Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i2.3412

## ANALISIS YURIDIS SENGKETA PAJAK FISKUS DENGAN WAJIB PAJAK DI PENGADILAN PAJAK JAKARTA PUSAT (STUDI KASUS PERKARA SENGKETA PAJAK NOMOR 15-083193-2008 NOMOR KEPUTUSAN BANDING
KEP-763/WPJ 28/2014)

## Mesli
Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia mesly_h@yahoo.com
I Made Kantikha
Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia
kanthika@esaunggul.ac.id
Markoni
Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia sh.markoni@gmail.com
Joko Widiarto Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia joko.widarto@esaunggul.ac.id

## Abstrak
Dalam menjalankan fungsinya pemerintah membutuhkan dana. Salah satu sumber dana berupa pungutan pajak  dari  rakyatnya.  Pemahaman  tentang  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  berakibat kesadaaran masyarakat membayar pajak bisa semakin meningkat. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak  berdampak  pada  peningkatan  penerimaan  pajak  bagi  negara.  Perbedaan  pemahaman  terhadap perundang-undangan  berbeda  antara  wajib  pajak  dan  fiskus,  berpotensi  menimbulkan  sengketa  pajak. Penelitian normatif yang digunakan penulis dalam membahas kasus di tesis ini. Sengketa pajak terjadi karena adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Direktorat Jenderal Pajak atas beda pendapat antara  wajib  pajak  dan  fiskus  tentang  retur  barang  yang  dianggap  fiskus  belum  dicatat  di  stok  akhir pembukuan sedang menurut wajib pajak telah dicatat di pembukukan dan telah dijual kembali. Pembuktian kasus dengan sudah diserahkan semua dokumen yang dibutuhkan sebagai data pendukung kasus sengketa pajak ini. Pemeriksa belum merasa puas atas data-data yang telah diserahkan, dan wajib pajak mengajukan banding atas perbedaan pendapat antara wajib pajak dan fiscus.
Kata kunci: Sengketa Pajak, Fiskus dan Wajib Pajak, Pengadilan Pajak

## Abstract
In  carrying  out  its  functions,  the  government  needs  funds.  One  source  of  funds  is  tax  collections  from  its people. Understanding tax laws and regulations will result in people's awareness of paying taxes increasing. Public  awareness  of  paying  taxes  has  an  impact  on  increasing  tax  revenues  for  the  state.  Differences  in understanding of different laws between taxpayers and tax authorities have the potential to give rise to tax disputes. Normative research is used by the author to discuss the case in this thesis. The tax dispute occurred because of a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) from the Directorate General of Taxes due to a difference of opinion between the taxpayer and the tax authorities regarding the return of goods which the tax authorities considered had not been recorded in the final stock of the books, whereas according to the taxpayer  it  had  been  recorded  in  the  books  and  had  been  resold.  Proof  of  the  case  by  submitting  all  the documents needed as supporting data for this tax dispute case. The auditor is not satisfied with the data that has been submitted, and the taxpayer submits an appeal due to differences of opinion between the taxpayer and the fiscus.
Keywords: Tax Disputes, Fiscus and Taxpayers, Tax Court
Mesli, I Made Kantikha, Markoni, Joko Widiarto: Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pajak antara Fiskus dengan  Wajib  Pajak  di  Pengadilan  Pajak  Jakarta  Pusat  (Studi  Kasus  Perkara  Sengketa  Pajak  Nomor  15- 083193-2008 Nomor Keputusan Banding KEP-763/WPJ 28/2014)

## © Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pemasukan  kas  negara  yang  digunakan  untuk pembangunan  dengan  tujuan  akhir  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat. 1 Dalam  praktek pemungutan  pajak  oleh  fiskus  (aparat  pajak),  dalam  pelaksanaannya  tidak  jarang  menimbulkan sengketa  pajak  antara  wajib  pajak  dengan  fiskus. 2 Untuk  itu,  pengadilan  pajak  sebagai  badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak sangat dibutuhkan peranannya. 3
Walaupun  pajak merupakan  hal  yang  wajib  dan  dapat  dipaksakan,  namun  kenyataannya beberapa pajak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pajak terjadi  di  Negara  Indonesia  ini,  contohnya  adalah  penggelapan  pajak,  penunggakan  pajak, harga  suatu  barang  yang  meningkat  yang  tidak  sesuai  seperti  yang  tertera  di  nota  dikarenakan rincian pajaknya tidak di sertakan dan masih ada banyak kasus-kasus yang lainnya berkaitan dengan pajak tersebut. 4
Pengertian  pajak  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  No  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  ditegaskan  :  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan pajak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang- undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diperluas : “Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Sistem pemungutan pajak yang berlaku di negara kita adalah self assessment yang artinya menghitung  sendiri,  melapor  sendiri  dan  membayar  sendiri. 5 Setiap  tahun  akan  mengisi  sendiri Surat  Pemberitahun  (SPT)  badan  atau  pribadi.  Didalam  bidang  administrasi  perpajakan,  dikenal beberapa bentuk penagihan pajak diantaranya Penagihan Pasif, Penagihan Paksa, dan Penagihan Aktif. 6 Berikut pengertiannya:
1 Santoso Brotodlitardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung: Refika Aditama, 2003).
2 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus (Jakarta: Salemba Empat, 2010).
3 Mulyo Agung, Perpajakan Indonesia (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia Mardiasmo, 2011).
4 Ali Purwito M., Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2007).
5 Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan (Bandung: Rafika Aditama, 2011).
6 SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1997).
Mesli, I Made Kantikha, Markoni, Joko Widiarto: Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pajak antara Fiskus dengan  Wajib  Pajak  di  Pengadilan  Pajak  Jakarta  Pusat  (Studi  Kasus  Perkara  Sengketa  Pajak  Nomor  15- 083193-2008 Nomor Keputusan Banding KEP-763/WPJ 28/2014)
Penagihan  pasif ialah tindakan  yang  dilakukan  oleh  kantor  pelayanan  pajak  dengan  cara melakukan  pencatatan,  pengawasan  atau  kepatuhan  pembayaran  masa  dan  pembayaran  yang lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak.
Penagihan  aktif  ialah  penagihan  yang  didasarkan  pada  STP/SKP/SKPT  dimana  undang- undang  telah  menentukan  tanggal  jatuh  tempo  yaitu  1  (satu)  bulan  terhitung  dari  saat STP/SKP/SKPT diterbitkan.
Penagihan paksa (Undang-Undang No. 19 th 1959) dimana fiskus melalui juru sita Pajak Negara  menyampaikan  /  memberitahukan  Surat  Paksa  ,  melakukan  penyitaan  dan  melakukan pelelangan melalui kantor lelang Negara terhadap barang-barang wajib pajak. 7
Proses  penyelesaian  sengketa  perpajakan  yang  telah  digariskan  dalam  Undang-Undang Perpajakan yaitu, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana dimuat tentang ketentuan- ketentuan pokok tenatang Tata Cara Perpajakan dan juga memuat tentang ketentuan  - ketentuan pokok  mengenai  Badan  Peradilan  Perpajakan,  penyusunan  suatu  Undang-Undang  yang  memuat sistem peradilan perpajakan, proses penyelesaian sengketa pajak harus melalui Badan Penyelesain Sengketa Pajak. Putusan lembaga peradilan pajak menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan Undang-Undang Perpajakan. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum. 8
Kasus sengketa yang dibahas di tesis ini, tentang retur barang yang sudah dibukukan oleh Wajib  Pajak  tetapi  oleh fiskus  (aparat pajak) dianggap  belum  dicatat  retur  barang,  sehingga  ada selisih nilai stok persediaan akhir.
Tahun buku 2008, di PT Fajar Lancar ada sejumlah retur barang dari langganan dan telah dicatat di pembukuan. Barang hasil retur disortir dan dijual kembali ke langganan lain. Penjualan dicatat  dan  dilaporkan  ,  sehingga  secara  pembukuan  nilai  stok  akhir  adalah  nol  karena  barang returan  telah  dijual  kembali.  Semua  bukti  transaksi  retur  dan  penjualan  kembali  telah  disajikan sewaktu  pemeriksaan  bukti  permulaan.  Jelas  sekali  ada  bukti  faktur  penjualan  dan  penjualan kembali.
Fiskus  menyampaikan  Surat  Tagihan  kepada  Wajib  Pajak  atas  barang  retur  senilai  Rp 2.658.129.190  (Dua milyar  enam  ratus  lima  puluh  delapan  juta  seratus  dua  puluh  sembilan  ribu seratus sembilan puluh rupiah). Sehingga ada kurang bayar pajak senilai Rp 1.063.317.840 (satu milyar enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah ) dengan surat teguran pajak No ST-00226/WPJ.28/KP.0304/2014 jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan.
7 Muhammad  Djafar  Saidi, Perlindungan  Hukum  Wajib  Pajak  dalam  Sengketa  Pajak (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
8 Sjahran  Basah, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sikap  Tunduk  Pejabat  Adminitrasi  Negara (Bandung: Alumni, 1992).
Mesli, I Made Kantikha, Markoni, Joko Widiarto: Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pajak antara Fiskus dengan  Wajib  Pajak  di  Pengadilan  Pajak  Jakarta  Pusat  (Studi  Kasus  Perkara  Sengketa  Pajak  Nomor  15- 083193-2008 Nomor Keputusan Banding KEP-763/WPJ 28/2014)
Wajib  Pajak  keberatan  dengan  tagihan  Pajak  PPh  ps  25/29,  sehingga  mengajukan keberatan. Proses persidangan di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat berlangsung selama 1 tahun. Yang hasil akhir dimenangkan oleh Wajib Pajak. Kenyataannya semua data Wajib Pajak adalah benar. Transaksi retur barang telah dicatat di pembukuan Wajib Pajak, dan bukti faktur penjualan semua jelas ada. Data-data pendukung juga sudah diterima oleh pemeriksa pajak pada saat pemeriksaan bukti permulaan data .

## METODE PENELITIAN
Penulis melakukan penelitian dengan jenis, metode pendekatan, teknik pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum sebagai berikut :
1.  Penulis  melakukan  penelitian  dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif  (metode  penelitian hukum normatif). Metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan.
2.  Penulis  menggunakan  pendekatan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  di Indonesia dan pendekatan konsep untuk mencari konsep yang digunakan oleh petugas pajak
3.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  Penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  kepustakaan  dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
a. Bahan hukum primer terdiri dari:
1) Undang-Undang No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
2) Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak
b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum.
c. Bahan  hukum  tersier  terdiri  dari  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kamus    hukum    dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.
4.  Metode analisis bahan hukum dari beberapa studi kepustakaan berupa bahan hukum premier, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  yang  telah  dikumpulkan  oleh  penulis, selanjutnya  akan  dilakukan  analisa  oleh  penulis  dengan  menggunakan  teori-teori  hukum  dan juga pendekatan peraturan perundang-undangan.
5.  Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah dengan  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  serta  dilakukan  dengan  teknik  penafsiran dengan menggunakan pendekatan hukum yang ada.
Mesli, I Made Kantikha, Markoni, Joko Widiarto: Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pajak antara Fiskus dengan  Wajib  Pajak  di  Pengadilan  Pajak  Jakarta  Pusat  (Studi  Kasus  Perkara  Sengketa  Pajak  Nomor  15- 083193-2008 Nomor Keputusan Banding KEP-763/WPJ 28/2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tujuan dari penelitian ini yaitu
1. Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  penyebab  terjadinya  sengketa  pajak  antara  wajib  pajak dengan  negara    sehingga  menjadi  perkara  yang  mesti  diselesaikan  melalui  persidangan  di Pengadilan Pajak.
2. Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  penyelesaian  sengketa  pajak  antara  Fiskus  dengan  Wajib Pajak di Pengadian Pajak wilayah hukum Jakarta Pusat.
Hasil penelitian kasus menunjukkan beberapa penyebabnya , antara lain :
a.  Perbedaan persepsi dalam menafsirkan peraturan perpajakan
b.  Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan
c.  Kurangnya waktu bagi pemeriksa dalam menghitung besarnya pajak karena kompleksnya data pendukung yang disampaikan wajib pajak
d.  Kurangnya data pendukung pada saat pemeriksanaan
e.  Kurangnya keyakinan Pemeriksa Pajak terhadap kebenaran data pendukung yang disampaikan Wajib Pajak.
Seharusnya  tidak  ada  lagi  pemungutan    pajak  oleh  fiskus  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tetapi kenyataannya dalam praktek masih banyak wajib pajak diberlakukan dengan tidak adil oleh ulah oknum fiskus. 9 Banyak fiskus yang menyalahgunakan  wewenangnya  untuk  memungut  pajak  yang  melebihi  dari  apa  yang  telah ditetapkan di dalam undang-undang. Akibatnya timbul sengketa antara wajib pajak dengan fiskus berkenaan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pajak tersebut. 10 Apabila terjadi sengketa pajak antara wajib dengan fiskus, wajib pajak berhak untuk mencari upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa.  Penyelesaian  sengketa  pajak  dapat  diselesaikan  melalui  upaya  keberatan  dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. 11

## PEMBAHASAN
Kompetensi  Pengadilan  Pajak  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  31  dan  Pasal  32  Undang- Undang Pengadilan Pajak, yaitu :
9 Parlin M. Mangunsong, Pembatasan Kekuasaan Melalui Hukum Administrasi Negara (Bandung, 1990).
10 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
11 Supandi, Keberadaan  Pengadilan  Pajak  Dalam  Sitem  Peradilan  Nasional  Indonesia (Jakarta: Alumni, 2006).
Mesli, I Made Kantikha, Markoni, Joko Widiarto: Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pajak antara Fiskus dengan  Wajib  Pajak  di  Pengadilan  Pajak  Jakarta  Pusat  (Studi  Kasus  Perkara  Sengketa  Pajak  Nomor  15- 083193-2008 Nomor Keputusan Banding KEP-763/WPJ 28/2014)

## Dalam hal banding
Pengadilan  Pajak  hanya  berwenang  memeriksa  dan  memutus  sengketa  atas  keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Pengadilan  Pajak  dapat  pula  memeriksa  dan  memutus permohonan  banding  atas  keputusan  /  ketetapan  yang  diterbitkan  oleh  pejabat  yang  berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait mengatur. 12

## Dalam hal gugatan
Pengadilan  Pajak  berwenang  memeriksa  dan  memutus  sengketa  atas  pelaksanaan penagihan pajak, atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. 13

## Dalam hal kuasa hukum
Pengadilan Pajak berwenang mengawasi Kuasa Hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang Pengadilan Pajak. 14
Ada beberapa upaya hukum dalam sengketa pajak melalui pengadilan, dijelaskan sebagai berikut :
a.  Keberatan
Keberatan  merupakan  upaya  hukum  biasa  yang  diperuntukkan  bagi  wajib  pajak  untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dalam melakukan penagihan pajak
b.  Banding
Banding  di  Pengadilan  Pajak  adalah  upaya  hukum  yang  diajukan  oleh  wajib  pajak  atau penanggung pajak terhadap keputusan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang pajak dapat diajukan banding .

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:  Terjadinya  sengketa  pajak  antara  Wajib  Pajak  dengan  negara  dikarenakan  Wajib  Pajak merasa  tidak  adanya  keadilan  dalam  menghadapi  keputusan  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak. Terkesan Direktorat Jenderal Pajak sewenang-wenang menetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Wajib Pajak membantah dengan mengirimkan Surat Keberatan dan ditolak oleh
12 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1996).
13 Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan , Terjemahan dari “A Theory of Justice” oleh John Rawls (Yogyakarta: Pustaka, 2006).
14 Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995).
Mesli, I Made Kantikha, Markoni, Joko Widiarto: Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pajak antara Fiskus dengan  Wajib  Pajak  di  Pengadilan  Pajak  Jakarta  Pusat  (Studi  Kasus  Perkara  Sengketa  Pajak  Nomor  15- 083193-2008 Nomor Keputusan Banding KEP-763/WPJ 28/2014)
keputusan  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Upaya  Wajib  Pajak  untuk  memperoleh  keadilan  dengan mengajukan  banding  melanjutkan  perkara  kasus  SKPKB  ke  Pengadilan  Pajak  Jakarta  Pusat, Penyelesaian  kasus  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  memakan  waktu  selama  setahun  yang akhirnya dimenangkan oleh Wajib Pajak. Pembuktian Wajib Pajak dengan telah menyerahkan data- data  pendukung  dan  telah  diterima  lengkap  oleh  fiskus.  Semua  bukti  pendukung  menunjukkan kebenaran Wajib Pajak yang seyogianya kasus SKPKB tidak perlu terjadi, karena Wajib Pajak telah benar mencatat arus keluar masuk barang dagangan dan tidak adanya kelalaian dalam pencatatan pembukuan. Wajib Pajak telah mematuhi peraturan perpajakan, telah menyetor PPN Penjualan ke kas negara atas retur barang dagangan yang dijual kembali. Dengan dibatalkan SKPKB ini, maka fiskus tidak bisa melakukan penagihan pajak lagi kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak tidak ada kewajiban untuk membayar kepada negara atas SKPKB ini.

## Saran dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas dapat disarankan hal-hal berikut: Agar wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran diri dalam pelaksanaan dan  penegakkan hukum pajak dan mengikuti  segala  aturan  perpajakan  baik  berupa  pemotong  atau  pemungut  pajak,  penanggung pajak, dan pejabat pajak sehingga tidak menimbulkan terjadinya sengketa pajak dikemudian hari yang dapat merugikan Negara dan banyak orang. Wajib Pajak harus sering bertanya kepada aparat pajak yang diwakilkan oleh AR ( Account Representatif ) yang telah ditentukan per wilayah daerah. Sehingga Wajib Pajak baik pribadi maupun badan semakin memahami aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Agar para  fiskus selalu melakukan koreksi data berdasarkan bukti yang ada dan dapat dibuktikan dalam perrsidangan dengan membandingkan data yang ada pada Wajib Pajak  khususnya  yang  bergerak  dalam  usaha  dan  tidak  berdasarkan  pendapat  pribadi.  Diadakan sosialisasi ke para Wajib Pajak sesering mungkin untuk menghindari perselisihan persepsi pendapat antara aparat pajak dengan Wajib Pajak

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, Mulyo. Perpajakan Indonesia . Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia Mardiasmo, 2011.
Basah,  Sjahran. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sikap  Tunduk  Pejabat  Adminitrasi  Negara . Bandung: Alumni, 1992.
Brotodlitardjo, Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak . Bandung: Refika Aditama, 2003.
Fauzan,  Uzair, dan  Heru  Prasetyo. Teori  Keadilan . Terjemahan dari “A Theory of Justice” oleh John Rawls. Yogyakarta: Pustaka, 2006.
Harahap, M. Yahya. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
Mesli, I Made Kantikha, Markoni, Joko Widiarto: Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pajak antara Fiskus dengan  Wajib  Pajak  di  Pengadilan  Pajak  Jakarta  Pusat  (Studi  Kasus  Perkara  Sengketa  Pajak  Nomor  15- 083193-2008 Nomor Keputusan Banding KEP-763/WPJ 28/2014)
Manan, Bagir. Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia . Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995.
Mangunsong, Parlin M. Pembatasan Kekuasaan Melalui Hukum Administrasi Negara . Bandung, 1990.
Marbun, SF. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia . Yogyakarta: Liberty, 1997.
Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Liberty, 1996.
Purwito M., Ali. Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding . Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2007.
Resmi, Siti. Perpajakan Teori dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat, 2010.
Saidi,  Muhammad  Djafar. Perlindungan  Hukum  Wajib  Pajak  dalam  Sengketa  Pajak .  Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
Soemitro, Rochmat. Asas dan Dasar Perpajakan . Bandung: Rafika Aditama, 2011.
Supandi. Keberadaan  Pengadilan  Pajak  Dalam  Sitem  Peradilan  Nasional  Indonesia .  Jakarta: Alumni, 2006.