## PROBLEMATIKA DUALISME IDEOLOGI DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM

## Fathorrahman Z STAI Nazhatut Thullab Sampang
Email: rahmanzfathorbarokah@gmail.com
Abstrak:
Dualisme  pendidikan  di  Indonesia  telah  menjadi  dilema  yang belum  dapat  diselesaikan  hingga  sekarang.  Dualisme  ini  tidak hanya  berkenaan  dengan  sistem  pengajarannya  tetapi  juga menjurus  pada  keilmuannya.  Pola  pikir  yang  sempit  cenderung membuka gap antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. Padahal  dikotomi  keilmuan  ini  justru  menjadi  garapan  bagi  para pakar  pendidikan  Islam  untuk  berusaha  menyatukan  keduanya. Dualisme  pendidikan  Islam  juga  muncul  dalam  bidang manajerialnya,  khususnya  di  lembaga  swasta.  Lembaga  swasta umumnya  memiliki  dua  top  manager  yaitu  kepala  madrasah  dan ketua  yayasan  (atau  pengurus).  Meskipun  telah  ada  garis kewenangan yang memisahkan kedua top manager tersebut, yakni kepala  madrasah  memegang  kendali  akademik  sedangkan  ketua yayasan  (pengurus)  membidangi  penyediaan  sarana  dan prasarana,  sering  di  dalam  praktik  terjadi overlapping .  Praktek manajemen  di  madrasah  sering  menunjukkan  model  manajemen tradisional, yakni model manajemen  paternalistik atau feodalistik. Dominasi  senioritas  semacam  ini  terkadang  mengganggu perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Kata Kunci: idealisme, kelembagaan, pendidikan islam
Abstract:
The dualism of education in Indonesia has become a dilemma that has  not  been  resolved  until  now.  This  dualism  is  not  only concerned  with  the  teaching  system  but  also  leads  to  its scholarship. A narrow mindset tends to open the gap between the sciences  of  Islam  and  the  general  sciences.  Yet  this  dichotomy  of science  is  actually  a  claim  for  Islamic  education  experts  to  try  to unite  the  two.  Islamic  education  dualism  also  emerged  in  the managerial  field,  especially  in  private  institutions.  Private institutions  generally  have  two  top  managers:  the  head  of  the madrasah  and  the  chairman  of  the  foundation  (or  caretaker). Although  there  is  a  line  of  authority  that  separates  the  two  top
Fathorrahman Z ~ Problematika Dualisme                                      103
managers,  ie  the  head  of  the  madrasah  holds  academic  control while  the  chairman  of the  foundation  (caretaker)  in  charge  of  the provision  of  facilities  and  infrastructure,  often  in  the  practice  of overlapping.  Management  practices  in  madrasas  often  show  a traditional  management  model,  the  paternalistic  or  feudalistic management  model.  Such  seniority  dominance  sometimes interferes with the development and improvement of the quality of education.
Keywords: idealism, institution, Islamic education
Pendahuluan
Seiring dengan era globalisasi dan tehnologi canggih, banyak persoalan-persoalan  bangsa  seperti  dekadensi  moral  terjadi  di mana-mana,  angka  kemiskinan  semakin  meningkat,  praktek Korupsi,  Kolusi,  Nepotisme  seakan  menjadi  menu  spesial  sehari- hari  yang  di  konsumsi  masyarakat  melalui  media  cetak  ataupun elektronik,  ditambah  lagi  semakin  sulitnya  lapangan  kerja,  angka pengangguran  semakin  meningkat,  dan  banyak  lagi  persoalan- persoalan  lain  yang  hingga  detik  ini  belum  sepenuhnya  bisa diselesaikan  dengan  baik,  bahkan  kian  hari  kian  meningkat  dan semakin akut.
Disinyalir  bahwa  penyebab  dari  fenomena-fenomena  di  atas adalah  kualitas  sumberdaya  manusia  (SDM)  yang  relatif  rendah, oleh karenanya pendidikan/ ilmu pengetahuan menjadi solusi yang baik guna meningkatkan kualitas SDM manusia, sehingga siap dan mampu bersaing baik ditingkat lokal, nasional maupun intersional dan diberbagai aspek, sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
Sebenarnya  peroblematika  di  atas  bukan  hal  baru,  tetapi merupakan  persoalan  klasik  di  nusantara  ini.  masyarakat (ilmuwan)  dan    pemerintah  tidak  tinggal  diam  menyaksikan fenomena-fenomena  di  atas.  Telah  banyak  usaha-usaha  dan terobosan  yang  dilakukan,  misalnya,  upaya  peningkatan  mutu lembaga  pendidikan  dari  pengelolaan  yang  bersifat  sentralistik menjadi  desentralistik,  kebijakan  Manajemen  Berbasis  Sekolah ( School  Based  Management )  atau  Sekolah  Berbasis  Masyarakat ( School  Based  Community ).  Peningkatan  kemandirian  melalui kebijakan  pemerintah  tentang  perguruan  tinggi  Badan  Hukum Milik  Negara  (BHMN)  atau  Badan  Hukum  Pendidikan  (BHP). Peningkatan  mutu  melalui  kebijakan  tentang  Manajemen Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah/Madrasah  (MPMBS/M), Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan  (KTSP),  Dewan  Pendidikan,  Komite  Sekolah,  Badan Standarisasi Nasional Pendidikan dan lain-lain. 1
Berangkat  dari  pembahasan  di  atas,  kiranya  perlu  untuk mengkaji  madrasah  sebagai  bagian  Pendidikan  Islam  (PI),  baik melalui  pendekatan  landasan  ideologis,  atau  pun  historis,  guna mendapatkan  jawaban  atau  solusi  dari  persoalan-persoaan  yang sedang  dihadapi  oleh  PI,  utamanya  madrasah.  Hal  ini  akan meminimalisir  problem  yang  sedang  dihadapi  bangsa  dan  Negara yang  nantinya  diharapkan  akan  berimplikasi  pada  peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui strategi pengembangan SDM yang baik.

## Landasan Ideologis Pendidikan Islam
Proses  pendidikan  sebenarnya  sudah  ada  dan  dimulai  sejak manusia pertama (Adam), proses pendidikan ini diisyaratkan oleh Allah kepada manusia (Adam) agar belajar, berfikir dan memahami tentang lingkungan kehidupan manusia. 2 Sebagai mana firmannya: " Dan  Dia  (Allah)  mengajarkan  kepada  Adam  Nama-nama (benda-benda)  seluruhnya,  kemudian  mengemukakannya  kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda- benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" (QS. al- Baqarah: 31). Dan Allah berfirman:
“Berkata (Sulaiman) : Wahai manusia, telah diajarkan kepada kami pengertian bunyi burung.” (QS. An-Naml: 16). bahkan ayat al-Qur’an yang pertama kali turun adalah “ Bacalah dengan  (menyebut)  nama  Tuhanmu  yang menciptakan ” (QS. al-Alaq: 1).
“Iqra”,  memiliki  arti  membaca,  menerangkan,  menelaah, memahami dan mengkaji, bukan perintah sholat, puasa atau ibadah lainnya. Berangkat dari situlah manusia memikirkan, menelaah dan meneliti  bagaimana  strategi  pelaksaan  pendidikan  yang  baik  agar tujuan yang diidealkan akan tercapai secara optimal.
Menyoroti  asal  usul  pendidikan  islam  haruslah  disertai dengan pemahaman tentang motivasi awal proses belajar mengajar yang  dilakukan  kaum  muslimin  sepanjang  sejarah  dengan penekanan  pada  periode  awal.  sebagai  bukti,  terdapat  kaitan  erat antara belajar dan penggerak utamanya, yaitu ketika Islam sebagai
1 Muhaimin, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2010), 69.
2 Jamaluddin, Darwis. Dinamika Pendidikan Islam, (Semarang: Rasail, 2010), 64.
Fathorrahman Z ~ Problematika Dualisme                                      105
suatu  agama  menempatkan  ilmu  pengetahuan  pada  status  yang sangat istimewa.
Allah berfirman:
“Allah akan mengangkat derajat orang - orang  yang beriman dan orang-orang mempunyai ilmu” (QS. al-Mujadalah 58: 11) Pendidikan islam pada priode awal sejarah islam, terinspirasi dari ayat-ayat al-qur’an dan hadist-hadist Rasulullah ketika beliau menyatakan  kepada  sahabat-sahabatnya,  dan  mengajak  manusia percaya  kepada  Allah  dan  meninggalkan  berhala.  Pemikiran pendidikan yang bersumber pada dua tuntunan utama pendidikan islam  di  atas  bukanlah  fikiran  pendidikan  yang  dikotomis sebagaimana  dipahami  oeh  beberapa  kalangan,  tetapi  pemikiran pendidikan  yang  integral  dengan  pemikiran  politik,  ekonomi, sosoial,  sejarah  dan  peradaban,  yang  keseluruhannya  membentuk kerangka umum ideologi islam.
Pemikiran pendidikan Islam dilihat dari al-Qur’an dan Hadist, tidaklah  muncul  sebagai  pemikiran  pendidikan  yang  terputus, terlepas hubungannya dengan masyarakat sebagaimana digambarkan  oleh  sebagian  pemikir  Islam,  sehingga  harus dipahami dengan baik bahwa Qur’an dan sunnah mempunyai nilai- nilai yang sangat ilmiah dan universal.
Dr.  James  E.  Rjoyster  dari  Cleveland  State  University  yang telah  melakukan  riset  intensif  tentang  peran  Nabi  Muhammad sebagai seorang guru, teladan dan manusia ideal, membahas kesan- kesan  kaum  muslim  terhadap  Nabi  mereka.  Pada  pengantar  hasil penelitiannya  ia  menyatakan  bahwa  “mungkin  tidak  ada seorangpun  dalam  sejarah  manusia  yang  lebih  banyak  diikuti daripada Nabi umat Islam (Muhammad). Kenyataan ini, sering kali dilupakan  oeh  orang-orang  non-muslim,  harus  dipahami  dalam rangka  menilai  secara  tepat  pengaruh  Muhammad  di  antara mereka  yang  mengakuinya  sebagai  seorang  nabi  yang  telah mengajarkan  kebenaran  dengan  ucapan  dan  mengamalkan kebenaran itu dalam kehidupannya.” 3
Bahkan  Nabi  Muhammad  dalam  segala  kata-kata,  tingkah laku, dan segala keputusan yang diambilnya merupakan gambaran hidup  terhadap  pemikiran  pendidikan  Islam.  Beliau  adalah  guru yang  paling  agung  pada  sekolah  Islam,  karena  beliau  lulusan sekolah  Ilahiyah  di  Gua  Hira  yang  telah  meletakkan  garis-garis
3 Abdurrahman  Mas’ud, Menggagas  Format  Pendidikan  Non  Dikotomik,
(Yogyakarta: Gama Media, 2002), 65-66.
106 Kabilah Vol. 2 No. 1 Juni 2017 ~ 102-117
besar  pemikiran  pendidikan  dalam  al-Qur’an. 4 Muhammad  yang dikenal sebagai role model atau uswatun hasanah tak diragukan lagi sebagai  contoh  ideal,  kiblat  bagi  kaum  muslimin  dan  merupakan modeling yang  sangat  penting  dalam  pembentukan  tradisi intelektual Islam.

## Pendidikan Islam di Indonesia
Islam  masuk  ke  Nusantara  pada  umumnya  diyakini  akhir abad ke-13. Menurut cacatan sejarah, sejak abad ke-15 masyarakat Nusantara  sudah  memiliki  hubungan  pendidikan  dengan  timur tengah. Hubungan tersebut berlanjut dan semakin intensif sampai abad ke-17. Hingga pada abad-18 hubungan  keduanya mengalami kemunduran karena represi penjajah Belanda. baru akhir abad ke- 19  hubungan  tersebut  mengalami  peningkatan  karena  perbaikan sarana angkutan khususnya pembukaan Terusan Suez (1864). 5
Itu  pun  terjadi  karena  dengan  politik  tanam  paksa,  Kolonial Belanda menuai hasil dan atau mengeruk kekayaan Nusantara yang sangat  melimpah,  hingga  khawatir  situasi  tersebut  akan menyebabkan gerakan sosial yang akan meningkatkan perlawanan kepada  mereka,  sehingga  Belanda  mengeluarkan  kebijakan  baru, yaitu politik etis atau politik balas jasa.
Melalui  politik  etis-nya,  tahun  1860. 6 (sebelum  Indonesia merdeka),  Kolonial  Belanda  telah  mengenalkan  model  pendidikan eropa, walaupun hanya terbatas pada elit politik lokal saja, seperti anak bupati (bangsawan), tetapi paling tidak hal tersebut menjadi momentum  yang  sangat  penting    dalam  sejarah  pendidikan  di nusantara  ini,  karena  kebijakan  tersebut  berimplikasi  besar  pada munculnya  kesadaran  nasionalisme  dan  buruknya  penjajahan, sehingga pada saat itu muncul organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan.
Di sisi lain, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan  pendidikan  dengan  alasan  alamiah  untuk memelihara  nilai  budaya,  skill  dan  kekuasaan  cultural  mereka sendiri, sehingga tiap komunitas agama (Islam, Kristen, Hindu dan Budha)  mempunyai  lembaga  pendidikan  sendiri  yang  dikelola secara  mandiri,  termasuk  di  dalamnya  komunitas  muslim  yang mengelola  pendidikan  berbasis  masyarakat  ( community  based
4 Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Alhusna Zikra, 2000), 134.
5 Amin Abdullah, Pendidikan dan Upaya Mencerdaskan Bangsa, Paradigma Baru
Pendidikan, (Jakarta: IISEP,  2008), 38.
6 Ibid., 37
Fathorrahman Z ~ Problematika Dualisme                                      107
education ).  bahkan  hal  tersebut  sebenarnya  telah  lama diselenggarakan  oleh  muslim  Indonesia,  yaitu  setua  sejarah perkembangan  islam  di  nusantara  ini.  Seperti  di  aceh,  ada rangkang, dayah dan meunasah, di minangkabau ada surau, di jawa terdapat  pesantren,  pondok,  buslanul  atfal,  diniyah,  dan  sekolah- sekolah  islam  didirikan  dan  dikembangkan  masyarakat  muslim sendiri. 7
Pendidikan  Islam  di  nusantara  berjalan  secara  alami berdasarkan  kedaerahan  dan  belumlah  berpusat  seperti  sekarang ini.  Tiap-tiap  daerah  melancarkan  pendidikan  dan  pengajaran menurut  keadaan  daerahnya  masing-masing,  sehingga  di  Jawa tidak  sama  keadaanya  dengan  di  Sumatera  dan  berlainan  pula dengan di Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan lain-lain. 8
Eksistensi  madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  di Indonesia  relatif  lebih  muda  dibanding  pesantren.  Ia  lahir  pada abad  20  dengan  munculnya  Madrasah  Manba’ul  Ulum  Kerajaan Surakarta  tahun  1905  dan  Sekolah  Adabiyah  yang  didirikan  oleh Syekh  Abdullah  Ahmad  di  Sumatera  Barat  tahun  1909.  Madrasah berdiri  atas  inisiatif  dan  realisasi  dari  pembaharuan  sistem pendidikan Islam yang telah ada. 9
Setelah  Indonesia  merdeka,  yaitu  pada  pemerintahan  orde lama,  perkembangan  Pendidikan  Islam  Indonesia  belum  begitu optimal,  karena  20  tahun  pemerintahan  Orde  Lama  praktis bergelut  dengan  persoalan  politik  dan  kelembagaan  Negara  serta mengabaikan banyak aspek kehidupan lainnya, termasuk dalam hal pendidikan, akan tetapi walaupun demikian ada sisi yang menarik terkait  dengan  Pendidikan  Islam  Indonesia  di  era  tersebut,  yaitu dengan  berdirinya  Sekolah  Tinggi  Islam  di  Jakarta  tanggal  8  juli 1946  oleh  Badan  Pengurus  Sekolah  Tinggi  Islam  (STI)  yang kemudian hari ketika pemerintahan pindah ke Yogyakarta, STI juga pindah  dan  di  kenal  dengan  Universitas  Islam  Indonesia  (UII). 10 Pada  perkembangkan  berikutnya,  setelah  berdirinya  STI  di  atas, maka  geliat  semangat  pendidikan  makin  meningkat,  hal  ini  di tandai  dengan  berdirinya  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  di berbagai belahan tanah air Indonesia.
7 Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), 8.
8 Mahmud  Yunus, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Mutiara Sumber Widya, 1995), 216.
9 http://gurutrenggalek.blogspot.com/2009/12/Madrasah-sebagai-Pusat- Pengetahuan_26.html, diakses Tanggal 03 Nopember 2016
10 Amin Abdullah, 42-43.
Kemudian  pada  masa  Orde  Baru,  kebijakan  pemerintah secara  umum  juga  mempengaruhi  perkembangan  pendidikan islam, melalui SKB 3 menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan,  dan  Menteri  dalam  Negeri) tahun  1975  yang sebagian  dari  isianya  adalah  bahwa  ijazah  madrasah  disamakan dengan ijazah sekolah umum yang sederajat, dan prosentasi materi pelajaran  yang  diberikan  kepada  madrasah,  dari  100%  agama Islam menjadi 30% materi agama dan 70% materi umum: dengan terbentuknya lembaga pendidikan Islam formal mulai dari tingkat dasar  sampai  perguruan  tinggi  berindikasi  bahwa:  lembaga pendidikan Islam tidak hanya sebatas sebagai media dakwah, akan tetapi  juga  mempertimbangkan  tuntutan  pasar,  sehingga masyarakat diorientasikan untuk memiliki keahlian, kepakaran dan keterampilan. 11 pembangunan  banyak  berorentasi  pada  ekonomi, pendidikan belum mendapat porsi yang besar, sehingga kebijakan pemerintah  belum  seutuhnya  memihak  pada  kepentingan pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan Islam.
Walaupun demikian tetapi setidaknya ada sedikit angin segar bagi  pendidikan  Islam,  karena  madrasah  sebagai  lembaga pendidikan Islam saat itu ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Eksistensi  madrasah  sudah cukup  kuat  beriringan  dengan  sekolah  umum.  Di  samping  itu, munculnya SKB tiga menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif  bagi  peningkatan  mutu  madrasah  baik  dari  status,  nilai ijazah  maupun  kurikulumnya.  Di  dalam  salah  satu  diktum pertimbangkan SKB tersebut disebutkan perlunya diambil langkah- langkah  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  pada  madrasah agar  lulusan  dari  madrasah  dapat  melanjutkan  atau  pindah  ke sekolah-sekolah  umum  dari  sekolah  dasar  sampai  perguruan tinggi.
Setelah  runtuhnya  pememerintah  orde  baru,  maka  orde reformasi kemudian yang memangku kebijakan di berbagai aspek pemerintahan, termasuk juga terkait dengan kebijakan pendidikan Islam.  Kalau  pada  masa  orde  baru  pendidikan  agama  Islam  dapat dihubungkan  dengan  modernitas,  di  era  reformasi  terjadi  tarik menarik antara  unsur  Islam,  modernitas  dan  posmodernitas.  Post modernitas  sampai  batas  tertentu  sebenarnya  memberi  cara bagaimana  semestinya  hubungan  antara  lembaga  pendidikan agama  diperhadapkan  dengan  modernitas,  keduanya  mempunyai
11 Muhaimin, Wacana  Pengembangan  Pendidikan  Islam, (Surabaya:  PSAPM,
2004), 176.
Fathorrahman Z ~ Problematika Dualisme                                      109
daya  penetrasi  yang  tidak  dapat  dibendung,  masuk  ke  relung- relung keyakinan, perasaan dan pandangan dunia pada umumnya. Tuntutan  pasar  yang  menawarkan  pertarungan  eksistensial  yang kompetitif  memaksa  agama  dan  modernitas  mengarahkan perkembangan lembaga pendidikan pada pilihan-pilihan subyektif yang  rasional.  Dan  tuntutan  terbesarnya  adalah  menjadikan lembaga  pendidikan  agama  menjadi  lembaga  yang  selama  ini dikembangkan dalam lembaga umum.
Yang  menjadi  persoalan  mendasar  madrasah  kemudian, adalah: satu sisi ia harus menguasai materi agama sebagai ciri has institusinya,  sedangkan  di  sisi  lain  harus  mengejar  target kebutuhan pasar, masyarakat dan tuntutatan kebijakan pemerintah secara  formal  untuk  menghasilkan  out  put  sumber  daya  manusia yang multi talenta, ilmu agamanya bagus dan juga menguasai ilmu- ilmu pengetahuan yang lain.
Beberapa  peristiwa  di  atas  agaknya  menjadi  sumber inspirasi  sehingga  terdapat  dualisme  pemaknaan  terhadap madrasah.  Di  satu  sisi,  madrasah  diidentikkan  dengan  sekolah karena  memiliki  muatan  secara  kurikulum  yang  relatif  sama dengan  sekolah  umum.  Di  sisi  lain,  madrasah  dianggap  sebagai pesantren  dengan  sistem  klasikal  yang  kemudian  dikenal  dengan madrasah  diniyah.  Dengan  demikian,  sebagai  sub  sistem pendidikan nasional, madrasah belum memiliki jati diri yang dapat dibedakan dari lembaga pendidikan lainnya.
Model pendidikan madrasah di dalam perundang-undangan negara,  memunculkan  dualisme  sistem  Pendidikan  di  Indonesia. Dualisme  pendidikan  di  Indonesia  telah  menjadi  dilema  yang belum  dapat  diselesaikan  hingga  sekarang.  Dualisme  ini  tidak hanya  berkenaan  dengan  sistem  pengajarannya  tetapi  juga menjurus  pada  keilmuannya.  Pola  pikir  yang  sempit  cenderung membuka gap antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. Seakan-akan  muncul  ilmu  Islam  dan  ilmu  bukan  Islam  (kafir). Padahal dikhotomi keilmuan ini justru menjadi garapan bagi para pakar pendidikan Islam untuk berusaha menyatukan keduanya. 12 Dualisme  pendidikan  Islam  juga  muncul  dalam  bidang manajerialnya,  khususnya  di  lembaga  swasta.  Lembaga  swasta umumnya  memiliki  dua  top  manager  yaitu  kepala  madrasah  dan ketua  yayasan  (atau  pengurus).  Meskipun  telah  ada  garis kewenangan yang memisahkan kedua top manager tersebut, yakni kepala  madrasah  memegang  kendali  akademik  sedangkan  ketua
12 http://gurutrenggalek.blogspot.com/2009/12/  Madrasah-sebagai-Pusat- Pengetahuan _26.html, diakses Tanggal 03 Nopember 2016
110 Kabilah Vol. 2 No. 1 Juni 2017 ~ 102-117
yayasan  (pengurus)  membidangi  penyediaan  sarana  dan prasarana,  sering  di  dalam  praktik  terjadi overlapping .  Praktek manajemen  di  madrasah  sering  menunjukkan  model  manajemen tradisional, yakni model manajemen paternalistik atau feodalistik. Dominasi  senioritas  semacam  ini  terkadang  mengganggu perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Munculnya kreativitas inovatif dari kalangan muda terkadang dipahami sebagai sikap yang tidak menghargai senior. Kondisi yang demikian ini mengarah pada ujung ekstrem negatif, hingga muncul kesan  bahwa  meluruskan  langkah  atau  mengoreksi  kekeliruan langkah  senior  dianggap  tabiat  su’ul  adab.  Kesenjangan  antara madrasah  swasta  dan  madrasah  negeri  pun  tampaknya  juga menjadi  masalah  yang  belum  tuntas  diselesaikan.  Gap  tersebut meliputi  beberapa  hal  seperti  pandangan  guru,  sarana  dan prasarana,  kualitas  input  siswa  dan  sebagainya  yang  kesemuanya itu  berpengaruh  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  kepada mutu  pendidikan.  Yang  demikian  ini  karena  munculnya  SKB  tiga menteri  tersebut  belum  diimbangi  penyediaan  guru,  buku-buku dan peralatan lain dari departemen terkait.
Pendidikan  Islam  di  Indonesia  tidak  jauh  berbeda  nasibnya dengan  situasi  pendidikan  Islam  di  dunia.  Dengan  adanya  dua model  pendidikan  agama:  pesantren  dan  madrasah  seperti  yang ada  sekarang  ini,  ternyata  ummat  Islam  menghadapi  kesulitan dalam mempertemukan imu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama Islam.
Kalau kita lihat sejarah kelahiran pendidikan Islam pada awal abad ke-20, maka akan diketahui dengan jelas bahwa motivasinya betul-betul  pragmatis,  yaitu  bagaimana  mengimbangi  pendidikan umum  yang  berkembang  pesat  semata-mata  diorientasikan  pada pemenuhan  kebutuhan  kolonialisme.  Dari  sini  muncul  keinginan memasukkan  unsur  agama  dalam  pendidikan  umum,  artinya memang  sudah  sejak  lama  diasumsikan  tentang  adanya  dua lembaga  pendidikan  tersebut.  Pada  mulanya,  penambahan  mata pelajaran  agama  pada  sekolah  umum  dipandang  sebagai  suatu terapi  yang  mujarab  dalam membina  periaku anak,  namun  belum berfikir  untuk  mengintegrasikan  kedua  jenis  imu  tersebut  sesuai dengan iklim penjajahan pada waktu itu. 13
Pada  masa  awal  kemerdekaan,  pemerintah  dan  bangsa Indonesia  banyak  diwarnai  oleh  warisan  system  pendidikan  dan
13 M.  Rusli  Karim, Pendidikan  Islam  di  Indonesia, (Yogyakarta:  Tiara  Wacana Yogya, 1991), 131.
Fathorrahman Z ~ Problematika Dualisme                                      111
pengajaran  yang  dualististis,  yaitu;  system  pendidikan  dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang skuler, tak mengenal ajaran  agama,  yang  merupakan  warisan  dari  pemerintah  kolonial Belanda,  dan  sistem  pendidikan  dan  pengajaran  Islam  yang tumbuh  dan  berkembang  di  kalangan  masyarakat  Islam  sendiri, baik  yang  bercorak isolatif-tradisioal maupun  yang  bercorak sintetis dengan berbagai variasi pola pendidikan.
Perjalanan  panjang  sejarah  pendidikan  Indonesia  di  atas, melekat  dan  mewarnai  pola  fikir  masyarakat,  hingga  detik  ini masih  kuat  anggapan  dalam  masyarakat  luas  yang  mengatakan agama  dan  ilmu  adalah  dua  edentitas  yang  tidak  bisa  di pertemukan.  Keduanya  mempunyai  wilayah  sendiri-sendiri, terpisah  antara  satu  dan  lainnya,  baik  dari  segi  objek  formal- material,  metode  penelitian,  kriteria  kebenaran,  peran  yang dimainkan  oleh  ilmuwan  maupun  status  teori  masing-masing bahkan sampai ke institusi penyelenggaranya.
Di  Indonesia  sampai  saat  ini,  keilmuan  Islam  yang dikembangkan,  masih  dipengaruhi  oleh  adanya  dikotomi  ilmu, yang  membagi  ilmu  umum  dan  ilmu  agama,  dengan  institusi pendidikan  yang  berbeda  pula,  yang  satu  di  bawah  Kemendiknas dan satunya lagi di bawah Kemenag, dan celakanya ilmu agamalah yang  dianggap  ilmu  keislaman,  sehingga  dalam  studi  keislaman, yang  menjadi  focus  adalah  kajian-kajian  ilmu  keagamaan,  seperti kajian  fiqih,  ilmu  kalam  dan  yang  serumpunnya.  Adapun kedokteran,  arsitektur  dan  yang  serumpunnya  berada  di  luar kajian keilmuan Islam. 14
Perjalanan  sejarah  pendidikan  Islam  di  Indonesia  memang tidak  sama  dengan  sejarah  yang  dilalui  umaat  Islam  di  negara- negara  lain.  Misalanya di  Turki  yang  berpenduduk  sekitar  60  juta jiwa,  kewajiban  negara  untuk  menyelenggarakan  pendidikan umum maupun agama diserakan sepenuhnya kepadea Kementrian Pendidikan.  Sedangkan  Indonesia,  setelah  enam  bulan  merdeka, Pemerintah  Republik  Indonesia  meresmikan  Kemenag  tanggal  3 Januari 1946 15 untuk melayani birokrasi berbagai keperluan umat Islam  Indonesia.  Dalam  perjalannya  yang  panjang,  Kemenag diberikan  kepercayaan  pemerintah  untuk  menyelenggarkan sendiri pendidikan agama dan tingkat Sekolah Dasar (MI), Sekolah Menengah  Pertama  (MTs),  Sekolah  Umum  (MA)  dan  Perguruan Tinggi (IAIN dan STAIN).
14 Musa Asy’arie, Filsafat Islam, (Yogyakarta: LESFI, 2008), 34.
15 Nanat Fatah Natsir, Strategi Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
30.
Mengenai  pengelolaan  pendidikan  agama  diserahkan sepenuhnya  kepada  Kemenag  dan  tidak  diserahkan  kepada Kemendiknas memang menjadi perbincangan nasional hingga saat ini.  Mengapa  anggaran  penyelenggaraan  pendidikan  agama  masih dialokasikan  di  bawah  mata  anggaran  sektor  agama  yang  relatif kecil dan belum diambil dari bagian integral dari alokasi anggaran pendidikan?
Padahal  data  Kemenag  menunjukan,  bahwa  MI  swasta mendapai  95,2  persen:  MIN  hanya  14,8  persen.  Keaadaan  ini terbalik  dengan  SDN  yang  berjumlah  93,1  persen,  berbanding  SD Swasta  6,9  persen.  Pada  tingkat  MTs,  terdapat  75,7  persen  MTs swasta  berbanding  24.3  persen  MTsN.  Sedangkan  SLTPN berjumlah  44,9  persen  berbanding  55,9  persen  SLTPN  swasta. Pada  tingkat  selanjutnya,  terdapat  70  persen  MA  swasta berbanding  30  persen  MAN.  Sedangkan  SMUN  berjumlah  30,5 persen berbanding SMU swasta sebanyak 69,4 persen. 16
Dari data tersebut, dapat dipahami bahwa kontribusi lembaga pendidikan swasta (madrasah) terhadap perkembangan
pendidikan  di  Indonesia  sangat  besar,  tidak  sebanding  dengan apresiasi  yang  diberikan  pemerintah,  terutama  mengenai kebijakan  yang  berkaitan  dengan  dana  pendidikan,  sehingga  para penyelenggara  pendidikan  Islam  sebagian  menghadapi  kesulitan dan keterbatasan dana, maka kepincangan anggaran bantuan atau subsidi  dari  pemerintah  belum  bisa  meningkatkan  mutu pendidikan  Islam.  Kebanyakan  madrasah-madrasah swasta  bukan hanya  tidak  mampu  memiliki  prasarana  dan  sarana  pendidikan yang  memadai,  tetapi  juga  bahkan  tidak  mampu  memberikan imbalan  yang  memadai  bagi  para  guru  dan  tenaga  kependidikan lainnya.  Akibatnya,  madrasah-madrasah  swasta  ini  hanya  mampu memiliki  jumlah  guru  dan  tenaga  kependidikan  lainnya  secara sangat  terbatas,  dan  itu  pun  dengan  imbalan  sekadarnya,  bahkan sama sekali tidak ada imbalan apa-apa.
Dari sinilah muncul kecendrungan kuat bagi banyaknya guru dan tenaga kependidikan yang “salah kamar” ( mismatch ), “kualitas keilmuan  yang  tidak  memadai”  ( unqualified atau underqualified ). Hanya  sekitar  20  persen  dari  total  guru  madrasah  yang  layak ( qualified ),  sementara  20  persen mismatch ,  dan  60  belum  atau tidak layak ( under-qualified atau unqualified ). 17
16 Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), 8.
17 Ibid., 9
Fathorrahman Z ~ Problematika Dualisme                                      113

## Solusi Alternatif bagi Madrasah
Dari  uraian  di  atas,  kiranya  dapat  di  usung  sebuah  gagasan sebagai solusi dari berbagai problem Madrasah di Indonesia guna mengasilkan  sumberdaya  manusia  yang  berkualitas,  baik intelektual ataupun, spiritual di antaranya adalah:
1. Akhiri Dikotomi Agama dan Ilmu dalam Praktik Pendidikan Aktifitas pendidikan dan keilmuan di Perguruan tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Agama di tanah air mirip seperti pola kerja keilmuan  awal  abad renaissance hingga  era  revolusi  informasi, yang sekarang ini mulai diratapi oleh banyak kalangan. Hati nurani terlepas dari akal sehat, Nafsu serakah menguasai perilaku cerdik pandai.  Paraktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  merajalela. Lingkungan  alam  rusak  berat.  Tindakan  kekerasan  dan  mutual distrust mewabah di mana-mana. 18
Jauh  sebelumnya,  dalam  sejarah  kependidikan  Islam  telah pula terpola pengembangan keilmuan yang bercorak Interalistik  – ensiklopedik di satu sisi, yang dipelopori oleh para ilmuwan seperti Ibnu  Sina,  Ibnu Khaldun,  berhadapan  dengan pola  pengembangan keilmuan  agama  yang spesifik-parsialistik di  sisi  lain,  yang dikembangkan  oleh  para  ahli  hadits  dan  ahli  fiqih.  Keterpisahan secara  diametra  antara  keduanya  dan  sebab-sebab  lain  yang bersifat  politis-ekonomis,  berakibat  pada  rendahnya  mutu pendidikan  dan  kemunduran  dunia  Islam  pada  umumnya.  Dalam ketiga  revolusi  peradaban  manusia,  yaitu  revolusi  hijau,  revolusi industri  dan  revolusi  informasi,  tidak  ada  satu  pun  ilmuwan Muslim  yang  tercatat  namanya  dalam  lembaran  tinta  emas pengembang ilmu  pengetahuan.  Perkembangan  dan  pertumbuhan ilmu-ilmu  secular  sebagai  simbol  keberhasilan  Perguruan  Tinggi Umum  yang  tercerabut  dari  nilai-nilai  akar  moral  dan  etik kehidupan  manusia  di  satu  pihak,  sementara  di  lain  pihak, perkembangan  dan  pertumbuhan  Perguruan  Tinggi  Agama  yang hanya menekankan ilmu-ilmu keagamaan dan teks-teks keislaman normatif  era  klasik  yang  berdampak  pada  persoalan  penciptaan tenaga  kerja  terampil  dalam  dunia  ketenagakerjaan,  menjadikan keduanya  mengalami  proses  pertumbuhan  yang  tidak  sehat  serta membawa  dampak  negatif  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan kehidupan  sosial-budaya,  sosial-ekonomi,  sosial-politik  dan  sosial keagamaan di tanah air.
18 Amin  Abdullah, Islamic  Studies  di  Perguruan  Tinggi, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2006), 94.
Tantangan  di  era  globalisasi  menuntut  respons  tepat  dan cepat dari sistem pendidikan Islam secara keseluruhan. Jika kaum Muslimin  tidak  hanya  ingin  sekedar  survive  di  tengah  persaingan global yang semakin tajam dan ketat, tetapi juga berharap mampu tampil di depan, maka re-orientasi pemikiran mengenai pendidikan Islam  dan  rekonstruksi  sistem  dan  kelembagaan,  termasuk  di dalamnya  madrasah  merupakan  keniscayaan.  Umat  Islam  tidak boleh  berpangku  tangan  dan  menonton  dari  luar  seluruh perkembangan  yang  terjadi,  dan  malah  semakin  memperuncing dikotomi  ilmu  pengetahuan  dengan  memakai  legitimasi  agama secara spekulatif dan tidak bertanggung jawab.
Padahal  paradigma  konsep  pendidikan  dan  keilmuan  baru, bukan sekedar menggabungkan wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia (ilmu-ilmu holistic-integralistik), itu tidak akan berakibat mengecilkan  peran  Tuhan  (sekularisme)  atau  mengucilkan manusia sehingga teraleniasi dari dirinya sendiri, dari masyarakat sekitar,  dan  lingkungan  hidup  sekitarnya.  Diharapkan  dengan konsep  integralisme  dan  reintegrasi  epistemologi  keilmuan sekaligus  akan  dapat  menyelesaikan  konflik  antar  sekularisme ekstrim dan fundamentalisme negatif agama-agama yang rigid dan radikal dalam banyak hal.
Kondisi  riil  implementasi  ilmu  yang  bercorak  integralistik dapat  kita  lihat  di  antaranya  dari  ilmu  Ekonomi  Syariah,  yang sudah  nyata  ada  praktiknya  penyatuan  antara  wahyu  Tuhan  dan temuan  pikiran  manusia.  Misalanya  BMI  (Bank  Muamalat Indonesia) Bank BNI Syariah, usaha-usaha agrobisnis, transportasi, kelautan,  dan  sebagainya.  Sementara  di  sisi  lain,  agama menyediakan  etika  dalam  perilaku  ekonomi  di  antaranya  adalah bagi hasil ( al-mudharabah ), dan kerjasama ( al-musyarakah ). Di situ terjadi  proses  objektifikasi  dari  etika  agama  menjadi  ilmu  agama yang  dapat  bermanfaat  bagi  orang  dari  semua  penganut  agama, non agama, atau bahkan anti-agama sekalipun.
Dari  uraian  di  atas  sangat  jelas,  bahwa  pola  fikir  dikotomis dalam  ideologi  pendidikan  Islam  dan  lembaga  pendidikan  Islam baik  yang  berkaitan  dengan  kurikulum,  manajemen  dan  unsur- unsur  pendukung  yang  lain  harus  diminimalisir  dan  bahkan dibuang sejauh-jauhnya karena tidak dibenarkan menurut tinjauan agama Islam dan pola fikir (rasio) yang sehat.

## 2. Reformasi Lembaga Pemerintah
Kemenag  sudah  mulai  mengelola  lembaga  pendidikan  Islam sejak  departemen  ini  berdiri.  Padahal  Lembaga  pendidikan  Islam
Fathorrahman Z ~ Problematika Dualisme                                      115
yang  dikelola  oleh  Kemenag,  jika  diprosentase  mungkin  tidak kurang  dari  20%  dari  jumlah  lembaga  pendidikan  yang  ada  di Indonesia, tetapi, ironis, lembaga-lembaga pendidikan itu lebih dari empat dasarwarsa tidak memperoleh anggaran pendidikan. Anak- anak  Muslim  yang  jumlahnya  mencapai  jutaan,  tinggal  di  suatu Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi lebih dari  empat  dasawarsa  tidak  memperoleh  anggaran  pendidikan, hingga  sampai  pada  tahun  2007  Kemenag  baru  memperoleh anggaran pendidikan melalui kebijakan Pemerintah.
Ada  beberap  alternatif  yang  segera  harus  dilakukan  di antaranya  adalah; pertama ,  Tetap  mempertahankan  eksistensi suprastruktur Ditjen Binbaga, Kemenag, sedangkan penyelenggaraan  pendidikan  dilimpahkan  kepada  Pemda  Tingkat II.  Dasar  pertimbangan  alternatif  pertama  ini  adalah  bahwa
Kemenag  tetap  memegang  kewenangan  dalam  mengelola pendidikan  agama  dan  pendidikan  keagamaan  sesuai  dengan aspirasi  masyarakat  Muslim.  Selain  itu,  pembinaan  pendidikan agama  dan  keagamaan  secara  operasional  akan  sama  dengan pembinaan pendidikan di sekolah umum. Dengan demikian, maka Kemenag  memiliki  kekuatan  yang  berkaitan  dengan  pemiliharaan wewenang  dan  bahkan  eksistensi  Kemenag  itu  sendiri  sejak  dari tingkat  pusat  sampai  daerah.  Dari  sudut  daerah,  pemda  memiliki ruang otonomi untuk mendistribusikan sumber dana secara efektif dan  efesien  ke  seluruh  jenis  dan  jenjang  pendidikan  di  wilayah setempat.  Selain  itu,  Pemda  dapat  menghilangkan  diskriminasi terhadap  madrasah  dan,  sebaliknya,  memperlakukannya  sama dengan sekolah umum.
Kedua ,  Institusi  Ditjen  Binbaga,  Kemenag,  diintegrasikan  ke dalam  Depkemendiknas,  dan  penyelenggaraan  pendidikan  agama dan  keagamaan  diserahkan  pada  Pemda.  Dengan  satu  atap  di bawah Kemendiknas, maka penyelenggaraan termasuk pendanaan dan  kualitas  pendidikan  agama  dan  keagamaan  akan  sama  dan sejajar dengan sekolah umum.
Dengan satu atap, pendidikan agama dan keagamaan menjadi lebih ter-integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional, tidak ada lagi  dikotomi  kelembagaan  dan  substansial  antara  pendidikan agama  dan  keagamaan  dengan  pendidikan  umum.  Juga, diskriminasi  yang  selama  ini ada  terhadap pendidikan  agama  dan keagamaan  kemungkinan  besar  dapat  diminimalisasi,  walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali.
Ketiga ,  Menghilangkan  paradigma  dikotomi  antara  ilmu agama dan ilmu umum, ilmu tidak bebas nilai, tetapi bebas untuk di
116 Kabilah Vol. 2 No. 1 Juni 2017 ~ 102-117
nilai.  Itulah  sebabnya  diperlukan  adanya  pencerahan  dalam mengupayakan integralisasi keilmuan.
Keempat ,  Merubah  pola  pendidikan  Islam  indoktrinasi menjadi  pola  partisipatif  antara  guru  dan  murid.  Pola  ini memberikan  ruang  bagi  siswa  untuk  berpikir  kritis,  optimis, dinamis,  inovatif,  memberikan  alasan-alasan  yang  logis,  bahkan siswa  dapat  pula  mengkritisi  pendapat  guru  jika  terdapat kesalahan.  Intinya,  pendekatan  epistemologi  ini  menuntut  pada guru  dan  siswa  untuk  sama-sama  aktif  dalam  proses  belajar mengajar. 19

## Penutup
Pendidikan Islam telah lama dilaksanakan di Indonesia, yaitu mulai sejak masuknya Islam di nusantara ini. Mengenai persoalan ontologi,  epistemologi  dan  aksiologi  dalam  pendidikan  Islam sebenarnya tidak ada masalah akan tetapi ketika ditarik ke konteks ke-Indonesiaan  dan  perkembangan  kebutuhan  pasar  dewasa  ini, maka  muncul  beberapa  problem  terkait  dengan  epistemologi pendidikan Islam.
Eksistensi  dikotomi  ilmu  dalam  Agama  Islam  sebenarnya tidak ada,  hanya  saja  perjalanan  sejarah ummat  Islam  dunia  pada umumnya  dan  secara  khusus  Indonesia  yang  menyebabkan  pola fikir  manusia  dan  bahkan  lembaga  pendidikan  mempunyai pemahaman dikotomis terhadap ilmu pengetahuan.
Untuk  melaksanakan  proses  pendidikan,  diperlukan  sebuah konsep,  manajemen  yang  disusun  dan  di  sepakati  bersama  oleh berbagai  lapisan  (elemen)  masyarakat  Indonesia,  agar  semua tujuan  dan  cita-cita  bangsa  tercapai  secara  optimal  sesuai  dengan yang diinginkan.
Di  Indonesia  sendiri,  dengan  segala  keterbatasannya  negara mempunyai peran yang signifikan dalam peroses pelaksanaan dan pengembangan  pendidikan  Islam  Indonesia.    Gerak  perubahan pendidikan  Islam  di  Indonesia  bergerak  dari  alamiah  ke  rekayasa sosial, dari arah politik ke arah akademik. Perlu waktu yang sekitar 60  tahun  yaitu  sejak  akhir  abad  ke  19  hingga  awal  abad  ke  20 gerakan  alamiah  itu  bergeser  kearah  akademik.  Hal  ini  terjadi setelah  melalui  dinamika  yang  cukup  alot  antara  romatisisme
19 Moh.  Wardi, Problematika  Pendidikan  Islam  Dan  Solusi  Alternatifnya (Perspektif Ontologis, Epistemologis  dan Aksiologis), Tadris Pendidikan Agama Islam STAIN Pamekasan, Vol. 8 No. 1 Juni 2013, 63.
Fathorrahman Z ~ Problematika Dualisme                                      117
politik  dengan  kebutuhan  untuk  menyediakan  pendidikan  yang diperlukan  untuk  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan kebutuhan pasar.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Amin. Islamic  Studies  di  Perguruan  Tinggi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
------------------- Pendidikan  Dan  Upaya  Mencerdaskan  Bangsa, Paradigma baru Pendidikan , (Jakarta: IISEP, 2008)
Asy’arie, Musa. Filsafat Islam , (Yogyakarta: LESFI, 2008) Azra,  Azyumardi.  Dkk. Strategi  Pendidikan ,  (Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, 2010)
------------------ Paradigma Baru Pendidikan Nasional , (Jakarta: Buku Kompas, 2006)
Darwis, Jamaluddin. Dinamika Pendidikan Islam , (Semarang: Rasail, 2010)
Karim, M., Rusli. Pendidikan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991) Langgulung,  Hasan. Asas-Asas  Pendidikan  Islam, (Jakarta:  Alhusna Zikra, 2002)
Muhaimin,  Suti’ah,  Sugeng. Manajemen  Pendidikan ,  (Jakarta:
Kencana, 2010)
Mas’ud, Abdurrahman. Menggagas Format
Pendidikan Nondikotomik, (Yogyakarta: Gama Media, 2002) Muhaimin. Wacana  Pengembangan  Pendidikan  Islam, (Surabaya: PSAPM, 2004) Wardi,  Moh. Problematika  Pendidikan  Islam  Dan  Solusi Alternatifnya  (Perspektif  Ontologis,  Epistemologis  dan Aksiologis), Tadris  Pendidikan  Agama  Islam  STAIN Pamekasan, Vol. 8 No. 1 Juni 2013.
Yunus, Mahmud, H. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995)