameter penetuan suatu perbuatan untuk dianggap sebagai tindak pidana, kiranya ditujukan selain sebagai jaminan atas tercapainya tujuan hukum pidana  disatu  sisi,  di  sisi  lain  juga  ditujukan  untuk  mempositifkan  salah  satu  dari  4 (empat)  karakteristik  hukum  pidana  dalam  dimensi  doktrin  yakni  “spesifik  dalam mendefinisakan delik dan hukuman yang dapat diterapkan”. Sehingga dapat ditegaskan di awal bahwa asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. memegang peranan sentral baik  dalam  penentuan  maupun  penerapan  (penegakan)  hukum  pidana  terhadap  subjek hukum.
Namun, dengan peran sentral asas legalitas sebagaimana yang dikemukakan di atas, hal ini  kiranya  berbanding  terbalik  apabila  dihubungkan  dengan  konteks  pengaturan plagiarisme  yang  menimbulkan  problem  hukum  kaitannya  dengan  ketiadaan  definisi yuridis  dalam  dimensi  undang-undang  positif  di  Indonesia.  Mengingat,  pemaknaan plagiarisme secara yuridis saat ini hanya didasarkan atas penafsiran terhadap ketentuan Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (selanjutnya disebut UUHC) yang diatur secara negatif dengan penekanan bahwa plagiarisme hanya
dapat  terjadi  ketika  pengutipan  atau  penerbitan  terhadap  karya  ilmiah  dengan  tujuan untuk mendapatkan kredit poin atau nilai dilakukan terhadap karya milik orang lain.
Problem hukum terkait perbuatan plagiarisme semakin diperparah ketika merujuk pada definisi  plagiarisme  baik  dalam  dimensi  doktrin (social  definition  of  crime) ,  dimensi yuridis  dalam  Permendiknas  No.  17  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Permendiknas No. 17 Tahun 2010),  maupun tafsir terhadap ketentuan pengaturan plagiarisme dalam UUHC, yang  kirannya  terlihat  jelas  bahwa  plagiarisme sejatinya  hanya  merujuk  pada  larangan perbuatan  “meniru”  atau  “menerbitkan”  sebagian  atau  seluruh  karya  orang  lain  tanpa mencantumkan  sumbernya  secara  benar,  yang  dapat  memberi  keuntungan  berupa “memperoleh  kredit”  atau  “nilai”.  Artinya,  jika  penekanan  dan  tujuan  larangan plagiarisme adalah beberapa hal yang disebutkan di atas, maka dapat ditegaskan di awal bahwa  pendefenisian  dan  pengaturan  mengenai  plagiarisme  yang  ada  saat  ini  (baik doktrin  maupun  yuridis)  tidak  bersifat  holistik.  Mengingat, dalam  hal  perolehan  kredit poin  atau  nilai  atas  terbitnya  suatu  karya  ilmiah  kirannya  dapat  dilakukan  tidak  saja dengan  pengutipan  karya  milik  orang  lain.  Melainkan,  hal  ini  dapat  pula  dilakukan dengan mengutip karya sendiri (milik pribadi) yang sudah diterbitkan dan memperoleh kredit  poin  atau  nilai  sebelumnya,  atau  yang  umumnya  dikenal  dengan  istilah  “ self plagiarism”.
Namun yang menjadi problem self plagiarism dalam paranata hukum di Indonesia saat ini,  hal  tersebut  nyatanya  tidak  diatur  sama  sekali.  Jika  merujuk  pada  Permendiknas 2010, larangan plagiarisme hanya ditujukan pada karya orang lain dengan sanksi  yang berupa  etik  semata.  Di  sisi  lain,  penerapan  ketentuan  Permendiknas  2010  berdasarkan “asas lex superior derogat legi inferior atau aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang  rendah”,  melahirkan  argumentasi  bahwa  ketentuan  yang  seharusnya  diterapkan atas  plagiarisme  adalah  UUHC.  Mengingat,  dalam  ketentuan  Pasal  44  dan  Ketentuan Pidana  Pasal  112  UUHC,  sama-sama  membuka  peluang  penerapan  sanksi  pidana  bagi pelaku perbuatan plagiarisme. Namun problem selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 120 UUHC  secara  tegas  menyatakan  bahwa  seluruh  ketentuan  pidana  yang  diatur  adalah delik  yang  bersifat  aduan (klacht  delic) .  Hal  ini  tentunya  semakin  menambah  problem hukum terkait self plagiarism mengingat penegakan hukum hanya dapat diproses lebih lanjut  apabila  ada  aduan  dari  korban.  Sementara,  dalam  hal  terjadinya self  plagiarism kaitannya  dengan  UUHC,  tentunya  melahirkan dialektika  tersendiri  untuk  menentukan siapa yang menjadi korban apabila jenis delik yang digunakan adalah delik aduan.
Tentunya dengan berbagai problem hukum yang hadir tersebut, kajian dan analisis lebih mendalam  dalam  suatu  penelitian  asas  legalitas  dan self  plagiarism : antinomi  realitas empiris sebagai proyeksi pengaturan tindak pidana khusus di bidang hak cipta menjadi sesuatu  yang  penting.  Mengingat, self  plagiarism memiliki  dampak  yang  berdasarkan hasil  Simposium  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional  Agustus  1980  di  Semarang, perbuatan  tersebut  memenuhi  standar  dalam  kriteria  penentuan  suatu  perbuatan  untuk diatur sebagai tindak pidana.
Plagiarisme  kaitannya  dengan  problem  hukum  yang  ditimbulkan,  sejatinya  telah diangkat  dalam  beberapa  penelitian  yang  memiliki  topik  serupa  dengan  apa  yang penulis  kaji.  Penelitian  tersebut  di  antaranya  dilakukan  oleh  Hari  Sutra  Disemadi  dan Cindy  Kang  dengan  judul  “ Self-plagiarism dalam  Dunia  Akademik  Ditinjau  dari
Prespektif  Pengaturan  Hak  Cipta  di  Indonesia”,  yang  menyimpulkan  bahwa  faktor utama plagiarisme di kalangan mahasiswa dan akademisi dipengaruhi oleh beban kerja dan kewajiban  membuat  karya  ilmiah  yang  berdampak  pada  ketidak  hati-hatian dalam mengolah  sumber  informasi,  serta  pengetahuan  yang  kurang  mengenai  HKI  dan batasan-batasan dalam pengambilan dan pengutipan karya orang lain.
Penelitian  lainnya juga dilakukan oleh  Hulman Panjaitan dengan judul “Sanksi Pidana Plagiarisme  Dalam  Hukum  Positif  Di  Indonesia”,  yang  menyimpulkan  bahwa  bentuk sanksi  pidana  yang  dapat  diterapkan  terhadap  pelaku  plagiarisme  berupa  pencabutan hak-hak  tertentu,  pidana  penjara,  dan  pidana  denda  yang  didasarkan  atas  ketentuan UUHC, Permendiknas 2010, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP),  dan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas).
Serta penelitian karya Sapto Budoyo dkk, dengan judul “Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia”, yang menyimpulkan bahwa pengaturan plagiasi dengan merujuk UUHC  dan  Permendiknas  2010  dinilai  belum  efektif  karena  angka  dari  kasus  plagiasi masih  terhitung  tinggi,  dengan  menggunakan  data  pada  tahun  2013  di  mana  ada  808 kasus  yang  terjadi.  Hal  ini  terjadi  diakibatkan  faktor  pengawasan  dalam  pengutipan yang  kurang.  Sehingga,  penggunaan software plagiasi  seperti  turnitin  dan plagiarismchecker menjadi sesuatu yang penting sebagai solusi atas problem tersebut.
Meskipun  terdapat  beberapa  karya  ilmiah  yang  membahas  isu  terkait,  penelitian  ini memiliki  objek  kajian  yang  berbeda  dari  karya-karya  lain  yang  ada  sebelumnya. Pertama, perbedaan dengan karya Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang terdeskripsi di mana  fokus  kajiannya  adalah  faktor,  penentuan  plagiarisme  sebagai  pelanggaran  hak cipta,  dan  sanksi  apa  yang  dapat  diterapkan  terhadap  plagiator.  Sementara  dalam penelitian ini,  kajian  tidak difokuskan atas  ketiga hal  tersebut,  melainkan pada  standar doktrin  dalam  plagiarisme  yang  keliru  dan  tidak  holistik  dan  berdampak  pada  aturan hukum  (UUHC)  dan  penegakan  hukum  yang  tidak  memiliki  dasar  hukum  subjektif (terjadi kekosongan hukum).
Kedua, perbedaan  dengan  karya  Hulman  Panjaitan  yang  memfokuskan  kajian  pada bentuk sanksi pidana plagiarisme dalam hukum positif. Sementara dalam penelitian ini, hemat penulis jurstru berpandangan sebaliknya di mana mekanisme hukum positif yang ada  saat  iniu  masih  belum  jelas  dalam  mengatur  plagiarisme  khususnya  sebagai  suatu tindak pidana.
Ketiga, perbedaan  dengan  karya  Sapto  Budoyo  dkk,  yang  memfokuskan  kajian  pada deskripsi  apakah  pengaturan  plagiasi  di  Indonesia  sudah  cukup  efektif.  Sementara dalam  penelitian  ini,  kajian  bukan  difokuskan  untuk  menilai  efektifitas  pengaturan terhadap  jumlah  kasus  yang  ditangani.  Melainkan,  fokus  ditujukan  untuk  terlebih dahulu menyelesaikan problem hukum dalam norma/aturan mengenai plagiarisme yang akhirnya  nanti  dapat  memberi  solusi  atas  problem  efektifitas  pengaturan  plagiarisme yang ditujukan untuk penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian normatif  yang bertujuan menemukan pernyataan hukum tertentu atau analisis hukum dengan logika dan kedalaman yang lebih kompleks terkait dengan  asas  legalitas  dan  proyeksi  pengaturan self  plagiarism sebagai  tindak  pidana
khusus  hak  cipta.  Sebagai  salah  satu  dari  jenis  penelitian  hukum,  tahapan  dalam penelitian  ini  kirannya  berlaku  sama  (universal)  dengan  penelitian  lainnya  di  bidang hukum  dengan  tahap-tahap  yang  dimulai  dari  penjabaran  argumentasi  pemilihan  tipe penelitian,  data  yang  dicari,  pendekatan  dalam  penelitian,  cara  pengumpulan  data hingga analisis bahan hukum untuk penarikan kesimpulan. Selain itu, sebagai penelitian normatif,  tentunya  data  yang  dicari  dalam  penelitian  ini  berupa  data  sekunder.  Data sekunder  ini  nantinya  akan  terdiri  dari  bahan  hukum  yang  mencakup  “bahan  hukum primer”,  “bahan  hukum  sekunder”,  dan  “bahan  hukum  tertier.”  Dengan  dibarengi beberapa  pendekatan  diantaranya statutory  approach,  conceptual  approach,  case approach, dan historical approach.
Sehingga,  penelitian  normatif  atau  doktrinal  yang  berbasis  kepustakaan  ini  berupaya untuk  menemukan  “satu  jawaban  yang  tepat"  atas  masalah  atau  pertanyaan  asas legalitas  dan self  plagiarism : antinomi  realitas  empiris  sebagai  proyeksi  pengaturan tindak  pidana  khusus  di  bidang  hak  cipta,  dengan  upaya  mensistematisasi  proposisi hukum dan studi institusi hukum melalui penalaran hukum atau deduksi rasional.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pengaturan Self Plagiarism Dalam Regulasi Hukum Indonesia Berdasarkan Optik Hukum Pidana
Berangkat  dari  salah  satu  adagium  usang  yakni  “ ad  recte  docendum  oportet  primum inquirere  nomina,  quia  rerum  cognition  a  nominibus  rerum  dependet”. Yang  berarti, agar  dapat  memahami  sesuatu,  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  namanya,  agar mendapatkan pengetahuan yang benar. Sehingga, untuk mendapatkan pengetahuan yang benar  mengenai  kajian  perumusan  masalah  pertama  ini  perihal  mekanisme  pengaturan self-plagiarism dari  optik  hukum  pidana,  penting  kiranya  bagi  penulis  untuk mendeskripsikan  beberapa  hal  yang  terkait  dengan  plagiarisme  dan self-plagiarism terlebih  dahulu  sebelum  akhrinya  nanti  menyimpulkan  kajian  yang  terkait  dengan perumusan masalah pertama ini .
Plagiarisme  dalam  dimensi  doktrin,  memiliki  pengertian  yang  berbeda-beda  dari masing-masing  pakar  hukum.  Namun,  dalam  kajian  ini  hemat  penulis  mengutip pendapat  dari  Burdine  L.K  yang  mendefinisikan  plagiarisme  sebagai  “perbuatan  yang terjadi  ketika  seorang  penulis  dengan  sengaja  menggunakan  karya  orang  lain  tanpa mengakui  atau  memberikan  penghargaan  kepada  penulis  aslinya”.  Dijelaskan  lebih lanjut  oleh  Burdine  bahwa  plagiarisme  tersebut  dapat  terjadi  ketika  dilakukan penyalinan  langsung  atau  parafrase  kata,  ide,  frasa,  dan  data  yang  diterbitkan sebelumnya tanpa menyebutkan sumber awalnya.
Dari  pengertian  di  atas,  selanjutnya  melahirkan  berbagai  bentuk    perbuatan  atau tindakan  “menjiplak  karya”  yang  dikualifikasikan  sebagai  jenis-jenis  perbuatan plagiarisme.  Merujuk  pada  iThenticate,  paling  tidak  ada  10  (sepuluh)  jenis  perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindakan plagiarisme, di antaranya:

## 1. Complete plagiarism
Merupakan  plagiarisme  dengan  skenario  ekstrem  ketika  seorang  peneliti  mengambil studi, manuskrip, atau karya dari peneliti lain dan menerbitkannya menjadi karya milik sendiri.

## 2. Verbatim plagiarism
Merupakan  plagiarisme  dengan  menyalin  kata-kata  dan  karya  orang  lain  tanpa memberikan atribusi, lekukan, atau tanda kutip yang tepat.
3. Unethical Collaboration
Merupakan plagiarisme dengan menggunakan karya tulis, hasil dan ide yang merupakan hasil  kolaborasi,  tanpa  menyebutkan  sifat  kolaboratif  penelitian  dan  partisipan yang terlibat .
4. Misleading Attribution
Merupakan  plagiarisme  dengan  memasukan  nama  seseorang  kedalam  daftar  penulis sementara diketahui orang tersebut tidak memiliki kontribusi dalam penulisan dan penerbitan karya.
5. Replication
Merupakan  plagiarisme  dengan  pengajuan  makalah  ke  beberapa  publikasi,  sehingga naskah yang sama diterbitkan lebih dari satu kali.
6. Repetitive Research
Merupakan  plagiarisme  dengan  pengulangan  data  atau  teks  dari  penelitian  serupa dengan metodologi serupa dalam penelitian baru tanpa atribusi yang tepat.
7. Paraphrasing
Merupakan  plagiarisme  dengan  mengambil  tulisan  orang  lain  dan  mengubah  kata-kata dalam  tulisan  tersebut  sehingga  membuatnya  seolah  sebuah  ide  atau  bahkan sebuah penelitian asli penulis, sementara diketahui bahwa itu berasal dari sumber milik penulis lain yang tidak dikutip.
8. Duplication
Merupakan  plagiarisme  dengan  menggunakan  kembali  karya  dari  studi  dan  makalah milik sendiri/pribadi yang sebelumnya telah diterbitkan tanpa atribusi.
9. Invalid Source Attribution
Merupakan  plagiarisme  ketika  peneliti  atau  penulis  mereferensikan sumber  yang  salah atau tidak ada .
10. Secondary Source
Merupakan  plagiarisme  ketika  peneliti  atau  penulis  menggunakan  sumber  sekunder (kutipan  dari  penulis  lainnya)  dengan  tidak  mencantumkan  sumber  primernya (tempat penulis aslinya mengutip).
Sedangkan,  jika  dilihat  dari  aspek  niatnya,  plagiarisme  yang  mucul  dalam  penulisan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:
Pertama, plagiarisme  yang  dilakukan  dengan  sengaja (deliberate  plagiarism) untuk membajak karya orang lain, seperti membajak isi buku orang lain atau menerjemahkan karya orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu.
Kedua, plagiarisme  yang  dilakukan  dengan  tidak  sengaja (acidental  plagiarism) disebabkan ketidaktahuan penulis tentang kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah dan tata cara atau etika penulisan ilmiah.
Dari keseleruhan jenis perbuatan atau tindakan “menjiplak karya” yang dikualifikasikan sebagai  jenis-jenis  perbuatan  plagiarism  (kecuali  jenis  plagiarisme  dalam  poin  5 ( replication), poin  6  ( repetitive  research), dan  poin  8  ( duplication) ) , standar  utama untuk  menentukan  ada  atau  tidaknya  perbuatan  plagiarisme  tersebut  didasarkan  atas
parameter utama yakni plagiarisme terjadi ketika penelitian atau karya tulis milik orang lain atau penulis lain yang dijiplak/diplagiat.
Sementara  diketahui  bahwa  dalam  konteks  doktrin  suatu  perbuatan  untuk  dianggap sebagai  plagiarisme  tidak  hanya  ditujukan  terhadap  perbuatan  menjiplak  atau mengambil  karya  orang  lain.  Melainkan,  dalam  tataran  doktrin  dikenal  juga  konsep yang  terkait  dengan  daur  ulang  teks  atau self  plagiarism ,  yang  didefinisikan  sebagai “penggunaan  kembali  sejumlah  karya  sendiri  dari  makalah  atau  presentasi  yang diterbitkan  sebagai  penelitian  baru  tanpa  merujuk  materi  aslinya”.  Dalam  definisi  lain self-plagiarism diartikan juga sebagai “ self-(or  team)  plagiarism  without  identification and acknowledgement atau self plagiarism tanpa identifikasi dan pengakuan”.
Meskipun  harus  diakui  bahwa dalam beberapa segmen diskusi, konsep self-plagiarism ini  masih  menimbulkan  perdebatan  terkait  batas-batas  apa  yang  dapat  digunakan  dari publikasi sebelumnya untuk dianggap bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindakan self- plagiarism. Bahkan  dalam  lapangan  perdebatan  lainnya self-plagiarism dianggap sebagai topik yang kontroversial. Perdebatan tersebut lahir disebabkan adanya anggapan bahwa  “ orang  tidak  dapat  mencuri  properti  mereka  sendiri,  bahkan  dalam  kasus kekayaan intelektual”.
Namun  hemat  penulis,  berangkat  dari  adagium  “ Mihi  lex  esse  von  videtur,  quae  justa non fuerit , yang berarti bahwa sesuatu yang tidak adil maka ia bukanlah hukum. Maka tidak  tepat  dan  tidak  adil  jika  menganggap  pengaturan  atas self-plagiarism menjadi sesuatu  yang  tidak  penting  atau  tidak  perlu  dimuat  dalam  suatu  norma  hukum khususnya hukum pidana hanya karena konsep tersebut dianggap kontroversial dengan batasan-batasan  yang  belum  diketahui  untuk  menilai  suatu  perbuatan  agar dikualifikasikan sebagai self-plagiarism.
Mengingat  jika  merujuk  pada  regulasi  yang  ada  saat  ini,  pengaturan  atas  suatu perbuatan  plagiarisme  hanya  ditujukan  ketika  perbuatan  menjiplak  tersebut  dilakukan atas karya milik orang lain sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnuya. Artinya, jika ketentuan dalam regulasi tersebut dikaji dengan metode argumentasi “ argumentum per-analogiam” akan  melahirkan  suatu  pertanyaan  konseptual  mengapa  perbuatan menijiplak karya pribadi atau milik sendiri tidak dianggap sebagai tindakan plagiarisme.
Pertanyaan  konseptual  tersebut  lahir  atas  dasar  landasan  filosofis  dan  tujuan  dari dilarangnya  tindakan  plagiarisme  yang  dapat  memberi  keuntungan  kepada  pelaku plagiarisme  (terhadap  karya  milik  orang  lain)  berupa  “nilai”  atau  “kredit  poin”  dari cara-cara  yang  tidak  etis  terhadap  penerbitan  suatu  karya  tulis  atau  karya  ilmiah. Sementara di sisi lain diketahui bahwa dalam hal terjadinya self-plagiarism dampak atas larangan yang berupa perolehan “nilai” atau “kredit poin” dari cara-cara yang tidak etis terhadap penerbitan suatu karya tulis atau karya ilmiah juga dapat tercapai.
Contoh  yang  dapat  diambil  sebagai  gambaran  guna  pemahaman  yang  lebih  mendalam atas  penjelasan  di  atas,  kirannya  dapat  dijabarkan  pada  ilustrasi  berikut. Pertama, ilustrasi plagiarisme yang dikenal dan diatur saat ini dalam regulasi hukum di Indonesia. Subjek A adalah seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi yang menerbitkan karya tulis  ilmiah  hasil  penelitian  di  salah  satu  jurnal  terakreditasi  Sinta  2  milik  instansi pemerintahan  dan  berhasil  mendapatkan  kredit  25  poin  atas  penerbitan  jurnal  tersebut yang digunakan untuk keperluan dalam pengurusan kepangkatan. Dalam perjalanannya,
ternyata  diketahui  bahwa  jurnal  yang  diterbitkan  oleh  subjek A dan  berhasil mendapatkan kredit poin tersebut adalah hasil penelitian milik orang lain  yakni subjek B. Dari ilustrasi di atas, perbuatan subjek A memenuhi rumusan dalam Pasal 1 ayat (1) Permendiknas  No.  17  Tahun  2010,  sehingga  perbuatan  subjek A diakualifikasikan sebagai  tindakan  plagiarsime  dan  berdampak  pada  pemberiaan  sanksi.  Bahkan  dalam konteks yang lebih serius, perbuatan subjek A berdasarkan “interpretasi sistematis atau logis” dapat diterapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 dan Ketentuan Pidana Pasal  112  UUHC,  sepanjang  subjek B melakukan  pengaduan  atas  perbuatan  yang dilakukan oleh subjek A. Sehingga dapat ditegaskan bahwa perbuatan plagiarisme yang memberi keuntungan berupa “memperoleh kredit” atau “nilai” sebagaimana ilustrasi di atas,  dalam regulasi  hukum  Indonesia  hal tersebut  diatur  dan  memberi  dampak berupa sanksi  etik  (jika  merujuk  pada  Permendiknas  No.  17  Tahun  2010)  dan  sanksi  pidana (jika merujuk pada UUHC).
Kedua, ilustrasi self-plagiarism yang  tidak  dikenal  dan  tidak  diatur  saat  ini  dalam regulasi hukum di Indonesia. Subjek A adalah seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi  yang  menerbitkan  karya  tulis  ilmiah  hasil  penelitian  di  salah  satu  jurnal terakreditasi  Sinta  2  milik  instansi  pemerintahan  dan  berhasil  mendapatkan  kredit  25 poin atas penerbitan jurnal tersebut yang digunakan untuk keperluan dalam pengurusan kepangkatan.  Dalam  perjalanannya,  ternyata  diketahui  bahwa  jurnal  yang  diterbitkan oleh  subjek A dan  berhasil  mendapatkan  kredit  poin  tersebut,  sebelumnya  telah diterbitkan juga pada jurnal lain dan berhasil mendapat kredit poin yang sama.
Dari  ilustrasi  di  atas,  perbuatan  subjek A berdasarkan  parameter  regulasi  hukum  di Indonesia nyatanya tidak dapat diberikan sanksi (baik etik maupun pidana). Mengingat, jika merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Permendiknas No. 17 Tahun 2010, diketahui bahwa ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan atau terpenuhi ketika perbuatan memplagiasi atau menjiplak dilakukan terhadap karya milik orang lain, yang secara expressive verbis diatur bahwa:
Plagiat  adalah  perbuatan  secara  sengaja  atau  tidak  sengaja  dalam  memperoleh  atau mencoba  memperoleh  kredit  atau  nilai  untuk  suatu  karya  ilmiah, dengan  mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai
Ketidakmampuan  regulasi  hukum  Indonesia  dalam  penerapan  sanksi  atas  perbuatan plagiarisme  terhadap  subjek A pada  ilustrasi  ke-2  tersebut,  hal  ini  kirannya  sama  jika penerapan  hukum  diupayakan  dengan  penggunaan  ketentuan  dalam Pasal  44  dan Ketentuan  Pidana  Pasal  112  UUHC.  Mengingat,  dalam  UUHC  sendiri  terdapat konstruksi  Pasal  120  UUHC  yang  memberlakukan  seluruh  ketentuan  pidana  dalam UUHC  adalah  delik  yang  bersifat  aduan (klacht  delic) .  Pemberlakuan  delik  yang bersifat  aduan  ini  membawa  konsekuensi  yuridis  bahwa  delik  pelanggaran  hak  cipta khususnya  dalam  kajian  ini  yang  terkait  dengan  perbuatan  atau  tindakan  plagiarisme, hanya dapat diproses ketika adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak korban.
Sementara diketahui bahwa subjek A pada poin ilustrasi ke-2 melakukan perbuatan atau tindakan  plagiarisme  yang  ditujukan  atas  karya  pribadi  miliknya.  Tentunya,  hal  ini melahirkan  suatu  dialektika  tersendiri  terkait  dengan  siapa  yang  menjadi  korban  atas perbuatan atau tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh subjek A tersebut.
Dari kedua ilustrasi di atas ketika dihubungkan dengan fokus kajian dalam sub-bab ini terkait dengan pengaturan self plagiarism dalam regulasi hukum Indonesia berdasarkan optik  hukum  pidana,  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  sebagai  berikut. Pertama, pengaturan self-plagiarism dari optic hukum pidana Indonesia tidak diatur sama  sekali karena  keseluruhan  aturan  yang  ada  terkait  perbautan  atau  tindakan  menjiplak  dan memplagiasi  suatu  karya  untuk  dikategorikan  sebagai  plagiarisme  masih  meletakan unsur atau parameter utama yang harus terpenuhi yakni unsur “karya milik orang lain”. Di mana, frasa “orang lain” tersebut berdasarkan “interpretasi gramatikal” memiliki arti “manusia yang berbeda atau tidak sama”.
Kedua, self-plagiarism dari  optic  hukum  pidana  saat  ini  hanya  memiliki  pengertian yang  terbatas  pada  aspek  “ social  definition  of  crime” karena  hanya  terdapat  pada tataran  doktrin  hukum  pidana  semata  dan  tidak  terdapat  dalam  perundang-undangan hukum pidana agar dapat dikualifikasikan sebagai pengertian yang bersifat yuridis atau “ legal definition of crime”. Sehingga, dengan tidak diaturnya perbuatan self-plagiarism dalam  hukum  pidana  Indonesia,  hal  ini  memberi  konsekuensi  yuridis  bahwa  ketika dalam  perjalanannya  terjadi  tindakan  atau  perbuatan  yang  memenuhi  kualifikasi  untuk diartikan  sebagai self-plagiarism dari  sudut  pandang  doktrin  hukum  pidana,  kepada pelakunya tidak dapat  dituntut dan dijatuhi  sanksi pidana  atas  tindakan  melanggar hak cipta tersebut dikarenakan dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas masih diberlakukan  secara  ketat  dengan  4  (empat)  parameter  utamanya  sebagai  standarisasi pemberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana nasional.
Dari  kedua  poin  kesimpulan  tersebut,  tentunya  masih  melahirkan  pertanyaan  lanjutan yang  penting  untuk  dikaji  kaitannya  dengan  bagaimana  tawaran  proyeksi  pengaturan self-plagiarism tersebut  yang  ditujukan  selain  untuk  penerapan  aturan  pidana  kepada pelakunya  atas  tindak  pidana  pelanggaran  hak  cipta  yang  dilakukan  disatu  sisi,  di  sisi lainnya juga ditujukan sebagai solusi atas problem hukum atas ketiadaan aturan terkait self-plagiarism dalam  hukum  pidana  di  Indonesia  yang  dapat  diterapkan  dalam peraturan  positif  kaitannya  dengan  pelanggaran  hak  cipta.  Sehingga,  untuk  menjawab pertanyaan lanjutan tersebut hemat penulis mengkajinya pada sub-bab selanjutnya.
Proyeksi  Pengaturan Self  Plagiarism Sebagai  Tindak  Pidana  Khusus  Di  Bidang Hak Cipta Pada Masa Mendatang Self-plagiarism sebagai  suatu  perbuatan  menjiplak  atau  menduplikasi  karya  sendiri dengan  tujuan  untuk  “memperoleh  kredit”  atau  “nilai”  sebagaimana  yang  telah dikemukakan  dalam  sub-bab  sebelumnya,  diketahui  bahwa  mekanisme  pengaturannya belum dikenal atau tidak terdapat sama sekali dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.  Dengan  kata  lain,  mekanisme  pengaturan self-plagiarism saat  ini  dalam konteks hukum positif Indonesia masuk pada kategori “non-liquet”.
Sementara  diketahui  bahwa  dalam  dimensi  praktik-empiris, self-  plagiarism sebagai suatu  perbuatan  menjiplak  atau  menduplikasi  karya  sendiri  dengan  tujuan  untuk “memperoleh kredit” atau “nilai” memiliki dampak merugikan yang bahkan lebih besar apabila dibandingkan dengan konsep plagiarisme yang dikenal saat ini dalam peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  (Permendiknas  No.  17  Tahun  2010  dan  UUHC). Argumentasi penulis untuk menyatakan dampak dari self- plagiarism yang bersifat lebih besar  jika  dibandingkan  dengan  konsep  plagiarisme  yang  dikenal  saat  ini  dalam
peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  paling  tidak  didasarkan  atas  2  (dua)  hal utama.
Pertama, self-  plagiarism memiliki  kerugian  yang  bersifat  ganda  jika  dibandingkan dengan  konsep  plagiarisme  yang  dikenal  dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia saat ini. Mengingat, plagiarisme yang umum dan diatur dalam regulasi hukum di Indonesia hanya akan “memperoleh kredit” atau “nilai” keuntungan sebanyak 1 (satu) kali kepada pelakunya atas setiap karya yang dijiplak/diplagiat. Hal ini berbeda dengan self-plagiarism yang  dapat  “memperoleh  kredit”  atau  “nilai”  sebanyak  lebih  dari  1 (satu)  kali  kepada  pelakunya  untuk    setiap  karya  yang  dijiplak/diplagiat,  tergantung sebanyak apa pelaku melakukan duplikasi.
Kedua, self-  plagiarism memiliki  kerugian  yang  bersifat  abstrak  (tidak  dapat  diukur) jika dibandingkan dengan konsep plagiarisme yang dikenal dalam peraturan perundang- undangan  di  Indonesia  saat  ini.  Mengingat,  plagiarisme  yang  umum  dan  diatur  dalam regulasi  hukum  di  Indonesia  meletakan  posisi  korban  secara  konkret  yakni  terhadap subjek  yang  karyanya  diplagiasi.  Hal  ini  berbeda  dengan self-plagiarism yang  sampai saat  ini  belum  memiliki  kejelasan  pengaturan  (abstrak)  terhadap  posisi  korban  dan subjek siapa atau seperti apa yang dirugikan atas tindakan tersebut.
Sehingga  dengan  pertimbangan  atas  dampak  dari self-  plagiarism sebagaimana  yang dikemukakan  di  atas.  Hemat  penulis,  memberikan  proyeksi  untuk  mengatur  perbuatan self- plagiarism tersebut sebagai suatu tindak pidana. Argumentasi  ini penulis dasarkan atas  “ajaran  proporsionalitas  dalam  hukum  pidana”  dengan  pertimbangan,  bahwa  jika plagiarisme  dengan  dampak  yang  lebih  kecil  apabila  dibandingkan  dengan self- plagiarism saat ini diatur sebagai suatu tindak pidana khusus di bidang hak cipta. Maka, tidak  adil  kirannya  jika self-  plagiarism tidak  turut  pula  diatur  sebagai  suatu  tindak pidana  khusus  di  bidang  hak  cipta  mengingat  dampaknya  yang  lebih  besar  apabila dibandingkan dengan plagiarisme itu sendiri.
Namun,  untuk  mengkualifikasikan  perbuatan self-  plagiarism sebagai  suatu  tindak pidana atau yang dalam dimensi doktrin diartikan sebagai “kriminalisasi”, tentunya ada beberapa hal yang harus ditegaskan oleh penulis di antaranya standarisasi asas legalitas yang  digunakan  untuk  mengkualifikasikan self-  plagiarism sebagai  tindak  pidana, parameter  kriminalisasi  kaitannya  dengan self-  plagiarism, parameter  suatu  perbuatan untuk  dianggap  sebagai self-  plagiarism, serta  bentuk  proyeksi  pengaturan self- plagiarism tersebut  dalam  hukum  pidana positif  yang  keseluruhan atas  masing-masing poin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
Pertama, standarisasi  asas  legalitas  yang  digunakan  untuk  mengkualifikasikan self- plagiarism sebagai  tindak  pidana.  Syarat  pertama  dan  yang  paling  utama  untuk menindak  suatu  perbuatan  tercela  (tindak  pidana),  kirannya  harus  ada  terlebih  dahulu suatu  ketentuan  dalam  undang-undang  pidana  yang  merumuskan  perbuatan  tercela (tindak  pidana)  dimaksud  yang  disertai  dengan  ancaman  berupa  sanksi  terhadapnya. Argumnetasi  tersebut,  pada  hakekatnya  merupakan  landasan  pemikiran  yang melatarbelakangi  lahirya  asas  legalitas  dalam  hukum  pidana.  Artinya,  dalam  konteks tindak pidana kaitannya dengan asas legalitas tersebut,  mensyaratkan terikatnya  hakim pada undang-undang dengan tujuan agar  penegakan hukum pidana dijalankan  menurut cara yang telah diatur sebelumnya.
Mengenai  makna  dan  standarisasi  yang  terkandung  dari  asas  legalitas  ini,  penulis merujuk  pada  apa  yang  diemukakan Hiariej dengan  mengutip  pendapat Machteld Boot, di antaranya:
Pertama, prinsip nullum  crimen, noela  poena sine lege  praevia. Artinya,  tidak ada  perbuatan  pidana,  tidak  ada  pidana  tanpa  undang-undang  sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
Kedua, prinsip nullum crimen, noela poena sine lege scripta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis.
Konsekuensinya dari makna ini mengharuskan semua ketentuan pidana termuat dalam undang-undang tertulis.
Ketiga, prinsip nullum  crimen,  noela  poena  sine  lege  certa. Artinya,  tidak  ada perbuatan  pidana,  tidak  ada  pidana  tanpa  undang-undang  yang  jelas. Konsekuensi  selanjutnya  dari  makna  ini  adalah  bahwa  rumusan  perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum.
Keempat, prinsip nullum  crimen,  noela  poena  sine  lege  stricta. Artinya,  tidak ada  perbuatan  pidana,  tidak  ada  pidana  tanpa  undang-undang  yang  jelas. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi.
Sehinga  dari  apa  yang  penulis  uraikan  di  atas  kaitannya  dengan  standarisasi  asas legalitas  tersebut,  ketika  dihubungkan  dengan  tujuan  untuk  mengkualifikasikan self- plagiarism sebagai  tindak  pidana,  kiranya  dapat  ditegaskan  bahwa  nantinya  dalam konteks  peraturan  hukum  pidana  positif,  perbuatan self-  plagiarism hanya  dapat diartikan  atau  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  sepanjang  telah  diatur  dalam undang-undang  pidana  sebelumnya (praevia) ,  pengaturan self-  plagiarism sebagai tindak  pidana  hanya  terdapat  dalam  peraturan  hukum  pidana  yang  tertulis (scripta) , norma yang memuat aturan terkait self- plagiarism dirumuskan secara jelas (certa) dan tidak boleh menganalogikan perbuatan lain untuk dianggap mencocoki rumusan tindak pidana self-  plagiarism ketika  perbuatan  tersebut  telah  dikualifikasikan  sebagai  suatu tindak pidana (stricta) .
Kedua, parameter  kriminalisasi  kaitannya  dengan self-plagiarism. Suatu  perbuatan yang  akan  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana,  maka  dibutuhkan  adanya  parameter untuk  menilai  apakah  perbuatan  tersebut  layak  atau  tidak  untuk  dikriminalisasikan. Dalam kajian ini parameter kriminalisasi yang dijadikan sebagai patokan, merujuk pada standar  yang  diberikan  dari  hasil  symposium  hukum  pidana  yang  sekaligus dihubungkan  dengan  penilaian  atas  perbuatan self-plagiarism tersebut,  dengan  kajian sebagai berikut.
Pertama, kriteria  umum  perbuatan  tidak  disukai  atau  dibenci  masyarakat  karena mendatangkan  kerugian  dan  korban.  Penentuan  suatu  perbuatan  yang  dilarang  dan dijadikan sebagai  tindak pidana,  sejatinya  merupakan  pengertian  yang  ditujukan  untuk menggambarkan  maksud  dari  frasa  kata  kriminalisasi  dalam  teori-teori  kebijakan hukum  pidana.  Apabila  dihubungkan  dengan  perbuatan self-plagiarism ,  seyogyanya doktrin ini berlaku secara absolut mengingat dalam UUHC, sama sekali tidak mengatur
dan  memberi  ancaman  pidana  bagi  barang  siapa  atau  setiap  orang  yang  melakukan perbuatan self-plagiarism tersebut.
Dalam poin ini yang ingin ditegaskan oleh penulis kaitannya dengan self-plagiarism dan kriteria  poin  pertama  tersebut,  bahwa  pada  dasarnya  perbuatan  atau  tindakan memplagiasi  karya  milik  pribadi  adalah  perbuatan  yang  berdampak  pada  timbulnya kerugian  berupa  lahinrnya  para  ilmuan-ilmuan  Indonesia  yang  hanya  memiliki  gelar tanpa  dibarengi  pengetahuan  yang  holistik  karena  mental  yang  terbentuk  untuk menghasilkan suatu karya, dilakukan dengan cara megambil atau menduplikasi ide dan karya yang sudah dipublikasi sebelumnya. Pada tataran yang lebih serius, dampak atas lahirnnya  ilmuan  sebagaimana  yang  disampaikan  sebelumnya,  akan  memberi  dampak juga  terhadap  mahasiswa  yang  dibimbing  atau  menimba  ilmu  dari  ilmuan-ilmuan tersebut  apabila  ilmuan  yang  dimaksud  adalah  seorang  pendidik.  Pada  akhirnya perbuatan self-plagiarism yang hanya menguntungkan diri pribadi seorang “duplikator” tersebut,  akan  memberi  efek  tidak  saja  pada  dimensi  pendidikan  Indonesia,  melainkan berdampak pula pada lahirnya korban berupa terciptanya generasi sumber daya manusia Indonesia yang tidak berkualitas.
Dalam  lapangan  dampak  yang  lainnya,  perbuatan self-plagiarism tersebut  juga melahirkan korban dan memberi efek sosial yang negatif pada lembaga penerbit tulisan atau  karya  ilmiah  yang  kehilangan  integritas  karena labeling yang  dapat  diberikan sebagai  penerbit  yang  tidak  berkualitas  khususnya  pada  tahap review yang  dilakukan karena  meloloskan  penerbitan  atas  suatu  tulisan  yang  sama,  yang  sebelumnya  telah diterbitkan  oleh  lembaga  penerbitan  lainnya.  Bahkan  dalam  kondisi  yang  demikian, lembaga  penerbit  tulisan  atau  karya  ilmiah  bukan  saja  dapat  kehilangan  intergritas sebagaimana  yang  dimaksud  di  atas.  Melainkan,  hal  ini  dapat  berdampak  pada penurunan  status  penilaian  (akreditasi)  lembaga  tersebut  yang  dianggap  gagal  dalam mengimpementasikan nilai etika dan kejujuran akademik.
Akhrinya dapat disimpulkan bahwa self-plagiarism sebagai suatu perbuatan  yang akan diproyeksikan  untuk  kriminalisasi,  memenuhi  konstruksi  dalam  kriteria  poin  pertama tersebut. Hal ini didasarkan bukan saja pada lahirnya kerugian dan korban sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Melainkan, sebagai suatu perbuatan yang melanggar etika dan  kejujuran  akademik,  hipotesis  penulis  perbuatan self-plagiarism tersebut  pastinya dibenci oleh masyarakat secara umum, khususnya pada tataran peneliti dan masyarakat akademik.
Kedua, kriteria  perbandingan  biaya  dan  hasil. Self-plagiarism sebagaimana  yang  telah penulis jelaskan pada kajian sebelumnya, sekirannya hal tersebut tidak terlalu dianggap perlindungannya  mengingat  dampak  yang  diberikan  tidak  secara  kasat  mata  dapat dilihat  atau  ditakar  sebagaimana  pelanggaran  terhadap  hak  ekonomi  yang  terdapat  di dalam  UUHC.  Apabila  demikian,  kiranya  ada  hal  yang  luput  dipahami  bahwa self- plagiarism sebagai pelanggaran hak moral, sejatinya memiliki nilai kerugian yang jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan pelanggaran hak ekonomi atas suatu ciptaan.
Kerugian yang lebih besar sebagaimana penulis maksud di atas, paling tidak didasarkan selain self-plagiarism yang kerugiannya tidak dapat ditakar  oleh nominal secara nyata. Hal lain  yang juga harus diperhitungkan dari perbuatan self-plagiarism adalah dampak terhadap  lahinrnya  para  ilmuan-ilmuan  Indonesia  yang  hanya  memiliki  gelar  tanpa dibarengi pengetahuan yang holistik karena mental yang terbentuk untuk menghasilkan
suatu  karya  dilakukan  dengan  cara  megambil  atau  menduplikasi  ide  dan  karya  yang sudah dipublikasi sebelumnya.
Tentunya,  dengan  dampak  dan  kerugian  yang  lebih  besar  tersebut  kirannya  tidak  akan sebanding  apabila  ketentuan  dalam  perlindungan  hak  cipta  yang  terdpat  di  dalam UUHC,  dilakukan  perbaikan  dan  penambahan  beberapa  bentuk  perbuatan  baru  yang penulis  rekomendasiakan  dalam  rangka  mencegah  dan  menanggulangi  kerugian tersebut.  Sehingga,  dengan  penjelasan  di  atas  kirannya  dapat  disimpulkan  bahwa self- plagiarism sebagai  suatu  perbuatan  yang  akan  diproyeksikan  untuk  kriminalisasi, memenuhi  standar  dalam  kriteria  pada  poin  ini  kaitannya  dengan  parameter  yang ditekankan atas perbandingan biaya dan hasil yang ditimbulkan.
Ketiga, kriteria mengingat kemampuan aparat penegak hukum. Self-plagiarism sebagai suatu perbuatan yang akan diproyeksikan untuk kriminalisasi, kirannya perlu ditegaskan kembali  oleh  penulis  bahwa  hingga  saat  ini  belum  ada  satupun  kasus  yang  ditangani dengan penerapan hukumnya yang mengacu pada  UUHC.
Hemat penulis, hal ini paling tidak disebabkan oleh beberapa faktor utama dengan salah satu yang paling berperan adalah kekosongan aturan hukum yang mengatur secara tegas untuk  mengkualifikasikan  perbuatan self-plagiarism sebagai  suatu  tindak  pidana.  Atas dasar  tersebutlah,  di  dalam  poin  ini  penulis  mencoba  untuk  menawarkan  beberapa  hal utama.
Tawaran  pertama, dalam  pembentukan  aturan  di  masa  mendatang  terhadap  perbuatan self-plagiarism ,  kirannya  frasa  kata  “plagiarisme”  harus  dicantumkan  secara  tegas dalam  UUHC. Tawaran  kedua , pengaturan  mengenai  jenis  delik  di  dalam  UUHC dirubah  menjadi  jenis  delik  biasa.  Mengingat  apabila  jenis  yang  digunakan  UUHC kedepannya adalah jenis delik biasa, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari hal  tersebut  diantaranya  adanya  peran  aktif  aparat  penegak  hukum  untuk menindaklanjuti  apabila  mengetahui  adanya  perbuatan self-plagiarism tersebut  disatu sisi, serta dapat melibatkan masyarakat secara langsung dalam hal membuat laporan atas terjadinya self-plagiarism tersebut di sisi lain.
Mengingat, dengan mengikut sertakan masyarakat untuk terlibat langsung dalam usaha penanggulangan self-plagiarism sebagai  tindak  pidana  hak  cipta,  maka  secara  tidak langsung akan menjadi sarana preventif yang mengedukasi masyarakat mengenai betapa pentingnya  penghargaan  terhadap  hak  cipta  yang  memiliki  pengaruh  sentral  tidak  saja bagi  pribadi  pencipta/pemegang  hak  cipta,  namun  berpengaruh  pula  terhadap perekonomian  negara.  Sehingga,  dengan  model  delik  biasa  ini  nantinya  selain  bersifat “ hygiene criminal” disatu sisi sebagai sarana pencegahan dan “ politik kriminil” sebagai sarana penanggulangan yang lebih efektif di sisi lain, hal ini akan membawa pengaruh terhadap  perubahan  paradigma  pragmatis  masyarakat  agar  lebih  bijak  dalam menggunakan karya cipta milik orang lain.
Tawaran ketiga, pasca kedua faktor di atas telah terpenuhi. Hal lain yang juga penting untuk  diperhitungkan  dalam  rangka  memenuhi  kriteria  poin  ketiga  ini  dan  tujuan pembentukan  UUHC  di  masa  mendatang,  kirannya  perlu  untuk  ditekankan  pada pemberian sanksi pidana yang tegas kepada duplicator atau subjek yang melakukan self- plagiarism . Sehingga, dengan adanya sanksi yang tegas tersebut kirannya dapat menjadi solusi  dari  dua  faktor  yang  turut  menyumbang  peran  dari  masifnya self-plagiarism,
yakni  faktor  ketiadaan  ketentuan  pidana,  dan  faktor  lahirnya  anggapan  bahwa  “ self- plagiarism bukanlah  merupakan  sesuatu  yang  dilindungi  dengan  hanya  diatur  pada  1 (satu) pasal yang mengancam perbuatan tersebut di dalam UUHC.”
Sehingga dari ketiga poin di atas, kirannya dapat disimpulkan bahwa pada poin kriteria ketiga  ini  yang  terkait  kemampuan  aparat  penegak  hukum  kirannya  dapat  teratasi apabila dalam pembentukan UUHC kedepannya hemat penulis mempertimbangkan apa yang menjadi poin masukan tersebut. Sehingga, kesan ketidakmampuan aparat penegak hukum  sebagai  argumentasi  yang  mengindikasi  penambahan  beberapa  bentuk-bentuk baru perbuatan plagairisme di dalam aturan UUHC masa mendatang tidak lagi menjadi suatu masalah.
Keempat, kriteria perbuatan menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa. Penjelasan pada  kriteria  ini  yang  ditujukan  nuntuk  menghubungkan  perbutan self-plagiarism dengan kriteria kriminalisasi berupa perbuatan menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa,  kirannya  akan  dijelaskan  terlebih  dahulu  terkait  dengan  apa  sejatinya  yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri. Secara sederhana, cita-cita dari berdirinya Negara Indonesia kiranya dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  (UUD  NRI  1945)  khususnya  pada  bagian  pembukaan  alenia  ke-4  (empat) yang menyatakan bahwa:
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia……
Dari penggalan teks pembukaan UUD NRI 1945 alenia ke-4 (empat) tersebut, kirannya dipahami  bahwa  dari  serangkaian  cita-cita  berdirinya  Negara  Indonesia  salah  satunya adalah  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Dalam  praktik  kenegaraan,  untuk mencapai  cita-cita  tersebut,  pemerintah  melahirkan  beberapa  program  dan  terobosan salah satunya selain dengan pendidikan wajib 9 tahun, juga memberi relokasi 20% dari total  Anggaran  Pendapatan  dan  Pembelanjaan  Negara  (APBN)  yang  ditujukan  untuk memajukan pendidikan di  Indonesia  sebagai  salah satu  bentuk  nyata  pelaksanaan  cita- cita negara mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut.
Namun  kirannya  dipahami  bahwa  selain  dari  program  yang  disebutkan  di  atas,  dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai cita-cita negara hakekatnya tidak akan cukup dengan hal tersebut saja. Mengingat, dalam perjalannya ada banyak faktor yang mempengaruhi  mengapa  cita-cita  mencerdakan  kehidupan  bangsa  tersebut  dapat terhambat yang salah satunya dipengaruhi oleh perbuatan self-plagiarism . Argumentasi penulis  yang  menyatakan  bahwa  perbuatan self-plagiarism sebagai  salah  satu  faktor penghambat cita-cita  mencerdaskan bangsa Indonesia  tersebut, paling  tidak didasarkan pada dampak dari perbuatan tersebut yang kerugiannya tidak dapat ditakar oleh nominal secara  nyata  yang  pada  gilirannya  nanti  berdampak  pula  terhadap  lahinrnya  para ilmuan-ilmuan Indonesia yang hanya memiliki gelar tanpa dibarengi pengetahuan yang holistic  karena  mental  yang  terbentuk  untuk  menghasilkan  suatu  karya  dilakukan dengan  cara  megambil  atau  menduplikasi  ide  dan  karya  yang  sudah  dipublikasi sebelumnya.
Sehingga, dengan penjelasan di atas kirannya dapat disimpulkan bahwa perbuatan self- plagiarism sejatinya  memenuhi  standar  dalam kriteria  pada  poin  ini  sebagai  perbuatan menghambat  atau  menghalangi  cita-cita  bangsa  sehingga  perlu  kirannya  diatur  dalam suatu regulasi yang tegas dan terperinci.
Sehingga dari  keseluruhan kriteria dan penjelasan atas  masing-masing kriteria  tersebut di  atas  yang  oleh  penulis  dijadikan  sebagai  parameter  kriminalisasi,  kirannya  dapat disimpulkan bahwa perbuatan self-plagiarism memenuhi standar untuk dikualifikasikan sebagai  suatu  tindak  pidana.  Namun,  kendatipun  demikian  hemat  penulis  untuk memenuhi kualifikasi certa dan strcita dalam asas legalitas kaitannya dengan perbuatan self-plagiarism tersebut,  penting  kirannya  untuk  menguraikan  pula  terkait  dengan batasan-batasan  yang  dapat  menentukan  suatu  perbuatan  untuk  dianggap  sebagai self- plagiarism yang akan dijelaskan lebih lanjut pada poin sub-bab selanjutnya.
Ketiga, parameter  suatu  perbuatan  untuk  dianggap  sebagai self-  plagiarism. Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  dalam  poin  kajian  sebelumnya  bahwa  pengaturan self-plagiarism saat  ini  dalam  konteks  hukum  positif  Indonesia  masuk  pada  kategori “non-liquet”. Salah  satu  penyebab  utama  dari  berbagai  faktor  yang    ada  kaitannya dengan  kekosongan  hukum  aturan  mengenai self-plagiarism tersebut,  disebabkan konsep self-plagiarism ini masih menimbulkan perdebatan terkait batas-batas apa yang dapat  digunakan  dari  publikasi  sebelumnya  untuk  dianggap  bahwa  perbuatan  tersebut bukanlah  tindakan self-plagiarism. Untuk  itu,  hemat  penulis  dalam  poin  kajian  ini mencoba  untuk  merumuskan  parameter  apa  saja  yang  dapat  menentukan  sekaligus menjadi batasan suatu perbuatan untuk dianggap sebagai self-plagiarism, yang nantinya akan  ditujukan  pula  sebagai  salah  satu  bagian  dari  proyeksi  kriminalisasi  terhadap perbuatan selv-plagiarism tersebut.
Dari  berbagai  bentuk self-plagiarism yang  ada  dan  dikenal  dalam  konteks  doktrin hukum saat ini, hemat penulis hanya akan memasukan beberapa parameter utama self- plagiarism tersebut  yang  akan  diproyeksikan  dalam  pembentukan  UUHC  di  masa mendatang, di antaranya yakni:
Pertama, Redundant and Duplicate (Dual) Publications. Dalam jenis ini, yang termasuk perbuatan self-plagiarism adalah  ketika  penulis  melakukan  penerbitan  terhadap  dua karya yang sama di 2 (dua) atau lebih penerbit (dual/duplicate publications) . Termasuk dalam  bentuk  perbuatan  ini  adalah  menggunakan  kembali  sebagian  dari  data  yang diterbitkan sebelumnya dalam publikasi baru (redundant publications).
Kedua, Data Fragmentation (Salami Slicing). Dalam jenis ini, yang termasuk perbuatan self-plagiarism adalah  menerbitkan  karya  ilmiah  atau  tulisan  dengan  cara  membagi berbagai  data  (dipecah/dipisah)  menjadi  bagian-bagian  kecil  untuk  diterbitkan  secara terpisah, sementara diketahui bahwa data tersebut berasal dari 1 (satu) orang dengan 1 (satu) penelitian yang sama.
Ketiga, Text recycling. Dalam jenis ini, yang termasuk perbuatan self-plagiarism adalah daur  ulang  teks  atau  penyalinan  bagian  dari  karya  seseorang  yang  diterbitkan sebelumnya,  terutama  ketika studi  mencakup  "metodologi  yang  hampir  identik,  ulasan literatur,  diskusi,  dan  materi  tekstual  serupa  atau  identik  lainnya".  Ini  dapat didefinisikan  secara  sederhana  sebagai  penggunaan  kembali  bagian  teks  oleh  penulis yang telah muncul sebelumnya dalam karya lain.
Keempat,  Copyright  Infringement. Dalam  jenis  ini,  yang  termasuk  perbuatan self- plagiarism adalah bentuk penerbitan karya milik pribadi dengan cara menduplikat, baik dengan  metode ,redundant  and  duplicate  (dual)  publications,  data  fragmentation (salami  slicing), maupun text  recycling, yang  diketahui  bahwa  hak  cipta  atas  karya pribadi dari subjek tersebut (termasuk hak reproduksi) berada pada penerbit.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  tawaran  proyeksi  kriminalisasi  suatu perbuatan  untuk  dianggap  sebagai self-plagiarism pada  UUHC  di  masa  mendatang, Batasan-batasan  atas  perbuatan  tersebut  terdiri  dari ,redundant  and  duplicate  (dual) publications,  data  fragmentation  (salami  slicing),  text  recycling, dan copyright infringement.
Keempat, proyeksi  pengaturan self-  plagiarism dalam  hukum  pidana  positif.  Hemat penulis, bentuk proyeksi atas tawaran pengaturan self- plagiarism sebagai tindak pidana khusus  di  bidang  hak  cipta  yang  nantinya  termuat  dalam  UUHC,  terdiri  atas  beberapa poin  utama  sebagai  berikut. Pertama, permusan  aturan  baru  yang  akan  diterapkan  di masa  mendatang  dengan  mekanisme penal  reform atau  reformulasi  total  pada  tahap formulasi  kebijakan  hukum  pidana.  Dalam  poin  pertama  ini,  penulis  menyimpulkan bahwa  dalam  mekanisme  pembentukan  aturan  terkait  dengan self-  plagiarism sebagai tindak  pidana  khusus  di  bidang  hak  cipta,  hal  ini  dilakukan  bukan  dengan  mekanisme reformulasi  parsial  atau  merubah  dan  menambah  beberapa  aturan  dan  ketentuan  baru pada uu sebelumnya yakni UUHC, melainkan dengan cara reformulasi total.
Argumentasi  penulis  untuk  menyarankan  hal  tersebut  paling  tidak  di  dasarkan  pada kondisi  perubahan  dinamika  masyarakat  yang  ada  saat  ini,  kirannya  ketentuan  yang terdapat  di  dalam  UUHC  sudah  lebih  dari  50%  tidak  lagi  sesuai  dengan  kebutuhan hukum  yang  ada.  Artinya,  hal  ini  tidak  saja  berlaku  pada  perbuatan self-plagiarism semata melainkan meliputi pula beberapa bentuk perbuatan lain yang diartikan sebagai pelanggaran hak cipta.
Kedua, penambahan  beberapa  rumusan  yang  terkait dengan  sanksi pidana  dan bentuk- bentuk  baru  perbuatan  plagiarisme  pada  aturan  yang  akan  dibentuk.  Penjelasan mengenai  poin  ini  yang  terkait  dengan  penambahan  rumusan  sanksi  pidana,  hemat penulis  hal  ini  ditujukan  untuk  memberi  rekomendasi  dan  masukan  agar  dalam  aturan yang dibentuk nantinya sanksi atas perbuatan self- plagiarism sebagai dengan ancaman pidananya  tidak  saja  dirumuskan  pada  satu  pasal  sebagaimana  yang  terdapat  di  dalam UUHC.  Melainkan,  hal  ini  nantinya harus  dirumuskan  kembali  dengan mempertimbangkan beberapa ancaman pidana  yang terdiri dari beberapa pasal sebagai alternatif ketika satu rumusan sanksi tidak dapat diterapkan kepada duplikator.
Sedangkan,  untuk  penambahan  bentuk-bentuk  baru  perbuatan  plagiarisme  tersebut, penulis memberi rekomendasi untuk menambah bentuk plagiarisme yang terkait dengan self-plagiarism dengan  batasan-batasan  atas  perbuatan  tersebut  yang  terdiri  dari redundant  and  duplicate  (dual)  publications,  data  fragmentation  (salami  slicing),  text recycling, dan copyright infringement.
Ketiga, perubahan  jenis  delik  dalam  rangka  harmonisasi  aturan  dan  penyelesaian beberapa  faktor-faktor  utama  yang  melandasi  terjadinya self-  plagiarism .  Penjelasan mengenai poin ini yang terkait dengan perubahan jenis delik, kirannya penulis fokuskan pada ketentuan yang terdapat di dalam UUHC agar jenis delik aduan yang ada saat ini
dirubah dengan  jenis delik biasa. Hal ini, selain dapat membantu aparat penegak hukum dalam proses pengusustan kasus self- plagiarism tanpa harus melalui rentetan fase yang rumit  sehingga  menghilangkan  peran  aktivnya.  Hal  lain  yang  juga  menjadi pertimbangan  dengan  dirumuskannya  jenis  delik  menjadi  delik  biasa  akan  memberi solusi dari faktor utama perbuatan self- plagiarism yang terkait dengan kesulitan aparat penegak  hukum  dalam  melakukan  penyelidkan  dan  penyidikan  perbuatan self- plagiarism tersebut.

## 4. Kesimpulan
Dari  berbagai  penjelasan  yang  telah  disampaikan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan beberapa hal yang terkait dengan penulisan ini, diantaranya:
Pertama, pengaturan self-plagiarism dari  optic  hukum  pidana  Indonesia  tidak  diatur sama  sekali  karena  keseluruhan  aturan  yang  ada  terkait  perbutan  atau  tindakan menjiplak dan memplagiasi suatu karya untuk dikategorikan sebagai plagiarisme masih meletakan  unsur  atau  parameter  utama  yang  harus  terpenuhi  yakni  unsur  karya  milik orang  lain.  Di  mana,  frasa  “orang  lain”  tersebut  berdasarkan  interpretasi  gramatikal memiliki arti “manusia yang berbeda atau tidak sama”. Selain itu, self-plagiarism dari optic hukum pidana saat ini hanya memiliki pengertian yang terbatas pada aspek “ social definition  of  crime” karena  hanya  terdapat  pada  tataran  doktrin  hukum  pidana  semata dan  tidak  terdapat  dalam  perundang-undangan  hukum  pidana  agar  dapat dikualifikasikan  sebagai  pengertian  yang  bersifat  yuridis  atau  “ legal  definition  of crime”. Sehingga,  dengan  tidak  diaturnya  perbuatan self-plagiarism dalam  hukum pidana  Indonesia,  hal  ini  memberi  konsekuensi  yuridis  bahwa  ketika  dalam perjalanannya  terjadi  tindakan  atau  perbuatan  yang  memenuhi  kualifikasi  untuk diartikan  sebagai self-plagiarism dari  sudut  pandang  doktrin  hukum  pidana,  kepada pelakunya tidak dapat  dituntut dan dijatuhi  sanksi pidana  atas  tindakan  melanggar hak cipta tersebut dikarenakan dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas masih diberlakukan  secara  ketat  dengan  4  (empat)  parameter  utamanya  sebagai  standarisasi pemberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana nasional.
Kedua, atas  dasar  pertimbangan  dampak  dari self-  plagiarism ,  hemat  penulis memberikan proyeksi untuk mengatur perbuatan self- plagiarism tersebut sebagai suatu tindak  pidana  dengan  batasan-batasan  perbuatan  yang  terdiri  dari redundant  and duplicate  (dual)  publications,  data  fragmentation  (salami  slicing),  text  recycling, dan copyright  infringement. Nantinya, proyeksi  atas  tawaran pengaturan self-  plagiarism sebagai  tindak  pidana  khusus  di  bidang  hak  tersebut  dilakukan  dengan  mekanisme reformulasi toral terhadap ketentuan dalam UUHC.

## Daftar Pustaka
Black Law Dictionary : Edisi ke-8 tahun 2004.
Burdine  LK,  et  al,  Text  recycling:  Self-plagiarism  in  scientific  writing,  International
Journal of Women's Dermatology (2018), P. 2
Dani  Krisnawati,  Eddy  O.S  Hiariej,  Marcus  Priyo  Gunarto,  Sigid  Riyanto,  Supriyadi,
2006, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Khusus  (Cetakan  1), Pena  Pundi  Aksara, Jakarta Selatan, hlm. 16-17.
David Hardiago. (2020). Delik Politik Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(4), 908-925. DOI:
http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2859 , p. 909.
Eddy  O.S  Hiariej,  2016,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana:  Edisi  Revisi,  Cahaya  Atma
Pustaka, Yogyakarta.
---------------------,  2018,  Bahan  Ajar  Pengantar  Teori  Dan  Filsafat  Hukum,  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
---------------------, 2018, Materi Kuliah Pengantar Filsafat dan Teori Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Ermis Suryana, Self Efficacy dan Plagiarisme di perguruan Tinggi, Tadrib, Vol. II No.
2, 2016, hlm. 6
Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, Self-plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari  Prespektif  Pengaturan  Hak  Cipta  di  Indonesia ,  Legalitas:  Jurnal  Hukum,
Volume 13 Nomor: 2, Juni 2021, hlm. 1-9. DOI: 10.33087/legalitas.v3i1.263.
Henry  Soelistyo,  2011,  Plagiarisme:  Pelanggarah  Hak  Cipta  Dan  Etika:  Edisi  Revisi,
Kanisius, Yogyakarta, hlm. 22.
Hulman  Panjaitan, Sanksi  Pidana  Plagiarisme  Dalam  Hukum  Positif  Di  Indonesia,
Jurnal Hukum to-ra, Volume 3 Nomor: 2, Agustus 2017, hlm. 551-557.
iThenticate, https://www.ithenticate.com/resources/reports/decoding-plagiarism-and- attribution , diakses pada 24 September 2022.
Jan  Remmelink,  2003, Hukum  Pidana:  Komentar  atas  Pasal-Pasal  Terpenting  dalam
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia,, Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, hlm. 46.
Jagokata: https://jagokata.com/arti-kata/orang.html , diakses pada 24 September 2022.
KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru Indonesia
Langdon-Neuner,  E.  (2008).  Publication  More  than  Once:  Duplicate  Publication  and Reuse of Text (Editorial). The Journal of Tehran University Heart Center, 3(1), 1-4.
Mohammad Ibraheem Ahmad & Dalia Mahfouz Sweed, Duplicate Publication, Divided
Publication, Texxt Recycling, and Copyright Infringement: What Do’s and What Don’ts  to  Avoid  Self-Plagiarism, Journal  of  Distance  Learning  and  Open
Learning, Vol. 6, Issue 10, 2018, hlm. 153-159
Maria  SW.  Suwardjono,  2014,  Bahan  Kuliah:  Metodelogi  Penelitian  Ilmu  Hukum,

## Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Moskovitz,  Cary.  "Text  recycling  in  health  sciences  research  literature:  a  rhetorical perspective." Research integrity and peer review 2.1 (2017): 1-7.
Peeran, S. W., Ahmed, A. M., Mugrabi, M. H. and Peeran S. A. (2013). Simple steps to avoid plagiarism and improve scientific writing. Libyan J Med., 8, 1-2.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan
Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
Roig,  M.  (2011).  Avoiding  plagiarism,  self-plagiarism,  and  other  questionable  writing practices: A guide to ethical writing.
Salim  Ibrahim  Ali  dkk,  Legal  Research  of  Doctrinal  and  Non-Doctrinal,  International
Journal of Trend  in  Research and Development, Volume 4 (1) May 2017, hlm.
493.
Sapto  Budoyo,  Toebagus  Galang,  Wahyu  Timur,  Haryono, Analisis  Terhadap
Pengaturan  Plagiasi  Di  Indonesia, Jurnal  Meta  Yuridis,  Volume  1  Nomor:  2,
Tahun 2018, hlm. 10-22.
Scanlon,  P.  M.  (2007).  Song  from  myself:  An  anatomy  of  self  plagiarism.  Plagiary:
Cross-Disciplinary Studies in Plagiarism, Fabrication, and Falsification, 57.
Schaffmeister,  Keizer,  dan  Sutorius,  Diterjemahkan  oleh  J.E    Sahetapy,  2011,  Hukum
Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Schultz, D. M., Rauber, R. M., & Heideman, K. F. (2015). AMS Policy on Plagiarism and Self-Plagiarism (Editorial). Journal of Climate, 28 (3), 909-910.
Soedikno  Mertukusumo,  20101, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar ,  Liberty,
Yogyakarta.
Soerjono  Soekanto,  2015,  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat,
Rajawali Pers, Jakarta.
Supriyadi,  2018, Bahan  Ajar  Mata  Kuliah  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Penal  Reform,
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Syafrinaldi, 2021, Perlindungan Hukum Hak Cipta vs Plagiarisme Menurut UU No. 28 tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Penelitian Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Wen Yau Cathy Lin, Self ‐ plagiarism in academic journal articles: from the perspectives of  international  editors ‐ in ‐ chief  in  editorial  and  C PE  case,  Akad miai  Kiad ,

## Budapest, Hungary 2020.
Wulan, E. R., & Kuswanto, H. (2020). Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Delik  Aduan  Pada  Pelanggaran  Hak Cipta. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan , 4 (2), 151-170.
Yuehong  Zhang,  Against  plagiarism:  a  guide  for  editors  and  authors  (Dordrecht:
Springer, 2016).
Zainal  Arifin  Mochtar  dan  Eddy  O.S  Hiariej,  2021, Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Rob & White Publishing, Indonesia.
. Conflict  of  interest  statement :  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright :  @ UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0),  which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR  Law  Review ( UIR LRev )  is  an  open  access  and  peer-reviewed  journal  published  by  Faculty  of  Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.