## NILAI-NILAI KEADILAN  DALAM HARTA WARISAN ISLAM
Oleh: Dr. H. M. Mawardi Djalaluddin, M.Ag.
Abstrak
Islam  datang  membawa  panji  keadilan  persamaan  kedudukan  laki-laki  dan  perempuan, anak-anak,  orang  dewasa,  orang  yang  tua  renta,  suami,  isteri  saudara  laki-laki  dan saudara  perempuan  sesuai  tingkatan  masing-masing.  Dari  berbagai  ketentuan  dalam hukum  kewarisan  Islam,  setidaknya  ada  lima  azas  (doktrin)  yang  disepakati  sebagai sesuatu  yang dianggap  menyifati hukum  kewarisan  Islam,  yaitu bersifat  Ijbari, bilateral, individual,  keadilan  yang  berimbang  dan  akibat  kematian.  Hal  yang  paling  menonjol dalam  pembahasan  tentang  keadilan  menyangkut  hukum  kewarisan  Islam  adalah  hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2 : 1 (baca  2  banding  1)  antara  forsi  laki-laki  dan  perempuan.  Asas  keadilan  dalam  hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh  dan  harta  warisan  dengan  kewajiban  atau  beban  kehidupan  yang  harus ditanggungnya/ditunaikannya diantara para ahli waris.
Kata kunci: Nilai keadilan, Harta warisan

## I  PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masalah
Sebagai  agama  yang  sempurna,  Islam  mengatur  segala  sisi  kehidupan  manusia, bahkan  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  peralihan  harta  yang  ditinggalkan  seorang manusia,  setelah  manusia  tersebut  meninggal  dunia.  Hukum  yang  membahas  tentang peralihan harta tersebut  dalam ilmu  hukum  disebut hukum  kewarisan, atau dikenal  juga dngan hukum faraid.
Idris  Djakfar  dan  Taufik  Yahya  mendifinisikan  bahwa  hukum  kewarisan  ialah seperangkat  ketentuan  yang mengatur  cara-cara  peralihan hak dari seseorang  yang telah meninggal  dunia  kepada  orang  yang  masih  hidup  yang  ketentuan-ketentuan  tersebut
berdasarkan  pada  wahyu  Ilahi  yang  terdapat  dalam  al-Qur'an  dan  penjelasannya  yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw, dalam istilah arab disebut Faraidl 1
Dari  kedua  definisi  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  hukum  kewarisan  Islam merupakan  hukum  yang  mengatur  tentang  peralihan  kepemilikan  harta  dari  orang  yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (yang berhak menerimanya), yang mencakup apa saja yang menjadi harta warisan, siapa-siapa saja yang berhak menerima, berapa besar forsi atau bagian masing-masing ahli waris, kapan dan bagaimana tata cara pengalihannya.  Warisan  menurut  sebagian  besar  ahli  hukum  Islam  ialah  semua  harta benda  yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  yang  meninggal  dunia  baik  berupa  benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut  pautnya  dengan  hak  orang  lain,  misalnya  barang  yang  digadaikan  sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup. 2
Allah  Swt.  memerintakan  agar  setiap  orang  yang  beriman  mengikuti  ketentuan- ketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan menjanjikan siksa neraka bagi  orang  yang melanggar  peraturan ini. 3 Dalam Q.S. an-Nisa' ayat 13 dan 14 Allah berfirman:
                                                                                                                                     
1 Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam (Jakarta; PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 3-4.
2 Masjfuk Zuhdi, Studi Islam , Jilid III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), h. 57.
3 Mahmud Yunus, Hukum Warisan Dalam Islam, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 5.
                                                                                        
      Terjemahnya:
(Hukum-hukum  tersebut)  itu  adalah  ketentuan-ketentuan  dari  Allah.  barangsiapa  taat kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  niscaya  Allah  memasukkannya  kedalam  syurga  yang mengalir  didalamnya  sungai-sungai,  sedang  mereka  kekal  di  dalamnya;  dan  Itulah kemenangan  yang  besar.  Dan  barangsiapa  yang  mendurhakai  Allah  dan  rasul-Nya  dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
Ayat tersebut merupakan ayat yang mengiringi hukum-hukum Allah menyangkut penentuan  para  ahli  waris,  tahapan  pembagian  warisan  serta  forsi  masing-masing  ahli waris, yang menekankan kewajiban melaksanakan pembagian warisan sebagaimana yang ditentukan  Allah,  yang  disertai  ancaman  bagi  yang  melanggar  ketentuan  tersebut. Sebaliknya  bagi  hamba  yang  mengikuti  ketentuanNya,  Allah  menjanjikan  surga. Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa yang tidak menerapkan hokum waris yang telah diatur Allah SWT, maka ia tidak akan mendapat warisan surga,(muttafak alaih)
Dalam tradisi Arab pra Islam, hukum yang diberlakukan menyangkut ahli waris mereka  menetapkan  bahwa  wanita  dan  anak-anak  tidak  memperoleh  bagian  warisan, dengan alasan mereka tidak atau belum dapat berperang guna mempertahankan diri, suku atau kelompoknya, 4 oleh karena itu yang berhak mewarisi adalah laki-laki  yang berfisik kuat dan dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. 5 Konsekwensinya perempuan, anak-anak dan orang tua renta tidak berhak mewarisi harta
4 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam , (Surabaya: Mutiara Ilmu, tt.), h. 15.
5 Ahmad Rofik, Fiqh Mawaris , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 6.
peninggalan kerabatnya.
Islam  datang  membawa  panji  keadilan  persamaan  kedudukan  laki-laki  dan perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang yang tua renta, suami, isteri saudara laki-laki dan saudara perempuan sesuai tingkatan masing-masing.
Dari berbagai ketentuan dalam hukum kewarisan Islam, setidaknya ada lima azas (doktrin)  yang  disepakati  sebagai  sesuatu  yang  dianggap  menyifati  hukum  kewarisan Islam,  yaitu  bersifat  Ijbari,  bilateral,  individual,  keadilan  yang  berimbang  dan  akibat kematian. 6

## B. Rumusan Masalah
Bertolak  dari  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  perlu  memberikan batasan-batasan dalam tulisan ini. Makalah ini membahas tentang "Nilai Keadilan Dalam Hukum Waris Islam".

## II PEMBAHASAN
A. Keadilan Dalam Hukum Waris Islam
Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa keadilan merupakan salah satu  asas  (doktrin)  dalam  hukum  waris  Islam,  yang  disimpulkan  dari  kajian  mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan.
Hal  yang  paling  menonjol  dalam  pembahasan  tentang  keadilan  menyangkut hukum Kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki- laki dan perempuan serta perbandingan 2 : 1 (baca 2 banding 1) antara forsi laki-laki dan
6 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), h. 24.
perempuan. Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya diantara para ahli waris 7 karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab diembankan  kepada  mereka,  ditinjau  dari  keumuman  keadaan/kehidupan  manusia.  Jika dikaitkan  dengan  definisi  keadilan  yang  dikemukakan  Amir  Syarifuddin  sebagai "keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  dan  keseimbangan  antara  yang  diperoleh dengan  keperluan  dan  kegunaan", 8 atau  perimbangan  antara  beban  dan  tanggung  jawab diantara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.
Rasio  perbandingan  2  :  1,  tidak  hanya  berlaku  antara  anak  laki-laki  dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami isteri, antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan, 9 yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam. 10
Dalam  kehidupan  masyarakat  muslim,  laki-laki  menjadi  penanggung  jawab nafkah  untuk  keluarganya,  berbeda  dengan  perempuan.  Apabila  perempuan  tersebut berstatus  gadis/masih  belum  menikah,  maka  ia  menjadi  tanggung  jawab  orang  tua
7 Ahmad  Zahari, Tiga  Versi  Hukum  Kewarisan  Islam :  Syafi'i,  Hazairin  dan  KHI,  (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), h. 25.
8 Juga  merupakan  salah  setu  intisari  kuliah  perdana  Capita  Selekta  Hukum  IslamMagister  Ilmu Hukum Semester IV, Universitas Muhammadiyah Jakarta yang disampaikan Prof. DR. H. Abdullah Syah, MA tanggal 2 April 2005 di Kampus UMSU-Medan.
9 Cholil Umam, Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern , Surabaya: Ampel Suci, 1994), h. 101.
10 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhyah, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), h. 207.
ataupun  walinya  ataupun  saudara  laki-lakinya.  Sedangkan  setelah  seorang  perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tangguag jawab suaminya (laki-laki).
Syari'at  Islam  tidak  mewajibkan  perempuan  untuk  menafkahkan  hartanya  bagi kepentingan  dirinya  ataupun  kebutuhan  anak-anaknya,  meskipun  is  tergolong mampu/kaya,  jika  ia  telah  bersuami, 11 sebab  memberi  nafkah  (tempat  tinggal,  makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki- laki setelah ia menikah). Dalam QS. At-Thalaq ayat 6 Allah berfirman: 
                                                                                                    
                                                                                                             
                                                              
Terjemahnya:
Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk  menyempitkan  (hati) mereka.  dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang  sudah  ditalaq)  itu  sedang  hamil,  Maka berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya  hingga  mereka  bersalin,  Kemudian  jika  mereka menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu  Maka  berikanlah  kepada  mereka  upahnya,  dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
Dalam QS. Al- Baqarah ayat 233 Allah berfirman:
                                                                                                 
Terjemahnya:
"...Dan  kewajiban  ayah  menanggung  nafkah  dan  pakaian  kepada  para  ibu  yang menyusukan dengan cara yang ma 'ruf...".
Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:
11 Ash-Shabuni, Op. Cit ., h. 13.
"Suami  wajib  melindungi  isterinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup berumah  tangga  sesuai  dengan  kemampuannya". 12 Sedangkan  kewajiban  isteri  pada dasarnya  adalah  mengatur  urusan  intern  rumah  tangga  dengan  sebaik-baiknya. 13 Hal demikian juga berlaku dalam kedudukan sebagai ayah dan ibu pewaris. 14
Dalam  tingkatan  anak,  anak  laki-laki  yang  belum  menikah,  ia  diwajibkan memberi  mahar 15 dan  segala  persyaratan  pernikahan  yang  dibebankan  pihak  keluarga calon  isteri  kepadanya.  Setelah  menikah,  maka  beban  menafkahi  isteri  (dan  anak- anaknya) kelak akan  diletakkan dipundaknya.
Sebaliknya  anak  perempuan,  dengan  forsi  yang  diperolehnya  tersebut  akan mendapat  penambahan  dari  mahar  yang  akan  didapatkannya  apabila  kelak  ia  menikah, selanjutnya  setelah  menikah  ia  (pada  dasarnya)  tidak  dibebankan  kewajiban  menafkahi keluarganya  ,  bahkan  sebaliknya  dia  akan  menerima  nafkah  dari  suaminya,  kondisi umum ini tidak menafikan keadaan sebaliknya, tapi jumlahnya tidak banyak.
Dari  penjelasan  tersebut,  jika  dicontohkan  secara  konkrit  adalah  seorang  anak laki-laki  memperoleh  harta  warisan  bernilai  uang  Rp.20.000.000,-  (dua  puluh  juta), sedangkan  saudara  perempuannya  memperoleh  Rp.10.000.000;  (sepuluh  juta) berdasarkan  ketentuan  2  :  1,  maka  ketika  laki-laki  tersebut  akan  menikah,  ia  akan mengeluarkan biaya keperluan mahar sekitar  Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), jadi sisa harta  dari  bagian  warisan  yang  ada  pada  laki-laki  tersebut  berjumlah  Rp.15.000.000; (lima  belas  juta  rupiah).  Sebaliknya  saudara  perempuannya  yang  memperoleh  bagian
12 Bunyi dan  maksud  yang sama juga terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum  Islam. Sedangkan  pada  Pasal  80  ayat  (4)  KHI  diuraikan  tentang  kewajiban  suami  memberi  nafkah,  kiswah, maskan, biaya kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak dan biaya kesehatan, sesuai dengan kemampuan suami.
13 Lihat Pasa134 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 83 ayat (2) KHI.
14 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1995), h. 119 .
15 Pasal  30  KHI  menyebutkan:  "Calon  mempelai  pria  wajib  membayar  mahar  kepada  calon mempelai wanita, yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak" .
warisan  Rp.10.000.000;  (sepuluh  juta  rupiah)  tersebut  akan  memperoleh  tambahan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disebabkan mahar yang diperolehnya dari laki-laki yang menikah  dengannya.  Dengan  demikian  maka  kedua-duanya  (laki-laki  dan  perempuan) yang memperoleh bagian warisan tersebut sama-sama memperoleh Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
Dengan  demikian  maka  perempuan  selain  pemilik  penuh  dari  kekayaan  yang diwarisi dari orang tuanya dan tidak ada pemaksaan/kewajiban untuk dibelanjakan, juga akan  mendapatkan  tambahan  dari  mahar  yang  diberikan  laki-laki  yang  akan  menjadi suaminya serta mendapatkan hak nafkah dari suaminya tersebut.
Hal demikian menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam bukan saja keadilan  yang  bersifat  distributif  semata  (yang  menentukan  besarnya  forsi  berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga), akan tetapi juga bersifat commulatif, yakni bagian warisan juga diberikan kepada wanita dan anak-anak. Hal tersebut berbeda dengan hukum  warisan  Yahudi,  Romawi  dan  juga  hukum  adat  pra  Islam,  bahkan  sebagiannya hingga sekarang masih berlaku. 16
Jika dalam satu kasus seorang anak (juga saudara) perempuan mendapat separuh dari  harta  peninggalan,  pada  hakikatnya  jauh  lebih  besar  dari  perolehan  laki-laki,  sebab kekayaan laki-laki (termasuk dari bagian warisan) pada akhirnya akan pindah ke tangan wanita  dalam  bentuk  pangan,  sandang  dan  papan,  sehingga  bahagian  laki-laki  tersebut akan  lebih  dahulu  habis.  Sebaliknya  kekayaan  perempuan  (dari  pembagian  warisan tersebut)  akan  tetap  utuh  tak  berkurang,  jika  diinginkannya, 17 karena  pada  hakikatnya
16 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 124-125.
17 Nashruddin Baidan, tafsir bi al-Ra yi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 65
perempuan  mengambil  bagian  (warisan,  harta  laki-laki)  dan  tidak  memberi  apa-apa,  Ia mendapat bagian warisan dan  memperoleh nafkah, tidak sebaliknya.
Perbedaan  yang  berdasarkan  besar  kecilnya  beban  dan  tanggung  jawab  laki-laki dan  perempuan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  berdasar  hukum  kausalitas  imbalan  dan tanggung  jawab,  bukan  mengandung  unsur  diskriminasi.  Forsi  perempuan  yang ditentukan  tersebut  seimbang  dengan  kewajibannya.  Sebab  dalam  Islam,  kaum  wanita pada dasarnya dibebaskan dari  memikul tanggungjawab ekonomi keluarga. Oleh karena itu,  jika  seseorang  menerima  bagian  waris  tinggi,  berarti  hal  itu  merupakan  manifestasi dari  tingkat  kewajibannya,  yang  merupakan  konsep  perbedaan  secara  sosiologis  dalam masyarakat Islam. 18
Di  Indonesia  pernah  dikemukakan  wacana  yang  menyatakan  perbandingan  2  :  1 bukan  ketentuan  yang  bersifat  pasti  dan  tetap,  sehingga  dapat  dikompromikan, diantaranya  Zainuddin  Sardar  yang  menyatakan  bahwa  setiap  rumusan  hukum  yang terdapat pada nash Al-Qur' an dan Hadits terdiri dari unsur-unsur :
a. Unsur  Normatif  yang  bersifat  abadi  dan  universal,  berlaku  untuk  semua  tempat dan waktu serta tidak berubah dan tidak dapat diubah.
b. Unsur  Hudud  yang  bersifat  elastis  sesuai  dengan  keadaan  waktu,  tempat  dan kondisi  sebagaimana  kaidah:  Perubahan  hukum  (dapat  terjadi)  berdasarkan perubahan masa, tempat dan keadaan 19
18 Zainuddin Sardar, Masa Depan Islam, (Bandung: Pustaka, 1987), h. 203 dan 342.
19 Jalaluddin  Abdurrahman  as-Suyuthi, AI  Asybah  wa  an  Nadhoir (Indonesia;  Syirkah  Nur  Asia, tt), h. 72.
Oleh  karena  itu  yang  abadi  dan  universal  ialah  dalam  hukum  waris  Islam diantaranya  norma  tentang  hak  dan  kedudukan  anak  laki-laki  dan  perempuan  untuk mewarisi  harta  warisan  orang  tua.  Sedangkan  mengenai  besarnya  bagian  dalam perbandingan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan yang sederajat merupakan aturan batas yang dapat dilenturkan.
Meski  demikian,  pada  kenyataannya  rumusan  Pasal  176  KHI  yang  dijadikan hukum  materil  di  lingkungan  Peradilan  Agama,  ketentuan  2  :  1  tidak  bergeser. 20 Ketentuan 176 KHI yang tetap mempertahankan forsi 2 : 1 antara anak laki-laki dan anak perempuan dilatarbelakangi para penyusun ataupun ahli hukum Islam yang terlibat dalam penyusunan  pasal  176  KHI  meyakini  ketentuan  ayat  tersebut  bersifat  Sarih/tafsil  dan gath'i,  berdasarkan  pada  teori  standar  konvensional  yang  menyebutkan  "perbedaan jumlah  bagian  anak  perempuan  dengan  anak  laki-laki  berdasarkan  hukum  imbalan  dan tanggung jawab", seperti yang telah diuraikan di atas.
Dalam  hukum  waris  Islam  juga  ditentukan  bagian  Ibu  dan  bapak  yang  berhak mewarisi  bersama  anak  dengan  keturunannya,  dalam  arti  Ibu  dan  bapak  sama-sama mewarisi  dengan  forsi  yang  berimbang,  yakni  sama-sama  memperoleh  1/6  dari  harta warisan, apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki. Jika tidak ada, maka ibu mendapat 1/3  dan  untuk  bapak  sisanya  2/3,  karma  bapak  mempunyai  kewajiban  dan  tanggung jawab memberi nafkah untuk ibu. 21
Walaupun  dalam  hukum  waris  Islam  ditentukan  forsi  1  :  1  (satu  banding  satu) antara bagian ayah dan bagian ibu, yakni sama-sama memperoleh 1/6 bagian, akan tetapi
20 Ibid. , h. 121.
21 Mamud Yunus, Op. Cit ., h. 92.
dalam  pelaksanaannya/penerapannya  masih  memperhatikan  keadilan  atas  dasar  hak  dan kewajiban, yakni beban dan tanggung jawab laki-laki lebih besar dibanding perempuan.
Oleh karena itu akan dinilai adil jika bagian ayah lebih besar dibandingkan bagian ibu, seperti dalam kasus apabila pewaris meninggalkan ahli waris : suami, ibu dan bapak. Dalam  kasus  demikian,  asal  masalah  adalah  enam,  dimana  suami  memperoleh  ½  (3 bagian), ibu memperoleh 1/3 dari sisa (1 bagian) dan ayah mendapat sisa (2 bagian).
B. Dasar Hukum Waris Islam
Dasar  utama  hukum  waris  Islam  adalah  Al-Qur’an  dan  Al-Hadis,  khususnya menyangkut forsi atau bagian masing-masing ahli waris. Dalam QS. An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Allah berfirman:
Terjemahnya:
Allah  mensyariatkan  bagimu  tentang  pembagian  pusaka  untuk  anak-anakmu,  yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan apabila anak tersebut semuanya perempuan (lebih dari dua orang), maka berilah mereka dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan.  Jika  anak  perempuan  tersebut  seorang  saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang Ibu Bapa, bagai mereka masing- masing  seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  apabila  yang  meninggakan  itu mempunyai  anak.  Apabila  yang  meninggal  tersebut  tidak  mempunyai  anak,  sedangkan ahli  waris  hanya  ibu  dan  bapak,  maka  bagian  ibu  adalah  sepertiga.  Apabila  pewaris meninggalkan  saudara,  maka  bagian  ibu  adalah  seperenam.  (Pembagian  pembagian tersebut)  dilakukan  setelah  pelaksanaan  wasiat  yang  dibuat  pewaris  serta  setelah dibayarkan  utangnya.  Tentang  orang  tuamu  dan  anak-anakmu,  tidak  akan  kamu  ketahui siapa  diantara  mereka  yang  lebih  dekat  (banyak)  mendatangkan  manfaat  kepadamu. (Ketentuan) ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha  Bijaksana.  Dan  bagimu  (suami-suami)  adalah  seperdua  dari  harta-harta  yang ditinggalkan  isteri  isterimu,  apabila  mereka  tidak  mempunyai  anak.  Apabila  mereka mempunyai  anak,  maka  bagianmu  (suami)  adalah  seperempat  dari  harta-harta  yang ditinggalkan  isteri-isterimu,  setelah  dilaksanakan  wasiat  dan  dibayarkan  utangnya.  Para isteri  memperoleh  seperempat  bagian  dari  harta  yang  ditinggalkan  apabila  kamu  tidak mempunyai  anak.  Jika  kamu  meninggalkan  anak  maka  isteri-isterimu  memperoleh seperdelapan  bagian,  setelah  dilaksanakan  wasiat  dan  dibayarkan  utang-utangmu.  Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, namun tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara  itu  seperenam  harta.  Tetapi  apabila  saudara  seibu  tersebut  lebih  dari  seorang,
maka  mereka  bersekutu  dalam  sepertiga  tersebut,  sesudah  dilaksanakan  wasiat  yang dibuat dan dibayarkan utang yang dibuat, dengan tidak memberikan mudharat (bagi ahli waris). Allah menetapkan yang demikian tersebut sebagai syarai 'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.
Terjemahnya:
Mereka meminta fatwa kepadamu tentang Kalalah (tidak meninggalkan ayah dan anak), maka  katakanlah:  Allah  memberi  fatwa  kepadamu  tentang  kalalah,  yaitu:  Jika  seorang meninggal  dunia  dan  tidak  mempunyai  anak  (tetapi)  mempunyai  (seorang  saudara perempuan,  maka  bagi  saudaranya  yang  perempuan  tersebut  seperdua  dari  harta  yang ditinggalkan,  dan  saudaranya  yang  laki-laki  mempusakai  (seluruh  harta  saudara perempuan).  Jika  ia  tidak  mempunyai  anak,  tetapi  mempunyai  dua  orang  saudara perempuan, maka bagi mereka dua pertiga dan harta yang ditinggalkannya. Dan Jika ahli warisnya  terdiri  dari  seorang  saudara  laki-laki  dan  saudara  perempuan,  maka  bahagian seorang  saudara  laki-laki  adalah  dua  bahagian  dari  saudara  perempuan.  Alah menerangkan  hukum  ini  kepadamu  supaya  kamu  tidak  sesat.  Dan  Allah  Maha Mengetahui segala sesuatu.
Ayat-ayat  tentang  kewarisan  tersebut  di  atas  merupakan  ketentuan  Allah  secara umum ('Am) menyangkut siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan  seperti  ayah,  ibu,  anak,  dan  saudara,  ataupun  karena  hubungan  perkawinan (suami/isteri). Selain dari pada itu juga menentukan tentang berapa besar bagian masing masing  ahli  waris  dan  langkah  apa  saja  yang  dilakukau  sebelum  menentukan  harta peninggalan  pewaris  baru  dikatakan  sebagai  harta  warisan  (terlebih  dahulu menyelesaikan wasiat pewaris dan membayarkan utang pewaris).
Selain  itu, dalam ayat di atas juga digariskan bahwa forsi seorang laki-laki sama dengan  forsi  dua  orang  perempuan  dalam  satu  tingkatan,  baik  dalam  tingkatan  anak, saudara ataupun antara suami dengan isteri.
Diantara hukum waris Islam yang bersumber dari Hadis Nabi Muhammad Saw., adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.:
Artinya :
Nabi  Muhammad  Saw.  bersabda:  "  Berikanlah  harta  pusaka  kepada  orang  yang  berhak. Sisanya untuk (orang) laki-laki yang lebih utama.
Hadist tersebut mengatur tentang peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, setelah itu jika terdapat sisa, maka forsi laki-laki lebih besar dari forsi perempuan.

## III PENUTUP

## Kesimpulan
Bertolak  dari  hasil  pemaparan  makalah  di  atas,  maka  penulis  perlu  kiranya memberikan kesimpulan pada penulisan makalah ini antara lain:
1. Azas " Keadilan berimbang", dalam hukum waris Islam menentukan laki-laki dan perempuan  sama-sama  berhak  tampil  sebagai  ahli  waris,  dengan  forsi  yang berbeda.
2. Berdasarkan nash yang qath'i, maka adil dan berimbang yang dimaksudkan dalam hukum  waris  Islam  adalah  bagian  laki-laki  sama  dengan  bagian  dua  orang perempuan (forsi 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan).
3. Perbedaan  forsi  tersebut  tidak  disebabkan  persoalan  gender,  melainkan  atas perbedaan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepada  laki-laki  lebih besar  dibandingkan  dengan  yang  dibebankan  kepada  perempuan  dalam  konteks masyarakat  Islam,  sesuai  teori  standar  konvensional  yang  menyebutkan :"Semakin  besar  dan  berat  beban  yang  dipikul  seorang  laki-laki,  maka  semakin besar  pula  hak  yang  akan  diperolehnya",  disebabkan  biaya  yang  harus dikeluarkannya untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

## Al-Qur’an dan Terjemahnya
Djakfar,Idris dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam Jakarta; PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995
Zuhdi, Masjfuk, Studi Islam, Jilid III, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993
Yunus, Mahmud, Hukum Warisan Dalam Islam, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989
Muhammad  Ali  Ash-Shabuni, Ilmu  Hukum  Waris  Menurut  Ajaran  Islam ,  Surabaya: Mutiara Ilmu, tt.
Rofik, Ahmad, Fiqh Mawaris , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
Syarifuddin,  Amir, Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dalam  Lingkungan  Adat Minangkabau, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984
Zahari,  Ahmad, Tiga  Versi  Hukum  Kewarisan  Islam:  Syafi'i,  Hazairin  dan  KHI, Pontianak: Romeo Grafika, 2003
Umam Cholil, Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern, Surabaya: Ampel Suci, 1994
Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhyah, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997
Thalib, Sayuti, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafindo, 1995
Summa,  Muhammad  Amin, Hukum  Keluarga  Islam  Di  Dunia  Islam, Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2004
Baidan, Nashruddin, tafsir bi al-Ra yi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
Sardar Zainuddin, Masa Depan Islam, Bandung: Pustaka, 1987
as-Suyuthi,  Jalaluddin  Abdurrahman, AI-Asybah  wa  al-Nadhoir Indonesia;  Syirkah  Nur Asia, tt