INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7718-7730 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penerapan Prinsip Restorative Jutice Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan
Ahmad Reza 1 ✉ , Fitria Ramadhani Siregar 2
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia
Email : ahmadrezaa0071998@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Restorative  Justice  merupakan  proses  penyelesaian  tindakan  pelanggaran  hukum  yang  terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-  sama  berbicara.  Dalam  pertemuan  tersebut  mediator  memberikan  kesempatan  kepada pihak  pelaku  untuk  memberikan  gambaran  yang  sejelas-jelasnya  mengenai  tindakan  yang  telah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memamparkan tetang tindakakan yang telat dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku. Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode yang akan dipergunakan adalah analisis yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang relevan serta bentuk – bentuk dalam putusan yang berkaitan dengan  judul  penelitian  ini.  Sebagai  sebuah  penelitian  ilmiah,  maka  rangkaian  kegiatan  penelitian mulai dari pengumpulan data samapai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah- kaidah penelitian ilmiah.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigm pemidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu dari konsep criminal justice ke konsep restorative justice. Ide restorative justice muncul sebagai kritikan atas penerapan dalam sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial rumusan khusus peraturan yang mengatur restorative justice memang belum ada, namun bukan berarti penerapan restorative justice tidak ada dasar hukumnya..  Penegak hukum seharusnya selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku karena dalam melaksanakan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas  sebagai  konsekuensi  dari  Negara  hukum  yang  dianut  oleh  Negara  Indonesia.  Pada kenyataannya prinsip restorative.
Kata Kunci: Penerapan, Restorative Justice, Anak, Pelaku, Tindak Pidana

## Abstract
Restorative Justice is the process of resolving acts of legal violations that occur when the victim and perpetrator (suspect) sit together in one meeting to talk together. During this meeting, the mediator gives the perpetrator the opportunity to provide as clear a picture as possible regarding the actions they have taken. In this mediator, the perpetrator explains about the action he was late in carrying out and the reasons why the perpetrator took this action. Based on the research object which is positive law, the method that will be used is normative juridical analysis, namely examining relevant legal rules and forms in decisions related to the title of this research. As a scientific research, the series of research activities  starting  from  data  collection  to  data  analysis  is  carried  out  by  paying  attention  to  the principles of scientific research. This research is descriptive analysis in nature. The current development of criminal law shows a tendency to shift the concept of justice and the paradigm of punishment in the criminal law system, namely from the concept of criminal justice to the concept of restorative justice. The idea of restorative justice emerged as a criticism of its implementation in the criminal justice system  with  imprisonment  which  is  considered  ineffective  in  resolving  social  conflicts.  A  special formulation of regulations governing restorative justice does not yet exist, but that does not mean that the application of restorative justice has no legal basis. Law enforcers should always act on the basis laws and regulations that apply because in carrying out law enforcement duties must apply the principle of legality as a consequence of the rule of law adopted by the State of Indonesia. In fact the principle is restorative Keyword: Application, Restorative Justice, Children, Actors, Crime

## PENDAHULUAN
Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring  dengan kemajuan  jaman yang  ditandai  dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai- nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak  juga  bisa  melakukan  pelanggaran  terhadap  norma  hukum  baik  secara  sadar maupun tidak sadar (Heiss, 2023).  Negara Indonesia terdiri dari beberapa orang atau warga negara  yang  selalu  memiliki  relasi  untuk  memenuhi  tugas  dan  kepentingannya  demi kelangsungan  hidupnya.  Dengan  menjaga  kelangsungan  hidup,  bangsa  Indonesia  tidak akan membiarkan kehidupannya yang tidak stabil. Kehidupan yang tidak stabil adalah salah satu bentuk karakter individu, dimana yang satu kendati menghancurkan yang lainnya, serta yang lainnya mengacau aktivitas masyarakat dengan sendirinya dan terlepas dari prinsip normal jelas tidak akan ditolerir (Marlan et al., 2022). Seluruh entitas yang diperbuat bagi individu  mampu  memperburuk  mental  fisiologi  bangsa  atas  kebiasaanya,  tentunya  akan membutuhkan pembenahan, pembenahan keadaan dan tanpa perbaikan kehidupan tidak
mungkin dapat tercapai sebagai cita-cita yang dicita-citakan di suatu (Polina-Stashevskaya, 2022).
Dengan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan tentunya yang akan selalu ada pembangunan dan kemajuan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan tersebut, maka tentunya masyarakat membutuhkan kondisi ekonomi yang sesuai untuk menopang kehidupan  (Silaban  &  Pase,  2021).  Tingginya  kebutuhan  hidup  dalam  setiap  masyarakat dapat  mengarah  pada  situasi  di  mana  setiap  masyarakat  ingin  mencapainya  dengan berbagai  cara  untuk  memenuhi  kebutuhannya,  terlepas  dari  apakah  cara  tersebut merupakan  tindakan  yang  dibenarkan  atau  tindakan  yang  dilarang  oleh  hukum (Tereszkiewicz & Południak -Gierz, 2023). Di zaman modern seperti sekarang ini, berbagai jenis tindak pidana, baik pelanggaran ringan maupun tindak pidana kriminalitas, tidak cuma diperbuat  sama  orang  dewasa  namun  juga  bagi  anak-anak  (Etria,  2021).  Meningkatnya kejadian  yang  melibatkan  anak  yang  berlawanan  pada  norma,  tentunya  butuh memperhatikan hal ini, di satu sisi akan muncul pertanyaan apa yang menyebabkan seorang anak  melakukan  tindak  pidana,  dan  apakah  karena  kurangnya  perhatian  orang-orang terdekatnya  atau  karena  ada  pihak  lain  yang  memberikan  pengaruh  yang  ingin menguntungkan  sehingga  anak  tersebut  dengan  mudah  dan  tanpa  pikir  panjang mengambil tindakan kriminal tersebut (Pribadi, 2018).
Restorative Justice merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan  untuk  bersama-  sama  berbicara.  Dalam  pertemuan  tersebut  mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas- jelasnya  mengenai  tindakan  yang  telah  dilakukannya.  Pada  mediator  ini  pelaku memamparkan  tetang  tindakakan  yang  telat  dilakukannya  dan  sebab-sebab  mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku (Sepud, 2020). Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Praktik yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh atau pilot project yang diambil sabagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana diluar pengadilan. Bentuk praktik Restorative Justice telah berkembang diberbagai Negara.
Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan  sistem  peradilan,  menimbulkan  tanggapan  yang  mengatakan  bahwa  adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup.
Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial (Prasetyo, 2015).
Kedua sarana (penal dan non-penal) tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama  lain  tidak  dapat  dipisahkan,  bahkan  dapat  dikatakankeduanya  saling  melengkapi dalam  usaha  penanggulangan  kejahatan  di  masyarakat.  Seorang  anak  yang  melakukan tindak pidana maka proses yang diberlakukan terhadap anak hendaknya lebih menekankan pada sarana non-penal (Kusprinitis, 2021). Dengan diberlakukannya sarana non-penal maka kebutuhan dalam penganggulangan kenakalan anak diharapkan dapat berorientasi untuk mencapai  kondisi  yang  kondusif  dengan  mengkaji  mengenai  penyebab  timbulnya kenakalan anak, yang nantinya  akan digunakan untuk menentukan penerapan kebijakan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana (Witasari & Arif, 2019).
Sarana non-penal yang dapat ditempuh dalam proses mengadili suatu tindak pidana yang  dilakukan  oleh  anak  salah  satunya  adalah  dengan  penyelesaian  restorative  justice. Restorative  Justice  merupakan  suatu  pendekatan  untuk  peradilan  yang  berfokus  pada kebutuhan  para  korban  dan  pelaku,  serta  masyarakat  yang  terlibat,  bukan  untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Mempawah terdiri dari berbagai macam tindak pidana, diantaranya yaitu; kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman,  penggelapan,  narkoba  dan  yang  paling  memprihatinkan  adalah  kasus dimana seorang anak dapat melakukan tindakan Asusila.
Arus  globalisasi  yang  diikuti  oleh  perkembangan  ekonomi,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi menimbulkan banyak dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dengan  adanya  perkembangan  ekonomi,  ilmu  pengetahuan  dan  tekhnologi  maka muncullah  berbagai jenis produk yang berkualitas dan bertekhnologi tinggi,  begitu juga dengan  pendapatan  masyarakat  yang  semakin  meningkat  (E.  Y.  Sinaga,  2016).  Dampak negatif  dari  perkembangan  ekonomi,  ilmu  pengetahuan  dan  tekhnologi  adalah  semakin meningkatnya krisis nilai moral masyarakat, dengan banyak terjadinya suatu tindak pidana. Meningkatnya akivitas kriminal tidak hanya terjadi pada masyarakat dewasa, namun aktivitas criminal juga terjadi pada anak-anak, bahkan banyak sekarang pelaku tindak pidana adalah anak-anak. Jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia cukup tinggi yang dapat kita lihat pada  media  massa  baik  cetak  maupun  elektronik,  sehingga  memerlukan  tindakan penanggulangan  yang  serius  dan  efektif  dan  juga  membutuhkan  sumber  daya  manusia yang lebih sebagai penegak hukum (S. M. Sinaga & Lubis, 2010).
Kejahatan  yang  terjadi  di  Indonesia  pun  beragam.  Mulai  kejahatan  yang  ringan maupun kejahatan yang berat. Bahkan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang dibawah umur (Kadir et al., 2020). Perubahan yang terjadi pada sistem peradilan di Indonesia bisa dilihat pada sistem peradilan anak, banyak hal baru yang muncul dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Semakin banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia maka kejahatan di Indonesia menjadi perhatian. Tahun 1970 karena tingkat kejahatan yang sangat tinggi maka dibentuklah Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan Dan Kegiatan Dari Dan Atau Instansi Yang  Bersangkutan  Dalam  Usaha  Mengatasi,  Mencegah  Dan  Memberantas  Masalah Pelanggaran maupun tindak pidana
Anak melakukan hal-hal negatif maka besar kemungkinan anak akan melakukan suatu tindak pidana. Anak pelaku tindak pidana, selanjutnya disebut dengan Anak tidak hanya dari kalangan anak-anak broken home atau anak-anak jalanan, namun Anak juga berasal dari keluarga yang orang tua mereka memiliki suatu jabatan tinggi atau pun anak dari keluarga baik-baik. Anak yang seperti ini yang besar kemungkinan mendapat terpengaruh sifat nakal dari teman-teman mereka (Ariani et al., 2019). Tindak pidana yang dilakukan Anak dibawah umur bukan hanya tindak pidana ringan. Namun Anak dibawah umur juga melakukan tindak pidana  memiliki  ancaman  hukuman  maksimal  selama  lima  belas  tahun,  yang  dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan astas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut Undang-Udang Perlindungan Anak Pasal 81.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode yang akan dipergunakan adalah analisis yuridis yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang relevan serta bentuk – bentuk dalam putusan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data samapai pada  analisis  data  dilakukan  dengan  memperhatikan  kaidah-kaidah  penelitian  ilmiah, sebagai berikut:
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak hanya  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  gejala-gejala  atau  fenomena – fenomena  hukum yang terkait dengan kepastian hukum dalam penegakan diversi yang dilakukan oleh anak pada  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  akan  tetapi  lebih  ditujukan  untuk  menganalisis fenomena-fenomena hukum tersebut dan kemudian mendiskripsikannya secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah penulis (Suryani, 2021). Penelitian sebenarnya tidak perlu untuk
meneliti  semua  obyek  atau  semua  gejala  dan  semua  individu  atau  semua  kejadian  atau semua  unit  tersebut  untuk  dapat  memberi  gambaran  yang  tepat  dan  benar  mengenai keadaan populasi itu, cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Penelitian ini  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  sampel  penelitian  yaitu  menganalisis pertanggungjawaban diversi terhadap sebagai korban kekerasan seksual.
Instrumen  pengumpulan  data  mengacu  pada  alat  material  yang  digunakan  untuk memperoleh data dan mencatatnya. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat  sekunder  dan  Data  Primer  sebagai  pelangkap,  data  yang  akan  diperoleh  dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara Penelitian perpustakaan (Library Research). Bahan pustaka dimaksud terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan berkaitan dengan judul penelitian ini serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian pula dikaji bahan  hukum  skunder  berupa  karya  ilmiah  para  ahli  termasuk  hasil  penelitian  yang berhubungan dengan judul penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang pula  dengan  bahan  hukum  tertier  seperti:  kamus,  ensiklopedia,  tafsir,  jurnal  dan  lain sebagainya (Setiawan, 2018).
Data yang telah diperoleh dipilah untuk disistematisir sesuai dengan pokok bahasan dan  Rumusan  Masalah.  Data  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  sampai  pada  simpulan, sehingga  pokok  permasalahan  yang  ditelaah  dapat  terjawab  dalam  wujud  narasi  yang teranalisis melalui uraian hasil dan pembahasan. Uraian  terhadap hasil dan  pembahasan tidak dilakukan secara terpisah, melainkan secara bersamaan agar tidak ada data yang luput dari penganalisisannya. Analisis data terhadap penelitian hukum normatif pada umumnya sama dengan penelitian ilmu sosial lainnya. Sebelum dilakukan analisis data penelitian ilmu sosial  lainnya, tentu  terlebih dahulu dilakukan pengolahan  data. Tiga hal yang dilakukan peneliti dalam pengolahan data. Pertama, menentukan variabel mana dari table frekuensi maupun table silang (silang dua atau tiga variable) yang hendak di analisis.
Kedua, pemilihan metode tabulasi yang sesuai (apakah tabulasi frekuensi atau tabulasi silang). Ketiga, melakukan editing, yaitu mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam  data  karena  kekeliruan  yang  terdapat  dalam  data  karena  kekeliruan  koding  atau pengolahan data. Editing perlu dilakukan, agar terhindar kejanggalan-kejanggalan, seperti tidak konsistennya jumlah frekuensi dengan presentase pada table yang satu dengan table lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  keadilan  restorative  (Restorative  Justice)  telah  muncul  lebih  dari  dua  puluh tahun  yang  lalu  sebagai  alternative  penyelesaian  perkara  pidana  anak.  Kelompok  Kerja Peradilan  Anak  Perserikatan  Bangsa-  Bangsa  (PBB)  mendefinisikan  Restorative  Justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan  diversi  (pengalihan  dari  proses  pengadilan  pidana  ke  luar  proses  formal  untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru  bagi  Indonesia,  bahkan  hukum  adat  di  Indonesia  tidak  membedakan  penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan (Pradityo, 2016).
Beberapa  tanggapan  yang  mengatakan  banyak  penyidik  yang  tidak  memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak dalam peristiwa-peristiwa itu menunjukan hukum masih belum berpihak kepada anak-anak padahal sebagai subjek hukum anak-anak mendapat  perlakuan  dan  perlindungan  yang  sama  dengan  orang  dewasa  bahkan seharusnya anak-anak juga berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum dan sebaiknya untuk penyidik yang menangani pidana anak tidak serta merta memberi stigma atau cap buruk  pada anak yang melakukan pidana karena bisa menyebabkan terganggunya mental dan psikis anak. stilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit.
Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang  berguna  bagi  bangsa  dan  negara.  Sesuai  dengan  ketentuan  Konvensi  Hak  Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden  Nomor 36 Tahun  1990, kemudian juga  dituangkan dalam Undang  - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  kesemuanya  mengemukakan  prinsip-prinsip umum  perlindungan  anak,  yaitu  non  diskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.
Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak.  Perlindungan  terhadap  anak  ini  juga
mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak- anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak  hukum.  Tidak  hanya  anak  sebagai  pelaku,  namun  mencakup  juga  anak  yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan  penanganan  ABH,  namun  lebih  mengutamakan  perdamaian  daripada  proses hukum  formal  yang  mulai  diberlakukan  2  tahun  setelah  UU  SPPA  diundangkan  atau  1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012) (Mahendra & Harefa, 2020).
Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat  progresif.  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Muhammad  Hatta  Ali  menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait  di  dalam  penanganan  kasus-kasus  ABH.  Polisi,  Kejaksaan  dan  Pengadilan  serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.
Penghukuman  bagi  pelaku  Tindak  Pidana  Anak  tidak  kemudian  mencapai  keadilan bagi korban, mengingat  dari  sisi lain  masih meninggalkan permasalahan  tersendiri yang tidak  terselesaikan  meskipun  pelaku  telah  dihukum.  Melihat  prinsip  prinsip  tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi.  Institusi  penghukuman  bukanlah  jalan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.
Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun  meskipun  pernah  kawin  tetapi  belum  berumur  18
(delapan  belas)  tahun,  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  (pasal  2).  PERMA  ini  juga mengatur  tahapan  musyawarah  diversi,  dimana  fasilitor  yang  ditunjuk  Ketua  Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :
1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak  Korban/Orang  tua/Wali  untuk  memberikan  tanggapan  dan  bentuk penyelesaian yang diharapkan.
Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam melekat harkat dan martabat  sebagai manus  ia seutuhnya. Hak hak  setiap anak mempunyai wajib  dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus kasus Anak Berhadapan Hukum yang dibawa dalam  proses  peradilan  adalah  kasus  kasus  yang  serius  saja,  itu  juga  harus  selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus kasus anak  dapat diselesaikan melalui mekanisme  non formal yang didasarkan pada  pedoman  yang  baku.  Restorative  Justice  merupakan  salah  satu  cara  (alternatif) penyelesaian  perkara  pidana anak  di  luar  jalur konvensional (peradilan). Dengan adanya Restorative Justice, maka penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum tidak  harus  melalui  jalur  peradilan  (Nugroho  et  al.,  2022).  Dalam  perkembangannya kemudian  disusun  RUU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  didalamnya  menyebutkan mengenai istilah keadilan restoratif yang diartikan sebagai suatu penyelesaian secara adil yang  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  mereka  dan  pihak  lain  yang  terkait  secara bersama  sama  mencari  penyelesaian  terhadap  tindak  pidana  tersebut  dan  implikasinya dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  bukan  pembalasan. Mekanisme  hukum  dan  aparat  penegak  hukum  serta  masyarakat  menjadi  faktor  yang semestinya mendapat perhatian yang cukup untuk memberika perhatian dan perlindungan terhadap  hak-  hak  dasar  bagi  seorang  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  (Lubis  & Siregar,  2020).  Masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum  perlu  mendapatkan  penyegaran pandangan terhadap masalah anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat terlibat dalam upaya menekan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam saluran dan langkah yang konstruktif dalam perkembangan fisik dan psikis anak, dengan:
a. Menghindarkan anak berada  dalam mekanisme  hukum formal dan mengutamakan pendekatan informal .
b. Mengharapkan  penyelesaian  yang  lebih  bijaksana  dengan  konsep  Diversi  dan Restorative Justice.
c. Diperlukan  pemisahan  registrasi  berkas  perkara  anak  di  instansi  Kepolisian  dan Kejaksaan.
d. Perlunya pengadaan ruang tahanan khusus anak dan ruang sidang anak serta Jaksa yang bersertifikasi khusus menangani masalah anak.
Konsep  Restorative  Justice  merupakan  paradigma  baru  dalam  penegakan  hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam  penyelesaian  perkara  pidana  dibeberapa  negara  yang  menganut  common  law system.  Upaya  penerapan  konsep  tersebut  dalam  praktik  penegakan  hukum  pidana  di Indonesia  masih  banyak  menemui  berbagai  kendala  (Ananda,  2018).  Kendala  ini  terjadi karena  adanya faktor dari masyarakat  yang kurang memaham tentang kesadaran  dalam penegakan  hukum,  ada  beberapa  indikator  kesadaran  hukum  dalam  masyarakat,  yang terdiri dari :
a. Pengetahuan Hukum, masyarakat memiliki penegtahuan secara konsepsional tentang perbuatan- perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
b. Harus  paham,  masyarakat  bisamemaknai  aturan-aturan  yang  ada  dalam  Undang- Undang
c. Sikap, masyarakat bisa menilai dala dimensi-dimensi moral.
d. Perilaku, masyarakat mampu dalam berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Walaupun keadilan Restorative Justice dan Diversi  sudah mulai dikenal  sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak namun masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak yaitu:
a. Kebutuhan  yang  semakin  meningkat  tidak  sebanding  dengan  sumber  daya  (baik personel)
b. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum.
c. Kurangnya kerjasama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak)
d. Terbatasnya  sarana  dan  prasarana  penanganan  anak  berhadapan  dengan  hukum selama  proses  pengadilan  melakukan  tindak  pidana  namun  kehendak  demikian tidaklah mudah dilakukan karena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini idak memberi peluang yang demikian.
e. Pandangan penegak hukum system peradilan pidana anak masih berpangkal pada tujuan  pembalasan  atas  perbuatan  jahat  pelaku  anak,  sehingga  hakim  anak menjatuhkan pidana semata-mata diharapkan agar anak jera (Yulanda Dewi, 2023).

## SIMPULAN
Perkembangan  hukum  pidana  saat  ini  menunjukkan  adanya  kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigm pemidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu dari  konsep  criminal  justice  ke  konsep  restorative  justice.  Ide  restorative  justice  muncul sebagai kritikan atas penerapan dalam sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap  tidak  efektif  menyelesaikan  konflik  sosial  rumusan  khusus  peraturan  yang mengatur  restorative  justice  memang  belum  ada,  namun  bukan  berarti  penerapan restorative justice tidak ada dasar hukumnya. Di Indonesia,  penerapan  restorative justice pada peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum maksimal penerapannya.  Penegak hukum seharusnya selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam melaksanakan  tugas  penegakan  hukum  harus  menerapkan  asas  legalitas  sebagai konsekuensi dari Negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia. Pada kenyataannya prinsip restorative

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Daulat Hukum, 1(1).
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap  Curanmor Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Di  Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor: B/346/2016/Reskrim).
Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 100 – 112. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.23887/Jatayu.V2i2.28776
Etria,  W.  (2021). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Yang  Mengakibatkan Korban  Meninggal  Dunia  Di  Pengadilan  Negeri  Pelalawan.  Universitas  Islam  Riau. Http://Repository.Uir.Ac.Id/Id/Eprint/8426
Heiss,  H.  (2023).  The  Future  Of  European  Private  Law.  In  A.  Janssen,  M.  Lehmann,  &  R. Schulze (Eds.), The Future Of European Private Law. Nomos Verlagsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Https://Doi.Org/10.5771/9783748913078
Kadir,  A.,  Ahmad,  K.,  &  Poernomo,  S.  L.  (2020).  Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Journal Of Lex Generalis (Jlg), 1(6), 901 – 911. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.52103/Jlg.V1i6.234
Kusprinitis, T. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Penelitian Polresta Barelang Kota Batam). Zona
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37776/Zkih.V11i1.705
Lubis,  M.  A.,  &  Siregar,  S.  A.  (2020).  Restorative  Justice  Sebagai  Model  Perlindungan Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum. Pkm  Maju  Uda,  1(1),  8 – 24. Https://Ejurnal.Darmaagung.Ac.Id/Index.Php/Pkmmajuuda/Article/View/700
Mahendra, A., & Harefa, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana. Jurnal  Kertha  Semaya,  8(10), 1629 – 1649.
Marlan, H., Mustamam, M., & Purba, N. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas  Oleh  Anak  Dengan  Pendekatan  Diversi  (Studi  Putusan  Nomor  08/Pid. Sus/2015/Pn Mdn). Jurnal Ilmiah Metadata, 4(3), 242 – 256.
Nugroho, A., Semendawai, A. H., & Intihani, S. N. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal  Dunia  Menurut  Uu  Nomor  22  Tahun  2009  Dalam  Perspektif  Keadilan.
Veritas, 8(2), 21 – 39. Https://Doi.Org/10.34005/Veritas.V8i2.2061
Polina-Stashevskaya,  A.  L.  (2022).  Some  Issues  Of  Proof  In  Insurance  Disputes  In  The Conditions Of Digital Transformation Of Law In Russia. In New Technology For Inclusive A Springer. Https://Doi.Org/10.1007/978-981-16-9808-8_10
Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 5(3), 319. Https://Doi.Org/10.25216/Jhp.5.3.2016.319-330
Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 1. Https://Doi.Org/10.24246/Jrh.2015.V9.I1.P1-14
Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 15 – 28. Https://Doi.Org/10.35326/Volkgeist.V3i1.110
Sepud,  I.  M.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Anak  Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Brawijaya University.
Setiawan,  D.  A.  (2018).  Efektivitas  Penerapan  Diversi  Terhadap  Penanganan  Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dih: Jurnal Ilmu Hukum, 13(26). Https://Doi.Org/10.30996/Dih.V0i0.1585
Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 3(1), 107. Https://Doi.Org/10.46930/Jurnalrectum.V3i1.823
Sinaga,  E.  Y.  (2016).  Penerapan  Diversi  Pada  Tahap  Penuntutan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak. Badamai Law Journal, 1(2), 201 – 220.
Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan  Dalam  Persidangan  Anak. Jurnal  Mercatoria,  3(1),  52 – 57. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31289/Mercatoria.V3i1.595
Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Media Of Law And Sharia, 2(2), 134 – 145. Https://Doi.Org/10.18196/Mls.V2i2.11493
Tereszkiewicz, P., & Południak -Gierz, K. (2023). Consumer Protection In Polish Insurance Law.
In Protecting  Financial  Consumers  In  Europe  (Pp.  25 – 45).  Brill  |  Nijhoff. Https://Doi.Org/10.1163/9789004534391_003
Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Hukum,  35(2),  165. Https://Doi.Org/10.26532/Jh.V35i2.11052
Yulanda Dewi, N. K. D. (2023). Tinjauan Yuridis Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Ja (Studi Putusan Nomor: 41/Pid. Sus/2013/Pn.
Sgr. Universitas Pendidikan Ganesha.