## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NIKAH SIRI DI SULAWESI BARAT
Abstrak:  Tulisan  ini  akan  mengungkapkan  tentang  faktor-faktor  terjadinya nikah siri di Sulawesi Barat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk  menggambarkan  kondisi  faktual  dari  kecenderungan  masyarakat Sulawesi    Barat  dalam  melakukan  nikah  siri.  Penelitian  ini  dilakukan  di Sulawesi Barat yang meliputi tiga Kabupaten kota, yaitu Mamuju, Mejene dan Polman.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normative, fenomenologis,  filosofis,  dan  sosiologis.  Penelitian  ini  menggunakan  data primer  yang  diambil  dari  sumber-sumber  utama,  yaitu  para  responden  yang terdiri  dari  pelaku  nikah  siri,  pejabat  desa,  pejabat  KUA,  dan  pejabat Pengadilan  yang  berkompeten  menjawab  penelitian  tentang  nikah  siri.  Data sekunder  diambil  dari  sumber-sumber  lain,  yaitu  tulisan-tulisan  yang  terkait dengan formulasi hukum nikah siri dan buku-buku tentang sosiologi hukum dan filsafat  hukum  Islam  sebagai  alat  pembedah  terhadap  penelitian  ini.  Data dikumpulkan  dengan  metode  wawancara  dan  observasi  dengan  instrumen pedoman wawancara. Data diolah dan dianalisis dengan reduksi data, penyajian data,  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Keabsahan  data  diuji  dengan triangulasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  baha  faktor-faktor  terjadinya  nikah  siri di Sulawesi Barat di kalangan laki-laki adalah  karena menganggap buku nikah tidak  penting,  kurangnya  sosialisasi  pentingnya  pernikahan  yang  tercatat, memang ingin menikah 2 kali/poligami, suami melakukan pernikahan tanpa izin istrinya, kurangnya perhatian dan pelayanan seks dan menghindari perzinahan. Sementara di kalangan perempuan, alasan mereka melakukan nikah siri antara lain  adalah  karena  kebutuhan  batin,  tidak  mendapatkan  kepuasan  dari suaminya, mencari laki-laki yang mapan dalam bidang ekonomi, sehingga dapat membiayai  hidupnya,  adanya  jumlah  perepuan  yang  terlalu  banyak  dibanding laki-laki.
Keywords: Nikah Sirri, Sulawesi Barat, Poligami

## I. PENDAHULUAN
Pernikahan bagi umat Islam merupakan  ikatan lahir batin antara seorang laki- laki  dan  seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  berdasarkan  akad  nikah  yang  diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Atas dasar ini, maka dalam pernikahan itu terdapat sebuah  kesepakatan  bahwa  pernikahan  itu  dilihat  sebagai  sebuah  akad,  kontrak,  atau perikatan.  Pengertian  pernikahan  sebagai  sebuah  akad  sesuai  dengan  pengertian  yang dimaksudkan  oleh  undang-undang.  Akad  nikah  dalam  sebuah  pernikahan  memiliki
Juraeri Tahir A. Qadir Gassing HT Achmad Abubakar Kasjim Salenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Juraeritahir@gmail.com, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id
kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah, sehingga ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau diaktekan. 1
Namun  sejalan  dengan  perkembangan  zaman  di  mana  dinamika  masyarakat terus berkembang dan berubah, maka sangat banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan, tidak  saja  karena  bisa  hilang  dengan  sebab  kematian,  manusia  dapat  juga  mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta, yang bisa dikatakan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak atau sangat penting.
Namun  di  sisi  lain,  terdapat  pernikahan  dalam  masyarakat  yang  diakui  dan diterima  oleh  syariat,  yakni  pernikahan  yang  disebut  dengan  nikah  siri.  Nikah  siri sebagaimana yang dipahami dalam hukum pernikahan Indonesia sebagai pernikahan di bawah  tangan  atau  pernikahan  yang  tidak  ternyatat  merupakan  bagian  dari  tradisi masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di Sulawesi Barat.
Sebagai sebuah tradisi masyarakat, maka pernikahan siri ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial budaya masyarakat bahkan fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah siri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan  oleh  kalangan  masyarakat  bawah,  tapi  juga  oleh  lapisan  masyarakat menengah ke atas. Hal ini disebabkan oleh karena masih banyak di antara masyarakat kita yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan pernikahan.
Kalaupun dalam kenyataannya pernikahan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka  boleh  jadi  hanya  sekedar  ikut-ikutan  belaka.  Atau  mungkin  mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Boleh jadi  pencatatan  pernikahan  itu  hanya  dipandang  sekedar  soal  administrasi,  belum dibarengi  dengan  kesadaran  sepenuhnya  akan  segi-segi  manfaat  dari  pencatatan pernikahan tersebut. Padahal pencatatan pernikahan yang merupakan perintah undang- undang  itu  sesungguhnya  mempunyai  tujuan  penting,  yakni  proses  dokumentasi  atas perbuatan  hukum  pernikahan  itu  sendiri  sehingga  kemudian  akan  memberikan perlindungan  hukum  bagi  suami  isteri  yang  bersangkutan  beserta  anak  turunnya  di kemudian  hari,  sehingga  dimulai  dari  terbentuknya  keluarga  sebagai  unit  masyarakat terkecil yang tertib hukum akan tercipta kehidupan masyarakat bangsa yang madani.
Permasalahannya  ialah,  mengapa  begitu  rendah  kesadaran  dan  pemahaman hukum  sebagian  masyarakat  Indonesia  dalam  hal  pencatatan  pernikahan  dan bagaimana  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  bagi  mereka. Semua  itu  tentu  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah  yang memposisikan dirinya sebagai negara hukum dan keseluruhan bangsa Indonesia sebagai masyarakat hukum. Kalau suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah hukum di Indonesia  belum  mempunyai  kesadaran  dan  pemahaman  hukum  yang  tinggi,  hal  ini tentu bukan semata-mata kesalahan masyarakat itu sendiri melainkan juga disebabkan kurang  maksimalnya  peran  dan  upaya  lembaga  pemerintahan  yang  terkait  dalam memberikan  edukasi  terhadap  masyarakat  tentang  betapa  pentingnya  mencatatkan pernikahan mereka.
1 Khairuddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Pernikahan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta-Leiden: INIS, 2002), h. 139.
Rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  akan  pentingnya  mencatatkan pernikahan,  berdasarkan  pengamatan  penulis,  dapat  dilihat  di  beberapa  kecamatan dalam  wilayah  kabupaten  di  Mamuju,  Majene  dan  Polman  dan  ternyata  ditemukan fakta  yang  cukup  mencengangkan,  yaitu  ternyata  masih  terdapat  begitu  banyak masyarakat  yang  pernikahannya  tidak  dicatat  oleh  KUA  setempat.  Hal  ini  dapat diketahui  dengan  banyaknya  masyarakat  yang  mengajukan  permohonan  pengesahan pernikahan  (isbat  nikah)  ke  Pengadilan  Agama  setempat  untuk  mendapatkan pengesahan  pernikahan  mereka  secara  hukum  negara  dalam  sebuah  program  sidang keliling.
Salah  satu  fakta  yang  menarik,  bahwa  mereka  tidak  mencatatkan pernikahannya antara lain adalah karena alasan mahalnya biaya pencatatan pernikahan. Fenomena  mahalnya  biaya  pencatatan  pernikahan  ini  harus  jadi  catatan  penting  bagi para  pengambil  keputusan  untuk  menekan  biaya  pencatatan  pernikahan  seminimal mungkin  agar  kelompok  masyarakat  bawah  tidak  terhalang  kepentingannya  untuk memperoleh  akta  nikah.  Faktor  lain  adalah  bahwa  sebagian  masyarakat  ada  yang bersikap  masa  bodoh  terhadap  ketentuan  peraturan  yang  menyangkut  pernikahan. Sikap apatis semacam ini merupakan hambatan besar bagi terlaksananya pemberlakuan penetapan hukum.
Faktor berikutnya adalah bahwa ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan azas  pokok  dari  sahnya  pernikahan.  Ketentuan  ayat  (1)  dan  (2)  dalam  pasal  tersebut harus  dipahami  sebagai  syarat  kumulatif,  bukan  syarat  alternatif  sahnya  suatu pernikahan.  Dari  norma  hukum  tersebut  sebenarnya  sudah  cukup  menjadi  dasar  bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan pernikahan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut  mengandung  kelemahan  karena  pasal  tersebut  multi  tafsir  dan  juga  tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya.
Faktor  yang  tak  kalah  pentingnya  adalah  ketatnya  izin  poligami  disebabkan karena dalam UU No.1/1974 menganut azas monogami. Sekalipun demikian, undang- undang  tersebut  masih  memberikan  kelonggaran  bagi  mereka  untuk  melakukan poligami  namun  dengan  persyaratan  yang  sangat  ketat.  Seseorang  yang  hendak melakukan  poligami  harus memenuhi  sekurang-kurangnya  salah  satu  syarat  alternatif yang  ditentukan  secara  limitatif  dalam  undang-undang,  yaitu  isteri  tidak  dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  isteri,  isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan (ps.4 ayat (2) UU 1/1974).
Sulit dan lamanya proses serta hambatan berupa birokrasi dalam pemberian izin memang  bertujuan  untuk  memperkuat  secara  selektif  akan  perkenan  poligami  bagi PNS  serta  menghindari  kesewenang-wenangan  dalam  hal  kawin  lebih  dari  satu, sehingga PNS diharapkan jadi contoh dan teladan yang baik sesuai dengan fungsinya sebagai  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat.  Akibat  larangan  berpoligami  atau  sulitnya memperoleh  izin  poligami  justru  membuka  pintu  pelacuran,  pergundikan,  hidup bersama dan poligami illegal. 2
Sementara itu, pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak akan mendapat  pengakuan  dan  tidak  dilindungi  oleh  hukum.  Tindakan  tidak  mencatatkan pernikahan, walaupun pern ikahan telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, dianggap  telah  melakukan  penyelundupan  hukum,  alias  tidak  taat  hukum.  Indonesia
2 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Pernikahan di Indonesia (Surabaya:  Airlangga University Press,1994), h. 53.
adalah negara hukum, dan segenap bangsa Indonesia harus tunduk kepada hokum yang berlaku  di  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  adalah  hukum  negara Indonesia  yang  mengatur  tentang  pernikahan.  Maka  sejak  diundangkannya  undang- undang tersebut, bangsa Indonesia terikat oleh undang-undang itu karena sifatnya yang memaksa, oleh karenanya harus ditaati dan dijalankan. 3
Kejelasan  status  pernikahan  suami  istri  melalui  bukti  autentik  tentang pernikahan  mereka,  menjadi  landasan  bagi  kejelasan  status  hukum  seorang  anak. Misalnya untuk pengurusan akta kelahiran si anak, landasannya adalah surat nikah, jika suami istri tersebut tidak pernah mencatatkan pernikahannya, maka ketika lahir anak dan  memerlukan  akta  kelahiran,  sehingga  kantor  kependudukan  tidak  akan mengeluarkan akta kelahiran dimaksud. 4
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  kejelasan  status  seseorang sebagai suami atau sebagai istri merupakan suatu keharusan. Kepastian status itu dapat dilihat dari bukti pernikahan mereka, dalam bentuk akta pernikahan. Sebaliknya, suami istri  yang  tidak  mempunyai  akta  pernikahan  sebagai  akibat  pernikahannya  tidak dicatatkan,  tidak  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  pernikahan  mereka, seehingga, walaupun hidup dalam rumah tangga sebagai pasangan suami istri, namun keduanya  sulit  mendapatkan  pelayanan  hukum  dalam  kehidupan  bernegara  di Indonesia.
Pernikahan yang tidak dicatat atau pernikahan di bawah tangan dapat berakibat mengganggu kemaslahatan agama, yang ajaran agama cenderung dipraktekkan secara kacau.  Kekacauan  tersebut  dapat  digambarkan  bahwa  apabila  suatu  akad  nikah  tidak dicatat  secara  resmi  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang,  yakni  Pegawai  Pencatat Nikah (PPN), maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya  dapat  membuka  peluang  pada  suami  untuk  melakukan  akad  nikah  kembali dengan  perempuan  yang  lain  tanpa  terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan  secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang  kembali  sampai  akhirnya  suami  pun  berpotensi  memiliki  istri  melebihi  dari ketentuan  agama.  Dengan  demikian,  perilaku  seperti  ini  akan  menjadi  gangguan terhadap kemaslahatan agama.
Pernikahan  yang  tidak  tercatat  atau  pernikahan  siri  dapat  mempengaruhi kemaslahatan  psikologis  istri  dan  anak,  mereka  pun  merasa  tidak  nyaman  dan  tidak tenang.  Terlebih  ketika  anak  memasuki  usia  sekolah  dan  ketika  didaftarkan.  Setiap lembaga  pendidikan  selalu  mensyaratkan  kepada  pendaftar  (orang  tua  anak),  salah satunya adalah akte kelahiran anak. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku  nikah,  dan  orang  yang  memiliki  buku  nikah  adalah  orang  yang  ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya.
II. KAJIAN TEORETIK

## 1. Pengertian Nikah Siri
Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  ‚nikah‛  diartikan  sebagai  (1) perjanjian  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk  bersuami  istri  (dengan  resmi),  (2)
3 M.  Anshary  MK, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia;  Masalah-Masalah  Krusial  (Cet.  I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 45.
4 M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia....,  h. 47.

## Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat
pernikahan 5 Berdasarkan arti kedua (pernikahan) inilah yang paling populer digunakan oleh  masyarakat  Indonesia  dalam  menyebut  ‚berpasangan‛  laki-laki  dan  perempuan secara resmi.
Secara terminologi, makna nikah menurut ulama mutaqaddimin berbeda dengan ulama mutaakhirin. Ulama mutaqaddimin menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang ditetapkan  oleh  syara’  bahwa  seorang  suami  dapat  memanfaatkan  dan  bersenang- senang  dengan  kehormatan  seorang  istri  dan  seluruh  tubuhnya. 6 Sedangkan  ulama mutaakhirin  berpendapat  bahwa  nikah  berarti  akad  yang  memberikan  faedah  hukum kebolehan  mengadakan  hubungan  keluarga  antara  pria  dan  wanita  dan  mengadakan tolong-menolong  serta  memberi  hak  bagi  pemiliknya  dan  pemenuhan  kewajiban masing-masing. 7 Dalam  hal  ini,  para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  makna  nikah dalam hal ini membagi ke dalam tiga golongan, yaitu:
Ulama Hanafiah berpendapat bahwa makna nikah secara hakiki adalah wata’ (bersetubuh),  sedangkan  secara majazi  bermakna  akad.  Pendapat  ini  didasarkan  atas pemahaman  mereka  terhadap  ayat  dalam  Q.S  an-Nisa/4;22  yang  berbunyi  sebagai berikut;
ُوانِإ َفَلَس دَق اَم  الَِإ ِءٓاَسِّنلٱ َنِّم مُكُؤَٓبَاَء َحَكَن اَم ْاوُحِكنَت  َلََو ۥ
ًليِبَس َءٓاَسَو اتقَمَو ةَشِحََٰف َناَك .
Terjemahnya:
Dan  janganlah  kamu  kawini  wanita-wanita  yang  telah  dikawini  oleh  ayahmu, terkecuali  pada  masa  yang  telah  lampau.  Sesungguhnya  perbuatan  itu  Amat  keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 8
Ayat ini mengandung larangan bagi seorang anak untuk menikahi wanita yang telah  dinikahi  oleh  ayahnya.  Haram  hukumnya  menikahi  perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh bapak kecuali terhadap perbuatan yang telah lalu sebelum turunnya ayat ini, maka hal itu dimaafkan oleh Allah. Allah melarang perbuatan tersebut karena sangat keji, bertentangan dengan akal sehat, sangat buruk karena dimurkai Allah dan sejahat-jahat jalan menurut adat istiadat manusia yang beradab.
Kata nikah dalam ayat tersebut menurut ulama Hanafiyah harus diartikan wata’ bukan  akad. 9 Hazairin  sependapat  dengan  golongan  ini.  Menurutnya  inti  suatu pernikahan  adalah  hubungan  seksual,  tidak  ada  pernikahan  tanpa  adanya  hubungan seksual.  Beliau  mengambil tamsil  antara  suami  dan  istri,  maka  tidak  perlu  ada tenggang  waktu  menunggu  (masa ‘iddah)  untuk  menikah  kembali  bekas  istri  dengan laki-laki lain. 10
Ulama  Syafi’iyah  dan  Malikiyah  berpendapat  bahwa  makna  nikah  secara hakiki  adalah  akad,  sedangkan  secara majazi  bermakna  wata’.  Pendapat  ulama  ini didasarkan atas pemahaman terhadap ayat dalam QS al-Baqarah/2: 230, yang berbunyi, sebagai berikut;
5 Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bandung: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 689.
6 Muhammad  Jamal  Jamil, Korelasi  Hukum  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Pernikahan  dan  Inpres  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (Makassar:  Alauddin University Press, 2011), h. 16.
7 Djaman Nur, Fikih Munakahat (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1993), h. 3.
8 Departemen  Agama,  Alquran  dan  Tarjamahnya  (Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penterjemahan/Penafsir Alquran, 1971), h. 120.
9 Muhammad Jamal Jamil.... Korelasi, h. 17.
10 Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia (Jakarta: Timtanas, 1961), h. 61.
ُوَل ُّلَِتَ  َلَف اَهَقالَط نِإَف
ۥ ُهَيرَغ اًجوَز َحِكنَت َٰاتََّح ُدعَبنِم ۗۥ َعَجاَرَ تَ ي نَأ ٓاَمِهلَع َحاَنُج  َلَف اَهَقالَط نِإَف نَأ ٓاانَظ نِإ ٓا َنوُمَلعَي موَقِل اَهُ نِّيَ بُ ي ِاللَّٱ ُدوُدُح َكلِتَو ِاللَّٱ َدوُدُح اَميِقُي .
Terjemahnya:
Kemudian  jika  dia  menceraikannya  (setelah  talak  yang  kedua),  maka  perempuan itu  tidak  halal  lagi  baginya  sebelum  dia  menikah  dengan  suami  yang  lain. Kemudian  jika  suami  yang  lain  itu  menceraikannya,  maka  tidak  ada  dosa  bagi keduanya  (suami  pertama  dan  bekas  istri)  untuk  menikah  kembali  jika keduanyaberpendapat  akan  dapat  menjalankan  hukum-hukum  Allah.  Itulah ketentuan-ketentuan  Allah  yang  diterangkan-Nya  kepada  orang-orang  yang berpengetahuan. 11
Ayat  ini  menerangkan,  kalau  sudah  jatuh  talak  tiga,  tidak  boleh  lagi  rujuk. Apabila kedua belah pihak ingin hidup kembali sebagai suami- istri, maka perempuan itu harus kawin lebih dahulu dengan laki-laki lain, dan telah dicampuri oleh suaminya yang  baru,  dan  kemudian  diceraikan  atas  kehendak  sendiri,  dan  sudah  habis  masa idahnya, barulah keduanya boleh rujuk kembali.
Ayat  ini  menyuruh  untuk  berhati-hati  dalam  menjatuhkan  talak,  jangan gegabah  dan  jangan  terburu  nafsu.  Pikirkanlah  masak-masak,  karena  terburu  nafsu dalam menjatuhkan talak, akhirnya menyesal. Menjatuhkan talak itu dibolehkan dalam Islam, tapi ia adalah perbuatan yang dibenci Allah. Akibat perceraian itu besar sekali, baik bagi suami, lebih-lebih bagi istri dan anak-anak. Karenanya, apabila masih dalam talak  kedua,  lebih  baik  rujuk  kembali,  kalau  memang  masih  bisa  diharapkan terwujudnya  rumah  tangga  bahagia,  dan  dapat  menjalankan  perintah  Allah  dengan sebaik-baiknya.
Di  samping  itu,  ayat  ini  juga  mengandung  larangan  bagi  laki-laki  berkumpul dengan  istri  yang  ditalak  tiga  sampai  ia  menikah  dengan  laki-laki  lain.  Kata  nikah dalam  ayat  tersebut  menurut  ulama  golongan  ini  harus  diartikan  akad  bukan wata’ dengan  alasan  bahwa  yang  terkena qari<nah dalam ayat tersebut adalah wanita, sebab wanita bukanlah pelaku dalam wata’. 12 Dalam kitab ‚Fathul Mu ‘in‛ dijelaskan bahwa nikah  menurut  syara’  ialah  suatu  akad  (transaksi)  yang  intinya  mengandung penghalangan wathi<’ (persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin. Menurut pendapat  yang  sahih,  pengertian  hakiki  dari  nikah  adalah  akadnya,  sedangkan  secara majaz menunjukkan makna wathi<’ (persetubuhan). 13
Jumhur ulama yang menggabungkan dua pendapat yang kontradiktif tersebut. Menurut  jumhur  ulama,  jika  ditelusuri  maka  akan  ditemukan  bahwa  kata  nikah terkadang digunakan dalam arti wata’ dan terkadang pula digunakan dalam arti akad. Dengan demikian, kata nikah tidak dapat diartikan sebagai wata’ atau akad saja sebab keduanya  merupakan  kata  yang  tidak  dapat  berdiri  sendiri.  Untuk  itu,  kata  nikah seharusnya dimaknai dengan kesempatan yang dinyatakan dengan ucapan melalui ijab
11 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.
12 Muhammad Jamal Jamil, Korelasi......, h. 17.
13 Zainuddi<n  bin  ‘Abd  al-‘Azi<z  al-Maliba<ri  al-Fanna<ni, Fat}  al-Mu‘i<n,  terj.  Moch.  Anwar  dkk, Terjemahan Fathul Mu’in, Juz II (Cet. VII; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 1154.
dan  kabul  antara  wali  dengan  calon  suami  yang  bertujuan  untuk  menghalalkan hubungan seksual ( wata’). 14
Perbedaan  pendapat  di  antara  para  ulama  tentang  makna  nikah,  membawa implikasi hukum yang berbeda. Implikasi hukum yang dimaksud adalah apabila nikah diartikan sebagai wata’, maka akibat hukumnya adalah haram bagi anak laki-laki yang mengawini  wanita  yang  pernah  disetubuhi  oleh  ayahnya  secara  tidak  sah,  atau sebaliknya. Oleh karena itu,  seorang anak perempuan yang lahir dari hubungan gelap (zina) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu tidak boleh dikawini oleh laki-laki itu, karena bagaimanapun dia tetap anaknya. Meskipun secara yuridis ia tidak berhak  memperoleh  warisan  dan  perwalian  dari  laki-laki  yang  menghamili  ibunya. Sebaliknya,  apabila  nikah  diartikan  akad,  maka  wanita  yang  disetubuhi  secara  tidak sah oleh seorang laki-laki, maka ia boleh dikawini oleh putra laki-laki tersebut. Bahkan laki-laki itu boleh mengawini anak dari hasil perzinaannya, jika yang dilahirkan anak perempuan. Hal ini disebabkan karena tidak ada hubungan nasab antara laki-laki pezina dengan anak tersebut.
Sementara  kata ُّرِسلا secara  etimologi  berarti  rahasia  dan  bentuk  jamaknya ٌراَرْسَأ sehingga  jika  dikatakan ُئْياشلا ِّرَسُأ berarti  merahasiakan  dan  menyembunyikan  sesuatu.
Ada  juga  yang  berpendapat  bahwa  kata  siri  berasal  dari  kata  infinitif اًرِس dan يِرِس . Secara etimologi kata اًرِس berarti diam-diam atau tertutup sementara يِرِس berarti secara rahasia, sembunyi-sembunyi dan misterius. 15
Mengacu  pada  makna  literal  siri  di  atas,  maka  nikah  siri  berarti  pernikahan yang  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi  atau  rahasia.  Dengan  kata  lain  nikah  siri adalah  pernikahan  yang  dilakukan  tanpa  disaksikan  oleh  orang  banyak  dan  tidak dilakukan di hadapan pencatat nikah, sekalipun demikian pernikahan ini dianggap sah oleh  agama  tetapi  tidak  dalam  pandangan  negara  karena  melanggar  peraturan pemerintah. 16
Kata nikah siri terdiri dari dua suku kata, yaitu nikah dan siri Kata حاكنلا yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh  (wathi). 17 Kata حاكنلا juga  dipergunakan  untuk  arti  persetubuhan  ( coitus), juga  untuk  arti  akad  nikah. 18 Bahkan  kata  ‚nikah‛  dapat  didekati  dari  tiga  aspek pengertian. Pertama,  pengertian  lugawiy  (etimologis)  yaitu  ‚ ُأْطَوْلَا ‛  (bersetubuh)  dan ‚ ُّمَضْلَا ‛  (berkumpul).  Secara  arti  kata  ‚ ٌحاَكِن ‛  atau  ‚ ٌجاَوَز ‛  berarti  ‚bergabung‛,  ‚hubungan
14 Lili Rasyidi, Hukum Pernikahan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3.
15 Mahmud Yusuf, Hukum Pernikahan dalam Islam (Jakarta: Hadakarya Agung), 1978), h. 176. Lihat juga Atabik Ali, Kamus Kontemporer Indonesia Arab. terj. Dari judul asli ‚Kamus al-Ashri Arabi Indonesia (tt: tp:, t.th), h. 1056.
16 Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  I  Tahun  1974  tentang  Pernikahan  Pasal  2  sampai  Pasal  9  yang  menganut tentang  pencatatan  pernikahan.  Pelanggaran  tentang  Peraturan  Pemerintah  ini  telah  diatur  dan dituangkan dalam Pasal 45. Dalam Saidus Sahar, Undang-undang Pernikahan dan Masalah Pelaksanan Ditinjau dari Hukum Islam (Bandung: Alumni, 2009), h. 22.
17 Abd.Rahman Gazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), h. 7.
18 Abddullah  bin  Nuh  dan  Umar  Bakri, Kamus  Arab  Indonesia  Inggris  (Jakarta,  Penerbit Mutiara, MCMLXXIV), h.132.
kelamin‛,  dan  juga  berarti  ‚akad‛. 19 Kedua,  pengertian  usu@liy  (syar’i),  di  antara argumentasi  ulama  berkaitan  pengertian  ini,  yaitu  dapat  dilihat  dari  dua  pengertian, yaitu  pengertian  hakikat  (asal)  dan  pengertian  majaz  (kiasan).  Pengertian  hakikat adalah ‚ al wat’u‛ (bersetubuh), sedangkan pengertian majaz adalah ‚aqad‛ (ikatan atau janji). Ketiga,  pengertian  fikih  (hukum),  bahwa  sesungguhnya  akad  nikah  itu  adalah ketetapan  Allah  swt,  yang  menempatkan  pasangan  suami  istri  dapat  mengambil manfaat atau kenikmatan dari kedua belah pihak. 20
Adapun  pengertian  nikah  siri  dalam  fikih  kontemporer  lebih  dikenal  dengan istilah  nikah  ‘ urfi  (zawaj  ‘urfi).  Nikah  ‘urfi  adalah  suatu  pernikahan  yang  memenuhi syarat-syarat  pernikahan  tetapi  tidak  dicatat  secara  resmi  oleh  pegawai  pemerintah yang  menangani  pernikahan.  Dengan  demikiam,  dapat  dipahami  bahwa  sebenarnya tidak  ada  perbedaan  yang  menonjol  antara  pernikahan  syar’i  dengan  pernikahan ‘urfi (nikah  siri).  Perbedaannya  hanyalah  antara  resmi  dan  tidak  resmi.  Karena  pernikahan ‘ urfi  adalah  sah  dalam  pandangan  syar’i  disebabkan  terpenuhinya  semua  persyaratan nikah seperti adanya wali dan saksi, hanya saja belum dianggap resmi oleh pemerintah karena  belum  tercatat  oleh  pegawai  KUA  setempat  sehingga  mudah  untuk  digugat. Terkait dengan ini, maka setidaknya ada 3 bentuk atau model nikah siri yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu:
Pertama,  pernikahan  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang  sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu  resepsi.  Kedua  adalah  pernikahan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang masih di bawah umur yang menurut undang-undang, kedua-duanya masih bersekolah. Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami isteri yang sepakat  menjodohkan  anak-anak  mereka  dengan  tujuan  untuk  lebih  memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya  setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu. Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur  pernikahan,  lalu  mereka  dinikahkan  lagi  secara  resmi  di  hadapan  PPN.  Ketiga adalah  model  pernikahan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang  sudah  cukup umur  menurut  undang-undang  akan  tetapi  mereka  sengaja  melaksanakan  pernikahan ini di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin  terjadi  dengan  alasan  menghemat  biaya,  yang  penting  sudah  dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA, atau mungkin, pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi karena alasan tidak mau  repot  dengan  segala  macam  urusan  administrasi  dan  birokrasi  sehingga  atau karena alasan lain, maka ia lebih memilih nikah siri saja.
Sementara pengertian terminologi nikah siri dapat dipandang sebagai sebuah nomenklatur  dalam  khazanah  hukum  Islam  dan  sebenarnya  telah  dikenal  di  kalangan para ulama, setidaknya sejak zaman Imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa lalu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada masa  sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah siri, yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya menurut syariat, namun tidak dipublikasikan dalam bentuk pesta atau walimah.  Adapun  nikah  siri  yang  dikenal  oleh  masyarakat  Islam  Indonesia
19 Abu  al-Fadl  Muhammad  Ibn  Manzu<r, Lisa<n  al-‘Arab,  Jilid.  6  (t.t.:  Da<r  al-Ma’a<rif,  t.th.),  h.
4537.
20 Abdurrahman  al-Jazi<ri, al-Fiqh  ala  al-Maza<hib  al-Arba‘ah,  Jilid.  4  (Beiru<t-Libanon:  Da<r  al- Fikr, 1989), h. 1-2
sekarang  ialah  pernikahan  yang  dilakukan  menurut  hukum  Islam,  tetapi  tidak dilakukan  di  hadapan  PPN  dan  atau  tidak  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.
Bentuk-bentuk  pernihan  siri  ini  ditegaskan  kembali  oleh  Nurhadi  dalam bukunya yang berjudul ‚Nikah di Bawah Tangan‛ di mana disebutkan beberapa konsep nikah siri yang dijelaskan oleh ulama, yaitu  nikah siri merupakan jenis pernikahan  di mana akad dan  transaksis antara laki-laki dan perempuan dan tidak dihadiri oleh para saksi,  tidak  dipublikasikan  dan  tidak  tercatat  secara  resmi  dan  pasangan  suami  istri tersebut  hidup  secara  sembunyi-sembunyi,  sehingga  tidak  ada  orang  mengetahuinya kecuali mereka berdua. 21
Konsep  pernikahan  dalam  agama  Islam  tetapi  tidak  dicatat  oleh  petuga pemerintah,  baik  petugas  pencatat  nikah  maupun  Kantor  Urusan  Agama  dan  tidak diplikasikan,  sehingga  pernikahan  umum  dan  pernikahan  siri  dapat  dibedakan  secara tegas. Nikah siri model yang kedua ini dianggap sah karena secara fikih semua syarat dan  rukunya  terpenuhi.  Konsep  lain  menyebutkan  bahwa  nikah  siri  adalah  suatu pernikahan yang mengikuti ketentuan agama Islam dan tercatat oleh pegawai pencatat nikah  atau  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  akan  tetapi  belum  mengalami  resepsi  atau peneriamaan secara terbuka. Sekalipun demikian, nikah siri tetap memberitahukan dan menyampaikan kepada keluarga terdekat atau sebagian tetangga. 22
Berdasarkan  pembagian  konsepsi  nikah  siri  tersebut  Fauzil  Adhim menyimpulkan  bahwa  ada  dua  konsepsi  nikha  siri  yang  berkembang  di  dalam masyarakat,  yaitu;  Pertama,  nikah  siri  adalah  pernikahan  yang  biasa  terjadi  di masyarakat hanya saja tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Pernikahan ini tetap sah  menurut  agama  tetapi  tidak  memiliki  legalitas  formal  yang  berfungsi  sebagai perlindungan  hukum  bila  sewaktu-waktu  terjadi  masalah.  Kedua,  nikah  siri  adalah pernikahan yang benar-benar rahasia tanpa ada wali dan saksi dan tidak adal walimah yang berfungsi sebagai pengumuman kepada masyarakat. 23
Pengertian  lain  menyebutkan  bahwa  pernikahan  siri  adalah  pernikahan  yang memenuhi ketentuan hukum Islam secara materil sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal  2  ayat  1  UU  No.  1  tahun  1974  tetapi  tidak  memenuhiketentuan  pencatatan sebagai  syarat  formil  yang  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UU  No.  1  tahun  1974. 24 Sebenarnya,  antara  nikah  siri  dan  nikah  di  bawah  tangan  ada  perbedaan.  Nikah  siri adalah seperti yang dijelaskan di atas, sedangkan nikah di bawah tangan adalah nikah tanpa  adanya  suatu  pencatatan  pada  instansi  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim. Istilah nikah di bawah tangan timbul setelah  berlakunya  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  yang  secara  efektif berlaku pada tahun 1975.
Dalam fikih Maliki, nikah siri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para  saksi  merahasiakannya  untuk  istrinya  atau  jamaahnya,  sekalipun  keluarga
21 M. Quraish Shihab, Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 215.
22 Ahsin Muammar, Nikah Bahwah Tangan Versi Anak Kampus (Jakarta: Qultum Media, 2005),
h. 19.
23 Muhammad Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini (Jakarta; Gema Insani Press, 2002), h. 187-188. 24 Idris  Ramulyo, Hukum  Pernikahan  Islam,  Suatu  Analisis  dari  UU  No.  1  yang  1974  dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Akasara, 2004), h. 239.
setempat. Selanjutnya dikatakan bahwa Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri, nikahnya  dapat  dibatalkan  dan  pelakunya  dapat  diancam  dengan had  berupa cambuk atau rajam.  Mazhab  Syafi’i  dan  Hanafi  juga  tidak  memperbolehkan  nikah  siri. 25 Khalifah  Umar  bin  Khatthab,  memerintahkan  untuk  mempublikasikan  pernikahan sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  kehormatan,  dan  pernah  mengancam  pelaku nikah siri dengan hukuman had. 26
Wildan  Suyuti  Mustofa  menjelaskan,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  H.M. Anshary MK, bahwa dari pengamatan di lapangan, bahwa nikah siri dapat dibedakan kepada  dua  jenis.  Pertama,  akad  nikah  yang  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  tanpa  hadirnya  orang  tua/wali  si  perempuan.  Dalam  pernikahan bentuk pertama ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan  akad  nikah,  dua  orang  saksi  dan  guru  atau  ulama  yang menikahkan  tanpa memperoleh  pendelegasian  dari  wali  nikah  yang  berhak.  Padahal  guru  atau  ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak  termasuk  dalam  prioritas  wali  nikah. 27 Kedua,  adalah  akad  nikah  yang  telah memenuhi  syarat  dan  rukun  suatu  pernikahan  yang  legal  sesuai  dengan  ketentuan hukum  Islam,  tetapi  tidak  dicatatkan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang Pernikahan di Indonesia. 28
Abdul  Gani  Abdullah  mengatakan,  yang  dikutip  oleh  H.M.  Anshary  MK, bahwa  untuk  mengetahui  apakah  pada  suatu  pernikahan  itu  terdapat  unsur siri  atau tidak,  dapat  dilihat  dari  tiga  indikator  yang  harus  selalu  menyertai  suatu  pernikahan legal. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, pernikahan itu dapat diidentifikasi sebagai pernikahan siri. Tiga indikator itu adalah; Pertama, subyek hukum akad nikah, yang  terdiri  dari  calon  suami,  calon  istri,  dan  wali  nikah  adalah  orang  yang  berhak sebagai wali, dan dua orang saksi.  Kedua, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan, dan Ketiga, walimatul  ‘urusy,  yaitu  suatu  kondisi  yang  sengaja  diciptakan  untuk menunjukkan  kepada  masyarakat  luas  bahwa  di  antara  kedua  calon  suami  istri  tadi telah resmi menjadi suami istri. Pada indikator ketiga inilah letak hakikat filosofis dari hadis Rasulullah saw tersebut. 29
Melihat  indikator  yang  dikemukakan  oleh  Prof.  Dr.  A.  Gani  Abdullah,  SH. yang  dikutip  oleh  H.M.  Anshary  MK  di  atas,  untuk  dapat  mengidentifikasi  apakah suatu  pernikahan  itu  merupakan  pernikahan siri  atau  pernikahan  legal,  istilah pernikahan di bawah tangan yang sebenarnya merupakan istilah lain dari nikah siri. Hal itu karena, dari ketiga unsur yang harus  ada pada suatu pernikahan logis yang diakui oleh hukum tersebut di atas, ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi di dalam pernikahan di bawah tangan. 30 Unsur yang tidak terpenuhi itu setidak-tidaknya adalah unsur kedua
25 Lihat Wahbah al-Zuha<ili, al-Fiqh al-Isla<m wa Adillatuhu, Jilid 7 (Beiru<t: Da<r al- Fikr, 1991), h .  , h. 71. 26 Lihat Muhammad ‘Abdul ‘Azi<z al-Hala<wi, Fatawa wa Aqdiyah Ami<ril Mukmini<n ‘Umar ibn al-Khatta<b, terj. Zubeir Suryadi Abdullah, Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab; Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 170.
27 M. Anshary, Hukum....., h.  25.
28 M. Anshary ...., h. 26.
29 M. Anshary,..... h. 26.
30 Istilah  pernikahan  di  bawah  tangan  muncul  setelah  diberlakukannya  secara  efektif  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Pernikahan.  Pernikahan  di  bawah  tangan  yang  disebut  juga sebagai  pernikahan  liar  pada  prinsipnya  adalah  pernikahan  yang  menyalahi  hukum,  yakni  pernikahan
dan  ketiga,  yaitu  pernikahan  tersebut  tidak  dicatatkan  pada  Pegawai  Pencatat  Nikah dan tidak diumumkan kepada masyarakat luas. 31
Terkait  dengan  ini,  Neng  Djubaidah,  S.H.,  M.H.,  mengatakan  bahwa pengertian  ‚perkawinan  tidak  dicatat‛  adalah  berbeda  dengan  ‚perkawinan sirri‛, bahwa  yang  dimaksud  dengan  ‚perkawinan  tidak  dicatat  adalah  perkawinan  yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan  atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas  (UPTD)  Instansi  Pelaksana  di  wilayah  Kecamatan  setempat, 32 sebagaimana ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan. 33
Istilah  ‚tidak  dicatat‛  tidak  sama  dengan  istilah  ‚tidak  dicatatkan‛.  Kedua istilah  tersebut  mengandung  makna  yang  berbeda.  Pada  istilah  ‚perkawinan  tidak dicatat‛  bermakna  bahwa  perkawinan  itu  tidak  mengandung  unsur  ‚dengan  sengaja‛ yang  mengiringi  niat  seseorang  untuk  tidak  mencatatkan  perkawinannya.  Adapun istilah  ‚perkawinan  tidak  dicatatkan‛  terkandung  niat  buruk  dari  suami,  khususnya yang  bermaksud  perkawinannya  memang  ‚dengan  sengaja‛  tidak  dicatatkan.  Oleh karena  itu  ‚Perkawinan  tidak  dicatat‛  dengan  ‚perkawinan  yang  belum  dicatatkan‛ dapat disepadankan, yang berbeda dengan ‚perkawinan tidak dicatatkan‛. 34

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  untuk  menggambarkan kondisi  faktual  dari  kecenderungan  masyarakat  Sulawesi    Barat  dalam  melakukan nikah  siri.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Sulawesi  Barat  yang  meliputi  tiga  Kabupaten kota,  yaitu  Mamuju,  Mejene  dan  Polman.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  yuridis  normative,  fenomenologis,  filosofis,  dan  sosiologis.  Penelitian  ini menggunakan  data  primer  yang  diambil  dari  sumber-sumber  utama,  yaitu  para responden yang terdiri dari pelaku nikah siri, pejabat desa, pejabat KUA, dan pejabat Pengadilan yang berkompeten menjawab penelitian tentang nikah siri.  Data sekunder diambil  dari  sumber-sumber  lain,  yaitu  tulisan-tulisan  yang  terkait  dengan  formulasi hukum  nikah  siri  dan  buku-buku  tentang  sosiologi  hukum  dan  filsafat  hukum  Islam sebagai  alat  pembedah  terhadap  penelitian  ini.  Data  dikumpulkan  dengan  metode wawancara  dan  observasi  dengan  instrumen  pedoman  wawancara.  Data  diolah  dan dianalisis  dengan  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
yang  dilakukan  di  luar  ketentuan  hukum  pernikahan  yang  berlaku  secara  positif  di  Indonesia. Selanjutnya,  oleh  karena  pernikahan  di  bawah  tangan  tidak  mengikuti  aturan  hukum  yang  berlaku, pernikahan  semacam  itu  tidak  mempunyai  kepastian  dan  kekuatan  hukum  dan  karenanya,  tidak  pula dilindungi oleh hukum. Lihat M. Anshary ..... h. 27 31 M. Anshary, ..... h. 27.
32 Lihat  Neng  Djubaidah, Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat  Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, h. 10.
33 Lihat  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan, Pasal 8.
34 Djubaidah, Pencatatan Perkawinan…. h. 11.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  penelusuran peneliti  terhadap  beberapa lokasi penelitian di Sulawesi Barat, maka ditemukan beberapa sebab terjadinya nikah siri di kalangan masyarakat, antara lain adalah;
1. Faktor Adanya Perubahan Sosial
Perubahan  sosial   merupakan  fakta  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat  yang timbul  dan  dilakukan  disebabkan  adanya  bentuk-bentuk  perubahan  sosial yang diakibatkan  oleh  masyarakat.  Perubahan  ini  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  di satu  sisi  dan  dampak  positif  di  sisi  lain,  tergantung  bagaimana  struktur  sosial  itu berpengaruh  dalam  masyarakat.  Dampak  positif  perubahan  sosial  antara  lain  dapat menumbuh-kembangkan  pengetahuan  dan  wawasan  dalam  masyarakat  senmentara dampak negatifnya dapat mengurangi bahkan menghilangkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat.
Dalam  kaitannya  dengan  nikah  siri,  maka  sebab  terjadinya  nikah  siri  dalam masyarakat, khususnya masyarakat Islam di Sulawesi Barat disebabkan oleh berbagai faktor di mana faktor-faktor sosial tersebut berkembang dan memberi pengaruh kepada masyarakat,  sehingga  faktor  itu  dilakukan  dengan  sengaja  secara  berkesinambungan. Di antara fakta-fakta sosial yang terjadi di Sulawesi Barat antara lain adalah;
Kasus  terjadinya  pernikahan  nikah  siri  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Cendana  di  mana  seorang  wanita  telah  melangsungkan  pernikahannya  secara  siri  di mana  pelaku  nikah  siri  ini  belum  sempat  bercerai  tetapi  si  perempuan  ingin  menikah lagi dengan seorang laki-laki, sehingga pelaku nikah siri ini kebingungan terhadap isbat nikahnya,  lalu  si  pelaku  nikah  siri  itu  meminta  agar  pencatatan  nikahnya  tersebut dicatat untuk pernikahannya yang sekarang dan meminta agar pernikahan sirinya yang terdahulu  dianggap  tidak  pernah  terjadi,  maka  dalam  kasus  ini  penetapan  isbat nikahnya oleh Pengadilan Agama mengalami catat hukum. 35
Penyebab  lain  adalah  adanya  stigma  dalam  masyarakat  Sulawesi  Barat  yang memahami bahwa agama membolehkan nikah siri dan hanya orang-orang yang kurang paham agama yang menolak nikah siri. Perbedaan antara nikah siri dengan pernikahan yang bukan nikah siri itu hanya persoalan hukum positif, padahal hakikat pernikahan itu adalah menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan dan aka menimbulkan hak dan  kewajiban  antara  kedua  pasangan  suami  istri  tersebut,  sepanjang  kewajiban seorang  laki-laki  itu  dilaksanakan  dengan  baik  demikian  pula  kewajiban  seorang wanita dilaksanakan dengan baik, maka itulah yang diharapkan dalam pernikahan, dan tidak  ada  jaminan  bahwa  orang  yang  menikah  hanya  dengan  satu  istri  dijamin  sudah bisa hidup bahagia dan lebih sejahtera dibanding orang yang punya istri lebih dari satu dan  tidak  ada  jaminan  kebahagian  dan  kesejahteraan  itu  didapatkan  dengan  hanya mempunyai  satu  orang  istri,  apalagi  banyak  fakta  dalam  masyarakat  bahwa  seorang laki-laki  yang  mempunyai  satu  istri  hidupnya  lebih  menderita,  tidak  akur,  tidak  juga menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Swt. Sebaliknya, ada banyak orang yang menerapkan nikah nikah siri tetapi mereka bisa hidup aman dan damai karena intinya adalah bagaimana seorang suami atau istri bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. 36
35 M. Sahid, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banggae. Wawancara, Majene, 20 Oktober 2017. 36 Syamsuddin, Anggota DPR Kabupaten Mamuju, Pelaku Nikah Siri. Wawancara; Mamuju, 17 November 2017.
Fakta lainnya adalah bahwa nikah siri di masyarakat Sulawesi Barat didasari oleh dua faktor teologis, yaitu; Pertama, ada yang menganalogikan bahwa pernikahan siri itu ialah yang tidak ternyatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua, pernikahan siri  itu  adalah  seorang  laki-laki  membawa  atau  melarikan  anak  orang  yang  pergi  ke Imam  dengan  membawa  lari  ke  imam  untuk  menikah,  sebagaimana  yang  terjadi  di lingkungan Paccamboang Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Jika seorang laki- laki  membawa  anak  gadis  masuk  ke  dalam  lingkungan  Paccaboang  maka  oleh  imam lingkungan  itu  langsung  menikahkan  kedua  pasangan  tersebut.  Model  pernikahan seperti  ini  tidak  sah  menurut  syariat  karena  tidak  ada  walinya,  model  pernikahan seperti ini biasanya perwaliannya jatuh kepada wali hakim dalam hal ini sebagai wali adalnya yang diwakili oleh imam yang menikahkannya. Di sisi lain, disebutkan bahwa aturan  hukum  wali adal  itu  adalah  pemerintah  setempat  dalam  hal  ini  lembaga pengadilan  yang  memiliki  kewenangan  dalam  hal  penetapan  hukum  perkawinannya, Fenomena  nikah  seperti  ini  tidak  termasuk  kedalam  kategori  nikah  siri  oleh  karena pernikahan  siri  yang  diartikan  secara  sembunyi-sembunyi  yang  sah  menurut  syariat bahkan pihak orang tuanya menyetujui pernikahan itu hanya saja tetapi tidak terdaftar di kantor KUA. 37
Fakta  berikutnya  adalah  bahwa  terjadinya  nikah  siri  di  Sulawesi  Barat Binuang adalah karena alasan kondisional, yaitu suatu kondisi di mana seseorang butuh untuk  menikah  berdasarkan  batasan  umur  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang namun  karena  alasan  kecelakaan  atau  dalam  istilah  orang  Mandar  dikenal  dengan istilah kande dulu baca undi atau hamil di luar nikah, sehingga mereka terdesak untuk menikah  secara  terpaksa,  dengan  kata lain  pernikahannya  adalah  pernikahan  terpaksa yang  tidak  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama    (KUA)  atau  tidak  mendapatkan  buku nikah  disebabkan  karena  mereka  malu  diketahui  oleh  masyarakat,  sehingga  mereka terpaksa melakukan nikah siri. 38
Fakta  lain  adalah  bahwa  nikah  siri  yang  terjadi  dalam  masyarakat  Sulawesi Barat  merupakan  perkara  yang  belum  dipamahi  secara  menyeluruh  oleh  masyarakat, bahkan sebagian masyarakat ada yang memahami bahwa nikah siri itu sebagai bentuk penjajahan  terhadap  wanita,  hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi  terhadap masyarakat. Faktor lainnya adalah persoalan  legalitas nikah siri dalam syariat, di mana syariat mendorong bahwa bagi laki-laki maupun perempuan yang mampu dipersilahkan untuk  melakukan  nikah  siri  seperti  anjuran  Alquran  yang  menyebutkan  batasan minimal  dan  maksimal  dalam  menikah  dimulai  dari  dua  kali,  tiga  kali  sampai  empat kali  menikah,  apakah  pernikahan  dalam  bentuk  poligami  (tercatat)  atau  pernikahan poligami  tidak  tercatat  atau  nikah  siri. 39 Dengan  demikian,  dapat  ditegaskan  bahwa nikah  siri  boleh  karena  murni  ajaran  Islam  karena  telah  memenuhi  syarat  dan  rukun sebuah pernikahan.

## 2. Faktor Lingkungan dan Keluarga
Faktor lingkungan dan keluarga menjadi salah satu sebab terjadinya nikah siri di Sulawesi Barat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
37 Abdul  Haris  Nawami,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Binuang. Wawancara; Polewali Mandar, 24 Desember 2017.
38 AHN, Wawancara; 2017.
39 Sabir,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Tappalang  Barat. Wawancara;  Mamuju,  17 November 2017.
(KUA)  Binuang  yang  mengatakan  bahwa  ada  dua  faktor  utama  yang  menyebabkan terjadinya  nikah  siri  di  Sulawesi  Barat  adalah  penyebab  lingkungan  dan  penyebab keluarga.  Untuk  meminimalisir  nikah  siri  ini  harus  dimulai  dengan  diri  sendiri  dan keluarga  yaitu  dengan  cara  memberi  nasehat  dan  arahan  kepada  masyarakat.  Data statistik  di  daerah  Polewali  Mandar  menunjukkan  bahwa  jumlah  perempuan  lebih banyak  dari  jumlah  laki-laki,  sehingga  jika  digunakan  skala  perbandingan,  maka tentunya ada perempuan yang tidak dapat bagian pasangan nikah atau tidak menikah. Menjawab fakta ini, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Binuang mengatakan bahwa hal  seperti  itu  tidak  perlu  terjadi  jika  setiap  pelaku  nikah  siri  memahami  Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di mana di dalamnya disebutkan bahwa seorang laki  boleh  menikah  lebih  dari  satu  yang  penting  mendapatkan  dispensasi  dari Pengadilan Agama dan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menikah. Memang, ada  istilah  di  kalangan  perempuan  dalam  masyarakat  termasuk  di  Sulawesi  Barat bahwa perempuan cenderung untuk tidak diduakan bahkan mereka mengatakan kepada suami  mereka  yang  ingin  menikah  lagi  untuk  melangkahi  dulu  mayatku  jika  ingin beristri  lagi.  Karena  itu,  menurut  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  bahwa  fakta seperti  itu  sifatnya  kasuistik  karena  pada  kenyataannya  dalam  masyarakat  Sulawesi Barat tidak sedikit perempuan yang siap untuk dimadu hanya saja pihak laki-laki harus mendapatkan legalitas dari negara berupa izin dari pengadilan untuk berpoligami dan ini  yang  tidak  tersosialsasi  di  masyarakat,  sehingga  mereka  mengangpnya  dilarang untuk menikah lebih dari satu. 40
Alasan berikutnya adalah karena perlakuan dan perbuatan seorang suami yang melakukan pernikahan tanpa seizin istrinya, dan kasus seperti ini banyak terjadi dalam masyarakat  di  Sulawesi  Barat,  seperti  kasus  yang  pernah  ia  tangani  di  mana  ada seorang laki-laki yang telah pisah ranjang dengan istirnya yang dalam sigat ta’liq talaq disebutkan bahwa dalam jangka 2 tahun tanpa informasi atau pisah ranjang maka jatuh talak  satu.  Kasus  lain  yang  pernah  ia  tangani  adalah  bahwa  ada  seorang  suami berangkat  ke  Malaysia  untuk  berkeja  tetapi  di  perantauan  ia  menikah  lagi  dan  pihak istri  mengetahui  bahwa  suaminya  telah  menikah  di  Malaysia  dan  sang  istripun  tidak mau  kalah,  dan  iapun  menikah  di  kampung  karena  ia  beranggapan  bahwa    kalau suaminya bisa menikah di rantau iapun bisa menikah di kampung .41

## 3. Faktor Kurangnya Harmonisasi dalam Keluarga
Sementara  dalam  perspektif  penghulu,  penyebab  nikah  siri  antara  lain disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Kedua, memang ada orang  yang  menikah  siri  bukan  disebabkan  karena  persoalan  keharmonisan  tetapi terlalu kasar jika dikatakan bahwa sudah menjadi hobi atau merasa senang dan menjadi kebanggaan jika seseorang melakukan nikah siri. Ketiga, berdasarkan prosentasi angka perceraian  di  Sulawesi  Barat  yang  mencapai  70%  lebih  dan  setelah  ditelusuri  maka didapatkan  data  bahwa  penyebab  utama  perceraian  di  Sulawesi  Barat  itu  lebih dominan dilakukan dengan cerai gugat, artinya pihak istri yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Prosentasi penyebab perceraian tersebut menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut disebabkan oleh faktor disharmonisasi yang mencapai
40 AHN, Wawancara, 2017.
41 HKR. Wawancara, 2017.
35 %, sementara faktot atau alasan ekonomi mencapai 18 % dan sisanya sebanyak 8 % disebabkan oleh pihak ketiga atau alasan perselingkuhan. 42
Menurut salah seorang tokoh agama yang tidak ingin disebutkan namanya, ia mengatakan  bahwa  di  masyarakat  kita  sering  terjadi  pernikahan  tidak  tercatat  atau nikah  siri  salah  satu  faktornya  adalah  karena  ingin  menikah  2  kali  sementara  tidak melewati  jalur  yang  telah  ditentukan  oleh  aturan  no  1  tahun  1971  bahwa  pernikahan itu lebih dari satu harus lewat pegadilan secara terbuka, persolaannya dalah ada tidak perempuan yang mau meleewati sidang tersebut. kedua, persoalan di madu meruapakan sesuatu  yang  sangat  berat,  maka  sebaeian  orang  melaukan  jalan  pintas  dengan  nikah siri .43
Sementara itu, salah seorang pelaku nikah siri di Majene yang bernama Bapak Syamsuddin  mengatakan  bahwa  sebab  ia  melakukan  nikah  siri  adalah  karena  tidak adanya  rekomendasi  dari  istri  pertama,  sehingga  suami  nekad  melakukan  nikah  siri. Penyebab  kedua  adalah  kurangnya  pemahaman  istri  terhadap  kebutuhan  suami, sehingga ada di antara istri yang melarang suaminya menikah lagi. Dikatakan sebagai kurangnya  pemahamaan  oleh  karena  ada  sebagian  istri  yang  mengizinkan  atau merekomendasikan atau memberikan peluang kepada suamiya untuk menikah lagi oleh karena sang istri tersebut paham keadaan suami dan paham agama. Faktor lain adalah karena  masyarakat  enggan  melaporkan  pernikahan  sirinya  ke  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  karena tidak ingin diketahui orang lain, dan tidak ingin diketahui istri pertama atau kedua serta alasan malu jika harus berurusan dengan Kantor KUA. 44

## 4. Faktor Kebutuhan Seksualitas/Biologis
Seks  adalah  unsur  badani  atau  biologis  perempuan  dan  laki-laki  yang  sering disebut  dengan  jenis  kelamin  sedangkan  seksualitas  adalah  menyangkut  berbagai dimensi yang sangat luas yakni dimensi biologis, dimensi sosial dan dimensi psikologis serta dimensi kultural. Pemenuhan kebutuhan seksual merupakan salah satu kebutuhan dasar  manusia  yang  harus  di  penuhi  setiap  manusia.  Di  dalam  masyarakat  bebas, seseorang  dapat  menyalurkan  kebutuhan  seksualnya  sesuai  dengan  keinginan  dan orientasi  seksual  yang  dimilikinya  oleh  para  pelaku  nikah  siri  dalam  masyarakat  di Sulawesi Barat.
Menurut salah seorang informan yang tidak mau disebutkan namanya bahwa penyebab lain terjadinya nikah siri di Sulawesi Barat adalah karena persoalan adanya kebutuhan  nafkah  batin  seorang  wanita,  sehingga  ia  ikhlas  untuk  dijadikan  istri  siri. Alasanya  adalah  bahwa  sebagai  wanita  ia  telah  memiliki  segalanya  sehingga  yang  ia butuhkan  hanya  nafkah  batin  saja,  bahkan  menurut  salah  seorang  pejabat  Kantir Urusan  Agama  (KUA)  di  Sulawesi  Barat  yang  tidak  mau  disebutkan  identitasnya mengatakan  bahwa  ia  berapa  kali  ditawari  oleh  seorang  janda  kaya  mantan  pejabat salah satu BUMN di Kabuaten Pangkep beranak satu menawari dirinya untuk menjadi istri  sirinya,  sebagai  janda  muda  yang  kaya  yang  ia  butuhkan  hanya  kebutuhan  atau nafkah batin saja, bahkan ia mau memberikan dan menjamin hidup responden  tersebut yang  penting  ia  bersedia  menjadi  suami  sirinya.  Pada  kesempatan  lain,  respoden tersebut menceritakan pengalamannya yang sering diajak menjadi suami siri dari salah
42 Kasman  Hamal,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Mamuju. Wawancara; Mamuju, 29 November 2017
43 Bukhari. Tokoh Agama/ Pengulu Polewali Mandar. Wawancara; 15 Desember 2017.
44 Syamsuddin. Wawancara, 2017.
satu pegawai bank, alasan pegawai bank tersebut adalah bahwa sebagai pegawai bank yang mengejar target pekerjaan dia sangat membutuhkan akses pekerjaan yang lancar yang dapat diberikan oleh respondenya tersebut.

## 5. Faktor Ekonomi
Masalah Ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari hari  baik  masalah  dalam  jual  beli,  tawar  menawar  ataupun  bentuk  transaksi  lainnya apakah bermotif agama atau bukan. Dalam kehidupan sekarang terutama di Indonesia terdapat  beberapa  masalah  ekonomi  yang  terjadi  diantaranya  adalah  persoalan  dalam rumah  tangga  di  mana  terjadi  berbagai  persoalan  antara  suami  dan  istri,  terjadi hubungan  antara  orang  tua  kepada  anaknya  yang  semuanya  dilatarbelakangi  oleh persoalan ekonomi. Salah satu aspek yang mendominasi hubungan antara laki-laki dan perempuan  dalam  menata  dan  mengikat  hubungan  dalam  perkawinan  adalah  masalah ekonomi  bahkan  fenomena  yang  terjadi  dala  sebuah  pernikahan  siri  salah  satu penyebabnya adalah pertimbangan ekonomi.
Menurut  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Binuang,  dewasa  ini  banyak perempuan yang membutuhkan laki-laki mapan sebagai pendamping hidupnya, bukan semata-mata karena kebutuhan batin yang ia cari, seperti yang ia alami sendiri bahwa ada perempuan yang rela dinikahi secara siri karena alasan nafkah lahir. Sebagai kepala KUA,  ia  sudah  tiga  kali  ditelpon  oleh  perempuan  yang  berbeda  untuk  mengajaknya menikah  siri  agar  wanita-wanita  itu  mendapatkan  nafkah  lahir  darinya.  Karena  itu, alasan  nafkah  batin  yang  dibutuhkan  seorang  perempuan  sifatnya  kasuistik  apalagi seorang laki-laki yang telah berusia 40 tahun ke atas tidak bisa lagi memberikan nafkah batin  secara  maksimal  kepada  istri  yang  masih  muda  dan  hampir  90  %  perempuan muda  yang  mau  dinikahi  secara  poligami  atau  siri  yang  telah  berumur  cenderung mengincar harta laki-laki tersebut. 45

## 6. Faktor Tradisi dan Budaya
Tradisi merupakan  kebiasaan  yang  turun  temurun  dan  menjadi  bagian  dari kehidupan suatu kelompok masyarakat kemudian membudaya, sehingga menjadi suatu cara  hidup  yang  berkembang  dan  dimiliki  bersama  oleh  sebuah  kelompok  orang  lalu diwariskan dari generasi ke generasi.  Dalam masyarakat umum persoalan pernikahan tidak dapat dilepaskan dari tradisi dan budaya yang berada pada suatu daerah di mana pernikahan  itu  dilangsungkan,  karena  alasan  tradisi  dan  budaya  ini  pula  yang menjadikan  fenomena  nikah  siri  di  Sulawesi  Barat  banyak  terjadi  di  kalagan masyarakat  karena  adanya  pandangan  yang  telah  membusaya  bahwa  buku  nikah tidaklah penting bagi mereka. Hal ini sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Campalagiang  yang  mengatakan  bahwa  alasan terjadinya  nikah  siri  di  Sulawesi  Barat  adalah  karena  para  pelaku  nikah  siri  itu menganggap  bahwa  buku  nikah  itu  tidak  penting,  padahal  urgensi  buku  nikah  itu berkaitan langsung dengan segala urusan keperdataan seseorang, ini dibuktikan dengan adanya  logo  Garuda  pada  buku  nikah  tersebut,  sebagai  lambang  penyelenggaraan administrasi negara Republik Indonesia.
Masih  menurut  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Campalagiang,  ia mengatakan bahwa penyebab lain nikah  siri di Sulawesi Barat disebabkan kurangnya sosialisasi  terhadap  pentingnya  pencatatan  dan  pentingnya  buku  nikah  tersebut,  di
samping karena adanya faktor keyakinan dan kesadaran masyarakat yang kurang untuk mencatatkan perkawinannya, ditambah adanya tipologi dalam masyarakat yang sangat normatif,  di  mana  sejak  5  tahun  sampai  10  tahun  yang  lalu,  masyakarat  tidak menyadari pentingnya buku nikah tersebut. Kondisi sosial masyarakat Sulawesi Barat yang secara normatif meyakini bahwa nikah siri itu tidak salah juga menjadi penyebab terjadinya  nikah  siri  karena  masyarakat  mengetahui  bahwa  90  %  regulasi  tentang hukum  perkawinan  tersebut  berasal  dari  intisari  hukum  syariat,  di  mana  syarat  dan rukun pernikahan yang mereka lakukan itu sah  secara hukum syariat tetapi tidak sah berdasarkan  hukum  positif  karena  ada  aturan  yang  tidak  dipenuhi,  yaitu  pencatatan. Hal ini disebabkan oleh karena aturan perkawinan di Indonesia harus merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sebagai hukum positif .46
Selain  itu,  adanya  kebiasaan  masyarakat  yang  masih  sering  melakukan pernikahan di bawah umur. Mereka melakukan nikah siri ini disebabkan karena mereka kurang memahami aspek kesehatan alat reproduksi wanita, sehingga dapat berdampak buruk pada saat mereka hamil muda bahkan menimbulkan resiko kemamtian pada saat melahirkan  anaknya.  Kebanyakan  pelaku  nikah  siri  di  bawah  umur  melakukan  nikah siri  karena  alasan  fantasi  seksual  yang  menggelora  dan  memiliki  hasrat  besal  untuk menikmati  seks  di  usia  muda  mereka.  Alasan  lainnya  menurut  bapak  KUA  adalah karena  persoalan  akses  di  mana  masyarakat,  kebanyakan  nika  siri  terjadi  di  Sulawei Barat  karena  mereka  berada  di  daerah  terpencil,  sehingga  masyarakat  tidak  memiliki akses untuk mendaftarkan atau melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan  Agama (KUA) setempat .47
Dalam  regulasi  undang-undang  perkawinan  disebutkan  bahwa  seorang perempuan yang masih berumur 16 tahun 1 hari harus mendapatkan izin orang tua jika ia  ingin  menikah,  sementara  jika  ia  baru  berumur  15  tahun  29  hari,  maka  ia  harus mendapatkan  dispensasi  dari  pengadilan,  tapi  karena  orang  tunya  tidak  mau  pusing maka  dinikahkan  dahulu  sehingga  dianggap  nikah  siri.  Ada  lagi  penyebab  yang  lain nikah  siri  di  Sulawei  Barat,  yaitu  bahwa  ada  perempuan  yang  mengalami  tabrakan kelamin,  sehingga  mengakibatkan  tubuhnya  penyot  keluar  (hamil  duluan  sebelum menikah),  maka  nikah  siri  dijadikan  solusi  jangka  pendek  untuk  membungkus  aibnya dan  menjaga  rasa  malunya,  karena  tidak  ingin  diketahui  oleh  orang  lain  dan masyarakat,  sehingga  ia  memanggil  imam  untuk  menikahkannya  secara  siri    dan pernikahan  siri  seperti  ini  tidak  hanya  terjadi  di  kalangan  wanitia  di  bawah  umur bahkan banyak terjadi dan dilakukan oleh wanita dewasa dan mereka tidak melaporkan atau  mencatatkan  pernikahannyakarena  adanya  perasaan  malu  telah  hamil  duluan sebelum  menikah,  tetapi  ketika  perempuan  itu  akan  melahirkan  dan  diminta  buku nikahnya  di  BPJS  barulah  pasangan  ini  melaporkan  pernikahannya  ke  Kantor  Urusan Agama (KUA) .48

## 7. Faktor Menghindari Perzinahan
46 H.  Khalid  Rasyid,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Campalagiang. Wawancara; Polewali Mandar, 16 November 2017.HKR. Wawancara, 2017.
47 HKR. Wawancara, 2017.
48 HKR. Wawancara, 2017.
Menurut salah seorang responden wanita yang tidak mau disebutkan namanya bahwa  salah  satu  sebab  terjadinya  nikah  siri  hanya  untuk  menghindari  perzinahan. Apalagi  jika  salah  satu  pasangan  mengidap  penyakit  kronis  yang  mengurangi  bahkan menurunkan kesehatan dan kenormalan alat refroduksi, di mana pihak istri atau suami tidak  lagi  dapat  melayani  kebutuhan  biologis  salah  satu  pihak,  sementara  hasrat seksual  dan  libido  pihak  lain  tidak  lagi  terbendung  yang  jika  tidak  disalurkan  akan menjadi sumber penyakit bagi suami atau istri yang dapat menyebabkan sakit kepala dan  menyebabkan  munculnya  penyakit  prostat  pada  saluran  kencingya.  Hal  ini disebabkan oleh karena Sperma itu sifatnya panas. Itulah sebabnya laki-laki yang kuat libidonya  didorong  untuk  melakukan  poligami  agar  libidonya  bisa  tersalurkan  dan tidak  menjadi  sumber  penyakit  baginya,  seorang  suami  yang  tidak  mendapakan pelayanan  seksual  dari  istrinya  cenderung  untuk  marah-marah  karena  menyebabkan sakit kepala tetapi seorang suami yang menyalurkan libidonya secara teratur cenderung berkata dan bersikap baik kepada istrinya karena beban libido yang ada di kepalanya telah  tersalurkan  dengan  baik  dan  dilepaskan  sehingga  menyehatkan  organ-organ syarafnya.
Karena itu, dalam pandangan responden yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut di atas, bahwa faktor kurangnya perhatian dan pelayanan seks salah satu pihak menjadi penyebab utama terjadinya perselingkuhan dan perzinahan dalam masyarakat. Ia  menambahkan  bahwa  penyebab  perzinahan  dalam  masyarakat  disebabkan  oleh karena  pasangan  muda  mudi  atau  dua  sejoli  yang  dimabuk cinta  yang  tidak  bisa  lagi dipisahkan  karena  saling  mencintai  namun  perkawinannya  ditentang  oleh  salah  satu orang tua dari pasangan muda mudi tersebut, maka jalan keluar yang ditempu adalah perzinahan  dan  setelah  hamil  mereka  melakukan  nikah  siri.  Kedua  pasangan  itu bukannya tidak menyadari pentingnya perkawinan tercatat atau pentingnya buku nikah namun karena ibu dari laki-laki tersebut terus berupaya memisahkan keduanya, maka laki-laki  tersbut  nekad  untuk  melakukan  nikah  siri,  baginya  urusan  pencatatan pernikahan dan adanya buku nikah dapat diurus setelah keduanya menikah.

## V. PENUTUP
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor-faktor terjadinya nikah siri di Sulawesi Barat di kalangan laki-laki adalah   Di antara sebab- sebab  terjadinya  nikah  siri  di  Sulawesi  Barat  antara  lain  adalah  karena  menganggap buku nikah tidak penting, kurangnya sosialisasi pentingnya pernikahan yang  tercatat, memang  ingin  menikah  2  kali/poligami,  suami  melakukan  pernikahan  tanpa  izin istrinya,  kurangnya  perhatian  dan  pelayanan  seks  dan  menghindari  perzinahan. Sementara  di  kalangan  perempuan,  alasan  mereka  melakukan  nikah  siri  antara  lain adalah  karena  kebutuhan  batin,  tidak  mendapatkan  kepuasan  dari  suaminya,  mencari laki-laki  yang  mapan  dalam  bidang  ekonomi,  sehingga  dapat  membiayai  hidupnya, adanya jumlah perepuan yang terlalu banyak dibanding laki-laki.

## DAFTARA PUSTAKA
Adhim,  Muhammad  Fauzil, Indahnya  Pernikahan  Dini  Jakarta;  Gema  Insani  Press, 2002.
Ali, Atabik, Kamus Kontemporer Indonesia Arab. terj. Dari judul asli ‚Kamus al-Ashri Arabi Indonesia, tt: tp:, t.th.

## Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat
Anshary, M. MK, Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Departemen  Agama,  Alquran  dan  Tarjamahnya  Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penterjemahan/Penafsir Alquran, 1971.
Departemen  Pendidikan  Nasional  RI, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Bandung:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
Djubaidah,  Neng, Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat  Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam.
Fanna<ini, Zainuddi<n bin ‘Abd al-‘Azi<z al-Maliba<ri al-, Fat} al-Mu‘i<n, terj. Moch. Anwar dkk, Terjemahan  Fathul  Mu’in,  Juz  II  Cet.  VII;  Bandung:  Sinar  Baru Algensindo, 2014.
Gazaly, Abd. Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006.
Hala<wi,  Muhammad  ‘Abdul  ‘Azi<z  al-, Fatawa  wa  Aqdiyah  Ami<ril  Mukmini<n  ‘Umar ibn  al-Khatta<b,  terj.  Zubeir  Suryadi  Abdullah,  Fatwa  dan  Ijtihad  Umar  bin Khattab;  Ensiklopedia  Berbagai  Persoalan  Fiqih,  Cet.  I;  Surabaya:  Risalah Gusti, 1999.
Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, Jakarta: Timtanas, 1961.
Ibn Manzu<r, Abu al-Fadl Muhammad, Lisa<n al-‘Arab, Jilid. 6, t.t.: Da<r al-Ma’a<rif, t.th..
Jamil, Muhammad Jamal, Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan  dan  Inpres  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam Makassar: Alauddin University Press, 2011.
Jazi<ri,  Abdurrahman  al-, al-Fiqh  ala  al-Maza<hib  al-Arba‘ah,  Jilid.  4,  Beiru<t-Libanon: Da<r al-Fikr, 1989
Muammar, Ahsin, Nikah Bahwah Tangan Versi Anak Kampus Jakarta: Qultum Media, 2005.
Nasution,  Khairuddin, Status  Wanita  di  Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap  Perundang- undangan Pernikahan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Jakarta- Leiden: INIS, 2002.
Nuh, Abddullah bin dan Umar Bakri, Kamus Arab Indonesia Inggris, Jakarta, Penerbit
Mutiara, MCMLXXIV.
Nur, Djaman, Fikih Munakahat, Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1993.
Prawirohamidjojo,  R.  Soetojo, Pluralisme  Dalam  Perundang-undangan  Pernikahan  di Indonesia, Surabaya:  Airlangga University Press,1994.
Ramulyo, Idris, Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari UU No. 1 yang 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Akasara, 2004.
Rasyidi,  Lili, Hukum  Pernikahan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  Indonesia,  Cet.  I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan, Pasal 8.
Sahar,  Saidus,  Undang-undang  Pernikahan  dan  Masalah  Pelaksanan  Ditinjau  dari Hukum Islam, Bandung: Alumni, 2009.
Shihab, M. Quraish, Perempuan, Jakarta: Lentera hati, 2005.
Yusuf, Mahmud, Hukum Pernikahan dalam Islam, Jakarta: Hadakarya Agung.
Zuha<ili, Wahbah al-, al-Fiqh al-Isla<m wa Adillatuhu, Jilid 7, Beiru<t: Da<r al- Fikr, 1991.

## Sumber Wawancara
Abdul  Haris  Nawami,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Binuang. Wawancara; Polewali Mandar, 24 Desember 2017.
Bukhari. Tokoh Agama/ Pengulu Polewali Mandar. Wawancara; 15 Desember 2017.
H.  Khalid  Rasyid,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Campalagiang.
Wawancara; Polewali Mandar, 16 November 2017.HKR. Wawancara, 2017.
Kasman  Hamal,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Mamuju. Wawancara; Mamuju, 29 November 2017
M.  Sahid,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Banggae. Wawancara,  Majene,  20 Oktober 2017.
Sabir,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Tappalang  Barat. Wawancara; Mamuju, 17 November 2017.
Syamsuddin,  Anggota  DPR  Kabupaten  Mamuju,  Pelaku  Nikah  Siri. Wawancara; Mamuju, 17 November 2017.