## PERANAN KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN
Oleh : A. Jabar *)

## ABSTRAK
Memberdayakan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan berdasarkan  prinsip  otonomi  dalam  konteks  NKRI  adalah  merupakan  Misi pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional. Untuk itu setiap komponen bangsa wajib mencerdasakan  kehidupan  bangsa  yang  merupakan  salah  satu  tujuan  Negara Indonesia.  Pengelolaan  sebuah  lembaga  pendidikan  diperlukan  seorang  pemimpin yang berdedikasi tinggi, beriman, berbudi pekerti, pola pikir ilmiah, berwibawa, jujur, berjiwa  besar,  tegas  dan  bertanggung  jawab,  dan  selalu  berorientasi  kepada  norma- norma,  kaedah-kaedah  sesuai  dengan  nilai-nilai  falsafah  negara.  Seorang  pemimpin yang  sukses  perlu  diintegrasikan  ke  dalam  status  formal,  1.  Berperan  sebagai Interpersonal  Roles,  2.  Berperan  sebagai  Informational  Roles,  3.  Berperan  sebagai Decisional  Roles.  Jadi  fungsi  kepemimpinan  ini  sangat  penting  sebab  disamping berperan  sebagai  penggerak  juga  berperan  untuk  melakukan  kontrol  dalam  segala aktivitas  baik  terhadap  staf  pengajar,  peserta  didik,  dan  sekaligus  untuk  meneliti persoalan-persoalan  yang  timbul  dalam  masyarakat  di  lingkungan  lembaga pendidikan itu sendiri.
Kata Kunci : Kepemimpinan, Partisipasi, dan Lembaga Pendidikan.

## A.  PENDAHULUAN
Manusia  membutuhkan  pendidikan  dalam  kehidupannya.  Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan diakui oleh masyarakat luas.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan “bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”, dan ayat (3) menegaskan  “bahwa Pemerintah mengusahakan dan  menyelenggarakan
Drs. A. Jabar, M.Si. Dosen Kopertis Wilayah-I. dpk pada STIEI Banda Aceh
satu  sistem  pendidikan  nasional  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketaqwaan  serta akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang  diatur  dengan undang-undang”.
Untuk  itu  seluruh  komponen  bangsa  wajib  mencerdaskan  kehidupan  bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Dalam  hubungannya  dengan  pendidikan,  prinsip-prinsip  tersebut  akan memberikan  dampak  yang  mendasar  pada  kandungan,  proses,  dan  manajemen pendidikan.  Selain  itu,  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  berkembang  pesat  dan memunculkan  tuntutan  baru  dalam  segala  aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  sistem pendidikan. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional.
“Visi  pendidikan  nasional  adalah  terwujudnya  sistem  pendidikan  sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia  berkembang  menjadi  manusia  yang  berkualitas  mampu  dan  proaktif menjawab  tantangan  zaman  yang  selalu  berubah”.  Dengan  Visi  pendidikan  tersebut maka pendidikan nasional mempunyai “Misi” sebagai berikut :
1. Mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  memperoleh  pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu    dan  menfasilitasi  pengembangan  potensi  anak  bangsa  secara  utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan  kesiapan  masukan  dan  kualitas  proses  pendidikan  untuk mengoptimalkan kepribadian pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan  keprofesionalan  dan  akuntabilitas  lembaga  pendidikan  sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
5. Memberdayakan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU. RI. Nomor 20 Tahun 2003).
Lembaga  pendidikan  formal  adalah  merupakan  sebuah  lembaga  organisasi yang kompleks dan unik, sehingga memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Oleh karena  itu  seorang  pemimpin  perlu  memahami  kelembagaan  organisasi  formal  yang bermanfaat untuk menggambarkan (depict) hubungan kerja sama antara struktur dan hasil (outcomes) bagi sebuah lembaga pendidikan.
Esensi  kepemimpinan  adalah  kepengikutan  kemauan  orang  lain  untuk mengikuti  keinginan  pemimpin.  Dalam  sebuah  lembaga  pendidikan  seorang pemimpin  harus  mampu  :  (1).  Menimbulkan  kemauan  yang  kuat  dengan  penuh semangat dan percaya diri para bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing,
(2).  Memberikan  bimbingan  dan  mengarahkan  para  bawahan  serta  memberi dorongan,  memacu  dan  berdiri  di  depan  demi  kemajuan  dan  memberikan  inspirasi dalam mencapai tujuan.
Lebih  lanjut,  apabila  seorang  pemimpin  ingin  berhasil  menggerakkan bawahan, maka seorang pimpinan harus :
(1).  Menghindarkan  diri  dari  sikap  dan  perbuatan  yang  bersifat  memaksa  atau bertindak keras, (2). Mampu melakukan tindakan koreksi  yang melahirkan kemauan untuk  bekerja  dengan  semangat  dan  percaya  diri,  (3).  Mampu  mengajak  bawahan sehingga  para  bawahan  merasa  yakin  bahwa  apa  yang  dilakukan  itu  adalah  benar (induce).
Selain  itu,  bagi  seorang  pimpinan  harus  selalu  dapat  menjaga  memelihara keseimbangan  antara  staf  pengajar  dan  peserta  didik  di  satu  pihak  dan  kepentingan
lembaga  serta  kepentingan  masyarakat  di  pihak  lain,  sehingga  tercipta  suasana keseimbangan,  keserasian  antara  kehidupan  lembaga  pendidikan  dengan  masyarakat (equilibrium).
Oleh  karena  itu  kepemimpinan  suatu  lembaga  pendidikan  sebagai  salah  satu pelaksana  kepemimpinan  nasional  yang  bertujuan  untuk  mencerdaskan  kehidupan bangsa perlu memiliki watak dan berbudi luhur yang dilandasi pada :
1. Pola pikir, berorientasi jauh ke depan, pola piker ilmiah, efisiensi dan efektif, dan keterbukaan.
2. Azas, kebersamaan dan integralistik, kekeluargaan dan gotong royong, persatruan dan kesatuan dalam kebinekaan, selaras, serasi dan seimbang.
3. Watak dan kepribadian yang utuh.
a.  Triologi kepemimpinan pancasila ;
− Ing ngarsa sung tulodo,
− Ing media mangun karso,
− Tut wuri handayani.
b. Ciri-ciri  kepribadian  universal  ;  berwibawa,  jujur,  bijaksana,  mengayomi, beriman, mawas diri, mampu melihat ke depan, berani menghadapi kesulitan, wajar,  tegas  dan  bertanggung  jawab,  sederhana,  penuh  pengabdian,  berjiwa besar, sifat ingin tahu, dan solidaritas.
4.  Sikap  dan  perilaku  yang  konsisten  dan  selalu  berorientasi  kepada  norma-norma, kaedah-kaedah, dan nilai-nilai sesuai dengan falsafah negara.
Dengan demikian peranan sebagai pemimpin mencerminkan tanggung jawab untuk  menggerakkan  seluruh  sumber  daya  yang  ada,  sehingga  lahir  etos  kerja  dan produktivitas kerja yang tinggi dalam mencapai tujuan pendidikan.
Fungsi  kepemimpinan  ini  sangat  penting  sebab  disamping  berperan  sebagai penggerak  juga  berperan  untuk  melakukan  kontrol  dalam  segala  aktivitas  baik terhadap  staf  pengajar,  peserta  didik,  dan  sekaligus  untuk  meneliti  persoalan- persoalan  yang  timbul  dalam  masyarakat  di  lingkungan  lembaga  pendidikan  itu sendiri.

## B.  PEMBAHASAN

## 1.  Fungsi Dan Jenjang Lembaga Pendidikan
Keberadaan  sebuah  lembaga  pendidikan  adalah  merupakan  sebagai  sebuah lembaga  organisasi  memiliki  kekhususan  yang  tidak  dimiliki  oleh  organisasi  lain pada umumnya.
Pada  sebuah  lembaga  organisasi  pendidikan  bersifat  kompleks,  karena didalamnya  terdapat  beberapa  unsur  yang  pelik,  rumit,  sulit  dan  saling  berkaitan. Didalamnya  juga  bergabung  berbagai  macam  manusia  yang  mempunyai  latar belakang  berbeda-beda,  terjadi  interaksi  antar  manusia  secara  perseorangan  maupun kelompok  yang  complicated.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  aturan  baku  seperti Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, PP. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Menengah, Keputusan Menteri Pendidikan  RI  Nomor  0293/E/1993  tentang  BP3,  Keputusan  Menteri  Pendidikan  RI
Nomor  085/K/1994  tentang  Pengangkatan  dan  Pemberdayaan  Kepala  Sekolah  di Lingkungan  Departemen  Pendidikan,  Undang-Undang  Guru  dan  Dosen  Nomor  14 Tahun  2005,  PP.  RI.  Nomor  48  Tahun  2005  tentang  Pengangkatan  Tenaga  Honorer Menjadi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil,  Permendiknas  Nomor  11  Tahun  2005  tentang Buku  Teks  Pelajaran  Yang  Memenuhi  Syarat  Kelayakan  untuk  digunakan  dalam Proses  Pembelajaran,  dan  berbagai  ketentuan  lainnya  untuk  dapat  memperlancar proses pendidikan.
Lebih lanjut, kelembagaan jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas Pendidikan  Dasar,  Pendidikan  Menengah,  dan  Pendidikan  Tinggi.  Dalam  UU.  RI. Nomor  20  Tahun  2003  pasal  15  disebutkan  bahwa  “Jenis  pendidikan  mencakup pendidikan umum, kejujuran, akademik, vokasi, keagamaan, dan khusus”. Pengertian dari pasal 15 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
• Pendidikan  Umum  merupakan  pendidikan  dasar  dan  menengah  yang mengutamakan  perluasan  pengetahuan  yang  diperlukan  oleh  peserta  didik  untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
• Pendidikan  Kejuruan    merupakan  pendidikan  menengah  yang  mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
• Pendidikan  Akademik  merupakan  pendidikan  tinggi  program  pasca  sarjana  dan pasca  sarjana  yang  diarahkan  terutama  pada  penguasaan  disiplin  ilmu pengetahuan tertentu.
• Pendidikan  Profesi  merupakan  pendidikan  tinggi  setelah  program  sarjana  yang mempersiapkan  peserta  didik  untuk  memiliki  pekerjaan  dengan  persyaratan keahlian khusus.
• Pendidikan  Vokasi  merupakan  pendidikan  tinggi  yang  mempersiapkan  peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
• Pendidikan Keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan  peserta  didik  untuk  dapat  menjalankan  peranan  yang  menuntut penguasan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
• Pendidikan  Khusus  merupakan  penyelenggara  pendidikan  untuk  peserta  didik yang berlainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan yang luar biasa yang diselenggarakan  secara  inklusif  atau  berupa  satuan  pendidikan  khusus  pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
Perlu diperhatikan bahwa karena lembaga pendidikan merupakan bagian dari pada suatu sistem baik secara nasional maupun pada tingkat yang lebih sempit, maka keberadaan lembaga pendidikan dalam masyarakat bangsa akan bertumpu dan terikat oleh  tatanan  kehidupan  sosial,  atau  tata  kehidupan  sistem  nilai  yang  berlaku.  Pada akhirnya  perlu  diingat  bahwa  dalam  melaksanakan  pembangunan  nasional, pendidikan mempunyai tiga fungsi  yang sangat  mendasar  yaitu :  (1). Mencerdaskan kehidupan  bangsa,  (2).  Memprogramkan  tenaga  kerja  dalam  berbagai  ketrampilan dan industrialisasi, (3). Menanamkan penguasaan IPTEK menjelang era teknologi.

## 2.  Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pendidikan
Pengaruh masyarakat terhadap pendidikan sebagai lembaga sosial terasa amat kuat,  dan  berpengaruh  pula  terhadap  individu-individu  yang  ada  di  lingkungan lembaga  pendidikan  itu  sendiri,  karena  lingkungan  masayarakat  bersifat  kompleks yang terdiri dari kelompok masyarakat Upper Class, Middle Class, dan Lower Class tentu  saling  melengkapi  dan  bersifat  unik  sebagai  akibat  latar  belakang  dimensi budaya yang beraneka ragam.
Adapun  tujuan  pokok  pengembangan  hubungan  dan  partisipasi  aktif  antara lembaga pendidikan dengan masyarakat setempat, adalah untuk memungkinkan orang
tua  dan  warga  wilayah  berpartisipasi  aktif  dan  penuh  arti  di  dalam  kegiatan pendidikan.
Program  efektif  tentang  hubungan  kerja  sama  antara  lembaga  pendidikan dengan  masyarakat  untuk  mendorong  orang  tua  terlibat  ke  dalam  proses  pendidikan melalui  kerja  sama  dengan  pimpinan  dan  staf  termasuk  dewan  guru  di  dalam perencanaan program pendidikan individual dari anak-anak mereka.
Berdasarkan  laporan  hasil  studi  menunjukkan  bahwa  betapa  pentingnya keberhasilan  pendidikan.  Dan  pertumbuhan  perkembangan  Cognitif  bagi  peserta didik itu sangat ditentukan oleh :
1. Pengaruh yang sangat kuat dari dorongan keluarga dan masyarakat.
2. Sikap dan kehidupan rumah tangga dan keluarga.
3. Sikap  positif  dari  peserta  didik  terhadap  keluarga  dan  rumah  tangga,  serta perasaan senang dengan gurunya.
4. Peranan  orang  tua  yang  berdampak  positif  terhadap  perkembangan  lembaga pendidikan,  serta  kepedulian  dan  perasaan  tertarik  dalam  setiap  mata  pelajaran yang berbasis kurikulum.
Dalam  upaya  untuk  mewujudkan  satu  perubahan  penting  bagi  lembaga pendidikan tentu sangat diperlukan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dimana lembaga  pendidikan  itu  berada.  Dukungan  yang  diperlukan  meliputi  antara  lain  : (1). Personil, seperti : tenaga ahli, konsultan, staf pengajar, orang tua, pengawas dan sebagainya, (2). Sumber dana yang diperlukan untuk mendukung tersedianya fasilitas seperti  gedung,  perlengkapan  kantor,  kepustakaan,  dan  perlengkapan  bahan-bahan
pengajaran  lainnya,  (3).  Dukungan  berupa  informasi  dari  berbagai  media,  lembaga instansi  terkait,  dan  berbagai  sumber  lainnya  guna  mendukung  kelancaran  proses pendidikan, (4). Perlu adanya dukungan dari Dewan Pendidikan (Majelis Pendidikan) sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan  dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan  dengan  memberikan  pertimbangan,  arahan  dan  dukungan  tenaga,  sarana dan  prasarana,  serta  pengawasan  pendidikan  pada  tingkat  Nasional,  Provinsi,  dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
Lebih  lanjut,  dalam  UU.  RI.  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  disebutkan  pada  pasal  55  ayat  (1).  Masyarakat  berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal  sesuai  dengan  kekhasan  agama,  lingkungan  sosial,  dan  budaya  untuk kepentingan  masyarakat,  ayat  (2).  Penyelenggara  pendidikan  berbasis  masyarakat mengembangkan  dan  melaksanakan  kurikulum  dan  evaluasi  pendidikan,  serta manajemen  dan  pendanaannya  sesuai  dengan  standar  nasional  pendidikan,  ayat  (3). Dana  penyelenggaraan  pendidikan  berbasis  masyarakat  dapat  bersumber  dari penyelenggara,  masyarakat,  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  dan/atau  sumber  lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, ayat (4).  Lembaga  pendidikan  berbasis  masyarakat  dapat  memperoleh  bantuan  teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil secara merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Akhirnya,  perlu  ditelusuri  bahwa  dukungan  perbaikan  dan  partisipasi  aktif dari  masyarakat  dapat  diperoleh  apabila  saluran  komunikasi  dua  arah  dapat
ditegakkan  dan  dipelihara  yaitu  :  Pertama,  kerja  sama  perlu  dibangun,  dan  kedua konflik  latin  serta  konflik  yang  terjadi  dapat  diatasi.  Hanya  dengan  dilaksanakan komunikasi  dua  arah  memungkinkan  terwujudnya  usaha  kerja  sama  untuk melaksanakan  perubahan  besar  bagi  sebuah  lembaga  pendidikan.  Namun  disisi  lain yang  tidak  bisa  diabaikan  adalah  harus  mampu  menciptakan  hubungan  kerja  yang harmonis, baik bersifat internal maupun eksternal yang menjadi harapan publik dalam pengembangan sebuah lembaga pendidikan.

## 3.  Kepemimpinan Dalam Lembaga Pendidikan
Bagi setiap lembaga organisasi kepemimpinan yang efektif adalah merupakan kunci keberhasilan. Menurut Wahjosumijo (2003 : 83) dalam praktek organisasi kata memimpin  mengandung  konotasi  :  “Menggerakkan,  mengarahkan,  membina, melindungi,  memberi  teladan,  memberikan  dorongan,  memberikan  bantuan  dan sebagainya”.
Dari  kata  tersebut  dapat  dirumuskan  memimpin  mengandung  makna  yang luas yaitu “Kemampuan untuk menggerakkan segala sumber daya yang ada sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.
Menurut pengamatan penulis, ada tiga macam peranan pemimpin  yang perlu dilakukan  pada  sebuah  kelembagaan  pendidikan  terlihat  dari  otoritas  dan  status formal seorang pemimpin. Lihat diagram berikut ini.

## Gambar – 1
Ketiga peranan tersebut apabila dikaitkan atau diintegrasikan ke dalam status formal kepemimpinan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.  Peranan Hubungan Antar Perseorangan (Interpersonal Roles). Peranan ini timbul akibat otoritas formal dari seorang pimpinan meliputi : a.  Figurehead
Figurehead  berarti  lambang.  Dalam  pengertian  lambang  seorang  pimpinan mempunyai  kedudukan  yang  selalu  melekat  dengan  kelembagaannya.  Maka dalam segala aktivitas ia berperan atas nama kelembagaan yang dipimpin dan selalu harus menjaga nama baik untuk kesuksesan.
b.  Leadership Peranan  sebagai  pemimpin  harus  bertanggung  jawab  penuh  dan  mampu menggerakkan  segala  sumberdaya  yang  ada  pada  kelembagaan,  sehingga melahirkan  etos  kerja  dan  produktivitas  kerja  yang  tinggi  sekaligus menyelesaikan  segala  persoalan  yang  timbul  untuk  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan.
c. Liasion (Penghubung) Dalam fungsi ini seorang pimpinan dapat menjadi penghubung dan berperan dalam  menyelesaikan  segala  macam  problematik  yang  timbul  baik  internal maupun eksternal.
2.  Peranan Informasional (Informational Roles). Ada  tiga  peranan  informasional  yang  perlu  ditindak  lanjuti  oleh  seorang pimpinan :
a. Sebagai Monitor
Pimpinan perlu selalu mengadakan pengamatan terhadap segala kemungkinan informasi  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  kelembagaan  pendidikan  seperti, gosip,  dan  berita-berita  yang  tidak  menyenangkan  serta  membahayakan  bagi kelangsungan proses pendidikan.
Formal Authority and Status
Interpersonal Roles : Figurehead, Leader, Liasion Informational Roles : Monitor, Dissamisator, Spokesman Decisional Roles : Enterpreneur, Disturbance handler, Resourcesallo cator, Negotiator
b. Sebagai Dissamisator
Pimpinan perlu menyebar luaskan segala informasi yang dapat menguntungkan  bagi  kelembagaan  pendidikan,  dan  meredam  serta menyelesaikan bila adanya konflik.
c. Spokesman Dalam  hal  ini  pimpinan  dapat  bertindak  sebagai  wakil  resmi  untuk menyebarkan  (transmits)  kepada  lingkungan  segala  informasi  yang  dianggap perlu.
3.  Sebagai Pengambil Keputusan (Decisional Roles) Ada empat macam peranan pimpinan dalam mengambil keputusan, yaitu :
a.  Enterpreneur Pimpinan berusaha dengan segala kesungguhannya untuk memikirkan supaya adanya pembaharuan yang lebih meningkat terhadap kelembagaan pendidikan yang dipimpinnya.
b.  Orang Yang Memperhatikan Gangguan (Disturbancehandler) Seorang  pimpinan  perlu  mengantisipasi  segala  situasi  yang  timbul  dan pengambilan keputusan yang tepat.
c.  Orang Yang Menyediakan Segala Sumber (A Resource Allocater) Seorang pimpinan bertanggung jawab dengan segala sumber penerimaan dan pengeluaran,  baik  dengan  alokasi  dana,  peralatan  kekayaan  kelembagaan, sumberdaya manusia (tenaga kerja atau karyawan)dan perlu meneliti sumber- sumber  tersebut  sehingga  tidak  menghilangkan  nama  baik  kelembagaan pendidikan.
d. A Negotiator Roles Dalam  hal  ini  peranan  seorang  pimpinan  mampu  mengadakan  musyawarah dan  bekerja  sama  dengan  pihak-pihak  luar  dan  dunia  usaha.  Kerja  sama  ini meliputi  penempatan  lulusan,  kurikulum,  praktek  tenaga  pengajar,  termasuk perlengkapan  fasilitas  ruang,  perabotan  kantor,  kepustakaan,  tingkat kesejahteraan karyawan, dan sebagainya.
Ketiga macam peranan kepemimpinan tersebut dilihat dari otoritas dan status formal perlu diintegrasikan serta dilakukan dengan baik dan benar, diharapkan akan memberi dampak positif dalam upaya pengembangan sebuah lembaga pendidikan.

## D.  PENUTUP
Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  kian  berkembang  dengan  pesat  telah memunculkan  tuntutan  baru  dalam  segala  aspek  kehidupan  manusia.  Maka  lembaga pendidikan  sebagai  pusat  pemberdayaan  ilmu  pengetahuan,  ketrampilan,  dan pembentukan sikap, perlu mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Mengrujuki  UU.RI.  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional dalam  pasal  14  bahwa  “Kelembagaan  jenjang  pendidikan  formal  yang  terdiri  atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi”.
Maka untuk keberlangsungan bagi setiap jenjang kelembagaan tersebut perlu ditata  dengan  baik  dengan  kurikulum  berbasis  kompetensi.  Disisi  lain  perlu  diingat bahwa  dalam  melaksanakan  pembangunan  nasional,  pendidikan  mempunyai  tiga fungsi  yang  sangatmendasar: Pertama ,mencerdaskan  kehidupan  bangsa, Kedua , memprogramkan tenaga kerja dalam berbagai ketrampilan dan industrialisasi, Ketiga , menanamkan  penguasaan  IPTEK  menjelang  era  teknologi.  Dalam  upaya  untuk mewujudkan  perubahan  penting  bagi  lembaga  pendidikan  tentu  sangat  diperlukan dukungan  dan  partisipasi  aktif  masyarakat  dimana  lembaga  itu  berada. Peranan pimpinan harus  mampu  menggerakkan  segala  sumberdaya  dan  potensi  yang  ada secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Akhirnya,  perlu  ditelusuri  bahwa  dukungan  dan  partisipasi  aktif  dari masyarakat  dapat  terwujud  ,  apabila  saluran  komunikasi  dapat  ditegakkan,  serta menciptakan  hubungan  kerja  yang  harmonis,  baik  yang  bersifat  internal  maupun eksternal yang menjadi harapan publik bagi sebuah lembaga pendidikan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Allen,  Louis,  A,  1994. The  Profesional  Management. Penerbit  PT.  Pembangunan Jakarta.
Bintoro  Tjokroamidjoyo,  1994. Pengantar  Administrasi  Pembangunan. LP3ES, Jakarta.
Cribbin,  James,  J,  1998. Effectife  Managerial  Leadership. American  Management Assosiation, Inc.
Darywanto, 2001. Evaluasi Pendidikan. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Depdiknas  RI,  2003. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Don  Hellriegel,  et,  al,  1992. Management, Third  Edition.  By  Addison  Wesley Publishing Company.
Lipham,  James  M,  et,  al,  1995. The  Principalship  Concepts,  Compentencies  and Cases. Longman, Inc. London.
Undang-Undang  RI,  Nomor  14  Tahun  2005. Tentang  Undang-Undang  Guru  dan Dosen. Penerbit Sinar Grafika Jakarta.
Siagian SP, 1995. Peranan Staf Dalam Management. PT. Gunung Agung Jakarta.
Wahjisumijo,  2003. Kiat  Kepemimpinan  Dalam  Teori  dan  Praktek. PT.  Harapan Masa, Jakarta.