## ANALISIS KEMANDIRIAN IKAN DAN PANGAN HEWANI LAINNYAPADA 26 KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012

## The Analysis of Fish and Other Animal Food Self-Sufficiency in 26 Districts/ Citiesof West Java 2012
Yayuk Farida Baliwati 1* , Iqbar Mahendra Saputra 1
1 Departemen Gizi MasyarakatFakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Jalan Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat15; Telp: 08128199903 *Korespodensi: yayuk_gm@yahoo.com; Diterima 03 September 2014/Disetujui 13 Desember 2014

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui situasi konsumsi aktual dari ikan dan pangan hewani lainnya terhadap konsumsi normatif pangan hewani; pola konsumsi dan produksi ikan dan pangan hewani lainnya; serta  rasio kecukupan ikan dan pangan hewani lainnya berdasarkan produksi bersih terhadap konsumsi normatif.  Desain penelitian ini adalah cross sectional study. Penelitian dilaksanakan di 26 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dilakukan pada bulan Januari–Juli 2014, kemudian dianalisis secara deskriftif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan sudah menjadi angka tetap (ATAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 21 (80,8%) kabupaten/ kota mempunyai konsumsi aktual di bawah konsumsi normatif.  Konsumsi pangan ikan dan pangan hewani lainnya  penduduk  di  Jawa  Barat  pada  tahun  2012  tergolong  rendah.  Kontribusi  ikan  dalam  konsumsi pangan hewani sekitar 13-44 % sehingga menjadi salah satu komoditas penentu pola konsumsi pangan hewani di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.  Komoditas ikan juga menjadi pola produksi pangan hewani di hampir semua kabupaten/kota di Jabar, kecuali Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Cimahi.  Pola konsumsi pangan penduduk belum memanfaatkan potensi sehingga tidak selalu sesuai dengan pola produksi pangan wilayah. Pada tahun 2012 terdapat 13 (50 %) kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah mandiri pangan ikan dan pangan hewani lainnya.
Kata kunci: ikan dan pangan hewan lainnya, kemandirian pangan, konsumsi dan produksi pangan

## Abstract
This study was aimed to determine the actual situation of production and consumption, and animal food adequacy ratio based on net production devided to normative consumption. This study used cross sectional study and conducted at 26 districts/cities in West Java Province. The collecting, processing, and analyzing of data since January until July 2014. This study used secondary data that had become a constant number. The results of this study showed that 21 (80,8%) districts/cities have actual comsumption below the normative consumption. Fishes consumption and the others animal consumption in West Java citizen in 2012 were included to low category. Fishes contibute in animal food consumption about 13-44% so that became the one of the determining commodity for animal food pattern in 26 districts/cities in West Java Province. Fishes commodity also became animal food production pattern almost in those all districts/cities in West Java Province except Sukabumi District, Bandung City, Depok City, and Cimahi City. The pattern of citizen’s food consumption has been utilized the potential yet, so was not always approrite with the pattern of district food production. In 2012, there were 13 (50%) districts/cities in West Java Province that have became self-sufficiency in fishes and the others animal food.
Keywords: Fish and the other animal food, food self-sufficiency, consumption and production.

## PENDAHULUAN
Ikan  dan  pangan  hewani  lainnya merupakan  kelompok  pangan  sumber  protein
yang  penting  bagi  tubuh  untuk  dapat  hidup aktif dan sehat. Protein sebagai salah satu zat gizi yang bersifat esensial, harus dipenuhi dari luar
Analisis Kemandirian Ikan dan Pangan Hewani, Baliwati dan Saputra
memenuhi  kebutuhan  pangan  penduduknya. Jawa Barat juga menghadapi tantangan lain yang bersifat  eksternal  yaitu  perubahan  iklim  dan perdagangan dunia.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012 Tentang Pangan, mengamanatkan bahwa pangan merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  yang paling utama sehingga pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan  konsumsi  pangan  yang  cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, sepanjang waktu  dengan  memanfaatkan  sumber  daya, kelembagaan, dan budaya lokal secara berdaulat dan mandiri. Kemandirian pangan menjadi isu sentral  penyelenggaraan  urusan  pangan  oleh pemerintah daerah.
Simatupang  (2001),  IFPRI  (2010) menyatakan  bahwa  kemandirian  pangan sebagai ukuran ketahanan pangan dapat dilihat dari ketergantungan ketersediaan pangan pada kemampuan produksi pangan. Impor digunakan sebagai  substitusi  jika  terdapat  penurunan produksi pangan, sehingga kemandirian pangan ditandai oleh impor pangan utama di bawah 10% dari  kebutuhan  pangan  (Balitbang  Pertanian 2005).  Dengan kata lain, kemandirian pangan ditunjukkan  oleh  kapasitas  produksi  pangan atau kelompok pangan atau komoditas tertentu sebesar 90% dari kebutuhan konsumsi pangan, yang  merupakan  batas  minimal  terpenuhi kecukupan pangan untuk hidup sehat, aktif dan produkstif.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  kemandirian  ikan  dan  pangan hewani  lainnya  di  26  kabupaten/kota  wilayah Jawa  Barat.  Secara  khusus,  penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis:  1)  situasi konsumsi aktual dari ikan dan pangan hewani lainnya    terhadap  konsumsi  normatif  pangan hewani;  2)  pola  konsumsi  dan  produksi  ikan dan pangan hewani lainnya; 3)  rasio kecukupan ikan  dan  pangan  hewani  lainnya  berdasarkan produksi bersih terhadap konsumsi normatif.

## BAHAN DAN METODE Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  pada  penelitian
tubuh  melalui  konsumsi  yang  cukup.  Namun, konsumsi  ikan  dan  pangan  hewani  lainnya  di Indonesia  masih  rendah  (Muir  2013).  Pada tahun 2011-2012 secara keseluruhan konsumsi pangan hewani penduduk Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 2012, jumlah konsumsi energi  dari  pangan  hewani  adalah  146,6  kkal/ kap/hari , meliputi konsumsi ikan sebesar 45,19 kkal/kapita/hari, lebih rendah dari pada jumlah konsumsi daging sebesar 52,52 kkal/kapita/hari, telur  dan  susu  sebesar  48,89  kkal/kapita/hari (Billah et al. 2013). Konsumsi ikan dan pangan hewani  lainnya  masih  rendah  karena  baru mencapai 61 % kebutuhan hidup sehat, aktif dan produktif.  Rendahnya konsumsi tersebut dapat menimbulkan masalah pada keseimbangan gizi. Ikan  dan  pangan  hewani  lainnya  merupakan salah  satu  penentu  keseimbangan  gizi  untuk membentuk  pola  konsumsi  ideal,  yang  diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pemenuhan  konsumsi  pangan  termasuk ikan dan pangan hewani lainnya sampai tingkat individu  merupakan  kewajiban  pemerintah, yang dapat dilakukan secara mandiri berdasarkan kemampuan produksi wilayah. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan tersebut secara berkelanjutan  diperlukan  pengelolaan  dan kebijakan  pemerintah  berbasis  sumberdaya pangan  maupun  permintaan  pangan.  Jumlah dan  laju  pertumbuhan  penduduk,  kapasitas produksi pangan, pola konsumsi pangan aktual maupun  normatif  untuk  hidup  sehat  perlu diperhatikan  dalam  penyelenggaraan  urusan wajib pangan.
Tahun 2012 jumlah penduduk di Jawa Barat mencapai  44.548.431  jiwa.  Laju  pertumbuhan penduduk  di  Jawa  Barat  yang  termasuk  tinggi jika  dibandingkan  dengan  provinsi  lain  di Indonesia.  Selama  kurun  waktu  2000-2010 telah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1.89%  per  tahun.  Jumlah  penduduk  di  Jawa Barat  merupakan  jumlah  penduduk  terbesar jika  dibandingkan  dengan  provinsi  lainnya  di Indonesia  dengan  presentase  18%  dari  jumlah penduduk  Indonesia  (BPS  2013).  Wilayah dengan  jumlah  penduduk  terbesar,  Jawa  Barat menghadapi  tantangan  yang  kompleks  untuk
ini  adalah  data  sekunder  dan  sudah  menjadi angka tetap (ATAP). Data yang tersedia adalah data tahun 2012, karena ATAP 2013 diputuskan pada bulan Juli tahun 2014. Jenis dan sumber data terdapat pada Tabel 1.

## METODE Desain, Tempat, dan Waktu
Penelitian  ini  menggunakan  desain  cross sectional  study.  Penelitian  di  lakukan  di  26 kabupaten/kota  yang  terdapat  di  wilayah  Jawa Barat.  Penentuan  lokasi  penelitian  di  wilayah Jawa  Barat,  menggunakan  metode  purposive. Jawa  Barat  merupakan  Provinsi  yang  sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang Kemandirian  Pangan  yaitu  Perda  Nomor  4 Tahun 2012.

## Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah data sekunder dan sudah menjadi angka tetap  (ATAP).  Data  yang  tersedia  adalah  data tahun 2012, karena ATAP 2013 baru dipublikasi setelah  bulan  Juli  tahun  2014.  Secara  lengkap, jenis dan sumber data terdapat pada Tabel 1.

## Pengolahan dan Analisis Data
Konsumsi ikan dan pangan hewani lainnya terdiri  dari  ikan,  daging  ruminansia,  daging unggas,  telur,  dan  susu  dengan  satuan  kkal/ kapita/hari.  Pengolahan  data  konsumsi  ikan dan  pangan  hewani  menggunakan  software Analisis  dan  Perencanaan  Konsumsi  Pangan berdasarkan data Susenas, yang dikembangkan oleh Pusat Konsumsi Badan Ketahanan Pangan,
Kementerian  Pertanian  bekerjasama  dengan MWA  Training  &  Consulting  Tata  Kelola Ketahanan Pangan (2012). Pendekatan  PPH  menyarankan  bahwa konsumsi  normatif  ikan  dan  pangan  hewani lainnya untuk hidup sehat, aktif dan produktif adalah  12%  Angka  Kecukupan  Energi  (AKE) sebesar  2.000  kkal/kapita/hari  atau  setara  240 kkal/kap/hari  (Hardinsyah et  al. 2004).  AKE yang  digunakan  merupakan  rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2004, karena tahun analisis adalah tahun 2012  dan  WNPG  tahun  2008  tidak  pernah digunakan  sebagai  acuan  dalam  perhitungan AKG di kalangan ahli gizi. Berdasarkan  sumbangan  energi  ikan  dan pangan  hewani  lainnya  terhadap  total  ikan dan  pangan  hewani  lainnya  dapat  diketahui pola  produksi  maupun  konsumsi.  Suatu komoditas disebut sebagai pola produksi bersih (ketersediaan  pangan  untuk  dikonsumsi) maupun  pola  konsumsi  pangan,  jika mampu  memberikan  kontribusi  energi  ≥  5% (Cahyaningsih 2008).
Mengacu  pada  pendekatan  Neraca  Bahan Makanan  (NBM),  produksi  ikan  dan  pangan hewani lainnya diolah menjadi produksi bersih, yang menggambarkan jumlah ikan dan pangan hewani lainnya yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk,  dengan  satuan  kkal/kapita/hari, dengan rumus sebagai berikut :
Tabel 1 Jenis dan sumber data penelitian Jenis Data Kuat tarik (kPa) Produksi ikan dan pangan hewani (daging ruminan- sia, daging unggas, telur, susu) di 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Jawa Barat Konsumsi ikan dan pangan hewani (daging ruminan- sia, daging unggas, telur, susu,) di 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 Tabel 4, Modul Konsumsi/ Penge- luaran Rumahtangga, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, Provinsi Jawa Barat Jumlah penduduk di 26 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012 BPS, Provinsi Jawa Barat Produksi  Bersih  =  Produksi  -  Penggunaan (pakan,  bibit/benih,  bahan  baku  industri makanan dan non makanan, tercecer)
Analisis Kemandirian Ikan dan Pangan Hewani, Baliwati dan Saputra JPHPI 2014, Volume 17 Nomor 3
seluas 18.153 km 2 . Daerah Jawa Barat terdapat 62  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  dengan  luas 32.074,40 km2 dan memiliki 3.502 buah sungai (Departemen  Kehutanan  Jawa  Barat  2013). Kabupaten  terluas  adalah  Sukabumi dengan  luas  wilayah  sebesar  4.160,75  km 2 atau 11,19% dari luas total wilayah Jawa Barat. Wilayah  kota  terluas  adalah  Bekasi  dengan luas  wilayah  sebesar  213,58  km 2 atau  0,57% dari luas total wilayah Jawa Barat (BPS 2014).
Kondisi topografinya beragam mulai dari dataran rendah hingga tinggi. Seluas 330.946,92 Ha berada pada ketinggian 0‐25 meter di atas permukaan  laut  (dpl),  312.037,34  Ha  berada pada ketinggian 25‐100 meter dpl, 650.086,65 Ha berada pada ketinggian 100‐500 meter dpl, 585.348,37 Ha berada pada ketinggian 500‐1000 meter  dpl  dan  284.022,53  Ha  berada  pada ketinggian  1000  meter  lebih  dpl  (BPS  2014).
Tahun  2012  jumlah  penduduk  di  Jawa Barat  mencapai  44.548.431  jiwa  (BPS  2010). Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  salah  satu propinsi  terpadat  di  Indonesia  dan  termasuk dalam  klasifikasi  600-1.200  orang  per  km2 (BPS  2010).  Sebesar  50%  kabupaten/kota memiliki  laju  pertumbuhan  penduduk sedang  (1-2%)  dan  23,1%  kabupaten/kota memiliki  laju  pertumbuhan  penduduk  tinggi (>2%).  Jumlah  penduduk  terbesar  berada  di Kabupaten  Bogor  dengan  jumlah  penduduk 4.989.939  jiwa  (11,2%  dari  penduduk  Jawa Barat),  dengan  kepadatan  penduduk  1.664,75 jiwa/km 2 .    Jumlah  penduduk  terkecil  berada di  Kota  Banjar  dengan  jumlah  penduduk 180.030  jiwa  (0,4%)  dengan  kepadatan penduduk  1.375,74  jiwa/  km 2 .  Kepadatan penduduk terbesar berada di Kota Depok yaitu sebesar  9.205,561  jiwa/km 2 dan  kepadatan penduduk yang terkecil berada di Kabupataen Sukabumi  yaitu  sebesar  587,823  (BPS  2013). Kedua  variabel  tersebut  yaitu  kondisi sumberdaya  alam  (SDA)  dan  demografi merupakan  variabel  yang  berkaitan  langsung dengan  tingkat  kemandirian  pangan  di suatu  wilayah.  SDA  menggambarkan  potensi ekosistem  wilayah  untuk  memproduksi pangan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan
Metode dan besaran berbagai penggunaan (pakan,  bibit/benih,  bahan  baku  industri makanan  dan  non  makanan,  tercecer)  untuk menghitung  produksi  bersih  mengacu pada  panduan  penyusunan  NBM  menurut BKP (2012).
Kemandirian  pangan  (termasuk  ikan dan  pangan  hewani  lainnya)  di  suatu  wilayah dianalisis  berdasarkan  perspektif  swasembada pangan,  pemenuhan  kebutuhan  (konsumsi) pangan  normatif  diutamakan  berasal  dari kemampuan  produksi  pangan  dari  padi pembelian  atau  impor  pangan  (Abrar,  2008, IFPRI  2010,  FFTC  2013).  FFTC  (2013) menyatakan bahwa satuan yang relevan untuk analisis  kemandirian  pangan  (termasuk  ikan dan  pangan  hewani  lainnya)  adalah  energi (Kal/kap/hr).
Kemandirian  pangan  dihitung  dari produksi  bersih  terhadap  konsumsi  normatif atau  rasio  kecukupan  (RK)  ikan  dan  pangan hewani  lainnya  berdasarkan  produksi  bersih terhadap  konsumsi  normatif.  Jika  RK  <90% maka wilayah tersebut termasuk tidak mandiri pangan  (TMP).  Jika  RK  <90%  maka  wilayah tersebut tergolong kemandirian pangan. Tingkat kemandirian pangan diklasifikasikan menjadi 3 golongan yaitu: 1) tingkat kemandirian pangan rendah  (MPR),  jika  90>RK>110;  2)  tingkat kemandirian  pangan  sedang  (MPS),  jika 111>RK>220 (surplus sampai dengan 100%); 3) tingkat kemandirian pangan tinggi (MPT), jika RK >220 (surplus > 100%).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Wilayah
Secara  geografis  Provinsi  Jawa  Barat terletak antara 104º 48’ 00’’ Bujur Timur- 108o 48’  00’’  Bujur  Timur  dan  5º  50’  00’’  Lintang Selatan-  7º50’  00’’  Lintang  Selatan.  Wilayah Jawa Barat memiliki karakteristik topografi dari mulai  dataran  sampai  areal  yang  bergunung, dengan ribuan sungai besar dan kecil. Wilayah Jawa  Barat  terdiri  atas  19  kabupaten  dan  7 kota.  Povinsi  Jawa  Barat  meliputi  wilayah daratan  seluas  3.709.528,44  Ha  dan  wilayah pesisir laut, sepanjang 12 mil dari garis pantai
penduduk.  Jumlah  kebutuhan  pangan penduduk  atau  permintaan  pangan  di  suatu wilayah antara lain ditentukan oleh jumlah dan laju pertumbuhan penduduk (Luan et al. 2013).

## Situasi Konsumsi Ikan dan Pangan Hewani Lainnya
Situasi  konsumsi  komoditas  ikan dan  pangan  hewani  lainnya  terdapat  pada Tabel  2.  Secara  aktual  konsumsi  penduduk di wilayah Kota relatif lebih baik dari pada di Kabupaten.  Hanya  dua  wilayah  yang  sudah
memenuhi  kebutuhan  minimal  untuk  hidup sehat  (90-110%  angka  kecukupan)  yaitu  di kota  Cimahi  dan  Bogor.  Penduduk  di  Kota Bandung,  Bekasi,  Depok  mengkonsumsi ikan  dan  pangan  hewani  lainnya  melebihi angka  kecukupan,  yaitu  masing-masing 114,5%;  Kota  158,3%  dan  Kota  144,6%. Terdapat  21  kabupaten/kota  (80,8%) yang  mempunyai  konsumsi  aktual  komoditas ikan  dan  pangan  hewani  lainnya  di  bawah konsumsi  normatif.    Secara  umum  dapat dinyatakan  bahwa  konsumsi  pangan  ikan
Tabel 2 Konsumsi   aktual   dan    konsumsi    normatif  ikan   dan   pangan   hewani   lainnya
(Kal/kap/hr) pada   26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 No Kabupaten/Kota Konsumsi Konsumsi Nor- matif Pangan Hewani (B) % (A/B) Ikan (% A) Pangan Hewani (A) 1 Kabupaten Bogor 38,8 (24,6) 158 240 65,8 2 Kabupaten Sukabumi 52,5 (38,6) 136 240 56,7 3 Kabupaten Cianjur 37,8 (32,1) 118 240 49,2 4 Kabupaten Bandung 31,9 (20,9) 153 240 63,8 5 Kabupaten Garut 28,7 (26,7) 107 240 44,6 6 Kab Tasikmalaya 31,8 (29,4) 108 240 45,0 7 Kabupaten Ciamis 35,7 (27,3) 131 240 54,6 8 Kabupaten Kuningan 31,3 (21,4) 146 240 60,8 9 Kabupaten Cirebon 32,3 (27,3) 118 240 49,2 10 Kab Majalengka 41,6 (28,9) 144 240 60,0 11 Kabupaten Sumedang 48,6 (28,1) 173 240 72,1 12 Kab Indramayu 81,1 (44,7) 181 240 75,4 13 Kabupaten Subang 60,2 (36,6) 164 240 68,3 14 Kabupaten Purwakarta 52,2 (28,5) 183 240 76,3 15 Kabupaten Karawang 57,3 (36,2) 158 240 65,8 16 Kabupaten Bekasi 45,6 (27,7) 165 240 68,8 17 Kab Bandung Barat 34,2 (28,6) 119 240 49,6 18 Kota Bogor 43,3 (19,3) 225 240 93,8 19 Kota Sukabumi 44,1 (21,6) 204 240 85,0 20 Kota Bandung 37,1 (13,5) 275 240 114,6 21 Kota Cirebon 40,1 (19,7) 204 240 85,0 22 Kota Bekasi 64,9 (17,1) 380 240 158,3 23 Kota Depok 48,7 (14,1) 347 240 144,6 24 Kota Cimahi 39,6 (18,3) 216 240 90,0 25 Kota Tasikmalaya 37,2 (20,2) 184 240 76,7 26 Kota Banjar 31,1 (20,8) 149 240 62,1
Analisis Kemandirian Ikan dan Pangan Hewani, Baliwati dan Saputra
dan  pangan  hewani  lainnya  penduduk  di Jawa  Barat  pada  tahun  2012  masih  rendah. Dengan demikian, perlu upaya yang luar biasa untuk  meningkatkan  konsumsi  penduduk terhadap  ikan  dan  pangan  hewani  lainnya.
Kontribusi  ikan  dalam  konsumsi  aktual pangan  hewani  tidak  sejalan  dengan  tingkat kecukupan  pangan  hewani.    Wilayah  dengan konsumsi  pangan  cukup  ternyata  ikan mempunyai kontribusi lebih dari 20%.  Wilayah yang konsumsi pangan hewani melebihi angka kecukupan, ikan berkontribusi kurang dari 20%. Faktor  yang  mempengaruhi  kecukupan konsumsi energi dari pangan hewani termasuk ikan adalah selera, pendapatan (Farhan 2008), harga  ikan  dan  jumlah  anggota  keluarga (Wahyuni  2011).  BPS  (2013)  melaporkan bahwa  proporsi  pengeluaran  ikan  di  Jawa Barat  pada  tahun  2012  adalah  2,94%  dengan rata-rata  pengeluaran/kapita/sebulan  adalah Rp 22.019 di wilayah perkotaan dan Rp 15.613 di  wilayah  pedesaan.  Wilayah  perkotaan maupun  pedesaan  menunjukkan  pola  bahwa semakin  tinggi  golongan  pengeluaran/kapita/ sebulan  maka  semakin  tinggi  pula  jumlah belanja  ikan.  Wilayah  perkotaan,  penduduk pada  golongan  pengeluaran/kapita/sebulan 100.000-149.999  berbelanja  ikan  sejumlah Rp  4.850  dan  pada  golongan  pengeluaran/ kapita/sebulan  >1.000.000  berbelanja  ikan sejumlah Rp 41.242. Hal yang sama terjadi di wilayah pedesaan, pada golongan pengeluaran/ kapita/sebulan  <Rp  100.000  belanja  ikan dengan jumlah Rp 5.677 dan penduduk pada golongan pengeluaran/kapita/sebulan 100.000- 149.999  berbelanja  ikan  sejumlah  Rp  30.231.

## Pola Konsumsi dan Produksi Pangan
Jumlah konsumsi ikan dan pangan hewani lainnya  terdapat  pada  tabel  2  terbangun dari  berbagai  komoditas.    Komoditas  yang berkontribusi  >5%  akan  menentukan  pola konsumsi penduduk pada kelompok ikan  dan pangan hewani lainnya (Cahyaningsih 2008).
Kontribusi  ikan  dalam  konsumsi  pangan hewani  sekitar  13-44  %  sehingga  menjadi salah  satu  komoditas  penentu  pola  konsumsi
pangan hewani di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pangan hewani asal unggas (daging dan telur)  dan  susu  juga  menjadi  pola  konsumsi pangan  hewani  di  26  Kabupaten/Kota  di Jawa  Barat  (Tabel  3).  Daging  ruminansia tidak  menjadi  pola  konsumsi  pangan  hewani penduduk  kabupaten,  tetapi  merupakan pola  konsumsi  pangan  penduduk  di  wilayah Kota  di  Jawa  Barat  Pola  konsumsi  pangan yang  berbeda  tersebut  kemungkinan  terkait dengan  harga  pangan.    Hasil  olahan  MWA Training & Consulting Tata Kelola Ketahanan Pangan  (2014),    pada  tahun  2012  harga daging sapi dua setengah kali lipat dari harga daging  ayam  yaitu  Rp  70.969  dan  Rp  25.605.
Komoditas  ikan  menjadi  pola  produksi pangan  hewani  di  hampir  semua  kabupaten/ kota  di  Jabar,  kecuali  Kabupaten  Sukabumi, Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Cimahi. Komoditas  unggas  (daging  dan  telur)  dan daging  ruminansia  merupakan  pola  produksi pangan  hewani  di  hampir  semua  kabupaten/ kota  di  Jawa  Barat,  kecuali  Kabupaten Garut  bukan  merupakan  sentra  telur,  Kota Bandung  bukan  menjadi  sentra  daging unggas  dan  kabupaten  Purwakarta  bukan menjadi sentra daging ruminansia. Komoditas susu  menjadi  pola  produksi  di  Kabupaten Bandung,  Garut,  Kuningan,  Sumedang, Bandung Barat serta Kota Bogor dan Cimahi.
Kondisi tersebut terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan sumberdaya pangan hewani (perikanan, bisnis kelautan dan peternakan), sesuai dengan Perda Nomor 22 Tahun 2010 tentang arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun  2009-2019.  Wilayah  Pengembangan (WP)  1  yaitu  Bogor,  Depok,  Bekasi,  Cianjur antara  lain  memiliki  potensi  dan  diarahkan untuk  perikanan. WP 2 (Purwakarta, Subang dan  Karawang)  antara  lain  memiliki  potensi perikanan,  bisnis  kelautan  dan  peternakan.
Kabupaten Indramayu, kabupaten Kuningan,  kabupaten  Majalengka,  termasuk WP 3 mempunyai potensi di sektor perikanan.
Kabupaten/Kota  yang  termasuk  dalam  WP  4 (Priangan Timur dan pangandaran) potensial
Tabel 3 Pola   konsumsi   dan    produksi   ikan   dan    pangan   hewani   lainnya   pada   26
kabupaten/kota  di  Provinsi Jawa Barat tahun 2012 No Kabupaten/Kota Daging Ruminansia Daging Unggas Telur Susu Ikan P K P K P K P K P K 1 Kabupaten Bogor 13,9 3,8 59,2 30,6 12,6 17,0 1,5 24,0 12,8 24,6 2 Kabupaten Sukabumi 7,9 2,6 69,2 28,5 17,8 16,5 3,1 13,8 2,1 38,6 3 Kabupaten Cianjur 6,1 2,8 48,0 32,2 11,1 20,3 1,3 12,6 33,4 32,1 4 Kabupaten Bandung 12,7 4,7 36,1 37,3 8,8 19,3 35,6 17,8 6,8 20,9 5 Kabupaten Garut 10,6 2,4 13,9 37,2 4,0 19,5 31,4 14,2 40,2 26,7 6 Kabupaten Tasikmalaya 8,6 2,5 62,2 35,8 5,7 19,3 2,4 12,9 21,2 29,4 7 Kabupaten Ciamis 8,2 2,5 80,6 34,8 5,2 21,0 0,1 14,5 5,9 27,3 8 Kabupaten Kuningan 22,5 3,3 45,4 34,8 13,0 17,9 9,5 22,6 9,6 21,4 9 Kabupaten Cirebon 39,3 4,4 29,7 30,5 10,6 19,7 0,4 18,1 20,0 27,3 10 Kab Majalengka 19,0 5,0 65,5 33,6 5,5 17,5 1,7 15,0 8,3 28,9 11 Kabupaten Sumedang 13,9 3,8 57,8 34,3 3,7 19,0 16,1 14,8 8,6 28,1 12 Kab Indramayu 7,4 2,5 25,6 24,1 5,7 18,3 0,0 10,3 61,4 44,7 13 Kabupaten Subang 10,3 2,4 67,1 29,4 4,3 15,4 1,0 16,1 17,4 36,6 14 Kabupaten Purwakarta 4,8 4,5 25,8 30,6 3,5 15,1 0,0 21,3 65,9 28,5 15 Kabupaten Karawang 7,2 3,7 69,5 30,7 10,5 15,4 0,0 14,0 12,8 36,2 16 Kabupaten Bekasi 15,1 3,5 44,5 28,2 12,5 13,4 0,2 27,3 27,7 27,7 17 Kab Bandung Barat 9,3 1,5 40,1 34,5 3,5 21,1 32,0 14,3 15,1 28,6 18 Kota Bogor 55,0 22,1 19,0 32,7 1,3 15,8 6,6 10,1 18,1 19,3 19 Kota Sukabumi 21,5 13,9 42,9 33,6 27,3 16,0 2,0 14,8 6,4 21,6 20 Kota Bandung 86,7 35,6 4,8 31,2 1,1 11,9 2,1 7,8 5,3 13,5 21 Kota Cirebon 63,2 16,5 29,1 36,7 2,2 15,1 0,2 12,0 5,3 19,7 22 Kota Bekasi 40,2 41,6 50,7 25,4 5,8 8,6 0,1 7,3 3,2 17,1 23 Kota Depok 47,2 39,3 27,4 27,2 17,3 9,1 3,4 10,4 4,7 14,1 24 Kota Cimahi 59,4 6,8 12,8 37,1 3,3 15,7 21,4 22,1 3,1 18,3 25 Kota Tasikmalaya 26,9 17,0 44,5 32,9 6,4 15,0 0,4 14,9 21,7 20,2 26 Kota Banjar 35,9 4,5 41,2 39,4 7,0 17,3 0,0 17,9 15,8 20,8
Analisis Kemandirian Ikan dan Pangan Hewani, Baliwati dan Saputra
akan  perikanan  tangkap.    Wilayah  tersebut meliputi  kabupaten  Tasikmalaya,  kabupaten Ciamis dan kota Banjar. Kabupaten Sukabumi, kabupaten  Cianjur,  kota  Sukabumi  yang termasuk dalam WP 5 (Sukabumi dan sekitarnya) mempunyai  potensi  perikanan  tangkap, bisnis  kelautan  dan  peternakan.    Kabupaten Bandung Barat termasuk WP Kawasan Khusus Cekungan  Bandung  meskipun  diarahkan untuk  sektor  pertanian  hortikultura  dan perkebunan, bukan peternakan dan perikanan.
Tabel  4  menunjukkan  rangkuman  pola
konsumsi serta produksi ikan dan pangan hewani lainnya.  Pola  konsumsi  pangan  penduduk tidak  selalu  sesuai  dengan  pola  produksi pangan  wilayah.  Potensi  ikan  dan  pangan hewani  lainnya  belum  dimanfaatkan  secara optimal menjadi pola makan karena berbagai faktor,  antara  lain  harga,  pendapatan,  selera. Pangan  yang  tersedia  untuk  dikonsumsi penduduk  juga  dibangun  dari  pasokan  dari wilayah  lain.  Susunan  jenis  pangan  yang dikonsumsi penduduk mencerminkan jenis  pangan  yang  tersedia  di  suatu  wilayah Tabel 4 Pola   produksi   dan   pola   konsumsi  ikan   dan  pangan   hewani  lainnya  pada  26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 No Kabupaten/Kota Pola Produksi Pola Konsumsi 1 Kabupaten Bogor DU, DR, I, T DU, I, S, T 2 Kabupaten Sukabumi DU, T, DR I, DU, T, S 3 Kabupaten Cianjur DU, I, T, DR DU, I, T, S 4 Kabupaten Bandung DU, S, DR, T, I DU, I, T, S 5 Kabupaten Garut I, S, DU, DR DU, I, T, S 6 Kab Tasikmalaya DU, I, DR, T DU, I, T, S 7 Kabupaten Ciamis DU, DR, I, T DU, I, T, S 8 Kabupaten Kuningan DU, DR, T, I, S DU, I, S, T 9 Kabupaten Cirebon DR, DU, I, T DU, I, T, S 10 Kab Majalengka DU, DR, I, T DU, I, T, S, DR 11 Kabupaten Sumedang DU, S, DR, I DU, I, T, S 12 Kab Indramayu I, DU, T, DR I, DU, T, S 13 Kabupaten Subang DU, I, DR I, DU, S, T 14 Kabupaten Purwakarta I, DU DU, I, S, T 15 Kabupaten Karawang DU, I, T, DR I, DU, T, S 16 Kabupaten Bekasi DU, I, DR, T DU, I, S, T 17 Kab Bandung Barat DU, S, I, DR DU, I, T, S 18 Kota Bogor DR, DU, I, S DU, DR, I, T, S 19 Kota Sukabumi DU, T, DR, I DU, I, T, S, DR 20 Kota Bandung DR, I DR, DU, I, T, S 21 Kota Cirebon DR, DU, I DU, I, DR, T, S 22 Kota Bekasi DU, DR, T DR, DU, I, T, S 23 Kota Depok DR, DU, T DU, DR, I, S, T 24 Kota Cimahi DR, S, DU DU, S, I, T, DR 25 Kota Tasikmalaya DU, DR, I, T DU, I, DR, T, S 26 Kota Banjar DU, DR, I, T DU, I, S, T Keterangan: DR = Daging ruminansia; DU = Daging unggas; T= Telur; S = Susu; I = Ikan
(Gibson 2005), baik yang berasal dari produksi dan cadangan wilayah maupun dari perdagangan pangan  antar  wilayah  (Baliwati  2012).

## Rasio Kecukupan Ikan dan Pangan Hewani Lainnya
Tingkat  kemandirian  ikan  dan  pangan hewani  lainnya  26  kabupaten/kota  sangat bervariasi  seperti  terdapat  pada  Tabel  5. Sebesar  13  kabupaten/kota  (50%)  telah mandiri  ikan  dan  pangan  hewani  lainnya, dengan  kisaran  90%  (tingkat  kemdirian rendah,  di  Kabupaten  Majalengka)  sampai dengan  395%  (tingkat  kemandirian  tinggi,
di  Kabupaten  Ciamis).    Separoh  kabupaten/ kota  lainnya  tidak  mandiri  ikan  dan  pangan hewani  lainnya.  Pemenuhan  kebutuhan  ikan dan pangan hewani lainnya sangat tergantung pada  pasokan/impor  dari  wilayah  lain.
Meskipun Kabupaten Majalengka mandiri pangan tetapi untuk keberlanjutan pemenuhan kebutuhan  normatif  perlu  didukung  pasokan dari  luar,  utamanya  dari  Kabupaten/Kota  se (WP)  seperti  dari  Kabupaten  Kuningan  atau Indramayu  atau  dari  WP  lainnya  di  Provinsi Jawa  Barat.    Sebaliknya,  untuk  Kabupaten Ciamis  mengalami  tingkat  kemandirian hampir  3  (tiga)  kali  lipat  maka  Gubernur
Tabel 5 Tingkat  kemandirian   ikan   dan   pangan   hewani   lainnya   di  26   kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012 No Kabupaten/Kota Tingkat Kemandirian (%) Keterangan 1 Kabupaten Bogor 158 MPS 2 Kabupaten Sukabumi 156 MPS 3 Kabupaten Cianjur 165 MPS 4 Kabupaten Bandung 61 TMP 5 Kabupaten Garut 64 TMP 6 Kab Tasikmalaya 155 MPS 7 Kabupaten Ciamis 395 MPT 8 Kabupaten Kuningan 128 MPS 9 Kabupaten Cirebon 58 TMP 10 Kab Majalengka 90 MPR 11 Kabupaten Sumedang 78 TMP 12 Kab Indramayu 215 MPS 13 Kabupaten Subang 185 MPS 14 Kabupaten Purwakarta 257 MPT 15 Kabupaten Karawang 186 MPS 16 Kabupaten Bekasi 52 TMP 17 Kab Bandung Barat 189 MPS 18 Kota Bogor 30 TMP 19 Kota Sukabumi 108 TMP 20 Kota Bandung 26 TMP 21 Kota Cirebon 23 TMP 22 Kota Bekasi 21 TMP 23 Kota Depok 28 TMP 24 Kota Cimahi 16 TMP 25 Kota Tasikmalaya 83 TMP 26 Kota Banjar 100 MPS
Analisis Kemandirian Ikan dan Pangan Hewani, Baliwati dan Saputra
sebagai koordinator 26 Kabupaten/kota dapat mengarahkan alur distribsui ke kabupaten/kota yang tergolong tidak mandiri pangan, melalui kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

## KESIMPULAN
Terdapat  21  (80,8%)  kabupaten/kota mempunyai  konsumsi  aktual  di  bawah konsumsi  normatif.    Konsumsi  pangan  ikan dan pangan hewani lainnya penduduk di Jawa Barat pada tahun 2012 tergolong rendah.
Kontribusi  ikan  dalam  konsumsi  pangan hewani sekitar 13-44 % sehingga menjadi salah satu komoditas penentu pola konsumsi pangan hewani  di  26  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat. Komoditas  ikan  juga  menjadi  pola  produksi pangan  hewani  di  hampir  semua  kabupaten/ kota  di  Jabar,  kecuali  Kabupaten  Sukabumi, Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Cimahi. Pola  konsumsi  pangan  penduduk  belum memanfaatkan  potensi  sehingga  tidak  selalu sesuai dengan pola produksi pangan wilayah.
Tahun 2012 terdapat 13 (50 %) kabupaten/ kota di Jawa Barat yang telah mandiri pangan ikan dan pangan hewani lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
[Balitbang Pertanian RI] Badan Litbang Pertanian,
Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia.
2005.  Revitalisasi  Pertanian,  Perikanan, Perkebunan  dan  Kehutanan  2005-2015. Jakarta: BPS.
[BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2012. Panduan Penyusunan Neraca Bahan Makanan. Jakarta: BKP.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2010.  Hasil  Sensus Penduduk  2010-Data  Agregat  per  Provinsi. Jakarta: BPS.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2013.  Jawa  Barat Dalam  Angka  2012.  Bandung:  BPS  Jawa Barat.
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Statistik Daerah Kota Bekasi. Bandung: BPS.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2014.  Jawa  Barat Dalam  Angka  2013.  Bandung:  BPS  Jawa Barat.
[Dephut]  Departemen  Kehutanan.  2013.  Profil
Kehutanan 33 Provinsi. Jakarta: BPS.
[FFTC]  Food  and  Fertilizer  Technology  Centre. 2013.  Japan’s  Food  Self  Sufficiency  Ratio [Internet] [2014 Mei 28] http://ap.fftc.agnet. org.
[IFPRI]  International  Food  Poucy  Research Institute. 2010. Food security and food self- sufficiency in Bhutan. Swiss.
[LIPI]  Lembaga  Ilmu  Pengetahun  Indonesia. 2004.  Widyakarya  Nasional  Pangan  dan Gizi.  Jakarta:  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia.
[Perda  Provinsi  Jawa  Barat  No.  4  tahun  2012] Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  No. 4 tahun 2012 tentang kemandirian Pangan: Jawa Barat.
[Permentan  No.  65  tahun  2010]  Peraturan Mentri Pertanian No. 65 tahun 2010 Standar Pelayanan  Minimum  Bidang  Ketahanan Pangan  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota: Jakarta.
Abrar H, Khomsan A, Heryanto Y. 2008. Analisis kemandirian  pangan  asal  ternak  dalam rangka memantapkan ketahanan pangan di kabupaten  Lampung  Barat. Jurnal  Gizi  dan Pangan 3(3): 205-211.
Baliwati  YF.  2012.  Diktat  Analisis  Ketersediaan Pangan  Berbasis  NBM.  Bogor  (ID): Departemen Gizi Masyarakat IPB.
Billah M T. 2013. Buletin Konsumsi Pangan. Pusat data dan Sistem Informasi Pertanian 4(2). Cahyaningsih  R.  2008.  Analisis  Pola  Konsumsi Pangan Di Jawa Barat [skripsi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
Farhan  M.  2008.  Kecukupan  konsumsi  pangan hewani  di  Kota  Jambi  dalam  hubungannya kualitas sumberdaya manusia keluarga serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan 9(2). Gibson  RS.  2005.  Principles  Of  Nutritional Assessment Sec edition. Inggris: Oxford Univ Press.
Hardinsyah,  Baliwati  YF,  Martianto  D,  Handewi S,  Rachman,  Widodo  A,  Subiyakto. 2001.  Pengembangan  Konsumsi  dengan Pendekatan  Pola  Pangan  Harapan.  Bogor (ID): Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi.
Luan Y, Cui X, Ferrat M. 2013. Historical trends of food self-sufficeiency in Africa. Food Security
5:393-405.
Muir  J  F.  2013.  Fish,  feeds,  and  food  security.
Animal Frontiers 3(1): 10.
Munger  R  G,  Cerhan  J  R,  Chiu  B  C-H.  1999. Prospective  study  of  dietary  protein  intake and  risk  of  hip  fracture  in  postmenopousal women. Am. Journsl Clin Nutrition 69(1):47- 52. Simatupang,  P.    2001.    Food  Security,  Basic Concepts and Measurement ini Food Securitu in  Southwest  Pacific  Island  Countries. CGPRT Center Works Toward Enhanching Sustainable Agriculture and Reducing Poverty in Asia and The Pacific.
Wahyuni K. 2011. Analisis faktor penentu dalam mengkonsumsi  ikan  pada  rumah  tangga  di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Jawa  Timur  [skripsi].  Malang:  Universitas
Brawijaya.