Copyright © 2023, Agung Permadi, Elistania This is an open access article under the CC – BY-SA license
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 9 No 2 (2023), pp.206-219

## Analisis Konstruktivis Institusionalisme Pada Proses Pendirian Bank Islam di Inggris
Agung Permadi 1* , Elistania 2
*Corresponding Author: agung.permadi@budiluhur.ac.id 1,2 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.30452

## Abstract
This research analyzes the factors behind the policy of opening Islamic banks in the  United  Kingdom.  When  the  UK  first  opened  Islamic  banks,  there  were dynamic  challenges  in  implementing  Islamic  banking  in  the  UK.  The  UK's decision  to  open  Islamic  banks  in  2004  is  analyzed  using  institutional constructivism  according  to  Colin  Hay  who  identifies  four  factors  that  cause institutional change within a country. These factors are ideational institutional factors, institutional disequilibrium factors, interpretation factors of momentum (institutional transformation), and policy paradigms. These factors are used to analyze the decision-making process of the UK in opening Islamic banks. This research  uses  a  qualitative  approach  by  Creswell.  By  this  method,  the  data obtained is analyzed inductively, and an interpretation is then made. The analysis in this research involves the interpretation of the factors identified in the context of  the  UK's  decision  to  open  Islamic  banks.  This  interpretation  includes  an assessment  of  the  significance  of  these  factors  based  on  the  theoretical framework and the author's perspective. This research shows that institutional changes  in  Islamic  finance  in  London  are  the  result  of  dynamic  interactions between  actors  and  their  environment.  The  UK  government,  financial institutions, the Muslim community, educational institutions, Islamic economic thought  groups,  and  banks  and  financial  institutions  from  Gulf  countries  are actors involved in the dynamics of Islamic finance in London. This is part of the UK's geopolitical strategy, aiming not only to be a leader in conventional banking but also in Islamic banking.

## Abstrak
Tulisan ini berupaya menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan pembukaan  bank  Islam  di  Inggris.  Saat  pertama  kali  Inggris  membuka  bank Islam, terdapat dinamika tantangan dalam menerapkan bank Islam di Inggris.
Keputusan  Inggris  membuka  bank  Islam  pada  tahun  2004  dianalisis menggunakan  konstruktivis  institusionalisme  menurut  Colin  Hay  yang mengidentifikasi  4  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perubahan  sebuah institusi di dalam negara. Faktor-faktor tersebut yaitu; faktor ideasional institusi, faktor ketidakseimbangan institusi, faktor transformasi institusi, dan paradigma kebijakan.  Faktor-faktor ini digunakan untuk menganalisis proses yang terjadi dalam pengambilan keputusan Inggris untuk membuka bank Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Creswell. Dengan metode ini, data yang diperoleh dianalisis secara induktif, kemudian dibuat suatu interpretasi. Analisis dalam  penelitian  ini  melibatkan  interpretasi  faktor-faktor  yang  diidentifikasi dalam konteks keputusan Inggris untuk membuka bank Islam. Interpretasi ini mencakup  penilaian  signifikansi  faktor-faktor  tersebut  berdasarkan  kerangka teoritis  dan  perspektif  penulis.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perubahan institusional dalam keuangan Islam di London adalah hasil dari interaksi dinamis antara  aktor-aktor  dan  lingkungan  mereka.  Pemerintah  Inggris,  institusi keuangan, komunitas Muslim, lembaga pendidikan, kelompok pemikir ekonomi Islam, dan bank serta lembaga keuangan dari negara-negara Teluk merupakan aktor-aktor  yang  berperan  dalam  dinamika  keuangan  Islam  di  London.  Ini merupakan  bagian  dari  strategi  geopolitik  Inggris  yang  bukan  hanya  ingin menjadi terdepan dalam bank konvensional tetapi juga bank Islam.

## Keywords
Bank Islam, Inggris, Komunitas Muslim, Konstruktivis Institusionalisme

## Article History
Received November, 30 Revised December, 25 Accepted December, 26 Published December, 27

## Corresponding Author
Agung Permadi, Faculty of Social and Global Studies, Universitas Budi Luhur. Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Jakarta, 12260, Indonesia
Copyright © 2023, Agung Permadi, Elistania This is an open access article under the CC – BY-SA license
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 9 No 2 (2023), pp.206-219

## Pendahuluan
Momentum  pertumbuhan  industri  perbankan  Islam  dimulai  sejak  akhir  tahun  1970-an. Perkembangan  ini  selanjutnya  menyentuh  pada  tingkat  10-15%  per  tahun  sejak  tahun  1990 (Alharbi, 2016, pp. 109-136). Perkembangan ini tidak hanya terjadi di negara-negara Timur Tengah saja, kawasan lain mulai tertarik untuk mengembangkan keuangan Islam, salah satunya yaitu di Eropa. Luksemburg merupakan negara Eropa pertama yang dijadikan sebagai pasar percobaan keuangan Islam. Bank Islam di Luksemburg didirikan untuk melihat kebutuhan pasar domestik Luksemburg sehingga belum dilakukan langkah yang lebih besar (Ernst and Young S.A, 2019). Perancis dan Jerman merupakan dua negara yang paling banyak populasi Muslimnya dibandingkan dengan negara Eropa lain. Upaya pemerintah Perancis dan Jerman dilihat sudah maksimal. Hanya saja, keadaan masyarakat kedua negara belum menerima keuangan Islam. Terlebih pasca peristiwa 9/11. Muslim Jerman dipandang belum memposisikan diri sebagai potensi pasar yang menarik (El- Mogaddedi, 2007, pp. 28-31). Selain itu, Undang-Undang perpajakan di Jerman dan Perancis tidak menguntungkan bagi perbankan syariah (Schoenbach, 2013) (Caristi et al, 2013). Italia memiliki kedekatan  sejarah  dengan  Islam.  Meskipun  demikian,  pemerintah  Italia  dilihat  kurang  serius mengembangkan keuangan Islam (Colditz, K, 2009). Bosnia dan Herzegovina, Irlandia, dan Swiss memulai pengembangan keuangan Islam yang masih pada tahap awal. Perkembangan selanjutnya tergantung kepada kebijakan pemerintah negara terkait keuangan Islam (Ergun Ugur & Djedovic Irfan, 2011).
Dalam  momentum  tersebut,  pemerintah  Inggris  juga  mengambil  sikap  untuk mengembangkan bank Islam di negaranya pada tahun 1980, dengan memperkenalkan transaksi murabahah. 1 Transaksi tersebut secara sederhana dapat dipahami sebagai perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah, di mana Bank Islam membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Untuk membuka bank Islam, Inggris bekerjasama dengan Al Baraka Group yang merupakan lembaga keuangan Bahrain. Kerjasama ini terbentuk atas pertimbangan bahwa Al Baraka Group merupakan lembaga keuangan Islam yang mapan  dan  terkemuka.  Al  Baraka  memiliki  posisi  yang  strategis  bagi  negara-negara  Teluk, kolaborasi ini dapat dilihat sebagai peluang bagi Inggris untuk membentuk basis pasar keuangan Teluk  dan  memperkuat  hubungan  ekonomi  dengan  wilayah  tersebut.  Peluang  ini  memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dimana Inggris memiliki peluang untuk memahami dan ikut serta  dalam  pasar  keuangan  Islam  yang  sedang  berkembang.  Sementara  Al  Baraka  dapat memperluas  operasi  dan  pengaruhnya  dengan  mendirikan  cabang  di  London  sebagai  pusat keuangan global. Kerjasama ini menghasilkan Al Baraka International bank yang diluncurkan pada tahun 1982 (Wilson, R, 2010). Pembentukan bank ini memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur  pada  industri  keuangan  Islam  di  Inggris  (Riaz,  U.A,  2014,  p.  30).  Meskipun mendapatkan kesuksesan, the Bank of England tidak merasa senang dengan kehadiran Al-Baraka bank karena  kepemilikannya  yang  bersifat  individu,  situasi  dimana  perbankan  Inggris  anti terhadapnya. Bank ini pun ditutup pada tahun 1993. Pasca ditutupnya Al-Baraka bank , kesadaran
1 Murabahah adalah  perjanjian  jual-beli  antara  bank  dengan  nasabah.  Bank  Islam  membeli  barang  yang  diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
Copyright © 2023, Agung Permadi, Elistania This is an open access article under the CC – BY-SA license
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 9 No 2 (2023), pp.206-219
perbankan Islam di Inggris meningkat. Hal ini dapat dilihat dari dukungan legislasi dan regulasi yang dapat mendukung bank Islam di Inggris dapat berdiri secara independen. Seperti tercermin dalam  pidato  Eddie  George  (Speech  given  by  Sir  Edward  George,  Governor  of  the  Bank  of England, 2003), gubernur Bank of England pada Islamic Home Finance Seminar, London tahun 2003:
“When I looked into it a bit more, it seemed to me that in fact many of the financial products  commonly used in this country – for example current accounts and savings products, such as investment funds or unit trusts, or borrowing through leasing or hire purchase products – already   had some, at least, of the characteristics consistent with the  teachings  of  the  Quran  if  only  we  could  come  to  a  better  and  more  precise understanding of the Islamic financial products that were being talked  about  at that time – if only we could encourage the Islamic community to develop a more consistent
– and  desirably  more  standardized – specification  of  the  products  they  wished  to introduce - then, with a little imagination, we could surely find ways of fitting them in to our legal and regulatory framework in this country, on a par with our more traditional financial instruments.”
Pernyataan George yang menyepadankan beberapa produk keuangan Inggris yang sudah sesuai dengan ajaran Al- Qur’an– menunjukkan bahwa  Inggris memiliki keinginan untuk mengembangkan perbankan  Islam  dengan  menggunakan  kerangka  hukum  dan  peraturan  yang  sesuai  dengan instrumen keuangan Inggris (Langton, 2011). Adanya regulasi khusus dan panduan operasional perbankan  Islam  mencerminkan  upaya  Inggris  untuk  mengakomodasi  dan  mempromosikan keuangan Islam di London.
Pada  tahun  2000-an  pemerintah  Inggris  mulai  mengambil  langkah  strategis  mengenai perbankan Islam. Dalam perjalanannya, pemerintah Inggris berusaha mengembangkan program kerja untuk membuat peraturan perbankan Islam sesuai dengan peraturan di Inggris. Upaya ini dilakukan  sebagai  antisipasi  atas  meningkatkan  aset  bank  Islam  di  negara-negara  Teluk  dan keinginan pemerintah Inggris yang juga ingin memegang bagian dalam keuangan Islam (Wilson, R, 2010). Selain itu, bank Islam juga dibutuhkan oleh 2.5 juta masyarakat Muslim di Inggris yang menjadikannya sebagai alternatif untuk menyimpan aset sesuai dengan sistem kepercayaan mereka. Pada Oktober 2004, pemerintah Inggris meluncurkan Islamic Bank of Britain (IBB) melalui Bursa Efek  London.  Dengan  dibukanya  IBB  ini,  Inggris menjadi  negara  non-Timur  Tengah  pertama yang memiliki bank Islam secara independen. Sayangnya, pendirian IBB di tahun 2004 memiliki selisih tiga tahun pasca peristiwa tragis di New York pada September 2001. Kejadian ini merubah pandangan dunia tentang Islam/Muslim, hal ini juga terjadi di Inggris. Sentimen terhadap Muslim atau  biasa  disebut  dengan islamophobia dijelaskan  oleh  Warde  (2000)  sebagai  tantangan  yang dihadapi oleh bank Islam meliputi permasalahan budaya, yang berhubungan dengan kepercayaan (Warde, I, 2000). Ali dan Syed (2010) menyebut bahwa peristiwa 9/11 memberikan persepsi buruk dan kesalahpahaman tentang sistem perbankan Islam. Segmentasi populasi Muslim di Inggris yang luas menempatkan Islam sebagai agama yang membawa teror dan kekerasan. Riaz et al. (2017) menunjukkan data bahwa sekitar 46% Muslim Inggris, termasuk 7.2% yang tidak bekerja, tinggal di daerah dengan akses finansial yang terbatas, menunjukkan ketidaksetaraan dalam perhatian dan akses. Menyebabkan terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh Muslim di Inggris. Sentimen
Copyright © 2023, Agung Permadi, Elistania This is an open access article under the CC – BY-SA license
ini juga diperparah oleh partai politik sayap kanan (Mrđa, O, 2014), elit politik (Selbourne, D, 2001) dan media (Saeed, A, 2007, pp. 443-462).
Penelitian mengenai kemungkinan bank Islam dapat berkembang di Eropa telah diteliti dalam  dekade  terakhir.  Peneliti  seperti  Akbar  (2012)  meyakini  terdapat  pertumbuhan  dalam industri  perbankan  Islam  (Akbar,  2012)  dimana  pertumbuhan  Keuangan  Islam  tidak  hanya berkembang di negara-negara Timur Tengah (Elgari, 2011). Literatur sebelumnya menyebutkan, terdapat beberapa usaha untuk mengembangkan keuangan Islam dengan produk perbankan Islam di Eropa seperti Luksemburg (Ernst and Young, 2015), Prancis (Arnaud, 2010), Jerman (Engels, 2010),  dan  Inggris  (Wilson,  2010)  mulai  mengembangkan  keuangan  Islam.  Tetapi  pada perjalanannya, hanya Inggris yang dapat bertahan dengan regulasi domestik. Inggris menjadi negara Eropa  dengan  produk  perbankan  Islam  lebih  berkembang  dibandingkan  negara  Eropa  lainnya (Asmat,  2014).  Pemerintah  Inggris  menyesuaikan  produk  Islam  dengan  sektor  perbankan konvensional (Belabes, 2011).
Perkembangan  keuangan Islam  bukan  hanya  merupakan  isu  ekonomi.  Keuangan  Islam dapat  diteliti  menggunakan  pendekatan  lain.  Penelitian  ini  merupakan  studi terhadap  kebijakan Inggris dalam membuka Islamic Bank of Britain (IBB) dan implikasinya terhadap dunia perbankan Inggris. Pada penelitian sebelumnya, IBB dianalisis menggunakan pendekatan ekonomi (Khalid, 2011),  budaya  (Chachi,  2014),  critical  theory  (Riaz,  2014)  dan  kombinasi  hukum  dan  budaya (Dieppe, 2017). Signifikansi tesis ini dengan penelitian sebelumnya adalah studi atas pembentukan IBB dianalisis dengan pendekatan ilmu Hubungan Internasional, yaitu dengan menggunakan teori Konstruktivis  Institusionalis.  Scope  yang  terdapat  dalam  studi  ini  berbeda  dengan  penelitian sebelumnya.  Penelitian  ini  memberi  fokus  terhadap  kerjasama  Inggris  dan  Al  Baraka  lembaga keuangan Bahrain. Kerjasama awal Inggris dengan Al Baraka mengalami pasang surut sejak Inggris menutup Al Baraka bank pada tahun 1993. Pada tahun 2004, Inggris membuka Islamic Bank of Britain (IBB) yang merupakan bank Islam independen milik Inggris.
Bank Islam dalam keuangan Islam tidak dapat hanya dilihat sebagai sistem perbankan biasa. Identitas  “Islam”  yang  melekat  di  dalamnya  memberikan  sentimen  tersendiri  terutama  bagi masyarakat  Eropa  yang  notabene  bukan  negara  Islam.  Hal  ini  juga  berpengaruh  di  Inggris. Keputusan Inggris membuka bank Islam mengantarkan pertanyaan penelitian dalam tulisan ini “Mengapa pemerintah Inggris membuka Bank Islam pada tahun 2004?”

## Kerangka Teoritis

## Konstruktivis Institusionalisme
Berkembangnya  penelitian  institusionalisme  secara  tidak  langsung  memberikan pengembangan dalam studi ini. Pada tahun 1985, James G. March dan Johan P. Olsen berbicara cukup nyaman tentang institusionalisme baru dalam bentuk tunggal. Pada tahun 1996, Peter  A. Hall dan Rosemary Taylor menetapkan tiga jenis institusionalisme. Pada tahun 1998 B. Guy Peters mengidentifikasikan tujuh institusionalisme baru. Peneliti sebelumnya, menurut Hay (2006) tidak memberikan referensi apapun terhadap konstruktivisme. Belum ada varian dari institusionalisme digabungkan dengan konstruktivisme. Hay melihat masih sedikit referensi penelitian yang dapat menjelaskan ideasional, diskursif, atau berkaitan dengan pandangan konstruktivisme. Oleh karena itu,  Hay  memberikan  pandangan  baru  terhadap  institusi  dengan  menggunakan  pendekatan konstruktivis  institusionalisme (constructivist  institutionalism). Colin  Hay  dalam  tulisannya
Copyright © 2023, Agung Permadi, Elistania This is an open access article under the CC – BY-SA license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 9 No 2 (2023), pp.206-219
“Constructivist Institutionalism” menjelaskan adanya ketidakseimbangan sebuah institusi (institutional disequilibrium).
Menurut  Hay , ketidakseimbangan  institusi  disebabkan  oleh  perbedaan  motivasi  aktor dalam  institusi.  Hal  ini  disebabkan  adanya  kepentingan  yang  berubah  karena  aktor  mengubah pemahaman mereka terhadap dunia dan menghitung ulang prioritas mereka.  Aktor tidak memiliki preferensi yang tetap karena setiap aktor memiliki motivasi yang berbeda. Hal inilah yang membuat aktor  di dalam institusi seringkali memiliki preferensi yang berbeda. Lebih lanjut Hay menjelaskan aktor dapat mentransformasikan institusi dengan faktor berubahnya lingkungan, interpretasi atas suatu isu sehingga menghasilkan paradigma kebijakan (policy paradigm) yang baru.
Konstruktivis  institusionalisme  memiliki  kedekatan  terhadap  institusionalisme. Konstruktivis institusionalisme merupakan gabungan dari dua paradigma; institusionalisme dan konstruktivisme. Asumsi institusionalisme melihat negara sebagai self-interested; aktor rasional yang bertahan dalam situasi anarki dan ketidakpastian hubungan antar negara (Keohane, 1984). Oleh karena  itu,  negara  membuat  suatu  perangkat  kerjasama  dengan  negara  lain  yang  memiliki kepentingan bersama. Perangkat kerjasama bersama tersebut disebut institusi. Institusi dipandang sebagai media kerjasama oleh aktor berkepentingan di dalamnya. Terdapat aturan, norma, serta cara pengambilan keputusan untuk mengatasi ketidakpastian hubungan antar negara.
Konstruktivisme melihat realita sosial tidak terjadi begitu saja (given). Realitas sosial dilihat sebagai sebuah konstruksi. Realita sosial dunia tidak hanya dibentuk oleh fakta yang dapat dilihat oleh mata, bersifat material. Tetapi dibentuk juga oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh panca indra  manusia,  bersifat  immaterial.  Variabel  tersebut  menurut  konstruktivisme,  lahir  karena dibentuk oleh variabel immaterial seperti nilai, norma, dan keyakinan yang dikonstruksi oleh orang ataupun dalam hal ini negara, di suatu tempat dan waktu tertentu. Dalam konstruktivisme, bentuk tersebut merupakan ideasional; sesuatu yang dilihat sebagai refleksi ide-ide manusia (Hay, 2006, pp. 18-21).
Dengan  menggabungkan  kedua  paradigma  tersebut,  Konstruktivis  institusionalisme berusaha  menjelaskan  permasalahan-permasalahan  kompleks  perubahan  institusi. Rational  choice dan normative/sociological institutionalism dipandang memiliki keterbatasan menjelaskan perubahan yang  terjadi.  Konstruktivis  institusionalisme  didorong  oleh  keinginan  untuk  menangkap, menggambarkan, dan menginterogasi ketidakseimbangan institusi (institutional disequilibrium). Konstruktivis  institusionalisme  berupaya  untuk  memecahkan puzzle empiris  tertentu. Puzzle tersebut berkaitan dengan pemahaman mengenai perubahan di dalam sebuah institusi pasca pembentukannya.  Pemahaman  ini  menjadikan  konstruktivis  institusionalisme  berperan  dalam memberikan  gagasan  untuk  lebih  mengembangkan  institusionalisme.  Konstruktivis institusionalisme dapat menelusuri bagaimana institusi terbentuk dalam keadaan yang tidak pasti atau krisis.
Terdapat ketidakseimbangan dalam sebuah institusi. Aktor dalam hal ini negara menurut Hay,  selalu  berpikir  strategis  dalam  setiap  pengambilan  keputusan.  Negara  selalu  berusaha mewujudkan tujuan tertentu yang kompleks, kontingen, dan terus berubah. Bagi Hay, perubahan dalam  institusi  disebabkan  karena  aktor  (negara)  tidak  dapat  diasumsikan  hanya  memiliki kepentingan  (preferensi)  bersifat  tetap.  Perubahan  dalam  institusi  merupakan  sebuah  interaksi antar  tindakan  strategis.  Konstruktivis  institusionalisme  menekankan  bukan  hanya  kepada dependensi institusi, tetapi juga dependensi ideasional. Dengan kata lain, pembahasannya bukan
Copyright © 2023, Agung Permadi, Elistania This is an open access article under the CC – BY-SA license
hanya tentang pembentukan institusi, tetapi ide-ide dasar dan bagaimana institusi tersebut didesain dan dikembangkan.
Penelitian  ini  menggunakan  konstruktivis  institusionalisme  karena  asumsi  teori  tersebut kontekstual  dengan  realitas  yang  terjadi  di  balik  alasan  Inggris  membentuk  bank  Islam. Konstruktivis Institusionalisme merupakan pendekatan yang berupaya untuk menganalisis sebuah momen  sebagai  kunci  dari  perubahan  dan  kondisi  tentang  eksisnya  perubahan  institusi  yang kompleks.  Selain  dari  dorongan  komunitas  Islam  dan  tragedi  9/11,  dorongan  Inggris  untuk membentuk  bank  Islam  di  luar  Al  Baraka  Group  diasumsikan  merupakan  ide  untuk melanggengkan kepentingan Inggris.

## Metode
Penelitian ini berangkat dari ketertarikan untuk menganalisa konstruksi apa yang hendak dibangun  oleh  Inggris  melalui  pembentukan  Bank  Islam.  Metode  yang  digunakan  adalah pendekatan  kualitatif  untuk  menggali  masalah  penelitian  lebih  mendalam,  terutama  karena masalahnya tidak bisa dipecahkan dengan penelitian berbasis angka, dan sangat bergantung pada berbagai  jenis  teks.  Menurut  John  W.  Creswell,  pendekatan  kualitatif  membantu  dalam membangun pemahaman bersama antara peneliti dan pembaca tentang realitas sosial (Creswell, 1994). Creswell juga menekankan pentingnya analisis data induktif yang memungkinkan temuan dapat  muncul  dari  data,  bukan  berdasarkan  hipotesis  ataupun  teori  terdahulu.  Oleh  karenanya dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggabungkan  analisis  dan  pengetahuan  pribadi  dalam  konteks sosial tempat data diperoleh. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dengan data primer dari dokumen resmi seperti laporan tahunan lembaga dan pernyataan pemerintah Inggris, serta data sekunder dari publikasi jurnal, buku, artikel, dan sumber informasi online.

## Hasil dan Pembahasan
Pada  periode  1970,  lingkungan  perbankan  London  berubah  karena  perkembangan keuangan Islam. Meskipun staf-staf bank di London mayoritas orang Inggris (British) dan non- Muslim,  secara  bertahap  mengetahui  keuangan  Islam  dan  hukum syariah karena  tuntutan  klien negara Teluk dan komunitas British Pakistani . Interaksi yang terjadi antara bankir-bankir London dan klien negara Teluk pada akhirnya mengantarkan Muazzam Ali mantan Vice Chairman, Dar Maal Islami  (DMI) Swiss,  mendirikan Institute  of  Islamic  Banking  and  Insurance  (IIBI) pada  tahun  1976. Institusi  ini  didirikan  untuk  menggabungkan  peneliti-peneliti  ekonomi  Islam , komunitas British Pakistani , dan klien dari negara-negara Teluk. IIBI memiliki tujuan sebagai tempat bertukar pikiran tentang perbankan Islam (Institute of Islamic Banking and Insurance, 2019). Sejak berkembangnya keuangan  Islam  secara  global,  London  menjadi  tempat  bagi  bank  Islam  negara  Teluk.  Bank konvensional di London menyediakan fasilitas deposit dan grosir (wholesale operations) bagi bank Islam  baru  berasal  dari  negara-negara  Teluk . Keuangan  Islam  berkembang  dan  menghadirkan bank-bank Islam baru di negara-negara Teluk. Bank-bank tersebut memiliki kekurangan modal dan membutuhkan London sebagai pusat keuangan dunia (Maroun, Y. S, 2002, p. 163).
Bank  di  London  dan  bank  Islam  semakin  terkoneksi.  Pada  tahun  1982, Al  Baraka membuka  cabang  di  London.  Pada  awalnya, Al  Baraka membeli  saham Hargrave  Securities perusahaan penerima deposit di London. Perusahaan ini didirikan untuk menerima setoran dan meminjamkan uang yang diinvestasikan pada hipotek perumahan (Hargrave Investment, 2019).
Copyright © 2023, Agung Permadi, Elistania This is an open access article under the CC – BY-SA license
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 9 No 2 (2023), pp.206-219
Setelah  membeli  seluruh  saham Hargrave  Securities,  Al  Baraka menggantikan  semua  skema  di dalamnya  menjadi  skema  bank  Islam. Al  Baraka melayani  komunitas  Muslim  di  London. Kebanyakan  klien  berasal  dari  wisatawan  Arab  yang  menghabiskan  liburan  musim  panas  di London. Bank ini semakin berkembang di tahun 1987 membuka cabang di Whitechapel Road di London. Diikuti dengan pembukaan cabang di Edgeware Road pada tahun 1989, dan di Birmingham pada tahun 1991 dengan total mencapai 11.000 dan 12.000 klien (Al-Omar, F. A, 1996, p. 45).
Meskipun Al  Baraka menyediakan  layanan  perbankan  di  London,  sektor  paling  profit terdapat pada investasi. Al Baraka dilihat oleh Bank of England sebagai perusahaan investasi dan bukan  bank.  Hal  ini  mendapatkan  kritik. Al  Baraka dinilai  tidak  dapat  berkompetisi  dengan institusi-institusi perbankan besar lainnya di London. Pengembangan pertumbuhan bank melalui organic growth dipandang terbatas. Dalam keadaan ini, the Bank of England memperketat persyaratan regulasi setelah  ditutupnya Bank  of  Credit  and  Commerce  International  (BCCI). The  Bank  of  England memutuskan untuk tidak meneruskan lisensi bank Al Baraka . Konsekuensinya, pada Juni 1993, Al Baraka menyerahkan lisensi bank dan menutup cabangya di London (Wilson, R, 2010, p. 214). Keputusan  Inggris  membuka  bank  Islam  pada  tahun  2004  dianalisis  menggunakan konstruktivis  institusionalisme  menurut  Colin  Hay.  Hay  (2006)  mengidentifikasikan  terdapat  4 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sebuah institusi di dalam negara. Faktor-faktor tersebut yaitu; faktor ideasional institusi, faktor ketidakseimbangan institusi, faktor interpretasi atas momentum (transformasi institusi), dan paradigma kebijakan.

## Faktor Ideasional Institusi
Ideasional institusi didefinisikan sebagai satu set ide, pemikiran, sistem norma diatur orang- orang tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Faktor ideasional menjadi penting karena memuat kepentingan  aktor.  Ide  merupakan  konstruksi  mental  dimiliki  individu,  organisasi,  pembuat kebijakan,  kelompok  sosial  atau  masyarakat  mengenai  seperangkat  keyakinan,  prinsip  dan pengambilan sikap setiap aktor. Hay (2006) mendefinisikan ide sebagai instrumen digunakan aktor untuk  mempromosikan  kepentingan.  Terdapat  empat  jenis  utama  ide;  ideologi  atau  sistem kepercayaan bersama (shared knowledge), keyakinan normatif (normative beliefs), keyakinan kausal (cause- effect beliefs), dan policy prescriptions (rekomendasi kebijakan).
Kepercayaan Inggris terhadap keuangan Islam dapat berkembang di Inggris dimulai sejak tahun 1976 yaitu pada saat konferensi Internasional Ekonomi Islam pertama kali diselenggarakan pada 16 Mei 1976. Khan dan Iqbal (2013) menyebutkan bahwa konferensi Internasional Ekonomi Islam  di  Jeddah  pada  tahun  1976  merupakan  salah  satu  faktor  penting  yang  mendorong perkembangan ekonomi Islam di Inggris. Konferensi ini membahas secara komprehensif tentang ekonomi  Islam.  Konferensi  ini  dihadiri  oleh  para  pakar  ekonomi  Islam  dari  seluruh  dunia, termasuk dari Inggris. Dalam konferensi tersebut, dibahas berbagai aspek terkait ekonomi Islam, mulai dari teori, praktik, hingga perkembangannya di dunia internasional. Salah satu aspek yang dibahas secara mendalam adalah tentang sistem keuangan Islam. Para pakar ekonomi Islam yang hadir  dalam  konferensi  tersebut  menunjukkan  bahwa  sistem  keuangan  Islam  memiliki  potensi untuk menjadi alternatif bagi sistem keuangan konvensional. Sistem keuangan Islam dinilai lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Pembahasan tentang sistem keuangan Islam dalam konferensi tersebut sangat menarik perhatian para peserta, termasuk dari Inggris (Aslam, 2015). Terlebih pada saat itu, populasi Muslim di Inggris semakin meningkat yang membutuhkan produk dan layanan
Copyright © 2023, Agung Permadi, Elistania This is an open access article under the CC – BY-SA license
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 9 No 2 (2023), pp.206-219
keuangan sesuai dengan prinsip yang mereka anut (syariah). Yayasan Islamic Foundation di Inggris kemudian  mendirikan  unit  ekonomi  Islam  sebagai  pusat  penelitian  pertama  tentang  keuangan Islam di Inggris pada september 1976.
Yayasan Islam Inggris berperan aktif merintis ekonomi Islam di Inggris. Menyelenggarakan konferensi, seminar mengenai ekonomi Islam. Pada tahun 1981, Asosiasi Internasional ekonomi Islam didirikan di Inggris. Bertanggungjawab menyelenggarakan konferensi internasional ekonomi Islam (Chachi, A. B, 2014, p. 48). Diskusi dalam konferensi internasional ekonomi Islam di Inggris membahas  konsep  dan  teori  ekonomi  Islam,  serta  penerapannya  dalam  praktik  sehari-hari. Pembahasan  tersebut  bertujuan  untuk  memperjelas  dan  memperkuat  konsep  ekonomi  Islam sebagai  sebuah  sistem  ekonomi  yang  mandiri  dan  otentik,  serta  mengembangkan  dan mengoptimalkan  potensi  ekonomi  Islam  dalam  menjawab  tantangan  ekonomi  global.  Melalui konferensi  dan  seminar  yang  telah  diselenggarakan  sejak  tahun  1976,  terdapat  peningkatan kesadaran akan pembentukan bank Islam di Inggris sehingga menimbulkan kepercayaan akan nilai- nilai normatif Inggris yang dapat sejalan dengan keuangan Islam seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan  yang  ketiganya  ini  juga  dapat  ditemukan  dalam  konsep  keuangan  Islam  seperti larangan riba, akuntabilitas keuangan, dan keseimbangan. Normatif belief tersebut telah menjadi faktor  yang  mendorong  perkembangan  keuangan  Islam  di  Inggris.  Untuk  memulainya,  Inggris tidak  dapat  berdiri  sendiri  terlebih  dahulu  tetapi  harus  bekerjasama  dengan  lembaga  keuangan Islam yang telah lebih dahulu maju yaitu Al Baraka Group. Pada tahun 1983 Inggris membuka kerjasama  dengan Al  Baraka  Group sebagai  efek  dari  kausalitas  keyakinan  Inggris.  Sejak didirikannya Al Baraka bank di Inggris, Inggris mulai membuat kebijakan terkait perbankan yang sesuai dengan keuangan Islam. Tetapi dalam kerjasama tersebut terdapat ketidakseimbangan antara kerjasama kedua aktor. Faktor ketidakseimbangan akan dibahas lebih lanjut di bawah ini.

## Faktor Ketidakseimbangan Institusi
Fokus utama Colin Hay dalam teori konstruktivis institusionalisme adalah menganalisis transformasi  kelembagaan  pasca  pembentukan.  Ketidakseimbangan  institusi (institutional disequilibrium) disebabkan perbedaan motivasi aktor dalam institusi. Hal ini disebabkan kepentingan aktor yang mengubah pemahaman terhadap dunia dan menghitung ulang prioritas. Aktor tidak memiliki  preferensi  tetap.  Setiap  aktor  memiliki  motivasi  berbeda.  Pada  kurun  waktu  1970-an sampai dengan 1980-an berdiri komunitas intelektual dan institusi pendidikan mengkaji konsep ekonomi dan perbankan Islam. Beberapa juga dilakukan percobaan penerapan konsep syariah pada sektor-sektor keuangan di Inggris. Memberikan sumbangsih cukup besar pembentukan pondasi perbankan Islam di Inggris membuat Inggris memiliki preferensi mengembangkan keuangan Islam secara independen. Membuka bank Islam milik Inggris.
Pasca ditutupnya Al Baraka bank , pada tahun 1995 Universitas Loughborough bekerjasama dengan Islamic Foundation United Kingdom menjadi Universitas pertama di Eropa yang mengakui dan mengajarkan  keuangan  Islam  di  tingkat  master.  Perkembangan  ini  secara  khusus  mengundang banyak  ketertarikan  dan  keinginan  kerjasama  baik  individu  maupun  institusi.  Konferensi Universitas Loughborough dengan Islamic Development Bank (IDB) dengan direktur Bank of England Sir  Eddie  George  membahas  kemungkinan  perijinan  operasional  bank  Islam  di  Inggris  untuk memfasilitasi masyarakat Muslim Inggris (Chachi, A. B, 2014, p. 49). Perkembangan ini selanjutnya menunjukan peningkatan di kampus-kampus. Sektor-sektor keuangan mulai tertarik menggunakan
Copyright © 2023, Agung Permadi, Elistania This is an open access article under the CC – BY-SA license
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 9 No 2 (2023), pp.206-219
produk-produk  keuangan  Islam  sebagai  varian  produk.  Peningkatan  ini  semakin  menunjukan eksistensi perbankan Islam bukan hanya bagi masyarakat Muslim Inggris tetapi juga masyarakat non-Muslim. Keadaan ini memperkuat pondasi inisiasi perbankan Islam di Inggris.
Pada  tahun  2000,  Inggris  menjadi  tuan  rumah  Konferensi  Internasional  ke-4  Ekonomi Islam (4 th International  Conference  on  Islamic  Economics). Inggris  menjadi  negara  Eropa  pertama menyelenggarakan  acara  tersebut.  Pada  tahun  yang  sama,  jumlah  universitas  penyedia  kuliah keuangan dan perbankan Islam terus meningkat seperti Universitas Portsmouth, Loughborough dan Gloucester (Ashar, 2016, p. 11). Pada tahun 2001, perkembangan perbankan Islam mengalami terobosan  politik  dan  regulasi  signifikan  pasca  terciptanya working  group tingkat  tinggi beranggotakan perwakilan kota, pemerintah, dewan para penyedia dana hipotek (mortgages lender), komunitas Muslim dan FSA mengkaji dan menguji hambatan-hambatan perkembangan perbankan Islam  di  Inggris.  Melalui working  group, muncul  istilah “alternative  financial” ditambahkan  dalam regulasi keuangan dan perpajakan dimana tidak ada diskriminasi dalam pengguna jasa keuangan Islam. Pada tahun 2003, pemerintah Inggris meluncurkan satuan tugas pertama demi menjamin perkembangan sektor perbankan Islam di Inggris. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan investasi masuk ke Inggris dan menguatkan ekonomi negara. Tujuan tersebut juga termasuk di dalamnya mempromosikan sektor perbankan Islam kepada industri skala besar maupun kecil, baik dalam dan luar negeri.
Rangkaian  upaya  pemerintah  Inggris  dilihat  sebagai  faktor  ketidakseimbangan  institusi kerjasama Inggris dengan Al Baraka Group . Inggris melihat keuangan Islam sebagai suatu profit yang  bisa  dicapai.  Pidato  Sir  Eddie  George  dalam    Islamic  Home  Finance  Seminar,  London menunjukan  keinginan  Inggris  untuk  membuat  bank  Islam  independen  milik  Inggris.  Dalam pidatonya (see page 3), Sir Eddie ingin membuat potensi sistem keuangan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang beragam. Sir Eddie menekankan pentingnya menyelaraskan praktik keuangan dengan ajaran Al-Quran. Secara implisit ia menganjurkan perlu dibuatnya pemahaman dan standarisasi produk keuangan islam yang juga tidak mengganggu struktur penting atau bahkan mengorbankan tujuan ekonomi dan sosial. Terlepas dari kurang kompetitifnya Al Baraka bank di pasar keuangan konvensional. Pernyataan tersebut dilihat sebagai upaya Inggris untuk membuka bank  Islam  independen  Inggris.  Terlihat  pasca  penutupan Al  Baraka  bank di  tahun  1993, pemerintah  Inggris  gencar  melakukan  kajian-kajian  dan  mendorong  kampus-kampus  untuk mengkaji  keuangan  Islam.  Pondasi  keuangan  Islam  Inggris  menguat  mengantarkan  Inggris membuka Islamic Bank of Britain di tahun 2004. IBB mendapatkan lisensi langsung dari FSA atau otoritas keuangan Inggris.

## Faktor Transformasi Institusi
Konstruktivis institusionalisme memandang aktor selalu berusaha mewujudkan keinginan tertentu dengan kompleks, kontingen, dan terus menerus merubah tujuan. Hal ini menurut Hay, terkadang ada ide yang menyatukan kepentingan aktor atau merubah preferensi aktor. Selain itu, aktor  sebagai  arsitek  institusi  memiliki  paradigma  perubahan  kebijakan.  Perubahan  dipahami sebagai hasil interaksi aktor strategis. Terdapat keadaan ketidakpastian pasca Perang Dingin. Ide- ide  memaksimalkan  kepentingan  merupakan  tujuan  akhir (goals) kerjasama  aktor.  Keputusan Inggris menutup Al Baraka bank di tahun 1993 dan membuka IBB di tahun 2004 dilihat sebagai transformasi institusi diakibatkan oleh interpretasi atas momentum di internal Inggris. Selain dari
Copyright © 2023, Agung Permadi, Elistania This is an open access article under the CC – BY-SA license
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 9 No 2 (2023), pp.206-219
keinginan internal pemerintah Inggris, terdapat dorongan berupa advokasi dari komunitas Muslim di  Inggris  untuk  membuka  sektor  keuangan sesuai dengan  prinsip  hukum  Islam (syariah). Pada tahun  1997  Komunitas  Muslim  di  Inggris  mendirikan  Islamic  Finance  Council  (Aslam,  2015). Dewan ini bertugas untuk mempromosikan dan mengembangkan ekonomi Islam di Inggris.
Masyarakat  Muslim  di  Inggris  merupakan  bagian  sistem  politik  dan  memiliki  pengaruh cukup kuat. Khususnya, memberikan pengaruh dalam isu-isu berkaitan dengan Islam. Menurut Council of Britain’s Research and Documentation Committee (2015) tercatat populasi muslim 4.8% dari total populasi di Inggris dan meningkat hampir dua kali lipat saat sensus pertama di tahun 2001. Populasi terbanyak keempat di Inggris setelah Kristen, Atheis, dan tidak menyebutkan agamanya (Muslim Council of Britain's Research and Documentation Committee, 2015). Meskipun terdapat self-exclusion yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya financial exclusion, Muslim di Inggris lebih terorganisir.  Untuk  mendapatkan  hak  terutama  dalam  sektor  finansial, Muslim  Council  of  Britain melakukan lobi kepada pemerintah Inggris. Menurut Chase (2012), praktek lobbying yang terjadi pada kasus perjanjian operasional perbankan Islam di Inggris merupakan praktek bottom-up (Chase, 2012) . Lobby yang dilakukan Muslim Council of Britain memperlihatkan keberhasilannya pada tahun 2003.  Sir  Howard  Davies, Chairman FSA  pada  saat  itu  mengutarakan  dukungan  dalam  sebuah konferensi  keuangan  dan  perbankan  Islam  di  Bahrain.  Sir  Howard  menyampaikan  tidak  ada keberatan  maupun  sanggahan  dalam  ide  beroperasi  perbankan  Islam  di  Inggris  jika  perbankan Islam terbukti mampu memenuhi persyaratan regulasi oleh FSA. Menurutnya, Inggris memiliki kepentingan  jelas  memastikan  perbankan  Islam  dapat  tumbuh  di  Inggris  (Asmat,  2014,  p.  99). Hingga  tahun  2004, Muslim  Council  of  Britain bekerjasama  dengan  kelompok  kerja  pemerintah merumuskan reformasi hukum legal bagi terwujudnya perbankan Islam dan menerbitkan materi pendidikan keuangan Islam bagi masyarakat non-Muslim. HM Treasury, Financial Service Authority, dan Bank  of  England membentuk  kelompok  kerja  bersama  dengan Muslim Council  of  Britain dan institusi-institusi lainnya.

## Faktor Perubahan Paradigma Kebijakan
Konstruktivis  institusionalisme  mengidentifikasi  sejauh  mana  aktor  dapat  menafsirkan sinyal  lingkungan. Bahkan,  memperhatikan  adanya  perubahan  paradigma  kebijakan.  Aktor  juga dapat melihat pergeseran paradigma sebagai perubahan yang signifikan. Hay menjelaskan bahwa aktor memiliki penafsiran tersendiri terhadap suatu isu. Skema interpretatif tersebut diinternalisasi oleh  pembuat  kebijakan.  Pembuat  kebijakan  mendefinisikan  berbagai  strategi  kebijakan, mekanisme dan instrumen sesuai dengan tujuan kebijakan yang akan dicapai.
Menurut Pew Research Center (2023), populasi Muslim di Inggris adalah 4,1 juta jiwa, atau sekitar 6,3% dari total populasi Inggris. Total populasi ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan total Populasi Muslim di Jerman yang mencapai 4,95 juta jiwa, atau sekitar 6,1% dari total populasi Jerman. Terlebih Prancis yang memiliki Populasi Muslim terbanyak di Eropa Barat yaitu sebanyak 5,7 juta jiwa, atau sekitar 8,8% dari total populasi Perancis. Meskipun demikian, terjadi perubahan paradigma  kebijakan  pemerintah  Inggris.  Keuangan  Islam  dipandang  oleh  pemerintah  Inggris sebagai  pengembangan  dari  jenis  keuangan  selain  keuangan  konvensional.  Pada  tahun  1982, Inggris  bekerjasama  dengan Al  Baraka lembaga  keuangan  dari  Bahrain.  Kerjasama  tersebut memiliki preferensi yang berbeda bagi setiap aktor. Kepentingan Inggris bekerjasama dengan Al
Copyright © 2023, Agung Permadi, Elistania This is an open access article under the CC – BY-SA license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 9 No 2 (2023), pp.206-219
Baraka adalah untuk mempelajari keuangan Islam dari salah satu lembaga keuangan Islam terbesar di dunia. Kepentingan Al Baraka adalah membuka cabang di London. London merupakan lokasi paling strategis. Sebelumnya bank ini telah memiliki 695 cabang di 17 negara.
Perbedaan  preferensi  kedua  aktor  memunculkan  ketidakseimbangan  institusi  menurut Konstruktivis institusionalisme. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya menyebabkan kedua aktor mengalami pasang surut kerjasama. Pada tahun 1995, Al Baraka bank ditutup. Setelah ditutupnya bank ini masyarakat Muslim semakin menunjukan keinginannya menggunakan institusi keuangan berdasarkan nilai fundamental mereka. Perubahan paradigma kebijakan pemerintah Inggris juga datang dari Muslim Council di Inggris yang aktif memberikan dorongan kepada pemerintah Inggris untuk membuka bank Islam.
Perubahan paradigma kebijakan Inggris tidak hanya datang dari internal saja. Dari faktor eksternal, sejak tahun 1992, terdapat pertumbuhan aset bank Islam dengan rata-rata 42%. Aset tersebut mencapai USD 648 miliar. Kerjasama awal Inggris dengan Al Baraka Group dimaksudkan untuk memahami mekanisme perbankan Islam. Inggris melihat Al Baraka mampu memberikan contoh  ideal  perbankan  Islam  karena  memiliki  cabang  di  beberapa  negara.  Dengan  semakin meningkatkan aset bank Islam di dunia, Inggris berkeinginan membuka bank Islam independen milik Inggris. Keinginan tersebut direalisasikan Inggris melalui kajian-kajian ekonomi Islam lewat universitas-universitas di Inggris sampai dengan menjadi tuan rumah konferensi Islam pertama di Eropa.
Inggris  tidak  membuka Islamic  Bank  of  Britain di  tahun  2004  tanpa  perencanaan sebelumnya. Terdapat upaya-upaya untuk sampai kepada titik pembukaan bank Islam independen Inggris. Dorongan dari komunitas Muslim di Inggris memberikan kontribusi tersendiri. Melihat antusiasme tersebut, paradigma kebijakan Inggris berubah. Inggris memutuskan untuk menutup Al  Baraka  bank di  tahun  1993.  Setelah  itu,  secara  independen  Inggris  mulai  mengupayakan pembukaan bank Islam independen yaitu Islamic Bank of Britain (IBB).

## Kesimpulan
Fokus utama Colin Hay dalam teori konstruktivis institusionalisme adalah menganalisis transformasi  kelembagaan  pasca  pembentukan.  Ketidakseimbangan  institusi  (institutional disequilibrium)  disebabkan  perbedaan  motivasi  aktor  dalam  institusi.  Hal  ini  disebabkan kepentingan aktor yang mengubah pemahaman terhadap dunia dan menghitung ulang prioritas. Aktor tidak memiliki preferensi tetap. Setiap aktor memiliki motivasi berbeda. Konsep Institutional Disequilibrium dalam  teori  Konstruktivis  Institusionalisme  digunakan  untuk  menemukan  faktor yang melatarbelakangi kerjasama Inggris dan Bahrain. Kerjasama panjang Inggris dengan negara- negara teluk telah ada bahkan sejak Perang Dunia I dimulai. Pengaruh Inggris di negara-negara teluk tidak terlepas dengan Bahrain. Pasca Berakhirnya Perang, kedekatan Inggris semakin terlihat dengan  Bahrain. Institutional  disequilibrium menjelaskan  bagaimana  kedekatan  suatu  negara  dapat berubah  dikarenakan  perbedaan  kepentingan . Al  Baraka  group merupakan  lembaga  keuangan terkemuka  dari  Bahrain.  Pada  tahun  1980,  Inggris  bekerjasama  dengan Al  Baraka lembaga keuangan  Bahrain  membentuk Al  Baraka bank di  London,  namun  ditutup  pada  tahun  1993. Ketidakseimbangan  dalam  kerjasama  kedua  negara  tersebut  dipandang  karena  perbedaan kepentingan.
Copyright © 2023, Agung Permadi, Elistania This is an open access article under the CC – BY-SA license
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 9 No 2 (2023), pp.206-219
Konstruktivis  institusionalis  menganalisis  ketidakseimbangan  dalam  kerjasama internasional.  Kerjasama  antara  Inggris  dengan  Al  Baraka  memiliki  ketidakseimbangan.  Inggris memiliki  preferensi  berbeda  dengan Al  Baraka .  Perbedaan  tersebut  menurut  konstruktivis institusionalis  disebabkan  oleh  empat  faktor;  ideasional  institusi,  ketidakseimbangan  institusi, interpretasi  atas  momentum  penting,  dan  paradigma  kebijakan.  Melalui  konstruktivis institusionalis, dapat dianalisis tindakan Inggris bekerjasama dengan Al Baraka adalah mempelajari keuangan  Islam  secara  langsung  dari  lembaga  keuangan  Islam  terkemuka.  Ketidakseimbangan institusi terjadi saat Al Baraka bank ditutup pada tahun 1993. Di samping campur tangan Bank of England, Inggris  memiliki  preferensi  berbeda  dengan Al  Baraka. Terdapat  tuntutan  internal masyarakat  Muslim  tentang  bank  Islam.  Inggris  memilih  membuka  bank  Islam  sendiri  secara independen dikelola pemerintah Inggris.
Ideasional institusi didefinisikan sebagai satu set ide, pemikiran, sistem dan norma. Inggris memiliki  kepercayaan  keuangan  Islam  dapat  berkembang  di  Inggris.  Inggris  merupakan  negara dengan sistem perbankan maju. London merupakan rumah bagi para nasabah dan investor dalam perbankan konvensional. Dengan sistem yang telah mapan sebelumnya, Inggris mempersiapkan pondasi  bagi  keuangan  Islam  berkembang.  Inggris  bekerjasama  dengan  Al  Baraka  salah  satu lembaga keuangan besar untuk membuka Al Baraka bank di tahun 1983.
Pasca ditutupnya Al Baraka bank , Inggris melakukan pergerakan dan membuat kebijakan memperkokoh pemahaman keuangan Islam sebelum membuka bank Islam. Yayasan Islam Inggris berperan aktif sebagai pusat penelitian pertama ekonomi Islam. Yayasan ini merupakan perintis ekonomi Islam di Inggris. Universitas-universitas Inggris menyelenggarakan pengajaran keuangan Islam.  Banyaknya  peneliti  Inggris  tentang  keuangan  Islam  membuka  kemungkinan  operasional bank Islam di Inggris memfasilitasi masyarakat Islam Inggris bertransaksi sesuai dengan hukum syariah. Masyarakat Muslim di Inggris juga memiliki bagian penting dalam perkembangan keuangan Islam di Inggris. Lobby dilakukan kepada pemerintah untuk mengizinkan pembukaan bank Islam di  Inggris.  Kelompok  Muslim  Inggris  merumuskan  bank  Islam  bersama HM  Treasury,  Financial Service Authority, dan Bank of England. Meskipun sudah terbentuk IBB, Al Baraka tetap ada di Inggris seperti  halnya  dengan  bank  Islam  lain  di  Inggris.  Namun, Al  Baraka tidak  diwajibkan  untuk membuka  tabungan,  pembiayaan  infrastruktur,  dan  kegiatan  perbankan  lainnya.  Sehingga hubungan Inggris – Bahrain masih berlangsung dengan baik.
Batasan dalam penelitian ini adalah analisis kebijakan Inggris membentuk IBB di tahun 2004  dengan  menggunakan  pendekatan  ilmu  Hubungan  Internasional  dalam  kerangka  analisis konstruktivis  institusionalisme.  Data  yang  dikumpulkan  banyak  dan  beragam  sehingga  terbuka ruang  untuk  pengayaan  pengkajian  Eropa.  Terdapat  pendekatan  dan  teori  lain  yang  dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan keuangan Islam di Eropa. Penelitian ini merupakan penelitian multidisiplin ilmu. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan lintas disiplin ilmu, memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam meneliti keuangan Islam di Eropa. Penelitian ini  hanya  sampai  kepada  tingkat  negara.  Terdapat  ruang  untuk  melanjutkan  penelitian  dengan menganalisis pada tingkat kelompok atau individu.
Copyright © 2023, Agung Permadi, Elistania This is an open access article under the CC – BY-SA license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 9 No 2 (2023), pp.206-219

## Referensi
Alharbi, A. (2016). Development of Islamic Finance in Europe and North America: Opportunities and Challenges. International Journal of Islamic Economics and Finances Studies,
2 (3). Al-Omar, F. A. (1996). Islamic Banking: Theory, Practices and Challenges. London: Zed Books. Ashar, J. (2016). Alasan United Kingdom Mengijinkan Operasional Islamic Banking Era Kepemimpinan Tony Blair. Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta . Aslam, M. (2015). The development of Islamic finance in the UK. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 21(1), 1-28.
Asmat, S. (2014). Islamic Finance in the Western World: Development, Legal Regulation and Challenges Faced by Islamic Finance in the United Kingdom. Journal of Islamic Banking and Finance .
Belabes, A. B. (2011). Islamic Finance and the Regulatory Challenge: The European Case. In J. Langton, Islamic Economics and Finance. New York: Palgrave Macmillan. Caristi et al. (2013). Islamic Finance in Europe. European Central Bank. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp146.pdf?50223aa58 804d7b4f32f4f302534672d>
Chachi, A. B. (2014). Islamic Finance in the United Kingdom: Factors Behind its Development. Islamic Economic Studies, 22 (1). Chase, A. (2012). Divergent Political Dynamics of Islamic Banking in Britain and France. Department of Political Science, University of Michigan.
Colditz, K. (2009). Islamic Banking - A Worthwhile Challenge for German Banks? Master Thesis . Dieppe, T. (2017). The Challenge of Islam in the UK. Affinity Social Issues Bulletin. El-Mogaddedi, Z. (2007). Islamic Finance - Wachstumsmarkt Sukuk. die bank. Ergun Ugur & Djedovic Irfan. (2011). Islamic Banking with a Closer Look at Bosnia and Herzegovina: Knowledge, Perceptions and Decisive Factors for Choosing Islamic Banking. Dubai: 8th International Conference on Islamic Economics and Finance. Ernst and Young S.A. (2019). Luxembourg: The Gateway for the Middle East and Islamic Finance. ey.com/luxembourg.
Hargrave Investment. (2019). History of Hargraves Secured Investments Limited. Retrieved from https://www.hargravesinvest.com.au/about.htm Hay, C. (2006). Constructivist Institutionalism. In S. A. Rdhoeds, The Oxford Handbook of Political Institutions. New York: Oxford University Press. Housby, E.S. (2011). Islamic Financial Services in the United Kingdom. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Institute of Islamic Banking and Insurance. (2019). About us. Retrieved from https://www.islamic-banking.com/about-us
Khan, M. A., & Iqbal, Z. (2013). Islamic banking and finance in the UK: Evolution and challenges. Edinburgh: Edinburgh University Press. Langton, J. (2011). Islamic Economic and Finance. England: Palgrave Macmillan.
Maroun, Y. S. (2002). Liquidity Management and Trade Financing. In S. A. Karim, Islamic Finance: Innovation and Growth. London: Euromoney Books. Mrđa, O. (2014). Post 9/11 Islamophobia in Western Europe. Plzeň: University of West Bohemia. Muslim Council of Britain's Research and Documentation Committee. (2015). British Muslim in Numbers. London: The Muslim Council of Britain. Pew Research Center. (2023). The Future of the Global Muslim Population. Washington, DC: Pew Research Center. Riaz, U.A. (2014). Perceptions and Experiences of British-Based Muslims on Islamic Banking and Finance in the UK (Thesis for Doctoral Degree ed.). Dundee: University of Dundee.
Copyright © 2023, Agung Permadi, Elistania This is an open access article under the CC – BY-SA license
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 9 No 2 (2023), pp.206-219
Saeed, A. (2007). Media, Racism and Islamophobia: the Representation of Islam and Muslims in the Media. Sociology Compass, 1 .
Schoenenbach. (2013). Chance for Islamic Finance in Germany. True Banking, No. 19 . Selbourne, D. (2001). This War is not About Terror. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/comment/4266165/This-war-is-not-about-terror-its-about- Islam.html
Speech given by Sir Edward George, Governor of the Bank of England. (2003). Retrieved from http://www.bankofengland.co.uk
Warde, I. (2000). Islamic Finance in the Global Economy. Edinburgh: Edinburgh University Press. Wilson, R. (2010). Islamic Banking in the United Kingdom. In M. Porzio, Islamic Banking and Finance in the European Union. London: Edward Elgar Publishing Limited.