https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ Volume 4 Nomor 1 Mei 2022 : 59-68 Doi : http://dx.doi.org/10.25105/teraslrev.v4i1.15165 p-Issn : 2715-8950 | e-Issn : 2716-2060
ANALISIS PENGGUNAAN RUDAL X-22 DALAM PERANG RUSIA- UKRAINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
( THE USE OF X-22 MISSILE ANALYSIS IN RUSSIA-UKRAINE WARFARE UNDER INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW )
Muhammad Michael Kahfi, ArlinaPermanasari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Muhammadmichael213@gmail.com , arlina.p@trisakti.ac.id

## Abstrak
Dalam konflik Rusia-Ukraina, dua peluru kendali jarak jauh X-22 yang ditembakkan oleh pasukan Rusia dari pesawat pembom Tu-22M3 yang terbang dari lapangan terbang Shaykovka di wilayah Rusia dari Kaluga dan menghancurkan pusat perbelanjaan di kota Kremenchuk, Ukraina Tengah pada Senin, 27 Juni 2022. Insiden tersebut menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai 50 orang  penduduk  setempat.  Tulisan  ini  membahas  tenang  legalitas  penggunaan  alat  dan  cara berperang dalam koridor prinsip-prinsip dasar penggunaan alat dan cara berperang dalam hukum humaniter internasional. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan analisis isi secara  kualitatif.  Analisis dilakukan  berdasarkan    beberapa  instrumen  hukum humaniter  yakni Pasal 22-23 Hague Regulations 1907, Pasal 35 dan Bagian II – IV dari Protokol Tambahan I 1977. Disimpulkan  bahwa  rudal  X-22  sendiri  merupakan  senjata  yang  konvensional  dan  dapat digunakan  dalam  berperang  karena  tidak  termasuk  dalam  klasifikasi  senjata  nubika,  namun penggunaannya tetap harus mematuhi prinsip dasar penggunaan alat dan cara berperang serta prinsip pembedaan dan prinsip-prinsip hukum humaniter lainnya.
Kata kunci: Perang Rusia-Ukraina; Prinsip dasar alat dan cara berperang; Rudal X-22; Hukum Humaniter.

## Abstract
In the Russo-Ukrainian conflict, two X-22 long-range missiles fired by Russian troops from a Tu-22M3 bomber from the Shaykovka airfield in the Russian territory of Kaluga and destroyed shopping center in the city of Kremenchuck, Central Ukraine, 27 June 2022. The incident killed at least 13 people and injured 50 local residents. This paper discusses the lagality of using means and methods of warfare in the framework of the basic rules on the means and methods of war under international humanitarian law. This research is normative research with a qualitative content analysis approach. The analysis was carried out based on several humanitarian law instruments, namely the basic rules stipulated in Article 22-23 of the Hague Regulations  1907,  Article  35  and  Parti  II  –  IV  of  Additional  Protocol  I  of  1977.  It  was concluded that  the  X-22  missile  is  a  conventional  weapon  that  can  be  used  in  an  armed conflict but the methods or use must still comply with the basic rules on the means and methods of warfare, the principle of distinction and other humanitarian law principles.
Keywords: Russia-Ukraine  Warfare;  Basic  principles  on  the  use  and  means of  warfare;  X-22 Missile; Humanitarian Law

## 60   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________

## Pendahuluan
Konflik bersenjata tampaknya tidak dapat dihindari dalam hubungan antar negara dari dahulu hingga saat ini. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Konvensi-Konvensi Palang Merah menuliskan  bahwa  hampir  sebagian  besar  kehidupan  umat  manusia  diwarnai  dengan peperangan 1 .  Dengan  perkataan  lain,  perdamaian  hanya  terjadi  dalam  waktu  yang  singkat, sementara peperangan ternyata lebih mendominasi hubungan antara negara sebagai anggota masyarakat internasional. Oleh karena itu, mengatakan bahwa konflik  bersenjata  itu  sendiri diterima  sebagai  sesuatu  yang  pragmatis,  karena  hampir  selalu  terjadi  dalam  masyarakat internasional 2 .
Konflik  bersenjata  atau  perang,  dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu:  konflik  bersenjata internasional  dan konflik bersenjata non-internasional atau juga dikenal sebagai konflik internal. Perbedaan utama antara konflik bersenjata non-internasional dan konflik bersenjata internasional berasal dari status hukum para pihak yang berkonflik. Status hukum pihak-pihak yang berkonflik dalam konflik bersenjata internasional adalah bahwa kedua pihak memiliki status hukum yang sama, yakni negara yang bertindak sebagai subjek hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Common Article dari Konvensi Jenewa 1949. Sedangkan terdapat pula suatu satuan lain bukan negara, namun dapat entitas yang setara dengan Negara menurut Pasal 1 juncto Pasal 96 Protokol Tambahan I tahun 1977. Konflik inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini.
Dalam  konflik  bersenjata  antara  Rusia  dan  Ukraina,  terdapat  serangan  militer  yang menarik untuk ditinjau dari hukum humaniter. Serangan yang dimaksud adalah ketika pihak Rusia menembakkan  dua  buah  peluru  kendali  (rudal)  yang  mengakibakan  hancurnya  pusat perbelanjaan di kota Kremenchuk, Ukraina tengah pada Senin, 27 Juni 2022. Komando Angkatan Udara Ukraina mengkonfirmasikan bahwa pusat komersial tersebut dihantam oleh dua rudal jarak jauh X-22 yang ditembakkan dari pesawat pembom Tu-22M3 yang terbang dari lapangan terbang Shaykovka di wilayah Rusia dari Kaluga. Serangan tersebut mengakibatnya sedikitnya 13 orang sipil tewas dan melukai 50 lainnya serta Lebih dari 1.000 orang  berada  di  pusat perbelanjaan tersebut  ketika  terjadi  serangan.  Unit  Layanan  Darurat  Ukraina  memberikan  konfirmasi  atas dampak  yang  diakibatkan  oleh  bom  tersebut  dalam  sebuah  pernyataan  press  bahwa  pusat perbelanjaan Retroville yang diserang pada Minggu malam menyebabkan kebakaran di tempat parkir dan di empat lantai Gedung pusat komersial serta beberapa ledakan yang mengguncang di sekitar wilayah perbelanjaan tersebut 3 .
Dalam suatu konflik bersenjata, peralatan dan amunisi perang telah lazim digunakan oleh negara-negara  yang  bersengketa.  Senjata  yang  digunakan  dalam  masa  perang pada  dasarnya dirancang untuk menghancurkan atau melumpuhkan kekuatan musuh. Perkembangan teknologi peperangan saat ini telah mencapai puncak yang mengagumkan di mana telah dihasilkan suatu jenis amunisi seperti peluru kendali dengan kemampuan teknologi tinggi yang dapat melemahkan atau menghancurkan target serangan dengan presisi dan efisiensi. Teknologi ini menghasilkan dan mengembangkan teknologi yang dikenal dengan nama “ Precision Guided Munition” 4 , yaitu senjata dengan akurasi tinggi dalam mengenai sasaran. Hal ini tentu akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan generasi-generasi peralatan perang sebelumnya, di mana keakuratan atau
1 Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi Palang Merah (Jakarta: Bina Cipta, 1989).
2 Jacques  Meurant,  “Inter-Arma  Caritas:  Evolution  and  Nature  of  International  Humanitarian Law,” Journal of Peace Research 24, no. 3 (1987).
3 Bellingcat  Investigation  Team,  “Russia’s  Kremenchuk  Claims  Versus  the  Evidence,” Bellongcat.Com.
4 “Defense Primer: U.S. Precision-Guided Munitions” (IN FOCUS, 2021),
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11353.
presisi dalam mengenai target serangan selalu menjadi masalah.
Sebagaimana yang telah diketahui, Hukum Humaniter Internasional mengatur tentang dua  hal  utama,  yakni  pengaturan  tentang  alat  dan  cara  berperang  ( means  and  methods  of warfare); serta pengaturan tentang perlindungan para korban perang (protection of war victims). Tulisan ini hanya akan membahas hal yang pertama, yakni pengaturan tentang alat dan cara berperang.    Hukum  Humaniter  mengatur  tentang  alat  dan  cara  berperang  dalam  berbagai perjanjian internasional. Hukum Humaniter juga telah merumuskan prinsip-prinsip dasar tentang alat dan cara berperang ( basic principles on the means and methods of warfare). Frits Kalshoven dan  Liesbeth  Zegveld  menyatakan  bahwa  prinsip-prinsip  dasar  penggunaan  alat  dan  cara berperang ini tunduk pada aturan-aturan kebiasaan yang telah tercantum di dalam Konvensi Den Haag IV tahun 1907, khususnya pada Pasal 21-22 Lampiran Konvensi Den Haag IV yang terkenal dengan sebutan “Hague Regulations” dan juga Pasal 35 Protokol Tambahan I tahun 1977 5 .
Prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan alat dan cara berperang yang terdapat dalam Lampiran Konvensi Den Haag IV tahun 1907, terdapat dalam dua pasal penting yaitu Pasal 22 dan  Pasal  23.  Pasal  22  menyatakan  bahwa  penggunaan  alat  dan  cara  berperang  yang  dapat digunakan oleh pihak yang bersengketa bersifat tidak tak terbatas ( is not unlimited); atau dengan perkataan  lain  penggunaannya  bersifat  terbatas  ( limited) 6 .  Ini  berarti  bahwa  tidak  semua persenjataan  perang  dapat  digunakan  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Dengan  meihat berbagai macam perjanjian internasional yang mengatur tentang alat dan cara berperang, maka dapat  diketahui  bahwa  ada  persenjataan  yang  masih  tetap  dapat  digunakan  hingga  saat  ini karena  tergolong  ke  dalam  senjata-senjata  konvensional;  namun  ada  pula  persenjataan  yang tidak dapat digunakan karena termasuk ke dalam klasifikasi senjata-senjata non-konvensional. Contoh  yang  paling  sering  digunakan  untuk  menyebutkan  senjata-senjata  non-konvensional adalah  senjata  nuklir,  senjata  biologi  dan  senjata  kimia  atau  sering  disingkat  dengan  senjata nubika.  Sementara senjata  yang  sifatnya  konvensional  adalah  senjata  yang  umum  atau  lazim digunakan  dalam  peperangan  konvensional  seperti  berbagai  jenis  amunisi  termasuk  peluru kendali,  dan  berbagai  peralatan  perang  yang  umum  digunakan  dalam  suatu  kesatuan  seperti tank, meriam, pesawat tempur atau kapal tempur.
Prinsip  dasar  tentang  penggunaan  alat  dan  cara  berperang  selanjutnya  kemudian terdapat  dalam  Pasal  23  Hague  Regulations,  dimana  dinyatakan  bahwa  dilarang  untuk menggunakan alat dan cara berperang yang dapat mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu ( unnecessary  sufferings)  ataupun  luka-luka  yang  berlebihan  (superfluous  injury) 7 .  Prinsip  ini dapat  berarti  bahwa  persenjataan  yang  digunakan  dapat  saja  tergolong  ke  dalam  klasifikasi persenjataan yang bersifat konvensional, namun jika serangan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan kebiasaan berperang, maka akan mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa ataupun luka-luka yang berlebihan. Contoh dari cara atau metoda berperang yang dapat mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu atau luka-luka yang berlebihan, adalah penggunaan peluru dum-dum, atau penggunaan peluru tandan.
Adapun  prinsip  dasar  ketiga  terdapat  pada  Pasal  35  Protokol  Tambahan  I  di  mana terdapat  larangan  untuk  menggunakan  alat  dan  cara  berperang  yang  dapat  mengakibatkan kerusakan yang bersifat meluas ( widespread), berjangka waktu lama (long-term) atau luar biasa
5 Liesbeth  Zegveld  Frits  Kalshoven, Constraints  on  the  Waging  of  War:  An  Introduction  to International Humanitarian Law, 4th ed. (Cambridge University Press, 2011).
6 ICRC,  “Convention  (IV)  Respecting  the  Laws  and  Customs  of  War  on  Land  and  Its  Annex: Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.,”
Treaties, States Parties and Commentaries, https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ART/195-200032?OpenDocument.
7 Ibid.
parah ( severe) pada lingkungan alam 8 . Sebenarnya terdapat pula suatu perjanjian internasional lainnya yang mirip dengan klausula yang terdapat dalam Protokol Tambahan I, yaitu perjanjian yang  disebut  “Environmental  Modification”  Convention  tahun  1976.  Konvensi  ini  dihasilkan sebagai bentuk upaya perlindungan lingkungan alam akibat dilakukannya modifikasi lingkungan yang digunakan sebagai alat dan cara berperang, sebagaimana terjadi dalam Perang Vietnam. Namun terdapat perbedaan cukup besar antara kedua perjanjian ini, di mana Protokol Tambahan I tahun 1977 lebih dimaksudkan sebagai instrumen yang melindungi populasi penduduk sipil dari dampak peperangan yang dilakukan dengan menggunakan teknik modifikasi lingkungan sebagai alat dan cara berperang 9 .
Seiring  pendahuluan  ini  maka  dapat  kita  pertanyakan  terkait  masalah  yang  terdapat didalam kasus ini yang pertama adalah apakah bom yang digunakan merupakan senjata yang diperbolehkan oleh hukum humaniter internasional? lalu pertanyaan yang kedua adalah apakah metode  berperang  yang  digunakan  telah  sesuai  dengan  apa  yang  tertuang  didalam  hukum humaniter internasional?
Maka daripada itu penulis tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan  dimana terdapat kasus terlukanya warga sipil akibat daripada konflik bersenjata atau peperangan itu sendiri yang tidak dapat dihindari akan tetapi perang juga memiliki Batasan atau aturan yang dapat melindungi segenap jiwa dan raga warga sipil dari kejahatan perang itu sendiri. Setiap konflik bersenjata atau perang memiliki alat dan cara berperang itu sendiri yang dimana alat dan metode tersebut memiliki Batasan yang dimana agar tidak menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, merusak lingkungan manusia dan penggunaan yang tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional.

## Pembahasan

## P rinsip Dasar Penggunaan Alat dan Cara Berperang
Konflik  bersenjata  adalah  sengketa  bersenjata  antara  dua  negara  atau  lebih,  konflik antara pemerintah negara dan pemberontak, dan bentuk lain dari konflik internasional dan non- internasional yang diatur oleh hukum humaniter internasional. Dalam konflik bersenjata terjadi kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dimana kekejaman dan kekerasan sering terjadi dalam konflik bersenjata. Konflik bersenjata yang terjadi tidak hanya berdampak bagi keamanan negara tapi juga secara langsung memberikan dampak yang sangat terasa bagi masyarakat disekitar wilayah dimana terjadi konflik bersenjata.
Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa kata konflik dan perang tidaklah asing lagi di telinga kita, suatu kata yang identik dengan kekerasan.Konflik tidak bisa dihindari dalam hubungan antar negara. Konflik dapat dibedakan menjadi konflik bersenjata dan konflik tidak bersenjata. Konflik bersenjata itu sendiri juga dapat dibagi menjadi dua domain: konflik bersenjata  internasional  dan  konflik  bersenjata  non-internasional  yang  juga  dikenal  sebagai konflik  internal.  Perbedaan  utama  antara  konflik  bersenjata  non-internasional  dan  konflik bersenjata  internasional  berasal  dari  status  hukum para  pihak  yang  berkonflik.  Status  hukum
8 ICRC, “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.,” Treaties, States Parties and Commentaries, accessed May 4, 2022, https://ihl- databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/470?OpenDocument.
9 International Committee of the Red Cros, Commentary on the Additional Protocols of 1977 to the  Geneva  Conventions  of  12  August  1949,  ed.  Yves  Sandoz·  Christophe  Swinarski  .  Bruno Zimmermann (Geneva: Martinus Nijhoff Publishers, 1987).
pihak-pihak  yang  berkonflik  dalam  konflik  bersenjata  internasional  adalah  bahwa  kedua  pihak memiliki status hukum yang sama.
Selama periode antara dua perang dunia (Perang Dunia I dan Perang Dunia II), berbagai batasan  perang  diperdebatkan  oleh  para  politisi  di  tingkat  internasional.  Larangan  terhadap berbagai jenis senjata tersebar luas. Semua pembatasan ini telah dicabut, dengan satu atau dua pengecualian,  seperti  penggunaan  gas.  Pembatasan  penggunaan  senjata  di  medan  perang pertama kali diatur oleh Deklarasi Den Haag tahun 1907.
Dalam  penyusunan  Konferensi  Den  Haag  ke-IV  di  dalam  Pasal  23,  yang  menyatakan, Selain larangan-larangan yang diberikan oleh Konvensi-konvensi khusus, khususnya dilarang:
1. Menggunakan racun atau senjata beracun;
2. Membunuh atau melukai orang-orang yang termasuk dalam bangsa atau tentara musuh;
3. Untuk  membunuh  atau  melukai  seorang  musuh  yang,  setelah  meletakkan senjatanya,  atau  tidak  lagi  memiliki  alat  pertahanan,  telah  menyerah  atas kebijaksanaannya;
4. Menyatakan bahwa tidak ada seperempat yang akan diberikan;
5. Menggunakan  senjata,  proyektil,  atau  bahan  yang  dianggap  menyebabkan penderitaan yang tidak perlu;
6. Untuk menyalahgunakan bendera gencatan senjata, bendera nasional atau lencana militer dan seragam musuh, serta lencana khusus Konvensi Jenewa
7. Menghancurkan atau merampas harta benda musuh, kecuali penghancuran atau perampasan itu sangat diperlukan untuk keperluan perang;
8. Untuk  menyatakan  dihapuskan,  ditangguhkan,  atau  tidak  dapat  diterima  di pengadilan hak dan tindakan warga negara dari pihak yang bermusuhan.
Pihak  yang  berperang  juga  dilarang  untuk  memaksa  warga  negara  pihak  yang bermusuhan  untuk  mengambil  bagian  dalam  operasi  perang  yang  ditujukan  terhadap  negara mereka  sendiri,  jika  mereka  berada  dalam  dinas  pihak  yang  berperang  sebelum  dimulainya perang.
Di  bawah  ini  tercantum  beberapa  Konvensi  Jenewa  utama  yang  mengatur penggunaan atau larangan penggunaan peralatan atau alat perang tertentu dalam konflik:
1. Deklarasi Den Haag (IV,2) tentang Gas Asphyxiating, 1899.
2. Deklarasi Den Haag (IV,3) tentang Perluasan Peluru, 1899.
3. Konvensi Den Haag (IX) tentang Pengeboman oleh Angkatan Laut, 1907.
4. Deklarasi Den Haag (XIV) tentang Bahan Peledak dari Balon, 1907.
5. Protokol Jenewa tentang Gas Asfiksia atau Beracun, dan Metode Bakteriologis, 1925.
6. Konvensi Pelarangan Senjata Biologis, 1972.
7. Resolusi tentang Sistem Senjata Kaliber Kecil, 1979.
8. Protokol CCW (I) tentang Fragmen yang Tidak Dapat Dideteksi, 1980.
9. Protokol CCW (II) yang melarang Ranjau, Perangkap Booby, dan Perangkat Lainnya, 1980.
10. Protokol CCW (III) yang melarang Senjata Pembakar, 1980 .
11. 11.Konvensi yang melarang Senjata Kimia, 1993.
12. Protokol CCW (IV) tentang Senjata Laser yang Membutakan, 1995.
13. Protokol CCW (II) yang melarang Ranjau, Perangkap Booby, dan Perangkat Lainnya, diubah, 1996.
14. Konvensi Munisi Tandan, 2008.
15. Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir, 2017.
Daftar di atas memperjelas bahwa sejumlah konflik bersenjata telah berdampak langsung pada perkembangan hukum humaniter. Misalnya, Perang Dunia I (1914-1918) melihat penggunaan alat  dan  metode  perang,  jika  tidak  semuanya  baru,  maka  setidaknya  belum  pernah  terjadi sebelumnya  meluas  seperti  ini  sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  bagian  dari  undang-undang  ini memerlukan perubahan untuk segera ditangani, karena pada kenyataannya konflik bersenjata, meskipun tidak secara resmi disebut perang, masih sering terjadi, dan akan selalu terjadi di masa depan.
Senjata yang digunakan oleh Rusia untuk menghancurkan mall tersebut ialah rudal jarak jauh  x-22,  yang  dimana  rudal  tersebut  mempunyai  daya  ledak  yang  tinggi  dan  mempunyai jangkauan 600 kilometer sehingga penggunaan rudal tersebut tertuju kepada anti- satelit, anti- kapal dan juga tertuju dari langit ke darat. Jika dilihat daripada konvensi-konvensi yang mengatur tentang  alat  perang  apa  saja  yang  diperbolehkan  maka  dapat  disimpulkan  senjata  yang digunakan yaitu rudal x22 adalah senjata yang diperbolehkan dalam konflik peperangan.

## Prinsip Pembedaan
Prinsip  pembedaan  merupakan  prinsip  pokok  hukum  humaniter  yang  sangat fundamental.  Prinsip  ini  berkembang  dalam  perkembangan  hukum  humaniter  dan  hampir terdapat pada setiap instrumennya. Prinsip pembeda ini merupakan suatu prinsip yang membagi penduduk  ke  dalam  dua  golongan  yaitu  Kombatan ( combatant)  dan  Penduduk  Sipil (civlian). Pembedaan ini  perlu  untuk  menentukan  siapa  yang  boleh  diserang  dan  siapa  yang  harus dilindungi. Aspek hukum dari aturan ini adalah bahwa warga sipil  tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan dan harus dilindungi dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perang. Selama penduduk sipil tetap dapat mempertahankan atau menjaga statusnya sebagai penduduk sipil, maka mereka harus dilindungi berdasarkan hukum humaniter.
Kewajiban  mendasar  ini  diamanatkan  kepada  negara  yang  terlibat  dalam  konflik bersenjata  berdasarkan  ketentuan  Pasal  48  Protokol  Tambahan  I  tahun  1977.  Selanjutnya berdasarkan  Protokol  Tambahan  I  tahun  1977,  prinsip  pokok  tersebut  dijabarkan  lebih  lanjut dengan mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan orang sipil dan penduduk sipil (Pasal 50), dan  bagaimana  perlindungan  yang  harus  diberikan  kepada  mereka  (Pasal  51).  Di  samping pembedaan  yang  ditujukan  kepada  manusia,  hukum  humaniter  juga  membedakan  antara sasaran-sasaran  militer  yang  memiliki  kontribusi  efektif  dengan  obyek-obyek  sipil  yang seharusnya tidak boleh dijadikan sasaran dalam serangan militer (Pasal 52).
Tempat-tempat  umum  yang  sangat  penting  bagi  penduduk  sipil,  seperti  sumber  air  minum, pasokan listrik, sekolah, pasar, rumah sakit, dan tempat ibadah, adalah tempat-tempat yang perlu dilindungi. Karena itu, wanita dan anak-anak pasti akan paling menderita jika serangan terjadi di sini.  Warga  sipil  selalu  rentan  dalam  permusuhan  dan  perang  dan  selalu  menanggung konsekuensi langsung dari perang dan permusuhan. Menurut Hans-Peter Gasser, posisi lemah ini terbentuk dari dua aktivitas dalam setiap permusuhan atau peperangan. Ini adalah bahaya yang ditimbulkan oleh permusuhan atau operasi militer langsung  selama perang, dan ancaman yang dapat membahayakan orang (sipil) jika  mereka  melibatkan pasukan musuh.
Pengaturan  prinsip  pembedaan  penduduk  dalam  perang ( distinction  principle )  untuk pertama kali secara konvensional diatur dalam Konvensi Den Haag ( Hague Regulations ) tahun 1907 yang kemudian disempurnakan dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Perubahan terakhir yang terdapat dalam Protocol I 1977 melengkapi secara fundamental ketentuan yang berlaku sebelumnya.
Jika kita melihat atau mengacu dengan apa yang terjadi sekarang bahwa jika kita apakah diperbolehkannya penggunaan senjata yang digunakan Rusia untuk  menyerang Ukraina tentu saja boleh karena memang pada dasarnya senjata itu merupakan senjata rudal berhulu ledak tinggi yang tidak melanggar perjanjian dari kovensi manapun akan tetapi yang perlu ditanyakan apakah penggunaan dan sasaranya sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum humaniter internasional.  Senjata  yang  digunakan  ini  merupakan  jenis  senjata  konvensional  dan  tidak termasuk pada klasifikasi senjata-senjata nubika (nuklir, biologi dan kimia), yang memang telah dilarang  secara  resmi  berdasarkan  perjanjian-perjanjian  di  bidang  hukum  humaniter  seperti Geneva  Protocol  on  Asphyxiating  or  Poisonous  Gases,  and  of  Bacteriological  Methods  1925, Convention on the Prohibition of Bio;ogical Weapons 1972, Convention on Prohibiting Chemical Weapons 1993, dan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 2017.
Namun, walaupun demikian, penggunaan senjata-senjata konvensional juga tetap harus tunduk  pada  prinsip-prinsip  hukum  humaniter  serta  hukum  dan  kebiasaan  perang  yang  telah diakui  dalam  masyarakat  internasional  sehingga  cara  penggunaannya  tidak  boleh  melanggar prinsip-prinsip  pokok  yang  telah  ditentukan  dalam  Pasal  22  dan  23  Hague  Regulations  1907 maupun dalam Pasal 35 Protokol Tambahan I tahun 1977.
Salah satu aspek yang harus diperhatikan para pihak yang bersengketa adalah penerapan prinsip  pembedaan  dalam  waktu  peperangan.  Sudah  dijelaskan  bahwasanya  ketika  terjadi peperangan  terdapat  prinsip  pembeda  yang  dimana  sasaran  dalam  suatu  konflik  bersenjata sudah jelas. Telah disebutkan bahwa saasarn militer bukanlah warga sipil namun dalam kasus di atas, yang menjadi sasaran adalah pusat komersial yang merupakan suatu objek sipil, di mana dalam  serangan  tersebut  terdapat  dampak  ikutan  atau collateral  damage sehingga mengakibatkan kematian dan kerugian pada warga sipil.
Dengan  demikian,  implementasi  prinsip-prinsip  dasar  penggunaan  alat  dan  cara berperang, dapat dilihat lebih jauh dalam Bagian II dan Bagian IV dari  Protokol Tambahan I tahun  1977  yang  mengatur  tentang  alat  dan  cara  berperang  dapat  digunakan  sebagai serangkaian dasar hukum sehingga setiap operasi militer harus selalu dilakukan upaya-upaya. untuk melindungi warga sipil, yaitu:
1. Penerapan  aturan-aturan  dasar  tentang  penggunaan  alat  dan  cara  berperang sebagaimana terdapat dalam Pasal 22-23 Hague Regulations tahun 1907 dan pasal- pasal lain yang berkaitan; demikian pula Pasal 35 Protokol Tambahan I tahun 1977;
2. Melakukan investigasi dan menetapkan siapa sesungguhnya sasaran dan objek-objek militer; dan menandai bahwa orang sipil dan penduduk sipil bukanlah sasaran serangan berdasarkan ketentuan Pasal 50, 51 dan 52 Protokol Tambahan I tahun 1977;
3. Menandai objek-objek sipil yang dapat diklasifikasikan sebagai sasaran militer dengan syarat tunduk pada ketentuan Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I tahun 1977; serta menandai objek-objek sipil lainnya yang tidak dapat diserang karena sifatnya, seperti benda-benda  budaya  (Pasal  53),  objek-objek  yang  sangat  dibutuhkan  bagi kelangsungan hidup masyarakat (Pasal 54), lingkungan alam (Pasal 55), objek-objek yang  dapat  diklasifikasikan  sebagai  objek  yang  mengandung  tenaga  yang  dapat membahayakan penduduk di sekitarnya jika diserang (Pasal 58);
4. Melakukan  tindakan  kehati-hatian  dalam  melancarkan  suatu  serangan  (Pasal  57); termasuk  menilai  apakah  suatu  serangan  dapat  mengakibatkan  dampak  yang  dapat merugikan bagi masyarakat atau penduduk sipil (Pasal 58);
5. Mengambil tindakan yang perlu dalam memilih alat dan metode menyerang (Pasal 22 Hague  Regulations),  dengan  maksud  untuk  meminimalisir  atau  memperkecil adanya korban tak disengaja di kalangan penduduk sipil atau kerusakan pada objek sipil;
6. Menangguhkan  penentuan  serangan  yang  dapat  diperkirakan/diharapkan  akan
menimbulkan korban di  kalangan penduduk sipil  dan kerusakan pada objek sipil  yang lebih besar, dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperoleh dari serangan itu. Tindakan-tindakan  lain  yang  harus  diperhatikan  untuk  mencegah  atau  mengurangi efek-efek  serangan  terhadap  penduduk  sipil  dan  objek  sipil.  Pihak  bersengketa harus  berusaha  memindahkan  penduduk  sipil,  objek  sipil  yang  berada  di  bawah pengawasan mereka, dari sekitar objek militer. Dalam hal ini harus diperhatikan Pasal 49 dari Konvensi IV tentang deportasi, Mencegah ditempatkannya objek militer di dalam kota  atau  wilayah  yang  padat  penduduknya,  Mengambil  tindakan  pengamanan  lain untuk melindungi penduduk sipil  dan objek sipil yang berada di bawah pengawasannya terhadap bahaya yang berasal dari operasi militer.
Sehingga  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut,  maka  hukum  humaniter  internasional mewajibkan  negara-negara  yang  bersengketa  untuk  melakukan  tindakan  untuk  mencegah konsekuensi  dari  serangan.  Salah  satunya  mengamanatkan  agar  negara  berusaha  untuk merelokasi  warga  sipil  dan  melindungi  properti  sipil  dari  daerah  dekat  sasaran  militer.  Juga, hindari menempatkan barang-barang militer di atau di dekat  daerah padat penduduk. Hal ini dilakukan  sebagai  upaya  kehati-hatian/kehati-hatian  apabila  terjadi  perang  atau  konflik bersenjata  di  kemudian  hari,  warga  sipil  dan  harta  benda  sipil  tidak  terkena serangan  akibat perang atau konflik bersenjata.

## Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa dalam peperangan terdapat alat dan metode yang digunakan. Dalam hal ini peluru kendali / rudal yang digunakan pada kasus diatas merupakan  senjata  yang  diperbolehkan  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip-prinsip  dasar penggunaan alat dan cara berperang serta berbagai prinsip hukum humaniter lainnya.
Selain  pengaturan  terkait  alat  peperangan  terdapat  pula  pengaturan  tentang  metode berperang  itu  sendiri  yang  mengatur  tujuan  penggunaan  dan sasaran  militer.  Ketika  terdapat collateral damage yang disebabkan serangan suatu rudal tersebut maka seharusnya dilakukan upaya kehati-hatian akan dampak yang mungkin ditimbulkan yang dapat merugikan penduduk sipil,  namun  sebaliknya,  terdapat  pula  kewajiban  negara  yang  bersengketa  untuk  menjaga keamanan daripada warga sipil itu sendiri yang mengharuskan negara yang berperang tidak boleh menempatkan  dan  membahayakan  warga  sipil  dengan  menempatkan markas-markas  militer dalam wilayah pemukiman padat penduduk sipil yang yang dapat menimbulkan dampak pada mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Frits Kalshoven, Liesbeth Zegveld. Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law . 4th ed. Cambridge University Press, 2011.
ICRC.  “Convention  (IV)  Respecting  the  Laws  and  Customs  of  War  on  Land  and  Its  Annex:  Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.” Treaties, States Parties and Commentaries .
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ART/195-
200032?OpenDocument.
———. “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.” Treaties, States Parties and
Commentaries . Accessed May 4, 2022. https://ihl- databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/470?OpenDocument.
International Committee of the Red Cros. Commentary on the Additional Protocols of 1977 to the Geneva
Conventions of 12 August 1949 . Edited by Yves Sandoz· Christophe Swinarski . Bruno Zimmermann. Geneva: Martinus Nijhoff Publishers, 1987. Kusumaatmadja, Mochtar. Konvensi-Konvensi Palang Merah . Jakarta: Bina Cipta, 1989. Meurant, Jacques. “Inter-Arma Caritas: Evolution and Nature of International Humanitarian Law.” Journal of Peace Research 24, no. 3 (1987).
Team, Bellingcat Investigation. “Russia’s Kremenchuk Claims Versus the Evidence.” Bellongcat.Com . “Defense Primer: U.S. Precision-Guided Munitions.” IN FOCUS, 2021. https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11353.
terAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM