## Partisipasi Multistakeholder dalam Penanggulangan Bencana di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

## Multistakeholder Participation in Disaster Management in Tugurejo
Village, Slahung District, Ponorogo Regency
Aisyah Nusa Ramadhana 1
1 Departemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Corresponding author: aisyah.nusa.ramadhana-2016@fisip.unair.ac.id

## Abstract
This study aims to describe multi-stakeholder participation in disaster management  in Tugurejo Village, Slahung District, Ponorogo Regency. The method used in this research is  descriptive  qualitative  research  method.  The  selection  of  informants  was  done  by purposive sampling. Data obtained through interviews, observation and documentation. The data analysis technique used qualitative analysis. The results of the study were 22 stakeholders participated in Disaster Management in Tugurejo Village, Slahung District, Ponorogo Regency. The success of the disaster-resilient  village (Destana) in Tugurejo Village  is  due  to  the  participation  of  many  networked  stakeholders.  Stakeholders  in disaster management actively participate in and hold multi-stakeholder forums to discuss and carry out disaster management efforts in Tugurejo Village.
Keywords: participation, multistakeholder, disaster management.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  partisipasi  multistakeholder  dalam penanggulangan  bencana  di  Desa  Tugurejo  Kecamatan  Slahung  Kabupaten  Ponorogo. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif deskriptif. Pemilihan  informan dilakukan dengan purposive sampling. Data didapatkan melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  sebanyak  22  stakeholder  berpartisipasi  dalam Penanggulangan Bencana di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. keberhasilan desa tangguh bencana (Destana) di Desa Tugurejo karena partisipasi dari banyak stakeholder yang berjejaring. Stakeholder dalam penanggulangan bencana aktif mengikuti  maupun  mengadakan  forum  multi-stakeholder  untuk  membahas  dan melakukan upaya penanggulangan bencana di Desa Tugurejo.
Kata kunci : partisipasi, multistakeholder, penaggulangan bencana.
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 1 No. 2  December 2020 hal 122-145
https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index
This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/ licenses/by-sa/4.0/)

## Pendahuluan
Desa  Tangguh  Bencana  (Destana)  adalah  desa  yang  memiliki  kemampuan mandiri  untuk  beradaptasi  dan  menghadapi  ancaman  bencana,  serta  memulihkan  diri dengan  segera  dari  dampak  bencana  yang  merugikan.    Dalam  hal  ini,  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) yang selanjutnya akan digunakan istilah community-based disaster  risk  management (CBDRM)  karena  mempunyai  makna  yang  hampir  sama. Pengurangan  Risiko  Bencana  Berbasis  Komunitas/  Masyarakat  adalah  proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya (Perka BNPB No 1 Th 2012). Destana  sudah  mulai  diterapkan  di  beberapa  provinsi  yang  memiliki  kota/kabupaten rawan bencana. Salah satunya yaitu di Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan angka kejadian bencana  tertinggi kedua di Indonesia dalam lima tahun terakhir yaitu periode 2015  hingga  2019,  setelah  Jawa  Tengah.  Jumlah  kejadian  bencana  di  Indonesia  tahun 2015-2019 sebagai  berikut.
Tabel 1 Jumlah kejadian bencana di Indonesia tahun 2015-2019 No. Provinsi Tahun Total 2015 2016 2017 2018 2019 1. Jawa Tengah 390 600 1.067 577 432 3.066 2. Jawa Timur 301 405 434 450 239 1.829 3. Jawa Barat 217 306 316 338 275 1.452 4. Aceh 90 82 91 160 41 464 5. Sulawesi Selatan 47 56 71 86 82 342 6. No. Timur 60 189 39 30 18 336 7. Sumatera Barat 89 68 60 91 21 329 8. Sumatera Utara 63 73 76 91 12 315 9. Sumatera Selatan 45 61 62 75 33 276 10. No. Selatan 12 21 63 96 32 224 11. Banten 63 31 39 65 2 200 12. Nusa Tenggara Barat 17 25 71 41 24 178 13. No. Tengah 8 15 50 59 28 160 14. Riau 18 25 37 54 24 158 15. DI No. 29 38 24 25 21 137
16. Bali 6 19 28 48 19 120 17. Jambi 14 37 29 28 8 116 18. No. Barat 19 22 27 26 11 105 19. Nusa Tenggara Timur 27 19 13 34 9 102 20. Sulawesi Utara 18 16 38 23 7 102 21. Lampung 20 18 9 32 10 89 22. Sulawesi Tenggara 8 13 28 25 8 82 23. Gorontalo 19 11 29 17 3 79 24. Bengkulu 31 18 11 11 1 72 25. DKI No. 3 43 15 7 3 71 26. Maluku Utara 7 7 32 15 7 68 27. Maluku 18 5 21 7 16 67 28. Sulawesi Tengah 13 12 19 10 4 58 29. Kep. Bangka Belitung 12 18 8 10 8 56 30. Papua 8 5 20 12 9 54 31. Sulawesi Barat 6 9 12 12 5 44 32. No. Utara 7 15 2 1 2 27 33. Papua Barat 1 4 7 7 6 25
Sumber:  Data  diolah  dari  Data  Informasi  Bencana  Indonesia  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana ( https://dibi .bnpb.cloud/)
Selanjutnya  terdapat  beberapa  kota  atau  kabupaten  di  Jawa  Timur  yang  merupakan daerah yang rawan bencana. Tabel 2 memaparkan data jumlah kejadian bencana di kota atau kabupaten yang ada di Jawa Timur dalam periode lima tahun terakhir, tahun 2015 hinga tahun 2019
Tabel 2 Jumlah kejadian bencana di Jawa Timur tahun 2015-2019 No.  Kabupaten/Kota Tahun Total 2015 2016 2017 2018 2019 1. Ponorogo 11 27 52 43 15 148 2. Trenggalek 7 41 29 34 11 122 3. Bojonegoro 63 19 6 16 8 112 4. Situbondo 14 21 27 41 8 111 5. Jember 9 14 15 42 18 98 6. Nganjuk 14 13 31 21 6 85 7. Lumajang 13 30 15 10 9 77 8. Mojokerto 8 9 20 28 12 77 9. Tuban 22 17 11 11 9 70
JGAR. Volume 1 No 2 December 2020 / Ramadhana / Partisipasi Multistakeholder dalam Penanggulangan Bencana
10. Kota Batu 4 11 16 25 4 60 11. Malang 8 13 13 17 4 55 12. Banyuwangi 7 10 16 13 9 55 13. Tulungagung 14 18 8 8 5 53 14. Sidoarjo 4 5 15 13 15 52 15. Jombang 6 12 16 12 6 52 16. Probolinggo 8 8 13 11 8 48 17. Gresik 5 10 10 7 15 47 18. Pasuruan 11 10 11 5 8 45 19. Magetan 6 11 13 11 4 45 20. Pacitan 3 13 9 14 5 44 21. Blitar 5 11 5 12 8 41 22. Kota Malang 1 11 13 9 7 41 23. Kediri 7 6 13 8 6 40 24. Ngawi 5 9 7 7 3 31 25. Pamekasan 9 10 5 3 3 30 26. Lamongan 2 4 6 6 7 25 27. Sampang 6 10 6 1 2 25 28. Sumenep 1 4 5 9 4 23 29. Madiun 7 4 3 3 5 22 30. Bondowoso 6 4 7 2 2 21 31. Bangkalan 2 6 8 2 3 21 32. Kota Pasuruan 3 5 6 1 1 16 33. Kota Probolinggo 4 5 1 0 1 11 34. Kota Surabaya 1 2 3 0 2 8 35. Kota Madiun 2 1 0 2 2 7 36. Kota Blitar 1 0 0 3 1 5 37. Kota Kediri 2 1 0 0 1 4 38. Kota Mojokerto 0 0 0 0 1 1
Sumber:  Data  diolah  dari  Data  Informasi  Bencana  Indonesia  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana (https://dibi.bnpb.cloud/)
Berdasarkan  data  pada  tabel  2  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  Ponorogo merupakan kabupaten dengan angka kejadian bencana paling tinggi di Jawa Timur,  dalam lima  tahun  terakhir.  Kejadian  bencana  yang  terjadi  di  Kabupaten  Ponorogo  sangatlah beragam,  datanya  seperti  pada  grafik  1.2  di  bawah  ini  yaitu  mulai  dari  banjir,  tanah longsor, puting beliung, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah Kabupaten  Ponorogo  mempunyai  peran  yang  besar  salah  satunya  peran  dari  BPBD Kabupaten  Ponorogo  untuk  mengembangkan  program  destana  bagi  masyarakat  yang
terdampak  bencana.  Agar  manajemen  bencana  dapat  menangani  kerugian masyarakat yang terdampak bencana, maka masyarakat perlu menerima intervensi secara efektif dan adil.  Selanjutnya  juga  perlu  adanya  perubahan  perilaku,  yakni  yang  sebelumnya seringkali  masyarakat  kurang  memerhatikan  apa  yang  harus  dilakukan  ketika  bencana melanda,  menjadi  perilaku  yang  lebih  positif  yaitu  fokus pada  bagaimana  pemerintah memperkuat  masyarakat  dengan  pengembangan  kapasitas  yang  sangat  mendasar termasuk penguatan ikatan sosial (Liza Ireni-Saban, 2012: 652-653).
Berdasarkan data dari BPBD Ponorogo (9/11/2018), terdapat sembilan kecamatan di  Ponorogo  yang  merupakan  daerah  rawan  bencana  longsor, diantaranya  Kecamatan Pulung, Kecamatan  Ngebel, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pudak,  Kecamatan  Sambit, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Slahung, Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Badegan. Sedangkan  terdapat  dua  belas  kecamatan  yang  merupakan  daerah  rawan  banjir  yaitu Kecamatan  Ponorogo,  Kecamatan  Siman,  Kecamatan  Mlarak,  Kecamatan  Balong, Kecamatan  Kauman,  Kecamatan  Babadan, Kecamatan  Sukorejo,  Kecamatan  Bungkal, Kecamatan Sambit, Kecamatan Sampung, Kecamatan Slahung dan Kecamatan Jenangan (Pebrianti, 2018), Menurut data Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Timur pada tahun 2019 terdapat lima belas kecamatan rawan bencana banjir yang terdeteksi  masuk  dalam  kategori  tinggi,  diantaranya  Kecamatan  Jetis,  Kecamatan Kauman,  Kecamatan  Jambon,  Kecamatan  Badegan,  Kecamatan  Sampung,  Kecamatan Sukorejo, Kecamatan  Ponorogo,  Kecamatan  Ngrayun,  Kecamatan  Sambit,  Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pulung, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Babadan, dan  Kecamatan  Jenangan  (Jawa  Pos  Radar  Madiun,  2018).  Desa  Tugurejo  Ponorogo merupakan wilayah dengan  indeks bahaya tanah longsor kategori tinggi. Namun di sisi lain,  Desa  Tugurejo  mampu  menjadi  desa  yang  tangguh  melalui  pelaksanaan  program desa  tangguh  bencana.  Berdasarkan  data  tersebut  diajukan  pertanyaan  bagaimana partisipasi  multistakeholder  dalam  penanggulangan  bencana  di  Desa  Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan    metode  kualitatif  dan  tipe  penelitian  deskriptif. Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Desa  Tugurejo  Ponorogo.  Teknik  penentuan  informan menggunakan purposive sampling dan snowball . Teknik  pengumpulan data dilakukan
dengan  cara  wawancara,  obervasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisa  data  dengan  cara kondensasi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Teknik  pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif model interaktif  Miles dan Huberman (2014) terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Tata Kelola Desa Adaptif (Adaptive Village Governance)
Penelitian  ini  berfokus  pada  studi  kasus  kebencanaan  di  level  desa,  maka dibutuhkan teori yang relevan untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Teori tata kelola desa adaptif ( adaptive village governance ) yang dijelaskan dalam bagian ini merupakan bentuk pengerucutan dari teori tata kelola adaptif ( adaptive governance ). Teori tata kelola adaptif ( adaptive governance ) dan tata kelola desa adaptif ( adaptive village governance ) memiliki  perbedaan  pada  level  analisisnya  saja.  Maka  tata  kelola  desa  adaptif  dapat dipahami  sebagai  interaksi  antara governance  stakeholder (pemerintah,  kelompok masyarakat, akademisi, media, dan  dunia  usaha)  untuk  meningkatkan  kapasitas  dalam mengurangi risiko bencana di level desa secara efektif.
Peneliti  merujuk pada pemikiran Syarini  yang  merupakan hasil modifikasi teori tata  kelola  adaptif  dari  Djalante  et  al.,  yang  awalnya  terdapat  empat karakteristik menjadi  tiga  karakteristik.  Modifikasi  Syarini  mencerminkan karakteristik  tata  kelola desa  adaptif  dalam  membangun  ketahanan  masyarakat terhadap bencana alam di Desa Tugurejo  Kecamatan  Slahung  Kabupaten  Ponorogo.  Syarini  memodifikasi  dengan menggabungkan  dua  karakteristik  yaitu polycentric  and  multilayered  institutions (institusi polisentris dan multilayer) dan self-organization and networks (pengorganisasian  diri  dan  jaringan)  menjadi karakteristik polycentric  institutions  and networking ( institusi  polisentris  dan jaringan)  karena  kedua  karakteristik  tersebut memiliki  indikator  yang  serupa  dalam konteks  penelitian  di  level  desa. 107 Institusi polisentris dan multilayer merupakan keterlibatan para stakeholder pada tingkatan  yang berbeda  sehingga  mampu  menghasilkan  solusi  kolektif  untuk  menyelesaikan permasalahan  bencana  lokal yang  muncul.  Para stakeholder bertindak  sesuai  peran dan  tanggung  jawabnya masing-masing. Sedangkan pengorganisasian diri dan jaringan merupakan keterlibatan government  stakeholder dalam  forum non  government stakeholder melalui proses transfer pengetahuan dan pengalaman untuk adaptasi terhadap
bencana  alam  di  tingkat  lokal.  Kedua  karakteristik  tersebut  memiliki  kesamaaan yaitu sama-sama  melibatkan governance stakeholder dan  bertujuan  untuk memberikan solusi kolektif terkait permasalahan bencana lokal. Dengan demikian, institusi  polisentris  dan jaringan  dapat  dipahami  sebagai  keterlibatan  para stakeholder sesuai peran dan tanggung  jawabnya  masing-masing  untuk  menghasilkan  solusi  koleksif  terkait permasalahan bencana lokal. Dalam hal ini, para stakeholde r saling transfer pengetahuan dan pengalaman (Folke, dkk, 2005; Schultz dkk, 2015).
Pada  karakteristik  partisipasi,  Syarini  (2017)    memfokuskan  pada  partisipasi warga desa dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi bersama kepemimpinan, kepercayaan, dan nilai sosial yang dipegang oleh warga desa, warga desa yang setia terus melanjutkan berkontribusi  dalam  setiap  kegiatan  yang  diperlukan  untuk  membangun  ketahanan. Sedangkan  pada  tata  kelola  desa  adaptif, stakeholder yang terlibat  bukan  hanya masyarakat  saja.  Dengan  kata  lain,  partisipasi  dapat  dipahami sebagai  upaya  para stakeholder dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

## Penyajian  Data  dan Analisis Data

## Pelibatan Multi-stakeholder dalam Penanggulangan Bencana di Desa Tugurejo
Penanggulangan  bencana  dan  peningkatan  ketahanan  masyarakat  terhadap bencana,  Desa  Tugurejo  turut  melibatkan  banyak stakeholder di  dalamnya.  Para stakeholder bertindak sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Mereka juga saling  terhubung  untuk  bersama-sama  menyelesaikan permasalahan  bencana  di  Desa Tugurejo. Desa Tugurejo menjadi desa yang teraktif di Ponorogo dalam hal keterlibatan di kegiatan kebencanaan. Agar mampu memahami tentang pelibatan multi- stakeholder dalam  penanggulangan  bencana  di  Desa  Tugurejo , maka  penjelasan  akan  dijabarkan sebagai berikut.

## Peran  Masing-masing  Stakeholder  dalam  Penanggulangan  Bencana  di  Desa Tugurejo
Stakeholder yang  terlibat  dalam  penanggulangan  bencana  di  Desa  Tugurejo  di antaranya  yaitu  dari  unsur  pemerintah,  kelompok  masyarakat,  akademisi,  media, dan dunia  usaha.  Masing-masing stakeholder memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  sesuai
dengan  kapasitasnya.  Dari  unsur  pemerintah,  yang  terlibat  yaitu  mulai  dari  level  desa, level kabupaten, level provinsi, hingga level kementerian.
(a) Pemerintah Desa Tugurejo
Pemerintah Desa Tugurejo mendukung kegiatan penanggulangan dengan melalui aspek legalitas yaitu menyusun regulasi seperti Perdes tentang penanggulangan bencana, surat  keterangan  pembentukan  relawan  dan  juga  penganggaran.  Pemerintah  Desa Tugurejo juga rutin mengadakan sosialisasi baik sosialisasi kepada masyarakat, kepada anggota Destana, kepada relawan, maupun kepada perangkat desa.
Pemerintah Desa  Tugurejo  secara rutin setiap  tahun mengadakan pelatihan dan simulasi  tanggap  darurat  kebencanaan.  Pasalnya,  pelatihan  tersebut  memang  sudah memiliki  anggaran  dana  tersendiri.  Pada  pelatihan  dan  simulasi  tanggap  darurat kebencanaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Tugurejo tersebut dihadiri oleh berbagai  lapisan  masyarakat  mulai  dari  perangkat  desa,  Tagana,  Pertahana,  Kesmas Slahung, Pemas Slahung, Tantib Slahung, bidan desa, TRC (Tim Reaksi Cepat), karang taruna,  masyarakat,  ada  juga  dari  SDN  2  Tugurejo.  Informasi  tersebut  didukung  oleh dokumen daftar hadir pelatihan dan simulasi tanggap darurat kebencanaan Desa Tugurejo
(b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo
Stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Desa Tugurejo yaitu BPBD Kabupaten Ponorogo, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (P3A)  Kabupaten Ponorogo,  serta  Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Statistik Kabupaten  Ponorogo. Peran  dari  masing-masing  perangkat  daerah  tersebut  tentunya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya. Terkait fasilitasi desa/kelurahan untuk  merencanakan  dan  melaksanakan  program destana,  BPBD  Kabupaten Ponorogo berperan dalam membentuk destana di Desa Tugurejo, memberikan dukungan dalam hal anggaran dan pelatihan.

## Gambar 1
Pembentukan desa tangguh bencana Kabupaten Ponorogo 2018 Sumber: BPBD Kabupaten Ponorogo
BPBD  Kabupaten  Ponorogo  juga  rutin  mengadakan  sosialisasi  dan  pelatihan. Aktivitas yang dilakukan saat sosialisasi yaitu pembinaan, membahas info terbaru tentang kejadian bencana dan cara penanggulangannya. Pelatihan rutin dilakukan 2 bulan sekali atau  4  kali  dalam  satu  tahun.  Aktivitas  yang  dilakukan  saat  pelatihan  yaitu  seperti evakuasi dan pendirian tenda.
(c)  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (P3A)  Kabupaten Ponorogo
Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (P3A) Kabupaten  Ponorogo  juga  terlibat  dalam  penanggulangan  bencana  di  Desa  Tugurejo. Peran Dinas Sosial P3A yaitu membantu  menangani dampak sosial dari bencana yang ditimbulkan. Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo berperan dalam klaster perlindungan dan  pengungsian,  serta  logistik  seperti  dengan  mendirikan  posko,  mendirikan  dapur umum,  melakukan  pendampingan  psikososial,  dan  advokasi  para  korban  untuk mendapatkan kembali administrasi kependudukan yang hilang.
(d) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo
Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Statistik  Kabupaten  Ponorogo.  Dalam membantu  mengatasi  masalah  kebencanaan  di  Desa  Tugurejo,  Dinas  Kominfo  dan Statistik Kabupaten Ponorogo berperan memberitakan bencana di Desa Tugurejo dengan
menugaskan wartawan untuk liputan. Kemudian untuk pemberitaan, Dinas Kominfo dan Statistik  Kabupaten  Ponorogo  mendapatkan  informasi  dari  Kepala  Desa  Tugurejo  dan warga yang terdampak bencana. Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo juga memfasilitasi jumpa pers Bupati dengan media di Ponorogo.
(e) BPBD Provinsi Jawa Timur
BPBD Provinsi Jawa Timur. Dalam ruang lingkup Jawa Timur, BPBD Provinsi Jawa Timur yang berperan dalam membentuk destana di kabupaten/kota. BPBD Provinsi Jawa  Timur  juga  rutin  melaksanakan  sosialisasi  yakni  tiap  tahun.  Sosialisasi diawali dengan pemahaman terkait kajian  risiko,  kemudian  diikuti  pemahaman  tentang  upaya- upaya  dalam  siklus  bencana  mulai  pra  bencana,  saat  bencana,  hingga  pasca  bencana. cuplikan slide materi sosialisasi dari BPBD Provinsi Jawa Timur
Gambar 2
materi sosialisasi tentang “Sistem Penguatan Kelembagaan di Daerah Rawan Bencana dalam Pengurangan Risiko Bencana Melalui Desa/Kelurahan Tangguh Bencana” yang membahas “Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana”
Sumber: BPBD Provinsi Jawa Timur
(f)  Pusat  Vulkanologi  dan  Mitigasi  Bencana  Geologi  (PVMBG)  Badan  Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral.  Tim  PVMBG  juga  memberikan rekomendasi agar masyarakat aman dan nyaman menempati lokasi tersebut, “khususnya rekomendasi  biar  masyarakat  juga  aman  dan  nyaman  tinggal.  Disamping  itu  PVMBG juga melakukan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas masyarakat yang ada di wilayah rawan bencana
(g) Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Tugurejo
Unsur TNI dan Polri  juga  turut  terlibat dalam penanggulangan bencana di Desa Tugurejo. Unsur TNI yang berperan  aktif membantu penanggulangan bencana di Desa Tugurejo  yaitu  Bintara  Pembina  Desa (Babinsa)  Desa  Tugurejo  Kecamatan  Slahung, Komando Distrik Militer (Kodim) 0802 / Rayon Militer (Ramil) Slahung.

## (h) Taruna Tangguh Bencana Desa Tugurejo
Taruna Tangguh Bencana atau biasa disebut dengan Tagana. Tagana merupakan relawan  yang  dibekali  dengan  pelatihan  dan  keahlian  tentang  kebencanaan,  khususnya evakuasi dan tanggap bencana. Untuk pembentukan Tagana sebelumnya sudah dibahas pada  sub  bab  sejarah  Destana  di  Desa  Tugurejo.  Selanjutnya  peran  Tagana  dalam menanggulangi  bencana  di  Desa  Tugurejo  yaitu  lebih  ke  arah  evakuasi.  Namun  saat sebelum  terjadi  bencana,  Tagana juga  ikut  melakukan  upaya  pencegahan  dengan memasang  rambu-rambu  dan early  warning  system .  Pemerintah  Desa  Tugurejo menyiapkan  peralatan  lengkap  seperti  rambu-rambu, early  warning  system, ambulans bantuan  dari  pemerintah  (gambar  3.13),  2  motor  trail  (gambar  3.14),  alat  pemadam kebakaran, dan juga APD
(i) Perempuan Tangguh Bencana Desa Tugurejo
Pertahana diisi oleh kaum perempuan di Desa Tugurejo yang berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, seperti bidan, perawat, guru, kader lansia, dan kader posyandu. Peran  Pertahana  dalam  penanggulangan  bencana  di  Desa  Tugurejo  yaitu  berfokus
membantu  saat  pasca bencana  seperti  dapur  umum,  logistik, pelayanan  kesehatan,  dan trauma healing
(j) Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kabupaten Ponorogo
Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) merupakan kelompok masyarakat yang juga terlibat dalam penanggulangan bencana di Desa Tugurejo. Adapun peran LPBI NU yaitu membantu dalam hal mapping area saat terjadi  bencana  tanah longsor  di  Desa  Tugurejo  tepatnya  di  Dukuh  Tugunongko, menghimbau masyarakat untuk mengungsi, dan ikut melaksanakan penghijauan di Desa Tugurejo.  Selain  membantu  untuk mapping  area rawan  longsor  dan  menghimbau masyarakat  untuk  mengungsi,  LPBI  NU  juga  membantu  proses  evakuasi  dan menyediakan logistik untuk pengungsi.
(k) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Ponorogo
Palang  Merah  Indonesia  Kabupaten  Ponorogo  memiliki  peran  penting  dalam penanggulangan  bencana,  khususnya  di  Desa  Tugurejo.  Aktivitas  yang  dilakukan  oleh PMI  dalam  membantu  penanggulangan  bencana  di  Desa  Tugurejo  salah satunya  yaitu mengadakan  pelatihan  Sibat  (Siaga  Bencana  Berbasis  Masyarakat).  Pelatihan  Sibat tersebut dilaksanakan sebelum Destana di Desa Tugurejo terbentuk, tepatnya pada tahun 2015.  PMI  Kabupaten  Ponorogo  membantu  BPBD  Kabupaten  Ponorogo  dalam mendistribusikan air saat terjadi kekeringan tahun 2019 silam, salah satunya kekeringan di  Desa  Tugurejo.  PMI Kabupaten Ponorogo juga turut serta dalam kegiatan menanam pohon  di Desa  Tugurejo  dengan  dukungan  berupa  relawan.  PMI  Kabupaten  Ponorogo juga turut serta memberikan bantuan saat terjadi bencana tanah longsor di Desa Tugurejo. PMI Kabupaten Ponorogo juga berperan dalam menyusun peta rawan bencana di Desa Tugurejo

## Gambar 3
Peta rawan bencana Desa Tugurejo Sumber: PMI Kabupaten Ponorogo
(l) Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kabupaten Ponorogo
Radio  Antar  Penduduk  Indonesia  (RAPI)  Kabupaten  Ponorogo  merupakan organisasi  sosial  yang  bergerak  di  bidang  komunikasi,  yang  juga  berperan  dalam membantu penanggulangan bencana. Anggota RAPI wilayah Ponorogo sudah tersebar di 21  kecamatan  dengan  anggota  simpatisan  kurang  lebih  400  orang.  Peran  RAPI  dalam membantu  penanggulangan  bencana  di  Desa  Tugurejo  yakni  dengan  memantau pergerakan tanah di setiap hari di Dukuh Tugunongko, yang dideteksi oleh alat EWS.
(m) Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Sub Rayon Tugurejo
Persaudaraan  Setia  Hati  Terate  (PSHT)  Sub  Rayon  Tugurejo  merupakan perguruan silat yang juga terlibat dalam penanggulangan bencana di Desa Tugurejo dengan melakukan  penggalangan  dana  dan  bakti  sosial  di  wilayah  bencana  bersama   dengan anggota Tagana

## (n) Komunitas Ponorogo Peduli
Komunitas Ponorogo Peduli merupakan komunitas sosial yang ada di Kabupaten Ponorogo  dengan  anggota  yang  berjumlah  kurang  lebih  seratus  orang.  Peran  dari komunitas Ponorogo Peduli dalam membantu penanggulangan bencana di Desa Tugurejo yaitu dengan memberikan bantuan paket sembako. Bantuan berasal dari donatur.

## (o) Tim Penelitian Dosen Universitas Darussalam Gontor Ponorogo
Salah  satu stakeholder dalam  membantu  penanggulangan  bencana  di  Desa Tugurejo,  yakni  tim  penelitian  dosen  Universitas  Darussalam  Gontor  Ponorogo  yang diketuai  oleh  Dr.  Muhamad  Fajar  Pramono, M.Si.  Selanjutnya  untuk  manfaat  praktis, Bapak Fajar dan timnya hendak memberikan referensi dari aspek sosiologis sebagai dasar penyusunan Perda pengelolaan bencana
(p) Radio Gema Surya
Pihak media juga turut terlibat dalam penanggulangan bencana di Desa Tugurejo, salah  satunya  yaitu  Radio  Gema  Surya.  Radio Gema Surya mengusung  konsep citizen jurnalism .  Konsep  yang  dimaksudkan  yaitu  dengan  mengikuti  perkembangan  apapun yang  terjadi  di  masyarakat. citizen  jurnalism, yakni  Radio  Gema  Surya  hendak  meraih finish pada sebuah start melalui konsep citizen jurnalism. Kemudian untuk peran Radio Gema Surya dalam  membantu penanggulangan bencana di Desa Tugurejo yaitu dengan menyiarkan informasi seputar kebencanaan di Desa Tugurejo sesuai dengan tagline Radio Gema Surya, inspiratif dan akurat. Terkait tagline akurat, Radio Gema Surya memberikan informasi  kebencanaan  di  Desa  Tugurejo  secara real dan  tidak  simpang  siur,  yakni dengan  mengundang  narasumber  yang  kredibel  seperti  Kepala  Desa  Tugurejo,  BPBD Kabupaten Ponorogo dan juga Polsek.

## (q) Radio Duta Nusantara
Radio  Duta  Nusantara  merupakan  salah  satu  media  yang  juga  berperan  dalam membantu  penanggulangan  bencana  di  Ponorogo.  peran  Radio  Duta  Nusantara  dalam penanggulangan bencana di Desa Tugurejo yaitu menyiarkan berita kebencanaan di Desa Tugurejo dengan live by phone. Radio Duta Nusantara menjalin hubungan baik dengan Desa Tugurejo sekitar 3-4 tahun. Selain menyiarkan berita di radio, Radio Duta Nusantara juga hadir di website.
(r) Radio Songgolangit
Radio  Songgolangit  turut  serta  berperan  dalam  mengatasi  masalah  bencana  di Ponorogo  dengan  menginformasikan  ke  khalayak  luas  terkait  kejadian  bencana, menyalurkan  bantuan  dari  donatur,  serta  membantu  menghubungi  pihak  pemerintah kabupaten  yang  berhubungan  langsung  dengan  kejadian  bencana.  Selanjutnya  untuk peran Radio Songgolangit dalam membantu penanggulangan bencana di Desa Tugurejo yakni  dengan  menghubungi  Bapak  Siswanto  selaku  kepala  desa  atau  lurah  di  Desa Tugurejo untuk konfirmasi kejadian bencana dengan telepon secara on air.

## (s) TV-One
Stakeholder selanjutnya  yang  terlibat  dalam  penanggulangan  bencana  di  Desa Tugurejo yaitu stasiun TV-One yang diwakili oleh reporter bernama Aries yang memang pernah melakukan liputan di Desa Tugurejo.
(t)  Perum Perhutani
Perum Perhutani juga berperan dalam membantu penanggulangan bencana di Desa Tugurejo.  Berdasarkan  informasi  dari  Bapak  Darwitono  selaku  Kepala  Resort Pemangkuan  Hutan  (RPH)  Guyangan,  Bagian  Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  (BKPH) Ponorogo Barat, KPH Lawu Ds, Divisi Regional Jawa Timur, Perum Perhutani, pihaknya berperan  dengan  menempatkan  personil  untuk  berjaga  di  posko bencana,  memberikan bantuan bibit pohon, memberikan bantuan air bersih dan bantuan sembako untuk korban yang terdampak bencana.
Tabel 3

## Peran masing-masing stakeholder dalam penanggulangan bencana di Desa Tugurejo
No. Stakeholder Unsur Peran 1. Pemerintah Desa Tugurejo Pemerintah Desa • Menyusun regulasi seperti Perdes tentang penanggulangan bencana, surat keterangan pembentukan relawan dan juga penganggaran • Mengadakan sosialisasi rutin • Mengadakan     pelatihan      dan simulasi tanggap darurat kebencanaan secara rutin 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo Pemerintah Kabupaten Ponorogo • Membentuk destana di Desa Tugurejo
• Memberikan support anggaran
• Mengadakan sosialisasi
• Mengadakan pelatihan 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Pendampingan di lokasi bencana:
• mendirikan posko • mendirikan dapur umum (P3A) Kabupaten Ponorogo • melakukan pendampingan psikososial • advokasi para korban terkait administrasi kependudukan yang hilang 2. Pendampingan   setelah    masa transisi darurat ke normal 4. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo • Menugaskan  wartawan untuk liputan • Memfasilitasi jumpa pers Bupati Ponorogo dengan media  di Ponorogo
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur • Membentuk destana • Mengadakan  sosialisasi rutin tiap tahun 6. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi • Mengecek kelayakan lokasi untuk calon relokasi SDN 2 Tugurejo • Memberikan rekomendasi • Mengadakan sosialisasi 7. Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Tugurejo Kecamatan Slahung, Komando Distrik Militer (Kodim) 0802 / • Melaksanakan giat kerja bakti saat terjadi bencana alam
• Melakukan
tindakan pencegahan Rayon Militer (Ramil) Slahung 8. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Desa Tugurejo, Polsek Slahung • Melakukan patroli untuk memantau perkembangan alam sekitar desa
• Melakukan sosialiasasi agar masyarakat selalu siap siaga saat terjadi bencana 9. Taruna Tangguh Bencana (Tagana) Desa Tugurejo • Evakuasi • Melakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi, memasang rambu- rambu dan early warning system 10. Perempuan Tangguh Bencana (Pertahana) Desa Tugurejo • Membantu di dapur umum • Pembagian logistik
• Cek kesehatan
• Trauma healing 11. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kabupaten
Ponorogo
• Mapping area rawan longsor • Menghimbau kepada masyarakat untuk mengungsi saat longsor
• Evakuasi
• Menyediakan logistik
• Melakukan penghijauan 12. Palang Merah Indonesia (PMI) • Mengadakan  pelatihan  Sibat (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat) Kabupaten Ponorogo • Mendistribusikan air saat terjadi kekeringan • Membantu menanam pohon • Memberikan bantuan sembako untuk korban bencana tanah longsor • Menyusun peta rawan bencana 13. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kabupaten Ponorogo • Memantau pergerakan tanah di setiap hari saat bencana tanah longsor di Dukuh Tugunongko • Melaporkan hasil pemantauan ke BPBD Kabupaten Ponorogo 14. Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Sub Rayon Tugurejo Penggalangan dana dan bakti sosial di wilayah bencana 15. Komunitas Ponorogo Peduli Memberikan bantuan paket sembako dari para donatur 16. Tim Penelitian Dosen Universitas Darussalam Gontor Ponorogo • Melakukan penelitian dengan menjadikan Desa Tugurejo sebagai model Desa Tangguh Bencana di kabupaten Ponorogo • Membantu proses mediasi antara Pemerintah Desa Tugurejo dengan Bupati Kabupaten Ponorogo terkait masalah gedung sekolah
17. Radio Gema Surya • Menyiarkan   informasi seputar kebencanaan di Desa Tugurejo sesuai dengan tagline, inspiratif dan akurat • Menjadi mitra media yang paling intensif berinteraksi dengan Desa Tugurejo selama dua tahun  terakhir 18. Radio Duta Nusantara • Menyiarkan berita kebencanaan di Desa Tugurejo dengan live by phone • Menjalin hubungan baik dengan Desa Tugurejo sekitar 3-4 tahun 19. Radio Songgolangit • Menyiarkan berita kebencanaan di Desa Tugurejo dengan akurat dan terpercaya • Konfirmasi ke Kepala Desa Tugurejo terkait kejadian bencana melalui telepon secara on air 20. TV-One (Reporter) Melakukan peliputan berita ketika terjadi bencana di Desa Tugurejo 21. Perkumpulan Peternak Ayam Petelur Ponorogo (PPAPP) Memberikan bantuan saat terjadi bencana senilai enam juta rupiah berupa paket sembako, alat mandi, dan obat-obatan untuk korban bencana di Dukuh Tugunongko Desa Tugurejo 22. Perum Perhutani Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Guyangan, • Menempatkan personil dari perhutani untuk jaga di posko bencana.
Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ponorogo Barat, KPH Lawu Ds, Divisi Regional Jawa Timur • Memberi bantuan bibit pohon untuk penghijauan.
• Pemberian bantuan air bersih.
• Bantuan sembako bagi masyarakat terdampak bencana • Perjanjian kerja sama antara Desa Tugurejo dengan Perum Perhutani melalui LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dalam hal menjaga kelestarian hutan Perhutani, mencegah bahaya kebakaran hutan dan longsor di wilayah hutan Perhutani
Sumber data: primer penelitian.
Keberhasilan  program  Destana  di  Desa  Tugurejo  didapatkan  karena  Desa Tugurejo  mampu  melibatkan  banyak stakeholder dalam  penanggulangan  bencana  di wilayahnya.  Sendai  Framework  for  Disaster  Risk  Reduction  2015-2030  secara  jelas menyebutkan  bahwa  tata  kelola  risiko  bencana  yang  efektif  melibatkan  banyak pelaku pada  tingkatan  yang  berbeda  (Munene  dkk,  2016).  Desa  Tugurejo  bukan  hanya melibatkan unsur pemerintah, namun juga unsur kelompok masyarakat, unsur akademisi, unsur media, dan unsur dunia usaha.  Carlisle dan Gruby (2019) menyebutkan bahwa pusat pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan polisentris tidak terbatas pada badan pemerintahan  formal.  Tata  kelola  polisentris  membutuhkan  kombinasi  yang  kompleks dari berbagai tingkatan organisasi, mulai dari sektor publik, swasta, asosiasi sukarela, dan organisasi  berbasis  masyarakat  yang  memiliki  bidang  tanggung  jawab  dan  kapasitas fungsional yang tumpang tindih.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  terdapat  22 stakeholder yang  terlibat  dalam penanggulangan  bencana  di  Desa  Tugurejo,  mulai  dari  unsur  pemerintah,  kelompok masyarakat,  akademisi,  media,  hingga  dunia  usaha.  Unsur  pemerintah  terdiri  dari Pemerintah Desa Tugurejo, BPBD Kabupaten Ponorogo, Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo,  Dinas  Kominfo  dan  Statistik  Kabupaten  Ponorogo,  BPBD  Provinsi  Jawa Timur, dan PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM. Terdapat juga unsur TNI yaitu Babinsa  Desa  Tugurejo,  serta  unsur  Polri  yaitu  Bhabinkamtibmas  Desa  Tugurejo. Kemudian  unsur  kelompok  masyarakat  terdiri  dari  Tagana  Desa  Tugurejo,  Pertahana
Desa  Tugurejo,  LPBI  NU  Kabupaten  Ponorogo,  PMI  Kabupaten  Ponorogo,  RAPI Kabupaten  Ponorogo,  PSHT  Sub  Rayon  Tugurejo,  dan  Komunitas  Ponorogo  Peduli. Unsur  akademisi  diwakili  oleh  tim  penelitian  dosen  UNIDA  Gontor  Ponorogo.  Unsur media terdiri dari Radio  Gema Surya, Radio Duta Nusantara, Radio Songgolangit, dan Reporter TV-One. Unsur dunia usaha terdiri dari asosiasi peternakan PPAPP dan Perum Perhutani.  Seperti  pendapat  yang  disampaikan  oleh  Peters  tentang  istilah  “lembaga informal” yang mungkin tampak sebagai oksimoron, dan untuk konsepsi lembaga yang lebih tradisional,  istilah  tersebut  memang  demikian.  Untuk  memeriksa  pola-pola  tata kelola  yang  lebih  informal,  namun  melembaga,  Peters  menggunakan  konsep  “struktur tata kelola” ( governance structure ). Struktur tersebut mewakili pola interaksi yang stabil di antara sejumlah organisasi, lembaga, dan bahkan pelaku individu baik di sektor publik maupun swasta (Peters, 2016).
Sesuai dengan pesan dari Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030 bagi para aktor di berbagai  tingkatan untuk “berkoordinasi” dan “terlibat” dalam tata  kelola  risiko,  masing-masing  mengambil  dari  keunggulan  kompetitifnya  untuk menciptakan sinergi (Munene dkk, 2016).Dalam pelaksanaan Destana di Desa Tugurejo juga melaksanakan hal tersebut dengan melibatkan stakeholder yang memiliki peran dan tanggung  jawab  sesuai  dengan  kapasitasnya.  Apabila  Desa  Tugurejo  mampu berkoordinasi  dengan  melibatkan  para stakeholder ,  maka dapat dikatakan bahwa Desa Tugurejo sudah saling berjejaring dengan para stakeholder tersebut untuk bersama-sama menyelesaikan  permasalahan  bencana  di  Desa  Tugurejo.  Bevaola  Kusumasari menjelaskan  bahwa dalam  pengertian  yang  cukup  luas,  jaringan  dipahami  sebagai hubungan  timbal  balik  yang  kekal  antara  individu,  kelompok,  dan  organisasi (Kusumasari,  2014).  Kusumasari  (2014)  juga  mengutip  pendapat  dari  Moynihan  yang menuturkan  apabila terjadi  bencana  maka  dibutuhkan  suatu  jaringan  antarorganisasi daripada hanya jaringan tunggal karena masing-masing organisasi dimungkinkan masih minim dalam  hal  pengalaman, cara  kerja,  maupun  peralatan  dan  teknologi.
Proses         berjejaring pada program Destana di Desa Tugurejo dapat dilihat dengan jelas  dalam  penanggulangan  bencana  bukan  hanya  Pemerintah  Desa  Tugurejo  dan relawan desa saja yang turun. Namun semua stakeholder terlibat di dalamnya. Pemerintah Desa  Tugurejo,  Tagana,  Pertahana,  Babinsa,  Bhabinkamtibmas  dan  BPBD  Kabupaten Ponorogo  bersama-sama  melakukan  tindakan  pencegahan  bencana  di  Desa  Tugurejo
melalui  sosialisasi  dan  pelatihan.  LPBI  NU  Kabupaten  Ponorogo  membantu  proses evakuasi  bersama  relawan  Tagana.  Saat  terjadi  bencana,  RAPI  membantu  memantau pergerakan tanah. Selanjutnya Perum Perhutani RPH Guyangan juga turut menugaskan personil  untuk  jaga  di  posko  bencana.  Dinas  Sosial  P3A  bersama  relawan  Pertahana berperan saat pasca bencana yakni menangani dapur umum dan pendampingan psikososial untuk korban bencana.  Kemudian  kelompok  masyarakat  seperti  PSHT  Sub  Rayon Tugurejo.
Komunitas Ponorogo  Peduli bersama  dengan  unsur  dunia  usaha dari  asosiasi peternakan  PPAPP  dan  juga  PMI  Kabupaten  Ponorogo  memberikan  bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak bencana. Selanjutnya unsur media seperti Radio  Gema Surya, Radio Duta Nusantara, Radio Songgolangit, dan juga Reporter TV-One turut serta terlibat  dalam  memberitakan  kejadian  bencana  di  Desa Tugurejo.  Dinas  Kominfo  dan Statistik Kabupaten Ponorogo juga menugaskan wartawan  untuk  meliput  berita  bencana di  Desa  Tugurejo.  Masing-masing stakeholder telah  berperan  dalam  meningkatkan ketahanan  masyarakat  Desa Tugurejo  terhadap  bencana.  Dengan  berjejaring  dalam penanggulangan  bencana, maka  masyarakat  dapat  segera  pulih  dari  bencana.  Seperti pendapat  Djalante  bahwa partisipasi  dan  kolaborasi  mempengaruhi  kapasitas  untuk mengelola ketahanan.
Selanjutnya  keberhasilan  Destana  di  Desa  Tugurejo  didukung   dengan aktifnya Desa  Tugurejo  mengikuti  maupun  mengadakan  forum  multi- stakeholder untuk membahas dan melakukan upaya penanggulangan bencana di Desa Tugurejo. Pentingnya forum  multi-pemangku  kepentingan  dalam  membantu  menciptakan ruang  untuk kolaborasi  dan  pembelajaran  juga  telah  diakui  oleh  UNISDR.  Ada peningkatan pengakuan tentang peran sistem tata kelola alternatif dalam menangani  perubahan  dan risiko lingkungan global (Djalante dkk, 2011).
Forum  multi- stakeholder seperti “Sambung Roso”,  “Apel Siaga  Bencana”, dan “Penanaman  Pohon  Bersama”  menandai  bahwa  dalam  pelaksanaan  penanggulangan bencana,  Desa  Tugurejo  telah  melakukan  kerja  sama  secara  sukarela  untuk  mencapai tujuan  bersama  yaitu  mengurangi  risiko  bencana.  Carlisle dan  Gruby  memahami  kerja sama sebagai kategori luas yang melibatkan aksi bersama sukarela yang mencakup proses seperti kolaborasi dan usaha kontrak. 464 Kerja sama sangat penting untuk fungsionalitas sistem  pemerintahan,  karena  pusat pengambilan  keputusan  individu  mungkin  tidak
mampu  secara  efektif  atau  efisien  mengatasi  masalah  tertentu  secara  mandiri.  Namun, melalui  proses  kerja  sama,  mereka  mungkin  dapat  meningkatkan  kapasitas  kolektif mereka.
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Destana di Desa  Tugurejo  mampu  didapatkan  karena  Desa  Tugurejo  melibatkan  dan  berjejaring dengan  22 stakeholder dalam  penanggulangan  bencana  serta  aktif  mengikuti  maupun mengadakan  forum  multi- stakeholder untuk  membahas  dan  melakukan  upaya penanggulangan bencana di Desa Tugurejo. Dapat dikatakan bahwa fenomena tersebut telah sesuai dengan karakteristik institusi polisentris dan  jaringan  pada  tata  kelola  desa adaptif.  Selain  itu, fenomena  tersebut  telah  sesuai dengan  istilah  “lembaga  informal” dan telah  mencerminkan pendekatan institusionalisme  pilihan  rasional  pada  teori kelembagaan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  interpretasi  data  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  terdapat  22 stakeholder terlibat dalam  penanggulangan bencana  serta  aktif  mengikuti  maupun  mengadakan  forum  multi- stakeholder untuk membahas dan melakukan upaya penanggulangan bencana di Desa Tugurejo. Fenomena ini sejalan dengan karakteristik institusi polisentris dan   jaringan  pada  tata  kelola  desa adaptif.  Faktor  ini  menjadi  salah  satu  pendorong  keberhasilan  program  desa  tangguh bencana  di  Desa  Tugurejo  Kecamatan  Slahung  Kabupaten  Ponorogo.  Pelibatan  multi- stakeholder dalam  penanggulangan  bencana  yang  telah  sesuai  dengan  karakteristik institusi polisentris dan jaringan pada tata kelola desa adaptif. Kepemimpinan kepala desa menjadi  aspek  penting  dalam  pelibatan  multi- stakeholder dan  peran  masing-masing stakeholder.

## Daftar Pustaka
Carlisle, K., & Gruby, R. L. (2019). Polycentric Systems of Governance: A Theoretical Model for the Commons. Policy Studies Journal, 47(4), 927- 952.
Charolin  Pebrianti,  (2018). Musim  Hujan,  9  Kecamatan  di  Ponorogo  Rawan  Longsor ,
(https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4294474/musim-hujan-9- kecamatan-di-ponorogo- rawan-longsor, Diakses pada 28 April 2019)
Djalante,  R.,  Holley,  C.,  &  Thomalla,  F.  (2011).  Adaptive  Governance  and  Managing
Resilience to Natural Hazards. International Journal of Disaster Risk Science ,
2(4). doi:10.1007/s13753-011-0015-6
Jawa  Pos  Radar  Madiun,  (2019). 15  Kecamatan  di  Ponorogo  Potensi  Tinggi  Bencana
Banjir , (https://radarmadiun.co.id/15-kecamatan-di-ponorogo-potensi-tinggi- bencana-banjir/, Diakses pada 29 Februari 2020, 2019)
Liza  Ireni-Saban,  (2012).  Challenging  Disaster  Administration:  Toward  Community- Based Disaster Resilience”, Administration & Society Vol. 45 No. 6, 2012, hlm.
652-653
Kusumasari,  B.  (2014). Manajemen  Bencana  dan  Kapabilitas  Pemerintahan  Lokal . Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Munene,  M.  B.,  Swartling,  A.  G.,  &  Thomalla,  F.  (2016). The  Sendai  Framework:  A catalyst  for  the  transformation  of  disaster  risk  reduction  through  adaptive governance? Swedia: Stockholm Environment Institute.
Miles,M.B,  Huberman,A.M,  dan  Saldana,J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis,  A Methods Sourcebook , Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Peters, B. G. (2016). Institutional theory . In C. Ansell, & J. Torfing (Eds.), Handbook on
Theories of Governance. UK: Edward Elgar Publishing.
Syarini, R. (2017). Adaptive Governance Characteristics of Yogyakarta Special Region PROKLIM  (Climate  Village  Program)  Villages. Master  Thesis,  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive Governance of Social- Ecological System. Annual Review of Environment and Resources.
Schultz,  L.,  Folke,  C.,  Osterblom,  H.,  &  Olsson,  P.  (2015).  Adaptive  governance,
ecosystem  management,  and  natural  capital. PNAS,  112 (24),  7369-7374.
doi:10.1073/pnas.1406493112