ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990 (e) Vol. 3, no. 2 (2022), pp. 193-206, doi: 10.15575/as.v3i2.20160

## PERBANDINGAN KEWAJIBAN NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Nandang Fathurrahman 1 1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
*Correspondence: nandangfathurrahman@gmail.com;

## Abstract
Domestic life is regulated, either in Islamic teachings or in statutory law. A person provides a living on the basis of marriage ties. The obligation to provide a living by the husband is an obligation that must be fulfilled. On this basis, the question arises how to compare the obligations of a living according to Islamic law  and  positive  law  in  Indonesia,  and  what  is  the  legal  basis  for  a  living obligation.  This  research  was  conducted  using  a  descriptive  analysis  method whose data were obtained from a literature study with a qualitative approach. The purpose  of  this  study  is  to  describe  in a simple way  the  comparison  of  living obligations according to Islamic law and positive law in Indonesia. The results of the study found that livelihood is a right that must be fulfilled by the husband to the  family,  both  primary  and  secondary  needs.  Islamic  law  explains  that  the obligation  to  make  a  living  includes  the  fulfillment  of  physical  and  spiritual fulfillment, as well as the husband's ability to earn a living. According to positive law, the obligation to earn a living is regulated in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and in the Compilation of Islamic Law. The difference between living according to Islamic law and positive law is a measure of the level of income given. The similarity is that the husband's income is given to his wife according to the husband's ability.
Keywords: Obligations, Livelihood, Law

## Abstrak
Kehidupan rumah tangga diatur, baik pada ajaran Islam ataupun hukum perundang-undangan.  Seseorang  memberikan  nafkah  atas  dasar  ikatan pernikahan. Kewajiban memberi nafkah oleh suami merupakan kewajiban yang harus  dipenuhi.  Atas  dasar  tersebut,  maka  timbul  pertanyaan  bagaimana perbandingan  kewajiban  nafkah  menurut  hukum  Islam  dan  hukum  positif  di Indonesia, dan apa dasar hukum dalam kewajiban nafkah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang datanya diperoleh dari studi literatur  dengan  pendekatan  kualitatif.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan  secara  sederhana  Perbandingan  kewajiban  nafkah  menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, Hasil dari penelitian ditemukan bahwa  nafkah  ialah  hak  yang  wajib  dipenuhi  suami  kepada  keluarga  baik kebutuhan  primer,  maupun  sekunder.  Hukum  Islam  menjelaskan  kewajiban

## Nandang Fathurrahman
Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektih Hukum Islam dan Hukum Positif …
nafkah  meliputi  terpenuhinya  lahir,  dan  batin,  serta  kemampuan  suami  dalam mencari nafkah. Menurut hukum positif kewajiban nafkah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun perbedaan nafkah menurut hukum Islam dan Hukum Positif adalah ukuran kadar nafkah yang diberikan. persamaannya yaitu nafkah diberikan oleh suami kepada istri sesuai dengan kemampuan suami.
Kata Kunci : Kewajiban, Nafkah, Hukum

## Pendahuluan
Ajaran Islam mengatur tata cara pelaksanaan kehidupan berumah tangga untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia. Islam menjelaskan beberapa aturan tentang  kewajiban  suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  termasuk  kewajiban mengurus dan menafkahi istri.
Nafkah adalah tanda syukur dan hormat antara suami dan istri setelah menikah.  Syariah  mengharuskan  suami  untuk  mendukung  istrinya.  tuntunan Syariah, mewajibkan istri untuk mematuhi dan menemani suami mereka setiap saat, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. 1
Suami  ialah  pemimpin  keluarga.  Suami  harus  bertanggung  jawab  atas pemeliharaan  keluarga  berupa  sandang,  pangan,  dan  papan.  Seorang  istri memegang  peranan  penting  dalam  mengelola  keuangan  rumah  tangga berdasarkan  pendapatan  suaminya.  Kewajiban  mengasuh  anak  bukanlah kewajiban  yang  timbul  karena  istri  diperlukan  untuk  kehidupan  keluarga, melainkan  kewajiban  yang  timbul  secara  sukarela  terlepas  dari  kondisi  istri. Setelah  ikatan  perkawinan  ditegaskan,  istri  tidak  lagi  bebas,  tetapi  menjadi tanggung jawab suami dalam keluarga, termasuk masalah mata pencaharian. 2
Kemudian Allah SWT berfirman di dalam Al- Qur’an surah al Baqarah ayat 233.
َّنُهُ قْزِر ُهَل ِدوُلْوَمْلا ىَلَعَو ۚ َةَعاَضَّرلا َّمِتُي ْنَأ َداَرَأ ْنَمِل ُفَّلَكُت  َلَ ۚ  ِفوُرْعَمْلِبِ َّنُُتَُوْسِكَو
اَهَعْسُو  َّلَِإ ٌسْفَ ن
“ ...... “ Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ….” (Q.S. Al- Baqarah:233)
Kewajiban  menafkahi  istri  ialah  tanggung  jawab  seorang  suami  dalam mencukupi apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Kewajiban suami dalam mencari kebutuhan keluarga merupakan bagian dari cara keberlangsungan hidup
1 Muhammad Azzam Abdul Aziz, Fiqh Munakahat (Jakarta: Amzah, 2009). hlm. 212-213 2 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2011). hlm.169
yang diharapkan oleh keluarga. Suami harus membayar tunjangan anak. Setelah berakhirnya kontrak pernikahan, suami harus mencari nafkah. 3
Kedudukan  nafkah  dalam  perkawinan  sangat  penting,  dan  mata pencaharian  merupakan  usaha  suami  untuk  bertanggung  jawab atas  akad  yang dibuat dalam perkawinan. Tekad suami untuk menafkahi istri dan anak memang sangat  penting  dalam  membangun  keluarga  yang  diharapkan.  Jika  suami  gagal memenuhi  kewajiban  nafkah  keluarga,  baik  kewajiban  nafkah  istri  maupun kewajiban nafkah anak, hal ini dapat mengakibatkan gagalnya membina keluarga yang diharapkan
Dengan demikian, seorang suami wajib mencukupi kebutuhan istri dan anak,  kemudian  menjaga  dan  melindungi  harkat  dan  martabat  keluarga,  baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan lainnya. “ Dalam kapasitasnya, adanya  perkawinan yang sah dalam ajaran Islam berarti adanya ikatan antara laki- laki dan perempuan untuk membina kehidupan berumah tangga. tinggal bersama, mengatur keuangan rumah tangga, membesarkan anak, dan menjaga kehormatan keluarga. Selama ikatan antara seorang suami ” dan seorang istri didasarkan pada ikatan Islam, adalah tugas pria untuk memenuhi semua kebutuhan istrinya dan istri berkewajiban untuk taat kepada suaminya. 4
Dalam istilah fiqih, nafkah adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala  sesuatu  yang  dipersamakan  dengan  hal-hal  tersebut.  Ketika  berbicara tentang makanan, hanya kata bertahan hidup yang digunakan. Dikatakan bahwa seorang laki-laki wajib menafkahi istri, sandang, pangan, dan papan. 5 .
Islam  membagi  nafkah  dalam  dua  aspek:  kehidupan  lahiriah  dan kehidupan batiniyah. Nafkah secara umum didefinisikan sebagai belanja, yaitu apa yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya, dan termasuk harta benda sebagai  kebutuhan  dasar  seperti  makanan,  pakaian,  dan  perumahan. 6 Menurut Sulaiman Rasyid (1994) yang dimaksud dengan nafkah adalah “ kebutuhan dan keperluan  yang  dibutuhkan  menurut  keadaan  dan  tempat  seperti  kebutuhan primer,  sekunder  dan  sebagainya.  Banyaknya  nafkah  yang  diwajibkan  adalah sekedar  mencukupi  keperluan  dan  kebutuhan  serta  menurut  keadaan  dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat ” . 7 Nafkah  dalam  hukum  positif  yaitu  Undang-undang  Perkawinan  No.  1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwasanya: “ Suami wajib melindungi istrinya  yang  memberi  segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai
3 T.H. Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat Dan Tuntas (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). hlm.105
4 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Al-Sunnah ,  Jilid  3  (Kairo:  Daar  alfath  li  I’ilmi  al -Arabi,  1990). hlm.279 5 Ahmad Al Hajj Al-Kurdi, Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam (Semarang: Dina Utama, 1995). hlm.57-58
6 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqih 3 , Jilid 2 (Jakarta: Depag, 1986). hlm.180
7 Rasyid Sulaiman, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994). hlm. 184

## Nandang Fathurrahman
Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektih Hukum Islam dan Hukum Positif …
dengan kemampuannya ” . 8 Kewajiban lain seorang laki-laki kepada istrinya adalah memberi istri itu tempat tinggal yang layak menurut kemampuannya. Kewajiban seorang suami terhadap istri diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  yaitu “ pembimbing  terhadap  istri  dan  rumah  tangga,  akan  tetapi mengenai hal-hal yang penting dalam urusan rumah tangga harus diputus oleh suami dan istri. ” Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 4 ialah “ sesuai dengan  penghasilannya  suami  menanggung:  a.  Nafkah,  Kiswah  dan  tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak ” . 9 . selain itu sebagaimana pasal 81  ayat  (1)  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  “Suami  wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri masih dalam iddah . ” 10 Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  juga  mengatur mengenai nafkah yaitu dalam pasal 107 KUHPer sebagai berikut; “ setiap suami wajib  menerima  diri  isterinya  dalam  rumah  yang  ia  diami.  Berkewajiban  pula melindunginya  dan  memberi  padanya  segala  apa  yang  perlu  sesuai  dengan kedudukan dan kemampuannya ” . 11
Aturan Islam menyatakan bahwa suami akan bertanggung jawab untuk mendukung keuangan keluarga. Seorang  suami harus mencukupi kebutuhan istri dan  anaknya.  suami.  Suami  harus  bertujuan  untuk  mencapai  hasil  yang  akan membantu  memenuhi  kebutuhan  keuangan  keluarga  mereka.  Istri  harus mendukung suaminya secara finansial, berdoa untuknya, dan memberikan segala kemampuan kepada suami dalam mencari nafkah. 12
“ Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  diatur  dalam  Pasal  79 menyebutkan “ (1)  Suami  adalah  kepala  keluarga  dan  istri  adalah  ibu  rumah tangga; (2) Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  bersama  dengan masyarakat ” . 13 ”
Dari  pemaparan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pentingnya  suami dalam  menafkahi  keluarganya.  Dari  sudut  pandang  hukum  Islam,  memberi Nafkah setelah pernikahan adalah wajib dalam pernikahan. Di sisi lain, menurut hukum dan peraturan Indonesia, seorang suami berkewajiban untuk menjaga dan mencukupi  kebutuhan  sesuai  dengan  kemampuan  suami.  Dalam  hal  ini  suami berkewajiban  menafkahi  keluarga  (anak  dan  istri).  Kehidupan  kemudian  dapat
8 Republik  Indonesia,  “Undang - Undang  Tentang  Perkawinan,” Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  1985  Tentang  Jalan 2003,  no.  1  (1974):  2, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.
9 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009). hlm. 80 10 Nuansa Aulia. hlm. 26 11 R.  Tirto  Sudibyo,  “Kitab  Undang - Undang  Hukum  Perdata,” Angewandte  Chemie
International Edition, 6(11), 951 – 952. , 1967, 951 – 52.
12 Ridha Bak Najjad, Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Islam (Jakarta: Lentera Basrimata, 2002). hlm. 106
13 Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam .
dirumuskan dalam bentuk kewajiban seseorang yang muncul dari tindakannya. Ini termasuk beban tanggungan/tanggung jawab, yang dinyatakan dalam bentuk membayar serangkaian biaya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder untuk sesuatu.

## Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan dalam  penulisan  ini adalah library  research yaitu penelitian  dari  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  Nafkah  baik  dari  buku  dan aturan hukum positif. Sumber data dari penelitian ini yaitu dari buku-buku, jurnal penelitian  dan  sumber  lainnya  yang  berhubungan  dengan  kajian  penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara deskriptif yaitu dengan menggambarkan apa yang penulis kaji dan dipahami dari data-data yang diperoleh.

## Hasil dan Pembahasan
Kedudukan Nafkah dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
Dalam  pemikiran  Islam,  keluarga  dipandang  sebagai  ekspresi  kesatuan gender. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga dan rumah tangga berdasarkan  saling  menghormati  dan  kerjasama. 14 Hubungan  perkawinan menimbulkan  kewajiban  suami  terhadap  istri  dan  anak-anaknya.  Surah  Al- Baqarah  ayat  233  menjelaskan  bahwa  suami  yang  menjadi  ayah  berkewajiban untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. 15
Kedudukan  nafkah  ialah  suatu  hal  yang  sangat  berpengaruh  dalam keluarga.  Suami  menjadi  pundak  dalam  menjalani  kehidupan  rumah  tangga. Kebutuhan  primer  dan  sekunder  harus  terpenuhi  sesuai  kebutuhan  dan kemampuan  suami.  Adapun  istri  menjadi  penyemangat  untuk  suami  dalam mengemban tanggung jawab tersebut.  Kewajiban seorang istri adalah melayani suami dengan baik sesuai dengan kebutuhan suami, istri juga memiliki kewajiban terhadap suami.
Syariah  mewajibkan  suami  untuk  menafkahi  anak-anaknya  dan  syarat- syarat akad nikah kepada istrinya karena istri wajib menaati suaminya, dan juga untuk kelangsungan rumah tangga, selalu menemani dan melaksanakan pekerjaan rumah serta mendidik anak-anak. 16
Kedudukan nafkah dalam rumah tangga menurut hukum positif sendiri disesuai  dengan  hak  dan  kewajiban  suami  istri,  situasi  kehidupan  keluarga dijelaskan menurut hukum yang sebenarnya. sebagaimana yang diatur oleh UU
14 Kamran  As’ad, Mufiliha  Wijayatin  Dengan  Judul,  Membangun  Keluarga  Qur’an,  Panduan Untuk Wanita Muslimah , Cet-1 (Jakarta: Amzah, 2005). hlm.5
15 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 1999). hlm.108
16 Abdul. Aziz Muhammad and sayyed Halwawas, Fikih Munakahat (Jakarta: Sinar grafika Offset, 2009). hlm.212

## Nandang Fathurrahman
Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektih Hukum Islam dan Hukum Positif …
Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  pasal  30  menyebutkan “suami  istri  memi kul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan  masyarakat” .  dari  pasal  tersebut  menjelaskan  bagaimana  suami  istri bertanggung  jawab  atas  kewajiban  dalam  rumah  tangga,  sehingga  dapat memberikan  dampak  yang  baik  dalam  keluarga  yang  menjadikan  tujuan  dari pernikahan tersebut tercapai.
Kemudian pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “suami  istri  wajib  saling  mencintai,  hormat -menghormati,  setia  dan memberi  bantuan  lahir  dan  batin  yang  satu  kepada  yang  lain”. Seorang  suami maupun  istri  yang  mencintai  dan  saling  menghormati  tidak  mungkin  akan mencemarkan nama baik mereka masing-masing.
Pasal  34  menjelaskan  bahwa “ (1)  suami  wajib  melindungi  istrinya  dan memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup  rumah  tangga  sesuai kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. ” Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa nafkah dibebankan kepada suami meliputi kebutuhan baik lahir dan batin dalam rumah tangga. dari sini bahwa kedudukan nafkah sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi suami istri yaitu saling menjaga, menghormati dan memberikan perhatian kepada pasangannya.
Menurut hukum positif, nafkah memiliki tanda bahwa hak telah diperoleh setelah  pelaksanaan  kewajiban.  Suami  harus  menjaga  istrinya  dengan  baik, memberi apa yang dibutuhkan istri dalam kehidupan rumah tangga, kemudian istri memiliki peran penting dalam rumah tangga, yaitu mengatur urusan rumah tangga dengan baik.

## Dasar Hukum Nafkah Menurut Al- Qur’an dan Hadis
Peran  suami  sebagai  kepala  keluarga  tidak  lepas  dari  tantangan  hidup. Seorang suami adalah ayah dari anak dan bertanggung jawab untuk menafkahi seluruh keluarga. Ini termasuk menafkahi istrinya dan anak-anak yang mungkin dia miliki.  Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam ” Q.S. An-Nisa ayat 34:
ا َم ِّب َو  ٍض ْعَب  ٰىَل َع ْم ُه َض ْعَب  ُ َّللَّا  َل َّض َف اَمِّب  ِّءا َسِّ نلا ى َ ل َع َ نو ُما َّو َ ق ُ لا َج ِّ رلا ْن ِّم او ُ ق َ فْن َ أ ُ َّ للَّا  َظ ِّف َح اَمِّب  ِّب ْي َغْلِّل  ٌتا َظ ِّفا َح  ٌتا َتِّنا َق  ُتاَح ِّلا َّصلا َف ۚ ْم ِّهِّلا َو ْم َ أ
Artinya  : “ kaum  laki-laki  ialah  pemimpin  bagi  wanita,  oleh  karena  itu,  Allah  telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atau sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihari diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka)” (Q.S.An-Nisa:34)
Dari  ayat  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  nafkah  adalah  keharusan suami untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh istri. Kemudian Istri juga mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban yang telah ditetapkan syariat. 17
Dasar  hukum  mengenai  kewajiban  nafkah  menjelaskan  bahwa  nafkah mempunyai peran penting untuk kelanjutan rumah tangga. kewajiban itu harus di dasari  keikhlasan agar apa  yang  diberikan  suami  atau  istri  menjadi  berkah  dan mencapai tujuan dari perkawinan.
Ketika  seorang  pria  menikahi  seorang  wanita,  dia  memiliki  kewajiban untuk merawatnya. Seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya sesuai dengan  hak  suaminya,  maka  masing-masing  harus  menjalankan  kewajibannya secara makruf.
Dalam hal ini sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Aisyah RA:
" َةَب ْ ت ُع تنب دنه تلخد« :تلاق اهنع للَّا يضر ةشئاع نع
- نايفس يِّب َ أ ة َ أرما - لوسر ىلع نم يني ِّط ْعُي ال ، ٌحي ِّح َش  ٌل ُج َر ناَيْف ُس اَب َ أ َّ نإ ،للَّا لوسر اي :تلاقف ملسو هيلع للَّا ىلص للَّا
ام َّ الإ ، َّي ِّنَب يفكيو ينيفكي ام ةقفنلا
؟ ٍحاَن ُج  ْن ِّم َكِّلَذ يِّف َّيَلَع ْ ل َه َ ف ،ِّه ِّم ْ ل ِّع  ِّرْي َغِّب ِّهِّلاَم  ْنِّم  ُت ْذ َخ َ أ ِّكيِّنَب ي ِّف ْ كَي َو  ِّكي ِّف ْ كَي ا َم  ِّفو ُر ْع َم ْ لاِّب  ِّهِّلا َم  ْن ِّم ي ِّذ ُخ :للَّا لوسر  َلاَقَف ». ]حيحص[ - قفتم[ ]هيلع "
Artinya: “dari Aisyah RA ia menuturkan, Hindun Binti Utbah Istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpat sepengatahuannya. Apakah  aku  berdosa?”  lalu  Rasulullah  SAW  menjawab  “Ambillah  sebagian  hartanya secara  baik-baik  sesuai dengan  apa  yang mencukupi  kebutuhanmu  dan  kebutuhan anak- anakmu” (Hadis Sahih – Mutafaqun Alaih) 18
Dari hadis yang dikutip di atas, suami yang tidak memberikan sebagian dari  hartanya  untuk  nafkah  bagi  keluarganya,  diperbolehkan  untuk  mengambil harta  suami,  dan  untuk  memastikan  kebutuhan  keluarga  terpenuhi.  Pada kenyataannya  nafkah  harus  diberikan  oleh  seorang  suami  kepada  istrinya  agar rumah tangganya dapat bertahan.
Setelah Pernikahan diharuskan adanya nafkah yang diberikan oleh suami kepada  istri.  dengan  adanya  pernikahan  yang  sah  serta  istri  melakukan kewajibannya dengan baik, maka berhaklah istri mendapatkan nafkah dari suami.
17 Syaikh  Hasan  Ayub, Fikih  Keluarga ,  ed.  Cet-1,  trans.  Abdul  Ghoffar  E.M  (Jakarta:
Pustaka al-Kaustsar, 2001). hlm. 383
18 Al-Hafidz  Ibnu  Hajar  al-Asqalan, Bulug  Al-Maram (Surabaya:  Bintang  Usaha  Jaya, 2011). hlm. 241

## Nandang Fathurrahman
Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektih Hukum Islam dan Hukum Positif …
Tetapi sekiranya seorang istri tidak melakukan kewajiban sesuai dengan syariat, maka tidak berhak menerima nafkah dari suami tersebut.
Perkawinan  merupakan  salah  satu  sebab  yang  mewajibkan  pemberian nafkah.  Jadi  dengan  adanya  perkawinan  yang  sah  dan  istri  juga  melakukan kewajibannya,  maka  berhaklah  baginya  nafkah.  Tetapi  sekiranya  seorang  istri tidak melakukan kewajiban sesuai dengan syariat, maka tidak berhak menerima nafkah.

## Dasar Hukum Nafkah menurut Ijma’
Dasar hukum nafkah berdasarkan ijma’ yaitu ; kewajiban suami menafkahi istri  diakui  oleh  para  ulama,  dan  memang  istri  terikat  perkawinan  dan  sudah menjadi milik suaminya 19 ; Ibnu Qudamah mengatakan “ahli -ahli ilmu bersepakat mengenai keharusan suami  memberikan  nafkah  istrinya  yang  telah  baligh, dan tidak berlaku untuk istri yang membangkang kepada suaminya” ; dan Ibn Mundhir juga mengatakan “bahwa istri yang membangkang boleh dipukul dengan tujuan sebagai pengajaran saja. suami memiliki kewajiban untuk memberikannya biaya kehidupan sehari-hari untuk dirinya ” . 20

## Dasar Hukum Nafkah Menurut Hukum Positif
Pasal 34 ayat 1 menyebtukan bahwa “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan kemampuannya ” . Dari pasal tersebut tidak dijelaskan kadar besarnya nafkah yang diberikan  hanya  saja  dikatakan  wajib  melindungi  dan  mencukupi  kebutuhan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuan.
Suami  adalah  pemimpin  rumah  tangga  dan  setiap  pemimpin  memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi semua anggota dari bahaya. Seorang suami  berkewajiban  melindungi  keluarganya  dan  memenuhi  kebutuhan keluarganya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kadar kemampuannya.
Dalam  kompilasi  hukum  Islam  terdapat  kewajiban  suami  yang  mana suami harus bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya dan memberi nafkah sesuai dengan kebutuhannya. Adapun pasal 80 menyebutkan bahwa (1) “ suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama. ” (2) “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan  kemampuannya. ” (3) “ suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. ” (4) “ sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya
19 Sulaiman  Abu  Dawud, Sunan  Abu  Dawud ,  Jilid.  II  (Beirut:  Dar  al-Kutub  Ilmiyah,
1968). hlm.110
20 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , trans. Muhammad Thalib, Jilid. 7 (Bandung: PT. Al- Ma’arif, 1986). hlm.75
perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak. ” (5) “ kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. ” (6) “ istri dapat  membebaskan  suaminya  dari  kewajiban  terhadap  dirinya  sebagaimana tersebut  pada  ayat  (4)  huruf  a  dan  b. ” (7) “ kewajiban  suami  sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz ” Dalam  hal  ini  dasar  aturan  tersebut  di  wajibkan  atas  suami  dalam membiayai semua kebutuhan baik primer, sekunder dan kebutuhan lainnya dalam keluarga. Tetapi perlu disadari, bahwa istri tidak boleh menuntut kewajiban suami di saat kebutuhan istri dan anaknya sudah terpenuhi.
KUHPerdata secara tidak langsung mengatur tentang nafkah, yaitu pada ayat 2 pasal 107 KUHP, yang menyatakan “setiap suami wajib menerima istrinya di rumah tempat tinggalnya dan lain-lain. Ia juga wajib melindungi dan memberi segala sesuatu yang diperlukan dan sesuai dengan posisi dan kemampuannya. ” Aturan itu menyatakan bahwa suami wajib menerima istrinya dan anak di rumah yang dia tinggali, dan memberi nafkah  sesuai kebutuhan istri dan anak, serta melindungi anak dan istri dari marabahaya,. Suami adalah pemimpin dan dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan damai.

## Kewajiban Nafkah menurut Hukum Islam
Kewajiban  suami  terhadap  istri  dimulai  dengan  adanya  hubungan perkawinan yang sah. Kewajiban nafkah ini harus dilakukan tatkala sudah adanya ikatan antara suami – istri dan istri tidak melakukan hal yang melanggar perintah suami,  sebaliknya,  ketika  istri  melakukan  hal  yang  tidak  baik  kepada  suami, (durhaka), dan istri keluar rumah tanpa izin suaminya, maka tidak wajib diberikan nafkah. Adapun Islam membagi nafkah dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut: Nafkah  lahir  yaitu  nafkah  yang  diberikan  untuk  kebutuhan  lahiriyah seperti  sandang,  pangan,  dan  papan.  Sesuai  dengan  Al-Quran  surah  al- Baqarah:233. Nafkah yang diberikan suami berupa lahiriyah merupakan hal yang sangat penting, kebutuhan itu merupakan kebutuhan primer dalam rumah tangga. Tetapi dalam mencukupi kebutuhan lahiriyah istri dan anak harus sesuai dengan kemampuan suami hal ini terdapat dalam surat At-Talaq ayat 7.
Nafkah batin merupakan kebutuhan seorang istri dalam hal batin yang harus diberikan oleh suami terhadap istri seperti menggauli istri, menjaga istri, serta kebutuhan-kebutuhan batin yang diperlukan istri secara adil. untuk itu Al- Quran  menjelaskan  suami  agar  bertindak  adil,  tidak  sewenang-wenang, menghindari kerugian dan menebarkan kasih sayang dan menjauhi kekerasan. 21
Selain itu, kewajiban seorang suami yaitu untuk menjaga hubungan baik dengan istrinya. Suami harus melakukan yang terbaik untuk menjauhi apa pun yang mungkin menyakiti perasaan istri dan tidak melanggar janji apa pun yang
21 Sobri  Mersi  Al-Faqi, Solusi  Problematika  Rumah  Tangga  Modern ,  trans.  Najib  Junaedi (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011).hlm.115

## Nandang Fathurrahman
Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektih Hukum Islam dan Hukum Positif …
mereka buat bersama. 22 Selain itu, suami harus mengetahui apa yang di inginkan oleh istri dalam segi batin, seperti menggaulinya dan memberikan perhatian yang baik terhadap istri, agar istri senang dan bahagia. 23
Fuqoha menekankan bahwa kehidupan keluarga yang utuh adalah tugas laki-laki.  Penelitian  Hussein  tentang  pandangannya  menyimpulkan  bahwa kewajiban ini seimbang dengan kewajiban perempuan yang memberikan layanan seksual. Adanya nilai tukar antara suami istri, yaitu suami menikmati jasad istrinya, sedangkan  istri  menikmati  nafkah  dari  suaminya.  Hasilnya  adalah  posisi  yang sangat  kuat  dan  dominan  bagi  laki-laki  dalam  hal  hubungan  seksual,  dan kekuasaan yang dominan bagi perempuan dalam hal penghidupan. 24
Imam  Syafi'i  menjelaskan  bahwa  tingkat  kewajiban  hidup  dalam  Islam didasarkan  pada  pendapatan  individu.  Hidup  orang  miskin  cukup  untuk memenuhi kebutuhan pokok seorang istri. Kebutuhan untuk berpakaian dengan tepat  di  lingkungan  merupakan  kewajiban  penting.  Seorang  pria  kaya  wajib memberi istrinya makan dua kali sehari, ditambah lauk pauk dan daging dua kali lipat  dari  jumlah  yang  diberikan  oleh  seorang  suami  yang  hidup  dalam kemiskinan. 25
Kewajiban Nafkah Menurut Perundang – Undangan di Indonesia
Kewajiban nafkah di atur dalam hak dan kewajiban suami istri yang terdiri dari  5  pasal  antara  lain;  Pasal  30  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Undang-undang  ini  mengacu  pada  realitas  sosial  mereka  yang menganggap perkawinan berkaitan dengan pemenuhan beberapa aturan agama, maka semua kewajiban yang timbul dari perkawinan dianggap sebagai kewajiban luhur untuk memelihara masyarakat. Kemudian pada pasal 31 menempatkan laki- laki dan perempuan pada posisi yang seimbang dalam pengelolaan rumah tangga. Ini  berarti  bahwa  masing-masing  pihak  berhak  untuk  menuntut  akibat  hukum bagi diri mereka sendiri dan demi kebaikan bersama keluarga dan masyarakatnya. Pada pasal 32 menjelaskan suami dan istri harus memiliki tempat tinggal tetap. Ketentuan ini berbeda dengan hukum perdata, yang mengharuskan istri tinggal di rumah suaminya, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat.
Kemudian  Pasal  33  mengandung  makna  bahwa  harus  ada  sikap  saling menghormati dan saling setia antara suami dan istri maka, suami berada dalam kedudukan yang sama dalam perkawinan. dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) telah  diatur  mengenai  kebutuhan  dalam  rumah  tangga;  ayat  (1)  menyebutkan
22 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Quran , Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). hlm.
306
23 Ahmad Musthafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maraghi , Jilid IV (Mesir: Mushthafa al-Bab al- Halabi, 1969). hlm. 384 24 Husain Syahatah, Tanggung  Jawab Suami Dalam Rumah Tangga: Antara  Kewajiban Dan Realitas , Cet-1 (Jakarta: Amzah, 2005). hlm. 132-134 25 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga , trans. M Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 1999). hlm.384
bahwa  “ suami  wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala  sesuatu keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan  kemampuannya. ” Ayat  (2) menyebutkan bahwa “istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik - baiknya.”
Kompilasi  hukum  Islam  dibuat  untuk  menegaskan  dan  melengkapi hukum  substantif  sebelumnya  sebagai  hukum  yang  berlaku  dan  yang diberlakukan  oleh  umat  Islam,  hukum  Islam  mengatur  secara  rinci  hak  dan kewajiban  suami  dan  istri.  Dalam  menyusun  kompilasi  hukum  Islam,  mereka membedakan  dan  mengelompokkan  hak  dan  kewajiban  suami  dan  istri,  hak suami, hak istri, dan masing-masing status Suami dan istri.
Adapun pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yaitu pada  pasal  79  tentang  kedudukan  suami  istri  bahwa  (1) “ suami  adalah  kepala keluarga  dan  istri  ibu  rumah  tangga. ” (2) “ hak  dan  kedudukan  istri  adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. ” (3) “ masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. ” Kemudian  pasal  80  tentang  kewajiban  suami  menyebutkan  bahwa  (1) “ suami  adalah  pembimbing,  terhadap  istri  dan  rumah  tangganya,  akan  tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. ” (2) “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan  kemampuannya. ” (3) “ suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar  pengetahuan  yang  berguna  dengan  penghasilannya ”  (4) “ suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga,  biaya  perawatan  dan  biaya  pengobatan  bagi  istri  dan  anak,  c.  Biaya pendidikan bagi anak. ” (5) “ kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. ” (6) “ istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 94) huruf a dan b. ” (7) “ kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. ” Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) “ Suami wajib memberikan tempat  tinggal  bagi  istri  dan  anak-anaknya  atau  bagi  istri-istrinya  dalam  masa iddah., ” (2) “ tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. ” (3) “ tempat kediaman  disediakan  untuk  melindungi  istri  dan  anak-anaknya  dari  gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. ” (4) “ suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya,  baik  berupa  alat  perlengkapan  rumah  tangga  maupun  sarana penunjang lainnya. ” Oleh  karena  itu,  KHI  dalam  pasal  tentang  hak  dan  kewajiban,  Islam menetapkan  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  berdasarkan

## Nandang Fathurrahman
Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektih Hukum Islam dan Hukum Positif …
keseimbangan, keselarasan dan keadilan, menunjukkan bahwa istri memiliki hak yang  dipikul  oleh  suaminya  dan  istri  pun  sebaliknya.  Undang-undang  No.  1 Tahun  1974  mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban  suami  dalam  keluarga  dan mewajibkannya untuk melindungi fisik dan mentalnya serta menyediakan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya. Hak dan status perkawinan seimbang dalam kehidupan keluarga dan lingkungan.

## Perbedaan dan Persamaan Nafkah Menurut Hukum Islam dan Hukum
Positif
Persamaan nafkah antara hukum Islam dan Hukum Positif ialah nafkah diberikan  oleh  suami  kepada  istri  dan  sudah  menjadi  tanggung  jawab  suami, walaupun  istri  mempunyai  penghasilan.  Penghasilan  istri  kategorinya  bukan nafkah, nafkah hanya diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Dan untuk penghasilan yang diperoleh istri itu untuk keperluan dirinya sendiri tidak di wajibkan diberikan kepada suami dalam bentuk nafkah. Selain dari persamaan di atas, terdapat persamaan dari kedua hukum di atas yang mana nafkah diberikan kepada istri setelah adanya ikatan yaitu perkawinan.
Dalam  kedua  hukum  di  atas,  secara  jelas  bahwa  nafkah  tetaplah  jadi kewajiban suami yang terhadap istri. Dengan demikian, nafkah merupakan hak istri dalam rumah tangga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Walaupun istri bekerja tetapi istri berhak meminta nafkah dari suami. Perbedaan Nafkah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Pendapat  Imam  Syafi’i menjelaskan  bahwa  kadar  nafkah.  Nafkah menurutnya  ada  sua  macam,  kadar  nafkah  dalam  keadaan  miskin,  dan  kadar nafkah  dalam  keadaan  kaya.  Nafkah  dalam  keadaan  miskin  cukup  dengan memberikan  satu  mud  makanan  pokok  yang  berlaku  pada  tempat  ia  hidup, kemudian memberi satu kerat daging di setiap pekannya, serta memberi pakaian yang layak dna wajar di lingkungannya. Dan kadar nafkah orang yang kaya, ia wajib  memberikan  dua  mud  kepada  istrinya,  juga  lauk  pauk  dan  daging  yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang dalam keadaan miskin. Pendapat  Imam  Syafi’i  dimaksudkan  untuk  suami  agar  dapat  memperhatikan kewajibannya dalam mencari nafkah. Selain itu suami tidak acuh untuk memenuhi kebutuhan  keluarganya.  Dan  jika  suami  meninggalkan  kewajibannya  dalam memberikan nafkah, maka dalam hukum Islam suami tersebut mendapatkan dosa dan istri berhak meminta nafkah dengan cara yang baik dan sesuai dengan aturan dan kemampuan suami.
Undang-undang  perkawinan  No.  1  Tahun  1974  dalam  pasal  34  ayat  1 yang disebutkan “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuai keperluan  hidup  berumah  tangga  dengan  kemampuannya. ” Aturan  tersebut menjelaskan  bahwa  suami  bertanggung  jawab  atas  semua  kebutuhan  rumah tangganya sesuai dengan kemampuan suami. Tetapi dalam hal ini aturan hukum positif tidak dijelaskan kadar kebutuhannya baik dari segi makanan, pakaian, atau tempat tinggalnya. Dalam hal ini nafkah menurut hukum positif tidak dijelaskan
kadar nafkah yang diberikan oleh suami kepada Istri sesuai dengan kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

## Kesimpulan
Berdasarkan kajian di atas, penelitian ini menemukan bahwa Kedudukan nafkah menurut hukum Islam, nafkah menjadi prioritas suami dalam mencukupi kebutuhan  primer  keluarga.  Sedangkan  hukum  positif  menjelaskan  nafkah diberikan  atas  dasar  hak  dan  kewajiban  yang  telah  terpenuhi.  Adapun  dasar hukum nafkah adalah dalam Al-Quran dan Hadis, Q.S An-Nisa ayat 34, Hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah RA. “ Kemudian dasar hukum positif dalam UU No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam, menjelaskan tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri. Adapun kewajiban suami  dalam  mencukup  kebutuhan  istri  menurut  hukum  Islam  adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan dan papan. Adapun kewajiban nafkah suami menurut hukum positif di Indonesia adalah di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan kompilasi hukum Islam  yang  menjelaskan  bahwa  kewajiban  memberi  nafkah  baik  lahir  maupun batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya dan menurut kemampuannya. Persamaan nafkah menurut hukum  Islam dan Hukum positif adalah nafkah dibebankan kepada suami meskipun istri memiliki ” penghasilan. Perbedaannya adalah menurut hukum Islam kadar nafkah telah ditentukan dan hukum positif tidak dijelaskan menurut kadarnya.

## Daftar Pustaka
Abdul Aziz, Muhammad Azzam. Fiqh Munakahat . Jakarta: Amzah, 2009.
Abu Dawud, Sulaiman. Sunan Abu Dawud . Jilid. II. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1968.
Al-Kurdi, Ahmad Al Hajj. Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam . Semarang:
Dina Utama, 1995.
Al-Maragi, Ahmad Musthafa. Tafsir Al-Maraghi . Jilid IV. Mesir: Mushthafa al- Bab al-Halabi, 1969.
As’ad, Kamran. Mufiliha Wijayatin Dengan Judul, Membangun Keluarga Qur’an,
Panduan Untuk Wanita Muslimah . Cet-1. Jakarta: Amzah, 2005.
Ash Shiddieqy, T.H. Hasbi. Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat Dan Tuntas . Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
Ayub, Syaikh Hasan. Fikih Keluarga . Edited by Cet-1. Translated by Abdul
Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka al-Kaustsar, 2001.
Azhar Basyir, Ahmad. Hukum Perkawinan Islam . Yogyakarta: UII Press, 1999.
Aziz Muhammad, Abdul., and sayyed Halwawas. Fikih Munakahat . Jakarta: Sinar

## Nandang Fathurrahman
Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektih Hukum Islam dan Hukum Positif …
grafika Offset, 2009.
Bak Najjad, Ridha. Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Islam . Jakarta: Lentera Basrimata, 2002.
Departemen Agama RI. Ilmu Fiqih 3 . Jilid 2. Jakarta: Depag, 1986.
Hasan Ayyub, Syaikh. Fikih Keluarga . Translated by M Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1999.
Ibnu Hajar al-Asqalan, Al-Hafidz. Bulug Al-Maram . Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011.
Indonesia, Republik. “Undang - Undang Tentang Perkawinan.” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003, no. 1 (1974): 2. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1- tahun-1974.
Mersi Al-Faqi, Sobri. Solusi Problematika Rumah Tangga Modern . Translated by
Najib Junaedi. Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.
Nuansa Aulia, Tim Redaksi. Kompilasi Hukum Islam . Bandung: CV Nuansa Aulia,
2009.
Quthb, Sayyid. Tafsir Fi Zhilalil Quran . Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah . Translated by Muhammad Thalib. Jilid. 7. Bandung: PT. Al- Ma’arif, 1986.
——— . Fiqih Al-Sunnah . Jilid 3. Kairo: Daar alfath li I’ilmi al -Arabi, 1990.
Sudibyo, R. Tirto. “Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. , 1967, 951 – 52.
Sulaiman, Rasyid. Fiqih Islam . Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
Syahatah, Husain. Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban Dan Realitas . Cet-1. Jakarta: Amzah, 2005.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana, 2011.
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative  Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).