Vol. 2 No. 6 (2022) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1303

## Voter Participation in the Election of the Head and Deputy Regional Head of Banjarmasin City in 2020 During the Covid 19 Pandemic
Pery * , Samahuddin, & Bachruddin Ali Akhmad
Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

## Abstract
The purpose of this study is to find  out and  explain the  causes of low  voter participation in the  election  of the  head and deputy regional head of Banjarmasin City in 2020 during the covid 19 pandemic. This study uses a qualitative approach with descriptive research  type,  data  collection  techniques  using  interviews  and  documentation,  data  analysis  techniques  data  reduction,  data presentation, conclusion drawing or verification, and the validity of the data source triangulation, technique mastulation and time triangulation.  The  results  showed  that  the  low  voter  participation  in  the  election  of  the  Head  and  Deputy  Regional  Head  of Banjarmasin City in 2020 during the Covid 19 Pandemic was influenced by factors, namely the covid 19 factor, the weather/rain factor, the administrative factor, the work factor, and the habit factor. The low participation was due to not achieving the target set by the general election commission of the Republic of Indonesia, namely 77.5%, the target of the general election commission  of Banjarmasin  city  of  75%  was  only  achieved  by  57.63%  This  research  is  expected  to  be  a  suggestion  to  election  organizers  to increase public awareness of the importance of voter participation in the 2020 Banjarmasin City Head and Deputy Regional Head Elections in the Covid 19 Pandemic Period in order to achieve the set targets.
Keywords: Participation, Voters, Pilkada, Covid 19 Pandemic.

## 1. Pendahuluan *
Pelaksanaan  partisipasi  suatu  proses  demokrasi  dalam  kehidupan  sebagai  warga  masyarakat  indonesia.  Yang  sangat berperan  adalah  rakyat  dalam  menentukan  pilihan  yang  layak  duduk  dijabatan  politik  seperti  Kepala  daerah. Partisipasi  pada  tahun  2020  yang  berada  pada  rakyat  dipercaya  untuk  memegang  jabatan  kepala  daerah  melalui pilkada  yang  umum.  Dalam  pelaksanaan  ketertiban,  kelancaran  dan  kepastian  dan  keamanan  penyelenggaraan. Komisipemilihan umum kota Banjarmasin harus menetapkan pedoman teknis, Kota Banjarmasin 2020.
Pilkada  serentak  2020  kota  banjarmasin  terdapat  pada  Kepala  dan  Wakil  dipilih  secera  demokratis,  sesuai  dengan peraturan  perundangan-undangan  2004  tentang  pemerintahan  daerah  dalam  pemilihan  rakyat  punya  hak  memilih dipilih  secara  langsung  yang  didukung  partai-partai  politik  maupun  gabungan  partai  politik.  Adapun  sebagai  dasar pilkada  serentak  pada  tanggal  09  Desember  2020  adalah  undang-udangan  nomor  7  tahun  2017  tentang  pemilihan umum, dan PKPU Nomor 06 tahun 2020 adalah Pilkda Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
Pelaksanaan  gelaran  pilkada  serentak  selanjutnya  dilaksanakan  yang  diikuti  9  (sembilan),  dan  270  (dua  ratus  tujuh puluh)  Kabupaten/Kota,  begitu  hal  yang  sama  dengan  Provinsi  Kalimatan  Selatan,  yang  termasuk  diiukuti  5  (lima) Kabupaten  dan  2  (dua)  Kota,  dengan  rincian  sebagai  berikut  Kabupaten  Banjar,  Kabupaten  Balangan,  Kabupaten Tanah Bumbu,  Kabupaten  Kotabaru dana  Kabupaten Hulu Sungai,  Kota Banjarmasin dan  Kota Banjarbaru.  Dalam Pelaksanaan Partisipasi Pemilih Kota Banjaarmasin di pelaksanaannya ditengah-tengah pandemi covid tentu ini yang membedakan dengan pemilihan sebelumnya.
Tentunya  pandemi  covid  19  turut  menjadi  pertimbangan  penting  akan  gelaran  pilkada  serentak  tahun  2020  dan pemerintah  menetapkan  pada  tanggal  09  Desember  2020.  Beberapa  penelitian  telah  dilakukan  diantaranya  menurut (Ahclak  Asmara,  2018)  Dengan  judul  Partisipasi  politik  masyarakat  pada  pilkda  serentak  2015  di  Kabupaten  Gowa
* Corresponding author.
E-mail address : perymaria28@gmail.com
(Studi khasus terhadap pemilih pemula di Kel. Batang Kaluku, Kec. Somba Opu Kab Gowa)” dari Universitas Islam Negeri  Aluddin  Makassar,  penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk  dan  faktor  partisipasi  politik masyarakat  pemilih  pemula  dan  pemilih  pemula  sudah  cukup  serta  dalam  memberikan  hak  suaranya  ketika pemungutan  suara  berlangsung  dan  sudah  sangat  tingginya  keinginan  masyarakat  pemilih  pemula  untuk  ikut  serta dalam proses pemilihan pilkda, dengan harapan sosok pemimpin  yang terpilih dapat membawa perubahan yang lebih baik, faktor mempengaruhi dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman politik merupakan sebagai penghambat sebagai  salah  satu  faktor  penghambat  bagi  masyarakat  pemilih  pemula  dalam  terlibat  langsung  dalam  partisipasi masyarakat. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan dengan penelitian saya penelitian hanya mengambil  berfokus  pada  partisipasi  pemilih  dalam  pemilihan  kepala  dan  wakil  kepala  daerah  kota  Banjarmasin tahun 2020 di masa pandemi covid 19.
Menurut (Singestecia, 2018) Dengan judul “Partisipasi politik masyarakat tionghoa dalam pilkada di Slawi Kabupaten Tegal” dari Universitas Negeri Semarang, penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui partisipasi poolitik  masyarakat tionghoa  dalam  pemilihan  kepala  daerah  yang  mana  kelurahan  slawi  wetan  termasuk  delegate  power  kewenangan masyarakat  lebih  tinggi  dari  pada  penyelenggara  negara  dalam  pengambilan  keputusan.  Tingkat  partisipasi  politik masyarakat  tionghoa  dalam  pemberian  suara  95.58%  dan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  delegate  power  dan mereka  berharap  mendapat  sosok  pemimpin  yang  lebih  baik  untuk  masa  depan  masyarakat.  Perbedaan  yang  saya lakukan  bahwa  dalam  penelitian  ini  berfokus  pada  suatu  etnis  minoritas  di  suatu  daerah  dan  caranya  berbeda. Penelitian saya tidak memfokuskan satu etnis atau suku tertentu.
(Huda, 2012) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “Partisipasi masyarakat dalam pilkada 2012 Kabupaten Pati” (Studi kasus di desa Tegal Harjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”, dari Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Penelitian ini bertujuan merespon masyarakat terhadap pilkda kabupaten pati dan respon  masyarakat pati cukup  tinggi  dalam  partisipasi  akan  tetapi  respn  mereka  tinggi  di  karenakan  money  politic.  Sehingga  pilkda  rentan dengan  adanya  politik  uang.  Bahwa  politik  uang  biasa  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  politik masyarakat Tegal Harjo adalah faktor hubungan masyaarakat dan calon, faktor politik seperti uang, faktor status sosial ekonomi  dan  faktor  kondisi  sosial  politik.  Perbedaan  dengan  penelitian  saya  hanya  membahas  Partisipasi  Pemilih dalam Pemilihan Kepala dan Wakil kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid 19.
Dalam penelitian (Akbar, 2016) yang berjudul “Partisipasi politik masyarakat dalam memilih Calon Bupati Goa pada Pilkada  2015  Kabupaten  Goa”  dari  Universitas  Hassanuddin  Makassar,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pemilihan kepala daerah dimana pemilihan ini bertujuan untuk untuk mengetahui pemilihan kepala dan wakil daerah dimana  kepala  daerah  merupakan  anak  dari  petahana  yang  juga  harus  melawan  tantenya  sendiri  dimana  salah  satu calon  dari  jalur  independen  memenangkan  dalam  pilkda  tersebut  yang  membuat  penelitian  ini  menarik  diangkat. Masyarakat  lebih  percaya  terhadapa  calon  yang  dari  independen  dan  kurang  percaya  jalur  independen.  Perbedaan penelitian  saya  hanya  membahas  partisipasi  pemilih  dalam  pemilihan  kepala  dan  wakil  kepala  daerah  kota Banjarmasin tahun 2020 di masa pandemi covid 19.
Mahendra  (2016)  menjelaskan  bahwa  orientasi  memilih  tidak  berdasarkan  kepada  primordialisme  atau  berkaitan dengan  isu  sara,  melainkan  berdasarkan  pilihan  rasional,  yang  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  “keuntungan”  yang didapatkan  dari  calon  yang  memberikan  bantuan  berupa  sembako  serta  pembangunan  infrastruktur  desa.  Perbedaab dengan penelitian  saya partisipasi pemilih dalam  pemilihan kepala dan wakil kepala daerah kota Banjarmasin tahun 2020 di masa pandemi covid 19

## 2. Kajian Pustaka

## 2.1. Demokrasi
Demokrasi  secara  bahasa  berasal  dari  bahasa  Yunani  demos  yang  berarti  rakyat  dan  krotos/kratein  yang  berarti kekuasaan/berkuasa.  Salah  satu  definisi  mengenai  demokrasi  yang  paling  familiar  berasal  dari  presiden  Amerika Serikat  ke  15,  Abraham  Lincoln  yang  mendefinisikan  demokrasi  sebagai  sebuah  sistem  pemerintahan  yang  berasal dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat.  International  Commission  of  Jurists  dalam  (Budiardjo,  1998)  melalui konferensi  di  Bangkok  merumuskan  pengertian  mengenai  sistem  politik  yang  demokratis  serupa  dengan  pengertian dari  Lincoln,  yaitu  sebagai  sebuah  bentuk  pemerintahan  yang  hak  untuk  membuat  keputusan-keputusan  politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka.

## 2.2. Pengertian Partisipasi
Banyak ahli memberikan pengertian partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa inggris “Participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikut sertaan (Echols, n.d.) Partisipasi berarti peran serta seseorang  atau  kelompook  masyarakat  dalam  proses  baik  dalam  bentuk  pertanyaan  maupun  dalam  bentuk  kegiatan dengan memberikan masukan atau pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi et al., 2020)
Partisipasi  pemilih  warga  Negara  merupakan  indicator  wujud  demokrasi  yang  ideal  dalam  demokrasi.  Di  Negara- negara yang menerapkan sistem politk demokrasi, setiap warga negaranya berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik,  karena  setiap  keputusan  politik  yang  dibuat  dan  dilaksanakan  pemerintah  menyangkut  dan  mempengaruhi kehidupan  warga  Negara,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  (Budiardjo,  1998),  yang  mendefisikan  Partisipasi  pemilih adalah  kegiatan  seseorang  atau  kelompok  orang  untuk  ikut  serta  aktif  dalam  kehidupan  politik,  antara  lain  dengan jalan  memilih  pimpinan  Negara  secara  langsung  atau  tidak  langsung  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  (public policy).  Sedangan  menurut  (As’  ari,  2006),  secara  umum  partisipasi  pemilih  adalah  kegiatan  warga  Negara  dalam mempengaruhi  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  kebijakan  umum  dalam  menentukan  pimpinan  pemerintah. Mengacu  pada  kedua  pendapat  ahli  diatas  maka  penulis  berpendapat  bahwa  partisipasi  politik  merupakan  kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh (Jalal & Supriadi, 2001) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuatan  keputusan  menyarankan  kelompok  atau  masyarakat  ikut  terlibat  dalam  bentuk  penyampaian  saran  dan pendapat,  barang,  ketrampilan,  bahan  dan  jasa.  Partisipasi  pilihan  mereka,  membuat  keputusan,  dan  memecahkan masalahnya.  (Tilaar,  1998)  mengungkapkan  partisipasi  adalah  sebagai  wujud  dari  keinginan  untuk mengembangkan demokrasi  melalui  proses  desentralisasi  dimana  diupayakan  antara  lain  perlu  perencanaan  dari  bawah  (bottom  –up) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Di dalam Negara untuk  ikut  melibatkan  diri  dalam  aktivitas-aktivitas  politik  maupun  pemerintahan  yang  ada  didalam  negaranya. Kegiatan warga Negara dalam berpartisipasi politik ini pada dasarnya terbagai menjadi dua yaitu:  mempengaruhi isi kebijkan  umum  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  bagi  masyarakatnya  dan  iku  menentukan  pembuatan  dan pelaksanaan keputusan politik.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  partisipasi  adalah  suatu  keterlibatan  mental dan  emosi  serta  fisik  peserta  dalam  memberikan  respon  terhadap  kegiatan  yang  melaksanakan  dalam  mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya
2.3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Pemilih
Bentuk-bentuk partisipasi pemilih yang psling umum di kenal adalah pemungutan suata (Voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala Daerah (Saputra, 2017) jadi pemungutan hasil suara yang dipilih lyak yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat. Jika mode bentuk-bentuk partisipasi bersumber faktor kebiasaan partisipasi pemilih disuatu zaman, maka bentuk-bentuk partisipasi pemilih mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Menurut (Huntington & Nelson, 1994) membagi bentuk-bentuk partisipasi pemilih yaitu sebagai berikut:
(1) Kegiatan pemilihan adalah kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses,  mencari  dukungan  bagi  calon  legislative  atau  eksekutif  atau  tindak  lain  yang  berusaha  mempengaruhi hasil pemilu;
(2) Labby  yaitu  upaya  perorangan  atau  kelompok  menghubungi  pimpinan  politik  dengak  maksud  mempengarahi keputusan mereka tentang suatu isu;
(3) Kegiatan  organisasi  yaitu  partisipasi  individu  kedalam  suatu  organisiasi,  baik  selaku  anggota  maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi keputusan mereka;
(4) Contacting  yaitu  upaya  individu  atau  kelmpok  dalam  membangun  jaringan  dengan  pejabat  pemerintah  guna mempengaruhi keputusan mereka.
(5) Tindakan  kekerasan  (Violence)  yaitu  tindakan  individu  atau  kelompok  guna  mempengaruhi  keputusan pemerintah  dengan  menciptakan  kerugian  fisik  manusia  atau  harta  benda  termasuk  hura-hara,  terror,  kudeta, pembutuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.
Sedangkan  partisipasi  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu  pars  yang  artinya  bagian  dan  capere  yang  artinya  mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian” Dalam bahasa
Samahuddin et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2022, 2(6): 863–868
inggris,  partisipate  atau  participation  berarti  mengambil  bagian  atau  peranan.  Jadi  partisipasi  pimilih  berarti mengambilperanan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Oktaviana et al., 2019)
Partisipasi  masyarakat  memiliki  banyak  bentuk-bentuk  partisipasi  pemilih,  mulai  dari  yang  berupa  keikutsertaan langsung  masyarakat  dalam  program  pemerintahan  yang  sifatnya  tidak  langsung,  seperti  berupa  sumbangan  dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuat kebijakan pemerintah (Carolina, 2019)
Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi pemilih seringkali hanya ditentukan secara pasif, yakni dari banyaknya individu  yang dilibatkan. Padahal partisipasi  masyarakat hakekatnya akan  berkaitan dengan akses  masyarakat untuk memperoleh informasi.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif,  untuk  menganalisis  bagaimana  Partisipasi  Pemilih  Dalam Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid 19. Peneliti lebih menggunakan  pendekatan  karena  diharapkan  peneliti  dapat  menghasilkan  uraian-uraian  rinci  dari  hasil  tulisan, ucapan, dokumentasi, dari setiap individu maupun fenomena, karena (Creswell, 2015) penelitian kualitatif merupakan metode-metode  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  mana  yang  diteliti  oleh  sejumlah  indivus  atau  sekelompok orang yang dianggap berasal masalah sosial atau kemauan manusia. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya- upaya  penting  seperti,  mengumpulkan  data  yang  spesikasi  dari  partisipasi,  menganalisis  secara  induktif  mulai  dari tema-teman  yang  khusus  ke  tema-tema  umum  dan  menafsirkan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  cara  Reduksi  Data  (reduksi  data), Display Data (penyajian data) dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (menarik kesimpulan) dengan informan sebanyak 7  orang  orang  diantaranya  Ketua  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Banjarmasin,  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin, Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Tokoh Agama Kota Banjarmasin, Tokoh Masyarakat Kota Banjarmasin, dan Ketua RT.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.
Pelaksanaan  penyelenggaraan  pemilihan  Kepala  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kota  Banjarmasin  pada  tanggal  09 Desember  2020  mengacu  pada  Keputusan  komisi  pemilihan  umum  Kota  Banjarmasin  Nomor  46/HK.03.1- Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2020  Tentang  perubahan  atas  keputusan  pemilihan  kota  Banjarmasin  Nomor  85/HK.03.1- Kpt/KPU-Kot/X/2019  tentang  Pedoman  teknis  tahapan,  program  dan  penyelenggaraan  pemilihan  walikota  dan walikota  Banjarmasin  tahun  2020.   Sedangkan  partisipasi  pemilih  pada  Pemilihan  Kepala  dan  Wakil  Kepala  daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid 19 dengan Empat (4) pasang calon Kepala dan Wakil Kepala daerah adalah: Drs. H. Abdul Haris Makkie, M. Si dan Ilham Nor, ST perolehan suara 38875 suara atau (7.78%) Ibu Sina, S. Pi, M.si dan Dr. Ir. Arifin Noor, MT perolehan: 89378 suara atau (19.94%). Drs. H. Khairul saleh, M.si dan Habib Muhammad Ali Al’ Habsy perolehan suara 29926 suara atau (6.67%). Hj. Ananda dan H. Mushaffa perolehan suara 81262 suara atau (18.13)
4.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.
Partisipasi  pemilih  di  Kota  Banjarmasin  pada  pemilihan  kepala  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Tahun  2020  merupakan suatu  hal  penting  yang  bertujuan  untuk  menentukan  pemimpin  yang  mampu  membawa  Kota  Banjarmasin  kearah yang  lebih  baik.  Namun  dalam  hal  ini  partisipasi  pemilih  di  Kota  Banjarmasin  hanya  55%  masyarakat  yang menggunakan hak pilihnya, Sedangkan target nasional  yaitu  di angka 77,5%.
Tabel I. Daftar rekapitulasi hasil memilih dan tidak memilih di kota banjarmasin tahun 2020
Data Memilih No Nama Kecamatan Jumlah Pemilih Tidak Memilih Memilih 1 Banjarmasin Tengah 63.683 21.337 42346 2 Banjarmasin Utara 100.492 45.861 54631 3 Banjarmasin Timur 80.503 39.761 40742 4 Banjarmasin Selatan 107.783 48.068 59715 5 Banjarmasin Barat 95.698 47.561 48137 Total 448.159 202.588 (45%) 245.571 (55%)
Partisipasi  politik  dimungkinkan,  salah  satunya  adalah  pemilihan  kepala  daerah  yang  merupakan  sarana  bagi  rakyat untuk  secara  langsung  mencapai  demokrasi  dalam  menentukan  keterwakilan  daerah,  dan  Pilkada  juga  merupakan sarana  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik.  Berdasarkan  Tabel  1,  pada  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur Banjarmassing tahun 2020, pemilih berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan dari hasil  penelitian  terdapat  beberapa  faktor  dalam  menggunakan  hak  pilihnya.  Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  di daerah ini dan peneliti terkait dengan wawancara dengan nara sumber sejalan dengan teori yang dianut peneliti dalam penelitian  ini  bahwa  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah Banjarmasin tahun 2020 belum mencapai tujuan nasional. Ada beberapa faktor utama yang menghambat masyarakat dalam  menggunakan  hak  pilihnya,  seperti  faktor  Covid  19,  faktor  cuaca,  faktor  administrasi,  faktor  pekerjaan  dan faktor kebiasaan.

## 4.2.1. Faktor Covid 19
Pada pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah kota Banjarmasin tahun 2020 di masa pandemi covid 19 kondisi  kota  Banjarmasin  penyerbaran  Covid  19  sangat  tinggi  sekali  dan  di  level  3  (tiga)  hitam  pekat.  Sehingga ketakutan  masyarakat  kota  banjarmasin  untuk  keluar  rumah,  terutama  orang  tua  dan  manula  di  larang  oleh  anak- anaknya keluar rumah, dan termasuk orang memiliki penyakit bawaan.

## 4.2.2. Faktor Cuaca
Pada pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah kota Banjarmasin tahun 2020 di masa pandemi covid 19 kondisi  kota  Banjarmasin  penyerbaran  Covid  19,  terjadi  hujan  di  kota  Banjarmasin  di  beberapa  titik  sehingga  ada beberapaa masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya

## 4.2.3. Faktor Adminisrasi
Pada pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah kota Banjarmasin tahun 2020 di masa pandemi covid 19 kondisi kota Banjarmasin penyerbaran Covid 19, khususnya masyarakat yang pindah tempat tinggal tidak melaporkan tempat  tinggal  baru,  masyarakat  yang  terkena  gusur  tidak  melaporkan  diri,  masyarakat  tidak  memperbaaharui  data- data  kependudukkan,  masyarakat tidak  melaporkan  atau  mengurus  akte  kematian  jika  anggota  keluarga  yang  sudah meninggal dunia.

## 4.2.4. Faktor Pekerjaan
Pada pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah kota Banjarmasin tahun 2020 di masa pandemi covid 19 kondisi kota Banjarmasin penyerbaran Covid 19, khusus  bagi karyawaan  non  formal/swasta  mereka  yang tinggal di kota  banjarmasin,  tetapi  bekerja  di  Kabupaten  Barito  Kuala,  Kota  Banjarbaru,  Kaabupaten  Banjar  dan  Kabupaten Tanah  tida  bisa  menggunakan  hak  pilih  sebab  pada  tanggal  09  Desember  2020  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin tidak diliburkan.

## 4.2.5. Faktor Kebiasaan
Pada pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah kota Banjarmasin tahun 2020 di masa pandemi covid 19 kondisi kota Banjarmasin penyerbaran Covid 19, faktor kebiasaan sangat  mempengaruhi  hak pemilih terutama  yang sering  di  tunggu tunggu  baik  oleh  pengguna  hak  pilih  maupun  tim  sukses  masing-masing  calon  untuk  meraih  suara terbanyak.

## 5. Kesimpulan
Pelaksanaan  pemilihan  kepala  dan  wakil  kepala  daerah  kota  Banjarmasin  tahun  2020  di  masa  pandemi  covid  19 kondisi kota Banjarmasin penyerbaran Covid 19, perlu  mengadaakan  sosialiasi,  singkroniasi data pemilih tetap, dan perlu dibuatkan aturaan bahwa pada pelaksanaan pilkda khusus pegawai/swasta diliburkan.

## References
Ahclak  Asmara,  Y.  (2018). Partisipasi  Politik  Masyarakat  pada  Pilkada  Serentak  2015  di  Kabupaten  Gowa  (Studi terhadap  Pemilih  Pemula  di  Kel.  Batang  Kaluku  Kec.  Somba  Opu  Kab.  Gowa) .  Universitas  Islam  Negeri Alauddin Makassar.
Akbar, M. (2016). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa Pada Pilkada 2015 Kabupaten
Gowa. Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin .
As’ ari, D. K. (2006). Kamus istilah politik & kewarganegaraan . Yrama Widya.
Budiardjo, M. (1998). Partisipasi dan partai politik: sebuah bunga rampai . Yayasan Obor Indonesia.
Carolina,  C.  (2019). Pengaruh  Balanced  Score  Card,  Motivasi  Dan  Partisipasi  Anggaran  Terhadap  Kinerja Manajerial  (Studi  Pada  RSUD  Kecamatan  Mandau  Kabupaten  Bengkalis) .  Universitas  Islam  Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau.
Creswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif & desain riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Echols, J. M. (n.d.). dan Hassan Shadily. 2005. Kamus Inggris Indonesia .
Huda,  S.  (2012).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pemilukada  2012  Kabupaten  Pati  (Studi  Kasus  di  Desa  Tegalharjo Kecamatan  Trangkil  Kabupaten  Pati). Tugas  Akhir  Fakultas  Syariah  DanHukum  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta .
Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). Partisipasi politik di negara berkembang .
Jalal,  F.,  &  Supriadi,  D.  (2001). Reformasi  pendidikan  dalam  konteks  otonomi  daerah .  Diterbitkan  atas  kerjasama Depdiknas, Bappenas, Adicita Karya Nusa.
Mahendra, I. W. S. (2016). Orientasi Memilih Calon Dan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Wirata Agung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Lampung Tengah TAHUN 2015 .
Oktaviana,  A.  W.,  Suharno,  S.,  &  Widarno,  B.  (2019).  Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Akuntabilitas  Publik, Partisipasi Penyusunan  Anggaran, Dan  Kejelasan Sasaran  Anggaran Terhadap  Kinerja Manajerial (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta). Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi , 15 (3).
Saputra, R. (2017). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 . Riau University.
Singestecia, R. (2018). Partisipasi politik  masyarakat Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah di  Slawi  Kabupaten Tegal. Unnes Political Science Journal , 2 (1), 63–72.
Sumaryadi,  I.  N.,  Hasan,  E.,  &  Lukman,  S.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Suku Baduy  Kabupaten Lebak Provinsi  Banten. PAPATUNG: Jurnal  Ilmu Administrasi  Publik, Pemerintahan Dan Politik , 3 (2), 130– 145.
Tilaar, H. A. R. (1998). Beberapa agenda reformasi pendidikan nasional dalam perspektif abad 21 . IndonesiaTera.