Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan) Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: mizan@uika-bogor.ac.id Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 3 NO. 1 (2019)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1
Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan

## (Justice Access for the Kepulauan Seribu District Community)
Kamarusdiana
25

## Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga
(Effectiveness of Marriage Guidance in KUA Citeureup in Maintaining the Integrity of Households)
Yusuf Firdaus, Kholil Nawawi, Mukhtar
37 Penerapan  Asas  Audi  Alteram  Et  Partem  Pada  Perkara  Judicial  review  Di Mahkamah Agung
(Implementation of the Alteram Et Partem Audi Principle On Cases of Judicial review at the Supreme Court) Asep Syarifuddin Hidayat
51 Sistem Pelaksanaan Koperasi Mitra GBS PT. Golden Blossom Sumatera Desa Prambatan
(GBS Partner Cooperative Implementation System At PT. Golden Blossom Sumatra Prambat Village)
Saprida
71 Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi
(Overview of Islamic Law About Insurance)
Abdul Wahab Abd Muhaimin
99 Perekonomian Islam Pada Masa Dinasti Fatimiyah
(Islamic Economy in the Fatimid Dynasty)
Fakhry Zamzam, Havis Aravik
117 Pemikiran Tentang Hukum Keperdataan Islam Dalam Dimensi Filsafat Ilmu
(Thought about Islamic Civil Law In the Dimension of Philosophy of Science)
Abu Tamrin
Vol. 3 No. 1 (2019), pp: 37-50. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252. DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.408

## Penerapan Asas Audi Alteram Et Partem

## Pada Perkara Judicial review
Di Mahkamah Agung *
(Implementation of the Alteram Et Partem Audi Principle On Cases of Judicial review at the Supreme Court)
Asep Syarifuddin Hidayat 1
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.408

## Abstract.
Article  13  paragraph  1  of  Act  Number  48  of  2009  concerning  Judicial  Power  states that  all  court  hearings  are  open  to  the  public,  unless  the  Act  says  otherwise. Therefore, a judicial review trial must be open to the public. If the trial process of the judicial review is carried out in a closed manner, it can be considered a legal defect, because it is contrary to Article 13 paragraph (3) of the Law. The Law of the Supreme Court is not regulated that the judicial review is closed, because in the judicial review there is a need for openness or principle of audiences of parties or litigants must be given the opportunity to provide information and express their opinions, including the defendant as the maker of Legislation invitation under the law, so that the impact of the decision will need to be involved.
Keywords: Judicial  Review,  Audi  Alteram  Et  Partem  Principle,  Supreme  Court, Constitutional Court

## Abstrak.
Pasal  13  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  menyebutkan  semua  sidang  pemeriksaan  pengadilan  terbuka  untuk umum,  kecuali  Undang-Undang  berkata  lain.  Oleh  karena  itu, judicial  review persidangan  harus  dilakukan  terbuka  untuk  umum.  Apabila  proses  persidangan judicial review ini dilakukan secara tertutup, maka dapat dinilai cacat hukum karena bertentangan  dengan  Pasal  13  ayat  (3)  Undang-Undang  tersebut.  Undang-Undang Mahkamah  Agung  pun  tidak  diatur  bahwa  persidangan judicial  review bersifat tertutup, karena dalam judicial review perlu adanya keterbukaan atau asas audi alteram et  partem atau  pihak-pihak  yang  berperkara  harus  diberi  kesempatan  untuk memberikan keterangan dan menyampaikan pendapatnya termasuk pihak termohon sebagai    pembuat  Peraturan  Perundang-Undangan  di  bawah  Undang-Undang sehingga akan terkena dampak putusan perlu dilibatkan.
Kata  Kunci: Judicial  Review ,  Asas Audi  Alteram  Et  Partem, Mahkamah  Agung, Mahkamah Konstitusi.
* Naskah diterima tanggal: 23 Januari 2019, direvisi: 28 Januari 2019, disetujui untuk terbit: 10 Febuari 2019.
1 Asep Syarifuddin Hidayat adalah Dosen tetap bidang Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta.  Jl.  Ir.  H.  Juanda  No.  95  Ciputat Tangsel. Email: asep.syarifuddin@uinjkt.ac.id.

## Pendahuluan
Sebelum amandemen UUD 1945 Mahkamah Agung disebut sebagai judicial power karena  menjadi  satu-satunya  pelaku  kekuasaan  kehakiman  yang  mandiri dan tidak boleh terintervensi oleh pihak manapun 2 terutama lembaga eksekutif. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Kekuasaan  Kehakiman menjelaskan  bahwa  Mahkamah  Agung  adalah  Badan  Yudikatif  Negara, sedangkan  menurut  Undang-Undang  Dasar  1945  di  Indonesia  hanya  ada  sebuah Mahkamah Agung saja. 3 Dalam hal ini menjelaskan bahwa semua lingkungan badan pengadilan berpuncak  pada  Mahkamah Agung, sehingga menjadikan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi, lembaga peradilan tersebut melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lainnya. 4
Selain itu, Mahkamah Agung juga diberi wewenang dalam mengadili pada tingkat  kasasi,  menguji  peraturan  perundang-undangan,  dan  memiliki wewenang  lainnya  yang  diberikan  Undang-Undang. 5 Akan  tetapi  setelah dilakukannya  amandemen  UUD  1945  dalam  pasal  24  A  ayat  (1)  menyebutkan kewenangan Mahkamah Ag ung adalah “ mengadili pada tingkat kasasi, dan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-Undang ”.
Jika  menilik  lebih  jauh  sebelum  dan  sesudah  amandemen  UUD  1945, Mahkamah  Agung  sudah  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  hak  uji materil  dalam  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  Undang- Undang terhadap Undang-Undang. Pasca amandemen, dibentuklah lebaga baru dalam  kekuasaan  kehakiman  yaitu  Mahkamah  Konstitusi  yang  keberadaannya menjadi penjaga kemurnian konstitusi ( the guardian of the constitution ). 6
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi  berwenang “ untuk  menguji  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang Dasar,  memutus  sengketa kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan oleh  Undang-Undang  Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik  dan  memutus perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum ”. 7 Dengan  kata  lain  Mahkamah Konstitusi pun memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review hanya saja kewenangannya pada Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2 https://www.academia.edu/12905266/SEJARAH_STRUKTUR_KEDUDUKAN_KEWENAN GAN_FUNGSI_PERANAN_MAHKAMAH_AGUNG diunggah pada tanggal 21 Januari 2019.
3 Sri Soemantri, “ Tentang Lembaga-Lambaga Negara Menurut UUD 1945 ”, (Bandung: Alumni,
1986), h.209.
4 https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi .
5 Jimly  Asshiddiqie,  Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi), h. 157.
6 Tim  Wahyu  Media,  “ Pedoman  Resmi  UUD  1945  dan  Perubahannya ”  (Jakarta:  PT Wahyumedia, 2016), h.78
7 Lihat  Pasal  24  C  UUD  NRI  Tahun  1945  mengenai  penjelasan  kewenangan  Mahkamah Konstitusi.
Melihat  kedua  lembaga  tersebut  yang  memiliki  kewenangan  yang  sama melakukan judicial  review .  Mungkin  sekilas,  ketentuan  ini  tidak  memberikan dampak  hukum  apapun  karena  objek  kewenangan judicial  review antara  kedua lembaga  berbeda  dan  tidak  memiliki  hubungan  apapun.  Selain  itu,  hak  uji materil yang dibagi pada kedua badan yudikatif ini berguna untuk tidak adanya perkara  yang  terabaikan  yang  tentu  saja  dapat  menimbulkan  kekosongan hukum.  Meski  sejak  lama  ada  pihak  yang  menyuarakan  penyatuatapan judicial review di bawah Mahkamah Konstitusi, namun dianggap sebagai angin lalu saja dan tidak pernah mendapat tanggapan yang serius.
Padahal,  ketika  kita  perhatikan  sifat  peradilan judicial  review antara Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi  berbeda,  walaupun  tidak dijelaskan  mengenai  ketentuan  proses  beracara  dalam  pelaksanaan  uji  materil peraturan  perundang-undangan  yang  berada  dibawah  Undang-Undang    yang mengacu  terhadap  mekanisme  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Mahakamah Agung  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Hak  Uji  Materil  tertanggal  30  Mei  2011 yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004. 8
Perma  pasal  5  ayat  (2)  menyebutkan  fungsi  memeriksa  dan  memutus permohonan  keberatan    dilakukan  oleh  majelis  hakim  agung  mengenai judicial review yang    mengacu  pada  keberlakuan  ketentuan  hukum  untuk  perkara permohonan  yang  dilakukan  dalam  waktu  sesingkat-singkatnya  berdasarkan asas-asas  peradilan  cepat,  biaya  murah  dan  sederhana  dan  tidak  dijelaskan secara  tertulis  apakah  proses  persidangan  di  Mahkamah  Agung  yang berlangsung  menggunakan  sistem  terbuka  atau  sistem  tertutup.  Jika  diteliti secara  seksama  dan  tersirat  dalam  pasal  5  Perma  Nomor  1  Tahun  2004  maka dapat  disimpulkan  proses  persidangan  dilakukan  secara  tertutup,  hal  tersebut karena: Pertama, proses  pemeriksaan  permohonan  para  pihak  tidak  dilibatkan secara  langsung  dalam  persidangan. Kedua, judicial  review hanya  bersifat administratif.
Namun,  Pasal  13  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  menyebutkan  semua  sidang  pemeriksaan  pengadilan terbuka  untuk  umum,  kecuali  Undang-Undang  berkata  lain.  Oleh  karena  itu, judicial  review persidangan  harus  dilakukan  terbuka  untuk  umum. 9 Apabila proses  persidangan judicial  review ini  dilakukan  secara  tertutup,  maka  dapat dinilai  cacat  hukum  karena  bertentangan  dengan  Undang-Undang  tersebut. Undang-Undang Mahkamah Agung pun tidak diatur bahwa persidangan judicial review MA  bersifat  tertutup.  Sehingga  mengacu  pada  peraturan  perundang-
8 https://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_pengkajian_konstitusi_pengujian_uu.p df
9 Mitha  Claudia,  Pelaksanaan  Judicial  Review  Mahkamah  Agung  yang  Tertutup  Menurut Peraturan  Perundang-Undangan,  artikel    di  akses  pada  tanggal  10  Februari  2019  di  link  : https://www.academia.edu/12901505/Pelaksanaan_Sidang_Judicial_Review_Mahkamah_Agung_y ang_Tertutup_Menurut_Peraturan_Perundang-Undangan
undangan  di  atasnya  yaitu  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman,  sidang judicial review harus bersifat terbuka.
Pada  pasal  13  ayat  3  diatur  putusan  batal  demi  hukum  jika  melanggar prinsip  terbuka  untuk  umum  tersebut  dikarenakan  peraturan  kewenangan Mahkamah  Agung  yang  dibahas  adalah  aturan  yang  dibuat  oleh  kebijakan pemerintah  sehingga  penerapannya  berdampak  pada  rakyat. 10 Hal  ini menyebabkan dalam persidangan rakyat selaku pemohon dapat menyampaikan hal-hal  yang  dapat  menjadi  salah  satu  petunjuk  bagi  hakim  dan  hakim  agung dalam  mengambil  putusan  beserta  termohon,  yaitu  pembuat  peraturan perundang-undangan  juga  harus  dihadirkan  agar  ada  titik  temu  dan  putusan tidak  bersifat  satu  pihak  (hanya  melihat  peraturan  perundang-undangan  tanpa pertimbangan  dari  pihak  pemohon  dan  termohon  yang  memberi  kesaksian dalam persidangan).

## Sifat  Peradilan Mahkamah Agung
Mahkamah  Agung  merupakan  badan  di  lingkungan  kekuasaan  yudikatif negara yang bersifat mandiri dan tidak dapat diintervensi oleh  lembaga negara manapun  terutama  lembaga  eksekutif  dalam  memegang  kekuasaan  kehakiman yang  dilakukan  bersama-sama  dengan  Mahkamah  Konstitusi.  Mahkamah Agung  bertugas  membawahi  badan  peradilan  dalam  lingkungan  peradilan umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  milliter,  dan lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara. 11 Selain  itu  juga  Mahkamah  Agung disebut  sebagai judex  juris karena  tidak  lagi  memeriksa  fakta  dan  bukti-bukti perkara,  melainkan  hanya  memeriksa  interpretasi  (tafsiran),  konstruksi  dan penerapan  hukum  terhadap  fakta  yang  sudah  ditentukan  oleh judex  facti pada pemeriksaan tingkat kasasi.
Pemeriksaan  kasasi  yang  dilakukan  karena  tidak  ada  upaya  hukum  lain menjadikannya  sebagai  pengadilan  tingkat  akhir  yang  bertugas  dalam pembatalan   atas  keputusan  pengadilan-pengadilan  yang  lain  dan  menetapkan perbuatan  pengadilan-pengadilan  lain  serta  para  hakim  yang  bertentangan dengan  hukum,  kecuali  keputusan  Pengadilan  dalam  perkara  pidana  yang mengandung  pembebasan  terdakwa  dari  segala  tuduhan.  Jika  dirasa  perlu Mahkamah  Agung  akan  mendengar  sendiri  permohonan  para  pihak  atau  para saksi  yang  bersangkutan,  dan/atau  memerintahkan  kepada  Pengadilan  Tingkat
10 Lihat  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman: Pertama,  semua  sidang  pemeriksaan  pengadilan  terbuka  untuk  umum,  kecuali  Undang-Undang menentukan lain; Kedua, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; Ketiga, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin pertama dan kedua menhakibatkan putusan batal demi hukum.
11 Lihat pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, lihat juga pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pertama  atau  Pengadilan  Tingkat  Banding  yang  memutus  perkara  tersebut untuk  dapat  mendengar  permohonan  dari  para  pihak  atau  para  saksi  yang bersangkutan.  Jika  kita  perhatikan  secara  tersirat  sifat  dalam  peradilan  Kasasi yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  ini  adalah  bersifat  tertutup,  karena hanya  memberikan  putusan  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  keadilan  dan kebenaran dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
Legalitas Judicial review dalam Peraturan Perundang-Undangan
Hans Kelsen dalam teori Stufenbau De Recht atau The Hirarchi of Law Theory menjelaskan  satu  jenis  dan  hirarki  peraturan  perundang-undangan  antara  satu dengan  yang  lain  memiliki  nilai  satu  kesatuan  yang  mendasar,  sampai  kepada nilai  tertinggi.  Inilah  yang  disebut  dengan grudnorm (Kelsen)  atau staat fundamental  norm (Nawiaski)  atau  di  Indonesia  puncak  tertinggi  atau  norma dasar adalah Pancasila dan  Pembukaan UUD 1945 yang selanjutnya dituangkan kedalam  aturan  Undang-Undang  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan yaitu Nomor 12 Tahun 2011. 12
Tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  dilakukan  secara  berjenjang dan  setiap  kaidah  hukum  yang  lebih rendah  bersumber  dari  kaidah  yang  lebih tinggi.  Hukum  itu  adalah  sah (valid) apabila  dibuat  oleh  lembaga  atau  otoritas yang  berwenang  membentuknya  dan  berdasarkan  norma  yang  lebih  tinggi sehingga  dalam  hal  ini  norma  yang  lebih  rendah (inferior) dapat  dibentuk  oleh norma  yang  lebih  tinggi (superior), dan  hukum  itu  berjenjang-jenjang  dan berlapis-lapis  membentuk  hiarki,  dimana  suatu  norma  yang  lebih  rendah berlaku,  bersumber,  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi,  sedangkan norma  yang  lebih  tinggi  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang lebih  tinggi  lagi,  demikian  seterusnya  sampai  pada  suatu  norma  yang  tidak dapat di telusuri lagi. 13
Begitu  juga  yang  terdapat  dalam  pasal  13  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: a). Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka  untuk  umum,  kecuali  Undang-Undang  menentukan  lain;  b).  Putusan pengadilan  hanya  sah  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  apabila  diucapkan dalam  sidang  terbuka  untuk  umum;  c).  Tidak  dipenuhinya  ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum. 14
12 Safi', Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia , Jurnal Rechtidee, Vol. 11 No. 2, Desember 2012, h. 211-212. 13 Bungaran  Antonius  Simanjutak,  “ Otonomi  Daerah,  Etnonasionalisme,  dan  Masa  Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat ”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h.180
14 https://www.academia.edu/35508942/D1_Pajak_Asas_Kekuasaan_Kehakiman diakses pada tanggal 22 Januari 2019
Namun,  hakim  agung  memberikan  keterangan  pada  saat  Rapat Permusyawaratan  Hakim  (RPH)  yang  diadakan  di  suatu  ruangan  tertutup. Tetapi  untuk  dapat  dikatakan  sidang  terbuka,  terdapat  petugas  khusus  yang membuka  pintu.  Maka  disaat  keadaan  itulah  yang  disebut  dengan  sidang terbuka.  Sehingga  dapat  kita  pahami  bahwa  ketentuan  sidang  terbuka  telah bergeser  dari  makna  substansial  agar  diketahui  publik  kini  hanya  sebuah formalitas/aturan  semata. Judicial  review tidak  pernah  dinyatakan  sebagai pemeriksaan pengadilan yang tertutup untuk umum di dalam Undang-Undang, baik pada peradilan yang dilakukan di ruangan tertutup, atau di ruangan yang pintunya  terbuka  tetapi  tidak  dapat  dihadiri  publik  karena  publik  tidak mengetahui  agenda  sidang,  dan  bagaimanakah  pelaksanaan  pemenuhan keadilan yang dapat dilihat. 15
Selain  itu  juga,  jika  kita  melihat  pada  persidangan  berkas  berbanding terbalik dengan Keputusan Ketua MA melalui SK-NOMOR:
144/KMA/SKNIII/2007  tentang  keterbukaan  informasi  di  Pengadilan. 16 Dengan pembatasan Judicial  review hanya  dilakukan  melalui  persidangan  berkas,  maka akses  untuk  mendapatkan  informasi  secara  luas  mengenai  persidangan  hak  uji materil menjadi terbatas pula. Hal ini ironis mengingat Keputusan Ketua MA ini lebih  dulu  daripada  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi Publik. Putusan  pengadilan  dalam hal ini  masuk  dalam kriteria informasi yang wajib disediakan setiap saat. Terlebih Judicial review yang putusannya mengikat publik bukan hanya para pihak. 17
Erwin  Natosmal  Oemar  selaku  Peneliti Indonesian  Legal  Roundtable , apabila  masyarakat  tidak  pernah  mengetahui  proses  uji  materi  sama  saja  telah menciderai  hak  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  dan  melanggar  asas tranparansi  dan  akuntabilitas  yang  selama  ini  digaungkan  MA  sendiri. Masyarakat  yang  mengajukan judicial  review pun  tentunya  berharap  bisa mendapatkan transparansi proses pemeriksaan di persidangan dan tidak hanya menetapkan  majelis  hakim  hakim  agung  yang  akan  memeriksa  dan  memutus permohon keberatan tentang hak uji materiil yang dilakukan.

## Asas Audi Alteram Et Partem
Pemohon  maupun  Termohon  dapat  berhubungan  secara  tertulis  atau berdasarkan  surat  Mahkamah  Agung  pada  saat  pengajuan  permohonan  oleh
15 Kertas  Kerja  Komnas  Perempuan,  Menguatkan  Mekanisme  Pemenuhan  Hak Konstitusional  Perempuan  melalui  Peradilan  Terbuka  Judicial  Review  di  Mahkamah  Agung, Komnas Perempuan 2013, h. viii.
16 https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Pemetaan%20dan%20Kajian/PP6_Pera dilan%20Terbuka%20JR%20di%20MA_1.pdf diakses pada tanggal 22 Januari 2019. 17 https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Pemetaan%20dan%20Kajian/PP6_Pera dilan%20Terbuka%20JR%20di%20MA_1.pdf diakses pada tanggal 22 Januari 2019.
Pemohon  dan  penyampaian  jawaban  oleh  Termohon.  Majelis  hakim  tidak meminta  keterangan  lebih  lanjut  mengenai  permohonan  maupun  jawaban  dari Termohon atau pembentuk peraturan perundang-undangan terkait pertimbangannya  dalam  memutus  perkara  tersebut  hanya  berdasarkan  pada dokumen yang disampaikan oleh para pihak. Dalam persidangan juga dijelaskan majelis  hakim  tidak  meminta  keterangan  lebih  lanjut  mengenai  permohonan maupun  jawaban  dari  Termohon  atau  pembentuk  peraturan  perundang- undangan  terkait  pertimbangannya  dalam  memutus  perkara  tersebut  hanya berdasarkan  pada  dokumen  yang  disampaikan  oleh  para  pihak.  Hal  ini bertentangan  dengan  pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945  mengenai  kekuasaan kehakiman.  Dalam  pasal  24  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Selain  itu  juga  hakim  memiliki  wewenang memutus  hak  uji  materiil,  tetapi  dalam  memeriksa  peraturan  perundang- undangan  yang  diujikan,  tidak  serta  merta  dilakukan  hakim  sendiri  dalam mengambil  pertimbangan  sehinga  hakim  haruslah  melibatkan  termohon  dan pemohon sebagai pertimbangan dalam memeriksa, tidak bisa dinyatakan bahwa hakim  menentukan  secara  mutlak  memeriksa judicial  review tanpa  terlibatnya kesaksian dan pendapat pemohon dan termohon di persidangan.
Karena  dalam Judicial  review perlu  adanya  keterbukaan  atau  asas audi alteram  et  partem atau  pihak-pihak  yang  berperkara  harus  diberi  kesempatan untuk  memberikan  keterangan  dan  menyampaikan  pendapatnya  termasuk pihak  termohon  sebagai  pembuat  Peraturan  Perundang-Undangan  di  bawah Undang-Undang sehingga akan terkena dampak putusan perlu dilibatkan juga. Dalam praktek saat ini, asas audi alteram et partem digunakan secara terbatas yaitu melalui keterangan tertulis. Tentu saja asas ini memiliki maksud lebih jauh dari sekedar  didengarnya  keterangan  para  pihak.  Dengan  memberikan  kesempatan yang  sama  diharapkan  keadilan  dapat  didekati.  Dalam  mekanisme  saat  ini, adanya  kesempatan  kepada  para  pihak  tidak  dalam  derajat  yang  sama.  Hal  ini dikarenakan  pembuktian  oleh  pemohon  dilakukan  di  awal  bersamaan  dengan permohonan. Artinya keterangan oleh pihak termohon tidak dapat dibantah oleh pemohon  karena  pembuktian  pemohon  telah  lewat.  Terlebih  pemohon  tidak akan  mendapatkan  keterangan  dari  termohon.  Sebaliknya,  termohon  dapat menyusun  jawabannya  serta  pembuktiannya  dengan  lebih  tajam  menanggapi permohonan. 18
Sifat Judicial Review di Mahkamah Agung
Mahkamah Agung selaku badan peradilan yang mempunyai wewenang menguji  secara  materiil  terhadap  peraturan-perundang  di  bawah  undang-
18 Kertas  Kerja  Komnas  Perempuan,  Menguatkan  Mekanisme  Pemenuhan  Hak Konstitusional Perempuan melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah Agung, h. 16- 17.
undang  telah  menyatakan  bahwa  pelaksanaan judicial  review dilakukan  secara tertutup  karena judicial  review bersifat  administratif  saja.  Hal  ini  dinyatakan berdasarkan  pernyataan  Mahkamah  Agung  (MA)  yang  menegaskan  tidak pernah  menutupnutupi  proses  persidangan  uji  materi  Peraturan  Perundang- Undangan  di  bawah  Undang-Undang  untuk  kepentingan  publik.  Karena  telah diketahui  jika  proses  Hak  Uji  Materiil  di  MA  lebih  bersifat  administratif  yang tidak memerlukan keterangan atau pemeriksaan dari para pihak atau para saksi yang  terlibat.  Mahkamah  Agung  menggunakan  dasar  Perma  Nomor  1  Tahun 2011  mengenai  Hak  uji  Materiil.  Apabila  dianalisa  secara  eksplisit,  dapat disimpulkan  ada  dua  ayat  pembenar  sidang judicial  review dilakukan  secara tertutup.
Apabila  Mahkamah  Agung  menganggap  prosedur  persidangan  yang bersifat  tertutup  maka hal  ini  bertentangan  dengan Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  serta  putusan  yang  berlaku  batal  demi  hukum  karena  melanggar ketentuan  Undang-Undang  yang  terkait.  Mereka  mempunyai  latar  belakang mengenai  sidang judicial  review harus  bersifat  terbuka.  Hal  ini  dikarenakan peraturan  perundang-undangan  yang  dibahas  merupakan  peraturan  yang berasal  dari  kebijakan  pemerintah  dan  penerapannya  berdampak  pada  rakyat sehingga  menyebabkan  dalam  persidangan  rakyat  selaku  pemohon  dapat menyampaikan hal-hal yang dapat menjadi salah satu petunjuk bagi hakim dan hakim  agung  dalam  mengambil  putusan  beserta  termohon,  yaitu  pembuat peraturan  perundang-undangan  juga  harus  dihadirkan  agar  ada  titik  temu  dan putusan  tidak  bersifat  satu  pihak  (hanya  melihat  peraturan  perundang- undangan  tanpa  pertimbangan  dari  pihak  pemohon  dan  termohon  yang memberi  kesaksian  dalam  persidangan).  Menurut  analisa  saya,  persidangan judicial review yang dilakukan secara tertutup melanggar Undang-Undang Dasar 1945  dan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2004.  Walaupun  dalam  PERMA sebagai  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  Undang-Undang  Dasar  1945 dan  Undang-Undang  Mahkamah  Agung  mengatur  mekanisme  hak  uji  materiil dinyatakan  secara  eksplisit  bahwa  sidang judicial  review bersifat  tertutup  dan bersifat administratif.
Namun,  dalam  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  dinyatakan bahwa sidang harus bersifat terbuka kecuali Undang-Undang menentukan lain, dan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung tidak diatur bahwa persidangan judicial  review Mahkamah  Agung  bersifat  tertutup  sehingga  mengacu  pada Undang-Undang  di  atasnya  yang  berarti  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman  yang  menyatakan  bahwa  sidang judicial  review haruslah  bersifat terbuka.
Sedangkan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 ayat (1) mengenai kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa adanya kekuasaan kehakiman  bagi  badan  peradilan  bertujuan  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan. Apabila  dikaitkan  dengan PERMA  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Hak
Uji  Materiil  maka  PERMA  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945. Dalam  PERMA  dijelaskan  bahwa  majelis  hakim  agung  yang  akan  memeriksa dan  memutus  permohon  keberatan  tentang  hak  uji  materiil  tersebut  dan pemeriksaan  hanya  bersifat  administratif  dimana  dalam  pemeriksaan  dalam persidangan  tidak  melibatkan  pihak  pemohon  dan  termohon.  Hal  ini bertentangan dengan tujuan masyarakat mengajukan judicial review yaitu untuk memperoleh  penegakkan  hukum  dan  keadilan  yang  seadil-adilnya  sehingga tidak memihak pihak tertentu.
Secara tersirat, kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan yang berguna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  yang  berhak  diperoleh  masyarakat yang  berkeberatan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat pemerintah  (baik  pemerintah  provinsi  maupun  pemerintah  daerah).  Objek judicial  review Mahkamah  Agung  adalah  peraturan  perundang-undangan  di bawah  undang-undang  yang  notabene  merupakan  kebijakan  pemerintah  yang dibuat aturan perundang-undangan untuk legalitasnya.
Perlu  diketahui,  banyak  sekali  peraturan  pemerintah  dan  peraturan daerah  yang  tidak  berpihak  pada  rakyat  namun  berpihak  pada  pihak  tertentu dan tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur dan menjadi landasan peraturan  pemerintah  tersebut.  Sehingga  demi  mencari  jalan  keluar  demi keadilan  masyarakat  yang  dirugikan  karena  peraturan  tersebut  diajukanlah judicial  review ke  Mahkamah  Agung.  Pemohon  tentunya  berharap  putusan judicial  review peraturan  perundang-undangan  diambil  dengan  seadil-adilnya. Namun,  apabila  dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  hanya  bersifat  administratif dan jalannya sidang tidak melibatkan termohon dan pemohon dalam pemberian pendapat  dan  menjadikan  acuan  bagi  hakim  dan  hakim  Agung  untuk mengambil  putusan,  maka judicial  review sama  saja  dianggap  tidak  sah  karena pertimbangan  pengambilan  putusan  hanya  berdasarkan  dokumen  yang disampaikan  oleh  para  pihak  tanpa  melibatkan  para  pihak  bersaksi  dan mengutarakan pendapatnya di persidangan.

## Perkara di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah  Konstitusi  setelah  amandemen  mempunyai  fungsi  untuk menguji  peraturan  perundang-undangan  dan  menjadi  lembaga  yang  mirip dengan MA. Hanya saja, yang dilakukan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang  terhadap  UUD  NRI  1945.  Mahkamah  Konstitusi  dan Mahkamah  Agung  memahlah  merupakan  kekuasaan  Negara  yang  tercantum dalam konstitusi karena keduanya menggunakan istilah permohonan dan bukan gugatan  di  dalam judicial  review yang  secara  hukum  acara  perdata  penggunaan kata  ini  langsung  memiliki  implikasi  hukum  karena  permohonan  atau  gugatan volontair diajukan bila perkara bersifat kepentingan sepihak yang bersifat mutlak satu  pihak  ( ex  parte ).    atau  disebut-sebut  tanpa  adanya  sengketa  dengan  pihak
lain  atau  tidak  adanya  orang  lain  atau  pihak  ketiga  yang  dijadikan  sebagai lawan.  Sedangkan  gugatan  ( contentiosa )  adalah  permasalahan  perdata  yang mengandung  sengketa  antara  dua  pihak  atau  lebih.  Walaupun  demikian,  MK berpendapat  sesungguhnya  ada  pihak  yang  berada  dalam  poisisi  membela kedudukan dan haknya sebagaimana seorang tergugat, sesungguhnya ada pihak yang  berkepentingan  untuk  berada  dalam  posisi  sebagai  termohon.  Kata permohonan  mungkin  diambil  untuk  menghindarkan  sifat  berperkara  yang adversarial  mengingat  perkara  yang  diadili  di  Mahkamah  Konstitusi sesungguhnya  menyangkut  kepentingan  umum  sehingga  menjadi  kewajiban dari DPR selaku pemerintah yang menjadi pihak Termohon. 19
Kewenangan  Mahkamah  Agung  langsung  bersumber  dari  Undang- Undnag Dasar 1945 yaitu pasal 24A ayat 1 yang menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan  ( judicial  review) di  bawah  undang-undang  terhadap undang-undang,  dan  mempunyai  wewenang  lainnya  yang  diberikan  oleh undang-undang.  Pengaturan  semacam  ini  menimbulkan  1  penafsiran  yaitu Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili pengujian peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang tidak terhadap Undang-Undang. Misalnya pengujian  perda  terhadap  konstitusi.  Tidak  berwenangnya  Mahkamah  Agung mengadili  dengan  batu uji  Undang-Undang  Dasar juga  dapat  dilihat  dari  pasal 55  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi “Pengujian  peraturan  p erundang-undangan  di  bawah Undang-Undang  yang  sedang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  wajib dihentikan  apabila  Undang-Undang  yang  menjadi  dasar  pengujian  peraturan perundang-undangan  tersebut  sedang  dalam  proses  pengujian  di  Mahkamah Konstitusi  sampai  adanya keputusan  Mahkamah  Konstitusi.”  Pengujian peraturan  perundang-undangan  ini  diatur  lebih  lanjut  oleh  UU  No.  48  Tahun 2009  tentang  kekuasaan  kehakiman.  Intinya  wewenang  MA  menguji  peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang ini, dapat  melalui  putusan  pemeriksaan  kasasi  maupun  putusan  atas  permohonan langsung kepada Mahkamah Agung. 20
Penjelasan  pasal  20  ayat  2  b  menyatakan  Ketentuan  ini  mengatur mengenai  hak  uji  Mahkamah  Agung  terhadap  peraturan  perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan
19 Kertas  Kerja  Komnas  Perempuan,  Menguatkan  Mekanisme  Pemenuhan  Hak Konstitusional Perempuan melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah Agung, h. 9- 10.
20 Kertas  Kerja  Komnas  Perempuan,  Menguatkan  Mekanisme  Pemenuhan  Hak Konstitusional Perempuan melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah Agung, h. 9.
yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi maupun  terhadap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan penjelasan  ini  dapat  diketahui  hak  uji  yang  dimiliki  Mahkamah  Agung  adalah hak uji materil dan formil. 21
Adanya  dualisme  kewenangan judicial  review di  kedua  lembaga  yang berhak  dalam  kekuasaan  kehakiman  ini,  akan  dapat  terjadinya  sebuah  kasus bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dapat  sangat  berpotensi  menggugurkan putusan  Mahkamah  Agung  terkait judicial  review dalam  peraturan  perundang- undangan yang saling berkaitan. Seperti yang pernah diungkpakan oleh Jimmly Asshidiqqie  bahwa  akan  munculnya  prediksi  persoalan  hukum  sebagai konsekuensi  dari  pemisahan  kewenangan judicial  review dibawah  undang- undang  dengan judicial  review atas  Undang-Undang.  Alasannya  adalah  karena praktik judicial  review di  berbagai  negara  adalah  berbeda-beda  yang  dimana kewenangan judicial  review sepenuhnya  dijalankan  dengan  sistem  terintegrasi dibawah kewenangan Mahkamah Konstitusi. 22
Namun,  ada  juga  negara  yang  menjalankan  kewenangan judicial  review dengan  tidak  terintegrasi  yang  diberlakukan  di  negara  Korea  Selatan.  Sistem yang  dianut  oleh  korea  Selatan  inilah  yang  juga  dianut  oleh  negara  Indonesia. Selain  itu  juga  dijelaskan  bahwa  berdasarkan  catatan  historis,  mekanisme kewenangan  judicial  revie  dibawah  undang-undang  selama  ini  memang dianggap telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung sejak awal. Oleh karena itu dianggap rasional bila kewenangan judicial review atas peraturan perundang- undangan  dibawah  Undang-Undang  terhadap  undang-undang  masih  tetap melekat sebagai dari bagian kewenangan Mahkamah Agung. 23
Penyerahan  kewenangan judicial  review dalam  dua  lembaga  negara  yang berbeda  juga  menunjukkan  ketidakkonsistenan  pengaturannya  dengan  kesatan sistem  hukum  nasional  ( the  integrity  of  the  national  legal  system )  yang  terbentuk dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  paling  rendah  sampa  yang  paling tinggi  dengan  puncak  susunan  tersebut  konstitusi  sebagai  dasar  hukum tertinggi, terdapat kemungkinan tata hukum yang dibangun tidak tertera dalam wujud  yang  serasi  dengan  nilai  yang  menjadi  sumber  utama  legitimasinya. Sebagai konsekuensinya, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu ketika putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu Undang-Undang, pasal,
21 Kertas  Kerja  Komnas  Perempuan,  Menguatkan  Mekanisme  Pemenuhan  Hak Konstitusional Perempuan melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah Agung, h. 9- 10.
22 Doni  Silalahi,  Kewenangan  Yudisial  Review  Mahkamah  Aung  Terhadap  Perauran Perundang-Udnagan di  Bawah  Undang-Undang, di  akses pada  tanggala 10 Februari  2019  di link https://media.neliti.com/media/publications/209848-kewenangan-yudisial-review-mahkamah- agun.pdf . 23 Janpatar Simamora , Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia , Jurnal Mimbar Hukum Vol. 25 Nomor 3, Oktober 2013, h. 396.
ayat, atau bagian dalam Undang-Undang tertentu tidak lagi berlaku, hanya akan mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  terhadap  undang-undang  yang  diuji tersebut, sedangkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagai pelaksana  undang-undang  yang  telah  diuji  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi justru  masih  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  tidak  berlaku,  meskipun sesungguhnya telah kehilangan legitimasi karena undang-undang yang menjadi landasan hukumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. 24
Disamping  itu  juga,  penyerahan  kewenangan judicial  review kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga akan menyisakan kerumitan lain dalam hal perkara judicial review yang tidak bertentangan langsung terhadap peraturan  setingkat  diatasnya,  namun  jika  bertentangan  dengan  peraturan ditingkat atasnya. Nyatanya, bila suatu Peraturan Daerah (perda) atau Peraturan Pemerintah  (pp)  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  namun  malah bertentangan langsung dengan UUD 1945, maka  akan dikembalikan kelembaga manakah  yang  berwenang  terhdap  persoalan  semacam  ini.    Maka  jika permasalahan ini  diajukan  ke Mahkamah  Agung  mama  sesuai  kewenangannya bahwa  baju  uji  yang  digunakan  adalah  Undang-Undang.  Sementara  peraturan yang  hendak  diuji  justru  tidak  bertentangan  dengan  Undang-unddang  terkait. Maka  dapat  dipasstikan  bahwa  Mahkamah  Agung  tidak  akan  mengabulkan permohonn judicial review yang di permasalahkan. Kalaupun kemudian diajukan ke  Mahkamah  Agung  dan  kemudian  Mahkamah  Agung  menerimanya  dengan mengambil batu uji Undang-Undang sebagai peraturan tingkat diatasnya, maka dapat  dipastikan  bahwa  Mahmakah  Agung  akan  memberikan  putusan  dengan memberikan  pertimbangan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Terkait. Padahal  sejak  awal  sudah  dijelaskan  bahwa  perkara  yang  hndak  dilakukan upaya judicial review justru tidak bertentangan dengan  Undang-undang, namun bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 25
Sementara bila diajukan ke MAhkamah Konstitusi maka dapat dipastikan bahwa lembaga pengawal konstistusi ini juga tidak akan menerima permohonan yang  dipermasalahkan  karena  mengingat  persoalan  yang  diajukan  bukan merupakan  bagian  dari  kompetensi  Mahkamah  Konstitusi.  Karena  Mahkamah Konstitusi  hanya  berwenang  menguji  peraturan  perundang-undangan  yang bernama  undang-undang  terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945.  Maka  dalam  situasi ini,  tentunya  yang  paling  dirugikan  adalah  masyarakat  luass,  khususnya  para pencari  keadilan  karena  tdak  tersedia  sarana  untuk  melakukan judicial  review dengan  gambaran  kasus  sebagaimana  yang  dijelaskan  diatas.  Artinya  bahwa
24 Janpatar Simamora , Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia , h. 396.
25 Janpatar Simamora , Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia , h. 396.
konsep  kewenangan judicial  review yang  sebagaimana  dijalankan  saat  ini  di Indonesia semakin menunjukkan titik lemahnya aturan. 26

## Kesimpulan
Adanya dualisme kewenangan dalam melakukan judicial review antara dua lembaga  negara  di  lingkungan  kekuasaan  yudikatif  yaitu  Mahkamah  Agung dengan  Mahkamah  Konstitusi,  walaupun  dengan  objek  kewenangan  yang berbeda  akan  dapat  menimbulkan  masalah  masalah.  Ditambah  lagi  dengan prosedur  beracara  yang  berbeda  pula.  Sehingga,  sudah  seharusnya  Mahkamah Agung  segera  merubah  sifat  persidangan judicial  review dari  tertutup  menjadi terbuka  dan  atau  menyerahkan  sepenuhnya  kewenangan judicial  review ke Mahkamah  Konstitusi.  Hal  ini  untuk  mempermudah  para  pencari  keadilan mendapatkan  kepastian hukum,  terlebih  menumpuknya  perkara  di luar judicial review di  Mahkamah  Agung.  Selain  itu,  agar  terwujudnya  pula  asas  peradilan cepat  dan  biaya  ringan,  sehingga  jalan  satu-satunya  adalah  penyatuatapan kewenangan judicial review dibawah Mahkamah Konstitusi secara utuh.

## Daftar Pustaka
Aji,  Ahmad  Mukri. "Pemberatasan  Tindak  Pidana  Terorisme  di  Indonesia  (Analisis Terhadap  Undang-Undang  Nomor  15  dan  16  Tahun  2003  Berdasarkan  Teori Hukum)," dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1 (2013).
Aji, Ahmad Mukri. Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
Bungaran  Antonius  Simanjutak ,  “Otonomi  Daerah,  Etnonasionalisme,  dan  Masa Depan Indonesia : Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat”,
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
Doni  Silalahi,  Kewenangan  Yudisial  Review  Mahkamah  Aung  Terhadap
Perauran Perundang-Udnagan di Bawah Undang-Undang, di akses pada tanggala 10 Februari 2019 di link
https://media.neliti.com/media/publications/209848-kewenangan- yudisial-review-mahkamah-agun.pdf.
https://www.academia.edu/12905266/SEJARAH_STRUKTUR_KEDUDUKAN_K EWENANGAN_FUNGSI_PERANAN_MAHKAMAH_AGUNG diunggah pada tanggal 21 Januari 2019.
https://www.academia.edu/35508942/D1_Pajak_Asas_Kekuasaan_Kehakiman diakses pada tanggal 22 Januari 2019.
26 Janpatar Simamora , Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia , h. 390-391.
https://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_pengkajian_konstitusi_pengu jian_uu.pdf
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Pemetaan%20dan%20Kajian/ PP6_Peradilan%20Terbuka%20JR%20di%20MA_1.pdf diakses pada tanggal 22 Januari 2019.
https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi .
Janpatar  Simamora,  Analisa  Yuridis  Terhadap  Model  Kewenangan  Judicial Review  Di  Indonesia,  Jurnal  Mimbar  Hukum  Vol.  25  Nomor  3,  Oktober 2013.
Jimly  Asshiddiqie,  Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Kertas  Kerja  Komnas  Perempuan,  Menguatkan  Mekanisme  Pemenuhan  Hak Konstitusional Perempuan melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah Agung, Komnas Perempuan 2013.
Mitha  Claudia, Pelaksanaan  Judicial  Review  Mahkamah  Agung  yang  Tertutup
Menurut Peraturan Perundang-Undangan , artikel  di akses pada tanggal 10 Februari 2019 di link : https://www.academia.edu/12901505/Pelaksanaan_Sidang_Judicial_Revie w_Mahkamah_Agung_yang_Tertutup_Menurut_Peraturan_Perundang-
Undangan
Rohim, Nur. "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi  Dalam  Ranah  Kegentingan  Yang  Memaksa" Jurnal  Cita  Hukum [Online], Volume 2 Number 1 (1 June 2014).
Safi', Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Lembaga  Peradilan  (Judicial  Review)  Di  Indonesia ,  Jurnal  Rechtidee,  Vol.  11 No. 2, Desember 2012.
Sri  Soemantri,  “Tentang  Lembaga - Lambaga  Negara  Menurut  UUD  1945”,
Bandung: Alumni, 1986.
Tim Wahyu Media, “Pedoman Resmi UUD 1945 dan Perubahannya” , Jakarta: PT
Wahyumedia, 2016.
Yunus,  Nur  Rohim, Teori  Dasar  Penelitian  Hukum  Tata  Negara, Jakarta: Poskolegnas, 2017.

## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH
1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (centered);
b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
1) Judul;
2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
5) Pendahuluan;
6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
7) Penutup; dan
8) Pustaka  Acuan  (hanya  memuat  sumber-sumber  yang  dirujuk  dan  sedapat  mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
g. Pengutipan  kalimat.  Kutipan  kalimat  ditulis  secara  langsung  apabila  lebih  dari  empat  baris dipisahkan  dari  teks  dengan  jarak  satu  spasi  dengan  ukuran  huruf  10  point.  Sedangkan kutipan  kurang  dari  empat  baris  diintegrasikan  dalam  teks,  dengan  tanda  apostrof  ganda  di awal  dan  di  akhir  kutipan.  Setiap  kutipan  diberi  nomor.  Sistem  pengutipan  adalah footnote (bukan bodynote atau endnote). Penulisan footnote menggunakan  sistem  turabian.  Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
h. Pengutipan  Ayat  Alquran  dan Hadis.  Ayat  yang  dikutip  menyertakan  keterangan  ayat  dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al- Mu’min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al- Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi  versi  cetak  kitab  Hadis  yang  dikutip.  Hadis  harus  dikutip  dari  kitab-kitab  Hadis standar ( Kutub al- Tis‘ah);
i. Cara  pembuatan footnote.  Footnote ditulis  dengan font  Palation size 9,  untuk  pelbagai sumber, antara lain:
1) Buku:  nama  utuh  penulis  (tanpa  gelar), judul  buku (tempat  terbit:  penerbit,  tahun  terbit), cetakan,  volume,  juz,  halaman.  Contoh:  Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Roscoe  Pound, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
2) Artikel  sebagai  bagian  dari  buku  (antologi),  contoh:  Hikmahanto  Juwana,  “Penegakan Hukum  dalam  Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi Indonesia”,  dalam  Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara, Hukum  Pidana,  dan  Hukum  Islam, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Gorup,  2012),  h. 127.
3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, “Problem Yuridis RUU Syariah” dalam http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah,  diunduh  pada  20  Maret 2012.
4) Artikel  dari  majalah,  contoh:  Susilaningtias,  “Potret  Hukum  Adat  pada  Masa  Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
5) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Jimly  Asshiddiqie,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
j. Pustaka  Acuan:  daftar  pustaka  acuan  ditulis  sesuai  urutan  abjad,  nama  akhir  penulis diletakkan di depan. Contoh:
1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Pound,  Roscoe, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahakan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014).
4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi  Indonesia”,  dalam
Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Pidana,  dan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
5) Artikel  yang  dikutip  dari  internet,  contoh:  Kharlie,  Ahmad  T holabi, “Problem Yuridis RUU Syariah”  dalam  http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem -yuridis-ruu-syariah,  diunduh pada 20 Maret 2012.
6) Majalah, contoh: Susilaningtias, “Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
7) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Asshiddiqie,  Jimly,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap  naskah  yang  tidak  mengindahkan  pedoman  penulisan  ini  akan  dikembalikan  kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan  (Juni  dan  Desember)  dengan  mengupload  pada  laman  OJS  jurnal  pada  alamat Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id . Permalink: https://uika- bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor. []