## PENGELOLAAN KESELAMATAN KERJA NELAYAN DI PPI BATUKARAS KABUPATEN PANGANDARAN
Fishermen Safety Work Management in PPI Batukaras District Pangandaran
Oleh:
Ryan Suryadi Putra 1 , Fis Purwangka 2 *, Budhi Hascaryo Iskandar 2
1 Almuni Program Sarjana Departemen PSP FPIK IPB
2 Departemen PSP FPIK IPB
* Korespondensi: fis@psp-ipb.org

## ABSTRAK
Aktivitas nelayan di laut memiliki risiko yang tinggi karena kapal penangkap ikan beroperasi mulai  dari  perairan  yang  tenang  hingga  perairan  dengan  gelombang  yang  sangat  besar.  Masalah keselamatan  kerja  di  laut  dan  keselamatan  kapal  untuk  saat  ini  tidak  hanya  menjadi  perhatian pemerintah  Indonesia  saja,  namun  telah  menjadi  perhatian  dunia.  Armada  penangkapan  ikan  di pangkalan  pendaratan  ikan  (PPI)  Batukaras  didominasi  oleh  armada  penangkapan  skala  kecil.  Data statistik  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Ciamis  tahun  2011  menunjukkan  bahwa  jumlah armada tangkap yang ada di PPI Batukaras adalah sebanyak 281 unit dan semua armada berjenis motor tempel ukuran <7 Gross Tonnage (GT). Perhatian pemerintah daerah serta instansi yang bertanggung jawab  terkait  keselamatan  kerja  nelayan  masih  sangat  minim.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengidentifikasi  pengetahuan  nelayan  seputar  keselamatan  kerja,  dan  mengidentifikasi  instansi pengelola  keselamatan  kerja  nelayan.  Seluruh  data  primer  diperoleh  dari  kuesioner  dan  wawancara serta data sekunder berasal dari literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nelayan memiliki pengetahuan yang minim mengenai keselamatan kerja dan prosedur bekerja di kapal serta pengelolaan keselamatan kerja di PPI Batukaras tidak terlaksana dengan baik.
Kata kunci: keselamatan kerja, nelayan, PPI Batukaras

## ABSTRACT
Fisherman activities in the sea is high risk, especially fishing vessels operating from calm waters to waters with high waves . Safety issues and the safety of ships at sea for the moment not only concern Indonesian  government  it  self,  but  has  become  the  world's  attention.  Small  scale  fishing  fleet dominated  in  PPI  Batukaras,  according  to  data  from  statistics  of  Department  Marine  and  Fisheries District  Ciamis  in  2011  the  number  of  fishing  fleets  in  the  PPI  Batukaras  is  281  units  and  all  the manifold  fleet  size  <7  GT  outboard  engine.  Attention  of  local  governments  and  related  agencies responsible for safety of fishermen still less. The purpose of this study was to identify knowledge about fishing safety, and identify safety agencies  from  fishermen . The entire primary data obtained  from questionnaires and interviews as well as secondary data derived from the literature. The results of this study indicate that the fishermen have minimal knowledge about safety and working procedures on board as well as the management of occupational safety in PPI Batukaras not performing well.
Keywords: fishermen, PPI Batukaras, safety work

## PENDAHULUAN
Kapal  ikan,  alat  penangkap  ikan,  dan nelayan  adalah  tiga  faktor  yang  mendukung keberhasilan dalam suatu operasi penangkapan ikan. Aktivitas nelayan di laut memiliki resiko yang  tinggi  karena  kapal  penangkap  ikan beroperasi  mulai  dari  perairan  yang  tenang hingga perairan dengan gelombang yang sangat besar.  Faktor  keselamatan  kapal  maupun nelayan merupakan hal yang perlu diperhatikan  demi  kesuksesan  suatu  operasi penangkapan ikan. Masalah keselamatan kerja di  laut  dan  keselamatan  kapal  untuk  saat  ini tidak  hanya  menjadi  perhatian  pemerintah Indonesia saja, namun telah menjadi perhatian dunia.
Data  yang  diperoleh  dari  kesatuan patroli  laut  dan  pantai  (KPLP)  dan  komite nasional  keselamatan  transportasi  (KNKT) menunjukkan  bahwa  kecelakaan  kapal  dari tahun  2003  – 2008  adalah  sebesar  56%  untuk kapal  tradisional,  17%  untuk  kapal cargo ,  8% untuk ferry ro ro , 5% untuk tanker , 3% untuk kapal  penumpang,  2%  untuk  kapal  ikan,  1% untuk kapal container , dan 1% untuk lain-lain (PT. Trans Asia Consultants 2009).
Kecelakaan  yang  terjadi  diantaranya adalah  kapal  tenggelam,  kapal  kandas,  kapal kebakaran, kapal tubrukan, dan kapal terbalik. Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  ke- celakaan  antara  lain  adalah  faktor  kesalahan manusia ( human error ), faktor alam, dan faktor teknis.  Kecelakaan  akibat  faktor  alam  tidak dapat dihindari saat operasi penangkapan ikan, namun dengan meningkatkan kualitas sumber daya  manusia  dan  faktor  teknis  diharapkan kecelakaan  kapal  dapat  dihindari  atau diminimalkan  (PT.  Trans  Asia  Consultants 2009).
Armada  penangkapan  di  pangkalan pendaratan  ikan  (PPI)  Batukaras  didominasi oleh  armada  penangkapan  skala  kecil.  Data statistik  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Ciamis  tahun  2011  menunjukkan bahwa  jumlah  armada  penangkapan  yang  ada di PPI Batukaras adalah sebanyak 281 unit dan semua  armada  berjenis  motor  tempel  ukuran <7 gross  tonnage (GT).  Perhatian  pemerintah
daerah  serta  instansi  yang  bertanggung  jawab terkait keselamatan kerja nelayan masih sangat minim.  Oleh  karena  itu,  penelitian  mengenai pengelolaan keselamatan kerja nelayan sangat perlu  dilakukan  sebagai  upaya  meminimalisir tingkat kecelakaan nelayan di laut. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi pengetahuan  nelayan  Batukaras  seputar keselamatan kerja dan peran instansi pengelola keselamatan kerja nelayan di Batukaras.

## METODOLOGI

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Juli  2013  bertempat  di  Desa  Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa  Barat.  Penelitian  lapang  ini  dilakukan selama  dua  minggu,  yakni  pada  pertengahan bulan Juli 2013 sampai dengan akhir bulan Juli 2013.
Prosuder Pengambilan Data
Data  yang  dikumpulkan  ada  dua  jenis, yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  diperoleh  dengan  cara  wawancara mendalam  melalui  kuesioner.  Pengambilan data  dilakukan  dengan  metode purposive sampling terhadap  beberapa  pihak  yang berkepentingan  dengan  keselamatan  kerja nelayan. Pihak-pihak
tersebut yaitu syahbandar,  kepala  PPI,  polisi  air,  kepala koperasi unit desa (KUD), serta beberapa tokoh kunci  nelayan  di  PPI  Batukaras.  Data  primer yang  dikumpulkan  antara  lain  pengetahuan nelayan  mengenai  keselamatan  kerja,  dan instansi  yang  berwenang  dalam  penanganan kecelakaan  kerja  di  laut.  Data  sekunder diperoleh  dengan  cara  penelusuran  dokumen (peraturan) mengenai keselamatan kerja di laut pada instansi yang terkait dengan keselamatan kerja di laut.
Prosedur Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  setelah  dilakukan pengumpulan  data,  maka  data  tersebut dianalisis  untuk  mendapatkan  kesimpulan. Analisis data sebagai berikut :
1) Analisis deskriptif
Metode  analisis  deskriptif  yaitu  usaha untuk  mengumpulkan  dan  menyusun  suatu data,  kemudian  dilakukan  analisis  terhadap data  tersebut.  Analisis  deskriptif  yakni  data yang dikumpulkan berupa aspek kebijakan dan kelembagaan  yang  meliputi  manfaat,  im- plementasi  dan  kendala/kelemahan  dari kebijakan  yang  ada.  Analisis  kelembagaan dilakukan  dengan  mengevaluasi  keberadaan dan  peran  yang  dilakukan  oleh  kelembagaan tersebut  berkaitan  dengan  keselamatan  kerja nelayan di laut.
2) Content Analisys atau Analisis Isi
Analisis yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  analisis  isi  ( Content Analisys ).  Di  mana,  data  deskriptif  sering hanya dianalisis menurut isinya, dan karena itu analisis  semacam  ini  juga  disebut  analisis  isi ( Content  Analisys )  (Sumadi  1983).  Dengan metode Content  Analisys ,  dilakukan  peng- kajian  secara  mendalam  mengenai  isi  atau materi  yang  terdapat  pada  dokumen  (pe- raturan) mengenai keselamatan kerja di laut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Armada Penangkapan Ikan
Armada  penangkapan  ikan  merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan  dalam  suatu  operasi  penangkap- an. Armada penangkapan ikan  yang digunakan berupa  kapal  perikanan,  yang  didefinisikan sebagai kapal, perahu, atau alat apung lainnya
yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan  ikan,  pembudidayaan  ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan  (Undang-Undang  RI  No.31  Tahun 2004).
Selama  periode  2005-2011  jumlah armada  penangkapan  ikan  di  PPI  Batukaras mengalami  fluktuasi  pada  jenis  motor  tempel dan  perahu  tanpa  motor.  Faktor  yang mempengaruhinya  adalah  teknologi  dan jumlah  nelayan.  Kapal  motor  yang  memiliki ukuran  5-10 gross  tonnage (GT)  tidak  me- ngalami perubahan, karena selama periode ter- sebut tidak ada nelayan yang mengoperasikan kapal  motor,  disebabkan  nelayan  setempat tidak  memiliki  modal  yang  cukup  dalam pengoperasiannya.  Pada  Tabel  1  dapat  dilihat jumlah serta jenis armada penangkapan ikan di Kecamatan Cijulang periode 2005-2011.
Pengetahuan  Nelayan  Seputar  Keselamatan Kerja
Nelayan  di  pangkalan  pendaratan  ikan (PPI) Batukaras merupakan nelayan tradisional yang  dominan  menggunakan  alat  tangkap gillnet .  Nelayan  kurang  memahami  mengenai keselamatan  kerja  di  laut  dan  prosedur  yang ada  serta  hanya  mengandalkan  pengetahuan yang  minim  mengenai  keselamatan.  Nelayan pada biasanya hanya melihat tanda-tanda dari alam  sebelum  melaut  dan  tanpa  membawa
NO JENIS ARMADA
TANGKAP (UNIT) Kecamatan Cijulang 2005 2006 2007  2008  2009  2010  2011 1 Kapal Motor (KM) > 5-10 GT 0 0 0 0 0 0 0 2 Motor Tempel (MT) 225 148 320 281 281 281 281 3 Perahu Tanpa Motor (PTM) 30 30 30 0 0 0 0 JUMLAH 255 178 350 281 281 281 281
Tabel 1 Data perkembangan armada penangkapan ikan kecamatan cijulang tahun  2005–2011
peralatan keselamatan yang seharusnya dibawa.
Alat komunikasi yang digunakan berupa telepon  genggam  karena  jarak  melaut  yang relatif  dekat,  maksimal  5  mil  laut  dan  sinyal telepon  genggam  masih  menjangkau  daerah penangkapan  ikan  tersebut.  Kecelakaan  yang pernah  terjadi  di  lapangan  didominasi  oleh kapal  tenggelam,  terbalik,  hanyut,  serta kecelakaan  kerja.  Kejadian  kebakaran  dan tubrukan  sangat  jarang  terjadi.  Kecelakaan kerja yang biasa terjadi adalah nelayan terbelit oleh  jaring  sehingga  tangan  terluka  terkena mata pancing, hal tersebut dikarenakan kurang hati-hatinya korban ketika melakukan operasi penangkapan  ikan.  Penanganannya  dilakukan dengan  pertolongan  pertama  pada  kecelakaan namun  tidak  diobati  dengan  alat  P3K  hanya dibersihkan  dengan  air  dan  luka  dibalut dengan  kain  seadanya.  Menurut  penuturan nelayan,  apabila  terjadi  kecelakaan  yang menyebabkan perahu terbalik atau tenggelam, nelayan  hanya  mengandalkan  jerigan  sebagai pelampung  atau    menggunakan  katir  yang seyogyanya  digunakan  sebagai  alat  pe- nyeimbang perahu.
Kartu  anggota  Himpunan  Nelayan Seluruh  Indonesia  (HNSI)  merupakan  sebuah jaminan  yang  pasti  bagi  para  nelayan  apabila terjadi  kecelakaan  perahu  yang  mereka tumpangi  hanyut.  Nelayan  di  PPI  Batukaras dominan  menggunakan  kapal  kecil  dengan ukuran <7 GT. Jumlah awak kapal pada kapal tersebut  2  orang,  dengan  pembagian  kerja  di kapal  sebagai  tekong  dan  ABK.  Pembagian kerja  pada  perikanan  skala  kecil  ini  tidak terlalu  terlihat  karena  keduanya  memiliki tugas  yang  sama  di  kapal  dalam  operasi penangkapan  ikan,  namun  untuk  tekong, tanggung  jawab  yang  dibebankan  adalah navigasi  serta  mesin  kapal,  namun  ketika dilakukan  operasi  penangkapan  ikan,  tekong dan ABK bekerja sama. Terkadang tekong dan ABK  hanyalah  panggilan  sebagai  pembeda antara pemilik kapal dan anak buahnya.
Dalam  menciptakan  keselamatan  kerja tentunya  harus  didukung  oleh  keterampilan dan  pengetahuan  yang  wajib  dimiliki  orang- orang yang terkait di dalamnya. Pada Gambar 1  disampaikan  hasil  kuesioner  terhadap nelayan PPI Batukaras mengenai pengetahuan tentang  keselamatan  kerja,  pengetahuan mengenai aturan keselamatan kerja, pengetahuan  akan  pentingnya  prosedur  kerja
Gambar 1 Hasil wawancara nelayan terkait pengetahuan dan kesadaran terkait
keselamatan kerja
Sumber: Hasil Wawancara Nelayan (diolah)
di  atas  kapal,  dan  kesadaran  nelayan  akan keselamatan kerja.
Dari  Gambar  1  terlihat  bahwa  nelayan yang memiliki pengetahuan mengenai keselamatan kerja sangat minim, 20% nelayan sedikit mengetahui tentang  keselamatan kerja dan  80%  tidak  mengetahui  mengenai keselamatan kerja. Aturan terkait keselamatan kerja  yang  diketahui  nelayan  sangat  minim, 96% diantaranya tidak mengetahui bahwa ada aturan  mengenai  keselamatan  kerja.  Nelayan hanya mengetahui keselamatan kerja tergantung pribadi masing-masing orang yang menjalaninya  saja,  apabila  cuaca  baik  maka nelayan  akan  melaut  namun  apabila  cuaca buruk  nelayan  tidak  akan  melaut.  4%  dari nelayan  sedikit  mengetahui  aturan  seputar keselamatan  kerja.  Nelayan  hanya  sebatas mengetahui adanya aturan namun tidak dapat menyebutkan aturan yang berlaku.
Pengaplikasian secara tidak sengaja oleh nelayan  adalah  dengan  menggunakan  jerigen atau katir yang digunakan sebagai pelampung apabila terjadi kecelakaan kapal yang membuat kapal  tenggelam.  Kesadaran  nelayan  akan keselamatan  kerja  seharusnya  didukung  oleh kompetensi  yang  memadai.  Menurut  IMO (2007),  Nakhoda  kapal  kecil  harus  memiliki kompetensi  kerja  yang  memadai  dalam mengoperasikan  kapal  secara  aman  dan selamat,  mengelola  kapal  dengan  baik  secara terus menerus, meliputi:
1. Pengoperasian dan perawatan mesin;
2. Menangani keadaan darurat dan menggunakan radio komunikasi untuk meminta pertolongan;
3. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
4. Mengolah gerak kapal di laut, di pelabuhan dan selama operasi penangkapan;
5. Navigasi;
6. Kondisi cuaca dan ramalan cuaca;
7. Stabilitas kapal;
8. Penggunaan sistem signal;
9. Pencegahan kecelakaan;
10. Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut;
11. Memahami dan meminimalkan risiko operasi penangkapan ikan.
Fakta  yang  ada  di  lapangan, human error dapat  menjadi  pemicu  terjadinya kecelakaan  kerja.  Kompetensi  nelayan  yang ditemukan di lapangan sangat minim, bertolak belakang  dengan  standar  kompetensi  yang direkomendasikan  oleh  IMO  dalam  meng- operasikan  kapal  secara  aman  dan  selamat. Hanya kompetensi dalam perawatan mesin dan kondisi cuaca dan ramalan cuaca yang rata-rata dimiliki  oleh  nelayan  di  PPI  Batukaras.    Hal tersebut cukup membuktikan bahwa kesadaran akan  keselamatan  kerja  tinggi  namun pengetahuan  dan  kompetensi  yang  dimiliki minim.
Gambar 2 Siklus manajemen keamanan laut (Danielsson 2010) Sumber: Danielsson (2010)
Instansi Pengelola Keselamatan Kerja Nelayan
Menurut  Danielsson  (2010)  diperlukan pengelolaan  yang  berkelanjutan  terhadap peningkatan keamanan bagi nelayan.
Pengelolaan  tersebut  dapat  diilustrasikan dalam siklus manajemen keselamatan laut yang tertera  pada  gambar  2. Siklus  ini  bertujuan untuk memberikan informasi sistem pelaporan kecelakaan di laut untuk dimasukan ke dalam sistem  manajemen  keselamatan  dalam  rangka meningkatkan keamanan bagi nelayan. Hal ini juga  mencerminkan  pentingnya  pendekatan holistik  yang  melibatkan  semua  pengambil kebijakan.  Keamanan  pada  siklus  manajemen laut  ditandai  dengan  perbaikan  sistem  yang berkelanjutan untuk keselamatan nelayan.
Hasil  identifikasi  peran  pengelolaan keselamatan  kerja  nelayan  didapatkan  dari analisis  kebijakan  kelembagaan  yang  meliputi manfaat, implementasi, dan kendala/ kelemahan  dari  kebijakan  yang  ada.  Analisis kelembagaan  dilakukan  dengan  mengevaluasi keberadaan  dan  peran  yang  dilakukan  oleh kelembagaan  tersebut  berkaitan  dengan keselamatan kerja nelayan di laut.
Gambar 3 menjelaskan mengenai siklus manajemen  keamanan  laut  di  PPI  Batukaras. Terdapat empat kategori dalam siklus ini, yakni mitigasi  dan  persiapan  yang  termasuk  dalam langkah proaktif serta bantuan dan rehabilitasi yang  termasuk  dalam  langkah  reaktif.  Bila dibandingkan  antara  kondisi  yang  terjadi  di lapangan  dengan  literatur,  kategori  yang
terlaksana  di  lapangan  adalah  kategori persiapan  dan  bantuan  namun  pada  kategori persiapan tidak semua aspek terlaksana.
Persiapan  merupakan  kategori  pertama yang  terlaksana.  Pada  kategori  ini  aspek  yang terlaksana adalah alat tangkap, stabilitas kapal, dan  pengoperasian  kapal.  Ketiga  aspek  yang terlaksana  merupakan  kegiatan  yang  sudah biasa  nelayan  lakukan  sebelum  melakukan operasi  penangkapan  ikan.  Alat  tangkap dipersiapkan agar aktivitas penangkapan dapat dilakukan  dengan  baik,  kerusakan  yang terdapat  pada  alat  tangkap  selalu  diperbaiki agar  mendapatkan  hasil  tangkapan  yang optimal. Dalam hal pengoperasian kapal selalu dilakukan  persiapan  dengan  cara  memeriksa mesin  tempel  yang  akan  digunakan  serta membawa cadangan bahan bakar. Selanjutnya pada aspek stabilitas kapal dipersiapkan dengan memasang  alat  penyeimbang  tambahan  pada kapal yang disebut dengan katir.
Bantuan  merupakan  kategori  kedua yang  terlaksana.  Penyelamatan  diri  dilakukan ketika  terjadi  kecelakaan,  dilakukan  oleh korban  dengan  mempertahankan  diri  agar tidak  tenggelam  menggunakan  jerigen  atau katir  sebagai  pelampung.  Aspek  selanjutnya yang  terlaksana  adalah  pencarian  dan penyelamatan  sukarela  yang  dilakukan  oleh rekan  sesama  nelayan  namun  ketika  aspek tersebut tidak berhasil menyelamatkan korban maka  tim  SAR  melaksanakan  tugasnya  untuk mencari  dan  menyelamatkan  korban  ke- celakaan.
Gambar 3 Siklus manajemen keamanan laut PPI Batukaras
Pada Gambar 4 digambarkan mengenai  pihak  yang  bertanggung  jawab apabila terjadi kecelakaan di kapal, penanganan  yang  dilakukan,  serta  peran pemerintah dalam sosialisasi mengenai keselamatan kerja.
Koordinasi  yang  terlihat  di  PPI Batukaras  adalah  koordinasi  antara  KUD, rukun  nelayan,  dan  polisi  perairan.  Tidak terlihat  instansi  lain  yang  seharusnya  terlibat dalam  kesehatan  dan  keselamatan  kerja nelayan.  Hal  tersebut  bertolak  belakang dengan  pasal  31  ayat  4  yang  tertuang  dalam Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  Per.08/Men/2012 tentang  Kepelabuhanan  Perikanan,  yakni instansi/unit  kerja  terkait  di  pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
1. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
2. TNI/POLRI;
3. Imigrasi;
4. Bea dan Cukai;
5. Kesehatan Pelabuhan;
6. Perhubungan Laut;
7. Pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
8. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
9. Penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
10. Pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
11. Karantina ikan;
12. BUMN dan/atau BUMD; dan/atau
13. Instansi terkait lainnya.
Kecelakaan kapal berupa kapal terbalik, hanyut, dan tenggelam merupakan kecelakaan fatal  yang  sering  terjadi  di  lapangan. Penanganan  yang  dilakukan  untuk  ketiga kecelakaan tersebut adalah dengan menindak- lanjuti  di  lapangan,  yaitu  apabila  ada  nelayan lain  yang  posisinya  dekat  dengan  tempat kejadian perkara (TKP) maka nelayan tersebut
Gambar 4 Peran instansi pemerintahan & organisasi nelayan serta penanganan ketika terjadi kecelakaan kerja
Sumber: Wawancara Nelayan PPI Batukaras (diolah) Tabel 2 Peraturan nasional yang berhubungan dengan keselamatan kerja nelayan
Sumber : Purwangka (2013), diolah
No  Peraturan Latar Belakang 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 UU ini mengatur tentang pelayaran 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan
menolong  korban,  namun  jika  tidak  ada nelayan  lain  di  sekitar  TKP  akan  dilakukan pencarian  oleh  tim  SAR  yang  merupakan anggota  rukun  nelayan  yang  dibentuk  oleh KUD  setempat  serta  bantuan  dari  polisi perairan  apabila  dibutuhkan.  Faktor  yang mempengaruhi  kecelakaan  fatal  tersebut merupakan  faktor  cuaca.  Nelayan  hanya mengandalkan prediksi cuaca secara tradisional  dengan  cara  melihat  tanda-tanda alam dengan melihat langit.
Peran syahbandar sebagai lembaga yang memiliki  tugas  dalam  mengatur  kedatangan dan  keberangkatan  nelayan  belum  terlihat padahal menurut Peraturan Menteri Kelautan dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan  pasal  30  ayat  1  point  (a)  dijelaskan bahwa  syahbandar  di  pelabuhan  perikanan mempunyai  tugas  dan  wewenang  mengatur kedatangan  dan  keberangkatan  kapal  per- ikanan.
Upaya  dalam  pencarian  korban  ketika terjadi  kecelakaan  kapal  dilakukan,  tidak terlihat  partisipasi  syahbandar.  Implementasi dari    Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  Per.08 /Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan pasal  30  ayat  1  point  (k)  yang  menyebutkan bahwa  syahbandar  di  pelabuhan  perikanan mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk melaksanakan  bantuan  pencarian  dan  ke- selamatan  tidak  terlihat  justru  yang  terjadi  di lapangan pihak yang terlibat adalah KUD, dan rukun nelayan. Polisi perairan datang ke lokasi apabila  ada  laporan  dari  nelayan.  Melihat kondisi tersebut sebaiknya wewenang tersebut diserahkan kepada KUD atau organisasi rukun nelayan  setempat  mengingat  penuturan  dari kepala
Syahbandar Pangandaran yang menjelaskan  bahwa  untuk  kapal  <7  GT wewenangnya  telah  diserahkan  pada  unit pelaksana  teknis  daerah  namun  pengelolaan- nya masih belum optimal.
Kebijakan-kebijakan yang ada mengenai pelayaran dan keselamatan belum menyentuh sektor  perikanan  skala  kecil.  Belum  adanya regulasi  yang  mengatur  keselamatan  kapal yang  berukuran  <7  GT  menyebabkan  im-
plementasi  dari  kebijakan  yang  ada  sulit dilaksanakan.
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  regulasi nasional  keselamatan  kerja  nelayan  belum sepenuhnya menyentuh sektor perikanan skala kecil.  Beberapa  catatan  dari  isi  naskah  pada Tabel  3  menjelaskan  bahwa  regulasi  berlaku umum namun fakta di lapangan tidak terlihat implementasi  yang  dilakukan  dan  keadaan bertolak  belakang  dengan  regulasi  yang  ada. Tumpang  tindih  aturan  dan  kebijakan  yang terjadi  disebabkan  kurangnya  koordinasi  dan komunikasi  antar  instansi  yang  berwenang sehingga implementasi tidak efektif.
Terjadi  tumpang  tindih  aturan  dan kepentingan fungsi syahbandar dan direktorat kepolisian perairan (Ditpolair) dalam pemberian bantuan pencarian dan keselamatan (SAR)  di  laut/perairan.  Peraturan  Menteri Kelautan  Dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Ke-
pelabuhanan  Perikanan  pasal  30  ayat  1  point (k)  yang  menyebutkan  bahwa  syahbandar  di pelabuhan  perikanan  mempunyai  tugas  dan wewenang  untuk  melaksanakan  bantuan pencarian  dan  keselamatan,  dan  Peraturan Kapolri  Nomor  22  Tahun  2010  tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pada Tingkat  Kepolisian  Daerah  pasal  202  ayat  3 point  (c)  menyatakan  hal  yang  serupa  yaitu Ditpolair menyelenggarakan fungsi pemberian bantuan  SAR  di  laut/perairan.  Jika  kedua instansi berkoordinasi dengan baik, fungsi dan wewenang  yang  dimiliki  oleh  kedua  instansi dapat  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya. Dampak  wewenang  pencarian  dan  ke- selamatan  (SAR)  yang  tidak  terlaksana diminimalisir dengan adanya tim SAR sukarela dari KUD. Tim SAR tersebut menjadi bantuan yang  sangat  berpengaruh  dalam  usaha menyelamatkan  nelayan  dalam  kondisi  yang berbahaya.

## KESIMPULAN
Pengetahuan  nelayan  di  PPI  Batukaras seputar  keselamatan  kerja  sangat  minim, nelayan  tidak  mengetahui  adanya  peraturan mengenai  keselamatan  kerja  serta  tidak mengetahui  prosedur  bekerja  di  atas  kapal namun  kesadaran  akan  keselamatan  kerja
sangat tinggi. Selain itu, Pengelolaan keselamatan  kerja  di  PPI  Batukaras  belum terlaksana  dengan  baik,  kebijakan  tidak diimplementasikan oleh instansi yang berwenang. Pelaksanaan pengelolaan keselamatan kerja sifatnya insidental dilakukan oleh pihak KUD dan rukun nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA
[BAKORKAMLA]  Badan  Koordinasi  Keamanan  Laut.  2009. Pedoman  Khusus  Keselamatan  dan Keamanan Pelayaran . Jakarta (ID): BAKORKAMLA.
Danielsson. 2010. Safety At Sea For Small-Scale Fisheries In Developing Countries . Rome (IT): Food And Agriculture Organization (FAO).
Tabel 3 Regulasi nasional keselamatan kerja nelayan
Sumber : Purwangka (2013), diolah
No  Isi naskah Catatan 1 Keselamatan kapal perikanan Tidak termasuk kapal < 12 m 2 Panduan prosedur keselamatan kapal Tidak termasuk kapal < 12 m 3 Persyaratan desain, konstruksi dan peralatannya (distressed signal, alat komunikasi) Tidak  termasuk  kapal  <  12  m,  berlaku Umum, terjadi tumpang tindih aturan 4 Panduan desain, konstruksi dan peralatannya  Tidak termasuk kapal < 12 m 5 Keselamatan  saat  berlayar  (mengemudi, lampu navigasi, dan alat lainnya) Berlaku umum 6 SAR untuk pelayaran dan kecelakaan Berlaku umum, tumpang tindih kepentingan 7 Keselamatan kerja nelayan Tidak termasuk kapal < 12 m 8 Standar kesehatan nelayan Berlaku umum 9 Persyaratan keterampilan dan tugas nelayan Tidak  ada  penerapan  dan  pengawasan pada kapal berukuran kecil 10 Pedoman pelatihan nelayan Berlaku umum 11 Pelatihan kejuruan nelayan Berlaku  umum,  tidak  termasuk  kapal berukuran < 12 m 12 Tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan dan kesehatan  nelayan Berlaku umum 13 Pendataan Berlaku umum, tumpang tindih kepentingan, tidak valid, minim 14 Pengelolaan (organisasi dan fungsi) Berlaku umum, tumpang tindih kepentingan 15 Penindakan  pelanggaran  pada  keselamatan kerja nelayan Berlaku  umum,  keterbatasan  alat  dan personil
[Depnakertrans] Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 1996. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor : Per. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja . Jakarta (ID): Depnakertrans.
[DKP  Kabupaten  Ciamis]  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Ciamis.  2011. Laporan  Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Ciamis . Ciamis (ID): DKP Kabupaten Ciamis.
[IMO] International Maritime Organization. 1960. International Convention for the Safety of Life at Sea . London (EN): International Maritime Organization (IMO).
[IMO]  International  Maritime  Organization.  2007. Any  Other  Business.  Outcome  of  SLF  50.  STW 39/11/1.  Sub  Committee  on  Standard  of  Training  and  Watchkeeping.  39  th  Session .  London (EN): International Maritime Organization (IMO).
[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan . Jakarta (ID): KKP.
[POLRI] Kepolisian Republik Indonesia. 2010. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22  Tahun  2010  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pada  Tingkat  Kepolisian  Daerah. Jakarta (ID): POLRI.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2004. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2004 Tentang Perikanan . Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2008. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008 Tentang Pelayaran. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
PT. Trans Asia Consultans. 2009. Kajian Analisis Trend Kecelakaan Transportasi Laut Tahun 2003 – 2008 . Jakarta (ID).
Purwangka F. 2013. Keselamatan kerja nelayan pada operasi penangkapan ikan menggunakan payang di Palabuhanratu, Jawa Barat [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Sumadi Suryabrata. 1983. Metodologi Penelitian . Jakarta (ID): CV. Rajawali.