Multazam : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah
P-ISSN: 2809-2430 E-ISSN: 2961-9084 Vol. 4 No. 1 Januari-Juli 2024 http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/Multazam/index DOI: https://doi.org/10.32332/multazam.v4i1.8171
Sitasi artikel ini dengan format Anton Bahtiar Rifa’i, “STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI UNTUK MENANGKAL DISINFORMASI DAN HOAKS,” Multazam : Manajemen Haji dan Umrah Vol 4, no. 1 (2024): Hal. DOI: https://doi.org/10.32332/multazam.v4i1.8171

## STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI UNTUK MENANGKAL DISINFORMASI DAN HOAKS
Anton Bahtiar Rifa’i Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia anton.bahtiar.rifai@binabangsa.ac.id
Diterima: 28 November 2024 Direvisi: 15 Maret 2024 Diterbitkan: 1 Mei 2024 Abstract: Every year, the Indonesian Ministry of Religion recruits journalists from various mass media as Hajj Media Center (MCH) officers. In addition to conveying news regarding the implementation of the Hajj pilgrimage, the existence of MCH is a form of openness to public information from the Ministry of Religion as the organizer of the Hajj pilgrimage. MCH  is  also  required  to  be  able  to  counter  disinformation  and  hoax  related  to  the implementation of the Hajj pilgrimage. Using qualitative descriptive methods, this research is intended to observe the role of MCH in countering disinformation and hoax, especially those circulating on social media. The research results show that MCH still needs to optimize its communication strategy in countering disinformation and hoax.
Keywords: Hajj; MCH; Hoax; Disinformation
Abstrak :  Setiap  tahun,  Kementerian  Agama  RI  merekrut  para  jurnalis  dari berbagai media massa sebagai petugas Media Center Haji (MCH). Selain untuk menyampaikan  berita  seputar  pelaksanaan  ibadah  haji,  keberadaan  MCH merupakan  wujud  keterbukaan  informasi  publik  dari  Kementerian  Agama selaku  penyelenggara  ibadah  haji.  MCH  juga  dituntut  untuk  bisa  menangkal disinformasi  dan  hoaks  terkait  penyelenggaraan  ibadah  haji.  Dengan menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mengamati  peran  MCH  dalam  menangkal  disinformasi  dan  hoaks,  terutama yang beredar di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MCH masih harus mengoptimalkan strategi komunikasi dalam menangkal disinformasi dan hoaks.
Kata Kunci: Haji; MCH; Hoax; Disinformasi
Copyright © 2024, Author This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Pendahuluan
Prosesi ibadah haji, setiap tahun, diikuti jutaan warga muslim dari berbagai negara. Jumlah jemaah haji Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Kuota haji Indonesia pada 2023  mencapai  221.000  jemaah.  Ini  merupakan  kuota  haji  terbesar  di  dunia,  disusul Pakistan dengan 179.210 jemaah dan India dengan 175.025 jemaah. Kementerian Agama (Kemenag) RI, selaku penyelenggara ibadah haji bagi jemaah haji Indonesia, tentu memiliki

## 2 | Anton Bahtiar Rifa’i
tanggung  jawab  besar.  Selain  melayani  jemaah  haji  Indonesia,  Kemenag  juga  mengelola dana publik yang terbilang besar.  Pada 2023, besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH)  mencapai  Rp  90.050.637,26  per  jemaah.  Dengan  jumlah  jemaah  yang  mencapai 221.000  orang,  berarti  ada  lebih  dari  Rp  18  triliun  dana  publik  yang  dikelola  oleh Kementerian Agama. Tentu ini menuntut suatu pertanggungjawaban.
Salah satu wujud pertanggungjawaban terhadap publik bisa direalisasikan melalui keterbukaan  informasi  publik.  Ini  merupakan  suatu  keniscayaan  di  era  demokrasi. Keterbukaan informasi publik mewakili spirit penguatan demokrasi, di mana masyarakat dilibatkan  dalam  suatu  kebijakan  publik.  Kewajiban  Badan  Publik  untuk  memberikan keterbukaan informasi diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.    Semangat  dari  regulasi  tersebut  adalah  bahwa  keterbukaan  informasi  bukan sekadar menyampaikan informasi kepada publik, melainkan wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan kebijakan publik. Kemenag merealisasikan keterbukaan informasi publik dengan  menerbitkan  Keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  Nomor  92  Tahun  2019  tentang Pedoman  Layanan  Informasi  Publik  Bagi  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi Kementerian  Agama  dan  Atasan  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi Kementerian Agama.
Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, Kemenag membentuk Media Center Haji (MCH), yang bertugas menyampaikan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji. Untuk itu, Kemenag merekrut petugas dari kalangan jurnalis untuk bergabung dalam MCH. Seperti dikutip situs resmi Kemenag, pada 2023 ada 65 insan media yang menjadi petugas MCH  dan  bertugas  di  Arab  Saudi.  Mereka  terbagi  dalam  tiga  daerah  kerja  (daker),  yaitu daker Makkah, daker Madinah, dan daker Bandara. Berita seputar pelaksanaan ibadah haji yang  dikelola  petugas  MCH  dipublikasikan  melalui  media  massa  tempat  masing-masing jurnalis bekerja, baik media massa nasional, daerah, maupun media ormas Islam. Adapun media-media  tersebut  terbagi  dalam  kategori  media  televisi,  radio,  cetak,  dan  online. Langkah Kemenag ini tentu layak mendapat sambutan positif. Keberadaan MCH merupakan suatu ikhtiar untuk memberikan keterbukaan informasi secara transparan kepada publik terkait  penyelenggaraan  ibadah  haji.  Walaupun,  pada  praktiknya,  upaya  ini  tentu menghadapi  banyak  tantangan.  Tantangan  itu  antara  lain  terkait  berubahnya  kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi.
Perubahan cara masyarakat dalam mengakses informasi tergambar dalam kajian Reuters Institute Digital News Report 2023. Dalam kajian itu, Indonesia menjadi salah satu negara  yang  dijadikan  tempat  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  media online dan media sosial merupakan sumber berita dan informasi yang paling popular di kalangan masyarakat Indonesia. 1 Mayoritas berita dan informasi tersebut diakses secara daring melalui telepon seluler ( smartphone ). Kebiasaan ini tak lepas dari penetrasi internet di Indonesia, yang setiap tahun jumlahnya makin meningkat. Berdasarkan survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet pada 2023 mencapai 215 juta orang. 2 Ini berarti setara dengan 77 persen jumlah penduduk Indonesia.
1 “Indonesia  |  Reuters  Institute  for  the  Study  of  Journalism,”  diakses  23  September  2023, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023/indonesia.
2 APJII, “Survei Internet APJII 2023,” diakses 24 November 2023, https://survei.apjii.or.id/.
Media sosial menawarkan kemudahan dan kecepatan informasi. Dalam penyebaran informasi, media sosial telah memangkas batas ruang dan waktu. Berbagai informasi baru dengan mudah tersaji di media sosial secara cepat. Namun di sisi lain, kebiasaan masyarakat mengakses  informasi  melalui  media  sosial  memunculkan  kerawanan,  yaitu  potensi penyebaran disinformasi dan berita hoaks. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disinformasi diartikan sebagai penyampaian informasi yang salah untuk membingungkan orang  lain  secara  sengaja.  Sedangkan  hoaks  berarti  informasi  bohong.  Rasywir  dan Purwarianti menjabarkan berita hoaks sebagai publikasi yang tampak seperti berita faktual, namun  berisi  kebohongan,  fitnah,  dan  tidak  memiliki  pola  yang  dapat  diidentifikasi. 3 Sebagai gambaran, sejak Agustus 2018 hingga Maret 2023, Kementerian Komunikasi dan Informasi  telah  mengidentifikasi  11.357  isu  hoaks.  Data  ini  jelas  menunjukkan  bahwa masyarakat  sangat  berpotensi  terpapar  disinformasi  dan  hoaks.  Dengan  gambaran tersebut, jelas bahwa di era kekinian Kemenag memiliki tantangan dalam menyampaikan informasi  seputar  haji.  Tantangan  itu  antara  lain,  MCH  harus  berpacu  menghadapi kecepatan  informasi  yang  dihasilkan  media  sosial.  Selain  itu,  MCH  juga  harus  mampu melawan  disinformasi  dan  berita  hoaks,  terutama  terkait  penyelenggaraan  ibadah  haji, yang  potensial  tersebar  di  media  sosial.  Keterlibatan  insan  pers  sebagai  petugas  MCH menarik  untuk  dianalisa.  Karena,  dengan  demikian,  penyampaian  berita  dan  informasi terkait  penyelenggaraan  ibadah  haji  tunduk  pada    kaidah-kaidah  jurnalistik,  yang  di dalamnya juga ada kepatuhan pada kode etik jurnalistik. Untuk itu, penulis akan meneliti bagaimana posisi MCH dalam menangkal penyebaran disinformasi dan berita hoaks seputar penyelenggaraan ibadah haji.
"Salah satu peran jurnalistik adalah untuk mengusir takhayul dengan fakta." Kalimat tersebut  ditulis  Goenawan  Mohammad  dalam  buku  “Bredel  1994”.  Dan  di  era  kekinian, ketika banyak warga yang menyandarkan kebutuhan informasinya pada media sosial, kata- kata yang ditulis mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo itu masih tetap kontekstual. Berita  hoaks  yang  diproduksi  media  sosial  adalah  “takhayul”  yang  harus  diusir  dengan perangkat  jurnalistik.  Karena  itu,  pers  punya  tanggung  jawab  untuk  menghindarkan masyarakat dari disinformasi dan berita hoaks. 4
Penggunaan  media  sosial,  bagaimanapun,  merupakan  sebuah  keniscayaan  dari kemajuan  zaman.  Kemajuan  teknologi  komunikasi  berbasis  internet  telah  mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan media sosial. Seperti diungkapkan Cheng (2018) dalam Azwar (2022), kemunculan teknologi baru mengubah secara drastis cara masyarakat dalam berkomunikasi. 5 We Are Social (2023), seperti dikutip Katadata edisi 16 Juni 2023, mempublikasikan  data  yang  menunjukkan  bahwa,  higga  Januari  2023  jumlah  pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang. Sementara Reuters Institute Digital News  Report (2023)  melaporkan,  Whatsapp  menjadi  media  sosial  yang  paling  banyak
3 Errissya Rasywir dan Ayu Purwarianti, “Eksperimen pada Sistem Klasifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin,” Jurnal Cybermatika 3, no. 2 (2016): 1–8.
4 Ayu Utami dkk., Bredel 1994: Kumpulan Tulisan Tentang Pembredelan Tempo, Detik, Editor (Jakarta: Aliansi Jurnal Independen, 1994).
5 Azwar  Azwar,  “Tindakan  Komunikatif  Komunitas  Virtual  Untuk  Mengurangi  Disinformasi Pemberitaan  Politik  Di  Media  Sosial,” JWP  (Jurnal  Wacana  Politik) 7,  no.  2  (3  Oktober  2022):  157–68, https://doi.org/10.24198/jwp.v7i2.40336.

## 4 | Anton Bahtiar Rifa’i
digunakan  masyarakat  Indonesia  dalam  mengakses  berita,  yakni  51  persen.  Kemudian disusul Youtube, Facebook, Instagram dan TikTok, masing-masing 48 persen, 38 persen, 37 persen dan 22 persen.
Ironisnya,  di  tengah  besarnya  jumlah  pengguna  media  sosial  di  Indonesia,  angka kemunculan  berita  bohong  juga  cukup  tinggi.  Langkah  Kementerian  Komunikasi  dan Informasi  (Kominfo)  yang  memblokir  565.449  konten  hoaks  di  media  sosial  sepanjang tahun 2021 menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial sangat masif. Penyebaran  informasi  yang  menyesatkan  di  media  sosial  merupakan  tren  yang  terus berlanjut.  Seperti  dirilis  situs  resmi  Kementerian  Kominfo,  pada  triwulan  pertama  2023 Kementerian  Kominfo  telah  mengidentifikasi  425  hoaks  di  website  dan  platform  digital. Laporan Kementerian Kominfo bersama Katadata Insight Center (2023) memperlihatkan bahwa media sosial merupakan media yang paling banyak menyebarkan hoaks. Facebook merupakan platform media sosial yang di dalamnya banyak ditemukan hoaks, yakni 55,9 persen. Hoaks juga ditemukan di berita online (16 persen), Whatsapp (13,9 persen), serta Youtube (13,1 persen).
Uni  Eropa  (2018)  merumuskan  disinformasi  sebagai  segala  bentuk  kepalsuan, ketidaktepatan,  dan  penyimpangan  informasi  yang  didesain,  disajikan,  dan  disebarkan secara sengaja untuk menyebabkan kerusakan atau untuk keuntungan tertentu.  Sedangkan hoaks, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai informasi bohong. Namun,  pakar  komunikasi  dari  Universitas  Indonesia,  Muhammad  Alwi  Dahlan, menegaskan  bahwa  hoaks  tak  sekadar  informasi  bohong  biasa,  melainkan  ada  unsur kesengajaan.  Menurut  Muhammad  Alwi  Dahlan,  seperti  dikutip  Mauludi  (2019),  hoaks merupakan manipulasi berita yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan memberikan pemahaman yang salah. Dalam berita hoak terdapat penyelewengan fakta. 6
Pola  pemberitaan  pers  diharapkan  mampu  menangkal  penyebaran  disinformasi dan  hoaks.  Media  pers  memiliki  standar  baku  dalam  memverifikasi  fakta  dan  berita, sehingga bisa menutup peluang munculnya disinformasi dan hoaks dalam pemberitaan. Ini karena  media  pers  memiliki  peran gatekeeper .  Dalam  konteks  komunikasi  massa, gatekeeper adalah  pihak  yang  memantau  arus  informasi,  sehingga  informasi  yang disampaikan kepada khalayak adalah informasi yang benar, akurat, penting, dan tidak berisi fitnah. Dengan demikian, penyebaran informasi bohong, fitnah, tidak akurat, dan bersifat menyerang  suatu  kelompok,  bisa  dicegah.  Sehingga,  menurut  Ardianto,  Komala,  dan Karlinah  (2019), gatekeeper pada  media  massa  menentukan  penilaian  apakah  suatu informasi  penting  atau  tidak. 7 Sekretaris  Dewan  Kehormatan  PWI  Pusat  Wina  Armada Sukardi, seperti dikutip beritasatu.com edisi 8 Februari 2017, menyatakan bahwa bagi pers, akurasi lebih utama dan penting dibanding kecepatan di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, dalam pergolakan zaman dewasa ini, pers harus tetap tunduk dan taat kepada
6 Sharul  Mauludi, Seri  Cerdas  Hukum:  Awas  Hoax!  Cerdas  Dalam  Menghadapi  Pencemaran  Nama  Baik, Ujaran Kebencian dan Hoaks (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019).
7 Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, dan Siti Karlinah, Komunikasi Massa Sebuah Pengantar (Bandung: Refika Offset, 2019).
kode  etik  jurnalistik.  Pernyataan  ini  menyiratkan  bahwa  pers  bisa  diandalkan  untuk menangkal hoaks. 8
Langkah  Kemenag  menggandeng  insan  pers  untuk  bergabung  sebagai  petugas Media  Center  Haji  (MCH)  bisa  dimaknai  sebagai  upaya  untuk  menegakkan  prinsip jurnalistik dan kode etik pers dalam pemberitaan penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga, secara akurasi, proses keterbukaan informasi publik terkait penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  dan  penulis  menggunakan  jenis deskriptif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode  alamiah. 9 Sedangkan  penelitian  deskriptif  hanyalah  memaparkan  situasi  atau peristiwa. 10 Penelitian  ini  tidak  mencari  atau  menjelaskan  hubungan,  tidak  menguji hipotesis  atau  membuat  prediktif.  Metode  kualitatif  deskriptif  dimaksudkan  untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat- sifat  populasi  atau  objek  tertentu.  Penelitian  deskriptif  hanya  memaparkan  situasi  atau peristiwa,  yaitu  melalui  penelitian  survei  atau  penelitian  observasional,  sehingga  dalam penelitian ini peneliti menggambarkan variabel demi variabel, mengumpulkan data melalui observasi dan suasana alamiah. 11
Dalam  meneliti  posisi  Media  Center  Haji  (MCH),  peneliti  ikut  terlibat  dalam keseharian  rutinitas  kerja  tim  MCH  di  daerah  kerja  (daker)  Madinah,  Arab  Saudi,  dari tanggal  20  Mei  2023  hingga  20  Juli  2023.  Dalam  hal  ini,  peneliti  mengamati  proses perencanaan,  peliputan  di  lapangan,  serta  publikasi  pemberitaan  di  media  massa  yang dilakukan tim MCH.

## Hasil dan Pembahasan
Kementerian Agama merekrut para jurnalis untuk menjadi petugas Media Center Haji  (MCH)  melalui  seleksi  yang  ketat.  Para  calon  petugas  MCH  harus  lolos  seleksi administrasi, computer assisted test (CAT), serta tes wawancara. Pada 2023, ada 65 orang yang  lolos  menjadi  petugas  MCH.  Mereka  terdiri  dari  jurnalis  TV,  jurnalis  media  cetak, jurnalis  radio,  jurnalis  media  online,  jurnalis  media  ormas  Islam,  dan  pegawai  humas Kemenag. Para petugas MCH terbagi dalam tiga daerah kerja (daker), yakni Daker Makkah, Daker Madinah, dan Daker Bandara. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan di daker Madinah. Ada 22 Petugas MCH yang yang bertugas di Daker Madinah, terdiri dari empat jurnalis TV, lima jurnalis media cetak, satu jurnalis radio, sembilan jurnalis media online, satu jurnalis media ormas Islam, dan dua pegawai Humas Kemenag.
8 BeritaSatu.com, “Kemkominfo: Pers Harus Berperan Kurangi Berita Hoax,” beritasatu.com, diakses 23  September  2024,  https://www.beritasatu.com/news/413259/kemkominfo-pers-harus-berperan-kurangi- berita-hoax.
9 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).
10 Jalaluddin Rakhmat dan Idi Subandy Ibrahim, Metode Penelitian Komunikasi : Dilengkapi Contoh Analisis Statistik dan Penafsirannya (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017).
11 Rachmat Krisyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).

## 6 | Anton Bahtiar Rifa’i
Petugas MCH Daker Madinah bertanggung jawab meliput dan memberitakan segala hal  terkait  pelaksanaan  ibadah  haji  di  Madinah,  terutama  mengenai  pelayanan  terhadap jemaah haji Indonesia. Dan pada saat puncak ibadah haji, mereka juga memiliki tanggung jawab  dalam  pemberitaan  mengenai  pelaksanaan  ibadah  haji  di  Arafah,  Muzdalifah,  dan Mina  (Armuzna).  Ini  dilakukan  melalui  suatu  mekanisme  rutin  yang  mencakup perencanaan, peliputan, dan publikasi berita. Setiap hari, para petugas MCH mendapat tugas peliputan dari Kepala Seksi MCH. Masing-masing petugas MCH juga menerima tugas dari redaksi  media  tempatnya  bekerja,  sesuai  kebutuhan  redaksional  media.  Selain melaksanakan penugasan, setiap petugas MCH memiliki kebebasan untuk membuat inisiatif peliputan, dengan tema dan angle berita tertentu. Karena itu, tim MCH rutin melaksanakan rapat  untuk  menampung  berbagai  usulan.  Setelah  melakukan  peliputan,  para  jurnalis mengolah  berita  seputar  haji,  kemudian  dipublikasikan  di  masing-masing  media. Kementerian Agama sendiri sudah menjamin bahwa para jurnalis yang tergabung dalam MCH akan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik.
Secara umum, dengan mekanisme rutin seperti dipaparkan di atas, proses peliputan dan  distribusi  berita  yang  dilaksanakan  petugas  MCH  berjalan  dengan  baik.  Karena, berbagai kegiatan dan peristiwa yang diliput sudah terencana atau sudah bisa diprediksi. Namun, di saat tertentu, ada peristiwa tak terduga yang membuat tim MCH dituntut untuk meluruskan  suatu  informasi  yang  masih  simpang  siur.  Pada  awal  Juni  2023,  misalnya, sebuah video viral di media sosial dan di dalamnya disebutkan bahwa para jemaah haji dari Kloter 14 Embarkasi Makassar terlantar dan diusir dari sebuah hotel di Madinah. Di video itu terlihat para jemaah haji Indonesia, lengkap dengan koper-koper milik mereka, berada di ruang lobi dan selasar sebuah hotel di Madinah. Tak menunggu lama, Kemenag selaku penyelenggara  ibadah  haji  mendapat  kecaman  warganet  di  media  sosial.  Meski  belum mendapatkan informasi yang utuh, para warganet sudah langsung memberikan penilaian negatif terhadap Kemenag. Selain peristiwa tadi, saat puncak ibadah haji, kabar tak sedap berhembus ke Tanah Air mengenai jemaah haji Indonesia yang terlantar di Muzdalifah dan terlambat  mendapat  makan  saat  di  Mina.  Dan  lagi-lagi,  terutama  di  media  sosial,  ini menimbulkan  kemarahan  netizen  yang  mengecam  Kementerian  Agama  selaku penyelenggara ibadah haji bagi jemaah Indonesia.
Belakangan,  peneliti  mendapatkan  pejelasan  dari  pihak  Kemenag  terkait beredarnya  video  yang  menyebutkan  jemaah  haji  Indonesia  asal  Kloter  14  Embarkasi Makassar terlantar dan diusir dari hotel di Madinah. Menurut pihak Kemenag, yang terjadi sebenarnya  bukan  terlantar,  melainkan  para  jemaah  haji  itu  sedang  dalam  proses pemindahan  hotel.  Mereka  terpaksa  harus  keluar  dari  hotel  sebagai  efek  domino  dari keterlambatan  kedatangan  pesawat  yang  mengangkut  jemaah  haji  Indonesia,  sementara waktu  menginap  jemaah  di  hotel  terikat  jadwal  yang  ketat.  Tentu,  ini  di  luar  jangkauan Kemenag. Meski begitu, pihak Kemenag bergerak cepat membantu jemaah, sehingga jemaah bisa kembali mendapatkan penginapan di hotel.
Sedangkan  jemaah  haji  Indonesia  yang  terlantar  di  Muzdalifah  dan  terlambat mendapat makan tak lepas dari wanprestasi yang dilakukan mashariq, perusahaan yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi dalam melayani jemaah haji. Seperti diberitakan detik.com edisi 3 Juli 2023, layanan mashariq tersebut juga diprotes oleh Menteri Agama Yaqut Cholil
Qoumas.  Kemenag  pun  langsung  membentuk  tim  investigasi  gabungan  bersama pemerintah Arab Saudi.
Dengan  fakta  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  telah  terjadi  disinformasi  dan penyebaran  hoaks  di  media  sosial.  Pertama,  dalam  video  yang  sempat  viral  disebutkan bahwa jemaah haji Indonesia asal Kloter 14 Embarkasi Makassar terlantar dan diusir dari hotel di Madinah. Faktanya, para jemaah haji itu sedang dalam proses pemindahan hotel. Mereka  harus  pindah  hotel  sebagai  dampak  keterlambatan  kedatangan  pesawat  yang mengangkut  jemaah  haji  Indonesia  ke  Madinah.  Opini  yang  beredar  di  media  sosial menempatkan  Kemenag  sebagai  pihak  yang  bersalah.  Padahal  faktanya,  Kemenag  juga termasuk pihak yang dirugikan oleh keterlambatan pesawat. Dan dalam hal ini, Kemenag langsung  mengatasi  masalah  dengan  mencarikan  hotel  lain  untuk  jemaah  haji.    Kedua, ketika  jemaah  haji  Indonesia  terlantar  di  Muzdalifah  dan  terlambat  mendapat  makan  di Mina,  opini  yang  beredar  di  media  sosial  menempatkan  Kemenag  sebagai  penyebab kejadian tersebut. Padahal, hal tersebut merupakan tanggung jawab mashariq dan dalam hal ini mashariq telah melakukan wanprestasi.
Kemenag  sendiri  telah  menempatkan  MCH  di  garda  terdepan  dalam  meluruskan informasi. Upaya ini dilakukan melalui pemberitaan di berbagai media massa, baik yang terkait jemaah haji Indonesia yang disebut terlantar di Madinah, maupun terkait layanan jemaah haji Indonesia di Muzdalifah dan Mina. Dalam hal ini, peneliti mengamati langsung pola  pemberitaan  tim  MCH  dan  memperoleh  sejumlah  kesimpulan.  Pertama,  pola pemberitaan  dan  penyampaian  informasi  seputar  pelaksanaan  ibadah  haji,  yang dilaksanakan tim MCH, masih cenderung bersifat konvensional. Proses pemberitaan masih mengandalkan media konvensional seperti media cetak, televisi, radio, dan online. Dengan pola ini, pemberitaan tim MCH tidak mampu mengimbangi kecepatan peredaran informasi di media sosial. Sehingga, ketika dituntut untuk meluruskan disinformasi dan berita hoaks yang beredar di media sosial, terjadi keterlambatan penyebaran informasi. Fenomena ini sesuai dengan teori yang pernah dikemukakan Deuze (2008) dalam Rahmatullah (2022), bahwa jurnalis tidak bisa mengontrol arus informasi publik di area digital, dan sering kalah dengan  pendapat  banyak  publik. 12 Keadaan  ini  tentu  tidak  menguntungkan  ketika  MCH dituntut untuk menangkal hoaks yang beredar di media sosial.
Kedua,  berita  seputar  haji,  yang  diproduksi  MCH,  sebenarnya  sebagian didistribusikan  juga  di  media  sosial.  Namun,  ini  sifatnya  hanya  memindahkan  berita konvensional  ke  media  sosial,  dan  belum  menjadikan  media  sosial  sebagai  bagian  dari strategi kecepatan informasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Kemenag, melalui MCH, harus mulai memberdayakan media sosial sebagai bagian dari strategi komunikasi. Ini bisa dilakukan dengan merekrut para pegiat media sosial menjadi bagian dari MCH.
Ketiga, pola kerja MCH masih terpaku pada mekanisme rutin. Padahal, pada situasi tertentu,  misalnya  saat  dituntut  meluruskan  hoaks  yang  beredar  di  media  sosial, dibutuhkan  suatu strategi komunikasi yang di luar mekanisme rutin. Strategi komunikasi mencakup upaya mengelola isu dan mendistribusikannya ke publik.
12 Syukri Rahmatullah dan Retna Eni Dwi Yuliati, “Media Sosial Sebagai Sumber Berita Altenatif,” September 2022, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65758.

## 8 | Anton Bahtiar Rifa’i
Dalam  hal  strategi  komunikasi,  MCH  sebenarnya  memiliki  modal  kuat  dalam menangkal  hoaks.  Antara  lain,  dengan  jaringan  media  massa  yang  kuat,  MCH  memiliki kemampuan  untuk  mengelolal  isu,  salah  satunya  melalui agenda  setting .  Pada  isu-isu tertentu, tim MCH bisa menyiapkan agenda setting . Seperti dikemukakan Eriyanto (2018), agenda setting merupakan proses penciptaan isu yang dilakukan lewat liputan yang intensif atas suatu isu, kemudian diberi tempat yang menonjol di sebuah halaman media massa, dan saat  bersamaan  dibarengi  dengan  mengabaik an  isu  atau  topik  yang  lain. 13 Sementara McCombs dan Shaw menjelaskan agenda setting sebagai kemampuan media massa untuk menggeser agenda berita mereka ke dalam agenda publik (Griffin, 2010). Pemahaman ini menjelaskan  bahwa  media  massa  memiliki  kekuatan  untuk  memengaruhi  bahkan membentuk cara berpikir masyarakat yang terpapar informasi.
Terkait  penyelenggaraan  ibadah  haji, agenda  setting tentu  berguna  untuk menggiring  suatu  isu,  lebih  tepatnya  mengarahkan  pemahaman,  agar  audiens  tidak terjerumus dalam disinformasi dan hoaks. Dan ini akan lebih efektif jika disidstribusikan juga  di  media  sosial,  dengan  strategi  mengedepankan  kecepatan  informasi  tapi  tetap berbasis  akurasi.  Dengan  demikian,  tim  MCH  bisa  lebih  optimal  dalam menangkal disinformasi dan berita hoaks di media sosial.

## Kesimpulan
Kementerian Agama mewujudkan keterbukaan informasi seputar penyelenggaraan ibadah  haji,  di  antaranya  dengan  merekrut  para  jurnalis  melalui  wadah  petugas  Media Center  Haji  (MCH).  Namun,  di  tengah  derasnya  arus  informasi  di  media  sosial,  MCH mendapat sejumlah tantangan. Pertama, informasi yang disampaikan MCH harus berpacu dengan  kecepatan  informasi  di  media  sosial.  Kedua,  MCH  harus  mampu  menangkal disinformasi dan berita hoaks yang sangat potensial beredar di media sosial. Dari kedua tantangan tersebut, MCH masih harus memaksimalkan strategi komunikasi.
MCH sendiri sebenarnya memiliki modal untuk menangkal hoaks dan disinformasi. Modal  itu  adalah  kemampuan  mengelolal  isu.  Ini  bisa  diwujudkan  dalam agenda  setting . Untuk mengelola suatu isu, tentu diperlukan aktor yang memiliki profesionalitas di bidang strategi  komunikasi.  Karena  itu,  alangkah  lebih  baik  jika  Kemenag  merekrut  orang  yang memiliki kemampuan dalam merancang strategi komunikasi. Selain, itu Kemenag juga perlu merekrut influencer dan content  creator yang  memiliki  pengaruh  kuat  di  media  sosial. Bagaimanapun,  dalam  mendistribusikan  informasi,  Kemenag  harus  menyesuaikan  diri dengan tren saat ini, di mana sebagian masyarakat menjadikan media sosial sebagai sumber informasi. Tentu ini dilakukan dengan tidak mengurangi peran media massa konvensional.

## Daftar Pustaka
APJII. “Survei Internet APJII 2023.” Diakses 24 November 2023. https://survei.apjii.or.id/. Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala, dan Siti Karlinah. Komunikasi Massa Sebuah Pengantar .
Bandung: Refika Offset, 2019.
13 Eriyanto Eriyanto, Media dan Opini Publik (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018).
Azwar, Azwar. “Tindakan Komunikatif Komunitas Virtual Untuk Mengurangi Disinformasi Pemberitaan  Politik  Di  Media  Sosial.” JWP  (Jurnal  Wacana  Politik) 7,  no.  2  (3 Oktober 2022): 157–68. https://doi.org/10.24198/jwp.v7i2.40336. BeritaSatu.com. “Kemkominfo: Pers Harus Berperan Kurangi Berita Hoax.” beritasatu.com. Diakses 23 September 2024. https://www.beritasatu.com/news/413259/kemkominfo-pers-harus-berperan- kurangi-berita-hoax.
Eriyanto, Eriyanto. Media dan Opini Publik . Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.
“Indonesia  |  Reuters  Institute  for  the  Study  of  Journalism.”  Diakses  23  September  2023. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023/indonesia. Krisyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi . Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
Mauludi,  Sharul. Seri  Cerdas  Hukum:  Awas  Hoax!  Cerdas  Dalam  Menghadapi  Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoaks . Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017. Rahmatullah,  Syukri,  dan  Retna  Eni  Dwi  Yuliati.  “Media  Sosial  Sebagai  Sumber  Berita
Altenatif,” September 2022. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65758. Rakhmat, Jalaluddin, dan Idi Subandy Ibrahim. Metode Penelitian Komunikasi : Dilengkapi
Contoh Analisis Statistik dan Penafsirannya . Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.
Rasywir, Errissya, dan Ayu Purwarianti. “Eksperimen pada Sistem Klasifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin.” Jurnal Cybermatika 3, no. 2 (2016): 1–8.
Utami, Ayu, Stanley, Arief Budiman, Goenawan Muhammad, dan Julia I. Suryakusuma. Bredel 1994:  Kumpulan  Tulisan  Tentang  Pembredelan  Tempo,  Detik,  Editor .  Jakarta: Aliansi Jurnal Independen, 1994.