Abstrak― Kawasan  Pecinan  Kembang  Jepun  merupakan salah  satu  kawasan  kota  lama  Surabaya  yang  mengalami penurunan  kualitas  disebabkan  oleh  kurangnya  perhatian dari  berbagai  pihak.  Pihak  Pemerintah  belum  dapat menghidupkan Kawasan Pecinan Kembang Jepun disebabkan oleh kurangnya sumber daya, seperti pendanaan dan  sumber  daya  manusia.  Berdasarkan  permasalahan tersebut,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  merumuskan kerjasama  dengan pendekatan pola PPP yang relevan untuk diterapkan  dalam  pelestarian  cagar  budaya  pada  Kawasan Pecinan  Kembang  Jepun.  Tahapan  penelitian  ini  meliputi pengidentifikasian  karakteristik  kawasan  Pecinan  Kembang Jepun  menggunakan  analisis  teoritical  deskriptif  dan skoring,  menganalisa  bentuk  kerjasama  yang  dapat dilakukan  oleh  Pemerintah,  Swasta  dan  Masyarakat  dalam pelestarian  pada  kawasan  menggunakan  content  analysis. Selanjutnya merumuskan pelestarian cagar budaya Kawasan  Pecinan  Kembang  Jepun  melalui  pendekatan  pola PPP  dengan  menggunakan  analisis  triangulasi.  Pola  BOT dan  pola  BOO  merupakan  hasil  pola  yang  paling  relevan untuk  diterapkan,  dimana  investasi  yang  dilakukan  pihak Swasta dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dapat memberikan profit. Pada pola BOT, pelestarian  kawasan  Pecinan  lebih  banyak  dilakukan  pada pengelolaan  fisik  yang  memberikan  ciri  khas  budaya Pecinan.  Sedangkan  pada  pola  BOO,  kegiatan  pelestarian lebih  banyak  dilakukan  secara  non  fisik,  meliputi  kegiatan wisata kuliner, kefiatan akulturasi budaya dan pemanfaatan kegiatan pada ruang public pada waktu-waktu tertentu.
Kata Kunci— Kawasan Pecinan, pelestarian, dan PPP

## I. PENDAHULUAN
AWASAN  Pecinan  merupakan  kawasan  dengan domain  ekonomi  kota,  dimana  kawasan  ini  biasanya berfungsi sebagai sentra ekonomi dan hunian[1]. Kawasan Pecinan  memiliki  peran  dan  kedudukan  yang  cukup penting  dalam  sebuah  kota,  memiliki  pola  permukiman dan  karakter  bangunan  Pecinan  yang  khas,  mememiliki konsep  jalur  pejalan  kaki  terbuka,  terdapat  landmark berupa  patung,  klenteng,  pintu  gerbang,  kuil  dan bangunan  arsitektural  lainnya,  dan  adanya  akulturasi budaya  seperti  Arab,  India  dan  kaum  pribumi  [2]. Kawasan Pecinan umumnya
memiliki fungsi sebagai kawasan sentra perdagangan dan permukiman  bagi  etnis  Tionghoa,  selain  itu  keberadaan klenteng  pada  kawasan  tersebut  memiliki  peran  dalam komunitas Cina pada masa lampau [3]. Kawasan Pecinan adalah    kawasan  yang  merujuk  pada  suatu  bagian  kota yang  dari  segi  penduduk,  bentuk  hunian,  tatanan  sosial serta  suasana  lingkungannya  memiliki  ciri  khas  karena pertumbuhan  bagian  kota  tersebut  berakar  secara  historis dari masyarakat Cina [4].
Kembang Jepun adalah kawasan Pecinan dengan fungsi sentra  perdagangan  pertama  yang  terdapat  di  Surabaya. Pada  masa  kepemimpinan  Daendels  pada  abad  ke  18. Kawasan  Kembang  Jepun merupakan salah satu kawasan kota  lama  yang  dikenal  dengan  nama  Kota  Bawah  atau Beneden Stad . Sejarah panjang Kota Bawah dapat dilihat melalui  keberadaan  bangunan  yang  didirikan  pada periode  yang  berbeda,  mulai  tahun  1870-an  sampai dengan  tahun  1900-an  dengan  langgam  arsitektur  yang beragam  [5].  Salah  satu  ciri  kota  lama  bentukan Pemerintah  Kolonial  Belanda  adalah  pembagian  cluster berdasarkan  etnis.  Kota  bawah  atau beneden  Stad terdiri dari  Kawasan  Eropa,  Kawasan  Tionghoa  dan  kawasan Arab  [5].  Kawasan  Pecinan  Kembang  Jepun  dianggap sebagai  kawasan  paling  bersejarah  bagi  perkembangan etnis Tionghoa di Surabaya [6].
Kembang  Jepun  menjadi  kawasan  strategis  untuk melangsungkan  aktivitas  bisnis.  Kembang  Jepun  menjadi pusat  perdagangan  di  siang  hari  dan  hiburan  di  malam hari. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Kembang Jepun  tidak  lagi  menjadi  pusat  perdagangan  sepeti  pada masa  Kolonial  Belanda  [7].  Kawasan  Kembang  Jepun memang  tidak  benar-benar  mati,  namun  perlahan-lahan kawasan  ini  sudah  tidak  sejaya  seperti  pada  masa Kolonial.  Fenomena  penurunan  kualitas  Kawasan Kembang  Jepun  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek  antara lain  [5],  pudarnya  karakteristik  arsitektur  Cina  pada Kawasan  Kembang  Jepun,  pudarnya  tradisi  kebudayaan Pecinan,  hilangnya  fungsi  Ruko  atau  Rumah  Toko  dan tidak  terawatnya  lingkungan.  Fenomen  penurunan kualitas  Kawasan  Kembang  Jepun  sebagai  bagian  dari Kota  Bawah  juga  tidak  terlepas  dari  kendala  pelestarian dan turunnya kualitas lingkungan kawasan bersejarah [5].
Setelah  mengetahui  fungsi  kawasan  Pecinan  Kembang Jepun sebagai kawasan perdagangan yang telah terbentuk

## Pelestarian Kawasan Pecinan Kembang Jepun Melalui Pendekatan Pola Public Private Partnership (PPP)
Diana Gracea dan Rima Dewi Suprihardjo Jurusan  Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : rimadewi54@yahoo.com
K
sejak  perkembangan  awal  kawasan  dengan  nilai-nilai sejarah  yang  terdapat  di  dalamnya.  Dengan  begitu pelestarian  cagar  budaya  pada  Kawasan  Pecinan Kembang  Jepun  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan keberlanjutan  sebuah  kawasan  dengan  fungsi  kawasan yang  sudah  terbentuk  sejak  awal  [8].  Walaupun mengetahui  mengenai  pelestarian  cagar  budaya,  namun upaya pelestarian yang dilakukan masih terbatas sehingga banyak  cagar  budaya  yang  terdapat  pada  Kawasan Pecinan Kembang Jepun akhirnya terlantar. Keterlantaran pelestarian  cagar  budaya  dapat  dikarenakan  tidak  adanya tindak  pelestarian  yang  diprakarsai  Pemerintah  sebagai pemilik  cagar  budaya  yang  bernilai  strategis  secara nasional maupun internasional, ketidak pedulian masyarakat  dalam  pelestarian  cagar  budaya, sumber daya manusia  yang  masih  terbatas  dalam  mengembangkan cagar  budaya,  dan  kurangnya  sumber  pendanaan  dalam pelestarian cagar budaya yang pada umumnya membutuhkan pendanaan yang besar [9].
Nilai  dari  obyek  cagar  budaya  yang  mencakup  estetika berdasarkan  kualitas  bentuk  maupun  detailnya  sehingga menjadikan  suatu  obyek  unik  yang  memiliki  nilai keunikan, keindahan serta kelangkaan, sehingga membuat cagar  budaya  bernilai  tinggi.  Dengan  begitu  dibutuhkan suatu  pendekatan  kemitraan  yang  dapat membantu upaya pelestarian, terutama dalam masalah keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan. Public Private Partnership (PPP)  merupakan  suatu  pola  kemitraan  yang  melibatkan kesepakatan  antara  pemerintah  dengan  swasta  dimana pihak  swasta  memberikan  aset  dan/atau  layanan  melalui pendanaan  yang  disesuaikan  oleh  kesepakatan  sampai batas  waktu  [10].  Pelestarian  cagar  budaya  yang dilakukan  melalui  pendekatan  pola  PPP    telah  dilakukan oleh  beberapa  Negara.  Salah  satunya  adalah  Negara Belanda  yang  memiliki  badan  pendanaan  pelestarian cagar budaya bernama Stadsherstel Amsterdam (SA) yang didirikan  oleh  Pemerintah,  Perbankan  dan  Perusahaan Asuransi.  Badan  ini  bertugas  mempertahankan  lansekap kota  dan  mengembalikan  fungsi  permukiman  yang memiliki  nilai  sejarah  dengan  merehabilitasinya  dan setelah  itu  menyewakannya.  Dengan  begitu  bangunan- bangunan  bersejarah  tetap  terjaga  kelestariannya  dan dapat  memberikan  nilai  tambah  terhadap  bangunan tersebut [11].
Pada Kawasan Pecinan Kembang Jepun sendiri, pernah mengundang  Pemerintah  Kota  maupun  pihak  Swasta untuk  meningkatkan  fungsi  kawasan  sebatas  dalam pengembangan ekonomi melalui perdagangan. Salah satu upaya pelestarian Kawasan Pecinan Kembang Jepun yang pernah  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  Swasta  adalah dengan  menciptakan  kawasan  ini  sebagai  pusat  Kya-kya. Pada tahun 2003, Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan  pihak  swasta,  yaitu  PT.  Kya-kya  untuk menciptakan  Kembang  Jepun  sebagai  ikon  baru  kota Surabaya  sebagai  pusat  kya-kya  ( walkstreet )  di  Kota Surabaya, namun upaya menghidupkan kawasan Kembang  Jepun  ini  tidak  berkelanjutan.  Relokasi pedagang  kaki  lima  di  Kembang  Jepun  pada  malam  hari untuk  mengembalikan  fungsi  jalan  merupakan  salah  satu penyebab  terhentinya  upaya  menghidupkan  kembali Kawasan Kembang Jepun [11]. Hal tersebut mengindikasi
bahwa  Pemerintah  dengan  Swasta  belum  benar-benar berkomitmen  dalam  menghidupkan  kembali  Kawasan Pecinan.  Selain  menciptakan  Kya-kya,  terdapat  pula kerjasama  yang  dilakukan  antara  Pemerinta  dan  Swasta dalam  melestarikan  cagar  budaya  pada  Kawasan  Pecinan Kembang  Jepun,  seperti  pelestarian  yang  dilakukan  pada bangunan  cagar  budaya  PT.  Bentoel  yang  masih  didapati dengan  kondisi  yang  terawatt,  namun  fungsi  yang digunakan  sebagai  Gudang  Pabrik  Cat  Lemkra  pada bangunan  cagar  budaya  tersebut  tidak  sesuai  dengan fungsi kawasan, yaitu kawasan perdagangan.
Oleh  karena  itu  dibutuhkan  suatu  inovasi  dalam pelestarian  kawasan  cagar  budaya,  khususnya  Kawasan Pecinan  Kembang  Jepun,  melalui  kerjasama  antara Pemerintah  dengan  pihak  swasta  untuk  mengembangkan cagar  budaya  Kembang  Jepun  melalui  pola  PPP.  Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala dalam pemeliharaan  bangunan  bersejarah  yang  dialami  oleh pemilik  bangunan.  Kendala  pemeliharaan  tersebut diantaranya  adalah  biaya  perawatan  yang  mahal,  tidak mengetahui  teknis  perawatan,  tidak  ada  bantuan pemerintah dan tidak ada minat melakukan pemeliharaan oleh  pemilik  bangunan  [5].  Melalui  pola  kerjasama pemerintah  dan  swasta  (PPP),  maka  pemeliharaan  cagar budaya pada Kawasan Pecinan dapat terealisasi, terutama dalam  membantu  pendanaan  perawatan  dan  memelihara dengan  teknis  yang  tepat.  Selain  mendapatkan  bantuan dalam  pendanaan  dalam  melestarikan  cagar  budaya  yang terdapat  di  kawasan  Pecinan  Kembang  Jepun,  terdapat pula  potensi-potensi  yang  dapat  dikembangkan  dalam pelestarian  sehingga  dapat  memberikan  manfaat-manfaat lainnya  seperti  pariwisata heritage, sarana  edukasi, perdagangan, dan lain-lain.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk  merumuskan  kerjasama  dengan  pendekatan  pola PPP  yang  relevan  untuk  diterapkan  dalam  pelestarian cagar  budaya  pada  Kawasan  Pecinan  Kembang  Jepun, maka  langkah  awal  yang  dilakukan  adalah  menentukan indikator  dan  variabel  mengenai  bentuk  kerjasama  dan pola  PPP  berdasarkan  teori  yang  didapatkan,    kemudian melakukan  pengujian  teori  dengan  melakukan  analisis berdasarkan kondisi empiris.

## B. Metode Analisis
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis teoritical deskriptif  dan  skoring, content analysis dan  analisis  triangulasi.  Input  variabel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  variabel  yang dihasilkan  dari  sintesa  tinjauan  pustaka  antara  lain variabel penentuan  karakteristik  kawasan  Pecinan Kembang Jepun dan variable pembentuk kerjasama antara Pemerintah  dan  Swasta,  diantaranya  adalah  kebijakan, pemberian  insentif,  pembiayaan  operasional,  sumbangan tenaga  masyarakat,  kegiatan  yang  mencerminkan  budaya
Pecinan,  komunitas  budaya,  pelayanan  yang  diberikan swasta,  kepemilikan  asset  budaya,  transfer  risiko, sumber daya  pihak  swasta,  sumber  daya  pihak  pemerintah  dan sumber daya yang terdapat pada kawasan.
Analisis  teortical  deskriptif  dan  skoring  bertujuan memberikan  gambaran  mengenai  objek  studi  secara mendalam  berdasarkan  data  eksisting  yang  terdapat  di kawasan  yang  menjadi  fokus  penelitian..  Berdasarkan kriteria-kriteria  cagar  budaya,  didapatkan  variable- variabel  yang  dapat  mendeskripsikan  karakteristik kawasan  dan  masyarakat  yang  ada  didalamnya.  Kriteria- kriteria  yang  dibobotkan  dalam  menganalisis  setiap variable  pada  sasaran  1  diadaptasi  dari  penilaian  cagar budaya  dalam  Buku  Profil  Cagar  Budaya  Kota  Surabaya (2009).  Variable-variabel  tersebut  dikaji  dengan  kondisi eksisting  kawasan  sehingga  didapatkan  karakteristik kawasan dan masyarakat pada masa kini.
Content analysis merupakan analisa yang mengandalkan  kode-kode  yang  ditemukan  dalam  sebuah teks perekaman data selama wawancara dilakukan dengan subjek di lapangan. Seperti yang dipaparkan oleh Bungin (2007),  bahwa content  analysis memiliki  3  syarat  utama yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi. Melalui content  analysis, maka  didapatkan  bentuk kerjasama  yang  dapat  dilakukan  antara  Pemerintah  dan Swasta  sesuai  dengan  karakteristik  kawasan  Pecinan Kembang Jepun dengan variable-variabel bentuk kerjasama.
Analisis triangulasi merupakan analisa yang digunakan untuk merumuskan pelestarian Kawasan Pecinan Kembang Jepun adalah teknik analisis triangulasi. Dalam proses  analisis  triangulasi  ini  menggunakan  tiga  sumber informasi  yang  kemudian  menjadi  pertimbangan  dalam merumuskan  pelestarian  Kawasan  Pecinan  Kembang Jepun  melalui  pendekatan  PPP.  Dalam  penelitian  ini, sumber informasi yang digunakan adalah Hasil penelitian berupa  bentuk  kerjasama  yang  dapat  dilakukan  dalam pelestarian  Kawasan  Pecinan  Kembang  Jepun,  Peraturan Daerah  Kota  Surabaya  Nomor    5    Tahun  2005    Tentang Pelestarian  Bangunan  Dan/Atau  Lingkungan  Cagar Budaya, dan penelitian terdahulu.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisa Identifikasi  Karakteristik  Kawasan  dan Masyarakat pada Kawasan Pecinan Kembang Jepun
Dalam  mengetahui  karakteristik  Kawasan  Pecinan Kembang  Jepun  dilakukan  dengan  analisa  teoritical deskriptif  dengan  menggunakan  skoring  dalam  menilai setiap  variable  berdasarkan  hasil  kajian  pustaka  dan dibandingkan  dengan  kondisi  eksisting  yang  terdapat  di lapangan.
Tabel 1. Analisa Variabel Kawasan Pecinan Kembang Jepun
No. Indikator
Variabel Skor 1. Nilai sejarah kawasan Pecinan Kembang Jepun Lokasi atau bangunan sebagai tempat terjadinya peristiwa bersejarah 3
Makna bangunan atau lokasi bagi masyarakat 2 2 Kelangkaan bangunan CB
Bangunan lama dengan ciri khas pecinan 2 Bangunan atau tapak yang tidak ditemukan di kawasan lain 3 3 Memperkuat kawasan Bangunan yang menjadi landmark di kawasan 3 4 Kejamakan
bangunan CB Bangunan yang memiliki kesamaan arsitektur 2 5 Keaslian bangunan di kawasan Bentuk bangunan lama yang masih lengkap 2 6 Bangunan lama yang tidak lengkap 2 7 Keistimewaan CB
Fungsi bangunan lama yang mencerminkan kegiatan pada kawasan pecinan 3 Total Skoring 22
Sumber: Hasil Analisa, 2014
Berdasarkan jumlah total nilai skoring, maka Kawasan Pecinan  Kembang  Jepun  masuk  dalam  kawasan  dengan Karakteristik  I,  yaitu  kawasan  Pecinan  memiliki bangunan-bangunan cagar budaya yang masih dipertahankan  baik  secara  fisik  maupun  fungsi  serta kegiatan masyarakat yang terdapat didalamnya mencerminkan  kegiatan  yang  terdapat  di  masa  lalu kawasan  Kembang  Jepun.  Kawasan  Pecinan  Kembang Jepun  masih  memiliki  ciri  khas  kota  lama,  terutama  ciri khas  Pecinan,  baik  secara  fisik  maupun  non  fisik, seperti kegiatan masyarakat yang mencerminkan budaya pecinan. Karakteristik  ini  dibagi  menjadi  dua,yaitu  karakteristik kawasan secara fisik dan karakteristik kawasan non fisik.
B. Analisa  Bentuk  Kerja  Yang  Dapat  dilakukan  Oleh Pemerintah,  Swasta  dan  Masyarakat  dalam Pelestarian Kawasan Pecinan Kembang Jepun
Dalam  menganalisis  bentuk  kerjasama  yang  dapat dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pelestarian  Kawasan  Pecinan  Kembang  Jepun  digunakan content  analysis  sebagai  alat  analisa.  Dalam  proses melakukan  content  analysis,  meliputi  tiga  tahapan  yang harus  dilalukan  hingga  hasil  yang  diharapkan  dapat didapatkan  oleh  peneliti.  Ketiga  tahap  itu  adalah  tahap preparation,  organizing dan resulting .  Berikut  adalah ketiga tahapan dalam content analisis.
Tahap Preparation . Pada  tahap  persiapan  ini dilakukan  pemilihan  unit  analisis  yaitu  reponden  yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang diharapkan peneliti.  Pada  proses  ini,  peneliti  melakukan purposive sampling untuk  menemukan  responden  yang  tepat diwawancarai ( in depth interview ). Tahap Organizing .  Pada  tahap  ini,  hasil  dari  tahap persiapan  yang  berupa  transkrip  wawancara  kepada responden,  yang  kemudian  transkrip  yang  telah  dibuat diberikan  kode.  Pemberian  kode  dilakukan  untuk melakukan pengelompokkan bentuk kerjasama yang dapat dilakukan  serta  peran-peran  setiap  pihak  (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dalam menjalin kerjasama dalam
pelestarian  Kawasan  Pecinan  Kembang  Jepun  dengan variable-variable yang ditanyakan oleh peneliti
Tahap Abstraksi. Setelah melakukan tahap organizing,  maka  akan  dilanjutkan  kepada  tahap abstraksi.  Pada  tahap  ini,  peneliti  akan  mengacu  pada hasil  pengkodean  transkrip  wawancara  untuk  melihat variable  yang  dapat  membentuk  kerjasama  antara Pemerintah  dan  Swasta  dalam  pelestarian  Kawasan Pecinan.  Berikut  merupakan  abstraksi  masing-maisng variable  yang  dapat  membentuk  kerjasama  antara Pemerintah  dan  Swasta  pada  pelestarian  Kawasan Pecinan Kembang Jepun.
1. Kebijakan  terkait  pelestarian  kawasan  Pecinan. Kawasan  Pecinan  Kembang  Jepun  mengarah kepada  pelestarian urban  heritage, bukan  sebagai anthropological  site .  Dimana  pelestarian  Kawasan
Pecinan Kembang Jepun mengakomodasi perkembangan  kota.  Pengembangan  pusaka  kota yang memperhatikan bahwa pusaka kota merupakan  bagian  dari  aktivitas  kota,  sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat kota.
2. Pemberian  insentif  terkait  pelestarian  kawasan Pecinan. Dalam menarik minat pihak Swasta untuk berinvestasi  pada  Kawasan  Pecinan  Kembang Jepun  yang  merupakan  bagian  dari  kawasan  kota lama  Surabaya,  Pemerintah  memberikan  insentif kepada  para  pengusaha  berupa  pemotongan  Pajak Bumi Bangunan (PBB). Pemotongan ini dimaksudkan  untuk  meringankan  pembiayaan pemeliharaan bangunan lama yang dipakai sebagai tempat usaha.
3. Pembiayaan Operasional Terkait pelestarian kawasan  Pecinan.  Pembiayaan  operasional  yang dapat  dilakukan  antara  Pemerintah  dan  Swasta adalah sebagai berikut:
- Pemerintah:  Pemerintah  memiliki  peran  dalam membiayai  pembangunan  infratsruktur  dan fasilitas  umum  yang  memadai.  Pemerintah juga  harus  mengetahui tindak pelestarian apa yang paling tepat  dalam  melestarikan Kawasan  Pecinan  Kembang  Jepun  bersama dengan Tim Cagar Budaya.
- Swasta:  Penyelenggara  suatu  program  atau kegiatan  yang  dapat  menghidupkan  kembali Kawasan  Pecinan  Kembang  Jepun,  baik secara tangible dan intangible.
4. Sumbangan Tenaga Masyarakat Terkait
Pelestarian kawasan Pecinan. Sumbangan tenaga masyarakat untuk turut terlibat dalam pelestarian Kawasan  Pecinan  Kembang  Jepun  masih  belum terlihat  menonjol.  Hal  tersebut  dikarenakan masyarakat membutuhkan dorongan dari
Pemerintah dan pengayoman dari pihak
Pemerintah.  Terutama  kepada  pihak  masyarakat Tionghoa  yang  sempat  merasa  tidak  terdukung dan  ragu-ragu  dalam  memperkenalkan  budaya Tionghoa  pada  Kawasan  Pecinan  Kembang Jepun.
5. Kegiatan  Yang  Mencerminkan  Budaya  Pecinan Terkait  Pelestarian  kawasan  Pecinan.  Kegiatan yang  masih  terdapat  pada  Kawasan  Pecinan Kembang Jepun adalah sebagai kawasan perdagangan,  dan  berpotensi  sebagai  wisata kuliner dan budaya.
6. Keberadaan Komunitas Budaya Terkait Pelestarian  Kawasan  Pecinan.  Komunitas  Cagar Budaya  dan  Tionghoa  dapat  dilibatkan  dalam penyusunan  kebijakan  penataan  kawasan  kota lama Surabaya sehingga setiap elemen masyarakat,  komunitas,  dapat  mendukung  penuh kebijakan pelestarian kawasan kota lama, termasuk Kawasan Pecinan Kembang Jepun.
7. Pelayanan  Yang  Diberikan  Pihak  Swasta  Terkait Pelestarian  Kawasan  Pecinan.  Pelayanan  yang dapat  diberikan  Swasta  dalam  melestarikan Kawasan Pecinan Kembang Jepun adalah Melakukan  studi  kelayakan  proyek  atau  kegiatan yang    akan  dilakukan,  melakukan  manajemen eksternal  dan  internal,  dan  mengatur  jalannya kegiatan  komersial  yang  dilakukan  dengan mengimbangin kegiatan budaya.
8. Kepemilikan  Cagar  Budaya  Terkait  Pelestarian Kawasan Pecinan. Kepemilikan suatu aset budaya baik  secara tangible  dan  intangible dalam pelestarian  Kawasan  Pecinan  Kembang Jepun dapat dimiliki oleh Swasta dan/atau Pemerintah.
9. Transfer  Risiko  Terkait  Pelestarian  Kawasan Pecinan.  Swasta  menerima  transfer  risiko  sebagai evaluasi manajemen yang telah atau tidak berhasil dalam penyelenggaraan kegiatan untuk pelestarian Kawasan Pecinan Kembang Jepun.
10. Sumber  Daya  Dari  Pihak  Swasta  Terkait Pelestarian  Kawasan  Pecinan.  Sumber  daya  yang dimiliki  Swasta  yang  dapat  dimanfaatkan  adalah pendanaan  yang  berupa  investasi  dan  CSR ( corporate  social  responsibility );  dan  manajemen pengelolaan.
11. Sumber  Daya  Pihak  Pemerintah  Terkait Pelestarian  Kawasan  Pecinan.  Sumber  daya Pemerintah  yang  dapat  dimanfaatkan  adalah peran  sebagai  regulator,  oenyedia  infrastruktur yang memadai pada kawasan, melakukan sosialisasi  terhadap  masyarakat  dan  motor penggerak dalam pelestarian.

## 12. Sumber  Daya  Yang  Terdapat  Di  Kawasan
Terkait  Pelestarian  Kawasan  Pecinan.  Sumber daya  yang  terdapat  pada  kawasan  diantaranya adalah  potensi  sebagai  kawasan  perdagangan, memiliki  aset  budaya tangible yang  masih bertahan  dan  menjadi  ciri  khas  kawasan  sebagai Kawasan  Pecinan  Kembang  Jepun,  diantaranya adalah Klenteng Han An Kiong; Rumah Abu Han,
The dan Tjoa dan lain-lain; dan fasade atau wajah bangunan  lama  masih  memiliki  kondisi  yang sama/asli.

## C. Merumuskan  Pelestarian  Kawasan  Pecinan  Kembang Jepun Melalui Pendekatan Pola PPP
Dalam  merumuskan  pelestarian  Kawasan  Pecinan Kembang  Jepun  melalui  pendekatan  PPP  menggunakan proses  analisis  triangulasi  dimana  yang  menjadi  acuan utama adalah hasil analisa sebelumnya dan dikomparasikan  dengan  kesesuaiannya  dalam  kebijakan terkait,  yaitu  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor    5 Tahun  2005  Tentang    Pelestarian  Bangunan  Dan/Atau Lingkungan  Cagar  Budaya  dan  konsep  pengembangan PPP  yang  pernah  dilakukan;  dan Heritage  and Development  The  Role  of  Public-Private  Partnerships . Maka  rumusan  PPP  yang  didapatkan  melalui  pola  PPP adalah  berupa  pola  BOT  ( Build-Operate-Transfer )  dan pola BOO (Build-Operate-Own).
1. Pola BOT
Pada  pola  BOT,  pelestarian  yang  dilakukan  lebih mengarah  padapelestarian  kawasan  secara  fisik kawasan, dengan uraian berikut:
- Pemerintah:  Pemerintah  memiliki  peran  dalam Memberikan  kebijakan  untuk  masyarakat dalam  memelihara  fasade  bangunan  yang dimiliki  dengan  mencabut  reklame  yang menutupi  wajah  bangunan  lama,  serta mendorong  masyarakat  untuk  memelihara bangunan  dengan  memberikan  keringanan PBB.
- Swasta:  Swasta  membiayai  pelestarian  fisik kawasan  dengan  memberikan  ciri  khas  fisik kawasan  seperti  pemberian  warna  pada  khas (merah  dan  emas)  pada  ornament-ornamen Pecinan,  pemberian  insentif  pada  pemiliki bangunan  yang  memasangkan  aksara  hanzi atau  ornament  pecinan  pada  bangunan- bangunan  yang  dimiliki,  pemberian street furniture, lampion  dan  gerbang-gerbang minor pada kawasan.
2. Pola BOO
- Pemerintah: Pemberian  kemudahan  dalam perizinan  (non  fiscal)  menyelenggarakan kegiatan kebudayaan pada Kawasan Pecinan  Kembang  Jepun ; memelihara sarana prasarana:
a. penambahan
jumlah fasilitas
kebersihan kawasan
b. optimalisasi  fungsi  pedestrian  yang terintegrasi untuk memudahkan pergerakan pengunjung kawasan
c. pengaturan  parkir on  street yang terdapat  pada  kawasan,    yang dilakukan  dengan  pengaturan  waktu parkir  untuk  mendukung  kegiatan yang diselenggarakan pada kawasan d. penambahan  utlitas  lampu  agar menghindarkan kawasan dari perspektif tidak aman serta menghindarkan dari peluang kriminalitas pada kawasan
e. menertibkan bangunan-bangunan liar yang  tedapat  pada  sepanjang  Kali Mas
- Swasta: membiayai kegiatan yang dapat dikembangkan  pada  Kawasan  Pecinan  Kembang Jepun,  seperti  mengembangan  wisata  kuliner dengan  tema  budaya  Pecinan  yang  akan terselenggara  pada  Jalan  Karet.  Memperhatikan keamanan kawasan saat terselenggaranya kegiatan  yang  diinisiasi  oleh  Swasta  dengan melibatkan  masyarakat  sekitar  dalam  penjagaan keamanan  kawasan.  Serta  melibatkan  komunitas budaya  local  untuk  kolaborasi  dalam  akulturasi budaya  dalamkegiatan-kegiatan  wisata  budaya yang dapat dikembangkan pada kawasan.

## IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  karakteristik  kawasan  dan  kerjasama  yang dilakukan  antara  Pemerintah  dan  Swasta,  maka didapatkan  pola  PPP  yang  dapat  diterapkan  pada Kawasan Pecinan Kembang Jepun sebagai berikut:

## 1. Pola BOT
Berikut  merupakan  peran  masing-masing pihak dalam Pola BOT:
- Pemerintah:  sebagai  regulator,  penyediaan infrastruktur kawasan berperan dalam
penyediaan  infrastruktur  yang  memadai  bagi kawasan Pecinan;
sebagai penggerak masyarakat dalam melestarikan Kawasan Pecinan  Kembang  Jepun  dan  sebagai  pemilik akhir asset budaya yang dimiliki kawasan.
- Swasta:  mengelola  aset  budaya  secara  fisik melalui pendanaan yang dimiliki dan memelihara  asset  budaya  dengan  bertanggung jawab dengan selalu melaporkan setiap perbaikan atau perubahan yang hendak dilakukan kepada Tim Cagar Budaya.

## 2. Pola BOO
Berikut merupakan peran masing-masing pihak dalam pola BOO:
a. Pemerintah.  Pemerintah  memberikan  insentif berupa potongan PBB, dan dalam pelaksanaannya, Pemerintah harus
mengevaluasi  system  dalam  pemberian insentif,  sehingga  dapat  terlaksana  dengan tepat  saran  serta  mendorong  Swasta  dalam bertanggungjawab atas pelestarian.
b. Swasta:  sebagai  penanam  modal  pada kawasan,  yang  mengelola  kegiatan  pada kawasan  Pecinan  Kembang  Jepun  sebagai Kawasan  perdagangan  dan  budaya  Pecinan, dan memanajemen kegiatan yang diselenggarakan  serta  menjadi  pemilik  asset budaya  yang  telah  dibangun.  Kegiatan tersebut  meliputi  tempat  wisata  kuliner  pada malam hari dengan tema Pecinan, pergelaran akulturasi  budaya  Pecinan  dengan  budaya local  yang  membutuhkan  komitmen  dari masing-masing komunitas budaya dan Memanfaatkan  ruang  public sepanjang Jalan Kembang  Jepun  pada  waktu-waktu  tertentu untuk  menyelenggarakan  kegiatan-kegiatan budaya  yang  dapat  menarik  masyarakat dalam mengenal budaya Pecinan.

## B. Rekomendasi
Berikut merupakan rekomendasi pada penelitian ini:
1 Untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya, maka dibutuhkan  penelitian  mengenai  pelestarian  kawasan dengan  pendekatan  lainnya  yang  untuk  memperkaya metode pelestarian sehingga dapat menjadi rekomendasi  beberapa  pihak  dalam  menerapkan pendekatan  pelestarian  yang  dibutuhkan  dan  sesuai dengan karakteristik masyarakat.
C. Dalam  penelitian  bentuk  kerjasama  dengan  pola  PPP dapat  difokuskan  pada  Pola  BOT  dan  BOO, bagaimana  pola  tersebut  dapat  secara  spesifik  dapat diterapkan  pada  KPKJ  ataupun  kawasan  Kota  Lama Surabaya lainnya.
D. Pemerintah  melakukan  prioritas  dalam  menjalin kerjasama  oleh  Swasta  untuk    menghimpun  proyek pelestarian  Kawasan  Pecinan  Kembang  Jepun  untuk memaksimalkan pelestarian kawasan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  D.G.  mengucapkan  terima  kasih  kepada Pemerintah  Kota  Surabaya,  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Kota  Surabaya,  dan Soerabaja  Heritage Society yang  telah  memberikan  dukungan  dalam penelitian ini..

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Adishakti. 2013. Modul 2 Prinsip, Strategi, dan Instrumen Penataan- Pelestarian  Kota  Pusaka. Badan  Pelestarian  Pusaka  Indonesia. Jakarta.
[2]  Apriyani,  Astri.  2013. Surabaya  Di  Atas  Kampung-kampung . http://intisari-online.com diakses pada tanggal 16 Oktober 2013.  2003. Pusat  Kya-kya  Kembang  Jepun.  http://www.surabayatourism.com diakses pada 16 Oktober 2013.
[3]  Anonim.  2013. Kembang  Jepun  Riwayatmu  Kini .  http://jia-xiang.biz diakses pada tanggal 2 Desember 2013.
[4] Anonim. 2003. Pusat Kya-kya Kembang Jepun . http://www.surabayatourism.com diakses pada 16 Oktober 2013.
[5]  Sari,  Kartika  Eka.  2011 .  Pelestarian  Kawasan  Pecinan  Kembang Jepun  Kota  Surabaya  Berdasarkan  Persepsi  Masyarakat.    Dimensi (Journal  of  Architecture  and  Built  Environment), Vol.  38,  No.  2, Desember 2011, 89-100 ISSN 0126-219X [6] Hadiwinoto, Suhadi. 2013. Modul 1 Introduksi Penataan- Pelestarian Kota Pusaka . Badan Pelestarian Pusaka Indonesia. Jakarta.
[7] Budihardjo, Eko. 1996. Tata Ruang Perkotaan . Alumni. Bandung.
[8]  Sidharta  dan  Budihardjo,  E.  1989 .  Konservasi  Lingkungan  dan Bangunan  Kuno  Bersejarah  di  Surakarta .  Gadjah  Mada  University Press. Jogjakarta.
[9] Wijayanto, Punto. 2013. Membiayai Pelestarian Pusaka Stadsherstel Dalam Konteks Indonesia . Badan Pelestarian Pusaka Indonesia.
[10]  The  World  Bank.  2007.    Public-Private  [11]  Timmer,  Peter.  2013.
Preparation  of  PPP  Project  on  Heritage  Conservation-  Workshop Public Private Partnership In Managing Historical Urban Precincts- Module 2 : PPP Project on Heritage Conservation. Jakarta.
[11]  Timmer,  Peter.  2013. Preparation  of  PPP  Project  on  Heritage Conservation-  Workshop  Public  Private  Partnership  In  Managing Historical  Urban  Precincts-  Module  2 :  PPP  Project  on  Heritage Conservation. Jakarta.