Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5099/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Persengketaan Terkait Merek Asli Dan Serupa Group Musik The Rolling Stones Dilihat Dari Prinsip First To File Dan Well Known Marks

## Rinda Ayu Andieni
Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 19 May 2023 Publish : 04 April 2023 This article aims to give an understanding related the protection of ownership of a work of art which is a trademark, in a way  of registration trademark ownership of certain type of  goods, to  indicate that the trademark has been created, produced, and owned by someone, whose application is based on rules and policies that are enforced both nationally and internationally. The writing of this article itself uses the Normative Jurisprudence research method. The conclusion of this article is to be  able  to  better  appreciate  the  ownership  of  a  work  of  art  in  the  form  of  a trademark, and to be able to understand how mechanisms and policies are applied or enforced to protect trademark rights, both individuals and business entities within the scope of a country or between countries.

## Keywords:
Paris Convention, Merek,
TRIPS, First to File, Well Known Marks Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 19 Mei 2023 Publis : 04 April 2023 Artikel  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  terkait  perlindungan kepemilikan suatu karya seni yang merupakan sebuah merek dagang, dengan cara pendaftaran atas kepemilikan merek dari jenis barang tertentu, untuk menandakan bahwa merek dagang tersebut telah dibuat, dihasilkan, serta dimiliki dari seseorang, yang penerapannya didasari  dengan aturan dan kebijakan yang diberlakukan baik secara  nasional  maupun  internasional.  Penulisan  artikel  ini  sendiri  menggunakan metode  penelitian  Yurisprudensi  Normatif.  Adapun  kesimpulan  dari  artikel  ini untuk dapat bisa lebih menghargai kepemilikan dari suatu karya seni dalam bentuk merek, serta dapat memahami bagimana mekanisme dan kebijakan yang diterapkan maupun diberlakukan untuk melindungi hak merek baik perorangan maupun badan usaha dalam ruang lingkup suatu negara maupun antar negara.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Rinda Ayu Andieni Universitas Indonesia Email: Rinda.ayu@official.ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Hak kekayaan Intelektual adalah jenis kekayaan yang dimiliki oleh seorang individu maupun badan  hukum,  dalam  bentuk  suatu  kreasi  yang  dilahirkan  dari  akal  pikiran  manusia  yang kemudian dituangkan dalam bentuk yang berwujud, salah satu Hak kekayaan Intelektual adalah pembuatan sebuah merek yang terdiri dari sebuah nama dan sebuah lukisan logo. Sehingga merek tersebut dapat menjadi ciri khas dari sebuah produk, dan dapat dikenali oleh masyarakat luas baik dinegara asalnya maupun di mancanegara.
Merek  merupakan  sebuah  tanda  yang  diberikan  pada  suatu  produk,  dibuat  dengan  segala upaya agar dapat menghasilkan suatu karya seni yang memberikan ciri khas tersendiri pada suatu produk  dengan  tujuan  memperkenalkan  jenis  barang  yang  akan  dipasarkan,  agar dapat  diingat dan  dikenali  ketika  masyarakat  tertarik  dengan  suatu jenis  produk,  sehingga  masyarakat  dapat membeli lagi produk tersebut, serta mempromosikan dan memberikan   penilaian atas kualitas, reputasi, atau karakteristik secara khusus dari produk tersebut.
Pada kenyataannya merek yang terlahir dari perorangan maupun merek yang mewakili suatu
badan  usaha  sering  kali  disalah  gunakan  oleh  para  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab,  dan menyebabkan pemilik asli dari merek tersebut merasa dirugikan, karena dapat mengecoh terkait produk yang diperdagangkan, baik untuk  produk yang akan didistribusikan dalam ruang lingkup suatu  negara  maupun  mancanegara.  Oleh  sebab  itu  maka  dibentuklah  hukum  yang  mengatur terkait Hak Kekayaan Intelektual untuk melindungi kepemilikan dari hasil kekayaan intelektual perorangan maupun suatu badan usaha, dan juga untuk melindung suatu Merek Terkenal maupun merek yang sedang berproses.
Salah  Satu  permasalahan  yang  terjadi    mengenai  Merek  Terkenal  dari  Group  Musik  The Rolling Stones, Group Musik The Rolling Stones sendiri merupakan salah satu kelompok musik dari Inggris yang mempopulerkan musik Rock Inggris di Amerika Serikat. Menurut keterangan merek  dari Group Musik The Rolling Stones, setelah beralih kepada perusahaan Musidor B.V., dan merek tersebut telah  dikembangkan lagi oleh  perusahaan Musidor B.V. sebagai bentuk usaha yang berkaitan dengan Group Musik the Rolling Stones dengan nama ROLLING STONES dan THE  STONES.  Selain  itu  perusahaan  Musidor  B.V.  telah  melakukan  pendaftaran  merek  di beberapa  negara  terkait,  salah  satunya  di  Indonesia.  Pada  pemasaran  produk  di  Indonesia, Musidor  B.V.  mendapatkan  bahwa  adanya  suatu  usaha  perorangan  yang  mengenakan  merek serupa dengan merek miliknya, yakni bernama Stones dan Stones & Co, merek serupa tersebut telah  didaftarkan  di  lembaga  berwenang,  karena  hal  tersebut  Musidor  B.V.  sebagai  Merek Terkenal  mengajukan  gugatan  kepada  Kepaniteraan  Niaga  Jakarta  Pusat  untuk  melakukan pembatalan pendaftaran, yang dilakukan oleh Stones dan Stones & Co atas merek yang dianggap serupa dengan merek miliknya.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada  penyusunan  artikel  ini  penulis  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  yang  dilakukan  mengarah  kepada  norma  hukum,  yang  terdapat  dalam  peraturan perundangan  melalui  putusan  pengadilan,  dan  peraturan  yang  berhubungan  dengan  ketentuan yang  diberlakukan  untuk  Merek  Terkenal.    Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  dengan menggunakan analisis data yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang mengungkapkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian.  Data yang dipergunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder, yaitu:
a. Bahan  Hukum  Primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  terdiri  dari  peraturan perundangan yang terkait dengan penelitian, dan peraturan lainnya yang berhubungan, selain itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
1) Putusan No 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN. Niaga. JKt. Pst.
2) Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right.
3) Paris Convenion for the Proection of Industrial Property.
4) Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks; Thirty-Fourth  Series  of  Meetings  of  the  Assemblies  of  the  Member  States  of  WIPO September 20 to 29, 1999.
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
6) Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).
7) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman.
8) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1979  Tentang  Pengesahan Paris  Convention  Dan  Convention  Establishing  The  World  Intellectual  Propertu Organization.
9) Keputusan  Presiden  (KEPPRES)  tentang  Perubahan  Keputusan  Presiden  Nomor  24 Tahun  1979  Tentang  Pengesahan  Paris  Convention  For  The  Protection  Of  Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.
b. Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku  hukum yang terkait dengan objek penelitian, yaitu :
1) Metode Penelitian Hukum.
2) Perlindungan Hukum Terhadap Merek.
3) Perlindungan Merek.
4) Buku Pintar HAKI : Tanya Jawab seputar Hak Kekayaan Intelektual.
5) Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Inteletual (HAKI).
6) Hak Kekayaan Intelektual tentang Masa Depan.
7) Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights.
8) Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia.
9) Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Peranjian TRIPs.
10) Perjanjian TRIPs dan Berapa Isu Strategis.
c. Bahan Hukum Tertier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yaitu :
1) Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.
2) Hukum Onine Com.
3) Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Giri Menang.
4) goodnewsfromindonesia.id.
5) Situs Resmi WIPO.
Dengan  metode  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  adalah  metode  penelitian kepustakaan,  yaitu  data  yang  bersumber  dari    Peraturan  perundang-undangan,  buku-buku, dokumen resmi, dan publikasi.

## 3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. First to file
First  to  file  system adalah  merupakan  prinsip  yang  dipergunakan  di  Indonesia,  pada pelaksanaan  tatanan  aturan  (hukum)  yang  diberlakukan  terkait  perlindungan  dibidang  hak kekayaan  intelektual,  salah  satunya  adalah  pendaftaran  merek  dari  jenis  barang  atau  jasa tertentu. Pada pendaftaran merek yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh badan usaha, untuk pendaftar pertama akan diakui sebagai pemilik sah dari merek tersebut, sesuai dengan permohonan  yang  diajukan  berdasarkan  peraturan  hak  kekayaan  intelektual  yang diberlakukan, yaitu undang-udang tentang merek dan Indikasi geografis.
Pada aturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,    dijelaskan  bahwa  hak  merek  yang didapatkan oleh pemilik merek merupakan hak spesial dengan batasan jangka waktu tertentu, yang  diberikan  oleh  negara  kepada  pemilik  merek tersebut  berdasarkan  pendaftaran  merek yang  dilakukannya.  Hak  spesial  yang  didapat  pemilik  merek  berisikan  izin  penggunaan merek,  baik  dipergunakan  untuk  kepentingan pemilik merek  itu  sendiri  maupun  pemilik merek memberi izin kepada pihak lain untuk dapat bisa menggunakan merek tersebut. Subjek hukum  baik  perorangan  maupun  badan  hukum  yang  telah  mendapatkan  hak  prioritas  akan dilindungi haknya di negara lain, seperti ia mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri. Hal tersebut menunjukan bahwa pemilik merek mendapatkan hak khusus atau exclusive righ, walaupun  pemilik  merek  mendapatkan  hak  khusus , Merek  merupakan  Hak  kekayaan Intelektual Private  right yakni  pelayanan  kepentingan  masyarakat  dengan  memberikan perlindungan kepemilikan atas suatu karya senin yang digunakan sebagai simbol dari suatu produk (Merek) kepada pemilik karya seni tersebut ( private ) dengan adanya batasan jangka waktu, sehingga apabila jangka waktu yang diberikan telah habis maka karya seni tersebut akan kembali menjadi kepemilikan umum domain publik ( public domain ).
B. Well Known Marks Well known marks atau Merek Terkenal adalah suatu tanda dari jenis barang tertentu yang telah dikenal secara umum dan luas, serta memiliki minat pasar yang cukup tinggi. Baik dalam suatu  negara  ataupun  mancanegara.  Cara  untuk  mengetahui  apakah  suatu  merek  tersebut merupakan Merek Terkenal atau tidak harus terlebih dahulu dilihat dari seberapa luas dikenal, dipergunakan,  dipromosikan,  didaftarkan,  dan  diakui  dari  pihak  masyarakat  maupun
pemerintah,  serta  memiliki  nilai  dari  jenis  barang  dari  merek  tertentu  tersebut,  baik  dalam ruang lingkup suatu negara ataupun antar negara.
Pada  tahun  1967  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  membentuk  badan  khusus  yakni World Intellectual Property Organization (WIPO) yang memiliki kantor pusat di Jenewa dan Swiss,  dengan  tujuan  untuk  mendorong  kreativitas  dari  setiap  negara-negara  anggota  dan memberikan  perlindungan  kekayaan  intelektual  ke  seluruh  dunia.  Perlindungan  yang dilakukan berupa membentuk kebijakan-kebijakan terkait kekayaan intelektual meliputi Hak Cipta,  Paten,  Merek  dagang,  Rahasia  Dagang,  serta  Indikasi  Geografis.  Pelindungan  Hak Kekayaan Intelektual salah satunya dalam bidang merek, nantinya dapat diimplementasikan oleh  negara-negara anggota  ke tatanan aturan  domestiknya  masing-masing,  pada  peraturan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang diterapkan, hal tersebut  bertujuan agar dapat bisa melindungi baik untuk kreativitas seni dari masyarakat, negara, maupun kreativitas seni yang dihasilkan dari negara-negara lainnya, salah satunya adalah dalam ruang lingkup merek terkait dengan Merek Terkenal.
Indonesia  memberikan  perhatian  lebih  terhadap  perlindungan  Merek  Terkenal  dengan ikut  bergabung  World  Intellectual  Property  Organization  (WIPO)  dan  meratifikasi  Paris Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property  (Paris  Convention)  berdasarkan Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1974,  yang  telah  mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997  terkait  dengan  mencabut  persyaratan    reservation    terhadap    Pasal  1  hingga Pasal  12 Paris    Convention  yang  mengatur  mengenai  dasar  dari  pengaturan  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual.  Berlakunya  keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  1997 menandakan  bahwa  Indonesia  yang  tadinya  tidak  menerima  aturan  tersebut  menjadi menerima aturan dari Pasal 1 hingga Pasal  12  Paris  Convention.
Pada Paris Convention merek terkenal diatur dalam Pasal 6bis menjelaskan bahwa setiap negara anggota yang menyetujui penerapan dari ketentuan pasal tersebut harus menerapkan ketentuan dari pasal tersebut pada ketentuan yang berlaku dinegaranya, mengenai penolakan maupun  pembatalan  pendaftaran  merek  barang,  dengan  jangka  waktu  sekurang-kurangnya lima  tahun  setelah  pendaftaran  dilakukan,  tetapi  tidak  ada  batas  waktu  pembatalan  merek terhadap  pendaftaran merek  yang  dipergunakan  dengan itikad  buruk,  maka  merek  tersebut dapat dilakukan pembatalan kapan pun diketahuinnya. Selain itu negara dapat menetapkan jangka waktu terkait larangan penggunaan merek, hal ini bertujuan untuk melindungi Merek Terkenal  milik  para  pihak  yang  berkepentingan  dari  reproduksi,  peniruan,  dan penyalahgunaan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab baik dalam jenis barang serupa ataupun berbeda, yang mana hal ini harus diperhatikan juga oleh lembaga administratif dan juga yudikatif pada masing-masing negara anggota yang menyetujui terkait pasal ini Ketentuan  tersebut  pun  diperkuat  dalam  Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of Intellectual  Property  Rights  (TRIPs)  yang  dikeluarkan  oleh  World  Trade  Organization (WTO),  Indonesia  sendiri  merupakan  anggota  dalam  organisasi  tersebut  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1994  tentang Pengesahan  Agreement  Establishing  The  World  Trade  Organization  (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mana pada pasal 16 TRIPs menyatakan bahwa pasal 6bis Paris Convention berlaku mutatis mutandis.
Pada rapat WIPO ke 34 tanggal 20 sampai dengan 29 September 1999 membahas terkait perlindungan Merek Terkenal, dalam pembahasan tersebut menghasilkan beberapa pasal yang dibentuk  untuk  memahami  bagaimana  para  anggota  dapat  membedakan  Merek  Terkenal dengan yang bukan, yang mana hal tersebut dituang dan diterbitkan oleh World Intellectual Property  Organization  Geneva  Tahun  2000.  Hasil  rapat  dari  WIPO  tersebut  dapat dipergunakan untuk dapat menganalisa apakah suatu merek merupakan Merek Terkenal atau tidak.
Jadi apabila Merek Terkenal milik perorangan maupun milik badan hukum mengalami permasalahan dengan pihak lain karena ada kesamaan ataupun kemiripan pada merek yang
mereka pergunakan, baik dilihat dari segi tulisan, bentuk, latar, lukisan, maupun penamaan yang  terjadi  di  suatu  negara  yang  sama  pada  setiap  negara  anggota  WIPO,  baik  pada masyarakat  negara  tersebut  ataupun  masyarakat  dari  negara  lain  yang  sedang memperkenalkan  produknya  dengan  merek  yang  mereka  ciptakan.  Maka  otoritas  yang berwenang  dapat  menerapkan  ketentuan  kebijakan  dari  rapat  WIPO  ke  34,  untuk  menilai apakah suatu merek memang benar merupakan  Merek Terkenal, yakni dengan melihat dari beberapa faktor :
1) Seberapa  terkenal  dan  diakuinya merek  tersebut  secara  umum  dalam  lingkungan usaha dinegara tempat persengketaan Merek Terkenal tersebut, seperti dari kalangan konsumen yang telah menggunakan maupun yang akan menggunakan produk dari merek tersebut, siapa  saja  orang-orang  yang  berkaitan  dengan  perdagangan  dari  merek  tersebut,  serta kalangan usaha yang terhubung dengan produk atau jasa merek tersebut, Jika salah satu dari sektor lingkungan usaha dalam negara menganggap merek tersebut terkenal, atau jika negara anggota WIPO menerapkan ketentuan bahwa apabila suatu  merek diketahui, di salah  satu  sektor  lingkungan  usaha  pada suatu  daerah  di  dalam  negara  anggota  WIPO, maka  merek  tersebut  harus  dinyatakan  terkenal  oleh  negara  tersebut  anggota  WIPO tersebut;
2) Dilihat dari penggunaan merek tersebut di negara anggota WIPO, yakni seberapa lama merek  tersebut  mendistribusikan  maupun  memasarkan  produk  tersebut  untuk diperdagangkan, merek tersebut telah dikonsumsi seluas mana di dalam lingkup negara tersebut,  daerah  mana  saja  dinegara  tersebut  yang  menggunakan  produk  atau  jasa  dari merek tersebut;
3) Dilihat  dari  promosi  produk  atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  pemilik  merek  tersebut, termasuk  periklanan  atau  publisitas,  menilai  sejauh  mana  presentasi  dilakukan,  dan seberapa lama promosi merek tersebut  digencarkan, serta diwilayah mana saja promosi tersebut diperkenalkan;
4) Dilihat dari waktu pendaftaran yang dilakukan oleh pemilik merek, bahwa merek tersebut telah didaftarkan di negara yang dituju untuk pemasaran dan perdagangan produk, serta untuk  mengidentifikasi  dan  untuk  mendapatkan  pengakuan  publik  atas  sebuah  merek, melihat dari pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemilik merek, melalui aplikasi apa saja  yang  dipergunakan  dalam  melakukan  pendaftaran  merek  tersebut,  untuk  dapat menilai seberapa merek tersebut dipergunakan dan diakui keberadaannya;
5) Seberapa diketahuinya merek tersebut oleh otoritas yang berwenang;
6) Dilihat dari nilai yang terkait dengan tanda merek tersebut. Pada  negara  anggota  WIPO  tidak  memiliki  syarat  dasar  tertentu  untuk  menjadikan sebuah merek dari suatu produk menjadi terkenal, tetapi produk tersebut terkenal dengan sendirinya,  berdasarkan  penilaian  masyarakat  luas,  baik  dalam  suatu  negara  maupun mancanegara,  adapun  demikian  produk  berupa  barang  yang  dianggap  Merek  Terkenal apabila :
1) Merek  tersebut  sudah  dikenal  dan  sudah  dipergunakan  oleh  masyarakat  luas,  serta merek tersebut sudah terdaftar;
2) Bahwa merek tersebut dikenal dengan sangat baik di negara anggota WIPO;
3) Bahwa  merek  tersebut  telah  dikenal  secara  luas  oleh  masyarakat  di  negara  anggota WIPO.
Apabila  ada  merek  serupa  dengan  Merek  Terkenal  yang  ditemukan  pada  negara anggota  WIPO,  yang  kemungkinan  melakukan  peniruan  Merek  Terkenal  seutuhnya, terjemahan  dari  Merek  Terkenal,  terjemahan  yang  berhubungan  dari  Merek  Terkenal, sehingga dapat menimbulkan kerancuan dan kerugian yang dialami oleh pemilik  Merek Terkenal  tersebut  atas  produk  yang  diperdagangkan  oleh  pihak  lain  yang  melakukan penduplikasian maupun penyerupaan dari merek produk yang dipasarkan, dengan adanya hal  tersebut  maka  pemilik  Merek  Terkenal  dapat  mengajukan  tuntutan  kepada  otoritas yang  berwenang  untuk  menindak  lanjut.  Selain  itu  pemilik  Merek  Terkenal  berhak
meminta  pembatalan  pendaftaran  dengan  disertai  adanya  keputusan  otoritas  yang berwenang  dalam  jangka  waktu  selama  5  tahun  setelah  merek  yang  melakukan penduplikasian  maupun  penyerupaan  beredar  di  pasaran,  Merek  Terkenal  juga  dapat meminta larangan pemasaran produk dari merek tersebut, yang disertai dengan keputusan pejabat yang berwenang, tetapi apabila penyerupaan merek tersebut baru diketahui setelah lewat  jangka  waktu  5  tahun  dari  pemasaran  merek  tersebut,  maka  pemilik  usaha  dapat menuntut atas dasar itikad tidak baik, karena terkait dengan ketentuan gugatan terhadap penduplikasian  maupun  penyerupaan  Merek  Terkenal  dengan  itikad  tidak  baik,  tidak diberlakukan  batas  jangka  waktu  untuk  melakukan  gugatan.  Ketentuan  tersebut  sama seperti ketentuan yang tertera dalam  Paris Convention dengan TRIPs. Sehingga ketentuan ini dapat digunakan oleh hakim dalam meninjau persengketaan yang diajukan oleh Merek Terkenal terkait penduplikatan maupun penyerupaan dari merek miliknya di pengadilan, yang mana didasari dari bergabungnya Indonesia dengan WIPO.
Setiap  Pemilik  Merek  Terkenal  wajib  memiliki  identifikasi  terhadap  produk  yang dimilikinya, seperti tanda berupa nama atau logo, yang dimaksudkan sebagai ciri khas dari sebuah produk. Selain itu sebuah Merek Terkenal harus memiliki nama domain sebagai pengganti  yang  mudah  digunakan  untuk  alamat  internet  numerik,  disebut  juga  sebagai alamat  protokol  internet  atau  IP,  Numerik  adalah  kode  untuk  mengidentifikasi  pada komputer yang terhubung ke internet.
Setelah  Indonesia  bergabung  dengan  WIPO  dan  melakukan  ratifikasi  Paris Convention, serta juga TRIPs, Indonesia membentuk peraturan nasional yang berkaitan dengan  aturan  tersebut,  peraturan  tersebut  mengalami  perubahan  hingga  perubahan terakhir,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No  20  Tahun  2016  tentang  merek  dan Indikasi  geografis.  Jenis  merek  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Merek  Indonesia merupakan  Merek  Kolektif,  yakni  perkumpulan  dari  merek  yang  dipergunakan  untuk membedakan  barang  dan  jasa  yang  memiliki  karakteristik  sama,  baik  produk  milik perorangan mau milik badan hukum yag dipasarkan dan diperdagangkan.
Pada  peraturan  tersebut  menjelaskan  terkait  dengan  Merek  Terkenal,  apabila  ada permohonan pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dengan suatu Merek Terkenal, baik dilihat dari jenis barang yang sama maupun dari jenis barang yang berbeda yang telah memenuhi persyaratan tertentu akan ditolak. Pemilik Merek Terkenal yang tidak terdaftar dapat juga mengajukan gugatan pembatalan merek serupa dengan miliknya di pengadilan niaga  yang  ditujukan  kepada  Menteri  penyelenggaraan  dibidang  hukum.  Dalam pengajuan pembatalan pendaftaran yang dilakukan, juga dapat disertai dengan pengajuan gugatan  ganti  rugi  dan  gugatan  penghentian  semua  aktivitas  yang  berkaitan  dengan penggunaan merek tersebut.
Apabila nanti hasil putusan yang didapat kurang memuaskan, maka Merek Terkenal dapat mengajukan gugatan banding, dan dapat mengajukan gugatan kasasi apabila hasil dari  putusan  banding  masih  dirasa  kurang  memuaskan,  dikarenakan  penolakan  yang didapat  atas  pendaftaran  merek  miliknya,  disebabkan  oleh  adanya  pihak  tertentu  yang mendaftarkan lebih awal, terkait merek serupa dengan miliknya, dan merupakan barang sejenis, pemilik merek asli dapat mengajukan gugatan secara langsung atau melalui kuasa hukum  yang  ditunjuknya,  pengajuan  yang  dilakukan  dalam  bentuk  tertulis,  berisikan mengenai keberatan yang dirasakan oleh pemilik merek asli, disertai dengan penjelasan terkait dari penolakan pendaftaran merek yang dikenakan kepadanya, kemudian gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Banding Merek dan juga kepada Menteri penyelenggara dibidang hukum, serta dalam pengajuan gugatannya dikenakan biaya.
Pengajuan permohonan pembatalan pendaftaran merek dari suatu jenis barang dapat dilakukan  dalam  jangka  waktu  lima  tahun  setelah  merek  tersebut  terdaftar,  sedangkan untuk permohonan pembatalan pendaftaran merek dikarenakan adanya itikad tidak baik atas  suatu  merek  yang  mana  berkaitan  dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang- undangan,  moralitas,  agama,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum  tidak  memiliki  jangka
waktu tertentu. Jadi jika jangka waktu pengajuan gugatan telah lewat dari masa jangka waktu yang ditentukan, maka dapat menggunakan Gugatan pembatalan  Merek Terkenal dengan  alasan  iktikad  tidak  baik  secara  formil  dapat  diterima  tanpa  batas  waktu,  yang dapat  diajukan  berdasarkan  Pasal  21  ayat  (3)  dan  Pasal  77  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2016 tentang Merek dan lndikasi Geografis.
Dalam  Peradilan  di  Indonesia  hakim ada  yang  disebut  dengan  Judex  Facti  dan  ada yang disebut dengan Judex Jurist. Sebutan Judex Facti biasanya digunakan kepada hakim- hakim  pengadilan  tingkat  pertama  dan  pengadilan  tingkat  banding,  Judex  Facti  adalah hakim yang memeriksa fakta  persidangan, apakah fakta tersebut terbukti atau tidaknya. Pada pengadilan tingkat pertama Judex Facti bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara,  sedangkan  Judex  Facti  pada  tingkat  banding  bertugas  untuk  memeriksa  ulang bukti-bukti  dan  fakta-fakta  yang  terjadi.  Untuk  sebutan  Judex  Jurist  diberikan  kepada hakim  ditingkat  kasasi  di  Mahkamah  Agung  (MA)  yang  bertugas  untuk  menganalisis penerapan  hukum  dalam  putusan  Judex  Facti,  untuk  menilai  apakah  penerapan  hukum yang dilakukan sudah benar atau tidaknya.
Hakim dalam mengadili perkara juga dapat menggunakan keputusan-keputusan yang terdahulu untuk menghadapi suatu  perkara yang belum diatur  di dalam undang-undang dan  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  yang  memiliki permasalahan  sama,  disebut  dengan  Yurisprudensi.  Hal  tersebut  didasari  dari  Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, di dalam pasal 10 ayat (1) menjelaskan  bahwa  Pengadilan  harus  tetap  mengadili  dan  dilarang  menolak  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  dengan  dalil  bahwa  hukum  belum diatur atau kurang jelasan.
C. Analisis Persengketaan terkait Merek asli dan serupa Group Musik The Rolling Stones, dilihat dari Prinsip First to File dan Well Known Marks Persengketaan  terjadi  dikarenakan  ada  usaha  peserorangan  yang  menggunakan  merek dagang serupa dengan merek Group Musik The Rolling Stones yakni menggunakan logo dan lukisan  yang  mirip  dengan  group  musik  tersebut  dengan  nama  yang  hampir  mirip  yakni Stones dan Stones & Co, yang dibedakan dengan lukisan latar belakang yang didaftarkan di Indonesia,  untuk  Stones  &  Co  didaftarkan  tanggal  8  Desember  1997,  sedangkan  Stones didaftarkan pada tanggal 17 September 2007, terkait sistem klasifikasi merek kelas 25, berupa pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.  Merek dagang adalah merek yang dipergunakan pada produk barang yang akan dipasarkan maupun diperdagangkan, baik oleh seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dari barang-barang sejnis lainnya.
Akibat hal tersebut Musidor B.V mengajukan gugatan kepada Stones dan Stones & Co yang mana dalam gugatannya Musidor B.V meminta untuk dilakukan pembatalan pendaftaran merek atas Stones dan Stones & Co, yang dianggap sebagai merek yang serupa dengan merek miliknya, berdasarkan dari jenis barang yang sama, tetapi hal ini tidak dapat terjadi karena merek Stones dan Stones & Co telah didaftarkan terlebih dahulu, dari pada merek Musidor B.V yang didaftarkan di Indonesia pada tanggal 15 Januari 2013. Musidor B.V mengembangkan merek dari Group Musik The Rolling Stones menjadi dua merek  yakni  ROLLING  STONES  dan  THE  STONES,  yang  mana  kedua  merek  tersebut menangani  dibeberapa  kelas  dan  jenis  barang  atau  jasa  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan tersebut  berhubungan  dengan  Group  Musik  The  Rolling  Stones.  Salah  satunya  dari  jenis barang  yang  didaftarakan  dengan  merek  tersebut,  adalah  produk  yang  diatur  pada  sistem kelasifikasi merek kelas 25, yaitu berupa pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, yang diketahui memiliki kemiripan dengan Stones dan Stones & Co.
Gambar logo dari kedua merek tersebut memiliki kemiripan berupa lukisan bibir, lidah, dan gigi, karena hal tersebut Musidor B.V sebagai pemilik resmi dari merek Group Musik The Rolling Stones tersebut melakukan gugatan yang didasari Pasal 77 UU Nomor 20 Tahun 2016  yakni  pemilik  Merek  Terkenal  dapat  mengajukan  gugatan  pembatalan  merek  serupa
dilihat  dari  jenis  barang  yang  sama  dengan  yang  dimiliknya,  gugatan  yang  diajukan  ke pengadilan niaga yang ditujukan kepada Menteri penyelenggara dibidang hukum. Jika dilihat dari sisem penerapan hukum yang berlaku di Indonesia yakni secara First to file system, maka yang dinyatakan berhak atas logo tersebut adalah Stones dan Stones & Co, berdasarkan dari tanggal dan tahun pendaftaran yang dilakukan, yang sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 3  UU  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  dalam  pasal  tersebut menjelaskan bahwa pendaftar merek pertama memiliki hak sepesial dengan batasan jangka waktu tertentu, yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek berdasarkan pendaftaran merek  yang  dilakukannya,  hak  yang  diberikan  tersebut  berupa  pemberian izin  penggunaan merek baik dipergunakan untuk kepentingan pemilik merek itu sendiri ataupun pemilik merek tersebut memberikan izin kepada pihak lain untuk dapat menggunakan merek tersebut. Jika kebijakan First to file system yang diberlakukan, dilihat oleh mancanegara maka akan  ada  kekhawatiran  terutama  yang  dirasakan  oleh  para  pemilik  Merek  Terkenal  dalam melakukan perdagangan atas produk yang berkaitan dengan merek yang ia miliki. Tetapi hal tersebut  tidak  perlu  dikhawatirkan  sebab  walaupun  Indonesia  dalam  menerapkan  sistem aturan  pendaftaran  merek menggunakan  First  to  file  system,  tetapi  hal  tersebut  tetap  dapat diproses oleh lembaga yudikatif yang berwenang, hal ini dilandasi atas kebijakan Indonesia yang telah meratifikasi Paris Convention dan juga TRIPs. Sehingga aturan Paris Convention dan juga TRIPs, dapat menjadi acuan dalam pemrosesan terkait permasalahan yang terjadi. Jika  dilihat  dari  persengketaan  yang  ada,  jangka  waktu  pengajuan  gugatan  telah kadaluwarsa  karena  merek  serupa  didaftarkan  sejak  tahun  1997,  sedangkan  pengajuan gugatan permohonan pembatalan pendaftaran diajukan pada tahun  2019, yang menandakan bahwa merek tersebut telah berlaku selama 22 tahun dan telah lewat dari jangka waktu yang ditetapkan. Tetapi jika dilihat dari itikad yang berkaitan dengan merek tersebut, maka pihak yang tergugat seharusnya telah mengetahui bahwa merek tersebut telah dimiliki oleh pihak lain  (pemilik  asli)  dan  merupakan  Merek  Terkenal,  selain  itu  juga  menimbulkan  kerugian finansial  bagi  produsen  aslinya  atas  pemasaran  dan  perdagangan  yang  dilakukan  merek serupa,  maka  pemilik  asli  dapat  mengajukan  gugatan  pembatalan  merek  terhadap  merek serupa dengan landasan itikad kurang baik berdasarkan Pasal 21 ayat (1) bagian b dan (3) Jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan lndikasi Geografis. Merek  Group  Musik  The  Rolling  Stones  telah  ada  dan  terkenal  di  mancanegara, bahkan  grup  music  tersebut  pernah  menggelar  konser  di  Indonesia  tahun  1980. Selain  itu Musidor B.V telah melakukan pendaftaran merek dibeberapa negara yaitu negara-negara Uni Eropa yakni Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Cyprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia,  Finlandia,  Prancis,  Jerman,  Yunani,  Hungaria,  Irlandia,  Italia,  Latvia,  Lithuania, Luxembourg,  Malta,  Belanda,  Polandia,  Portugal,  Romania,  Slovakia,  Slovenia,  Spanyol, Swedia, Inggris, selain itu merek Group Musik The Rolling Stones, selain itu juga didaftarkan di Swiss, Montenegro, Serbia, Republik Rakyat Tiongkok, Meksiko, Kanada, Filipina, Rusia, Argentina,  Australia,  Brazil,  Chile,  Ekuador,  Hong  Kong,  India,  Jepang,  Makau,  Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, Korea Selatan, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Venezuela, dan juga Indonesia.
Untuk memastikan bahwa merek tersebut benar-benar Merek Terkenal (Well Known Marks), hakim Indonesia dapat melakukan penijauan melalui ketentuan perlindungan Merek Terkenal  yang  dikeluarkan  WIPO  tahun  2000,    Pada  Pasal  2  ayat  1  (b)    &  (2)    yang menjelaskan  terkait  faktor-faktor  Merek  Terkenal,  dari  faktor-faktor  tersebut  ada  beberapa faktor  yang  memenuhi  bahwa  merek  ROLLING  STONES  dan  THE  STONES  merupakan Merek Terkenal, yakni:
1) Group Musik The Rolling Stones pada 30 Oktober 1988, tampil di Indonesia tepatnya di Stadion  Utama  Senayan,  Jakarta,  yang  mana  dihadiri  oleh  70  ribu  penonton,  dan merupakan  salah  satu  konser  musisi  asing  terbesar  yang  pernah  diselenggarakan  di Indonesia. dari hal tersebut dapat dilihat bahwa merek tersebut merupakan merek yang terkenal  dan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  menyatakan,  apabila  suatu  merek  diketahui
dalam salah satu sektor lingkungan usaha di suatu daerah di dalam negara anggota WIPO, maka merek tersebut harus dinyatakan terkenal oleh negara tersebut.
2) Pendaftar merek di Indonesia pada tanggal 15 Januari 2013, jika tuntutan diajukan tahun 2019 maka merek ROLLING STONES dan THE STONES telah ada selama 6 tahun.
3) Pendaftaran merek ROLLING STONES dan THE STONES dilakukan di beberapa negara yakni  negara-negara  Uni  Eropa  yakni  Austria,  Belgia,  Bulgaria,  Kroasia,  Republik Cyprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia,  Italia,  Latvia,  Lithuania,  Luxembourg,  Malta,  Belanda,  Polandia,  Portugal, Romania,  Slovakia,  Slovenia,  Spanyol,  Swedia,  Inggris,  selain itu  merek  Group Musik The Rolling Stones, selain itu juga didaftarkan di Swiss, Montenegro, Serbia, Republik Rakyat Tiongkok, Meksiko, Kanada, Filipina, Rusia, Argentina, Australia, Brazil, Chile, Ekuador,  Hong  Kong,  India,  Jepang,  Makau,  Selandia  Baru,  Norwegia,  Peru,  Filipina, Korea Selatan, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Venezuela, dan juga Indonesia. Dari sini dapat kita lihat bahwa merek tersebut telah didaftarakan di berbagai negara yang mana dengan hal ini dapat dinyatakan bahwa produk dari merek tersebut telah dipergunakan  oleh  berbagai  negara    dan  diakui  keberadaan  sebagai  pemilik  asli  dari merek.
4) Merek ROLLING STONES dan THE STONES telah didaftarkan  di beberapa negara, dan pemilik merek tersebut telah melakukan investasi di beberapa negara untuk mendaftarkan dan  memperdagangkan  merek  tersebut,  dengan  disertai  promosi  secara  besar  besaran maka menurut Majelis Hakim merek Penggugat adalah Merek Terkenal.
5) Merek ROLLING STONES dan THE STONES, telah diakui oleh Majelis Hakim dalam menimbang pengambilan putusan pengadilan, dalam pengakuan otoritas yang berwenang dapat dilihat dari merek ROLLING STONES dan THE STONES telah terdaftar di negara tersebut, yang mana baik ROLLING STONES dan THE STONES terdaftar dalam merek pendistribusi kelas 25 berupa pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
6) Lukisan pada merek yang digunakan ROLLING STONES dan THE STONES merupakan lukisan ciptaan John Pasche pada tahun 1970, seorang desainer inggris yang merupakan desainer grafis, yang terinspirasi dari karakteristik wajah Mick Jagger selaku Vokalis dari The Rolling Stones yakni logo berbentuk bibir dan lidah dari Mick Jagger selaku vokalis sedangkan  warna  merah  yang  digunakan  pada  logo,  menggabarkan  cerminan  dari semangat dan vitalitas yang dimiliki musik-musik The Rolling Stone .
Pada  saat  menimbang  persengketaan  tersebut Judex  Facti menggunakan  putusan nomor 279 PK/1992 tanggal 6 Januari 1998 sebagai penimbang  (Yurisprudensi ) dalam permasalahan tersebut, merek yang digunakan dapat dibilang mempunyai persamaan pada pokoknya dapat dideskripsikan sebagai berikut:
1) Sama bentuk ( Similiarity Of Form );
2) Sama komposisi ( Similiarity Of Composition );
3) Sama kombinsasi ( Similiarity Of Combination );
4) Sama elemen ( Similiarity Of Elemnts );
5) Persamaan Bunyi ( Sound Similiarity );
6) Persamaan ucapan ( Phonetic Similiarity );
7) Persamaan penampilan ( Similiarity in Appreance ).
Dari ke 7 Nilai tersebut, dapat kita lihat bahwa merek Stones dan Stones & Co hampir menyerupai  dengan Merek Terkenal, dapat dilihat bahwa logo dan nama tersebut hampir menyerupai dengan produk merek ROLLING STONES dan THE STONES, dimulai dari bentuk  logo  produk  yang  menyerupai  (Similiarity of  Form ),  yang  sama-sama menggunakan  bibir,  lidah,  dan  terlihat  gigi,  bunyi  judul  yang  hampir  mirip  ( Sound Similiarity ), ucapannya hampir menyerupai ( Phonetic Similiarity ), pada lukisan dan nama dari  logo  hampir  menyerupai  ( Similiarity  in  Appreance ).  Setelah  dilakukan  analisa berdasarkan dari kebijakan Paris Convention, TRIPs, dan WIPO,  maka dapat dinyatakan bahwa ROLLING STONES dan THE STONES merupakan Merek Terkenal yang berasal
dari Group Musik The Rolling Stone, dan dinyatakan bahwa merek Stones dan Stones & Co  menyerupai  dari  merek  ROLLING  STONES  dan  THE  STONES,  maka  dari  itu pendaftaran  merek  yang  dilakukan  oleh  Stones  dan  Stones  &  Co  akan  dilakukan penghapusan pendaftaran merek sebagai permintaan dari pihak ROLLING STONES dan THE STONES, agar tidak menimbulkan kesamaran antar produk yang diperdagangkan maupun dipasarkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada pasal 76 Jo Pasal 79 Jo Pasal 20 bagian b UU No 20 Tahun 2016 bahwa pembatalan merek yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan atas dasar suatu merek menyerupai dengan mereknya, yang berada  dikelas  produk  yang  sama  berlaku  secara  mutatis  mutandis  terhadap  Merek Kolektif terdaftar.

## 4. PENUTUP
Pada  pembahasan  artikel  ini  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  hukum  yang  berlaku  di Indonesia merupakan first to file yang mana kebijakan yang berlaku mengutamakan siapa yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran di Indonesia, dialah pemilik sah dari merek tersebut dan memiliki  hak  prioritas,  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  siapa  pun  terutama  pemilik Merek Terkenal dapat mengajukan gugatan atas kepemilikan sebuah merek dari suatu produk, yang  didasari  atas  ketentuan Paris  Convention, TRIPs,  dan  UU  Nomor  20  tahun  2016,  serta WIPO. Terutama terkait dengan Merek Terkenal, hal ini dapat menyeimbangkan dari first to file system yang berlaku di Indonesia.
Selain  itu  juga  harus  diadakan  pemahaman  oleh  lembaga  yang  berwenang  terhadap masyarakat terkait dengan penggunaan suatu  merek untuk sebuah produk maupun jasa yang akan mereka  gunakan  untuk  melakukan  perdagangan  maupun  pendistribusian  produk  usaha,  baik dalam  pemahaman  pembentukan  merek,  penggunaan  merek,  dan  pendaftaran  merek  untuk produk barang atau jasa. Hal ini dilakukan untuk melindungi karya setiap orang baik dalam negara maupun antar negara sebagai apresiasi dari karya seni yang telah mereka buat dan mereka miliki, selain itu untuk menjaga kerukunan masyarakat dalam negara maupun antar negara.

## 5. DAFTAR REFERENSI
Buku Ali,Zainudin, “ Metode Penelitian Hukum” , (Jakarta : Sinar Grafika, cetakan kedelapan, 2016. Firmansyah, Hery, “ Perlindungan Hukum Terhadap Merek ”, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), cet.
1, 2011.
Hendra  Purwa,  Tommy,  “ PERLINDUNGAN  MEREK ”,  (Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia), Cetakan Kedua, 2018.
Isnaini, Yusran,”Buku Pintar HAKI : Tanya Jawab seputar Hak Kekayaan Intelektual”, (Bogor:
Ghalia Indonesia), Cet. 1, 2010
Kesowo,  Bambang,  “ Pengantar  Pemahaman  Konsepsi  Dasar  Sekitar  Hak  Atas  Kekayaan Inteletual (HAKI)” , (Jakarta Timur : Sinar Grafika), 2021. Priapantja,  Cita  Citrawinda,  “ Hak  Kekayaan  Intelektual  tentang  Masa  Depan ”,  (Jakarta  : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
Saidin OK., H., “ Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) ”, (Depok : PT RajaGrafindo Persada) Cet ke 9, 2019.
Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, “Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia”,  (Jakarta  :  Sekretariat  Kepaniteraan  Mahkamah Agung ), Cetakan ke-5, 2020,  UU No 20 Tahun 2016.
Selamet  Kurnia,  Titon,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal  di  Indonesia  Pasca Peranjian TRIPs”, (Bandung : P.T. ALUMNI), Cetakan ke-1, 2011.
Zen Umar Purba, Achmad, “ Perjanjian TRIPs dan Berapa Isu Strategis”, (Jakarta—Bandung : Kerjasama Badan Penerbit F.H. Universitas Indonesia—PT Alumni), cetakan ke-1, 2011.

## Peraturan
Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right. Bodenhausen, C.H.C,“ United International.Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI)  :  Paris  Convention  For  The  Protection  of  Industrial  Property  AS  Revised  at Stockholm in 1967 ”.
Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks; Thirty- Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang  Pengesahan  Paris  Convention  For  The  Protection  Of  Industrial  Property  Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1979  Tentang  Pengesahan  Paris Convention Dan Convention Establishing The World Intellectual Propertu Organization.
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.
World  Intellectual  Property  Organization  Geneva  2000,  “ Joint  Recommendation  Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks; Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999 ”.
Putusan
Putusan No 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN. Niaga. JKt. Pst.

## Situs Web
Arti  kata  -  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Online,  “ kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI); Kamus versi online/daring (dalam jaringan) , https://kbbi.web.id/. Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Pengadilan  Agama  Giri  Menang,  “ Yurisprudensi ”, https://pa- girimenang.go.id/yurisprudensi#:~:text=Yurisprudensi%20adalah%20keputusan%2Dkepu tusan%20dari,menyelesaian%20suatu%20perkara%20yang%20sama.
Mardatillah, Aida, “Hukum Onine Com.: Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan”,  27  Januari  2022,  https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex- factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/.
Wahyu Indra, Jaya “ Sejarah Hari Ini (30 Oktober 1988) - Jakarta Dibuat Geger Mick Jagge r” https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/10/30/sejarah-hari-ini-30-oktober-1988- mick-jagger-gegerkan-jakarta, 30 Oktober 2020 10.00 WIB
WIPO,” WIPO — A Brief History”, https://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html. WIPO,”The Organization”, https://www.wipo.int/about-wipo/en/.