## ANALISIS KERUGIAN PENYEBAB TERJADINYA PENYIMPANGAN WEWENANG TUKANG GIGI
Sandra Wijaya 1 . Salsabila Dewi Vitasari 2
Universitas Islam Indonesia 1 , Universitas Islam Indonesia 2

## Email: andrawijaya43@gmail.com

## Abstrak
Tukang gigi merupakan orang yang memiliki kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan  yang  terbuat  dari  bahan  akrilik, berdasarkan  Peraturan  menteri  kesehatan Nomor  39 Tahun 2014 tentang Ahli Gigi. Fakta di lapangan menunjukan pembatasan wewenang tukang gigi tidak sejalan dengan keadaan, di mana permintaan dari masyarakat menengah ke bawah tidak dapat di hindarkan. Fokus bahasan ini mengarah pada penyebab terjadinya penyimpangan wewenang  tukang  gigi/  ahli  gigi  berdasarkan  peraturan  Menteri  Kesehatan  nomor  39  tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan, pekerjaan tukang gigi. Tujuan penelitian ini  adalah  mengkaji  penyebab  terjadinya  penyimpangan  yang  di  lakukan  tukang  gigi berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Pembinaan, Pengawasan,  dan  Perizinan  Pekerjaan  Tukang  Gigi.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis yaitu  secara  normatif  dengan  pendekatan Statue  Approach perundang-undangan  dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi terkait isu hukum yang  di  teliti.  Hasil  penelitian  ini,  dalam  menentukan  faktor  penyebab  penyimpangan  ialah faktor  ekonomi  masyarakat,  keadaan  tanpa  adanya  pengawasan  dari  Dinas  Kesehatan, ketentuan  yang  di  canangkan  menjadi  penyebab  penyimpangan  para  tukang  gigi.  Dinas Kesehatan  belum  memiliki  program  yang  terstruktur  untuk  menanggulangi  permasalahan tersebut.
Kata Kunci: Penyimpangan, Tukang Gigi, Wewenang.

## Abstract
A dentist is a person who has the ability to make and install removable dentures made of acrylic material, based on the Minister of Health Regulation No. 39/2014 on Dentists. The facts in the field show that limiting the authority of dental artisans is not in line with the situation, where requests from the middle and lower classes cannot be avoided. The focus of this discussion is directed at the causes of deviations in the authority of dental artisans / dentists based on the Minister  of  Health  regulation  number  39  of  2014  concerning  coaching,  supervision  and licensing, dental work. The purpose of this study was to examine the causes of irregularities committed by dental artisans based on the Minister of Health Regulation Number 39 of 2014 concerning  Dentist  Work  Guidance,  Supervision  and  Licensing.  Research  conducted  by  the author  is  a  normative  approach  to  the  statutory  Statue  Approach  by  examining  various statutory regulations or jurisprudence related to the legal issues under study. The results of this study,  in  determining  the  factors  that  cause  deviation  are  the  economic  factors  of  the community, the situation without supervision from the Health Office, the provisions that have been announced are the causes of deviations by dental artisans. The Health Office does not yet have a structured program to deal with these problems.
Keywords: Authority, Dentist, Deviation.

## A. Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  hal  yang  sangat  sensitif  dalam  kehidupan  di  masyarakat,  dimana
perputaran  akan  kesehatan  dan  kesembuhan  seseorang  sangatlah  penting  untuk  dicapai  dan didapatkan  bagi  setiap  individu  dengan  menggantungkan  pada  ahli  dibidangnya.  Hubungan antara pelaksana dibidang kesehatan dengan para penerima kesehata memiliki aturan yang tidak jelas dan pasti di kehidupan nyatannya, untuk aturan yang sudah disahkan guna diberlakukan sudah ada dan cukup baik tetapi masih sering terbentur dengan realita masyarakat yang sering terjadi gap.
Dalam  praktik  dibidang  kesehatan memiliki  beberapa  bidang  yang  diatur,  salah  satunya ialah tentang kesehatan gigi. Setiap dokter yang memiliki ilmu tentang gigi dan memiliki izin untuk membuka praktik yang sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait  dengan  kebijakan  yang  akan  dicapai  kedepannya.  Kesehatan  yang  ingin  dicapai  bagi pasien yang datang merupakan tujuan dari pemberian penyembuhan oleh seorang dokter, hal tersebut  tidak  terlepas  pula  dalam  ranah  dokter  gigi  yang  dianggap  mampu  menyembuhkan persoalan tentang mulut dan gigi. Berdasarkan ilmu yang didapat ketika menempuh pendidikan kedokteran  gigi  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2017  tentang  Kuota  Nasioanal  dan Seleksi  Penerimaan  Mahasiswa  Baru  Program  Studi  Kedokteran  dan  Program  Studi Kedokteran Gigi, bahwa “Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan  tinggi  yang  program  studinya  terakreditasi  untuk  menghasilkan  lulusan  yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi. 1
Berdasarkan aturan yang ada, ilmu yang didapat oleh dokter gigi sudah diatur oleh menteri dan sudah sesuai dengan kopetensi yang harus dimiliki oleh dokter gigi. Akan tetapi masyarakat sering beranggapan bahwa, ahli gigi memilki kopentensi yang sama atau setara dengan dokter gigi.  Membicarakan  tentang  kopentensi  yang  dimiliki  oleh  ahli  gigi  sudah  diatur  dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, bahwa “ T ukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan  lepasan. Pada  dasarnya  profesi  tukang  gigi  memiliki  perbedaan  dengan  dokter  gigi, tukang gigi lingkup pembelajaran ada pada pembuatan gigi tiruan tanpa mempertimbangkan hal-hal  lain,  sedangkan  dokter  gigi  mempelajari  semua  tentang  gigi  dan  mulut  termasuk jaringan-jaringan penyangga gigi.
Pada saat ini yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak tukang gigi yang tidak mengindahkan peraturan  tersebut  dan  akhirnya  melakukan  tindakan-tindakan  yang  tidak  diatur  dalam Permenkes  No.  39,  seperti  mencabut  gigi,  memasang  behel,  dan  melakukan  promosi secara online Terdapat  lebih  dari  enam  ratus  kasus  yang  sudah  didokumentasikan oleh  akun instagram  @korbantukanggigi  dan  masalah  yang  ditimbulkan  sangat  bermacam-macam, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal. 2
Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh ahli gigi tidak dapat disamakan dengan dokter gigi. Tetapi masih banyak masyarakat yang beranggapan ahli gigi memiliki kemampuan yang sama dengan dokter gigi, sehingga masyarakat lebih memilih datang ke ahli gigi untuk keluhan yang  mereka  rasakan.  Faktor materiil  juga  mempengaruhi  seperti,  lebih  murah,  dapat  dicicil dan dalam mengerjakan satu kasus (tambal gigi) tidak memerlukan waktu yang lama, dalam artian  pasien  yang  pada  umumnya  datang  ke  dokter  gigi  akan  mengalami  beberapa  tahapan dalam melakukan tindakan tetapi akan berbeda jika dikerjakan oleh ahli gigi akan lebih cepat
1 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Pembinaan,  Pengawasan,  dan  Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi
2 https://www.kompasiana.com/ghiyatsnk/5b8b16bb43322f54973c8bf2/l,  Akses  21  Agustus  2020,  Pukul 15.32.
dalam pengerjaannya yang dapat disesuaikan dengan keinginan pasien.
Dalam praktik sering terjadi penyimpangan dalam bidang kesehatan, maka hal ini menjadi pokok  bahasan  yang  akan  dibahas  mengenai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  ahli  gigi  diluar lingkup pemasangan gigi palsu lepasan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. 3 Adapun  pencarian  bahan  disasarkan  pada  bahan  hukum  yang  telah  ada  baik  dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun karya tulis seperti buku-buku ataupun artikel lain  yang  terdapat  dalam  situs  internet  yang  relevan  dengan  objek  penelitian  ini.  Penelitian hukum normatif ini digunakan untuk memahami Analisis tentang wewenang tukang gigi/ ahli gigi berdasarkan PERMENKES Nomor 39 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan,  pekerjaan  tukang  gigi.  Pendekatan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan  ( statue  approach) .  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi terkait isu hukum yang teliti.

## C. Hasil dan Pembahasan
Profesi ahli gigi semata-mata di dapat dengan menempuh pendidikan non-formal, melihat keberadaan  tukang  gigi  yang  sudah  ada  sejak  tahun  1952.  Bahkan  saat  untuk  kejelasan keberadaan tukang gigi tidak pasti, dikarenaka sudah ada sebelum Dr. R Moestopo mendirikan tempat kursus Kesehatan gigi yang bertempat di Jakarta. Menuruut Dr R Moestopo, keahlian tukang gigi didapat secara turun-temurun, tetapi beliau tetap mengelola tempat kursus untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para tukang gigi di seluruh Indonesia. 4 Bukan lagi menjadi  fenomena  langka  bila  banyak  tukang  gigi  senior  yang  pernah  mengikuti  kursus tersebut.  Profesi  tukang  gigi  harus  dihargai  dan  diakui  keberadaannya.  Menghapus  profesi tukang gigi berarti akan menghapus sejarah yang ada. Yang terpenting dan sangat dibutuhkan sekarang adalah pendekatan, sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah secara berkelanjutan untuk mencapai apa yang dicita-cita. 5
Praktek tukang gigi tergolong sebagai praktek yang bebas, pada tahun 1952 tukang gigi hanya melayani pemasangan gigi palsu saja, tetapi fakta saat ini papan nama tukang gigi saat ini  menunjukkan  secara  jelas  akan  menyimpangan  kewenangan  seperti  pencabutan  gigi, penambalan  gigi,  pemasangan  kawat  gigi  (behel),  dan  penyambungan  gigi  yang  semestinya menjadi  kewenangan  dokter  gigi  bahkan  dokter  gigi  spesialis.  Menjadi  Kesalahan  dalam pekerjaan tukang gigi dapat menyebabkan kerusakan dalam gigi dan jaringan sekitar rongga mulut,  serta  bisa  menyebabkan  penyebaran  infeksi  di  sekitar  gigi  dan  rongga  mulut.  Profesi tukang gigi juga berbeda dengan profesi tekniker gigi melakukan pekerjaan laboratorium, untuk yang bertugas membuat gigi yang dikirimkan oleh dokter gigi dengan pengawasan dan arahan dokter  gigi  dengan  dasar  pengetahuan  tekniker  gigi  yang  didapatkan  dari  sekolah  Akademi teknik/laboratorium  Kedokteran  Gigi,  bukan  keahlian  yang  didapatkan  secara  otodidak  atau
3 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris ,  Cetakan  III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 34.
4 RR Rustandi, Tentang Perlindungan Konsumen Junctis Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan,  dan  Undang–Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektroni, Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017, hlm 70.
5 Ibid.
turunan seperti tukang gigi. 6
Wawancara  dengan  M  Abdul  Bari  selaku  Tukang  Gigi  di  Yogyakarta 7 mengatakan penyimpangan  wewenang  yang  kerap  kali  dilakukan  oleh  tukang  gigi  tidak  terlepas  dari kebutuhan pasar dari masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah. Pada praktiknya para  tukang  gigi  telah  memahami  akan  wewenang  yang  di  perbolehkan  dalam  menjalankan profesi  ini,  tetapi  hal  tersebut  tidak  sejalan  dengan  apa  yang  dicita-citakan  oleh  pemerintah untuk  memberikan  perlindungan  dari  segi  kesehatan  dan  keamanan  bagi  masyarakat  dalam melakukan perawatan.
Berdasarkan wawancara dengan M Abdul Bari selaku Tukang Gigi di Yogyakarta, 8 beliau mengaku mengenai pendidikan terakhir ialah Sarjana Pendidikan Islam. Melihat pada keadaan yang  ada  menggambarkan  bahwa,  pendidikan  terakhir  para  tukang  gigi  kerap  kali  tidak memiliki  relevansi  dengan  profesi  tersebut.  Hal  tersebut  memperkuat  pernyataan  yang  di keluarkan oleh dr Supriyantoro. 9
“Paling  tidak,  tukang  gigi  ini  akan  ditingkatkan  kemampuannya.  Untuk  berapa  lama pelatihannya dan apakah boleh praktik mandiri setelah mendapat pelatihan masih belum tahu karena masih dalam pembahasan dan belum final”, Saat ini diperkirakan ada sebanyak 75.000  tukang  gigi  di  Indonesia.  Sedangkan  jumlah  teknikal  gigi  yang  mendapat  izin membuat gigi palsu secara sah masih belum banyak.
Hal  tersebut  tidak  berjalan  dengan  baik  hingga  saat  ini,  di  mana  para  tukang  gigi  tidak pernah mengetahui akan pelatihan yang di sediakan oleh pemerintah. Keahlian yang didapat para tukang gigi yaitu: membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang  terbuat  dari  bahan heat  curing  acrylic tidak  terlepas  dari  belajar  mandiri  dengan  para tukang  gigi  yang  ada  tanpa  ada  campur  tangan  dari  pemerintah,  sedangkan  untuk  keahlian seperti: memasang  behel,  menambal  gigi  berlubang  atau  gigi  patah,  dan mencabut  gigi  para tukang  gigi  belajar  mandiri  dan  melakukan  praktik  langsung  sebagai  salah  satu  cara  untuk memperdalam keahliannya.
Himbau Menteri Kesehatan mengenai izin praktik bagi tukang gigi dan di turunkan kepada Dinas  Kesehatan  untuk  memberikan  izin  praktik.  Untuk  memiliki  surat  izin  praktik  dengan berbagai alasan tukang gigi tidak memiliki sertifikat profesi, Faktor tukang gigi tidak memiliki surat izin praktik ialah: adanya kendala di administrasi, kelonggaran hukum terhadap tukang gigi, dan Dinas Kesehatan adalah rangkaian kelalaian pemerintah, tukang gigi, dan masyarakat. Tetapi  untuk  mengurus  izin  yang  di  perlukan  cukup  memakan  waktu  dan  pengaturan  dari persyaratan-persyaratan tersebut terbilang ambigu. Pasal 3 ayat (1) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, bahwa: 10
Untuk memperoleh Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, Tukang Gigi harus  mengajukan  permohonan  kepada  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dengan melampirkan:
a. biodata Tukang Gigi;
6 Sarnizia Meutuah, 2009, Hubungan Karakteristik Pengguna Gigi Palsu Dengan Pemanfaatan Jasa Tukang Gigi di Kota Medan Tahun 2008, Medan: USU Repository, hlm.30.
7 M. Abdul Bari, Dalam Wawancara tentang Analisis tentang Wewenang Tukang Gigi/ Ahli Gigi Berdasarkan  Permenkes  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Pembinaan,  Pengawasan  dan  Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, 12 September 2020. Ijin mengutip telah diberikan.
8 Ibid.
9 https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1942440/cegah-malpraktik-kemkes-beri-pelatihan-untuk- tukang-gigi, Akses pada 22 September 2020, Pukul 14.27.
10 Peraturan  Menteri  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Pembinaan,  Pengawasan  dan  Perizinan,  Pekerjaan Tukang Gigi.
b. Izin Tukang Gigi;
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
d. surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi;
e. surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
f. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik; dan
g. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
h. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.
Ketentuan  diatas  menjadi  salah  satu  faktor  tukang  gigi  enggan  untuk  mengurus  izin praktiknya. Ketika sorang tukang gigi ingin mengurus izin praktek mengapa perlu melampirkan “izin  tukang  gigi”,  pengurusan  SIP  terlalu  berbelit-belit  dengan  melampirkan  berbagai dokumen, belum lagi waktu mengurus yang lama menurut mereka.
Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan pada praktik tukang gigi hingga saat ini tidak  berjalan  dengan  baik,  dari  Dinas  Kesehatan  tidak  melakukan  tindakan  apapun.  Selaku sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Dinas Kesehatan belum memiliki program yang terstruktur  untuk  menanggulangi  permasalahan  tersebut.  Wawancara  dengan  M  Abdul  Bari selaku Tukang Gigi di Yogyakarta, mengatakan tidak pernah ada pendataan dan penyuluhan dari Dinas Kesehatan mengenai praktik tukang gigi yang sudah berjalan selama 5 (lima) tahun ini. 11
Pandangan berbeda dari Dokter gigi mengenai wewenang profesi tukang gigi berdasarkan Permenkes Nomor  39 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan, pekerjaan tukang gigi. Dimana telah dilakukan   wawancara dengan drg. Ephicia Tiara Devi Muslimah, 12 menurut  beliau  tukang  gigi  merupakan  profesi  yang  membuat  dan  memasang  gigi  palsu lepasan, hal itu sesuai dengan definisi yang telah di keluarkan oleh ahli dalam aturan yang ada dan para dokter gigi mengakui akan adanya profesi tukang gigi yang memiliki wewenangnya sendiri.  Tetapi  dalam  praktiknya  para  tukang  gigi  tidak  hanya  mengerjakan  pekerjaan  yang sudah  ditentukan  melainkan  melampaui  ranah  yang  ada,  seperti  menambal  gigi  berlubang, mencabut gigi, dan memasang behel.
Dokter gigi menganggap ketika para tukang gigi tidak sesuai dengan wewenang yang ada dan tanpa adanya sertifikasi yang benar itu akan memberikan pekerjaan baru bagi dokter gigi, sehingga  munculah  pandangan  negatif  pada  tukan  gigi.  Tukang  gigi  layak  atau  tidak  dalam melakukan  tindakan? 13 Pada  dasarnya  tukang  gigi  layak  dalam  wewenang  membuat  dan memasang  gigi  palsu  lepasan  berdasarkan  syarat  dan  ketentuan  yang  sudah  di  atur,  kecuali tukang gigi yang melampaui wewenang yang ditentukan, sebab para tukang gigi tidak pernah belajar  dan  tidak  pernah  tahu  akan  ilmu-ilmu  yang  dikerjakan  serta  masyarakat  tidak mengetahui secara jelas pendidikan terakhir para tukang gigi. Tukang gigi tidak paham akan runtutan tindakan yang seharusnya dilakukan sebelum mencabut gigi maupun menambal gigi pada pasien.
Wacana  pelatihan  yang  di  selenggarakan  oleh  pemerintah  dianggap  dokter  gigi  tidak efektif,  dimana  pelatihan  tersebut  tidak  dilakukan  oleh  pihak  yang  berkompeten  dan  tidak adanya kejelasan yaitu:
1. Pelaksanaannya,
2. Proses pelatihan akan dilakukan dalam jangka waktu berapa lama, dan
3. Pihak yang menguji tukang gigi
11 Ibid.
12 Ephicia Tiara Devi Muslimah, Dalam Wawancara tentang Analisis tentang Wewenang Tukang Gigi/ Ahli Gigi Berdasarkan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, 12 September 2020. Ijin mengutip telah diberikan.
13 Ibid.
Ketentuan yang ada diatas menjadi poin penting untuk pemberian izin para tukkang gigi untuk memberikan rasa nyaman bagi pasien yang melaukukan tindakan di tukang gigi.
Tukang gigi dalam menjalankan praktiknya sudahkah memenuhi standar dalam menangani pasiennya, menurut wawancara dengan drg. Ephicia Tiara Devi Muslimah, 14 secara nyata untuk katagori  yang  baik  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada.  Dimana  tukang  gigi  dalam menangani pasien yang datang tidak memenuhi standar untuk melakukan tindakan, seperti: alat yang digunakan tidak di sterilkan sebagaimana mestinya, yang hanya di cuci dengan sabun saja setelah itu di gunakan kembali untuk pasien berikutnya, keadaan ruangan yang bercampur dan tidak ada sekat pemisah. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar oprasional prosedur. Walau keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau, tetapi dalam praktiknya harus sesuai dengan standar oprasional prosedur  yang  ada.  Hal  ini  didasarkan  pemikiran  hingga  saat  ini  pemerintah  belum  dapat menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. 15
Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan Tukang gigi di Yogyakarta baik yang sudah mengantongi surat ijin praktik maupun yang tidak memiliki surat ijin praktik telah melakukan pekerjaan  diluar  kewenangannya.  Sesuai  Pasal  9  Permenkes  No  39  Tahun  2014  tentang Pembinaan,  Pengawasan  dan  Perizinan,  Pekerjaan  Tukang  Gigi  bahwa  tukang  gigi  dilarang melakukan pekerjaan selain kewenangannya tersebut. Adapun larangan yang diatur dalam Pasal 9 Permenkes No 39 Tahun 2014 yaitu Tukang Gigi dilarang:
a. melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2);
b. mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain;
c. melakukan  promosi  yang  mencantumkan  pekerjaan  selain  yang  diatur  dalam  Pasal  6 ayat (2) dan;
d. melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

## D. Penutup
Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini ialah:
1. Tukang gigi pada dasarnya memahami adanya pengaturan wewenang dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan, pekerjaan tukang gigi. Tetapi para tukang gigi tetap membuka praktik, dengan mengesampingkan resiko yang  akan  terjadi  setelah  tindakan  tersebut.  Pelanggaran  wewenanang  semakin  di dukung dengan adanya permintaan pasar, sehingga para tukang gigi
2. Melakukan akan dasar kebutuhan hidup dan permintaan pasar serta mengesampingkan
3. Kurangnya  pengawasan  dari  Kementrian  kesehatan  dan  Dinas  Kesehatan kabupaten/kota  akan  penyimpangan  wewenang  yang  dari  dulu  hingga  saat  ini  di lakukan,  bahkan  dari  tindakan  penyimpangan  tersebut  memunculkan  korban.  Akan lebih baik apabila tukang gigi masuk pada golongan tekniker gigi, sebab tekniker gigi menempuh pendidikan yang jelas untuk membuat gigi palsu.
14 Ibid.
15 Devi  Dharmawan,  Pertanggungjawaban  Hukum  Praktik  Tukang  Gigi,  Jurnal Terpadu  Ilmu  Kesehatan , Volume 8, No 1, Mei 2019, hlm 125.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Meutuah. Sarnizia, Hubungan Karakteristik Pengguna Gigi Palsu Dengan Pemanfaatan Jasa Tukang Gigi di Kota Medan Tahun 2008 , Medan: USU Repository, 2009.

## Jurnal
Devi  Dharmawan,  Pertanggungjawaban  Hukum  Praktik  Tukang  Gigi,  Jurnal Terpadu  Ilmu Kesehatan , Volume 8, No 1, Mei 2019.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Pembinaan,  Pengawasan,  dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi

## Website
https://m.detik.com/ health/berita-detikhealth/d-1942440. https://www.jurnas.com/halaman/9/2012-03-19. https://www.kompasiana.com/ghiyatsnk/5b8b16bb43322f54973c8bf2/l

## Lain-lain
M. Abdul Bari, Dalam Wawancara tentang Analisis tentang Wewenang Tukang Gigi/ Ahli Gigi Berdasarkan  Permenkes  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Pembinaan,  Pengawasan  dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, 12 September 2020. Ijin mengutip telah diberikan.
Meutuah.  Sarnizia,  Hubungan  Karakteristik  Pengguna  Gigi  Palsu  Dengan  Pemanfaatan  Jasa Tukang Gigi di Kota Medan Tahun 2008, Medan: USU Repository.
Rustandi.  RR,  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Junctis  Undang–Undang  Nomor  36  Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektroni, Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017.