## Pemanfaatan basis data pendaftaran tanah sistematik lengkap untuk penyusunan kadaster multiguna di kabupaten Boyolali

## Utilization of a complete systematic land registration database for the preparation of a multipurpose cadastral in Boyolali district

## Ardhi Arnanto, Suharno, Theresia Supriyanti
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,  Jalan Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta, Indonesia Correspondent email: arnant04@gmail.com
Submitted: May 6, 2023  Accepted: June 13, 2023  Publish: June 14, 2023
Abstract: The  Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) has succeeded in  creating a digital database based on land parcels that can be utilized by various parties. However, there is still a need  to  further  study the  need  for  cadastral data for  various purposes. This  research  specifically focuses on analyzing the PTSL database to meet the needs of the various parties involved. A qualitative descriptive method was used in this study, through interviews with various agencies that required data based on  land parcels. The results  of the study show that the PTSL  database is currently  still  used sectorally by the  Land Office and has not yet involved other agencies. Therefore, it  is  necessary to design an appropriate structure and system for the PTSL  program results  database, so that it  can support the use of the database by various parties for multi-stakeholder needs.
Keywords: PTSL Database, development, multipurpose cadastre
Abstrak : Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berhasil menciptakan basis data digital  berbasis  bidang  tanah  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  berbagai  pihak.  Namun, masih  ada kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kebutuhan data kadaster untuk berbagai keperluan. Penelitian  ini  secara  khusus  fokus pada  analisis  basis  data  PTSL  guna  memenuhi kebutuhan dari berbagai  pihak  yang  terlibat.  Metode deskriptif kualitatif  digunakan  dalam  penelitian ini,  melalui wawancara dengan berbagai instansi yang memerlukan data berbasis bidang tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa basis data PTSL saat ini masih digunakan secara sektoral oleh Kantor Pertanahan dan belum melibatkan instansi lainnya. Oleh karena itu, perlu dirancang struktur dan sistem yang tepat untuk basis data hasil program PTSL, sehingga dapat mendukung penggunaan basis data tersebut oleh berbagai pihak untuk kebutuhan multipihak.
Kata Kunci: Basis data PTSL, pengembangan, kadaster multiguna

## Pendahuluan
Tanah menjadi modal penting  untuk  kebutuhan  manusia, terbatasnya  luas tanah  dan tanah relatif luasnya tidak bertambah, diperlukan pengaturan  yang berkaitan dengan tanah tersebut. Usaha masyarakat untuk mensertipikatkan tanah secara swadaya banyak menemui hambatan dalam hal biaya dan waktu  penyelesaian.  Program sertipikasi masal menjadi hal yang  penting  yang  disebabkan  mahalnya  biaya  dan  lamanya  waktu  penyelesaian  (Gyau Baffour  Awuah  et  al.,  2013).  Sertipikasi  Tanah  dapat  mengurangi  sengketa  tanah  dan memberikan rasa aman bagi pemilik tanah karena batas tanah menjadi jelas dan menghindari tumpang  tindih  (Wang  et  al., 2018).  Jaminan kepemilikan  tanah  yang  diwujudkan  dengan sertipikat  tanah  secara  signifikan  mengurangi  sengketa  pertanahan,  tetapi  kepemili kan bidang tanah yang dibuktikan  dengan sertipikat tidak menjamin bidang tanah tersebut lepas dari sengketa (Abdulai & Ochieng, 2017).
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN  sampai  tahun  2020  menargetkan penyelesaian  pensertipikatan  tanah  sebesar  5.480.071  peta  bidang  tanah,  8.328.661 sertipikat hak atas tanah, dan 1.064.713 bidang penyelesaian K4 (Yuli Wibowo,  2021) Bidang tanah  sejumlah  26  juta  bidang  yang  belum  selesai  dilakukan  pendaftaran  tanahnya diharapkan  akan  selesai  pada  tahun  2025.  Ketersediaan  basis  data  pendaftaran  tanah sistematis  lengkap  (PTSL)  dalam  sebuah  peta  kadaster  dapat  menjadi  landasan pengembangan  kadaster  multiguna  yang  dapat  menjadi  wadah  pertukaran  data  dan informasi pertanahan dari berbagai macam Instansi untuk mewujudkan data yang terintegrasi berkaitan  dengan  bidang  pertanahan  .  Pada  penerapannya  kadaster  multiguna  memuat beberapa layer peta tematik berbasis bidang, kemudian dianalisis dan disajikan dengan tema - tema tertentu untuk  kepentingan tertentu  (Aristiono et al., 2018).
Kadaster  multiguna  dapat  mewujudkan  Sistem  Informasi  Pertanahan  (SIP)  yang memuat berbagai informasi pertanahan  yang valid dan  terpercaya. Transparansi informasi akan memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan akurat karena validitas data lebih terjamin dan melibatkan banyak data yang berasal dari berbagai sumber (institusi) penghasil data  berbasis  bidang  tanah  serta  memberikan  manfaat  kepada  institusi  tersebut  untuk berbagai keperluan (Dale & McLaughlin, 1988). Kadaster multiguna sebagai suatu sistem ideal untuk  pembentukan  sistem  administrasi  pertanahan  yang  modern  merupakan  konsep kadaster  yang  dapat  digunakan  untuk  beberapa  tujuan  berbeda    yang  mencakup  fiskal, hukum, kelautan, serta perencanaan tata ruang (Wenny et al., 2012).
Muryamto (2003) menyebutkan  bahwa  kadaster multiguna merupakan bagian sistem informasi pertanahan yang berbasis bidang tanah. Kadaster multiguna berupa kerangka peta yang terdiri dari  titik-titik  kontrol  peta  yang  digunakan  untuk  pembuatan  peta  dasar yang memuat bidang-bidang tanah dengan identitas unik serta beberapa informasi lainnya terkait bidang  tanah  tersebut.  Hal ini menunjukkan  bahwa  penyusunan  kadaster  multiguna  akan melibatkan  banyak  pihak  sebagai  sumber  data  dan  informasi  terkait  bidang  tanah  dan disajikan dalam suatu wadah informasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai Instansi untuk berbagai keperluan.  Proses perkembangan kadaster ke arah kadaster multiguna memberikan
keuntungan – keuntungan  yang diantaranya jaminan pinjaman perbankan  jangka panjang, acuan perencanaan umum daerah (Hensenn, 1977 dalam Hadimoelyono et al., 2006).
Kabupaten  Boyolali  mempunyai  wilayah  terdiri  atas  22  kecamatan,  261  desa  dan  6 kalurahan, dengan jumlah bidang tanah  sekitar 692.086  bidang dan sekitar 675.855  bidang (98%), serta  terdapat sekitar 16.231 bidang (2%) yang belum terdaftar. Sampai akhir 2022, terdapat  48  desa  yang  telah  melaksanakan    PTSL.  Jumlah  bidang  tanah  terdaftar  sesuai laporan LKJ  Tahun  2021  berjumlah  675.855  bidang.  Jumlah bidang  tanah  yang  ter petakan sejumlah 483.655  (72%) bidang dan  jumlah bidang tanah yang belum terpetakan  sejumlah 192.200  (28%)  bidang,  dan  terdapat  41  calon desa  yang akan  dideklarasikan sebagai desa lengkap (Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, 2021).
Beberapa kajian yang menjadi dasar penelitian ini telah menjelaskan bagaimana kondisi dan  kebutuhan  akan  sebuah  basis  data  pertanahan  secara  umum  yang  dihasilkan  dari berbagai program  pendaftaran  tanah.  Penelitian  ini  fokus  menggali  kebutuhan  akan  basis data  yang  dihasilkan  oleh  program  PTSL  dalam  memenuhi  kebutuhan  menuju  layanan pertanahan  modern  dan  pemangku  kebijakan  di  luar  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/BPN. Kebutuhan  akan informasi dan struktur  basis data yang ada di dalam data hasil program PTSL yang telah  diunggah dalam aplikasi KKP  bagi kebutuhan  berbagai pemangku kebijakan  yang  terkait  dengan  informasi  pertanahan.  Penentuan  wilayah  penelitian  di Kabupaten  Boyolali  didasarkan  pada  kesiapan  Kabupaten  ini  dalam  mendeklarasikan beberapa desa lengkap.

## Metode penelitian
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif, yaitu merupakan metode  yang dipakai untuk  menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian tanpa menarik suatu kesimpulan secara umum (Moleong, 2014). Penelitian ini mendeskripsikan  kebutuhan  multipihak dalam memanfaatkan basis data yang dihasilkan oleh  program  PTSL.  Jenis  data  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  kualitatif  dan  data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa kata atau kalimat yang dikumpulkan dari lapangan melalui wawancara maupun hasil observasi langsung di lapangan, sedangkan data  kuantitatif  yang berupa  angka, capaian keberhasilan  yang  diperoleh  dari wawancara maupun  dari laporan yang berupa  data primer. Data dalam penelitian ini merupakan  peta bidang tanah dan atributnya serta data sekunder yang berasal dari laporan cetak.
Populasi  dalam penelitian ini adalah instansi  pemerintah, baik instansi pusat  maupun pemerintah daerah yang  mempunyai layanan berbasis bidang tanah.  Metode pengambilan data  menggunakan purposive  sampling, sampel yang  diambil adalah  instansi-instansi  yang menggunakan  data-data  berbasis  bidang  tanah  dalam  layanan  dan  kebutuhan  analisis datanya. Sampel diambil dari sebagian pegawai kantor pertanahan, dinas pekerjaan umum dan perencanaan ruang, dan badan keuangan daerah di kabupaten Boyolali.

## Hasil dan pembahasan
Hasil  kegiatan  PTSL  yang  akan  digunakan  dalam  kadaster  multiguna  meliputi pengukuran,  pemetaan dan  integrasi data spasial dengan data tekstual,  yakni berupa  basis data pertanahan yang tervalidasi. Basis data hasil kegiatan PTSL terdiri dari data spasial dan data tekstual.
Data spasial merupakan  data yang berbasis  ke  ruangan berupa  bidang tanah  dengan atribut yang melekat. Hasil pengukuran bidang tanah tersebut dipetakan dan disajikan pada Peta Pendaftaran untuk pendaftaran haknya. Sistem referensi koordinat yang digunakan ialah WGS-1984  dengan  Datum  Geodesi  Nasional  1995  dan sistem  proyeksi  TM-3   berada pada Zone  49.    Data  Tekstual  merupakan  data  yang  mendukung  data  spasial.  Data  tekstual merupakan atribut dari data spasial.
Pada peta pendaftaran tanahnya termuat atribut berupa: 1). Kode Wilayah; 2) Nomor Hak; 3) Tipe Hak; 4) Surat Ukur; 5) Nomor Identifikasi Bidang (NIB); 6) Luas (Luas Tertulis); 7) Produk  (Rutin/PTSL/Entri  data); 8) Luas  Peta; 9) Validator Tekstual;  10) Validator Peta;  11) Blokir Internal; 12).  Kualitas Data – KW1,2,3,4,5,6);  13) Nama Pemilik Pertama, (14)  Nama Pemilik Terakhir; 15) Tipe  Hak, 16).Kecamatan;  17) Kelurahan/  Desa;  18)  Tipe  Produk;  19) Tahun  (Penerbitan),    20) Luas Peta;  21) Sumber  geometri; 22) Alat  Ukur; dan  23)  Metode Ukur.  Basisdata tersebut  sudah  dapat memenuhi kebutuhan  pengguna dan  dihasilkan oleh Kementerian ATR/BPN.

## 1. Analisa kebutuhan pengguna terhadap basis data PTSL
Badan Keuangan Daerah (BKD) merupakan  salah satu instansi daerah yang mengelola keuangan  daerah. Kewenangan  BKD yang  berhubungan  dengan  kepemilikan  bidang  tanah adalah  mengelola  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  dan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah Bangunan  (BPHTB).  PBB  merupakan  pajak  yang  dikenakan  oleh  perorangan,  atau  badan hukum  baik untuk  bidang  tanah  dan  bangunan  yang dimiliki, pajak yang harus  dibayarkan sebesar  0,5%  dari  nilai jual  kena  pajak  (NJKP).  Sedangkan  BPHTB  merupakan  pajak  yang dikenakan oleh wajib pajak karena transaksi jual beli bidang tanah, pewarisan atau kegiatan lainnya yang diatur oleh undang-undang.
Basis data pada peta spasial PBB masih menggunakan bidang tanah berbasis blok (area), dalam satu  blok  terdapat  beberapa bidang tanah  yang mempunyai  nilai tanah yang  sama. Data spasial yang ada di BKD berimplikasi untuk  disesuaikan dengan  basis data yang ada di kantor pertanahan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) merupakan instansi daerah yang mengelola Peta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang. Rencana Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  merupakan  sebuah  rencana  tata  ruang  yang  bersifat umum dari wilayah kabupaten. Dalam Undang – undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  pemerintah  mengamanatkan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan penataan  ruang  wilayah  kabupaten  yang  meliputi  perencanaan  tata  ruang  wilayah kabupaten,  pemanfaatan ruang wilayah  kabupaten,  dan  pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah  kabupaten.  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  adalah  rencana  secara  terperinci tentang  tata  ruang  wilayah  kabupaten/kota  yang  dilengkapi  dengan  peraturan  zonasi kabupaten/kota.  Ketentuan  Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun 2010  Pasal 59 tentang Penyelenggaraan Penataan  Ruang  menetapkan  bahwa  setiap  RTRW  kabupaten/kota  harus menentukan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR nya. Pertimbangan penetapan  kawasan  yang  akan  disusun  RDTR  harus  merupakan  kawasan  perkotaan  atau kawasan strategis kabupaten/kota.  Kawasan strategis kabupaten kota dapat disusun  rencana detailnya  apabila  merupakan  kawasan  yang  mempunyai  ciri  perkotaan  atau  akan direncanakan menjadi kawasan perkotaan.
RDTR  berfungsi  sebagai  kendali  mutu  pemanfaatan  ruang  wilayah  kabupaten/kota berdasarkan RTRW, acuan untuk  kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan  ruang  yang  diatur  dalam  RTRW,  acuan  bagi  kegiatan  pengendalian pemanfaatan  ruang,  acuan  bagi  penerbitan  izin  pemanfaatan  ruang,  dan  acuan  dalam penyusunan  Rencana  Tata  Bangunan  dan  Lingkungan  (RTBL).    RTRW  merupakan  arahan dalam memanfaatkan ruang, sedangkan RDTR merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang  wilayah  kota  atau  Kabupaten  yang  dilengkapi  dengan  peraturan  zonasi  kota  atau Kabupaten.
Data spasial yang digunakan  dalam RTRW dan RDTR berbasis blok  atau  area,   dalam luasan tertentu  yang berisikan beberapa bidang tanah mempunyai penggunaan tanah yang sama. Kelemahan dari peta  ini bisa terdapat  satu bidang  tanah dengan  penggunaan  tanah lebih  dari  satu.  Untuk  mewujudkan  Kadaster  multiguna  peta  blok  dirubah  menjadi  peta bidang dengan kepemilikan tanah tertentu.  Kebutuhan  berbagai pihak akan  basis data PTSL dapat dilihat pada tabel 1 di bawah.
Tabel 2. Analisa kebutuhan pengguna terhadap pemanfaatan basis data PTSL
Pengguna Pemanfaatan Jenis basis data Kantor Pertanahan/ATR BPN 1. Kegiatan  Pendaftaran  tanah pertama dan Peralihan HAT 2. Pengadaan  Tanah untuk keperluan pembangunan 3. Pengendalian pertanahan 1. Bidang tanah beserta NIB
2. Nama pemilik bidang tanah, NIK
3. Jenis hak atas tanah
4. Luas bidang tanah 5. Penggunaan tanah BKD 1. Pembaharuan Peta Blok PBB 2. Penilaian  Tanah  berbasis bidang 1. Bentuk  dan  letak  bidang  tanah beserta NIB 2. Nama pemilik bidang tanah, NIK 3. Jenis hak atas tanah 4. Luas bidang tanah 5. Penggunaan tanah DPU PR 1. Penyusunan  RTRW 2. Penyusunan  RDTR 3. Keperluan Investasi 1. Bentuk dan letak bidang tanah 2. Jenis hak atas tanah
3. Penggunaan/pemanfaatan tanah
Sumber: Hasil analisis data primer, 2022

## 2. Bisnis proses kadaster multiguna
Kadaster multiguna merupakan kadaster untuk keperluan yang beragam. Kadaster yang digunakan di samping untuk keperluan pertanahan, pendaftaran tanah baik pertama maupun peralihan,  kegiatan  pengadaan  tanah,  pengendalian  pertanahan  juga  diperlukan    untuk keperluan  pajak  atas  bidang  tanah  dalam  bentuk  PBB  dan  BPHTB,  untuk  keperluan  Tata Ruang, sawah lestari, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
Kadaster  multiguna  melibatkan  banyak  data/informasi  yang  berasal  dari  berbagai sumber (institusi)  penghasil data berbasis bidang tanah  serta memberikan manfaat kepada institusi  tersebut  untuk  berbagai keperluan.  Bisnis proses  yang  menggambarkan hubungan antara data kadaster yang dihasilkan melalui program PTSL dan kebutuhan  multipihak dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1: Bisnis proses kadaster multiguna Sumber: Hasil analisis data primer 2022
Basis data PTSL terdiri dari data fisik dan data yuridis yang digambarkan dalam bentuk peta pendaftaran yang telah memenuhi kriteria desa lengkap atau kelurahan lengkap. Apabila semua  wilayah  kelurahan  dan  desa  sudah  berupa  desa  lengkap  wilayah  kabupaten/kota disebut  juga sebagai Kabupaten/Kota  lengkap.  Peta bidang pada Kabupaten/  Kota lengkap dengan  atributnya  dapat  disusun  sebagai  Administrasi  Pertanahan  ( Land  Management ), unsur  dari land management terdiri dari land development( , land use, land value, dan land tenure. Land Management tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pajak tanah berupa PBB, BPHTB, RTRWRDTR, pendaftaran tanah, peralihan hak, penentuan lokasi investasi, dan sistem informasi pertanahan.  Sebagai penggunanya  1), ATR/BPN,  BKD, BP3D, DPUPR,  Pemerintah Desa, dan pengguna lainnya.

## Basisdata  PTSL
1. Data Fisik 2. Data Yuridis
Land Management
1. Land Devepelopment
2. Land Use 3. Land Value 4. Land Tenure Desa Lengkap Kabupaten / Kota Lengkap Multipihak 1. ATR/BPN 2. BKD 3. BP3D 4. DPUPR 5. DESA

## Multiguna
1. Pajak Bumi dan Bangunan 2.  Harga Tanah 3. Investor
4. Peralihan hak
5. RDTR/RTRW
6. Sistem Informasi Pertanahan

## 3. Pemanfaatan basis data PTSL
Kerjasama  antara  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  dengan  Pemerintah  Kabupaten Boyolali  telah  dilaksanakan  melalui  Program  Trisula.  Trisula  merupakan  kerjasama pembuatan dan penggunaan peta bidang antara kantor pertanahan, pemerintah daerah dan desa di suatu Kabupaten/Kota.  Dengan program Trisula kantor pertanahan sangat terbantu dengan  peran  serta pemerintah  desa  untuk  menuju  desa  lengkap.  Program Trisula sangat membantu  BKD  dalam  penyediaan  peta  desa  lengkap.  Peta  desa  lengkap  menjamin tersedianya peta harga tanah yang baik dan proses pembaharuan data bidang tanah menjadi lebih mudah.
Kerja  sama  antara  Kantor  Pertanahan  dan  Pemerintah  Daerah  yang  terbangun diharapkan  dapat  memberikan  asas  kemanfaatan  secara  umum  bagi  berbagai  pihak. Penerapan ini menggambarkan sinergitas antara Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah  Desa  untuk  bersama  melaksanakannya  sesuai  dengan  peran  masing-masing. Kemanfaatan  lainnya  dapat  diperoleh  oleh  Instansi  Pemerintah  yang  membutuhkan  data bidang tanah sesuai dengan kebutuhan  pelaksanaan tugasnya.
Pelaksanaan kegiatan tidak  akan berjalan efektif  dan  efisien tanpa  adanya  dukungan bersama antar pemangku  kepentingan.  Sinergitas yang  tercipta membawa  dampak  positif dalam  membangun  desa/kelurahan  khususnya  penyelesaian  bidang  tanah  terdaftar  yang belum  dipetakan.  Hal  tersebut  memberikan  dukungan  kepada  Kantor  Pertanahan  untuk identifikasi  bidang-bidang  tanah  serta  mengintegrasikan  data  yang  dikumpulkan  dan pemetaan bidang tanah lengkap dapat diwujudkan.
Partisipasi  Pemerintah  Desa  dalam  kegiatan  PTSL  dapat  sangat  membantu  dalam penyelesaian kegiatan. Identifikasi bidang-bidang tanah yang belum terdaftar maupun bidang tanah  terdaftar  yang  belum  dipetakan.  Berdasarkan  dokumen  alas  hak  yaitu  fotokopi sertipikat tanah dan peta rincikan Letter C, dapat menjadi dasar penentuan posisi kepemilikan bidang tanah. Bidang tanah  yang belum dapat diposisikan, dilakukan survei lapangan untuk mengetahui  kesesuaian  posisi  bidang  tanah  didampingi  oleh  perangkat  desa  dan  pemilik tanah.
Sementara itu, kerja sama dengan BKD telah diperoleh dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  Boyolali  terhadap  kegiatan  PTSL. Pendanaan  ini membantu kekurangan biaya pra kegiatan PTSL meliputi pemasangan patok batas bidang tanah, akomodasi petugas pelaksana dan lainnya, serta bebas bayar BPHTB bagi peserta PTSL. Dampak kerja sama bagi BKD Kabupaten  Boyolali, dimana data bidang tanah membantu pengecekan posisi objek dan subjek tanah serta luasan bidang tanah meski belum terdapat informasi bentuk bangunan di atas objek tanah tersebut.
Penyajian  data  dan  informasi  pertanahan  dapat  diperoleh  dengan  mengajukan permohonan  maupun  kerja  sama  antar  Instansi.  Pada  pelaksanaan  tersebut  belum melibatkan Kantor  Pertanahan Kabupaten  Boyolali sebagai Wali data  Instansi  vertikal yang mengelola dan menyajikan data bidang tanah tersebut. Guna mendukung kegiatan tersebut, diperlukan  koordinasi  antara  Pemerintah  Kabupaten  Boyolali  dan  Kantor  Pertanahan
Kabupaten Boyolali untuk  merumuskan kebijakan yang mengatur integrasi dan pemanfaatan data pertanahan  sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten  Boyolali yang terbatas yaitu pihak BKD Kabupaten Boyolali.
Perumusan kebijakan tidak hanya mencakup kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Boyolali  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Boyolali,  namun  dapat  mencakup  jaringan pengguna  data  terkait  pertanahan  oleh  Instansi  Pemerintah  Daerah, Instansi  Pemerintah Pusat  di daerah serta Instansi  lainnya dan masyarakat secara luas. Segala aspek  data yang diperoleh dan  dikumpulkan  dari berbagai sektor mendukung  kebijakan satu  data Indonesia dan  kebijakan  satu  peta  dalam berbagai pelaksanaan Instansi  lainnya. Dukungan  ini  dapat membangun kepercayaan dan transparansi antar Instansi dalam penyelesaian permasalahan pemanfaatan  ruang  dan  konflik  agraria serta  percepatan  pelaksanaan  program -program pembangunan infrastruktur dan kawasan.
a. Pemanfaatan untuk   kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Pengelolaan PBB dan BPHTB dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota melalui Badan Keuangan Daerah. Sesuai  dengan  UU No.28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Pada saat ini peta PBB belum berupa peta bidang dan masih berupa peta blok.  Pembuatan  peta  blok  tersebut  masih belum  sesuai dengan  kondisi  di lapangan, baik bentuk,  letak posisi dan luasan objek pajak. Peta blok PBB yang dimiliki oleh BKD bersumber dari  Sistem  Manajemen  Informasi  Objek  Pajak.  Sudah  tidak  relevan  lagi  dengan berkembangnya pembangunan dan pertumbuhan  penduduk  yang menyebabkan  kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Hal ini berdampak pada perubahan  data objek  tanah yang disebabkan  oleh  peralihan subjek  pajak melalui transaksi  jual beli, waris, hibah,  wakaf dan lainnya masih diperlukan survei lapangan apabila terjadi transaksi.
Perubahan  data  objek  tanah  dapat  diperbaharui  dengan  mengacu  data  pertanahan berbasis  bidang.  Pemutakhiran  data  objek  tanah  dapat  disesuaikan  dengan  batas penguasaan/pemilikan  tanah  berdasarkan  pemilik  bidang  tanah,  lokasi,  jenis  hak,  dan karakteristik  lainnya yang  mempengaruhi  nilai tanah  berimbas  pada  nilai jual  objek  pajak (NJOP). Pengenaan PBB berdasarkan NJOP yang ditetapkan pada objek  tanah yang dikuasai dan/atau  dimanfaatkan oleh  subjek  pajak.  NJOP  terdiri dari tanah  dan  bangunan,  dimana NJOP tanah ditetapkan sesuai dengan lokasi tanah yang termuat dalam zona nilai tanah (ZNT). ZNT merupakan interpretasi penilaian secara objektif dan adil tanpa ada pihak yang dirugikan baik Pemerintah maupun  masyarakat. NT merupakan suatu  area yang terdiri dari beberapa bidang dengan nilai tanah / harga tanah yang sama.
Peta ZNT yang dibuat untuk memberikan informasi nilai tanah yang menjadi data dasar yang  digunakan  untuk  mewujudkan  fungsi  tanah  bagi  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat (Maimanah et  al.,  2019).  Selaras  dengan  tujuan  tersebut,  maka juga  dapat  dimanfaatkan sebagai dasar pengenaan tarif pelayanan pertanahan, transaksi atas tanah oleh masyarakat, penetapan nilai ganti kerugian pada pembangunan daerah, monitoring nilai tanah dan pasar tanah.
Analisa penilaian tanah  pada pembaharuan  data pajak memerlukan data pertanahan yang  secara  real-time  mencatat  segala  transaksi  atas  peralihan  hak  maupun  perubahan bentuk  bidang tanah. Pemetaan bidang tanah  diperoleh BKD melalui pelaksanaan kegiatan PTSL tahun  2020 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama  antara Pemerintah Kabupaten  Boyolali dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Boyolali.  Perjanjian Kerjasama   ini  merupakan  respons terhadap  pembentukan  tim  pembangunan  data  pertanahan  melalui  legalisasi aset  tanah pemerintah  dan  integrasi  data  pertanahan.  Kegiatan  PTSL  sebagai  wujud  pelaksana an Perjanjian Kerjasama  tersebut diperoleh basis data pertanahan di setiap desa/kelurahan yang menjadi pilot project.
Pemanfaatan  basis  data  pertanahan  dinilai  masih  sangat  terbatas  untuk  digunakan secara bersama-sama. Keterbatasan basis data pertanahan dikarenakan belum semua bidang tanah terpetakan sesuai dengan kondisi fisik di lapangan.  Besar harapan BKD terhadap basis data pertanahan dapat mengakses peta bidang tanah yang valid dan dimanfaatkan sebagai data  dasar  utama  sebuah  informasi  yang  dibutuhkan.  Basis  data  pertanahan  yang  dapat menunjang kebutuhan  pembaharuan data perpajakan antara lain bidang tanah beserta NIB, kepemilikan tanah, jenis hak yang menyatakan hubungan tanah dengan pemilik tanah, luasan bidang  tanah,  status  tanah  pertanian  maupun  pekarangan,  penggunaan  tanah  data  data kependudukan  yang valid terkait objek tanah.
b. Pemanfaatan untuk  Penyusunan  Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang (DPU PR), hingga saat ini belum tersedia basis data pertanahan yang terintegrasi secara real- time. Penyelenggaraan urusan  bidang  pertanahan masih dilakukan  secara terpisah  dengan urusan  penataan  ruang.  Data  dan  informasi  bidang  pertanahan  dibutuhkan  dalam proses penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  dan  penyusunan  Rencana  Detail  Tata Ruang (RDTR) yang wajib sinkron dengan muatan RTRW. Integrasi tata ruang dan pertanahan merupakan suatu  hal yang tepat  untuk  mengatasi konflik  akibat ketidakpastian  hukum  dan pengaturan pertanahan yang belum dikelola secara sektoral (Widiyantoro & Sutaryono, 2021)
RTRW merupakan  arahan dalam memanfaatkan  ruang, sedangkan  RDTR merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah kota atau Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota atau Kabupaten. RDTR yang dimaksud berfungsi sebagai rencana rinci dalam  mengimplementasikan  tujuan,  strategi  dan  kebijakan  penataan  ruang,  rencana struktur dan rencana pola ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten dan kota. Instansi di daerah yang mengelola RTRW dan RDTR di daerah khususnya di Kabupaten Boyolali adalah DPUPR.
Penyusunan  penataan ruang merupakan salah satu tugas Kementerian ATR/BPN untuk mendukung pembangunan nasional. RTRW dan RDTR  disusun berdasarkan penguasaan/pemilikan tanah, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah. Instrumen tersebut sangat dibutuhkan  dalam rumusan  perencanaan dan pengendalian  terhadap implementasi penggunaan dan pemanfaatan sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan. Pada PP No.5 Tahun
2021 yang menggantikan PP No.24 Tahun  2018, ketersediaan RDTR juga digunakan sebagai referensi dalam perizinan berusaha yang terintegrasi dengan Sistem elektronik yaitu Online Single Submission (OSS).
Keberadaan  basis  data  pertanahan  merupakan  salah  satu  data  dan  informasi  yang dikumpulkan  pada  penyusunan  RTRW  dan  RDTR. Data  dan  informasi  bidang  pertanahan sebagaimana Pasal 23 ayat (1) Permen ATR/KBPN No.11 Tahun 2021, meliputi bentuk,  letak, jenis  hak  dan  status  tanah  pertanian  maupun  pekarangan  serta  penggunaan  dan pemanfaatan  pada  tanah.  Basis  data  pertanahan  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  dalam pengolahan data dan analisis serta perumusan konsepsi  rencana terpilih pada muatan RDTR Kabupaten/Kota.
DPUPR  Bidang Penataan  Ruang  Kabupaten  Boyolali  dapat  bersinergi dengan  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Boyolali  guna  mewujudkan  integrasi  dan  pemanfaatan  data pertanahan.  Meskipun  Kepala  Bidang  Penataan  Ruang  DPU  PR  dalam  wawancara menyebutkan bahwa kesulitan dalam memperoleh data pertanahan, besar harapan integrasi dan  pemanfaatan  data  tersebut  dapat  terwujud  sehingga  meminimalisir  muncul  konflik pemanfaatan ruang seperti tumpang tindih batas bidang.
Ketersediaan  basis data pertanahan hasil kegiatan PTSL yang lengkap dan teliti, dapat memenuhi kegunaannya sebagai data dasar dalam perumusan pola ruang yang berkualitas. Peta  rencana pola  ruang  dapat  dikatakan  berkualitas  apabila  dapat  menunjukkan  batasan bidang tanah dengan detail, yaitu batas zona  ke ruangan mengikuti pola batas bidang tanah. Dimana rencana  tata  ruang  yang  berkelanjutan  berbasis  bidang  tanah  dapat  mendukung potensi daerah yang lebih optimal.
Widiyantoro & Sutaryono  (2021 ) menyatakan bahwa batasan bidang tanah berdampak pada  batasan  zona  menjadi  lebih jelas dan  tegas serta  mudah  direkonstruksi  di  lapangan, perhitungan kebutuhan dan ketersediaan ruang untuk pembangunan maupun rencana teknis lainnya menjadi lebih akurat, dan percepatan proses  layanan perizinan pemanfaatan ruang. Basis data  kegiatan PTSL  dapat  dimanfaatkan dalam penyusunan  RTRW dan  RDTR apabila data yang dimiliki lengkap dalam 1 wilayah administrasi desa/kelurahan/kecamatan, validitas basis data terjamin dan dilengkapi kajian lingkungan dari Instansi lain yang terkait.
Peranan  Kantor  Pertanahan  sangat  dibutuhkan  dalam  setiap  perencanaan  dengan menyediakan  data  pertanahan  berbasis  bidang  yang  secara  lengkap,  relevan,  valid  dan mutakhir.  Peranan  tersebut  memberikan  jaminan  kualitas  mutu  perencanaan  yang berdampak  pada  pembangunan  yang  berkelanjutan  serta  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  dan  sosial masyarakat. Basis data pertanahan  juga dapat  dijadikan sebagai acuan dalam analisa spasial untuk  mengetahui kesesuaian penggunaan tanah menurut peruntukan kawasan,  perubahan  penggunaan  tanah,  dan  prioritas perencanaan  menurut  ketersediaan tanah  dengan  satuan  bidang.  Selain  itu,  pemanfaatan  basis  data  ini  juga  membutuhkan regulasi  kebijakan  yang  mengatur  tata  kelola  integrasi  data  pertanahan  dan  tata  ruang. Pemanfaatan basis data pertanahan dalam penyusunan  RTRW dan RDTR akan meningkatkan sinergitas Kantor Pertanahan dan DPU PR khususnya Bidang Penataan Ruang.
c. Pemanfaatan untuk  program pemerintah melalui BP3D
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan  Daerah (BP3D, mempunyai tugas pokok  merencanakan,  menetapkan,  menyelenggarakan, mengkoordinasikan,  melaporkan, mengevaluasi  dan  mempertanggungjawabkan  kebijakan  teknis  pelaksanaan  urusan pemerintahan  daerah  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  di  bidang perencanaan  pembangunan  daerah.    Diperlukan  suatu  pengelolaan  data  terpadu  untuk mendukung  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi  dan  pengendalian  pembangunan. Pemerintah Kabupaten.  BP3D mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaring dan menentukan  lokasi yang diperlukan oleh investor  dalam melakukan investasi di daerah. Hal ini juga untuk perorangan yang ingin membuka usaha yang memerlukan lahan untuk usaha.
Dengan  tersedianya  peta  yang  multiguna  akan mudah  dan  cepat  untuk  mengetahui lokasi  yang dibutuhkan.  Peta  tersebut  memuat  kepemilikan bidang  tanah,  status  hak  atas tanah  yang  melekatinya,  penggunaan  tanah  sesuai  dengan  tata  ruangnya.  Data  yang terintegrasi  diharapkan  dapat  mendukung  langkah  percepatan  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  melalui  pembangunan.  Basis  data  bidang  tanah  dapat disandingkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  Peta bidang sesuai dengan kadaster multiguna tersebut sangat membantu BP3D dalam melakukan tugas pembangunan.

## d. Pemanfaatan untuk administrasi pertanahan desa
Informasi tentang relevansi kegunaan kadaster multiguna sebagai informasi pertanahan berbasis  bidang  tanah  didesa  dilakukan  dengan  penggalian informasi melalui narasumber pada  tingkat  desa. Desa  membutuhkan  data  dan  informasi mengenai posisi  bidang  tanah, pemilik terakhir dan luas  bidang tanah  untuk  pengecekan  data pajak  bumi  dan  bangunan. Selama ini sebagian objek  pajak yang diterbitkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)  tidak  diketahui  lokasinya  dan  ketidaksesuaian  luasan  bidang  tanahnya  serta  subjek atau wajib pajak tidak diketahui.
Data  dan  informasi  tersebut  diharapkan  agar objek  pajak  dengan  wajib  pajak  tepat sasaran  sehingga  dapat  mengurangi  beban  desa  melakukan  pembayaran  SPPT  tanpa diketahui objek dan subjeknya. Diharapkan pemanfaatan basis data hasil kegiatan PTSL  dapat dikelola  mandiri  oleh  perangkat  desa  dengan  bantuan  bimbingan  teknis  atau  pembinaan langsung  dari  petugas  Kantor  Pertanahan.  Perangkat  desa  membutuhkan  adanya  suatu sistem yang dapat digunakan oleh  pihak desa sebagai pengelolaan administrasi pertanahan di desa. Pemanfaatan basis data tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan desa, meliputi perencanaan pembangunan wilayah desa seperti jalan, sarana dan prasarana umum, serta pembaharuan  data  perpajakan sesuai  dengan penguasaan  atau  pemilikan tanah  dan program kerja pemerintah daerah.
Basis data dalam pembangunan  di daerah. Kebutuhan  dalam pemanfaatan basis data hasil kegiatan PTSL meliputi posisi bidang tanah, kepemilikan tanah dan luasan bidang tanah. Basis data PTSL diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perubahan pemegang hak atas  tanah  khususnya  transaksi  jual-beli.  Hal  ini  akan  membantu  pihak  desa  untuk
inventarisasi data penguasaan dan pemilikan tanah di Desa Gondangrawe. Pengelolaan data akan memberikan gambaran potensi-potensi  wilayah desa,  pertanian, ekonomi, pendidikan, wisata dan hal lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Kesimpulan
Basis data bidang  tanah  hasil program Pendaftaran  Tanah Sistematik  Lengkap (PTSL) yang  memuat  informasi spasial  dan  atribut  sangat  dibutuhkan  dalam menunjang  layanan yang  berbasis  bidang  tanah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  program  trisula  antara  Kantor Pertanahan,  Pemerintah  Daerah,  dan  Pemerintah  Desa  di  Kabupaten  Boyolali  yang bekerjasama dalam mengakselerasi percepatan pendaftaran tanah untuk mewujudkan  basis data desa lengkap.
Pemanfaatan basis data hasil program PTSL masih terkendala hal teknis terkait dengan perbedaan struktur  basis data yang dihasilkan dari PTSL dengan data yang sudah digunakan oleh masing-masing pihak dalam pelayanan yang berbasis bidang tanah. Penyesuaian  basis data  dan  penyusunan  proses  bisnis  pemanfaatan  data  PTSL,  baik  dalam  pemasukan, pembaharuan, dan  penghapusan  data perlu dipersiapkan untuk  menuju  basis data tunggal dalam pelayanan berbasis bidang tanah.
Prospek kemanfaatan basis data PTSL yang digunakan bersama dapat saling mengisi dan saling menguntungkan dalam aspek land value , aspek land use , aspek land developmant , dan aspek land  tenure pada  setiap  instansi  yang  membutuhkan.  Kemanfaatan  penggunaan basisdata PTSL dimulai dengan ketersediaan peta bidang tanah di 267 desa, dan dilanjukan dengan  penyesuaian  struktur  basisdata  untuk  mengakomodir  kebutuhan  masing  masing pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan multipurpose cadastre .

## Rekomendasi
Ketersediaan  peta  bidang  tanah  masih  sangat  kurang,  untuk  menuju  kabupaten lengkap,    jauh  dari  harapan,  untuk  mewujudkan  kemanfaatan  basis  data  PTSL  untuk kepentingan multiguna bagi multipihak yang baru mencapai 51 desa (19,5%)  dari sekitar 167 desa/kelurahan dengan jumlah bidang tanah. Program percepatan dalam penyelesaian peta desa  lengkap  sebanyak  167  desa/kelurahan  sangat  dibutuhkan  dalam  mengakselerasi ketersediaan data.
Penerapan  pengembangan  kadaster  multiguna  membutuhkan  regulasi  keterlibatan berbagai pihak  antara lain BKD dan  DPUPR dalam mewujudkan  basis  data yang diperlukan berupa  basis  data  pertanahan  yang  berdaya  guna  dan  saling terintegrasi. Berkaitan  pada potensi  pemanfaatan  basis  data  dalam  menyusun  satu  data  tunggal  tingkat  kabupaten diperlukan instansi  yang berkepentingan  untuk  duduk  bersama merencanakan tata laksana pertukaran  data  dan  mengintegrasikan  data  lainnya,  serta  penunjukan  pihak-pihak  yang berperan sebagai wali data dan pihak pengguna.
.

## Daftar  pustaka
Abdulai,  R.  T.,  &  Ochieng,  E.  (2017).  Land  registration  and  landownership  security:  An examination of  the  underpinning  principles of  registration. In Property Management
(Vol. 35, Issue 1, pp. 24 – 47). Emerald Group Publishing Ltd. https://doi.org/10.1108/PM-09-2015-0051
Aristiono,  N., Asih, R. D., Sukmo, P., Haryo, B., Sudibyanung,  Theresia, S., Priyo, K. P., Julius, S.,  Rakhmat,  R.,  Dian,  A.  M.,  Rofiq,  L.,  &  Akur,  N.  (2018). Multipurpose  Cadastre, Pengadaan  Tanah  Dan Legalisasi Aset  Penyelesaian Persoalan-persoalan  Agraria dan Tata Ruang (Hasil Penelitian Sistematis 2018) .
Dale, P. F., & McLaughlin, J. D. (1988). Land Information Management: An Introduction with Special  Reference to  Cadastral  Problems  in  Third  World  Countries .  Clarendon  Press. https://books.google.co.id/books?id=MsDuAAAAMAAJ
Gyau Baffour Awuah, K., Nikoi Hammond, F., & Elizabeth Lamond, J. (2013). The cost of land title formalisation in Ghana. Property Management , 31 (5), 389 – 403. https://doi.org/10.1108/PM-01-2013-0004
Hadimoelyono,  S., Wahyono,  E. B., Mardiyono, Y., Indradi, I., Wiyono,  S., & Bimasena, A. N. (2006). Laporan  Penelitian  Pemodelan  Sistem Pendaftaran  Tanah  Multiguna  di  Kota Balikpapan Provinsi Kalimatan Timur .
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Boyolali.  (2021). Laporan  Kinerja  Kantor  Pertanahan Kabupaten Boyolali Tahun 2021 .
Moleong, J. L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Muryamto,  R.  (2003).  Penyusunan  Model  Konseptual  Basisdata  untuk  Informasi  Kadaster Multiguna. Forum Teknik , 27 , 174 – 181.
Wang, Y., Li, X.,  Li, W., & Tan, M. (2018). Land titling program and  farmland rental market participation  in  China:  Evidence  from pilot  provinces. Land  Use  Policy , 74 ,  281 – 290. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.07.030
Wenny,  R.,  Hadwi,  S.,  &  Irawan,  S.  (2012). Kadaster  Masa  Lalu  dan  Masa  Mendatang  di Indonesia (1st ed., Vol. 1). ITB Bandung.
Widiyantoro,  S.,  &  Sutaryono,  S.  (2021).  Pemanfaatan Data  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap Untuk Penyusunan  Produk Penataan Ruang Berbasis Bidang Tanah (Studi Kasus di  Desa  Alo,  Kecamatan  Bone  Raya,  Kabupaten  Bone  Bolango). Seminar  Nasional Geomatika , 471. https://doi.org/10.24895/SNG.2020.0-0.1161
Yuli Wibowo,  H. (2021).  Critical Review Pendaftaran  Tanah Sistematis  di Indonesia  Sampai Tahun 2024. Elipsoida , 04 (2), 65 – 72.