Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono e-ISSN : 2621-4105

## KEWENANGAN POLRI DALAM PEMBUBARAN ORMAS YANG TELAH DIBATALKAN STATUS HUKUMNYA

## Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono
Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang institutjunaidi@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  membahas  kewenangan Polri  dalam    pembubaran  ormas  yang  telah  dibatalkan  status  hukumnya,  Untuk menganalisis  dan  membahas  kendala  dan  solusi  atas  kewenangan  Polri  dalam pembubaran ormas yang telah dibatalkan status hukumnya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  hak  berserikat,  berkumpul  dan mengeluarkan pendapat, penjelasan dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945. Penerbitan Perppu  2  tahun  2017  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,  merupakan  landasan dalam pencabutan status HTI. Kepolisian berwenang mengambil tindakan tegas atas setiap  dugaan  pelanggaran  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perppu)  Organisasi  Kemasyarakatan.  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif. Kepolisian  berwenang  mengambil  tindakan  tegas  atas  setiap  dugaan  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  ormas  yang  tidak  taat terhadap  peraturan  yang  ada,  termasuk kepada anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)  yang lembaganya telah dibubarkan pemerintah.Hak  memberikan  sanksi  pidana  ada  di  tangan  polisi  sebab  Perppu merupakan  produk  hukum  yang  setara  dengan  Undang-undang.  Penerapan  sanksi atas pelanggaran Undang-Undang dimiliki aparat kepolisian. Perjalanan penerapan perppu ada pelanggaran hukum yang menjurus ke aspek pidana, maka nanti tugasnya polisi  bukan  Satpol  PP.  Dalam  menjalankan  kewenangan  Polri  terdapat  beberapa hambatan,  yaitu  sebagai  berikut  :  faktor  hukum,  faktor  penegakan  hukum,  faktor sarana  atau  fasilitas  pendukung,  faktor  masyarakat,  faktor  kebudayaan.  Dalam mengatasi hambatan yaitu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  Polri  dalam  mengawasi  ormas  dan menindak  ormas  yang  melakukan  tindak  pidana,  diantaranya  dilakukan  dengan cara:tindakan preemtif, preventif dan represif.

## Kata kunci : Kewenangan; Kepolisian; Pembubaran Ormas
Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono e-ISSN : 2621-4105

## THE AUTHORITY OF THE POLRI TO DISCONTINUE ORMAS WHICH HAS CANCELED THE LEGAL STATUS

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  and  discuss  the  authority  of  the National  Police  in  dissolving  mass  organizations  that  have  had  their  legal status canceled, to analyze and discuss the obstacles and solutions to Polri's authority in dissolving mass organizations that have been canceled. Everyone has the right to freedom of belief, to express thoughts and attitudes according to  their  conscience.  every  person  has  the  right  to  freedom  of  association, assembly and expression of opinion, the explanation in Article 28 E paragraph (2)  of  the  1945  Constitution.  The  issuance  of  Perppu  2  of  2017  concerning Community Organization, is the basis for revoking HTI status. The police have the  authority  to  take  firm  action  on  any  suspected  violations  Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) on Community Organization. The method in this study used a qualitative descriptive research method with a normative juridical approach. Based on the analysis, the police have the authority to take firm action against any suspected violations committed by mass organizations that  do  not  comply  with  existing  regulations,  including  members  of  Hizbut Tahrir  Indonesia  (HTI)  whose  institutions  have  been  dissolved  by  the government.  The  right  to  impose  criminal  sanctions  rests  with  the  police because the perppu is a product law which is equivalent to Law. Police officers have to apply sanctions for violations of the Law. The journey of implementing the Perppu has violated the law that leads to a criminal aspect, so later the task of  the  police  is  not  Satpol PP.  In  carrying  out  the  authority  of  the  National Police,  there  are  several  obstacles,  namely  as  follows:  Legal  factors,  law enforcement  factors,  supporting  facilities  or  facilities,  community  factors, cultural factors, in overcoming obstacles, namely providing the public with a correct understanding of the implementation of the duties and authority of the Police  in  supervising  mass  organizations  and  take  action  against  mass organizations that commit criminal acts, including by means of: Preemptive, Preventive and Repressive Actions
Keywords: Authority; Police; Ormas; Legal Status
Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  dapat  merdeka  dikarenakan  semangat  juang  yang  tak pernah henti untuk lepas dari kekangan kolonialisme. Kemiskinan, ketidakadilan, dan  kemanusiaan  yang  tidak  bermartabat.  Hal  tersebut  yang  menjadi  pemicu semangat para pendahulu untuk melawan kolonialisme yang terjadi. Ketika para pendahulu dengan amat gagah berani memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Bangsa  Indonesia  dapat  merdeka  dikarenakan  semangat  juang  yang  tak  pernah henti untuk lepas dari kekangan kolonialisme. 1
Negara     Kesatuan     Republik Indonesia  adalah  Negara  yang  memiliki semboyan     “Bhinneka     Tunggal     Ika”,     Negara      Indonesia      mengakui fakta      keanekaragaman.     Keanekaragaman     di     Indonesia itu ada karena beragamnya etnis, suku,    ras,    dan    bahasa    di    Indonesia sehingga  Indonesia dikenal  sebagai  salah  satu bangsa yang termasuk dalam kategori multikultural. 2
Penelitian  ini  terkait  juga  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Muhammad Reza winata (2018), yang berjudul “ Politik Hukum Konstitusionalitas Kewenangan  Pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  Berbadan  Hukum  Oleh Pemerintah”.  Membangun  sebuah  bangsa  dapat  dicapai  melalui  proses  yang diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu atau bersama kelompok masyarakat yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama. Cita-cita dalam melaksanakan tujuan kegiatan, dan kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran  dan  berkelompok  yang  diyakini  dapat  memecahkan  kepentingan bersama dalam sebuah wadah yang disebut dengan Organisasi  Kemasyarakatan (selanjutnya  disingkat  Ormas).  Ormas  dapat  berperan  menjadi  penghubung  dan pengimbang kekeuatan rakyat berhadapan dengan negara, sekaligus berkontribusi positif  sebagai  mitra  pemerintah  dalam  melaksanakan  pembangunan  dan
1 Rizky Syahid Jamaludin, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih, Optimalisasi  Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menanggulangi  Kemiskinan Kabupaten Semarang , Diponegoro Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 6 (1), 2017, hlm. 1.
2 Markwin Ambon Sirait, Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Yang  Berlatar Belakang Suku Berbeda dI DIY , Jurnal Hukum  Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2016, hlm 1.
Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono e-ISSN : 2621-4105
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Ormas dalam konteks kehidupan sosial politik juga andil dalam menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan. 3
Emanuel  Raja  Damaitu  (2017)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat, memberikan kesimpulan  bahwa  dalam  konteks  pembubaran  ormas  anarkis  pemerintah  juga dapat melihat secara rinci aturan hukum yang terdapat di dalam UU No. 17 Tahun 2013,  menggunakan  dasar  konsep  pembatasan  HAM  sebagaimana  yang  telah diamanatkan  di  dalam  konstitusi  serta  peraturan  perundang-undangan  lain, kemudian  dalam  keadaan  yang  dapat  menyebabkan  suatu  kegentingan  dalam NKRI negara dapat menggunakan dasar teori kedaulatan negara untuk membatasi legitimasi  keberadaan  suatu  ormas  yang  dapat  membahayakan  kedaulatan negara. 4 Kebebasan    beroganisasi    sendiri    secara  normatif  diatur  dan  dijamin dalam Pasal  28  Undang-Undang Dasar  1945:  “Kemerdekaan         berserikat dan     berkumpul,       mengeluarkan       pikiran       dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan   dengan   undang-undang.” 5
Sedangkan penelitian ini Wildan Indra Promono dan Adis Imam Munandar (2020)    mengkaji  mengenai  peran  undang-undang  ormas  dalam  penyelesaian konflik  antar  Ormas.  Hizbut  Tahrir  Indonesia,  atau  yang  dikenal  Hizbut  Tahrir Indonesia (HTI), merupakan salah satu ormas yang ada di Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia ini bergerak dalam bidang keagamaan dan perpolitikan. Sejalan dengan prinsip demokrasi, sebagai bagian dari UUD 1945 masih berlanjut dengan pemuatan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari UUD 1945. Salah satu HAM yang  diatur  di  dalam  konstitusi  yaitu  mengenai  kebebasan  berserikat  Pasal  28. Dengan dimuatnya pasal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk perubahan yang paling  penting  dalam  perjalanan  sejarah  demokrasi  Indonesia.  Bahwa  setiap
3 Muhamad Reza Winata, Politik Hukum Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah , Jurnal Penelitian Hukum De Jure 8 (4), 2018, hlm 446. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.445-464
4 Emanuel Raja Damaitu, Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat , Journal Lentera Hukum 4 (3),  2017, hlm 150. https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5361
5 Mikho Ardinata, Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat HizbutTahrir Indonesia (HTI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 , Jurnal Surya Keadilan 1 (1), 2017, hlm. 116.
Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono e-ISSN : 2621-4105
Ormas  atau  kelompok-kelompok  lainnya  dalam  melakukan  aktifitasnya dilindungi oleh hukum. 6
Hizbut  Tahrir  berdiri  pada  tahun  1953  di  Al-Quds  (Baitul  Magdis), Palestina.  Gerakan  ini  menitikberatkan  perjuangan  membangkitkan  umat  di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masuk ke Indonesia pada  tahun  1980-an  dengan  merintis  dakwah  di  kampus-kampus  besar  di Indonesia.  Pada  era  1990-an,  ide-ide  dakwa  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI) merambah  ke  masyarakat,  melalui  berbagai  aktivitas  dakwah  di  masjid, perkantoran, perusahaan dan perumahan. 7
Aspek  keadaan  darurat  dalam  pembentukan  perpu  dapat  ditemukan  pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa, “Dalam hal ihwal kegentingan yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai pengganti undang-undang  yaitu Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) 8
Tiga  dasar  kegentingan  yang  dibuat  landasan  oleh  pemerintah  untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang yaitu sebagai berikut :
1. Keadaan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat.
2. Adanya kekosongan hukum atau Undang-Undang yang ada tidak memadai.
3. Adanya kelemahan hukum yang tidak bisa diatasi dengan prosedur pembuatan hukum yang ada karena memerlukan waktu yang lama 9
Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  bertentangan  dengan  Pancasila,  Undang- Undang  Dasar  1945,  Bhinneka  Tunggal  Ika,  serta  bertentangan  dengan pengembangan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, itu semua
6 Wildhan Indra Pramono, Adis Imam Munandar, Peran Undang-Undang Ormas Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Ormas , Jurnal Living Law 12 (1), 2020, hlm 55.
7 Abdullah, Kurniawan, Gerakan Politik Islam Ekstraparlementer :Studi Kasus HTI” , Tesis UI, 2003, hal. 49.
8 Victor Imanuel W Nalle, Asas Contarius Pada Perpu Ormas, Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manuisa , Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran 4 (2), 2017. DOI:https/doi.org.10.23304/pjih.v4n2.a.2
9 Sri Yunanto, Negara Khilafah Versus NKRI , Jakarta:IPPS,2017, hal. 36.
Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono
merupakan kajian yang dilakukan oleh Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Negara Republik Indonesia.
Tiga  alasan  pokok  Kementrian  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum  dan Keamanan Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:
1. Ormas  yang  berbadan  hukum  tetapi  tidak  melaksanakan  peran  positif  dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan negara.
2. Terindikasi  dalam  kegiatannya  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Aktivitas  yang  telah  dilakukkan  berbenturan  dengan  masyarakat  yang  dapat mengancam  keamanan  dan  ketertiban  di  masyarakat,  serta  membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia . 10
Tindak  lanjut  dari  penerbitan  Perppu  2  tahun  2017  tentang  Organisasi Kemasyarakatan, karena Pemerintah menilai Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat memiliki keterbatasan dalam membendung Ormas dengan  ideologi  yang  bertentangan  Pancasila,  sehingga  Kemenkumham melakukan pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Hak dalam memberikan sanksi pidana ada di tangan  POLRI, sebab Perpu merupakan produk hukum yang setara dengan undang-undang. Penerapan sanksi atas  pelanggaran  undang-undang  (UU)  dimiliki  aparat  kepolisian.  Nanti seandainya  dalam  perjalanan  penerapan  perppu  ada  pelanggaran  hukum  yang menjurus  ke  harus  diterapkannya  aspek  pidana,  maka  nanti  tugas  Kepolisian dalam menindak kegiatan aktivis atau organisasi yang melanggar Perppu Ormas. Sanksi juga bisa diberikan tak terkecuali terhadap aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), penjelasan dari Dodi Riyadmadji sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kemendagri. 11
Menurut  Mulyadi,  bahwa  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai salah  satu  lembaga  penyelenggaran  tugas  dan  fungsi  pemerintahan  dalam melaksanakan tugas dan fungsiya juga harus berdasarkan legitimasi hukum  yang berlaku.  Dimana  fungsi  dari  polisi  yang  utama  adalah  menegakan  hukum  dan
10 Ibid
11 htps://www.cnnindonesia.com/nasional/20170720205932-12-229314/polisi-berhak- menindak-anggota-hti-yang-langgar-perppu-ormas
Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono e-ISSN : 2621-4105
melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi  adalah  melakukan  pencegahan  terhadap  kejahatan  dan  memberikan perlindungan kepada masyarakat. 12
Polisi sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum adalah pertama mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan  norma hukum demi masyarakat,  kedua  memasyarakatkan  pelaku  pidana  dengan  mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, ketiga menyelesaikan konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memulihkan  keseimbangan  dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 13
Polisi  pada  hakekatnya  kepada  suatu  situasi  konflik  dan  polisi  bertugas untuk mengambil keputusan. Apabila pada akhirnya polisi bertindak, maka pada saat itu polisi telah melakukan suatu yang menguntungkan atau melindungi salah satu pihak dalam konflik, tetap dengan melawan, mengalahkan “merugikan pihak yang  lain.  Tetapi  sulit  juga  untuk  mengharapkan,  polisi  selalu  akan mempertimbangkan dengan masak-masak segala segi etis dan moral. Untuk itu, maka  polisi  tidak  hanya  harus  berbuat  sebagai  polisi,  melainkan  juga  seorang filosofi. 14
Aparat  Kepolisian  sebagai  penyelidik  dan  Ppenyidik  dalam  membantu memperlancar proses penyidikan maka seorang aparat kepolisian juga berwenang untuk melakuakn penangkapan, yaitu wewenang yang diberikan kepada penyidik khususnya yang diberikan oleh Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  sangatlah  luas,  itu  semua  merupakan kewenangan  yang diamanatkan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang  Hukum Acara Pidana).
Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini lebih banyak  mengkaji  wewenang  POLRI  yang  diatur  dalam  KUHAP  tersebut,
12 Mulyadi, Mahmud, Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana , USU Press, Medan, 2009, hlm. 40.
13 Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma’ruf , Peran dan Tanggungjawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan dan Kemanfaatan Masyarakat , Jurnal Hukum Khairah Ummah 13 (1), 2018, hlm. 112.
14 Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis , Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 113-117.
Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono e-ISSN : 2621-4105
penyidik  berhak  mengurangi  kebebasan  dan  hak  asasi  seseorang,  selama  masih berpijak  pada  suatu  landasan  hukum  yang  sah.  Salah  satu  wewenang  untuk melakukan  penangkapan  terhadap  tersangka  pelaku  tindak  pidana.  Aparat Kepolisian  juga  berwenang  melakukan  penahanan,  yang  merupakan  salah  satu bentuk  perampasan  kemerdekaan  bergerak  seseorang.  Sehingga  penahanan merupakan  suatu  kewenangan  penyidik  yang  sangat    bertentangan  dengan  hak asasi  manusia. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan membahas  kewenangan  Polri  dalam    pembubaran  ormas  yang  telah  dibatalkan status  hukumnya,  Untuk  menganalisis  dan  membahas  kendala  dan  solusi  atas kewenangan  Polri  dalam    pembubaran  ormas  yang  telah  dibatalkan  status hukumnya.

## B. PERMASALAHAN
Dalam  penelitian  ini  rumusan  masalah  dirumuskan  sebagai  berikut  :  (1) Bagaimana  kewenangan  Polri  dalam  pembubaran  ormas  yang  telah  dibatalkan status hukumnya, (2) Bagaimana kendala dan solusi atas kewenangan Polri dalam pembubaran ormas yang telah dibatalkan status hukumnya

## C.  LANDASAN TEORITIS
Suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan mengadakan  penelitian  terhadap  data  primer  di  lapangan,  penjelasan  dari pengertian  yuridis  empiris  menurut  Soejono. 15 Penelitian  yuridis  dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan  peraturan-peraturan  tertulis  yang  berhubungan  dengan  Kewenangan  Polri Dalam Pembubaran Ormas Yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya”. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua studi yaitu sebagai  berikut  :  Studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Analisa  yang  tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk  pertanyaan-pertanyaan  saja,  merupakan  data  yang  diambil  dalam penelitian ini dengan menggunakan data bersifat kualitatif.
15 . Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum , Cetakan III, UI Press, 2007, hal. 5.
Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono e-ISSN : 2621-4105
Teori yang dipakai dalam penulisan artikel ini adalah (1) Teori penegakan hukum dari Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum ( structure of the law ) substansi hukum ( substance of the law )dan budaya hukum  ( legal  culture ). 16 Struktur  hukum  menyangkut  aparat  penegak  hukum, substansi hukum meliputi  perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup ( living law ) yang dianut dalam suatu masyarakat;
(2) Teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat, efektivitas suatu hal diartikan keberhasilan  dalam  pencapaian  target  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama  halnya  dengan  teori  efektivitas  secara  umum,  para  ahli  pun  memiliki beragam  pandangan  terkait  dengan  konsep  efektivitas  organisasi  teori kedaulatan.  Menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  bahwa  efektif  atau  tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 17 faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum,  yakni pihak-pihak  yang membentuk maupn  menerapkan  hukum,  faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## D.  PEMBAHASAN
1. Kewenangan Polri Terkait Pembubaran Ormas Yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya
Ormas  adalah  organisasi  yang  didirikan  dan  dibentuk  oleh  masyarakat secara  sukarela  berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehendak,  kebutuhan, kepentingan,kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penjelasan  pengertian  ormas  menurut  Undang-Undang  No  17  Tahun  2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.” 18
16 Lawrence M. Friedman, American Law . New York: W.W. Norton & Company.1984, hal. 24.
17 Ibid
18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono e-ISSN : 2621-4105
Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, legalitas dan  pengesahan  badan  hukum  Ormas  dilakukan  oleh  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan ormas dibentuk oleh kelompok masyarakat atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, dan tujuan seperti, agama, pendidikan, budaya, dan sebagainya
Kementerian Dalam Negeri memastikan aparat kepolisian berwewenang mengambil tindakan tegas atas setiap dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-undang  (Perppu)  Organisasi  Kemasyarakatan.  Termasuk kepada  anggota  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  yang  lembaganya  telah dibubarkan pemerintah.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kemendagri Dodi Riyadmadji berkata, hak  memberikan  sanksi  pidana  ada  di  tangan  polisi  sebab  perppu  merupakan produk  hukum  yang  setara  dengan  Undang-undang.  Penerapan  sanksi  atas pelanggaran  Undang-Undang  dimiliki  aparat  kepolisian."Nanti  seandainya dalam perjalanan penerapan perppu ada pelanggaran hukum yang menjurus ke harus diterapkannya aspek pidana, maka nanti tugasnya polisi bukan Satpol PP karena Satpol PP kan menegakkan peraturan daerah," kata Dodi. 19
Polisi  dapat  menindak  kegiatan  aktivis  atau  organisasi  yang  melanggar Perppu Ormas. Sanksi juga bisa diberikan tak terkecuali terhadap aktivis HTI.
Menurut  Dodi,  Kemendagri  telah  mengirim  edaran  untuk  seluruh Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  (Kesbangpol)  di  daerah  pascapembubaran  HTI oleh  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  (AHU)  Kementerian Hukum dan HAM. Edaran itu berisi perintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bekas aktivis HTI.
"Pada proses selanjutnya dalam rangka pengawasan akan tercatat banyak kejadian,  apakah  nanti  berupa  pelanggaran  yang  ujungnya  itu  nanti  ada kaitannya  dengan  sanksi.  Nah,  sanksi  itu  kalau  terkait  persoalan  pelanggaran terkait Undang-Undang berarti bisa diberlakukan oleh pihak kepolisian,".
Sesuai  Fungsi  Kepolisian  seperti  diatur  dalam  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintah negara dalam tugas penegakan hukum
19 Penerangan Hukum Kemendagri Dodi Riyadmadji CNN Indonesia.com , Kamis (20/7).
Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono e-ISSN : 2621-4105
selain  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  masyarakt.  Hal  tersebut dipertegas dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang  Kepolisian No 2 Tahun  2002  bahwa  polisi  berwenang  melakukan  penyidikan  terhadap  semua tindak pidana.
Hal  demikian  menyatakan  bahwa  polisi  adalah  penyidik  dan  berwenang melakukan  penyidikan  tidak  pidana  yang  sebelumnya  didahului  oleh tindakan penyelidikan  oleh  penyelidik.  Ditjen  AHU  Kemenkumham  mengumumkan pencabutan status badan hukum HTI pada tengah pekan ini sebagai tindak lanjut dari  penerbitan  Perppu  2  tahun  2017  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan. Perppu tersebut diterbitkan pemerintah karena menilai Undang-undang No. 17 Tahun  2013  tentang  Organisasi  Masyarakat  memiliki  keterbatasan  dalam membendung  Ormas  dengan  ideologi  yang  bertentangan  Pancasila. Setelah dibubarkan, bekas aktivis atau pengurus HTI dilarang menggunakan logo, nama, dan  lambang  organisasi  transnasional  itu.  Mereka  juga  tidak  boleh menggelar kegiatan menggunakan nama HTI. 20
2. Kendala Dan Solusi Atas Kewenangan Polri Terkait Pembubaran Ormas Yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya
Alasan  Hukum  pembubaran  ormas  yaitu  Undang-Undang  Ormas sesungguhnya menjamin hak bagi pemerintah dapat membubarkan ormas yang dianggap melanggar kewajiban dan larangan dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam  kasus  niat  membubarkan  HTI  pada  dasarnya  telah  terdapat  ratio  legis (alasan  hukum)  yang  memadai  bagi  pemerintah  untuk  memberikan  sanksi pencabutan status badan hukum (pembubaran). Hal ini mengingat HTI dianggap telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Ormas yaitu: 21
Pertama, HTI melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf b  yaitu ormas berkewajiban  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  serta  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aktivitas HTI yang di muka umum menyatakan mengusung ideologi khilafah yang berarti meniadakan NKRI jelas merupakan pelanggaran atas kewajiban ini.
20 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170720205932-12-229314/polisi-berhak- menindak-anggota-hti-yang-langgar-perppu-ormas
21 https://news.detik.com/kolom/d-3510278/meninjau-alasan-hukum-pembubaran-hti
Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono e-ISSN : 2621-4105
Kedua,  HTI  melanggar  kewajiban  dalam  Pasal  21  huruf  f  yang menyebutkan  ormas  berkewajiban  berpartisipasi  dalam  pencapaian  tujuan negara. Tentu saja partisipasi ini dapat tercapai jika ormas percaya kepada sistem nation state yang dipilih oleh para pendiri NKRI sejak 17 Agustus 1945. Tidak mungkin  ormas  yang  tidak  percaya  dengan  NKRI  dan  ingin  menggantinya dengan sistem yang lain kemudian dapat menjalankan kewajiban berpartisipasi untuk mencapai tujuan NKRI.
Ketiga,  HTI  melanggar  larangan  dalam  Pasal  59  ayat  (2)  huruf  c  yang mengatur  ormas  dilarang  melakukan  kegiatan  separatis  yang  mengancam kedaulatan NKRI. Pengertian separatis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan/golongan  (bangsa)  untuk  mendapat  dukungan".  Pengertian  separatis tidak  harus  selalu  diartikan  mengangkat  senjata  untuk  memisahkan  diri membentuk  negara  baru.  Bentuk  kampanye  di  muka  umum  untuk  mengajak orang (masyarakat) mengganti sistem negara (NKRI) dan menggantinya dengan sistem  lain  yaitu  khilafah  pada  dasarnya  telah  masuk  kategori  separatis  yang mengancam kedaulatan NKRI.
Penegakan    hukum    dapat      diartikan    penyelenggarakan  hukum      oleh petugas      penegak      hukum      dan      oleh      setiap      orang      yang  mempunyai kepentingan  sesuai  dengan  kewenangannya  masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.  Ditinjau  dari sudut  subjeknya,  penegakan  hukum  itu dapat  dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan    hukum.    Siapa    saja    yang    menjalankan    aturan    normatif    atau melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dengan  mendasarkan diri pada  norma  aturan  hukum  yang  berlaku,  berarti  dia  menjalankan  atau menegakkan  aturan  hukum.  Dalam  arti  sempit,  dari  segi  subjeknya  itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu    untuk    menjamin    dan    memastikan    bahwa    suatu    aturan  hukum berjalan  sebagaimana  seharusnya.  Dalam  memastikan  tegaknya hukum itu,
Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono e-ISSN : 2621-4105
apabila  diperlukan,  aparatur  penegak  hukum  itu  diperkenankan  untuk menggunakan daya paksa.
Penegakan hukum yang berkaitan kewenangan Polri terkait pembubaran ormas  yang  telah  dibatalkan  status  hukumnya,  harus  benar-benar  tegas ditegakkan  guna  menjamin  keamanan  dan  ketentraman  Negara.  Dalam menjalankan  kewenangan  Polri  terdapat  beberapa    hambatan,  yaitu  sebagai berikut :
1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegakan Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan
Dalam  mengatasi  hambatan  yaitu  memberikan  pemahaman  yang  benar kepada  masyarakat  tentang  pelaksanaan  tugas  dan  kewenanganPolri  dalam mengawasi  ormas  dan  menindak  ormas  yang  melakukan  tindak  pidana, diantaranya dilakukan dengan cara:
1 Tindakan preemtif
Tindakan preemtif dilakukan dengan mengedepankan fungsi  Bimmas (bimbingan masyarakat) dan fungsi Bhabinkamtibmas.
2. Tindakan Preventif
Sebagai  pelayan,pelindung  dan  pengayom  masyarakat,  maka  polri harus berusaha mewujudkan situasi aman dan tertib dalam masyarakat. Untuk itu  polri  perlu  melakukan  upaya-upaya  pencegahan  terhadap  kemungkinan timbulnya  gangguan  kamtibmas,  sehingga  masyarakat  dapat  merasa  aman dan  terayomi.  Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  upaya  preventif  oleh  polri adalah  berupa  kegiatan  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan  dan  patroli, disamping  itu  juga  kegiatan  diteksi  dini  terhadap  kemungkinan  munculnya gangguan kamtibmas yaitu seperti ormas-ormas yang melakukan demo tetapi melakukan anarkhis, sehingga muncul adanya suatu tindak pidana.
3.Represif
Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono e-ISSN : 2621-4105
Apabila  pelaksanaan  tugas  berupa  kegiatan  preemtif,  preventif  telah dilakukan dengan baik, diharapkan masyarakat dan ormas-ormas telah dapat mengerti  tentang  apa  yang  dilarang  dan  melanggar  hukum.  Sehingga diharapkan  pihak kepolisian menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai apa yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  No  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## E. PENUTUP
Aparat  yang  berwenang  mengambil  tindakan  tegas  atas  setiap  dugaan pelanggaran  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  (Perppu) Organisasi  Kemasyarakatan  adalah  aparat  Kepolisian,  termasuk  kepada  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)  yang lembaganya telah dibubarkan pemerintah. Apabila ada ormas ynag melanggar peraturan yang menjurus ke tindak pidana, maka akan diterapkan  aspek  pidananya  dan  yang  mempunyai  wewenang  adalah  aparat Kepolisian. Dalam menjalankan kewenangan Polri terdapat beberapa  hambatan, yaitu sebagai berikut :faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas  pendukung,  faktor  masyarakat,  faktor  kebudayaan.  Dalam  mengatasi hambatan yaitu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri dalam mengawasi ormas dan menindak ormas  yang  melakukan  tindak  pidana,  diantaranya  dilakukan  dengan  cara: tindakan preemtif, preventif dan represif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdullah,  Kurniawan, Gerakan  Politik  Islam  Ekstraparlementer  :Studi  Kasus HTI” , (Tesis UI, 2003)
Sri Yunanto, Negara Khilafah Versus NKRI , (Jakarta:IPPS,2017)
Mulyadi,  Mahmud, Kepolisian  dalam  sistem  peradilan  pidana ,  USU  Press, Medan, 2009
Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis , Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
Hamzah, Andi. Hukum Acara pidana Indonesia . Jakarta. 2009 Simanjutak, Osman. Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum. Jakarta.2003
Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono e-ISSN : 2621-4105
Kelsen, Hans, “ Teori Umum tentang Hukum dan Negara , Cetakan ke-1 (Bandung :Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2006)
Franz Magnis Suseno, Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999)
Sentosa  Sembiring, Undang-Undang  RI  No.  39  Tahun  1999 ,  Nuansa  Mulia, Bandung, 2006
Harun Pudjiarto, Hak Asasi Manusia , Andi Offset, Yogyakarta, 1999 Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum , Cetakan III, UI Press, 2007 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial , Bumi Aksara, Jakarta, 2011
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Cetakan ke-6, 2010

## Jurnal
Rizky  Syahid  Jamaludin,  Ani  Purwanti,  Dyah  Wijaningsih, Optimalisasi Organisasi  Kemasyarakatan  Dalam  Menanggulangi    Kemiskinan Kabupaten  Semarang ,  Jurnal  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas Diponegoro 6 (1), 2017.
Emanuel Raja Damaitu, Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat , Journal Lentera Hukum 4 (3), 2017. https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5361
Ibnu  Suka,  Gunarto,  Umar  Ma’ruf ,  Peran  dan  Tanggungjawab  Polri  Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan dan  Kemanfaatan  Masyarakat ,  Jurnal  Hukum  Khairah  Ummah  13  (1), 2018.
Markwin  Ambon  Sirait, Peran  Kepolisian  Dalam  Menangani  Tindak  Pidana Kekerasan Yang  Berlatar Belakang Suku Berbeda dI DIY , Jurnal Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2016
Mikho Ardinata, Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat  HizbutTahrir  Indonesia  (HTI)  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 , Jurnal Surya Keadilan 1(1), 2017. Muhamad  Reza  Winata, Politik  Hukum  Konstitusionalitas  Kewenangan Pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  Berbadan  Hukum  Oleh Pemerintah , Jurnal Penelitian Hukum De Jure 8 (4), 2018. Victor  Imanuel  W  Nalle, Asas  Contarius  Pada  Perpu  Ormas,  Kritik  Dalam Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara  dan  Hak  Asasi  Manuisa ,  Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran 4 (2), 2017.
DOI:https/doi.org.10.23304/pjih.v4n2.a.2
Wildhan Indra Pramono, Adis Imam Munandar, Peran Undang-Undang Ormas Terhadap  Penyelesaian  Konflik  Antar  Ormas ,  Jurnal  Living  Law  12  (1),
2020.
Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono e-ISSN : 2621-4105

## Internet
htps://www.cnnindonesia.com/nasional/20170720205932-12-229314/polisi- berhak-menindak-anggota-hti-yang-langgar-perppu-ormas
. http://belajarlogikahukum.blogspot.com/2016/01/definisi-hukum-secara- umum.html
h ttp://woocara.blogspot.com/2015/10/pengertian-ham-macam-macam-ham- contoh-pelanggaran-ham.html
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170720205932-12-229314/polisi- berhak-menindak-anggota-hti-yang-langgar-perppu-ormas ttps://news.detik.com/kolom/d-3510278/meninjau-alasan-hukum-pembubaran- hti
Undang-Undang : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan