©2016 Manajemen Pendidikan Islam: manajemenmpi@gmail.com

## PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH
Oleh: Nur Rahmah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo email: nurrahmah_85@yahoo.co.id

## Abstrak:
Untuk mewujudkan pendidikan yang bekualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan professional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan. Salah  satu  sumber  daya  yang  perlu  dikelola  dengan  baik  dalam  lembaga  pendidikan adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan sekolah sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pemelajaran  di  sekolah,  meningkatkan  kesejahteraan  guru,  layanan  dan  pelaksanaan program  supervisi.  Oleh  karena  itu,  kepala  sekolah  sebagai  pemimpin  pendidikan  di sekolah  harus  mengetahui  dan  mampu  mengelola  keuangan  sekolah  dengan  baik, bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

## Kata Kunci: Prinsip, Manajemen, Keuangan Sekolah

## A. PENDAHULUAN
Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit  dan  kompleks,  baik  yang  berkaitan  dengan  perencanaan,  pendanaan,  maupun efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan  sistem  persekolahan,  peningkatan  kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan hasil  penelitian  Balitbang  Dikbud  (1999)  menunjukkan  bahwa  manajemen  sekolah merupakan salah satu factor yang memengaruhi kualitas pendidikan.
Untuk mewujudkan pendidikan yang bekualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan professional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan. Salah  satu  sumber  daya  yang  perlu  dikelola  dengan  baik  dalam  lembaga  pendidikan adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan sekolah sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pemelajaran  di  sekolah,  meningkatkan  kesejahteraan  guru,  layanan  dan  pelaksanaan program  supervisi.  Oleh  karena  itu, kepala  sekolah  sebagai  pemimpin  pendidikan  di sekolah  harus  mengetahui  dan  mampu  mengelola  keuangan  sekolah  dengan  baik, bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah.
©2016 Manajemen Pendidikan Islam: manajemenmpi@gmail.com

## B. ADMINSTRASI KEUANGAN SEKOLAH
Sumber  keuangan  pada  suatu  sekolah secara  gari  besar  dapat  dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu:
1. Pemerintah,  baik  pemerintah  pusat,  daerah  maupun  kedua-duanya,  yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan
2. Orang tua atau peserta didik
3. Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat
Sumber keuangan sekolah ada dua macam, dari pemerintah dan nonpemerintah.
Keuangan  dari  pemerintah  yaitu  dari  uang  rutin  dan  uang  pembangunan,  sedangkan keuangan  dari  nonpemerintah  yaitu  dari  SPP  dan  sumbangan  dari  orang  tua  dan masyarakat,  baik  yang  melalui  komite  sekolah,  maupun  yang  langsung  pada  kepala sekolah.
Administrasi  keuangan  dan  pertanggungjawabannya  ditentukan  oleh  undang- undang.  Kekuasaan otorisator dan ordonateur tidak  boleh  berfungsi  sebagai bendaharawan. Otorisator berwenang  mengeluarkan  otorisasi,  tapi  dengan  otorisasi  itu tidak  ada  kekuasaan  mengeluarkan  uang  dari  kas  bendaharawan. Ordonateur berhak mengeluarkan surat perintah membayar uang tetapi tidak berhak menggunakannya tanpa otorisasi.  Bendaharawan  mengeluarkan  uang  tetapi  tidak  berhak  mengeluarkan  uang tanpa pengaturan pemerintah yang berwenang dalam hal ini.
Karena masalah keuangan merupakan masalah yang peka, maka perlu dikelola secara  cermat,  dan  hati-hati.  Untuk  itu  diperlukan  pembukuan  yang  rapi  serta  benar tentang  penerimaan  dan  pengeluaran  uang.  Pemegang  keuangan  itu  perlu  ditatar mengenai  pembukuan  keuangan  sekolah,  prosedur  penggunaan  keuangan  dan pertanggungjawaban.

## C. PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
Pembiayaan atau pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah  untuk  menyediakan  anggaran  pendidikan  berdasarkan  prinsip keadilan,  kecukupan  dan  keberlanjutan.  Dalam  rangka  memenuhi  tanggung  jawab pendanaan tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan
©2016 Manajemen Pendidikan Islam: manajemenmpi@gmail.com
sumber  daya  yang  ada  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Pembiayaan pendidikan  pada  dasarnya  menitikberatkan  pada  upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana berarti jumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan  pada  siswa.  Pembiayaan pendidikan  berhubungan  dengan  distribusi  beban pajak dalam berbagai jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh dan kepada siapa uang harus dialokasikan (Thomas: 12).
Pembiayaan pendidikan dalam system pendidikan nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan ini meliputi:
1. Biaya  satuan  pendidikan  yang  terdiri  dari  biaya  investasi  (terdiri  atas  biaya investasi  lahan  pendidikan,  dan  biaya  investasi  selain  lahan  pendidikan). Biaya operasi terdiri atas biaya personalia, dan biaya nonpersonalia. Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
3. Biaya pribadi peserta didik.
D. PRINSIP-PRINSIP

## MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH SERTA PENGELOLAANNYA
1. Prinsip-prinsip manajemen keuangan
Manajemen  keuangan  sekolah  perlu  memerhatikan  sejumlah  prinsip.  Undang- undang  No.20  tahun  2003  pasal  48  menyatakan  bahwa  pengelolaan  dana  pendidikan berdasarkan  pada  prinsip  keadilan,  efisiensi,  transparansi  dan  akuntabilitas  publik.  Di samping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing- masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
a) Transparansi
Transparansi berarti keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan,
©2016 Manajemen Pendidikan Islam: manajemenmpi@gmail.com
bidang manajemen  keuangan  yang  transparan  berarti  adanya  keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yang keterbukaan sumber keuangan  dan  jumlahnya,  rincian  penggunaan  dan  pertanggungjawaban harus  jelas  sehingga  bias  memudahkan  pihak-pihak  yang  berkepentingan untuk  mengetahuinya.  Transparansi  keuangan  sangat  diperlukan  dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua.

## b) Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  kondisi  seseorang  yang  dinilai  oleh  orang  lain  karena kualitas  performasinya  dalam  menyelesaikan  tugas  untuk  mencapai  tujuan yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Akuntabilitas  di  dalam  manajemen keuangan  berarti  penggunaan  uang  sekolah  dapat  dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. (Nur Hamiyah, 2015)

## c) Efektivitas
Efektif sering kali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (Garnear:  2004)  mendefinisikan  efektivitas  lebih  dalam  lagi,  karena sebenarnya  efektivitas  tidak  berhenti  sampai  tujuan  tercapai  tetapi  sampai pada  kualitas  hasil  yang  dikaitkan  dengan  pencapaian  visi  lembaga  yang dicirikan oleh outcome kualitatif.
d) Efisiensi
Efisiensi  berkaitan  dengan  kuantitas  hasil  suatu  kegiatan.  Menurut  Garner (2004),  efisiensi  dicirikan  oleh  outcome  kuantitatif.  Efisiensi  adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil.
2. Prinsip pengelolaan keuangan di sekolah
Penggunaan keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
a) Hemat tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang telah disyaratkan
b) Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan.
c) Keharusan penggunaan kemampuan
Dalam mengelola keuangan ini, kepala sekolah berfungsi sebagai “otorisator” dan “ordonateur” .  Sebagai otorisator, kepala  sekolah  diberi  wewenang  untuk  mengambil
©2016 Manajemen Pendidikan Islam: manajemenmpi@gmail.com
tindakan  yang  berkaitan  dengan  penerimaan  atau  pengeluaran  anggaran.  Sedangkan fungsi sebagai ordonateur, kepala sekolah sebagai pejabat yang berwenang melakukan pengujian  dan  memerintahkan  pembayaran  atas  segala  tindakan  berdasarkan  otorisasi yang telah ditetapkan.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  kepala  sekolah  diharuskan  mampu menyusun rencana anggaran dan pendapatan sekolah (RAPBS). Untuk itu kepala sekolah mengetahui  sumber-sumber  dan  yang  merupakan  sumber  daya  sekolah.  Sumber  dana tersebut  antara  lain  meliputi  anggaran  rutin,  dana  penunjang  pendidikan  (DPD),  subsidi bantuan penyelenggaraan pendidikan (SBPP), bantuan operasional dan perawatan (BOP), bantuan operasional sekolah (BOS), (BP3), donator, badan usaha, serta sumbangan lain- lain. Untuk sekolah-sekolah swasta sumber dana berasal dari SPP, subsidi pemerintah, yayasan, dan masyarakat secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA
B. Suryosubroto, Drs. 2004. Manajemen Pendidikan di Sekolah . Jakarta: Rineka Cipta.
Depdikbud. 1999. Panduan Manajemen Sekolah . Jakarta: Direktorat Dikmenum.
Harniyah,  Nur. Pengantar  manajemen  Pendidikan  di  Sekolah .  2015.  Jakarta:  Prestasi Pustaka
Mulyasa, E. 2004. Menjadi Kepala Sekolah Profesional . Bandung: PT. Rosda Karya.
Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor 20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional.