Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na’o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka
Melki Da Gomez, Rodja Abdul Natsir dan Danar Aswim IKIP Muhhamadyah Maumere, Nusa Tenggara Timur-Indonesia Melkidagomez7@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  keberadaan  peraturan  desa  tentang  sanksi  pencurian (Na'o Norok) dalam rangka ketertiban dan keamanan masyarakat di Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka, dan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan peraturan desa tersebut. peraturan desa tentang penerapan sanksi pencurian (Na'o Norok) dalam rangka ketertiban dan keamanan masyarakat di Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan  menggunakan  sumber  data  primer  dan  sekunder  kemudian  disajikan  dalam  bentuk  analisis  deskriptif dimana data yang dihasilkan dari sumber data primer dan sekunder dideskripsikan dan memberikan gambaran yang sesuai  dengan  kenyataan  di  lapangan  untuk  kemudian  menghasilkan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  membuktikan bahwa pertama, adanya Peraturan Desa tentang penerapan sanksi pencurian (na'o norok) dapat dilaksanakan dan memberikan efek jera terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam hal ini pencurian (na'o norok) norok) sehingga dapat tercipta ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kepemilikan barang. . Kedua, dengan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 pasal 3 ayat (2), ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kenyamanan kepemilikan barang  dapat  terjaga,  dan  permasalahan  sosial  dapat  dihindarkan,  dalam  hal  ini  kasus  pencurian  (na'  o  norok) karena masyarakat takut dikenakan sanksi adat.
Kata Kunci: Peraturan Desa; Sanksi Pencurian

## Abstract
The purpose of this study was to find out how the existence of village regulations regarding theft sanctions (Na'o Norok) in the context of public order and security in Koting A Village, Koting District, Sikka Regency, and to find out how effective the village regulations regarding the implementation of theft sanctions (Na'o Norok) were in the framework of public order and security in Koting A Village, Koting District, Sikka Regency. The type of research used is field research with a qualitative approach using primary and secondary data sources and then presented in the form of descriptive analysis where data generated from primary and secondary data sources are described and provide an appropriate picture of the reality in the field to then produce conclusions. The results of the study prove that first, the existence of a Village Regulation concerning the implementation of theft sanctions (na'o norok) can be implemented and has a deterrent effect on the social life of the community in this case theft (na'o norok) so that public  order  and  security  can  be  created  in terms  of  ownership  of  goods. .  Second,  with  the  Village  Regulation Number 07 of 2018 article 3 paragraph (2), public order and security in terms of the convenience of ownership of goods  can  be  maintained,  and  social  problems  are  avoided,  in  this  case  the  case  of  theft  (na'o  norok)  because people are afraid of customary sanctions imposed.
Keywords: Village Regulations; Theft Sanctions
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 57
Published: 25/02/2022
How To Cite: Gomez,  M.  D.,  Natsir,  R.  A.,  &  Aswim,  D. ( 2022).  Eksistensi  Peraturan  Desa  Tentang  Sanksi  Pencurian  (Na’o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa .  16(1).  Pp  57  -  62. https:// doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.57-62

## I.  PENDAHULUAN
Desa  sebagai  Pemerintahan  yang  merupakan
kesatuan masyarakat hukum menjadi fokus utama dalam  pembangunan  Pemerintah,  hal  ini dikarenakan  sebagian  wilayah  Indonesia  ada  di
Pedesaan.  Dengan  demikian  Pemerintah  Desa memiliki  peran  yang  cukup  besar  dalam pembangunan  Sumber  daya  masyarakat  dan memiliki kewenangan melahirkan produk Hukum berupa Peraturan Desa.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan  daerah  mengatur  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah,  termasuk  pengaturan penyelenggaran  Pemerintahan  Desa.  Pasal  20 Ayat  3  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Menentukan  Bahwa  Urusan  Pemerintahan Konkuren Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota  Diselenggarakan  Sendiri  Oleh Kabupaten/Kota atau Dapat Ditugaskan Sebagian Pelaksanaannya  Kepada  Desa.  Kewenangan konkuren  itu  kemudian  melahirkan  kewenangan untuk  membuat  produk  hukum  pada  tingkatan Pemerintahan  daerah  dan  juga  termasuk  Desa dalam  bentuk  Peraturan  Desa  yang  ditetapkan oleh
Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa Koting A merupakan salah satu desa dari enam  desa  di  wilayah  Kecamatan  Koting Kabupaten Sikka.
Desa ini memiliki penduduknya yang bersuku daerah Flores, Hal ini tersebar  di  tiga  Dusun  yaitu  Dusun  Gere,  Dusun Natar  Gete  dan  Dusun  Wolohuler.  Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Desa Koting A  Kecamatan  Koting,  Kabupaten  Sikka  terjadi masalah  sosial  dalam  hal  ini  pencurian  yang cenderung menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pencurian  adalah  masalah  sosial  yang  terjadi dari sekian masalah-masalah sosial kemasyarakatan  di  Desa  koting  A  Kecamatan Koting Kabupaten Sikka yang sudah menjadi hal yang  lumrah  dan  berdampak  buruk  bagi ketertiban  dan  keamanan  masyarakat  dalam  hal kenyamanan kepemilikan barang. Oleh karena itu dibutuhkan  suatu  aturan  hukum  untuk  mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban dan keamanan masyarakat tersebut.
Demi  menjaga  ketertiban  dan  keamanan masyarakat  dalam  hal  kenyamanan  kepemilikan barang  masyarakat  agar  terhindar  dari  masalah sosial dalam hal ini kasus pencurian (na’o norok) maka  Kepala  Desa  Koting  A  bersama  Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Pemangku Adat  membuat  dan  menetapkan  Peraturan  Desa Nomor  07  Tahun  2018  tentang  penyelenggaraan sanksi adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat  (2)  agar  dapat  menciptakan  ketertiban  dan keamanan  masyarakat  dalam  hal  kepemilikan
barang.
Dalam  pelaksanaan  sanksi  Adat  pencurian (na’o norok) Lembaga adat dan Pemerintah Desa berpedoman  pada  peraturan  Desa  Koting  A Nomor  07  Tahun  2018,  berjalan  dengan  baik sesuai  dengan  apa  yang  tertera  dalam  Peraturan Desa  tersebut.  Artinya  bahwa  penerapan  sanksi adat  pencurian  (na’o  norok)  benar  benar dilaksanakan  oleh  pemerintah  Desa  dan  lembaga adat.

## II.  METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif.  kualitatif  menurut  ( Sugiyono,  2015 ) adalah  data  yang  berbentuk  kata,  skema,  dan gambar.  Data  kualitatif  penelitian  ini  berupa nama  alamat  obyek  penelitian.untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek peneliti.  Secara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah. Penelitian ini berlokasi di desa koting A kecamatan koting Kabupaten Sikka. Sumber  data yang  digunakan  adalah  sumber  data  primer merupakan  data  yang  diperoleh  langsung  dari informan  yaitu  kepala  desa,  lembaga  adat  dan kepala  dusun,  sedangkan  sumber  data  sekunder yaitu  data  pendukung  untuk  melengkapi keakuratan dari penelitian ini. teknik pengumpulan  data  dalam  penelitianini  adalah observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  yang secara langsung dapat ditempat penelitian dengan focus  Eksistensi  Peraturan  Desa  Tentang  Sanksi Pencurian (Na’o  Norok) Dalam  Rangka Ketertiban  Dan  Keamanan  Masyarakat  Desa Koting  A  Kecamatan  Koting  Kabupaten  Sikka. Teknik  analisis  data  pengumpulan  data,  reduksi data, penarikan kesimpulan.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi
Pencurian  (Na’o  Norok)  Dalam  Rangka  Ketertiban Dan  Keamanan  Masyarakat  Desa  Koting  A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka
Menurut  kamus  besar  Bahasa  Indonesia Eksistensi  adalah  keberadaan,  kehadiran  yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan Eksistensi  adalah  suatu  proses  yang  dinamis, suatu,  menjadi  atau  mengada.  Ini  sesuai  dengan asal  kata  eksistensi  itu  sendiri,  yakni  exsistere, yang  artinya  keluar  dari,  melampaui  atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti,  melainkan  lentur  atau  kenyal  dan mengalami  perkembangan  atau  sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam
Halaman 58
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na’o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka
mengaktualisasikan potensi-potensinya”.
Menurut  ( Sjafirah  &  Prasanti,  2016 ), Eksistensi di artikan sebagai keberadaan. Dimana keberadaan  yang  di  maksud  adalah  adanya pengaruh  atas  ada  atau  tidak  adanya  kita. Eksistensi ini perlu “diberikan” orang lain kepada kita,  karena  dengan  adanya  respon  dari  orang  di sekeliling kita ini membuktikan bahwa keberadaan  atau  kita  diakui.  Masalah  keperluan akan nilai eksistensi ini sangat penting, karena ini merupakan  pembuktian  akan  hasil  kerja  atau performa di dalam suatu lingkungan.
Berdasarkan  teori  diatas  hal  yang  sama  juga diterapkan  di  Desa  Koting  A  berdasarkan Peraturan  Desa  nomor  07  tahun  2018  tentang penyelenggaraan  sanksi  adat  sesuai  pasal  3  ayat (2)  pencurian (na’o  norok), bahwa  eksistensi pelaksanaan  sanksi  Peraturan  Desa  dalam  proses pelaksanaan  sanksi  adat  pencurian (na’o  norok) yang terjadi di koting desa A itu sangat tegas. bila ada  kasus  pencurian  maka  sanksi  yang  diberikan kepada  pelaku  pencurian  sesuai  dengan  sanksi yang  tertuang  dalam  Peraturan  Desa  Koting  A Nomor 07 Tahun 2018 pasal 3 ayat (2).
Adapun  sanksi  menurut  ( Sholehuddin,  2003 ) sanksi  dalam  hukum  pidana  terbagi  atas  dua yaitu:  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan.  Sanksi pidana  sesunguhnya  bersifat  reaktif  terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat  antisipatif  terhadap  pelaku  perbuatan tersebut.  Fokus  sanksi  pidana  ditujukan  pada perbuatan  salah  yang  telah  dilakukan  seseorang melalui  pengenaan  penderitaan  agar  yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih  terarah  pada  upaya  memberi  pertolongan pada  pelaku  agar  ia  berubah.  Jadi  sanksi  pidana lebih menekankan unsur pembalasan (penimbalan)  dan  merupakan  penderitaan  yang sengaja  dibebankan  kepada  seorang  pelanggar. Sedangkan  sanksi  tindakan  bersumber  dari  ide dasar  perlindungan  masyarakat  dan  pembinaan atau perawatan si pembuat.
Bentuk Pelaksanaan sanksi adat yang terdapat pada  Peraturan  Desa  diberikan  kepada  pelaku pencurian  itu  sesuai  dengan  yang  tertera  pada Peraturan  Desa  Koting  A  (Perdes  Koting  A) Nomor  07  Tahun  2018,  bahwa  Sanksi  -  sanksi yang  diberikan  kepada  pelaku  pencurian  tersebut berdasarkan  nilai  barang  yang  dicuri  dalam bentuk  dan  kondisi  apapun  tapi  kembali  pada nilainya,  artinya  bahwa  berapa  nilai  pasaran barang  yang  dicuri  kemudian  dijadikan  sebagai dasar  untuk  menetapkan  sanksi  adat  yang
diberikan.  Sanksi  adat  yang  diberikan  atas perbuatan  pencurian (na’o  norok) tersebut  tidak memandang jabatan atau Golongan tertentu.
Dalam penyelenggaraan sanksi adat pencurian (na’o  norok) keberadaan  pelaksanaan  sanksi adat  menjadi  pedoman  dalam  mengatur tingkahlaku  masyarakat  dan  memberikan  efek jera  pada  masyarakat  dalam  kehidupan  sosial kemasyarakatan  sebagaimana  yang  sudah  diatur dan  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Desa,  BPD  dan lembaga  adat  berupa  Peraturan  Desa  Koting  A Nomor 7 Tahun 2018.
Peraturan  Desa  adalah  peraturan  perundang- undangan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa setelah  dibahas  dan  disepakati  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa.  Peraturan  desa  berisi materi  pelaksanaan  kewenangan  desa  dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  Pelaksanaan kewenangan  Desa  dalam  penyusunan  Peraturan desa  memuat  aspirasi  dan  partisipasi  antara Kepala  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan Masyarakat Desa melalui musyawarah desa yang termuat  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan.
Peraturan  Desa  yang  dibuat  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Desa  Koting  A atas  kesepakatan  bersama  oleh  Kepala  Desa Koting  A  dan  Lembaga  Pemangku  Adat  yang disosialisasikan  kepada  masyarakat  melahirkan sebuah  peraturan  yaitu  Peraturan  Desa  Koting  A Nomor  07  Tahun  2018  tentang  penyelengaraan sanksi  adat  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam pasal  3  ayat  (2)  sanksi  adat  pencurian (na’o norok) .
Pencurian merupakan perbuatan atau tindakan mengambil  barang  orang  lain  tanpa  seizin pemilik.  Seseorang  yang  melakukan  tindakan mencuri  barang  orang  lain  disebut  pencuri. Dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang  seluruhnya  atau sebagian  kepunyaan  orang  lain,  dengan  maksud dimiliki  dengan  melawan  hukum,  diancam dengan  pencurian,  dengan  pidana  penjara  paling lama  lima  tahun  atau  denda  paling  banyak  enam puluh rupiah”.
Pencurian merupakan masalah sosial kemasyarakatan  yang  menjadi  tindakan  yang sangat  diawasi  oleh  masyarakat  dalam  hal kenyamanan  dan  kepemilikan  barang  karena pencurian  dapat  menggangu  ketertiban  dan
Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na’o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
keamanan masyarakat.
Keamanan dan ketertiban masyarakat menurut pengertian dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  bahwa: keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi  dinamis  masyarakat  sebagai  salah  satu prasyarat  terselenggaranya  proses  pembangunan nasional  dalam  rangka  tercapainya  tujuan nasional  yang  ditandai  oleh  terjaminnya keamanan,  ketertiban  dan  tegaknya  hukum,  serta terbinanya  ketentraman  yang  mengandung kemampuan,  membina  serta  mengembangkan potensi  dan  kekuatan  masyarakat  dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk  pelanggaran  hukum  dan  bentuk-bentuk gangguan  lainnya  yang  dapat  meresahkan masyarakat.
Masalah  sosial  kemasyarakatan  dalam  hal  ini pencurian (na’o  norok) yang  mengganggu Ketertiban  dan  keamanan  masyarakat  dalam  hal keamanan  kepemilikan  barang  di  Desa  Koting  A dapat terwujud dengan keberadaan atau eksistensi Peraturan  Desa  Nomor  07  tahun  2018  berupa sanksi adat.
Berbicara  tentang  eksistensi,  berarti  kita berbicara tentang keberadaan, dimana keberadaan peraturan  Desa  Koting  A  Nomor 07  Tahun  2018 berupa  sanksi  adat  bisa  merubah  sesuatu.  Disini peneliti  lebih  memfokuskan  pada  eksistensi pelaksanaan  sanksi  adat  pencurian (na’o  norok), yang  mampu  merubah  kehidupan  sosial masyarakat. Eksistensi atau keberadaan pelaksanaan  sanksi  Peraturan  Desa  tentang pencurian  ( na’o  norok) di  Desa  Koting  A Kecamatan  Koting,  keberadaan  Peraturan  Desa berupa  sanksi  Adat  seperti  yang  terdapat  dalam Peraturan  Desa  Nomor  07  Tahun  2018  bisa mengubah  keadaan  sosial  masyarakat.  Tujuan dibuat peraturan ini adalah agar masyarakat tertib dan  menciptakan  keamanan  antara  warga masyarakat,  dalam  hal  kenyamanan  kepemilikan barang.
Efektifitas  Peraturan Desa  Tentang Sanksi Pencurian  (Na’o  Norok)  Dalam  Rangka  Ketertiban Dan  Keamanan  Masyarakat  Desa  Koting  A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka
Kata  efektif  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan  berhasil  dengan  baik.  Kamus  ilmiah populer  mendefinisikan  efektivitas  sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.
Menurut  ( Pasolong,  2007 ),  efektivitas  pada dasarnya  berasal  dari  kata  “efek”  dan  digunakan istilah  ini  sebagai  hubungan  sebab  akibat. Efektivitas  dapat  dipandang  sebagai  suatu  sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang  telah  di  rencanakan  sebelumnya  dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.
Menurut ( Kurniawan, 2005 ), efektivitas adalah kemampuan  melaksanakan  tugas,  fungsi  (operasi kegiatan  program  atau  misi)  dari  pada  suatu organisasi  atau  sejenisnya  yang  tidak  adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
Sementara  ( Effendy,  2003 )  menyebutkan bahwa  efektivitas  adalah  komunikasi  yang prosesnya  mencapai  tujuan  yang  direncanakan sesuai  dengan  biaya  yang  dianggarkan,  waktu yang  ditetapkan  dan  jumlah  personil  yang ditentukan.
Berdasarkan  definisi  para  ahli  diatas  maka dapat  disimpulkan  bahwa  efektifitas  adalah proses  perencanaan  yang  dikerjakan  pada  suatu organisasi  atau  lembaga  guna  mencapai  suatu tujuan sesuai target yang telah ditentukan.
Merujuk  pada  definisi  tersebut  diatas eksistensi  pelaksanaan  sanksi  adat  melalui Peraturan  Desa  Nomor  07  Tahun  2018  bahwa bentuk  pelanggaran  adat  istiadat  yang  berlaku  di Desa  Koting  A,  dikenakan  sanksi  adat  sesuai dengan  keputusan  lembaga  adat  dan  sanksi  adat terhadap  pencurian (na’o  norok) yang  sudah ditetapkan  dalam  peraturan  Desa  Nomor  07 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi  adat sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  3  ayat  (2) barangsiapa  dengan  sengaja,  atau  tahu  dan  mau mengambil barang milik orang lain tanpa seizing si  pemilik  barang  akan  dikenakan  sanksi  adat yang  diberlakukan.  Keberadaan  pelaksanaan sanksi  Peraturan  Desa  tentang  pencurian memberikan  dampak  positif  dalam  kehidupan sosial  kemasyarakatan.  Artinya  bahwa  peraturan Desa  Nomor  07  Tahun  2018  ditaati  dan  dipatuhi oleh  masyarakat  sehingga  dapat  menciptakan ketertiban  dan  keamanan  masyarakat  dalam  hal kenyamanan kepemilikan barang.
Dalam  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  di Desa Koting A muncul masalah  sosial dalam hal ketertiban dan kemanan masyarakat dalam hal ini kasus  pencurian (na’o  norok) .  Oleh  karena  itu ditahun  Pemerintahan  Desa  Koting  A  bersama Lembaga  Pemangku  Adat  bersinergi  sehingga menetapkan  Peraturan  yaitu  Peraturan  Desa
Halaman 60
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na’o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka
Koting  A  Nomor  07  Tahun  2018  tentang penyelengaraan  sanksi  Adat.  Dengan  adanya sanksi  adat  tersebut  membawa  dampak  positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa, antara  lain  masyarakat  merasa  aman  dan  damai karena tidak ada lagi ancaman ancaman terhadap ketertiban  dan  keamanan  masyarakat  dalam  hal ini kasus pencurian (na’o norok).
Hukum  itu  dikatakan  efektif  apabila  hukum tersebut  telah  dilakukan  dan  dilaksanakan  oleh masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.  Keberadaan  pelaksanaan  sanksi adat  pencurian (na’o  norok) menjadi  faktor penentu  dalam  mengatur  etika  dan  moral masyarakat  dalam  rangka  ketertiban  dan keamanan masyarakat dalam  hal ini  kenyamanan kepemilikan  barang  terhadap  kehidupan  sosial kemasyarakatan.  Dengan  adanya  Peraturan  Desa Nomor  07  Tahun  2018  pasal  3  ayat  (4)  maka ketertiban  dan  kemananan  masyarakat  dalam  hal kenyamanan  kepemilikan  barang  dapat  terjaga, dan  terhindar  dari  masalah  sosial  masyarakat dalam  hal  kasus  pencurian (na’o  norok) karena masyarakat  takut  akan  sanksi  adat  yang diberlakukan.

## IV.  SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian eksistensi Peraturan Desa tentang pelaksanaan sanksi adat di Desa Koting A melalui Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi  adat sesuai  pasal  3  ayat  2  pencurian  ( na’o  norok), bahwa  dalam  proses  pelaksanaan  sanksi  adat pencurian (na’o  norok) yang  terjadi  di  Koting Desa  A  itu  berpedoman  pada  Peraturan  Desa Koting  A.  bila  ada  kasus  pencurian  maka  sanksi yang  diberikan  kepada  pelaku  pencurian  sesuai dengan  sanksi  yang  tertuang  dalam  Peraturan Desa.
Bentuk  Pelaksanaan  sanksi  adat  menurut peraturan desa diberikan kepada pelaku pencurian itu  sesuai  dengan  yang  tertera  pada  Peraturan Desa Koting  A (Perdes Koting  A), sehingga  bisa dikaitkan  ketika  ada  pelaku  pencurian  dan ditangkap  maka  pihak  desa  akan  memberikan sanksi  sesuai  dengan  nilai  barang  yang  dicuri, Dan  sanksi  yang  diberikan  tersebut  tidak memandang jabatan atau Golongan tertentu.
Berdasarkan  Hasil  penelitian  efektifitas Peraturan  Desa  tentang  pelaksanaan  sanksi pencurian (na’o  norok) sebagaimana  tertuang dalam Peraturan Desa Koting A Nomor 07 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sanksi Adat sesuai
pasal  3  ayat  2  pencurian (na’o  norok) bahwa dengan  adanya  sanksi  Adat  tersebut  membawa dampak  positif  bagi  kehidupan  sosial  ekonomi masyarakat  Desa,  antara  lain  masyarakat  sudah normal  menjalankan  kehidupan  mereka  dengan aman  dan  damai  karena  tidak  ada  lagi  ancaman ancaman  seperti  kasus  pencurian  sehingga  dapat terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat.
Selanjutnya  diharapkan  bagi  peerintah  desa Agar  pemerintahan  Desa  Koting  A  selalu  fokus mengontrol  masyarakat  dan  juga  tegas  dalam mengambil  keputusan  mengenai  sanksi  adat sesuai  peraturan  Desa  yang  berlaku.  Agar masyarakat selalu mematuhi Peraturan Desa yang ada  sehingga  kehidupan  sosial  kemasyarakatan yang  ada  di  Desa  Koting  A  selalu  rukun  dan damai dalam hal kepemilikan barang.

## DAFTAR PUSTAKA
Effendi,  O.  U.  (2003). Ilmu Komunikasi  Teori  dan Praktek.  Cetakan  Kesembilanbelas. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Kurniawan, A. (2005). Transformasi pelayanan publik. pembaruan . Yogyakarta . Pasal  3  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa  yaitu  Asas  Musyawarah,  Partisipasi, Kesetaraan dan Pemberdayaan
Pasolong,  H.  (2007). Teori  Administrasi  Publik . Bandung: Alfabeta Peraturan  Pemerintah  No.11  Tahun  2019,  Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang DesaPasal 1 Peraturan  Desa  Nomor  07  Tahun  2018  tentang penyelenggaraan  sanksi  Adat  Bab  2  Pasal  2 Poin  2.bTentang Pencurian (Na’o Norok).
Sholehuddin,  M.  (2003). Sistem  Sanksi  Pidana . Jakarta: Rajawali Pers.
Sjafira N. A., & Prasanti, D. (2016). Pengunaan Media Komunikasi  dalam  Eksistensi  Budaya  Lokal Bagi Komunitas Tanah Aksara. Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Penggunaan Media Komunikasi  Dalam  Eksistensi  Budaya  Lokal Bagi  Komunitas  Tanah  Aksara. Jurnal  Ilmu Politik  dan  Komunikasi,  6 (2)  39-30.  Retrieved from https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/ article/view/320
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi  (Mix Methods) . Bandung: Alfabeta Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  No.  23  tahun  2014  Tentang
Pemerintahan daerah mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan penyelenggaran Pemerintahan  Undang-Undang  No.6  Tahun
Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na’o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
2014 Pasal 61, Badan Permusyawaratan Desa. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na’o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka