Vol. 3, No. 2, September 2022 e-ISSN 2723-0120 p-ISSN xxxx-xxxx

## ANALISIS PENGENAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH PT. SFP
1* Suwandono, 2 Danang Djoko Susilo, 3 Wulandari Puspitasari 1,2,3 Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Jakarta, Indoensia *e-mail: suwandono@stpi-pajak.ac.id

## Abstrak
Salah  satu  sumber  penerimaan  negara  terbesar  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan  berasal  dari  pajak.  Tujuan  penulisan  skripsi  ini  secara  garis  besar  antara  lain  untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengenaan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT.  SFP  telah  memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  dan  peraturan pelaksanaan  yang  berlaku  untuk  mengetahui  bagaimana  PT.  SFP  mengatasi  kendala  yang  dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PPN dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data, dimulai dengan tahapan studi kepustakaan, penelitian lapangan berupa pengamatan, dan wawancara dengan  narasumber  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian  terhadap  PT.  SFP,  kemudian pengolahan  data  yang  diperoleh  menggunakan  deskriptif  analitis.  Lokasi  penelitian  yaitu  PT.  SFP berada di Kota Depok, Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengenaan PPN oleh PT.SFP belum sesuai dengan PMK Nomor 103/PMK.010/2021. Sedangkan penyetoran dan pelaporan PPN oleh PT. SFP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kata kunci: Pengenaan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Pertambahan Nilai .

## Abstract
One of the largest sources of state revenue to finance government administration comes from taxes.  The  purpose  of  writing  this  thesis  in  outline,  among  others,  is  to  find  out  whether  the implementation of the imposition, deposit, and reporting of Value Added Tax by PT. SFP has complied with the provisions of the Taxation legislation and applicable implementing regulations to find out how PT. SFP overcomes the obstacles faced in the implementation of VAT collection and what efforts are being made to overcome these obstacles. The research methodology used by the author is to use data collection techniques, starting with the literature study stage, field research in the form of observations, and interviews with sources related to research problems at PT. SFP, then processing the data obtained using descriptive analytical. The research location is PT. SFP is located in Depok City, West Java. The results of this study indicate that the imposition of VAT by PT.SFP has not been in accordance with PMK Number 103/PMK.010/2021. While the deposit and reporting of VAT by PT. SFP has complied with the tax laws and regulations.
Keywords: Imposition, Deposit, Reporting, Value Added Tax .

## PENDAHULUAN
Sejak kemunculan wabah Covid-19 di akhir tahun 2019 terus menunjukan peningkatan kasus positif di berbagai negara. Pandemi Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada bulan  Maret  2020.  Kebijakan  pembatasan  terhadap  ruang  gerak  publik  mau  tidak  mau terpaksa  dilakukan  oleh  pemerintah  seluruh  dunia  untuk  menghambat  penyebaran  virus. Namun, kebijakan ini tentu berdampak buruk terhadap perekonomian secara global. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan adanya perlambatan ekonomi bahkan mencapai angka minus. Hal  ini  berpengaruh  terhadap  penerimaan  negara  tahun  2020  yang  mengalami  kontraksi sangat dalam sementara belanja meningkat sangat tinggi saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.
Penerimaan negara sendiri dibagi menjadi dua yaitu yang pertama Penerimaan Dalam Negeri yang didalamnya terdapat penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan yang kedua adalah Hibah. Sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  berasal  dari  sektor  perpajakan.  Penerimaan  perpajakan  sebagai  sumber  terbesar dalam APBN terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam
negeri dapat berupa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan,  dan  Cukai,  sedangkan  untuk  pajak perdagangan  internasional  terdiri  dari  Bea  Masuk,  dan  Bea  Keluar.  Agar  tercapainya penerimaan negara secara optimal, maka perlunya perumusan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  berisi  daftar  sistematis  dan terperinci  yang  memuat  rencana  penerimaan  dan  pengeluaran  negara  selama  satu  tahun anggaran (1 Januari-31 Desember).
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara (Triliun Rupiah) 2019 2020 2021 PENDAPATAN NEGARA Penerimaan Perpajakan 1. Pajak Penghasilan 772,3 670,4 683,8 2. PPN dan PPnBM 531,6 507,5 518,5 3. Pajak Bumi dan Bangunan 21,1 13,4 14,8 4. Cukai 172,4 172,2 180 5. Pajak Lainnya 7,7 7,5 12,4 6. Bea Masuk 37,5 31,8 33,2 7. Bea Keluar 3,5 1,7 1,8 I. Total Penerimaan Perpajakan 1.546,1  1.404,5  1.444,5 Penerimaan Bukan Pajak 1. Penerimaan Sumber Daya Alam 154,9 79,1 104,1 2. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan 80,7 65,0 26,1 3. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya 124,5 100 109,2 4. Pendapatan Badan Layanan Umum 48,9 50,0 58,8 II. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak 409 294,1 298,2 III. Penerimaan Hibah 5,5 1,3 0,9 Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (I+II+III) 1.960,6  1.699,9  1.743,6
Berdasarkan  data  yang  tertera  pada  tabel  di  atas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa realisasi  penerimaan  negara  khususnya  sektor  perpajakan  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya. Penerimaan negara terbesar dari tahun 2019 sampai dengan 2021 bersumber dari perpajakan sebesar 4.395,1 T (1.546,1 T + 1.404,5 T + 1.444,5 T) atau kurang lebih 81% dari total realisasi penerimaan negara sebesar 5.404,1 T (1.960,6 T + 1.699,9 T + 1.743,6 T).  Penerimaan  dari  sektor  perpajakan  khususnya  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  juga mengalami peningkatan dari 34,4% pada tahun 2019, 36,1% pada tahun 2020, dan 35,9% pada tahun 2021. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan atas penerimaan negara akibat dampak  dari  pandemi  covid-19.  Walaupun  terjadi  penurunan,  penerimaan  pajak  tetap menjadi  sumber  penerimaan  terbesar  dalam  APBN,  hal  ini  mencerminkan  bahwa  sektor perpajakan  merupakan  penerimaan  negara  yang  paling  menentukan.  Hal  tersebut  diatur
dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyatakan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- undang”. Oleh karena itu,  masyarakat  diwajibkan  untuk  mematuhi  kebijakan  perundang-undangan  dengan melakukan  kewajiban  perpajakan  guna  membantu  pemerintah  dalam  pembangunan Indonesia dan menjaga stabilitas perekonomian negara.
Hasil yang dicapai dalam Tabel 1.1 tidak terlepas dari adanya perubahan mendasar oleh pemerintah  dengan  mengubah  undang-undang  perpajakan  yang  lama  karena  tidak  sesuai dengan perkembangan masyarakat maka reformasi perpajakan mulai dilakukan pada tahun 1983 atau yang dikenal dengan nama Tax Reform. Bersama dengan tax reform pertama juga dikeluarkan serangkaian undang-undang yaitu:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, yakni: perubahan pertama dengan UU Nomor 9 Tahun 1994, perubahan kedua dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, perubahan  ketiga  dengan  UU  Nomor  28  Tahun  2007,  perubahan  keempat  dengan  UU Nomor 16 Tahun 2009, perubahan kelima dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, dan terakhir dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021.  Dalam  penelitian penulis  menggunakan  undang-undang  sesuai  dengan  tahun  pajak  yang  diteliti  yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; (Selanjutnya disebut UU KUP).
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, yakni: perubahan pertama dengan UU Nomor 7 Tahun  1991,  perubahan  kedua  dengan  UU  Nomor  10  Tahun  1994,  perubahan  ketiga dengan  UU  Nomor  17  Tahun  2000,  perubahan  keempat  dengan  UU  Nomor  36  Tahun 2008, perubahan kelima dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, dan terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Dalam penelitian penulis menggunakan undang-undang sesuai dengan tahun pajak yang diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; (Selanjutnya disebut UU PPh).
3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1983 tentang  Pajak  Pertambahan Nilai  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  yakni:  perubahan  pertama  dengan  UU Nomor 11 Tahun 1994, perubahan kedua dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, perubahan ketiga  dengan  UU  Nomor  42  Tahun  2009,  perubahan  keempat  dengan  UU  Nomor  11 Tahun 2020, dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Dalam penelitian penulis menggunakan undang-undang sesuai dengan tahun pajak yang diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; (Selanjutnya disebut UU PPN). Perubahan  mendasar  yang  dilakukan  dalam  reformasi  perpajakan  adalah  dengan mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan official assessment system diubah  menjadi self  assessment  system.  Official  assessment  system  merupakan  sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada aparat perpajakan (fiskus)  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang.  Sedangkan self  assessment  system merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan  wewenang  dan  tanggung  jawab kepada  Wajib  Pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Upaya pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak dengan mengeluarkan kebijakan  insentif  pajak  guna  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  yang  terganggu  dan cenderung menurun. Dalam peraturan yang ditetapkan Maret 2020, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir menjadi PMK Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah  Virus  Corona.  Penerbitan  aturan-aturan  ini  merupakan  upaya  pemerintah  untuk memberikan  keringanan  berupa  pengurangan  beban  pajak,  penurunan  tarif,  pembebasan pajak, dan relaksasi pelayanan perpajakan. Berbagai jenis insentif pajak yang diberlakukan
oleh  pemerintah  akan  membawa  dampak  pada  penerimaan  pajak  tahun  2020,  khususnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Salah satu jenis PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak yang diberikan insentif pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas Properti. Kementrian keuangan memberikan Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas properti melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 21/PMK.010/2021 dan kemudian diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan  nomor  103/PMK.010/2021  dimana  Pemberian  fasilitas  atau  insentif  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun baru diperpanjang dari sebelumnya hanya berlaku mulai Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa  Pajak  Agustus  2021  menjadi  Masa  Pajak  Desember  2021.  Perpanjangan  insentif  ini bertujuan untuk memberikan stimulus konsumsi demi menjaga ritme pemulihan ekonomi.
Rumah atau tempat tinggal dikatakan sebagai salah satu kebutuhan dasar (primer) bagi manusia,  disamping  kebutuhan  sandang  dan  pangan.  Dikatakan  sebagai  kebutuhan  dasar karena rumah merupakan unsur yang harus dipenuhi guna menjamin kelangsungan hidup manusia.  Seiring  dengan  perkembangan  kota-kota  di  Indonesia,  khususnya  Jabodetabek dalam  penyediaan  hunian  bagi  warganya,  seringkali  dihadapi  dengan  permasalahan- permasalahan  yang  disebabkan  oleh  kelahiran  dan  masuknya  para  pendatang  dari  luar Jabodetabek yang tidak diimbangi dengan daya tampung kota.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah  diuraikan  di  atas,  penulis  ingin  mengetahui apakah  insentif  PPN  yang  telah  di  berikan  pemerintah  memberikan  pengaruh  terhadap penerimaan  atas  properti  oleh  PT.  SFP  dan  apakah  PT.  SFP  telah  menerapkan  tata  cara pengenaan, penyetoran, dan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  perpajakan.  Maka  penulis  ingin  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  pada  PT.  SFP yang merupakan perusahaan properti islami yang menyediakan perumahan islami, dengan judul: “ANALISIS PENGENAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH PT. SFP” .

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif.  Menurut  Sugiyono  metode analisis  deskriptif  adalah  statistik  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  dengan  cara mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum  atau  generalisasi (Sugiyono 2014).
Untuk memperoleh data  yang  diperlukan penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Penelitian Kepustakaan ( Library Research)
Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan didapat dari beberapa literatur atau buku-buku bacaan maupun bahan-bahan kuliah yang berupa  data  sekunder,  guna  memperoleh  pengetahuan  teoritis  dan  sebagai  pedoman dalam menganalisis permasalahan yang ada dari hasil penelitian.
b. Penelitian Lapangan ( Field Research)
Data diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui PKL (Praktik Kerja Lapangan)
/ Riset melalui:
1. Observasi
Merupakan  Penelitian  lapangan  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  secara langsung  di  perusahaan,  dalam  hal  pengumpulan  data  yang  berhubungan  dengan penyusunan skripsi.
2. Wawancara.
Wawancara  merupakan  metode  pengumpulan  data  dengan  cara  berdialog melakukan  tanya  jawab  dengan  pihak-pihak  perusahaan  yang  bersangkutan, khususnya bagian akuntansi dan bagian pajak PT. SFP.
Teknik  pengolahan  data  yang  digunakan  penulis  adalah  deskriptif  analitis  yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data-data dari hasil pengumpulan dan analisis data yang digunakan selama mengadakan penelitian sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Pengenaan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. SFP
Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan pada Bab I, maka dalam bab ini penulis akan melakukan pembahasan hasil penelitian atas objek yang diteliti yaitu PT SFP. Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab III yang sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh, bahwa perusahaan bergerak di bidang Pengembang Properti.
Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN, bahwa setiap  pengusaha  yang  melakukan  penyerahan,  wajib  melaporkan  usahanya  untuk dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  dan  wajib  memungut,  menyetor,  dan melaporkan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU PPN yang menyatakan: “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
1. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. SFP
Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh PT. SFP, maka akan menimbulkan kewajiban untuk menghitung dan memungut Pajak Pertambahan Nilai atas  BKP  dan/atau  JKP  yang  terutang  PPN.  Kewajiban  ini  juga  dikaitkan  dengan penerbitan Faktur Pajak sebagai bukti bahwa PPN yang terutang telah dibayar oleh konsumen, sehingga dapat dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
Dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai PT. SFP sebagai PKP mempunyai kewajiban untuk memungut PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP, serta membuat Faktur Pajak sebagai pemungutan PPN, menghitung dan memperhitungkan PPN (apabila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan (PK>PM), maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor ke Kas Negara oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran (PK<PM), maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, menyetor PPN yang terutang, dan  melaporkan  PPN  yang  terutang  dengan  cara  mengisi  SPT  Masa  PPN  dan melaporkannya ke KPP setempat.
Sebagai perusahan yang bekerja di bidang pengembangan properti, PT. SFP melakukan penyerahan BKP yaitu dalam bentuk rumah tapak. Atas penyerahan rumah tapak tersebut terutang PPN yang harus dikenakan kepada pembeli. Pengenaan PPN yang dilakukan atas penyerahan BKP dengan Dasar Pengenaan Pajak nya adalah Harga Jual.
Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP)  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1 angka 18 UU PPN “Harga Jual adalah nilai berupa uan g, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”.
Berdasarkan pengertian tersebut maka PT. SFP telah sesuai menetapkan DPP guna  menghitung  PPN.  Pasal  8A  ayat  (1)  UU  PPN  yang  menyatakan:  “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  dengan  Dasar  Pengenaan  Pajak  yang  meliputi  Harga  Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain”.
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak.
Dalam hal ini PT. SFP memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah pada  masa  covid-19  yaitu  Insentif  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  Ditanggung Pemerintah  atas  Properti  yang  diatur  dalam  PMK  Nomor  103/PMK.010/2021.  Dalam PMK ini diatur PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun. PPN terutang yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit  hunian  rumah  susun,  merupakan  penyerahan  yang  terjadi  pada  saat ditandatanganinya akta jual beli (AJB) atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas. Serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai  rumah  tapak  siap  huni  atau  unit  hunian  rumah  susun  siap  huni  yang dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST) paling lambat 31 Desember 2021.
2. Penghitungan PPN
Atas  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  yang  dilakukan  PT.  SFP,  maka  akan menimbulkan  kewajiban  untuk  memungut  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  BKP  yang terutang PPN. Kewajiban ini juga dikaitkan dengan penerbitan Faktur Pajak sebagai bukti  bahwa  PPN  yang  terutang  telah  dibayar  oleh  konsumen,  sehingga  dapat dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Segala penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan PT. SFP dikenakan pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPN.
PT. SFP merupakan Subjek Pajak karena melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak  yang  dikenakan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  memiliki  kewajiban  untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak, menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ke Kas Negara dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
PT. SFP memungut pajak terutang dimulai pada saat ditandatanganinya akta jual  beli  atau  ditandatanganinya  perjanjian  pengikatan  jual  beli  lunas.  Dalam melakukan  pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai  PT.  SFP  melaksanakan  kewajiban yang terkait dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
1) Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Dasar Pengenaan Pajak setiap penyerahan Barang Kena Pajak;
2) Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak;
3) Menyampaikan  SPT  Masa  PPN  paling  lama  akhir  bulan  berikutnya  setelah berakhirnya Masa Pajak;
4) Menyimpan dokumen asli Faktur Pajak (lembar pertama) dengan rapi dan teratur;
5) Membuat pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU KUP dan pencatatan mengenai perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak. PT.  SFP  melakukan  penyerahan  rumah  siap  huni  kepada  konsumen, penyeraahan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU  PPN  yang  menyatakan  dalam  pengertian  Barang  Kena  Pajak.  Dalam  transaksi penjualan  rumah  tapak,  PPN  dipungut  oleh  PT.  SFP  sendiri  dan  PPN  dipungut  oleh pihak lain (Wajib Pungut).
3. Transaksi yang PPN dipungut oleh PT. SFP
Berikut  ini  contoh  dari  mekanisme  pemotongan  pajak  keluaran  dan perhitungannya:

## Tahun 2020
Uraian berikut menjelaskan tentang penghitungan PPN saat pembayaran tunai yang dikenakan oleh PT. SFP atas transaksi kepada Masjito Apriando, data tersebut
diambil dari salah satu transaksi di bulan Maret 2020 dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-20.48712354. Berikut perhitungannya:
Harga Jual : Rp.661.000.000 Dikurangi Potongan Harga : Rp.130.000.000 Dikurangi Uang Muka (30%) :            0             . Dasar Pengenaan Pajak : Rp.531.000.000 PPN (10% x DPP) : Rp.  53.100.000
Uraian berikut menjelaskan tentang penghitungan PPN saat pembayaran kredit yang  dikenakan  oleh  PT.  SFP  atas  transaksi  kepada  Nada  Habstari,  data  tersebut diambil dari salah satu transaksi di bulan Maret 2020 dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-20.48712355. Berikut perhitungannya: Harga Jual : Rp.661.000.000 Dikurangi Potongan Harga : Rp.100.000.000 Dikurangi Uang Muka (30%) : Rp.168.300.000 Dasar Pengenaan Pajak : Rp.392.700.000 PPN (10% x DPP) : Rp.  39.270.000

## Tahun 2021
Uraian berikut menjelaskan tentang penghitungan PPN saat pembayaran tunai yang dikenakan oleh PT. SFP atas transaksi kepada Amar Mukti, data tersebut diambil dari salah satu transaksi di bulan Agustus 2021 dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-21.07868351. Berikut perhitungannya:
Harga Jual : Rp.887.000.000 Dikurangi Potongan Harga : Rp.130.000.000 Dikurangi Uang Muka :             0            . Dasar Pengenaan Pajak : Rp.757.000.000 PPN (10% x DPP) : Rp.  75.700.000
Uraian berikut menjelaskan tentang penghitungan PPN saat pembayaran kredit yang dikenakan oleh PT. SFP atas transaksi kepada Dedi Risadi, data tersebut diambil dari salah satu transaksi di bulan Agustus 2021 dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-21.02769595. Berikut perhitungannya:
Harga Jual : Rp.530.000.000 Dikurangi Potongan Harga : Rp.100.000.000 Dikurangi Uang Muka : Rp.129.000.000 Dasar Pengenaan Pajak : Rp.301.000.000 PPN (10% x DPP) : Rp.  30.100.000
PPN  yang  telah  dikenakan  oleh  PT.  SFP  kepada  Masjito  Apriando,  Nada Habstari, Amar Mukti, dan Dedi Risadi merupakan Pajak Keluaran bagi PT. SFP. Bukti pungutan  pajak  ini  dituangkan  dalam  Faktur  Pajak  yang  diterbitkan  oleh  PT.  SFP sehingga Pajak Keluaran tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Masukan.
Atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut, PT. SFP melakukan prosedur pencatatan sebagai berikut:
Tahun 2020 Penjualan Secara Tunai:
Bank Rp. 584.100.000 Pendapatan GFN A1/40-Masjito Apriando Rp.531.000.000 Pajak Keluaran Rp.  53.100.000 Pelunasan Secara Kredit (KPR Developer) Pada Saat Pembayaran Booking Fee: Bank Rp.5.000.000 Pendapatan GFN A3/40-Nada Habstari Rp.4.545.455 Pajak Keluaran Rp.   454.545 Pada Saat Pembayaran DP (30%):
Bank Rp.179.630.000 Pendapatan GFN A3/40-Nada Habstari            Rp.163.300.000 Pajak Keluaran Rp.   16.330.000 Pembayaran Angsuran 24 kali: Bank Rp.17.998.750 Pendapatan GFN A3/40-Nada Habstari Rp.16.362.500 Pajak Keluaran Rp.  1.636.250 Selisih  antara  PK  dengan  PM  menghasilkan  Lebih/Kurang  Bayar  pada Masa Pajak yang bersangkutan. Pajak Keluaran Masa Maret 2020: Rp.76.459.878 Pajak Masukan Masa Maret 2020: Rp.  1.156.743 Pajak Kurang Bayar Rp.75.303.135 Jurnalnya: Pajak Keluaran Rp.76.459.878 Pajak Kurang Bayar Rp.75.303.135 Pajak Masukan Rp.  1.156.743 Tahun 2021 Penjualan Secara Tunai: Bank Rp. 832.700.000 Pendapatan SIV Plat B5-Amar Mukti Rp.757.000.000 Pajak Keluaran Rp.  75.700.000 Pelunasan Secara Kredit (KPR Developer) Pada Saat Pembayaran Booking Fee: Bank Rp. 5.000.000 Pendapatan KPC C10-Dedi Risadi Rp. 4.545.455 Pajak Keluaran Rp.   454.545 Pada Saat Pembayaran DP (30%): Bank Rp.136.900.000 Pendapatan KPC C10-Dedi Risadi Rp.124.454.546 Pajak Keluaran Rp.   12.445.455 Pembayaran Angsuran 6 kali: Bank Rp.55.183.334 Pendapatan KPC C10-Dedi Risadi Rp.50.166.667 Pajak Keluaran Rp.  5.016.667 Selisih  antara  PK  dengan  PM  menghasilkan  Lebih/Kurang  Bayar  pada Masa Pajak yang bersangkutan. Pajak Keluaran Masa Agustus 2021: Rp.47.197.121 Pajak Masukan Masa Agustus 2021: Rp.30.132.164 Pajak Kurang Bayar Rp.17.064.957 Jurnalnya: Pajak Keluaran Rp.47.197.121 Pajak Kurang Bayar Rp.17.064.957 Pajak Masukan Rp.30.132.164
Atas  pembayaran  secara  tunai,  PT.  SFP  menerbitkan  Faktur  Pajak  kepada  Masjito Apriando, Nada Habstari, Amar Mukti, dan Dedi Risadi. Menurut Pasal 13 ayat (1a) huruf b UU PPN yang menyatakan: “Faktur Pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal  penerimaan  pembayaran  terjadi  sebelum  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak”.
Pajak Masukan yang diperoleh PT. SFP atas transaksi pembelian BKP yaitu 10% dan DPP Nilai yang dibayar PT. SFP adalah DPP ditambah dengan Pajak Masukan.
PT. SFP sudah menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1a) huruf b UU PPN menyatakan “Faktur Pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak”. berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE -08/PJ/2020 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permintaan  Nomor  Seri  Faktur  Pajak,  untuk  mendapatkan Nomor  Seri Faktur  Pajak  (NSFP),  PT.  SFP  harus  melakukan  beberapa  tahapan  administrasi yaitu:
1) Mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan pada saat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik yang harus diisi dengan lengkap dan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
2) Telah mengaktivasi akun PKP;
3) Telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan NSFP.
Setelah tiga tahap di atas, maka PKP harus mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak  yang  dapat  diajukan  baik  secara online  atau  daring  melalui  situs  e-Nofa  maupun langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan atau melalui Kepala KP2KP dengan cara menyampaikan Surat Permintaan NSFP. Dalam penerbitan Faktur Pajak, PKP dapat membuat Faktur Pajak dengan cara menggunakan aplikasi e-faktur dari DJP maupun e-faktur yang disediakan oleh PJAP resmi yang telah ditunjuk oleh DJP yang format fakturnya sudah disesuaikan dengan DJP.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap data yang diperoleh  selama  melaksanakan  penelitian  di  PT.  SFP,  penulis  dapat  menarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengenaan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  yang  dilakukan oleh PT. SFP yaitu:
a. Pengenaan yang dilakukan oleh PT. SFP di tahun 2020 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  sedangkan  pada  tahun  2021  PT.  SFP belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Penyetoran yang dilakukan di tahun 2020 dan 2021 oleh PT. SFP telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
c. Pelaporan yang dilakukan di tahun 2020 dan 2021 oleh PT. SFP telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kendala yang dihadapi oleh PT. SFP adalah kurangnya keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM)  di  bidang  perpajakan,  dan  kurangnya  pelatihan  yang  diberikan  kepada  staf perpajakan terkait peraturan-peraturan perpajakan terbaru dan pemberlakuan perubahan kebijakan mengenai insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.
3. Upaya  yang  dilakukan  oleh  PT.  SFP  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  adalah  dengan menambah staf pajak yang lebih berpengalaman dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada agar lebih memahami dan mampu menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan  dengan  mengikutsertakan  pelatihan  di  bidang perpajakan.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran yang  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  dan  masukan  bagi  perusahaan  dalam  hal pengenaan, penyetoran, dan pelaporan PPN, antara lain:
1. Perusahaan  disarankan  menambah  jumlah  staf  ahli  dalam  bidang  perpajakan  dan mengembangkan  pengetahuan  staf  mengenai  pajak  sehingga  dapat  meminimalisasi kesalahan.
2. Perusahaan  disarankan  harus  lebih  aktif  dalam  mengikuti  pelatihan-pelatihan  khusus  di bidang perpajakan.
3. Perusahaan  disarankan  selalu  mengikuti  perkembangan  terkini  mengenai  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  selalu  berubah-ubah,  khususnya  saat pandemi  covid-19  diharapkan  agar  perusahaan  mampu  memanfaatkan  segala  insentif yang telah diberikan pemerintah.
4. Perusahaan membutuhkan bantuan konsultan pajak untuk dapat membantu perusahaan untuk dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alink, Matthijs dan Kommer, Victor van, Handbook on Tax Administration, IBFD, 2015.
Gunadi, Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan, Penerbit Bee Media Indonesia, 2013.
Gunadi, Pemeriksaan,  Investigasi,  dan  Penyidikan  Pajak,  Koperasi  Pegawai  Kantor  Pusat Direktorat Jenderal Pajak, 2020.
Hidayat, Syarifudin. dan Sedarmayanti. Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2002. Larking, Barry, IBFD International Tax Glossary, 2005.
Resmi, Siti, Perpajakan, Teori dan Kasus, Salemba Empat, Yogyakarta, 2019.
Ritonga, Anshari, Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia, Pustaka El Manar, Jakarta, 2017.
R. Mansury, The Indonesian Income Tax: A Case Study in Tax Reform, Rotterdam: Erasmus Universiteit, 1992.
Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet, Pengantar Ilmu Pajak: kebijakan dan implementasi, Raja Grafindo, Depok, 2014.
Sari, Diana, Konsep Dasar Perpajakan, PT.Refika Aditama, Bandung, 2013.
Soemitro, Rochmat, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung, 1992.
S.R, Soemarso, Perpajakan: Pendekatan Komprehensif, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D,  CV. Alfabeta, Bandung, 2014.
Tait,  Alan, Value  Added  Tax:  International  Practice  and  Problems,  Washington  DC: International Monetary fund, 1998.
Terra,  Benn, Sales  Taxation:  The  Case  of  Value  Added  Tax  in  the  European  Community, Deventer, Boston: kluwer Law and Taxation, 1988.
Yudkin,  Leon, A Legal Structure for Effective Income Tax Administration, International Tax Program, Harvard Law School, Cambridge, 1971.
Zain, Mohammad, Manajemen Perpajakan Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2007.