PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI Oleh:

## Muhamad Suryahadi

## Abstrak
Salah  satu  bank  syariah  yang  menjalankan  usahanya  berdasarkan  prinsip syariah Islam adalah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, berdirinya PT. Bank Syariah  Mandiri  Cabang  Dumai  bertujuan  sebagai  langkah  aktif  dalam  rangka menegakkan  prinsip-prinsip  perekonomian  berdasarkan  syariah  Islam,  sehingga sekaligus  menjawab  peluang  hadirnya  lembaga  perekonomian  dan  keuangan  Islam tanpa bunga. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai menggunakan prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum atau syariah Islam.
Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat  dilayani  oleh  perbankan  yang  sudah  ada,  karena  bank-bank  tersebut menggunakan  sistem  bunga.  Dalam  menjalankan  operasinya,  bank  syariah  tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (musyarakah) dengan prinsip bagi hasil.
Dalam  Penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  data  kualitatif,  yaitu serangkaian  informasi  yang  digali  dari  hasil  penelitian,  masih  merupakan keterangan-keterangan  saja,  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  sekunder, dengan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  teknik  wawancara,  dokumentasi,  dan  studi kepustakaan.
Setelah  dilakukan  penelitian  dan  dilakukan  analisa  terhadap  data  yang diperoleh,  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dalam  penelitian  ini  yaitu  pencatatan akuntansi pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai sesuai dengan PSAK 106, dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai merupakan Bank  yang  menjalankan  usahanya  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  hukum  atau syariah  islam  dengan  mengacu  kepada  Al-Quran  dan  Al-Hadits,  dengan  segala kekurangan  dan  kelebihan  dengan  harapan  dapat  meningkatkan  taraf  ekonomi masyarakat kota Dumai serta membantu pemerintah.
Kata Kunci: Akuntansi, Bagi Hasil dan Musyarakah

## Pendahuluan
Dasar  pemikiran  pengembangan  bank  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian  masyarakat Indonesia yang tidak dapat  dilayani  oleh  perbankan  yang  sudah  ada,  karena  bank-bank  tersebut menggunakan  sistem  bunga.  Dalam  menjalankan  operasinya,  bank  s yariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama ( musyarakah ) dengan prinsip bagi hasil.
Sementara  peminjaman  uang  hanya  dimungkinkan  untuk  tujuan  sosial  tanpa adanya  imbalan  apapun.  Sehingga  dalam  operasinya  dikenal  beberapa  produk  bank syariah  antara  lain  produk  dengan  prinsip musyarakah .  prinsip musyarakah adalah perjanjian  antar    pihak  untuk  menyertakan  modal  dalam  suatu  kegiatan  ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. 1
Perkembangan  lembaga  keuangan  yang  beroperasi  dengan  prinsip  bagi  hasil tidak  terlepas  dari  adanya  legalitas  hukum  dalam  bentuk  undang-undang  perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Undang- undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan  bank  untuk  beroperasi  dengan dual  system, yaitu  beroperasi  dengan sistem  bunga  dan  bagi  hasil,  sebagaimana  dipraktekkan  oleh  beberapa  bank  di Indonesia.
Selain adanya beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk operasionalisasi bank syariah , saat ini juga telah dibentuk seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi  bagi  transaksi-transaksi  khusus  yang  berkaitan  dengan  aktivitas bank syariah, yaitu dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah.
Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992, sejalan dengan diberlakukannya undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank syariah di Indonesia sebetulnya bisa dikatakan relatif masih baru  dan  sedang  dalam  proses  pemantapan  diri    terutama  dalam  aspek  manajemen intern  dan  pembentukan image kepada  masyarakat.  Karena  keberadaannya  yang masih baru ini, masyarakat secara umum belum mengenal bank syariah dengan baik dan lengkap. 2
Kegiatan perbankan syariah tidak terlepas dari akuntansi, akutansi Islam atau Akuntansi  syariah  berasal  dari  dua  kata,  yaitu  akuntansi  dan  syariah.  Pengertian akuntansi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah  pencatatan  dan pengikhtisaran  transaksi  keuangan  dan  penafsiran  akibat  suatu  transaksi  terhadap suatu  kesatuan  ekonomi,  hal  yang  berkaitan  dengan  akuntansi,  teori  dan  praktik akuntansi,  termasuk  tanggung  jawab,  prinsip,  standar,  kebiasaan  dan  semuan kegiatannya. 3
Pendapatan bagi hasil pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank  dari  penyaluran  dana  (investasi)  kedalam  bentuk  aktiva  produktif,  yaitu penempatan  dana  bank  pada  pihak  lain. 4 Pembiayaan  musyarakah  diantaranya penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan
1 Antonio, M. Syafi’i. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik , Cetakan kedelapan, (Jakarta:Gema Insani Prees, 2004) h. 28.
2 Budi, Suryo   S.   2003. Sistem   perbankan   masa depan,  ”bank syariah” Arthavidya, IV (3): h. 175.
3 Tim Prima Pena. Kamus Besar Bahasa Indonesia , Gitamedia Press, h. 34.
4 Muhammad. Pengantar Akuntansi Syariah , Edisi Pertama, (Jakarta:Salemba Empat, 2002) h. 60.
atau  kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 5
Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah adalah produk yang terbilang masih  belum  dikenal  oleh  masyarakat  pada  perbankan  syariah,  namun perkembangannya  cukup  cepat,  disamping  itu  banyak  pula  pihak-pihak  yang  belum mengetahui  hal  yang  sebenarnya  tentang  Pendapatan  bagi  hasil  pembiayaan musyarakah  yang  saat  ini  marak  disosialisasikan  dan  diharapkan  dapat  memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.
Manfaat  teoritisnya  adalah  berupa  sumber  positif  terhadap  ilmu-ilmu  sosial yakni  Akuntansi  Syariah,  khusus  dalam  memperkaya  ilmu  pengetahuan  yang berkaitan dengan konsep-konsep laporan keuangan dalam perspektif akuntansi Islam yang  ada  di  Indonesia.  Sedangkan  manfaat  secara  praktis  akan  menambah  wawasan para  pembaca  terutama  dalam  Akuntansi  Syariah,  manfaat  lain  yang  ingin  dicapai adalah  mudah-mudahan  hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  salah  satu  sumbangan pemikiran  penulis  bagi  pembaca.  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  dipergunakan oleh  peneliti  lanjutan  sebagai  salah  satu dasar  untuk  membuat  penelitian  yang  lebih baik.

## Landasan Teori
1. Pengertian dan Konsep Dasar Akuntansi Syariah
a. Pengertian Akuntansi Syariah
Perkembangan  sejarah  pemikiran  akuntansi  syariah  dan  peradaban  Islam, selalu  diidentikkan  dengan  apa  yang  pernah  terjadi  ditanah  kelahiran  nabi Muhammad  SAW  mulai  zaman  jahiliah  hingga  Rosullulah  SAW  mengemban  misi kenabian  dan  kerasulannya. 11 Dengan  demikian,  runtutan  kajian  tentang perkembangan ilmu akuntansi syariah dapat ditemukan dari sejarah peradaban Islam klasik  hingga  kini.  Menurut  catatan  Muhammad  Ghaisy  al-Ghuti  diceritakan  bahwa menurut  sejarah  orang  Arab  sejak  zaman  permulaan  zaman  kerajaan  Abbasiyah mereka menggunakan ilmu hisab dalam urusan jual beli, pembagian ghanimah, harta pusaka, mengukur luas tanah, timbangan, takaran dan sebagainya. 12
Siklus  akuntansi  adalah  tahapan-tahapan  dalam  mencatat  transaksi  bisnis hingga menghasilkan laporan keuangan bagi suatu organisasi dalam periode tertentu. Disebut  sebagai  siklus (accounting  cycle) karena  tahapan  pencatatan  tersebut dilakukan  dan  terjadi  berulang-ulang  melalui  tahapan  yang  sama. 13 Tahap  awal  dari siklus  akuntansi  adalah  terjadinya  transaksi  bisnis  yang  di  rekam  dalam  bukti
5 Ibid , h. 21
11 Muhammad. Pengantar Akuntansi Syariah , Edisi Pertama, (Jakarta:Salemba Empat, 2002) h. 13.
12 Ibid , h. 14.
13 N. Lapoliwa,  Daniel S. Kuswandi, Akuntansi  Perbankan: Akuntasi  Transaksi  Bank Dalam Valuta Rupiah, (Jakarta,2000) h. 65.
transaksi.  Bukti  transaksi  kemudian  dicatat  dalam  jurnal  dan  mem- posting ke  buku besar dan menyiapkan neraca saldo.
Akutansi  Islam  atau  Akuntansi  syariah  berasal  dari  dua  kata,  yaitu  akuntansi dan  syariah.  Pengertian  akuntansi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) adalah pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi  terhadap  suatu  kesatuan  ekonomi,  hal  yang  berkaitan  dengan  akuntansi, teori dan praktik akuntansi, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kebiasaan dan semuan kegiatannya. 15
Syariah  atau  Syariat  adalah  hukum agama  yang  menetapkan  peraturan  hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan  alam  sekitar  berdasarkan  Al-Quran  dan  Hadist. 16 Menurut  pendapat  lain  syariat adalah  pandangan  hidup  ( syara ),  pegangan    hidup  (syariah),  dan  perjuangan  hidup ( manhaj )  yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk seluruh umat  manusia,  agar  diketahui,  dipatuhi  dan  dilaksanakan  dalam  hidup  dan kehidupannya.
Pegangan hidup (syariah), syariat diturunkan Allah SWT ke dunia ini dengan ilmu-Nya.  Syariat  bersifat  universal,  Dia  mengutus  Rasulullah  SAW  sebagai rahmatan lil alamin yang memberlakukan syariat sampai akhir zaman. 17
Imam  Al-Ghazali  memberikan  pengertian  yang  lebih  luas  dimana  arti Muhasabah juga adalah ”pendataan”, ”penghitungan” serta ”perdebatan”, Al-Ghazali mengatakan:
” Bermuhasabah  dengan  seorang  kawan  adalah,  kita  harus  mengetahui modal pokok diluar keuntungan dan kerugian, supaya dia dapat mengetahui kelebihan  dan  kekurangan.  Jika  terdapat  kelebihan  hasil,  ia  akan mengambilnya dan berterima kasih kepada kita. Akan tetapi, jika yang ada hanya kerugian, ia akan memintanya dengan suatu jaminan untuk menjamin mendapatkan kekurangan itu kembali di waktu yang akan datang.” 18
Dengan  demikian  maka  Muhasabah  berarti  pendataan,  pembukuan,  dan  juga semakna dengan musa’alah (perhitungan), perdebatan, serta penentuan imbalan/balasan  seperti  yang  diterapkan  dalam  lembaga-lembaga  negara,  lembaga baitulmal,  undang-undang  wakaf,  mudharabah,  syirkah  dan  sebagainya.  Dari penjelasan  diatas  maka  kita  dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa  pengertian muhasabah dalam Islam meliputi dua sisi yaitu:
1) Pembukuan  keuangan  (menghitung  dan  mendata  semua  transaksi keuangan)
2) Perhitungan, perdebatan dan pengimbalan
15 Tim Prima Pena. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, h.. 34.
16 Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 36.
17 M.  Abdul  Mujeib  dkk. Ensiklopedia  Tasawuf  Imam  Al-Gazali  l,  Hikmah (PT  Mizan Publika, 2009) h. 453.
18 Husein Syahatah, Pokok-pokok Pikiran Akuntansi  Islam , Cet. I. (Jakarta:Akbar  Media  Eka Sarana, 2001) h. 42.
Kedua arti di atas saling berhubungan dan sukar untuk dipisahkan oleh karena sukar untuk membuat perhitungan (musa-alah) tanpa adanya data-data dan juga tidak ada  gunanya  data-data  tanpa  dilanjutkan  dengan  perhitungan-perhitungan  dan perdebatan. 19
Kata  Akuntansi  ( accountancy )  berasal  dari  kata to  account, yang  salah  satu artinya  adalah  menghitung’.  Secara  teknis,  akuntansi  diartikan  sebagai  peroses pencatatan  ( recording ),  pengklasifikasian  ( classifiying )  peringkasan  ( summarizing ) teransaksi  keuangan  yang  diukur  dalam  satuan  uang,  serta  pelaporan  ( reporting ) hasil-hasilnya. Dalam pengertian ini juga memuat peroses penghitungan. 20
Akuntansi syariah sebenarnya merupakan domain “muamalah” dalam kajian Islam.  Artinya  diserahkan  pada  kemampuan  akan  pikiran  manusia  untuk mengembangkannya  namun  karena  pentingnya  permasalahan  ini  maka  Allah  SWT memberikannya tempat dalam kitab suci Al-Quran, pada surat Al-Baqarah ayat 282. Penempatan ayat ini juga unik dan relevan dengan sifat akuntansi itu. Ia ditempatkan dalam surat ke-2 yang dapat di analogkan dengan “ double entry ”, ditempatkan diayat 282 yang menggambarkan angka keseimbangan atau neraca. 21
Defenisi  bebas  dari  syariah  adalah  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah SWT  untuk  dipatuhi  oleh  manusia  dalam  menjalani  segala  aktivitas  hidupnya didunia.  Jadi,  akuntansi  syariah  dapat  diartikan  sebagai  proses  akuntansi  atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT. 22
AICPA  ( American  Institute  of  Certified  Public  Accountant )  mendefinisikan sebagai  berikut:  Akuntansi  adalah  seni  pencatatan,  ukuran  moneter,  transaksi  dan kejadian-kejadian  yang  umumnya  bersifat  keuangan  dan  termasuk  penafsiran  hasil- hasilnya. 23
b. Konsep Dasar Akuntansi Syariah
Adapun konsep dasar akuntansi syariah adalah sebagai berikut:
1) Sumber  hukumnya  adalah  Allah  SWT  melalui  instrument  Al-Quran  dan sunnah.  Sumber  hukum  ini  harus  menjadi  pagar  pengaman  dari  setiap postulat, konsep, prinsip, dan teknik akuntansi.
2) Penekanan pada “ accountability ”, kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
3) Permasalahan  diluar  itu  diserahkan  sepenuhnya  kepada  akar  pikiran manusia termasuk untuk kepentingan “ decision usefulness ”. 24
2. Prinsip Umum dan Dasar Hukum Akuntansi Syariah
a. Prinsip Umum Akuntansi Syariah
1) Prinsip Pertanggungjawaban
19 Ibid . hal. 44.
20 Mursyidi, akuntansi zakat kontemporer …h. 11.
21 Sofyan Syafri Harahap ,  Akuntansi Islam , (Jakarta:Bumi Aksara, 2007) h. 141.
22 Sri Nurhayati,  Wasilah. Akuntansi  Syariah  di  Indonesia , edisi 2, (Jakarta:Salemba Empat, 2009) h. 2.
23 Ibid h. 10. 24 Ibid h. 154.
Banyak ayat
Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa induvidu yang terlibat dalam  praktik  bisnis  harus  selalu  melakukan  pertanggungjawaban  apa yang  telah  diamanatkan  dan  diperbuat  pada  pihak-pihak  yang  terikat. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. 25
2) Prinsip Keadilan Dalam konteks akuntansi menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-
Baqarah  secara  sederhana  dapat  berarti  bahwa  setiap  transaksi  yang dilakukan  oleh  perusahaan  dicatat  dengan  benar.  Misalnya,  bila  nilai transaksi adalah sebesar Rp. 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya  dengan  jumlah  yang  sama.  Dengan  kata  lain,  tidak  ada window essing dalam praktik akuntansi perusahaan. 26
Dengan  demikian,  kata  keadilan  dalam  konteks  aplikasi  akuntansi mengandung  dua  pengertian,  yaitu:  Pertama,  berkaitan  dengan  praktik moral,  yaitu  kejujuran,  yang  merupakan  faktor  yang  sangat  dominan. Tanpa  kejujuran  ini,  informasi  akuntansi  yang  disajikan  akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih  fundamental  (tetap  berpijak  pada  nilai-nilai  etika  syariah  dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk  melakukan  upaya-upaya  dekontruksi  terhadap  bangunan  akuntansi syariah  modern  menuju  pada  bangun  akuntansi  ( alternative )  yang  lebih baik.
3) Prinsip Kebenaran Prinsip  kebenaran  ini  sebenarnya  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  prinsip keadilan.  Sebagai  contoh  misalnya,  dalam  akuntansi  kita  akan  selalu dihadapkan  pada  masalah  pengakuan,  pengukuran,  dan  pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai  kebenaran.  Kebenaran  ini  akan  dapat  menciptakan  keadilan  dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. 27
b. Dasar Hukum Tentang Akuntansi Syariah
Dasar  hukum  akuntansi  Islam  didalam  Al-Qur’an  adalah  surat  Al-Baqarah ayat  282  menjelaskan  fungsi-fungsi  pencatatan  transaksi,  dasar-dasarnya,  dan manfaat-manfaatnya, berikut kutipannya:
     

25 Ibid h. 11.
26 Iwan Triwuyono, “ Akuntansi Syariah : Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah,”Makalah  Kuliah  Umum,  Fakultas  Syariah  IAIN  Walisongo  Surakarta,  1997,  lihat Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah edisi 2, (Jakarta:Salemba Empat, 2005) h. 12.
27 Ibid, h. 12.

##  
      
Artinya :
Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak  secara tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  dan hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar...
( Al-Baqarah : ayat 282)
3. Konsep Laporan Keuangan Syariah
Akuntansi adalah seni dari pada pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dari  peristiwa-peristiwa  dan  kejadian-kejadian  yang  setidak-tidaknya  sebagian bersifat  keuangan  dengan  cara  yang  setepat-tepatnya  dan  dengan  penunjuk  atau dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul dari padanya.
Dari defenisi diatas dapat kita simpulkan bahwa defenisi akuntansi merupakan peringkasan  dalam  hal  ini  dimaksud  adalah  pelaporan  dari  peristiwa-peristiwa keuangan  perusahaan  yang  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  laporan  keuangan,  yang dimaksud  dengan  laporan  keuangan  adalah  “Dua  daftar  yang  disusun  oleh  akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau atau daftar rugi laba. Pada waktu akhir-akhir  ini  sudah  menjadi  kebiasaan  bagi  perseroaan-perseroan  untuk menambahkan  daftar  ketiga  yaitu  surplus  atau  daftar  laba  yang  tak  dibagikan  (laba yang ditahan)”. 28
Dalam prinsip-prinsip akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntasi Indonesia Jakarta 1974) dikatakan bahwa laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan rugi laba serta keterangan-keterangan  yang dimuat dalam lampiran-lampirannya antara lain laporan sumber  dan  penggunaan  dana-dana.  Jadi  laporan  keuangan  adalah  bersifat  historis serta  menyeluruh  dan  sebagai  suatu progress  report laporan  keuangan  terdiri  dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara:
1. Fakta yang telah dicatat ( recorded fact ),
2. Prinsip-prinsip  dan  kebiasaan-kebiasaan  di  dalam  akuntansi  ( Accounting convention and postulate ),
3. Pendapat pribadi ( personal judgment ). 29
Dalam  buku  Pengantar  Akuntansi  Syaria’ah  Edisi  2  karangan  Muhammad, menerangkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  pengambilan  keputusan ekonomi yang rasional seperti : 30
1. Shahibul maal atau pemilik dana
2. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana
28 S. Munawir,... h. 5
29 Ibid . h. 6. 30 Muhammad,... h. 251
3. Pembayar zakat
4. Pemegang saham
5. Otoritas pengawasan
6. Bank Indonesia
7. Pemerintah
8. Lembaga penjamin simpanan
9. Masyarakat
Manfaat informasi yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan antara lain meliputi beberapa hal sebagai berikut ini: 31
1. Untuk mengambil keputusan investasi dan pembiayaaan
2. Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa yang akan datang
3. Mengenai  sumber  daya  ekonomi  ( economic resources )  bank,  kewajiban bank  untuk  mengalihkan  sumber  daya  tersebut  kepada  entitas  lain  atau pemilik  saham,  serta  kemungkinan  terjadinya  transaksi  dan  peristiwa  yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut
Dalam  laporan  neraca  terdiri  dari  aktiva,  kewajiaban  (hutang)  dan  pemilik modal. Aktiva tidak terbatas pada kekayaan yang berwujud saja, tatapi juga termasuk pengeluaran-penegluaran yang belum dialokasikan ( differad charges ) atau biaya yang masih  harus  dialokasikan  pada  penghasilan  yang  akan  datang,  serta  aktiva  tidak berwujud lainnya ( intangible assets ) misalnya good will , hak patent, hak menerbitkan dan  sebagainya.  Pada  dasarnya  aktiva  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. 32
Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4 mendefinisikan akuntansi sebagai berikut : Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang  dimaksudkan  untuk  digunakan  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi,  yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif. 33
Dari uraian di atas, kita simpulkan bahwa pengertian muhasabah dalam Islam meliputi dua sisi, yaitu:
1. Pembukuan  keuangan  (menghitung  dan  mendata  semua  transaksi keuangan).
2. Perhitungan, perdebatan dan pengimbalan. 34
Dalam  Islam  aktiva  (harta)  dianggap  sebagai  dari  aktivitas  dan  tiang kehidupan  yang  dijadikan  Allah  SWT  untuk  membantu  proses  muamalah,  tukar- menukar  atau  jual  beli  dan  juga  digunakan  sebagai  ukuran  terhadap  nilai.  Yang dimaksud dengan harta dalam Islam ialah segala sesuatu  yang mempunyai nilai dan
31 Ibid. h. 152.
32 S. Munawir, Drs, Analisa Laporan Keuangan , Edisi Keempat, Liberty (Yogyakarta: 2004) h. 42.
33 Sofyan Syafri Harahap. h. 27.
34 Husein Syahatah. h. 44.
disukai  oleh  tabiat  manusia,  dapat  dimiliki,  dikuasai,  serta  disimpan  sampai  waktu yang dibutuhkan untuk dimanfaatkan secara syariah. 35
Gambar 2 Bagan Pembukuan Keuangan (Kitabul Amwal) 37

## 4. Pengakuan dan pengukuran pendapatan
Ikatan  Akuntan  Indonesia  mendefinisikan  pendapatan  sebagai  arus  masuk bruto  dari  manfaat  ekonomi  yang  timbul  dari  aktivitas  normal  perusahaan  selama suatu periode bila arus masuk itu mengkibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari  kontribusi  penanam  modal. 38
Ikatan  Akuntan  Indonesia    menjelaskan  tentang  definisi  pengakuan,    bahwa pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan di bawah ini, dalam neraca dan laporan laba rugi: 39
a) Ada  kemungkinan  bahwa  manfaat  ekonomi  yang  berkaitan  dengan  pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan; dan
b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yag dapat diukur dengan andal. Pengukuran  adalah  proses  penetapan  jumlah  uang  untuk  mengakui  dan memasukkan  setiap  unsur  laporan  keuangan  dalam  neraca  dan  laporan  laba  rugi. Proses  ini  menyangkut  pemilihan  dasar  pengukuran  tertentu.  Pendapatan  harus diukur  dengan  nilai  wajar  imbalan  yang  diterima  atau  yang  dapat  diterima.  Jumlah tersebut  diukur  dengan  nilai  wajar  imbalan  yang  diterima  atau  yang  dapat  diterima perusahaan,  dikurangi  jumlah  diskon  dagang  dan  rabat  volume  yang  diperbolehkan perusahaan. 40
35 Ibid . h. 140. 37 Ibid . h. 54 38 Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan .  (Jakarta:Salemba Empat 2004) h. 145.
39 Ibid ,. h. 168.
40 Ibid ., h. 45.
Pembukuan Keuangan ( Kitabatul Amwal) Pedagang
Perorangan (Individu) Kantor-Kantor Pemerintahan Organisasi,
Yayasan,
Lembaga- lembaga sosial Perusahaan, Lembaga Ekonomi dan Keuangan

## 5. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106
Ikatan  Akuntansi  Indonesia  menjelaskan  tentang  pengakuan  dan  pengukuran pembiayaan musyarakah sebagai berikut: 41
a. Akuntansi untuk Mitra Aktif Pada Saat Akad
1. Investasi  musyarakah  diakui  pada  saat  penyerahan  kas  atau  aset  non-kas untuk usaha musyarakah.
2. Pengukuran investasi musyarakah
3. Aset  non-kas  musyarakah  yang  telah  dinilai  sebesar  nilai  wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:
4. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.
5. Biaya  yang  terjadi  akibat  akad  musyarakah  (misalnya,  biaya  study kelayakan)  tidak  dapat  diakui  sebagai  bagian  investasi  musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.
6. Penerimaan  dana  musyarakah  dari  mitra  pasif  (misalnya,  bank  syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

## Selama Akad
1. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar:
a. Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
b. Nilai  wajar  aset  musyarakah  non-kas  pada  saat  penyerahan  untuk usaha  musyarakah  setelah  dikurangi  penyusutan  dan  kerugian  (jika ada).
2. Bagian  mitra  aktif  atau  investasi  musyarakah  menurun  (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau  nilai  wajar  aset  non-kas  yang  diserahkan  untuk  usaha  musyarakah pada  awal  akad  ditambah  dengan  jumlah  dana  syirkah  temporer  yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).
Akhir Akad
Pada  saat  akad  diakhiri,  investasi  musyarakah  yang  belum  dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.
Pengakuan Hasil Usaha
41 Akuntan  Indonesia, Standar  Akuntansi  Keuangan,  Per  1  Juli  2009,
(Jakarta:Salemba Empat, 2009)
1. Pendapatan  usaha  musyarakah  yang  menjadi  hak  mitra  aktif  diakui sebesar  haknya  sesuai  dengan  kesepakatan  atas  pendapatan  usaha musyarakah.  Sedangkan  pendapatan  usaha  untuk  mitra  pasif  diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.
2. Kerugian  investasi  musyarakah  diakui  sesuai  dengan  porsi  dana masing- masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.
3. Jika  kerugian  akibat  kelalaian  atau  kesalahan  mitra  aktif  atau  pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.
4. Pengakuan  pendapatan  usaha  musyarakah  dalam  praktik  dapat  diketahui berdasarkan  laporan  bagi  hasil  atau  realisasi  pendapatan  usaha  dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.
b. Akuntansi untuk Mitra Pasif Pada Saat Akad
1. Investasi  musyarakah  diakui  pada  saat  pembayaran  kas  atau  penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif.
2. Pengukuran investasi musyarakah
3. Investasi  musyarakah  non  kas  yang  diukur  dengan  nilai  wajar  aset  yang diserahkan  akan  berkurang  nilainya  sebesar  beban  penyusutan  atau  aset yang diserahkan, diurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada).
4. Biaya  yang  terjadi  akibat  akad  musyarakah  (misalnya,  biaya  study kelayakan)  tidak  dapat  diakui  sebagai  bagian  investasi  musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.
Selama Akad
1. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar:
2. Bagian  mitra  pasif  atas  investasi  musyarakah  menurun  (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang  dibayarkan  untuk  usaha  musyarakah  pada  awal  akad  dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif, dan kerugian (jika ada).
Akhir Akad
Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.
Pengakuan Hasil Usaha Pendapatan  usaha  investasi  musyarakah  diakui  sebesar  bagian  mitra  pasif sesuai  kesepakatan.  Sedangkan  kerugian  investasi  musyarakah  diakui  sesuai  dengan porsi dana.
c. Penyajian
1. Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:
a. Kas  atau  aset  non-kas  yang  disisihkan  oleh  mitra  aktif  dan  yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah;
b. Aset  musyarakah  yang  diterima  dari  mitra  pasif  disajikan  sebagai unsur dana syirkah temporer untuk;
2. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan;
a. Kas  atau  aset  non-kas  yang  diserahkan  kepada  mitra  aktif  disajikan sebagai investasi musyarakah;
b. Keuntungan  tangguhan  dari  selisih  penilaian  aset  non-kas  yang diserahkan  pada  nilai  wajar  disajikan  sebagai  pos  lawan (contra account) dari investasi musyarakah.
d. Pengungkapan
Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:
a. Isi  kesepakatan  utama  usaha  musyarakah,  seperti  porsi  dana,  pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;
b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif;dan
c. Pengungkapan  yang  diperlukan  sesuai  PSAK  No.  101  tentang  Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
e.  Jurnal Akutansi Mitra Aktif
1. Pada saat mitra aktif menerima uang tunai kepada musyarakah (Dr) Kas xx (Cr) Investasi Musyarakah Xx
2.  Pada saat Mitra Aktif Menerima aktiva non-kas kepada musyarakah a. Jika nilai wajar aktiva yang diterima lebih rendah atas nilai buku:
(Dr) Aktiva non kas ( sebesar nilai buku) xx (Cr) Kerugian penerimaan aktiva Xx (Cr) Investasi Musyarakah (sebesar nilai buku) Xx
b. Jika nilai wajar aktiva yang diterima lebih tinggi atas nilai buku:
(Dr) Aktiva non kas ( sebesar nilai buku) xx (Dr) Keuntungan penerimaan Aktiva Xx (Cr) Investasi Musyarakah (sebesar nilai buku) Xx 3. Pengakuan biaya akad musyarakah a. Pada saat biaya di keluarkan (Dr) Beban Akad Musyarakah xx (Cr) Kas Xx b.  Jika biaya akad di akui sebagai beban. 42 Tidak ada jurnal c. Jika  berdasarkan  kesepakatan  dapat  diakui  sebagai  bagian  dari investasi musyarakah (Dr) Beban Akad Musyarakah xx (Cr) Investasi Musyarakah xx 4. Pembayaran keuntungan musyarakah (Dr) Keuntungan Bagi Hasil Musyarakah xx (Cr) Kas xx 5. Pengakuan kerugian musyarakah tanpa ada kelalaian (Dr) Investasi Musyarakah Xx (Cr) Kerugian Bagi Hasil Musyarakah xx 6. Pengakuan kerugian yang disebabkan kelalaian manajemen (Dr) Investasi Musyarakah Xx (Cr) Hutang kepada Mitra Pasif xx
7. Penurunan/pelunasan  modal  musyarakah  dengan  mengalihkan  kepada mitra musyarakah lainnya
42 Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah,
(Yogyakarta: P3EI Pres, 2010) h. 294.
(Dr) Investasi Musyarakah xx (Cr) Kas xx 8. Pengembalian modal musyarakah non kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis (Dr) Investasi Musyarakah xx (Cr) Kerugian Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah ( sebesar nilai buku) xx (Cr) Aktiva non kas (sebesar nilai wajar) xx 9. Pengembalian modal musyarakah non kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis (Dr) Investasi Musyarakah xx (Dr) Keuntungan  Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah ( sebesar nilai buku) xx (Cr) aktiva non kas (sebesar nilai wajar) xx 10. Pada  saat akad musyarakah  diakhiri  sebelum  jatuh  tempo atau  pada  saat jatuh  tempo  dan  investasi  musyarakah  belum  dibayarkan  kepada  mitra pasif. 43 (Dr) Investasi Musyarakah xx (Cr) Hutang kepada Mitra Pasif xx Akutansi Mitra Pasif. 1. Pada saat mitra pasif membayarkan uang tunai kepada musyarakah (Dr) Pembiayaan Musyarakah xx (Cr) Kas Xx 2. Pada saat mitra pasif menyerahkan aktiva non-kas kepada masyarakah
a. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku:
(Dr)Pembiayaan  musyarakah  (sebesar  nilai
wajar)
xx 43 Ibid , h. 295.
(Dr) Kerugian penyerahan aktiva xx (Cr) Aktiva non kas (sebesar nilai buku) xx b. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku: (Dr)  Pembiayaan  musyarakah  (  sebesar  nilai wajar) xx (Cr) Aktiva non kas (sebesar nilai buku) xx (Cr) Keuntungan penyerahan Aktiva xx 3. Pengakuan biaya akad musyarakah
a. Pada saat biaya di keluarkan (Dr) Beban akad Musyarakah xx (Cr) Kas xx b. Jika biaya akad di akui sebagai beban Tidak ada jurnal c. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan (Dr) Pembiayaan  Musyarakah xx (Cr) Beban akad Musyarakah Xx 4. Penerimaan keuntungan musyarakah (Dr) Kas xx (Cr) Keuntungan Bagi Hasil Musyarakah Xx 5. Pengakuan kerugian musyarakah tanpa kelalaian mitra (Dr) Kerugian Bagi Hasil Musyarakah Xx (Cr) Pembiayaan Musyarakah xx 6.  Pengakuan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mitra musyarakah (Dr) Piutang Mitra Xx
(Cr) Pembiayaan Musyarakah xx
7.  Penurunan/pelunasan  modal  musyarakah  dengan  mengalihkan  kepada mitra musyarakah lainnya (Dr) Kas xx (Cr) Pembiayaan Musyarakah xx 8. Pengembalian modal musyarakah non kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis (Dr) Aktiva non kas (sebesar nilai wajar) xx (Dr) Kerugian Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah ( sebesar nilai buku) xx (Cr) Pembiayaan Musyarakah xx 9. Pengembalian modal musyarakah non kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis (Dr) Aktiva non kas (sebesar nilai wajar) xx (Cr) Keuntungan  Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah (sebesar nilai buku) xx (Cr) Pembiayaan Musyarakah xx 10.  Pada  saat  akad  musyarakah  diakhiri  sebelum  jatuh  tempo  atau  pada  saat jatuh  tempo  dan  pembiayaan  musyarakah  belum  dibayarkan  kepada mitra 44 (Dr)  Piutang kepada mitra xx (Cr) Pembiayaan Musyarakah xx

## 6. Pengertian Bagi Hasil
Bagi  hasil  dalam  sistem  perbankan  syariah  adalah  merupakan  sistem  dimana dilakukannya  perjanjian  atau  ikatan  bersama  didalam  melakukan  kegiatan  usaha, didalam  usaha  tersebut  diperjanjikan  adanya  pembagian  hasil  atas  keuntungan  yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. 45
44 Ibid , h. 297.
45 Muhammad. Pengantar  Akuntansi  Syariah ,  Edisi  Pertama,  (Jakarta:Salemba  Empat,  2002) h. 10.

## 7. Perhitungan Bagi Hasil
Berkaitan dengan perhitungan bagi hasil dari pendapatan yang diterima, bank syariah dapat berada dalam dua posisi yang berbeda. Pertama, bagi hasil pendapatan antara  bank  dengan  nasabah  dimana  bank  sebagai mudharib dan  nasabah  sebagai sahibul maal . Kedua, bagi hasil pendapatan antara bank dengan nasabah dimana bank sebagai shaibul  maal dan  nasabah  sebagai mudharib .  Dalam  bab  ini  akan  dibahas perhitungan bagi hasil pendapatan, dimana posisi bank sebagai mudharib , sedangkan nasabah  sebagai shaibul  maal pembahasan  mencangkup  prinsip  perhitungan pendapatan,  dasar  alokasi  bagi  hasil  dan  metode  perhitungan  bagi  hasil  serta akuntansi bagi hasil. 46
a. Tahapan Perhitungan Bagi Hasil
Untuk  menghitung  pendapatan  bagi  hasil  yang  diterima  oleh  bank  maupun nasabah  dimana  bank  sebagai mudharib ,  sedangkan  nasabah  sebagai  sahibul  maal dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil
2. Menghitung  jumlah  pendapatan  yang  akan  didistribusikan  untuk  bagi hasil
3. Menentukan  sumber  pendanaan  yang  digunakan  sebagai  dasar perhitungan bagi hasil
4. Menentukan pendapatan  bagi hasil untuk bank syariah
5. Akutansi bagi hasil untuk bank syariah.
b. Menentukan prinsip Perhitungan Bagi Hasil Prinsip  perhitungan  bagi  hasil  menentukan  jumlah  pendapatan  yang digunakan  sebagai  dasar  untuk  bagi  hasil,  apakah  menggunakan  penerimaan  bersih, laba kotor, atau laba bersih. Dewan syariah nasional dalam fatwanya dengan nomor 15  tahun  2000  menyatakan  bahwa  bank  syariah  boleh  menggunakan  prinsip  bagi hasil  ( reveneue  sharing )  maupun  bagi  untung (profit  sharing) sebagai  bahan  dasar bagi hasil. 47

## c. Prinsip Bagi Hasil
Uraian
Jumlah Metode bagi hasil
46 Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim  Abdurahim, Akuntansi  Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer , (Jakarta:Salemba Empat, 2009) h. 370.
47 Ibid , h. 371.
Penjualan 100 Harga Pokok Penjualan 65 Laba kotor 35 Gross profit sharing Beban 25 Laba Rugi Bersih 10 profit sharing Dalam praktik perbangkan, gross profit sharing yang di bagi hasil kepada pihak ketiga meliputi:
1. Margin  bank  yang  meliputi  margin  mudharabah,  salam  dan  istishna. Dalam hal ini, margin bank adalah selisih antara harga jual barang
2. dengan  harga  beli  barang.  Sekiranya  ada  pemberian  potongan  kepada nasabah, maka potongan tersebut akan mengurangi margin bank.
3. Pendapatan  sewa  bersih.  Dalam  hal  ini,  pendapatan  sewa  bersih  adalah selisih antara pendapatan sewa dengan akumulasi penyusutan ijarah. Gain atas penjualan aset ijarah juga termasuk dalam pendapatan sewa.
4. Bagi  hasil  investasi  mudharabah  dan  investasi  musyarakah  penggunaan gross profit  sharing sebagai  dasar  perhitungan  bagi  hasil  lebih  adil  bagi perbankan  syariah  maupun  nasabah,  karena  penggunaan  laba  kotor sebagai  dasar  perhitungan  bagi  hasil  telah  mempertimbangkan  faktor kinerja  (penjualan)  dan  juga  biaya  (harga  pokok  penjualan)  sebagai komponen perhitungan Laba atau pendapatan kotor.
Demikain pula dalam pengakuan pendapatan sewa, besaran pendapatan sewa disajikan  dalam  pendapatan  utama  pada  laporan  rugi  laba  adalah  pendapatan  sewa setelah  dikurangi  biaya  operasional  aset  yang  disewakan  sebelum  dikurangi  biaya operasional rutin lainnya. 48
d. Pengakuan Bagi Hasil (Profit/Loss Sharing) Musyarakah Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  mengeluarkan  Fatwa  Nomor  15/DSN-
MUI/IX/2000  tentang  Prinsip  Distribusi  Hasil  Usaha  dimana  Lembaga  Keuangan Syariah  boleh  menggunakan  Prinsip Revenue  Sharing (Bagi  Pendapatan)  maupun Profit/Loss  Sharing (Bagi  Untung/Rugi).  Menurut  fatwa  tersebut,  dilihat  dari  sisi kemaslahatan,  pembagian  hasil  usaha  sebaiknya  menggunakan  Prinsip Revenue Sharing. Penentuan  Penggunaan  Prinsip  yang  dipilih  harus  disepakati  pada  awal akad.
Dengan  prinsip  ini  belum  pernah  terjadi  pendapatan  yang  negatif  karena sekecil-kecilnya  pendapatan  adalah  nol  (tidak  ada  pendapatan)  sehingga  apabila  hal
48 Ibid , 372.
itu terjadi maka modal yang dikembalikan sejumlah modal awal yang diberikan (tidak ada penambaham modal).
Sedangkan Prinsip Profit/Loss  Sharing dilakukan  dengan  melakukan perhitungan  kinerja  secara  berkala  untuk  memperhitungkan  pendapatan  yang dikurangi  dengan  biaya-biaya  sehingga  menghasilkan  keuntungan  atau  kerugian tergantung mana yang lebih besar.
Prinsip Profit/Loss Sharing memerlukan kejujuran diantara kedua belah pihak, lebih khusus lagi mitra aktif selaku pengelola dana, sehingga tidak banyak perbankan syariah  yang  menggunakan  prinsip  ini  untuk  mengadakan  pembiayaan  musyarakah. Dalam  pembiayaan  musyarakah  melewati  satu  periode  pelaporan,  laba  pembiayaan musyarakah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. 49

## 8. Pengertian Akad Musyarakah
Dewan  Syariah  Nasional  MUI  dan  PSAK  No.  106  mendefinisikan musyarakah  sebagai  akad  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.
Musyarakah  merupakan  akad  kerja  sama  diantara  para  pemilik  modal  yang mencampurkan  modal  mereka  dengan  tujuan  mencari  keuntungan.  Dalam musyarakah,  para  mitra  sama-sama  menyediakan  modal  untuk  membiayai  suatu usaha tertentu dan bekerjasama  mengelola usaha tersebut.
Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik persentase maupun priodenya harus  secara  tegas  dan  jelas  ditentukan  dalam  perjanjian)  sedangkan    bila  rugi  akan didistribusikan  pada  para  mitra  sesuai  dengan  porsi  modal  dari  setiap  mitra.  Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menenggung (berbagi) risiko. 55
Tentu  saja  jamininan  ini  baru  dapat  dicairkan  apabila  terbukti  ia  melakukan penyimpangan.  PSAK  No.  106  par  7  memberikan  beberapa  contoh  kesalahan  yang disengaja  yaitu:  (a)  pelangaran  terhadap  akad;  antara  lain,  penyalahgunaan  dana investasi,  manipulasi  biaya  dan  pendapatan  operasional;  atau  (b)  pelaksanaan  yang tak sesuai dengan prinsip syariah.
Apabila  terjadi  sengketa  dan  tidak  terdapat  kesepakatan  antara  pihak bersengketa  maka  penyelesaiannya  dilakukan  berdasarkan  keputusan  institusi  yang berwenang misalnya badan arbitrasi syariah. 56
49 Rifqi Muhammad, h. 303.
55 Sri Nurhayati,  Wasilah, Akuntansi  Syariah  di  Indonesia, edisi  2 , (Jakarta:Salemba Empat, 2009), h. 142.
56 Ibid , h. 143
9.  Musyarakah  Berdasarkan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan (PSAK)
1. Musyarakah Permanen Musyarakah  Permanen  adalah  Musyarakah  dengan  ketentuan  pembagian dana  setiap  mitra  ditetukan  saat  akad  dan  jumlahnya  tetap  sehingga  akhir masa  akad  (PSAK  No.  106  par  04)  contohnya,  antara  mitra  A  dan  Mitra  P yang  melakukan  akad  musyarakah  menanamkan  modal  yang  jumlah  awal masing-masing  Rp.  20.000.000.  maka  sampai  akhir  masa  akad  syirkah mereka masing-masing masih tetap Rp. 20.000.000.
2. Musyarakah Menurun/Musyarakah Mutanaqisah Musyarakah  Menurun  adalah  Musyarakah  dengan  ketentuan  bagian  dana salah  satu  mitra  akan  dialihkan  secara  bertahap  kepada  mitra  lainnya sehingga pembagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain  tersebut  akan  menjadi  pemilik  penuh  usaha  musyarakah  tersebut. (PSAK  No.  106  par  04)  contohnya  antara  mitra  A  dan  mitra  P  melakukan akad  musyarakah,  mitra  P  menanamkan  Rp.  10.000.000.  dan  mitra  A menanamkan  Rp.  20.000.000.  seiring  berjalannya  kerjasama  akad musyarakah  tersebut,  modal  mitra  P  Rp.  10.000.000.  tersebut  akan  beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan mitra A. 58

## 10.  Sumber Hukum Akad Musyarakah
1. Al-Quran
     ... “ maka mereka berserikat pada sepertiga”... (an-Nisaa:12) 
  
        
“  dan  sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang-orang  yang  berserikat  itu sebagian mereka berbuat  zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh” (Shaad: 24)
2. As-Sunnah
Hadis  Qudsi: “Aku  (Allah)  adalah  pihak  ketiga  dari  dua  orang  yang berserikat,  sepanjang  salah  seorang  dari  keduanya  tidak  berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka aku keluar  dari  keduanya.” (HR.  Abu  Dawud  dan  Al-Hakim  dari  Abu Hurairah)
58 Ibid , h. 146.
“pertolongan  allah  tercurah  atas  dua  pihak  yang  berserikat,  sepanjang keduanya tidak saling berkhanat” (HR.Muslim)
Berdasarkan keterangan AL-Quran dan Hadis Qudsi tersebut pada prinsipnya seluruh  ahli  fiqih  sepakat  menetapkan  bahwa  hukum  musyarakah  adalah  mubah, meskipun  mereka  masih  memperselisihkan  keabsahan  hukum  dari  beberapa  jenis akad musyarakah. 59

## 11. Penetapan Nisbah Dalam Akad  Musyarakah
Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu;
1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal Dengan  cara  ini,  keuntungan  harus  dibagi  antara  para  mitra  secara proporsional  sesuai  modal  yang  disetorkan,  tanpa  memandang  apakah jumlah  pekerjaan  yang  dilaksanakan  oleh  para  mitra  sama  atau  pun  tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar.
Jika para mitra mengatakan ”keuntungan  harus  di bagi diantara kita”
berarti  keuntungan  akan  dialokasikan  menurut  porsi  modal  masing-masing mitra.
2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya  modal  yang  disetorkan,  tapi  juga  tanggung  jawab,  pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.
Ibnu  Qudamah  mengatakan  :  “ pilihan  dalam  keuntungan    dibolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis  dari lain dan  ia mungkin lebih kuat ketimbang  yang lainnya dalam melaksanakan  pekerjaan.  Karenanya  ia  diizinkan  untuk  menuntut  lebih bagian keuntungan.”
Mazhab  Hanafi dan hambali beragumentasi bahwa keuntungan adalah bukan hanya hasil modal, melainkan hasil interaksi  antara modai dan kerja.  Bila salah satu mitra  lebih  berpengalaman,  ahli,  dan  teliti  dari  lainnya,  dibolehkan  baginya  untuk mensyaratkan dirinya sendiri sesuatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. mereka merujuk kepada perkataan Ali Bin Abi Thalib r.a; “ keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian  harus  proporsional  dengan  modal  mereka”  Nisbah  bisa  ditentukan  sama untuk  setiap  mitra  50:50  atau  berbeda  70:30  (misalnya)  atau  proporsional  dengan modal  masing-masing  mitra.  Begitu  para  mitra  sepakat  atas  nisbah  tertentu  berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan. 62
59 Ibid , h.147. 62 Ibid , h. 150.

## Pembahasan
A. Perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.
Al-Musyarakah  biasanya  diaplikasikan  untuk  pembiayaan  proyek  di  mana nasabah  dan  bank  sama-sama  menyediakan  dana  untuk  membiayai  proyek  tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah di sepakati untuk Bank.
Pada  tanggal  29  Maret  2011  CV.  Sinar  Fajar  melakukan  akad  pembiayaan proyek  pembangunan  RKB  SMA  Negeri  2  Dumai  1  ruang.  Lama  jangka  waktu proyek  120  hari  dengan  total  pembiayaan  Rp.  124.500.000,-  dengan  pembagian  Rp. 69.500.000,-  dana  sendiri  ( Self  Financing )  dan  Rp.  55.000.000,-  pembiayaan  PT. Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Dumai  dengan Expected  Return (laba  yang  diterima oleh  Bank  atas  investasi)  18%  per  tahun  dan  biaya  administrasi  1%  di  ambil  dari pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank.
Dari  data  tersebut  di  atas  maka  dibuat  pencatatan  akuntansi  biaya  pra  akad (administrasi) yang terjadi akibat akad musyarakah maka di catat sebagai berikut: Dr Kas (ADM) Rp. 550.000,- Kr Pendapatan ADM Rp. 550.000,-
Pada  29  Maret  2011  terjadi  penyerahan  pembiayaan  kepada  nasabah, penyerahan  di  lakukan  secara  langsung  kepada  nasabah,  Setelah  dikurangi  biaya administrasi. maka pencatatan akuntansinya sebagai berikut:
Dr Investasi Musyarakah Rp. 55.000.000,- Kr Kas Rp. 55.000.000,- Untuk  mencari  pendapatan  bank  selama  1  bulan  dari  dana  yang  diberikan kepada CV. Sinar Fajar :
Pembiayaan Bank x 18% per tahun : 12 bulan 55.000.000,- x 18% per tahun : 12 bulan = 825.000,- per bulan
Jika keuntungan yang didapatkan dikali 4 bulan maka dicatat
825.000,- x 4 = 3.300.000,- Persentasi bagi hasil yang di terima bank adalah: Rp. 3.300.000,-  / Rp. 124.500.000,- x 100 = 2,65%
Dari  pembiayaan  yang  di  berikan  kepada  CV.  Sinar  Fajar  maka  ditaksir keuntungan  yang  didapatkan  dari  pembiayaan  adalah  825.000,-  yang  akan  dibayar pada bulan ke 4 maka perlu dicatat sebagai berikut:
Tanggal 29 April 2011 Dr Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 825.000,- Kr Pendapatan bagi hasil Rp. 825.000,- Tanggal 29 Mei 2011 Dr Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 825.000,- Kr Pendapatan bagi hasil Rp. 825.000,- Tanggal 29 Juni 2011 Dr Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 825.000,-
Kr Pendapatan bagi hasil
Rp. 825.000,-
Tanggal 29 Juli 2011 Dr Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 825.000,- Kr Pendapatan bagi hasil Rp. 825.000,- Saat di bagikan pada tanggal 29 Juli 2011 Dr Kas Rp. 3.300.000,- Kr Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 3.300.000,- Pada  saat  berakhirnya  akad  pembiayaan  musyarakah  pada  tanggal  29  Juli 2011 maka dicatat sebagai berikut: Dr Kas Rp.  55.000.000,- Kr Investasi Musyarakah Rp. 55.000.000,- Tabel IV.1 Buku Besar Kas Tgl Nama Akun Ref Debit Kredit Saldo Debit Kredit 29/3 29/3 29/7 29/7 Kas (adm) Kas Kas
Kas
550.000
3.300.000 55.000.000 55.000.000 550.000 3.850.000 54.450.000 51.150.000

## Piutang Pendapatan Bagi Hasil
Tgl Nama Akun Ref Debit Kredit Saldo Debit Kredit 29/4 295 29/6 29/7
29/7 Piutang PBH Piutang PBH Piutang PBH
Piutang PBH Piutang PBH
825.000 825.000 825.000
825.000
3.300.000 825.000 1.650.000 2.475.000
3.300.000
- -

## Investasi Musyarakah
Tgl Nama Akun Ref Debit Kredit Saldo Debit Kredit 29/3 30/7 Investasi Investasi
55.000.000 55.000.000
- 55.000.000

## Pendapatan bagi hasil
Tgl Nama Akun Ref Debit Kredit Saldo Debit Kredit 29/3 29/4 29/5 29/6 29/7 Pend. Adm Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan 550.000 825.000 825.000 825.000 825.000 550.000 1.375.000 2.200.000 3.025.000 3.850.000
Tabel IV.2 Laporan Posisi Keuangan (Neraca) PT. BSM Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Des 2011 Asset Investasi musyarakah Penyisihan Kerugian Jumlah Asset 55.000.000 - 55.000.000 Kewajiban Pembiayaan yang Diterima Estimasi Kerugian Komitmen Jumlah Kewajiban 55.000.000 - 55.000.000

## Tabel IV.3 Laporan Laba/Rugi

## Pendapatan Pengelola Dana
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah
Hak Bagi Hasil Milik Bank
Beban Usaha
Beban Administrasi
Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Usaha Lain Jumlah Beban Usaha Laba Neto Periode Berjalan (milik bank) 3.850.000
- - -
- 3.850.000
B. Perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Berdasarkan PSAK No. 106.
Pengukuran akuntansi
Pengukuran  akuntansi  atas  akad  musyarakah  pada  kasus  di  atas  dapat  dilihat pada jurnal sebagai berikut: Pencatatan pada saat pembiayaan musyarakah diberikan kepada nasabah:
Dr Investasi Musyarakah Rp. 55.000.000,- Kr Kas Rp. 55.000.000,-
Investasi  yang  diserahkan  oleh  pihak  bank  kepada  nasabah  dicatat  sebagai pembiayaan yang diberikan musyarakah dan diakui pada saat pembayaran berupa kas sejumlah yang diserahkan sesuai dengan PSAK 106 paragraf 28.
Pencatatan atas pembebanan biaya yang dikeluarkan pada saat akad Dr Kas Rp. 550.000,- Kr Pendapatan  ADM Rp. 550.000,-
Pembebanan biaya yang terjadi pada awal akad dibebankan pada pembiayaan Pembebanan biaya ini diakui sebagai investasi musyarakah dan disetujui oleh semua mitra, pencatatan ini sudah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 30.
Pengakuan pembiayaan musyarakah pada  PT.  Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai  diakui  sebagai  pendapatan  sebesar  bagian  mitra  pasif  sesuai  kesepakatan Pencatatan  atas  penerimaan  pembagian  bagi  hasil  pada  proyek  yang  dijalankan  ini telah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 34.
Dr Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 825.000,- Kr Pendapatan bagi hasil Rp. 825.000,-
Dalam hal pembayaran semua mitra menginginkan pembayaran dilakukan di akhir akad maka setiap bulan pendapatan bagi hasil di letakkan pada kolom kredit dan
di  Debit  diletakkan  piutang  pendapatan  bagi  hasil  dan  di  akhir  akad  piutangnya  di kreditkan dan di debet adalah Kas seperti yang tertera pada jurnal berikut ini :
Dr Kas Rp. 3.300.000,- Kr Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 3.300.000,-
Pengakuan  pembiayaan  musyarakah  yang  diterima  oleh  PT.  Bank  Syariah Mandiri  Cabang  Dumai  diakui  sebagai  pendapatan  sesuai  dengan  nisbah  yang  telah disepakati,  dimana  telah  sesuai  dengan  PSAK  106  paragraf  34.  Sedangkan  untuk kerugian,  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Dumai  akan  mengakui  sesuai  dengan porsi  dana  masing-masing  namun  tidak  dicatat  sebagai  kerugian  dan  hanya mengurangi  pendapatan  bagi  hasil  pada  periode  selanjutnya,  karena  biasanya kerugian  yang  terjadi  tidak  sampai  membuat  mitra  pasif  tidak  dapat  membayar pendapatan bagi hasil pada periode berjalan atau membayar cicilan pokok.
Berakhirnya Akad Musyarakah Pengembalian dana oleh mitra aktif pada  PT. Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Dumai  dilakukan  pada  saat  berakhirnya  suatu pembiayaan  musyarakah.  Sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  berdasarkan  PSAK 106,  terdapat  dua  sifat  pembiayaan  musyarakah  yaitu  musyarakah  permanen  dan musyarakah  menurun.  Pada  kasus  ini  akan  dijelaskan  mengenai  pengembalian  dana pada  pembiayaan  musyarakah  permanen,  untuk  pengembalian  dana  dengan pembiayaan musyarakah menurun akan dijelaskan pada kasus berikutnya. Pencatatan pengembalian dana atas pembiayaan musyarakah permanen adalah :
Dr Kas   Rp 55.000.000
Kr Pembiayaan yang diberikan musyarakah Rp 55.000.000
Dana  yang dikembalikan oleh mitra aktif diakhir akad dinilai sebesar jumlah kas  yang  diberikan  untuk  usaha  musyarakah  pada  awal  kesepakatan  sesuai  dengan PSAK 106 paragraf 31. Namun pada aset non kas, jika terdapat selisih dari nilai wajar pada saat awal akad dengan nilai wajar pada saat aset dikembalikan maka akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
Tabel IV.4 Penyajian Pembiayaan Musyarakah
PT BSM Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Des 2011
Asset Investasi musyarakah Penyisihan Kerugian Jumlah Asset 55.000.000 - 55.000.000 Kewajiban Pembiayaan yang Diterima Estimasi Kerugian Komitmen Jumlah Kewajiban 55.000.000 - 55.000.000
Hasil evaluasi pada laporan posisi keuangan untuk pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dapat disimpulkan bahwa kesesuaian pada komponen-komponen  laporan  keuangan  yang  kurang  lebih  terdiri  dari  aset  yang mencakup didalamnya berupa investasi atau pembiayaan musyarakah yang diberikan, piutang  yang  dimiliki,  dan  sebagainya  telah  mengacu  pada  PSAK  101  tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
Tabel IV.5 Laporan Laba/Rugi

## Pendapatan Pengelola Dana
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah
Hak Bagi Hasil Milik Bank
Beban Usaha
Beban Administrasi
Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Usaha Lain Jumlah Beban Usaha Laba Neto Periode Berjalan (milik bank) 3.850.000
-
- - - 3.850.000
Berdasarkan  hasil  evaluasi,  laporan  laba  rugi  pada  pembiayaan  musyarakah telah  sesuai  dengan  PSAK  101  karena  telah  memenuhi  komponen-komponen  yang diperlukan  dalam  perhitungan  laba  atau  rugi  dalam  suatu  periode  sesuai  dengan PSAK 101.
Dari  data  yang  telah  penulis  kemukakan  di  atas,  untuk  itu  penulis  mencoba menganalisa pembiayaan musyarakah serta bagi hasil.
Pembiayaan  Musyarakah  dapat  bersifat  musyarakah  permanen  maupun musyarakah  menurun.  Dalam  musyarakah  permanen,  bagain  modal  setiap  mitra ditentukan  sesuai  akad  dan  jumlahnya  tetap  hingga  akhir  masa  akad.  Sedangkan dalam  musyarakah  menurun,  bagian  modal    bank  akan  dialihkan  secara  bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.
Dari  pencataan  akuntansi  yang  di  terapkan  secara  keseluruhan  telah memenuhi  apa  yang  di  inginkan  di  dalam  PSAK  106.  Dalam  pembiayaan  ini  pihak bank  meyerahkan  Rp.  55.000.000,-  dengan  bagi  hasil  di  ambil  dari  pendapatan proyek. Untuk pembayarann administrasi di ambil dari administrasi sebesar 1% (Rp. 55.000.000,-)  dan  mengurangi  pembiayaan  yang  di  serahkan  oleh  bank  kepada nasabah. Bank menerapkan bahwa bagi hasil didapatkan dari pendapatan. Pendapatan yang yang di maksud adalah total proyek (Rp. 124.500.000,-).
Untuk  mencari  pendapatan  bank  selama  1  bulan  dari  dana  yang  di  berikan kepada CV. Sinar Fajar:
Pembiayaan Bank x 18% per tahun : 12 bulan 55.000.000,- x 18% per tahun : 12 bulan = 825.000,- per bulan Jika keuntungan yang didapatkan dikali 4 bulan maka dicatat 825.000,- x 4 = 3.300.000,-
Persentasi bagi hasil yang di terima bank adalah : Rp. 3.300.000,-  / Rp. 124.500.000,- x 100 = 2,65%
Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai menerapkan ada yang di sebut dengan  keuntungan  sebesar  18%  per  anom  (per  tahun)  maka  secara  tidak  langsung bank  telah  menetapkan  bahwa  keuntungan  yang  diterima  per  tahun  adalah  18% sedangkan  pembiayaan  yang  dilaksanakan  selama  4  bulan, maka  kita  harus mencari berapa  persen  perbulan  maka  harus  di  bagi  12  (18%:12  Bulan)  =  1.5%  per  bulan, setalah  nilai  persen  per  bulan  di  dapati  maka  menurut  pendapat  penulis  ini  bisa  di bagi dengan pembiayaan bank maka didapati
1.5% x Rp 55.000.000,- = Rp. 825.000,
Ini didapati bahwa bank telah mengetahui pendapatan yang di dapati selama 4 bulan  yaitu  Rp.  3.300.000,-    dan  ini  bertentangan  dengan  fatwa  MUI  pada  poin keuntungan  yang  berbunyi  Setiap  keuntungan  mitra  harus  dibagikan  secara proporsional  atas  dasar  seluruh  keuntungan  dan  tidak  ada  jumlah  yang  ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
Dari  pemaparan  yang  telah  penulis  kemukakan  di  atas  maka  didapati  bahwa PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Dumai  menerapkan  pembiayaan  musyarakah menurun,  yang  mana  pada  akhir  akad  bank  akan  mendapatkan  hak  pengembalian sesuai dengan apa yang telah di tanam dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai sudah sesuai dengan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah.

## Kesimpulan
PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Dumai  menggunakan  sistem  bagi  hasil dalam  pembiayaan  musyarakah  yang  diterima  oleh  bank  dari  penyaluran  dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif,  yaitu penempatan dana bank pada pihak lain  dalam  membiayai  suatu  proyek  dan  keuntungan  untuk  nasabah  dari  bagi  hasil tersebut dan berdasarkan kesepakatan bersama.
Dalam  pelaksanaannya  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Dumai menyediakan  produk  dan  pelayanan  jasa  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  nasabah. Produk  yang  ada  di    PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Dumai  yaitu  produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa keuangan lainnya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadist. PT. Bank Syari’ah Mandiri  Cabang  Dumai  dalam  melaksanakan  pembiayaan  musyarakah  sudah  sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 tentang akuntansi musyarakah.

## Daftar Pustaka
Antonio,  M.  Syafi’i,  Bank  Syariah  Dari  Teori  ke  Praktik,  Cetakan  kedelapan, Jakarta:Gema Insani Press, 2004.
Budi,  Suryo  S,  Sistem  perbankan  masa  depan  bank  syariah    Jakarta:  Arthavidya, 2003.
Dewan  Syariah  Nasional.  Majelis  Ulama  Indonesia,  Himpunan  Fatwa  Dewan Syari’ah Nasional, Edisi Kedua Jakarta, Cv. Gaung Persada, 2006.
Husein  Syahatah,  Pokok-pokok  Pikiran  Akuntansi  Islam,  Cet.  I.  Jakarta:  Akbar Media Eka Sarana, 2001
Ikatan  Akuntan  Indonesia,  Standar  Akuntansi  Keuangan,  Per  1  Juli  2009  Jakarta: Salemba Empat, 2009.
Iwan  Triwuyono,  “Akuntansi  Syariah:  Implementasi  Nilai  Keadilan  dalam  Format Metafora  Amanah,”  Makalah  Kuliah  Umum,  Fakultas  Syariah  IAIN Walisongo  Surakarta,  1997,  lihat  Muhammad,  Pengantar  Akuntansi Syariah edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2005
M.  Abdul  Mujeib  dkk.  Ensiklopedia  Tasawuf  Imam  Al-Gazali  l,  Hikmah  PT  Mizan Publika, 2009
Muhammad,  Pengantar  Akuntansi  Syariah,  Edisi  Pertama,  Jakarta:  Salemba  Empat, 2002
N.  Lapoliwa,  Daniel  S.  Kuswandi,  Akuntansi  Perbankan:  Akuntasi  Transaksi  Bank Dalam Valuta Rupiah, Jakarta,2000.
Pusat  Bahasa  Depertemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005
Rifqi  Muhammad,  Akuntansi  Keuangan  Syariah,  Konsep  dan  Implementasi  PSAK Syariah, Yogyakarta:P3EI Pres, 2010.
Rizal  Yahya,  Aji  Erlangga  Martawireja,  Ahim  Abdurahim,  Akuntansi  Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer, Jakarta:Salemba Empat, 2009.
S. Munawir, Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Liberty Yogyakarta, 2004. Sri  Nurhayati,  Wasilah,  Akuntansi  Syariah  di  Indonesia,  edisi  2,  Jakarta:Salemba Empat, 2009.
Syahatah  Husein,  Pokok-pokok  Pikiran  Akuntansi  Islam,  Cet.  I.  Jakarta:  Akbar Media Eka Sarana, 2001
Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2007