## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Dominasi Oligarki dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau di Indonesia
Oligarchy Domination and The Absence of Green Political Party in Indonesia
Luthfi Hasanal Bolqiah 1 , Riaty Raffiudin 2
1.2 Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
luthfi.hasanalbolqiah@gmail.com, riatyraf@gmail.com
Diterima: 15 November 2020 Direvisi: 22 Desember 2020 Disetujui: 23 Desember 2020 DOI: 10.35967/njip.v19i2.112
Abstrak: Kerusakan  lingkungan  dan  dampaknya  merupakan  persoalan  yang  masih  terus berlanjut  di  Indonesia  serta  belum  cukup  mampu  untuk  mendorong  transformasi  narasi  politik hijau  menjadi  platform  partai  politik  sebagaimana  yang  terjadi  di  negara  lain.  Literatur sebelumnya  sering  kali  menggunakan  kerangka  liberalis  dan  menuntut  kesadaran  kolektif  serta partisipasi  masyarakat  dalam  mengawasi  persoalan  lingkungan,  bukan  urgensi  keterwakilan politik  hijau.  Selain  itu,  perspektif  konstitusional  dan  institusional  juga  terlampau  idealis  dan kurang  memperhatikan  kepentingan  individu  yang  selalu  mencari  keuntungan.  Tulisan  ini berupaya  untuk  menganalisis  penyebab  dari  persoalan  lingkungan  serta  absennya  keterwakilan narasi  politik  hijau  dalam  bentuk  formal  dengan  menggunakan  teori  oligarki  dan  keterwakilan politik.  Melalui  analisa  kualitatif  deskriptif  dengan  metode  wawancara  dan  studi  literatur ditemukan:  (1)  narasi  politik  Hijau  di  Indonesia  tersebar  di  berbagai  janji  kandidat  dan  partai politik  menjelang  pemilu,  (2)  konsentrasi  pengelolaan  dan  penguasaan  sumber  daya  alam merupakan sumber pendapatan oligarki yang terus dipertahankan, (3) keterlibatan oligarki dalam politik  menghambat  pertimbangan  narasi  politik  hijau  dalam  proses  pembuatan  kebijakan,  (4) ketidakhadiran  platform  partai  politik  hijau  memberi  keleluasaan  terhadap  dominasi  oligarki, sedangkan  (4)  konsolidasi  platform  politik  hijau  juga  terkendala  faktor  internal  berupa  pro  dan kontra  pendirian  partai  serta  faktor  eksternal  seperti  sistem  kepartaian  dan  aturan-aturan pemilihan umum.
Kata  Kunci: Dominasi  Oligarki,  Kerusakan  Lingkungan,  Keterwakilan,  Partai  Politik  dan Politik Hijau.
Abstract: Contemporary,  environmental  destruction  and  its  impacts  in  Indonesia  still  not adequate  to  transforms  to  platform  of  political  party  as  it  appears  in  other  countries.  Studies have used a liberal framework and prosecuting collective consciousness and civic participation to control environmental issues, not the urgency of green political representation. Furthermore, perspectives of constitutionalism and institutionalism are too idealistic because inattentive to the individuals  interests  who  are  profit  oriented.  Consequently,  this  article  attempts  to  analyze  the causes  of  environmental  problems  and  the  absence  of  formal  representation  of  environmental discourse  using  oligarchy  and  political  representation  theory.    Using  qualitative  descriptive studies with interview methods and literature studies discovered: (1) green political discourse in Indonesia was scattered all over the election promises by candidates or political parties, (2) the concentration  of  natural  resources  is  a  sustainable  source  of  income  for  the  oligarchs,  (3)  the absence of green political platform gave room to live and breathe for oligarch agenda, whereas (4) consolidation of green political platform hampered by internal such as the pros and cons of establishing  a  political  party  and  external  factors  such  as  the  party  system  and  Engineering Electoral Systems
Keywords : Environmental  Destruction,  Green  Politics,  Oligarchy  Domination,  Political  Party and Representation.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Fungsi  partai  politik  selain  sebagai  sarana  partisipasi  politik  warga  negara  juga merupakan sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi  politik masyarakat  (Pasal 11  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008).  Salah  satu  yang  tidak  pernah  absen  setiap tahunnya adalah aspirasi terkait kerusakan lingkungan dan dampak kerusakan lingkungan. Pemerintah  juga  sering  kali  berjanji  untuk  mengurangi  dampak  kerusakan  lingkungan, tetapi  faktanya,  684.000  hektar  hutan  hilang  akibat  pembalakan  liar,  kebakaran  hutan, perambahan  hutan,  dan  alih  fungsi  hutan  setiap  tahunnya.  Berdasarkan  data  dari  Global Forest  Resources  Assessment  Indonesia  menempati  peringkat  kedua  dunia  tertinggi kehilangan hutan ( Kompas, 2016 ). Selain itu, pada tahun 2018 WHO mencatat DKI Jakarta dan  Bandung  masuk  dalam  10  besar  kota  dengan  pencemaran  terburuk  di  Asia  Tenggara ( Dwi,  2018 ).  Di  samping  itu  data  terkait  dampak  kerusakan  lingkungan  juga  tidak  kecil, menurut  Korlantas  Mabes  Polri  pada  tahun  2017  terdapat  lebih  dari  165.000  orang  yang mati akibat polusi udara ( Kasmiruddin, 2018 ). Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga mencatat setidaknya 364 orang korban dari konflik agraria di Indonesia selama tahun 2018. 94 di antaranya terkait infrastruktur, 78 konflik pertanian dan 30 konflik kehutanan bahkan 21 kasus kriminalisasi dilakukan oleh polisi ( Bayu, 2019 ).
Selama  ini  baik  kerusakan  lingkungan,  konflik  agraria  ataupun  penggusuran diselesaikan dengan ganti rugi. Selain tidak menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan dan dampaknya, ganti rugi juga  sering kali tidak dilakukan. Berdasarkan data Greenpeace Indonesia, Presiden Joko Widodo telah memenangkan gugatan perdata atas 11 perusahaan dan harus membayar ganti rugi akibat kerusakan lingkungan dan kebakaran total lebih Rp 18  triliun.  Presiden  Jokowi  sendiri  menyatakan  proses  tersebut  sedang  berjalan,  namun menurut  Greenpeace  ganti  rugi  belum  dilakukan  oleh  perusahaan  terkait  ( Greenpeace Indonesia,  2019 ).  Senada  dengan  Greenpeace,  Wahana  Lingkungan  Hidup  (Walhi)  juga memiliki  pandangan  serupa,  menurut  Nur  Hidayati  (Direktur  Walhi)  meskipun  kasus kebakaran  hutan  dan  lahan  (karhutla)  di  pengadilan  sudah  inkrah  namun  uang  ganti  rugi dan  biaya  pemulihan  lingkungan  sulit  ditagih.  Hal  itu  menurutnya  terkait  dengan  politik ekonomi atau oligarki yang pada akhirnya mempersulit proses penegakkan hukum  ( Jingga & Lestari, 2019 ).
Berdasarkan  gambaran  di  atas,  maka  terlihat  persoalan  lingkungan  tidak  dapat dilepaskan dari dominasi oligarki. Para teoritis oligarki seperti Jeffrey Winters (2011), Vedi R  Hadiz,  dan  Robison  (2013)  menggambarkan  kekuasaan  oligarki  meliputi  negara  dan lembaga-lembaga  pemerintahan.  Meskipun  demikian,  sejak  transisi  tahun  1998  dari otoritarian  menuju demokrasi  elektoral,  menurut  Winters  (2011), belum terdapat  ancaman atas dominasi oligarki dari bawah. Dengan kata lain organisasi masyarakat maupun aktivis lingkungan  tidak  cukup  kuat  untuk  mengancam  dominasi  oligarki  dalam  pengelolaan  dan penguasaan  sumber  daya  alam.  Selain  Greenpeace  dan  Walhi,  aspirasi  terkait  kerusakan lingkungan  dan  dampaknya  juga  diperjuangkan  oleh  sejumlah  kelompok  masyarakat  dan aktivis  lingkungan  seperti,  World  Wide  Fund  for  Nature  (WWF)  Indonesia,  Lindungi Hutan,  Friends  of  The  Earth  (FOEI),  Yayasan  Keanekaragaman  Hayati  Indonesia (KEHATI), Kiara, dan yang lainnya.
Berbeda  dengan  di  Indonesia,  persoalan  lingkungan  di  sejumlah  negara  seperti Inggris,  Perancis  dan  Jerman  tidak  hanya  diperjuangkan  oleh  kelompok  masyarakat  dan aktivis  lingkungan  tetapi  justru  oleh  partai  politik  hijau (Green  Party) .  Misalnya Die Grünen di Jerman ,  Green Party of England and Wales (GPEW), Taiwan Ludang , Midori no Tō di Jepang dan Latvijas Zaļā partija (LZP) di Latvia. Kemunculan partai hijau (green parties) di  dunia  sering  kali  dianggap  sebagai  hal  yang  baru,  tidak  lebih  tua  dibanding partai  liberal,  konservatif  maupun  sosialis.  Namun  meski  demikian  kesadaran  manusia

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
terhadap alam sejatinya bukan merupakan diskursus  yang baru, bahkan semenjak revolusi industri digalakkan telah muncul beragam kritik.
Perkembangan  diskursus  lingkungan  mencapai  puncaknya  pada  pertengahan  abad 20,  tepatnya  antara  dekade  60-an  dan  70-an  ditandai  dengan  beragam  protes  para  aktivis lingkungan.  Gelombang  protes  tersebut  menjadi  latar  belakang  terealisasinya  konferensi Lingkungan Hidup PBB untuk pertama kalinya pada tahun 1972 di Stockholm dan disusul dengan KTT Rio de Janeiro pada tahun 1992. Sejak saat itu gerakan lingkungan di banyak negara  mulai  melibatkan  diri  secara  langsung  dalam  politik  kebijakan  pemerintah,  salah satunya melalui protes dan kegiatan lobi konvensional ( Dalton et al., 2003 ).
Setelah  itu  banyak  organisasi  lingkungan  muncul  di  berbagai  negara,  beberapa  di antaranya  berafiliasi  dengan  Global  Greens  yang  didirikan  pada  tahun  2001  dan  telah memiliki anggota lebih dari 100 organisasi sampai saat ini. 83 di antaranya menjadi partai politik  dan  mengikuti  pemilihan  umum  sedangkan  yang  lainnya  berafiliasi  dalam  bentuk organisasi  profesional  dan amatir  (Gahrton,  2015). Global  Greens juga membentuk  empat federasi,  di  antaranya The  African  Green  Federation (AGF), The  Asia-Pacific  Greens Federation (APGF), The  European  Green  Party (EGP)  dan The  Federation  of  Green Parties of the Americas (FPVA). Adapun anggota AGPF terdiri dari 11 partai politik dan 8 anggota  asosiasi  atau  profesional,  3  dari  8  anggota  asosiasi  tersebut  berada  di  Indonesia yaitu Partai Hijau Indonesia (PHI), Sarekat Hijau Indonesia (SHI) dan Atjeh Greens. Tidak seperti  di  negara  lainnya,  tiga  partai  hijau  di  Indonesia  tidak  pernah  mengikuti  pemilihan umum bahkan keberadaannya banyak tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia.
Berdasarkan permasalahan di atas, kerusakan dan dampak kerusakan lingkungan di Indonesia  seharusnya  lebih  dari  cukup  sebagai  modal  transformasi  gerakan  lingkungan menjadi  platform  sebuah  partai  politik.  Sebagaimana  isu  penutupan  reaktor  nuklir  dan pembangunan proyek stasiun kereta Stuttgart 21 berhasil dimobilisasi Die Grünen atau isu perubahan iklim oleh GPEW di  Inggris. Faktanya gerakan lingkungan di  Indonesia masih diperjuangkan  melalui  organisasi  masyarakat  dan  tidak  cukup  mampu  bertransformasi menjadi  identitas  atau  platform  partai  politik  peserta  pemilu.  Selain  itu,  ketidakhadiran narasi lingkungan atau politik hijau dalam bentuk platform partai politik peserta pemilu di Indonesia  sejauh  ini  sedikit  sekali  mendapat  perhatian.  Artikel  ini  berupaya  menjawab pertanyaan  “mengapa  narasi  politik  hijau  gagal  bertransformasi  menjadi  partai  politik  di Indonesia?”
Dalam  dasawarsa  terakhir,  para  teoritis  oligarki  kurang  banyak  menaruh  perhatian terhadap  sumber  daya  alam  sebagai  pendapatan  oligarki  dan  dampaknya  terhadap kerusakan  lingkungan.  Kausalitas  dominasi  oligarki  terhadap  pengelolaan  sumber  daya alam  tidak  dapat  dijelaskan  hanya  dengan  tipologi  oligarki  dari  Winters  (panglima, sultanistik,  oligarki  dan  sipil).  Dalam  upaya  menjawab  pertanyaan  di  atas,  studi  ini menggunakan  kerangka  teori  oligarki  untuk  menjelaskan  aktor  utama  dibalik  kerusakan lingkungan  dan  teori  keterwakilan  untuk  menjelaskan  dampak  dominasi  oligarki  terhadap ketidakhadiran narasi politik hijau dalam bentuk platform partai politik.

## Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif.  Terdapat dua  teknik  pengumpulan  data,  yakni  data  primer  melalui  wawancara  mendalam  ( in-depth interviews ), sedangkan untuk data sekunder dilakukan studi literatur yang dapat membantu menguatkan argumen dalam artikel ini, seperti: hasil riset sebelumnya yang terkait dengan topik, Twitter, video YouTube dan pemberitaan media massa online. Selain itu, digunakan batasan  penelitian  berdasarkan  lokasi,  informan,  peristiwa  dan  proses.  Lokasi  difokuskan pada  modal  alam  ( natural  capital ),  yakni  konsentrasi  penguasaan  dalam  kawasan  hutan lindung, daerah  aliran sungai,  danau, pesisir dan  lain-lain  yang pada dasarnya tidak dapat

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dimiliki perseorangan. Informan pada penelitian adalah Chairil Syah selaku salah satu aktor yang mendirikan Partai Hijau Indonesia (PHI), Tubagus Soleh Ahmadi (Koordinator Walhi Jakarta),  Abdul  Halim  (Pengamat  Perikanan  dan  Direktur  Pusat  Kajian  Maritim  untuk Kemanusiaan),  dan  Bambang  Susanto  (Pengamat  Infrastruktur  dan  Tenaga  Ahli Kementerian Koordinator Kemaritiman Maritim 2015-2016). Batasan peristiwa dan proses penelitian  diambil  berdasarkan  metode  longitudinal  “deret  waktu”  yang  memungkinkan penelitian  dapat  mengamati  stabilitas  atau  perubahan  dalam  karakteristik  unit  dan  dapat melacak  kondisi  sepanjang  waktu.  Adapun  batasan  peristiwa  dan  proses  tersebut  dilihat sejak reformasi 1998.

## Hasil dan Pembahasan
Keterlibatan  gerakan  lingkungan  dalam  politik  diimplementasikan  dalam  berbagai bentuk,  seperti  partai  politik,  lembaga  masyarakat  atau  gerakan  masyarakat  itu  sendiri ( volunteer ). Bentuk gerakan politik lingkungan atau yang kemudian disebut sebagai politik hijau di Indonesia sampai saat ini diimplementasikan dengan pengajuan petisi, gugatan atas kebijakan  dan  aksi  mobilisasi  massa.  Sebagai  contoh  pada  kebakaran  hutan  dan  lahan (karhutla)  yang  terjadi  di  Provinsi  Riau  tahun  2014,  Walhi  dan  Greenpeace  mengajukan petisi online melalui platform change.org  dan  surat  resmi  kepada  Presiden  Joko  Widodo untuk melakukan “blusukan asap”. Kemudian pada kasus Limbah di Sumedang Jawa Barat, Walhi  dan  Greenpeace  melakukan  gugatan  terhadap  Bupati  Sumedang  yang  telah menerbitkan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) untuk Kahatex, PT. Insan Sandang, dan PT.  Five  Star  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negeri  (PTUN)  Bandung  pada  tahun  2016. Sementara itu, contoh gerakan aksi mobilisasi massa yang dilakukan kelompok masyarakat dan  aktivis  lingkungan  sudah  sangat  sering  terjadi  mulai  dari  isu  perubahan  iklim, kebakaran  hutan,  reklamasi  sampai  terlibat  dalam  bagian  aksi  #reformasidikorupsi  pada bulan September 2019 bersama dengan kelompok mahasiswa dan buruh.
Terkait  persoalan  kerusakan  lingkungan,  menurut  Abdul  Halim,  “sulit  rasanya percaya  pada  proses  hukum  yang  terjadi  jika  selama  ini  perusahaan  sering  kali memenangkan  pengadilan”  (Wawancara  Pribadi,  2020).    Bahkan  menurutnya,  sekalipun kelompok  masyarakat  atau  aktivis  lingkungan  memenangkan  gugatan  biasanya  tidak bertahan lama sebelum akhirnya digugat kembali. Contohnya pada kasus  gugatan nelayan atas  Surat  Keputusan  (SK)  Gubernur  DKI  Nomor  2.238  Tahun  2014  tentang  Pemberian Izin  Reklamasi  Pulau  G  di  Teluk  Jakarta  kepada  PT.  Muara  Wisesa  Samudra,  PTUN Jakarta mengabulkan gugatan tersebut sebelum akhirnya banding yang dilakukan Gubernur DKI  Jakarta  Basuki  Tjahaja  Purnama  ke  Mahkamah  Agung  (MA)  diterima  pada  17 Oktober 2016 atau lima bulan setelah penetapan PTUN Jakarta.
Berbeda  dengan  di  Indonesia,  gerakan  politik  hijau  di  sejumlah  negara  berhasil bertransformasi menjadi partai politik hijau ( Gahrton, 2015 ). Per Januari 2015 ada hampir 100  partai  politik  (mewakili  sekitar  90  negara)  yang  berafiliasi  dengan  struktur  Global Greens. Di sisi lain perkembangan partai politik hijau ( green parties ) di dunia mengalami banyak  dinamika,  beberapa  di  antara  mereka  berhasil  menempatkan  perwakilan  di parlemen sebagaimana yang terjadi di Jerman, United Kingdom (UK), Brazil dan Swedia. Namun,  di  Peru,  Mesir,  Albania,  dan  Azerbaijan  partai  lingkungan  tidak  memiliki perwakilan di parlemen.
Partai  Hijau  Jerman  menjadi  contoh  gerakan  politik  hijau  di  banyak  negara, pasalnya  koalisi  Die  Grünen  bersama  dengan  Sozialdemokratische  Partei  Deutschlands (SPD)  berhasil  memenangi  pemilu  Landtag  di  negara  bagian  Baden-Wurttemberg  tahun 2011  dan  menempatkan  Winfried  Kretschmann  sebagai  Perdana  Menteri  saat  itu, mengalahkan  Christlich  Demokratische  Union  Deutschlands  (CDU)  yang  berkuasa  sejak tahun  1953.  Popularitas  Partai  Hijau  juga  terus  meningkat  sampai  tahun  2019,  pemilihan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
umum  Eropa  menunjukkan  blok  partai-partai  Hijau  yang  cenderung  beraliran  kiri, menduduki  peringkat  keempat  dalam  pemilu  dengan  perolehan  69  kursi  daro  total  751 kursi. Angka itu meningkat jauh dari 17 kursi  yang didapatkan dalam pemilu 2014  ( VOA Indonesia,  2019 ).  Menurut  Botetzagias  &  Van  Schuur  ( Botetzagias  &  Van  Schuur,  2012 ) ada  tiga  faktor  dalam  keberhasilan  dari  gerakan  politik  hijau  di  antaranya:  (1)  efektivitas dalam  membangun  persepsi;  (2)  kepercayaan,  nilai  dan  ideologi,  dan;  (3)  identitas  dan dorongan jaringan.
Gerakan  politik  hijau  di  Indonesia  terimplementasi  dalam  bentuk  yang  berbeda dengan  Negara  seperti  Jerman,  Inggris,  dan  Australia,  di  mana  gerakan  lingkungan mengidentitaskan  dirinya  dalam  partai  politik.  di  Indonesia  isu  lingkungan  sering  kali dijadikan  komoditas  politik  menjelang  kontestasi  pemilu,  sebagaimana  ditegaskan  oleh Abdul  Halim  “janji  kampanye  yang  dulu  itu  (isu  lingkungan)  tidak  lebih  dari  komoditas politik  yang  digunakan  untuk  mencari  suara  rakyat  saja”  (Wawancara  Pribadi,  2020). Senada  dengan  itu,  sejumlah  literatur  menunjukkan  isu  lingkungan  tersebar  di  berbagai partai  politik  ketika  menjelang  pemilihan  umum  ( Kusno,  2011 ; Qodriyatun,  2008 )  atau sebagai  janji  kampanye  kandidat  tertentu  ( Lay,  2007 ; Yenrizal  &  Izomiddin,  2017 ). Misalnya,  penelitian  Abidin  Kusno  (2011)  mengenai  narasi  “Green  House”  oleh  Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  di  Jakarta  pada  tahun  2007  bertujuan  sebatas  citra  kampanye elite politik. Pasalnya turunan konsep tersebut tidak mengatur populasi perkotaan ataupun merespons  bahaya  pemanasan  global  melainkan  hanya  menawarkan  peranan  teknologi dalam  formula  politik  hijau  di  perkotaan.  Selain  itu,  penelitian  Yenrizal  dan  Izomiddin (2017)  terkait  Pilkada  2018  di  Palembang  melihat  strategi  kampanye incumbent ,  yaitu  H. Harnojoyo  yang  menggunakan  isu  lingkungan.  Meskipun  ia  maju  lewat  Partai  Demokrat namun citra yang dibangun justru adalah individu yang peduli akan lingkungan.
Sebenarnya  pada  5  Juni  2012  sempat  dideklarasikan  Partai  Hijau  Indonesia  (PHI) oleh sejumlah petani, buruh, dan aktivis lingkungan yang diinisiasi oleh Chairil Syah, dkk. di  Bandung.  Chairil  Syah  sendiri  merupakan  mantan  Koordinator  Nasional  Walhi  dan Dewan Penasihat YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), sehingga terlibat juga  dalam  deklarasi  tersebut  jaringan  Serikat  Pekerja  Progresif,  Ikatan  Walhi Internasional,  dan  Serikat  Hijau  Indonesia  (SHI).  Deklarasi  PHI  diharapkan  dapat memperjelas signifikansi isu lingkungan dalam konstelasi politik Indonesia, tetapi faktanya justru  PHI  tidak  cukup  mampu  bahkan  belum  sampai  mengikuti  kontestasi  pemilu  2014 partai tersebut sudah bubar.
Gerakan  politik  hijau  yang  diperjuangkan  kelompok  masyarakat  dan  aktivis lingkungan  di  Indonesia  pada  dasarnya  bersumber  pada  kerangka  berpikir  mazhab  realis yang  memandang  perlunya  keamanan  sebagai  solusi  atas  persoalan  kerusakan  lingkungan ( Hardin,  1968 ).  Sebagai  contoh.  Chairil  Syah  memandang  kerusakan  lingkungan  yang terjadi  merupakan  akibat  dari  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  kebijakan  yang  merugikan masyarakat, “selama ini kita masyarakat kecil dan lingkungan tidak jadi pertimbangan para politisi dalam membuat kebijakan. Untuk melindungi itu semua tidak ada pilihan lain, kita mesti bersatu dan ikut dalam kontestasi kekuasaan” (wawancara pribadi, 2020). Di sisi lain literatur ilmuwan Indonesia sering kali mendasarkan pandangannya pada kerangka berpikir mazhab liberalis atau Malthusian yang menuntut adanya kesadaran kolektif ( Arifin, 2012 ; Pratiwi,  2007 ; Yusri  &  Adlin,  2017 )  atau  kerja  sama  antara  lembaga  pemerintah (Azhar, 2007;  Khotami,  2020;  Siombo,  2014;  Tolo,  2014 ).  Misalnya,  studi  Ali  Yusri  dan  Adrin (2017)  yang  memandang  penyelesaian  kasus  kabut  asap  di  Pekanbaru  tahun  2014 dikarenakan  adanya  kesadaran  kolektif  organisasi  masyarakat  dan  pemerintah.  Meskipun mampu  memaksa  pemerintah  untuk  turut  serta  namun  proses  hukum  terhadap  pelaku sampai  saat  ini  masih  belum  selesai,  setidak-tidaknya  berdasarkan  data  Greenpeace perusahaan  masih  belum  membayar  ganti  rugi  ( Greenpeace  Indonesia,  2019 ).  Sebaliknya,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dalam  kasus  yang  lain  menurut  studi  Khotami  (2020)  justru  menuntut  adanya  kerja  sama kelembagaan    antara    pemerintah    provinsi    dan    pemerintah    kabupaten,    DPRD    dan masyarakat dalam mengatasi masalah penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi.  Bahkan  yang  lebih  idealis,  studi  Anna  Yulia  Hartati  (2007)  mendorong  kerja sama internasional antara negara maju dan negara berkembang. Studi lainnya terkait narasi lingkungan dalam perspektif politik juga dikaji  melalui aspek internasional ( Arifin, 2012 ) maupun nasional ( Mutia & Asteria, 2018 ; Shohibuddin, 2016 ) dan di antaranya fokus pada peranan  negara  dalam  hal  ini  pemerintah  ( Dethier,  2017;  Kusno,  2011;  Swainson  & Mahanty, 2018 ) dan lembaga masyarakat (García et al., 2007; Nomura, 2007; Nooteboom & De Jong, 2010 ). Perbedaan pandangan terkait relasi manusia dan alam dirumuskan pada Tabel 1 .
Tabel 1. Mazhab Politik Hijau Ciri-ciri Liberalis Realis Radikal Posisi Alam Objek Objek Subjek Sumber konflik  Kelangkaan Kelangkaan Dominasi Unit Analisa Agen Supranasional Agen Individu Kebijakan Fokus Kesadaran Kolektif Persaingan Hierarki Solusi Kerja sama/negosiasi Keamanan lingkungan Perubahan sistem sosial Literatur Malthus (1798), Bryner (2001), Wapner (1995), dll. Hardin (1968), Luciani (2015), Ophuls (1977), dll. Arne Naess (1973), Merchant (1993), dll.
Sumber: Berbagai Sumber. Data Diolah. 2020.
Cara bagaimana lingkungan atau alam didefinisikan oleh para ilmuwan merupakan faktor  penting  yang  membedakan  satu  dengan  yang  lainnya.  Ilmuwan  liberalis  dan  realis sama-sama  memandang  bahwa  posisi  alam  merupakan  objek  bagi  manusia  sedangkan ilmuwan yang lain memandang alam sebagai subjek seperti halnya manusia (Naess, 1973; Pulido & Merchant, 1993 ). Pandangan radikal atau deep ecology tidak banyak digunakan di Indonesia  baik  oleh  para  ilmuwan  maupun  aktivis  lingkungan. Adapun  kelompok lingkungan  dan  aktivis  pada  dasarnya  tidak  menuntut  perubahan  sistem  sosial  secara radikal  sebagaimana  kaum deep  ecology .  Kritik  yang  sering  kali  diajukan  ialah pembenahan  sistem  dan  perbaikan  keamanan  lingkungan  misalnya  rapor  merah  yang diajukan  oleh  Walhi  terhadap  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan.  Menurut  Tubagus Saleh  Ahmadi,  Ketua  Walhi  Jakarta,  meskipun  ada  sekitar  17  kebijakan  mengenai lingkungan  yang  diterbitkan  Anies  Baswedan  selama  menjabat  sejak  2017,  namun pelaksanaannya  buruk.  Menurut  Tubagus  “setiap  gubernur  sama  saja,  kebijakan (lingkungan)  hanya  dijadikan  alat  politik,  tidak  benar-benar  serius”  (Wawancara  Pribadi, 2020).  Selain  itu,  Tubagus  juga  menilai  pertimbangan  kebijakan  pemerintah  tidak  cukup komprehensif dan hanya didasarkan pada asumsi.
Faktor  yang  menjadi  latar  belakang  kerusakan  lingkungan  dan  dampaknya  bukan hanya  soal  penyalahgunaan  wewenang  dan  ketidakefektifan  penegakkan  hukum  tetapi, menurut  Ophuls  (1977)  dalam  Bowman  ( Bowman,  1978 ),  juga  disebabkan  faktor ketidakmerataan  dan  faktor  tekanan  kekuasaan.  Pemerintahan  Soeharto  telah  mewariskan ketimpangan struktur agraria dan hasilnya, menurut data World Bank tahun 2015, terdapat 1% keluarga di  Indonesia  yang menguasai  50% lebih  kekayaan bangsa  Indonesia. Senada dengan  itu,  menurut  Tubagus,  “model  pembangunan  dengan  cara  ekstraksi  sumber  daya alam  jelas-jelas  gagal  karena  hanya  merusak  alam  dan  menghilangkan  sumber-sumber kehidupan  rakyat.  Contoh  yang  paling  nyata  adalah  Undang-Undang  Minerba”

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
(Wawancara,  2020).  Selain  Undang-Undang  Minerba,  Tubagus  juga  menilai  logika Presiden  Jokowi  mengundang  investasi  melalui  Undang-Undang  Cipta  Kerja  juga omong kosong, hal  itu  justru  menunjukkan  wajah  pemerintah  sebagai  bagian  dari  oligarki  yang pada akhirnya memperparah kesenjangan ekonomi antara “si kaya” dan “si miskin”.
Dalam  dasawarsa  terakhir,  ketimpangan  material  dan  pengelolaan  sumber  daya alam  menjadi  topik  yang  populer  di  kalangan  ilmuwan  Indonesia.  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  dalam  Nota  Sintesis  tahun  2018  melaporkan  adanya  ketimpangan pemanfaatan  SDA,  di  antaranya:  usaha  kehutanan,  dengan  perbandingan  96:4  antara perusahaan  besar  (40.463.103  Hektar)  dan  masyarakat  (1.748.931  Hektar);  usaha perkebunan sawit, 2.535.495 Hektar dikuasai oleh 10 perusahaan besar, sedangkan 2,1 juta pekebun rakyat hanya menguasai 4.756.272 Hektar; tambang minerba,  Izin Pertambangan Rakyat  yang  diterbitkan  sebanyak  171  dengan  luas  3,2  Hektar/izin  dan  penerbitan  IUP sebanyak  5.589  usaha  dengan  luas  rata-rata  3.245  Hektar/IUP,  sedangkan  Kontrak  Karya yang  diterbitkan  sebanyak  32  usaha  memiliki  rata-rata  40.753  Hektar/KK  dan  PKP2B sebanyak  26  usaha  dengan  luas  rata-rata  28.575  Hektar/usaha.  Usaha  dengan  skala  besar, menurut KPK, menyebabkan tekanan konversi lahan-lahan produksi bagi masyarakat desa, di antaranya 535 Hektar/hari lahan pertanian hilang ( KPK RI, 2019 ).
Hasil  evaluasi  KPK  Gerakan  Nasional  Penyelamatan  Sumber  Daya  Alam  (GNP- SDA) menunjukkan perspektif yang berbeda dari studi-studi sebelumnya yang memandang kerusakan  lingkungan  dan  dampaknya  dari  perspektif  konstitusional,  institusional  dan paradigmatis.  Menurut  KPK,  ketimpangan  pemanfaatan  SDA  dikarenakan  peranan “institusi  alternatif” (pseudo  legal), yakni: “segelintir  kelompok  yang  memiliki  gurita penguasaan  sistem  dan  struktur  kuasa  (sosial,  ekonomi  dan  politik)  yang  kuat  mampu meraup  ragam  keuntungan  dengan  cara-cara  sistemik” .  ( KPK  RI,  2019:3 ).  Institusi tersebut  merupakan  jaringan  yang  dipelihara  oleh  kekuasaan,  yang  secara de  facto lebih besar  dari  kekuasaan  legal  negara.  Winters  (2011)  menggambarkan  bahwa  orang-orang kaya akan berupaya untuk tidak hanya memperkaya dirinya sendiri tetapi juga menjaga apa yang dimilikinya, salah satunya dengan ikut serta dalam proses politik. Winters (2011) juga mendefinisikan  kelompok  minoritas  kaya  yang  berkuasa  atau pseudo  legal (sebagaimana yang dimaksud KPK) ini sebagai oligarki, menurutnya oligarki adalah “politik pertahanan kekayaan  oleh  pelaku  yang  memiliki  kekayaan  material”  (2011,  p.  10),  sedangkan  yang dimaksud  oligarki  adalah  “pelaku  yang  menguasai/memimpin  dan  mengendalikan konsentrasi  besar  sumber  daya  material  yang  bisa  digunakan  untuk  mempertahankan  atau meningkatkan  kekayaan  pribadi  dan  posisi  sosial  eksklusifnya”  (2011,  p.  8).  Lingkungan atau  sumber  daya  alam  merupakan  sumber  pendapatan  oligarki  dan  oleh  karenanya  akan senantiasa dipertahankan.
Dominasi  oligarki  pasca  reformasi  berbeda  dengan  sebelumnya  pada  masa  Orde Baru, di  mana para  oligarki di  era  Orde Baru cukup memiliki kedekatan dengan keluarga Suharto ataupun para petinggi militer ( Sugiarto, 2018 ). Pasca jatuhnya Soeharto tahun 1998 tidak  serta  merta  menghilangkan  para  pemilik  modal,  menurut  Winters  oligarki  itu  tetap ada namun berubah dari “Oligarki Panglima” atau oligarki yang muncul dengan kekuasaan pemaksa  (kekerasan)  secara  langsung  pada  dirinya  menjadi  “Oligarki  Kolektif”  yakni oligarki yang berkuasa melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main. Kekuasaan oligarki bersumber dari kekayaan atau harta (property) dan pendapatan (income).
Dominasi oligarki tidak hanya meliputi akumulasi kekayaan dan pendapatan tetapi juga  pertahanan  kekayaan  dan  pendapatan.  Winters  (2011)  secara  spesifik  menggunakan istilah  dominasi  material  untuk  membedakan  oligarki  dengan  elite.  Namun  menurut Bambang Susanto, di Indonesia tidak mengenal istilah oligarki atau cukong karena faktanya pengusaha-pengusaha  di  Indonesia  tidak  pernah  membentuk  kekuatan  secara  mandiri melainkan  justru menggandol pada  elite  politik  (wawancara  pribadi,  2020).  Menurutnya

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
juga, meskipun orde baru sudah runtuh namun oligarki tetap tidak dapat seenaknya karena elite  politik  tetap  memiliki  pengaruh  yang  kuat  melalui  kebijakannya.  Akhirnya  oligarki harus  menjalin  kerja  sama  dengan  elite  politik,  karena  di  sisi  lain  elite  politik  juga mendapatkan keuntungan dengan pengembangan wilayah politik.
Senada dengan itu, menurut Hadiz & Robison ( Hadiz & Robison, 2013 ; 2004 ) para oligarki yang dulu dominan sekarang dipaksa untuk beroperasi dalam suatu arena di mana tarik-menarik politik dimediasi melalui partai-partai dan parlemen. Sebagai contoh hampir di  setiap  partai  diisi  oleh  pemilik  modal  yang  terkait  dengan  industri  ekstraktif,  baik  itu ketua umum ataupun founder partai  politik, seperti:  Surya Paloh  (Nasdem) memiliki 60% saham  tambang  emas  Beutong  di  Aceh,  Perusahaan  Nusantara  Group  milik  Prabowo (Gerindra), dan  PT.  Lapindo Brantas milik Aburizal  Bakrie (Golkar). Selain itu, beberapa tokoh  partai  lain  juga  sempat  muncul  namanya  dalam  beberapa  kasus  seperti:  Zulkifli Hasan  (PAN)  terkait  adanya  operasi  PT.  Baramega  Citra  Mulia  Persada  (Batubara)  di wilayah  Kalimantan  Selatan,  dan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (Demokrat)  dalam  kasus pengadaan  minyak  selama  periode  2012-2014  pada  anak  usaha  PT.  Pertamina,  Pertamina Energy  Trading  Ltd.  (Petral).  Selain  itu  temuan  Transparency  International  Indonesia (2013) juga menunjukkan bahwa semua partai politik tidak mau mengungkapkan keuangan mereka.  Selain  berhubungan  dengan  kepala  daerah  dan  partai  politik,  oligarki  pasca reformasi juga mendirikan partai-partai baru misalnya Prabowo dan Surya Paloh.
Sumber  daya  alam  sebagai  pendapatan  oligarki  tidak  hanya  terkonsentrasi  dan dimonopoli  oligarki  tetapi  juga  menyebabkan  ketimpangan  dan  kerugian  negara.  Pasca reformasi,  tercatat  pada  tahun  2017  pengelolaan  sumber  daya  alam  (SDA)  menyumbang sebesar  1.480,04  Triliun  atau  10,89%  dari  total  keuntungan  PDB  Indonesia.  Namun  alih- alih menjadi  aset pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pengelolaan  SDA juga  sering kali  menyumbang  pada  kerugian  negara.  Menurut  Koordinator  Divisi  Hukum  dan Monitoring Peradilan  Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, dalam kurun waktu  2010-2017  sekurang-kurangnya  terdapat  115  kasus  korupsi  dan  326  orang  menjadi tersangka  dalam  perkara  korupsi  sumber  daya  alam,  di  antaranya  dari  sektor  perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Enam kasus saja, menurut Tama, memiliki potensi kerugian negara  sebesar  7,26  Triliun  ( CNN  Indonesia,  2018 ).  Selain  itu,  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  juga  menetapkan  Bupati  Kota  Waringin  Timur Supian Hadi  (5,8  Triliun), Mantan  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  Nur  Alam  (2,78  T)  dan  Mantan  Bupati  Konawe Utara Aswa Sulaiman (2,7 Triliun) sebagai tersangka. Kasus korupsi pejabat daerah selain karena  penyalahgunaan  kekuasaan  juga  bisa  terjadi  karena  hubungan  antara  bisnis  dan negara atau dengan kata lain konspirasi antara pejabat publik dan perusahaan swasta ( Syarif & Faisal, 2019 ).
Kaitan antara oligarki sebagai pendonor dan kandidat juga digambarkan dalam studi Aspinall &  Berenschot  ( Aspinall &  Barenschot,2019 ) bahwa pasca pemilihan umum para penyandang dana menagih janji agar mendapatkan kontrak, kredit, proyek dan keuntungan- keuntungan  lainnya.    politisi  kadang-kadang  membayar  para  pendana  kampanye  mereka dengan mengadopsi kebijakan publik yang menguntungkan mereka, dan yang lebih sering adalah  para  politisi  membantu  para  pebisnis  yang  mendukung  mereka  dengan memanipulasi  dan  menyiasati  peraturan  yang  ada  atas  nama  mereka  ( Aspinall  & Barenschot,  2019,  p.  299 ).  Keikutsertaan  oligarki  dalam  politik  membuat  segelintir  orang tersebut  mendapatkan  kemudahan  dalam  mengakses  sumber  daya  alam  milik  negara. Bentuk  kemudahan  itu  bisa  berupa  izin  maupun  regulasi.  Dalam  hal  izin  misalnya berdasarkan  identifikasi  Kementerian  Keuangan  per  November  2012,  dikutip  dari  tulisan Bambang Widjojanto (2017), menyatakan bahwa “Tanah-tanah yang saat ini dilewati oleh LRT, MRT, dan Kereta  Api sudah banyak dikuasai  swasta”. Padahal  menurut Widjojanto hal  itu  tidak  tertera  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
2015-2019.  Menurut  Widjojanto,  pemberian  izin  di  sektor  SDA  senantiasa  berkaitan dengan high cost politic dalam pemilihan kepala daerah.
Spesifik  terkait  sumber  daya  alam  dan  kepentingan  bisnis  sudah  terjadi  pada  era Orde  Baru  dan  masih  terjadi  sampai  dengan  tradisi  yang  sama  yaitu  menurut  Bambang Susanto,  partai  birokrat  yang  memiliki  bisnis  sekaligus  memiliki  kewenangan  tetapi memiliki  sejumlah  hambatan  sehingga  akhirnya  menyalurkan  kewenangan  itu  kepada perusahaan.  Bahkan  menurutnya  tidak  ada  bisnis  yang  murni  di  Indonesia,  semuanya terkait dengan politik (Wawancara Pribadi, 2020).
Selain  itu  contoh  kerja  sama  oligarki  dan  pejabat  juga  ditunjukkan  melalui investigasi  media detik.com (2016)  pada  kasus  yang  Reklamasi  Pantai  Utara.  Hasil investigasi  tersebut  memperlihatkan  adanya  keikutsertaan  pengembang  dalam  kampanye Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang saat itu telah resmi menjadi calon presiden pada pemilu 2014. BTP  yang saat itu masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta menghadiri penandatanganan  kewajiban  tambahan  kontribusi  bagi  pengusaha  pengembang  reklamasi Teluk  Jakarta  yang  digelar  di  ruang  rapat  Balai  Kota  DKI  Jakarta.  Dalam  rapat  tersebut BTP  mengatakan  “kalau  ini  diberesi,  2017  tidak  usah  kasih  duit  kita  kampanye,  pak” pernyataan tersebut disambung oleh Ariesman Widjaja, Direktur Utama PT. Muara Wisesa Samudra, “Asyik… enggak usah. Ini saja sumbangan saya,  ya, pak. Sudah jadi langsung, ya”.  Selain  PT.  Muara  Wisesa  Samudra,  pengembang  yang  hadir  dalam  rapat  tersebut adalah PT. Jaladri Kartika Ekapaksi dan PT. Taman Harapan Indah. Terkait hal ini, Basuki juga  dapat  dikategorikan  berdasarkan  tipologi  Mietzner  (2014)  sebagai  politisi  yang menjalankan  bisnis  untuk  membiayai  operasi  politik  mereka.  Selain  itu,  pada  pemilihan umum  2019,  bahwa  komposisi  terbesar  (80%)  sumbangan  dana  kampanye  Joko  Widodo- Ma’ruf Amin berasal  dari  kelompok  dan  perusahaan  yang  sebagian merupakan oligarki ( Ma’mun & Kosandi, 2020 ).
Pada  kasus  yang  sama,  yaitu  reklamasi  Pantura,  dominasi  oligarki  juga  mewujud dalam  bentuk  pengerahan  sumber  daya  materialnya  bagi  profesional  spesialis,  seperti: pengacara,  akuntan,  konsultan  penghindaran  pajak  dan  pelobi  ( Winters,  2011,  p.  36 ). Misalnya,  di  saat  para  pengembang  atau  oligarki  mendapat  ancaman.  Respons  para pengembang  juga  beragam,  menanggapi  ancaman  dari  Kementerian  Lingkungan  Hidup tahun 2003 dan kebijakan pencabutan izin 13 pulau reklamasi, para pengembang menyewa profesional  seperti  pengacara  untuk  melakukan  gugatan.  Sedangkan  pada  menghadapi ancaman  gubernur  Basuki  Tjahaja  Purnama  yang  meminta  tambahan  kontribusi  15%, respons  pengembang  justru  melakukan  upaya  suap  terhadap  anggota  DPRD  DKI  Jakarta Muhammad  Sanusi.  Berbeda  lagi  dengan  respons  terhadap  moratorium  reklamasi  oleh Menko Rizal Ramli  di mana para pengembang menggunakan kedekatannya dengan rezim nasional untuk menghilangkan ancaman dari Rizal Ramli ( Winarno, 2016 ).
Ragam  respons  pengembang  dalam  hal  ini  menegaskan  klaim  Winters  terkait metode  pertahanan  kekayaan (wealth  defense). Terkait  oligarki  dalam  kasus  reklamasi, Menurut  Tubagus  sejak  awal  bukan  program  pemerintah  tetapi  kepentingan  bisnis  yang difasilitasi  pemerintah, “baru  ketika  reklamasi  mendapat  protes  dari  menteri  lingkungan hidup  Pak  Nabil  Makarim  juga  masyarakat  sipil,  nelayan  memprotes  saat  itu  baru kemudian  reklamasi  ini  dibawa-bawa  menjadi  solusi  bagian  dari  lingkungan  hidup” (Wawancara  Pribadi,  2020) . Senada  dengan  itu,  menurut  Abdul  Halim  mustahil menegasikan  keberadaan  oligarki  karena  faktanya  selama  ini  aturan-aturan  yang  dibuat memang menguntungkan kepentingan bisnis bahkan pergantian elite birokrat tidak banyak mempengaruhi persoalan lingkungan yang ada di Indonesia.
Sepanjang perjalanan sejarah, kekayaan material yang terkonsentrasi pada minoritas selalu mengundang ancaman dari pihak luar yang ingin menguasai atau mendistribusi ulang kekayaan  tersebut  (Winters,  2011:9).  Di  samping  itu,  sebagaimana  bentuk  kekuasaan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
lainnya  dominasi  juga  mensyaratkan  adanya  perlawanan. Ancaman  terhadap  dominasi oligarki  tidak  hanya  berasal  dari  elite  pemerintah  tetapi  juga  dari  politisi  dan  aktivis sebagaimana  dicontohkan  oleh  Aspinall  ( Aspinall,  2014 ),  dan  Mietzner  (2014).  Khusus terkait  narasi  politik  hijau  di  Indonesia  sejauh  ini  hanya  diperjuangkan  oleh  aktivis lingkungan  seperti  Walhi,  Greenpeace,  dan  yang  lainnya  ( Susanti  &  Afrizal,  2018 ). Ketidakhadiran  narasi  politik  hijau  dalam  bentuk  keterwakilan  formal  memang  tidak menjamin rendahnya pertimbangan lingkungan dalam pembuatan keputusan. Namun dalam sistem  demokrasi  keterwakilan  sangat  penting,  selain  untuk  menyetarakan  identitas  juga untuk  menghadirkan  alternatif  pertimbangan.  Menurut  Hannah  Pitkin  dalam  ( Arnesen  & Peters, 2018 ) representasi politik adalah upaya menghadirkan yang tidak hadir. Pitkin juga membagi  representasi  ke  dalam  empat  model,  yakni  representasi  formal,  deskriptif, substansi dan simbolik. Salah satu kekuatan dari representasi formal dibanding representasi yang lain adalah acting with authority.
Sebenarnya upaya transformasi keterwakilan formal sempat beberapa kali dilakukan (1980, 1998, 2007 dan 2012) oleh Walhi dan sejumlah tokoh lainnya, seperti Dr. Rer. Nat. H. Widyatmoko (Dosen Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Trisakti) dan Dr. Ir. Ign. Heruwasto  (Dosen  Fakultas  Ekonomi Universitas  Indonesia),   namun  selalu  berujung kegagalan. Terakhir pada 5 Juni 2012 sejumlah petani, buruh, dan aktivis lingkungan yang diinisiasi  oleh  Chairil  Syah,  dkk.  mendeklarasikan  Partai  Hijau  Indonesia  (PHI)  di Bandung.  Chairil  Syah  sebelumnya  merupakan  mantan  Koordinator  Nasional  Walhi  dan Dewan Penasihat YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), sehingga terlibat juga  di  dalam  deklarasi  tersebut  jaringan  Serikat  Pekerja  Progresif,  Ikatan  Walhi Internasional,  dan  Serikat  Hijau  Indonesia  (SHI).  Menurut  Chairil  Syah,  pembahasan mengenai  pendirian  partai  hijau  sudah  terjadi  sejak  tahun  2004  pada  Pertemuan  Nasional Lingkungan  Hidup.  Namun  menurutnya  “saat  itu  hasil  dari  pertemuan  5 region masih mentah dan belum siap untuk mendirikan partai” (Wawancara Pribadi, 2020).
Penundaan itu, menurut Chairil Syah diisi dengan pembelajaran para aktivis melalui magang  di  berbagai  partai.  Menurut  Chairil  Syah  “tentu  saja  kita  mempertimbangkannya dalam tim  asesmen  yang saat  itu dibentuk. Meskipun pada  akhirnya kami kembali  gagal” (Wawancara  Pribadi,  2020).  Hal  yang  patut  disayangkan  adalah  para  aktivis  magang  di partai politik yang ada justru malah nyaman sehingga tidak lagi kembali.  Akhirnya Walhi membentuk  BP3OPK  (Badan  Persiapan  Pembangunan  Organisasi  Politik  Kerakyatan)  6 bulan setelah pertemuan nasional. Hasilnya pada tahun 2007 pada Kongres Pendirian yang bersamaan  dengan  Konferensi  Walhi  dibentuklah  Sarekat  Hijau  Indonesia  (SHI)  yang fokus pada pendampingan.
Menurut  Chairil  Syah,  polarisasi  antara  orang-orang  yang  mendukung  pendirian partai dan yang hanya menginginkan ormas senantiasa mewarnai setiap pertemuan sampai pada akhirnya tahun 2012, “kami menggelar deklarasi PHI bersama dengan kawan-kawan lain  seperti  Greenpeace  yang  saat  itu  mengamanatkan  kepada  Berry  Nahdiyan  Furqon untuk menjadi ketua dan mempersiapkan kongres selanjutnya” (Wawancara Pribadi, 2020). Namun lagi-lagi langkah ini gagal dan satu tahun kemudian Berry mundur dari jabatannya digantikan  John  Muhammad.  Menurut  Chairil  Syah,  kegagalan  yang  berulang  ini dikarenakan  “pro-kontra  yang  terjadi  di  internal  aktivis  lingkungan  itu  sendiri” (Wawancara  Pribadi,  2020).  Sementara  itu,  menurut  Muhammad  dan  Abraham  (2016) dalam  tulisannya  melihat  kesadaran  masyarakat  akan  kerusakan  lingkungan  dan kebutuhannya untuk memperbaiki lingkungan tetapi terdapat paradoks di masyarakat, yaitu “Kita  anti  parpol,  tapi  kita  sadar  membutuhkan  parpol  untuk  menentukan  kemenangan agenda publik”. Hal  itulah  yang menjadi  salah satu  kesulitan Partai  Hijau berkembang di Indonesia.
Faktor  lainnya  juga  penulis  dapatkan  dari  wawancara  bersama  Chairil  Syah,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
meskipun  tidak  secara  eksplisit  namun  proses  pendirian  partai  juga  terhambat  karena selama  ini  keuangan  hanya  didasarkan  dari  Walhi.  Dengan  kata  lain,  isu  lingkungan nyatanya  tidak  menarik  banyak  investor  untuk  mensponsori  pendirian  partai  apalagi oligarki.  Tentu  saja  Chairil  Syah  juga  sependapat  ketika  penulis  tanyakan  terkait kemungkinan  pemodal  ketika  partai  tersebut  ikut  kontestasi,  menurutnya  “saya  belum terpikirkan  tapi  pasti  hal  itu  akan  sulit  melihat  para  pemodal  di  Indonesia  justru  adalah oligarki. Kita mesti memiliki penawaran untuk mereka dan sepertinya itu adalah PR besar” (Wawancara Pribadi, 2020).
Ketidaksesuaian  isu  yang  diperjuangkan  oleh  PHI  dengan  para  pemodallah  yang juga  akan  menyulitkan,  bagaimanapun  Chairil  Syah  menyadari  bahwa  “sulit  sekali berkontestasi dengan partai- partai yang ada, yang justru memiliki para pemodal besar, kita mesti menyusun rencana lain yakni menanamkan militansi pada masyarakat” (Wawancara Pribadi, 2020). Pada 23 Maret 2019 lalu, Walhi menggelar “Rapat Akbar dan Konsolidasi Politik  Gerakan  Lingkungan  Hidup”  di  Gelora  Bung  Karno.  Salah  satu  hasilnya  adalah mengusung Platform  Politik  hijau Hidup  Indonesia  yang fokus padan 6  agenda politik, di antaranya  secara  garis  besar:  (1)  memastikan  pengembalian  kembali  kewajiban  negara sebagai  benteng  Hak.  Asasi  Manusia;  (2)  penataan  ulang  relasi  negara,  di  mana  rakyat harus  ditempatkan  sebagai  aktor  utama;  (3)  pengakuan  dan  perlindungan  Wilayah  Kelola Rakyat;  (4)  penyelesaian  konflik  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup;  (5)  pemulihan lingkungan  hidup,  dan;  (6)  mendorong  negara  menjamin  pengakuan  dan  perlindungan kepada  perempuan  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  sumber  daya  alam.  Saat  itu, Walhi  masih  menilai  adanya  kesulitan  dalam  menghadirkan  narasi  politik  hijau  dalam bentuk platform partai politik.
Meski  demikian,  menurut  Nur  Hidayati,  Direktur  Eksekutif  Walhi  Nasional  dalam sesi  diskusi  pada  Perayaan  Ulang  Tahun  Walhi  ke-39  menyatakan  bahwa  adanya  kondisi yang  mendesak  saat  ini  untuk  bersatu  atau  berkonsolidasi  melawan  para  oligarki. Muhammad  Isnur  selaku  Ketua  Bidang  Advokasi  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum Indonesia  (YLBHI)  juga  menambahkan  bahwa  saat  ini  terdapat  fakta  “saya  punya  data adanya kebijakan untuk mengirimkan para tentara dan polisi di berbagai perusahaan ... baik dengan cara penugasan maupun alih karyawan”. Isnur juga menambahkan sebagai contoh ada  11  tentara  di  tugaskan  di  PT.  Arta  Graha.  Isnur  juga  menilai  pidato  Presiden  Jokowi (14/7/2019)  yang  menyatakan  penghambatan  investasi  bakal  dikejar  dan  dihajar  sebagai sebuah pernyataan deklaratif yang melindung oligarki.
Keterwakilan formal narasi politik hijau dalam pemerintahan merupakan salah satu faktor  yang  bisa  membatasi  ruang  gerak  oligarki.  Keterwakilan  yang  dimaksud  penulis adalah  keterwakilan  formal  sebagai  partai  politik  peserta  pemilu.  Terlepas  seberapa  besar legitimasi publik pada PHI atau sejauh mana PHI dapat mengagregasi kepentingan publik namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  aktor  pembuat  keputusan  adalah  partai  politik  dan ketidakhadiran  narasi  politik  hijau  sebagai  platform  partai  politik  akan  mengurangi substansi  pertimbangan  para  pembuat  keputusan  terkait  dampak  kerusakan  lingkungan. Karena  pada  faktanya  klaim  representasi  politik  non-elektoral  sejauh  ini  melalui  Walhi ataupun Greenpeace tidak cukup efektif dalam mempengaruhi pembuatan keputusan.
Pengalaman  menarik  disampaikan  oleh  Yayan  Hidayat,  Sekretaris  Jendral  Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN).  Menurutnya,  tidak  hanya  sekedar  perlu  adanya partai politik alternatif, “kita bukan alternatif, tetapi kita justru adalah poros utama rakyat”. Menurutnya, AMAN sejak 1999 atau secara resmi terlibat langsung pada tahun 2009 dalam elektoral,  “kita  sadar  bahwa  kita  butuh  keterwakilan”  oleh  karena  itu  menurutnya  lewat Forum  Tali  Mandat,  AMAN  sering  kali  mengutus  atau  mengusung  seseorang  sebagai perwakilan. Pada tahun 2014 terdapat 36 anggota parlemen utusan AMAN, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 34 anggota parlemen, “sampai sekarang mereka telah menghasilkan 75

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
produk hukum dalam setiap level pemerintahan”. Hal ini menjelaskan urgensitas kehadiran narasi politik hijau dalam keterwakilan politik di  Indonesia. Namun di sisi lain, fenomena partai  kartel  yang  menjangkit  hampir  seluruh  partai  politik  yang  ada  sekarang  membuat partai  politik  yang  ada  semakin  jauh  dari  kepentingan  publik (Katz  &  Mair,  1995,  2009 ). Ditambah  dengan  keikutsertaan  oligarki  dalam  mensponsori  kandidat  dan  partai  politik yang  ada,  maka  sulit  untuk  berharap  adanya  pertimbangan  dampak  kerusakan  lingkungan dalam setiap pembuatan keputusan.
Permasalahan  lain  dari  ketidakhadiran  PHI  adalah  pemilu,  salah  satu  di  antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik merupakan upaya dari para  oligarki  untuk  mempertahankan  pendapatannya  dari  pihak-pihak  yang  mengancam dalam  hal  ini  partai  baru.  Misalnya  syarat  pendirian  partai  politik  harus  terdapat  di  100% provinsi, 75% Kabupaten/kota dan 50% kecamatan (Pasal 3). Selain itu pada UU tersebut batas  maksimal  sumbangan  ke  partai  politik  dalam  1  tahun  adalah  7,5  Miliar,  naik  3,5 Miliar  dari  UU  Parpol  tahun  2008.  Selain  sangat  memberatkan,  masalah  lainnya  adalah persyaratan itu hanya berlaku untuk partai baru, sedangkan tidak dengan partai lama, hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2018. Artinya, setiap partai mesti memiliki basis massa dan modal yang kuat dan partai tanpa pemodal cenderung sulit untuk  berkompetisi    dan  pada  saat  yang  sama  aturan  yang  diproporsional  tersebut  akan menguntungkan partai besar ( Bachtiar et al., 2020 ).
Selain  itu,  Kaitan  lain  antara  rekayasa  pemilu  dengan  sistem  kepartaian  dijelaskan dengan  detail  melalui  Hukum  Duverger  (Duverger  Laws).  Menurut  Duverger  (1972) terdapat  efek  mekanis  dan  efek  psikologis  dalam  aturan-aturan  pemilu.  Efek  mekanis menegaskan kurang terwakilinya partai ketiga (partai baru atau partai kecil) karena aturan- aturan  seperti  ambang  batas (threshold). Efek  mekanis  ini  kemudian  mempengaruhi  para pemilih  yang  mendukung  partai  kecil/partai  baru  yang  secara  psikologis  terdorong  untuk tidak  menyia-nyiakan  suara  mereka  hingga  pada  akhirnya  terpaksa  memilih  partai  besar yang berpotensi lolos pemilu. Semenjak Reformasi 1998 sampai 2019 telah terjadi banyak perubahan sistem pemilu dari peningkatan ambang batas baik parliamentary threshold (dari 2,5%  tahun  2009,  3,5%  tahun  2014,  dan  4%  tahun  2019) maupun presidential  threshold (5% tahun 2004, 15% tahun 2009, 20% tahun 2014 dan 2019) , perubahan sistem pemilihan tertutup menjadi terbuka, perubahan teknik perhitungan Kuota Hare menjadi Sainte Lague Murni, serta perubahan mekanisme pemilu terpisah menjadi serentak.
Senada  dengan  itu,  menurut  Dandhy  Laksono  dalam  Twitternya  (18  April  2019) menuliskan  “ada  Partai  Hijau  di  Indonesia.  Mereka gak sanggup  jadi  partai  yang  ikut pemilu  karena  syaratnya  mahal,  berat  dan  hampir  tak  masuk  akal.  Itu  pun  belum  tentu lolos”.  Artinya  hambatan  pembentukan  partai  politik  hijau  tidak  serta  merta  dihadapkan dengan  keinginan  atau  kesadaran  masyarakat  ( Muhammad  &  Abraham,  2016 )  tetapi  juga terdapat  adanya  pengaruh  dari  sistem  ( Duverger  &  Duverger,  1972 ).  Sejauh  ini  fokus utama  penyelesaian  masalah  lingkungan  sering  kali  dengan  perspektif  kekuasaan  bukan representatif  (keterwakilan).  Misalnya  dengan  menciptakan  sistem  meritokrasi  dalam institusi  atau mendorong penegakkan hukum.  Dalam beberapa kasus  hal  ini  cukup efektif misalnya  pada  pertengahan  November  2016  Mahkamah  Agung  (MA)  memutuskan  PT. Merbau  Pelalawan  Lestaru  bersalah  dan  harus  membayar  ganti  rugi  sebesar  Rp. 16.244.574.805,00  atas  kerusakan  lingkungan  seluas  1.873  hektare.  Namun,  meski  begitu banyak  sekali  gerakan  masyarakat  yang  tidak  berhasil  mempengaruhi  kebijakan  politik, selain  itu  persoalan  lingkungan  sering  kali  tidak  dapat  selesai  dengan  penegakkan  hukum sebagaimana  sudah  ditulis  di  atas.  KPK  sendiri  mengidentifikasi  setidak-tidaknya  ada  6 cara: penyuapan, gratifikasi, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang penyelenggara  -  pelaku  usaha,  memanipulasi  data  dan  informasi,  serta  ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Ketidakefektifan kekuasaan dalam penyelesaian masalah lingkungan pada dasarnya karena  setiap  individu  mementingkan  diri  sendiri  dan  kesadaran  kolektif  yang terimplementasi  pada  aturan  dan  kebijakan-kebijakan  tentang  penggunaan  yang berkelanjutan pada dasarnya tidak akan banyak membantu (Hardin, 1968), bahkan tindakan altruistis atasnama kepentingan lingkungan kolektif menurut Mast  (2013) akan merugikan individu  yang  altruistis  dan  menguntungkan  bagi  pesaingnya.  Namun  meski  begitu tantangan  terbesar  justru  bukanlah  kepentingan  individu  tetapi  ketidakseimbangan  sistem politik  yang  menurut  penulis  dihasilkan  dari  ketidakhadiran  narasi  politik  hijau  dalam bentuk  platform  partai  politik.  Oleh  karena  itu  narasi  politik  hijau  masih  memerlukan saluran formal politik untuk menegaskan eksistensinya. Hal yang sama juga berlaku untuk kelompok lain, misalnya studi Zainuddin dan Suryaningsih (2017) yang mendorong Hizbut Tahrir  Indonesia  (HTI)  untuk  bertransformasi  menjadi  partai  politik  seperti  Ikhwanul Muslimin  (IM)  dalam  rangka  memperjuangkan  kepentingan  Islam  dalam  kehidupan bernegara.  Lebih  dari  itu,  kehadiran  Partai  Hijau  di  Indonesia  justru  berpotensi  untuk membatasi  ruang  gerak  oligarki  dalam  melakukan  konsentrasi  penguasaan  sumber  daya alam.  Terlepas  dari  perdebatan  atas  legitimasi  keterwakilan  namun  faktanya  keterwakilan non-elektoral  sampai  saat  ini  masih  dirasa  kurang  mampu  mempengaruhi  pembuatan keputusan.  Dalam  konteks  ini,  narasi  politik  hijau  mesti  bertransformasi  dalam platform partai politik di Indonesia sehingga dapat secara langsung terlibat dan berpengaruh sebagai pertimbangan proses pembuatan kebijakan politik.

## Kesimpulan
Analisa  yang  kerap  kali  digunakan  dalam  persoalan  kerusakan  lingkungan  dan dampaknya  seperti  perspektif  konstitusional  dan  institusional  serta  paradigmatis  tidak banyak  berpengaruh  karena  pada  dasarnya  tetap  akan  ada  individu  yang  mencari keuntungan  dengan  mengeksploitasi  sumber  daya  alam.  Adapun  gerakan  partisipasi masyarakat  terkait  isu  lingkungan  jarang  sekali  berhasil  mempengaruhi  kebijakan  politik. Nampak  dominasi  oligarki  dalam  konsentrasi  sumber  daya  alam  yang  menyebabkan kerusakan  lingkungan  serta  dampaknya  terhadap  kerugian  negara  dan  ketimpangan  yang terjadi di Indonesia. Fenomena tersebut senantiasa terjadi sepanjang sejarah di mana orang- orang  kaya  akan  terus  berusaha  mengakumulasi  dan  mempertahankan  kekayaan  serta pendapatannya.  Lingkungan  sebagai  sumber  daya  alam  pada  dasarnya  merupakan  sumber pendapatan  oligarki  yang  konsentrasi  pengelolaan  dan  penguasaannya  sering  kali berdampak  pada  ketimpangan  material,  kerugian  negara  dan  perilaku  korupsi.  Melalui keuntungan dari sumber daya alam itulah oligarki mampu dan senantiasa mempertahankan pendapatannya  misalnya  dengan  menyewa  profesional,  mensponsori  kandidat  dalam pemilihan umum, mendirikan partai politik untuk mempengaruhi proses kebijakan bahkan sampai melakukan penyuapan.
Analisis  yang  lebih  realis  memiliki  konsekuensi  yang  juga  lebih  realistis,  yakni dibanding menuntut kesadaran kolektif dari para pejabat dan penegak hukum atau berharap adanya kerja sama antar negara dan antar lembaga, artikel ini justru menunjukkan urgensi dari  perimbangan  kekuasaan  dan  keterwakilan  narasi  politik  hijau  dalam  bentuk  platform partai  politik  untuk  membatasi  dan  menghambat  dominasi  oligarki.  Selain  itu  kegagalan partisipasi masyarakat juga disebabkan tidak adanya keterwakilan narasi politik hijau yang sampai  saat  ini  tersebar  di  berbagai  janji  politik  kandidat  dan  partai  politik  menjelang pemilihan  umum.  Namun  alih-alih  bertransformasi  menjadi  partai  politik  sebagaimana terjadi  di  negara  lain  di  mana  trennya  terus  mengalami  peningkatan,  transformasi  narasi politik  Hijau  di  Indonesia  selain  kurang  mendapat  dukungan  dari  masyarakat  juga terhambat  oleh  pro-kontra  internal,  aturan-aturan  pendirian  partai  dan  mekanisme pemilihan umum. Kesadaran yang juga penting dan lebih mendesak selain kesadaran akan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
lingkungan  adalah  kesadaran  akan  keterwakilan  lingkungan  dalam  sistem  politik  di Indonesia. Di samping itu, tuntutan kaum realis terkait pengawasan juga akan lebih efektif jika  dilakukan  oleh  keterwakilan  politik  Hijau  dalam  bentuk  partai  politik  dibanding sekedar  menuntut  perbaikan  regulasi  dan  penegakkan  hukum  yang  jauh  lebih  sulit ditengah-tengah  dominasi  oligarki  dan  kepentingan  para  politisi  dalam  mendapatkan sumber pendanaan untuk kontestasi pemilihan umum.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada para narasumber maupun aktivis lingkungan yang senantiasa berjuang ditengah-tengah dominasi oligarki yang sangat kuat.  Ungkapan  terima  kasih  juga  disampaikan  kepada  Riaty  Raffiudin,  Ph.D.  sebagai pembimbing dalam penulisan artikel ini dan juga tesis penulis di Universitas Indonesia.

## Daftar Pustaka
Arifin,  Z.  (2012).  Politik  Ekologi:  Ramah  Lingkungan  Sebagai  Pembenaran. Jurnal  Ilmu Sosial Mamangan , 1 (1), 11–16. https://doi.org/https://doi.org/10.22202/mamangan.88 Arnesen,  S.,  &  Peters,  Y.  (2018).  The  Legitimacy  of  Representation:  How  Descriptive, Formal,  and  Responsiveness  Representation  Affect  the  Acceptability  of  Political Decisions. Comparative Political Studies . https://doi.org/10.1177/0010414017720702 Aspinall, E. (2014). Popular agency and interests in Indonesia’s democratic transition and consolidation. In M. Ford & T. B. Pepinsky (Eds.), Beyound Oligarch: Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics (pp. 117–13). Cornell Southeast Asia Program Publications. https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0011
Aspinall,  E.,  &  Barenschot,  W.  (2019). Democracy  For  Sale:  Pemilihan  Umum, Klientelisme dan Negara di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor. Azhar, M. A. (2007). Kerusakan Ekologis Hutan Jati di Kabupaten Muna (Potret Pemujaan Pendekatan  Anthroposentris). Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 11 (2),  153–286. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.10998
Bachtiar,  Bolqiah,  L.  H.,  &  Andrean,  S.  (2020).  Menguatnya  Partai  Politik  Kartel  Pada Pemilu  Serentak  2019. Jurnal  Pengawasan  Pemilu  Provinsi  DKI  Jakarta ,  73–92. ISSN: 2541-2078
Bayu, D. D. (2019). KPA: 364 Orang Jadi Korban Konflik Agraria Selama 2018 . Katadata. https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a5577d2e10/kpa-364-orang-jadi-korban- konflik-agraria-selama-2018
Botetzagias, I., & van Schuur, W. (2012). Active Greens: An Analysis of the Determinants of Green Party  Members’ Activism in  Environmental  Movements. Environment  and Behavior , 44 (4), 509–544. https://doi.org/10.1177/0013916510393278
Bowman, J. S. (1978). Ecology and the Politics of Scarcity: Prologue to a Political Theory of  the  Steady  State.  William  Ophuls. The  Journal  of  Politics , 40 (1),  249–250. https://doi.org/10.2307/2129995
Bryner,  G.  C.  (2001).  ABSTRACT:  The  Idea  of  Sustainability  and  its  Implications  for Energy  Law  and  Policy. AAPG  Bulletin , 85 . https://doi.org/10.1306/61eed9a4-173e- 11d7-8645000102c1865d
CNN Indonesia. (2018). Total 326 Orang Jadi Tersangka Korupsi SDA Selama 2010-2017 . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180427144107-20-294128/total-326- orang-jadi-tersangka-korupsi-sda-selama-2010-2017
Dalton, R. J., Recchia, S., & Rohrschneider, R. (2003). The environmental movement and the  modes  of  political  action. Comparative  Political  Studies , 36 (7),  743–771. https://doi.org/10.1177/0010414003255108
Dethier,  J.  J.  (2017).  Trash,  cities,  and  politics:  Urban  environmental  problems  in

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Indonesia.
Southeast Asia Program Publications , 103 , 73–90.
https://doi.org/10.5728/indonesia.103.0073
Duverger,  M.,  &  Duverger,  M.  (1972).  The  Forms  of  Political  Conflict.  In The  Study  of Politics . https://doi.org/10.1007/978-94-009-3171-8_6 Dwi,  D.  (2018). Jakarta  dan  Bandung  dua  kota  dengan  kualitas  udara  terburuk  di  Asia
Tenggara .
Antara Megapolitan.
https://megapolitan.antaranews.com/berita/36759/jakarta-dan-bandung-dua-kota- dengan-kualitas-udara-terburuk-di-asia-tenggara
Gahrton, P. (2015). Introduction : The Greens – Towards Hegemony in the Anthropocene. In P. Gahrton & C. Lucas (Eds.), Green Parties, Green Future: From Local Groups to the International Stage . Pluto Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt183p8rr.6 García, J. H., Sterner, T., & Afsah, S. (2007). Public disclosure of industrial pollution: The PROPER  approach  for  Indonesia? Environment  and  Development  Economics , 12 (6), 739–756. https://doi.org/10.1017/S1355770X07003920
Greenpeace  Indonesia.  (2019). Ganti  Rugi  18,9  Triliun  Terkait  Kasus  Kebakaran  dan Kerusakan  Hutan  Gagal  Dibayar  Sejumlah  Perusahaan,  Pemerintah  Harus Mengambil
Langkah Tegas . Siaran Pers Greenpeace.
https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1103/ganti-rugi-189-triliun-terkait- kasus-kebakaran-dan-kerusakan-hutan-gagal-dibayar-sejumlah-perusahaan- pemerintah-harus-mengambil-langkah-tegas/
Hadiz,  V.  R.,  &  Robison,  R.  (2013).  The  political  economy  of  oligarchy  and  the reorganization
of
power in
Indonesia. Indonesia .
https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033
Hardin,  G.  (1968).  The  tragedy  of  the  commons. Science , 162 ,  1243–1248. https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243
Hartati,  A.  Y.  (2007).  Lingkungan  Hidup  dan  Liberalisasi  Perdagangan:  Upaya  Mencari Jalan  Tengah. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 11 (2),  193–208. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.10996
Hikmat,  I.,  Durohman,  I.,  &  Bhawono,  A.  (2016). Kisah  “Perjanjian  Preman”  Ahok . Detik. https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20160530/Deal-Reklamasi-di-Pulau- Hengky/
Jingga, S. R., & Lestari, A. F. (2019). Oligarki Hambat Perlindungan Lingkungan . Harian Nasional. http://www.harnas.co/2019/10/25/oligarki-hambat-perlindungan-lingkungan Kasmiruddin.  (2018). 102  Juta  Kendaraan  Ikut  Cemari  Udara,  Polygon  Galakkan Bersepeda  Mendukung  Environment  Indonesia  Menjadi  Lebih  Baik .  Babel  Review. https://babelreview.co.id/102-juta-kendaraan-ikut-cemari-udara-polygon-galakkan- bersepeda-mendukung-environment-indonesia-menjadi-lebih-baik
Katz,  R.  S.,  &  Mair,  P.  (1995).  Changing  models  of  party  organization  and  party democracy:  The  Emergence  of  the  Cartel  Party. Party  Politics , 1 (1),  5–28. https://doi.org/10.1177/1354068895001001001
Katz,  R.  S.,  &  Mair,  P.  (2009).  The  cartel  party  thesis:  A  restatement. Perspectives  on Politics , 7 (4), 753–766. https://doi.org/10.1017/S1537592709991782
Khotami.  (2020).  Institutional  Building  Dalam  Mengatasi  Persoalan  Pertambangan  Emas Tanpa  Izin  Di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  Provinsi  Riau. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 19 (1), 17–37. https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7842 Kompas.  (2016). Setiap  Tahun,  Hutan  Indonesia  Hilang  684.000  Hektar .  Kompas. https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia. hilang.684.000.hektar
KPK  RI.  (2019). Nota Sintesis : Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam  2018 . https://www.kpk.go.id/images/pdf/LITBANG/Nota-Sintesis-Evaluasi-

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf
Kusno,  A.  (2011).  The  green  governmentality  in  an  Indonesian  metropolis. Singapore Journal  of  Tropical  Geography , 32 (3),  314–331. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9493.2011.00440.x
Lay, C. (2007). Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 11 (2), 153–286. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.10994
Ma’mun,  A.  R.,  &  Kosandi,  M.  (2020).  The  Politics  of  Campaign  Funding  in  The
Presidential Election 2019. Literatus , 2 (2), 162–180. https://doi.org/https://doi.org/10.37010/lit.v2i2.93
Mast, J. (2013). Politik Lingkungan Internasional. In J. T. Ishiyama & M. Breuning (Eds.),
Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21 (1st ed.). PT Kharisma Putra Utama. Mietzner,  M.  (2014).  Oligarchs,  Politicians,  and  Activists:  Contesting  Party  Politics  in Post-Suharto  Indonesia.  In Beyond  Oligarchy:  Wealth,  Power  and  Contemporary Indonesian  Politics (pp.  99–116).  Cornel  Southeast  Asia  Program  Publications. https://doi.org/10.7591/9781501719158-008
Muhammad,  J.,  &  Abraham,  D.  (2016). Lengan  Politik  Masyarakat  Sipil:  Pengalaman . Harian  Indoprogress. https://indoprogress.com/2016/10/lengan-politik-masyarakat- sipil-pengalaman-dan-ikhtiar-partai-hijau-indonesia/
Mutia, E. F., & Asteria, D. (2018). Jakarta Bay reclamation policy: An analysis of political ecology. E3S Web of Conferences . https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185200014
Naess,  A.  (1973).  The  Shallow  and  the  Deep,  Long-Range  Ecology  Movement:  A
Summary. Inquiry (United Kingdom) , 16 (1–4), 95–100.
https://doi.org/10.1080/00201747308601682
Nomura, K. (2007). Democratisation and environmental non-governmental organisations in Indonesia.
Journal of
Contemporary
Asia , 37 (4), 495–517. https://doi.org/10.1080/00472330701546566
Nooteboom,  G.,  &  De  Jong,  E.  B.  P.  (2010).  Against  “Green  Development  Fantasies”: Resource  degradation  and  the  lack  of  community  resistance  in  the  Middle  Mahakam Wetlands,  East  Kalimantan,  Indonesia. Asian  Journal  of  Social  Science , 38 (2),  258– 278. https://doi.org/10.1163/156853110X490935
Pratiwi, O. C. (2007). Banjir Jakarta 2007: Kegagalan Kolektif Pengelolaan Bumi. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 11 (2), 153–286. https://doi.org/10.22146/jsp.10999 Pulido,  L.,  &  Merchant,  C.  (1993).  Radical  Ecology:  The  Search  for  a  Livable  World. Economic Geography , 69 (4), 445. https://doi.org/10.2307/143605
Qodriyatun,  S.  N.  (2008).  Isu  Lingkungan  dalam  Pilkada13-18. Info  Singkat  Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI , 4 (2), 13–18.
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info
Singkat-X-2-II-P3DI-Januari- 2018-189.pdf
Robison,  R.,  &  Hadiz,  V.  R.  (2004).  Theories  of  Change  and  The  Case  of  Indonesia.  In Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (pp. 18–39). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203401453_chapter_1
Shohibuddin,  M.  (2016).  Peluang  dan  Tantangan  Undang-undang  Desa  dalam  Upaya Demokratisasi  Tata  Kelola  Sumber  Daya  Alam  Desa:  Perspektif  Agraria  Kritis. Masyarakat: Jurnal Sosiologi , 21 (1), 1–33. https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.5021 Siombo,  M.  R.  (2014).  Tanggung  Jawab  Pemda  Terhadap  Kerusakan  Lingkungan  Hidup Kaitannya Dengan Kewenangan Perizinan Di Bidang  Kehutanan Dan Pertambangan.
Jurnal Dinamika Hukum , 14 (3), 394–405.
https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.306
Sugiarto,  N.  K.  (2018).  Bisnis  Militer  Pasca  Orde  Baru. CosmoGov , 4 (2),  237–246. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.17064

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Susanti, N., & Afrizal, A. (2018). Upaya Greeanpeace Menjaga Kawasan Pantai Indonesia Terkait  Proyek  Pulau  Reklamasi  Teluk  Jakarta. Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau , 5 (1), 1–18. ISSN: 2355-6919.
Swainson,  L.,  &  Mahanty,  S.  (2018).  Green  economy  meets  political  economy:  Lessons from the “Aceh Green” initiative, Indonesia. Global Environmental Change , 53 , 286– 295. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.10.009
Syarif, M.  L., & Faisal.  (2019). Addressing the Root of Political Corruption in  Indonesia.
Jurnal Antikorupsi Integritas , 5 (2), 191–198. https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.487
Tolo,  E.  Y.  S.  (2014).  Public  Participation  in  the  Implementation  of  Forestry Decentralization  in  Indonesia. Bisnis  &  Birokrasi  Journal , 20 (2),  113–120. https://doi.org/10.20476/jbb.v20i2.3065
Transparency  International.  (2013).  Corruption  Perceptions  Index  2013  –  Results.
Transparency.Org . VOA  Indonesia.  (2019). Partai  Hijau  di  Jerman,  Perancis,  Inggris  Rayakan  Perolehan Besar  dalam  Pemilu  Eropa . VOA  Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/partai- hijau-di-jerman-perancis-inggris-rayakan-perolehan-besar-dalam-pemilu- eropa/4934167.html
Wapner,  P.  (1995).  Politics  beyond  the  state  Environmental  Activism  and  World  Civic Politics. World Politics , 47 (3), 311–340. https://doi.org/10.1017/S0043887100016415 Widjojanto,  B.  (2017).  Masa  Depan  Indonesia  dikorupsi:  Tantangan  Pengelolaan  Sumber Daya  Alam.  In Penguasaan  Sumber  Daya  Alam  dalam  Cengkraman  Oligarki  dan Rezim Neoliberal (11th ed., pp. 8–45). Intrans Institute. Winarno,  H.  H.  (2016). Adhie  Massardi:  Ahok  kongkalikong  dengan  pengembang tumbangkan Rizal . https://www.merdeka.com/peristiwa/adhie-massardi-ahok- kongkalikong-dengan-pengembang-tumbangkan-rizal.html
Winters, J. A. (2011).
Oligarchy . Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511793806
Yenrizal, & Izomiddin. (2017). Strategi Komunikasi Politik Berbasis Isu Lingkungan Pada Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Palembang  2018. Pelaksanaan  Pilkada  Serentak Yang Sehat, Jujur, Adil Dan Akuntabel , 1–19.
http://repository.umrah.ac.id/74/1/strategi  komunikasi  politik  berbasis  isu  lingkungan pada pemilihan umum kepala daerah palembang 2018.pdf
Yusri,  A.,  &  Adlin.  (2017).  Organisasi  Masyarakat  Sipil  Membela  Masyarakat  Dalam Kasus  Kabut  Asap  Di  Pekanbaru  Tahun  2014. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Nakhoda , 16 (28), 17–37. https://doi.org/10.35967/jipn.v16i28.5820
Zainuddin,  M.,  &  Suryaningsih.  (2017).  Rekalkulasi  Transformasi  Kelompok  Penekan Menjadi  Partai  Politik:  Kajian  Pada  Hizbut  Tahrir  Indonesia. Jurnal  Ilmu Pemerintahan Nakhoda , 16 (28), 1–6. https://doi.org/10.35967/jipn.v16i28.5828