## PELAKSANAAN PENGAWASAN KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BULELENG OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGARAJA
Oleh:
Ketut Suryawati 1 , I Nyoman Surata 2
Abstrak: Pelaksanaan  pengawasan  terhadap  TKA  merupakan  hal  yang  menarik untuk  diteliti,  karena  keberadaanya  di  Indonesia  merupakan  hal  yang  tidak terhindarkan,  serta  ada  hal-hal  menguntungkan  yang  dapat  diperoleh  oleh masyarakat  termasuk  masyarakat  di  Kabupaten  Buleleng.  Melalui  pelaksanaan pengawasan  terhadap  TKA,  diharapkan  dapat  dikurangi  dampak  negatif  yang ditimbulkan  dan  dapat  dioptimalkan  dampak  positif  akibat  keberadaan  TKA tersebut  di  Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  ini  meneliti  pelaksanaan  pengawasan terhadap TKA di Kabupaten Buleleng dan  kendala-kendala yang ditemukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam pelaksanaan pengawasan terhadap TKA yang  ada  di  Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen dan  wawancara.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Pelaksanaan pengawasan  terhadap  TKA  di  Kabupaten  Buleleng  dilakukan  oleh  Kantor Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  dalam  Tim  yang  dibentuk  bersama-sama  dengan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng,  Kepolisian  Resort  Buleleng,  Komado Distrik Militer Buleleng, dan Kejaksaan  Negeri  Buleleng. Kendala-kendala  yang ditemukan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  dalam  pelaksanaan pengawasan  terhadap  TKA  yang  ada  di  Kabupaten  Buleleng,  di  antaranya: keterbatasan  tenaga;  kekurangan  sarana  pendukung  berupa  kendaraan,  tidak adanya rumah detensi.
Kata Kunci: Pengawasan, Warga Negara Asing, Imigrasi .

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  globalisasi  yang  mendorong  terjadinya pergerakan  aliran  modal  dan  investasi  ke  berbagai  penjuru  dunia,  terjadi  pula migrasi  penduduk  atau  pergerakan  tenaga  kerja  antar  negara.  Pergerakan  tenaga kerja  tersebut  berlangsung  karena  investasi  yang  dilakukan  di  negara  lain  pada umumnya  membutuhkan  pengawasan  secara  langsung  oleh  pemilik/investor. Sejalan dengan itu, demi  menjaga kelangsungan  usaha dan investasinya,  pemilik modal  juga  membutuhkan  tenaga-tenaga  terampil  yang  dapat  dipercaya  dalam
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
mengelola investasinya di negara tujuan ( country of destination ). Untuk keperluan tersebut,  para  pemilik  modal  perlu  membawa  serta  beberapa  tenaga  kerja  dari negara asal ( country of origin ) atau negara lain untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing (selanjutnya dalam penelitian ini disebut TKA)  di negara tujuan (Direktorat Jenderal Binapenta, 2014: 1).
Keberadaan  TKA  di  Indonesia  pada  umumnya  lebih  dikaitkan  dengan dampaknya  yaitu  mengurangi  kesempatan  kerja  pekerja  lokal  negara  tujuan, meningkatnya  devisa  keluar  ( outflow ),  faktor  budaya  yang  kemungkinan  tidak sesuai  dengan  adat/norma  setempat,  dan  sebagainya.  Namun,  perlu  dipahami bahwa  pada  lingkup  pekerjaan  tertentu  terutama  yang  mensyaratkan  penguasaan teknologi  tinggi  atau  ketrampilan  khusus  pada  umumnya  masih  belum  dapat dipenuhi  oleh  tenaga  kerja  lokal.  Di  samping  itu,  kehadiran  TKA  dapat memberikan  dampak  positif  berupa transfer  of  knowledge ,  pembelajaran  kultur kerja  modern  (internasional),  dan  peluang  untuk  menjadi  pekerja  berkelas internasional. Selain itu, dalam kaitannya dengan globalisasi, penggunaan tenaga kerja asing di  Indonesia tidak dapat dihindari karena negara kita  menganut pasar kerja  terbuka/internasional  dengan  aturan  tertentu.  Indonesia  telah  sepakat  untuk melaksanakan  pasar  kerja  bebas,  yang  antara  lain  diatur  dalam  kesepakatan regional dan bilateral mengenai people mobility dan human resource developmen (Direktorat Jenderal Binapenta, 2014: 1).
Sehubungan  dengan  semakin  banyaknya  TKA  di  Indonesia,  peranan keimigrasian  menjadi  semakin  penting,  karena  pada  dasarnya  keimigrasian merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemberian  pelayanan  dan penegakan hukum, serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang dari  dan  ke  dalam  wilayah  suatu  Negara,  serta  pengawasan  atas  keberadaan  dan kegiatan orang asing selama berada di Negara tersebut.
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau  keluar  Wilayah  Indonesia  serta  pengawasannya  dalam  rangka  menjaga tegaknya  kedaulatan  negara.  Yusril  Ihza  Mahendra  menyatakan  bahwa  dari
perumusan ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut, keimigrasian memuat 2 (dua) hal pokok yaitu:
1. Lalu  lintas  orang,  baik  orang  asing  maupun  warga  Negara  Indonesia  yang meliputi:
a. Mengatur  setiap  orang  yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia,  baik  Warga Negara Indonesia maupun orang asing;
b. Memberikan legalitas keberadaan orang asing;
c. Mengatur  setiap  orang  yang  keluar  wilayah  Indonesia,  baik  warga Negara Indonesia maupun orang asing.
2. Pengawasan orang asing di  wilayah  Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang  asing  yang  masuk,  keberadaan,  kegiatan  dan  keluar  dari  wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni:
a. Orang  asing  menaati  peraturan  yang  berlaku  dan  tidak  melakukan kegiatan  yang  berbahaya  bagi  keamanan  dan  ketertiban  umum,  hal  ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan.
b. Orang asing tidak menaati peraturan perundang undangan  yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan tindakan hukum, berupa:
1) Tindakan  hukum  pidana  berupa  penyidikan  keimigrasian  yang merupakan  bagian  daripada  rangkaian integrated  criminal  justice system ,  sistem  peradilan  pidana  (penyidikan,  penuntutan, peradilan) dan atau;
2) Tindakan hukum administrasi negara berupa tindakan keimigrasian adalah  tindakan  administratif  dalam  bidang  keimigrasian  di  luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari  wilayah  yurisdiksi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Yusril Ihza Mahendra, 2004: 3).
Berkaitan  dengan  perkembangan  hukum  keimigrasian  yang  bersifat internasional, hukum keimigrasian tidak lagi sekedar mengatur lalu lintas manusia ke luar  masuk  dan  pengawasan  orang  asing  di  suatu  negara,  tetapi  telah  bertalian  juga
dengan  pencegahan  orang  ke  luar  wilayah  Indonesia  dan  penangkalan  orang  masuk wilayah Indonesia.
Dari latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah    pelaksanaan  pengawasan  terhadap  TKA  di  Kabupaten Buleleng?
2. Apakah  kendala-kendala  yang  ditemukan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  II Singaraja  dalam  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  TKA  yang  ada  di Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Istilah imigrasi  berasal  dari bahasa latin migratio yang artinya perpindahan orang  dari  suatu  tempat  atau  negara  menuju  ke  tempat  atau  negara  lain.  Ada istilah emigratio yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu  wilayah  atau  negara  keluar  menuju  wilayah  atau  negara  lain.  Sebaliknya, istilah immigratio dalam  Bahasa  Latin  mempunyai  arti  perpindahan  penduduk dari  suatu  negara  untuk  masuk  ke  dalam  negara  lain.  Pada  hakekatnya  emigrasi dan  imigrasi  itu  menyangkut  hal  yang  sama  yaitu  perpindahan  penduduk  antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke  negara  lain,  peristiwa  ini  dipandang  sebagai  peristiwa  emigrasi,  namun  bagi negara  yang  didatangi  orang  tersebut  peristiwa  itu  disebut  sebagai  peristiwa imigrasi (Muhammad Iman Santoso, 2004: 14).
Untuk  menjaga  keamanan  dalam  negeri  terhadap  orang  yang  masuk  atau datang  ke  Indonesia  dan  keluar  dari  Indonesia,  wajib  memiliki  dokumen perjalanan  yang  sah  dan  masih  berlaku.  Orang  asing  yang  memasuki  wilayah yurisdiksi  Indonesia,  wajib  memenuhi  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang keimigrasian.
Pada dasarnya hak dan  kewajiban negara terhadap orang, baik warga negara maupun orang asing,  ditentukan oleh  negara tersebut dan kewarganegaraan dari orang  yang bersangkutan.  Setiap orang tunduk pada kekuasaan negara dan harus mentaati  hukum  yang  berlaku  di  wilayah  negara  tersebut,  terkecuali  bagi  orang
asing dengan pembatasan-pembatasan tertentu, seperti dalam hak politik, jabatan dalam  pemerintahan.    Kewarganegaraan    seseorang  berhubungan  erat  dengan negaranya, karena menimbulkan hak dan kewajiban  secara timbal-balik.  Negara wajib  melindungi  warganegaranya  di  manapun  berada,  dan  setiap  warga  negara tetap  tunduk  atas  kekuasaan  negaranya    serta  mentaati  hukum  yang  berlaku  di negaranya.    Bagi  warga  negaranya  yang  berada  di  luar  negeri,  berlakunya kekuasaan negara dan aturan hukum baginya,  dibatasi oleh kekuasaan dan hukum negara di mana berada (Sugeng Istanto, 1998: 42).
Izin tinggal dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor  lain  yang  masuk  wilayah  Indonesia  dengan  visa  dinas  untuk  melakukan kunjungan  dan/atau  bertempat  tinggal  di  wilayah  Indonesia.  Izin  Tinggal  dinas untuk  kunjungan  juga  dapat  diberikan  kepada  orang  asing  dari  negara  yang dibebaskan  dari  kewajiban  memiliki  visa  berdasarkan  perjanjian  internasional dengan  memperhatikan  asas  timbal  balik.  Izin  tinggal  dinas  berlaku  untuk melakukan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing atau organisasi internasional.
Negara  sebagai  subyek  hukum  mempuyai  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban.  Salah  satu  hak  dasar  negara  adalah  adanya  kedaulatan  dalam melaksanakan hubungan antar negara. Hak ini menandakan adanya kemerdekaan dan kebebasan dalam menjalakan hak kedaulatannya untuk melaksanakan fungsi- fungsi  negara  tanpa  campur  tangan  negara  lain.  Di  samping  adanya  hak  bahwa negara berkewajiban untuk tidak melaksanakan kedaulatannya di wilayah Negara lain dan kewajiban untuk tidak mencampuri urusan egara lain. Apabila kewajiban ini  dilanggar,  maka  akan  melahirkan  tanggung  jawab  negara  (JG.  Starke,  2000: 157).
Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi jika orang asing tersebut:
1. berada  di  wilayah  Indonesia  tanpa  memiliki  izin  tinggal  yang  sah  atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi;
2. berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah;
3. dikenai  tindakan  administratif  keimigrasian  berupa  pembatalan  izin  tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
4. menunggu pelaksanaan deportasi; atau
5. menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk.
Dalam  melakukan  penyidikan,  PPNS  Keimigrasian  berkoordinasi  dengan penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Setelah  selesai  melakukan penyidikan,  PPNS  Keimigrasian  menyerahkan  berkas  perkara  kepada  penuntut umum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris.  Ciri-ciri  dari  suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:
a. Adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara  teori  dengan  dunia  realita,  kesenjangan  antara  keadaan  teoritis dengan fakta hukum, dan/ atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
b. Umumnya menggunakan hipotesis;
c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  skunder  dan  bahan  hukum tersier;
e. Data  primer  dan  data  skunder  kontribusinya  sama  pentingnya  dalam penelitian  yang  sedang  dikerjakan.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  data  yang satu  lebih  unggul  dari  data  yang  lain  atau  berkedudukan  sebagai  data utama  sedangkan  data  yang  lain  sebagai  data  penunjang,  melainkan kedua  jenis  data  tersebut  memiliki  kontribusi  yang  sama  pentingnya (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2016 ) .
Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi:
a. Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan)..
b. Penelitian yang sifatnya Deskriptif (menggambarkan).
c. Penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif).
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara
tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja.  Pemilihan lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terpenting adalah  untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Kemudahan  tersebut  di antaranya karena peneliti bertugas di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja. Peneliti menyadari bahwa hal ini dapat berdampak buruk terhadap obyektivitas penelitian sehingga  peneliti  harus  sepenuhnya  menempatkan  diri  sebagai  peneliti.  Secara obyektif,  pemilihan  lokasi  penelitian  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja dilakukan  karena  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  merupakan  lembaga  yang memiliki tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Kabupaten Buleleng.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan,  dalam  hal ini  di  antaranya:  Undang–Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengawasan  terhadap  warga  negara  asing,  termasuk  yang  berstatis  sebagai tenaga  kerja  asing,  yang  ada  di  Kabupaten  Buleleng  dilakukan  Kantor  Imigrasi Kelas  II  Singaraja  melalui  kerja  sama  dengan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Buleleng  serta  instansi  terkait  yang  ada  di  Kabupaten  Buleleng.  Kerja  sama  ini dikuatkan dengan pembentukan Tim  Koordinasi Pengawasan Orang Asing,  yang dibentuk setiap tahun. Tim Koordinasi ini terdiri dari:
Pembina : Bupati Buleleng Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Wakil Ketua : Asisten I Setda Kabupaten Buleleng Sekretaris merangkap Anggota  : Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan  Keimigrasian  Kanim Singaraja
1. Anggota tetap.
a. Aparat Keamanan
1) Kasi Intel Kodim Buleleng.
2) Kasi Intelkam Polres Buleleng.
3) Kasi Intel Kejari Singaraja.
b. Instansi yang terkait.
1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng.
2) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng.
3) Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buleleng.
4) Kepala  Dinas  Kesatuan  Bangsa,  Politik,    dan  Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buleleng.
5) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng.
6) Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Buleleng.
2. Anggota Tidak Tetap
a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng.
b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.
c. Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Buleleng.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa Pelaksanaan Koordinasi oleh Tim didasarkan pada asas-asas pengawasan sebagai berikut:
a. Cepat: bahwa hubungan kerja harus menjamin penyampaian dan penerimaan data/informasi  tentang  orang  asing  secara  cepat  sehingga  dapat  dilakukan pemrosesan sesuai dengan permintaan;
b. Tepat: bahwa hubungan kerja harus menjamin penyampaian dan penerimaan data/informasi  secara  akurat  sehingga  mempunyai  nilai  guna  didalam pemrosesan selanjutnya;
c. Lengkap:  bahwa  hubungan  kerja  harus  menjamin  penyampaian  dan penerimaan  data/informasi  tentang  orang  asing  secara  lengkap  sesuai permintaan atau persyaratan yang ditentukan;
d. Terpadu: bahwa hubungan kerja harus menjamin terciptanya kerjasama yang saling melengkapi untuk mencapai kesatuan langkah dalam rangka mencapai tujuan;
e. Aman: bahwa hubungan kerja harus menjamin kerahasiaan / keamanan dalam penyampaian data / informasi tentang orang asing;
f. Dinamis : bahwa hubungan kerja harus menjamin terciptanya suatu hubungan kerja sama yang dinamis antar instansi terkait.
Tim  Koordinasi  Koordinasi  Pengawasan  Orang  Asing  bertugas  sebagai berikut:
a. Memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan pengawasan orang asing kepada Bupati;
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada badan/instansi pemerintah yang bidang  tugasnya  menyangkut  pengawasan  orang  asing  di  wilayah  kerja setempat;
c. Mengadakan  tukar  menukar  informasi  dengan  instansi  terkait  di  bidang pengawasan orang asing di wilayah kerja setempat;
d. Menampung  laporan  permasalahan  tentang  orang  asing  yang  berkaitan dengan kewenangan beberapa instansi guna pemecahan permasalahan;
e. Melaporkan  pelaksanaan  tugas  kepada  Ketua  Tim  Koordinasi  Koordinasi Pengawasan Orang Asing Tingkat  Propinsi,  dengan tembusan kepada Ketua Tim Koordinasi Koordinasi Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat.
Penggunaan  dan  pengendalian  TKA  diatur  dalam  beberapa  regulasi  yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini penggunaan tenaga kerja asing diatur secara khusus dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab VIII. Regulasi tersebut berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal  Binapenta,  dan memorandum  of  outstanding Ditjen  Binapenta  dengan Ditjen Imigrasi.
Tata cara penggunaan TKA diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2015  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor 16  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015). Tata cara penggunaan tenaga kerja asing ini merupakan pelaksanaan Pasal 42  ayat  (1),  Pasal  43  ayat  (4),  dan  Pasal  44  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pengguna tenaga kerja asing disebut juga pemberi kerja TKA. Pemberi kerja TKA  adalah  badan  hukum  atau  badan-badan  lainnya  yang  mempekerjakan  TKA dengan  membayar  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Pemberi  kerja  TKA meliputi (Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik  Indonesia Nomor 16 Tahun 2015:
1. instansi pemerintah;
2. badan-badan internasional,;
3. perwakilan negara asing;
4. organisasi internasional;
5. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing;
6. perusahaan  swasta  asing,  badan  usaha  asing  yang  terdaftar  di  instansi berwenang;
7. badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  hukum  Indonesia  dalam  bentuk Perseroan atau Yayasan;
8. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
9. usaha jasa impresariat.
Usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun memulangkan TKA di bidang seni dan olahraga yang bersifat sementara.
Berkaitan  dengan  pengawasan  terhadap  keberadaan  tenaga  kerja  asing  hal lain yang cukup berpengaruh adalah kerja sama perusahaan yang mempekerjakan orang  asing.  Perusahaan  cenderung  menutupi  dan  melindungi  keberadaan  tenaga kerja  asing  karena  motivasi  tertentu.  Hal  ini  kurang  mendukung  dari  sisi pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia.
Sebagai  penjamin  perusahaan  yang  mempekerjakan  orang  asing  juga diawasi.  Pengawasan  Keimigrasian  terhadap  Penjamin  yang  berbentuk  korporasi dilakukan untuk mendapatkan kebenaran mengenai:
a. dokumen  yang  dipersyaratkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
b. keberadaan dan kegiatan orang asing;
c. domisili korporasi; dan
d. kesanggupan  bertanggung  jawab  atas  keberadaan  dan  kegiatan  orang asing  serta  pemulangan  ke  negara  asal  jika  orang  asing  tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  melakukan  pengawasan  keimigrasian,  setiap  penjamin  wajib melaporkan:
a. setiap  perubahan  mengenai  identitas  diri  dan/atau  keluarga  orang  asing yang dijaminnya; dan/atau
b. setiap  perubahan  status  sipil,  kewarganegaraan,  pekerjaan,  atau perubahan  alamat  orang  asing  yang  dijaminnya,  kepada  kepala  kantor imigrasi atau pejabat imigrasi setempat yang berada dalam lingkup orang asing bertempat tinggal, bekerja, dan/atau berdomisili.

## PENUTUP
Simpulan  merupakan  jawaban  akhir  dari  rumusan  masalah.  Dari  uraian  di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  pengawasan  terhadap  TKA  di  Kabupaten  Buleleng  dilakukan oleh Kantor  Imigrasi  Kelas  II Singaraja dalam Tim  yang dibentuk bersama- sama  dengan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng,  Kepolisian  Resort Buleleng, Komado Distrik Militer Buleleng, dan Kejaksaan Negeri Buleleng.
2. Selain  dokumen  keimigrasian  juga  dilakukan  pemeriksaan  terhadap dokumen-dokumen  ketenagakerjaan  yang  harus  dipenuhi  baik  oleh  tenaga kerja asing maupun oleh perusahaan yang mempekerjakan.
3. Kendala-kendala  yang  ditemukan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja dalam  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  TKA  yang  ada  di  Kabupaten Buleleng,  di  antaranya:  keterbatasan  tenaga;  kekurangan  sarana  pendukung berupa kendaraan, tidak adanya rumah detensi.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jenderal Binapenta. 2014. Tenaga Kerja Asing (TKA) Dalam  Data dan Informasi . Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. JG. Starke. 2000. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafik . Muhammad Iman Santoso. 2004. Perspektif Imigrasi, Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional . Jakarta: Universitas Indonesia Press,. Soejono dan Abdurahman H. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Sugeng Istanto. 1998. Hukum Internasional . Yogyakarta: Penerbit Univ.
Atmajaya.
Yusril Ihza Mahendra. 2004. Deportasi Sebagai Instruyen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian .  Jakarta: PT.Adi Kencana Aji.