Penerbit: Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus  1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133 Telepon: +628156543534 E-mail: notarylaw@untagsmg.ac.id Website : https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/NLR

## Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Kredit Bank
Shanty Ria Suwanto a Sigit Irianto b
a Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang , Indonesia . Korespondensi Penulis E-mail : shanty.suwanto@gmail.com
b Fakultas  Hukum,  Universitas  17  Agustus  1945  UNTAG  Semarang ,  Indonesia .  E-mail  : sigit- irianto@untagsmg.ac.id
Article Abstract Keywords: Peace Deed; Default
Debtor; Bank Credit Agreement.
Kata Kunci: Akta Perdamaian; Debitur Wanprestasi; Perjanjian Kredit Bank.
Artikel History Received: Jun 03, 2024; Accepted: Jun 13, 2024; Published: Jun 13, 2024.

## DOI:
10.56444/nlr.v5i2.1662
In a bank credit agreement, a debtor who does not carry out his obligations is considered  to  be  in  default.  Resolving  defaults  can  be  done  by  postponing payments,  rescheduling,  returning  requirements,  or rearranging.  In  reality, what happened was that the bank filed a lawsuit in court, but the court directed it to mediation through a deed of peace. Problem. 1) What is the process for resolving  debtor  defaults  through  a  deed  of  reconciliation  in  a  bank  credit agreement? 2) What factors become obstacles in implementing settlement of debtor defaults through a deed of settlement in a bank credit agreement? 3) How  to  Settle  Debtor  Defaults  Through  a  Deed  of  Conciliation  in  a  Bank Credit Agreement based on Padang District Court Decision Number 14/Pdt. G.S/2020/PN.Pdg  and  Meureudu  District  Court  Decision  Number 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn? Normative juridical research methods, descriptive analytical research specifications and secondary data sources through data collection  and  literature  study.  Research  results  1)  The  default  resolution process can be carried out through litigation and non-litigation. 2) Obstacles in implementing debtor default resolution through a deed of peace in a bank credit  agreement  can  arise  from  the  bank,  as  creditor  (internal)  or  the customer,  as  debtor  (external).  3)  Peace  deed  Number  14/Pdt.  G.S/ 2020/PN.Pdg  contains  an  agreement  to  return  the  defendant's  debt  to  the plaintiff  by transferring  his  salary to  bank  pay part  in  cash  and  the  rest  in installments every month for 24 months. The Deed of Peace has the same force as  a  decision  that  has  permanent  legal  force,  and  cannot  be  appealed  or cassationed against. Because it has permanent legal force, the peace deed has executorial force.

## Abstrak
Dalam  perjanjian  kredit  bank,  debitur  yang  tidak  melakukan  kewajibannya dianggap melakukan wanprestasi. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan penundaan pembayaran, penjadwalan kembali,  persyaratan kembali, atau  penataan  kembali.  Pada  kenyataannya,  yang  terjadi  adalah  bank mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi oleh pengadilan diarahkan ke
ISSN Print: 2985-3060 ISSN Online: 2722-287X
61-74
mediasi  melalui  akta  perdamaian.  Permasalahan.  1)  Bagaimana  Proses Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain  dalam Perjanjian Kredit  Bank  ?  2)  Faktor  Apa  yang  Menjadi  Hambatan  dalam  Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain  dalam Perjanjian Kredit Bank ? 3) Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain    dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  berdasarkan  Putusan  Pengadilan Negeri  Padang  Nomor  14/Pdt.  G.S/  2020/PN.Pdg  dan  Putusan  Pengadilan Negri Meureudu Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn? Metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan sumber data sekunder melalui  pengumpulan  data  dan  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  1)  Proses penyelesaian  wanprestasi  dapat  dilakukan  melalui  jalur  litigasi  dan  non litigasi.  2)  Hambatan  dalam  pelaksanaan  penyelesaian  wanprestasi  debitur melalui akta perdamaian dalam perjanjian kredit bank dapat muncul dari pihak bank,  selaku  kreditur  (intermal)  ataupun  pihak  nasabah,  selaku  debitur (eksternal).  3)  Akta  perdamaian  Nomor  14/Pdt.  G.S/  2020/PN.Pdg  berisi mengenai  kesepakatan  pengembalian  hutang  tergugat  kepada  penggugat dengan  cara  memindahkan  gajinya  ke  bank  X  Cabang  Padang,  sedangkan Akta  Perdamaian  Nomor  4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn  berisi  mengenai kesepakatan  pengembalian  hutang  tergugat  kepada  penggugat  dengan  cara membayar  sebagian  secara  tunai  dan  sisanya  dicicil  setiap  bulan  selama 24bulan. Akta Perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding atau kasasi.  Karena  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  akta  perdamaian  memiliki kekuatan eksekutorial.
©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee ( https://Creativecommons.org/licences/by-sa/4.0 )

## A. PENDAHULUAN
Perjanjian Kredit adalah bukti adanya hubungan hukum yang mengikat dan berisikan sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak baik kreditur maupun debitur. Pelaksanaan hak dan kewajiban menuntut pemenuhan para pihak terhadap ruang lingkup yang telah disepakati dan diperjanjikan tersebut.  Beberapa  ketentuan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata) menerangkan pada Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan,  baik  karena  Undang-Undang.”  Demikian  pula  pada  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH Perdata, bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”
Perjanjian  kredit  adalah  dasar  hukum  dan  alat  bukti  yang  kuat  bagi  para  pihak  yang  dapat menimbulkan  akibat  hukum  tertentu,  seperti  dalam  hal  debitur  melakukan  wanprestasi  atau cidera janji. Keterlambatan dan menunggaknya pembayaran angsuran kredit kepada Bank selaku kreditur adalah bentuk wanprestasi.
Wanprestasi  adalah  tidak  memenuhi  atau  lalai  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang ditentukan dalam perjanjian  yang dibuat antara  kreditur dengan debitur    Wanprestasi  terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:
“Penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perikatan,  barulah  mulai diwajibkan,  apabila  si  berutang,  setelah  dinyatakan  lalai  memenuhi  perikatannya,  tetap
melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya,  hanya  dapat  diberikan  atau  dibuat  dalam  tenggang  waktu  yang  telah dilampaukannya”.
Dalam perjanjian kredit bank, debitur yang tidak melakukan kewajibannya dianggap melakukan wanprestasi.  Penyelesaian  wanprestasi  dapat  dilakukan  dengan  penundaan  pembayaran, penjadwalan  kembali,  persyaratan  kembali,  atau  penataan  kembali.  Pada  kenyataannya,  yang terjadi adalah bank mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi oleh pengadilan diarahkan ke mediasi melalui akta perdamaian.

## B. METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga menelaah kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat,yang dalam hal ini adalah mengenai    permasalahan  hukum  baik  yang  berasal  dari  literatur  maupun  peraturan perundang-undangan lainnya serta penerapan khususnya peraturan dan ketentuan hukum yang  terkait  Penyelesaian  Wanprestasi  Debitur  Melalui  Akta  Perdamain    dalam Perjanjian Kredit Bank”

## 2. Spesifikasi penelitian
Spesifikasi  penelitian  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah  termasuk  deskriptif  analitis, yaitu  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  berkaitan  dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif berdasarkan data dalam penelitian yang berkorelasi untuk kemudian dianalisis 1 Spesifikasi ini digunakan untuk menguraikan dan memaparkan secara analisis hal-hal dan permasalahan yang dihadapi, dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan hukum positif

## 3. Sumber Data  dan Jenis data.
Sumber data dan jenis data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder
a. Data  Sekunder
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  yang  berasal  dari  data  Sekunder sebagai data pendukung  dan data primer sebagai data utama  diperoleh melalui:
1) Bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan perUndang-Undangan antara lain :
- Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun  1945
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor:10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan Undang-Undang Nomor  tahun 1992 tentang Perbankan,
- Perdamaian Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
1 Ronny Hanitijo Soemitro, “ Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),  hlm 97-98.
- Perma ini dipandang sebagai kemajuan dari Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
2) Bahan hukum sekunder
Adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat  membantu  menganalisis dan memahami bahan hukum  primer 2 , seperti bahan-bahan pustaka yang relevan, yang berhubungan dengan deposito sebgai jaminan bank garansi dalam perjanjian kredit.
Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini :
a) Buku-buku;
b) Hasil  karya  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti  (makalah, skripsi, tesis, dan disertasi);
c) Pendapat para pakar dari surat kabar atau majalah;
d) Artikel dari internet.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier berupa:
a) Kamus hukum,
b) Kamus bahasa Indonesia ,
c) Kamus bahasa Inggris
4. Metode Pengumpulan Data.
Studi Kepustakaan Adalah  metode  untuk  mengumpulkan  data  berdasarkan  sumber yang  tidak  langsung,  dilakukan  dengan  cara  mencari,  membaca,  mempelajari  dan memahami  data  sekunder  yang  berhubungan      dengan      hukum  sesuai      dengan pengumpulan    data dengan  jalan  mengutip  bahan-bahan  pustaka  berupa  buku-buku, majalah, literatur  jurnal, dokumen, peraturan yang  ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
5. Metode  Analisis  Data.
Data  primer  dan  data  sekunder  yang  sudah  terkumpul  melalui  kegiatan  pengumpulan data  selanjutnya  disajikan  secara  kualitatif  yang  berupa  uraian-uraian  deskriptif  dan disusun dalam bentuk laporan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses  Penyelesaian  Wanprestasi  Debitur  Melalui  Akta  Perdamain    dalam Perjanjian Kredit Bank
a. Penyelesaian melalui jalur Non Litigasi
Penyelesaian  wanprestasi  perjanjian  kreditan  melaui  Jalur  non  litigasi,  berarti menyelesaikan  masalah  hukum  diluar  pengadilan.  Jalur  non  litigasi  ini  dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif.
Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian utang piutang yang terjadi di masyarakat, maka akan lebih baik diselesaikan melalui jalur non litigasi karena ini
2 Darwinsyah Minin, “ Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)”, cetakan ke-II, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 1995), hlm 37.
merupakan pola yang ideal dan memberikan win-win solution bagi para pihak. Pola penyelesaian ini dianggap terbaik karena :
1) Bersifat informal;
2) Biaya murah;
3) Penyelesaian cepat;
4) Menyelesaikan sengketa  dan memperbaiki hubungan diantara para pihak yang bersengketa;
5) Keputusan yang diambil adalah win-win solution.
b. Penyelesaian melalui jalur litigasi
Litigasi  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan,  dimana  semua pihak  yang  bersengketa  saling  berhadapan  satu  sama  lain  untuk  mempertahankan hak-haknya  di  muka  pengadilan.  Hasil  akhir  dari  suatu  penyelesaian  sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.
Penggunaan  system  litigasi  mempunyai  keuntungan  dan  kekurangan  dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya yaitu :
1) Dalam  mengambil  alih  keputusan  dari  para  pihak,  litigasi  dalam  sekurang- kurangnya  dalam  batas  tertentu  menjamin  bahwa  kekuasaan  tidak  dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.
2) Litigasi sangat baik untuk menemukan berbagai  kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.
3) Litigasi  memberikan  suatu  standar  bagi  prosedur  yang  adil  dan  memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengarkan keterangannya sebelum mengambil keputusan.
4) Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat penyelesaian sengketa pribadi
5) Dalam  sistem  litigasi  para  hakim  menerapkan  nilai-nilai  masyarakat  yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.
Sedangkan kekurangan dari sistem litigasi adalah :
1) Penyelesaian perkara yang lambat dan banyak membuang waktu;
2) Biaya peradilan yang mahal;
3) Peradilan yang tidak responsif terhadap kepentingan umum;
4) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa;
5) Kemampuan hakim bersifat generalis;
6) Putusan  pengadilan  sering  kali  dijatuhkan  tidak  disertai  pertimbangan  yang cukup rasional.
Menurut  Gery  Goodpastes  Mediasi  merupakan  sebuah  proses  perundingan penyelesaian  perkara  sengketa  yang  mana  suatu  pihak  luar  misalnya  hakim  yang telah  ditunjuk  yang  sifatnya  netral  tanpa  memihak  salah  satu  pihak  yang  bekerja bersama  dengan  para  pihak  yang  sedang  bersengketa  guna  untuk  membantu  para pihak yang bersengketa dalam mencapai suatu hasil kesepakatan yang memuaskan para  pihak  yang  sedang  berpekara. 3 sedangkan    Menurut  Joni  Emirzon  mediasi
3 Gery Goodpaster, “ Panduan Negosiasi dan Mediasi, Elips”, (Jakarta: 1999), hlm 241 https://bphn.jdihn.go.id/dokumen/view?id=68729 . diunduh 28 Pebruari 2024 ,pukul 23.46. PM
adalah  suatu  upaya  penyelesaian  perkara  sengketa  ke  dua  belah  pihak  dengan melakukan kesepakatan bersama melalui mediator yang telah ditunjuk yang sifatnya netral dan tidak boleh membuat suatu keputusan atau kesimpulan bagi ke dua belah pihak karna itu diluar dari kewenangannya sebagai mediator akan tetapi menunjang fasilitator agar  terlaksananya  suatu  dialog  kedua  belah  pihak  dengan  bentuk keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat supaya tercapainya mufakat 4
Pasal 130 ayat 3 HIR mengatur bahwa “Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan  banding”.  Dari  uraian  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa perdamaian  yang  diadakan  di  dalam  pengadilan  akan  mengakhiri  perkara  secara tuntas, karena itu putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding dan putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial serta pelaksanaannya dapat dipaksakan. 5
Pasal 1 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi menyatakan: “Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa”,
Akta perdamaian yang disepakati para pihak dalam mediasi pengadilan, disamakan kedudukannya kedudukannya dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap  ( inkracht  van  gewijsde). Jika  dihubungkan  dengan  Pasal  130  HIR  (2) disebutkan  bahwa:  “Jika  perdamaian  terjadi,  sehingga  tentang  hal  itu  pada  waktu sidang  harus  dibuat  sebuah  akta  bahwa  kedua  belah  pihak  diwajibkan  untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, sehingga surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa”.
Pasal 130 (2) HIR menyatakan bawasanya para pihak wajib menaati dan memenuhi isi  perjanjian  perdamaian  yang  dibuat.  Putusan  perdamaian  tersebut  diperlakukan selayaknya putusan hakim. Selanjutnya, dalam ayat (3) disebutkan, terhadap putusan yang demikian tidak diizinkan pihak-pihak menggunakan upaya hukum. Oleh karena itu,  dapat  dikemukakan  keistimewaanputusan  perdamaian,  yaitu:  Tertutup  upaya hukum banding dan kasasi; Mempunyai kekuatan hukum tetap; Memiliki kekuatan eksekutorial. 6
2. Faktor yang Menjadi Hambatan  Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain  dalam Perjanjian Kredit Bank .
a. Faktor Internal 7
Yaitu faktor yang timbul dari lembaga keuangan itu sendiri, antara lain :
4 Joni Emirzo, “ Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 69
5 Dwi  Rezki  Sri  Astarini,  “ Mediasi  Pengadilan  Salah  Satu  Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  Berdasarkan  Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan”, (Bandung: Alumni, 2013), hlm 148.
6 Dwi Rezki Sri Astarini, Ibid 149
7 http://repository.unand.ac.id/6172/ Jurnal Transparansi Hukum Volume 1, Nomor 1, Januari 2018, Halaman 1-18 diunduh 1 Nopember 2023. 12.21 PM.
1) Kesalahan administrasi;
2) Analisis kredit yang kurang teliti;
3) Suku bunga yang terlalu tinggi;
4) Adanya pihak internal yang menghalangi proses eksekusi.
b. Faktor Eksternal
Merupakan faktor hambatan yang timnul dari pihak debitur/nasabah, antara lain :
1) Adanya itikad yang kurang baik dari debitur;
2) Mengalami kerugian usaha yang mengakibatkan kurangnya pemasukan sehingga berdampak pada kemacetan pembayaran pinjaman kredit bank.
Pada saat pelaksanaan perjanjian kredit ada kemungkinan perjanjian yang disepakati antara  bank  dan  nasabah  dalam  masa  kredit  salah  satunya  dengan  adanya  jangka waktu  yang  cukup  lama  ini  bisa  menimbulkan  berbagai  masalah,  biasanya masalahnya  diakibatkan  dari  pihak  debitur  seperti  pengembalian  atau  pelunasan kreditnya  mengalami  kemacetan. 8 Tanggung  jawab  dalam  suatu  perjanjian  dapat timbul apabila terjadi suatu keadaan yang dinamakan wanprestasi
Salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi kredit.  Dasar  hukum  restrukturisasi  kredit  adalah  Surat  Direksi  Bank  Indonesia Nomor:  31/150/KEP/DIR  tanggal  12  November  1998.  Restrukturisasi  merupakan upaya  yang  dilakukan  Bank  dalam  rangka  membantu  nasabah  agar  dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: 9
1) Penjadwalan kembali (Rescheduling)
Penjadwalan kembali atau rescheduling adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2) Persyaratan kembali (Reconditioning)
Persyaratan  kembali  atau reconditioning merupakan  upaya  penyelesaian pembiayaan  bermasalah  dengan  cara  mengubah  sebagian  atau  seluruh persyaratan  pembiayaan,  seperti  jadwal  pembayaran,  jumlah  angsuran,  jangka waktu  pembayaran  yang  diubah  agar  tidak  memberatkan  nasabah  serta pemberian  potongan  sepanjang  tidak  menambah  sisa  kewajiban  yang  harus dibayarkan kepada bank.
3) Penataan kembali (Restructuring).
Penataan kembali atau restructuring merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah  dengan  cara  mengubah  persyaratan  pembiayaan  yang  dapat dilakukan dengan perubahan.
8 Jurnal Transparansi Hukum Volume 1, Nomor 1, Januari 2018, Halaman 1-18  diunduh 1 28  Pebruari ,2024. 12.21 PM.
9 https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42274, diakses pada t a nggal 20 Pebruari 2024 , pukul 10.51 PM
3. Upaya  Penyelesaian  Wanprestasi  Debitur  Melalui  Akta  Perdamain    dalam Perjanjian  Kredit  Bank”  Berdasarkan  Putusan  Perkara  Nomor  14/Pdt.  G.S/ 2020/PN.Pdg dan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mrn
Akta Perdamaian ( acta van vergelijk ) menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 PERMA RI Nomor.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan:
“Suatu akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Apabila kedua pihak yang bersengketa berdamai kemudian meminta  kepada  pengadilan  agar  perdamaian  itu  dijadikan  sebagai  putusan pengadilan, maka bentuk persetujuan perdamaian itu disebut Akta Perdamaian.” 10
Akta Perdamaian yang berhasil dibuat atas dasar kesepakan perdamaian para pihak yang bersengketa  di  muka  persidangan  dan  dengan  sepengetahuan  hakim,  memiliki persamaan  dengan  putusan  hakim.  Akta  Perdamaian  tersebut  mempunyai  kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik upaya banding ataupun kasasi  karena  pada  Akta  Perdamaian  melekat  kekuatan  eksekusi. 11 Dengan  demikian Akta  Perdamaian  bersifat  khusus  yaitu  memiliki  kekuatan  eksekutorial  sebagai  mana yang di pertegas pula dalam ketentuan Pasal 130 Ayat (2) HIR.
a. PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg
Para pihak dalam akta ini adalah PT Bank X Cabang Padang, yang dalam perkara ini diwakili  oleh  ZI  yang  merupakan  pimpinan  cabang  bank  X,  selaku  kreditur  yang selanjutnya disebit sebagai pihak pertama / penggugat, dan FZ yang merupakan pegawai di kantor Y, Padang sekalu debitur yang selanjutnya disebut pihak kedua / tergugat.
Dalam  Putusan  Akta  Perdamaian  Nomor  14/Pdt.  G.S/  2020/PN.Pdg  Para  Pihak menerangkan  bahwa  mereka  bersedia  untuk  mengakhiri  sengketa  antara  Para  Pihak seperti termuat di dalam Surat gugatan Nomor 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg dengan cara Perdamaian  dan  untuk  itu  telah  mengadakan  perdamaian  sebagaimana  disebut  dalam Perjanjian/Akte Perdamaian tertanggal Senin tanggal 13 Juli 2020
Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg, mengenai Akta perdamaian dimana pihak  Tergugat  mengakui  memiliki  hutang  kepada  pihak  Penggugat  sebesar  Rp. 210.282.680,- ( dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam  ratus delapan  puluh  rupiah )  kepada  Penggugat, terdiri  dari pokok,  bunga  dan denda, para pihak  melakukan  musyawarah  dan  mufakat,    pihak  Tergugat  bersedia  untuk memindahkan  gajinya  terhitung  dari  rekening  ke    Bank    X    Cabang    Padang    sesuai dengan  surat  permohonan  pihak Tergugat, setelah  gaji  pihak  Tergugat  dipindahkan ke    Bank      X,    pihak    Tergugat  berjanji  akan  membayar  cicilan  hutangnya  sebesar
10 Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , PERMA No. 1 Tahun 2016, Ps. 1 angka 10.
11 Putra. Riko Kurnia, dkk, “ Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN.Smg ”. (Semarang: Diponegoro Law Journal , Vol. 5 No. 3, 2016), hlm. 9.
Rp.2.800.000 ( dua juta delapan ratus ribu rupiah )  setiap bulan sampai dengan kredit pihak Tergugat dinyatakan lunas oleh pihak Penggugat.
Kesepakatan perdamaian antara   Penggugat   dan Tergugat   ini   tidak   bertentangan dengan norma   hukum, kepentingan  umum,  maupun  kesusilaan.  untuk menguatkan isi kesepakatan perdamaian  yang  dibuat  oleh para pihak Penggugat dan Tergugat ke dalam  suatu  bentuk  Akta  Perdamaian  dalam      sidang      melalui  penjatuhan  putusan perdamaian  untuk  mengukuhkannya.  Akta  Perdamaian  tersebut    karena  dikukuhkan oleh  hakim,  maka memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  mengikat  para  pihak,  dan  tidak dapat  dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi.
Sesuai  Putusan  Nomor  14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg , menyebutkan  bahwa  baik  pihak Penggugat  maupun  pihak  Tergugat  menyatakan  kesediaannya  untuk    mengakhiri sengketa  dengan    jalan    damai.  Untuk    hal    ini    telah    diadakan    perundingan, perdamaian,  pada  akhirnya  menghasilkan  sebuah  kesepakatan  perdamaian. mempertimbangkan Pasal 154 RBg  yang  mana antara  Penggugat  dan Tergugat  telah mencapai  sebuah kesepakatan  perdamaian, sejalan dengan  mengacu  kepada  syarat sah dari  pembuatan suatu Akta  Perdamaian dalam ketentuan Pasal 1320  KUHPerdata.
Mengenai  kesepakatan   perdamaian,  berlaku  unsur  -  unsur  perjanjian sebagaimana diatur   dalam  Pasal 1320 KUHPerdata, yang isinya :
a)    Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b)    Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
c)    Objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu; dan d)    Berdasarkan suatu sebab yang halal.

## b. PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn
Para pihak dalam akta ini adalah PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Fazli, asisten manajer pemasaran mikro PT.Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditur  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  pihak  pertama  (tergugat),  dan  Razali  Ubit (perorangan) selaku debitur yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua / tergugat.
Didalam Akta Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 4/Pdt.G.S/20 20/PN Mrn permasalahan perkara Para  Pihak   adalah  mengenai Gugatan cidera Janji/Wanprestasi oleh Pihak Kedua. Pihak   Kedua   sepakat   untuk   mengakhiri sengketa sebagaimana Perkara Perdata Gugatan   sederhana  melalui Perdamaian. Para pihak berjanji  untuk tunduk  dan mengikatkan  diri  dengan  Kesepakatan  Perdamaian,  berakhirnya Perikatan antara  para pihak dalam  Perjanjian Fasilitas Kredit dalam surat pengakuan hutang No B.24/3981/1/2018  sejumlah  Rp.156.185.905,-  ( Seratus  lima  puluh  ena  juta  seratus delapan   puluh lima ribu Sembilan ratus lima rupiah ),dan Pihak Kedua akan membayar utangtnya  sebesar Rp 50.000.000,00.( Lima puluh juta  rupiah ) secara tunai, sisa dari kewajibannya akan dilunaskan dengan di cicil tiap bulan selama 24 bulan kedepannya. Apabila Pihak Kedua/tergugat tidak memenuhi kesepakatan maka tergugat memberikan hak  kepada  Pihak  Pertama/Penggugat  untuk  melakukan  penjualan  agunan  milik PihakKedua/tergugat  secara  dibawah  tangan  dan  mengambil  hasil  penjualan  untuk
pelunasan  hutang  Pihak  Pertama,  dan  Pihak  Kedua,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  154 ayat  (2)  R.Bg  jo.  Pasal  18  PERMA  No.  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan, memutus perkara  ini dengan  perdamaian,  dimana Pihak Pertama dan Pihak Kedua dihukum untuk menaati Kesepakatan Perdamaian
Dalam Pasal 130 HIR disebutkan bahwa akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding. Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya
Jadi  Upaya  Penyelesaian  Wanprestasi  Debitur  Melalui  Akta  Perdamaian    dalam Perjanjian Kredit Bank” Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg dan  Perkara  Nomor  4/Pdt.G.S/2020/PN  Mrn,  dimana  kedua  putusan  akta  perdamaian tersebut  sama-sama  dalam  urusan  perjanjian  kredit  pinjam  meminjam  uang  dengan putusan  damai  sesuai  kesepakatan  yang  dibuat  secara  bersama  melalui  putusan Pengadilan .dan kedua putusan tersebut harus mentaati kesepakatan yang dibuatnya.
Berdasarkan  penjelasan  dan  uraian-uraian  tersebut  diatas  serta  isi  perjanjian/  Akte Perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa telah memenuhi unsur-unsur perjanjian perdamaian. Perjanjian/akte tersebut mengikat para pihak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 195 ayat (1) HIR yang pada intinya berbunyi  “sejak  disepakati  serta  ditandatanganinya  akta  perdamaian  tersebut  maka berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi  para  pihak  yang  menbuatnya,  para  pihak  harus wajib  memenuhi  dan  menaati  isi  dari  perjanjian  yang  tertuang  pada  Perjanjian/Akte Perdamaian. Putusan
Perjanjia/ Akte Perdamaian nomor:Akta PerdamaianNomor14/Pdt.G.S/2020/ PN .Pdg,dan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN  Mrn.  tertutup  upaya  hukum  banding  dan  kasasi,  mempunyai kekuatan hukum tetap, dan memiliki kekuatan eksekutorial
Dalam  Putusan  Akta  Perdamaian  tersebut  diatas    bahwa  Para  Pihak  menerangkan bersedia  untuk  mengakhiri  sengketa  antara  Para  Pihak  seperti  termuat  di  dalam  Surat gugatan  mereka  masing  masing    dengan  cara  Perdamaian  dan  untuk  itu  telah mengadakan perdamaian sebagaimana disebut dalam Perjanjian/Akte Perdamaian.
Sebagaimana  Akta  Perdamaian  ( Akta  Van  Dading )  Duduk  Perkara  No 4/Pdt.G.S/2020/PN Mrn menyebutkan bahwa :
1) Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa sebagaimana Perkara Perdata Gugatan sederhana  Nomor 4/Pdt. G.S/2020/PN Mrn      melalui Perdamaian berjanji tunduk dan mengikatkan diri dengan  Kesepakatan Perdamaian.
2) Pihak  pertama  dan  pihak  Kedua  dalam  PErjanjian  Fasilitas  Kredit  dalam  surat pengakuan  hutang No:  B.24/3981/1/2018 tanggal 29-01- 2018.
3) Para Pihak mengaku dan membenarkan saat ini mempunyai Perkara di Pengadilan dengan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mrn. Permasalahan   perkara Para Pihak adalah mengenai gugatan cidera janji oleh Pihak Kedua.
4) Pihak  Kedua/Tergugat  menyanggupi  untuk  menyelesaikan  seluruh  tunggakan pinjamannya  kepada  pihak  Pertama  secara  bertahap  sejumlah  Rp.156.185.905,- ( Seratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh   lima ribu sembilan ratus lima rupiah ), telah disepakati oleh para pihak  dalam surat perjanjian damai tertanggal 23 Maret 2020, dengan cara sebagai berikut:
a) Bahwa Pihak Kedua/Tergugat akan membayar sebagian kewajibannya  sebesar Rp 50.000.000,00. ( Lima puluh juta  rupiah ) secara tunai dan seketika sebelum tanggal 23 September 2020.
b) Bahwa sisa dari kewajibannya akan dilunaskan dengan dicicil tiap bulan selama 24 bulan kedepannya.
c) Apabila  pihak  kedua/tergugat  tidak  memenuhi  kesepakatan  ini  maka  tergugat memberikan  hak  kepada  pihak  pertama/penggugat  untuk  melakukan  penjualan agunan milik pihak kedua secara dibawah tangan dan mengambil hasil penjuialan untuk pelunasan hutang pihak pertama.
Putusan Pengadilan perkara No.4/Pdt.G.S/2020/PN Mrn :
a) Menyatakan perkara No.4/Pdt.G.S/2020/PN Mrn putus karena perdamaian;
b) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati surat kesepakatan /perjanjian perdamaian  sebagaimana disebutkan diatas;
c) Membebankan perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng
Kesimpulan dari perkara akta perdamaian Nomor perkara No4/Pdt.G.S/ 2020/PN Mrn, mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan  kasasi  maupun  peninjauan  kembali.  Perdamaian  itu  tidak  dapat  dijadikan dengan  alasan  pembatalan  bahwa  kekeliruan  mengenai  hukum  atau  dengan  alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Kekuatan hukum pada akta perdamaian diatur dalam Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR.
Persamaan, Perbedaan Dan Putusan Perdamaian No. 14/Pdt.G.S/2020/PN Pdg . Dan Putusan Perdamaian No 4/Pdt. G.S/2020/Pn Mrn
Persamaan
➢ Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg  dan  Akta  Putusan  Pengadilan  Negeri  Meureudu  Nomor 4/Pdt.G.S/20 20/PN Mrn , sama-sama dalam urusan perjanjian kredit pinjam meminjam uang  dengan    putusan  damai  sesuai  kesepakatan  yang  dibuat  secara  bersama  melalui putusan Pengadilan dan
➢ Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg  dan  Akta  Putusan  Pengadilan  Negeri  Meureudu  Nomor 4/Pdt.G.S/20  20/PN Mrn , sama-sama Menghukum  kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi surat perjanjian damai yang telah disepakati .

## Perbedaan
➢ Didalam  Putusan  akta  Perdamaian  Pengadilan  Negeri  Padang  No  14/Pdt.  G.S/ 2020/PN.Pdg  bahwa  Isi  kesepakatan  ini  di  buat  oleh  para  pihak  sebelumnya  dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa paksaan, tekanan,
atau intervensi apapun.Sedangkan dalam Akta Putusan Pengadilan Negeri Meureudu No 4/Pdt.G.S/  2020/PN  Mrn,  di    dalam    persidangan    Pihak    Pertama    dan  Pihak  Kedua sepakat untuk diputus damai, sesuai dengan prosedur mediasi di pengadilan
➢ Untuk perkara Akta Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 4/Pdt. G.S / 2020/PN Mrn Tergugat /pihak kedua  dalam Perjanjian Fasilitas Kredit  dalam  surat  pengakuan hutang  Nomor:    B.24/3981/  1/  2018    akan  tetapi  di  dalam  Putusan  Akta  Perdamaian Pengadilan  Negeri  Padang  Putusan  No  14/Pdt.G.S/  2020/  PN.Pdg  berkaitan  dengan tindakan  wanprestasi  oleh  debitur  atas  perjanjian  pinjam  –  meminjam  berupa  uang, Tergugat yang dibuat oleh hakim dengan menguatkan Akta Perdamaian disepakati oleh kedua belah pihak
➢ Dalam  Putusan  Nomor  14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg,  pihak  yang  dirugikan  akibat wanprestasi  dapat  langsung  mengajukan  permohonan  eksekusi  akan  tetapi  didalam Putusan PN Meureudu Putusan No 4/Pdt.G.S/  2020/  PN Mrn, apabila ada wanprestasi oleh  Pihak  Kedua,  maka  dinyatakan  sepakat    untuk  tidak    akan    melakukan    tuntutan hukum  dalam  bentuk  apapun.
➢ Didalam  Putusan  Akta  Perdamaian  Pengadilan  Negeri  Padang  No  14/Pdt. G.S/2020/PN.Pdg untuk membayar biaya  perkara  dibebankan  kepada  Penggugat, sedangkan  untuk  Putusan  Akta  Perdamaian  Pengadilan  Negeri  Padang  No 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn biaya perkara dibayar secara tanggung renteng.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Terdapat  2  cara  dalam  penyelesaian  wanprestasi  dalam  perjanjian  kredit  bank  yaitu Litigasi dan Non litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian di luar lembaga peradilan dengan cara arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan  penilaian  ahli  dengan  cara  pendekatan  atau  musyawarah.  Pola  penyelesaian  ini dianggap  terbaik  karena  bersifat  informal,  biaya  murah,  penyelesaian  cepat  dan merupakan win-win solution . Penyelesaian melalui jalur litigasi bersifat formal melalui pengadilan,  dimana  kedua  belah  pihak  saling  berhadapan  satu  sama  lain  untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan sehingga penyelesaian jalur litigasi ini merupakan win-lose solution .
Hambatan  dalam  Pelaksanaan  Pelaksanaan  Penyelesaian  Wanprestasi  Debitur  Melalui Akta  Perdamain    dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  dapat  disebabkan  oleh  faktor  internal, yaitu dari kreditur/bank itu sendiri, dan faktor eksternal, yaitu dari debitur/nasabah.
Akta Perdamaian dalam Perjanjian Kredit Bank pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor  :14/Pdt.G.S/  2020/  PN.  Pdg  dan  Putusan  Perdamaian  PN  Meureudu  Nomor: 4/Pdt.G.S/2020/PN  Mrn.  diselesaikan  melalui  jalur  litigasi  (jalur  pengadilan),  namun melalui  Akta  Perdamaian.  Akta  perdamaian  ini  mempunyai  kekuatan  mengikat  dan dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 Ayat (2) HIR atau Pasal 154 Ayat (2) RBg).

## 2. Saran
Untuk mencegah wanprestasi debitur dalam Perjanjian Kredit Bank  hendaknya  pihak kreditur  lebih  teliti  dan  lebih  selektif    dalam  memberikan  kredit  kepada  debitur  serta melakukan  pengecekan  terhadap  berkas-berkas  permohonan  yang  diajukan  oleh  calon debitur dan analisis yang cermat dan teliti.
Sebagai  debitur hendaknya selalu memiliki itikad baik  dan tidak berbuat  sesuatu  yang melanggar  isi  perjanjian,  sehingga  tidak  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain (kreditur) dan isi dari perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik.
Berdasarkan  Akta  Perdamaian  Nomor  14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg  dan  Akta  Perdamaian Nomor  4/Pdt.G.S/2020/PN  Mrn.  Penyelesaian  sengketa  dilakukan  secara  damai. Perdamaian merupakan pilhan sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia yang tidak konfrontatif .  Perdamaian  bisa  dilaksanakan  di  dalam  persidangan  maupun  di  luar persidangan.  Dalam  pelaksanaannya  dalam  persidangan  hakim  memiliki  fungsi  utama untuk  mendamaikan kedua belah pihak, hendaknya hakim memiliki pengetahuan yang luas  sehingga  dalam  mempertimbangkan  masalah  yang  ada  selain  mempertimbangkan norma dan hukum, juga mempertimbangkan soal fungsi sosial dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Dwi  Rezki  Sri  Astarini,  “ Mediasi  Pengadilan  Salah  Satu  Bentuk  Penyelesaian  Sengketa Berdasarkan  Asas  Peradilan  Cepat,  Sederhana,  Biaya  Ringan”, (Bandung: Alumni, Bandung, 2013).
Gery Goodpaster, “ Panduan Negosiasi dan Mediasi”, (Jakarta: Elips, 1999).
Joni  Emirzo,  “ Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan”, (Jakarta  :  Gramedia Pustaka Utama, 2001).
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  “ Metodelogi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri :  Ghalia  Indonesia”, (Jakarta: 1990).

## PERUNDANG – UNDANGAN
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan , PERMA No. 1 Tahun

## JURNAL
Darwinsyah  Minin,  “ Cara  Penyelesaian  Karya  Ilmiah  di  Bidang  Hukum  (Panduan  Dasar Menuntaskan  Skripsi,  Tesis,  dan  Disertasi) cetakan  ke-II,:  Mitra  Kebijakan  Tanah Indonesia Yogyakarta.
Gentur Cahyo Setionojurnal Transparansi Hukum Volume 1, Nomor 1, Januari 2018, Halaman 1-18  diunduh 1 Nopember 2023. 12.21 PM.
Putra. Riko Kurnia, dkk, “Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN.Smg”. Diponegoro Law Journal . Vol. 5, 2016).

## INTERNET
http://repository.unand.ac.id/6172/  Jurnal  Transparansi  Hukum Volume  1,  Nomor  1,  Januari 2018, Halaman 1-18  diunduh 1 Nopember 2023. 12.21 PM
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42274,  diakses  pada  t a nggal  20 Pebruari 2024 , pukul 10.51 PM.