FENOMENA PRAKTIK PERCERAIAN PADA KELUARGA ROTE THI DI DESA TANAH MERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Hotlif Arkilaus Nope 1 , Chrisistomus S. Oiladang 2 ,
Kurniawati Aseleo 3 , Mervid Deverson Nee 4
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana hotlifnope@staf.undana.ac.id

## Abstrak
Hukum  Adat  Rote  Thi  tidak  mempermudah  perceraian,  bahkan  Agama  Kristen  melarang perceraian.  Namun  Orang  Rote  Thi  di  Tanah  Merah  yang  beragama  Kristen  tetapi  sering melakukan  praktik  perceraian  (kawin-cerai).  Hal  itu  mengisyaratkan  bahwa  perceraian  itu terjadi  karena  anomi,  yaitu  pemahaman  tentang  perkawinan  dan  perceraian  menurut  ajaran Kristen yang terbatas atau hanya di ranah pengetahuan dan tidak membathin sebagai karakter, selain  norma  kesetiaan  berkeluarga  menurut  Hukum  Adat  yang  melonggar  karena  tidak mampu mengakomodir tujuan berkeluarga. Namun perceraian terus terjadi karena perubahan norma kesetiaan berkeluarga yang justru membenarkan perceraian dengan syarat. Kenyataan di  atas  memberi  kejelasan  bahwa  praktik  perceraian  yang  sering  terjadi  pada  Keluarga  Rote Thi  di  Tanah  Merah,  adalah  mengacu  kepada  Hukum  Adat,  dan  hal  perceraian  dipandang sebagai  suatu  Pilihan  rasional.  Tindakan  soial  dalam  kasus  Perceraian  di  Tanah  Merah  ini dalah sesuai tipe Rasionalitas Instrumental ( Zweckrationalitat ), yaitu  kelakuan yang  diarahkan secara  rasional  kepada  tercapainya  suatu  tujuan.  Semua  hal  terkait  tindakan  itu  telah dipertimbangkan secara rasional.
Kata-kata Kunci: Perceraian; Norma Adat; Rote Tie.
3 Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Agama Kristen IAKN Kupang
4 Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Agama Kristen STT Galilea Yogyakarta

## Abstract
This  research  examines  the  phenomenon  of  controversial  divorce  practices  where  the  Rote  Thi customary  law  does  not  make  divorce  easier,  even  Christianity  prohibits  divorce.  However,  in  facts, the  people  of  Rote  Thi  in  Tanah  Merah,  who  are  predominantly  Christian,  practicing  divorce (marriage  -  divorce).  This  annunciates  that  the  divorce  occurred  because  the  understanding  of marriage and divorce according to Christian teaching was only limited to the realm of knowledge and not  spiritual.  Divorce  continues  because  of  the  family  loyalty  norms  has  been  changing  and  justify divorce on condition instead. The facts prove that the practice of divorce that often occurs in the Rote Thi  family  in  Tanah  Merah  is  regarded  as  a  rational  choice.  Social  action  in  the  case  of  divorce  in Tanah  Merah  is  in  accordance  with  the  type  of  Instrumental  Rationality  (Zweckrationalitat),  Social action  in  the  case  of  Divorcement  in  Tanah  Merah  is  in  accordance  with  the  type  of  Instrumental Rationality  (Zweckrationalitat),  or  in  other  words,  behavior  that  is  setted  rationally  towards  the achievement  of  a  goal.  All  matters  related  to  the  Rote  Thi  Family's  practice  divorcement  in  Tanah Merah are considered rationally to acquire certain purpose.
Keywords: Divorce, consuetude; Christianity; Rational Choice.

## Pendahuluan
Perceraian  adalah  realita  sosial  yang terdapat pada banyak masyarakat, termasuk di  Desa  Tanah  Merah  Kabupaten  Kupang. Dari  405  Keluarga  Orang  Rote  Thie  di Tanah Merah, 87 kepala keluarga (21,48%) pernah  bercerai.  Bahwa  wanita  di  sana tidak  terlalu  kuatir  tentang  perceraian,  dan kaum isteri cenderung menginisiatif perceraian karena ketidakberdayaan menghadapi  problema  dalam  keluarganya. Dari hasil kajian Oiladang (2013) menemukan  bahwa  ada  seorang  ibu  yang pernah bercerai sebanyak 9 (sembilan) kali. Berdasarkan fakta  tersebut  maka  fenomena kawin-cerai  tidak  semata-mata  merupakan inisiatif  dari  suami  tetapi  juga  dari  pihak isteri,  hal  ini  masih  sebatas  asumsi  karena belum  ada  kajian  yang  lebih  mendalam terkait hal tersebut.
Secara  konseptual,  perceraian  adalah sebuah  masalah  sosial,  selain  karena bertentangan  dengan  hakekat  perkawinan tetapi juga karena adanya sejumlah dampak negatif  yang  ditimbulkannya.  Namun Praktik  tersebut  terus  terjadi  sehingga memberi  kesan  bahwa  praktik  perceraian adalah  hal  yang  lumrah.  Artinya  bahwa peluang  perceraian  selalu  tersedia,  ketika adanya  hal  yang  memicu,  maka  perceraian adalah salah satu jalan keluar yang tersedia dan  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk mencapai maksud tertentu dalam berkeluarga.
Agama Kristen tidak mengakui perceraian,  namun  norma  adat  Rote  Tie membolehkan dengan kasus tertentu, walaupun  adanya  perubahan  prinsip  ideal tentang  norma  berkeluarga Sao  losa  Mate , yaitu „ tehu inak atau touk ana ue sala, bisa nemeketu‟ . Hal itu berarti bahwa perceraian juga  sering  terjadi  selain  karena  adanya adat  Rote  yang  membolehkan,  tetapi  juga karena  pemahaman  keagamaannya  yang minim. Mereka justru menggunakan Norma
Adat  sebagai  pegangan  dalam  melakukan praktik perceraian.
Secara normatif Hukum adat membolehkan perceraian sebagai salah satu alternatif  pilihan  yang  tersedia,  namun pelaksanaannya  tidaklah  sesederhana  yang dibayangkan.  Walaupun  perceraian  dapat dikatakan sebagai pengingkaran atau pelanggaran  terhadap  norma  kesetiaan dalam  berkeluarga  ( Sao losa  mate ),  namun pasti  adanya  berbagai  pertimbangan  dan langkah-langkah negosiasi yang mendahului  keputusan  bercerai,  ketika semua  upaya  dimaksud  menemui  jalan buntu.  Itu  tidak  berarti  bahwa  perceraian adalah  jalan  terakhir,  karena  bisa  saja seseorang  melakukannya  ketika  ada  alasan yang  dibenarkan  secara  adat  atau  hukum positif dengan mengabaikan upaya konsolidasi/ akomodasi. Perceraian yang
dilakuakan sebenarnya  berhadapan  dengan  dua  norma yang  bertolak  belakang  yakni  norma Agama  Kristen  melarang  perceraian,  tetapi Hukum Adat Rote Thi mengijinkan dengan syarat  tertentu,  tentunya  didasarkan  pada sejumlah  alasan  yang  rasional  menurut pelaku.  Adanya  tuntutan  struktur  sosial terhadap individu dalam berkeluarga, tetapi juga  sekaligus  menjadi  harapan  dalam berkeluarga sehingga ketika adanya hambatan  atau  gangguan  dalam  mencapai semua itu maka bisa saja perceraian sebagai jalan keluar untuk mengatasi kemelut. Oleh karena  itu  menarik  untuk  dikaji  fenomena perceraian di Desa Tanah Merah
Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## Sekilas Tentang Perceraian
Menurut Murdock, bahwa setiap masyarakat  terdapat  wadah  atau  institusi yang  dibentuk  untuk  dapat  menyelesaikan proses  perceraian,  sama  halnya  dengan mempersiapkan  suatu  perkawinan  (Karim, 1999:  135).  Artinya  bahwa  perceraian  itu sesuatu  yang  empirik,  realitas  sosial  yang
diakui  pada  banyak  masyarakat,  meskipun kenyataan itu beragam dari satu masyarakat dengan  masyarakat  lainnya.  Tentunya adanya  sejumlah  nilai  dan  norma  yang mengatur tentang perceraian.
Kondisi  tersebut  menunjukkan  bahwa memahami  perceraian  harusnya  sama dengan  memahami  perkawinan,  namun dalam  kenyataan  adanya  pandangan  yang berbeda  di  kalangan  masyarakat  tentang fenomena  praktik  perceraian.  Umumnya perceraian  dipandang  bersifat  negatif, namun  adapula  pandangan  yang  melihat perceraian  sebagai  hal  positif.  Hal  itu didasarkan  pada  acuan  norma  tertentu, namun  perceraian  yang  sering  terjadi  pada Keluarga  Rote  Thi  di  Tanah  Merah menunjukkan bahwa acuannya lebih kepada norma Adat, di samping pemahaman keagamaannya tentang perkawinan dan perceraian masih sebatas di ranah  pengetahuan  kalau  tidak  mau diberikan  predikat  sebagai  suatu  tindakan yang  memiliki  nilai  “rendah”,  dan  belum sampai  ke  ranah  pembathinan.  Karena dalam  pandangan  Agama  Kristen,  apapun persoalan  yang  terjadi,  kalau  seeorang benar-benar  beriman  kepada  Tuhan  Yesus maka  ia  atau  mereka  pasti  mampu mempertahankan  keutuhan  keluarganya (suami-isteri)  sebagai  gambaran  hubungan Tuhan  Yesus  dan  JemaatNya  yang  tidak terceraikan.
Memandang perceraian sebagai kegagalan sebuah keluarga, adalah pandangan  yang  didasarkan  pada  cinta yang  romantis,  dan  juga  pandangan keagamaan. Namun relaitas sosial menunjukkan bahwa perkawinan itu menyatukan  dua  pribadi  yang  berbeda dalam  banyak  hal  sehingga  berpotensi menimbulkan  konflik.  Brym  dan  Lie menemukan  bahwa  banyak  pasangan  yang menikah,  terjebak  dalam  keluarga  mereka, tidak  mampu  mencapai  keharmonisan, keamanan  dan  kepuasan  emosional  yang telah  dijanjikan  sebelumnya.  Hasilnya
adalah  keluarga  demikian  sering  menjadi tempat frustasi dan konflik (Brym dan Lie, 2007: 443).
Pentingnya  keberadaan  keluarga  bagi masyarakat adalah karena adanya sejumlah fungsi yang diembannya dan yang diharapkan oleh masyarakat. Fungi keluarga  ini  penting  diketahui  karena menjadi  alasan  seseorang  melangsungkan perkawinan.  Menurut  Murdoc  (1949)  dan Parson  (1955),  bahwa  keluarga  Inti menjalankan  5  (lima)  fungsi  utama. Memberikan  basis  seksual  yang  diatur, kerjasama ekonomi, reproduksi, sosialisasi, dan  dukungan  emosional  (Brym  dan  Lie, 2007:  438).  Aktivitas  individu  umumnya akan  terkait  tujuan  yang  ingin  dicapai individu  yang  bersangkutan,  seperti  dalam hal  perkawinan.  Tetapi  karena  perkawinan itu  tediri  dari  dua  individu  yang  bisa  jadi mempunyai  tujuan  yang  berbeda,  sehingga mereka perlu bekerjasama untuk membangun kesadaran akan tujuan bersama  dan  berupaya  bersama  untuk mencapainya.  Tanpa  hal  tersebut  keluarga dapat mengalami hambatan-hambatan yang dapat  berakibat  fatal,  bahkan  bisa  bercerai (Walgito, 2000: 25).
Kondisi tersebut membutuhkan kemampuan lebih dalam mengelola konflik.  Mengungkapkan  ketidakpuasan atau  terjadinya  konflik  dalam  hubungan primer  adalah  suatu  tindakan  yang  relatif sulit.  Menurut  Proposisi  Coser,  konflik antara  dua  orang  yang  tidak  saling  kenal akan  lebih  tajam  dibandingkan  dengan konflik  antara  suami-isteri.  Di  dalam hubungan  emosional  yang  sangat  dekat, oran dapat mencoba menekan rasa permusuhan  atau  ketidakpuasan  demi menghindari  konflik,  tetapi  tindakan  itu sendiri  dapat  menyebabkan  akumulasi permusuhan  yang  akan  meledak  bilamana konflik itu berkembang. Tindakan mengabaikan  perbedaan  pendapat  seperti itu tidaklah dapat mengatasi perbedaan, dan suatu  saat  niscaya  konflik  akan  meledak
(Poloma,  1984:  114).  Dalam  hal  ini menurut  Hartarti,  perlu  adanya  kerjasama antara  pihak  terkait  untuk  mengatasi masalah  berkeluarga,  karena  tanpa  kerja sama  untuk  mengatasi  konflik  dalam keluarga, bisa berakibat terjadinya perceraian (2011:8).
Hidup  dalam  berbagai  norma  adalah suatu  relatitas,  di  mana  seseorang  atau suatu  kelompok  sosial  dituntut  untuk mampu menempatkan diri
secara berimbang  dalam  kehidupan  bersosial, termasuk juga dalam kehidupan berkeluarga seperti praktik perceraian. Dan dalam  hal  perceraian-pun  tentu  adanya variasi  atau  bersifat  heterogen,  semuanya mewarnai  praktik  perceraiaan  sebagai fenomena  sosial,  hal  mana  akan  diuraikan dalam bagian-bagian berikut.
Alasan Perceraian/Faktor

## Pemicu Perceraian
Menurut  adat  Rote  Thie,  hubungan suami-isteri  sebegitu  erat  tak  terpisahkan sebagaimana  terungkap  dalam  syair  adat berikut ini:
Sau  touk  no  sao  inak,  ia  leo  dae  no ne‟u,
Ela  ne‟u  boso  mbo‟i,  losa  ana  noe  no dae de.
Losa esa itoi esa langga duin dei. Artinya:
Suami-sitri ibarat rumput dan tanah, Rumput  terus  melekat  sampai  luluh dengan tanah.
Demikian hubungan suami-isteri, sampai  seorang  menguburkan  yang lain.
Namun  sesuai  perkembangan,  kondisi tersebut  mulai  melonggar,  adanya  ruang bagi  terjadinya  perceraian.  Ada  perubahan dalam norma kesetiaan berkeluarga menjadi:” Soa  losa  mate,  te  hu  inak  atau touk  ana  ue  sala,  bisa  nemekutu”. ( Menikah  sampai  maut  yang  memisahkan, tetapi  jika  ada  kesalahan  (serius)  di  antara
keduanya,  maka  dapat  bercerai)  (Oiladang, 2013: 111).
Fenomena  sosial  tidaklah  disebabkan oleh  faktor  tunggal,  tetapi  adanya  faktor yang dominan. Ada penyebab lainnya tetapi seseorang  akhirnya  mengambil  keputusan bercerai  dengan  acuan  penyebab  dominan dimaksud. Demikianlah alasan-alasan dominan penyebab terjadinya suatu perceraian adalah sebagai berikut:

## 1. Perzinahan
Perzinahan dimaksudkan sebagai hubungan  seksual  yang  terjadi  antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan  yang  tidak  terikat  hukum perkawinan.  Ada  dua istilah  terkait perzinahan  yang  sekaligus  menunjukkan jenis perzinahan dengan segala konsekuensinya.  Yang  pertama  dikenal dengan  istilah Hohongge, yaitu  hubungan cinta (seksual) yang terjadi antara suami/isteri dengan seseorang
perempuan/laki-laki, baik yang telah bersuami/beristeri  ataupun  yang  tidak. Istilah hohongge diterjemahkan  dengan perselingkuhan.
Hohongge adalah
perbuatan  yang  dicela  dan  dihina  oleh masyarakat karena tindakan tersebut merusak hubungan dan kebahagiaan keluarga,  sehingga  tidak  dapat  ditolerir (Haning, 2006).
Sebagai  bahasa  penghalus,  biasanya digunakan istilah „ nasala no inak ‟ (bersalah terhadap  perempuan),  meskipun  bahasa demikian adalah diperuntukkan bagi hubungan  seksual  yang  terjadi  antara pemuda-pemudi yang
kemudian dipersoalkan.  Dengan  menggunakan  istilah tersebut,  memberi  kesan  bahwa  perbuatan itu  disiasati  oleh  pihak  laki-laki  sedangkan pihak  perempuan  adalah  korbannya.  Istilah penghalus tersebut menunjuukkan kesopanan,  sekaligus  menjunjung  hukum adat  berikut: ”sala  inak,  lolo  inak;  lolo touk, sala touk.” Artinya, walau perempuan bersalah,  tetapi  ia  tetap  benar;  walau  laki-
laki  benar,  tetapi  ia  tetap  salah  (Oiladang, 2008:  129).  Istilah  lain  untuk  perzinahan adalah Bo‟de ,  yaitu  perbuatan  pemaksaan melakukan  hubungan  seksual,  pelaku  dan korban  bisa  yang  sudah  menikah,  ataupun belum. Ini diterjemahkan dengan pemerkosaan.  Bagi  pasangan  yang  telah menikah,  maka  perbuatan  demikian  adalah suatu pengkhianatan, dan dapat dipersoalkan dengan segala konsekuensinya, termasuk bercerai.
Perbuatan  perzinahan  (baik hohongge maupun bo‟de )  diakui  sebagai  alasan  yang sah  oleh  hukum  adat  untuk  meminta  cerai. Hal  senada  ditemui  oleh  Mubyarto  dkk (1991), ketika melakukan penelitian terhadap  kehidupan  kebudayaan  Rote, bahwa  dalam  kehidupan  berumah  tangga, adakalanya  terjadi  ketidaksesuaian  atau penyimpangan yang dilakuakan baik suami atau  isteri.  Ketidak  penyimpangan  yang dimaksud  misalnya  jika  salah  satu  pihak menyeleweng  atau  berzina.  Jika  hal  ini terjadi,  maka  salah  satu  pihak  berhak mengajukan tuntutan untuk bercerai.
Perceraian  yang  sering  terjadi  di kalangan  keluarga  Rote  Thie  di  Tanah Merah  justeru  lebih  banyak  karena  alasan perselingkuhan, yaitu sebanyak 60 % untuk perceraian  pertama,  dan  42,84  %  untuk perceraian kedua (Oiladang, 2013). Terkesan  bahwa  perselingkuhan  sebagai cara  untuk  membebaskan  diri  dari  ikatan perkawinan  lama  untuk  menikah  lagi. Informasi  tersebut  menguatkan  keyakinan penulis  bahwa  ada  korelasi  positif  antara perselingkuhan  dan  perceraian.  Praktik perselingkuhan  yang  sering  terjadi,  justeru menjadi  pemicu  bagi  sering  dilakukannya praktik perceraian. Perceraian adalah puncak  dari  sebuah  perselingkuan,  ketika pihak  terkait  tidak  dapat  mentolerir perilaku  tersebut.  Hal  ini  sebetulnya menimbulkan  tanda  tanya,  yakni  mengapa mereka  melakukan  perselingkuhan  padahal terkesan adanya kemudahan dalam melakukan  praktik  perceraian.  Resiko
sebuah  perceraian  jauh  lebih  besar  dari pada resiko sebuah perselingkuhan.

## 2. Masalah Anak
Tujuan  perkawinan  menurut  adat  Rote Thie  adalah  mencari  anak,  sebagaimana dikenal  dalam  bahasa  adat:  ” Danggan sangga  bunak,  sao  sangga  anak” - artinya berdagang  mencari  untung,  kawin  mencari anak. Anak penting dalam sebuah perkawinan karena sebagai penerus keturunan  dan  nama  keluarga.  Eksistensi sistem  kekerabatan  sebagai  dunia  mereka harus  terus  dijaga  agar  dapat  meneruskan marga.  Menurut  Ter  Haar  (1960),  bahwa perkawinan itu adalah menyangkut kerabat, keluarga, masyarakat, martabat, dan pribadi. Dalam kaitan dengan itu Hadikusuma  (2003)  menyatakan,  bahwa dengan terjadinya perkawinan maka suami- isteri  mempunyai  kewajiban  memperoleh keturunan  yang  akan  menjadi  penerus silsilah orang tua dan kerabat. Apabila dari seorang  isteri  tidak  dapat  memberikan keturunan,  maka  para  anggota  kerabat dapat  mendesak  agar  si  suami  mencari isteri lain atau mengangkat anak kemenakan  dari  anggota  kerabat  untuk menjadi penerus kehidupan keluarga bersangkutan.
Makna lain dari eksistensi anak adalah menunjukkan harga diri bagi keluarga yang bersangkutan.  Keberhasilan  suatu  keluarga mendapatkan anak membuktikan kejantanan seorang suami, dan keberhasilan seorang isteri  menjadi  ibu.  Kehadiran  anak memberi  status  istimewa  kepada  suami- isteri  sebagai  ayah  dan  ibu,  sekaligus keberadaan  anak  menjadi  tali  pengikat  di antara suami-isteri, dan menjadi pertimbangan  yang  serius  ketika  adanya niat bercerai.
Jalan keluar yang lebih disarankan oleh adat kepada Keluarga yang tidak mempunyai  anak  adalah  mengadopsi  anak, baik  dari  keluarga  terdekat  maupun  pihak lain. Namun hal itu sangat jarang dilakukan
karena banyak suami bahkan keluarga lebih cenderung  untuk  mendapatkan  anak  dari darah-dagingnya sendiri. Tujuan mendapatkan  anak  lebih  penting  dari  azas monogami, sehingga apabila suatu keluarga tidak  berhasil  mendapat  anak  maka  atas desakan  keluarga,  suami  dapat  mencari anak dengan berpoligami, ataupun melakukan netiak. Netiak  yaitu  hubungan seksual  tidak  resmi  antara  suami  dengan wanita  tertentu  yang  diketahui  isterinya untuk  mengambil  anak  dari  hubungan  itu. Dalam  hal  ini  adanya  kesepakatan  secara tidak sah (intern) oleh pihak keluarga dekat terkait. Pengambilan anak dimaksud haruslah  diketahui  secara  adat,  yaitu  demi statusnya dalam marga ayahnya.
Jalan  keluar  tersebut  selain  untuk mencapai  tujuan  perkawinan  tetapi  juga sebagai upaya untuk menyelamatkan perkawinan. Apabila isteri tidak menyetujui kebijakan tersebut, maka dia dapat diceraikan. Isteri yang tidak dapat
melahirkan sering mendapat sindiran
seperti  berikut: „lakasumba  sai  boak  ma lakapo‟do no mea‟ ,  (Buah  lontar  dan  buah kelapa  yang  tidak  berlembaga),  suatu sindiran tentang kemandulan isteri. (Zakarias,  1983).  Dengan  dasar  itu, isteripun  tanpa  pilihan  akan  menerima keputusan  bercerai  dengan  alasan  tidak mampu melahirkan keturunan
Berpoligami (sao  No‟uk) dan  atau netiak juga  dimaksudkan  untuk  mencari anak  laki-laki.  Bagi  adat  setempat,  anak perempuan  adalah  milik  orang  lain  karena setelah  menikah  ia  akan  beralih  status menjadi warga dari marga suaminya. Istilah adat  untuk  hal  demikian  adalah: inak  neni fe  hanik, artinya  wanita  adalah  orang  yang telah disediakan bagi orang lain (suaminya).  Sedangkan  laki-laki  menjadi harapan masa depan dan kebanggaan orang tua dan keluarga, merekalah yang memelihara dan merawat serta menguburkan  bila  orangtua  meninggal dunia.  Mereka  juga  yang  memelihara  harta
pusaka  orangtua  dan  kerabat.  Ungkapan adatnya adalah: „Bonggi tala na tamahena, rae  tala  na  takabani‟ .  Artinya  bahwa  kita melahirkan  untuk  menjadi  harapan  kita, kita memperanakkan untuk menjadi tumpuan kita.
Upaya  gigih  untuk  mendapatkan  anak ini  terus  dilakukan  adalah  karena  laki-laki yang tidak mempunyai keturunan dipandang mendapatkan sial. Ada ungkapan  adat  untuk  suami  demikian, adalah  bahwa:  ‟ Do  ela  neu  na  ma  mbeda neu na‟, artinya biarkan dia (suami) di situ (sendirian)-artinya  namanya  telah  berakhir. Biasa  disebut  juga  „ ketu  ma‟ik‟- artinya putus keturunannya. Haning (2006), mengatakan bahwa dalam penuturan silsilah keluarga, ketika tiba pada seseorang yang tidak mempunyai anak laki-laki, maka ungkapan  silsilah  tersebut  diakhiri  dengan kata-kata tersebut di atas, artinya biarkanlah  dia  disitu,  silsilanya  berakhir  di situ, tidak ada kelanjutannya.

## 3. Masalah Ekonomi
Masalah  ekonomi  sebagai  salah  satu faktor yang dapat memicu keributan dalam keluarga  dan  yang  bisa  menyebabkan perceraian. Faktor Tekanan ekonomi sebagai penyebab perceraian adalah sebesar 15  %  pada  perceraian  pertama  dan  28,5  % untuk  perceraian  kedua  (Oiladang,  2013). Isteri  merasa  tidak  tercukupkn  secara ekonomi,  tidak  mampu  menyesuaikan  diri dengan  kondisi  ekonomi  suaminya.  Ini biasanya  terjadi  pada  isteri  yang  berasal dari  keluarga  yang  mapan  secara  ekonomi, atau yang menggantungkan harapan ekonominya  pada  perkawinan  dengan andalan  nafkah  suaminya.  Dalam  hal demikian  didapati  juga  isteri  bersifat  pasif dalam  mengelola  kehidupan  Rumahtangga. Di  sini  kedua  belah  pihak  suami-isteri sama-sama  merasakan  adanya  masalah ekonomi; yang satu merasa tidak dicukupkan  secara  ekonomi,  dan  yang
lainnya  merasakan  beratnya  beban  sebagai pencari nafkah.
Mubyarto,  dkk  menemukan,  bahwa secara  umum  wanita  Rote  menginginkan calon  suami  yang  rajin,  mempunyai pekerjaan,  bukan  pemabuk,  bukan  penjudi, dan  mempunyai  rumah  sendiri  –  walaupun sederhana.  Penghargaan  yang  tinggi  akan diberikan  kepada  mereka  yang  rajin  dan giat  bekerja  (1991:  80  -81).  Kemampuan isteri  pun  demikian  adanya,  diharapkan  ia dapat  mendukung  suami  mencari  nafkah untuk kestabilan ekonomi keluarga. Keluarga  pihak  laki-laki  ketika  hendak meminang seorang gadis bagi anak mereka, maka  pertimbangan  ekonomi  menjadi perhatian  pula.  Ia  harus  trampil  mencari nafkah  sehingga  kelak  dapat  mendukung suaminya  memenuhi  kebutuhan  ekonomi keluarganya  dengan  baik.  Brym  dan  Lie (2000) menemukan bahwa pemilihan pasangan dalam pernikahan terutama didasarkan atas perhitungan untuk memaksimalkan prestise, keuntungan ekonomi dan keuntungan politik yang akan didapat  menurut  yang  dimiliki  keluarga pasangan pengantin.
Selain  itu  masalah  ekonomi  lainnya adalah  ketidakmampuan  isteri  mengelola penghasilan  keluarga  sehingga  selalu  tidak tercukupkan  dan  sering  memicu  keributan. Hal  tersebut  juga  terjadi  selain  karena keterbatasan ketrampilan dalam manajemen keuangan  keluarga,  tetapi  juga  karena adanya  unsur  kesengajaan.  Ia  secara  diam- diam membantu keluarganya, tetapi juga ia menabung  untuk  dirinya  bagi  rencana hidup barunya. Ia mungkin tidak bermaksud  memanfaatkan  perkawinannya untuk  perbaikan  ekonomi  bagi  perkawinan berikutnya,  tetapi  hal  itu  terjadi  karena adanya  kehidupan  keluarga  yang  tidak kondusif sehingga menimbulkan niat
bercerai. Secara diam-diam ia menyisihkan keuangan keluarga untuk
maksud demikian.  Adapula  Isteri  yang  tidak bertahan  dengan  kondisi  demikian,  justru
mencari  keselamatan  ekonomi  dengan berselingkuh,  atau  dengan  alasan  mencari hiburan.  Hal  itu  sekaligus  sebagai  protes, tetapi  juga  sebagai  cara  melepaskan  diri dari ikatan perkawinan sebelumnya. Keadaan tekanan ekonomi yang berkepanjangan  ini  bisa  menjadi  alasan suatu  perceraian,  bahkan  sering  didesak oleh keluarga untuk bercerai. Pertimbangan ekonomi atas belis(mas kawin) atau balasan belis,  biasanya  menjadi  urusan  keluarga besar.
Hukum  Adat  Rote  Thi  membolehkan perceraian  bagi  suatu  keluarga  yang  hidup dalam tekanan ekonomi yang berkepanjangan sehingga terhalang mencapai  kebahagiaan.  Terlebih  kalau  hal itu  sering  memicu  keributan  antara  suami- isteri bahkan juga dengan dengan keluarga. Menurut Sajogya, sebagian wanita menceriterakan  pengalamannya dengan gembira dan menganggap perceraian sebagai  hal  yang  wajar  karena  tidak mendapat  kepuasan  dalam  perkawinan: kurang atau tidak dicukupi secara ekonomi (1983:  79).  Terlebih  lagi  kalao  isteri mempunyai  kemampuan  ekonomi,  maka  ia tidak akan segan-segan mengambil keputusan bercerai untuk bebaskan diri dari kondisi demikian. Brym dan Lie mengatakan  bahwa  salah  satu  kekuatan penting yang mendasari perubahan keluarga  inti  tradisional  adalah  masuknya banyak  perempuan  ke  dalam  pasaran tenaga kerja yang dibayar. Dengan mempunyai  pendapatan  sendiri,  justru meningkatkan kemampuan perempuan untuk meninggalkan pernikahan yang tidak bahagia ((2007: 434). Kondisi ini mendukung  preposisi  Arif Budiman bahwa wanita yang mandiri secara ekonomi, lebih berani  menolak  suami  (Hagul  ed,  1985: 137).
4. Keributan berkepanjangan ( Umalo mana diro dorok )
Perkawinan  pada  prinsipnya  adalah mencari  kecocokan.  Perkawinan  yaitu hubungan  suami-isteri  ibarat  gelas  dengan tutupnya  yang  harus  benar-benar  cocok, dan  yang  baru  dirasakan  dalam  kehidupan perkawinannya. Ketika adanya ketidakcocokan  maka  adanya  alasan  untuk bercerai dan menikah lagi. Ketidakcocokan di sini berkenaan dengan banyak hal, antara lain adalah ketidakmampuan isteri menempatkan  diri  dalam  relasi  sosial dengan  mertua  dan  para  ipar  bahkan keluarga  besar,  sehingga  menyebabkan kerenggangan  hubungan  antara  suami  dan keluarganya.  Dalam  hal  ini  isteri  dituntut untuk selalu berupaya membangun hubungan yang harmonis.
Hubungan antara suami dengan orangtua  dan  saudara-saudaranya  ibarat hubungan  antara  bahagian-bahagian  hati ( atek  no  atek ),  tidak  bisa  dipisahkan. Sedangkan  hubungan  suami-isteri  ibarat hubungan  hati  dengan  empedu  ( atek  no he‟du ),  bisa  dipisahkan  (Oiladang,  2003).
Hal  itu  telah  disampaikan  kepadanya  saat perkawinannya, sebagaimana tampak dalam syair adat seperti berikut:
O  keko  leo  ma  lali  inggu,  keko  muni bulan ma ledo non;
Mu na bonggi na rae mala, bonggi sio ma rae falu;
Mu  na  kula  hu‟ba,  mu  na  te‟a  ba‟ endule bobonggik.
Artinya:  Engkau  beralih  keluarga berpindah  kerabat,  beralih  membawa kelapa;
Kalau pergi beranak sembilan, lahirkan delapan,
Kalau  pergi  suguhkan  siri-pinang, suguhkan ke seluruh keluarga, layanilah kerabat.
Apabila  ia  gagal  memainkan  peranan sosial  demikian,  maka  kemungkinan  besar ia  diceraikan.  Terkadang  Suami  yang meninggalkan  dia  untuk  pergi  ke  tempat
lain,  bahkan  bisa  menikah  dengan  wanita lain.  Isteri  hidup  bersama  mertua  dan  ipar- iparnya, tentunya hidup dalam kondisi yang tidak  nyaman.  Apabila  ia  tidak  mampu bertahan  lagi  dalam  kondisi  demikian, maka ia dapat meminta cerai dari suaminya untuk kembali kepada orang tuanya.
Melihat  kenyataan  terurai,  ternyata bahwa  keadaan  di  Tanah  Merah  bertolak belakang  dengan  pikiran  Goode.  Menurut Goode,  bahwa  perubahan  bentuk  keluarga luas  menjadi  keluarga  konjugal  menjadi sebab  perceraian  semakin  tinggi,  karena keluarga  tersebut  bersifat  mandiri  dan dukungan emosional  serta kontrol keluarga besar  semakin  berkurang.  Ketika  terjadi ketegangan  antara  suami-isteri  dan  mereka tidak  mampu  mengendalikannya  maka jalan pintasnya adalah bercerai (Ihromi, ed, 1999).  Bagi  masyarakat  Tanah  Merah, kontrol  keluarga  besarlah  yang  justru sangat kuat dalam mempengaruhi terjadinya  perceraian.  Isteri  mempunyai kewajiban  yang  berat,  karena  harus  dapat menempatkan  diri  secara  tepat  di  tengah keluarga besar yang selalu mengontrol.
Ketidakcocokkan  dalam  keluarga  ini bisa juga terjadi karena adanya perkawinan secara  terpaksa.  Dampaknya  adalah  dapat terjadi  keributan  berkepanjangan,  dan hukum  adat  merestui  perceraian  dengan alasan  demikian.  Barnad  menemukan bahwa  banyak  laki-laki  dan  perempuan merasa  terpaksa  menikah,  terjebak  dalam keluarga  mereka,  tidak  mampu  mencapai keharmonisan,  keamanan  dan  kepuasan emosional yang telah dijanjikan sebelumnya. Sebagai hasilnya, keluarga ini sering menjadi tempat frustrasi dan konflik (Brym  dan  Lie,  2007).  Demikianlah percekcokkan  yang  terus  terjadi  sampai pada  penganiayaan  yang  berulang-ulang, maka hal itupun dapat menjadi alasan yang diakui adat untuk meminta cerai. Keributan juga  bisa  terjadi  karena  campur  tangan keluarga dalam rumah tangga baru, si isteri menjadi  kurang  berperan  atau  perannya
kabur  karena  diambil  alih  atau  diintervensi oleh  mertua  dan  para  ipar.  Hal  tersebut dapat  dijadikan  alasan  bagi  isteri  untuk meminta cerai.
Tekanan ekonomi sering menjadi biang keributan  berkepanjangan  dalam  keluarga, dan  secara  adat  hidup  dalam  penderitaan secara  ekonomi  adalah  alasan  yang  diakui untuk suatu perceraian. Hal penting lainnya yang menjadi biang keributan atau ketidakcocokan  dalam  keluarga  adalah ketidakpuasan  seksual,  misalnya  karena suami  lemah  syahwat  ataupun  isteri bersikap dingin (frigit). Kondisi ini menjadi peluang  terjadinya  perselingkuhan  yang dapat menimbulkan konflik yang mengakibatkan perceraian.
Konflik  dalam  perkawinan  merupakan suatu yang biasa terjadi, terlebih pada awal tahun  pertama  perkawinan.  Alasan  konflik itu karena suami-isteri belum bisa menyesuaikan  diri  secara  sempurna  dan lengkap  dengan  sikap-sikap,  nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan,  dan  perilaku  dari pasangannya  (Raho,  2003).  Para  analis perkawinan  menafsirkan  bahwa  perceraian lebih  banyak  disebabkan  karena  adanya pertentangan dan ketegangan antara suami- sitri (Goode, 1991).

## 5. Sakit Jiwa atau Penyakit yang Sulit Disembuhkan.
Sakit  Jiwa  dan  atau  penyakit  kronis yang  menahun,  baik  yang  dialami  oleh suami  maupun  isteri,  dapat  menjadi  alasan untuk  meminta  cerai  karena  dalam  kondisi demikian  suatu  keluarga  tidak  berfungi dengan  baik.  Oknum  yang  bersangkutan (isteri  atau  suami)  tentunya  tidak  dapat berperan dengan maksimal, bahkan menjadi beban dalam keluarga, dan kondisi demikian  bahkan  sering  menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga.
Menghadapi  hal  seperti  itu,  sering  isteri dijemput  oleh  keluarga  untuk  dibawa  ke rumah  orang  tuanya.  Setelah  tiga  tahun  si sakit yang dirawat dan tidak sembuh, maka
pengadilan adat dapat mengabulkan permintaan  cerai  yang  diajukan  salah  satu pihak terkait (suami atau isteri). Hal inipun tidak  mutlak,  tergantung  kerelaan  hati  dari pasangan dan dukungan keluarga. Demikian  juga  halnya  dengan  jenis penyakit  kronis  lainnya.  Dalam  penelitian Oiladang  (2008),  didapati  satu  kasus perceraian  yang  disebabkan  oleh  suami sakit  berkepanjangan.  Kondisi  demikian berdampak ikutan pada masalah kebutuhan bathin,  masalah  ekonomi,  dan  sejumlah masalah ikutan lainnya.

## Penyelesaian perkara perceraian
Penyelesaian  perkara  dalam  urusan berkeluarga  ini  adalah  upaya  hukum  untuk menangani  konflik  yang  terjadi  antara suami isteri dan telah dipersoalkan. Perkara perceraian biasanya diadukan kepada lembaga peradilan yang dipandang berkompeten.  Kepada  lembaga  mana  yang dinilai  tepat  untuk  masud  tersebut  adalah berkaitan dengan jenis perkawinan berdasarkan pengesahanya.
Ada  dua  jenis  perkawinan  yang diperaktikan  oleh  orang Rote  Thi  di  Tanah Merah. Petama ,  perkawi  nan  adat  yang terdiri dari perkawinan yang hanya diketahui  oleh  orang  tua  dan  keluarga terdekat,  yang  untuk  mudahnya  disebut sebagai kohabihitas ( sao nembedak). Persetujuan  atas  status  mereka  sebagai suami  isteri  hanya  terjadi  di  kalangan orangtua  kandung  dan  keluarga  terdekat saja, bahkan ada yang terjadi antara meraka bedua  saja.  Selain  itu  perkawinan  adat disertai  pembayaran  mas  kawin,  dan  yang belum membayar mas kawin. Kedua , Nikah masehi atau nikah geraja, yaitu perkawinan yang  diberkati  oleh  pihak  gereja,  dan  yang biasanya dilakukan dengan pencatatan pada lembaran  negara  oleh  dinas  kependudukan dan pencatatan sipil.
Bagi  perkawinan  kohibitasi,  maka penyelesaian  perkara  perceraian  biasa terjadi  antara  keluarga  terdekat  dua  belah
pihak.  Pihak  pemerintah  desa  dan  lembaga adat  dalam  desa  tidak  merasa  ikut bertanggung  jawab  karena  perkawinannya terjadi secara terbatas dan khusus. Walaupun  mereka  dapat  ikut  menghadiri gelar  perkara  tersebut  dalam  status  sebagai keluarga terkait. Bahkan ada pula pasangan yang menyudahi  hubungan  mereka  sebagai suami  isteri (  cerai)  hanya  diantara  mereka berdua  saja.  Ini  terjadi  karena  keluarga perempuan  dalam  saat-saat  menjelang perceraian  dimaksud  besikap  seolah  olah anak  nya  tidak  pernah  menikah.  Dalam kondisi  demikian,  orang  tua  laki  laki  pun bersikap  diam  dan  menyerahkan  persoalan tersebut kepada anaknya berdua.
Perkara perceraian bagi pasangan yang menikah  secara  tuntutan  undang-undang perkawinan,  seharusnya  diputuskan  oleh sidang  pengadilan  negeri.  Namun  dalam kenyataan, banyak pasangan demikian yang menyelesaikan perkara hanya pada lembaga pengadilan  adat,  bahan  terkadang  bukanya didepan  kepala  desa,  tetapi  di  depan kelompok suku tertentu saja dan yang dapat melibatkan  kedua  keluarga  besar.  Mereka masih  terikat  sebagai  suami  isteri  dalam pandangan  hukum  positif,  namun  dalam kenyataan mereka menikah lagi secara adat. Adapula  karena  pertimbangan  tertentu, akhirnya mereka juga menyelesaikan perkaranya di depan pengadilan negeri.
Yang  menikah  secara  adat,  biasanya diselesaiakan  di  depan  dewan  pengadilan adat.  Kepala  desa  mngundang  tua-tua  adat duduk  bersama  dalam  forum  lembaga  adat untk menyelesaiakan perkara tersebut. Para ua adat ini disebut sebgai hakim perdamaian,  sehingga  putusan  perceraian disebut  sebagai  cerai  damai  (da  damek). Perceraian itu akhirnya dimaklumi bersama oleh  kedua  belah  pihak  sebagai  solusi terbaik  dalam  persoalan  rumah  tangga mereka,  sehingga  tidak  meninggalkan dendam  di  antara  mereka.  Hai  ini  juga berarti bahwa perceraian keluarga Rote Thi di  Tanah  Merah  adalah  sesuatu  yang
diakui,  dan  bukan  sebagai  hal  yang  luar biasa.  Demikian  menurut  Erna  Karim (dalam  Ihromi,ed,  1999:143),  masyarakat tidak  lagi  melihat  perceraian  sebagai sesuatu  yang  memalukan  dan  harus dihindari,  tetapi  sebaliknya  memahami perceraian  itu  sebgai  salah  satu  langkah untuk  menyelesaikan  kemelut  keluarga yang terjadi antara pasangan suami isteri.
Menurut hukum adat Rote Thi, adanya perbedaan  kasus  perceraian  yang  diadukan oleh  suami dan oleh  isteri .  Bila  suami  yag mengadukan  persoalan  rumah  tangga  dan berniat menceraiakn isterinya maka perkara perceraian  segera  diputuskan  saat  itu  juga. Hal tersebut tidak untuk perkara perceraian yang  diadukan  oleh  isteri.  Apabila  isteri yang  mengadukan  perkara  percaeraian maka  masih  diberi  kesempatan  beberapa waktu:  tiga  hari,  enam  hari,  sembilan  hari, bahkan  tiga  bulan  untuk  pertimbangkan kembali  niat  mereka.  Pada  kesempatan tersebut  pihak  laki-laki  berkesempatan mengadakan  pendekatan  yang  dikenal dengan  istilah  Rote: kokoe atau kokoe  sao . Kokoe  arti  lurusnya  adalah  membujuk, dimaksudkan  sebagai  upaya  pendekatan dengan  harapan  isteri  bersedia  untuk memperbaiki  hubungan  dengan  suaminya yang sempat terganggu karena sesutau hal.
Kebijakan yang ditempuh yaitu setelah dinasihati, disuruh kembali untuk mngadakan pendakatan-pendakatan.
Pendakatan ini bisa dilakukan antara suami isteri sendiri, tetapi pada tahap tertentu bisa melakukan  bujukan  di  depan  orang  tua (mertua) dengan harapan pihak orangtua/mertua dapat menggunakan wibawanya  untuk  memperbaiki  hubungan mereka.  Hasilnya  disampaikan  kepada pihak dewan adat. Apabila langkah tersebut belum  berhasil,  maka  mereka  diberi kesempatan kedua untuk tiga hari berikutnya  dalam  mngadakan  pendekatan dengan  melibatkan  pihak  keluarga  besar. Hal  ini  penting  dilakukan  jika  kondisi keluarga  dimaksud  masih  dalam  batas
kewajaran dan yang masih bisa dimaklumi. Hasil  pendekatan  itu  harus  dilaporkan kepada  lembaga  adat  dalam  waktu  selang tiga hari. Tapi pada waktu yang ditetapkan, kedua  belah  pihak  dengan  orang  tua  dan keluarga  yang  datang  kedepan  pengadilan adat untuk menyampaikan hasil pendekatan mereka.  Apabila  belum  menunjukan  hasil positif, maka mereka masih dibri kesempatan  terakhir  dengaa  pesan  yang lebih  tegas  dan  pendekatan  melibatkan pihak  pihak  yang  dipandang  berwibawa seperti  tokoh  tokoh  agama,  tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat untuk mengadakan pendekatan- pendekatan secara maksimal.
Pada  hari  yang  ditentukan,  yaitu  hari kesembilan sejak perkara perceraian digelar, mereka dipanggil kembali ke depan pegadilan  adat.  Apabila  suami  isteri dimaksud  tetap  pada  pendiriannya  maka pngadilan adat dapat mengambil sikap adat untuk  menceraiakan  mereka.  Tetapi  pada hari  itu  masih  adanya  indikasi  yang memungkinkan  mereka  untuk  berbaik kembali,  maka  waktu  untuk kokoe  sao diperpanjang  menjadi  tiga  bulan.  Hal  itu dimaksudkan  untuk  mempunyai  waktu yang  cukup  dalam  mempertimbangkan dengan  matang  akan  niatnya.  Kalau  benar- benar  tidak  dapat  diperbaiki  lagi  meskipun telah  diberi  waktu  yang  demikian  panjang, maka dewan adat akan segera memutusakan perkara mereka, kaena perceraian  adalah  solusi  terbaik.  Hal tersebut  senada  dengan  pikiran  Goode (1991:186), bahwa perceraian dapat dipandang  sebgaia  suatu  kesialan  bagi seorang  atau  dua  orang  pasangan  dalam masyarakat manapun, tetapi harus dipandang sebagai suatu solusi yaitu sebgai suatu  pengaman  bagi  ketegangan  yang ditimbulkan oleh perkawinan itu sendiri.
Sebagai pengakuan atas putusan perceraian,  maka  mereka  (suami-  isteri) maka  mereka  harus  menyerakan  seekor induk  babi  piaraan  yang  disebut bafi  ina
ha‟o untuk  disembelih  bagi  pengesahan perceraian  itu.  Pemisahan  kepala  babi  dari badannya  menandakan  bahwa  hubungan mereka  telah  diputuskan.  Kepala  babi (bagian  dagu)  tersebut  bersama  sehelai selimut  –  kalau  isteri  yang  bersalah-  atau sehelai sarung – kalau suami yang bersalah- dikirimkan  kepada  orang  tua  atau  pihak yang  benar  sebagai  tanda  bahwa  anak mereka  terbebas  secara  hukum  dari pasanganya.  Ada  kemungkinan  lain  bahwa nggeo dapat disiapkan juga oleh pihak yang bercerai  meskipun  ia  benar  dan  diserahkan kepada  orang  tua  atau  pihak  yang  bersalah sebagai pemberitahuan bahwa anak mereka telah terbebas secara hukum dari pasanganya.  Peristiwa  tersebut  dikenal dengan  istilah  “  nggeok  mba  lagga  ta‟da”. (nggeok  artinya  sarung  atau  selimut,  dan balangga  artinya  kepala  hewan,  sedangkan ta‟da  artinya  pemutusan).  Bagian  lain  dari babi tersebut diolah untuk menjamu hadirin dalam perkara perceraian itu.
Acara  diakhiri  dengan  jamuan  makan bersama dan biaya tersebut ditanggung oleh pihak  yang  bersalah.  Harga  meja  Rp 1.000.000,  (  Satu  Juta  Rupiah)  terkesan sangat murah, juga hanya sekedar menjamu orang  dalam  jumlah  yang  tidak  terlalu banyak.  Biaya  terkesan  kecil  menjadi indikasi  bahwa  perceraian  itu  sangat mudah,  sanksi  yang  relatif  longgar  dan ringan  juga  menjadi  tanda  bahwa  ada kemudahan dalam hal perceraian, sekaligus menunjukan  bahwa  perceraian  adalah  hal yang  diakui  bahkan  hal  biasa  oleh masyarakat setempat.
Uraian  diatas  menunjukkan  bahwa suatu  perkara  perceraian  yang  diajukan oleh  isteri  ada  kemungkinan  berakhir dengan  damai  -  artinya  batal  cerai.  Suami atau  laki-laki  menempati  tempat  istimewa dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana lazimnya dalam budaya patriakhi. Mereka dapat menceraikan isterinya  sedangkan  isteri  hanya  meminta untuk diceraikan  suaminya. Hal ini
berkenan  dengan  eksistensi  isteri  sebgai pihak  yang  diambil  untuk  menjadi  anggota marga  suami.  Bagi  adat  Rote  Thi,  laki-laki adalah raja (manek), sehingga keputusannya dalam keluarga tidak dibatalkan,  terlebih  menyakut  hal  serius seperti  menuntut  cerai.  Itulah  sebabnya  ia tidak  dapat  di  kokoe  (dibujuk).  Kondisi demikian  terjadi  dalam  adat  perkawinan yang  oleh  Scanzoni  disebt  sebgai owner property ,  yaitu  status  isteri  adalah  sebagai milik  suami,  sama  seprti  uang  dan  barang berharga  lainnya.  Dalam  perkawinan  yang demikian,  norma  norma  yang  berlaku adalah  (Suadah  dalam  Saraswati,2006:149- 150): (1) Tugas
isteri adalah membahagiakan  suami  dan  memenuhi semua  keinginan  suami  dan  kebutuhan rumah tangga, (2) Isteri harus menurut pada suami dalam segala hal; dan (3) Isteri harus melahirkan anak-anak yang dapat membawa nama baik suami.

## Perkawinan Kembali
Mereka  yang  bercerai  kemungkina besar  menikah  lagi,  kecuali  hambatan  usia atau  karena  kondisi  kesehatan  yang  tidak memungkinkan.  Menurut  Koenjataningrat (1980: 46 ), bahwa perkawinan mempunyai berbagai  fungsi;  selain  jalan  masuk  untuk mendapatkan anak, tetapi juga memberikan hak  dan  kewajiban  serta  perlindungan terhadap anak-anak yang dilahirkan, memenuhi  kebutuhan  akan  teman  hidup, memenuhi kebutuhan ekonomi dan
kebutuhan sosial. Terkadang juga Perkawinan berfungsi memelihara
hubungan di antara ikatan dalam kelompok kekerabatan tertentu (Oiladang, 2007:78.).
Alasan  menikah  kembali,  selain  untuk mengejar  kerinduannya  mendapatkan  anak dan menemukan kehidupan ekonomi rumah tangga  yang  lebih  baik,  tetapi  juga  karena dorongan  kebutuhan  biologis,  psikologis, dan  sosial.  Keluarga  yang  bercerai  karna ketidaadaan  anak,  relatif  menikah  lagi dengan  maksud  untuk  mencari  anak,
sebagaimana  tujuan  perkawinan  adat,  yaitu “ sao  sangga  ana ”.  Mendapatkan  anak tidaklah  menjadi  pertimbangan  serius dalam  perkawinan  berikutnya,  seandainya dalam  perkawinan  sebelumnya  mereka (suami-isteri) telah mendapatkan anak anak laki-laki.  Dalam  hal  ini  suami  lebih mungkin  mempersoalkan  masalah  anak laki-laki ketika pada perkawinan sebelumnya keduanya telah dikarunia anak, walaupun perempuan. Suami lebih dipengaruhi budaya patriakhi akan kebanggan anak laki-laki dan demi kelanjutan keturunan.
Perkawinan  lagi  cenderung  terjadi dengan  teman  selingkuhannya  sehingga bercerai karena selingkuhan (pelaku) kemungkinann  besar  akan  menikah  lagi. Oiladang menemukan bahwa 60%
perceraian  dengan  alasan  perselingkuhan yaitu  pada  percaraian  pertama,dan  42,84% keluarga bercerai dengan alasan perselingkuhan  pada  perceraian  ke  dua. Hanya ada 2 orang yang tidak menikah lagi karena faktor usia dan kesehatan, selain itu semuanya  menikah  lagi.  Perselingkuhan dimaksud  termasuk  juga  mewarnai  alasan perceraian lainnya seperti masalah ketidaan anak  bahkan  anak  laki-laki,  tekanan ekonomi  dan  keributan  berkepanjangan. Kondisi  rumahtangga  masih  terkendali kalau  hanya  soal  ekonomi  atau  hal  lain seperti  tersebut.  Namun  keadaan  menjadi lain  setelah  kondisi  itu  diwarnai  dengan perselingkuhan, yaitu sangat besar kemugkinan untuk bercerai.
Uraian  atas  memberi  pemahaman bahwa  tidaklah  sulit  bagi  orang  Rote  Thie di  Tanah  Merah  yang  bercerai  untuk menikah  lagi.  Kebanyakan  bercerai  karena dipicu  masalah  perselingkuhan  sehingga minimal ia menikah dengan teman selingkuhannya  bila  terjadi  perceraian. suami atau laki-laki yang bercerai memiliki peluang  lebih  besar  untuk  menikah  lagi. Hal  ini  dipengaruhi  oleh  posisi  laki-laki sebagai  yang  memilih.  Hukum  ada  turut
memengaruhi  kondisi  ini,  yaitu  pihak  laki- laki  selayaknya  aktif  memulai  hubungan dengan  perempuan,  disisi  lain  perempuan selayaknya  lebih  bersifat  pasif  menunggu. Perempuan akan dijustifikasi sebagai orang rendah  moral  apabila  ia  (besama  keluarga) yang mendahului atau aktif dalam memulai suatu  hubungan  percintaan.  Hal  tersebut dipandang  tidaklah  wajar  sehingga  sering dikatakan sebagai „rumput mencari kuda‟ . Itulah  kondisi ideal yang terjadi dalam kebanyakan  masyarakat  desa,  termasuk  di kalangan orang Rote Thie di Tanah Merah. Namun  kini  keadaan  telah  bergeser,  kaum perempuan  Rote  Thi  di  Tanah  Merah  juga biasa  juga  cukup  aktif  dalam  upaya memulai  menjalin  suatu  hubungan  khusus dengan  laki-laki.  Kalau  laki-laki  masih harus  mempertimbangkan  bebagai  beban tanggung  jawab  yang  akan  ditanggungnya, karena  layaknya  lelaki-lah  yang  akan menghidupi  kebtuhan  ekonomi  dalam perhubungan  itu.  Sedangka  kaun  wanita cukup  dengan  berkedip  memberi  signal, maka  hubungan  dimaksud  akan  dengan mudahnya terjalin.
Kaum  perempuan  yang  bercerai  pun tidak  sulit  untuk  menikah  lagi,  lain  halnya dengan wanita tertentu yang terhalang oleh faktor usia. kemungkianan sangat kecil bagi kaum  perempuan  yang  sudah  lanjut  usia untuk  menikah  lagi  tetapi  hal  itu  masih mungkin  bagi  kaum  laki-laki.  Keinginan menikah  lagi  sering  terhalang  oleh  faktor ekonomi,  baik  yang  membiatai  acara perkawinan maupun pertimbangan membiayai kehidupan rumah tangga selanjutnya.  Dalam  hal  ini  mereka  yang mempunyai  kemampuan  ekonomi  yang memadai akan lebih mudah untuk menikah lagi, baik itu laki-laki ataupun perempuan.
Realitas  lain  menunjukkan  bahwa adanya  kemungkinan  bagi  duda  untuk menikahi gadis. Namun isteri yang mempunyai  sumber  daya  yang  memadai justru dapat menikah dengan lajang, bahkan yang  masih  muda  dari  segi  usia.  Sumber
daya yang dimaksud menyangkut penampilan  fisik  dan  kemapanan  ekonomi. Meskipun  ada  pula  yang  menjadi  isteri kedua  dalam  keluarga  poligami,  selain  itu ada pula duda muda yang menikahi wanita yang terpaut jauh usia mereka.
Sebagaimana  dikatakan  di  atas  bahwa pasangan  perselingkuhan  dalam  suatu perceraian  lebih  mungkin  untuk  menikah lagi.  Kondisi  masyarakat  setempat  yang demikian  sangat  memungkinkan  terus terjadinya praktik perceraian. Dalam hal ini dampak  pemodelan  justru  memengaruhi praktik  tersebut.  Macionis  (2004:479) menemukan  bahwa  mereka  yang  orang tuanya  bercerai  atau  yang  pernah  bercerai, juga  melakukan  perceraian.  Bahkan  pria dan  wanita  yang  pernah  sekali  bercerai, lebih memungkinkan untuk bercerai lagi.
Adanya  penafsiran  yang  berbeda  di kalangan  beberapa  tokoh  agama  (  kristen protestan) di Tanah Merah tentang „perkawinan  kembali‟  bagi  keluarga  yang bercerai. Yang tidak menyetujuinya beralasan  bahwa  perkawinan  kembali  bagi mereka  yang  telah  diberkati  nikahnya  di gereja  adalah  tidak  diperkenankan,  kecuali pasangannya  telah  meninggal  dunia.  Kalau gereja melakukan perkawinan kembali bagi yang  bercerai,  berarti  gereja  menyetujui perceraian.
Disisi  lain  adanya  pandangan  yang lebih fleksibel yaitu bahwa seseorang yang telah  menyadari  kesalahannya  dan  yang berhasrat  mendapatkan  anugerah  Allah maka mereka layak ditolong. Gereja kristen (  protestan)  mempunyai  sifat  yang  lebih fleksibel terhadap perkawinan dan perceraian,  yaitu  berdasarkan  kasusnya. Hidup manusia tidaklah kaku seperti dalam mal tetapi seperti leluk-lekuk air. Perceraian  terjadi  karena  adanya  faktor tertentu  yang  sangat  berpengaruh  yang menyebabkan mereka tidak berdaya menghadapinya  dan  mengambil  keputusan untuk bercerai.
Keputusan  bercerai  dilihat  gereja sebagai keputusan pribadi. Gereja mngakui itu  demi  keselamatan  mereka  dan  juga berkenan  dengan  perkawinan  kembali.  Hal ini  berdasarkan  pada  nasihat  rasul  paulus kepada  jemaat  di  Korintus  (I  korintus  7:7- 15),  bahwa  apabila  mereka  yang  tidak beriman  hendak  bercerai,  biarlah  ia bercerai.  Dalam  hal  ini  perceraian  hanya dilakukan  oleh  orang  yang  tidak  beriman, sedangkan  bagi  orang  beriman  karena  ulah pasangnya yang sudah tidak bisa dipulihkan lagi maka ia sebgai korban bisa meminta  cerai.  Apabila  mereka  hendak menikah  lagi  maka  gereja  mempunyai kewajiban  memberkati  pernikahanya,  tentu dengan  mekanisme  yang  berlaku  terhadap janda-janda  yang  diceraikan  (Oiladang, 2008:157-158)
Lain  hal  lagi  menurut  penafsiran  dari Epp  (2011:  106),  bahwa  mengacu  pada alasan  perzinahan  sebelum  perkawinan  ( percabulan) yang diakui Alkitab bagi suatu perceraian,  maka  seharusnya  perkawinan seseorang  yang  telah  bercerai  tidak  diakui, kecuali  perceraian  itu  terjadi  karena percabulan. Artinya bahwa Tuhan memandang  penting  kesucian  diri  yang harus dijaga. Namun hal ini bergatung pada suami isteri yang dimaksud.
Kondisi  sekarang  sudah  lebih  longgar, dimana kesucian diri (keperawanan seorang gadis)  tidak  lagi  menjadi  hal  yang  serius diperhatikan
dalam
pertimbangan perkawinan.
Kalau demikian maka ditafsirkan Epp juga sangat sulit diberlakukan secara umum dan terlembaga. Pada masyarakat tertentu di NTT, keperawanan  seorang  gadis  masih  menjadi hal yang serius yang dituntut, dan biasanya menentukan harga diri perempuan, termasuk  jumlah  mas  kawin  yang  harus dibayar adalah lebih tinggi. Hal keperawanan seorang gadis juga
berpengaruh  pada  keharmonisan  dalam keluarga,  tetapi  hal  ini  tidak  menjadi pertimbangan  serius  terhadap  kaum  laki-
laki.  Orang  Rote  Thi  di  Tanah  Merah memandang  hal  tersebut  sebagai  persoalan intern pasangan pernikahan.
Hal  lain  yang  berkenan  dengan perkawinan kembali adalah tenggang waktu antara  perceraian  dan  menikah  kembali. Tidak  ada  suatu  waktu  tunggu  yang  pasti, tetapi  dari  kasus  perceraian  yang  dikaji ternyata bahwa ada beberapa pola mengenai tanggung jawab menikah kembali.  Umumnya  mereka  yang  bercerai segerah  menikah  lagi.  Dalam  kasus tertentu, perceraian dan pernikahan kembali terjadi  dalam  waktu  yang  relatif  dekat, bahkan  adapula  yang  terjadi  dalam  satu waktu yang sama. Perkawinan dan perceraian  yang  terjadi  dalam  waktu  yang bersamaan lebih sering terjadi dalam kasus perceraian yang dipicu masalah perselingkuhan. Pihak yang dihianati meminta  untuk  bercerai  tetapi  yang menghianati  juga  berharap  untuk  bercerai karena  berniat  untuk  menikahi  pasangan selingkuhannya,  sebagi  konsekuensi  dari kesekapatan perselingkuhan mereka. Kasus tersebut lebih pasti terjadi dalam perselingkuhan  yang  dilakukan  oleh  suami atau isttri yang memiliki pasangan resmi.
Jeda  waktu  bercerai  dan  menikah  lagi dipengaruhi  juga  oleh  faktor  ekonomi, disamping  faktor  lain  seprti  usia  dan pertimbangan  psikologis.  Faktor  ekonomi menjadi  pertimbangan  serius  tidak  hanya untuk  menikah  lagi  tetapi  juga  menyakut waktu  menikah  lagi  setelah  bercerai.  Hal ini  berkenannya  dengan  perlunya  waktu untuk  mempersiapkan  biaya  pernikahan kembali.  Trauma  akan  pengalaman  buruk dalam  berkeluarga  juga  memengaruhi sesorang  untuk  menikah  lagi.  Adanya ketakutan  mengalami  kegagalan  dalam perkawinan kembali.  Dalam  hal  ini adanya pertimbangan serius dalam memilih pasangan yang berjodoh.
Uraian  tersebut  diatas  memperlihatkan waktu  tunggu  setelah  menikah  dipengaruhi beberapa  hal:  (1)  Perceraian  karena  dipicu
masalah perselingkuhan, relatif segra menikah  kembali.  Kondisi  darurat  sebagai resiko yang mengharuskan mereka menyanggupi  tuntutan  unruk  menikah  lagi, atau bahkan karena  adanya  persiapan sejak awal  yaitu  rencana  untuk  menikah.  (2) Faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan utama  untuk  menikah  lagi,  terlebih  kalau perceraiannya bukan dipicu faktor peselingkuhan.  (3)  Faktor  usia  sering ,menjadi  pertimbangan  dalam  perkawinan lagi.  Wanita  sangat  rentan  untuk  menikah lagi  karena  faktor  usia,  meskipun  ada kemungkinan  menikah  lagi  dengan  orang yang  umurnya  relatif  sama.  kemapanan ekonomi  dapat  menjadi  pertimbangan untuk  menikah  lagi  meskipun  adanya hambatan usia.

## Penutup
Adat Rote Thie tidaklah mempermudah perceraian. Norma kesetiaan  berkeluarga  adalah: Sao  losa Mate,  esa  ifua  esa  langga  duin (  menikah sampai  maut  yang  memisahkan,  sampai satu  menguburkan  yang  lain).  Bahkan Agama Kristen justru memelarang perceraian, karena Allah membenci Perceraian  (Maleakhi  2:  16). Mengacu kepada  kedua  sumber  hukum  tersebut, sebenarnya  tidak  mungkin  atau  setidaknya tidak  mudah  bagi  orang  Rote  Thi  yang beragama  Kristen  untuk  bercerai.  Dalam kenyataan,  praktik  perceraian  bahkan kawin-cerai  sering  terjadi  di  kalangan mereka,  sebagaimana  diuraikan  dalam bahagian-bahagian terdahulu. Kondisi tersebut  mengisyaratkan  bahwa  perceraian atau  kawin-cerai  itu  terjadi  di  sana  karena anomi.
Anomi  dan  perilaku  menyimpang adalah teori tahap menengah dari Merthon, yang  intinya  menyatakan  bahwa  Adanya tekanan  budaya  (struktur  sosial)  yang sebegitu  hebatnya  telah  membathin  bagi individu,  namun  alat  institusional  yang tersedia  tidak  dapat  memenuhi  tuntutan
tersebut;  alhasilnya  terjadilah  tindakan menyimpang.  Dalam  hal  ini  Perceraian dipandang  sebagai  penyimpangan,  karena bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  Adat Rote  Thi,  apalagi  Ajaran  Agama  Kristen. Meskipun  demikian  praktik  perceraian  ini masih  terus  terjadi  di  kalangan  mereka, karena  norma-norma  tersebut  terkesan menjadi longgar atau tidak dapat mengakomodir kebutuhan mereka. Pemahaman mereka tentang ajaran Perkawinan  Kristen  dan  perceraian  adalah sangat  terbatas;  Kalaupun  mereka  cukup mengerti,  namun  hanya  sebatas  pada  ranah pengetahuan,  dan  belumlah  terbathinkan sebagai  karakter.  Di  sisi  lain,  norma kesetiaan  berkeluarga sao  losa  mate , ternyata  tidak  lagi  dapat  mengakomodir kebutuhan  mereka  dalam  mengejar  tujuan berkeluarga  sehingga  terjadi  perubahan pada  norma  tersebut  menjadi: “sao  losa mate,  esa  ifua  esa  langga  duin,  tehu  inak atau  touk  ana  ue  salah,  bisa  nemeketu” (Menikah sampai maut memisahkan,sampai seorang  menguburkan  yang  lain,  namun apabila  suami-isteri  berbuat  salah  maka dapat  bercerai).  Dengan  perubahan  norma kesetian berkeluarga tersebut, maka perceraian adalah dibolehkan dengan syarat.  Itu  juga  artinya  bahwa  bagi  Adat rote  Thi,  perceraian  bukanlah  suatu penyimpangan. Kalaupun dalam pandangan agama, ia ([ercerian) adalah suatu penyimpangan,  tetapi  secara  sosiologis fungsional.
Kenyataan  di  atas  memberi  kejelasan bahwa  praktik  perceraian  yang  sering terjadi  pada  Keluarga  Rote  Thi  di  Tanah Merah,  adalah  mengacu  kepada  Hukum Adat, dan hal perceraian dipandang sebagai suatu  Pilihan  rasional.  Pilihan  rasional adalah  tindakan  individu  yang  bersifat subyektif  karena  adanya  makna  tertentu yang  akan  didapat.  Tindakan  melakukan perceraian  adalah  tindakan  individu  yang bermaksud mencapai tujuan tertentu. Walaupun  demikian  menurut  teori  ini
(Ritzer-Goodman,  2003:  259),  salah  satu faktor pemaksa adalah eksistensi kelembagaan sosial. Aktor dalam hidupnya sejak  lahir  sampai  mati  akan  merasakan tindakannya diawasi oleh berbagai lembaga sosial. Hambatan
kelembagaan ini menyediakan  baik  ganjaran  maupun  sanksi yang  membantu  individu  untuk  melakukan tindakan tertentu dan menghindari tindakan yang lain.
Elemen  Pilihan  Rasional  yang  khas adalah  gagasannya  tentang  Optimisasi: dalam  bertindak  secara  rasional,  individu- individu melakukan optimisasi, yaitu dengan  memaksimalkan  keuntungan  dan menekan hambatan-hambatan (dalam dunia ekonomi:  pengeluaran),  ketika  mereka memilih serangkaian tindakan untuk dilakukan  (Aberrcrombie,  dkk,  2010). Persoalan  berkeluarga  yang  tidak  dapat ditanggung atau ditolerir lagi, menimbulkan  keinginan  untuk  bercerai. Menghadapi berbagai alternatif yang tersedia, baik hambatan dan peluang, maka tiap  individu  mempunyai  kehendak  bebas untuk mengambil keputusan memilih alternatif  di  mana  bagi  yang  bersangkutan adalah  dapat  mengakomodir  keinginannya, dan  inilah  pilihan  rasional.  Menurut  Teori Pilihan  Rasional  adalah  kenyataan  bahwa tindakan  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan yang sesuai dengan pilihan rasional (Ritzer- Goodman, 2003: 357). Menyangkut tingkat pilihan  rasional,  maka  tindakan  sosial dalam  kasus  perceraian  atau  kawin-cerai tersebut  adalah  sesuai  tipe  Rasionalitas Instrumental (Zweckrationalitat), yaitu kelakuan  yang  diarahkan  secara  rasional kepada  tercapainya  suatu  tujuan  (Veeger,
1984:  172-174;  Johson,  1990:  220-221).
Baik  tujuan  itu  sendiri,  cara  yang  dipilih, alat yang digunakan, serta berbagai dampak yang  akan  timbul  dari  suatu  tindakan perceraian,  telah  dipertimbangkan  secara rasional.  Demikianlah  tujuan  mencapai kebahagiaan  berkeluarga,  dengan  cara bercerai  dan  kawin  lagi,  dan  alat  atau
sumber  daya  yang  mendukung  yaitu Hukum  Adat,  dengan  segala  dampak  yang kemungkinan  timbul  dari  perceraian  itu adalah  telah  dipertimbangkan  dengan rasional, dan inilah pilihan rasional.

## Daftar Pustaka
Abercrombie,  Nicholas,  et,el,  2010, Kamus Sosiologi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Brym, Roberth, and Lie John, 2007, Sociology,Your Compass for a New World, Belmont USA, Thomson Wadsworth. Goode,  Willian  J,  1991, Sosiologi  Keluarga,
Jakarta, PT Bina Aksara.
Hadikusuma, Hilman H, 2003, Hukum
Perkawinan  Adat  dengan  Adat  Istiadat dan Upacara Adatnya , Bandung, PT Citra Aditiya Bakti. ------------------------------,1995, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Adat, Hukum Agama, Jakarta,Mandar Maju.
Haning,  Paul  A,  2006, Hukum  Kekeluargaan (Perkawinan dan Waris) Masyarakat Rote, Kupang, Kairos.
Ihromi,  T.  O,  ed,  1999, Bunga  Rampai Sosiologi  Keluarga ,  Jakarta,  Yayasan
Obor Indonesia.
Johson,  Paul  Doyle,  1990,  Teori  Sosiologi Klasik dan Modern,
Jilid II, Diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Karim,  Erna,  1999, Pendekatan  Perceraian dari  Perspektif  Sosiologi, Dalam  Ihromi, T.O  (ed), Bunga  Rampai  Sosiologi Keluarga,
Jakarta, Yayasan Obor
Swadaya.
Lembaga  Alkitab  Indonesia,  1984, Alkitab , Jakarta Macionis,  John  J,  2004, Sociology ,  edisi  ke-9,
Singapore,  Person  Education  South  Asia Pte Ltd.
Nurwujaya, Hartarti, 2011, Mencegah
Selingkuh  &  Cerai ,  Jakarta,  PT  Elex
Media Komputindo. Oiladang, Chris S,, 2013, Perceraian:
Penyimpangan
yang fungsional, Yogyakarta , Penerbit Andi.
Saraswati, Rika, 2006, Perempuan dan Penyelesaian  Kekerasan  dalam  Rumah
Tangga, , Bandung PT Citra Aditya Bakti.
Walgito, Bimo, 2000, Bimbingan dan
Konseling Perkawinan , Yogyakarta, Penerbit Andy Polama, Margaret M, 1984, Sosiologi Komteporer, Jakarta, CV. Rajawali
Epp,  Theodore  H,  tanpa  Tahun,  Pernikahan, Perceraian,  dan  Pernikahan  Kembali, USA, Mimery Press Koentjaraningrat, 1980, Beberapa Pokok
Antropologi  Sosial,  Jakarta,  PT.  Dian Rakyat Raho Bernard, 2003, Keluarga Berziarah Lintas
Zaman,  Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  Ende- Flores, NTT, Nusa Indah
Sajogyo,  Pudjiwati,  1983,  Peranan  Wanita dalam  Perkembangan  Masyarakat  Desa,
Jakarta, CV. Rajawali. Veeger,  K.  J,  1984,  Realitas  Sosial:  refreksi filsafat  sosial  atas  hubungan  individu- masyarakat  dalam  cakrawala  sejarah sosiologi, Jakarta, PT. Gramedia