Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 3487-3493
Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Didik Eko Putro 1) , Dr. Achmad Fageh, M.H.I 2) 1,2 UIN  Sunan Ampel Surabaya, Indonesia *Email korespondensi: dputro@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fiscal policy yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi inflasi pada saat  Pandemi  Covid-19  dalam  tinjauan  ekonomi .. islam.  Penelitian  ini  menghasilkan  kebijakan  fiskal  yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  menekan  laju  inflasi  adalah  (1)  meningkatkan  Government  Expenditure  (2) Kebijakan insentif dan restitusi pajak (3) Kebijkan refocusing APBN dan penghematan anggaran (4) fiscal policy yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi inflasi pada saat wabah covid-19 telah sesuai maqashid syariah karena ditujukan untuk kemashlatan dan menghindari kemudharatan (5) kebijakan fiskal yang pernah dilakukan oleh  Khalifah  Umar  ibn  Khattab  mempunyai  relevansi  untuk  bisa  diterapkan  dalam  instrumen  fiskal  dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 karena kebijakan penarikan zakat Umar ibn Khattab menerapkan prinsip taisir dalam hal objek zakat dan waktu pemungutan zakat.
Kata Kunci: Kebijakan fiskal, inflasi, pandemi covid-19, ekonomi islam.

## Abstract
This study aims to determine the fiscal policy implemented by the government to overcome inflation during the Covid-19 pandemic in an Islamic economy review. This study resulted in the fiscal policies carried out by the government to suppress the inflation rate, namely (1) increasing Government Expenditure (2) Incentive policies and tax refunds (3) APBN refocusing policies and budget savings (4) Fiscal policies carried out by the government in overcoming inflation at this time. The covid-19 outbreak has been in accordance with maqashid sharia because it is aimed at benefiting and avoiding harm (5) The fiscal policies that have been carried out by Caliph Umar ibn Khattab  have relevance  to  be  applied in  fiscal instruments in  the  context  of  handling  the  Covid-19  Pandemic because of Umar ibn Khattab's zakat withdrawal policy apply the taisir principle in terms of the object of zakat and the time of collection of zakat.
Keywords: Fiscal policy, inflation, covid-19 pandemic, Islamic economy.
Saran sitasi: Putro, D. E.,  Fageh, A . (2022). Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi Pada Masa Pandemi  Covid-19  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  8 (03),  3487-3493.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6013
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6013

## 1. PENDAHULUAN
Virus  Covid-19  yang  terkonfirmasi  masuk  ke Indonesia  pada  awal  tahun  2019  telah  memberikan dampak pada berbagai bidang. Wabah Covid- . 19 telah terjadi  pada  mayoritas  negara  di  dunia  ini  tidak terkecuali Indonesia. Dengan adanya Pandemi Covid- 19 ini telah merubah berbagai aspek yang ada di dalam suatu negara. Bukan hanya sektor kesehatan, hampir semua sektor terdampak adanya Covid- . 19. wabah ini ternyata juga sangat berdampak pada economic sector . Dimana  Pandemi  Covid-19  ini  telah  menyebabkan
transaksi  perdagangan  barang  dan  jasa  menurun, peningkatan pengangguran karena banyak perusahaan terpaksa merumahkan karyawannya. Sehingga secara makro  Pandemi  Covid-19  ini  juga  berdampak  pada terjadinya inflasi. Untuk mengatasi inflasi yang terjadi akibat  dampak  covid-19  ini  maka  pemerintah  telah melakukan  berbagai  kebijakan  baik  kebijakan  yang terkait jumlah uang beredar dan juga kebijakan fiskal. Beberapa  kebijakan  fiskal  yang  dilakukan  oleh pemerintah  pada  masa  Pandemi  Covid-19  ini  adalah melalui  kebijakan  restitusi  pajak,  subsidi,  dan
berbagai Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang telah digulirkan  kepada  masyarakat  agar  perekonomian tetap  bisa  berjalan.  Konteks  kajian  dalam  penelitian ini  dimaksudkan  untuk  menganalisis fiscal  policy strategy yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi  inflasi  di  saat  wabah  Covid-19  yang ditinjau dalam islamic economic .

## 2. LANDASAN TEORI

## Pandemi Covid-19
Virus  Covid-19  adalah  virus  tipe  baru  dari coronavirus  yang  bisa  menular . kepada  manusia. Virus  tersebut  dapat  menyerang  manusia  pada berbagai  tingkat  usia.  WHO  memberi  nama peradangan  virus  tersebut  dengan  sebutan  COVID- . 19. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2018. Virus ini menyebar dengan cepat  ke propinsi lain di China dan bahkan ke sebagian  besar  negara  di  dunia  telah  mengalami wabah ini termasuk negara Indonesia. Pandemi berarti munculnya wabah  penyakit yang menyerang banyak korban,  secara  serentak  di  beberapa  negara. Sedangkan  Covid . -19  merupakan  penyakit  menular pada hewan dan manusia yang dikarenakan oleh virus. Pandemi  Covid-19  adalah  penyakit  menular  yang disebabkan oleh virus.

## Fiscal Policy
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  dengan    mengatur jumlah  pendapatan  dan  pengeluaran  suatu  negara dalam  rangka  menstabilkan  ekonomi  secara  makro. Kebijakan  fiskal  adalah  kebijakan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  di  bidang  penerimaan  dan pengeluaran negara dengan tujuan untuk meningkatkan  perekonomian. Fiscal  policy yang dilaksanakn  oleh  pemerintah  bisa  dilihat  dari Anggaran  dan  Belanja . Negara  (APBN).  Salah  satu kebijakan fiskal berupa perngeluaran pemerintah bisa berdampak positif pada peningkatan Produk Domestik Bruto.  Sedangkan  kebijakan  pemerintah  berupa peningkatan  pajak  bisa  berdampak  pada  penurunan Produk Domestik Bruto.
Dalam  teori  Keynes , fiscal  policy bisa  berupa peningkatan  belanja  publik  ataupun  pengurangan pajak yang memiliki efek pengganda ekonomi dengan merangsang  permintaan    rumah  tangga  tambahan untuk  barang-barang  konsumsi.  Begitu  juga  jika pemerintah  memotong  pajak  untuk  merangsang perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan
pendapatan  yang  dapat  dibelanjakan  dan  pada akhirnya  permintaan  agregat.

## Tujuan Fiscal Policy
Beberapa tujuan dalam fiscal policy antara lain : a. Menjaga stabilitas ekonomi makro
b. Mengurangi  ketergantungan  terhadap  bantuan luar negeri
c. Meningkatkan pendapatan per kapita
Selain  itu  kebijakan  fiskal  juga  mempunyai tujuan:
a. Menaikkan tingkat investasi
b. Mendorong investasi yang optimal secara sosial
c. Meningkatkan peluang kerja
d. Menstabilkan  ekonomi  di  tengah  ketidakstabilan internasional
e. Memerangi inflasi
f. Meningkatkan pendapatan . nasional

## Fungsi Pajak
Salah  satu  sumber  penerimaan  negara  adalah pajak.  Sedangkan  pajak  mempunyai  fungsi  sebagai berikut:
a) Fungsi  pendapatan  (anggaran)  adalah  fungsi pendanaan  yang  memungkinkan  pemerintah membiayai pengeluaran.
b) Fungsi  regulasi  adalah  fungsi    untuk  mengatur kebijakan pemerintah dalam . hal ekonomi sosial .

## Konsep Inflasi
Inflasi adalah fenomena moneter kenaikan harga produk dan jasa dalam waktu tertentu. Inflasi menurut para  ekonom  adalah  peningkatan  keseluruhan  dalam jumlah  yang  dibayarkan  untuk  barang  dan  jasa. Setidaknya  terdapat  3  teori  tentang  konsep  inflasi sebagai berikut:
a. Quantity Theory
Menurut teori kuantitatif, inflasi hanya dapat terjadi  jika  terjadi  peningkatan  jumlah  uang beredar,  baik  uang    maupun  uang  giral.  Tingkat inflasi juga ditentukan oleh tingkat pertumbuhan jumlah  uang  beredar  dan  oleh  ekspektasi  publik terhadap kenaikan harga di masa depan.
b. Keynes Theory
Menurut  teori  Keynesian,  pandangan    yang sangat menentukan stabilitas kehidupan ekonomi nasional  adalah  permintaan  publik  (effective demand),  yang  dikaitkan  dengan  produksi  dan kapasitas  produksi  yang  tersedia.  Kemampuan produksi yang kecil akan menaikkan harga barang yang menimbulkan inflasi.
c. Teori Struktural di Negara Berkembang
1) Ketidak elastisan Penerimaan
a) Di  pasar  dunia,  harga    ekspor    negara tersebut sedang turun
b) Produksi    ekspor  tidak  merespon kenaikan harga.
2) Pasokan  atau  produksi  pangan  dalam  negeri bersifat inelastis.

## Hal-Hal Yang Menyebabkan Inflasi
Hal-hal yang menyebabkan inflasi antara lain: a. Inflasi tarikan . permintaan
Inflasi  ini  terjadi  ketika  perekonomian menghabiskan  sejumlah  barang  dan  jasa  yang melebihi kapasitas produksinya. Inflasi ini sering timbul  di  negara  berkembang,  dimana  peluang kerja  yang  tinggi  dapat  menghasilkan  tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menyebabkan pengeluaran yang melebihi kemampuan  perekonomian  untuk  menghasilkan barang dan jasa.
b. Inflasi . dorongan upah
Inflasi  ini  muncul  jika  terdapat  kenaikan permintaan  efektif,  sementara  perekonomian berada  dalam  keadaan full  employment dan mekanisme  harga  berjalan  ecara  sempurna. Inflasi yang disebabkan oleh upah mencerminkan perilaku  komponen  biaya  sehubungan  dengan harga dan, khususnya, perilaku upah. Posisi tawar serikat  yang  kuat  pada  tingkat  upah  telah membuat mereka berhasil meminta kenaikan gaji meskipun    pasar  tenaga  kerja  menderita pengangguran.  Jika  upah  merupakan  komponen biaya  produksi  yang  cukup  besar,  maka  akan menimbulkan biaya yang cukup besar.

## Macam-Macam Inflasi
Berdasarkan  penyebabnya,  macam  inflasi  dapat dibagi menjadi:
a. Inflasi  alamiah  dan  inflasi  karena  kesalahan
manusia
Inflasi  alamiah  adalah  inflasi  yang  terjadi karena hal-hal yang bersifat alamiah dan manusia tidak  punya  kuasa  untuk  mencegah  terjadinya inflasi tersebut. Seperti terjadinya pandemi covid 19  yang  bisa  memicu  terjadinya  inflasi. Sedangkan  inflasi  karena  kesalahan  manusia adalah  inflasi  yang  dikarenakan  kelalaian manusia. Misalnya adalah korupsi dan administrasi  yang  buruk,  pencetakan  uang  yang ditujukan  untuk  mencari  keuntungan  dan  pajak
yang  berlebihan.  Korupsi  mengganggu  tingkat harga,  karena    produsen    menaikkan  harga  jual barang  mereka  untuk  mengimbangi  biaya  yang mereka keluarkan.
b. Inflasi  yang  diharapkan  dan  inflasi  yang  tidak diharapkan.
Untuk inflasi yang diharapkan, tingkat bunga riil  adalah  tingkat  pinjaman  nominal  dikurangi inflasi. Di sisi lain, jika terjadi inflasi yang tidak terduga,  suku  bunga  pinjaman  nominal  tidak mencerminkan kompensasi atas dampak inflasi.
c. Inflasi karena dorongan permintaan
Inflasi yang didorong oleh permintaan adalah inflasi yang disebabkan oleh perubahan permintaan  agregat  untuk  barang  dan  jasa. Sedangkan inflasi biaya adalah inflasi yang terjadi karena  perubahan  penawaran  barang  dan  jasa secara umum
d. Spiralling inflation
Inflasi  jenis  ini  merupakan  inflasi  yang disebabkan  akibat  dari  inflasi  yang  telah  terjadi sebelumnya dimana inflasi sebelmunya merupakan inflasi yang terjadi sebelmunya juga.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Berikut    data  inflasi  yang  terjadi  di  Indonesia tahun 2019-2020:
Sumber: www.bi.go.id
Dari  data  di  atas,  kita  dapat  melihat  bahwa tingkat  inflasi  pada  tahun    berkisar  antara  2.48% sampai dengan 3.49%.  Sedangkan inflasi pada tahun 2020  berkisar  antara  1.32%  sampai  dengan  2.98%. Dengan  demikian  pada  tahun  2019  laju  inflasi  yang terjadi di Indonesia lebih tinggi dari tahun 2020. Hal terjadi  dikarenakan  pada  awal  tahun  2019  virus Covid-19  terkonfirmasi  masuk  ke  Indonesia  dengan tambahan  kasus  harian  yang  terus  meningkat. Sehingga pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk  mengendalikan  dan  memutuskan  mata  rantai penularan  virus  Covid . -19.  Kebijakan  tersebut berdampak  pada  berkurangnya  kegiatan  ekonomi masyarakat  yang  bisa  memicu  terjadinya  inflasi. Sementara  itu  di  tahun  2020  tingkat  inflasi  di Indonesia  lebih  rendah  dari  tingkat  inflasi  di  tahun 2019. Hal ini karena pada tahun 2020 pemerintah dan masyarakat  Indonesia mulai  bisa  beradaptasi  dengan kondisi  pandemi  Covid .- 19.  Di  tahun  2020 pemerintah  juga  telah  mengeluarkan  beberapa kebijakan fiskal untuk menstimulus berjalannya roda perekonomian  sehingga  perekonomian  tetap  bisa berjalan dan tingkat inflasi bisa dikurangi.
Beberapa  kebijakan  fiskal  yang  diterapkan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid . - 19  bahwa  pada  tahun  2020  pemerintah  telah mencanangkan “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan  Reformasi”  diantaranya  yaitu  dengan menekankan  reformasi  anggaran  APBN  2021 berfokus pada tiga aspek yaitu:
a. Aspek kesehatan, yaitu pemerintah mengalokasikan  anggaran  didalam  penyediaan vaksin  dalam  rangka  pemulihan  kesehatan masyarakat.
b. Aspek  ekonomi,  yaitu  dengan  memberikan dukungan  program  pada  sektor  yang  terdampak Covid . -19, mempermudah jalan permodalan bagi UMKM  melalui  subsidi  bunga  KUR,  Bantuan Tunai  Langsung  (BLT),  bantuan  upah,  bantuan pajak  serta  melanjutkan  program  perlindungan sosial.
c. Aspek  reformasi,  yaitu  dengan  melakukan penguatan  reformasi  struktural  dalam  rangka pemulihan ekonomi.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Inflasi di Masa Pandemi Covid . -19
Inflasi  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  saat Pandemi  Covid . -19  berdasarkan  jenisnya  termasuk
dalam jenis natural inflation karena inflasi ini terjadi secara  alamiah.  Inflasi  alamiah  ini  terjadi  karena jumlah  permintaan  agregat  meningkat  sedangkan jumlah  penawaran  agregat  mengalami  penurunan yang  disebabkan  oleh  sesuatu  yang  sifatnya  alamiah seperti wabah penyakit, paceklik atau lainnya.  Virus Covid-19  merupakan  virus  yang  cepat  menyebar. Oleh  karena  itu,  terjadinya  wabah  Covid . -19  ini mengharuskan  manusia  mengurangi  interaksi  secara fisik  untuk  memutuskan  rantai  penularan  virus. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  untuk mengurangi  penularan  virus  ini.  Peraturan  ini membatasi  mobilitas  kegiatan  masyarakat,  sektor produksi  menjadi  berkurang.  Sehingga  terjadi kekurangan  pada  sisi  penawaran  agregat.  Sementara itu  permintaan masyarakat terhadap produk dan jasa mengalami peningkatan. Seperti contohnya pada awal masa  pandemi  telah  terjadi  lonjakan  permintaan terhadap masker dan hand sanitizer yang mengakibatkan  kelangkaan.  Dengan  adanya scarcity tersebut  maka  harga  barang  menjadi  meningkat. Fenomena terjadinya kenaikan harga produk dan jasa ini yang menyebabkan . inflasi.
Gambaran  umum  ekonomi  Islam,  inflasi  bisa terjadi  secara  alamiah  dan  non  alamiah  atau  karena human eror. Inflasi yang disebabkan karena alamiah biasanya  terjadi  karena  adanya  wabah  atau  paceklik yang  bisa  berakibat  pada supply barang  atau  tingkat produksi.  Inflasi  jenis  ini  sulit  untuk  dicegah  karena terjadi diluar kemampuan manusia. Sedangkan inflasi yang  disebabkan  karena human  eror adalah  inflasi karena  kesalahan  manusia  sehingga  menyebabkan struktur pasar menjadi tidak sehat. Beberapa hal yang bisa  menyebabkan  inflasi  menurut  ekonomi  Islam diantaranya adalah transaksi yang mengandung riba, gharar, perjudian (maisir), tindakan  monopoli (ikhtikar) , Talaqqi  rukhban yaitu  menghalangi pedagang untuk datang ke pasar dan membeli produk dagangannya dengan harga . rendah sehingga pedagang tersebut  mendapatkan  harga  yang  tidak  wajar  atau tidak sesuai harga pasar.
Salah satu tindakan yang dilarang didalam Islam adalah  tindakan ikhtikar atau  menimbun  barang dengan  maksud    dijual  lagi  ketika  harga  tinggi. Tindakan ikhtikar ini dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan kelangkaan barang. Sedangkan kelangkaan  barang  bisa  menyebabkan  inflasi. Sehingga  ikhtikar  bisa  menyebabkan  rusakanya mekanisme  pasar.  Dasar  hukum  pelarangn  tindakan
ikhtikar terdapat    dalam  Al-Qur’an  Surat  At-Taubah ayat 34-35. Dalam  ayat itu tindakan menimbun harta dilarang oleh Allah SWT.
Adapun  menurut  sebagian  besar  ahli  hukum islam,  menimbun  yang  diharamkan  adalah    jika termasuk dalam tiga kategori berikut:
a. Stok  barang  melebihi  kebutuhan  mereka  dan kebutuhan keluarga sepanjang tahun.
b. Menimbun  dengan  tujuan untuk  dijual  pada  saat harga mengalami kenaikan.
c. Barang  yang  ditimbun  adalah  barang  kebutuhan pokok rakyat.
Kebijakan  Fiskal  di  Masa  Pandemi  Covid . -19 dalam sudut pandang Ekonomi Islam
Fiscal  Policy yang  dilakukan  pemerintah  pada saat  Pandemi  Covid . -19  ini  bertujuan  untuk memulihkan  perekonomian  nasional.  Kebijakan  ini merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional.  Dalam  hal  ini  kebijakan  fiskal  diarahkan pada penanggulangan kesehatan masyarakat, penyelamatan  kelompok  dan  masyarakat  terdampak secara  ekonomi,  memastikan  tersedianya  persediaan barang  dan  mendorong  permintaan  agregat  dengan mempertahankan  daya  beli  masyarakat.  Oleh  karena itu, kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk menahan laju inflasi selama pandemi antara lain: a. Kebijakan  pengeluaran  pemerintah (government expenditure)
Government  Expenditure yang  dilakukan oleh pemerintah antara lain untuk penanggulangan  kesehatan  yaitu  pengadaan vaksin covid-19, pelaksanaan program perlindungan  sosial,  subsidi  upah  pemberian Bantuan  tunai  Langsung  (BLT),  mendorong restrukturisasi  BUMN,  meningkatkan  akses pembiayaan bagi UMKM, memberi kelonggaran uang  muka  perumahan  untuk  masyarakat  yang berpendapatan rendah; dan dukungan
berkelanjutan untuk pendidikan tinggi, penelitian dan budaya.
b. Kebijakan insentif dan restitusi perpajakan Insentif  Pajak  Sesuai  Peraturan  Menteri Keuangan  (PMK)  Nomor  23  Tahun  2020  oleh Menteri  Keuangan  Indonesia  yang  dikeluarkan pada  21  Maret  2020,    Peresmian  PMK23  tahun 2020  merupakan  kebijakan  pemerintah  untuk memberikan bantuan perpajakan bagi wajib pajak yang  mengalami  dampak  Covid . -19.  Insentif perpajakan  ditujukan  untuk  menjaga  stabilitas
pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas  pada  sektor-sektor  tertentu  selama masa pandemi Covid-19 serta mendukung upaya penanggulangan  dalam  menghadapi  dampak pergerakan  pandemi  Covid19.    Kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah pada saat  Pandemi  Covid . -19  diantaranya  adalah sebagai berikut:
1) Dibebaskan  sementara  dari  PPh  Badan  atau PPh  Badan  Pasal  21  selama  6  bulan  untuk industri  pengolahan.  Kebijakan  ini  berlaku mulai    April  hingga  September  2020. Kebijakan  ini  dimaksudkan  untuk  menjaga daya beli tenaga kerja yang bekerja di sektor industri.
2) Perpanjangan  waktu  pembayaran    PPh  Pasal 22 selama 6 bulan.
3) pengurangan  60%  PPh  Badan  Pasal  25 selama  6  bulan.  Kebijakan  ini  dimaksudkan untuk  memberikan  fleksibilitas  arus  kas kepada industri dengan penangguhan pajak
4) Pembebasan pajak restoran dan hotel selama 6  bulan.  Kebijakan  ini  berlaku  untuk  10 atraksi dan 33 kota dan agensi.
5) Mempercepat  distribusi  tunjangan  sosial, tunjangan  perumahan  sosial  dan  penerbitan kartu pekerja.
6) Kompensasi dan asuransi bagi  tenaga medis yang merawat pasien terinfeksi virus corona.
7) Pelonggaran  PPN  atau  restitusi    PPN dipercepat selama 6 bulan.
Jika dilihat dalam aspek produksi, kebijakan insentif dan restitusi perpajakan dapat digunakan untuk  mengendalikan  laju  inflasi  dengan pengurangan  pajak  maka  bisa  mengurangi  biaya produksi sehingga sektor produksi bisa tetap bisa bertahan pada saat terjadi Pandemi Covid-19. c. Refocusing APBN
Keijakan  refocing  APBN  ini  mengacu  pada Inpres  No.4/2020  diterbitkan  pada  bulan  Maret Tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Instruksi Presiden  berisi  tentang refocusing anggaran, penataan  kembali  anggaran,  serta  pembelian produk dan jasa yang berfokus untuk mempercepat  pemulihan  dampak  covid . -19  dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Refocusing  APBN  dan  penghematan  anggaran dilakukan  dengan  menunda  atau  meniadakan kegiatan yang bukan menjadi prioritas pada masa
pandemi. Pengeluaran yang dilakukan penundaannya  diantarnya  adalah  biaya  rapat, honoranium,  belanja  barang,  belanja  non- operasional,  serta  belanja  lainnya  yang  bukan menjadi  prioritas  dalam  penanganan  wabah Covid . -19.
Dari uraian tersebut diatas, maka fiskal policy yang  dilakukan  pemerintah  pada  saat  Pandemi Covid . -19  adalah  ditujukan  untuk  penyelamatan dan penanggulangan aspek kesehatan masyarakat dan penanggulangan aspek ekonomi dengan tetap mempertahankan daya beli masyarakat, mempertahankan  ketersediaan  persedian  barang dan meningkatkan permintaan agregat yang pada akhirnya  bisa  menjaga  harga  tetap  stabil  dan menekan laju inflasi.
Sedangkan  dalam  perspektif ekonomi  Islam memandanga bahwa tujuan ekonomi islam adalah untuk menciptakan kemashlatahan dan mencapai falah. Kebijakan  utama  pemerintah  dalam penanggulangan  aspek  kesehatan  masyarakat telah  sesuai  dengan maqashid  syari’ah .  Setiap maqashid  (sasaran)  dalam  maqashid  syari'ah adalah  masing-masing  mashlahat    berupa keuntungan  yang  diperoleh  atau  penghindaran dari  mudharat,  maka  inti  dari  maqashid  syari'ah adalah mashlahat. .
Konsep maqashid syariah ada di dalam Al- Qur’an Surat An-Nur ayat 49:
حَلِإ ْآوُتحأَي ُّقَحلۡٱ ُمُهَّل نُكَي نوَإِ َينِنِعحذُم ِه
Artinya: “namun  apabila  keputusan  itu  untuk (kemaslahatan)  mereka,  mereka  datang kepada Rasul dengan patuh” (Q.S An-Nur:
49)
Setiap  maqashid  (sasaran)  dalam  maqashid syari'ah adalah masing-masing mashlahat  berupa keuntungan  yang  diperoleh  atau  penghindaran dari  mudharat,  maka  inti  dari  maqashid  syari'ah adalah mashlahat.
Selain  instrumen governemnet  expenditure , insentif  perpajakan  dan refocusing APBN kebijakan  fiskal  yang  bisa  dilakukan  pada  masa pandemi  adalah  dengan  menerapkan  instrumen zakat  bagi  umat  Islam.  Konsep  zakat  sebagai instrumen kebijakan fiskal pernah dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab yang menurut penulis relevan untuk bisa diterapkan pada masa pandemi covid-19 ini dikarenakan:
1) Strategi  penarikan  zakat  Umar  ibn  Khattab memberi kemudahan dan keleluasaan kepada para  muzaki,  khususnya  yang  berkaitan dengan objek zakat. Umar bin Khattab secara khusus menyampaikan diperbolehkan mengeluarkan barang sebagai ganti uang dari perak  dan  maupun  yang  lain.  Kebijakan  ini didasarkan  pada  prinsip taisir (memberikan kemudahan)  bagi  para  muzaki  dan  juga mempertimbangkan  manfaat  yang  dapat dicapai  dari  pihak  mustahik.  Dalam  sebuah riwayat  bahwa  Imam  Ahmad  membolehkan membelanjakan  uangnya  sebagai  pengganti zakat  pertanian.  Dalam  hal  ini  saat  masa pandemi  relevansinya  adalah  muzaki  bisa mengelurkan  uang  sebagai  pengganti  zakat atas objek zakat yang dimilikinya.
2) Strategi  Umar  ibn  Khattab  dalam  menarik harta  yang  zakati  menerapkan  prinsip fleksibilitas. Terkadang khalifah menggiatkan dalam  menarik  zakat  namun  terkadang  juga memperlambat  menarik  zakat.  Dalam  hal penundaan penarikan zakat, Umar . bin Khattab  pernah  menerapkan  aturan  untuk tidak  mengambil  zakat  atas  hewan  ternak ketika terjadi bencana yang pernah terjadi di Madinah yang disebut dengan tahun Ramadah.  Namun  untuk  tahun  berikutnya, ketika  keadaan  di  daerah itu  telah  pulih  dari bencana,  Umar  bin  Khattab  memerintahkan penarikan  zakat  selama  dua  tahun  bagi penduduk  yang  menjadi  muzakki  di  daerah tersebut,  yaitu  zakatnya  pada  tahun  itu,  dan zakat  tahun  sebelumnya  ditunda.  Model penarikan  zakat  seperti  ini  sesuai  dengan keadaan ini dimana terjadi Pandemi Covid-19 dimana bagi masyarakat mengalami kesulitan ekonomi bisa menunda pembayaran zakatnya, tetapi  bagi  masyarakat  yang  memiliki kelebihan harta bisa mempercepat mengeluarkan  zakatnya  untuk  membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

## 5. PENUTUP

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  diatas,  penulis  mengambil kesimpulan sebagai berikut :
a. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah guna  menekan  laju  inflasi  yaitu    dengan memperbesar Government Expenditure.
Kebijakan  ini  secara  umum  ditujukan  untuk menggerakkan  sektor  riil  dan  mempertahakan daya beli masyarakat sehingga harga tetap stabil. b. Kebijakan insentif dan restitusi perpajakan dapat digunakan  untuk  mengendalikan  laju  inflasi dengan pengurangan pajak maka bisa mengurangi biaya produksi sehingga sektor produksi bisa tetap berproduksi pada saat terjadi Pandemi Covid-19. c. Kebijkan refocusing APBN  dan  penghematan anggaran bisa menekan laju inflasi. Kebijakan ini mengalihkan  anggaran  yang  bukan  menjadi priorotas utama untuk digeser pada program untuk mengatasi  covid-19  dan  mempercepat  perbaikan perekonomian.
d. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi inflasi di masa pandemi covid- 19 telah sesuai maqashid syariah karena ditujukan untuk kemashlatan dan menghindari kemudharatan.
e. Kebijakan  fiskal  yang  pernah  dilakukan  oleh Khalifah Umar ibn Khattab mempunyai relevansi untuk  bisa  diterapkan  dalam  instrumen  fiskal dalam  rangka  penanganan  Pandemi  Covid-19 karena  kebijakan  penarikan  zakat  Umar  ibn Khattab  menerapkan  prinsip taisir dalam  hal objek zakat dan waktu pemungutan zakat.
Saran a. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa fiscal policy pemerintah  untuk  mengatasi  inflasi  saat Pandemi . Covid . -19  telah  menunjukkan  hasil yang  baik  yang  ditunjukkan  dengan  trend penurunan tingkat inflasi dari tahun 2019 dengan tingkat  inflasi  2.48%  sampai  dengan  3.49%. Sementara  itu  inflasi  pada  tahun  2020  berkisar antara 1.32% sampai dengan 2.98%.
b. Saran  untuk  penelitian  selanjutnya,  hendaknya mengelaborasi  kajian  ini  dengan  variabel  dan indikator  lain  yang  belum  dikaji  didalam  kajian ini,  misalnya  varibel  pengangguran  atau  ekspor import.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Asmawi. Studi  Hukum  Islam: . Dari  Tekstualis- Rasionalis Sampai Rekonsiliatif . Yogyakarta:.Teras, 2012. Dumairy. . Perekonomian
Indonesia . Jakarta:
Erlangga, 1997.
Eva,  Dina,  Santi  Silalahi,  and  Kata  Kunci. . “Strategi Kebijakan  Fiskal  Pemerintah  Indonesia  Dalam Menghadapi  Dampak  Pandemi  COVID . -19”  3, no. 2 (2020): 156–67.
Iskandar, Azwar. . “Analisis  Kebijakan . Penarikan Zakat . Umar  Bin  Khattab  Dan  Relevansinya
Terhadap Masa Krisis Pandemi Covid . - 19.” . SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i 7, no. 10 (2020): 949–60. .https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i10.15359 . Iva Faizah, - and Misnen Ardiansyah, - (2018) Pengaruh  Foreign  Direct  Investmen (FDI),  Domestic  Direct  Investmen  (DDI) Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia Dengan Belanja Modal Sebagai
Moderating. Project  Report.  Fakultas  Ekonomi dan  Bisnis  Islam  UIN  Sunan  Kalijaga, Yogyakarta.
Karim, Adiwarman A. Ekonomi Makro Islam . 8th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
Lativa, Saniatul. “Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia
Pada Masa Pandemi Covud-19 Dalam Meningkatkan  Perekonomian.” Jurnal  Ekonomi 23, no. 3 (2021): 15. Machfudz, Masyhuri. . Dekonstruksi
Model
Ekonomi . Islam  Yang  Terstruktur .  Edited  by Nafisatul  Wakhidah.  Cetakan  I.  Malang:  UIN Maliki Press, 2015.
Mulyani,  Sri. Pengantar  Ekonomi  Makro .  Edited  by Gatut  Setiadi.  01  ed.  Malang:  IAI  Sunan Kalijogo, 2020.
———. . “Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap . Kinerja  Maqashid  Syariag  Dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderating.” Journal  of  Economics  and  Business  Sharia, Islamic Economics Quotient Ieq 1, no. 2 (2018): 1–32.
Nailufa,  Yuyun. . “Formulasi . dan  Evaluasi . Gel  Hand Sanitizer . dengan Moisturizer Alga Hijau
(Spirulina  Platensis)  dan . Vitamin  E.” . Jurnal Syntax Idea , 2020.
Salam, . Raihany  Wafa. . “Inflasi  di  Tengah  Pandemi Dalam
Perspektif Islam.” Jurnal . Syntax
Transformation 1, no. 5 (2020): 187–92.
Sudirman, . I Wayan. . Kebijakan Fiskal Dan Moneter . . Jakarta: Kencana, 2014.
Syakir,  Ahmad.  “Inflasi  Dalam  Pandangan  Islam,” 2015.