## MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUATU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULONPROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Oleh
Dedhy Guntoro
Institut Pemerintahan Dalam Negeri dedguns2013@gmail.com

## Abstract
T his research is conducted with basis of improvement in making participation development planning based on Joint Circular Letter between Ministry of Internal Affair and Ministry of National Development Planning, Head of National Development Planning No. 259/M. PPN/I/2005,050/166/SJ.20 th January, 2005. An effort to implement participial local development needs planning which involving society or participial. One aspect and coordination of planning discussion, other are there should be no dominant stakeholders and there is no proposal shift derives from society, especially from village level. So people interest is emphasized.
Aims of the research are to describe, analyze and interpret mechanism and coordination of participial development planning discussion conducted by Local Government of Kulonprogo Regency, part elite in participation development planning discussion and Supporting and inhibiting factors in the planning process.
Method of the Research is qualitative and descriptive. Data are taken from informants and documentation releted with mechanism and coordination of participial development planning discussion. Data analysis used in this research is interactive model analysis by reducing and presenting data and drawing conclusion.
Result of the research showed that participial development planning in Kulonprogo Regency is based on participial planning system incorporating top-down and bottom-up systems and are integrated with Village Society Participial Development Planning Method done by Kulonprogo Government from village, Subdistrict to regency level through coordination forum – village Development Planning Discussion, Subdistrict Development/Regency Development coordination Meeting. Every forum is implemented with participial and democratic activities. Government gives freedom for people as participants to reveal their aspiration, to determine the needed activities. All pariticipants in the coordination discuss and agree activities including deciding assessment criteria for the activities as indicator of priority scale assessment.
Factor supporting the participial development planning are (1) society who have capacity to comprehend about their needs and problems and they are able to participate and give information in local development planning, and (2) the existence of development cadre in the village level. Inhibition factors are (1) there is no functional government apparatus in planning sector, (2) limiting fund for processing participial development planning, and (3) there in no regulation about participant in coordination forum.
Keywords: participial, development planning, top-down and bottom-up systems

## Abstrak
P enelitian ini dilakukan atas dasar perkembangan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif berdasarkan Surat Edaran Bersama antara Mendagri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas No.259/M.PPN/I/2005, 050/166/SJ Tanggal 20 Januari 2005. Dalam upaya melaksanakan pembangunan daerah yang partisipatif diperlukan adanya suatu perencanaan yang banyak melibatkan masyarakat atau partisipatif. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang partisipatif adalah mekanisme dan koordinasi dari musyawarah perencanaan tersebut, serta tidak adanya stakeholder yang dominan dan tidak adanya pergeseran usulan yang datangnya dari masyarakat terutama dari tingkat desa.  Jadi kepentingan masyarakatlah yang diutamakan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan tentang mekanisme dan koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo, peran elite yang paling dominan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses perencanaannya.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan dan dokumen yang berkaitan dengan mekanisme dan koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik simpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Kulonprogo didasarkan pada sistem perencanaan partisipatif yang menggabungkan antara sistem top-down dan bottom-up serta memadukan dengan metode Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai pada tingkat kabupaten melalui forum koordinasi, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab)/rakorbang kabupaten. Setiap forum dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang partisipatif dan demokratis. Pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat sebagai peserta untuk menyampaikan aspirasi untuk menetapkan kegiatan yang dibutuhkan. Kegiatan dalam koordinasi disepakati seluruh peserta termasuk penetapan kriteria penilaian kegiatan sebagai indikator penilaian skala prioritas.
Faktor yang pendukung dari perencanaan pembangunan partisipatif ini adalah: 1) masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengetahui tentang kebutuhan dan permasalahannya serta dapat berperan serta dalam memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, dan 2) adanya kader penggerak pembangunan di tingkat desa.  Faktor penghambat dapat ditemukan adanya, yaitu 1) belum ada aparatur pemerintah fungsional di bidang perencanaan, 2) terbatasnya dana untuk proses perencanaan pembangunan partisipatif, dan 3) tidak adanya ketentuan mengenai peserta forum koordinasi.
Kata kunci: partisipasi, perencanaan pembangunan, sistem top-down and bottom-up

## PENDAHULUAN
P eranan pemerintah pada awal-awal pembangunan sangatlah dominan, karena sistem pemerintahannya sangat sentralistis. Kebijakan pembangunan lebih bersifat top down termasuk dalam penyusunan perencanaan. Dalam perjalanannya kebijakan ini memasung prakarsa dan kreativitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan termasuk dalam penyusunan/ musyawarah perencanaan pembangunan.
Namun selaras dengan perkembangan zaman dan memasuki era reformasi serta dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Dedhy Guntoro: Musrenbang suatu Pemberdayaan Masyarakat ....
Pemerintahan Daerah. di sini tercantum secara tegas kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.  Pemberdayaan yang dilakukan haruslah melibatkan tiga komponen, yaitu: Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat di dalam setiap kegiatan pembangunan termasuk dalam musyawarah perencanaan pembangunan.
Pemberdayaan atau empowerment merupakan salah satu strategi atau paradigma pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan termasuk kegiatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif. Paradigma pembangunan masyarakat berupaya untuk mengubah kondisi yang serba sentralistis ke situasi yang lebih otonom dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri (Loekman Soetrisno,1995).
Seiring bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan (governance system) yang semula sentralistis ke desentralistis dan pemberian otonomi yang luas kepada daerah Kabupaten/Kota, maka akan berimplikasikan terhadap pembaharuan sistem perencanaan. Untuk mengadakan pembaharuan tersebut dikeluarkan Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta dijabarkan dalam Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas No. 259/M. PPN/I/2005, 050/166/SJ/2005 Tanggal 20 Januari 2005 tentang pelaksanaan Musrenbang.
Perubahan atau penyesuaian sistem perencanaan tersebut harus mengadopsi nilai-nilai baru yang dituntut masyarakat seperti pemberdayaan, pemerataan, demokratik desentralistis, akuntabel, transparan dan partisipatif.
Kabupaten Kulonprogo telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, tetapi baru pada tingkat desa dan kecamatan, setelah itu barulah melaksanakan Musrenbangkab yang partisipatif. Namun secara umum dalam tataran implementasinya model masih diragukan efektivitasnya. Pendapat ini bisa dipahami, jika dikaitkan dengan fakta sebagaimana diungkapkan Rondinelli (1920: 122), bahwa hanya seperti proyek pembangunan perdesaan yang dibiayai UNDP melibatkan penduduk setempat dan kurang dari seperempat keseluruhan proyek yang mengundang partisipasi masyarakat berjalan dengan efektif, bahkan hampir tidak ada proyek yang memberikan kesempatan bagi kelompok sasaran untuk ikut dalam evaluasi.
Seperti halnya di Kabupaten Kulonprogo, perencanaan pembangunan yang diproses secara partisipatif sebagai bagian dari mekanisme tahunan perencanaan pembangunan ternyata juga tidak bisa terhindar dari permasalahan-permasalahan sebagai dikemukakan oleh pakar tersebut di atas. Akibatnya perencanaan ini hanya diterapkan bagi pembangunan di tingkat desa.
Melihat kenyataan tersebut, maka model perencanaan pembangunan partisipatif menarik untuk dikaji dengan menyoroti mekanisme, koordinasi, peran stakeholder serta permasalahan dan pendukung dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang partisipatif.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Paradigma Administrasi Publik
Menurut Mustopadidjaya (1988: 3), mengartikan paradigma sebagai ”teori dasar” atau cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu dan berisikan teori pokok, konsep metodologi atau cara pendekatan yang dapat digunakan para teoretis dan praktisi dalam menanggapi sesuatu permasalahan baik dalam kaitan
pengembangan ilmu maupun dalam upaya pemecahan bagi kemajuan hidup dan kehidupan kemanusiaan.
Sementara itu, pendapat yang hampir sama juga ditafsirkan oleh Hadad (dalam Zauhar, 1996: 40), bahwa paradigma diartikan sebagai prestasi ilmiah yang diakui secara universal sehingga untuk suatu jangka waktu tertentu menjadi suatu model permasalahan dan pola pemecahan bagi praktisi.

## Paradigma Pembangunan
Ada lima paradigma pembangunan yang mendasari proses pelaksanaan pembangunan dalam suatu negara, yaitu pertumbuhan, yang menekankan pada tricle down effect dan teori pertumbuhan (Rostow): walfare state, yang menekankan pada redistribution with grow/basic need (Chenery): neo ekonomi, yang menekan pada ekonomi yang mementingkan rakyat kecil (UI Hal. Seer); structuralize , yang menekankan pada kondisi keterbelakangan yang disebabkan struktur ekonomi (Frank, Dos Santos) dan humanizing , yang menekankan pada wawasan manusia (Gouler, Korten), (Tjokrowinoto,1996),
Ada dua pandangan dalam konteks pembangunan berwawasan manusia, yaitu: Pertama, Production Centered Development yang lebih menempatkan manusia sebagai instrumen atau objek dalam pembangunan.
Kedua, People Centered Development/
Human Centered Development yang menekankan pentingnya kemampuan manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia (Korten, 1988: Tjokrowinoto).

## Pembangunan
Pada awalnya pembangunan difokuskan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun pada hakikatnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial kumulatif dengan ekonomi dan demokrasi politik. Kegiatan pembangunan nerupakan suatu proses yang saling terkait, terjadi dalam lingkaran sebab akibat kumulatif atau ”circular cumulative causation” (Gunar Myrdal, Supriatna, 2000).

## Perencanaan
Menurut Munandar (1997: 1) rencana ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.
Sementara  itu  Syafiie,  et  al.  (1999:  75) mengemukakan bahwa perencanaan dapat diuraikan sebagai penentuan tindakan untuk waktu yang akan datang, dan jika perencanaan itu kita perlukan lebih metodis, maka kita dapat menguraikannya dengan pengoordinasian kegiatan-kegiatan yang akan datang pada waktunya. Lebih lanjut Soekartawi (1990: 4) mengatakan bahwa pelaksanaan perancangan pembuatan perencanaan itu pada dasarnya adalah mengambil suatu kebijakan ( policy ) dengan mempertimbangkan: 1)   perencanaan berarti memilih berbagai alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada yang didasarkan pada aspek skala prioritas, 2) perencanaan berarti pula alokasi sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya alam atau sumber daya manusia,
3)   perencanaan mengandung arti rumusan yang sistematis yang didasarkan pada kepentingan masyarakat banyak,
4)   perencanaan juga menyangkut masalah tujuan atau sasaran tertentu yang harus dicapai, dan
5)   perencanaan juga dapat diartikan atau dikaitkan dengan kepentingan masa depan.

## Pendekatan Perencanaan Pemba­ ngunan
Perencanaan pembangunan diartikan oleh Riyadi (2004: 7), sebagai suatu proses
Dedhy Guntoro: Musrenbang suatu Pemberdayaan Masyarakat ....
perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/ aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.
Perlunya suatu perencanaan itu dilakukan menurut Abe (2005: 50), didasarkan pada dua dalih, yaitu: Pertama , adanya suatu kebutuhan (mendesak), untuk menjalankan agenda pembangunan dengan secara maksimal, tepat dan hemat, dalam menggunakan sumber-sumber yang ada. Kedua , adanya kebutuhan untuk mentransformasikan masyarakat, yang harus dipandang bukan sebagai gerak tambal sulam melainkan sebuah proses yang di dalamnya memuat kejadian-kejadian, mengubah tatanan lama dengan tatanan baru.
Aspek perencanaan yang dikaitkan dengan pembangunan oleh Soekartawi (1990:  24),  dapat  diklasifikasikan  menjadi dua topik utama, yaitu: a) Perencanaan sebagai “alat” dari pembangunan; dan b) pembangunan sebagai tolok ukur dari berhasil-tidaknya pembangunan tersebut.
Dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, Tjokroamidjojo (1995: 49) memberikan sembilan ciri bagi perencanaan pembangunan. Kesembilan ciri tersebut adalah sebagai berikut.
a) Dicerminkan dalam suatu usaha peningkatan produksi nasional.
b) Berorientasi pada pendapatan per kapita, yang merupakan kelanjutan dari ciri pertama.
c)  Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.
D)  Usaha untuk perluasan kesempatan kerja. e)  Mempunyai kecenderungan pada usaha untuk pemerataan pembangunan.
f)  Usaha pembinaan kepada lembaga-lem- baga ekonomi masyarakat yang menun- jang kegiatan-kegiatan pembangunan.
g)  Mengarah pada kemampuan pemba- ngunan secara bertahap didasarkan pada kemampuan nasional.
h)  Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.
i)   Merupakan tujuan pembangunan yang fundamental ideal atau bersifat jangka panjang.
Secara hierarki, prosedur perencanaan itu dilakukan atas dasar prinsip top-down planning dan bottom-up planning . Dalam suatu negara top-down planning dilakukan oleh pemerintah pusat yang selanjutnya dituangkan dalam perencanaan di tingkat daerah. Sementara itu bottom-up planning dilakukan melalui usulan rencana dari daerah yang kemudian dituangkan dalam perencanaan pusat, sehingga pada dasarnya dengan prinsip ini rencana daerah menjadi rencana pusat.
Selain itu, dalam melakukan perencanaan juga mempunyai tahapan-tahapan yang harus dilalui. Menurut Abe (2005: 77), tahap-tahap dalam perencanaan pembangunan adalah penyelidikan, perumusan, menentukan tujuan dan  target,  mengidentifikasi  sumber  daya (daya dukung), merumuskan rencana kerja, dan menentukan anggaran ( budget ) yang hendak digunakan dalam realisasi rencana.
Dalam perencanaan pembangunan perlu diperhatikan unsur-unsur pokok sebagaima- na diungkapkan oleh Tjokroamidjojo (1995), secara umum adalah sebagai berikut.
a)   Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan, yang merupakan unsur dasar daripada seluruh rencana yang kemudian dituangkan dalam unsur- unsur pokok lainnya. Salah satunya adalah penetapan tujuan-tujuan rencana.
b)  Kerangka rencana, yang biasa juga disebut dengan kerangka makro, yang menghubungkan berbagai variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut. c)   Perkiraan sumber-sumber pembangun- an, yang sering kali merupakan bagian dari penelaahan kerangka makro renca- na.
D)   Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten. Berbagai kebijakan perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan di mana kebijakan-kebijakan tersebut harus serasi dan konsisten. Antara lain, yaitu  kebijakan  fiskal,  penganggaran, moneter, harga serta kebijakan lainnya.
e)   Program investasi, yang perlu dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan sasaran-sasaran rencana. Penyusunan di sini perlu dilakukan secara seksama dan dilakukan berdasar perencanaan yang lebih operasional. Dalam penyusunan program investasi dan sasaran rencana pembangunan diserasikan dengan kemungkinan pembiayaan yang wajar. f) Administrasi pembangunan. Salah satu segi penting perencanaan adalah pelaksanaan rencana, dan untuk itu diperlukan administrasi negara yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam hal ini perlu penelaahan terhadap mekanisme dan kelembagaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

## Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary (Pranarka dan Prijono,
1996), kata empower mengandung dua arti,
Pertama, to give power or authority atau diartikan sebagai pemberian kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, Kedua, to give ability to or enable diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau
keberdayaan. Sementara itu, pemberdayaan dari Cook dan Macaulay (1997) lebih memandang masyarakat sebagai subjek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali kaku dan memberi orang tersebut dengan kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan dan tindakannya.

## Partisipasi
Partisipasi dalam implementasi kebijakan ada beberapa macam. Nelson sebagaimana dikutip oleh Ndraha (1987: 102) menyebut dua macam partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang disebut partisipasi horizontal, dan partisipasi yang dilakukan antara atasan dan bawahan, antara klien dengan patron atau antara masyarakat secara keseluruhan dengan pemerintah yang diberi nama partisipasi vertikal.

## Perencanaan Partisipatif
Menurut Abe (2005: 77) tahap-tahap dalam partisipasi dalam pembangunan adalah penyelidikan, perumusan, menentukan tujuan  dan  target,  mengidentifikasikan sumber daya, merumuskan rencana kerja, dan menentukan anggaran yang hendak digunakan dalam realisasi rencana. Adapun perencanaan partisipatif, yaitu perencanaan yang disusun bersama masyarakat dan perencanaan yang disusun melalui mekanisme perwakilan, dalam format perencanaan ini, masyarakat perlu melakukan dua hal, yaitu mengorganisir perencanaan setempat dan melakukan tekanan simpatik pada parlemen dan eksekutif.

## Mekanisme Perencanaan Pembangun­ an Partisipatif
Proses b ottom-up , merupakan proses konsultasi di mana tingkat pemerintahan menyusun draft proposal pembangunan tahunan berdasarkan proposal yang
Dedhy Guntoro: Musrenbang suatu Pemberdayaan Masyarakat ....
diajukan oleh tingkat pemerintahan di bawahnya. Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas No. 259/M. PPN/I/2005, 050/166/SJ Tanggal 20 Januari 2005, bahwa proses perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan melalui tahapan dari tingkat yang paling rendah, yaitu
1.  Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes),
2.  Musrenbang kecamatan,
3.  Musrenbang kabupaten.
Unsur-unsur dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, selain dari unsur- unsur perencanaan pembangunan, juga perlu diperhatikan hal-hal sebagaimana diungkapkan Kuncoro (2004: 46) berikut.
1.  Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis 2.  Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik bagi secara nasional.
3.  Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah

## Koordinasi dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Menurut Bratakusumah (2004: 310- 313) Koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas- aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, Dalam pelaksanaannya koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai evaluasinya.

## Teori Elit
Elit menurut Etzoni (dalam Keller, 1995: 3) adalah kelompok aktor yang mempunyai
kekuasaan, sedangkan Pareto menyatakan elit adalah mereka yang dapat menjangkau pusat kekuasaan dan merupakan orang- orang yang berhasil dan terbaik. Pareto juga mengklasifikasikan elit ada dua, yaitu elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non-governing elite).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.
Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi. Sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentang an antara dua keadaan atau lebih, hubungan antarvariabel yang timbul, perbedaan antarfakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

## Fokus Penelitian
Fokus dalam penelitian ini adalah:
(a)  Mekanisme perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian tanaman pangan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kulonprogo
(b) Koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian tanaman pangan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kulonprogo. di sini, peneliti melihat lebih jauh tentang koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proses perencanaan, meliputi:
-   Bentuk koordinasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi;
-)   Kegiatan dalam koordinasi;
(c) Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses perencanaan.

## Lokasi dan Situs Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih bertempat di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Situs dalam penelitian ini adalah Kantor
Bappeda, kantor Dinas Kependudukan,
Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Camat Temon serta Kantor desa Sindutan di Kabupaten Kulonprogo.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, dokumen, serta tempat peristiwa. Teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi.

## Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif. Menurut Hubermen dan Miles dalam Faisal (2003), dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu reduksi, sajikan data, dan penarikan simpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Partisipatif
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo pada dasarnya melaksanakan sistem perencanaan partisipatif yang menggabungkan antara sistem top-down planning dan bottom- up planning . Sebagaimana dikemukakan oleh Kuncoro (2004: 58) bahwa sistem perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan top-down
dan bottom-up akan menjamin adanya keseimbangan-keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dengan digunakannya kedua pendekatan tersebut maka perencanaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam rangka pembangunan daerah yang partisipatif mempunyai potensi untuk dapat memberikan hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Pertama, prosedur top-down merupakan prosedur untuk memberikan batasan terhadap perencanaan pembangunan dalam yang sesuai dengan renstra kabupaten. Pendekatan top-down dalam perencanaan masih sangat diperlukan. Hal ini mengingat bahwa dengan keterlibatan masyarakat luas dalam perencanaan pembangunan akan menimbulkan banyaknya kebutuhan kegiatan pembangunan yang bermacam-macam, dan apabila dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat tidak diberikan batasan sebagaimana dimaksud di atas maka dimungkinkan sekali bahwa kegiatan yang direncanakan untuk pembangunan sangat melebar dan bahkan tidak terarah. Kondisi tersebut juga didukung oleh Kumorotomo (1992: 118) yang mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki keinginan yang berbeda hingga sukar untuk memenuhi semuanya sekaligus. Kedua, prosedur bottom-up merupakan prosedur terhadap perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkret masyarakat dan dalam proses penyusunannya benar-benar melibatkan masyarakat.
Dalam kerangka pembangunan daerah dikatakan oleh Riyadi (2003: 309) bahwa kegiatan perencanaan seyogianya dimulai dengan menemukenali potensi dan kebutuhan dari masyarakat penerima manfaat dan penanggung risiko. Melalui
Dedhy Guntoro: Musrenbang suatu Pemberdayaan Masyarakat ....
prosedur bottom-up ini, maka apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat, yang dalam konteks ini masyarakat dapat diketahui melalui musyawarah atau koordinasi pada tingkat pemerintah paling rendah yang selanjutnya diajukan atau diusulkan kepada pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya. Mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten.
Ketiga, mekanisme  musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Kulonprogo juga menghasilkan produk berupa Renja SKPD, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## Koordinasi dalam Musyawarah Peren­ canaan Pembangunan Partisipatif
Pembangunan daerah yang partisipatif pada hakikatnya akan melibatkan berbagai pihak/unsur yang berbeda fungsi dan peranan. Dengan adanya perbedaan maka diperlukan adanya koordinasi. Koordinasi, dikemukakan oleh Riyadi (2004: 310) bahwa koordinasi pembangunan merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan partisipatif dilakukan oleh seluruh dinas/instansi di Kabupaten Kulonprogo melalui forum Musrenbang yang dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten. Hasil forum Musrenbang ini selanjutnya dikoordinasikan dengan berbagai instansi dan dinas atau dipaduserasikan dengan usulan dari dinas instansi se-Kabupaten Kulonprogo. Dari berbagai musyawarah dan koordinasi dalam perencanaan pembangunan partisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, berdasarkan data yang ada dapat dianalisis bahwa pada dasarnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah
partisipatif sudah dilaksanakan dengan baik mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai pada tingkat kabupaten.
Dikemukakan oleh Abe (2005: 23) bahwa siapa-siapa yang terlibat dan dilibatkan dalam proses perencanaan menjadi hal yang sangat penting sekaligus sebagai penentu kualitas dari perencanaan yang disusun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam perencanaan dan proses perencanaan, pihak atau peserta yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan sangat menentukan dari kualitas perencanaan tersebut. Dengan melalui Rakorbang partisipatif maka masyarakat bisa turut dilibatkan dalam perencanaan pembangunan sampai pada tingkat yang paling tinggi, yaitu pada tingkat kabupaten. Dengan keterlibatan tersebut maka kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga dapat diinventarisir dan diketahui oleh pemerintah pada tingkat kabupaten secara langsung, walaupun jumlah peserta yang terlibat dalam Rakorbang/ Musrenbang partisipatif ini belum cukup memadai. Mengingat kondisi wilayah Kabupaten Kulonprogo yang cukup luas, yaitu terdiri dari dua belas kecamatan dan 88 desa, maka dengan jumlah peserta yang terlibat dalam Rakorbang/Musrenbang partisipatif sebanyak empat puluh orang tersebut sangatlah belum cukup untuk mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kulonprogo.
Perencanaan bottom-up yang merupakan prosedur yang benar-benar melibatkan masyarakat, berdasarkan dokumen-dokumen yang Penulis peroleh, dapat dikatakan bahwa dengan keterbatasan dana maka pihak yang dilibatkan belum mencukupi. Hal ini ditunjukkan dengan: 1) masyarakat hanya dilibatkan pada tingkat Musrenbangdes dan tidak terlibat lagi pada koordinasi tingkat kecamatan dan kabupaten, dan 2) peserta yang merupakan unsur masyarakat desa dibagi dalam tiga bidang pembangunan baik pada forum Musrenbangkec maupun Musrenbangkab.

## Peran Elit yang Dominan dalam Musya warah Perencanaan Pembangu­ nan Partisipatif
Peran elit yang paling dominan dalam proses mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif bai di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten memang ada tetapi karena kebijakan dan kearifan dari pemimpin setempat baik lurah, camat maupun bupati serta para pemandu yang selalu bersifat arif dan selalu memberikan kesempatan yang sama pada semua peserta, sehingga tidak ada yang sangat dominan, semua berperan sesuai dengan porsinya.

## Faktor Pendukung
Perencanaan pembangunan daerah partisipatif di Kabupaten Kulonprogo mempunyai peluang untuk dapat dilaksanakan dengan baik karena mempunyai faktor pendukung. Menurut Riyadi (2004: 15), sebagaimana telah dikemukakan pada bab kajian pustaka, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu faktor lingkungan, faktor sumber daya manusia, faktor sistem yang digunakan, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, dan faktor pendanaan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh menyatakan bahwa faktor pendukung dari perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Kulonprogo adalah sumber daya manusia yang sangat potensial, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengetahui tentang kebutuhan dan permasalahan serta dapat berperan serta dalam memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan partisipatif. Selain masyarakat tersebut, Kabupaten Kulonprogo juga memiliki kader penggerak pembangunan desa yang telah nyata mampu mengelola dana bergulir block grant sebesar 500 juta rupiah untuk pembangunan desa.

## Faktor Penghambat
Sebagaimana informasi dan data yang ada dapat diinterpretasikan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dapat ditemukan adanya faktor penghambat sebagai berikut.
Pertama , belum dimilikinya sumber daya aparatur pemerintah fungsional dalam bidang perencanaan. Dalam perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, maka diperlukan adanya kemampuan dari sumber daya aparatur pemerintah untuk dapat menghasilkan suatu perencanaan yang baik. Tidak dimilikinya aparat fungsional perencana akan menimbulkan keraguan dan ketidakpastian dalam memberikan prediksi termasuk prediksi tentang kemampuan sumber dana pembiayaan terhadap kegiatan.
Kedua, terbatasnya dana yang disediakan untuk proses perencanaan pembangunan bidang pertanian sehingga pihak yang dilibatkan masih belum ideal karena tidak semua unsur masyarakat dapat dilibatkan dalam forum koordinasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Riyadi (2004: 15) bahwa salah satu faktor yang memengaruhi dalam perencanaan pembangunan adalah faktor pendanaan. Dengan kondisi keuangan, yaitu keterbatasan dana untuk proses perencanaan pembangunan ini, maka akan sangat menghambat bagi perencanaan itu sendiri. Hal tersebut wajar karena biaya untuk melaksanakan perencanaan memang sangat diperlukan. Untuk mencapai suatu hasil yang baik tentunya memerlukan biaya yang besar pula. Sehubungan dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo merupakan perencanaan yang partisipatif, maka sudah pasti hal ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar.
Peserta yang terlibat dalam forum koordinasi baik Musrenbang maupun forum koordinasi yang dilaksanakan secara menyeluruh masih sangat minim
Dedhy Guntoro: Musrenbang suatu Pemberdayaan Masyarakat ....
dan belum dapat mewakili seluruh lapisan masyarakat. Pada forum Musrenbang, pihak yang terlibat dari berbagai unsur masyarakat belum nampak adanya unsur yang mewakili desanya. Dan yang ada hanyalah organisasi yang sudah melembaga yang berada pada tingkat kabupaten. Sementara itu, pada forum Musrenbangkec dan Musrenbangkab unsur-unsur dari desa yang terlibat dalam forum koordinasi ini tidak semuanya mewakili dalam pembahasan perencanaan pembangunan semua bidang. Dari unsur-unsur yang ada masih harus dibagi lagi menjadi tiga kelompok yang masing-masing membahas pada 1 (satu) bidang pembangunan. Pada forum Musrenbangkab, unsur dari desa yang terlibat dalam pembahasan perencanaan pembangunan hanya sebanyak 29 lurah dan 29 BPD. Dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Kulonprogo, yaitu sebanyak 88 desa, maka masing-masing unsur dari desa yang turut membahas dalam perencanaan pembangunan ini sangat kurang karena desa yang terwakili hanya sebanyak sepertiga (33%).
Menurut Siahaan (2002) bahwa pembangunan kota ke depan harus membuat masyarakat makin mampu membaca peluang dari keadaan (kesempatan dan dan tantangan yang berlaku). Peluang ini kemudian harus mampu ditransformasikan menjadi rencana tindak yang nyata ( action plan ) dengan melibatkan makin luas stakeholder kota.
Dapat dikatakan bahwa sebenarnya dalam perencanaan pembangunan harus secara nyata melibatkan seluruh masyarakat luas. Dengan demikian dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Kulonprogo seharusnya melibatkan unsur masyarakat yang semakin luas.
Ketiga, tidak adanya ketentuan mengenai peserta forum koordinasi. Peserta dalam forum koordinasi perencanaan pembangunan merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keputusan. Dikatakan oleh Riyadi (2004:
311) bahwa koordinasi merupakan alat untuk menyatupadukan fungsi dan peran yang berbeda, agar terjalin suatu kerja sama yang baik, efektif, dan efisien sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Dari sini dapat dilihat bahwa peserta koordinasi akan mengetahui segala kegiatan yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat daerah. Oleh karena itu apabila seseorang tidak ikut dalam suatu forum koordinasi, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut tidak akan mengetahui apa yang menjadi keputusan dalam forum koordinasi tersebut.
Berdasarkan informasi yang ada, selain tidak diatur tentang persyaratan peserta dalam Musrenbang, peserta yang hadir dalam forum koordinasi di tingkat desa maupun tingkat kecamatan tidak diinformasikan/ dilaporkan pada Bappeda Kabupaten Kulonprogo sebagai penanggung jawab kegiatan. Dengan demikian informasi yang berkaitan dengan peserta yang hadir pada forum koordinasi baik pada tingkat desa maupun tingkat kecamatan, tidak tersedia di tingkat kabupaten. Kemungkinan besar peserta Musrenbang tidak terlibat dalam forum koordinasi baik pada tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Dengan kondisi seperti ini maka menjadi hambatan bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Kulonprogo karena kegiatan yang semula merupakan kegiatan penting menjadi kurang penting bahkan tidak penting bagi peserta yang terlibat pada Musrenbang karena merupakan peserta baru dalam pembahasan dan tidak mengetahui secara pasti tentang kebutuhan masyarakat sebagaimana telah dibahas dalam forum koordinasi sebelumnya.

## SIMPULAN
Dari penelitian ini dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Pertama , mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif.
Dalam rangka pembangunan daerah yang partisipatif, Pemerintah
Kabupaten Kulonprogo melaksanakan sistem perencanaan partisipatif yang menggabungkan antara sistem top-down planning dan bottom-up planning. Prosedur top-down planning dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo berupa pemberian batasan kepada masyarakat terhadap perencanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan renstra. Prosedur bottom-up
planning merupakan prosedur perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkret masyarakat dan dalam proses penyusunannya melibatkan masyarakat. Dengan digunakannya mekanisme ini maka pembangunan di Kabupaten Kulonprogo dapat memberikan hasil yang diharapkan dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Kedua , koordinasi  perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian. Dari berbagai musyawarah dan koordinasi dalam perencanaan pembangunan partisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo pada dasarnya koordinasi sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan koordinasi yang demokratis. Walaupun koordinasi perencanaan yang mencerminkan kebutuhan konkret masyarakat dan dalam proses penyusunannya benar-benar melibatkan masyarakat dapat dikatakan belum mencukupi. Hal ini ditunjukkan dengan: 1) masyarakat yang dimaksudkan, yaitu Masyarakat yang hanya dilibatkan pada saat perumusan rencana di tingkat Musrenbangdes, dan 2) peserta dibagi dalam tiga bidang pembangunan pada forum koordinasi baik Musrenbangkec maupun Musrenbang Kabupaten. Peserta dari desa sebagai peserta yang paling dekat dengan masyarakat tidak seluruhnya dilibatkan, melainkan dibagi untuk bidang pembangunan lainnya. Hal ini berarti bahwa tidak semua peserta dari unsur masyarakat desa dilibatkan dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selain itu, peserta Musrenbang kabupaten tidak semuanya merupakan peserta yang
terlibat dalam forum Musrenbangdes atau juga Musrenbangkec mengingat ketentuan yang mengatur dan data yang akurat untuk keterlibatan seseorang dalam forum koordinasi juga tidak tersedia.
Ketiga, faktor pendukung dalam perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif di Kabupaten Kulonprogo antara lain: 1) masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengetahui tentang kebutuhan dan permasalahannya serta dapat berperan serta dalam memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan partisipatif. 2) Kabupaten Kulonprogo memiliki kader penggerak pembangunan desa yang mampu untuk mengelola dana bergulir untuk pembangunan desa.
Keempat , faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif di Kabupaten Kulonprogo antara lain, yaitu: 1) belum dimilikinya sumber daya aparatur pemerintah fungsional dalam bidang perencanaan, 2) terbatasnya dana yang disediakan untuk proses perencanaan pembangunan partisipatif, sehingga pihak yang dilibatkan masih belum ideal karena tidak semua unsur masyarakat dapat dilibatkan dalam forum koordinasi, dan 3) tidak adanya ketentuan mengenai peserta forum koordinasi.

## SARAN
Sehubungan dengan faktor-faktor yang menghambat dalam perencanaan pembangunan daerah pada bidang pertanian di Kabupaten Kulonprogo dapat diberikan solusi sebagai berikut.
Pertama , solusi untuk mengatasi masalah tercapainya suatu kualitas perencanaan yang bermutu sebagai akibat dari tidak adanya aparat perencana adalah pertama , segera memberikan pendidikan perencanaan kepada aparat Pemerintah sebagaimana telah diselenggarakan oleh Bappenas dan Kemdagri melalui Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa Yogyakarta
Dedhy Guntoro: Musrenbang suatu Pemberdayaan Masyarakat ....
atau kedua , melakukan kerja sama dengan institusi pendidikan atau perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif. Dampak yang diharapkan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak saja dalam hal keahlian dan keterampilan perencana, namun juga pada kompetensi sesuai bidang tugasnya serta meningkatkan kualitas perencanaan yang bermutu sesuai dengan tantangan dan permasalahan pembangunan.
Kedua , solusi keterbatasan dana perencanaan pembangunan partisipatif adalah: pertama , menjadikan perencanaan sebagai suatu kegiatan prioritas dan dapat diberikan alokasi dana yang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan. Dampak yang diharapkan adalah dengan pengalokasian dana yang cukup, maka dalam proses perencanaan akan dapat melibatkan lebih banyak unsur masyarakat dalam proses perencanaan. Dan kedua , membebankan sebagian dana forum koordinasi kepada peserta forum koordinasi, misalnya biaya transportasi. Dampak yang diharapkan adalah bahwa dengan partisipasi dana dari peserta maka jumlah peserta tidak merupakan beban yang terlalu berat bagi pemerintah dalam proses perencanaan.
Ketiga , solusi dari keterlibatan peserta forum koordinasi adalah perlu dibuat ketentuan bahwa peserta Rakorbang merupakan peserta yang juga terlibat dalam Musrenbangdes, Musrenbangkec, dan Musrenbangkab. Dampak yang diharapkan adalah peserta yang terlibat dalam Musrenbangkab merupakan peserta yang juga terlibat dalam Musrenbangdes dan Musrenbangkec dengan demikian koordinasi dapat dilaksanakan dengan baik karena peserta yang terlibat mengetahui secara pasti tentang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat sejak awal pembahasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abe, Alexander, 2001. Perencanaan Daerah: Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah , Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
Budiman, Arif, 1995, Teori Pembangunan Dunia Ketiga , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Chambers, Robert, 1987, Pembangunan Desa mulai dari Belakang (terjemahan Pepep
Sudrajat), LP3ES, Jakarta. ________. 1996, PARA, Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa secara
Partisipatif (terjemahan Y. Sukoco),
Kanisius, Yogyakarta.
Cohen, John and Uphoff Norman, 1997, Rural Development Participation: Concepts, Measures for Project Design Implementation and Evaluation Rural Development, Rural Development, Committee Centre For International, Studies, Cornell University.
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan desa,
2006 Pengembangan Tanaman Jarak Pagar sebagai Bahan Bakar Nabati (Biodiesel), Diperlukan Kolaborasi yang sinergis Aparatur Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat, Jurnal Berdaya, Vol IV, Jakarta.
________. 2005, Pemahaman Pemberdayaan Masyarakat masih sangat Berbeda-Beda di Daerah, Jurnal Berdaya, Vol III, No 12, Jakarta.
Sumaryadi, I Nyoman, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Citra Utama, Jakarta.
Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokhim, 2004, Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan , LP3ES, Jakarta.
Kappi, Abd, 1988, Kelompok Elit Perdesaan, Studi kasus di Gampong Keude Teunom dan Ulue Ambang Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat dalam Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Perdesaan,
Pustaka Grafika Kita, Jakarta.
Kartodirdjo, Sartono, 1983, Elite dalam Perspektif Sejarah, LP3ES, Jakarta.
Kartasasmita, G, 1997, Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan , CIDES, Jakarta.
Keller, Suzanne, 1995, Penguasaan dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern, Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Korten, David C dan Alfonso Felipe B, 1993, Buereaucracy And The Poor Closing The Gap, Kurmarian Press, Connecticut, USA. Miles, Mitthew dan Huberman, A, Michael, 1992, Analisis Data Kualitatif (terjemahan Tjetjep Rohidi), UI Press, Jakarta.
Moleong, Lexy J, 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Remaja Rosda Karya, Bandung.
Mubyarto, 1985, Partisipatif dan Demokrasi di Perdesaan, Suara Himpunan III.
Mustopadidjaya, 1988, Paradigma Pembangunan Administrasi Negara dan Manajemen Pembangunan, LAN, Jakarta. Nasution, Zulkarnain, 2002, Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya, Edisi Revisi, Rajawali
Pers, Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu, 1981, Dimensi-dimensi Pemerintahan desa , Bina Aksara, Jakarta.
Priyono, Onny. S, dana. M. W, Pranarka, 1996, Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi , Centre For Strategic And International Studies, Jakarta. Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Rondinelli, Dennis A, 1990, Proyek Pembangunan sebagai Manajemen Terpadu, Pendekatan Adaptif terhadap Administrasi Pembangunan (terjemahan SAT Sinamora), Bumi Aksara, Jakarta.
Siagian, SP, 1984, Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional , Gunung Agung, Jakarta.
Soetrisno, Loekman, 1985, Menuju Masyarakat Partisipatif , Kanisius, Yogyakarta.
Soeprapto, Riyadi, 2000, Administrasi
Pembangunan, UNM Press, Malang.
Strauss & Cobin, 1990, Basic Qualitative Research, Sage Publications, London.
Sumartono, 1996, Peralihan Status Sosial Elit di Perdesaan, Suatu Kajian tentang Pola dan Karakteristik Elit serta Makna Peralihan Status dari Elit Ekonomi ke Elit Pamong desa, Disertasi , Surabaya: Program PascaSarjana, Airlangga. Supriatna, Tjahya, 2000, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan, Rineka Cipta, Jakarta.
Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, Pembangunan,
Dilema dan Tantangan , Pustaka Fajar, Yogyakarta.
Varma, SP, 1990, Teori Politik Modern , Rajawali, Jakarta.
Zauhar, Soesilo, 1996, Administrasi Publik, IKIP Malang.

## Peraturan Perundang­Undangan
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, tentang Rencana Strategis tahun 2001-2005. www. Kulonprogo.go.id.2006
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, 2000, Peraturan Daerah No. 12, tentang Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kulonprogo. www. Kulonprogo.go.id.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

## Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang

## Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Nasional.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.