## Konflik Sosial Masyarakat dengan Perusahaan Sawit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya
Endang Periady 1 , Fatmawati 2 , Pabali Musa 3 1. Program Magister Ilmu Sosial Untan
2,3. . Fisip Universitas Tanjungpura
Korespondensi Penulis Utama: endangperiady@gmail.com

## Abstract
The research is related to the problem of Social Conflict between the Community and Palm Oil Company in Batu Ampar Sub-district, Kubu Raya Regency. The problem is why social tension occurs between the oil palm plantation company and the local community in Batu Ampar Sub-district. The theory used by Marx aims to describe the social conflict between the community and the owner of palm oil plantation company. The method used is descriptive research  that  aims  to explain intensively  about  the  research  in question.  It  includes  the background  of   the   current   situation,   and  the   environmental   interaction  of   a  social   unit: individuals, groups, institutions, or communities. The conclusion from the findings of this research about social conflict between PT. Fajar Saudara Lestari Oil Palm Plantation and the community of Batu Ampar Villages, Batu AMpar Sub-District, Kubu Raya Regency is expected to provide  input to various parties.  Social conflict  between PT.  Fajar Saudara Lestari Oil Palm Plantation and the community is due to changes in the socio-economic structure of the community from the capacity system through patterns for business. As a result of the entry o the oil palm plantation, there is a grouping of people over the structure of resources, including: groups that have the power of economic resources and groups that have social resources.
Key words : Social conflict,  Oil Palm Plantation Farmers, Batu Ampar-Kubu Raya

## 1.   PENDAHULUAN
Masyarakat   Kalimantan   Barat yang   resisten   terhadap   ekspansi perkebunan   kelapa   sawit,   khususnya Desa   Batu   Ampar   Kecamatan   Batu Ampar   Kabupaten   Kubu   Raya   telah mengarah   pada   sejumlah   konflik,   dan konflik tersebut penelitian awal ekspansi perkebunan kelapa sawit telah terjadi di areal   hutan   sebagai   tanah   adat   yang sebelumnya   ditempati   masyarakat, pembebasan   lahan;   dan   desakan kebutuhan   sosial   ekonomi   masyarakat, ditambah   industri   perkebunan   kelapa sawit   kurang   dapat   meningkatkan   taraf kehidupan   masyarakat,   semakin membuka ruang penentangan.
Sejumlah bentuk-bentuk perjuangan   yang   dilakukan   masyarakat Desa   Batu   Ampar,   terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayahnya.   Mengemukakan,   bahwa penentangan   terhadap   perkebunan industri kelapa sawit tersebut, tidak juga berarti semua masyarakatnya melakukan resistensi,   karena   beberapa   diantaranya menerimanya   dengan   baik   dan   ikut berpartisipasi   di   dalamnya,   setidaknya pada   tahap   permulaan   pembukaan perkebunan sawit tersebut.
Hasil   sosialisasi   saat   akan beroperasinya   perusahaan   perkebunan sawit   oleh   PT.   Fajar   Saudara     Lestari, pernah   diungkapkan   bahwa   berdirinya perkebunan   sawit   selain   memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan, juga memberikan keuntungan bagi pemerintah dan   masyarakat   setempat.   Bagi pemerintah   setempat   dan   pihak perusahaan,   bahwa   perkebunan   sawit
manakala   dikelola   secara   baik   dapat sebagai   bahan   bakar   nabati,   menurut Soekanto (2013:181) sumberdaya energi dapat   diperbaharui   sebagai   alternatif pengganti   dari   energi   fosil,   sehingga memberikan   kontribusi   terhadap pengurangan   efek   gas   buangan   emisi serta   pendapatan   daerah;   dan   bagi masyarakat   merupakan   instrumen   untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan taraf   hidup   dan   menyerap   tenaga   kerja dari   masyarakat   sekitar,   atau   banyak masyarakat   desa   setempat   kurang sependapat   dengan   kedua   asumsi tersebut,   dan   lebih   menekankan   pada dampak   negatifnya,   baik   bagi keberlangsungan   lingkungan   maupun masyarakat setempat.
Perihal dampak sosial sehubungan monokultur dalam skala besar Desa Batu Ampar,   sebagaimana   penelitian   di lapangan menunjukkan, bahwa sebanyak 4.487, orang sebagai petani pekebun dan buruh   kebun   5.289   dari   14.880   orang penduduk   Desa   Batu   Ampar   (sumber kantor   camat   Batu   Ampar   tahun   2019) secara langsung maupun tidak  langsung terpaksa   mengalami   pergeseran perekonomian   lokal,   karena   sawit   tidak memungkinkan   untuk   ‘tumpang   sari’ sebagaimana   metode   yang   diandalkan oleh   penduduk   desa   setempat   untuk produk   seperti   tanaman   obat,   buah- buahan,   madu   dan   lainnya.   Akibatnya, setelah kehilangan sumber makanan dan pendapatan   tradisionalnya   yang   tidak dapat   menyediakan   kebutuhan   keluarga sebagaimana   halnya   belum   bisa   beralih ke perkebunan sawit berarti menghalangi hak tradisional masyarakat dan adat atas
tanah.
Kondisi   tersebut   benar-benar dirasakan  masyarakat   dikala   Perusahaan Perkebunan   Sawit   PT.   Fajar   Saudara Lestari   tahun   2005   memperoleh   lahan seluas ± 8.000 Ha sekitar 3000 Ha milik masyarakat   dengan   kompensasi,   bahwa bagi   anggota   masyarakat   yang menyerahkan   lahan   dengan   cara perjanjian   pola   bagi   hasil   70:30   setelah masa tanam empat tahun dengan sistem membayar   kredit,   sedangkan   0,5   Ha lainnya dikonversikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, antara lainnya. Meskipun   demikian   bahwa berdasarkan   penelitian   lapangan   yang dilakukan   di   Desa   Batu   Ampar Kecamatan   Batu   Ampar,   Kabupaten Kubu   Raya   menunjukkan,   bahwa perkembangan industri perkebunan sawit terbilang   pesat,   bahkan   menjadi primadona   nilai   ekonomiyang   cukup tinggi,   terutama   bagi   penduduk   lokal setempat.   Penduduk   lokal   memperoleh fasilitasi   kebun   pola   bagi   hasil   70:30 untuk   kemudian   menginspirasikan keinginan   untuk   mengembangkan   usaha perkebunan   skala   kecil   yang   dikelola secara pribadi.
Di   sisi   lain,   khususnya perkembangan   industri   perkebunan kelapa   sawit   tersebut   juga   berdampak negatif   terhadap   penduduk   setempat, yakni   timbulnya   konflik   dengan   pihak perusahaan   perkebunan   sawit.   Konflik yang   terjadi   tidak   saja   disebabkan   oleh faktor   kesenjangan   sosial,   ekonomi maupun   faktor   budaya,   tetapi   telah meluas   pada   kesenjangan   politik
ekonomi,   dan   harga   jual   untuk   petani penerima   pola   bagi   hasil   70:30   pada tahun   2017   dan   2018   Rp.   270.000   Per KK, kesenjangan komunikasi dan lainnya yang   implikasinya   cukup   merugikan kepentingan pihak perusahaan perkebunan   kelapa   sawit   maupun maupun penduduk setempat. Selanjutnya pembangunan industri   perkebunan   kelapa   sawit   yang terus   berkembang   disisi   lain,   disusul terbukanya ruang perlawanan masyarakat lokal akibat dari Perusahaan Perkebunan Sawit   PT.   Fajar   Saudara     Lestari   yang mengabaikan   kepentingan   masyarakat atas   usaha   perawatan   sawit   yang   telah dilakukan, dan diantaranya merubah pola kerjasama   yang   telah   disepakati masyarakat   sebelumnya   dengan pembagian   70   persen   untuk   perusahaan dan   30   untuk   petani   adanya   bentuk konflik   terungkap   adanya   faktor kepentingan   dan   kesenjangan   antara petani dan perusahaan dalam pembagian pola   kerja   sama   yang   telah   disepakati, menginspirasikan   keinginan   kuat   untuk melakukan   penelitian   tentang:   Konflik sosial   antara   Perusahaan   Kepala   Sawit PT.   Fajar   Saudara     Lestari   dengan masyarakat Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.

## 2.  METODE PENELITIAN
Jenis   penelitian   yang   digunakan adalah   penelitian   deskriptif   yang bertujuan   menjelaskan   secara   intensif tentang   penelitian   dimaksud.   Jenis penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui   dan   menganalisis   secara sistematis   tentang   konflik   sosial   antara
Pihak   Perkebunan   Sawit   PT.   Fajar Saudara  Lestari dengan masyarakat Desa Batu   Ampar   Kecamatan   Batu   Ampar, Kabupaten   Kubu   Raya   sesuai   fakta dilapangan.
Tipe   pendekatan   penelitian dilakukan secara intensif, mendalam dan mendetail   serta   komprehensif   untuk menggali   secara   mendalam   mengenai masalah   penelitian   serta   tetap mempertahankan   keutuhan   obyek penelitian (Sanafiah, 2005:22), dan untuk memahami   konsep   dasar   tentang   apa yang   akan   diteliti,   peneliti   mengamati dan   memahami   fenomena   sosial   yang terjadi di lapangan, khususnya berkaitan klaim   lahan   antara   masyarakat   Desa dengan   Pihak   perkebunan   Sawit   PT. Fajar Saudara Lestari, dengan melakukan pengamatan secara langsung dan mencari informasi   sebanyak-banyaknya   dari pihak-pihak yang berkompeten.
Penentuan   informan   dalam penelitian ini dilakukan secara bertujuan (purposive),   Adapun   pihak-pihak   yang dijadikan   subjek   penelitian   (informan) sehubungan   penelitian   tentang   konflik sosial antara Pihak Perkebunan Sawit PT.
Fajar Saudara Lestari dengan masyarakat Desa   Batu   Ampar   Kecamatan   Batu Ampar,   Kabupaten   Kubu   Raya,   antara lain   :   Warga   Desa   Batu   Ampar   yang terlibat konflik sosial terkait klaim lahan dimaksud;   Pimpinan   Perkebunan   Sawit PT. Fajar Saudara Lestari.; Kepala Desa Batu Ampar (Lokasi lahan yang diklaim); Tokoh masyarakat Batu Ampar. Teknik   pengumpulan   data   mengenai klaim   lahan,   sehubungan   konflik   sosial antara Pihak Perkebunan Sawit PT. Fajar
Saudara Lestari dengan masyarakat Desa Batu   Ampar   Kecamatan   Batu   Ampar, Kabupaten Kubu Raya, dilakukan dengan teknik Observasi dan Wawancara Teknik   analisis   data   menurut   Sugiyono (2007:89)   adalah   proses   mencari   dan menyusun   secara   sistematis   data   yang diperoleh   dari   hasil   wawancara,   catatan lapangan,  dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan   data   ke   dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan   sintesa,   menyusun   kedalam pola,   memilih   mana   yang   penting   dan yang   akan   dipelajari,   dan   membuat kesimpulan   sehingga   mudah   dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
Adapun   langkah-langkah   dalam menganalisis data (informasi) sehubungan   konflik   sosial   antara   Pihak Perkebunan   Sawit   PT.   Fajar   Saudara Lestari   dengan   masyarakat   Desa   Batu
Ampar   Kecamatan   Batu   Ampar, Kabupaten   Kubu   Raya,   adalah   Reduksi Data;   Data   Display   (Penyajian   Data)   ; Conclusion   Drawing/Verification.   Agar hasil   penelitian   dapat   mencapai   tingkat kredibilitas   yang   tinggi,   maka   hasil penelitian ini harus dilakukan triangulasi.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perubahan   Struktur   Sosial- Ekonomi Tradisional
Hasil   temuan   terungkap pembangunan   perkebunan   melalui   pola bagi   hasil   telah   berlangsung   lama ternyata upaya pemerintah kali ini dinilai cukup memberikan hasil, disamping telah merubah   struktur   masyarakat   yang tradisional   menuju   kemandirian   dalam mengelola   alam   meskipun   menjadi
JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
“pekerja” dilahannya sendiri, membangun   akselerasi   secara   sosial- ekonomi kepada pemilik modal, dan pada dekade awal pengusahaan pola bagi hasil ini   yang   didapat   masyarakat   hanya berupa trickle down effects atau sebagai rembesan saja.
Hanya   saja   berdasarkan   temuan dalam   penelitian   ini   bahwa   yang menjadikan penyebab kondisi masyarakat sulit terangkat bahkan dinilai  “terpuruk” dari     kehidupannya   semula   tradisional berkisar tentang: (1) Pasifnya (cendrung menunggu)   sejumlah   kepemimpinan perdesaan   di   Kecamatan   Batu   Ampar, dan berujung  pada  terjadinya  urbanisasi dan  pekerja  sosial  ke  kota-kota atau ke negara   jiran;
(2)   Pandangan kemunusiaan   yang   kurang   manusiawi terhadap   golongan   masyarakat   miskin, hingga menyebabkan martabat kemanusiaan   kaum   lemah   menjadi semakin   terjepit   dan   terus   mempola   di dalam konteks kelemahannya; (3) Secara struktural dan integral dinilai belum ada rencana induk pengembangan masyarakat di   Kecamatan   Batu   Ampar   secara   tepat guna   mempertemukan   usaha-usaha pemerintah dan kegiatan masyarakat; (4) Struktur   dan   jenjang   pendidikan   yang kurang   menunjang   secara   langsung terhadap   kecerdasan   dan   keterampilan serta kesejahteraan masyarakat, sehingga kondisi   alam   Kecamatan   Batu   Ampar yang   agraris   dapat   secara   leluasa diekploitasi   oleh   pihak-pihak   luar   yang syarat kepentingan;
Berdasarkan   situasi   dan   kondisi lapangan penelitian dapat ditelusuri yang mampu dicermati, kemudian melahirkan
temuan   lainnya   dalam   rangka menemukan pola masyarakat Kecamatan Batu Ampar yang kini telah mengalami perubahan   signifikan   sebagaimana harapan,   yaitu   kemaslahatan   kehidupan secara sosial dan ekonomi.
Ditelusuri   eksistensi   kelompok- kelompok masyarakat di Kecamatan Batu Ampar   ini   dinilai   belum   sepenuhnya mendapatkan   bimbingan   dan   arahan secara jelas dari pihak-pihak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Padahal perhatian pemerintah daerah setempat dari jalinan bimbingan   dan   arahan   secara kontinyuitas   dinilai   justru   memberikan manfaat yang cukup besar agar segenap masyarakat   yang   tersegmentasi   pada kelompok-kelompok   tersebut   tidak mengalami   kejenuhan   di   dalam   kondisi masyarakatnya   sendiri   yang   cenderung monoton, hingga berdasarkan keterangan para   informan   dinilai   sebagai   kondisi yang   penuh   dengan   ketidakpastian.
Akibatnya masyarakat tidak mendapatkan apa-apa karena rugi akibat salah   perhitungan   pada   waktu memborong   pekerjaan   atau   mengalami hambatan   dan   kendala   sehingga   target pekerjaan menjadi lebih lama dari waktu yang direncanakan
Hasil temuan ungkapan informan kelompok   sosial   masyarakat   yang   perlu mendapatkan  perhatian  secara  serius ini sebagaimana   konsep   Suharto   (2005:7) dalam artikelnya yang berjudul “konsep dan   strategi   pengentasan   kemiskinan menurut   perspektif   pekerja   sosial” membagi   3   (tiga)   kriteria/katagori kemiskinan, yaitu: (1) Kelompok miskin yang paling miskin (destitute) atau yang
sering didefenisikan sebagai fakir miskin; (2) Kelompok Miskin (poor). Kelompok ini   memiliki   pendapatan   dibawah   garis kemiskinan,   namun   secara   relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar, misalnya masih memiliki sumber- sumber   financial,   memiliki   pendidikan dasar   atau   tidak   buta   huruf;   (3) Kelompok   rentan   (vulnerable   group). Kelompok   ini   bebas   dari   garis kemiskinan. Kelompok ini sering disebut “near poor” atau agak miskin. Memiliki kehidupan   relatif   lebih   baik   dibanding destitute   atau   miskin,   yang   sebenarnya masih   rentan   terhadap   berbagai perubahan sosial.
Selanjutnya   ungkapan   informan berdasarkan   tinjauan   historis   mengenai realitas   kondisi   di   Kecamatan   Batu Ampar   telah   mempola   karakter   tertentu untuk memperjelas bahwa para pemimpin perdesaan   di   Kecamatan   tersebut,   baik formal   maupun   non   formal   umumnya terdiri dari orang-orang yang dipandang paling kuat—memiliki kelebihan tertentu —serta berkecukupan, hingga menjadikan   pemimpin   tersebut   kurang peka   terhadap   gejolak   sosial   yang berkembang pada lingkungan masyarakat dimana  ia   berada.  Padahal  sebagaimana diketahui   bahwa   masyarakat   perdesaan sebagai   penghuni   di   Kecamatan   Batu Ampar,   sebelumnya   memang   sudah memiliki   pandangan   kritis,   disamping sikapnya yang “nrimo” terhadap segenap permasalahan   baik   secara   internal maupun   eksternal.   Sikap-sikap   inilah dapat   dinilai   sebagai   benih-benih perubahan sosial-ekonomi masyarakat.
Hal   lain   sebagai   indikator
lemahnya   produktivitas   masyarakat tradisional   di   Kecamatan   Batu   Ampar yang   dimaksudkan   bukan   karena kekurangan   tenaga   pendidikan.   Akan tetapi   terletak   pada   cara   dan   isi   yang diberikan   di   dalam   institusi   pendidikan yang   ada,   dan   dapat   secara   mudah diterapkan   serta   digunakan   dalam mengubah   perilaku   sosial,   khususnya perilaku ekonomi masyarakat.
Mengingat,   kualitas   intelektual akan   menciptakan   manusia-manusia cerdas dan terampil dalam bekerja sama melalui   proses   sosialisasi   demi kepentingan bersama, menuju pemberdayaan   masyarakat   perdesaan. Karena   realitas   belum   sejalan   dengan harapan, akibatnya terhadap lulusan yang ada di Kecamatan Batu Ampar cenderung untuk bersikap ambivalensi atau mendua, dengan   ragu   menentukan   sikap   apakah akan   membangun   lingkungan   sebagai tempat   tinggal,   atau   meninggalkan wilayah   kelahirannya.   Oleh   karena   itu, dalam konteks pembangunan kewilayahan   dinilai   menjadi   kesepian atas tenaga-tenaga muda yang segar dan semestinya   dapat   menjadi   tenaga penggerak,   perintis   serta   pembangun, sekaligus   menciptakan   kepemimpinan formal   maupun   non   formal   yang berkualitas.
Ditelusuri   pola   kehidupan masyarakat Kecamatan Batu Ampar yang berstruktur secara komunal dan homogen ini,   jika   disimak   secara   cermat   dinilai tidak   jauh   berbeda   dengan   kondisi   di daerah-daerah   lain   kawasan   pedalaman Kalimantan Barat, karena selain diantara masyarakatnya   yang   saling   mengenal
juga memiliki kedekatan hubungan yang lebih intim, meskipun terhadap hubungan tersebut   tersimpan   nilai-nilai   hegemony bahkan   dominasi   demi   pencapaian orientasi   kepentingan   kelompok masyarakat   satu   kepada   kelompok masyarakat   lainnya,  terutama   dalam  hal penguasaan   sumberdaya   bahkan kekuasaan.

## 2. Struktur   Kelompok-Kelompok Masyarakat   Atas   Potensi Sumberdaya Alam
Hasil temuan ungkapan informan kehidupan   sosial   di   Kecamatan   Batu Ampar   yang   telah   mempola   hingga melahirkan kelompok-kelompok masyarakat   yang   berstruktur,   tidaklah terlepas dari berbagai bentuk perjuangan demi   meraih   segenap   potensi   dalam pencapaian   keleluasaan   secara   ekonomi dan   kedudukan.   Atas   dasar   itu,   di Kecamatan   Batu   Ampar   sebagaimana penelitian   ini   dalam   perkembangan kemudian   terbentuk   menjadi   3   (tiga) kelompok,   yaitu:   (a)   Kelompok   akuasi, yaitu   pihak   perusahaan;   (b)   Kelompok kepentingan, yaitu kelompok tim 20; dan (c) Kelompok terorganisir, adalah petani / masyarakat   pemilik   lahan   yang mengalami kekecewaan.
Ditelusuri   ketiga   kelompok tersebut   kemudian   melakukan   aktivitas perjuangan   atas   segenap   sumberdaya   di Kecamatan   ini   dinilai   sebagai konsekuensi   dari   adanya   kepentingan sebagai   kompensasi   dari   relasi-relasi sosial.   Kepentingan   yang   paling substansial   di   Kecamatan   Batu   Ampar berkisar tentang kekuasaan dan ekonomi,
hingga   menjurus   pada   upaya-upaya penciptaan  ketergantungan secara penuh dari   kelompok   yang   lemah   terhadap kelompok   kuat.   Meskipun   diketahui, sebagaimana   ditegaskan   Forse   bahwa hubungan sosial merupakan sumber daya, mengingat   sumber-sumber   daya   yang dikuasai   merupakan   rekomendasi   dalam merealisasikan   tujuan,   baik   secara individual maupun kelompok.
Sebagai   bukti   dan   alasan mendasar bahwa hampir seluruh paranata di   setiap   Desa   pada   tingkat   Kecamatan Batu   Ampar   dinilai   memiliki   ciri   yang sama yakni dibentuk dari atas, atas dasar legitimasi   pejabat-pejabat   publik   yang berwenang.
Selanjutnya   terungkap   bahwa posisi masyarakat  bawah pada dasarnya dinilai sebagai peluang menutup segenap kesempatan   karena   terbatasnya   SDM. Akibatnya, kesempatan dan saluran untuk mengaktualisasikan   aspirasi,   membuat masyarakat bawah di Kecamatan ini tidak terbiasa untuk mengajukan pandangannya dan memberikan penilaian terhadap   sesuatu   hal,   belum   lagi diskriminasi   dalam   akses   pendidikan menjadi faktor antara yang memperparah kondisi ini.
Guna menjawab problematika ini, pada   prinsipnya   segenap   stakeholder Kecamatan   dan   Desa   meski   berupaya mengembangkan   skema   akselerasi kepentingan   sebagai   format   dasar   yang mesti   dikembangkan,   dimana   segenap pilar-pilar   Kecamatan   dan   Desa   yang konon   identik   sebagai   alat   kekuasaan digeser   kearah   fasilitator   dengan meninggalkan   sedikit   demi   sedikit
perannya   sebagai   regulator.   Dengan demikian   segala   instrumen   yang dikembangkan   yang   selama   ini   terus mendegradasikan   masyarakat   bawah kepada   bentuk-bentuk   formalisme   akan pudar   sebagai   wujud   nyata   dari   itikad untuk membangun demokrasi  di tingkat bawah.
3. Pergeseran Kehidupan Masyarakat Batu Ampar Perubahan   sistem   perkebunan kadang-kadang   menimbulkan   kesulitan bagi   jadwal   kegiatan   masyarakat tradisional.   Bagi   masyarakat   tradisional kegiatan   perkebunan   dilakukan bersamaan   dengan   sejumlah   kegiatan produksi   yang   lain,   seperti   memburuh para   petani.   Mereka   sangat   aktif mengatur   jadwal   dalam   kesehariannya, sehingga   semuanya   bisa   berjalan.   Jika sistem perkebunan mengalami perubahan maka   seluruh   jadwal   kegiatan   dan komitmen   kepada   pihak-pihak   lain   juga akan   mengalami   perubahan.   Besar kemungkinan   bahwa   kegiatan-kegiatan tambahan   tersebut   terpaksa   harus ditinggalkan   apabila   sistem   perkebunan yang diterapkan menghendaki pengolahan   secara   intensif.   Bagi masyarakat   tradisional,   rusaknya hubungan   karena   tidak   terpenuhinya janji-janji   bisa   berakibat   serius,   karena komitmen-komitmen itu merupakan back upsystem   bagi   masyarakat,   seandainya usaha-usaha   pokoknya   mengalami kegagalan   seperti   panen   dimusnahkan hama, perubahan cuaca secara drastis dan sebagainya.
Ungkapan informan
pembangunan   perkebunan   skala   besar
yang   melibatkan   masyarakat,   masalah biasa   timbul   karena   dasar   pencariannya sebagai peladang berpindah yang tadinya mempunyai   pola   hubungan   yang   bebas terhadap   lahan,   yaitu   hutan   dan   tanah, kini menjadi pekebun yang terikat sistem dan syarat serta aturan-aturan yang baru. Sebenarnya   keterikatan  terhadap   aturan- aturan   yang   terasa   asing   oleh   petani inilah   yang   kadang-kadang   menjadi sebab   dari   penolakannya   terhadap perkebunan   dalam   skala   besar.   Akan tetapi   hal   tersebut   dapat   dinilai   sebagai dorongan   untuk   mencapai   keberhasilan sebagai   motif   yang   penting   sekali. Melihat   kesuksesan   masyarakat   sendiri membuka   wawasan   berpikir   dan mendorong   motivasi   untuk   berusaha lebih keras lagi.
4. Dinamika   Perubahan   Sosial
Ekonomi   Masyarakat   Melalui Pola Perkebunan Sawit
Hasil   temuan   berdasarkan pengamatan   dilapangan     di   lapangan penelitian   menemukan   makna   berupa tujuan   dari   realisasi   pembangunan   pola bagi hasil tersebut, tujuan itu mencakup: (1) Aspek ekonomi, yaitu menumbuhkan dan   meningkatkan   produktifitas   di Kecamatan   Batu   Ampar,   khususnya dalam   rangka   memerangi   tingkat kemiskinan   masyarakat   melalui beroperasinya PT. Fajar Saudara Lestari yang   pengelolaan   Perkebunan   Kelapa Sawit   bersifat   Bagi   hasil;   (2)   Aspek sosial, yaitu mengarah  pada pemerataan hasil-hasil   pembangunan   untuk kesejahteraan   penduduk;   dan   (3)   Aspek kultural,   berupa   upaya   peningkatan kualitas hidup.
Upaya   mempengaruhi   terjadinya perubahan-perubahan   sosial   dan   tranfer ilmu pengetahuan  dan teknologi  kepada masyarakat   di   Kecamatan   Batu   Ampar, utamanya   bagi   hasil   sawit,   terdapat kecenderungan   perubahan-perubahan   itu dipercayakan   kepada   sistem   birokrasi. Dalam   hal   ini,   baik   oleh   birokrasi pemerintah   sebagai   fasilitator   maupun birokrasi swasta melalui mekanisme kerja PT.   Fajar   Saudara   Lestari   sebagai lembaga   yang   bertanggung   jawab   atas keberhasilan   produktivitas   bagi   hasil. Namun,   apapun   alasannya   bahwa pembangunan   bagi   hasil   maupun   inti pada   substansinya   itu   dibiayai   oleh masyarakat, terutama melalui penyerahan lahan dan pengerjaannya, bahkan melalui pajak.   Oleh   karena   itu   ada   legitimasi bahwa   manajemen   pembangunan   harus ditentukan oleh kekuasaan yang berada di atasnya.   Peranan   pemerintah   atau   pihak swasta di atasnya yang dominan seperti ini   mengakibatkan   proses   pembangunan pola bagi hasil berjalan mengikuti saluran dari   atas   ke   bawah   top   down   strategy. Kebijaksanaan   ini   dapat   diamati   dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Batu Ampar yang pada umumnya merupakan realisasi dari program nasional.
Hasil   penelitian   dan   temuan terhadap   pola   bagi   hasil   di   Kecamatan Batu   Ampar   ini,   sebagaimana   diketahui setidaknya   telah   mengetengahkan   dua paradigma   pembangunan   yang   sudah umum   dibahas   oleh   kalangan   ahli pembangunan,   yaitu:   (1)   Production centered   development   approach   yang orientasinya  mengutamakan  peningkatan produksi   dan   pertumbuhan;   dan   (2)
People   centered   development   approach yaitu   model   pembangunan   yang bertumpu pada kekuatan masyarakat atau komunitas.   Hanya   saja,   menurut Tjokrowinoto   (1986:109)   terhadap penerapan yang mengadopsi pelaksanaan pembangunan   yang   mengutamakan peningkatan   dan   pertumbuhan   produksi saja  ternyata  menunjukkan   ketimpangan yang   memprihatinkan.   Artinya, penerapan   strategi   pembangunan   yang menekankan   pada   peningkatan   produksi dan   pertumbuhan,   sepanjang   yang   bisa diamati   memberikan   pengamatan semakin   kuatnya   dominasi   perusahaan dan   pemerintah,   dan   kedepan dikhawatirkan terhadap masyarakat yang terlibat tersebut tidak tertarik lagi untuk memprakarsai   dan   melakukan   usaha- usaha dalam rangka memperbaiki kondisi hidup   karena   timbul   sikap   apatisme. Artinya,   terhadap   strategi   pembangunan pola   bagi   hasil   seperti   ini   pada hakekatnya
juga   menempatkan masyarakat   sebagai   obyek   bantuan   dan berbagai   pelayanan   pemberian   fasilitas sosial.   Implikasinya,   kemampuan masyarakat   menurun   dan   tidak   mampu mengembangkan inisiatif lokal dalam hal pengelolaan   bagi   hasil,   apalagi memecahkan   sendiri   masalah-masalah yang dihadapinya.
Strategi  lainnya,  yaitu  berkenaan dengan   penerapan   model   pendekatan people   centered   development   approach, yaitu   berupa   model   pembangunan   yang bertumpu pada kekuatan masyarakat atau masyarakat sangat   menekankan pentingnya nilai-nilai prakarsa lokal dan spesifikasi sumber daya pada komunitas.
Peranan   yang   diletakkan   pada   individu atau masyarakat bukanlah sebagai obyek melainkan   sebagai   subyek   atau   pelaku yang   menentukan   tujuan,   mengawasi sumberdaya   dan   mengarahkan   proses yang mempengaruhi hidupnya.
Pendekatan   pengelolaan   seluruh potensi dan sumber daya yang bertumpu pada komunitas tidak  harus sepenuhnya berorientasi   pada   kebijaksanaan pemerintah,   program-program   serta proyek-proyek   yang   dirancang.   Namun, pemanfaatan   sumber   daya   hendaknya berpijak   pada   kebutuhan,   kemampuan dan   penguasaan   atas   sumber   daya produktif   dalam   rangka   kepentingan masyarakat.   Prinsip   yang   dianutnya bahwa   peluang   dan   kesempatan   untuk berperan   secara   efektif   dalam   kegiatan pembangunan   harus   diberikan   kepada masyarakat   yang   akan   menanggung akibat   dari   praktek   pembangunan tersebut.
Bertolak   dari   hasil   penelitian mengenai   peningkatan   kapasitas masyarakat   dalam   rangka   pembangunan kualitas   manusia   yang   telah direalisasikan   oleh   PT.   Fajar   Saudara Lestari   oleh   peneliti   mencoba mengadaptasikannya   terhadap   bentuk penumbuhan   kemandirian   masyarakat melalui serangkaian pola bagi hasil 70 ; 30   netto.   Program   ini   mencakup serangkaian   kegiatan   membangkitkan usaha   perkebunan   masyarakat   melalui pola   bagi   hasil   70   ;   30   netto   sebagai upaya menemukan alternatif terbaik bagi peningkatan   taraf   hidup   masyarakat setempat.
Keterlibatan   masyarakat   dalam
pola   bagi   hasil   70   ;   30   netto   dinilai sebagai bentuk kemandirian masyarakat, karena   memiliki   kemampuan   dalam mengakselerasikan   kemampuan   dengan memanfaatkan   sumber   daya   manusiawi dan   sumber   daya   alami   dalam   rangka mencapai   kehidupan   masyarakat   yang lebih   baik   secara   mandiri.   Artinya, dukungan bantuan teknis dari pihak luar pihak   PT.   Fajar   Saudara   Lestari   harus diberi   nilai   sebagai   stimulans   yang bersifat   sementara   dan   berada   dalam jangkauan   masyarakat   untuk   mengenali dan   mendapatkannya.   Oleh   karena   itu, sinergisitas pola bagi hasil 70 ; 30 netto khususnya pola bagi hasil 70 ; 30 netto harus tetap dirumuskan menjadi strategi yang   berorientasi   pada   dua   hal   pokok, yaitu:  (1)  Pembangunan  pola  bagi  hasil 70 ; 30 netto perlu terus didukung oleh pengenalan   teknologi   mulai   dari   yang sederhana   sampai   kepada   yang   lebih canggih; dan (2) Pembangunan pola bagi hasil   70   ;   30   netto   harus   tetap diorientasikan   kepada   kepentingan masyarakat   dengan   bertumpu   pada potensi masyarakat.
Hasil   penelitian   ini   setidaknya menunjukkan   bahwa   berkenaan   dengan pembangunan   pola   bagi   hasil   70   ;   30 netto telah mencakup empat unsur pokok sebagai   penciptaan   kemandirian masyarakat   di   Kecamatan   Batu   Ampar, yaitu:   (1)   Menempatkan   masyarakat sebagai individu atau kelompok sebagai subyek   dan   obyek;   (2)   Masyarakat merasa   pemberian   bimbingan   dan penyuluhan   yang   dilakukan   oleh   PT. Fajar   Saudara   Lestari   sebagai   alih   ilmu pengetahuan   dan   penerapan   teknologi
dalam   upaya   pengembangan   bagi   hasil; (3) Penyedia stimulan bersifat teknis dan kebendaan;  dan (4) Terjadi  peningkatan keterampilan   dan   produktivitas. Penciptaan   kemandirin   sejalan   dengan teori yang dikembangkan Rostow tentang syarat   utama   mencapai   tingkat masyarakat   modern,   yaitu   berkenaan dengan   tersediaan   modal,   dan   Teori Chenery   tentang   peranan   penting pembentukan modal (Fakih, 2002:56-54) sebagai   fenomena   yang   dapat   menjadi pembuktian.   Artinya,   masyarakat   disini sangat   membutuhkan   tambahan   modal kerja untuk meningkatkan omzet maupun dipersifikasi usahanya, khususnya dalam hal   pengelolaan   bagi   hasil   yang   secara legalitas   telah   menjadi   bagian   dari kehidupan sosial-ekonominya.
5. Konflik Lahan Antara Perusahaan Dengan Petani Sawit Salah   satu   faktor   pemicu terjadinya   konflik   antara   masyarakat
Desa Batu Ampar dengan pihak PT. Fajar Saudara Lestari didasari inspirasi, bahwa masyarakat   selaku   petani   tetap   merasa menjadi   ‘buruh’   di   tanahnya   sendiri. Maknanya   bahwa   masyarakat   menilai bahwa   hadirnya   perusahaan   perkebunan sawit   tersebut   tidak   memberikan   aspek pencerahan   bagi   kehidupan   yang   lebih baik.
PT.   Fajar   Saudara   Lestari   telah membangun kerjasama dengan masyarakat   Desa   Batu   Ampar   dengan pembagian pola bagi9 hasil 70 ; 30 netto, 70   persen   untuk   perusahaan   dan   30 persen untuk petani,    Kondisi demikian dianggap   masyarakat   sebagai   bentuk perlakuan   yang   tidak   menghargai
eksistensi   masyarakat   lokal   terutama dalam   bentuk   materi,   bahkan berkembang   menjadi   bisnis   tanah sebagaimana   dipraktikkan   perusahaan perkebunan   tersebut.   Ironisnya   bahwa perusahaan   belum   memberikan   hasil sesuai   yang   di   janjikan   pada   sat sosialosasi kepada masyarakat Desa Batu Ampar sebagai petani penerima pola bagi hasil   70   ;   30   netto.   Akibatnya, masyarakat sering melakukan aksi untuk menarik   kembali   lahannya.   Pada   bulan Mei 2018 masyarakat Desa Batu Ampar dua   kali   melakukan   aksi     aksi   dan melakukan   penutupan   pabrik   kelapa sawit milik PT Fajar Saudarfa Lestari dan melakukan   aksi   penutupan   kantor koperasi   usaha   produsen  karya   bersama selaku mitra perusahaan untuk membagi uang   kepada   petani   penerima   pola   bagi hasil 70 ; 30 netto.
Ditelusuri konflik sosial semakin menghangat   dan   tuntutan   masyarakat agar tanah yang telah di serahkan segera di   kembalikan   kepada   petani   karena sangat   diperlukan   untuk   kebutuhan pangan   masyarakat   terus   digelar   yang kegiatan   masyarakat   ini   bersifat fluktuatif. Masyarakat Desa Batu Ampar menilai   bahwa   Pihak   Perusahaan Perkebunan   Sawit   PT.   Fajar   Saudara Lestari   tidak   serius   mengembangkan perkebunan,   dan   justru   menciptakan kemiskinan masyarakat.
Berdasarkan   kronologis   yang dipaparkan   tersebut,   dapatlah   dimaknai, bahwa   terdapat   beberapa   faktor   yang menjadi   penyebab   konflik   sosial   antara Pihak Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Fajar Saudara Lestari dengan masyarakat
Desa Batu Ampar, sebagaimana Gambar 2 berikut:
Gambar   2.   Faktor-Faktor Penyebab   Konflik   Antara   Perusahaan Perkebunan   Sawit   Pt.   Fajar   Saudara Lestari   Dengan   Masyarakat   Desa   Batu
Ampar
Sumber:   Hasil   Olahan   Peneliti, Tahun 2019. Berdasarkan   Gambar   2   tersebut dapat   dijelaskan   bahwa lahan masyarakat antara Perusahaan Perkebunan   Sawit   PT.   Fajar   Saudara Lestari   kepada   Perusahaan   Perkebunan Sawit   PT.   Fajar   Saudara   Lestari   (tahun
2008),   sebagai   akar   (pemicu)   konflik sosial perebutan lahan antara masyarakat Desa   Batu   Ampar   dengan   PT.   Fajar Saudara Lestari. Pola Bagi Hasil 70 ; 30 Netto     tersebut   dinilai   sebagai   pemicu konflik,   karena   terindikasi   ada   unsur kapitalis     yang   menguntungkan   atas pemilik   kebun   kelapa   sawit   atas   lahan masyarakat  dengan ‘dalih’ Tampa  perlu bekerja   masyarakat   Desa   Batu   Ampar mendapatkan konpensasi setiap bulan nya dari   Perusahaan   Kelapa   Sawit   PT.Fajar Saudara Lestari.
Terungkap   kapitalisasi   lahan semakin menjadi karena terindikasi oleh 3   (tiga)   keuntungan   yang   diperoleh Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Fajar Saudara   Lestari,   meliputi:   (1)   Dengan
pola   bagi   hasil   70   ;   30   netto   Pihak Perusahaan   Kurang   terbuka   kepada petani penerima bagi hasil 70 ; 30 netto; (2)   Janji   janji   perusahaan   pada   saat sosialiasi  kepada masyarakat  Desa Batu Ampar   tidak   sesuai   kenyataan;   dan   (3) Eksistensi   perusahaan mendapat dukungan aparatur pemerintah setempat, sedangkan kepentingan hidup masyarakat setempat cendrung terabaikan. Berdasarkan faktor-faktor penyebab   konflik   sosial   antara   Pihak Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Fajar Saudara Lestari dengan masyarakat Desa
Batu Ampar tersebut, dapat dikemukakan sebagai   akibat   dari   tidak   dioptimalkan peran   masyarakat,   tetapi   justru dikerdilkan dalam sistem yang dibangun perusahaan hingga masyarakat melakukan   perlawanan.   Kasus   yang terjadi   ini   sangat   disayangkan   bahwa aparatur   justru   secara   langsung   menjadi bagian dari pendukung sistem ini, hingga sulit menunjukkan keberpihakannya pada petani.
Masyarakat   Desa   Batu   Ampar yang   melakukan   pengaduan   kepada pemerintah,   terkesan   diselesaikan “setengah hati” atau dengan jalan tengah. Jalan tengah penyelesaian konflik sosial ini   menjadi   tidak   lagi   produktif   untuk diambil   pemerintah.   Keputusan   dan regulasi   yang   tegas   adalah   justru menggantikan   sistem   perkebunan   yang bertumpu   pada   perusahaan   dengan menjadikan masyarakat sebagai tumpuan alternatif dalam perkebunan sawit.
Penyelesaian   sengketa   atas timbulnya   saling   klaim   lahan   berikut penyebab terjadinya tindakan penyegelan
pabrik kelapa sawit dan kantor koperasi produsen   usaha   karya   bersama     yang dilakukan   oleh   masyarakat   sebagai pelaku,   dikarenakan   ketidakpuasan pelaku     atas   ketidakjelasan   perusahaan, serta rasa lelah dan merasa aspirasi yang disampaikan   tidak   didengar   dan   tidak dipedulikan   oleh   pihak   perusahaan tersebut, ditambah faktor provokasi dari orang-orang   tertentu,   pemaksaan kehendak,   komunikasi   yang   tidak sepaham,   dan   kepentingan   tertentu. Upaya-upaya   yang   dilakukan   oleh penegak   hukum   untuk   menanggulangi penyegelan   yang   dilakukan   oleh masyarakat,   adalah   memberikan penyuluhan   kepada   masyarakat   tentang penyampaian   aspirasi   yang   baik   dan benar   sesuai   Undang-undang   Nomor   9 Tahun   1998   tentang   Kebebasan Menyampaikan   Pendapat   di   Muka Umum,
Ungkapan   informan   perihal konflik   klaim   lahan   antara   masyarakat Desa   Batu   Ampar   dengan   Pihak Perusaahaan Perkebunan Sawit PT. Fajar Saudara   Lestari   sebagaimana   versi MUSPIKA   Kecamatan   Batu   Ampar, bahwa   pihaknya   sudah   melakukan pemanggilan   kepada   pihak   managemen PT.   Fajar   Saudara   Lestari.   Terutama tentang   upaya   penyelesaian   kasus penyegelan   parbrik   kelapa   sawit   dan penyegelan   kantor   koperasi   produsen usaha karya bersama.
Kapolsek   Batu   Ampar   telah melakukan   akomodasi   untuk   fasilitas mediasi antara warga Desa Batu Ampar dengan pihak PT. Fajar Saudara Lestari di   aula   Polsek   Batu   Ampar.   Hematnya
kemudian   bahwa   pihaknya   sedang crosscheck data antara yang disampaikan oleh  masyarakat,  yakni  pihak  PT.  Fajar Saudara Lestari melakukan penggelapan dana   bagi   hasil   pola   70;30     Dengan keterangan   dari   pihak   perusahaan   yang melakukan   pengelolaan   lahan   tersebut, akan ditemui kebenaran tentang  laporan masyarakat tersebut.
Bupati   Kubu   Rayakala   itu mengungkapkan, bahwa TP5K Kabupaten Kubu Raya telah mengambil langkah   penyelesaian   kasus   tersebut. Pihaknya juga berjanji akan memberikan teguran   keras kepada   pihak  perusahaan, manakala   memang   yang   dilaporkan masyarakat   tersebut   adalah   benar, terlebih mengolah lahan   dari masyarakat dan   melakukan   penggelapan   dana   pola bagi   hasil   70;30   netto.   Sebagaimana dikemukakannya, bahwa jika perusahaan melanggar     perjanjian,   berarti   terjadi pelanggaran   aturan   yang   ada   dan   harus diberikan sanksi.
Pernyataan   Bupati   Kubu   Raya dapat  ditelusuri  pada  Januari 2019 lalu, sebagaimana   fakta   di   lapangan menunjukkan,   kemudian   terjadi penolakan   atas   pernyataan   tersebut, terkait sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan    Batu  Ampar. Saat itu   Pemerintah   Kabupaten   Kubu   Raya menfasilitasi   pertemuan   antara   Pihak Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Fajar Saudara   Lestari   dengan   pihak   petani setempat.
Pada   pertemuan   tersebut sebagaimana   versi   masyarakat   justru menjelaskan   sebaliknya,   bahwa mayoritas petani menginginkan lahannya
ditarik   dari     perkebunan   PT.   Fajar Saudara Lestari,     Meskipun tidak dapat dipungkiri, bahwa masih ada petani yang pro   kepada   PT.   Fajar   Saudara   Lestari, tetapi jumlahnya pun terbilang sedikit.
Persoalannya   adalah   bermula ketika   mayoritas   warga   yang   bermitra dengan PT. Fajar Saudara Lestari merasa dirugikan.   Berdasarkan   perjanjian   yang diperkuat   dengan   berita   acara   lanjutan antara PT. Fajar Saudara Lestari dengan masyarakat—Desa   Batu   Ampar   bahwa semua   lahan   dibangun   kebun   yang hasilnya   petani   penerim   bagi   hasil mendapt   30   dan   70   untuk   perusahaan Pada   perkembangan   selanjutnya, masyarakat   yang    menerima   pembagian kebun bagi hasil tidak sesuai dengan apa yang   di   harapkan   dan   apa   yang   di sampaikan pada saat sosialiasi pembukan kebun pada tahun 2005   sehingga petani mulai   pertama  kali   menerima  pola  bagi hasil sebesar Rp 50.000,- dan pada tahun 2020 menerima sebesar Rp. 270.000,- .
Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan,   diantaranya   oleh   Muspika Kecamatan Batu Ampar dan Bupati Kubu Raya dengan menawarkan dua opsi. Opsi pertama   bahwa   kerjasama   tetap dilanjutkan   dengan   pembagian   hasil   70 persen untuk  perusahaan  dan  30  persen untuk   masyarakat.   Opsi   kedua   bahwa lahan   milik   masyarakat   dikembalikan dengan   syarat   mengganti   kerugian perusahaan   sebesar   yang   telah   di keluarkan   oleh   perusahaan   membangun kebun   sawit.   Opsi   pertama   mendapat penolakan   dan   ada   yang   menerima masyarakat   selaku   pemilik   lahan   yang mana   perusahaan   harus   terbuka   kepada
petani   penerima   pola   bagi   hasil, sedangkan   opsi   kedua   dapat   diterima dengan   catatan   masyarakat   selaku pemilik   lahan   dapat   melihat   langsung kwitansi bukti pembangunan   lahan dari PT Fajar Saudara Lestari.

## 4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 4.1. Simpulan
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya,   dapat   ditarik   kesimpulan bahwa   hasil   penelitian   mengenai “Konflik   Sosial   antara   Perusahaan Perkebunan   Sawit   PT.   Fajar   Saudara Lestari   dengan   Masyarakat   Kecamatan Batu   Ampar,   Kabupaten   Kubu   Raya,” disimpulkan berikut:
4.1.1.   Konflik   sosial   antara   Perusahaan Perkebunan   Sawit   PT.   Fajar   Saudara Lestari dengan masyarakat, disebabkan   perubahan   struktur   sosial ekonomi   masyarakat   dari   sistem kapasitas melalui pola kemitraan bagi usaha.   Akibat   masuknya   perusahaan perkebunan sawit, terjadi pengelompokan   masyarakat   atas struktur   sumber   daya,   meliputi: kelompok   yang   memiliki   kekuasaan sumberdaya   ekonomi   dan   kelompok yang   memiliki   sumberdaya   sosial. Pengelolaan   perkebunan   sawit   yang bergerak   jauh   dari   upaya mensejahterakan
masyarakat, melahirkan konflik terbuka perebutan lahan   yang mengabaikan kepentingan masyarakat setempat.
4.1.2.   Proses   konflik   sosial   antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Fajar
Saudara Lestari dengan masyarakat Desa Batu Ampar, bermula tahun 2010 bahwa masyarakat   yang   menyerahkan   lahan akan mendapatkan bagi hasil netto 70;30 setelah   masa   tanam   48   bulan   dengan. Tahun 2011 sebagaian masyarakat Desa Batu Ampar menjual lahan yang telah di bangun   kebun   sawit   oleh   PT.   Fajar Saudara   Lestari   ke   pengusaha   bernama RS.   Terjadinya   proyek   pemerintah   di lahan yang telah di bangun kebun kelapa sawit   oleh   PT.   Fajar   Saudara   Lestari tahun     2011,   Perebutan   lahan   oleh kelompok WWN  tahun 2012, pada tahun 2018 penyegelan pabrik kelapa sawit PT Fajar   Saudara   Lestari   dan   tahun   2019 penyegelan   kantor   Koperasi   Produsen
Usaha   Karya   Bersama     merupakan klimiks   konflik   sosial   hingga masyarakat   yang   merasa   haknya   telah dirampas pihak perusahaan
4.2. Rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan penelitian   mengenai   “Konflik   Sosial antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Fajar   Saudara   Lestari   Kecamatan   Batu
Ampar,   Kabupaten   Kubu   Raya,”   maka disarankan:
4.2.1. Perubahan struktur ekonomi soaial dan   pola-pola   kebijakan   yang   tidak sesuai   dengan   keadaan   masyarakat akan menyebabkab terjadinya konflik, tak   terkecuali   akibat   masuknya Perusahaan   Perkebunan   Sawit   di Kecamatan   Batu   Ampar,   Kabupaten Kubu Raya. Agar tidak terjadi konflik antara   masyarakat   dengan   pihak perusahaan maka pemerintah setempat disarankan benar-benar memperhatikan aspek pembagian hasil
usaha   tani   yang   kerap   kali menyebabkan   perubahan   pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.
4.2.2.   direkomendasikan   dalam pengembangan   sumberdaya   alam harus   memperhatikan   berbagai   aspek kehidupan,   seperti:   peningkatan kemakmuran   dan   kesejahteraan ekonomi   masyarakat,   memperhatikan kelangsungan ekologi, serta menghargai   sistem   sosial   budaya daerah   setempat,   sehingga   akan meminimalisasi   potensi   konflik   yang terjadi atas pengembangan perkebunan sawit.

## Referensi
Angi, E. dan Catur, BW, (2001)., Praktek Pengelolaan   Hutan   Masyarakat Secara   Tradisional   di   Kalimantan Timur.Majalah Kehutanan Indonesia Edisi II September 2001. Jakarta: Departemen Kehutanan. Bee,   R   L.  (1974). Patterns   and Processes.
London:   Collier
Macmillan Publishers. Beilharz,  P.  (2003)., Teori-Teori Sosial. Observasi   Kritis   Terhadap   Para Filosof   Terkemuka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Borras, S., M. Jr., RHl, Ian, S & Ben, W, and Wendy, W. (2011). Towards a Better   Understanding   of   Global Land Grabbing: An Editorial.
Dahrendorf, R.(  1959). Class and Class Conflict   in   Industrial   Society. Stanford:   Stanford   University Press.
Fakih,   M.  (2002).   Runtuhnya   Teori Pembangunan   dan   Globalisasi.
Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
Gidden, A.,Daniel,Bl, Forse,  M.l, at all. (  2004). Sosiologi.   Sejarah   dan
Berbagai   Pemikirannya.   Editor: Cabin   Philippe   dan   Dortier Francois   Jean. Yogyakarta: KreasiWacana. Hadi,   S.  (2004).   Metodologi   Research. Yogyakarta: Andi.
Hall,   D.,   Philip,  H.,   and   Tania,  M.L.
(2011).Powers of  Exclusion:  Land Dilemmas   in   Southeast   Asia. Singapore:   National   University   of Singapore.
Honour   T.F   dan   Mainwaring   R.M. (1988).Sosiologi   dan   Bisnis. Jakarta: BinaAksara. Kinloch C. G. (2009). Perkembangandan Paradigma Utama Teori Sosiologi. Cetakan   II,   bulan   Januari.
Bandung: CV. PustakaSetia.
Kortens, D. C dan Rudi, K., Eds. (1984).
People   Centered   Development. West Hartford: Kumarian Press.
Miles   dan   BM,   Huberman.  (2002).
Analisis Data Kualitatif. Bandung: Bina Risda Karya. Mubyarto,   S.,  Kartodirdjo.  (1988).
Pembangunan   Pedesaan   Di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Nawawi,   H..  (2007).   Metode   Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.
Ndraha,   T. (2007).   Pembangunan Masyarakat. Jakarta: Bina Aksara. Putra, N. (  2009). Pemikiran Sujatmoko Tentang Kebebasan. Jakarta:Gramedia Utama. Ritzer,   G.G.   (2004).   Teori   Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media.
Ritzer,   G.   (2013).   Sosiologi   Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Cetakan   Ke-10,   bulan   Maret. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
-----------------.  (2014).   Teori   Sosiologi Modern.   Jakarta:   Kencana Prenadamedia Group Sanafiah, F. (2005). Penelitian Kualitatif:
Dasar-dasar   dan   Aplikasi.   Jakarta:
Rajawali Press. Soekanto,   S.   (2013).   Sosiologi   Suatu Pengantar.   Cetakanke   5.   Jakarta
Rajawali.
-------------------------.(2013).   Hukum Adat   Indonesia   .Cetakan   Ke-13, bulan   Juni.   Jakarta:   PT.   Raja Grafindo Persada.
Sugiyono.  (2007). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Suryabrata,  S.   (1995).   Metodologi Penelitian.   Jakarta:   PT.   Raja
Grafindo Persada.
Susan,   N.   (2009).   Pengantar   Sosiologi
Konflik   dan   Isu-Isu   Konflik Kotemporer. Jakarta: KencanaPrenada Media Group. ----------------.  (2009). Sosiologi  Konflik Dan   Isu-Isu   Kontenporer.   Jakarta: Prenada Media Group.
Sztompka, P.   (2004).   Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada. Tjokrowinoto,   M.   (1986).   Alternatif Perencanaan   Sosial   Budaya   dalam Sudjatmoko, et al, Masalah Sosial Budaya   Tahun   2000.   Yogyakarta: Tiara Wacana.
Turner,   J.   (1978).   From   Utopia   to Where?   A   Strategy   for Reformulating   the   Dahrendorf Conflict Model.Social Forces.
Wallace   &   Wolf.  (1995).   Reading   in Contemporary   Socio   Logical Theory   From   Modernity   To   Post-
Modernity.   New   Jersey:   Prentice Hall Wirawan. (2010).   Konflik   dan
Manajemen   Konflik.   Teori, Aplikasi,   dan   Penelitian.   Jakarta: Salemba.
Data, Publikasidan Internet:
Masrani.  (2013). Tesis: Sengketa Tanah Perkebunan   PT.   Munteq   Waniq Jaya   Perkasa   dengan   Masyarakat Kampung   Muara   Tae   Kecamatan Jempang   Kabupaten   Kutai   Barat
Provinsi   Kalimantan   Timur.   Pada Program   Studi   Ilmu   Hukum Konsetrasi Agraria.Pdf. Profil   Kecamatan   Batu   Ampar, Kabupaten   Batu   Ampar,   Tahun 2019. Diakses di Desa Batu Ampar, tanggal 20 Januari  2020. Suharto,   E.di.    (2005).   Konsep   dan Strategi   Pengentasan   Kemiskinan menurut Prespektif Pekerja Sosial. www.policy.hu.   Diakses   di Pontianak, 21 Januari  2020. Pukul 09.30 WIB.

## PeraturanPerundang-undangan:
Undang-undang   Nomor   5   Tahun   1960 Tentang   Peraturan   Dasar-dasar Pokok Agraria (UUPA). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor   72   Tahun   2005   tentang Desa.