Penataan Aset Tanah Bekas Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Lokasi Wisata Gili Trawangan

## Asset Management of Former Building Use Rights on Government Management
Rights at Gili Trawangan Tourism Site in West Nusa Tenggara  Province

## Asat Abidin, Sadino, Arina N. Shebubakar
Universitas Al-Azhar Indonesia email: asatpitik@gmail.com
Submitted: November 2, 2023  Accepted: December 5, 2023  Publish: January 5, 2024
Abstract: The  Gili  Trawangan tourism sector has the potential for extraordinary beauty, which can encourage the growth of other sectors such as culinary, accommodation, transportation, and tourism services.  Seeing  this  potential,  the  NTB  Provincial  Government  (Pemprov),  as  the  holder  of management rights, entered into a  cooperation agreement with PT.  Gili  Trawangan Indah to build facilities  and  infrastructure  by  granting  building  use  rights  to  the  HPL.  Unfortunately,  PT.  Gili Trawangan Indah was unable to fulfill the  agreement, so the NTB Provincial Government proposed canceling the HGB, which was granted. Due to conditions in the field, HPL has been leased to other parties by PT. Gili Trawangan Indah, so HPL holders need to reorganize their assets. This research was carried out as normative legal research using statutory regulations and library materials. The results of this research indicate that the cancellation of the HGB was due to the fact that PT. Gili Trawangan Indah could not fulfill the agreement in the Decree on Granting Rights. The NTB Provincial Government can manage assets through a cooperation scheme based on an agreement or  a land redistribution scheme coupled with the release of HPL. In cooperation, the party who controls the land can obtain use rights, business use rights, or building use rights according to the agreement.
Keywords: Cancellation of Building Use Rights, Management Rights, Asset Arrangement
Abstrak : Sektor  pariwisata  Gili  Trawangan  memiliki  potensi  keindahan  luar  biasa  yang  dapat mendorong pertumbuhan sektor lainnya seperti kuliner, penginapan, transportasi dan  jasa wisata. Melihat  potensi tersebut, Pemerintah Provinsi  (Pemprov) NTB  selaku pemegang Hak  Pengelolaan melakukan perjanjian kerja sama  dengan PT.  Gili  Trawangan Indah untuk membangun sarana  dan prasarana  dengan  diberikannya  Hak  Guna  Bangunan  di  atas  HPL  tersebut. Sayangnya,  PT.  Gili Trawangan Indah tidak dapat memenuhi perjanjian sehingga Pemprov NTB mengajukan pembatalan HGB dan dikabulkan. Kondisi di lapangan, HPL sudah disewakan dengan pihak-pihak lain oleh PT. Gili Trawangan Indah sehingga pemegang HPL perlu melakukan penataan asetnya kembali. Penelitian ini dilakukan secara penelitian hukum normatif dengan menggunakan pe raturan perundangan dan bahan kepustakaan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pembatalan  HGB  dikarenakan  PT.  Gili Trawangan Indah tidak  dapat  memenuhi perjanjian pada  SK Pemberian Hak.  Penataan aset dapat dilakukan oleh Pemprov NTB dengan skema kerja sama berdasarkan perjanjian atau skema redistribusi tanah yang  dibarengi dengan pelepasan HPL.  Dalam  kerja sama,  pihak yang menguasai tanah bisa mendapatkan hak pakai, hak guna usaha, atau hak guna bangunan sesuai perjanjian.
Kata Kunci : Pembatalan Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan, Penataan Aset

## Pendahuluan
Pariwisata merupakan sektor dinamis dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi untuk sektor  lainnya  (Wardhana  et  al., 2019).    Sektor  pariwisata mendorong  sektor  lain  seperti kuliner, penginapan, transportasi dan jasa wisata dapat bertumbuh beriringan. Negara di Asia Tenggara  berkomitmen  untuk  membangun  sektor  pariwisata  secara  komprehensif.  Gili Trawangan  merupakan  salah  satu  destinasi  wisata  di  Pulau  Lombok  yang  sudah  terkenal hingga ke  mancanegara (Asikin,  2014).  Potensi  keindahan  alam  Gili Trawangan diperkuat melalui pembangunan sarana pariwisata yang memadai. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov  NTB) berupaya  mengembangkan  sektor  pariwisata di  pulau  tersebut  dan diberikan  Hak  Pengelolaan  atas  tanah  sebagai  lokasi  wisata.  Dalam upaya  pembangunan, Pemprov  NTB  bekerja sama dengan  PT  Gili Trawangan Indah  yang  awalnya diberikan  Hak Guna Bangunan (HGB). Namun, kerja sama tersebut terhenti karena PT Gili Trawangan Indah tidak dapat memenuhi kontrak, sehingga HGB yang diberikan harus dibatalkan.
Destinasi wisata Gili Trawangan memiliki letak yang sangat strategis di kawasan tropis dengan suhu  udara 24-29 derajat Celicius sehingga wisatawan mancanegara tertarik karena dapat  menikmati   matahari sepanjang hari (Murdana, 2013).  Daya tarik wisata  yang  tinggi perlu sarana pendukung  yang dapat memenuhi  kebutuhan  para wisatawan.  Pembangunan cottage untuk  para  wisatawan  menginap  sangat  diperlukan.  Untuk  itu,  Pemprov  NTB melakukan kerja sama dengan pihak swasta yaitu PT Gili Trawangan untuk  mengembangkan pariwisata  di  Gili  Trawangan. PT  Gili  Trawangan dan  Pemprov  NTB  melakukan  perjanjian kontrak  yang  tertuang  dalam  surat  perjanjian  nomor  1  Tahun  1995  dan  01/IV/GTI/1995 tanggal 12 April 1995 yang pada intinya Pemprov NTB akan memberikan lahan seluas 650.000 m2  kepada  PT  Gili  Trawangan  dengan  status  Hak  Guna  Bangunan  di  atas  HPL  dengan peruntukan  sebagai kawasan pariwisata.
Berdasarkan  perjanjian  kontrak  tersebut,  terbit  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor Wilayah  BPN  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat Nomor  SK.550.2/39/1/38/62/1996  tanggal 27 Februari 1996 dengan jangka waktu selama 30 tahun. Setelah itu SK tersebut didaftarkan dan terbit sertipikat Hak Guna Bangunan di atas HPL nomor 34/Pemenang Barat tanggal 1 Maret 1996 seluas 650.000 m2 dengan pemegang haknya PT Gili Trawangan Indah. Namun, PT Gili Trawangan  Indah  tidak  menjalankan  isi  perjanjian  pemberian  HGB  di  atas  HPL  tersebut sehingga HGB dibatalkan.
Pembatalan HGB tersebut didasari atas permohonan pembatalan sertipikat HGB oleh Pemprov NTB. Alasan utama Pemprov NTB mengajukan pembatalan HGB tersebut karena PT Gili Trawangan Indah tidak memenuhi syarat-syarat dan kewajibannya yang tertera dalam SK Pemberian  HGB  di  atas  HPL.  Dalam  perjanjian  tersebut,  Pemprov  NTB  berkewajiban menyediakan tanah seluas 650.000 m2 dan mendapatkan royalty sebesar Rp. 22.500.000 per tahun  sedangkan  PT  Gili  Trawangan  Indah  wajib  membangun  150 cottage dan  fasilitas penunjang lainnya serta dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan perjanjian sudah  beroperasi  dan  perusahaan  juga  berhak  mengusahakan  menyewakan  sarana  dan prasarana tersebut  sesuai  dengan  perjanjian  kontrak.    Upaya  Pemprov  NTB  membangun
destinasi  wisata  di  Gili  Trawangan  ternyata  gagal,  pihak  perusahaan  tidak  dapat melaksanakan perjanjian kontrak.
Penerbitan dan pembatalan sertipikat hak atas tanah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu  pembatalan  karena adanya  putusan  pengadilan atau  pembatalan  dengan  keputusan Menteri ATR/ Kepala BPN (Alfons & Mujiburohman, 2021). Dalam permasalahan pembatalan sertipikat HGB diatas HPL ini telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan  Menteri Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  2/Pbt/KEM-ATR/BPN/IX/2022 tanggal  9  September  2022.  Surat  Keputusan  tersebut  menyatakan  mencabut  dan membatalkan  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat Nomor  SK.550.2/39/1/38/62/1996  tanggal 27  Februari 1996,  membatalkan sertipikat  HGB nomor  34/Pemenang  Barat  tanggal 1  Maret  1996  seluas  650.000  m2  dengan  pemegang haknya PT Gili Trawangan Indah, dan menyatakan sertipikat HGB tersebut  tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah.
Pembatalan HGB tersebut  memberikan peluang kembali kepada Pemprov NTB untuk melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan  dan pemanfaatan tanah Hak  Pengelolaan  nomor  1/Pemenang  Barat  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang berlaku.  Kondisi  di  fisik  bidang  tanah  saat  ini,  objek  tanah  sudah  dikuasai  sebagian  oleh masyarakat dan sebagian masih berupa lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat berupa kawasan wisata seperti hotel,  cafe, resort dan restoran. PT. Gili Trawangan Indah  tidak menggunakan dan  memanfaatkan tanah yang telah diberikan HGB kepadanya melainkan hanya menyewakan lahan kepada pihak-pihak lain sehingga  sebagian  lahan  dikuasai  oleh  pihak  lainnya  berupa  penginapan,  rumah  tinggal, restoran  dan  tempat  usaha  wisata.  Sayangnya  Pemprov  NTB  selaku  pemegang HPL  tidak memperoleh uang hasil penyewaan tersebut.  Dengan begitu, penggunaan dan pemanfaatan lahan HPL tersebut tidak memberikan kontribusi kepada pemegang HPL dan menjadi temuan pemeriksaan atas  aset  pemerintah  yang  digunakan  namun  tidak  memberikan  pendapatan negara. Kehadiran  pihak  lain  yang  telah  menempati  lahan  dan  telah  membangun  rumah tinggal atau tempat usaha tidak dapat diacuhkan oleh pemegang HPL begitu saja.
Pembatalan  HGB  di  atas  HPL  memberikan  peluang  kepada  pemegang  HPL  untuk melakukan  penataan  pertanahan.  Penataan  pertanahan  berkaitan  erat  dengan  penataan hubungan  hukum  untuk  penguasaan  dan  pemilikan  tanah.  Penataan  pertanahan  sangat penting dilakukan saat ini karena konsep antara hak atas tanah dan ijin pemanfaatan sumber daya agraria mengalami dinamika (Sitorus, 2016). Pembatalan HGB PT Gili Trawangan Indah merupakan  pemutusan  hubungan  hukum  antara  tanah  dengan  subjek  haknya.  Untuk  itu, dibalik  HGB  tersebut  terdapat  HPL  yang  sifat  HPL  merupakan  hak  menguasai  negara. Berdasarkan Pasal  7  PP  18  Tahun  2021  menyatakan  bahwa  pemegang HPL  mendapatkan kewenangan  untuk  menyusun  rencana  peruntukan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah sesuai  dengan  penataan  ruang,  menggunakan dan  memanfaatkan tanah  HPL  baik  seluruh maupun  sebagian untuk  digunakan  sendiri ataupun  dikerjasamakan dengan pihak lain, dan menentukan  tarif dan  atau  uang  wajib  tahunan  dari pihak  lain sesuai  dengan  perjanjian.
Dengan begitu, kewenangan untuk  penataan kembali tanah bekas HGB diatas HPL dipegang oleh pemegang HPL yaitu Pemprov NTB.
Penataan penguasaan dan pemilikan tanah perlu dilakukan dengan cermat agar tidak menimbulkan konflik pertanahan di kemudian hari. Terutama untuk  bidang tanah bekas hak seperti  ini,  rawan  terjadi  konflik  pertanahan  seperti  yang  terjadi  pada  PT.  Pertiwi  Lestari dengan  masyarakat Margakarya, Telukjambe Barat, Karawang (Hasan et  al., 2019).  Konflik pertanahan terjadi akibat lahan bekas Hak Guna Usaha dilepaskan dan didaftarkan menjadi HGB atas nama PT. Pertiwi Lestari namun lahan sudah dikuasai dan digarap oleh masyarakat.
Dari contoh  konflik pertanahan tersebut, kajian ini hadir membahas penataan kembali penguasaan dan pemilikan tanah pada lahan bekas HGB PT. Gili Trawangan Indah.  Kajian ini mengungkap  fakta-fakta  yang  terjadi  di  lapangan  agar menjadi  perhatian  pemegang  HPL untuk  melakukan penataan pertanahan kemudian. Adanya penelitian ini dapat memberikan langkah yang dapat diupayakan Pemprov NTB untuk melaksanakan penataan kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kajian  mengenai  penataan  pertanahan  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti diantaranya : Pertama, penelitian dilakukan oleh Trinanda Putra et al., (2021) yang membahas mengenai peran gugus tugas  pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten  Lampung Tengah. Penelitian ini membahas mengenai gugus tugas reforma agraria. Pelaksanaan reforma agraria ini erat kaitannya dengan  penataan aset  dan penataan  akses  sehingga penelitian  ini dapat memberikan refrensi mengenai tugas-tugas yang diperlukan untuk melakukan penataan aset.
Kedua,  penelitian  mengenai  penataan  pertanahan  secara  swadaya  di  wilayah Kecamatan  Gianyar,  Kabupaten  Gianyar  oleh  Harryadi (2021).  Penelitian  ini  memaparkan langkah-langkah penataan  pertanahan  swadaya yang dilakukan  oleh kelompok  masyarakat setempat.  Kelompok  masyarakat  dibentuk  untuk  melakukan  proyek  penataan,  dimana kelompok tersebut dibuat pembagian tugas. Pembagian tugas meliputi kegiatan pendekatan ke  masyarakat,  sosialisasi  mengenai  biaya,  pembangunan  infrastruktur  dan  proses pengurusan sertipikat.
Ketiga,  penelitian  mengenai  perbandingan  penataan  dan  pengaturan  pertanahan  di beberapa  negara  oleh  Koeswahyono  (2019).  Penelitian  ini  mengkomparasi  pengaturan penataan  pertanahan  di  beberapa  negara  yaitu  Cina,  Ethiopia,  Ghana  serta  Indonesia. Penelitian ini menarik, untuk merumuskan ide dan gagasan penataan pertanahan yang cocok diterapkan di Indonesia sehingga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menunjukkan  bahwa penataan  pemilikan dan penguasaan  tanah di Indonesia belum  konsisten  dalam  merumuskan  kebijakannya.  Upaya  yang  perlu  dilakukan  untuk menyelesaikan  masalah  agraria  di  Indonesia  dengan  mencantumkan  ketentuan  yang komprehensif dalam konstitusi agar tidak terjadi multitafsir di kemudian hari.
Penataan  pertanahan  merupakan  permasalahan  urgen  yang  perlu  dibahas  secara akademis dari tinjauan peraturan yang berlaku. Terlebih lagi, pembangunan destinasi wisata dapat  membangkitkan  perekonomian  Indonesia,  penelitian  sebelumnya  tidak  membahas mengenai penataan pertanahan bekas HGB di atas HPL. HGB PT. Gili Trawangan Indah telah
dibatalkan, maka sudah seharusnya  lahan tersebut segera dilakukan penataan. Berdasarkan permasalahan tersebut,  maka  penelitian  ini  akan  membahas  penataan  pertanahan  untuk tanah bekas HGB di atas HPL dengan fokus lokasi di Gili Trawangan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan  cara penelitian hukum  normatif. Penelitian hukum  ini memiliki  karakteristik  doctrinal  dimana  penelitian  ini  menggunakan  kepustakaan  yang bersifat doctrinal (Nurhayati et al., 2021). Penelitian dilakukan dengan menelusuri per aturan perundang-undangan  dan bahan  kepustakaan.  Penelitian hukum  normatif meneliti tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum untuk mencari solusi dan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
Bahan penelitian  hukum  normatif ini terdiri dari 2, yaitu  bahan  hukum  primer dan bahan hukum sekunder.  Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, teori dan  asas  hukum.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  berupa  kepustakaan  dari  penelitian- penelitian terdahulu  yang dituangkan  dalam karya tulis ilmiah untuk  memperdalam analisa penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan
Kewenangan  di  bidang  pertanahan  merupakan  tugas  pokok  dan  fungsi  dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN). Sesuai dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  47  Tahun  2020  tentang  Kementerian  Agraria dan  Tata Ruang  jo  Peraturan  Presiden  Nomor  48  tahun  2020  tentang  Badan  Pertanahan  Nasional menyebutkan  bahwa  urusan  pemerintahan  secara  administratif  di  bidang  pertanahan diemban  oleh  Kemen  ATR/BPN  baik  pada  Pusat,  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  (Alfons  & Mujiburohman,  2021).  Kewenangan  pertanahan  di  tingkat  Provinsi  dilimpahkan  kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Sedangkan kewenangan pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota  dilimpahkan kepada Kantor Pertanahan.
Amanat  dari Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok- pokok  Agraria (UUPA)  menyatakan  bahwa  pemerintah  yang  mengembang tugas di  bidang pertanahan  melakukan kegiatan pendaftaran  tanah meliputi  pengukuran,  pendaftaran  hak dan peralihannya serta diberikan surat tanda bukti  hak sebagai alat pembuktian yang kuat. Untuk  melaksanakan  pendaftaran  tanah  tersebut  diatur  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (PP  24  Tahun  1997)  yang mengatur  mengenai  rangkaian  kegiatan  untuk  pendaftaran  tanah.  Secara  teknis pelaksanaannya diatur Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PMNA 3 Tahun 1997) yang kemudian terdapat perubahan yang diatur dalam PMNA 7 Tahun 2019 dan PMNA 16 Tahun 2021.
Dinamika  perundang-undangan  terjadi  di  Indonesia,  tahun  2020  diterbit  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) kemudian diubah menjadi  Perpu  2  Tahun  2022  dan  saat  ini Undang-undang  6  Tahun  2023.  Harapan utama terbitnya  UUCK  untuk  menyederhanakan  birokrasi  dan  mengharmonisasi  kebijakan pemerintah  untuk  menunjang  iklim  investasi  (Effendi  &  Setiawan,  2023).    Dengan peningkatan  iklim investasi  di  Indonesia  dapat  mendorong  penyediaan  lapangan kerja dan pertumbuhan  ekonomi.    Peraturan pertanahan  termasuk  dalam aturan  yang diatur  dalam UUCK. Terbitnya UUCK, mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun  2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
Berdasarkan Surat dari Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 180/1115/KUM tanggal 26 Oktober 2021 Perihal Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 209/Gili Indah menyampaikan bahwa pemegang HGB di atas HPL Pemprov NTB tidak melaksanakan perjanjian  sesuai  dengan  SK  Pemberian  Hak  sehingga bermohon  untuk  pembatalan  HGB. Objek yang disengketa berupa HGB Nomor 209/Gili Indah  seluas 650.000 m2 atas nama PT Gili  Trawangan  Indah  yang  diterbitkan  tanggal  25  September  2004  diatas  sebagian  Hak Pengelolaan  Nomor  1/Pemenang  Barat  seluas  750.000  m2  atas  nama  Pemprov  NTB. Permohonan  dari  Pemegang  HPL  tersebut  ditindaklanjuti  oleh  Kanwil  BPN  Provinsi  NTB kepada  Menteri ATR/KBPN  sesuai  Surat Nomor  MP.01.02/88-52/I/2022  tanggal 24  Januari 2022.
Permasalahan  yang  dimohon  oleh  Pemprov  NTB  ditindaklanjuti  dengan  cara penanganan sengketa pertanahan. Menurut  Pasal 6 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, penanganan sengketa dilakukan melalui tahapan pengkajian kasus,  gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat  koordinasi,  gelas  akhir  dan  penyelesaian  kasus.  Pengkajian  kasus  dilakukan  untuk memudahkan memahami kasus. Pengkajian kasus ini dilakukan oleh staf yang berkompetensi menangani kasus pertanahan. Hasil pengkajian kasus berupa telaah staf yang memuat judul, pokok  permasalahan, riwayat kasus, data dan  dokumen  yang tersedia, klasifikasi kasus  dan hal-hal yang dianggap penting. Kasus Gili Trawangan ini dilakukan telaah staf pada tanggal 20 Mei 2022.
Gelar awal biasanya dilakukan oleh internal Kementerian ATR/BPN untuk  menentukan pihak-pihak  yang memiliki kewenangan penanganan  kasus dan  merumuskan permasalahan serta  rencana  kerja  penanganannya.  Hasilnya  berupa  notula  yang  berisi  gelar  awal ditandatangani oleh notulis. Berdasarkan gelar awal ini akan dirumuskan pelaksana dan teknis penelitian lapang yang akan dilakukan. Kemudian dilakukan penelitian baik data fisik maupun data yuridis mengenai kasus pertanahannya.
Penanganan kasus Gili Trawangan ini dilakukan berjenjang mulai dari Kantah Kabupaten Lombok  Utara,  Kanwil  BPN  Provinsi  NTB  dan  Pusat.  Penanganan  berjenjang  ini  dilakukan karena permohonan  dari Pemegang HPL yaitu membatalkan sertipikat HGB. Pembatalan hak atas tanah merupakan kewenangan dari Menteri sesuai dengan Pasal 14 PP 18 Tahun 2021. Penanganan kasus Gili Trawangan yang telah dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok  Utara  dengan  melakukan  penelitian  dan  pemeriksaan  lapang  berdasarkan  Surat Tugas  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lombok  Utara  Nomor  233.a/ST-52- 08.MP.01/XI/2021  tanggal  22  November  2021.  Berdasarkan  penelitian  dan  pemeriksaan lapang, tim Kantah menuangkan hasil penelitian dalam Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Lapang Nomor 781/BA-52.08.MP.01/XI/2021 tanggal 23 November 2021. Kemudian di tingkat Kantah dilakukan gelar kasus yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Gelar Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten  Lombok Utara Nomor 791.4/BA-52.08.MP.01.03/XII/2021  tanggal 30 November 2021.
Setelah  dilakukan  gelar  kasus,  Kantah  melakukan  analisa  Kasus  Permohonan Penghapusan  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  209  Atas  Nama  PT  Gili  Trawangan  Indah. Berdasarkan analisa kasus  tersebut,  Kantah  mengusulkan  kepada  Kanwil BPN  Provinsi NTB dengan  surat  Nomor  MP.01.03/845-52.08/XII/2021  tanggal  22  Desember  2021bahwa Permohonan Pembatalan HGB di atas HPL tersebut dapat dipertimbangkan.
Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pengkajian Permohonan Pembatalan tanggal 3 Januari 2022. Kemudian Kanwil melakukan Gelar Kasus di Kanwil BPN Provinsi NTB yang dituangkan  dalam Berita Acara Rapat Gelar Kasus Kantor  Wilayah Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  Nomor  03/MP.01.03/I/BA.Pemb/2022 tanggal 05 Januari 2022. Kemudian Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tengara Barat mengkonfirmasi  kasus  Gili  Trawangan  ini  kepada  Pengadilan  Tata  Usaha  dan  Pengadilan Negeri mengenai pendaftaran perkara kasus tersebut.  Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa tidak ada perkara yang didaftarkan atas bidang tanah HGB di atas HPL tersebut.
Selanjutnya,  Kepala  Kanwil  BPN  Provinsi  NTB  menyampaikan  surat  dengan  Nomor MP.01.02/88-52/I/2022  tanggal 24 Januari 2022 Hal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 209 atas nama PT Gili Trawangan Indah kepada Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional.  Tim  Kementerian  ATR/BPN  melakukan penelitian mengenai kasus pertanahan tersebut  sebelum dilakukan rapat koordinasi dengan mengundang seluruh pihak. Laporan hasil penelitian Nomor 11/LHP/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 memuat fakta bahwa fisik bidang tanah yang menjadi objek permasalahan tidak terlihat digunakan  untuk  kawasan  wisata  oleh  PT  Gili Trawangan Indah.  Faktanya,  objek  tersebut sebagian sudah dikuasai oleh masyarakat dan sebagian masih lahan kosong. Masyarakat yang menguasai lahan tersebut telah membuat bangunan permanen dan semi permanen berupa hotel,  cafe,  resort,  rumah  makan  ataupun  rumah  tinggal.  Dengan  begitu,  permasalahan tersebut dapat dilanjutkan pada tahap ekspos  hasil penelitian.
Selanjutnya ekspos  hasil penelitian yang merupakan gelar akhir kasus dilakukan untuk mempertimbangkan  surat  permohonan  pembatalan  HGB  dari Gubernur  NTB.  Gelar akhir kasus  tersebut  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Gelar  Kasus  Akhir  Nomor  38/BA- 800.SK.01.02/VI/2022  tanggal 19 Juli 2022 yang menyatakan bahwa PT. Gili Trawangan Indah melakukan cidera janji atas  perjanjian pemberian  HGB yaitu membangun  150 cottage dan belum beroperasi sejak 3 tahun setelah Perjanjian Kontrak Produksi ditandatangani.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Pemberian  HGB  Nomor  SK.550.2/39/1/38/62/1996 tanggal 27  Februari  1996  memuat  ketentuan  dan  persyaratan  yang  mengikat  para  pihak sebagai berikut :
1. Segala akibat,  biaya,  untung  dan  rugi yang  timbul  karena Pemberian  Hak  Guna Bangunan ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon/penerima hak;
2. Hak Guna Bangunan tersebut mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran haknya pada Kantor Pertanahan Kabupaten  Lombok Barat di Mataram;
3. Jangka  waktu  Hak  Guna  Bangunan  dapat  diperpanjang  selama  20  tahun  sejak berakhirnya hak tersebut sesuai ketentuan  peraturan perundangan yang berlaku;
4. Bidang tanah  tersebut  harus  diberi tanda  batas  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 tahun 1961;
5. Penerima  hak  diwajibkan  untuk  membayar  uang  pemasukan  serta  biaya pelaksanaan  Landreform  kepada  Negara sebesar  Rp.  132.469.500  (seratus  tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang harus disetorkan  langsung  melalui  Bendaharawan  Khusus  Penerima  pada  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Lombok  Barat  di  Mataram  selambat-lambatnya  dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan ini;
6. Pemohon  penerima  Hak  Guna  Bangunan  ini  tetap  terikat  terhadap  segala ketentuan  dan  persyaratan-persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam  Perjanjian Kontrak Produksi Nomor "1 Tahun 1995" /"01/IV/GTI/1995"  tanggal 12 April 1995;
7. Untuk  memperoleh  Tanda  Bukti  Hak  (sertipikat),  Hak  Guna  Bangunan  ini  harus didaftarkan  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lombok  Barat  di  Mataram selambat-lambatnya  dalam  jangka  waktu  4  (empat)  bulan  setelah  ketentuan dimaksud pada angka 5) di atas dilunasi dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 100.000.;
8. Semua bangunan, tanaman, garapan dan benda-benda lain yang ada di atas tanah Hak  Pengelolaan  yang  diberikan  dengan  Hak  Guna  Bangunan  ini  yang  sampai terbitnya  SK  Hak  Guna  Bangunan  ini  mungkin  belum  diselesaikan  oleh  PEMDA Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT Gili Trawangan Indah  untuk  menyelesaikannya dengan para pemilik atau yang berhak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
9. Sebelum  seluruh  areal yang diberikan  dengan  Hak  Guna  Bangunan  ini  dibangun oleh PT Gili Trawangan Indah, terlebih dahulu harus ditertibkan semua tanda-tanda batas dan batas tanah sertipikat;
10. Tanah  yang  diberikan  dengan  PT  Gili Trawangan Indah  tidak  dapat  dipindahkan haknya  kepada  pihak  manapun  baik  sebagian  atau  seluruhnya  tanpa  terlebih dahulu  mendapatkan  persetujuan  tertulis  dari Gubernur  Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Selama  belum  diperoleh  persetujuan  definitif  dari  Pejabat  yang  berwenang, mengenai  Perjanjian  Kontrak  Produksi  antara  PT  Gili  Trawangan  Indah  dengan PEMDA  Tingkat  I  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  tanah  sertipikat  Hak  Guna Bangunan  dimaksud  tidak  dapat  dijadikan  agunan/jaminan,  tanpa  persetujuan tertulis  terlebih  dahulu  dari  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Provinsi  Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan Pasal 46 PP 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa HGB dapat dibatalkan oleh Menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak terpenuhinya  syarat dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata  yang  menentukan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan begitu semua pihak yang membuat perjanjian wajib mematuhi isi perjanjian tersebut (Adibah & Yubaidi, 2023). Dalam perjanjian memuat bahwa apabila PT. Gili Trawangan Indah tidak dapat memenuhi perjanjian maka hak atas tanahnya dibatalkan.
Berkenaan dengan permasalahan yang terjadi, Menteri ATR/Kepala BPN menerbitkan Surat  Keputusan  Nomor  2/Pbt/Kem-ATR/BPN/IX/2022  tanggal 9  September  2022  tentang Pembatalan Hak Guna Bangunan Nomor 209/Gili Indah seluas 650.000 m2 atas nama PT Gili Trawangan  Indah  yang  terbit  di  atas  Hak  Pengelolaan  Nomor  1/Pemenang  Barat  seluas 750.000 m2 atas nama Pemprov NTB. Dalam SK Pembatalan HGB tersebut dinyatakan bahwa sertipikat  HGB  dibatalkan  dan  ditarik  dari  peredaran.  Selain  itu,  Pemprov  NTB  dapat melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan  dan pemanfaatan tanah HPL sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  perintah  SK  tersebut,  Pemprov  NTB  segera  melakukan  penataan pertanahan. Kondisi  di lapangan saat ini, Sebagian lahan sudah  dikuasai dan dibangun  oleh Masyarakat menjadi rumah tinggal dan tempat usaha. Masyarakat menguasai lahan tersebut atas dasar  menyewa  kepada PT.  Gili Trawangan Indah  dengan  jangka waktu  10  hingga 20 tahun  dengan  mekanisme  perjanjian sewa.  Namun,  adanya  SK  pembatalan  HGB  tersebut tentu  penggunaan dan pemanfaatan tanah dilakukan oleh pemegang HPL. Faktanya, PT. Gili Trawangan  Indah  juga  tidak  menyetorkan  uang  pemasukan  negara  atas  pemberian  HGB diatas HPL tersebut.  Untuk  itu, pelaksanaan penataan pertanahan mendesak dilakukan agar penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat tertib dan  memberikan kesejahteraan.

## Merumuskan Penataan Hak Pengelolaan Gili Trawangan
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Pembatalan  HGB  di  atas  HPL,  Pemprov  NTB  selaku pemegang  HPL  perlu  melakukan  penataan  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan pemanfaatan tanah. Konsep  penataan ini dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan reforma agraria. Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, penataan  kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah  dilakukan  melalui  penataan  aset  dan  penataan  akses  untuk  kemakmuran  rakyat.
Penataan  aset  cenderung  dimaknai penataan  mengenai penguasaan  dan  pemilikan  tanah. Fokus  utama  penataan  aset  biasanya  yaitu  menata  penguasaan  dan  pemilikan  asetnya. Strategi  yang  dilakukan  penataan  aset  berupa  legalisasi  aset  dan  redistribusi  tanah. Sedangkan penataan akses berupa program pemberdayaan agar subjek hak dapat meningkat kesejahteraannya  yang  berbasis  pada  pemanfaatan  tanah.  Pelaksanaan  penata  akses  ini dilaksanakan  melalui strategi  pemberdayaan  ekonomi,  kelembagaan reforma  agraria dan partisipasi  masyarakat.  Untuk  itu,  Pemprov  NTB  dapat  menempuh  jalur  Reforma Agraria untuk  melakukan  penataan  kembali  Hak  Pengelolaannya.  Namun,  berdasarkan  SK Pembatalan HGB di atas HPL, penataan yang perlu segera dilakukan yaitu penataan aset untuk penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Menurut  (Asikin,  2014),  sudah  terjadi  konflik  pertanahan  di  Gili  Trawangan. Penelitiannya membahas bahwa tanah bekas HGU sebagian sudah  dikuasai oleh masyarakat tetapi Pemerintah Daerah memberikan kepada  badan usaha swasta  berupa HGU dan HGB. Salah satu objek tanah yang dibahas oleh Asikin, 2014 adalah HGB yang diberikan kepada PT. Gili Trawangan Indah di atas HPL Pemprov NTB. Untuk  itu, Pemprov NTB selaku pemegang HPL perlu  melakukan  penataan  pertanahan  untuk  menghindari dan  menyelesaikan  konflik pertanahan yang terjadi di lapangan. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa masyarakat sudah  menguasai  tanah  tersebut  sejak  tahun  1973  sehingga  menimbulkan  konflik  di masyarakat. Pembatalan HGB PT. Gili Trawangan Indah ini merupakan kesempatan besar bagi Pemprov NTB untuk  melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan  tanah.  Dengan  begitu,  konflik  yang  sudah  berkembang  di  masyarakat dapat terselesaikan.
Berdasarkan tinjauan lapangan saat pembatalan HGB PT. Gili Trwangan Indah dan fakta yang diungkapkan oleh Asikin, 2014, klaim penguasaan tanah sudah ada sebelum HGB PT. Gili Trawangan diberikan dan  kondisi  fisik di lapangan sudah  dibangun oleh  masyarakat secara permanen dan semi permanen. Status hukum objek bidang tanah itu saat ini merupakan HPL Pemprov  NTB.  Sifat  HPL  merupakan  fungsi  Hak  Menguasai  Negara  yang  mempunyai kewenangan untuk menggunakan tanah HPL baik untuk  keperluan sendiri atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga (Sumardjono,  2019). Menurut pasal 2 ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa wewenang dari Hak Menguasai Negara meliputi :
a. mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang  dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
c. menentukan  dan  mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
Berdasarkan dengan  pasal di atas,  dapat disimpulkan  bahwa  pengaturan  pertanahan pada  tingkat  tertinggi berada  di  bawah  penguasaan  Negara, walaupun  UUPA  merupakan produk hukum yang berlandaskan pada Hukum Adat (Nugroho et al., 2014). Berlakunya UUPA memberikan  kewenangan  penuh  kepada  negara  untuk  mengatur  bidang  pertanahan.
Walaupun  UUPA  secara tegas menghormati hukum  adat dan  masyarakat hukum  adat  juga untuk  mengatur pengelolaan pertanahannya.  Namun sifat kewenangan  masyarakat hukum adat  bersifat  otonom  dan  fungsinya  selaku  kuasa  pelaksana  dari  Hak  Menguasai Negara. Negara melimpahkan kuasa yang dimaksud hanya sekedar diperlukan sehingga apabila tidak diperlukan, tidak diharuskan memberikan kuasanya kepada masyarakat hukum adat.
Hak  Pengelolaan  merupakan  gempilan  dari  Hak  Menguasai  Negara  (Hutagalung  & Sitorus,  2011). Dengan adanya HPL, negara hadir untuk  mengatur hubungan  hukum  subjek hak  dan  objek  hak  dan  mengatur  peruntukan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  serta menentukan  hubungan  hukum  dan  perbuatan  hukumnya.  HPL  sendiri  diberikan  kepada pemegang  haknya  untuk  merencanakan  peruntukan  dan  penggunaan  tanah,  yang  dapat digunakan  sendiri  untuk  pelaksanaan  tugasnya  atau  menyerahkan  bagian-bagian  tanah tersebut kepada pihak ketiga (Harris et al., 2021).
Penataan  aset  merupakan  wujud  kehadiran  negara  untuk  mendistribusikan  tanah kepada  masyarakat yang  memerlukan  tanah  atau  penguatan  hak  kepemilikan  atas  tanah terhadap tanah-tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat (Waryanta, 2016). Diketahui dari penelitian (Asikin, 2014)  bahwa masyarakat telah menguasai tanah di Gili Trawangan sejak 1973, maka Pemprov NTB perlu memperhatikan keterlanjuran yang telah terjadi di lapangan. Penguasaan masyarakat di atas HPL tersebut perlu diakomodir penataannya agar tidak timbul konflik pertanahan di kemudian hari.
Penataan aset melibatkan dua aspek utama, yakni redistribusi tanah dan legalisasi aset. Redistribusi tanah dilakukan dengan menetapkan objek redistribusi dan melaksanakan proses distribusi tanah  kepada subjek  Reforma Agraria (RA). Menurut  Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62 Tahun 2023),  subjek  RA  mencakup  perseorangan,  kelompok  masyarakat  dengan  kepemilikan bersama, masyarakat hukum  adat, dan  badan hukum.  Dalam konteks  penguasaan  tanah di Gili Trawangan, ketentuan  tersebut tidak menyebutkan  secara khusus tentang usaha wisata. Namun,  perorangan  yang  dapat  menjadi  subjek  RA  adalah  mereka  yang  memiliki  usaha produktif,  memenuhi kriteria usaha  mikro, dan  tidak memiliki tanah.  Penentuan  subjek  ini dapat  disesuaikan  dengan  jenis  pekerjaan  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  sebagai  tim percepatan Reforma Agraria."
Tahapan  redistribusi  tanah  dapat  memedomani  Perpres  62  Tahun  2023.  Berikut tahapan redistribusi tanah :
a. sosialisasi  dan  penyuluhan  oleh  kantor  pertanahan/kantor  wilayah  badan pertanahan nasional di lokasi objek redistribusi tanah;
b. inventarisasi  dan  identifikasi  subjek  dan  objek  redistribusi  tanah  oleh  kantor pertanahan/kantor  wilayah  badan  pertanahan  nasional  setelah  ada  penetapan objek reforma agraria;
c. pengukuran  dan  pemetaan bidang tanah oleh  kantor  pertanahan/kantor  wilayah badan pertanahan nasional;
d. penetapan objek  redistribusi tanah oleh kantor pertanahan/kantor wilayah badan pertanahan nasional berdasarkan berita acara sidang gugus tugas reforma agraria kabupaten/kota;
e. penetapan subjek redistribusi TORA oleh bupati/wali kota berdasarkan berita acara sidang gugus tugas reforma agraria kabupaten/kota;
f. pemberian Hak Atas Tanah atau penerbitan surat keputusan  redistribusi tanah oleh kantor pertanahan; dan
g. penerbitan sertipikat dan pembukuan  Hak Atas Tanah oleh kantor pertanahan.
Sejalan  dengan  tahapan  diatas,  Pemprov  NTB  berupaya  melakukan  optimalisasi pemulihan  dan  penertiban  aset  Gili Trawangan.  Pemprov  NTB  membentuk  Satuan  Tugas (Satgas) Khusus  untuk  melakukan penertiban aset Gili Trawangan.  Satgas ini telah dibentuk tahun  2022  untuk  melakukan  identifikasi  dan  inventarisasi  penguasaan,  penggunaan  dan pemanfaatan  tanah  bekas  HGB  diatas  HPL  seluas  650.000  m2.  Hasil  identifikasi  dan inventarisasi berdasarkan pemanfaatan tersebut sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Berdasarkan Pemanfaatan
No. Jenis Pemanfaatan Jumlah Objek Luas 1. Fasilitas Umum 9 bidang 75.760 m 2 2. Tempat Tinggal 111 bidang 53.569 m 2 3. Tempat Usaha 451 bidang 313.029 m 2 4. Lain-lain 10 bidang 3.715 m 2 5. Lahan Kosong 55 bidang 39.141 m 2 6. Sisa Lahan 164.786 m 2 Total 650.000 m 2
Sumber: Data satgas optimalisasi Gili Trawangan diolah oleh Peneliti
Dari  tabel  di  atas  pemanfaatan  sebagai  tempat  usaha  sebanyak  451  objek  seluas 313.029  m2      dengan  persentase  sebanyak  48%  dari luas  keseluruhan  lahan  HPL.  Angka tersebut  menunjukkan  pemanfaatan  sebagai tempat  usaha  merupakan  pemanfaatan yang paling  besar  dalam  lahan  HPL  tersebut.  Tempat  usaha  tersebut,  meliputi  penginapan, restoran, toko dan usaha lainnya yang dikelola baik oleh masyarakat pribumi maupun investor asing.  Pemanfaatan  sebagai  fasilitas  umum  sebanyak  9  objek  seluas  75.760  m2  dengan persentase  sebanyak  11%  dimana  fasilitas  umum  digunakan  untuk  jalan,  tempat  ibadah, sekolah, pasar, lapangan, dan kantor dusun.  Sedangkan pemanfaatan sebagai rumah tinggal sebanyak 111 objek dengan luas 53. 569 m2 dengan persentase  8,2% dari luas keseluruhan lahan HPL.
Berdasarkan  data  dari  satgas  optimalisasi  Gili  Trawangan,  pihak  lain  yang  telah menguasai lahan HPL tersebut  sejumlah 627  orang. Dokumen  yang dimiliki oleh  pihak  lain tersebut  berupa  bukti  pembayaran  PBB,  perjanjian  pemanfaatan  lahan  antara  PT.  Gili Trawangan Indah dengan  pihak lain, kuitansi bukti  pembayaran atas sewa bahkan  terdapat perjanjian yang dibuat  dihadapkan  notaris.  Pihak lain membuat  perjanjian dengan  PT.  Gili Trawangan  Indah  dengan  jangka  waktu  bervariasi mulai  dari  10  tahun  hingga  30  tahun.
Pembayaran sewa  sebagian besar telah dilakukan di awal perjanjian dengan masa berakhir paling lama tahun 2043. Terdapat pula, sebidang tanah yang menggunakan sistem kerja sama dengan  jangka waktu  90  tahun  yang  berakhir  pada  2109.  Di  samping  itu,  pihak  lain  juga mengaku bahwa memperoleh tanah berdasarkan ganti rugi dengan nominal yang bervariasi. Fakta lapangan menunjukkan  bahwa lahan HPL telah dikuasai oleh pihak-pihak  lain dengan berbagai  cara  perolehan.  Pemprov  NTB  perlu  melakukan  analisa  data  yuridis  terhadap dokumen  perolehan  yang  dimiliki oleh  pihak  lain.  Berdasarkan data  yuridis  dan  dokumen perolehan  tersebut,  Pemprov  NTB dapat  melakukan skema penataan  dengan  cara sebagai berikut.

## a. Skema Kerja Sama
Berdasarkan  Pasal  7  PP  18  Tahun  2021  menyatakan  bahwa  pemegang  HPL  dapat melakukan Kerja sama dengan pihak lain dan memiliki kewenangan untuk menentukan  tarif dan uang wajib tahunan  dari pihak lain sesuai dengan perjanjian. HPL yang dikerjasamakan dengan pihak  lain dapat  diberikan hak  atas tanah di atasnya  berupa Hak Guna  Usaha, Hak Guna  Bangunan atau  Hak Pakai di atas HPL yang berjangka waktu  sesuai  dengan  sifat dan fungsinya. Pihak lain tersebut wajib membayar tarif atau uang wajib tahunan sesuai dengan perjanjian  kerja  sama.  Menurut  Pasal  43  Permen  ATR/BPN  18  Tahun  2021,  perjanjian pemanfaatan tanah HPL dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan tunduk kepada hukum perdata yang dibuat di hadapan pejabat umum. Dengan skema kerja sama ini, pemberian hak atas  tanah  di atas  HPL  dapat  dilakukan.  Tujuan  pemberian  hak  atas tanah  tersebut  untuk memberikan legalitas aset dan membuka akses permodalan karena hak atas tanah di atas HPL dapat dibebani Hak Tanggungan dengan persetujuan pemegang HPL.

## b. Skema Redistribusi Tanah
HPL dapat dilepaskan dalam rangka pemberian hak milik, misal untuk redistribusi tanah. Pemegang  HPL  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan  Langkah  penataan  yang  akan dilakukan. Berdasarkan Pasal 12 PP 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa HPL dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pelepasan HPL tersebut dilaksanakan berdasarkan  peraturan  pemindahtanganan  Barang Milik Daerah. Pemindahtanganan  BMD dapat  dilakukan  dengan  cara  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah,  lelang  atau  inbreng  sesuai dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Apabila HPL dilepaskan perlu dibuat berita acara pelepasan atau  akta  pelepasan  hak  yang dibuat  oleh  dan  di  hadapan  pejabat  yang berwenang  serta dilaporkan kepada Menteri.
Skema redistribusi tanah ini diikuti dengan pelaksanaan legalisasi aset. Menurut Pasal 31  Perpres  63 Tahun  2023,  pemberian hak  atas  tanah  disesuaikan  dengan  masing -masing subjek haknya. Berikut penerbitan hak atas tanah dalam kegiatan redistribusi tanah:
1. Hak  milik  atas  tanah  untuk  pemukiman  dan  lahan  garapan  bagi  orang perseorangan, dan/atau hak milik koperasi jenis usaha pertanian;
2. Hak guna usaha orang perseorangan, dan atau hak guna usaha badan hukum dalam bentuk koperasi;
3. Hak guna bangunan untuk  subjek reforma agraria berupa badan hukum;
4. Hak  kepemilikan  bersama  untuk  subjek  reforma  agraria  berupa  kelompok masyarakat;
5. Hak pakai untuk fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
6. Hak  Atas  Tanah  berjangka  waktu  untuk  lahan  garapan  yang  sudah  dikuasai dan/atau  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  di  atas  tanah  hak  pengelolaan  untuk sumber TORA;
7. Hak  Atas  Tanah  lainnya  yang  ditetapkan  oleh  menteri  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
Pemberian  hak  atas  tanah  kepada  subjek  hak  yang  berada  di  atas  HPL  tentu  perlu persetujuan dari pemegang HPL. Pemegang HPL perlu membuat kajian mengenai subjek hak dan fungsi tanahnya agar hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan perundangan. Khusus untuk  pemberian  Hak  Milik  perlu  dilakukan  kajian  khusus  oleh  pemegang  HPL  karena pemberian Hak Milik dapat menghapuskan kepemilikan aset tersebut.  Menurut Pasal 12 PP 18  Tahun  2021  menyatakan  apabila Hak  Pengelolaan dilepaskan  merupakan  Barang Milik Negara  atau  Barang  Milik  Daerah  (BMN/BMD),  maka  pelepasan/penghapusan  HPL dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan mengenai aset BMN/BMD.

## Penutup
Permohonan  pembatalan  Sertipikat  HGB  Nomor  209/Gili  Indah  seluas  650.000  m2 atas  nama  PT  Gili  Trawangan  Indah  yang  diterbitkan  tanggal  25  September  2004  diatas sebagian Hak Pengelolaan Nomor 1/Pemenang Barat seluas 750.000 m2 atas nama Pemprov NTB  pemegang  HPL  dikabulkan  dengan  terbitnya  Surat  Keputusan  Nomor  2/Pbt/Kem- ATR/BPN/IX/2022  tanggal  9  September  2022  tentang  Pembatalan  Hak  Guna  Bangunan tersebut. Kondisi  di lapangan saat ini, HPL telah dikuasai oleh pihak lain sebanyak 627 orang dengan  pemanfaatan  sebagai  tempat  tinggal,  tempat  usaha,  fasilitas  umum,  dan  tanah kosong.  Untuk  itu, sebelum timbul  konflik pertanahan atas tanah  tersebut,  berdasarkan SK Pembatalan  HGB  pemegang  HPL  melakukan  penataan  kembali  sehingga  penguasaan, pemilikan, penggunaan dan  pemanfaatan tanah  dapat menguntungkan  kedua belah pihak, baik pihak lain maupun Pemprov NTB sebagai pemegang HPL.
Penataan aset perlu dilakukan sebagai wujud kehadiran negara untuk mendistribusikan tanah  kepada  masyarakat  secara  adil.  Skema  penataan  aset    di  Gili  Trawangan  dapat dilaksanakan  dengan  kerja  sama  atau  redistribusi  tanah.  Skema  Kerjasama  dilaksanakan berdasarkan  perjanjian  secara perdata  yang  mengikat  para  pihak.  Berdasarkan  perjanjian kerja sama tersebut, pihak lain yang telah menguasai tanah dapat memperoleh hak atas tanah sesuai  dengan  ketentuan  berupa  hak  pakai  jangka waktu,  hak  guna usaha,  atau  hak  guna bangunan  di  atas HPL.  Sedangkan  penataan    pertanahan  dengan skema  redistribusi  tanah
dilakukan  berdasarkan  pemindahtanganan  kepada  pihak  lain.  Pemindahtanganan  ini dilaksanakan  berdasarkan  Perda Pemprov  NTB  Nomor  11  Tahun  2017.  Skema  redistribusi tanah  ini,  perlu  dilakukan  pelepasan  HPL  yang  dibuat  oleh  dan  di  hadapan  pejabat  yang berwenang serta dilaporkan kepada Menteri

## Daftar  Pustaka
Alfons,  A.,  & Mujiburohman,  D. A.  (2021).  Penerbitan  dan Pembatalan  Sertipikat Hak  Atas Tanah Karena Cacat Administrasi. Jurnal Ilmu Hukum , 10(2), 277. https://doi.org/10.30652/jih.v10i2.8095
Alya  Adibah,  &  Yubaidi,  A.  (2023).  Prinsip  dan  Faktor  Yang  Menjadi  Panduan  dan Pertimbangan  Dalam Perancangan  Kontrak.  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, Mei.
Asikin,  Z. (2014). Penyelesaian Konflik  Pertanahan Pada Kawasan  Pariwisata Lombok  (Studi Kasus Tanah Terlantar Di Gili Trawangan Lombok). Jurnal Dinamika Hukum , 14(2), 239 – 250. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.293
Effendi, A. A. N., & Setiawan, A. D. (2023). Kepastian Hukum Atas Tanah Hak Milik diatas Hak Pengelolaan. Ikatan  Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia  Law Journal, 3(2), 194 – 205. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67824
Harris, A., Sitepu, F. Y., & Andriati, S. L. (2021). Analisis Yuridis terhadap Dualisme Kepemilikan Hak  Guna  Bangunan  diatas  Hak  Pengelolaan  sebagai  Aset  Pemerintah  Kota  Medan (Sengketa Tanah di Kecamatan Medan Petisah). De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 6(2), 339 – 351. https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i2.5965
Harryadi, M. (2021).  Penataan Pertanahan Secara Swadaya  di Wilayah Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Hasan,  I.,  Arianto,  T.,  &  Nugroho,  A.  (2019).  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  melalui Resetllement. Jurnal Tunas Agraria , 2(3).
Hutagalung, A. S., & Sitorus, O. (2011). Seputar Hak Pengelolaan. STPN Press.
Murdana, I. M. (2013). Potensi Dan Karakteristik Daya Tarik Wisata Pulau Tiga Gili (Trawangan,
Meno, dan Air). Media Bina Ilmiah , 48 – 51.
Nugroho,  T., Nurasa, A.,  Pujiriani, D. W.,  Wahyuni,  Puri, W. H., Salim, M. N.,  Syaifullah, A., Wahyono,  E. B., Luthfi, A. N., Indradi, I., Arnanta, A., & Iswahyuni,  D. (2014). Penataan Pertanahan Pulau Lembeh-Kota Bitung. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
Nurhayati,  Y.,  Ifrani,  I.,  &  Said,  M.  Y.  (2021).  Metodologi  Normatif  dan  Empiris  Dalam Perspektif  Ilmu  Hukum.  Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia,  2(1),  1 – 20. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14
Sitorus,  O. (2016). Penataan Hubungan Hukum  Dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan,
Dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal terhadap Konsep  Hak Atas Tanah
Abidin at al., Penataan Aset Tanah Bekas Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan … 101
dan  Ijin  Usaha  Pertambangan). Bhumi:  Jurnal  Agraria  dan  Pertanahan ,  2(1),  1. https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.29
Sumardjono, M. S. (2019). Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria (Edisi II). STPN Press.
Trinanda Putra, Z., Nugroho,  A., & Nashih  Luthfi, A. (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma  Agraria  di  Kabupaten  Lampung  Tengah. Widya  Bhumi ,  1(1),  65 – 85. https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10
Wardhana,  A.,  Kharisma,  B.,  &  G.H,  M.  S.  (2019).  Dampak  Sektor  Pariwisata  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  (TLG  Hipotesis,  Studi  Kasus :  8  Negara ASEAN). E-Jurnal  dan Bisnis Universitas Udayana , 8(10), 1193 – 1208.
Waryanta,  M.  (2016).  Reforma  Agraria:  Momentum  Mewujudkan  Kemandirian  Ekonomi Masyarakat  Kecil  dalam Mendukung  Ketahanan  Pangan. Bhumi:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan , 2(2), 179. https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.6