INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 448-464 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implikasi Yuridis Kewenangan Perizinan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

## Pertambangan Mineral dan Batubara
Gama Palias 1 ✉ , Nam Rumkel 2 , Anshar 3
(1,2) Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universtas Khairun,
(3) Fakultas Hukum Universitas Khairun
Email: Gamapalias0@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis ratio  legis  dan  implikasi  hukum  peralihan  kewenangan Pemerintah  Daerah  ke  Pemerintah  Pusat  dalam  perizinan  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan batubara.  Tipe  Penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  hukum  normatif  ( Doctrinal  legal Research,  yang  mengkonsepkan  hukum  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan dan menjadi panduan berperilaku manusia yang layak. Teknik memperoleh bahan hukum dengan  cara  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research)  terhadap  bahan-bahan  hukum  baik  bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode  analisis  kualitatif  deskriptif  yang  dimana  menggambarkan  permasalahan  untuk  dipecahkan melalui  berbagai  data  dan  bahan  yang  telah  dikumpulkan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pembaharuan terhadap Undang-Undang Minerba telah mengkebiri kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan Minerba dan mengalihkan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada  Pemerintah  Pusat  dengan  dalih  harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan.  Pengalihan bentuk  desentralisasi  ke  sentralisasi  telah  mengakibatkan  Pemerintah  Daerah  kehilangan kewenangannya dalam pengelolaan pertambangan Minerba.
Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Pertambangan, Mineral dan Batubara

## Abstract
This study aims to analyze the legal ratio and legal implications of the transfer of authority from the Regional Government to the Central Government in licensing the management of mineral and coal mining. The type of research used is the type of normative legal research (Doctrinal legal Research, which conceptualizes law as what is written in the Laws and Regulations and becomes a guide for proper  human  behavior.  The  technique  of  obtaining  legal  materials  by  means  of  library  research (Library Research) on materials law both primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal material obtained is then analyzed using a descriptive qualitative analysis method which describes the problems to be solved through various data and materials that have been collected. The results of the study show that the reform of the Minerba Law has castrated the authority of the Regional Government in Minerba mining management and transferred the mining management authority to the Central Government  under  the  pretext  of  harmonization  of  Laws  and  Regulations.  The  shift  from decentralization  to  centralization  has  resulted  in  the  Regional  Government  losing  its  authority  in Minerba mining management.
Keywords: Juridicial Implications, Mining, Mineral and Coal

## PENDAHULUAN
Mineral  dan batubara merupakan  kekayaan alam yang bersifat strategis  dalam arti kegiatan pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan yang diprioritas dalam rangka pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik langsung (final goods) maupun tidak langsung (inter mediate goods), serta mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap perekonomian negara (Ahmad Suhaimi, 2020).
Berkaitan  dengan  posisi  negara  yang  menempatkan  hubungan  sumber  daya  alam dengan  negara,  merupakan  hubungan  penguasaan  dalam  arti  yang  mencakup  dengan kepemilikan negara untuk memberikan kemanfatan yang seluas-luasnya bagi kepentingan rakyat,  sejalan  dengan  hal  tersebut,  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyatakan :
“Bumi dan ai r dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.”
Sebagaimana diketahui sektor pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu dari sektor sumber daya alam, tentu memiliki keterkaitan terhadap sektor lingkungan lain serta bagaimana kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola usaha pertambangan. Hal ini membawa dampak bahwa kewajiban untuk melakukan tindakan atas penafsiran  “hak  menguasai  negara”  tidak  hanya  berada di  pundak  pemerintah  pusat, melainkan  juga  menjadi  kewajiban  pemerintah  daerah,  tentu  sesuai  dengan  klasifikasi
urusan  wajib  dan  pilihan  yang  dibebankan  (Nabilla  Desyalika  Putri  dan  Dian  Agung Wicaksono, (2016).
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  Tahun 1945,  sistem  pemerintahan  Indonesia  memberikan  kepada  daerah  keleluasaan  dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah perlu untuk lebih mengedepankan  peran  serta  masyarakat,  prinsip-prinsip  demokrasi,  keadilan  dan pemerataan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang dimiliki oleh daerah.  Oleh  karena  itu,  otonomi  daerah  diselenggarakan  dengan  adanya  pemberian kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional (Diana Halim Koentjoro, 2004).
Konsekuensi Indonesia sebagai negara kesatuan, yang membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, terdiri atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. melahirkan adanya hubungan erat antara daerah-daerah  dengan  pemerintah pusat, dimana  daerah-daerah tersebut diberikan kewenangan dalam penyelenggaran  pemerintahannya sesuai  dengan aspirasi masyarakat.
Ketentuan Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Dasar telah menegaskan Hubungan erat itu terjadi diantara pemerintah pusat  dan daerah provinsi, serta daerah kabupaten/kota, yang kemudian menyerahkan kewenangannya dalam mengurus rumah tangganya sendiri dari pemerintah pusat. Otonomi dapat ditentukan berdasarkan teritorial (otonomi teritorial) ataupun  berdasarkan  fungsi  pemerintahan  tertentu (otonomi  fungsional),  sehingga keduanya lazim disebut desentralisasi territorial dan desentralisasi fungsional. Berdasarkan desentralisasi teritorial, negara sebagai satu kesatuan territorial dibagi dalam satuan-satuan pemerintahan  teritorial  yang  lebih  rendah  yang  dinamakan  daerah  otonom.  Daerah otonom  dibentuk  sebagai  subsistem  dari  Negara  kesatuan (decentralized  unitary  state) (Hendra Karianga, 2013).
Tujuan paling hakiki dari otonomi daerah adalah penegakan kedaulatan rakyat dengan sebuah sistem pemerintahan daerah yang demokratis dimana masyarakat lokal diberikan kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya otonomi daerah  merupakan  kedaulatan  rakyat,  demokrasi,  kemandirian,  pemberdayaan  dan integrasi.  Selain  itu  otonomi  daerah  tidak  hanya  dipandang  sebagai  penyerahan  dan pelimpahan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi juga merupakan dasar bagi tumbuhnya prakarsa masyarakat dari daerah untuk mendorong kesuksesan pelaksanaan pembangunan (Hendra Karianga, 2013), salah satunya dalam sektor pertambangan mineral dan batubara.
Hubungannya  dengan  penguasaan  negara  atas  pengelolaan  sumber  daya  alam tersebut,  terkait  dengan  pengelolaan  mineral  dan  batubara  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  (UU  Minerba),  yang  merupakan  salah  satu  kebijakan  pemerintah  di  bidang pembangunan hukum (legal policy).
Dasar  pertimbangan  kebijakan  tersebut,  dilaksanakan  dengan  Analisis  dan  Evaluasi Hukum  terkait  Pengelolaan  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  yang  Berkelanjutan, dengan  tujuan  (Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI, 2020):
1) Menilai  efektivitas  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2) Menganalisis dampak dan/atau kemanfaatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3) Melakukan  evaluasi  terhadap  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mneral  dan  Batubara  jika  ditinjau  dari  dimensi  pemenuhan  nilai Pancasila,  ketepatan  jenis  peraturan  perundang-undangan,  disharmoni  pengaturan dan kejelasan rumusan.
4) Melakukan  evaluasi  terhadap  Peraturan  Perundang-undangan  terkait  dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan beberapa  perubahan  terkait  dengan  urusan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Pengelolaan atas sektor pertambangan mineral dan batubara, kini kewenangannya telah diambil alih oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  yang menyatakan  bahwa  Penguasaan  mineral  batubara  oleh  negara  diselenggarakan  oleh pemerintah  pusat.  Yang  sebelumnya  diselenggarakan  oleh  pemerintah  dan/atau pemerintah  daerah,  dan  pelaksanaannya  dipertegas  dalam  Pasal  6  ayat  (1),  yang menyatakan  bahwa  pemerintah  pusat  dalam  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan batubara, memiliki kewenangan, namun sebelumnya hanya menyatakan bahwa pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, memiliki kewenangan.
Substansi kewenangan pemerintah daerah yang berasaskan pada otonomi daerah dan tugas  pembantuan  dalam  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara,  kemudian direduksi  kembali  melalui  penghapusan  terhadap  Pasal  7  dan  Pasal  8  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang sebelumnya mengatur  dengan  tegas  mengenai  kewenangan  pemerintah  daerah  provinsi  dan pemerintah  kabupaten/kota,  yang  selanjutnya  memberikan  kewenangan  yang  seluas- luasnya  pada  pemerintah  pusat  dalam  penyelenggaraan  pertambangan  mineral  dan batuabara.
Hal  demikian  tentunya  telah  mereduksi  kewenangan  pemerintah  daerah kabupaten/kota  dalam  urusan  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara,  yang mana  tidak  lagi  memiliki  kewenangan  baik  untuk  mengatur,  mengadakan  tindakan pengurusan,  pengelolaan,  maupun  pengawasan,  yang  kesemuanya  itu  telah  dialihkan kepada  pemerintah  pusat,  tentunya  perubahan  pengalihan  kewenangan  ini  mengarah kepada arah sentralisasi, yang menghilangkan semangat otonomi daerah.
Pada kenyataan dengan adanya perubahan mendasar atas kewenangan pemerintah daerah  dalam  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara,  penerapannya berdampak  secara  yuridis,  dimana  ada  dua  hal  yang  menarik  dalam  pendekatan  aspek yuridis  ini,  yaitu  pernyataan  hukum  sebagai  produk  politik  dan  bagaimana  hubungan hukum dengan kekuasaan, mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan negara dan adanya conflict of norm (Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’’ma tul Huda, 2019).

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  hukum  normatif (Doctrinal  legal  Research)  yang  dimana  hukum dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan (law  in books)  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma,  yang  merupakan  patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2018), dengan menggunakan  pendekatan  Perundang-Undangan  ( Statute  Approach),  Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Analisis (Analytical Approach).
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menerapkan penelitian kepustakaan  terhadap  bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan tersier yang meliputi studi dokumen dan studi pustaka (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015).
Bahan  Hukum  yang  telah  terkumpul  dan  tersusun  secara  sistematis  kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yakni menganalisis dan menggambarkan adanya permasalahan untuk dipecahkan melalui berbagai data dan bahan
yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan penjabaran terhadap data dan bahan yang diperoleh  kedalam  variable-variabel  untuk  dilakukan  penyusunan  dan  membuat pembahasan  serta  menarik  kesimpulan  sehingga  menemukan  makna,  menjelaskan permasalahan  dan  menguraikan  tentang  apa  yang  terjadi  dan  bagaimana  hal  tersebut dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ratio legis dan implikasi hukum peralihan kewenangan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat dalam perizinan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
Penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia merupakan sebuah konsep  yang telah memiliki legalitas untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat. Dimana Hak Menguasai Negara merupakan hak bangsa yang diletakkan pada negara dan secara normatif mengevaluasi berbagai kebijakan izin usaha pertambangan.
Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:
1) Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
2) Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ketentuan tersebut nyatanya telah menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofis serta yuridis dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi yang bersifat tidak terbarukan dan terkait  dengan  hajat  hidup  orang  banyak,  pengelolaan  mineral  dan  batubara  (minerba) harus  dikuasai  oleh  negara.  Dengan  demikian,  pengelolaannya  perlu  dilakukan  secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.
Hak menguasai negara tidak  berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan  guna  kelancaran  jalan  ekonomi,  peraturan  yang  melarang  pula  penghisapan orang  yang  lemah  oleh  orang  yang  bermodal  (Ahmad  Suhaimi,  2020).  Bagir  Manan mengemukakan hak menguasai negara yaitu (Ahmad Suhaimi, 2020):
1) Penguasaan  semacam  pemilikan  oleh  negara,  artinya  negara  melalui  pemerintah adalah  satu-satunya  pemegang  wewenang  untuk  menentukan  hak  wewenang atasnya, termasuk disini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya.
2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan.
3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  negara  dalam  rangka  penyelenggaraan  hak menguasai negara atas sumber daya alam ditransformasikan dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, bahwa pe ngertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna  penguasaan  oleh  Negara  dalam  arti  luas  yang  bersumber  dan  diturunkan  dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dal amnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.
Rakyat  secara  kolektif  itu  dikonstruksikan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan  kebijakan (beleid)  dan  tindakan  pengurusan  (bestuursdaad),  pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad), untuk tujuan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  (Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 002/PUU-I/2003).
Melalui putusan tersebut, frasa “dikuasai oleh negara” membawa konsekuensi adanya lima kewajiban oleh negara, yakni mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad).
Kewenangan  negara  untuk  melaksanakan  fungsi  dalam  penguasaan  sumber  daya mineral, selain dijalankan oleh Pemerintah Pusat, juga dijalankan oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
Pemerintah  Daerah  pada  tingkat  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota,  memiliki partisipasi  dalam  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara  di  daerah,  yang mencerminkan adanya sistem desentralisasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, hal ini sebagaimana disebutkan  pada Undang-Undang Nomor 4  Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan rnerupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh  negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, selanjutnya Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah (Pasal 4 UU Nomor 4 Tahun 2009).
Pengaturan  kewenangannya  kemudian  disebutkan  dalam  Pasal  6  ayat  (1),  yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan  batubara,  adalah  penetapan  sistem  perizinan  pertambangan  mineral  dan  batubara nasional, penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah
dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai,  pemberian  IUP,  pembinaan,  penyelesaian  konflik  masyarakat,  dan  pengawasan usaha  pertambangan  operasi  produksi  yang  berdampak  lingkungan  langsung  lintas provinsi  dan/atau  dalam  wilayah  laut  lebih  dari  12  (dua  belas)  mil  dari  garis  pantai, pemberian  IUPK  Eksplorasi  dan  IUPK  Operasi  Produksi,  pengevaluasian  IUP  Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik, pembinaan dan pengawasan  penyelenggaraan  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara  yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan, penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh  data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN, serta pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang (Pasal 6 UU No. 4 Tahun 2009).
Dalam  rangka  menjalankan  usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara,  hal  yang menjadi landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan, yaitu dengan memiliki Wilayah Pertambangan (WP), yang merupakan bagian dari tata ruang nasional, hal ini berlaku ketika adanya  penetapan  pemerintah  setelah  berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah  dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (Pasal 9 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009). Pemerintah dan pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan untuk menyiapkan WP (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).
Begitu  juga  dengan  penetapan  Wilayah  Usaha  Pertambangan  (WUP),  yang merupakan  bagian  dari  WP  yang  telah  memiliki  ketersediaan  data,  potensi,  dan/atau informasi  geologi,  hal  tersebut  diperoleh  setelah  pemerintah  berkordinasi  dengan pemerintah  daerah  dan  disampaikan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  Republik Indonesia (Pasal 1 angka 30 dan Pasal 14 UU No. 4 Tahun 2009). Dan satu WUP, terdiri atas 1 (satu) atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yang merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP (Pasal 1 angka 31 dan Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2009), namun untuk menetapkan WIUP tersebut, harus melihat beberapa kriteria, yaitu (a) Letak geografis, (b) Kaidah Konservasi, (c) Daya dukung lindungan lingkungan, (d) Optimalisasi
sumber daya mineral dan/atau batubara dan (e) Tingkat kepadatan penduduk (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).
Untuk  kegiatan  Pertambangan  Rakyat,  dilaksanakan  dalam  suatu  Wilayah Pertambangan  Rakyat  (WPR)  (Pasal  20  UU  No.  4  Tahun  2009),  yang  ditetapkan  oleh Bupati/Walikota, hal itu dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2009), dan Bupati/Walikota dalam menetapkan WPR, wajib melakukan pemberitahuan kepada masyarakat secara terbuka tentang rencana WPR  (Pasal  23  UU  No.  4  Tahun  2009).  Dan  usaha  pertambangan  di  Wilayah  Usaha Pertambangan  Khusus  (WUPK),  yang  merupakan  perubahan  status  daripada  Wilayah Pencadangan  Negara  (WPN),  pelaksanaan  kegiatannya  dilakukan  dengan  Izin  Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (Pasal 29 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2009).
Terkait  perizinan,  jenis  perizinan  terbagi  menjadi  tiga  jenis  yaitu  Izin  Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)  (Pasal  35  UU  No.  4  Tahun  2009).  Kemudian  mekanisme  perizinan  sehubungan dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diuraikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  tertuang  dalam  Pasal  37,  yang menyatakan bahwa IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah  kabupaten/kota,  Gubernur  apabila  WIUP  berada  pada  lintas  wilayah kabupaten/kota  dalam  1  (satu)  provinsi  setelah  mendapatkan  rekomendasi  dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan Menteri  apabila  WIUP  berada  pada  lintas  wilayah  provinsi  setelah  mendapatkan rekomendasi  dari  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  setempat  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009).
Kewenangan pemerintah daerah dalam partisipasi pemberian izin dalam pengelolaan pertambangan  mineral  dan  batubara  sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2009,  sejalan  dengan  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun keterlibatan pemerintah daerah dalam konteks penguasaan atas sumber daya minerba terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu (Rika Putri Wulandari dan Muhammad Helmi Fahrozi, 2021).
Perkembangan penguasaan sumber daya minerba kemudian mengalami perubahan sejak  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki wewenang dalam penyelenggaraan
urusan kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam hal penerbitan izin pertambangan. Kewenangan tersebut beralih kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 (Rizkyana Zaffrinda Putri dan Lita Tyesta, 2015).
Pembaharuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan sinkronisasi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat juga materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu :
1) Pengaturan terkait konsep wilayah hukum pertambangan.
2) Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
3) Rencana pengelolaan mineral dan batubara.
4) Penugasan  kepada  Lembaga  riset  negara,  BUMN,  badan  usaha  milik  daerah,  atau badan usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.
5) Penguatan peran BUMN.
6) Pengaturan Kembali perizinan dalam pengusahaan mineral dan batubara termasuk didalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat.
7) Penguatan  kebijakan  terkait  pengelolaan  lingkungan  hidup  pada  kegiatan  usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
Substansi  yang  menjadi  pertimbangan  diperbaharuinya  Undang-Undang  Nomor  4
Tahun 2009, menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu dikarenakan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009, belum mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, antara lain terkait dengan isu-isu perizinan, pengolahan dan/atau pemurnian (smelter), data dan informasi pertambangan, pengawasan, perlindungn terhadap masyarakat terdampak, dan sanksi. Untuk merespon perkembangan, kebutuhan, dan permasalahan hukum di atas maka DPR bersama dengan Pemerintah (Presiden) telah memasukan UU Minerba ke dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2014-2019.
Pembaharuan tersebut terjadi dengan adanya beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengalami perubahan, penambahan dan bahkan dihapuskan. Salah satu perubahan itu terjadi pada Pasal 4 Ayat
2  yang  sebelumnya  menyatakan  “Penguasaan  mineral  dan  batubara  oleh  n egara sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  dan/atau pemerintah daerah kemudian berubah menjadi “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan  ketentuan  Undang- Undang  ini.”  Serta  beberapa  perbaharuan  terhadap  materi muatan Undang-Undang tersebut.
Perubahan juga dengan dihapuskannya beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara seperti pada Pasal 7, 8, 15, 21, 37 kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  sudah  tidak  ditemukan  yang  menyangkut kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  Pertambangan  Minerba.  Juga  terdapatnya beberapa Pasal yang ditambahkan seperti Pasal 17A Ayat 2 dan 3, Pasal 22A, Pasal 31 A, Pasal 35 Ayat 1-4, Pasal 86 A, Pasal 169 C, Pasal 173 B dan C yang menekankan kewenangan pengelolaan  itu  secara  keseluruhan  merupakan  kewenangan  Pemerintah  Pusat  dan keterlibatan  Pemerintah  Daerah  hanya  pendelegasian  kewenangan  kepada  Pemerintah Daerah Provinsi saja tanpa ada keterlibatan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
Melalui  perubahan,  penambahan,  dan  penghapusan  Pasal  dalam  UU  Minerba, berimplikasi kepada hilangnya kewenangan Pemerintah Daerah, dikarenakan tertuang jelas bahwa  daerah  Kabupaten/Kota  tidak  lagi  berwenang  untuk  mengurusi  perizinan pertambangan mineral dan batubara di kawasan Daerah Kabupaten/Kota nya, hal tersebut hanya  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat  dan  kalaupun  didelegasikan  ke  daerah, hanya pada Daerah Provinsi, sementara Kabupaten/Kota tidak sama sekali. Pendelegasian yang dilakukan tersebut, seolah-olah bahwa dengan adanya pembaharuan UU Minerba, Pemerintah  masih  menerapkan  sistem  desentralisasi  sebagaimana  dimaknai  dalam  UU Minerba yang lama.
Padahal  Mahkamah  Konstitusi  (Putusan  MK  Nomor  002/PUU-I/2003),  telah menegaskan  bahwa  bentuk  penguasaan  negara  peringkat  pertama  dan  yang  paling penting  adalah  negara  melakukan  pengelolaan  secara  langsung.  Adapun  pengelolaan secara  langsung  adalah  oleh  negara  melalui  BUMN.  Dalam  hal  ini,  sudah  seharusnya substansi yang ada dalam UU minerba adalah memberikan pengelolaan sebesar-besarnya pada  BUMN  dan  BUMD  sebagai  perusahaan  negara.  Akan  tetapi,  dalam  naskah  UU Minerba ini peran BUMN maupun BUMD untuk melakukan penguasaan sangat terbatas dan tidak dijadikan sebagai pihak utama dalam melakukan pengelolaan tambang. Dengan demikian,  tindakan  pembentuk  undang-undang  ini  telah  melakukan contempt  of  court
(penghinaan  terhadap  pengadilan)  dan  bahkan  dapat  dikatakan  sebagai contempt  of constitution (penghinaan terhadap konstitusi), karena tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution (penjaga konstitusi).
Jika mengkaitkan antara landasan pertimbangan pembuatan Peraturan Perundang- Undangan dengan Undang-Undang Minerba yang baru, Secara filosofis, UU Minerba yang baru  mengandung  ketentuan-ketentuan  yang  belum  sejalan  dengan  konstitusi,  yang melukiskan  berjalannya  suatu  negara,  antara  lain,  karena  bersifat  belum  adanya  sifat desentralisasi yang dituangkan dalam konstitusi dengan memberikan kewenangan seluas luasnya  kepada  pemerintah  daerah,  sesuai  dengan  amanah  konstitusi  yang  dituangkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara yuridis, UU Minerba yang baru bertentangan dengan prinsip hukum Lex Superior derogat Legi Inferior. Secara sosiologis, UU Minerba yang baru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan  tuntutan  masyarakat  sebagai  bagian  dalam  pergaulan  global  yang  selalu  ingin dilibatkan, serta menghendaki adanya kewenangan daerah yang mampu menampung dan menjawab  aspirasi  untuk  menghendaki  adanya  perubahan  di  daerah  tersebut  (Agus Ngadino, 2009).
Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang memuat norma-norma yang tertinggi dalam negara yang disebut norma dasar atau norma fundamental negara (staats fundamentalnorm) yang tertuang  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Kedudukan  UUD  NRI  Tahun  1945, mempunyai fungsi sebagai alat  kontrol terhadap  norma  hukum  yang  lebih  rendah. Sehingga  apa  yang  tertuang  dalam  UUD  NRI  1945  menjadi  patokan  dasar  dalam pembuatan prodak hukum dibawahnya.
Olehnya itu keberlakuan UU Minerba yang baru, telah terjadi anomali yang mendasar karena telah bertentangan dengan konstitusi yang lebih tinggi dalam hal ini adalah UUD NRI  1945.  Hal  demikian  sesungguhnya  juga  telah  mengkesampingkan  dari  pada  asas hirearki  dalam  ilmu  hukum  yang  menjelaskan,  hukum  yang  tinggi  mengesampingkan hukum yang rendah (Lex Superior derogat legi inferior).
Secara  yuridis,  pembaharuan  UU  Minerba,  tidak  sesuai  dengan  mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai yang diatur dalam Undang – Undang Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Dengan  demikian  keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, konsekuensinya terjadi cacat prosedural dan  substansi, dikarenakan tidak  terjadi harmonisasi antara Undang-Undang
yang lebih tinggi dan Undang-Undang yang lebih rendah, yakni UU Minerba yang baru tidak bersesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945, dan kalaupun dalil UU Minerba yang baru menerapakan  sistem  desentralisasi  dalam  konsep  otonomi  daerah,  itu  hanya  dimaknai sepihak  oleh  pemangku  kekuasaan  (Presiden  dan  DPR),  dengan  adanya  mekanisme pendelegasian.
Adanya conflict of norm antara Pasal 18 dan Pasal 33  UUD NRI Tahun 1945, dengan UU  Nomor  3  Tahun  2020,  terkait  pengaturan  mengenai  Hak  Menguasai  Negara  dan kewenangan  perizinan  dalam  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara,  antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang semestinya terjadi keselarasan dalam pengaturannya,  namun  Hak  Menguasai  Negara  dan  pemberian  kewenangan  perizinan usaha  pertambangan,  serta  Wilayah  Pertambangan  yang  sebelumnya  dimiliki  oleh pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  provinsi  dan  kabupaten/kota,  beralih  menjadi kewenangan  pemerintah  pusat  seutuhnya,  sehingga  mencerminkan  adanya  sistem sentralistik dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
Selain  itu,  Pemberian  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  kanbupaten/kota melalui  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara, dianggap banyak menimbulkan kendala, hingga akhir Tahun 2014 dari sekitar 8000  IUP  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  lebih  dari separuhnya yang bermasalah atau belum clean and clear (CNC). Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah  pusat  untuk  berupaya  mengatur  kembali  pengaturan  urusan  kewenangan bidang  mineral  dan  batubara  dengan  memperbaiki  mekanisme  pemberian  perizinan tambang mineral dan batubara di seluruh wilayah Indonesia, serta pengaturan yang jelas sebagai  dasar  hukum  terhadap  proses  CNC  (Naskah  Akademik  Rancangan  Undang- Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dinyatakan bahwa terkait urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Provinsi.  Hal  ini  di  atur  dalam  ketentuan  Pasal  14  ayat  (1)  UU  yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi, disisi lain terkait dengan urusan pemerintahan di bidang batubara tidak dicantumkan secara tegas di dalam batang tubuh UU, tetapi bidang ini dirumuskan dalam lampiran UU Pemda yang menurut Pasal 15 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU tentang Pemda. Lampiran  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemda  menentukan  bahwa  pengaturan kewenangan perizinan pertambangan berada di Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga dapat  diartikan  penyelenggaraan  urusan  kewenangan  di  bidang  mineral  dan  batubara,
termasuk  kewenangan  perizinan  pertambangan  mineral  dan  batubara,  dibagi  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).
Hal  tersebut  tentunya  telah  mengisyaratkan  bahwa  banyaknya  permasalahan ditingkat  daerah  merupakan  persoalan  yang  harus  segera  ditindak  lanjuti  demi terlaksananya  pengelolaan  tambang  yang  lebih  baik,  olehnya  itu  dengan  hadirnya  UU Minerba  yang  terbaru  diharapkan  mampu  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  di tingkat  daerah  dengan  menarik  kewenangan  daerah  atas  pengelolaan  tambang  dan mengembalikan ke pusat (Muhammad Salman Al-Farisi, 2021).
Penerapan regulasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009,  Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tentunya telah berimplikasi pada adanya keinginan Negara  melalui  Pemerintahannya  untuk  kemudian  melakukan  pengalihan  kewenangan perizinan  yang  sebelumnya  dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  baik  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota  dengan  berasaskan  pada  sistem  Otonomi  Daerah,  sebgaiamana dituangkan konstitusi negara Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.
Pengalihan  kewenangan  perizinan  dalam  pengelolaan  pertambangan  Mineral  dan batubara, terjadi dengan adanya kepentingan politis yang dimiliki oleh Pemerintah (DPR dan  Presiden)  sebagai  regulator,  selanjutnya  tanpa  memperhatikan  prinsip  dasar  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  sehingga  telah  dengan  sikap  skeptis  terhadap  hak daripada pemerintahan daerah, telah melakukan pembaharuan dengan merubah substansi dalam  pengaturan  mengenai  kewenangan  perizinan  pemerintah  daerah  dalam pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara,  sehingga  hak  menguasai  negara tersebut tampak melalui sistem perizinan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
Hal ini tercermin dengan diubahnya frasa “Pemerintah” menjadi “Pemerintah Pusat”, dengan demikian hak menguasai negara dalam pengelolaan Pertambangan dan Batubara, yang sebelumnya menganut sistem Desentralisasi, berubah menjadi sistem Sentaralisasi, dimana pemerintah pusat mengambil alih seluruh kewenangan Pemerintah Daerah, yang berimplikasi  pada  kedudukan  Pemerintah  Daerah  dalam  bingkai  Otonomi  Daerah, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Keberlakuan UU Minerba yang baru, tentunya telah terjadi adanya kepentingan politis (atas  dasar  kekuasaan),  kepentingan  ekonomi  (atas  dasar  keuntungan)  dan  Budaya (kebiasaan untuk meraup keuntungan) yang tidak berkeadilan, yang diwujudkan dengan pengambilalihan  partisipasi  Pemerintah  Daerah  dalam  usaha  pertambangan  secara
keseluruhan, yang mengakibatkan beberapa kewenangan Pemerintah Daerah, telah beralih pada Pemerintah Pusat, diantaranya :
1) Kewenangan penetapan Wilayah Pertambangan (WP).
2) Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan.
3) Jaminan  pemerintah  pada  Wilayah  Izin  Usaha  Pertambangan  (WIUP)  atau  Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang telah ditetapkan.
4) Luas IUPK Operasi Produksi.
5) Pengalihan  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  atau  Izin  Usaha  Pertambangan  Khusus (IUPK).
6) Jaminan  perpanjangan  Kontrak  Karya  (KK)  dan  Perjanjian  Karya  Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
7) Penetapan WP.
8) Pemberian WIUP.
9) Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
10) Penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan WIUP batubara.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah Daerah, juga telah menjelaskan bahwa kewenangan perizinan yang dilakukan oleh  pemerintah  Kabupaten/Kota,  dialihkan  kepada  Pemerinah  provinsi.  Dengan berlakunya UU mineral dan batubara yang baru, kewenangan pemerintah daerah ditarik ke pemerintah pusat, hal ini dikarenakan dengan maksud untuk memangkas sistem birokrasi, yang kemudian alasan ini sangat tidak relevan dikarenakan dengan sistem desentralisasi yang  meletakkan  kewenangan  sebesar-besarnya  diberikan  kepada  pemerintah  daerah, yang kemudian jika alasan sistem birokrasi seyogyannya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah.
Padahal Otonomi Daerah memberikan kemungkinan yang besar untuk lebih baiknya pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya di dalam bidang perizinan. Hal  ini  disebabkan  kebijakan  dan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan perizinan  pertambangan,  akan  lebih  efisien  serta  seyogyannya  melibatkan  pemerintah daerah, sebagai bagian daripada perpanjangan tangan pemerintah pusat kepada daerah, serta mendekatkan pelayanan publik.
Demikian  pula  dengan  kontrol  dari  pemerintah  daerah  dalam  berbagai  kelompok kepentingan  di  daerah  akan  berjalan  secara  langsung  dan  cepat,  dan  juga  pemerintah daerah  lebih  memahami  psikologi  dari  masyarakat  lokal  dimana  objek  pertambangan tersebut dikelolah, hal ini juga diharapkan agar kepentingan masyarakat lokal akan dapat
terakomodir dengan adanya partisipasi Pemerintah Daerah Penghasil dalam Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pada  prinsipnya  proses  pengambilan  keputusan  akan  lebih  baik  mengingat pemerintah  daerah  yang  mengetahui  secara  psikologis  daerahnnya,  sehingga  kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kesejahteraan dalam keadilan. Tidak dilibatkannya pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, memberikan dampak tidak adanya pengawasan kegiatan usaha, keterlambatan pengaturan maupun penurunan pajak daerah tempat usaha  dijalankan, sehingga tata laksana  regulasi  dalam Undang-Undang yang  menyangkut  kewenangan  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  menjadi  tidak  berfungsi karena meletakkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

## SIMPULAN
Rasio Legis dalam proses legislasi menyangkut dengan pengalihan kewenangan dari pemerintah  daerah  ke  pemerintah  pusat,  dalam  penerbitan  izin  pengelolaan pertambangan  mineral  dan  batubara,  terjadi  dekadensi  moral  penguasa  (pemerintah pusat) yang hanya mengkedepankan kepentingan politik yang tidak populis, sehingga memaknai Hak Menguasai Negara sebagaimana ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, ditafsirkan  negara  sebagai  penguasa  tunggal  atas  keseluruhan  sumber  daya  alam, dengan asumsi karena ingin mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan.
Peralihan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  ke  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi  (Pemerintah  Kab/Kota  tidak dilibatkan)  telah  merusak  tatanan  otonomi  daerah  yang  diemban  sebagai  wujud kemandirian suatu wilayah dalam bingkai negara kesatuan dan memunculkan pandangan negatif  atas  pemberlakuan  sistem  sentralistik  yang  mengarah  pada  sebuah  konsep kekuasaan yang mutlak oleh Pemerintah Pusat terkhusus dalam bidang pertambangan Mineral dan Batubara.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Ngadino.  (2009 )  ‘ Orang  Bangsa  Indonesia  Asli  dalam  Perspektif  Hukum Kewarganegaraan ’, Jurnal Simbur Cahaya, 38.
Ahmad  Suhaimi.  (2020) ‘ Hukum  Penguasaan  Mineral  dan  Batubara  Dalam  Dimensi Hukum Agraria Nasional ’, Jakarta, Prenadamedia Group.
Amiruddin and H. Zainal Asikin. (2018) ‘ Pengantar Metode Penelitian Hukum ’, Jakarta, PT.
RajaGrafindo Persada.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  Tahun  2020,
‘ Laporan  akhir  Analisis  dan  evaluasi  hukum  Terkait  Pengelolaan  Pertambangan Mineral dan Batubara yang berkelanjutan ’.
Dahlan  Thaib,  Jazim Hamidi, and Ni’’matul Huda. (2019) ‘ Teori dan Hukum Konstitusi ’,
Jakarta,  PT. RajaGrafindo Persada.
Diana Halim Koentjoro. (2004) ‘ Hukum Administrasi Negara ’, Bogor, Ghalia Indonesia.
Hak Menguasai Negara  Atas Mineral  dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba (researchgate.net)
Hendra Karianga. (2013) ‘ Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ’, Jakarta,
PrenadaMedia Group.
Muhammad  Salman  Al-Farisi.  (2021) ‘ Desentralisasi  kewenangan  pada  urusan pertambangan mineral dan batubara dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 ’,
Jurnal Ilmiah Ecosystem, 21(1).
Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad. (2015) ‘ Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris ’, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
Nabilla  Desyalika  Putri  and  Dian  Agung  Wicaksono.  (2016) ‘ Implikasi  legislasi pengambilalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat (legislation implication of the takeover authority in mineral and coal mining by the central government) ’, Jurnal Legislasi Indonesia, 13(1).
Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  002/PUU-I/2003  perihal  Pengujian  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Desember 2004.
Rika Putri Wulandari and Muhammad Helmi Fahrozi. (2021) ‘ Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah ’,
Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(2).
Rizkyana  Zaffrinda  Putri  and  Lita  Tyesta  A.L.W.  (2015) ‘ Kajian  Politik  Hukum  Tentang Perubahan  Kewenangan  Pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan Batubara ’, Jurnal Law Reform, 11(2).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.