ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Identifikasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government

## Pemerintah Kota Kendari Pada Masa New Normal
Dwi Maya Loka 1, * ; Akhyar Abdullah 2, ; Faturachman Alputra Sudirman 3
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia ; dwimayaloka@gmail.com
* Correspondence : dwimayaloka@gmail.com

## Kata kunci
E-Government, Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Kendari
Keywords E-Government, Public Service, Kendari City Government

## ABSTRAK
Pemerintah Kota Kendari melalui perangkat daerahnya telah membuat berbagai Berbagai inovasi layanan elektronik berbasis aplikasi yang bertujuan memudahkan masyarakat  mengakses  layanan  dan  mendapatkan  pelayanan  dari  pemerintah. Seluruh  aplikasi  tersebut  telah  tersemat  dalam  kendarikota.go.id..  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan yang ditentukan secara  purposive,  mencakup  pimpinan dan staf di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari untuk topik perencanaan (E-Planning), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)  Kota  Kendari  untuk  topik  pelaksanaan  pelayanan  Administrasi Kependudukan,  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Kendari  untuk  topik pelaksanaan  pelayanan  Kesehatan,  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan,  serta  BKPSDM  Kota  Kendari  untuk  topik  e-kinerja.  Metode pengolahan dan analisis data mengikuti model analisis interaktif Miles, Huberman, & Saldana (2014) yang mencakup penyajian data dan pengembangan pemahaman yang baik yang keduanya dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data.

## ABSTRACT
The Kendari City Government through its regional apparatus has made various application-based  electronic  service  innovations  that  aim  to  make  it  easier  for people  to  access  services  and  get  services  from  the  government.  All  of  these applications  have  been  embedded  in  kendarikota.go.id.  This  study  used  a qualitative  descriptive  method,  with  data  collection  techniques  used  were interviews and document studies. Interviews were conducted with a number of informants who were determined purposively, including leaders and staff at the Kendari  City  Regional  Planning  and  Development  Agency  (Bappeda)  for  the topic of planning (E-Planning), the Kendari City Population and Civil Registry Service (Disdukcapil) for the topic of implementing Population Administration services , Kendari City Regional General Hospital for the topic of implementing Health  services,  the  One-Stop  Investment  and  Integrated  Services  Service (PMPTSP) for the implementation of licensing and non-licensing services, as well as the Kendari City BKPSDM for the topic of e-performance. Data processing and analysis methods follow the interactive analysis model of Miles, Huberman, &  Saldana  (2014)  which  includes  presenting  data  and  developing  good understanding, both of which are carried out simultaneously with data collection

## Pendahuluan
Pemerintah di seluruh dunia menjadi semakin bergantung pada  struktur dan layanan  elektronik.  Namun  negara  berkembang  mengahdapi  isu  besar  dalam mengadaptasi  penggunaan  layanan  pemerintahan  berbasis  elektronik  (e- government).  Beberapa  masalah  kritis  tersebut  seperti  e-government  dihadapkan pada  kesenjangan  digital  di  antara  masyarakat,  isu  yang  lain  seperti  layanan  E- government yang diberikan dengan buruk, dan ketersediaan serta akses ke teknologi oleh masyarakat.
Bagaimanapun, terlepas dari isu besar tersebut, E-Government yang mengacu pada  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  membuat  pemerintah beroperasi  lebih  efisien  (Trechsel  et  al.,  2003).  Transisi  ke  e-government (pemerintahan  elektronik)  didorong  oleh  keinginan  agar  lebih  efisien,  manajemen publik yang lebih maju dan memberikan layanan pemerintah yang lebih baik bagi warga  negara  (Box  et  al.,  2001).  Pada  perkembangannya  pemerintah  lebih  aktif bergerak pada layanan online, dengan harapan memberikan penghematan biaya.
E-Government  membantu  mendorong  transparansi,  meningkatkan  efisiensi dan kualitas layanan  pemerintah di seluruh negara dengan mengurangi  disparitas antara  perkotaan  dan  pedesaan  bahkan  strata  sosial  antara  kaya  dan  miskin.  Ide utama  dari  strategi  e-government  adalah  untuk  menginformasikan  kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah dengan menyediakan infrastruktur yang memadai dalam kendala budaya dan ekonomi mereka dengan tujuan utama dari e- government  adalah  untuk  menyampaikan  kebijakan,  strategi,  dan  layanan pemerintah kepada warga melalui internet.
Selama dekade terakhir, pemerintah daerah mulai melihat e-Gov sebagai solusi untuk meningkatkan layanan dan hubungan mereka dengan warga. Aplikasi e-Gov mendukung pemberian layanan secara online, mengurangi panjangnya alur birokrasi pemerintah  dan  memberikan  kesempatan  untuk  meningkatkan  akses  warga  ke pemerintah (Prins, 2001). Di Indonesia secara nasional keseriusan pemerintah dalam adaptasi  e-government  tercermin  dari  berbagai  regulasi  yang  diterbitkan  seperti penetapan  Peraturan  Presiden  No.  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik.  Perpres  tersebut  merupakan  upaya  dari  penerapan  Revolusi Industri  4.0  yang  menjadi  terobosan  dalam  dunia  pemerintahan  dengan  harapan mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih,  efektif,  transparan,  dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem e-government.
Pemerintah  Kota  Kendari  telah  membuat  dan  mengadopsi  berbagai  inovasi layanan  pemerintahan  secara  elektronik  berbasis  aplikasi  dalam  menjalankan  tata kelola  pemerintahan  yang  transparan,  efektif  dan  efisien  yang  bertujuan memudahkan  masyarakat  mengakses  layanan  serta  interaksi  dengan  pemerintah. Beberapa  layanan  digital  telah  dikembangkan  dan  digunakan  seperti  pada  area e- planning, e-budgeting, e-health, e-service . Adaptasi Pemerintahan berbasis elektronik ini
sebagai  bentuk  dukungan  bagi  visi  Wali  Kota  untuk  menjadikan  Kendari  sebagai kota layak huni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi.
Pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan ataupun hambatan dalam penggunaan e-government ini yang berbeda satu sama lain. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai aspek baik dalam internal maupun eksternal instansi pemerintah yang turut memengaruhi seperti kesiapan dan dukungan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, maupun infrastruktur telekomunikasi.
Berbagai macam studi yang telah dilakukan berkaitan dengan tantangan/hambatan  dalam  penerapan  e-government  seperti  tingkat  penerimaan pemerintah pusat dan pengguna dalam proses pengembangan dan implementasi E- Gov  (Sarrayrih  &  Sriram,  2015).  Gupta,  Suri,  &  Singh  (2019)  menyoroti  kemauan politik, komitmen pimpinan manajemen, serta kerangka waktu implementasi yang menjadi  hambatan  dalam  efektifnya  implementasi  E-Governance.  Serta  suksesnya implementasi proyek E-gov yang ditinjau dari paradigma organisasional, teknologi, dan pengguna (Al-Azri, Al-Salti, & Al-Karaghouli, 2010). Dari berbagai studi tersebut cenderung berfokus pada kendala pelaksanaan e-gov di luar pemerintah lokal dan belum  menyentuh  tantangan  penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis  e-gov  di tingkat pemerintah lokal. Sehingga perlunya dilakukan kajian lebih lanjut mengenai penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis  e-gov  di  tingkat  pemerintah  lokal  dalam studi ini yaitu Pemerintah Kota Kendari.
Pada  studi  ini  penulis  akan  mengidentifikasi  tantangan  utama  dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government di pemerintah kota Kendari dengan  memfokuskan  pada  instansi/lembaga  yang  berurusan  dengan  area e- planning,  e-kinerja,  e-health ,  pelayanan  perizinan,  serta  pelayanan  administrasi kependudukan berbasis elektronik di Kota Kendari dengan menyoroti infrastruktur telekomunikasi,  kesiapan dan dukungan  anggaran,  serta  kompetensi  sumber  daya manusia aparatur.

## Metode
Perangkat daerah yang menjadi lokasi kajian adalah Badan  Perencanaan  dan Pembangunan    Daerah    (Bappeda)    Kota    Kendari  untuk  topik  perencanaan  (  E- Planning); Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kendari untuk topik  pelaksanaan  pelayanan  Administrasi  Kependudukan;  Rumah    Sakit    Umum Daerah    Kota    Kendari    untuk    topik    pelaksanaan  pelayanan  Kesehatan;  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPM-PTSP) untuk topik penyelenggaraan pelayanan  perizinan dan nonperizinan,  dan Badan Kepegawaian dan  Pengembangan  SDM  Kota  Kendari  untuk  topik  e-kinerja.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  di  mana  kajian  dilakukan  pada  latar  dunia nyata  dan  diarahkan  oleh  perspektif  interpretif.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan adalah wawancara, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan yang ditentukan secara purposif, mencakup pimpinan dan staf di
instansi tersebut di atas. Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di  unit-unit  pemerintahan      yang      melaksanakan      pelayanan      publik      berbasis Elektronik  (E-Government)  dalam  lingkup  Pemerintah  Kota  Kendari.  Metode pengolahan dan analisis data mengikuti model analisis interaktif Miles, Huberman, &  Saldana  (2014)  yang  mencakup  penyajian  data  dan  pengembangan  pemahaman yang baik yang keduanya dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Hal ini berarti bahwa proses analisis data berjalan secara terintegrasi dengan proses pengumpulan data, penyajian data, dan pengembangan pemahaman terhadap data hingga penarikan dan verifikasi kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Potret Implementasi E-Government Pemerintah Kota Kendari
Implementasi E-  Government yang  dimaksudkan  dalam  kajian  ini  ialah implementasi dalam  pelaksanaan  manajemen  dan  pelayanan  publik  pemerintahan daerah  Kota  Kendari  yang  mencakup  penerapan  E-Planning,  E-Kinerja,  E-Health Service,  Pelayanan  Perizinan  dan  non  perizinan  serta  Pelayanan  Administrasi Kependudukan.  Pemerintah  Kota  Kendari  melalui  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  telah  menerapkan  E-Planning  melalui  aplikasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sejak tahun 2020. Tahapan  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  pelaporan  dan  pertanggung jawaban daerah menggunakan aplikasi ini telah mengikuti mekanisme yang diatur pada  Permendagri  Nomor  70  Tahun  2019  tentang  Sistem  Informasi  Pemerintahan Daerah.
Dalam  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)  terdapat  e-planning,  e- budgeting, dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Di mana e-planning ini berfungsi untuk mempermudah melakukan kontrol oleh pemerintah pusat, dan e- budgeting sebagai anggaran elektronik. Sehingga, semua perencanaan yang terekam di  e-planning  harus  disinkronkan  dengan  e-budgetingnya.  Pada  area  E-Budgeting pemerintah Kota Kendari melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) juga memanfaatkan  aplikasi  SIPD  ini  yang  sebelumnya  menggunakan  SIMDA  (Sistem Informasi  Manajemen  Daerah)  dan  SIKD  (Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah). BPKAD  selalu  berkoordinasi  dengan  tim  pengembang  bagaimana  meningkatkan kemampuan aplikasi tersebut sehingga OPD yang ada mempunyai aksesibilitas yang baik,  sekalipun  memang  sebenarnya  aplikasi  ini  masih  berbasis  desktop,  belum berbasis  web  tetapi  saat  ini  dalam  proses  pengembangan.  Keberadaan  SIPD  ini seperti pandangan Liang, Wang, & Long (2011) bahwa pentingnya integrasi sistem e- government    baik  integrasi  pelayanan  elektronik  (e-services) (As’ad  et  al.,  2016) , ataupun    integrasi  aplikasi  (Themistocleous,  Irani,  &  Love,  2005)  untuk  suksesnya suatu penyelenggaraan pemerintahan berbasis E-gov.
Pelayanan  publik  bidang  kesehatan  sudah  berjalan  namun  belum  optimal. Secara  umum  pengembangan  pelayanan  kesehatan  berbasis  E-Government  telah
dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  Kota  Kendari  seperti  di  RSUD  Kota  Kendari. Namun,  pengembangan  pelayanan  kesehatan  yang  berbasis  aplikasi  untuk mempermudah  masyarakatnya  dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan  seperti yang telah dikembangkan masih relatif belum maksimal. Situasi pelayanan kesehatan daerah  saat  ini  masih  diwarnai  antrian  yang  panjang  dan  lama  di  berbagai  loket. Salah satu aplikasi yang dikembangkan ialah SIM-RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah  Sakit).  Pada  Tahun  2019  Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Kendari  meluncurkan aplikasi SIM-RS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari. Hal ini sebagai bentuk implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. SIM-RS merupakan Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi dari seluruh unit pelayanan di RSUD Kota Kendari.
Namun aplikasi tersebut berpusat pada satu layanan yaitu layanan kesehatan yang ditujukan pada gedung PMCC. Hanya memberikan layanan kamar inap VIP, VVIP dan kelas eksekutif belum menyentuh pada layanan seluruh tingkatan padahal sejatinya E-Government digunakan  untuk  mengoptimalkan  pemberian  pelayanan publik  ke  seluruh  elemen  masyarakat  pengguna  layanan. E-government mensyaratkan  untuk  menyediakan  layanan  secara  inklusif    (Anderson,  2006). Lembaga  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  membuat  informasi  dan  layanan tersedia  untuk  semua  orang  secara  online  (E-Government)  walaupun  pengguna layanan tidak ingin atau tidak mampu mengaksesnya (Becker, 2005; Chinn & Fairlie, 2007). Oleh karena itu, inklusivitas e-government dapat digambarkan sebagai sejauh mana  layanan  e-government  dirancang  untuk  dan  dapat  digunakan  oleh  semua kelompok pengguna yang dituju (Cumbie & Kar, 2016). Selan itu aplikasi berbasis Web  juga  pernah  digunakan  namun  belum  efektif  seperti  layanan  SEKAR  (Sistem Ketersediaan Kamar Rujukan) yang digunakan pada tahun 2016 di mana pengguna layanan dapat mengecek ketersediaan kamar pasien, namun saat ini aplikasi berbasis web tersebut sudah tidak digunakan lagi. Kondisi tersebut seperti studi Gupta, Suri, &  Singh  (2019)  bahwa  banyak  proyek  e-governance  yang  direncanakan  oleh pemerintah namun tidak dapat diimplementasikan secara efektif.
Situasi  pelayanan  perizinan  dan  nonperizinan  di  DPM-PTSP  Kota  Kendari sudah  optimal  dengan  memanfaatkan  berbagi  sistem  yang  telah  dikembangkan, seperti  pemanfaatan  Online  Single  Submission  (OSS)  yang  dianjurkan  oleh pemerintah  pusat  sehingga  pengajuan  izin  investasi  kini  jauh  lebih  cepat  dan akuntabel.  Serta  penggunaan  Aplikasi  SiCANTIK  yang  mulai  diberlakukan  sejak Tahun 2018 sampai sekarang dan di gunakan di bidang pendaftaran, dan masuk di Koordinasi  Teknik,  Pengujian  Teknis  dan  Pengawasan,  serta  masuk  di  bidang  P3 (Pelayanan Perizinan dan Data). Sudah lebih dari 14.000 surat izin yang diterbitkan sejak  aplikasi ini  diluncurkan.Kondisi  ini  seperti  studi Hardill  &  O’Sullivan  (2018) bahwa ada peningkatan akses pelayanan publik, barang, dan jasa oleh masyarakat karena pemanfaatan teknologi, komunikasi, dan informasi.
Kemudian  situasi  pelayanan  publik  berbasis  E-government  pada  area pelayanan  administrasi kependudukan  Implementasi  di Disdukcapil Kota Kendari juga  telah  optimal  bagi  masyarakat  seperti  pelayanan  yang  cepat,  jumlah  antrian yang  tidak  menumpuk,  serta  respon petugas  Disdukcapil  Kota  Kendari  yang  baik untuk  turun  langsung  ke  masyarakat  jika  ada  kendala  yang  berhubungan  dengan pengurusan  administrasi  kependudukan  berdasarkan  laporan  pengguna  layanan melalui  aplikasi.    Pemanfaatan  E-Government  di  Disdukcapil  Kota  Kendari mendukung  visi  misi  Walikota  Kendari  yang  menekankan  kualitas  pelayanan masyarakat  berbasis  teknologi  sesuai  tupoksi  yaitu  pelayanan  administrasi kependudukan.  Secara  umum  pengelolaan  administrasi  kependudukan  diseluruh indonesia  sama  mengacu  pada  Undang-undang  No  24  Tahun  2013  tentang administrasi kependudukan.
Tatakelola  pemerintahan  berbasis  teknologi  seluruh  pelayanan  capil  telah menggunakan sistem online berbasis teknologi informasi melalui aplikasi SIAK. saat ini  semua  produk  layanan  kecuali  KTP  el  dan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  telah dicetak diatas kertas putih dan spesifikasi A4 80 gram dan berbasis TTD elektronik (Qr code) yang terhubung secara sistem dengan data SIAK Pusat. Selain itu inovasi e-government  oleh  Pemerintah  Kota  Kendari  ialah  pengembangan  Aplikasi  Jaga Kendari (JARI)  yaitu aplikasi di mana masyarakat dapat mengecek jumlah antrian secara online pengurusan layanan E-KTP atau layanan umum di Disdukcapil Kota Kendari di  manapun  dan  kapanpun. Melalui  aplikasi  JARI  masyarakat  juga  dapat berkonsultasi dengan petugas jika ada keluhan, atau kendala dalam mendapatkan pelayanan,  petugaspun  dengan  sigap  untuk  langsung  merespon  keluhan  tersebut. Hal  ini  seperti  pandangan  Pina,  Torres,  &  Royo  (2010)  bahwa  E  Government mendorong  pemerintah  lokal  lebih  akuntabel  serta  mendorong  keterbukaan  dan responsif (Baxter, 2017).
Pengembangan    aplikasi  dilakukan  oleh  Inspektorat  Kota  Kendari  dan didukung Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kendari serta dukungan penuh dari Pemerintahan  Kota  Kendari  dan  stakeholder  terkait  lainnya,  yang  dalam  jangka panjang merupakan titik awal mengadaptasi konsep kota cerdas atau Kendari Smart City  melalui  optimalisasi  teknologi  informasi  komunikasi  untuk  mengidentifikasi, menganalisa dan mengontrol berbagai macam data secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni berbasis Ekologi, Informasi  dan  Teknologi.  Inovasi  adalah  pilar  utama governance .  Inovasi  dalam pemerintahan mempromosikan investasi dan pertumbuhan (Fisman & Werker, 2011) Negara-negara yang mencapai tingkat yang tinggi pada tata kelola adalah juga yang mencapai  tingkat  yang  tinggi  pada  ukuran-ukuran  kinerja  inovasi  (Hollanders  & Celikel-Esser, 2007)
Selanjutnya  pada  area  e-kinerja,  terdapat  dua  aplikasi  yang  diterapkan  oleh BPSDM  Kota  Kendari  yaitu  aplikasi  SIMANTAP  dan  SI-  TP-PNS.  Implementasi Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  di  Badan  Kepegawaian  dan
Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kota  Kendari  dimaksudkan  untuk memberikan informasi, penyediaan data PNS dan untuk memperbaiki kinerja PNS dalam menyediakan data yang lebih tersusun dengan baik.
Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  di  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kota  Kendari  mulai  diterapkan  sejak  awal Tahun  2017  dan  diberi  nama  SIMANTAP  (Sistem  Informasi  Manajemen  Data Pegawai). SIMANTAP diwujudkan guna mempermudah pengelolaan data pegawai negeri  sipil  di  Kota Kendari.  Sebelum  diterapkannya  SIMANTAP,  pegawai  Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  kesulitan  data  dan pengelolaan data kepegawaian dilakukan secara manual. Sejak adanya SIMANTAP maka diharapkan semua bisa diakses dengan mudah. Implementasi SIMANTAP di Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kota  Kendari merupakan  bentuk  penerapan  dari E-government .  Implementasi  Sistem  Informasi Manajemen  Kepegawaian  atau  yang  dikenal  dengan  SIMANTAP  perlu  dilakukan karena  SIMANTAP  merupakan  salah  satu  perwujudan E-government oleh pemerintah melalui sistem informasi berbasis komputer.
Pemerintah  Kota  Kendari  melalui  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  juga  memanfaatkan  aplikasi  SI-TPPNS  untuk mengontrol  pemberian  tambahan  penghasilan  PNS  (TPP).  Aplikasi  si  TP-PNS  ini menghitung kinerja berdasarkan waktu yang digunakan ASN untuk menyelesaikan pekerjaan hariannya dengan satuan waktu menit. Pengembangan aplikasi SI- TPPNS merupakan  insiatif  wali  Kota  Kendari  yang  disampaikan  kepada  OPD.  Pihaknya membuat konsepnya dan bekerja sama dengan Bank Sultra untuk membuat aplikasi, termasuk  penyediaan  server-nya.  Hal  ini  adalah  program  Pemkot  agar  pegawai melaporkan kinerjanya secara online.
Tabel 1. Matriks Pemanfaatan Aplikasi E-Gov dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Kendari
No Instansi Aplikasi E-Gov Area Penyelenggaraan Pemerintahan 1 Bappeda Kota Kendari  SIPD E-Planning 2 RSUD Kota Kendari SIMRS E- Health 3 DPM-PTSP OSS, Si CANTIK Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 4 Disdukcapil SIAK, JARI Pelayanan Adminduk 5 BKPSDM Kota Kendari SIMANTAP, SI- TPPNS E-kinerja Aparatur Sipil Negara Sumber: diolah dari berbagai sumber (2022)

## 2. Tantangan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Berbasis  E-Government  di  Kota Kendari
Penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis  e-gov  juga  menghadirkan  berbagai kendala  maupun  tantangan  dalam  pelaksanaannya  oleh  suatu  pemerintah  lokal. Dalam penerapan e-planning di Bappeda Kota Kendari melalui pemanfaatan SIPD
(Sistem Informasi Pemerintah Daerah ) misalnya juga  memiliki beberapa hambatan atau  kendala dalam  penerapannya  yaitu  infrastruktur telekomunikasi  pada  sistem jaringan internet yang lemah, serta pada masa peralihan dari SIMDA ke SIPD data database harus dimulai kembali dari awal. Sedangkan pada penerapan E-Budgeting pada  BPKAD  Kota  Kendari  kendala  yang  hadir  seperti  adalah  ketersediaan  SDM, dari  hasil  wawancara  dengan  pihak  BPKAD  Kota  Kendari  bahwa  SDM  yang dibutuhkan  untuk  mengelola  aplikasi  masih  kurang  secara  kuantitas  maupun kualitas  sehingga  dibutuhkan  SDM  untuk  mengisi  kekurangan  tersebut  serta perlunya  upaya  untuk  meningkatkan  kemampuan  aparatur  dengan  berbagai pelatihan atau sosialisasi. Selain itu pengembangan aplikasi yang bersinergi dengan Diskominfo  Kota  Kendari  juga  membutuhkan  dukungan  anggaran  yang  cukup tinggi, serta kedepannya yang juga penting ialah konektivitas antar OPD di Kendari mengingat masing-masing OPD juga sedang dalam pengembangan sistem aplikasi berbasis  online,  sehingga  konektivitas  masing-masing  aplikasi  dari  berbagai  OPD dapat terintegrasi serta terpadu sehingga akses data yang lebih baik.
Hal yang sama juga terjadi pada pelayanan kesehatan berbasis E- Government di RSUD Kota Kendari Sejak diluncurkan program pelayanan berbasis e-Gov seperti SIM-RS  sampai  saat  ini  masih  terdapat  beberapa  kendala  pada  implementasinya. Anggaran  yang  terbatas,  sistem  perencanaan  program  masih  terhambat menyebabkan program ini belum terlaksana dengan baik. Implikasinya infrastruktur telekomunikasi  seperti  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  peralatan  dan  software penujang  dalam  pengaplikasian  program  ini  belum  optimal.      Tingginya  biaya pengembangan  perangkat  lunak  dan  lisensinya,  infrastruktur,  dan  pelatihan terhadap  pekerja  di  bagian  layanan  IT.  Komputer  sebagai  prasarana  masih  belum optimal, idealnya komputer perlu di sediakan di setiap gedung perawatan. Hal ini menyebabkan data pasien yang menempati kamar inap di tiap gedung belum secara keseluruhan terupdate. Sistem jaringanpun juga masih lemah, sehingga kedepannya perlu menambah kapasistas jaringan guna mamastikan agar sistem tidak bermasalah. Selain  itu  ialah  keterbatasan  pada  ahli  IT  yang  menguasai  bidangya  mengingat banyaknya layanan  yang berbasis aplikasi sehingga membutuhkan SDM yang ahli pada bidang tersebut.
Selanjutnya  pada  area  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  berbasis elektronik  kendala  yang  dihadapi  di  DPM-PTSP  Kota  Kendari  bahwa  dalam penerapan  Aplikasi  SiCANTIK  di  instansi  ini  ialah  sistem  jaringan  yang  kadang terganggu,  surat  izin  yang  sering  nyasar,  serta  gangguan  dalam  tandatangan elektronik. Tanda tangan digital telah muncul sebagai salah satu prioritas teknologi bagi pemerintah lokal dan negara dengan tujuan efisiensi operasional dan jaminan hukum  (Pappelet  al.,  2017).  Dari  perspektif  pemerintah daerah,  beberapa isu  telah disorot  yang  terkait  baik  dari  aspek  organisasi  maupun  teknis  terkait  gangguan elektronik ini. (Vigil, et al., 2015). Selain itu tantangan yang lain ialah ketersediaan
SDM yang menguasai aplikasi inipun terbatas sering kali admin aplikasi ini untuk sementara waktu tidak ada, dan diberdayakan di OPD yang lain.
Selanjutnya  pada  pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis  e Government  juga  menghadirkan  beberapa  tantangan  pada  Disdukcapil  Kota Kendari. Kendala-kendala dalam proses pelayanan pertama adalah sistem jaringan, karena  jaringan  menggunakan  VPN  langsung  terkoneksi  pusat  tidak  bisa menggunakan jaringan Wifi pada umumnya karena terkait dengan keamanan data. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, ketika ada gangguan jaringan akan memengaruhi kecepatan pelayanan. Terkait prasarana pendukung seperti komputer juga sudah usang tapi ada upaya pemeliharaan. Alat yang dihibahkan pemerintah pusat  terbilang  sudah  lama,  hibah  sejak  tahun  2011  dan  biaya  pemeliharaan ditanggung oleh daerah. Seluruh jenis pelayanan di Disdukcapil Kota Kendari harus berdasar  pada  aturan  pusat,  anggaran  pun  demikian  semua  bersumber  dari  pusat tidak  bersumber  dari  PAD.  Terkait  kebutuhan  SDM  untuk  operator  khususnya perekaman sudah cukup secara kuantitas, untuk meningkatkan kompetensi mereka selalu  diikutkan  pelatihan-pelatihan  ataupun  bimbingan  teknis  setiap  tahun sehingga pelayanan dapat maksimal diberikan.
Adapun  kendala  atau  tantangan  penyelenggaran  E-Government  di  BKPSDM ialah  permasalahan  konektivitas  jaringan  karena  tidak  semua  jaringan  memiliki kualitas yang baik bisa jadi ada di daerah mana jelek sinyalnya atau belum pakai wifi itu  masalah  jaringan.  Kendala  dalam  penerapan  SIMANTAP  ini  biasanya  instansi lambat memasukan data, biasanya data diminta tapi mereka belum melengkapi yang membuat  beberapa  data  pegawai  kurang  lengkap,  selain  itu  permasalah  jaringan yang  kadang  tidak  bagus.  Jika  jaringan  bermasalah  maka  aplikasi  tidak  dapat digunakan,  sedangkan  jika  aplikasinya  selama  semua  dalam  server  itu  berfungsi dengan baik, maka dapat berjalan dengan lancar.
Berikut  tantangan  di  masing-masing  instansi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan berbasis E Gov seperti dalam matriks tabel berikut.
Tabel 2. Matriks Tantangan Penyelenggara Pemerintahan Berbasis E-Gov di Kota Kendari
No Instansi Tantangan di Masing-Masing Instansi Infrastruktur tekelomunikasi Konektivitas Jaringan Kualitas SDM  Ketersediaan Anggaran 1 Bappeda v x v v 2 RSUD x x x x 3 DPM-PTSP v x x v 4 Disdukcapil x x v x 5 BKPSDM v x v v
V; Terpenuhi X : Perlu diperhatikan Sumber:  Hasil olahan data (2022)
Berdasarkan uraian diatas maka diketahui kendala masing-masing OPD dalam penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis  E-Government  sebagai  berikut  Kendala pada prasarana/infrastukur komunikasi seperti perangkat keras dan lunak komputer
dihadapi oleh RSUD Kota Kendari dan Disdukcapil Kota Kendari. Serta konektivitas jaringan  seperti  kelancaran  sistem  jaringan  internet  seluruh  pada  lima  institusi menghadapi kendala yang sama. Pada aspek kualitas SDM, RSUD Kota Kendari, dan DPM-PTSP menghadapi kendala yang sama yaitu ketersediaan SDM yang kompeten. Institusi  tersebut  ditandai  dengan  kekurangan  kepakaran/kompetensi,  data,  dan informasi yang memengaruhi kinerja pelayanan publik. Keberhasilan transisi ke e- government  diperlukan  akses  infrastruktur  (komputer  dan  koneksi  Internet) bersamaan  dengan  diperlukannya  tingkat  kompetensi  dalam  menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Imran & Gregor, 2010; West, 2004).
Teori  Resources-Based  atau  seringkali  disebut  Resources-Based  Views  (RBV) telah  memprediksikan  bagaimana  sumber  daya  organisasi  terkait  dengan keunggulan kompetitif. Sumber daya yang dimiliki organisasi adalah sumber utama dari kinerja dan keunggulan kompetitif (Soo-Young Lee, 2009; Hoon Jang, 2013; S.-Y. Lee  &  Whitford,  2013;  Ongeti,  2014).  Sumber  daya  organisasional  dalam  teori RBT/RBV mencakup tangible resources dan intangible resources . Kedua kategori sumber daya  tersebut  di  atas  menentukan  keunggulan  kompetitif  dan  kinerja  organisasi. Meski  demikian  diakui  secara  luas  bahwa  masing-masing  kategori  sumber  daya tersebut dapat mempunyai efek yang berbeda pada organisasi yang berbeda (Ismail et al., 2012)
Situasi  dari  kapasitas  aparatur  sipil  negara  sebagai  katalis  keberhasilan penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis  elektronik  (Muñoz-Cañavate  &  Hípola, 2011).  Situasi  sumberdaya  manusia  yang  diinginkan  adalah  kepakaran  yang  telah tersedia  secara  internal  seperti  ahli  TIK.  Kompetensi  TIK  mencakup  kemampuan khusus  yang  dibutuhkan  oleh  para  profesional  yang  bertanggung  jawab  untuk pengembangan  perangkat  lunak  atau  produk  dan  layanan  komunikasi  (Tristán- López  &  Ylizaliturri-Salcedo,  2014)  selain  itu  kompetensi  internet  juga  diperlukan dimana  kompetensi  internet  dipahami  sebagai  seperangkat  sikap  mengenai pengalaman  individu  yang  dirasakan  dalam  menggunakan  aplikasi  dan  platform berbasis internet (Wirtz, Piehler, & Daiser, 2015). Pelayanan berbasis e government dipengaruhi oleh dukungan pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan IT yang kompeten  seperti  memberikan  pelatihan  untuk  mengembangkan  kemampuan karyawan.  (Arduini  et  al.,  2010).  Adapun  kecukupan  anggaran  dalam penyelenggaraan berbasis E-Government menjadi kendala bagi RSUD Kota Kendari, serta  Disdukcapil  Kota  Kendari.    Studi  menunjukkan  bahwa  banyak  negara berkembang  melihat  dukungan  keuangan  sebagai  tantangan  kritis  dalam pengembangan dan implementasi e-Government karena mahal dan membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan(Samsor, 2021).
Secara keseluruhan studi ini selaras dengan beberapa studi sebelumnya bahwa faktor  yang  memengaruhi  keberhasilan  implementasi  E-Government  yaitu kompetensi sumber daya aparatur, infrastruktur komunikasi yang memadai (Dash & Pani,  2016;  Matavire  et  al.,  2010),  konektivitas  sistem  jaringan  serta  dukungan
finansial dalam pengembangan E-Government. (Al-Rashidi, 2010; Alshehri & Drew, 2011).  Sehingga  perlunya  suatu  perencanaan  yang  baik  oleh  pemerintah  daerah dalam mengimplementasikan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing institusi, serta keterbatasan dalam penggunaan e gov tersebut perlu ditangani secara tepat. mengingat penyelenggaraan pemerintahan  berbasis  E-Government  mampu  mengurangi  beban  administratif pemerintah (Ntaliani & Costopoulou, 2018).

## Kesimpulan
E-government  diakui  manfaatnya  dalam  pengelolaan  pemerintahan  di  level pemerintah  daerah.  Berbagi  aplikasi  yang  dikembangkan  dan  digunakan  oleh pemerintah  daerah  kota  Kendari.  Namun  pada  pelaksanaannya  ada  berbagai tantangan yang hadir di masing-masing instansi yang menjadi subjek studi ini baik pada area e-planning, e- kinerja , e-health , pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pelayanan  Adminduk.  Konektivitas  jaringan  ditemukan  sebagai  tantangan  yang paling  krusial  dalam  aktivitas  penerapan  e-gov  ini,  seluruh  instansi  merasakan kendala yang sama ketika sistem jaringan mengalami gangguan. selanjutnya kualitas SDM  aparatur  yang  menguasai  dan  dukungan  ketersediaan  anggaran  juga  turut menjadi  tantangan  bagi  penyelenggaraan  e-gov  namun  tidak  dialami oleh  seluruh instansi. Hal yang sama juga pada infrastruktur telekomunikasi seperti ketersediaan dan  kualitas  komputer  menjadi  tantangan  pada  dua  instansi/lembaga  saja  di  kota Kendari. Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kendari tetap dapat  dioptimalkan  dengan  hadirnya  berbagai  tantangan  tersebut,  sehingga pembuat  kebijakan  perlu  memahami  secara  dalam  dan  menganalisa  seluruh tantangan  yang  hadir  pada  masing-masing  lembaga  pelayanan  publik  agar penerapan e-government dapat lebih efektif dan prima. Studi ini di sisi lain masih memiliki  keterbatasan  pada  ketersediaan  data  mengenai  ukuran  secara  statistik terkait  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  sehingga  studi  lebih  lanjut  dapat dilakukan  mengenai  analisis  indeks  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  yang dapat mengukur secara kuantitatif pada domain kebijakan, domain  tata kelola, dan domain  layanan  SPBE  yang  merupakan  bentuk  evaluasi  pelaksanaan  sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Kendari dan dapat menjadi bahan kajian bagi pembuat kebijakan.

## Referensi
Al-Azri, A., Al-Salti, Z., & Al-Karaghouli, W. (2010). The successful implementation of  e-government  transformation:  A  case  study  in  Oman. Proceedings  of  the European,  Mediterranean  and  Middle  Eastern  Conference  on  Information  Systems . Abu-Dhabi:  Proceedings  of  the  European,  Mediterranean  and  Middle  Eastern Conference on Information Systems: Global Information Systems Challenges in Management, EMCIS 2010. https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS
Al-Rashidi,  H.  (2010).  Examining  internal  challenges  to  e-government implementation  from  system  users  perspective. European  and  Mediterranean Conference on Information Systems , 12 – 13.
Alshehri,  M.,  &  Drew,  S.  J.  (2011).  E-government  principles:  implementation, advantages and challenges. International Journal of Electronic Business , 9 (3), 255. https://doi.org/10.1504/IJEB.2011.042545
Anderson,  C.  (2006). The  long  tail:  Why  the  future  of  business  is  selling  less  of  more . Hachette Books.
Arduini,  D.,  Belotti,  F.,  Denni,  M.,  Giungato,  G.,  &  Zanfei,  A.  (2010).  Technology adoption  and  innovation  in  public  services  the  case  of  e-government  in  Italy. Information
Economics and Policy , 22 (3), 257 – 275. https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2009.12.007
As’ad, A. M., Khazaei, B., Akhgar, B., & Alqatawna, J. (2016). Importance of service integration in e-government implementations. 2016 7th International Conference on Information and
Communication Systems (ICICS) , 56 – 61. IEEE.
https://doi.org/10.1109/IACS.2016.7476086
Baxter,  D.  J.  (2017).  E-GOVERNANCE  AND  E-PARTICIPATION  VIA  ONLINE CITIZEN BUDGETS AND ELECTRONIC LOBBYING: Promises and Challenges. World Affairs , 180 (4), 4 – 24. https://doi.org/10.1177/0043820018771137
Becker, S. A. (2005). E-government usability for older adults. Communications of the ACM , 48 (2), 102 – 104. https://doi.org/10.1145/1042091.1042127
Box, R. C., Marshall, G. S., Reed, B. J., & Reed, C. M. (2001). New public management and substantive democracy. Public Administration Review , 61 (5), 608 – 619.
Chinn, M. D., & Fairlie, R. W. (2007). The determinants of the global digital divide: a cross-country  analysis  of  computer  and  internet  penetration. Oxford  Economic Papers , 59 (1), 16 – 44.
Cumbie, B. A., & Kar, B. (2016). A Study of Local Government Website Inclusiveness: The Gap Between E-government Concept and Practice. Information Technology for Development , 22 (1), 15 – 35. https://doi.org/10.1080/02681102.2014.906379
Dash, S., & Pani, S. K. (2016). E-Governance Paradigm Using Cloud Infrastructure:
Benefits and Challenges. Procedia Computer Science , 85 , 843 – 855. https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.05.274
Fisman, R., & Werker, E. (2011). Innovations in Governance. Innovation Policy and the Economy , 11 , 79 – 102. https://doi.org/10.1086/655819
Gupta, A., Suri, P. K., & Singh, R. K. (2019). Analyzing the Interaction of Barriers in E-Governance  Implementation  for  Effective  Service  Quality:  Interpretive Structural  Modeling  Approach. Business  Perspectives  and  Research , 7 (1),  59 – 75. https://doi.org/10.1177/2278533718800562
Hardill, I., & O’Sullivan, R. (2018). E -government: Accessing public services online: Implications for citizenship. Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit , 33 (1), 3 – 9. https://doi.org/10.1177/0269094217753090
Hollanders, H., & Celikel-Esser, F. (2007). Measuring innovation efficiency . European Commission. 2007 European Innovation Scoreboard.
Hoon  Jang,  S.  (2013).  The  Offensive  Framework  of  Resource  Based  View  (RBV): Inhibiting Others from Pursuing Their Own Values. Journal of Management and Strategy , 4 (1). https://doi.org/10.5430/jms.v4n1p62
Imran,  A.,  &  Gregor,  S.  (2010).  Uncovering  the  Hidden  Issues  in  E-Government Adoption  in  a  Least  Developed  Country. Journal  of  Global  Information Management , 18 (2), 30 – 56. https://doi.org/10.4018/jgim.2010040102
Ismail,  A.  I.,  Rose,  R.  C.,  Uli,  J.,  &  Abdullah,  H.  (2012).  THE  RELATIONSHIP BETWEEN ORGANISATIONAL RESOURCES, CAPABILITIES, SYSTEMS AND COMPETITIVE ADVANTAGE. Asian Academy of Management Journal , 17 (1).
Lee, S.-Y., & Whitford, A. B. (2013). Assessing the Effects of Organizational Resources on  Public  Agency  Performance:  Evidence  from  the  US  Federal  Government. Journal  of  Public  Administration  Research  and  Theory , 23 (3),  687 – 712. https://doi.org/10.1093/jopart/mus050
Lee,  Soo-Young.  (2009). Impacts  of  organizational  resources  on  agency  performance: Evidence from Federal Agencies . University of Georgia.
Liang,  W.-Q.,  Wang,  H.-J.,  &  Long,  S.  (2011). A  System  Integration  Approach  for  E- Government System Development . https://doi.org/10.1007/978-3-642-23998-4_62 Matavire,  R.,  Chigona,  W.,  Roode,  D.,  Sewchurran,  E.,  Davids,  Z.,  Mukudu,  A.,  & Boamah-Abu, C. (2010). Challenges of eGovernment Project Implementation in a South African Context .
Miles,  M.  B.,  Huberman,  M.  A.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A Methods Sourcebook . Washington D.C: Sage Publications, Inc.
Muñoz-Cañavate, A., & Hípola, P. (2011). Electronic administration in Spain: From its beginnings  to  the  present. Government  Information  Quarterly , 28 (1),  74 – 90. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.05.008
Ntaliani, M., & Costopoulou, C. (2018). E-Government for Lowering Administrative Burden:  An  Empirical  Research  on  European  Rural  Businesses. International Journal of Public Administration , 41 (9), 700 – 711. https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1296865
Ongeti,  W.  J.  (2014). Organizational  resources,  corporate  governance  structures  and performance of Kenyan state corporations . University of Nairobi.
Pappel, I., Pappel, I., Tepandi, J., & Draheim, D. (2017). Systematic Digital Signing in Estonian e-Government Processes . https://doi.org/10.1007/978-3-662-56266-6_2 Pina,  V.,  Torres,  L.,  &  Royo,  S.  (2010).  Is  E-Government  Promoting  Convergence Towards More Accountable Local Governments? International Public Management Journal , 13 (4), 350 – 380. https://doi.org/10.1080/10967494.2010.524834 Prins, J. E. J. (2001). Electronic Government. Variations on a Concept (J. E. J. Prins, Ed.). The Hague: Kluwer Law International.
Samsor, A. M. (2021). Challenges and Prospects of e-Government implementation in
Afghanistan. International  Trade,  Politics  and  Development , 5 (1),  51 – 70. https://doi.org/10.1108/ITPD-01-2020-0001
Sarrayrih, M. A., & Sriram, B. (2015). Major challenges in developing a successful e- government: A review on the Sultanate of Oman. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences , 27 (2), 230 – 235. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2014.04.004
Themistocleous,  M.,  Irani,  Z.,  &  Love,  P.  E.  D.  (2005).  Developing  E-Government Integrated Infrastructures: A Case Study. Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences , 228 – 228. IEEE.
https://doi.org/10.1109/HICSS.2005.196
Trechsel, A. H., Kies, R., Mendez, F., & Schmitter, P. C. (2003). Evaluation of the use of new  technologies  in  order  to  facilitate  democracy  in  Europe .  C2D-Research  and Documentation Centre on Direct Democracy.
Tristán-López,  A.,  &  Ylizaliturri-Salcedo,  M.  A.  (2014).  Evaluation  of  ICT Competencies.  In Handbook  of  Research  on  Educational  Communications  and Technology (pp.  323 – 336). New York, NY: Springer New  York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3185-5_26
Vigil, M., Buchmann, J., Cabarcas, D., Weinert, C., & Wiesmaier, A. (2015). Integrity, authenticity, non-repudiation, and proof of existence for long-term archiving: A survey. Computers & Security , 50 , 16 – 32. https://doi.org/10.1016/j.cose.2014.12.004 West, D. M. (2004). E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen
Attitudes. Public Administration Review , 64 (1), 15 – 27. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00343.x
Wirtz, B. W., Piehler, R., & Daiser, P. (2015). E-Government Portal Characteristics and Individual Appeal: An Examination of E-Government and Citizen Acceptance in the Context of Local Administration Portals. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing , 27 (1), 70 – 98. https://doi.org/10.1080/10495142.2014.965082