## KH ABDURAHMAN WAHID (1940-2009) DAN DAKWAHNYA DI INDONESIA Robby Aditya Putra
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Email: robby@iaincurup.ac.id

## Ramadiva Muhammad Akhyar
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Samarinda Email: ramadiva.m.akhyar@gmail.com

## Abstract
Gus  Dur's  pluralism  is  closer  to  social  pluralism,  but  also  leads  to humanism  (respecting  the  lives  of  others).  Pluralism  of  this  kind emphasizes on building a nation that is unified over the differences. This kind  of  da'wah  pathway  can  only  be  realized  if  Da'wah  is  not  merely understood as a conventional activity. Da'wah should be brought to the wider realm, the political path. Preaching activists moved to the teachings of Islam so that Islam can be made an ideology of the country, or at least every  government  or  state  policy  always  with  Islamic  values  so  that Islamic teachings are based on the nation's political life.
Keywords: Da'wah, Islam, Gus Dur, pluralism, politics, Indonesia.

## Abstrak
Pluralisme  Gus  Dur  lebih  dekat  kepada  pluralisme  sosial,  selain  juga mengarah  kepada  humanisme  (menghargai  hak  hidup  orang  lain). Pluralisme  semacam  ini  lebih  menekankan  kepada  membangun  sebuah bangsa yang bersatu di atas perbedaan. Jalur dakwah semacam ini hanya dapat terwujud jika dakwah tidak semata-mata dipahami sebagai kegiatan
116 | Robby Putra & Ramadiva Akhyar , KH. Abdurahman Wahid Dan Dakwahnya
yang konvensional. Dakwah harus dibawa ke ranah yang lebih luas, yaitu jalur politik. aktivis dakwah bergerak mendakwahkan ajaran Islam supaya Islam  dapat  dijadikan  ideologi  negara,  atau  paling  tidak  setiap  kebijakan pemerintah  atau  negara  selalu  dengan  nilai-nilai  ajaran  Islam  sehingga ajaran Islam melandasi kehidupan politik bangsa.
Kata Kunci: Dakwah, Islam, Gus Dur, Pluralisme, Politik, Indonesia.

## A. Pendahuluan
Keragaman  pastilah  ada  di  dunia  ini.Hal  ini  merupakan  sebuah keniscayaan  yang  pasti  terjadi.Manusia,  sebagai  makhluk  Tuhan,  menjalani kehidupannya  dengan  adanya  keragaman  yang  ada  disekelilingnya.  Allah  juga telah menyebutkan dalam Al-Qur’an bahwa  perbedaan dan keragaman tersebut merupakan cara Allah agar kita saling mengenal satu sama lain. Tentu saja, saling mengenal  ini  haruslah  dilandasi  dengan  asas  persaudaraan  dan  toleransi.Hal demikian ini harus dijaga agar tercipta suatu tatanan masyarakat yang sejahtera.
Keragaman  banyak  terdapat  di  berbagai  belahan  negara  di  dunia,  salah satunya di Indonesia.Sebagai sebuah negara yang banyak memiliki keragaman di dalamnya,  baik  itu  suku,  ras  dan  agama,  Indonesia  tumbuh  dengan  berbagai paham  di  dalamnya.  Keragaman  ini,  memiliki  sebuah  titik  temu  yaitu  kesatuan sebagai rakyat Indonesia. Jika tidak diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang, maka akan terjadi kekacauan disebabkan oleh tidak terakomodasinya kelompok- kelompok  lain  dalam  masyarakat  luas.  Oleh  karena  itu,  adalah  suatu  hal  yang penting  bagi  kita  untuk  menjaga  keragaman  itu  berada  pada  koridornya,  yang tidak merusak nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat.
Istilah keragaman sebagai sebuah paham  lebih dikenal dengan pluralisme. Istilah ini dapat ditelusuri dan akan bermuara di Barat, karena istilah ini memang berasal dari sana. Para akademisi sendiri juga telah banyak mengkajinya, sehingga melahirkan  banyak  pemikiran  dan  teori-teori  tentang  pluralisme.Sebagaimana
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 |
117
sebuah  penelitian,  banyak  bermunculan  temuan  dari  kalangan  akademisi mengenai  pluralisme  itu  sendiri.  Perbedaan-perbedaan  inilah  yang mengembangkan pluralisme itu menjadi lebih luas dan menjadi pembahasan yang lebih menarik lagi untuk dibicarakan dalam forum-forum ilmiah.
Berbicara  tentang  pluralisme,  ada  salah  satu  tokoh  yang  dapat  dianggap sentral.  Tokoh  yang  dimaksud  adalah  KH.  Abdurrahman  Wahid(1940-2009) (selanjutnya  Gus  Dur).  Keilmuan  beliau  memang  mendalam  dan  dikenal  juga sebagai sosok dengan pemikiran yang kontroversial. Ketajaman pemikiran, serta perkataan  dan  sepak  terjangnya  yang  terekam  di  media  massa  kerap  menjadi perbincangan  panas.  Tidak  hanya  demikian,  Ia  juga  digelari  sebagai  Bapak Pluralisme  di  Indonesia. 1 Bahkan,  para  pengikutnya  menamakan  diri  sebagai Gusdurian,  yang  mana  mereka  ini  adalah  pengagum  Gus  Dur  dan  menjadi penerus dan pengembang pemikiran Gus Dur.
Islam  adalah  agama  dakwah.Sebagai  agama  dakwah,  Islam  mengajarkan hal-hal  yang  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  hadis.Dari  segi  pesannya  dakwah mengacu  kepada  beberapa  hal,  yaitu  tentang  akidah  (kepercayaan/keyakinan dalam hati), ibadah, muamalah (interaksi  sosial  antar manusia) dan akhlak. 2 Jika dikaitkan  dengan  pluralisme  sendiri,  maka  dalam  hal  ini,  Islam  masuk  pada berbagai ranah yang telah disebutkan di atas. Dakwah yang demikian ini penting, karena da’i berada pada posisi seorang komunikator yang berupaya menjelaskan Islam  sebagai  agama  yang  terbuka  dan  dapat  masuk  ke  semua  aspek  dalam masyarakat.  Hal  ini  karena,  pada  kenyataannya,  pluralisme  yang  berkembang  di tengah masyarakat luas adalah pluralisme yang lebih condong kepada pluralisme agama.Pluralisme  inilah  yang  diperangi  oleh  banyak  kalangan,  termasuk  MUI sendiri  yang  mengeluarkan  fatwa  haramnya  pluralisme  agama  di  Indonesia. 3
1 Abi, “SBY: Gus Dur Bapak Pluralisme Indonesia,” Kompas.Com .
2 Tata Sukayat, Quantum Dakwah (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
3 Majelis Ulama Indonesia (MUI), KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONEISA Nomor :
7/MUNAS VII/MUI/II/2005 (Indonesia, 2005).
118 | Robby Putra & Ramadiva Akhyar , KH. Abdurahman Wahid Dan Dakwahnya
Adanya  fatwa  tersebut  menunjukkan  betapa  berbahayanya  pemahaman pluralisme yang demikian.
Maka dari itu, sebagai sebuah masalah yang memasyarakat, maka peranan da’i  dirasa  amat  penting  guna  memantapkan  pemahaman  umat  Islam  sendiri tentang apa yang dimaksud dengan pluralisme itu.
Tulisan  ini  menjelaskan  tentang  pluralisme  sosial,  dimana  semua  orang tinggal berdampingan tanpa melihat adanya perbedaan.Konsep ini berangkat dari teori  yang  diajukan  oleh  Diana  L.  Eck  mengenai  pluralism.  Ia  mengemukakan bahwa  dalam  hal  pluralisme,  ada  3  poin  penting  yang  terkandung  di  dalamnya. Pertama,  pluralisme  adalah  keterlibatan  aktif  di  tengah  keragaman  dan perbedaan,  atau  pluralisme  dalam  tataran  sosial  yang  lebih  dari  sekadar “mengakui”keragaman dan perbedaan, melainkan “merangkai” keragaman untuk tujuan kebersamaan.
Kedua,  pluralisme  lebih  dari  sekadar  toleransi,  yang  hanya  melahirkan kesadaran  tentang  pentingnya  menghargai  keragaman.  Pluralisme  ingin melampaui capaian tersebut dengan berupaya untuk memahami yang lain melalui pemahaman konstruktif.
Ketiga,  pluralisme  bukanlah  relativisme.Pluralisme  adalah  upaya menemukan  komitmen  bersama  di  antara  pelbagai  komitmen,  yang  dari  sekian komitmen itu dicarikan komitmen bersama untuk memfokuskan perhatian pada upaya kepentingan bersama, yaitu kemanusiaan. 4
Teori yang disampaikan oleh Diana L. Eck  ini akan penulis pergunakan untuk membahas pluralisme yang Gus Dur kemukakan. Pluralisme dari sisi Gus Dur  penulis  gabungkan  antara  pemikirannya    dan  perbuatannya.  Sebab berhubungan  dengan  dakwah,  harus  ada  keselarasan  antara  perkataan  dan perbuatan  dari  pelaku  dakwah.  Tentunya,  pluralisme  ini  akan  penulis  jabarkan
4 Diana L. Eck, A New Religious America: How a “Christian Country” Has Become the World’s Most Religiously Diverse Nation , 1st ed. (San Francisco: Harper, 2003).
119
kembali,  menyambung  pembahasan  dari  bagian  di  atas.  Selain  itu  juga  konsep yang penulis sampaikan ini berkaitan dengan dakwah, yang mana menjadi fokus dari  tema  besar  ini.  Dengan  demikian,  penulis  akan  mencoba  membingkai pluralisme ini dalam sebuah kerangka dakwah.
Berangkat  dari  teori  di  atas,  penulis  membagi  kembali  menjadi  konsep- konsep  lain,  yang  masing-masing  berhubungan  dengan  teori  tersebut.  Pada bagian pertama teori Eck, penulis menjabarkan beberapa hal, di antaranya adalah Keppres No. 6 Tahun 2000 yang mencabut … tentang Agama dan Adat Istiadat Tionghoa. Ajaran agama Islam juga mengandung beberapa prinsip-prinsip dasar yaitu keadilan ( al-‘adalah ), kepercayaan dan akuntabilitas ( al-amanah ), persaudaraan (al-ukhuwah)  dan  kemajemukan  ( al-ta’addudiyah ),  persamaan  ( al-musawah ), kebebasan  ( al-hurriyah ),  permusyawaratan  ( al-syura )  dan  perdamaian  ( al-silm ). 5 Tentu  saja,  penjelasan  ini  nantinya  akan  dikaitkan  dengan  konteks kemasyarakatan  yang  ada  di  Indonesia.  Penulis  juga  menyampaikan  tentang falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila, yang berkaitan dengan hal ini.

## B. Pembahasan
Saat  membicarakan  sebuah  term,  pada  umumnya,  pembahasan  akan dimulai  terlebih  dahulu  dengan  mengajukan  pengertiannya  terlebih  dahulu. Sudah  menjadi  hal  yang  lumrah  bagi  kita  menemukan  banyaknya  tulisan  dan karya  ilmiah  yang  dimulai  dari  pendefinisian  baik  secara  kebahasaan  dan  istilah yang  dikemukakan  beberapa  ahli  atau  bersumber  dari  buku.Adanya  hal  yang demikian  ini  adalah  untuk  memudahkan  pembaca  memahami  isi  teks  secara umum,  dan  lebih  baik  lagi,  secara  utuh.  Sebab,  definisi  pada  awal  pembahasan akan  menjadi  “kata  kunci”  utama  pada  pembahasan-pembahasan  berikutnya. Begitu  juga  pada  bagian  tulisan  ini.  Penulis  menuliskan  pengertian  pluralisme,
5 Masykuri Abdillah, Islam & Dinamika Sosial Politik Di Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).
120 | Robby Putra & Ramadiva Akhyar , KH. Abdurahman Wahid Dan Dakwahnya
yang  kemudian  akan  disambung  dengan  pluralisme  agama.  Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut.

## Pluralisme dalam Perdebatan Teori
Dalam  wacana  kontemporer  di  Indonesia,  “pluralisme”  telah  menjadi istilah  populer  dalam  menghadapi  keragaman.  Yang  menarik,  karena  istilah  ini memiliki banyak makna, penolakan terhadapnya menguat sejak fatwa MUI pada 2005  mengharamkan  pluralisme,  liberalisme  dan  sekularisme.    Seharusnya  ini tidak  serta  merta  dijadikan  indikator  menurunnya  pluralisme,  dalam  artian  etos yang  mengakui  keragaman  dan  menghadapinya  secara  beradab  dalam  konteks suatu  negara  bangsa,  namun  lebih  mencerminkan  kontestasi  konseptual  atas istilah  “pluralisme”  dan  upaya  mendominasi  pemaknaannya.  Namun,  karena fatwa  ini  khusus  diletakkan  dalam  makna  teologis,  hal  ini  kemudian  dipandang kurang  jernih,  baik  yang  pro  maupun  yang  kontra  “pluralisme”.  Karena  itu, penting mencermati debat tentang hal ini, yang sebagiannya terbatas sebagai isu semantik  dan  sebagian  lain  terkait  persepsi  mengenai  bagaimana  memahami agama sebagai kekuatan sosial di ruang publik. Hal ini perlu ditekankan, karena di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, wacana mengenai pluralisme terlalu menekankan pada isu teologis menyangkut kepercayaan agama. 6
Secara kebahasaan, pluralisme berasal dari kata bahasa inggris, yaitu plural , yang berarti jamak dan merupakan lawan dari tunggal.Pluralisme, seperti dikutip dalam  kamus,  memiliki  dua  pengertian.Pengertian  pertama,  menyatakan  bahwa pluralisme adalah keberadaan sejumlah kelompok dalam sebuah masyarakat yang memiliki ras berbeda atau memiliki kepercayaan agama atau politik yang berbeda- beda.Pengertian  kedua,  adalah  prinsip  yang  menyatakan  bahwa  sekelompok
6 Zainal Abidin Bagir, Pluralisme Kewargaan (Jakarta: Mizan, 2011).
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 |
121
golongan  berbeda  dapat  hidup  damai  bersama  dalam  satu  masyarakat. 7 Pluralisme ini juga harus dibedakan dengan pluralitas, meskipun keduanya adalah dua  sisi  berbeda  pada  satu  mata  koin  yang  sama.  Pluralisme  merupakan paham/prinsip  tentang  keragamannya,  sedangkan  pluralitas  merujuk  kepada keragaman itu sendiri.
Dalam The Social Science Encyclopedia, pluralisme adalah sebuah paham politik. Pluralisme merupakan sebuah perspektif normatif dalam politik modern yang menekankan pentingnya demokrasi dan kebebasan untuk mencapai sebuah pluralitas organisasi ekonomi dan politik yang secara relatif otonom. Para tokoh plural  politik  percaya  bahwa  pada  komunitas  skala  besar  persaingan  antar komunitas  baik  dalam  segi  politik  maupun  ekonomi  tidak  terhindarkan. 8 Dari sini dapat dipahami secara sekilas, bahwa sebenarnya pluralisme lebih merupakan paham politik di mana semua orang saling berkompetisi dan saling mengungguli dalam hal politik dan ekonomi. Persaingan tersebut merupakan hal yang memang sudah menjadi kodrat dan tidak mampu untuk dielakkan, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang suka mengungguli satu sama lain.
Dalam  diskursus  filsafat,  pluralisme  adalah  sistem  berpikir  yang dilawankan dengan monisme.Pluralisme beranggapan bahwa hakikat sesuatu itu adalah plural (banyak), sedangkan monisme beranggapan bahwa hakikat sesuatu adalah tunggal. Pluralisme dalam masyarakat barat, digunakan untuk menyatakan adanya  otonomi  yang  dimiliki  oleh  banyak  pihak,  seperti  pihak  gereja,  asosiasi dagang,  dan  organisasi  profesional.Selain  pengertian  tersebut.  Pluralisme  juga dipahami  oleh  masyarakat  Barat  sebagai  suatu  ajaran  bahwa  semua  kelompok masyarakat  yang  ada  adalah  berguna.  Pada  pengertian  yang  terakhir  ini,
7 Albert Sydney Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English , ed. Jennifer Bradbery Joanna Turnbull, Margaret Deuter, 9th ed. (Oxford University Press, 2015).
8 Malcolm Crick, Adam Kuper, and Jessica Kuper, “The Social Science Encyclopedia.,” Man , 1986.
122 | Robby Putra & Ramadiva Akhyar , KH. Abdurahman Wahid Dan Dakwahnya
pluralisme berkembang menjadi ideologi terpenting bagi negara-negara modern, baik di Barat maupun di Timur. 9
Berbicara pluralisme artinya bukan satu, tetapi plural, banyak. Banyak itu artinya  berbeda,  karena  tidak  ada  yang  sama.  Maka  kita  harus  bisa  menghargai pendapat orang lain, karena dia berbeda dengan kita. Itulah sebenarnya yang kita inginkan di Indonesia ini, yaitu adanya respect terhadap pendapat orang lain, dan inilah  arti  demokrasi.  Tidak  memaksakan  kehendak  satu  kelompok  kepada kelompok  yang  lain,  tetapi  kita  saling  berinteraksi  dengan.  Berinteraksi  dengan menghormati pendapat orang lain dan tidak memusuhinya. 10
Beralih dari pengertian-pengertian di atas, pendapat para ahli juga menjadi satu  bagian  penting  tentang  pembahasan  pluralisme.  Pendapat  para  ahli  juga tidak  serta  merta  sama  mengenai  pluralisme,  meskipun  pemaknaan  secara kebahasaan  sudah  dengan  jelas  seperti  yang  telah  disebutkan.Pemaknaan menurut  para  ahli  ini  diperlukan  untuk  merumuskan  sebuah  term  yang  tepat tentang  pluralisme.Selain  itu,  tulisan  ini  juga  berupaya  menggali  secara  kritis sehingga  melahirkan  sebuah  pembahasan  yang  tuntas  dan  menjawab permasalahan  yang  telah  diajukan.  Dalam  hal  ini,  ada  beberapa  pendapat  ahli yang penulis masukkan, serta perdebatan yang terjadi di dalamnya.
Pendapat  pertama  penulis  sampaikan  tentang  pluralisme  dalam pandangan  Nurcholis  Madjid  (Cak  Nur).  Dalam  buku  karyanya,  Tradisi  Islam Peran  dan  Fungsinya  dalam  Pembangunan  di  Indonesia  memaparkan  dengan jelas,  bahwa  dalam  konteks  kebangsaan,  perlu  ditekankan  pentingnya  merajut kebersamaan antara satu dengan lainnya. Ia berpandangan demikian berdasarkan ayat  Al-Qur’an  surah  Ali  Imran  ayat  64  dan  Al-Anbiya  ayat  25  dan  juga
9 Umi Sumbulah, “Islam ‘Radikal’ Dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizb Al-Ta ḥ rīr Dan Majelis Mujahidin Di Malang Tentang Agama Kristen Dan Yahudi” (Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010), 396.
10 Dkk A’la, Abd, Ahmad Baso, Alai Najib, Azyumardi Azra, Budi Munawar Rahman, Nilai - Nilai Pluralisme Dalam Islam : Bingkai Gagasan Yang Berserak , ed. Sururin, 1st ed. (Bandung: Penerbit Nuansa,
2005).
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 |
123
berpedoman  pada  sumber  kedaulatan  tertinggi  Indonesia  yaitu  Pancasila  dan UUD  1945.  Dengan  berpedoman  kepada  ayat-ayat  ini,  Cak  Nur  menyatakan bahwa titik temu antara agama-agama yang diperintahkan Tuhan untuk mengajak para pemeluk menuju kepadanya ialah paham Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan  rancangannya  untuk  landasan  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang plural  dan  modern.  Suatu  fase  kemantapan  nasional  yang  amat  penting  telah terjadi  berkenaan  dengan  kefinalan  Pancasila  ini,  yaitu  diterimanya  ideologi  itu sebagai  satu-satunya  asas  bagi  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  dalam konteks pluralisme dan keterbukaan. 11
Pendapat semacam  ini mendapat tentangan dari Hamid Fahmi Zarkasyi. Ia  berpendapat  bahwa  pluralisme  adalah  term  yang  akan  bermuara  pada  ranah teologis. Zarkasyi menjelaskan pemikirannya secara rinci dengan terlebih dahulu menyertakan  beberapa  definisi  tentang  pluralisme,  serta  didukung  juga  dengan pendapat  yang  diajukan  oleh  para  ahli.  Pada  tulisannya  tersebut,  ia  mengutip definisi  pluralisme  dari The Golier Webster Int. Dictionary Of The English Language. Berangkat dari definisi tersebut, kemudian terlihat bahwa memang pada awalnya, pluralisme  terkait  dan  berhubungan  dengan  agama.  Ia  menyatakan,  bahwa sebenarnya, pluralisme adalah upaya barat untuk mengaburkan batas-batas ajaran agama.  Selain  itu  juga,  pluralisme  adalah  cara  Barat  untuk  mendominasi pemikiran  umat  Islam,  agar  mereka  berpandangan  bahwa  jika  tidak  mengikut pada Barat, mereka akan jauh tertinggal. 12
Beragamnya  pendapat  terkait  demgan  pengertian  pluralisme,  menuntut kita  untuk  meletakkan  makna  pluralisme  sesuai  dengan  isi  tulisan  ini.  Penulis mencoba melakukan sintesis terhadap semua pendapat di atas. Pluralisme, pada dasarnya  merupakan  keragaman.  Namun  keragaman  ini  memiliki  keterkaitan dengan  keadaan  suatu  negara.  Penulis  maksud  bahwa  dalam  keragaman  ini
11 Nurcholish Majid, Tradisi Islam: Peran Dan Fungsinya Dalam Pembangunan Di Indonesia (Paramadina, 1997).
12 Hamid Fahmi Zarkasyi, “The New Grolier Webster International Dictionary of the English Language” (Grolie, 1974).
124 | Robby Putra & Ramadiva Akhyar , KH. Abdurahman Wahid Dan Dakwahnya
berhubungan  dengan  masyarakat  yang  pluralis.  Keragaman  ini  juga  perlu didukung dengan pemerintahan yang adil dan mampu membenahi perbedaan.
Keragaman yang terdapat di Indonesia, tidak bisa dipungkiri lagi terdapat dalam berbagai aspek dalam masyarakat. Hal tersebut dapat kita temukan seperti beragamnya  budaya,  bahasa,    suku  bahkan  agama.  Semua  hal  tersebut  bersatu dan  dipersatukan  dengan  satu  kalimat  Bhinneka  Tunggal  Ika  yang  tersemat  di lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila.Konon, persatuan inilah yang amat diidam-idamkan  oleh  kita,  meskipun  pada  kenyataanya,  hal  tersebut  sulit  untuk tercapai.Hal  ini  disebabkan  karena  masyarakat  yang  kesejahteraannya  tidak merata  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya,  sehingga  amat  susah  untuk mencapai  persatuan  itu.  Misalnya  saja,  pada  daerah  yang  lebih  maju,  atau  kaya dengan  sumber  daya  alamnya,  namun  tidak  kunjung  sejahtera,  masyarakatnya berupaya keras untuk memperjuangkan hak khusus bagi daerah di mana  mereka tinggal, atau bahkan lebih jauh lagi, muncul upaya untuk memerdekakan diri dan berlepas dari negara Indonesia.
Pluralisme di Indonesia, dapat berlaku pada banyak bidang, bahkan dalam hal  perbedaan  dalam  beragama  sekalipun.  Jika  pluralisme  dipahami  sebagai sebuah  paham  di  mana  setiap  orang  saling  bekerjasama  dan  bersaing  namun tetap  berada  dalam  keteraturan,  untuk  mencapai  satu  tujuan  bersama,  maka pluralisme semacam ini dapat berlaku pada setiap sisi masyarakat, khususnya di bidang sosial dan politik. Pada pengertian yang demikian ini, maka setiap orang akan  berupaya  semaksimal  mungkin  menjadi  maju  dan  dapat  melampaui  orang lain,  baik  itu  orang-orang  yang  berkumpul  dalam  sebuah  wadah  organisasi ataupun  secara  perseorangan.  Dengan  demikian,  kemajuan  dapat  terjadi  di berbagai bidang, seperti contohnya, sosial, ekonomi dan politik.
Adanya  pluralisme  di  Indonesia,  merupakan  sebuah  kenyataan  sejarah yang  ditarik  berdasarkan  situasi  nyata  dalam  masyarakat  di  suatu  negara  atau tempat. Dalam kondisi yang demikian, Franz Magnis Suseno menawarkan sikap.
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 | 125
Pertama,  yang  paling  penting,  umat  beragama  harus  betul-betul  bersedia  hidup bersama  dengan  damai  supaya  mereka  dapat  mengembangkan  toleransi  positif. Umat agama lain tidak hanya dibiarkan, tetapi dihargai untuk dapat hidup sesuai dengan ajaran agamanya. Masih menurut Frans Magnis-Suseno, secara tradisional itu sebenarnya sudah ada, tetapi sering tertutupi gejolak transformasi sosial dan pengaruh  kepentingan  politik.Kedua  adalah  perlu  dibedakan  antara  pluralisme dan  kebenaran  agama.  Maksudnya  ialah  menerima  positif  dan  hormat  kepada agama  lain  bukan  berarti  harus  mengatakan  bahwa  semua  agama  sama.  Sikap pluralisme  adalah  kita  mampu  hidup  dengan  umat  beragama  yang  berbeda dengan kita. Pluralisme juga memerlukan sikap menerima umat yang berbeda. 13
Pernyataan  yang  penulis  sebutkan  di  atas,  kiranya  dapat  menjadi  sebuah bahan pemikiran. Pluralisme tidak semata-mata terkait tentang agama. Pluralisme dapat berbicara pada ranah yang lebih luas. Fatwa yang dikeluarkan MUI adalah sebuah sikap tegas untuk melindungi agama Islam dari pluralisme agama, secara khusus.Secara  khusus,  adalah  pluralisme  dalam  bidang  teologis.  Jadi  pluralisme seyogyanya  ditempatkan  dalam  konteks  yang  berbeda  dengan  definisi  yang diberikan    oleh  MUI.  Untuk  itu,  untuk  memperjelas  mengapa  MUI  melarang pluralisme  agama,  pembahasan  akan  penulis  lanjutkan  dengan  menjelaskan  apa itu pluralisme agama.

## Pluralisme Agama: Tantangan bagi Dakwah Islam
Pemahaman  pluralisme  agama  yang  ada  di  masyarakat  membawa keresahan  di  kalangan  para  alim  ulama.  Penyebarannya  pun  tidak  main-main. Pluralisme agama juga menyebar melalui media massa khususnya internet. Media massa  inilah  yang  juga  dinilai  cukup  berbahaya,  karena  berpeluang  besar  untuk menghancurkan  akidah  umat  Islam,  apalagi  pada  orang-orang  yang  taraf
13 Dwi Purnanto Zainuddin Fananie, Atiqa Sabardila, Radikalisme Keagamaan Dan Perubahan Sosial (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002).
126 | Robby Putra & Ramadiva Akhyar , KH. Abdurahman Wahid Dan Dakwahnya
pengetahuan  keagamaannya  kurang,  atau  bahkan  tidak  berpengetahuan  sama sekali.    Jika  demikian,  maka  da’i  perlu  menguasai  teknologi,  apalagi  di  era globalisasi yang sekarang ini. Namun, pada kenyataannya, para da’i masih lemah dalam hal penggunaan media Islam, karena konsepnya yang masih diperdebatkan di kalangan Muslim dan pergerakan anti-globalisasi. 14
Jika  melihat  pada  teks-teks  buku  yang  ada  pada  kita,  maka  akan  kita jumpai  pembahasan  yang  menitikberatkan  pada  pluralisme  agama  yang  seakan menjadi  tren.  Sebagian  besar  dikatakan  bahwa  pluralisme  adalah  paham  yang berbahaya  dan  dapat  mengikis  keagamaan  seseorang.  Jika  dikatakan  demikian, maka  untuk  dapat  menilai  baik  buruknya  sesuatu,  kita  patut  terlebih  dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan pluralisme agama itu. Setelah mengetahui dengan  pasti  term  tersebut,  maka  selanjutnya  adalah  bagaimana  cara  kita menyikapinya.  Karena  kaitannya  dengan  dakwah  Islam,  pluralisme  agama seyogyanya  juga  dipahami  oleh  para  da’i  serta  mubaligh.  Sebab,  merekalah pengemban  amanah  dalam  menyampaikan  ajaran  agama  Islam,  serta  dituntut pula bagi mereka untuk menyelaraskan tindakan dalam menghadapi  pluralisme agama tersebut.
Ada  sebuah  tulisan  yang  menjelaskan  tentang  pluralisme  agama.  Tulisan tersebut menyatakan bahwa pluralisme agama terkadang membangkitkan ingatan akan  isu-isu  dan  memancing  konflik-konflik. 15 Merujuk  pada  pernyataan  ahli, terdapat satu definisi yang dapat menggambarkan term ini. Satu definisi ini telah lama  ada  dan  dikemukakan  oleh  John  Hick.  Ia  menegaskan  bahwa  pluralisme agama  adalah  suatu  gagasan  bahwa  agama-agama  besar  dunia  merupakan persepsi  dan  konsepsi  yang  berbeda  tentang,  dan  secara  bertepatan  merupakan respon  yang  beragam  terhadap  Yang  Real  atau  Yang  Maha  Agung  dari  dalam
14 Andi Faisal Bakti, “The Role of Islamic Media in the Globalization Era: Between Religious Principles and Values of Globalization, the Challenges and the Opportunities” (2011).
15 Martin E. Marty, “The Annals of the American Academy of Political and Social Science,” Sage Publications 612, no. Religious Pluralism and Civil Society (2007): 14–25.
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 |
127
pranata kultural manusia yang bervariasi; dan bahwa transformasi wujud manusia dari pemusatan-diri menuju pemusatan-Hakikat terjadi secara nyata dalam setiap masing-masing pranata kultural manusia tersebut—dan terjadi, sejauh yang dapat diamati,  sampai  pada  batas  yang  sama. 16 Dengan  kata  lain,  Hick  ingin menegaskan  bahwa  sejatinya  semua  agama  merupakan  “manifestasi-manifestasi dari realitas yang satu.  Dengan demikian,  semua agama  sama dan tak ada  yang lebih baik dari yang lain.
The Encyclopedia of Religion, menjabarkan  bagaimana  pluralisme  agama  itu ada.  Dijelaskan  bahwa  untuk  mendekati  teori  ini  maka  harus  melihat  kontras yang  ada  pada  dua  rival  utamanya,  yaitu  eksklusivisme  dan  inklusivisme. Disebutkan  di  dalamnya,  bahwa  agama-agama  besar  di  dunia  seperti  Islam, Kristen  dan  Yahudi  mengklaim  diri  mereka  paling  benar.  Hal  ini  yang  juga disebut  sebagai  sikap  eksklusif.  Persepsi  yang  demikian  ini  menggiring  kepada filsafat  agama  dan  teologi  inklusif.  Sikap  ini  timbul  berdasarkan  kepada  tradisi- tradisi  keagamaan  tertentu  yang  menampilkan  kebenaran  sejati  ketika  tradisi keagamaan  lain  dicap  tidak  pantas  dan  jahat,  dilihat  sebagai  tradisi  yang merefleksikan aspek, atau merupakan pendekatan kepada Kebenaran Sejati itu. 17
Pluralisme  agama,  pada  sejarahnya  muncul  pada  masa  yang  disebut Pencerahan (Enlightenment) Eropa, tepatnya pada abad ke 18 Masehi, masa yang sering  disebut  sebagai  titik  permulaan  bangkitnya  gerakan  pemikiran  modern. Yaitu  masa  yang  diwarnai  dengan    wacana-wacana  baru  pergolakan  pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal (rasionalisme) dan pembebasan akal  dari  kungkungan-kungkungan  agama.  Di  tengah  hiruk-pikuk  pergolakan pemikiran  di  Eropa  yang  timbul  sebagai  konsekuensi  logis  dari  konflik-konflik yang  terjadi  antara  gereja  dan  kehidupan  nyata  di  luar  gereja,  muncullah  suatu paham  yang  dikenal  dengan  “liberalisme”,  yang  komposisi  utamanya  adalah
16 John Hick, An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent (Yale University Press, 2004).
17 Mircea Eliade, The Encyclopedia of Religion (Universitas Michigan, 1987).
128 | Robby Putra & Ramadiva Akhyar , KH. Abdurahman Wahid Dan Dakwahnya
kebebasan,  toleransi,  persamaan  dan  keragaman  atau  pluralisme.  Ketika memasuki  abad  20,  gagasan  pluralisme  agama  telah  kokoh  dalam  wacana pemikiran filsafat dan teologi Barat. Beberapa tokoh penganut paham ini adalah Ernst Troelsch melalui tulisannya The Place of Christianity among the World Religions, yang  mana  ia  melontarkan  gagasan  pluralisme  agama,  termasuk  Kristen,  selalu mengandung  elemen  kebenaran  dan  tidak  satu  agamapun  yang  memiliki kebenaran  mutlak. 18 Mengikuti  jejak  Troelsch,  William  E.  Hocking  dalam bukunya Rethinking Mission dan yang berikutnya Living Religions and a World Faith, dengan  tanpa  ragu-ragu  telah  memprediksi  munculnya  keyakinan  atau  agama universal baru yang selaras dengan konsep pemerintahan global. 19
Menurut  DR.  Anis  Malik  Thoha,  pluralisme  agama  bisa  diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok pemikiran dan karakter utamanya, ke dalam empat kategori, yaitu 1. Humanisme Sekular (Secular humanism) ; 2. Teologi global (Global Theology) 3. Sinkretisme (Syncretism atau Eclectisicm) ; dan 4. Hikmah abadi (Sophia
Perennis atau perennial  philosophy). Hanya  saja,  keempat  tren  ini,  ujung-ujungnya berakhir pada muara yang sama, yaitu memberikan legitimasi yang setara kepada semua  agama  (semua  aliran  dan  ideologi)  yang  ada,  agar  dapat  hidup berdampingan bersama  secara damai, aman, penuh tenggang rasa,  toleransi dan saling menghargai. 20
Jika  melihat  penjelasan  di  atas,  akan  terlihat  bahwa  pluralisme  agama adalah sesuatu paham yang lebih menekankan pada kebenaran universal. Artinya, pada agama-agama lain juga terdapat kebenaran, sehingga sebagai seorang yang beragama,  kita  tidak  boleh  mengklaim  ajaran  kita  paling  benar.  Pemahaman semacam ini dapat menggiring pada pemikiran lain bahwa semua agama  sama-
18 John Hick, “Christianity and Other Religions: Selected Readings,” Sociological Analysis 53, no. 2 (1992): 25–139.
19 Edward Geoffrey Parrinder, Comparative Religion (Greenwood Press, 2008).
20 Budi Handrianto, 50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, Dan Liberalisme Agama , 2nd ed. (Hujjah Press, 2007).
129
sama  bertujuan  kepada  Tuhan.  Dengan  demikian,  dapat  diketahui  bahwa pluralisme semacam ini mengaburkan makna agama-agama yang pada esensinya berbeda satu sama lain, baik dari segi ajarannya maupun segi ritualnya.Lebih jauh lagi,  paham  ini  tidak  menjelaskan  kepada  Tuhan  yang  manakah  kita  menuju. Padahal,  kita  ketahui  bersama  bahwa  setiap  orang  beragama  atas  dasar kepercayaan  akan  Tuhan,  baik  itu  Allah,  Yesus,  Yahweh,  Tao  dan  lain sebagainya, yang mana  sisi ritualnya pun  berbeda pula antara satu dengan yang lainnya.
Bercermin dari bahaya yang sedemikian besar itu, maka kita dapat melihat kepada  konsep  Alwi  Shihab  tentang  pluralisme,  yang  berkaitan  dengan  agama, yaitu; Pertama, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan,  namun  yang  dimaksud  adalah  keterlibatan  aktif  terhadap kenyataan  kemajemukan  tersebut.  Kedua,  pluralisme  harus  dibedakan  dengan kosmopolitanisme.  Kosmopolitanisme  menunjuk  kepada  suatu  realita  di  mana aneka  ragam  agama,  ras,  bangsa  hidup  berdampingan  di  suatu  lokasi.  Ketiga, konsep  pluralisme  tidak  dapat  disamakan  dengan  relativisme.  Keempat, pluralisme  agama  bukanlah  sinkretisme,  yaitu  menciptakan  agama  baru  dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut. 21
Secara  etik,  Islam  juga    adalah  agama  publik.  Pluralisme  agama  tidak sekedar persoalan mengakomodasi klaim-klaim kebenaran agama dalam wilayah pribadi, tetapi juga kebijakan pemimpin Muslim harus mengajui dan melindungi kebebasan  beragama,  tidak  hanya  intra-umat  Islam,  tetapi  juga  antar  agama. Kebijakan  pemimpin  harus  tidak  diskriminatif,  harus  demokratis,  atas  dasar prinsip  kebebasan  beragama. 22 Pribadi  yang  demikian  dapat  tercermin  melalui
21 Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama (Diterbitkan atas kerja sama AN Teve dan Penerbit Mizan, 1999).
22 Muhammad Ali, Teologi Pluralis Multikultural : Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan (Jakarta: Kompas, 2003).
130 | Robby Putra & Ramadiva Akhyar , KH. Abdurahman Wahid Dan Dakwahnya
Nabi  Muhammad  saw.  Sejarah  kehidupan  Nabi  di  Madinah,  dapat  dijadikan acuan dalam hal  hidup  berdampingan  secara  pluralistik (majemuk), karena nabi hidup dengan komunitas masyarakat yang berbeda. Hidup berdampingan secara pluralistik  yang  dijalankan  Nabi,  bermakna  hidup  berdampingan  secara  damai, dengan  menghormati  masing-masing  komunitas  agama  untuk  menjalankan ritualnya. Selain itu juga, masyarakat pada zaman Nabi tidak saling serang, justru saling bantu-membantu dan hidup rukun di atas kemajemukan.

## Analisis Dakwah Pluralis Gus Dur
Seperti  yang  telah  penulis  sebutkan,  bahwa  susah  untuk  melacak pemikiran  Gus  Dur.  Hal  ini  dikarenakan  tulisannya  yang  tidak  seperti  tulisan ilmiah  kebanyakan.  Kondisi  yang  sama  juga  penulis  alami.  Agak  sulit mengidentifikasi tulisan yang berisi pemikiran Gus Dur yang khusus membahas tentang pluralisme. Selain itu juga,  penulis sendiri kesulitan  mencari buah-buah pemikiran Gus Dur yang tertuang khusus di satu buku yang membahas tentang pluralisme  secara  khusus.  Untuk  itu,  penulis  mengumpulkan  beberapa  tulisan (buku) yang kiranya dapat merepresentasikan pemikiran Gus Dur tentang tema ini.  Beberapa buku tersebut akan penulis sampaikan sekaligus analisisnya.
Buku  pertama  yang  memuat  pemikiran  Gus  Dur  yang  sedikit menyinggung tentang pluralisme adalah Para Pembaharu Pemikiran dan Gerakan Islam di Asia Tenggara. Buku ini adalah kumpulan tulisan tentang tokoh-tokoh yang tergolong sebagai para pembaharu dalam Islam, khususnya yang berada di Asia  Tenggara.  Buku  ini  menyoroti  sisi  pluralis  Gus  Dur  dengan  mengangkat permasalahan  tentang  Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  6/2000  yang mencabut Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/1967 tentang agama, Kepercayaan dan  Adat  Istiadat  Cina.  Dengan  Keppres  No.  6/2000  itu  warga  Tionghoa diperbolehkan  menyelenggarakan  kegiatan  keagamaan,  kepercayaan  dan  adat istiadat Tionghoa  tanpa harus meminta izin khusus. Selama pemerintahan orde
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 | 131
Baru  warga  keturunan  Tionghoa  terlarang  mengekspresikan  berbagai  bentuk kepercayaan dan istiadat mereka, seperti bahasa, aksara dan keagamaan.
Dari  paragraf  di  atas,  bisa  kita  lihat  bagaimana  sikap  pluralis  yang  Gus Dur  tunjukkan.  Kita  juga  melihat  bagaimana  sikap  konsisten  Gus  Dur  untuk melindungi  hak-hak  kaum  minoritas.  Seperti  yang  telah  penulis  sebutkan sebelumnya,  bahwa  Gus  Dur  adalah  seorang  yang  nasionalis.  Pandangan- pandangan yang ia sampaikan terkait dengan asas-asas negara, yaitu Pancasila dan UUD  1945.  Jika  demikian,  maka  kita  harus  merujuk  kepada  dasar  utama pemikiran  Gus  Dur,  yakni  pondasi  Negara  Indonesia,  tidak  lupa  juga  tentang tafsiran-tafsirannya yang telah disusun oleh para ahli. Dalam hal ini, penulis juga mencoba  selektif  dalam  memilih  tafsir-tafsirnya,  agar  sesuai  dan  tetap  berada dalam jalur pembahasan yang ingin penulis bangun.
Penulis  mengangkat  permasalahan  ini  dengan  melihat  melalui  dasar falsafah Negara Indonesia yaitu Pancasila. Sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha  Esa.  Sila  ini,  menjelaskan    bahwa  bangsa  Indonesia  menyatakan kepercayaan  dan  ketakwaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  oleh  karena manusia  Indonesia  percaya  dan  takwa  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sesuai dengan  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing  menurut  dasar  kemanusiaan yang  adil  dan  beradab.  Kehidupan  masyarakat  Indonesia  dikembangkan  sikap hormat-menghormati  dan  bekerjasama  antara  pemeluk-pemeluk  agama  dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Sadar  bahwa  agama  dan  kepercayaan  terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa  adalah  masalah  yang  menyangkut  hubungan  pribadi  dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap  saling  menghormati  kebebasan  menjalankan  ibadah  sesuai  agama  dan kepercayaanya  masing-masing  dan  tidak  memaksakan  suatu  agama  dan kepercayaannya kepada orang lain.
132 | Robby Putra & Ramadiva Akhyar , KH. Abdurahman Wahid Dan Dakwahnya
Berkenaan dengan hal ini, penulis menyampaikan beberapa hal mendasar tentang  Pancasila.  Penulis  mengutip  pemikiran  Mohammad  Hatta,  yang menyampaikan  tentang  ideologi  Pancasila.  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, menurut  Hatta,  merupakan  prinsip  pembimbing  bagi  cita-cita  kenegaraan  di Indonesia.  Prinsip  spiritual  dan  etik  ini  memberikan  bimbingan  kepada  kita semua yang baik bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sejalan dengan prinsip dasar ini, sila kedua, “kemanusiaan yang adil dan beradab”, adalah kelanjutan dari sila pertama dalam praktik. Begitu juga dengan  sila ketiga dan keempat.  Sedangkan sila  kelima  “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  menjadi  tujuan  akhir dari Ideologi Pancasila. 23
Beralih  dari  Pancasila,  Penulis  mencoba  untuk  menyampaikan  analisis penulis  terkait  dengan  UUD  1945  Pasal  29  tentang  Agama.  Disebutkan  bahwa negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. Pada ayat 2 di pasal yang sama, disebutkan  negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadah  menurut  agamanya  dan kepercayaanya  itu. 24 Hal  ini  akan  merujuk  kepada  norma  HAM  internasional, yang menyatakan bahwa diskriminasi terhadap suatu kaum tidak diperbolehkan. Deklarasi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Ketidaktoleransian  dan  Diskriminasi berdasarkan Kepercayaan dan Agama, yang diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB  pada  tanggal  25  November  1985,  menjelaskan  bahwa  diskriminasi didefinisikan  sebagai  adanya  pembedaan,  pengeluaran,  pembatasan  atau kecenderungan pilihan berdasarkan agama atau kepercayaan dan bertujuan untuk atau berefek kepada penghapusan atau perusakan terhadap HAM atau kebebasan mendasar  pada  basis  yang  sama.  Maka  dari  itu,  Majelis  Umum  PBB  juga menyatakan bahwa semua negara harus  berusaha dan mengusahakan  segala hal yang  diperlukan  untuk  mencegah  adanya  diskriminasi  ini,  dan  mengambil
23 IND-BP7 Pusat, “Undang-Undang Dasar - Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila - Garis-Garis Besar Haluan Negara” (BP-7 Pusat, 1994), 212.
24 Pasal 29 ayat 1 dan 2, “Undang Undang Dasar 1945 Dan Amandemen,” n.d.
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 | 133 tindakan yang pantas untuk melawan ketidaktoleransian dalam ranah agama atau kepercayaan. 25
Berkaitan  dengan  dakwah  sendiri,  pengemban  dakwah  (da’i)    ketika berkata, wajib hanya mengucapkan pemikiran dan hukum-hukum Islam saja atau yang  tidak  bertentangan  dengan  Islam.  Ketika  berperilaku,  wajib  hanya melakukan hal-hal yang sesuai dengan Islam semata. Di samping itu, ia pun wajib menyifati  dirinya  hanya  dengan  sifat-sifat  yang  Islami  dan  akhlak  yang  terpuji semata.  Ia  tidak  boleh  menyifati  dirinya  dengan  sifat-sifat  dan  akhlak  yang tercela. Seorang Muslim tidak layak jika tidak memiliki salah satu saja dari ketiga aspek,  yaitu  ucapan,  perilaku  dan  sifat  terpuji. 26 Hal  ini  juga  dapat  dikaitkan dengan  konsep  maslahat  yang  mana  identik  dengan  diperolehnya  kemanfaatan dan ditolaknya kemadaratan. 27 Hal ini akan lebih sesuai dengan dikaitkan kepada pluralitas yang terjadi di Indonesia.
Pembahasan  ini  dapat  dikaitkan  dengan  term  ‘masyarakat  madani’. 28 Istilah ini lebih dikenal di dunia Barat dengan istilah civil society. Dalam civil society , warga  negara  bekerja  sama  membangun  ikatan  sosial,  jaringan  produktif  dan solidaritas  kemanusiaan  yang  bersifat  “swasta”  (non-negara)  untuk  mengejar kebaikan  bersama.  Karena  itu,  tekanan  sentral  civil  society  terletak  pada independensinya  berhadapan  dengan  kekuasaan  negara.Dari  sinilah, civil society kemudian dipahami sebagai akar gagasan demokrasi. 29
Melihat  pada  hal  di  atas,  bahwa  teori  Diana  L.  Eck  tentang  pluralisme masuk  pada  bagian  yang  pertama,  yakni  pluralisme  bukanlah  hanya  mengakui adanya  perbedaan,  melainkan  juga  merangkai  perbedaan  tersebut  sehingga menjadi  satu  kesatuan.  Gus  Dur  bersikap  demikian,  bisa  dibilang  bahwa  ia
25 Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and Politics , ed. 2 (Westview Press, 2011).
26 UWAIDAH MAHMUD ABDUL LATIF, Hamlu Ad-Dakwah Al-Islamiyyah Wajibatu Wa Sifatu , ed. Iskandar Arief B (Pustaka Thariqul Izzah, 2008).
27 Ahmad Mahmud, Dakwah Islam (Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2003).
28 Dkk Andi Faisal Bakti, Literasi Politik Dan Konsolidasi Demokrasi (Jakarta: Churia Press, 2012).
29 Asrori S. Karni, Civil Society & Ummah: Sintesa Diskursif “Rumah” Demokrasi (Ciputat: Logos, 1999).
134 | Robby Putra & Ramadiva Akhyar , KH. Abdurahman Wahid Dan Dakwahnya
menganggap etnis Tionghoa di Indonesia adalah kalangan yang dianggap minor. Masyarakat menganggap bahwa orang-orang Cina merupakan warisan dari kaum komunis,  yang  pada  masa    Orde  Baru  merupakan  pemahaman  menyeluruh rakyat  Indonesia  kala  itu,  yang  berlanjut  pada  masa  pemerintahan  Gus  Dur. Meski demikian disadari atau tidak bahwa etnis Tionghoa yang ada di Indonesia adalah  termasuk  rakyat  Indonesia  juga.  Mereka  membutuhkan  pengakuan  atas kebudayaannya.
Buku kedua yang penulis sampaikan adalah Prisma Pemikiran Gus Dur, yang  ditulis  oleh  ia  sendiri.  Pada  salah  satu  bagian  dalam  buku  ini,  Gus  Dur menyampaikan  kritik  terhadap  kaum  eksklusif.  Melalui  buku  ini,  Gus  Dur mengkritik  bagaimana  satu  kalangan  menyalahkan  orang  lain  hanya  karena berbeda  pemahaman.  Hal  ini  ia  nyatakan  sebagai  bukti  sempitnya  cara  berpikir mereka,  sehingga  memunculkan  klaim-klaim  yang  sifatnya  menomorsatukan golongannya.  Ia  juga  berkomentar  bahwa  pemikiran  intelektual  Islam  sekarang ini  sudah  tidak  terikat  lagi  dengan  kelompok-kelompok  Islam,  mereka  berani mempertanyakan  hal-hal  yang  paling  mendasar  dan  bereksperimen  melakukan gagasan.  Segi  negatif  yang  cenderung  terlalu  besar,  mereka  kebanyakan mengembangkan pandangan yang sempit dalam mengibarkan bendera Islam. 30
Satu  kalimat  yang  menggelitik  penulis  adalah  bagaimana  Gus  Dur  juga menyebutkan  bahwa  ia  tidak  peduli  mengambil  kutipan  meskipun  berasal  dari Injil,  Bhagawad  Gita  kalau  bernas  maka  harus  diterima.  Namun  pernyataannya ini kemudian menjadi jelas pada kalimat selanjutnya.Ia menegaskan bahwa dalam hal  masalah  bangsa,  ayat-ayat  Al-Qur’an  kita  pakai  secara  fungsional  bukannya untuk  dipakai  secara  teologis.  Hal  ini  juga  berarti  bahwa  pengutipan  yang  Gus Dur  lakukan,  meskipun  pada  ayat-ayat  dari  kitab  suci  agama  lain,  hanya  lebih kepada  perihal  kebangsaan,  dan  bukan  pada  tataran  teologis.  Artinya,  bahwa sebagai  seorang  Islam,  bahwa  untuk  mencapai  kemaslahatan  bangsa,  Gus  Dur
30 KH. Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010).
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 |
135
berpandangan, dapat dijadikan acuan. Acuan tersebut dapat dipakai pada ranah aplikatif,  karena  setelah  masuk  pada  ranah  tersebut,  bersumber  dari  hasil pemikiran Muslim sendiri.
Penulis  juga  menanggapi  tentang  kaum  eksklusif.  Umat  Islam,  juga terdapat  kalangan  yang  bersikap  eksklusif.  Sikap  ini  juga  mereka  tunjukkan kepada  umat  Islam  sendiri  yang  banyak  dikenal  dengan  kaum  salaf. 31 Salaf, sebagai  gerakan,  di  dunia  luar  sering  dikaitkan  dengan  tindakan  terorisme  yang diidentikkan dengan kelompok yang militan dan fanatis dalam ber-Islam. 32 Sikap ekslusif ini terkadang menimbulkan kebencian pada sesama umat Muslim sendiri. Jika  kita  melihat  dari  sudut  pandang  teori  yang  diajukan  Diana  L.  Eck,  pada pengertian  pluralisme  yang  kedua,  maka  akan  terjawab  bahwa  perlunya penghargaan atas cara keberagamaan orang lain. Dengan melakukan hal ini, maka akan mencapai satu peluang untuk terciptanya tujuan kebersamaan.
Pemahaman  yang  harus  dibangun  merupakan  masalah  tersendiri  dalam kehidupan rakyat Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an Surah Al- Hujurat ayat 13. Kata mengenal dalam konteks ayat tersebut adalah ta’aruf, atau bisa  dibilang  saling  mengenal  satu  sama  lain.  Dalam  proses  yang  demikian  ini, maka pihak-pihak yang saling mengenal ini butuh akan kejelasan tentang hal-hal yang pokok, seperti yang disampaikan pada ayat tersebut, seperti kebudayaan dan adat  istiadat.  Dalam  ayat  tersebut,  disampaikan  bahwa  Allah  menciptakan manusia  secara  berkelompok,  baik  dalam  bentuk  kabilah-kabilah  maupun bangsa-bangsa.  Kelompok-kelompok  ini  tentunya  perlu  memahami  satu  sama lain secara mendalam melalui pemahaman yang konstruktif pula.
31 Haneef James Oliver, “The Wahhabi Myth: Dispelling Prevalent Fallacies and the Fictitious Link with Bin Laden,” in Volume 17 Dari Arbeiten, Universität Des Saarlandes Geographisches Institu (Trafford Publishing, 2002), 156.
32 Jose Escobar Stemmann, “Middle East Salafism’s Influence and the Radicalization of Muslim Communities in Europe,” Meria 10, no. 3 (2006): 1–14, https://core.ac.uk/download/pdf/14511859.pdf.
136 | Robby Putra & Ramadiva Akhyar , KH. Abdurahman Wahid Dan Dakwahnya
Beralih  pada  realita  yang  ada  di  masyarakat,  perbedaan  di  masyarakat ditanggapi secara berbeda-beda.Terkadang, perbedaan, dalam hal ini keragaman, dapat  menyatukan  dan  melanggengkan  kesatuan  dan  persatuan  di masyarakat.Namun, hal sebaliknya dapat pula terjadi.Konflik yang berangkat dari keragaman  secara  sosial  pun  telah  terjadi  hampir  di  seluruh  bagian  di Indonesia.Beragam  konflik  ini  lahir  dari  persinggungan  antar  etnis,  meskipun tidak  semuanya  berlatar  belakang  yang  penulis  telah  sebutkan.Beberapa  contoh kasus yang  terekam adalah antar suku  Dayak dan Melayu dengan Madura  yang terjadi di Kalimantan Barat.
Orang-orang Madura sangat kental dengan kesukuannya dan mempunyai kecenderungan menonjol ke-Madura-annya.Mereka senang mengelompok, hidup dan  bekerja  dalam  kelompok-kelompok  sebagai  orang  Madura,  membangun solidaritas sosial sesama. Bila terjadi konflik perorangan dengan warga lain yang berbeda  suku  seperti  Melayu  dan  Dayak,  konflik  tersebut  direspon  dan diselesaikan dengan kecenderungan yang lazim digunakan melalui ancaman dan kekerasan.  Eksklusifitas  kesukuan  kelompok  Madura  tersebut,  memotivasi  dan menyebabkan kelompok lain khususnya Melayu dan Dayak mengaktifkan budaya kesukuan,  seperti  yang  tergambar  dalam  kasus-kasus  kerusuhan  di  beberapa tempat antara  orang-orang  Dayak  dan  Melayu berhadapan dengan orang-orang Madura di Kalimantan Barat. 33
Berkaitan  dengan  dakwah  sendiri,  pengemban  dakwah  (da’i)    ketika berkata, wajib hanya mengucapkan pemikiran dan hukum-hukum Islam saja atau yang  tidak  bertentangan  dengan  Islam.  Ketika  berperilaku,  wajib  hanya melakukan hal-hal yang sesuai dengan Islam semata. Di samping itu, ia pun wajib menyifati  dirinya  hanya  dengan  sifat-sifat  yang  Islami  dan  akhlak  yang  terpuji semata.  Ia  tidak  boleh  menyifati  dirinya  dengan  sifat-sifat  dan  akhlak  yang
33 Choirul Fuad Yusuf, Konflik Bernuansa Agama: Peta Konflik Berbagai Daerah Di Indonesia, 1997-2005 , ed. Imam Tholkhah (Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013).
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 |
137
tercela. Seorang Muslim tidak layak jika tidak memiliki salah satu saja dari ketiga aspek,  yaitu  ucapan,  perilaku  dan  sifat  terpuji. 34 Hal  ini  juga  dapat  dikaitkan dengan  konsep  maslahat  yang  mana  identik  dengan  diperolehnya  kemanfaatan dan ditolaknya kemadaratan. 35 Hal ini akan lebih sesuai dengan dikaitkan kepada pluralitas yang terjadi di Indonesia, yang mana tokoh-tokoh, baik itu adat, agama ataupun  masyarakat,  mereka  mengemban  tanggung  jawab  sebagai  contoh terdekat  di  masyarakat  untuk  dapat  memberi  jalan  untuk  terciptanya kesepahaman antara golongan yang berbeda.
Berkenaan  dengan  paragraf  di  atas,  Penulis  melanjutkan  kembali pembahasan  tentang  pluralisme.  Kali  ini,  penulis  menyampaikan  buku  yang ditulis langsung oleh Gus Dur yang berjudul Islamku Islam Anda Islam Kita.Jika dilihat sekilas, maka judul ini lebih mendekati sebuah judul yang menyamaratakan Islam  (pluralism  agama).  Kata-kata  ‘Islam  Kita’  yang  terdapat  pada  judul mengindikasikan  bahwa  Islam  adalah  milik  semua  orang,  meskipun  agamanya berbeda. Namun, pada pembahasan ini, mari kita kesampingkan terlebih dahulu hal-hal yang demikian. Mari kita fokuskan pada konten buku tersebut.
Gus Dur memang dikenal sebagai seorang yang berpikiran liberal.Namun, hal berbeda penulis temukan dalam buku karyanya ini.Pada salah satu bagiannya, ditulis bahwa kerjasama antara berbagai keyakinan itu sangat dibutuhkan dalam menangani  kehidupan  masyarakat,  karena  masing-masing  memiliki  keharusan menciptakan  kesejahteraan  lahir  (keadilan  dan  kemakmuran)  dalam  kehidupan bersama,  walaupun  bentuknya  berbeda-beda.Di  sinilah,  nantinya  terbentuk persamaan antar agama, bukannya dalam hal ajaran/akidah yang dianut, namun hanya  pada  tingkat  capaian  materi.Mereka  dapat  bekerjasama  untuk  mengatur
34 Mahmud Abdul Latif Uwaidah, Pengemban Dakwah : Kewajiban Dan Sifat-Sifatnya , Ed. 1. (Pustaka Thariqul Izzah, 2003).
35 Mahmud, Dakwah Islam .
138 | Robby Putra & Ramadiva Akhyar , KH. Abdurahman Wahid Dan Dakwahnya
kesejahteraan  materi  tersebut  dengan  menggunakan  ajaran  masing-masing. 36
Dengan  demikian,  sesuai  dengan  teori  yang  penulis  angkat,  bahwa  pluralisme mencoba untuk mencapai komitmen bersama dari berbagai tujuan yang berbeda, yaitu kemanusiaan.
Konsep  yang  telah  penulis  sebutkan  sebelumnya  adalah  prinsip-prinsip Islam.Prinsip  pertama  adalah  Tauhid.  Tauhid  merupakan  fondasi  utama  bagi seorang Muslim. Dalam rukun Islam pun ia menempati urutan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa tauhid dalam visi Al-Qur’an merupakan dasar fundamental seluruh  kesalehan,  religiusitas  dan  seluruh  kebaikan  moral.  Dengan  demikian, konsep  tauhid bukan sekedar prinsip dasar atau metafisik, melainkan  lebih dari itu,  adalah  sebagai  prinsip  dasar  etika  sosial.  Dalam  pengertian  bahwa  paham tauhid  selalu  terkait  dengan  prinsip  kemanusiaan,  rasa  keadilan  sosial  dan ekonomi yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. 37
Prinsip kedua adalah al-musawah . Prinsip kedua ini lebih menekankan pada persamaan  hak  antara  satu  dengan  yang  lainnya  sehingga  tidak  ada  pembedaan sikap  terhadap  seseorang  atau  kalangan  tertentu.Prinsip  ketiga  adalah al- ‘adalah .Keadilan  senantiasa  menempatkan  segala  sesuatu  pada  tempatnya  serta tidak  berat  pada  satu  kelompok  saja.  Keadilan  bersifat  inklusif  dan universal.Keadilan berlaku kepada semua kalangan tanpa terkecuali. Begitu juga dengan  konsep  yang  lainnya,  persaudaraan  ( al-ukhuwah )  dan  kemajemukan  ( al- ta’addudiyah ),  persamaan  ( al-musawah ),  kebebasan  ( al-hurriyah ),  permusyawaratan
( al-syura )  dan  perdamaian  ( al-silm ),  semua  prinsip  ini  telah  Gus  Dur  tunjukkan selama menjadi presiden.Ia membuktikannya dan menjadi seorang presiden yang dihormati oleh semua kalangan.  Prinsip-prinsip di atas, mengandung aspek yang terkait  dengan  keragaman.Semua  prinsip  yang  telah  disebutkan,  merupakan
36 Abdurrahman Wahid and M Syafi’i Anwar, Islamku Islam Anda Islam Kita : Agama Masyarakat Negara Demokrasi (Jakarta: The Wahid Institut, 2006).
37 Hendar Riyadi, Melampaui Pluralisme: Etika Al-Quran Tentang Keragaman Agama (RMBooks & PSAP, 2007).
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 |
139
konsep untuk berdirinya sebuah masyarakat pluralis di sebuah negara, dalam hal ini Indonesia.Gus Dur menerapkan prinsip-prinsip tersebut dan terbukti melalui pemerintahannya.
Jika  dilihat  lebih  lanjut,  dapat  terlihat  bahwa  Gus  Dur  tidak  hanya membela semua orang yang tertindas dan terkucilkan secara sosial. Akan tetapi, Gus Dur melakukan lebih dari itu. Ia memberi jalan untuk mereka untuk dihargai dan diakui secara luas di masyarakat. Maka dari itu, penulis melihat sisi lain dari penempatan  Gus  Dur  sebagai  bapak  pluralisme.  Pluralisme  yang  Ia  bangun  di masyarakat  adalah  sebuah  keniscayaan.  Namun,  melihat  kepada  yang  ia perlihatkan, maka kita pun dapat menyatakan Gus Dur sebagai seorang humanis, yaitu  seorang  yang  berupaya  untuk  memberi  ruang  bagi  masyarakat  yang tertindas  untuk  mendapatkan  hak  hidupnya  layaknya  orang  lain.  Atau  dengan kata lain, Gus Dur adalah seorang pejuang HAM.
Al-Qur’an  juga  menyebut  tentang  pentingnya  menjaga  HAM.  Hal  ini tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 32. Dalam ayat ini dijelaskan pentingnya bagi  kita  untuk  menghargai  hidup  orang  lain  dan  tidak  berbuat  kerusakan.Dari sini,  dapat  ditegaskan  bahwa  penting  bagi  kita  untuk  menghargai kemanusiaan.Sebab,  satu  perbuatan  yang  menyebabkan  kerusakan  baik  kepada manusia  ataupun  alam  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan  merusak  aspek kemanusiaan seluruhnya.Aspek ini menyangkut banyak hal, termasuk kebebasan untuk  menjalankan  adat  istiadat,  kepercayaannya  dan  memilih  apa  yang dikehendakinya, selama tidak menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh hukum.
HAM adalah isu internasional yang telah lama ada.Sejak adanya Universal Declaration  of  Human  Rights  pada  10  Desember  1948  di  Paris,  dunia menggaungkan  pentingnya  untuk  mencapai  tujuan  kemanusiaan.  Untuk  itu, setiap negara membentuk dewan perwakilan yang diyakini sebagai perpanjangan tangan  rakyat  dalam  pemerintahan.  Demikian  juga  di  Indonesia.Melalui  dewan perwakilan ini, hukum pun ditetapkan demi melindungi  hak hidup bagi  banyak
140 | Robby Putra & Ramadiva Akhyar , KH. Abdurahman Wahid Dan Dakwahnya
orang.  Hukum  ini  terbentuk  melalui  komitmen  bersama  untuk  menciptakan tatanan  masyarakat  yang  melindungi  kemanusiaan.    Layaknya  hukum,  sifatnya yang pandang bulu terhadap siapapun yang melanggarnya, adalah senjata untuk memerangi tindak pelanggaran yang menyangkut apa pun yang berkaitan dengan HAM. Meski  demikian, dapat diakui bahwa dalam realitanya  tidak semulus apa yang diwacanakan.
Setelah  pemaparan  panjang  di  atas,  penulis  juga  membuka  jalan  untuk mengkritisi  pemikiran  Gus  Dur  tentang  dakwah  pluralisnya.  Gus  Dur  sebagai seorang tokoh pluralis, tidak berarti seratus persen pemikirannya dapat diterima dan  diterapkan.  Pemikiran  dan  ungkapan-ungkapan  yang  dilontarkannya,  tidak berarti terbebas dari pro dan kontra.Sebagian kalangan juga malah menilai bahwa adanya  pemikiran  Gus  Dur  juga  membawa  pada  perusakan  pemikiran  pada generasi  berikutnya.  Perkataan  dan  sepak  terjangnya  di  media  kemudian  perlu untuk  dipilah  dan  dipilih  kembali  sehingga  dakwahnya  mendapat  bentuk sempurna untuk bisa dipraktekkan secara luas.
Penulis  membuka  kritik  terhadap  Gus  Dur  melalui  pembelaannya terhadap beberapa aliran yang dianggap sesat di Indonesia, seperti Ahmadiyah. Ia juga mendukung pemikiran-pemikiran liberal yang dilontarkan oleh tokoh Islam Liberal yaitu Ulil Abshar Abdalla. Permasalahan intinya adalah  pengakuan yang diberikannya itu kepada kaum minoritas yang memang telah nyata kesesatannya. Di Indonesia telah disepakati bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat di luar Islam  yang  berpeluang  untuk  merusak  Islam  yang  sudah  ada  sejak  lama  di Indonesia.  Dukungan  Gus  Dur,  di  satu  sisi,  menunjukkan  kepeduliannya terhadap  masyarakat  terpinggirkan.  Namun  pada  sisi  lainnya,  dukungan- dukungan  tersebut  malah  menjadi  bibit  kehancuran  bagi  pemikiran  generasi- generasi  sesudahnya.Hal  ini  dikarenakan,  adanya  dukungan  Gus  Dur  tersebut seakan  menjadi  sebuah  “lampu hijau” bagi timbulnya  pergerakan-pergerakan di Indonesia.
141
Bertolak  pada  teori  yang  telah  penulis  sebutkan,  bahwa  dalam  melihat perbedaan perlu adanya pemahaman atas kaum lain, serta terlibat aktif dalam hal perubahan  ini,  maka  perlu  untuk  ditelusuri  kembali,  bagaimana  pemikiran- pemikiran  dan  pergerakan  berbasis  keagamaan  yang  Gus  Dur  dukung  ini.  Dua golongan  ini  adalah  orang-orang  yang  dikenal  sebagai  dapat  menghancurkan sendi-sendi keislaman yang ada di Indonesia. Islam liberal, misalnya, pemikiran- pemikiran  yang  dilontarkan  sifatnya  lebih  melonggarkan  ajaran  agama  Islam, seperti  pernikahan beda agama, yaitu antara perempuan Muslim dan pria Non- Muslim,  sampai  pada  legalnya  LGBT  di  Indonesia.  Hal  inilah  yang  penulis pandang sebagai hal yang menyedihkan.
Pemikiran-pemikiran  liberal  juga  memang  menyentuh  banyak  aspek, termasuk  salah  satunya  adalah  pluralisme.  Pluralisme  yang  ditunjukkan  oleh mereka adalah pluralisme berbasis agama.Hal ini merujuk kepada QS.Al-Baqarah ayat  62.  Secara  jelas,  disebutkan  dalam  ayat  tersebut,  bahwa  orang-orang  Non- Muslim  mendapat  jaminan  pahala  dari  Allah  atas  amal  baiknya.  Dari  hal  ini, mereka  kemudian  menyatakan  bahwa  semua  orang  akan  masuk  surga, disebabkan adanya jaminan dari Allah. Ayat ini, mesti dikembalikan kepada ilmu tafsir, sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman di dalamnya.
Quraish Shihab menjawab lewat buku Tafsir Al-Mishbahnya, menegaskan bahwa ayat ini merupakan kecaman bagi kaum Nasrani, Yahudi dan orang-orang Sabi’iin (penyembah matahari dan binatang terhadap apa  yang mereka lakukan. Adapun pernyataan bahwa adalah Allah yang menjamin pahala atas mereka, tidak serta merta dianggap semua mendapatkan pahala.Pernyataan dalam ayat ini lebih kepada  ganjaran  bagi  masing-masing  umat  tersebut.Artinya,  pahala  adalah balasan  bagi  orang-orang  yang  beriman,  sedangkan  siksaan  dan  kemurkaan adalah  balasan  bagi  orang-orang  yang  tidak  beriman. 38 Hal  ini  menjadi  penegas
38 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2009).
142 | Robby Putra & Ramadiva Akhyar , KH. Abdurahman Wahid Dan Dakwahnya
bahwa  tidak  adanya  balasan  berupa  pahala  bagi  mereka  yang  tidak  mengimani Allah.Sebab,  mengimani  Allah  berarti  mengimani  pula  ajaran  yang  dibawa  oleh Rasulullah.Dari  sini,  dapat  kita  lihat  bahwa  pembelaan  Gus  Dur  terhadap  Ulil Abshar  Abdalla  (mengingat  bahwa  Ulil  adalah  pimpinan  dari  Jaringan  Islam Liberal) tidaklah tepat. Meskipun di sisi lainnya, Gus Dur juga banyak mengkritik Ulil.
Beralih kepada istilah dalam Al-Qur’an, kalimat sawa yang menjadi rujukan dari  orang-orang  liberal.  Mereka  berpendapat    bahwa kalimat  sawa merupakan titik  temu  antar  agama-agama  yang  harus  dibangun  antar  satu  dengan  yang lainnya.  Semua  agama  itu  pada  mulanya  menganut  prinsip  yang  sama,  yaitu keharusan  manusia  untuk  berserah  diri  kepada  Yang  Maha  Esa,  maka  agama- agama  itu,  baik  karena  dinamika  internalnya  sendiri  atau  karena persinggungannya  satu  sama  lain,  akan  secara  berangsur-angsur  menemukan kebenaran  asalnya  sendiri,  sehingga  semuanya  bertemu  pada  satu  titik pertemuan 39 , yaitu sama-sama Mengesakan Tuhan. Pendapat semacam ini adalah pendapat yang seakan-akan melebur agama menjadi satu sehingga tidak jelas lagi antara satu dengan yang lainnya. Jika pendapat semacam ini dipergunakan, akan timbul sinkretisme di kalangan masyarakat.
Mengenai Ahmadiyah, penulis melihat bahwa pembelaan yang telah Gus Dur  berikan  juga  tidaklah  tepat.  Pembelaannya  ini  memang  bertolak  belakang dari  sikap  masyarakat  yang  menolak  Ahmadiyah.Penolakan  ini  bukanlah perbuatan  yang  tanpa  disertai  alasan.Ahmadiyah  sebagai  sebuah  agama,  diteliti serta dikaji secara mendalam.Melalui pengkajian-pengkajian ini, diketahui bahwa Ahmadiyah  terbukti  telah  memalsukan  Al-Qur’an. 40 Perkara  tersebut memberikan  sebuah  kesimpulan  penting  bahwa  Ahmadiyah  memang  terbukti
39 Nurcholish Madjid, Islam: Doktrin & Peradaban (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
40 M. Amin Djamaluddin, Fakta Dan Data Ahmadiyah Menodai Islam (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 2011).
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 |
143
sesat.Dengan demikian, hal ini memberi kita pemahaman yang kokoh dan kuat tentang Ahmadiyah, sehinggadapat terhindar darinya.
Melihat  kepada  konsep-konsep/prinsip  yang  telah  penulis  sebutkan  di atas, maka konsep yang harus ditekankan adalah bagaimana menjalani kehidupan kebangsaan  dengan  asas-asas  yang  telah  Islam  tunjukkan,  tidak  lupa  juga memakai asas good governance .Menurut  Andi Faisal Bakti, menyampaikan konsep good  governance  dengan  mengaitkannya  dengan  kepemimpinan  Nabi Muhammad saw. yang meliputi transparency, consistency, intellegency, accountability dan communicability. 41 Tentu  saja,  penerapannya  tidak  semudah  itu.  Tantangan  yang dihadapi  sekarang  ini  amat  jauh  berbeda  dengan  apa  yang  ada  pada  zaman Rasulullah,  sebab  meskipun  Rasulullah  menjadi  kepala  negara,  permasalahan belumlah  sepelik  sekarang  ini.  Rasulullah  juga  disepakati  oleh  setiap  kalangan untuk memimpin negara-kota Madinah.
Pada  masa  sekarang  ini,  diperlukan  seorang  sosok  semacam  Gus  Dur. Permasalahannya adalah,  tokoh yang seperti dirinya susah untuk ditemukan. Apa yang  tersisasekarang    hanyalah  para  penerusnya  yang  mengagumi  dan menamakan diri mereka Gusdurian. Selain itu, sosok yang dikatakan kharismatik dan  dihormati  hampir  semua  kalangan  hampir  tidak  dapat  ditemui  pada  diri politisi-politisi  sekarang  ini.Meski  demikian,  kita  dapat  mencontoh  sikap keterbukaannya,  dan  dapat  diteruskan  kepada  para  politisi  yang  duduk  di  kursi dewan. Dengan demikian, akan tercapai wacana-wacana  pluralis yang  bertujuan pada kesejahteraan kemanusiaan.

## PENUTUP
Kesimpulan  yang  bisa  diambil  dari  pemaparan  tulisan  ini  adalah,  bahwa Gus Dur berhasil membentuk masyarakat pluralis di Indonesia, melalui peraturan untuk  menempatkan  etnis  Tionghoa  pada  posisi  bermartabat,  dan  bukan  lagi
41 Andi Faisal Bakti, Good Governance and Conflict Resolution in Indonesia: From Authoritarian Government to Civil Society (Jakarta: IAIN Jakarta Press and Logos Publishing Company, in collaboration with ICMI, Montreal-Ottawa, 2000).
144 | Robby Putra & Ramadiva Akhyar , KH. Abdurahman Wahid Dan Dakwahnya
warga  kelas  dua,  melalui  kekuasaannya  sebagai  seorang  Presiden.  Langkah  ini untuk  menyadarkan  bahwa  etnis  Tionghoa  merupakan  bagian  dari  rakyat Indonesia sendiri. Adapun soal rakyat Indonesia, amat susah untuk membangun pemahaman antar satu dengan lainnya. Terkadang, antara satu kalangan dengan lainnya  berseteru  dengan  membawa  etnisitas  yang  tinggi.Hal  ini  tidak  jarang malah  memicu  konflik  di  antara  mereka.  Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini sudah  membuat komitmen bersama untuk  memfokuskan perhatian pada  upaya kepentingan  bersama,  mencapai tujuan kemanusiaan.Akan  tetapi  memang tidak dapat  dimungkiri,  bahwa  ada  permasalahan  berupa  kasus-kasus  pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan.
Pluralisme  Gus  Dur  lebih  dekat  kepada  pluralisme  sosial.{Pluralisme semacam ini lebih menekankan kepada membangun sebuah bangsa yang bersatu di  atas  perbedaan.  Seperti  diketahui  bersama,  bahwa  setiap  orang  butuh pengakuan,  baik  sebagai  bagian  dari  masyarakat  umum,  maupun  apa yangberhubungan hal-hal khusus, seperti adat istiadat dan agamanya. Pluralisme sosial, yang telah Gus Dur tunjukkan, menjadi sarana bagi terciptanya kerukunan antar  pemeluk  agama  dan  masyarakat  pribumi  dengan  masyarakat pendatang.Selain  itu,  Gus  Dur  bisa  juga  disebut  sebagai  seorang  yang humanis.Pembelaan  atas  hak-hak  kemanusiaan  kaum  yang  terpinggirkan  adalah salah satu buktinya.
Indonesia  memang  bukan  negara  Islam.  Meski  demikian,  Indonesia merupakan  negara  dengan  penduduk  Muslim  terbesar  di  dunia.Hal  ini seyogyanya dapat menumbuhkan sikap toleransi antar sesama meskipun berbeda, sebab sebagai penduduk yang beragama, sedapatnya mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah ada  sejak lama. Semboyan yang terdapat pada lambang negara,  Garuda  Pancasila,  Bhinneka  Tunggal  Ika,  dapat  terwujud  dengan penguatan  nilai-nilai  keagamaan,  yang  lebih  difokuskan  pada  pembangunan akhlak  dan  sisi  sosial.  Jalur  dakwah  semacam  ini  hanya  dapat  terwujud  jika
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 |
145
dakwah tidak semata-mata dipahami sebagai kegiatan yang konvensional.Dakwah harus dibawa ke ranah yang lebih luas, yaitu jalur politik.
Dakwah  politik  adalah  gerakan  dakwah  yang  dilakukan  dengan menggunakan kekuasaan (pemerintah); aktivis dakwah bergerak mendakwahkan ajaran Islam supaya Islam dapat dijadikan ideologi negara, atau paling tidak setiap kebijakan pemerintah atau negara selalu dengan nilai-nilai ajaran Islam sehingga ajaran Islam melandasi kehidupan politik bangsa. Negara dipandang pula sebagai alat dakwah yang paling strategis.Dakwah politik sesungguhnya adalah aktivisme Islam  yang  berusaha  mewujudkan  bangsa  dan  negara  yang  berdasarkan  atas ajaran Islam, para pelaku menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, serta penegakan ajaran  Islam  menjadi  tanggung  jawab  negara  dan  pemerintah.Dalam  perspektif dakwah  politik,  negara  adalah  instrumen  yang  paling  penting  dalam  aktivitas mewujudkan negara berdasarkan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
(MUI), Majelis Ulama Indonesia. KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONEISA Nomor : 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 . Indonesia, 2005.
2, Pasal 29 ayat 1 dan. “Undang Undang Dasar 1945 Dan Amandemen,” n.d. A’la, Abd, Ahmad Baso, Alai Najib, Azyumardi Azra, Budi Munawar Rahman, Dkk. Nilai - Nilai Pluralisme Dalam Islam : Bingkai Gagasan Yang Berserak .
Edited by Sururin. 1st ed. Bandung: Penerbit Nuansa, 2005.
Abdillah, Masykuri. Islam & Dinamika Sosial Politik Di Indonesia . Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2015.
Abi. “SBY: Gus Dur Bapak Pluralisme Indonesia.” Kompas.Com .
Ali, Muhammad. Teologi Pluralis Multikultural : Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan . Jakarta: Kompas, 2003.
Andi Faisal Bakti, Dkk. Literasi Politik Dan Konsolidasi Demokrasi . Jakarta: Churia Press, 2012.
146 | Robby Putra & Ramadiva Akhyar , KH. Abdurahman Wahid Dan Dakwahnya
Bagir, Zainal Abidin. Pluralisme Kewargaan . Jakarta: Mizan, 2011.
Bakti, Andi Faisal. Good Governance and Conflict Resolution in Indonesia: From Authoritarian Government to Civil Society . Jakarta: IAIN Jakarta Press and Logos Publishing Company, in collaboration with ICMI, Montreal-Ottawa, 2000.
———. “The Role of Islamic Media in the Globalization Era: Between Religious Principles and Values of Globalization, the Challenges and the Opportunities” (2011).
Crick, Malcolm, Adam Kuper, and Jessica Kuper. “The Social Science Encyclopedia.” Man , 1986.
Djamaluddin, M. Amin. Fakta Dan Data Ahmadiyah Menodai Islam . Jakarta:
Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 2011.
Eck, Diana L. A New Religious America: How a “Christian Country” Has Become the World’s Most Religiously Diverse Nation . 1st ed. San Francisco: Harper, 2003.
Eliade, Mircea. The Encyclopedia of Religion . Universitas Michigan, 1987.
Handrianto, Budi. 50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme,
Pluralisme, Dan Liberalisme Agama . 2nd ed. Hujjah Press, 2007.
Hick, John. An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent . Yale
University Press, 2004.
Hornby, Albert Sydney. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English .
Edited by Jennifer Bradbery Joanna Turnbull, Margaret Deuter. 9th ed. Oxford University Press, 2015.
IND-BP7 Pusat. “Undang-Undang Dasar - Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila - Garis-Garis Besar Haluan Negara.” 212. BP-7 Pusat, 1994.
John Hick. “Christianity and Other Religions: Selected Readings.” Sociological Analysis 53, no. 2 (1992): 25–139.
Karni, Asrori S. Civil Society & Ummah: Sintesa Diskursif “Rumah” Demokrasi .
Ciputat: Logos, 1999.
LATIF, UWAIDAH MAHMUD ABDUL. Hamlu Ad-Dakwah Al-Islamiyyah
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 | 147
Wajibatu Wa Sifatu . Edited by Iskandar Arief B. Pustaka Thariqul Izzah,
2008.
Madjid, Nurcholish. Islam: Doktrin & Peradaban . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Mahmud, Ahmad. Dakwah Islam . Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2003.
Majid, Nurcholish. Tradisi Islam: Peran Dan Fungsinya Dalam Pembangunan Di
Indonesia . Paramadina, 1997.
Marty, Martin E. “The Annals of the American Academy of Political and Social Science.” Sage Publications 612, no. Religious Pluralism and Civil Society
(2007): 14–25.
Mayer, Ann Elizabeth. Islam and Human Rights: Tradition and Politics . Edited by 2.
Westview Press, 2011.
Oliver, Haneef James. “The Wahhabi Myth: Dispelling Prevalent Fallacies and the Fictitious Link with Bin Laden.” In Volume 17 Dari Arbeiten, Universität Des Saarlandes Geographisches Institu , 156. Trafford Publishing, 2002.
Parrinder, Edward Geoffrey. Comparative Religion . Greenwood Press, 2008.
Riyadi, Hendar. Melampaui Pluralisme: Etika Al-Quran Tentang Keragaman Agama .
RMBooks & PSAP, 2007.
Shihab, Alwi. Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama . Diterbitkan atas kerja sama AN Teve dan Penerbit Mizan, 1999.
Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an .
Jakarta: Lentera Hati, 2009.
Stemmann, Jose Escobar. “Middle East Salafism’s Influence and the Radicalization of Muslim Communities in Europe.” Meria 10, no. 3 (2006):
1–14. https://core.ac.uk/download/pdf/14511859.pdf.
Sukayat, Tata. Quantum Dakwah . Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
Sumbulah, Umi. “Islam ‘Radikal’ Dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial
Aktivis Hizb Al-Ta ḥ rīr Dan Majelis Mujahidin Di Malang Tentang Agama
148 | Robby Putra & Ramadiva Akhyar , KH. Abdurahman Wahid Dan Dakwahnya
Kristen Dan Yahudi.” 396. Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010.
Uwaidah, Mahmud Abdul Latif. Pengemban Dakwah : Kewajiban Dan Sifat-Sifatnya . Ed. 1. Pustaka Thariqul Izzah, 2003.
Wahid, Abdurrahman, and M Syafi’i Anwar. Islamku Islam Anda Islam Kita :
Agama Masyarakat Negara Demokrasi . Jakarta: The Wahid Institut, 2006.
Wahid, KH. Abdurrahman. Prisma Pemikiran Gus Dur . Yogyakarta: LKiS, 2010.
Yusuf, Choirul Fuad. Konflik Bernuansa Agama: Peta Konflik Berbagai Daerah Di Indonesia, 1997-2005 . Edited by Imam Tholkhah. Puslitbang Lektur dan
Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI,
2013.
Zainuddin Fananie, Atiqa Sabardila, Dwi Purnanto. Radikalisme Keagamaan Dan Perubahan Sosial . Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
Zarkasyi, Hamid Fahmi. “The New Grolier Webster International Dictionary of the English Language.” Grolie, 1974.