## Investasi Daerah dalam Teori Modernisasi
Dodik Wahyono
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panglima Sudirman Surabaya Email: dodik@stiapas.ac.id

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  investasi  daerah  menurut  teori  modernisasi. Metode  deskriptif  kualitatif  adalah  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan studi  kepustakaan  sebagai  teknik  pengumpulan  datanya.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa:  1)  diharapkan  kebijakan  tersebut  mampu  mendorong  pemerintah  di  daerah membuat  peraturan-peraturan  yang  mengakomodasi  kepentingan  investor,  2)  investasi merupakan  suatu  konsep  teori  modernisasi,  yang  sangat  relevan  bila  digunakan  untuk melihat atau menganalisis terkait adanya kebijakan obligasi daerah atau kebijakan untuk mendatangkan  investor  asing  atau  investor  dalam  negeri,  dan  3)  dibutuhkan  kerjasama antar daerah guna mengurangi ketimpangan antar daerah dan ketimpangan potensi yang dimiliki di setiap daerah.

## Kata Kunci: investasi, teori modernisasi

## Abstract:
This  study  aims  to  determine  regional  investment  according  to  modernization  theory. Qualitative descriptive method is the method used in this research with literature study as the  data  collection.  The  results  of  the  study  are  that:  1)  it  is  hoped  that  the  policy  can encourage  local  governments  to  make  regulations  that  accommodate  investors,  2) investment is a concept of modernization theory, which is very relevant when used to view or analyze the existence of regional bond policies or policies for so investors. foreign or domestic investors, and 3) inter-regional cooperation is needed to reduce inter-regional and regional potentials.

## Keywords: investment, modernization theory
Pendahuluan
Suatu keberhasilan pembangunan dapat mudah dinilai terkait perubahan pada fisik atau  pembangunan  infrastruktur.  Sejak  orde  baru  hingga  sekarang  orientasi pembangunan  pada  infrastruktur  yang  memadai,  komitmen  pemerintah  dalam pembangun  infrastruktur  terejawantahkan  pada  program  pembangunan:  infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air minum dan sanitasi, telematika,  ketenagalistrikan, dan pengangkutan minyak dan gas bumi yang dijadikan program repelita 1 hingga repelita ke- 5.
Sejak orde baru, orientasi pemerintah adalah pada pembangunrn infrastruktur yang sejak itulah  kita terjerembab pada hutang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan. Dengan orientasi pembangunan yang dimiliki orde baru dan didukung oleh negara maju, akhirnya mulai melirik  akan  hutang  pada  IMF  ( International Monetary Fund ), World Bank dan WTO ( World Trade Organization ). Pasca kucuran dana segar dari luar negeri (hutang) rezim  orde  baru  mulai  berkembang  dan  mencapai  masa  kejayaan.  Sesampai  adanya doktrin akan istilah “Bapak Pembangunan” dan mulai mencapai stabilisasi.
Terciptanya  stabilisasi  dalam  masa  orde  baru  mulailah  investor-investor  asing masuk ke Indonesia di awal tahun 1950 dengan adanya pembelian persenjataan perang dan itu merupakan suatu tanda adanya globalisasi yang merupakan suatu strategi amerika
dan inggris dalam melakukan penjajahan di tanah air dengan mulai hutang pada IMF dan mulai menanamkan permodalan. Sejak itu bangsa Indonesia mulai dianggap sudah mampu dan menjadi negara sedang berkembang.
Pasca  tumbangnya  orde  baru  sangat  santer  isu  terkait  dengan  kebijakan  otonomi daerah  yang  sebenarnya  bukanlah  sesuatu  hal  yang  baru  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah  sebelum  negara  Indonesia  berdiri  masih  berupa  kerajaan  yang juga  menganut  adanya  sistem  otonomi 1 meskipun  dalam  budaya  hegemoni  patriarki. Kebijakan  otonomi  daerah  sudah  mulai  dibicarakan  semenjak  negara  ini  lahir.  Bahkan dalam  pasal  18  Undang-Undang  Dasar  1945  telah  dituangkan  ide-ide  otonomi  daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara oleh para founding fathers negara ini.
Selama  lebih  setengah  abad  berbagai  kebijakan  Otonomi  Daerah  telah  dilahirkan sesuai  dengan  semangat  zamannya  (zeitgeist).  Mulai  dari  UU  Nomor  1  Tahun  1945,  UU Nomor  22  Tahun  1948,  UU  Nomor  1  Tahun  1957,  UU  Nomor  18  Tahun  1965,  Penpres Nomor 6 Tahun 1969, UU Nomor 5 Tahun 1974 dan terakhir dengan UU 22/1999. Selama masa itu pula terdapat perubahan dan pergeseran semangat Otonomi Daerah antara lain; otonomi daerah yang seluas-luasnya, otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab 2 .
Sudah  9  tahun  reformasi  telah  merubah  suasana  di  Indonesia,  namun  tak  ada perubahan  yang  sangat  mendasar,  yakni  masih  tingginya  angka  kemiskinan,  banyaknya pengangguran,  yang  merambat  pada  krisis  nilai  moralitas  dan  etika  sehingga memunculkan penyakit-penyakit baru dalam susunan sosial di tanah air. Keadaan pahit ini perlu adanya suatu analisa kritis terkait paradigma pembangunan di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata- kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada usaha untuk mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh 3 . Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan atau bahan pustaka.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian Tujuan Investasi Daerah dalam Otonomi
Dalam pembangunan bangsa kita tidak memiliki modal baik dalam budget atau pun modal  sosial,  sehingga  dalam  melakukan  suatu  perubahan  negara  kita  bertumpu  pada eksplorasi  kekayaan  alam  demikian  ini  merupakan  suatu  langkah  yang  dilakukan  oleh tiap-tiap negara dunia ketiga untuk mendapatkan modal dalam melakukan pembangunan merupakan suatu hal yang dijadikan solusi dalam pembangunan infrastruktur. Akan tetapi sejak  orde  baru  yang  pola  pemerintahannya  otoriter  dan  dari  hasil  eksplorasi  bahan tambang di daerah berpusat di Jakarta sehingga ketimpangan sosial antara daerah dengan pusat  sangat  jauh  yang  mengakibatkan  daerah-daerah  sekarang  banyak  yang  regresif dalam kondisi sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan.
Dengan  kondisi  demikian  maka  diperlukannya  suatu  pemberdayaan  di  tingkat daerah,  yakni  adanya  otonomi  daerah  guna  meningkatkan  dan  mempercepat pembangunan  dalam  menghapuskan  kesenjangan  dan  distorsi  antara  pemerintah  pusat dan  daerah.  Pemberdayaan  merupakan  suatu  konsep  mengalihkan  kekuatan  atau
1 Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada Univershy Pres, 2006).
2 Haryanto, Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008).
3 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
mendelegasikan  otoritas  ke  pihak  lain  atau  juga  sebagai  upaya  untuk  memberikan kemampuan  atau  keberdayaan.  Oleh  karena  itu,  pemberdayaan  daerah  diperlukan  bagi semua  komponen  yaitu  pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta.  Tanpa  melibatkan  seluruh komponen daerah, upaya  pemberdayaan ini  tidak akan  mampu  meningkatkan  kapasitas dan bargaining position daerah. Jika hanya sebagian atau salah satu komponen saja yang terlibat,  maka  akan  muncul  ketimpangan  yang  dikhawatirkan  mungkin  akan memperbesar ketidakberdayaan  di  daerah  dan  berujung  pada  konflik  birokrasi  dan konflik sosial.
Salah  satu  aspek  bidang  ini  yang  perlu  diberdayakan  adalah  investasi  daerah. Investasi  yang  dimaksud  adalah  investasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  masyarakat dan sektor swasta. Investasi pemerintah dibagi menjadi investasi fisik dan investasi non fisik.  Investasi  fisik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  antara  lain  pembangunan infrastruktur, yang bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana guna mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Investasi  non fisik  adalah  pengembangan  kapasitas  sumber  daya  manusia  daerah  berupa  pemberian pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat, pemberian kesempatan pendidikan bagi  anak  usia  sekolah,  dan  jaminan  sosial  lainnya,  salah  satunya  dengan  adanya  SCR (Social Reach Responsibility).
Jenis  investasi  ini  juga  disebut  human  investment.  Selain  kedua  bentuk  investasi tersebut, bagi daerah yang mampu juga dapat berinvestasi melalui pendirian BUMD atau partisipasi  dunia  usaha  untuk  memperoleh  keuntungan  guna  meningkatkan  PAD  bagi pengelolaan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pengabdian  kepada  masyarakat. merangsang  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan  pemerataan  pendapatan  masyarakat. Dengan banyaknya investasi dunia usaha di daerah, diharapkan semakin banyak lapangan pekerjaan  yang  dapat  menampung  angkatan  kerja.  Hal  ini  juga  akan  berdampak  pada pengurangan laju urbanisasi.
Dalam investasi di pusat atau didaerah lebih dikuasai oleh inventor asing (PMA) dari pada investor dalam negeri (PMD) hal ini merupakan suatu ciri akan ekonomi kolonial 4 . Peningkatan  investasi  secara  umum,  Jawa  dan  Madura  masih  menjadi  pilihan  utama investasi baik dalam maupun luar negeri. Hal ini antara lain terlihat dari masih besarnya porsi  investasi  di  kedua  pulau  ini.  Namun  demikian,  terjadi  perkembangan  yang  cukup signifikan  pada  wilayah  lain,  terutama  Kalimantan,  Sulawesi,  dan  Maluku,  yang  antara 1999  sampai  dengan  2007  nilai  investasinya  mengalami  peningkatan  drastis.  Selama kurang dari satu dasawarsa, PMDN wilayah tersebut naik masing-masing 1172%, 420%, dan  4018%.  Sedangkan  PMA  naik  mencapai  2284%,  4288%,  dan  7464%.  Kita  dapat menduga  bahwa  endowment resources,  terutama  sumber  daya  alam  (SDA)  dan  sumber daya  manusia  (SDM)  yang  relatif  murah  menjadi  salah  satu  faktor  pendorong  utama perkembangan ini.

## Relevansi Teori Modernisasi dalam Investasi di Daerah
Investasi merupakan suatu teori modernisasi yang menganut konsep pemikiran Roy Harrod dan Evsey Domar yang lebih pada aliran ekonomi yang berpikir investasi modal merupakan  langkah  awal,  yang  membandingkan  Negara  industri  dan  Negara  agraris sebagai  Negara  dunia  ketiga 5 ,  menganggap  kemiskinan  di  Negara  dunia  ketiga dikarenakan minimnya modal dan masalah keterbelakangan adalah masalah modal, yang pemikiran  ini  menghubungkan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan  tabungan  dan investasi.  Teori  ini  menekankan  akan  modal  yang  besar  untuk  menaikkan  pendapatan penghasilan yang mencukupi akan kebutuhan dasar masyarakat. Bila dalam prespektif di
4 Revrisond Baswir, Bahaya Neoliberalisme (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
5 Rahayu Sulistiowati, “Teori Pembangunan Dunia Ketiga Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Nasional,” Publica 1, no. 1 (2011).
Indonesia  investasi  sejak  tahun  1950,  investasi  kearah  eksplosari  hasil  pertambangan minyak, gas tambang lain-lainnya. Dan dimasa otonomi arah investasi bukan hanya pada eksplorasi hasil tambang melainkan sudah kearah pada kearifan local atau investasi pada potensi-potensi yang di miliki daerah
Dengan  teori  tabungan  dan  investasi  merupakan  hal  yang  masih  digunakan  sebab dalam  Negara  dunia  ketiga  terkendala  modal  untuk  menciptakan  usaha  –  usaha  dalam mensejahterakan  rakyat,  sehingga  dengan  investasi  dapat  menambah  modal  dalam pembangunan  yang  hasil  dari  eksplorasi  pertambangan  dan  inestasi  untuk  membuka lapangan  kerja  yang  juga  diharapkan  akan  melakukan  pembangunan  dan  mamacu pertumbuhan  ekonomi  yang  akan  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat,  sering  terjadinya kegagalan  pasar  yang  dimonopoli  pemerintah,  investasi  bisa  juga  dialokasikan  pada sektor-sektor publik, seperti halnya pendidikan, kesehatan, kredit, listrik, air, transportasi dan  lainnya  yang  selama  ini  pemerintah  kurang  optimal  dan  bisa  dikategorikan  gagal dalam menyelenggarakan barang publik (public goods).

## Analisa Investasi di Daerah Dalam Paradigma Pembangunan
1. Investasi sebagai modal dalam otonomi Daerah
Kebijakan  yang  dikeluarkan  Pemerintahan  Departemen  Keuangan  (Depkeu) terus  melakukan  improvisasi  untuk  pemberian  penghargaan  kepada  pemda (pemerintah  daerah)  dalam  bentuk  intensif.  Ke  depan,  yang  dijadikan  acuan  tidak hanya  kinerja  keuangan  dan  tingkat  kesejahteraan  di  tahun  depan  tetapi  juga menambah parameter kemampuan daerah dalam mendatangkan investor. Maksud dan tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menumbuhkan atau mendatangkan investor di sebuah daerah.
Dan  tujuan  kebijakan  baru  itu  diharapkan  mampu  mendorong  pemerintah  di daerah membuat peraturan-peraturan yang mengakomodasi kepentingan investor. Tak hanya  perizinan,  tapi  juga  pajak  daerah.  Jangan  sampai  perda  (peraturan  daerah) membuat investor enggan menanamkan di daerah, Mulai 2009,  Depkeu  telah menilai kinerja-kinerja daerah yang berhak mendapatkan insentif yang merupakan komitmen politik pemerintah pusat untuk memotifasi perbaikan pengelolaan pemerintah daerah. Berdasarkan informasi 6 juga telah menunjuk 54 daerah yang terdiri 45 kota/kabupaten dan  9  provinsi  yang  layak  mendapatkan  insentif.  Total  pemerintah  telah menganggarkan dana mencapai Rp 1,38 triliun. "Besarnya insentif antara Rp 18 miliar sampai Rp 38 miliar. Dana itu bakal kami masukkan dalam APBD 2010," 7 . Dari penanaman modal selama ini yang menjadi percontohan adalah Jakarta dan Jawa Timur, mengingat 2 daerah tersebut merupakan daerah yang padat penduduk dan dijadikan tujuan transmigrasi. Sehingga investor asing PMA atau  dalam negeri PMDN masuk untuk menanamkan modal yang lebih pada dunia industri manufaktur
2. Investasi dalam Teori Modernisasi
Investasi  merupakan  suatu  konsep  teori  modernisasi,  yang  sangat  relevan  bila digunakan  untuk  melihat  atau  menganalisis  terkait  adanya  kebijakan  obligasi  daerah atau kebijakan untuk mendatangkan investor asing atau investor dalam negeri dan juga dapat  menganalisis  akan  dampak  investai  terhadap  keadaan  social  ekonomi  dan budaya  masyarakat,  investasi  sudah  dilegalkan  dalam  perundang-undangan merupakan suatu dasar logika akan mengarah pada budaya liberalisme dan sadar atau tidak akan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat.
Meskipun Investasi merupakan langkah yang dilakukan oleh negara dunia ketiga seperti halnya Indonesia yang dalam mendatangkan investasi bukan hanya pada pada
6 Sumber Data dari Media Jawa Pos (yang diposting sebagai studi case teori pembangunan)
7 Dikutip dari; Mardiasmo yang juga Ketua Focus Group Desentralisasi Ekonomi-ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia)
wewenang pusat saja melainkan juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah menurut Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah 8 ,  memberikan  kesempatan  kepada  daerah  untuk memperoleh  alternatif  dana  melalui  penerbitan  OD.  Pernyataan  ini  secara  jelas dinyatakan  dalam  Bab  VIII,  Bagian  7  tentang  OD.  Namun  kesempatan  tersebut  tidak diimbangi  dengan  kesiapan  masing-masing  daerah  untuk  mengelola  dan  menata organisasi  internalnya  serta  hubungannya  dengan  pihak  eksternal.  Oleh  karena  itu, dengan  dibukanya  keran  otonomi  daerah,  apalagi  dengan  adanya  undang-undang tersebut, rencana pemerintah daerah mengeluarkan OD menjadi rencana yang sangat menarik.  Pembiayaan  penerbitan  obligasi  memang  merupakan  alternatif  metode pembiayaan  yang  relatif  murah,  dan  dana  yang  bisa  diperoleh  lebih  banyak,  namun akan banyak konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.
Untuk  mendapatkan  investasi  di  daerah,  semua  daerah  harus  fokus  pada peningkatan nilai investasi dan sekaligus memberdayakan investasi masyarakat bisnis lokal.  Diharapkan  dengan  menarik  investor  besar,  antara  lain  PMA  dan  PMDN  ke daerah  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi  perkembangan  dunia  usaha  daerah, sehingga  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang  kemudian  dapat berdampak pada peningkatan dan pemerataan pendapatan. kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut 9 . 3. Dampak Investasi dalam kehidupan masyarakat
Sadar  atau  tidak  sadar  merangsang  atau  menarik  investor  masuk  merupakan dampak globalisasi dan untuk menghadapi globalisasi diperlukan kesiapan masyarakat terhadap persaingan dengan negara-negara lain, namun pada kenyataanya kita belum bisa memasuki era globalisasi sehingga merusak sendi-sendi perekonomian tanah air yang  secara  geografis  Indonesia  merupakan  negara  agraris  dan  maritim.  Sehingga mengakibatkan  kemiskinan  yang  akibat  belum  siapnya  masyarakat  akan  globalisasi ataupun memang globalisasi adalah suatu bentuk penjajahan baru negara maju dengan adanya  supra  kosmos  (suatu  kekuatan  diluar  kekuatan  konstitusi  negara  Indonesia) yang  dikenal  dengan  IMF,  WTO  dan  World  Bank  yang  mempunyai  andil  besar  untuk menentukan nasib negara-negara dunia ketiga.
Masuknya  investasi  ke  daerah  bertujuan  dalam  rangka  memacu  pertumbuhan perekonomian  daerah  sangat  diperlukan  dan  membutuhkan  kerjasama  antar  daerah guna mengurangi ketimpangan antar daerah dan ketimpangan potensi yang dimiliki di setiap  daerah.  Iklim  investasi  yang  kondusif,  mengarah  pada  jaminan  keamanan  dan kepastian hukum, pada dasarnya obligasi merupakan suatu sistem hutang yang dengan mekanisme  baru  untuk  memperoleh  dana  setelah  kebuntuan  pamerintah  untuk menyelesaikan  masalah  hutang  dengan  pemerintah  luar  negeri  atau  pihak  swasta luar 10 .  Obligasi  merupakan  hakekat  hutang  dan  biasanya  bunga  yang  ditangungkan lebih  mahal  dari  bunga  bank  pada  umumnya  yang  mekanisme  pembayaran  juga mengangsur.
Bentuk  obligasi  didaerah-daerah  bisa  berbentuk  pada  fisik  dan  non  fisik  yang diatur  dalam  regulasi.  Kebanyakan  investor  lebih  mengarah  pada  investasi  di  bidang industri  manufaktur  yang  dengan  keberadaannya  dapat  menyediakan  lapangan pekerjaan  bagi  masyarakat  luas,  ketertarikan  investasi  dalam  manufaktur  sebab ongkos  jasa  pekerja  sangat  relatif  murah,  namun  pada  kenyataanya  meskipun  ada undang-undang  yang  mengatur  akan  perburuhan  di  indonesai  masih  belum  bisa memberi  perlindungan  kepada  kaum  buruh  karena  undang-undang  lebih  memihak
8 Peraturan Pemerintah RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah , 2004.
9 Haryanto, Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja .
10 Didik J. Rachbini, Ekonomi Di Era Transisi Demokrasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
pada investor dan lemahnya posisi pemerintahan terhadap kapitalisme, kondisi seperti ini merupakan suatu kosekwansi akan ketergantungan negara terhadap permodalan.
Bukti  rill  berdasarkan  undang-undang  ketenagakerjaan  yang  memihak  akan investor  yakni  berlakunya  outsourcing  dan  rendahnya  UMR  disebabkan  dipengaruhi pihak  perusahaan,  tidak  adanya  jaminan  keselamatan,  jaminan  kesehatan  yang mencukupi.
Seperti  halnya  di  Jakarta  meskipun  banyak  para  investor  untuk  menanamkan modal  dalam  bentuk  perusahaan  yang  membuka  lapangan  pekerjaan  seperti;  GAP, KASOGI,  ADIDAS  dan  merek  ternaman  lainnya  menganggap  buruh  sebagai  factor produksi  yang  semaunya  memberlakukan  tanpa  adanya  kemanusiaan  dengan rendahnya  tingakat  gaji,  minimnya  jaminan  kesehatan  dan  keselamatam  belum  lagi yang paling mendasar yakni pada kebijakan pemerintah dengan berbentuk perarutan – perburuhan  yang  memihak  pada  investor.  Sehingga  kegagalan  pemerintah  dalam melakukan  pembangunan  yang  malah  berdampak  pada  menciptakan  kemiskinan menjadi  meningkat.    Begitu  juga  kelemahan  birokrasi  dalam  segi  yuridis  formalnya, serta  rendahnya  etika  dan  moral  dan  rendahnya  bergaening  position  terhadapah investor yakni kasus bencana luapan lumpur lapindo yang merupakan ketidak siapan dan  lemahnya  birokrasi  disebabkan  ketergantungan  dengan  investor  dan  lemahnya ranah  hukum  sehingga  bencana  tersebut  sampai  sekarang  penyelesaian  akan  akibat bencana luapan lumpur belum terselesaikan.

## Kesimpulan
Akumulasi  modal  merupakan  suatu  teori  yang  relevan  sebab  dalam  melakukan pembangunan  membutuhkan  modal  yang  tinggi.  Akumilasi  modal  ini  merupakan  teori modernisasi  yang  di  prakarsai  oleh  Harrod  and  Domar  dengan  teori  investassi  dan tabungan  dengan  merumuskan  bahwa  problem  pembangunan  dan  keterbelakangan masyarakat merupakan didasari oleh tingkat investasi modal.
Di  era-Otonomi  berdasarkan  Undang-undang  nomor  33  tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang  membuka peluang  Daerah  untuk  mendapatkan  pendanaan  alternatif  melalui  penerbitan  “Obligasi Daerah”  disetiap  daerah  mempunyai  weweang  untuk  mendatangkan  dan  meningkatkan investasi untuk melakukan pembangunan di sector yang mempunyai revenue lebih untuk mengembalikan  hutang  negara.  ebab  obligasi  merupakan  system  model  hutang  yang dilegalkan dan penuh dengan resiko bila para pemerintah belum siap dalam manajemen pengelolaan maka obligasi merupakan boomerang bagi kita.
Obligasi  daerah  merupakan  kosep  teori  investasi  guna  melakukan  percetapan pembangunan  yang  berbasis  local  dan  merupakan  budaya  masyarakat  modern.  Oleh sebab  itu  bila  teori  investasi  mempunyai  kelebihan  dan  kelemahan  yang  butuh  untuk dianalisa dan revitalisasi guna mengoptimalkan obligasi dalam pembanguanan. Perhatian itu  terkait  akan  penguasaan  pemerintah  terhadap  inventasi,  memprodak  regulasi  yang humanis,  menempatkan  masyarakat  sebagai  subjek  pembangunan  dan  menciptakan keadilan serta melindungi kepentingan umum. Dan yang terpenting komitmen dan upaya pemerintah  akan  akumulasi  modal  sebagai  pemberdayaan  masyarakat  (human resource development)  dengan  reorientasi  pada  pembangunan  di  bidang  pendidikan  dan membangun besik ekonomi kerakyatan.

## Daftar Pustaka
Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015. Baswir, Revrisond. Bahaya Neoliberalisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Dwiyanto, Agus. Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada
Univershy Pres, 2006. Haryanto. Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
Rachbini, Didik J. Ekonomi Di Era Transisi Demokrasi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001. RI, Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004.
Sulistiowati, Rahayu. “Teori Pembangunan Dunia Ketiga Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Nasional.” Publica 1, no. 1 (2011).