## PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH PENDUDUK, INFLASI DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI SUMATERA BARAT
Windy Alifah Sahara*
Email: windyalifahs30@gmail.com Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas Kampus II, Kota Payakumbuh Jl. Rasuna Said, Koto Kociak Tapak Rajo, Kota Payakumbuh 26213, Sumatera Barat
Nelvia Iryani
Email: nelviairyani@eb.unand.ac.id Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas Kampus II, Kota Payakumbuh Jl. Rasuna Said, Koto Kociak Tapak Rajo, Kota Payakumbuh 26213, Sumatera Barat

## ABSTRAK
Permasalahan kesempatan kerja ini juga menjadi salah satu dari beberapa masalah yang berkaitan dengan sosial ekonomi. Dalam hal ini pemerintah sedang dan akan terus berusaha untuk memberantas permasalahan ini, baik dalam skala kecil (daerah) ataupun dalam skala besar (nasional). Masalah yang berkaitan dengan pengangguran ini  tergolong  masalah  yang  kompleks,  karena  ini  berhubungan  dengan  beberapa  indikator  lain.  Indikator  lain yang  berhubungan  dengan  permasalahan  pengangguran  di  antaranya  terdapat  pertumbuhan  perekonomian, tingkatan  inflasi,  besaran  upah,  dan  juga  jumlah  penduduk  dalam  suatu  daerah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah menjelaskan  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  jumlah  penduduk,  inflasi  dan  upah  minimum  provinsi  terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian digunakan  adalah metode metode Ordinary  Least  Square (OLS)  menurut  runtut  waktu  ( times  series )  selama  periode  2010-2021  dengan menggunakan  program  SPSS  20.  Hasil  penelitian  menunjukkan  secara  simultan  bahwa  variabel  tingkat pengangguran  terbuka  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  independen  terdiri  dari  pertumbuhan  ekonomi,  jumlah penduduk, inflasi dan upah minimum provinsi sebesar 52.7 persen. Secara parsial terdapat variabel pertumbuhan ekonomi  dan  upah  minimum provinsi berpengaruh  terhadap  tingkat  pengangguran  terbuka  sedangkan  terdapat variabel  jumlah  penduduk  dan  inflasi  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengangguran  terbuka  di  Sumatera Barat.
Kata Kunci: TPT, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, UMP

## ABSTRACT
The problem of employment opportunities is also one of several problems related to socio-economic issues. In this case the government is and will continue to try to eradicate this problem, both on a small scale (regional) or on a large scale (national). Problems related to unemployment are classified as complex problems, because they are  related  to  several  other  indicators.  Other  indicators  related  to  unemployment  problems  include  economic growth, inflation rates, wage rates and also the population in an area. The purpose of this study is to explain the effect of economic growth, population, inflation and the provincial minimum wage on the open unemployment rate  in  west  on  the  open  unemployment  rate  in  West  Sumatra  Province.  The  research  method  used  is  the Ordinary  Least  Square  (OLS)  method  according  to  time  series  for  the  2010-2021  period  using  the  SPSS  20 program.  The  result  of  the  study  simultaneously  show  that  the  open  unemployment  rate  variable  can  be explained  by  independent  variables  consisting  of  economic  growth,  population,  inflation  and  the  provincial minimum  wage  of  52.7  percent.  Partially,  there  are  variables  of  economic  growth  and  provincial  minimum wages that affect the open unemployment rate, while there are variables of population and inflation that do not affect the open unemployment rate in West Sumatra.
Keywords: TPT, Economic Growth, Inflation, UMP

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  didefinisikan  sebagai  usaha  bertumbuhnya  ekonomi  yaitu proses  kenaikan  tatanan  ekonomi  dan  sosial,  mencakup  di  dalamnya  adalah  menurunnya tingkat  pengangguran  serta  juga  kemiskinan.  Pengangguran  bisa  ada  dikarenakan terdapatnya  peningkatan  total  angkatan  kerja  yang  tinggi  sementara  jumlah  lapangan  yang tersedia ada batasannya, istilah lainnya total angkatan kerja lebih banyak dibandingkan total kesempatan  kerja  yang  disediakan.  Pengangguran  ini  pun  menjadi  parameter  untuk mengukur  sejauh  mana  angkatan  kerja  pada  saat  itu  dapat  terserap  ke  dalam  lapangan pekerjaan yang ada. Pengangguran yang tinggi juga dapat menyebabkan masalah lain yaitu terjadinya  kemiskinan,  selain  itu  pengangguran  juga  bisa  menjadi  alasan  seseorang  untuk melakukan  tindakan  kriminalitas.  Oleh  sebab  itu,  pengangguran  bisa  menjadi  penyebab terhambatnya pembangunan ekonomi (Diyanti, 2022).
Masalah yang berkaitan dengan pengangguran ini tergolong masalah yang kompleks, karena  ini  berhubungan  dengan  beberapa  indikator  lain.  Indikator  lain  yang  berhubungan dengan  permasalahan  pengangguran  di  antaranya  terdapat  pertumbuhan  perekonomian, tingkatan  inflasi,  besaran  upah,  dan  juga  jumlah  penduduk  dalam  suatu  daerah.  Apabila tingkat  pertumbuhan  ekonomi  pada  suatu  daerah  mengalami  kenaikan,  diharapkan  ini  bisa memberi  pengaruh  terhadap  penurunan  tingkat  pengangguran.  Begitu  juga  jika  tingkatan upahnya dalam suatu daerah itu mengalami kenaikan, diharapkan ini bisa memberi pengaruh baik  terhadap  pengangguran  dengan  cara  menurunkan  angka  tingkat  pengangguran  pada daerah  tersebut.  Selain  itu  apabila  jumlah  penduduk  mengalami  kenaikan,  ini  diharapkan bisa  membuka  kesempatan  kerja  baru  yang  bisa  mengurangi  tingkat  pengangguran  yang ada.  Begitu  juga  dengan  tingkat  inflasi  yang  mengalami  kenaikan  juga  diharapkan  bisa menurunkan  tingkat  pengangguran  dan  membuka  kesempatan  kerja  baru  (Hidayati et  al., 2022).
Terdapat  banyak  sekolah  dan  Perguruan  Tinggi  dari  berbagai  jenjang  di  Indonesia, salah satunya yaitu dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan banyaknya terdapat mahasiswa dan pelajar di Sumatera Barat. Selain itu, di Indonesia yang disebut kota pariwisata atau daerah tujuan wisata salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini tentu  berdampak  pada  perekonomian  yang  meningkat  dan  mampu  mewujudkan  banyak lapangan pekerjaan, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran (Saputri, 2019).
Grafik 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat

## Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2022
Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  di  Provinsi  Sumatera  Barat  dari  tahun  2017- 2021  berfluktuatif.  Pada  tahun  2017  tingkat  pengangguran  terbuka  mencapai  5.58  persen, mengalami  peningkatan  pada  tahun  2018  menjadi  sebesar  5.66  persen.  Pada  tahun  2019 tingkat  pengangguran  terbuka  Provinsi  Sumatera  Barat  mengalami  penurunan  dari  tahun sebelumnya  menjadi  5.38  persen,  selanjutnya  pada  tahun  2020  mengalami  peningkatan kembali  menjadi  sebesar  6.88  persen  dan  pada  tahun  2021  tingkat  pengangguran  terbuka Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi sebesar 6.52 persen.
Grafik 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat Februari 2020 – Agustus 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Diolah
Ditengah  pemulihan  ekonomi,  pandemi  Covid-19  yang  masih  berlangsung  terus mempengaruhi  kondisi  ketenagakerjaan  di  Sumbar.  Per  Agustus  2021,  angkatan  kerja Sumbar terdiri dari 2,58 juta orang yang bekerja dan 0,18 juta orang yang menganggur. TPT turun  drastis  menjadi  6,52%  dari  6,88%  di  bulan  Agustus  2020.  Pada  Agustus  2021,TPT perkotaan  meningkat  8,65%  dibandingkan  pedesaan  yaitu  sebesar  4,50%.  TPT  perkotaan mengalami  penurunan  sebesar  0,62  persen  dan  TPT  pedesaan  juga  turun  sebesar  0,21 persen.
Tingkat  pengangguran  terbuka  Provinsi  Sumatera  Barat  menunjukkan  bahwa  TPT  di daerah  perkotaan  lebih  tinggi  daripada  daerah  pedesaan.  Hal  ini  disebabkan  keragaman pekerjaan  dan  pusat  ekonomi  yang  berkembang,  dimana  angkatan  kerja  baru  lebih cenderung  mencari  pekerjaan,  pindah  atau  tinggal  di  daerah  perkotaan.  Mengingat pengangguran di daerah pedesaan tidak terlalu banyak karena penduduk di daerah pedesaan cenderung tidak  pilih-pilih  pekerjaan dan  akan melakukan  pekerjaan apa  saja walau hanya sebagai pekerja bebas pertanian, pekerja keluarga, dan sebagian masih bertahan di pedesaan dengan  berusaha  mencari  pekerjaan  dengan  cara  pindah  ke  perkotaan,  yang  selanjutnya dibantu  dengan  kemudahan  memiliki  kendaraan  bermotor  dan  didukung  oleh  infrastruktur yang  lebih  baik.  Karena  masalah  pengangguran  merupakan  topik  pembahasan  yang kompleks  dan  bisa  dikaitakan  dengan  beberapa  indikator,  beberapa  diantaranya  adalah pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, inflasi dan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Grafik 3. Analisis Identifikasi Masalah TPT Provinsi Sumatra Barat

## Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatra Barat, 2022
Indikator  penting  ketika  mempertimbangkan  kinerja  ekonomi,  terutama  ketika mengevaluasi  hasil  pembangunan  ekonomi  salah  satunya  yaitu  pertumbuhan  ekonomi. Pertumbuhan  ekonomi  dikatakan  baik  ketika  produksi  barang  dan  jasa  meningkat  setiap tahun.  Pertumbuhan  ekonomi  dapat  dilihat  dari  kesejahteraan  penduduk  atau  pendapatan yang meningkat selama jangka waktu tertentu. Jika pertumbuhan ekonomi terus meningkat maka bisa dikatakan bahwa perekonomian berkembang dengan baik. Pertumbuhan ekonomi
dari  peningkatan  PDRB  diharapkan  mampu  menyerap  tenaga  kerja  di  Provinsi  Sumatera Barat,  karena  jika  pendapatan  pemerintah  lebih  tinggi  maka  lebih  besar  pula  kapasitas produksinya.
Menurut Badan Pusat Statistik tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat menjadi  5.29  persen  di  tahun  2017.  Selanjunya,  tahun  2018,  laju  pertumbuhan  ekonomi Provinsi Sumatera Barat menjadi 5.14 persen. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi  Sumatera  Barat  sebesar  5.05  persen  dan  pada  tahun  2020  laju  pertumbuhan ekonomi  Provinsi  Sumatera  Barat  mengalami  penurunan  yang  sangat  drastis  disebabkan oleh adanya wabah penyakit Covid-19 sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar -1.60  persen  kemudian  laju  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Sumatera  Barat  mulai mengalami  peningkatan  dengan  tren  positif  pada  tahun  2021  menjadi  sebesar  3.29  persen (Sumatera Barat dalam Angka, Badan Pusat Statistika, 2022).
Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat  yaitu  jumlah  penduduk.  Apabila  terjadi  bertambahnya  jumlah  penduduk  akan menyebabkan  masalah-masalah  akibat  kehidupan  penduduk  yang  dinamis.  Jumlah penduduk  yang  tinggi  serta  meningkatnya  kegiatan  di  berbagai  sektor  menimbulkan berbagai masalah di wilayah-wilayah perkotaan. Misalnya permasalahan yang umum terjadi di  Provinsi  Sumatera  Barat  yaitu  masalah  pengangguran.  Pengangguran  sebenarnya bukanlah hal yang negatif, namun di negara maju juga masih terdapat pengangguran, hanya saja mungkin jumlahnya lebih sedikit dan tidak sebesar di negara berkembang termasuk di Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia (Sukirno, 2006).
Menurut Badan Pusat  Statistik jumlah penduduk di  Provinsi Sumbar setiap tahunnya bertambah, pada tahun 2017 menjadi 5.321.489 jiwa. Pada tahun 2018, jumlah penduduk di Provinsi  Sumatera  Barat  sebanyak  5.382.077  jiwa.  Pada  tahun  2019,  jumlah  penduduk  di Provinsi Sumatera Barat menjadi 5.441.197 jiwa dan pada tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi  Sumatera  Barat  meningkat  sebanyak  5.534.472  jiwa  kemudian  di  tahun  2021 jumlah  penduduk  di  Provinsi  Sumatera  Barat  mengalami  peningkatan  menjadi  5.580.232 jiwa (Sumatera Barat dalam Angka, Badan Pusat Statistika, 2022).
Selanjutnya,  inflasi  juga  merupakan  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  jumlah pengangguran.  Inflasi  adalah  setiap  peningkatan  harga  yang  berlaku  dalam  perekonomian. Sedangkan  tingkat  inflasi  merupakan  persentasi  peningkatan  harga  barang  selama  jangka
waktu tertentu (Sukirno, 2008). Inflasi yang lebih tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, sehingga bertambahnya angka pengangguran.
Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, laju inflasi Provinsi Sumatera Barat  tahun  2017  yaitu  sebesar  2.02  persen,  2018  sebesar  2.60  persen,  2019  sebesar  1.66 persen. Pada tahun 2020 inflasi Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 2.11 persen, dan pada tahun 2021 inflasi mengalami penurunan menjadi sebesar 1.40 persen (Sumatera Barat dalam Angka, Badan Pusat Statistika, 2022).
Apabila inflasi meningkat atau perekonomian daerah terus merosot, membuat investor enggan menanamkan modalnya karena kurangnya keamanan serta stabilitas keuangan, dan juga mengurangi peluang kerja bagi penduduk melalui investasi.
Faktor  selanjutnya  yaitu  Upah  Minimum Provinsi  (UMP)  juga  berpengaruh  terhadap tingkat  pengangguran.  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  yaitu  standar  upah  minimum  bagi pekerja  di  lingkungan  kerjanya  yang  kemudian  digunakan  pemberi  kerja  untuk  membayar upah  sesuai  dengan  standar  minimum  yang  digunakan  (BPS,  2016).  Penetapan  UMP dilakukan  oleh  gubernur  sebagai  kepala  daerah  dengan  mempertimbangkan  rekomendasi dewan pengupahan provinsi.
Dampak  positif  dari  penetapan  upah  dilihat  dari  penawaran  tenaga  kerja  dimana kenaikan  tingkat  upah  akan  menyebabkan  penawaran  tenaga  kerja  meningkat,  sehingga jumlah pengangguran akan berkurang. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dilihat dari sisi permintaan,  semakin  tinggi  besarnya  upah  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  maka  hal tersebut  akan  berakibat  pada  penurunan    jumlah    orang      yang      bekerja    pada    wilayah tersebut.    Agustina ( Kaufman & Hotchkiss, 1999) mengemukakan bahwa semakin tinggi upah  yang  ditetapkan  maka  akan  berpengaruh  pada  peningkatan  biaya  output  yang  harus dikeluarkan  oleh  suatu  perusahaan.  Akibatnya  suatu  perusahaan  akan  melakukan  efesiensi terhadap produksi dengan cara mengurangi jumlah  tenaga kerjanya.
Berdasarkan data yang ada menunjukkan Upah Minimum Provinsi yang diterima oleh penduduk  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  dari  tahun  2017-2021  upah  yang  ditetapkan pemerintah  meningkat  secara  signifikan.  Pada  tahun  2017,  Upah  Minimum  Provinsi ditetapkan  sebesar  1.949.285  rupiah  per  bulan,  pada  tahun  2018  Upah  Minimum  Provinsi sebesar  2.119.067  rupiah  per  bulan  kemudian  pada  tahun  2019  Upah  Minimum  Provinsi meningkat  menjadi  sebesar  2.289.228  rupiah  per  bulan.  Pada  tahun  2020  dan  2021  Upah Minimum  Provinsi  Sumatera  Barat  masing-masing  sebesar  2.484.041  rupiah  per  bulan.
Kenaikan UMP ini diiringi juga dengan tingkat pengangguran yang naik-turun dalam jangka waktu tertentu.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menjelaskan  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  jumlah penduduk,  inflasi  dan  upah  minimum  provinsi  terhadap  tingkat  pengangguran  terbuka  di Provinsi Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang di dapat dari berbagai  instansi  secara time  series yang  mencakup  periode  2010-2021.  Adapun  data  yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  berupa  data  tingkat  pengangguran  terbuka,  pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, inflasi  dan upah minimum  provinsi  diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sumatera Barat Dalam Angka.
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Metode Ordinary  Least Square (OLS)  yang  dibantu  dengan  menggunakan  program  SPSS  20  (Gujarati,  2013). Menurut  model  dan  variabel  yang  digunakan  maka  secara  fungsional  model  dapat dinotasikan sebagai berikut:
Y= β 0 + β 1 ln X 1 + β 2 lnX 2 + β 3 lnX 3 + β 4 lnX 4 + e
Dimana :
Y = Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
X 1 = Pertumbuhan Ekonomi (Persen) X 2 = Jumlah Penduduk (Jiwa) X 3 = Inflasi X 4 = Upah Minimum Provinsi (Rupiah) β 0 = Konstanta β 1-4 = Koefisien regresi e = error term
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi  klasik yang terdiri  dari uji linieritas,  uji  normalitas,  uji  heteroskedastisitas,  uji  autokorelasi  dan  uji  multikolonieritas. Untuk  memudahkan  pengolahan  hasil  analisis  persamaan  regresi  yang  terbentuk,  maka dilakukan beberapa uji koefesien determinasi yang memiliki tujuan untuk mengukur seberapa berpengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Nilai  koefisien  determinasi yaitu  0  <  R 2 <  1.  Koefesien  determinasi  yang  mendekati  satu  artinya  variabel  bebas menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan  untuk  memprediksi variabel  terikat. Dalam  penggunaan R-Square menyesuaikan  banyaknya  variabel  bebas  yang  dimasukan dalam model, setiap penambahan variabel bebas dalam model harus meningkatkan R-Square
terlepas  dari  apakah  variabel  bebas  berpengaruh  signifikan  atau  tidak.  Berbeda  dengan R- Square ,  nilai adjusted  R-Square dapat  bertembah  atau  berkurang  ketika  ada  variabel  bebas dalam  model.  Oleh  karena  itu,  lebih  baik  menggunakan  nilai adjusted  R-Square untuk mengestimasi model regresi yang baik.
Tujuan  uji  statistik  F  yaitu  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013). Uji ini dilakukan pada taraf signifikansi 95% (α=5%) dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
a) Jika  nilai  F  hitung  >  nilai  F  tabel,  maka  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima,  yang  artinya masing-masing  variabel  independen  secara  bersama-sama  mempengaruhi  variabel dependen dengan rumus H 1 : β 0 ≠ β 1 ≠ β 2 ≠ β 3 ≠ 0.
b) Jika  nilai  F  hitung  <  nilai  F  tabel,  maka  H 0 diterima  dan  H 1 ditolak,  yang  artinya masing-masing variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan rumus H 0 = β 0 = β 1 = β 2 = β 3 = 0.
Uji  t  biasanya digunakan untuk  menunjukkan apakah variabel  bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2013). Uji ini dibuat pada taraf signifikansi 95% (α = 0,05%), dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
a) Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel, maka H 0 ditolak dan H 1 diterima, yang artinya variabel independen  berpengaruh  signifikan  secara  parsial  terhadap  variabel  dependen  dengan rumus H 1 : β 1 ≠ 0, H 1 : β 2 ≠ 0 dan H 1 : β 3 ≠ 0.
b) Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel, maka H 0 diterima dan H 1 ditolak, yang artinya variabel independen  berpengaruh  tidak  signifikan  secara  parsial  terhadap  variabel  dependen dengan rumus H 0 : β 1 = 0, H 0 : β 2 = 0 dan H 0 : β 3 = 0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  persamaan  regresi  yang dihasilkan memiliki ketepatan estimasi, konsistensi, dan tidak bias.

## Uji Linearitas
Model  dikatakan  linear  jika  X 2 hitung  (nxR 2 )  ≤  daripada  X 2 tabel  dengan  df  =  (n,α) (Suliyanto, 2011). Menurut hasil persamaan regresi pertama didapat R-Square sebesar 0.046 maka  nilai  X 2 yaitu  12  x  0.046  =  0.552  sedangkan  nilai  X 2 tabel  dengan df  :  0,05,12  yaitu
21.026. Karena X 2 hitung (0.552) < X 2 tabel (21.026) dari sini bisa disimpulkan bahwa model regresi yang benar yaitu linear.

## Uji Normalitas
Model  yang  diharapkan  yaitu  ketika  data  terdistribusi  secara  normal.  Uji  normalitas penelitian  ini  menggunakan  uji Kolmogorov-Smirniov ,  yaitu  uji  normalitas  yang menggunakan  fungsi  distribusi  kumulatif.  Residual  terstandar  berdistribusi  normal  ketika  t- hitung  <  t-tabel  atau  nilai  Sig  >  alpha  (Suliyanto,  2011).  Menurut  hasil  uji  diatas,  dapat diketahui bahwa Sig. ( 2-tailed ) yaitu 0.970 > 0.05. Maka H 0 tidak bisa ditolak yang artinya bahwa H 0 diterima. Hal ini artinya bahwa residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal.

## Uji Heteroskedastisitas
Model  regresi  dikatakan  baik  apabila  tidak  terjadi  heterokedastisitas  atau homokedastisitas.  Pada  salah  satu  metode  heterokedastisitas  adalah  metode  Glejser,    model memiliki  masalah  heterokedastisitas  dan  sebaliknya  ketika  variabel  independen  signifikan terhadap nilai absolute residualnya (Suliyanto, 2011). Menurut output diatas dapat dinyatakan bahwa nilai signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap absolute residual yaitu 0.993 > 0.05, variabel  jumlah  penduduk  terhadap absolute  residual yaitu  0.243  >  0.05,  variabel  inflasi terhadap absolute residual yaitu 0.640 > 0.05 dan variabel UMP terhadap absolute residual yaitu  0.843  >  0.05.  Dari  variabel  independen  yang  tidak  signifikan  terhadap  nilai  absolute residualnya sehingga dinyatakan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas pada model regresi. Maka model tersebut bisa digunakan dalam analisis dan penelitian dapat dilanjutkan.

## Uji Autokorelasi
Dalam  penelitian  ini,  pengujian  autokolerasi  dilakukan  dengan  menggunakan  metode Breusch-Godfrey (B-G test). Dari hasil model summary diatas dapat disimpulkan bahwa nilai R 2 yaitu 0.245. Nilai R 2 ini digunakan untuk menghitung X 2 hitung dengan formulasi X 2 = (n- p)xR 2 .  Apabila  nilai  X 2 hitung  <  X 2 tabel,  model  tidak  terdapat  masalah  autokorelasi  dan sebaliknya.  Singkatnya,  nilai  R 2 adalah  0.245.  Banyaknya  pengamatan  yaitu  12,  p  =  5, sehingga nilai X 2 hitung didapat yaitu 1.715, sedangkan X 2 tabel dengan df : (12, 0.05) yaitu 21.026.  Karena  nilai  X 2 hitung  adalah  (1.715)  <  X 2 tabel  (21.026),  sehingga  model  tidak terdapat  gejala  autokorelasi.  Maka  model  tersebut  dapat  digunakan  dalam  analisis  dan penelitian dapat dilanjutkan.

## Uji Multikolinearitas
Pada  penelitian  ini  untuk  menguji  apakah  model  regresi  memiliki  gejala multikolineritas dapat dilakukan dengan uji TOL ( Tolerance ) dan Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Apabila nilai VIF nya >  10,  maka  model  dikatakan  tidak  memiliki  masalah  multikolinearitas.  Berdasarkan  hasil pengujian  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  TOL  variabel  pertumbuhan  ekonomi  (X 1 )  yaitu sebesar  0.517,  nilai  TOL  variabel  jumlah  penduduk  (X 2 )  yaitu  sebesar  0.595,  nilai  TOL variabel inflasi (X 3 ) yaitu sebesar 0.546 dan nilai TOL variabel UMP (X 4 ) sebesar 0.265. Hal ini memperlihatkan bahwa variabel bebas (independen) yang memiliki nilai Tolerence lebih dari  0.10  yang  artinya  tidak  ada  korelasi  antar  variabel  independen  yang  nilainya  lebih  dari 95  persen.  Selanjutnya  dengan  melihat  tabel  VIF,  besaran  VIF  pada  pertumbuhan  ekonomi (X 1 ) sebesar 1.935, besaran VIF pada variabel jumlah penduduk (X 2 ) sebesar 1.682, besaran VIF  pada  variabel  inflasi  (X 3 )  sebesar  1.832  dan  besaran  VIF  pada  variabel  UMP  (X 4 ) sebesar 3.775. Hal ini juga memperlihatkan bahwa variabel independen memiliki nilai lebih kecil  (<)  dari  10  yang  dapat  dikatakan  bahwa  pada  model  regresi  yang  terbentuk  ini  tidak terjadi atau terbebas dari gejala multikolinearitas sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

## Uji Regresi
Analisis  ketergantungan  satu  atau  lebih  variabel  independen  terhadap  variabel dependen disebut dengan Analisis Regresi. Uji regresi terdiri dari regresi linier berganda dan liniersederhana.  Namun,  dalam  mengolah  data  penulis  menggunakan  uji  regresi  linear berganda  yang  tujuannya  untuk  mengetahui  seberapa  besar  variabel  bebas  mempengaruhi variabel terikat. Menurut output data yang telah dilakukan dengan alat analisis SPSS 20:
Tabel 1. Hasil Regresi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9.568 2.081 4.599 .002 Pertumbuhan Ekonomi -.281 .099 -.820 -2.841 .025 Jumlah Penduduk .078 .052 .404 1.501 .177 Inflasi -.039 .047 -.237 -.843 .427 Upah Minimum Provinsi -.588 .160 -1.481 -3.674 .008
a. Dependent Variable: Ln Tingkat Pengangguran Terbuka

## Pembahasan

## Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  di Sumatera Barat
Berdasarkan  persamaan  regresi  yang  diperoleh,  ditemukan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  pengangguran  terbuka  di Provinsi  Sumatera  Barat,  dimana  nilai  koefesiennya  sebesar  -0.281  dengan  tingkat signifikansi  0.025.  Persamaan  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  jika  pertumbuhan  ekonomi meningkat  sebesar  1%  maka  akan  menurunkan  tingkat  pengangguran  terbuka  di  Provinsi Sumatera  Barat  sebesar  0.281%.  Koefesien  bernilai  negatif  dan  signifikan  sesuai  dengan hipotesis awal dan teori untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mita Diyanti (2022) dengan hasil  penelitian  sebesar  -0.286263  dan  nilai  probabilitasnya  0.0000  artinya  pertumbuhan ekonomi naik 1% maka pengangguran turun sebesar 0.286263. Artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan  ekonomi  pada  suatu  daerah  itu  sedang  meningkat  yang  mengakibatkan pengangguran berkurang dikarenakan masyarkat yang terserap oleh lowongan pekerjaan yang tersedia.

## Pengaruh  Jumlah  Penduduk  terhadap  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  di  Sumatera Barat
Berdasarkan  persamaan  regresi  yang  diperoleh,  ditemukan  bahwa  jumlah  penduduk berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  tingkat  pengangguran  terbuka  di  Provinsi Sumatera Barat,  dimana  nilai  koefesiennya sebesar 0.078 dengan tingkat  signifikansi  0.177. Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa jika jumlah penduduk meningkat sebesar 1% maka akan  meningkatkan  tingkat  pengangguran  terbuka  di  Provinsi  Sumatera  Barat  sebesar 0.078%.  Koefesien  bernilai  positif  dan  tidak  signifikan  sesuai  dengan  hipotesis  awal  dan teori.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mita Diyanti (2022) dengan hasil penelitian sebesar 2.27E-06 dan nilai probabilitasnya 0.2085 lebih besar dari alpha 5%. Artinya variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada suatu daerah tidak mempengaruhi pengangguran dikarenakan terjadinya pertambahan penduduk seperti migrasi.

## Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Barat
Berdasarkan  persamaan  regresi  yang  diperoleh,  ditemukan  bahwa  inflasi  berpengaruh negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  tingkat  pengangguran  terbuka  di  Provinsi  Sumatera Barat, dimana nilai koefesiennya sebesar -0.039 dengan tingkat signifikansi 0.427. Persamaan tersebut  dapat  diartikan  bahwa  jika  inflasi  meningkat  sebesar  1%  maka  akan  menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0.039%. Koefesien bernilai negatif dan tidak signifikan sesuai dengan hipotesis awal dan teori.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mita Diyanti (2022) dengan hasil  penelitian  sebesar  -0.043471  dan  nilai  probabilitasnya  0.6903  lebih  besar  dari alpha 10%.  Artinya  variabel  inflasi  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengangguran.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  inflasi  tidak  mempengaruhi  pengangguran  karena  pada  suatu  kondisi inflasi akan meningkat tetapi tingkat penganggurannya bisa tetap.

## Pengaruh  Upah  Minimum  Provinsi  terhadap  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  di Sumatera Barat
Berdasarkan  persamaan  regresi  yang  diperoleh,  ditemukan  bahwa  upah  minimum provinsi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  pengangguran  terbuka  di Provinsi  Sumatera  Barat,  dimana  nilai  koefesiennya  sebesar  -0.558  dengan  tingkat signifikansi  0.008.  Persamaan  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  jika  pertumbuhan  ekonomi meningkat  sebesar  1%  maka  akan  menurunkan  tingkat  pengangguran  terbuka  di  Provinsi Sumatera  Barat  sebesar  0.558%.  Koefesien  bernilai  negatif  dan  signifikan  sesuai  dengan hipotesis awal dan teori untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mita Diyanti (2022) dengan hasil  penelitian  sebesar  -1.32E-06  dan  nilai  probabilitasnya  0.0683  lebih  kecil  dari alpha 10%.  Artinya  variabel  upah  minimum  provinsi  berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat pengangguran  dikarenakan  pada  saat  upah  naik  maka  akan  menjadi  motivasi  untuk masyarakat atau para angkatan kerja dalam bekerja dan jumlah pengangguran akan menurun.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  bab  terdahulu  dan  setelah  melakukan  uji  empiris  mengenai pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  jumlah  penduduk,  inflasi  dan  upah  minimum  provinsi
terhadap  tingkat  pengangguran  terbuka  di  Sumatera  Barat  tahun  2010-2021,  maka  dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:
1. Hasil  penelitian  menunjukkan  secara  simultan  bahwa  variabel  tingkat  pengangguran terbuka dapat dijelaskan oleh variabel independen terdiri dari pertumbuhan ekonomi, jumlah  penduduk,  inflasi  dan  upah  minimum  provinsi  sebesar  52.7  persen.  Secara parsial  terdapat  dua  variabel  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengangguran  terbuka sedangkan terdapat dua variabel tidak berpengaruh .
2. Pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat pengangguran  terbuka  di  Sumatera  Barat  artinya  semakin  meningkat  pertumbuhan ekonomi maka semakin menurun tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat.
3. Jumlah  penduduk  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat.
4. Inflasi  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  tingkat  pengangguran terbuka di Sumatera Barat.
5. Upah  minimum  provinsi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat pengangguran terbuka di  Sumatera Barat  artinya  semakin meningkat  upah minimum provinsi maka semakin menurun tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  maka  dapat  dikemukakan  saran  sebagai berikut:
1. Pertumbuhan  ekonomi,  berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  disarankan pemerintah  daerah  untuk  terus  memperhatikan  sektor  ekonomi  seperti  pertumbuhan ekonomi  yang  dapat  mengakibatkan  bertambahnya  lapangan  pekerjaan  sehingga kesempatan  kerja  akan  semakin  meningkat  dan  pengangguran  akan  turun.  Jenis pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan pengangguran terbuka  yang  mana  di  dalamnya  terdapat  jenis  masyarakat  yang  sedang  menyiapkan usaha  atau  sudah  mendapatkan  pekerjaan  tetapi  belum  memulai  untuk  bekerja. Sehingga  salah  satu  cara  yang  paling  cocok  untuk  mengatasi  ini  adalah  dengan  cara pemerintah  daerah  menekankan  pada  sektor  ekonomi  khususnya  informal  untuk mengatasi pengangguran yang ada di daerah tersebut.
2. Upah  Minimum  Provinsi,  pemerintah  daerah  di  Provinsi  Sumatera  Barat  seharusnya meningkatkan  upah  minimum  provinsi  agar  kesejahteraan  tenaga  kerja  dilihat  dari
tingkat  konsumsi  yang  semakin  meningkat  kemudian  pada  akhirnya  mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  menurunkan  angka  pengangguran  dan  pemerintah  daerah juga dapat mengatasi pengangguran dengan cara terus meningkatkan kualitas sumber daya  manusia  yang  ada,  contohnya  dengan  memberikan  bantuan  untuk  masyarakat kurang mampu agar dapat terus bersekolah dan mendapat pendidikan yang memadai untuk  dapat  bersaing  di  dunia  kerja  nanti  atau  dapat  menemukan  inovasi  untuk memulai usaha baru. Selain itu juga dapat dengan memperbaiki sarana dan prasarana agar pendidikan yang ada di  daerah tersebut  semakin  maju dan mampu  memberikan ilmu kepada masyarakat karena fasilitas yang ada memadai.
3. Kepada  peneliti  selanjutnya  untuk  meneliti  permasalahan  pengangguran  maka  dapat menambahkan  variabel-variabel  lain  sehingga  mampu  menjelasakan  secara  teoritis permasalahan  pengangguran  lebih  baik  lagi  dari  penelitian  ini.  Selain  menambah variabel,  peneliti  dapat  menambah  tahun  penelitian  yang  akan  diuji,  sehingga  dapat melihat trend data pada runtun waktu tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Alghofari,  Farid.  (2010). Analisis  Tingkat  Pengangguran  di  Indonesia  Tahun  1980-2007 . Universitas Diponegoro: Semarang.
Angga  Setyo  Darmawan  &  Mustika  Noor  Mifrahi.  (2022). Analisis  tingkat  pengangguran terbuka di Indonesia periode sebelum dan saat Pandemi Covid-19 . Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1 Issue 1, 2022: 111-118.
Badan Pusat Statistika. 2010-2021. Sumatera Barat Dalam Angka . Sumatera Barat: BPS.
Case,  Karl  E.  &  Fair.  Ray  C.  (2007). Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Jilid  1 .  Edisi  Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Case,  Karl  E  &  Fair.  Ray  C.  (2007). Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Jilid  2 .  Edisi  Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Dian Priastiwi & Herniwati Retno Handayani. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi  Jawa  Tengah .  Diponegoro  Journal  Of  Economics  Volume  1,  Nomor  1, Tahun 2019, Hal. 159.
Diyanti  Mita.  (2022). Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Inflasi,  Upah/UMR,  dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Enam Kota SBH Jawa Tengah Tahun  2014-2020 .  Skripsi:  Prodi  Ilmu  Ekonomi  Fakultas  Bisnis  Dan  Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
Ernawaningtyas  Liya.  (2021). Analisis  Pengaruh  PDRB,  Pendidikan  dan  UMP  Terhadap Pengangguran  di  Provinsi  Pulau Jawa Tahun 2011-2019 . Skripsi: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Gilarso, T. (2002). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro . Yogyakarta: Kanisius.
Gregory, Mankiw N. (2000). Teori Ekonomi Makro (Terjemahan) . Edisi Keempat. Jakarta : Erlangga.
Hartono, Tony. (2006). Mekanisme Ekonomi: Dalam Konteks Ekonomi Indonesia . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Hidayati,  Amalia  Nuril  &  Eka  Cahya.  (2022). Pengaruh  Upah,  Inflasi,  Pertumbuhan Penduduk  terhadap  Tingkat  Pengangguran  di  Kabupaten  Tulungagung .  Jurnal: Ekonomika.
Iswanto,  Dyan  Ari.  (2010). Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pengangguran  Validitas  Hukum OKUN di Indonesia . Skripsi Sarjana Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang.
Jhingan,  M.L.  (1993). Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Kauffman,  Bruce  E  &  Julie  L.  Hotchkiss.  (1999). The  Economics  of  Labor  Markets . Yogyakarta: BPFE UGM.
Kuncoro,  Mudrajad.  (1997). Ekonomika  Pembangunan:  Teori,  Masalah,  dan  Kebijakan . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Kuncoro,  Mudrajad.  (2013). Mudah  Memahami  dan  Menganalisis:  Indikator  Ekonomi . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Lincon, Arsyad. (1992). Ekonomi Pembangunan . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mankiw,  Gregory  N.  (2003). Teori  Makro  Ekonomi  Terjemahan .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Mankiw,  Gregory  N.  (2006). Principles  of  Economics:  Pengantar  Ekonomi  Mikro .  Jakarta: Erlangga.
Mita  Datanti.  (2022). Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Inflasi,  Upah/UMR,  dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Enam Kota SBH Jawa Tengah Tahun  2014-2020 .  Fakultas  Bisnis  dan  Ekonomika  Universitas  Islam  Indonesia: Yogyakarta.
Murni, Asfia. (2006). Ekonomi Makro . Jakarta: PT Refika Aditama.
Mustika,  Agustina  CD.  (2010). Analisis  Tingkat  Pengangguran  dan  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhinya di Kota Semarang . Skripsi UNDIP: Semarang.
Nanga,  Muana.  (2001). Makro  Ekonomi  Teori,  Masalah  dan  Kebijakan .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Noor,  H.F.  (2015). Ekonomi  Publik:  Ekonomi  untuk  Kesejahteraan  Rakyat .  Jakarta:  PT. Indeks.
Noor,  Juliansyah.  (2011). Metode  Penelitian:  Skripsi,  Tesis,  Disertasi,  dan  Karya  Ilmiah . Jakarta: Kencana.
Putong Iskandar. (2009). Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro . Ghalia Indonesia. Rahardja. Prathama.
Qadri,  Nur  Fitria.  (2019). Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Upah  Terhadap  Tingkat Pengangguran  di  Kabupaten  Gowa .  Skripsi:  Ilmu  Ekonomi  Studi  Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
Sadono,  Sukirno.  (2006). Ekonomi  Pembangunan:  Proses,  Masalah,  dan  Dasar  Kebijakan . Jakarta: Prenada Media Group.
Samuelso, Paul A. & Nordbaus, William D. (1993). Mikro Ekonomi . Keempat Belas. Jakarta: Erlangga.
Santoso, Singgih. (2010). Statistika Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Saputri  Adelia.  (2019). Pengaruh  Jumlah  Penduduk,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Upah Minimum  Terhadap  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  Dalam  Perspektif  Ekonomi Islam .  Skripsi:  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam  Universitas  Islam  Negeri  Raden Intan Lampung.
Setiawan,  Marcelinus  Candra  (2005). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Jumlah Pengangguran  di  Indonesia  Tahun  1983-2003 .  Skripsi  SI.  FKIP  Universitas  Sanata Dharma: tidak diterbitkan.
Setyowati,  Endang.  (2011). Model  Dinamis  Pertumbuhan  Ekonomi,  Inflasi,  dan Pengangguran di Indonesia . Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 5, (3), 221-235.
Siregar,  Syofian.  (2013). Statistika  Parametrik  Untuk  Penelitian  Kuantitatif  Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17 . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sukirno, Sadano. (2004). Mikro Ekonomi: Teori Pengantar . Jakarta: PT RajaGrafindo.
Todaro,  Michael  P.  (2003). Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga .  Edisi  Kesebelas. Jakarta: Erlangga.
Todaro, Michael P. (2011). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga . Jakarta: Erlangga.
Widarjono,  Agus.  (2013). Ekonometrika:  Pengantar  dan  Aplikasinya .  Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.