## Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Formulasi Kebijakan di Kabupaten Sinjai
Nahariah 1 , Nursaifullah 2
1 STAI Al Furqan Makassar, Indonesia
2 Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia
E-mail* nahariahtapeng1961@gmail.com

## Abstract
This research is entitled the role of the members of the Regional People's Representative Council in the formulation of policies in Sinjai Regency. The focus of the problems studied are: Design, Discussion,  Determination  and  Socialization.  This  research  was  conducted  at  the  DPRD  Sinjai Regency.  Based  on  the  type  of  data,  this  research  is  qualitative  research.  The  data  collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The informants in this study were  members  of  the  District  Legislative  Council.  Sinjai  from  each  commission  as  well  as  the Secretary of the Council. The data analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation,  drawing  conclusions  or  verification. The  results  of  this  study  state  that:  (1) The role of council members in the draft regional regulations is evidenced by the existence of local regional regulations produced in recent years but the implementation of initiative rights has not been  fully  optimal;  (2)  The  role  of  board  members  in  discussing  a  policy  depends  on  the participation  of council members  in  participating as  members  of  the  special committee  in  the process of discussing a policy; (3) The role of board members in the determination process must carry  out  a  review,  evaluation  and  comparative  study  of  a  policy  to  be  determined;  (4)  DPR members have an obligation to disseminate the policies that have been determined to the public but have not yet disseminated specific regional regulations that are included in the annual work plan.

## Keywords: Dewan Perwakilan Rakyat, The Policy Formulation, Policy
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://journal.staialfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Wakil-wakil  rakyat  yang  berada  di  dalam  lembaga  dewan  perwakilan  rakyat  baik  di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota merupakan orang-orang yang diharapkan dapat menjadi mediator atau penghubung antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian eksistensi mereka sangat dibutuhkan dalam konteks membangun  kehidupan  bangsa  dan  Negara  yang  lebih  maju.  Para  anggota  dewan  dapat menjadi  instrument  yang  efektif  untuk  menterjemahkan  keinginan  masyarakat  sekaligus
sebagai instrument kontrol bagi kekuasaan. Terlebih lagi pada era Reformasi ini peran dan kedudukan  anggota  dewan  semakin  menentukan  bagi  teraktualisasikannya  kepentingan masyarakat,  sebab  dalam  era  ini  lahir  sebuah  kebijakan  otonomi  daerah  yang  memiliki esensi mendekatkan alur proses pengambilan kebijakan kepada masyarakat ditingkat akar rumput.  Dengan  sistem  ini  keberadaan  anggota  dewan  akan  banyak  menjadi  tumpuan harapan masyarakat.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  menjelaskan bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah yang  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah.  Sedangkan kewajiban  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  diantaranya  yaitu  menyerap, menghimpun,  menampung,  dan  menindaklanjuti  aspirasi  masyarakat.  Berdasarkan  uraian diatas,  jelas  bahwa  dalam  hal  pelaksanaan  otonomi  daerah  serta  desentralisasi  yang menjadi poin penting terletak pada perumusan dan penetapan kebijakan peraturan daerah (formulasi kebijakan), oleh karena itu dalam hal merumuskan kebijakan yang benar-benar mewakili  harapan  masyarakat  diperlukan  peran  anggota  dewan  yang  sangat  besar  dalam proses formulasi kebijakan. Berdasarkan hasil perolehan kursi DPRD Kabupaten Sinjai pada pemilu  legislatif  tahun  2019  yakni  sebanyak  30  orang  anggota  legislatif  yang  berhasil mendapatkan kursi, 22 orang atau sebanyak 73 persen laki laki dan 8 orang atau sebanyak 27  persen  perempuan.  Dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  peran  yang  dimiliki  oleh anggota  DPRD  dalam  proses  formulasi  kebijakan.  Idealnya  kebijakan  yang  dihasilkan  oleh anggota  DPRD  adalah  hal  yang  akan  di  rasakan  oleh  seluruh  masyarat  khususnya masyarakat  Kabupaten  Sinjai,  sehingga  anggota  DPRD  harus  benar  benar  berperan  dalam proses  formulasikan  kebijakan,  apakah  kebijakan  itu  benar-benar  mampu  mewakili  dari representattif harapan masyarakat.
Sepajang tahun 2015-2017 jumlah peraturan daerah berdasarkan yang mengusulkan di kabupaten Sinjai dari pihak eksekutif sebanyak 51 Perda sedangkan dari pihak legislatif 4 Perda, dari perbandingan jumlah angka Perda berdasarkan yang mengusulkan terlihat jelas bahwa  peran  anggota  Dewan  masih  sangat  rendah  salah  satunya  dari  tahapan  pengajuan rancangan  peraturan  daerah,  padahal  telah  jelas  dan  legal  sudah  diatur  dalam  undang- undang  mekanisme  pelaksanaan  hak  inisiatif  DPRD  kabupaten/kota  dalam  pembentukan peraturan  daerah.  Berdasarkan  uraian  diatas,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  mengenai peran  anggota  DPRD  kabupaten  Sinjai  periode  2019-2024  dalam  formulasi kebijakan/peraturan  daerah  dengan  rumusan  masalah  bagaimana  Peran  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  Formulasi  Kebijakan  di  Kabupaten  Sinjai.  Dari permasalahan yang ditemukan pada rumusan masalah, tujuan dari dari penelitian ini untuk menganalisis  peran  anggota  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  kabupaten  Sinjai  dalam Formulasi Kebijakan, manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai sumber informasi bagi pengembangan  ilmu  pengetahuan,  khususnya  mengenai  peran  anggota  dewan perwakilan rakyat  daerah  dalam  formulasi  kebijakan  di  kabupaten  Sinjai,  dan  sebagai  masukan  bagi para peneliti lainnya yang ingin memperluas bidang kajian pada penelitian lanjutan.

## METODE

## 1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Adapun  yang  menjadi  Lokasi  penelitian  ini  yaitu  pada  Kantor  Sekretariat  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPRD)  Kabupaten  Sinjai.  Waktu  penelitian  akan  dilaksanakan selama 45 Hari.

## 2. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif yang  dianggap  paling  sesuai  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Moleong  2006 dalam Pastomo (2013:23) menyatakan bahwa: “Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  (contohnya:  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain  sebagainya) secara  holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada
suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode alamiah.”.  Menurut  Husaini  Usman  dan  Purnomo  Setiady  Akbar  (2011:130) menyatakan  bahwa:  “Penelitian  deskriptif  kualitatif  diuraikan  dengan  kata-kata menurut  pendapat  responden,  apa  adanya  sesuai  dengan  pertanyaan  penelitiannya, kemudian  dianalisis  pula  dengan  kata-kata  apa  yang  melatarbelakangi  responden berperilaku  (berfikir,  berperasaan,  dan  bertindak)  seperti  itu  tidak  seperti  lainnya, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti).”
3. Tehnik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka akan digunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara yaitu:
1. Observasi,  observasi  adalah  alat  pengumpul  data  yang  dilakukan  dengan  cara mengamati  dan  mencatat  secara  sistematis  gejala-gejala  yang  diselidiki. (Narabuko, Achmadi 2013:70)
2. Wawancara,  wawancara  adalah  proses  tanya  jawab  dalam  penelitian  yang berlangsung  secara  lisan  daimana  dua  orang  atau  lebih  bertata  pmuka mendengarkan  secara  langsung  informasi-informasi  atau  keterangan  keterangan. (Narabuko, Achmadi 2013:83)
3. Dokumentasi,  dokumentasi  adalah  pengumpulan  informasi  yang  diperoleh  dari dokumen,  yakni  peningalan  tertulis  seperti  arsip-arsip,  akta,  ijazah,  rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan  lain-lain  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti.  (Pohan,  2007  dalam Pastomo 2013:226).

## 4. Teknik Analisi Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analiais interaktif.  (Miles  dan  Huberman,  2007).  Teknik  analisis  interaktif  dilakukan  dengan cara sebagai berikut:
1. Reduksi  data  yang  meliputi  proses  merangkum  serta  memilih  data-data  yang berkaitan dengan hal-hal pokok dan memfokusan terhadap hal-hal yang penting.
2. Penyajian  data  diartikan  sebagai  pengorganisasian  data  yang  telah  direduksi., didalam penyajian data peneliti melakukan upaya untuk menyusun pola hubungan dari seluruh data yang ada sehingga data lebih mudah untuk dipahami.
3. Berdasarkan  pada  data  yang  telah  terorganisir  tersebut,  peneliti  memberikan interpretasi  lalu  kemudian  peneliti  menarik  sebuah  kesimpulan  mengenai  pola keterkaitan atau penyimpangan yang ada dalam permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PENELITIAN

## A. Kerangka Teori
1. Teori Peran
Teori  peran  ( The  Role  Theory )  merupakan  teori  perpaduan  yang  memadukan berbagai teori, orientasi, serta disipin ilmu. Teori peran adalah bagian dari teori psikologi sosial  yang  digunakan  untuk  menganalisis  interaksi  sosial  (Kartikasari,  2012).  Teori peran  ( The  Role  Theory )  adalah  bagian  dari  Teori  Psikologi  Sosial.  Sugiyo  (2006) mengemukakan terdapat empat pendekatan teoritis utama untuk menjelaskan fenomena termasuk didalamnya perilaku sosial, yaitu:
a. Pendekatan Biologis
Manusia  dilahirkan  dengan  berbagai  karakteristik  biologis  yang  berperan  dalam menentukan  perilaku.  Karakteristik  biologis  yang  dimiliki  setiap  manusia  berbeda beda. Setiap individu dibatasi oleh karakteristik yang dimilikinya dalam perilaku dan rangsangan  yang  timbul  dari  perilaku  tersebut.  Selain  itu,  pendekatan  biologis  juga memfokuskan pada perbedaan genetik individu yang dapat mempengaruhi perilaku individu.
b. Pendekatan Belajar ( Behavioristik )
Pendekatan  belajar  atau behavioristik merupakan  dasar  dari  pendekatan behaviorisme ,
yakni  individu  dianggap  secara  aktual  melakukan  kegiatan  politik,  sedangkan perilaku  lembaga  politik  pada  dasarnya  merupakan  perilaku  individu  dengan  pola tertentu (Winarna dan Murni, 2007). Pendekatan ini memfokuskan terhadap perilaku individu didalam suatu masyarakat atau organisasi ditentukan oleh apa yang telah dia dapatkan didalam proses belajar sebelumnya melalui proses pembiasaan.
c. Pendekatan Insentif
Pendekatan  insentif  memandang  setiap  individu  akan  berperilaku  atas  pertimbangan keuntungan  dan  kerugian  yang  akan  didapatkannya.  apabila  dibandingan  dengan pendekatan  belajar  yang  lebih  memfokuskan  terhadap  pengalaman  berlajar sebelumnya,  pendekatan  insentif  lebih  memfokuskan  terhadap  keuntungan  atau kerugian yang akan di peroleh di masa depan.
d. Pendekatan Kognitif
Pendekatan  kognitif  memandang  bahwa  perilaku  setiap  individu  ditentukan  dari persepsi dirinya terhadap situasi sosial. Pendekatan ini lebih memfokuskan terhadap interpretasi  dan  organisasi  konseptual,  mengenai  fenomena  yang  terjadi  sekarang, bukan terhadap fenomena masa lalu, maupun fenomena masa depan.
Dari  uraian  diatas  menjelaskan  bahwa,  teori  psikologi  sosial  mempelajari tentang  perilaku/tingkah  laku  dari  setiap  individu.  Peran  setiap  individu  akan dipengaruhi  dari  perilaku  individu  tersebut  didalam  suatu  kelompok  atau.  Anggota dewan dalam hal ini sebagai individu dalam suatu kelompok sosial dalam hal melakukan kegiatan  politik,  maka  perilaku  anggota  dewan  akan  memiliki  pengaruh  terhadap perannya  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Teori  peran  merupakan  sebuah  teori  yang memadukan  berbagai  macam  teori,  orientasi,  bahkan  disipin  ilmu.  Teori  peran  adalah bagian  dari  teori  psikologi  sosial  yang  digunakan  untuk  menganalisis  interaksi  sosial (kartikasari, 2012). Dhohiri,  dkk  (2006),  mengemukakan  bahwa  secara  umum terdapat tiga macam cara dalam mendapatkan status/kedudukan di dalam masyarakat, yaitu: Ascribed  Status,  Achieved  Status dan Assigned  Status.  Ascribed  Status adalah kedudukan  yang  didapatkan  oleh  seseorang  melalui  kelahiran.  Misalnya,  kedudukan anak seorang bangsawan diperoleh karena dia dilahirkan dari orang tua yang berdarah bangsawan. Achieved Status adalah status/kedudukan yang diperoleh seseorang melalui usaha-usaha  yang  disengaja.  Seperti,  kedudukan  seseorang  dalam  menjadi  anggota dewan  yang  didapatkan  dengan  usaha  dan  memenuhi  syarat  menjadi  anggota  dewan sehingga dia dapat dipilih oleh. masyarakat menjadi anggota dewan. Sedangkan Assigned Status adalah status atau kedudukan yang diberikan seperti, gelar yang diberikan kepada seseorang  yang  dianggap  berjasa  dengan  diberikan  gelar  kehormatan.  Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahawa perilaku serta kedudukan yang dimiliki oleh  seseorang  sangat  berhubungan  erat  dari  peran  seseorang  tersebut.  Setiap  orang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda berdasarkan dengan kedudukan yang dimilikinya.  Oleh  karena  itu,  setiap  individu  dalam  suatu  kelompok  masyarakat  harus memahami  perannya  masing-masing  agar  dapat  menjalankan  hak  dan  kewajiban masing-masing  sehingga  tidak  menimbulkan  konflik  didalam  suatu  kelompok masyarakat. Menurut Soekanto (2009), peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan  ilmu  pengetahuan  keduanya  tidak  dapat  dipisahkan  karena  yang  satu tergantung dengan yang lain begitupula dengan sebaliknya.

## 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen)  daerah  (provinsi/kabupaten/kota)  di  Indonesia  yang  memiliki  kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014.  DPRD  berkedudukan  di  setiap wilayah administrative, yaitu:
a. Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD Provinsi), berkedudukan di ibukota provinsi.
b. Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD Kabupaten), berkedudukan di ibukota kabupaten.
c. Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD Kota), berkedudukan di kota. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah  mitra  kerja  kepala  daerah (gubernur/bupati/walikota).  Sejak  diberlakukannya  UU  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  pemerintah  atau  kepala  daerah  tidak  lagi  bertanggung  jawab kepada  DPRD,  karena  dipilih  langsung  oleh  rakyat  melalui  pemilihan  umum  kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Di  dalam  pasal  148  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kedudukan DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  dan  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggaraan pemerintah  daerah.  Juga  disebutkan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Di dalam Pasal 364 menjelaskan DPRD kabupaten/kota adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang  memiliki  kedudukan  sebagai  unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  memiliki  fungsi  yang  dapat  dilihat  di  dalam  pasal 149  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Pasal  365  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  MPR,  DPR,  DPD,  DPRD, menyatakan bahwa DPRD memiliki tri fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi  pengawasan.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  MPR,  DPR,  DPD, DPRD, juga menjelaskan bahwa :
a. Fungsi  Legislasi  merupakan  fungsi  DPRD  provinsi,  kabupaten/kota  untuk membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Bupati/Walikota.
b. Fungsi Anggaran  merupakan  fungsi  DPRD  provinsi,  kabupaten/kota  bersama-sama pemerintah  daerah  dalam  menyusun  dan  menetapkan  APBD  yang  didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD provinsi, kabupaten/kota.
c. Fungsi  Pengawasan  adalah  fungsi  DPRD  provinsi,  kabupaten/kota  untuk melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Undang-undang,  Peraturan Daerah,  dan  keputusan  Gubernur,  Bupati/Walikota  serta  kebijakan  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## 3. Formulasi Kebijakan ( Policy Formulation )
Formulasi  kebijakan  merupakan  salah  satu  tahapan  dari  proses  rangkaian  dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau peraturan. Definisi fomulasi kebijakan public  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  sebagai  berikut.  Subarsono  dalam  Dwiyanto (2009:10)  menyebutkan  karakteriskit  dari  tahap  formulasi  kebijakan  dalam  proses kebijakan publik yaitu memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternative kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan. Menurut Dunn (2000:132), perumusan kebijakan ( policy formulation ) adalah pengembangan dan sintesis terhadap  alternatif-alternatif  pemecahan  suatu  masalah.  Tjokroamidjojo  dalam Islamy (2000:24) mengemukakan bahwa perumusan kebijakan adalah sebagai alternatif yang  terus  menerus  dilakukan  dan  tidak  akan  selesai,  untuk  memahami  proses perumusan  kebijakan  maka  kita  perlu  untuk  terlebih  dahulu  memahami  aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa formulasi kebijakan adalah sebuah cara untuk memecahkan suatu permasalahan yang di bentuk oleh para actor aktor pembuat kebijakan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada,  sehingga  dari  sekian  banyak alternatif pemecahan suatu masalah yang didapatkan dipilihlah alternatif terbaik untuk permasalahan tersebut. Terdapat empat langkah dalam proses perumusan/pengambilan suatu kebijakan publik yang dikemukakan oleh
Islamy (2000:77-101) didalam buku Prinsip Prinsip Perumusan  Kebijaksanaan Negara, sebagai berikut :
a. Perumusan Masalah ( Defining Problem ).
Pemahaman terhadap suatu permasalahan dapat membantu dalam menemukan asumsi-asumsi  yang  tersembunyi,  mendiaognosis  penyebabnya,  serta  memetakan tujuan  yang  memungkinkan,  memadukan  pandangan  yang  bertentangan  dengan rancangan  peluang  kebijakan  yang  baru.  Perumusan  masalah  adalah  sumber  dari kebijakan publik, dengan pemahaman dan identifikasi permasalahan yang baik maka secara  otomatis  perencanaan  suatu  kebijakan  dapat  di  susun,  perumusan  masalah dilakukan oleh mereka yang terkena dampak dari permasalahan atau seseorang yang memiliki  tanggung  jawab  dan  pembuat  kebijakan  harus  memiliki  kapasitas  untuk melakukan hal tersebut. Proses dalam perumusan  kebijakan publik di mulai dengan merumuskan permasalahan dengan benar, karena dalam proses ini keberhasilan atau kegagalannya  akan  memiliki  pengaruh  terhadap  proses  pembuatan  kebijakan selanjutnya.
b. Agenda Kebijakan Dari  banyaknya  permaslahan-permasalahan  uum  yang  hanya  sebagain  kecil yang  mendapatkan  perhatian  dari  para  pembuat  atau  perumus  kebijakan  publik. Dengan  adanya  pilihan  dan  perhatian  pembuat  kebijakan  menimbulkan  agenda kebijakan.  Sebelum  permasalahan-permasalahan  yang  ada  masuk  kedalam  agenda kebijakan, permasalahan tersebut harus berkompetisi dengan permasalahan yang lain dan pada akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan. pentingnya status agenda kebijakan di dalam formulasi kebijakan publik, Cob dan Elder dalam Islamy (2000:83) mengartikan kebijakan sebagai:
“Agenda  sistemik  terdiri  atas  semua  isu-isu  yang  dipandang  secara  umum  oleh anggota-anggota  masyarakat  politik  sebagai  patut  memperoleh  perhatian  dari publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintah masingmasing”.
Abdul  Wahab  (2004:40)  mengemukakan  bahwa  suatu  permasalahan  agar  dapat masuk  kedalam  agenda  kebijakan  maka  permasalahan  tersebut  harus  memenuhi beberapa syarat tertentu :
2) Isu tersebut telah mencapai suatu titik tertentu sehingga dia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja;
3) Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak ( impact ) yang bersifat dramatic;
4) Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak;
5) Isu tersebut menjangkau dampak yang sangat luas;
6) Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) dalam masyarakat;
7) Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang fasionable , dimana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.
c. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan Masalah Setelah permasalahan tersebut didefenisikan oleh para pebuat kebijakan dengan baik  untuk  dimasukkan  kedalam  agenda  kebijakan  tahapan  selanjutnya  adalah proses pemecahan masalah. Menurut Islamy (2000:92), perumusan usulan kebijakan ( policy  proposals )  adalah  kegiatan  menyusun  dan  mengembangkan  serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Proses dalam kegiatan ini meliputi:
1) Mengidentifikasi altenatif.
2) Mendefinisikan dan merumuskan alternatif.
3) Menilai masing-masing alternatif yang tersedia.
4) Memilih  alternatif  yang  memuaskan  atau  paling  mungkin  untuk  dilaksanakan.
Didalam  tahapan  ini  perumus  kebijakan  akan  dihadapkan  dengan  pertarungan kepentingan  antara  berbagai  aktor,  dimana  masing-masing  aktor  ditawarkan alternatif  dan  pada  tahapan  ini  sangat  penting  untuk  mengetahui  alternatif  yang akan  ditawarkan  oleh  masing-masing  aktor.  Dalam  situasi  seperti  ini,  pilihan- pilihan kebijakan akan didasarkan terhadap kompromi serta negoisasi yang terjadi diantara aktor yang berkepentingan dalam proses perumusan kebijakan tersebut.
d. Tahap Penetapan Kebijakan
Tahapan  paling  akhir  dalam  proses  formulasi  kebijakan  adalah  tahap  penetapan kebijakan  dimana  telah  diputuskan  satu  alternatif  dari  berbagai  macam  alternative yang  ada  untuk  memecahkan  permasalahan  yang  ada  maka  tahap  terakhir  adalah proses  penetapan  dan  pengesahan  kebijakan  sehingga  kebijakan  tersebut  memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Islamy  (2000:100)  mengemukakan  bahwa  proses pengesahan  kebijakan  adalah  proses  penyesuaian  dan  penerimaan  secara  bersama tehadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima.
“Menurut Anderson dalam Islamy (2000:100), proses pengesahan kebijakan diawali dengan  kegiatan:  (a) Persuasion ,  yaitu  usaha-usaha  untuk  meyakinkan  orang  lain tentang  suatu  kebenaran  atau  nilai  kedudukan  seseorang  dan  mereka  mau menerimanya sebagai milik sendiri; (b) Barganing , yaitu suatu proses dimana kedua orang  atau  lebih  mempunyai  kekuasaan  atau  otoritas  mengatur  setidak-tidaknya tujuan-tujuan  mereka  tidak  sepakati  agar  dapat  merumuskan  serangkaian  tindakan yang  dapat  diterima  bersama  tetapi  tidak  ideal  bagi  mereka.  Barganing  meliputi perjanjian  ( negotation );  saling  memberi  dan  menerima  ( take  and  give );  dan kompromi  ( copromise ).”  Didalam  tahapan  ini  para  actor-aktor  pembuat  kebijakan berjuang agar alternative yang ditawarkan dapat di terima dan juga terjadi interaksi dengan  aktor-aktor  lain  yang  memunculkan persuasion serta bargaining .  Penetapan kebijakan  dilakukan  supaya  suatu  kebijakan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  dapat mengikat serta dapat ditaati oleh siapa saja, dengan bentuk kebijakan yang dihasilkan seperti Undang-Undang, keputusan Presiden, keputusan Menteri dan sebagainya.

## 4. Penelitian yang Relevan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Divi Agustina Universitas Barawijaya, Malang menyatakan  bahwa  Peran  Anggota  DPRD  dalam  Pengajuan  dan  Pembahasan  RAPERDA menjadi PERDA (Studi di DPRD Kota Blitar).Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya di  bidang  legislasi  diberikan  hak  untuk  mengajukan  RAPERDA  menjadi  PERDA. Perubahan konstitusional tersebut seharusnya mampu mendorong produktivitas anggota DPRD  Kota  Blitar  dalam  menggunakan  hak  pengajuan  dan  pembahasan  RAPERDA menjadi  PERDA  yang  pro  rakyat.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  Pertama Anggota  DPRD  memiliki  peran  baik  dalam  pengajuan  maupun  pembahasan  RAPERDA menjadi  PERDA,  kedua  dalam  pelaksanaannya,  mekanisme  pengajuan  dan  pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA didominasi oleh anggota DPRD dan ketiga fakto-faktor yang mempengaruhi anggota DPRD dalam penyusunan PERDA di Kota Blitar antara lain:
(a)  Pemerintah  Kota  Blitar  belum  memiliki  Program  Legislasi  Daerah,  (b)  Minimnya anggaran  dana  yang  disediakan  Pemerintah  Kota  Blitar  dalam  bidang  pengajuan  dan pembahasan  RAPERDA  yang  diusulkan  anggota  DPRD  untuk  menjadi  PERDA,  (c) Kemampuan  anggota  DPRD  yang  kurang  kompeten  dalam  bidang  pengajuan  dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA, dan (d) Agenda anggota DPRD yang padat.

## B. Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Formulasi Kebijakan di Kabupaten Sinjai
1. Rancangan
Peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam formulasi kebijakan dapat kita lihat dari proses pengusulan rancangan oleh anggota dewan. Menurut UU No. 12 Tahun
2011  tentang  pembentukan  peraturan  perundang–undangan,  sebuah  rancangan peraturan  daerah  dapat  berasal  dari  pihak  eksekutif  dalam  hal  ini  gubernur, bupati/walikota  maupun  berasal  dari  pihak  legislatif  dalam  hal  ini  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anggota dewan memiliki peran untuk  melakukan  pengajuan  rancangan  kebijakan  atau  peraturan  daerah.  Dalam pengajuan rancangan kebijakan anggota dewan memiliki acuan dengan Undang–Undang No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  serta  Undang-  Undang  No.  17  Tahun 2014  tentang  Majelis  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Dalam  kedua  Undang–undang  tersebut, disebutkan  bahwa  anggota  DPRD  memiliki  hak  inisiatif  untuk  melakukan  pengajuan sekaligus pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah. Kebijakan atau  peraturan  daerah  Inisiatif  dari  anggota  dewan  dilakukan  ketika  anggota  dewan menemukan  suatu  permasalahan  yang  sangat  krusial  di dalam  masyarakat  dan  anggota dewan  menanggapi  hal  tersebut  bahwa  perlu  untuk  menghasilkan  suatu  produk peraturan daerah sehingga ada inisiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri, dimana dalam  proses  pengajuan  semua  anggota  dewan  memiliki  hak  untuk  mengajukan rancangan kebijakan, dapat dilakukan secara per anggota dan dapat juga dilakukan oleh komisi  melalui  proses  yang  telah  ditentukan.  Meskipun  hak  inisiatif  anggota  dewan ditopang oleh dua undang-undang yaitu Undang-undang Nomor. 32 dan Undang-undang nomor 17 tahun 2014 namun keberhasilan kebijakan inisiatif anggota dewan kebanyakan dipengaruhi  oleh  kondisi  internal  sumber  daya  manusia  dewan  itu  sendiri  seperti kapasitas  dari  anggota  dewan  yang  ditunjuk  menjadi  inisiator,  pengalaman,  jenjang pendidikan dan pemahaman terkait substansi dari kebijakan itu sendiri.

## 2. Pembahasan
Pembahasan  suatu  kebijakan  dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dengan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sinjai,  pembahasan  dilakukan  melalui  tingkat-tingkat pembicaraan  yang  dilakukan  didalam  rapat-rapat  DPRD  rapat  komisi,  panitia,  alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan paripurna. Peran anggota dewan  perwakilan  rakyat  daerah  Kabupaten  Sinjai  dalam  proses  pembahasan, keterlibatan  anggota  dewan  dalam  proses  pembahasan  tergantung  dari  banyaknya rancangan  peraturan  daerah  (Ranperda)  yang  dibahas  dan  keterlibatan  anggota  dewan menjadi anggota pansus karena setiap pansus mendalami dan membahas ranperda yang berbeda-beda. Sementara itu hal-hal yang mesti diperhatikan oleh anggota dewan dalam proses  pembahasan  yaitu,  materi  pokok,  sifilosofis  dan  efek-efek  sosial  dari  rancangan peraturan tersebut.

## 3. Penetapan
Dalam proses penetapan rancangan kebijakan hasil keputusan bersama dari pembahasan antara  anggota  dewan  dengan  pemerintah  daerah  atau  pihak  eksekutif  disampaikan kepada  pemerintah  daerah  oleh  pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  untuk ditetapkan  menjadi  sebuah  kebijakan  atau  peraturan  daerah,  penyampaian  tersebut dilakukan paling lambat 7 hari sejak tanggal keputusan bersama dan apabilah selama 30 hari kebijakan yang telah disepakati tidak ditanda tangani oleh pemerintah daerah maka kebijakan  tersebut  wajib  untuk  diundangkan.  Rancangan  peraturan  daerah  diusulkan baik  dari  Pemerintah  Daerah  maupun  dari  DPRD  itu  sendiri  kemudian  rancangan peraturan  daerah  tersebut  dibahas  bersama  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  DPRD dimana dalam proses pembahasan melalui beberapa tahapan tingkat pembahasan yaitu proses  pembahasan  tingkat  satu  sampai  pembahasan  tingkat  dua  dan  kemudian diparipurnakan  atau  ditetapkan.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  anggota  dewan dalam proses penetapan, dalam proses penetapan suatu kebijakan atau peraturan daerah, melalui proses yang panjang mulai dari proses pembahasan tingkat satu, dua sampai pada proses  paripurna,  namun  sebelum  kebijakan  tersebut  ditetapkan  dilakukan
peninjauan-peninjauan kembali, evaluasi, studi komparatif terhadap kebijakan tersebut selanjutnya untuk ditetapkan melalui rapat paripurna.

## 4. Sosialisasi
Penyebarluasan  dilakuakan  oleh  DPRD  dan  Pemerintah  Daerah  mulai  dari  proses penyususnan  Prolegda  (program  legislasi  daerah),  penyusunan  rancangan  peraturan daerah  (Ranperda)  hingga  penetapan  rancangan  peraturan  daerah.  Hal  tersebut dilakukan  agar  masyarakat  mengetahui  kebijakan-kebijakan  yang  telah  ditetapkan bahkan mulai dari proses penyusunan hingga penetapan suatu kebijakan. Setelah proses penetapan anggota Dewan juga ikut melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan  kebijakan-kebijakan  yang  telah  ditetapkan  melalui  musrenbang  maupun  pada saat reses dimana para anggota dewan bertemu dengan konstituen mereka, akan tetapi dalam  hal  pelaksanaan  sosialisasi  peraturan  daerah  anggota  dewan  perwakilan  rakyat daerah  kabupaten  Sinjai  belum  melaksanakan  kegiatan  tersebut  secara  khusus  kepada masyarakat,  dimana  kegiatan  tersebut  belum  terdapat  didalam  rencana  kerja  (renja) tahunan yang menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

## KESIMPULAN

## 1. Kesimpulan
Setelah  melakukan  proses  penelitian  terhadap  peran  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : (1)  Peran  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Sinjai  dalam  rancangan kebijakan  atau  Peraturan  Daerah  sudah  baik,  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  Perda Inisiatif  yang  di  hasilkan  beberapa  tahun  terakhir  ini  ,  namun  pelaksanaan  hak  inisiatif tersebut  belum  digunakan  secara  optimal  oleh  anggota  dewan  jika  kita  melihat  jumlah perda  inisiatif  yang  dihasilkan  setiap  tahunnya  dikarenakan,  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  anggota  dewan  Kabupaten  Sinjai  belum  memadai;  (2)  Peran  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Sinjai  dalam  proses  pembahasan,  keterlibatan anggota  dewan  dalam  proses  pembahasan  tergantung  dari  banyaknya  ranperda  yang dibahas  dan  keterlibatan  anggota  dewan  menjadi  anggota  pansus  karena  setiap  pansus mendalami dan membahas ranperda yang berbeda-beda. Sementara itu hal-hal yang mesti diperhatikan oleh anggota dewan dalam proses pembahasan yaitu, materi pokok, sifilosofis dan  efek-efek  sosial  dari  rancangan  peraturan  tersebut;  (3)  Peran  anggota  dewan  dalam proses penetapan, dalam proses penetapan suatu kebijakan atau peraturan daerah, melalui proses  yang  panjang  mulai  dari proses  pembahasan  tingkat  satu,  dua  sampai  pada proses paripurna, namun sebelum kebijakan tersebut ditetapkan dilakukan peninjauan-peninjauan kembali,  evaluasi,  studi  komparatif  terhadap  kebijakan  tersebut  selanjutnya  untuk ditetapkan; (4) Setelah proses penetapan anggota dewan juga ikut melaksanakan sosialisasi kepada  masyarakat  terkait  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  telah  ditetapkan  melalui musrenbang  maupun  pada  saat  reses  dimana  anggota  dewan  bertemu  dengan  konstituen mereka,  akan  tetapi  dalam  hal  pelaksanaan  sosialisasi  peraturan  daerah  anggota  dewan perwakilan  rakyat  daerah  kabupaten  Sinjai  belum  melaksanakan  kegiatan  tersebut  secara khusus kepada masyarakat, dimana kegiatan tersebut belum terdapat didalam rencana kerja tahunan yang menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

## 2. Saran
Setelah melakukan penelitian penulis menyarankan: Pertama saran untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai, setelah melakukan kajian dari data-data yang dapat peneliti peroleh dan pengalaman sejak melakukan proses penelitian dilihat secara umum Peran anggota  Dewan perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  formulasi  kebijakan  di  Kabupaten  Sinjai  masih  perlu ditingkatkan  khususnya  dalam  hal  pengusulan  rancangan  peraturan  daerah  sehingga anggota  dewan  mampu  merespon  permasalahan  yang  terjadi didalam  masyarakat  dengan melahirkan  perda-perda  inisiatif;  Kedua  saran  untuk  anggota  dewan  perwakilan  rakyat
daerah  kabupaten  Sinjai,  untuk  lebih  meningkatkan  kapasitas  sesuai  dengan  beban  tugas yang  diemban  sebagai  wakil  rakyat  dimana  harus  mampu  untuk  menggali  permasalahan- permasalahan yang ada di tengah masyarakat sehingga mampu melahirkan suatu kebijakan yang  sesuai  dengan  kondisi dan  harapan  masyarakat  khususnya  di  kabupaten  Sinjai  serta melakukan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat terkait dengan peraturan yang telah  ditetapkan  sehingga  masyarakat  paham  dengan  aturan-aturan  yang  berlaku;  Ketiga saran  untuk  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sinjai  berdasarkan  pernyataan  yang disampaikan oleh imforman untuk lebih mengoptimalkan dalam proses pembahasan suatu kebijakan maka untuk lebih me mperhatikan kesiapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan terhadap rancangan kebijakan yang dimasukkan ke DPRD.

## REFERENSI
Divi, Agustina. dkk. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2, No. 4, Hal. 620-626. Dunn, William N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gadjah Mada Press: Yogyakarta. Dhohiri, Taufiq Rohman, dkk. (2006). Sosiologi 2 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat . Yudhistira: Jakarta.
Islamy, M. Irfan. (2000). Prinsip-prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara . Sinar Grafika:
Jakarta.
Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys . Gava Media: Yogyakarta.
Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, (2007). Qualitative Data Analysis(terjemahan). UI Press: Jakarta.
Moleong L,J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya: Bandung. Nabureko, C dan Achmadi, Abu. (2013). Metodologi Penelitian (cetakan ke 13). Jakarta: PT Bumi Aksara Pastomo, Andi. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rencana Penelitian.
Jakarta: PT Bumi Aksara Sugiyo. (2006). Psikologi Sosial . Universitas Negeri Semarang: Semarang. Soekanto, Soerjono. (2009). Sosiologi Suatu Pengantar . Edisi baru, Rajawali Pers: Jakarta. Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. (2011). Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Aksara: Jakarta.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD . Winarna,  Jaka  dan  Murni,  Sri.  2007 .  “Pengaruh  Personal  Background,  Political  Background dan  Pengetahuan  Dewan  Tentang  Anggaran  Terhadap  Peran  DPRD  Dalam Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus  Di  Karesidenan  Surakarta  dan  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2006)”. Dalam  Prosiding  SNA  X.  Universitas  Sebelas Maret: Surakarta
Copyright Holder :
© ,Naharia, dan ,Nursaifullah (2021)
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under:
CC BY SA