Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb E-ISSN Vol
Hlm DOI : : : :
2580 - 3816 2 No. 1 Bulan Juli Tahun 2020 81 - 97 10.31000/almaal.v2i1.2741
Kebijakan  Penanganan  Pembiayaan  Bermasalah  pada  Bank  Syariah dan  Konvensional  Perspektif  Ekonomi  Syariah  Pasca  Bencana  di Sulawesi Tengah
Syaakir Sofyan 1*
1 Prodi  Perbankan  Syariah,    Fakutas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  IAIN  Palu,Sulawesi  Tengah, Indonesia * baangsofyan@gmail.com

## A BSTRACT
The  natural  disaster  that  occurred  in  Palu  on  September  28,  2018  was  an  earthquake  that occurred due to the Palu Koro fault activity, which had a magnitude of 7.4 on the Richter scale, which had an impact on bank performance, primarily related to non-performing loans (NPLs). The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  policy  of  handling  non-performing  loans  for disaster victims as well as an analysis of the Islamic economy of the policy. This research belongs to the category of qualitative research with a descriptive analysis approach. The object under study is Islamic and conventional banks. The handling of problem loans still has several things that need to be clarified, especially for write offs and write offs that are not regulated in OJK Regulation  No.  45/POJK.03/2017  concerning  Special  Treatment  of  Credit  or  Financing  for Certain Areas in Indonesia Affected by Natural Disasters. In addition, the determination of credit quality  and  restructuring  with  a  period  of  3  years  in  special  treatment  for  areas  affected  by natural disasters is too early to be determined, because the impact of natural disasters for each customer is different and allows some customers to make bad intentions by utilizing the situation to avoid payment..
Keywords: Bank; Islamic Economics; NPL; Restructurisation.

## A BSTRAK
Bencana alam yang terjadi di Palu pada 28 September 2018 merupakan peristiwa gempa bumi yang  terjadi  akibat  aktivitas  di  zona  besar  Palu  Koro  yang  berkekuatan  7,4  skala  Richter memberikan dampak terhadap kinerja bank, utamanya terkait non performing loan (NPL) yang diakibatkan ketidakmampuan debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan penanagan  kredit  bermasalah  bagi  korban  bencana  serta  analisis  ekonomi  Islam  terhadap kebijakan  tersebut.  Penelitian  ini  termasuk  kategori  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan analisis deskriptif. Obyek yang diteliti adalah bank syariah dan konvensional. Penanganan kredit bermasalah masih terdapat beberapa hal yang perlu diperjelas utamanya bagi hapus buku dan hapus tagih yang tidak diatur dalam Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus  terhadap  Kredit  atau  Pembiayaan  bagi  Daerah  Tertentu  di  Indonesia  yang  Terkena Bencana Alam. Selain itu, penetapan kualitas kredit dan resktrukturisasi dengan masa 3 tahun dalam  perlakuan  khusus  bagi  daerah  yang  terkena  bencana  alam  sangat  terlalu  dini  untuk ditetapkan  mengingat  karena  dampak  bencana  alam  bagi  setiap  nasabah  berbeda-beda  dan memungkinkan sebagian nasabah melakukan iktikad kurang baik dengan memanfaatkan situasi untuk menghindari pembayaran.
Kata kunci : Bank; Ekonomi Islam; NPL; Restrukturisasi.

## Syaakir Sofyan

## P ENDAHULUAN
Bank  merupakan  agen  pembangunan,  karena  semua  bank  berfungsi  sebagai intermediasi  antara  pihak  yang  memiliki  modal  untuk  berproduksi,  sehingga  dengan bantuan  modal  bagi  para  pengusaha,  sektor  riil  perekenomian  akan  berkembang. Lembaga  keuangan  memainkan  dua  peran  yang  sangat  diperlukan  dalam  sistem keuangan,  yaitu  memberikan  dukungan  untuk  berbagai  pasar  keuangan  serta  berperan sebagai penyedia solusi keuangan di mana kegagalan pasar ada meskipun ada lembaga pendukung pasar (El-Gamal, 2006). Dengan demikian, pengelolaan bank harus dilakukan secara  hati-hati,  karena  bank  merupakan  lembaga  usaha  yang  tidak  dapat  terlepas  dari risiko (Hodgman, 1960). Kredit bermasalah merupakan kredit tidak lancar yang diberikan kepada  pihak  bank  kepada  nasabah  yang  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  untuk membayar  kembali  dana  yang  dipinjamnya  secara  penuh  pada  saat  jatuh  tempo. Pembiayaan  yang  tidak  lancar  harus  secepatnya  diselesaikan  agar  kerugian  yang  lebih besar dapat dihindari.
Bencana alam yang terjadi di Palu pada 28 September 2018 merupakan peristiwa gempa bumi yang terjadi akibat aktivitas di zona besar Palu Koro yang berkekuatan 7,4 skala Richter dan diikuti dengan tsunami yang melanda Pantai Barat Pulau Sulawesi, serta likuifaksi  pada  daerah-daerah  tertentu  dengan  korban  2.045  tewas.    Kondisi perekonomian  lumpuh  akibat  bencana  tersebut  sehingga  seluruh  aktivitas  keuangan terhambat termasuk perbankan. Dampak dari bencana tersebut menyebabkan bank tidak dapat melaksanakan operasional sebagaimana mestinya. Hal demikian pula terjadi pada masyarakat  yang  tertimpa  oleh  dampak  bencana  tersebut  yang  bukan  hanya  bersifat materi, namun termasuk non materi.
Dampak  dari  bencana  tersebut  menyebabkan  potensi  non  performing  loan  atau yang biasa disebut dengan kredit bermasalah di berikan kepada wilayah tersebut. Hal ini terjadi  bukan  dikarenakan  ada  faktor  kesengajaan,  namun  diakibatkan  oleh  faktor  lain yang tidak terduga seperti bencana alam yang berdampak langsung kepada usaha debitur.
Menurut  Wimbih  Santoso  selaku  Ketua  Dewan  Komisioner  Otorisas  Jasa Keuangan (OJK), OJK memperkirakan potensi NPL di Sulawesi Tengah akibat bencana mencapai Rp. 4.063 triliun dari total Rp. 27 triliun kredit yang disalurkan industri jasa keuangan  dan  angka  tersebut  hanya  setara  dengan  0,5%  jumlah  kredit  nasional senilai.Dampak  terbesar  yang  merasakan  adalah  bank  umum  yang  mencapai  Rp.  3,9 triliun  dari  20.918  rekening,  kemudian  bank  umum  syariah  yang  mencapai  Rp.  246,9 miliar, dan bank swasta nasional mencapai Rp. 541 miliar. Selain itu potensi NPL juga terjadi pada BPR yang mencapai Rp. 6,1 miliar.
Dalam  kondisi  tersebut,  resiko  kredit  tidak  hanya  dilatarbelakangi  oleh  faktor ketidakmampuan  atan  ketidamauan  membayar  debirut  dalam  keadaan  normal,  namun terdapat  faktor  lain    dan  tidak  terduga  yang  berdampak  langsung  pada  kelangsungan usaha debitur. Dengan demikian, OJK menetapkan relaksasi kredit nasabah dalam rangka membanu  penulihan  usaha  debitur  dan  perbankan  sekaligus  membantu  kondisi perekonomian wilayah yang terkena dampak bencana alam.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  tulisan  ini  menganalisis  kebijakan penanganan kredit bermasalah bagi  korban gempa, tsunami, dan likuifaksi  serta dalam tinjauan ekonomi syariah
Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah dan Konvensional Perspektif Ekonomi Syariah Pasca Bencana di Sulawesi Tengah

## KAJIAN LITERATUR Kredit Bermasalah
Kredit  bermasalah  atau  biasa  disebut  Non  Performing  Loan  (NPL)  merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank (Sutarno, 2003). Risiko tersebut  berupa  keadaan  dimana  kredit  tidak  dapat  kembali  tepat  pada  waktunya  yang disebabkan  oleh  beberapa  faktor  (Ais,  2005).  NPL  merupakan  kendala  utama  bagi pengembangan sektor perbankan dan menjadi indikator atas kinerja bank  (Zhang, Cai, Dickinsin,  Kutan,  2016;  Saba,  Kouser,  &  Azzem,  2012;  Beaton  &  Lyrvoda,  2016). Sekalipun bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah, dan untuk keperluan tersebut bank akan melakukan  segala  cara  bersifat  preventif  yang  tujuannya  adalah  untuk  mencegah  agar kredit  tidak  bermasalah  (Gazali  &  Usman,  2012)  dengan  cara  memverifikasi  segala bentuk pengajuan dalam perspektif manajemen resik (Haneef & Riaz, 2012).
Ada beberapa pengertian kredit bermasalah (Rivai, Veithza, 2006), yaitu:
1.  Kredit  yang  di  dalam  pelaksanaannya  belum  mencapai/memenuhi  target  yang diinginkan oleh pihak bank;
2.  Kredit  yang  memiliki  kemungkinan  timbulnya  resiko  di  kemudian  hari  bagi  bank dalam arti luas;
3.  Mengalami  kesulitan  di  dalam  penyelesaian  kewajiban-kewajibannya,  baik  dalam bentuk  pembayaran  kembali  pokoknya  dan  atau  pembayaran  bunga,  denda keterlambatan  serta  ongkos-ongkos  bank  yang  menjadi  beban  nasabah    yang bersangkutan;
4.  Kredit  di  mana  pembayaran  kembalinya  dalam  bahaya,  terutama  apabila  sumber- sumber  pembayaran  kembali  yang  diharapkan  diperkirakan  tidak  cukup  untuk membayar  kembali  kredit,  sehingga  belum  mencapai/  memenuhitarget  yang diinginkan oleh bank;
5.  Kredit  di  mana  terjadi  cidera  janji  dalam  pembayaran  kembali  sesuai  perjanjian, sehingga  terdapat  tunggakan,  atau  ada  potensi  kerugian  di  perusahaan  nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas;
6.  Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah-nasabah yang bersangkutan;
7.  Kredit  golongan  perhatian  khusus,  kurang  lancar,  diragukan  dan  macet  serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.
Biety  dan  Karen  Cak  menyebut  kredit  bermasalah  sebagai  kredit  lalai  yang pembayaran angsuran (pokok dan bunga) tidak dibayar sesuai dengan perjanjian kredit dan akan dilaporkan sebagai kredit lalai bergantung pada jadwal angsuran kredit (Biety & Nerderkohr, 2008).  Penyebab terjadinya kredit bermasalah diantaranya dapat melalui berasal  dari  internal  perbankan  yang  dalam  melakukan  analisis,  pihak  analisis  kurang teliti  dan  salah  dalam  melakukan  perhitungan.  Selain  itu,  dapat  pula  berasal  dari peminjam yang memiliki unsur kesengajaan untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank  sehingga  kredit  yang  diberikan  macet  serta  unsur  tidak  sengaja  yang  berarti  si debitur memiliki keinginan untuk membayar namun tidak mampu, serta faktor luar yang
diantranya  adalah  bencana  alam,  krisis  ekonomi,  harga  komoditas  jatuh,  harga-harga kebutuhan melonjak, dan regulasi pemerintah (Salas & Sauruna, 2002; Clair & Tucker, 1993; Mackenzir, 2011).
Selanjutnya  untuk  menentukan  berkualitas  atau  tidaknya  suatu  kredit  diberikan ukuran-ukuran tertentu dan Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut Surat Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  7/3/DPNP  Tanggal  31  Januari  2005  Perihal  Kualitas Aktiva Bank Umum sebagai berikut:
Tabel 1. Penilaian Kualitas Kredit
Kategori Indikator Lancar (Pass) kredit  yang  memenuhi  kriteria  industri  atau  kegiatan  usaha  yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik, perolehan laba tinggi dan stabil,  pembayaran  tepat  waktu,  perkembangan  rekening  baik  dan tidak ada tunggakan serta sesuai persyaratan kredit. Dalam Perhatian Khusus (Special Mention) kredit  yang  memenuhi  kriteria:  industri  atau  kegiatan  usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas, perolehan laba cukup lancar baik, namun memiliki potensi menurun, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari (3 bulan). Kurang Lancar (Substandard) kredit  yang  memenuhi  kriteria:  industri  atau  kegiatan  usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami  pertunbuhan,  perolehan  laba  rendah,  terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari. Diragukan (Doubtful) kredit  yang  memenuhi  kriteria:  industri  atau  kegiatan  usaha menurun,  laba  sangat  kecil  dan  negatif,  kerugian  operasional dibiayai  dengan  penjualan  aset,  terdapat  tunggakan  pembayaran pokok  dan/atau  bunga  yang  telah  melampaui  120  hari  sampai dengan 180 hari. Macet (Loss) kredit  yang  memenuhi  kriteria:  kelangsungan  usaha  sangat diragukan,  industri  mengalami  penurunan  dan  sulit  untuk  pulih kembali,  kemungkinan  besar  kegiatan  usaha  akan  terhenti, mengalami  kerugian  yang  besar,  debitur  tidak  mampu  memenuhi seluruh  kewajiban  dan  kegiatan  usaha  tidak  dapat  dipertahankan, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
Sumber: Bank Indonesia
Adapun kebijakan dalam penyelematan kredit macet yaitu:
1. Rescheduling (penjadwalan kembali), merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk  menyelamatkan  kredit  yang  diberikannya  kepada  debitur  (Crawford, 1987).  Cara  ini  dilakukan  jika  ternyata  pihak  debitur  tidak  mampu  untuk memenuhi  kewajibannya  dalam  hal  pembayaran  kembali  angsuran  pokok maupun bunga kredit. Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur (Lanoei, Lemarbre, 1996; Georgievska, 2008)..
2. Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit.

## Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah dan Konvensional Perspektif Ekonomi Syariah Pasca Bencana di Sulawesi Tengah
3. Restructuring adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit (Yildirim & Philippatos, 2007).  Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya  berasal  dari  modal  (dana)  sendiri,  tetapi  sebagian  besar  dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank.
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Kualitas Aset  Bank  Umum  disebutkan  pada  pasal  1  bahwa  resktrukturisasi  kredit  adalah  upaya yang  dilakukan  bank  dalam  kegiatan  perkreditan  terhadap  debitur  yang  mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain:
1. Penurunan suku bunga kredit
2. Perpanjangan suku bunga waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit
5. Penambahan fasilitas kredit
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
Adapun penyelesaian kredit bermasalah di Indonesia dapat dikatakan merupakan langkah  terakhir  yang  dapat  dilakukan  setelah  langkah-langkah  penyelematan  di  atas berupa  restrukturisasi  tidak  efektif  lagi.  Dikatakan  sebagai  langkah  terakhir  karena penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui  lembaga  hukum  memang  memerlukan  waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan hukum maka kepastian hukum tetap dan dapat pula melalui lembaga yang berkompeten dalam membantu menyelesaikan kredit .  Dalam penyelesaian kredit bermasalah, biasanya dilakukan melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), proses litigasi di pengadilan, dan arbitrase (Ais, 2005).

## Ekonomi Islam
Para pakar mengemukakan definisi dari ekonomi Islam diantaranya adalah:
1. Abdul  Manan  mendefiniskan  ekonomi  Islam  adalah  ilmu  pengetahuan sosial  yang  mempelajari  masalah-masalah  ekonomi  masyarakat  yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Manan, 1980).
2. Menurut  Hasanuz  Zaman  mendefinisikan  ekonomi  Islam  membutuhkan beberapa prasyarat yang merupakan ciri khas cara hidup Islam yaitu dalam Islam  kegiatan  ekonomi  seharusnya  tidak  diatur  oleh  keinginan  dan pengalaman  manusia  saja,    akan  tetapu  harus  diatur  oleh  perintah  dasar syari'at. Sebagai ilmu sosial, ekonomi Islam tidak terlepas dari nilai-nilai moral. Aspek normatifnya lebih menonjol daripada aspek positifnya yang berperan  dalam  menganalisis  fenomena  ekonomi  yang  ada  dan  dalam memutuskan tindakan yang tepat sesuai dengan tujuan Islam. Syariah telah menetapkan  tujuan-tujuan  yang  harus  diusahakan  oleh  seorang  individu maupun masyarakat. Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam perolehan dan  pembuangan  sumber  daya  material  untuk  memberikan  kepuasan kepada manusia dan memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat (Zaman, 1984).
3. Akram Khan mengemukakan ekonomi Islam bertujuan mempelajari falah manusia yang dicapai dengan mengusahakan sumber daya bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi (Arif, 1985).
4. Menurut  Syed  Nawab  Haider  Naqvi,  ilmu  ekonomi  Islam,  singkatnya, merupakan  kajian  tentang  perilaku  ekonomi  orang  Islam  representatif dalam masyarakat muslim modern (Naqvi, 2009).
Para  pemikir  ekonomi  Islam  berbeda  pendapat  dalam  memberikan  kategorisasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonom Islam modern seperti Khurshid Ahmad telah  mengembangkan  pendekatan  multidisiplin  dan  multidimensi  yang  membentuk landasan  konseptual  ekonomi  Islam  dimana  standar  etika  dan  moral  Islam  terintegrasi erat  dengan  motif  ekonomi.  Berlawanan  dengan  ekonomi  konvensional,  pendekatan Islam  modern  ini  menghadirkan  visi  sosio-etis  ekonomi  untuk  memecahkan  masalah ekonomi  manusia.  Ekonomi  Islam    bertujuan  untuk  mengembangkan  sistem  baru berdasarkan  fitur-fitur  berikut:  (i)  ekonomi  Islam  adalah  sub-sistem  dari  domain  yang lebih besar dari agama Islam, oleh karena itu sumbernya berasal dari sumber fundamental Islam; (ii) ini berurusan dengan semua masalah ekonomi dan kegiatan seperti dalam kasus sistem  ekonomi  yang  berlaku;  dan  (iii)  mewajibkan  individu  untuk  membatasi  pilihan mereka  dalam  batasan  etika  Islam.  Khursid  Ahmad  memandang  ekonomi  Islam didasarkan  pada  aksioma  konseptual  yaitu  tauhid,  rububiyyah,  khilafah,  dan  tazkiyah (Nabi, 2016).
M. Umer Chapra mengemukakan prinsip dasar ekonomi Islam yang tidak hanya membingkai  pandangan  dunia  Islam,  tetapi  juga  memberikan  sumber  utama  maqashid syariah dan strategi pengembangan (Chapra, 1995), yaitu:
1. Tauhid
Landasan  agama  Islam  adalah  tauhid  (Keesaan)  yang  pada  konsep  ini  terletak seluruh pandangan dan strateginya. Segala sesuatu berasal dari-Nya dan ini berarti bahwa alam semesta telah dirancang dan diciptakan oleh Yang Maha Tinggi, dan tidak muncul secara  kebetulan  atau  kebetulan.  Segala  sesuatu  yang  diciptakan-Nya  memiliki  tujuan yang memberikan  makna bagi eksistensi Semesta dan manusia menjadi bagian dari hal tersebut.
2. Khilafah
Manusia adalah khalifah di bumi dan telah diberkahi dengan semua karakteristik spiritual dan mental, serta sumber daya material, untuk memungkinkannya menjalankan misi secara efektif. Dalam kerangka acuan khilafahnya, manusia bebas dan juga mampu berpikir dan bernalar, untuk memilih di antara benar dan salah, adil dan tidak adil, dan untuk mengubah kondisi hidupnya.
Sumber  daya  yang  diberikan  Tuhan  kepada  dunia  ini  tidak  terbatas.  Namun mereka  cukup  untuk  memenuhi  kesejahteraan  manusia.  Manusia  bebas  untuk  memilih antara penggunaan alternatif sumber daya ini. Salah satu ujian sebenarnya terletak pada pemanfaatan  sumber  daya  yang  diberikan  Tuhan  dalam  suatu  'efisien'  dan  'adil'  agar kesejahteraan (falah) semua terjamin.   Status khalifah dalam Islam sebagai pengemban amanat  sangat  penting  dalam  perekonomian.  Peran  utamanya  adalah  untuk  menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

## Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah dan Konvensional Perspektif Ekonomi Syariah Pasca Bencana di Sulawesi Tengah

## 3. Keadilan
Persaudaraan,  yang  merupakan  bagian  integral  dari  konsep  tauhid  dan  khilafah akan  tetap  menjadi  konsep  kosong  yang  tidak  memiliki  substansi  jika  tidak  disertai dengan  keadilan  sosial  ekonomi.  Keadilan  telah  dipegang  oleh  para  ahli  hukum  untuk menjadi unsur yang mutlak diperlukan dari maqasid al-Shari‘ah, sejauh ini sehingga tidak mungkin  untuk  membayangkan  masyarakat    yang  ideal  di  mana  keadilan  belum ditetapkan.  Islam  sama  sekali  tidak  ambigu  dalam  tujuannya  memberantas  masyarakat manusia  dari  semua  jejak  zulm,  yang  merupakan  istilah  Islam  komprehensif  yang merujuk  pada  semua  bentuk  ketidakadilan,  eksploitasi,  penindasan,  dan  kesalahan,  di mana seseorang merampas hak orang lain atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap mereka
Menurut  Maulana  Maududi  prinsip  dasar  sistem  ekonomi  Islam  adalah: kepemilikan pribadi, batasan halal dan haram, kesetaraan ekonomi, ekonomi bebas dan peran  kesejahteraan  negara.  Sistem  ini  didirikan  untuk  mencapai  tujuan  kebebasan manusia, pengembangan material dan moral yang dilakukan secara simultan, penegakan keadilan,  pemerataan  kekayaan,  pemenuhan  kebutuhan  dasar  manusia,  dan  koordinasi antara berbagai kelompok masyarakat (Aziz & Mahmud, 2009).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondosi obyek secara alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2009) dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alami  (Moleong,  2014).  Adapun  obyek  yang diteliti adalah institusi keuangan yaitu bank syariah dan konvensional. Tipe data adalah data kualitatif yang terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data  menggunakan  teknik  observasi  dan  dokumentasi  dengan  teknik  analisis  data menggunakan  teknik  yang  kemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman  yaitu  reduksi  data, tampilan data, dan kesimpulan/verifikasi data (Emzir, 2010).

## H ASIL DAN P EMBAHASAN
Kebijakan  Penanganan  Pembiayaan  Bermasalah  pada  Bank  Syariah  dan Konvensional pasca Bencana
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  dikenal  sebagai  zamrud  khatulistiwa. Namun dibalik kekayaan juga tersimpan potensi gerakan alam yang dapat menimbulkan bencana.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  kenyataan  bahwa  wilayah  nusantara  ini  tidak hanya dikelilingi oleh tiga lempeng aktif tektonik, tetapi juga berada pada cincin api (ring of fire) dan menengah yang memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat.
Dampak  yang  diperoleh  dari  bencana  meliputi  banyak  aspek  dalam  kehidupan masyarakat  termasuk  pula  pada  industri  jasa  keuangan.  OJK  sebagai  lembaga  yang berfungsi  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  keseluruhan kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan,  mengeluarkan  Peraturan  OJK  Nomor 45/POJK.03/2017  tentang  Perlakuan  Khusus  terhadap  Kredit  atau  Pembiayaan  bagi Daerah  Tertentu  di  Indonesia  yang  Terkena  Bencana  Alam.  Peraturan  ini  memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank berupa penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan terhadap pemberian kredit atau pembiayaan yang diberikan setelah terjadinya bencana alam kepada debitur yang terkena dampak bencana alam.
Adapun  penentuan  daerah  yang  terkena  bencana  alam  dalam  suatu  keputusan Dewan  Komisioner  OJK  dalam  Peraturan  Otorisas  Jasa  Keuangan  Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam dengan memperhatikan:
1. Aspek luas wilayah yang terkena bencana alam
2. Jumlah korban jiwa
3. Jumlah kerugian materil
4. Jumlah debitur yang diperkirakan terkena dampak bencana alam,
5. Persentase  jumlah  kredit  atau  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  debitur  yang terkena dampak bencana alam terhadap jumlah kredit atau pembiayaan di daerah bencana alam
6. Persentase  jumlah  kredit  atau  pembiayaan  dengan  plafon  sampai  dengan  Rp.  5 milyar terhadap jumlah kredit atau pembiayaan di daerah terkena bencana
7. Aspek lainnya yang menurut OJK perlu untuk dipertimbangkan.
Adapun  perlakuan  khusus  terhadap  kredit/pembiayaan  pasca  bencana  gempa, tsunami, dan likuifaksi di Pasigala adalah tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2018 pasca gempa, tsunami, dan likuifaksi Pasigala, Dewan Komisioner OJK menetapkan kebijakan pemberian  perlakuan  khusus  terhadap  kredit  dan  pembiayaan  bank  syariah  perbankan untuk  debitur  atau  proyek  yang  berada  di  lokasi  bencana  alam  di  Provinsi  Sulawesi Tengah  yang  diputuskan  pada  Rapat  Dewan  Komisioner  OJK  pada  hari  Selasa (9/10/2018) di Bali. Lihat Siaran Pers Perlakuan Khusus Terhadap Nasabah dan Industri Jasa Keuangan yang Terdampak Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, 10 Oktober 2018. Perlakuan  khusus  tersebut  diberikan  untuk  penilaian  kredit/pembiayaan  syariah, restrukturisasi,  dan  atau  pemberian  kredit/pembiayaan  syariah  baru  di  Kota  Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada POJK  45/POJK.03/2017  tentang  Perlakuan  Khusus  terhadap  Kredit  atau  Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam  dan akan berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Secara umum perlakuan khusus bagi bank konvensional dan syariah adalah sama, namun pada kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK diberikan penekanan lebih terhadap perlakuan untuk bank syariah yaitu dengan menambahkan poin khusus dalam kebijakan tersebut. Adapun isinya adalah perlakuan khusus terhadap daerah yang terkena dampak juga berlaku bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup seluruh jenis pembiayaan.
Adapun perlakuan khusus terhadap kredit pada bank konvensional  dan syariah adalah:
1. Penilaian Kualitas Kredit
Perlakuan  khusus  atas  penilaian  kualitas  kredit  dengan  plafon  maksimal  Rp.  5 milyar didasarkan atas ketetapan membayar pokok dan/atau bunga. Adapun bagi kredit dengan  plafon  di  atas  Rp.  5  milyar  penetapan  kualitas  kreditnya  mengacu  pada  PBI Nomor  14/15/PBI/2012  tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum.  Hal  ini  berbeda saat  keadaan  normal  untuk  plafon  maksimal  Rp.  5  milyar  (perlakuan  khusus)  yang mengharuskan penentuan kualitas kredit dan penyediaan dana lain yang melebihi nominal Rp.  1  milyar  dengan  penetapan  kualitas  dapat  didasarkan  pada  prospek  usaha,  kinerja usaha,  dan  kemampuan  membayar.  Adapun  untuk  plafon  di  atas  Rp.  5  milyar  tetap mengacu pada Peraturan Bank Indonesia.

## Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah dan Konvensional Perspektif Ekonomi Syariah Pasca Bencana di Sulawesi Tengah
Selain  itu,  perlakuan  khusus  yang  diberikan  sangat  meringankan/longgar  bila dibandingkan dengan ketentuan dalam hal kredit bagi daerah tertentu dengan penetapan kualitas dapat didasarkan pada ketetapan pembayaran pokok/atau  bunga.
2. Rektrukturasasi Kredit
Adapun perlakuan khusus dalam rektrukturisasi kredit adalah  bagi kualitas kredit bagi bank umum maupun BPR yang diresktrukturisasi ditetapkan lancar sampai jangka waktu 3 tahun dan rekstrukturisasi dapat dilakukan baik sebelum dan sesudah terjadinya gempa.
Hal ini sangat berbeda saat keadaan normal yang mengacu pada pada PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Restukturisasi kredit dapat dilakukan  dalam  keadaan  normal  bila  debitur  mengalami  kesulitan  mengalami pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan debitur masih memiliki prospek usaha yang baik  dan  dinilai  mampu  memenui  kewajiban  setelah  direkstruktisasi.  Setelah  gempa, kebijakan yang diterapkan adalah seluruh kredit dapat melakukan redistrukturisasi meski pada saat sebelum gempa tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga.
Selain  itu,  dalam  keadaan  normal  disebutkan  bahwa  kualitas  kredit  setelah direkstrukturisasi  paling  tinggi  sama  dengan  kualitas  kredit  sebelum  direstrukturisasi sepanjang  debitur  belum  memenuhi  kewajiban  pembayaran  angsuran  pokok  secara berturut-turut  selama  3  kali  periode  secara  berturut-turut  dan  dapat  meningkat  paling tinggi  1  (satu)  tingkat  dari  kualitas  kredit  sebelum  dilakukan  restrukturisasi  setelah debitur  memenuhi  kewajiban  pembayaran  angsuran  secara  berturut-turut  selama  3  kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan. Hal ini sangat berbeda dengan perlakuan khusus yang diberikan yaitu langsung dikategorikan lancar sejak 3 tahun setelah bencama.
Adapun  skema  restrukturisasi  yang  diberikan  kepada  nasabah  dalam  bentuk perpanjangan jangka waktu pinjaman, penundaan angsuran, dan penurunan suku bunga. Dasar  kebijakan  tersebut  dengan  memperhatikan  kondisi  rumah  yang  telah  terkategori sesuai yang telah ditetapkan oleh bank dengan jangka waktu maksimal 3 tahun.
Adapun untuk penundaan angsuran diberikan oleh bank kepada nasabah dengan melihat kondisi tempat tinggal nasabah dengan kategori rusak ringan, rusak sedang, dan rusak parah. Tingkatan jangka waktu penundaan pembayaran memiliki tingkatan yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan yang diterapkan pasca dikeluarkannya perlakuan khusus oleh Dewan  Komisioner  OJK.  Bila  nasabah  masih  tidak  mampu  melakukan  pembayaran secara  normal  sesuai  jangka  waktu  yang  telah  disepakati  maka  akan  dipertimbangkan kembali,  mengingat  usaha  nasabah  sebagai  sumber  pokok  penghasilan  masih  belum berjalan secara normal.
Resktrukturisasi  dalam  penurunan  suku  bunga  diberikan  kepada  nasabah  bila nasabah  ingin  tetap  melakukan  pembayaran  dengan  dasar  rumah  dan  usaha  tidak terdampak dan masih memiliki kemampuan untuk membayar, akan tetapi jangka waktu untuk penurunan suku bunga ditetapkan oleh bank.
3. Pemberian Fasilitas Kredit dan/atau Penyediaan Dana Lain Baru
Adapun pemberian kredit baru terhadap debitur yang terkena dampak maka bank dapat memberikan kredit bagi debitur yang terkena dampak bencana alam dan penetapan kualitas  kreditnya  dilakukan  secara  terpisah  dengan  kualitas  kredit  yang  telah  ada sebelumnya, yaitu:
a. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang diberikan setelah terjadinya  bencana  alam  dengan  plafon  sampai  dengan  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
b. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang diberikan setelah terjadinya bencana  alam dengan plafon lebih dari  Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),  penetapan  kualitas  kredit  atau  pembiayaan  mengacu  pada  ketentuan peraturan  perundang-undangan  mengenai  penilaian  kualitas  aset  bank  umum  atau ketentuan  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  mengatur  mengenai  penilaian  kualitas  aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Dalam pelaksanaan pemberian kredit baru bagi nasabah, bank sangat berhati-hati dalam  memutuskan  pilihan.  Salah  satu  indikator  yang  ditetapkan  oleh  bank  adalah kualitas kredit sebelum bencana terjadi yang masuk dalam kategori lancar.

## Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Kebijakan Penangan Kredit Bermasalah bagi Nasabah
Banyak kasus kredit bermasalah terjadi diakibatkan oleh bencana alam sehingga posisi perbankan mengalami dilema. Hal demikian terjadi disebabkan bank harus mampu survive  dengan tidak menyalahi aturan yang berlaku, namun disisi lain bank juga dituntut untuk dapat memberikan rasa kemanusiaan kepada nasabah yang tertimpa musibah.
Dalam kasus kredit macet akibat bencana termasuk dalam kondisi force majeure, yang  merupakan  unsur  ketidaksengajaan  oleh  debitur  yang  memiliki  keinginan  untuk membayar tetapi tidak mampu. Dalam keadaan memaksa ini, terjadi peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan para debitur setelah terjadinya sebuah perjanjian (akad)  sehingga  peristiwa  tersebut  menghalangi  debitur  untuk  memenuhi  prestasinya sebelum dinyatakan lalai dan oleh karenanya debitur tidak dapat disalahkan untuk tidak menanggung  risiko  atas  peristiwa  tersebut  (Delaume,  1971).  Terdapat    alasan  yang menjadikan para debitur bencana dapat dikategorikan sebagai force majeure,  yaitu tidak terpenuhinya prestasi yang disebabkan oleh peristiwa yang dapat membinasakan hingga memusnahan  objek  perikatan;    terdapat  penyebab  di  luar  kesalahan  debitur  yang disebabkan oleh peristiwa yang mampu menghalangi debitur untuk berprestasi; dan faktor penyebab itu atau peristiwa tersebut tidak terduga sebelumnya dan tidak mungkin untuk dipertanggungjawabkan kepada debitur (Silber, 2010).
Melihat  kondisi  pasca  bencana,  pemerintah  telah  berupaya  meringankan  beban masyarakat  yang  terdampak  bencana.  Salah  satu  upaya  pemerintah  adalah  pemberian perlakuan khusus  kepada nasabah yang terdampak bencana. Perlakuan khusus  tersebut dikeluarkan tidak begitu lama setelah bencana terjadi. Hal ini memberikan pemahaman peran  pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya.  Pemerintah  wajib  mempunyai kemampuan  untuk  mengontrol  setiap  bencana  yang  terjadi  yang  meliputi  perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekontruksi dan mengatasi masalah  populasi.  Pemerintah  dengan  sebuah  pengembangan  program  manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik. Berdasarkan pada hukum kemanusiaan internasional, pemerintah nasional merupakan pihak utama yang harus merespon bencana alam  (Aksa,  2015). Prinsip  khilafah  dalam  ekonomi  Islam  menjamin  perekonomian berjalan dengan baik.
Berdasarkan  pembahasan  pada  kebijakan  penanganan  kredit  bermasalah  pasca bencana  pada  bank  konvensional,  perlakuan  khusus  tersebut  diperuntukkan  kepada

## Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah dan Konvensional Perspektif Ekonomi Syariah Pasca Bencana di Sulawesi Tengah
nasabah yang terdampak bencana sehingga menyulitkan nasabah agar tetap pada kualitas kredit dalam kategori lancar.  Nampak kebijakan tersebut  memberikan keringanan bagi nasabah  dengan  tidak  membeda-bedakan  perlakuan  kepada  nasabah.  Setiap  nasabah dibolehkan  untuk  mengajukan  resktrukturisasi  dengan  persyaratan  nasabah  terdampak bencana  dan  mendatangi  pihak  perbankan  dan  memberikan  informasi  terkait  dampak bencana  dan  mengemukakan  alasan  pengajuan  resktrukturisasi.  Dalam  hal  ini,  OJK memberikan aturan dan petunjuk kepada bank konvensional agar memberikan perlakuan kepada nasabah yang terdampak bencana.
Dalam  sudut  pandang  ekonomi  Islam,  salah  satu  prinsip  ekonomi  Islam  adalah keadilan  yang  dimaknai  di  dalam  persamaan  hukum  yang  di  maksudkan  di  sini  ialah setiap orang harus diberlakukan sama didepan hukum yang berarti tidak boleh membeda- bedakan  antara  golongan  satu  dengan  golongn  yang  lain,  tidak  boleh  mendiskriminasi terhadap  seseorang  didepan  hukum  dengan  alasan  apapun.  Setiap  orang  harus diberlakukan  yang  sama  adilnya  dengan  orang  lain  (P3KI  UII  Yogyakarta  &  Bank Indonesia, 2012).
Selain itu, perlakuan khusus diberikan oleh bank kepada dengan berbagai  opsi. Opsi yang ditawarkan kepada nasabah yaitu bila nasabah menganggap masih kesulitan dalam pembayaran kredit,  maka nasabah dibolehkan untuk  tetap membayar kredit bila nasabah merasa mampu membayar dan pembayaran kredit dilakukan tanpa disertai bunga dan hanya angsuran pokok yang jangka waktunya ditentukan oleh bank yaitu 3 bulan.
Adapun  bagi  nasabah  yang  tidak  mampu  membayar  kredit  maka  diberikan keringanan yaitu menunda pembayaran dengan memberikan dokumentasi kondisi rumah kepada bank dan mengisi formulir penundaan yang kemudian bank menentukan jangka waktu  diberikan.  Tingkatan  jangka  waktu  terkait  penundaan  pembayaran  didasarkan kepada kondisi rumah. Kondisi rumah nasabah terdampak bencana memiliki 3 kategori, yaitu rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Realitas yang terjadi adalah penentuan tingkatan jangka waktu terkadang tidak sesuai dengan kondisi riil rumah pasca gempa. Dalam Islam, keutamaan dalam menunda pembayaran merupakan salah satu etika dalam utang-piutang.  Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Allah SWT dalam QS. Al Baqarah (2): 280.
َنو ُمَلْعَت  ْمُتْن ُك  ْنِإ  ْم ُكَل ٌرْيَخ اوُق َّدَصَت  ْنَأَو ٍةَر َسْيَم ىَلِإ ٌةَر ِظَنَف ٍةَر ْسُع وُذ  َناَك  ْنِإَو
dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  maka  berilah  tenggang  waktu sampai dia memperoleh kelapangan. dan jika menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
Begitu pula dalam hadis disebutkan keutamaan dalam pemberian tenggang waktu bagi yang sulit melunasi.

## ْن َم
ِهِ ل ِظ يِف ُالله ُهَّلَظَأ ،ُهْنَع َعَضَو  ْوَأ اًر ِسْعُم َرَظْنَأ
Barangsiapa memberi  tenggang waktu  bagi  orang yang berada dalam kesulitan  untuk melunasi  hutang  atau  bahkan  membebaskan  hutangnya,  maka  dia  akan  mendapat naungan Allah (HR. Muslim)
Hadirnya  perlakuan  khusus  dapat  meringankan  beban  bagi  nasabah,  namun terdapat  beberapa  dari  nasabah  memanfaatkan  momentum  ini  untuk  mendapatkan penundaan  pembayaran  dengan  memanipulasi  data,  sehingga  perolehan  jangka  waktu
penundaan tidak relevan padahal memiliki kemampuan untuk membayar setiap bulannya. Hal  tersebut  dilakukan  dengan  dalih  nilai  uang  akan  semakin  menurun/spekulasi  dan menghindari  pembayaran.  Perilaku  yang  demikian  tentunya  tidak  mencerminkan  adab dalam pinjam meminjam.
Hukum  menunda  pembayaran  hutang  tidak  haram  apabila  orang  yang berhutang  memang  benar-benar  belum  mampu  membayarnya  atau  ia  telah  mampu membayarnya  namun  masih  berhalangan  untuk  membayarnya  semisal  uang  yang  ia miliki  belum  berada  ditangannya  atau  alasan-alasan  lain  yang  dibenarkan  agama  (Al- Zarqani, 2003). ُ ظ ِ ي ِن َغلا  ُلْطَم :َلاَق  َمَّل َسَو  ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص  ِ َّاللَّ  َلو ُسَر  َّنَأ :ُهْنَع ُ َّاللَّ َي ِ ضَر َةَرْيَرُه يِب َ أ  ْنَع ا َذِإ َف ،ٌمْل
ْعَبْتَيْلَف ٍ ي ِل َم ى َلَع ْمُك ُدَحَأ  َعِبْتُأ .
Dari  Abi  Hurairah  ra:  sesungguhnya  Rasululah  saw  berkata:  Penundaan pembayaran  hutang  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  kaya  adalah  kezaliman.  Apabila seseorang  diantara  kalian  dipindahkan  kepada  orang  yang  kaya  maka  hendaknya  dia mengikuti. (HR. Bukhari)
Namun  perlakuan  khusus  kepada  nasabah  tampak  tidak  adil  dangan mencolok  dalam  kategori  rumah  rusak  berat  dengan  indikator  rumah  tidak  dapat ditinggali  sebagaimana  mestinya,  akan  tetapi  terdapat  banyak  nasabah  yang  memiliki rumah  rusak  berat  disertai  dengan  kondisi  tanah  yang  tidak  memungkinkan  untuk membangun  rumah  kembali,  sebagai  contoh  di  lokasi  yang  merupakan  zona  yang ditetapkan  sebagai  zona  yang  tidak  diperuntukkan  untuk  pemukiman.  Perlakuan  untuk penundaan  pembayaran diberlakukan sama dengan nasabah yang rumahnya berada pada zona hijau atau zona aman yang dapat dijadikan sebagai wilayah pemukiman.
Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan bagi nasabah yang rumah dan usahanya tidak  terselamatkan.  Rumah  merupakan  kebutuhan  pokok  bagi  manusia  namun  untuk memenuhi  kebutuhan,  manusia  melakukan  usaha  sesuai  dengan  kompetensi  dan minatnya.  Namun,  bila  usaha  yang  dimiliki  sebagai  penopang  kebutuhan  hidup  tak mampu lagi memenuhi kebutuhan akibat terdampak bencana tentunya sangat miris bila membandingkan  dengan  nasabah  yang  rumahnya  termasuk  dalam  kategori  rusak  berat namun dapat dibangun kembali. Hal ini diperparah lagi dengan tetapnya utang terhadap lembaga perbankan meskipun telah disetujuinya penundaaan pembayaran. Bagi nasabah yang terdampak bencana cukup berat tentunya harus memulai segera usaha baru dengan tetap memikirkan upaya membayar kredit bila jangka waktu penundaan pembayaran telah selesai dan hal ini cukup menyulitkan.
Bank  sebagai  lembaga  yang  berorientasi  profit  yang  menjadikan  kredit bermasalah/Non  Performing  Loan  merupakan  indikator  kesehatan  bank  serta memberikan  dampak  bagi  kinerja  bank.  Bank  butuh  waktu  dan  cara  tersendiri  untuk mengembalikan  kondisi  agar  kembali  dalam  kondisi  normal  lagi.  Kredit  NPL  yang diakibatkan  bencana  alam  dalam  jumlah  besar  akan  memberikan  efek  terhadap  dunia perbankan. Dengan demikikian, bank dan para debitur sangat menunggu keputusan dan regulasi  yang  tepat  dan  cepat  guna  kepastian  hukum  dalam  penanganannya  dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi bersama perbankan dan kepentingan nasabah. Apalagi  bank  yang  berstatus  BUMN  akan  memilih  hapus  tagih,  maka  akan  dianggap merugikan keuangan negara.

## Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah dan Konvensional Perspektif Ekonomi Syariah Pasca Bencana di Sulawesi Tengah
Dalam beberapa kasus kredit macet perbankan akibat bencana alam yang pernah terjadi  di  Indonesia,  pemerintah  bekerja  sama  dengan  BI  dan  OJK  (Otoritas  Jasa Keuangan), telah memberikan arahan agar diadakan aturan tersendiri tentang kebijakan bantuan perbankan akibat bencana alam, baik mengenai penjadwalan ulang, pengajuan pinjaman  baru  maupun  penghapusan  hutang.  Hanya  saja,  keputusan  yang  pernah diterapkan oleh pemerintah sebagai pemegang policy, antara satu kasus dengan kasus lain terlihat  ambigu  dikarenakan  pemerintah  memberikan  dan  menerapkan  keputusan  yang berbeda-beda.  Hal  ini  bisa  dilihat  pada  ketidaksamaan  kebijakan  yang  diberikan  oleh pihak otoritas perbankan kepada para nasabah antara korban banjir di Manado dan erupsi Gunung  Sinabung  di  Karo  dengan  kebijakan  korban  letusan  Gunung  Merapi  di  Jawa Tengah  (Adlan,  2016).  Perbedaan  penerapan  kebijakan  tersebut  membingungkan  dan menimbulkan rasa tidak ketidakadilan bagi sebagian nasabah korban bencana terkhusus pengusaha UMKM yang menganggap keputusan tersebut tidak berpihak kepada mereka.
Hukum Islam diciptakan dan dilaksanakan secara menyeluruh tidak lain adalah bertujuan  demi  kemaslahatan  dan  kesejahteraan  manusia  di  dunia  dan  akhirat.  Dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka hukum Islam mempunyai beberapa prinsip, yaitu: 1) memberikan kemudahan dan meniadakan kesulitan, 2) menyedikitkan beban, dan 3) menempuh jalan pertahapan.
Apabila  kondisi  seseorang  yang  berutang  dalam  kesulitan  dan  dalam  keadaan ketidakmampuan,  maka  orang  yang  berpiutang  dianjurkan  memberikan  kelonggaran dengan  menunggu  sampai  orang  yang  berpiutang  mampu  untuk  membayar  utangnya. Islam  menganjurkan  untuk  melunasi  hutang  jika  sudah  sanggup  membayarnya  agar terlepas  dari  tanggung.  Bila  seseorang  mampu  membayar  hutang  tetapi  tidak melakukannya maka dikategorikan telah bertindak zalim. Namun lain halnya bila orang yang  berhutang  tersebut  dalam  keadaan  kesulitan  atau  belum  mampu  melunasi hutangnya,  maka  Islam  menganjurkan  kreditur  untuk  memberikan  penundaan pembayaran,  atau  dimungkinkan  kreditur  dapat  memaafkan  dan  membebaskan  debitur serta menganggap hutang tersebut sebagai sedekah atau zakat wajib karena orang yang berhutang berhak menerima zakat (al-Maragi, 1987). Asas kemaslahatan baik perorangan maupun masyarakat dalam urusan muamalah adalah asas yang paling pokok dalam fiqh oleh sebab itu hukum harus berkisar dari illat-nya. Selain itu, maksud diturunkan hukum tahap demi tahap adalah agar seiring dengan kemaslahatan manusia itu sendiri (Shiddiqi, 1997).
Untuk itu langkah yang harus dilakukan adalah bank wajib mendata jenis kredit dan  nasabah  yang  terdampak  akibat  bencana  alam  sehingga  diperolehnya pengklasifikasian nasabah secara jelas sebagai acuan penerapan keputusan OJK dan bank. Dengan  demikian  kebijakan  bagi  nasabah  korban  bencana  dapat  diperlakukan  secara berbeda, utamnya antara nasabah kredit konsumtif dengan kredit usaha produktif, antara skala  usaha  kecil  dan    menegah  dengan  usaha  skala  besar,  antara  kreditur  yang  masih mampu bila diberikan penundaan dengan kreditur yang tidak mampu untuk meneruskan usahanya.

## K ESIMPULAN
Segala  yang  terjadi  di  dunia  ini  merupakan  kehendak-Nya,  sehingga  manusia harus  berserah  diri  dan  bersangka  baik  atas  segala  yang  terjadi.  Penanganan  kredit bermasalah masih terdapat beberapa hal yang perlu diperjelas utamanya bagi hapus buku
dan hapus tagih yang tidak diatur dalam Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana  Alam.  Selain itu, penetapan kualitas kredit dan resktrukturisasi dengan masa 3 tahun dalam perlakuan khusus  bagi  daerah yang terkena bencana alam dalam  Peraturan  OJK  sangat  terlalu  dini  untuk  ditetapkan  mengingat  dampak  bencana alam bagi setiap nasabah berbeda-beda dan memungkinkan sebagian nasabah melakukan iktikad kurang baik dengan memanfaatkan situasi untuk menghindari pembayaran. Hal ini disebabkan karena tidak adanya indikator lengkap nasabah yang terdampak bencana.

## REFERENSI
Adlan, M. Aqim. 2016. Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam:
Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet  Akibat Bencana Alam. Jurnal An-Nisbah , Volume 2, No. 2: 145-186.
Albanese, Claudio, Damiano Brigo, and Frank Oertel. 2013. Restructuring Counterparty Credit Risk. International Journal of Theoretical and Applied Finance , Volume 16 (2): 1-29.
Al-Maraghi,  Ahmad  Musthofa.  1987. Tarjamah  Tafsir  al-Maraghi ,  alih  bahasa  M. Thalib. Bandung: CV Rosda Karya.
al-Nisaburi, Muslim bin al-Hajjaj bin al-Muslim al-Qusyairi. T.th. Sahih Muslim . Juz IV; Beirut: Dar al-afaq.
al-Syaibani, Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. 1995. Musnad  al-Imam Ahmad bin  Hanbal . Juz. XXXVII . Cet. I;Beirut: Mu’sasah al- Risalah.
al-Zarqani,  Muhammad  bin  ‘Abd  al-Baqi  bin  Yusuf.  2003. Syarh  al-Zarqani  ‘Ala Muwatha  al-Imam  Malik .  Juz  III;  Cet.  I;  al-Qahirah:  Maktabah  al-Saqafah  al- Dainaih.
Anandarajan,    M.  Igbaria,  M.  &  Anakwe,  U.  2000.  Technology  Acceptance  in  the Banking  Industry:  A  Perspective  from  a  Less  Developed  Country. IT  &  People , Volume 13(4): 298-312.  doi:10.1108/095938400103 59491
Arif,  Muhammad.  1985.  Toward  a  Definition  of  Islamic  Economics:  Some  Scientific Considerations. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics , Volume (2): 79-93.
Asikim, Zainal. 2016. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia . Jakarta: Rajawali Press.
Awalia, Vidia Reski. Mappamiring. Andi Nuraeni Aksa. 2015. Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Resiko Banjir di Kabupaten Kolaka Utara. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 (2): 202-213.
Aziz,  Farooq.  Muhammad  Mahmud.  2009.  Islamic  Economics  system  In  the  Eyes  of Maulana Maududi-An Analysis. Indus Journal of Management  &  Social  Science (IJMSS), Department of Business Administration , Volume 3 (2): 45-50.
Biety, Monnie. Karen Cak Nerderkohr . 2008. Model Regulation for Credit Unions . USA: World Council of Credit Unions.
Chapra,  M.  Umer.  1995. Islam  and  The  Economic  Challenge .  Riyadh:  International Islamic Publishing House.

## Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah dan Konvensional
Perspektif Ekonomi Syariah Pasca Bencana di Sulawesi Tengah
Chatamrrasjid, Ais. 2006. Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana.
Clair,  Robert  T.,  and  Paula  Tucker.  1993.  Six  Causes  of  The  Credit  Crunch. Federal Reserve Bank of Dallas Economic, Review  3.
Crawford, Vincent P. 1987. International lending, Long-Term Credit Relationships, and Dynamic  Contract  Theory .  International  Finance  Section,  Department  of Economics, Princeton University, 1987.
Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Departemen  Agama  RI.  2010. Al-Qur’an  dan  Terjemahnya .  Bandung:  CV  Penerbit Diponegoro.
El-Gamal,  Mahmod  A.  2006. Islamic  Finance;  Law,  Economics  and  Practise . Cambridge: Cambridge University Press.
Emzir.  2010.  Metode  Penelitian  Kualitatif:  Analisis  Data.  Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Persada.
Franks,  Julian  &  Oren  Sussman.  2005.  Financial  Distress  and  Bank  Restructuring  of Small to Medium Size UK Companies. Review of Finance , Volume 9 (1): 65-96.
Gazali , Djoni S. Rachmadi Usman. 2012. Hukum Perbankan . Jakarta: Sinar Grafika.
Georgievska,  A.,  Et  Al.  2008.  Sovereign  Rescheduling  Probabilities  in  Emerging Markets:  A  Comparison  with  Credit  Rating  Agencies’  Ratings. Journal  Of Applied Statistics , Vol. 35 (9): 1031-1051.
Hamidu,  Novia  P.  2013.  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  terhadap  Pertumbuhan  pada Perbankan di BEI. Jurnal EMBA , Volume 1 (3): 711-721.
Haneef,  Shahbaz.  Tabassum  Riaz,  et.al.  2012.  Impact  of  Risk  Management  on  Non- Perforing  Loans  and  Profitability  of  Banking  Sector  of  Pakistan .  International Journal of Business and Social Change , Volume 3 (7): 307-315.
Hodgman, Donald R. 1960. Credit Risk and Credit Rationing. The Quarterly Journal of Economic , Volume 74 (2): 258-278.
Ibn Isma’il, Abu ‘Abdillah Muhammad. 1987. al-Jami’ al-Sahih . Juz. III, Cet. III; Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/1987 M.
Kasmir. 2014. Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: PT RAjaGrafindo Persaja, 2014.
Lanoie,  Paul,  Lemarbre,  Sylvain.  1996.  Three  Approaches  to  Predict  The  Timing  and Quantity of LDC Debt Rescheduling. Applied Economics , Vol. 28 (2): 241-246.
Maarif, Syamsul. Pikiran dan Gagasan Penanggulangan Bencana di Indonesia . Jakarta: BNPB, t.th.
Mackenzie,  Donald.  2011.  The  Credit  Crisis  as  a  Problem  in  The  Sociology  of Knowledge. American Journal of Sociology . Volume 116 (6): 1778-1841.
Manan, Muhammad Abdul. 1980 . Islamic Economics, Theory and Practice . India: Idarah Adabiyah.

## Syaakir Sofyan
Marchesi,  Silvia.  2003.  Adoption  of  an  IMF  Programme  and  Debt  Rescheduling;  an Empirical Analysis. Journal of Development Economics , Volume 70 (2): 1-34.
Moleong,  L.  J.  2014. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
MS,  Kimberly  Beaton.  Alla  Lyrvoda.  2016. Non  Performing  Loans  in  the  Eccu . Washington DC: International Monetery Fund.
Nabi, Nasir. 2016. The Economic Thought of Khursid Ahmad. Turkish Journal of Islamic Economics . Volume 3 (2): 1-11.
Naqvi, Syed Nawab Haider. 2009. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam , terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pramudhiarta, Narwawi;  Permanasari, Adhistya Erna; & Ari Cahyono. 2014. Penerapan Knowledge  Management  System  Berbasis  Web  sebagai  Sistem  Pendukung Pengambilan Keputusan (DSS) dalam Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana , Vol 5 (1): 1-64.
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3KI) UII Yogyakarta dan Bank Indonesia 2012. Ekonomi Islam . Jakarta: Rajawali Press.
Rivai, Veithzal. Andria Permata Veithzal. 2006. Credit Management Handbook: Teori, Konsep,  Prosedur,  dan  Aplikasi  Panduan  Praktis  Mahasiswa,  Bankir,  dan Nasabah . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persadam.
Saba, Irum. Rehana Kouser. Muhammad Azeem. 2012. Determinants of Non Performing Loans: Case of US Banking Sector”. The Romanian Economic Journal , Volume 44 (6): 125-136.
Salas, Vicente. Saurina. Jesus. 2002. Credit Risk in Two Institutional Regimes: Spanish Commercial and Savings Banks. Journal of Financial Services Research . Volume 22 (3): 203-224.
Santoso, Wimbih. Kredit Bermasalah Pascagempa di Sulteng diperkirakan Rp. 4 triliun, Antara  Sulteng , 18 Oktober 2018. Diakses pada tanggal  21 September 2019 dari https://sulteng.antaranews.com/berita/44862/kredit-bermasalah-pascagempa-di- sulteng-diperkirakan-rp4-triliun
Shiddiqi,  Nurzaman.  1997.  Fiqh  Indonesia  Penggagas  dan Gagasannya .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Silber,  Norman  I.  2010.  Debts.  Disasters,  and  Delinquencies:  A  Case  fir  Placing  a Mandatory Force Majure Provision it Consumer Credit Agreements. NYU Review of Law & Social Change . Volume 34: 760-792.
Suadi,  Amran. 2018. Penyelesaian Sengketa  Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum . Jakarta: Prenamedia Group.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Cet. VI; Bandung: Alfabeta.
Sutarno. 2003. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank .  Bandung: Alfabeta.
Triandaru, Sigit. 2006. Bank dan Lembaga Lain . Yogyakarta: Salemba Empat.

## Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah dan Konvensional Perspektif Ekonomi Syariah Pasca Bencana di Sulawesi Tengah
Yildirim, H. Semih and George C. Philippatos. Restructuring. 2007. Consolidation and Competition in Latin American Banking Markets. Journal of Banking & Finance. Volume 3 (3): 629-639.
Zaman,  S.  M.  Hasanuz.  1984.  Definition  of  Islamic  Economics داصتقلاا  فيرعت يملاسلإا,. Journal  of  Research  in  Islamic  Economics,  King  Abdulaziz  University,
Islamic Economics Institute, Volume 1 (2).
Zhang, Dayong. Jing Cai. David G. Dickinson. Ali M. Kutan. “Non Performing Loan, Moral  Hazard  and  Regulation  of  the  Chinese  Commercial  Banking  System”. Journal of Banking & Finance . Volume 63: 48-60.