## Volume 9 Nomor 2, September 2013

## PEMBAHASAN DEFENCE COOPERATION AGREEMENT INDONESIA - SINGAPURA OLEH DPR DAN PEMERINTAH INDONESIA DAN IMPLIKASINYA BAGI TEORI BIROKRATIK POLITIK
Angguntari C.Sari; Mira Permatasari D; Idil Syawfi
EFEKTIVITAS “SENTILAN” POLITIS PEMERINTAHAN OBAMA TERHADAP STANDAR AND POOR’S
Mandohar B.B. Simanjuntak

## UNDERSTANDING CHRISTIAN’S PERSPECTIVE ON PEACE ANDA WAR
Petrus K. Farneubun
PROJECTING THE INTRAMURAL ASEAN NORMS INTO EXTRAMURAL TERRAIN - CONTRUCTIVISM: DOES TAC WORK IN THE SOUTH CHINA SEA ?
Ratih Indraswari
FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA DEMOKRATISASI DI MYANMAR
Risalatu Mirajiah, PhD
Volume 9 Nomor 2, September 2013
Halaman Daftar Isi i Angguntari C. Sari; Mira Permatasari D; Idil Syawfi 63 -   88 PEMBAHASAN DEFENCE COOPERATION AGREEMENT INDONESIA-
SINGAPURA OLEH DPR DAN PEMERINTAH INDONESIA DAN

## IMPLIKASINYA BAGI TEORI BIROKRATIK POLITIK
Mandohar B.B. Simajuntak 89 - 104
EFEKTIVITAS “SENTILAN” POLITIS PEMERINTAHAN OBAMA
TERHADAP STANDAR AND POOR’S Petrus K. Farneubun 105 - 115 UNDERSTANDING CHRISTIAN’S PERSPECTIVE ON PEACE AND WAR Ratih Indraswari 117 - 133 PROJECTING THE INTRAMURAL ASEAN NORMS INTO
EXTRAMURAL TERRAIN - CONTRUCTIVISM: DOES TAC WORK IN THE SOUTH CHINA SEA ?
Risalatu Mirajiah, PhD
135 - 156
FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA DEMOKRATISASI DI MYANMAR
i

## JURNAL ILMIAH HUBUNGAN INTERNASIONAL

## DAFTAR ISI
Abstract: This paper aims to examine the extent to which the internal discussion of the Defence and Cooperation Agreement between Indonesia and Singapore consistent with the bureaucratic politics theory. Using the null hypotesis and process tracing methods, this paper tests the bureaucratic politic theory,  which  was  first  introduced  in  the  foreign  policy  studies  by  Graham  Allison  and  Philip Zelikiow. Specifically, this paper asks the following questions: Who are the foreign policy makers in Indonesia with regards to the faith of DCA? What are their stances toward the future of DCA? How does each decision makers advance their own opinion on this matter? What influence their stance? Does the final outcome reflect each actor's initial preference over the outcome? Based on the paper's content and other authors' observation, this paper argues that the internal discussion regarding the future  of  DCA  is  not  entirely  consistent  with  the  argument  made  by  Allison  and  Zelikow  in bureuacratic politics theory. .
Keywords : bureaucratic politic, foreign policy, Indonesia foreign polic y
Abstrak: Makalah ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana pembahasan internal Pertahanan dan Perjanjian  Kerjasama  antara  Indonesia  dan  Singapura  konsisten  dengan  teori  politik  birokrasi. Menggunakan  hipotesis null dan  proses  pelacakan  metode  ,  makalah  ini  menguji  teori  politik birokrasi, yang pertama kali diperkenalkan dalam studi kebijakan politik luar negeri oleh Graham Allison dan Philip Zelikiow. Secara khusus, tulisan ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut: Siapa pembuat kebijakan luar negeri di Indonesia berkaitan dengan iman DCA? Apa sikap mereka terhadap masa depan DCA? Bagaimana masing- masing pengambil keputusan memajukan pendapat mereka sendiri tentang hal ini ? Apa mempengaruhi sikap mereka? Apakah hasil akhir mencerminkan preferensi awal masing-masing aktor atas hasilnya? Berdasarkan isi kertas dan pengamatan penulis lain, makalah ini berpendapat bahwa pembahasan internal tentang masa depan DCA tidak sepenuhnya konsisten dengan argumen yang dibuat oleh Allison dan Zelikow di birokratik teori politik.
Kata kunci : globalisasi, migrasi internasional, politik luar negeri, politik dalam negeri

## Pembahasan Defence Cooperation Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik
adalah  pertanyaan  utama  yang  akan  dijawab dalam penelitian ini.
Penelitian ini didasari keinginan untuk mengisi  kekosongan  literatur  dalam  kajian Politik  Luar  Negeri  Indonesia  yang  secara khusus  menggunakan  teori  birokratik  politik dalam  memaknai  kebijakan  luar  negeri Indonesia.  Berdasarkan  tinjauan  pustaka  yang dilakukan  mengenai  politik  luar  negeri Indonesia, para peneliti bidang ini kebanyakan

## Pendahuluan
Sejauh  apa  keputusan  Pemerintah  dan Komisi  I  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  (DPR  RI)  untuk  mengesampingkan Perjanjian Kerjasama Pertahanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA) mengonfirmasi atau  mematahkan  argumen-argumen  yang terkandung  dalam  teori  birokratik  politik?  Ini

## Angguntari C. Sari; Mira Permatasari D; Idil Syawfi
Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan E-mail: sctanggun@yahoo.com
1 Kata DPR dan DPR RI digunakan secara bergantian di makalah ini. Penelitian ini menggunakan metode null  hypothesis yang  mencoba  menjelaskan kekuatan  eksplanasi  dari  sebuah  teori  ketika dihadapkan  dengan  fakta.  Untuk  lebih  jelas  lihat
1
Stephen van Evera (1997), Guide to Methods for Students  of  Political  Science ,  New York:  Cornell University Press. 38-39
Perlu  dipahami  bahwa  artikel–artikel  atau  buku mengenai politik luar negeri Indonesia membahas interaksi  antar  beberapa  faktor  penjelas  perilaku Indonesia  di  dunia  internasional.  Untuk  peran parlemen  dan  sikap  nasionalisme  lihat  Jurgen Ruland, “Deepening ASEAN cooperation through democratization?  The  Indonesian  legislature  and foreign  policymaking,”  International  Relations  of the Asia-Pacific, Vol. 9 (2009): hal. 373-402; untuk pengaruh  demokrasi  terhadap  politik  luar  negeri Indonesia  silakan  membaca  Jurgen  Ruland, “Deepening  ASEAN  cooperation  through democratization?  The  Indonesian  legislature  and foreign  policymaking,”  International  Relations  of the Asia-Pacific, Vol.  9  (2009):  pp.  373–402;  Kai He,  “Indonesia's  foreign  policy  after  Soeharto: international pressure, democratization, and policy change,” International Relations of the Asia-Pacific, Vol.  8  (2008):  hal.  47–72;  Anthony  L.  Smith, “Indonesia's  Foreign  Policy  under  Abdurrahman Wahid: Radical or Status Quo State,” Contemporary Southeast Asia, Vol. 22, No. 3 (2000): hal. 498-526; Ann  Marie  Murphy,  Democratization  and Indonesian  Foreign  Policy:  Implications  for  the U n i t e d
S t a t e s , http://www.nbr.org/publications/asia_policy/F ree/AP13/AP13_G_Murphy.pdf ; Iis Gindarsah,
“Indonesia's  Democratic  Politics  and  Foreign Policy-Making: A  Case  Study  of  Iranian  Nuclear Issue,  2007-2008”,  RSIS  Working  Paper  No.236,
melibatkan  pengaplikasian  teori  atau  konsep- konsep yang dikembangkan dalam kajian Politik Luar  Negeri.  Selama  ini  konsep  yang  telah diaplikasikan  adalah  sistem  internasional, kapabilitas  negara  baik  material  maupun  non material, kejadian masa lalu atau sejarah, sistem politik  seperti  sistem  otoriter  dan  demokrasi, sikap  nasionalis  di  tingkat  parlemen, kebudayaan,kompetisi  politik  domestik,  upaya pembangunan  bangsa/ nation  building ,  agama Islam,  serta  persepsi,  dan  kepribadian  para pembuat  keputusan.  Satu  teori  yang  belum diaplikasikan adalah birokratik politik.
2
2
2012,hal.1-28;  Dewi  Fortuna  Anwar,  “Foreign P o l i c y ,   I s l a m   a n d   D e m o c r a c y   i n Indonesia,”Journal of Indonesian Social Sciences and HumanitiesVol. 3, 2010, hal. 37-54; Evan A. Laksmana,  “Indonesia's  Rising  Regional a n d G l o b a l   P r o f i l e :   D o e s   S i z e ReallyMatter?”,Contemporary Southeast Asia Vol. 33, No. 2 (2011), hal. 157–82. Mengenai pengaruh islam dan aspek nation building baca Rizal Sukma ( 2 0 0 3 ) ,   I s l a m   i n   I n d o n e s i a n   F o re i g n Policy .Singapore:  Markono  Print  Media.;  Dewi Fortuna  Anwar,  “Foreign  Policy,  Islam  and Democracy  in  Indonesia,”Journal  of  Indonesian Social Sciences and HumanitiesVol. 3, 2010, hal. 37-54.  Mengenai  peran  lingkungan  internasional dan interaksinya dengan faktor domestik lihat Leo Suryadinata(1998), Politik Luar Negeri Indonesia di  Bawah  Soeharto .Jakarta:  LP3ES.;  Michael L e i f e r ( 1 9 8 3 ) , P o l i t i k   L u a r   N e g e r i indonesia .Jakarta:  PT  Gramedia.;Kai  He, “Indonesia's  foreign  policy  after  Soeharto: international pressure, democratization, and policy change,”  International  Relations  of  the  Asia- Pacific, Vol. 8 (2008): hal. 47–72;Daniel Novotny, Indonesia's  Foreign  Policy  in  the  Quest  for  the Balance  of  Threats,  Paper  Presented  to  the  15th Biennial  Conference  of  the  Asian  Studies Association  of Australia,  Canberra,  29  June  –  2 July 2004; Rizal Sukma, 'Indonesia's Response to the  Rise  of  China:  Growing  Comfort  Amid Uncertainties.'  Dalam  The  Rise  of  China: Responses from Southeast Asia and Japan, NIDS Joint  Research  Series  No.  4  (Tokyo:  National Institute  for  Defence  Studies,  2009);  Rizal Sukma(2005), Indonesia and China: The Politics of  a  Troubled  Relationship .London:  Routledge.
Untuk  pengaruh  cara  pandang  para  pemimpin terhadap  dunia  internasional  dan  pengaruh domestik  politik  baca  Franklin  B.  Weinstein (1976), Indonesian  Foreign  Policy  and  the Dilemma  of  Dependence:    From  Sukarno  to Suharto. Ithaca,  NY:  Cornell  University  Press.
Untuk pengaruh nilai dan faktor kekuatan material dalam politik luar negeri Indonesia bisa membaca Dewi Fortuna Anwar, “Key Aspects of Indonesia's Foreign  Policy,”  dalan  Trends  in  Southeast Asia Series, Vol. 9 (2003), hal. 1-10; Evan A. Laksmana, “Indonesia's  Rising  Regional  andGlobal  Profile: Does  Size  ReallyMatter?”,Contemporary
64 Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik
keputusan  akhir  yang  diambil  oleh  Indonesia sehubungan dengan DCA di tahun 2007.
Kasus DCA dipilih karena tiga alasan. Pertama,  dinamika  dan  hasil  diskusi  DCA  di Indonesia masuk dalam cakupan kebijakan luar negeri  karena  aspek  yang  diteliti  adalah pembuatan  keputusan  luar  negeri  Indonesia. Selain  itu,  apapun  hasil  yang  dicapai  internal Indonesia  berdampak  langsung  ke  kelanjutan Perjanjian  Kerjasama  Pertahanan  Indonesia- Singapura.  Parlemen  Singapura  misalnya memantau  dan  mempertanyakan  nasib  DCA dalam  rapatnya  kepada  Menteri  Pertahanan
Melalui  metode  studi  kasus,  teori birokratik  politik  akan  dites  sejauh  apa  suatu kasus  DCA  sejalan  atau  berbeda  dengan  teori birokratik  politik.  Dengan  kata  lain,  penelitian ini mengambil format pengetesan teori. Dalam kesempatan  ini,  teori  birokratik  politik  akan dites  pada  satu  kasus  saja,  yaitu  pembahasan DCA  antara  pihak  parlemen  dan  Eksekutif Indonesia.  Dengan  menggunakan  prosedur process  tracing ,  penelitian  ini  mengungkap langkah  demi  langkah  bagaimana  politik  antar para  pembuat  keputusan    mempengaruhi
65 3
Southeast Asia Vol. 33, No. 2 (2011), hal. 157–82; Rizal  Sukma,  “The  Evolution  of  Indonesia's Foreign  Policy:  An  Indonesian  View,”  Asian Survey, Vol. 35, No. 3. (1995): hal.304-315; Donald E  Weatherbee,  “Indonesian  Foreign  Policy:  A Wounded Phoenix,” dalam Chin Kin Wah dan Daljit Singh, eds., (2006), Southeast Asian Affairs 2005 . Singapore:  Institute  of  Southeast  Asian  Studies. Hal.150-170;  Leonard  C.  Sebastian,  “Domestic Security  Priorities,  “Balance  of  Interests,”  and Indonesia's  Management  of  Regional  Order,” dalam Order and Security in Southeast Asia: Essays in  Memory  of  Michael  Leifer(2006),  Joseph Chinyong  Liow  and  Ralf  Emmers,  eds.  London: Routledge.  Hal.  175-195.  Mengenai  pengaruh kekuatan  material  bisa  membaca  Ralf  Emmers, 'Regional Hegemonies and the Exercise of Power in Southeast Asia: A Study of Indonesia and Vietnam', Asian Survey, Vol. 45, No. 4, July-August 2005, hal. 645-665.
Evera, op. cit., hal 55-56
Penelitian  dengan  menggunakan null-hypothesis memiliki keterbatasan karena hasil penelitian atau pengetesan  teori  tidak  cukup  untuk  membuktikan keterbatasan  suatu  teori.  Untuk  mendapatkan pemahaman  yang  lebih  memuaskan  mengenai keterbatasan suatu teori perlu dilakukan pengetesan dengan perbandingan kasus lebih banyak. Dengan demikian, diharapkan kedepannya hasil penelitian ini dapat  menjadi bahan untuk pembanding seiring ditesnya  teori  ini  menggunakan  beberapa  kasus,
4 5 5 7 7 6 6 3 4
atau di beberapa era kepresidenan. Evera, op.cit .,
hal 53
Process  tracing adalah  teknik  yang  cocok  untuk membahas proses. Dalam hal ini, proses mengacu pada  pembuatan  keputusan  di  dalam  negeri Indonesia. Evera, op. cit., 64-70.
Evera, op. cit., hal 77-88
Inti  dari  kajian  politik  luar  negeri  adalah  proses pembuatan  keputusan  dalam  negeri  untuk  suatu kebijakan yang sejak awal ditargetkan untuk pihak di luar suatu negara atau keputusan domestik yang memiliki  implikasi  ke  luar  negeri.  Lihat  Ole  R. Holsti,  "Models  of  International  Relations  and Foreign  Policy”  dalam  Diplomatic  History, Volume  13,  Issue  1  (Winter  1989),  Hal.  15-43; Valerie M. Hudson (2007), Foreign Policy Analysis Classic  and  Contemporary  Theory,  Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Bab 1; Alex Mintzand  dan  Karl  DeRouen,  Jr  (2010), Understanding  Foreign  Policy  Decision  Making. Cambridge:  Cambridge  University  Press.  Bab  1; Valerie M. Hudson, “The history and evolution of foreign policy analysis”. Dalam Steve Smith, et..al. (2008),Foreign  Policy  Theories,  Actors,  Cases. Oxford  University  Press,  hal  12.Lihat  “Parlemen Singapura  Pertanyakan  Kelanjutan  DCA”,  Berita Sore,  http://beritasore.com/2007/07/14/parlemen- singapura-pertanyakan-kelanjutan-dca/diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik
menawarkan  ilustrasi  dari  praktik  birokratik politik,  khususnya  di  Indonesia.  Selama  ini contoh- contoh kasus yang menyertai penjelasan birokratik politik diambil dariproses pembuatan keputusan luar negeri yang terjadi di Amerika. Selain kegunaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan  gambaran  mengenai  pemetaan pemain, serta proses tarik menarik kepentingan dan  perdebatan  dalam  pembahasan  DCA sebelumnya.  Sejauh  ini  informasi  seputar  hal- hal  tersebut  tersedia  dalam  bentuk  penggalan berita  atau  tulisan  para  analis  kebijakan  luar negeri.
Tulisan  ini  dibagi  menjadi  beberapa bagian.  Bagian  pertama,  yaitu  pendahuluan, memaparkan  pertanyaan,  kontribusi,  latar belakang,  serta  metode,  kegunaan,  serta argumen utama penelitian. Bagian kedua berisi argumen-argumen utama dalam teori birokratik politik yang dikembangkan dan dipelopori oleh Graham Allison dan Philip Zelikow dalam studi politik  luar  negeri  dan  hasil  pengamatan  yang seharusnya tampak jika apa yang dikemukakan Allison  dan  Zellikow  mengenai  teori  politik birokrasi  benar  adanya.  Bagian  ketiga  berisi analisa  mengenai  sejauh  apa  kasus  DCA mengonfirmasi  atau  mematahkan  argumen-
Singapura. Kedua, data mengenai pembahasan DCA oleh DPR cukup banyak tersedia dan ini penting  untuk  kepentingan  pengetesan  teori. Ketiga, kasus ini memiliki karakter yang sama dengan  fenomena  yang  coba  dijelaskan  oleh teori  birokratik  politik  yang  dikembangkan Graham  Allison  dan  Philip  Zelikow  dalam konteks politik luar negeri. Proses pembahasan DCA  di  Indonesia  merupakan  contoh pembuatan keputusan luar negeri yang kolektif atau   melibatkan para pembuat keputusan dari beberapa institusi. Alasan terakhir kenapa DCA dipilih  dan  bukannya  perjanjian  internasional yang lain adalah karena hingga kini DCA masih memunculkan  pertanyaan  mengenai  proses gagalnya,  kemungkinan  dibukanya  kembali pembahasan  di  dalam  dan  luar  negeri  di  masa datang.
Untuk  memperoleh  informasi  tentang pembahasan  DCA  yang  melibatkan  DPR, peneliti mengandalkan data yang tersedia luas di media  cetak  maupun  internet,  termasuk penelitian  para akademisi sebelumnya.
Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan  manfaat  konseptual  dalam pemahaman  teori  birokratik  politik.  Memang perlu diakui bahwa hasil dari penelitian ini, yang menggunakan   satu   kasus saja untuk mengetes teori, tidak serta merta dapat dianggap penilaian final  dari  teori  politik  birokrasi.  Untuk  benar- benar mengetahui keterbatasan dari teori politik birokrasi  diperlukan  pengetesan  yang melibatkan perbandingan kasus yang lebih dari satu,  dengan  prosedur  dan  kriteria  pemilihan kasus  yang  berbeda.  Dengan  demikian, penelitian  ini  diharapkan  menjadi  awal  bagi pengetesan teori politik birokrasi di Indonesia ke depannya.  Disamping  itu,  penelitian  ini  juga
8
8 Beberapa  contohnya  seperti:  “Menhan:  Tak  ada lagi  Kerjasama  Pertahanan  Dengan  Singapura” http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/ 11/06/27/lng92f-menhantak-ada-lagi-kerjasama- pertahanan-dengan-Singapura diakses pada Sabtu, 7  September  2013.;  “Perjanjian  Pertahanan Indonesia-Singapura  Kandas,  Amien  Rais S e n a n g ” ,   M e d i a   M u s l i m , http://mediamuslim.blogdetik.com/pabochech/51 8/perjanjian-pertahanan-indonesia-singapura- kandas-amien-rais-senang/ , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik
10
9 10 11 9
suatu isu, yaitu kepentingan pribadi, domestik, dan nasional.
Beralih ke argument kedua, Allison dan Z e l i k o w   m e n j e l a s k a n   b a h w a   d e n g a n majemuknya  cara  pandang  tersebut  dan b e r a g a m n y a   l a t a r   b e l a k a n g   y a n g membentuknya,  maka  dapat  dipastikan  bahwa perdebatan,  pertentangan,  tarik  menarik kepentingan, aliansi antar orang-orang yang satu kepentingan,  tawar  menawar,  kompromi diantara  para  pembuat  keputusan  terjadi.Bisa dikatakan  bahwatiap-tiap  pembuat  keputusan tidak akan serta merta menemukan kata sepakat.
Pengaruh seseorang terhadap hasil akhir ditentukan  utamanya  oleh  dua  faktor.  Faktor pertama  adalah  struktur,  yaitu  pengaruh  atau power yang melekat pada posisi profesionalnya, seperti  otoritas,  kewajiban,  status,  dukungan masyarakat,  dukungan  dari  politisi,  atau institusi, kontrol atas sumber daya, keahlian dan kontrol  atas  informasi  memungkinkan menentukan  arah    pendefinisian  suatu  agenda dan  masalah,  saran-saran,  kontrol  atas informasi.  Faktor  kedua  adalah  individu. Maksud  dari  faktor  individu  adalah  kemauan seseorang  menggunakan  pengaruh  dalam proses,  dan  persepsi  orang  lain  terhadap pengaruh yang dimilikinya.
Argumen  ketiga  yang  dikemukan  oleh Allison  dan  Zelikow  menyangkut  bentuk  hasil akhir  atau    sesuai  istilah  mereka  disebut resultant atau solusi yang tidak dikehendaki oleh
argumen  yang  terdapat  dalam  teori  birokratik politik.
Dari  pengetesan  teori  disimpulkan bahwa  proses  pembahasan  Perjanjian Pertahanan  antara  Indonesia  dan  Singapura  di Indonesia tidak sepenuhnya sejalan dengan tiga poin  utama  yang  terkandung  dalam  teori birokrasi politik.

## Teori birokratik politik
Graham  Allison  dan  Philip  Zelikow adalah  pelopor  penelitian  birokratik  politik dalam  konteks  politik  luar  negeri.  Mereka meneliti proses termasuk perilaku para pembuat keputusan  yang  berupayamerumuskan  respon atas tantangan dan kesempatan yang datang dari dunia internasional.
Pada dasarnya kedua akademisi tersebut memunculkan  tiga  argumen  utama  mengenai bagaimana  suatu  keputusan  luar  negeri terbentuk. Argumen pertama dirangkum dalam ungkapan “ Where you stand depends on where you  sit” .  Artinya,  pandangan  atau  sikap seseorang  atas  suatu  isu  akan  secara signifikanatau  substansial  dipengaruhi  oleh jabatan profesionalnya. Perhatikan kata depend disini jangan diartikan bahwa posisi setiap saat selalu menentukan sikap. Jabatan yang diemban, termasuk kewajiban dan otoritas yang melekat di jabatan   tersebut, bukan satu-satunya faktor yang  berperan  disini.  Jabatan  seseorang b i a s a n y a   m e n u n t u t   s e s e o r a n g   u n t u k mempertahankan, memperluas kekuasaan suatu institusi  atau  organisasi,  relevansi,  anggaran organisasi  tempatnya  bekerja.  Selain kepentingan organisasi tersebut, ada tiga faktor lain  yang  mempengaruhi  persepsi  serta preferensi  mengenai  respon  yang  ideal  atas
Graham  Allison  dan  Philip  Zellikow  (1999), Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis 2nd Edition, New York: Longman, hal 307. Ibid., hal 300,304-308.
Perbedaan  antara  para  pembuat  keputusan  yang terlibat  dalam  proses  pembuatan  keputusan  tidak
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik
serta perilaku orang-orang yang terlibatdengan mandat.  Tetapi,  tidak  menutup  kemungkinan faktor-faktor  lain  turut  mempengaruhi  sikap mereka.
Kemudian,  jika  argumen  kedua  benar, maka harus ada bukti bahwa ada tarik menarik kepentingan dalam pembahasan DCA. Dengan beragamnya  latar  belakang  orang-orang  yang terlibat  dalam  proses  pembahasan  perjanjian internasional  ini,  maka  kesepakatan  tidak langsung tercapai di awal.
Terakhir,  jika  argumen  ketiga  benar adanya,  maka  akan  ditemukan  bukti  yang m e n u j u k k a n   b a h w a   k e p u t u s a n mengesampingkan  pembahasan  DCA  di Indonesia bukanlah keputusan yang dikehendaki pihak DPR dan eksekutif Indonesia orang sejak awal  dan  merupakan  hasil  kompromi  diantara mereka.
Dalam  memulai  penelitian  mengenai teori  birokratik  politik,  pertama-tama  harus diidentifikasi  siapa  saja  orang-orang  yang terlibat  dalam    proses  pembahasan  DCA  di Indonesia.  Hal  ini  bisa  diketahui  dengan menjawab  tiga  pertanyaan  berikut  ini,  yaitu: Bagaimana  DCA  dipandang  dalam  kerangka hukum di Indonesia? Seperti apa prosedur atau alur  pembuatan  keputusan  sehubungan  dengan perjanjian  pertahanan  internasional,  peran eksekutif dan parlemen Indonesia?. Berdasarkan alur  pembuatan  keputusan  tersebut,  siapa  saja
pihak-pihak  yang  terlibat  dalampembuatan keputusan  sejak  awal.  Dengan  kata  lain,  suatu keputusan  akhir  adalah  produk  dari  konflik kepentingan,  kompromi,  kebingungan  orang- orang yang memiliki kepentingan dan pengaruh berbeda-beda,  kelalaian  atau  kesalahan  yang tidak disengaja, kesalahpahaman.
Jika teori birokratik politik benar, maka perbedaan  pendapat  antara  pihak  parlemen  dan eksekutif  mengenai  DCA  antara  Indonesia  dan Singapura  mencerminkan  proses  birokratik politik dengan segala kompleksitasnya tersebut.
Untuk  lebih  jelasnya,  jika  argumen pertama  yang  ditulis  di  atas  benar,  maka  pola pikir  serta  sikap  para  anggota  parlemen  dan eksekutif,  secara  signifikan  dipengaruhi  oleh posisinya dalam institusi dimana mereka bekerja. Hal ini bisa diukur dari keselarasan antara ucapan
68
19
hanya  terkait  dengan  beragamnya  jabatan  resmi yang diemban, atau latar belakang yang lain yang telah disebutkan di atas, namun juga berhubungan dengan power atau  kekuasaan.  Disini  power dimaknai sebagai pengaruh efektif atas keputusan dan aksi Pemerintah. Kekuasaan ini sekaligus turut menentukan diterima atau tidaknya usul seseorang adalah  modal  bernegosiasi,  yang  pada  dasarnya terdiri  dari  tiga  hal:  pertama,  aset  yang  didapat diantaranya  dari  otoritas,  kewajiban,  status, dukungan masyarakat, dukungan dari politisi, atau institusi,  kontrol  atas  sumber  daya,  keahlian  dan k o n t r o l   a t a s   i n f o r m a s i   m e m u n g k i n k a n menentukan arah pendefinisian suatu agenda dan masalah,  saran-saran,  kontrol  atas  informasi; kedua,  kemauan  menggunakan  aset;  ketiga, persepsi  pihak  atas  aset.  Meskipun  kekuasaan membantu  menentukan  kemungkinan  pendapat seseorang  mendominasi  pendapat  pihak  lain, bukan  berarti  hal  tersebut  satu-satunya  penentu pendapat  siapa  yang  akan  diadopsi  sebagai pendapat akhir. Lihat Graham Allison dan Philip Zellikow, Ibid , hal. 255 Ibid ., hal 304-305
12
12 13 13
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik
Pengawasan     DPR   terhadap    kebijakan Eksekutif  soal   DCA:  siapa   menginginkan apa, kenapa, dan bagaimana
orang-orang  yang  terlibat  dalam  perdebatan DCA?
Defence  Cooperation  Agreement (DCA)  pertama  kali  dicetuskan  dalam pertemuan  antara  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Singapura Lee  Hsien  Loong,  di  Bali  3-4  Oktober  2005. Setelah  dinegosiasikan,  kemudian  perjanjian kerja sama pertahanan DCA ditandatangani pada 27 April  2007,  di  Istana  Tampak  Siring,  Bali, Indonesia. Dokumen DCA ditandatangani oleh Menteri  Pertahanan  Indonesia  Juwono Sudarsono  dan  Menteri  Pertahanan  Singapura Teo Chee Hean. Penandatanganan ini disaksikan oleh  Presiden  Republik  Indonesia,  Susilo
Bambang  Yudhoyono,  dan  Perdana  Menteri Singapura Lee Hsien Loong.
Menurut  pernyataan  resmi  Singapura, DCA merupakan upaya Indonesia dan Singapura untuk  memperluas  dan    memperbaiki pengaturan  kerjasama  pertahanan  yang melingkupi  banyak  bidang  dan  sudah  dirintis sejak 1974. DCA sendiri berisi panduan utama atau  garis–garis  besar  kerjasama  pertahanan bilateral  strategis  yang  komprehensif.  Manfaat utama  yang  ingin  diraih  berasama  dari k e r j a s a m a   i n i   a d a l a h   p e n g e m b a n g a n profesionalitas dan interoperabilitas lewat saling pemberian  akses  lebih  besar  terhadap  fasilitas dan wilayah latihan kedua negara.
Setelah  DCA  ditandatangani  di  Bali
16 14 15 14 15 16 17 18 18 17 “Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 24
Tahun  2000  Tentang  Perjanjian  Internasional”, http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7226/uu024200 0.htmdiakses pada diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Tulisan  terkait  hal  ini  lihat:  “Menhan:  Masalah MTA  Masuk  dalam  Kerjasama  Pertahanan  RI- S i n g a p u r a ” ,   A n t a r a   N e w s , http://www.antaranews.com/berita/26724/menhan - m a s a l a h - m t a - m a s u k - d a l a m - k e r j a s a m a - pertahanan-ri-singapura  ,  diakses  pada  Sabtu,  7 September  2013.;  “Reply  by  Minister  Teo  Chee Hean  on  the  Defence  Cooperation  Agreement  at P a r l i a m e n t ” ,   M i n d e f   S i n g a p o r e , http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/of ficial_releases/nr/2007/jul/16jul07_nr.print.img.ht ml , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; “Join Press Briefing Between President of The Republic of  Indonesia  and  Prime  Minister  Singapore”, http://www.presidenri.go.id/index.php/eng/pers/2 007/04/27/258.html  diakses  pada  diakses  pada Sabtu, 7 September 2013 Lihat,  “Singapore,  Indonesia  sign  Defence Cooperation  Agreement”,  Channel  News Asia,http://www.channelnewsasia.com/stories/sin gaporelocalnews/view/272869/1/.html  ,  diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Dalam penandatanganan ini juga hadir ketua DPR RI  Agung  Laksono,  lihat  “Defence  Cooperation A g r e e m e n t ” , M i n d e f   S i n g a p o r e , http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/of ficial_releases/nr/2007/apr/27apr07_nr.html diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Ibid.  ;  Manfaat  yang  diakui  Pemerintah  Juwono adalah  uang  untuk  ruang.  Lihat  “Menhan:  Kita Punya Ruang, Singapura Punya Uang”, Detik News http://news.detik.com/read/2007/04/27/185423/77 3675/10/menhan-kita-punya-ruang-singapura- punya-uang,  diakses  pada  Sabtu,  7  September 2013;  Silakan  mengacu  keNaskah  DCA  untuk mengetahui  bidang  kerjasama,  yang  diantaranya mencakup  Di  dalam  naskah  DCA  tertulisbahwa kerjasama  bilateral  di  bidang  pertahanan  ini mencakup  beberapa  bidang  atau  sifatnya komprehensif. Di pasal 2 naskah DCA disebutkan bahwa  kerjasama  akan  melingkupi  pertukaran informasi  intelejen,  termasuk  untuk  di  bidang penanggulangan  terorisme,  kerjasama  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  di  bidang  pertahanan melalui  pertukaran  personil,  kunjungan,  dan pertukaran  informasi,  termasuk  mengembangkan proyek  bersama,  peningkatan  sumber  daya manusia  dari  institusi-institusi  pertahanan  dan angkatan bersenjata melalui pendidikan, pelatihan,
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik 69
2007,  Pemerintah  Indonesia  tidak  lantas mengupayakan proses ratifikasi ke DPR. Hingga kini,  DPR  belum  sempat  melaksanakan  fungsi legislasinya  dengan  meratifikasi  atau menyetujui  atau  menolak  meratifikasi  DCA lewat pembuatan undang-undang DCA di dalam negeri.  Dengan  demikian,  dibahasnya  DCAdi beberapa  rapat  Komisi  I  lantas  harus  dilihat dalam konteks praktik pengawasan Komisi I di DPR  terhadap  kebijakan  Pemerintah  di  ranah pertahanan,  khususnya  perjanjian  pertahanan bilateral.  Meskipun  proses  ratifikasi  itu  tidak
pernah  terjadi,  DPR  dan  Pemerintah  berdebat mengenai kemungkinan proses ratifikasi di masa depan.  Hal  ini  dapat  ditemukan  di  bagian pembahasan  dinamika  perdebatan  mengenai DCA dalam tulisan ini.
Penandatanganan  DCA  di  bulan  April
2007  langsung  menuai  pro  kontra  di  kalangan masyarakat  Indonesia.  Namun,  diskusi  yang utama  dan  paling  disoroti  mediaterjadi  antara perwakilan  masyarakat  Indonesia  di  Komisi  I DPR  dengan  pihak  Eksekutif.  Sebagai  komisi yang  membidangi  Pertahanan,  Intelijen,  Luar Negeri,  Komunikasi  dan  Informatika,  sudah merupakan  tanggung  jawabnya  untuk mengawasi, termasuk meminta penjelasan dari Pemerintah Indonesia yang menegosiasikan dan menandatangani  DCA.  DPR  pertama  kali
19 22 20 19 21 20 21 23 DPR Meminta Pemerintah memperbaiki substansi perjanjian Defense Cooperation Agreement (DCA) d e n g a n   S i n g a p u r a   y a n g   d i n i l a i   l e b i h menguntungkan  Singapura,  dan  menolak  DCA tersebut apabila tidak diperbaiki. Lihat Sekretariat Jenderal  DPR  RI  (2009), Laporan  Lima  Tahun DPR  RI  2004-2009:  Mengemban  Amanat  dan Aspirasi Rakyat, Jakarta: DPR RI, hal. 26 Dalam  hal  ini  Hassan  Wirajuda,  Selaku  Menteri Luar  Negeri  Indonesia  menyatakan  bahwa Pemerintah  belum  menyerahkan  draf  rancangan Undang-undang  tentang  kerjasama  pertahanan Indonesia-Singapura untuk diratifikasi DPR. Lihat Ridwan Max Sijabat, “House told to hold tongue on d e f e n s e   p a c t ” , T h e   J a k a r t a   P o s t , http://www.thejakartapost.com/news/2007/06/26/ house-told-hold-tongue-defense-pact.html-0, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Komisi  I  bertanggung  jawab  mengawasi  dan membahas  kasus  Politik  Luar  Negeri,  Pertaanan dan Informasi. Komisi I terdiri dari 49 anggota dan didukung  oleh  20  staf  dengan  anggaran  AS  $ 100.000.  Komisi  I  menggelar  3  rapat  setiap minggu,  dan  kesemuanya  terbuka  untuk  public, kecuali  pertemuan  megenai  intelejen.  Komisi  I dipandang  sebagai  salah  satu  komisi  yang  paling lantang  dan  aktif  di  dalam  parlemen.    Hal  ini sejalan  dengan  pengamatan  Jurgen  Ruland, “Deepening  ASEAN  Cooperation  through Democratization? The Indonesian Legislature and Foreign Policymaking, International Relations of the Asia-Pacific , Vol. 9 (2009), hal. 80-381.
Dalam  sistem  perundang-undangan  UUD  1945 dalam  Bab  III  KekuasaanPemerintahan  Negara pasal  11,  ayat  (2)  Presiden  dalam  membuat P e r j a n j i a n   I n t e r n a s i o n a l l a i n n y a   y a n g menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupanrakyat  yang  terkait  dengan  beban keuangan  Negara,  dan/ataumengharuskan perubahan dan pembentukan undang-undang harus denganpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, (3) ketentuan  lebih  lanjut  tentangperjanjian internasional  diatur  dengan  undang-undang. Dalam  undang-undang  no.3  Tahun  2003  tentang Undang-undang  Pertahanan  Negara  Bab  IV Pengawasanpada  pasal  24  ayat  (1)  Dewan P e r w a k i l a n   R a k y a t   m e l a k u k a n pengawasanterhadap  pelaksanaan  kebijakan umum pertahanan negara yang salah satukebijakan tersebut  membuat  perjanjian  pertahanan  dengan negara  lain.  Dalampembuatan  perjanjian pertahanan  dengan  negara  lain  harus  seijin  dan diratifikasioleh DPR RI, bila belum ada ijin maka perjanjian tersebut belum bisa dilaksanakan.
Mengenai peran Komisi dalam fungsi pengawasan silakan  mengacu  Tata  Tertib  DPR  bab  V,  Alat Kelengkapan, Bagian Keempat, Paragraf 3 ,Pasal
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik
24 25
memasukkan  DCA  dalam  salah  satu  agenda rapat  di  Komisi  I  DPR  pada  tanggal  28  Juni 2007.
Di tahun 2007, ada 10 fraksi di Komisi I DPR yang turut andil membahas DCA. Fraksi adalah  kumpulan  anggota  parlemen  yang separtai  atau  beda  partai  tetapi  sepaham  dan sependirian.  Para  anggota  DPR  yang berkomentar  mengenai  DCA  sering  sekali dipandang  mewakili  suara  fraksi.  Oleh  karena itu dalam  tulisan  ini  menjadikan fraksi sebagai pihak  yang  terlibat.  Komisi  I  kala  itu  diketuai oleh Theo L. Sambuaga.
Sementara  pihak  eksekutif  baik  yang sering  disebut-sebut  karena  dianggap bertanggung  jawab  atas  DCA,  maupun  hadir dalam rapat-rapat DPR adalah pihak-pihak yang menginisiasi,  menyusun,  dan  menegosiasikan DCA.  Bertindak  sebagai  inisiator  adalah
Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono. Kemudian  isi  dari  DCA  dikembangkan  dan dinegosiasikan  oleh  Departemen  Pertahanan dibawah  kepemimpinan  Menteri  Pertahanan (Menhan)  Indonesia  Juwono  Sudarsono  dan Markas  Besar  Tentara  Nasional  Indonesia (Mabes TNI) yang dipimpin oleh Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto saat itu. Departemen Luar Negeri sendiri yang dipimpin oleh Menteri Luar  (Menlu)  Negeri  Hassan  Wirajuda  turut bertindak  sebagai  koordinator  lembaga- lembaga  di  Indonesia  yang  berkepentingan dengan  DCA  dan  membantu  proses  negosiasi. Sepanjang  pembahasan  DCA  di  DPR,  ada kalanya  pihak  eksekutif  diwakili  oleh  orang- orang selain pimpinan institusi tersebut.
Setelah  mengidentifikasi  pihak-pihak utama  yang  mengurusi  DCA,  elaborasi mengenai  dinamika  pembahasan  DCA  di Indonesia bisa dilakukan. Seperti yang sempat disebutkan  di  atas,  perjanjian  pertahanan Indonesia  dan  Singapura  yang  sudah
53  dan  54  http://www.dpr.go.id/id/tentang- dpr/tata-tertib/bab-5,  diakses  pada  Sabtu,  7 September 2013.
Fraksi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  adalah  suatu kelompok dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian, biasanya satu partai.Berdasarkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 14, "fraksi" adalah  pengelompokkan  anggota  DPR  sesuai dengan  konfigurasi  partai  politik  hasil  pemilihan umum.
Kesepuluh  fraksi  tersebut  adalah  Fraksi  Partai Demokrat  (F-PD),  Fraksi  Bintang  Pelopor Demokrasi  (F-BPD),  Fraksi  Partai  Golongan Karya  (F-Golkar),  Fraksi  Partai  Demokrasi Perjuangan  Indonesia  (F-PDIP),  Fraksi  Partai Keadilan  Sejahtera  (F-PKS),  Fraksi  Partai Persatuan  Pembangunan  (F-PPP),  Fraksi  Partai Amanat  Nasional  (F-PAN),  Fraksi  Partai Kebangkitan  Bangsa  (F-PKB),  Fraksi  Partai Bintang  Reformasi  (F-PBR),  dan  Fraksi  Partai Damai Sejahtera (F-PDS).
Lihat“  Pokok-Pokok  Press  Briefing  Juru  Bicara Departemen  Luar  Negeri  RI,  Y.  Kristiarto  Suryo Legowo  dan  Desra  Percaya,  dan  Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum  Indonesia,  Teguh  Wardoyo,  10  Agustus 2007”http://kemlu.go.id/_layouts/mobile/Portal- PersBriefingLike.aspx?l=id&ItemId=c86c5404- 4c31-43e3-9dbd-008bfe4d6b62diakses  pada Sabtu, 7 September 2013; “Menlu Tak Ambil Alih Soal  DCA  dengan  Singapura”, Antara  News, http://www.antaranews.com/print/67814/diakses pada  Sabtu,  7  September  2013.;  namun  pada  sisi lain  Menteri  Pertahanan  Indonesia  menyatakan akan  menyerahkan  renegosiasi  ke  ketua  juru runding  yaitu  Menteri  Luar  Negeri,  Lihat,  “DCA RI-Singapura Dibahas lagi 2008”, Suara Merdeka, http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/ 0711/20/nas16.htm  ,  diakses  pada  Sabtu,  7 September 2013.
24 25 26 26
71 Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik
ditandatangani  oleh  2  kepala  negara  menuai kritik dari Komisi I DPR. Pertanyaannya adalah: Apakah upaya mengesampingkan pembahasan DCA di tingkat dalam negeri dikehendaki oleh kedua  belah  pihak  sejak  awal?  Apa  saja preferensi  masing-masing  pihak  sesaat  setelah penandatanganan  DCA?  Mengapa  Pemerintah RI dan Komisi I DPR tidak bisa sejalan dalam hal  ini  dan  akhirnya  mereka  sepakat  untuk mengesampingkan  DCA?  Sejauh  apa  faktor jabatan dan individu mempengaruhi preferensi mereka? Bagaimana kedua belah pihak, Komisi I DPR RI dan Pemerintah, memajukan pendapat dan  keinginannya?  Singkatnya,  siapa menginginkan  apa,  kenapa  dan  bagaimana mencapainya?
Pada tanggal 8 Oktober 2007, Menteri Luar  Negeri  Hassan  Wirajuda  mengatakan bahwa  Pemerintah  dan  Komisi  I  DPR  Bidang Pertahanan  dan  Luar  Negeri  sepakat  untuk m e n g e s a m p i n g k a n   d a h u l u   p e r s o a l a n pembahasan  DCA  Indonesia–Singapura. Keputusan  ini  tidak  mencerminkan  keinginan awal  kebanyakan  pembuat  keputusan.  Pihak pemerintah  sangat  sejak  awal  sangat  berharap DCA yang sudah ditandatangani dapat diterima DPR, diratifikasi, dan diimplementasikan. Lain halnya dengan pihak Komisi I DPR RI. Ada 5 fraksi  yang  memang  sejak  awal  menolak mentah-mentah,  dan  merasa  tidak  perlu  ada pembahasan  DCA,  lalu  sisanya  merasa  bahwa DCA bisa diperjuangkan asal pemerintah RI dan
27
Lihat  “Pemerintah-DPR  Sepakat  Kesampingkan B a h a s a n   D C A ” I n f o   A n d a http://www.infoanda.com/followlink.php?lh=CA FbUAlaU1kA  ,  diakses  pada  Sabtu,  7  September 2013.
Lihat  Sekretariat  Jenderal  DPR  RI  (2009), Laporan  Lima  Tahun  DPR  RI  2004-2009: Mengemban Amanat dan Aspirasi Rakyat, Jakarta: DPR RI, hal. 26; “Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi R I   –   S i n g a p u r a   T u n g g u   D P R   R I ” , Merdekahttp://www.merdeka.com/politik/internas ional/ratifikasi-perjanjian-ekstradisi-ri-singapura- tunggu-dpr-ri-on4axap.html , diakses pada Sabtu, 7 September  2013,  “Presiden  Minta  Pembahasan D C A   D i l a n j u t k a n ” . A n t a r a   N e w s , http://www.antaranews.com/berita/68994/preside n-minta-pembahasan-dca-dilanjutkan,  diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Singapura sepakat memperbaiki beberapa pasal di dalamnya.
Berikut  adalah  urutan  keinginan masing-masing dalam hal Perjanjian Kerjasama Indonesia– Singapura:
28
28
Adapun    pemetaan  pandangan  para  anggota parlemen Komisi I dan pemerintah RI tentang DCA  beserta  Perjanjian  Implementasinya, terangkum dalam 2 tabel di bawah ini:
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik
Pembuat Sikap para pembuat keputusan soal
Jika negosiasi (ulang) beberapa ketetapan DCA dan Rumusan Aturan pelaksanaan gagal, maka DCA jangan diteruskan Tidak tertarik dengan DCA dan langsung menolak kemungkinan ratifikasi DCA di masa depan (tidak setuju dengan isi DCA)
Meneruskan negosiasi beberapa ketetapan dalam DCA, dan DCA tidak perlu dibatalkan sekarang dan akan datang
29
F-PDIP F- Golkar F- PD F- PPP F- PKB F- PKS F- PBR 30 33 34 35 36 32 31
Pemerintah , waktu   itu   diwakili   oleh  Menteri Luar Negeri  Hassan Wirajuda,  dan DPR sepakat mengesampingkan       pembahasan    Perjanjian Kerjasama     Pertahanan    Indonesia-  Singapura, Lihat        “Kerjasama     Pertahanan      Dengan Singapura      Rugikan       Indonesia      ”, http://www.dpr.go.id/artikel/artikel.php?aid=2708
, diakses pada Sabtu, 7 September 2013
Lihat “DPR Desak Pemerintah Bahas Ulang DCA
D e n g a n   S i n g a p u r a ” , A n t a r a   N e w s , http://www.merdeka.com/politik/internasional/dpr -desak-Pemerintah-bahas-ulang-dca-dengan- Singapura-1stayyq.html  ,  diakses  pada  Sabtu,  7 September 2013.
Lihat  “Ultimatum  Balik  Singapura,  Jika  tak  Bisa Dirundingkan  Ulang,  Batalkan  Saja  DCA”, http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file =digital/kliping/Singapur.pdf , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Lihat “Penolakan Ratifikasi Kerjasama Pertahanan RI-Singapura  Meluas”, Suara  Merdeka, http://www.suaramerdeka.com/cybernews/ha rian/0706/12/nas28.htm , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Ibid Ibid Ibid Lihat  Muhammad  Taufiq,  “Dibalik  Penolakan D C A  S i n g a p u r a - R I ” , S u a r a   M e rd e k a , http://www.suaramerdeka.com/harian/0706/20/op i04.htm,  diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
29 30 31 37 38 39 40 41 42 32 33 34 35 36
F- BPD F- PAN F- PDS Presiden, Susilo Bambang 37 38 40 39 Menhan, Juwono Sudarsono Menlu, Hasan Wirayuda 41 42
“Lima  Fraksi  Tolak  Ratifikasi      DCA”    Suara Merdeka   http://www.suaramerdeka.com/harian/ 0706/13/nas10.htm ,     diakses    pada     Sabtu,  7 September 2013.
Op.cit,  “Penolakan  Ratifikasi  Kerjasama Pertahanan RI-Singapura Meluas”
Op.cit,  “House  told  to  hold  tongue  on  Defense pact”
Lihat “Yudhoyono says Singapore  pacts still alive “, The Jakarta Post http://www.thejakartapost.com/news/2007/11/23/ yudhoyono-says-singapore-pacts-still-alive.html , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Lihat, “Menhan: Aturan Pelaksanaan DCA Wujud Pengakuan  Kedaulatan  Formal”, Antara  News, http://www.antaranews.com/print/78698/prin ce-walid-to-help-save-tuti-from-execution , diakses  pada  Sabtu,  7  September  2013.  ;”RI- Singapura Masih Berpeluang Bahas Ulang DCA”, http://www.antaranews.com/berita/78109/ri- singapura-masih-berpeluang-bahas-ulang- dca , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Dalam  hal  ini  Hassan  Wirajuda,  Menteri  Luar Negeri  Indonesia,  Letnan  Jendral  Sjafrie Sjamsuddin, selaku Sekretaris Jendral Kementrian Pertahanan  mengatakan  Indonesia  menginginkan adanya  renegosiasi  Perjanjian  Implementasi ( Implementing  Agreement )  DCA  terutama  di daerah latihan militer Bravo. Lihat “RI-Singapore DCA:  Only  talks,  not  renegotiation  are  needed”, Singapore  Institute  of  International  Affairs , http://www.siiaonline.org/page/insightsDetail s/id/1611/ArticleCategoryId/7#.UiKj3DZZ8l Q , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik 73
Kubu  pertama  dan  kedua  di  Komisi  I DPR  RI  menunjukkan  sikap  tegas  terhadap kebijakan  Pemerintah  dalam  menandatangani DCA  Indonesia-Singapura.  Mereka  intinya menuntut  Pemerintah  untuk  mengevaluasi, menegosiasikan ulang DCA, baik isi atau batang t u b u h n y a ,   s e r t a   R u m u s a n   A t u r a n Pelaksanaannya.  Menurut  Menlu  Hassan Wirajuda  sendiri,  DCA  belum  sepenuhnya tuntas  karena  belum  dilengkapi  dengan Rumusan   Aturan   pelaksanaan ( Implementing Agreement ).  Keberatan  para  anggota  Komisi  I DPR, baik yang langsung menolak ataupun yang menginginkan renegosiasi DCA, terkonsentrasi di  tiga  hal,  yaitu  isu  kedaulatan,  alat  utama sistem  pertahanan  (alutista)  serta  konsekuensi
Panglima
TNI, Marsekal Djoko Suyanto
43
Djoko Suyanto selaku Panglima TNI menjelaskan b a h w a   p e m b i c a r a a n   m e n g e n a i   b a g i a n implementasi DCA memang ada, tetapi dilakukan oleh  Menlu  dan  Menhan  Indonesia.  Lihat “Singapore Chief Visits   Jakarta, Prepares Annual
M e e t i n g ” , T h e   J a k a r t a   P o s t , http://www.thejakartapost.com/news/2007/07 /13/singapore-chief-visits-jakarta-prepares- annual-meeting.html ,  diakses  pada  Sabtu,  7
September 2013.
Lihat  “Presiden  Minta  Pembahasan  DCA
D i l a n j u t k a n ” , A n t a r a   N e w s , http://www.antaranews.com/berita/68994/pre siden-minta-pembahasan-dca-dilanjutkan , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; “Perjanjian DCA,  Kaitannya  dengan  Pasal  121  KUHP”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol 17260/perjanjian-dca-kaitannya-dengan- pasal-121-kuhp ,  diakses  pada  Sabtu,  7
September 2013. 43 44 45
44 45 ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Ketetapan yang mana di dalam naskah DCA  yang  dirasa  merugikan  kedaulatan Indonesia? Pasal 3c DCA berisi ketetapan yang dianggap  oleh  beberapa  anggota  Dewan menciderai  kedaulatan.  Di  pasal  ini  ada ketentuan mengenai izin bagi Singapura untuk mengundang pihak ketiga untuk bersama-sama Singapura melakukan latihan militer.
Pasal  3b  dalam  naskah  DCA  juga dikritisi  oleh  Fraksi  PPP  Lukman  Hakim Saefuddin.  Ia  menjelaskan  bahwa  DCA memberikan  akses  pada  Singapura  untuk membangun  pangkalan  militer,  melalui pembangunan  daerah  militer  bersama  dan fasilitasnya,  melakukan  manuver  militer  di wilayah  Indonesia,  serta  tes  kelaikan  terbang, pengecekan teknis, latihan terbang, menembak dengan peluru tajam hingga penggunaan peluru
Dalam  rapat-rapat    antara     pihak    Pemerintah dan  DPR  RI,  termasuk rapat konsultasi Presiden RI   dengan   DPR   RI   pada   awal   Juli,     2007 kedaulatan   menjadi   agenda  penting. Seringkali beberapa    anggota     Dewan     menyebut     kata kedaulatan       t anpa          disertai          argumen pendukung    bagaimana      tepatnya    kedaulatan Indonesia     terancam. Sebagai     contoh      yaitu komentar   yang   dilontarkan  Hajriyanto Thohari dari   Fraksi   Partai    Golkar,    Lihat       “Cegah “Kebobolan”,       DPR        Minta       Dilibatkan, http://www.suarakaryaonline.com/news.html ?id=179974 , diakses pada    Sabtu, 7 September 2013;    Sikap     politik     fraksi  PDI Perjuangan terangkum     dalam: Press Release resminya, http://www.pdiperjuanganjatim.org/v03/?mo d=release&id=9 ,    diakses     pada       Sabtu, 7 September     2013.;    “Singapore   and Indonesia Squabble   over    Defense Pact”, Asia Sentinel, http://www.asiasentinel.com/index.php?optio n=com_content&task=view&id=554&Itemid =377 , diakses pada Sabtu, 7 September      2013.;
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik
kendali,  selama  4  kali  setahun.  Ditambah  lagi Singapura  hanya  meminta  izin  TNI AL  untuk mengendalikan peluru kendali tersebut, sesuatu yang dirasa tidak tepat karena seharusnya yang memberi izin adalah Pemerintah Indonesia yang memiliki  otoritas  atas  wilayah  berdaulat Indonesia.
Ketua  Komisi  I  DPR  Theo  L. Sambuaga pun menyuarakan peringatan kepada Pemerintah  untuk  memperbaiki  beberapa  poin utama  DCA  jika  Pemerintah  Indonesia  ingin DCA diratifikasi di masa datang. Dalam konteks k e d a u l a t a n , i a   m e m i n t a   P e m e r i n t a h menyampaikan  kepada  pihak  Singapura  agar negara tersebut meminta persetujuan negara dan lebih selektif dalam pelibatan pihak ketiga.
46 47 46 47 48
dan    “Yudhoyono       says   Singapore       Pact s Still     Alive    ”, The       Jakarta             Post, http://www.thejakartapost.com/news/2007/11 /23/yudhoyono-says-singapore-pacts-still- alive.html ,    diakses pada Sabtu,    7 September
2013. ; Selain itu keberatan mengenai keterlibatan sekutu     Singapura    di area latihan   militer     di Indonesia juga disampaikan oleh Partai Persatuan Pembangunan PPP, Lihat, “PPP: DCA Langkah Awal Penyerahan Kedaulatan”, Merdeka, http:// www.merdeka.com/politik-nasional/ppp-dca- langkah-awal-penyerahan-kedaulatan- mhpttfi.html , diakses pada Sabtu, 7 September
2013.
Lihat,  “Singapura  Bisa  Bangun  Pangkalan
M i l i t e r ” , S u a r a   M e r d e k a , http://www.suaramerdeka.com/harian/0706/12/na s08.htm , diakses pada Sabtu, 7 September 2013. ; hal ini sejalan dengan pengamatan Mufti Makaarim dan Dimas P. Yuda, “Belajar Dari Kegagalan DCA RI-Singapura”, Institute  of  Defense  Strategy  and Peace  Studies, http://idsps.org/idsps-news- indonesia/publikasi-idsps/belajar-dari-kegagalan- dca-ri%11singapura/  ,  diakses  pada  Sabtu,  7 September 2013.
Lihat  “DCA  Ditolak,  Ekstradisi  Koruptor T e r l a m b a t ” , S u a r a   K a r y a ,
48
Bagaimana  pandangan  dan  sikap  awal Pemerintah Indonesia mengenai DCA? Sebagai pihak  yang  berinisiatif  dan  menegosiasikan kerjasama ini, tentu saja mereka berharap DPR mendukung  upaya  mereka.  Menhan,  Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto,  yakin  bahwa  kerjasama  ini  tidak melanggar  kedaulatan  dan  Pemerintah  RI.  Ia mengatakan  bahwa dalam era tidak ada negara yang  memiliki  kedaulatan    mutlak  dan Indonesia  harus  bekerjasama  dengan  negara lain,  termasuk  Singapura  untuk  menghadapi kompetisi negara-negara besar.
Juwono  dan  Menlu  Hassan  Wirajuda mengatakan  bahwa  DCA  justru  menjunjung tinggi  kedaulatan  Indonesia.  DCA  sendiri merupakan kelanjutan dari pengaturan wilayah latihan  militer  ( Military  Training  Area ,  MTA) yang  pernah  disepakati  RI-Singapura  1995- 2003. Perjanjian  ini mengatur lebih luas tentang
h t t p : / / w w w . s u a r a k a r y a - online.com/news.html?id=175250 ,  diakses pada  Sabtu,  7  September  2013.;    Sekretariat Jenderal  DPR  RI  (2009), Laporan  Lima  Tahun DPR  RI  2004-2009:  Mengemban  Amanat  dan Aspirasi Rakyat, Jakarta: DPR RI, hal. 26 Lihat     “Menhan:     Tak       Ada        Kedaulatan M u t l a k ” , A n t a r a N e w s , http://www.antaranews.com/berita/65043/me nhan--tak-ada-kedaulatan-mutlak ,  diakses pada Sabtu, 7 September 2013; Lihat “Singapore- Indonesian  treaties:  Is  the  light  at  the  end  of  the t u n n e l   a   t r a i n ?   “ , T h e   O n l i n e Citizen, http://www.theonlinecitizen.com/2007 /05/singapore-indonesian-treaties-is-the- light-at-the-end-of-the-tunnel-a-train ,  diakses pada Sabtu, 7 September 2013; Lihat, “Juwono: RI Tak Perlu Takut pada Singapura”, Suara Merdeka , http://www.suaramerdeka.com/cybernews/ha rian/0705/29/nas1.htm ,  diakses  pada  Sabtu,  7 September 2013.
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik 75
pelatihan  angkatan  bersenjata  kedua  negara dengan  prinsip  saling  menguntungkan. Mengenai  keikutsertaan  pihak  ketiga,  Juwono mengatakan bahwa Singapura harus lebih dulu meminta  persetujuan  dari  Indonesia  dan  yang diutamakan  adalah  negara-negara  anggota Association  of  South  East  Asian  Nations (ASEAN).
Dalam  satu    rapat  dengar  pendapat dengan  DPR,  Juwono  menjelaskan  bahwa kedaulatan suatu negara tergantung kapabilitas material. Dalam konteks ini, kerjasama dengan Singapura  ini  bukannya  mengikis  melainkan membantu    meningkatkan  kedaulatan Indonesia.  Kerjasama  bilateral,  dengan demikian,  membuka  peluang  bagi  Indonesia untuk  meningkatkan  keterampilan  dan
49 50 51
49 52 52 50 51 Lihat,      “Deplu          Didesak                 Batalkan
D C A ” , S u a r a M e r d e k a , http://www.suaramerdeka.com/harian/0706/2 6/nas02.htm ,  diakses  pada  Sabtu,  7  September 2013.; “Ratifikasi Perjanjian RI-Singapura Tunggu D P R   R I , S u a r a   M e r d e k a , http://www.merdeka.com/politik/internasiona l/ratifikasi-perjanjian-ekstradisi-ri-singapura- tunggu-dpr-ri-on4axap.html ,  diakses  pada
Sabtu, 7 September 2013. ; “Menhan:   Kerjasama Pertahanan  RI-Singapura  Tidak  Langgar K e d a u l a t a n , A n t a r a   N e w s , http://www.antaranews.com/berita/60706/me nhan-kerjasama-pertahanan-ri-singapura- tidak-langgar-kedaulatan , diakses pada Sabtu, 7 September 2013. ; soal kedaulatan ditekankan juga oleh  Sekretaris  Jendral  Departemen  Pertahanan sebelum  penandatanganan  naskah  DCA,  Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, Lihat,   “Kerjasama Pertahanan  RI-Singapura  Tidak  Langgar K e d a u l a t a n ” , T e m p o , http://www.tempo.co/read/news/2007/04/25/ 0 5 5 9 8 7 0 7 / K e r j a - S a m a - P e r t a h a n a n - I n d o n e s i a - S i n g a p u r a - B e b a s - d a r i - Kepentingan-Politik-dan-Ekonomi ,  diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
kemampuan pertahanan negeri, terutama karena anggaran pertahanan Indonesia tidak memadai. Lewat  pengenalan  tekonologi  pertahanan  dan militer, para prajurit Indonesia diharapkan tidak tertinggal jauh dengan negera-negara tetangga.
Keberatan lainnya yang dikemukakan oleh beberapa perwakilan Fraksi PDI-P menyangkut implikasi  bagi  kepentingan  masyarakat, ekosistem  dan  lingkungan.  Perwakilan  dari Fraksi  PDI-P  memperkirakan  bahwa  nelayan Indonesia  akan  dilarang  memasuki  perairan yang  dipergunakan  sebagai  tempat  latihan sehingga  mereka  akan  semakin  melarat.  Lalu mereka  khawatir  bahwa  aktivitas  para  petani yang  tinggal  di  sekitar  Baturaja  akan  sangat dibatasi,  apalagi  jika  frekuensi  latihan disepakati seperti keinginan Singapura, yaitu 15 hari  dalam  sebulan.  Perlu  dicatat  bahwa  dari 32.000  ha  wilayah  latihan  yang  akan dipergunakan  di  Baturaja,  terdapat  15.000  ha hutan  lindung  dan  6.000  ha  kawasan pemukiman  penduduk.  Sehingga  ditakutkan latihan  yang  dilakukan  akan  membahayakan masyarakat sekitar karena latihan tersebut dapat mempergunakan peluru tajam.  Ketua Komisi I DPR, Theo L. Sambuaga juga menyatakan hal senada.  Ia  mengatakan  bahwa  rincian pembatasan  area  latihan  harus  jelas  agar  tidak mengganggu kepentingan masyarakat.

## Ibid
Hal ini sejalan dengan pengamatan Jurgen Ruland, “Deepening  ASEAN  cooperation  through democratization?  The  Indonesian  legislature  and foreign policymaking”, International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 9 (2009), hal. 395
Lihat,  “DCA  Ditolak,  Ekstradisi  Koruptor T e r l a m b a t ” , S u a r a   K a r y a , h t t p : / / w w w . s u a r a k a r y a - online.com/news.html?id=175250,  diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik
Poin  lainnya  yang  dirasa  perlu diperbaiki adalah alat utama sistem pertahanan (alutsista).  Theo  L.  Sambuaga  menyatakan bahwa  jumlah  dan  kualitas  alutistayang digunakan harus jelas. Ia meminta Pemerintah agar memperjuangkan TNI memiliki akses luas ke alutsista Singapura, termasuk teknologinya.
Menlu  Hassan  Wirajuda  merespon kritik  dari  DPR  dengan  meminta  pihak Singapura  untuk  mendiskusikan  Rumusan Aturan  Pelaksanaan,  terutama  soal  pengaturan administrasi,  teknis,  operasional  daerah pelatihan  di  Area  Bravo.  Perundingan  ulang pantas  dilakukan  karena  memang  Rumusan Aturan  Pelaksanaan  belum  difinalisasi,  dan menurut pasal 6 DCA hal ini harus dibahas oleh kedua  negara.  Presiden  SBY  sendiri memberikan  mandat  penuh  kepada  Panglima TNI  untuk  berunding  dengan  Singapura  guna m e l e n g k a p i   n a s k a h   R u m u s a n   A t u r a n Pelaksanaan  di  area  Bravo.  Menhan  Juwono Sudarsono berkata bahwa Ketetapan Perjanjian adalah syarat agar naskah DCA bisa diratifikasi DPR dimasa akan datang.
Allison  dan  Zelikow  berargumen bahwa  perbedaan  pandangan  dan  sikap membuat  perdebatan  dan  kompromi  tidak
53 54

## Ibid
Lihat,  “RI-Singapore  DCA:  Only  talks,  not renegotiation  are  needed” Singapore  Institute  of
I n t e r n a t i o n a l A f f a i r s , http://www.siiaonline.org/page/insightsDetails/id/
1611/ArticleCategoryId/7#.UiKj3DZZ8l , diakses pada  Sabtu,  7  September  2013.;  “DPR  Desak Pemerintah  Bahas  Ulang  DCA  Dengan S i n g a p u r a ” , A n t a r a   N e w s , http://www.antaranews.com/print/77475/general- motors-starts-building-assembly-plant-in-bekasi  , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
54
55 53 55
terhindarkan.Masing-masing  pihak  dengan gaya  yang  berbeda  berusaha  memajukan kepentingan  mereka.  Dalam  hal  ini,  Komisi  I DPR  menyoroti  kekurangan  DCA  sementara Pemerintah  menyodorkan  keuntungan- keuntungan  yang  bisa  diperoleh  Indonesia. Menuju akhir dari pembahasan DCA di dalam negeri,  terlihat  bahwa  kedua  belah  perlahan- lahan  sejalan  sebelum  akhirnya  sepakat  untuk mengesampingkan DCA.
Pertanyaan  selanjutnya  adalah  faktor- faktor  apa  yang  menjelaskan  sikap  kritis  dan preferensi baik para anggota Komisi I DPR RI serta  Pemerintah  RI?  Mengapa  para  anggota Komisi I sangat mengkhawatirkan konsekuensi DCA  terhadap  kedaulatan  dan  memandang manfaat-manfaat  material  dari  perjanjian kerjasama  militer  tidak  cukup,  sementara Pemerintah Indonesia lebih fleksibel menyikapi kedaulatan?  Apakah  semua  ditentukan  secara dominan  oleh  posisi  mereka  sebagai  pejabat negara?
Ada beberapa argumen yang selama ini berkembang  mengenai  sikap  kritis  DPR sehubungan dengan DCA. Rulland mengatakan kekritisan  DPR  ada  hubungannya  dengan d e m o k r a s i   d a n   i m p l i k a s i n y a   b e r u p a menguatnya  peran  DPR  sebagai  pengimbang Eksekutif,  serta  maraknya  suara  nasionalis untuk menaikkan kredibilitas para wakil rakyat dimata  masyarakat.  Di  samping  Rulland,  ada argumen  yang  menyatakan  bahwa  perasaan rendah  diri  dan  kecintaaan  pada  negara  atau nasionalisme  lah  yang  mempengaruhi  sikap mereka.
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik 77
Era demokrasi yang dimulai tahun 1998 memang berperan penting dalam meningkatkan peran  DPR  RI  dan  kesadaran  para  perwakilan rakyat  untuk  tidak  sepasif  masa  otoriter  di bawah  Suharto.  Mengutip  pemikiran  Jurgen Ruland, DPR di era demokrasi lebih dari sekedar pemberi  cap  stempel  bagi  keputusan Pemerintah. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN,  Abdillah  Toha  menyayangkan  sikap pemerintah,  yang  ketika  akan  melakukan perjanjian  dengan  pihak  asing  selalu  merasa yakin akan didukung oleh DPR.
Kini,  DPR  menjalankan  fungsi pengawasan  lebih  serius  dibanding  pada  masa sebelum  reformasi.Antusiasme  tinggi  mereka terhadap  DCA  bisa  dijelaskan  karena  mereka sadar  posisi  mereka  sebagai  penentu  diterima atau tidaknya suatu perjanjian internasional dan keinginan  untuk  tidak  mengulang  dominasi pihak  Eksekutif  seperti  di  masa  sebelum Reformasi. Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza Mahendra  mengatakan  bahwa  DPR  berkuasa dalam menentukan nasib DCA ke depannya. Ia mengatakan, “Kuncinya juga ada di DPR. Kalau kita tidak mau ratifikasi, maka selesai perjanjian ini”. Hal inilah yang juga ditujukkan oleh para anggota  Komisi  I  DPR  RI  dalam  dimensi hubungan luar negeri.
56 57
Lihat,          “Deplu            Didesak         Batalkan D C A ” , S u a r a   M e r d e k a , h t t p : / / w w w . s u a r a m e r d e k a . c o m / harian/0706/26/nas02.htm,  diakses  pada  Sabtu,  7 September 2013.
Lihat  “DPR  Pertanyakan  Kelanjutan  DCA  Pada P e m e r i n t a h ” , A n t a r a News http://www.antaranews.com/print/67208/  , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Hal ini sejalan dengan pengamatan Jurgen Ruland, “Deepening  ASEAN  cooperation  through
57 58 58 56
59 60
Jadi reformasi dan demokrasi lah yang membuat  para  anggota  DPR  RI  mengemban mandat  mereka  sebagai  wakil  dan  penjaga amanat rakyat dengan lebih serius. Kewajiiban utama  sebagai  wakil  rakyat  adalah  menjamin pemenuhan  kepentingan  nasional  Indonesia sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu  mempertahankan  dan  memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, kehormatan bangsa, serta kesejahteraan rakyat. Mandat  tersebut  menjelaskan    mengapa  para anggota DPR tidak sepragmatis Pemerintah atau lebih kaku dalam memberikan konsesi kepada Singapura. Dalam laporan lima tahun DPR RI disebutkan bahwa Komisi I memberi perhatian penuh  pada  soal  kedaulatan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Mandat  tersebut  juga menjelaskan  sikap  kritis  para  partai  koalisi Partai Demokrat di Komisi I.  Hal ini melandasi permintaan  mereka  kepada  pihak  Pemerintah
democratization?  The  Indonesian  legislature  and foreign policymaking,” International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 9 (2009): hal. 380
Lihat,  Biro  Pers  dan  Media  Rumah  Tangga Kepresidenan,  “Keterangan  Pers  Bersama Pimpinan  DPR-RI  Usai  RapatKonsultasi”,
K e p r e s i d e n a n R e p u b l i k
Indonesia ,http://www.presidenri.go.id/index.php/ pers/presiden/2007/07/03/269.html,  diakses  pada Sabtu, 7 September 2013.;“Hak dan Kewajiban”,
DPR RI, http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/hak- dan-kewajiban , diakses pada Sabtu, 7 September 2 0 1 3 . ; ” T u g a s   d a n   We w e n a n g ” , D P R RI, http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/tugas-dan- wewenang , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Lihat Evan A. Laksmana dan Leonard C Sebastian, “Defence  Pact:  Getting  the  Message  Across”, Centre  fo  Strategic  and  International  Studies, http://csis.or.id/post/defence-pact-getting- message-across, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
59 60
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik
Bagaimana  dengan  faktor  inferioritas dan  nasionalisme?  Penjelasan  ini  tidak memuaskan karena tidak menjelaskan mengapa ada  variasi  dari  nasionalisme  dan  inferioritas: DPR lebih hati-hati dan kaku soal memberikan konsesi ke Singapura dibanding pemerintah.
Dengan demikian, argumen Allison dan Zellikow  bahwa  faktor  jabatan  resmi  bukan satu-satunya,  tetapi  yang  mendominasi  dalam mempengaruhi sikap para politisi benar adanya. Di konteks parlemen Indonesia, faktor memang berperan  penting,  namun  bukan  satu-satunya. Tanpa  perubahan  di  era  reformasi  yang memperkenalkan demokrasi mereka tidak akan memanfaatkan  mandat  tersebut  lebih  baik dibanding di masa sebelum reformasi.
Bagaimana  dengan  sikap  Pemerintah RI?  Sebagai  penentu  kebijakan  dan  pembuat keputusan,  termasuk  dalam  kebijakan  luar negeri,  mereka  dihadapkan  pada  situasi  yang dilematis: risiko ketergantungan dan dipandang terlalu baik ke negara lain dan kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Dilema ini  dihadapi  presiden  Indonesia  sejak  jaman kemerdekaan.
Sesuai  dengan  kebijakan  umum pertahanan  negara  yang  dicantumkan  melalui Perpres  no.7  Tahun  2008,  pemerintah  melihat beberapa  permasalahan  aktual  dalam p e n y e l e n g g a r a a n   p e r t a h a n a n   n e g a r a ,
66
69 67 68
66 http://news.asiaone.com/News/The+Straits+ Times/Story/A1Story20071108-35165.html , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Pembahasan  mengenai  dilema  ketergantungan dengan  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  ,  militer dan kebutuhan dalam negeri lainnya yang dihadapi presiden  Sukarno  dan  Suharto  silakan  membaca tulisan Franklin B. Weinstein , Op. Cit., Franklin, bab 1,7,8
67 68 69
diantaranya adalah kurang memadainya sarana dan prasarana, rendahnya kesejahteraan anggota TNI  dan  kebutuhan  akan  peningkatan profesionalisme  TNI;  serta  rendahnya  kondisi dan jumlah Alutsista, terkait dengan rendahnya pemanfaatan  industri  pertahanan  nasional  dan embargo  senjata  oleh  negara-negara  produsen utama.  Sehingga  pemerintah  memandang bahwa  kerjasama  internasional  dibidang pertahanan merupakan salah satu jawaban atas p e r m a s a l a h a n - p e r m a s a l a h a n   t e r s e b u t . Pemerintah  menyatakan  bahwa  kerjasama pertahanan  dilaksanakan  dalam  rangka pembangunan  kekuatan  dan  diupayakan  untuk membangun  kepercayaan  serta  diplomasi,  dan untuk  memecahkan  masalah  keamanan  yang perlu  untuk  ditangani  secara  bersama,  dengan tidak mengambil bentuk pakta pertahanan.
D e n g a n   d e m i k i a n ,   k e b i j a k a n pemerintah  untuk  melakukan  kerjasama pertahanan  dengan  Singapura,  sejalan  dengan pernyataan di atas. Singapura dilihat merupakan negara  yang  memiliki  uang  dan  kita  memiliki ruang.  Menhan  Juwono  mengatakan,  bahwa, “Kita punya ruang, Singapura punya uang dan Teknologi”.
Selain  itu,  terdapat  permasalahan keamanan yang dihadapi secara bersama-sama oleh  Indonesia  dan  Singapura  terkait
Lihat,  “Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2008  Tentang  Kebijakan  Umum Pertahanan Negara”.  hal.7
Ibid. hal 13 Lihat, Fitraya Ramadhanny, “Menhan: Kita Punya Ruang,  Singapura  Punya  Uang”, Detik  News, http://news.detik.com/read/2007/04/27/185423/77 3675/10/menhan-kita-punya-ruang-singapura- punya-uang,  diakses  pada  Sabtu,  7  September 2013.
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik 79
permasalahan  Selat  Malaka,  di  mana  dengan p e r j a n j i a n   i n i   d i h a r a p k a n   S i n g a p u r a membangun  infrastruktur  di  daerah  latiham, yang  bermanfaat  untuk  kedua  negara  dalam mengamankan Selat Malaka.
K e p a l a   T N I ,   D j o k o   S u y a n t o mengatakan  bahwa  kerjasama  militer dibutuhkan  karena  anggaran    militer  dalam negeri  tidak  cukup  untuk  membeli  peralatan militer  canggih.  Dengan  demikian,  kerjasama bilateral ini menyediakan kesempatan yang baik untuk  meningkatkan  kapabilitas  serta keterampilan  TNI  untuk  menjalani  tugas  dan fungsinya.  Tidak  seperti  DPR  yang  memiliki tugas  sebagai  pengawas,  sehingga  lebih  fokus pada  kerugian,  pemerintah    mampu  bersikap lebih fleksibel menyikapi kerjasama asing.
Komentar  bahwa  pemerintah  tidak nasionalis  tidak  memberikan  penjelasan  yang memuaskan.  Sama  seperti  para  anggota  DPR, orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan mengerti, meski tidak mengalami, kolonialisme atau  penjajahan  asing.  Komentar-komentar mereka  mengenai  diperhitungkannya  aspek kedaulatan  ketika  menegosiasikan  DCA menjelaskan  hal  ini.  Namun  sebagai  anggota DPR  dengan  tugas  mengimbangi  pandangan pemerintah,  yang  lazim  disebut check  and
70
71
Lihat, Fitraya Ramadhanny, “Menhan: Kita Punya Ruang,  Singapura  Punya  Uang”, Detik  News, http://news.detik.com/read/2007/04/27/185423/77 3675/10/menhan-kita-punya-ruang-singapura- punya-uang,  diakses  pada  Sabtu,  7  September 2013.
Lihat “Indonesia and its two closest neighbours”,
Singapore  Institute  of  International  Affairs, http://www.siiaonline.org/page/insightsDetails/id/ 1645/ArticleCategoryId/KeepSessionAlive.aspx, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
71 72 70 72
balance , para legislator cenderung memusatkan perhatian  pada  kerugian  yang  mungkin ditanggung rakyat Indonesia.
Mengapa mereka akhirnya kedua belah pihak  sepakat  untuk  mengesampingkan pembahasan  DCA  diantara  mereka  hingga sekarang? Kesepakatan di antara Komisi I dan eksekutif  dicapai  sebagai  jalan  tengah.  Bagi pemerintah,  hal  ini  memuaskan  kekhawatiran meluas dari para legislator dan juga rakyat tanpa harus mengakhiri DCA saat itu juga.
Argumen  Allison  dan  Zelikow mengenai  adanya  pencapaian  hasil  akhir  yang bukan  keinginan  awal  terbukti.  Pemerintah harus  berkompromi  dengan  keinginan  DPR serta  mempertimbangkan  pendapat  publik meskipun  hal  ini  berarti  Indonesia  kehilangan kesempatan  memiliki  perjanjian  ekstradisi dengan Singapura yang sudah diinginkan sejak tahun  1970an.  Menurut  survey  Lembaga Pertahanan  Nasional,  60  persen  rakyat Indonesia  menentang  DCA,  dan  hanya  sekitar 35  persen  yang  menginginkan  adanya  kajian ulang terhadap perjanjian tersebut. Sekali lagi, didorong oleh keinginan parlemen dan sentimen rakyat,  Menhan  dan  Menlu  akhirnya  meminta Singapura untuk mengkaji ulang isi dari DCA, sesuatu yang tidak dikehendaki Singapura.
Keputusan  mengesampingkan  DCA juga memuaskan ketiga kubu di Komisi I DPR RI.  Yang  menolak  sejak  awal  ini  cara  terbaik untuk  tidak  membahayakan  karir  politik
Jurgen  Ruland, “Deepening  ASEAN  cooperation through  democratization?  The  Indonesian legislature  and  foreign  policymaking,” International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 9 (2009): hal. 395
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik
untuk  memperbaiki  substansi  perjanjian  DCA dan  menolaknya  jika  tidak  diperbaiki.  Jadi, faktor  mandat  berperan    penting,  tetapi  bukan satu-satunya  yang  menjelaskan  pendapat mereka  bahwa  Indonesia  harus  membayar terlalu  mahal  untuk  perjanjian  bilateral  ini, meskipun ada manfaat yang dijanjikan DCA.
Apakah  sikap  para  legislator  ini memiliki tujuan lain seperti menjatuhkan citra dan pengaruh presiden? Iya dan tidak. Menurut Jurgan  Rulland,  sikap  kritis  mereka  tidak  bisa dipandang sebagai upaya sengaja melemahkan pemerintah. Dalam politik domestik Indonesia terdapat koalisi besar yang dibangun oleh para elit  politik,  eksekutif  dan  legislatif,  dan  tidak memungkinkan  para  wakil  partai  di  parlemen memperlemah  pihak  eksekutif.  Di  sini,  partai berkuasa  dan  SBY  membagi  kekuasaan eksekutif  dengan  partai-partai  yang  menjadi koalisinya  dengan  menjadikan  perwakilan mereka menjadi menteri di kabinetnya. Semua fraksi bersikap kritis meski dengan derajat yang berbeda.  Tiga  fraksi  yang  merupakan  koalisi Partai Demokrat, partai yang menelurkan SBY,
m e s k i   m e n o l a k   m e m b a h a s   D C A  d a n
61
62 63 64 65
Lihat  Sekretariat  Jenderal  DPR  RI  (2009), Laporan  Lima  Tahun  DPR  RI  2004-2009: Mengemban Amanat dan Aspirasi Rakyat, Jakarta: DPR RI, hal. 26
Ibid,  hal.  398.  Untuk  pemetaan  pembagian kekuasaan  di  kabinet  dalam  kontes  politik  luar negeri  Indonesia  di  kasus  Iran  silakan  membaca artikel Iis Gindarsah.   Op. Cit., Iis, hal 11.; Jurgen Ruland, “Deepening ASEAN cooperation through democratization?  The  Indonesian  legislature  and foreign policymaking,” International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 9 (2009): hal. 398; Dan Slater, “Indonesia's Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power After Democratic Transition”, Indonesia, 78 (October 2004): hal 61-92.
61 62
63 64 65
kemungkinan  ratifikasi  di  masa  datang  pada akhirnya menghormati keputusan kolektif DPR RI  dan  Pemerintah  untuk    mengesampingkan dan  tidak  membatalkan  DCA.  Sementara  itu  , partai  koalisi  lain  seperti  Golkar  dan  PKS memberi  kesempatan  bagi  pemerintah  untuk membujuk  Singapura  membahas  ketetapan- ketetapan  dalam  DCA  yang  dirasa  merugikan Indonesia.
Namun demikian, faktor untuk mencari popularitas dari konstituen atau pemilih masing- masing pihak, juga tidak bisa dianggap remeh. Dalam  era  demokrasi,  sikap  nasionalis, kecenderungan  mengutamakan  kepentingan negara,  memberikan  kesempatan  bagi  para legislator  untuk  menaikkan  pamor  mereka dimata  para  pendukungnya.  Hal  ini  sekaligus ajang  untuk  mengimbangi  kritik  terhadap mereka  bahwa  mereka  egois,  dan  korup. M e n t o r   M e n t e r i   L e e   K u a n   Y e w menghubungkan  lambannya  kemajuan pembahasan DCA di tingkat domestik Indonesia dengan  pemilu  2009.  Para  anggota  parlemen ingin menaikkan kesempatan menang partai dan kandidat  mereka  di  pemilu  2009  dengan bersikap kritis terhadap Presiden.
Koalisi  partai  demokrat  adalah  Partai  Demokrat,
Golkar, PAN, PKS, PKB, PBB. Lihat Op. Cit., Iis, hal 11. ; Lihat Sekretariat Jenderal DPR RI (2009), Laporan  Lima  Tahun  DPR  RI  2004-2009: Mengemban Amanat dan Aspirasi Rakyat, Jakarta: DPR RI, hal. 26 Op. Cit., Jurgan , hal 390-391
Lihat Azhar  Ghani,  “Singapore:  'Political  theatre' affecting  S'pore-Jakarta  ties”,  Asia  Media, http://www.asiamedia.ucla.edu/article- southeastasia.asp?parentid=74872 ,  diakses pada  Sabtu,  7  September  2013.;  A.M. Hendropriyono, “Bickering does Jakarta no good”
, T h e S t r a i t
T i m e s ,
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik 81
perwakilan mereka di kabinet SBY sambil bisa kritis  demi  memenuhi  kewajiban  atau  mandat mereka  atau  karena  tujuan  politik    untuk meningkatkan  kredibilitas  mereka  dimata masyarakat  meski  mereka  bagian  dari  koalisi Partai Demokrat. Bagi kubu yang pertama dan kedua,  yang  masih  membuka  kesempatan kerjasama,  hal  ini  memenuhi  kepentingan mereka  untuk  memenuhi  mandat  profesional mereka  sebagai  wakil  rakyat  dan  kredibilitas mereka dimata masyarakat. Di samping itu, bagi anggota koalisi Partai Demokrat seperti Golkar dan PKS yang memang fleksibel, sikap kritis ini menunjukkan  bahwa  mereka  masih  dapat dipercaya  meski  bagian  dari  koalisi  Partai Demokrat.
Gabungan  dari  kemampuan  dan kemauan  para  anggota  Komisi  I  untuk menggunakan mandatnya dalam mengimbangi eksekutif,  lalu  pengakuan  mereka  terhadap kekuatan  dan  kemauan  Komisi  I  membuat kompromi tidak terhindarkan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat dilihat  bahwa  keinginan  awal  pihak  Eksekutif dan  Legislatif  sebenarnya  ada  kelanjutan  dari DCA,  namun  sayangnya  hal  itu  tidak  bisa terwujud.
Penelitian  ini  hanyalah  awal  dari pembuktian  validitas  dari  teori  birokratik politik.  Ke  depannya,  perlu  dilakukan  tes dengan menggunakan kasus – kasus politik luar negeri  Indonesia  dalam  rentang  waktu  atau cakupan yang lebih luas. Misalnya, pengetesan dilakukan dengan membandingkan pembahasan atau  ratifikasi  perjanjian  internasional  di
Indonesia  dari  masa  kepresidenan  Sukarno hingga  SBY,  atau  ratifikasi  perjanjian- perjanjian internasional di bidang ekonomi, atau politik, atau sosial, atau kemanan, dan lain-lain.

## Daftar pustaka

## Buku
Anwar,  Dewi  Fortuna,  “Foreign  Policy,  Islam and Democracy in Indonesia,” Journal of Indonesian  Social  Sciences  and Humanities, Vol. 3 (2010).
Anwar,  Dewi  Fortuna,  “Key  Aspects  of Indonesia's  Foreign  Policy,”  Trends  in Southeast Asia Series, Vol. 9 (2003).
Allison, Graham   dan Philip Zellikow (1999),
Essence  of  Decision:  Explaining  the Cuban  Missile  Crisis  2nd  Edition ,  New
York: Longman.
Gindarsah, Iis, “Indonesia's Democratic Politics
and  Foreign  Policy-Making:  A  Case Study  of  Iranian  Nuclear  Issue,  2007-
2 0 0 8 ” , R S I S   Wo r k i n g   P a p e r
No.236(2012).
He,  Kai,  “Indonesia's  foreign  policy  after Soeharto:  international  pressure, democratization,  and  policy  change,”
International  Relations  of  the  Asia- Pacific , Vol. 8 (2008).
Laksmana,  Evan  A.,  “Indonesia's  Rising Regional  and  Global  Profile:  Does  Size R e a l l y M a t t e r ? ” , C o n t e m p o r a r y Southeast Asia ,Vol. 33, No. 2 (2011).
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik 82
Leifer,  Michael  (1983), Politik         Luar
Liow ,Joseph Chinyong and Ralf Emmers, eds. (2006), Order and Security in Southeast
Asia:  Essays  in  Memory  of  Michael
Leifer . London: Routledge.
Novotny, Daniel, “Indonesia's Foreign Policy in the  Quest  for  the  Balance  of  Threats”,
Paper  Presented  to  the  15th  Biennial
Conference  of  the  Asian  Studies Association  of  Australia,  Canberra,  (29 June – 2 July 2004).
Emmers,  Ralf  ,'Regional  Hegemonies  and  the Exercise  of  Power  in  Southeast Asia: A Study  of  Indonesia  and Vietnam', Asian Survey,  Vol.  45,  No.  4,  (July-August 2005).
Ruland,  Jurgen  ,  “Deepening  ASEAN Cooperation  through  Democratization? The Indonesian Legislature and Foreign Policymaking”, International  Relations of the Asia-Pacific , Vol. 9 (2009).
Sukma,  Rizal  ,“The  Evolution  of  Indonesia's Foreign  Policy:  An  Indonesian  View,”
Asian Survey , Vol. 35, No. 3. (1995).
Slater,  Dan  ,'Indonesia's  Accountability  Trap: Party  Cartels  and  Presidential  Power After Democratic Transition', Indonesia, 78 (October 2004).
Suryadinata  ,Leo  (1998), Politik  Luar  Negeri Indonesia  di  Bawah  Soeharto .Jakarta:
LP3ES.
Sukma, Rizal (2005), Indonesia and China: The Politics  of  a  Troubled  Relationship .
London: Routledge.
Sukma, Rizal, 'Indonesia's Response to the Rise
of  China:  Growing  Comfort  Amid Uncertainties.' Dalam The Rise of China: Responses  from  Southeast  Asia  and Japan, NIDS Joint Research SeriesTokyo:
National  Institute  for  Defence  Studies ,  No.  4
(2009).
Sekretariat Jenderal DPR RI (2009), Laporan Lima  Tahun  DPR  RI  2004-2009:
Mengemban  Amanat  dan  Aspirasi
Rakyat , Jakarta: DPR RI.
Sukma,  Rizal  (2003), Islam  in  Indonesian Foreign  Policy .  Singapore:  Markono Print Media.
Smith,  Steve,  et..al.  (2008),Foreign  Policy Theories,  Actors,  Cases.  Oxford University Press.
Smith, Anthony L., “Indonesia's Foreign Policy
under  Abdurrahman  Wahid:  Radical  or Status  Quo  State,” Contemporary Southeast Asia , Vol. 22, No. 3 (2000).
Van Evera, Stephen   (1997), Guide to Methods for  Students  of  Political  Science ,  New
York: Cornell University Press.
Weinstein  ,Franklin  B.  (1976),  Indonesian
Foreign  Policy  and  the  Dilemma  of Dependence:   From Sukarno to Suharto. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Wah, Chin Kin, dan Daljit Singh, eds., (2006), Southeast Asian Affairs 2005. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

## Website
A.M. Hendropriyono, “Bickering does Jakarta n o   g o o d ”   , T h e   S t r a i t   T i m e s , http://news.asiaone.com/News/The+Stra its+Times/Story/A1Story20071108- 35165.htmlhttp://news.asiaone.com/Ne ws/The+Straits+Times/Story/A1Story20 071108-35165.html, diakses pada Sabtu,
7 September 2013.
Azhar  Ghani,  “Singapore:  'Political  theatre' affecting     S'pore-Jakarta    ties”, Asia .
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik 83
Media ,http://www.asiamedia.ucla.edu/ar ticle-southeastasia.asp?parentid=74872, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Biro  Pers  dan  Media  Rumah  Tangga
Kepresidenan,  “Keterangan  Pers Bersama  Pimpinan  DPR-RI  Usai  Rapat Konsultasi”, Kepresidenan  Republik
I n d o n e s i a , http://www.presidenri.go.id/index.php/p
ers/presiden/2007/07/03/269.html, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
Evan A.  Laksmana  dan  Leonard  C  Sebastian,
“Defence  Pact:  Getting  the  Message Across”, Centre  fo  Strategic  and I n t e r n a t i o n a l   S t u d i e s , http://csis.or.id/post/defence-pact- getting-message-across,  diakses  pada Sabtu, 7 September 2013.
Fitraya  Ramadhanny,  “Menhan:  Kita  Punya
Ruang,  Singapura  Punya  Uang”, Detik N e w s ,
http://news.detik.com/read/2007/04/27/1 85423/773675/10/menhan-kita-punya- ruang-singapura-punya-uang,  diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
M.  Taufiqurrahman,  “Think  again  before ditching  DCA:  Juwono”, The  Jakarta P o s t ,
http://www.thejakartapost.com/news/200 7 /0 6 /1 4 /th in k - ag ain - d itch in g - d ca- juwono.html,  diakses  pada  Sabtu,  7 September 2013.
Mufti  Makaarim  dan  Dimas  P. Yuda,  “Belajar Dari  Kegagalan  DCA  RI-Singapura”,
Institute  of  Defense  Strategy  and  Peace Studies ,  http://idsps.org/idsps-news- indonesia/publikasi-idsps/belajar-dari- kegagalan-dca-ri%11singapura/, diakses
pada Sabtu, 7 September 2013.
Murphy,  Ann  Marie  ,  “Democratization  and Indonesian Foreign Policy: Implications f o r   t h e   U n i t e d   S t a t e s ” , http://www.nbr.org/publications/asia_po licy/Free/AP13/AP13_G_Murphy.pdf ,diakses pada Sabtu 7 September 2013.
Muhammad Taufiq, “Di Balik Penolakan DCA
S i n g a p u r a - R I ” , S u a r a   M e rd e k a , http://www.suaramerdeka.com/harian/07 06/20/opi04.htm,  diakses  pada  Sabtu,  7 September 2013.
Ridwan Max Sijabat, “House told to hold tongue on  defense  pact”, The  Jakarta  Post , http://www.thejakartapost.com/news/20 07/06/26/house-told-hold-tongue- defense-pact.html-0, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“Cegah  “Kebobolan”,  DPR  Minta  Dilibatkan,
Suara  Karya ,  http://www.suarakarya- online.com/news.html?id=179974, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“DCA Ditolak, Ekstradisi Koruptor Terlambat”,
Suara  Karya ,    http://www.suarakarya- online.com/news.html?id=175250, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“DCA  RI-Singapura    Dibahas  lagi    2008”
, S u a r a M e r d e k a , http://www.suaramerdeka.com/cyberne ws/harian/0711/20/nas16.htm,  diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“DCA  Tak    Perlu  Dibicarakan    Lagi”, S u a r a M e r d e k a , http://www.suaramerdeka.com/harian/07 08/19/nas02.htm,  diakses  pada  Sabtu,  7 September 2013.
“ D e f e n c e   C o o p e r a t i o n   A g r e e m e n t ” , Mindef  Singapore ,  http://www.mindef.
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik
gov.sg/imindef/press_room/official_rele ases/nr/2007/apr/27apr07_nr.html  , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“ D e p l u   D i d e s a k   B a t a l k a n   D C A ” , S u a r a
M e r d e k a , http://www.suaramerdeka.com/harian/07
06/26/nas02.htm,  diakses  pada  Sabtu,  7 September 2013.
“DPR  Desak  Pemerintah  Bahas  Ulang  DCA Dengan  Singapura”, Antara  News , http://www.antaranews.com/print/77475
/ g e n e r a l - m o t o r s - s t a r t s - b u i l d i n g - assembly-plant-in-bekasi  ,  diakses  pada Sabtu, 7 September 2013.
“DPR  Pertanyakan  Kelanjutan  DCA  Pada P e m e r i n t a h ” , A n t a r a   N e w s , http://www.antaranews.com/print/67208 /, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“Fraksi  PAN  Tolak  Ikut  Meratifikasi D C A ” , M e r d e k a , http://www.merdeka.com/politik/nasion al/fraksi-pan-tolak-ikut-meratifikasi- dca-rc8ymau.html, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“Growing  “xenophobic  sentiments”  in
Indonesia affecting Singapore-Indonesia t i e s ” , S i n g a p o re     I n s t i t u t e   o f
I n t e r n a t i o n a l   A f f a i r s , http://www.siiaonline.org/page/insights Details/id/1652/ArticleCategoryId/7#.Ul Nit9JHLBY,  diakses  pada  Sabtu,  7 September 2013.
“ H a k   d a n   K e w a j i b a n ” , D P R   R I , http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/hak- dan-kewajiban,  diakses  pada  Sabtu,  7
September 2013.
“Indonesia  and  its  two  closest  neighbours”, Singapore  Institute  of  International
Affairs ,  http://siiaonline.org/page/insight .
Details/id/1645/ArticleCategoryId/Keep SessionAlive.aspx, diakses pada Sabtu, 7
September 2013.
“Join Press Briefing Between President of The
Republic of Indonesia and Prime Minister S i n g a p o r e ” , http://www.presidenri.go.id/index.php/e ng/pers/2007/04/27/258.html  ,  diakses pada Sabtu, 7 September 2013
“Juwono: RI Tak Perlu Takut pada Singapura”,
S u a r a
M e r d e k a , http://www.suaramerdeka.com/cyberne ws/harian/0705/29/nas1.htm,  diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“Kerjasama  Pertahanan  Dengan  Singapura R u g i k a n   I n d o n e s i a ” , http://www.dpr.go.id/artikel/artikel.php? aid=2708,  diakses  pada  Sabtu,  7 September 2013.
“Kerjasama  Pertahanan  RI-Singapura  Tidak
L a n g g a r   K e d a u l a t a n ” , Te m p o ,
http://www.tempo.co/read/news/2007/04
/25/05598707/Kerja-Sama-Pertahanan-
I n d o n e s i a - S i n g a p u r a - B e b a s - d a r i - Kepentingan-Politik-dan-Ekonomi, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“Lima  Fraksi  Tolak  Ratifikasi  DCA” Suara
Merdeka http://www.suaramerdeka.com/
harian/0706/13/nas10.htm,  diakses  pada Sabtu, 7 September 2013.
“ M e l a n j u t k a n   D C A ,   P e n g k h i a n a t a n , D e t i k N e w s , http://news.detik.com/read/2007/07/07/1 45728/802229/10/melanjutkan-dca-- pengkhianatan,  diakses  pada  Sabtu,  7 September 2013.
“Menhan:  Kerjasama Pertahanan RI-Singapura
Tidak Langgar Kedaulatan, Antara News ,
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik 85
http://www.antaranews.com/berita/6070 6/menhan-kerjasama-pertahanan-ri- singapura-tidak-langgar-kedaulatan, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“Menhan:  Aturan  Pelaksanaan  DCA  Wujud
Pengakuan  Kedaulatan  Formal”,
A n t a r a N e w s , http://www.antaranews.com/print/78698 /prince-walid-to-help-save-tuti-from- execution    ,  diakses  pada  Sabtu,  7 September 2013.
“Menhan:  Masalah  MTA  Masuk  dalam Kerjasama  Pertahanan  RI-Singapura”,
A n t a r a
N e w s , http://www.antaranews.com/berita/2672 4/menhan-masalah-mta-masuk-dalam- kerjasama-pertahanan-ri-singapura,
diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“Menhan: Tak Ada Kedaulatan Mutlak”, Antara N e w s
, http://www.antaranews.com/berita/6504 3/menhan--tak-ada-kedaulatan-mutlak, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“Menhan:  Tak  ada  lagi  Kerjasama  Pertahanan Dengan  Singapura” Republika  Online , http://www.republika.co.id/berita/nasion al/umum/11/06/27/lng92f-menhantak- ada-lagi-kerjasama-pertahanan-dengan- Singapura  ,  diakses  pada  Sabtu,  7 September 2013
“Menlu  Tak  Ambil  Alih  Soal  DCA  dengan S i n g a p u r a ” , A n t a r a   N e w s , http://www.antaranews.com/print/67814
/ , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“Parlemen  Singapura  Pertanyakan  Kelanjutan D C A ” , B e r i t a   S o r e ,
http://beritasore.com/2007/07/14/parlem en - singapura- pertanyakan - kelanjutan-
.
dca/  ,  diakses  pada  Sabtu,  7  September 2013.
“Pemerintah Jangan Mengemis Pada Singapura S o a l   D C A ” , A n t a r a   N e w s , http://www.antaranews.com/berita/7060 3/pemerintah-jangan-mengemis-pada- singapura-soal-dca, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
http://www.infoanda.com/followlink.php?lh=C AFbUAlaU1kA,  diakses  pada  Sabtu,  7 September 2013.
“Penolakan  Ratifikasi  Kerjasama  Pertahanan RI-Singapura  Meluas”, Suara  Merdeka , http://www.suaramerdeka.com/cyberne ws/harian/0706/12/nas28.htm,  diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“Perjanjian DCA, Kaitannya dengan Pasal 121
K U H P ” ,
H u k u m Online, http://www.hukumonline.com/be rita/baca/hol17260/perjanjian-dca- kaitannya-dengan-pasal-121-kuhp, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“Perjanjian  Pertahanan  Indonesia-Singapura
Kandas,  Amien  Rais  Senang”, Media
M
u s l
i m ,
http://mediamuslim.blogdetik.com/pabo c h e c h / 5 1 8 / p e r j a n j i a n - p e r t a h a n a n - indonesia-singapura-kandas-amien-rais- senang/, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“PKS  Minta  DPR  Batalkan  DCA”, Merdeka , http://www.merdeka.com/politik/nasion a l / p k s - m i n t a - d p r - b a t a l k a n - d c a - ia7u0fl.html,  diakses  pada  Sabtu,  7 September 2013.
“PKS: Daripada RI Dibodohi, Tolak Saja DCA dengan  Singapura”, Detik  News , http://news.detik.com/read/2007/07/03/1
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik
50211/800614/10/pks-daripada-ri- d i b o d o h i - t o l a k - s a j a - d c a - d e n g a n - Singapura,  diakses  pada  Sabtu,  7
September 2013.
“ P r e s i d e n   M i n t a   P e m b a h a s a n   D C A D i l a n j u t k a n ” , A n t a r a   N e w s ,
http://www.antaranews.com/berita/6899
4/presiden-minta-pembahasan-dca-
dilanjutkan,  diakses  pada  Sabtu,  7
September 2013.
" P r e s s   R e l e a s e " , P D I   P e r j u a n g a n , h t t p : / / w w w . p d i p e r j u a n g a n - jatim.org/v03/?mod=release&id=9    ,
diakses pada Sabtu, 7 September 2013. “Pokok-  Pokok  Press  Briefing  Juru  Bicara Departemen Luar Negeri RI, Y. Kristiarto Suryo  Legowo  dan  Desra  Percaya,  dan Direktur  Perlindungan  Warga  Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia,
T e g u h   Wa r d o y o ,   1 0   A g u s t u s 2007”http://kemlu.go.id/_layouts/mobile
/ P o r t a l D e t a i l - PersBriefingLike.aspx?l=id&ItemId=c8 6c5404-4c31-43e3-9dbd-008bfe4d6b62,
diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi RI – Singapura T u n g g u   D P R   R I ” , M e r d e k a . http://www.merdeka.com/politik/interna sional/ratifikasi-perjanjian-ekstradisi-ri- singapura-tunggu-dpr-ri-on4axap.html, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“Reply  by  Minister  Teo  Chee  Hean  on  the
Defence  Cooperation  Agreement  at
P a r l i a m e n t ” , M i n d e f   S i n g a p o re , http://www.mindef.gov.sg/imindef/press _room/official_releases/nr/2007/jul/16ju l07_nr.print.img.html,  diakses  pada Sabtu, 7 September 2013.
“
“RI-Singapore  DCA:  Only  talks,  not renegotiation  are  needed” Singapore
Institute  of  International  Affairs , http://www.siiaonline.org/page/insights Details/id/1611/ArticleCategoryId/7#.Ui Kj3DZZ8lQ  ,  diakses  pada  Sabtu,  7
September 2013.
”RI-Singapura  Masih  Berpeluang  Bahas U l a n g   D C A ” , A n t a r a
News ,http://www.antaranews.com/berita
/78109/ri-singapura-masih-berpeluang- bahas-ulang-dca , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“Singapore  and  Indonesia  Squabble  over
D e f e n s e   P a c t ” , A s i a   S e n t i n e l , http://www.asiasentinel.com/index.php? option=com_content&task=view&id=55 4&Itemid=377,  diakses  pada  Sabtu,  7
September 2013.
“Singapore  Chief  Visits    Jakarta,  Prepares Annual  Meeting”, The  Jakarta  Post , http://www.thejakartapost.com/news/20 07/07/13/singapore-chief-visits-jakarta- prepares-annual-meeting.html,  diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
“ S i n g a p o r e ,   I n d o n e s i a   s i g n   D e f e n c e C o o p e r a t i o n   A g r e e m e n t ” ,
C h a n n e l   N e w s   A s i a ,
http://www.channelnewsasia.com/stories /singaporelocalnews/view/272869/1/.ht ml,  diakses  pada  Sabtu,  7  September 2013.
“Singapore-Indonesian  treaties:  Is  the  light  at the end of the tunnel a train? “, The Online
C i t i z e n , http://www.theonlinecitizen.com/2007/0 5/singapore-indonesian-treaties-is-the- light-at-the-end-of-the-tunnel-a-train,
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik 87
diakses pada Sabtu, 7 September 2013. “Singapura  Bisa  Bangun  Pangkalan  Militer”,
S u a r a
M e r d e k a ,
http://www.suaramerdeka.com/harian/070
6/12/nas08.htm,  diakses  pada  Sabtu,  7
September 2013.
"Tata  Tertib  DPR  bab  V", Alat  Kelengkapan, Bagian  Keempat,  Paragraf  3  ,Pasal  53
dan  54 ,  http://www.dpr.go.id/id/tentang-
dpr/tata-tertib/bab-5, diakses pada Sabtu,
7 September 2013.
” T u g a s   d a n   We w e n a n g ” , D P R   R I ,
h t t p : / / w w w. d p r. g o . i d / i d / t e n t a n g - dpr/tugas-dan-wewenang  ,  diakses  pada
Sabtu, 7 September 2013.
“Ultimatum  Balik  Singapura,  Jika  tak  Bisa
Dirundingkan  Ulang,  Batalkan  Saja D C A ” ,
B a p p e n a s , http://perpustakaan.bappenas.go.id/lonta r/file?file=digital/kliping/Singapur.pdf  , diakses pada Sabtu, 7 September 2013. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 24
Ta h u n   2 0 0 0   Te n t a n g   P e r j a n j i a n I n t e r n a s i o n a l ” , http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7226/ uu0242000.htm diakses  pada  diakses
pada Sabtu, 7 September 2013.
“Yudhoyono  says  Singapore  Pacts  Still
A l i v e ” , T h e   J a k a r t a   P o s t ,
http://www.thejakartapost.com/news/20
07/11/23/yudhoyono-says-singapore- pacts-still-alive.html ,  diakses  pada
Sabtu, 7 September 2013.
Angguntari  C.  Sari;  Mira  Permatasari  D;  Idil  Syawfi,  Pembahasan  Defence  Cooperation  Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik