## PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT & BANTEN
Nikita Deslivia, nikita.deslivia@widyatama.ac.id
Prodi Akuntansi D3 , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama
Debbie Christine debbie.christine @widyatama.ac.id
Prodi Akuntansi S1 , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  Pemotongan, Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  23  pada  PT  Bank Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  &  Banten.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu metode  deskriptif  dengan  cara  memperoleh  data  melalui  studi  lapangan  dan  studi kepustakaan.  Untuk  metode  dalam  pengumpulan  data  adalah  dengan  cara  mengadakan penelitian  secara  langsung  yang  meliputi  wawancara,  pengamatan,  dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat  &  Banten dapat  disimpulkan,  bahwa  perusahaan  telah  melakukan  Penghitungan,  Pemotongan, Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  23  sesuai  dengan  Undang-Undang dan Peraturan Pajak yang berlaku.
Kata kunci: PPh Pasal 23, perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,  menyebutkan  bahwa  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Oleh  karena  itu  demi berjalannya  pembangunan  nasional  dan  demi  kesejahteraan  dan  kemakmuran  seluruh rakyat Indonesia, maka pajak diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif bagi masalah di  sektor  ekonomi.  Hal  ini  dikarenakan  pajak  merupakan  potensi  penerimaan  langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara.

## 2460-030X
Namun  mulai  September  2020  berlaku  KEP-368/PJ/2020  yang  berisi  kewajiban  bagi semua  Wajib  Pajak  PKP  maupun  Non-PKP,  untuk  membuat  bukti  pemotongan  dan melaporkan  SPT  PPh  Pasal  23/Pasal  26  secara  elektronik  melalui  aplikasi  Elektronik Bukti  Potong  DJP  Online.  Melalui  e-Bupot  ini,  membuat  bukti  potong  PPh  23/26  dan melaporkan  SPT  Masa  PPh  23/26  hanya  menggunakan  perangkat  elektronik  dan  bisa dilakukan  di  mana  saja  selama  terhubung  dengan  internet,  tanpa  harus  datang  dan mengantri  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP).  Dengan  adanya  konsep  sistem  digital  ini, maka jeda dalam pengumpulan data perpajakan yang sering ditemui dalam sistem manual diharapkan  semakin  menipis,  tergantikan  dengan  data  akurat  yang  dapat  diakses  secara rill baik oleh Wajib Pajak maupun oleh otoritas pajak. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang biasa disebut  dengan Bank BJB adalah bank Badan Usaha Milik Daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang  bergerak  dibidang  perbankan  ( www.bankbjb.co.id ).  Selain  memberikan  pelayanan dan  produk  untuk  menghimpun  dana  ataupun  menyalurkan  dana.  Bank  BJB  pun  telah melakukan  berbagai  inovasi  dalam  hal  optimalisasi  penerimaan  pajak  dan  kemudahan dalam  membayar  pajak.  Tidak  hanya  melakukan  berbagai  inovasi  dalam  optimalisasi penerimaan pajak, Bank BJB merupakan salah satu Wajib Pajak yang telah memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan pernghargaan yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Barat I,  dan  Kepala  KPP  Madya  Bandung.  Maka  dari  itu  Bank  BJB  terbukti  sebagai  Wajib Pajak terbaik dan terkontributif selama tahun pajak 2018 ( www.bankbjb.co.id ). Selain  sebagai  Wajib  Pajak,  Bank  BJB  pun  berperan  sebagai  pemotong  Pajak Penghasilan Pasal 23 yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pembayaran  sewa,  penggunaan  harta  dan  jasa  pihak  lain  ( www.bankbjb.co.id ).  Untuk pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  23  itu  dilakukan  di  kantor  cabang  masing-masing yang  dititipkan  di  rekening  titipan  pajak,  namun  untuk  pelaporan  dan  penyetoran  itu dilakukan oleh kantor pusat. Jadi kantor pusat hanya menerima data jumlah hasil potong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diberikan oleh kantor cabang.
Dengan  adanya  peran  Bank  BJB  sebagai  pemotong  Pajak  Penghasilan  Pasal  23  yang berarti  mengharuskan  pemotongan,  penyetoran  dan  pelaporan  PPh  Pasal  23  dilakukan melalui  aplikasi  Elektronik  Bukti  Potong  (e-Bupot)  seperti  yang  telah  dihimbau  oleh Direktur  Jendral  Pajak  dalam  Keputusan  No.  KEP-368/PJ/2020  (Fitriya,  2020).  Bank BJB  telah  melakukan  pemotongan,  penyetoran,  dan  pelaporan  PPh  Pasal  23  dengan menggunakan  e-Bupot,  namun  sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  di  paragraf sebelumnya,  untuk  pemotongan  PPh  Pasal  23  itu  dilakukan  di  masing-masing  kantor cabang,  sehingga  masih  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  kantor  pusat  dalam melakukan  pelaporan  dan  pembayaran  seperti  adanya  kantor  cabang  yang  kurang  jelas dalam memberikan informasi atas tagihan apa yang telah dipotong.

## Identifikasi Masalah
Penulis mengidentifikasikan permasalahan yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal  23  pada  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  &  Banten  adalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana  pelaksanaan  pemotongan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  23  pada  PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten
2. Bagaimana  pelaksanaan  penyetoran  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  23  pada  PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten
3. Bagaimana pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten.

## 2.TINJAUAN PUSTAKA

## Pajak Secara Umum
Pajak  merupakan  iuran  yang  dibayarkan  oleh  rakyat  kepada  negara  yang  masuk  dalam kas  negara  yang  melaksanakan  pada  undang-undang  serta  pelaksanaannya  dapat dipaksakan  tanpa  adanya  balas  jasa.  Iuran  tersebut  digunakan  oleh  negara  untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016).
Pajak  secara  bebas  dikatakan  sebagai  suatu  kewajiban  warga  negara  berupa  pengabdian sebagai  peran  aktif  warga  negara  dan  anggota  masyarakat  untuk  membiayai  berbagai keperluan  negara  yang  berupa  pembagunan  nasional  yang  pelaksanaannya  diatur  dalam undang-undang  dan  peraturan-peraturan  untuk  tujuan  kesejahteraan  bangsa  dan  negara (Sari, 2013).

## Pengertian Pajak
Pajak menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat 1: “Kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan  timbal  balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakuran rakyat”.
Pengertian pajak menurut Adriani (2013: 34):
“Pajak  adalah  iuran  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran  umum  yang  berhubungan  dengan  tugas  Negara  yang  menyelenggarakan pemerintah”.
Pengertian menurut Sommerfeld (2014: 7): “Tax is a transfer of resources from the private sector to the goverment sector, not as a result of violation of the law, but must be carried out, under the terms defined in advance, without  obtaining  the  benefits  directly  and  proportionately,  so  that  the  goverment  can carry out its duties to run the goverment”.
Dari keterangan di atas dapat diterjemahkan bahwa pajak adalah pengalihan sumber dari sektor  swasta  ke  sektor  pemerintah,  bukan  akibat  pelanggaran  hukum,  namun  wajib

## 2460-030X
melaksanakannya,  berdasarkan  ketentuan  yang  ditetapkan  lebih  dulu,  tanpa  mendapat imbalan  yang  langsung,  agar  pemerintah  dapat  melaksanakan  tugas-tugasnya  untuk menjalankan pemerintah.

## Pajak Penghasilan Pengertian Penghasilan
Menurut  Standar  Akuntansi  Keuangan  (Revisi  2010)  penghasilan  didefinisikan  sebagai peningkatan  manfaat  ekonomi  selama  satu  periode  akuntansi  tertentu  dalam  bentuk pemasukan  atau  penambahan  aktiva  atau  penurunan  kewajiban  yang  mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari konstribusi penanaman modal.
Sedangkan  menurut  UU  No.  36  Tahun  2008  dalam  pasal  4  (1),  penghasilan  yaitu  tetap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang dari Indonesia  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan  Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## Pengertian Pajak Penghasilan
Menurut  (Resmi,  2014)  Pajak  Penghasilan  (PPh) adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek  pajak  tersebut  dikenai  pajak  apabila  menerima  atau  memperoleh  penghasilan. Dalam  Undang-Undang  No.  36    Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan,  subjek  pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut  Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya  selama  satu  tahun  pajak  atau dapat  pula dikenai  pajak untuk  penghasilan dalam  bagian tahun pajak apabla kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

## Tarif Pajak Penghasilan
Tarif  pajak  penghasilan  diatur  dalam  pasal  17  UU  PPh menurut  Sari  (2013:107)  adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Tarif Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
s.d Rp. 50.000.000 diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000 diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000 diatas Rp. 500.000.000 5% 15% 25% 30% Penghasilan Berupa Dividen 10% Tarif PPh 21 Bagi WP yang tidak memiliki NPWP 20% lebih tinggi dari seharusya Tarif PPh 23 bagi WP yang tidak Memiliki NPWP 100%  lebih  tinggi    dari  yang seharusnya
Tabel 2 Tarif Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Pada tahun  2009 28% Tahun 2010 dan selanjutnya 25% PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek 5% lebih rendah dari yang seharusnya Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 Pengurangan 50% dari yang seharusnya

## Pajak Penghasilan Pasal 23 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23
Menurut (Waluyo, 2013) pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  dalam  negeri  dan bentuk  usaha  tetap  yang  berasal  dari  modal,  penyerahan  jasa,  atau  penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21, yang dibayarkan atau terutang oleh  badan  pemerintahan  atau  Subjek  Pajak  dalam  negeri,  penyelenggara  kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

## Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23
Berdasarkan undang-Undang republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat  Atas  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak  Penghasila  Pasal  23 tarif pajak Penghasilan 23 dijelaskan sebagai berikut: Atas  penghasilan  tersebut  di  bawah  ini  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  yang dibayarkan,  disediakan  untuk  dibayarkan,  atau  telah  jatuh  tempo  pembayarannya  oleh badan  pemerintah,  subjek  pajak  badan  dalam  negeri,  penyelenggara  kegiatan,  bentuk usaha  tetap,  atau  perwakilan  perusahaan  luar  negeri  lainnya  kepada  Wajib  Pajak  dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
a. Dividen;
b. Bunga termasuk premium diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
c. Royalti;
d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya  selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e;
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas;
a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); dan

## 2460-030X
b. Imbalan  sehubungan  dengan  jasa  teknik,  jasa  manajemen,  jasa  konstruksi,  jasa konsultan,  dan  jasa  lain  selain  jasa  yang  telah  dipotong  Pajak  Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

## Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23
Menurut (Resmi, 2014) saat terutang, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut:
1. Pajak Penghasilan 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir  bulan  terutangnya  penghasilan  yang  bersangkutan.  Yang  dimaksud  saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat  pembebanan  sebagai  biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. Pajak  Penghasilan  Pasal  23  harus  disetorkan  oleh  pemotong  pajak  selambat- lambatnya  tanggal  10  (supuluh)  bulan  takwim  berikutnya  setelah  bulan  saat terutangnya pajak ke bank ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
3. Pemotong  PPh  pasal  23  diwajibkan  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemotong  PPh  Pasal  23  harus  memberikan  tanda  bukti  pemotongan  kepada  orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi  artinya  dilakukan  di  tempat  terjadinya  pembayaran  atau  terutangnya penghasilan  yang  merupakan  Objek  PPh  Pasal  23,  hal  ini  dimaksudkan  untuk mempermudah  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pemotongan  PPh  Pasal  23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya  dilakukan  oleh  kantor  pusat,  PPh  Pasal  23  dipotong,  disetor,  dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

## 3. METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian
Penulis mengadakan penelitian di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten yang beralamat di Jalan Naripan No. 12-14 Bandung, 40111. Adapun yang menjadi objek penelitian  ini  adalah  Pemotongan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  (PPh) Pasal 23 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten.

## Metode Penelitian
Penulis  menggunakan  metode  deskriptif  yaitu  metode  yang  menggambarkan  keadaan perusahaan bedasarkan fakta yang ada, yang kemudian diolah menjadi data dan informasi sehingga diperoleh suatu kesimpulan.
Menurut  Sugiyono  (2017:  147)  metode  deskriptif  adalah  suatu  metode  yang  digunakan untuk  menganalisis  data  dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang berlaku untuk umum.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan penulis adalah:
1. Penelitian Lapangan ( Field Search)
Penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data dilingkungan kerja. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a) Observasi ( Observation)
Penulis mengamati secara langsung hal-hal yang berhubungan dengan dalam segi pengumpulan data dan prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23.
b) Wawancara Langsung ( Interview)
Penulis mengadakan wawancara dengan bagian perpajakan untuk mendapatkan informasi yang terkait dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada Bank BJB dan melakukan wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab pada bagian tertentu.
c) Kerja Praktik ( Work Practice)
Penulis melakukan praktik pekerjaan lapangan secara langsung di perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Penelitian Kepustakaan ( Library Research)
Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis yang dijadikan sebagai bahan dasar dan acuan bagi penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini akan lebih terarah karena menggunakan data landasan teori yang akurat dalam melakukan pembahasan permasalahan.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Pemotongan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  (PPh) Pasal 23 pada PT  Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  PT  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  & Banten  merupakan  subjek  pajak  yang  wajib  melaksanakan  pemungutan  Pajak Penghasilan  (PPh)  Pasal  23.  Oleh  karena  itu,  pada  pembahasan  mengenai  pelaksanaan pelaporan  Pajak  Penghasilan  (PPh) Pasal  23  pada  PT  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa Barat  &  Banten, penulis akan memaparkan mengenai  hasil pengumpulan data mengenai pelaksanaan  pemotongan,  penyetoran,  dan  pelaporan  PPh  Pasal  23  pada  PT  Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten.
Pelaksanaan  Pemotongan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  23  pada  PT  Bank

## Pembangunan  Daerah Jawa Barat & Banten
Adapun  cara  perhitungan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  23  adalah  dengan  mengalikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan bukan total dari tagihan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 2460-030X
Berikut  adalah  kasus  yang  terjadi  berkenaan  dengan  Pajak  Penghasilan  Pasal  23  yang dipotong  oleh  salah  satu  pihak  cabang  PT  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  & Banten:
Pada tanggal 21 Desember 2020, salah satu cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat  &  Banten  melakukan  kerja  sama  dengan  PT  RDN  ARTHA  SENTOSA (NPWP  : 8611932********)  atas    sewa  mesin  fotokopi.  Jumlah  nilai  bruto  atas  sewa  mesin fotokopi tersebut adalah sebesar Rp. 531.500. Maka perhitungan PPh Pasal 23, adalah sebagai berikut: PT  RDN  ARTHA  SENTOSA  merupakan  perushaaan  yang  memberikan  sewa  mesin fotokopi  pada  salah  satu  cabang  PT  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  &  Banten. Maka tarif yang digunakan sesuai dengan undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah sebesar 2%. Perhitungannya :
PPh Pasal 23 = 2% x Rp. 531.500 = Rp. 10.630
Jadi  besarnya  pajak  yang  dipotong  oleh  PT  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  & Banten  pada  bulan  Desember  2020  atas  sewa  mesin  fotokopi  PT  RDN  ARTHA SENTOSA sebesar Rp. 10.630.
Setelah  melakukan  pemotongan,  PT  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  &  Banten melakukan  pembuatan  bukti  potong  melalui  aplikasi  e-Bupot,  lalu  menyiapkan  lembar bukti pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 3 lembar, yaitu:
• Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak
• Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak
• Lembar ke-3 untuk arsip Pemotong Pajak (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten)

## Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten
PT  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  &  Banten  melakukan  peyetoran  Pajak Penghasilan  Pasal  23  dengan  menggunakan  aplikasi  Bukti  Potong  Elektronik  (e-Bupot) dan  memposting  data  Bukti  Pemotongan  PPh  Pasal  23  ke  dalam  Surat  Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 untuk mendapatkan Kode Billing yang nantinya kode tersebut digunakan  untuk  melakukan  proses  pembayaran  yang  dilakukan  di  salah  satu  bank persepsi.  Berikut  merupakan  tata  cara  penyetoran  pajak  secara  elektronik  menggunakan aplikasi e-Bupot.
Tabel 3 Data Penyetoran PPh Pasal 23 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tahun 2020 No Masa Pajak Tanggal Setor Keterangan 1 Januari 07 Februari 2020 Tepat Waktu 2 Februari 09 Maret 2020 Tepat Waktu
|  Nikita Deslivia, Debbie Christine 1877
3 Maret 09 April 2020 Tepat Waktu 4 April 06 Mei 2020 Tepat Waktu 5 Mei 10 Juni 2020 Tepat Waktu 6 Juni 08 Juli 2020 Tepat Waktu 7 Juli 06 Agustus 2020 Tepat Waktu 8 Agustus 09 September 2020 Tepat Waktu 9 September 06 Oktober 2020 Tepat Waktu 10 Oktober 06 November 2020 Tepat Waktu 11 November 10 Desember 2020 Tepat Waktu 12 Desember 30 Desember 2020 Tepat Waktu
Sumber : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten
Berdasarkan  Tabel  3  secara  keseluruhan  dalam  periode  tahun    2020  PT  Bank Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  &  Banten  telah  melakukan  penyetoran  Pajak Penghasilan  (PPh)  Pasal  23  tepat  pada  waktunya  yaitu  kurang  dari  tanggal  10  bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

## Pelaksanaan Pelaporan  Pajak Penghasilan  (PPh) Pasal  23  PT  Bank  Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten
Proses pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat &  Banten  dimulai  dengan  melanjutkan  input  bukti  setor  pada  aplikasi  e-Bupot.  Setelah itu,  PT  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  &  Banten  dapat  melakukan  penyiapan dan  melengkapi  SPT  Masa  PPh  Pasal  23.  Setelah  semua  sudah  lengkap  dan  status  SPT Masa pada aplikasi  e-Bupot  sudah siap kirm, maka data dapat  dikirim langsung melalui aplikasi e-Bupot secara daring tanpa harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak. Berikut ini  merupakan  data  pelaporan  PPh  Pasal  23  pada  PT  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa Barat & Banten:
Tabel 4 Data Pelaporan PPh Pasal 23 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tahun 2020 No Masa Pajak Tanggal Setor Keterangan 1 Januari 19 Februari 2020 Tepat Waktu 2 Februari 19 Maret 2020 Tepat Waktu 3 Maret 19 April 2020 Tepat Waktu 4 April 19 Mei 2020 Tepat Waktu

## 2460-030X
5 Mei 17 Juni 2020 Tepat Waktu 6 Juni 16 Juli 2020 Tepat Waktu 7 Juli 18 Agustus 2020 Tepat Waktu 8 Agustus 18 September 2020 Tepat Waktu 9 September 19 Oktober 2020 Tepat Waktu 10 Oktober 20 November 2020 Tepat Waktu 11 November 18 Desember 2020 Tepat Waktu 12 Desember 20 Januari 2021 Tepat Waktu Sumber : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten
Berdasarkan  Tabel  4  dapat  dilihat  periode  tahun  2020,  pelaporan  atau  penyerahan  SPT PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  &  Banten  dari  bulan  Januari  hingga Desember  sudah  tepat  waktu  yang  dimana  batas  akhir  pelaporan  Surat  Pemberitahuan (SPT)  yaitu  20  (dua  puluh)  hari  setelah  masa  pajak  berakhir.  Oleh  karena  itu  PT.  Bank Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  &  Banten  tidak  dikenakan  sanksi  administrasi  karena keterlambatan dalam pelaporan.
Penerapan  Akuntansi  Pajak terhadap Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  23  pada PT.

## Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten
Perhitungan  dan  pemotongan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  23  dilakukan  di  masing- masing  kantor cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat  & Banten, maka dari itu  perlu  adanya  penerapan  akuntansi  yaitu  berupa  jurnal  transaksi  yang  dilakukan  oleh PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  &  Banten  yang  akhirnya  akan  disajikan  ke dalam  bentuk  laporan  keuangan  untuk  di  pertanggungjawabkan  oleh  PT.  Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten kepada pihak yang berkepentingan. Berikut  adalah  contoh  Laporan  Posisi  Keuangan  yang  dibuat  oleh  PT.  Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten:
Tabel 5 Laporan Posisi Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Keterangan Jumlah Keterangan Jumlah Aset Lancar Aset Tidak Lancar XXX XXX Liabilitas Lancar Hutang Pajak Liabilitas Tidak Lancar Total Liabilitas Total Ekuitas XXX Rp. 10.360 XXX XXX XXX Total Aset XXX  Total Liabilitas & Ekuitas XXX
Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten (data diolah)
Tabel 5 menjelaskan contoh penyajian hutang pajak pada Laporan Posisi Keuangan yang dimasukan  di  posisi  liabilitas  lancar.  Pada  saat  akhir  bulan  atau  akhir  tahun,  Pajak Penghasilan Pasal  23 yang belum disetorkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten akan diakui sebagai hutang pajak.

## 5. KESIMPULAN

## Simpulan
1. Setiap pemotongan PPh Pasal 23 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten  dilakukan  di  setiap  masing-masing  cabang  lalu  setiap  cabang  memberikan informasi  hasil  pemotongan  tersebut  kepada  kantor  pusat  agar  dapat  dilakukan penyetoran dan pelaporan. Pemotongan yang dilakukan pun telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 2. PT  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  &  Banten  telah  melakukan  penyetoran PPh  Pasal  23  dengan  menggunakan  aplikasi  e-Bupot  dan  penyetorannya  pun dilakukan  tidak  melebihi  batas  waktu  penyetoran  yaitu  tanggal  10  (sepuluh)  bulan takwim
3. Dari  seluruh  bukti  pelaporan  PPh Pasal  23  yang  telah  diperoleh  menunjukan  bahwa pelaporan  Pph  Pasal  23    telah  menggunakan  aplikasi  e-Bupot  sehingga  mulai  dari penyetoran  hingga  pelaporan  dapat  dilakukan  dalam  1  (satu)  aplikasi.  Untuk pelaporannya  pun  tidak  melebihi  batas  waktu  pelaporan  yaitu  20  (duapuluh)  hari setelah masa pajak berakhir.

## Saran
1. Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab-bab  sebelumnya,  ada beberapa  pelaporan  dan  penyetoran  yang  dilakukan  di  hari  terakhir  batas  waktu pelaporan  dan  penyetoran.  Saran  penulis  hendaknya  penyetoran  dan  pelaporan dilakukan  lebih  cepat  dari  batas  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
2. PT  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  &  Banten  harus  lebih  teliti  dan memastikan  kembali  bahwa  kantor  cabang  telah  memberikan  secara  jelas  seluruh informasi  atas  tagihan  yang  telah  dipotong  agar  pelaporan  yang  dilakukan  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1]. Abunyamin, O. (2010). Perpajakan Pusat dan Daerah. Bandung: Humaniora.
[2]. Adriani . (2014). Teori Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat.
[3]. Agung, Mulyo. (2014). Perpajakan Indonesia. Lentera Ilmu Cendekia

## 2460-030X
[4]. Aida,  Nur  Rohmi.  (2020).  Pandemi  Belum  Berakhir,  Bagaimana  Perekonomian Indonesia pada 2020?. Melaui:
https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/18/100600765/pandemi-belum- berakhir-bagaimana-perekonomian-indonesia-pada-2021
[5]. DDTCNews,  Redaksi.  (2020).  Melalui:  https://news.ddtc.co.id/pemerintah- kontribusi-penerimaan-pajak-manufaktur-turun-jasa-melesat-21125?page_y=400
[6]. Fitriya.  (2020).  Mulai  Agustus  2020,  Membuat  Bukti  Potong  PPh  23/26  Wajib Menggunakan  e-Bupot.  Melalui: https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/mulai- agustus-2020-membuat-bukti-potong-pph-23-26-wajib-menggunakan-e-bupot/
[7]. Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-368/PJ/2020.
[8]. Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
[9]. Nur  Hanifah,  Hening  Tyas.  (2018).  TINJAUAN  ATAS  PEMOTONGAN, PENYETORAN,  DAN  PELAPORAN  PAJAK  PENGHASILAN  (PPh)  PASAL 23  DAN  PASAL  26  PADA  SHICHIDA  CHILD  EDUCATION  CENTER INDONESIA. Tugas Akhir.
[10]. PajakOnline,  Redaksi.  (2020).  Dampak  Pandemi,  Penerimaan  Pajak  Turun  18,5 Persen. Melalui: https://www.pajakonline.com/dampak-pandemi-penerimaan- pajak-turun-185-persen/
[11]. Ray,  Sommerfeld,  Anderson  Herschel  M,dan  Brock  Horace  R.  dalam  M.  Zain.
(2014). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
[12]. Resmi, S. (2014). Perpajakan : Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
[13]. Riyadi, Selamet. (2018). Melalui: https://dosen.perbanas.id/bank-vs-perbankan/
[14]. Sari, Diana. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama.
[15]. Secertary,  Divisi  Corporate.  (2019).  Bank  BJB  Raih  Penghargaan  Wajib  Pajak Dengan Kontribusi Pajak Signifikan. Melalui: https://www.bankbjb.co.id/tentang/ina/berita-dan-media/berita/2019-04-10-569- bank-bjb-raih-penghargaan-wajib-pajak-dengan-kontribusi-pajak-signifikan
[16]. Secertary,  Divisi  Corporate.  (2021).  Visi  Misi  &  Profil  Perusahaan.  Melalui: https://www.bankbjb.co.id/tentang/ina/profil/visi
[17]. Soemahamidjaja,  Soeparman.  (2010).  Pajak  Berdasarkan  Asas  Gotong Royong.Universitas Padjajaran. Bandung.
[18]. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
[19]. Sumarsan, T. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Permata Puri Media.
[20]. Undang- undang KUP Pasal 1 Ayat 1 [21]. Undang-undang  No.28  tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
[22]. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan