Doi: https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.185
Article with open access under license a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Peningkatan kualitas peta kerja  dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap
Improving the quality of work maps in complete systematic land registration
Mujiati, 1 Nuraini Aisiyah 1
1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jln. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Sleman, Yogyakarta Koresponden e-mail: mujiati.budiono@stpn.ac.id
Submitted: August 8, 2022 Accepted August 30, 2022 Publish: September 2, 2022
Abstract: This  study  presents  the  process  of  improving  the  quality  of  PTSL  work  maps  and collecting juridical data on land parcels. This study uses a qualitative method with descriptive analysis, with the object of research in two sub-districts in the Bantul area of Yogyakarta. The results of this study indicate that the identification of problems in collecting physical data and juridical data on land parcels is very useful for determining the best strategy so that the PTSL agenda can achieve the target. Existing maps can be processed and improved in quality by the stages  of  making  work  maps,  registration  maps,  CSRT  maps,  and  KKP  maps  that  are superimposed.  If  there  is  an  overlap  of  land  parcels,  then  improvements  are  made  with delineation by the community and field surveys to get a quality work map. The problem that occurs in making work maps in sub-urban areas is that the subject of land rights is difficult to find, while in rural areas there is a lack of public awareness of the installation of land parcel boundaries.
Keywords: work map, PTSL, physical data, juridical data
Abstrak :  Penelitian  ini  menyajikan  proses  peningkatan  kualitas  peta  kerja  PTSL  dan pengumpulan  data  yuridis  bidang  tanah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  analisis  deskriptif,  dengan  obyek  penelitian  dua  kecamatan  di  daerah  Bantul Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa identifikasi permasalahan pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah sangat bermanfaat untuk menentukan strategi yang terbaik agar agenda PTSL tersebut dapat berjalan sesuai target. Peta yang ada dapat diolah dan  ditingkatkan  kualitasnya  dengan  tahapan-tahapan  pembuatan  peta  kerja,  peta pendaftaran,  peta  CSRT  dan  peta  KKP  ditumpangsusunkan.  Ketika  terjadi overlap bidang tanah dilakukan pembenahan dengan delineasi oleh masyarakat dan survei lapangan untuk mendapatkan peta kerja yang berkualitas. Permasalahan yang terjadi dalam pembuatan peta kerja di daerah sub-urban adalah subyek hak atas tanah yang sulit untuk ditemui, sedangkan daerah rural dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk pemasangan tanah batas bidang tanah.
Kata kunci: peta kerja, PTSL, data fisik, data yuridis

## Pendahuluan
Pendaftaran  tanah  merupakan  kewajiban  pemerintah  dan  pemegang  hak,  sebagai wujud jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah dengan proses akhir dari pendaftaran tanah adalah sertipikat tanah (Wulansari at al., 2021). Percepatan legalisasi aset  melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  (PTSL)  merupakan  salah  satu  agenda strategis di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pelaksanaan Program PTSL oleh pemerintah setiap tahunnya memiliki tujuan agar seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar seluruhnya pada tahun 2025 (Kurniawan at al., 2018). Berbagai cara telah  dilakukan  untuk  mempercepat  legalisasi  aset  bidang  tanah  di  seluruh  Indonesia, diantaranya berbagai regulasi telah diubah untuk mempermudah dan mendukung kepastian hak atas tanah (Mujiburohman, 2018), beberapa aplikasi telah dibuat, seperti peta foto yang berasal dari wahana pesawat nirawak (unmanned aerial vehivle) dapat dipergunakan untuk membantu pengumpulan data fisik dalam pelaksanaan PTSL (Wijayanto at al., 2018; Setiawan at  al.,  2019).  membangun  Sistem  Informasi  Pertanahan  (SIP)  dalam  rangka  penyajian informasi pertanahan (Nugraha at al., 2021), memanfaatkan teknologi informasi seperti Locus GIS dan Mapit GIS sebagai aplikasi berbasis android untuk mendukung kegiatan pengumpulan data pertanahan (Ariwibowo at al., 2021).
Percepatan  legalisasi  aset  dengan  memanfaatkan  suberdaya  manusia,  peralatan, jumlah Petugas Ukur yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau ASN yang terbatas dengan target  yang  tinggi  di  setiap  tahunnya  juga  sebagai  kendala  tersendiri  selain  permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan (Mohammad at al., 2018). Selain itu  faktor- faktor  yang  berpengaruh  signifikan  secara  simultan  terhadap  pelaksanaan  PTSL  adalah: jumlah SDM yang dilibatkan dalam Tim PTSL, jumlah petugas pengumpul data yuridis, jumlah komputer, jumlah alat ukur teodolit, jumlah alat ukur GPS, dan kemiringan wilayah (Marryanti & Purbawa, 2018). Kendala lainnya adalah sulitnya mengintegrasikan data fisik dan yuridis, sebagai  dampak  dari  tidak  efisiennya  pendataan,  maka  penggunaan  SMART  PTSL  sebagai instrumen untuk mengumpulkan, mengolah dan mengintegrasikan data fisik dan yuridis serta untuk  menguji  akurasi  relatif  luas,  bentuk  dan  posisi  bidang  tanah  yang  dipetakan menggunakan SMART PTSL, dibandingkan dengan bidang tanah yang diunduh dari Geo -KKP (Ahmad at al., 2020).
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak hanya menyelesaikan bidang yang belum terdaftar,  peningkatan  kualitas  data  pendaftaran  tanah  seperti  data  K4  dan  K3  dan penyelesaian  sertipikasi,  namun  juga  mewajibkan  pelaksana  untuk  mewujudkan  Data  Siap Elektronik  pada output PTSL  dalam  rangka  transformasi  digital  untuk  layanan  elektronik (Suhattanto  at  al.,  2021;  Mujiburohman,  2021).  Partisipasi  masyarakat  dalam  peta  dasar pendaftaran dapat jadi acuan pembuatan Peta Kerja PTSL dan pengumpulan data fisik dan identifikasi bidang-bidang tanah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat (Kusyaeri at al., 2021). Peta kerja PTSL dibangun berdasarkan peta dasar pendaftaran dilakukan sebelum PTSL dilaksanakan, peta Kerja merupakan alat kontrol kualitas pertama terhadap keberadaan atau ketersediaan target PTSL baik bidang yang belum terdaftar. Pengumpulan data fisik dan
data  yuridis dapat dilakukan  secara bersamaan (waktu dan  lokasi)  maupun  masing-masing satgas sepanjang di lokasi Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL dengan peta kerja  yang  sama.  Pengumpulan  dilakukan  setelah  peserta  PTSL  menyerahkan  Surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pihak yang berbatasan.

## Metode penelitian
Metode  penulisan  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  untuk menganalisis  pembuatan  peta  kerja  dalam  kegiatan  PTSL,  berdasarkan  peta  awal  tersebut nantinya  akan  mendapatkan  peta  kerja  yang  berkualitas  dan  sesuai  dengan  kondisi  riil  di lapangan. Penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analitis bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  studi  kepustakaan,  yang  dilakukan  di  empat  desa  di  dua  kecamatan  di daerah Bantul Yogyakarta, yakni Kecamatan Pleret dan Kecamatan Sewon pada tahun 2018. Kegiatan dimulai dari pengumpulan peta awal yang tersedia yang dipergunakan sebagai data awal.

## Hasil dan pembahasan

## Pengumpulan data fisik dan data yuridis untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap
Pelaksanaan PTSL harus diawali dengan pembuatan peta kerja, karena tanpa peta kerja pelaksanaan kegiatan PTSL akan menemui banyak  hambatan. Ketersediaan akan peta kerja merupakan tahapan awal perencanaan yang sangat penting dalam PTSL. Peta kerja memuat potensi bidang tanah dalam suatu wilayah lokasi PTSL berupa jumlah bidang tanah, klasifikasi kluster  bidang  tanah  dan  keterangan  subyek/pemilik  tanah  yang  terintegrasi  antara  data spasial dan data tekstual dalam suatu basis data pertanahan  (Abdullah, at al., 2018) Kegiatan PTSL terdiri dari 2 hal, yakni  aspek fisik dan yuridis bidang tanah.

## 1. Aspek fisik bidang tanah
Aspek  fisik  terkait  dengan  ketersediaan  data  awal/peta  pada  pelaksanaan  kegiatan PTSL. Data awal/peta yang dapat pergunakan untuk membuat peta kerja seperti: Citra Satelit, Peta  Pendaftaran,  Peta  KKP,  Peta  PBB,  Peta  Dusun  dan  Peta  Desa.  Peta  Foto  juga  dapat dijadikan data awal dalam rangka pembuatan peta kerja, apabila di suatu daerah terdapat peta  foto.  Identifikasi  bidang  menggunakan  peta  foto  apabila  lokasi  merupakan  daerah terbuka, sehingga bidang tanah dapat diidentifikasi melalui peta foto (Sudarsono & Nugraha, 2008).
Berdasarkan  Data  yang  perlu  diinventarisasi  dalam  rangka  pembuatan  peta  kerja  di wilayah yang akan dijadikan lokasi PTSL yaitu Kecamatan Sewon dan Kecamatan Pleret. Hasil identifikasi peta awal dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1.  Ketersediaan data awal/peta di lokasi kegiatan
Sumber: Disarikan dari data kantor pertanahan kabupaten Bantul, 2018
Dalam rangka untuk memetakan seluruh bidang tanah satu desa secara lengkap proses pengukuran dan pemetaan meliputi bidang-tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Adapun proses pengukuran dan pemetaan bidang-bidang  tanah tersebut adalah sebagai berikut.
a) Proses pengukuran dan pemetaan  bidang-bidang tanah belum bersertipikat Bidang  tanah  sudah  jelas  batasnya  dan  telah  disepakati  batasnya  oleh  tetangga yang  bersebelahan  maka  pengukuran  dilaksanakan  sesuai  prinsip-prinsip  kadastral dengan  ketentuan  (1)  sisi  diukur,  diagonal  diukur/bantuan  segitiga,  diikatkan  pada minimal  2  pojok  bangunan  (jika  permukiman),  diikatkan  ke  TDV  (titik  dasar  virtual) untuk ploting dalam sistem TM 3°, (2) Penggambaran GU sesuai ketentuan yang berlaku pada Juknis PTSL 2018; (2) Pemetaan (Ploting CAD) dilakukan  pada 2 file CAD dengan format  dwg  yang  dibuat  dengan  garis  batas  bidang  tanah  (020100)  tegas  (continues line ), pada file dwg ke 1 dan file dwg ke 2 posisi dan geometri bidang tanah pertahankan sesuai posisi ikatan dengan TDV.
Jika  bidang  tanah  belum  jelas  batasnya  dan  belum  disepakati  batasnya  oleh tetangga  yang  bersebelahan  maka  pengukuran  kadastral  dengan  ketentuan,  batas bidang  tanah  diukur  sesuai  penunjukan,  diagonal  diukur/bantuan  segitiga  sehingga bidang dapat diploting, diikatkan ke TDV untuk ploting  ke sistem TM 3° dan pada GU bidang  tanah  digambar  dengan  garis  putus-putus  pada  sisi  yang  belum  disepakati. Sedangkan untuk Pemetaan (Ploting CAD) dilakukan pada 2 file CAD dengan format dwg yang dibuat dengan garis batas bidang tanah (020100) putus-putus pada sisi yang belum disepakati (dash line) serta garis batas tegas pada sisi yang sudah disepakati  (continues line), sedangkan pada file dwg ke 1 dan file dwg ke 2 posisi dan geometri bidang tanah dipertahankan sesuai posisi ikatan dengan TDV.
b) Proses pengukuran dan pemetaan  bidang-bidang tanah sudah bersertipikat Bidang-bidang tanah yang sudah bersertipikat mendominasi pada wilayah-wilayah perkotaan.  Kesulitan yang menonjol untuk pengukuran dan memetakan bidang-bidang tanah  yang  bersertipikat  adalah  batas-batas  yang  sudah  hilang  serta  penghuni  yang tidak mengetahui lagi batas-batas tanah yang dihuninya.
No. Kelengkapan Data
Pleret Wonokromo Panggungharjo Bangunharjo 1 Citra Satelit**) Ada Ada Ada Ada 2 Peta Pendaftaran Ada Ada Ada Ada 3 Peta KKP Ada Ada Ada Ada 4 Peta PBB ***) X Ada Ada*) Ada*) 5 Peta Desa X Ada Ada Ada 6 Peta Dusun X X Ada X
Proses  Ploting/Penggambaran  Peta  menggunakan  Aplikasi  KKP  maka  masalah penyatuan  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  bersertipikat  dan  belum  bersertipikat dimana akan terjadi perbedaan posisi karena berbagai sebab antara lain variasi sumber data, ketelitian, dan metode pengukuran, maka kegiatan plotting dilakukan pada 2 file dwg, file pertama berisi bidang-bidang tanah terdaftar sesuai posisi file KKP dan peta pendaftaran dengan layer batas bidang tanah hasil KKP, hasil peta pendaftaran dan hasil pengukuran di lapangan dibedakan dan diberi pewarnaan yang berbeda misal: (a) Batas Bidang KKP, warna merah, (b) Batas Bidang Peta Pendaftaran, warna kuning, (c) Batas bidang terukur, warna putih.
Ploting pada file dwg yang ke dua berisi bidang-bidang tanah yang sudah tertata sesuai bloknya, sebelah menyebelah, dengan posisi bidang tanah yang terukur secara kadastral  dipertahankan  sesuai  ikatan  dengan  tdv,  sedangkan  posisi  bidang-bidang tanah  lainnya  menyesuaikan  dengan adjusment grafis.  Penggambaran  mengikuti standar data spasial dari BPN. Untuk Bidang tanah pada posisi yang sudah dan dicross check  dengan  data  Peta  Pendaftaran  dan  KKP  sudah  bersertipikat  tapi  di  lapangan pemiliknya  mengaku  belum  bersertipikat,  maka  diperlukan  pengecekan  data tekstualnya, jika nama pemilik masih sama dan geometri bidang tanahnya sama maka bidang tersebut dipetakan dengan prosedur pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang sudah bersertipikat/terdaftar.
Bidang tanah yang  belum bersertipikat  dan atau masih dalam proses pendaftaran di kantor pertanahan, maka bidang tanah tersebut tetap diukur dan dipetakan dengan prosedur (Bidang tanah terdaftar tidak ada di peta pendaftaran maupun Peta KKP atau ada tapi tidak sesuai lagi geometrinya dengan di lapangan) dan pada kolom keterangan pada  201  C  ditulis  dalam  proses  pendaftaran.  Berikut  ini  contoh  tampilan  peta pendaftaran.
Gambar 1. Tampilan Peta Pendaftaran Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2018
Apabila  dilihat  pada  peta  pendaftaran  tersebut,  diketahui  tidak  semua  lengkap, baik  NIB,  Nomor  Hak  dan  Nomor  Surat  Ukur.  Peta  pendaftaran  yang  diperbesar sehingga tampak bidang-bidang tanah/persil yang berada di lokasi tersebut. Sedangkan tampilan peta pendaftaran di aplikasi KKP sebagai berikut.

## Gambar 2. Tampilan Peta Pendaftaran di KKP
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2018
Berdasarkan  gambar  2  di  atas  gambaran  peta  pendaftaran  dalam  aplikasi  KKP terlihat sebaran bidang-bidang tanah yang telah terdaftar. Gambaran bidang tersebut dilakukan entri penggambaran setelah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur dan di entri  dalam  KKP  oleh  Admin  KKP.  Apabila  dilihat  tampilan  peta  pendaftaran  di  Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut.
Gambar 3. Tampilan peta pendaftaran dalam CSR Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2018
Apabila antara CSRT ditumpangsusunkan dengan Peta Pendaftaran dan Peta KKP, maka  dapat  dilihat  pada  gambar  6  di bawah  ini.  Berikut  tampilan  setelah peta  CSRT, peta pendaftaran dan peta di KKP setelah ditumpangsusunkan.

## Gambar 4: Tumpangsusun peta CSRT, peta pendaftaran dan peta KKP
Sumber: Pengolahan data primer, 2018
Berdasarkan gambar  4 di atas, peta CSRT, peta pendaftaran dan peta KKP terlihat bidang yang berwarna merah dan hijau. Ketiga gambaran bidang tersebut tidak mach terjadi tumpeng tindih bidang dengan satu atau lebih bidang tanah. Sebagian bidang harus dilakukan rubbersheet/readjustment untuk menata bidang tanah tersebut.
Untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan delineasi bidang tanah bersama  masyarakat,  dengan  menggunakan  pedoman  Daftar  Himpunan  Ketetapan Pajak  (DHKP),  Peta  Blok  PBB  tahun  1996,  dan  Peta  Hasil  Identifikasi  awal.  Warga masyarakat/  pemilik  tanah  adalah  orang  yang  mengenal  karakteristik  bidang  tanah, bentuk  dan  posisi  tanah  yang  bersangkutan.  Masyarakat  dan  taruna  melakukan delineasi bidang tanah yang selanjutnya dilakukan survei lapangan untuk memastikan posisi  dan  letak  bidang  tanah  yang  bersangkutan.  Selain  pemilik  tanah  orang  yang mengenal  bidang  tanah  adalah  ketua  RT/TW  adalah  aparat  pemerintah  yang  paling dekat dengan masyarakat. Hal ini apabila terjadi di lokasi perdesaan. Lain pula apabila lokasi tersebut di perkotaan. Sering kali ketua RT/RW tidak mengetahui dengan pasti bahkan pemilik tanah/subyek hak dari tanah yang bersangkutan.
Berdasarkan pada hasil deliniasi masyarakat, perlu dilakukan pembenahan bidang tanah yang tumpah tindih tersebut. Hasil pembenahan peta di atas dari hasil delineasi bidang  tanah  disertai  pengisian  atribut  bidang  tanah,  seperti:  nomor  induk  bidang sementara, status tanah, nama pemilik, alamat/lokasi bidang tanah dan riwayat tanah singkat. Peta kerja berbasis foto udara merupakan proxy partisipasi masyarakat dalam pemetaan bidang tanah yang paling efektif (Mustofa., at al 2018). Kemudian peta kerja
yang  telah  dilengkapi  plot/sketsa  bidang  tanah  dibawa  ke  lapangan  untuk  dilakukan survei pengukuran. Berbekal peta kerja tim survei melakukan pengukuran bidang tanah. Kegiatan  didampingi  aparat  desa  setempat  (Kepala  Dukuh)  dan  pemilik  tanah bersangkutan  maupun  bersebelahan.  Bidang  tanah  diukur  sesuai  kaidah  pengukuran secara kadastral dan spesifikasi teknis yang berlaku di BPN. Dalam hal ini sebagian tugas satgas  yuridis  dan  satgas  fisik  didelegasikan  kepada  kelompok  masyarakat  dengan pengawasan dan keterlibatan aparat pemerintah.
Hasil survei pengukuran bidang tanah kemudian dihimpun dan digambarkan dalam peta  bidang  tanah.  Selanjutnya peta bidang tanah  yang  telah  terbarukan  diekspos di hadapan  warga  desa  dengan  harapan  mendapat  saran  dan  masukan  (validasi). Pembenahan  peta  kerja  untuk  kegiatan  PTSL  selain  dengan  cara  tersebut  di  atas, dengan  menggunakan  foto  UAV  sebagai  peta  dasar.  Sebelum  dipergunakan  sebagai acuan pengumpulan data fisik, seluruh bidang tanah terdaftar (Kluster 4) di lokasi PTSL harus  diplotkan  di  peta  dasar  tersebut  dan  kemudian  dilakukan  pembenahan berdasarkan ketampakan peta foto UAV. Bidang tanah Kluster 4 yang sudah terpetakan dibenahi  dengan  memanfaatkan  fitur  dalam sotfware ArcGIS  dan  AutocadMAP  dan untuk  bidang  tanah  Kluster  4  yang  belum  terpetakan  dipergunakan  metode Geographical Index Mapping (GIM) (Wijayanto at al., 2018).
Pengembangan  infrastruktur  data  spasial  merupakan  kebutuhan  yang  tidak terelakkan  dan  harus  segera  direalisasikan.  Saat  ini  infrastruktur  pertanahan  sudah mulai dikembangkan dan diarahkan untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut, dalam rangka mewujudkan One Map Policy (Pinuji, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian di Kabupaten  Grobogan  tentang  “Sinden  Bertapa”  merupakan  produk  pemetaan partisipatif yang dapat mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan sebagai data awal dalam rangka membantu program pendaftaran tanah melalui PTSL untuk membangun One Map Policy (Silviana & Ardani, 2018). Kegiatan PTSL dengan berdasarkan peta kerja yang berkualitas sebagai langkah awal untuk mewujudkan hal tersebut. Apabila kualitas peta  kerja  PTSL  sudah  dilakukan  pembenahan  dari  awal  sebelum  kegiatan  PTSL berlangsung, maka, hasil pengukuran bidang dan SU yang dihasilkan tidak memerlukan digitasi  ulang  karena  telah  sesuai  dengan  data  fisik  dan  data  yuridis  bidang  tanah  di wilayah tersebut (Baharudin at al., 2017).

## 2.  Aspek yuridis bidang tanah
Aspek  yuridis bidang tanah di lapangan yang dikumpulkan meliputi alas hak atas tanah, SPPT PBB yang telusuri di dalam Daftar Isian DI 201 (penelitian data yuridis dan penetapan batas)  yang  berisi  letak  tanah,  nama  pemilik,  sketsa  bidang  tanah,  nama  tetangga  yang berkepentingan/berbatasan,  data  riwayat  kepemilikan  dan  penguasaan,  bukti  perpajakan, kenyataan  penguasaan  dan  penggunaan  tanah,  status  tanah,  beban-beban  diatas  tanah tersebut,  sengketa  atas  tanah.  Pengumpulan  data  yuridis  dilaksanakan  dengan  survei lapangan  yang  meliputi  bidang  per  bidang  dengan  bantuan  informasi  subyek  atau  pemilik tanah/masyarakat. Informasi awal ini diperlukan karena mengingat bahwa pengaturan jangka
waktu pengumuman pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan fakta fisik bidang tanah antara  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional    Nomor  6 Tahun  2018  tentang  PTSL  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah tidak sama agar asas publisitas terpenuhi (Widianugraha, 2019). Namun sekarang asas publisitas dengan terbitnya PP 18 Tahun 2021 telah sama.
Data  yuridis  dilaksanakan  pengelolaan  menjadi  satu  dengan  aplikasi  exell  atau  yang lainnya agar mudah untuk diarsipkan. Contoh pengelolaan data yuridis dalam kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dengan aplikasi sistem informasi berbasis desktop yaitu  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Data  Yuridis.  Aplikasi  ini  dapat  membantu  dalam menambahkan  data  (Insert),  mengubah  data  (Update),  menampilkan  data  (Show)  dan menghapus  data  (Delete),  yang  memudahkan  dalam  pengelolaan  data  yuridis  dan pengarsipan  (Alfyani,  2018).  Berbeda  dengan  pengumpulan  data  yuridis  dalam  rangka pembuatan  peta  kerja  PTSL  di  Kecamatan  Sewon  dan  Kecamatan  Pleret  ini.  Kegiatan pengumpulan data yuridis dilaksanakan untuk mengupayakan data spasial dan data tekstual (yuridis)  dapat  di-link-kan  untuk  mendapatkan  informasi  bidang  tanah  sesuai  dengan klesterisasi data.
Dalam kegiatan PTSL, informasi data yuridis diperoleh dari subyek hak yang benar-benar mengetahui  kondisi  terkait  data  yuridis  yang  bersangkutan,  yaitu  masyarakat/warga.  Data yuridis yang telah dikumpulkan dapat diklusterisasi  menjadi 4 kluster yaitu: a. Kluster 1, yaitu bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  data  yuridisnya  memenuhi  syarat  untuk  diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah; b. Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan  dan/atau  sengketa;    c.  Kluster  3,  yaitu  bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  data yuridisnya  tidak  dapat  dibukukan  dan  diterbitkan  Sertipikat  Hak  atas  Tanah  karena  subjek dan/atau  objek  haknya  belum  memenuhi  persyaratan  tertentu  yang  ditetapkan  dalam Peraturan Menteri ini; dan d. Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah.
Beberapa perbedaan yang terjadi dalam pengumpulan data yuridis, di lokasi perkotaan dan  perdesaan.  Perbedaan  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  a)  subyek  hak  di  kawasan perkotaan  sulit  ditemukan.  Kebanyakan  bidang  tanah  berupa  pekarangan  yang  terdapat bangunan.  Bangunan  tersebut  berupa  ruko  yang  disewakan  kepada  orang  lain.  Sering  kali penyewa  kurang  mengetahui  pemilik  bidang tanah  yang bersangkutan. Kesepakatan  harga sewa  melalui   perantara,  sehingga tanpa mengetahui pemilik tanah  yang  bersangkutan;  b) nama subyek pemegang hak atas tanah hanya didapatkan dari kepala dusun, RT ataupun RW; b) 3 data-data yuridis yang lain tidak dapat ditemukan, sehingga dapat dikategorikan menjadi K3 (subyek hak atas tanah belum jelas).
Data yuridis yang terkumpul di  data tekstual yang disebut Daftar Isian (DI 201C) yang nantinya  akan  di  link-kan  dengan  data  spasial  hasil  ukuran  data  fisik  dengan  Aplikasi
Komputerisasi  Kantor  Pertanahan  (KKP)  yang  dimiliki  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Bantul. Data tekstual yang telah dituangkan dalam DI 20C  tersebut di-linkkan dengan data spasial diaplikasi KKP agar dapat diketahui potensi PTSL yang meliputi 4 kluster tersebut. Hasil link data tekstual (DI 201 C) dan data spasial di KKP (Komputerisasi kantor Pertanahan)  dapat diketahui potensi K1 (subyek dan obyek lengkap, K2 (bidang terdapat sengketa, K3 (subyek bidang  tanah  tidak  jelas)  dan  K4  (bidang  tanah  telah  bersertipikat).  di  empat  desa  di  dua Kecamatan  lokasi  kegiatan.  Hasil  rekapitulasi  potensi  dimaksud  dapat  dilihat  pada  tabel berikut.
Tabel  2. Rekapitulasi potensi K1, K2, K3, dan K4 di lokasi kegiatan No. Desa Potensi K1 K2 K3 K4 Jumlah 1 Bangunharjo 4798 99 484 8706 14087 2 Panggungharjo 702 97 101 12195 13095 3 Wonokromo 3984 51 1701 2766 8502 4 Pleret 1823 31 1639 4014 7507 Jumlah 43191 Sumber: Pengolahan data primer, 2018
Berdasarkan  tabel  2 di  atas  dapat disimpulkan  bahwa potensi  K1 terbanyak    di  Desa Wonokromo  sejumlah  3984  bidang,  potensi  K2  terbanyak    di  desa  Bangunharjo  dan Panggungharjo, potensi K3 terbanyak di desa  Wonokromo sedangkan potensi K4 ada di Desa Panggungharjo.

## Identifikasi permasalahan pengumpulan data fisik dan yuridis
Identifikasi permasalahan dalam pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis diperlukan untuk mengantisipasi permasalahan dalam kegiatan PTSL. Apabila permasalahan telah  ditemukan  lebih  awal,  dapat  disusun  strategi  penyelesaian  yang  akan  diambil  saat pelaksanaan PTSL di tahun berikutnya.
Permasalahan  dalam  Pelaksanaan  kegiatan    ini  adalah  kurangnya    partisipasi masyarakat dalam penunjukan tanda batas. Hal ini disebabkan karena:(1) Kekurangpahaman terhadap  PTSL  (Masyarakat  memahami  PTSL    hanya  mengukur  tanah  yang  belum bersertipikat),  (2)  Keberadaan  masyarakat  Subyek  hak  tidak  di  tempat:  (a)  banyak  ruko/ rumah  ditempati  bukan  pemegang  subyek  hak;  (b)  sertipikat  diagunkan;  (3)  Resistensi masyarakat: (a) curiga adanya penarikan pajak, (b) tanah yang dimiliki sudah besertipikat, (c) minta  pendampingan  pihak  pamong  desa,(d)  subyek  hak  sendiri  tidak  mengetahui  tanda batasnya,  (e)  subyek  hak  meminta  agar  batas  disesuaikan  dengan  dokumen  letter  C,  (f) keraguan/patok  batas  dicabut  kembali,  (g)  minta  adanya  surat  resmi,(h)  ketidakpercayaan karena  yang  sedang  berlangsung  belum  diserahkan  sertipikatnya;(3)  Adanya  sengketa. Sejalan dengan hasil penelitian Devi & (2019) bahwa dalam proses pengumpulan data yuridis mengatakan bahwa Kurangnya Kesadaran Masyarakat juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan. Dalam hal ini kesadaran masyarakat berperan penting terhadap pelaksanaan PTSL karena apabila masyarakat sebagai pemohon tidak cekatan dalam
memenuhi  persyaratan  administrasi  maka  akan  menghambat  atau  mempengaruhi  proses pelaksanaan PTSL dan yang jelas sangat memakan waktu
Untuk kegiatan pengukuran, jika tidak ada penunjuk batas, maka perlu dilakukan: (a) dilakukan cek dokumen/peta/nara sumber/ konfirmasi ukuran sisi bagi tanah yang terdaftar, (b)  Bagi  tanah  yang  belum  terdaftar  dengan general  boundary .  Untuk  kegiatan  plotting, terjadi  tumpang  tindih  antara  peta  KKP,  dan  Peta  Pendaftaran,  peta  citra,  maka  perlu dilakukan(1) pengecekan citra dengan titik kontrol, (2) Menggunakan Peta KKP, (3) Melakukan pengecekan lapangan.
Berdasarkan  uraian  pelaksanaan  pengumpulan  data  fisik  dan  tahapan  kegiatan peningkatan kualitas data fisik dalam rangka pembuatan peta kerja, serta pengumpulan data yuridis  bidang  tanah  di  lokasi  kegiatan,  maka  disajikan  analisis  permasalahan  dan  solusi sebagai berikut:
a) Kualitas peta, data awal: Masalah peta KKP belum memiliki kepastian posisi  karena masih terdapat bidang tanah yang tumpang tindih padahal peta KKP merupakan acuan posisi untuk ploting bidang-bidang tanah yang akan didaftar. Maka solusinya mekanisme untuk perbaikan data yang terdapat di database KKP dengan mengacu kepada  Base  map  peta  citra/foto  yang  telah  mempunyai  standar  ketelitian Geometri dan Spasial dan proses perbaikan data untuk mendapatkan data bidang satu  desa  lengkap  dapat  memanfaatkan  tenaga  dari  desa  yang  dilatih  dan disupervisi  kualitas  pekerjaannya  oleh  BPN  jika  terdapat  permasalahan keterbatasan  SDM  maupun  keuangan  untuk  mengeksekusi  kegiatan  pengukuran dan pemetaan.
b) Pemasangan  tanda  batas:  Dalam  proses  pendataan/pengukuran  bidang-bidang tanah  yang  sudah  bersertipikat  terdapat  kendala  Patok  batas  tanah  yang  sudah bersertipikat sudah banyak yang hilang karena tidak dipelihara oleh pemilik tanah dan  banyak  masyarakat  yang  masih  enggan  memasang  patok  batas  tanah  serta kesulitan  dalam  melakukan  kontradiktur  delimitasi  karena  pemilik  maupun tetangga yang berbatasan tidak berdomisili di lokasi tanah yang akan diukur. Maka terdapat mekanisme dimana pemilik tanah diberikan tanggung jawab lebih besar dalam proses pemeliharaan tanda batas. Sosialisasi yang tidak saja secara oral tapi menggunakan  mass  media  dan  program  pematokan  batas  bidang  tanah  dan pemeliharaannya secara nasional.
c) Masalah  pengukuran  bidang  tanah:  Terdapat  perbedaan  posisi  antara  basemap KKP  dengan  pengukuran  extra  teristris  maupun  teristris,  dimungkinkan  karena proses rektifikasi citra yang belum sesuai standar atau perbedaan datum/referensi; Bidang-bidang  tanah  yang  sudah  bersertipikat  tanda  batasnya  sudah  hilang sehingga  mahasiswa  kesulitan  dalam  melakukan  pengukuran  terhadap    bidang- bidang tanah yang belum bersertipikat yang terdapat di sebelahnya; Pemilik tanah terutama  tanah  yang  berupa  sawah,  rumah  kontrakan,  kos-kosan,  pekarangan kosong  yang  sudah  diperjualbelikan  kebanyakan  tidak  berada  di  tempat  ketika
dilakukan  pengukuran  sehingga  menyulitkan  dalam  proses  kontradiktur delimitasinya. Maka solusi yang dapat dilakukan adalah i) pemilik tanah diberikan tanggung  jawab  lebih  besar  dalam  proses  pemeliharaan  tanda  batas.  ii) Menyangkut  ketelitian  pengukuran  serta  proses  kontradiktur  yang  memerlukan proses yang lama seyogyanya terdapat peraturan yang memungkinkan pemberian title/sertipikat yang bertingkat sesuai level akurasi pengukuran, dimana sertipikat bisa  ditingkatkan  tingkat  ketelitiannya  jika  terjadi  perbuatan/peristiwa  hukum seperti  jual  beli,  waris,  agunan  dsb.  Iii)  Pembuatan  GU  yang  standar  serta penyimpanannya  mutlak  harus  dilakukan  dengan  supervisi  dari  pejabat  yang berwenang;  iv)  Perbaikan  mutu  kinerja  petugas  ukur  dan  pemetaan  dengan melakukan  kontrol  kualitas  yang  dijalankan  dengan  penuh  tanggung  jawab mengacu kepada kode etik petugas pengukuran dan pemetaan kadastral.
d) Masalah pemetaan/Ploting: Dalam proses ploting/pemetaan bidang-bidang  tanah terdapat  variasi  data  spasial  yang  ada  di  data  KKP  baik  dari  sumber  data  (hasil digitasi dari berbagai     macam sumber, hasil pengukuran teristris dengan berbagai macam  metode  serta  pengukuran  extrateristris)  maupun  ketelitiannya.  Hal tersebut menyulitkan dalam proses penyatuan bidang-bidang tanah dalam sebuah peta.  Terutama  menentukan  bidang  tanah  mana  yang  dianggap  benar  posisinya sebagai acuan penempatan bidang-bidang tanah lainnya. Solusinya adalah  Proses penyatuan peta akan sangat dimudahkan jika menggunakan basemap citra/ peta foto,  oleh  karena  itu  pengadaan  basemap  citra/foto  resolusi  tinggi  yang  standar harus mencakup seluruh wilayah Indonesia karena jika terjadi perbedaan kualitas basemap akan memberikan posisi yang berlainan dan tidak seragam untuk proses pemetaan  bidang  tanah  dan  penyatuan  peta.  Serta  terdapat  peraturan  yang menjembatani akibat variasi data tersebut sehingga memungkinkan bahwa posisi di  peta  merupakan  posisi  relatif  sedangkan  kepastian  posisi  maupun  geometri bidang tanah mengacu kepada Gambar Ukur.
Masalah  Survei data  tekstual:  Untuk  daerah perkotaan  kebanyakan tanah  disewakan atau  ditinggali  oleh  pihak  penyewa  sehingga  mahasiswa  kesulitan  untuk  melakukan pengumpulan data yuridis/ tekstual dan perangkat desa/dusun sudah tidak mengenali siapa pemilik  tanah  yang  ada  di  wilayahnya  karena  proses  jual  beli  tanah  tanpa  sepengetahuan mereka.  Untuk  daerah  perdesaan,  khususnya  tanah  persawahan  pemilik  tanah  tidak berdomisili  di  dusun  setempat  sehingga  terjadi  kesulitan  dalam  melakukan  proses pengumpulan  data  dan  masyarakat  yang  memang  tidak  menginginkan  tanahnya didaftar/disertipikatkan.  Solusinya  adalah  melakukan  sosialisasi  secara  nasional  tentang program  PTSL  dan  dimungkinkan  masyarakat  mengisi  data  secara  online  tentang  status tanahnya  bagi  pemilik  tanah  yang  bertempat  tinggal  di  luar  provinsi,  serta  program Pendaftaran Tanah yang bersifat obligatory atau kewajiban bagi pemilik tanah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  disampaikan  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, peningkatan kualitas peta kerja dalam rangka kegiatan PTSL dilaksanakan tumpangsusun peta dasar pendaftaran, peta KKP dan CSRT. Apabila terjadi tumpang tindih bidang tanah, dilakukan deliniasi dengan mengikutsertakan masyarakat yang mengetahui  lokasi/bentuk  bidang  tanah  yang  bersangkutan.  Hasil  deliniasi  dilakukan  cek kondisi  lapangan  untuk  memastikan  posisi  dan  bentuk  bidang.  Kegiatan Rubbersheeting dilakukan untuk menyempurnakan peta bidang tanah sebelum digunakan sebagai peta kerja PTSL. Kedua, model  pemberdayaan  masyarakat  untuk  wilayah  pedesaan  dengan pembentukan  Pokmas  (kelompok  masyarakat)  untuk  membantu  inventarisasi  dan pengumpulan  data  baik  fisik  maupun  yuridis  bidang  tanah  di  lokasi  PTSL.  Pembentukan Pokmas sangat efektif dalam rangka kelancaran program PTSL.

## Daftar pustaka
Abdullah,  R.,  Suharno,  Wahyuni.  (2018).  Evaluasi  pemanfaatan  aplikasi  Smart  PTSL  dalam pembuatan peta kerja pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dalam Rachma, T. R. N. (penyuting). Prosiding  Seminar  Nasional  Geomatika Penggunaan  dan  Pengembangan Produk  Informasi  Geospasial  Mendukung  Daya  Saing  Nasional.  Yogyakarta:  Badan Informasi Geospasial.
Ahmad, H., Sutaryono, M., & Aisiyah, N. (2020). Pemanfaatan Smart PTSL sebagai instrumen pengumpul, pengolah dan pengintegrasi data fisik dan data yuridis pendaftaran tanah sistematis lengkap. Tunas Agraria , 3 (3), 1-21. https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.116
Alfyani, F., & Tanaamah, A. R. (2018) The development of information system in managing juridical data of the complete land registry system program. ITSMART: Jurnal Teknologi dan Informasi , 7(1), 29-36. https://doi.org/10.20961/itsmart.v7i1.20974
Ariwibowo,  M.  M.,  Suharno,  S.,  &  Wahyuni,  W.  (2021).  Efektivitas  pemanfaatan  aplikasi LOCUS GIS dan MAPIT GIS untuk pengumpulan data pendaftaran tanah. Tunas Agraria , 3(1), 116 – 144. https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.70
Baharudin, I., Subiyanto, S., & Amarrohman, F. J. (2017). Analisis hasil digitalisasi surat ukur pada sistem Geo KKP di Kantor Pertanahan Kota Semarang (Studi Kasus: Kel. Karangroto dan Kel. Genuksari, Kec. Genuk). Jurnal Geodesi Undip , 6(4), 180-188.
Devi, R. S., & Hutapea, M. M. (2019). Tinjauan yuridis terhadap pendaftaran hak atas tanah melalui  proyek  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  (PTSL)  Di  Kantor  Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , 1(1), 47-86.
Kurniawan,  W.  A.,  Setiowati,  S.,  &  Supriyanti,  T.  (2018).  Ekspektasi  pendaftaran  tanah sistematis lengkap terhadap faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Tunas Agraria , 1(1), 1-19. https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.1
Kusyaeri, A., Suyudi, B., & Martanto, R. (2021). Partisipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja untuk mendukung pendaftaran tanah sistematis lengkap (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten
Karanganyar). Tunas Agraria , 3(1), 145 – 162.
https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.71
Marryanti,  S.,  &  Purbawa,  Y.  (2018).  Optimalisasi  faktor – faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap .  BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan , 4(2), 190-207.
Mohammad, A. N., Nayoan, H., & Kaawoan, J. (2018). Kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Manado. Jurnal Eksekutif , 1(1), 1-11.
Mujiburohman,  D.  A.  (2018).  Potensi  permasalahan  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 4(1), 88-101.
Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi dari kertas ke elektronik: Telaah yuridis dan teknis sertipikat  tanah  elektronik. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan  Pertanahan ,  7(1),  57 – 67. https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.472
Mustofa, F. C., Aditya, T., & Sutanta, H. (2018). Sistem informasi pertanahan partisipatif untuk pemetaan bidang tanah. Majalah Ilmiah Globe , 20(1), 1-12.
Nugraha, F. A., Muryono, S., & Utami, W. (2021). Membangun sistem informasi penggunaan tanah berbasis bidang tanah di Desa Blimbing Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Tunas Agraria , 4(1), 146 – 157. https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.140
Setiawan,  M.  A.,  Wahyono,  E.  B.,  &  Suyudi,  B.  (2019).  Hasil  pemotretan  Unmanned  Aerial Vehicle pada variasi topografi untuk pengukuran dan pemetaan. Tunas Agraria , 2(1), 21 – 44. https://doi.org/10.31292/jta.v2i1.16
Silviana,  A.,  &  Ardani,  M.  N.  (2018).  Sinden  bertapa:  Metode  menuju  tertib  administrasi bidang  pertanahan  (Studi  di  Desa  Trisari  Kecamatan  Gubug  Kabupaten  Grobogan).
Masalah-Masalah Hukum , 47(3), 282-297.
https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.282-297
Sudarsono, B., & Nugraha, A. L. (2008). pengukuran dan pemetaan kadastral dengan metode identifikasi peta foto. Teknik, 29(1), 62-72.
Suhattanto,  M.  A.,  Sarjita,  S.,  Sukayadi,  S.,  &  Mujiburohman,  D.  A.  (2021).  Kualitas  data pertanahan menuju pelayanan sertifikat tanah elektronik. Widya Bhumi, 1(2), 100 – 114. https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11
Pinuji, S. (2016). Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan One Map Policy”. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 2(1), 48- 64.
Widianugraha, P. (2019). Tinjauan normatif pendaftaran tanah sistematis lengkap dikaitkan pembentukan aturan peraturan perundang-undangan. Jurnal Bina Mulia Hukum , 3(2), 208-223. https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.17
Wijayanto, D. D., Wahyono, E. B., & Utami, W. (2018). Pemanfaatan Unmanned Aerial Vehicle (UAV)  untuk  pembenahan  data  spasial  pertanahan  (Studi  di  Desa  Karangpakis, Kabupaten Cilacap). Tunas Agraria , 1(1), 174-191. https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.10
Wulansari, H., Junarto, R., & Mujiburohman, D. A. (2021). Mewujudkan sistem pendaftaran tanah publikasi positif.
Riau Law Journal , 5(1), 61-74.
http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7875