## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 1, (2024), Januari : 134 - 149 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4098

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA. STUDI PUTUSAN NOMOR:
6/Pdt.G.S/2023/PN.Liw)
Tami Rusli 1) , Priskalia Anggraini 2)
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia 1,2) Corresponding Author: tamirusli963@gmail.com 1) , priskaliaanggraini06@gmail.com 2)

## History:
Received : 15 October 2023
Revised  : 20 November 2023 Accepted : 24 Desember 2023
Published: 25 Januari 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Pada  era  modernisasi  ini,  pembiayaan  multiguna  menjadi  pilihan  utama  masyarakat  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup.  Dalam  perjanjian  pembiayaan,  berbagai  aspek  hukum KUHPerdata  menjadi  dasar  penting.  Namun,  implementasi  perjanjian  sering  mengalami kendala,  seperti  wanprestasi  dari  debitur.  Penelitian  ini  mengeksplorasi  kasus  PT  Mandala Multifinance Tbk yang mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Yeni Anggraini dan Zulpian. Dimana  fokus  dalam  penelitian  ini  yakni  pertimbangan  hakim  terhadap  wanprestasi  dalam perjanjian  pembiayaan  multiguna,  khususnya  pada  putusan  Nomor:  6/Pdt.G.S/2023/PN Liw.a.  Penelitian  ini  membahas  aspek  hukum  KUHPerdata  terkait  sahnya  perjanjian, khususnya  dalam  pembiayaan  multiguna.  Dengan  analisis  terhadap  pertimbangan  hakim dalam  menangani  kasus  wanprestasi  dalam  perjanjian  pembiayaan  multiguna,  dan mengacu pada proses hukum yang berlaku.
Kata  Kunci  :  Pembiayaan  multiguna,  Tantangan  implementasi,  Wanprestasi  debitur, Analisis  kasus  PT  Mandala  Multifinance  Tbk,  Pertimbangan  hakim,  Perjanjian pembiayaan multiguna, Aspek hukum, KUHPerdata, Validitas perjanjian, Analisis proses hukum

## Abstract
In this era of modernization, multipurpose financing has become the community's primary choice to  meet  living  expenses.  In  financing  agreements,  the  implementation  often  encounters challenges,  such  as  default  by  borrowers.  This  study  analyzes  the  case  of  PT  Mandala Multifinance Tbk filing  a default lawsuit  against Yeni Anggraini  and Zulpian. The main focus of this research is the judicial consideration of defaults within multipurpose financing  agreements, particularly  concerning  decision  number  6/Pdt.G.S/2023/PN  Liw.  The  research  delves  into  the legal  aspects  of  KUHPerdata  regarding  the  validity  of  agreements,  specifically  within multipurpose  financing.  By  analyzing  the  judicial  considerations  in  handling  cases  of  default within multipurpose financing agreements and referencing applicable legal procedures.
Keywords:  Multifunctional  Financing,  Implementation  Challenges,  Debtor's  Default, Case Analysis of PT Mandala Multifinance Tbk, Judge's Considerations, Multifunctional Financing Agreement, Legal Aspects, Civil Code, Validity of Agreements, Legal Process Analysis

## PENDAHULUAN

## Menjatuhkan Putusan Terhadap Gugatan Wanprestasi Perjanjian…
Di  era  modernisasi  saat  ini,  banyak  masyarakat  yang  lebih  memilih menggunakan  kredit  sebagai  solusi  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang semakin meningkat (Sudaryono et al., 2020). Lembaga pembiayaan memegang peran  yang  sangat  penting  dalam  menyediakan  layanan  pembiayaan,  dan sekaligus  berperan  sebagai  salah  satu  sumber  alternatif  yang  berpotensi mendukung  perekonomian  nasional.  Dalam  lembaga  pembiayaan,  sebelum melakukan  kredit,  terdapat  perjanjian  yang  tertuang  dalam  dokumen  yang harus  disetujui  bersama  antara  kreditur  (sebagai  peminjam)  dengan  debitur (perusahaan  pembiayaan).  Dengan  pesatnya  kemajuan  teknologi  dan informasi,  debitor  menjadi  lebih  mudah  melakukan  kredit.  Oleh  karena  itu, perusahaan-perusahaan  bersaing  untuk  memberikan  pelayanan  pembiayaan multiguna  guna  memenuhi  kebutuhan  yang  semakin  kompleks  dari masyarakat.
Perjanjian  jual  beli  merupakan  hasil  dari  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak  mengenai  barang  dan  harganya.  Menurut  Pasal  1313  KUHPerdata, "perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya." Artinya, perjanjian tersebut  menciptakan  hubungan  kebendaan  antara  debitur  dan  kreditur. Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian jual beli bersifat timbal balik,  di  mana  penjual  berkewajiban  menyerahkan  kebendaan  dan  berhak menerima  pembayaran,  sedangkan  pembeli  berkewajiban  membayar  dan berhak  menerima  kebendaan.  Dalam  konteks  pembuktian  perjanjian, KUHPerdata, khususnya Pasal 1866, menetapkan bahwa salah satu alat bukti yang  dapat  digunakan  adalah  bukti  tertulis.  Hal  ini  diperkuat  lagi  oleh  Pasal 1874  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  bukti  tertulis  mencakup  surat  di bawah  tangan  yang  telah  ditandatangani  atau  dicap  jempol  oleh  para  pihak yang terlibat dalam perjanjian.
Konsekuensi  dari  eksistensi  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak adalah penerapan  isi  perjanjian  tersebut  dalam  buku  III  KUHPerdata.  Buku  III KUHPerdata  memiliki  sifat  khusus,  yaitu  sifat  pelengkap  dan  terbuka.  Sifat pelengkap (aanvulled recht atau regelend recht) mengacu pada aturan hukum yang,  dalam  situasi  konkret,  dapat  dikesampingkan  oleh  perjanjian  yang dibuat  oleh  para  pihak.  Ini  berarti  bahwa  perjanjian  dapat  menetapkan ketentuan yang berbeda dari yang diatur oleh KUHPerdata, selama disepakati oleh para pihak. Selain itu, Buku III KUHPerdata juga memiliki sifat terbuka. Sifat  terbuka  ini  memungkinkan  para  pihak  untuk  membuat  atau menyepakati  hak-hak  kebendaan  lain  yang  tidak  diatur  dalam  KUHPerdata. Oleh  karena  itu,  jika  para  pihak  menyepakati  ketentuan  yang  tidak  diatur dalam  KUHPerdata,  perjanjian  tersebut  tetap  dapat  dilaksanakan  sesuai dengan kesepakatan mereka.
Sesuai  dengan  pasal  1320  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  untuk  sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yang harus terpenuhi, yaitu :
1. sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Dalam  konteks  umum,  perjanjian,  jika  dilihat  dari  teori  asas Konsensualitas,  menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian  terjadi  pada  saat
kesepakatan  tercapai.  Dalam  hal  ini,  perjanjian  terbentuk  pada  saat penawaran diterima. Jika seseorang atau badan hukum membuat penawaran, dan  penawaran  tersebut  kemudian  diterima  secara  tertulis  oleh  orang  atau badan hukum lain, hal ini dianggap sebagai penerimaan penawaran. Menurut ajaran  yang  umum  dianut  saat  ini,  perjanjian  dianggap  terbentuk  pada  saat pihak yang membuat penawaran menerima jawaban yang tertulis dalam suatu perjanjian  baku.  Oleh  karena  itu,  detik  tersebut  dianggap  sebagai  saat terbentuknya kesepakatan.
Pembiayaan  multiguna  adalah  bentuk  pembiayaan  yang  diperoleh  oleh nasabah  sebagai  peminjam  dari  perusahaan  yang  telah  terdaftar  dan  diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan ini memberikan kredit dengan keyakinan  bahwa  debitur  akan  mampu  melunasi  hutang  sesuai  dengan perjanjian  yang  telah  disepakati.  Perjanjian  ini  merupakan  suatu  hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh hukum. Salah satu unsur penting dalam perjanjian, seperti pembiayaan penjualan dan pembelian, adalah "persetujuan kehendak"  atau  "kata  sepakat"  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Dengan adanya  kata  sepakat,  dan  pemberian  uang  muka  sejak  tercapainya kesepakatan,  perjanjian  tersebut  dianggap  sah  dan  mengikat  kedua  belah pihak untuk mematuhinya.
Uang  muka  pembayaran  kendaraan  bermotor  adalah  pembayaran  dimuka atau  uang  muka  secara  tunai,  yang  dana  sumbernya  berasal  dari  debitur untuk membeli kendaraan bermotor dengan menggunakan metode pembelian secara  angsuran.  Dalam  konteks  ini,  uang  muka  tersebut  dapat  dijadikan jaminan pada saat jatuh tempo pelunasan utang. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan  multiguna  sering  kali  menetapkan  jaminan  fidusia  sebagai perjanjian tambahan dalam perjanjian pokok. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa "Jaminan fidusia adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak,  baik  yang  berwujud  maupun  tidak berwujud,  dan  benda  tidak  bergerak,  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan.  Benda-benda  tersebut  tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan untuk perlunasan utang  tertentu,  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  pemberi fidusia  terhadap  kreditor  lainnya."  Jaminan  fidusia  ini  memberikan perlindungan  kepada  perusahaan  pembiayaan  multiguna  dalam  kasus pelunasan utang oleh debitur.
Benda  yang  menjadi  jaminan  fidusia  tetap  berada  dalam  penguasaan debitor  atau  pemberi  jaminan  fidusia.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan bahwa debitor tidak terlambat dalam usahanya dan dapat terus menggunakan benda  jaminan,  sehingga  menciptakan  iklim  usaha  dan  perdagangan  yang sehat  dan  dinamis.  Dengan  demikian,  pelaku  ekonomi  dan  pelaku  usaha dapat  berkembang  dan  maju  tanpa  mengabaikan  kewajiban-kewajiban mereka.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999,  jaminan  fidusial adalah hak jaminan yang diberikan atas benda bergerak, baik yang berwujud, untuk  menjamin  pelunasan  hutang-piutang  antara  debitur  dan  kreditur. Debitur  memberikan  jaminan  fidusia  kepada  kreditur  sebagai  bentuk penjaminan untuk melunasi hutangnya.

## Menjatuhkan Putusan Terhadap Gugatan Wanprestasi Perjanjian…
Jaminan  fidusial  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  atau  hak istimewa  kepada  penerima  fidusial  dibandingkan  dengan  kreditor  lainnya. Sistem pembiayaan multiguna yang ditawarkan melalui angsuran atau kredit memberikan  insentif  kepada  masyarakat  untuk  mengambil  kredit  atau angsuran  motor  dari  perusahaan  pembiayaan  multiguna.  Hal  ini  membuat banyak  debitur  atau  masyarakat  tertarik  untuk  memanfaatkan  pembiayaan multiguna dalam pembelian sepeda motor. Keunggulan pembiayaan multiguna mencakup  uang  muka  yang  relatif  murah  dan  angsuran  yang  dapat disesuaikan  dengan  pendapatan  si  peminjam.  Harga  uang  muka  yang terjangkau  dan  fleksibilitas  pembayaran  angsuran  membuat  perusahaan pembiayaan  multiguna  menjadi  pilihan  menarik  bagi  masyarakat  yang  ingin membeli  sepeda  motor.  Persaingan  antar  perusahaan  untuk  memberikan layanan  terbaik  dalam  pembiayaan  multiguna  semakin  meningkat,  dan  ini memberikan  kemudahan  bagi  konsumen  untuk  memperoleh  barang  melalui sistem kredit yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan multiguna.
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2009 tentang  Lembaga  pembiayaan  pasal  1  Angka  (1)  dijelaskan  :  “lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.
Salah  satu  jenis  kegiatan  lembaga  pembiayaan  yang  dibutuhkan masyarakat dalam hal pembiayaan adalah pembiayaan konsumen. Menurut “ pasal  1  peraturan  menteri  keuangan  Nomor  84/PMK.012/2006  tentang perusahaan pembiayaan  konsumen”  dijelaskan  bahwa  :  pembiayaan konsumen  sebagai  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  bentuk  penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayaraanya dilakukan secara  berkala  atau  angsuran  oleh  konsumen.  Sedangkan  menurut  “  Pasal  1 angka  4  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  nomor 35/POJK.05/2018  Tentang  penyelenggaraan  Usaha  perusahaan  pembiayaan, menyatakan  bahwa  :    “  Pembiayaan  multiguna  adalah  pembiayaan  barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan  untuk  keperluan  usaha  atau  aktifitas  produktif  dalam  jangka  waktu yang diperjanjikan”.
Berdasarkan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  17  Ayat  (3)  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang terbit dalam Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5638,  dinyatakan  bahwa  dalam  upaya mendorong  pertumbuhan  industri  pembiayaan,  diperlukan  penyempurnaan atas  peraturan  yang  berkaitan  dengan  besaran  uang  muka  (down  payment) dalam  pembiayaan  kendaraan  bermotor  bagi  perusahaan  pembiayaan. Perubahan  atau  penyempurnaan  tersebut  mungkin  dilakukan  untuk meningkatkan  fleksibilitas,  memberikan  insentif,  atau  mengakomodasi perkembangan  pasar  atau  industri  pembiayaan.  Sehingga,  penyelarasan  atau perubahan pada ketentuan besaran uang muka diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor pembiayaan secara keseluruhan.
Permasalahan  yang  sering  muncul  dalam  perusahaan  pembiayaan multiguna  adalah  pelanggaran  perjanjian  pembiayaan  oleh  debitur. Pelanggaran  ini  bisa  berupa  keterlambatan  pembayaran  angsuran  atau bahkan ketidakmampuan untuk membayar angsuran dalam waktu yang lama.

## Menjatuhkan Putusan Terhadap Gugatan Wanprestasi Perjanjian…
Debitur  mungkin  merasa  enggan  membayar  angsuran  karena  bunga  yang dikenakan  oleh  perusahaan  pembiayaan  melebihi  jumlah  angsuran  motor tersebut.  Dalam  menghadapi  permasalahan  ini,  perusahaan  pembiayaan biasanya  memberikan  keringanan  kepada  debitur  agar  dapat  memenuhi kewajiban  pembayaran  angsuran.  Upaya  ini  dapat  berupa  negosiasi  untuk memberikan  solusi  yang  lebih  mudah  bagi  debitur,  seperti  restrukturisasi pembayaran  atau  penawaran  keringanan  bunga.  Hal  ini  dilakukan  guna mencegah terjadinya tunggakan yang lebih besar dan melindungi kedua belah pihak dari konsekuensi yang tidak diinginkan.
Pada  praktiknya,  seringkali  timbul  permasalahan  seperti  wanprestasi  dan masalah-masalah  lainnya  dalam  pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan multiguna  kendaraan  roda  dua  (motor).  Wanprestasi  adalah  salah  satu permasalahan  yang  muncul  ketika  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya sesuai  dengan  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian,  dan  hal  ini  seringkali memaksa  perusahaan  pembiayaan  untuk  mengambil  langkah  hukum. Wanprestasi  dapat  diartikan  sebagai  tindakan  seseorang  yang  tidak  mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam  perjanjian,  yang  pada  kasus  ini,  perjanjian  pembiayaan  multiguna kendaraan  roda  dua.  Kejadian  ini  dapat  dianggap  sebagai  kelalaian  atau kesalahan  yang  didasarkan  pada  perjanjian  yang  telah  disepakati  secara sukarela tanpa ada paksaan untuk kepentingan masing-masing pihak. Dalam kasus ini, langkah-langkah hukum mungkin diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan dan memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak diakui dan  dilaksanakan.  Ini  dapat  melibatkan  proses  hukum  seperti  penyelesaian sengketa  di  pengadilan  atau  melalui  mekanisme  alternatif  penyelesaian sengketa, tergantung pada ketentuan perjanjian dan regulasi yang berlaku.
Menurut  pendapat  Subekti,  Wanprestasi  (Kelalian  /  kealpaan)  seseorang debitur berupa:
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Setiap  perbuatan  wanprestasi  yang  tergolong  memiliki  hubungan  terhadap adanya  suatu  somasi  atau  “  ingerbrekestelling”.  Dalam  pasal  yang  mengatur yaitu  pasal  1238  KUHPerdata    dan  Pasal  1243  KUHPerdata”.  Somasi  pada dasarnya merupakan suatu bentuk teguran secara tertulis maupun lisan yang disampaikan  kepada  pihak  yang  melakukan  suatu  kelalaian  ataupun kesalahan.
PT  Mandala  Multifinance  Tbk  yang  didirikan  pada  tanggal  21  juli  1997 adalah  sebuah  perusahaan  pembiayaan  komersial  yang  berfokus  pada  bisnis pembiayaan  sepeda  motor,  elektronik,  furnitur,  dan  pembiayaan  multiguna lainnya.  Sebagai  perusahaan  yang  berpengalaman  25  tahun  diindusti keuangan,  mandala  berkomitmen  untuk  mengembangkan  bisnisnya  kepada seluruh masyarakat. salah satu kasus yang terjadi di PT Mandala Multifinance Tbk cabang kota liwa sebagai penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan  negeri  dengan  Yeni  anggraini  Tergugat  I  dan  Zulpian  Tergugat  II telah  melakukan  perbuatan  ingkar  janji  atau  wanprestasi  atas  perjanjian pembiayaan multiguna atas 1 unit motor Yamaha, type Mio M3 125 Blue Core

## Menjatuhkan Putusan Terhadap Gugatan Wanprestasi Perjanjian…
CW,  No.  Rangka  MH3SE88H0LJ202005,  No.  Mesin  E3R2E2725356  dan  No. polisi  BE  3955  MJ.  Dimana  penggugat  melakukan  pembiayaan  atas  1  unit sepeda motor yamaha, dan tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 28.008.000,- ( dua puluh delapan juta delapan ribuh rupiah). Dengan cara diangsur selama 36 bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 778.000,- ( tujuh ratus  tujuh  puluh  delapan  rupiah  )  yang  harus  dibayar  tergugat  kepada penggugat  paling  lama  14  setiap  bulannya  sampai  lunas.  Sejak  tangal  18 oktober  2022,  tergugat  tidak  melakukan  pembayaran  angsuran  sampai diajukannya  gugatan.  Penggugat  telah  memberikan  3  kali  Surat  peringatan dan 2 kali Surat somasi dari advokad dan konsultan hukum perusahaan. Sisa angsuran yang belum dibayarkan ( Rp. 778.000 x 18 bulan = Rp. 14.004.000,- ). Sebagaimana yang terjadi dalam kasus yang disidangkan dalam pengadilan Negeri Liwa dalam perkara putusan nomor : 6/Pdt.G.S/2023/PN Liw.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  penulis  terkait  untuk  mengaji tentang  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Gugatan  Wanprestasi  Perjanjian Pembiayaan  Multiguna.  Maka  penulis  ingin  mengangkat  serta  meneliti  dan menyusun  dalam  penulisan  skrip  dengan  judul  :  Pertimbangan  Hakim Terhadap  Gugatan  Wanprestasi  Perjanjian  Pembiayaan  Multiguna  (  Putusan Nomor : 6/Pdt. G.S/ 2023/PN Liw).

## METODE PENLITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif  dan  pendekatan  empiris  (Benuf  &  Azhar,  2020).  Pendekatan normatif  ini  dilakukan  dengan  melihat  masalah  hukum  sebagai  kaidah  yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan  terhadap  hal-hal  yang  bersifat teoritis  yaiu  suatu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  menelah  sumber hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Pendekatan  Empiris  yaitu  pendekatan  yang dilakukan  melalui  penelitian  secara  langsung  terhadap  objek  penelitian dengan  cara  pengamatan  observation  dan  wawancara  interview  yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kebijakan Yang Diberikan Perusahaan PT Mandala Multifinance Tbk Cabang Kota Liwa Berupa Kendaraan Roda Dua (Motor) Kepada Debitur Yang Macet / Tidak Membayar Angsuran Tepat Waktu (Lunas)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Davis  Giola  Lesmana  selaku Kepala  Cabang  Operation  (KCO)  dari  PT  Mandala  Multifinance  Tbk  Cabang Kota  liwa.  Beliau  menjelaskan  mengenai  kebijakan  yang  diberikan  oleh perusahaan PT Mandala Multifinance Tbk kepada Debitur yang macet / tidak membayar  angsuran  tepat  waktu  (lunas)  yaitu  sebagai  berikut  :  Dari  PT Mandala Multifance Tbk Cabang Kota Liwa, proses penagihan dimulai dengan tindakan  kolektor  yang  bertugas  menagih  pembayaran  angsuran  motor  dari konsumen  yang  terlambat.  Kolektor  merupakan  individu  yang  ditunjuk  oleh perusahaan  untuk  melaksanakan  penagihan  kepada  konsumen  atau  debitur yang  mengalami  keterlambatan  pembayaran  angsuran  motor.  Apabila  dalam
waktu 7 hari konsumen tidak membayar angsuran, perusahaan mengeluarkan surat  peringatan  pertama.  Jika  konsumen  masih  belum  melakukan pembayaran,  surat  peringatan  kedua  dikeluarkan,  diikuti  oleh  surat peringatan  ketiga  jika  kondisi  belum  juga  diselesaikan.  Jika  debitur  atau konsumen tetap tidak merespons surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  pembiayaan  multiguna,  langkah selanjutnya  adalah  mengeluarkan  somasi  kepada  debitur  atau  konsumen. Somasi  merupakan  teguran  tertulis  yang  diberikan  oleh  perusahaan  PT Mandala  Multifinance  Tbk  Cabang  Kota  Liwa  kepada  debitur  atau  konsumen yang belum membayar kewajibannya.
Apabila  setelah  menerima  somasi,  debitur  atau  konsumen  masih  tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar angsuran, perusahaan PT Mandala Multifinance  Tbk  Cabang  Kota  Liwa  akan  mengajukan  pendaftaran  fidusia untuk  digugat  ke  pengadilan  dalam  gugatan  sederhana.  Menurut  Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1, fidusia adalah pengalihan hak atas kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan syarat bahwa hak kepemilikan  benda  tersebut  dialihkan  secara  tepat  ke  dalam  penguasaan pemilik  benda  itu  sendiri.  Pasal  1  Ayat  2  dalam  undang-undang  yang  sama menjelaskan  bahwa  jaminan  fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  suatu  benda bergerak, baik yang berwujud  maupun tidak, termasuk benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
Jika si debitur tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai perjanjian dan terjadi  kredit  macet,  pelaksanaan  jaminan  fidusia  hanya  dapat  dieksekusi setelah  debitur  melakukan  wanprestasi  atau  ingkar  janji  dalam  perjanjian pokok,  yang  harus  diputuskan  melalui  keputusan  pengadilan.  Dengan demikian,  objek  jaminan  dapat  dijual  oleh  pihak  kreditur,  yaitu  perusahaan yang  memberikan  pembiayaan  untuk  pembelian  motor  melalui  dealer  motor, setelah  melalui  proses  angsuran  per  bulan  selama  2  atau  3  tahun  sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ada dua metode pelaksanaan eksekusi, yaitu melalui lelang atau negosiasi.

## B. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Gugatan Wanprestasi  Perjanjian  Pembiayaan  Multiguna  (Studi  Putusan  Nomor  : 6/Pdt.G.S/2023/PN Liw)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ibu  Nur  Kastwarani  Suherman, selaku hakim di pengadilan Negeri Liwa Kelas II. Beliau menjelaskan mengenai pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  gugatan wanprestasi  perjanjian  pembiayaan  multiguna  studi  putusan  nomor  :  6/ Pdt.G.S/2023/PN  Liw  yaitu  sebagai  berikut  :  Pada  Tanggal  11  juli  2022 Penggugat mengajukan gugatan terhadap Putusan Nomor :
6/Pdt.G.S/2023/PN Liw dengan petitum yang pada intinya sebagai berikut :
1. Meyatakan tergugat I dan tergugat II telah dipamggil dengan patut tetapi tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan  tergugat  I  dan  tergugat  II  telah  melakukan  perbuatan wanprestasi kepada penggugat;
4. Menghukum  Tergugat  I  dan  tergugat  II  untuk  membayar  kerugian  yang ditimbulkan sejumlah Rp. 18.983.200 ( delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah ) dengan perincian sebagi berikut : Sisa Angsuran yang belum              = Rp. 14.004.000,-
Dibayarkan ( 778.000 x 18 bulan)
Denda                                               = Rp. 4. 979.200,-
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum  tergugat  I  dan  tergugat  II  untuk  membayar  biaya  perkara yang  sampai  hari  ini  ditetapkan  sejumlah  Rp.  269.000.00,-  (  dua  ratus enam puluh sembilan rupiah).
Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memenangkan pihak penggugat dalam perkara nomor : 6/Pdt.G.S/2023/PN Liw bahwa tergugat I dan tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya serta  tidak  mengirimkan  jawaban,  sesuai  pasal  149  Rbg  menyatakan,  “  jika pada  hari  yang  telah  ditentukan  tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  patut, tidak  datang  menghadap  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek  kecuali jika pengadilan Negeri  berpendapat  bahwa  gugatan  ini  melawan  hukum  atau  tudak beralasan.”  Sesuai  ketentuan  dengan  ketentuan  pasal  149  Rbg  jo.  Pasal  13 ayat  (3)  peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2  Tahun  2019  tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Hakim berpendirian tergugat I dan tergugat II dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara diputuskan dengan tanpa hadirnya tergugat (verste). Gugatan yang diajukan penggugat  mengenai perjanjian  pembiayaan  dengan  tergugat  I  pembiayaan  motor  sebesar  Rp.  28. 008.00,- ( dua puluh delapan juta delapan ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 36 bulan. Angsuran perbulan sebesar Rp. 778.000,- ( tujuh ratus tujuh puluh  delapan  ribu  rupiah)  paling  lambat  dilakukan  tanggal  14  setiap  bulan sampai lunas atas satu unit sepeda motor yamaha, type mio M3 125 Blue Core Cw,  nomor  rangka  MH3SE88HOLJ202005,  nomor  mesin  E3R2E2725356  dan Nomor polisi BE 3955 MJ. Majelis hakim  dapat menyimpulkan pertimbangan tersebut berdasarkan alat bukti yang dibawa penggugat yang berupa :
1. Fotokopi  sesuai  dengan  aslinya  bukti  berupa  perjanjian  pembiayaan multiguna nomor : 501121030035 atas nama Yeni Anggrayani tanggal 20 maret 2021 maret, diberi tanda P-1.
2. Fotokopi sesuai dengan asli bukti berupa sertifikat jaminan fidusia nomor W9.00040672.AH.05.01 tahun 2023 diberi tanda P-2.
3. Fotokopi  sesuai  dengan  aslinya  bukti  surat  berupa  buku  pemilik kendaraan  bermotor  nomor  Q  -05686014  atas  nama  tegar  pratama zulpian putra, diberi tanda P-3.
4. Fotokopi  sesuai  dengan  aslinya  bukti  surat  kartu  denda  atas  nama  yeni anggrayani, diberi tanda P-
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti surat berupa ketentuan dan syarat – syarat  dari  perjanjian  pembiayaan  multiguna  nomor  501121030035, diberi tanda P-6.
6. Fotokopi  sesuai  dengan  aslinya  surat  peringatan  pertama  nomor  SPKNS 501120220507002111  tanggal  7  januari  2022  kepada  yeni  anggrayani diberi tanda P-7.
7. Fotokopi  sesuai  dengan  aslinya  bukti  surat  berupa  surat  peringatan ketiga (terakhir) nomor : SPKNS 50112023010001 tanggal 7 januari 2023 kepada yeni anggrayani diberi tanda P-8.
Penggugat  juga  mengahidirkan  2  orang  saksi  yang  terangan  dibawah sumpah dalam persidangan, sebagai berikut ;
1. Saksi yogi septian selaku bagian survei karyawan penggugat, melakukan survei terhadap tergugat I, terdapatnya perjanjian pembiayaan multiguna antara penggugat dan tergugat I, tergugat telah melakukan pembayaran angsuran selama 18 kali dari tanggal 18 april 2021 sampai 18 september 2021,  penggugat  telah  memberikan  surat  peringatan  kepada  tergugat  I pada 07 mei 2022, 03 september 2023, akan tetapi tidak ada tanggapan dari tergugat I.
2. Saksi Rian Dales, dihadirkan karena adanya perkara tunggakan kredit ( macet  kredit)  dari  tergugat  yang  belum  melakukan  pelunasan. Berdasarkan  laporan  dari  doni  selfia  selaku  kolektor  telah  memberikan surat  peringatan  I  kepada  tergugat  I,  tergugat  I  harus  membayar angsuran  per  bulan  Rp.  788.000,-  yang  harus  dibayarkan  kepada penggugat  paling  lam  bat  14  setiap  bulan  sampai  lunas.  Akan  tetapi tergugat tidak lagi membayar angsurannya sampai sekarang.
Dari  bukti – bukti,  beserta  saksi  yang  diajukan  oleh  penggugat  sebagai pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  sedangkan  dari  pihak tergugat I dan tergugat II tidak menghadiri sidang, atau diwakililkan, dan tidak menggunakan  haknya  untuk  membatah  dalil  dali  penggugat.  Maka  Hakim mempertimbangkan  dalil  dalil  dipersidang  yang  diberikan  oleh  penggugat sebagai berikut :

## Ad.  1.  Tentang  apakah  diantara  penggugat  dan  tergugat  terdapat perjanjian pembiayaan yang sah menurut hukum
Menimbang,  bahwa  Pasal  1320  KUH  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek) menyatakan  bahwa  untuk  sahnya  suatu  perjanjian  diperlukan  empat  syarat yang harus terpenuhi, yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;
Dalam  mempertimbangkan  perkara  ini,  berdasarkan  Bukti  P-1  yang merupakan  Perjanjian  Pembiayaan  Multiguna  No.  501121020004  tertanggal 20  Maret  2021  antara  PT.  MANDALA  MULTIFINANCE  TBK  sebagai  Pihak Pertama/Perusahaan dan Yeni
Anggrayani Nomor sebagai Pihak Kedua/Debitur,  serta  dengan  merujuk  pada  keterangan  Saksi  Yogi  Septian dan  Saksi  Rian  Dalesa,  terlihat  bahwa  telah  terjadi  perjanjian  pembiayaan antara Penggugat (kreditur) dan Tergugat I (debitur) dengan nilai pembiayaan sejumlah Rp. 28.008.000,- yang diangsur selama 36 bulan. Angsuran bulanan sebesar  Rp.  778.000,-  yang  harus  dibayarkan  oleh  Tergugat  I  kepada Penggugat,  dengan  jatuh  tempo  paling  lambat  pada  tanggal  14  setiap  bulan, hingga  lunas  atas  pembelian  1  unit  sepeda  motor  Yamaha,  tipe  Mio  M3  125
Blue  Core  CW,  dengan  nomor  rangka  MH3SE88H0LJ202005,  nomor  mesin E3R2E2725356, dan nomor polisi BE 3955 MJ.
Pertimbangan  Hakim  selanjutnya  mencermati  ketentuan-ketentuan  yang terdapat  dalam  Bukti  P-1  dan  Bukti  P-5  yang  mengatur  mengenai  syarat sahnya  perjanjian.  Berdasarkan  analisis  terhadap  Pasal  1320  KUH  Perdata, Hakim  menyimpulkan  bahwa  alat  bukti  tersebut  memenuhi  kriteria  sebagai suatu  perjanjian  yang  sah.  Dalam  hal  ini,  antara  Penggugat  sebagai  Kreditur dan Tergugat I sebagai Pihak Debitur telah terjadi perjanjian pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, tipe Mio M3 125 Blue Core CW, dengan  nomor  rangka  MH3SE88H0LJ202005,  nomor  mesin  E3R2E2725356, dan  nomor  polisi  BE  3955  MJ.  Nilai  pembiayaan  sebesar  Rp.  28.008.000,- akan  dibayar  kembali  oleh  debitur  dengan  cara  diangsur  selama  36  bulan, dengan  angsuran  per  bulan  sebesar  Rp.  778.000,-  yang  harus  dibayarkan paling lambat pada tanggal 14 setiap bulannya.

## Ad.2.  Tentang  Apakah  Tergugat  telah  melakukan  perbuatan  wanprestasi atas perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat.
Menimbang,  bahwa  pada  diri  seorang  debitur  terletak  kewajiban  untuk memenuhi prestasi dan apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, bukan  karena  keadaan  memaksa,  maka  debitur  dianggap  melakukan  ingkar janji (wanprestasi). Ada 4 (empat) bentuk ingkar janji yaitu:
a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
b. Terlambat memenuhi prestasi;
c. Memenuhi prestasi secara tidak baik;
d. Melakukan perbuatan yang dilarang;
Selanjutnya,  Hakim  mencermati  kewajiban  Penggugat  sebagaimana  diatur dalam  Bukti  P-1.  Berdasarkan  bukti  tersebut,  Penggugat  berkewajiban menyediakan  fasilitas  pembiayaan  multiguna  dengan  nilai  sebesar  Rp. 28.008.000,-. Nilai pembiayaan ini digunakan oleh Tergugat untuk membayar atau  membeli  barang,  yaitu  1  (satu)  unit  sepeda  motor  Yamaha,  tipe  Mio  M3 125  Blue  Core  CW,  dengan  nomor  rangka  MH3SE88H0LJ202005,  nomor mesin  E3R2E2725356,  dan  nomor  polisi  BE  3955  MJ.  Dalam  pembuktian persidangan,  Hakim  mencatat  bahwa  Bukti  P-3  berupa  Buku  Pemilik Kendaraan  Bermotor  menunjukkan  bahwa  kendaraan  bermotor  Yamaha dengan  nomor  registrasi  Q-05686014  terdaftar  atas  nama  Tegar  Pratama Zulpian  Putra.  Artinya,  penggunaan  nilai  pembiayaan  telah  sesuai  dengan tujuan  yang  diatur  dalam  perjanjian  pembiayaan  multiguna.  Selanjutnya, Hakim  kemungkinan  akan  menilai  apakah  Tergugat  telah  melaksanakan kewajibannya  dalam  membayar  angsuran  sesuai  dengan  perjanjian  yang berlaku.
Menimbang  fakta  yang  ada,  Hakim  menyimpulkan  bahwa  pihak  Penggugat telah  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan  perjanjian  pembiayaan multiguna  sebagaimana  tercantum  dalam  Bukti  P-1.  Penggugat  menyediakan pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, tipe Mio M3 125  Blue  Core  CW,  yang  secara  fisik  telah  diserahkan  kepada  Tergugat  I. Namun,  perlu  dicatat  bahwa  meskipun  kendaraan  bermotor  tersebut  telah diserahkan kepada Tergugat I, belum dilakukan perubahan nama dalam Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor. Hal ini bisa menjadi catatan atau pertimbangan Hakim  untuk  menilai  kepatuhan  dan  kelengkapan  pelaksanaan  perjanjian pembiayaan  oleh  pihak  Penggugat.  Apakah  perubahan  nama  dalam  Buku Pemilik  Kendaraan  Bermotor  merupakan  salah  satu  syarat  pelaksanaan perjanjian  pembiayaan  atau  tidak.  Selanjutnya,  Hakim  kemungkinan  akan melihat  apakah  Tergugat  I  telah  memenuhi  kewajibannya  dalam  membayar angsuran sesuai dengan ketentuan perjanjian yang berlaku.
Menimbang  kewajiban  Tergugat  I  sebagai  debitur,  terdapat  perincian mengenai  besaran  angsuran  dan  tenggat  waktu  pembayaran  yang  telah disepakati  dalam  perjanjian  pembiayaan  multiguna  (Bukti  P-1).  Tergugat  I memiliki  kewajiban  membayar  angsuran  sebesar  Rp.  778.000,-  per  bulan selama 36 bulan, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran paling lambat pada tanggal  14  setiap  bulannya.  Penting  untuk  dicatat  bahwa  penilaian  Hakim dapat  dipengaruhi  oleh  sejauh  mana  Tergugat  I  memenuhi  kewajibannya dalam  membayar  angsuran  sesuai  dengan  perjanjian.  Jika  Tergugat  I  telah mengalami  keterlambatan  pembayaran  atau  bahkan  belum  membayar sebagian  besar  dari  angsuran  yang  seharusnya  telah  dilunasi,  ini  dapat menjadi  dasar  bagi  Hakim  untuk  menilai  terjadinya  wanprestasi.  Selain  itu, Hakim  mungkin  juga  akan  menilai  kepatuhan  pihak  Penggugat  dalam memberikan  informasi  dan  peringatan  terkait  pembayaran  yang  belum dilunasi  oleh  Tergugat  I  sebelum  mengajukan  gugatan  wanprestasi.  Hal  ini berkaitan  dengan  prosedur  dan  ketentuan  yang  ada  dalam  peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan multiguna.
Menimbang  informasi  dari  Bukti  P-4,  yang  merupakan  Kartu  Denda  atas nama  Yeni  Anggrayani,  terdapat  catatan  bahwa  Tergugat  baru  melakukan pembayaran angsuran sebanyak 18 kali dari periode 18 April 2021 hingga 18 September  2021.  Angsuran  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  perjanjian pembiayaan  multiguna  dengan  besaran  Rp.  778.000,-  per  bulan. Ketidakpatuhan  dalam  membayar  angsuran  dapat  memicu  perusahaan pembiayaan  untuk  mengenakan  denda,  sebagaimana  terlihat  pada  Kartu Denda  tersebut.  Hakim  kemungkinan  akan  menilai  keterlambatan pembayaran  ini  sebagai  suatu  bentuk  wanprestasi  atau  ingkar  janji  dari Tergugat,  yang  dapat  menjadi  dasar  bagi  Penggugat  untuk  mengajukan gugatan  wanprestasi.  Hakim  mungkin  juga  akan  mengevaluasi  apakah perusahaan  pembiayaan  telah  memberikan  peringatan  dan  somasi  secara tepat kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat  memengaruhi  pertimbangan  Hakim  terhadap  gugatan  yang  diajukan oleh Penggugat.
Menimbang  informasi  dari  Bukti  P-6,  P-7,  dan  P-8  yang  merupakan  surat peringatan kepada Tergugat I, Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat  I  terkait  keterlambatan  pembayaran  angsuran.  Tindakan  ini menunjukkan  bahwa  Penggugat  telah  melakukan  langkah-langkah  yang diperlukan  untuk  memberitahu  Tergugat  I  tentang  ketidakpatuhan pembayaran.  Dengan  adanya  bukti  peringatan  ini,  Penggugat  dapat menunjukkan  bahwa  mereka  telah  berupaya  untuk  memberikan  kesempatan kepada  Tergugat  I  untuk  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  perjanjian pembiayaan. Hal ini akan menjadi pertimbangan positif bagi Penggugat dalam membuktikan bahwa mereka telah bertindak sesuai dengan prosedur hukum
dan  memberikan  kesempatan  kepada  Tergugat  I  untuk  memperbaiki pelanggaran  yang  dilakukan.  Hakim  kemungkinan  akan  mempertimbangkan aspek  ini  saat  menilai  gugatan  wanprestasi  yang  diajukan  oleh  Penggugat. Selain  itu,  hakim  juga  dapat  menilai  respon  dan  tindakan  selanjutnya  yang diambil oleh Tergugat I setelah menerima peringatan tersebut.
Menimbang  keterangan  tersebut,  penting  untuk  mencermati  aspek-aspek tertentu  dalam  perjanjian  pembiayaan,  seperti  penentuan  tenggat  waktu pembayaran angsuran. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan batas waktu  pembayaran  angsuran,  maka  debitur  memiliki  kewajiban  untuk mematuhi  jadwal  pembayaran  yang  telah  disepakati.  Namun,  apabila perjanjian tidak secara jelas menetapkan tenggat waktu, pemberian peringatan atau  somasi  oleh  kreditur  menjadi  langkah  penting  sebelum  mengambil tindakan hukum. Dalam konteks kasus ini, peringatan dan somasi yang telah diberikan  oleh  Penggugat  kepada  Tergugat  I,  seperti  yang  tercermin  dalam Bukti  P-6,  P-7,  dan  P-8,  dapat  dianggap  sebagai  langkah  yang  sesuai  untuk memberikan  kesempatan  kepada  Tergugat  I  untuk  memenuhi  kewajibannya. Namun,  kesimpulan  akhir  mengenai  apakah  Tergugat  I  telah  melakukan wanprestasi  atau  tidak  akan  tergantung  pada  penilaian  Hakim  berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang diemban oleh kasus ini.
Menimbang  keterangan  ini,  Pasal  1238  KUHPerdata  memberikan  pedoman mengenai  cara  memperingatkan  seorang  debitur  agar  tidak  dianggap  lalai. Peringatan  dapat  dilakukan  melalui  surat  perintah  atau  akta  sejenis,  yang dapat  berupa  teguran  resmi  oleh  seorang  jurusita  pengadilan.  Pasal  ini  juga mengakui  bahwa  peringatan  atau  tegoran  dapat  dilakukan  secara  lisan, asalkan  cukup  tegas  dan  menyatakan  desakan  agar  si  berutang  segera melakukan  prestasi.  Meskipun  dapat  dilakukan  secara  lisan,  disarankan untuk dilakukan secara tertulis, bahkan lebih baik lagi dengan surat tercatat, guna  menghindari  ketidakjelasan  dan  memberikan  bukti  yang  kuat  jika diperlukan  di  hadapan  Hakim.  Dalam  konteks  kasus  ini,  bukti-bukti peringatan  dan  somasi  yang  diberikan  oleh  Penggugat  kepada  Tergugat  I (seperti  yang  terdokumentasikan  dalam  Bukti  P-6,  P-7,  dan  P-8)  dapat dianggap  sebagai  langkah-langkah  yang  sesuai  dengan  persyaratan  hukum untuk  memberikan  peringatan  kepada  debitur.  Apakah  tindakan  tersebut sudah  memadai  dan  dapat  dikategorikan  sebagai  lalai  atau  tidak,  akan menjadi pertimbangan Hakim berdasarkan hukum dan fakta-fakta yang ada.
Menimbang  fakta-fakta  dan  ketentuan  hukum  yang  ada,  Hakim berpendapat  bahwa  Tergugat  I  telah  melakukan  wanprestasi  (ingkar  janji) dengan  tidak  memenuhi  kewajiban  pembayaran  angsuran  pada  tanggal  yang telah  ditentukan.  Dalam  hal  ini,  Tergugat  I  terlambat  membayar  angsuran sebanyak  18  kali  dari  April  2021  hingga  September  2021,  meskipun  telah diperingatkan  oleh  Penggugat  melalui  surat  peringatan.  Penilaian  Hakim tersebut  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  1238  KUH  Perdata  yang menyatakan bahwa si berutang dapat dianggap lalai jika telah dinyatakan lalai dengan  surat  perintah  atau  akta  sejenis,  atau  jika  si  berutang  telah menetapkan  sendiri  bahwa  ia  dianggap  lalai  jika  melewati  waktu  yang ditentukan.  Oleh  karena  itu,  Hakim  berpendapat  bahwa  Tergugat  I  telah melakukan  wanprestasi  karena  tidak  mematuhi  kewajiban  pembayaran angsuran  sesuai  dengan  perjanjian  pembiayaan  multiguna.  Keputusan  ini
didukung  oleh  fakta  bahwa  Tergugat  I  telah  terlambat  membayar  angsuran sebanyak  18  kali,  yang  menunjukkan  ketidakpatuhan  terhadap  kesepakatan yang  telah  dibuat.  Penting  untuk  dicatat  bahwa  penilaian  ini  bersifat  umum dan belum mencakup seluruh konteks dan argumen yang mungkin disajikan di  persidangan.  Hakim  akan  mempertimbangkan  semua  fakta  dan  argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan akhir.
Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan jika  Tergugat I tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  tertuang  dalam  Perjanjian Pembiayaan  sebagaimana  dalam  Bukti  P-1  serta  Penggugat  telah  pula melakukan  upaya  yang  diperlukan  seperti  memberikan  surat  peringatan kesatu  sampai  dengan  surat  peringatan  ketiga  untuk  segera  membayar angsuran  setiap  bulannya,  namun  Tergugat  I  belum  juga  dapat  membayar angsuran/melunasi  pinjamannya  sampai  saat  ini,  maka  Tergugat  I  dan Tergugat II haruslah dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  penyitaan  pada dasarnya dilakukan terhadap barang milik Tergugat. Namun demikian, karena selama  persidangan  berlangsung  Hakim  tidak  pernah  mengeluarkan penetapan sita dan Hakim memandang tidak ada alasan untuk melakukan hal tersebut,  maka  petitum  tersebut  tidak  berdasar  dan  haruslah  dinyatakan ditolak;
Menimbang,  bahwa  mengenai  petitum  ke-4  (keempat)  Penggugat  berupa permintaan  pembayaran  seluruh  kerugian  yang  ditimbulkan  sebesar  Rp. 20.983.200,- ( Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri dari :
Sisa  Angsuran  yang  belum  dibayarkan  (  778.000  X  18  bln  )  =  Rp 14.004.000,- Denda = Rp 4.979.200,-
Biaya  Lain-lain  (  Biaya  Penagihan,    Akomodasi  Sidang,  Legalisasi  Bukti  & Biaya Gugatan)  = Rp. 2.000.000,-
Menimbang,  bahwa  terhadap  hal  tersebut  Hakim  mencermati  seluruh  nilai total  pembiayaan  yang  harus  dikembalikan  oleh  Tergugat  sebagai  debitur adalah  sebesar  Rp.  20.983.200,-  (  Dua  Puluh  Juta  Sembilan  Ratus  Delapan Puluh  Tiga  Ribu  Dua  Ratus  Rupiah)dimana  nilai  tersebut  sudah  termasuk memperhitungkan  Bunga  Pembiayaan  sebagaimana  disepakati  dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna sesuai Bukti P-1;
Menimbang,  bahwa  dari  total  nilai  tersebut  Tergugat  baru  melakukan pembayaran  kembali  nilai  pembiayaan  tersebut  sebanyak  18  (delapan  belas kali)  18  (delapan  belas)  kali  pembayaran  yakni  18  April  2021  sampai  18 September  2021,  yaitu  pada  dengan  angsuran  per  bulan  sejumlah  Rp. 778.000,-  (Tujuh  Ratus  Tujuh  Puluh  Delapan  Ribu  Rupiah),  sehingga berdasarkan  hal  tersebut  sisa  nilai  pembiayaan  yang  masih  harus dikembalikan kepada Penggugat adalah Rp. 20.983.200, – (18 x Rp 778.000,00) =  Rp  6.979.200,00  (  Enam  Juta  Sembilan  Ratus  Tujuh  Puluh  Sembilan  Ribu Dua  Ratus  Rupiah)  hal  mana  juga  sesuai  dengan  Bukti  P-4  berupa  Kartu denda  atas  nama  Yeni  Anggrayani;  Menimbang,  bahwa  selain  itu  dalam Perjanjian  Pembiayaan  Multiguna  sesuai  Bukti  P-1  juga  disepakati  denda keterlambatan  dari  jumlah  angsuran  yang  tertunggak  sejak  tanggal  jatuh tempo  sehingga  berdasarkan  Bukti  P-5  berupa  Kartu  Denda  atas  nama  Yeni
Anggrayani  telah  diperhitungkan  denda  atas  keterlambatan  sebesar  Rp 4.979.200  (empat  juta  Sembilan  ratus  tujuh  puluh  Sembilan  ribu  dua  ratus rupiah),  dan  karenanya  total  yang  harus  dikembalikan  Tergugat  kepada Penggugat  adalah  jumlah  sisa  pembayaran  18  bulan  dikali  Rp.  778.000 perbulan  (tujuh  ratus  tujuh  puluh  delapan  ribu  rupiah)  sejumlah  Rp. 14.004.000,00  (empat  belas  juta  empat  ribu  rupiah)  ditambah  dengan  denda keterlambatan Rp 4.979.200 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu  dua  ratus  rupiah)  yaitu  adalah  total  sebesar  Rp.18.983.200  (delapan nelas  juta  Sembilan  ratus  delapan  puluh  tiga  ribu  dua  ratus  rupiah), sedangkan  kerugian  atas  Biaya  Lain-lain  sejumlah  Rp2.000.000,00  (dua  juta rupiah)  Penggugat  tidak  membuktikan  dipersidangan  mengenai  kerugian tersebut,  sehingga  Hakim  menilai  kerugian  yang  dapat  dibuktikanlah  yang akan dikabulkan;
Menimbang, bahwa oleh karena telah diletakan jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia W9.00040672.AH.05.01 tahun 2023, maka  Hakim berpendapat  sita  jaminan  yang  dimohonkan  Penggugat  tidak  diperlukan  lagi, oleh karena itu terhadap petitum ke-3 (ketiga) Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;  Menimbang,  bahwa  petitum  ke-5  (kelima)  gugatan  yang  memohon untuk  menghukum  Tergugat  atau  orang  yang  menguasainya  untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, type  Mio  M3  125  Blue  Core  CW  ,  No.  Rangka  MH3SE88H0LJ202005,  No. Mesin  E3R2E2725356  dan  No.  Polisi  BE  3955  MJ  atas  nama  Tegar  Pratama Zulpian  Putra,  apabila  Tergugat  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  hari  sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan.
Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa dalil – dalil  maupun  bukti – bukti  dari  pihak  penggugat  PT  Mandala Multifinance  Tbk  Cabang  Kota  Liwa  sedangkan  dari  pihak  tergugat  I  tidak menggunakan  haknya  untuk  membatah  dalil  dalil  dari  penggugat dikarenakan  tidak  menghadiri  sidang  di  pengadilan  Negeri  Liwa  Kelas  II. Sehingga ada beberapa petitum pada angka 3,5,6,7,8, dan 9 ditolak.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  di  kemukakan  sebelumnya  dalam kaitanya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa : 1. Kebijakan  yang  diberikan  perusahaan  PT  Mandala  Multifinance  Tbk  Kota Liwa  kepada  Debitur  yang  macet/  tidak  membayar  angsuran  tepat  waktu (lunas),  yaitu  dilihat  dari  itikad  baik  si  konsumen/debitur  apakah  dengan diberikannya surat peringatan 1 si debitur melakukan pembayaran beserta denda.  Jika  surat  peringatan  1  tidak  di  hiraukan  maka  keluarlah  surat peringatan    ke  2,  apabila  sampai  peringatan  3  si  debitur  masih  tidak membayar angsuran. Keluarlah somasi ke pada debitur jika somasi tersebut tidak  ada  itikad  baik  dari  debitur,  maka  si  penggugat  atau  perusahaan  PT Mandala Multifinance berhak mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan negeri.
2. Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  gugatan wanprestasi  perjanjian  pembiayaan  multiguna  yang  mana  dilihat  dari pembuktian  penggugat  dalam  dalil  dalilnya  mengenai  perbuatan wanprestasi/ ingkar janji yang dilakukan tergugat I dan tergugat II. Dimana tergugat  I  dan  tergugat  II  tidak  menggunakan  haknya  untuk  mematahkan dalil penggugat dikarenakan tergugat di menghadiri sidang walaupun sudah mendapatkan  relas  panggilan  sidang  dari  pengadilan.  Maka  hakim menjatuhkan  putusannya  kepada  penggugat  selaku  pihak  yang  dirugikan yang  mana  dibuktikan  dengan  bukti  P1  sampai  dengan  P2,  dan menghadirkan  2  saksi  didalam  persidang.  Sehingga  hakim  melihat  dari bukti  penggugat  apakah  adanya  wanprestasi/ingkar  janji  yang  dilakukan oleh tergugat I. adapun petitum angka 3,5,6,7,8, dan 9 dari penggugat yang ditolah oleh hakim dikarenakan tidak jelas. Maka tergugat hanya membayar sisa angsuran motor, dendanya beserta biaya perkara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Thalib  dan  Admiral.    2000.  Hukum  Keluarga  dan  Perikatan.  UIR  Press.
Pekanbaru. Jakarta.
Abdul  Khakim.  2017.  Aspek  Hukum  Perjanjian  Kerja.  Peraturan  Perusahaan Dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai  permasalahan  hukum  kontemporer. Gema  Keadilan , 7 (1),  20 – 33.
Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. PT Gramedia Pustaka Utama.
Firdaus.  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau.  Edisi  1.  No.1  Agustus  2010.  “ Corporate  Socia  Responsibility:  Tranformasi  Moral  Dalam  Membangun Kesejahteraan  Masyarakat”.  hlm  15.  Mengutip  Pendapat  Aminuddin. Corporate Secretary PT.Astra Internasional Tbk.
H  Mulyadi  Nasusatro.  2012.  Perilaku  Konsumen  Dalam  Perspektif Kewirausahaan. Alfabeta. Bandung.
Hartono  Hadisoeprapto.  2011.  Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia.  Edisi  4. Liberty. Yogyakarta.
JJ. H. Bruggink diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. 2011. Refleksi  Tentang Hukum Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
Moch Isnaeni. 2016. Perjanjian Jual Beli. Reika Aditama. Bandung.
Prof.  Abdulkadir  Muhammad,  S.H.  2019.  Hukum  Perdata  Indonesia.  Penerbit PT Citra  Aditya Bakti. Bandung.
Prof.  Abdulkadir  Muhammad,  S.H.  2019.  Hukum  Perjanjian  Kebendaan. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
R. Subekti dan R Tjitrosudibio. 1995. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita. Jakarta.
Sudaryono,  S.,  Rahwanto,  E.,  &  Komala,  R.  (2020).  E-Commerce  Dorong Perekonomian  Indonesia,  Selama  Pandemi  Covid  19  Sebagai Entrepreneur  Modern  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Bisnis  Offline. Jurnal Manajemen Dan Bisnis , 2 (02), 110 – 124.
Suharnoko.  2004.    Hukum  Perjanjian  “  Teori  dan  Anlisa  Kasus”.  Prenada Media. Jakarta.
Sutan  Remy  Sjahdeini.  1993.  Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang Seimbang  Bagi  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia. Institut Bankir Indonesia. Jakarta.
Syahrul  Ramadhan.  Herowati  Poesoko.  And  Ermanto  Fahamsyah.  2020.  “ Karakteristik  Perjanjian  Pembiayaan  Oleh  Perusahaan  Pembiayaan Multiguna”, Jurnal Rechtens.
Tami.  Rusli.  And  Putra  Adi  Fahrizi.  2022.  “  Analisis  Yuridis  Terhadap Pembuktian  Dalam  menentukan  Kerugian  Konsumen  Dalam  Transaksi Melalui  Elektronik  (studi  pada  badan  penyelesaian  Sengketa  Konsumen dan  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  di  Propinsi  Lampung)  “ KEADILAN PROGRESIF”.
Toman Sony Tambunan. 2019. Hukum Bisnis. Prenamedia Group. Jakarta.