## Rekomendasi Kebijakan Mengatasi
Dampak LP2B di Sleman Suatu Studi Kasus di Kapanewon Seyegan,

## Sleman
Suci Iriani Sinuraya 1) *
1) Program Studi Administrasi Publik, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta.
* Korespondensi Penulis. E-mail: suciirianisinuraya@unisayogya.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  tentang  efektivitas kebijakan  penetapan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan (LP2B) dengan pengendalian alih fungsi  lahan  sawah  yang  diterapkan  di Kabupaten Sleman. Studi ini menggunakan studi kualitatif untuk mendeskripsikan latar belakang berjalannya kebijakan, efektivitas dan dampaknya. Metode pengumpulan data meliputi wawancara,  observasi  dan  focus  group discussion  (FGD)  serta  pengumpulan  data  dari beberapa instansi. Hasil penelitian membuktikan bahwa  kebijakan  penetapan  lahan  pertanian pangan  berkelanjutan  yang  diterapkan  di Kabupaten  Sleman  memperburuk  masalah kemiskinan di wilayah tersebut. Masalah ini akan menjadi ancaman besar bagi pemerintah daerah dalam  melindungi  kebijakan  dan  menerima kepatuhan  petani  dari  mereka  menjual  akta tanah  mereka  di  bawah  tangan  dan  pemilik tanah  baru  menolak  untuk  menanam  padi  di tanah  mereka.  Rekomendasi  kebijakan  yang disarankan untuk fenomena tersebut, yaitu: (1) Pemerintah  Daerah  perlu  memberikan  insentif berupa  keringanan  pajak  kepada  petani  yang lahannya  termasuk  dalam  peruntukan  lahan untuk  pertanian  pangan  berkelanjutan  (LP2B); (2)  Pemerintah  Daerah  perlu  mendorong percepatan atau pemantapan kegiatan pertanian dengan sektor lain untuk menghindari ketidaktaatan petani dan
tetap mempertahankan  penetapan  sebagai  lumbung pangan  daerah  dan  sebagai  daerah  tangkapan air.
Kata kunci :  kebijakan penetapan lahan untuk pertanian  pangan  berkelanjutan  (LP2B), rekomendasi  kebijakan,  subsidi  pajak  dan kebijakan terpadu
Policy Recommendations Addressing the Impact of LP2B in Sleman: A Case Study in Kapanewon Seyegan, Sleman

## Abstract
This paper examines the effectivity of the policy of determination  of  land  for  sustainable  food agriculture (LP2B) by controlling the conversion of paddy fields applied in Sleman Regency. This study  employed  a  qualitative  study  to  describe backgrounds  of  the  policy  running,  its effectiveness  and  impacts.  The  data  collecting methods  included  interviews,  observations  and focus  group  discussion  (FGD)  as  well  data collecting  from  several  instance.  The  research proved  that  the  policy  of determination  of land for  sustainable  food  agriculture  applied  in Sleman Regency worsening the poverty problem in the region. This problem will be a big threat for local  government  in  protecting  the  policy  and receive the farmer’s obedience from they sell their land  deed  under  the  hand  and  the  new  land’s owner refused to plant paddy in their land. Policy recommendation suggested for these phenomenon,  that  are:  (1)  Local  Government need to give incentives forinstance tax subsides to the farmer whose land include to the assignation of land for sustainable food agriculture (LP2B); (2) Local Government need to pushaccelaration or prograted agricultural activites with another sector  to  avoid  disobedience  of  the  farmer  and still keep the assignation to be regional food barn and as the cathchment area.
Keywords: policy  of  determination  of  land  for sustainable  food  agriculture  (LP2B),  policy recommendation,  tax  subsidies  and  integrated policy

## A. PENDAHULUAN
Diduga  ada  interaksi  timbal  balik antara  kurang  sejahteranya  masyarakat petani  dengan  status  LP2B  di  wilayah Sleman.  Hal  ini  karena  dengan  adanya penetapan  suatu  wilayah  sebagai  LP2B maka  wilayah  tersebut  tidak  boleh dialihfungsikan  atau  dikonversi  menjadi usaha  lain  di  luar  pertanian.  Sementara kecepatan  pertumbuhan  sektor  pertanian (agribisnis)  relatif  lebih  lambat  dibanding perkembangan sektor-sektor lain (pariwisata,  jasa,  konstruksi,  komunikasi dan informasi, dll). Indikasinya nampak dari sumbangan  sektor  pertanian  terhadap PDRB  Kabupaten  Sleman  yang  meskipun positif  namun  lebih  rendah  dibanding sumbangan  yang  diberikan  sektor  lain. Selama  4  tahun  (dari  tahun  2016-2019) sumbangan  sektor  pertanian  terhadap PDRB  Sleman  rata-rata  hanya  1,27% sementara sektor lain seperti industri rata- rata  memberikan  sumbangan  sebesar 5,44%, perdagangan memberikan sumbangan  5,45%.  Akomodasi  dan  makan minum  memberikan  sumbangan  6,99%, serta  komunikasi  dan  informasi  rata-rata menyumbang  sebesar  7,16  kepada  PDRB Kab  Sleman  (Perda  Kabupaten  Sleman Nomor:  3  tahun  2021  tentang  RPJMD Kabupaten  Sleman  2021-2026).  Indikasi lain  dari  rendahnya  kesejahteraan  petani juga  tampak  dari  rendahnya  Nilai  Tukar Petani  (NTP)  di  Sleman.    Selama  6  tahun (2014-2019)  rata-rata  NTP  Sleman  hanya sebesar 112,52 (Bappeda Sleman, 2020). Di lain  fihak,  penetapan  sejumlah  wilayah sebagai  daerah  LP2B  ini  dapat  difahami karena  Sleman  juga  mengemban  fungsi sebagai  daerah  tangkapan  air  (catchment area) (Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor  4  tahun  2014  tentang  Pengelolaan Air Tanah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman  Nomor  1  tahun  2016  tentang
Pelindungnan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)  dan  juga  merupakan  salah  satu lumbung pangan regional sehingga konversi  atau  alih  fungsi  lahan  yang  cepat akan  mengganggu  2  fungsi  yang  diemban Sleman tersebut.
Kapanewon  (kecamatan)  Seyegan merupakan  salah  satu  dari  16  kapanewon yang menjadi lokasi dari penetapan LP2B di Kabupaten  Sleman.  Kapanewon  Seyegan terletak  di  bagian  Barat  wilayah  Sleman yang  bersama  2  kapanewonlain,  yaitu Minggir  dan  Moyudan  terkenal  sebagai daerah  basis  agraria  Kabupaten  Sleman. Kapanewon  Seyegan  dipilih  sebagai  lokus studi  kasus  karena  termasuk  dalam  salah satu kapanewon dengan luasan LP2B cukup besar  (diatas  1000  Ha)  mayoritas penduduknya hidup dari pertanian, dengan tingkat  kemiskinan  tertinggi  di  Sleman. Kapanewon  Seyegan  mempunyai  Luas wilayah: 26,63 Km2 dan secara administratif terdiri dari 5 kalurahan, yaitu: Margoluwih, Margodadi, Margokaton, Margomulyo  dan  Margoagung;  dengan jumlah padukuhan 67, jumlah RW 149 dan jumlah  RT  378  rumah  tangga.  Jumlah Penduduk Kapanewon Seyegan (Desember 2020) adalah: 52.752 orang dengan kepala keluarga (KK) berjumlah:
18.664. Kalurahan yang paling padat penduduknya adalah Margomulyo dengan jumlah penduduk  13.314  diikuti  oleh  kalurahan Margoluwih dan Margoagung (BPS,
Kecamatan Seyegan dalam Angka, 2020) Kapanewon Seyegan termasuk daerah  dengan  status  kawasan  lumbung pangan dan kawasan resapan air Kabupaten Sleman. Luas baku lahan sawah: 1.214 Ha; luas  tegalan  /kebun:552  Ha;  Luas  Hutan rakyat:  15  Ha;  Luas  Kolam  Ikan:  122Ha; Luas  lahan  non  pertanian:  760  Ha. Perkiraan  Luas  LP2B:1.180,87Ha.  (Data diolah  data  BPS  dan  data  dari  Dinas
Pertanian  dan  Tata  Ruang  Kabupaten Sleman, 2021). Terdapat sejumlah permasalahan sosial di Kapanewon
Sayegan: a) persentase penduduk miskin di Kapanewon
Seyegan paling tinggi dibandingkan kapanewonlain, yaitu: 13,92%  (2020)  naik  0,71%  dari  kondisi sebelumnya  pandemi  Covid  dan  b)  jumlah penganggur  cukup  banyak.  Pada  saat pandemi  Covid  jumlah  penganggur  di Seyegan  meningkat  sebanyak  290  orang sehingga  menjadi  2.241  orang  (paparan Camat Seyegan Februari 2021)
Tulisan  berikut  akan  menganalisis latar  belakang,  efektivitas,  dan  dampak kebijakan  LP2B  dan  LPC2B  terhadap kesejahteraan  petani  di  daerah  penetapan di  Kab.  Sleman  dengan  lokus  sampel Kapanewon  Seyegan.  Data-data  sekunder dari  berbagai  instansi  yang  mendukung hipotesis  tersebut  kemudian  digabungkan dengan  temuan  di  lapangan  untuk selanjutnya diolah sebagai dasar penyusunan  rekomendasi  kebijakan  yang diusulkan  untuk  mengeliminir  dampak buruk  dari  kebijakan  program  LP2B  di Seyegan  maupun  wilayah  lain  yang ditetapkan  sebagai  LP2(C)B  di  Kabupaten Sleman namun dengan tetap memperhatikan  fungsi  yang  diemban wilayah, yaitu sebagai daerah tangkapan air serta  lumbung  pangan  regional.  Dengan demikian pertanyaan penelitian dalam riset ini  adalah  Bagaimana  hubungan  antara penetapan  suatu  wilayah  sebagai  daerah LP2B  dengan  kemiskinan  suatu  daerah (dengan mengambil studi kasus Kapanewon  Seyegan)  serta  bagaimana upaya  yang  dapat  dilakukan  Pemerintah untuk mengeliminir dampak tersebut.

## B. TEORI (Literature Review)
Terdapat  beberapa  penelitian  yang telah  dilakukan  dengan  thema  LP2B  di
sejumlah wilayah. Misalnya yang dilakukan oleh  Barus,  dkk  (2015)  terkait  dengan Sistem  Informasi  Data  Spasial  dan Kelembagaan LP2B; sementara itu penelitian  Prasada  dan  Priyanto  (2020) dengan  mengambil  lokus  Propinsi  Jawa Barat  membahas  dampak  implementasi Perda  LP2B  dengan  membandingkan  luas konversi lahan sawah sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diterapkan dan membandingkan ketersediaan dan ketahanan  pangan  penduduk  sebelum  dan sesudah kebijakan tersebut
diimplementasikan.
Penelitian yang dilakukan  oleh  Al-fajar,  dkk  (2018) membahas  tentang  dampak  alih  fungsi lahan  terhadap  tingkat  kesejahteraan petani  padi  sawah  dengan  lokus  di Kelurahan Kersanagara, Kecamatan Cibeureum,  Kota  Tasikmalaya,  Propinsi Jawa  Barat.  Sementara  itu  Janti,  Martono dan Subejo (2016) melakukan penelitian di Bantul,  DIY  guna  mengidentifikasi  dan menganalisis perencanaan kebijakan LP2B, kendala  yang  dihadapi  serta  strategi pemecahannya dalam upaya untuk mewujudkan  ketahanan  pangan  wilayah tersebut.  Dibandingkan  dengan  penelitian yang dilakukan penulis maka ada beberapa kesamaan  dan  perbedaan.  Persamaannya adalah  karena  mengangkat  thema  besar tentang  LP2B.  Hal  ini  dapat  difahami, karena  pembahasan  tentang  LP2B  cukup menarik  untuk  dikaji  dari  berbagai  aspek. Namun penelitian ini berbeda lokus dengan penelitian  terdahulu.  Penelitian  terdahulu (Al  Fajar,  dkk,  2018)  meskipun  juga membahas  tentang  dampak  namun  justru yang dibahas adalah meningkatnya kesejahteraan petani ketika terjadi konversi lahan  dari  semula  masuk  wilayah penetapan  kemudian  dkonversi  untuk kegiatan lain. Hal ini berbeda dengan tujuan penelitian ini yaitu bagaimana
mengoptimalkan  kesejahteraan  petani  di daerah penetapan LP2B dengan intensifikasi dan optimalisasi peluang yang ada  namun  dengan  mengeliminir  konversi lahan  agar  fungsi  Sleman  sebagai  daerah penyangga pangan dan tangkapan air tetap terjaga.  Temuan  awal  peneliti  berdasar pada data sekunder yang ada dimana petani padi  relatif  kurang  sejahtera  dibanding masyarakat  lain  yang  bekerja  di  sektor usaha  lain  atau  jika  dibanding  orang  lain yang  bisa  mengusahakan  lahannya  secara bebas.  Karenanya  penelitian  ini  berusaha untuk menggali informasi dengan melakukan  wawancara  serta  melakukan focus  group  discussion kepada  sejumlah pihak terkait untuk memperkuat atau justru untuk  menegasikan  temuan  awal  dari analisis  data  sekunder  terkait  dengan hubungan  antara  tingkat  kesejahteraan petani    dengan  status  penetapan  LP2B untuk kemudian memberikan rekomendasi kebijakan agar petani Sleman menjadi lebih sejahtera namun fungsi yang diemban oleh Kabupaten Sleman sebagai daerah tangkapan air dan lumbung pagan regional tetap  terjaga.  Beberapa  konsep  yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

## 1. Petani Milenial
Menurut  Kepala  Dinas  Pertanian Kabupaten  Sleman,  Heru  Saptono,  Petani Milenial  adalah  petani  yang  berusia  19-30 tahun,  yang  memiliki  jiwa  muda,  sehingga meski  usianya  lebih  dari  39  tahun  namun jika  masih  memiliki  jiwa  dan  semangat milenial  masih  bisa  dikategorikan  sebagai petani  milenial.  Kementerian  Pertanian memberikan  pembekalan  dan  bimbingan teknis  (bimtek)  sesuai  dengan  bidang pertanian  yang  ditekuninya  dalam  rangka menyiapkan petani milenial sebelum turun ke lapangan.  Bimtek diselenggarakan untuk meningkatkan  kapasitas,  keterampilan,
sikap  dan  pengetahuan  petani,  mengubah pola  pikir  dan  meningkatkan  kapasitas petani  ke  arah  yang  lebih  modern,  dan kemudian  mereka  juga  diberi  modal bantuan  usaha.  Selanjutnya  Kementerian Pertanian melalui berbagai institusinya dan petugasnya
(petugas penyuluh lapangna/PPL)  di  daerah  mendampingi petani milenial di lapangan guna peningkatan  produksi  dan  produktivitas pertanian,  termasuk  melatih  penggunaan alsintan. Kementan mengharapkan semangat  milineal  yang  fasih  mengadopsi teknologi dan melakukan terobosan inovasi dalam  beragam  aspek  bisnis  akan membawa pembaruan dalam pembangunan  pertanian  ke  depannya, karena  petani  milenial  di  samping menguasai bidang pertanian juga menguasai  teknologi  informasi.  Saat  ini  di Sleman sudah terdapat 294 petani milenial dan  ditargetkan  akan  terbentuk  sebanyak 1000  petani  milenial  pada  tahun  2024. Optimalisasi  dan  intensifikasi  pertanian dapat  dilakukan  dari  mulai  hulu  sampai dengan hilir termasuk mengadopsi kebijakan  petani  milenial  untuk  ikut menggarap  lahan  padi  di  Sleman  agar semangat  milinieal  dan  penggunaan teknologi pertanian dan teknologi pendukung  terbaru  bisa  membantu optimalisasi tersebut.
2. Kebijakan Publik
Kay  (2006)  mengatakan  bahwa kebijakan itu menyangkut sejumlah tujuan atau  keinginan,  tetapi  ada  keterbatasan dalam  implementasi  karena  menyangkut masalah kondisi (kebijakan) yang telah ada dan  juga  terkait  dengan  firasat  tentang suatu  hal  akan  berhasil  (atau  gagal). Lasswell dan Kaplan dalam bukunya Power and  Society  (dalam  Thomas  R.  Dye,  1972) mendefininisikan kebijakan sebagai program  tujuan,  nilai,  dan  praktik  yang
diproyeksikan. Selanjutnya Aminullah dalam  Muhammadi  (2001)  mengatakan bahwa  kebijakan  adalah  suatu  upaya  atau tindakan  strategis  jangka  panjang  dan menyeluruh  untuk  memengaruhi  sistem pencapaian tujuan yang diinginkan.
David  Easton  (dalam  Dye,  1972) mengatakan  bahwa  kebijakan  publik sebagai kewenangan mengalokasikan nilai– nilai  untuk  masyarakat.  Sementara  itu, Thomas R. Dye (1972) sendiri mengatakan bahawa kebijakan publik atau public policy sebagai  apa  pun  yang  dipilih  pemerintah untuk  dilakukan  atau  tidak  dilakukan. Kebijakan  publik  merupakan  apapun pilihan  pemerintah  (terkait  dengan  suatu hal atau issue) untuk melakukan atau tidak melakukan  sesuatu  tindakan.  Definisi tersebut  mengandung  makna  bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, dan kebijakan publik tersebut menyangkut  pilihan  yang  harus  dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah serta sifat keputusannya mengikat masyarakat.
Lebih  lanjut,  Merilee  S.  Grindle  (1980) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung dipengaruhi  oleh  isi  (content)  kebijakan dan  konteks  (context)  kebijakannya.  Isi yang  dapat  memengaruhi  implementasi kebijakan  setidaknya  ada  6  (enam)  hal, yaitu:  (1)    kepentingan  yang  dipengaruhi oleh  adanya  program  (jika  tidak  banyak menimbulkan  kerugian  di  suatu  pihak, kebijakan itu akan mudah diimplementasikan); (2) jenis manfaat yang akan  dihasilkan  (kebijakan  yang  memberi manfaat  kolektif  lebih  mudah  mendapat dukungan dan mudah diimplementasikan); (3)  jangkauan  perubahan  yang  diinginkan (semakin  terbatas  jangkauan  perubahan yang  diinginkan  akan  semakin  mudah implementasinya); (4) kedudukan
pengambil keputusan
(semakin terpusatnya kedudukan pengambil keputusan akan semakin mudah implementasinya);  (5)  pelaksana  program (jika  pelaksana  program  mendukung kebijakan  dan  mempunyai  kemampuan yang  cukup  untuk  mengimplementasikan, maka semakin mudah program diimplementasikan);  (6)sumber  daya  yang disediakan  (jika  sumber  daya  yang dibutuhkan cukup tersedia untuk mendukung kebijakan, maka program akan mudah  diimplementasikan).  Grindle  juga mengatakan  ada  3  (tiga)  variabel  yang mempengaruhi  lingkungan  implementasi, yaitu: (1) besarnya kekuasaan, kepentingan, dan  strategi  yang  dimiliki  oleh  para  aktor yang  terlibat  dalam  implementasi;  (2) karakteristik  institusi  dan  rezim  yang berkuasa;  (3)  tingkat  kepatuhan  dan responsivitas kelompok sasaran.
Dalam kasus kebijakan LP2B di Sleman, tujuan  dari  kebijakan  LP2B  sangat  jelas, yaitu  pelindungan  lingkungan  hidup sebagaimana  diamanatkan  dalam  Perda Nomor  1  tahun  2016.  Implemantasi kebijakan  LP2B  di  Kabupaten  Sleman setidaknya dipengaruhi oleh dua hambatan yang  menonjol  pada  aspek  isi  ( content ), yaitu:  (1)  kepentingan  yang  dipengaruhi oleh adanya program dan (2) jenis manfaat yang  akan  dihasilkan;  sedangkan  pada aspek context (lingkungan)  hambatan berada  pada  tingkat  kepatuhan  serta responsivitas  kelompok  sasaran.  Pada aspek isi, implementasi kebijakan mendapat tantangan yang cukup besar baik dari  kelompok  sasaran  maupun  aparat terkait karena dengan ditetapkannya suatu wilayah  menjadi  kawasan  LP(C)2B  maka wilayah tersebut tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lain kecuali pertanian.  Ketika  luas  wilayah  maupun jumlah  petani  yang  terdampak  program
LP(C)2B  cukup  banyak    sementara  hasil yang  didapatkan  petani  dari  pengusahaan di  sektor  pertanian  tersebut  rendah (dianggap kurang menggembirakan dibanding  jika  dlahan  digunakan  untuk usaha  lain)  -dengan  indikator  nilai  tukar petani  (NTP)  dan  sumbangan  sektor pertanian  terhadap  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)-  maka  petani cenderung tidak mendukung (baik terbuka maupun  diam-diam)  program  tersebut, karena  program  tersebut  tidak  memberi kemanfaatan  optimal  terhadap  aset  yang dimilikinya.  Demikian  juga  aparat  atau perangkat  baik  di  dusun,  desa  maupun kapanewon.  Hal  ini  karena  ketika  banyak lahan  di  wilayahnya  yang  masuk  dalam penetapan  LP(C)2B  sedangkan  NTP  yang didapat  petani  rendah  maka  aparat  akan mempunyai  sejumlah  pekerjaan  rumah (PR)  karena  mempunyai  banyak  warga (hampir) miskin yang perlu diurus. Adapun pada aspek context (lingkungan) hambatan berada  pada  tingkat  kepatuhan  serta responsivitas  kelompok  sasaran.  Hal  ini wajar  difahami  karena  ketika  masyarakat terdesak  dan  tidak  mempunyai  banyak pilihan  untuk  mendapatkan  uang  cair  saat menghadapi  kebutuhan  yang  mendadak dan  segera,  sementara  aset  yang  tersedia hanya lahan maka menjual atau menggadaikan  aset  seperti  tanah  atau sawah  menjadi  pilihan  satu-satunya. Sehingga  meskipun  tanah  tersebut  masuk dalam kategori daerah penetapan LP(C)2B, transaksi  di  bawah  tangan  dimungkinkan tetap terjadi.
Pada  evaluasi  kebijakan,  evaluasi dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi terkait  dengan  kinerja  kebijakan  yang diharapkan  dan  yang  dihasilkan.    Menurut William  N.  Dunn  (2018),  evaluasi  akan memberikan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan,
juga  memberi  konfirmasi  dan  kritik terhadap nilai-nilai yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dengan kata lain,  jika  hasil  evaluasi  negatif  maka evaluasi dapat menyumbang pada pemikiran  alternatif  kebijakan  baru  atau revisi kebijakan disertai dengan rasionalitas dan  penjelasan  kenapa  kebijakan  lama perlu  untuk  dihapus,  direvisi  atau  diganti. Dunn (2003) menyampaikan ada 6 kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur atau sebagai  alat  evaluasi,  yaitu  efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas,  dan  ketepatan.    Efektivitas, responsivitas  dan  ketepatan  adalah  3  hal yang  bisa  digunakan  dalam  penelitian  ini untuk membantu mengevaluasi penerapan kebijakan  program  LP(C)2B  di  Kabupaten Sleman,  khususnya  dengan  studi  kasus  di Kapanewon Seyegan.  Sementara itu, Lester dan  Stewart  (dalam  Winarno,  2012) mengatakan  evaluasi  kebijakan  dapat dibedakan  menjadi  dua.  Pertama,  untuk menentukan konsekuensi yang ditimbulkan oleh  suatu  kebijakan  dengan  cara menggambarkan  dampaknya  dan  faktor penyebabnya, seperti kesalahan merumuskan  kebijakan  atau  faktor  yang lain.  Kedua,  untuk  menilai  keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan  standar  atau  kriteria  yang telah  ditetapkan.  Dalam  konteks  ini, evaluasi  dimaksudkan  untuk  mengukur tingkat keberhasilan program dan kepatuhan  masyarakat  terhadap  program LP(C)2B. Terkait dengan evaluasi ini, Dean Karlan dan
Nathanael Goldberg mengatakan  bahwa  bagaimana  kehidupan para peserta berbeda dibandingkan dengan bagaimana  seandainya  program,  produk, layanan, atau kebijakan tidak diimplementasikan?  Dengan  demikian ketika banyak warga pemilik lahan di lokasi penetapan maupun pamong setempat yang
mengeluh  atau  tidak  puas  terhadap kebijakan  yang  ada  maka  responsivitas negatif  dari  target  sasaran  kebijakan menjadi  jelas,  sehingga  ketepatan  dan efektivitas kebijakan dapat dipertanyakan. Pada rekomendasi kebijakan, rekomendasi kebijakan adalah saran bahwa beberapa  tindakan  harus  diambil  oleh seseorang  untuk  meningkatkan  kesehatan: perilaku  harus  diadopsi,  saran  harus diberikan,  kampanye  pendidikan  publik harus dimulai, produk harus dibeli, undang- undang harus diberlakukan, dan seterusnya. Merujuk pengertian di atas yang dimaksud dengan rekomendasi kebijakan di sini  adalah saran  tindakan  yang  sebaiknya diambil  (pemerintah)  dalam  rangka mengatasi ekses kebijakan LP2B di Sleman di satu fihak serta mengoptimalkan peluang yang  mungkin  sambil  tetap  menjaga  agar fungsi  menjaga  lingkungan  hidup  yang diemban Sleman tetap terpelihara.

## 3. Alih Fungsi Lahan
Lestari  (2009)  mendefinisikan  alih fungsi  lahan  atau  lazim  disebut  sebagai konversi  lahan  adalah  perubahan  fungsi sebagian  atau  seluruh  kawasan  lahan  dari fungsinya  semula  (seperti      yang direncanakan)  menjadi  fungsi  lain  yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.    Alih  fungsi  lahan  juga  dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan  lain  disebabkan  oleh  faktor- faktor  yang  secara  garis  besar  meliputi keperluan   untuk   memenuhi   kebutuhan penduduk      yang      makin      bertambah jumlahnya      dan  meningkatnya  tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.
4. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LCP2B)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan    Berkelanjutan  (LP2B)    dibentuk dengan  maksud  perlunya  pemerintah menetapkan suatu wilayah memiliki Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan (LCP2B)  guna melindungi  lahan  pertanian pangan  secara  berkelanjutan;  menjamin kemandirian,    ketahanan,  dan  kedaulatan pangan; karena perkembangan penggunaan lahan  sering  mengancam  daya    dukung wilayah  secara   nasional  dalam  menjaga kemandirian,  ketahanan,  dan  kedaulatan pangan.  Adapun  yang  dimaksud  dengan LP(C)2B  di  atas  sebagai  berikut:  a)  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B) adalah  bidang  lahan  pertanian  yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan  secara  konsisten  guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian,  ketahanan,  dan  kedaulatan pangan  nasional,  b)  Lahan  Cadangan Pertanian  Pangan    Berkelanjutan  (LCP2B) adalah  lahan  potensial  yang  dilindungi pemanfaatannya  agar    kesesuaian    dan ketersediaannya    tetap    terkendali  untuk dimanfaatkan    sebagai    Lahan    Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.    Di  Sleman  LP2B  tersebar  di  16 kapanewon  dari  17  kapanewon  yang  ada, kecuali  Kapanewon  Depok  yang  tidak masuk dalam wilayah penetapan, sedangkan  LPC2B  hanya  terdapat  di Kapanewon  Cangkringan  dengan  luasan sebesar 534,50 Ha.
Posisi  Sleman  yang  berada  di  utara memangku  Gunung  Merapi  menjadikan Sleman  sebagai  daerah “up-land” di  antara kabupaten  kota  lain  di  Daerah  Istimewa
Yogyakarta. Sesuai ketentuan perundangan, wilayah  dengan  ketinggian  100  sampai 2.500  m  di  atas  permukaan  laut  menjadi wilayah  daerah  yang  mengemban  fungsi sebagai  kawasan  resapan  air  guna menjamin pasokan air daerah disekitarnya. Fungsi ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam upaya pengelolaan lingkungan  hidup  di  daerah  sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  yang  diimplementasikan  melalui LP2B.

## C. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  analisis  studi kasus.  Sebagai  penelitian  kasus  (case study),  penelitian  ini  mempelajari  latar belakang,  efektivitas,  dan  dampak sesudah kebijakan  LP2B  dan  LPC2B  diterapkan  di Kab.  Sleman.    Lokus  Penelitian  di  Sleman, dengan focus studi di Kapanewon Seyegan. Data  dikumpulkan  baik  dari  studi  literasi, produk  organisasi  perangkat  daerah  di kabupaten  Sleman  maupun  dari  indepth interview  dan  Focus  Group  Discussion (FGD)  yang  dilakukan  dedengan  sejumlah pemangku kepentingan dan kebijakan. John W. Creswell (1998) mengatakan terdapat 3 fokus  dalam  penelitian  studi  kasus,  yaitu studi  kasus  intrinsik;  studi  kasus  kolektif dan studi kasus instrumental. Penelitian ini merupakan  studi  kasus  instrumental karena  menggunakan  kasus  hubungan antara  penetapan  suatu  wilayah  sebagai daerah  LP2B  dan  LPC2B  dengan  tingkat kemiskinan  di  Kecamatan  Seyegan  yang tinggi  sebagai  sampel  instrumen  untuk menggambarkan suatu isu dampak Program  LP2B  dan  LPC2B  terhadap kerentanan  kemiskinan  petani  di  suatu daerah  sebagai  suatu  evaluasi  kebijakan.
Keluaran  yang  diharapkan  dari  penelitian ini bisa memberikan rekomendasi kebijakan guna mengeliminir dampak bagi petani di Kabupaten Sleman yang lahannya termasuk  dalam  wilayah  penetapan LP(C)2B.
Guba (dalam Creswell,
1998)
mengatakan  bahwa  struktur  studi  kasus terdiri  atas  masalah,  konteks,  isu,  dan pelajaran  yang  dipelajari.  Dalam  studi  ini, permasalahan  yang  diangkat  adalah kebijakan  LP2B  dan  LPC2B  di  Kabupaten Sleman dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Kemudian
konteksnya  adalah  kebijakan  tersebut  di satu  pihak  dimaksudkan  untuk  menjaga keberadaan  Kabupaten  Sleman  sebagai lumbung pangan dan daerah tangkapan air (catchmen  area)  sehingga  pemerintah melakukan  pengaturan  dan  pembatasan tata guna dan alih fungsi lahan di sejumlah wilayah  di  Sleman.  Namun,  kebijakan tersebut  mempunyai  dampak negatif  yaitu masyarakat  menjadi  terikat  pada  suatu mata pencaharian tertentu dan kurang bisa mengoptimalkan  asset  (lahan)  yang dimilikinya  untuk  keperluan/pemanfaatan /fungsi lain di luar pertanian. Jika hasil yang didapat  dari  sektor  pertanian  tidak sebanyak  atau  perubahan  positifnya  tidak secepat  dibanding  pemanfaatan  untuk kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian, maka akan terjadi masalah pada implementasi kebijakan terhadap program tersebut.    Dengan  demikian,  isunya  adalah kebijakan LP2B dan atau LP2CB berdampak pada kurang sejahteranya masyarakat yang tinggal  di  wilayah  penetapan.  Terkait dengan dugaan tersebut itu, perlu dilakukan evaluasi  atas  implementasi  kebijakan LP(C)2B  dengan  melihat    efektivitas kebijakan,  dampaknya  serta  menguji  atau menilai kembali dasar tujuan kebijakan dan metode  atau  alat  yang  dipakai  dalam
mengimplementasikan kebijakan dan selanjutnya  melakukan  tinjauan:  apakah program  akan  diteruskan  seperti  apa adanya  saat  ini,  program  akan  dilakukan revisi  untuk  tetap  mengiptimalkan  hasil ataukah  program  akan  diterminasi  dan diganti  program  yang  baru  sama  sekali. Creswell  (1998)  juga  mengatakan  bahwa metode studi kasus sering digunakan untuk penelitian  yang  bersifat  evaluatif,  yaitu untuk menjawab pertanyaan how (bagaimana) dan why (mengapa).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kapanewon  Seyegan  mempunyai  Luas wilayah:  26,63  Km2,  secara  administratif terdiri dari 5 kalurahan, yaitu: Margoluwih, Margodadi,  Margokaton,  Margomulyo  dan Margoagung; jumlah padukuhan 67; jumlah RW 149 dan jumlah RT 378 rumah tangga. Jumlah  Penduduk  Kapanewon  Seyegan (Desember  2020)  adalah:  52.752  orang dengan  kepala  keluarga  (KK)  berjumlah: 18.664.  Kalurahan  yang  paling  padat penduduknya  adalah  Margomulyo  dengan jumlah  penduduk  13.314  diikuti  oleh Kalurahan  Margoluwih  dan  Margoagung. Kapanewon  Seyegan  termasuk  daerah Sleman  Barat,  yaitu  kawasan  yang didominasi  pertanian  dengan  status kawasan  lumbung  pangan  dan  kawasan resapan  air  di  Sleman.  Luas  baku  lahan sawah  di  Kapanewon  Seyegan:  1.214  Ha; luas  tegalan  /kebun:552  Ha;  Luas  Hutan rakyat:  15  Ha;  Luas  Kolam  Ikan:  122Ha; Luas  lahan  non  pertanian:  760  Ha. Perkiraan Luas
LP2B:1.180,87Ha
(Kecamatan  Seyegan  Dalam  Angka,  2020).
Mata
pencaharian penduduknya kebanyakan  adalah  bertani.  Terdapat sejumlah permasalahan sosial di Kapanewon Sayegan: a) persentase penduduk  miskin  di  Kapanewon  Seyegan paling tinggi dibandingkan kapanewon lain,
yaitu:  13,92%  (2020)  naik  0,71%  dari kondisi sebelumnya pandemi Covid dan b) jumlah  penganggur  cukup  banyak  dan meningkat  sebanyak  290  orang  pada  saat pandemi  Covid  sehingga  menjadi  2.241 orang  (Paparan  Panewu  Seyegan,  2021). Tulisan berikut akan mencoba menganalisis hubungan antara penetapan LP2B Kecamatan  Seyegan  dengan  status  tingkat kemiskinan  yang  paling  tinggi  di  antara kapanewon  se  Kabupaten  Sleman  serta rekomendasi  kebijakan  yang  diusulkan untuk  mengeliminir  dampak  buruk  dari kebijakan  program  LP2B  di  Seyegan maupun berbagai wilayah lain di Kabupaten Sleman.
Tulisan ini mengadopsi saran Winarno (2012) yang mengusulkan untuk menggunakan batasan dari Anderson untuk memahami kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan penetapan suatu wilayah  masuk  sebagai  LP(C)2B,  yaitu kebijakan  merupakan  arah  tindakan  yang mempunyai  maksud  yang  ditetapkan  oleh seorang  aktor  atau  sejumlah  aktor  dalam mengatasi  suatu  masalah  karena  adanya implikasi  berikut:  pertama,  kebijakan publik  pasti  mempunyai  maksud  atau tujuan  tertentu  dan  bukan  merupakan perilaku  serampangan.  Kedua,  kebijakan publik mempunyai arah atau pola tindakan dan  bukan  keputusan  yang  tersendiri. Ketiga,  kebijakan  publik  merupakan kebijakan  tentang  apa yang  dilakukan  dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.  Keempat,  kebijakan  publik bentuknya dapat positif atau negatif. Secara positif,  kebijakan  publik  adalah  tindakan pemerintah  untuk  mempengaruhi  suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan itu  merupakan  keputusan  oleh  pejabat pemerintah  untuk  tidak  mengambil tindakan atau melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan
keterlibatan pemerintah. Dikaitkan dengan kebijakan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian    Pangan    Berkelanjutan  (LP2B) yang  dimaksud:  (1)  sebagai  kebijakan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan  kembali  penguasaan, pemilikan, penggunaan,  dan  pemanfaatan  sumber daya  agraria    perlu    perlindungan    lahan pertanian  pangan secara berkelanjutan; (2) hal  ini  terkait  dengan  tugas  bahwa  negara menjamin  hak  atas  pangan  sebagai  hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban  menjamin    kemandirian, ketahanan,  dan  kedaulatan pangan; (3) ada kekhawatiran bahwa  makin  meningkatnya pertambahan        penduduk  serta perkembangan    ekonomi    dan    industri mengakibatkan  terjadinya  degradasi,  alih fungsi,    dan  fragmentasi  lahan  pertanian pangan  telah    mengancam  daya    dukung wilayah  secara  nasional  dalam  menjaga kemandirian,  ketahanan,  dan  kedaulatan pangan;  maka  pemerintah  menetapkan perlunya  menetapkan  suatu  wilayah memiliki  Lahan  Pertanian  Berkelanjutan (LP2B)  dan  Lahan    Cadangan    Pertanian Pangan  Berkelanjutan (LCP2B).
Setiap  kebijakan  ketika  dirumuskan pasti  bertujuan  baik,  yaitu  untuk memberikan
kesejahteraan
bagi masyarakat atau peningkatan
kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Namun demikian ketika kebijakan diimplemantasikan, baru kemudian tampak beberapa ekses atau dampak yang muncul. Demikian  juga  ketika  kebijakan  LP(C)2B diterapkan  diketahui  kemudian  kebijakan tersebut  membawa  beberapa  ekses  atau dampak  kepada  masyarakat,  karena masyarakat  menjadi  terikat  tidak  boleh sembarangan  menjual  lahannya  karena sudah ditetapkan menjadi lokasi penyangga LP2B di suatu wilayah. Sehingga meskipun
secara yuridis formal lahan tersebut masih milik si petani Fulan dan ada peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi jika  lahan  tersebut  digunakan  untuk  alih fungsi  kegiatan  ekonomi  yang  lain  di  luar sektor pertanian, namun secara teoritis hal tersebut  tidak  bisa  dilakukan.  Luas  lahan yang  digunakan  untuk  LP2B  di  Kabupaten Sleman  adalah  17.947,54  Ha  dan  LCP2B adalah seluas 534,50 Ha sehingga total luas lahan  yang  digunakan  untuk  LP2B  adalah 18.482,04  Ha  yang  tersebar  di  16 kapananewon di Kabupaten Sleman (Dinas Pertanahan  dan  Tata  Ruang  Kabupaten Sleman,  2021).  Praktis  hanya  Kapanewon Depok  yang  tidak  ada  LP2B  maupun LPC2Bnya. Adapun wilayah yang mempunyai  LCP2B  hanya  Kecamatan Cangkringan.
Dampak  LP(C)2B  terhadap  petani dimulai di wilayah yang sudah menjadi titik lokasi  penetapan  tersebut.  Di  daerah  yang ditetapkan  sebagai  LP2B  kesejahteraan masyarakatnya  kurang  bisa  optimal  dapat mengembangkan  ekonominya  sebgaimana terlihat  dalam  Nilai  Tukar  Petani  dan sumbangan  sektor  pertanian  terhadap Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) yang  cenderung  stagnan  atau  fluktuatif, naik  turun.  Namun  ketika  NTP  naik, kenaikan tersebut tidak signifikan dibanding akselerasi yang terjadi di sektor lain.  Hal  ini  karena  perkembangan  sektor pertanian (agribisnis) lebih lambat daripada  perkembangan  sektor  lain sebagaimana  nampak  dalam  sumbangan sektor  pertanian  terhadap  pembentukan PDRB  di  Kabupaten  Sleman  selama beberapa  tahun  terakhir  tampak  dalam tabel  di  bawah  ini.  Di  lain  fihak  secara alamiah  ada  kebutuhan  yang  makin berkembang akan lahan untuk perumahan atau kebutuhan komersil lain yang hasilnya lebih  menjanjikan  dibanding  hasil  yang
didapat  dari  pengusahaan  dari  sektor pertanian,  Namun  masyarakat  tidak  boleh melakukan  alih  fungsi  atau  konversi lahannya  untuk  kegatan  lain  di  luar kegiatan  pertanian  sehingga  yang  terjadi adalah petani akan diam-diam melepaskan sawah  atau  kebun  mereka  (Wawancara dengan  Panewu  Seyegan  Budi  Pramono, 2021)  dan  atau petani akan  meninggalkan kebun  mereka  dan  bermigrasi  ke  kota untuk  mencari  pekerjaan  lain  yang dianggap  lebih  menantang  dan  memberi kesejahteraan  lebih  cepat  dan  lebih  baik. Hal ini sesuai dengan adagium “capital carry no  flag” yang  maksudnya  dimana  ada peluang  kesejahteraan  atau  keuntungan yang  lebih  baik  maka  ke  situ  orang  akan menuju,  dengan  istilah  lama  dikenal  ‘ada gula  ada  semut’.  Namun  diduga  banyak diantara  para  eks  petani  yang  pergi merantau ke kota untuk mencari kehidupan yang  lebih  baik  tersebut  tidak  disertai
dengan  bekal  ketrampilan  yang  cukup sehingga  menyebabkan  mereka  tidak mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja di  kota  akibatnya  mereka  tersingkir  dari bursa  pasar  kerja  dan  membentuk  serta menghuni  kawasan  kumuh  di  sudut-sudut perkotaan (slump  area  and  squatter settlement) (permukiman  kumuh  dan  liar) (Brum  and  William,  1983).  Sebaliknya masyarakat  yang  patuh  dan  bertahan  di wilayah penetapan serta tetap mengusahakan  lahannya  menjadi  lahan pertanian, kondisinya menjadi lebih kurang sejahtera  jika  dibandingkan  masyarakat yang  bekerja  di  sektor  lain  dan  atau  yang lahannya  terbuka  untuk  digunakan  bagi berbagai  kegiatan  ekonomi  lain,  sehingga menyebabkan  kemiskinan  di  daerah tersebut tinggi. Logika pemahaman tersebut  di  atas  dapat  dijelaskan  dengan data, bagan dan grafik pada table 1:

## Tabel 1. Data wilayah dengan LP2 B di Kabupaten Sleman
Kapanewon LCP2B LP2B Luas (ha) Berbah 885,38 885,38 Cangkringan 534,50 1241,75 1776,25 Gamping 310,43 310,43 Godean 938,90 938,90 Kalasan 1083,11 1083,11 Minggir 1235,89 1235,89 Mlati 371,43 371,43 Moyudan 1074,79 1074,79 Ngaglik 966,17 966,17 Ngemplak 1449,65 1449,65 Pakem 1408,01 1408,01 Prambanan 1604,12 1604,12 Seyegan 1188,98 1188,98 Sleman 1133,09 1133,09 Tempel 1371,70 1371,70 Turi 1684,15 1684,15 Luas (ha) 534,50 17947,54 18482,04
Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman (2021)
Data  tabel  1  adalah  daerah  yang ditetapkan  sebagai  LP2B  di  Kabupaten Sleman yang diajukan ke Propinsi, namun masih  menunggu  keputusan  Pemerintah DIY.    Dari  data  di  atas  tampak  ada  16 kapanewon (kecuali Depok) yang mendapat  amanah  sebagai  penyangga LP2B  di  Kabupaten  Sleman.  Beberapa kapanewon mendapat amanah cukup luas sebagai  penyangga  LP  2  B  (di  atas  1000 Ha)  berturut-turut  adalah:  Cangkringan (1.776,25),  Turi  (1.684,15);  Prambanan (1.604,12);  Ngemplak  (1.449,65);  Pakem (1.408,01),  (Tempel  (1.371,70);  Minggir
(1.235,89);  (Seyegan  (1.188,98),  Sleman (1.133,09);  Kalasan  (1.083,11);  Moyudan (1.074,79).  Data  tersebut  jika  overlaykan dengan  data  kemiskinan  per  kapanewon di  Kabupaten  Sleman,  dan  mata pencaharian  penduduk  serta  sumbangan per sektor lapangan usaha pada PDRB Kab Sleman  maka  beberapa  nama  kecamatan akan  muncul  secara  konsisten,  seperti terlihat  dalam  beberapa  tabel  data berikut:
Tabel 2. Persentase KK Miskin per Kecamatan Tahun 2016-2020 (%) No Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020* 1. Gamping 7,68 7,85 7,64 7,44 8.16 2 Godean 11,67 10,71 10,21 9,67 10,35 3 Moyudan 13,66 10,97 10.44 9,74 10,45 4 Minggir 18,91 15,38 13,29 12,55 13,31 5 Seyegan 19 17,89 16,3 13,21 13,92 6 Mlati 9,6 8,81 8,38 7,89 8,55 7 Depok 3,22 3,17 3,11 2,88 3,56 8 Berbah 9,54 9,2 8,68 8,06 8,83 9 Prambanan 16,18 13,61 12,53 11,71 12,46 10 Kalasan 8,8 8,52 7,88 7,57 8,24 11 Ngemplak 7,61 7,06 6,61 6,25 7,01 12 Ngaglik 5,81 5,48 5,35 5,07 5,79 13 Sleman 14,37 11,34 9,91 8,78 9,53 14 Tempel 17,18 14,63 12,4 11,46 12,24 15 Turi 16,01 13,27 12,2 11,26 12,02 16 Pakem 7,46 6,74 6,44 6,1 6,97 17 Cangkringan 15,9 13,2 11,53 9,72 10,52
(Sumber:  Rancangan  awal  RKPD  Kab  Sleman  Tahun  2022.  Data  berasal  dari  Dinas  Sosial tahun 2021 dan untuk data 2020 didasarkan pada basis data penduduk Kabupaten Sleman, semester 1 tahun 2020)
Tampak dari  data di atas, bahwa kantong- kantong kemiskinan Kab Sleman terutama terdapat di wilayah pedasaan dimana mata pencaharian  utama  penduduk  adalah bertani  dan  merupakan  wilayah  dengan penyumbang  besar  /yang  ditetapkan sebagai wilayah LP2B, seperti tampak pada data  tahun  2020:  persentase  KK  Miskin  di atas  10%  terdapat  di:  Kecamatan  Seyegan (13,92)  Minggir,  (13,31),  Prambanan
(12,46);  Tempel  (12,24)  Turi  (12,02), Cangkringan  (10,52)  Moyudan  (10,45), Godean  (10,35).  Dugaan  ada  hubungan antara  penetapan  suatu  wilayah  menjadi LP(C)2B  dengan  kemiskinan  di  suatu wilayah  tersebut  semakin  terkonfirmasi ketika  2  data  di  atas  dihamparkan  dengan data  sumbangan  suatu  sektor  lapangan usaha terhadap PDRB seperti tampak pada PDRB Kab Sleman berikut:
Tabel 3. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman berdasarkan Harga Konstan tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha selama (5) Tahun 2016-2020
Katego ri Uraian 2016  2017  2018  2019  2020 A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  0,67 1,17 1,53 1,67 5,05 B PertambanPertambangan dan Penggalian 0,43 0,20 8,93 5,78 -8,77 C Industri Pengolahan 4,47 5,72 5,60 5,96 -3,78 D Pengadaan Listik dan Gas 15,75  3.93 2,27 5,83 -1,26 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2,40 3,26 4,93 8,34 0,51 F Konstruksi 4,77 7,05 13,11  12,42  -6,22 G Perdagangan  Besar  dan  eceran, reparasi Mobil, dan sepeda Motor 6,26 5,27 5,01 5,27 -5,12 H Transportasi dan Pergudangan 7,39 5,38 8,07 -1,62  -3,89 I Penyediaan  akomodasi  dan  makan Minum 5,98 6,10 6,77 9,12 -8,08 J Informasi dan Komunikasi 8,19 6,37 6,17 7,89 19,99 K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,04 2,82 7,17 8,72 -0,05 L Real Estate 5,52 5,02 5,10 5,96 1,36 M,N Jasa Perusahaan 3,55 5,81 5,52 7,03 -4,12 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan  dan  Jaminan  Sosial Wajib 5,89 3,98 4,07 3,30 -2,02 P Jasa Pendidikan 3,98 5,72 6,00 6,82 5,52 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,47 6,04 6,07 6,93 20,02 R,S,T,U  Jasa lainnya 5,24 5,58 4,85 5,83 -4,98 PDRB 5,25 5,34 6,42 6,48 -3,91
(Sumber BPS Sleman tahun 2020, dikutip dari Perda Kabupaten Sleman Nomor: 3 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026)
Dengan  ‘mengabaikan’  data  tahun  2020 dimana  terjadi  anomali  situasi,  maka  ke-3 tabel  data  yang  disajikan  di  atas  dapat mengkonfirmasi  kenapa  masyarakat  di wilayah penetapan LP2B tingkat kesejahteraan kurang dibanding di wilayah lain  dengan  mata  pencaharian  bebas  lain atau  yang  wilayahnya  tidak  ditetapkan sebagai  lahan  LP2B  yaitu  karena  sektor pertanian  memberikan  nilai  tambah ‘sedikit’ (hanya sedikit memberi nilai di atas impas  untuk  kegiatan  ekonomi  yang
dilakukannya).  Sektor  pertanian  hanya tumbuh  1,27  %,  sementara  sektor  lain tumbuh  di  atas  5%,  kecuali  sektor transportasi  dan  pergudangan  yang terkonstraksi, sementara sektor administrasi  pemerintahan,  pertahanan tumbuh  3,3%,  bahkan  sektor  konstruksi bisa tumbuh di atas 12%. Sehingga rata-rata pertumbuhan  ekonomi  Kab  Sleman  tahun 2019  adalah  6,48%.  Hal  ini  berarti pertumbuhan  sektor  pertanian  jauh  di bawah  rata-rata  pertumbuhan  sektor-
sektor lain sehingga tidak dapat dipungkiri jika  hal  tersebut  menjelaskan  kurang sejahteranya  masyarakat  petani  dan setidaknya menimbulkan kemiskinan relatif  diantara  warga  masyarakat  lain  di
Sleman.    Lebih  jauh  penjelasan  kurang sejahteranya  petani  karena  Nilai  Tukar Petani  (NTP)  di  Indonesia  termasuk  di Kabupaten  Sleman  relatif  rendah,  seperti tampak pada dari data dan grafik.
Tabel 4. Data Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Sleman (%)
Tahun Persentase 2014: 112,57 2015 111, 62 2016 108, 06 2017 107, 05 2018 119,02 2019 116,80 2020 112, 53
(Sumber: Bidang Perekonomian Bappeda Sleman tahun 2021)
Tren dan fluktuasi NTP di Kabupaten Sleman  sebagaimana  dapat  dilihat  dalam table di atas adalah sebagai berikut: 2014: (112,  57);  2015:  (111,  62);  2016:  (108, 06);  2017:  (107,  05);  2018:  (119,02); 2019:  (116,80);  2020:  (112,  53).  Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ketika NTP 100, maka petani hanya memperoleh impas  dari  nilai  perolahan  atas  kegiatan yang  diusahakannya  dengan  biaya operasional yang dikeluarkan. Nilai di atas 100  menunjukkan  petani  mendapat  nilai lebih  (keuntungan)  dari  kegiatannya  di sektor  pertanian,  artinya  petani  tidak merugi ketika bekerja di sektor ini. Namun dari  data  yang  tersaji  di  atas  tampak bahwa NTP petani di Sleman hanya 112% atau sedikit di atas biaya operasional yang harus  dikeluarkan  untuk  mengurusnya, 100.  Nilai  lebih  rata-rata  yang  diperoleh pendapatan  petani  selama  7  tahun terakhir  hanya  disekitar  angka  12%  dari impas  biaya  operasional,  artinya  usaha (effort) yang dikeluarkan hanya bernilai di seputaran  12  %.  Nilai  NTP  di  atas  100 tentu  saja  cukup  bagus,  namun  jika dibandingkan  akselerasi  pertumbuhan
sektor  lain  menjadi  kurang  cukup  baik perkembangannya.
Secara  khusus  keadaan  petani  di Kapanewon Seyegan yang kurang sejahtera  dibanding  di  kapanewon  lain dapat  dilihat  dari  data  dan  gambaran berikut:  1)  Karena  pertanian  menjadi sumber  utama  penghidupan  sedangkan sektor ini banyak tantangannya utamanya dari hama tanaman padi (Dwi Wiharyanti, FGD  2021).  Sebetulnya  tanah  di Kepanewon  Seyegan  cukup  subur  dan irigasinya cukup baik.  Sejumlah tanah di Kapanewon  Seyegan  (2.663  Ha)  berada pada  ketinggian  antara  100-499  dpl  dan sebanyak  2.187  Ha  tanah  di  Kecamatan Seyegan berbentuk regosol. (http://www.slemankab.go.id/wp- content /file/rpjmd2011/BAB_II_GambaranUmu m  KondisiDaerah_a.pdf).  Tanah  regosol adalah  jenis  tanah  yang  sangat  subur karena  terbentuk  oleh  material-  material endapan letusan gunung berapi, sehingga kandungan unsur haranya sangat banyak. Dalam  keadaan  ‘normal”  jika  serangan hama  tidak  parah  produktivitas  petani
Seyegan rata-rata lebih baik dibandingkan petani  dari  kapanewon  lain,  misalnya Ngemplak seperti terlihat dari perbandingan  data  berikut:  Tahun  2014 luas  tanam  padi  di  Kapanewon  Seyegan sebanyak 3.506 Ha dan produksi sebanyak 230.912 atau rata-rata produksi per tahun 65,6  Kw.  Pada  periode  yang  sama  luas panen  padi  di  Kapanewon  Ngemplak adalah 3.794Ha dengan produksi 23910,4 atau rata-rata 63,02 Kw; Pada tahun 2017 luas  panen  padi  Di  Seyegan  sebanyak 2.954Ha  dengan  produksi  sebanyak 160.200Kw  atau  rata-rata  54,23Kw sementara  pada  periode  yang  sama  luas tanam  di  Kapanewon  Ngemplak  adalah 39.127Ha  dengan  produksi  2.408.200Kw atau rata-rata 61,55 Kw. Pada tahun 2019 luas  tanam  di  Kapanewon  Seyegan 2.745Ha  dengan  produksi  157.705,7Kw sehingga  rata-rata  produksi  perHanya adalah  57,45.  Sementara  pada  periode yang  sama  luas  tanam  di  Kapanewon Ngemplak  adalah  3.375Ha  dengan produksi  sebesar  18.219  Kw  atau  rata- rata  53,98  Kw  per  Ha.  (Data  diolah  dari Buku  Kecamatan  Seyegan  Dalam  Angka tahun  2015,2018  dan  2020  serta Kecamatan Ngemplak Dalam Angka tahun 2015,  2018  dan  2020  terbitan  BPS Sleman).  2)  Kegiatan  ekonomi  dan  mata pencaharian  masyarakat  Kapanewon Ngemplak  lebih  bervariasi,  atau  tidak murni  dari  pertanian.    Hal  ini  tergambar dari  banyaknya  kegiatan  ekonomi  yang ada di Kapnewon Ngemplak disbanding di Kapanewon  Seyegan.  Di  Ngemplak terdapat 17 unit lembaga keuangan, 4 unit diantaranya dari swasta.; juga terdapat 19 buah pertokoan (shopping complex) dan 7 buah pasar serta terdapat 486 warung/kedai  makan,  3  hotel  dan  21 losmen/wisma  serta  terdapat  2  tempat rekreasi  (kolam  renang)  serta  7  tempat
wisata berbagai jenis (Kecamatan
Ngemplak dalam Angka,
2020).
Sementara  itu  kondisi  di  Kapanewon Seyegan  hanya  terdapat  5  unit  cabang bank pemerintah, belum ada bank swasta yang membuka perwakilannya di Seyegan, yang  artinya  adalah  bahwa  kegiatan perekonomian  di  Seyegan  belum  layak (feasible) dan mendesak untuk didirikannya  bank  swasta.    Sementara tempat rekreasi di Kapanewon seyega ada 4  buah  berupa  desa  wisata/budaya  (1 buah); kolam renang (2 buah) dan tempat pertunjukkan kesenian (1 buah). Sementara itu jumlah warung makan ada 149  buah,  hotel  tidak  ada  sementara jumlah  losmen/wisma  ada  3  buah,  mini market  17  buah,  warung  kelontong  220 buh,  kelompok  pertokoan  4  uah,  pasar  3 buah.  Dari  data  ini  tampak  bahwa perekonoian  di  Kapanewon  Ngemplak merupakan  perekonomian  campuran antara perekonomian primer (tradisional berbasis  pertanian  murni)  dengan sekunder  (barang  dan  jasa)  yang menyebabkan ada sejumlah opsi yang bisa dipilih  masyarakat  untuk  mendapat tambahan penghasilan bagi kehidupannya.
Analisis dan data-data statistik di atas terkonfirmasi dari FGD yang dilaksanakan pada  tanggal  8  Oktober  2021  sebagai berikut:  1)  Budi  Pramono  (mantan Penewu  Seyegan,  saat  ini  sebagai  Kabag Organisasi Setda Sleman) menyampaikan bahwa kemiskinan di Kapanewon Seyegan terdiri  dari  2,  yaitu  kemiskinan  absolut dan  relatif.  Kemiskinan  absolut  lebih banyak  dibanding  kemiskinan  relatif. Kemiskinan  relatif  lebih  karena  kultur, mereka tidak merasa tabu untuk dianggap miskin.  Sikap  ini  terkait  dengan  upaya agar  masyarakat  tersebut  bisa  mudah mengakses berbagai bantuan dari
pemerintah  seperti  Program  Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT),  dll  sehingga  upaya  untuk mengeleminir  perilaku  ini  dilakukan Panewu dan jajarannya dengan pendekatan  ke  tokoh  masyarakat  dan tokoh agama melalui ceramah-ceramah di majelis  agama  serta  khutbah  pada  saat tiap  ada  acara  di  rumah  ibadah.  Dengan cara  tersebut  Seyegan  sebelum  pandemi Covid bisa menurunkan tingkat kemiskinan  sampai  3%  sementara kapanewon  lain  rata-rata  hanya  bisa menurunkan 0,5%. Pramono juga mengatakan bahwa LP2B ikut membentuk terjadinya kemiskinan absolut. Oleh sebab itu narasumber saran agar kebijakan LP2B dilonggarkan  karena  jika  tidak  ada kebijakanlain, maka riil di lapangan akan semakin  banyak  pelanggaran  dilakukan oleh  masyarakat  yaitu  jual  beli  lahan  di bawah tangan. 2) Dwi Wiharyati, Kabid KB Dinas P3AP2Kab Sleman yang juga warga Seyegan  mengatakan  bahwa  lahan pertanian  di  Kapanewon  Seyegan  sangat luas  namun  selama  hampir  5  tahun terakhir  petani  tidak  bisa  panen  dengan baik  karena  selama  3  tahun  lahan terserang  hama  padi  tikus  dan  selama  2 tahun  terakhir  petani  mogok  untuk menanam karena merasa usahanya justru rugi.  Narasumber  juga  mengatakan mengatakan  bahwa  banyak  penduduk hanya  sebagai  petani  penggarap  bukan pemilik,  sehingga  dapat  dikatakan kemiskinan  terjadi  karena  masyarakat yang  bekerja  di  sektor  pertanian tantangannya cukup banyak (diantaranya masalah hama padi) yang mengakibatkan banyak anak mudanya tidak mau/bangga menjadi  petani.  Di  samping  itu  ada masyarakat  yang  miskin  secara  kultural (suka  dianggap  miskin  agar  bisa menerima  kemanfaatan  dari  bantuan
program  pemerintah),  meski  menurut narasumber  saat  ini  jumlahnya  semakin berkurang  karena  pengaruh  pendidikaan yang sudah lebih baik.

## E. SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Simpulan  yang  dapat  ditarik  dari penelitian ini adalah bahwa permasalahan atau penyebab kemiskinan di Kapanewon Seyegan cukup kompleks, namun program LP(C)2B dianggap ikut berkontribusi dan memperburuk  permasalahan  kurang sejahteranya masyarakat Seyegan. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat 4  hal  rekomendasi  untuk  mengurangi beban berat petani yang lahannya masuk dalam  penetapan  wilayah  LP(C)2B  atau untuk meningkatkan kesejahteraan petani di  wilayah  penetapan  LP2B,  yaitu: Pertama ,  bagaimana  pemerintah  bisa mendorong  masyarakat  untuk  bisa mendapatkan  penghasilan  lebih  baik dengan intensifikasi lahan yang dimilikinya sehingga produktivitas meningkat maupun dengan pengintegrasian  kegitan  sektor  pertanian dengan  sektorlain  (misalnya  dengan sektor  pariwisata  yang  memberikan kontribusi penghasilan lebih baik sebagaimana  tampak  dalam  sumbangan PDRB sektor tersebut) sehingga masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan  baru. Kedua, pemerintah mengurangi  beban  masyarakat,  misalnya dengan  pemberian  insentif,  sebagai berikut: 1) Pemerintah Kabupaten Sleman perlu memberi insentif berupa keringanan pajak  PBB  baik  untuk  sawah  maupun rumah petani untuk petani yang lahannya menjadi  lokasi  LP(C)2B;  2)  Perlu  ada akselerasi,  intervensi  atau  integrasi dengan  program  lain  agar  petani  yang lahannya  menjadi  lokasi  LP(C)2B  tetap
mau  mempertahankan  fungsi  lahannya sebagai  lahan  pertanian  sehingga  fungsi Kabupaten  Sleman  sebagai  daerah tangkapan  air  dan  sebagai  lumbung pangan  dapat  terjaga  khususnya  di wilayah  yang  telah  ditetapkan  sebagai LP2B karena petani di wilayah penetapan LP2B tetap bisa hidup layak dan sejahtera, terhindar  dari  keinginan  melakukan urbanisasi  atau  menjual  tanahnya  atau enggan menggarap tanahnya lagi. Langkah tersebut antara lain bisa dilakukan dengan meningkatkan produktivitas melalui intensifikasi  pertanian  di  lokasi  LP2B dengan  penggunaan  teknologi  di  sektor pertanian  agar  didapat  hasil  yang  lebih banyak yang lebih baik baik. Di hulu bisa dilakukan  dengan  penerapan system  rice intensification (SRI) sehingga irigasi hanya dengan menggunakan sedikit air, pemilihan  benih  unggul,  pemupukan, pengendalian hama tanaman dan pengolahan tanah yang baik. Kegiatan ini bisa  dilakukan  bekerjasama  dengan BATAN, atau Balai Benih di Cimandi yang telah  menemukan  beberapa  varian  benih baru  yang  tahan  hama  penyakit  serta umur tanaman lebih pendek, penggunaan air  irigasi  lebih  sedikit.    Di  hilir  bisa dilakukan  dengan  perbaikan  sektor distribusi  dan  pemasaran,  peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, mengaktivkan  pengembangan  demplot dan sekolah lapang pertanian. bekerjasama  dengan  sejumlah  Lembaga (termasuk Perguruan Tinggi) yang ada di DIY  untuk  pendampingan  di  lapangan melalui  berbagai  program  pengabdian masyarakat  yang  dimiliki.  Peningkatan produktivitas  ini  juga  bisa  disinergikan dengan  penggerakan  petani  millenial  di wilayah  penetapan.  Harapannya  dengan ditangani orang muda, maka produktivitas pertanian meningkat dengan penggunaan
teknologi modern dan penerapan berbagai inovasi baru. Lebih lanjut, mensinergikan kegiatan  pertanian  dengan  kegiatan ekonomi  masyarakat  lain,  misalnya dengan  sinergisitas  antara  pertanian  dan pariwisata dan atau lingkungan ( agrotourism )  dan  atau ecotourism . Sinergisitas usaha pertanian dan pariwisata  seperti  ini  yang  sudah dicobakembangkan  di  beberapa  Desa Wisata  dan  sukses  mendapat  respon positif  baik  dari  petaninya  maupun wisatawan  perlu direplikasi.  Praktik  baik tersebut  bisa  direplikasi  di  wilayah  lain guna menambah kesejahteraan masyarakat  petani  khususnya  di  wilayah penetapan LP2B. Dua (2) desa wisata yang ada  di  Seyegan  yaitu  desa  wisata  Cibuk Kidul  dan  desa  wisata  Grogol  di  desa Margodadi.    yang  dapat  dijadikan  sebagi piloting pengembangan sinergisitas pertanian  dengan  pariwisata.    Namun terkait  pengintegrasian  sektor  pertanian dengan pariwisata ini masih ada sejumlah permasalahan atau pekerjaan rumah yang harus  diselesaikan  misalnya  masalah kelembagaan  yang  harus  dibenahi, pemaketan  wisata  dan  juga  produk- produk makanan khas  daerah yang perlu didukung  dengan  serifikasi  seperti  PIRT, produk  aman  dan  halal  dari  BPOM maupun  MUI.  Saran  ini  berlaku  tidak hanya  untuk  pengembangan  desa  wisata di Kapanewon Seyegan tetapi juga wilayah lain di Sleman yang sedang mengembangkan  wilayahnya  sebagai daerah  tujuan  wisata  melalui  kegiatan desa  wisata,  misalnya  di  Kapanewon Minggir,  Moyudan,  Prambanan  dll. Kolaborasi dan sinergisitas bisa dilakukan baik di tingkat individu petani, kelompok maupun  lembaganya.  Gagasan  ini  juga sejalan  dengan  usulan  mantan  Panewu Seyegan Budi
Pramono yang
menyarankan  agar  dilakukan  kegiatan campuran ( mix) antara pertanian dengan program  lain  (tidak  konvensional  murni pertanian)  guna  menjaga  Program  LP2B tetap efektif.
Sejalan dengan masukan dari peserta Focus Group Discussion tanggal 8 Oktober 2021, maka diperlukan sejumlah langkah perbaikan  kebijakan  diantaranya  adalah revisi  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  sehingga  memungkinkan  lahan pertanian yang berada di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal serta jalan lingkungan kanan-kirinya  (dengan  luasan  tertentu) dapat dimanfaatkan untuk usaha ekonomi lain.  Selain  itu,  perlu  memberikan  bekal keterampilan kepada warga Seyegan agar bisa mendapatkan penghasilan lain di luar dari  kegiatan  pertanian.    Sdr  Dwi Wiharyati  menyampaikan  dalam  FGD tanggal
8 Oktober 2021 bahwa masyarakat  Seyegan  tidak  mempunyai ketrampilan  lain  yang  menonjol  di  luar pengolahan  pertanian,  berbeda  dengan tetangganya  masyarakat  di  Kapanewon Minggir  dan  Moyoudan  dengan  kondisi alam mirip, juga berada di wilayah Sleman Barat  namun  karena  mereka  mempunyai keterampilan  turun  menurun,  yaitu menganyam  maka  mereka  mempunyai sumber pendapatan lain di luar pertanian. Hal  tersebut  ikut  menjelaskan  mengapa kemiskinan  di  Minggir  dan  Moyudan meski  tinggi  namun  tidak  setinggi  di Kapanewon Seyegan.
Saran
Dari  analisis  dan  hasil  FGD  di  atas bahwa  permasalahan  kemiskinan  di Kapanewon  Seyegan  cukup  kompleks, namun  program  LP(C)2B  dianggap  ikut berkontribusi  dan  juga  memperburuk permasalahan kurang sejahteranya masyarakat  Seyegan  sehingga  kebijakan tersebut perlu ditinjau dan diperbaiki agar
peran  Kabupaten  Sleman  sebagai  daerah resapan  air  ikut  dan  juga  peran  Sleman sebagai  lumbung  padi  regional  tetap terjaga namun kepentingan dan kesejahteraan petani tetap dapat terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik, Kecamatan Seyegan Dalam Agka Tahun 2014, 2015 Badan Pusat Statistik, Kecamatan Seyegan Dalam Agka Tahun 2017, 2018 Badan Pusat Statistik, Kecamatan Seyegan Dalam Agka Tahun 2019, 2020 Badan Pusat Statistik, Kecamatan N Dalam Agka Tahun 2014, 2015 Badan Pusat Statistik, Kecamatan Seyegan Dalam Agka Tahun 2017, 2018 Badan Pusat Statistik, Kecamatan Seyegan Dalam Agka Tahun 2019, 2020 Barus,  Baba,  dkk  (2015),  Pengembangan Sistem  Informasi  lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  (SI-LP2B): Permasalahan  Data  Spasial  dan Kelembagaan,  Prosiding  Seminar Nasional  Peran  Geografi  Dalam Mendukung Kedaulatan Pangan. Creswell,  John.W.  1998.  Qualitative Inquiry  and  Research  Design: Choosing  Among  Five  Traditions. London: Sage Publiations. Dinas  Pertanahan  dan  Tata  Ruang Kabupaten Sleman, 2021 Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Sleman, Kajian  Klasifikasi  Desa  Wisata Kabupaten Sleman, 2021 Dunn,  William  N.  2018,  Public  Policy Analysis,  An  Integrated  Approach, Routledge, New York, Sixth Edition. Dye,  Thomas  R.  1972.  Understanding Public  Policy.  Prentice  Hall,  Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.
Fahran,  Al-fajar,  Trisna  Insan  Noor,  Dede
Sudradjat,  Dampak  Alih  Fungsi
Lahan
Terhadap Perubahan
Tingkat  Kesejahteraan Petani Padi Sawah  di  Kelurahan  Kersanagara, Cibeureum,  Kota  Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
Janti,  Gesthi  Ika  Janti,  Martono,  Edhi, Subejo,
Perlindungan Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan Guna  Memperkokoh  Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta), Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 22, No 1, April 2016.
Grindle,  Merilee  S.  1980.  Politics  and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey Karlan,  Dean  and  Nathanael  Goldberg.
2007.  “Impact  Evaluation  for Microfinance, Review of Methodological Issues, Doing Impact  Evaluation  No.7.  Poverty Reduction and Economic
Management  (PREM)”,  The  World Bank, November Kay,  Adrian  Kay.  2006.  The  Dynamics  of Public Policy: Theory and Evidence, New  Horizons  in  Public  Policy, March.
Lestari,  T.  2009.Dampak  Konversi  Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. Makalah  Kolokium.  Departemen
Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Institut Pertanian Bogor. Prasada,  I  Made  Yoga  Prasada  dan Priyanto,  Moh  Wahyudi,  Dampak Implementasi  Perda  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  (LP2B0  di  Provinsi Jawa  Barat.  Jurnal  Ilmu-Ilmu
Petanian, Agritech, Vol 21 Nomor 2 tahun 2019.
Perda  Kabupaten  Sleman  Nomor  3/2021 tentang RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026 Perda  Kabupaten  Sleman  Nomor  1/2016 tentang Pelindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Perda  Kabupaten  Sleman  Nomor  4/2014 tentang Pengelolaan Air Limbah Putra,  Fadillah  2001.  Paradigma  Kritis dalam  Studi  Kebijakan  Publik: Perubahan  dan  Inovasi  Kebijakan Publik  dan  Ruang  Partisipasi Masyarakat dalam Proses
Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar Offset
Rancangan Awal RKPD Kab Sleman Tahun 2022.
Undang-Undang  Nomor  41/2009  tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Wawancara  dengan  Ibu  Nunuk  Hartati, Kabid  Ekonomi  Bappeda  Sleman, 27/3/2021 Wawancara  dengan  Sdr  Imawan,  Kabid PPL  Dinas  Pertanian  Kabupaten Sleman, 25/11/2021 Wawancara  dengan  Sdr  Adi  J,  Staf  Dinas
Pertanian Kabupaten Sleman,
25/11/2021
Wawancara dengan Sdri Rin, Kabid Dinas Pemukiman  dan  Tata  Ruang Kabupaten Sleman 12/8/2021 Winarno,  Budi.  2012.  Kebijakan  Publik: Teori,  Proses  dan  Studi  Kasus. Yogyakarta: Penerbit CAPS. FGD     tanggal 8 Oktober 2021 Paparan  Panewu  Seyegan  dalam  Acara Paparan  Camatn  Bappeda  11 Februari 2021 http://www.slemankab.go.id/wp-content
/file/rpjmd2011/BAB_II_Gambara nUmum KondisiDaerah_a.pdf diunduh  tanggal  25  November 2021
https://www.pertanian.go.id/home/?sho w=news&act=view&id=3746 diunduh  tanggal  30  Nopember 2021 https://www.slemankab.go.id/18184/pa nen-perdana-petani-milenial- sleman.slm  diunduh  tanggal  30 Nopember 2021 https://kbbi.kata.web.id/kebijakan/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov›  articles› PMC2610554  diunduh  tanggal  25 Nopember 2021 Info  Publik,  Portal  Berita  Info  Publik, Sumbang PAD CUkup Besar, Bupat Sleman  Minta  Sektor  Pariwisata Bangkit,  Kamis,  18  Maret  2021 https://infopublik.id/kategori/nus antara/519266/sumbang-pad- cukup-besar-bupati-minta-sektor- priwisata-bangkit-di-tahun-2021 diunduh tanggal 2 desember 2021 https://kbbi.kata.web.id/kebijakan/ diunduh  tanggal  20  Nopember 2021 http://www.unhabitat.org/downloads/d ocs/4625_51419_GC  21  What  are slums.pdf.  diunduh  tanggal  2 desember 2021