E-ISSN: 2548-1398
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 6, Juni 2024

## FORMULASI  KEBIJAKAN  PELESTARIAN  KEBUDAYAAN  DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN NATUNA
Hadisun 1 , Maulana Mukhlis 2 , Joko Rizkie Widokarti 3
Universitas Terbuka, Indonesia 1,3
Universitas Lampung, Indonesia 2
Email: hadisun.hd@gmail.com 1 , maulanamukhlis1978@gmail.com 2 , jokorw@ecampus.ut.ac.id 3

## Abstrak
Tantangan  terbesar  dalam  mengembangkan  pariwisata  di  Kabupaten  Natuna  adalah bagaimana  mempertahankan  dan  melestarikan  kebudayaan  lokal.  Saat  ini,  penurunan kelestarian budaya masih terus berlangsung sebagai akibat dari kebijakan pembangunan daerah yang belum memprioritaskan pelestarian kebudayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  faktor-faktor  penyebab  menurunnya  kelestarian kebudayaan dan memformulasikan kebijakan yang efektif dalam melestarikan kebudayaan di  Kabupaten  Natuna  agar  dapat  di  manfaatkan  dalam  pengembangan  pariwisata  di Kabupaten Natuna. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik  wawancara  mendalam,  studi  dokumentasi  dan  diskusi  terpumpun  (FGD)  untuk mengumpulkan  data  dari  berbagai  pemangku  kepentingan  termasuk  pemerintah  daerah, komunitas dan  pelaku budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya Sumber Daya Manusia dan sumberdaya finansial yang  tidak berimbang dengan luasnya urusan kebudayaan  serta  seringnya  perpindahan  urusan  kebudayaan  dari  satu  dinas  ke  dinas lainnya dengan struktur organisasi bidang kebudayaan yang sempit menjadi faktor utama penyebab  menurunnya  kelestarian  kebudayaan  di  Kabupaten  Natuna  Kajian  ini menghasilkan  rekomendasi  kebijakan  berupa  peningkatan  sumber  daya  manusia  dan sumber daya finansial; penguatan kelembagaan kebudayaan; peningkatan edukasi budaya; dan pengembangan pariwisata budaya.
Kata kunci : Formulasi Kebijakan; Natuna; Pelestarian kebudayaan, Pengembangan Pariwisata

## Abstract
The biggest challenge in developing tourism in Natuna Regency is how to maintain and preserve local culture. Currently, the decline in cultural preservation continues as a result of regional development policies that do not prioritize cultural preservation. This research aims to describe and analyze the factors causing the decline in cultural sustainability and formulate effective policies in preserving culture in Natuna Regency so that they can be utilized  in  tourism  development  in  Natuna  Regency.  The  research  method  used  is  a qualitative approach with in-depth interview techniques, documentation studies and focus group  discussions  (FGDs)  to  collect  data  from  various  stakeholders  including  local governments, communities and cultural actors. The results showed that the lack of human resources and financial resources that are not balanced with the breadth of cultural affairs and  the  frequent  transfer  of  cultural  affairs  from  one  agency  to  another  with  a  narrow organizational structure of the cultural sector are the main factors causing the decline in cultural preservation in Natuna Regency. This study produces policy recommendations in the  form  of  increasing  human  resources  and  financial  resources;  strengthening  cultural institutions; increasing cultural education; and developing cultural tourism.
Keywords : Policy Formulation; Natuna; Cultural Preservation, Tourism Development

## Pendahuluan
Pariwisata dan kebudayaan adalah dua elemen yang terkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Terbukti bahwa beberapa daerah unggulan pariwisata di Indonesia adalah wilayah-wilayah  yang  memelihara  budaya  yang  kuat.  Eksistensi  kebudayaan  dalam pengembangan  sektor  pariwisata  di  beberapa  daerah  tampak  sejalan  dengan  amanat Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan.  Undang-undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari industri pariwisata adalah untuk  memajukan  dan  melestarikan  warisan  budaya,  serta  dijalankan  dengan  prinsip menghormati norma agama dan nilai budaya sebagai wujud dari konsep hidup dalam harmoni antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, antara manusia dengan sesamanya, serta antara manusia dengan lingkungannya. Potensi budaya dan kearifan lokal menjadi bagian dari hasil kreativitas manusia yang memiliki nilai ekonomi dalam pengembangan pariwisata (Sugiyarto & Amaruli, 2018).
Pengembangan  daya  tarik  wisata,  termasuk  daya  tarik  wisata  budaya, dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip-prinsip penghormatan terhadap nilai agama dan  budaya.  Selain  itu,  ada  penekanan  pada  keseimbangan  antara  upaya  manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas dan bersaing, serta upaya konservasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan budaya.
Kebudayaan  yang  terlindungi,  terpelihara,  dikembangkan  dengan  baik  dapat dimanfaatkan untuk berbagai dimensi. Dalam dimensi politik luar negeri, kebudayaan menjadi salah satu penghubung antar negara, beberapa kasus klaim atas kepemilikan atas kesenian seperti tari pendet , lagu rasa sayange serta beberapa objek kebudayaan oleh  negara  tetangga  Malaysia  telah  membuat  ketegangan  hubungan  bilateral  antara Indonesia  dan  Malaysia  beberapa  tahun  yang  lalu.  Pada  dimensi  kebangsaan, kebudayaan  menjadi  inspirasi  yang  dapat  menumbuhkan  kecintaan  warga  kepada negara.  Lemahnya  aktualisasi  masyarakat  dan  fasilitasi  pemerintah  terhadap kebudayaan  di  suatu  daerah  akan  memberi  kontribusi  terhadap  kurangnya  rasa  cinta tanah air khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah-wilayah perbatasan. Dalam dimensi pariwisata, kebudayaan menjadi daya tarik yang akan membuat orang datang berulang  kali  untuk  mendapatkan  pengalaman  unik  dan  dinamisnya  budaya  sebuah tempat. Bahkan pada dimensi yang lebih dalam, kebudayaan memberi harmoni dalam hubungan bermasyarakat, mewujudkan manusia yang memiliki budi pekerti, kuat dan kokoh kehidupannya serta kenal dan dekat pada penciptanya.
Berdasarkan  peran  ideal  tersebut,  sudah  semestinya  kebudayaan  menduduki tempat  yang  penting  dan  menjadi  perhatian stakeholders dan  bagi  para  pemimpin sebagai pengambil kebijakan untuk dapat melihat dan menempatkan berbagai prioritas kebijakan dalam melestarikan dalam bentuk perlindungan, pembinaan, pengembangan dan melakukan pemanfaatan atas semua objek kebudayaan yang ada.
Noventari (2019) mengemukakan bahwa “ketahanan budaya menjadi salah satu tujuan  dalam  Undang  Undang  Pemajuan  Kebudayaan  melalui  upaya  strategi kebudayaan.  Menurut  Farid  (2018),  “Dalam  Undang  Undang  Pemajuan  Kebudayaan ini,  pemajuan  kebudayaan  dilakukan  dengan  beberapa  upaya,  yaitu  perlindungan, pengembangan,  pemanfaatan  objek  pemajuan  kebudayaan,  serta  pembinaan  terhadap sumber  daya  manusia  kebudayaan.  Berdasarkan  definisi  dalam  Undang-Undang  ini, perlindungan diartikan sebagai upaya dan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk melindungi objek pemajuan kebudayaan.
Kepulauan  Natuna  yang  berbatasan  langsung  dengan  Vietnam,  Kamboja, Singapura, dan Malaysia tidak hanya memiliki hasil bumi berupa minyak dan gas alam
yang  melimpah  dan  keindahan  alamnya  saja  tetapi  juga  memiliki  beragam  kekayaan budaya baik berupa warisan budaya yang bersifat kebendaan maupun warisan budaya tak benda, beberapa atraksi kesenian cukup spesifik dan hanya ada di Natuna seperti Mendu Bunguran dan Permainan Alu Bunguran. Selain itu juga terdapat beragam objek budaya  lainnya  seperti  permainan  gasing beghembuong ,  kesenian  hadrah,  kesenian berdah, keunikan tradisi masyarakat, adat istiadat, sejarah serta keberadaan benda-benda cagar budaya yang ditemukan oleh masyarakat dalam jumlah ribuan buah yang saat ini tersimpan di museum swasta yang ada di Natuna. Keragaman warisan budaya benda dan  takbenda  yang  ada  di  tengah  masyarakat  Natuna  ini  diharapkan  akan  dapat dimanfaatkan seluas-luasnya bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Natuna.
Dukungan potensi kebudayaan yang ada di tengah masyarakat Natuna semestinya telah  dilakukan  upaya  pelestarian  yang  baik  yang  didukung  oleh  berbagai  kebijakan perlindungan,  pembinaan  serta  pengembangan  kebudayaan  agar  dapat  dimanfaatkan untuk  membangun  dunia  pariwisata  Natuna  yang  ditunjukkan  dengan  semakin meningkatnya tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Natuna. Namun demikian beberapa data yang dirilis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Tahun 2021 menunjukkan bahwa kelestarian kebudayaan di Kabupaten Natuna beberapa tahun ini dalam kondisi yang semakin menurun. Aktivitas sanggar-sanggar dan kelompok seni semakin berkurang, adat dan tradisi semakin terkikis tidak lagi diaktualisasikan  dengan baik  di  tengah  masyarakat  sehingga  semakin  sulit  bagi  bagi  para  wisatawan  untuk menemukan  atraksi-atraksi  kebudayaan,  baik  berupa  pementasan  budaya  maupun pengamalan nilai-nilai di tengah-tengah masyarakat Natuna.
Menurunnya  kelestarian  kebudayaan  di  Kabupaten  Natuna  dapat  dilihat  dari beberapa  gejala  antara  lain  perkembangan  sanggar  dan  kelompok  seni  saat  ini mengalami  penurunan  karena  minimnya  penyelenggaraan  fasilitasi  festival  kesenian dan  kebudayaan,  fasilitasi  pementasan  dan  festival  budaya  dalam  beberapa  tahun terakhir  hanya  melibatkan  sanggar  dan  kelompok  seni  yang  ada  di  wilayah  pulau Bunguran Besar saja. Saat ini juga tidak ada lagi fasilitasi bantuan pembinaan sarana maupun biaya kepada sanggar dan kelompok seni.
Berikutnya adalah penerbitan dan pencetakan karya budaya yang masih terbilang minim sejak tahun 2005-2010 Pemerintah Daerah telah memfasilitasi penerbitan 5 judul buku dan 3 album lagu Daerah, namun pada tahun-tahun berikutnya kemudian fasilitasi tersebut semakin menurun.
Registrasi  cagar  budaya  dan  warisan  budaya  tak  benda  (WBTB)  cukup memprihatinkan.  Dari  347  objek  WBtB  dan  519  objek  cagar  budaya  hanya  3  objek WBTB yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai Warisan Budaya tak Benda. Hal ini dikarenakan kesulitan memenuhi persyaratan kajian akademis dan video dokumentasi. Begitu pula dengan cagar budaya, hingga saat ini belum satu pun situs dan benda-benda kuno  temuan    masyarakat  yang  tergolong  sebagai  objek  yang  diduga  cagar  budaya (ODCB)  ditetapkan  sebagai  Cagar  Budaya,  hal  ini  dikarenakan  hingga  saat  ini Pemerintah Kabupaten Natuna belum membentuk Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) karena belum adanya tenaga ahli yang memiliki kompetensi sebagai Ahli Cagar Budaya. Permasalahan pelestarian kebudayaan di atas masih ditambah dengan kurangnya dana yang disiapkan untuk kompensasi benda-benda yang tergolong cagar budaya temuan masyarakat.
Perhatian  dan  komitmen  Pemerintah  Daerah  terhadap  pelestarian  kebudayaan masih sangat kurang, dilihat dari keorganisasian bidang kebudayaan. Organisasi bidang kebudayaan  beberapa  kali  mengalami  kebijakan  perubahan,  pemindahan,  dan
penggabungan dengan perangkat daerah bidang pendidikan dan pariwisata, sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 perpindahan tersebut terjadi beberapa kali secara bolak balik.
Permasalahan  di  atas  nyatanya  bertolak  belakang  dengan  tanggung  jawab pemerintah  terhadap  kebudayaan.  Pasal  12  Ayat  (2)  UU  32  Tahun  2014    tentang Pemerintahan  daerah  ditetapkan  bahwa  kebudayaan  merupakan  urusan  wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Tidak hanya itu, kondisi di atas  juga  bertolak  belakang  dengan  pengembangan  periwisata  Natuna  sebagaimana tertuang  dalam  Rencana  Induk  Pengembangan  Pariwisata  Kabupaten  Natuna  yang bertujuan  untuk  memunculkan  identitas  dan  unsur-unsur  budaya  Natuna  dengan Langkah memprioritaskan pengembangan produk wisata budaya.
Berbagai  gejala  dan  permasalahan  yang  muncul  dalam  upaya  pelestarian kebudayaan mulai dari menurunnya berbagai kegiatan dalam ruang lingkup kebudayaan hingga  kebijakan  perubahan  dan  pemindahan  urusan  kebudayaan  yang  telah  terjadi berkali-kali tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang rendahnya perhatian dan komitmen  pemerintah  daerah  dalam  upaya  pelestarian  kebudayaan  daerah.  Oleh karenanya penelitian ini penting dilakukan untuk meberikan jawaban terhadap faktor penyebab  menurunnya  kelestarian  kebudayaan  di  Kabupaten  Natuna  serta  apa Formulasi  dan  Rekomendasi  kebijakan  yang  dapat  diberikan  agar  kebudayaan  tetap lestari lestari dan dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Natuna.
Untuk menjawab permasalahan tentang faktor penyebab menurunnya kelestarian kebudayaan  penulis  menggunakan  salah  satu  konsep  dalam  implementasi  kebijakan publik, yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, dikenal dengan istilah Direct and  Indirect  Impact  on  Implementation. Konsep  ini  dipresentasikan  dalam  bukunya yang berjudul Implementing Public Policy. Menurut Edwards III terdapat empat faktor kunci  yang  mempengaruhi  berhasil  atau  gagalnya  pelaksanaan  kebijakan  (Agustino, 2018). Faktor-faktor ini meliputi komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, serta struktur birokrasi.
Untuk  merumuskan  kebijakan  pelestarian  kebudayaan  penulis  mengacu  pada konsep  tentang  tahapan  dalam  perumusan  atau  formulasi  kebijakan  publik  sebagai berikut  :  Tahap  Pertama :  Perumusan  Masalah, Tahap  Kedua :  Agenda  Kebijakan, Tahap Ketiga : Pemilihan Alternatif Kebijakan, Tahap Keempat : Penetapan Kebijakan (Winarno, 2012) .
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  menjadi  pembanding  bagi  penulis  dalam melakukan penelitian ini antara lain adalah:
1) Formulasi  Kebijakan  Kebudayaan  Provinsi  Banten. Penelitian  yang  dilakukan oleh Irmansyah (2019) ini menggunakan pendekatan kualitatif, membahas pada 2 unsur  pelestarian  kebudayaan  yakni  upaya  perlindungan  dan  pembinaan  saja, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas keempat unsur pelestarian kebudayaan yakni: perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan.
2) Analisis  Kebijakan  Pengembangan  Potensi  Wisata  Unggulan  di  Kabupaten Bulungan .  Penelitian  oleh  Parlina  (2016)  ini  dapat  penulis  manfaatkan  sebagai referensi  dalam  menjalankan  tahapan  tahapan  penelitian  yang  terkait  dengan kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  mengembangkan  pariwisata.  Penelitian  ini memiliki  perbedaan  dari  sisi  lokus  serta  berbeda  dari  objek  dan  cakupan penelitian.
3) Kebijakan  Pariwisata  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Pendapatan  Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilakukan oleh Setyorini (2004). Penelitian  ini  membantu  penulis  dalam  membuat  konsep  perumusan  kebijakan
pengembangan  kepariwisataan  yang  berkaitan  erat  dengan  kelestarian  budaya. Perbedaan  antara  penelitian  ini  dengan  penelitian  penulis  adalah  dari  sisi pendekatan penelitian dan lokus penelitian.
4) Assumptions of the conservation services system in Poland - Cultural Heritage Protection. Penelitian ini dilakukan oleh
Bielinis-Kopeć (2016), meneliti tentang kebijakan pelestarian kebudayaan di Polandia yang membahas mengenai sistem perlindungan monumen di Polandia yang harus dimodifikasi.  Selain berbeda dari sisi fokus pembahasan penelitian ini juga memilik perbedaan dari sisi lokus.
5) Heritage Preservation Policy of Civil Servants Joint Stock Fund for Historical Buildings in Athens: The Deligiorgi Residence Case. Penelitian ini dilakukan oleh Vyzantiadou  dan  Gkiokas  (2019),  membahas  tentang  kebijakan  pelestarian warisan budaya dan program pelindungan, konservasi, restorasi, dan rehabilitasi yang ekstensif. Penelitian ini mememili perbedaan dengan penulis baik dari sisi lokus dan fokus penelitian.
Dengan perbandingan beberapa penelitian diatas serta hasil penelusuran penulis terhadap  berbagai  sumber  terhadap  penelitian  sejenis,  penulis  belum  menemukan penelitian  dengan  judul  yang  sama  baik  dari  sisi  lokus  maupun  dari  sisi  topik  yang spesifik membahas kebijakan pelestarian kebudayaan daerah, oleh karenanya penulis meyakini  bahwa  penelitian  ini  memiliki  nilai  kebaruan  yang  baik.  Penelitian  ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab menurunnya kelestarian  kebudayaan  dan  memformulasikan  kebijakan  yang  efektif  dalam melestarikan  kebudayaan  di  Kabupaten  Natuna  agar  dapat  di  manfaatkan  dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Natuna.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  sebagai upaya  untuk  menggambarkan  realitas  sosial  dan  perspektifnya  dalam  dunia,  yang mencakup aspek konsep, perilaku, persepsi, dan masalah yang berkaitan dengan subjek manusia  yang  sedang  diteliti  (Moleong,  2021).  Dalam  penelitian  ini,  peneliti mengadakan  sendiri  pengamatan  dan  wawancara  untuk  dapat  memahami  makna interaksi antar manusia secara mendalam dengan dibantu dengan pedoman wawancara, observasi dan diskusi terpusat (FGD).
Fokus penelitian ini adalah: 1). Variabel-variabel yang Mempengaruhi Kegagalan Implementasi  Kebijakan  pelestarian  Kebudayaan  di  Kabupaten  Natuna  yakni:  a . komunikasi, b. sumber daya, c. sikap atau disposisi, dan d. struktur birokrasi. 2). Tahap- tahap  formulasi  kebijakan  untuk  meberikan  rekomendasi  kebijakan  pelestarian kebudayaan di Kabupaten Natuna yakni: a. Perumusan Masalah, b. Agenda Kebijakan, c. Pemilihan Alternatif Kebijakan, d. Penetapan Kebijakan
Sumber  informasi  dalam  penelitian  ini  adalah  :  Kepala  Daerah  (Wakil  Bupati Natuna), Anggota DPRD Kabupaten Natuna, Lembaga Adat Kabupaten Natuna, Kepala Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Natuna,  Kepala  Bidang  Pemasaran Pariwisata  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Natuna,  Kepala  Seksi Kesenian,  Adat  dan  Tradisi  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Natuna, Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Kepala Bidang Sosial Budaya BP3D Kabupaten Natuna, Pelaku dan Penggiat Budaya dan Pariwisata dan Media Massa.
Sutopo (2002) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, sumber data dapat berupa manusia, peristiwa, perilaku, dokumen, arsip, dan benda lain. Selain informasi
dari  para informan sumber  informasi dalam  penelitian ini  adalah dokumen  dan arsip kedinasan  dari  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Natuna serta buku-buku dan sumber informasi tertulis lain yang masih berkaitan dengan topik penelitian ini.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  yang    menjadi  instrument  utama  dengan  secara langsung untuk memperoleh data yang  diinginkan dibantu oleh pedoman observasi dan pedoman  wawancara  serta  pedoman  FGD. Prosedur  Pengumpulan  Data  dalam penelitian  ini  adalah  :  Observasi,  Wawancara,  Studi  Literatur,  Studi  Dokumentasi, Catatan Penelitian, FGD. Tahap pengumpulan data adalah langkah yang paling krusial dalam  penelitian,  karena  esensi  dari  penelitian  adalah  memperoleh  data.  Tanpa pemahaman  tentang  teknik  pengumpulan  data,  peneliti  akan  kesulitan  untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019).
Secara utuh sebagai satu kesatuan, data yang telah dihimpun dari hasil wawancara dari  tiap-tiap  sampel  dari  Pemerintahan,  Komunitas,  Akademisi,  dan  sampel  lainnya serta  data  yang  diperoleh  dari  observasi,  studi  pustaka  dan  FGD  selanjutnya  akan disaring  untuk  memilah  mana  data  yang  akan  ditindaklanjuti  pada  tahap  analisis selanjutnya dan mana yang harus disihkan.

## Hasil dan Pembahasan
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Implementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Natuna
Faktor komunikasi
Chester  Irving  Barnard  dalam  Andre  Hardjana  (2016)  mengemukakan  bahwa komunikasi  menduduki  tempat  sentral,  karena  struktur,  keluasaaan  jangkauan,  dan ruang lingkup organisasi hampir sepenuhnya ditentukan oleh teknik-teknik komunikasi.
Penting untuk menjelaskan tujuan dan sasaran kebijakan secara terbuka kepada kelompok  sasaran.  Komunikasi  yang  jelas  dan  efektif  tentang  tujuan,  manfaat,  dan langkah-langkah  yang  diharapkan  akan  membantu  mengurangi  resistensi  dan meningkatkan partisipasi dalam implementasi kebijakan. Tujuan komunikasi kebijakan publik  adalah  untuk  menciptakan  kesadaran  tentang  isu-isu  yang  relevan  dan memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  kepada  pelaksana  kebijakan.  Dengan penyampaian  pesan  yang  efektif,  kesadaran  tentang  kebijakan  yang  sedang diperdebatkan,  masalah  yang  dihadapi,  dan  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi masalah tersebut dapat ditingkatkan.
Ketidakjelasan  dalam  komunikasi  dapat  menyebabkan  kegagalan  dalam implementasi kebijakan publik. Pesan yang tidak jelas dapat menghambat pemahaman yang  tepat  dan  menyebabkan  pemahaman  yang  salah  di  mata  publik.  Masyarakat mungkin tidak memahami tujuan, sasaran, atau langkah-langkah yang diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang apa yang sebenarnya diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka harus berpartisipasi.
Kurangnya  komunikasi  dan  penyampaian  informasi  tentang  pentingnya  upaya- upaya pelestarian kebudayaan dan menjadi salah satu penyebab awamnya masyarakat tentang  upaya-upaya  melestarikan  kebudayaan.  Destriyadi  salah  seorang  penggiat budaya di Kabupaten Natuna memaparkan:
“Pada  saat  ini,  masyarakat  kita  masih  belum  mengenal  kebudayaannya  sendiri secara  menyeluruh  yang  menyebabkan  kita  belum  mencintai  kebudayaan  kita sendiri,  masyarakat  kita  masih  memandang  kebudayaan  kita  adalah  kebudayaan yang rendah bila dibandingkan dengan kebudayaan yang ada di luar sana, makanya
wajar  saja  kalau  banyak  kebudayaan  luar  yang  masuk  ke  sini  dengan  mudahnya kebudayaan kita semakin hilang. Kita tidak mengimbangi kontaminasi kebudayaan luar  itu  dengan  mengekalkan  memberikan  informasi  yang  cukup,  memberikan edukasi tentang kebudayaan sendiri kedalam bagi mereka, mereka tidak tahu untuk mencari kemana sedangkan kebudayaan dari luar lebih mudah didapatkan, dan yang terjadi  kemudian  adalah  masyarakat  memang  tidak  tahu  bagaimana  cara  untuk melestarikan kebudayaannya, memang mereka berada di kebudayaan itu tapi mereka tidak tahu bagaimana cara melestarikannya”.
Dari observasi yang telah dilakukan, penulis juga menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi keberadaan benda-benda yang diduga sebagai benda cagar budaya seperti keramik-keramik kuno yang ditemukan di berbagai wilayah Kabupaten Natuna, disebabkan oleh minimnya informasi yang mereka terima tentang hal tersebut yang disebabkan oleh kurangnya upaya pemberian informasi dari aparatur pemerintah. Hal ini terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Natuna.

## Faktor Sumber Daya
Sumber daya memainkan peran krusial dalam implementasi kebijakan yang baik. Meskipun isi kebijakan telah dijelaskan secara jelas dan konsisten, kurangnya sumber daya  implementasi  dapat  menghambat  efektivitas  pelaksanaannya.  Sumber  daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya finansial, merupakan faktor penting dalam menjalankan kebijakan secara efektif.
1) Sumber Daya Manusia
Sumber  Daya  Manusia  yang  ada  di  Bidang  Kebudayaan  yang  memiliki kompetensi  pendidikan  bidang  kebudayaan  masih  sangat  minim  untuk  dapat menyelenggarakan  urusan  kebudayaan  yang  sangat  luas  dan  kompleks.  Jika dihitung  persentasenya  hanya  18.2%  pegawai  yang  memiliki  kompetensi Pendidikan bidang kebudayaan.
Kebutuhan  pegawai  untuk  penyelenggaraan  kebudayaan  dibagi  dalam  3 kategori  yakni:  1).  Tenaga  Teknis  Pamong  Budaya  dengan  kebutuhan  pegawai sebanyak 18 Orang, 2). Tenaga Teknis Permuseuman dengan kebutuhan pegawai sebanyak 24 orang, 3). Tenaga Pelaksana dengan kebutuhan pegawai sebanyak 6 orang.  Dari  jumlah  kebutuhan  tersebut,  jika  dibandingkan  dengan  ketersediaan pegawai  yang  ada  pada  Bidang  Kebudayaan  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan saat ini jumlah Pamong Budaya yang ada saat ini hanya 3 orang atau hanya 16,7% dari kebutuhan Pamong Budaya. Untuk pegawai dengan jabatan Pelaksana hanya 2 orang  atau  33,3  %  dari  kebutuhan  pegawai  analis  pada  bidang  kebudayaan. Sedangkan  untuk  tenaga  teknis  permuseuman  baru  tersedia  3  orang  atau  hanya 12,5%  dari  jumlah  pegawai  yang  dibutuhkan  untuk  penyelenggaraan  Museum Natuna. Persentase ini tentu jauh dari kebutuhan di bidang Kebudayaan.
Edward  III  dalam  Widodo  (2009)  menyatakan  bahwa  implementasi  tidak dapat  berjalan  dengan  efektif  bila  personal  yang  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan kebijakan tidak memiliki kompetensi.
2) Sumber Daya Finansial
Pelaksanaan  kebijakan  seringkali  membutuhkan  alokasi  dana  yang  cukup untuk mendukung aktivitas-aktivitas yang diperlukan. Tanpa sumber daya finansial yang  memadai,  implementor  tidak  memiliki  cukup  biaya  untuk  melaksanakan kegiatan,  mengembangkan  infrastruktur,  atau  memberikan  fasilitas  dan  layanan yang diperlukan.
Menurut Fathurrahman (2012) anggaran berperan penting dalam organisasi sektor  publik  sebagai  pernyataan  estimasi  kinerja  yang  hendak  dicapai  selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial untuk menunjang perekonomian nasional.
Data  perkembangan  anggaran  kegiatan  pada  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Kabupaten Natuna terlihat adanya kesenjangan dalam penganggaran yang  mana  anggaran  untuk  penyelenggaraan  urusan  kebudayaan  lebih  kecil  jika dibandingkan dengan anggaran untuk pelaksanaan urusan pariwisata. Pada tahun 2017 urusan kebudayaan hanya mendapatkan porsi anggaran sebesar 19,4%, pada tahun  2018  sebesar  19,8%,  tahun  2019  sebesar  25,3  %  dan  tahun  2020  hanya mendapatkan porsi anggaran 11,8% dari total anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang juga pernah menjabat sebagai Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Natuna,  H. Hardinansyah, SE , M.Si mengemukakan :
“ menurut  hemat  saya  penyebab  minimnya  anggaran  untuk  kebudayaan  dapat dilihat dari aspek penganggaran dan aspek kebijakan. Pemerintah Daerah masih fokus  dengan  infrastruktur  dasar  seperti  jalan,  jembatan,  listrik  kemudian pendidikan dasar sehingga pelestarian kebudayaan ini agak terabaikan sehingga pelestarian  kebudayaan  belum  menjadi  prioritas  dalam  pembangunan  daerah, beda kondisinya dengan Bali, Yogyakarta”.
Terdapat beberapa persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan kebudayaan yang disebabkan oleh keterbatasan penganggaran, permasalah tersebut antara lain adalah:
a) Minimnya upaya perlindungan terhadap Cagar Budaya. Kabupaten  Natuna  memiliki  tinggalan  Cagar  Budaya  yang  melimpah, dari  informasi  yang  diperoleh  selama  penelitian  hampir  di  semua  pulau  di Kabupaten  Natuna  ditemukan  tinggalan  perdagangan  masa  lalu  khususnya keramik-keramik yang sebagian besar berasal dari kekaisaran China sejak abad ke 9 Masehi.  Selain China, keramik-keramik antik yang tersebar di kepulauan Natuna juga berasal dari Negara Vietnam, Kamboja, Thailand, Arab dan Eropa. Sebagian  besar  peninggalan  sejarah  seperti  benda  muatan  kapal tenggelam dan benda-benda cagar budaya berupa keramik (Harkantiningsih & Wibisono, 2016), banyak yang telah hilang karena dijual kepada pembeli yang secara  rutin  terus  datang  ke  Natuna  untuk  membeli  benda-benda  temuan masyarakat,  baik  dari  laut  maupun  yang  ditemukan  di  darat.  Pemerintah Daerah  melaui  bidang  kebudayaan  tidak  dapat  melakukan  pembebasan  atau pemberian kompensiasi terhadap benda-benda yang sebagian besarnya berupa kerami  yang  ditemukan  masyarakat  hal  ini  dikarenakan  anggaran  yang disediakan  untuk  urusan  pelestarian  kebudayaan  sangat  kecil,  sementara keberadaan  benda-benda  tersebut  cukup  penting  untuk  kebudayaan,  ilmu pengetahuan dan kepariwisataan.
b) Minimnya fasilitasi dan bantuan terhadap aktivitas budaya dan pelaku budaya. Di beberapa tempat masih terlihat belum adanya dukungan dan fasilitasi yang cukup dari pemerintah kepada kelompok dan organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan, pemberian batuan sarana dan prasana kebudayaan seperti peralatan musik tradisional untuk sanggar dan kelompok seni terakhir sekali diberikan pada tahun 2014. Fasilitasi bantuan dan pembinaan memiliki peran
yang penting dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup ekosistem kebudayaan,  dukungan  dan  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan individu yang peduli dengan kebudayaan dapat membantu memastikan bahwa keberagaman budaya yang ada tetap lestari dan berkembang  sesuai  dengan  tuntutan  zaman.  Tidak  jarang  sanggar  dan kelompok  serta  pelaku  budaya  harus  mati  suri  tanpa  aktivitas  menjaga keberlangsungan  pewarisan  budaya,  sementara  itu  dukungan  pelestarian kebudayaan dari Dana Desa (DD) juga masih belum terlaksana dengan baik untuk  dapat  mendukung  upaya  pembinaan  aktivitas  sanggar  dan  kelompok budaya yang ada di desa-desa. Para pelaku dan penggiat budaya sebagian besar kehidupan  ekonominya  tergolong  menengah  ke  bawah,  tanpa  dukungan fasilitasi  dan  bantuan  dari  Pemerintah  cukup  sulit  bagi  mereka  untuk melakukan aktivitas kebudayaan secara rutin.
c) Belum adanya bangunan Rumah Adat Melayu Natuna. Rendahnya  perhatian  Pemerintah  Kabupaten  Natuna  dalam  upaya melestarikan kebudayaan juga dapat dilihat dengan kondisi pelestarian Adat Istiadat.  Selama 24 tahun Kabupaten Natuna hingga tahun 2023 Kabupaten Natuna  masih  belum  memiliki  rumah  adat  sebagai  sarana  pelindungan, pembinaan  dan  pengembangan  adat  istiadat  Melayu  Natuna.  Dalam  konteks kepariwisataan, pelestarian rumah adat juga dapat membantu masyarakat untuk memperoleh  penghasilan  tambahan  melalui  kegiatan  wisata  budaya.  Dalam upaya pelestarian rumah adat, Pemerintah Kabupaten Natuna dapat membuat kebijakan  memberikan  dukungan  anggaran  dan  teknis  dalam  pembangunan rumah adat Natuna, selain instansi pemerintah masyarakat atau lembaga adat dan  pelaku  pariwisata  dapat  berperan  aktif  dalam  menjaga  dan  memelihara rumah adat Natuna sebagai bagian dari sejarah dan kekayaan budaya melayu Natuna.
d) Minimnya pencetakan buku dan karya-karya budaya. Pelaksanaan  program  yang  terkait  dengan  fasilitasi  pencetakan  karya- karya  budaya  Pemerintah  Kabupaten  Natuna  telah  lama  tidak  memberikan bantuan fasilitasi pencetakan karya-karya budaya. Penerbitan buku dan lagu- lagu daerah pernah dilakukan pada tahun 2005-2011. Setelah itu Pemerintah Kabupaten Natuna hampir tidak pernah lagi penerbitan atau pencetakan buku- buku karya tulis para penulis natuna baik sejarah, sastra maupun kebudayaan umumnya.
e) Minimnya pelindungan warisan budaya Dalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten
Natuna  yang  diterbitkan  oleh  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  tahun  2019 tercantum  data  Objek  Pemajuan  Kebudayaan  yang  dikategorikan  sebagai Warisan Budaya Tak Benda berjumlah 468 objek. Dari jumlah tersebut yang telah  diajukan  untuk  didaftarkan  hanya  15,17%,  yang  tercatat  hanya  1,07%, yang  telah  ditetapkan  hanya  0,85%.  Sedangkan  HAKI  Komunal  yang ditetapkan hanya mencapai 3,85%. Capaian tersebut masih sangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah objek Warisan Budaya Tak Benda yang terdata.
f) Minimnya event pariwisata budaya Rahmatin  (2023)  juga  mengemukakan  bahwa  Potensi  budaya  sebagai atraksi  wisata  dianggap  sebagai  salah  satu  faktor  terbesar  dalam  menarik wisatawan.  Berdasarkan  The  Organisation  for  Economic  Co-operation  and
Development (OECD), wisata budaya adalah salah satu yang terbesar dan pasar pariwisata  global  yang  tumbuh  paling  cepat  dan  industri  budaya  dan  kreatif semakin  meningkat  digunakan  untuk  mempromosikan  destinasi  dan  untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik.
Pariwisata  dan  kebudayaan  adalah  dua  hal  yang  berbeda  dan  seakan saling  berlawanan,  pariwisata  memberikan  kontribusi  terhadap  penurunan aktualisasi nilai-nilai budaya daerah sedangkan pelestarian kebudayaan adalah upaya berkelanjutan untuk melindungi dan memelihara aktifitas dan nilai-nilai budaya  masyarakat.  Sebagaimana  dikemukakan  pula  oleh  Siswanto  (2007) bahwa  Apabila  dipandang  bagian  per  bagian  maka  antara  kebudayaan  dan pariwisata  saling  bertentangan  namun  dalam  tujuan  secara  menyeluruh keduanya merupakan pisau bermata dua yang bermanfaat bagi pembangunan. Hasil  penelitian  menemukan  jumlah  penyelenggaraan  atraksi pertunjukan  maupun  lomba-lomba  bidang  kebudayaan  sejak  tahun  2017 hingga 2019 masih cukup minim dengan jumlah rata-3 hingga 4 event dalam 1 tahun.  Minimnya  atraksi  ini  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  diantaranya adalah  terbatasnya  anggaran  yang  tersedia.  Sejak  tahun  2020  hingga  2021 penyelenggaraan event ditiadakan.
Seperti  banyak  daerah  lain  di  Indonesia,  pandemi  COVID-19  telah berdampak  besar  pada  kegiatan  budaya  di  Natuna,  banyak  acara  dan pertunjukan  yang  telah  diagendakan  harus  dibatalkan  atau  ditunda  untuk menghindari kerumunan dan penyebaran virus serta dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengalami penurunan cukup signifikan sebagai  dampak  dari  pandemic  covid-19.  Pada  tahun  2022  Pemerintah Kabupaten  Natuna  baru  memulai  kembali  aktivitas  pertunjukan  kebudayaan dengan pelaksanaan kegiatan festival lampu pelite dan kegiatan gelar budaya yang  direncanakan  dilaksanakan  secara  berkala  setiap  bulan,  namun  sayang atraksi gelar budaya hanya dapat dilaksanakan beberapa kali saja dikarenakan kondisi  anggaran  yang  tidak  stabil  dan  harus  dilakukan  refocusing  terhadap APBD Kabupaten Natuna, sebagai dampaknya anggaran pelaksanaan kegiatan atraksi gelar budaya harus dipangkas untuk memenuhi belanja lain yang lebih mendesak dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Natuna.

## Faktor Sikap atau Disposisi
Dalam  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Perda  RPJMD  (Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah)  adalah  peraturan  daerah  yang  menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Dalam Perda RPJMD ditetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang akan diwujudkan melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Pernyataan visi dan misi pemerintahan Kabupaten Natuna dalam beberapa priode kepemimpinan  di  Kabupaten  Natuna  memberi  gambaran  jelas  jelas  bahwa pembangunan  yang  diinginkan  oleh  pemerintah  daerah  adalah  pembangunan  yang berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya masyarakat. Pernyataan tersebut tentu harus dipahami dan disikapi dengan baik oleh pemangku dan pelaksana kebijakan. pemahaman dan pengambilan sikap yang tepat dari visi dan misi kepala daerah sangat penting untuk implementasi yang berhasil.
Dalam  praktiknya,  implementasi  terhadap  visi  dan  misi  pembangunan  yang berlandaskan  nilai  religius  dan  kultural  sebagaimana  tertuang  dalam  Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  belum  terwujud  sebagaimana  yang  dicita- citakan.
Melalui  wawancara  yang  dilakukan  pada  tanggal  16  April  2022  Wakil  Bupati Natuna mengungkapkan bahwa:
“V isi misi daerah itu harus dibaca oleh setiap OPD, artinya OPD apapun bidangnya dia  harus  mengambil  sikap  dan  langkah  nyata,  memasukkan  nilai  religius  dan kultural  di  dalam  setiap  kegiatannya,  sejak  awal  kami  menyampaikan  visi  misi seluruh OPD sebenarnya sudah harus mengerti arahnya seperti apa tapi memang hari ini kita lihat seolah-olah kultural dan religius itu hanya menjadi urusan bidang kebudayaan  ini  yang  belum  dipahami  dan  disikapi  dengan  baik  oleh  semua  OPD bahwa  visi  itu  adalah  satu  tujuan  bersama  dan  kami  akan  terus  menyampaikan bahwa  pembangunan  apapun  di  bidang  dinas  apapun  harus  mengadopsi  nilai budaya  dan  religius.  Sejak  awal  kami  menyampaikan  visi  misi  seluruh  OPD sebenarnya sudah harus mengerti arahnya seperti apa, tapi memang hari ini kita lihat seolah-olah kultural dan religius itu hanya menjadi urusan bidang kebudayaan ini yang belum dipahami dan disikapi dengan baik oleh semua OPD bahwa visi itu adalah  satu  tujuan  bersama  dan  kami  akan  terus  menyampaikan  bahwa pembangunan apapun di bidang dinas apapun harus mengadopsi nilai budaya dan religius”
Sikap atau disposisi yang negatif atau tidak mendukung dapat memiliki pengaruh yang  signifikan  terhadap  kegagalan  dalam  implementasi  kebijakan  pelestarian kebudayaan. Menurut Jones (2022) kebijakan budaya dapat mempengaruhi posisi pada peristiwa-peristiwa  besar  dan  dampaknya  dari  waktu  ke  waktu.  Sementara  menurut Friese  (2017)  tujuan  dari  kebijakan  menunjukkan  mengapa  dan  bagaimana  sebuah institusi terlibat dalam pelestarian dan untuk mendefinisikan manfaatnya. Hal ini secara tidak  langsung  menunjukkan  sebuah  lembaga  merupakan  bagian  dari  komunitas pelestarian.
Sikap kurang pedulinya masyarakat dan aparatur pemerintah di Kabupaten Natuna terlihat  dari  kurangnya  kesadaran  dan  kepedulian  masyarakat  maupun  aparatur pemerintah  dalam  menjaga  warisan  budaya  baik  warisan  budaya  tak  benda  maupun warisan budaya yang bersifat kebendaan. Sikap masyarakat yang kurang peduli untuk melindungi  warisan  budayanya  berdampak  pada  hilangnya  jati  diri  dan  identitas budayanya.

## Faktor Struktur Birokrasi
Pemerintah di Kabupaten Natuna masih belum menjadikan kebudayaan sebagai prioritas  dalam  pembangunan.  Meskipun  keinginan untuk  melestarikan  kebudayaan telah  tertuang  dalam  visi  dan  misi  Pemerintah  Kabupaten  Natuna  setiap  periode kepemimpinan, akan tetapi komitmen dan upaya pemerintah untuk merealisasi cita-cita pembangunan  yang  berlandaskan  kebudayaan  sebagaimana  tertuang  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah belum berjalan sebagaimana mestinya.
Jika dilihat struktur organisasi Bidang Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  saat  ini  sangat  tidak  seimbang  dengan  luasnya  cakupan  tugas  yang diemban oleh bidang kebudayaan dibawah 2 Undang Undang sebagai landasan pokok, dengan 5 program, dan 11 sub urusan yakni: Tradisi lisan, Manuskrip, Adat istiadat, Permainan rakyat, Olahraga tradisional, Pengetahuan tradisional, Teknologi tradisional, Seni, Bahasa, Ritus dan Cagar Budaya.
Semenjak terbentuknya Kabupaten Natuna pada tahun 2001 hingga saat ini urusan kebudayaan  telah  mengalami  beberapa  kali  perpindahan  dan  perubahan  nama Organisasi Perangkat Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Pada tahun 2001  sampai  dengan  tahun  2010  urusan  kebudayaan  digabungkan  bersama  urusan pariwisata  dengan  nama  organisasi  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata,  tahun  2010 sampai  tahun  2012  selain  urusan  pariwisata  urusan  kebudayaan  juga  digabungkan dengan urusan kepemudaan dan olahraga dengan nama OPD Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan  dan  Pariwisata.  Tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2017  Pemerintah Kabupaten Natuna mengambil kebijakan menggabungkan urusan kebudayaan bersama urusan pendidikan dengan nama OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2017 sampai  dengan  akhir  tahun  tahun  2021  urusan  kebudayaan  dipisahkan  dari  urusan pendidikan  dan  dikembalikan  bersama  urusan  pariwisata  dengan  nama  OPD  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan pada awal tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Natuna kembali membuat kebijakan memisahkan urusan kebudayaan dari urusan pariwisata dan menggabungkan kembali kebudayaan bersama urusan pendidikan dengan nama OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Dari  riwayat  perpindahan  dan  perubahan  Organisasi  Perangkat  Dinas  yang membidangi kebudayaan, penyelenggaraan urusan kebudayaan tersebut terjadi hampir di  setiap  kali  pergantian  Kepala  Daerah  ataupun  di  setiap  periode  kepemimpinan. Pemindahan  urusan  dan  organisasi  perangkat  daerah  yang  membidangi  kebudayaan yang  terjadi  hampir  di  setiap  periode  kepemimpinan  di  Kabupaten  Natuna  ini  telah memberikan  dampak  terhadap  menurunnya  kontinuitas  program-program  pelestarian kebudayaan yang telah dijalankan oleh organisasi perangkat daerah sebelumnya serta menurunkan  kualitas  program-program  pelestarian  kebudayaan  karena  kebijakan pemindahan organisasi perangkat daerah dapat memicu terjadinya perubahan dalam tim pelaksana dan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan.
Dari  ke  4  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  pelestarian kebudayaan  di  Kabupaten  Natuna  yakni  Komunikasi,  Sumber  Daya, Sikap  atau Disposisi dan Struktur Organisasi, berdasarkan fakta yang penulis temukan dilapangan menunjukkan  bahwa  persoalan  struktur  birokrasi  serta   sumberdaya  finansial merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi menurunnya kelestarian kebudayaan di Kabupaten Natuna pada saat ini.
Struktur  organisasi  yang  mengelola  pelestarian  kebudayaan  hanya  pada  tingkat bidang sangat kecil dan tidak berbanding lurus dengan luasnya urusan kebudayaan yang harus  menyelenggarakan  urusan  kebudayaan  yang  sangat  luas  yang  terbagi  dalam  5 program.  Organisasi  yang  kecil  akan  memperkecil  peluang  memperoleh  kecukupan Sumber Daya Manusia dan kecukupan sumberdaya finansial.
Perpindahan  bidang  kebudayaan  yang  telah  terjadi  berkali-kali  menunjukkan ketidakstabilan  kebijakan  dalam  pelestarian  kebudayaan.  Setiap  dinas  baru  yang menerima  tanggung  jawab  bidang  kebudayaan  tersebut  memiliki  pandangan  dan prioritas  yang  berbeda,  yang  dapat  mengakibatkan  perubahan  dalam  arah  dan  fokus kebijakan  secara  terus-menerus.  Setiap  kali  urusan  dipindahkan,  dinas  yang  semula bertanggung  jawab  terhadap  kebudayaan  tentu  akan  kehilangan  keahlian  dan pengalaman  perencanaan  dan  program  yang  telah  mereka  kembangkan  dalam melestarikan  kebudayaan,  sementara  dinas  baru  yang  menerima  urusan  kebudayaan tersebut akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan memahami secara mendalam isu-isu yang berkaitan dengan pelestarian kebudayaan serta.
Dari  sisi  sumber  daya  finansial,  minimnya  sumber  daya  finansial  dalam pelestarian  kebudayaan  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  penurunan kelestarian kebudayaan di Kabupaten Natuna.

## Formulasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Perumusan atau Identifikasi Masalah Isu Publik
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Natuna saat ini telah terjadi  penurunan  kelestarian  kebudayaan  daerah,  penurunan  kelestarian  kebudayaan tersebut  dapat  dilihat  dari  dari  data-data  riset  yang  telah  dikemukakan  pada  bab  bab sebelumnya.  Berbagai  isu  yang  menunjukkan  terjadinya  permasalahan  penurunan kelestarian kebudayaan di Kabupaten Natuna dapat dirangkum sebagai berikut:
Pertama , para stakeholder khususnya para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah belum  memahami  tentang  pentingnya  pencapaian  visi  dan  misi  daerah  serta  belum adanya  sinkronisasi  antar  perangkat  daerah  terhadap  visi  dan  misi  daerah  yang  telah ditetapkan, sehingga tidak dapat dijabarkan menjadi program kegiatan pada Organisasi Perangkat  Daerah  yang  akan  mendukung  pencapaian  visi  dan  misi  pembangunan Kabupaten Natuna yang Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural.
Kedua ,  masih  lemahnya  organisasi  perangkat  daerah  yang  membidangi  urusan pelestarian kebudayaan. Sampai saat ini urusan pelestarian kebudayaan hanya dikelola oleh  bidang  kebudayaan  dan  telah  mengalami  pergantian  dan  perpindahan  dari Disdikbud ke Disparbud secara terus menerus selama beberapa periode kepemimpinan pemerintahan  di  Kabupaten  Natuna.  Perpindahan  yang  terjadi  berulang  kali  kali  ini memberikan gambaran yang jelas bahwa urusan kebudayaan belum menjadi prioritas dalam  pembangunan  daerah,  kondisi  ini  dapat  memberi  gambaran  yang  jelas  bahwa cita-cita daerah yang tertuang dalam pernyataan visi dan misi daerah masih belum linier dengan kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.
Ketiga ,  Rendahnya  kepedulian  masyarakat  untuk  menjaga  dan  melestarikan kebudayaannya,  dan  sebagian  masyarakat  tidak  mengerti  apa  yang  harus  mereka lakukan  untuk  menjaga  dan  melestarikan  warisan  budayanya.  Masyarakat  sebagai pemilik  dan  pelaku  budaya  masih  belum  bergerak  maju  untuk  melindungi  warisan budaya yang ada pada mereka, sehingga dari waktu ke waktu warisan budaya ini akan semakin hilang dan pada akhirnya musnah. Kondisi yang terjadi ditengah masyarakat ini  disertai  dengan  minimnya  langkah  dan  upaya  dari  pemerintah  daerah  untuk memberikan sosialisasi, riset, bimbingan teknis, workshop dan pelatihan sebagai bentuk fasilitasi dan upaya perlindungan terhadap warisan budaya daerah.
Keempat ,  minimnya  Sumber  Daya.  Pengelolaan  dan  pelestarian  kebudayaan  di Kabupaten  Natuna  hingga  saat  ini  masih  terhambat  oleh  minimnya  Sumber  Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang kebudayaan, selain SDM persoalan utama adalah  terbatasnya  Sumber  daya  finansial  dalam  penyelenggaraan  pelestarian kebudayaan daerah. Kebudayaan mencakup urusan yang sangat luas yang diatur oleh 2 Undang-undang  yang  meliputi  warisan  budaya  kebendaan  dan  warisan  budaya  tak benda,  akan  tetapi  tidak  disertai  dengan  penganggaran  yang  cukup  dan  memadai sehingga  tidak  mampu  membiayai  penyelenggaraan  program  dan  kegiatan pembangunan kebudayaan.

## Agenda Setting
Masalah  yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan  urusan  kebudayaan  di  Kabupaten Natuna dianggap sebagai suatu masalah publik yang perlu disusun dalam suatu agenda
pemerintah  dalam  merumuskan  kebijakan  sebagai  upaya  langkah  solutif  dalam memecahkan  permasalahan-permasalahan  yang  telah  diidentifikasi  seperti  (1)  Belum terbangunnya Rumah Besar sebagai rumah adat Natuna, serta minimnya pembangunan fasilitas  umum  untuk  aktivitas  kebudayaan,   (2)  Minimnya  perlindungan  terhadap Warisan  Budaya  Tak  Benda  (WBTB)  dan  warisan  budaya  yang  bersifat  kebendaan (Cagar Budaya), (3) Minimnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang  kebudayaan,  (4)  Minimnya  pembinaan  komunitas  budaya  seperti  bantuan peralatan dan perlengkapan, sarana dan prasarana kebudayaan, pelaksanaan workshop, kajian  serta  riset-riset  kebudayaan,  (5)  Minimnya  fasilitas  pagelaran  dan  festival budaya. (6) Minimnya penerbitan dan pencetakan karya-karya budaya.
Keenam  poin  tersebut  menjadi  acuan  bahwa  masalah  tersebut  harus  segera mendapat  perhatian  dari  Pemerintah  Daerah  sebagai  pengendali dan  penyelenggara pemerintahan agar ditindaklanjuti dengan menyusun dan pengambilan kebijakan yang tepat.  Permasalahan-permasalahan itu akan menjadi agenda  pemerintah  melalui langkah strategis yaitu menyusun dan mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pelestarian kebudayaan daerah.

## Alternatif Kebijakan
Untuk  menemukan  alternatif  kebijakan  yang  efektif,  efisien,  dan  relevan  untuk mengatasi  permasalah  yang  dihadapi  dalam  pelestarian  kebudayaan  daerah  di Kabupaten Natuna, dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD). FGD adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan pandangan, pendapat, dan pemahaman dari berbagai pemangku  kepentingan  terkait  masalah  dalam  pelestarian  kebudayaan  di  Kabupaten Natuna.
Untuk  itu  telah  dilaksanakan  FGD  dengan  Tema  Pelestarian  Kebudayaan  di Kabupaten Natuna  pada tanggal 24 Mei Tahun 2022 di Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna yang dihadiri oleh Wakil Bupati Natuna, Kepala Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  BP3D,  Dinas  Pariwisata,  Badan  Kepegawaian Pelatihan  dan  Sumber  Daya  Manusia,  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika,  Lembaga Adat Kabupaten Natuna, Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, Perwakilan Komunitas dan Organisasi Kebudayaan, Media massa dan beberapa stakeholder yang terkait.
Melalui  FGD  ini  didiskusikan  beberapa  pokok  permasalahan  yang  berkaitan dengan kondisi kebudayaan di Kabupaten Natuna saat ini untuk menghimpun beberapa alternatif kebijakan yang harus dilakukan untuk menyikapi permasalahan yang terjadi tersebut  yakni: Penguatan  kelembagaan,  Peningkatan  sumber  daya,  Peningkatan edukasi, Pengembangan pariwisata budaya.

## Penetapan Kebijakan
Setelah alternatif kebijakan dipilih, tahap selanjutnya adalah penetapan kebijakan. Kebijakan yang dipilih dinyatakan dalam bentuk keputusan formal, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau instruksi tertulis lainnya. Penetapan kebijakan ini memberikan kekuatan hukum dan otoritas bagi pelaksana kebijakan tersebut.
Penetapan  kebijakan  yang  dapat  dilakukan  dalam  proses  formulasi  kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Natuna dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Penguatan kelembagaan
Pertama  adalah  peningkatan  status  organisasi  perangkat  daerah  yang menyelenggarakan  urusan  kebudayaan  dari  bidang  menjadi  dinas  yang  berdiri sendiri. Kebijakan  ini  penting  dilakukan  agar  luasnya  urusan  kebudayaan  dapat
diimbangi dengan kecukupan Sumber Daya Manusia serta penggaran yang memadai yang  dikelola  sendiri  oleh  dinas  kebudayaan  dan  bidang  kebudayaan  tidak  lagi berpindah-pindah dari satu dinas ke dinas lainnya.
Kedua  adalah  pembentukan  Dewan  Kebudayaan  Daerah  dan  penguatan kelembagaan  Lembaga  Adat  Melayu  (LAM)  Kabupaten  Natuna  sebagai  wadah untuk fasilitasi bagi masyarakat pelaku budaya dan pembinaan bagi kelompok dan komunitas budaya.
2) Peningkatan sumber daya Pertama  adalah peningkatan  kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  penyelenggara urusan  kebudayaan  dan  pelaku  budaya.  Kebijakan  ini  dapat  berupa  rekrutmen pegawai Pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang kebudayaan.
Kedua  Pemberian  beasiswa  ke  Perguruan  Tiggi  dengan  jurusan  ilmu Kebudayaan  seperti  Arkeologi,  Museologi,  Sejarah,  Kesenian,  Sastra,  Humaniora dan ilmu-ilmu kebudayaan lainnya. Pemberian beasiswa ini akan memiliki dampak positif, jurusan-jurusan ini seringkali kurang populer dibandingkan dengan bidang- bidang lain, dengan memberikan beasiswa dalam ilmu kebudayaan dapat mendukung pertumbuhan intelektual dan melestarikan warisan budaya Natuna.
Ketiga  adalah  peningkatan  sumber  daya  finansial.  Peningkatan  sumber  daya finansial  adalah  kebijakan  yang  dapat  dilakukan  untuk  menyelesaikan  permasalah pelestarian kebudayaan dalam jangka pendek.
3) Peningkatan Edukasi Budaya
Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah penyusunan dan penerapan kurikulum  muatan  lokal  dan  pelaksanaan  kegiatan  ekstrakurikuler  untuk  berbagai jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
Pelaksanaan  kegiatan  ekstrakurikuler  menjadi  sarana  penting  untuk memperdalam  pemahaman  dan  keterlibatan  siswa  dalam  budaya.  Kegiatan ekstrakurikuler  ini  mencakup  berbagai  aktivitas  siswa  dari  tingkat  SD,  SLTP  dan SLTA untuk ter dalam kelompok seni, tarian tradisional, latihan musik, dan lainnya, yang memberikan siswa kesempatan untuk mengeksplorasi minat budaya mereka di luar  jam  pelajaran  reguler.  Penetapan  kebijakan  penyusunan  dan  penerapan kurikulum muatan lokal serta pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah adalah langkah  yang  penting  dalam  memperkaya  pendidikan  budaya  siswa,  melestarikan warisan budaya.
4) Pengembangan pariwisata budaya
Melalui kunjungan wisatawan, masyarakat pelaku budaya dapat memperoleh penghasilan  tambahan  dari  jualan  produk  kerajinan  tangan,  kuliner,  atau penyelenggaraan  acara  pementasan  seni  dan  budaya.  Pengembangan  pariwisata budaya menjadi peluang bagi pemerintah Kabupaten Natuna untuk mempertahankan kebudayaan  dan  mendapat  manfaat  dari  kebudayaan  tersebut.  Pengembangan pariwisata budaya dapat menjadi strategi yang sangat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Natuna dengan dua alasan.
Pertama,  pengembangan  pariwisata  budaya  memungkinkan  pemerintah Kabupaten Natuna untuk mempertahankan dan merawat kebudayaan daerah. Dengan meningkatnya minat dan apresiasi terhadap budaya daerah, masyarakat budaya akan lebih cenderung untuk melibatkan diri dalam pelestarian tradisi, seni, dan nilai-nilai budaya mereka. Ini adalah langkah penting untuk mencegah menurunnya kelestarian warisan budaya yang berharga.
Kedua, meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Natuna membuka peluang ekonomi yang signifikan. Wisatawan yang datang untuk mengalami budaya lokal  akan  membelanjakan  uang  untuk  akomodasi,  makanan,  barang-barang souvenir,  dan  berbagai  layanan  lainnya.  Pendapatan  dari  sektor  pariwisata  dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan bagi para pekerja dan penggiat  budaya  dengan  mementaskan  atraksi  budaya  untuk  para  wisatawan  dan memperoleh  imbalan  jasa  dari  pementasan  tersebut,  serta  akan  meningkatkan pendapatan pajak untuk pemerintah daerah.

## Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  telah  terjadi penurunan kelestarian kebudayaan di Kabupaten Natuna yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Merujuk pada keempat  faktor  tersebut  terdapat  2  (dua)  faktor  yang  paling  dominan,  yakni;  (1) minimnya Sumber Daya Manusia pada perangkat daerah yang membidangi kebudayaan yang memiliki kompetensi di bidang kebudayaan serta minimnya sumber daya finansial untuk  menyelenggarakan  urusan  kebudayaan  yang  menyebabkan  beragam  objek kebudayaan tidak terlindungi, tidak dikembangkan dan tidak dibina dengan baik untuk dimanfaatkan  menjadi  daya  tarik  yang  akan  mendorong  peningkatan  kunjungan pariwisata ke  Kabupaten Natuna, dan  (2)  struktur  birokrasi  bidang kebudayaan yang sempit dan seringnya perpindahan urusan kebudayaan dari dinas Pendidikan ke Dinas Pariwisata  secara  bolak  balik.  Kondisi  ini  mempersempit  peluang  dan  ruang  gerak bidang kebudayaan untuk memperoleh peluang kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sumber daya finansial untuk melestarikan kebudayaan daerah di Kabupaten Natuna. Oleh karenanya dalam upaya melestarikan kebudayaan di Kabupaten Natuna, penting  bagi  semua  pihak  khususnya  pemangku  kebijakan,  termasuk  kepala  daerah, jajaran  pemerintahan,  stakeholder,  para  pegawai  serta  masyarakat,  untuk  memiliki komitmen yang tinggi, rasa kepedulian, dan partisipasi aktif. Dengan demikian di masa depan  berbagai  khazanah  warisan  budaya  daerah  akan  tetap  lestari  dan  dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti pengembangan pariwisata yang akan memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Natuna.

## BIBLIOGRAFI
Agustino, L. (2018). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (revisi). Bandung. Alfabeta .
Bielinis-Kopeć,  B.  (2016).  Propozycje  założeń  do  systemu  służb  konserwatorskich– stanowisko  wojewódzkich  konserwatorów  zabytków. Protection  of  Cultural Heritage , 1 , 7–13.
Farid,  H.  (2018).  Perang  MelawanTeroris. Http//Www.  Elsam.  or.  Id/Txt/Asasi/2002 , 910 (05).
Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam:
Studi  Kasus  Dalam  Mengentaskan  Kemiskinan. Jurnal  Ekonomi  &  Studi Pembangunan , 13 (1), 72–82.
Friese,  M.,  Frankenbach,  J.,  Job,  V.,  &  Loschelder,  D.  D.  (2017).  Does  self-control training  improve  self-control?  A  meta-analysis. Perspectives  on  Psychological Science , 12 (6), 1077–1099. Hardjana, A. (2016). Komunikasi organisasi strategi dan kompetensi . PT. Kompas Media
Nusantara.
Harkantiningsih, N., & Wibisono, S. C. (2016). Arkeologi Natuna Singkapan identitas budaya  di  gugus  kepulauan  terdepan  Indonesia .  Pusat  Penelitian  Arkeologi Nasional.
Irmansyah, H. (2019). Formulasi Kebijakan Kebudayaan Provinsi Banten . Universitas Padjadjaran.
Jones, Z. M., Di Vita, S., & Ponzini, D. (2022). Changing mega-events’ spatial strategies and cultural policy: scaling down, spacing out, and assembling organizations in the cases of London and Milan. City, Territory and Architecture , 9 (1), 34. Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Noventari, W., & Pratama, A. Y. (2019). Analisis Strategi Kebudayaan Dalam Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2017  Tentang  Pemajuan  Kebudayaan  Dalam  Rangka Memperkokoh Bingkai Integrasi Nasional. Jurnal Ilmiah Hukum , 13 (1), 1–14. Parlina,  I.  A.  (2016). Analisis  Kebijakan  Pengembangan  Potensi  Wisata  Unggulan  di Kabupaten Bulungan . Universitas Terbuka.
Rahmatin,  L.  (2023).  Analisis  Potensi  Budaya  Lokal  sebagai  Atraksi  Wisata  Dusun Segunung. Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata , 3 (2), 30–40. Setyorini,  T.  (2004). Kebijakan  pariwisata  dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan ekonomi  masyarakat  kabupaten  Semarang .  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Diponegoro.
Siswanto,  N.  F.  N.  (2007).  Pariwisata  dan  Pelestarian  Warisan  Budaya. Berkala Arkeologi , 27 (1), 118–130.
Sugiyarto, S., & Amaruli, R. J. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. Jurnal Administrasi Bisnis , 7 (1), 45–52.
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Kuatitatif  Kualitatif  dan  R&D (Pertama).  CV. Alfabeta.
Sutopo,  H.  B.  (2002). Metodologi  penelitian  kualitatif .  Surakarta:  sebelas  maret university press.
Vyzantiadou,  M.  M.,  &  Gkiokas,  P.  S.  (2019).  Heritage  Preservation  Policy  of  Civil Servants  Joint  Stock  Fund  for  Historical  Buildings  in  Athens:  The  Deligiorgi Residence Case. Heritage , 2 (1), 681–707. Widodo,  J.  (2009). Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan  Aplikas  Analisis  Proses Kebijakan Publik. Cetakan Ketiga . Bayumedia Publishing. Winarno, B. (2012). Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru . Center For Academic Publishing Service.

## Copyright holder:
Hadisun, Maulana Mukhlis, Joko Rizkie Widokarti (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: