## The Existence Of Islamic Legal Values In The Indonesian Legal System And Their Application In National Legal Development
Eksistensi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Penerapannya Dalam Pembangunan Hukum Nasional
Muhammad Ali 1) ; La Ode Husen 2) ; Sahban 3)
1,2,3) Universitas Muslim Indonesia Makasar
Email: 1) muhammad.ali@gmail.com ; 2) laode.husen@umi.ac.id ; 3) sahban@umi.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [16 March 2024] Revised [22 April 2024] Accepted [25 April 2024]

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan menganalisis faktor-faktor hukum Islam yang mempengaruhi pembangunan hukum  nasional.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat prospektif  dan  menitikberatkan  pada  pengamatan  sejarah  hukum  dan  pengamatan/sinkronisasi hukum  secara  vertikal  dan  horizontal.  Dengan  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  sekunder berupa  eksistensi  nilai-nilai  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional,  kemudian  dilakukan  analisis kualitatif  secara  deskriptif  dan  perspektif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1).  Nilai-nilai hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari karakter sistem hukum nasional. Nilai-nilai hukum Islam juga  menjamin  hak  asasi  manusia  dalam  konsepsinya  sejalan  dengan  cita-cita  yang  diusung dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia yang berlandaskan pada UUD 1945. (2).  Faktor keyakinan  teologis,  argumentasi  historis,  dan  aspek  mayoritas  menjadi  kecenderungan  dalam upaya memasukkan nilai-nilai hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional.

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  and  analyze  the  values  of  Islamic  law  in  the  national  legal system  and  to  analyze  Islamic  legal  factors  that  influence  national  legal  development.  This research uses a type of normative legal research that is  prospective in nature and focuses  on observing  legal  history  and  observing/synchronizing  law  vertically  and  horizontally.  With  the technique  of collecting secondary legal materials in the form of the existence of Islamic values in  the  national  legal  system,  then  qualitative  analysis  is  carried  out  descriptively  and perspectively.  The  research  results  show  that  (1).  Islamic  legal  values  cannot  be  separated from  the  character  of  the  national  legal  system.  Islamic  legal  values  also  guarantee  human rights in their conception in line with the ideals carried out in the formation of the legal system in Indonesia  based  on  the  1945  Constitution.  (2).  Factors  of  theological  beliefs,  historical arguments, and majority aspects are tendencies in efforts to incorporate Islamic legal values in national legal development.
KEYWORDS
Islamic Law, Indonesian Legal System, Indonesian Legal Culture.
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Dalam  ketatanegaraan  Indonesia,  konsep  hukum  tata  negara (konstitusi)  merupakan  pilihan  para pendiri bangsa (the founding fathers) sebagai bentuk hukum (konstitusi) yang dirumuskan oleh BPUPKI, hasil  dari  proklamasi  17  Agustus  1945,  sebenarnya  sebelum  bentuk  konstitusi  disepakati  untuk  negara kita,  pada  saat  itu  terjadi  perdebatan  di  antara  para  pendiri  negara  kita,  ada  yang  mendukung  isi  teks pembukaan  Piagam  Jakarta  yang  berbunyi  "Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam bagi  pemeluk-pemeluknya",  yang  ditandatangani  pada  tanggal  22  Juli  1945,  antara  lain  Mohammad Yamin,  Abdoel  Kahar  Moezakir,  H.  Agoes  Salim,  K.H.  Wahid  Hasjim,  dan  Mohammad  Yamin.  Namun, ada beberapa pihak yang tidak mendukung bentuk teks pembukaan dan menginginkan bentuk konstitusi kita  yang  lebih  kompromistis  dengan  semua  elemen  politik  di  kalangan  kubu  nasionalis,  yaitu  Ir. Soekarno,  Mohammad  Hatta,  AA.  Maramis, Abikoesno  Tjokrosoejoso,  dan  Ahmad  Soebardjo.  Akhirnya setelah  melalui  perdebatan,  para  pendiri  bangsa  sepakat  untuk  menghapus  tujuh  kata  dari  piagam Jakarta  dan  mengubah  narasi  teks  "Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya"  menjadi  "Ketuhanan  Yang  Maha  Esa"  dalam  bentuk  Undang-Undang  Dasar  kita yang  kemudian  dicantumkan  dalam  pembukaan  UUD  1945  dengan  adanya  tawaran  bahwa  masalah- masalah  dasar  kenegaraan  dan  ketatanegaraan  dapat dibicarakan  kembali  setelah majelis  konstituante terbentuk  setelah  pemilu,  dalam  rapat  resmi  PPKI  yang  diketuai  oleh  Ir.  Soekarno.  Berdasarkan  hal tersebut,  disepakati  pula  perubahan  pasal  29  ayat  1  UUD  1945  "negara  berdasar  atas  ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Kebijakan kompromi ini berlanjut pada bulan Januari 1959 setelah kabinet dengan  suara  bulat  mengesahkan  resolusi  untuk  melaksanakan  demokrasi  terpimpin  dari  24  butir resolusi yang kesembilan yang menyatakan keberpihakan kepada Ir. Soekarno, mengenai aspirasi umat Islam  yang  menginginkan  piagam  Jakarta  dikembalikan,  pada  22  April  1959  menyampaikan  gagasan
tersebut  di  depan  konstituante,  namun  perdebatan  terus  berlanjut.  Kelompok  nasionalis  menganggap Piagam Jakarta hanyalah salah satu dokumen menuju kemerdekaan yang tidak dapat dijadikan sumber hukum. Di sisi lain, kubu Islam meyakini bahwa Piagam Jakarta tidak hanya mempengaruhi pembukaan UUD 1945, tetapi juga batang tubuh UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi yang memiliki makna hukum dan  dapat  digunakan  sebagai  sumber  hukum  untuk  melaksanakan  syariat  Islam  bagi  umat  Islam. Perdebatan yang tidak kunjung usai mengenai status Piagam Jakarta akhirnya mendorong Ir. Soekarno mengeluarkan  dekrit  pada  tahun  1959.  Dengan  dukungan  penuh  dari  militer,  ia  membubarkan Konstituante  dan  menyatakan  bahwa  Konstituante  mengacu  pada  UUD  1945.  Namun,  status  ketujuh kata tersebut masih belum jelas  dan terus menjadi isu hingga setelah kekuasaan beralih ke Orde Baru, Piagam  Jakarta  praktis  menghilang  dari  perdebatan,  Soeharto  yang  menerapkan  rumusan  Pancasila yang  telah  direvisi  sebagai  asas  tunggal,  membuat  Piagam  Jakarta  secara  otomatis  menghilang  dari perdebatan.  Barulah  setelah  kejatuhan  Soeharto  pada  tahun  1998,  sekitar  tahun-tahun  tersebut setidaknya ada 3 partai politik Islam yang mendorong kembalinya 7 kata dalam Piagam Jakarta, melalui amandemen UUD 1945, yaitu PPP, PBB, dan PKS.
Namun  hal  tersebut  terus  menuai  gejolak  dari  wilayah  timur  Indonesia,  di  Minahasa  misalnya muncul  forum  kongres  Minahasa  Raya  pada  tahun  2000  yang  memberikan  ultimatum  bahwa  jika  MPR memasukkan  Piagam  Jakarta  Kembali,  maka  daerah  tersebut  akan  merdeka.  Pada  dasarnya  latar belakang  munculnya  gagasan  untuk  menerapkan  hukum  Islam  telah  ada  sejak  negara  ini  pertama  kali didirikan,  dengan  misi  menyatukan  pikiran,  perasaan  dan  hukum  yang  sama  demi  terciptanya masyarakat yang taat pada konstitusi yang menjadi dasar negara, namun beberapa elemen masyarakat minoritas  menolak  gagasan  ini,  dengan  dalih  mengesampingkan  toleransi  dalam  berbangsa  dan bernegara,  maka  mayoritas  kaum  intelektual  yang  menganut  paham  keislaman,  memilih  berkompromi demi  terciptanya  masyarakat  yang  taat  pada  kerangka  konstitusi  negara.  Namun  demikian,  saat  ini semangat  idealisme  untuk  menumbuhkan  nilai-nilai  hukum  Islam  dalam  konstitusi  Indonesia  masih  ada dan  terus  diupayakan  untuk  diimplementasikan  dan  menjadi  pedoman  dalam  membangun  hukum nasional.  Dengan  menggunakan  legitimasi  kekuasaan  negara  sebagai  acuan,  legitimasi  kekuasaan negara  merupakan  teori  yang  mencoba  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  dari  mana  asal  muasal kekuasaan  suatu  negara?  dan  siapa  yang  memiliki  kedaulatan  dalam  suatu  negara?  Yaitu  setia  pada empat  kedaulatan,  (1)  kedaulatan  Tuhan,  (2)  kedaulatan  rakyat,  (3)  kedaulatan  Negara.  (4)  kedaulatan hukum.  Hukum,  politik  dan  demokrasi  merupakan  tiga  sistem  dalam  kehidupan  bernegara  yang  dapat mendukung  eksistensi  pembangunan  eksistensi  hukum  Islam  dan  penerapannya  dalam  pembangunan hukum  nasional,  dan  dapat  pula  menjadi  penyebab  hancur  dan  hilangnya  cita-cita  Islam  dalam  upaya menjadikan hukum Islam sebagai wadah pembangunan hukum nasional. Ketika hukum berfungsi dengan baik,  politik  dijalankan  dengan  etis,  demokrasi  diperjuangkan  dengan  santun  (motivasi  kerakyatan  dan kemanusiaan),  tanpa  anarki  dan  saling  berkompromi  serta  mengedepankan  rasionalitas  dan  efektifitas hukum  yang  sesuai  dengan  kodrat  manusia,  maka  secara  politik  berpotensi  menjadi  motor  penggerak, penopang  dan  penyokong  eksistensi  serta  perkembangan  konstitusi  dalam  mewujudkan  cita-cita  yang telah  digagas  oleh  para  pendiri  negara  (the  founding  fathers)  sebagai  cita-cita  hukum,  politik,  dan demokrasi  dalam  kehidupan  bernegara.  Untuk  misi-misi  tersebut,  manusia  telah  dianugerahi  naluri "fitrah",  "akal"  (qalbu,  fuad),  dan  "rasionalitas"  yang  dapat  menimbang  dan  memilih  mana  yang  baik, maka  memilih  konstitusi  yang  merepresentasikan  gagasan  Islam  dicita-citakan  untuk  meletakkan  nilai- nilai Islam dalam tubuhnya, dasar negara sebagai konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat digunakan sebagai alat untuk merealisasikan misi-misi yang diembannya. Dalam konteks sejarah ketatanegaraan  Indonesia,  hukum  Islam  telah  memiliki  kedudukan,  meskipun  dalam  perjalanan  sejarah ketatanegaraan  Indonesia,  eksistensi  hukum  Islam  mengalami  pasang  surut,  bahkan  terkadang  tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia, namun demikian substansi dan ruh hukum Islam telah mewarnai konstitusi Indonesia. Konstitusi (Constituante) atau undang-undang dasar atau disingkat UUD dalam suatu negara adalah suatu norma sistem politik dan hukum dari suatu bentuk pemerintahan suatu  negara-biasanya  dikodifikasikan  dalam  bentuk  dokumen  tertulis,  dipilih  oleh  komunitas  manusia sebagai wadah dan alat yang tertulis dan diformalkan untuk diingat dan ditinjau kembali untuk mencapai tujuan yang diidealkan sesuai dengan perkembangan zaman.
Pengejaran  cita-cita  yang  dipraktekkan  sebagaimana  yang  telah  dikonsepsikan,  makna  manusia sebagai makhluk sosial (zoon sociale) dan juga sebagai makhluk politik (zoonpolitikon), secara naluriah memiliki hasrat dan keinginan untuk selalu berkumpul, bermusyawarah dan berdialog mengenai berbagai hal, termasuk mengenai masalah kenegaraan, politik, demokrasi dan hak asasi manusia (states problem, politics problem, democratic and human rights problem). Hukum Islam sejak kedatangannya di Nusantara hingga  kini  merupakan  hukum  yang  hidup  (living  law),  tidak  hanya  dalam  tataran  simbolik,  tetapi  juga dalam  tataran  praktis.  Hal  ini  bukan  semata-mata  pertanda  bahwa  mayoritas  pemeluk  agama  di Indonesia  adalah  Islam,  tetapi  dalam  realitasnya  yang  alamiah  di  beberapa  daerah  hukum  Islam  telah menjadi  tradisi  (adat)  yang  terkadang  dianggap  sakral.  Mempelajari  hukum  Islam  di  Indonesia  berarti
membahas  kepentingan  mayoritas  masyarakat  Indonesia.  Eksistensi  hukum  Islam  dalam  konstitusi Indonesia  dan  penerapannya  dalam  membina  nuhum  nasional  telah  diakui  sebagai  bahan  baku pembentukan  hukum  nasional,  bersama-sama  dengan  sistem  hukum  lainnya,  yaitu  hukum  Barat  dan hukum adat. Pengakuan terhadap eksistensi hukum Islam sebagai salah satu pilar dalam pembentukan hukum  nasional  dapat  menjadi  peluang  bagi  umat  Islam  untuk  memberikan  kontribusi  yang  sebesar- besarnya bagi konfigurasi hukum nasional. Negara dan agama, bahkan dalam negara sekuler sekalipun, tidak  dapat  dipisahkan,  karena  agama  adalah  fondasi  dan  negara  adalah  pilarnya,  ibarat  gula  dan manisnya tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu para pengelola negara adalah manusia biasa yang juga terikat dengan berbagai norma hidup dalam masyarakat, termasuk norma agama. Bahkan negara-negara seperti  Amerika  Serikat,  Inggris,  Jerman,  Perancis,  dan  Belanda  yang  merupakan  negara  yang menyatakan  diri  sebagai  negara  sekuler,  namun  banyak  kasus  yang  menunjukkan  bahwa  keterlibatan mereka  dalam  urusan  agama  tetap  berlangsung  selama  entitas  agama  dan  negara  masih  ada.  Melalui pemaparan  di  atas,  penelitian  ini  memfokuskan  pada  eksistensi  hukum  Islam  yang  tetap  bertahan  dan dapat  melakukan  aktualisasi  diri  dengan  perkembangan  zaman  yang  semakin  modern  serta  dapat mewujudkan  efektivitas,  kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  dalam  pembangunan  sistem hukum  nasional  Indonesia,  menjadi  bagian  terpenting  dalam  menata  nilai-nilai  positif  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  secara  kolektif.  Bagaimana eksistensi  hukum  Islam  dilakukan melalui  proses legislasi dalam rangka pembangunan hukum nasional.

## LANDASAN TEORI

## Hukum Islam
Dalam  penjelasan  tentang  hukum  Islam  dari literatur  Barat  ditemukan  definisi  hukum  Islam  yaitu: keseluruhan  kitab  Allah  yang  mengatur  kehidupan  setiap  muslim  dalam  segala  aspeknya  (Joseph Schacht,1964).  Dari  definisi  ini  arti  hukum  Islam  lebih  dekat  dengan  pengertian  syariah.  Hasbi  Asy- Syiddiqy  memb erikan  definisi  hukum  Islam  dengan  “koleksi  daya  upaya  fuqaha  dalam  menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. (Muhammad Hasbi, 1993).
Bila  hukum  dihubungkan  dengan  Islam,  maka  hukum  Islam  berarti:  “Seperangkat  peraturan berdasarkan  wahyu  Allah  dan  Sunnah  Rasul  tentang  tingkah  laku  manusia  mukallaf  yang  diakui  dan diyakini  berlaku  dan  mengikat  untuk  semua  umat  yang  beragama  Islam”.11  Dari  definisi  yang dikemukakan  di  atas  dapat  dipahami bahwa hukum  Islam  mencakup  Huk um Syari’ah dan Hukum Fiqh, karena arti syarak dan fiqh terkandung di dalamnya.

## Hukum Nasional
Hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka dan  berlaku  bagi  penduduk  Indonesia,  terutama  bagi  warga  negara  Republik  Indonesia  sebagai pengganti  hukum  kolonial.  Untuk  mewujudkan  satu  hukum  nasional  bagi  bangsa  Indonesia  yang  terdiri atas  berbagai  suku  bangsa  dengan  budaya  dan  agama  yang  berbeda,  ditambah  dengan keanekaragaman  hukum  yang  ditinggalkan  oleh  pemerintah  kolonial  dahulu,  bukan  pekerjaan  mudah. Pembangunan hukum nasional akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya  harus  dilakukan  dengan  hati-hati,  karena  di  antara  agama  yang  dipeluk  oleh  warga  negara Republik Indonesia ini ada agama yang tidak dapat diceraipisahkan dari hukum. Agama Islam, misalnya, adalah  agama  yang  mengandung  hukum  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan  manusia  lain  dan benda dalam masyarakat. Bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya. Oleh karena  itu,  dalam  pembangunan  hukum  nasional  di  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama Islam  seperti  di  Indonesia  ini,  unsur-unsur  hukum  agama  itu  harus  benar-benar  diperhatikan.  Untuk  itu perlu wawasan yang jelas dan kebijakan yang arif.

## Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional
Sebagai  upaya  pembinaan  dan  pembangunan  hukum  nasional,  hukum  Islam  telah  memberikan kontribusi  yang  sangat  besar,  paling  tidak  dari  segi  jiwanya.  Pernyataan  ini  diperkuat  oleh  beberapa argumen.  Pertama,  UU  No.  I  tahun 1974 tentang  Perkawinan.  Pada  Pasal  2  Undang-undang  ini,  ditulis bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sementara dalam  pasal  63  menyatakan  bahwa,  yang  dimaksud  pengadilan  dalam  Undangundang  ini  adalah Pengadilan  Agama  bagi  mereka  yang  beragama  Islam.  Kedua,  di  dalam  UU  No.2  tahun  1989  tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berbudi  pekerti  luhur,  mempunyai  ilmu pengetahuan  dan  keterampilan,  sehat  rohani,  mempunyai  kepribadian  yang  mantap  dan  mandiri, mempunyai  rasa  tanggung  jawab  kemasyarakatan  dan  kebangsaan.  Ketiga,  UU  No.  7  tahun  1989 tentang Peradilan Agama. Undangundang ini membuktikan bahwa Peradilan Agama sudah sepantasnya
hadir, tumbuh, serta dikembangkan di bumi Indonesia. Hal ini membuktikan adanya kontribusi umat Islam sebagai umat yang mayoritas.
Keempat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), meski tidak terbentuk undangundang, melainkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991. Kompilasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara, terutama di Peradilan Agama. Kelima, PP No.28 tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik, di samping UU  No.5  tahun  1960  sebagai  pengaturan  pokok  masalah  pertanahan  di  Indonsia.  Sebagai pelaksanaannya  telah  dikeluarkan  juga  Peraturan  Menteri  Agama  No.  Tahun  1978  tentang  Peraturan Pelaksana  PP  No.  28  tahun  1978.  Untuk  pelaksanaan  tersebut  telah  dikeluarkan  beberapa  peraturan sebagai  berikut  :  1.  Keputusan  Menteri  Agama  No.  73  tahun  1978  tentang  Pendelegasian  Wewenang kepada  Kepala  Kanwil  Departemen  Agama  Propinsi/Setingkat  di  seluruh  Indonesia  untuk mengangkat/memberhentikan  Kepala  KUA  Kecamatan  sebagai  PAIW;  2.  Instruksi  bersama  Menteri Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  masingmasing  No.  1  tahun  1978  tentang  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  No.  28  tahun  1978;  3.  Instruksi  Menteri  Agama  No.  3  tahun  1979  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Keputusan  Menteri  Agama  No.  73  tahun  1978  tentang  Pendelegasian  Wewenang  kepada Kepala  Kanwil  Dep.  Agama  Propinsi/Setingkat  untuk  mengangkat/memberhentikan  setiap  Kepala  KUA Kec. sebagai PPAIW; 4. Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/5/Ed/14/1980 tentang  Pemakaian  Bea  Materai  dengan  lampiran  rekaman  Surat  Direktorat  Jenderal  Pajak  No.  S-629/ PJ.331/1080 tentang Ketentuan Menteri Keuangan atas tanda-tanda sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Th. 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Th. 1977; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.  6.  Surat  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji  No.  D.II/5/Ed/07/1981  tentang  Pendaftaran Perwakafan  Tanah  Milik;  7.  Surat  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Urusan  HajiNo.  D.II/5/Ed/ll/1981  tentang Petunjuk Pengisian nomor pada formulir Perwakafan Tanah Milik (M Yasir, 2005).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif  yang  bersifat  preskriptif  dan  menitikberatkan  pada  pengamatan  terhadap  sejarah  hukum  dan pengamatan/sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal. Menurut Syahruddin Nawi dan Rahman Syahruddin,  penelitian  hukum  secara  umum  dibagi  menjadi  beberapa  bagian,  salah  satunya  adalah penelitian  sejarah  hukum,  yaitu  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  memusatkan  perhatian  pada sejarah  pembentukan  atau  sejarah  perubahan  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian sinkronisasi  vertikal,  yaitu  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  memusatkan  perhatian  pada sinkronisasi  dan  harmonisasi  antara  berbagai  ketentuan  atau  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur hal yang sama. Penelitian sinkronisasi horizontal adalah jenis penelitian hukum normatif yang memusatkan  perhatian  pada  sinkronisasi  dan  harmonisasi  antara  berbagai  ketentuan  atau  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  hal  yang  sama.  Pendekatan  sejarah  hukum,  sinkronisasi  vertikal dan  horisontal  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkut paut dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu eksistensi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia  dan  penerapannya  dalam  pembangunan  hukum  nasional.  Pendekatan  historis  berkaitan dengan sejarah hukum (historical legal) sistem hukum di Indonesia.

## Sumber Bahan Hukum
Al-Quran  dan  Sunnah,  Undang-Undang  Dasar  1945,  Ketetapan  MPR,  Undang-Undang  atau Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Presiden, peraturan pelaksanaan, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain.

## Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Mengingat penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan  dengan  cara  melakukan  penelitian  kepustakaan  dan  studi  dokumen.  Dalam  pengumpulan bahan  hukum,  sebanyak  mungkin  bahan  hukum  yang  diperoleh  dan  dikumpulkan  mengenai permasalahan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Bahan  hukum  atau  sumber  sekunder  berupa eksistensi  nilai-nilai  hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia.  Peraturan  perundang-undangan, sumber-sumber  hukum,  dan  peraturan  perundang-undangan  nasional  yang  berpengaruh  terhadap perumusan  sistem  ketatanegaraan  dan  sistem  hukum  nasional,  hasil-hasil  penelitian  dan  kegiatan ilmiah lainnya baik nasional maupun internasional, pendapat para ahli, dan ensiklopedia.

## Teknik Analisis Bahan Hukum
Mengolah bahan hukum dapat dirumuskan atau menguraikan masalah yang akan diteliti menjadi unsur-unsur  yang  lebih  kecil  dan  sederhana.  Bertitik  tolak  dari  pengertian  tersebut,  maka  terdapat
hubungan  yang  erat  antara  metode  analisis  dengan  pendekatan  masalah.  Uraian  yang  sistematis mengenai  gejala-gejala  dan  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  terlebih  dahulu  disajikan  secara kuantitatif  yang  sedapat  mungkin  bersifat  kuantitatif.  Bahan-bahan  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis secara normatif dan kualitatif. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif dan perspektif karena penelitian tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau  menggambarkan  realitas  kebijakan  legislasi  sebagaimana  yang  diharapkan.  Dalam  melakukan analisis  kualitatif  yang bersifat deskriptif  dan perspektif,  titik  tolaknya  adalah  analisis  yuridis  sistematis yang  untuk  analisis  mendalam  dihubungkan  atau  dilengkapi  dengan  analisis  yuridis  komparatif  dan analisis  yuridis  perspektif  dengan  tujuan  1).  Analisis  yuridis  komparatif,  dengan  membandingkan kebijakan  legislasi  yang  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  Islam  dalam  merumuskan  undang-undang  dan konstitusi. 2). Analisis yuridis perspektif, untuk mengkaji kebijakan perumusan hukum Islam yang akan diimplementasikan  dalam  pembangunan  hukum  nasional  ke  depan  dalam  merumuskan  sistem  hukum mengenai UUD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hubungan antara Nilai-Nilai Hukum Islam dan Hukum Nasional
Pembahasan  mengenai  relasi  nilai-nilai  hukum  Islam  dengan  hukum  nasional,  meskipun merupakan  tema  klasik  untuk  konteks  Indonesia,  namun  tetap  penting  dan  relevan,  setidaknya  untuk diperbincangkan mengingat perkembangan hukum saat ini, hal krusial yang masih terus berlangsung di Republik Indonesia adalah konkretisasi wacana mengenai formalisasi penerapan nilai-nilai. Hukum Islam secara  penuh  dimasukkan  ke  dalam  produk  legislasi  di  tingkat  nasional,  sehingga  memunculkan anggapan  bahwa  penerapan  nilai-nilai  hukum  Islam  ke  dalam  aturan-aturan  yang  bersifat  diskriminatif merupakan sebuah titik balik. Anggapan tersebut dapat dikatakan sebagai krisis kepercayaan, yang jika dilihat dari paradigma ilmu hukum, integrasi nilai-nilai agama ke dalam aturan hukum atau peraturan yang dibuat  oleh  pemerintah  merupakan  suatu  kebaruan  hukum.  Nilai-nilai  universal  merupakan  pilar kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di  tengah-tengah  keberagaman  yang  cukup  kompleks.  Artinya, nilai-nilai yang diterima secara universal kini menjadi sumber hukum nasional. Berdasarkan Pasal UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan "Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara", sedangkan Pasal  7  Ayat  (1),  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan, jenis dan hierarki terdiri atas:
1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah;
4.  Peraturan Pemerintah;
5.  Keputusan Presiden;
6.  Peraturan Daerah Provinsi; dan
7.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Ketentuan-ketentuan  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  di  atas  menggambarkan  bagaimana sebuah  norma  disusun  secara  berurutan  menjadi  sebuah  struktur  norma  hukum  yang  didasarkan  pada nilai-nilai  budaya,  pikiran  dan  perasaan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat,  khususnya  bangsa  Indonesia. Norma-norma tersebut kemudian dimanifestasikan melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat konsensus  dan  kemudian  disepakati  bersama  melalui  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  legislasi. (DPRI).  Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Hans  Kelsen  dalam  teori  jenjang  norma  dan  dikembangkan  oleh muridnya Nawiasky, suatu norma hukum di negara manapun terdiri dari berbagai lapisan dan tingkatan. Norma  yang  berada  pada  tingkatan  yang  lebih  rendah  selalu  mengacu  pada  norma  yang  berada  pada tingkatan yang  lebih tinggi, sedangkan norma yang lebih tinggi berasal dari norma yang lebih tinggi lagi hingga  mencapai  norma  yang  tertinggi.  Berbicara  mengenai  norma  tertinggi  tentu  saja  bersumber  dari kebiasaan yang dibangun berdasarkan keyakinan mayoritas masyarakat  yaitu, Aqidah dan Syariah yang menjadi landasan bagi umat Islam di Indonesia dimana agama, negara, masyarakat melekat dalam satu mata  rantai  yang  konsentris  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Muhammad  Tahir  Azhary  mengenai hubungan  agama,  hukum  dan  negara  dalam  gambar  berikut  ini.  Agama,  hukum  dan  negara  dalam gambar  berikut  ini:  Negara  sebagai  komponen  ketiga  berada  pada  lingkaran  terakhir.  Posisi  ini menunjukkan bahwa dalam lingkaran konsentris tersebut, negara mencakup dua komponen sebelumnya, yaitu agama dan hukum. Karena agama merupakan inti dari lingkaran konsentris ini, maka pengaruh dan peran agama sangat besar terhadap hukum dan negara. Dengan gambaran ini juga menunjukkan betapa eratnya  hubungan  antara  agama,  hukum  dan  negara,  karena  komponen-komponen  tersebut  berada dalam  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Perlu  ditegaskan  bahwa  harus  dipahami  bahwa  jika posisi  negara  ditempatkan  pada  lingkaran  terakhir,  bukan  berarti  negara  "mengurung"  atau
"membelenggu"  hukum  agama.  Nilai-nilai  hukum  Islam  telah  lama  hidup  dalam  kesadaran  hukum masyarakat  Islam  Indonesia  seiring  dengan  perkembangan  dan  pertumbuhan  hukum  nasional  atau dikenalnya  kompilasi  hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  jauh sebelum dilembagakan dalam bangunan negara, Islam secara kultural telah mengakar dalam kesadaran hukum masyarakat dan telah menjadi bagian penting dalam budaya Indonesia. Hukum Islam berlaku bagi mayoritas penduduk Hindia Belanda yang berkaitan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam setelah runtuhnya  kerajaan  Majapahit  sekitar  tahun  1518  Masehi.  Menurut  C.  Snouck  Hurgronje  sendiri,  pada abad ke-16 di Hindia Belanda muncul kerajaan-kerajaan Islam, seperti di Mataram, Banten, dan Cirebon yang sedikit demi sedikit mengislamkan penduduknya.  Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam  terikat  dengan  nilai-nilai  budaya  Islam  itu  sendiri  sehingga  dapat  menerima  dinamika  dan perkembangan hukum yang dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum Islam. Nilai-nilai hukum Islam bukan hanya sekedar  norma  yang  memiliki  aspek  regulatif  tetapi  juga  mengandung  aspek  sosiologis  yang mencerminkan  suatu  kondisi  sistem  hukum  yang  dianut  masyarakat  sebagai  kaidah.  Sebagai  sebuah struktur  aturan  yang  di  dalamnya  terdapat  adat  istiadat,  sistem  hukum  harus  dapat memenuhi  nilai-nilai kebangsaan  yang  telah  ada  sebelum  lahirnya  bangsa  Indonesia,  seperti  nilai  religiusitas, kekeluargaan, kerukunan, demokrasi, dan nilai keadilan.

## Faktor Nilai Hukum Islam Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Nasional Faktor Keyakinan Teologis
Bagi  umat  Islam,  menjalankan  segala  perintah  dan  meninggalkan  segala  larangan  agama merupakan  ketaatan  yang  tidak  bisa  dihindari.  Tidak  melaksanakan  perintah  atau  melanggar  larangan diyakini akan mengakibatkan hukuman (dosa) dari Pemilik Syariah. Keyakinan tersebut menjadi sebuah ideologi yang oleh John B Thomson disebut sebagai seperangkat gagasan yang menyeluruh dan menjadi landasan utama dalam suatu kegiatan. Kata Syariat Islam ditinjau dari segi editorial mempunyai arti yang bermacam-macam  namun  makna  orientasinya  sama  yaitu  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Allah  SWT. atau  yang  ditetapkan  secara  pokok-pokok  agar  manusia  dapat  menggunakannya  dalam  berhubungan dengan  Tuhannya,  dalam  berhubungan  dengan  sesama  muslim,  dalam  berhubungan  dengan  sesama manusia,  dalam  berhubungan  dengan  lingkungan  hidup,  dan  dalam  berhubungan  dengan  kehidupan. Dengan demikian, dari pengertian tersebut, hukum Islam mencakup kaidah-kaidah atau undang-undang mengenai keimanan, amalan, dan akhlak. Namun dalam satu aspek, hukum Islam diberikan makna yang sempit  yaitu  hanya  sebatas  pada  aspek  amal  saja,  dan  makna  ini  sama  dengan  hukum  Islam.  Lebih lanjut dapat dikaji yaitu  memandang hukum secara normatif otonom. Hukum Islam pada saat ini adalah hukum yang hidup, hukum yang hidup dalam masyarakat dan sekaligus menjadi hukum dalam tindakan, hukum  yang  tampak  dalam  aktivitas  dan  perilaku  masyarakat.  Perkembangan  hukum  saat  ini  banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dalam pendekatan sosio-historis, yaitu hukum Islam sebagai ilmu yang mempelajari  sejarah  kehidupan  suatu  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  proses  lahir  dan berkembangnya  hukum  Islam  sebagai  bagian  dari  kehidupan  masyarakat.  ilmu  sosial,  jika  dilihat menggunakan  lensa  sosiologi.  Hukum  juga  mempelajari  masyarakat,  khususnya  mengkaji  fenomena hukum yang ada dalam masyarakat. Berangkat dari beberapa pengertian tersebut, maka nilai-nilai hukum Islam sangat penting dalam memahami perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan interaksinya dengan hukum Islam di Indonesia, yang meliputi kemampuan memahami proses fakta-fakta sosial hukum yang  berkembang  di  masyarakat.  Dalam  suatu  negara  yang  menerapkan  sistem  hukum,  setidaknya harus terdapat tiga komponen yang menjadi landasan atau landasan agar sistem hukum negara tersebut kuat.  Ketiga  komponen  tersebut  adalah:  Struktur  Hukum,  Substansi  Hukum,  dan  Budaya  Hukum.  Di Indonesia tujuan undang-undang ini adalah untuk mendirikan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  serta  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  turut  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Apabila  hukum  sudah  tidak  dapat  lagi  berjalan sesuai tujuan dan fungsinya, maka hal tersebut menandakan sudah saatnya dilakukan upaya reformasi hukum dan menjadikan teori pemikiran tentang nilai-nilai Islam sebagai landasan konstruksi hukum yang akan  dibangun.  Adanya  teori  pemikiran  mengenai  penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia.  Menurut Masykuri  Abdillah,  dilihat  dari  orientasi  penerapannya  dapat  digolongkan  menjadi  tiga  kelompok. Pertama, orientasi yang mencoba memperjuangkan terlaksananya ajaran secara komprehensif (kaffah), baik  dalam  bidang  keimanan,  fikih,  maupun  akhlak.  Kedua,  adalah  orientasi  yang  hanya  berusaha memperjuangkan penerapan akidah dan moral Islam. Ketiga, merupakan orientasi yang hanya berupaya memperjuangkan semaksimal mungkin penerapan syariah dan akidah serta etika moral atau setidaknya prinsip-prinsipnya,  yang  diintegrasikan  ke  dalam  sistem  nasional.  Orientasi  pertama  menjadikan  Islam ideologis,  kedua  menjadikan  Islam  sebagai  sumber  etika,  dan  ketiga  menjadikan  Islam  sebagai  sub- ideologi.
Orientasi  pertama  sangat  idealis  dalam  konteks  Islam,  namun  kurang  realistis  dalam  konteks masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  yang  sangat  plural.  Orientasi  kedua  sangat  idealis  dalam  konteks Indonesia,  namun  kurang  realistis  dalam  konteks  Islam  yang  ajarannya  tidak  memisahkan  agama  dan negara.  Ketertarikan  yang  kuat  terhadap  salah  satu  orientasi  mengakibatkan  semakin  kuatnya ketertarikan terhadap orientasi yang berlawanan, bahkan akan menimbulkan konflik internal yang sangat besar.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  jalan  tengah  di  antara  keduanya,  yakni  menjadikan  Islam  sebagai subideologi Pancasila. Secara teoritis, suatu ideologi harus memenuhi tiga dimensi, yaitu dimensi refleksi terhadap  realitas,  dimensi  idealisme  yang  memberikan  inspirasi  bagi  masyarakat  untuk  bertindak,  dan dimensi fleksibilitas yang memungkinkan adanya penafsiran dari berbagai sudut pandang. dalam konteks terakhir  ini,  agama-agama  atau  aliran  politik  yang  ada  dapat  menjadi  sub-ideologi  Pancasila,  sehingga benar-benar  menjadi  ideologi  terbuka,  yang  dapat  menerima  berbagai  penafsiran  sesuai  dengan  latar belakang  budaya  masing-masing  kelompok  tersebut.  Orientasi  ketiga  ini  lebih  realistis  dan  moderat, meskipun  diupayakan  semaksimal  mungkin  penerapan  syariat  Islam  atau  asas-asasnya  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Pandangan  ini  masih  mengakui  Pancasila  sebagai  ideologi nasional.  Orientasi  ini  mendukung  pendekatan  kultural  dan  struktural  secara  konstitusional  dan demokratis. Upaya penerapan sistem alternatif yang Islami meskipun tidak struktural, seperti perbankan syariah,  asuransi  syariah,  dan  lain-lain.  Berangkat  dari  orientasi  ketiga  di  atas,  maka  pendekatan  yang digunakan  dalam  melegitimasi  nilai-nilai  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional  dengan  menyoroti  kondisi integrasi  hukum  Islam  dan  kondisi  sosiologis  masyarakat  Indonesia  dimana  kondisi  sosial  internal  yang menghadapi  permasalahan  sulit.  untuk  mencari  keseragaman  hukum  dalam  persepsi  karena  kondisi pluralisme diperlukan dari segi budaya, maka Islam sebagai aqidah yang menyatukan perasaan, pikiran, dan  menjadikan  metode  hukum  yang  sama  hadir  untuk  menjadi  sebuah  permasalahan  pemecahan masalah yang dihadapi oleh internal umat Islam yang sama-sama menginginkan keadilan. orientasi nilai- nilai Islam untuk diterapkan dalam sistem hukum nasional.

## Argumen Sejarah
Selain  faktor  keyakinan  teologis  di  atas,  alasan  penerapan  nilai-nilai  hukum  Islam  sebagai  alat pengembangan  hukum  nasional  juga  didasarkan  pada  sejarah  keterlibatan  Islam  di  Indonesia. Keterlibatan ini terlihat dari perannya sejak abad ke-19 dan ke-20. Di bawah panji Islam muncul inspirasi untuk  memperjuangkan  kemerdekaan  dari  pemerintahan  asing  (penjajah).  Seperti  Perang  Padri  (1821- 1837), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Bone (1835) dan Perang Aceh (1871-1908). Pada abad ke-20 juga berada di bawah panji Islam yang menjadi penyebab bangkitnya nasionalisme Indonesia yang diawali  dengan  berdirinya  Sarekat  Islam  (SI)  pada  tahun  1911  sebagai  unsur  pemersatu  kebangkitan nasional. Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua  kategori.  Pertama:  hukum  Islam  yang  berlaku  secara  formal.  Hukum  Islam  kategori  pertama  ini masuk  dalam  wilayah  hukum  nasional,  baik  dari  segi  bahan  baku  maupun  bahannya  dan  ini  menjadi hukum  positif dan  hukum  lokal.  Kedua:  Hukum  Islam  yang  berlaku  secara  normatif,  hal  ini  menyangkut amalan  keagamaan  individu  seperti  shalat,  puasa  dan  ibadah  individu  lainnya.  Di  era  yang  semakin terbuka,  upaya  menata  dan  menstabilkan  struktur  politik  dalam  upaya  memperjuangkan  hukum  Islam menjadi hukum nasional bukanlah sesuatu yang tabu.
Para pemimpin Islam harus mempunyai kejelian dalam memilih bidang hukum yang berlandaskan syariah dan aqidah serta etika moral atau meminimalkan asas-asas tersebut sehingga tidak bersentuhan serius  dengan  aspek  sosial  budaya  masyarakat  Indonesia.  Struktur  politik  yang  mayoritas  pemeluk agama  Islam  harus memiliki  komitmen  terhadap  keberadaan  dan  efektivitas  penerapan  hukum  Islam  di Indonesia.  Merujuk  pada  kehidupan  politik  Indonesia  pasca  tahun  1990-an  yang  ditandai  dengan kebijakan  pemerintah  yang  mencerminkan  keintiman  hubungan  pemerintah  dengan  umat  Islam,  maka diharapkan adanya dukungan dari struktur politik untuk mentransformasikan hukum Islam menjadi hukum nasional.  Teori  perubahan  sosial  menyatakan  bahwa  untuk  mengubah  keadaan  masyarakat  dengan bentuk revolusi, dalam hal ini terdapat lima tahapan yang harus berjalan bersama dan saling mendukung, yaitu:  (1)  Harus  ada  keinginan  umum  untuk  mewujudkan  perubahan  sosial.  perubahan  dalam masyarakat,  pasti  timbul  perasaan  tidak  puas  terhadap  keadaan.  dan  harus  ada  keinginan  untuk mencapai  perbaikan  seiring  dengan  perubahan  keadaan;  (2)  Harus  ada pemimpin  atau  kelompok  yang dianggap mampu memimpin masyarakat; (3) Pemimpin dapat menampung keinginan tersebut kemudian merumuskan  dan  menekankannya  kepada  masyarakat  untuk  menjadi  program  dan  arah  pergerakan masyarakat; (4)  Pemimpin  harus  mampu menunjukkan  suatu  tujuan  kepada  masyarakat; (5)  Harus  ada momentum  untuk  memulai  gerakan.  Indonesia  telah  memantapkan  dirinya  sebagai  negara  hukum  dan menempatkan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  serta  merupakan  ideologi  terbuka.  Asas  pokok  negara hukum  berdasarkan  Pancasila  adalah  menempatkan  hukum  dalam  bentuk  peraturan  tertulis  atau menyatakannya  dalam  bentuk  undang-undang.  Hukum  yang  tidak  diwujudkan  dalam  bentuk  peraturan tertulis  yang  dibuat  selain  oleh  negara  juga  tidak  disebut  sebagai  hukum  melainkan  sebagai  nilai-nilai
budaya  dan  moral  yang dianut  oleh  masyarakat.  Namun  sistem  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  ini dalam  prakteknya  fleksibel  dalam  mengikuti  perkembangan  hukum  yang  dibutuhkan  masyarakat, mengutamakan  hal-hal  yang  jelas  dan  pasti  yaitu  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat, melegitimasinya  dalam  bentuk  undang-undang.  Salah  satu  peraturan  perundang-undangan  yang  jelas mengakomodir nilai-nilai Islam adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menempatkan  agama  sebagai  salah  satu  penentu  sahnya perkawinan,  agar  perkawinan  di  Indonesia  menganut  perkawinan  agama.  Rumusan  Pasal  2  UU Perkawinan mempunyai konsekuensi logis bahwa seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam harus memenuhi ketentuan hukum Islam terlebih dahulu agar perkawinannya dapat dikatakan sah secara agama.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  keberadaan  hukum  Islam  masih  sangat  berpengaruh  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hukum Islam memang mempunyai potensi globalisasi dan lokalisasi dalam pelaksanaan pedomannya dalam hukum nasional yang mempunyai faktor normatif- teologis, Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa Islam sebagai rahmatan lil-'âlamîn, merupakan pernyataan simbolik  dari  dimensi-dimensi  yang  ada.  globalitas  Islam,  sedangkan  pada  ayat  lain  Al-Qur'an  juga mengakui  adanya  pluralitas,  lokalitas,  etnik  (ethnicity)  dan  kebangsaan  (nationality).  Dengan  kata  lain, hukum Islam mempunyai dimensi universal dan partikular (lokal dan temporal). Konsep ini menekankan bahwa secara normatif-teologis, pada hakikatnya tidak mungkin menghadapi permasalahan ketika hukum Islam  harus  dialektis  dengan  paradigma  budaya  masyarakat  eksternal  umat  Islam,  karena  pada kenyataannya  ajaran  Islam  tidak  pernah  dipaksakan  kepada  mereka  yang  belum  mau  menerima  dan menerima.  mengakui  Islam  sebagai  rahmatan  lilalamin,  sebuah  tren  global  dan  lokal.  dari  ajaran  Islam yang dapat mengatur tiga dimensi kehidupan bagi pemeluknya yaitu: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan  manusia  dengan  dirinya  sendiri,  dan  hubungan  manusia  dengan  sesamanya,  secara konseptual  pembaharuan  nilai-nilai  hukum  Islam  dapat  diterima  di  kalangan  masyarakat  jika  diperlukan untuk mengisi kebutuhan hukum. kekosongan.
Bukan  sekedar  mengatur  dan  memberikan  sanksi  saja,  namun  juga  memperbaiki  akhlak  dan akhlak  manusia  agar  menyadari  dirinya  sebagai  makhluk  Tuhan  yang  baik.  Kepentingan  hukum  positif nasional  yang  bersifat  materialistis  perlu  diimbangi  dengan  nilai-nilai  Islam  yang  menekankan  pada dimensi  mental  spiritual  dalam  aspek  ekonomi,  dalam  hal  ini  terdapat  pembukuan  (kodifikasi)  kaidah hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). ). KHI mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan hukum  Islam,  misalnya  masalah  waris  yang  diatur  dalam  Buku  Kedua  Kompilasi  Hukum  Islam  yang berlandaskan pada ilmu Faraidl yaitu ilmu tentang ketentuan pembagian warisan dalam Islam. KHI terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Warisan, dan Buku III tentang Wakaf. Dalam tradisi Islam, hukum merupakan salah satu aspek penting yang menjadi landasan dan pilar dalam menjalankan kehidupan pemeluknya dalam masyarakat yang memerlukan seperangkat aturan bersama. Transformasi dapat dilakukan dengan sinkronisasi tematik nilai-nilai Islam dengan peraturan perundang- undangan yang ada, karena nilai-nilai Islam yang bersifat umum dan mendasar dapat dijadikan pedoman dasar  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Islam  telah  mengajarkan  banyak  hal  untuk mengatur  kebaikan  hidup  manusia  yang  darinya  dapat  diambil  nilai-nilainya,  sehingga  dapat  pula digunakan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Konsep  ini  juga  merupakan  bentuk  integrasi  hukum dan agama, sehingga hukum mempunyai ruh dan jiwa spiritualitas.

## Relevansi Teori dengan Hasil Penelitian
Al-Quran,  Sunah-hadits,  dan  metode  ijitihad  merupakan  sumber  hukum  Islam  yang  pertama  dan utama.  Di  dalamnya  terkandung  kaidah-kaidah  (asas-asas)  hukum  yang  mendasar  yang  perlu  dikaji secara  cermat  dan  dikembangkan  lebih  lanjut.  Menurut  keyakinan  umat  Islam  yang  dibuktikan  dengan penelitian  ilmiah  terkini.  Eksistensi  ajaran  Islam  dalam  politik  hukum  membedah  seluruh  unsur  dalam sistem hukum yang unsur pokoknya dikelompokkan menjadi tiga unsur besar yaitu materi hukum, struktur hukum,  dan  budaya  hukum  sistem  hukum,  dalam  ilmu  hukum  (ilmu  hukum),  untuk  menganalisis  dan memberikan  jawaban  atas  efektifitas  berfungsinya  struktur  kelembagaan  hukum  yang  disepakati  oleh negara.  Jadi  hukum  dikonseptualisasikan  secara  sosiologis  sebagai  fenomena  empiris  yang  dapat diamati  dan  diubah  seiring  dengan  transformasi  hukum  sesuai  dengan  kebutuhan  hukum  masyarakat. Sifat  hukum  yang  sistematis  juga  merupakan  sifat  yang  paling  sentral  dalam  menyelesaikan  suatu permasalahan  dalam masyarakat,  yaitu  memandang hukum  secara  otonom  dan  normatif.  Hukum  Islam saat  ini  adalah  hukum  yang  hidup,  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  sekaligus  hukum  dalam tindakan,  hukum  yang  tampak  dalam  kegiatan  dan  perilaku  masyarakat  sejalan  dengan  prinsip-prinsip umum Islam yang mencakup semua bidang termasuk (1 ) asas keadilan, (2) asas kepastian hukum, (3) asas kemaslahatan, (4) asas kemaslahatan hidup. Dalam suatu negara yang menerapkan sistem hukum, setidaknya  harus  terdapat  tiga  komponen  yang  menjadi  landasan  atau  landasan  agar  sistem  hukum negara tersebut kuat. Ketiga komponen tersebut adalah: Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Negara-bangsa mempunyai ciri-ciri mendasar yang membedakannya dengan negara dalam arti
sebenarnya.  Held  merumuskan  karakter  mendasar  tersebut  menjadi  empat  karakter  penting,  yaitu teritorialitas, kontrol atas sarana kekuasaan, struktur kekuasaan yang impersonal,  dan adanya legitimasi politik.  Penguatan  struktur  politik  dalam  upaya  memperjuangkan  nilai-nilai  hukum  Islam  menjadi  alat pengembangan  hukum  nasional,  memilih  bidang  hukum  berdasarkan  syariah  dan  aqidah  serta  etika moral  atau  mengadopsi  prinsip-prinsipnya  jika  tidak  bersentuhan  secara  serius.  aspek  sosial  budaya masyarakat  Indonesia.  Transformasi  nilai-nilai  hukum  Islam  melalui  proses  politik  melalui  lembaga- lembaga  politik  sehingga  terbentuklah  suatu  produk  hukum  yang  bersumber  dari  kajian  dasar  hukum Islam  dan  hukum  nasional  yang  sejalan  dan  tidak  saling  bersinggungan,  sehingga  melahirkan  produk hukum yang seragam. dan dibutuhkan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Sistem hukum dalam ilmu hukum  (ilmu  hukum),  untuk  menganalisis  dan  memberikan  jawaban  atas  efektifnya  bekerjanya  suatu struktur  kelembagaan  hukum  yang  disepakati  oleh  negara.  Jadi  hukum  dikonseptualisasikan  secara sosiologis sebagai fenomena empiris yang dapat diamati dan diubah seiring dengan transformasi hukum sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.
Sebagai  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  tujuannya  adalah  untuk mentransformasikan hukum Islam menjadi hukum nasional, termasuk sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada  dasarnya  peraturan  yang  dibuat  selalu  mempertimbangkan  manfaat  (maslahah)  dan  bahaya (mafsadat)  yang  mungkin  timbul  dari  peraturan  tersebut.  Dalam  hal  ini  para  ahli  hukum  Islam mengelompokkan  manfaat  menjadi  2  macam,  yaitu  manfaat  subyektif  individu  dan  manfaat  obyektif sosial.  Sejalan  dengan  tujuan  tersebut,  hukum  Islam  mengajarkan  mengambil  segala  sesuatu  yang bermanfaat  dan  mencegah  atau  menolak  yang  merugikan,  yaitu  hal-hal  yang  tidak  berguna  bagi kehidupan  dan  keberadaan.  Sumbangan  fungsi  dan  tujuan  Hukum  Islam  dalam  pembangunan  hukum nasional merupakan perwujudan sifat Rahman dan Rahim Allah kepada seluruh makhluk-Nya, Rahmatan Lil Alamin merupakan hakikat syariah atau hukum Islam.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hubungan  nilai-nilai  hukum  Islam  dengan  sistem  hukum  Indonesia.  Nilai-nilai  hukum  Islam  telah lama  hidup  dalam  kesadaran  hukum  masyarakat  Islam  Indonesia  seiring  dengan  perkembangan  dan pertumbuhan hukum nasional (hukum alam). Nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia telah menjadi  acuan  dalam  pengembangan  hukum  nasional  dan  dapat  diwujudkan  melalui  peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai hukum Islam yang telah erat kaitannya dengan pemikiran dan perasaan sebagian  besar  masyarakat  Indonesia,  disinkronisasikan  dalam  aqidah  Islam,  mendorong  masyarakat khususnya  mayoritas  umat  Islam  untuk  menyadari  bahwa  aturan-aturan  yang  harus  ditaati  sebagai aturan  hukum  yang  mutlak,  bukan  aturan  hukum  yang  mutlak.  bertentangan  dengan  perasaan  dan pikiran, mewujudkan nilai-nilai hukum yang mengacu pada asas kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum  sejalan  dengan  cita-cita  konstitusi  UUD  1945.  Faktor  Hukum  Islam  yang  Mempengaruhi Perkembangan  Hukum  Nasional. Faktor  keyakinan  teologis,  argumentasi  sejarah,  dan  aspek  mayoritas menjadi  pengaruh  dalam  mentransformasikan  nilai-nilai  hukum  Islam  dalam  pembangunan  hukum nasional  melalui  sinkronisasi  tematik  nilai-nilai  Islam  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang dipersyaratkan  karena  nilai-nilai  Islam  yang  bersifat  umum  dan  mendasar  dapat  dijadikan  pedoman dasar.  membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  sebagian  besar masyarakat Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  ZF  (2019).  Romantisme  Sistem  Hukum  di Indonesia:  Kajian  Kontribusi  Hukum  Adat  dan  Hukum Islam terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembangunan Hukum Nasional, 8(1), 37-54.
Hafizd,  JZ  (2021).  Sejarah  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Dari  Masa  Kerajaan  Islam  Hingga  Indonesia
Modern. Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, 9(1).
Mahardika,  AG  (2018).  Menggali  nilai-nilai  kebangsaan  dalam  Pancasila  sebagai  norma  dasar  Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 6(2), 267 –292.
Mastura, M., Sampara, S., & Qamar, N. (2020). Hak  Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019. Jurnal Teori Lex (JLT), 1(2), 253-267.
Mustaghfirin,  H.  (2011).  Sistem  Hukum  Barat,  Sistem  Hukum  Adat,  dan  Sistem  Hukum  Islam  menuju pada Gagasan Harmonis sebagai Sistem Hukum Nasional. Jurnal Dinamika Hukum, 11, 89-95.
Mustaghfirin,  H.  (2011).  Sistem  Hukum  Barat,  Sistem  Hukum  Adat,  dan  Sistem  Hukum  Islam  menuju pada Gagasan Harmonis sebagai Sistem Hukum Nasional. Jurnal Dinamika Hukum, 11, 89-95.
Rahman, A.B.D.U.L., Nurlela, N., & Rahmawan, A.D. (2020). Hubungan Islam Budaya dan Islam Politik dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia. SUPREMACY: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajaran, 15(1), 69.
Safriani,  A.  (2018).  Nilai  Hukum  Islam  dalam  UU  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan.  Jurnal  Al- Qadau: Keadilan dan Hukum Keluarga Islam, 5(1), 39.
Suntana,  I.  (2021).  Kontroversi  Peraturan  Perundang-undangan  Sumber  Daya  Air  di  Indonesia:
Pendekatan Hukum Tata Negara Islam. Kontroversi Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam, 19(2), 193 –212.
Syafi'i,  A.  (2019).  Menggagas  Hukum  Islam  yang  Akomodatif-Transformatif  dalam  Konteks  Pluralisme Hukum di Indonesia. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Islam dan Lembaga Sosial, 1(1), 1 –25.
Thohari, AA (2015). Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Erlangga.
Toyip,  Z.,  &  Rahim,  A.  (2020).  Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Konstitusi/Sistem  Administrasi  Negara.
Ash-Syams: Jurnal Hukum Islam, 1(2), 196 –201.
Wijaya,  A.  (2018).  Sejarah  Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Konstitusi  Indonesia  (Sistem  Konstitusi Negara di Indonesia). Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Tata Negara, 7(2), 234.
M.  Yasir,  Pelaksanaan  Perwakafan  di  Indonesia,  Permasalahan  dan  Pemecahannya,  Fakultas  Syariah UIN Jakarta; Jurnal Ahkam No. 16/VII/2005. hlm. 275
Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, Oxford: University Press, 1964, hlm. 1 Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 44