## Kesiapan Calon Guru SD dalam Implementasi Asesmen Nasional

## Eka Nurjanah
Program Studi PGSD, Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia  E-mail: nurjanahe865@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kesiapan  calon  guru  SD  terhadap  implementasi  Asesmen Nasional  (AN)  sebagai  pengganti  Ujian  Nasional  (AN).  Pengetahuan  tersebut  meliputi  sistem pelaksanaan  AN,  peserta  AN  khususnya  di  jenjang  Sekolah  Dasar,  aspek-aspek  yang  dinilai  dalam AN,  dan  persentase  kesiapan  calon  guru  SD  sebagai  pelaksana  AN.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kuantitatif  deskriptif  dengan  populasinya  adalah  calon  guru  SD  pada  Program  Sarjana Pendidikan  Guru  Sekolah  Dasar  Universitas  PGRI  Yogyakarta  tahun  ajaran  2020/2021.  Adapun jumlah  sampelnya  50  calon  guru  SD  semester  6.  Instrumen  yang  digunakan  berupa  angket.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan calon guru SD khususnya semester enam belum memadai dimana  hanya  sekitar  33,3%  calon  guru  yang  telah  mengetahuinya  secara  tepat.  Pengetahuan  calon guru dalam implementasi AN diperoleh hanya 41,7% yang menjawab secara benar dan tepat. Adapun pengetahuan  akan  perlunya  dilaksanakan  AN  diperoleh  29,2%  yang  telah  mengetahui  secara  tepat perlunya implementasi AN. Sedangkan untuk kesiapan calon guru SD sendiri dalam implementasi AN adalah  62,5%  menyatakan  siap.  Simpulan  penelitian  ini  adalah  masih  banyak  calon  guru  SD  yang belum  mengetahui  AN  secara  tepat  dan  calon  guru  SD  yang  masih  belum  siap  dalam  melaksanakan AN.
Kata Kunci : Pengetahuan; Kesiapan; Asesmen Nasional; Calon Guru SD

## Abstract
This  research  aimed  to  know  the  knowledge  and  readiness  of  prospective  elementary  school  teacher toward  implementation  of  the  National  Assessment  as  a  replacement  for  the  National  Examination. This knowledge includes the AN implementation system, AN participants especially at the elementary school  level,  the  aspects  assessed  in  AN,  and  the  percentage  of  readiness  of  prospective  elementary school  teachers  as  AN  implementers.  This  research  is  a  descriptive  quantitative  research  with  the samples were 50 prospective elementary school teachers in the 6th semester. The instrument the form of a questionnaire. The results showed that the knowledge of prospective elementary school teachers, especially  in  the  6th  semester,  was  not  sufficient,  where  only  33.3%  of  prospective  teachers  knew  it correctly.  Knowledge  of  prospective  teachers  to  parties  or  participants  in  the  implementation  of  AN obtained  only  41.7%  who  answered  correctly  and  correctly.  As  for  the  knowledge  of  the  need  to implement AN, 29.2% were found who knew  exactly the need to implement AN. As for the readiness of prospective  elementary  school  teachers  themselves  in  the  implementation  of  AN,  62.5%  stated  that they  were  ready.  From  theresult  of  this  research,  it  can  be  concluded  that  there  are  still  many prospective elementary school teachers.
Keywords : Knowledge;  Readiness; National Assessment; Prospective Elementary School Teacher

## PENDAHULUAN
Pendidikan    di    Indonesia  berpedoman pada    kebudayaan      bangsa  dan  berdasarkan pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  mengamanahkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa  yang  bertujuan  melaksanakan  sistem nasional  dan mewujudkan tujuan  pendidikan nasional.  Menurut  Siti  Mustaghfiroh  (2020), pendidikan juga bertanggung jawab membina peserta  didik  agar  dewasa,  berani,  mandiri, dan  berusaha  sendiri,  sehingga  nuansa pendidikan  semestinya  diupayakan  agar memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik untuk selalu berfikir mandiri dan kritis dalam  menemukan  jati  dirinya.    Dalam  hal ini,  yang  terpenting  bukanlah  memberikan pengetahuan  positif  yang  bersifat taken  for granted kepada  peserta  didik,  melainkan bagaimana mengajarkan kepada peserta didik agar  memiliki  kekuatan  bernalar.  Salah  satu upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan memberikan  kemerdekaan  peserta  didik untuk  terlibat  langsung  dalam  proses pembelajaran  dan  transfer  keilmuan.  Dalam hal  ini,  peserta  didik  seharusnya  berperan sebagai  subjek  atau  pemeran  utama  bukan hanya  sekedar  objek  dari  sebuah  proses pendidikan.  Pembangunan  pendidikan  suatu bangsa  tidak  akan  pernah  usai  dan  selesai, oleh  karena  itu  pengendalian  mutu  sangat diperlukan.  Hal  ini  diperlukan  agar  di  masa depan  sistem  pendidikan  lebih  terarah, efisien,  efektif, relevan  dan  berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat  suatu  bangsa.  Salah  satu  upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan  mutu  pendidikan  adalah dengan melaksanakan evaluasi.
Evaluasi mengacu pada proses pengumpulan  data  secara  berkala  dan
kemudian di analisis sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk menentukan  keefektifan  pengajaran  yang dilaksanakan,  dan  sejauh  mana  dapat mencapai  tujuan  utama  program  pendidikan dan hasil yang diharapkan. Evaluasi dilakukan  oleh  lembaga  yang  mandiri  secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis  untuk  menilai  pencapaian  standar nasional  pendidikan.  sistem  evaluasi  di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003 Bab XVI tentang sistem pendidikan Nasional pasal  57  ayat  1  menyebutkan  bahwa “Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara  pendidikan  kepada  pihak- pihak  yang  berkepentingan”.  Kemudian dalam  pasal  59  ayat  1  menyatakan  bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan  evaluasi  terhadap  pengelola, satuan,  jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan. Oleh  karena  itu,  hendaklah  setiap  langkah evaluasi  didasarkan  pada  prinsip  untuk mencapai  sesuatu  yang  lebih  baik  dari sebelumnya, dengan demikian, setiap evaluasi  adalah  upaya  untuk  mencapai kualitas penidikan yang lebih baik.
Hingga tahun 2019, pemerintah melakukan  penilaian  pendidikan  secara nasional  melalui  Ujian  Nasional  (UN)    di akhir  jenjang.  Dengan  mengandalkan  UN sebagai  satu-satunya  komponen  penilai keberhasilan  siswa  tentu  salah  besar.  UN hanya  mengukur  pengetahuan  siswa  tanpa ada  penilaian  aspek  sikap  dan  psikomotorik siswa. Selain itu, Indonesia konsisten sebagai salah  satu  negara  dengan  peringkat  PISA terendah.  Indonesia  mendapat  skor  PISA yang  stagnan  dalam  10-15  tahun  terakhir. Berdasarkan  laporan  PISA,  skor  membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara,
lalu skor matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Ini membuktikan bahwasannya  implementasi  kebijakan  Ujian Nasional  dinilai  gagal  setelah  berlangsung lebih dari 10 tahun lamanya.
Dinamika  perkembangan  pendidikan nasional  di  Republik  Indonesia  selalu mengalami    pergantian  kebijakan.  Kebijakan terganti  karena  setiap  pergantian  stakeholder yang  selalu  memiliki  desain  baru  untuk model pendidikan nasional. Indonesia setidaknya  telah  mengalami  lebih  dari sepuluh kali perubahan dalam pengembangan kurikulum  sejak  awal  kemerdekaan.  Mulai dari  Rentjana  Pembelajaran  1947  hingga Merdeka  Belajar  yang  digaungkan  pada tahun 2020. Merdeka Belajar yang digaungkan  oleh  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  di  bawah  naungan  Nadiem Makarim  menambahkan  fakta  bahwa  dalam kurun  waktu  kurang  dari  10  tahun  saja, Indonesia telah melakukan pergantian kurikulum  sebanyak  3  kali.  Hal  tersebut  tak lain  yaitu  untuk  menjawab  kebutuhan Indonesia  yang  berubah  sesuai  kemajuan zaman,  baik  secara  intern  maupun  ekstern. Dengan  demikian,  Indonesia  diharapkan dapat  mempersiapkan  perserta  didik  agar bisa  bersaing  di  masa  yang  mendatang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim menyatakan bahwa evaluasi pendidikan yang sebelumnya  menggunakan  Ujian  Nasional akan  di  ubah  formatnya  menjadi  asesmen kompetensi.  Asesmen  kompetensi  yang dimaksud  adalah  asesmen  nasional  yang merupakan  pemetaan  mutu  pendidikan  pada seluruh  sekolah,  madrasah,  dan  program kesetaran  jenjang  dasar  dan  menengah. Asesemen nasional dilakukan untuk mengevaluasi  kinerja  satuan  pendidikan  dan sekaligus  menghasilkan  informasi  untuk
perbaikan  kualitas  belajar  mengajar,  yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter  dan  kompetensi  siswa.  Menurut Nadiem Makarim, asesmen kompetensi yang digaungkan  melalui  Kebijakan  Merdeka Belajar  merupakan  hasil  audiensi  dan kesepakatan  dari  berbagai  seluruh  pihak terkait  seperti  siswa,  wali  murid,  guru  dan stakeholder  lainya  dalam  ranah  pendidikan, asesmen  kompetensi  ini  disusun  agar  guru dapat  secara  mandiri  melaksanakan  terhadap siswanya  (Kemendikbud  RI,  2019).  Rencana perubahan  kebijkan  ini  dapat  menimbulkan tantangan  baru  bagi  seluruh  pihak  yang terkait,  baik  siswa,  guru,  maupun  pihak lainya.  Pelaksanaan  Ujian  Nasional  yang awalnya  berbasis  sumatif  dan  kognitif  akan berubah  drastis  menjadi  penilaian  yang berbasis formatif, aplikasi dan analisis.
Asesmen  merupakan  bagian  integral dari  proses  pendidikan.  Fungsi  asesmen dalam  pendidikan  yaitu  sebagai  peneyedia informasi  untuk:  (1)  perbaikan  pendididkan, (2)  pengendalian  mutu  pendidikan,  (3) efektivitas pendidian, (4) seleksi, (5)
penentuan  tingkat  keberhnasilan  dan  (6) akuntabilitas publik.
Asesmen  Nasional  sebagai  pengganti Ujian  Nasional  memiliki  tujuan  untuk menghasilkan  informasi  mengenai  peserta didik,  kemudian  informasi  peserta  didik tersebut  digunakan  olrh  pendidik  untuk meningkakan kualitas kegiatan belajar mengajar.  Asesmen Nasional terdiri dari tiga bagian, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum  (AKM),  Surveri  Karakter,  dan Survei  Lingkungan  belajar.  AKM  dirancang untuk  mengukur  capaian  peserta  didik  dari belajar  kognitif,  yaitu  literasi  dan  numerasi. Kemampuan  literasi  dan  numerisasi  ini menjadi  syarat  bagi  peserta  didik  untuk berkontribusi  di  dalam  masyarakat,  terlepas dari  bidang  kerja  dan  karier  yang  ingin
mereka  tekuni  di  masa  depan.  Hal  ini dikaitkan  dengan  tuntutan  kecakapan  abad 21,  dimana  literasi  menjadi  salah  satu kompetensi  yang  harus  dikuasai  pesereta didik  agar  mampu  bersaing  dengan  dunia luar  di  era  revolusi  industri  4.0.    Kemudian survei  karakter  dirancang  untuk  mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial- emosional  berupa  pilar  karakter  untuk mencetak  profil  pelajar  Pancasila.  Survei karakter  akan  menjadi  tolak  ukur  untuk  bisa memberikan  umpan  balik  atau  feedback  ke sekolah-sekolah  agar  dapat  menciptakan lingkungan  sekolah  yang  membuat  siswa lebih  memahami  dan  menerapkan  asas Pancasila.  Yang  terakhir  adalah  survei lingkungan  belajar  yang  berfungsi  untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah.  Adapun peserta ataupun pihak yang terlibat dalam Asesmen Nasional adalah  kepala  satuan  pendidikan  (kepsek), seluruh  guru/pendidik,  peserta  didik  (kelas  5 untuk  jenjang  Sekolah  Dasar).  Alasan mengapa pelaksanaannya dilakukan di tengah jenjang pendidikan telah disampaikan oleh
Mendikbud,  yaitu  (1)  pelaksanaan  AN dilakukan  di  tengah  jenjang  akan  bisa memberikan  waktu  untuk  sekolah  dan  guru dalam melakukan perbaikan sebelum peserta didik  lulus  pada  jenjang  itu,  (2)  AN dilaksanakan  di  tengah  jenjang,  tidak  akan menimbulkan  stres  pada  peserta  didik  dan orang  tua  karena  AN  tidak  bisa  digunakan sebagai  alat  seleksi  peserta  didik.  Secara umum,  ada  karakteristik  tertentu  yang menjadikan  AKM,  survei  karakter,  dan lingkungan  belajar  ini  menjadikan  satu keniscahyaan  dengan  harapan  besar  untuk bias  membawa  pendidikan  di  Indonesia untuk  lebih  maju.  Salah  satu  indikatornya adalah  perbaikan  peringkat  peserta  didik
untuk  dapat  bersaing  dalam  menghadapi soal-soal  yang  membutuhkan  high  order thingking  skill  (HOTS)  yang  merupakan ciri khas dari PISA.
Menteri Nadiem Makarim
memaparkan,  ada  beberapa  alasan  yang melatarbelakangi  diundurnya  pelaksanaan Asesmen  Nasional.  Salah  satunya  jumlah kasus  Covid-19  yang  terus  meningkat. Alasan  lain  pelaksanaan  Asesmen  Nasional ditunda  adalah  untuk  memastikan  kesiapan sekolah  penyelenggara  Asesmen  Nasional memiliki  sarana  dan  prasarana  protokol kesehatan  yang  memadai.  Begitu  juga  untuk urusan logistik pelaksanaan Asesmen Nasional. Sebelum benar-benar dilaksanakan Asesmen  Nasional,  perlu  adanya  edukasi tentang  hal  ini  untuk  para  calon  guru terutama  guru  SD  yang  mana  menjadi pondasi  pendidikan  siswa.  Ditjen  P3GTK Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaaan telah  memulai  persiapan  Asesmen  Nasional pada  tahun  2020.  Pemerintah  melakukan  uji coba  Survey  Karakter  dan  Lingkungan Belajar  untuk  mengembangkan  instrument ysng  valid  dan  reliabel  pada  tanggal  12  Juni 2020  sampai  dengan  tanggal  24  Juni  2020. Uji  coba  instrumen  Survey  Karakter  dan Lingkungan  Belajar  dilakukan  pada  22 sekolah  dari  perwakilan  Provinsi  Aceh,  DKI Jakarta,  Nusa  Tenggara  Timur,  Sulawesi Selatan,  Papua,  dan  Papua  Barat.    Dalam realitanya,  para  calon  guru  SD  (mahasiswa) belum memahami teknis pelaksanaan, tujuan, dan  manfaat  Asesmen  Nasional  ini.  Seorang pendidik  memiliki  peran  penting  dalam proses  penilaian  peserta  didik  sesuai  dengan Peraturan Menteri Pendidikan No. 104 Tahun 2014  Pasal  1  Tentang  Hasil  Belajar  yang menjelaskan  bahwa  “Penilaian  hasil  belajar oleh  pendidik  adalah  proses  pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta  didik  dalam  kompetensi  sikap
spiritual  dan  sikap  sosial,  kompetensi pengetahuan,  dan  kompetensi  keterampilan yang  dilakukan  secara  terencana  dan sistematis,  selama  dan  setelah  proses pembelajaran”. Para calon guru SD seharusnya memahami arah pendidikan yang akan  dibawa  oleh  Mendikbud  saat  ini. Menurut Nadiem Makarim, esensi kemerdekaan  berpikir  harus  didahului  oleh para  guru  sebelum  mereka  mengajarkanya pada peserta didik. Terlepas kompetensi guru yang  sangat  beragam,  tanpa  ada  proses implementasi  dari  kompetensi  dasar  dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada  pembelajaran  yang  terjadi.  Berangkat dari  hal  tersebut  maka  peneliti  ingin melakukan penelitian dengan judul “Kesiapan Calon Guru SD dalam
Implementasi  Asesmen  Nasional”  yang dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana kesiapan calon  guru  SD  dalam  mengahadapi Asesmen Nasional meliputi sistem pelaksanaan  AN,  peserta  yang  ikut  AN, aspek-aspek  yang  di  nilai  dalam  AN,  serta komponen  apa  saja  yang  di  ukur  dalam pelaksanaan  AN.  Sebagai  calon  guru  yang nantinya  berperan  dalam  dunia  pendidikan wajib  melek  informasi  dan  cepat  tanggap terutama  yang  terkait  dengan  perubahan kebijakan-kebijakan dalam sistem pendidikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode survei  dengan  jenis  penelitian  kuantitatif deskriptif. Adapun instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket  menggunakan google  form .  Link google  form diberikan  kepada  seluruh  calon guru program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  seluruh calon  guru  sekolah  dasar  Universitas  PGRI
Yogyakarta  tahun  ajaran  2020/2021  pada program  studi  Pendidikan  Guru  Sekolah Dasar  semester  VI  berjumlah  sekitar  200 calon  guru  sekolah  dasar.  Jumlah  sampel yang digunakan adalah 50  calon guru sesuai dengan  penentuan  jumlah  sampel  dengan tingkat  kesalahan  5%  yang  dikembangkan dari  Isaac  dan  Michael  dalam  Sugiyono (2019).    Prosedur  dalam  penelitian  ini sebagai  berikut  (1)  Merancang  instrumen penelitian  berupa  angket  terkait  pengetahuan dan kesiapan calon guru terhadap implementasi  asesmen  nasional  di  SD  (2) Validasi  angket  oleh  rekan  sejawat  (3) Melakukan  revisi  instrumen  (4)  Penentuan sampel  berdasarkan  populasi  (5)  Melakukan pengambilan data (6) melakukan analisis data secara  deskriptif.    Pengumpulan  data penelitian  menggunakan  instrumen  berupa angket  tentang  pengetahuan  dan  kesiapan calon  guru  terhadap  implementasi  asesmen nasional  di  SD  yaitu  (1)  Pengetahuan  aspek yang dinilai dari AN sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) (2)
Pihak yang terlibat/mengikuti  AN  (3)  Alasan  perlu diadakan  AN  (4)  Kesiapan  calon  guru sebagai  calon  pelaksana  AN  di  SD.  Setiap jawaban  dari  soal  angket  memiliki  nilai, dengan  skor  4  (tingkat  kebenaran  100%),  3 (tingkat kebenaran 75%), 2 (tingkat kebenaran 50%), 1 (tingkat kebenaran 25%).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Asesmen  Nasional  (AN)  merupakan program  pemerintah  untuk  menilai  kualitas (mutu)  setiap  lembaga  pendidikan  formal setara  SD,  SMP  dan  SMA.  Dalam  hal  ini yang  dibahas  khusus  dalam  jenjang  sekolah dasar.  Kualitas  dinilai  dari  hasil  belajar peserta  didik  yang  paling  dasar.  Untuk klasifikasi  tersebut  digunakan  instrumen yaitu  asesmen  kompetensi  minimum,  survei karakter  dan  survei  lingkungan  belajar.  AN
dirancang untuk memperbaiki kualitas dalam hal pembelajaran dengan tujuan meningkatkan hasil belajar peserta didik dan menghasilkan informasi yang akurat. Deskripsi  pengetahuan  calon  guru  terhadap aspek  yang  dinilai  dalam  asesmen  nasional sebagai pengganti ujian nasional. Pertanyaan pertama,  Ujian  Nasional  (UN)  merupakan sistem evaluasi ketercapaian standar pendidikan secara nasional. Pada akhir tahun 2019,  UN  resmi  dihapuskan  dan  pada  tahun 2021  UN  diganti  dengan  AN.  Menurut pengetahuan  Anda,  apa  saja  yang  diukur dalam asesmen nasional? Persentase jawaban calon guru ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar  1. Pengetahuan  aspek  yang dinilai dari AN sebagai pengganti UN
Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa  33,3%  calon  guru  mendapat  skor  4 artinya  menjawab  dengan  benar  seluruh aspek  yang  jadi  penilaian  pada  AN  yaitu Asesmen  Kompetensi  Minimum  (AKM), lingkungan  belajar,  dan  survei  karakter,  8,3 %  jawaban  calon  guru  mendapat  skor  3 artinya jawaban calon guru belum sepenuhnya  benar,  jawaban  yang  dipilih calon  guru  yaitu  Asesmen  Kompetensi Minumum  (AKM)  dan  survei  karakter jawaban  ini  tidak  lengkap  karena  masih  ada aspek  lingkungan  belajar  merupakan  aspek lainnya dalam penilaian AN. Skor 2 sejumlah 54,2  %  dari  calon  guru  menjawab  Asesmen Kompetensi  Minimum  (AKM),  praktik psikomotorik,  dan  survei  karakter,  dari pilihan  tersebut  praktik  psikomotorik  bukan
aspek  yang  menjadi  penilaian  dalam  AN. skor  1  sejumlah  4,2  %  calon  guru  memilih jawaban  asesmen  diagnosis  kognitif  berkala dan lingkungan belajar, ini bukan merupakan aspek  yang  menjadi  penilaian  AN.  Dari data tersebut  dapat  diasumsikan  bahwa  kdari setengah  sampel  belum  mengetahui  dengan benar aspek yang menjadi penilaian dari AN.
Untuk  memetakan  dan  mengetahui potret layanan dan kinerja sekolah diperlukan keterlibatan  pihak-pihak  yang  membantu program  ini  khususnya  pada  jenjang  SD. Calon  guru  seharusnya  mengetahui  pihak yang  terlibat  dalam  AN.  Dari  analisa  angket pengetahuan calon guru terhadap  pertanyaan siapa saja yang harus mengikuti AN, jawaban calon  guru  hanya  41,7%  yang  memperoleh skor  4  artinya  calon  guru  dapat  menjawab dengan  benar  bahwa  yang  mengikuti  AN yaitu kepala sekolah, seluruh guru, dan siswa terpilih  dari  kelas  V  berdasarkan  stratifikasi sosial  ekonomi,  calon  guru  menjawab  8,3% dari  pertanyaan  tersebut  dengan  jawaban bahwa  yang  mengikuti  AN  adalah  sebagian siswa  terpilih  dari  kelas  V,  kepala  sekolah dan  sebagian guru, jawaban tersebut kurang tepat dikarenakan seluruh guru terlibat dalam AN.  Sekitar  33,3%  calon  guru  memperoleh skor  2  dengan  menjawab  kepala  sekolah, sebagian  guru,  dan  sebagian  siswa  kelas  VI, disini sebagian guru dan sebagian siswa kelas VI  adalah  jawaban  yang  keliru,  karena  yang terlibat  adalah  sebagian  siswa  dari  kelas tertentu  (bukan  kelas  pada  tingkatan  akhir) dan  berdasarkan  kriteria  tertentu,  sebagian besar  calon  guru  memperoleh  skor  1  yang merupakan skor minimum yaitu 16,7% calon guru beranggapan bahwa yang mengikuti AN adalah  sebagian  siswa  kelas  VI  dan  semua guru, dari hasil analisa ini dapat diasumsikan pengetahuan  calon  guru  tentang  pihak  yang akan  mengikuti  AN  masih  keliru,  mereka masih  beranggapan  AN  sama  halnya  dengan
UN yang diuji kepada siswa yang menempati kelas akhir. Dalam pelaksanaan AN, asesmen ini  diikuti  oleh  seluruh  satuan  pendidikan tingkat  dasar  di  Indonesia  juga  satuan pendidikan  kesetaraan.  Untuk  peserta  didik AN  diikuti  oleh  peseta  didik  tingkat  dasar kelas  V.  Akan  tetapi,  untuk  pendidikan kesetaraan,  peserta  AN  adalah  peserta  didik yang pada akhir jenjang, yaitu untuk paket A kelas  VI  yang  sudah  memenuhi  kriteria peserta  AN.  Selain  siswa,  AN  juga  akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan  pendidikan.  Informasi  dari  peserta didik,  guru,  dan  kepala  sekolah  berguna untuk  memberikan  informasi  yang  lengkap tentang  kualitas  proses  dan  hasil  belajar  di setiap  satuan  pendidikan  sehingga  perbaikan bisa  dilakukan.  Hal  ini  bisa  dilihat  pada gambar 2.
Gambar 2. Pengetahuan calon guru terhadap  pihak dan peserta yang terlibat dalam AN
Pada  soal  angket  bagian  ketiga,  aspek yang  ingin  diketahui  adalah  pengetahuan calon  guru  serta  alasan  perlunya  AN.  Dari AN dapat menunjukkan tujuan dari pendidikan  secara  nasional  antara  lain mengembangkan  potensi  dan  karakter  setiap peserta  didik.  Serta  melakukan  evaluasi terhadap  sekolah  dan  membantu  untuk mewujudkan pemerataan pendidikan diseluruh Indonesia.
Selanjutnya,  persentase  calon  guru yang memberikan alasan dengan benar sesuai dengan  tujuan  yang  ditetapkan  pemerintah
bahwa perlunya  AN. Telah dilakukan survey sehingga memperoleh data seperti gambar 3.
Gambar 3. Pengetahuan calon guru terhadap perlunya AN
Data  pada  gambar  3.  Menunjukkan bahwa sejumlah 29,2% calon guru menjawab dengan  alasan  yang  paling  sesuai  dan memperoleh  skor  4,  bahwa  perlunya  AN yaitu  sebagai  penilaian  skala  nasional, memperoleh  informasi  pemetaan  dalam pendidikan, mengukur kualitas pembelajaran, dan  mengetahui  hasil  belajar  siswa.  Calon guru  memperoleh  skor  3  dengan  persentase 4,2%  calon  guru  memilih  jawaban  AN diperlukan  untuk  memperoleh  informasi pemetaan  dalam  pendidikan,  mengukur kualitas  pembelajaran,  mengetahui  hasil belajar  siswa,  dan  minat  siswa.  Persentase calon  guru  memperoleh  skor  2  yaitu  33.3%, sebagian  kecil  dari  calon  guru  memberi alasan bahwa AN perlu dilaksanakan sebagai penilaian skala nasional, memperoleh informasi pemetaan dalam pendidikan, mengukur  minat  siswa,  dan  menilai  kinerja pimpinan  sekolah  dan  33,3%  dari  total sampel memberi alasan bahwa AN diperlukan  untuk  mengetahui  hasil  belajar siswa, minat siswa, kinerja pimpinan sekolah dan mengukur kinerja guru.
Aspek  keempat  menilai  calon  guru terhadap  kesiapan  calon  guru  SD  terhadap implementasi  AN.  Dalam  aspek  ini  dapat dilihat  berapa  rata-rata  presentase  kesiapan calon  guru.  Presentase  jawaban  calon  guru ditunjukkan  pada  diagram  batang  pada
gambar 4.
Gambar 4. Kesiapan calon guru terhadap implementasi AN Berdasarkan  Gambar  4,  sebesar  62,5% dari  responden  menyatakan  siap  dalam mengimplementasikan  AN  sebagai  sistem evaluasi nasional dalam pendidikan, sedangkan  37,5%  menyatakan  kurang  siap dalam  implementasi  AN  dan  sisanya  masih belum siap.

## KESIMPULAN
Asesmen  Nasional  (AN)  merupakan program  pengganti  Ujian  Nasional  (UN) adalah  program  penilaian  terhadap  mutu setiap  satuan  pendidikan  yang  di  nilai berdasarkan  hasil  belajar  peserta  didik  yang mendasar  (literasi,  numerasi,  dan  karakter) serta  kualitas  proses  belajar-mengajar  dan iklim  satuan  pendidikan  yang  mendukung pembelajaran.  Sampai  saat ini,  implementasi kebijakan  Asesmen  Nasional  nelum  bisa diukur  keberhasilannya,  karena  kegiatannya itu  sendir  belum  terlaksana  mengingat keadaan  pandermi  Covid-19.  Hanya  dalam batas-batas  sosialisasi  program  Asesmen Nasionl,  tampaknya  Kemendikbud  sudah berhasil  mengomunikasikan  maksud  dan tujuan  AN.  Akan  tetapi,  sosialisasi  tersebut belum  sepenuhnya  tersampaikan  pada  calon guru  khususnya  mahasiswa  jurusan  PGSD. Menurut hasil penelitian di atas, pengetahuan calon  guru  terhadap  aspek  yang  dinilai  dari AN  sebagai  pengganti  UN  menunjukkan 33,3%  calon  guru  sudah  mengetahui  dengan benar aspek yang menjadi penilaian dari AN.
Pengetahuan calon guru terhadap pihak yang terlibat  dalam  AN  diperoleh  hanya  41,7% yang  mengetahui  secara  benar  dan  tepat. Untuk  pengetahuan  selanjutnya  yang  diukur adalah  pengetahuan  calon  guru  terhadap perlunya  AN  dilaksanakan  dan  diperoleh 29,2%  calon  guru  sudah  mengetahui  dengan tepat  perlunya  pelaksanaan  AN.  Untuk kesiapan  calon  guru  terhadap  implementasi AN  sebesar  62,5  %  menyatakan  siap  untuk melaksanakannya.  Secara  keseluruhan  dapat disimpukan pengetahuan calon guru terhadap sistem  pelaksanaan  AN  masih  belum memadai.  Sedangkan  kesiapan  dari  calon guru  terhadap  implementasi  AN  sebagai sistem  evaluasi  nasional  dalam  pendidikan dinilai  cukup.  Namun  kesiapan  calon  guru tidak memadai jika tidak disertai pengetahuan tentang AN dengan benar.
Calon  guru  wajib  melek  informasi, kreatif,  produktif  dan  memahami  perannya sebagai calon pendidik terkait dunia pendidikan  terutama  terhadap  perubahan kebijakan dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Seperti perubahan sistem evaluasi  pendidikan    dari  UN  berubah menjadi AN, dengan tujuan untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  Indonesia. Selain itu peran pemerintah dalam mendukung  kesiapan  para  guru  dan  calon guru  dalam  menghadapi  setiap  perubahan sistem pendidikan sangat diperlukan. Dukungan  dapat  dilakukan  baik  dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat, serta mengadakan pelatihan-pelatihan terstruktur  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat seperti  kepala  sekolah,  guru,  serta  peserta didik.

## DAFTAR RUJUKAN
Albertus  Adit.  2019. UN  Tidak  Dihapuskan Tapi Sistemnya Diganti, Ini Pernyataan  Nadiem  Terbaru . Kompas ,
13 Desember 2019.
Anas,  M,  dkk.  2021. Pengembangan Kemampuan  Guru  Ekonomi  di  Kediri melalui  Kegiatan  Pelatihan  Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) . Universitan  Nusantara  PGRI  Kediri. Renggnanis Jurnal Pengabdian Masyarakat 1 (1), 48-5 7. Diakses dari: https://mathjournal.unram.ac.id/index.p hp/Renggans/index
Andriani,  Juli  dkk.  2018. Analisis  Kesiapan Guru  Kelas    dalam  Implementasi Penilaian  Otentik    Pada  Kompetensi Ranah  Sikap  di  SD  Negeri  Kecamatan Tebing Tinggi Kota . Universitas Negeri Medan  hal  172-182.  Diakses  dari: https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index. php/tematik/rticle/view/12566
Aisah,  Heti,  dkk.  2021. Implementasi Kebijakan Asesmeen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi  Kebijakan  AKM. 1  (2), 128-135. Diakses dari: http://ejournal.stit- alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/
Ayunda  Pininta  Kasih.  2020. Tahun  Depan UN  Diganti  Asesmen  Nasional,  Ini Penjelasan  Mendikbud .  Kompas,  7 Oktober 2020.
Dikdasmen  Kemendikbud.  2020. Sosialisasi Asesmen  Nasional. Bidang  Penilaian
Direktorat SMA Dirjen PAUD.
Khasanah, E. R. 2015. Pelaksanaan
Penilaian  Autentik  pada  Kurikulum 2013 di SD Kota Mojokerto.
Universitas  Negeri  Malang.  Diakses dari: https://library.um.ac.id/ptk/index.php mod=detail&id=69263 Kemendikbud. 2020. Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021. Jakarta: Balitbang dan Perbukuan. Kurnia,  Tommy.  2019. Skor  Terbaru  PISA: Indonesia Merosot di Bidang Membaca,  Sains,  dan  Matematika. Liputan 6, 4 Desember 2019. Mustaghfiroh,  Siti.  2020. Konsep  “Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. 3 (1), 141- 147.  http://doi.org/10.30  605/jsgp.  3. 1.2020.248 Muta’ali, Jihad Ahmad. Opini
Masyarakat  tentang  Asesmen  Nasional sebagai  Pengganti  Ujian  Nasional . Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses dari:https://www.academia.edu/442960 48/OPINI_MASYARAKAT_TENTA
NG_ASESMEN_NASIONAL_SEBA GAI_PENGANTI_UJIAN_NASIONA L_Studi_kasus_terhadap_Masyarakat_ Awam_dan_Masyarakat_Intelektual Nehru,  Nio  Awandha.  Asesmen  Kompetensi sebagai Bentuk  Perubahan  Ujian Nasional Pendidikan Indonesia: Analisis  Dampak  dan  Problem-Solving Menurut  Kebijakan  Merdeka  Belajar . Universitas Islam Balitar Blitar. Diakses dari: https://www.academia.edu/42222001/A
SESMEN_KOMPETENSI_SEBAGAI _BENTUK_PERUBAHAN_UJIAN_N ASIONAL_PENDIDIKAN_INDONES IA_ANALISIS_DAMPAK_DAN_PR OBLEM_SOLVING_MENURUT_KE BIJAKAN_MERDEKA_BELAJAR Novita,  Nanda.  dkk.  2020. Asesmen
Nasional  (AN):  Pengetahuan  dan Persepsi  Calon  Guru .  5  (1),  172-179. Diakses dari: http://ejournal.mandalanursa.org/index. php/JISIP/index Peraturan Menteri Pendidikan No. 104 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Hasil Belajar
PUSMENJAR KEMENDIKBUD. 2021. Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Nasional  Tahun  2021 .  Disampaikan pada  Rapat  Koordinasi  Persiapan Asesmen  Nasional  Tahun  2021  di Bandung, 2-27 Februari 2021.
Rokhim,  Deni  Ainur,  dkk.  2021. Analisis Kesiapan Peserta didik dan Guru pada Asesmen Nasional (Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter,  dan  Survei  Lingkungan Belajar). 4  (1),  61-71.  Diakses  dari: http://jornal2.um.ac.id/index.php/jamp/ Sari,  Ayang,  dkk.  2020. Penghapusan  Ujian Nasional Tahun 2021 dalam Perspektif Guru  SMA  di  Kota  Tefbing  Tingi . Prosiding  Seminar  Nasional  PBSI-III
Tahun 2020 hal 213-219. Diakses dari: http://digilib.unimed.ac.id/41244/1/Full text.pdf
Sugiri,  Wiku  Aji  dan  Sigit  Priatmiko.  2020.
Perspekif  Asesmen  Autentik  sebagai Alat  Evaluasi  dalam  Merdeka  Belajar.
4  (1),  53-61.  P-ISSN:  2579-625. Diakses dari: https://journalfai.unisla.ac.id/index.php /at-thulab/article/view/119 Sugiyono. 2019. Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Alfabeta.
Yuliatri,  Rury.  2020. Berikut  3  Aspek
Penilaian Asesmen Nasional Pengganti UN  2021. Disdik  Jabar,  12  Oktober 2020.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003 Bab XVI tentang sistem pendidikan Nasional pasal 51 dan 59.
Yusuf.  A.  Muri.    2015. Asesmen  dan Evaluasi  Pendidikan. Jakarta:  Kencana