Intizar Vol. 26 No. 2 (2020) DOI: https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7260

## Copyright © 2020 Intizar
ISSN 1412-1697 (Print) ; ISSN 2477-3816 (Online) http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar

## Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi
Eka Nurhalisa 1  1 Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan mediasi menurut al-Syatibi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan normatis (pendekatan syariat) yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di  Pengadilan  dan  teori Maqashid  Syariah perspektif  al-Syatibi.  Penelitian  ini  menyimpulkan bahwa  keberadaan  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  serta  harta  yang  disebut  sebagai  5  komponen pokok,  kemudian  dihubungkan  dengan  kelompok  peringkat daruriyyah , hajjiyyah ,  serta tahsiniyyah .  Ketika  dijadikan  analisis  keberlakuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut menempatkan  kelima  unsur  (agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta)  dalam  tingkat dharuriyyah  agar  segera  dilakukan  pemeliharaan.  Dalam  konteks  ini  maka  yang  menjadi  dasar pijakan  terhadap  kondisi  yang  sangat  mendesak  (daruriyyah)  adalah  akibat  yang  ditimbulkan daripada permasalahan perdata yang terjadi.
Kata Kunci: mediasi, perdata, maqashid syariah, al-syatibi
Abstract: This study aims to describe the implementation of mediation according to al-Syatibi. This study uses a juridical approach and a normatic approach (sharia approach), namely the Regulation of  the  Supreme  Court  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  01  of  2008  concerning  Mediation Procedures  in  Courts  and  the  Maqashid  Sharia  theory  of  al-Syatibi  perspective.  This  research concludes that the existence of religion, soul, mind, descent, and property are referred to as the 5 main  components,  which  are  then  linked  to  the  rank  groups  of  daruriyyah,  hajjiyyah,  and tahsiniyyah. When used as an analysis of the effectiveness of the Supreme Court Regulation, it places the  five  elements  (religion,  soul,  mind,  descent  and  property)  in  the  dharuriyyah  level  so  that maintenance is immediately carried out. In this context, what becomes the basis of a very urgent condition (daruriyyah) is the result of the civil problems that occur.
Keywords: mediation, civil, maqashid sharia, al-syatibi

## Pendahuluan
Sejak  awal  terciptanya  manusia  memang tidak  dapat  terpisahkan  dari  konflik.  Seperti  pada kisah  Qabil  yang  membunuh  saudaranya  sendiri yakni Habil disebabkan iri dan dengki merupakan bukti  sejarah  adanya  pertumpahan  darah  pertama yang  dilakukan  oleh  manusia  di  muka  bumi.
 Corresponding Author: Eka Nurhalisa (ekanurhalisa@gmail.com). Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia
Diciptakannya  manusia  sebagai  khalifah  di  bumi dipertanyakan  kelayakannya  oleh  malaikat  sebab manusia  hanya  akan  menimbulkan  kerusakan  di muka  bumi  sebagaimana  digambarkan  dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 30.
Manusia  dibekali  dengan  hawa  nafsu  dan akal  berbeda  dengan  makhluk  lain  yang  Allah ciptakan. Maka dari itu manusia cenderung berbuat

## Eka Nurhalisa
kerusakan dan menciptakan permasalahan di muka bumi di mana hal ini merupakan perwujudan dari hawa  nafsu  itu  sendiri.  Ayat  di  atas  telah menjelaskan  secara  gamblang  bahwa  memang manusia  akan selalu menjadi penyebab terjadinya konflik dan kerusakan.
Manusia  dalam  kehidupannya  akan  selalu membutuhkan  interaksi  antara  satu  dengan  yang lain dan bahkan tak jarang akan menimbulkan sifat ketergantungan dengan orang lain. Dengan adanya interaksi di antara mereka sebagai makhluk sosial terkadang  menimbulkan  suatu  permasalahan  atau sengketa  di  antara  mereka  mengingat  awal  mula diciptakannya  manusia  yang  telah  dibebani  oleh akal dan hawa nafsu pastinya masing-masing dari mereka yang bersengketa akan terus mempertahankan hak-hak mereka, termasuk harga dirinya.
Di  samping  adanya  konflik  atau  sengketa pasti pada akhirnya akan ada penyelesaian. Untuk mencapai  suatu  kesepakatan  dalam  penyelesaian suatu konflik atau sengketa, setiap orang pastinya memiliki  berbagai  macam  cara.  Di  dalam  hukum Indonesia,  langkah  pertama  dalam  penyelesaian sengketa adalah dengan melalui proses mediasi.
Mediasi  akan  dilakukan  oleh  para  pihak  di pengadilan  dengan  cara  memberi  kesempatan kepada  para  pihak  yang  berperkara  untuk menyelesaikan  sengketa  dengan  damai  dan musyawarah  yang  akan  dibantu  oleh  mediator sebagai  pihak  ketiga.  Hal  ini  seperti  yang  telah tertera  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  proses mediasi  yang  harus  dilakukan  dalam  beberapa perkara,  yakni  perkara  perdata  seperti  dalam perkara perceraian, sengketa waris, hak asuh anak, dan perkara perdata lainnya. Bahkan putusan akan batal  demi hukum  jika tidak menempuh prosedur
mediasi  terlebih  dahulu  sebelum  melanjutkan  ke proses selanjutnya.
Prinsip  utama  dalam  proses  mediasi  adalah win-win  solution sehingga  kedua  belah  pihak bersengketa  merasa  impas,  tidak  kalah  dan  tidak menang.  Apabila  kedua  belah  pihak  mempunyai komitmen  yang  sama  untuk  dapat  menyelesaikan sengketa dengan baik dan saling memahami segala sesuatu  yang  ditawarkan  oleh  pihak  lawan termasuk  mediator  sebagai  penengah  maka penerapan  mediasi  akan  menunjukkan  hasil  yang maksimal (Halim, 2020).
Suatu hukum atau aturan dalam masyarakat tidak akan tercipta begitu saja tanpa adanya tujuan. Dalam  Islam,  Allah  sebagai  pembuat  syariat pastinya  akan  menciptakan  suatu  hukum  dengan adanya  maksud  dan  tujuan  di  dalamnya.  Pada dasarnya  tujuan  dari  adanya  syariat  adalah  untuk mencapai  kemaslahatan  umat  muslim  baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Melalui produk  hukum  yang  diciptakan  yakni  Al-Qur’an dan Hadis terdapat banyak sekali ketentuan hukum yang menunjukkan bahwa segala ketentuan syariat itu bermuara bagi kemaslahatan umat, baik dalam rangka  mewujudkan  suatu  kebaikan  maupun menghindari kerusakan.
Tujuan dari diberlakukannya syariat Islam ini biasa  disebut  dengan Maqashid  Syari’ah yang dipelopori oleh Al-Syatibi sehingga Beliau disebut dengan bapak Maqashid Syari’ah (Haq, 2007). Inti dari  pemikiran Maqashid  Syari’ah Al-Syatibi adalah ia menjadikan maslahah (manfaat) sebagai tujuan  Allah  dalam  menciptakan  syariat  baik kemaslahatan  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Dari pembahasan  di  atas  diharapkan  dapat  memberi warna  baru  dalam  pemahaman  hukum  Islam tentang  pelaksanaan  mediasi,  khususnya  dalam aturan yang lebih mengedepankan aspek moral dan kemaslahatan.
Ada  beberapa  kajian  terdahulu  yang  juga telah  mengupas  dan  membahas  mediasi  dari berbagai  sisi,  salah  satunya  penelitian  Islamiati yaitu mediasi sebagai salah satu proses yang harus ditempuh  dalam  pengadilan  merupakan  metode yang efektif dalam rangka menurunkan penumpukan  perkara  sebagaimana  dijelaskan dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  tentang prosedur  mediasi.  Islamiati  menguraikan  jika dilihat  dari  perspektif  hukum  Islam  dan  hukum nasional  mediator  semestinya  memaksimalkan mediasi  dengan  cara  mengelola  mediasi  yang akuntabel,  terstruktur,  dan  profesional  agar  dapat tercipta keberhasilan (Islamiati, 2016).
Hal senada penelitian Wirhanuddin menemukan fakta bahwa pada dasarnya penerapan mediasi  di  Pengadilan  Agama  tidak  bertentangan dengan  hukum  Islam  sebab  pelaksanaan  mediasi sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat  pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya sehingga  berdampak  pada  terpeliharanya  harta yang  dipersengketakan  dari  kehancuran  dan mengokohkan  sebuah  keluarga.  Akan  tetapi profesionalisme  hakim  sebagai  mediator  sangat lemah  dan  hal  ini  tentunya  mempengaruhi keberhasilan  mediasi  sehingga  dalam  hal  ini pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar belum dirasa efektif dalam memotong tumpukan berkas perkara di  wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar (Wirhanuddin, 2013).
Dalam artikel ini membahas mediasi dalam seluruh perkara perdata yang termasuk di dalamnya mengenai perkara perceraian, waris, hak asuh anak, dan lain-lain. Dalam hal ini juga menguraikan dasar daripada  ditetapkannya  peraturan  pelaksanaan mediasi serta membatasi dalam lingkup perspektif Maqashid  Syariah menurut  Al-Syatibi,  agar penelitian bisa terarah dengan baik dan sistematis
sehingga dapat mencapai tujuan daripada penelitian ini.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis dan normatif (pendekatan syariat). Maksud dari  pendekatan  yuridis  adalah  meneliti  hal-hal yang berkaitan dengan hukum baik formil maupun informal (Soekanto & Mamuji, 1995). Pendekatan yuridis  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  sebagai  langkah awal  diwajibkannya  pelaksanaan  mediasi  dalam perkara  perdata  di  pengadilan.  Sedangkan pendekatan  normatif  berdasarkan  teori Maqashid Syariah perspektif Al-Syatibi.

## Hasil dan Pembahasan

## Konsep Dasar Mediasi
Secara  istilah  mediasi  di  sini  berasal  dari Bahasa  Latin  yaitu mediare ,  berarti  berada  di tengah-tengah (Abbas, 2000). Mediasi merupakan keikutsertaan  pihak  ketiga  dalam  proses  mediasi dengan maksud untuk menuntaskan permasalahan selaku  penasihat  (Penyusun,  1988).  Arti  ini menampilkan pada kedudukan pihak ketiga selaku mediator  untuk  melaksanakan  tugasnya  dengan cara  menengahi  serta  menuntaskan  masalah  antar pihak.  Berada  di  tengah-tengah  pula  bermakna sebagai  mediator  wajib  menduduki  posisi  yang netral  serta  tidak  bersikap  memihak  dalam menuntaskan masalah (Marwan & Jimmy, 2009). Secara  istilah  terdapat  sebagian  penafsiran  antara lain,  bagi  Takdir  Rahmadi  (2011),  mediasi merupakan  sesuatu  proses  penyelesaian  sengketa antara  2  pihak  ataupun  lebih  lewat  negosiasi ataupun  metode  mufakat  menggunakan  dorongan pihak netral atau mediator yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutus.

## Eka Nurhalisa
Dalam  Pasal  1851  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  diungkapkan  bahwa  maksud daripada  mediasi  yakni  merupakan  sebuah kesepakatan  dimana  untuk  kedua  belah  pihak memberikan,  menjanjikan,  ataupun  menahan sebuah  benda,  mengakhiri  masalah  yang  tengah tergantung ataupun menghindari munculnya suatu masalah (Subekti & Tjitrosudibio, 1989). Sebaliknya  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2008 dikemukakan bahwa mediasi ialah salah satu dari banyaknya proses penyelesaian suatu sengketa yang lebih menghemat waktu serta tidak  memakan banyak biaya, dan bisa menyuguhkan  akses  jalan  yang  lebih  besar  bagi para pihak untuk menciptakan penyelesaian perkara yang  menjadikan  antar  pihak  puas  serta dipenuhinya rasa keadilan (Agung, 2008).
Dari  penjelasan  di  atas,  paling  tidak  dapat disimpulkan  esensi  dasar  dari  mediasi  yaitu: Pertama ,  proses  penyelesaian  sengketa  antara  2 belah  pihak  dengan  metode  bermufakat  ataupun berunding. Kedua ,  kedua  belah  pihak  ataupun pihak  yang  sedang  bersengketa  memohon  pihak ketiga  agar  menengahi  permufakatan  ataupun negosiasi yang diucapkan mediator. Ketiga , pihak ketiga  ataupun  mediator  tidak  mempunyai kewenangan  dalam  memutus  serta  mediator  bisa menolong  para  pihak  yang  sedang  bersengketa dalam rangka  mencari  penyelesaian yang diharapkan  bisa  diterima  oleh  pihak  yang berperkara. Pendekatan konsesus ataupun mufakat dalam  proses  mediasi  memiliki  penafsiran  yakni hal-hal  yang  dihasilkan  dalam  proses  mediasi adalah  wajib  hasil  konvensi  ataupun  persetujuan para pihak (Mertokusumo, 2002).
Pada pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesi pelaksanaan  persidangan  awal  yang  sudah ditetapkan, yang menghadirkan kedua pihak, hakim mengharuskan  para  pihak  agar  melalui  proses
mediasi  terlebih  dahulu  (Agung,  2008).  Mediasi bisa ditempuh oleh pihak yang terdiri atas 2 pihak yang  berseteru  ataupun  lebih  dari  2  pihak. Penyelesaian  ini  bisa  dicapai  ataupun  didapatkan bila seluruh pihak yang bersengketa bisa menerima penyelesaian itu. Akan tetapi, terkadang disebabkan bermacam  aspek  para  pihak  tidak  sanggup menggapai peyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan  jalur  buntu  alias  tidak  menemukan  titik temu sehingga harus beranjak ke proses selanjutnya yakni  proses  dalam  ruang  sidang  pengadilan. Suasana  seperti  ini  yang  membedakan  mediasi dengan  litigasi.  Litigasi  tentu  akan  berakhir  pada suatu penyelesaian hukum, berbentuk vonis hakim, walaupun  penyelesesaian  hukum  belum  pasti mengakhiri suatu sengketa sebab ketegangan antar pihak masih tetap akan berlanjut serta pihak yang kalah  senantiasa  tidak  merasa  puas  (Rahmadi, 2011). Mendamaikan pihak yang berperkara adalah salah asas kewajiban hakim, hal ini sejalan dengan aturan sera tuntunan syariat Islam (Harahap, 1990).
Dibandingkan  dengan  PERMA  Nomor  2 Tahun 2003. PERMA Nomor 1 tahun 2008 lebih membuka  fasilitas  serta  kedudukan  mediator  non hakim  di  luar  pengadilan  dalam  proses  mediasi dalam  rangka  keberhasilan  penyelesaian  sengketa di  luar  pengadilan.  Jika  para  pihak  dengan dorongan  mediator  bersertifikat  sudah  sukses menuntaskan  sengketa  di  luar  proses  pengadilan dengan konvensi perdamaian, nantinya perdamaian tersebut  bisa  diajukan  ke  pihak  yang  berwenang yakni pengadilan agar mendapatkan akta atau surat resmi  perdamaian  dengan  metode  pengajuan gugatan (Nugroho, 2009).
Tujuan  diciptakannya  mediasi  ialah  untuk menuntaskan sengketa atau perseteruan antar pihak yang  bersengketa  dengan  pihak  ketiga  yang imparsial  serta  bersifat  netral.  Mediasi  membawa para  pihak  untuk  mewujudkan  konvensi  damai yang  bersifat  permanen  serta  lestari,  mengingat
penyelesaian  untuk  sengketa  lewat  mediasi menempatkan para pihak dalam psosisi yang sama serta  tidak  terdapat  pihak  kalah  semacam  posisi (win-lose  solution) (Abbas,  2000).  Dengan keunggulan penyelesaian hukum di atas para pihak yang  bersengketa  mempunyai  daerah  yang  lebih luas  dalam  ulasan  masalah  serta  pro  aktif  dalam penyelesaian masalah.
Faedah yang diperoleh dengan menjalankan mediasi  adalah  dapat  tercapainya  konvensi  dalam mengakhiri persengketaan dengan adil serta saling menguntungkan  satu  sama  lain.  Bahkan  dalam mediasi  yang  kurang  berhasil  pun,  yang  mana pihak-pihak  belum  meraih  konvensi,  sebenarnya telah  terasa  faedahnya  jua.  Kesediaan  para  pihak hadir dalam pelaksanaan mediasi, paling setidaknya sudah dapat mengklarifikasikan pangkal permasalahan serta meminimalisir adanya perselisihan  yang  lebih  besar  di  antara  mereka (Marwan  &  Jimmy,  2009).  Mediasi  menjadi  satu daripada  banyaknya  wujud  penyelesaian  suatu sengketa  yang  mempunyai  wilayah  utama  yakni sengketa  pribadi/perdata.  Sengketa  perdata  yang dimaksud  adalah  sengketa  kekeluargaan  seperti waris, harta gono gini, hak asuh anak, perbankan, bisnis  serta  bermacam  kategori  permasalahan perdata  lainnya  bisa  dituntaskan  dengan  jalan mediasi (Mertokusumo, 2002).
Pada  perundang-undangan  Indonesia  telah dijelaskan  mengenai  wilayah  sengketa  yang  bisa dijalankan aktivitas mediasi. Pada Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1999  tentang  arbitrase  dan alternatif penyelesaian sengketa dijelaskan sengketa ataupun ketidaksamaan opini perdata bisa dituntaskan  oleh  pihak-pihak menggunakan alternatif penyelesaian yang mendasarkan diri pada itikad  baik  dengan  tidak  menggunakan  alternatif secara  litigasi  di  pengadilan  (Penyusun,  1999). Dalam  PERMA  Nomor  2  Tahun  2003  Pasal  2,
diterangkan  bahwa  setiap  masalah  perdata  atau pribadi  yang  diajukan  pada  pengadilan  harus terlebih  dulu  dituntaskan  lewat  jalur  yang  damai dengan pertolongan mediator (Agung, 2008).
Perdamaian pada masalah perdata, lumrahnya  ditentukan  di  Pengadilan  Agama  serta Pengadilan  Negeri  dengan  mempertimbangkan beberapa  hal  berikut,  antara  lain: Pertama , Mahkamah Agung menetapkan perdamaian lewat bantuan mediasi yang ada di luar pengadilan, sesaat sebelum  merambah  pada  pokok  permasalahan. Apabila telah berlanjut pada pokok masalah, upaya perdamaian harus selalu dicoba hingga kapanpun, sejauh para pihak menginginkannya, maka hakim harus  mengiyakan  (Harahap,  2007).  Bersumber pada perundang-undangan yang berlaku semacam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  dalam  masalah  perceraian, hakim  diwajibkan  untuk  melakukan  perdamaian (Penyusun, n.d.). Kedua , Dalam hukum acara yang berlaku,  penyelesaian  daripada  masalah  perdata wajib  diawali  dengan  mendamaikan  kedua  belah pihak.  Hal  ini  tertera  dalam  ketentuan-ketentuan HIR  (Het  Inlandsch  Reglement)  serta  RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) (Suesilo, 1985).
Tinjauan Maqashid  Syariah Perspektif  Al- Syatibi terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata
Imam  Syatibi  bernama  lengkap  Abu  Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al- Gharnati al-Syatibi. Pakar dalam bidang ushul fikih, tafsir, fikih, lughat dan hadis dan juga seorang yang alim.  Tentang  tempat  serta  tahun  kelahirannya, hingga saat ini belum bisa disebutkan secara pasti. Al-Tanbakati, yang dimana kitabnya disebut-sebut sebagai  kitab  terjemah  tentang  al-Syatibi  yang sangat mu’tamad ,  tidak  menuturkan  tempat  serta tahun  kelahirannya.  Beliau  hanya  menuturkan

## Eka Nurhalisa
secara  jelas  tanggal  dan  tahun  wafat  beserta tempatnya, yaitu di Granada pada selasa, 8 Syakban tahun 790 H/1388 M (Al-Tanbakaty, 1989).
Teori Maqashid merupakan  salah  satu pembahasan atau  teori  yang  disajikan  serta diulas oleh al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat serta juga  dibahas  dalam  kitab  al-I’tisam.  Dalam  al- Muwafaqat,  Beliau  mengulas  permasalahan  ini pada  bagian  ketiga  dari  5  bagian  kitab  al- Muwafaqat yakni dalam jilid dua dari keempat jilid hingga akhir. Bagi sebagian golongan, teori inilah yang sudah menjadikan kitab al-Muwafaqat dengan sebutan kitab yang fenomenal serta poluler.
Sebagai langkah awal, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai pengertian daripada Maqashid Syariah . Maqashid Syariah jika ditelisik secara  harfiah  diartikan  sebagai  tujuan  daripada hukum. Maqashid , dari kata qashada yang berarti tujuan. Tujuan disini berarti hasil yang diharapkan daripada  suatu  hukum  atau  perundang-undangan. Dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah sudah disebutkan secara  langsung  tentang Maqashid  Syariah dan beberapa  ilmuwan  juga  telah  menyimpulkannya. Seluruh ilmuwan sepakat bahwa Maqashid Syariah adalah  urgensi  pemenuhan maslahah ( jalb  al- masalih ) bagi manusia serta untuk menyelamatkan manusia  dari  berbagai  macam  bahaya  ( daf’'u  al- mafasid/dar’u  al-mafasid ). Maslahah disini mengacu terhadap pemeliharaan 5 hal yakni agama, jiwa,  akal/pikiran,  keturunan/generasi  dan  harta. Dengan  adanya  lima  pilar  ini  akan  menjadi  salah satu  acuan  bagi  kehidupan  manusia.  Jadi  jika kelima  pilar  ini tidak terpelihara maka  tidak  akan mungkin manusia akan mencapai kehidupan yang luhur secara sempurna.
Maqashid secara  terminologi  bisa  diartikan sebagai  makna  serta  hikmah  ataupun  hal semacamnya yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap syariat baik secara universal ataupun khusus,
kegunaanya  tidak  lain  ialah  untuk  menetapkan maslahah bagi  hamba-Nya.  Arti  dari  “makna” disini  berarti  penyebab.  “Hikmah”  adalah  akibat yang  ditimbulkan  yaitu  memperoleh maslahah . “Dikehendaki tuhan dalam masing-masing syariat” dimaksudkan  kalau  Tuhan  menginginkan  dalam syariat-Nya.  “Baik  secara  universal  dan  khusus” yang  dimaksud  yaitu  mencakup  syariat  secara menyeluruh baik yang secara umum berisi tentang dalil-dalil syariat serta berisi hukum-hukum secara khusus. Di samping itu arti daripada “gunanya tidak lain  untuk  memastikan maslahah hamba-Nya” yaitu apa saja yang telah disyariatkan Tuhan tidak lain tidak bukan hanya ditujukan bagi kemaslahatan manusia sebagai hamba-Nya di dunia serta akhirat (Al-Yubi, 1998).
Al-Syatibi sendiri tidak memaparkan secara jelas definisi Maqashid Syariah di dalam bukunya, Beliau langsung saja memaparkan dengan detail isi daripada Maqashid
Syariah
dengan pembagiannnya.  Al-Syatibi  membagi Maqashid menjadi 2 bagian, qashdu al-syari’ (tujuan Tuhan) dan qashdu al-mukallaf (tujuan mukallaf ). Tujuan daripada  disyariatkannya  suatu  hukum  yakni semata-mata  agar  terpeliharanya  kemashlahatan pada  manusia  dan  menghindari  manusia  dari mafsadah baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam rangka  mewujudkan  kemashlahatan  tersebut terdapat  5  komponen  yang  harus  dan  wajib dipelihara oleh manusia serta diwujudkan. Kelima komponen  pokok  tersebut  yaitu  agama (Hifzh  al- Din) ,  jiwa (Hifzh  al-Nafs) ,  akal/pikiran (Hifzh  al- ‘Aql) , keturunan/generasi (Hifzh al-Nasl) , dan yang terakhir  harta (Hifzh  al-Mal) .  Setelah  itu  dia membagi qashdu  syari’ menjadi  4  macam. Pertama , qashdu  al-syari’  fi  wadh’i  al-syari’ah (tujuan Tuhan meletakkan syariat); kedua , qashdu al-syari’  fi  wadh’i  al-syari’ah  li  al-ifham (makna Tuhan meletakkan syariat agar dimengerti); ketiga , qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-taklif bi
muqtadhaha (makna  Tuhan  meletakkan  syariat untuk  memberi  beban/tanggung  jawab  pada hamba-Nya); keempat , qashdu al-syari’ fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari’ah (makna tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melakukan syariat). Sedangkan  bagian qashdu  al-mukallaf ,  Syatibi tidak menuturkan macam-macamnya (Al-Syathibi, 2004).
Selanjutnya  penulis  akan  terfokus  pada penjelasan  macam-macam  dari qashdu  al-syari’ (tujuan  Tuhan  meletakkan  syariat).  Makna  Allah menetapkan  syariat  tidak  lain  guna  kepentingan maslahah hamba-Nya. Syatibi membagi maslahah tersebut menjadi 3 derajat beurutan dari kebutuhan manusia  dari  padanya,  yakni: dharuriyyah , hajjiyyah , serta tahsiniyyah . Dharuriyyah memegang  derajat maslahah paling  tinggi  sebab manusia  tidak  bisa  hidup  tanpanya.  Bila  seorang tidak terpenuhi maslahah dharuriyyah -nya, sehingga akan menyebabkan kehancuran di dunia serta akhirat. Kadar kehancuran disesuaikan dengan maslahah dharuriyyah yang  hilang  dari  kelima pilar yaitu agama, diri, nasab, harta, dan akal (Al- Syathibi, 2004).
Maslahah sesudah dharuriyyah ialah maslahah hajjiyyah . Maslahah hajjiyyah ialah segala hal yang menjadi kebutuhan manusia supaya bisa hidup sejahtera serta bebas dari kesengsaraan, kesusahan  serta  kesempitan  dan  memperoleh kelapangan.  Bila maslahah ini  tidak  terpelihara, akan memunculkan kesempitan serta kesengsaraan. Penafsiran  dari maslahah hajjiyyah ini  dapat dimaknai  sebagi  kebutuhan  untuk  mempermudah maslahah daruriyyah . Maslahah hajiyyat ini  erat kaitannya dengan rukhsah ataupun keringanan.
Terakhir ialah maslahah tahsiniyyah . Maslahah tahsiniyyah yakni suatu yang hendaknya ada  demi  penyempurnaan  kesejahteraan  manusia. Maslahah tahsiniyyah kebutuhan yang mendukung
kenaikan martabat seseorang di masyarakat serta di hadapan  Tuhannya  sesuai  dengan  tingkatan kepatutannya,  dalam  sebutan  yang  gampang dimengerti  ialah  kebutuhan  pelengkap  (tersier). Bila maslahah ini tidak terpelihara, menyebabkan kehidupan  manusia  terasa  kurang  sempurna  serta kurang  nikmat,  walaupun  tidak  mengakibatkan kesengsaraan serta kebinasaan (Al-Syathibi, 2004).
Sehubungan  dengan  penetapan  hukum, kelima komponen pokok di atas dibedakan menjadi 3 peringkat di atas, yakni: daruriyyat , hajiyyat , serta tahsiniyyat .  Bila  kelima  komponen  pokok  di  atas berhubungan  dengan  ketiga  peringkat  ini,  maka dalam  penetapan  hukum  pemeliharaan  kelima komponen  pokok  di  atas  wajib  dikelompokkan dalam ketiga peringkat ini. Hal ini diperlukan untuk menempatkan  urutan  hukum  yang  hendak diterapkan  sesuai  masing-masing  porsi  dan urgensinya.
Keberadaan  agama,  jiwa,  akal/pikiran, keturunan,  serta  harta  yang  disebut  sebagai  5 komponen pokok, kemudian dihubungkan dengan kelompok  peringkat daruriyyah , hajjiyyah ,  serta tahsiniyyah , hendak dijadikan analisis keberlakuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 mengenai mediasi. Dengan  demikian  ketentuan  PERMA  Nomor  01 Tahun 2008 wajib dijabarkan ke dalam lima unsur pokok  (agama,  jiwa,  akal/pikiran,  keturunan,  dan harta) sekaligus dianalisis dengan memakai ketiga kelompok  tingkatan  ( daruriyyat , hajiyyat ,  dan tahsiniyyat )  untuk  menguraikan  makna  ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008.
Pertama , pemeliharaan pada agama. Dengan adanya  kewajiban  mediasi  sebagaimana  tertera dalam  PERMA  Nomor  01  Tahun  2008  akan membantu  mencegah  kerusakan  pada  agama seseorang yang ditimbulkan dari adanya percekcokan  atau  perselisihan  dalam  suatu sengketa.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya

## Eka Nurhalisa
penelitian  di  Madura  mengenai carok atau pembunuhan yang kebanyakan diakibatkan karena perebutan harta warisan dalam keluarga (Djatmiko, 2019). Hal ini tentunya menimbulkan perselisihan yang sangat kacau dalam keluarga dan berdampak pada  lingkungan  sekitar.  Pembunuhan  adalah perbuatan yang melanggar ajaran agama, sehingga hal  ini  memang  sudah  seharusnya  dihentikan. Dampak yang ditimbulkan adalah pelaku pembunuhan akan diberikan sanksi yang tegas atas perbuatannya  baik  itu  sanksi  di  dunia  maupun  di akhirat sebab tidak akan ada satu orang pun dan satu agama pun yang memperbolehkan hambanya untuk melakukan  pembunuhan.  Di  dunia,  pemberian sanksi diharapkan semata-mata untuk memberikan efek  jera  terhadap  pelaku,  sekaligus  merupakan upaya  agar  orang  lain  agar  tidak  melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari. Tentunya hal ini hanya akan menambah permasalahan yang ada  di  mana  tidak  hanya  permasalahan  antar keluarga akan tetapi juga menimbulkan permasalahan di hadapan hukum. Dengan adanya mediasi  diharapkan  agar  hal  semacam  ini  dapat dihentikan  untuk  memelihara  agama  sehingga pembagian waris dapat dilakukan sesuai ketentuan yang  sudah  berlaku  dalam  agama  dan  hukum  di Indonesia  atas  dasar  suka  rela  bukan  dilandasi keterpaksaan. Sehingga pelaksanaan mediasi dapat menghindari  seseorang  untuk  merusak  agamanya sendiri  dengan  cara  melakukan  perbuatan carok atau  pembunuhan  tersebut  sehingga  memberikan dampak  yang  baik  bagi  dunia  dan  akhirat  serta terhadap  lingkungan  sekitar.  Dengan  begitu mediasi telah dapat membantu proses penyelesaian dalam persengketaan waris secara aman dan damai.
Kedua ,  pemeliharaan  jiwa.  Kewajiban melangsungkan  proses  mediasi  dalam  setiap perkara  perdata  di  pengadilan  memiliki  makna penting  dalam  memelihara  jiwa.  Seperti  pada penjelasan  sebelumnya  dalam  hal  pemeliharaan
agama,  permasalahan  yang  sama  terjadi  pada pemeliharaan  terhadap  jiwa.  Dalam  penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa terdapat penelitian di Madura  mengenai carok atau  pembunuhan  yang kebanyakan  diakibatkan  karena  perebutan  harta warisan  dalam  keluarga.  Hal  ini  tidak  hanya merusak agama saja, akan tetapi juga jiwa dari diri seseorang  baik  yang  terbunuh  maupun  yang membunuh. Seorang yang terbunuh akan kehilangan  jiwanya  dan  yang  membunuh  akan mendapatkan sanksi (penjara) diakibatkan perbuatan hukum yang dibuatnya. Hal ini berakibat pada keluarga yang ditinggalkan seperti istri yang ditinggalkan  suaminya  akan  menjalani  hidup seorang diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya beserta  keturunannya.  Mencari  nafkah  sendiri tentunya  akan  menyebabkan  kesulitan  bagi kehidupan  seorang  istri  yang  ditinggal  oleh suaminya,  baik  itu  ditinggal  mati  atau  ditinggal suami mendekap dalam penjara. Keadaan ini akan menjadikan istri sebagai orang tua tunggal (single parent) .  Dengan  adanya  pelaksanaan  mediasi diharapkan  kejadian  seperti  ini  tidak  akan  terjadi. Mediasi  tentunya  akan  membantu  mendamaikan para  pihak  yang  bersengketa  dengan  cara  yang aman dan damai. Sehingga wanita akan mendapat nafkah  dari  laki-laki  yang  menghamilinya. Sehingga, wanita akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya  beserta  kebutuhan  anaknya,  terutama kebutuhan  yang  menyangkut  kebutuhan  primer atau  pokok  dalam  kehidupan  sehari-hari,  berupa: kebutuhan pangan, sandang, dan papan.
Ketiga , pemeliharaan akal. Para pihak  yang bersengketa  sangat  rentan  mengalami  stres diakibatkan permasalahan yang terjadi. Contohnya ketika  suami  istri  berselisih  maka  pemikiran keduanya  akan  terganggu,  tak  jarang  mereka mengambil  langkah  atau  keputusan  yang  salah dalam rumah tangga disebabkan mereka jauh dari sikap  tenang  serta  mengedepankan  emosi  yang
bahkan bisa berdampak pada kesehatan keduanya. Jika  hal  ini  terus  menerus  tidak  menutup kemungkinan akan berdampak terhadap kesehatan akal,  terutama bagi  pihak  wanita.  Dengan  adanya pelaksanaan  mediasi  dan  bantuan  mediator tentunya  dapat  mempermudah  kedua  belah  pihak untuk  meredam  emosi  masing-masing  pihak sehingga didapati jalan tengah.
Keempat , pemeliharaan keturunan. Ketentuan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 untuk  melaksanakan  mediasi  dalam  perkara keperdataan  menyuguhkan  kebaikan  yang  sangat banyak,  salah  satunya  dalam  pemeliharaan keturunan.  Sebagai  contoh  dalam  permasalahan cerai  dalam  rumah tangga.  Keturunan merupakan investasi jangka panjang bagi orang tua. Oleh sebab itu,  eksistensi  keturunan  harus  dipelihara  dari berbagai  macam  kerusakan.  Tak  jarang  anak mendapatkan dampak yang besar dari rang tuanya yang bercerai. Anak seringkali melakukan hal-hal negatif  yang  dapat  merusak  kehidupannya dikarenakan ia tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian  yang  cukup  dari  orang  tuanya.  Hal  ini dapat  merusak  kesehatan  mental  anak  dan  akan memberikan  trauma  jangka  panjang  dalam hidupnya.  Dengan  adanya  mediasi  dalam  perkara talak/cerai  diharapkan  agar  para  orang  tua  lebih memperhatikan  kehidupan  anak  sehingga  dapat memberikan  pola  asuh  yang  baik  bagi  anak kedepannya.
Kelima , pemeliharaan harta. Pada cerai/talak, permasalahan  mengenai  perebutan  harta  bersama juga menjadi buntut panjang setelahnya. Tak jarang para pihak yang bercerai juga bersengketa perihal pembagian  harta  warisan.  Hal  ini  tentunya  akan menimbulkan percekcokan yang beruntun. Dengan adanya  pelaksanaan  mediasi  diharapkan  dapat membantu  menyelesaikan  permasalahan  yang berkaitan dengan harta bersama tersebut sehingga
dapat terselesaikan dengan bijak, bahkan mungkin dapat  mendamaikan  para  pihak  dengan  cara menggugurkan  niat  untuk  bercerai  dengan  begitu penggunaan  dan  pendistribusian  harta  dapat digunakan  dan  dimiliki  sebagaimana  mestinya  di antaranya  digunakan  untuk  menafkahi  dan memenuhi kebutuhan keluarga. Contoh lain dalam masalah perebutan harta warisan. Seperti sebelum- sebelumnya permasalahan mengenai harta warisan akan  berbuntut  panjang  yang  bahkan  dapat menyebabkan rusaknya agama dan jiwa seseorang. Sebab  perebutan  harta  warisan  berkaitan  dengan harta/kekayaan  maka  hal  ini  tentunya  juga  dapat berdampak pada pemeliharaan harta.
Berangkat  dari  analisis,  ketentuan  PERMA Nomor  01  Tahun  2008  tersebut  bila  dikaitkan dengan pemeliharaan lima unsur dalam Maqashid Syariah menurut  al-Syatibi, menempatkan kelima unsur  (agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta) dalam  tingkat dharuriyyah agar  segera  dilakukan pemeliharaan.  Pada  dasarnya  dalam  menetapkan suatu hukum pastinya terlebih dahulu mempertimbangkan tujuan dan manfaat yang akan dicapai serta untuk mengindari adanya kerusakan. Penempatan  terhadap  pemeliharaan  kelima  unsur dalam  tingkatan dharuriyyah didasarkan  pada pelaksanaan  mediasi  yang  diciptakan  atau diwajibkan untuk memberikan maslahah terhadap pihak-pihak  yang  bersengketa  serta  menghindari adanya  kerusakan.  Dalam  konteks  ini  maka  yang menjadi dasar pijakan terhadap kondisi yang sangat mendesak (daruriyyat) adalah  akibat  yang ditimbulkan  daripada  permasalahan  perdata  yang terjadi. Sehingga dengan adanya kewajiban mediasi bagi  pihak  yang  bersengketa  agar  segala permasalahan  yang  ada  dalam  pernikahan,  waris dan ruang lingkup perdata lain akan menghalangi dan  meminimalisir  rusaknya  kelima  prinsip Maqashid  Syariah dalam  kehidupan  seperti  yang sudah  digambarkan  pada  penjelasan  sebelumnya.

## Eka Nurhalisa
Keberadaan  aturan  mengenai  mediasi  tidak  bisa dikesampingkan, sebab maslahah yang didapat dari adanya  mediasi  ini  sangatlah  banyak  salah  satu manfaat kecilnya adalah mediasi juga memperkecil penumpukan  gugatan  perkara  dalam  pengadilan mengharuskan untuk melaksanakan mediasi.

## Kesimpulan
Mediasi ialah salah satu proses penyelesaian suatu sengketa yang memiliki berbagai keunggulan yakni lebih menghemat waktu serta murah, dan bisa menyuguhkan  jalan  keluar  lebih  besar  bagi  para pihak  untuk  menciptakan  penyelesaian  yang membuat diri menjadi lebih puas serta dipenuhinya rasa  keadilan.  Faedah  yang  diperoleh  dengan menjalankan  mediasi  adalah  dapat  tercapainya konvensi dalam mengakhiri persengketaan dengan adil  serta  saling  menguntungkan  satu  sama  lain. Bahkan dalam mediasi  yang kurang berhasil pun, yang  mana  pihak-pihak  belum  meraih  konvensi, sebenarnya  telah  terasa  faedahnya  jua.  Kesediaan para pihak hadir dalam pelaksanaan mediasi, paling setidaknya sudah dapat mengklarifikasikan pangkal permasalahan serta meminimalisir adanya perselisishan yang lebih besar diantara mereka.
Imam  Syatibi  bernama  lengkap  Abu  Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al- Gharnati  al-Syatibi.  Teori Maqashid merupakan salah  satu  pembahasan  atau  teori  yang  disajikan serta  diulas  oleh  al-Syatibi  dalam  kitabnya  al- Muwafaqat  dan  al-I’tisam.  Keberadaan  agama, jiwa,  akal/pikiran,  keturunan,  serta  harta  yang disebut  sebagai  5  komponen  pokok,  kemudian dihubungkan dengan kelompok peringkat daruriyyah , hajjiyyah ,  serta tahsiniyyah ,  hendak dijadikan  analisis  keberlakuan  PERMA  Republik Indonesia  Nomor  01  Tahun  2008  mengenai mediasi  dan  hasilnya  adalah  ketentuan  PERMA tersebut menempatkan kelima unsur (agama, jiwa, akal,  keturunan,  dan  harta)  dalam  tingkat dharuriyyah agar  segera  dilakukan  pemeliharaan. Dalam  konteks  ini  maka  yang  menjadi  dasar pijakan  terhadap  kondisi  yang  sangat  mendesak (daruriyyat) adalah  akibat  yang  ditimbulkan daripada  permasalahan  perdata  yang  terjadi. Sehingga  dengan  adanya  kewajiban  mediasi  bagi pihak yang bersengketa agar segala permasalahan yang  ada  dalam  pernikahan,  waris  dan  ruang lingkup  perdata  lain  akan  menghalangi  dan meminimalisir  rusaknya kelima prinsip Maqashid Syariah dalam  kehidupan  seperti  yang  sudah digambarkan pada penjelasan sebelumnya.

## Daftar Pustaka
Abbas,  S.  (2000). Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  Dan  Hukum  Nasional .  Kencana Prenada Media. Agung, M. (2008). Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan . Mahkamah Agung.
Al-Syathibi. (2004). Al-Muawafaqat Fi Ushuli al-Syari’ah . Dâr al-Kutub al-Ilmiyah. Al-Tanbakaty, A. (1989). Nail alIbtihaj bi Tatriz al-Dibaj . Kulliyat al-Da’wat al-Islamiyyah. Al-Yubi, M. (1998). Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah wa ‘Alaqatuha bi al-Adillati al-Syariyyah . Daar al-Hijrah.
Djatmiko, W. P. (2019). Rekonstruksi Budaya Hukum dalam Menanggulangi Carok di Masyarakat Madura  Berdasar  Nilai-Nilai  Pancasila  Sebagai  Sarana  Politik  Kriminal. Jurnal  Hukum Progresif , 7 (1). Halim, A. (2020). Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian . Bumi Aksara. Haq, H. (2007). al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat . Erlangga. Harahap, Y. (1990). Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama, Undang-Undang No.
7 Tahun 1989 . Pustaka Kartini.
Harahap, Y. (2007). Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Sinar Grafika.
Islamiati. (2016). Mediasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Bilancia , 10 (2). Marwan, & Jimmy. (2009). Kamus Hukum . Reality Publisher.
Mertokusumo, S. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia . Liberty. Nugroho, S. (2009). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa . Telaga Ilmu Indonesia. Penyusun,  T.  (n.d.). Undang-Undang  RI  No.  01  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam (KHI) .
Penyusun, T. (1988). Kamus besar bahasa Indonesia (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (ed.); Edisi 1). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia.
Penyusun,  T.  (1999). Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Perkara .
Rahmadi,  T.  (2011). Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Dengan  Pendekatan  Mufakat .  Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S., & Mamuji, S. (1995). Penelitian Hukum Normatif . Raja Grafindo Persada. Subekti, & Tjitrosudibio. (1989). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Pradnya Paramita. Suesilo, R. (1985). RIB/HIR dengan Penjelasan . Politeia.
Wirhanuddin. (2013). Mediasi Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Jurnal Diskursus Islam , 1 (2).