Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Kebijakan Pemerintah terhadap Pelayanan dalam Penerbitan Sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Bombana

## INFO PENULIS
Sri Khayati
Universitas Sulawesi Tenggara srikhayati65@gmail.com +6281341506718

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307
Vol. 1, No. 3, Desember 2021 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penilisan Referensi:
Khayati,  S.  (2021).  Kebijakan  Pemerintah  terhadap  Pelayanan  dalam  Penerbitan  Sertifikat  di Kantor Badan Pertanahan Nasional Bombana. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (3), 75-86.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  bagaimana pelaksanaan pelayanan dalam penerbitan  sertifikat  hak milik atas  tanah oleh Badan Pertanahan Nasional kabupaten Bombana, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan  pelayanan  dalam  penerbitan  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  oleh Badan  Pertanahan  Nasional  kabupaten  Bombana.  Penelitian  ini  dilakukan  di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana dengan Tipe penelitian ini  adalah  empiris  yuridis  dengan  menggunakan  teknik  studi  pustaka  dan wawancara.  Data  yang  diperoleh  baik  data  sekunder  maupun  data  primer dikategorikan sesuai jenis data. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode  kualitatif  yang  hasilnya  dipaparkan  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pelayanan  dalam  penerbitan  sertifikat  hak milik atas tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana masih  belum  terlaksana  secara  optimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kejelasan informasi  mengenai  kelengkapan  berkas  pemohon  dan  ketepatan  waktu  yang tidak  sesuai  dengan  yang  dijanjikan  oleh  pengurus  pendaftaran  tanah.  Faktor pendukung pelaksanaan pelayanan ini yaitu tingkat pengetahuan, keterampilan aparat,  sikap  dan  perilaku  aparat.  Faktor  penghambat  pelayanan  ini  adalah kurangnya  sumber  saya  manusia  dan  kurangnya  pengetahuan  masyarakat mengenai prosedur dan kelengkapan berkas dalam pengurusan sertifikat tanah.
Kata Kunci: Pelayanan, Penerbitan Sertifikat,  Badan Pertanahan Nasional

## A. Pendahuluan
Negara  Republik  Indonesia  masih  merupakan  suatu  negara  agraris,  dimana  susunan kehidupan  sebagian  besar  rakyat  termasuk  perekonomiannya  masih  bercorak  agraris. Berdasarkan  jalan  pikiran  tersebut  dan  agar  tanah  itu  di  gunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat,  maka  tanah  itu  pada  tingkat  tertinggi  dikuasai  oleh negara,  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat.      Tanah  dalam  kehidupan  manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar dari pada kehidupan manusia salah  satunya  bergantung  pada  keberadaan  kepemilikan  pada  tanah.  Tanah  dapat  di  nilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat tetap dan dapat di cadangkan untuk kehidupan pada masa  mendatang.  Bahkan  ada  pendapat  yang  menyatakan  tanah  merupakan  investasi  besar buat bekal harta di waktu yang akan datang.
Penataan  ulang  struktur  dan  kebijakan  pertanahan  dalam  hal  penguasaan,  kepemilikan, penggunaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  agraria  perlu  dilakukan  dengan  komitmen  pada politik pemerintah yang sungguh-sungguh untuk memberikan arah dan dasar yang jelas dalam suatu  kerangka  pembaruan  agraria  yang  berkeadilan,  demokratis  dan  berkelanjutan.  Hal  ini mengingat  begitu  banyak  dan  kompleks  permasalahan  yang  muncul  di  bidang  pertanahan, apabila tidak dikelola secara baik dan benar.
Setiap  jengkal  tanah  di  mata  hukum  keagrarian  harus  jelas  status  hak  dan  pemegang haknya. Misalnya Tanah Milik jelas bukan Tanah Negara dan berbeda kriterianya dengan tanah- tanah  Hak  Guna  Bangunan(HGB),  Hak  Guna  Usaha  (HGU) dan  lain-lain.  Begitupun  siapa-siapa saja yang boleh menguasai/memilikinya serta pembentukan penggunaan tanahnya mempunyai kriteria-kriteria  yang  berbeda.  Tanah  hak  milik  ataupun  tanah  hak-hak  lainnya  wajib didaftarkan  dikantor-kantor  pertanahan  (BPN).  Bukti  bahwa  tanah  tersebut  telah  terdaftar adalah sertifikat tanah, yang sekaligus sebagai bukti penguasaan/pemilikan pemegangnya atas tanah  tersebut.  Begitupun  dengan  peraturan  pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang pendaftaran  tanah,  melalui  Pasal  3  menjelaskan  tujuan  dan  kegunaan  dari  pendaftaran  tanah dan  salah  satu  produknya  bernama  sertifikat  hak  atas  tanah  tersebut  “untuk  memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.
Salah satu lembaga yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional atau disingkat BPN yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 10  Tahun  2006  tentang  Badan  Pertanahan  Nasional.  Secara  garis  besar  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  adalah  Lembaga  Pemerintah    Non  Departemen  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 1 ayat (1) PP No. 10 Tahun 2006).

## Abstract
This study aims to find out and understand how the implementation of services in the issuance of land title certificates by the National Land Agency of Bombana Regency. Bombana Regency National Land. This research was conducted at the National  Land  Agency  Office  of  Bombana  Regency.  This  type  of  research  is empirical  juridical  using  literature  study  and  interview  techniques.  The  data obtained, both secondary and primary data, were categorized according to the type of data. Then the data were analyzed using qualitative methods, the results were  presented  descriptively.  The  results  of  the  study  indicate  that  the implementation of services in the issuance of certificates of ownership of land at the  National  Land  Agency  office  of Bombana  Regency  is still not  implemented optimally.  This  can  be  seen  from  the  clarity  of  information  regarding  the completeness of the applicant's file and the timeliness that is not in accordance with  what  was  promised  by  the  land  registration  administrator.  Factors supporting the implementation of this service are the level of knowledge, skills of  officers,  attitudes  and  behavior  of  officers.  The  inhibiting  factor  for  this service is the lack of human resources and the lack of public knowledge about the  procedures  and  completeness  of  the  files  in  the  management  of  land certificates.
Keywords :   Service, Certificate Issuance, National Land Agency
Bagi masyarakat untuk memiliki hak milik atas tanah, mereka harus mengurus pembuatan sertifikat  tanah  sebagai  bukti  kepemilikan  tanah  yang  paling  kuat.  Mengurus  pembuatan sertifikat  tanah  merupakan  kewajiban  bagi  masyarakat  agar  memiliki  bukti dan  dasar  hukum yang  kuat  akan  kepemilikan  atas  tanah.  Hanya  saja  masih  banyak  masyarakat  yang  belum mengurus pembuatan sertifikat tanah ini.  Sertifikat memiliki kegunaan sebagai alat bukti yang sah  dan  kuat  atas  kepemilikan  tanah,  sebagai  media  informasi  mengenai  tanah  yang  dimiliki, serta  untuk  membantu  pemerintah  dalam  menjalankan  tertib  administrasi  pertanahan  untuk memberikan kepastian hukum atas tanah tersebut.
Badan  Pertanahan  Nasional  mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas  pemerintahan  di bidang pertanahan secara rasional, regional dan sektoral. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10  Tahun  2006  Tentang  Badan  Pertanahan  Nasional  Pasal  3  dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  salah  satu  fungsinya  yaitu  Pelaksanaan  pendaftaran tanah  dalam  rangka  menjamin  kepastian  hukum.  Dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  di bidang  pertanahan  juga  dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2008  Tentang Pemerintahan  Daerah  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  (K)  yang  mengatakan  bahwa  pelayanan pertanahan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah merupakan urusan  yang  berskala  kabupaten/kota.  Kecamatan  sebagai  perangkat  daerah  kabupaten/kota mempunyai  peran  yang  sangat  strategis,  karena  sebagai  ujung  tombak  pelayanan,  barometer penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan  etalase  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di kabupaten/kota.  Pelimpahan  kewenangan  yang  diharapkan  diberikan  oleh  bupati  tidak  perlu semuanya,  tetapi  secukupnya  yang  sekiranya  akan  mendekatkan  masyarakat  kepada  pusat pelayanan Sesuai dengan salah satu tugas kecamatan yakni melaksanakan fungsi pelayanan di tingkat  kecamatan,  maka  salah  satu  bentuk  pelayanan  yang  dilakukan  adalah  pelayanan  di bidang administrasi pertanahan, di sisi lain fungsi kecamatan yang berkoordinasi kepada unit- unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat (dinas, kecamatan, kelurahan) di bidang pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pelayanan publik juga tentu tidak bisa  dilepaskan  dari  suatu  aturan,  khususnya  pada  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil yang pada salah satu bagiannya menyebutkan bahwa seorang  aparatur  negara  wajib  memberikan  pelayanan  sebaik-baiknya  kepada  masyarakat. Pada aturan ini menunjukkan antitesa (bertentangan) dengan  apa yang diperoleh masyarakat Kabupaten Bombana khususnya yang ingin melakukan pengurusan administrasi pertanahan.
Di  sisi  lain  ada  pula  masyarakat  yang  ingin  melakukan  pengurusan  pelayanan administrasi pertanahan yang kesulitan karena kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai tatacara  pengurusan,  baik  itu  pengurusan  sertifikat  atau  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan pelayanan administrasi pertanahan. Pada kondisi seperti ini, kantor – kantor pelayanan publik diharapkan mampu  memberikan  solusi  agar  masyarakat  tidak  kebingungan,  misalnya  dengan memasang  papan  informasi  bicara  sehingga  masyarakat  itu  sendiri  mampu  menelaah  proses dan  alur  pelayanan  administrasi  pertanahan  pada  saat  akan  melakukan  pengurusan.  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP)  menyatakan bahwa  pembentukan  aturan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pengelolaan  dan  pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas Bertitik  tolak  dari  uraian  di  atas  maka  merupakan  hal  yang  menarik  untuk  di  angkat menjadi suatu bahan penelitian Pada kenyataannya fenomena atau masalah yang dihadapi oleh kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Bombana  dalam  memberikan  pelayanan pendaftaran  tanah,  yaitu  :Masyarakat  masih  beranggapan  bahwa  pelayanan  di  bidang pertanahan masih terlalu sulit dan berbelit-belit dalam prosedur kelengkapan berkas dan lama waktu pemprosesan. Penyebabnya bisa dikarenakan pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang(ATR)/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana yang kurang optimal, sehingga kebanyakan  dari  mereka  memberikan  tanggung  jawab  untuk  mendaftarkan  tanahnya  kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan hal ini belum tentu mempercepat proses pendaftaran tersebut, karena tidak semua orang yang ditunjuk untuk mendaftarkan tanahnya itu langsung mengurusi. Masih adanya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum akan pentingnya pendaftaran  dan  alas  hak  (berkas-berkas)  dari  masyarakat  yang  tidak  lengkap  pada  saat permohonan diajukan. Masih banyak dijumpai kelemahan dalam pelayanannya. Hal ini ditandai dengan  masih  adanya  keluhan  masyarakat  yang  disampaikan  melalui  media  massa,  sehingga dapat  menimbulkan  citra  yang  kurang  baik  terhadap  Instansi  Kantor  Pertanahan  Nasional Kabupaten Bombana  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka penulis  akan  membahas  lebih  lanjut dalam suatu penelitian yang diberi
judul  :  “Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Pelayanan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas Tanah ( Suatu Studi dikantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Bombana)”.

## B. Metode

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Kabupaten  Bombana,  tepatnya  pada  kantor  Badan Pertanahan  Nasional/ATR  Kabupaten  Bombana  Adapun  alasan  pemilihan  lokasi  penelitian  di kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Bombana ini melayani administrasi tentang sertifikat tanah.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data dilakukan 2 teknik yaitu :

## 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian  kepustakaan  yang  penulis  maksudkan  di  sini  adalah  upaya  pengumpulan  data dengan  cara  membaca  sumber-sumber  tertulis,  diantaranya  dari  buku-buku,  tulisan  para ahli dan media tulisan lainnya yang berhubungan dengan pertanahan.
2. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian penulis maksudkan di sini adalah :
a. Observasi,  yaitu dengan  pengamatan dan pencatatan  secara  sistematika terhadap data yang berhubungan dengan masalah pensertifikatan tanah.
b. Wawancara,  yaitu  suatu  bentuk  penelitian  dengan  jalan  melakukan  Tanya  Jawab langsung  dengan  pihak-pihak  yang  diperlukan.dalam  hal  ini  penulis  melakukan wawancara  dengan  pihak-pihak      langsung  dengan  aparat  terkait  pada  kantor  Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Bombana

## Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ada 2 jenis data:
a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara
b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi pustaka hukum dan hasil analisa terdapat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

## Analisa Data
Dalam  menganalisa  data  maka  penulis  menggunakan  analisa  deskriptif  yaitu menggambarkan  fakta-fakta  tentang  masalah  yang  diteliti  sebagaimana  adanya  serta memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan. Dalam hal  ini  penulis  juga  mempertimbangkan  dengan  teori  yang  ada  dengan  harapan  dapat menjawab  serta  memberikan  pandangan sejauh  mana  kenyataan  teori  berpengaruh  terhadap praktik yang timbul.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Bombana
Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh    dilapangan  bahwa  dalam  pelaksanaan penyelesaiannya  penerbitan  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  di  kabupaten  Bombana menunjukkan  kurang optimal dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak BPN hal ini bisa lihat  tabel di bawah ini.
Tabel 1. Daftar permohanan sertifikat hak milik atas tanah dan penyelesaiannya
No Tahun Jumlah Permohonan Jumlah Penyelesaiannya 1 2015 125 Bidang Tanah 108 Bidang Tanah 2 2016 138 BidangTanah 129 Bidang Tanah 3 2018 108 Bidang Tanah 97 Bidang Tanah 4 2019 115 Bidang Tanah 96 Bidang Tanah 5 2020 110 Bidang Tanah 103 Bidang Tanah Sumber Data BPN Bombana 2021
Dalam  memberikan  pelayanan  publik  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  penting  karena berhubungan erat dengan kepentingan orang banyak sehingga memerlukan penanganan yang serius  untuk  dapat  menghasilkan  pelayanan  yang  optimal.  Perbaikan  kinerja  yang  akan
memiliki  implikasi  yang  luas  terutama  dalam  memperbaiki  tingkat  kepercayaan  masyarakat kepada pemerintah. Perbaikan kinerja pelayanan publik  diharapkan akan meningkatkan image pemerintah  di  mata  masyarakat  karena  dengan  kinerja  pelayanan  publik  yang  semakin  baik, kepuasan  dan  kepercayaan  masyarakat  bisa  dibangun  kembali.  Pelayanan  yang  optimal diwujudkan  dalam  suatu  bentuk  di  mana  instansi  tersebut  memuat  indikator-indikator  yang digunakan sebagai tolok ukur merupakan suatu keberhasilannya.
Kantor  pertanahan  Nasional/ATR  (Agraria  dan  Tata  Ruang)  Kabupaten  Bombana dilaksanakan  sesuai  dengan  instruksi  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 3 tahun 1998 yaitu tentang peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan masyarakat di bidang  pertanahan.  Dimana  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  terutama  di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten  Bombana ATR selalu berupaya memberikan pelayanan prima  melalui sistem loket.
Adapun loket yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Loket 1 : Informasi Pelayanan
Setiap  permohonan  yang  dating  ke  loket  informasi  dapat  menerima  penjelasan  mengenai jenis pelayanan yang diinginkan pemohon oleh petugas loket. Setelah menerima penjelasan dari loket 1 untuk kelengkapan berkas pengurusan sertifikat dalam pelayanan pendaftaran tanah.  Maka  pemohon  dianjurkan  ke  koperasi  untuk  mengambil  blanko  pengukuran  dan permohonan hak yang akan diisi pemohon sesuai dengan pelayanan yang diinginkan.
b. Loket 2 : Berkas penerimaan permohonan
Berkas pemohon telah diisi dengan benar maka pemohon menyetorkan berkas permohonan pengukuran ke loket 2a dengan disertai tanda terima berkas dari aparat petugas loket dan membayar  administrasi  ke  loket  3.  Pemohon  menyerahkan  berkas  melalui  loket  ini,  yang terlebih  dahulu  diteliti  oleh  petugas  mengenai  kelengkapan  persyaratan.  Adapun  loket penyerahan  berkas  permohonan  terbagi  dalam  beberapa  loket  pelayanan  menurut  jenis pelayanan pertanahan yang diberikan, antara lain :
a) Loket 2a. Loket Pengukuran, Pengembalian Batas
b) Loket 2b. Loket Pelayanan Konversi/Pengakuan, Pemberian Hak, Peningkatan Hak.
c) Loket   2c.Pendaftaran  untuk  SK,  Peningkatan  Hak  RSS,  Pemecahan/Pemisahan, Penggabungan, Penggantian Sertifikat
d) Loket 2d. Loket Pengecekan Sertifikat , SKPT
e) Loket 2e. Peralihan Hak, Pemasangan Hak Tanggungan, Tukar Menukar, Ganti Nama,
c. Loket 3.Penerimaan Biaya Pembayaran dilaksanakan melalui loket ini pada Bendaharawan Khusus  Penerima  (BKP)  dan  kepada  pemohon  diberikan  tanda  bukti  pembayaran  berupa kwitansi
d. Loket  4  :  Pengambilan  Produk  Segala  produk  pelayanan  pertanahan  dapat  diambil  pada loket ini.
Adapun jenis produk pelayanan ini :
a. Sertifikat tanah
b. Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah
c. Surat keputusan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
Untuk  mengoptimalkan  sistem  pelayanan  administrasi  pembuatan  sertifikat  tanah  pada kantor  Badan  Pertanahan  Nasional/ATR  Kabupaten  Bombana,  diperlukan  penerapan  dan mekanisme  prosedur  kerja  yang  jelas  sederhana  dan  transparan,  karena  jika  prosedur pelayanan  kurang  jelas  serta  kurang  efektif  dan  efisien,  akan  mempengaruhi  kepuasan masyarakat  yang  akan  dilayani  Adapun  prosedur  dalam  pelayanan    kerjanya  adalah  sebagai berikut;

## 1. Prosedur Kelengkapan Berkas
Masyarakat  ingin  mendaftarkan  tanahnya  untuk  membuat  sertifikat  tanah  yang  pertama sekali dilakukan adalah meminta informasi untuk meminta keterangan apa saja yang diperlukan dalam pengurusan pendaftaran tanah. Berdasarkan hasil wawancara dengan  (pegawai bagian hak  tanah  dan  pendaftaran  tanah),  menyatakan  bahwa  persyaratan  yang  diperlukan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya yaitu :
1. Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama kali Persyaratannya :
1) Surat Permohonan Pemohon  mengisi  blanko  permohonan  yang  telah  disediakan  pada  Kantor  Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Bombana.
2) Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang berlaku), dengan menunjukkan aslinya.
3) Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.
4) Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu :
a. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau
b. Surat  keputusan  pemberian  hak  milik  dari  pejabat  yang  berwenang,  baik  sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak  yang  diberikan,  tetapi  telah  dipenuhi  semua  kewajiban  yang  disebut  di dalamnya, atau
c. Pajak  Bumi/Landrete,  girik,  pipil,  kekitir  dan  Verponding  Indonesia  sebelum berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961
d. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat/kepala desa/kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
e. Akta  pemindahan  hak  atas  tanah  yang  dibuat  oleh  PPAT,  yang  tanahnya  belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
f. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah daerah, atau
g. Surat  keterangan  riwayat  tanah  yang  pernah  dibuat  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang lainnya, atau
h. Surat-surat  bukti  kepemilikan  lainnya  yang  terbit  dan  berlaku  sebelum  di berlakunya UUPA.
2. Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali pengukuran hak Persyaratannya:
1) Surat Permohonan Pemohon mengisi blanko permohonan yang telah disediakan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana.
2) Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang berlaku), dengan menunjukkan aslinya.
3) Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.
4) Bukti perolehan kepemilikan tanah disertai :
a. Pernyataan  pemohon  bahwa  telah  menguasai  secara  fisik  selama  20  tahun  terus menerus,  dengan  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  dan  diketahui  oleh  Kepala Desa/lurah.
b. Keterangan  Kepala  Desa/Lurah  dengan  saksi  dua  orang  tertua  adat/penduduk setempat yang membenarkan penguasaan tanah tersebut.
c. Asli Akta Jual Beli/Akta Hibah/Akta Pembagian Hak Bersama
d. Asli segel jual Beli/akta Hibah/Akta Pembagian Hak Bersama
5) Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan
6) Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan yang sudah lunas, walaupun nihil
7) Surat keterangan warisan dan Surat Kematian
8) Surat pernyataan
9) Berita acara kesaksian
10) Permohonan Pertimbangan Teknis Penataguaan Tanah
11) Surat Pernyataan tidak melanggar ketentuan pemilikan/penguasaan tanah
Persyaratan  tersebut  disesuaikan  dengan  alas  hak  yang  diajukan  oleh  pemohon. Misalnya pemohon pendaftaran tanah dikarenakan jual beli, maka harus disesuaikan dengan akta  jual  beli.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  yang  bernama  Halim mengenai kelengkapan berkas menyatakan :
“untuk mengurus sertifikat itu ribet, saya sudah berapa kali bolak balik untuk keperluan berkas  yang  belum  terpenuhi  untuk  dilengkapi.”  (hasil  wawancara  pada  tanggal  23  juni 2019).
Menanggapi  hal  tersebut  terkait  terlalu  berbelit-belitnya  pengurusan  tanah.  (pegawai Seksi  hak  tanah  dan  pendapatan  tanah)  mengatakan  :  ”mungkin  permasalahannya  adalah masyarakat belum tau apa-apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftarkan tanahnya karena banyak  dokumen-dokumen  yang  diperlukan  untuk  kejelasan  yang  real  untuk  penerbitan sertifikatnya”.
Tabel  2.  Tanggapan  Masyarakat  Tentang  Kelengkapan  Berkas  dan  Prosedur  Penerbitan Sertifikat No. Tanggapan responden Responden Persentase 1    Mengetahui 5 25% 2   Tidak mengetahui 15 75% Total 20 100% Sumber : Data Primer
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa  dari  20 responden  masyarakat  yang  ditanya  mengenai  pengetahuan  kelengkapan  berkas  dan prosedur  penerbitan  sertifikat,  5  diantaranya  mengakui  jika  mereka  sudah  mengetahui prosedur  dan  apa-apa  saja  yang  diperlukan  untuk  mengurus  pendaftaran  tanah.  Namun selain itu,  ada 15 orang mengakui bahwa mereka belum mengetahui prosedur dan apa-apa saja yang diperlukan untuk mengurus pendaftaran tanah. Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur penerbitan sertifikat tanah dan kelengkapan berkas.
Nampak  bahwa  beberapa  masyarakat  masih  merasakan  tata  cara  pelayanan pendaftaran  tanah  itu  masih  terlalu  berbelit-belit  dan  sulit  dipahami  oleh  orang  awam. Sehingga  masyarakat  menimbulkan  rasa  enggan  untuk  mengurus  pendaftaran  tanah  bila benar-benar  tidak  mendesak  dibutuhkan.  Dibutuhkan  sosialisasi  yang  lebih  banyak  lagi kepada  masyarakat  yang  kurang  memahami  bagaimana  prosedur  dan  persyaratan  yang berlaku, agar tidak terjadi kesalahpahaman kepada masyarakat sebagai pemohon, BPN juga dapat  memudahkan  prosedurnya  kepada  masyarakat  agar  dapat  dipahami  dan  dapat mendapatkan rasa keadilan pada pelayanan.

## 2. Kepastian Waktu
Kepastian waktu pengurusan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan/ATR Kabupaten Bombana sangat  menentukan dalam  penilaian  masyarakat mengenai  baik  tidaknya pelayanan yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Waktu merujuk pada cara biasanya antara  masyarakat  itu  sendiri  dengan  pihak  petugas  pelaksana  yang  melayaninya.    Hal  yang diharapkan dari sebuah perjanjian atau janji terealisasi sebagaimana diharapkan sebagai wujud nyata  moral  seorang  pelaksana  pengurusan  pendaftaran  tanah  bagi  masayarakat  yang dijanjikan. Peraturan Pemerintah No. 128 tahun   2015,   lamanya  pengurusan  sertifikat adalah sebagai berikut:
1. 38 (tiga puluh delapan) hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2
2. 57 (lima puluh tujuh) hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m2 s.d. 5.000 m2
3. 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk tanah yang luasnya lebih dari 5.000 m2.
Tetapi  dalam  pengerjaannya  didapati  melebihi  dari  Standar  yang    ditetapkan.  Hal  ini dikarenakan  dalam  pelaksanaannya  terdapat  berbagai  macam  kendala  hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan pendaftaran tanah ini selesai tidak tepat pada waktunya atau lebih  lama  dari  waktu  yang  ditetapkan.  Seperti  apa  yang  dikatakan  oleh  masyarakat  yang bernama  Ibu  Hasni  mengatakan  bahwa  :  “saya  sudah  berapa kali  bolak-balik  seharusnya dari waktu yang janjikan harusnya sudah selesai tapi sampai sekarang belum selesai dan saya masih harus bolak-balik” (wawancara bapak ngatimin pada tanggal 23 juni 2019).
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari 20 responden masyarakat  yang  melakukan  pengurusan  administrasi  pertanahan  berupa  sertifikat,  11 diantaranya  mengakui  jika  pengurusan  sertifikat  tersebut  lebih  lama  dibandingkan  dari kesepakatan  yang  disampaikan  oleh  pegawai  Badan  Pertanahan  Nasional  /ATR  di  kabupaten Bombana.  Namun  selain  itu,  9  orang  mengakui  bahwa  pengurusan  administrasi  pertanahan berupa sertifikat sudah tepat waktu dalam proses penyelesaiannya. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme  pelayanan  administrasi  pertanahan  di  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional/ATR Kabupaten  Bobana  dari  segi  ketepatan  waktu  masih  belum  sepenuhnya  berjalan  sesuai prosedur.  Adapun  masyarakat  yang  seharusnya  sudah  mendapatkan  sertifikatnya,namun merasakan kenyataan sebaliknya.
Berdasarkan pernyataan bidang seksi hak tanah dan pendapatan tanah mengatakan bahwa: “Hal  ini  sangat  wajar  terjadi  dikarenakan  banyaknya  berkas  yang  masuk  sedangkan  yang mengerjakan  berkas  tersebut  kurang,  butuh  tambahan  staff  orang  agar  semua  berkas  dapat diselesaikan tanpa adanya penumpukan berkas lagi.”(wawancara pada tanggal 27 juni 2019).
Ditelaah secara konseptual pelayanan, maka ketepatan waktu merupakan salah satu faktor yang  mempengaruhi  kepuasan  masyarakat.  Oleh  karenanya  walaupun  sifat  perjanjian  yang dibuat  secara  hukum  tidak  dapat  diabaikan.  Pelayanan  jasa  adalah  pelayanan  yang  dapat memuaskan masyarakat salah satu indikatornya harus tepat waktu

## 3. Proses Penerbitan Sertifikat
Sesuai  ketentuan  Pasal  19  Undang-undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  bahwa  pendaftaran tanah diselenggarakan, dilaksanakan oleh Kantor pertanahan/ATR Kabupaten Bombana selatan yang  dikerjakan  oleh  stafnya  sesuai  bidangnya.  Kegiatan  pelayanan  pendaftaran  tanah dilakukan  atas  permohonan  yang  bersangkutan,  permohonan  tersebut  meliputi  permohonan untuk :
1. Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu.
2. Mendaftar  hak  baru  berdasarkan  alas  hak  atau  syarat  kelengkapan  berkas  yang  telah dijelaskan pada persyaratan berkas diatas.
3. Mendaftar  hak  lama  berdasarkan  alat  bukti  yang  membuktikan  adanya  hak  yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam PP No.24 Tahun 1997.
Standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan pendaftaran tanah sebagai berikut :
1) Petugas Loket 2a Pengukuran, pengembalian batas
a. Menerima  dan  meregistrasi  surat  permohonan  pengukuran  tanah  dan mengagendakan permohonan pengukuran.
b. Memberikan tanda terima berkas permohonan pengukuran tanah yang lengkap.
c. Membuat surat tugas ke petugas ukur agar tanah pemohon di ukur bidang tanahnya.
d. Setelah diadakan pengukuran dan petugas ukur telah menggambarkan bidang tanah pada surat ukur/gambar ukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Mengisi daftar isian yang mengenai penetapan batas.
f. Menyampaikan  berkas  permohonan  pengukuran  bidang  tanah  ke  kasubsi  survey pengukuran tanah .
2). Petugas Loket 2b. Pelayanan Konversi/pengakuan, Pemberian Hak, Peningkatan Hak :
a. Menerima dan meregistrasi surat permohonan di agendakan Tata usaha
b. Memberikan tanda terima berkas permohonan pengukuran tanah yang lengkap.
c. Menyampaikan  berkas  permohonan  ke  kasubsi  pendaftaran  tanah  dan  pemberian hak atas tanah.
3). Kasubsi penetapan hak atas tanah
a. Mempelajari dokumen
b. Melaksanakan koordinasi dengan kasubsi survey  pengukuran tanah dan pemetaan tanah  untuk  merencanakan  kegiatan  pemeriksaan  tanah  “A”  kelapangan  bersama petugas ukur.
c. Membuat disposisi ke petugas pelaksana/staff pengelola
d. Petugas pelaksana/staff pengelola bidang hak tanah dan pendaftaran tanah
e. Mengagendakan berkas permohonan pemilik
f. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik
g. Menyerahkan berkas kepada pemeriksaan tanah “A” untuk meneliti dan mengecek kelengkapan berkas  data yuridis dan data  fisik
h. Membuat   konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi atau meminta penjelasan
i. Membuat konsep surat penolakan kepada pemohon.
j. Membuat konsep SK
k. Membuat surat pengantar usul ke Kanwil
5). Kasubsi penetapan hak atas tanah
a. Paraf konsep surat
b. Paraf konsep SK
c. Paraf surat usulan ke kanwil BPN
6).  Kepala seksi hak tanah dan pendaftaran tanah
a. Paraf konsep surat
b. Paraf konsep SK
c. Paraf konsep surat penolakan
d. Paraf surat usulan ke kanwil BPN
7). Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana
a. Tanda terima permintaan kelengkapan
b. Tanda tangan surat keputusan pemberian hak
c. Tanda tangan urusan surat pengantar usul ke kanwil BPN
8). Kepala urusan umum
a. Memberikan tanggal dan nomor surat
b. Memberikan tanggal dan nomor surat keputusan pemberian hak
c. Memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon mengenai kelengkapan berkas yang harus dipenuhi berupa pemasukan kepada Negara dan BPHTB
d. Memberikan tanggal dan nomor surat usul ke Kanwil
Proses penerbitan sertifikat dalam pelayanan pendaftaran tanah:

## 1. Pengukuran
Setelah petugas menerima perintah pengukuran maka segera melakukan persiapan sebagai berikut:
1) Memeriksa  tersedianya  sarana  peta  seperti  peta  pendaftaran  atau  peta  dasar  pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yang dimohon.
2) Merencanakan pengukuran diatas peta pendaftaran atau peta-peta lainnya memenuhi syarat, apabila tanah yang dimohon belum mempunyai gambar situasi/surat ukur.
3) Memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon mengenai waktu penetapan batas dan pengukuran.
Sebelum  pelaksanaan  pengukuran  bidang  tanah,  petugas  ukur  dari  Kantor  Pertanahan terlebih  dahulu  menetapkan  batas-batas  bidang  tanah  dan  pemohon  memasang  tanda-tanda batas.

## 2. Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah
Untuk  keperluan  pendaftaran  hak  baru  dan  hak  lama  pengumpulan  dari  penelitian  alat bukti dilakukan oleh seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan. Dalam hal ini penelitian dokumen ternyata bahwa bukti kepemilikan tanah berupa bukti-bukti tertulis tersebut  sudah  lengkap,  maka  Kepala  Seksi  Hak  Tanah  dan  Pendaftaran  Tanah  pada  Kantor Pertanahan menyiapkan pengumuman.
Dalam  hal  ini  dari  penelitian  dokumen  ternyata  bahwa  bukti  kepemilikan  tanah  berupa bukti-bukti  tertulis  tidak  lengkap,  atau  dalam  hal  bukti  hak  yang  dapat  diajukan,  maka penelitian data yuridis bidang tanah tersebut dilanjutkan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah atau Panitia A.
Panitia Pemeriksaan Tanah atau Panitia A terdiri dari :
1) Kepala Seksi Pengukuran dan pemetaan tanah = 1 orang
2) Kepala seksi Hak atas Tanah dan pendaftaran tanah = 1 orang
3) Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah = 1 orang.
Untuk keperluan penelitian data yuridis tersebut Kepala seksi Hak tanah dan Pendaftaran Tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dan daftar isian yang sudah diisi sebagian dalam rangka penetapan batas bidang tanah kepada Panitia A. Setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan,  maka  Panitia  A  menyerahkan  daftar  isian  yang  sudah  diisi  Kepala  Seksi  Hak  atas Tanah dan Pendaftaran Tanah yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis.
Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah adalah sebagai berikut ;
a. Meneliti  data  yuridis  bidang  tanah  yang  tidak  dilengkapi  dengan  alat  bukti  tertulis mengenai kepemilikan tanah secara lengkap
b. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah.
c. Mencatat sanggahan/keberatan hasil penyelesaian.
d. Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan
e. Mengisi daftar isian
Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :
a. Mencari  keterangan  tambahan  dari  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  bidang  tanah tersebut  yang  dapat  digunakan  untuk  memperkuat  kesaksian  atau  keterangan  mengenai pembuktian kepemilikan tanah
tersebut.
b. Meminta  keterangan  tambahan  dari  masyarakat  yang  diperkirakan  dapat  mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.
c. Melihat  keadaan  bidang  tanah  di  lokasinya  untuk  mengetahui  apakah  yang  bersangkutan secara  fisik  menguasai  tanah  tersebut  atau  digunakan  pihak      lain  dengan  seizin  yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada diatas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut. Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas.
3. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis, dan pengesahannya Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam risalah penelitian data Yuridis  dan  penetapan  Batas  dimasukkan  dalam  Daftar  Data  Yuridis  dan  Data  Fisik  Bidang Tanah. Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka daftar data yuridis  dan  data  fisik  bidang  tanah  dan  peta  bidang  tanah  yang  bersangkutan  diumumkan  di Kantor Pertanahan dan kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 hari.
Dengan  mempertimbangkan  kemungkinan  masalah  pertanahan  yang  akan  timbul  Kepala Kantor  Pertanahan  dapat  memutuskan  bahwa  pengumuman  mengenai  data  fisik  dan  data yuridis  mengenai  tanah  yang  dimohon  pendaftarannya  dilaksanakan  melalui  harian  umum setempat atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon.
Setelah  jangka  waktu  pengumuman  berakhir,  maka  data  fisik  dan  data  yuridis  tersebut disahkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan dengan  berita  acara  pengesahan  data  fisik  dan  data yuridis.  Apabila  pada  waktu  pengesahan  data  fisik  dan  data  yuridis  masih  ada  kekurang lengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.    Kepada  pihak  yang  mengajukan  keberatan  disampaikan  tertulis  agar  segera mengajukan gugatan ke Pengadilan.

## 4. Penegasan Konversi dan Pengakuan Hak
Berdasarkan  berita  acara  pengesahan  data  fisik  dan  data  yuridis  apabila  hak  atas  tanah yang  alat  bukti  tertulisnya  lengkap  dan  alat  bukti  tertulisnya  tidak  lengkap  tetapi  ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan dan tanahnya dikuasai oleh pemohon atau  oleh  orang  lain  berdasarkan  persetujuan  pemohon,  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan ditegaskan konversinya menjadi pemegang hak yang terakhir. Sedangkan untuk hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun oleh Kepala Kantor Pertanahan diakui sebagai hak yang terakhir.

## 5. Pembukuan Hak
Berdasarkan  alat  bukti  hak  baru sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  PP  No.24  Tahun 1997, penegasan konversi dan pengakuan hak terhadap hak-hak atas tanah, yang data fisik dan atau data yuridisnya tidak lengkap atau masih disengketakan dibukukan dengan catatan dalam buku tanah mengenai hal-hal yang kurang lengkap atau disengketakan.
Dalam pembukuan hak pembatasan-pembatasan yang bersangkutan dengan hak tersebut, termasuk  pembatasan  dalam  pemindahan  hak  Penandatanganan  buku  tanah  dilakukan  oleh Kepala  Kantor  Pertanahan,  dengan  ketentuan  bahwa  dalam  hal  Kepala  Kantor  Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala  Kantor  Pertanahan  dalam  melimpahkan  kewenangan  menandatangani  buku  tanah tersebut kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.

## 6. Penerbitan Sertifikat
Hak-hak  atas  tanah,  yang  sudah  didaftar  dalam  buku  tanah  dan  memenuhi  syarat  untuk diberikan  tanda  bukti  haknya.  Data  yuridis  yang  dicantumkan  yang  dicantumkan  dalam sertifikat meliputi juga pembatasan-pembatasan.
Dokumen alat bukti hak lama yang menjadi dasar pembukuan dicoret silang dengan tinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda yang ada atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwa dokumen itu sudah dipergunakan untuk pembukuan hak, sebelum disimpan sebagai warkah.
Penandatanganan  sertifikat  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan,  dengan  ketentuan bahwa  dalam  hal  Kepala  Kantor  berhalangan  atau  dalam  rangka  melayani  permohonan pendaftaran  tanah  yang  bersifat  massal  Kepala  Kantor  Pertanahan  dapat  melimpahkan kewenangan  menandatangani  sertifikat  tersebut  kepada  Kepala  Seksi  Hak  Tanah  dan Pendaftaran tanah. Setelah semua proses telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang  ada,  maka  sertifikat  diserahkan  kepada  pemegang  hak  atau  kuasanya.  Pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.
Berdasarkan  proses  penerbitan  sertifikat  tanah  di  atas,  maka  menurut  peneliti menunjukkan  bahwa  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  standar  pelayanan  kantor pertanahan/ATR  kabupaten  Bombana  telah  dipublikasikan  sehingga  terwujudnya  asas keterbukaan.
Kelengkapan  yang  memadai  dalam  pelaksanaanya  dan  kesinambungan  dalam pemeliharaan  datanya,  data  yang  tersedia  menunjukkan  keadaan  yang  baru  (mutakhir), sehingga terwujudnya asas mutakhir.

## Faktor-Faktor  Penghambat  Yang  Mempengaruhi  Pelaksanaan  Pelayanan  Penerbitan Sertifikat  hak  Milik  Atas  Tanah  Oleh  Badan  Pertanahan  Nasional/ATR  Kabupaten Bombana
Dari  hasil  penelitian  dilapangan  bahwa  dalam  kebijakanan  pelaksanaan  pelayanan penerbitan  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  di  kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten Bomana sudah berjalan sesuai dengan ketentuan SOP namun belum efektif dalm pelaksanaan pelayanannya  karena  masih  ada  masyarkat  yang  mengeluh  karena  tidak    mendapatkankan keadilanan  dalam  pelayananya  hal  ini  di  pengaruhi  bebarapak  faktor  Faktor  -faktor  sebagai berikut ;
1. Jarak antar wilayah tanah yang diukur.
Salah  satu  alasan  mengapa  persoalan  lambatnya  pelayanan  administrasi  pertanahan berupa  pengurusan  sertifikat  terselesaikan  karena  wilayah  di  Kabupaten  Bombana  itu  begitu luas. Jarak antar desa ke desa yang lain kadang-kadang harus ditempuh begitu lama.
2. Kurangnya sumber daya manusia
Pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah bukan merupakan pekerjaan yang ringan akan tetapi merupakan pekerjaan yang berat yang banyak membutuhkan tenaga ahli di bidangnya. Di Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional/ATR  ini,  jumlah  tenaga  ahli  yang  menangani  pelaksanaan pendaftaran  tanah  masih  sangat  terbatas.  Hal  ini  dilihat  dari  menumpuknya  pekerjaan pendaftaran tanah, yang menyebabkan pelayanan menjadi sangat lambat dan tidak tepat waktu.
3. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  prosedur  dan  kelengkapan  berkas  dalam pengurusan sertifikat tanah.
Hal ini menjadi faktor penghambat dikarenakan masih ada masyarakat yang ketika datang ke bpn berkasnya tidak lengkap. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan  bahwa  dari  20  responden  masyarakat  yang  ditanya  mengenai  pengetahuan kelengkapan  berkas  dan  prosedur  penerbitan  sertifikat,  5  diantaranya  mengakui  jika  mereka sudah  mengetahui  prosedur  dan  apa-apa  saja  yang  diperlukan  untuk  mengurus  pendaftaran tanah. Namun selain itu,  ada 15 orang mengakui bahwa mereka belum mengetahui prosedur dan apa-apa saja yang diperlukan untuk mengurus pendaftaran tanah.  Ini menunjukkan bahwa banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  prosedur  penerbitan  sertifikat  tanah  dan kelengkapan berkas.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  pelayanan  administrasi  pembuatan  sertifikat  tanah  pada  kantor  Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Bombana masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini  dapat  dilihat  dari  kejelasan  informasi  mengenai  kelengkapan  berkas  pemohon  dan ketepatan waktu yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pegawai pendaftaran tanah.
2. Dalam  pelayanan  administrasi  pembuatan  sertifikat  tanah  terdapat  faktor  yang mempengaruhi  terlaksananya  pelayanan  tersebut  yaitu:  Jarak  antarwilayah  tanah  yang diukur, kurangnya sumber saya manusia dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan kelengkapan berkas dalam pengurusan sertifikat tanah.

## E. Referensi
Abdurrahman.  2003. Beberapa  Aspek  tentang  Hukum  Agraria .  Penerbit  Alumni  Bandung: Bandung Nawawi, A. B. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan . PT Citra Aditya Bhakti : Bandung. Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia , Penerbit Djambatan: Jakarta, Thamrin, H. (2013). Hukum Pelayanan Publik . Aswaja Presindo: Yogyakarta. Nisjar  S.  K.  (2001).  Beberapa  Catatan  tentang  Good  Governance. Jurnal  Adminsitrasi Pembangunan 1 (2). Kusumaatmadja,  M.  (2006). Pembinaan  Hukum  dalam  Rangka  Pembangunan  Nasional .  Bina Cipta: Bandung.
Negara,  L.  A.,  &  Perkantoran,  B.  P.  P.  (1961). Lembaga  Administrasi  Negara .  Lembaga Administrasi Negara. Pamudji S. 2006. Ekologi Administrasi Negara, Bina Aksara : Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1997 Tentang MekanismePendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Ridwan,  J.,  &  Sodik,  A.  (2009). Hukum  administrasi  Negara  dan  kebijakan  pelayanan  publik . Nuansa Cendekia.
Sedarmayanti. (2003). Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah . Sinar Grafika: Bandung Sinambela,  L.  Poltak  dkk.  (2006). Reformasi  Pelayanan  Publik,  Teori,  Kebijakan,  dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Sirajuddin, dkk, (2012). Hukum Pelayanan Publik, Setara Press : Malang. Wignyosoebroto,  S.  (1995). Hukum  Kolonial  dan  Dinamika  Sosial  Politik  dalam  Perkembangan Hukum di Indonesia . Rajawali Pers: Jakarta Bambang, S., dkk, (2006). Metode Penelitian Hukum . Rajawali Pers: Jakarta. Tim Penyusun. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Esmi, W. (2005). Sebuah Telaah Sosiologis . PT. Suryandaru Utama: Semarang.
Putra, I. W., & Rasjidi, L. (1993). Hukum Sebagai Suatu Sistem. Remaja Rosdakarya, Bandung.