## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol. 8, No. 2, April 2022 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.36312/jime.v8i2.2979/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Pada Satker Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima Dan Kota Bima

## Syahruddin
Kantor Kementerian Agama Kota Bima Article Info ABSTRACT Article history: Accepted: 10 Febuari 2022 Publish: 03 April 2022
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya pagu minus anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima dan Kota Bima baik di Kantor Kemenag  maupun  di  seluruh  Madrasah  Negeri  untuk  tahun  anggaran 2019,2020,  dan  2021.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang menghasilkan  dan  mengolah  data  yang  bersifat  deskriptif.  Objek  dalam penelitian ini yaitu Satuan Kerja Kemenag Kabupaten Bima, Kemenag Kota Bima,  MAN,  MTsN  baik  di  Lingkup  Kemenag  Kabupaten  Bima  dan Kemenag Kota Bima. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data  primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  proses  wawancara secara mendalam dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  model  analisis  data  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian  dengan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif  menunjukkan  bahwa faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  pagu  minus  anggaran  belanja pegawai pada Satuan Kerja Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima dan Kota Bima maupun Madrasah Negeri tahun 2020 minus sebesar Rp. 445.750.698  dan  untuk  tahun  2021  minus  sebesar  Rp.  9.436.204.894  yaitu terdapat lima faktor terkait. Faktor-faktor tersebut yaitu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), purna tugas anggota (pensiun), promosi jabatan atau kenaikan  pangkat,  kenaikan  gaji  atau  tunjangan,  dan  kenaikan  pangkat pengabdian.
Keywords: Realisasi anggaran, belanja pegawai, pagu minus Article Info Abstract Article history: Diterima: 10 Febuari 2022 Terbit: 03 Maret 2022 This study aims to determine the factors that lead to the occurrence of a budget ceiling for employees in the Work Unit Scope of the Office of the Ministry of Religion  of  Bima  Regency  and  Bima  City  both  at  the  Ministry  of  Religion Office and in all State Madrasahs for the 2019 2020, and 2021 fiscal years.
This study is qualitative research that produces and processes descriptive data. The objects in this research are the work units of the Ministry of Religion of Bima  Regency,  the  Ministry  of  Religion  of  Bima  City,  MAN,  MTsN  both within  the  Scope  of  the  Ministry  of  Religion  of  Bima  Regency  and  the Ministry of Religion of Bima City. The data used in this study are primary data and secondary data obtained through in-depth  interviews and  literature study. The data analysis method used in this study is a qualitative descriptive data analysis  model. The results of the study using a qualitative descriptive analysis method showed that the factors that led to the occurrence of a minus budget  ceiling  for  employees  in  the  Work  Unit  Scope  of  the  Office  of  the Ministry  of  Religion  of  Bima  Regency  and  Bima  City  as  well  as  State Madrasahs in 2020 were minus Rp. 445,750,698 and for 2021 a minus of Rp. 9,436,204,894  namely  there  are  five  related  factors.  These  factors  are  the addition of Human Resources (HR), retired members (retirement), promotion or promotion, increase in salary or allowances, and promotion of service.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Syahruddin Kantor Kementerian Agama Kota Bima Email: perencanaan937@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pegawai merupakan unsur vital bagi organisasi. Organisasi dapat hidup dan bergerak/beraktivitas dikarenakan ada unsur pegawai yang menjalankannya, sehingga wajar apabila dikatakan bahwa pegawai merupakan  kekuatan  utama  dari  organisasi.  Pengelolaan  pegawai  meliputi  perekrutan,  pengangkatan, penempatan,  dan  pemberian  kompensasi  sebagai  imbalan  atas  jasa  yang  telah  diberikan.  Komponen tersebut merupakan satu kesatuan melekat yang dikenal dengan administrasi kepegawaian.
Mengamati problematika pengelolaan pegawai khususnya di bidang pemberian kompensasi, yang identik  dengan  belanja  pegawai  dewasa  ini  semakin  menarik  untuk  dikaji  dan  diteliti,  tak  terkecuali  di Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima dan Kantor Kementerian Agama Kota Bima. Hal tersebut dikarenakan karena sifatnya berkaitan dengan keuangan yang dinilai sensitif dan membutuhkan ketelitian ekstra dalam merencanakan anggaran yang dibutuhkan untuk satu tahun kedepan. Perencanaan yang matang akan menghasilkan rencana anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, tidak kurang dan tidak berlebih.
Anggaran memegang peranan penting dalam suatu organisasi, dimana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi.  Seiring  dengan  adanya  tuntutan  dalam  masyarakat  untuk  dilakukannya  transparansi  dan akuntabilitas publik, menuntut setiap organisasi pemerintah untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya good public dan good governance (Tamasoleng, 2015). Anggaran  merupakan  rencana  tertulis  mengenai  kegiatan  suatu  organisasi  yang  dinyatakan  secara kuantitatif untuk jangka waktu atau periode tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan yang akan dicapai di masa yang akan  datang,  sehingga  dalam  proses  penyusunan  dibutuhkan  data  dan  informasi,  baik  yang  bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan sebagai bahan taksiran dalam penyusunan anggaran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran suatu kegiatan atau program (Julita, 2011).
Perencanaan  anggaran  yang  tidak  matang  dapat  berdampak  terhadap  kualitas  dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA, karena DIPA sendiri merupakan hasil dari perencanaan anggaran yang tertuang  dalam  Rencana  Kerja  Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga  (RKA-KL).  Perencanaan anggaran yang buruk ini akan berdampak pada anggaran belanja yang tertuang dalam DIPA harus direvisi. Bahkan dalam pengajuan penyusunan anggaran yang tidak disertai dokumen pendukung yang memadai, seperti Term of Reference (TOR), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan lain-lain, menyebabkan anggaran yang  diajukan  diberi  tanda  bintang  (blokir).  Revisi  dan  penghilangan  anggaran  bertanda  bintang memerlukan  proses  yang  memakan  waktu,  karena  harus  melalui  tahapan  yang  cukup  panjang  sehingga berakibat pada keterlambatan proses penyerapan anggaran.
Sampai  dengan  saat  ini,  perencanaan  anggaran  dalam  instansi  pemerintah  dirasa  masih  belum memadai karena belum cukupnya tingkat partisipasi satker yang merupakan ujung tombak pengguna uang negara. Perencanaan anggaran yang belum memadai tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pagu minus dalam  realisasi  anggaran  yang  bersangkutan,  akibatnya  satker  terkait  harus  mampu  menyelesaikannya dengan mengajukan revisi DIPA atau mencari sumber pendanaan lainnya untuk dapat menutupi anggaran yang  mengalami  pagu  minus  tersebut.  Selama  ini  satker  masih  belum  memahami  dengan  baik  tentang pentingnya  sebuah  perencanaan  anggaran  dikarenakan  permintaan  dana  yang  diajukan  melalui  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sepanjang memenuhi syarat selalu dipenuhi. Oleh karena itu, komitmen  bersama  semua  stakeholder,  mulai  dari  pimpinan  dan  pelaksana  teknis  kegiatan  pada  satker untuk  tidak  sebatas  mengimplementasikan  perencanaan  anggaran,  tetapi  juga  menjaga  akurasi perencanaan anggaran sehingga penyerapan anggaran menjadi semakin berkualitas.
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  pada  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Bima  dan Kota  Bima maupun  di  Madrasah  Negeri  tahun  2019-2021,  menyatakan  bahwa  pagu  minus  terjadi  pada pagu belanja pegawai  yang masih belum sesuai antara perencanaan anggaran yang disusun oleh Satuan Kerja Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima dan Kota Bima maupun di Madrasah Negeri dengan pagu yang telah diberikan. Keadaan ini mengakibatkan terjadi revisi DIPA pada Satuan Lingkup Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Bima  dan  Kota  Bima  maupun  di  Madrasah  Negeri  pada  tahun anggaran 2019-2021.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Metode  kualitatif  adalah  penelitian  yang mengumpulkan  dan  menganalisis  data  yang  berupa  kata-kata  baik  itu  lisan  maupun  tulisan  serta
perbuatanperbuatan manusia. Penelitian ini tidak berusaha menghitung data yang telah diperoleh dengan statistic. Dalam penelitian kualitatif ini juga  berlandaskan pada pemikiran yang digunakan oleh peneliti untuk  meneliti  kondisi  objek  yang  alamiah,  dimana  disini  peneliti  adalah  instrument  kunci.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  triangulasi,  data  yang  didapatkan  bersifat  induktif ataupun deduktif dan hasil dari penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Jenis  dari  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  memprioritaskan pengumpulan  data  berdasarkan  landasan  pada  pendapat  yang  telah  disebarluaskan  dan  yang  telah diungkapkan oleh para responden yang sudah terpilih dan data tersebut akan digambarkan sesuai dengan kenyataan  yang  telah  diperoleh  dilapangan.  Pada  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  gambaran  dari optimalisasi  rencana  penarikan  dana  dan  tingkat  realisasi  anggaran  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Kerja Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima dan Kota Bima maupun di Madrasah Negeri.
Kehadiran  peneliti  dalam  penelitian  ini  untuk  sangat  penting,  guna  memperoleh  data  sebanyak mungkin dan juga untuk mencari keabsahan data yang diperoleh. Kerena itu dalam penelitian ini peneliti harus berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam mengelola data yang relevan agar data tersebut terjamin keabsahaanya.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  harus  mampu  menetapkan  langkah-langkah  yang  tepat sehingga  data  yang  didapatkan  benar-benar  bisa  mewakili  subjek  penelitian  dan  sesuai  dengan  tujuan penelitian.
Dalam penelitin ini peneliti juga bertindak sebagai pengumpul data dan istrumen yang aktif dalam upaya  pengumpulan  data  yang  ada  di  lapangan.  Pengumpulan  instrument  lainnya  berupa  dokumen- dokumen  yang  terdapat  kaitannya  dengan  penelitian  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  istrumen pendukung. Oleh karena itu kehadiran peneliti di peneilitian ini secara langsung dibutuhkan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam penelitian.
Data dan sumber data terdiuri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penggunaan teknik analisis data yang biasa dipergunakan para  peneliti  adalah  metode  analisis  data  tipe  interaktif.  cara  analisis  dilakukan  dengan  metode pengumpulan  data  melalui  cara  mengamati  dan  mewawancarai  dan  dilengkapai  dengan  dokumentasi. Kemudian  data-data  tersebut  diklasifikasikan  dan  diselidiki  dengan  alasan-alasan  yang  dapat  diterima, maka  mengacu  pada  sumber  yang  akan  digunakan.  Berikutnya  melakukan  klasifikasi  dan  mempelajari data-data  tersebut  akan  dilakukan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  menarik  keismpulan  dari  datadata tersebut.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai
Realisasi  belanja  pegawai  Satker  Lingkup  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Bima  dan Kota  Bima  maupun  Madrasah  Negeri  dari  tahun  2019-2021  sampai  dengan  tanggal  31  Desember mencapai sebesar :
Tahun 2019 sebesar Rp. 108.901.854.490 (99,63%) Tahun 2020 sebesar Rp. 126.156.430.698 (100,35%) Tahun 2021 sebesar Rp. 146.263.065.894 (106,90%)
Apabila dilihat dari persentase realisasi, tahun 2020 dan 2021 terdapat minus belanja pegawai tiap tahunnya. Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan realisasi belanja pegawai tiap satker per detilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel  1. Data  Belanja  Pegawai  Lingkup  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Bima  DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2019 – 2021
Dari  tabel  1  diatas  menunjukkan  realisasi  belanja  pegawai  berupa  tunjangan  suami/istri  dan tunjangan anak tiap tahun mengalami minus, akan tetapi secara keseluruhan di tahun 2019-2021 tidak mengalami pagu minus Tabel 2. Data Belanja Pegawai Lingkup Kantor Kementerian Agama Kota Bima DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2019 – 2021
Dari tabel 2 diatas menunjukkan realisasi belanja pegawai berupa tunjangan Fungsional PNS dia tahun 2019 dan 2020 mengalami minus dikarenakan ditahun 2020 ada penambahan pegawai yang ahli jabatan dari JFU ke JFT Fungsional Perencana Ahli Muda, dan di tahun 2021 ada mutasi pegawai KTU Madrasah  ke  Fungsional  barang/jasa  Muda  dan  pegawai  yang  alih  jabatan  dan  JFU  ke  JFT  Analis Pengelola Keuangan APBN. Akan tetapi secara keseluruhan di tahun 2019-2021 tidak mengalami pagu minus
Tabel 3. Data Belanja Pegawai Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima DIPA Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2019 – 2021
Dari  tabel  3  diatas  menunjukkan  di  tahun  2019  secara  keseluruhan  mengalami  pagu  minus belanja pegawai akibat dari minusnya Belanja Gaji Pokok PNS yang sangat tinggi, Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) atau sering disebut belanja Tunjangan Kinerja yang tinggi juga sehingga tidak  bisa  menutupi  dengan  anggaran  belanja  pegawai  yang  lain  dan  di  tahun  2019-2021 di  Belanja Tunjangan Fungsional mengalami minus dan selalu mengalami peningkatan realisasi anggaran. Belanja Tunjangan Struktural PNS tiap tahun mengalami penurunan realisasi anggaran. Secara keseluruhan di tahun 2020-2021 tidak mengalami pagu minus.
Tabel 4. Data Belanja Pegawai Lingkup Kantor Kementerian Agama Kota Bima DIPA Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2019 – 2021
Dari tabel 4 diatas menunjukkan di tahun 2019 dan tahun 2021 secara keseluruhan mengalami pagu minus belanja pegawai akibat dari minusnya Belanja Gaji Pokok PNS yang sangat tinggi, Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) atau sering disebut belanja Tunjangan Kinerja yang tinggi juga sehingga tidak bisa menutupi dengan anggaran belanja pegawai yang lain dan di tahun 2019-2021 di Belanja  Tunjangan  Fungsional  selalu  mengalami  minus  dan  selalu  mengalami  peningkatan  realisasi anggaran.  Belanja  Tunjangan  Struktural  PNS  tiap  tahun  mengalami  penurunan  realisasi  anggaran. Secara keseluruhan di tahun 2020 tidak mengalami pagu minus.
Tabel 5. Data Belanja Pegawai Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima DIPA Penyelenggara Haji dan Umrah Tahun 2019 – 2021
Dari table 5 diatas menunjukkan di tahun 2019 dan tahun 2020 secara keseluruhan mengalami pagu minus belanja pegawai akibat dari minusnya Belanja Gaji Pokok PNS yang sangat tinggi, Belanja Tunjangan  Suami/Istri PNS yang tinggi juga  sehingga tidak bisa menutupi dengan anggaran belanja pegawai yang lain dan di tahun 2019-2021 di Belanja Tunjangan Anak PNS mengalami minus. Secara keseluruhan di tahun 2021 tidak mengalami pagu minus.
Tabel 6. Data Belanja Pegawai Lingkup Kantor Kementerian Agama Kota Bima DIPA Penyelenggara Haji dan Umrah Tahun 2019 – 2021
Dari tabel 6 diatas menunjukkan di tahun 2019 dan tahun 2021 secara keseluruhan mengalami pagu minus belanja pegawai akibat dari minusnya Belanja Gaji Pokok PNS yang sangat tinggi, Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) atau sering disebut belanja Tunjangan Kinerja yang tinggi juga serta  Belanja  Tunjangan  Suami/Istri  PNS  yang  tinggi  juga  sehingga  tidak  bisa  menutupi  dengan anggaran belanja pegawai yang lain .Secara keseluruhan di tahun 2020 tidak mengalami pagu minus karena bisa menutupi dengan pagu belanja yang lainnya.
Tabel 7. Data Belanja Pegawai Lingkup Kantor Kementerian Agama Kota Bima DIPA Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2019 – 2021
Dari tabel 7 diatas menunjukkan di tahun 2019 - 2021 secara keseluruhan mengalami pagu minus belanja pegawai akibat dari minusnya Belanja Gaji Pokok PNS yang sangat tinggi, Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) atau sering disebut belanja Tunjangan Kinerja yang tinggi juga, Belanja Tunjangan  Suami/Istri  PNS  yang  tinggi  juga,  Belanja  Tunjangan  Anak  PNS,  Tunjangan  Fungsional PNS,  Tunjangan  Beras  PNS,  dan  Uang  Makan  PNS  sehingga  tidak  bisa  menutupi  dengan  anggaran belanja pegawai yang lain .di Tahun 2019 ada penambahan Akun Belanja Tunjangan Fungsional karena ada CPNS Penyuluh Pertama Agama Kristen.
Tabel 8. Data Belanja Pegawai Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima DIPA Pendidikan Islam Tahun 2019 – 2021
Dari tabel 8 diatas menunjukkan di tahun 2019 - 2021 secara keseluruhan mengalami pagu minus belanja pegawai akibat dari minusnya Belanja Gaji Pokok PNS yang sangat tinggi, Belanja Pegawai (Tunjangan  Khusus/Kegiatan)  atau  sering  disebut  belanja  Tunjangan  Kinerja  yang  tinggi  juga,  dan Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS yang tinggi juga.
Tabel 9. Data Belanja Pegawai Lingkup Kantor Kementerian Agama Kota Bima DIPA Pendidikan Islam Tahun 2019 – 2021
Dari  tabel  9  diatas  menunjukkan  di  tahun  2020  secara  keseluruhan  mengalami  pagu  minus belanja pegawai akibat dari minusnya Belanja Gaji Pokok PNS yang sangat tinggi, Belanja Tunjangan PPh PNS, dan Belanja Tunjangan Umum PNS yang sampai tahun ini belum terselesaikan. Untuk tahun 2019 dan 2021 tidak mengalami pagu minus karena menutupi dengan pagu belanja pegawai lainnya
Tabel 3.10. Data Belanja Pegawai Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Bima Tahun 2019 – 2021
Dari  tabel  10  diatas  menunjukkan  di  tahun  2021  secara  keseluruhan  mengalami  pagu  minus belanja pegawai akibat dari minusnya seluruh komponen Belanja Gaji terkecuali Belanja  Tunjangan Stuktural dan Tunjangan Profesi Guru yang kelebihan Belanja Pegawainya. Tunjangan Umum di Tahun 2021  mengalami  penurunan  realisasi  anggaran  yg  cukup  rendah  dikarenakan  terjadinya  mutasi pengawai JFU ke Satker lain.
Tabel 11. Data Belanja Pegawai Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Bima Tahun 2019 – 2021
Dari tabel 11 diatas menunjukkan di tahun 2020 dan 2021 secara keseluruhan mengalami pagu minus  belanja  pegawai  akibat  dari  minusnya  seluruh  komponen  Belanja  Gaji  terkecuali  Belanja Tunjangan  Stuktural,  Fungsional,  PPh,  Beras,Uang  Lembur,  Uang  Makan,  Tunjangan  Umum  dan Belanja  Tukin  yang  kelebihan Belanja Pegawainya. Untuk tahun 2019 tidak mengalami  pagu minus karena bisa ditutupi dengan pagu akun belanja yang lainnya.
Tabel 12. Data Belanja Pegawai Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bima Tahun 2019 – 2021
Dari tabel 12 diatas menunjukkan di tahun 2019 dan 2021 secara keseluruhan mengalami pagu minus  belanja  pegawai  akibat  dari  minusnya  seluruh  komponen  Belanja  Gaji  terkecuali  Belanja Tunjangan Beras,Uang Lembur, Uang Makan, Tunjangan Umum dan Belanja  Tukin yang kelebihan Belanja Pegawainya. Untuk tahun 2020 tidak mengalami pagu minus karena bisa ditutupi dengan pagu akun belanja yang lainnya.
Tabel 13. Data Belanja Pegawai Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bima Tahun 2019 – 2021
Dari tabel 13 diatas menunjukkan di tahun 2020 dan 2021 secara keseluruhan mengalami pagu minus  belanja  pegawai  akibat  dari  minusnya  seluruh  komponen  Belanja  Gaji  terkecuali  Belanja Tunjangan Beras,Uang Lembur, Uang Makan, Tunjangan Umum, Tunjangan Profesi Guru dan Belanja Tukin yang kelebihan Belanja Pegawainya. Untuk tahun 2019 tidak mengalami pagu minus karena bisa ditutupi dengan pagu akun belanja yang lainnya.
Tabel 14. Data Belanja Pegawai Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kabupaten Bima Tahun 2019 – 2021
Dari tabel 14 diatas menunjukkan di tahun 2019 dan 2021 secara keseluruhan mengalami pagu minus belanja pegawai akibat dari minusnya Belanja Gaji Pokok PNS dan Belanja Tunjangan Kinerja. Untuk tahun 2020 tidak mengalami pagu minus karena bisa ditutupi dengan pagu akun belanja yang lainnya.
Tabel 15. Data Belanja Pegawai Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kabupaten Bima Tahun 2019 – 2021
Dari  tabel  15  diatas  menunjukkan  di  tahun  2019  -  2021  secara  keseluruhan  mengalami  pagu minus  belanja  pegawai  akibat  dari  minusnya  seluruh  komponen  Belanja  Gaji  terkecuali  Belanja Tunjangan Beras, Uang Lembur, Uang Makan, Tunjangan Umum, dan Belanja Tukin yang kelebihan Belanja Pegawainya.
Tabel 16. Data Belanja Pegawai Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kabupaten Bima Tahun 2019 – 2021
Dari tabel 16 diatas menunjukkan di tahun 2019 dan 2021 secara keseluruhan mengalami pagu minus belanja pegawai akibat dari minusnya seluruh komponen Belanja Gaji terkecuali Belanja Uang Lembur, Uang Makan, Tunjangan Umum, Tunjangan Profesi Guru dan Belanja Tukin yang kelebihan Belanja Pegawainya. Untuk tahun 2019 tidak mengalami pagu minus karena bisa ditutupi dengan pagu akun belanja yang lainnya.
Tabel 17. Data Belanja Pegawai Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kabupaten Bima Tahun 2019 – 2021
Dari  tabel  17  diatas  menunjukkan  di  tahun  2020  secara  keseluruhan  mengalami  pagu  minus belanja pegawai akibat dari minusnya seluruh komponen Belanja Gaji terkecuali Belanja  Tunjangan PPh PNS, Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru, dan Belanja Uang Lembur yang kelebihan Belanja  Pegawainya.  Untuk  tahun  2019  dan 2021  tidak  mengalami  pagu  minus  karena  bisa  ditutupi dengan pagu akun belanja yang lainnya
Tabel 18. Data Belanja Pegawai Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kabupaten Bima Tahun 2020 – 2021
Dari tabel 18 diatas menunjukkan di tahun 2020-2021 secara keseluruhan mengalami pagu minus belanja pegawai akibat dari minusnya seluruh komponen Belanja Gaji terkecuali Belanja  Tunjangan PPh PNS, Tunjangan Struktural, Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru, Belanja Tunjangan Umum, Tunjangan Profesi Guru dan Belanja Uang Lembur yang kelebihan Belanja Pegawainya. Untuk di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 untuk Tahun 2019 tidak memiliki anggaran karena baru penegerian Madrasah, dan Anggarannya masuk di Tahun Anggaaran 2020
Tabel 19. Data Belanja Pegawai Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bima Tahun 2019 – 2021
Dari  tabel  19  diatas  menunjukkan  di  tahun  2019  -  2021  secara  keseluruhan  mengalami  pagu minus  belanja  pegawai  akibat  dari  minusnya  seluruh  komponen  Belanja  Gaji,  dimana  minus  yg tertinggi pada Belanja Gaji Pokok PNS, dan Tunjangan Kinerja.
Tabel 20. Data Belanja Pegawai Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Bima Tahun 2019 – 2021
Dari  tabel  20  diatas  menunjukkan  di  tahun  2019  -  2021  secara  keseluruhan  mengalami  pagu minus  belanja  pegawai  akibat  dari  minusnya  seluruh  komponen  Belanja  Gaji,  dimana  minus  yg tertinggi pada Belanja Gaji Pokok PNS
Tabel 21. Data Belanja Pegawai Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Bima Tahun 2020 – 2021
Dari tabel 18 diatas menunjukkan di tahun 2020-2021 secara keseluruhan mengalami pagu minus belanja pegawai akibat dari minusnya seluruh komponen Belanja Gaji dan rata-rata tertinggi minus di Belanja Gaji Pokok PNS. Untuk di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Bima untuk Tahun 2019 tidak memiliki anggaran masih numpang di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bima yang dimana di tahun 2020 karena baru penegerian Madrasah, dan Anggarannya masuk di Tahun Anggaaran 2020.
2. Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019-2021
Dari  penjelasan  data  dan  tabel  3.1-3.21  sudah  terlihat  bahwa  di  Satker  Lingkup  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Bima  dan  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Bima  maupun  di Madrasah  Negeri  Kabupaten  Bima  dan  Kota  Bima  tiap  tahunnya  pagu  belanja  pegawai  pada  tahun 2019-2021 selalu minus, setelah di rata-ratakan seluruh satker baik di Kabupaten Bima dan Kota Bima di Tahun 2019 tidak mengalami minus belanja pegawai. Prosentase realisasi anggaran belanja pegawai di tahun 2019 adalah 99,63 %, tahun 2020 adalah 100,35%, dan tahun 2021 adalah 106,90%. Faktor- faktor yang menyebakkan membengkaknya anggaran Belanja Pegawai antara lain :
a. Kenaikan Jumlah Pegawai dan Program Reformasi Birokrasi.
Kenaikan jumlah pegawai disebabkan oleh beberapa komponen belanja Gaji dan Tunjangan seperti pada tabel 3.1-3.21. dari tabel tersebut terlihat bahwa  kenaikan belanja pegawai didorong oleh beberapa faktor antara lain penambahan PNS baru, dan program reformasi birokrasi. Tambahan jumlah  pegawai  baru  semakin  membesar  dari  tahun  2009-2021.  Sementara  dari  sisi  program reformasi birokrasi besarnya kebutuhan anggaran untuk program reformasi birokrasi tersebut.
b. Mutasi dan Kenaikan Jabatan
Mutasi dan kenaikan jabatan ini terjadi tidak menentu setiap tahunnya, sehingga tidak dapat diprediksi  berapa  pegawai  yang  akan  mengalami  mutasi  dan  berapa  posisi  jabatan  yang  akan mengalami  kenaikan  pangkat.  Pegawai  yang  mengalami  mutasi  dan  kenaikan  pangkat  akan langsung  mendapatkan  pembayaran  gaji  dan  tunjangan  yang  melekat  pada  gaji  sesuai  dengan jabatan  atau  pangkat  terbarunya  sehingga  akan  mengalami  peningkatan  jumlah  yang diterimakan.
c. Kenaikan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji
Kenaikan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji berkaitan dengan keadaan riil yang ada dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Perubahan  ini  terjadi dikarenakan  adanya  ketentuan dan ketetapan  baru  yang  mengakibatkan  terjadinya  kenaikan  jumlah  gaji  dan  tunjangan  yang diterimakan, sehingga anggaran yang dibutuhkan pun akan meningkat.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  kesimpulan  atas  permasalahan  dan  temuan  penelitian  yang  terdapat  dalam  analisis realisasi anggaran belanja pegawai, maka penelitian ini merekomendasikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, Kantor Kementerian Agama Kota Bima, dan Madrasah Negeri Kabupaten Bima dan Kota Bima untuk memperbaiki kinerja dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja pegawai, kiranya perlu direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :
1. Diharapkan  bahwa  dalam  penyusunan  anggaran  selalu  menginventarisir  kebutuhan  riil  dilapangan sebaik mungkin agar jika terjadi pagu minus tidak terlalu besar jumlahnya. Peran aktif di setiap bagian harus dioptimalkan agar dapat teranggarkan dan terdukung anggaran yang memadai sehingga seluruh program dan kegiatan operasional dapat sesuai dengan pagu anggarannya.
2. Diharapkan  pada  saat  melakukan  mutasi  dan  kenaikan  jabatan  untuk  selalu  berkoordinasi  dengan bagian perencanaan yang ada di satkernya masing-masing.
3. Diharapkan pada saat kenaikan gaji berkala (KGB) yang melekat pada gaji, untuk segera dilaporkan ke bagian perencanaan yang ada di satkernya masing-masing.
4. Melakukan  monitoring  anggaran  belanja  pegawai,  karena  di  sebagian  satker  ada  perbedaan  terkait tunjangan struktural. Sehingga disebagian satker ada yang kelebihan dan ada yang kekurangan setiap tahun.
5. Melakukan  review  anggaran  belanja  pegawai  awal  tahun  dan  tiap  triwulan  untuk  mengetahui kecukupan anggaran belanja pegawai dalam satu tahun.
6. Melakukan Revisi Anggaran Belanja Pegawai jika terdapat pagu minus setelah dilakukan review tiap triwulan,  yang  dimana  pelaksanaan  revisi  tersebut  dapat  diambil  dari  belanja  pegawai  yang  lebih setelah dihitung dalam satu tahun.
7. Pada  saat  penganggaran,  diusahakan  untuk  perhitungan  Belanja  Pegawai  yang  terdiri  dari  Uang Makan, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) di perhitungkan dengan teliti dan tepat anggarannya tiap tahun, untuk menghindari terjadinya pembayaran terhutang tiap tahunnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
M.  Faqihudin.  2013.  Analisis  Kinerja  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kota  Tegal  sebagai Indikator  layanan  Publik.  Jurnal  Staf  Pengajar  Program  Studi  Manajemen  Fakultas  Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal. Tanggal akses 7 September 2018
Mahsun, Mohamad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
Makka Al Harry et all. 2015. Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 Nomor 4 Tahun 2015. Tanggal akses 4 September 2018 Mardiasmo.  2009.  Akuntansi  Sektor  Publik.  Yogyakarta:  Andi  Offset  Miles,  B.  Mathew  dan  Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP
Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama Pangkey,  Imanuel  dan  Sherly  Pinatik.  2015.  Analisis  Efektivitas  dan  Efisiensi  Anggaran  Belanja  pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Volume 3 Nomor 4 Tahun 2015. Tanggal akses 9 September 2018
Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanan Pembangunan Nasional Undang-undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  bersih  dan  bebas  dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme