## Pendeteksian Fraud Pada Tata Kelola Penatausahaan Persediaan Badan Layanan Umum
Devi Puspita Anggraeni *
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

## Abstract
This study aims to analyze and interpret fraud detection on the governance of the BLU inventory administration of University X. This study uses a qualitative approach that focuses on the case study method with the interpretive paradigm. Inventory administration activities at the University of x are inseparable from various obstacles. Such as the lack of coordination between work units in each unit. The results show that inventory administration activities in the University X run less optimally. The finding reveals the problem of financial statement misstatement in the inventory account due to the inconsistency of the operator in entering the exit price (value) of the inventory. So when at the end of the period there is a significant difference in material value (material). The results of this study also provide information about the effectiveness of the accounting system.
Keywords: sector public accounting, administration , supplies, fraud
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan memaknai deteksi fraud pada tata kelola penatausahaan persediaan BLU Universitas x. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada metode studi kasus dengan paradigma interpretif. Kegiatan penatausahaan persediaan yang ada pada Universitas x tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar satuan kerja di tiap unitnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktifitas penatausahaan persediaan di lingkungan Universitas x berjalan secara kurang optimal. Temuan mengungkapkan masalah salah saji laporan keuangan pada akun persediaan disebabkan inkosistensi operator dalam memasukkan harga keluar (nilai) barang persediaan, sehingga ketika pada akhir periode timbul perbedaan nilai persediaan yang cukup signifikan (material). Hasil penelitian ini juga memberikan informasi mengenai keefektifan sistem akuntansi.
Kata kunci: akuntansi sektor publik, penatausahaan, persediaan, fraud detection
Permalink/DOI : https://doi.org/10.21067/jem.v14i3.2836 Cara mengutip :  Anggraeni, D. P. (2018). Pendeteksian Fraud Pada Tata Kelola Penatausahaan
Persediaan Badan Layanan Umum. Jurnal Ekonomi Modernisasi , 14 (3), 168–176. https://doi.org/10.21067/jem.v14i3.2836 Sejarah Artikel :  Artikel diterima: Oktober 2018; direvisi Nopember 2018; diterima Desember 2018 Alamat korespondensi*: ISSN 0216-373X (cetak) Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya ISSN 2502-4578 (online)
Jl. M.T. Haryono No.165, Malang, Indonesia E-mail: devi.abduh.aht@gmail.com

## Jurnal Ekonomi Modernisasi
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 14(3) 2018, 168-176

## Pendahuluan
Pengelolaan aset yang tertata dengan baik, dapat dijadikan modal oleh pemerintah untuk mengembangkan kemampuan keuangannya. Namun jika aset tersebut tidak dikelola dengan baik, maka aset tersebut justru menjadi beban biaya bagi pemerintah tersebut. Menurut Mardiasmo (2004) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni, perencanaan yang bertarget, implementasi yang balance juga holistik, serta diakhiri dengan monitoring. Salah satu cara untuk mengelola aset tersebut adalah dengan penatausahaan. Seluruh Barang- barang milik negara (BMN) menggambarkan objek penatausahaan, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang resmi, yang berada  dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/ Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. BMN merupakan bagian dari aset pemerintah yang berwujud. Salah satu akun dalam aset lancar adalah persediaan. Akun persediaan menempati akun yang cukup penting untuk disoroti. Hal ini disebabkan akun persediaan ini berpotensi terjadinya ketidaksesuai penggunaan, bahkan dapat terjadi kehilangan dan fraud .  Persediaan merupakan aset perguruan tinggi yang sangat rentan terhadap tindakan kecurangan.
Banyak kasus yang berkaitan dengan penatausahaan barang milik negara, antara lain yaitu, pertama Adanya BMN pada perguruan tinggi yang tdak berfungsi, atau bahkan tidak ada, namun masih disajikan pada laporan keuangan. Kasus ini terjadi saat pengimplementasian awal Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Di awal penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), masalah ini terjadi. Alasan klasik seperti rumitnya proses birokrasi membuat aset yang dalam kondisi rusak tidak dapat dihapuskan dari laporan keuangan. Aset yang tercatat dalam kondisi faktanya tidak memberikan manfaat pada instansi. Sehingga berefek laporan aset
negara menjadi overstate nilainya. Kedua, tidak didukungnya bukti kepemilikan yang kuat dan sah, padahal aset negera tersebut sudah dalam penguasaan. Contonya kepemilikan aset tanah yang tidak didukung dengan adanya sertifikat kepemilikan. Ketiga, klasifikasi aset yang salah. Masalah ini disebabkan sumberdaya manusia yang kurang mahir di instansi. Posting yang salah, penghitungan salah, pembebanan yang salah bisa terbentuk jika sumberdaya manusia yang menyusum laporan lalai atau tidak paham. Hasilnya nilai aset di laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Sektor publik yakni universitas sebagaimana entitas sektor publik pada umumnya,  entitas yang menjalankan kegiatannya dengan masyarakat sebagai sumber dana utamanya. Oleh karena itu entitas ini harus mempertanggung- jawabkan penggunaan dana yang diperolehnya dengan membuat laporan keuangan yang akuntabel dan transparan (Australian National Audit Office, 2015). Berdasarkan observasi awal, permasalahan utama dalam Universitas X ini adalah terdapat kenaikan atas nilai satu item persediaan yang cukup signifikan pada tahun 2017. Hal ini dapat diindikasikan bahwasanya ada ketidakberesan bahkan mengarah ke financial fradulent fraud dalam persediaan untuk satu item barang tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan memaknai gejala fraud pada tata kelola penatausahaan persediaan BLU Universitas X. Belum efektifnya pengendalian internal yang ada dalam universitas merupakan salah satu pemicu utama dalam tindakan fraud yang terjadi di sana. Tindakan ini dapat di antisipasi lebih awal oleh pimpinan perguruan tinggi yaitu dengan cara memilah dan mengidentifikasi jenis fraud yang tampak di universitas sehingga dapat diketahui pendeteksian fraud yang mungkin terjadi atas tindakan tersebut (Rozmita & Nelly, 2012).
F r a u d d i i n t e r p r e t a s i k a n penyimpangan, demikian pula dengan error
d a n i r r e g u l a r i t i e s m a s i n g - m a s i n g diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan. Perbedaan kedua istilah di atas adalah niat mendasarinya, niat disengaja atau tidak. Tindakan fraud didasari oleh niat kesengajaan, perbuatannya melawan hukum, lalu tindakan tersebut bertujuan mengambil keuntungan haram. Alasan orang-orang melakukan fraud dikemukakan dalam gagasan Cressey yang disebut Fraud Triangle . Menurut Cressey (1953)  dalam Tuanakotta (2013) ada tiga elemen dasar dalam Fraud Triangle , yaitu Opportunity (kesempatan), Rationalization (rasionalisasi), dan Pressure (tekanan).
Assocoation of Certified Fraud Examinations (ACFE), membagi bentuk penyimpangan fraud menjadi 3 jenis, yaitu: Fradulent Financial Fraud (penyimpangan pelaporan keuangan), asset misappropriation (penyalahgunaan aset) dan corruption (Tuannakotta, 2013). Pertama, Fraudulent Financial Fraud atau kecurangan laporan keuangan dimaknai sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non financial .
Kedua, asset missapropriation diuraikan sebagai fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau mudah dihitung. Penyimpangan ini meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan. Namun, adakalanya penyimpangan atas aset ini menjadi sulit untuk dideteksi disebabkan banyaknya f a k t o r   p e n g h a m b a t   d a l a m pengungkapannya. Dalam wilayah sektor publik, berbagai bentuk penyimpangan atas aset yang sering terjadi diantaranya pencurian aset, pemanfaatan aset untuk kepentingan pribadi (di luar kedinasan), penggelapan aset dan pengadaan aset fiktif. Ketiga, Korupsi didefinsikn fraud yang sulit dideteksi disebabkan korupsi tidak dilakukan oleh satu orang tetapi sudah melibatkan pihak lain (kolusi). Kerjasama yang dimaksud dapat berupa penyalahgunaan
wewenang, penyuapan (bribery) , penerimaan hadiah yang ilegal (gratuities) dan pemerasan secara ekonomis (economic gratuities ). Beberapa penelitian tekait fraud pada persediaan telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ibraraharie et al. (2016) pada PT Agung Aquatic Marine di Bali. Pada penelitian mengungkapkan pengendalian persediaan memegang peranan penting dalam aktivitas persediaan perusahaan. Ditemukan bahwa terdapat perangkapan jabatan di beberapa bagian, sehingga di sinilah celah fraud dilakukan. Penlitian menyangkut fraud yang terjadi pada perguruan tinggi dilakukan oleh Rozmita & Nelly (2012) dimana fraud yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut disebabkan lemahnya internal kontrol, bahkan cenderung terdapat perangkapan jabatan, ditambah pula perangkapan dosen sebagai auditor internal yang dapat mengurangi independensi (konflik peran). Anomali akuntansi juga muncul ketika dideteksi, terlihat dari perencanaan anggaran yang belum matang, potensi terjadi transaksi fiktif ketika lambatnya pencairan dana. Dibahas pula pemegang kas dalam PT ini tidak mempunyai latarbelakang pengetahuan keuangan menyebabkan lambatnya pencatatan pelaporan keuangan, konflik tersendiri.
Pada pemerintahan sektor publik di malaysia, Othman et al. (2015) mengungkapkan pendeteksian fraud dan pencegahan fraud korupsi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa audit operasional, komite audit yang disempurnakan dapat meningkatkan internal kontrol, meningkatkan pengimplementasian kebijakan pelaporan fraud , rotasi staf, hotline (jaringan telepon) fraud , serta akuntan forensik adalah metode pendeteksian dan pencegahan fraud yang paling efektif yang digunakan dalam sektor publik.
Karim et al. (2015) menjelaskan penyalahgunaan aset atau assets misappropriations yang terjadi pada kantor
Anggraeni / Pendeteksian Fraud Pada Tata Kelola Penatausahaan
kerajaan kepolisian di Malaysia dapat dicegah dengan pengendalian internal. Dengan pengendalian internal akan muncul integritas yang tinggi dalam lingkungan kantor. Hal ini didukung pula dengan Kolaborasi antara Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC), Enforcement Agency of Komisi Integritas (EAIC), dan Departemen Kepolisian Kerajaan Malaysia dalam upaya mengurangi perilaku salah.

## Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih condong ke arah kualitatif studi kasus. Studi kasus merupakan sebuah metode yang mengacu pada penelitian yang mempunyai unsur bagaima- na dan mengapa, peneliti tidak dapat men- campuri peristiwa-peristiwa yang dijadikan studi kasusnya, serta penelitian tersebut ada dalam masa kni dalam fenomena riil (Yin, 2015). Sukoharsono (2006) mengemukakan bahwa studi kasus melibatkan “ in-dept data collection involving multiple sources of information rich in context” . Kasus dapat dipilih secara tunggal ataupun kolektif, multi-sites atau within-sites , dan dapat difokuskan kepada sebuah kasus atau isu (intinsic atau instrumental). Studi kasus menjadi pilihan dalam penelitian ini dikarenakan agar peneliti dapat memperoleh informasi secara detail mengenai efektifitas pada fungsi pengelolaan persediaan Universitas X, yang nantinya dapat menghasilkan data deskriptif.
Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Burrell & Morgan (1979) menjelaskan bah- wa terdapat empat paradigma dalam sebuah penelitian, yaitu: ( 1)The Functionalist Paradigm , (2 ) The Interpretivist Paradigm , ( 3) The Radical Humanist Paradigm, dan (4) The Radical Struc- turalist Paradigm . Paradigma interpretif be- rada pada pertemuan dua asumsi social- scientific reality , yakni pendekatan subjektif atas sains dan keyakinan bahwa masyarakat teregulasi. Oleh karenanya, paradigma ini menekankan pada pemahaman yang men- dalam mengenai makna suatu realita (Kamayanti, 2016).
Penelitian ini dilakukan pada Universitas X Malang. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pendeteksian fraud pada tata kelola penatausahaan persediaan pada Badan Layanan Umum (Universitas X). Sumber data yang digunakan adalah data primer. Informan penelitian terdiri dari pengelola barang persediaan pusat, bagian SPI,  serta Kepala bagian umum dan keuangan di lingkungan Universitas X.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Ketiga cara ini digunakan bersamaan, artinya pada saat peneliti melakukan observasi, peneliti sekaligus juga melakukan wawancara lalu dokumentasi hingga informsi diperoleh dirasa cukup.
Analisis data yang digunakan melalui empat tahap sesuai analisis data model Milles & Huberman (1992) yaitu interactive model . Langkah-langkah dalam penelitian ini jika digambarkan dalam suatu bagan adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Model Analisis Interaktif (Milles & Huberman, 1992)

## Hasil dan Pembahasan
Universitas X, merupakan perguruan tinggi negeri yang terletak di Malang dan Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Universitas yang didirikan pada tanggal 18 Oktober 1954 ini sebelumnya bernama PTPG Malang, lalu IKIxx Malang yang membuatnya menjadi salah satu IKxx tertua di Indonesia. Cikal bakal Universitas X adalah Perguruan Tinggi Pendidikan
Pengumpulan Data Penyajian Data Reduksi
Penarikan Kesimpulan Jurnal Ekonomi Modernisasi, 14(3) 2018, 168-176
Guru  (PTPG)  di  Malang  yang  diresmikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 18 Oktober 1954 berdasarkan SK Nomor 38742/Kab tanggal 1 September 1954. Salah satu upaya melaksanakan amanat nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, Pemerintah meneguhkan kebijakan dasar pengembangan pendidikan tinggi dalam bentuk pengembangan organisasi yang sehat. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mempunyai kemampuan untuk menanggapi dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional, maupun global secara tepat.
Pihak yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan disebut dengan Entitas Pelaporan. Dalam penelitian ini yang menjadi entitas pelaporan adalah Universitas X. Sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, namun laporan keuangan yang dihasilkannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan dimaksud di sini adalah unit-unit yang ada dalam Universitas X. Di Universitas X ini ter dapat sembil an uni t,  dalam pengimplementasian akan hal ini, universitas sebagai entitas pelaporan mengambil tindakan yaitu berupa sistem persamaan harga dalam pembelian unit. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan harga (rupiah) dalam unitnya. Universitas X ketika melaksanakan penatausahaan persediaan berpedoman pada Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006. Tujuan penatausahaan mewujudkan penyusunan neraca Universitas X setiap tahun, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN yang nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, serta sebagai pengamanan administratif terhadap BMN yang ada di Universitas X. Peneliti pun menelusuri bagaimana proses pengadaan persediaan pada Universitas X tersebut. Dari hasil observasi peneliti kepada dua informan yang
berbeda, yaitu informan bapak D (petugas pusat) dan  informan bapak S (petugas pada unit), dan setelah dibandingkan dari jawaban kedua informan tersebut menunjukkan kesamaan bahwa proses pengadaan persediaan dimulai usulan dari tiap-tiap unit. Kemudian jika nominalnya kurang dari lima puluh juta rupiah maka unit bisa melakukan pengadaan sendiri. Namun, jika nilai pengadaannya lebih dari lima puluh juta rupiah, maka pengadaan dilakukan secara terpusat.
Lantas apakah dalam perjalanannya tersebut semua proses di atas berjalan lancar sesuai prosedur tanpa kendala? Ataukah didalamnya terdapat berbagai kecurangan yang mengarah kepada praktik fraud sebagaimana tema dalam penelitian ini?
Setelah melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara observasi dan wawancara, yang ditunjang dengan dokumentasi dan rekaman arsip pada Universitas X, kemudian mereduksi data dan mengagregasi hasil temuan, ditemukan bahwa pertama, ketika peneliti dalam melakukan observasi dengan mengikuti tahapan stock opname atas pengelolaan persediaan pada Universitas X, diawali dengan pengumpulan data.  Data-data yang diperoleh peneliti bersumber berawal pada Kepala Bagian Keuangan, Pengelola Bagian Persediaan hingga beberapa staf bagian persediaan di masing-masing unit Universitas X. Melalui hasil oservasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap manajemen Universitas X diperoleh temuan awal sebagai berikut, bapak D selaku pengelola sebagai informan dalam penelitian ini mengemukakan bahwa :
“Disini prosedurnya sama mbak, Pengadaan persediaan diserahkan kepada masing-masing kepala unit, jika jumlahnya di bawah Rp. 50.000.000,- lima puluh juta rupiah. Namun, jika lebih dari nominal tersebut maka yang mengadakan pengadaan adalah pusat”.

## Anggraeni / Pendeteksian Fraud Pada Tata Kelola Penatausahaan
Pernyataan bapak D tersebut menegaskan bahwa persediaan yang ada pada lingkungan Universitas X ini cukup terkendali. Berbeda halnya dengan apa yang disampaikan oleh bu R (Kepala Keuangan) pada rapat awal koordinasi. Bu R menyampaikan bahwa :
“ U n t u k   t a h u n   i n i   ( 2 0 1 7 ) , kemungkinan ada pergeseran nilai persediaan di laporan keuangan kami (Universitas X). Nanti akan kita tindaklanjuti”.
Peneliti berasumsi bahwa pihak universitas tidak mengerti kesalahan (indikasi fraud ) apa yang telah terjadi pada persediaan di Universitas X. Sejak awal, peneliti menilai terdapat kesalahan fraudulent statement pada laporan keuangan Universitas X ini yang nilainya cukup signifikan. Peneliti ingin menekankan apakah unsur-unsur dalam teori fraud , faktor-faktor pemicu seperti yang dijelskan dalam fraud triangle (kesempatan, tekanan, rasionalisasi) terjadi ketika melakukan pengelolaan persediaan terbukti.
Pada situasi yang mulai mengerucut ini, peneliti menemukan benang merah inti dari permasalahan atas persediaan pada Universitas X. Pada tahap ini pula diperoleh jawaban atas pertanyaan studi kasus yang pertama, yaitu “how” . “How” di sini dimaksudkan dengan “Bagaimana sistem pengelolaan persediaan yang berjalan di Universitas X?”. Dari jawaban pertanyaan tersebut, peneliti bisa menafsirkan pengendalian pengelolaan persediaan yang berlaku pada Universitas X sehingga dengan lebih mudah dapat diketahui potensi-potensi terjadinya kelemahan atau fraud pada beberapa unit pada Universitas X.
Hasil dari review dan penilaian sistem p e n g e n d a l i a n   m a n a j e m e n   a t a s pengelolaan persediaan universitas  adalah sebagai berikut, pertama Universitas X telah memiliki Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang tertulis dengan jelas mengenai persediaan dan telah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
Namun, dalam hal pelaksanaannya sering kali kurang adanya koordinasi antara kepala dengan bawahan, sehingga mengakibatkan perbedaan persepsi antar unit.
Pada tahap selanjutnya yakni dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan temuan awal secara lebih spesifik melalui wawancara lebih khusus dengan pihak manajemen, dalam hal ini kepala bagian persediaan dan bagian BMN serta melakukan observasi pada unit-unit persediaan yaitu ke Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, LP2M, dan Bagian Kumtala. Kemudian dilakukan analisis atas data yang telah dikumpulkan dengan membandingkan kriteria dengan kondisi aktual yang terjadi pada penatausahaan persediaan di Universitas X Kota Malang. Jika ditemukan aktifitas yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka dilakukan analisis terhadap penyebab dari ketidaksesuaian tersebut serta efek yang dihasilkan. Pada tahap inilah kemudian muncul pertanyaan “why” yang mempertanyakan mengenai aktivitas yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Jawaban dari pertanyaan inilah yang kemudian masuk ke dalam poin penyebab atas setiap kondisi yang ada. Dari tahapan di atas, diharapkan peneliti mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan penatausahaan persediaan yang berjalan di Universitas X Kota Malang untuk dinilai efektivitasnya. Adapun temuan-temuan pada adalah sebagai berikut:
Bapak J sebagai informan berceritakan bahwa:
“Oiya mbak, kemarin itu yang terakhir melakukan pengadaan sebelum Fakultas Teknik itu Bagian Hukum dan Tata Laksana.”
Setelah dilakukan penelusuran secara mendalam, peneliti menyimpulkan bahwa biang kerok dari kesalahan persediaan ada pada bagian Hukum dan tata laksana. Bagian Hukum dan Tata Laksana dengan badan yang gemetar mengakui bahwa
memang beberapa bulan lalu, pak U ini telah melakukan kesalahan.
“ooo... salah yang kemarin itu ya mbak. Iya mbak, gara-gara itu, Fakultas Teknik pun ikut sini. Saya salah input harganya mbak. (sambil gemetar badan dan menunjukkan ekspresi takut)  Saya  sudah lapor bagian BMN, untuk kelanjutannya masih belum ada”.
Berdasarkan wawancara dengan informan pak U tadi, akibat kesalahan yang dianggap kecil, berdampak besar terhadap persediaan Universitas X. Selanjutnya yang membuat terkejut atas kejadian ini, dari pihak Universitas belum melakukan perintah apa pun. Upaya untuk menanggulangi kecurangan ( fraud ) dibagi dalam tiga fase. Fase yang pertama adalah fase pencegahan, fase yang kedua adalah pendeteksian tindakan fraud . Fase ketiga yaitu fase investigasi. Tahap deteksi atas tindakan fraud berbeda dengan tahapan investigasi. Pada tahap ini peneliti berupaya mengidentifikasi pendeteksian fraud yang sering terjadi dan mengarah pada tindakan fraud . Sedangkan pada tahap investigasi sudah dilakukan upaya untuk menentukan siapa yang melakukan fraud , skema apa yang digunakan dalam tindakannya, siapa yang melakukannya, apa motivasinya dan berapa jumlah kerugian yang diambil. Penelitian ini berfokus pada upaya pendeteksian fraud . Metode Pendeteksian Financial Statement Fraud dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis (Kranacher et al. , 2011), yaitu: a. Pendapatan fiktif (Fictitious revenue) b. Perbedaan Waktu (timming differences)
c.  Beban dan Kewajiban yang tersembunyi.
(Concealed liabilities and expenses)
d.  Pengungkapan yang tidak benar (Improper disclosures)
e.  Penilaian Aset yang tidak tepat (Improper asset valuations)
Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, yang kemudian dikaitkan dengan runtutan kejadian dan temuan yang ada, maka peneliti
meyakini inilah yang menyebabkan pergeseran angka persediaan dalam laporan keuangan Universitas X. Tindakan ini dilakukan tanpa kesengajaan operator Bagian Hukum dan Tata Laksana. Situasi dan kondisi inilah yang kemudian perlu diperbaiki kedepannya. Jika dibenturkan dengan teori fraud , fraud yang identik dengan penyimpangan dan berujung pada perbuatan tidak halal atau melanggar peraturan (Kranacher et al. , 2011), se- bagaimana fokus dalam penelitian ini ada- lah pernyataan salah atau fraudulent statement yang merupakan tindakan sengaja dil- akukan oleh eksekutif dalam suatu entitas atau pejabat dalam instansi pemerintah un- tuk menutupi kondisi keuangan secara riil tidak terbukti. Berdasarkan temuan ob- servasi peneliti apa yang terjadi dalam ling- kungan Universitas X ini hanyalah murni kesalahan operator akibat inkonsistensi op- erator dalam memasukkan (input) harga satuan barang.
Berkenaan dengan kurangnya koordinasi yang menyebabkan lambatnya penanganan berkaitan penatausahaan persediaan Universitas X ini sejalan dengan penelitian Kurniati et al. (2017) yang mengemukakan bahwa kurangnya koordinasi internal SKPD menyebabkan penatausahaan aset tetap belum maksimal. Koordinasi merupakan hal penting yang harus dilakukan terutama dalam internal SKPD karena merupakan suatu kebutuhan dalam mengomunikasikan setiap pelaksanaan tugas masing-masing individu yang ada di SKPD, baik antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran maupun dengan atasannya sehingga tujuan organisasi bisa tercapai.

## Simpulan
Kegiatan penatausahaan persediaan pada Universitas X tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar satuan kerja di tiap unitnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang telah dilaksanakan mengenai

## Anggraeni / Pendeteksian Fraud Pada Tata Kelola Penatausahaan
pengelolaan penatausahaan persediaan pada Universitas X, ditemukan kondisi penatausahaan yang belum berjalan dengan baik. Pendeteksian fraud persediaan, yaitu fraudulent statement yang ada di awal permasalahan tidak terbukti. Karena masalah salah saji laporan pada Universitas X ini setelah ditelisik secara mendalam melalui observasi peneliti disebabkan ketidakkonsistensian atau inkosistensi operator dalam memasukkan harga keluar (nilai) barang persediaan.  Untuk meningkatkan kinerja organisasi terkait pengelolaan persediaan pada khususnya, pertama perlu dibentuk sebuah petunjuk teknis dalam menentukan satuan barang di setiap unit dan fakultas, agar diperoleh perlakuan yang sama atas barang yang sama di masing-masing unit dan fakultas. Teknis pelaksanaan penentuan satuan barang harus dilakukan secara konsisten oleh operator aplikasi sistem persediaan di setiap unit atau fakultas agar antar operator memiliki pemahaman yang sama dalam menginput unit satuan barang dalam aplikasi sistem persediaan. Kedua, perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi di intern terkait pengelolaan persediaan di Universitas X.

## Daftar Pustaka
Australian National Audit Office. (2015). Public Sector Financial Statements: High Quality Reporting Through Good Governance and Processes . Barton, ACT: Commonwealth of Australia.
Burrell, G., & Morgan, G. (1979). Sociological Paradigms and organisational Analysis - Elements of the Sociology of Corporate Life . Routledge.
Ibraraharie, Nanda, M., Ardini, Lilis, (2016). Mengungkap Kecurangan Pencatatan Persediaan Barang Studi Kasus Pada PT. Agung Aquatic Marine. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) , 5 (10).
Kamayanti, A. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Reliogiositas Keilmuan . Jakarta Selatan: Yayasan
Rumah Peneleh (Seri Media & Literasi).
Karim, Z. A., Said, J., & Bakri, H. H. M. (2015). An Exploratory Study on the Possibility of Assets Misappropriation among Royal Malaysian Police Officials. Procedia Economics and Finance , 31, 625-631.
Kranacher, M., Riley, R., & Wells, J. T.
(2010). Forensic Accounting and Fraud Examination . Wiley.
Kurniati, E., Asmony, T., & Santoso, D.
(2017). Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu Hingga Kini). Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 8 (3), 540– 558.
Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Governence Democratization, Local Government Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, Accountability Probity, Value for Money, Participatory Development , Serial Otonomi Daerah. Yogyakarta: Andi.
Milles, M. B. & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif (terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia.
Othman, R., Aris, N. A., Mardziyah, A., Zainan, N., & Amin, N. M. (2015). Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants’ and Internal Auditors’ Perceptions. Procedia Economics and Finance , 28, 59-68. https://doi.org/10.1016/S2212-5671 (15)01082-5
Rozmita & Nelly. (2012). Analisis faktor- faktor yang dapat mencegah fraud di lingkungan Perguruan Tinggi dalam upaya menciptakan good university governance (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi di Bandung) . Laporan Penelitian, UPI Bandung .
Sukoharsono, E. G. (2006). Alternatif Riset Kualitatif Sains Akuntansi: Biografi, Phenomenologi, Grounded Theory, Critical
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 14(3) 2018, 168-176
Ethnografi dan Case Study . BPFE Universitas Brawijaya.
Tuanakotta, T. M. (2013). Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing) . Jakarta: Salemba Empat.
Tuanakotta, T. M. (2013). Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan . Jakarta; Salemba Empat.
Yin, R. K. (2014). Studi Kasus Desain dan Metode . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Anggraeni / Pendeteksian Fraud Pada Tata Kelola Penatausahaan