## MANAJEMEN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  SOSIAL MASYARAKAT

## Nur Afni
Dosen Universitas Al-Khairat Palu nur.afni.tadjuddin87@gmail.com

## Abstrack
The management of zakat in relation to economic empowerment means that zakat as  an  asset  of  an  Islamic  economic  institution,  zakat  is  a  source  of  strategic potential funds for efforts to build the welfare of the people. Because of that, the Koran  gives  a  sign  that  the  zakat  collected  is  managed  appropriately  and effectively. The purpose of this research is to describe how the management and distribution of zakat to improve the social welfare of society. The type of research used  in  this  research  is  library  research  or  library  research  conducted  by collecting  data  or  scientific  papers  aimed  at  the  research  object.  The  results  of the  discussion  in  the  article  are;  1)  in  the  process  of managing  zakat,  it  can  be realized seriously, of course, this needs to be supported by good management, as was  done  in  the  early  days  of  Islam.  Managing  zakat  effectively  and  efficiently needs to be managed properly. Therefore, the management of zakat provides the application  of  modern  management  functions.  2)  Zakat  must  be  distributed  to mustahik under Islamic law. 3) the distribution of zakat is carried out based on a priority  scale,  with  due  observance  of  the  principles  of  equity,  justice,  and territoriality, and 4) Zakat is distributed through two distribution models directly or consumptive zakat, and indirect distribution, namely productive zakat.
Keywords: management zakat, distribution, social welfare

## Abstrak
Pengelolaan  zakat dalam keterkaitannya  dengan pemberdayaan   ekonomi   memiliki makna    bahwa    zakat  sebagai      aset      satu      lembaga      ekonomi      Islam,      zakat merupakan  sumber  dana  potensial  strategis  bagi  upaya  membangun    kesejahteraan umat.  Karena  itu    al-Qur ‟ an  memberi    rambu      agar      zakat      yang    dihimpun dikelola  dengan  tepat  dan  efektif.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu    menggambarkan bagaimana  manajamen  dan  pendistribusian  zakat  dalam  upaya  peningkatan kesejahteraan  sosial masyarakat. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian  kepustakaan  atau library  research dilakukan  melalui  mengumpulkan data  atau  karya  tulis  ilmiah  yang  bertujuan  dengan  obyek  penelitian.  Adapun  hasil pembahasan  pada  artikel  adalah;  1)  dalam  proses  pengelolaan  zakat  dapat direlisasikan  dengan  sungguh-sungguh,  tentu  saja  ini  perlu  didukung  dengan menejemen  yang  baik,  seperti  pernah  dilakukan  pada  masa  awal-awal  Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di- manage dengan baik. Karena itu, dalam   pengelolaan   zakat   memberikan penerapan fungsi  menejemen  modern. 2) Zakat  wajib  didistribusikan  kepada  mustahik  sesuai  dengan  syari’at  Islam.  3) pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memeperhatikan prinsip  pemerataan,  keadilan,  dan  kewilayahan,  dan  4)  Zakat  didistribusikan  lewat
Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2, h. 34-50
dua  model  pendistribusian  secara  langsung  atau  zakat  konsumtif,  dan pendistribusian secara tidak langsung, yaitu zakat produktif.
Kata kunci: manajemen, pendistribusian zakat, kesejahteraan  sosial

## Pendahuluan
Zakat  sebagai  rukun  Islam  yang  ke  3  (tiga)  dan  merupakan  kewajiban  otrang Islam yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya.  Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan dana potensial yang dimanfaatkan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  bagi  seluruh  masyarakat. 1 Di Indonesia, ada 2 (dua) kelembagaan pengelolaan zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  dan  lembaga    Amil    Zakat    (LAZ).    Keduanya    telah mendapatkan  payung  perlindungan  dari  pemerintah, 2 wujud  perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut   adalah   undang–undang RI  nomor  23  Tahun  2011 tentang pengelolaan zakat. 3
Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  yang  bercorak  sosial-  ekonomi  dari  lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid dan shalat, seseorang barulah sah masuk  ke  dalam  barisan  umat  Islam  dan  diakui  keIslamannya.  Di  dalam  zakat terdapat  dua  dimensi  peribadatan,  yaitu  dimensi  vertikal  yang  hubungannya  antara kaum muslim dengan Allah Swt, dan dimensi horizontal dimana seorang muslim itu akan selalu berhubungan dengan muslim yang lain.
Agar  zakat  mampu  memberi  pengaruh  signifikan  terhadap  perekonomian masyarakat,    maka    potensi    zakat    harus  dioptimalkan.      Pendistribusian      zakat sebaiknya      diprioritaskan  untuk  membangun    usaha  produktif        bagi    penerima zakat    yang  mampu  mendatangkan  pendapatan  bagi  mereka  dan  bahkan  menyerap tenaga     kerja.    Lebih    lanjut    Didin    Hafidhuddin  mengatakan  bahwa  zakat yang  dikelola  dengan  baik  akan  mampu membuka    lapangan    kerja    dan    usaha yang    luas    sekaligus penguasaan aset-aset umat Islam. 4
Zakat  sebagai  institusi  ekonomi  umat  dapat  dikelola  dan  didistribusikan secara  lebih  baik.  Tidak  hanya  diberikan  dalam  bentuk  konsumtif,  tetapi  dapat dikembangkan  dalam  bentuk  pemberian  investasi  (produktif),  sehingga  dengan demikian  misi  utama  zakat  untuk  mewujudkan  pemerataan  zakat.  Upaya pendayagunaan harta zakat pada usaha-usaha yang bersifat produktif itu dimaksudkan agar mustahik tidak dididik menjadi masyarakat  yang  bersifat  konsumtif. 5 Sedangkan dalam  dimensi  ekonomi,  zakat mencegah    penumpukan    harta kekayaan pada
1 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 1.
2 Yadi  Janwari  Djazuli, Lembaga-lembaga  Perekonomian  Umat ( Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2002), h. 39 – 40.
3 Saefudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Semarang: Aneka Ilmu, 2004), h. 8 4 Didin Hafifdhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press 2002), h. 15.
5 Djazuli  Yadi  Janwari, Lembaga-lembaga  Perekonomian  Ummat (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2002), h. 49.
segelintir  orang  tertentu  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada  ekonomi  secara keseluruhan. 6
Dana zakat yang disalurkan ke masyarakat atau tepatnya kepada mustahik lebih banyak digunakan untuk kepentingan konsumtif, artinya zakat  yang bersumber  dari para muzakki yang  menunaikan    zakatnya    digunakan    hanya    untuk    memenuhi kebutuhan  sehari-hari,  dimana  kebutuhan  itu  akan  habis  setelah  pemakaian  atau pemanfaatannya, sehingga tidak bisa digunakan kembali untuk waktu berikutnya atau tidak  produktif.  Hal  tersebut tidak  menjadikan  para mustahik untuk  bisa  keluar  dari permasalahan ekonominya, karena hanya diberikan berupa dana yang tentunya habis setelah  digunakan,  tanpa  dikelola  sebagai  modal  usaha  yang  diharapkan  mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan keluarga, hal inilah yang disebut kegiatan produktif. 7
Apabila  dana  zakat  yang  diberikan  kepada mustahik ,  maka  dana  tersebut memiliki  peran  dalam  peningkatan  ekonomi  mereka  apabila  dikonsumsikan  pada kegiatan  produktif.  Pendayagunaan  zakat  produktif  sebenarnya  mempunyai  konsep perencanaan  dan pelaksanaan  yang  cermat,  karena  mengkaji  penyebab  kemiskinan, ketiadaan  modal  kerja,  dan  sempitnya  lapangan  pekerjaan.  Dengan  temuan permasalahan itu, dana zakat dapat direncanakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut  dengan  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  produktif,  artinya  dana  zakat  yang digulirkan  kepada mustahik ,  dapat  digulirkan      kepada      berbagai      usaha  sehingga didapat  penghasilan  untuk  kemudian  dikembangkan  lagi.  Bermula  dari  pemberian zakat  produktif  berupa  modal  kerja,  maka  usaha  yang  dijalankan mustahik akan mendapatkan, keuntungan, dalam mengembangkan usahanya, serta digunakan untuk menabung  guna  kebutuhan  di  masa  mendatang.  Hal  ini  menjadikan  bahwa  zakat produktif sangat berperan dalam produktifitas mustahik. 8
Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan  penelitian ini adalah  Bagaimana manajemen dan pendistribusian zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan  sosial masyarakat ?
6 Ruslan  Abdul  Ghofur  Noor, Konsep  Distribusi  Ekonomi  Islam  dan  Format  Keadila  Ekonomi  di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 100
7 Asnaini, Zakat  Produktif  dalam  Perspektif  Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 134.
8 Umrotun  Khasanah, Manajemen  Zakat  Modern ( Malang:  UIN-Maliki Press, 2010), h. 80.
Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2, h. 34-50

## Metode
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan  atau library  research ,  yakni  penelitian  yang  dilakukan  melalui mengumpulkan  data  ataukarya  tulis  ilmiah  yang  bertujuan  dengan  obyek  penelitian atau  pengumpulan  data  yang  bersifat  kepustakaan,  atau  telaah  yang  dilaksanakan untuk  memecahkan  suatu  masalah  yang  pada  dasarnya  tertumpu  pada  penelaahan kritis  dan  mendalam  terhadap  bahan-bahan  pustaka  yang  relevan.  Sebelum melakukan  telaah  bahan  pustaka,  peneliti  harus  mengetahui  terlebih  dahulu  secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah ituakan diperoleh. Adapun beberapa sumber  yang  digunakan  antara  lain;  buku-buku  teks,  jurnal  ilmiah, refrensi  statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentukskripsi, tesis, desertasi,dan internet, serta sumber- sumber lainnya yang relevan. 9
Pembahasan
Manajemen  Zakat  dalam  Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan    Sosial Masyarakat.

## 1. Manajemen Zakat
Zakat  merupakan  ibadah  yang  bersifat māliyah  ijtimā’iyyah yang  harus  dikelola dengan cara profesional. Hal ini dilakukan karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan  peluang  membaiknya  pelayanan  bagi  masyarakat  dalam  menunaikan zakat  sesuai  dengan  tuntutan  agama.  Terlebih  fungsi  dan  peran  zakat  sendiri  yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk melihat gambaran secara  jelas  dalam  macam-macam  manajemen  zakat  itu  sendiri,  akan  diuraikan macam-macam  manajemen  zakat  mulai  dari  manajemen  zakat  klasik  hingga manajemen zakat modern. Diantaranya:
a. Manajemen Zakat Klasik
Terkait  dengan  zakat,  pada  masa  klasik  manajemen  tampaknya      belum banyak  diperhatikan orang.  Zakat masih dianggap persoalan ringan yang tidak perlu dikelola  secara  profesional.  Apalagi  ketika  disebut  zakat,  orang  segera mempersepsikan  pada  zakat  fitrah  yang  dikeluarkan  di  akhir  bulan  Ramadhan. Dengan  demikian  manajemen  tidak  diperlukan  dalam  hal  pengelolaan  zakat. 10 Sudirman  dalam Zakat  dalam  Pusaran  Arus    Modernitas menjelaskan    bahwa    ada beberapa  faktor    yang  menyebabkan  pengelolaan  zakat    pada  masa  klasik        tidak maksimal di antaranya:
1).    Sikap Menyepelekan
Pengelolaan  zakat  dianggap  sepele  pada  masa  klasik, karena zakat sifatnya hanya bantuan dan  pengelolaan bantuan itu merupakan   pekerjaan   sosial  semata.
9 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis (Jakarta: Salemba  Empat, 2016), h. 32 10 Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas (Malang: UIN Malang Pres, 2007), h. 72.
Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2, h. 34-50
Pekerjaansosial bisa dilakukan dengan  santai  tanpa ada  beban.  Pandangan semacam ini  semakin  memperkeruh  situasi,  sebab  kebanyakan  pengelola  zakat  menganggap tanpa  zakat   mereka  sudah  dapat  menikmati  hidup layak  sesuai dengan standar hidup  mereka.  Mereka  belum  pernah  merasakan  para mustahik menunggu  uluran tangan muzakki .  Misalnya  orang  yang  tidak  mampu,  seperti  fakir,  miskin  dan  lain sebagainya,  harus  mati-matian  bertahan  hidup  dan  menunggu kapan nasib akan berubah.  Sedangkan  bagi muzakki ,  jika  dia  ingin  menunaikan  maka  ia  akan menunaikan zakat. Sikap seperti inilah yang kemudian dinilai kurang manusiawi dan belum  bisa  mendudukan  pada  tempat  yang  benar.  Penyepelean  kepada  zakat  akan berakibat  kepada  tidak  akan  terpenuhinya  kebutuhan  orang-  orang  yang  secara ekonominya kurang beruntung. 11
2).  Tanpa Manajemen
Pengelolaan    zakat    sering    kali    tanpa    bentuk    manajemen  yang      jelas. Pembagian   tugas   dan   struktur   organisasi   hanya formalitas tanpa adanya alasan yang jelas.  Struktur hanya disesuaikan  dengan  keinginan  sang  pengelola  atau  si pendiri,  bukan  berdasarkan  kebutuhan  riil  organisasi.  Pembagian  tugas  juga  belum sepenuhnya nyata dan dipahami oleh anggota organisasi. Efeknya   organisasi   bisa berjalan   namun   lambat,   biasanya organisasi  seperti  ini  hanya  awalnya  saja  yang berjalan  dengan  lancar,  namun  lambat  laun  akan  menimbulkan  kejenuhan, kecemburuan   kerja   dan   pada   akhirnya   yang   bekerja   hanya beberapa orang saja.  Sedihnya  lagi,  kondisi  ini  tidak  banyak  yang  memahami  karena  sikap  egois masing-masing. Akhirnya organisasi  tanpa manajemen  yang jelas  akan  mandeg atau berjalan di tempat. 12
3).  Minus Monitoring dan Evaluasi
Salah satu dampak dari  tidak adanya manajemen adalah tidak  adanya  sistem monitoring dan evaluasi. Jalannya organisasi masih sangat bergantung pada pimpinan yang  menjadi  kata  kunci  dalam    kebanyakan    organisasi.    Model    organisasi    yang terlalu  banyak  mengandalkan  kepada  eksistensi  pimpinan  menyebabkan  lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi Dengan tidak adanya kedua elemen tersebut, dapat dibayangkan  bahwa  lembaga  itu  akan  sulit  berbenah  bahkan  berkembang  untuk bersaing dengan lembaga lain.  Apalagi ketika ada  persoalan  yang muncul, pimpinan yang terbatas kemampuannya berperang seolah-olah mengatasi masalah. 13
Para      bawahan      pun      seakan      tidak      punya      kemampuan      untuk menyampaikan  pendapatnya.  Semua  nampaknya bisa  menerima  keputusan  apa  saja yang keluar dari pimpinan. Proses pengambilan dan penyelesaian masalah seperti ini adalah  model  yang  keliru.  Tidak  ada  proses  pendewasaan  yang  sehat  di  lembaga tersebut.  Repotnya  lagi  ketika  munculnya  suatu  masalah,  dan  ketika  itu  pimpinan
11 Ibid, h. 73. 12 Ibid., 13 Ibid.,
Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2, h. 34-50
tidak ada di tempat, maka bawahannya akan merasa kebingungan menentukan sikap, dan bisa berakibat munculnya konflik  berkepanjangan.
Oleh    karena    itulah    pentingnya  pengawasan  dan  evaluasi  yang  dilakukan semua  organisasi,  yang  bisa  memunculkan  manajemen  yang  sehat.  Dengan  tidak adanya  kedua  elemen  tersebut,  dapat  dibayangkan  bahwa  lembaga  itu  akan  sulit berbenah  bahkan  berkembang  untuk  bersaing  dengan  lembaga  lain.  Apalagi  ketika ada  persoalan  yang  muncul,  pimpinan  yang  terbatas  kemampuannya  berperang seolah-olah mengatasi masalah.
4).    Tidak Biasa Disiplin
Tidak  biasa disiplin merupakan salah  satu  budaya  di Indonesia  yang kurang baik, sehingga molor merupakan suatu keharusan. Kenyataan seperti ini tidak hanya ditemui di kalangan bawah saja, akan tetapi sudah merambat di kalangan para pejabat kita,  baik  di  tingkat  propinsi  maupun  pusat.  Tidak  hanya  dimiliki  para  karyawan, namun para pelajar dan akademisi juga tidak terlepas  dari  kebiasaan  kurang  baik ini.  Memang  sedikit  aneh, ketika kita menyadari bahwa negara kita negara Muslim terbesar  di  dunia,    akan      tetapi      tingkat    kedisiplinannya    tergolong    rendah. Padahal setiap hari kita telah dilatih oleh ajaran agama kita untuk melakukan shalat lima waktu dengan aturan waktu yang telah ditentukan. 14
Dari poin-poin di atas setidaknya dapat disimpulkan, bahwa lembaga-lembaga sosial    di    Indonesia,    termasuk    salah    satunya  adalah  institusi  pengelola  zakat menghadapi  tiga  masalah  besar yang   harus   segera   diselesaikan,   yaitu   kualitas sumber   daya manusia yang kurang maksimal, manajemen yang masih minimal dan lemahnya  etos    kerja.  Masalah-masalah  seperti    ini    harusnya  dapat  diselesaikan secara  bertahap  dengan  merubah  cara  pandang  pengelola  lembaga  sekaligus masyarakatnya.
b. Manajemen Zakat Modern
Dengan  melihat  proses-proses  dan  pengertian  manajemen  yang  telah dipaparkan  sebelumnya,  maka  manajemen  zakat  meliputi  beberapa  kegiatan, diantaranya  yaitu  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat.
Istilah  pengelolaan  berasal  dari  kata  mengelola  yang  berati  mengendalikan atau  menyelenggarakan.  Sedangkan  pengelolaan  berati  proses  melalukam      kegiatan tertentu  dengan  menggerakkan  tenaga  orang  lain,  atau  dapat  juga  diartikan  proses pemberian  pengawasan  pada  semua  hal  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan kebijaksanaan  dan    pencapaian    tujuan.  Pemahaman  tersebut  bahwa  pengelolaan menyangkut  proses  suatu  aktifitas.  Dalam  kaitannya  dengan  zakat,  proses  tersebut meliputi  sosialisasi  zakat,  pengumpulan  zakat,  pendistribusian  dan  pendayagunaan dan pengawasan.  Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah  proses
dan  pengorganisasian  sosialisasi,  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pengawasan dalam pelaksanaan zakat. 15
Pengelolaan    zakat  dalam  keterkaitannya    dengan  pemberdayaan    ekonomi memiliki   makna   bahwa   zakat sebagai    aset   satu   lembaga   ekonomi   Islam, zakat  merupakan  sumber  dana  potensial  strategis  bagi  upaya  membangun kesejahteraan  umat.  Karena  itu  al-  Qur ‟ an memberi   rambu   agar   zakat   yang dihimpun    dikelola  dengan  tepat  dan  efektif.  Jadi  pengelolaan  zakat  bukan  hanya berbicara  memberdayakan  dana  zakat  para  muzakki    untuk  tujuan      pemberdayaan mustahik.      Namun,      pengelolaan  zakat  sebagai  salah  satu  pilar  ajaran  Islam, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik, dan pengawasan zakat.    Pengelolaan    zakat    untuk  pemberdayaan  ekonomi  menempatkan perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan,  dan  pengawasan,  agar  zakat      dapat disyari ‟ atkan   untuk   merubah   mustahik menjadi muzakki. 16
Dalam  proses  pengelolaan  zakat  dapat  direlisasikan  dengan  sungguh- sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan menejemen yang baik, seperti pernah dilakukan  pada  masa  awal-awal  Islam.  Pengelolaan  zakat  secara  efektif  dan  efisien, perlu di- manage dengan baik. Karena itu,   dalam   pengelolaan   zakat   memberikan penerapan  fungsi    menejemen    modern.    Dalam    hal    ini,    mengambil  model menejemen  sederhana  yang  dipelopori  oleh  James  Stoner.  Model  menejemen tersebut  meliputi  Perencanaan,  pengorganisasian,   pengarahan,   dan    pengontrolan. Keempat  aktivitas  itu,  perlu  diterapkan  dalam  setiap  tahapan  aktivitas  pengelolaan zakat. 17
1).    Perencanaan Zakat
Sudah  sejak  lama  konsep  zakat  diyakini  mampu  memberantas  kemiskinan, dalam rumusan fiqih zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah dalam bentuk  pembelajaran,  dalam  teologi  kontemporer  disebut  sebagai  ibadah  hubungan sesama manusia dengan prinsip mentransfer harta dari sikaya untuk yang miskin.
Melihat  arti  penting  zakat  baik  bagi  diri  maupun  untuk  kemaslahatan masyarakat, semestinya bersegera untuk membayar zakat, tetapi kenyataannya    lain, muzaki  seolah-olah  tidak  tau  dan  tidak  peduli  tentang  kewajiban    berzakat    dan berpangku  tangan melihat kesenjangan sosial yang ada.  Dengan demikian memaksa pihak  pengawas  (Amil)  bekerja  keras  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk mengumpulkan  zakat.  Oleh  karena  itu  pihak  amil  zakat    harus   mampu  membuat pendekatan    yang  dapat    memaksimalkan    pendapatan    dan  pendekatan  tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. 18
15 Muhammad Hasan, Manajemen Zakat (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 17
16 Ahmad Rofik , Fiqh Kontekstual (Semarang: Offset, 2004), h. 259-260.
17 Hasan, Menejemen, h. 21.
18 M. Darmawan Raharjo , Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi (Jakarta: LSI, 1999), 325.
2)  Pengorganisasian
Pengorganisasian  adalah  pengelompokan  dan  pengaturan  sumberdaya manusia  untuk  dapat  digerakan  sebagai  satu  kesatuan  sesuai  dengan  rencana  yang telah  dirumuskan,  menuju  mengadakan  hubungan  yang  tepat  antara  seluruh  tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya. 19 Pengorganisasian berati mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga Amil Zakat yang  bersangkutan. 20 Efektifitas  sebuah  amil  zakat  sangat  ditentukan  oleh pengorganisasian  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  mencapai  tujuannya.  Dengan demikian,  semakin  terkoordiner    sumber  daya  manusia  dan    sumber  daya  materi sebuah amil akan semakin efektifitas amil tersebut.
3) Penggerakan
Penggerakan  adalah  suatu  fungsi  bimbingan  agar  orang  kelompok  itu  suka dan  mau  bekerja.  Penekanan  yang  terpenting  dalam  penggerakan  adalah  tindakan membimbing,  mengarahkan,  dan  menggerakan,  agar  bekerja  dengan  baik,      tenag, dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masingh. Hal ini diperlukan    karena  dalam  suatu    hubungan    kerja,  diperlulan  suatu  kondisi  yang normal, baik, dan kekeluargaan. 21 Untuk mewujudkan hal ini, tidak terepas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan  mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.
Berkaitan  dengan  pengelolaan  zakat,  penggerakan  memiliki  peran  strategis dalam  memberdayakan  kemampuan  sumber  daya  amil  zakat.  Dalam  konteks      ini penggerakan      sekaligus      memiliki  fungsi  sebagai  motivasi,  sehingga  sumber  daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi.
Selain  pergerakan  perlu  ditambah  motivasi  agar  kegiatan  manajemen  zakat dapat terlaksana  dengan maksimal karena motivasi motivasi mempunyai peran yang sangat  penting  dalam  kegiatan.  Agar    kegiatan  tersebut  memberikan      hasil    yang efektif,    maka  perlu  adanya motivasi  yang  kuat  dan  untuk  itu  perlu  adanya   usaha- usaha untuk  membangkitkan  motivasi. 22
4) Pengawasan dan Evaluasi
Telah   dijelaskan   diatas   bahwa   pengertian zakat  itu  dimaksudkan  untuk membangun  manusia,    yang    dulunya    mustahik    menjadi  muzakki  dengan  proses perencanaan  dan  pengelolaan  yang  tepat,  namun  demekian  pembangunan  manusia ini  tidak  semudah  membalikan  telapak  tangan.  Hanya  dengan  menyalurkan    zakat kepada  mustahik  itu  tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya  pengawasan  pembangunan  manusia  ini  tidak  semudah  membalikan  telapak tangan  dan  evaluasi,  oleh  karena  itu  pengawas  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang
19 Ibid, h. 327. 20 Ibid., 21 Ibid.,
22 Hairuddin  Cikka, Strategi  Komunikasi  Guru  Memotivasi  Peserta  Didik  Dalam    Meningkatkan Prestasi Belajar , Al-mishbah, Vol.15 No. 2 Juli - Desember 2019, h. 373.
Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2, h. 34-50
penting dalam proses pembayaran masyarakat.
Pengawasan  ini  sifatnya  dua arah, pertama, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat  yang  terkumpul. Kedua, pengawasan  bagi  mustahik,  pengawasan  ini  meliputi beberapa  hal  antara  lain:  pengawasan  dana  zakat,  kemampuan  mustahik  dalam menggunakan  dana  zakat  antara  bentuk  pemberian  dengan  permasalahan  yang dihadapi.  Dengan  adanya  pengawasan  ini  diharapkan  dana  yang  tersalurkan  kepada pihak mustahik benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 23
Sampai  kapankah  penyaluran  dana  harus  dilakukan    pemberdayaan    tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri. Mesti sudah  mandiri  harus  tetap  dipantau  agar  kondisi  dan  kemampuan  terus  meningkat dengan  cara    mengevaluasi    sejauh  mana  kemampuan  mustahik  dalam mengembangkan  pemberdayaan  dengan  evaluasi  bisa  diketahui  apakah  mustahik sudah mandiri ataukah masih butuh binaan. 24
Ditegaskan    bahwa  dengan    adanya  manajemen    pengalokasian  zakat  agar lebih  efektif  dalam  mengalokasikan  dana  zakat  untuk  para  mustahik,  dimana  dapat diketahui  bahwa  dengan  adanya  menegement  zakat  dapat  dikelola  dengan  baik  dan bisa  diketahui  masalah-masalah  dari  pengelola  maupun  mustahik.  Dan  mampu mengetahui  apakah  pengelokasian  tersebut  sudah  tepat  atau  masih  perlu  adanya pembinaan.
Pola Distribusi Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial      Masyarakat.
Zakat  yang  di  kumpulkan  oleh  lembaga  pengelola  zakat,  harus  segera disalurkan  kapada  para  mustahik  sesuai  dengan  skala  prioritas  yang  telah  disusun dalam  program  kerja.  Zakat  tersebut  harus  disalurkan  kepada  para  mustahik sebagaimana  tergambar  dalam  surah  at-Taubah  :  60,  yang  uraiannya  antara  lain sebagai berikut : (Pertama) : fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan  yang  cukup  signifikan,  akan  tetapi  dalam  teknis  oprasional  sering dipersamakan,  yaitu  mereka  yang  tidak  memiliki  penghasilan  sama  sekali,  atau memilikinya  akan  tetapi  sangat  tidak  mencukupi  kebutuhan  pokok  dirinya  dan keluarga  yang  menjadi  tanggungannya.  Zakat  yang  disalurkan  pada  kelompok  ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk memenambah modal usahanya. Zakat yang  bersifat  konsumtif  dinyatakan  antara  lain  dalam  Firman  Allah  Swt  sebagai berikut yang artinya:
(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka  tidak  dapat  (berusaha)  di  bumi;  orang  yang  tidak  tahu  menyangka mereka  orang  Kaya  karena  memelihara  diri  dari  minta-minta.  kamu  kenal
23 Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi ( Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 263.
mereka  dengan  melihat  sifat-sifatnya,  mereka  tidak  meminta  kepada  orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah),  Maka  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengatahui.(QS.  Al-Baqarah  [2]: 273). 25
Infak diberikan kepada orang-orang yang fakir karena berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat mencari nafkah. Atau karena mereka terluka di medan perang yang membuat tidak bisa bekerja. Orang-orang yang tidak tahu, menganggap mereka kaya  lantaran  mereka  menghindarkan  diri  dari  meminta-  minta.  Padahal,  jika  kamu perhatikan, niscaya akan kamu ketahui keadaan sebenarnya melalui tanda- tandanya. Segala kebaikan yang kalian lakukan pasti Allah ketahui. Dan Dia akan membalasnya dengan yang setimpal. 26
Dalam  kaitan  dengan  pemberian  zakat  yang  besifat  produktif,  terdapat pendapat  yang  menarik  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Yusuf  al-Qardhawi  dalam Fiqih Zakat bahwa (Pertama), pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik- pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya  bagi  kepentingan  fakir  miskin,  sehingga  akan  terpenuhi  kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh badan Amil zakat atau Lembaga Amil Zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan/ pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya berjalan  dengan  baik,  dan  agar  para  mustahik  semakin  meningkatkan  kualita keimanan dan keIslamanya. 27
(Kedua):  Kelompok  Amil  (Petugas  Zakat).  Kelompok  ini  berhak mendapatkan bagian dari Zakat, maksimal satu perdelapan atau 12.5 persen, dengan catatan  bahwa  petugas  Zakat  ini  memang  melakukan  tugas-tugas  keamilan  dengan sebaik-baiknya  dan  waktunya  sebagian  besar  atau  seluruhnya  untuk  tugas  tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja ( dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapatkan  bagian zakat satu  perdelapan,  melainkan  hanyalah  sekadarnya  saja  untuk  keperluan  administrasi ataupun konsumsi  yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Bagian untuk amil  inipun  temasuk  untuk  biaya  transportasi  maupun  biaya-biaya  lain  yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugaasnya.Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting  untuk  diketahui,  bahwa  amil  zakat  tidaklah  bertingkat,  mulai  dari  bawah sampai ke atas, misalnya mulai level RT samapai dengan Gubernur atau mungkin juga presiden.Amil  Zakat  hanyalah  mereka  yang  secara  langsung  mengurus  zakat, mencatat  dan  mengadministrasikannya,  menagih  zakat  pada  muzakki,  melalui sosialisasi dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai denga sasaran syariah Islamiyyah. 28
25 Departemen Agam RI, Alqur’an, h. 47. 26 Shihab, Tafsir, h. 152 27 Al-Qardawi, Hukum, h. 28 28 Ibid.,
(Ketiga):  Kelompok  Muallaf,  yaitu  kelompok  yang  dianggap  masih  lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam  ber-Islam  dan  bertambah  keyakinan  mereka,  bahwa  segala  pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya ke dalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam Ketiga. 29
(Keempat): Dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.
(Kelima): kelompok gharimin, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya.Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. 30
(Keenam):  Ibnu  sabil,  yaitu  orang  yang  terputus  bekalnya  dalam  perjalanan. Untuk  saat  sekarang,  di  samping  para  musafir  yang  mengadakan  perjalanan  yang dianjurkan  agama,  seperti  silaturahmi,  melakukan  study  tour  pada  obyek-obyek bersejarah  dan  bermanfaat,  mungkin  juga  dapat  dipergunakan  untuk  pemberian beasiswa atau beasantri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.
Mungkin  juga  dapat  dipergunakan  untuk  membiayai  pendidikan  anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk  merehabilitas  anak-anak  miskin  yang  terkena  narkoba  atau  perbuatan- perbuatan buruk lainnya. 31
Salah  satu  tugas  utama  dari  Badan  Amil  Zakat  atau  Lembaga  Amil  Zakat dalam mendistribusikan zakat, adalah menyusun sekala prioritas berdasarkan progam- progam  yang  disusun  berdasarkan  data-data  yang  akurat.Karena  Badan  Amil  Zakat dan  Lembaga  Amil  Zakat  kini  jumlahnya  semakin  banyak,  maka  tampaknya  perlu semacam spesialisasi dari masing-masing lembaga. 32
Misalnya Lembaga Zakat A mengkhususkan program-programnya untuk usaha yan  produktif.  Lembaga  Zakat  B  pada  pemberian  beasiswa-beasiwa  dan  pelatihan- pelatihan.  Lembaga  Zakat  C  pada  pembangunan  sarana  dan  prasarana,  dan  lain sebagainya.  Sinergi  dan  kerja  sama  yang  saling  memperkuat, tampaknya  semakin  di butuhkan  saat  ini,  karena  terbatasnya  dana  zakat,  infak,  dan  sedekah  saat  ini terkumpul, sementara jumlah penerimaan zakat (mustahik) semakin banyak.
29 Ibid., 30 Ibid.,
31 Ibid., 32 Ibid.,

## Model pendistribusian zakat
Sejak diundangkan UU No 38 / 1999 yang kini telah diganti No 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memang telah banyak berdiri BAZ atau LAS baik tingkat nasional  maupun  lokal,  bahkan  sudah  ada  lebih  dari  500  macam  lembaga  yang menangani  masalah  zakat.  Zakat  diwujudkan  sebagai  lembaga  jaminan  sosial  untuk kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan akan bisa meningkatkan lebih dari 30 triliun per tahun.
Istilah  jaminan  sosial  adalah  istilah  yang  berkembang  didunia  maju.  Hampir semua  negara  maju  menyerukan  adanya  program  jaminan  sosial.  Dimaksudkan jaminan sosial, memang pengertiannya tidak seragam bagi setiap negara. 33 Paling tidak arti jaminan sosial mencakup memberikan kesejahteraan keuangan pada orang-orang yang  kesukaran  ekonomi,  meliputi  asuransi  pengangguran  dan  si  sakit,  kompensasi bagi  pekerja  pekerja  yang  mengalami  kecelakaan,  bantuan  melahirkan  tunjangan keluarga  untuk  anak-anak,  dana  pensiun  untuk  orang  tua,  pengobatan,  pendidikan cuma-cuma,  subsidi  bahan  pangan  dan  perumahan,  serta  bantuan  karena  musibah dan bencana. 34
Pasal  25  UU  No.  23  tahun  2011  menyebutkan  bahwa  zakat  wajib didistribusikan  kepada  mustahik  sesuai  dengan  syari’at  Islam.  Sedangkan  cara pendistribusiannya  disebutkan  dalam  pasal  26  UU  NO.  23  tahun  2011,  yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memeperhatikan prinsip  pemerataan,  keadilan,  dan  kewilayahan. 35 Zakat  didistribusikan  lewat  dua model  pendistribusian  secara  langsung  atau  zakat  konsumtif,  dan  pendistribusian secara tidak langsung, yaitu zakat produktif.
1. Pendistribusian zakat produktif
Zakat  produktif  adalah  zakat  yang  disalurkan  untuk  tujuan  pemberdayaan musthik,  untuk  memproduktifkan  mustahik,  atau  dana  zakat  diinvestasikan  pada bidang-bidang yang dimiliki nilai ekonomis. UU No. 23 Tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan  zakat  produktif,  yang  dilakukan  setelah  kebutuhan  pokok  mustahik dalam bentuk zakat komsuntif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif. 36
Zakat  harus  dikelola  secara  produktif.  Penyaluran  zakat  secara  konsumtif, hanya dubenarkan kepada fakir miskin yang tak berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang  berdaya,  memiliki  kekuatan,  bahkan  memiliki  ilmu  pengetahuan  dan keterampilan,  penyaluran  zakat  harus  bersifat  produktif,  sehingga  penyaluran  zakat dapat mengentaskan mesyarakat dari kemiskinan.
33 Ibid,, 34 UU No. 23 tahun 2011.
35 UU No. 23 tahun 2011. 36 UU No. 23 tahun 2011.
Ada  beberapa  contoh  zakat  produktif  yang  dapat  dilakukan  lembaga  zakat dalam menyalurkan dana zakatnya, diantaranya:
a. Pemberian  bantuan  modal  kerja  atau  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan kualitas produksi.
b. Bantuan pendirian tempat usaha
c. Dukungan  kepada  mitra  binaan  untuk  berperan  serta  dalam  berbagai  event dan pameran guna memasarkan hasil kerajinan dan usahanya
d. Pembentukan  lembaga  keuangan  mikro  syariah  seperti  BMT  atau  Lembaga Ekonomi Bagi Hasil (LEB)
e. Pembangunan  industry,  yang  melibatkan  mustahik-mustahik  sebagai pekerjanya. 37
Dalam memproduktifkan atau menginvestasikan dana zakat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
a. Investasi  dilakukan  pada  bidang  usaha  yang  halal  dan  dikelola  oleh manajemen yang professional
b. Para  amil  betul-betul  mengawasi  jalannya  investasi  tersebut  dengan  penuh tanggung jawab dan amanah
c. Dana  yang  diinvestasikan  adalah  dan  asetelah  dikurangi  dengan  kebutuhan zakat konsumtif
d. Ada  laporan  berkala  kepada  public,  khususnya  kepada  muzzaki,  sehingga pengelolaan dana tersebut dapat dilakukan secara transparan
e. Bentuk  investasi  yang  dilakukan  disetujui  oleh badan  Pembina  atau  semaca, dewan syariah yang terdiri dari pakar dan ulama, tidak diputuskan sendiri oleh badan amil zakat yang bersangkutan. 38
Pola  distribusi  produktif  yang  mengedepankan  skema qardul  hasan dapat diilustrasikan sebagai berikut:
a. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
b. BAZ/LAZ  menyalurkan  kepada  mustahik  I  untuk  dimanfaatkan  sebagai modal usaha
c. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya keada BAZ/LAZ
d. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya
e. BAZ/LAZ  menerima  modal  kembali  dari  mustahik  yang  mengalami keuntungan dalam usaha
f. BAZ/LAZ  memilih  menyalurkan  kembali  kepada  mustahik  untuk penambahan modal
g. BAZ/LAZ  memilih  menyalurkan  kepada  mustahik  II  untuk  dimanfaatkan sebagai modal usaha…dan begitu seterusnya. 39
Selain  skema qardul  hasan ,  ada  fenomena  yang  menarik  untuk  dikaji,  yaitu penyaluran  dana  zakat  produktif  yang  memanfaatkan  skema mudhorobah .  Skema  ini menjadi  sangat  menarik,  karena  dalam  bahasa  ilmu  fikih,  inovasi  ini  tentunya  akan
37 Saifudin  Zuhri, Zakat  di Era  Reformasi (Semarang: IAIN  Walisongo,  Semarang, 2012),   h. 111.
38 Ibid.,
39 Didin hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 132-139.
Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2, h. 34-50
mengundang prodan kontra, bila mengingat pada pola investasi dana zakat, titik tolak perdebatan kajian fikih, pada umumnya bertumpu kepada sejumlah permasalahan. 40 Berikut  adalah  penulisan  skema  penyaluran  produktif  dana  zakat  dengan skim mudhorobah : Keterangan:
a.  Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
b.  BAZ/LAZ  menyalurkan  kepada  mustahik  I  untuk  dimanfaatkan  sebagai modal hasil keuntungan
c.  Usaha  untung,  maka  mustahik  dan  BAZ  /  LAZ  saling  membagi  hasil keuntungan
d.   Mustahik  mengambil  sejumlah  persen  keuntungan  dan  sejumlah  persen dikembalikan kepada BAZ/LAZ berikut keuntungan usaha
e.  BAZ/LAZ menerima modal kembali berikut persentase keuntungan usaha f.  BAZ/LAZ  memilih  menyalurkan  kembali  kepada  mustahik  untuk penmabahan modal
g.   BAZ/LAZ  memilih  menyalurkan  kepada  mustahik  II  untuk  dimanfaatkan sebagai modal uasaha… dan begitu seterusnya
h.   Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya. 41
Apapun  skema  yang  dikembangkan  oleh  sebuah  lembaga  amil  zakat  tidak berpengaruh  karena  sebenarnya  tolok  ukur  paling  utama  adalah  bagaimana  bisa mendekatkan  strata  kesejahteraan  masyarakat  defisit  kepada  strata  kesejahteraan masyarakat surplus. Untuk itu BAZ/LAZ tidak perlu khawatir dalam pembuatan dan mempolakan  sebuah  inovasi  pendistribusian  produktif  selama  masih  dalam  frame pemberdayaan dan azakat yang terkumpul. Dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang pengelolaan  zakat,  pasal  29  menyebutkan  bahwa  prosedur  pendayagunaan  hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:
a.  Melakukan study kelayakan
b. Menetapkan jenis usaha produktif
c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
d  Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan e.Mengadakan evaluasi f. Membuat laporan. 42

## 2. Pendistribusian zakat konsumtif
Biro Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang keluarga  dalam  mengonsumsi  kebutuhan  dasar  (tingkat  konsumsi),  konsepnya menjadikan  konsumsi  beras  sebagai  indicator  utama,  sedangkan  Badan  Koordinasi Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  melihatnya  dari  ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologis (tingkat kesejahteraan),
40 Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen  Zakat: Mengomunikasikan  Kesadaran  dan Membangun Jaringan (Jakarta: Kencana Prenade Media Group, 2006), h. 160-162.
41 Ahmad Furqon, Manajemen Zakat (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 85-89.
42 UU No. 28 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 29.
Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2, h. 34-50
kemudian Uinited  Nation  Develpoment  Program Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (UNDP- PBB) mengukur berdasarkan.
Ketidakmampuan  orang  dalam  memperluas  pilihan-pilihan  hidupnya  pada tataran transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia (model pembangunan manusia). 43 Ke  semua  model  pengukuran  diatas,  jika  dikaitkan  dengan  pengembangan  pola distribusi  dana  zakat  secara  konsumtif  berarti  konsep  dari  pola  pendistribusian diarahkan kepada:
a. Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahik
b. Upaya  pemenuhan  kebutuhan  yang  berkaitan  dengan  tingkat  kesejahteraan sosial dan psikologi
c. Upaya  pemenuhan  kebutuhan  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  sumber daya  manusia  agar  dapat  bersaing  hidup  di  alam  transisi  ekonomi  dan demokrasi Indonesia. 44
Diantara model pendistribusian zakat konsumtif adalah:
a. Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal
b. Bantuan  pendidikan:  Mendirikan  dan  atau  membantu  pembangunan  / renovasi  madrasah  dan  pondok  pesantren.  Pembangunan  sarana  dan prasarana keterampilan,     Membangun perpustakaan dan   Beasiswa
c. Sarana kesehatan:   Membangun klinik / rumah sakit gratis bagi fakir miskin dan Membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin
d. Sarana  sosial:  Membangun  panti  asuhan  bagi  yatim  piatu  dan lansia,       Membangun  rumah  singgah  bagi  gelandangan  dan  Membangun rumah bagi penderita disabilitas. 45
Sebelum mendistribusikan zakat konsumtif perlu dilakukan perancaan dengan melakukan  observasi  lapangan  untuk  menentukan  kelompok  masyarakat  yang  akan mendapatkan  bantuan.  Penentuan  mustahik  dan  pelaksaan  pendistribusian  zakat dapat  dilakukan  dengan  bekerjasama  dengan  pihak  terkait  seperti  pemerintah setempat, LSM, ataupun ormas.
Tujuan  zakat  adalah  untuk  pengentaskan  kemiskinan,  sedangkan  asas pemerataan  adalah  zakat  tersebut  dibagi  rata  keseluruhan  ashnaf,  kecuali  apabila zakatnya sedikit maka fakir dan miskin adalah prioritas utama sebagia penerima dana zakat  tersebut.  Zakat  didistribusikan  lewat  dua  model  pendistribusian,  yaitu pendistribusian  secara  langsung  atau  zakat  konsumtif,  dan  pendistribusian  secara tidak  langsung,  yaitu  zakat  produktif.   Dalam pendistrbusian  zakat  konsumtif perlu adanya  perencanaan  dalam  melakukan  observasi  lapangan  untuk  menentukan kelompok  masyarakat  yang  akan  mendapatkan  bantuan.  Sedangkan  pendistribusian zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik,
43 Andri Wibisono, organisasi-dan  manajemen  zakat, http://www./lifazih/  _,Diakses,  24  Mei 2020.
44 Mufraini, Akuntansi, h. 148-152 45 Saifudin  Zuhri, Zakat  di  Era  Reformasi (Semarang:  Fakultas  Tarbiyah  IAIN  Walisongo, 2012), h. 111-112.
untuk  memproduktifkan  mustahik,  atau  dana  zakat  diinvestasikan  pada  bidang- bidang yang memiliki nilai ekonomis.

## Kesimpulan
Dalam  proses  pengelolaan  zakat  dapat  direlisasikan  dengan  sungguh- sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan menejemen yang baik, seperti pernah dilakukan  pada  masa  awal-awal  Islam.  Pengelolaan  zakat  secara  efektif  dan  efisien, perlu di- manage dengan baik. Karena itu,   dalam   pengelolaan   zakat   memberikan penerapan  fungsi    menejemen    modern.    Dalam    hal    ini,    mengambil  model menejemen  sederhana  yang  dipelopori  oleh  James  Stoner.  Model  menejemen tersebut  meliputi  Perencanaan,  pengorganisasian,   pengarahan,   dan    pengontrolan. Keempat  aktivitas  itu,  perlu  diterapkan  dalam  setiap  tahapan  aktivitas  pengelolaan zakat.
Pasal  25  UU  No.  23  tahun  2011  menyebutkan  bahwa  zakat  wajib didistribusikan  kepada  mustahik  sesuai  dengan  syari’at  Islam.  Sedangkan  cara pendistribusiannya  disebutkan  dalam  pasal  26  UU  NO.  23  tahun  2011,  yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memeperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat didistribusikan lewat dua model pendistribusian  secara  langsung  atau  zakat  konsumtif,  dan  pendistribusian  secara tidak langsung, yaitu zakat produktif.

## Daftar Pustaka
Al-Qardhawi, Yusuf. Fiqih Zakat . Jakarta: Ar-Risalah, 1991
Alwi Hasan, dkk. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Jakarta:  Balai Pustaka,
2008
Asnaini. Zakat  Produktif  dalam  Perspektif  Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2008 Cikka,  Hairuddin .  Strategi  Komunikasi  Guru  Memotivasi  Peserta  Didik  Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar , Al-mishbah, Vol.15 No. 2 Juli -  Desember 2019, 373.
Djazuli,  Yadi  Janwari. Lembaga-lembaga  Perekonomian  Umat .   Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2002
Furqon, Ahmad. Manajemen Zakat . Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
G.R. Terry dan Leslie. Dasar-Dasar Manajemen, Penerjemah: G.A. Ticoalu . Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013
Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern . Jakarta: Gema Insani  Press, 2002
Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2, h. 34-50
Hafifdhuddin, Didin . Zakat dalam Perekonomian Modern . Jakarta: Gema Insani  Press 2002
Hasan, Muhammad . Manajemen Zakat . Yogyakarta: Idea Press, 2011
HS, Fahruddin . Ensiklopedi Alqur’an . Jakarta: Rineka Cipta, 1992
Khasanah, Umrotun. Manajemen  Zakat  Modern. Malang:  UIN-Maliki Press, 2010
Mubyarto. Membangun Sistem Ekonomi . Yogyakarta: BPFE, 2000
Mufraini, Arif. Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran   dan Membangun Jaringan . Jakarta: Kencana Prenade Media Group, 2006
Noor,  Ruslan  Abdul  Ghofur. Konsep  Distribusi  Ekonomi  Islam  dan  Format  Keadilan Ekonomi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
Raharjo , M. Darmawan. Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi . Jakarta: LSI,   1999
Rofik , Ahmad. Fiqh Kontekstual . Semarang: Offset, 2004
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah: Kitab Azzakah Terjemah: Beni Sarbeni "Panduan  Zakat ". Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005
Sanusi, Anwar. Metodologi Penelitian Bisnis . Jakarta: Salemba  Empat, 2016
Sari, Elsi Kartika. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf .Jakarta: Grasindo, 2006
Setiawan, Herri. Membership Fundraising: Panduan Praktis Menggalang Dana Lewat Skema Keanggotaan Bagi Organisasi Nirlaba. Depok: Piramedia,  2006
Sudirman. Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas. Malang: UIN Malang Pres,   2007
Sudjana. Manajemen Program Pendidikan. Bandung: Falah Production, 2004
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  1999  Tentang  Pengelolaan Zakat pasal 1.
Wibisono, Andri . organisasi-dan manajemen zakat, http://www./lifazih/ _,Diakses, 24 Mei 2020
Winardi. Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000
Zuhri, Saefudin. Zakat di Era Reformasi . Semarang: Aneka Ilmu, 2004