## PENGEMBANGAN PEDOMAN DAN ACUAN KURIKULUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KURIKULUM KELOMPOK BERMAIN

## W.P. Napitupulu
Abstrak

## PENDAHULUAN
Standar nasional pendidikan 1 memang diperlukan untuk digunakan sebagai acuan pengembangan semua aspek pendidikan, seperti kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan. Sebagai acuan, standar nasional tidaklah hanya sekali dirumuskan akan tetapi berlaku untuk bertahun- tahun, terlebih di negeri kita yang keanekaragaman hayati dan budayanya jika bukan tertinggi di dunia ini, memang sangat tinggi. Keanekaragaman itu dijadikan bagian penting dari lambang negara Garuda Pancasila ( coat-of-arms ) kita, Bhinneka Tunggal Ika ( Unity in Diversity ) yang menyatakan dengan tegas terdapatnya serentak ‘persamaan’ ( similarities ) dan ‘perbedaan’ ( differences ) antarindividu, antara individu dan kelompok, dan  antarkelompok. Perlu kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, bahwa salah satu dari ciri itu tidak mungkin dihapus atau dihilangkan dari kehidupan kita, artinya persamaan dan perbedaan itu akan tetap hidup bersama kita, bagian integral dari kehidupan umat manusia. Jika demikian halnya, maka sikap yang paling tepat yang perlu dipertahankan adalah “marilah kita dengan persamaan yang ada membaharui dan membangun negara-bangsa ini dengan sungguh-sungguh dan tetap menikmati dan menghargai perbedaan yang ada atau sebaliknya, marilah kita nikmati dan hargai perbedaan yang ada sambil mencari-menemukan persamaan yang ada sebagai dasar untuk pelaksanaan pembaharuan dan pembangunan negara-bangsa ini.”
Any curriculum for any level of educational program should be based upon national standards.  It is in order to educate students to be good citizens as it is for early childhood education.  Besides, the development of a curriculum should pay attention to political ideology, philosophy of knowledge, social context and learning models as well.  So, will the curriculum of playgroup apply those aspects.  In particular, it should also emphasize psychological aspects or stages of a child development.  Criteria for a curriculum development are content, process, competencies, quality of teachers, and resources for learning.
Keywords : standards, early childhood education, psychological aspects, criteria for curriculum.

## PEMBAHASAN
Kurikulum adalah istilah atau nama yang meliputi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan dalam mempersiapkan peserta didik bergerak bersama-sama untuk meraih tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. “ . . . the term ‘curriculum’ is used in a broad sense to include the totality of what is taught in school, the relationship between school subjects, teaching materials, teaching methods, technological and other aids, and the organization of teaching/learning. ” 2 Rumusan umum ini berlaku, baik untuk lembaga pendidikan sekolah (formal) maupun lembaga pendidikan luar sekolah (nonformal), termasuk untuk kelompok bermain, karena kelompok bermain adalah juga suatu lembaga pendidikan. Tujuan pendidikan yang akan diraih, tentu bukan hanya tujuan akhir pendidikan, tetapi juga tujuan antara yang beragam jenis dan jumlahnya mengikuti pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan akhir pendidikan di Indonesia adalah terbentuknya manusia Pancasila, manusia yang mengungkapkan kelima sila besar ( cardinal values ) itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Ini berarti, bahwa sila-sila dari Pancasila, dasar negara kita ini, bukanlah untuk dihafalkan, tetapi untuk dihayati dan diamalkan!
Rancangan atau desain kurikulum dengan tata cara tertentu harus memperhatikan hal-hal berikut: 3
1. Ideologi politik :  aspek ini terkait dengan moral dan sosial, artinya bagaimana dan bagaimana seharusnya hakikat kurikulum, termasuk kurikulum kelompok bermain, dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat di mana kurikulum itu berfungsi. Pernyataan ini menegaskan bahwa
kurikulum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-budaya, sosio-politik, dan sosio-ekonomi negara-bangsa, terlebih di Indonesia perhatian khusus perlu diberi pada kebhinnekaan, di samping ketunggalikaan.
2. Hakikat pengetahuan :  pertimbangan epistemo- logis apa yang dapat membantu kita untuk memutuskan ‘mata-mata pelajaran’ yang akan diajarkan dan dalam ‘perturutan’ mana diajarkan; bagaimana pilihan dilakukan dari seluruh rentang pengetahuan tentang apa yang akan diajarkan. Perhatikan jumlah dan jenis ensiklopedi yang ada di dunia kita sekarang ini yang berisi beragam pengetahuan sebagai sumber pilihan tentang apa yang akan diajarkan di kelompok bermain dan di lembaga- lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah di atasnya.
3. Konteks sosial kurikulum : Bagaimana lembaga- lembaga pendidikan berinteraksi dengan lembaga-lembaga lain, dan dengan seluruh masyarakat pada umumnya. Ini menegaskan, bahwa pada hakikatnya urusan pendidikan bukanlah hanya pekerjaan dan tanggungjawab mereka yang bekerja di jajaran pendidikan, akan tetapi juga tanggungjawab semua lembaga dan semua orang. Dengan demikian, pernyataan, bahwa ‘Pendidikan untuk Semua’ ( Education for All ) hanya akan berhasil jika ‘Semua untuk Pendidikan’ ( All for Education ) sangat tepat untuk konteks sosial ini.
4. Model belajar untuk anak-anak usia dini dan tumbuh-kembang mereka : prinsip-prinsip psikologi belajar dan psikologi perkembangan yang dapat diterapkan, serta strategi pembelajaran yang mencakup teknik penyajian materi yang tepat struktur kurikulum sebaiknya meliputi pandangan psikologis,  berikut pemahaman baru mengenai tujuan kurikulum yang diinginkan. Sebagai contoh, prinsip perbedaan individu dapat menentukan tehnik penyajian untuk seorang anak berbeda dengan penyajian teman anak tersebut.
5. Gaya pengembangan kurikulum : bagaimana mereka yang terlibat dalam pendidikan memulai perubahan-perubahan yang diinginkan. Perlu ditegaskan dalam hubungan ini, adanya pendapat bahwa satu-satunya yang tidak berubah alias yang tetap ( constant ) adalah perubahan ( change ) itu sendiri. Saya pikir ini sedikit dilebih-lebihkan dalam rangka penegasan, karena dalam kenyataan sehari-hari
di dalam kehidupan manusia terdapat dua unsur penting yakni ‘perubahan’ ( change ) dan ‘stabilitas’ ( continuity ) atau kedua prinsip dinamika dan statika.
Kurikulum yang disusun untuk keperluan anak-anak di kelompok bermain, sama dengan kurikulum di lembaga pendidikan di atasnya untuk anak-anak yang lebih besar hendaklah berpegang pada prinsip ‘kurikulum berpusatkan anak’ ( child- centered curriculum ). Mengapa harus demikian? Anak manusia itulah yang perlu dibantu dan memang tidak mungkin ia tumbuh-kembang tanpa bantuan sesama manusia, dan penempatannya di pusat perhatian kita (para pendidik) menjamin kemangkusan atau efektivitas bantuan yang akan diberikan itu.
Kurikulum yang dilaksanakan itu hendaklah juga mengenai ‘anak seutuhnya’, yaitu manusia kesatuan jiwaraga, manusia dengan ranah berpikir (cipta – kognitif), merasa (rasa – afektif) dan berkehendak (karsa – psikomotorik). Ini juga berarti bahwa program pendidikan yang disajikan bagi anak- anak kelompok bermain hendaklah serentak memicu dan memacu kemampuan anak dalam berpikir vertikal (belahan otak kiri) dan berpikir lateral (belahan otak kanan), termasuk di dalam menimbulkan dialog atau percakapan antara dua belahan otak yang akan membuat anak itu menjadi manusia yang kreatif. Berpikir vertikal adalah berpikir logis-sistematis- analisis dan berpikir lateral adalah berpikir intuitif/ emosional-kritis-sintesis.
Program pendidikan dalam bentuk bermain – namanya kelompok bermain ( play group ), anak-anak juga dinamai homo ludens 4 (manusia bermain), karena baik hal-hal yang serius menurut ukuran orang dewasa maupun yang ringan-ringan semuanya dipelajarinya melalui kegiatan bermain – hendaklah disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan sifat bermain anak-anak itu. Program pendidikan, seperti menyanyi dan bertepuk tangan, menyanyi dan menari, menyanyi dan bergerak, menyanyi sambil berbaris, melompat dan berteriak, dan sebagainya merupakan contoh program yang mampu memicu dan memacu kemampuan berpikir vertikal dan lateral anak-anak kecil itu. Sebagaimana yang baru saja dikatakan, minat- perhatian mereka tentang kegiatan tertentu tidak mungkin dipertahankan lama-lama seperti pada orang dewasa, oleh karena itu beragam program yang singkat-singkat tapi menyenangkan hendaklah dipersiapkan. Memang pendidik atau guru di kelompok bermain lebih cepat mengalami kelelahan daripada pendidik atau guru di lembaga pendidikan di atasnya, karena pendidik atau guru ‘bergerak’
bersama anak-anak di kelompok bermain itu, bukan hanya secara fisik tetapi juga mental.
Beberapa standar nasional pendidikan 5 adalah sebagai berikut.
1. Standar isi: ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, bahan kajian, mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Apakah pernyataan ini berlaku juga bagi anak-anak di kelompok bermain? Jika pengertian jenjang pendidikan dianggap lebih mengenai pendidikan sekolah (formal), maka dapat dikatakan kelompok bermain bebas dari pernyataan itu, namun jika jenis pendidikan merupakan suatu jenis yang sifatnya khas, maka pernyataan itu dapat digunakan untuk mengarahkan standar isi pendidikan di kelompok bermain. 6 Tentu sesuai dengan pandangan di atas, maka kurikulum kelompok bermain hendaklah disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan masyarakat. Jadi standar isi yang dimaksud hendaklah tidak kaku dan mungkin standar minimum saja yang harus dipenuhi, karena standar minimum yang nasional memang dapat diraih, tetapi bukan satu standar nasional pendidikan di kelompok bermain untuk seluruh Indonesia yang sangat beranekaragam ini.
2. Standar proses: para pendidik di kelompok bermain hendaklah mampu mengikuti gerak- cepat anak-anak itu. Mereka memang sangat aktif dan juga bergerak serta ‘berubah-ubah’ minat-perhatiannya. Standar proses meliputi juga ragam-jenis kegiatan, seperti bernyanyi, menari, berbaris, bergerak, berteriak, berbisik- bisik, dan sebagainya.  Perhatikan kutipan tantang kinerja yang diharapkan dari seorang guru sebagai pendidik berikut ini. 6 The creative teacher . . . (1) Provides for self-initiated learning; (2) Sets up non-authoritarian learning environments; (3) Encourages pupils to overlearn; (4) Encourages creative thought processes; (5) Defers judgment; (6) Promotes intellectual flexibility; (7) Encourages self- evaluation of individual progress and achievement; (8) Helps the student become a more sensitive person; (9) Knows how to make use of the question; (10) Provides opportunities for students to manipulate materials, ideas, concepts, tools, and structures; (11) Assists the student in coping with frustration and failure; and (12) Urges pupils to consider problems as wholes.
3. Standar kompetensi lulusan kelompok bermain hendaklah ditetapkan dengan memperhatikan penguasaan bahasa, kemampuan mengajukan gagasan tertentu, kemampuan menyanyi, menari, menggunting, mengelem, dan sebagainya. Pendek kata, kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
4. Standar tenaga kependidikan :  memang tidak mungkin seketat di jenjang pendidikan di atasnya, karena ‘jumlah tenaga kependidikan’ yang diperlukan dibandingkan dengan ‘jumlah anak’ sangatlah besar. Yang pertama menjadi ukuran adalah minat-perhatian pendidik untuk membantu anak-anak kecil itu, barulah persyaratan formal atau kualifikasi yang lain. Pendek kata, umumnya hal ini mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar sarana dan prasarana : sarana dan prasarana ini hendaklah yang menjamin keamanan penggunaannya, karena anak-anak kecil itu belum ‘mengetahui’ bahaya yang mungkin timbul dari penggunaan sarana- prasarana tertentu. Sebagaimana dikemukakan di dalam undang-undang …… seperti kutipan di bawah ini :
“Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.”
6. Standar pengelolaan : menjamin keteraturan pelaksanaan kegiatan, ketepatan, dan keserasi- tujuan tata cara pengelolaan yang digunakan, termasuk tersedianya dana, bahan, dan tenaga yang diperlukan. Semua prinsip manajemen modern hendaklah dipraktikkan di dalam pengelolaan kelompok bermain, tentu sesuai dengan usia anak-anak itu.
7. Standar penilaian pendidikan di kelompok bermain: pengamatan yang dilakukan  terhadap kemajuan anak-anak itu dalam hal berpikir vertikal dan lateral serta percakapan atau dialog antara kedua belahan otak itu. Kematangan anak tentu dapat diamati dari tingkah-lakunya sesehari sebagai akibat program kegiatan yang dihayatinya di kelompok belajar.
Dalam UU tentang Sisdiknas ditegaskan bahwa standar nasional pendidikan perlu secara berencana dan berkala ditingkatkan guna meraih keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban dunia. Sebenarnya dewasa ini terlalu banyak ditekankan soal kompetisi, persaingan atau pertandingan ( to compete ) yang maksudnya memacu seseorang untuk berusaha meraih kemajuan, dan dilupakan bahwa yang diperlukan oleh dunia kita sekarang ini sebenarnya bukan hanya persaingan tetapi juga kerjasama ( to cooperate ). Ini berarti, bahwa dengan semua negara- bangsa di dunia kita harus sekaligus menjalankan kegiatan ‘bertanding dan bersanding’ yang artinya “ we cooperate in order to compete, and we compete in order to cooperate .”
Tugas untuk terwujudnya standar nasional pendidikan dilaksanakan sehari-hari oleh ‘badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan’ yang mengamati kenyataan di lapangan, lalu mengajukan langkah-langkah yang perlu dilakukan guna memperbaiki keadaan, termasuk melalui pengembangan kurikulum.
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas. Hal ini dilaksanakan guna memungkinkan terwujudnya tujuan pendidikan nasional, baik tujuan akhir (manusia Pancasila) maupun beragam tujuan antara di dalam rangka bergerak ke tujuan akhir itu.
Kurikulum pada semua jenis pendidikan, termasuk di kelompok bermain hendaklah dikembangkan dengan melaksanakan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan, seperti kelompok bermain dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.
Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7 Melalui kurikulum yang disusun dan dilaksanakan secara nasional sesudah mengakomodasi perbedaan-perbedaan daerah [perhatikan pernyataan di atas tentang mutlaknya perbedaan dan persamaan dihayati dan diamalkan oleh negara-bangsa Indonesia ini – harmoni antara sentralisasi dan desentralisasi]  diusahakan untuk meraih pewujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperhatikan :
1. peningkatan iman dan takwa;
2. peningkatan akhlak mulia;
3. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Sebagaimana dikemukakan di atas, maka kelompok bermain adalah lembaga pendidikan yang dikelola dengan sungguh-sungguh oleh pendidik atau guru. Pengembangan kurikulum untuk PAUD kelompok bermain, harus memperhatikan aspek
Kurikulum Kelompok Bermain
4. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
5. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
6. tuntutan dunia kerja;
7. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
8. agama;
9. dinamika perkembangan global; dan
10. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Pelaksanaan kurikulum pendidikan ini di kelompok bermain hendaklah lebih banyak melalui perbuatan atau tindakan, dan bukan melalui kata-kata. Pendidikan di kelompok bermain ditekankan pada sistem penyajian ( delivery system ) melalui keteladanan ( by example ), sedikit melalui pelatihan ( training ) keterampilan tertentu, dan jauh lebih sedikit lagi melalui pengajaran ( teaching ). 8 Memang ketiga cara dalam sistem penyajian ini digunakan di kelompok bermain, namun yang dikemukakan di sini adalah perbandingan antara masing-masing cara dalam sistem penyajian tersebut. Pendidik atau guru di kelompok bermain lebih banyak memberi contoh atau teladan ( action ) daripada berbicara tentang apa yang harus dicontoh atau diteladani.
Berhubung kelompok bermain merupakan persiapan bagi anak-anak supaya lebih matang untuk memasuki pendidikan dasar – jadi proses pendidikan kelompok bermain dilaksanakan sebelum memasuki sekolah dasar – maka para pendidik di kelompok bermain boleh melirik ke arah mana anak-anak dipersiapkan, namun tidak boleh menjadikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah itu menjadi kurikulum kelompok bermain. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat::
1. pendidikan agama,
2. pendidikan kewarganegaraan,
3. bahasa,
4. matematika,
5. ilmu pengetahuan alam,
6. ilmu pengetahuan sosial,
7. seni dan budaya,
8. pendidikan jasmani dan olahraga,
9. keterampilan/kejuruan, dan
10. muatan lokal.

## CATATAN
1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional . Jakarta:  Departemen Pendidikan Nasional, 2003.
2 Harris, Alan, Martin Lawn and William Prescott (editors). Curriculum innovation . London: Croom Helm London in association with The Open University Press, 1975.
3 Golby, Michael, Jane Greenwald and Ruth West (editors). Curriculum design . London: Coom Helm in association with The Open University Press, 1975/1982.
4 Huizinga, Johan. Homo ludens : A study of the play element in culture . Boston:  The Beacon Press,
1955.
5 Op. cit.
6 “Pendidikan adalah usaha atau upaya yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah tingkah-laku manusia ke arah yang diinginkan.” Batasan ini dikembangkan jauh- jauh hari sebelumnya untuk mengisi kekosongan” waktu itu; dan karena demikian singkatnya masih dipertahankan guna meningkatkan pelaksanaan pendidikan yang serasi tujuan. Lihat, W.P.Napitupulu, Dimensi- Dimensi Pendidikan . Jakarta:  BPK Gunung Mulia, 1967. Bandingkan dengan batasan pendidikan resmi di dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau di dalam Undang- undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional [yang sudah tidak berlaku lagi sesudah ada Nomor 20 Tahun 2003 itu!]. Kelompok bermain sebagai lembaga pendidikan termasuk ke dalam jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal)!
6 Hallman, R. (1967). The Creative Teacher . . . . Journal of creative behavior , 1, 325-330.
7 Op. cit 8 Ini sesuai dengan prinsip pendidikan dengan empat pilar atau sendi, sebagaimana dikemukakan di dalam buku laporan Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk Abad XXI yang diketuai oleh Jacques Delors berjudul, Belajar : Harta Karun di Dalamnya, (i) belajar mengetahui learning to know ; (ii) belajar berbuat learning to do ; (iii) belajar menjadi seseorang learning to be ; dan (d) belajar hidup bersama, hidup dengan orang lain learning to live together

## DAFTAR PUSTAKA
Delors, J. (Chairman, UNESCO International Commission on Education for theTwenty-First Century). (1996). Report to UNESCO, Learning: The treasure within , Paris:  UNESCO Publishing, diterjemahkan oleh W.P. Napitupulu, “Belajar:  Harta karun di dalamnya. (1999). Jakarta:  Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO.
Golby, M., Greenwald, J. & West, R. (editors). (1975/ 1982). Curriculum design . London:  Coom Helm in association with The Open University Press.
Hallman, R. (1967). The Creative Teacher . . . . Journal of creative behavior , 1, 325-330.
Harris, A., Lawn, M. & Prescott,W. (editors). (1975/ 1982). Curriculum innovation . London:  Coom Helm in association with The Open University Press.
Huizinga, J. (1955). Homo Ludens, a study of the play element in culture . Boston:  The Beacon Press. Napitupulu, W.P. (1967). Dimensi-dimensi pendidikan .
Jakarta:  BPK Gunung Mulia.
(2003). Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Jakarta:  Departemen Pendidikan Nasional.

## KETERANGAN PENULIS
Prof. Em. W.P. Napitupulu, Ed. D , Profesor Emeritus di Universitas Negeri Jakarta, mantan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, mantan ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, serta menjadi pembicara dan nara sumber dalam berbagai  seminar atau lokakarya di dalam dan luar negeri.
umum seperti ideologi politik, hakekat pengetahuan, konteks sosial kurikulum, model belajar, serta gaya pengembangan kurikulum itu sendiri.  Sedangkan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kurikulum termasuk kurikulum kelompok bermain PAUD adalah standar isi, proses, kompetensi, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan penilaian.  Di luar itu, kurikulum juga perlu mengacu pada pengembangan individu sebagai warga negara Indonesia yang baik.