## ANALISIS DEMOKRASI HABERMAS PADA TEKS FORUM DISKUSI ONLINE RUU OMNIBUS LAW SEBAGAI DEMOKRASI
Nabila Sahma Libriyanti 1 , Novita 2 , Nada Syifafasya 3 ,Dini Safitri 4 bnabila93@gmail.com 1 , novittaa04@gmail.com 2 , nadasyifafasya303@gmail.com 3 , dinisafitri@unj.ac.id 4
Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, Indonesia
Submitted: 20 Juni 2020| Accepted: 24 September 2020 | Published: 30 Desember 2020
Website: https://e-journal.umc.ac.id/index.php/jike/index

## Abstract
According to habermas, public space is a space where citizens can negotiate about their relations so  that  it  is  an  institutional  arena  for  interaction.    The  development  of  increasingly  advanced communication  media  has  resulted  in  a  large  amount  of  public  space  being  carried  out  online through social media to discuss public issues  with the aim of creating a democracy.  This study aims to determine the analysis of habermas democracy in the text of the online discussion forum of the  omnibus  law  ruu as democracy.   The  labor  law  omnibus  is  still  a  polemic  in  the  community because  on  the  one  hand  it  is  considered  to  be  beneficial  for  employers  and  increasingly marginalizes workers / laborers with an hourly wage system plan which is considered by workers to weaken the position and welfare of workers / workers.  This research uses analytical methods in the perspective of communication on deliberative democracy and based on two habermas theories of  Structural  Transformation  of  Public  Spaces  &  Between  Facts  and  Norms.    This  discourse analysis model is based on 3 blades of communicative action analysis that includes 3 claims.  The data  collection  technique  is  a  text  method  in  the  form  of  opinions  submitted  by  members  of  the online discussion group "Work Draft Bill: Threatening Indonesian Employment and Agriculture" and "Work Draft Bill: Breaking Through Indonesian Law?".  Each argument / opinion is analyzed based on three validity claims, namely: truth.  accuracy, and honesty.  The results of this study are based  on  text  analysis  that  burdensome  parties  from  laborers,  students,  farmers,  fishermen, indigenous  peoples,  rural  and  urban  residents,  and  prioritizes  the  interests  of  investors  and entrepreneurs Keywords:, Democracy, Omnibus law, Public space

## Abstrak
Menurut habermas ruang publik merupakan ruang dimana warga Negara dapat berunding mengenai hubungan  mereka  sehingga  merupakan  sebuah  arena  institusi  untuk  berinterkasi.  Berkembangnya media komunikasi yang semakin maju menimbulkan banyaknya ruang publik yang dilakukan secara daring  melalui  sosial  media  untuk  mendiskusikan  isu-isu  publik  dengan  tujuan  untuk  menciptakan sebuah demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis demokrasi habermas pada teks forum diskusi online ruu omnibus law sebagai demokrasi. Omnibus law ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi polemik  di masyarakat karena di satu sisi dianggap banyak menguntungkan para pengusaha dan semakin memarjinalkan pekerja/buruh dengan  rencana sistem upah per-jam yang oleh pekerja  dianggap  akan  memperlemah  posisi  dan  kesejahteraan  para  buruh/pekerja. Penelitian  ini menggunakan  metode  analisis  dalam  perspektif  komunikasi  pada  demokrasi  deliberatif  dan berdasarkan dua teori habermas Transformasi Struktural Ruang Publik & Antara Fakta dan Norma. Model analisis wacana ini berdasarkan pada 3 pisau analisis tidakan komunikatif yang mencakup 3 klaim. Teknik  pengumpulan  data  yaitu  metode  teks  berupa  pendapat  yang  disampaikan  oleh  para anggota  grup  diskusi  online  “RUU  Cipta  Kerja:  Mengancam  Ketenagakerjaan  Dan  Agraria Indonesia”  dan  “RUU  Cipta  Kerja:  Menerobos  Hukum  Indonesia?”.  Setiap  argumen/pendapat
dianalisis dengan berdasar pada tiga klaim validitas, yaitu: kebenaran. ketepatan, dan kejujuran. Hasil dari  penelitian  ini  berdasarkan  analisis  teks  bahwa  memberatkan  pihak  dari  golongan  buruh, mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat adat, penduduk desa maupun kota, dan lebih mengedepankan kepentingan investor dan pengusaha Kata Kunci :Demokrasi, Omnibus Law, Ruang Publik

## A. PENDAHULUAN
Ruang  publik  ( public  sphere )  digambarkan  oleh  seorang  filsuf  Jerman  Habermas  sebagai sebuah  ruang  dimana  masyarakat  dalam  sebuah  lingkungan  membuat  sebuah  opini  publik terkait dengan kondisi sosial politik atau ekonomi. Keberadaan public sphare sendiri sudah ada sejak 1700an saat masyarakat barat seperti Perancis dan Amerika ulai melakukan revolusi yang dimana  warga  masyarakat  biasa  dilibatkan  dalam  berbagai  proses  diskusi  publik  untuk membuat suatu keputusan mengenai berbagai persoalan yang ada dalam publik. Akan tetapi, ruang publik pada masa itu dilihat oleh Habermas hanya sebagai sebuah ruang yang dikuasi oleh kelompok-kelompok borjuis, dimana tidak seluruh elemen warga negara memiliki suara yang setara (Pembayun, 2017).
Demokrasi secara ideal dianggap dapat menyediakan tempat bagi segenap rakyat untuk terlibat dalam hal menyuarakan aspirasi di tengah beragamnya unsur penyusun sebuah negara. Tetapi, saat ini demokrasi malah terlihat lebih jelas diartikan sebagai superioritas jumlah dan tekanan arus pendapat mayoritas identitas yang beralih menjunjung tinggi kesetaraan dalam hal unjuk aspirasi  di  ruang  publik  (Sukmono,  2009).  Hal  tersebut  menyebabkan  munculnya  sebuah ideologi yang terasumsikan ke dalam bentuk varian baru yaitu demokrasi deliberatif.  Faktor determinan dalam hal ajang deliberasi yaitu komunikasi. Demokrasi deliberatif secara umum menekankan penalaran lewat dialog, pertukaran pendapat, yang bertujuan untuk menghasilkan ragam hasil yang bisa diterapkan karena persetujuan kolektif.
Berkembangnya media komunikasi yang semakin maju menimbulkan banyaknya ruang publik yang dilakukan secara daring melalui sosial media untuk mendiskusikan isu-isu publik dengan tujuan  untuk  menciptakan  sebuah  demokrasi.  Namun  Asep  A.  Sahid  Gatara  dalam penelitiannya  yang  berjudul  “Demokrasi  Nothing  Kritik  Terhadap  Konsep  Dan  Praktek Cyberdemocracy ” menggambarkan secara kritis mengenai gejala kontestasi politik yang bisa berlangsung  secara  online  yang  dapat  dikatakan  sebagai  wujud  perkembangan  dari cyberdemocracy  (Gatara,  2016).  Sebelumnya  pernah  dilakukan  penelitian  oleh  Wasisto Raharjo Jati dengan judul penelitian Cyberspace, internet, dan Ruang publik baru: Aktivisme Online  Politik  Kelas  Menengah  Indonesia.  Munculnya  sosial  media  memunculkan  ruang publik  baru  secara  keseluruhan.  Hal  tersebut  menawarkan  adanya  deliberasi  pada nilai-nilai demokrasi baru. Beberapa nilai demokrasi dideliberasikan melalui sosial media. Cyberspace juga dapat menarik bagi setiap bagian publik untuk berinteraksi dan berkomunikasi kapanpun dan dimanapun. Karena itulah kesadaran untuk politik tercipta (Jati, 2016)
Menurut Sahid, tidak semua ekspresi diruang virtual dapat dikatakan cyberdemocracy karena suatu situs dapat dikatakan cyberdemocracy apabila terdapat ruang public didalamnya. Tulisan ini juga membahas tentang term cyberdemocracy dimana diruang virtual kehadiran demokrasi menjadi  lain  dalam  penyebutan  citra  maupun  dala  pemaknaan  datau  konsepnya,  di  mana  ia popular  terutama  dalam  lingkungan  neo-futuris  atau  kaum  optimis.  Sahid  berfokus  pada komentar online Kompas.com pada saat pilpres 2014. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa cyberdemocracy bukanlah demokrasi karena tidak ditemukan iklim debat rasional atau deliberasi publik dan proses pertukaran pengetahuan; tidak ditemukan iklim komunikasi yang
terbabas dari dimensi dominasi; juga tidak ditemukan proses konsensus, di mana ketegangan yang ada dikelola dan diterima semua pihak, serta ide dan informasi yang digunakan secara bersama-sama  (Sahid,  2016).  ruang  publik  di  dalam  dunia  nyata  sudah  banyak  hilang dikarenakan  berbagai  kepentingan,  baik  itu  kepentingan  individu,  golongan,  maupun kepentingan kapitalisme yang mengakibatkan mempersempit ruang publik untuk berkembang. (Sukmono, 2009)
Proses  demokrasi  yang  berlangsung  dalam  dunia  virtual  dijuluki  Cyberdemocracy,  yakni komunitas  virtual  yang  memiliki  aturan  sendiri.  Di  sini  demokrasi  hidup  di  dunia  virtual dengan  mediasi  internet.  Seperti  halnya  demokrasi  di  ruang  aktual,  cyberdemocracy  atau demokrasi  cyber  hanya  bisa  bertahan  ketika  adanya  ruang  publik,  khususnya  ruang  publik dalam internet (ruang publik virtual). Dan memang ruang publik virtual merupakan pra-syarat bagi berkeberlangsungan demokrasi cyber. Di ruang itu terdapat nilai dan praktik konektivitas, intraktivitas  dan  anonimitas,  sehingga  memproduksi  asas  langsung,  komunikatif,  bebas  dan rahasia. Dalam demokrasi politik di ruang aktual, sejatinya asas-asas tersebut juga telah lebih awal  menjadi  keharusan.Pada  penelitian  yang  berjudul  demokrasi  nothing  kritik  terhadap konsep dan praktek cyberdemocray bertujuan untuk menggambarkan secara kritis mengenai gejala  kontestasi  politik  yang  tidak  lagi  hanya  berlangsung  di  ruang  offline,  namun  juga berlangsung  dan  semakin  bergeser  ke  ruang  online.  Pergeseran  kontestasi  politik  di  ruang online itu banyak dikatkan sebagai salah satu wujud dari perkembangan cyberdemocracy.Hasilnya  Kehadiran  media  baru  tak  terelakan  karena  itu  cyberdemocracy adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi fakta menunjukkan, bahwa pada tahap awal sekarang ini,  cyberdemocracy  di  Indonesia  masih  embrional  dan  masih  diwarnai  oleh  praktik  politik vulgar yang kurang mengindahkan etika berpolitik. Pemanfaatan media online, terutama pada media  sosial,  yang  mestinya  menjadi  bagian  dari  pencerdasan  politik  warga,  namun  pada kenyataanya masih diwarnai praktik politik yang penuh dengan ujaran kebencian, dan bahkan juga kampanye negatif (Gatara, 2016).
Untuk  menuju  ruang  publik  ideal  melalui  era  digital  memiliki  banyak  tantangan.  Terutama pada saat audiens dalam ruang publik tidak cukup rasional dalam memberikan argumentasi dan terjadinya  kemungkinan  pertukaran  informasi  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan kebenaranya (Pembayun 2017). Pemerintah memberitahu ada 82 UU yang berpengaruh oleh omnibus law dan permerintah sudah mengajukan draft omnibus law ke DPR pada 2019. Tetapi rencana  tersebut  mundur  hingga  januari  2020.  Omnibus  law  terdiri  dari  tiga  prospek,  yaitu perpajakan,  cipta  lapangan  kerja,  dan  Usaha  Kecil  Menengah  dan  Mikro  (UMKM). Pembahasan  mengenai  omnibus  law  ketenagakerjaan  sampai  saat  ini  masih  menjadi kontroversi  di  masyarakat  karena  dianggap  lebih  banyak  menguntungkan  pengusaha  dan mendesak para buruh/pekerja dengan rencana sistem upah per-jam yang dianggap membuat posisi  dan  kesejahteraan  pekerja/buruh  melemah.  Omnibus  law  masih  banyak  pertentangan karena  diduga  aturan  yang  berbeda  yang  akan  menyebabkan  mengganggu  sistem ketatanegaraan  (Efendi,  2020).  Oleh  karena  itu,  peneliti  memiliki  keingintahuan  mengenai bagaimana wujud ruang digital sekarang ini dan menganalisa bagaimana rekonstruksi ruang publik di era digital. Apakah sebuah diskusi publik yang diterapkan pada Omnibus Law benar- benar sesuai dengan difinisi diskusi publik menurut Jurgen Habermas dimana sebuah diskusi publik  dikuasai  oleh  kelompok  borjuis  atau  benar-benar  mensinyalkan  pada  kebutuhan masyarakat.  Dimana  Omnibus  Law  akan  disahkan  sedangkan  banyak  komunitas-komunitas dalam  masyarakat  yang  menolak  diadakannya  Omnibus  Law  ini  karena  beberapa  hal  dan alasan  masing-masing  kelompok.  Banyaknya  diskusi  publik  penolakan  Omnibus  Law komunitas-komunitas  tertentu  secara  daring  di  media  sosial  salah  satunya  Diskusi  Publik
Online  yang  dilaksanakan  oleh  Red  Soldier  FIS  UNJ  dilaksanakan  pada  20-21  Maret  2020 dengan pemantik diskusi Sujak Supriyadi dari Ka. Seni dan Budaya DPP-GBSI serta Aprillia Lisa Tengker dari Pengacara Publik LBH Jakarta.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Ruang Publik Habermas
Teori ruang publik dicetuskan oleh Jurgen Habermas. Pada tahun 1989, Habermas membuat buku  yang  berjudul The  Structural  Transformation  of  the p ublic  S p here:  An  Inquiry  into  a Category of Gourgeois Society. Menurut Habermas, ruang publik adalah ruang di kehidupan sosial dimana pendapat publik bisa dibentuk dan diakses oleh semua warga negara (Darajati, 2012). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Tricana , ruang publik adalah tempat di mana terjadinya pertukaran dan argumen dari berbagai gagasan budaya, eknomi, sosial, dan politik  (Tricana,  2013).  Ruang  publik  pada  dasarnya  merupakan  ruang  yang  tercipta  dari kumpulan  orang  tertentu,  diciptakan  sebagai  bentuk  penyikapan  terhadap  otoritas  publik. Secara historis, ruang publik sudah muncul di tengah-tengah masyarakat Eropa jauh sebelum Habermas menciptakan teori ruang public. Menurut Habermas, ruang publik tidak hanya terjadi di  kafe-kafe,  seperti  yang  terjadi  di  Inggris,  tetapi  juga  terjadi  di  tempat-tempat  pertemuan khusus yang mengikutsertakan warga. Di dalam ruang publik, terjadi diskusi yang jauh lebih berbeda secara komposisi, debat yang tidak berhenti, layaknya debat kusir, dan juga orientasi dari topik diskusi diangkat sebagai fokus debat. (Nasrullah, 2015)
Sebelumnya,  Prasetyo  juga  telah  melakukan  penelitian  tentang  pemikiran  Jürgen  Habermas tentang  ruang  publik.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  memberikan penjelasan  mengenai  bagaimana  konsep  ruang  publik  Hebermas  berdasarkan  buku  The Structural Transformation of Public Sphere (selanjutnya disingkat ST), dan Between Facts and Norms  (selanjutnya  disingkat  BFN).  Menurut  Prasetyo  dalam  ST,  Hebermas  menjelaskan metode  kritik  Imanen  yang  merupakan  metode  yang  biasa  dipakai  para  pendahulu  generasi pertama  Teori  Kritis,  seperti  Horkheimer  dan  Ardono.  Kritik  imanen  merupakan  cara mengkritik suatu objek, dalam hal ini ruang publik. Kritik tersebut berdasarkan kepada istilah dan idealitas konsep serta nilai dari objek itu sendiri, dan tidak menggunakan nilai atau standar yang  ekstern  atau  transenden  dari  objek  tersebut.  Tujuannya  untuk  menggiring  dimensi- dimensi kekurangan atau kesalahan objek tersebut kepada apa yang disebut dengan kebenaran atau idealitas (Prasetyo, 2012). Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa ruang publik borjuis seseugguhnya  menyimpan  ideal-ideal  normative  warisan  pencerahan,  solidaritas,  dan persamaan ( liberte, feternite, dan egalite ). Jika dulu dalam masa-masa awalnya ruang publik ditempati oleh pemilik properti dan ekonomi, sekarang ruang publik diokupasi oleh orang ynag berpendapatan stabil dan pembedaan mana yang ahli dan yang tidak. Menurut Prasetyo, dalam BFN,  Habermas  memberikan  penjelasan tidak  hanya  terbatas  pada  kaum  borjuis. Habermas menekankan  pentingnya  ruang  publik  dalam  konteks  teori  diskursus  tentang  hukum  dan demokrasi.  Ruang  publik  mempunyai  tugas  untuk  merasakan,  menginterperetasikan,  dan mensinyalkan  masalah-masalah  yang  ada  di  masyarakat.  Habermas  berpendapat  bahwa masyarakat dapat membentuk ruang publiknya berdasarkan kelompok dan asosiasinya dalam masyarakat dengan ciri dan usungan keprihatinan masing-masing.
Menurut  penelitian  lainnya,  ruang  publik  juga  tidak  ditentukan  dengan  adanya  wadah  fisik. Ruang  publik  bersifat  akomodatif,  sehingga  dapat  ada  di  mana  saja  dan  kapan  saja.  Sifat tersebut  sesuai  dengan  budaya  pengambilan  keputusan  yang  masih  menanamkan  sistem sosiokultural  dengan  menganggap  orang  yang  dituakan,  sangat  berpengaruh  dalam
pengambilan  keputusan.  Orang  yang  lebih  muda  akan  merasa  berhati-hati  untuk menyampaikan  pendapatnya  kepada  orang  yang  dituakan.  Ketika  ingin  menyanggah,  orang yang  lebih  muda  akan  meyampaikan  pendapatnya  dengan  sopan,  yang  pada  akhirnya kemenangan  keputusan  mengikuti  orang  yang  dituakan.  Kuasa  seperti  ini  terjadi  melalui hegemoni dan dominasi budaya struktur Jawa. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa tokoh yang dituakan, menjadi aktor yang hegemonik. (Arditama, 2016).

## Demokrasi
Demokrasi  akhir  akhir  ini  jadi  bahan  pembicaraan,  lebih  tepatnya  di  berbagai  negara berkembang  dan  terus  terkenal,  dari  mulai  tingkat  wacana  maupun  dalam  gerakan  sosial politik. Yang dijuliki sebagai suatu sistem politik, demokrasi sudah menempati deretan teratas telah diterima oleh banyak negara karena dapat dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan  sosial  dan  politik,  baik  secara yang  melibatkan  kepentingan  antar individu  dalam masyarakat maupun hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia. Ambruknya ideologi komunisme Uni Soviet tahun 1989, setidaknya telah menjadi momentum  penting  bagi  perluasan  demokrasi  sebagai  wacana  pilihan  sistem  politik. Kepopuleran  demokrasi  sebagai  ideologi politik  secaracepat  menyebar  oleh  berkembangnya wacana  kritis  yang  sebagian  besar  mengungkapkan  kegagalan  praktek  otoritarianisme. Hadirnya  demokrasi  seakan  telah  menjadi  hal  berarti  dan  nyata  mengatasi  masalah  sosial politik yang selama ini diderita berbagai negara. (Nugroho, 2017)
Demokrasi  merupakan  bentuk  pemerintahan  yang  memilikin  kekuasaan  dalam  mengambil keputusan.  Menurut  penelitian  Hallim,  konsep  partisipasi  masyarakat  dalam  membentuk demokrasi dan hukum yang responsive, menjelaskan bahwa Negara demokrasi adalah Negara yang memiliki kekuasaan sipil, yang sesuai dengan keputusan rakyatnya baik secara langsung maupun  tidak  langsung.  Pada  penelitian  ini,  keterlibatan  masyarakat  dengan  demokrasi liberatif, dimana kebijakan publik harus disahkan terlebih dahulu (Haliim, 2016).
Habermas  mengemukakan  bahwa  demokrasi  deliberatif  hadir,  jika  negara  memproduksi hukum  yang  didelegasikan  melalui  pola-pola  pertukaran  jaring-jaring  sistem  sosial  tertentu. Namun  penelitian  Tobing  memaparkan  praktik  demokrasi  deliberative  dalam  ruang  public cyber  space  digrup  diskusi  Pluaris  Lembaga  Bhineka,  yang  menengkampanyekan keberagaman dan kesetaraan melalui internet, menemukan hasil bahwa penerapan demokrasi deliberative belum maksimal secara kuantitas, karena klai perlokusi masih mendominasi lewat pendiskreditan subjek sasaran komentar (Tobing, 2013).
Perdebatan  yang  terjadi  disebabkan  bentuk  demokrasi  yang  deliberatif,  karena  aturan  dari ruang publik yang bebas dari dominasi, konsep demokrasi yang berkembang didalamnya, telah dilakukan  dalam  forum  debat  kaskus  oleh  Nugroho.  Perdebatan-perdebatan  yang  terjadi, mementingkan musyawarah dari aktor-aktor komunikasi didalamnya. Hasil dari penelitian ini, media sosial dalam bentuk forum tidak hanya menciptakan sebuah forum ruang publik dengan gaya  baru,  namun  juga  berpotensi  mengimplementasi  dari  konsep  demokrasi  deliberative didunia nyata (Nugroho, 2017.)

## Omnibus Law
Sejalan  dengan cyberspace, belakangan  in,  kata  omnibus  law  banyak  digunakan  oleh  pihak pemerintahan.  Dalam  pidatonya,  Presiden  Jokowi  melakukan  pidato  menyatakan  akan
membuat  hukum  perundang-undanganyang  dinamakan  omnibus  law.  Omnibus  Law  dikenal dengan Omnibus Bill. Kata omnibus sendiri berasal dari bahasa latin yaitu omnis yang berarti banyak. Dilansir dari Kompas.com, Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang subtansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum karena mengatur secara menyeluruh dan memiliki daya ikat terhadap aturan yang lain. Konsep Omnibus Law sangat lazim di Amerika Serikat yang  memiliki  sistem  hukum  civil  law  berbeda  dengan  Indonesia  yang  sistem  hukumnya merupakan common law dimana setiap undang-undang memiliki daya ikat yang sama.
Adanya omnibus law dilatar belakangi oleh banyaknya UU yang tumpang tindih di Indonesia (Kompas,18/2/2020). Dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi dimana selama ini banyaknya regulasi dianggap sebagai hambatan. Omnibus law sendiri akan merevisi 82 UU yang terdisi dari 1.194 pasal. RUU Omnibus law dibagi menjadi 11 klaster yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan,  pengenaan  sanksi,  pengadaan  lahan,  investasi  dan  proyek  pemerintah,  serta kawasan  ekonomi  dan  disederhanakan menjadi  tiga  bagian  yaitu  perpajakan,  cipta  lapangan kerja, dan Usaha Kecil Mengengah dan Mikro (UMKM) (Efendi, 2020).
Langkah  pertama  yg  akan  diambil  pemerintah  adalah  melakukan  revisi  terhadap  instrumen hukum yaitu UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar memiliki legitimasi yuridis.
Dilansir dari Nasional Kontan, menurut Kemenkeu RUU Omnibus law perpajakan merupakan serangkaian  kebijakan  pemerintah  yang  dapat  memperkuat  perekonomian  nasional  melalui peningkatan  pendanaan  investasi  dalam  dan  luar  negeri  (Santoso,  2020).  Dan  dilansir  dari Liputan6.com,  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  menilai  RUU  Omnibus  law UMKM bisa mendorong UMKM menjadi lebih siap daripada sebelumnya. Banyak kemudahan yang  akan  didapatkan  seperti  perizinan,  pendirian,  pembiayaan,  dan  jaminan  marketnya (Santia, 2020).
Berbeda dengan Omnibus law perpajakan dan UMKM, Omnibus law ketenagakerjaan banyak menimbulkan  perdebatan  dibanyak  kalangan.  Diantaranya  karena  pemerintah  akan  merevisi beberapa aturan mengenai gaji dan pesangon, prisip kemudahan mengambil dan  kemudahan memutus,  dan  kemudahan  untuk  merekrut  tenaga  kerja  asing  dan  peraruran  lainnya  dimana banyak  memperlihatkan  pertemuan  kepentingan  pengusaha  dan  tenaga  kerja.  Omnibus  law ketenagakerjaan  sendiri  oleh  para  buruh  dianggap  merugikan.  Beberapa  hal  yg  dianggap merugikan  antara  lain  pengurangan  nilai  pesangon,  pembebasan  tenaga  kerja  asing, penggunaan outsourcing yang masif, jam kerja yang fleksibel, dan upah bulanan yang menjadi upah perjam (Efendi, 2020).

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  desain  penelitian  studi  kasus. Penelitian  kualitatif  merupakan  pendekatan  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  individu atau  kelompok  yang  mengenai  masalah  sosial  atau  manusia.  Proses  penelitian  melibatkan pertanyaan  yang  muncul  dan  prosedur  data  yang  biasanya  dikumpulkan  dengan  melibatkan peserta,  analisis  data  secara  induktif  (dari  khusus  ke  tema  umum)  dan  peneliti  membuat
interpretasi  tentang  makna  data.  Sedangkan  desain  peneltian  studi  kasus  merupakan  desain penyelidikan  yang  ditemukan  di  banyak  bidang,  terutama  evaluasi,  di  mana  peneliti mengembangkan analisis mendalam tentang suatu kasus, sering kali suatu program, peristiwa, kegiatan, proses, atau satu atau lebih individu (Creswell & Creswell, 2018).
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  dalam  perspektif  komunikasi  pada  demokrasi deliberatif  dan  berdasarkan  dua  teori  habermas Transformasi  Struktural  Ruang  Publik  & Antara Fakta dan Norma . Model analisis wacana ini berdasarkan pada 3 pisau analisis tidakan komunikatif yang mencakup 3 klaim. Objek yang akan diteliti yaitu diskusi yang dilaksanakan di Whatsapp .  Objek  yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini  yaitu,  teks  berupa  pendapat  dari Aprillia  L.  Tangker  sebagai  narasumber,  Risky  Egi  Oktavianus,  dan  Yulia  karena  mereka bertiga  yang  terlibat  aktif  dalam  diskusi  tersebut.  Penelitian  ini  sendiri  menjadikan  anggota yang terlibat aktif dalam memberi pendapat/opini pada setiap argumen bertema Omnibus Law di grup diskusi online  yang diadakan Red Soldier  FIS UNJ pada 20-21 Maret  2020 sebagai subjek.
Teknik pengumpulan data yaitu metode teks pada grup diskusi “RUU Cipta Kerja: Mengancam Ketenagakerjaan  Dan  Agraria  Indonesia”  dan  “RUU  Cipta  Kerja:  Menerobos  Hukum Indonesia?”.  Setiap  argumen/pendapat  dianalisis  dengan  berdasar  pada  tiga  klaim  validitas, yaitu: kebenaran. ketepatan, dan kejujuran .

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  diskusi  yang  diadakan  oleh  Red  Soldier  FIS  UNJ  pada  20-21  Maret  2020  dengan  dua tema  yaitu  ““RUU  Cipta  Kerja:  Mengancam  Ketenagakerjaan  Dan  Agraria  Indonesia”  dan “RUU Cipta Kerja: Menerobos Hukum Indonesia?” terdapat 124 anggota yang terdapat pada grup  diskusi  di Whatsapp tersebut.  Adapun  yang  memenuhi  karakteristik  yang  ditentukan untuk  analisis  yaitu  terdapat  tiga  orang,  yaitu  Aprillia  L.  Tangker  sebagai  narasumber,  dan Yulia  sebagai yang menanggapi pertanyaan.

## Klaim Kebenaran
“ Menurut LBH Jakarta, Cilaka sudah bermasalah dari awal pembuatannya hingga sekarang menjadi draft di DPR. Permasalahnnya ada pada: 1. Proses pembuatan, 2. Pasal-pasal yang ada  dalam  draft.  Kita  bahas  yang  pertama  dulu:  Proses  pembuatan.  RUU  Cilaka  dibuat menggunakan  teknik  omnibus  law.  Nah,  penggunaan  metode  ini  biasanya  dilakukan  oleh negara-negara  Common  Law  seperti  Inggris,  USA.    Omnibus  Law  :  Di  US  memungkinkan suatu RUU Terpadu (omnibus bill), yang berisi perubahan atau bahkan penggantian beberapa UU  sekaligus,  diajukan  ke  parlemen  untuk  mendapat  persetujuan  dalam  satu  kesempatan pengambilan keputusan. Kelebihan hanyalah dan tak lebih dari sifatnya yang multisektor dan waktu pembahasannya yang bisa lebih cepat .” -Aprillia L. Tangker (Narasumber)
“ Jadi,  kenapa  metode  ini  digunakan?  Karena  pemerintah  sedang  membutuhkan penyederhanaan regulasi untuk memuluskan masuknya investasi di Indonesia. Aturan terkait investasi  sangat  banyak  dan  dianggap  menyulitkan  dunia  usaha.  Mau  pakai  metode  revisi seperti biasa pasti makan waktu. Makanya pemerintah akhirnya membuat RUU Cilaka pakai omnibus law. Sayangnya, metode ini tidak dikenal di sistem hukum Indonesia. Kita pakai Civil
Law  yang  identik  dengan  kedifikasi  peraturan  perundang-undangan.  Jika  Pak  Presiden menginginkan RUU Cilaka disahkan pada saat Lebaran (Beliau selalu bilang kalo RUU ini akan  menjadi  kado  lebaran),  maka  cara  pembuatan  ini  tidak  dapat  dilakukan.  Mengapa? Karena akan banyak peraturan yang harus diubah dalam waktu cepat yang akan sulit dalam pengawasan  perubahannya.  Ada  Perda,  Peraturan  tingkat  menteri,  PP,  dan  lainnya  yang harus dipetakan dengan jelas. Menurut Prof. Maria (Guru besar FHUI) metode ini tidak dapat digunakan di Indonesia karena tidak ada peraturan yang sebenarnya mengatur ini .” -Aprillia L. Tangker (Narasumber)
“ Mengutip kertas kebijakan HUMA: Secara formil, prosedur penyusunan omnibus law tunduk pada ketentuan tentang penyusunan undang-undang. Artinya, penyusunan omnibus law untuk konteks  Indonesia  harus  sesuai  dengan  UU  12/2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan undang-undang yang bertentangan dengan UU 12/2011 dapat  dikatakan  mengandung  cacat  formil."omnibus  law  sebagai  strategi  tidak  memenuhi tujuan  substantif  dari  demokrasi.  Di  Amerika  Serikat  misalnya,  Krutz  mengidentifikasi beberapa  karakteristik  dari  praktik-praktik  omnibus  law,  di  antaranya:  (a)  biasanya  pasal- pasal  kontroversial  akan  lengah  dari  perhatian  jika  disisipkan  dalam  omnibus  law.  Hal  ini karena pasal-pasal yang diatur dalam omnibus terlalu banyak dan kompleks, sehingga banyak aturan detail yang berbahaya bagi kepentingan masyarakat luput dari perhatian; (b) omnibus law  yang  memuat  berbagai  pasal  membatasi  pilihan  anggota  legislatif.  Karena  sifat pengaturannya  yang  detail  dan  kompleks,  ada  pasal-pasal  kontroversial  yang  terpaksa disetujui  anggota  legislatif  karena  ada  pasal-pasal  lainnya  yang  memenuhi  kepentingan anggota; (c) meskipun secara formil mematuhi prosedur penyusunan undang-undang, namun tendensi penyusun omnibus law yang berorientasi waktu selalu membatasi partisipasi publik dalam memberikan masukan ” -Aprillia L. Tangker (Narasumber)
“ Coba, di sini siapa pengurus BEM? Pasti punya semacam SOP atau peraturan internal kan? Biasanya, aturan itu akan disusun bersama-sama atau perwakilan anggota supaya prosesnya demokratis.  Jika  proses  hanya  dilakukan  oleh  pengurus  harian  BEM,  hasilnya  tidak  akan demokratis  dan  yg  pasti  penuh  dengan  kepentingan  pribadi  si  pembuat,  walau  aturannnya diberlakukan untuk semua anggota. Aturan seperti itu menunjukan jika kepemimpinan yang ada  adalah  kepemimpinan  yg  otoriter.  Begitu  pun  dengan    RUU  Cilaka  yang  dibuat  hanya mengikutsertakan  pemerintah  dan  pengusaha.  Hasilnya  tidak  demokratis  karena  tidak  ada partisipasi  masyarakat  luas  yang  pasti  akan  sangat  terdampak.  Pemerintah  bikin  Satgas Omnibus Law Cilaka yg isinya pemerintah, rektor-rektor kampus dan pengusaha. Ketuanya dari pengusaha. Padahal RUU ini akan berdampak pada: buruh, mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat adat, penduduk desa maupun kota, TKI, dan masih banyak lagi. Tapi, tidak ada yang  diajak.  Mungkin  teman-teman  sudah  baca  liputan  majalah  Tempo.  Semua  yang  ada dalam  tim  dan  pegang  draft  harus  tanda  tangan  surta  perjanjian  tidak  boleh  menyebarkan draft  RUU  Cilaka.  Setauku  belum  pernah  ada  hal-hal  seperti  itu.  Buat  apa  coba?  Ku kembalikan ke moderator ” -Aprillia L. Tangker (Narasumber)
“ Menanggapi Pasal 170 yang kontroversial, apakah hal tersebut benar dan dapat saja terjadi di  hukum  Indonesia?  Dan  mengenai  Omnibus  Law  ini  terdapat  isu  sentralisasi  kekuasaan, apakah  hal  ini  ada  hubungannya  dengan  kepentingan  pemerintah  pusat?  Yang  didalamnya juga memang banyak yang menjadi investor besar di Indonesia ” -Risky Egi Oktavianus “ Nah, pasal 170 RUU Cilaka kacau dan melanggar sistem hukum dan tata urutan perundang- undangan Indonesia. Tidak bisa Peraturan Presiden mengubah sebuah UU. Urutan UU lebih
tinggi dari PP. Katanya kan TYPO, tapi kita meragukan alasan tersebut. Bisa jadi semangat awalnya bias kendali di pusat. btw, investor juga ad di daerah kok. Ini kayak rebutan kue aja ” - Aprillia L. Tangker (Narasumber)
“ Tadi  sempat  disebutkan  kalau  RUU  cilaka  ini  dibuat  untuk  memuluskan  investasi  ke indonesia.  Pertanyaan  saya  adalah  memang  seberapa  ribetkah  peraturan  yang  berlaku  di indonesia  terkait  investasi,  sehingga  alasan  memuluskan  investasi  menjadi  senjata  utama pemerintah dalam menjawab publik mengenai RUU ini, atau mungkin ada kepentingan pihak tertentu di balik ini ? Terimakasih ” - Risky Egi Oktavianus
“ Kalo seberapa ribet gw ga tau pasti. Tapi yg pasti banyak aturan yg dibuat. Ada aturan yg bagus  buat  melindungi  kelompok  marjinal  yg  dapat  terdampak.  Contoh:  aturan  izin lingkungan,  aturan  PHK,  sanksi  pidana  dll.  Tapi  di  pelaksanaannya  kan  yang  sudak bermasalah.  Jadi  bahan  buat  korupsi.  Kalo  kepentingan  pasti  ada,  tapi  siapa?  Sebenarnya dengan  eksekutif  dan  legislatif  yg  1  suara  sepakat  sama  RUU  ini  kita  uda  bisa  lihat  kok. Tumben  kan  mereka  akur,  padahal  pas  kemarin  Pemilu  berantemnya  gila2an ” - Aprillia  L. Tangker (Narasumber)
Pada chat teks tersebut Aprillia sebagai narasumber memaparkan materi sesuai dengan tema yang sedang dibahas yaitu Omnibus Law  dan terjadinya tanya jawab pada anggota grup diskusi tersebut. Jadi hal tersebut sudah memenuhi klaim kebenaran dalam ruang diskusi.

## Klaim Ketepatan
“ Pembahasan kedua: Pasal-pasal di dalam draft. Kawan-kawan serikat buruh sudah banyak protes  tentang  pasal  di  kluster  ketenagakerjaan.  Kita  bisa  temuin  banyak  hal,  yang  paling sederhana contohnya cuti haid. Di sini ada yang ibunya bekerja sebagai buruh? karyawati? Pasti tahu gimana rasanya bekerja pada saat menstruasi. Nah, tidak semua buruh perempuan tahu kalau dia punya hak minta cuti hadi sesuai UU Ketenagakerjaan. Jika praktik sekarang, kita masih bisa nuntut ke perusahaan jika tidak dikasih. Nah , jika RUU Ciilaka sah akan beda cerita. Cuti haid bukan lagi jadi hak yang secara jelas ada dalam UU. Dia dapat dimintakan jika itu masuk dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jika itu tidak diatur, pas kita minta tidak akan  dikasih dengan alasan tidak ada aturannya. Dari kluster yang lain seperti perizinan. Contohnya izin lingkungan akan diubah dalam bentuk lain  dan  ke  depan  korban  terdampak  tidak  bisa  menggugat  izin  lingkungan.  Contoh  kasus Kendeng.  Warga  berhasil  menggugat  izin  lingkungan  pabrik  semen  sehingga  pabrik  tidak dapat beraktivitas. Beberapa pasal pidana akan dikecilkan kekuatannya dan akan didahului oleh sanksi administrasi. Kita tau bagaimana bebalnya pengusaha di sini. Sudah ada sanksi pidana saja masih berani dilanggar. Seperti kasus pembakaran lahan 2019 kemarin. Lalu apa yang bisa dilakukan sebelum draft RUU Cilaka disahkan? Menurut LBH Jakarta kita harus menolak total RUU ini. Jangan sampai disahkan. Kita belajar Revisi UU KPK aja. Kita dari awal menolak untuk direvisi dan tidak memilih pasrah dan langsung bilang nanti di JR aja. kenapa? karena kita tahu JR bukan pilihan mudah. Belum ada sejarah di indonesia JR langung menghapus  satu  UU.  JR  dilakukan  untuk  pasal  -pasal yg  dianggap  bertentangan. UU  KPK saja tetap sulit kan pas di JR. Mau tuntut terbitin perpu? Tidak mungkin mau ” --Aprillia L. Tangker (Narasumber)
Pada chat teks tersebut Aprillia sebagai narasumber memaparkan materi sesuai dengan tema yang sedang dibahas yaitu dimana isu pengesahan Omnibus Law merupakan hal yang krusial saat ini dan adanya ketepatan secara normatif terbukti pada pembicaraan narasumber, yaitu:
“ Kawan-kawan serikat buruh sudah banyak protes tentang pasal di kluster ketenagakerjaan. Kita  bisa temuin  banyak  hal,  yang  paling  sederhana  contohnya  cuti  haid.  Di  sini  ada  yang ibunya  bekerja  sebagai  buruh?  karyawati?  Pasti  tahu  gimana  rasanya  bekerja  pada  saat menstruasi.  Nah,  tidak  semua  buruh  perempuan  tahu  kalau  dia  punya  hak  minta  cuti  hadi sesuai UU Ketenagakerjaan. Jika praktik sekarang, kita masih bisa nuntut ke perusahaan jika tidak dikasih. Nah , jika RUU Ciilaka sah akan beda cerita. Cuti haid bukan lagi jadi hak yang secara  jelas  ada  dalam  UU.  Dia  dapat  dimintakan  jika  itu  masuk  dalam  perjanjian  kerja, peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  bersama.  Jika  itu  tidak  diatur,  pas  kita  minta tidak  akan    dikasih  dengan  alasan  tidak  ada  aturannya.  -  Dari  kluster  yang  lain  seperti perizinan.  Contohnya  izin lingkungan  akan  diubah  dalam  bentuk  lain  dan  ke  depan  korban terdampak  tidak  bisa  menggugat  izin  lingkungan.  Contoh  kasus  Kendeng.  Warga  berhasil menggugat izin lingkungan pabrik semen sehingga pabrik tidak dapat beraktivitas. - Beberapa pasal pidana akan dikecilkan kekuatannya dan akan didahului oleh sanksi administrasi. Kita tau  bagaimana  bebalnya  pengusaha  di  sini.  Sudah  ada  sanksi  pidana  saja  masih  berani dilanggar.  Seperti  kasus  pembakaran  lahan  2019  kemarin.  Lalu  apa  yang  bisa  dilakukan sebelum draft RUU Cilaka disahkan? Menurut LBH Jakarta kita harus menolak total RUU ini. Jangan  sampai  disahkan.  Kita  belajar  Revisi  UU  KPK  aja.  Kita  dari  awal  menolak  untuk direvisi dan tidak memilih pasrah dan langsung bilang nanti di JR aja. kenapa? karena kita tahu JR bukan pilihan mudah. Belum ada sejarah di indonesia JR langung menghapus satu UU. JR dilakukan untuk pasal -pasal yg dianggap bertentangan. UU KPK saja tetap sulit kan pas di JR. Mau tuntut terbitin perpu? Tidak mungkin mau ”
Klaim ketepatan dapat berupa norma umum atau spesifik yang diyakini pembicara  (Tobing, 2013).  Secara  spesifik,  klaim  normatif  juga  diyakini  oleh  peserta  forum  diskusi  yang menanggapi yang didominasi oleh kritik terhadap Omnibus Law. Terdapat kesan mengkritik terhadap pihak yang bersangkutan dalam pembuatan Omnibus Law seperti yang diungkapkan oleh Aprillia “ Jika praktik sekarang, kita masih bisa nuntut ke perusahaan jika tidak dikasih. Nah , jika RUU Ciilaka sah akan beda cerita. Cuti haid bukan lagi jadi hak yang secara jelas ada dalam UU.” dan membela pihak yang tenaga kerja terutama buruh yang akan dirugikan seperti ungkapan “ jika RUU Ciilaka sah akan beda cerita. Cuti haid bukan lagi jadi hak yang secara  jelas  ada  dalam  UU.  Dia  dapat  dimintakan  jika  itu  masuk  dalam  perjanjian  kerja, peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  bersama.  Jika  itu  tidak  diatur,  pas  kita  minta tidak  akan    dikasih  dengan  alasan  tidak  ada  aturannya.  -  Dari  kluster  yang  lain  seperti perizinan.  Contohnya  izin lingkungan  akan  diubah  dalam  bentuk  lain  dan  ke  depan  korban terdampak tidak bisa menggugat izin lingkungan.” , hal tersebut terdapat pada pembicaraan narasumber. Jadi hal tersebut sudah memenuhi klaim ketepatan dalam ruang diskusi.

## Klaim Ketulusan
“ Kawan2 serikat buruh uda banyak protes tentang pasal di kluster ketenagakerjaan. Kita bisa temuin banyak hal. Yg paling sederhana deh contohnya cuti haid. Di sini ada yg ibunya bekerja sebagai  buruh?  karyawati? Pasti  tahu  gimana  rasanya  bekerja  pada  saat  menstruasi.  Nha, tidak  semua  buruh  perempuan  tahu  kalau  dia  punya  hak  minta  cuti  hadi  sesuai  UU Ketenagakerjaan. Klo praktik sekarang, kita masih bisa nuntut ke perusahaan jika ga dikasih. Nah , klo RUU Ciilaka sah akan beda cerita. Cuti haid bukan lagi jadi hak yang secara jelas ada  dalam  UU.  Dia  daapt  dimintakan  jika  itu  masuk  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  bersama.  Kalo  itu  ga  diatur,  pas  kita  minta  ga  bakalan dikasih dengan alasan ga ada aturannya .” – Yulia (Peserta Diskusi)
Tanggapan-tanggapan  yang  diutarakan  Yulia  di  ruang  diskusi  mengandung  dua  hal  yang mengandung klaim ketulusan, diantaranya:
o Adanya ungkapan emosional yang di utarakan demi membela kaum tenaga kerja yang dirugikan  (Tobing,  2013).  Yang  terdapat  dalam  ungkapan  “ Klo  praktik  sekarang, kita masih bisa nuntut ke perusahaan jika ga dikasih. Nah , klo RUU Ciilaka sah akan beda cerita.  Cuti  haid  bukan  lagi  jadi  hak  yang  secara  jelas  ada  dalam  UU.  Dia  daapt dimintakan  jika  itu  masuk  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau perjanjian kerja bersama. Kalo itu ga diatur, pas kita minta ga bakalan dikasih dengan alasan ga ada aturannya .”
o Adanya dukungan subjektif terhadap penolakan Omnibus Law. Perkataan yang subjektif terdapat  dalam  kalimat  “ Kawan2  serikat  buruh  uda  banyak  protes  tentang  pasal  di kluster  ketenagakerjaan.  Kita  bisa  temuin  banyak  hal.  Yg  paling  sederhana  deh contohnya cuti haid. Di sini ada yg ibunya bekerja sebagai buruh? karyawati? Pasti tahu gimana rasanya bekerja pada saat menstruasi. ”

## Analisis Berdasarkan dua Teori Habermas

## “The Structural Transformation of Public Sphare”: Ruang Publik Borjuis (ST)
Menurut Habermas dalam ST, ruang publik dibedakan menjadi dua  yaitu ruang publik yang dikooptasi kekuasaan yaitu ruang publik yang tumbuh dari dunia kehidupan dan yang kedua yaitu yang publik yang dikooptasi oleh kekuasaan sebagai ruang publik yang berorientasi pada wilayah sistem, yakni pasar dan administrasi. Ruang publik yang dikooptasi oleh kekuasaan didominasi  oleh  para  aktor  pemakai,  yakni  aktor-aktor  yang  tidak  tumbuh  didalam  publik melainkan hadir di depan publik dan menduduki ruang publik dimana mereka memanfaatkan medium uang serta kekuasaan mereka untuk memperalat publik. Mereka yang menjadi aktor biasanya memiliki identitas sosial yang diakui dan mapan dalam masyarakat. Sedangkan ruang publik  yang  tumbuh  dari  dunia  kehidupan  dikuasai  oleh  aktor-aktor  yang  tidak  dikooptasi kekuasaan yaitu pribumi, karena mereka berasal dari publik itu sendiri. (Prasetyo, 2012)
Ruang  publik  yang  terjadi  di  ruang  diskusi  online  yang  membahas  tentang  omnibus  law merupakan  ruang  publik  yang  tidak  dikooptasi  yaitu  ruang  publik  yang  terdiri  dari  banyak orang yang hadir dalam ruang publik itu sendiri diantaranya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dari berbagai  FIS UNJ, FBS UNJ, FKIP UNSIL,  FISIP UNSIKA, FITK IAIN CRB, FKIP UNJA, FKIP UNTAD, FKIP GJ, FIP UNJ, FAPERTA UNSIL, FPIPS UPI, GEO UGM, FPIP  UNIRA,  FAI UNSIL, UPI Tasik,  AUS  Bekasi,  FH  UI,  bukan terdiri dari orang-orang yang  memiliki  identitas  sosial  yang  diakui  sehingga  dapat  memperalat  publik  seperti  ruang publik  pemerintahan  yang  tetap  berpendapat  bahwa  Omnibus  Law  harus  tetap  disahkan sementara banyak pihak tenaga kerja yang akan dirugikan.

## “Between Facts and Norms”: Ruang Publik dalam Demokrasi Deliberatif (BFN)
Dalam BFN, Habermas memberikan penjelasan akan pluralitas ruang publik. Setiap komunitas dapat dan kelompok dapat membentuk ruang publiknya sendiri yang secara koseptual, ruang publik  dipahami  sebagai  jaringan  yang  kompleks  dan  terdiferensiasi  namun  yang mengkonstitusi dirinya sebagai “teks tunggal” dengan tujuan untuk mengamankan kapasitas individu-individu  dalam  rangka  untuk  mendapatkan  pengakuan  atau  legitimasi  atas kemasukakalan dan keadilan dari pandangan yang mereka utarakan. (Prasetyo, 2012)
Dalam ruang diskusi yang sedang kita bahas ini juga mengutamakan pluralitas yaitu dibentuk untuk  mendapatkan  pengakuan  dan  keadilan  dengan  pandangan-pandangan  yang  seringkali diutarakan. Seperti yang diutarakan oleh Yulia sebagai peserta diskusi:
“Begitu  pun  dengan    RUU  Cilaka  yg  dibuat  hanya  mengikutsertakan  pemerintah  dan pengusaha. Hasilnya tidak demokratis karena tidak ada partisipasi masyarakat luas yg pasti akan sangat terdampak. Pemerintah bikin Satgas Omnibus Law Cilaka yg isinya pemerintah, rektor2  kampus,  sama  pengusaha.  Ketuanya  dari  pengusaha.  Padahal  RUU  ini  akan berdampak  pada:  buruh,  mahasiswa,  petani,  nelayan,  masyarakat  adat,  penduduk  desa maupun kota, TKI, dan masih banyak lagi. Tapi, ga ada yg diajak.”
Dari  ungkapan  tersebut,  Yulia  terlihat  bahwa  pandangannya  terhadap  Omnibus  Law  RUU Ciptaker  ingin  orang-orang  didalam  ruang  diskusi  setuju  bahwa  RUU  Ciptaker  sangat  tidak adil karena tidak terdapat partisipasi dari masyarakat luas dalam pembuatannya.
Dari pembahasan tersebut kita dapat melihat bagaimana diskusi publik yang diadakan oleh Red Soldier  FIS  UNJ  dilaksanakan  pada  20-21  Maret  2020  dengan  pemantik  diskusi  Sujak Supriyadi  dari  Ka.  Seni  dan  Budaya  DPP-GBSI  serta  Aprillia  Lisa  Tengker  dari  Pengacara Publik LBH Jakarta dari pandangan kebenaran, ketepatan, kejujuran serta bagaimana dua teori habermas sendiri yaitu ST dan BFN memandang diskusi publik tersebut.

## E. KESIMPULAN
Ruang publik untuk berdiskusi tentang kebijakan pemerintah masih sangat terbatas. Sebagai contoh, diskusi tentang omnibus law yang merupakan kebijakan yang krusial saja dilakukan oleh mahasiswa dan para aktivis melalui situs online yang tidak formal, sebut saja salah satunya adalah kaskus. Di kaskus sendiri peserta forum terdiri dari berbagai kalangan, yaitu mahasiswa, aktivis,  pegiat  sosial,  pebisnis,  dan  lain  lain.  Di  dalam  forum  terbuka  tersebut  meskipun terdapat berbagai kalangan yang ikut berpartisipasi dalam diskusi, akan tetapi tidak ada pihak dari pemerintah yang ikut serta di dalamnya.
Omnibus law dianggap memberatkan pihak dari golongan buruh, mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat adat, penduduk desa maupun kota, dan lebih mengedepankan kepentingan investor dan  pengusaha.  Hal  yang  mengundang  kontroversi  seperti  itu  pun  pemerintah  masih  tidak memberikan  fasilitas  yang  maximal  bagi  masyarakat  untuk  berdiskusi  dan  menyuarakan pendapatnya. Demo  yang diadakan pun hanya sekedar mengumpulkan massa, menyuarakan pendapat, lalu masuk telinga kanan dan keluar ke dari telinga kiri oleh pemerintah. Masyarakat lebih  membutuhkan  ruang  publik  dimana  mereka  bisa  berdiskusi  dengan  pemerintah, memberikan masukan, dan saling bahu membahu dalam membangun negeri.

## F. DAFTAR PUSTAKA
Arditama, E. (2016). Mengkaji Ruang Publik dari Perspektif Kuasa: Fenomena Kemenangan Aktor Hegemonik Melalui Dominasi Budaya. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 1 (1), 69. https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9181
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research and Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In Thousand Oaks California .
Darajati, Z. K. (2012). Gerakan Sosial Mahasiswa Komunikasi FISIP Universitas Airlangga Pada Ruang Publik Facebook. Jurnal Sosial Dan Politik , 2 .
Efendi. (2020). Omnibus Law dan Ketenagakerjaan Nasional. Jurnal Social Security , 1 , 2.
Gatara, A. (2016). Demokrasi Nothing Kritik Terhadap Konsep Dan Praktek Cyberdemocracy. Dialog Kebijakan Publik , 1–11.
Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif. Jurnal Masyarakat Indonesia , 42 (1), 19–30.
Jati, W. R. (2016). Cyberspace, Internet, Dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi , 3 (1), 25. https://doi.org/10.22146/jps.v3i1.23524
Nasrullah, R. (2015). Internet dan Ruang Publik Virtual, Sebuah Refleksi atas Teori Ruang Publik Habermas. Komunikator , 4 (1).
Nugroho, S. (2017). Demokraso Deliberatif. Universitas Airlangga . Pembayun, J. G. (2017). Rekonstruksi Pemikiran Habermas Di Era Digital . 1 , No.
1 (Oktobber), 1–14.
Prasetyo, A. (2012). Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jurgen Habermas Tentang Ruang Publik. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 16 (2), 37770.
Santia, T. (2020). Omnibus Law Bikin UMKM Berdaya Saing . Jakarta.
Santoso, Y. I. (2020). Sah! RUU omnibus law perpajakan berisi sembilan undang-undang . Jakarta.
Sukmono, F. G. (2009). Ruang Publik Alternatif dalam Cyber Space . 3 (1), 132–139.
Tobing, A. W. L. (2013). Demokrasi Deliberatif Dalam Ruang Publik Cyber Space (Analisis Wacana Demokrasi Deliberatif dalam Ruang Publik pada Komentar Kiriman Bertema UU Pemilukada, UU MD3 dan Perseteruan KMP dan KIH di Grup “Diskusi Pluralisme- Lembaga Bhinneka” Facebook). Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Tricana, D. W. (2013). Media Massa Dan Ruang Publik (Public sphere), Sebuah Ruang Yang Hilang. Aristo , 1 (1), 8. https://doi.org/10.24269/ars.v1i1.1538