## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## EFEKTIFITAS   PERGUB   BALI   NO 46 TAHUN 2020   DALAM UPAYA PENANGGULANGAN COVID 19 DI BALI

## Putu Ary Prasetya Ningrum
STAH Mpu Kuturan
E-mail:
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Effectiveness, Bali Governor Regulation, Covid-19 The  rise  of  the  spread  of  covid  19  has  made  many countermeasures carried out, both with regulations and policies carried out by the government for the community, many policies have been carried out to overcome its spread. The soaring cases of Covid 19 in Bali have made the government carry out even harsher policies with sanctions for the community and aiming at community discipline itself. So the issuance of the Governor of Bali  Regulation  No.46  of  2020  which  contains  sanctions  for people who do not wear masks as a condition of health protocol.

## Abstrak
Kata kunci: Efektifitas, Pergub Bali, Covid- 19
Corresponding Author: Putu Ary Prasetya Ningrum, E- mail: mutiaevi@law.upr.ac.
id Maraknya  penularan  covid  19  membuat  banyaknya  upaya penanggulangan  yang  dilaksanakan,  baik  dengan  peraturan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat, banyak  kebijakan  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi penyebarannya.  Melonjaknya  kasus  covid  19  dibali  ini membuat pemerintah melakukan kebijakan yang lebih keras lagi  dengan  adanya  sanksi  bagi  masyarakat  dan  bertujuan untuk kedisiplinan masyarakat itu sendiri. Maka keluarkannya Peraturan  Gubernur  Bali  No.46  Tahun  2020  yang  berisikan sanksi untuk masyarakat yang tidak memakai masker sebagai salah satu syarat protocol kesehatan.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Sejauh ini kita sudah mengalami melihat dan menyaksikan banyaknya dan bertambahnya korban dari pandemic covid-19 Corona  Virus Deasease 2019  atau sering disingkat  Covid-19  merupakan  suatu penyakit  menular  yang  disebabkan oleh  virus,  dimana  memiliki  penyebar an  yang  sangat  cepat  diseluruh  dunia.
COVID-19 ( coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus  Baru  yaitu  Sars-CoV-2,  yang  dilaporkan  pertama  kali  di  Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.  COVID-19 pertama kali dilaporkan  di Indonesia  pada  tanggal  2  Maret  2020., bukan hanya mengena pada kaum muda, namun balita hingga lansia juga mampu terkena virus yang sudah membuat dunia pun menjadi terpuruk. Bisa dikatakan dunia menjadi terpuruk itu karena negara- negara didunia merasakan akan ganasnya pandemik ini, dan bahkan di negara lain memakan  korban  yang  lebih  banyak,  di  negara-negara  lain  pun  pandemic  ini memberikan dampak baik bagi warga negara, dan sektor ekonomi maupun lainnya. Bukan hal yang mudah untuk melepaskan diri dari rantai penyebaran covid-19 ini, karena sifat penularan pada manusia melaluai sentuhan dan udara. Ini membuat Negara  kita  sendiri  pernah  melakukan  lockdown  untuk  meminimalisir  adanya penyebaran virus tersebut, namun penyebaran tersebut sudah terjadi dinegara kita dan  secara  cepat  maupun  signifikan  adanya  korban  yang  begitu  banyak,  namun tanpa  dipungkiri  walau  ada  beberapa  pasien  yang  mampu  dikatakan  sembuh, namun itu berbanding atau jumlahnya lebih kecil dari angka korban yang tekena virus covid-19.
Penyebaran  yang  semakin  cepat  kewilayah  lain,  hingga  ke  provinsi  dari setiap  provinsi  di  Indonesia,  banyaknya  aturan  dibuat  oleh  pejabat  pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus terdebut, dengan menganjurkan menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, kemudian menjaga kesehatan pada diri kita. Karena keadaan pun semakin memicu banyaknya korban begitupun korban juga mengai para  tenaga  medis,  hingga  sebagai  garda  terdepan  mereka  gugur  dalam menajlankan  tugasnya,  himbauan  terus  diberikan,  hingga  di  lakukan  juga pembatasan  bagi  kegiatan  masyarakat  yang  bersifat  berkumpul,  namun  kadang warga  masyarakat  pun  tak  kunjung  mengikuti  himbauan  tersebut.  Banyaknya himbauan  yang  diabaikan  oleh  masyarakat  dikarenakan  pada  dampak  ekonomi mereka,  karena  pandemic  tersebut  keadaan  ekonomi  mulai  hancur  perlahan, hingga kriminalitas pun terjadi. Banyaknya kejadian tersebut pemerintah berlaku keras, hingga membuat aturan yang memberikan sebuah sanksi bagi pelanggarnya untuk  memberikan  peringatan  keras  akan  bahaya  dari  pandemic  ini.  Hingga memasuki akhir tahun 2020 banyak kasus yang terjadi, meningkatnya korban dari penyebaran virus hingga masih tetap ada dan dilaksanakan juga acara-acara yang bersifat  menimbulkan  kerumunan.  Tak  jarang  banyaknya  kloster  penambahan korban juga dipicu setelah adanya perkumpulan tanpa adanya pelaksnaan protocol kesehatan.  Sebagai contoh banyakya juga para pejabat tanah air yang terkena virus covid-19,  hingga  ada  bebrapa  pejabat  yang  meninngal  karena  terserang  kasus tersebut  juga.  Banyak  upaya  dilakukan  pemerintah  untuk  memutus  rntai penyebaran, hingga ada warga masyrakat yang harus dipidana karena melakukan acara yang membuat kerumunan. Melihat dari banyaknya upaya pemerintah untuk membasmi penyebaran virus ini, namun banyak pelanggaran yang dilakukan, hal ini  membuat  negara  Indonesia  juga  sebagai  negara  dengan  jumlah  korban terbanyak dari beberapa negara.
Di  bali,  masuk  wilayah  provinsi  ini  melihat  juga  penyebaran  pada  kasus covid19, peyebaran dibali juga betambah, dengan cepat memasuki wilayah-wilayah daerah  dibali,  hingga  kasus  yang  pertama  didapat  penyebaran  dimulai  dari dipulangkannya  para PMI, hingga banyak berita 1 keluarga PMI pun terkena virus
yang  menjadi  pandemic  ini.  Banyak  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  daerah maupun  provinsi  dan  kabupaten  setempat,  upaya  yang  dilakukan  dengan pembatasan jam untuk took dan tempat umum diwilayahnya. Hal ini pun dilakukan diseluruh wialayah bali dengan tujuan membubarkan kerumunan yang ada, hal ini mampu  diterapkan  disetiap  wilayah.  Kemudian  adapun  aturan  yang  diharuskan setiap tempat umum menyiapkan tempat untuk mencuci tangan sebagai salah satu upaya  menjaga  kebersihan.  Dampak  akan  dilakukannya  pembatasan  waktu  pada tempat umum banyak kembali dikeluhkan, karena alasan susah masyarakat untuk mencari kebutuhan. Banyak dampak yang ditimbulkan dari setiap peraturan yang diberikan dan dilaksanakan, sebagai contoh juga dampak dari pandemic untuk bali, terpuruknya  pariwisata  bali,  yang  merupakan  sektor  penghasil  terbesar  dibali, banyaknya warga yang menjadi pengangguran disektor pariwisata, hal ini membuat mereka membuat lapangan kerja sendiri.
Penyebaran kasus dibali pun meningkat, semua diperketat hingga upacara keagamaan  di  bali  bagi  humat  hindu  dibatasi,  dan  diadakan  ritual  secara  hindu sebagai upaya memutus rantai penyebaran, semakin maraknya dan meningkatnya penyebaran semakin kurangnya masyarakat akan pelaksanaan protocol kesehatan. Banyak terjadi kerumunan tanpa penggunaan masker, jarangnya keadaan disekitar dengan  menggunakan  masker,  hingga  hal  tersebut  dianggaap  bukan  hal  yang penting,  banyak  anak  muda  tanpa  masker  bahkan  terlihat  pada  anak  usia  yang diatas  umur  dari  tiga  tahun  tanpa  menggunakan  masker.  Walaupun  sudah dilakukan banyak upaya oleh pemerintah, baik itu WFH, PKM, dan lainnya namun tetap  banyak  pelanggaran  yang  dilalakukan,  karena  mungkin  hal  tersebut  tidak memiliki sanksi yang begitu berat.
Di bali dikeluarkanlah peratutan gubernur tentang salah satu pelaksanaan protocol  kesehatan  dalam  hal  penggunaan  masker  bagi  masyarakat  dimana, Gubernur  Bali  I  Wayan  Koster  menerbitkan  Peraturan  Gubernur  (Pergub)  No  46 Tahun 2020. Dalam pergub itu, warga yang tak menggunakan masker akan dikenai denda.  Sanksi  bagi  warga  yang  tak  bermasker  itu  tertuang  dalam  bagian  'sanksi administratif'  yang  berbunyi:Membayar  denda  administratif  sebesar  Rp.  100.000 (Seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah. Selain sanksi bagi warga yang tak bermasker, sanksi lain  juga  akan  diberikan  kepada  pelaku  usaha,  pengelola,  penyelenggara  atau penanggung  jawab  tempat  dan  fasilitas  umum  yang  tidak  menyediakan  sarana pencegahan COVID-19. Sanksi yang diberikan dari mulai denda Rp 1.000.000 hingga pembekuan sementara izin usaha.

## I.2.Rumusan Masalah
1.Bagaiamana pelaksanaan dan penerapapan pergub bali no 46 tahun 2020 di wilayah Bali?
2.Bagiamana dampak bagi masyarakat terhadap penggunaan pergub bali No 46 Tahun 2020?
PEMBAHASAN .1 Pelaksanaan dan penerapapan pergub bali no 46 tahun 2020 di wilayah Bali
Pengendalian  Covid19  dalam  tatanan  kehidupan  era  baru,  dan  upaya percepatan penananganannya, Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 dalam tatanan  kehidupan  era  baru.  Dalam  Peraturan  Gubernur  tersebut  memuat pula  kewajiban  dan  sanksi  bagi  pelanggar  disiplin  protokol  COVID-19  baik  bagi pelanggar  perorangan  maupun  pelaku  usaha.  Kegiatan  yang  bertujuan  untuk mendidik warga agar terbiasa memakai masker serta mematuhi protokol kesehatan ,Pergub  Nomor  46  Tahun  2020  merupakan  peraturan  yang  berlaku  di  suatu administrasi wilayah, sehingga seluruh orang yang berada di teritorial Bali harus taat dengan aturan tersebut. Menyebarnya wabah COVID-19 ini hingga ke wilayah Indonesia.Seperti dapat dicermati dari pengalaman beberapa negara serta wilayah lain,  penangangan  COVID-19  tidak  mungkin  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan terpadu dari semua pihak, termasuk Pemerintah, pihak swasta dan dunia usaha, perguruan tinggi (PT), serta masyarakat.
Pada  sat  dimulai  pelaksanaan  awal  penerapan  pergub  tersebut  bagi masyaearakat,  masih  banyak  masyarakat  yang  melanggar  bahkan  banyak masyarakat  yang  terkena  sanksi  untuk  membayar  denda  karena  tidak menggunakan  masker.  Hal  ini  dijelaskan  bahwa  banyak  masyrakat  yang  tidk mengetahui kebijakan pemerintah tersebut,  walaupun sudah diebriikan sosialisasi. Kemudian diwilayah bali lainnya pun diterapkan dan diberlakukan peraturan dari pergub, namun para pejabat daerah memiliki kebijakan lain, dengan menerepkan dan  melaksanakan  pergub  tersebut  dengan  mengimbangi  pemberian  masker, dengan  kata  lain  sosialisasi  kembali  pada  saat  penerepan  pergub  tersebut. Penerapan  dan  pelaksanaan  yang  mengakibatkan  banyaknya  masyarakat  yang terkena razia, menganggap kebijakan tersebut berat bagi masyarakat, karena harus membayar  nominal  sanksi  yang  besar  bagi  mereka,  jika  dlihat  dari  terpuruknya keadaan ekonomi masyarakat saat ini.
II.2 Dampak bagi masyarakat  terhadap penggunaan pergub bali No 46 Tahun 2020
Tujuan  dari  Pergub  ini  untuk  meningkatkan  angka  kesembuhan  dan mengendalikan angka kematian masyarakat di masa pandemi COVID-19. Selain itu, untuk  terciptanya  pemulihan  berbagai  aspek  kehidupan  sosial  ekonomi  secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi  COVID-19.  Pergub  No  46  Tahun  2020  itu  mengatur  tentang  Penerapan Disiplin  dan  Upaya  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru."Untuk menyadarkan agar masyarakat semakin tertib dan disiplin dalam mengikuti protocol kesehatan demi kebaikan kita semua demi melindungi diri kita dan melindungi sahabat atau kawan-kawan yang ada di sekitar kita ini merupakan instruksi  dari  bapak  Presiden  dan  juga  menteri  dalam  negeri  yang  dilaksanakan diseluruh indonesia termasuk di Bali," . Nah hal ini menjadi kebijakan baru untuk warga bali  untuk memulai masa New Normal, dan sebagai upaya menghindarkan diri kita untuk jauh dari tertularnya virus ini. Pergub ini merupakan tindak lanjut dari  Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Peningkatan  Disiplin  dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Pergub ini akan  disosialisasikan  selama  2  minggu."Ini  akan  kita  sosialisasikan  dalam  waktu
paling  lama  2  minggu,  karena  ini  harus  segera  diberlakukan  secara  efektif  sejak diumumkan hari ini.  Hal ini disebabkan karena menunjukan masih tingginya angka penularan  di  masyarakat.  Kasus  aktif  yang  tinggi  berpotensi  menyebabkan multiplier effect yaitu penularan yang lebih tinggi utamanya jika kita mengabaikan protokol kesehatan, maka banyak kepala daerah di bali di minta  agar secara serius melakukan  monitoring,  penegakan  disiplin,  dan  pemberian  sanksi  kepada masyarakat  yang  tidak  mematuhi  protokol  kesehatan  sesuai  dengan  peraturan. Pemberian  sanksi  harus  dilakukan  secara  tegas  dan  tanpa  pandang  bulu  sesuai dengan  Pergub  Bali  No  46  Tahun  2020.  Pemkab  Buleleng  melalui  Gugus  Tugas Percepatan  Penanganan  (GTPP)  Covid-19  Kabupaten  Buleleng,  telah  melakukan sidak  dibeberapa  titik  di  Kota  Singaraja.  Pada  sidak  tersebut,  Pemkab  Buleleng banyak menemukan masyarakat yang bepergian tanpa menggunakan masker.
Banyak Juga Warga tidak sependapat  mengeluhkan dengan sanksi tersebut. Karena hal itu sangat membebani warga yang tidak mamp, dimana  kalau kasus ini terjadi bagi warga miskin. Uang Rp 100 ribu itu besar dan sangat berarti bagi warga tidak mampu, apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, uang susah dicari. Banyak masyrakat berharap yang terpenting itu pemerintah harus membangun kesadaran di  tengah  masyarakat,  sebab  sebagus  apapun  aturan  kalau  tidak  ada  kesadaran dalam  hati  aturan  tersebut  hanya  akan  menimbulkan  persoalan  baru.    Menurut masyrakat  memang  betul  masker  salah  satu  cara  untuk  mencegah  penyebaran corona,  tapi  tidak  harus  didenda,  tapi  pemerintah  harus  memberikan  edukasi dengan cara lain atau memberikan masker kepada masyarakat secara masif. Jangan sedikit-sedikit sanksi di tengah kesulitan ekonomi
Daftar Pustaka:
Peraturan Gubernur  Bali No 46 Tahun 2020, Tentang  Penerapan Disiplin dan Upaya Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Kompas.2020.https://denpasar.kompas.com/read/2020/08/26/13251061/res mi- bali-denda-warga-tak-pakai-masker-rp-100000?page=all, www.hukumonline.com