∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
PERLINDUNGAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI POLA KEMITRAAN, KEAGENAN DAN DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
U. Sudjana
Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia Jl. Dipati Ukur Nomor 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132 sdjana@yahoo.com
Naskah diterima: 4 Juli; direvisi: 19 Agustus; disetujui: 30 September

## ABSTRAK
Pelaku  UMKM  dalam  pola  kemitraan  tidak  memiliki  posisi  tawar  karena  klausula perjanjiannya  ditentukan  sepihak  oleh  prinsipal,  sehingga  pelaku  UMKM  dirugikan. Karena  itu,  kajian  ini  bertujuan  menentukan  pelindungan  terhadap  agen  dan distributor  sebagai  pelaku  UMKM  melalui  pola  kemitraan  dalam  perspektif  hukum perjanjian. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan tahap  penelitian  studi  kepustakaan  menggunakan  analisis  data  normatif  kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  karakteristik  dan  hubungan  hukum  dalam perjanjian  keagenan  dan  distribusi  termasuk  diantara  perjanjian  sewa  menyewa  dan perjanjian  jual  beli,  sehingga  ketentuan  umum  KUHPerdata  dapat  diberlakukan terhadap kedua pola kemitraan tersebut selain ketentuan yang bersifat khusus. Pelaku UMKM  dalam  pola  kemitraan  keagenan  dan  distribusi  dalam  perspektif  hukum perjanjian  secara  normatif  telah  mendapat  pelindungan  karena  setiap  perusahaan perdagangan  nasional  yang  membuat  perjanjian  dengan  prinsipal  barang  atau  jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen dan distributor wajib didaftarkan di Kementerian Perdagangan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran.
Kata kunci: Pelindungan, Keagenan, Distributor, Perjanjian.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
PROTECTION OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES THROUGH PARTNERSHIP, AGENCY AND DISTRIBUTION PATTERNS IN THE PERSPECTIVE OF THE LEGAL AGREEMENT
U. Sudjana
Faculty of Law, University of Padjajaran, Indonesia Dipati Ukur Street Number 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132

## ABSTRACT
The  micro,  small  and  medium  enterprises  actors  in  the  partnership  pattern  do  not have a bargaining position because the agreement clause is determined unilaterally by the principal, so that the micro small and medium enterprises players are harmed. Therefore,  this  study  aims  to  determine  the  protection  of  agents  and  distributors  as micro  small  and  medium  enterprises  through  the  partnership  pattern  in  the perspective of agreement law. The research method was carried out with a normative juridical  approach  to  the  research  phase  of  library  research  using  qualitative normative  data  analysis.  The  results  of  the  study  show  that  the  characteristics  and legal  relationships  in  the  agency  and  distribution  agreements  are  included  between the  lease  agreement  and  the  sale  and  purchase  agreement,  so  that  the  general provisions  of  the  Civil  Code  can  be  applied  to  both  patterns  of  partnership  in addition to special provisions. The MSMEs in the agency and distribution partnership pattern in the perspective of a normative agreement have received protection because every national trading company that makes an agreement with the principal of goods or  services  produced  abroad  or  domestically  as  an  agent  and  distributor  must  be registered at the Ministry of Trade to obtain a Registration Certificate.
Keyword: Protection, Agency, Distributor, Agreement.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽

## A. Latar belakang
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (yang  selanjutnya  disingkat  UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan  dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat,  mendorong  pertumbuhan ekonomi,  dan  berperan  dalam  mewujudkan  stabilitas  nasional.  Selain  itu,  UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama,  dukungan,  perlindungan  dan  pengembangan  seluas-luasnya  sebagai  wujud keberpihakan  yang  tegas  kepada  kelompok  usaha  ekonomi  rakyat,  tanpa mengabaikan  peranan  Usaha  Besar  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi  berbagai  hambatan  dan  kendala,  baik  yang  bersifat  internal  maupun eksternal,  dalam  hal  produksi  dan  pengolahan,  pemasaran,  sumber  daya  manusia, desain  dan  teknologi,  permodalan,  serta  iklim  usaha.  Untuk  meningkatkan kesempatan,  kemampuan,  dan  perlindungan  UMKM,  telah  ditetapkan  berbagai kebijakan  tentang  pencadangan  usaha,  pendanaan,  dan  pengembangannya  namun belum  optimal.  Hal  itu  dikarenakan  kebijakan  tersebut  belum  dapat  memberikan perlindungan,  kepastian  berusaha,  dan  fasilitas  yang  memadai  untuk  pemberdayaan UMKM.  Sehubungan  dengan  itu  UMKM  perlu  diberdayakan  dengan  cara:  1. penumbuhan  iklim  usaha  yang  mendukung  pengembangan  UMKM,  dan  2. pengembangan dan pembinaan UMKM. 1
Upaya  untuk  pengembangan  dan  pembinaan  dunia  usaha  dilakukan  melalui pola  kemitraan,  yaitu  kerjasama  dalam  keterkaitan  usaha,  baik  langsung  maupun tidak  langsung,  atas  dasar  prinsip  saling  memerlukan,  mempercayai,  memperkuat, dan  menguntungkan  yang  melibatkan  pelaku  UMKM  dengan  Usaha  Besar. 2 Kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip  kemitraan  yaitu  prinsip: saling membutuhkan;  saling mempercayai;  saling memperkuat;  dan  saling  menguntungkan, 3 dan  menjunjung  etika  bisnis  yang  sehat. Manfaat  etika  bisnis  dalam  kelangsungan  perusahaan  adalah  upaya  mencari  cara untuk  menyelaraskan  kepentingan  strategis  suatu  bisnis  dengan  tuntunan  moralitas dan     bertugas  melakukan  perubahan  kesadaran  masyarakat  tentang  bisnis  dengan memberikan suatu pemahaman yaitu bisnis tidak dapat dipisahkan dari etika. 4 Kemitraan dilaksanakan dengan pola:
1. Inti-plasma;
2. Subkontrak;
3. Waralaba;
4. Perdagangan umum;
5. Distribusi dan keagenan; dan
1 Penjelasan Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2008 tentang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2 Ibid, Pasal 1 angka 13.
3 Ibid . 4 Muslich,  Mohammad, Manajemen  Keuangan  Modern,  Analisis  Perencanaan  dan  Kebijakan. Cetakan Pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 60-61.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
6. Bentuk-bentuk  kemitraan  lain,  seperti:  Bagi  hasil,  kerjasama  operasional, usaha patungan ( joint venture ), dan penyumberluaran ( outsourching ). 5
Pola  kemitraan  melalui  keagenan  dan  distribusi,  pada  dasarnya  tunduk  pada hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan, tetapi tidak terlepas dengan hukum positif lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Pelaksanaannya, dan peraturan yang bersifat teknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Dengan demikian,  keagenan dan distribusi memiliki karakteristik khusus dan dalam praktek, perjanjian keagenan dan distributor  sudah ditentukan formatnya oleh prinsipal secara sepihak dalam bentuk perjanjian baku ( kontrak standar ) sehingga memungkinkan ada klausula-kausula  yang  berpotensi  merugikan  UMKM,  padahal  berdasarkan  hukum perjanjian  seharusnya  para  pihak  melakukan  negosiasi  dengan  menerapkan  keadilan dan  kesetaraan.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang,  rumusan  masalah  dalam  kajian  ini adalah
1. Bagaimana karakeristik dan hubungan hukum perjanjian keagenan?
2. Bagaimana  Pelindungan  terhadap  Pelaku  UMKM  dalam  Pola  Kemitraan Distribusi dan Keagenan Dalam Perspektif Hukum Perjanjian?
C. Tujuan Penulisan
Kemudian tujuan penulisan ini, yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mengkaji karakeristik dan hubungan hukum perjanjian keagenan.
2. Untuk meneliti Pelindungan terhadap Pelaku UMKM dalam Pola Kemitraan Distribusi dan Keagenan Dalam Perspektif Hukum Perjanjian.

## D. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dilakukan  dengan  metode  pendekatan yuridis  normatif  yaitu  menelaah  bahan  pustaka  atau  data  sekunder 6 melalui pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  seperti  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  serta  pendekatan  konsep ( conceptual  approach ) 7 yaitu  berkaitan  dengan  makna  keagenan  atau  distribusi. Tahap  penelitian  studi  kepustakaan  melalui  telaahan  bahan  hukum  primer (perundang-undangan),  bahan  hukum  sekunder  (menjelaskan  bahan  hukum  primer melalui  pendapat  para  akhli),  dan  bahan  hukum  tersier  (menjelaskan  bahan  bukum sekunder melalui seperti kamus atau sumber digital).  Analisis data normatif kualitatif yaitu  menganalisis  melalui  norma  atau  kaidah  dan  asas  tidak  menggunakan perhitungan atau  rumus statistik.

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Menurut
Kamus bahasa Indonesia, per·lin·dung·an n, (1). Tempat berlindung; (2). Hal  (perbuatan  dan  sebagainya)  memperlindungi.  Dalam  kaitan
5 Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6 E.  Saefullah  Wiradipradja, Penuntun  Praktis  Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Karya  Ilmiah  Hukum , (Bandung: Keni Media, 2015), hlm. 28.
7 Johnny  Ibrahim, Teori,  Metode  dan  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang,  Jawa  Timur:  Bayumedia Publising, 2007),  hlm. 300.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
dengan  hukum  perlindungan  dapat  diartikan  melindungi  “perbuatan”  sebagai  obyek perlindungan  dan  “subyek”  yaitu  pelaku  (subyek  hukum  atau  pendukung  hak  dan kewajiban).
Perlindungan  hukum  menurut  Setiono  diartikan  “tindakan  atau  upaya  untuk melindungi  masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang  tidak sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati  martabatnya sebagai manusia”. 8 Sedangkan  Muchsin  berpendapat  bahwa  perlindungan  hukum  merupakan  kegiatan untuk  melindungi  individu  dengan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  atau  kaidah- kaidah  yang  menjelma  dalam  sikap  dan  tindakan  dalam  menciptakan  adanya ketertiban  dalam  pergaulan  hidup  antar  sesama  manusia. 9 Dengan  demikian,  hukum berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia,  penegakkan  hukum  harus memperhatikan  4  unsur:  a.  Kepastian  hukum  ( rechtssicherkeit );  b.  Kemanfaatan hukum  ( zeweckmassigkeit );  c.  Keadilan  hukum  ( gerechtigkeit );  d.  Jaminan  hukum ( doelmatigkeit ). 10
Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau  badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp.300.000.000,00  (Tiga Ratus Juta Rupiah).
Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai  atau  menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria:
1. Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp.50.000.000,00  (Lima  Puluh  Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta  Rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp.2.500.000.000,00  (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  Usaha  Besar  dengan jumlah:
8 Setiono, Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum), (Surakarta.  Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.
9 http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal  4 Agustus 2018.
10 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
1. Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp.500.000.000,00  (Lima  Ratus  Juta Rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp.10.000.000.000,00  (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp.2.500.000.000,00  (Dua Milyar  Lima  Ratus  Juta  Rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
Kata  agen  berasal  dari  bahasa  Romawi  yaitu  kata  “ ago ” yang berarti tindakan ( act ), 11 agere,  agens  agentis yang  berarti  pelaku,  kekuasaan,  kekuatan  atau kewenangan ( adoer, force, power ). 12 Agen merupakan bidang kerja atau profesi yang secara  umum  belum  mempunyal  aturan  yang  baku  dan  seragam  dan  dalam  setiap negara.  Hal  ini  sering  menyebabkan  pengertian  ataupun  ruang  lingkup  yang  sedikit mempunyai  perbedaan  baik  dilihat  dari  segi  peraturan  maupun  dari  segi  pandangan para ahli. 13
Restatement Pasal  2d  ayat  (1)  memberikan  definisi  agen  sebagai  “ the fiduciary  relation  wich  result  from  the  manifestation  of  consent  by  one  person  to another that the othershall  act on his behalf  and subject to his control, and consent by  other  so  to  act ”. 14 Sedangkan  Redmond  memberikan  definisi  agen  sebagai:  “ a. person  employed  to  bring  hisprincipaiinto  contractualrelations  with  thirdparties. Agendoes  notcontractonhisown  behalf,  he  does  not  need  to  possess  full  contracrual capacity ”. 15
Ketentuan  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor:  11/M-DAG/PER/3/2006  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara Penerbitan  Surat  Tanda  Pendaftaran  Agen  atau  Distributor  Barang  dan/atau  Jasa mengatakan “Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara  untuk  dan  atas  nama  prinsipal  berdasarkan  perjanjian  untuk  melakukan pemasaran  tanpa  melakukan  pemindahan  hak  atas  fisik  barang  dan/atau  jasa  yang dimiliki/dikuasai  oleh  prinsipal  yang  menunjuknya”  disebut  prinsipal  yaitu perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di  luar  negeri  atau  di  dalam  negeri  yang  menunjuk  agen  atau  distributor  untuk melakukan  penjualan  barang  dan/atau  jasa  yang  dimiliki/dikuasai.  Prinsipal dibedakan  menjadi  prinsipal  produsen  dan  prinsipal  supplier.  Prinsipal  produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum,  berstatus  sebagai  produsen  yang  menunjuk  badan  usaha  lain  sebagai  agen, agen  tunggal,  distributor  atau  distributor  tunggal  untuk  melakukan  penjualan  atas barang    hasil    produksi  dan/atau  jasa  yang  dimiliki/dikuasai. 16 Prinsipal  supplier adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
11 Myron G. Hiil. Jr. Howard M. Rossen, Wilton 8. Sogg, Agency and Patnership , (New York: Emanuel Law Outlines, 1999), hlm. 3.
12 Harold Gill Reushhiein, William A. Gregory, The Law of Agency and Patnership ), Second Edition, (St. Paul: West Publishing, Co, 1990), hlm. 2-3.
13 Toto Tohir, “Pengertian dan Kedudukan Agen dalam Suatu Hubungan Hukum (Analisis dalam Hukum Eropa Kontinental, Anglo Saxon, dan Hukum Islam)”, Jurnal Hukum , 2002, hlm. 125.
14 Ibid.
15 Sebagaimana dikutip oleh Toto Tohir, Ibid.
16 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
hukum  yang  ditunjuk  oleh  prinsipal  produsen  untuk  menunjuk  badan  usaha  lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau  distributor  tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen. 17
Menurut Alan Giplin: “ Distributor  is  who  has  been  granted  by  a  company,  an  exclusive  or prefertial  right  to  buy  and  sell  a  specific  range  of  its  good  or  service  in specified  markets . 18 Dalam Dictionary  of  Business  and  Economic ”. Distributor  is  an  individual  of  firm  selling  manufactured  products . Distributor  is  any  individual,  partnership,  corporation.  associalion  or other  legal  relationship  which  stands  between  the  manufacturer  and retail seller in purchases, consignments or contract for sale of consumen goods. A wholesaler jobber or other merchant middlemen authorized by a manufacturer  or  supplier  to  sell  chiefly  to  retailers  and  commercial users . 19
Ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2006  mengatakan:  “Distributor  adalah  perusahaan  perdagangan  nasional  yang bertindak  untuk  dan  atas  namanya  sendiri  berdasarkan  perjanjian  yang  melakukan pembelian,  penyimpanan,  penjualan  serta  pemasaran  barang  dan/atau  jasa  yang dimiliki/dikuasai”. 20 Keagenan  atau  distributor  merupakan  pola  kemitraan,  yaitu kerjasama  (perjanjian)  dalam  keterkaitan  usaha,  baik  langsung  maupun  tidak langsung,  atas  dasar  prinsip  saling  memerlukan,  mempercayai,  memperkuat,  dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan Usaha Besar.
Istilah  Perjanjian  berasal  dari overeenskomst (bahasa  Belanda), contract , agreement (bahasa Inggris), contract, convention (bahasa Prancis), pacte, conventie, contractus (bahasa  Latin), kontrakt,  vertrag (bahasa  Jerman),  dan  sebagainya  yang merupakan istilah yang dikenal sebagai “kontrak” atau “perjanjian”. 21 KUHPerdata menggunakan istilah “perjanjian” yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih. 22 Berdasarkan  pengertian tersebut,  maka  dalam  perjanjian  paling  sedikit  2  (dua)  pihak  yang  mempunyai  hak dan  kewajiban  karena  itu  para  pihak  terikat  untuk  melaksanakan  prestasi  yaitu memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
Ketentuan  Pasal  1319  KUHPerdata,  dan  Pasal  1355  NBW  menyebutkan bahwa  “Semua  perjanjian,  baik  yang  mempunyai  nama  khusus,  maupun  yang  tidak dikenal  dengan  suatu  nama  tertentu.”  Hal  ini  berarti  perjanjian  menurut  namanya
17 Pasal angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18 Alan Giplin, Dicrionmy  of Teras ,  (London: ButtterWorth   Co, 1977).
19 Henry  Campbell  Black M.A, Black's Law Dictionary , Abridged  Sixth  Edition, 8 th reprint, (US: West Publishing Company, 1998), hlm. 427.
20 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21 F.  X.  Suhardana, Contract Drafting : Kerangka  Dasar  dan  Teknik Penyusunan  Kontrak ,  (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), hlm 8. Lihat juga Maulidiazeta Wiriardi, Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Kesepakatan  Para  Pihak  Yang  Bersengketa  Atas  Permohonan  Intervensi  Pihak  Ketiga  Dalam  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  hlm.  73  tersedia  dari file:///C:/Users/kiki/Downloads/263-369-1-SM.pdf, diakses pada tanggal  8 Agustus 2018.
22 Pasal 1313 KUHPerdata.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
dikategorikan 2 (dua) yaitu: Perjanjian nominaat (bernama) dan perjanjian innominaat (tidak bernama). Perjanjian keagenan dan perjanjian distributor merupakan perjanjian tidak bernama (innominat) artinya tidak diatur dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (KUHPerdata),  tetapi  keberadaannya  diakui  berdasarkan  asas  kebebasan berkontrak  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya” Jo .  Pasal  1319  KUHPerdata  “Semua  perjanjian,  baik  yang  mempunyai  suatu  nama khusus,  maupun  yang  tidak  terkenal  dengan  suatu  nama  tertentu,  tunduk  pada peraturan-peraturan  umum”.  Makna  “perjanjian  yang  dibuat  secara  sah”  merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya;  kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.
Agus  Sardjono  mengatakan  pedagang  perantara  yang  diatur  di dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang  (“KUHD”) antara  lain  yaitu:  Bursa  dagan g, makelar,  kasir,  dan  komisioner,  ekspeditur,  dan  pengangkut.  Sedangkan  pedagang perantara  yang  tidak  diatur  secara  khusus  di  dalam  KUHD  antara  lain: Agen, distributor, perwakilan dagang, dan yang sejenisnya. 23 Agen dan distributor keduanya sama-sama  merupakan  pedagang  perantara  yang  menghubungkan  antara  prinsipal dengan  pihak  ketiga,  baik  langsung  (agen)  maupun  tidak  langsung  (distributor). Dengan  demikian  agen  dan  distributor  hakikatnya  tunduk  pada  ketentuan  tentang perjanjian  penyuruhan  (penulis:  Pemberian  kuasa)  ( lasgeving ), 24 Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dalam  Pasal  26 huruf e hanya menyebutkan bahwa: “Kemitraan dilaksanakan dengan pola: Distribusi dan  keagenan”.  Selanjutnya,  Pasal  31  mengatakan:  “Dalam  pelaksanaan  kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil”.

## F. Hasil Pembahasan
1. Karakteristik  dan  Hubungan  hukum  Perjanjian  Keagenan  dan Distribusi
Berdasarkan kajian teoritis, dapat disimpulkan bahwa unsur esensial perjanjian keagenan adalah: Perintah; barang dan atau jasa milik prinsipal; wilayah tertentu; dan komisi.  Karakteristik  dan  hubungan  keagenan  mirip  dengan  distribusi.  Menurut Nathan  Weinstock 25 dalam  komentarnya  terhadap  transaksi  “ Sole  Distributorship Agreement ”, konsep distributorship memiliki karakteristik seperti:
a. Membeli  dan  menjual  barang  untuk  diri  sendiri  berdasarkan  tanggung jawab dan risiko sendiri;
b. Memperoleh keuntungan berdasarkan margin harga jual dan harga beli;
c. Semua biaya yang dikeluarkan merupakan beban tanggung jawab sendiri; dan
d. Sistem manajemen dan akuntansi keuangan bersifat otonom.
23 Agus Sardjono, Pengantar Hukum Dagang , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 111-118.
24 Ibid., hlm 119.
25 Dennis Campbell  Reinhard Proksch, International Business Transactions, Kluwer , (1998) Page A-5 sebagaimana dikutip oleh Ezra Ridel Moniung, loc.cit.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
Karakteristik perjanjian distribusi tidak murni merupakan hubungan perwakilan atau  pemberian  kuasa  tetapi    juga  mirip  perjanjian  jual  beli,  sehingga  hubungan hukum diantara para pihak adalah distributor sebagai pembeli, dan   prinsipal adalah penjual.   Distributor  membeli  barang/jasa  kepada  prinsipal  kemudian  oleh  karena distributor menjadi pemilik barang/jasa tersebut, oleh distributor  barang/jasa tersebut dijual kembali kepada konsumen. Namun ketentuan jual-beli tidak dapat sepenuhnya ditetapkan terhadap perjanjian distributor mengingat  konteks dari munculnya adalah mencari keuntungan dan bersifat kontinu (secara terus menerus). 26 Alasan munculnya perjanjian  ini  adalah  karena  prinsipal  tidak  terlalu  menguasai  wilayah  yang  akan menjadi  wilayah  pemasaran  produknya  dan/atau  prinsipal  membutuhkan  pihak  lain yang  memiliki    jaringan  bisnis  yang  luas  sehingga  sasaran  dan  target  pemasaran produknya segera terealisasi. 27 Dengan demikian dalam  perspektif hukum perjanjian distribusi  termasuk  “wilayah  abu-abu”,  diantara  perjanjian  pemberian  kuasa  dan perjanjian jual beli.
Perbedaan  antara agen dan distributor, yaitu: 28
a. Dalam  perjanjian  keagenan,  agen  bertindak  sebagai  perantara  untuk  dan atas  nama  prinsipal.  Sedangkan  dalam  perjanjian  distributor,  distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri;
b. Dalam  perjanjian  keagenan,  barang  dan/atau  jasa  ynag  dipasarkan  oleh agen  adalah  bukan  milik  agen,  tetapi  milik  prinsipal.  Sedangkan  dalam perjanjian  distributor,  barang  dan/atau  jasa  yang  dipasarkan  oleh distributor adalah milik distributor sepenuhnya.
c. Dalam perjanjian keagenan, segala tanggung jawab akibat dari perbuatan hukum  agen  ditanggung  oleh  dan  dibebankan  kepada  prinsipal. Sedangkan  dalam  perjanjian  distributor,  segala  tanggung  jawab  akibat dari  perbuatan  hukum distributor  sepenuhnya  ditanggung  oleh  pihak distributor.
2. Perlindungan  UMKM  melalui  Pola  Kemitraan:  Keagenan  dan Distributor
Pola  kemitraan  keagenan  dan  distribusi  merupakan  perjanjian  antara  UMKM dengan  prinsipal  yaitu  perorangan  atau  badan  usaha  yang  berbentuk  badan  hukum atau  bukan  badan  hukum  di  luar  negeri  atau  di  dalam  negeri  yang  menunjuk  agen atau  distributor  untuk  melakukan  penjualan  barang  dan/atau  jasa  yang  dimiliki/ dikuasai. 29 Perikatan  antara  prinsipal  dengan  agen,  agen  tunggal,  distributor  atau distributor  tunggal  barang  dan/atau  jasa  produksi  luar  negeri  harus  berbentuk perjanjian  yang  dilegalisir Notary  Public dan  surat  keterangan  dari  Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Iga  Purwanti,  Perjanjian  Keagenan  dan  Distributor  dalam  hukum  kontrak  tersedia  dari http://igapurwanti-fh10.web.unair.ac.id/artikel_detail-71455-hukum%20kontrak-Perjanjian%20Ke-agenan%20dan %20Distributor.html, diakses pada tanggal 7 Agustus 2018.
29 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
di negara prinsipal. Perikatan antara prinsipal dengan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi dalam negeri  harus berbentuk perjanjian  yang  dilegalisir  Notaris.  Dengan  demikian,  keagenan  atau  distribusi merupakan  perjanjian  formal  karena  memerlukan  bentuk  khusus,  tidak  hanya  kata sepakat  saja.    Prinsipal  dapat  membuat  perjanjian  hanya  dengan  satu  agen  tunggal atau distributor tunggal untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu.  Prinsipal dapat membuat perjanjian  dengan  satu  atau  lebih  agen  atau  distributor  untuk  jenis  barang  dan/atau jasa  yang  sama  dari  suatu  merek  di  wilayah  pemasaran  tertentu  di  luar  wilayah pemasaran  agen  tunggal  atau  distributor  tunggal.  Dalam  hal  prinsipal  membuat perjanjian  lebih  dari  satu  agen  atau  distributor,  prinsipal  wajib  menyebutkan  nama- nama agen atau distributor yang telah ditunjuk.  Apabila terdapat perjanjian lebih dari satu agen tunggal atau distributor tunggal oleh  prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa  yang  sama  dari  suatu  merek  dalam  wilayah  pemasaran  tertentu,  maka  Surat Tanda Pendaftaran (STP) diberikan kepada pemohon pertama.
Dalam  perjanjian  keagenan  adanya  wewenang  yang  dipunyai  oleh  agen  untuk bertindak  untuk  dan  atas  nama  prinsipal.  Prinsipal  akan  bertanggung  jawab  atas tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  seorang  agen,  sepanjang  hal  tersebut dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan perkataan lain, apabila seseorang agen dalam bertindak ternyata melampaui batas wewenangnya maka  harus  bertanggung  jawab  secara  sendiri  atas  tindakan-tindakannya. 30 di  pihak lain, seorang distributor tidak berhak untuk bertindak untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya  sebagai  distributor  (biasanya  “ supplier ”,  atau  “ manufacturer ”). Seorang  distributor  akan  bertindak  untuk  dan  atas  nama  sendiri.  Oleh  karena  itu, dalam perjanjian distributor biasanya secara tegas dinyatakan misalnya:
“Except as expressly provided for in this Agreement, nothing here in shall be deemed to create an agency, joint venture, partnership or employment relationship or employment between the parties here to, deemed or cons tried  as  granting  to  Distributor  any  right  or  authority  to  assume  or  to create any obligation or responsibility, ex press or implied for on behalf of,  or  in  th  e  name  of    X,  or  to  bind  X  in  any  way  or  manner whatsoever ”. 31
Seorang prinsipal, misalnya, dapat menunjuk seseorang untuk menjadi agennya dengan  hanya  mengirimkan  surat  penunjukan  (“ letter  of  appointment” )  yang  hanya berisi  beberapa  baris  kalimat  saja.  Agen  kemudian  membubuhkan  tanda  tangannya sebagai  tanda  telah  mengetahui  dan  menerima  adanya  penunjukan  dirinya  sebagai agen  dari  prinsipal.  Ada  kalanya,  antara  prinsipal  dan  agen  dibuat  suatu  perjanjian yang  sederhana  yang  memuat  hal-hal  pokok  tentang  hak  dan  kewajiban  para  pihak. Akan tetapi tidak sedikit juga, para pihak menetapkan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban ke dalam suatu perjanjian keagenan yang memuat ketentuan secara detail
30 Pasal  1797,    Pasal  1801  KUHPerdata.  Lihat juga    Felix  Oentoeng  Soebagjo, Beberapa Aspek  Hukum dari Perjanjian Keagenan dan Distributor , hlm 27.
31 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
dan  terperinci. 32 Hal  yang  penting  menurut  hukumadalah  perjanjian  tersebut  dibuat berdasarka  kesepakatan  dan  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Setiap  perjanjian  yang  ditulis  dalam  bahasa  asing  wajib  diterjemahkan  ke dalam bahasa Indonesia 33 oleh penterjemah tersumpah dan Perjanjian tersebut paling sedikit memuat:
a. Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian;
b. Maksud dan tujuan perjanjian;
c. Status keagenan atau kedistributoran;
d. Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan;
e. Wilayah pemasaran;
f. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
g. Kewenangan;
h. Jangka waktu perjanjian;
i. Cara-cara pengakhiran perjanjian;
j. Cara-cara penyelesaian perselisihan;
k. Hukum yang dipergunakan;
l. Tenggang waktu penyelesaian.
Perjanjian keagenan atau distribusi antara pelaku UMKM dengan pelaku usaha besar  pada  umumnya  berbentuk  perjanjian  baku  (kontrak  standar),  yaitu  perjanjian yang  klausulanya  ditentukan  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  besar.  Di  dalam pustaka  hukum,  ada  beberapa  istilah  yang  dipakai  untuk  perjanjian  baku.  Dalam Bahasa  Inggris,  perjanjian  baku  dikenal  dengan  istilah standartdized  agreement, standardized  contrct,  pad  contract,  standart  contract dan contract  of  adhesion . Dalam Bahasa Belanda istilah perjanjian baku dikenal sebagai standaardregelin g dan algemeine  voorwaarden. Dalam  pustaka  Jerman,  yang  digunakan  adalah  istilah algemeine  geschafts  bedingun,  standaardvertrag dan standaardkonditionen . Sedangkan  dalam  Bahasa  Jepang  memakai  istilah Yakkan,  Futsu  keiyaku  jokan  dan gyomu yakkan .
Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian baku dialihbahasakan dari istilah asing  yakni  ‘ standaard  contract’ 34 yaitu:  “baku  atau  standar”  memiliki  arti  sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi UMKM dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha besar. Dalam hal ini, yang dibakukan adalah model, rumusan  dan  ukuran.  Artinya,  tidak  dapat  diganti  atau  diubah  lagi,  karena  pelaku usaha  besar  telah  membuat  atau  mencetaknya  dalam  bentuk  blanko  tetap  berupa naskah  perjanjian  lengkap  dengan  syarat-  syarat  perjanjian  dan  syarat-  syarat  baku yang wajib dipenuhi UMKM.
32 Ibid.
33 Lihat  Pasal  31  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
34 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 56.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
Abdulkadir Muhammad menyebutkan ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut: 35
a. Bentuk perjanjian tertulis;
b. Format perjanjian dibakukan;
c. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha;
d. Konsumen hanya menerima atau menolak;
e. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah;
f. Perjanjian baku menguntungkan pengusaha.
Mariam Darus Badrulzaman, ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut: 36 a. Isinya  ditetapkan  secara  sepihak  oleh  pihak  yang  posisi  (ekonomi) kuat;
b. Masyarakat  sama  sekali  tidak  bersama-sama  menentukan  isi perjanjian;
c. Terdorong  oleh  kebutuhannya,  debitur  terpaksa  menerima  perjanjian itu;
d. Bentuknya tertentu (tertulis);
e. Disiapkan terlebih dahulu secara massal atau konfektif.
Mariam Darus menyebutkan 3 (tiga) jenis ‘ standaard contract’ : 37
a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu;
b. Perjanjian  baku  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  adalah  perjanjian baku  yang  isinya  ditetapkan  oleh  Pemerintah  terhadap  perbuatan- perbuatan hukum tertentu;
c. Perjanjian  baku  yang  ditentukan  di  lingkungan  Notaris  atau  Advokat adalah  perjanjian  yang  konsepnya  sejak  semula  sudah  disediakan untuk  memenuhi  permintaan  dari  anggota  masyarakat  yang  meminta bantuan Notaris atau Advokat bersangkutan.
Bentuk Perjanjian baku dengan syarat-syarat baku umumnya terdiri atas: 38 a. Dalam  bentuk  dokumen  Merupakan  suatu  perjanjian  yang  konsepnya telah  dipersiapkan  terlebih  dahulu  oleh  salah  satu  pihak.  Biasanya memuat  persyaratan  khusus  baik  berkenaan  dengan  pelaksanaan perjanjian,  menyangkut  hak-hal  tertentu  dan  atau  berakhirnya perjanjian itu.
b. Dalam  bentuk  persyaratan-persyaratan  dalam  perjanjian  Perjanjian  ini dapat  pula  dalam  bentuk  lain  seperti  yang  termuat  dalam  berbagai
35 Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan , (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 89.
36 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Staandard), Perkembangannya di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 34.
37 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 49. Lihat juga Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis , Cet.2, (Bandung:  Alumni, 2005), hlm. 69.
38 AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 95-96.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
kuitansi,  tanda  penerimaan  atau  tanda  penjualan,  kartu-kartu  tertentu, pada papan pengumuman yang diletakkan dalam di ruang penerimaan tamu  atau  dilapangan  secarik  kertas  tertentu  yang  termuat  dalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan.
Permasalahan  dalam  suatu  perjanjian  baku  adalah  terdapatnya  beberapa klausula  dalam  perjanjian  tersebut  yang memberatkan  salah  satu  pihak  yang  disebut klausula  eksemsi  ( exemption  clause ),  dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan  istilah exoneratie clausule atau klausula eksonerasi. Klausula eksemsi adalah suatu klausula dalam perjanjian yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak  jika  terjadi  wanprestasi  padahal  menurut  hukum,  tanggung  jawab  tersebut mestinya  dibebankan  kepadanya. 39 Sutan  Remy  Sjahdeini  menyebutnya  sebagai klausula  yang  secara  tidak  wajar  sangat  memberatkan  karena  klausul  tersebut bertujuan  untuk  membebaskan  atau  membatasi  tanggung  jawab  salah  satu  pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut”. 40 Klausula eksonerasi atau klausula eksemsi dapat berwujud, antara lain, yaitu: 41 a. Pembebasan dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak yang lebih kuat kedudukan atau posisi tawar-menawarnya, jika terjadi ingkar janji (wanprestasi);
b. Pembatasan  jumlah  dan  cara  ganti  rugi  yang  dapat  dituntut  oleh  satu pihak yang lebih lemah kedudukan atau posisi tawar menawarnya;
c. Pembatasan waktu bagi pihak yang lebih lemah kedudukan atau posisi tawar-menawarnya,  untuk  dapat  mengajukan  gugatan  atau  menuntut ganti rugi.
KUHPerdata sesungguhnya menjelaskan tentang klausula eksonerasi yaitu pada Pasal  1493  yang  menyatakan  bahwa  kedua  belah  pihak,  dengan  persetujuan- persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh  undangundang  ini  dan  bahkan  mereka  boleh  mengadakan  persetujuan  bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apapun. 42
Dalam  Pasal  1320 Jo .  1338  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata menyatakan:  “Untuk  sahnya  suatu  perjanjian  diperlukan  empat  syarat:  “1.  Sepakat mereka  yang  mengikatkan  dirinya  2.  Kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan  3. Suatu  hal  tertentu  4.  Suatu  sebab  yang  halal”.  Hal  tersebut  merupakan  syarat  dari suatu  kebebasan  berkontrak.  Perjanjian  baku  dalam  hal  ini  tidak  melanggar  asas tersebut,  karena  pihak  konsumen  masih  diberikan  kesempatan  untuk  memilih menyetujui  atau  menolak  perjanjian,  Namun,  dalam  Pasal  1337  KUHPerdata  juga jelas  dinyatakan  bahwa  setiap  perjanjian  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang- undang,  kesusilaan,  atau  ketertiban  umum.  Ahli  hukum  Indonesia  Mariam  Darus
39 Munir Fuady, o.p cit., hlm. 98.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Danty  Listiawati,  “Klausula  Eksonerasi  dalam  Perjanjian  Standar  dan  Perlindungan  Hukum  bagi Konsumen,” Jurnal Privat Law , Edisi 7, 2015, hlm. 128.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
menyatakan  bahwa  perjanjian  baku  bertentangan  dengan  asas  kebebasan  berkontrak yang  bertanggung  jawab.  Dalam  perjanjian  baku  kedudukan  pelaku  usaha  terlihat lebih  dari  kedudukan  konsumen.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  peluang  bagi  pelaku usaha dalam menyalahgunakan
Pelaku  usaha  hanya  mengatur  hak-haknya  dan  bahkan  tidak  sedikit  yang melimpahkan  kewajiban  pada  konsumen,  oleh  karenanya  hal  ini  perlu  ditertibkan. 43 Sedangkan  Sutan  Remy  Sjahdeni  berpendapat  dalam  kenyataannya  KUHPerdata sendiri  memberi  batasan-batasan  terhadap  asas  kebebasan  berkontrak.  Seperti ketentuan  yang  mengatakan,  suatu  perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain dengan kata sepakat dari kedua belah pihak atau karena alasan lain yang dinyatakan dengan  undang-undang.  KUHPerdata  juga  menyebutkan  tiga  alasan  yang  dapat menyebabkan  terjadinya  pembatalan  suatu  perjanjian,  yakni  paksaan  ( dwang ), kekhilafan ( dwaling ), dan penipuan ( bedrog ).  Ketiga alasan ini dimaksudkan sebagai pembatasan atas asas kebebasan berkontrak. Sutan Remy Sjahdeni  menyatakan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap asas kebebasan berkontrak ini maka diperlukan campur  tangan  melalui  undang-undang  dan  pengadilan,  karena  seperti  yang disebutkan bahwa perjanjian baku ini bersifat “ take it or leave it” sehingga tidak ada tawar-menawar dalam menentukan isi perjanjian. Karenanya menurut Mariam Darus perjanjian  baku  ini  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetapkan  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Jo . Pasal 1338. 44
Dalam hal ini faktor yang menyebabkan perkembangan perjanjian baku antara lain adalah: 45
a. Faktor  hukum:  Perjanjian  baku lazim  dipergunakan  di  dalam  praktek. yakni  karena  adanya  prinsip  kebebasan  berkontrak  dalam  perjanjian dan  sebagai  upaya  untuk  menciptakan  kepastian  hukum  bagi  para pihak karena segala sesuatu persyaratan telah ditentukan dalam bentuk klausula-klausula perjanjian;
b. Faktor ekonomi. karena perjanjian baku dapat dikatakan bersifat  lebih efisien, lebih ekonomis sebagai upaya untuk menghemat biaya, waktu dan tenaga;
c. Faktor  perkembangan  teknologi,  juga  dapat  merupakan  penyebab dilakukannya  perjanjian  dalam  bentuk  standar,  yaitu  perkembangan industri  yang amat  pesat  dan  semakin  lancarnya arus  transportasi  dan komunikasi.
Perjanjian yang masih berlaku, dapat berakhir atas persetujuan dari kedua pihak sesuai  kesepakatan  dan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Perjanjian  yang  masih berlaku dapat diakhiri oleh salah satu pihak apabila:
a. Perusahaan dibubarkan;
43 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia , (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 78.
44 Sutan  Remy  Sjahdeini. Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  Bagi  Para  Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia , (Jakarta: Institut Banker Indonesia, 1993), hlm. 34.
45 Ari  Wahyudi  Hertanto,  “Aspek-Aspek  Hukum  Perjanjian  Distributor  dan  Keagenan  (Suatu  Analisis Keperdataan)”, Jumal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No. 3 Juli-September 2007, hlm 397.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
b. Perusahaan menghentikan usaha;
c. Dialihkan hak keagenan/kedistributorannya;
d. Bankrut/pailit; dan
e. Perjanjian tidak diperpanjang.
Dalam praktek, untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul, para pihak akan  merumuskan  secara  jelas  apa  saja  yang  merupakan  “ events  of  default ”  yang memberikan  dasar  bagi  masing-masing  pihak  untuk  memutuskan  perjanjian keagenan/distributor. Biasanya, dikategorikan sebagai “ events or defaults ” antara lain adalah: 46
a. Apabila agen distributor lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum pada perjanjian keagenan/distributor, termasuk diantaranya kewajiban melakukan pembayaran;
b. Apabila  agen/distributor  melaksanakan  apa  yang  sebenarnya  tidak boleh dilakukan;
c. Apabila para pihak jatuh pailit;
d. Keadaan yang menyebabkan para pihak tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya.
Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah pengaturan yang jelas tentang apa- apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak setelah dilakukannya pemutusan perjanjian dan apakah pihak yang ingin melakukan pemutusan perjanjian (keagenan), misalnya cukup melakukannya dengan mengirimkan pemberitahuan secara lisan atau tertulis  ataukah  harus  dilakukan  melalui  pengadilan.  Ketentuan  Pasal  1266 KUHPerdata menyatakan bahwa pembatalan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan setelah  adanya  keputusan  pengadilan.  Dengan  perkataan  lain,  prinsipal  yang bemaksud  memutuskan  perjanjian  keagenan  dengan  agennya,  tidak  cukup  dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis. Untuk itu, prinsipal harus mengajukan gugatan kepada  pengadilan  negeri  yang  berwenang  dan  menunggu  adanya  keputusan pengadilan  yang  membenarkannya  melakukan  pemutusan  perjanjian  keagenan. Dalam  praktek,  untuk  menghindari  prosedur  tadi,  para  pihak  dengan  tegas menyatakan di dalam salah satu pasal perjanjiannya bahwa untuk maksud perjanjian keagenan,  para  pihak  setuju  untuk  mengenyampingkan  berlakunya  ketentuan  Pasal 1266  KUHPerdata.  Dengan  disampingkannya  Pasal  1266  KUHPerdata,  maka  para pihak  dalam  perjanjian  keagenan  atau  distribusi  dapat  melakukan  pemutusan  sesuai dengan perjanjian. 47
Apabila  pemutusan  perjanjian  sebagai  agen  tunggal  atau  distributor  tunggal yang  diikuti  dengan  penunjukan  agen,  agen  tunggal,  distributor  atau  distributor tunggal  yang  baru  oleh  prinsipal  sebelum  berakhirnya  masa  berlaku  STP,  maka kepada  agen,  agen  tunggal,  distributor  atau  distributor  tunggal  yang  baru  dapat diberikan  STP  setelah  tercapainya  penyelesaian  secara  tuntas  ( clean  break ).  Jika pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  oleh  prinsipal  tidak  diikuti  dengan  penunjukan
46 Felix Oentoeng Soebagjo, o.p cit., hlm. 30-31.
47 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
agen,  agen  tunggal,  distributor  atau  distributor  tunggal  yang  baru,  maka  prinsipal wajib  terus  memasok  suku  cadang  kepada  agen,  agen  tunggal,  distributor  atau distributor tunggal yang lama paling sedikit dua (2) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai barang tersebut.  Apabila dalam jangka waktu tiga  (3)  bulan  sejak  dilakukan  pemutusan  perjanjian  belum  tercapai  penyelesaian secara  tuntas  ( clean  break ),  maka  sementara  penyelesaian  secara  tuntas  tetap diusahakan,  STP  dinyatakan  tidak  berlaku  dan  prinsipal  dapat  menunjuk agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru.
Perselisihan  antara  kedua  pihak  dalam  melaksanakan  perjanjian  diselesaikan dengan  cara:  a.  Sesuai  dengan  isi  perjanjian;  b.  Musyawarah;  c.  Arbitrase;  d. Pengadilan  sesuai  hukum  yang  dipergunakan,  atau  melalui  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  (di  luar  pengadilan)  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi, atau penilaian ahli. 48
Pembinaan  UMKM  melalui  pola  kemitraan  keagenan  dan  distributor mewajibkan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Dunia  Usaha,  dan  masyarakat memfasilitasi,  mendukung,  dan  menstimulasi  kegiatan  kemitraan,  yang  saling membutuhkan,  mempercayai,  memperkuat,  dan  menguntungkan.  Menteri  dan Menteri  Teknis  mengatur  pemberian  insentif  kepada  Usaha  Besar  yang  melakukan kemitraan  dengan  UMKM  melalui  inovasi  dan  pengembangan  produk  berorientasi ekspor,  penyerapan  tenaga  kerja,  penggunaan  teknologi  tepat  guna  dan  ramah lingkungan,  serta  menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan.  Ketentuan  ini bertujuan  mendorong  pelaku  usaha  besar  untuk  berperan  aktif,  sehingga  pola kemitraan  berkembang  sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah,  tetapi  perlu dinformasikan  juga  kepada  pelaku  usaha  besar,  jenis  insentif  yang  dapat  diterima sebagai bentuk penghargaan.
Perjanjian  kemitraan  dituangkan  dalam  perjanjian  tertulis  yang  sekurang- kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan,  jangka  waktu,  dan  penyelesaian  perselisihan.  Perjanjian  kemitraan dilaporkan  kepada  pihak  yang  berwenang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip  dasar  kemandirian UMKM  serta  tidak  menciptakan  ketergantungan  UMKM  terhadap  Usaha  Besar. Ketentuan  ini  dapat  efektif  apabila  mekanisme  pengawasan  dari  pemangku kepentingan  seperti  instansi  pemerintah  terkait,  KADIN  dan  lainnya  berjalan  secara harmonis. 49
Usaha  Besar  dilarang  memiliki  dan/atau  menguasai  UMKM  sebagai  mitra usahanya  dalam  pelaksanaan  hubungan  kemitraan  Usaha  Menengah  dilarang memiliki  dan/atau  menguasai  Usaha  Mikro  dan/atau  Usaha  Kecil  mitra  usahanya. Dalam  melaksanakan  kemitraan  para  pihak  mempunyai  kedudukan  hukum  yang setara  dan  terhadap  mereka  berlaku  hukum  Indonesia.    Hal  ini  dapat  menyebabkan terjadinya  posisi  dominan,  yaitu  pengambilalihan  atau  akuisisi  yang  dilarang  dalam Pasal  28  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  yang  menegaskan  bahwa:  “Pelaku
48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
49 Penjelasan selengkapnya, lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah  Nomor 57 Tahun 2010.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
usaha  dilarang  melakukan  pengambilalihan  saham  perusahaan  lain  apabila  tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak  sehat”.  Sebagai  tindak  lanjut,  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  57  Tahun  2010  tentang  Penggabungan  atau  Peleburan  Badan  Usaha  dan Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
G. Penutup
1. Kesimpulan
Karakteristik  dan  hubungan  hukum  dalam  perjanjian  keagenan  dan distribusi  termasuk  diantara  perjanjian  sewa  menyewa  dan  perjanjian  jual beli,  sehingga  ketentuan  umum  KUHPerdata  dapat  diberlakukan  terhadap kedua pola kemitraan tersebut  selain ketentuan yang bersifat khusus. Pelaku UMKM  dalam  pola  kemitraan  keagenan  dan  distribusi  dalam  perspektif hukum perjanjian secara normatif telah mendapat perlindungan karena setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan prinsipal barang  atau  jasa  produksi  luar  negeri  atau  dalam  negeri  sebagai  agen  dan distributor wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran.
2. Saran
Pemerintah  atau  instansi  terkait  perlu  mengawasi  pelaksanaan  pola kemitraan keagenan dan distribusi  yang merupakan perjanjian  baku  karena klausula tersebut  berpotensi merugikan pelaku usaha UMKM.

## H. Daftar Pustaka
1. Buku
Campbell, Dennis  Reinhard Proksch. International Business Transactions . Kluwer. 1988.
Darus Badrulzaman, Mariam. Aneka Hukum Bisnis . Cet.2. Bandung: Alumni. 2005. ________________. Kompilasi  Hukum  Perikatan. Bandung:  Citra  Aditya  Bakti. 2001.
________________. Perjanjian  Baku  (Staandard),  Perkembangannya  di  Indonesia. Bandung: Alumni. 1980.
Gill  Reushhiein,  Harold, William  A.  Gregory. The  Law  Ofagency  And Patbnership. Second Edition. St.Paul: West Publishing Co. 1990.
Giplin, Alan.  “ Dicrionmy  Of Teras ”. London: Buttterworth   Co. London. 1977. Ibrahim,    Johnny. Teori,  Metode  Dan  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang,  Jawa Timur:  Bayumedia Publising. 2007.
Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. 2009. Myron G. Hiil. Jr. Howard M. Rossen, Wilton 8. Sogg. Agency And Patnership . New York: Emanuel Law Outlines. 1989.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan. Bandung: Alumni. 2006. ___________. Perjanjian  Baku  Dalam  Praktek  Perusahaan  Perdagangan. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 1992.
Muslich,  Mohammad, Manajemen  Keuangan  Modern,  Analisis  Perencanaan  dan Kebijakan. Cetakan Pertama. Jakarta:  Bumi Aksara. 2004.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
M.A., Henry  Campbell  Black.“ Black's Law Dictionary ”. Abridged  Sixth  Edition.
8 th Reprint. Us: West Publishing Company. 1998. Nasution,  Az. Hukum  Perlindungan  Konsumen  (Suatu  Pengantar). Jakarta:  Diadit Media. 2002.
Remy  Sjahdeni,  Sutan. Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia , Jakarta: Institut Banker Indonesia. 1993.
Sardjono, Agus. Pengantar Hukum Dagang .  Jakarta: Rajawali Pers. 2006. Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
Wiradipradja,  E.  Saefullah. Penuntun  Praktis  Metode  Penelitian  dan  Penulisan Karya Ilmiah Hukum . Bandung: Keni Media. 2015.
2. Artikel Jurnal
Listiawati, Danty. “Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standart dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen”. Jurnal Privat Law. Edisi 7. 2015. Ridel  Moniung,  Ezra.  “Perjanjian  Keagenan  dan  Distributor  Dalam  Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Lex Privatum. Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015. Tohir,  Toto.  “Pengertian  dan  Kedudukan  Agen  dalam  Suatu  Hubungan  Hukum (Analisis  dalam  Hukum  Eropa  Kontinental,  Anglo  Saxon,  dan  Hukum Islam)”. Jurnal Hukum . 2002.
Wahyudi Hertanto, Ari. “Aspek-Aspek Hukum Perjanjian  Distributor dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan)”. Jurnal  Hukum dan Pembangunan. Tahun ke- 37 No. 3 Juli-September 2007.
3. Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
________________.Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah.
________________.Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
________________.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
________________.Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  11/M-DAG/PER/3/2006 tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara  Penerbitan  Surat  Tanda  Pendaftaran  Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Internet
Http://Jhp.Ui.Ac.Id/Index.Php/Home/Article/Viewfile/150/88 .  Diakses  Pada  Tanggal 14 Agustus 2018.
Http://Digilib.Unila.Ac.Id/6225/13/Bab%20ii.Pdf. Diakses  Pada  Tanggal  4  Agustus 2018.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  Melalui  Pola  Kemitraan,  Keagenan  dan  Distribusi  Dalam  Perspektif Hukum Perjanjian ∽ U. Sudjana ∽
Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/81685-Id-Pengertian-Dan-Kedudukan- Agen-Dalam-Suat.Pdf. Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2018.
Http://Repository. Usu.Ac.Id/ Bitstream/Handle/ 123456789/44231/
Chapter%20ii.P;Jsessionid=6c148798bf119824c6a789  DDA8A443BD?seque nce=3 . Diakses Pada Tanggal 12 Agustus 2018. Http://Repository.Unpas.Ac.Id/28420/3/BAB%202.pdf .  Diakses  pada  tanggal  13 Agustus 2018.
Wiriardi,  Maulidiazeta.“Prinsip-Prinsip  Hukum  Perjanjian  Dalam  Kesepakatan  Para Pihak  Yang  Bersengketa  Atas  Permohonan  Intervensi  Pihak  Ketiga  Dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa ” , file:///C:/Users/kiki/  Downloads/263-369-1-SM.pdf. Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2018.
Oentoeng Soebagjo, Felix.  “Beberapa Aspek Hukum dari   Perjanjian Keagenan dan Distributor”. file:///C:/Users/kiki/ Downloads/Beberapa_Aspek_Hukum_dari_ Perjanjian_Keagenan_dan  Distributor_.pdf. Diakses  Pada  Tanggal  10 Agustus 2018.
Purwanti,  Iga.  “ Perjanjian  Keagenan  dan  Distributor  Dalam  Hukum  Kontrak Tersedia”. Http://Igapurwanti-Fh10.Web.Unair.Ac.Id/Artikel_Detail-71455- HukuM%20kontrak-Perjanjian%20keagenan%20dan%20distributor.Html. Diakses Pada Tanggal 7 Agustus 2018.
Suhardana,  F.X.  Contract  Drafting  : Kerangka  Dasar  dan  Teknik  Penyusunan Kontrak . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.  2008.