Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.379-384| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4947.379-384

## EFEKTIFITAS PENDAFTARAN MEREK HARTLYSTORE.ID OLEH USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA DENPASAR
Kadek Bayu Dinata Putra, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia kadekbayudinataputra@gmail.com, budiarthaputu56@gmail.com & puspa.niwapong@gmail.com

## Abstrak
Penulisan  artikel  ini  dilatarbelakangi  oleh  perlindungan  hukum  terhadap  merek,  perlindungan  hukum  merek  di Indonesia  berlaku  setelah  dilakukannya  pendaftaraan  merek.  UMKM  tidak  memiliki  perlindungan  hukum apabila  merek  dari  UMKM  tersebut  belum  didaftarkan.  Hal  tersebut  kecenderungan  akan  menimbulkan permasalahan  potensial  di  kemudian  hari  yaitu  penyalahgunaan  merek  oleh  pihak  tidak  bertanggung  jawab karena  UMKM  tidak  ada  perlindungan  hukum  apabila  merek  dari  UMKM  tersebut  belum  didaftarkan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan  pelaksanaan pendaftaran merek hartlystore.id  di  Kota  Denpasar  dan  apa  akibat  hukum  yang  didapat  apabila  Merek  hartlystore.id  tidak didaftarkan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  penelitian  secara  empiris memberikan  jawaban  pada  permasalahan  berkaitan  yang  dengan  kenyataan  terjadi  didalam  masyarakat  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  hendak  dikaji  dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologis,  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  fakta.  Sumber  hukum  utama  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan yakni  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  langsung  turun  ke  dalam  lapangan  guna  mendapatkan  berbagai macam  data.  Sedangkan  sumber  hukum  pendukung  bersumber  dari  buku-buku  dan  jurnal-jurnal  hukum  serta penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara  dan  observasi  data  di  lapangan.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  pelaksanaan  pendaftaran merek  hartlystore.id  di  Kota  Denpasar  belum  berjalan  secara  efektif  hal  ini  diakibatkan  karena  kurangnya pemahaman  UMKM  mengenai  pendaftaran  merek.  Akibat  hukum  yang  timbul  jika  Merek  hartlystore.id  tidak mendaftarkan merek nya yaitu Merek hartlystore.id tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah dari negara apabila merek hartlystore.id ditiru atau dipalsukan pihak lain.
Kata Kunci : Hartlystore.id, Merek, Pendaftaran, UMKM

## Abstract
This article is motivated by the legal protection of trademarks; the legal protection of trademarks in Indonesia applies after trademark registration is carried out. MSMEs do not have legal protection if the MSME brand has not  been  registered.  This  tends  to  cause  potential  problems  in  the  future,  namely  the  misuse  of  brands  by irresponsible  parties  because  MSMEs  do  not  have  legal  protection  if  the  MSME  brands  have  not  been registered.  Based  on  the  previous  explanation,  this  research  aims  to  discuss  the  problem  of  implementing  the registration  of  the  hartlystore.id  trademark  in  Denpasar  City  and  what  legal  consequences  will  be  obtained  if the hartlystore.id trademark is not registered. The research method used is empirical legal research, empirical research provides answers to problems related to the reality that occurs in society related to the problems to be studied using a sociological approach, a statutory approach and a fact approach. The main legal source of this research is field research, namely research carried out by going directly into the field to obtain various kinds of data. While the supporting legal sources come from legal books and journals as well as previous research that is relevant to this research. Data collection techniques used are interviews and data observation in the field. From the results of the research, it was found that the implementation of the hartlystore.id trademark registration in Denpasar City had not run effectively this was due to the lack of understanding of MSMEs regarding trademark registration. The legal consequences that arise if the hartlystore.id Mark does not register its trademark, namely the  hartlystore.id  Mark  will  not  get  legal  protection  from  the  state  if  the  hartlystore.id  mark  is  imitated  or falsified by other parties.
Keywords: Registration, Hartlystore.id Brand, UMKM

## I. PENDAHULUAN
UMKM adalah pelaku ekonomi nasional yang memiliki suatu peranan yang sangatlah penting perihal pembangunan  ekonomi,  dikarenakan  aktivitas  dari  usahanya  itu  bisa  melakukan  perluasan  terhadap
lapangan  pekerjaan  serta  memberi  layanan  perekonomian  dengan  cara  yang  luas  terhadap  para penduduk  maupun  masyarakat.  Kegiatan  UMKM  adalah  bagian  dari  pada  ekonomi  nasional  yang memiliki wawasan secara mandiri serta mempunyai potensi yang cukup besar dalam meningkatkannya kesejahteraan  dari  para  masyarakat.  UMKM  adalah  salah  satu  dari  pada  berbagai  macam  sektor maupun bidang bisnis yang bisa berkembang serta juga konsisten dalam perekonomian nasional yang ada  pada  saat  yang  sekarang  ini.  Sektor  usaha  ini  terbukti  mampu  bertahan  dalam  situasi  krisis moneter.  Ketika  banyak  perusahaan  besar  gulung  tikar  diterjang  krisis  ekonomi,  UMKM  justru bertahan dan bahkan menyelamatkan perekonomian nasional.
Kota  Denpasar  adalah  kota  yang  ada  di  Provinsi  Bali,  yang  mana  mayoritas  dari  para penduduknya  ikut  turut  serta  dalam  UMKM.  UMKM  jadi  salah  satu  daripada  usaha  yang  dapat membuat pendongkrakan terhadap pembangunan yang ada di Kota Denpasar, tercatat 32.376 jumlah UMKM yang terdapat di Kota Denpasar, begitu banyaknya jumlah UMKM begitu banyak pula merek yang dihasilkan, salah satunya Merek Hartlystore.id.
Banyaknya  produk  yang  dihasilkan  maka  perlu  adanya  perlindungan  hukum  atas  merek terhadap  Merek  Hartlystore.id.  Perlindungan  hukum  atas  merek  semakin  berkembang  dengan  pesat setelah banyaknya peniruan terhadap merek yang saat ini sedang marak terjadi.
Perlindungan  hukum  merek  yang  ada  di  negara  Indonesia  berlakunya  sesudah  dilakukannya registrasi ataupun pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Adapun berbagai macam syarat yang mutlak yang wajib untuk dipenuhinya oleh para pemilik merek supaya merek yang dimilikinya  bisa  didaftarkan  ialah  bahwasanya  mereknya  itu  wajib  mempunyai  daya  pembeda  yang terbilang  cukup.  Daya  pembeda  disini  dimaksudkannya  ialah  suatu  tanda  yang  digunakan  memiliki kekuatan  guna  membedakannya  jasa  maupun  barang  yang  diproduksikannya  sebuah  organisasi maupun perusahaan dengan perusahaannya yang lain ( Muhammad, 2001: 120 ).
Dari  perihal  demikian  kecenderungan  bakal  menimbulkannya  suatu  potensi  terkait  masalah yang  akan  terjadi  dikemudian  hari  yakni  terjadinya  penyalahgunaan  terhadap  merek  oleh  berbagai macam  pihak  yang  tidak  memiliki  pertanggungjawaban  karena  UMKM  tidaklah  mempunyai perlindungan hukum kalau merek dari UMKM itu belumlah dilakukan pendaftaran. Perihal demikian bakal  membuat  rugi  pihak  yang  seharusnya  memperoleh  hak  yang  dimilikinya  jika  muncul  masalah sengketa di kemudian hari nanti.
Jika dikaitkan satu sama lain UMKM dan Merek ialah satu kesatuan yang sama-sama saling membutuhkan  serta  tidaklah  dapat  untuk  dipisah  satu  dengan  yang  lainnya,  perihal  itu  sebagai pencegahan dalam  mengatasinya masalah sengketa merek dagang serta juga menimbulkannya akibat hukum  dalam  pelaksanaan  dari  hal  tersebut.  Pemerintah  sebagai  regulator  serta  juga  fasilitator Kekayaan  Intelektual  adalah  tonggak  perlindungan  untuk  para  UMKM  yang  mana  jumlah  dari UMKM  yang  semakin  banyak  haruslah  juga  diberikan  dukungan  oleh  adanya  perlindungan  secara hukum  supaya  tidaklah  terjadinya  yang  namanya  penyalahgunaan.  Maka  dari  pada  demikian pentingnya  suatu  pemahaman  serta  juga  kesadaran  perihal  pendaftarannya  merek  dalam menjalankannya  UMKM  supaya  dikemudian  hari  nanti  bisa  terhindarkannya  dari  adanya penyalahgunaan dari berbagai macam pihak yang tidak bertanggung jawab
Penelitian Soesanto  (2021) membahas  tentang  Efektivitas  Hukum  Pendaftaran  Merek  di Kalangan  Umkm  (Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah)  Batik  di  Pusat  Grosir  Solo. Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  hambatan  pelaksanaan  pendaftaran  merek  di  kalangan  UMKM  batik  di  Pusat Grosir  Solo  dibagi  menjadi  dua  yaitu  hambatan  non  normatif  dan  hambatan  normatif.  Selanjutnya, penelitian yang mengkaji mengenai Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk  Meningkatkan  Efektivitas  Usaha  Kecil  Menengah (Bismala,  2016) .  Penelitian  selanjutnya membahas  mengenai  Analisis  Hukum  Terhadap  Urgensi  Pendaftaran  Merek  Bagi  Pelaku  Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)  ( Jasmine, 2021 ). Berlianty dalam penelitiannya menjelaskan bahwa  Pendaftaran  Merek  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  merupakan  solusi  untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia ( Berlianty, 2017 )

## II. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  skripsi  ini  penulis  mempergunakan  metode  penelitian  empiris  yaitu  dengan mengidentifikasikan serta mengkonsepsikannya hukum menjadi sebuah institusi sosial yang serta juga fungsional  di  kehidupan  yang  mempola  ( Soemitro,  1994:  34 ).  Penelitian  dengan  cara  empiris dimaksudkannya  dengan  memberi  berbagai  macam  jawaban  pada  masalah-masalah  yang  memiliki
keterkaitan dengan kenyataan yang terjadinya di dalam lingkungan masyarakat yang memiliki korelasi dengan  permasalahan  yang  mau  dilakukan.  Penelitian  ini  menggunakan:  pendekatan  sosiologis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan fakta dalam melakukan peneliti (Fajar & Achmad, 2013 ). Sumber hukum utama yakni penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan dengan cara langsung turun ke dalam lapangan guna mendapatkan berbagai macam data, dalam memperoleh data penelitian  dilakukannya  dengan  melakukan  pewawancaraan  serta  juga  observasi.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  mewawancarai  informan  yakni  Bapak  I  Gede  Abdi  Pustaka  selaku  Staff  Penelaah Pengembangan Usaha pada Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar. Kemudian untuk sumber hukum pendukung bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal hukum serta penelitian terdahulu yang relevan  dengan  penelitian  ini.  Dengan  metode  pustaka  penulis  mengumpulkan  data  dari  hasil wawancara beserta bahan-bahan hukum berbentuk arsip secara fisik. Setelah bahan hukum terkumpul, data-data dikumpulkan dan diolah kemudian data dituangkan secara runtut, melalui metode dari umum ke mengkhusus.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan pendaftaran merek hartlystore.id di Kota Denpasar
UMKM  adalah  suatu  aktivitas  usaha  maupun  bisnis  yang  bisa  memperluas  lapangan  pekerjaan  serta memberi layanan perekonomian dengan cara yang luas terhadap para penduduk  maupun masyarakat, serta  bisa  juga  ikut  berperan  dalam  tahapan  pemerataan  serta  peningkatannya  pendapatan  yang  ada pada  para  masyarakat,  mendorong  pertumbuhan  perekonomian,  serta  ikut  berperan  perihal mewujudkannya  stabilitas  nasional  (Purnama,  2010:  49).  Selain  dari  pada  demikian,  UMKM  adalah salah  satu  pilar  utama  ekonomi  nasional  yang  wajib  mendapatkan  kesempatan  utama,  perlindungan, dukungan, serta juga pengembangan seluas mungkin yang menjadi wujud keberpihakannya yang tegas terhadap  golongan  ataupun  kelompok  usaha  ekonomi  rakyat,  dengan  tanpa  melakukan  pengabaian terhadap peranan dari Usaha Besar serta Badan Usaha Milik Negara.
Meski begitu UMKM sudah memperlihatkan peranan darinya dalam perekonomian nasional, akan  tetapi  UMKM  masihlah  menghadapi  bermacam-macam  kendala  serta  hambatan,  baik  itu  yang bersifat secara eksternal maupun internal, dalam perihal pengolahan serta produksi, SDM, pemasaran, teknologi  serta  desain,  iklim  usaha,  serta  juga  modal.  Guna  meningkatkannya  kemampuan,  peluang, serta  juga  perlindungan  UMKM  sudah  ditetapkannya  bermacam-macam  kebijakan  mengenai pendanaan,  pencadangan,  serta  juga  pengembangan  akan  tetapi  belumlah  optimal.  Perihal  demikian karena kebijakannya itu belumlah bisa memberi kepastian dalam berusaha, memberikan perlindungan, serta  fasilitas  yang  cukup  untuk  pemberdayaan  UMKM.  Pemberdayaan  salah  satunya  ialah  dengan melakukan  pendaftaran  berbagai  macam  produk  yang  dihasilkannya  dengan  melaluinya  kekayaan secara intelektual.
Jika  diperhatikan  jumlah  UMKM  di  Kota  Denpasar  berjumlah  32376,  dapat  dilihat  bahwa perkembangan UMKM di Kota Denpasar cukup pesat. Oleh karena demikian guna menggali potensi dari  berbagai  macam  usaha  itu perlu  adanya  pembinaan serta  pengembangan  yang  terarah  serta juga tersistematis.  Salah  satu  dari  pola  pengembangan  yang  baik  adalah  dengan  adanya  perlindungan hukum  dalam  aspek  Kekayaan  Intelektual.  Contohnya  dengan  melakukan  pendaftaran  merek  kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Prosedur  pendaftaran  merek  yang  ada  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual didasarkannya atas UU No. 20 Tahun 2016 Mengenai Merek dan Indikasi Geografis yang berdirinya atas  pemeriksaan  formalitas  yang  dimana  dilakukannya  guna  untuk  memastikan  bahwasanya permohonan terhadap pendaftarannya merek memenuhinya berbagai macam syarat administratif yang mencakup diantaranya label merek, formulir permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat kuasa kalau permohonannya diajukan dengan melaluinya kuasa serta  bukti  prioritas  kalau  permohonannya  diajukannya  dengan  mempergunakan  hak  prioritas, selanjutnya  pengumuman  dimana  dalam  waktu  15  hari  terhitungnya  dari  sejak  tanggal  penerimaan, permohonan  dari  pendaftaran  merek  yang  sudah  memenuhinya  berbagai  persyaratan  minimum diumumkannya ke dalam Berita Resmi Merek (BRM).
Setelah  tahap  pengumuman  selanjutnya  tahap  substantif,  pemeriksaan  substantif  ini dilaksanakannya  sesudah  dilakukan  permohonan  terhadap  pendaftaran  merek  yang  memenuhinya keseluruhan  dari  persyaratan  administratif.  Pada  perihal  demikian  adanya  keberatan  terhadap permohonan  dari  pendaftarannya  merek,  sanggahan  serta  keberatan  yang  diterima  jadi  suatu
pertimbangan  dalam  pemeriksaan  yang  substantif.  Selanjutnya  sertifikat,  sertifikat  merek  ini  adalah bukti  hak  atas  merek  yang  adalah  hak  eksklusif  dari  negara  yang  diberikannya  pada  pemilik  merek selama jangka waktu yang terkhusus guna digunakannya secara sendiri maupun pihak lainnya atas izin guna  mempergunakan  merek  tersebut.  Pemilik  dari  merek  mempunyai  hak  atas  mereknya  itu  yang dimulai dari sejak mereknya itu sudah terdaftarkannya di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.
Suatu  merek  harus  didaftarkan  agar  mendapatkan  perlindungan  hukum,  tanpa  melakukan pendaftaran merek, seseorang tidaklah bakal diberikannya perlindungan secara hukum oleh negara jika merek  dari  orang  tersebut  ditiru  oleh  seseorang  yang  lainnya.  Maka  dari  itu  penting  halnya  merek tersebut didaftarkan. Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, yang mana hak atas merek  diberi  pada  pihak  yang  mengajukannya  pendaftaran  pertama  merek  tersebut.  Oleh  sebab demikian itu hak atas merek timbul disaat didaftarkannya serta mendapatkan sertifikat yang  menjadi bukti  dari  kepemilikan  mereknya  tersebut.  Dalam  literatur  asing  sistem  konstitutif  dikatakan  sebagai first to file principle ( Gautama, 1989: 5 ).
Keuntungan  dari  adanya  sistem  konstitutif  adalah  orang  yang  merek  dagangnya  telah didaftarkan tidaklah bisa diganggu oleh para pemakai merek yang tidaklah diketahuinya disaat dirinya melakukan  pendaftaran  terhadap  merek  yang  dirinya  punya.  Kemudian  kerugian  dari  adanya  sistem konstitutif  ialah  bahwasanya  daftar  umum  merek  bakal  membuat  banyak  dari  merek  yang  hanyalah secara  formal  teregistrasi  namun  sesungguhnya  tidaklah  dipergunakan.  Walau  merek  yang didaftarkannya  tersebut  tidaklah  digunakan  oleh  seseorang  yang  mendaftarkannya,  namun  orang  itu bisa melakukan penjualan terhadap mereknya itu dengan harga yang cukup tinggi dikarenakan dengan didaftarkannya  merek  tersebut  artinya  hak  atas  mereknya  itu  tetap  serta  tidaklah  bisa  diganggu  oleh pemakai  yang  pertama  dari  merek  tersebut  yang  tidak  mendaftarkan  mereknya  (Adisumarto,  1989: 56).
Akan  tetapi  pada  kenyataannya  hanya  sedikit  UMKM  di  Kota  Denpasar  yang  mendaftarkan mereknya,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan  Bapak  I  Gede Abdi Pustaka selaku Staff Penelaah Pengembangan Usaha pada Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar.  Beliau  mengatakan  bahwa  jumlah  UMKM  di  Kota  Denpasar  sampai  akhir  tahun  2021 berjumlah  32.376  UMKM  sedangkan  UMKM  yang  sudah  mendaftarkan  mereknya  hanya  berjumlah 71 UMKM. Selain wawancara penulis ke Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar, penulis juga melakukan  wawancara  ke  salah  satu  UMKM  yaitu  Bapak  Made  Bagus  Surya  Dinata  selaku  pemilik UMKM Merek Hartlystore.id, beliau mengatakan bahwa belum mendaftarkan mereknya, karena usaha yang beliau jalankan masih tergolong baru, selain itu pemilik Merek Hartlystore.id mengatakan bahwa beliau tidak tahu bagaimana proses dan biaya pendaftaran merek tersebut
Hal  itu  menandakan  sedikitnya  minat  UMKM  di  Kota  Denpasar  untuk  mendaftarkan mereknya.    Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dikatakan  masih  kurangnya  minat  UMKM  untuk mendaftarkan  mereknya  Hal  tersebut  menyebabkan  pelaksanaan  pendaftaran  merek  bagi  UMKM  di Kota Denpasar belum berjalan secara efektif.
2. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Merek Hartlystore.Id Yang Tidak Didaftarkan
Pendaftaran merek memiliki tujuan guna mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum pada hak atas  merek.  Pendaftarannya  merek  dilakukan  di  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual. Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  ialah  sebuah  instansi  pendaftaran  merek  yang ditugaskannya guna mendaftarkan merek yang diajukan pendaftarannya oleh para pemilik merek yang ada.
Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  35  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang  menyatakan “merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan”.  Apabila  suatu  merek  tidak  didaftarkan,  maka  merek  tersebut  tidak  memiliki perlindungan  hukum.  Dimana  perlindungan  hukum  terhadap  merek  berperan  penting  agar  merek tersebut  memiliki  jaminan  untuk  tidak  ditiru  ataupun  digunakan  secara  salah  ataupun  tindakan- tindakan melanggar hukum lainnya. Perlindungan hukum merek digunakan sebagai suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi (dalam hal ini pihak yang memiliki hak atas merek) sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.
Perlindungan.hukum  atas  merek  semakin  menjadi  hal  yang  penting  mengingat  pesatnya perdagangan  dunia  dewasa  ini.  Sebagai  pihak  yang  belum  mendaftarkan  hak  atas  merek,  apabila terdapat  tindakan  yang  merugikan,  pemilik  merek  tidak  dapat  menempuh  jalur  hukum  untuk
menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Sedangkan, penyelesaian kasus pelanggaran merek tersebut bertujuan  agar  pelaku  pelanggaran  merek  tidak  akan  lagi  memakai  merek  yang  menyerupai  pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya.
Indonesia  dalam  pengaturan  merek  menganut  asas  first  to  file  system,  berarti  perlindungan hukum  dari  sebuah  merek  hanya  akan  diberikan  kepada  pihak  yang  pertama  kali  mengajukan permohonan  pendaftaran  untuk  merek  tersebut.  Negara  tidak  memberikan  pendaftaran  untuk  merek yang memiliki persamaan dalam hal apapun terhadap merek yang telah diajukan terlebih dahulu.
Akibat  hukum  apabila  pihak  yang  menemukan  merek  pertama  kali  belum  mendaftarkan mereknya  kepada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI),  maka  pihak  lain  dapat mendaftarkan  merek  dengan  nama  yang  sama  dan  pihak  tersebut  yang  akan  mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan apabila hal tersebut terjadi maka pihak pertama yang menemukan merek  akan  merasa  sangat  dirugikan  namun  tidak  bisa  melakukan  Tindakan  hukum  karena  memang belum terdaftar mereknya.
Pihak  yang  menggunakan  dan  meniru  merek  yang  telah  didaftarkan  sebelumnya  oleh  pihak pemilik  hak  atas  merek  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  berupa  sanksi  pidana  sebagaimana pengaturan  dalam  Pasal  100  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak dalam penggunaan merek  yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk barang  atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  maupun  diperdagangkan,  akan  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahawa dalam pelaksanaan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana  perlindungan  hukum  terhadap  merek  diberikan  setelah  merek  tersebut  terdaftar  tetapi  pada kenyataannya  merek  hartlystore.id  belum  mendaftarkan  mereknya  karena  kurangnya  pemahaman UMKM  merek  hartlystore.id  dalam  pendaftaran  merek  hal  tersebut  yang  menyebabkan  kurangnya efektifitas pendaftaran merek UMKM di Kota Denpasar. Akibat hukum jika merek hartlystore.id tidak mendaftarkan mereknya yaitu merek hartlystore.id tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan mutlak dari negara apabila merek hartlystore.id ditiru atau dipalsukan pihak lain. Saran

## 2. Saran
Ada beberapa saran yang ingin disampaikan: Kepada para pelaku UMKM Kota Denpasar untuk lebih memahami merek yang terdaftar karena akan memberikan perlindungan hukum dan menghindari dari masalah-masalah  hukum  dalam  kegiatan  bisnis  sehingga  keinginan  untuk  mendaftarkan  merek  dapat ditingkatkan.  Kepada  Pemerintah  Kota  Denpasar  sebaiknya  memberikan  sosialisasi  atau  penyuluhan mengenai  Kekayaan  Intelektual  khususnya  tentang  pendaftaran  merek  secara  rutin,  supaya  para UMKM  mendapatkan  informasi  yang  jelas  mengenai  pentingnya  mendaftarkan  merek.  Selain  itu sebaiknya  perlu  merekrut  Tenaga  Penyuluh  Lapangan  (TPL)  agar  pelaksanaan  perlindungan  hukum merek bisa berjalan dengan baik dan dilakukan secara maksimal dengan adanya penambahan Tenaga Penyuluh Lapangan tersebut.

## DAFTAR BACAAN
Adisumarto, H. (1989). Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek Hak Milik Perindustrian (Industrial Property) . kademika presindo : Jakarta.
Berlianty,  T.  (2017).  Pendaftaran  Merek  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  untuk  Memperkuat  Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia. Sasi , Vol.23 (1).
Bismala,  L.  (2016).  Model  Manajemen  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  untuk  Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah. Jurnal Entrepreneur Dan Entrepreneuship , Vol. 5 (1). Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar. Gautama, S. (1989). Hukum merek Indonesia . Citra Aditya Bakti, Bandung.
Jasmine, T. F. (2021). Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (STUDI PUTUSAN NOMOR 646 K/Pst.Sus-HKI/2021). Juris Studia , Vol.2 (3). Muhammad, A. (2001). Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual . Citra Aditya Bakti : Bandung.
Purnama, C. (2010). Perlindungan Hukum Produk Umkm Melalui HKI (Hak Kekayaan Intelektual) . Jakarta. Soemitro, R. H. (1994). Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri . Jakarta : Ghalia Indonesia.
Soesanto,  I.  S.  (2021). Efektivitas  Hukum  Pendaftaran  Merek  di  Kalangan  Umkm  (Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah) Batik di Pusat Grosir Solo . Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.