Disaster Management Problems in Indonesia: Urgency Of "Migrant Worker" Data Collection, Learning from Conditions During The Covid-19 Pandemic
Muhammad Arif Fahrudin Alfana, Agus Joko Pitoyo, Hidayati Nur Rohmah, Rizky Laudiansyah
Universitas Gadjah Mada arif.fahrudin@ugm.ac.id
Article History accepted 31/08/2020 approved 22/09/2020 published 28/10/2020

## Abstract
The  COVID-19  pandemic  has  opened  a  new  view  that  management  of  our  population administration  has  not  been  good.  The  weakness  is  the  unavailability  of  migrant  worker database  which  is  very  important  when  a  disaster  like  this  occurs.  This  paper  explains  the urgency of migration data, learning from the Covid-19 pandemic. This research is a quantitative and  qualitative  research.  The  method  in  this  paper  uses  literature  study  and  interviews  with informants.  Data  analysis  uses  descriptive  analysis.  In  conclusion,  migration  data  play  an important role when outbreaks such as COVID-19 occur. Migration data will be used as a basis for tracking population is doing internal migration. With this data, the government in the area of origin  and  destination  can  carry  out  various  kinds  of  protection  for  the  population.  innovations carried  out  by  the  Population  and  Civil  Registration  Agency  or  other  agencies  in  each  district and  city  are  needed  to  integrate  this  data  into  their  systems.  This  internal  migration  data  will later be used by the government as a good decision support system whenever needed. Keywords: Covid-19, data collection, migrant worker, internal migration, disaster management

## Abstrak
Pandemi COVID-19 telah membuka beberapa kelemahan yang kaitannya dengan administrasi kependudukan.  Kelemahan  yang  dimaksud  adalah  belum  tersedianya  database  penduduk perantau  yang  menjadi  sangat  penting  ketika  terjadi  wabah  seperti  ini.  Tulisan  ini  bertujuan untuk  menjelaskan  urgensi  data  migrasi,  khususnya  pekerja  migran  ketika  pandemi  Covis-19 terjadi.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif.  Metode  pengumpulan  data dalam  tulisan  ini  menggunakan  studi  kepustakaan  dan  wawancara  kepada  informan.  Analisis data  menggunakan  analisis  deskriptif.  Kesimpulan  yang  diperoleh  adalah  data  migrasi memegang  peranan  penting  ketika  wabah  seperti  COVID-19  terjadi.  Data  migrasi  akan dijadikan  sebagai  dasar  tracking  penduduk  yang  sedang  melakukan  migrasi  sehingga pemerintah  daerah  asal  maupun  tujuan  dapat  melakukan  berbagai  macam  perlindungan  bagi penduduk  tersebut.  Mengingat  urgensinya  sangat  penting,  inovasi  Dukcapil  atau  OPD  lain  di masing-masing  kabupaten  dan  kota  sangat  diperlukan  untuk  mengintegrasikan  data  ini  ke sistemnya.  Hal  ini  agar  data  migrasi  dapat  digunakan  pemerintah  sebagai  decision  support system yang baik ketika sewaktu-waktu diperlukan Kata kunci: Covid-19, pendataan penduduk, perantau, migrasi internal, manajemen bencana
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes
p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292

## PENDAHULUAN
Awal  tahun  2020,  dunia  termasuk  di  dalamnya  Indonesia  mengalami  kejadian bencana  yang  sangat  dahsyat.  Bencana  tersebut,  jika  dalam  Undang-undang  nomor 24  tahun  2007  tentang  penanggulangan  bencana,  termasuk  ke  dalam  bencana nonalam  yang  berupa  epidemi  dan  wabah  penyakit.  Bencana  yang  dimaksud  adalah terjadinya  wabah  penyakit  Covid-19  yang  secara  resmi  diumumkan  sebagai  pandemi global  oleh  WHO  pada  awal  Maret  2020  dengan  tingkat  bahaya  yang  sangat  tinggi (Cucinotta  and  Vanelli M,  2020;  Mahase,  2020;  Sohrabi, et.al.,  2020).  Selain  memiliki efek  yang  mematikan,  ternyata  pandemi  ini  juga  menyebabkan  dampak  ikutan  lain berupa  perekonomian  yang  terganggu  (Copenhagen  Economics,  2020;  Jackson, Weiss,  Schwarzenberg,  and  Nelson,  2020).  Bahkan  temuan  terakhir  menyebutkan pandemi  ini  akan  memicu  resesi  di  beberapa  negara  di  dunia  (World  Bank,  2020). Bahkan  surat  kabar  daring bbc.com pada  April  2020  dan  Arbar  (2020)  menyebutkan bahwa terjadi kekhawatiran bahwa resesi yang akan terjadi karena pandemi Covid-19 menjadi  resesi  terburuk  dibandingkan  Depresi  Hebat  ( Great  Depression )  tahun  1930- an.
Dampak perekonomian yang memburuk dan ancaman resesi di berbagai sektor perekonomian berpengaruh secara langsung terhadap tenaga kerja, baik pekerja laki- laki  dan  terlebih  bagi  para  pekerja  wanita  (United  Nations,  2020;  World  Trade Organization,  2020).  Pemberhentian  sementara  atau  bahkan  diputus  kontraknya merupakan  dampak  langsung  yang  dimaksud.  Di  Indonesia,  dampak  pandemi  ini menyebabkan  banyak  pabrik  atau  perusahaan  tutup  serta  tenaga  kerja  yang dirumahkan. Sari (2020) melaporkan dampak pandemi ini di Jakarta per 14 April 2020 adalah sebanyak 1.262 perusahaan tutup dengan 177.344 pekerja yang menghentikan seluruh kegiatannya. Dampak lainnya adalah sebanyak 2.341 perusahaan dengan total 833.837 pekerja mengurangi sebagian kegiatan produksinya.
Banyaknya pekerja yang terimbas ini diduga kuat sebagiannya merupakan para perantau.  Hal  ini  dikarenakan  sekitar  22  persen  pekerja  di  Jakarta  adalah  para perantau yang bekerja di berbagai sektor perekonomian (BPS, 2020). Perantau sendiri menurut  kamus  besar  bahasa  indonesia  dapat  didefinisikan  sebagai  seseorang  yang mencari  penghidupan  di  negeri/daerah  lainnya.  Sedangkan  dalam  studi  demografi perantau  ini  dapat  dideskripsikan  sebagai  pekerja  migran.  Akibat  dari  terdampaknya para  perantau  karena  bencana  nonalam  ini  maka  sebagian  besar  kepala  daerah mencoba  untuk  membantu.  Gubernur  Jawa  Tengah  merupakan  salah  satu  kepala daerah yang berinisiatif untuk membantu warganya yang terdampak pandemi Covid-19 ini (Hidayati, 2020). Sayangnya data mengenai perantau ini tidak dimiliki oleh beberapa wilayah. Akibatnya bantuan bagi para perantau ini menjadi terhambat.
Salah  satu  kasus  yang  menjadi  sorotan  di  media  elektronik  adalah  tidak dimilikinya  data  perantau  oleh  Sekda  Blora  untuk  membantu  warganya di  perantauan yang terdampak Covid 19 (Budi, 2020). Chandra (2020) memberikan informasi bahwa dari  wawancara  yang  dilakukannya  terhadap  Sekda  Blora  diketahui  bahwa  Sekda Blora sendiri ingin membantu perantau dari warganya yang terkena dampak Covid-19. Akan  tetapi  memang  diakui  bahwa  data  perantau  yang  menjadi  dasar  kebijakan bantuan tidak dimiliki oleh pemerintah Blora. Bahkan data tersebut telah ditanyakan ke Dinas Sosial Kabupaten Blora dan hasilnya memang tidak ada data perantau tersebut. Karena  tidak  adanya  data  perantau  ini  bahkan  Sekda  Blora  oleh  Gubernur  Jawa Tengah  diminta  mundur  dari  jabatannya  (Budi,  2020).  Permasalahan  pendataan  ini ternyata  tidak  hanya  di  Jawa  Tengah  saja,  tetapi  diduga  pendataan  perantau  yang belum  baik  di  beberapa  daerah  lain  menjadi  penyebab  para  perantau  kesulitan mengakses bantuan di saat pandemi Covid-19 terjadi.
Dikaitkan  dengan  manajemen  penanggulangan  bencana,  tentu  hal  ini  sangat menarik. Pada kasus ini posisi perantau merupakan obyek yang merupakan penduduk rentan  yang  terdampak  bencana.  Dalam  aspek  penyelenggaraan  penanggulangan
bencana, data perantau  merupakan data dasar yang dibutuhkan dalam  serangkaian upaya  yang  meliputi  penetapan  kebijakan,  kegiatan pencegahan, tanggap darurat hingga  tahap  rehabilitasi  selama  pandemi  Covid-19  terjadi.  Berdasarkan  paparan tersebut,  pandemi  Covid-19  telah  membuka  beberapa  kelemahan  yang  harus  diakui dalam  kaitannya  dengan  administrasi  kependudukan  dan  manajemen  bencana. Kelemahan  yang  dimaksud  adalah  belum  tersedianya  database  penduduk  perantau yang  menjadi  sangat  penting  ketika  terjadi  wabah  seperti  ini  terjadi.  Tulisan  ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi data perantau, yang secara khusus masuk dalam pembahasan  migrasi  internal,  dimana  selama  pandemi  Covid-19  data  ini  menjadi sorotan.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  studi  pendahuluan  urgensi  pendataan  data  perantau khususnya  jika  dikaitkan  dengan  permasalahan  manajemen  bencana  di  Indonesia. Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dari  BPS  dan  data  pendukung  dari publikasi  di  berbagai  media.  Data  lain  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang diperoleh  melalui  wawancara.  Yunus  (2010)  membagi  penelitian  menjadi  3  bagian yakni berdasarkan populasi, obyek yang diteliti dan analisis. Berdasarkan populasinya, penelitian  ini  termasuk  studi  kasus.  Berdasarkan  obyeknya  merupakan  survei,  dan terkait  analisis  merupakan  penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif.  Gambaran  metode penelitian ini secara visual dapat dilihat dalam Gambar 1 sebagai berikut.

## Gambar 1. Metode Penelitian Permasalahan Manajemen Bencana Di Indonesia: Urgensi Pendataan Para Perantau, Belajar Dari Kondisi Selama Pandemi Covid-19
Metode  pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  menggunakan  metode studi  literatur/kepustakaan.  Data  ini  dianalisis  dengan  deskriptif  kuantitatif.  Data tersebut bersumber dari publikasi BPS (2020) berjudul Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil  Sakernas  2018.  Data  yang  digunakan  adalah  data  jumlah  perantau.  Jumlah perantau ini teridentifikasi dari data publikasi berupa:
1.  Jumlah pekerja migran sirkuler
2.  Jumlah pekerja komuter, dan
3.  Jumlah pekerja migran risen.
Ketiga kategori pekerja migran tersebut sekaligus menjadi batasan operasional obyek yang  diteliti  pada  tulisan  ini.  Sebagai  pendukung  informasi,  pengambilan  data  primer dilakukan melalui wawancara dilakukan kepada narasumber/informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  pertama  adalah  tentang  jumlah  perantau  dan  distribusinya  di Indonesia.  Salah  satu  definisi  dari  perantau  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia adalah  orang  yang  mencari  penghidupan  di  negeri/daerah  lainnya.  Menurut  Badan Pusat  Statistik  (2020),  definisi  ini  dapat  diakomodir  dalam  pengertian  angkatan  kerja yang  kegiatan  utamanya  adalah  bekerja  dan  berada  di  daerah  yang  bukan  daerah asalnya. Gambar 1 merupakan konsep perantau yang dapat dikatakan diakomodir oleh BPS  dan  menjadi  batasan  operasional  dalam  penelitian  ini.  Dalam  gambar  tersebut, perantau  yang  bekerja  memiliki  definisi  operasional  sebagai  penduduk  usia  15  tahun ke  atas  yang  bekerja  lintas  area,  dan  terbagi  menjadi  tiga  bagian.  Ketiga  bagian tersebut adalah pekerja komuter, pekerja sirkuler dan pekerja migrasi risen.

## Gambar 2. Konsep Perantau yang Bekerja Menurut BPS Sumber: Disalin dari BPS, 2020 (hal.28)
Badan  Pusat  Statistik  mendefinisikan  ketiganya  dengan  lengkap.  Pekerja komuter  didefinisikan  sebagai    pelaku    mobilitas    ulang    alik    dengan  tujuan  utama untuk  bekerja.  Untuk  pekerja  sirkuler  adalah  pelaku  mobilitas  sirkuler  dengan  tujuan utama  untuk  bekerja.  Sedangkan  pekerja  migrasi  risen  adalah  pelaku  mobilitas  yang tujuan  utamanya  adalah  bekerja  dengan  kondisi  tempat  tinggal  lima  tahun  yang  lalu berbeda dengan sekarang.
Berdasarkan  batasan  tersebut,  jumlah  perantau  di  Indonesia  jumlahnya sebanyak 16,3 juta jiwa (BPS, 2020). Jumlah tersebut kira-kira sekitar separuh jumlah penduduk  Jawa  Tengah  atau  4-5  kali  lipat  seluruh  penduduk  DI  Yogyakarta  menurut Sensus  2010.  Jika  dilihat  sebarannya,  distribusi  perantau  tersebar  di  seluruh  wilayah Indonesia. Dari data BPS (2020) dapat diketahui berapa sebaran perantau dilihat dari sisi  migrasi  risen,  serta  dari  sisi  movers  (jumlah  perantau  dari  hasil  penjumlahan pekerja komuter  dan  sirkuler). Gambar  2 merupakan  persentase  sebaran  perantau  di
Indonesia.  Berdasarkan  gambar  tersebut  diketahui  bahwa  sebaran  perantau  terbesar berada  di  Pulau  Jawa.  Berdasarkan  provinsinya,  perantau  terbanyak  dari  sisi  pekerja komuter  dan  sirkuler  berada  di  Provinsi  DKI  Jakarta  (22,9  persen).  Sedangkan perantau dari migrasi risen terbanyak ada di Jawa Barat (16,5 persen).

## Gambar 2. Distribusi Perantau di Indonesia Berdasarkan Kategori Pekerja Migran Risen (a.) dan Pekerja Movers/Pekerja Komuter dan Sirkuler (b.)
Sumber: BPS, 2020
Pembahasan  kedua  adalah  tentang  urgensi  pendataan  para  perantau  atau pekerja  migran.  Pada  Januari  2020,  pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan Pemerintah  (PP)  10  tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2PMI). Di dalam PP tersebut tertuang aturan mengenai pendataan pekerja migran Indonesia yang bekerja di  Luar  Negeri.  Bahkan  dalam  aturan  tersebut  dimuat  bahwa  pendataan  difasilitasi negara  sampai  dengan  penggunaan  teknologi  pendataan  sidik  jari  biometrik.  Hal  ini merupakan  langkah  besar  pendataan  para  perantau  di  Indonesia.  Hasilnya  dari  data BP2PMI diketahui data secara pasti bahwa per April 2020 jumlah penempatan pekerja migran  Indonesia  di  Luar  Negeri  sebanyak  2.347  jiwa.  Sayangnya  pendataan semacam  ini  tidak  dilakukan  pada  para  perantau  yang  bekerja  di  dalam  negeri. Padahal  secara  jumlah,  perantau  di  dalam  negeri  jumlahnya  berkali-kali  lipat  dari perantau  di  luar  negeri.  Pandemi  Covid-19  yang  terjadi  seharusnya  menjadi pembelajaran bahwa ternyata pendataan perantau yang merupakan pekerja migran di dalam negeri juga perlu dilakukan.
Pandemi  Covid-19  yang  terjadi  pada  2020  memberikan  gambaran  bagaimana para  perantau  merupakan  penduduk  rentan  yang  sangat  terdampak  dari  musibah  ini. Terlepas  dari  apakah  perantau  tersebut  merupakan  pekerja  migran  di  dalam  negeri atau  di  luar  negeri,  semestinya  pemerintah  melindungi  kelompok  ini.  Para  perantau sangat  membutuhkan  bantuan  karena  sebagian  dari  mereka  ada  yang  dirumahkan sehingga kehidupan mereka terancam. Oleh sebab itu dapat dibayangkan bagaimana
a. b.
jika  data  perantau  ini  tidak  tersedia.  Bisa  dipastikan  penetapan  kebijakan,  kegiatan pencegahan,  tanggap  darurat  hingga  tahap  rehabilitasi  selama  pandemi  Covid-19 terjadi tidak dapat dilakukan secara maksimal.
Beberapa  laporan  menjelaskan  bagaimana  urgensi  pendataan  warga terdampak,  termasuk  di  dalamnya  perantau  ini,  sangat  penting  jika  dikaitkan  dengan manajemen bencana. Vitorio (2020) menulis bahwa setengah ton telur bantuan untuk korban  bencana  Covid-19  di  Kota  Depok  Jawa  Barat  membusuk  dan  terpaksa dimusnahkan.  Hal  ini  dikarenakan  telur  tersebut  tersebut  tidak  tersalurkan  karena ketidakcocokan  data  dengan  kondisi  lapangan.  Chafda  (2020)  dan  Budi  (2020)  juga melaporkan bahwa salah satu kabupaten di Jawa Tengah tidak memiliki data perantau. Akibatnya  pemerintah  provinsi  sempat  kesulitan  untuk  melaksanakan  tindak  lanjut pemberian  bantuan  bagi  mereka.  Dzulfaroh  (2020)  dalam  laporannya  menyatakan meskipun awalnya telah ditutup pada April 2020, program bantuan bagi perantau Jawa Tengah  di  Jabodetabek  tetap  dibuka  sampai  Juni  2020.  Hal  ini  untuk  mengantisipasi jika ada warga yang belum terdata. Laporan dari Dzulfaroh (2020) ini mengindikasikan bahwa  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  menjadi  salah  satu  penyumbang jumlah  perantau di Indonesia tidak benar-benar memiliki data up to date tentang jumlah perantau yang berasal  dari  wilayahnya.  Hal  ini  sekaligus  menimbulkan  dugaan  lain  bahwa  provinsi lain juga sebenarnya mengalami masalah serupa.
Belajar  dari  pandemi  Covid-19,  hal  ini  seharusnya  digunakan  untuk peningkatan  kualitas  pendataan  perantau  di  Indonesia.  Pandemi  Covid-19  telah memberikan  pelajaran  bahwa  data  migrasi  memegang  peranan  penting  dalam manajemen bencana di Indonesia. Dari sini pula data migrasi, dalam kasus ini adalah perantau, akan dijadikan sebagai dasar tracking berapa besar penduduk yang sedang melakukan migrasi sehingga pemerintah daerah asal maupun tujuan dapat melakukan berbagai macam perlindungan bagi penduduk tersebut. Data migrasi ini sangat krusial sebagai  data  dasar  penetapan  kebijakan,  kegiatan  pencegahan,  tanggap  darurat hingga tahap rehabilitasi selama pandemi Covid-19.
Ke  depan,  mengingat  urgensinya  sangat  penting,  inovasi  Dukcapil  atau  OPD lain  di  masing-masing  kabupaten  dan  kota  sangat  diperlukan  untuk  mengintegrasikan data  ini  ke  sistemnya.  Inovasi  juga  dapat  dilakukan  di  level  lain  misalnya  dari  level desa sampai ke level pusat. Hal ini agar data migrasi, khususnya yang terkait dengan perantau  dapat  digunakan  pemerintah  sebagai decision  support  system yang  baik ketika sewaktu-waktu diperlukan. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan di level desa misalnya  melakukan  pendataan  migran  dengan  membangun  software  tertentu. Sukamdi,  salah  satu  ahli  migrasi  di  Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan  UGM menyatakan:
“Salah  satu  kebijakan  preventif  dan  kuratif  dari  sisi  demografi  terkait  Pandemi Covid-19  ini  adalah  melakukan  pengembangan  sistem  data  migrasi  di  tingkat Desa. Hal ini akan sangat penting jika berhasil dilakukan karena identifikasi dini bisa  dilakukan  sebagai  basis  pengembangan  pencegahan.Dengan  bagusnya data migrasi ini maka kita akan tahu siapa saja migran di daerahnya, sehingga kebijakan dapat diambil dua arah, baik di daerah asal maupun di daerah tujuan. Bagaimana caranya? Caranya adalah tidak harus merubah total atau membuat dari awal. Sistem yang sudah ada sebagai embrio kemudian dikembangkan dan disempurnakan”.

## SIMPULAN
Dalam kajian ini, beberapa kesimpulan yang dapat diambil diantaranya:
1.  Jumlah  perantau  di  Indonesia  menurut  BPS  (2020)  diperkirakan  sebesar  16,3 juta  jiwa  yang  berasal  dari  pekerja  migran  risen,  pekerja  komuter  dan  pekerja
sirkuler.  Jumlahnya  akan  semakin  besar  jika  ditambah  dari  perantau  dari pekerja migran seumur hidup dan migrasi total.
2.  Data migrasi, dalam hal ini perantau, memegang peranan penting ketika wabah seperti COVID-19 terjadi.
3.  Data  migrasi,  dalam  kasus  ini  adalah  perantau,  akan  dijadikan  sebagai  dasar tracking  berapa  besar  penduduk  yang  sedang  melakukan  migrasi  sehingga pemerintah  daerah  asal  maupun  tujuan  dapat  melakukan  berbagai  macam perlindungan bagi penduduk tersebut.
4.  Ke  depan,  mengingat  urgensinya  sangat  penting,  inovasi  Dukcapil  atau  OPD lain  di  masing-masing  kabupaten  dan  kota  sangat  diperlukan  untuk mengintegrasikan  data  ini  ke  sistemnya.  Hal  ini  agar  data  migrasi,  khususnya yang  terkait  dengan  perantau  dapat  digunakan  pemerintah  sebagai decision support system yang baik ketika sewaktu-waktu diperlukan.
5.  Penelitian  pendahuluan  ini  juga  membuka  peluang  bagi  penelitian  berikutnya baik  terkait  urgensi  pendataan  perantau,  atau  secara  lebih  luas  yakni pendataan  para  migran  secara  umum.  Hal  ini  dikarenakan  urgensi  data  ini sangat  besar  dan  pembelajaran  pentingnya  data  migrasi  ini  ketika  Covid-19 menjadi contoh yang sangat bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arbar, T. F. (2020). Mengenal Great Depression, Krisis Malaise yang Ditakutkan IMF. cnbcindonesia.com . Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/ 20200416130755-4-152381/mengenal-great-depression-krisis-malaise-yang- ditakutkan-imf
Badan  Pusat  Statistik.  (2020). Analisis  Mobilitas  Tenaga  Kerja  Hasil  Sakernas  2018 . Jakarta: Badan Pusat Statistik. ISSN:  2598-5663 bbc.com. (2020). Coronavirus: World economy 'may face double recession'. bbc.com . Diakses dari https://www.bbc.com/news/business-52306001
BP2MI.  (2020). Data  Penempatan  dan  Pelindungan  PMI  Periode  April  2020 .  Jakarta Selatan:  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Data  dapat  diakses  di https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_26-05- 2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_APRIL_fix.pdf
Budi,  T.  (2020).  Diminta  Ganjar  Mundur,  Sekda  Blora  Akui  Tak  Miliki  Data  Perantau.
news.okezone.com . Diakses dari https://news.okezone.com/read/
2020/05/10/512/2211686/diminta-ganjar-mundur-sekda-blora-akui-tak-miliki-data- perantau
Chandra, F. (2020). Diminta Ganjar Mundur, Sekda Blora Berdalih Sulit Data Warga di Perantauan. news.detik.com .  Diakses  dari  https://news.detik.com/berita-jawa- tengah/d-5008549/diminta-ganjar-mundur-sekda-blora-berdalih-sulit-data-warga- di-perantauan
Copenhagen  Economics.  (2020).  Economic  Consequences  Of  The  Covid-19
Pandemic. March 2020. Copenhagen Economics. https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPD
F/0/530/1585835646/copenhagen-economicseconomic-consequences-covid19. pdf.
Cucinotta,  D  and  Vanelli,  M.  (2020).  WHO  Declares  COVID-19  a  Pandemic.  Acta Biomed. 2020 Mar 19;91(1):157-160. doi: 10.23750/abm.v91i1.9397.
Hidayati,  N.  (2020).  Data  Perantau  Jateng  di  Jakarta,  Ganjar  Pastikan  Mereka  Dapat Bantuan. portaljember.pikiran-rakyat.com .  Diakses  dari  https://portaljember. pikiran-rakyat.com/regional/  pr-16365492/data-perantau-jateng-di-jakarta-ganjar- pastikan-mereka-dapat-bantuan
Jackson,  J.K.,  Weiss,  M.A.,  Schwarzenberg,  A.B.  and  Nelson,  R.M.  (2020). Global Economic Effects of COVID-19 . Congressional Research Service. https://crsreports.congress.gov. R46270.
Mahase E. (2020). Covid-19: WHO declares pandemic because of "alarming levels" of spread,  severity,  and  inaction. BMJ .  2020  Mar  12;368:m1036.  doi: 10.1136/bmj.m1036.
Perantau (Def. 1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online . Diakses melalui https://kbbi.web.id/rantau, 18 Agustus 2020.
Sari,  N.  (2020).  PSBB  di  Jakarta,  1.262  Perusahaan  Tutup,  2.341  Lainnya  Kurangi Kegiatan. Megapolitan.kompas.com . Diterbitkan pada 14.53 tanggal 14/04/2020. Diakses  dari  https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/14/14534231/psbb- di-jakarta-1262-perusahaan-tutup-2341-lainnya-kurangi-kegiatan Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia.  (2020).  Jakarta:  Sekretariat  Negara  Republik
Indonesia
Sohrabi,  C.,  Alsafi,  Z., O'Neill,  N.,  Khan, M.,  Kerwan,  A.  Al-jabir,  A.,  Losifidis,  C.,  and Agha, R. (2020).World Health Organization declares global emergency: A review of  the  2019  novel  coronavirus  (COVID-19). International  Journal  of  Surgery .
Volume 76, April 2020, Pages 71-76 https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034 United  Nations.  (2020). Policy  Brief:  The  World  of  Work  and  COVID-19 .  United Nations.
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-07/policy-brief- the_world_of_work_and_ covid-19.pdf
Vitorio,  M.  (2020).  Setengah  Ton  Telur  Bansos  Pemprov  Jabar  untuk  Warga  Depok Membusuk,  Ini  Penjelasannya. megapolitan.kompas.com .  Diakses  melalui https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/29/17262051/setengah-ton-telur- bansos-pemprov-jabar-untuk-warga-depok-membusuk-ini.
World Bank.  (2020). The Economy  in the Time of  Covid-19 . LAC Semiannual Report. April 2020. Washington, DC: World Bank. World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33555  License:  CC  BY  3.0 IGO. World Trade Organizationn. (2020). The Economic Impact Of Covid-19 On Women In Vulnerable Sectors And Economies . World Trade Organization.
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf