## DEMOKRASI POST-PENYIARAN DALAM MUNCULNYA FANS POLITIK DI INDONESIA

## Vannyora Okditazeini
IAIN Batusangkar, Batusangkar, Indonesia vannyora@iainbattusangkar.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  elaborate  on  how  the  pattern  of  democracy  shifts  along  with  the  development  of technology and communication. This shift can be seen from the use of broadcast media as a channel of aspirations  to  the  use  of  new  media  known  as  post-broadcasting  democracy.  This  post-broadcasting democratic  pattern  will  be  seen  on  the  #2019gantippresi  fanpage  community  and  will  analyze  the activities carried out by members in the group. This paper is a netnographic study by integrating the concepts  of  mediated  politics,  post-broadcasting  democracy,  and  political  fans.  The  results  of  the study  show  that  this  shift  in  the  pattern  of  democracy  creates  a  new  phenomenon,  namely  political fans.  This  can  be  seen  in:  first,  the  activities  carried  out  by  political  fans  on  social  media  foster  a political  constellation  with  high  mobility.  Second,  post-broadcasting  democratic  publics  become interactive  publics.  Third,  political  fans  produce  texts  which  in  turn  become  cultural  productions  in mediated  politics.  Fourth,  the  activities  of  these  political  fans  indirectly  influence  public  opinion regarding the political actors they admire. The author observes that the phenomenon of political fans as  seen  on  the  #2019gantippresi  fanspage  can  be  a  new  strategy  for  political  actors  in  growing fanatical sympathizers by utilizing technological and communication developments.
Keywords: Facebook Fanspage; Post-Broadcast Democracy; Political Fans; Social Media;

## #2019gantipresiden

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengelaborasi  bagaimana  pola  demokrasi    bergeser  seiring  dengan perkembangan  teknologi  dan  komunikasi.  Pergeseran  ini  terlihat  dari  yang  tadinya  menggunakan media  penyiaran  sebagai  penyalur  aspirasi  kepada  penggunaan  media  baru  yang  dikenal  dengan demokrasi post - penyiaran .  Pola  demokrasi  post-penyiaran  ini  akan  dilihat  pada  komunitas  fanspage #2019gantipresiden  dan  akan  menganalisis  aktivitas  yang  dilakukan  anggota  dalam  grup  tersebut. Tulisan  ini  merupakan  studi  netnografi  dengan  mengintegrasikan  konsep  tentang  politik  yang dimediasi,  demokrasi  post-penyiaran,  dan  fans  politik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pergeseran pola demokrasi ini menumbuhkan fenomena baru, yaitu fans politik. Hal ini terlihat pada: pertama, aktivitas yang dilakukan fans politik di media sosial menumbuhkan konstelasi politik dengan mobilitas yang tinggi. Kedua, publik demokrasi post-penyiaran menjadi publik yang interaktif. Ketiga, fans  politik  memproduksi  teks  yang  pada  akhirnya  menjadi  produksi  budaya  dalam  politik  yang dimediasi. Keempat, aktivitas fans politik ini secara tidak langsung mempengaruhi opini publik terkait aktor  politik  yang  mereka  kagumi.  Penulis  mengamati,  fenomena  fans  politik  seperti  yang  terlihat pada  fanspage  #2019gantipresiden  dapat  menjadi  strategi  baru  bagi  para  aktor  politik  dalam menumbuhkan  simpatisan  yang  fanatik  dengan  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  dan komunikasi.
Kata  Kunci: Demokrasi  Post-Penyiaran;  Fans  Politik;  Fanspage  Facebook;  Media  Sosial; #2019gantipresiden.
Submitted: 06-05-2021, Revision: 15-06-2021, Accepted: 14-06-2021
ISSN: 1412-7873 (cetak), ISSN: 2598-7402 (online) Website: http://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019

## PENDAHULUAN
Artikel  ini  mengelaborasi  bagaimana penggunaan  media  sosial  dalam  kaitannya dengan  perkembangan  teknologi  membuat pola  demokrasi  menjadi  bergeser  dan memunculkan  fanboy/fangirl  dalam  kancah politik.  Hal  ini  terlihat  dari  berbagai interaksi  yang  terjadi  di  antara  pengguna media  sosial  tersebut  dalam  memproduksi teks  yang  bermuatan  politis  dan  sebagai penanda  hal baru dalam demokrasi. Hal ini diistilahkan  Mazzoleni  dan  Schultz  (1999) dengan  'politik  yang  dimediasi'.  Politik yang  dimediasi  dalah  istilah  yang  merujuk pada  kegiatan  yang  bermuatan  konten politik  pada  suatu  subjek  via  media  massa dengan  segala  aturan,  tujuan,  logika produksi,  dan  hambatannya  (Wilson,  2011, p. 445).
Media  adalah  salah  satu  pembentuk makna  yang  signifikan  dalam  komunikasi politik  (Afriadi,  Prisanto,  Ernungtyas, Irwansyah, & Afriani, 2019, p. 150). Dalam politik  (k  yang  dimediasi,  media  sosial sebagai wadah untuk mewujudkan partisipasi  politik  dipandang  penting  untuk aktor  politik,  partai  politik,  jurnalis,  dan bahkan  partisan  politik.  Bentuk  partisipasi di  media  sosial  ini  bisa  dengan  berbagai tujuan;  meningkatkan  kesadaran  akan situasi  politik,  strategi  untuk  mempererat ikatan dengan publik online, ataupun untuk komunikasi  politik  secara  langsung  dalam kapasitas  profesional  (Burgess  &  Bruns, 2012, p. 384).
Jika dahulu wadah untuk menyalurkan kebebasan ini dilakukan dengan media yang membutuhkan  penyiaran  seperti  televisi atau  radio,  di  era  digital  sekarang  hal tersebut  telah  berubah.  Perkembangan media komunikasi terlebih dalam berinteraksi  dengan  orang  lain,  membuat media  sosial  menjadi  populer  dan  secara inheren  menciptakan  ruang  demokrasi  baru bagi masyarakat. Terlebih sifat media sosial dengan  tingkat  mobilitas  yang  tinggi memungkinkan setiap orang dapat berinteraksi dimana saja dan kapan saja.
Didalam    media    sosial    individu maupun    kelompok    saling    berinteraksi secara  online    melalui    jejaring    internet dan  semenjak  kemunculannya      media sosial  tidak  hanya  dipergunakan  oleh individu saja melainkan juga oleh kelompok  atau  golongan  sebagai  alat komunikasi    yang    dianggap    cukup membantu  bahkan  juga  dipergunakan sebagai  alat  komunikasi      yang  efektif untuk  tegur  sapa  kepada    publik  (Haqqi, 2020, p. 181).
Platform  baru  dalam  menyuarakan demokrasi di media sosial menjadi hal yang menarik  dalam  perubahan  komunikasi politik  didunia.  Sosial  media  seperti Twitter,  Facebook,  YouTube,  Wikies, Blogsphere,  dan  lain-lain,  menjadikan demokrasi post-penyiaran sebagai alternatif baru dalam strategi komunikasi politik para aktor  politik  dan  partai  politik  tertentu, terlebih  dalam  meningkatkan  ikatan  antar sesama  publik  (Loader &  Mercea,  2011,  p. 758).
J.  E  Cohen  (2009)  dalam  bukunya Going  Local:  Presidential  Leadership  in the  Post-Broadcast  Age menggarisbawahi bahwa  kegiatan  politik  di  era  1990an  dan 2000an  dimana  internet  menjadi  sangat berkembang merupakan transisi dari " going national " (tersebar luas)—perhatiannya fokus pada bagaimana informasi politis bisa tersebar  secara  nasional—kepada  " going narrow " (terpusat)—fokus pada penyebaran informasi  politis  ke  media  lokal  dan kelompok-kelompok  tertentu  (Hoffman, 2011, p. 611).
Demokrasi  terwujud  tidak  hanya melalui  media  penyiaran  namun  juga melalui  media  non-penyiaran  seperti  media sosial  yang  belakangan  ini  disinyalir  dapat mempengaruhi  proses  pemilihan  dalam politik. Pilihan seseorang untuk mengkonsumsi konten politik dan menyalurkannya  melalui  media  sosial miliknya  adalah  bentuk  demokrasi  yang tidak  lagi  harus  bergantung  pada  televisi atau  radio  untuk  menyalurkan  aspirasinya.
Namun  beralih  kepada  demokrasi  post- penyiaran.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hsin- Chen  Lin  dari  University  of  New Brunswick,  Canada  pada  tahun  2017 tentang How  Political  Cadidates'  Use  of Facebook Relates to the Election Outcomes menunjukkan bahwa dengan adanya Facebook  dan  media  sosial  lainnya  sebagai perpanjangan  tangan  kandidat  politik  atau aktor  politik,  membuat  mereka  semakin mempunyai peluang besar dalam memenangkan  pemilu.  Penelitian  yang dilakukan  terhadap  84  kandidat  yang mengajukan diri pada pemilihan walikota di Taiwan  ini  juga  memperlihatkan  bahwa kehadiran  media  sosial  dari  kandidat politik,  mulai  dari  banyaknya  akun  yang mereka  gunakan,  otentikasi  akun  (centang biru  pada  akun),  dan  jumlah  pengikut ( followers ),  memiliki  kaitan  yang  erat dengan  hasil  pemilu  mereka  (Lin,  2017,  p. 77).
Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh Budzinki  et  al  (2020)  terhadap  3000  orang warga Jerman antara tahun November 2018 sampai dengan Februari 2019 menunjukkan bahwa  generasi  muda  lebih  memilih  untuk menonton  suatu  konten  melalui  Youtube atau Netflix dibandingkan harus menyalakan  televisi  mereka  (Thurman, 2020,  p.  5).  Ini  memperlihatkan  bahwa media  sosial  seperti  Youtube  sekarang menjadi  pilihan  bagi  masyarakat  untuk mengkonsumsi suatu konten, baik iu konten politik  sekalipun,  dan  tidak  bergantung pada media penyiaran lagi.
Simpatisan  fanatik  dari  tokoh-tokoh ini  kemudian  memunculkan  apa  yang disebut  dengan  fans  politik.  Seperti  yang pernah  disebutkan  oleh  Ketua  Umum  PP Muhammadiyah,  Dahnil  Anzar  Simanjutak bahwa  publik  Indonesia  sekarang  berubah menjadi  fanboy/fangirl  dan  akan  mati- matian  membela  sosok  yang  mereka kagumi  (Fadhil,  2018).  Apalagi  di  tahun 2019,  Indonesia  menghadapi  pemilihan umum  presiden,  sehingga  bisa  dipastikan
polarisasi politik akan sangat banyak terjadi di tahun politik tersebut. Tidak ada bedanya dengan  fans-fans  yang  lain,  fans  politik justru  juga  memuja  dan  mengelu-elukan sosok  politisi  tertentu  dan  cenderung  akan membela habis-habisan sosok tersebut. Pun mereka  mempunyai  halaman  fans  sendiri dalam  media  sosial  sebagai  tempat  bagi mereka  untuk  berbagi  informasi  terbaru, update  kegiatan  terbaru,  memes  yang memojokkan oposisi, hingga fanwar dengan fans dari politisi oposisi.
Kajian  tentang  fans  merupakan  studi yang  sudah  lama  dan  banyak  menarik perhatian  para  akademisi.  Kebanyakan kajian fans ini terlihat dalam dunia hiburan. Belum  banyak  yang  meneliti  tentang  fans politik  terutama  yang  berkaitan  dengan  era digital.  Namun  begitu,  konsep  fans  politik sangat  menarik  untuk  diangkat,  terlebih karena pada dasarnya fans politik tidak jauh berbeda  dengan  fans-fans  yang  lainnya. Simpatisan partai politik ini sejalan dengan apa  yang  diistilahkan  Maizhevich  (2018) dengan digital  participatory  online atau partisipan  digital.  Menurutnya,  pergeseran pilihan penonton pada media post- penyiaran mengakomodasi fleksibilitas pada  penonton  (dapat  ditonton  berulang kali),  merubah  'selera'  penonton,  dan menumbuhkan  personalisasi  (Miazhevich, 2018, p. 16).
Penulis  mengamati  bahwa  polarisasi fans politik di Indonesia terhadap pemilihan umum  presiden  tahun  2019  menimbulkan sebuah  gerakan  baru  yang  sangat  viral  di media sosial yaitu gerakan #2019gantipresiden.  Gerakan  ini  adalah sebuah  tagar  yang  digunakan  di  Twitter untuk menyatakan ketidakberpihakan kepada  presiden  Indonesia  saat  itu  yaitu Joko  Widodo.  Gerakan  ini  viral  ketika pertama  kali  digunakan  oleh  Mardani  Ali Sera  dari  partai  oposisi  PKS  pada  bulan April 2018. Begitu viralnya hingga berbagai  macam  produk  dihasilkan  dengan menggunakan  tagar  ini.  Mulai  dari  kaos, pin,  desain  topi,  dan  lain-lain.  Tagar  ini
kemudian  diadopsi  di  Facebook  dan memobilisasi  publik  untuk  secara  luas menyebarkan gerakan ini.
Gerakan #2019GantiPresiden ini diadopsi  dan  kemudian  menjadi  salah  satu ikon pada banyak komunitas atau kelompok di  dunia  maya.  Tak  terkecuali  fanspage #2019GantiPresiden. Penelitian tentang komunitas dalam ruang maya sudah banyak dilakukan  dan  selalu  menarik  dengan wacana  politik  tertentu.  Seperti  penelitian yang  dilakukan  oleh  Astuti  &  Toni  pada tahun  2020  tentang  media  sosial  sebagai sarana bagi komunitas untuk meningkatkan eksistensi  dalam  wacana  politik  pemilu tahun  2019.  Penelitian  dilakukan  terhadap komunitas Net.Good  People dan  hasil penelitian memperlihatkan bahwa komunitas memegang peranan yang penting dalam  menjaga  eksistensi  wacana  politik dalam masyarakat (Astuti & Toni, 2020. , p. 11).  Ini  menunjukkan  bahwa  komunitas fanspage  #2019GantiPresiden  juga  bisa menjafi  peranan  yang  penting  dalam melancarkan  wacana  atau  isu-isu  politik tertentu.
Berdasarkan dataWeAreSocial.net dan Hootsuite 2017, perkembangan penggunaan internet  di  Indonesia  sangat  pesat,  yakni tumbuh 51% dalam kurun waktu satu tahun. Dengan  angka  pertumbuhan  yang  jauh melampaui angka pertumbuhan penggunaan internet  di  dunia,  yaitu  10%,  Indonesia menempati urutan ke dua pengguna internet terbesar sejagat (katadata, 2018). Lebih dari 69%  masyarakat  Indonesia  mengakses internet  dengan  menggunakan  perangkat mobile  mereka.  Angka  tersebut  juga melampaui penggunaan  internet  via  mobile secara  global,  yakni  50%.  Angka  tersebut tertinggi  ke  empat  di  duni.  Hasil  survey globalwebindex  pada  pengguna  internet  di Indonesia  dalam  rentang  usia  16-64  tahun, menunjukkan bahwa ada beberapa platform media  sosial  yang  aktif  digunakan  oleh masyarakat  Indonesia.  Platform  tersebut terbagi  dalam  dua  kategori  media  sosial, yaitu  media  jejaring  sosial  dan  messenger.
Youtube  menempati  peringkat  pertama dengan  persentase  penggunaan  sebesar 43%, di peringkat ke dua Facebook dengan persentase penggunaan sebesar 41%, kemudian  Whatsapp  dengan  persentase penggunaan sebesar 40% (katadata, 2018).

## Gambar 1. Media Sosial yang Paling Sering
Digunakan di Indonesia (2017) Sumber: (katadata, 2018).
Berdasarkan  gambar  1,  Facebook merupakan  alternatif  bagi  masyarakat Indonesia  untuk  berinteraksi  secara  virtual dengan orang lain. Maka gerakan #2019gantipresiden disinyalir sangat efektif untuk  bisa  tersebar  luas  secara  viral  di dunia maya melalui media sosial Facebook. Penulis mengamati bahwa fanspage #2019gantipresiden  merupakan  fanspage yang  paling  banyak  disukai  di  Facebook dengan  jumlah  like  sebanyak  362.000. Fanspage  ini  merupakan  fanspage  politis yang  paling  banyak  disukai.  Oleh  karena itulah  penulis  tertarik  untuk  melihat bagaimana  aktivitas  fans  di  fanspage  ini. Untuk  memahami  hal  ini,  penulis  akan mensintesakan  pemikirannya  bagaimana kelompok-kelompok  tertentu  yang  dalam hal  ini  adalah  simpatisan  tokoh  tersebut membuat  konstelasi  dari  mobilitas,  publik yang  interaktif,  dan  teks  yang  diproduksi sebagai produksi budaya dalam politik yang dimediasi,  serta  pengaruh  aktivitas  fans tersebut pada opini publik.
Dengan  dasar  tersebut,  maka  penulis akan  menawarkan  analisis  bagaimana pergeseran  demokrasi  khususnya  di  media sosial  dalam  menumbuhkan  fans  politik  di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti membatasi tujuan penelitian pada pertanyaan  bagaimana  bentuk  demokrasi post-penyiaran  yang  terlihat  dari  aktivitas fans pada fanspage #2019gantipresiden?

## METODOLOGI
Penelitian
ini menggunakan paradigma  konstruktivis  atau  paradigma interpretif. Dengan begitu, peneliti berupaya  melihat  bagaimana  aktivitas  fans politik  dalam  ruang  obrolan  fanspage #2019gantipreseiden  dalam  hubungannya dengan  demokrasi  post-penyiaran.  Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  Netnografi.  Netnografi mengadaptasi prosedur umum dari etnografi  dalam  hal  observasi  partisipan atau  observasi  terlibat  ke  kontingensi  unik interaksi  sosial  yang  dimediasi  oleh komputer (Kozinets, 2010, p. 58). Etnografi adalah  rancangan  penelitian  yang  berasal dari  antropologi  dan  sosiologi  yang  di dalamnya peneliti menyelidiki pola perilaku,  bahasa,  dan  tindakan  dari  suatu kelompok  kebudayaan  di  lingkungan  yang alamiah  dalam  periode  waktu  yang  cukup lama (Creswell, 2014, p. 19). Di masa kini, banyak orang menggunakan internet sebagai media untuk berkomunikasi dengan orang  lain  dan  menggunakannya  dalam pembentukan  komunitas.  Etnografi  online mengacu  pada  sejumlah  metode  penelitian online  yang  beradaptasi  dengan  studi komunitas  dan  budaya,  yang  diciptakan melalui interaksi sosial yang dimediasi oleh komputer (Kozinets, 2010, p. 40).
Etnografi  online  ini  adalah  apa  yang  juga dinamakan
oleh Kozinets
sebagai
Netnografi.  Karena  yang  menjadi  subyek penelitian  ini  adalah  warganet  di  fanspage #2019gantipresiden,  dimana  peneliti  disini juga  berada  dalam  posisi  sebagai  bagian dari  komunitas  #2019gantipresiden  itu
sendiri,  dan  peneliti  ingin  melihat  aktivitas yang dilakukan fans politik dalam fanspage tersebut,  maka  strategi  netnografi  menurut peneliti  tepat  digunakan  dalam  penelitian ini.
Pada penelitian dengan menggunakan metode  netnografi,  penelitian  dilakukan dengan melakukan pengamatan yang didasarkan  pada  kerja  lapangan  online, dimana  ia  menggunakan  komunikasi  yang dimediasi  komputer  sebagai  sumber  data untuk  sampai  pada  pemahaman  etnografi dan  representasi  fenomena  budaya  atau komunal  (Kozinets,  2010,  p.  60).  Dalam banyak  kasus,  netnografi  menggunakan informasi  yang  tersedia  untuk  publik  di forum  online  (Kozinets,  2010,  p.  56). Forum  online  dalam  penelitian  ini  adalah fanspage  #2019gantipresiden.  Fanspage  ini merupakan  fanspage  dari  Facebook  yang menjadi  wadah  interaksi  para  warganet dengan  berbagai  macam  topik  pembahasan mengenai #2019gantipresiden.
Subyek  penelitian  dalam  penelitian ini  adalah  warganet  dalam  ruang  obrolan fanspage  #2019gantipresiden.  Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini  adalah  observasi  atau  pengamatan. Observasi  kualitatif  adalah  ketika  peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati  perilaku  dan  aktivitas  individu- individu  di  lokasi  penelitian,  dan  dalam pengamatan  ini,  peneliti  merekam  atau mencatat  dengan  cara  terstruktur  maupun semistruktur  aktivitas-aktivitas  di  lokasi penelitian  (Creswell,  2014,  p.  254).  Dalam penelitian  ini,  peneliti  akan  menjelaskan secara  deskriptif  hasil  pengamatan  peneliti terkait  aktivitas  fans  politik  pada  fanspage #2019gantipresiden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Demokrasi Post-Penyiaran
Kajian  tentang  post-penyiaran  erat kaitannya  dengan  kajian  media,  lebih jauhnya mengkaji tentang wacana kebijakan.  Post-penyiaran  menggambarkan
suatu  cara  di  mana  proliferasi  teknologi media, saluran media dan konteks tayangan media, secara bersamaan dengan pergeseran waktu  dan  perangkat  media  seluler  telah menyebabkan  tingkat  ketidakpastian  yang tinggi  di  kalangan  audiens  media  (Wilson, 2011, p. 446). Dengan begitu, audiens tidak lagi memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi yang berkonten politis, seperti yang terjadi ketika menggunakan media penyiaran konvensional.  Pun siaran yang  ada di  radio dan televisi diatur oleh penyiaran, sehingga audiens  tidak  memiliki  pilihan  dalam mengkonsumsi  informasi  dnegan  konten politis.
Markus  Prior  (2006)  menjelaskan konsep post-penyiaran adalah sebuah fragmentasi  dari  media  yang  dikonsumsi bersama,  dimana  media  tersebut  memiliki level  keterikatan  yang  berbeda  dengan muatan  politik  (Wilson,  2011,  p.  446). Dengan begitu, post-penyiaran erat kaitannya dengan bentuk lain dari penyiaran yang dengan segala kelebihannya dapat memberikan keterikatan dengan level yang  berbeda  jika  dibandingkan  dengan bentuk  penyiaran  pada  umumnya,  yang dalam  hal  ini  adalah  radio  dan  televisi. Maka,  media  baru  merupakan  contoh  dari bentuk post-penyiaran tersebut. Media baru juga  menjadi  penghubung  antar  sesama simpatisan  untuk  memperkuat  ikatan  di antara  mereka,  ataupun  untuk  memperkuat dukungan  pada  satu  aktor  politik  tertentu. Sehingga  pembicaraan  tentang  politik tidaklah menjadi tabu untuk diperbincangkan di media sosial.
Bennett  dan  Enman  menyebutkan  hal ini sebagai pengejawantahan dari pengalaman  sosial  dan  politis  seseorang secara  lebih  luas  untuk  dibagi  bersama (Wilson,  2011,  p.  446).  Hal  ini  berarti bahwa dengan adanya kegiatan politis yang sangat luas yang dilakukan oleh simpatisan aktor  politik  tertentu  membuat  media  ini dapat  mempengaruhi  proses  pemilihan, strategi  dari  aktor  politik,  dinamika  politik
dalam  dunia  baru,  serta  memberikan keterikatan antar sesama simaptisan ataupun dengan aktor politik.
Couldry et.al (2010) (Wilson, 2011, p. 447)  mengidentifikai  bahwa  hubungan antara  aktor  politik  dengan  organisasi media  sekarang  sudah  'melebihi  anggapan dari perhatian'. Maksudnya adalah tidak ada satupun  yang  bisa  memprediksi  bagaimana kecenderungan dan perhatian dari masyarakat  terhadap  aktor  politik  tertentu dikarenakan  masyarakat  sudah  sangat beragam  dan  tersebar  luas  untuk  terpapar dengan berbagai konten politis dan mempunyai  anggapan  atau  kecenderungan sendiri dalam menentukan arah politisnya.
Prior  (2016)  juga  mencatat  bahwa lingkungan  media  yang  bermuatan  politik pada zaman ini sudah berbeda dubandingkan  tahun  1970an  dan  1980an, dimana  pada  masa  itu  sifatnya  adalah  'by product  learning',  sehingga  organisasi media menjadi penentu dalam mempengaruhi arah kebijakan politis masyarakat  (Wilson,  2011,  p.  447).  Ia  juga menambahkan  bawah  sekarang  informasi politis sangatlah beragam sehingga menumbuhkan  lingkungan  politis  yang tidak  sama  rata  (dalam  artian  tidak  bisa dihomogenisasikan)  serta  dengan  hasil kecenderungan yang tidak bisa diprediksi.
Vowe  dan  Henn  menyebutkan  bahwa televisi,  radio,  media  cetak,  sama  halnya juga  dengan  forum  debat,  memainkan peranan  penting  dalam  komunikasi  politik, namun  media  tersebut  tidak  lagi  menjadi tolak  ukur  dan  dasar  atas  pergerakan komunikasi  politik.  Melainkan  konstelasi aktor  politik  serta  ritme  media  online menjadi  penentu  wacana  politik  dengan  di tingkat tertentu dapat mempengaruhi berbagai negara, grup, dan subjek (Vowe & Henn, 2016, p. 3).
Hal  ini  menjadi  perhatian  khusus aktivitas  politik  dewasa  ini  di  berbagai belahan  dunia.  Media  online  disinyalir dapat  secara  efektif  memberikan  efek mobilitas  yang  tinggi  erta  menarik  pemilih
dengan  lebih  banyak.  Fakta  bahwa  media online  menjadi  pilihan  media  kampanye bagi beberapa aktor dan partai politik dapat dipahami  sebagai  penanda  bahwa  ruang untuk  mengekspresikan  pendapat  atas wacana  politik  sudah  berubah.    Kampanye digital  menjadi  alternatif  strategi  baru dalam menyebarkan kegiatan politik. Karena  di  satu  sisi,  kedekatan  secara langsung  dengna  pemilih  akan  membentuk ikatan  yang  kuat  dengan  aktor  politiknya. Di sisi lain, kedekatan ini juga menimbulkan  ikatan  yang  bagus  dalam memobilisasi  internal  mereka  dan  menarik pemilih  yang  belum  menentukan  poros politiknya  bahkan  bisa  (Jenkins,  2006,  p. 209).
Perkembangan  media  sosial  membuat seseorang  mempunyai  preferensi  politik sendiri.  Edgerly  dan  Thorson  (2015) mencatat beberapa penelitian tentang preferensi politik seseorang yang merupakan    proses  dari  sosialisasi  politik dan  erta  hubungannya  dengan  komunikasi yang terjadi antara dirinya dengan lingkungannya (Jennings, Stoker, & Bowers,  2009;  Linimon  &  Joslyn,  2002; McLcod  &  Shah,  2009)  (Edgerly  & Thorson, 2016, p. 377).
Untuk  itu,  demokrasi  post-penyiaran ditandai  dengan  pola  konsumsi  masyarakat dalam  konten  politik  yang  sudah  tidak  lagi bisa  diprediksi,  dihomogenisasikan,  sangat beragam,  dan  tersebar  luas.  Sehingga  cara berdemokrasi  masyarakat  sudah  berubah tidak hanya terpapar dari media konvensional  seperti  radio  dan  televisi, namun  juga  secara  aktif  memproduksi konten  politik  untuk  dikonsumsi  secara bersama dan dalam jangkauan yang luas.

## Fans Politik
Henry  Jenkins  dianggap  sebagai founding  father  dalam  kajian  tentang  fans. Walaupun  penekanan  Jenkins  dengan studinya  adalah  fans  di  dunia  hiburan, namun Jenkins juga secara inheren menyebutkan  fans  dalam  wacana  politik
juga  sama  halnya  dengan  fans  lainnya. Kajian  fans,  bagi  Jenkins,  merupakan pengejawantahan  dari  apa  yang  disebutnya dengan  budaya  partisipatif.  Budaya  fans— seperti  halnya  budaya  tradisional—hadir dalam  berbagai  bidang  kehidupan  secara bebas, baik dalam kehidupan formal sosial, budaya,  dan  institusi  politik:  sifatnya ekstralegal,  informal,  dengan  partisipasi publik secara sukarela dan spontan (Jenkins,  1992,  p.  279).  Dengan  begitu, fenomena  fans  tidak  hanya  dalam  dunia hiburan  saja,  melainkan  terjadi  dalam berbagai bidang kehidupan.
Istilah  "fans"  berasal  dari  kata "fanatic"  atau  bahasa  latinnya  "fanaticus" yang berarti budak/pengikut. Namun kemudian  hal  ini  menjadikan  kata  fans sendiri  bermakna  negatif,  sehingga  Oxford Lation  Dictionary  mengartikannya  dengan: seseorang  yang  terinspirasi  dan  antusias akan sesuatu.
Seiring  dengan  perkembangannya, fans  diartikan  dalam  Oxford  English Dictionary sebagai seseorang yang memuja suatu  agama  secara  berlebihan.  Istilah  fans menjadi populer ketika pertama kali muncul dalam  bidang  jurnalistik  olahraga  di  akhir abad  ke-19,  untuk  menyebut  kepada seseorang  yang  tergila-gila  dengan  aktor olahraga  daripada  permainan  olahraga  itu sendiri.  Sekarang,  terminologi  fans  banyak dipakai untuk berbagai kajian studi kontemporer:  hiburan,  olahraga,  politik, agama,  kepercayaan  tertentu,  posesif,  dan lain-lainnya (Jenkins, 1992, p. 21).
Alih-alih  memisahkan  peran  produser dan konsumer, di era digital penonton tidak lagi menjadi pasif, namun mereka memainkan  peran  sebagai  partisipan  yang bahkan  sejajar  dengan  produser  yang  kita sendiri  bahkan  juga  sulit  membedakannya (Jenkins, 2006, p. 3). Dengan begitu, peran dari produser dan konsumer di era sekarang sudah  tidak  lagi  bisa  dipisahkan  dengan tegas. Bahkan konsumer memiki kemampuan yang lebih baik dalam memproduksi  suatu  teks  tertentu.  Fans
sudah  bertransformasi  dari  yang  tadinya sasaran  budaya  populer  kepada  produksi dan  konsumsi  secara  bersamaan  (Jenkins, 2006, p. 12).
Hal  inilah  yang  menjadi  penanda akivitas  fans  yang  sudah  berubah  di  era digital  saat  ini.  Konsumer  di  media  baru ditandai  dengan:  aktif,  migratori,  loyal, terkoneksi  secara  sosial,  riuh,  dan  publik (Jenkins,  2006,  p.  19).  Untuk  itu  dapat dipahami  bahwa  sifat  dari  konsumer  media baru  yang  bertolak  belakang  dengan konsumer di media konvensional.
Dalam  kaitannya  dengan  wacana politik, Jenkins membahas bagaimana peran publik  berganti  di  era  digital  dalam tulisannya Photoshop  for  Democracy:  The New  Relatonship  between  Popular  Culture and  Politics .  Jenkins  melihat  bahwa pergeseran  peran  publik  dalam  proses politis  mengantarkan  pada  kondisi  dimana wacana  politis  telah  menjadi  dekat  dengan masyarakat, mengubah kekuatan komunitas sehingga memungkinkan untuk memobilisasi dan mentransformasi pemerintahan,  serta  pergeseran  konsep individualistis/personal terhadap
masyarakat  yang  menerima  informasi  saja (informed ciizen) kepada konsep kolaboratif  dimana  masyarakat  menjadi pengawas  atas  proses  politis  (monitorial citizen) (Jenkins, 2006, p. 208).
Berdasarkan konsep pergeseran publik Jenkins ini, kita dapat melihat bahwa publik di era digital sangat berbeda dengan publik  di  era  konvensional.  Terkait  dengan wacana politis, publik tidak hanya menerima informasi melalui satu media saja namun  bisa  melalui  bermacam  sumber infromasi  yang  tersedia  dan  hal  ini membuat  peran  publik  tidak  hanya  sebagai penerima  informasi  saja  namun  juga memonitor  wacana  politik  yang  ada. Informasi  menjadi  kekuatan  baru  dalam wacana  politik.  Kekuatan  politik  ini bergeser  dari  yang  tadinya  dibentuk  oleh institusi  dan  bersifat  top  down,  sekarang secara  demokratis  didistribusikan  dan
dibagikan  kepada  semua  orang  secara  luas dan  bersifat  botom  up  (Jenkins,  2006,  p. 211).  Artinya  adalah  informasi  yang disebarluaskan  dari  bawah  keatas  tentunya dapat  mempengaruhi  kebijakan  yang  akan dibuat  karena  mempertimbangkan  animo publik  yang  menyebarkan  informasi  politis tersebut di media sosial.
Jenkins  juga  menggarisbawahi  bahwa pola  aktivitas  politik  baru  di  media  sosial ini syarat dengan polarisasi dan perdebatan, baik itu perdebatan dengan otoritas pemerintah  ataupun  dengan  perdebatan politik  oposisi  (Jenkins,  2006,  p.  236).  Hal ini  terlihat  dengan  polarisasi  yang  terjadi antara  suatu  fans  politik/partai  tertentu dengan  fans  dari  oposisi.  Perdebatan  atas isu  politik  terhadap  suatu  aktor/partai politik  yang  menimbulkan  pro  dan  kontra dalam  masyarakat,  sehingga  kelompok  pro akan  dengan  segenap  hati  membel  habis- habisan,  pun  sebaliknya  kelompok  kontra akan  mencari  celah  untuk  menjelek- jelekkan.  Sehingga  yang  terjadi  adalah  adu ragumen  antara  kelompok  partisan  dan kelompok oposisi. Polarisasi ini justru  juga menjadi  hal  yang  oportunis  bagi  beberapa kelompok  tertentu  dan  memanfaatkannya untuk memobilisasi pemilih (Jenkins, 2006, p. 236).
Menurut  Prior  (2016)  (Wilson,  2011, p.  448),  pada  dasarnya  semua  orang  yang mempunyai perhatian lebih terhadap konten-konten  yang  bermuatan  politis  dan merupakan niche audiens merupakan bagian  dari  fans  politik.  Fiorina  (1990) (Wilson,  2011,  p.  448)  juga  mengatakan bahwa  fans  politik  tak  ubahnya  sepeti  fans olahraga  pada  umunya.  Fans  tersebut  tetap mendukung klub tertentu walau bagaimanapun  hasil  pertadingan  setiap laganya.  Pun  sama  halnya  dengan  fans politik,  mereka  tetap  mendukung  aktor politik  yang  mereka  sukai  bagaimanapun hasil  pemilihan  suatu  kampanye  ataupun citra  yang  dibangun  aktor  tersebut  di  mata publik.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan Coleman  (2003)  (Wilson,  2011,  p.  449) dengan membandingkan antara prilaku fans Big Brother (BB) dan Political Junkies (PJ). Ia  mengidentifikasi  bahwa  prilaku  PJ  tidak hanya  sebatas  konsumsi  mereka  akan konten-konten politik, namun juga intensitas  diskusi  yang  mereka  lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan  mereka  dengan  orang  lain,  yang kemudian mengaburkan batas antara percakapan  pribadi  dengan  diskusi  politik. Bahkan,  cenderung  tidak  seformal  media konvensional  yang  memang  menyediakan ruang  khusus  untuk  berbagi  masalah politik.
Perkembangan  ruang  sosial  dengan hadirnya  media  sosial  dan  media  berbasis web  membuat  percakapan  dan  penyebaran konten  dan  informasi  politik  di  antara  fans politik semakin luas. Mengutip konsep fans Jenkins,  bahwa  dalam  perkembangannya, fans  tidak  hanya  menjadi  audiens  yang sekadar  mengkonsumsi  teks  populer  saja, namun juga secara aktif mengkontruksi dan menyebarkan  makna  teks  tersebut  (Wilson, 2011, p. 449).
Fans  politik  kontemporer  dengan begitu  menggunakan  segala  macam  teks yang  diproduksi  jurnalis  dan  politisi  untuk kemudian dijadikan bahan dan dasar dalam membentuk kreativitas dan inovasi mereka, termasuk  di  dalamnya  menyebarkan  dasar tersebut  menjadi  sesuatu  hal  yang  bisa mengikat antar sesama fans politik tertentu.

## Pembahasan
Sesi  ini  akan  menjelaskan  hasil pengamatan peneliti secara kualitatif dengan  menggunakan  metode  netnografi. Hasil  ditampilkan  dengan  membaginya kedalam  beberapa  penemuan.  Berdasarkan observasi  peneliti,  penulis  mengidentifikasi bahwa kemunculan fans politik menumbuhkan  pola  demokrasi  baru,  yaitu demokrasi  post-penyiaran  (post  broadcast democracy),  yang  terlihat  dalam:  aktivitas fans politik; publik yang interaktif;
produksi  teks;  dan  pengaruh  pada  opini publik.

## Mobilitas Fans
Aktivitas  fans  politik  ditandai  dengan mobilitas  yang  tinggi.  Jenkins  mengatakan bahwa mobilitas fans yang tinggi merupakan  efek  dari  budaya  fans.  Mode partisipasi  fans  politik  dalam  menyebarkan wacana  politik  tak  ubahnya  menjadi menjelaskan bagaimana masyarakat kontemporer  bisa  tersebar  secara  luas.  Ide terbesar  dalam  studi  tentang  fans  adalah perubahan  sosial  (Brough  &  Shrestova, 2012,  p.  18)  dan  hal  ini  dapat  memberikan dasar untuk menjelaskan bagaimana hubungan  antara  efek,  kode  budaya,  dan pembentukan  identitas  sosial  pada  fans dalam proses mobilisasi.
Mobilitas yang tinggi menjadi penanda  dalam  melihat  aktivitas  fans  di media  sosial.  Berbeda  dengan  media konvensional,  fans  peliknya  tidak  bisa berkomunikasi dan menyalurkan kreativitasnya  secara  luas.  Di  media  sosial hal  ini  dilakukan  jusru  untuk  penguatan identias  sosial  antar  sesama  fans  dn  itu membutuhkan  pergeraka  yang  cepat,  luas, dan tanpa batas. Berdasarkan literatur  yang ditemukan  penulis,  terlihat  bahwa  dalam penelitian sebelumnya, sangatlah erat kaitan antara  aktivitas  yang  dilakukan  fans  politik sebagai  ciri  dari  budaya  fans  seperti  yang telah  dijelaskan  Jenkins.  Dan  budaya  fans ini  mempunyai  efek  dalam  menumbuhkan mobilitas yang tinggi antar sesama fans.
Giansante  (2015)  dalam  bukunya Online  Political  Communication:  How  to Use the Web to Build Consensus and Boost Participation mengatakan bahwa penyebaran wacana politik dnegan menggunakan  metode  tradisional  sudah tidak  lagi  efektif.  Ini  bukan  berarti  bahwa metode  tradisional  sudah  tidak  lagi  bisa diadopsi,  namun  motode  penyebaran  baru memungkinkan  perkembangan  komunikasi dua-arah  menjadi  lebih  luas,  sangatlah esensial  untuk  membuat  publik  menjadi
ingin membaca berita dan menyebarkannya kepada teman-temannya secara luas (membuatnya  menjadi  viral),  dibandingkan harus  menggunakan  metode  tradisional yang  berarti  menjual  produk  politik (Giansate, 2015, p. 17).
Dalam  fanspage  #2019gantipresiden mobilitas  fans  terlihat  dari  postingan  yang selalu  diperbaharui  hampir  tiap  harinya. Postingannya  juga  beragam,  mulai  dari pembaruan  kegiatan  aktor  politik  yang mereka  dukung,  sampai  pada  memes  yang juga  melibatkan  oposisi.  Terlebih  juga postingannya  mereka  selalu  dibagikan kembali  dengan  angka  shares  yang  hampir menyamai angka likesnya. Hal ini menunjukkan  bahwa  mobilitas  yang  tinggi terjadi diantara fans-fans ini.
Gambar 2 Mobilisasi Fans dan Interaksi Fans Sumber: olahan peneliti

## Publik yang Interaktif
Dengan  penyebaran  yang  lebih  luas, fans  politik  menjadi  mudah  untuk  dapat berinteraksi  baik  sesama  fans  ataupun bukan dengan sesama fans. Terlebih dengan tidak  adanya  batasan  bagi  fans  ini  untuk dapat  berinteraksi  dengan  politisi  yang mereka  kagumi  secara  langsung  ataupun melalui interaksi dengan wawancara langsung  politisi  di  salah  satu  media konvensional yang biasanya juga memanfaatkan  media  sosial  untuk  melihat feedback  dari  masyarakat.  Fans  pada dasarnya  terlibat  dalam  mode  resepsi dimana  proses  resepsi  ini  menyebabkan
terjadinya interaksi sosial antar sesama fans (Jenkins, 1992, p. 284).
Ketika  mengkonsumsi  suatu  teks politis,  fans  akan  terpapar  dengan  atensi dan  kedekatan  emosional  yang  tinggi, sehingga  mereka  akan  punya  narasi  sendiri yang  kemudian  ingin  mereka  ekspresikan sehingga fans tersebut akan memungkinkan terjadinya interaki antar sesama mereka.
Interaksi pada fanspage #2019gantipresiden  terihat  dari  banyaknya komentar  dan  interdependesi  yang  terjadi antar sesama fans. Begitu suatu isu muncul dan  dipublikasikan,  akan  terdapat  banyak komentar  dan  feedback  dari  fans  tersebut. Mereka  saling  bertukar  pikiran,  saling berbagi  informasi,  dan  saling  menyetujui akan suatu topik yang berhubungan dengan wacana #2019gantipresiden tersebut.
Feedback  yang  diberikan  fans  serta bagaimana  fans  akhirnya  bisa  berdiskusi baik sesama mereka ataupun mengekspresikan sesuatu hal membuat fans ini  menjadi  publik  yang  interaktif.  Publik politik  tidak  lagi  hanya  dimaknai  sebatas publik  pasif  yang  menerima  saja,  namun juga secara aktif mengungkapkan argumennya  tanpa  adanya  batasan  untuk melakukan  hal  tersebut.  Fans  dari  suatu aktor  politik  tertentu  akan  dengan  mudah mengungkapkan  rasa  kagumnya  atas  tokoh politik  yang  disukainya  setelah  mendengar pemberitaan dari televisi dan mengungkapkannya  melalui  akun  media sosial  miliknya.  Berbeda  halnya  di  tahun 1980an  ketika  seseorang  yang  mendengar tokoh  politik  yang  disukainya  diberitakan, dan  dia  hanya  bisa  mengaguminya  di tempat  dia  mendengarkan  berita  saja,  ia tidak mempunyai wadah yang bisa menyalurkan kekagumannya secara langsung kepada semua orang. Begitupun dengan kebijakan
kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah. Masyarakat bisa dengan langsung mengomentarinya. Sehingga ketika suatu kebijakan dikeluarkan, biasanya  pemerintah  akan  memantau  dulu
reaksi  dan  animo  masyarakat  yang  terjadi setelah  sosialisasi  kebijakan  dikeluarkan. Reaksi  masyarakat  ini  akan  sangat  jauh jelas  terlihat  di  media  sosial.  Dimana mereka  bisa  saja  langsung  mengungkapkan kesukaan  ataupun  ketidaksukaan  mereka terhadap kebijakan tersbut. Pihak pemerintah  pun  bisa  dengan  langsung memantau  bagaimana  reaksi  masyarakat tanpa  harus  menunggu  lembaga  tertentu dalam memantau reaksi ini.

## Produksi Budaya Fans Politik
Di  samping  itu,  perkembangan  fans politik  membuat  begitu banyak  penyebaran wacana  politik  menjadi  lebih  kreatif  dan dengan  banyak  cara.  Ada  yang  berupa memes,  lagu,  video,  ataupun  tulisan humoris  yang  dapat  menarik  perhatian orang  banyak.  Hal  ini  merupakan  produksi teks  yang  dihasilkan  fans.  Dimana  fans secara bersamaan bisa mengkonsumsi suatu teks  dan  bisa  menghasilkan  teks  baik  teks baru  ataupun  teks  lama  yang  direproduksi kembali.
Produksi  dan  reproduksi  teks  ini terjadi  dengan  saling  berbagi  sesama  fans. Banyak  fans  yang  dengan  berbagai  cara kreatifnya  memproduksi  teks  politis  dan kemudian  dibagikan  kepada  orang  lain  dan menjadi  viral.  Hal  inilah  yang  menurut Jenkins,  kegiatan  produksi  teks  yang dilakukan  fans  dengan  berbagai  cara kreatifnya  tersebut  sama  saja  secara  tidak langsung  dengan  menyebarkan  atribut politik konvensional seperti brosur dan lain- lain.
Giansante  menggarisbawahi  bahwa media online memungkinkan untuk menyebarkan petisi, mempublikasikan konten  informasi  tertentu,  and  membuat oarng-orang  secara  kolektif  tergerak  untuk menyuarakan  suatu  hal  (Giansante,  2015: 63).  Hal  ini  yang  kemudian  menjadikan fans politik bisa dengan mudahnya mereproduksi  suatu  teks,  dibagikan  secara bersama,  dan  kemudian  membuat  suatu wacana  politik  menjadi  viral.  Fanspage
#2019gantipresiden juga banyak menghasilkan teks-teks politis sendiri untuk mengungkapkan  dukungan  mereka  akan aktor politik yang mreka dukung.

## Gambar 3. Produksi Teks Budaya yang
Dilakukan Fans Sumber: Olahan Peneliti

## Membentuk Opini Publik
Terakhir,  kegiatan  yang  dilakukan oleh fans politik dapat mempengaruhi opini publik.  Markus  Prior  (2015)  mengatakan bahwa  generalisasi  dari  sikap  politik  baru melalui  media  online  ini  menitikberatkan pada peran aktor politik dan informasi yang disebarkan dapat mempengaruhi dan bermakna  bagi  keputusan  pemilihan  pada saat  kampanye,  terlepas  dari  bagaimana pengetahuan  politik  dan  kecenderungan pada suatu partai seseorang (Prior, 2015, p. 4).
Kegiatan fans ini tentunya menimbulkan  polarisasi  dalam  wacana politik.  Baik  polarisasi  yang  terjadi  di internal  fans  tersebut  ataupun  dengan sesama  fans  lain.  Sehingga,  polarisasi  ini cenderung  berujung  pada  saling  adu komentar  mengenai  tokoh/partai  politik tertentu,  yang  sering  disebut  dengan fanwar.  Berbagai  macam  komentar,  mulai dari  yang  bisa  diterima  sampai  kepada komentar  yang  sudah  tidak  enak  didengar bisa muncul karena polarisasi ini. Akibatnya adalah akan memunculkan opini publik terhadap suatu tokoh politik, baik itu
opini yang mendukung tokoh/partai tersebut maupun yang tidak.

## SIMPULAN
Pola  demokrasi  dalam  perkembangan teknologi  dan  komunikasi  di  era  digital telah bergeser, dari yang tadinya menggunakan  media  penyiaran  sebagai penyalur aspirasi kepada penggunaan media baru  yang  dikenal  dengan  demokrasi  post- penyiaran. Kegiatan ini merupakan produksi  budaya  dalam  politik  yang dimediasi.  Menariknya,  pergeseran  ini justru  menumbuhkan  fans  politik.  Hal  ini terlihat  dari  aktivitas  yang  mereka  lakukan di media sosial.
Hasil  penelitian  terhadap  aktivitas fans politik pada fanspage #2019GantiPresiden  menunjukkan  bahwa; pertama,  aktivitas  yang  dilakukan  fans politik  di  media  sosial  menumbuhkan konstelasi  politik  dengan  mobilitas  yang tinggi.  Terlebih  dengan adanya  komunikasi mobile, fans dapat berinteraksi dimana saja dan  kapan  saja.  Kedua,  publik  demokrasi post-penyiaran menjadi publik yang interaktif. Sifat media sosial yang memudahkan  pengguna  untuk  berinteraksi langsung  dengan  pengguna  lain  tanpa adanya  batasan  membuat  publik  dapat menyalurkan  aspirasinya  dengan  bebas. Ketiga, fans politik memproduksi teks yang pada  akhirnya  menjadi  produksi  budaya dalam  politik  yang  dimediasi.  Teks  ini dikonsumsi  dan  dibagikan  kepada  fans lainnya  sehingga  membuka  ruang  diskusi. Keempat,  aktivitas  fans  politik  ini  secara tidak  langsung  mempengaruhi  opini  publik terkait  aktor  politik  yang  mereka  kagumi. Pun demikian menumbuhkan fanwar dengan  fans  politik  oposisi.  Penulis mengamati,  fenomena  fans  politik  dapat menjadi strategi baru bagi para aktor politik dalam  menumbuhkan  simpatisan  yang fanatik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriadi.,  Prisanto,  G.,  Ernungtyas,  N., Irwansyah,  &  Afriani,  L.  (2019). Komunikasi  Politik  "Rasa"  ala Jokowi  dalam  Merespon  Politik Sentimen. Wacana:  Jurnal  Ilmiah Ilmu  Komunikasi,  18 (2),  142-153. https://doi.org/10.32509/wacana.v18
i2.928 Astuti,  V.,  &  Toni,  A.  (2020.  ).  Media Sosial Komunitas untuk Meningkatkan Eksistensi
Komunitas  dalam  Wacana  Politik Pemilu  _residen  2019. CARAKA: Journal  of  Communication,  1 (1),
10-17.
https://doi.org/10.25008/caraka.v1i1 .38. Brough,  M.,  &  Shrestova,  S.  (2012). Fandom Meets Activism: Rethinking Civil and Political Participation. Transformative Works and Cultures, 10 , 1-27.
Burgess,  J.,  &  Bruns,  A.  (2012).  (Not) Twitter  Election:  The  Dynamics  of the  #autovotes  Conversation  in Relation  to  the  Australian  Media Ecology. Transformative Works and
Cultures, 6 (3), 384-402.
https://doi.org/10.1080/17512786.20
12.663610.
Creswell,  J.  (2014). Researh  Design: Pendekatan  Metode  Kualitatif  dan Campuran. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Edgerly,  S.,  &  Thorson,  K.  (2016).
Developing  Media  Preferences  in  a Post-Broadcast
Demcracy in Australia.  In  E.  Thorson,  M.
McKinney,  &  D.  Shah, Political Socialization  in  a  Media  Saturated World (pp. 375-391. researchgate.net).
Fadhil.  (2018,  February  29). Berita . Retrieved  August  22,  2018,  from detikcom:
https://news.detik.com/berita/d-
3891542/luncurkan-buku-dahnil- sebut-politik-indonesia-dipenuhi- fans-boy Giansate,  G.  (2015). Online  Political Communication:  How  to  Use  the Web  Build  Consensus  and  Boost
Participation. Switzerland: Springer International.
Haqqi, A. (2020). Propaganda Firehouse of Falsehood  pada  Pemilu  2019  di Indonesia. Wacana, 19 (2), 175-185.
Hoffman, L. (2011). Going Local: Presidential Leadership in The Post- Broadcast  Age. Broadcasting  and Electronic  Media,  55 (4),  611-612. https://www.doi.org/10.1080/08838 151.2011.619386.
Jenkins,  H.  (1992). Textual  Poachers: Television  Fans  and  Participatory Culture. New York: Routledge.
Jenkins,  H.  (2006). Convergence:  Where Old  and  New  Media  Collides. New York: NYU Press.
katadata.  (2018,  February  1). katadata . Retrieved September 26, 2018, from katadata: https://databoks.katadata.co.id/datap ublish/2018/02/01/media-sosial-apa- yang-paling-sering-digunakan- masyarakat-indonesia Kozinets,  R.  (2010). Netnography:  Doing Etnographic Research Online. London: SAGE Publications.
Lin,  H.  (2017).  How  olitical  Candidates'
Uses of Facebook relates to Election Outcomes. International  Journal  of Market Research, 59 (1), 77.
doi:10.2501/ijmr-2017-004.
Loader,  B.,  &  Mercea,  D.  (2011).
Networking Democracy? Information, Communication & Society, 14 (6), 757-769. https://doi.org/10.1080/1369118X.2 011.592648. Miazhevich, G. (2018). Nation Branding in the  Post-broadcast  era:  The  Case  of Russian  Today. European  Journal of  Cultural  Studies,  00 (0),  1-19.
doi.org/10.1177/1367549417751228 .
Prior,
M. (2015). Post-Broadcast Democracy:  How  Media  Choice Increases  Inequality  in  Political Involvement and Polarizes Election.
New  York:  Cambridge  University Press.
Thurman,  N.  (2020).  When  a  TV  Channel
Reinvents Itself Online: Post- broadcast Consumption and Content Change at BBC Three. Convergence: The International Journal  of  Research  into  New Media  Technologies,  XX (X),  1-22. DOI: 10.1177/1354856520967773. Vowe,  G.,  &  Henn,  P.  (2016). Political Communication in the Online World:  Theoritical  Approaches  and Research  Designs. New  York: Routledge.
Wilson,  J.  (2011).  Playing  with  Politics: Political Fans and Twitter Faking in Post-Broadcast  Democracy. The International Jurnal f Research into New  Media  Technologies,  17 (4), 445-461. DOI: 10.1177/1354856511414348.