DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 5 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Aspek Pelindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah pada
Penyelenggaraan Layanan Mobile Banking pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Stabat
Riza Diandra Tanjung 1 , Nurhilmiyah 2
1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, rizadiandratjg@gmail.com 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, nurhilmiyah@umsu.ac.id
Corresponding Author: rizadiandratjg@gmail.com
Abstract: The  development  of  information  technology,  especially  in  the  banking  sector, customers can now easily access their financial services through  mobile banking platforms. However, amidst such convenience, there are concerns about the security of customer data. The  focus  of  this  research  is  on  written  law  or  law  on  the  books  and  customs,  as  the protection  of  personal  data  is  crucial  as  the  data  stored  in  the  banking  system  includes financial  details,  personal  identity,  and  other  sensitive  data.  This  research  uses  normative legal research methods, which are also known by other terms such as positive legal research methods,  doctrinal  legal  research  methods,  and  pure  legal  research  methods.  The  main regulations  in  Indonesia  in  this  case  are  Law  Number  19  of  2016    concerning  Electronic Information  and  Transactions  (UU  ITE),  as  well  as  Bank  Indonesia  Regulations  (PBI) regarding Information Security and Banking Transactions (PBI 18/40/PBI/2016). Protecting the  personal  data  of  BRI  mobile  banking  customers  requires  a  deep  understanding  of  the various  types  of  digital  crime,  including  social  engineering  practices.  With  appropriate protection measures and high awareness from all relevant parties, it is expected to effectively reduce the risk of data leakage and maintain the security of clients' personal data.
Keyword: Legal Protection, Bank, Customer.
Abstrak: Perkembangan  teknologi  informasi,  terutama  di  sektor  perbankan,  pelanggan sekarang  dapat  dengan  mudah  mengakses  layanan  keuangan  mereka  melalui  platform perbankan mobile .  Namun,  di  tengah  kemudahan  tersebut,  ada  kekhawatiran  tentang keamanan data pelanggan.Fokus penelitian ini adalah pada hukum tertulis atau hukum dalam buku  dan  adat  istiadat,  karena  pelindungan  data  pribadi  sangat  penting  karena  data  yang disimpan  dalam  sistem  perbankan  mencakup  rincian  finansial,  identitas  pribadi,  dan  data sensitif  lainnya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  yang  juga dikenal dengan istilah lain seperti metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal,  dan  metode  penelitian  hukum  murni.  Peraturan  utama  di  Indonesia  dalam  hal  ini adalah  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU  ITE),  serta  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  mengenai  Keamanan  Informasi  dan Transaksi Perbankan (PBI 18/40/PBI/2016). Pelindungan data pribadi pelanggan BRI mobile
banking membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis kejahatan digital, termasuk  praktik social  engineering .  Dengan  langkah-langkah  pelindungan  yang  tepat diharapkan  dapat  secara  efektif  mengurangi  risiko  kebocoran  data  dan  menjaga  keamanan data pribadi klien.
Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Bank, Nasabah.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  teknologi  informasi,  terutama  di  sektor  perbankan,  telah  memberikan kemudahan  bagi  nasabah  dalam  mengakses  layanan  keuangan  melalui  platform mobile banking . Namun, di tengah kemudahan tersebut, muncul pula kekhawatiran terkait keamanan dan  pelindungan  data  pribadi  nasabah.  Pelindungan  data  pribadi  menjadi  sangat  penting karena  informasi  yang  tersimpan  dalam  sistem  perbankan  mencakup  rincian  finansial, identitas  pribadi,  dan  data  sensitif  lainnya  yang  memerlukan  pelindungan  yang  kuat  dari penyalahgunaan atau kebocoran.(Mundir et al., 2022)
Dana merupakan elemen vital dalam pembiayaan. Perbankan selama ini menjadi satu- satunya  sumber  dana  utama,  sehingga  ketersediaan  dana  dirasa  belum  mencukupi.  Dengan hadirnya usaha leasing,  diharapkan kebutuhan dana dapat  terpenuhi.  Selain itu, leasing juga diharapkan  dapat  membantu  mengatasi  kesulitan  dalam  realisasi  distribusi  kredit  bank, terutama  bagi  pengusaha  kecil.Pada  saat  yang  sama,  peran  bank  sebagai  pengelola  data nasabah  menimbulkan  tanggung  jawab  hukum  yang  besar.  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa bank memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data pribadi nasabah, termasuk  ketika  data  tersebut  diakses  atau  ditransmisikan  melalui  layanan mobile  banking . PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI),  sebagai  salah  satu  bank  terbesar  di  Indonesia,  tidak terkecuali dari tantangan ini. Dengan perluasan jaringan dan penetrasi mobile banking yang semakin  meningkat,  BRI  Cabang  Stabat  sebagai  salah  satu  cabangnya  juga  berada  dalam posisi  yang  krusial  dalam  memastikan  keamanan  dan  privasi  data  nasabah(Nurhilmiyah, 2015)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisis  mendalam  terhadap  aspek pelindungan  hukum  atas  data  pribadi  nasabah  dalam  konteks  penyelenggaraan  layanan mobile  banking di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Cabang  Stabat.  Melalui  pemahaman  yang lebih mendalam tentang regulasi dan praktik terkait, diharapkan dapat diidentifikasi langkah- langkah  yang  telah  diambil  oleh  bank  dalam  memenuhi  standar  pelindungan  data  pribadi nasabah dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan. Pendahuluan ini akan memperkenalkan latar  belakang  masalah,  relevansi  penelitian,  serta  struktur  keseluruhan  dari  penelitian  ini, termasuk  metode  yang  digunakan,  kerangka  teoritis,  dan  harapan  hasil  yang  diinginkan. Dengan  demikian,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  yang  berharga dalam upaya meningkatkan pelindungan data pribadi nasabah dalam konteks layanan mobile banking di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Stabat.

## METODE
Penelitian  ini  diterapkan  dengan  metode  riset  hukum  normatif,  yang  juga  dikenal dengan sebutan metode riset hukum positif, doktrinal, atau metode riset hukum murni. Pusat perhatian riset ini adalah pada hukum tertulis atau hukum yang tertulis dalam dokumen serta adat  istiadat  yang  berlaku  di  masyarakat,  yang  merupakan  ciri  khas  dari  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  kali  ini  menekankan  pada  metode  riset  hukum  normatif,  yang  sering disebut juga sebagai riset hukum doktrinal atau positif.  Fokus utamanya adalah pada hukum tertulis  dalam dokumen serta adat  istiadat  yang mengatur masyarakat.  Data  yang digunakan bersumber dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian
ini  berfokus  pada  metode  riset  hukum  normatif,  juga  dikenal  sebagai  riset  hukum  doktrinal atau  positif.  Penelitian  ini  mengutamakan  hukum  dan  norma-norma  yang  tertulis  dalam dokumen serta adat  yang berlaku di masyarakat. Data dianalisis dari sumber sekunder, yang meliputi  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Metode  ini  menggunakan  sejumlah besar  data  pendukung,  mencakup  dokumen  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Ini  sering digambarkan  sebagai  penelitian  kepustakaan.  Fokus  utama  berada  pada  hukum  tertulis  (law in  books) dan norma-norma sosial  yang mengatur perilaku masyarakat.  Sumber data primer dalam studi ini mencakup hukum  yang telah dikodifikasi dan aturan  yang diterapkan secara luas di masyarakat.
Dalam penelitian hukum normatif di Indonesia, berbagai ahli hukum seperti Soerjono Soekanto,  Jhonny  Ibrahim,  dan  Bambang  Sugono,  telah  memberikan  kontribusi  penting. Mereka  menyoroti  bahwa  ada  berbagai  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  berbeda. Beberapa  ahli  mengungkapkan  bahwa  penggolongan  penelitian  inventarisasi  hukum  positif sebagai bagian dari penelitian hukum normatif kurang tepat. Hal ini karena fokus penelitian tersebut  adalah  pada  pengumpulan  data  hukum,  sehingga  tidak  dianggap  sebagai  penelitian ilmiah. Berdasarkan pemikiran ini, penulis akan menganalisis penelitian hukum normatif dari berbagai riset untuk mengenali dan mengatasi masalah yang muncul di dalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aspek Hukum Bank Dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah Pada Pelayanan Mobile banking BRI
Aspek  hukum  bank  dalam  melindungi  data  pribadi  nasabah  pada  pelayanan mobile banking BRI  melibatkan  serangkaian  aturan,  kebijakan,  dan  praktik  yang  dirancang  untuk menjaga  kerahasiaan,  integritas,  dan  keamanan  informasi  pribadi  nasabah.  Sebagai  bank terkemuka  di  Indonesia,  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI)  memiliki  tanggung  jawab  yang besar  dalam  memastikan  bahwa  data  pribadi  nasabahnya  terlindungi  dengan  baik  saat digunakan melalui layanan mobile banking .(Sutra Disemadi, 2021)
Pengaturan  hukum  mengenai  privasi  dan  perlindungan  data  menjadi  pilar  penting dalam  melindungi  data  pribadi  nasabah.  Di  Indonesia,  landasan  hukum  utama  dalam perlindungan  data  pribadi  mencakup  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur tentang keamanan informasi dan  transaksi  perbankan.  PBI  tersebut  mewajibkan  bank  untuk  menjaga  kerahasiaan  dan keamanan  informasi  nasabah,  termasuk  data  pribadi,  serta  memberikan  sanksi  bagi pelanggaran yang dilakukan.
Selain  itu,  BRI  juga  mengadopsi  berbagai  standar  dan  praktik  terbaik  dalam pelindungan  data  pribadi,  seperti  Standar  Proteksi  Data  dan  Sertifikasi  ISO  27001  untuk Sistem  Manajemen  Keamanan  Informasi.  Ini  mencakup  penggunaan  enkripsi  data, mekanisme otentikasi yang kuat, dan pemantauan aktif terhadap aktivitas yang mencurigakan atau potensial mengancam keamanan di dalam transaksi.(Firmanda & Lukiastuti, 2022)
Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa  aspek  hukum  tidak  hanya  terbatas  pada kepatuhan terhadap regulasi. Bank juga memiliki kewajiban moral dan etis untuk melindungi data pribadi nasabah. Oleh karena itu, BRI tidak hanya mematuhi hukum yang berlaku, tetapi juga  terus  mengembangkan  kebijakan  internal  dan  melakukan  pelatihan  kepada  karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelindungan data pribadi.
Selain  itu,  bank  juga  berperan  aktif  dalam  mengedukasi  nasabah  tentang  pentingnya keamanan  data  pribadi  dan  memberikan  saran  terkait  praktik  terbaik  dalam  penggunaan layanan mobile  banking .  Ini  termasuk  memberikan  panduan  tentang  cara  mengelola  kata sandi  dengan aman, memperbarui perangkat  lunak secara teratur, dan menghindari tindakan yang berpotensi membahayakan keamanan data.(Afifah, 2021)
Dalam  konteks  ini,  aspek  hukum  bank  dalam  melindungi  data  pribadi  nasabah  pada pelayanan mobile  banking BRI  merupakan  kombinasi  antara  kepatuhan  terhadap  regulasi, implementasi  praktik  terbaik,  dan  upaya  edukasi  kepada  nasabah.  Dengan  pendekatan  yang holistik ini, diharapkan bahwa keamanan dan privasi data pribadi nasabah dapat terus terjaga dan  ditingkatkan  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  ancaman  keamanan  yang berkembang.
Jika ditinjau dari aspek hukum perdata sendiri dalam melindungi data pribadi nasabah pada pelayanan mobile banking BRI, dengan mengedepankan unsur hukum perdata terutama dilihat  melalui  hak  perorangan  maupun  hak  kebendaan.  Terdapat  beberapa  macam  aspek terkait, yaitu :
1. Hak Perorangan
a. Hak atas Privasi
Dalam  hukum  perdata,  hak  atas  privasi  merupakan  salah  satu  hak  pribadi  yang dilindungi secara hukum. Nasabah memiliki hak untuk melindungi data pribadinya dari akses dan penggunaan  yang  Bank wajib melindungi  data pribadi nasabah berdasarkan prinsip  kerahasiaan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perbankan  serta  peraturan perundang-undangan  terkait.  Hubungan  antara  bank  dan  nasabah  dibangun  atas  asas kepercayaan ini, memastikan data pribadi tidak dapat diakses oleh pihak lain tanpa izin sah.  Jika  bank  melanggar  hak  privasi  nasabah,  mereka  dapat  menghadapi  tuntutan hukum dan diwajibkan membayar kompensasi kepada nasabah yang dirugikan.
b. Hak atas Informasi Nasabah  harus  memperoleh  penjelasan  yang  transparan  mengenai  cara  data pribadi mereka diproses, dikumpulkan, disimpan, serta digunakan oleh bank. Ini adalah hak  penting  yang  dijamin  dalam  hukum  perdata  dan  memastikan  keterbukaan informasi.  Bank  harus  menyediakan  kebijakan  privasi  yang  jelas  dan  mudah  diakses oleh  nasabah,  serta  memberikan  penjelasan  yang  memadai  tentang  pengelolaan  data pribadi  nasabah.  Apabila  bank  tidak  memberikan  informasi  yang  memadai  atau memberikan informasi yang menyesatkan, maka bank dapat dikenakan tanggung jawab perdata atas pelanggaran hak atas informasi tersebut.
c. Hak atas Keamanan Data
Nasabah  memiliki  hak  atas  keamanan  dan  integritas  data  pribadi  mereka  dari ancaman seperti pencurian, perusakan, atau kebocoran data. Hak ini merupakan bagian dari  hak  perorangan  yang  dilindungi  dalam  hukum  perdata.  Bank  harus  menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk menjaga data nasabah, termasuk enkripsi, pengendalian  akses,  dan  prosedur  keamanan  lainnya.  Apabila  terjadi  kebocoran  data atau  pelanggaran  keamanan  yang  disebabkan  oleh  kelalaian  bank  dalam  melindungi data nasabah, maka bank dapat dikenakan tanggung jawab perdata atas kerugian  yang dialami oleh nasabah.
2. Hak Kebendaan
a. Hak Milik atas Data Pribadi
Dalam  hukum  perdata,  data  pribadi  nasabah  dapat  dianggap  sebagai  aset  atau bentuk  hak  kebendaan  yang  dimiliki  oleh  nasabah.  Meskipun  data  tersebut  disimpan oleh bank, hak milik atas data tetap berada pada nasabah. Nasabah memiliki hak untuk mengendalikan  dan  menentukan  penggunaan  data  pribadi  mereka  oleh  pihak  lain, termasuk  bank,  sesuai  dengan  prinsip  hak  milik  dalam  hukum  perdata.  Bank  harus memperoleh  persetujuan  dari  nasabah  sebelum  menggunakan  atau  mengalihkan  data pribadi  nasabah  untuk  tujuan  tertentu,  kecuali  dalam  hal-hal  yang  diizinkan  oleh hukum.
b. Hak untuk Mengakses dan Memperoleh Data Pribadi
Nasabah  mempunyai  hak  untuk  melihat  dan  mendapatkan  salinan  data  pribadi mereka  yang  disimpan  oleh  bank.  Hak  ini  adalah  bagian  dari  hak  kebendaan  yang diatur dalam hukum perdata.  Bank harus menyediakan mekanisme  yang memudahkan nasabah  untuk  mengakses  dan  memperoleh  data  pribadi  mereka,  seperti  melalui permintaan tertulis atau melalui layanan elektronik yang disediakan oleh bank. Apabila bank menolak permintaan nasabah untuk mengakses atau memperoleh data pribadinya tanpa  alasan  yang  sah,  maka  bank  dapat  dikenakan  tanggung  jawab  perdata  atas pelanggaran hak kebendaan tersebut.
c. Hak untuk Membatasi atau Menolak Penggunaan Data Pribadi Nasabah  memiliki  hak  untuk  membatasi  atau  menolak  penggunaan  data  pribadi mereka  oleh  bank  untuk  tujuan  tertentu,  seperti  pemasaran  atau  analisis  data,  kecuali dalam  hal-hal  yang  diizinkan  oleh  hukum.  Hak  ini  juga  merupakan  bagian  dari  hak kebendaan  dalam  hukum  perdata.  Bank  harus  memberikan  pilihan  yang  jelas  bagi nasabah untuk mengatur preferensi privasi mereka, seperti melalui formulir persetujuan atau  pengaturan  dalam  aplikasi mobile  banking .  Apabila  bank  menggunakan  data pribadi  nasabah  tanpa  persetujuan  atau  melampaui  batasan  yang  ditetapkan  oleh nasabah,  maka  bank  dapat  dikenakan  tanggung  jawab  perdata  atas  pelanggaran  hak kebendaan tersebut. .(Sutomo & Rofiuddin, 2022)
Dengan memperhatikan aspek-aspek hukum perdata ini, bank dapat melindungi hak- hak  nasabah  terkait  data  pribadi  mereka  dan  memastikan  pengelolaan  data  yang  aman, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan  Pelindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi  Nasabah  Pengguna Mobile Banking BRI
Pelaksanaan  pelindungan  hukum  terhadap  data  pribadi  nasabah  pengguna mobile banking BRI  memerlukan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  berbagai  bentuk  kejahatan digital  yang  dapat  mengancam  keamanan  data,  termasuk  praktik social  engineering yang sering  kali  menjadi  penyebab  kebocoran  data  nasabah.  Seiring  dengan  perkembangan teknologi,  kejahatan  digital  semakin  berkembang  dan  menjadi  lebih  kompleks,  mencakup berbagai  teknik  dan  strategi  untuk  mencuri  informasi  pribadi,  termasuk  di  dalam  layanan mobile  banking .  Salah  satu  kejahatan  digital  dalam mobile  banking adalah phishing .  Ini adalah  modus  penipuan  di  mana  pelaku  berusaha  mendulang  informasi  sensitif  seperti  kata sandi,  nomor kartu kredit,  atau data pribadi  dengan berpura-pura menjadi entitas terpercaya melalui  pesan  teks,  email,  atau  situs  web  palsu.  Dalam  kasus mobile  banking ,  serangan phishing dapat terjadi melalui pesan teks yang mengarahkan nasabah untuk mengakses situs web palsu yang meniru tampilan resmi dari aplikasi mobile banking . (Mahmud & Nurmiati, 2022)
Selain phishing ,  serangan social  engineering juga  merupakan  ancaman  yang signifikan  terhadap  keamanan  data  pribadi  nasabah. Social  engineering melibatkan manipulasi  psikologis  terhadap  individu  untuk  memperoleh  informasi  rahasia  atau  akses  ke sistem.  Dalam  konteks mobile  banking ,  serangan social  engineering dapat  terjadi  melalui panggilan  telepon  atau  pesan  teks  yang  mengaku  sebagai  petugas  bank  atau  pihak  yang berwenang  dan  meminta  nasabah  untuk  memberikan  informasi  pribadi  atau  melakukan tindakan tertentu yang mengancam keamanan data.(Wardani, 2021)
Pada  fenomena  kasus  yang  marak  terjadi  akhir-akhir  ini  adalah  praktik social engineering bermodus  pengiriman  pesan  melalui  aplikasi  sosial  media  dengan  platform seperti  whatsapp, instagram,  dan beragam  lainnya biasanya pesan singkat tersebut  berisikan sebuah file dengan  ekstensi  baik  itu “APK,”  ”tautan link” ataupun poto  yang dimana target ataupun  korban  diharuskan  klik  atau  membuka  media-media  yang  dikirimkan  oleh pelaku.(Zulkifly et al., 2022)
Adapun platform utama ataupun media yang biasa digunakan penipu ataupun pelaku adalah  whatsapp,  dan  menggunakan  pendekatan  mengirimkan  tautan  link  undangan pernikahan  karena  hal  ini  dikarenakan  whatsapp  sendiri  di  Indonesia  merupakan  salah  satu platform  media  sosial  yang  banyak  digunakan  baik  muda  dan  tua.  Hal  ini  membuat  pelaku menargetkan para pengguna whatsapp  yang kurang bijak ataupun kurang terpapar informasi tentang modus penipuan social engineering terutama bagi seseorang yang kurang melek akan teknologi  dalam  kasus  ini  banyak  kita  jumpai  dengan  usia  telah  mengijak  50  tahun.  Secara teknis  pelaku  mengirimkan  pesan  berupa  foto,  link  tautan,  file  APK  kepada  korban  dengan berharap  korban  ada  rasa  penasaran  untuk  mau  mengklik  link  tersebut,  dan  apabila  korban mengklik media media yang telah dikirim si pelaku maka seketika media yang ditanami virus itu maka akan bekerja dengan mematikan sistem pengamanan, pembobolan data pribadi, baik itu mobile banking , atau pun media pembayaran cashless lainnya. (Don Rade et al., 2021) Para  korban  yang  berhasil  terperangkap  dengan  megklik  File  ataupun  Tautan  File yang  dikirim  oleh  pelaku  kehilangan  saldo  di mobile  banking nya  merasa  di  rugikan  dan meminta  bank  untuk  membantu  menyelesaikan  masalah  korban  atau  nasabah  dari  bank tersebut. Akan tetapi pihak bank menolak permintaan tersebut karena hal tersebut merupakan sebuah kelalaian nasabah itu sendiri, dimana telah diatur pada pasal Pasal 1 angka 2 Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan.  Kebocoran  data  nasabah  akibat  praktik social  engineering sering kali  terjadi  karena  kurangnya  kesadaran  dan  edukasi  tentang  ancaman  keamanan  digital. Nasabah  yang  tidak  waspada  atau  tidak  mengenali  tanda-tanda  serangan social  engineering dapat dengan mudah menjadi korban dan secara tidak sengaja memberikan informasi sensitif kepada penyerang.(Supra & Hendarsyah, 2022)
Untuk  melindungi  data  pribadi  nasabah  dari  serangan  kejahatan  digital,  BRI mengimplementasikan  berbagai  langkah  pelindungan,  termasuk  sistem  deteksi  kejahatan digital, enkripsi data, mekanisme otentikasi ganda, dan program pelatihan dan kesadaran bagi nasabah. Selain itu, bank juga secara aktif mengawasi aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa dalam aplikasi mobile banking untuk mengidentifikasi potensi serangan dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai.(Widyayanti & Hamid, 2022)
Dalam  kesimpulannya,  pelaksanaan  pelindungan  hukum  terhadap  data  pribadi nasabah  pengguna mobile  banking BRI  melibatkan  pemahaman  yang  menyeluruh  tentang berbagai  bentuk  kejahatan  digital,  termasuk  praktik social  engineering .  Dengan  langkah- langkah  pelindungan  yang  tepat  dan  kesadaran  yang  tinggi  dari  seluruh  pihak  terkait, diharapkan dapat mengurangi risiko kebocoran data dan menjaga keamanan informasi pribadi nasabah secara efektif.
Hak  Dan  Kewajiban  Pengguna  Pelayanan Mobile  Banking BRI  Yang  Diakui  Secara Hukum
Hak  dan  kewajiban  pengguna  pelayanan mobile  banking BRI  secara  hukum merupakan  prinsip-prinsip  yang  mengatur  hubungan  antara  nasabah  atau  pengguna  layanan mobile  banking dengan  bank,  dalam  hal  ini  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI).  Penjelasan mengenai  hak  dan  kewajiban  tersebut  adalah  penting  karena  menentukan  tanggung  jawab masing-masing  pihak  dalam  penggunaan  layanan mobile  banking yang  aman  dan bertanggung  jawab.  (Sutra  Disemadi,  2021)Berikut  adalah  penjelasan  secara  panjang mengenai  hak  dan  kewajiban  pengguna  pelayanan mobile  banking BRI  yang  diakui  secara hukum:
1. Hak Pengguna:
a. Hak  Privasi:  Pengguna  berhak  menjaga  kerahasiaan  informasi  pribadi  mereka  saat menggunakan  layanan  mobile  banking.  Ini  mencakup  data  finansial,  identitas,  dan informasi  lain  yang  tersimpan  dalam  sistem  bank.  Perlindungan  hak  ini  dijamin  oleh
berbagai  undang-undang  dan  regulasi,  termasuk  UU  ITE  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
b. Hak  Keamanan:  Pengguna  memiliki  hak  untuk  memastikan  bahwa  transaksi  yang mereka lakukan melalui layanan mobile banking dilakukan dengan aman dan terhindar dari  penyalahgunaan  atau  kejahatan  digital.  Bank  memiliki  kewajiban  untuk menyediakan  infrastruktur  keamanan  yang  memadai,  tetapi  pengguna  juga  memiliki tanggung jawab untuk  memastikan bahwa perangkat  mereka terlindungi  dari serangan malware atau phising.
c. Hak  Akses:  Pengguna  memiliki  hak  untuk  mengakses  informasi  mengenai  transaksi mereka,  saldo  rekening,  dan  riwayat  aktivitas  lainnya  yang  terkait  dengan  layanan mobile banking . Bank memiliki kewajiban untuk  menyediakan akses  yang mudah dan aman ke informasi ini melalui platform mobile banking mereka.(Sudirman & Suasana, 2018)
2. Kewajiban Pengguna:
a. Kewajiban  Keamanan:  Pengguna  memiliki  kewajiban  untuk  menjaga  keamanan  akun mereka  dengan  memilih  kata  sandi  yang  kuat,  tidak  memberikan  informasi  rahasia kepada  pihak  lain,  dan  melaporkan  segera  jika  mereka  mencurigai  adanya  aktivitas yang mencurigakan atau akses yang tidak sah ke akun mereka.
b. Kewajiban Kepatuhan: Pengguna memiliki kewajiban untuk mematuhi semua peraturan dan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  bank  terkait  dengan  penggunaan  layanan mobile banking . Ini termasuk penggunaan yang benar dari layanan, melaporkan setiap kejadian yang  mencurigakan,  dan  tidak  melakukan  tindakan  yang  melanggar  hukum  atau  etika dalam penggunaan layanan.
c. Kewajiban  Pembaruan  Informasi:  Pengguna  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan informasi  yang  akurat  dan  mutakhir  kepada  bank,  termasuk  informasi  kontak  dan rincian  pribadi  lainnya  yang  diperlukan  untuk  penggunaan  layanan mobile  banking .
(Arsha Putra & Yustiawan, 2022)
Hal  ini  memastikan  bahwa  bank  dapat  menghubungi  pengguna  jika  terjadi  masalah atau  untuk  memberikan  pemberitahuan  penting  lainnya.  Dalam  konteks  hukum,  hak  dan kewajiban  pengguna  pelayanan mobile  banking BRI  memberikan  landasan  yang  jelas  bagi hubungan  antara  pengguna  dan  bank.  Pengakuan  dan  pemahaman  yang  tepat  terhadap  hak dan  kewajiban  ini  penting  untuk  memastikan  penggunaan  layanan mobile  banking yang aman, efektif, dan bertanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat.(Walean & Talumantak, 2021)

## KESIMPULAN
1. Aspek  hukum  yang  menjadi  landasan  bagi  pelindungan  data  pribadi  nasabah  adalah peraturan  perundang-undangan  terkait  privasi  dan  pelindungan  data.  Di  indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  serta  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  mengenai  keamanan  informasi  dan  transaksi perbankan  (PBI  18/40/PBI/2016)  menjadi  landasan  hukum  utama  dalam  hal  ini.  PBI tersebut  mewajibkan  bank  untuk  menjaga  kerahasiaan  dan  keamanan  informasi  nasabah, termasuk data pribadi, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan 2. Pelaksanaan pelindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pengguna mobile banking bri  melibatkan  pemahaman  yang  menyeluruh  tentang  berbagai  bentuk  kejahatan  digital, termasuk praktik social engineering . Dengan langkah-langkah pelindungan yang tepat dan kesadaran  yang  tinggi  dari  seluruh  pihak  terkait,  diharapkan  dapat  mengurangi  risiko kebocoran data dan menjaga keamanan informasi pribadi nasabah secara efektif.
3. Hak dan kewajiban pengguna pelayanan mobile banking BRI memberikan landasan yang jelas  bagi  hubungan  antara  pengguna  dan  bank.  Pengakuan  dan  pemahaman  yang  tepat
terhadap  hak  dan  kewajiban  ini  penting  untuk  memastikan  penggunaan  layanan mobile banking yang aman, efektif, dan bertanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat.

## REFERENSI
Afifah,  N.  (2021).  Pengaruh  Kualitas  Layanan  Terhadap  Komitmen  Afektif,  Komitmen Normatif, Komitmen Kontinuan Serta Loyalitas Nasabah Debitur Pada Pt. Bank Kalbar Di  Kalimantan  Barat. Jurnal  Manajemen  Teori  Dan  Terapan|  Journal  of  Theory  and Applied Management , 5 (2). https://doi.org/10.20473/jmtt.v5i2.2558
Arsha  Putra,  I.  P.  R.,  &  Yustiawan,  D.  G.  P.  (2022).  Aspek  Pelindungan  Hukum  Terhadap Nasanah  Atas  Penyelenggaraan  E-Payment  Berbasis  QR-Code. Kertha  Wicaksana , 16 (2), 99–107. https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.99-107
Don  Rade,  S.,  Tadeus,  D.  W.,  &  Gana,  G.  (2021).  Kerahasiaan  Bank  Sebagai  Bentuk Pelindungan  Data  Nasabah  (Kasus  pada  PT.  Bank  Cimb  Niaga  Tbk). Jurnal  Sosial Sains , 1 (8), 892–909. https://doi.org/10.36418/sosains.v1i8.183
Firmanda,  A.  F.,  &  Lukiastuti,  F.  (2022).  Analisisi  Peran  Mediasi  Kepuasan  Nasabah  Pada Hubungan Digital Marketing Dan Brand Loyalty Pada Bank Jateng Cabang Wonosobo. Among Makarti , 14 (2), 29–49. https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.212 Mahmud, A., & Nurmiati. (2022). Marketing Mix : Keputusan Nasabah Memilih Tabungan Simpeda Pada Bank Sulselbar. Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam , 9 (2), 1–18.
Mundir, A., Nizar, M., & Athiroh, D. R. (2022). Pengaruh Kualitas Layanan, Kepuasan, Dan Kepercayaan Pada Penggunaan Aplikasi Mobile banking Terhadap Mahasiswa Sebagai Nasabah  Bank  Syariah  Di  Universitas  Yudharta  Pasuruan. JPSDa:  Jurnal  Perbankan Syariah Darussalam , 2 (1), 1–17. https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1273 Nurhilmiyah.  (2015).  Tahapan  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Pembiayaan. Jurnal  Fakultas Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Utara,  (2015)  1(January)  21-30 , 1999 (December), 1–6.
Sudirman,  I.  M.  S.  A.  S.,  &  Suasana,  I.  G.  A.  K.  G.  (2018).  Pengaruh  Kualitas  Layanan Online  Terhadap  Kepuasan,  Komitmen,  Dan  Loyalitas  Nasabah  Internet  Banking  Di Kota Denpasar. INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia , 1 (4), 473– 488. https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v1i4.52
Supra,  E.,  &  Hendarsyah,  D.  (2022).  Determinan  Kepuasan  Nasabah  Pada  Bank  Syariah Indonesia.
El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam , 10 (1), 33–50. https://doi.org/10.24090/ej.v10i1.6235
Sutomo,  D.  A.,  &  Rofiuddin,  M.  (2022).  Loyalitas  nasabah  pada  Bank  Syariah  Indonesia: Dampak  relationship  marketing  dan mobile  banking dengan  switching  barrier  sebagai variabel  moderating. Journal  of  Management  and  Digital  Business , 2 (1),  39–47. https://doi.org/10.53088/jmdb.v2i1.153
Sutra  Disemadi,  H.  (2021).  Pelindungan  Nasabah  Dalam  Penerapan  Electronic  Banking Sebagai  Bagian  Aktifitas  Bisnis  Perbankan  Di  Indonesia. Jurnal  Perspektif Administrasi Dan Bisnis , 2 (1), 27–40. https://doi.org/10.38062/jpab.v2i1.16
Walean, R. H., & Talumantak, J. P. P. (2021). Pemodelan Persamaan Struktural Pada Adopsi Mobile banking Studi Kasus: Bsgtouch Bank Sulutgo Structural Equation Modeling On Mobile  banking Adoption  Case  Study:  Bsgtouch  Of  Bank  Sulutgo. Cogito  Smart Journal | , 7 (2), 2024211–2024435.
Wardani,  D.  (2021).  Faktor-Faktor  Pengaruh  Penggunaan Mobile  banking . Jurnal  Sistem Informasi Bisnis (JUNSIBI) , 2 (1), 15–32. https://doi.org/10.55122/junsibi.v2i1.253 Widyayanti, E. R., & Hamid, M. (2022). Pengaruh Penggunaan Layanan Electronic Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 2 (4), 1136–1157. https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i4.615
Zulkifly, Z. A., Brasit, N., Alhaqqi, M. S., & Adelia, S. (2022). Analisis Peningkatan Kualitas Layanan Mobile banking dengan Pendekatan Metode E-Servqual. JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika) , 19 (1), 61–79. https://doi.org/10.26487/jbmi.v19i1.2133