## THE ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN IMPROVING COMPANY PERFORMANCE AT SUB-HOLDING PT. PELINDO MULTI TERMINAL
Aulia Fitri Ramadhani 1 , Sahnan Rangkuti 2 , Suardi 3
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa
Email : auliaramadhani2612@gmail.com 1
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dhramawangsa
Email : sahnanrangkuti@dharmawangsa.ac.id 2
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa Email : suardi@dharmawangsa.ac.id 3

## ABSTRACT
Good business governance (GCG) is essential for the sustainability and development of a company in the  future.  The  principles  of  implementing  GCG,  which  include  transparency,  accountability,  responsibility, independence, and fairness, are fundamental in managing business, especially  in state-owned companies as regulated  in  the  Minister  of  State  for  State-Owned  Enterprises  Regulation  Number:  PER  –  01  /  MBU/2011 concerning  the  Implementation  of  Governance  Good  Company  (Good  Corporate  governance).  PT.  Pelindo Multi Terminal is a sub-holding company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), which manages port business entities in multipurpose terminal operations in Indonesia. The implementation of good corporate governance in  the  company  has  not  been  optimal  due  to  a  lack  of  socialization  to  communicate,  educate,  and  convey information about GCG to employees by position holders. This research uses qualitative research methods with informants from relevant positions, company employees and service users. The research results show a lack of socialization from office holders so that new employees do not understand GCG, the principles of accountability, starting from the delivery of information and financial reports, have not been carried out promptly, and the principles  of  responsibility  in  service  sessions  have  not  been  maximized,  indicated  by,  among  other  things, limited internet access and providing comfort and satisfaction to customers.

## Keywords: Good Corporate Governance, Company Performance

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  dunia  yang semakin  terbuka  memunculkan  peluang  dan sekaligus  tantangan  yang  semakin  berat  serta iklim  dunia  usaha  yang  semakin  dinamis. Persaingan semakin tajam, baik antar perusahaan dalam  negeri  maupun  dengan  perusahaan internasional atau multinasional. Hal ini tentunya mengharuskan  perusahaan  untuk  terus  berbenah, antara  lain  dengan  melakukan  tata  kelola  bisnis yang baik untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang  terus  bertumbuh  dan  berkembang.  Sebab, pada  dasarnya  tata  kelola  perusahaan  yang  baik
memastikan keberhasilan perusahaan (Alqatan et al, 2020). Selanjutnya tata kelola perusahaan yang baik akan memberikan informasi yang baik dalam mencapai  tujuan  perusahaan    dan  meningkatkan efektifitas  kinerja  perusahaan  (Ahmed  et.al, 2020).  Informasi  yang  baik  tentu  penting  tidak saja perlu bagi manajemen tetapi juga  bagi pihak eksternal  atau  pemangku  kepentingan  lainnya dalam rangka membangun citra positip perusahaan, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat, khususnya investor..
Penilaian keberhasilan manajemen perusahaan diukur dari kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya, antara lain kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan tentu merupakan  gambaran posisi keuangan perusahaan yang diukur menggunakan alat analisis keuangan (Merryana et al, 2019). Hasil penilaian ini tentu akan memberi informasi  baik  buruknya  posisi  keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu sebagai bahan pertimbangan bagi yang berkepentingan.
Penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang baik  ( Good  Corporate  Governance )merupakan salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan standar organisasi (Excellent Corporate Governance). Tata  kelola  perusahaan  yang baik membantu membangun  citra dan kemitraan yang positif dan bertanggung jawab. Penerapan praktik Good  Corporate  Governance  (GCG)  akan meminimalkan  risiko  keputusan  yang  merugikan perusahaan  dan  memberi  keuntungan  pada  diri sendiri.
PT  Pelindo  Multi  Terminal  adalah  anak perusahaan  PT  Pelabuhan  Indonesia  (Persero), membawahi  perusahaan  bisnis  pelabuhan  yang bergerak di bidang operasional terminal multifungsi  di  Indonesia.  PT.  Pelindo  Multi Terminal  yang  membanggakan  diri  sebagai “Indonesia Connectivity  Champion ”  berdedikasi untuk  menjadi  penyedia  utama  layanan  terminal kargo  dan  layanan  terminal  multiguna  di Indonesia  mendorong  tercapainya  kebijakan  dan program  pemerintah  yang  ditujukan  untuk mempercepat  pembangunan  nasional,  khususnya inisiatif tol laut yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas nasional, menurunkan biaya  logistik  nasional,  dan  meningkatkan  daya saing  dalam  skala  global.  Sebagaimana  diatur pada  Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha Milik  Negara  nomor  :  Per-01/MBU/2011,    pada Bagian  Kedua  pasal  2  ayat  1  dan  2,  perusahaan BUMN  diwajibkan  untuk  menerapkan  GCG. Menurut Effendi (2016), manfaat yang diperoleh dengan  penerapan  GCG,  antara  lain  :  1). Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya  proses  pengambilan  keputusan  yang lebih  baik,  meningktakan  efisiensi  operasional perusahaan  serta  lebih  meningkatkan  pelayanan kepada pemangku kepentingan; 2). Mempermudah  diperlolehnya  dana  pembiayaan yang  lebih  murah; 3).  Khusus bagi  BUMN  yang telah go public, akan meningkatkan minat investor untuk membeli saham BUMN tersebut.
Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan bahwa,  penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang Baik ( Good Corporate Governance ) di
perusahaan, masih memilik tingkat keterlaksanaan  yang  cukup  rendah.    Hal  ini  di indikasikan  dengan    komunikasi  dan  kerjasama antar karyawan belum terbangun dengan baik. Di samping  itu  didapati  di  PT.  Pelindo  Multi Terminal  yaitu  kurangnya  sosialisasi  yang disebabkan  kurangnya  pemahaman  manajemen, adanya  prioritas  yang  berbeda  yang  dilakukan oleh  pemangku  jabatan.  Selanjutnya  PT.Pelindo Multi  Terminal  juga  belum  konsisten  dalam mengimplementasikan  Tata  Kelola  Perusahaan yang Baik  ( Good  Corporate  Governance )  dalam upaya  meningkatkan  kinerja  perusahaan.  Hal  ini disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran  dan komitmen  yang  berdampak  langsung  pada manajemen dari PT. Pelindo Multi Terminal, serta kurangnya  pengawasan  yang  dilakukan  para pemangku jabatan di PT. Pelindo Multi Terminal.
Berdasarkan  uraian  diatas,  peneliti  tertarik untuk  mengadakan  penelitian  dengan  judul “Analisis
Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada Sub Holding PT. Pelindo Multi Terminal”

## Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan yaitu :
1. Bagaimana penerapan Good Corporate Governance dalam  meningkatkan  kinerja perusahaan  pada  Sub  Holding  PT.  Pelindo Multi Terminal?
2. Bagaimana kendala Good Corporate Governance dalam  meningkatkan  kinerja perusahaan  pada  Sub  Holding  PT.  Pelindo Multi Terminal?
3. Bagaimana  Sub  Holding  PT.  Pelindo  Multi Terminal menerapkan strategi
Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja perusahaan ?

## 2.Kajian Teori

## Good Corporate Governance (GCG)
Good Corporate Governance (GCG) kini ditempatkan di posisi terhormat, hal itu setidaknya
terwujud  dalam  dua  keyakinan.  Pertama, Good Corporate  Governance merupakan  salah  satu kunci  sukses  perusahaan  untuk  tumbuh  dan menguntungkan  dalam  jangka  panjang,  sekaligus memenangkan  persaingan  bisnis  global,  terutama bagi  perusahaan  terbuka.  Kedua,  krisis  ekonomi dunia  di  kawasan  Asia  dan  Amerika  Latin  yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan Good Corporate  Governance yang  mempengaruhi sistem regulator yang payah, standar akuntansi dan audityang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan Board of Directors (BOD) yang  kurang  peduli  terhadap  akhlak  pemegang saham  minoritas.ara  jangka  panjang.    Pentingnya praktik Good  Corporate  Governance dapat meningkatkan  nilai  perusahaan,  meningkatkan kinerja  keuangan,  mengurangi  risiko  yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan- keputusan  yang  menguntungkan  diri  sendiri. Effendi (2019) mengemukakan bahwa
“Penerapan dari Good
Corporate Governance diperuntukkan  untuk  meningkatkan kinerja atau bahkan mempertahankan kinerja yang telah dicapai”. Manfaat mendasar bagi perusahaan yang  menerapkan Good  Corporate  Governance adalah terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan.  Bagiperusahaan  BUMN,  ketentuan tentang  penerapan  GCG,  diatur  dengan  Peraturan Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara Nomor: PER – 01 / MBU/2011 Tentang Penerapan Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik (Good Corporate  governance) .  Pada  pasal  3  Permen dimaksud dijelaskan berbagai prinsip dasar  GCG, yaitu : 1)..Transparancy (Keterbukaan
informasi);Keterbukaan dalam melaksanakan proses  pengambilan  keputusan  dan  keterbukaan dalam  mengemukakan  informasi  materil  dan relevan  mengenai  perusahaan. 2).Accountability (Akuntabilitas) ;Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ, sehingga pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif. 3). Responsibility
(Pertanggung jawaban);
Kesesuaian  di  dalam  pengelolaan  perusahaan terhadap  peraturan  perundang  undangan  dan prinsip  prinsip  korporasi  yang  sehat.  4). Independency (Kemandirian)  ;Yaitu  keadaan dimana  perusahaan  dikelola  secara  professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari  pihak  manapun  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan perundang undangan dan prinsip prinsip korporasi  yang  sehat.  5).  Kewajaran  (fairness);
Yaitu  keadilan  dan  kesetaraan  dalam  memenuhi hak  hak  pemangku  kepentingan  (stake  holders) yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  dan peraturan perundang undangan.
Tujuan dari penerapan prinsip prinsip GCG ini adalah  untuk  mengoptimalkan  nilai  BUMN  agar memiliki daya saing, mendorong agar pengelolaan BUMN  professional,  efisien,  membuat  keputusan yang  dilandasi  nilai  moral,  kepatuhan  terhadap peruturan  perundang  undangan,  meningkatkan kontribusi  BUMN  dalam  perekonomian  nasional dan  perkembangan  investasi.  Disamping  itu menurut  Darmawanti  (2020:12)pentingnya  GCG untuk perusahaan adalah  :
a. Mendorongtercapainya kesinambungan  perusahaan  melalui pengelolaan  yang  didasarkan  pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,  independensi  serta kesetaraan dan kewajara.
b. Mendorong  pemberdayaan  fungsi dan kemandirian masing-masing organ  perusahaan,  yaitu  Direktur Utama,  Direksi  dan  Rapat  Umum Pemegang Saham.
c. Mendorong  pemegang  saham,  anggota Dewan  Komisaris  dan  anggota  Direksi agar  dalam  membuat  keputusan  dan menjalankantindakannya dilandasi oleh nilai  moral  yang  tinggi  dan  kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.
Selanjutnya  menurut  Juanda  (2019)  manfaat Good Corporate
Governance bagi  pemodal  publik  adalah  :  a. Kesetaraan  perlakuan  b.  Hak-hak  terlindungi  dan c.Penghasilan yang berkesinambungan
Tentuperludilakukanpengukurandengan :
a. Penilaian  ( assesment ),  adalah  program untuk  mengidentifikasikan  implementasi GCG  pada  BUMN  melalui  pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang  dilaksanakan  secara  berkala  setiap  2 tahun.  Penilaian  ini  dilakukan  oleh  penilai ( assessor )  independen  yang  ditunjuk  oleh Dewan  Komisaris  melalui  proses  dan ketentuan  yang  berlaku.  Penilaian  juga dapat dilakukan dengan menggunakan jasa
Instansi Pemerintahan yang berkompeten di bidang GCG yang ditunjuk.
b. Evaluasi  ( review ),  adalah  program  untuk meggambarkan  tindak  lanjut  pelaksanaan dan  penerapan  GCG  di  BUMN  yang dilakukan  pada  tahun  berikutnya  setelah penilaian yang mencakup evaluasi terhadap  hasil  penilaian  dan  tindak  lanjut atas  perbaikan.  Pelaksanaan  evaluasi dilakukan  oleh BUMN itu sendiri ( selfassesment ). Dalam pelaksanaan evaluasi  dapat  dibantu  oleh  penilaian independen  atau  jasa  Instansi.  Pemerintah tidak dapat menjadi penilai tahun
berikutnya.
Evaluasi dilakukan
menggunakan  indikator  yang  diterapkan Sekertaris  Kementerian  BUMN.  Hasil evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan  dengan  penyampaian  laporan tahunan.  (Negara,  2011)
Sebagaimana dikemukakan Prasantio (2015), pengukuran  terhadap penerapan Good Corportae Governance , dilakukan dalam bentuk:
a. Pelaksanaan (Assessment), yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan  dan  penerapan  GCG  di BUMN  yang  dilaksanakan  setiap  dua tahun.
b. Evaluasi  (Review),  yaitu  program  untuk mendeskripsikan tindak lanjut
pelaksanaan  dan  penerapan  GCG  di BUMN  yang  dilakukab  pada  tahun berikutnya.
Dalam  hal  ini    menurut  Siregar  (2021)  Indikator atau  parameter  penilaian  dan  evaluasi  dalam penerapan  GCG      pada  BUMN  dikelompokan dalam 6 (enam) faktor atau aspek yang terdiri dari :
a. Pemegang Saham
b. Komitmen  terhadap  penerapan  tata  kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan
c. Dewan komisaris/dewan pengawas
d. Direksi
e. Pengungkapan  dan  keterbukaan informasi
f. Faktor lainnya
Penerapan  GCG  pada  perusahaan  akan  tergambar dari  struktur Corporate  Governance  dan berguna dalam  menentukan  arahan  strategis,  kinerja sistematis  dan  pengawasan  kinerja  perusahaan”. Dari struktur akan terlihat hubungan dari berbagai pihak yang berkepentingan di perusahaan.

## Kinerja Perusahaan
Kinerja perusahaan merupakan hasil dari berbagai kegiatan  atau  aktivitas  perusahaan  dan  menjadi tolak  ukur  dari  keberhasilan  atau  kekegalan perusahan.  Sebagaimana  dikemukakan  Surya (2018)  bahwa  kinerja  merupakan  :  “gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu kegiatan,  program  atau  kebijakan  di  dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi,  dan  visi organisasi  yang  tertuang  di  dalam  skema  strategi organisasi”. Tentu prestasi atau kinerja perusahaan perlu  diukur  dan  sebagaimana  dikemukan Herawaty (2018 : 54) dapat dilakukan dengan rasio tobin’Q  yang  merupakan  rasio  dari  perbandingan antara equity market value dan equity book value ”. Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan  estimasi  pasar  keuangan  saat  ini tentang  nilai  hasil  pengembalian  dari  setiap investasi.

## 3. Metode Penelitian.
Metode  penelitian  yang  digunakan  bersifat kualitatif dengan objek PT. Pelindo Multi Terminal tentang  penerapan  Good  Corporate  Governance. Dalam  penelitian  kualitatif  tentu  sumber  data utama  adalah  kata-kata,  dan  tindakan  selebihnya adalah  data  tambahan  seperti  dokumen  dan  lain lain  (Moleong,  2017  )..  Sejalan  dengan  pendapat Lofland,  Moleong  (2017)  lebih  jauh  mengatakan “jika  kata-kata  dan  tindakan  orang-orang  yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama, yang berupa catatan”.  Informan penelitian antara lain  :
1. Ibu  Muliawaty,  S.E.,  MM.  ( Vice
President Pengelolaan Dokumen Perusahaan)
2. Bapak M. Taufik Fadillah, S.Psi., MM ( Vice President Tata Kelola, Hubungan Lembaga dan Investor) 3. Bapak Sutoro ( Vice President Pengawasan Intern Supporting )
4. Bapak Haikal (Pengguna Jasa 1)
5. Ibu Sumiyati (Pengguna Jasa 2)
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  dokumentasi  yang berupa  data  dokumen    tentang  GCG  pada perusahaan  dan  hasil  wawancara  dengan informan peneletian.
Pengumpulan data dil;akukan melalui observasi, studi dokumentasi,
dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan  model  Miles  and  Huberman Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung,  dan  setelah  selesai  pengumpulan data  dalam  periode  tertentu,  (Sugiyono,  2015). Langkah  langkah  yang  harus  dilakukan  antara lain  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  menarik kesimpulan.
4. Hasil Penelitian. Gambaran umum Perusahaan.
PT Pelindo Multi Terminal merupakan anak perusahaan PT.
Pelabuhan Indonesia (PT. Pelindo Persero) yang mengoperasikan terminal peti kemas dan berkantor di Medan. PT Pelindo Multi Terminal  dimaksudkan  untuk  menjadi terminal kargo multiguna tujuan Indonesia, guna mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat konektivitas nasional, menurunkan  biaya  logistik  nasional,  dan meningkatkan daya saing nasional. Dalam menjalankan  aktivitas  bisnis,  perusahaan menerapkan  etika  profesional  dan  etika kerja. Etika profesional digunakan sebagai acuan  berhubungan  dengan  pemangku kepentingan, sementara etika kerja digunakan  sebagai  dalam  bekerja,  yaitu nilai-nilai  yang  baik  seperti  kejujuan, ketulusan  dan  loyalitas  serta  diharapkan dapat  meningkatkan  karakter  moral. Layanan yang diberikan perusahaan antara lain  adalah  layanan  kegiatan Stevedoring (Mengeluarkan  dan  memasukkan  barang dari dan ke kapal) , Cargodoring (mengangkut barang ke gudang atau area penyimpanan) , Receiving/Delivery(penerimaan
dan
pemindahan barang dari area penumpukan  ke  kenderaan) ,  Pelayanan Dermaga dan Jasa Lainnya.
Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan.
Good  Corporate  Governance atau  tata kelola  yang  diterapkan  oleh  PT.  Pelindo Multi Terminal terdiri dari:
a. Transparansi ( Transparancy )
Transparansi  adalah  sikap  terbuka  dalam menjalankan  segala  proses  perusahaan, termasuk  dalam  pengambilan  keputusan serta penyampaian informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan. Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Bapak  Taufik Fadilah  berkaitan  dengan  penerapan prinsip  transparansi  mengatakan  bahwa: “Sudah diberi kemudahan, ada di website tentang informasi seperti profil perusahaan,  line  (lini)  perusahaan  nya dan lain-lainnya.” Lebih lanjut wawancara dengan  Ibu  Muliawaty mengatakan: “Informasi  ini  kan  ada  tantangan  juga dengan  jenis-jenis  informasi  ya.  Kalau yang  biasa,  itu  bisa  diakses  melalui  web atau  sosial  media  seperti  IG  (Instagram) dan  Facebook.  Tapi  ada  juga  informasi yang  kategorinya  terbatas,  artinya  hanya boleh  diakses  oleh  bagian  yang  punya kewenangan,  itu  di  atur  sendiri  hak aksesnya, lalu satu lagi informasi rahasia. Kalau  informasi  rahasia  hanya  boleh  di akses  oleh  si  pemilik  informasi.  Jadi informasi  ada kemudahan untuk di akses itu informasi umum.”
Hal  ini  didiukung  oleh  pernyataan  salah satu  pengguna  jasa  PT.  Pelindo  Multi Terminal,  Bapak  Haikal: “Biasanya  saya kalau  mau  cari  tau  informasi  tentang perusahaan  ini,  misal  yah  kayak  harga, tariff,  atau  rute  yang  digunakan  yah langsung saya cek lewat websitenya, lebih praktis  juga  karena  bisa  lihat  langsung dari  HP  (Handphone).  Meskipun  begitu kekurangan  dari  informasi  yang  ada menurut  saya  kurang  lengkap  dan  untuk kelemahan  dari  sistemnya  ini  yang  saya lihat  itu  peletakan  informasi  yang  akan diklik itu agak sedkiti membingngkan”. Begitu  juga  dengan  pernyataan  pengguna jasa  PT.  Pelindo  Multi  Terminal  lainnya,
Ibu  Sumiyati: “Saya  sudah  selalu menggunakan  jasa  PT.  Pelindo  Multi Terminal,  itu  apa-apa  info  yang  saya butuhkan,  ya  info  sederhana  ya  itu  bisa saya  akses  di  website  resminya  langsung, dan informasinya juga sinkron dengan apa yang disampaikan oleh pegawainya”
Lalu  terkait  kapan  para stakeholders berhak  memperoleh  informasi  tentang kebijakan  perusahaan,  Ibu  Muliawaty menjelaskan bahwa: “Kan stakeholders ini ada beberapa kategori ya, jadi tergantung lagi  informasi  yang  bagaimana.  Jadi sekarang  mekanisme  nya  itu  semuanya sudah tidak manual, semua menggunakan aplikasi,  jadi  terkait  informasi  jasa, semisal  dia  pengguna  jasa,  tinggal menggunakan  aplikasi  saja.” Selanjutnya akses  informasi  mengenai  keuangan  dan profil perusahaan, hasil wawancara dengan Bapak  Sutoro,    menyatakan  bahwa: “Kalau  profil  perusahaan  ada  di websitenya  PT.  Pelindo.  Kalau  informasi keuangan  berkaitan  dengan  laporan secara  umum  saja  ada  di  website,  seperti peningkatan  laba  nya  berapa.  Tapi  kalau informasi  khusus  tidak  terbuka  secara umum,  jadi  privasi” Ibu  Muliawaty menjelaskan bahwa: “Bagi para stakeholders  Kalau  keuangan  termasuk informasi yang terbatas, jadi hanya stake- holder yang punya kepentingan. Misalnya komisaris  berhak  memiliki  akses  untuk mengetahui  informasi  keuangan.  Namun, secara  pengelolaan  keuangan,  kita  wajib menyampaikan laporan informasi keuangan  ke  komisaris  setiap  bulan  atau setiap  triwulan.  jadi  melalui  rapat  atau surat kita memang wajib untuk menyampaikan.  Untuk  profil  sendiri  itu kita  update  di  website,  sama  ada pergantian komisaris atau direksi, perubahan struktur organisasi, perubahan pelayanan bisnis, itu diinfokan di web”
b. Akuntabilitas ( Accountability )
Adalah tanggung jawab terhadap pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  yang  sesuai dengan  kewenangan  dari  semua  bagian perusahaan diwujudkan melalui pelaporan kinerja yang jelas dan terbuka, menggambarkan  realitas  dengan  sebaik-
baiknya.  Terkait  dengan  kinerja,  menurut informan Muliawaty memberikan jawaban sebagai  berikut: “Ini ada tim nya ya, jadi kinerja  ini  ukurannya  pertama  ada  di manajemen  strategic  perusahaan,  nah divisinya  memiliki  kinerja  corporate  ini melekatnya di direksi yang disebut dengan Key Performance Indicator. Key Performance  Indicator  dari  kementerian yang diturunkan dari HO (Head Office) ke direksi  subholding.  Ini  ada  sekitar  17 kalau ga salah. Nah kinerja corporate ini dibikin  cascading  lagi.  Di-cascading  lagi ke  individu,  namanya  KPI  jenjang  lagi. Jadi  dari  kinerja  corporate  diturunkan menjadi kinerja divisi, lalu diturunkan lagi ke  kinerja  departemen,  lalu  diturunkan lagi  ke  kinerja  individu.  Ada  hitungannya juga  dengan  kategori  ABCDE,  kalau paling baik itu A dan paling buruk itu E.” Penetapan  fungsi  dan  tanggung  jawab kepada  setiap  anggota  perusahaan  dibuat secara  jelas  sesuai  dengan  struktur organisasi  dan  jabatannya.  Pengecekan kinerja  dilakukan  oleh  Head  Office  yang dilakukan  secara  rutin  setiap  bulan  atau triwulan    yang  disebut  dengan  Business Performance Reviiew.
c. Pertanggungjawaban (Responsibility)
Adalah  kewajiban  perusahaan  dalam pengelolaan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik  serta mematuhi  peraturan  hukum  yang berlaku. Selain  itu,  perusahaan  juga  diharapkan untuk  mematuhi  peraturan-peraturan  yang mengatur  aspek  lingkungan  dan  sosial, serta bertanggung jawab terhadap dampaknya  terhadap  masyarakat  dan lingkungan  sekitar.  Untuk  penerapan prinsip  kehati-hatian  dalam  menjalankan usaha  di  PT.  Pelindo  Multi  Terminal, sebagaimana  dikemukakan  Bapak  Sutoro bahwa: “Sekarang,  perusahaan  sudah banyak  menggunakan  IT  atau  computer. Sehingga mempersempit penggunaan kertas, jadi banyak kegiatan yang sudah di kontrol,  untuk  menghindari  kerusakan seperti  informasi  yang  tersebar.  Jadi sudah lebih berhati-hati dengan penggunaan  sistem  informasi  dengan computer”.
Pernyataan  diatas  diperkuat  oleh Bapak  Haikal  yang  merupakan  salah  satu pengguna jasa PT. Pelindo Multi Terminal yang  beralamat  di  Jl.  Lingkar  Pelabuhan, Belawan  yang  mengatakan  bahwasanya:
“Efisien  saat  kami  laporkan  saja,  misal kami  mengakses  secara  personal  itu melambat, tunggu kami lapor bahwa kami ingin melihat informasinya secara berkala disitu  baru  di  proses,  keseringan  disitu trouble nya.”
Dalam menjalankan aktivitas bisnis selalu dilakukan dengan prinsip kehatian hatian. Artinya setiap ide bisnis tidak serta merta dilaksanakan tetapi terlebih dahulu melalui proses pengkajian sampai ke tingkat direksi. Tentu dalam menjalankan bisnis, maka ketentruan poerundang undangan yang berlku menjadi acuan perusahaan. d. Independensi
Adalah  suatu  keadaan  dimana perusahaan dikelola secara profesional dan tanpa benturan kepentingan pihak
manapun. Sebagaimana disampaikan Bapak  Sutoro  terkait  dengan  konflik kepentingan  politik,  bahwa: “  Masalah politik  tidak  boleh  masuk  ke  perusahaan ini.” Lebih lanjut Ibu Muliawaty menyatakan : “ Employeee itu tidak boleh ikut  dalam  salah  satu  partai,  karna  kan nanti relate sama pengambilan keputusan, sehingga ada terpengaruh.”
e. Kewajaran ( Fairness )
Perusahaan dalam menjalanakan    aktivitas bisnis  selalu  membuat  perlakuanyang sama terhadap pihak–pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Karyawan tentu harus ikut berpartisipasi untuk menjalankan  aktivitas  bisnis  perusahaan sesuai  dengan  tupoksinya  dan  diberi kebebasan  untuk  memberi  saran  atau masukan  kepada  pimpinan.    Dalam konteks  ini  Bapak  Taufik  mengatakan: “Semua pegawai, yang mau berikan saran dipersilakan.  Sama  ada  dalam  bekerja, pendapat  atau  pengaduan  jika  ada masalah boleh diadukan”
g. Kepercayaan ( Trusted )
Perusahaan  selalu  berupaya  untuk  tetap menjaga kepercayaan masyarakat khususnya  pemangku  kepentingan  dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuki itu selalu  dibuat  kesepakatan  kesepakatan tertentu  dengan  pihak  mitra  dalam menjalankan  kegiatan  bisnis,  sehingga jelas  hak  dan  kewajiban  masing  masing pihak. Sebagaimana dijelaskan Ibu Muliawaty    bahwa: “Biasanya  sih  kita sama  investor  itu  ada  MoU,  lalu  ada perjanjian,  kita  pasti  yang  namanya perjanjian  yang  sudah  ditandatangani bersama merupakan kesepakatan bersama membawa  jaminan  bahwa  perusahaan akan mematuhi kesepakatan tersebut. Jadi ditandatangani dulu komitmennya.”
Penerapan
GCG diharapkan dapatmeningkatkan  kinerja  perusahaan yang  tentu  dalam  penerapannya  terdapat berbagai kendala. Ibu Muliawaty
menjelaskan  bahwa  :  “ Kendalanya  itu lebih
kepemahaman. Maksudnya pemahaman  konsep  GCG  ini  belum dipahami oleh seluruh komponen yang ada di perusahaan”
Strategi  yang  digunakan dalam  penerapan GCG  dibuat  melalui Key  Performance Indicator .  KPI  berasal  dari  kementerian BUMN sebagai standar kinerja yang harus dicapai yang selanjutnya diturunkan Head Office  (HO  Kantor  Pusat  Holding)  ke direksi.  Oleh  direksi  KPI  diturunkan  ke masing masing individu organisasi  dengan 17 cascoading. Artinya KPI yang dicascading  korporasi  diturunkan  menjadi KPI  Devisi,  Departemen  dan  Individu dengan nilai ABCDE, A paling baik dan E paling buruk.
KPI karyawan atau Key Performance  Indicator di  PT.  Pelindo Multi  Terminal  adalah  matriks  yang sengaja  dibuat  untuk  mengukur  performa dan kinerja karyawan yang disiapkan oleh Head  Office dan  menjadi  ukuran  kinerja yang bersifat kuantitatif. Key performance indicator merupakan  cerminan  dari  target perusahaan,  dan  progress  pencapaian tujuan.
Untuk mengukur kinerja karyawan dengan  menggunakan key  performance indicator meliputi :
a. Staff  Advocacy  Score, merupakan  alat pengukuran yang langsung dan simpel,  yang  mendorong  perusahaan untuk  bertanggung  jawab  atas  cara mereka memperlakukan para anggota tim  mereka.    Skor  ini  memiliki beberapa manfaat, antara lain:
1. Pengukuran Kepuasan Karyawan: Untuk  mengevaluasi sejauh  mana  karyawan  merasa puas  dengan  pekerjaan  dan lingkungan kerja serta mengidentifikasi  area-area  yang perlu diperbaiki dan meningkatkan retensi karyawan. 2. Identifikasi  Faktor  Penyebab Ketidakpuasan: Untuk mengambil tindakan guna mengatasi masalah yang teridentifikasi  ketidak  puasan keryawan.
3. Meningkatkan Loyalitas dan Dukungan Karyawan.
4. Meningkatkan  Citra  Perusahaan: Karyawan yang memiliki tingkat kepuasan tinggi diharapkan dapat  membantu  membangun citra  perusahaan  yang  positif  di mata masyarakat.
b. Employee engaggement level / tingkat keterlibatan  karyawan;  Keterlibatan karyawan  merujuk  pada  kondisi
psikologis  di  mana  para  pekerja merasa memiliki peran dalam keberhasilan organisasi dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja  mereka  melebihi  tuntutan pekerjaan  yang  ditetapkan.  Beberapa faktor  yang  umumnya  dievaluasi dalam
mengukur keterlibatan karyawan meliputi:
1. Kepuasan kerja termasuk tingkat kepuasan  terhadap  lingkungan kerja,  kompensasi,  dan  peluang pengembangan karir.
2. Keterikatan  emosional,  sejauh mana karyawan merasa terhubung secara emosional dengan  organisasi  dan  misinya, serta tingkat kebanggaan mereka
menjadi  bagian  dari  perusahaan tersebut.
3. Keterlibatan kognitif, yaitu tingkat  keterlibatan  karyawan dalam  tugas-tugas  kerja  mereka, termasuk  tingkat  konsentrasi, fokus, dan pemikiran  kritis  yang mereka dedikasikan.
4. Keterlibatan perilaku, yaitu tingkat partisipasi aktif karyawan dalam inisiatif perusahaan, kolaborasi  tim,  serta  tingkat inisiatif dan tanggung jawab yang mereka tunjukkan.
c. Absenteeism Bradford Factor / memahami ketidakhadiran karyawan. Ketidakhadiran  atau absenteism saat bekerja, dalam arti lain, merujuk pada absensi  yang  terjadi  ketika  seorang karyawan  tidak  hadir  di  tempat  kerja selama hari kerja..
d. Human capital value added ; Merupakan aset sumber daya manusia, mencakup  beragam  faktor  seperti kecerdasan,  keterampilan,  keahlian, perilaku,  serta  dedikasi  yang  dimiliki oleh  para  pekerja,  dan  semua  ini membentuk karakteristik yang berperan  penting  dalam  menjaga kelangsungan organisasi dalam jangka panjang.

## Pembahasan.
Syakhroza  (2013)  mengartikan Good Corporate Governance merupakan sebuah kerangka  kerja  pengelolaan  perusahaan yang optimal untuk mengatur penggunaan sumber  daya  organisasi  dengan  lebih efisien,  efektif,  dan  produktif.  Prinsip- prinsip  yang  melandasi  kerangka  ini meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung  jawab,  kemandirian,  kewajaran, dan  kepercayaan,  dengan  tujuan  untuk mencapai sasaran organisasi secara optimal.Implementasi prinsip-prinsip
Good Corporate Governance dapat memperbaiki  performa  karyawan  dalam menjalankan  tugas-tugas  mereka,  yang pada akhirnya menghasilkan manfaat baik bagi perusahaan maupun karyawan. Sebagaimana  hasil  penelitian  Wawondos
dan  Mustamu  (2014)  bahwa Good Corporate
Governance berpengaruh positif  pada  kinerja  perusahaan  yang berarti adanya penerapan Good Corporate Governance maka kinerja yang dihasilkan semakin meningkat.
Berdasarkan hasil observasi, wawancara,  dan  dokumentasi  diperoleh gambaran bahwa penerapan Good Corporate  Governance pada  PT.  Pelindo Multi Terminal  sudah  diterapkan  walaupun belum optmal. Hal tersebut tercermin dari kurangnya  kesadaran  dan  komitmen karyawan  di   PT. Pelindo  Multi  Terminal serta kurangnya pengetahuan para karyawan  tentang  bagaimana  penerapan Good Corporate Governance.
Dalam prinsip transparansi (keterbukaan)  guna  meningkatkan  kinerja karyawan  PT.  Pelindo  Multi  Terminal telah menyediakan informasi secara materil  dan  non  materil  dan  relevan  yang mudah  diakses  dan  dipahami  oleh  para pemangku kepentingan. Prinsip
keterbukaan  dalam  meningkatkan  kinerja karyawan  dilakukan  dengan  trasparansi kebijakan yang berkaitan dengan karyawan melalui  penjelasan  latar  belakang  dan maksud  dari    kebijakan  secara  terbuka, sehingga karyawan akan lebih meningkatkan motivasinya dalam bekerja. Sedangkan penerapan prinsip
akuntabillitas  mulai  dari  penyampaian informasi  maupun  laporan  keuangan belum  disampaikan  secara  tepat  waktu. Para  pemangku  jabatan  juga  belum menyesuaikan diri dengan bidang masing- masing sehingga belum maksimal menggunakan  pedoman  pada Code  of Conduct (CoC).
Adapunprinsip pertanggungjawaban  terutama    pelayanan kepada mitra  dan anggota PT. Pelindo Multi Terminal belum maksimal. Hal ini diindikasikan  dari  akses  internet  yang terbilang  belum  dapat  memberi  kepuasan kepada  pelanggan.  Keterbatasan  internet,
aktivitas  pelaggan  yang  bersinggungan dengan  perusahaan  menjadi  lambat  dan kurang memberi kenyamanan dan  kepuasan bagi pelanggan.
Dalam  hal  independensi  PT. Pelindo  Multi  Terminal  bebas  dari pengaruh  intervensi  pihak  manapun. Pengambilan keputusan juga tidak melibatkan pihak eksternal. Artinya manajemen dalam pengambilan keputusan bebas  dari  pengaruh  berbagai  pihak  dan semata  mata  untuk  kepentingan  bisnis perusahaan.Kemudian  dalam  penerapan Good  Coporate  Governace di  PT.  Pelindo Multi  Terminal  tentu  tidak  terlepas  dari berbagai    kendala  mulai  dari  kurangnya sosialisasi    serta  pemahaman  terhadap GCG dan pelaksanaan tupoksi oleh masing masing  karyawan.  Hal  ini  dikarenakan manajemen perusahaan belum sepenuhnya berkomitmen  pentingnya  sosialisasi  GCG dan  dampak  positifnya  pada  perusahaan. Disamping itu kurang konsistennya penerapan GCG dan pemahaman karyawan  dan  pemangku  jabatan  yang belum  utuh  akan  manfaat  GCG,  sehingga kinerja  perusahaan  belum  optimal.  Ada anggapan  dari  sebagian  pejabat  bahwa penerapan  GCG  terlalu  ruwet,  kaku,  dan tidak praktis.
Dalam  usaha  meningkatkan  penerapan GCG,  PT.  Pelindo  Multi  Terminal menggunakan  KPI  atau Key  Performance Indicator yang merupakan alat bantu atau instrument manajemenagar suatu kegiatan atau proses dapat diikuti, dikendalikan  dan dipastikan untuk mewujudkan kinerja yang dikehendaki.  KPI  membandingkan  apa yang  telah  dibuat  dengan  apa  yang  telah ditetapkan. Pengukuran kinerja
menggunakan  model  SCOR  12.0  dengan Matriks-Matriks  yang  dijadikan  dasar peniliaian  kinerja  yang  terdiri  dari beberapa level, yaitu :
a. Tingkatan  1,    mengidentifikasi sktivitas-aktivitas  kunci  dalam operasi bisnis perusahaan.
b. Tingkatan  2,    digunakan  untuk menganalisis  dan  menilai  kinerja dari aktivitas-aktivitas yang ada di tingkatan 1.
c. Tingkatan  3,  untuk  menganalisis kinerja dari matrik tingkatan 2. Berdasarkan  Matriks  di  atas  pun, model SCOR melakukan penilaian
Berdasarkan beberapa atribut, diantaranya :
a. Reliability , mengacu kepada kemampuan  untuk  menyelesaikan tugas    dengan  konsistensi    sesuai dengan standar.
b. Responsiveness , mencerminkan kecepatan dalam melaksanakan tugas dan mendistribusikan hasilnya sesuai dengan harapan pelanggan.
c. Agility ,  merujuk  pada  kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan  lingkungan  eksternal, termasuk  fluktuasi  permintaan  di pasar.
d. Assets , menggambarkan kemampuan  dalam  mengatur  dan mengelola  aset  serta  mengatur pengeluaran dan pendapatan.
e. Costs ,  mencakup  elemen-elemen yang  biasa  dimiliki  perusahaan, seperti biaya bahan baku,
transportasi, dan komponen
lainnnya.
Secara keseluruhan, penerapan KPI di PT.
Pelindo  Multi  Terminal    belum  mencapai target,  dalam  artian  kata,  tujuan  yang diharapkan  dari  penerapaan  KPI  sbelum tercapai.  Hal  ini  sesuai  dengan  beberapa temuan yang mencerminkan keburukan atau  ketidakkompetenan
dapat  diamati,  antara  lain  sering  terjadi keterlambatan dalam penyelesaian proyek- proyek  yang  menyebabkan  penundaan dalam jadwal pengiriman produk.
Disamping itu ditemukan beberapa kesalahan  atau  cacat,  jumlah  kesalahan atau  cacat  yang  terjadi  pada  produk  yang dihasilkan oleh organisasi yang menunjukkan  kurangnya  kontrol  kualitas, dan  sejumlah  keluhan  yang  diterima  dari pelanggan  terkait  produk  atau  layanan yang  diberikan.  Tingkat  keluhan  yang tinggi  menunjukkan  kurangnya  kepuasan pelanggan,  mungkin  disebabkan  oleh ketidakmampuan organisasi dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.
5. Kesimpulan dan Saran  Kesimpulan
Karyawan baru khususnya belum memahami GCG karena kurangnya sosialisasi dari pemangku jabatan.
Disamping  itu  prinsip  akuntabillitas  mulai dari penyampaian informasi maupun laporan keuangan belum dilakukan dengan cara tepat waktu.
Selanjutnya prinsip
pertanggung jawaban dari sesi pelayanan belum maksimal,  diindikasikan    antara  lain  akses internet yang terbatas dan memberi kenyamanan dan kepuasan kepada pelanggan . Saran.
Terkait dengan hal hal yang disimpulkan diatas, maka sebaiknya sebagai wujud transparansi, sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai Good Corporate Governance lebih intens. Disamping itu laporan keuangan perlu dilakukan dengan cara yang tepat waktu sebagai wujud prinsip akuntabilitas dari perusahaan. Tentu akses akses internet yang disediakan untuk pelanggan perlu lebih ditingkatkan agar memberikan kepuasan terhadap pelanggan.
Referensi :
Abdullah,  M.  2014. Manajemen  dan Evaluasi Kinerja Karyawan ,  Aswaja
Pressindo Ahmed,  E.  Abdullah,  T.  Thottoli,  M.  & Maryanti,  E  (2020),  Does  Corporate Governanace Predict Firm Profitability  and  Emperical  Study  in Oman,  The  International  Journal  of Accounting and Business Sosiety, 28 (1),
https://doi.org/10.21776/ub.ajabs.202 0
Alqatan,  A.,  Hussainey,  K.  &Khilf,  H.
(2020), Corporate Governance and Its Implication  on  Accounting  anda Finance,  IGI  Global,  Inc,  USA,  IGI Global, Inc.
Darmawati.  2020.  “Hubungan  Corporate Governance dan Kinerja
Perusahaan ”. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia . Vol. 8, No. 6,
Effendi,  M.A.  2019. The  Power  of  Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Salemba Empat
Effendi,  Muh.  Arief,  2016,  The  Power  of Good  Corporate  Governance,  Teori dan Implementasi, Salemba Empat
Febriyanto.  2019.  Analisis  Penerapan Good
Corporate  Governance (GCG)  Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  Tahun  2008  –  2012).  Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (tidak dipublikasikan) Forum for Good Corporate Governance in Indonesia  (FCGI).  2021. Seri  Tata Kelola Perusahaan yang Baik . Edisi 3 jilid 1: FCGI
Herawaty, V. 2018. “Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan”, Simposium Nasional Akuntansi (SNA)XI Pontianak.
Juanda,  I.  2019.  Analisis  Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Untuk
Meningkatkan  Kinerja  Perusahaan Pada Pt. Mopoli Raya Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Keputusan  Menko  Perekonomian  No. 31/M.Ekuin/06/2000 Merryana,  I.C.,  Wijaya,  A.L.  &  Sudrajat, M.A (2019) Pengaruh Good Corporate  Governance  Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia, Seminar zinovasi
Manajemen Bisnis dan Akuntansi.
Moleong,  L.J. 2017. Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Edisi  Revisi.    PT  Remaja
Rosdakarya. Menteri  Negara  BUMN,.  2011. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)  Pada  Badan Usaha Milik Negara, Pub. L. No. PER/01-MBU/2011
Nurhayati. 2017. “Peranan Good Governance dan  Independensi  Auditor  Terhadap Kinerja  Auditor” ,  Jurnal  Warta  Edisi  : 51
Prastantio,  B.M.M.  2015.  “  Analisis Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan”, Jurnal Ekonomi
Surya  dan  Yustiavandana,  I.  2018. Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan  Hak-hak  Istimewa  dan Kelangsungan  Usaha :  Kencana  Prenada Media Group.
Sutedi,  A.  2012. Good  Corporate  Governance . Jakarta: Sinar Grafika
Syakhroza, A. 2013. “Best Practices Corporate
Governance  dalam  Konteks  Lokal Perbankan Indonesia”. Majalah Usahawan. (Online). No. 06 Th XXII. Siregar,  B.G.  2021.  “Analisis  Penerapan  Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan
Perusahaan”. Jurnal  Penelitian  Ekonomi Akuntansi (JENSI) Volume 5, Nomor 1 . Sutedi, A. 2012. Good Corporate Governance . Jakarta: Sinar Grafika Tjager,  Antonius,  R.  Djemat  &  Bambang. 2018. Corporate Governance:
Tantangan  dan  Kesempatan  Bagi Komunitas Bisnis di Indonesia . Jakarta:
Prenhalllindo
Tobin, J. 2019. “Tobin’s Q Ratio As An Indicator of  the  Valuation  of  the  Company”.  Journal  of Financial Economics.
Wawondos, R. & Mustamu, R.H. 2014. “Analisis Implementasi  Prinsip-Prinsip Good  Coorporate
Governance pada  Perusahaan  Bidang  Cargo Surabaya”, Jurnal Agora