## PARADIGMA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KOTA KUPANG-NTT
Maria Droste Nini Soera 1 , Nikson Tameno 2 , Cicilia A. Tungga 3 Universitas Nusa Cendana 1,2,3
Jl. Adisucipto, Penfui, Kota Kupang, NTT Email: cicilia.tungga@staf.undana.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to determine the paradigm (point of view) of regional financial management before and during the Covid-19 pandemic in Kupang City based on regional financial management in 2018- 2020. To deal with the Covid-19 pandemic, the Government makes policies on the use of regional budgets which are then regulated in several regulations that have been passed. This policy led to changes in the structure of the APBD due to the policy of refocusing and reallocating the budget. This type of research is a comparative descriptive with a qualitative research approach. Data collection techniques in this study were in the form of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. There has been a change in the structure of the APBD, namely the PAD of Kupang City in 2020 decreased and the balancing funds from the center were diverted to deal with health problems due to Covid-19 in the City of Kupang such as DAK and DID. Regional financial management is considered disobedient/compliance with the law but that is understandable. Regional financial management in 2018 is categorized as effective and at the efficiency level it is categorized as efficient. 2019 is categorized as effective and quite efficient. Meanwhile, 2020 is categorized as very effective and quite efficient. The city government's transparency is assessed in accordance with the concept of transparency in regional financial management .
Keywords : Refocusing, Reallocation, Pandemic, Covid-19, APBD, Paradigm, Kupang City Government

## PENDAHULUAN
Penelitian terdahulu yang dilakukan Rabbani (2020) menyatakan bahwa terdapat 3 (Tiga) komposisi dalam APBD yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan memiliki pengaruh terhadap proses refocusing dan realokasi dana APBD. Dengan melakukan proses refocusing dan realokasi terhadap dana APBD, maka akan membawa perubahan struktur anggaran APBD tersebut. Alasan perubahan struktur APBD ini diantaranya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit/kegiatan/jenis barang, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan, dan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pradana (2014) menunjukkan informasi mengenai pengelolaan APBD Pemerintah Kota Kupang berdasarkan uji akses keterbukaan informasi publik terbilang rendah, sehingga sulit diakses oleh publik. Selain itu, penelitian yang dilakukan Rabbani (2020) terkait refocusing dan realokasi APBD dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 menyatakan proses refocusing dan realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan dapat
mewujudkan public trust building strategy dalam pengelolaan keuangan daerah agar masyarakat dapat memberikan kontrol serta pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
Menteri Keuangan RI pada situs resmi Kemenkeuri tahun 2020, menghimbau pemerintah daerah dapat segera menyiapkan perubahan anggaran melalui peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Dengan tetap mengacu pada pendoman dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, dengan tetap menjaga tata kelola pemerintah dan akuntabilitas yang baik.
Berdasarkan hasil uraian diatas menunjukan masih rendahnya kinerja Pemerintah Kota Kupang dalam pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan inilah yang menjadi alasan calon peneliti memilih Kota Kupang sebagai lokasi penelitian. Serta berdasarkan permasalahan tersebut, menarik perhatian calon peneliti untuk mengetahui pandangan pemerintah Kota Kupang terkait pengelolaan keuangan daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19. Sudut pandangan dari pemerintah bermanfaat untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar.

## METODE
Peneliti memilih jenis penelitian deskriptif komparatif dikarenakan objek dalam penelitian membandingan pengelolaan keuangan daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Kota Kupang Dengan menjelaskan, memaparkan, dan mengambarkan data yang akan diperoleh melalui wawancara mendalam terkait pandangan pemerintah Kota Kupang dalam pengelolaan keuangan daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Kota Kupang NTT.
Jenis data dalam penelitian ini ialah kualitatif yang didapatkan melalui pengamatan, wawancara langsung bersama infoman dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber Data primer, dalam penelitian ini didapatkan secara langsung melalui wawacara dengan para informan yakni pihak pemerintah Kota Kupang yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengambilan data dilakukan dengan bantuan catatan lapangan, foto, atau bantuan rekaman suara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku literatur yang berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dan informasi- informasi yang didapatkan dari internet. Adapun yang menjadi data sekunder berupa dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018-2020 Pemerintah Kota Kupang yang diperoleh dari BPK Perwakilan Provinsi NTT. Serta berupa data LRA (Laporan Realisasi Anggaran) APBD tahun 2018-2020 yang didapat dari BKAD Kota Kupang.
Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap ketersediaan dan kemudahan akses informasi melalui media online yaitu situs resmi Pemerintah Kota Kupang
dan badan/instansi yang terkait dalam penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara terstruktur, yakni calon peneliti menyiapkan daftar pertanyaan. Kegiatan wawancara dilakukan secara langsung dengan para informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Daftar pertanyaan yang akan diberikan untuk mengetahui pandangan Pemerintah Kota Kupang disesuaikan dengan fokus dalam penelitian ini yaitu, Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4, dasar hukum pengelolaan keuangan daerah sebelum pandemi Covid-19, dasar hukum pengelolaan keuangan daerah selama pandemi Covid-19. Pengambilan data dilakukan dengan foto dan bantuan rekaman suara. Dalam penelitian ini terdapat teori-teori pendukung yang bersumber dari buku, jurnal, dan artikel dalam media on-line yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018-2020 Pemerintah Kota Kupang yang diperoleh dari BPK Perwakilan Provinsi NTT. Dan data LRA (Laporan Realisasi Anggaran) APBD tahun 2018-2020 yang didapat dari BKAD Kota Kupang

## HASIL DAN PEMBAHASAAN
Tabel 1. Paradigma Pengalolaan Keuangan Daerah Sebelum dan Selama Pandemi
Covid-19 di Kota Kupang No Peraturan Paradigma (Sudut Pandang) Sebelum Pandemi Covid-19 1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan, penganggaran, pelaporan, penatausahan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sesuai dengan mekanisme berlaku pada peraturan perundang-undangan. Dan sesuai dengan kesepakatan bersama antar SKPD Penerapan sistem informasi pembangunan daerah (SPID) yang baru yaitu sistem informasi berbasis digitalisasi 2. Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Penerapan sistem informasi berbasis digital dan memperkuat peran pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sehingga lebih terarah sesuai dengan struktur. Aturan tersebut baru akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2021. 3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penyaluran dan penggunaan dana perimbangan di setiap SKPD sesuai dengan mekanisme UU No. 33 Tahun 2004. Tidak adanya masalah pada alokasi dan perimbangan kepada tiap SKPD dan anggaran yang dialokasikan berbeda-beda sesuai kebutuhan setiap SKPD sehingga tingkat penilaian dari tiap SKPD berbeda- beda.
Selama Pandemi Covid-19
No Peraturan Paradigma (Sudut Pandang) 1. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan dan Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan ini menjadi satu-satunya alternatif yang baik, yang sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang menyebabkan perubahan perencanaan dan penganggaran pemerintah, dimana sebelumnya untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan. Namun saat ini diperuntukan untuk penanganan Covid-19. 2. Pemenkeu Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Kebijakan Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Penggunaan DAK tahun 2020 dikhususkan untuk penanganan masalah kesehatan akibat Covid-19. Sedangakan DID digunakan untuk pelaksanaan dan pengembangan sektor UMKM, sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan. Namun terdapat penggunaan yang belum maksimal. Hal ini dikarenakan dikarenakan kondisi dari pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas tatap muka sehingga beberapa program pemerintah belum dapat dijalankan. Kebijakan dalam peraturan ini, sangat membantu pemerintah Kota Kupang untuk merespon cepat pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Kupang. 3. Pemendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Hambatan yang dialami yakni pada sulitnya proses koordinasi dan komunikasi, serta proses pendataan dari lembaga/instansi yang bersangkutan akibat keterbatasan aktivitas akibat Covid-19di . Sedangkan pada proses pendataan yang menja kendala dan/atau hambatannya ialah data yang diterima adalah data yang bersumber dari pihak kedua, sehingga bantuan yang diberikan terkadang tidak tepat sasaran. Kendala lain ialah pada proses awal penyesuaian pelaksanaan anggaran Covid- 19. Namun, kendala yang dihadapi merupakan kendala umum yang sudah biasa terjadi. Selain itu, terbatasnya anggaran dan keterbatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 menghambat pelayanan dan/atau program kerja dari dinas sehingga tidak maksimal kinerja pemerintah. Berikutnya kendala lainya ialah Ketidakdisipilan masyarakat dalam menerapakan protokol kesehatan
Sumber: diolah peneliti, 2022 Penerapan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang
a. Prinsip/Asas Ketaatan dan Kepatuhan. DPRD memiliki wewenang dalam mengawasi pelaksanaan keuangan daerah.
Berdasarkan temuan dari BPK maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat ketidaktaatan/ketidakpatuhan pemerintah Kupang terhadap pengelolaan keuangan daerah baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19. Namun, temuan ketidakpatuhan Pemkot oleh BPK disertai dengan keterangan dari pihak pengelola yang dapat dimaklumi tanpa salah saji material dan telah melalui proses pengamatan oleh BPK. Sebab dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang- undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan.
b. Prinsip/Asas Transparansi
Peneliti melakukan pengamatan terhadap transparansi pemerintah Kota Kupang yakni terkait kemudahan akses informasi melalui media online yaitu website badan/instansi pemerintahan. Dari hasil pengamatan peneliti menemukan hanya 5 (lima) badan/instansi yang memiliki halaman website diantaranya; Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BAPPEDA, dan Pemerintah Kota Kupang. Namun dari kelima badan/instansi tersebut hanya website miliki pemerintah Kota Kupang yang rutin memberikan informasi-informasi berkaitan dengan pengelolaan APBD yaitu informasi mengenai APBD dari tahun 2015-2020 yang kemudian dapat di- download . Tidak hanya informasi mengenai APBD namun informasi seputar kondisi daerah Kota Kupang yang dapat dengan mudah diakses. Selain itu, melalui website tersebut Pemkot juga menyediakan wadah pengaduan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja Pemkot. Sedangkan badan/instansi lainnya tidak rutin memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat dan informasi yang diberikan berupa informasi atau ringkasan terkait tujuan, visi-misi, program kerja, dan tugas dari badan/instansi tersebut, terdapat juga badan yang memiliki halaman website namun tidak dapat diakses yaitu BAPPEDA Kota Kupang. Hasil pengamatan ini disertakan pada bagian lampiran dalam penelitian ini.
c. Tingkat Efektivitas PengelolaanKeuangan Daerah
Kota Kupang Tahun 2018-2020. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang diatas, pada tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 98,05% dan berada pada tingkat efektivitas 90-100 sehingga dikategorikan efektif. Demikian pula pada tahun 2019 dikategorikan efektif karena tingkat efektivitasnya sebesar 95,65%. Sedangkan pada tahun 2020 tingkat efektivitasnya sebesar 100,34% dan berada pada tingkat efektivitas > 100% sehingga dikategorikan sangat efektif. Angka capain ini mengidikasikan bahwa efektivitas pemerintah Kota Kupang semakin efektif dari tahun ke tahun. Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang Tahun 2018-2020. tingkat efisiensi pada tahun 2018 sebesar 76,51% dan berada pada tingkat efisiensi 60-80 maka dikategorikan efisien. Sedangkan pada tahun 2019
sebesar 80,90% dan berada pada tingkat efisiensi 80-90 sehingga dikategorikan cukup efisien. Demikian pula tahun 2020 tingkat efisiensi sebesar 82,38% sehingga dikategorikan cukup efisien. Angka capain ini mengidikasikan bahwa efektivitas pemerintah Kota Kupang semakin baik dari tahun ke tahun.

## KESIMPULAN
Pemerintah Kota Kupang menyetujui adanya kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan keuangan daerah baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19. Pengelolaan keuangan daerah di Kota Kupang sebelum dan selama pandemi Covid-19 sesuai dengan mekanisme pada peraturan perundang-undangan tersebut. Kebijakan- kebijakan pengelolaan keuangan daerah di masa kini menggunakan sistem digitalisasi untuk menciptakan kedisiplinan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang searah dan seimbang antar pusat dan daerah. Perbedaan pengelolaan keuangan daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19 terdapat pada prioritas penganggaran program pemerintahan Kota Kupang. Sebelum pandemi perencanan dan penganggaran APBD digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah. Sedangkan selama pandemi Covid- 19 perencanaan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Hal ini berpengaruh pada struktur APBD Kota Kupang. Selain itu, keterbatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 menjadi kendala/hambatan bagi Pemkot. Meskipun demikian, pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang mengalami perkembangan yang baik berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu ketaatan/kepatuhan, efektifitas dan efisiensi, dan transparansi.

## REFERENSI
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Badan Pusat Statistik. 2021. Provinsi Kota Kupang. BPS Kota Kupang.
BKAD. 2021. Data Laporan Realisasi Anggaran 2015-2020 Kota Kupang . BKAD Kota Kupang
BPK. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2020 Pemerintah Kota Kupang. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dewi, I. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Fakultas Ekonomi Universitas Diponerogo Semarang. Dipublikasikan.
Dharmawati, K. 2015. Analisis Rasio Keuangan APBD Dalam Menilai Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Universitas Jember.
Mardiasmoro. 2018. Otonomi dan Manajeman Keuangan Daerah . Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
Ngindana, Rispa &Imam Hanafi. 2012. APBD Partisipatif: Sebuah Harapan Yang Terabaikan . Malang: UB Press.
Pradana, I. 2014. Transparansi Birokrasi Dalam Pengelolaan APBD Kota Kupang. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik: Universitas Nusa Cendana.Vol.18 No.2, November 2014.
Pujileksono, Sugeng. 2015. Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif . Malang, Jatim: Intrans Publishing.
Rabani, Deden. 2020. Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing dan Realokasi APBD Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 . Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Vol. 4 No.1, Desember 2020. 59-78. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: ALFABETA
Thegu, A. 2011. “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang”. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Mandira Kupang. Dipublikasikan.
Tjokrowinoto, Moeljarto, dkk. 2011. Birokrasi Dalam Polemik . Malang: Pustaka Pelajar Offset.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
_______. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
_______. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah . http://djpk.kemenkeu.go.id/?=5750 . _______. 2017. Penataausahaan Keuangan Daerah . http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5753 . _______. 2017. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah . http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747 .
_______. 2015. Peraturan Presiden Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . http://www.djpk.kemekeu.go.id/?p=460 .
Kementerian Dalam Negeri. 2020. Buku Pedoman Umum Menghadapi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah . https://www.kemendagrigo.id .
Kementerian Keuangan. 2020. Pemerintah Pusat Koordinasikan Realokasi dan Anggaran Daerah Untuk Dukung Penangan Covid-19 . https://www.kemenkeu.go.id .
Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) . 2020. https://www.google.com/url/kumpulan-Peraturan-Pedoman-Penanganan-19.pdf- compressed_compressed_2 .
Subbagian Hukum-Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. 2019. Struktur APBD Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . https://www.google.com/url.-TH-struktur –APBD-dlm-PP-12-Tahun-2019 .
Jahang, Benediktus. 2020. Pemkot Kupang Alihkan Anggaran Rp45 Miliar Untuk Tangani Covid-19. https://m.antaranews.com , diakses pada 31 Maret 2020 pukul 19.07.
Taolin, Antonius. 2020. RSUD S.K. Lerik Kupang Siap Tangani Pasien Covid-19. https://www.gatra.comtt , diakses pada 10 Febuari 2021 pukul 23.27.
UPT Pengembangan Pengelolaan Keuangan BPKAD Provinsi Jawa Timur. 2013. Tata Kelola Keuangan Daerah . https://youtu.be/TLkx7TwiXgk , dipublikasikan pada 22 April 2015.