## DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA PADA FORMULASI PIDANA ZINA DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Thogu Ahmad Siregar Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada email : thogu.a.s@mail.ugm.ac.id
Petrus Richard Sianturi
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
email : richardsianturi@mail.ugm.ac.id
disampaikan 21/01/2020 – di -review 20/06/19 – diterima 03/12/2020
DOI: 10.25123/vej.3702

## Abstract
Data  shows  a  high  number  of    under-age  or  child  marriages  Indonesia.  A  related  phenomenon  is number of dispensation requested to the court to conduct marriage in case one or both couples are under  age.  Reason  for  this  practice  may  be  escape  route  from  poverty,  or  as  a  more  common justification to prevent sexual intercourse outside marriage (fornication) considered per se immoral. Meanwhile, drafter of the Indonesian Criminal Code decides to criminalize sexual intercourse outside marriage.   The author, using a descriptive analytical approach, suggest that, at the abstract level, a contradiction  exist  between  the  rule  of  allowing  the  granting  of  court  dispensation  and  the  rule purporting to criminalize sex outside marriage.  Dispensation, in the final analysis, may be used to de- criminalize sex between under age couples.
Keywords : decriminalization of sexual intercourse between under age couples, marriage dispensation, fornication
Abstrak
Kejadian pernikahan anak di bawah umur di Indonesia cukup tinggi. Ini berkorelasi pula dengan tingginya pengajuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan kehadapan Pengadilan.  Faktor pendorong  pernikahan  anak  di  bawah  umur  adalah  ikhtiar  keluar  dari  kemiskinanan  atau  juga sering diungkap sebagai alasan mencegah terjadinya seks di luar ikatan pernikahan yang seketika dipandang  amoral.    Sementara  itu,  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia merumuskan hubungan seks di luar ikatan perkawinan sebagai perzinahan yang diancam sanksi pidana.  Penelitian ini yang dilakukan dengan pendekatan  deskriptif-analitis menemukan adanya kemungkinan  pertentangan,  pada  tataran  prinsip  atau  abstrak,  antara  aturan  pemberian dispensasi nikah bagi pasangan di bawah umur dengan aturan tentang larangan hubungan seks di luar  ikatan  perkawinan  dalam  RKUHP.    Dalam  hal  ini,  pemberian  dispensasi  dapat  dimaknai sebagai alasan penghapus pidana atau alasan pemaaaf.
Kata Kunci:
alasan penghapus pidana, perkawinan anak di bawah umur, dispensasi kawin, pidana zina

## Pendahuluan
Indonesia,  melalui  pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR), sedang  menyusun  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP). Naskah  draf  RKUHP  sebenarnya  sudah  disusun  cukup  lama. 1 Saat  ini,  seperti disampaikan  baik  oleh  pihak  eksekutif  dan  legislatif,  pembahasan  draf  terakhir sudah  mencapai  tahap  final.  Salah  satu  perbuatan  yang  dikriminalisasi 2 adalah terkait  perzinaan.  Terdapat  lima  subyek  hukum  yang  dapat  dikualifikasi bertanggung  jawab  atas  tindak  pidana  jika  merujuk  pada  Pasal  417  ayat  (1) RKUHP  versi  14  September  2019.  Pasal  417  ayat  (1)  mengatur  bahwa  “Setiap orang  yang  melakukan  persetubuhan  dengan  orang  yang  bukan  suami  atau istrinya  dipidana  karena  perzinaan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu) tahun atau denda Kategori II”.
Unsur  utama  dalam  delik  ini  adalah  pada  bagian  “persetubuhan”  dan “orang  yang  bukan  suami  atau  istrinya”.  Dalam  penjelasan  Pasal  417  ayat  (1) dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “bukan  suami  atau  istrinya”  adalah pertama, laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan  perempuan  yang  bukan  istrinya.  Kedua,  perempuan  yang  berada  dalam ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan  dengan    laki-laki  yang  bukan suaminya.  Ketiga,  laki-laki  yang  tidak  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan persetubuhan dengan perempuan,  padahal diketahui  bahwa perempuan tersebut berada  dalam ikatan  perkawinan.  Keempat,  perempuan  yang  tidak  dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui  bahwa laki-laki  tersebut  berada  dalam  ikatan  perkawinan,  atau  kelima,  laki-laki  dan perempuan  yang  masing-masing  tidak  terikat  dalam  perkawinan  melakukan persetubuhan.
Pasal  ini  sendiri  memunculkan  perdebatan  antara  mereka  yang berpendapat  bahwa  perzinaan  bukan  hanya  melanggar  nilai-nilai  dalam  norma
1 Yang dimaksud draf RKUHP dalam penelitian ini adalah draf RKUHP per tanggal 14 September 2019.
2 Kriminalisasi  dimaksud  berada  dalam  ranah  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy )  yang berarti bahwa adanya perbuatan yang sebelumnya tidak dikualifikasi sebagai kejahatan atau tindak pidana kemudian diformulasi menjadi bentuk kejahatan atau tindak pidana.
agama  dan  sosial,  tetapi  juga  mengganggu  ketertiban  di  masyarakat  dengan mereka  yang  melihat  adanya  potensi  pelanggaran  hak-hak  privasi  warga masyarakat.  Penelitian ini  fokus  membahas  unsur  penjelasan  Pasal 417  ayat  (1) huruf  e  dimana  perzinaan  dapat  dikenakan  kepada  mereka,  laki-laki  dan perempuan,  di  luar  ikatan  perkawinan  yang  melakukan  persetubuhan.  Dasar hukum  perkawinan  sebagai  ikatan  keperdataan  di  Indonesia  diatur  melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU No.  1/1974) juncto Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perubahan terhadap  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya ditulis UU No. 16/2019).
Konsep  perkawinan  dalam  UU  No.  1/1974 jo .  UU  No.  16/2019  adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan melalui hukum negara dan diakui  dalam  nilai-nilai  agama.  Prasyarat  utama  dalam perkawinan  adalah batas umur  minimum  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Sebelumnya,  UU  No.  1/1974 mengatur  bahwa  batas  umur  minimum  bagi  laki-laki  untuk  menikah  adalah  19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Saat ini, pasca diberlakukannya UU No.  16/2019,  batas  umur  minimum  perkawinan  bagi  perempuan  ditingkatkan menjadi 19 tahun, artinya sama dengan batas umur minimum bagi laki-laki. Batas usia minimum ini dianggap sebagai batasan legal untuk menyatakan bahwa laki- laki  dan  perempuan  yang  ingin  melangsungkan  pernikahan  telah  dianggap dewasa.  Secara a  contrario ,  batas  umur  minimum  menjadi  batasan  legal  bagi setiap  laki-laki  dan  perempuan  bukan  tergolong  “anak”  untuk  melangsungkan perkawinan.
Meskipun batas umur minimum untuk melangsungkan perkawinan diatur, di  Indonesia  terdapat  konsep  dispensasi  kawin  yang  diberikan  kepada  laki-laki dan/atau perempuan yang masih berusia di bawah umur minimum sebagaimana diatur  dalam  UU  No.  01/1974 jo. UU  No.  16/2019.  Terdapat  permohonan- permohonan  untuk  diperbolehkannya  melangsungkan  perkawinan  pasca terjadinya  persetubuhan  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  bawah  umur  akibat “hal-hal  penting”  seperti  adanya  kehamilan  di  luar  ikatan  perkawinan.  Dalam ranah  hukum  keperdataan,  secara  khusus  merujuk  pada  hukum  perkawinan,
terhadap fakta ini dapat diatasi dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh  para  pihak  kepada  Pengadilan  Agama  (bagi  masyarakat  Muslim) 3 atau Pengadilan  Negeri  (bagi  masyarakat  non-Muslim) 4 .  Dispensasi  kawin  akan diberikan  berdasarkan  dikabulkannya  permohonan  oleh  pengadilan  yang berwenang untuk memberikan penetapan. Konsep dispensasi kawin sendiri sudah lazim dilakukan di Indonesia. Persoalannya bukan pada konsep dispensasi kawin, tetapi  jika  dikaitkan  dengan  formulasi  pidana  zina  dalam  RKUHP  sebagaimana sudah  disinggung  sebelumnya,  apakah  konsep  dispensasi  kawin  masih  dapat diberlakukan.  Sebaliknya,  dengan  diformulasikannya  persetubuhan  antara  laki- laki  dan  perempuan  di  luar  ikatan  perkawinan  sebagai  tindak  pidana,  apakah melalui  konsep  dispensasi  kawin  dapat  menjadi  alasan  penghapus  pidana  bagi mereka yang melanggar pasal tentang delik perzinaan.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis-normatif  dengan  pendekatan analitis-deskriptif.  Metode  penelitian  yuridis-normatif  adalah  penelitian  yang difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif. 5 Adapun  pendekatan  analitis-deskriptif  akan  membantu  untuk menelaah lebih  mendalam  atas  ketentuan-ketentuan  yang  tertulis  dalam norma- norma  hukum  positif  tersebut. 6 Bahan  utama  penelitian  ini  dilakukan  dengan penelusuran aturan hukum yang mengatur terkait dengan dispensasi kawin dalam UU  No.  1/1974  jo.  UU  No.  16/2019  dan  formulasi  pidana  zina  dalam  RKUHP. Analisis terhadap aturan-aturan hukum tentang konsep dispensasi kawin tersebut dilakukan  dengan  tinjauan  pustaka  dari  literatur  terkait  asas  dan  teori  hukum perkawinan.  Dalam  penelitian  ini,  pembahasan  mengenai  kaitan  konsep dispensasi  kawin  itu  dengan  formulasi  pidana  zina  pada  RKUHP  ditempatkan dalam pembahasan kebijakan hukum pidana ( penal policy ).
3 UU No. 1/1974 jo . pasal 49 dan 50 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4 Petunjuk Mahkamah Agung No. M.A/Pemb/0807/75 tentang Petunjuk-Petunjuk MA Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
5 Ibrahim,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bayumedia  Publishing,  Malang, 2013, hlm., 295.
6 Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm., 142.
Persoalan mendasar yang ingin dibahas dalam penelitian ingin  menjawab dua  rumusan  masalah  sebagai  berikut:  bagaimana  konsep  dispensasi  kawin  di Indonesia  untuk  kondisi  kehamilan  di  luar  ikatan  perkawinan?,  dan  bagaimana konsep dispensasi kawin yang ingin melindungi kepentingan keperdataan orang- perorangan  mempengaruhi  formulasi  pidana  zina  yang  menekankan  pada kepentingan publik di dalam RKUHP?

## Perkawinan dan Tingkat Perkawinan Anak di Indonesia
Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019. Pasal 1 UU No. 1/1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Penekanan  pada  kata  “seorang”  diperjelas  dengan ketentuan pada Pasal 3 yang berbunyi:
“Pada  azasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Dengan demikian, regulasi perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami. 7
Batasan  umur  adalah  hal  krusial  dalam  proses  perkawinan  dapat dilaksanakan  untuk  mempertimbangkan  kematangan  biologis  dan  psikologis. Penelitian  Pusat  Studi  Wanita  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah, Jakarta, disebutkan bahwa rata-rata usia ideal untuk melangsungkan perkawinan berkisar  umur  19,9  tahun  untuk  perempuan,  dan  23,4  tahun  untuk  laki-laki. Pertimbangan  umur  dimaksud  bukan  hanya  untuk  memperhatikan  kematangan biologis  tetapi  terkait  pula  dengan  kematangan  psikologis  dan  kondisi  sosial. Ahmad Tholabi Kharlie menyebutkan kematangan umur ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama, dan budaya. 8
Selain  itu,  aspek  lain  yang  perlu  dipertimbangkan  adalah  perihal  proses kehamilan.  Umur  mempengaruhi  potensi  meninggalnya  ibu  dan/atau  janinnya
7 Meskipun  demikian,  UU  No.  1/1974  memberikan  peluang  dilakukannya  poligami  oleh  pihak suami sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4 dan 5. Tidak dibahas lebih lanjut pada penelitian ini.
8 Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm., 204.
dalam hal ibu melahirkan terlalu awal atau sebaliknya, terlalu lambat. Perempuan yang  secara  fisik  belum  matang  akan  menghadapi  bahaya  lebih  besar  ketika melahirkan  dan  besar  kemungkinan  akan  melahirkan  anak  yang  lemah dibandingkan  perempuan  yang  berumur  di  atas  dua  puluh  atau  yang  sudah tergolong sebagai perempuan dewasa. 9
Terkait  dengan  umur,  UU  No.  16/2019  telah  mengubah  batas  umur menikah  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  terdapat  pada  Pasal  7  UU  No. 1/1974 dari ketentuan awalnya minimum umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun  untuk  perempuan  menjadi  minimum  umur  19  tahun  juga  untuk  pihak perempuan. Konsederasi perubahan batas umur minimum bagi perempuan salah satunya  disebabkan  adanya  ketentuan  yang  saling  bertentangan  antara  UU  No. 1/1974  dengan  Undang-Undang Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perubahan  atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun bunyi dari Pasal 7 UU Nomor 16/2019, sebagai berikut:
1. “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  orang  tua  pihak  pria  dan/atau orang  tua  pihak  wanita  dapat  meminta  dispensasi  kepada  pengadilan dengan  alasan  sangat  mendesak  disertai  bukti-bukti  pendukung  yang cukup.
3. Pemberian  dispensasi  oleh  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  wajib  mendengarkan  pendapat  kedua  belah  calon  mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41  berlaku  juga  ketentuan  mengenai  permintaan  dispensasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dengan  tidak  mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”
Pasal  7  UU  No.  16/2019  yang  telah  mengubah  batas  minimum  umur menikah ini dapat diapresiasi untuk menekan terjadinya perkawinan antara laki- laki  dan  perempuan  di  bawah  umur  yang  cukup  tinggi  di  Indonesia.  Persoalan yang  menjadi  objek  penelitian  ini  adalah  meskipun  telah  dilakukan  perubahan untuk batas minimum umur bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan,
9 Id.
namun  secara  hukum  masih  diperbolehkan  adanya  permohonan  dan  penetapan dispensasi  kawin  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2).  Sebelum  sampai pada pembahasan teroritis, maka perlu disampaikan data berikut ini. Pada 2014, Badan  Peradilan  Agama  mencatat  sebanyak  11.774  anak  Indonesia  melakukan pernikahan dini. 10
Data United  Nations  Development  Economic  and  Social  Affairs tahun  2016 menunjukan  Indonesia  sebagai  negara  ke-37  dengan  jumlah  perkawinan  anak terbanyak  di  dunia  yaitu  sebesar  34%.  Sedangkan  untuk  level  Asia  Tenggara, Indonesia berada di urutan kedua setelah Kamboja yaitu  sebesar 23% (ilustrasi: satu dari empat perempuan sudah menikah sebelum memasuki umur 18 tahun). Mengingat  resiko  pernikahan  umur  anak  pada  generasi  penerus  bangsa,  laju pernikahan umur anak di Indonesia perlu diredam. 11
Untuk memaparkan data tentang pernikahan dini yang terjadi di Indonesia, Badan  Pusat  Statistik  dan  UNICEF  Indonesia  telah  melakukan  penelitian  terkait dengan  usia  anak  di  Indonesia  dengan  melihat  dari  aspek  pendidikan,  lokasi geografis,  dan  status  ekonomi,  dimana  dalam  penelitian  itu  menampilkan  angka prevalensi  di  tingkat  provinsi,  kabupaten/kota,  dan  kecamatan,  yang  didasarkan pada  Sensus  Ekonomi  Nasional  (SUSENAS)  periode  2008-2012  dan  sensus penduduk  tahun  2010.  Data  SUSENAS  menganalisis  sampel  perempuan  pernah menikah usia 20-24 tahun yang pernah menikah sebelum umur 18 tahun.
Terdapat delapan temuan sebagai hasil dari analisi data di atas, yaitu: 12
1. Prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tidak mengalami perubahan dan tetap  tinggi.  Perkawinan  usia  anak  di  Indonesia  masih  berada  di  angka  yang tinggi  dengan  satu  dari  empat  anak  perempuan  menikah  sebelum  mencapai kedewasaan.  Data  dari  SUSENAS  menunjukkan  bahwa  sejak  2008  angka perkawinan  usia  anak  relatif  stabil  di  sekitar  25%.  Angka  tersebut  sedikit menurun dari 27,4% di tahun 2008 ke 22,8% di tahun 2015.
10 Judiasih, et al , Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Refika, Bandung, 2018, hlm., 5.
11 Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN),  https://www. bkkbn.go.id/detailpost/perkawinan-anak-di-indonesia-masih-tinggi,  diakses  tanggal  14 Januari 2020.
12 Judiasih et al , supra no. 10, hlm., 15.
2. Angka  perkawinan  usia  anak  tertinggi  terjadi  pada  anak  perempuan  yang berusia  16  dan  17  tahun.  Pernikahan  pada  usia  16  dan  17  tahun  tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2008 dengan 20,2% sampai tahun 2015 dengan 19,3%.
3. Perkawinan  usia  anak  dan  capaian  pendidikan  saling  berkaitan.  Data persentase  perempuan  yang  menikah  di  bawah  umur  18  tahun  dan perempuan  yang  menikah  di  atas  18  tahun  pada  tahun  2015  menunjukkan bahwa  anak  perempuan  yang  menikah  di  bawah  18  tahun  berpeluang  enam kali  lebih  besar  untuk  tidak  menyelesaikan  pendidikan  menengah  atas dibandingkan  anak  perempuan  yang  menikah  di  atas  usia  18  tahun.  Hal  ini mengindikasikan bahwa sekolah menengah atas dapat mendorong penundaan pernikahan sampai anak perempuan tersebut mencapai kedewasaan.
4. Walau  kemiskinan  membuat  anak  perempuan  lebih  rentan  terhadap perkawinan usia anak, praktik ini diterima secara sosial dan budaya di seluruh tingkat  ekonomi.  Analisis  menunjukkan  perkawinan  usia  anak  berkaitan  erat dengan daerah pedesaan, kondisi rumah  yang tidak layak, dan rumah tangga dengan  tingkat  pengeluaran  yang  rendah.  Semua  kategori  ini  berkaitan  erat dengan  kemiskinan.  Perkawinan  usia  anak  berpeluang  terjadi  1,5  kali  lebih besar di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan (27,1% di daerah pedesaan dan 17,1% di daerah perkotaan) dan perbedaan ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2008.
5. Angka  perkawinan  usia  anak  dan  remaja  yang  sangat  tinggi  ditemukan  di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia.
6. Akses  pada  tenaga  kesehatan  yang  terampil  saat  melahirkan  dan  intervensi dini  bayi  lebih  baik  untuk  anak  perempuan  yang  menikah  setelah  usia  18 tahun.  Anak  yang  menikah  di  bawah  18  tahun  berpeuang  lebih  besar  untuk tidak menerima bantuan dari tenaga kesehatan professional saat melahirkan. Perempuan  yang  di  bawah  18  tahun  juga  berpeluang  besar  untuk  tidak memberikan air susu ibu (ASI) kepada bayinya dalam waktu satu jam setelah melahirkan.
7. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun berpeluang untuk tidak mendapatkan  manfaat  perlindungan  sosial  yang  diarahkan  untuk  rumah tangga miskin. Analisis ini menyatakan bahwa anak perempuan yang menikah sebelum  usia  18  tahun  berpeluang  lebih  besar  untuk  tidak  masuk  dalam kategori  miskin  di  dalam  data  nasional  sehingga  mereka  tidak  berhak  untuk mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Hanya 18,2% anak perempuan yang menikah  di bawah 18 tahun memiliki KPS. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan  yang  menikah  di  bawah  18  tahun  tidak  terdeteksi  oleh  radar kemiskinan.
8. Anak  perempuan  yang  menikah  sebelum  usia  18  tahun  cenderung  ikut  serta dalam sektor pertanian dan menjadi bagian dari sektor ekonomi informal. Data menunjukkan  bahwa  perempuan  yang  menikah  di  bawah  18  tahun  lebih banyak  berkerja  di  sektor  informal  (68,6%)  dibandingkan  sektor  formal (31,4%) di tahun 2015.
Tiga  faktor  penyebab  terjadinya  pernikahan  dini  di  Indonesia  adalah pendidikan,  hamil  di  luar  ikatan  perkawinan,  dan  ekonomi. 13 Faktor  pendidikan yang  dimaksud  adalah  terkait  cara  pandang  masyarakat  yang  sangat  sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan. Kondisi pendidikan yang rendah  ini  berdampak  pada  lahirnya  cara  pandang  yang  sempit  terhadap perkawinan. 14 Faktor  kehamilan  di  luar  ikatan  perkawinan,  atau married  by accident akibat  pergaulan  bebas.    Secara  psikologis  dan  biologis,  remaja mengalami perubahan dalam banyak aspek diri termasuk pada perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri. 15 Perubahan itu juga  mendorong,  secara  alamiah,  ketertarikan  terhadap  lawan  jenis,  yang  dalam beberapa  kasus  tertentu  berlanjut  pada  hubungan  persetubuhan  yang  belum
13 Kharlie,  supra  no.  6,  hlm.,  211.  Sebagai  perbandingan,  di  negara  Mesir  terdapat  beberapa faktor  seorang  perempuan  melakukan  perkawinan  dini,  di  antaranya:  a.  Faktor  agama  atau moral, yaitu anggapan menghalangi perkawinan dini adalah  perbuatan yang salah; b. Faktor ekonomi,  bahwa  dalam  masyarakat  pedesaan  seorang  istri  yang  menikahi  laki-laki  akan mampu  melayani  suaminya;  dan  c.  Faktor    budaya,  yaitu  demi  menghormati  dan  menjaga keperawanan perempuan.
14 Id.
seharusnya  dilakukan  tanpa  adanya  ikatan  perkawinan.  Kehamilan  yang disebabkan oleh hubungan itu menjadi alasan untuk melaksanakan perkawinan.
Tabel 1: Persentase perkawinan perempuan di bawah umur tahun 2008-2015
Sumber: Judiasih, et al , Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Refika, Bandung, 2018, hlm., 8
Faktor  ekonomi  juga  mempengaruhi  tingginya  angka  perkawinan  anak di bawah umur. Salah satu dampak dari kondisi ekonomi yang lemah  adalah orang tua  tidak  bisa  menyekolahkan  anaknya  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi,  sehingga orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidup keluarga. Kondisi demikian membuat orang tua, memberikan  izin  atau  bahkan  yang  memiliki  inisiatif  untuk  mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. 16

## Konsep Dispensasi Kawin
Dispensasi kawin dalam hukum perkawinan Indonesia dan praktik peradilan sangat sering terjadi.  Berdasarkan hasil penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta dari  tahun  2010-2015,  terdapat  sebanyak  248  perkara  permohonan  dispensasi
16 Nur  Aisyah,  Dispensasi  Pernikahan  di  Bawah  Umur  pada  Masyarakat  Islam  di  Kabupaten Bantaeng, 4, Jurisprudentie. 172, 181, 2017, hlm., 172, 181.
kawin,  yaitu  34  perkara  tahun  2010,  56  perkara  tahun  2011,  37  perkara  tahun 2012, 44 perkara tahun 2013, 41 perkara tahun 2015 dan 36 perkara tahun 2015. Dari  keseluruhan  permohonan  dispensasi  tersebut,  alasan  yang  paling  banyak diajukan adalah karena kondisi kehamilan perempuan di luar ikatan perkawinan. Dari  248  perkara  yang  diputus  oleh  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  pada  tahun 2010-2015  terdapat  sebanyak  174  (72%)  perkara  dengan  alasan  permohonan dispensasi kawin karena kondisi kehamilan perempuan di luar ikatan perkawinan sebagaimana  yang  dipublikasikan  di  laman online Pengadilan  Agama Yogyakarta. 17
Selain  itu,  Pengadilan  Agama  Ponorogo  mencatat  terdapat  61  remaja terdiri  dari  30  perempuan  dan  31  laki-laki  mengajukan  dispensasi  nikah selama Januari-September  2019.  Dari  total  30  anak  perempuan  yang  mengajukan dispensasi  menikah  tersebut,  20  di  antaranya  mengemukakan  bahwa  alasan utama  pengajuan  dispensasi  kawin  adalah  karena  sudah  dalam  keadaan  hamil akibat  persetubuhan  di  luar  ikatan  perkawinan. 18 Di  wilayah  Jawa  Barat, Pengadilan Agama Kabupaten Subang mencatat bahwa dalam satu bulan, rata-rata terdapat  lima  hingga  tujuh  anak  usia  16  tahun  ke  bawah  sudah  melakukan perkawinan  atas  dispensasi  kawin.  Sejak  2016  hingga  2018,  rata-rata  terjadi perawinan di bawah umur sebanyak 71 kasus per tahun. Dalam kurun waktu itu, terdapat  sebanyak  213  perkawinan  di  bawah  umur. 19 Berdasarkan  keterangan dari  panitera  Pengadilan  Agama  Subang,  H  Deden  Nazmudin,  permohonan dispensasi  kawin  ke  pengadilan  didominasi  karena  adalah  hamil  di  luar  ikatan perkawinan. 20
17 Nurul Inayah,  Penetapan  Dispensasi  Nikah  Akibat  Hamil  di  Luar  Nikah  di  Pengadilan  Agama Yogyakarta  Tahun  2010-2015  (Analisis  Hukum  Acara  Peradilan  Agama),  10,  Al-Ahwal,  178, 179, 2017.
18 Menurut  pegawai  Humas  Pengadilan  Agama  Ponorogo,  Misnan  Maulana,  selain  alasan kehamilan,  alasan  lainnya  adalah  kekhawatiran  orang  tua.  kata  Humas  Pengadilan  Agama Ponorogo.  Jatimnow.com,  https://jatimnow.com/baca-20460-hamil-duluan-puluhan-abg-di- ponorogo-ajukan-dispensasi-nikah, diakses pada tanggal 10 Januari, 2020.
19 Tahun 2016 sebanyak 71 kasus, tahun 2017 sebanyak 80 kasus dan tahun 2018 sebanyak 62 kasus. Pasundanekspres.co, https://pasundanekspres.co/2019/03/213-anak-di-subang- sudah-menikah-dispensasi-karena-hamil-duluan, diakses tanggal 6 Januari, 2020.
Selain  di  Pulau  Jawa,  Pengadilan  Agama  Bolaang  Uki,  Kabupaten  Bolaang Mogondow  Selatan  (Bolsel),  Sulawesi  Utara  mencatat  bahwa  sejak  awal  Januari 2019 sampai dengan Januari 2020 telah mendapatkan 45 pengajuan permohonan dispensasi  kawin.  Dari  45  perkara  permohonan  itu,  terdapat  15  sidang Isbat Nikah.  Sedangkan  30  pengajuan  permohonan  lainnya  adalah  permohonan dispensasi  kawin.  Alasan  pengajuan  permohonan  juga  didominasi  oleh  kondisi pihak  perempuan  yang  sudah  hamil  akibat  persetubuhan  di  luar  ikatan perkawinan. 21
Pasca  diundangkannya  UU  No.  16/2019  pada  15  November  2019  lalu, pengajuan  permohonan  dispensasi  kawin  meningkat  secara  signifikan.  Data pengajuan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama se-Jawa Tengah misalnya,  meningkat  sebesar  286,2%  atau  penambahan  sebanyak  1016 permohonan  dengan  perbandingan  data  dari  bulan  Oktober  2019  sebanyak  355 perkara  dan  pada  akhir  November  2019  terdapat  sebanyak  1371  perkara.  Hal tersebut  diungkap  oleh  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang,  Bahruddin Muhammad,  saat  memberikan  sambutan  pada  acara  Sosialisasi  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara Dispensasi Kawin pada 17 Desember 2019 di hotel Grasia Semarang. 22
Kondisi  demikian  dimungkinkan  sebab  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  UU  No.  1 tahun  1974  dinyatakan  bahwa  “Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap ketentuan  umur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  orang  tua  pihak  pria dan/atau  orang  tua  pihak  wanita  dapat  meminta  dispensasi  kepada  pengadilan dengan  alasan  sangat  mendesak  disertai  bukti-bukti  pendukung  yang  cukup”. Pasal  ini  memungkinkan  perkawinan  dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan  di bawah umur yang menyimpang dari ketentuan umur yang telah diatur. 23 Namun,
21 Tribun Bolsel, https://manado.tribunnews.com/2019/11/27/hamil-lebih-dulu-jadi- penyebab-pengadilan-agama-kantongi-45-permohonan-perkara-dispensasi-nikah, diakses tanggal 6 Januari, 2020. 22 Pengadilan Tinggi Agama Semarang, https://www.pta-semarang.go.id/index.php/ ptajateng/488-pasca-naiknya-batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan- dispensasi-kawin-pada-pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019, diakses tanggal 8 Januari, 2020.
23 Penyimpangan adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang  tua  dari  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak  dari  calon  mempelai  kepada  Pengadilan
permohonan  untuk  mendapatkan  dispensasi  kawin  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  7  ayat  (2)  itu  memiliki  batasan  bahwa  adanya  “alasan  yang  sangat mendesak” 24 yang juga disertai dengan “bukti pendukung yang cukup” 25 .
Aturan mengenai dispensasi kawin diperjelas dalam aturan-aturan turunan dari UU No. 1/1974 yaitu dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang  Kewajiban  Pegawai-Pegawai  Nikah  dan  Tata  Kerja  Pengadilan  Agama dalam  Melaksanakan  Peraturan  Perundang-undangan  Perkawinan  bagi  yang Beragama Islam (selanjutnya ditulis Permenag No. 3/1975)  mengenai ketentuan batas  usia  pernikahan.  Dalam  Permenag  No.  3/1975  diatur  apabila  usia  anak belum  mencapai  umur  minimal  pernikahan  yang  beragama  Islam  sebagaimana dimaksud  UU  No.  01/1974,  maka  dapat  dimohonkan  dispensasi  kawin  ke Pengadilan  Agama  di  wilayah  tempat  tinggalnya. 26 Adapun  bagi  mereka  yang bukan  beragama  Islam  harus  mengikuti  ketentuan  dari  Petunjuk  Mahkamah Agung  Nomor  M.A/Pemb/0807/75  tentang  Petunjuk-Petunjuk  MA  Mengenai Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  tahun  1975,  yang  menyatakan,  “wewenang  Pengadilan  Negeri  sebagai Pengadilan  Umum  untuk  memeriksa mengenai  perkara-perkara  antara  mereka yang  tidak  beragama  Islam,  yang  berbeda  agamanya  dan  berlainan kewarganegaraan.” 27
Agama  bagi  mereka  yang  beragama  Islam  dan  Pengadilan  Negeri  bagi  yang  lainnya,  apabila pihak  pria  dan  wanita  berumur  di  bawah  19  tahun.  Bdk.  Penjelasan  Pasal  7  ayat  2  UU  No. 16/2019.
24 Yang dimaksud  dengan  "alasan sangat mendesak" adalah  keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat  terpaksa  harus  dilangsungkan  perkawinan.  Alasan  sangat  mendesak  adalah  kalimat yang  bersifat  umum  dan  justru  akan  menimbulkan  multitafsir  karena  tidak  adanya  batasan seperti apa yang dapat dikatakan mendesak tersebut.  Bdk.  Penjelasan Pasal 7 ayat 2  UU No. 16/2019.
25 Yang  dimaksud  dengan  "bukti-bukti  pendukung  yang  cukup"  adalah  surat  keterangan  yang membuktikan  bahwa  usia  mempelai  masih  di  bawah  ketentuan  undang-undang  dan  surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Bdk. Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UU No. 16/2019.
26 Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Permenag No. 3/1975.
27 Ketentuan  ini  diperkuat  dengan  pasal  49  dan  50  Undang-Undang  No.  3  tahun  2006  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  bahwa  yang memiliki kompetensi absolut  untuk menerima dan memutus serta menetapkan permohonan dispensasi  adalah  pengadilan  agama  bagi  para  pihak  yang  beragama  Islam  dan  pengadilan negeri untuk pihak selain beragama Islam.
Sebagai perbandingan, Amerika Serikat (AS) juga menetapkan batas umur menikah untuk warga negaranya. Hukum perkawinan di AS menetapkan 18 tahun untuk  dapat  memenuhi  kategori capacity (kemampuan  untuk  melangsungkan perkawinan).  Khusus  untuk  negara  bagian  Nebraska  yaitu  19  tahun,  dan  untuk negara  bagian  Mississippi  yaitu  21  tahun.  Apabila  calon  pasangan  tersebut melangsungkan perkawinan kurang dari umur yang ditentukan, maka para pihak diwajibkan untuk meminta izin kepada orang tua masing-masing. 28 Sementara itu, Inggris  menetapkan  para  pasangan  dapat  melangsungkan  perkawinan  jika umurnya telah 18 tahun. Ketentuan tentang pernikahan dini dan dispensasi nikah di Inggris dapat dilihat pada Section 3 ayat (1) dan Section 28 ayat (1) huruf c pada Marriage  Act tahun  1946.  Dalam  ketentuan  itu  diatur  bahwa  pada  prinsipnya Inggris  tidak  memperkenankan  adanya  perkawinan  di  bawah  umur,  kecuali adanya izin dari orang tua atau walinya. 29
Rusia  menetapkan  batas  umur  menikah  pada  warga  negaranya  yaitu minimal 18 tahun. Jika dalam hal adanya “penyimpangan” terhadap batas minimal umur tersebut, para pasangan yang akan melangsungkan perkawinan diwajibkan mendapatkan  izin  terlebih  dahulu  dari  Pemerintah  Daerah  ( local  goverment ). 30 Baik  AS  dan  Inggris  memiliki  konsep  pemberian  izin  perkawinan  bagi  anak  di bawah  umur  yang  relatif  sama  yaitu  adanya  izin  untuk  melangsungkan perkawinan  dari  orang  tua  masing-masing.  Sementara  di  Rusia  anak  di  bawah batas  umur  minimal  hanya  dapat  melangsungkan  perkawinan  dengan  terlebih dahulu  mendapatkan  izin  dari  pemerintah  daerah.  Di  Indonesia,  izin  tersebut hanya  bisa  didapatkan  melalui  mekanisme  pengajuan  permohonan  dispensasi kawin  dari  pengadilan.  Jika  melihat  pembahasan  ini,  maka  penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  penyimpangan  terhadap  ketentuan  dari  batas  minimal umur  secara  hukum  dimungkinkan  selama,  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang berlaku, lalu telah didapatkan izin untuk melangsungkan perkawinan itu.
28 Salim HS & Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm., 120.
29 Id.
30 Id.
Dalam  praktiknya,  sebelum  ketua  majelis  hakim  membuat  penetapan, ketua  majelis  mempunyai  pertimbangan-pertimbangan  apakah  permohonan tersebut  dapat  dikabulkan  atau  tidak.  Dasar pertimbangan  majelis  hakim  adalah sebagai  berikut: 31 Pertama,  pemohon  yang  mengajukan  permohonan  dispensasi kawin.  Majelis  hakim  di  dalam  persidangan  akan  meneliti  apakah  orang  yang mengajukan  perkara  permohonan  dispensasi  tersebut  berhak  mengajukan  atau tidak.  Kedua,  alasan  pengajuan  permohonan.  Pada  persidangan  majelis  hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian majelis hakim meneliti alasan anak pemohon  dengan  pemohon  di  surat  permohonannya.  Apakah  alasan  anak pemohon  dengan  pemohon  terdapat  persamaan  atau  tidak.  Ketiga,  apakah  ada larangan perkawinan atau tidak bagi anak pemohon. Bagi calon suami dan calon isteri  yang  akan  melangsungkan  pernikahan  terdapat  halangan  atau  tidak, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1/1974 jo . UU No. 16/2019.
Pertimbangan  lainnya,  keempat,  kemaslahatan  dan  kemudharatan. Hubungan  dari  para  pihak  yang  ingin  melangsungkan  perkawinan  adalah  tanpa paksaan  dari  pihak  manapun,  artinya  bahwa  hubungan  tersebut  memang dikehendaki  oleh  kedua  belah  pihak,  maka  pengadilan  dapat  mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Hal ini dapat dipahami sebab dikhawatirkan bila tidak segera disatukan dalam ikatan perkawinan yang sah akan menambah dosa dalam konteks nilai-nilai agam dan juga potensial terjadinya perkawinan di bawah tangan  yang  akan  mempersulit  proses-proses  hukum  yang  akan  terjadi  di  masa mendatang.  Konsekuensi  lanjutnya  adalah  potensial  terjadi  kesulitan  bagi  anak- anak  dari  pasangan  itu.  Dalam  konteks  sosial  kemasyarakatan,  pasangan  tanpa ikatan  perkawinan  akan  menjadi  realita  sosial  yang  tidak  dikehendaki  di lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal.
Selain  itu,  majelis  hakim  juga  akan  mempertimbangkan  kelayakan pasangan  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  melalui  mekanisme  dispensasi kawin. Majelis hakim akan mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan,
31 Bagya  Agung  Prabowo,  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Dispensasi  Perkawinan  Dini Akibat  Hamil  di  Luar  Nikah  pada  Pengadilan  Agama  Bantul,  20,  Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM, 2013, hlm., 300, 305.
kematangan  pihak-pihak  calon  mempelai  sudah  cukup  baik  mental  dan  fisik. Majelis hakim mendasarkan penetapan dispensasi kawin atas pertimbangan yang rasional  dan  memungkinkan  untuk  memberikan  dispensasi  kawin  kepada pasangan. 32 Bagya  Agung  Prabowo  menyebutkan  bahwa  pertimbangan  hakim dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  yaitu: 33 pertimbangan  hukum,  dan pertimbangan  keadilan  masyarakat.  Pertimbangan  hukum  berarti  ketika  hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang  diajukan.  Bukti-bukti  yang  biasa  disyaratkan  menurut  undang-undang adalah  bukti  surat  dan  bukti  saksi.  Pertimbangan  keadilan  masyarakat  yang dimaksud adalah anggapan bahwa ikatan perkawinan merupakan solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi seperti rasa malu.

## Kriminalisasi Perzinaan dalam RKUHP
Alasan  mendasar  dari  adanya  perluasan  makna  perzinaan  dalam  RKUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 417 ayat (1) tidak dapat ditemukan secara pasti. Terkait  itu,  pertama-tama  perlu  dijelaskan  mengapa  dikatakan  terjadi  perluasan atas delik perzinaan dan kemudian, melihat logika penyusunan RKUHP, mengapa perluasan  itu  dapat  terjadi. Pertama, adanya  perluasan  dapat  dilihat  dengan membandingkan  ketentuan  dalam  KUHP  yang  sekarang  berlaku  dan  formulasi delik  dalam  RKUHP.  Dalam  Pasal  284  diatur  bahwa  baik  laki-laki  ataupun perempuan yang dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan yang bukan  pasangannya,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan bulan. 34 Dengan  bahasa  lainnya,  R.  Soesilo  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  zina  adalah  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  atau  perempuan yang  telah  kawin  dengan  perempuan  atau  laki-laki  yang  bukan  istri  atau
32 Try  Sa’adurrahman  HM.  Kafrawi,  Kurniati,  Nur  Taufiq  Sanusi,  Tinjauan  Hukum  Islam  dan Hukum  Nasional  Terhadap  Pemberian  Dispensasi  Nikah  Pada  Pengadilan  Agama  Maros,  6, Jurnal Diskursus Islam, 2018, hlm., 326, 339.
33 Bagya Agung Prabowo, supra no. 29.
34 Selain  itu,  dalam  pasal  284  dengan  ancaman  hukuman  yang  sama,  diberlakukan  kepada mereka yang mengetahui perbuatan sebagaimana dimaksud pada bagian ke-1. Baca pasal 284 ke-2.
suaminya. 35 Jika  ketentuan  dan  unsur  Pasal  284  diperinci,  maka  terdapat  empat syarat agar sebuah perbuatan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana perzinaan.
Pertama,  perbuatan  persetubuhan  itu  dilakukan  dengan  laki-laki  atau perempuan yang bukan suami atau istrinya. Kedua, bahwa orang yang melakukan perbuatan zina tidak tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata. Ketiga, salah satu pihak atau pasangan yang melakukan persetubuhan tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata. Keempat,  diketahui  bahwa  pasangan  yang  melakukan  persetubuhan  telah bersuami atau beristri, dan kepada pasangannya dalam persetubuhan itu berlaku ketentuan  Pasal  27  KUHPerdata.  Jika  demikian,  sebenarnya  dapat  diketahui bahwa dasar utama kriminalisasi dari perbuatan zina sebagaimana diatur dalam KUHP  yang  saat  ini  berlaku  adalah  untuk  menindak  setiap  perbuatan perselingkuhan oleh salah satu pasangan yang masih berada  dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.
Adapun  yang  terdapat  di  dalam  RKUHP  sebagaimana  dalam  draf  per tanggal 14 September 2019, subyek hukum yang dapat dikenai pidana perzinaan terdapat dalam bagian penjelasan Pasal 417 (1). Dalam penjelasan Pasal 417 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “bukan suami atau istrinya” adalah pertama, laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan  perempuan  yang  bukan  istrinya.  Kedua,  perempuan  yang  berada  dalam ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan  dengan    laki-laki  yang  bukan suaminya.  Ketiga,  laki-laki  yang  tidak  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan persetubuhan dengan perempuan,  padahal diketahui  bahwa perempuan tersebut berada  dalam ikatan  perkawinan.  Keempat,  perempuan  yang  tidak  dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui  bahwa laki-laki  tersebut  berada  dalam  ikatan  perkawina,  atau  kelima,  laki-laki  dan perempuan  yang  masing-masing  tidak  terikat  dalam  perkawinan  melakukan persetubuhan. Dengan formulasi delik seperti ini, maka jelas ada perluasan makna pelaku perzinaan dari Pasal 284 KUHP dengan Pasal 417 RKUHP.
35 R.Soesilo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1976, hlm., 209.
Kedua, terkait  dengan  mengapa  perluasan  dilakukan  dalam  delik perzinaan. Jika melihat pada konstruksi dan unsur delik zina pada Pasal 284 KUHP khususnya  terkait  subyek  hukum  yang  dapat  diancamkan  pidana,  dapat  dilihat bahwa  yang  fundamental  untuk  dicegah  dan  ditindak  melalui  pasal  tersebut adalah  perbuatan  perselingkuhan  dalam  pasangan  yang  berada  dalam  ikatan perkawinan  yang  sah.  Dengan  begitu,  pasal  ini  ingin  melindungi  ikatan perkawinan  dari  perbuatan-perbuatan  yang  dapat  mengganggu  keharmonisan hubungan suami-istri dalam yang masih sah sebagai pasangan.
Jika  merujuk  pada  konstruksi  Pasal  417  ayat  (1)  termasuk  dalam  bagian penjelasannya  yang  memperluas  subyek  hukum  yang  dapat  dipidana  akibat perzinaan, maka dapat disimpulkan bahwa yang ingin dilindungi dengan adanya pasal  itu  sebenarnya  bukan  pada  ikatan  perkawinan  sebagaimana  semangat dalam  Pasal  284  KUHP,  melainkan  ketertiban  di  masyarakat.  Hal  ini  dapat dimengerti  jika,  secara  lebih  luas,  disampaikan  semangat  utama  penyusunan RKUHP,  yaitu  “untuk  menciptakan  dan  menegakkan  konsistensi,  keadilan, kebenaran,  ketertiban,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  dengan memperhatikan  keseimbangan  antara  kepentingan  nasional,  kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  berlandaskan  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945”. 36
Dasar  penyusunan  RKUHP  adalah  bahwa  Indonesia  memiliki  kompilasi hukum  pidana  yang  sesuai  dengan  ciri  khas  dan  sesuai  dengan  karakter masyarakatnya.  Para  penyusun  selalu  menekankan  perlunya  nasionalisasi  dan dekolonialisasi  hukum  pidana  milik  bangsa  Indonesia  sendiri. 37 Dengan paradigma penyusunan demikian, maka sekali lagi dapat dipahami secara khusus
36 Bagian  Umum  dalam  Penjelasan  di  draf  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (RKUHP) tanggal 14 September 2019, hlm. 153. Hal ini sendiri menimbulkan pro dan kontra, karena dari sudut pandang hukum pidana, terdapat tegangan antara didahulukannya jaminan atas kepentingan publik dan kepentingan individu.
37 Barda  Nawawi  Arief,  Muladi,  dan  Eddy  OS  Hiariej  adalah  sebagian  dari  tim  perumus  yang sering  menyampaikan  pendapat  dan  memberikan  ekplanasi  secara  publik  tentang  upaya penyusunan  RKUHP  sampai  saat  ini,  termasuk  saat  pernah  terjadi  demonstrasi  besar mahasiswa menolak disahkannya RKUHP pada akhir tahun 2019.
pasal mengenai perbuatan perzinaan sengaja diperluas makna dan subyek hukum yang dapat diancamkan pidana. Dengan demikian, dapat juga disimpulkan bahwa pasal  perzinaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  417  ayat  (1)  RKUHP  lebih ingin melindungi masyarakat dengan berdasar kepada nilai-nilai moral dan agama yang berlaku di masyarakat.
Kriminalisasi  dan  perluasan  makna  serta  subyek hukum dalam  delik  zina ini  jelas  mempengaruhi  konsep  dispensasi  kawin  sebagaimana  bahasan  utama dalam  penelitian  ini.  Dispensasi  kawin  akibat  hamil  di  luar  ikatan  perkawinan diberikan  kepada  mereka  yang  ingin  melangsungkan  perkawinan  dengan  fakta bahwa pasangan itu atau salah satu di antara mereka masih di bawah umur dan kehamilan  yang  menjadi  dasar  utama  pengajuan  permohonan  dispensasi  kawin itu  adalah  karena  kehamilan  itu  diakibatkan  persetubuhan  oleh  laki-laki  dan perempuan yang bukan merupakan pasangan dalam ikatan perkawinan yang sah. Fakta  kedua  itulah  yang  memiliki  titik  singgung  dengan  unsur  tindak  pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 417 ayat (1) RKUHP. Pasangan yang melakukan persetubuhan  di  luar  ikatan  perkawinan  yang  sah  adalah  subyek  hukum  yang dapat diancamkan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 417 ayat (1) RKUHP.

## Dispensasi Kawin sebagai Alasan Penghapus Pidana?
Dalam  teori  hukum  pidana,  terdapat  konsep  alasan  penghapus  pidana, dimana  dengan  kondisi  atau  ketentuan  tertentu,  suatu  perbuatan  pidana  dapat untuk  tidak  dipidana  meskipun  unsur  pidananya  telah  terpenuhi.  Alasan-alasan ini adalah syarat ketat yang hanya dapat diberlakukan karena telah sesuai dengan ketentuan dalam aturan hukum pidana. Dalam KUHP yang saat ini berlaku, perihal alasan  penghapus  pidana  dalam  Buku  I  Bab  III  tentang  hal-hal  yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana.
Secara  garis  besar,  berdasarkan  KUHP,  alasan  penghapus  pidana  antara lain: 38 tak  mampu  bertanggung  jawab  (Pasal  44),  daya  paksa/ overmacht (Pasal
38 Ketentuan  Pasal  45  KUHP  tentang  alasan  penghapus  pidana  “belum  umur”  sudah  dicabut berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
48),  melaksanakan  ketentuan  undang-undang  (Pasal  50)  dan/atau  perintah jabatan  (Pasal  51).  Selain  dari  alasan-alasan  penghapus  pidana  yang  terdapat dalam  KUHP,  dikenal  juga  alasan  penghapus  pidana  di  luar  KUHP.  Dasar  dari adanya alasan penghapus pidana di luar KUHP merujuk pada kebiasaan atau rasa keadilan  yang  diterima  di  masyarakat  sebagai  sebuah  konsep  umum.  Alasan penghapus  pidana  di  luar  undang-undang  adalah  tersebut  berikut:  1.  Tidak adanya unsur sifat melawan hukum materil; 2. Adanya consent of the victim atau izin  dari  orang  lain  mengenai  suatu  perbuatan  yang  dapat  dipidana; dan  atau  3. Tidak terdapatnya kesalahan sama sekali. 39
Eddy  OS  Hiariej  memberikan  rincian  yang  lebih  lengkap  tentang  alasan- alasan penghapus pidana yang berada di luar KUHP, yaitu izin (adanya consent of the victim ), error facti (berkaitan dengan kesesatan dalam kesengajaan), error juris (kesesatan hukum), tidak adanya sifat melawan hukum materil, hak jabatan, dan mewakili  urusan  orang  lain  ( zaakwaarneming ).  Selain  itu,  Hiariej  juga mengklasifikasikan adanya alasan penghapus pidana khusus dalam Pasal 221 ayat (2)  dan  Pasal  310  ayat  (3)  KUHP  serta  alasan  penghapus  pidana  putatif  yang diartikan  manakala  “seseorang  yang  mengira  telah  berbuat  sesuatu  dalam  daya paksa atau dalam keadaan darurat atau dalam menjalankan undang-undang atau dalam  melaksanakan  perintah  jabatan  yang  sah,  namun  kenyataannya  tidak demikian”. 40
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, berdasarkan Memorie van Toelichting (MvT), alasan penghapus pidana dibagi ke dalam dua golongan, yaitu:
1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu ( inwendige droden van ontoerekenbaarheid ); dan
2. Alasan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  seseorang  yang  terletak  di  luar orang itu ( uitwendige groden van ontoerekenbaarheid ). 41
39 Tri  Andrisman,  Asas  dan  Dasar  Aturan  Umum  Hukum  Pidana  Indonesia  serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013, 2013, Anugrah Utama Rahardja (Aura), Bandar Lampung, hlm., 111.
40 Eddy OS Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm., 283-290.
Penggolongan MvT ini juga dapat dibaca bahwa baik terkait alasan-alasan penghapus  pidana  di  dalam  KUHP  maupun  diluar  KUHP,  terdapat  kemungkinan adanya  dasar  tidak  dipidannya  suatu  perbuatan  yang  berasal  dari  dalam  diri subyek hukum itu ataupun di luar dirinya.
Adapun  alasan  penghapus  pidana  di  dalam  RKUHP  diatur  dalam  Buku  I Bagian  Kedua  tentang  Pertanggungjawaban  Pidana.  Pasal  yang  secara  spesifik mengatur tentang alasan penghapus pidana dimulai dari Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 sampai Pasal 45. Ketentuan-ketentuan itu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

## Tabel 2: Alasan penghapus pidana dalam RKUHP
Pasal 37 (1)   Setiap Orang  hanya dapat  dimintai  pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. (2)  Perbuatan  yang  dapat  dipidana  merupakan  Tindak  Pidana  yang  dilakukan dengan  sengaja,  sedangkan  Tindak  Pidana  yang  dilakukan  karena  kealpaan dapat  dipidana  jika  secara  tegas  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan. Pasal 38 Setiap  Orang  yang  pada  waktu  melakukan  Tindak  Pidana  menderita  disabilitas mental  yang  dalam  keadaan  eksaserbasi  akut  dan  disertai  gambaran  psikotik dan/atau  disabilitas  intelektual  derajat  sedang  atau  berat  tidak  dapat  dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.
Pasal 39 Setiap  Orang  yang  pada  waktu  melakukan  Tindak  Pidana  menderita  disabilitas mental  dan/atau  disabilitas  intelektual  pidananya  dapat  dikurangi  dan  dikenai tindakan. Pasal 40 Pertanggungjawaban  pidana  tidak  dapat  dikenakan  terhadap  anak  yang  pada waktu melakukan Tindak Pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun. Pasal 42 Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:
a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
b.  dipaksa  oleh  adanya  ancaman,  tekanan,  atau  kekuatan  yang  tidak  dapat dihindari.
Pasal 43 Setiap Orang yang melakukan pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang  langsung  disebabkan  kegoncangan  jiwa  yang  hebat  karena  serangan  atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum tidak dipidana.
Pasal 44 Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah  tersebut  diberikan  dengan  wewenang  dan  pelaksanaannya  termasuk dalam lingkup pekerjaannya.
Pasal 45 Selain alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44, yang termasuk juga alasan pemaaf adalah:
a. terjadi  disabilitas  mental  dan/atau  disabilitas  intelektual  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; atau
b. belum  mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 40 ( sudah dicabut ).
Pada  prinsipnya,  alasan  penghapus pidana,  baik  berupa  alasan  pembenar maupun  alasan  pemaaf,  yang  diatur  dalam  RKUHP  tidak  berbeda  dengan ketentuan alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yang saat ini berlaku.  Baik  secara  substansi  maupun  teknis,  pengaturan  alasan  penghapus pidana  dalam  RKUHP  masih  mengikuti  konstruksi  sebagaimana  di  atur  dalam KUHP.
Dengan  pembahasan  mengenai  alasan  penghapus  pidana  termasuk pembagiannya secara terperinci baik berdasarkan KUHP dan RKUHP, pertanyaan akhir  yang  perlu  dijawab  adalah  apakah  konsep  dispensasi  nikah  sebagai  dasar penelitian  ini  dapat  dikualifikasikan  atau  dikonstruksikan  sebagai  salah  satu bentuk alasan penghapus pidana seperti diatur dalam RKUHP. Jika dapat apakah bentuknya  berupa  alasan  pemaaf  ataukah  alasan  pembenar  juga  merupakan konsep pertanyaan yang akan dibahas dalam bagian ini. Jawaban awal untuk hal ini  adalah  bahwa  dispensasi  kawin  bisa  saja  menjadi  alasan  penghapus  pidana. Dasar  utamanya  adalah  adanya consent  of  the  victim atau  ijin  dari  orang  lain mengenai suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan zina itu sendiri. 42 Consent  of  the  victim harus  ditafsirkan  bahwa  dari  kedua  belah  pihak  tidak  ada yang  berkeberatan  untuk  terjadinya  tindak  pidana  perzinaan  yang  telah dikualifikasi dalam rumusan RKUHP itu. Jika consent of the victim dalam konteks ini harus dikualifikasinya secara lebih mendetil terkait rumusannya sebagai alasan penghapus  pidana,  maka  sesuai  dengan  karakternya,  bahwa  perbuataan  zina  itu sendiri  adalah  tindak  pidana,  namun  karena  terdapat consent  of  the  victim yang bersifat  subyektif  dari  subyek  hukum  tersebut,  alasan  penghapus  pidana  bagi mereka adalah dalam ranah alasan pemaaf.
Persoalan lainnya adalah bahwa dalam persetubuhan, dimana kedua belah pihak  mengkehendaki,  sebenarnya  tidak  bisa  dinyatakan  sebagai  perbuatan pidana  yang  menimbulkan  korban  ( victim ).  Terkait  hal  ini  juga  diperlukan penafsiran  perluasan  ( extensive  interpretatie )  bahwa  sejauh  di  antara  dua  belah
42 Penelitian ini melakukan metode penafsiran ekstensif  dari konsep yang dijelaskan mengenai adanya consent  of  the  victim atau  ijin  dari  orang  lain  mengenai  suatu  perbuatan  yang  dapat dipidana dalam Tri Andrisman, supra no. 37, hlm., 111.
pihak  tidak  terdapat  paksaan  maka  keduanya  dapat  dikualifikasi  sebagai  sama- sama pelaku dan sama-sama korban. Dalam praktik, yang perlu ditekankan bukan pada beban status pelaku melainkan terkait consent atau izin dari keduanya. Jika konstruksinya  demikian,  maka  dispensasi  nikah  yang  diajukan  oleh  dua  belah pihak melalui orang tua/walinya secara sukarela lalu dikabulkan dan dibuktikan dalam sebuah bukti dokumen penetapan pengadilan, dapat dijadikan dasar alasan penghapus pidana dari ancaman hukum Pasal 417 ayat (1) RKUHP. Dalam konteks yang lebih luas, dapat juga dikatakan bahwa pidana zina sebagai delik aduan dan karakternya  sebagai  delik  formil,  dapat  memperkuat  argumentasi  mengenai dispensasi  kawin  sebagai  salah  satu  bentuk  alasan  penghapus  pidana  sebagai alasan pemaaf.

## Penutup
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  dispensasi  kawin  dapat  diajukan sesuai  dengan  aturan  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  UU  No.  16/2019. Pasal ini memberi kelonggaran bagi laki-laki dan perempuan di bawah umur yang menyimpang dari ketentuan umur yang telah diatur. Namun, permohonan untuk mendapatkan  dispensasi  kawin  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  itu memiliki  batasan  bahwa  adanya  “alasan  yang  sangat  mendesak”  dalam  hal  ini dengan sangat terpaksa untuk dilangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur hamil  di  luar  ikatan  perkawinan.  Selanjutnya  juga  disertai  dengan  “bukti pendukung  yang  cukup”  yaitu  surat  keterangan  yang  membuktikan  bahwa  usia mempelai  masih  di  bawah  ketentuan  undang-undang  dan  surat  keterangan  dari tenaga  kesehatan  yang  mendukung  pernyataan  orang  tua  bahwa  perkawinan tersebut  sangat  mendesak  untuk  dilaksanakan.  Pada  praktiknya,  majelis  hakim mempunyai  pertimbangan-pertimbangan  untuk  mengabulkan  permohonan tersebut.  Salah  satunya  ialah  kemaslahatan  dan  kemudharatan.  Dalam  hal  ini, dikhawatirkan  bila  tidak  segera  disatukan  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah akan  berpotensi  terhadap  banyaknya  risiko  buruk  terjadi  dimasa  yang  akan datang. Maka dari itu majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap kondisi kehamilan di luar ikatan perkawinan.
Penelitian ini menemukan bahwa dispensasi kawin dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk alasan penghapus pidana dalam kualifikasi alasan pemaaf, jika dalam  politik  hukum  pidana  penyusunan  RKUHP  delik  perzinaan  tetap  akan diperluas.  Hanya  saja,  karena  tidak  ada  pasal  yang  dijadikan  “jembatan”  untuk mengatur  dispensasi  kawin  secara expressieve  verbis maka  dalam  praktik potensial  terjadinya  beragam  penafsiran.  Salah  satu  dampak  paling  berbahaya adalah pasangan yang telah mengajukan dispensasi kawin, dan dengan demikian secara  otomatis  telah  mengakui  telah  melakukan  persetubuhan  sebelum  adanya ikatan  perkawinan  yang  sah,  dimana  berdasarkan  Pasal  417  ayat  (1)  RKUHP termasuk bentuk tindak pidana perzinaan, dapat saja dijatuhi pidana.
Selain  itu,  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  perluasan  delik  pidana perzinaan  khususnya  dapat  dikenakan  kepada  “laki-laki  dan  perempuan  yang masing-masing  tidak  terikat  dalam  perkawinan  melakukan  persetubuhan” sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  417  ayat  (1)  RKUHP  hanya  akan  memunculkan disharmonisasi  antara  lapangan  hukum  dalam  hal  ini  hukum  perdata  (hukum perkawinan)  dan  hukum  publik  (hukum  pidana).  Penelitian  ini  menyimpulkan bahwa  dalam  pembahasan  pidana  perzinaan  dalam  RKUHP  yang  masih  terus dilaksanakan perlu mempertimbangkan bahwa dalam keadaan disharmoni antar lapangan hukum ini akan menimbulkan tidak efektifnya penegakan hukum pidana perzinaan itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Buku: Ahmad Tholabi Kharlie,  Hukum Keluarga Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Eddy  OS  Hiariej,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, 2014.
Johnny  Ibrahim,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bayumedia Publishing, Malang, 2013.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum  (Edisi  Revisi),  Prenadamedia  Group, Jakarta, 2015.
R.  Soesilo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1976.
Salim, HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  Perbandingan  Hukum  Perdata,  Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
Sonny Dewi Judiasih et al , Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Refika, Bandung, 2018.
Tri  Andrisman,  Asas  dan  Dasar  Aturan  Umum  Hukum  Pidana  Indonesia  serta Perkembangannya  dalam Konsep  KUHP  2013,  Bandar  Lampung:  Anugrah Utama Rahardja (Aura), 2013.

## Jurnal:
Bagya  Agung  Prabowo,  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Dispensasi Perkawinan  Dini  Akibat  Hamil  di  Luar  Nikah  pada  Pengadilan  Agama Bantul, 20, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. 300, 305, 2013.
Nurul  Inayah,  Penetapan  Dispensasi  Nikah  Akibat  Hamil  di  Luar  Nikah  di Pengadilan  Agama  Yogyakarta  Tahun  2010-2015  (Analisis  Hukum  Acara Peradilan Agama), 10, Al-Ahwal, 178, 179, 2017.
Nur  Aisyah,  Dispensasi  Pernikahan  di  Bawah  Umur  pada  Masyarakat  Islam  di Kabupaten Bantaeng, 4, Jurisprudentie. 172, 181, 2017.
Try  Sa’adurrahman  HM.  Kafrawi,  Kurniati,  Nur  Taufiq  Sanusi,  Tinjauan  Hukum Islam  dan  Hukum  Nasional  Terhadap  Pemberian  Dispensasi  Nikah  Pada Pengadilan Agama Maros, 6, Jurnal Diskursus Islam. 326, 339, 2018.

## Internet:
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN), https://www.bkkbn.go.id/detailpost/perkawinan-anak-di-indonesia- masih-tinggi.
Jatimnow.com,  https://jatimnow.com/baca-20460-hamil-duluan-puluhan-abg-di- ponorogo-ajukan-dispensasi-nikah.
Pasundanekspres.co,  https://pasundanekspres.co/2019/03/213-anak-di-subang- sudah-menikah-dispensasi-karena-hamil-duluan.
PTA Semarang, https://www.pta-semarang.go.id/index.php/ptajateng/488- pasca-naiknya-batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan- dispensasi-kawin-pada-pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2- pada-november-2019.
Tribun  Bolsel,  https://manado.tribunnews.com/2019/11/27/hamil-lebih-dulu- jadi-penyebab-pengadilan-agama-kantongi-45-permohonan-perkara- dispensasi-nikah.
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, L.N.R.I. Tahun 1974 No. 1.
Undang-Undang R.I., No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan L.N.R.I. Tahun 2019 No.186.
Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanggal 14 September 2019.
Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah  dan  Tata  Kerja  Pengadilan  Agama  dalam  Melaksanakan  Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.
Petunjuk  Mahkamah  Agung  No.  M.A/Pemb/0807/75  tentang  Petunjuk-Petunjuk MA  Mengenai  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.