Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MELANGGAR HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DI ATUR DALAM PASAL 1365 KUH PERDATA
Rizky Purnomo Aji, Mas Agus Priyambodo Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia rizkypurnomo@gmail.com, masagus@gmail.com

## Abstract
Road traffic problems that arise today, especially traffic violations and incidents of traffic accidents, tend  to  continue  to increase  which  in  turn  will  cause anxiety for  road  users.  Drivers'  unlawful  acts cause  many losses to  other  parties,  so it  is  only  natural  that the  injured  party  demands the  driver's responsibility to compensate for the loss. This will not cause many problems if the driver is also the owner  of  his  own  motorized  vehicle.  However,  in  general,  drivers  of  public  vehicles  such  as  public transport buses, only have the status of tenants or workers who are in a financial situation unable to pay  compensation.  So  it  is  not  uncommon  for  the  fulfillment  of  their  responsibility  to  pay compensation not to be commensurate with the losses that have been caused. A driver who commits an unlawful act causing a traffic accident which results in a loss to the victim must compensate for the loss that has committed an unlawful act and causes a loss, then he is obliged to compensate for that loss.
Keywords: Vehicle Drivers, Traffic Accidents, Article 1365 of the Civil Code
 Alamat korespondensi:
Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia rizkypurnomo@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Menurut  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia adalah  bangsa  yang  diakui  secara  konstitusional  yang  telah  mencapai  pembangunan  nasional  yang ditopang  oleh  kerjasama  Pemerintah  dan  seluruh  rakyat.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  negara  yang tertuang  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar1945  yang  berbunyi  “melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”. 1
Perpajakan  merupakan  faktor  terpenting  dalam  mendukung  anggaran  pendapatan  negara. Pembangunan  suatu  negara  memerlukan  beberapa  unsur  pendukung,  salah  satunya  adalah  akses terhadap  sumber  pendapatan  yang  memadai  dan  dapat  diandalkan.  Tentunya  di  zaman  yang  serba modern ini, untuk membiayainya dibutuhkan modal. 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  memberikan  definisi:  “Pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”. 3 Peran  strategis  yang  penting  dari  sektor  pajak yaitu pemerintah bisa menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan setiap tahun oleh pemerintah.
Berdasarkan  Undang-Undang  APBN,  Sumber  Penerimaan  Negara  terdiri  dari  Penerimaan Pajak,  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP),  dan  Hibah.  Kebijakan  Pemerintah  di  bidang pendapatan  negara  dan  hibah  didorong  untuk  mengurangi  ketidakstabilan  keuangan  melalui  upaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara dan hibah, khususnya di dalam batas negara.
Berdasarkan  kutipan  di  atas,  tampak  bahwa  pajak  merupakan  satu-satunya  simbol  nasional yang  sangat  penting  baik  bagi  prakarsa  pembangunan  nasional  maupun  musyawarah  pemerintah. Penting dan strateginya peran sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Rancangan APBN ini, yaitu terjadinya peningkatan sumbangan pajak bagi APBN dari tahun ke tahun.
Di  bidang  pajak,  banyak  orang  menawarkan  definisi  pajak  yang  berbeda-beda.  Namun, berbagai definisi memiliki tujuan atau premis yang sama. Definisi kata sifat berikut ini dimungkinkan: Pajak adalah kontribusi penduduk kepada pemerintah negara (pengalihan dana dari sektor swasta ke sektor  pemerintah)  sesuai  dengan  undang-undang  (yang  dapat  diterima),  sementara  menolak  untuk menerima  sarana  utama  (prestatie)  yang  dapat  digunakan  untuk  mempromosikan  opini  publik (publiecke uitgaven).

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder belaka. 4 Penelitian  ini  dilakukan  guna  untuk  mendapatkan  bahan-bahan  berupa:  teori-teori,  konsep- konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  hukum  yang  berhubungan  dengan  pokok  bahasan.  Dalam yuridis  normatif,  akan  dilakukan  penelitian  dengan  cara  menarik  asas  hukum,  dimana  dilakukan terhadap  hukum  positif  tertulis  maupun  tidak  tertulis. 5 Metode  penelitian  ini  dapat  digunakan  untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga  dapat  digunakan  untuk  mencari  asas  hukum  yang  dirumuskan  baik  secara  tersirat  maupun tersurat. 6 Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yaitu  yang  didapat  melalui  studi  kepustakaan (library  research) ,  dengan  cara  membaca,  mempelajari,  mengutip  serta  menelaah  literatur-literatur yang  menunjang  seperti;  peraturan  perundang-undangan,  hasil  penelitian  terdahulu  (penelitian)  dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
1 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4
2 Bohari. 2004. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Raja Grafindon Persada
3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
4 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.
6 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perbuatan Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Melanggar Hukum serta Menimbulkan Kerugian Dan Kecelakaan Lalu Lintas yang di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata
Perbuatan  Melanggar  Hukum  Terhadap  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Terhadap  pelanggaran hukum  dalam  peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas  dapat  diartikan  sebagai  perbuatan  melanggar ketentuan  Undang-Undang  Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan  Raya  dan  peraturan  pelaksanaannya. Pelanggaran  lalu  lintas  dan  atau  tidak  mentaatinya  adalah  perbuatan  melawan  hukum  secara normatif dalam masalah lalu lintas. Secara umum dengan dilakukannya pelanggaran atau tidak ditaatinya  peraturan-peraturan  lalu  lintas  oleh  pengemudi  kendaraan  baik  bermotor  maupun tidak bermotor dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pengemudi  baik  secara  langsung maupun tidak langsung.
Adanya  pelanggaran  hukum  yang  secara  langsung  dapat  menimbulkan  kecelakaan  lalu lintas  yang  sering  dilakukan  oleh  pengemudi  kendaraan  bermotor  adalah  pelanggaran  rambu- rambu  lalu  lintas  yang  berupa  lampu  pengatur  arus  lalu  lintas  di  persimpangan  jalan, pelanggaran  terhadap  tanda-tanda  larangan  dan  pelanggaran  batas  kecepatan  yang  diijinkan. Perbuatan itu sangat besar kemungkinannya untuk menimbulkan suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, dikarenakan perbuatan tersebut berhubungan langsung dengan pemakai jalan yang lain 7 . Adanya  perbuatan  melanggar  hukum  yang  tidak  secara  langsung  menimbulkan kecelakaan  lalu  lintas  adalah  perbuatan  melanggar  hukum  positif  yang  mengatur  tentang  lalu lintas jalan raya, walaupun tidak selalu dapat menjadi sebab tetapi potensial untuk itu, misalnya mengendarai  kendaraan  bermotor  tanpa  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM).  Adanya peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  korban  luka  berat  atau  meninggal  dunia, tidak jarang yang bersalah adalah pihak korban sendiri.  Dari hasil pengamatan diketahui bahwa setiap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia akan diajukan ke Pengadilan.
Bilamana  penuntut  umum  dalam  hal  mengajukan  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  Ke Pengadilan  mencari  unsur  kealpaan  dari  pelaku  atau  pengemudi,  yang  akan  mendasarkan tuntutan  pidana  berdasarkan  Pasal  359  dan  Pasal  360  KUHP.  Unsur  kesalahan  dalam kecelakaan lalu lintas sangat sulit pembuktiannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui unsur kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas adalah lalainya, kurang hatihatinya pengemudi. Hal ini sesuai dengan pasal 359 dan 360 KUHP.
Kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  korban  meninggal  dunia  yang  disidangkan oleh Pengadilan tidak seluruhnya disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang menjadi lawan  tabraknya,  justru  banyak  korban  yang  meninggal  karena  kesalahan  dari  korban  sendiri tetapi  karena  korban  meninggal  dunia  maka  pengemudi  kendaraan  bermotor  lain  yang  terlibat kecelakaan  itu  akan  diperiksa  sebagai  tersangka  dan  diancam  berdasarkan  Pasal  359  dan  360 KUHP 8 .
Kecelakaan  lalu  lintas  yang  membawa  korban  meninggal  dunia,  pengemudi  kendaraan bermotor  yang  tidak  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  secara  normative,  dalam putusannya  tetap  dinyatakan  melakukan  kelalaian  oleh  hakim  karena  dianggap  lalai  sehingga mengakibatkan  kematian  orang  lain  dan  oleh  hakim  akan  dijatuhi  hukuman  pidana  meskipun hukum pidananya adalah percobaan.
Dijatuhkannya putusan pidana oleh hakim yang memutuskan bahwa terdakwa, dalam hal ini  adalah  pengemudi  telah  bersalah  maka  terbukalah  kesempatan  untuk  menuntut  ganti  rugi karena telah dipenuhi kesalahan dari Pasal 1365 KUH Perdata.
Berbicara kecelakaan lalu lintas selalu melibatkan para pihak  baik yang secara langsung maupun  tidak  langsung  mengalami  korban  kecelakaan  lalu  lintas.  Pihak  yang  secara  langsung mengalami  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  mereka  yang  mengalami  secara  langsung  kecelakaan lalu lintas, misalnya para pengguna jalan dan pemilik barang yang mengalami kecelakaan lalu
7 Moegni Djoodirjo. M.A, Perbuatan Melawan Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 1989
8 Rahmat Setiawan, Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Alumni, 1992.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
lintas.  Para  pengguna  jalan  dapat  berupa  pengemudi  kendaraan  baik  bermotor  maupun  tidak; para penumpang kendaraan baik bermotor maupun tidak dan para   pejalan kaki.
Terhadap  pihak  yang  secara  tidak  langsung  terlibat  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  pihak keluarga baik pelaku maupun korban kecelakaan lalu lintas, polisi dan majikan atau pengusaha angkutan  umum  yang  bawahannya  mengalami  peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas.  Pembayaran ganti  rugi  atas  kerugian  yang  timbul  karena  peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas  melibatkan  para pihak, baik secara langsung harus mengganti kerugian yang timbul maupun pihak yang secara tidak langsung harus mengganti kerugian.
Terhadap  pihak  yang  secara  langsung  harus  mengganti  kerugian  dalam  peristiwa kecelakaan  lalu  lintas  adalah  mengemudi  yang  karena  kesalahannya  yang  mengakibatkan kerugian  materiil  maupun  immaterial,  sedangkan  pihak  yang  tidak  secara  langsung  harus mengganti  kerugian  adalah  majikan  atau  pengusaha  yang  bawahannya  atau  pegawalnya melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian.
Kewajiban  dalam  mengganti  kerugian  oleh  pengemudi  kendaraan  bermotor  yang melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  dikarenakan  adanya  ketentuan  Pasal  1365  KUH Perdata  yang  menentukan  bahwa  orang  yang  secara  bersalah  melakukan  perbuatan  melanggar hukum sehingga merugikan orang lain, maka Ia wajib mengganti kerugian itu.
Seperti  halnya  dalam  praktek  sering  terjadi  bahwa  seorang  pengemudi  kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum, terutama pengemudi kendaraan umum bukanlah sebagai pemilik dari kendaraan bermotor   yang  dikemudikannya,  tetapi  Ia  hanya sebagai  pengemudi  yang  bekerja  pada  orang  lain  atau  pemilik  kendaraan  bermotor  tersebut, sehingga  dalam  hal  ini  apabila  terjadi  peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas  yang  disebabkan  oleh pengemudi  kendaraan  bermotor  yang  bekerja  pada  pemilik  atau    pengusaha  angkutan  umum, maka  pemilik  atau  pengusaha  angkutan  umum  ini  yang  dapat  bertanggungjawab  untuk mengganti kerugian yang telah timbul.
Sebagaimana  bunyi  Pasal  1367  (3)  KUH  Perdata  yang  menentukan  majikan  atau  orang yang mengangkat orang lain untuk   mewakili urusannya, bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya atau orang yang telah mewakilinya.
Dari beberapa penelitian pengusaha bis angkutan umum dapat diketahui untuk membatasi tanggungjawabnya, para pengusaha   dalam perjanjian dengan pengemudi selalu menyebutkan bahwa apabila terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pengemudi maka para pengusaha tidak akan ikut bertanggungjawab, termasuk pula perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan peristiwa kecelakaan lalu lintas.
Karena  dalam  klausula  perjanjian  kerja  yang  membebankan  pengusaha  dan tanggungjawab untuk mengganti kerugian atas perbuatan maka pada dasarnya pengusaha tidak akan  turut  bertanggungjawab  terhadap  kerugian  yang  timbul  dalam  peristiwa  kecelakaan  lalu lintas karena perbuatan melawan hukum pengemudinya.
Namun  dalam  praktek  di  Pengadilan  Negeri,  meskipun  sudah  diadakan  perjanjian  kerja yang  memuat  klausula  yang  membebaskan  para  pengusaha  dari  tanggungjawab  untuk mengganti  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  bawahannya.  Akan  tetapi  kenyataan  atau  fakta dalam prakteknya para pengusaha tetap memberikan sumbangan untuk membantu meringankan beban yang ditanggung oleh pengemudinya yang jumlahnya untuk tiap-tiap pengusaha bis tidak sama.
Tetapi  bila  pihak  korban  merasa  bahwa  ganti  kerugian  yang  diberikan  oleh  pihak pengemudi  maupun  oleh  pihak  pengusaha  belum  mencukupi,  akan  kemudian  belum meneruskan  tuntutan  ganti  kerugian  ke  Pengadilan  Negeri,  maka  hakim  berdasarkan  rasa keadilan  dan  keyakinannya  senantiasa  akan  mengabulkan  permohonan  pihak  korban  untuk mendapat  ganti  kerugian  secara  bertanggung  jawab  renteng  dari  pihak  pengemudi  maupun pihak  pengusaha.  Hal  ini  karena  pengusaha  sebagai  majikan  bisa  dimasukkan  sebagai  pihak yang  ikut  bertanggungjawab  atas  kerugian  yang  timbul  karena  perbuatan  melanggar  hukum bawahannya (Pasal 1367 ayat 93 KUH Perdata) 9 .
9 Subekti dan Tjitrosoedibjo, Kitab UndangUndang Hukum Perdata , Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia, luka berat atau cacat tubuh, maka korban akan mendapatkan ganti rugi dari PT. AK Jasa Raharja. Terlibatnya PT.  AK  Jasa  Raharja  pada  pemberian  ganti  rugi  tersebut  adalah  sebagai  pelaksanaan  dari pengelolaan danadana yang berasal dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan (SWDKLLJ)  dari  para  pengusaha  angkutan  maupun  pemilik  kendaraan,  dalam  mewujudkan pemberian  jaminan  sosial  kepada  masyarakat  yang  menjadi  korban  akibat  kecelakaan  sebagai penumpang umum dan atau kecelakaan lalu lintas.
Bertitik  tolak  pada  ketentuan  bahwa  pembayaran  ganti  rugi  pertanggungjawaban  dari pihak  pengangkut  atau  pihak  lain  yang  dapat  dipersalahkan  menurut  hukum  pidana,  perdata bersangkutan  dengan kecelakaan  yang terjadi,  tidaklah  menuntut  kemungkinan bahwa  pemilik kendaraan  atau  pemegang  masih  dipertanggungjawabkan  berdasar  pasal  1365  atau  pasal  1367 ayat (3) KUH Perdata jo Pasal 1370 KUH Perdata dan Pasal, KUH Perdata.

## B. Pihak  Yang  Mengganti  Kerugian  Akibat  Pengemudi  Kendaraan  Bermotor  Mengalami Kecelakaan Lalu
Pengemudi Yang Melanggar   Hukum Pada Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap kewajiban pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kepada korban kecelakaan lalu lintas yang dirugikannya timbul karena adanya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa orang yang secara bersalah melakukan perbuatan melanggar  hukum  sehingga  merugikan  orang  lain,  maka  ia  wajib  mengganti  kerugian  itu. Ketentuan  Pasal  1365  KUH  Perdata  hanya  menyebutkan  tentang  perbuatan  melanggar  hukum tanpa  memperinci  tentang  perbuatan  melawan  hukum  terhadap  peristiwa  apa  saja,  sehingga Pasal 1365 KUH Perdata dapat ditetapkan secara luas dalam berbagai peristiwa.
Karena  luasnya  kemungkinan  penerapannya,  maka  Pasal  1365  KUH  Perdata  dapat  pula diterapkan  dalam  masalah  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  syarat  harus  dipenuhiya  unsurunsur dari pasal 1365 KUH Perdata yaitu:
a. Adanya perbuatan melanggar   hukum dari pengemudi kendaraan bermotor.
b. Adanya kesalahan dari pengemudi kendaraan bermotor.
c. Adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pengemudi kendaraan bermotor.
d. Adanya  hubungan  sebab  akibat  antara  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh pengemudi kendaraan bermotor dengan kerugian yang   ditimbulkannya.
Perbuatan melanggar hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat berupa pelanggaran peraturanperaturan lalu lintas jalan raya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas  namun  kelalaian untuk  berhati-hati  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  359 dan 360 KUHP 10 .
Kelalaian  terhadap  pengemudi  kendaraan  bermotor  untuk  berhati-hati,  sehingga kemudian  terjadi  peristiwa  kecelakan-kecelakaan  lalu  lintas  yang  menimbulkan  pada  pihak korban, merupakan suatu kesalahan. Kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan kerugian, baik pada  pelaku  perbuatan melawan  hukum,  pada  korban  pihak  pengguna  jalan  yang  lain  ataupun pada  negara  sebagai  pemilik  peralatan  di  jalan  raya  dan  jalan  raya  itu  sendiri.  Kerugian  yang timbul dapat berbentuk kerugian materiil maupun immaterial.
Bentuk kerugian menurut teori adalah kehilangan atau berkurangnya nilai suatu barang, biaya  tambahan  yang  dikeluarkan,  dan  kegagalan  memperoleh  keuntungan  yang  diharapkan. Bentuk teori kerugian secara luas ini bila diterapkan dalam masalah kecelakaan lalu lintas maka bentuk  kerugian  akibat  kecelakaan  lalu  lintas  dapat  pula  digolongkan  menjadi  3  bagian  yaitu: kehilangan,  kerusakan  atau      berkurangnya  nilai-nilai  barang,  biaya  perawatan  kesehatan  atau jenazah  yang  harus  dikeluarkan,  dan  kehilangan  keuntungan  atau  manfaat  atas  suatu  barang, misalnya peralatan kerja atau anggota badan.
Adapun  kerugian  yang  diderita  oleh  korban  itu  timbul  akibat  terjadinya  peristiwa kecelakaan  lalu  lintas  yang  disebabkan  oleh  adanya  perbuatan      melanggar  hukum.  Hal  ini
10 Chidir Ali, Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum , Bina Cipta, Jakarta, 1991.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menunjukan  adanya  hubungan  kausal  antara  perbuatan  melanggar  hukum  dan  kerugian  yang diderita oleh pihak korban kecelakaan lalu lintas 11 .
Berdasar  pada  unsur-unsur  perbuatan  melanggar  hukum,  unsur  kesalahan,  kerugian yang  timbul  dari  hubungan  kausal  antara  perbuatan  melanggar  hukum  dengan  kerugian  yang timbul, maka terpenuhilah tiga unsur yang harus ada dalam pasal 1365 KUH Perdata.    Dengan demikian  akibat  dari  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  pengemudi  sehingga mengakibatkan  kerugian  pada  korban,  maka  Si  pengemudi  mempunyai  kewajiban  untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
Pembayaran  ganti  kerugian  tidak  selalu  berwujud  uang.  Meskipun  maksud  ketentuan Pasal  1365  KUH  Perdata  adalah  untuk  memungkinkan  mengembalikan  penderitaan  pada keadaan  seperti  semula  atau  setidak-tidaknya  pada  keadaan  yang  mungkin      dipercayainya, setidaknya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum, maka yang lebih baik diusahakan adalah pengambilan yang nyata yang sekiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang equivalent saja.
Pemberian ganti kerugian pada korban yang meninggal dunia, biasanya oleh pengemudi diberikan  selain  dalam  wujud  uang  duka  untuk  biaya  perawatan  di  rumah  sakit,  biaya pemakaman  dan  biaya  selamatan,  juga  diberikan  bahan-bahan  untuk  kebutuhan  hidup  sehari- hari seperti gula, teh, kopi dan beras. Untuk korban yang menderita luka berat dan cacat tubuh pengemudi  biasaya  memberikan  ganti  kerugian  berupa  sokongan  atau  sumbangan  untuk  biaya perawatan dan pengobatan.
Adapun  kerugian  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  pengemudi  yang  berupa: musnahnya  atau  rusaknya  suatu  barang  dalam  praktek  biasanya  Wujud  ganti  rugi  dari pengemudi  adalah  pengembalian  dalam  wujud  semula,  misalnya  pengemudi  yang  menabrak bangunan atau kendaraan  lainnya akan mengganti atau memperbaiki kerusakan bangunan atau kendaraan tersebut.
Demikian  pula  bentuk  kerugian  dalam  praktek  biasanya  antara  lain  berupa: pengadopsian  anak  korban  oleh  pengemudi,  pemberian  jaminan  biaya  pendidikan  bagi  anak korban oleh pengemudi dan pengangkatan menjadi pegawai.
Kewajiban  pengemudi  kendaraan  bermotor  yang  melakukan  perbuatan  melanggar hukum  untuk  mengganti  kerugian  korban  kecelakaan  lalu  lintas  bukan  tanpa  batas.  Batasan yang  dimaksud  adalah  dalam  hal  siapa  yang  wajib  menanggung  beban  untuk  mengganti kerugian korban.
Mengenai  status  pengemudi  terhadap  pemilik  kendaraan  yang  dikemudikannya  sangat mempengaruhi  pelaksanaan  ganti  kerugian  terhadap  korban,  karena  berkaitan  dengan  masalah siapa yang harus melaksanakan kewajiban mengganti kerugian.
Secara umum hubungan hukum antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pemilik kendaraan  yang dikemudikannya dapat dibedakan menjadi  dua  macam  yaitu:  pengemudi  yang sekaligus  sebagai  pemilik  kendaraan  bermotor  yang  dikemudikannya  dan  pengemudi  yang merupakan buruh atau karyawan dari pemilik kendaraan yang dikemudikannya.
Pengemudi  yang  merupakan  pemilik  kendaraan  bermotor  yang  dikemudikannya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukannya 12 .  Termasuk  dalam  golongan  ini  adalah pengemudi  yang  mengemudikan  hubungan  sebagai  buruh  dan  majikan,  sebagai  misal  yaitu seorang  pengemudi  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  milik  temannya  atau  milik anggota keluarga sendiri atau pengemudi yang mengemudikan kendaraan sewaan.
Pengemudi  yang  merupakan  buruh  karyawan  dan  pemilik  kendaraan  bermotor  yang dikemudikannya tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kerugian yang timbul dalam suatu  kecelakaan  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukannya. Pengemudi  golongan  ini  dilindungi  oleh  Pasal  1367  KUH  Perdata  yang  menyebutkan diantaranya  bahwa  majikan  bertanggung  jawab  tentang  kerugian  yang  diterbitkan  oleh
11 Rahmat Setiawan, Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum , Alumni, Bandung , 1992.
12 Sudirman Kartohasdiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia , PT. Pembangunan, Jakarta , 1997
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pelayanpelayan  atau  bawahanbawahan  di  dalam  melakukan  pekerjaan  untuk  nama  orangorang ini dipakai 13 .
Pengemudi  golongan  kedua  dalam  hal  ini  misalnya  adalah  para  pengemudi  kendaraan bermotor  angkutan  umum  yang  merupakan  buruh  dari  perusahaannya  dan  sopir  kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan untuk majikannya.
Berdasarkan  penelusuran  penulis  dalam  masyarakat  bahwa  ganti  rugi  dari  pengemudi yang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  untuk  mengganti  kerugian  yang  telah  dilakukan selama ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu:
a. Secara kekeluargaan
b. Berdasar pada Putusan Peradilan
Pemberian ganti rugi yang dilakukan secara kekeluargaan, proses penggantian kerugian dilaksanakan  dengan  jalan  adanya  musyawarah  antara  kedua  belah  pihak  yang  dalam  hal  ini disebut dengan perdamaian.
Dalam perdamaian selalu dibuat pernyataan perdamaian di atas kertas bermaterai yang berisi  suatu  perjanjian  untuk  tidak  mengajukan  tuntutan  penggantian  kerugian  melalui pengadilan  dan  pernyataan  perdamaian  itu biasanya  di  simpan  di  kantor  polisi  se  tempat  yang petugasnya bertindak sebagai saksi dalam pernyataan damai itu. Surat pernyataan damai ini bagi pengemudi berguna untuk melepaskan diri dari tuntutan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan  dalam  proses  perkara  pidananya  akan  sangat  berguna  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk keringanan dalam penjatuhan pidana.
Adapun  pelaksanaan  ganti  kerugian  yang  berdasarkan  pada  putusan  pengadilan, pengemudi  wajib  mengganti  kerugian  yang  berdasarkan  pada  putusan  pengadilan,  pengemudi wajib  mengganti  kerugian  yang  besarnya  ditetapkan  oleh  hakim  atas  dasar  pertimbangan kelayakan  dan  kesepakatan.  Korban  kecelakaan  akibat  perbuatan  melawan  hukum  pengemudi kendaraan bermotor yang menderita kerugian, tetapi tidak mendapat ganti kerugian yang sesuai dengan kerugian yang dideritanya dapat menuntut haknya melalui Pengadilan Negeri di tempat tinggal pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum.
Dalam hal tuntutan ganti rugi yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dalam praktek dapat  dilakukan  melalui  dua  cara,  yaitu  tuntutan  perkara  perdata  dengan  cara  penggabungan perkara  pidana  dengan  tuntutan  ganti  rugi.  Dalam  pengajuan  tuntutan  ganti  kerugian  melalui gugatan, perdata atas kerugian yang timbul dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas diisyaratkan peristiwa  itu  perkara  pidana  sudah  diputuskan,  sehingga  dapat  diketahui  bahwa  pengemudi kendaraan  bermotor  tersebut  memang  bersalah.  Selain  itu  gugatan  perdata  harus  diajukan  di Pengadilan Negeri tempat domisili tergugat.
Ketentuan Pasal 98 KUHP, jika suatu perubahan menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan  perkara  pidana  oleh  Pengadilan  Negeri  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain, maka hakim  ketua  sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk mengembangkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Dalam hal ini perintah penggabungan perkara  baru  akan  dikabulkan  apabila  Pengadilan  Negeri  yang  bersangkutan  memang mempunyai wewenang untuk mengadili gugatan tersebut.
Bilamana dalam putusan perkara di muka sidang pihak korban dinyatakan menang dan berhak  memperoleh  ganti  kerugian  yang  besarnya  ditetapkan  oleh  hakim  yang  memberikan perkara gugatan ganti rugi tersebut berdasarkan rasa keadilan dan kepantasan hakim, maka sejak saat  itu  pihak  tergugat  dalam  hal  ini  pihak  pengemudi  kendaraan  bermotor  mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya.
Jika  setelah  dijatuhkan,  ternyata  pihak  pengemudi  tetap  tidak  melaksanakan kewajibannya maka  dapat dilaksanakan putusan   hakim secara paksa oleh pengadilan  Negeri, pihak  korban  harus  mengajukan  permohonan  baik  secara  lisan  maupun  secara  tertulis  kepada ketua  Pengadilan  Negeri  yang  bersangkutan  supaya  putusan  dilaksanakan.  Selanjutnya ketentuan  Pengadilan  Negeri  berdasarkan  permohonan  tersebut  akan  memanggil  pengemudi kendaraan  bermotor  yang  telah  kalah  dalam  sidang,  untuk  ditegur  segera  memenuhi  putusan pengadilan yang telah dijatuhkan dalam waktu 8 hari setelah teguran tersebut. Dalam waktu 8
13 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hari  pengemudi  di  beri  kesempatan  untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan  belum  juga menjalankan  atau  memenuhi  isi  putusan  atau  jika  pengemudi  sudah  di  panggil  dengan  patut tidak  juga  menghadap,  maka  Ketua  Pengadilan  Negeri  karena  jabatannya  memberi  perintah dengan  surat  penetapan  supaya  sita  barangbarang  bergerak  milik  pengemudi  atau  kalau  tidak ada barang bergerak disita barang tetap sebanyak jumlah nilai uang yang tersebut dalam putusan untuk  menjalankan  putusan.  Dalam  penyitaan  ini  yang  diprioritaskan  untuk  disita  terlebih dahulu adalah barang barang bergerak. Baru kalau barang bergerak yang disita itu tidak ada atau tidak mencukupi maka barang tetap yang disita.
Untuk  mendapatkan  ganti  kerugian  sesuai  kerugian  yang  diderita/dialami,  korban  atau ahli  warisnya  mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian  kepada  pelaku  kecelakaan  lalu  lintas berdasarkan  pasal  1365  KUH  Perdata.  Dalam  pasal  1365  KUH  Perdata  pada  pokoknya mewajibkan  kepada  pelaku  perbuatan  melanggar  hukum  karena  salahnya  menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian pada pihak yang mengalami kerugian tersebut.
Berdasarkan  pada  Pasal  1365  KUH  Perdata  terdapat  beberapa  jenis  penuntutan  antara lain:      Ganti  kerugian  atas  kerugian  dalam  bentuk  uang,  Ganti  kerugian  atas  kerugian  dalam bentuk  natura  atau  pengembalian  keadaan  pada  keadaan  semula,  Pernyataan  bahwa  perbuatan yang  dilakukan  adalah  bersifat  melawan  hukum,  Larangan  untuk  melakukan  suatu  perbuatan; Meniadakan sesuatu yang diadakan secarah melawan hukum, Pengumuman dan pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.
Terhadap tuntutan ganti rugi kepada pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas hanya dapat berupa  sejumlah  uang,  sedangkan  tuntutan  dalam  bentuk  natura  atau  pengembalian  keadaan semula tidak mungkin dilakukan, Karena dalam pasal 39 ayat (2) PP No. 43 Tahun 1993 telah ditetapkan pada korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, korban luka berat, dan korban  luka  ringan.  Tuntutan  ganti  rugi  dalam  bentuk  natura  hanya  dapat  dilakukan  terhadap kerugian pada benda, misalnya benda itu rusak/hancur atau hilang. Dalam hal benda yang rusak, hancur  atau  hilang  karena  adanya  perbuatan  melanggar  hukum  untuk  mengganti  benda  itu  ke keadaan semula.
Jika  korban  kecelakan  lalu  lintas  jalan  meninggal  dunia  karena  perbuatan  melanggar hukum  maka  suami/istri  yang  ditinggalkan,  anak  atau  orangtua  si  korban,  yang  lazimnya mendapat  nafkah  dari  pekerjaan  si  korban,  mempunyai  hak  menuntut  suatu  ganti  rugi,  yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan (psl. 1370  KUH  Perdata).  Jika  karena  suatu  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  ada  korban  yang  luka  atau cacat  anggota  badannya,  maka  menurut  ketentuan  Pasal  1371  KUH  Perdata  bahwa  penyebab luka atau cacat anggota badan dengan sengaja atau kurang hatihati memberikan hak kepada si korban,  selain  penggantian  biayabiaya  penyembuhan,  menuntut  penggantian  kerugian  yang disebabkan luka atau cacat badan di maksud.
Tuntutan  ganti  kerugian  yang  dimaksud  Pasal  1371  KUH  Perdata  di  atas,  juga  harus dinilai  menurut  kedududukan  dan  kemampuan  kedua  belah  pihak  dan  menurut  keadaan  orang yang  me  nyebabkan  adanya  luka  atau  cacat  badan  pada  korban  kecelakaan  yang  sifatnya permanen.

## IV. KESIMPULAN
Kecelakaan  lalu  lintas  yang  membawa  korban  meninggal  dunia,  pengemudi  kendaraan bermotor  yang  tidak  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  secara  normative,  dalam  putusannya tetap  dinyatakan  melakukan  kelalaian  oleh  hakim  karena  dianggap  lalai  sehingga  mengakibatkan kematian  orang  lain  dan  oleh  hakim  akan  dijatuhi  hukuman  pidana  meskipun  hukum  pidananya adalah  percobaan.  Dijatuhkannya  putusan  pidana  oleh  hakim  yang  memutuskan  bahwa  terdakwa, dalam  hal  ini  adalah  pengemudi  telah  bersalah  maka  terbukalah  kesempatan  untuk  menuntut  ganti rugi karena telah dipenuhi kesalahan dari Pasal 1365 KUH Perdata. Berbicara kecelakaan lalu lintas selalu  melibatkan  para  pihak  baik  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mengalami  korban kecelakaan  lalu  lintas.  Pihak  yang  secara  langsung  mengalami  kecelakaan  lalu  lintas  adalah mereka yang  mengalami  secara  langsung  kecelakaan  lalu  lintas,  misalnya  para  pengguna  jalan  dan  pemilik barang  yang  mengalami  kecelakaan  lalu  lintas.  Para  pengguna  jalan  dapat  berupa  pengemudi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kendaraan baik bermotor maupun tidak; para penumpang kendaraan baik bermotor maupun tidak dan para   pejalan kaki.
Berdasar  pada  unsur-unsur  perbuatan  melanggar  hukum,  unsur  kesalahan,  kerugian  yang timbul dari hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul, maka terpenuhilah tiga unsur yang harus ada dalam pasal 1365 KUH Perdata.  Dengan demikian akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi sehingga mengakibatkan kerugian pada korban,  maka  Si  pengemudi  mempunyai  kewajiban  untuk  membayar  ganti  rugi  sebagaimana  yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.  Pembayaran ganti kerugian tidak selalu berwujud uang.
Meskipun  maksud  ketentuan  Pasal  1365  KUH  Perdata  adalah  untuk  memungkinkan mengembalikan  penderitaan  pada  keadaan  seperti  semula  atau  setidak-tidaknya  pada  keadaan  yang mungkin dipercayainya, setidaknya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum, maka yang lebih baik diusahakan  adalah  pengambilan  yang  nyata  yang  sekiranya  lebih  sesuai  daripada  pembayaran  ganti kerugian  dalam  bentuk  uang,  karena  pembayaran  sejumlah  uang  hanyalah  merupakan  nilai  yang equivalent  saja.  Pemberian  ganti  kerugian  pada  korban  yang  meninggal  dunia,  biasanya  oleh pengemudi  diberikan  selain  dalam  wujud  uang  duka  untuk  biaya  perawatan  di  rumah  sakit,  biaya pemakaman  dan  biaya  selamatan,  juga  diberikan  bahan-bahan  untuk  kebutuhan  hidup  sehari-hari seperti gula, teh, kopi dan beras. Untuk korban yang menderita luka berat dan cacat tubuh pengemudi biasaya  memberikan  ganti  kerugian  berupa  sokongan  atau  sumbangan  untuk  biaya  perawatan  dan pengobatan.

## REFERENSI
Chidir Ali, Yuriprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1991. IJtrecht, E. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT Balai Buku Ictiar baru, Jakarta, 1975. Kementrian penerangan R.I, Kitab perhimpunan Perundang-Undangan R.I Moegni Djoodirjo. M.A. Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989. Pusat Penelitian dan Pengembangan Fak. Hukum Universitas Tarumanegara, Inventaris dan Analisa Tethadap Perundang-Undangan Lalu Lintas, CV. Rajawali, Jakarta, 1994. Rahmat Setiawan. Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 1992. Subekti dan Tjitrosoedibjo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992. Sudiman Kartohasdiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, PT. Pembangunan, Jakarta, 1997. Sri  Soedewi  Masjwoen  Soefwone, Hukum  Perutanan  Bagian  B  Seksi  Hukum  Perdata  Fak.  Hukum UGM, Yogyakarta, 1990. Wirjono Projodikoro, R. Perbuatan melawan Hukum Sumur, Bandung, Cetakan Ke-9, 1957.