## Pertimbangan Sosiologis dalam Penegakkan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia
Try Sa’adurrahman HM. Kafrawi 1 , Misbahuddin 2 , Kurniati 3
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 1, 2, 3
Email: 80100323002@uin-alauddin.ac.id 1
misbahuddin@uin-alauddin.ac.id 2 Kurniati@uin-alauddin.ac.id 3
P-ISSN : 2745-7796 E-ISSN : 2809-7459
Abstrak. Tujuan dan manfaat penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan hukum Islam di Indonesia  yang  berlaku  berdasarkan  tinjauan  sosiologis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  sosiologi  hukum  Islam,  pemberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia,  serta penghambat  penegakkan  dan  penerapannya.  Metode    Penelitian  ini  menggunakan  penelitian kepustakaan  ( library  research )  yang  dilaksanakan  dengan  cara  mengumpulkan  data  dengan cara  mempelajari,  menelaah,  dan  meneliti  dari  buku-buku  literatur  yang  permasalahannya akan  diteliti.  Hasil  penelitian  bahwa  sosiologi  hukum  Islam  adalah  sosologi    hukum    Islam adalah    hubungan    timbal    balik    antara    hukum    Islam  pola  perilaku  masayarakat  dimana sosiologi  merupakan  salah  satu  pendekatan  dalam  memahaminya.  Pemberlakuan  hukum Islam    di    Indonesia  bersamaan  dengan  masuknya  Islam  di  Indonesia,    sebelum  masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sifatnya  majemuk.  Hal  ini  dikarenakan  pengaruh  agama  hindu  dan  budha.  Dalam pembangunan hukum Nasional Indonesia, hukum Islam menjadi dasar yang paling dominan, Dimana  hukum  Islam  sangat  berperan  dalam  membentuk  perilaku  manusia  Indonesia.  Oleh karena itu, hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan  hukum nasional Indonesia. Penegakan  dan  penerapan  hukum  Islam  memiliki  banyak  hambatan-hambatan    sehingga hukum    Islam    terkesan    sangat  lambat    khususnya    dalam  bidang  hukum  jinayat  (hukum pidana Islam).
Kata Kunci: Sosiologis Hukum, Penegakkan Hukum, Pemberlakuan Hukum.
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi DOI : https://doi.org/10.55623

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  terdapat  beberapa  sistem hukum  yang  berlaku,  yaitu  sistem  hukum Islam,  Adat,  dan  hukum  Barat  peninggalan Belanda. Hukum Islam adalah sistem hukum yang  memiliki  keterkaitan  dengan  sumber dan  ajaran  Islam  yaitu  hukum  yang  tidak
hanya mengatur interaksi dengan Allah tetapi lebih  banyak  mengatur  interaksi  sesama manusia.  Penegakan  dan  penerapan  hukum Islam  di  Indonesia  dapat  terlihat  dalam hukum  tidak  tertulis,  praktek  sosial,  praktek kultural, dalam peraturan perundang- undangan serta dalam praktek ketatanegaraan.
Hukum  adalah  produk  yang  lahir  dari dinamika  kehidupan  manusia.  Dimana  ada masyarakat  di  sana  ada  hukum.  Akan  tetapi, masyarakat berkembang terus menerus mulai dari  masyarakat        purbakala        sampai dengan        ma-  syarakat  maju  dan  modern. Oleh  sebab  itu,  hukum  harus  selalu mengiringi dan mengikuti dinamika perkembangan  masyarakat  modern.  Dalam masyarakat  yang  maju  dan  modern,  hukum harus  maju  dan  modern  pula.  Namun demikian  hukum  adalah  benda  mati  tidak berwujud  yang  menjadi    bagian  dari  karya dan  karsa  manusia.  Apabila  hukum  tidak diubah  dan  dimodernkan  maka  hukum  tidak akan  pernah  mampu  menjawab  proses modernisasi kehidupan masyarakat. Perubahan dan perkembangan dalam kehidupan  sosial  yang  begitu  cepat  dewasa ini  mau  tidak  mau  menuntut  adanya penetapan  hukum  yang  berkembang  pula, yang  mampu  berpacu  dengan  masa,  mampu menjawab  berbagai  tuntutan  masa  kini, sehingga  ia  dapat  sejalan  dengan  peristiwa yang dihadapinya.
Salah satu produk Tuhan yang diharapkan memberikan konstribusi menjawab dinamika
perkembangan masyarakat  dan  pembaruan  hukum  di Indonesia  adalah  hukum  Islam.  Di  tengah pluralisme  sosial  ditinjau  dari  berbagai macam  aspeknya  dalam  kehidupan  kita berbangsa,  hukum  Islam  diharapkan  mampu memberikan  kontribusi  dalam  menjawab dinamika perkembangan masyarakat. Hukum Islam  yang  mengandung  nilai-nilai  universal berpeluang ikut berperan memberikan  warna positif dalam setiap kali terjadinya reformasi yuridis  pembaharuan  hukum  di  Indonesia. Akan  tetapi  banyak  kendala  dan  tantangan yang  dihadapi  dan  yang  menghadang pemberlakuan  dan  penerapan  hukum  Islam, khususnya  yang  tidak  merasa  siap  dengan adanya  tawaran  hukum  Islam.  Hukum  Islam masih  dinilai  sebagai  produk  Tuhan  yang menakutkan,  kejam,  melanggar  hak  asasi manusia,  padahal  fakta  dan  normanya tidaklah  seperti  itu.  Hal  tersebut  dapat
dibuktikan dengan adanya fakta sejarah yang menjelaskan bahwa pemberlakuan dan penerapan  hukum  Islam  memiliki  akar sejarah yang panjang. Berkaitan dengan latar belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  sangat menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut  tentang bagaimana pertimbangan sosiologis penegakkan dan pengamalan hukum islam di Indonesia.

## METODE
Metode  Penelitian  ini  menggunakan penelitian  kepustakaan  (library  research) yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari,  menelaah,  dan  meneliti  dari buku-buku  literatur  yang  permasalahannya akan  diteliti.  Penelitian  ini  dapat  disebut dengan penelitian yang menggunakan pendekatan metode analisis deskiptif (Hamidi  2004:70).  Berdasarkan  dengan  hal tersebut,  maka  peneliti  mengumpulkan  data dengan  menelaah  dan  mendalami  beberapa jurnal,  buku,  dan  dokumen  dalam  bentuk cetak  maupun  elektronik,  serta  sumber  data maupun  informasi  lainnya  yang  akan digunakan pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Definisi Sosiologi Hukum Islam
Kata  sosiologi  berasal  dari  dua  bahasa dan  dua  kata.  Kata  pertama  merupakan bahasa Latin,  yakni kata socius atau societas yang bermakna kawan atau masyarakat, serta bahasa  Yunani  yakni  logos  yang  termakna sebagai  ilmu  pengetahuan. 1 Berdasarkan makna etimologi ini maka sosiologi sebenarnya  secara  sempit  bisa  dimaknai sebagai  ilmu  yang  mempelajari  bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya. Sedangkan secara terminologi,  kata  sosiologi  dalam  kamus besar  bahasa  Indonesia  termakna  sebagai suatu  ilmu  pengetahuan  yang  membahas
1 J.  Dwi  Narwoko-Bagong  Suyanto  (ed.), Sosiologi  Teks  Pengantar  &  Terapan ,  cet.  3, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 4.
tentang  masyarakat  dan  perubahannya  baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat,  serta  struktur  sosial  sekaligus proses  sosialnya. 2 Dari  definisi  ini  tampak terlihat  bahwasanya  bangunan  secara  umum sosiologi yakni suatu studi yang di dalamnya dibahas mengenai objek, interaksi, masa atau sejarah.
Definisi-definisi    di    atas    adalah definisi  umum  atau  makna  sosiologi dalam arti  yang  sempit.  Oleh  karena itu  berikut ini    akan    dipaparkan    definisi  Sosiologi Hukum Islam sosiologi dalam arti yang luas. Definisi Sosiologi Perspektif Ilmuan Islam: 1. Ibn Khaldūn
Khaldūn          dalam          karya monumentalnya     yakni     al-muqaddimah, menyebut  sosiologi  dengan  istilah  ‘umrān yang  berarti  peradaban.  Dalam  kitabnya  ini, Khaldūn  menyebut  dua  kriteria  tentang ‘umrān (sosiologi) yakni ḥaḍārah (peradaban kota)  dan  badāwah  (peradaban  desa). 3 Dari sini tampaknya
Khaldūn
ingin menyampaikan  bahwa  sosiologi  adalah masyarakat  yang  berperadaban  di  mana tahapan  yang  harus  dilalui  adalah  tahapan badāwah  yang  dimulai  dari  desa  menuju masyarakat yang berperadaban kota/moderen (ḥaḍārah).
2.  Ali Syariati Berbeda  dengan  Ibn  Khaldūn,  Ali Syariati  mengambil  istilah  sosiologi  dari bahasa  al-Qur’an,  dia  mengambil  konsep sosiologi sebagai al-Nās atau  rakyat. Menurutnya  rakyat  lah  yang  menjadi  faktor fundamental  dari  perubahan  masyarakat  itu sendiri. 4 3.  Hassan Hanafi Berbicara   hukum   Islam,   tampaknya ulama    satu    ini    patut   menjadi referensi
2 Agus  Sudarsono  dan  Agustina  Tri  Wijayanti, Pengantar  Sosiologi ,  (Yogyakarta;  UNY  Press, 2016), h. 5.
3 Ibn Khaldūn, Al-Muqaddimah , (Kairo: Dār al- Fajr Wa al-Turāṡ, 2004), h. 15.
4 Ali  Syariati, Tentang  Sosiologi ,  (Yogyakarta: Ananda, 1998), h. 21.
wajib.      Termasuk      dalam      membincang sosiologi   hukum   Islam. Sosiologi   Hanafi sebenarnya   adalah   bentuk   pemberontakan pemikirannya  terhadap      arogansi      pemikir barat   yang   terkenal   dengan   orienalisme nya.  Untuk      menghadapi      barat      akhirnya keluarlah      apa      yang      sekarang      terkenal dengan    gerakan    oksidentalisme.    Sosiologi Hanafi    intinya    ada    ada    tiga    hal,  yaitu pertama,  sikap  diri  terhadap  tradisi  klasik yakni  kesadaran  diri  dalam melihat  budaya sendiri  yang  merupakan  bagian  dari  masa lalu.    Kedua,    sikap  diri    terhadap    tradisi barat  yakni  kesadaran  diri  dalam  melihat orang    lain  yakni    Barat    moderen.    Ketiga, sikap    diri    terhadap    realitas    yaitu kesadaran  diri    terhadap    realitas    kehidupan yang  dihadapi  baik  yang  berkaitan  dengan diri sendiri dan Barat. 5
Setelah  mengetahui  uraian  tentang sosiologi,  maka  selanjutnya  akan  dipaparkan mengenai  definisi  sosiologi  hukum  Islam. Akan  tetapi  sebelum  itu  akan  dijelaskan secara  umum  apa  itu  hukum  Islam.  Istilah hukum    Islam    adalah    sebuah    prosa    atau gabungan    kata    dlam  bahasa    Indonesia, prosa    ini    terdiri    dari    dua    kata    yakni hukum    dan    Islam.  Prosa  hukum  Islam  jika dikaji  lebih  dalam  sebenarnya  muncul  dari terjemahan  bahasa  Arab  yakni  syarī’ah,  fiqh dan  ḥukm  bahkan  istilah  lain  yakni  qānūn juga ditemukan dalam beberapa teks. 6
Sementara    itu,    Barat    mengenal hukum  Islam  dengan  terjemahan  dari kata islamic  law Islamic  law (hukum  Islam) menurut  Schacht  adalah  sekumpulan  aturan keagamaan,  perintah-perintah  Allah  yang mengatur  kehidupan  orang  Islam  dalam seluruh  aspeknya.  Hukum  ini  terdiri  atas hukum-hukum  yang  sama  mengenai  ibadah dan  ritual,  seperti  aturan  politik  dan  aturan hukum (dalam pengertian yang sempit). 7
5 Hassan  Hanafi, Perlunya  Oksidentalisme , (Jakarta: Ulumul Quran, 1994), h. 122.
6 Abdul  Haq  Syawqi, Sosiologi  Hukum  Islam , (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h. 11.
7 Joseph  Sachacht, AnIntroduction  To  Islamic
Menurut Bani Syarif
Maula bahwasanya  kajian  sosiologi  hukum  Islam berangkat  dari  satu  asumsi  dasar  bahwa hukum  Islam  sesungguhnya  bukanlah  sistem hukum  matang  yang  datang  dari  langit  dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana  halnya  dengan  sistem-sistem hukum  lain,  hukum  Islam  tidak  lain  adalah hasil  dari  interaksi  manusia  dengan  kondisi sosial  dan  politiknya.  Pemahaman  seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiohistoris terhadap  kajian hukum Islam. 8
Dari  penjelasan  para  ahli  yang  sangat luas  tersebut  maka  setidaknya  bisa  diambil benang    merah    bahwasanya    bahwasanya Sosologi    Hukum    Islam  adalah  hubungan timbal  balik  antara  hukum  Islam  ( Syarī’ah, Fiqh, al-Ḥukm , Qānūn dst) dan pola perilaku masayarakat  dimana  Sosiologi  merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.

## B. Pemberlakuan  Hukum  Islam  di Indonesia
Hukum  Islam  di  Indonesia,  dalam formulasi  yang  sangat  sederhana  dapat dinyatakan  bahwa  pada  hakikatnya  hukum Islam  di  Indonesia  adalah  norma-norma hukum  yang  bersumber  dari  syariat  Islam yang  tumbuh  berkembang  dalam  kehidupan masyarakat  sepanjang  bentangan  sejarah Indonesia.  Ia  terlahir  dari  hasil  perkawinan normatif  (syarī’ah)  dengan  muatan-muatan lokal    Indonesia    secara  utuh. 9 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum  Islam  di  Indonesia  adalah  bersamaan dengan  keberadaan  Islam  di  Indonesia.  Oleh karena  itu  ketika  masyarakat  Indonesia
Law , (London: Oxford University Press, 1965), h. 3.
8 Bani  Syarif  Maula, Sosiologi  Hukum  Islam di  Indonesia:  Studi  tentang  Realita  Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), h. 10.
9 Abd. Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum  Islam Menjawab  Tantangan Zaman  Yang  Terus  Berkembang ,  Cet.I  (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), h. 68.
menyatakan Islam (mengucapkan dua kalimat  syahadat),  secara  otomatis  berarti mengakui  otoritas  hukum  Islam  atas  dirinya. Inilah  yang  disebut  dengan  teori  syahadat atau teori kredo . 10
Umat  Islam  di  Indonesia  sebagai penduduk yang mayoritas memiliki komitmen  untuk  mempraktekkan  hukum Islam tidak hanya dalam kehidupan individu, tetapi    juga    dalam    kehidupan    berbangsa dan    bernegara,    meskipun  terdapat  variasi ide  tentang  praktek  hukum  Islam  ini.  Secara konseptual,  sungguhnya  telah  banyak  teori pemikiran mengenai penerapan hukum Islam (syariat)  di  Indonesia,  antara  lain:  Pertama, Teori  pemikiran  formalistik-legalistik.  Teori ini  menyatakan  bahwa  penerapan  syari’at Islam  harus  melalui  institusi  negara.  Kedua, Teori  Pemikiran    Strukturalistik.  Pendekatan ini    menekankan  transformasi  dalam  tatanan social  dan  politik  agar  bercorak  Islami, sedangkan  pendekatan  kultural  menekankan transformasi  dalam  prilaku  sosial  agar bercorak Islami. 11
Ketiga,  Teori  Pemikiran  Kulturalistik. Pendekatan ini hanya mensyaratkan internalisasi syariat Islam dan sosialisasi oleh umat Islam sendiri, tanpa dukungan langsung dari    otoritas    politik    dan    institusi    negara. Para  pendukungpendekatan kultural ini ingin menjadikan  Islam  sebagai  sumber  etika  dan moral;  sebagi  sumber  inspirasi  dan  motivasi dalam  kehidupan  bangsa  bahkan  sebagai faktor  komplementer  dalam  pembentukan
10Teori kredo adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan  hukum  Islam  oleh  mereka  yang  telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini berlaku di Indonesia ketika negeri ini berada di bawah kekuasaan  para  sultan.  Lihat,  Imam  syaukani. Rekonstruksi  Epistemologi  Hukum  Islam  Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional,  Cet.  I  (Jakarta:  Raja  GrafindoPersada, 2006), h. 68.
11 A.  Rahmat  Rosyadi  dan  M.  Rais  Ahmad, Formalisasi  Syariat  Islam  dalam  Perspektif  Tata Hukum  Indonesia ,  (Cet.  I;  Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2006), h. 27.
struktur sosial. Pendukung utama pendekatan kultural  ini  adalah  Abdurrahman  Wahid. 12
Keempat,  Pemikiran  Subtantialistik- Aplikatif.  Di  kalangan  akademis,  pemikiran penerapan  syariat  Islam  lebih  cendrung kepada analisis akademis yang tidak menunjukan  pro  dan  kontra  karena  mereka tidak          memihak          kepada          pendapat siapapun     dan     pihak     manapun. Pemi kiran ini hanya lahir dari sudut teoritik ajaran Islam  yang  bersifat  dogmatis  dan  aplikatif. Penerapannya diserahkan kepada umat Islam sendiri;  apakah  harus  berdasarkan  otoritas Negara  atau  bersifat  struktural,  kultural, substansial, individu, atau kolektif. 13
Terkait  dengan  pemberlakuan  hukum di  Indonesia  terdapat  beberapa  teori  yang berkaitan  dengan  penerapan  hukum  Islam  di Indonesia.
1. Teori  Penerimaan  Autoritas Hukum
Teori ini dikemukakann oleh H.A.R. Gibb,  bahwa  orang  Islam,  kalau  telah menerima  Islam  sebagai  agamanya,  ia menerima autoritas hukum Islam terhadap dirinya.  Secara  sosiologis  orang-orang yang  sudah  beragama  Islam  menerima autoritas hukum Islam, taat kepada hukum Islam.  Tingkatan  ketaatan  tiap  manusia mesti berbeda-beda, bergantung takwanya kepada  Allah.  Ada  yang  tingkatannya dalam  keseluruhan  aspek  hukum,  ada yang  hanya  dalam  beberapa  bidang hukum.
2. Teori Receptio in Complex Teori  ini  dikemukakan  oleh  Mr.
Lodewijk  Willem  Christian  van  den  Berg (1845-1927) yang menyatakan bahwa bagi orang  Islam  berlaku  penuh  hukum  Islam sebab  dia  telah  memeluk  agama  Islam walaupun  dalam  pelaksanaannya  terdapat
12 A.  Rahmat  Rosyadi  dan  M.  Rais  Ahmad, Formalisasi  Syariat  Islam  dalam  Perspektif  Tata Hukum Indonesia , h. 28-29.
13 Juhaya  S.  Praja, Hukum  Islam  di  Indonesia, Pemikiran  dan  Praktik (Cet.  I;  Bandung:  Rosda karya, 1991), h. 15.
penyimpangan-penyimpangan.  Van  den Berg  adalah  ahli  dalam  bidang  hukum Islam dan disebut “orang yang menemukan dan memperlihatkan
berlakunya  hukum  Islam  di  Indonesia” walaupun  sebelumnya  banyak  penulis yang membicarakannya. Dia juga mengusahakan    agar  hukum  kewarisan dan  hukum  perkawinan  Islam  dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu qāḍī Islam. 14 3. Teori Receptive
Teori ini dikemukakan oleh Christian  Snouck  Hurgronye,  kemudian dikembangkan  oleh  C.  van  Vollenhoven dan  Ter  Haar  Bzn,  teori  ini  menyatakan bahwa bagi  rakyat  pribumi  pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku kalau  norma  hukum  Islam  itu  telah diterima  oleh  masyarakat  sebagai  hukum adat.  Teori  ini  berpangkal  dari  keinginan Snouck  Hurgronye  agar  orang-  orang pribumi  rakyat  jajahan  jangan  sampai kuat  memegang  Islam,  sebab  pada umumnya orang-orang yang kuat memegang agama Islam dan hukum Islam tidak  mudah  dipengaruhi  oleh  peradaban Barat. 15
4. Teori Receptie Exit Kaitannya dengan ide-ide
pemberlakuan hukum Islam dapat dipahami  dari  pandangan  dan  analisis Hazairin  yang  menegaskan  agar  hukum Islam  itu  berlaku  di  Indonesia  dan  tidak berdasar  pada  hukum  adat.  Berlakunya hukum  Islam  untuk  orang  Indonesia supaya  disandarkan  pada  penunjukan peraturan  perundang-  undangan  sendiri.
14 Ichtiyanto, “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum  Islam  di  Indonesia ,”  dalam  Juhaya  S.  Praja, Hukum  Islam  di  Indonesia  Perkembangan  dan Pembentukan , h. 117-118.
15 Ichtiyanto, “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum  Islam  di  Indonesia ,”  dalam  Juhaya  S.  Praja, Hukum  Islam  di  Indonesia  Perkembangan  dan Pembentukan , h. 122.
Oleh karena itu, Theory Receptie menurut Hazairin  diidentifisir  sebagai  teori  iblis yang  harus exit ,  yang  bertujuan  me- nentang iman orang  Islam  dan bagi orang yang secara  sadar melaksanakannya disebut  munafik.  Lebih  lanjut  Hazairin mengatakan  bahwa  theory  Receptie  itu dengan sendirinya sudah dimatikan dengan UUD 1945, terlebih setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden RI tanggal  5 Juli 1959 yang menggambarkan keyakinan Presiden bahwa Piagam Jakarta itu  menjiwai  UUD  1945  dan  merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. 16
5. Teori Receptie a Contrario Jika  teori reception  a  contrario ini melihat kedudukan hukum  Islam terhadap hukum adat dimana hukum adat didahulukan sebagai hukum yang berlaku, maka teori receptio a contrario mendudukkan  hukum  adat  sebaliknya. Oleh karena itu, Sayuti Thalib menyebutkan teori nya merupakan kebalikan  dari  teori receptie ,  yang kemudian  disebut  teori reception  a contrario . 17
6. Teori Eklektisisme
Hukum  Islam  adalah  salah  satu bahan  baku  dari  tiga  bahan  baku  hukum nasional,  agar  bahan  baku  tersebut  dapat berfungsi  maksimal  maka  perlu  dikemas dalam Hukum Nasional yang pembentukannya menghindar dari
pendekatan ideologis tetapi dengan eklektisisme  artinya  mengambil  yang terbaik  dari  esensi  hukum  nasional termasuk hukum Islam yang sesuai dengan kepribadian  bangsa  dan  nasionalisme
16 Ichtiyanto, “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum  Islam  di  Indonesia ,”  dalam  Juhaya  S.  Praja, Hukum  Islam  di  Indonesia  Perkembangan  dan Pembentukan , h. 129.
17 Ichtiyanto, “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum  Islam  di  Indonesia ,”  dalam  Juhaya  S.  Praja, Hukum  Islam  di  Indonesia  Perkembangan  dan Pembentukan , h. 131.
bangsa  Indonesia.  Dan  ketika  mengarah pada satu bentuk bernama hukum nasional,  maka  di  dalam  proses  itu  pada hakekatnya  kompetisi  antar  ketiganya (hukum  Islam,  hukum  Adat  dan  hukum Barat),  tentu  dalam  pengertian  netral  dan positif, bukan dalam pengertian
negative. 18

## 7. Teori Eksistensi
Teori eksistensi merumuskan keadaan  hukum  nasional  Indonesia  masa lalu,  dan  masa  mendatang  bahwa  hukum Islam ada dalam hukum nasional Indonesia,  baik  dalam  hukum  tertulis maupun  tidak  tertulis  dalam  berbagai lapangan  kehidupan  hukum  dan  praktek. Teori  ini  menjelaskan  tentang  adanya hukum Islam atau eksistensi hukum Islam di  dalam  hukum  nasional  Indonesia  itu ialah:
1.) Ada dalam arti sebagai bagian integral hukum nasional Indonesia.
2.) Ada dalam  arti adanya dengan ke- mandiriannya yang diakui adanya  dan  kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
3.)
Ada dalam hukum nasional  dalam  arti  norma  hukum Islam  (agama)  berfungsi  sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia
4.) Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. 19
18 A. Qodri Azizy, Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum (Jakarta:  Teraju PT. Mizan Publika, 2004), h. 12.
19 Ichtiyanto, “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum  Islam  di  Indonesia ,”  dalam  Juhaya  S.  Praja, Hukum  Islam  di  Indonesia  Perkembangan  dan Pembentukan , h. 137.
C. Faktor
Penghambat Penegakan  dan  Penerapan  Hukum Islam di Indonesia
Sekalipun  hukum  Islam  memiliki  akar sejarah  yang  panjang  serta  mayoritas penduduknya muslim, akan tetapi penegakan dan penerapan hukum Islam memiliki banyak hambatan-hambatan  sehingga  hukum  Islam terkesan  sangat  lambat  khususnya  dalam bidang  jinayat  (pidana  Islam).  Topo  Santoso menjelaskan faktor- faktor yang mengahambat  penegakan  dan  penerapan hukum Islam adalah sebagai berikut:
1. Kendala  kultural  atau  sosiologis,  yakni adanya  umat  Islam  yang  masih  belum bisa menerima.
2. Kendala    fikrah    (pemikiran),  yakni banyaknya  pandangan    negatif  terhadap hukum  pidana  Islam  dan  kurang  yakin dengan efektifitasnya.
3. Kendala filosofis berupa tuduhan bahwa hukum itu tidaka adil bahkan kejam dan ketinggalan  zaman  serta  bertentangan dengan cita-cita hukum nasional.
4. Kendala  yuridis  yang  tercermin  dari belum  adanya  ketentuan  hukum  pidana yang bersumber dari syariat Islam.
5. Kendala konsulidasi yakni belum bertemunya para pendukung
pemberlakuan hukum Islam (dari berbagai kalangan) yang masih menonjolkan dalil (argumen) dan metode penerapannya masing-masing.
6. Kendala  akademis,  terlihat  dari  belum meluasnya  pengajaran  hukum  pidana Islam di sekolah atau kampus-kampus.
7. Kendala  perumusan  yang  terlihat  dari belum  adanya  upaya  yang  sistematis untuk merumuskan hukum pidana sesuai syariat Islam sebagai persiapan mengganti hukum pidana barat.
8. Kendala  struktural  yang  terlihat  dari belum  adanya  struktur  hukum  yang dapat  mendukung  penerapan  syariat Islam.
9. Kendala    ilmiah;    tercermin    dari kurang    banyaknya    literatur    ilmiah yang mengulas hukum pidana Islam
10. Kendala   politis,   terlihat   dari   tidak cukupnya      kekuatan      politik      untuk menggolkan  penegakan  syariat  Islam melalui proses-proses politik. 20
Dengan  demikian,  penegakan  dan penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia khususnya  pidana  Islam  memiliki  hambatan dan rintangan yang memperlambat pemberlakuannya.
Harapan untuk mengembangkan syariat Islam  di  Indonesia  sudah  lama  terniatkan, sejak hukum pidana positif berkembang pada zaman  pemerintahan  Hindia  Belanda.  Para perumus  bangsa  ( The  Founding  Fathers ) sudah  merencanakan  untuk  diberlakukannya syariat  Islam  di  Indonesia.  Namun,  dengan mendasarkan pada pluralitas penduduk Indonesia,  rencana  itu  tidak  terwujud  dan kemudian menjadian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 21
Penegakan  hukum  (kaidah)  agama secara  preventif  ini  sangat  membantu pemantapan  pola  penegakan  hukum  (law enforcement) negara secara preventive represive. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami  dan  menaati  kaidah  hukum negara  dan  kaidah  agama  sekaligus.  Dengan demikian,  syariah  Islam  bukan  hanya didakwahkan, tetapi juga dilaksanakan melalui  penegakan  hukum  preventif  (bukan represif)  guna  mengisi  kelemahan  hukum pidana positif. 22
Setidaknya  ada  beberapa  hal  yang menjadi  modal  atau  kekuatan  dalam  usaha
20 Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana Islam:  Penegakan  Syariat  dalam  Wacana  dan Agenda (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 86.
21 Marzuki, Prospek  Pemberlakuan  Hukum Pidana Islam di Indonesia ,
http://eprints.uny.ac.id/2608/1/2._Prospek_Pemberlak uan_Hukum_Pidana_Islam_di_Indonesia.pd f,  h.  10 diakses 01/05/2024.
22 A. Malik Fajar, “Potret Hukum Pidana Islam; Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif”.  Dalam  Jaenal  Aripin  dan  M.  Arskal Salim  GP  (Ed.)  Pidana  Islam  di  Indonesia: Peluang,  Prospek,  dan  Tantangan (Jakarta:  Pustaka Firdaus, 2001), h. 18.
menuju  penerapan  syariat  Islam  yakni;  (1) jumlah  umat  Islam  cukup  signifikan;  (2) maraknya gerakan-gerakan Islam yang senantiasa menyuarakan diterapkannya hukum  Islam;  (3)  gagalnya  beberapa  sistem hukum  dan  bernegara yang bukan Islam telah memunculkan  rasa  frustasi  umat  manusia, sehingga  mereka  membutuhkan      alternatif- alternatif   yang   lain.   Di   antara   alternatif itu      ialah  Islam;  (4)  keberhasilan  usaha- usaha politik dari kalangan  Islam dan partai- partai  politik  Islam  di  beberapa  negeri muslim;  (5)  sejarah  umat  Islam  yang cemerlang  di  masa  lampau    ketika  mereka menerapkan
syariat Islam. Sejarah cemerlang
ini setidak-tidaknya bisa memunculkan kerinduan-kerinduan pada benak  umat  Islam  atas  kembalinya  masa kejayaan mereka. 23
Peluang besar dalam penerapan hukum Islam  secara  utuh  di  Indonesia  termasuk bidang  pidana  Islam  menjadi  impian  besar. Hal itu didasari atas anggapan bahwa dengan diberlakukannya  hukum  pidana  Islam,  maka tindak  pidana  yang  semakin  hari  semakin merebak di tengah-tengah masyarakat sedikit demi sedikit dapat  diminimalisir.  Kedatipun demikian hukum yang diterapkan di Indonesia khususnya  dalam  konteks  pidana mempunyai    relevansi    dengan    hukum pidana  Islam.  Misal,  dalam  hukum      pidana Islam  dikenal  dengan  hukum  ta’zir,  hukum yang  ditetapkan  berdasarkan  pertimbangan penguasa  dikarenakan  tidak  ditetapkannya dalam  nash.  Dalam  konteks  ke-Indonesiaan hukum  ditetapkan  oleh  yudikatif  dengan melakukan  pertimbangan  mendalam  terkait dengan  persoalan-  persoalan  hukum  yang tidak ditemukan dalam hukum positif. 24
23 H. Teuku Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional (Cet. I; Jakarta: Prenamedia, 2018), h. 243.
24 Massadi,  Peluang  Dan  Tantangan  Pelaksanaan Pidana  Islam  Di  Indonesia,  Al-BayyinaH  Jurnal  of Islamic  Law/  Jurnal  Hukum  Islam,  ISSN:  1979-7486 (p); 2580-5088(e) Vol. 3 No. 2. p. 252-268.
Potret  hukum  pidana  Islam  yang dipahami  sebagian  orang  adalah  kejam  dan tidak manusiawi, padahal kesan semacam itu muncul karena tidak melihat secara utuh dan menyeluruh.  Hukum  pidana  Islam  yang merupakan  bagian  dari  syariat    Islam, diterapkan  bilamana  sejumlah  persyaratan yang  ketat  terpenuhi.  Modal  atau  kekuatan dalam usaha menuju penerapan syariat  Islam mempunyai peluang.  Mayoritas  masyarakat Indonesia    adalah    umat    Islam,    dan penyuaraan  penerapan    hukum    Islam    terus digalakkan.    Selain    itu,    kontekstualisasi hukum  pidana  Islam  dalam  hukum  ke- Indonesiaan mempunyai relasi kesesuaian.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dari artikel yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan  bahwa  Sosologi  Hukum  Islam adalah  hubungan  timbal  balik  antara  hukum Islam  pola  perilaku  masayarakat  dimana Sosiologi  merupakan  salah  satu  pendekatan dalam  memahaminya.  Pemberlakuan  hukum Islam    di    Indonesia  bersamaan  dengan masuknya  Islam  di  Indonesia,    sebelum masuknya  hukum  Islam,  rakyat  Indonesia menganut  hukum  adat  yang  bermacam- macam sistemnya dan sifatnya majemuk. Hal ini  dikarenakan  pengaruh  agama  hindu  dan budha. Dalam pembangunan hukum Nasional Indonesia,  hukum  Islam  menjadi  dasar  yang paling dominan, Dimana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia.  Oleh  karena  itu,  hukum  Islam menjadi  unsur  mutlak  bagi  pembangunan hukum  nasional  Indonesia.  Penegakan  dan penerapan  hukum  Islam  memiliki  banyak hambatan-hambatan  sehingga  hukum  Islam terkesan  sangat  lambat    khususnya    dalam bidang hukum jinayat (hukum pidana Islam).

## DAFTAR PUSTAKA
Azizy,  A.  Qodri. Hukum  Nasional  Eklektisisme Hukum  Islam  dan  Hukum  Umum ,  Jakarta:
Teraju PT. Mizan Publika, 2004.
Arsyam,  M.  (2021).  Iman  kepada  Allah  (proses munculnya iman sad, dzan dan ilmu).
Barakatullah, Abd. Halim dan Teguh Prasetyo. Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang  Terus Berkembang , Cet.I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,  2006.  Fajar,  A.  Malik.  “Potret  Hukum Pidana  Islam;  Deskripsi,  Analisis  Perbandingan dan  Kritik  Konstruktif”.  Dalam  Jaenal  Aripin dan M. Arskal Salim GP (Ed.) Pidana  Islam  di Indonesia:  Peluang,  Prospek,  dan  Tantangan. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
Hanafi,  Hassan. Perlunya  Oksidentalisme ,  Jakarta:
Ulumul Quran, 1994.
Ichtiyanto,  “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam  di  Indonesia ,”  dalam  Juhaya  S.  Praja, Hukum  Islam  di  Indonesia  Perkembangan  dan Pembentukan , Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1991.
J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), Sosiologi Teks Pengantar & Terapan , cet. 3, Jakarta: Kencana, 2007.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  versi  online https://kbbi.web.id/sosiologi Khaldūn,  Ibn. Al- Muqaddimah ,  Kairo:  Dār  al-Fajr  Wa  al-Turāṡ,
2004.
Manan,    H.    Teuku    Abdul. Mahkamah    Syar’iyah Aceh    dalam    Politik    Hukum Nasional .  Cet.  I; Jakarta: Prenamedia, 2018.
Marzuki, Prospek  Pemberlakuan  Hukum  Pidana Islam di Indonesia , http://eprints.uny.ac.id/2608/1/2._Prospek_Pem berlakuan_Hukum_Pidana Islam_di_Indonesia.pd f , h. 10 diakses 10/11/2022. Massadi, Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam  Di  Indonesia, Al-  BayyinaH  Jurnal  of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam , ISSN: 1979- 7486  (p);  2580-5088(e)  Vol.  3  No.  2.  p.  252-
268.
Maula,  Bani  Syarif. Sosiologi  Hukum  Islam  di Indonesia:  Studi  tentang  Realita  Hukum  Islam dalam  Konfigurasi  Sosial  dan  Politik, Malang: Aditya Media Publishing, 2010. Praja, Juhaya S. Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan  Praktik ,  Cet.  I;  Bandung:  Rosda  karya, 1991.
Rosyadi,    A.    Rahmat    dan    M.    Rais    Ahmad,
Formalisasi    Syariat    Islam    dalam Perspektif Tata  Hukum  Indonesia ,  Cet.  I;  Bogor:  Ghalia Indonesia,  2006.  Santoso,  Topo. Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana  dan  Agenda ,  Jakarta:  Gema  Insani Press, 2003. Rusli,  M.,  Kara,  A.,  &  Zakirah,  Z.  (2022).  Career
Women in Maslahah Mursalah
Perspective. Jurnal Adabiyah , 22 (2), 220-235. Schacht,  Joseph. AnIntroduction  To  Islamic  Law ,
London: Oxford University Press, 1965. Sainuddin,  I.  H.,  Arsyam,  M.,  &  Alwi,  A.  M.  S.
(2020).  Pemahaman  Makna  Tauhid  dan  Dua
Kalimat Syahadat.
Sudarsono,  Agus  dan  Agustina  Tri  Wijayanti,
Pengantar  Sosiologi ,  Yogyakarta;  UNY  Press, 2016.
Syariati,  Ali. Tentang  Sosiologi  Islam terj.  Syaifullah Mahyuddin, Yogyakarta: Ananda, 1998. Syaukani,  Imam. Rekonstruksi  Epistemologi  Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan  Hukum  Nasional ,  Cet.  I,  Jakarta:
Raja GrafindoPersada, 2006.
Syawqi,    Abdul  Haq. Sosiologi  Hukum  Islam , Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019. Yusnto,  M.  Isman. Menuju  Penerapan  Syariah;  Di antara  Peluang  dan  Tantangan  (Suara  Hizbut Tahrir  Indonesia ,  dalam  Masykuri  Abdillah,  at. al., Formalisasi  Syari’at  Islam  di  Indonesia; Sebuah  PergulatanYang  Tak  Pernah  Tuntas , Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005.
Zakirah,  Z.  (2020).  FIQIH  CINTA  (Cara  Bijak Hukum  Islam  Menyemai  Cinta  dan  Membina Keluarga). OSF Preprints. September , 28 .