## ISLAM  DAN  HAK  ASASI  MANUSIA
Oleh :  Vita Fitria ( UPT MKU- UNY)

## Abstrak
Sebagai agama universal, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam banyak mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Dan sebagai sebuah konsep ajaran, Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia lain. Perbedaan yang ada didasarkan atas kualitas keimanan dan ketaqwaan kepa da Allah  swt.  Hal  ini  merupakan  dasar  yang  sangat  kuat  yang  telah  memberikan konstribusi  pada  perkembangan  prinsip-prinsip  hak    asasi  manusia  dalam  ranah internasional.
Dalam  tataran  konseptual,  hak  asasi  manusia    dianggap  sebagai  hak-hak yang  universal,  tetapi  secara  interpretatif  aplikatif,  kemunculan  isu  HAM  menjadi konfrontasi yang berkepanjangan. Terlebih bila kemudian standart perbedaan antara HAM  dalam  Islam  dengan  standart  HAM    internasional  dikonfrontasikan  secara kasuistik.      Perbedaan  standar  tersebut  antara  lain  disebabkan  adanya  titik  tolak pemikiran  berbeda  yang  kemudian  melahirkan  pemikiran  berbeda    pula  tentang world view dalam menginterpretasikan HAM.

## A. Pendahuluan
Hak Asasi Manusia merupakan  tuntutan yang secara moral bisa dibenarkan, agar seluruh  manusia  dapat  menikmati  dan  melaksanakan  kebebasan  dasar,  harta  benda, dan  pelayanan  mereka  yang  dipandang  perlu  untuk  mencapai  harkat  kemanusiaan. Dalam  definisi  ini  hak  asasi  manusia  tidak  hanya  sekedar  dikaitkan  dengan  sesuatu yang  secara  kaku  menjadi  kepentingan  perorangan.  Hak  asasi  manusia  merupakan suatu  prosedur  atau  cara  bertindak  yang  harus  diikuti  oleh  lembaga-lembaga pemerintah  serta  masyarakat  dalam  hubungannya dengan kemerdekaan, harta  benda dan pelayanan-pelayanan ( Sidney Hook, 1987 : 19).
Dengan kata lain, bila hak-hak seseorang diabaikan, maka tidak hanya sistem perlindungan  individu  yang  dipertaruhkan  melainkan  juga  melibatkan  masyarakat sosial  politik  secara keseluruhan, dan bahkan  bisa  meluas  dalam  skala internasional. Bila  kemerdekaannya  dilanggar  atau  miliknya  dirusak  secara  semena-mena,  maka seluruh manusia harus juga merasa dalam bahaya.
Bila dikaji  lebih lanjut,  hak-hak dasar dan kebebasan  tersebut tentunya harus dilindungi  oleh  suatu tata aturan atau kekuatan tersendiri,  yang  dalam  hal  ini adalah negara. Hal ini tentu saja akan menjadi bias, karena kemerdekaan rakyat yang didapat adalah  kemerdekaan  yang  terbatas  pada  kemerdekaan  orang  lain,  atau  terhadap kekuasaan  yang  bisa  berubah-ubah.  Akan  semakin  kompleks  bila  kemudian dihubungkan dengan kebebasan manusia dalam konteks agama, dalam hal ini Islam.
Islam  adalah  agama  universal  yang rahmatan  lil  alamin. Bahwa  perbedaan antara  individu  satu  dengan  individu  yang  lain  ditentukan  oleh  kualitas ketaqwaannya,  adalah  batasan  yang  sangat qualified. Dalam arti, bahwa Islam tidak membedakan  manusia  dari  suku,  ras,  golongan  maupun  etnik  tertentu.  Hal  ini memunculkan suatu bukti bahwa  Islam sangat menjunjung asas persamaan.

## B. Sejarah Awal
Konsep tentang hak asasi manusia sebenarnya sudah ada sejak masa filosuf dan politikus Yunani, Solon ( abad 6 SM), yang membuat undang-undang bagi penduduk Athena  tentang  pelarangan  perbudakan,  pemberian  hak  atas  tanah  bagi  petani  dan pemberian  hak  waris  bagi  perempuan  (  Subhi  Mahmasani,  1979:  8).  Tiga  abad kemudian  Plato  dan  Aristoteles  berhasil  membuat  peraturan  Undang-undang  untuk penduduk  Athena  yang  isinya  antara  lain  penghormatan  terhadap  sesama  warga, kebebasan  berbicara  dan  persamaan  kedudukan  dimuka  umum.  Kemudian,  abad  2 SM,  Cicero,  seorang  ahli  hukum  Romawi,  berpendapat  bahwa  semua  manusia mempunyai  kedudukan  yang  sama  di  muka  hukum  alam  dan  dilahirkan  dalam keadaan bebas merdeka ( Subhi Mahmasani, 1979: 8).
Untuk  abad-abad  selanjutnya,  konsep  tentang  HAM  ini  mengalami perkembangan  terutama  setelah  abad  VIII  M. Magna  Charta (1215),  merupakan pelegalisasian  HAM  yang  termuat  dalam  konstitusi  kenegaraan  di  Inggris.  Dalam konstitusi  Amerika  setelah  kemerdekannya  tahun  1776,  hak-hak  asasi  manusia  juga dimuat dalam konstitusi negara. Revolusi Perancis (1785) juga melahirkan Deklarasi Tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Konstitusi  dari  ketiga  negara  tersebut,  yaitu  Inggris, Amerika  dan  Perancis  dalam  pembukaannya  masing-masing  selalu  menyebut pernyataan  Declaration  of  Human  Rights  dan  kemudian  disempurnakan  pada  akhir abad 18 M ( 1791).
Pada  dasarnya  konsep-konsep  hak  asasi  manusia  pernah  disampaikan  oleh Rasulullah  saw  dalam khutbah  wada’nya  pada abad 7  M.  di antara  salah  satu isinya adalah  bahwa  semua  manusia  mempunyai  kedudukan  yang  sama,  yang membedakannya  di  sisi  Allah  hanyalah  taqwa.  Namun  yang  sudah  menjadi  klaim masyarakat  Barat  adalah  konsep  dasar  hak  asasi  manusia  pertama  kalinya  adalah Magna Charta di Inggris (1215) yang disusun enam ratus tahun setelah kebangkitan Islam. Menurut Maududi, sebenarnya Barat tidak mempunyai konsep tentang hak-hak asasi  manusia  dan  hak-hak  warga  negara.  Karena  menurutnya,  apa  yang  termuat dalam Magna Charta pada dasarnya tidak memuat prinsip prinsip hak asasi manusia. Baru  pada  abad  17  orang    Barat  mulai  mengkaitkan-kaitkan  antara Magna  Charta dan  HAM.  Sampai  akhir  abad  18  konsep  tersebut  mendapat  tempat  praktis  dalam konstitusi  Amerika  Serikat  dan  Perancis  pada  tahun    1791  (Maulana  Abul  A’la Maududi, 1995: 9).
Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB  mengesahkan Deklarasi HAM  di  Paris.  Pengesahan  tersebut  merupakan  pengakuan  secara  internasional terhadap  hak bagi  masing-masing individu, golongan  maupun  bangsa   yang termuat dalam  pasal-pasalnya,  dan  selayaknya  untuk  diaplikasikan  secara  menyeluruh  dan konkrit baik bagi penduduk dan negara anggota PBB, maupun penduduk yang berada di  bawah  kekuasaan  negara  tersebut  (  Barmawie  Mukri,  2002:  18).  Deklarasi  itu sendiri  sebenarnya  lebih  merupakan  suatu  “penghargaan”,  bukan  merupakan
kesepakatan  yang  mengikat   dalam  wujud  hukum internasional.  Namun  makna  dan gagasan baru tersebut merupakan langkah awal dalam perjuangan umat manusia yang akhirnya justru akan mengatur dunia ( M. Timur, 1987: 75).

## B. HAM  dan Perkembangannya (Prespektif Internasional)
Hak Asasi  Manusia dalam persepsi masyarakat internasional merupakan hak- hak individual yang  berkembang  dari  pemikiran  modern  Barat tentang hukum alam. Karenanya,  HAM  bersifat  sangat  individual  dan  terkait  dengan  konsep  budaya mengenai  moralitas.  Hak-hak  itu  terus  berkembang  di  Barat  dan  akhirnya  menjadi standart  institusional-legal.  Dengan  adanya  Deklarasi  Universal  Hak-hak  Asasi Manusia  PBB  tahun  1948,  hak-hak  tersebut  sekarang  menjadi  hukum  internasional yang harus diterima semua orang tanpa melihat agama dan kewarganegarannya.
Hak-hak  manusia  kemudian  berkembang  menjadi  hak-hak  kesejahteraan, yaitu  kebutuhan  akan  keamanan,  kemajuan  budaya,  pendidikan,  stabilitas  ekonomi dan  seterusnya.  Bersamaan  dengan  itu  muncul  suatu  harapan  akan  adanya  “negara sejahtera”  yang  dapat  menggantikan “negara  polisi”.  Sejarah  hak-hak asasi  manusia kemudian  mencakup  bidang  kekuasaan  setelah  Perang  Dunia  II  (terutama  setelah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa) ( Jean Claude Vatin, 1987: 114).
Dalam  perkembangannya,  penegakan  HAM  kemudian  menjadi  salah  satu pilar  demokrasi  yang  secara  intrinsik  saling  berkait  satu  sama  lain  untuk  mengukur sebuah  negara.  Negara  bisa  dikatakan  demokratis  bila  menjunjung  tinggi  HAM melalui  ketentuan-ketentuan  legalnya.  Sebaliknya,  semakin  sebuah  negara  tidak menghormati  HAM,  maka  negara  tersebut  bisa  dikatakan  tidak  demokratis.  Hal tersebut dapat diukur dengan elemen-elemen dasar HAM yang harus dijunjung tinggi semua  pihak  seperti  hak  untuk  bicara  dan  mengeluarkan  pendapat,  hak  untuk berkumpul, hak untuk terbebas dari rasa takut dan sebagainya.
Di  sinilah  pentingnya  pemahaman  akan  ‘Universalitas  hak-hak  asasi manusia’.    Universalitas  hak-hak  asasi  manusia  merupakan  pengakuan  tentang  hak manusia  yang  dimiliki  oleh  setiap  manusia  tanpa  ada  perbedaan  apapun  termasuk
jenis  kelamin,  ras  maupun  golongan.  Keyakinan  bahwa  hak  asasi  manusia  adalah universal  semakin diperkuat dengan  deklarasi PBB  yang  melambangkan  masyarakat internasional,  dan  menunjukkan  adanya  saling  ketergantungan  dunia  (  Rumadi  , 2000).
Karena  Universalitas  ini,  maka  ada  standart-standart  tertentu    tentang  hak asasi  manusia  yang  mengikat  sesuai  dengan  hukum  internasional  dan  bahwa  setiap upaya harus di arahkan pada penerapan aplikasinya ( Abdullah A. Naim, 2001: 308). Kesulitan  utama  membangun  standart  universal,  yang  melindungi  batas  kultural, khususnya  agama,  adalah  bahwa  masing-masing  tradisi  memiliki  kerangka  acuan internalnya  sendiri,  karena  masing-masing  tradisi  menjabarkan  validitas  ajaran  dan norma-normanya  dari  sumber-sumbernya  sendiri  (  Abdullah  A.  Naim,  2001:  308). Tetapi ada suatu prinsip normatif umum yang dimiliki oleh semua tradisi kebudayaan besar,  yang  mampu  menopang  standar  universal  hak-hak  asasi  manusia.  Prinsip  itu menyatakan  bahwa  seseorang  harus  memperlakukan  orang  lain  sama  seperti  ia berharap  diperlakukan  oleh  orang  lain  (Prinsip  Resiprositas).  Selain  itu,  kekuatan moral  dan  logika  dari  proposisi  yang  sederhana  ini  dapat  dengan  mudah  diapresiasi oleh semua umat, baik tradisi kultural maupun persuasi filosofis ( Abdullah A. Naim, 2001: 310).

## C. HAM  dalam Perspektif Islam
Manusia  mempunyai  posisi  yang  tinggi  dalam  kosmologi,  secara proporsional, ia harus diperlakukan pada posisi yang mulia ( Abd. Madjid AS, 2002: 3).  Terlepas  dari  latar  belakang  etnik,  agama  maupun  politik,  Allah  telah menganugerahkan pada manusia 3 kemuliaan ( karamah) yaitu :
a. Karamah  fardiyah (kemuliaan  individu)  yang  berarti  bahwa  Islam  melindungi aspek-aspek kehidupan manusia, baik aspek spiritual maupun aspek material.
b. Karamah Ijtima’iyah (kemuliaan  kolektif)  yang  berarti  bahwa  Islam  menjamin sepenuhnya persamaan di antara individu-individu.
c. Karamah  Siyasiah (kemuliaan  politik)  yaitu  Islam  memberi  hak  politik  kepada individu untuk memilih atau  dipilih pada posisi politik ( A. Syafi’I Maarif, 1987: 130).
Dalam  kaitannya  tentang  persamaan  hak  dan  kedudukan,  Alquran  telah mengantisipasinya dengan salah satu ayat yang menyatakan bahwa yang paling mulia di  sisi  Allah  adalah  yang  paling  takwa  (  Q.S.49:13).  Alquran  mengatakan  bahwa Tuhan meninggikan martabat manusia lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lain ( Q.S. 17:70). Manusia menjadi terhormat karena ia bertanggung jawab dan ketinggian martabat  tersebut  dibuktikan  secara  ‘teologis’.  Dikonkritkan  dengan  tindakan  nabi yang  membebaskan  seorang  budak  negro  (Bilal),  bahkan  mengangkatnya  menjadi muadzin. Contoh  ini jelas  menunjukkan bahwa  harkat  martabat  manusia  melampaui segala hal, baik warna kulit maupun status sosial. Pada saat itu, tidak ada yang lebih liberatif daripada tindakan yang dilakukan oleh nabi ( Engineer, 2003: 47).
Islam juga  menerangkan  bahwa  watak  pokok individu adalah  watak seseorang yang  beriman.  Watak  pokok  itu  tidak  memisahkan  unsur  k erohanian  dari  unsur duniawi, unsur etis dari unsur yuridis. Dalam Islam dikenal konsep monotheisme dan implikasinya  (tauhid).  Karena  itu  hak-hak  Tuhan  lebih  penting  daripada  hak-hak manusia.  Dengan  demikian,  hubungan  antara    manusia  dengan  masyarakat  berbeda dengan konsepsi yang ada  dalam agama-agama di Barat, karena itu, pola  solidaritas yang dikenalkan juga memiliki sifat yang berbeda
Menurut  Maududi,  hak  asasi  manusia  dalam  Islam  adalah  hak  yang  diberikan Tuhan.  Jadi  tidak  ada  individu  maupun  lembaga  yang  memiliki  wewenang  untuk mencabut  hak-hak  yang  diberikan  oleh  Tuhan  (  Maududi,  1995).  Selanjutnya dikatakan,  bahwa  piagam  dan  proklamasi-proklamasi  serta  resolusi-resolusi  PBB tidak bisa disebandingkan dengan hak-hak yang disertai sanksi oleh Tuhan. Hak-hak yang ada dalam poin pertama tidak mengikat siapapun, sedangkan yang kedua adalah suatu bagian integral dari kepercayaan Islam.
Ada  3  kategori  tentang  pandangan  beberapa  pemikir  Islam  berkaitan  dengan hak-hak asasi manusia universal ( Jean Claude Vatin, 1987: 144-146):
1. Ada  beberapa  tanggapan  tentang  pasal-pasal  yang  ada  dalam  deklarasikan  PBB, yaitu : Pertama, ada  prinsip-prinsip  dimana  prinsip-prinsip Islam lebih  baik dari pada apa yang disusun oleh PBB, dasar pendapatnya adalah “ Islam adalah di atas dan tidak ada yang mengunggulinya”. Kedua, ada ketentuan-ketentuan yang bisa diterima oleh semua orang, atau setidaknya tidak di tolak. Ketiga, ada ketentuan- ketentuan  tertentu  yang  tidak  dapat  diterima  oleh  orang  Islam.  Contoh  ini  bisa dilihat dalam perbedaan menelaah pasal 16, tentang keluarga dan perkawinan. Al- quran  sudah  jelas  menyebutkan  bahwa  wanita  muslim  tidak  boleh  menikah dengan  non  Muslim.  Jadi  kebebasan  menikah  atas  dasar  persetujuan  masing- masing  pihak  seperti  yang  tertera  dalam  pasal  16  Deklarasi  HAM  PBB,  sangat tidak relevan dengan konsep-konsep yang tertuang dalam Alquran.
2. Sekelompok  yang  menginginkan  dan  menganjurkan  adanya  reformasi  dan transformasi  melalui  peraturan  Islam  yang  diperbarui  secara  menyeluruh,  dan dirancang  secara  baru  intuk  memenuhi  kebutuhan  revolusioner  dan  sosial kemasyarakatan.  Sebagai  contoh  seperti  yang  dilakukan  oleh  Ayatullah Khomeimeini,  atau  Muammar  Qadaffi  yang  menyatakan  kembali  kepada interpretasi Islam ditambah dengan komite-komite rakyat, atau merancang bentuk baru seperti Naskah Al-Jazair 1976 tentang deklarasi Negara-negara Islam tentang Hak Asasi Manusia.
3. Diantara  dua  kategori  di  atas,  mungkin  katagori  ini  yang  lebih  baik  untuk diterapkan  dalam  kondisi  modern  umat  Islam.  Adanya  kecenderungan  untuk memunculkan  suatu  ijtihad  baru  tentang  hak-hak  asasi  manusia,  semacam reformisme  internasional.  Deklarasi  Islam  Universal  tentang  Hak -hak  Asasi manusia yang telah  diterbitkan  oleh Dewan Islam ( Harun Nasution dan  Bahtiar Effendi,  1987  :  156),  dapat  dimasukkan  ke  dalam  kategori  ini.  Deklarasi  ini membuat  acuan  yang  gamblang  dan  unik  dari  syari’ah  sebagai  hukum,  yaitu “totalitas  peraturan-peraturan  yang  berasal  dari  Al-quran,  Sunnah  serta  hukum hukum yang lain yang ditarik dari kedua sumber tersebut dengan metode-metode yang dianggap sah menurut yurisprudensi Islam. Deklarasi tersebut menampung 2
kekuatan  dasar,  yaitu  keimanan  kepada  Tuhan  dan  pembentukan  tatanan  Islam. Hal  ini  menggandung  arti  misalnya,  penguasa  dan  rakyat  adalah  subjek  yang sama di depan hukum. Bahwa  setiap individu, wajib berjuang dengan segala cara untuk  melawan  pelanggaran    dan  pencabutan  hak,  juga  penegasan  bahwa  setiap orang  tidak  hanya  memiliki hak tapi  juga  memiliki kewajiban. Misalnya  setiap muslim  berhak dan  berkewajiban untuk memprotes dan  menolak untuk  mentaati setiap  peraturan  pemerintah  yang  bertentangan  dengan  hukum,  setiap  wanita yang telah menikah berhak untuk mendapatkan perceraian sejalan dengan hukum, dan seterusnya.
Menurut  Abdullahi  Ahmad  Na’im,  paling  tidak  ada  tiga  dimensi  keterkaitan antara Syari’ah (Islam) dengan HAM yaitu, Pertama, ada keterkaitan yang luas antara budaya  lokal  dan  HAM,  dalam  arti  bagaimana  orang  mempersepsikan  standart- standart internasional, dan apakah mereka menerima atau menolak fondasi moral etik dari  standar-standar  tersebut.  Problem  ini  menjelaskan  sejauhmana  universalitas HAM  diterima  oleh  masyarakat  particular  (Islam)  dan  sejauhmana  partikularitas tersebut  diterima  oleh  masyarakat  internasional. Kedua, ada  keterkaitan  legal  yang sebelumnya di wilayah hukum personal bagi kaum muslim. Ketiga, ada dampak dari upaya-upaya  implementasi  syari’at  Islam  yang  lebih  menyeluruh  belakangan  ini, seiring dengan munculnya kembali kebangkitan Islam ( Abdullah A. Na’im, 2001).

## Penutup
Perbedaan  standar  antara  HAM  Islam  dan  HAM  internasional  antara  lain disebabkan  adanya  titik  tolak  pemikiran  berbeda  yang  kemudian  melahirkan pemikiran  berbeda  tentang world  view yang  berbeda  pula.  Pandangan  dunia  yang berbeda  itu  secara  sederhana  sebagai  berikut,  kalangan  Islam  meletakkan  wahyu  di atas  penalaran manusia (teosentris),  sedangkan HAM internasional  di  dasarkan pada kemanusiaan (anthroposentris).
Pandangan teosentris berpendapat  bahwa  HAM  adalah  produk  Tuhan, sehingga  standar  yang  harus  diikuti  adalah  standar  Tuhan  sebagaimana  terdapat
dalam  wahyu  dan  segala  produk  sejarahnya.  Sedangkan  pandangan anthroposentris berpendapat  bahwa  yang  menjadi  standar  adalah  nilai  kemanusiaan  (bukan  nilai ketuhanan)  terlepas  darimana  nilai  tersebut  muncul,  apakah  dari  pandangan  filsafat, agama atau bahkan dari nalar manusia itu sendiri.
Bagaimanapun standar HAM harus didasarkan pada norma legal dan nilai etik universal.  Hal  tersebut  seharusnya  tidak  dikacaukan  oleh  kekuasaan  politik  dan hegemoni,  agar  tidak  terjadi  standar  ganda  baik  dalam  konsep  maupun  dalam implementasi konsep itu sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa universalitas HAM tidak  diperkuat  oleh  transformasi  kultural  internasional,  yang  meletakkan universalitas atas dasar-dasar yang bersifat lintas budaya.
Ketegangan  antara  HAM  Islam  dan  HAM  Internasional  akan  terus berlangsung  selama  tidak  terjadi  kesepakatan  umum  tentang    apa  yang  sebenarnya menjadi landasan dasar HAM universal, yang hal ini mungkin bisa membawa ke arah yang lebih bisa dikompromikan. Menerima prinsip-prinsip global, membangun suatu tatanan  yang  menampung  nilai-nilai  Islam,  ajaran  Kristen  atau  agama-agama  lain, mempersatukan  antara  dogma  Timur  dan  Barat  akan  lebih  menyejukkan  daripada dibeda-bedakan secara artifisial.
Mungkin  juga  masyarakat  Islam  perlu  melakukan  transformasi  keagamaan kultural,  sehingga  Islam  tidak  hanya  sebagai  sistem  keyakinan,  tapi  juga  sebagai sistem  budaya  dan  hukum.  Transformasi  ini  akan  sangat  penting  karena  pandangan dunia  Islam  yang  berlaku  sekarang  merupakan  akar  konflik  dalam  hubungannya dengan HAM Internasional. Selain itu juga diperlukan dialog yang serius dan terbuka untuk  mengurai  permasalahan  yang  menjadi  sumber  ketegangan,  demi  tercapainya keselarasan konsep, baik dalam Islam maupun internasional.
Penulis kira yang paling penting adalah seperti yang dikemukakan An-Na’im tentang prinsip resiprositas , yang sudah penulis sebut pada bagian sebelum ini, yaitu prinsip  yang  menyatakan  bahwa  seseorang  harus  memperlakukan  orang  lain  sama seperti ia berharap diperlakukan oleh orang lain.

## DAFTAR  PUSTAKA
An-Na’im, Abdullahi Ahmed , 2001, Dekonstruksi Syari’ah, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, Yogyakarta : LKIS.
Engineer,  Asghar Ali, 2003, Islam dan Teologi Pembebasan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Hook,  Sidney,  1987,  “Renungan  Tentang  Hak  Asasi  Manusia”,  dalam  Harun Nasution dan Bahtiar Effendy ( peny.), Hak Asasi Manusia Dalam Islam.
Madjid,  Abd, 2002, “ Hak Asasi  Manusia dan Demokrasi dalam Islam”,  dalam Asy- Syir’ah, Fak.Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 36, N0.1.
Ma’arif, Ahmad Syafi’I, 1987, Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakarta : LP3ES.
Mahmassani, Subhi, 1979., Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia, terj. Hasanuddin, Jakarta : Tintamas.
Maududi,  Maulana  Abul  A’la,  1995, Hak-hak  Asasi  Manusia  Dalam  Islam, terj. Bambang Iriana,  Jakarta : Bumi Aksara.
Mukri, Barmawi, 2002, “HAM  dan  Kebebasan Beragama Dalam Islam” dalam Asy- Syir’ah, Fak.Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 36, N0.1.
Timur,  M.,  1987.,”  Sebuah  Dialog  Tentang  Islam  dan  Hak  Asasi  Manusia”    dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (peny.), Hak Asasi Manusia Dalam Islam,
Jakarta : Pustaka Firdaus.
Rumadi, 2000, “Islam dan Problem HAM Universal” dalam Kompas, 23 Juni.
Vatin,  Jean  Claude,  1987,    “Hak-hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam”,  dalam  Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (peny.), Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jakarta : Pustaka Firdaus.
Biodata Penulis: Vita  Fitria,  M.  Ag. Lahir  di  Kendal,  2  Agustus  1971,  Menamatkan  Studi  S1  di Fakultas  Syari’ah  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  (1996),  dan  S2  Program  Studi Hukum  Islam  Pasca  Sarjana  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  (  2004).  Sekarang
sebagai  Dosen  Pendidikan  Agama  Islam  Universitas  Negeri  Yogyakarta  (  UNY) (2006).