## PENGINTEGRASIAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DENGAN PENDEKATAN MAZHAB ANTROPOSENTRIS

## Fatimahsyam
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Banda Aceh, Indonesia Email: syamfatimah@yahoo.com
Diterima tgl, 02-03-2018, disetujui tgl 20-03-2018
Abstract :  The  essential  of  Decree  No  .24  of  2007  about  disaster  management  has  changed  the previous  paradigm  of  disaster  management  through  the  emergency  response  approach  to comprehensive  disaster  management  which  derives  from  preventions,  mitigation,  readiness,  early warning,  emergency  response,  recovery,  rehabilitation,  and  reconstruction.  The  definition  of emergency  response  based  on  this  decree  is  emphasized  that  humans  role  be  crucial  in  disaster management before, during and after the disaster. This definition contradicts the theology theory of Asy-ariyah  Ismalic  sect  which  states  that  the  earthquake  and  previous  tsunami  in  Aceh  on December  26,  2004,  was  God‟s  will  as  a  form  of  torment  for  humans‟  wrongdoings.  This  Asy- ariyah  Islamic  sect  view  on  disasters  is  that  it  is  God‟s  decree  that  humans  cannot  interfere  and humans cannot prepare, prevent or recover from the disaster. This sect views that humans have no options to do various acts of preventing and or minimalizing the effects of any particular disaster. This  Asy-ariyah  sect,  however,  is  incapable  of  relating  the  efforts  humans  do  in  disaster management  which  derived  in  Decree  No.24  in  2007.  This  contradiction  is  bridged  by Antroposentic theology theory (theology idea which places humans as the center of orientation as the actions of humanizing and prospering humans). This theology paradigm of  Antroprosentris is dialogical  which  can  create  humans  who  believe  in God  and  have  humanities  without  interfering human faith in Oneness of God in disaster management
Abstrak: Ruh  dari  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2007  tentang  penanggulangan  bencana merubah  paradigma  penanggulangan  bencana  yang  sebelumnya  melalui  pendekatan  tanggap darurat  berubah  menjadi  penanggulangan  bencana  yang  bersifat  komprehensif  mulai  dari pencegahan,  mitigasi,kesiapsiagaan,peringatan  dini,  tanggap  darurat,  bantuan  darurat,  pemulihan, rehabilitasi dan rekontruksi. Pengertian tahapan penanggulangan bencana dalam undang-undang ini menegaskan  bahwa  peran  manusia  sangat  besar  dalam  mengendalilan  bencana  baik  pra,  saat bencana  dan  pasca  bencana.  Pengertian  ini  bertolak  belakang  dengan  teologi  bencana  menurut mazhab Asy-ariyah yang meyakini  bahwa bencana  alam yang terjadi seperti gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004 lalu merupakan kehendak Tuhan sebagai  azab pada manusia yang telah berbuat  munkar  dan  maksiat.  Mazhab  Asy-ariyah  menganggap  bencana  merupakan  keputusan Tuhan tampa dapat diganggu gugat dan manusia harus menerima tampa mampu melakukan upaya pencegahan  dan  pemulihan  bencana.Menurut  mazhab  Asy-ariyah  manusia  tidak  memilki  pilihan untuk  melakukan  berbagai  upaya  untuk  mencegah  atau  meminimalkan  dampak  bencana  yang terjadi. Mazhab Asy-ariyah tidak cukup mampu menghubungkan upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam manajeman bencana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007.  Kontradiksi  ini  dijembatani  melalui  konsep  teologi  Antroposentris  (teologi  yang menempatkan  manusia  sebagai  pusat  orientasinya,  sebagai  inti  memanusiakan  dan mensejahterakan). Paradigma Teologi  Antroposentris bersifat dialogis  yang mewujudkan manusia
berketuhanan  dengan  sendirinya,  berprikemanusiaan  tanpa  mengubah  wujud  ketauhidan  dalam konsep penangulangan bencana.
Keywords: Penanggulangan bencana, Mazhab Asy-Ariyah, Teologi antroposentris.

## Pendahuluan
Tulisan  ini  diawali  dengan  pengertian  bencana  dan  penanggulangan  bencana dengan  membedakan  bencana  alam  dan  non  alam  menurut  Undang-Undang  Nomor  24 tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  Bencana.  Bencana  adalah  sebagai  peristiwa  atau rangkaian  peristiwa  yang  mengancam  dan  mengganggu  kehidupan  dan  penghidupan masyarakat  yang  disebabkan,  baik  oleh  faktor  alam  dan/atau  faktor  non  alam  maupun faktor  manusia  sehingga  mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa  manusia,  kerusakan lingkungan,  kerugian  harta  benda,  dan  dampak  psikologi 1 .  Bencana  alam  adalah  bencana yang  diakibatkan  oleh  peristiwa  atau  serangkaian  peristiwa  yang  disebabkan  oleh  alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. 2 Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian  peristiwa  nonalam  yang  antara  lain  berupa  gagal  teknologi,  gagal  modernisasi, epidemi,  dan  wabah  penyakit. 3 Bencana  non  alam  lain  antara  lain  kebakaran  hutan/lahan yang  disebabkan  oleh  manusia,  kecelakaan  transportasi,  kegagalan  konstruksi/teknologi, dampak  industri,  ledakan  nuklir,  pencemaran  lingkungan,  dan  kegiatan  keantariksaan. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang  diakibatkan  oleh  manusia  yang  meliputi  konflik  sosial  antar  kelompok  atau  antar komunitas  masyarakat,  dan  teror.  Bencana  sosial  antara  lain  berupa  kerusuhan  sosial  dan konflik  sosial  dalam  masyarakat  yang  sering  terjadi. 4 Penyelenggaraan  penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko  timbulnya  bencana,  kegiatan  pencegahan  bencana,  tanggap  darurat,  dan rehabilitasi 5 .
Pengertian  bencana  dan  penyelenggaraan  bencana  tersebut  merupakan  suatu pengertian  progresif.  Sebelumnya  disyahkannya  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 Tentang  Penanggulangan  Bencana,  paradigma  bencana  berpandangan  klasik  yang memaknai bencana sebagai takdir yang harus diterima oleh manusia tampa intervensi dan kontribusi  manusia  untuk  mencegah  ataupun  melihat  dampak  dan  penyebab  terjadinya bencana. Kepasrahan menerima bencana sebagai  takdir wujud dari implementasi manusia dalam  menjalankan  nilai-nilai  keagamaan.  Seiring  waktu  pandangan  ini  berubah  dimana bencana  alam  dilihat  dari  sisi  ilmu  pengetahuan  dan    ilmiah  dimana  manusia  hanya berperan untuk melakukan respon darurat, reaktif, sektoral, sentralistik dalam menghadapi bencana.  Pendekatan  ini  tidak  memberikan  akses  pada  manusia  untuk  melakukan tranformasi perubahan agar kehidupan manusia menjadi lebih baik pasca bencana, artinya
1 UU No. 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1)
2 UU No. 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat (2)
3 UU No. 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat (3)
4 UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 4)
5 UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal  1 angka 5)
hanya  merespon  apa  yang  sudah  terjadi  pasca  bencana  tampa  melihat  ancaman,  dampak dan kerentanan yang terjadi. Bencana hanya direspon dengan upaya tanggap darurat berupa pemberian  bantuan  logistik  yang  bertujuan  untuk    membantu  korban  yang  terpapar bencana  karena  mengalami  luka,  meninggal  dunia,  dan  kehilangan  tempat  tinggal  dan kekurangan  makanan  dan  obat-obatan  serta  kebutuhan  darurat  lainnya.  Upaya  ini  juga bersifat  inisiatif  dari  pemerintah  yang  bersifat  sektoral  tampa  ada  satu  dokumen perencanaan  penanggulangan  bencana  yang  disertai  perencanaan  anggaran  dan  persiapan kapasitas  yang  cukup  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  pada  wilayah  yang  terpapar  bencana. Belum ada manajemen bencana yang bersifat komprehensif mulai dari tahap pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat sampai tahap pemulihan.
Telaah  tentang  manajemen  bencana  menjadi  penting  karena  Aceh  merupakan daerah  yang terletak di  pertemuan dua  empeng tektonik  aktif dunia  yaitu lempeng  Indo- Australia  dan  Eurasia.  Posisi  pertemuan  dua  lempeng  dunia  menyebabkan  Aceh  rawan terhadap bencana geologi berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi dan longsor. Disamping itu letak geografis Aceh  juga berpengaruh terhadap kondisi hirdrometeorologi dan  klimatologi  yang  dibarengi  dengan  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  tidak  ramah lingkungan.  Pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  tidak  ramah  lingkungan  berpotensi terjadinya bencana kekeringan, banjir, kebakaran hutan dan bencana lain yang diakibatkan oleh  kerusakan  lingkungan.Kompleksitas  kebencanaan  menjadikan  Aceh  sebagai  daerah yang  memiliki  tingkat  ancaman  dan  kerentanan  bencana  yang  sangat  tinggi  sehingga berpengaruh terhadap pembangunan dan penghidupan masyarakat.
Sebagai  catatan  sejarah  terkait  dengan  kerentanan  Aceh  terhadap  bencana  adalah gempa  dan  tsunami  Aceh  26  Desember  2004  dengan  jumlah  korban  yang  sangat  besar dengan  jangkauan  wilayah  sangat  luas  sepanjang  pantai  negara-negara  samudra  Hindia. Indonesia tsunami info dalam websitenya merilis bahwa total korban meninggal tertanggal 10 Februari 2004 mencapai 220.940 orang, terdiri dari 166.320 orang di Indonesia, 38.195 orang  di  Srilangka,  10.744  orang  di  India,  dan  5.305  orang  di  Thailand.  Bahkan,  korban meninggal juga tercatat di negara-negara Afrika yang letaknya ribuan kilometer dari pusat gempa namun menghadap ke arah samudra india seperti Tanzania, Kenya, Afrika Selatan dan Madagaskar. 6
Gempa  dan  tsunami  Aceh  telah  membuka  mata  dunia  dan  terbangunnya  rasa solidaritas  yang  tinggi  dalam  memberikan  bantuan  bagi  korban  gempa  dan  tsunami terutama Aceh sebagai wilayah yang paling parah terkena dampaknya. Catatan yang paling penting  bahwa  gempa  dan  tsunami  26  Desember  2004  lalu  menjadi  pembelajaran  yang cukup  berarti  bagi  pemerintah  Indonesia,  pembelajaran  yang  dimaksud  bahwa  jumlah korban  yang  sangat  tinggi  akan  dapat  dihindari  jika  masyarkat  diberi  pengetahuan  dan informasi yang cukup tentang gempa dan tsunami. Pandangan ini cukup beralasan dengan pernyataan  seorang  peneliti  gempa  dan  tsunami  Prof.  Yuichi  Morita  dari  Universitas Tokyo  dimuat  dalam  kyudo  tsushin  tanggal  27  Desember  2004    bahwa  besarnya  jumlah korban  dan  luasnya  wilayah  yang  terkena  dampak  tsunami  gempa  Aceh  ini  akibat  tidak
6 Dahlan  Nariman  ,”Tsunami  dan  Sistem  Mitigasi  Bencana  Nasional,  Majalah  Inovasi,  Sistem Informasi Peringatan Bahaya Tsunami di Jepang, , Vol. 3/XVII/Maret 2005, hal. 2
adanya  sistem  yang  terintegrasi  dalam  memberikan  informasi  tsunami  antar  negara  di Samudra  India. 7 Pembelajaran    gempa  dan  tsunami  Aceh  juga  tertuang  dalam  Kerangka Kerja Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015,  yang saat  ini ini telah dipertajam dalam  Kerangka  Sendai  Framework  2015-2030  yang  berisikan  tentang  pentingnya membangun ketangguhan masyarkat dalam menghadapi bencana. 8
Berdasarkan  Pembelajaran  tersebut  maka  pasca  Gempa  dan  Tsunami  Aceh  26 Desember  2004  paradigma  penanganan  bencana  Indonesia  berubah  dari  respon  darurat berubah menjadi Pengurangan Risiko Bencana atau PRB. PRB memandang bencana bukan hanya  dilihat  karena  takdir  belaka  dan  akibat  kondisi  alamiah  perubahan  alam  tetapi bencana  dilihat  secara  utuh  mulai  dari  ancaman  dan  dampak  yang  terjadi  serta  ketika ancaman  bertemu  dengan  kerentanan  dan  kaitannya  dengan  kapasitas  masyarkat  yang wilayah  yang  terpapar  bencana.  Berdasarkan  pemahaman  tersebut  maka  bencana  bukan hanya  direspon  dengan  tanggap  darurat  tetapi  juga  adanya  upaya  mitigasi  bencana  pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
Pergeseran  paradigma  bencana  ini  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  Bencana  dengan  pendekatan  pengurangan  risiko bencana  melalui  manajemen  bencana  yang  lebih  komprehensif,  utuh,  sistematis  dan terpadu  mulai  dari  tahap  pencegahan,mitigasi,  kesiapsiagaan,  peringatan  dini,tanggap darurat,  bantuan  darurat,  pemulihan,  rehabilitasi  dan  rekontruksi.  Tahapan  manajemen penangulangan  bencana  melibatkan  melibatkan  3  pilar  yaitu  pemerintah  dan  pemerintah daerah, masyarkat dan dunia usaha 9 . Ketiga pilar ini harus saling bersinergi dan terintegrasi dalam  menajemen  bencana  dengan  membangun  mekanisme  koordinasi  dalam  bentuk Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana.  Dalam  penanggulangan  bencana  pemerintah  dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama yang dilakukan oleh BNPB ( Badan Nasional  Penannggulangan  Bencana  )  dan  di  daerah  BPBD  (  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  )  yang  berfungsi  melakukan  pengkoordinasian  pelaksanaan  kegiataan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh 10 .
7 Ibid.
8 Hyogo  Framework  for  Action merupakan  kesepakatan  internasional  168  negara,  mencakup  tiga tujuan  strategis,  lima  prioritas  aksi  dan  beberapa  saran  implementasi  dan  aksi  tindak  lanjut  PRB. Ditandatangani  2005  dan  akan  berakhir  tahun  2015.  Kerangka  Kerja  Sendai  adalah  instrumen  turunan  dari Kerangka Aksi Hyogo (HFA) tahun 2005 – 2015: Membangun Ketahanan Negara dan Masyarakat terhadap Bencana. Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana tahun 2015 – 2030. Kerangka Kerja ini adalah hasil dari konsultasi antar pemegang kepentingan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2012 serta negosiasi antar negara yang dilaksanakan mulai bulan Juli 2014 hingga bulan Maret 2015, didukung dari oleh Kantor PBB untuk Pengurangan Resiko bencana atas permintaan Majelis Umum PBB. Pengertian ini diambil di Disaster Channel.co,http://disasterchannel.co/2016/10/04/kerangka-kerja-sendai-sendai-framework/
9 Peran  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  diatur  dalam  Pasal   5,  Pasal  6  dan  Pasal  7;  peran masyarakat  diatur  dalam  Pasal  26  dan  Pasal  27;  dan  peran lembaga  usaha  diatur  dalam  Pasal  28  dan  Pasal 29,dalam UU Nomor 24 Tahun 2007
10 Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana (BNPB).
Teologi Bencana Mazhab Asy-Ariyah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Peran  dan  kontribusi  manusia  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2007 Tentang penanggulangan bencana sangat besar.  Undang-Undang penanggulangan bencana dikaitkan  dengan    Teologi  bencana    menurut  mazhab  Asy-ariyah. 11 sangat  bertolak belakang  karena  menurut  mazhab  Asy-ariyah  bencana  suatu  takdir  yang  tidak  bisa diganggu gugat.  Bencana merupakan keputusan Tuhan sebagai bentuk  azab bagi manusia yang  telah  berbuat  kemungkaran  di  muka  bumi  ini,  adapun  ayat  yang  terkait  dengan bencana akibat manusia berbuat dosa disebutkan dalam surat al-A‟raaf :100 berikut ini:
َََٗأ َ َ ٌَى َ َ َٖٝ َِد َ ََِِٝرَّيِى َ ََُُ٘ثِسَٝ َٱ ََ  ل َ ز ََض َ َ ٍِِ َ َ عَب َِد َ َ َٕأ َ بَِٖي َ َُأ َ َ َّ٘ى َ َ بَشَّ َُء َ َ بَصَأ َ َْ ٌُٖ َ َ  ٌِِٖبُُّ٘رِب َ َ طََّٗ َُعَب َ َ َٚيَع َ َ ٌِِٖبُ٘يُق َ َ ٌَُٖف َ ََل َ َ سَٝ ََُُ٘عََ َ ٠١١ َ
“Dan  apakah  belum  jelas  bagi  orang-orang  yang  mempusakai  suatu  negeri  sesudah [lenyap] penduduknya, bahwa kalau Kami menghendaki tentu Kami adzab mereka karena dosa-dosanya;  dan  Kami  kunci  hati  mereka  sehingga  mereka  tidak  dapat  mendengar (pelajaran lagi)?” (QS. al-A‟raaf: 100).
Menurut Mazhab Asy-ariyah bencana semata-mata disebabkan oleh manusia yang berbuat dosa sehingga Allah memberikan hukuman dengan azab berupa bencana pada satu negeri, dan dalam bencana tersebut tidak ada peran manusia dalam penanggulangan risiko bencana,  sehingga  bencana  dianggap  sebagai  suatu  takdir  yang  tidak  dapat  dikotak  katik oleh  manusia.  Pandangan    mazhab  Asy-ariyah  merupakan  pandangan  yang  sering  kita dengar  pada  sebagian  masyarakat  kita  bahwa  bencana  sebagai  akibat  dosa-dosa  manusia, dan  Allah  memberikan  kutukan  sebagai  hukuman  atas  perbuatan  dosa  manusia,  bahkan pandangan-pandangan  tersebut  ditujukan  kepada  masyarkat  korban  bencana  yang sebenarnya mereka membutuhkan dukungan moral agar dapat bangkit kembali.
Pandangan-pandangan ini  dalam konteks pengurangan risiko  bencana sangat  tidak produktif,  kontruktif  dan  humanis,  artimya  harus  dilihat  kembali  bagaimana  pendekatan keagamaan  melihat  pandangan  ini,  merujuk  pada  Alquran  sebagai  pedoman  kehidupan manusia.  Pandangan-pandangan  yang  menyalahkan  korban    bencana  dan  menganggap bencana  hanya  sebagai  takdir  belaka  justru  akan  membuat  kehidupan  manusia  akan semakin terpuruk bahkan dampak bencana akan semakin berat dirasakan oleh manusia dan makhluk hidup, karena tidak ada daya dan upaya yang harus dilakukan oleh manusia baik pra, saat dan pasca bencana.
Sementara  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan Bencana merupakan perwujudan dari konsep pengurangan risiko bencana dimana manusia
11 Mazhab Asy-ariyah adalah mazhab teologi yang disandarkan kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari (w.324  H/936  M).  Asy'ariyah  mengambil  dasar  keyakinannya  dari  Kullabiyah,  yaitu  pemikiran  dari  Abu Muhammad  bin  Kullab  dalam  meyakini  sifat-sifat  Allah.  Kemudian  mengedepankan  akal  (rasional)  diatas tekstual ayat (nash) dalam memahami Al-Qur'an dan Hadits.
sebagai anggota masyarakat mempunyai peran sentral dalam melakukan mitigasi bencana 12 atau  pencegahan  bencana  baik  melaui  upaya  mitigasi  struktural 13 dan  mitigasi  non struktural. 14 Mitigasi  bencana  langkah  awal  yang  harus  dilakukan  dengan  kajian  risiko  di satu daerah. Kajian risiko dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
R        =  Hazard x Vulnerability/Capacity 15 atau Risiko = Ancaman x kerentanan/kapasitas.
Setelah  melakukan  resiko  bencana,  upaya  lanjutan  adalah    melakukan  tindakan untuk mengurangi resiko bencana bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan menambah kapasitas  suatu  wilayah  yang  terpapar  bencana.Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 mengharuskan  manusia  dari  berbagai  elemen  (  pemerintah,  swasta,  dunia  usaha,  ormas, tokoh  masyarkat,  masyarakat  dan  pihak  lainnya)  untuk  membangun  kerjasama  dan koordinasi lintas sektoral untuk melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana mulai pra  bencana,  saat  bencana  dan  pasca  bencana.  Upaya-Upaya  ini  bertujuan  untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana dan meningkatkan kapasitas masyarkat  dalam  menghadapi  bencana,  yang  akhirnya  berdampak  pada  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dalam  satu  kawasan  tertentu  yang  memiliki  resiko  tinggi terpapar bencana.
Berdasarkan  bahasan  tersebut  diatas  penting  untuk  mencari  jembatan  antara mazhab Asy‟ariyah dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang pengelolaan bencana yang menempatkan  manusia  sebagai  sentral  dalam    melakukan  pengurangan  risiko  bencana  .
12 Mitigasi  bencana  adalah  serangkaian  upaya  untuk  mengurangi  risiko  bencana,  baik  melalui pembangunan  fisik  maupun  penyadaran  dan  peningkatan  kemampuan  menghadapi  ancaman  bencana. Mitigasi bencana  merupakan  suatu aktivitas  yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana, atau usaha-usaha yang dilakukan untuk megurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta
13 Mitigsasi  struktural  merupakan  upaya  untuk  meminimalkan  bencana  yang  dilakukan  melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi,
14 Mitigasi non struktural upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya tersebut diatas. Bisa dalam  lingkup  upaya  pembuatan  kebijakan  seperti  pembuatan  suatu  peraturan.  Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU PB) adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini.Contoh lain  pembuatan  tata  ruang  kota,  capacity  building  masyarakat,  bahkan  sampai  menghidupkan  berbagaia aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat, juga bagiandari  mitigasi
15 Ancaman  ( Hazard )  Ancaman  (bahaya)  adalah  segala  kemungkinan  (Peristiwa  baik  yang disebabkan  oleh  alam  maupun  manusia)  yang  dapat  menimbulkan  kerusakan  dan  kerugian  Bahaya  alam ( natural hazards )  dan  bahaya  karena  ulah  manusia  (man-made  hazards)  Kerentanan  ( Vulnerability ). Kerentanan  adalah  kondisi  atau  keadaan  yang  mengurangi  kemampuan  seseorang  (kelompok)  dalam menghadapi  ancaman  dari  luar  ( external Shock )  Kerentanan  dapat  disebabkan  oleh  faktor  lingkungan, ekonomi,  sosial,  budaya,  politik,  fisik  maupun  psikologi.  Kapasitas  ( capacities )  Kapasitas  adalah  kondisi (kekuatan  dan  sumber  daya  yang  tersedia)  yang  menunjukkan  kemampuan  seseorang  (komunitas)  untuk mengurangi  risiko  ataudampak  bencanaKapasitas  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungan,ekonomi, sosial, budaya, politik,  Fisik  maupun Psikologi. Risiko ( risk ) adalah kemungkinan dampak (kerugian)  yang timbul  karena  adanya  ancaman  dan  kerentanan  Risiko  akan  berbanding  lurus  dengan  kerentanan  dan ancaman dan berbaning terbalik dengan kapasitas Semakin  tinggi  kerentanan dan ancaman  maka risikojuga semakin tinggi dan sebaliknya, semakin tinggikapasitas maka risiko akan semakin rendah
Pendekatan  yang  dimaksud  merumuskan  kembali  teologi  bencana  dengan  ayat-ayat  Al- Qur‟an  secara  tematik  yang  mampu  merumuskan  teologi  bencana  yang  lebih  kontruktif.
Upaya  merumuskan  teologi  bencana  yang  lebih  kontruktif  mendapatkan  tantangan  yang cukup  berat  karena kitab-kitab  tafsir  yang  beredar,  baik  klasik  maupun  modern- kontemporer,  cenderung  masih  parsial  dalam  menjelaskan  masalah  bencana.  Itu  karena umumnya    metode  tafsir  mereka  adalah  metode  tahlili  yang  bersifat  atomistik, sehingga  tidak  mampu  merumuskan  konstruksi  teologi  bencana  secara  holistik- komprehensif. 16

## Antroposentris sebagai Jembatan antara Teologi Bencana Mazhab Asy-Ariyah  dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007
Bangkitnya  manusia  dari  keterpurukan  akibat  bencana  adalah  suatu  keniscayaan karena  bencana  telah  memporak-porandakan  kehidupan  manusia,  kehilangan  sanak saudara,  rusaknya  infra  strukuktur,  tidak  berjalannya  pelayanan  publik,  kehilangan  mata pencarian, tidak tersedianya pakaian dan pangan yang cukup, kehilangan rumah, hilangnya akses  pendidikan,  tidak  berjalannya  aktivitas  sosial.  Sebagai  catatan  pasca  Gempa  dan Tsunami  Aceh  26  Desember  2004  korban  tewas  tercatat  126.741  jiwa,  hilang  93.285 orang,  dan  sedikitnya  500.000  kepala  keluarga  (KK)  kehilangan  tempat  tinggal,  serta 750.000 orang mendadak berstatus  tunakarya  (BRR NAD-Nias., 2006) 17 .  Dampak sosial lain    2.400  anak-anak  berada  di  puluhan  panti  asuhan  yang  menampung  korban  tsunami, maupun korban konflik  Aceh.  Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen adalah anak  yatim atau piatu atau masih memiliki setidaknya satu orang tua. 18
Kondisi  ini  tentunya  akan  berpengaruh  pada  kelangsungan  hidup  manusia,  jika tidak adanya upaya pemulihan dalam berbagai bidang akan mempengaruhi kualitas hidup manusia  saat  ini  dan  generasi  yang  akan  datang.  Berdasarkan  catatan  dampak  bencana tersebut  upaya  pemulihan  menjadi  suatu  keharusan  untuk  memperbaiki  kehidupan masyarkat  yang  terpapar  bencana.  Sebagai  hamba  Allah  manusia  diperintahkan  untuk berusaha,  bangkit  untuk  menata  kehidupan  dan  merubah  nasibnya  agar  lebih  baik  sesuai dengan firman Allah surat Surat al-Ra‟d ayat 11:
… ََُِّإ َٱ َََّللّ َ ََل َ َُسَِّٞغُٝ َ بٍَ َ َ َ٘قِب َ ًَ َ َّٚحَح َ َ اُٗسَِّٞغُٝ َ بٍَ َ َ  ٌِِٖسُفَّأِب َ … ٠٠ َ
“Sesungguhnya  Allah  tidak  merubah  keadaan  suatu  kaum  sehingga  mereka  merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar Ra‟d: 11)
Pertanyaan yang muncul bagaimana menjembatani antara teologi bencana menurut mazhab  Asy-ariyah  dengan  keniscayaan  manusia  untuk  bangkit  dan  berusaha  untuk merubah nasibnya ?
16 Abdul    Mustaqim,  “Teologi  Bencana  Dalam  perspektif  Al-Qur‟an,  Jurnal    studi  Alqur‟an  dan tafsir di Nusantara, Vol.1, No.1, 2015, hal 93
17 BadanRehabilitasiRekontruksi.  2006. Seri  Buku  BRR,  buku  9,  Ekonomi. Jakarta:  Pustaka  Al Kautsar
18 Departemen Sosial, Save the Children, dan Unicef , Maret 2006. www.news.detik. 2006).
Di  sini  terjadi  kontradiksi  yang  cukup  tajam,  mazhab  Asy-ariyah  menganggap bencana  sebagai  suatu  azab  dari  Allah  bagi  manusia  yang  berbuat  dosa,  sehingga menyalahkan korban bencana sebagai kaum pembuat dosa tidak bisa dihindari, kondisi ini tidak  ada  jalan  keluar  bagi  masyarkat  yang  terpapar  bencana  untuk  bangkit,  sementara fitrah  manusia  sebagai  makhluk  yang  memiliki  daya  pikir  dan  rasionalitas  yang  tinggi untuk  bangkit  dari  keterpurukan.  Pendekatan  teologi  yang  sesuai  dengan  firtah  manusia adalah  teologi  Antroposentrisme  yang  memandang  pusat  alam  semua  manusia  sehingga kepentingan  manusia  paling  menentukan  dalam  pengambilan  kebijakan  berkaitan  dengan alam  secara  langsung  atau  tidak. 19 Antroposentrisme  dimaknai  sebagai  teori  etika lingkungan  merupakan  teologi  yang  tetap  mewujudkan  manusia  sebagai  makluk  yang memilki  ketauhidan  pada  Tuhannya  namun  ada  ruang  dialogis  untuk  mewujudkan prikemanusiaan  melalui  upaya-upaya  tahapan  manajeman  bencana  seperti  yang  tertuang dalam Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana.  Dalam konteks  penciptaan  manusia,  teologi  Antroposentrins  memiliki  kaitan  yang  cukup  erat. Manusia  diciptakan  oleh  Allah  sebagai  mandatarisNya  untuk  menjalankan  dan  menjaga keseimbangan  alam.  Tujuan  penciptaan  manusia  adalah  rahmatan  lilalamin,  bukan  saja menjaga  hubungan  manusia  dengan  Khaliknya  tetapi  manusia  dengan  manusia  dan manusia  dengan  alam,  termasuk  menjaga  keseimbangan  alam  agar  tidak  terjadi  bencana. Hal ini termaktup dalam Alquran surat al-Baqarah: 30 sebagai berikut:
َ ذِإَٗ َ ََهبَق َ ََلُّبَز َ َ يِى َ َيََ َِةَنِئ َ ِِّّٜإ َ َ وِعبَج َ ِٜف َٱ ََ  ل َ ز َِض َ َ  ةَفِٞيَخ َ َ ُ٘ىبَق َ ا َ َ جَجَأ َُوَع ََِف بَٖٞ َ ٍَِ َ َ فُٝ َُدِس َ بَِٖٞف َ َ سََٝٗ َُلِف َ ٱ َ بٍَِّدى ََء َ َ حََّٗ َُِ َ َُحِّبَسُّ َ َ ََحِب ََكِد َ َُسِّدَقَُّٗ َ َ َلَى َ ََهبَق َ َ ِِّّٜإ َ َ عَأ ٌََُي َ بٍَ َ ََل َ َ عَج ََََُُ٘ي َ ٠١ َ
“Ingatlah  ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada  para  Malaikat:  "Sesungguhnya  Aku  hendak menjadikan  seorang  khalifah  di  muka  bumi".  Mereka  berkata:  "Mengapa  Engkau  hendak menjadikan  (khalifah)  di  bumi  itu  orang  yang  akan  membuat  kerusakan  padanya  dan menumpahkan  darah,  padahal  kami  senantiasa  bertasbih  dengan  memuji  Engkau  dan mensucikan  Engkau?"  Tuhan  berfirman:  "Sesungguhnya  Aku  mengetahui  apa  yang  tidak kamu ketahui". (Q.S.al-Baqarah: 30)
Dalam  ayat  tersebut  jelas  bahwa  Allah  mempunyai  tujuan  menciptakan  manusia untuk  menjadi  khalifah  di  bumi  dengan  mengemban  amanah  dari  Allah  untuk  menjaga, memelihara dan memperbaiki alam bertujuan kemaslahatan umat. Teologi Antroposentrins yang  menempatkan  manusia  sebagai  makhluk  yang  humanis  yang  melakukan  berbagai upaya-upaya dalam manajemen bencana untuk kesejahteraan makhluk hidup di muka bumi yang akan di pertanggungjawabkan sebagai  mandaris Allah S.W.T.

## Pendekatan Pengurangan Resiko Bencana dengan Teologi Antroposentrisme
19 Junaidi  Abdillah  “Dekontruksi  Tafsir  Antroposentrisme,  Telaah  ayat-ayat  berwawasan Lingkungan, Vol 8 No 1, 2014, hal. 3
Alam  semesta  telah  dicipkan  oleh  Allah  secara  seimbang,  seluruh  ekosistem  bisa berjalan  dan  hidup  karena  adanya  keseimbangan  alam,  manusia  menghirup  oksigen  dan melepaskan  karbondioksida  yang  diasimilasi  oleh  tumbuhan  hijau  melalui  proses fotosintesis sehingga karbon dan oksigen kembali seimbang diatmosfir bumi. 20 Hal ini telah dijelaskan dala Alquran dalam surat al-Muluk ayat 3-4 yaitu:
ٱ ِٛرَّى َ ََقَيَخ َ َ بَس ََع َ َ َََس َ َ٘ َ ت َ َ قبَبِط َ بَ بٍَّ َ َ َٙسَج َ ِٜف َ َ يَخ َِق َٱ َ حَّسى َ ََ َِِ َ ٍِِ َ َ َفَج َ  تُ٘ َََف ٱ َ ز َِعِج َٱ َ ى ََسَصَب َ َ وَٕ َ َ َٙسَج َ ٍِِ َ َ زُ٘طُف َ ٠ َ ٌََُّث َٱ َ ز َِج َِع َٱ َ ى ََسَصَب َ َ َٞجَّسَم َِِ َ َ بِيَقَْٝ َ َ َٞىِإ ََل َٱ َ ى َُسَصَب َ َ ئِسبَخ بَ َََُٕ٘ٗ َ َ سِٞسَح َ ٤ َ
“Yang  telah  menciptakan  tujuh  langit  berlapis-lapis,  kamu  sekali-kali  tidak  melihat  pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang- ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya  penglihatanmu  akan  kembali  kepadamu  dengan  tidak  menemukan  sesuatu  cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah”.
Teologi  Antroposentrisme  memberikan  peran  pada  manusia  untuk  bertindak, bersikap,  dan  melakukan  langkah-langkah  yang  dibutuhkan  untuk  menjaga  dan  merawat keseimbangan  alam  agar  bencana  dapat  dihindari.  Langkah  tersebut  sebagai  salah  satu upaya  mitigasi  non  struktural  dalam  pengurangan  risiko  bencana.  Menjadikan  manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan alam merupakan hal yang cukup beralasan, karena Allah melalui Firman dalam Alquran surat al-Rum (30): 41, sebagai berikut:
ََسََٖظ َٱ َ ى ََسَف َُدب َ ِٜف َٱ َ ى َِّسَب َ ََٗ ٱَ ى َ حَب َِس َ بََِب َ َ ثَبَسَم َ َ َٝأ ِٛد َٱ َِسبَّْى َ ٌَُٖقِٝرُِٞى َ َ عَب ََط َٱ ِٛرَّى َ َ اُ٘يََِع َ َ ٌَُّٖيَعَى َ َ سَٝ ََُُ٘عِج َ ٤٠ َ
“Telah  nampak  kerusakan  di  darat  dan  di  laut  disebabkan  karena  perbuatan  tangan manusia,  supaya  Allah  merasakan  kepada  mereka  sebahagian  dari  (akibat)  perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. al-Rum: 41)
Manusia sebagai  mandataris Allah di  muka bumi  diberi tanggung jawab  menjaga keseimbangan alam, karena manusia juga  yang melakukan berbagai kerusakan alam  yang menyebabkan  bencana  terjadi.  Berbagai  upaya  industrialisasi  dan  ekloploitasi  yang  telah dilakukan  oleh  manusia  mengakibatkan  kerusakan  alam.  Menurut  FAO,  hutan  Indonesia telah terjadi degradasi sangat parah dari tahun-ke tahun. Sejak tahun 1970 hingga saat ini kerusakan hutan Indonesia telah mencapai 300 hektar dan tahun 1980 meningkat menjadi
20 Quraish Shihab, Secerca Cahaya Ilahi , Hidup bersama Al-Qur;an  (Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2000), hal 269.
600.000 hektar bahkan setiap tahun mencapai  1,3 juta hektar. 21 Kondisi ini menyebabkan timpangnya mekanisme hujan dan merusak struktur tanah, sehingga pada saat hujan tanah tidak  mampu  menampung  air  hujan  sehingga  terjadi  banjir  dimana-mana  mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah yang besar, kehilangan harta benda, rusaknya tatanan ekonomi, sosial masyarakat dalam jumlah besar.
Prediksi  para  ilmuwan  yang  tergabung  di  dalam  Intergovernmental  Panel  on Climate Change (IPCC) menyajikan perkiraan yang mengerikan. Selama tahun 1990-2005 terlah terjadi peningkatan suhu diseluruh bagian bumi antara 0,15-0,30 derajat celcius. Bila Pemanasan  ini  terus  berlanjut,  diperkirakan  pada  tahun  2040  lapisan  es  di  kutub-kutub bumi  akan  habis  meleleh.  Akibatnya,  diprediksikan  pada  tahun  2050  akan  terjadi kekurangan  air  tawar,  sehingga  jutaan  orang  akan  berebut  air  dan  makanan. 22 Ada  lebih dari  50.000  jenis  tumbuhan  mengalami  kepunahan,  hampir  4.000  species  vertebrata endemic  berpotensi  hilang  tak  berbekas  pada  akhir  abad  ini,  dan  sekitar  60%  ekosistem dunia  dari  hutan  dan  lahan  sampai  karang  laut  dan  sabana  akan  mengalami  kerusakan serius.  Kehancuran  mata  rantai  kehidupan  akibat  kualitas  bumi  yang  semakin  merosot mengakibatkan  bencana  yang  terjadi  di  tanah  air,  seperti  tanah  longsor  yang  menimbun desa  di  berbagai  daerah  hingga  mengubur  ratusan  orang,  terjangan  banjir,  yang  melumat pemukiman  penduduk,  kepungan  asap  akibat  kebakaran  hutan,  kekeringan  yang  melanda sejumlah daerah serta rotasi musim yang semakin tidak pasti. Menurut Rachamat Witoelar hal  ini  merupakan  perbuatan  manusia  sendiri  dan  menjadi  isyarat  bahwa  kondisi  bumi memang sudah kritis dan karena itu patut segera diselamatkan.
Berdasarkan kondisi kekinian bumi  maka manusia sebagai khalifah di muka bumi harus  mengambil  tanggung  jawab  untuk  menyelamatkan  bumi  dari  kehancuran  akibat kerusakan alam oleh tangan manusia dengan menggunakan paradigma Pengurangan Risiko Bencana, Paradigma ini melihat bencana secara utuh mulai sebab ancaman sampai dampak yang  mungkin  terjadi  secara  seimbang.  Pengurangan  Risiko  Bencana  merupakan  sistem perencanaan  penanggulangan  bencana  yang  dimulai  dari  pencegahan,  mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat dan pemulihan dengan melibatkan seluruh stakeholder  pemerintah,  masyarakat,  swasta.  Prinsip  partisipasi  menjadi  nilai  utama. Pelibatan  semua  unsur  terutama  masyarakat  dalam  semua  kegiatan  pengurangan  resiko bencana menjadi keniscayaan.
Teologi  Antroposentrisme  adalah  sebagai  sebuah  pendekatan  yang  paling  tepat dalam  upaya  pengurangan  resiko  bencana  karena  memusatkan  pada  manusia  tanpa menghilangkan  ketauhidannya. Ruang  lingkup  teologi  antroposentris  tidak  hanya  pada persoalan  keimanan,  dalam  arti  sempit,  tetapi  lebih  kepada  persoalan  kemanusian  yang dihadapi  teologi  “antroposentris-fungsional”,  yakni  teologi  sebagai  kekuatan  iman  yang sejalan  dengan  visi  sosial  emansipatoris.  Teologi  yang  berangkat  dari  kebutuhan  kini,  dari realitas  kini  dan  tantangan-tantangan  yang  dirasakan  manusia  masyarakat  kontemporer, termasuk  di dalamnya masalah bencana. 23
21 Hutan dan Kehutanan, Arief Arifin, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
22 Ahmad  Khoirul, Teologi  Lingkungan  Hidup  Dalam  perspektif  Islam ,  Jurnal  Ulul  Albab,  dalam Vol. 15, No.2 Tahun 2014, hal. 132.
23 Abdul  Mustaqim, “Teologi Bencana…, hal. 95

## Pengarusutamaan Konsep Pengurangan Risiko Bencana Melalui Pendekatan Teologi Antroposentrisme
Strategi  utama    membangun  masyarakat  tangguh  bencana    adalah  dengan Pengarusutamaan  Konsep  Pengurangan  Risiko  Bencana  dalam  seluruh  program-program pembangunan  jangka  panjang  dan  jangka  menengah  di  tingkat  pusat  dan  daerah.  Konsep Pengurangan Risiko Bencana juga menjadi  satu  gerakan sosial  masyarakat terutama  yang terpapar  bencana.  Konsep  Pengurangan  Risiko  bencana  dalam  konteks  Aceh  yang masyarkatnya  mayoritas  beragama  Islam    harus  terintegrasi  dengan  pendekatan keagamaan.  Teologi  Antroposentris  merupakan  salah  satu  tawaran  untuk  membangun konsep  dan  sistem  pengintergrasian  Pengurangan  Risiko  Bencana  dengan  pendekatan keagamaan.  Pendekatan  ini  bertujuan  agar    masyarakat  Aceh  yang  tangguh  dan  melek bencana  juga  memiliki  jiwa  ketauhidan  yang  utuh.    Bahwa  bencana  harus  dipahami sebagai kehendak Allah dan sebagai satu musibah dan cara agar manusia dapat intropeksi diri  atas  bencana  yang  menimpa  karena  manusia  yang  tidak  bersyukur  dan  ingkar  atas rahmat Nya. Sebagaimana ayat Alquran dalam Surah al-An‟aam  ayat 63:
َ وُق َ ٍَِ َ ٌُنِّٞجَُْٝ َ ٍِِّ َ َ ََُيُظ َِث َٱ َ ى َِّسَب َ ََٗ ٱَ ى َ حَب َِس َ َ دَج ََُُّٔ٘ع ۥَ َ عُّسَضَج ب َ َ فُخَٗ َ ةَٞ َ َ ِِئَّى َ َ ىَجَّأ بَْ َ َ ٍِِ َ َ َٕ َِِٓر ۦ َ َََُِّّ٘نََْى َ ٍََِِ َٱ َ َّشى ََِِٝسِن َ ٣٠ َ
“Katakanlah:     "Siapakah    yang   dapat   menyelamatkan    kamu   dari bencana  di  darat dan  di  laut,  yang  kamu    berdoa  kepada-Nya    dengan  rendah  diri  dengan  suara  yang lembut  (dengan  mengatakan:  "Sesungguhnya      jika    Dia    menyelamatkan      kami    dari (bencana)   ini, tentulah kami menjadi orang-orang  yang bersyukur."(QS. Al-An‟aam: 63)
Berbagai  bencana  yang  terjadi  dimuka  bumi  memilki  hikmah,  terutama  pesan moral,  pertama  pesan  moral  nya  adalah    manusia  telah  berbuat  kesalahan  dan  lengah, sehingga  dengan  bencana  manusia  dapat  kembali  ke  jalan  yang  benar,  kedua  sebagai sarana untuk melakukan  intropeksi diri karena manusia lalai dan sangat mengangungkan kehidupan  duniawi,  ketiga  bencana  mengingatkan  manusia  tentang  kekuasaan  Allah sehingga  manusia  lebih  tunduk  dan  tawaduk  pada  Allah  sehingga  manusia  akan  lebih bersyukur akan semua rahmat yang diberikan Allah pada Manusia selama ini. 24
Pengintegrasian  pemahaman  keagamaan  dalam  konsep  Pengurangan  Risiko Bencana membutuhkan strategi  khusus  dan spesifik  bagi  masyarkat  Aceh yang mayoritas menganut  Islam  sebagai  pegangaan  hidupnya.  Strategi  spesifik  tersebut  bukan  hanya  di tataran pengambil kebijakan tetapi menjadi satu ruh yang menjiwai sikap dan cara pandang masyarkat Aceh dalam melakukan pengelolaan bencana.
Harapan  ini  sangat  mendasar  karena  tahapan  penanggulangan  lain  tidak  akan berarti  jika  tidak  disertai  dengan  cara  pandang  masyarkat  yang  sangat  paham  bahwa
24 Ibid. hal. 107.
bencana  tersebut  merupakan    suatu  yang  bisa  dihindari  dan  dikurangi  dampaknya.  Cara pandang  ini  juga  akan  berpengaruh  pada  sikap  dan  tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh suatu  masyarkat  dalam  menghadapi  bencana  baik  pada  pra,  bencana  dan  pasca  bencana. Sebaliknya  sebaik  apapun  sistem  dan  teknologi  yang  dibangun  oleh  suatu  daerah  dalam menghadapi  bencana  tampa  disertai    pemahaman  masyarkat  yang  melek  bencana  maka korban jiwa dan harta benda dan dampak lain yang menghancurkan kehidupan masyarkat akan lebih  lebih besar.
Fakta ini dapat kita lihat pada saat gempa dan tsunami Jepang Maret 2011 dengan jumlah korban 10.000 jiwa dengan kekuatan sama yaitu 9 skala recter dengan  gempa dan tsunami  Aceh  26  Desember  2004  lalu.  Korban  jiwa  gempa  dan  tsunami  Aceh  jauh  lebih besar  yaitu  sekitar  126.741  jiwa. 25 Fakta  lainnya  Gempa  yang  terjadi  di  Propinsi Sichuan Tiongkok    pada  tahun  2008  dengan  kekuatan  8  skala  richter  yang  menewaskan  69  ribu orang. 26 Salah satu faktor jumah korban jiwa lebih kecil pada saat gempa di Jepang Maret 2011  adalah  Jepang    telah  mengintegrasikan  pendidikan  kebencanaan  dalam  kurikulum mulai  sekolah  dasar  sejak  tahun  1971. 27 Pendidikan  kebencanaan  ini  akan  membangun karakter  dan  sikap  yang  melek  bencana  mulai  anak-anak  sampai  usia  dewasa.  Bagi masyarkat  Jepang  ada  satu  filosofi  hidup  yang  dibangun  dalam  menghadapi  semua masalah hidup termasuk dalam menghadapi bencana yaitu Ganbatte Kudasai! Yang artinya semangat untuk terus berjuang dan pantang menyerah. Semangat pantang menyerah inilah yang kemudian membangun karakter bangsa Jepang yang tangguh, teliti, rajin dan pantang menyerah dalam menghadapi bencana. 28
Intensitas jumlah korban jiwa dan kehancuran  akibat gempa dan tsunami di Aceh, Jepang,  Cina  atau  negara-negara  lain  yang  rentan  terhadap  bencana  tersebut  juga dipengaruhi  berbagai  faktor  lain  seperti  kebijakan  dalam  membangun  standar  bangunan anti  gempa  dan  tsunami,  pembangunan  escape  buliding  dan  fasilitas  lainnya,  sistem peringan dini gempa dan tsunami dan sistem serta teknologi pengelolaan bencana lainnya.
Dari  catatan  sejarah  dan  pengalaman  di  negara-negara  yang  pernah  mengalami bencana besar bahwa dampak berat ringannya akibat bencana juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kerentan lainnya seperti faktor sosial  berupa tingkat  populasi dan kepadatan penduduk,  relasi  dan  dukungan  antar  masyarkat,  tingkat  kemiskinan  dan  faktor  fisik lainnya  berupa  jenis  rumah  dan  fasilitas  publik  berstandar  tahan  terhadap  satu  jenis bencana.  Bencana  dapat  menjadi  sebuah  bencana  ketika  sebuah  masyarkat  dalam  kondisi yang  rentan  terhadap  bahaya  atau  terhadap  risiko  bencana.  Jika  sebuah  bencana  alam
25 Badan  Rehabilitasi  Rekontruksi, Seri  Buku  BRR,  buku  9, Ekonomi. Jakarta:  Pustaka  Al  Kautsar, 2006.
26 Hikmatul  Akbar,  “Peran  Pemerintah  Dalam  Penanggulangan  Bencana  Alam  di  Cina,” Proceedings Workshop: Bencana Dalam Perspektif Hubungan International , Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional UPN "Veteran", Maret 201, hal. 2
27 Ahmad  Yani,  “Pengembangan  Pusat  Pelatihan  dan  Simulasi  Kejadian  Bencana  Alam  untuk Pendidikan Kebencanaan Nasional,” Jurnal Geografi GEA, Vol. 10. No.1 (2010). DOI: 10.17509/gea.v10i1.1666.
28 Ganbatte  Kudasai,  “Karakter  Jepang  yang  Mensukseskan,  tinjauan  buku  Tonny  Dian  Effendi , ” Jurnal Studi Hubungan Internasional , Vol 1, No. 2, 2011.
meningkat  dalam  intensitas  dan  risiko  kerusakan,  hal  ini  bukan  hanya  disebabkan  oleh meningkatnya  kekuatan    bencana  yang  dapat  disebabkan  oleh  faktor  alam,  tetapi  juga dikerenakan kerentanan masyarkat terhadap bencana yang juga tinggi. Bencana alam tidak sepenuhnya  disebabkan  oleh  alam  atau  sebagai  satu-satunya  penyebab  kematian  dan kerusakan. Kerentanan sosial atau lingkungan yang disebabkan oleh rencana atau perilaku manusia juga bisa menyebabkan sebuah bencana alam menjadi sangat berbahaya.
Dalam konteks Aceh pembangunan pemukiman penduduk di daerah pengunungan terjal dengan sifat tanah yang labil menjadi fakta di berbagai wilayah termasuk di wilayah Aceh  Tengah  khususnya  di  Kecamatan  Ketol.  Sebagian  masyarkat  di  Kecamatan  Ketol Aceh  Tengah  memanfaatkan  lereng  perbukitan  sebagai  lahan  pertanian  dan  pemukiman. Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Aceh  Tengah  telah  memperingatkan  masyarkat untuk  tidak  membangun  perumahan  di  lereng  bukit  karena  Kecamatan  Ketol  memiliki tanah yang labil. Kondisi tanah yang labil tersebut dikhawatirkan pada saat terjadi gempa dan tanah longsor berdampak pada kerusakan dan korban jiwa yang besar, namun hingga saat ini masyarkat btidak mengindahkan himbauan tersebut dan tetap memanfatkan lereng bukit yang terjal sebagai lahan pertanian dan pemukiman.
Fakta lainnya kerusakan hutan yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, termasuk di Kabupaten Aceh Tengah hampir semua kecamatan yaitu: Laut Tawar, Kelala dan Ketol, Pegasing,  Rusip  Antara  dan  Lenge.  Hampir  semua  kecamatan  di  Aceh  Tengah  tersebut memiliki  intensitas  banjir  bandang  yang  cukup  tinggi,  dimana  penyebab  utama  banjir bandang  rusaknya  lahan  hutan  yang  digunakan  untuk  lahan  pertanian  dan  pemukiman penduduk. 29
Fakta-Fakta tersebut memberi  catatan pada kita bahwa bencana terutama bencana yang diakibatkan oleh alam bukan faktor penentu utama yang menyebabkan tinggi korban jiwa  dan  kehancuran,  tetapi  faktor  yang  sangat  mempengaruhi  justru  adalah  kerentanan sosial  masyarkat,  termasuk  di  dalamnya  tingkat  kemiskinan    dengan  akses  pengetahuan dan informasi yang rendah  berpengaruh secara langsung pada perilaku masyarakat dalam mersepon  bencana.  Berdasarkan  cacatan  tersebut  untuk  mewujudkan  masyarkat  yang tangguh  bencana  harus  ada  kerjasama  yang  sifatnya  lintas  sektor  dalam  melakukan pengelolaan bencana. Lintas sektor yang dimaksud adalah: Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarkat  dan  pihak  swasta  memilki  tanggung  jawab  bersama  untuk  membangun komitmen  agar  Pengurangan  Risiko  Bencana  menjadi  satu  gerakan  sosial  bersama  antar tiga pihak. Untuk mewujudkan komitmen bersama antara 3 pilar tersebut dibutuhkan satu wadah  bersama  yaitu  Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana  baik  di  tingkat  propinsi  dan kabupaten/kota. 30
29 Peta Rsiko Bencana dalam PRB Aceh Tengah 2017-2021.
30 UU NO. 24 Tahun 2007  Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 27 dan dan  PP No. 21 Tahun 2008  Tentang  Penyelengaraan  Pengelolaan  Bencana,  Pasal  87.  Setiap  Orang  Berkewajiban:  a.  Menjaga kehidupan  sosial  masyarkat  yang  harmonis,  memelihara  keseimbangan,  keserasian,  keselarasan,  dan kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup;  b.  Melakukan  kegiatan  penanggulanagn  bencana  dan;  c.  Memberikan informasi  yang  benar  kepada  publik  tentang  penanggulangan  bencana.    PP  No.  21  Tahun  2008  Tentang Penyelengaraan  Pengelolaan  Bencana,  Pasal  87  (1):  Partisipasi  dan  peran  serta  lembaga  dan  Ormas,  dunia usaha  dan  masyarkat  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  pasal  75  ayat  1  huruf  E  bertjujuan  untuk

## Pendekatan Teologi dalam Merancang Rencana Penanggulangan Bencana RPB
Rencana  Penanggulangan  Bencana  (PRB)  merupakan  suatu  perencanaan    induk penanggulangan bencana. RPB dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan  penanggulangan  bencana.  Rencana  Penanggulangan  Bencana  meliputi: Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; Pemahaman tentang kerentanan masyarakat; Analisis  kemungkinan  dampak  bencana;  Pilihan  tindakan  pengurangan  risiko  bencana; Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana dan; Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. 31
Tanggung  jawab  penyusunan  Rencana  Penanggulangan  Bencana  adalah  pada pemerintah dan pemerintah daerah. 32 Propinsi Aceh telah menyusun RPB melalui melalui Peraturan  Gubernur    Aceh  Nomor  51  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Penanggulangan Bencana (RPB) Aceh tahun 2012-2017. Selanjutnya RPB kabupaten dan Kota merupakan tugas  dan  tanggung  jawab  setiap  kepala  daerah  untuk  menyusunnya  RPB  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  yang diintegrasikan dalam kerja-kerja SKPA dan SKPD setiap Propinsi dan kabupaten/kota.
Penyusunan  RPB  diawali  dengan  berbagai  kajian-kajian  risiko  bencana  dengan mengambil  daerah  yang  lebih  spesifik  mulai  tingkat  kecamatan,  sampai  ke  tingkat  desa. Pengkajian  tingkat  risiko  bencana  setiap  wilayah  ini  akan  menghasilkan  peta  risiko bencana yang menjadi dasar dalam menyusun rencana penanggulangan bencana pada pra, bencana dan pasca bencana dengan menggunakan konsep Pengurangan Risiko Bencana.
Berdasarkan  dokumen  RPB  baik  di  tingkat  Propinsi,  kabupaten/kota  di  Aceh sangat  minim  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat  kultural  dan  keagamaan    termasuk potensi-potensi  kearifan  lokal  dalam  penanggulangan  bencana  satu  daerah.  Rencana Penanggulangan  bencana  lebih  dititik  berat  pada  faktor-faktor  ancaman  dan  kerentanan yang di prioritaskan pada aspek-aspek  fisik atau alam semata. Dokumen PRB  yang telah disusun  baik  ditingkat  Propinsi  Aceh  dan  tingkat  kabupaten  kota  sangat  minim  berisikan kajian-kajian  yang  menyeluruh  dengan  mengaitkan  potensi  dan  ancaman  terkait  dengan pemahaman masyarkat dalam melihat konsep bencana dari cara pandang komunitas.
Cara  pandang  masyarakat  dapat  dikaji  dalam  aspek  pengetahuan  lokal kebencanaan  atau  aspek  terkait  dengan  pemahaman-pemahaman  yang  dikaitkan  prinsip dan  cara  pandang  keagamaan  dalam  melihat  bencana.  Identifikasi  aspek-aspek  ini  sangat penting  dilakukan  sebagai  satu  upaya  pengurangan  risiko  bencana  yang  dapat mengindentifikasi  tingkat  ancaman,  kapasitas  dan  kerentanan  masyaarakat  satu  wilayah yang akhirnya dapat menyusun peta risiko bencana yang lebih utuh dan komprehensif. Peta risiko  bencana  yang  disusun  akan  mampu  merekomendasikan  berbagai  program-program
meningkatkan  partisipasi  dalam  rangka  membanty  penataan  daerah  rawan  bencana  ke  arah  lebih  baik  dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
31 Pasal 36 ayat 4 UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
32 Ibid.
dan  kebijakan-kebijakan  yang  sesuai  dengan  potensi,  ancaman  dan  tingkat  kerentanan masyarkat setempat berdasarkan kajian sosial kultural, pengetahuan lokal tentang bencana serta pandangan-pandangan terkait dengan pemahamaan agama dalam kebencanaan.

## Kesimpulan
Gempa  dan  tsunami  26  Desember  2004  telah  merubah  paradigma  bencana  dari tanggap  darurat  menjadi  Pengurangan  Rsiko  Bencana  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  Bencana.  Paradigma Pengurangan Risiko Bencana merupakan pendekatan manajeman bencana mulai dari tahap pra  bencana,  saat  bencana,  dan  pasca  bencana  dengan  melibatkan  seluruh  unsur masyarakat  lintas  sektoral.  Paradigma  Pengurangan  Risiko  bencana  memusatkan  usaha pada  manusia  sebagai  khalifah  di  muka  bumi  yang  bertugas  menjaga,  memperbaiki keseimbangan alam yang bertujuan untuk kemaslahatan seluruh makhluk Allah.
Paradigma  Pengurangan  Resiko  Bencana  yang  tertuang  dalam  undang-undang penanggulangan  bencana  dikaitkan  dengan  mazhab  bencana  Asy-ariyah  saling  bertolak belakang,  karena  mazhab  Asy-ariyah  tidak  memberi  ruang  pada  manusia  dalam pengelolaan  bencana,  bencana  dianggap  sebagai  takdir  dan  hukuman  Allah  akibat  dosa manusia, sehinga manusia harus menerima takdir tersebut tampa melakukan usaha mitigasi bencana. Mazhab antroposentris menjembatani antara mazhab Asy-ariyah dan pendekatan pengurangan  resiko  bencana.  Mazhab  Antroposentris  menempatkan  manusia  sebagai mahkluk  humanis  dan    berperan  untuk  melakukan  berbagai  upaya  pengurangan  resiko bencana  yang  bertujuan  mensejahterakan  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya  tampa menghilangkan ketauhidannya sebagai mandataris Allah S.W.T di bumi.
Manusia  diciptakan  oleh  Allah  sebagai  khalifah    untuk  menjaga  keseimbangan alam, faktanya justru manusia yang merusak alam sehingga berbagai jenis bencana terjadi yang berdampak pada hancurnya kehidupan manusia dan makluk hidup lainnya. Bencana dapat diantisipasi atau dikurangai dampaknya melalui upaya pengurangan risiko bencana. Upaya  Pengurangan  Risiko  bencana  merupakan  upaya    yang  bersifat  komprehensif, terpadu  dan  melibatkan  semua    elemen    yaitu  pemerintah,  pemerintah  daerah,  masyarkat dan dunia usaha. Ketiga pilar ini harus bersatu padu membangun komitmen dan kerjasama yang  bersifat  lintas  sektoral.  Upaya  Pengurangan  Risiko  Bencana  harus  dilakukan  secara komprensif  memprioritaskan  perubahan  pandangan  masyarkat  yang  berpengaruh  secara langsung  pada  tindakan  dan  perilaku  dalam  pengelolaan  bencana.  Upaya  pengintegrasian Pengurangan  Risiko  bencana  dalam  rencana  pembangunan  jangka  panjang  dan  jangka menengah khususnya di propinsi Aceh harus menggunakan pendekatan keagamaan, tujuan pendekatan  keagamaan  dalam  pengelolaan  bencana  agar  masyarkat  Aceh  melek  bencana tetapi  tidak  menghilangkan  wujud  ketauhidan  manusia  sebagai  hambaNya.  Mazhab Antropensentris  tawaran  dalam  mengintegrasiakan  Pengurangan  Rsiko  Bnecana  dalam program pembangunan daerah yang diwujudkan dalam Rencana Penanggulangan Bencana baik di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
A.H. Johns, “Sufism as a Category in Indonesia Literature and History”, dalam Journal of South East Asian History, 2, II, (1961).
Abdul  Aziz  Dahlan,  “Tasawuf  Syamsuddin  Sumatrani,” Disertasi, Jakarta:  PPS  IAIN Syarif Hidayatullah, 1992.
Abdul  Mustaqim, “Teologi Bencana dalam Perspektif Al-Qur‟an, Jurnal  Studi Alqur‟an dan Tafsir di Nusantara, Vol.1, No.1, 2015
Abu  Muhammad  bin  Kullab  ,” Mazhab  Asy-ariyah  adalah  mazhab  teologi  yang disandarkan  kepada  Imam  Abul  Hasan  al-Asy'ari (w.324  H/936  M).. https://id.wikipedia.org/wiki/Asy'ariyah diakses 3 Mei 2018
Ahmad Daudy, Allah dan Manusia dalam Pandangan Nuruddin ar-Raniry, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
Ahmad Khoirul ,”Teologi Lingkungan Hidup Dalam perspektif Islam, ,dalam Majalah Serasi edisi 02,2009:5,” dalam  jurnal Ulul Albab, dalam Volume 15, No.2 Tahun 2014
Al-Mukarram  Teungku  „Usman  bin  Ali  Haji  Kuta  Krueng, Dayah  Darul  Munawwarah Kuta Krueng Ulee Glee, Ulee Glee: LPI Darul Munawwarah, t.t. hal. 10.
Amirul Hadi, Islam and State in Sumatera; a study of seventeenth-century Aceh, Leiden: Brill, 2004.
Arief Arifin, Hutan dan Kehutanan, Yokjakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
Azyumardi Azra, Jaringan Islam Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad  XVII &
XVIII Akar Pembaruan Islam di Indonesia, edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2004.
Azyumardi  Azra, Jaringan  Ulama  Nusantara-Timur  Tengah  Abad  XVI-XVII, Bandung: Mizan, 1997.
Badan Rehabilitasi Rekontruksi. 2006. Seri Buku BRR, buku 9, Ekonomi. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
Chhandasi  Pandya.  “Private  Authority  and  Disaster  Relief:  The  Cases  of  Post-Tsunami Aceh and Nias.” Critical Asian Studies 38:2 (2006).
Craig Thornburn. “Livelihood Recovery in the Wake of the Tsunami in Aceh.” Bulletin of Indonesian Economic Studies 45:1 (2009).
Cristiaan Snouck Hurronje, The Achehnese II, Leiden: E.J.Brill, 1906.
Dahlan Nariman ,” Tsunami dan sistem mitigasi bencana nasional , majalah Inovasi, sistem informasi peringatan bahaya tsunami di Jepang, , Volume 3/XVII/Maret 2005
Damien Kingsbury, “The Free Aceh Movement: Islam and Democratization.” Journal of Contemporary Asia 37:2 (May 2007).
Daniel Andrew Birchok, Sojourning on Mecca’s Verandah: Place, Temporality, and Islam in an Indonesian Province, Michigan: University of Michigan: 2013.
Departemen  Sosial,  Save  the  Children  dan  UNICEF,  Maret  2006 .  Penelitian  Bersama Seluruh Aceh.
Disaster  Channel.co,  http://disasterchannel.co/2016/10/04/kerangka-kerja-sendai-sendai- framework/diakses tanggal 5 Maret 2018
Edward  Aspinall,  “The  Construction  of  Grievance:  Natural  Resources  and  Identity  in  a Separatist Conflict,” dalam Journal of Conflict Resolution 51:6 (Desember 2007).
Eka Srimulyani, dkk, Dayah Darussalam Labuhan Haji dan Perkembangan Keulamaan di Aceh, Banda Aceh: Aceh Institute, 2007.
Erlita  Tantri  “ Natural  disaster  and  vulnerabilitydalam  Manajemen  Dan  Pengurangan Risiko Bencana di Tiongkok : Gempa Sichuan 2008 , dalam jurnal Kajian Wilayah,
Volume7 Nomor 1, 2016 .
Fakhriati, “Naskah Tasawuf Teungku Khatib Langgien: Sebuah Kajian
Kodikologis”, Jurnal Widyariset, 13(1), 2010.
Fakhriati, “Refleksi Pengamalan Tasawuf di Aceh pada Abad ke-19M dalam Kitab Dia‟ul Wara‟,” dalam Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 12, No. 2, 2014
George Ritzer, et.al., Sociology: Experiencing  A Changing  Society , Massachusetts:  Allyn and Bacon Inc., 1979
Hikmatul Akbar, Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Cina, Proceedings Workshop dalam Perspektif Hubungan International Maret 2011.
Junaidi Abdillah “ Dekontruksi Tafsir Antroposentrisme, Telaah Ayat-ayat Berwawasan Lingkungan, , Vol 8 No 1, 2014.
Peta Resiko Bencana dalam PRB Aceh Tengah 2017-2021.
Quraish Shihab, Secerca Cahaya Ilahi , Hidup bersama Al-Qur‟an, Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2000.
Tonny  Dian  Effendi,” Ganbatte  Kudasai!  Karakter  Jepang  yang  Mensukseskan ,  tinjauan buku dalam Jurnal Studi Hubungan Internasional Vol 1, No. 2, 2011.
Yani Ahmad. 2010. Pengembangan Pusat Pelatihan dan Simulasi Kejadian Bencana Alam
untuk Pendidikan Kebencanaan Nasional, (Online) (http://file.upi.edu/Direktori/FPIPSI/JUR._PEND._GEOGRAFI/19670812199702 1AHMAD_YANI/PENDIDIKAN_KEBENCANAAN_NASIONAL_ahmad_yani
.pdf, diunduh 5 Juli 2018)