## MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 02 PURWOREJO
Hodin (SMP Negeri 15 Purworejo) miftahhodin.2303@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  didasari  oleh  pentingnya  manajemen  berbasis  sekolah  dalam meningkatkan  mutu  pendidikan.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui Manajemen  Berbasis  Sekolah  dalam  Meningkatkan  Mutu Pendidikan  di  SMP  Negeri  02  Purworejo .  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif. Pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi,  dan keabsahan  data  menggunakan  triangulasi,  dan  teknik  analisis  data  meliputi  pegumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan empat  kesimpulan:  (1)  Otonomi  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  SMP Negeri  2  Purworejo  dengan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  sudah  berjalan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  yang  berlaku.  (2)  Partisipasi  sekolah  dalam  meningkatkan mutu  pendidikan  yaitu  sekolah  selalu  melibatkan  komite  sekolah  dalam  merencanakan dan  menetapkan  kebijakan,  komite  sekolah  pun  berperan  aktif  dalam  membantu penyelanggaraan  pendidikan  di  sekolah  dalam  kapasitasnya  sebagai  pemberi pertimbangan, pendukung program, pengontrol, dan bahkan mediator. (3) Kepemimpinan kepala  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  sangat  efektif  dalam  mengelola sarana prasarana yang ada dan bila ada yang kurang lengkap segera berusaha melengkapi agar proses pembelajaran berjalan dengan maksimal. (4) Tim kerja sekolah melaksanakan tugas  sebagai  tim  pengembang  sekolah  yaitu  dengan    memberikan  masukan  kepada sekolah  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  mengambil  keputusan,  melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan guru, membuat perencanaan pengembangan sekolah dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
Kata kunci : Manajemen Berbasis Sekolah dan Mutu Pendidikan.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  di  Indonesia  pada  awalnya  menerapkan  sistem  sentralisasi  yaitu melimpahkan seluruh urusan pendidikan kepada pemerintah pusat.Dalam sistem tersebut sekolah  tidak  diberikan  wewenang  yang  lebih  luas  untukmengambil  keputusan.Dengan menganut  sistem  sentralisasi  tersebutpendidikan  di  Indonesia  dinilai  sangat  kaku  dan sentralistik.Hal  inilah  yangmenjadi  hambatan  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas pendidikan  diIndonesia. “ Faktor-faktor  penyebab  kekurangberhasilan  upaya  peningkatan kualitas pendidikan antara lain karena strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat inputoriented dan  pengelolaan  pendidikan  yang  sentralistik  dan macro- oriented, diatur  oleh  jajaran  birokrasi  di  tingkat  pusat.” 79 Maka  dari  itu  pemerintah berupaya  untuk  mengubah  sistem  pendidikan  di  Indonesia  dari  sentralisasimenjadi
79 Sri Minarti, Manajemen Sekolah: Mengelola Le mbaga Pendidikan Secara Mandiri , (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media , 2011) , hal. 48.
desentralisasi  di  bidang  pendidikan.  Sistem  desentralisasi  di  bidangpendidikan  telah memberikan  peluang  kepada  sekolah  untuk  meningkatkankemandirian  dalam  mengelola sumber daya yang dimiliki.
Kelahiran  UU. No. 22  Tahun  1999,  yang  kemudian disempurnakan  menjadi  UU No. 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  telah  mengakhiri  era  sentralisasi,  dan  kini telah lahir era desentralisasi danotonomi daerah. Satuan pendidikan sekolah yang dalam era  sentralisasisering  disebut  sebagai  sebuah  institusi  yang  berada  pada  level  paling bawahyang  mengurus  dunia  pendidikan  untuk  anak-anak  bangsa.Kini  satuanpendidikan sekolah  harus  dapat  bertanggung  jawab  untuk  dapat  mengurusdirinya  sendiri,  melalui mekanisme yang dikenal dengan ManajemenPendidikan Berbasis Sekolah (MBS). 80
Tujuan  pemerintah  memberlakukan  otonomi  daerah  di  bidang  pendidikan  yaitu untuk  menjadikan  lembaga  pendidikan  formal  dapat  mandiri  dalammenyelesaikan permasalahannya.  Selain  itu,  dengan  adanya  otonomi  daerah  dibidang  pendidikan pemerintah  berupaya  dan  bertekad  untuk  memberdayakansekolah  di  seluruh  jenjang pendidikan.  Maka  dari  itu,  semua  urusan  danwewenang  diserahkan  kepada  pemerintah daerah  kabupaten  atau  kota,  bahkandapat  diserahkan  langsung  kepada  sekolah  itu sendiri.  Dalam  hal  ini,  sekolahharus  mampu  memberdayakan  sumber  dayanya  dengan meningkatkan  kegiatanmanajemen  sekolah  yang  efektif  dan  efisien.  Namun  pada kenyataannya  banyak  sekolah  yang  mengalami  kendala  dalammelaksanakan  manajemen sekolah.Hal tersebut menjadi faktor penghambatuntuk meningkatkan mutu. Seperti yang diungkapkan Sallis yang dikutip oleh Husaini Usman, ia mengemukakan bahwa: “Sebagian besar  rendahnya  mutu  disebabkan  oleh  buruknya  manajemendan  kebijakan  pendidikan. Warga  sekolah  hanyalah  pelaksanaan  belaka  darikebijakan  yang  telah  ditetapkan atasannya.Pendapat  Sallis  ini  mendukung  pendapat  Juran,  salah  seorang  begawan  mutu dunia.  Juran  berpendapat  bahwamasalah  mutu,  85%  oleh  manajemennya,  sisanya  oleh faktor lainnya.” 81
Salah  satu  permasalahan  utama  rendahnya  mutu  pendidikan  disebabkankurang terampilnya  sekolah  dalam  mengelola  manajemen  sekolahnya,  baik  itumengelola tenaga SDM  nya,  kurikulum,  sarana  dan  prasarana  maupunmengelola  pembiayaan pendidikan.Tanggung  jawab  sekolah  dalam  upayameningkatkan  mutu  pendidikan  harus dimulai dari memperbaiki system manajemen sekolah. Salah satu cara untuk memperbaiki buruknya  system  manajemen  sekolah  yaitu  dengan  mengimplementasikan  MBS (ManajemenBerbasis Sekolah).
80 Suparlan Manajemen Berbasis Sekolah dari Teori sampai dengan Praktik, ( Jakarta: Bumi Aksara , 2013), hal. 3.
81 Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi Ketiga, (Jakarta : Bumi Aksara , 2010), hal. 622-623.
MBS  merupakan  salah  satu  jawaban  pemberian  otonomi  daerah  di  bidang pendidikan dan telah diundang-undangkan dalam Undang-Undang Nomor 20Tahun 2003 tentang  Sisdiknas Pasal 51  ayat  (1)  yang berbunyi:  “Pengelolaan satuan pendidikan  anak usia  dini,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengahdilaksanakan  berdasarkan  standar pelayanan  minimal  dengan  prinsipmanajemen  be rbasis  sekolah.” 82 Pergeseran  dari manajemen berbasis pusat(sentralistik) menuju manajemen berbasis sekolah memerlukan peninjauankembali terhadap aturan sekolah, peran unsur-unsur sekolah, kebiasaanbertindak,  dan  hubungan  antar  unsur-unsur  sekolah.  Aturan  sekolah perludirumuskan kembali agar sesuai dengan tuntutan manajemen berbasis sekolahyaitu otonomi, fleksibilitas, dan partisipasi. 83
Manajemen  Berbasis  sekolah  (MBS)  adalah  salah  satu  model  reformasibirokrasi sebagai  konsekwensi  desentralisasi  dalam  dunia  pendidikan  untuk  menciptakan  suatu bentuk  sekolah  masa  depan  yang  lebih  baik  dibandingkan  denganyang  sebelumnya. Beberapa  definisi  tentang  MBS  menegaskan  bahwa  konseptersebut  mengacu  pada manajemen  sumber  daya  di  tingkat  sekolah  dan  bukan  disuatu  sistem  atau  tingkat  yang sentralistik.Beberapa  sumberdaya  dalam  pengertianlebih  luas  telah  didefinisikan mencakup pengetahuan, teknologi, kekuasaan,material, manusia, waktu dan keuangan. 84
Salah  satu  ciri  terpenting  dari  penerapan  MBS  adalah  bagaimana  pihak  sekolah mampu  menyediakan  layanan  pendidikan  yang  memuaskan  kepada  orang  tua  peserta didik  dan  masyarakat,  dan  begitu  pula  sebaliknya  sampai  dimana  kesiapan  dan  peran masyarakat  dan  orang  tua  peserta  didik  dalam  memberikan  kontribusi  untuk mengembangkan  dan  meningkatkan  sekolah/madrasah  sesuai  dengankebutuhan masyarakat.
Penerapan  MBS  di  sekolah    memerlukan  kesiapan  berbagai  komponen  dan perangkat  stakekholder  pendidikan  baik  secara  internal  maupuneksternal  yang  dapat mendukung  pelaksanaan  penerapan  MBS  itu  sendiri  antara  lain:gedung  sekolah  yang dilengkapi  dengan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  pembelajaran,kepala  sekolah,  pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, lingkungan sekolahperan serta orang tua peserta didik, dukungan masyarakat dan dunia usaha lainnya.
Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  merupakan  salah  satu  wujud  darireformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik  dan  memadai  bagi  peserta  didik.  Otonomi  dalam  manajemen  merupakan  potensi
82 Ibid , hal. 623.
83 Ibrahim, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada SD Negeri Sakti Pidie. ( Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 Nomor 1, Tahun 2015), hal. 118.
84 Ibtisan  Abu  Duhou, School-Based  Management ( Manajemen  Berbasis  Sekolah ), ( Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu , 2002), hal. 25.
bagi  sekolah  untukmeningkatkan  kinerja  para  staf,  menawarkan  partisipasi langsungkelompok-kelompok  yang  terkait,  dan  meningkatkan  pemahamanmasyarakat terhadap pendidikan. 85
Implementasi  MBS  diharapkan  mampu  menemukan  solusi  terbaik  dalammengatasi permasalahan.Warga  sekolah  yang  meliputi  kepala  sekolah,  tenagapendidik,  tenaga kependidikan harus bergerak aktif untuk mengatasi masalahyang ada di sekolah.Selain itu, partisipasi  orangtua  maupun  masyarakat  sekitarjuga  harus  terlibat  secara  aktif  dalam membantu  pelaksanaan  manajemensekolah.  Jika  kegiatan  manajemen  sekolah  berjalan dengan baik secara terusmenerus tentu akan berdampak posistif bagi warga sekolah dan jugameningkatnya mutu pendidikan di sekolah.
SMP  Negeri  02  Purworejo  mulaimenerapkan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) pada  tahun  2006.  Tujuan  mengimplementasikan  MBS  tentunya  untukmengembangkan sekolah  atau  meningkatkan  mutu  pendidikan  berdasarkankondisi  sekolah  dengan mengoptimalkanya melalui kekuatan atau kelebihansekolah. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan  disuatu  sekolah/madrasah  harusditunjang  oleh  berbagai  perangkat,  sistem, dan  strategi  pengelolaannya,  salah  satu  di  antaranya  adalah  dengan  menerapkan manajemen  pendidikan.  Manajemen  adalah  suatu  proses  kegiatan  dan  perangkat  yang mengarahkan dan menuntun semua usahadan upaya suatu organisasi di dalam mencapai suatu  tujuan.  Seperti  diketahui  bahwa  tugas  manajemen  antara  lain  ialah mengintegrasikan  sumber-sumber  pendidikan  dan  memanfaatkannya  seoptimal mungkin. 86
Manajemen  Pendidikanmerupakan  proses  perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan  dan  pengawasanusaha  pendidikan  dalam  pelaksanaan  tugas  pendidikan dengan  mendayagunakansegala  sumber  secara  efisien  untuk  mencapai  tujuan  secara efektif agar mencapaitujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 87
Pendidikan dapat dimaknai sebagaiproses mengubah tingkah laku peserta didik agar menjadi  manusia  dewasa  yangmampu  hidup  mandiri  dan  sebagai  anggota  masyarakat dalam lingkungan alamsekitar dimana individu itu berada. 88
Dengan  adanya  MBS,  SMP  Negeri  02  Purworejo  ingin  menciptakansuasana  dan kondisi  sekolah  yang  mandiri,  transparan,  akuntabel,  dan  memilikihubungan  kerjasama yang  kuat  baik  secara  internal  dan  eksternal.Dalam  halini,  sekolah  memiliki  komitmen yang  tinggi  dalam  penerapan  manajemenberbasis  sekolah.Kendatipun  MBS  telah
85 Masduki  Duryat, Kepemimpinan  Pendidikan:  Meneguhkan  Legitimasi  dalam  Berkontestasi  di  Bidang Pendidikan, ( Bandung: Alfabeta , 2016), hal. 110.
86 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta , 2004), hal. 177.
87 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 87-88.
88 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran , ( Bandung: Alfabeta , 2010), hal. 3.
diterapkan  di  sekolah,  namun  kenyataannya  belumberjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan.Hal  ini  dikarenakan  terdapat  beberapahambatan  dalam  menerapkan Manajemen  Berbasis  Sekolah.  Adapunhambatannya  yakni  keterbatasan  waktu stakeholders meliputi  warga  sekolah,komite  dan  masyarakat  dalam  mensosialisasikan program-program  sekolah.Kemudian  partisipasi  orang  tua  peserta  didik  dan  masyarakat (komite  sekolah)belum  sepenuhnya  berperan  aktif  untuk  ikut  dalam  melaksanakan programsekolah.Kendala  lainnya  yakni  lemahnya  pemahaman  warga  sekolah  (guru dankaryawan)  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  MBS  yang  menekankan  padaaspek kemandirian, kerjasama atau kemitraan, transparansi dan akuntabilitassekolah, kemudian kurang  konsistensinya  tenaga  pendidik  dan  tenagakependidikan  dalam  melaksanakan tupoksi,  yang  akan  mengakibatkan  kurangoptimalnya  pelaksanaan  kegiatan  program sekolah.
Di sisi lain terdapat dampak positif dari implementasi MBS yang sudahdilaksanakan oleh  sekolah  yaitu  banyaknya  prestasi  yang  diraih  sekolah  baikdari  prestasi  akademik maupun non akademik. Selain itu, banyak juga lulusan-lulusan( output ) yang diterima dan mampu bersaing di sekolah tingkat atasnya.
Penerapan manajemen berbasis sekolah/madrasah diperlukan kinerja dalammenata efektivitas  pembelajaran  yang  dapat  meningkatkan  mutu  pendidikandiharapkan  berjalan sesuai  dengan  tujuan  pendidikan,  maka  manajemen  memegangperanan  yang  sangat penting  dalam  menata  efektivitas  pembelajaran  secaraprofesional  dengan  jalan meningkatkan  efektivitas  para  pendidik  dan  peserta  didikdalam  menjalankan  proses pembelajaran  yang  lebih  bertanggung  jawab,  sehinggamutu  pendidikan  dapat  dirasakan peserta  didik,  begitu  pula  pihak  pendidik  dapatmeningkatkan  mutu  pendidikan  dengan jalan meningkatkan etos kerja danprofesionalisme yang lebih baik.
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 02 Purworejodiberikan keleluasaan  untuk  menata  proses  pembelajaran  dengan  konsep  otonomisekolah (kemandirian  sekolah)  yang  menjamin  siswa  mendapatkanpelayanan  pembelajaran  yang bermutu dengan memperbaiki dan mengembangkankinerja kepemimpinan sekolah, mutu mengajar guru, fasilitas sekolah,program-program sekolah, dan layanan lainnya.
Sekolah  diberi  kewenangan  untuk  mengembangkan  programprogramkurikulum yang  sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah,  misalnyamenambah  jam  mata  pelajaran  yang ingin  ditingkatkan  kadar  dan  mutupembelajarannya,  memperkaya  pokok  atau  subpokok bahasan  dalam  mata  pelajarantertentu  yang  dianggap  penting  dan  relevan  dengan konteks  kebutuhan  anakdisekolah  itu,  memberi  perhatian  khusus  pada  pengembangan bakat  danminat  para  peserta  didik.  Di  samping  itu,  terbuka  kemungkinan untukmengembangkan  mata  pelajaran  yang  efektif,  menetapkan  sumber  pelajaran, fasilitasdan  alat-alat  pelajaran  yang  diperlukan.  Untuk  mendukung  terlaksananya
penerapan  manajemen  berbasis  sekolah,diperlukan  adanya  kerja  sama  (  kemitraan  ) dengan  masyarakat  melalui  dewankomite  sekolah  dengan  melibatkan  semua  unsur stakeholder  pendidikanseperti  kelompok  Orang  Tua,  kelompok  Asosiasi,  kelompok Praktisi, kelompokAkademisi, kelompok pengusaha, Tokoh masyarakat dan sebagainya.
Keberadaan  mereka  sangat  diperlukan  agar  berkontribusi  terhadap  peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan partisipasi. Kerja sama yang dimaksud adalah dalam bentuk kontribusi pembiayaan dan dalam bentuk kontribusi pemikiran/tenaga. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran ikut berperan aktif dalam perencanaan,pengawasan dan  pengendalian  program  sekolah,  menyusun  RAPBS  sesuaidengan  tuntutan  dan kebutuhan  masyarakat.  SMP  Negeri  02  Purworejo  telahmemiliki  gedung  sekolah  yang sudah  memadai,  lingkungan  sekolah  sangat  kondusif,termasuk  fasilitas  sarana  dan prasarana  pendukung  lainnya  yakni  lokasi  sekolah,tenaga  pendidik,  peserta  didik, pelaksanaan  proses  pembelajaran,  sarana  dan  mediapembelajaran,  tenaga  administrasi, dukungan  orang  tua  peserta  didik  dan  masyarakat,  dan  sarana  prasarana  pendukung lainnya, dalam rangka untukmeningkatkan mutu pendidikan khususnya di SMP Negeri 02 Purworejo.
Faktor-faktor  yang  dapat  mendukung  dan  menghambat  dalam  menerapkan manajemenberbasis pengelolaan sekolah serta cara mengatasi berbagai permasalahanyang  dihadapi.  Hal  ini  perlu  ditingkatkan  secara  efektif  dan  efisien  dalam rangkaoptimalisasi  pemberdayaan  SMP  Negeri  02  Purworejo  sebagaimana  yang diharapkan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
Dengan mengimplentasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian daninisiatif sekolah dalam mengelola dan  memberdayakan  sumber  daya  yangtersedia,  meningkatkan  partisipasi  warga  sekolah dan masyarakat (komitesekolah), adanya hubungan kemitraan yang kuat antar stakeholders dan jugaterciptanya sekolah yang transparan dan akntabel dalam penyelenggaraanprogram sekolah.Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkatpermasalahan tersebut  ke  dalam  sebuah  penelitian  dengan  judul  “Manajemen  Berbasis  Sekolah  dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP N 02 Purworejo”.

## KAJIAN LITERATUR
1. Manajemen Berbasis Sekolah
Istilah manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan terjemah dari ” School based management ”.  Manajemen  Berbasis  Sekolah merupakan  sebuah  program  yang dicanangkan  oleh  pemerintah  dalam  upaya  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  tingkat Sekolah Dasar dan Menengah.
Pengertian  Manajemen  Berbasis  Sekolah  menurut  Dirjen  Dikdasmen,  bahwa Manajemen  Berbasis  Sekolah  merupakan  bentuk  alternatif  pengelolaan  sekolah  dalam
rangka  desentralisasi  pendidikan,  yang  ditandai  adanya  kewenangan  pengambilan keputusan  yang  lebih  luas  di  tingkat  sekolah,  partisipasi  masyarakat  yang  relative  tinggi, dalam rangka Kebijakan Pendidikan Nasional. 89
Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  yaitu  model  pengelolaan  yang  memberikan otonomi  atau  kemandirian  kepada  sekolah  dan  mendorong  pengambilan  keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah sesuai dengan  standar  pelayanan  mutu  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat,  Provinsi, Kabupaten dan Kota. 90
Mulyasa  juga  memberikan  penjelasan  MBS  merupakan  salah  satuwujud  dari reformasi  pendidikan  yang  menawarkan  kepada  sekolah  untuk  menyediakan  pendidikan yang  lebih  baik  dan  memadai  bagi  para  peserta  didik. 91 Otonomi  dalam  manajemen merupakan  potensi  bagi  sekolah  untukmeningkatkan  kinerja  para  staf,  menawarkan partisipasi  langsung  kelompok-kelompok  yang  terkait,  dan  meningkatkan  pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.
Dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  MBS  merupakan model pengelolaan  pendidikan  yang ditandai  dengan  otonomi  sekolah untuk  mengambil keputusan  dengan  melibatkan  seluruh  komponen  sekolah  serta  pelibatan  komite  dan adanya  respon  pemerintahterhadap  gejala-gejala  yang  muncul  di  masyarakat,  bertujuan untukmeningkatkan efisiensi, peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi,  antara  lain,  diperoleh  melalui  keleluasaan  mengelola  sumber  daya,  partisipasi masyarakat,  penyederhanaan  birokrasi.Sementara  peningkatan  mutu  dapat  diperoleh, antara  lain,  melaluipartisipasi  orang  tua  terhadap  sekolah,  fleksibilitas  pengelolaan sekolahdan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah.
MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil daridesentralisasi dalam bidang pendidikan.  Sebagai  wujud  dari  reformasipendidikan.  MBS  pada  prinsipnya  bertumpu pada  sekolah  dan  masyarakatserta  jauh  dari  birokrasi  yang  sentralistik.  MBS  berpotensi meningkatkanpartisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta menjamin yangbertumpu  ditingkat  sekolah.  Model  ini  dimaksudkan  untuk  menjaminsemakin rendahnya  control  pemerintah  pusat  dan  di  pihak  lain  semakinmeningkatnya  otonomi sekolah  untuk  menentukan  sendiri  apa  yang  perludiajarkan  dan  mengelola  sumber  daya yang ada untuk berinovasi.
89 Dirjen  Dikdasmen, Peningkatan  Mutu  Pendidikan  di  Sekolah  Dasar, ( Jakarta:  Departemen  Pendidikan Nasional , 2001), hal. 2.
90 Departemen  Agama  RI, Kendali  Mutu  Pendidikan  Agama  Islam, ( Jakarta:  Depatemen  Agama  RI ,  2002), hal. 2.
91 Mulyasa,  E., Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Konsep,  Strategi  dan  Implementasi , ( Bandung:  Remaja Rosdakarya , 2011), hal. 24.
MBS memiliki karakter yang perlu dipahami oleh sekolah yangakan menerapkannya, karakteristik  tersebut  merupakan  ciri  khas  yangdimiliki  sehingga  membedakan  antara yang  satu  dengan  yang  lain.  Menurut  Bellen,  dkk.,  Manajemen  Berbasis  Sekolah dapatditinjau dari 3 perspektif, yaitu penyelenggaraan sekolah, kinerja kepalasekolah, dan peran serta masyarakat. 92
Karakteristik  MBS  bisa  diketahui  juga  antara  lain  dari  bagaimana  sekolah  dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya administrasi. 93
Tujuan  utama  Manajemen  Berbasis  Sekolah  adalah  meningkatkan  efisiensi,  mutu, dan  pemerataan  pendidikan.  Peningkatan  efisiensi  diperoleh  melalui  keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan  mutu  diperoleh  melalui  partisipasi  orang  tua,  kelenturan  pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh kembangkan suasana yang kondusif. 94 Sementara itu baik  berdasarkan  kajian  pelaksanaan  di  negara-negara  lain,  maupun  yang  tersurat  dan tersirat  dalam  kebijakan  pemerintah  dan  UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003,  tentang Pendidikan  Berbasis  Masyarakat  pasal  55  ayat  1:  Masyarakat  berhak  menyelenggarakan pendidikan  berbasis  masyarakat  pada  pendidikan  formal  dan  non  formal  sesuai  dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untukkepentingan masyarakat. Berkaitan dengan pasal tersebut setidaknya ada empat aspek tujuan MBS yaitu: kualitas (mutu) dan relevansi, keadilan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.
Secara  teoritis  dan  aplikasi  praksis,  bahwa  dalam  konteks  MBS,  keberhasilan pendidikan  harus  didefinisikan  ulang,  bukan  semata-mata  pada  ukuran  standar  prestasi siswa.  Keberhasilan  harus  berada  dalam  konsep  yang  lebih  luas,  diantaranya  mencakup hal  sebagai  berikut:  pola  keterampilan  berpikir  yang  lebih  baik,  pemahaman  dan penghargaan pada multi budaya, menurunnya tingkat putus sekolah ( drop out ), pelayanan kepada  masyarakat,  terbukanya  berbagai  pilihan  (mata  pelajaran),  partisipasi  di  dalam kelas  matematika  dan  IPA  yang  lebih  tinggi,  pilihan  dan  kesuksesan  pasca  pendidikan menengah,  dimilikinya  konsep  pribadi  siswa  dan  kreativitas  serta  keindahan  dalam  seni. Namun,  apa  pun  kriteria  keberhasilan tersebut, pencapaiannya  tergantung  pada  kualitas program  pendidikan  dan  pelayanan  yang  diberikan.  Karena  itu,  ukuran  keberhasilan implementasi  MBS  di  Indonesia  dapat  dinilai  setidaknya  dari  beberapa  kriteria  di  bawah ini:
92 Bellen, S., dkk, Manajemen Berbasis Sekolah , Jakarta: Depdikbud , 1999), hal. 11-12.
93 Udin Syarifudin Saud, Pengembangan Profesi Guru . Bandung: Alfabeta , 2001), hal.  29.
94 Mulyasa, E., Op.Cit ., hal. 25.
Pertama, MBS  dianggap  berhasil  apabila  jumlah  siswa  yang  mendapat  layanan pendidikan  semaikin  meningkat. Kedua ,  MBS  dianggap  berhasil  apabila  kualitas  layanan pendidikan  menjadi  lebih  baik. Ketiga, tingkat  tinggal  kelas  menurun  dan  produktivitas sekolah semakin baik dalam arti rasio antara jumlah siswa yang mendaftar dengan jumlah siswa  yang  lulus  menjadi  lebih besar. Keempat , karena  program-program  sekolah  dibuat bersama-sama  dengan  warga  masyarakat  dan  tokoh  masyarakat  maka  relevansi penyelenggaraan  pendidikan  semakin  baik. Kelima, terjadinya  keadilan  dalam penyelenggaraan  pendidikan  karena  penentuan  biaya  pendidikan  tidak  dilakukan  secara pukul  rata,  tetapi  didasarkan  pada  kemampuan  ekonomi  masing-masing  keluarga. Keenam, semakin  meningkatnya  keterlibatan  orang  tua  dan  masyarakat  dalam pengambilan keputusan di sekolah baik yang menyangkut keputusan intruksional maupun organisasional. Ketujuh , salah satu indikator penting lain kesuksesan MBS adalah semakin baiknya  iklim  dan  budaya  kerja  sekolah. Kedelapan ,  kesejahteraan  guru  dan  staf  seolah membaik  antara  lain  karena  sumbangan  pemikiran,  tenaga  dan  dukungan  dana  dari masyarakatluas. Kesembilan, apabila  semua  kemajuan  pendidikan  di  atas  telah  tercapai maka  dampak  selanjutnya  adalah  akan  terjadinya  demokratisasi  dalam  penyelenggaraan pendidikan.

## 2. Mutu Pendidikan
Berbicara tentang mutu berarti berbicara tentang sesuatu bisa berupa barang atau jasa.  Barang  yang  bermutu  adalah  yang  sangat  bernilai  bagi  seseorang  yang  biasanya berhubungan  dengan  kebaikan  ( goodness ),  keindahan  ( beauty ),  kebenaran  ( truth ),  dan idealitas. Sedangkan jasa yang bermutu adalah pelayanan yang diberikan seseorang atau organisasi yang sangat memuaskan, tidak ada keluhan. 95
Menurut  Crosby,  mutu  adalah  sesuai  dengan  yang  disyaratkan  atau  distandarkan ( conformance  to  requirement ), yaitu  sesuai  dengan  standar mutu  yang  telah  ditentukan, baik  inputnya,  prosesnya,  maupun  outputnya. 96 Oleh  karena  itu,  mutupendidikan  yang diselenggarakan  madrasah  dituntut  untuk  memiliki  bakustandar  mutu  pendidikan.  Mutu dalam  konsep  Deming  adalah  kesesuain  dengankebutuhan  pasar  atau  konsumen.  Dalam konsepDeming,  pendidikan  yang  bermutu  adalah  pendidikan  yang  dapatmenghasilkan pengeluaran,  baik  layanan  dan  lulusan  yang  sesuaikebutuhan  atau  harapan  pelanggan (pasarnya).  Sedangkan  Fiegenbaummengartikan  mutu  kepuasan  pelanggan  sepenuhnya
95 Engkoswara, AdministrasiPendidikan . ( Bandung:Alfabeta , 2010), hal. 304.
96 Hadis  &  Nurhayati, Hadis  &  Nurhayati,  2012, Manajemen  Mutu  Pendidikan, ( Bandung:  Alfabeta ,  2012), hal. 85.
( full  customerssatisfaction ).  Suatu  produk  dianggap  bermutu  apabila  dapatmemberikan kepuasan sepenuhunya kepada konsumen.
Dalam  pengertian  ini,  maka  yang  dikatakan  madrasah  bermutu  adalah  madrasah yang  dapat  memuaskan  pelangganya,  baikpelanggan  internal  maupun  eksternal.Mutu menurut  Carvin,  sebagaimana  dikutip  Nasution,  adalah  suatu  kondisi  dinamis  yang berhubungan  dengan  produk,  manusia/  tenagakerja,  proses  dan  tugas,  serta  lingkungan yang  memenuhi  atau  melebihiharapan  pelanggan  atau  konsumen.  Selera  atau  harapan pelangganpada suatu produk selau berubah sehingga kualitas produk harusberubah atau disesuaikan.  Dengan  perubahan  mutu  produk  tersebutdiperlukan  perubahan  atau penigkatan-peningkatan  ketrampilan  tenagakerja,  perubahan  proses  produksi  dan  tugas, serta  perubahanlingkungan  organisasi  agar  produk  memenuhi  atau  melebihi harapanpelanggan. 97 Gronroos  menunjukkan  tiga  kriteria  pokok  dalam  menilai kualitasjasa,  yaitu outcome  related , process  related ,  dan image  related  criteria . 98 Dari ketiga kriteria itu dideskripsikanenam unsur karakteristik jasa yang bermutu:
Pertama ,  profesionalisme  dan  keahlian,  merupakan  kriteria  utama,yang  membuat pelanggan  percaya  bahwa  sumber  daya  manusia  penyediajasa  memiliki  syarat profesionalisme  dan  keahlian  yang  mumpunisekaligus  dapat  mengha-silkan  produk  yang bermutu. Kedua , sikap dan perilaku yang ditunjukan personil penyedia jasadalam melayani atau melaksanakan proses sangat empatik dan siapmembantu pelanggan.
Ketiga ,  accessibility  and  flexibility,  yaknisebuah  proses  yang  dirancang  secara fleksibel  untuk  memberikankemudahan  kepada  pelanggan  dalam  melakukan akses. Keempat ,  reliability  and  thruthworthness,  yaitu  reputasi  yang  baikdan  selalu menjaga  kepercayaan pelanggan menjadikan pelangganyakin dengan  apa  yang  diberikan oleh penyedia jasa adalah sebuahpelayanan yang bermutu.
Kelima , recovery ,  bila  terjadi  kesalahan  atau  keluhan,pelanggan  tidak  akan  cemas karena  mereka  percaya  penyedia  jasa  dapatmenemukan  pemecahan  masalahnya. Keenam , reputationand  credibility ,  yaitu  kesan  yang  dirancang  oleh  penyedia  jasa adalahmenjaga  reputasi  dan  loyalitas  pelanggan.Dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat diambil kesimpulan bahwapengertian mutu mengandung tiga unsur, yaitu:  a) kesesuaian denganstandar,  b)  kesesuaian  dengan  harapan  stakeholders,  c)  pemenuhan  janjiyang diberikan.
Ada  beberapa  prinsip  yang  perlu  dipegang  dalam  menerapkan  program  mutu pendidikan di antaranya sebagai berikut:
97 Nasution, Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management), ( Jakarta: Ghalia Indoensia , 2001), hal. 16.
98 Engkoswara, Op.Cit ., hal. 305.
a. Peningkatan  mutu  pendidikan  menuntut  kepemimpinan  profesional  dalam  bidang pendidikan. Manajemen mutu pendidikan merupakan alatyang dapat digunakan oleh para profesional pendidikan dalammemperbaiki sistem pendidikan bangsa kita.
b. Kesulitan  yang  dihadapai  para  profesional  pendidikan  adalahketidaksmaan  mereka dalam  menghadapi  “kegagalan  sistem”  yangmencegah  mereka  dari  pengembangan atau penerapan cara atau prosesbaru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada.
c. Peningkatan  mutu  pendidikan  harus  dilakukan  loncat-loncatan.  Normadan kepercayaan lama harus dirubah. Sekolah harus belajar bekerjsasama dengan sumber- sumber  yang  terbatas.  Para  professional  pendidikan  harus  membantu  para  siswa dalam  mengembangkankemampuan-kemampuan  yang  dibutuhkan  guna  bersaing  di duniaglobal.
d. Uang  bukan  kunci  utama  dalam  usaha  peningkatan  mutu.  Mutupendidikan  dapat diperbaiki  jika  administrator,  guru,  staf,  pengasa,  danpimpinan  kantor  diknas mengembangkan  sikap  yang  terpusat  padakepemimpinan,  team  work,  kerja  sama, akuntabilitas, dan rekognisi.Uang tidak menjadi penentu dalam peningkatan mutu.
e. Kunci  utama  peningkatan  mutu  pendidikan  adalah  komitmen  padaperubahan.  Jika semua  guru  dan  staf  sekolah  telah  memiliki  komitmenpada  perubahan,  pimpinan dapat  dengan  mudah  mendorong  merekamenemukan  cara  baru  untuk  memperbaiki efisiensi,  produktivitas,  dankualitas  layanan  pendidikan.  Guru  akan  menggunakan pendekatan  yangbaru  atau  model-model  mengajar,  membimbing,  dan  melatih dalammembantu  perkembangan  siswa.  Demekian  juga  staf  administrasi,  iaakan menggunakan  proses  baru  alam  menyusun  biaya,  menyelesaikanmasalah  dan mengembangkan program baru.
f. Banyak  profesional  di  bidang  pendidikan  yang  kurang  memilikipengetahuan  dan keahlian  dalam  menyiapkan  para  siswa  memasukipasar  kerja  yang  bersifat  global. Ketakutan terhadap perubahan, atautakut melakukan perubahan akan mengakibatkan ketidaktahuanbagaimana mengatasi tuntutan-tuntutan baru.
g. Program  peningkatan  mutu  dalam  bidang  komersial  tidak  dapat  dipakaisecara langsung  dalam  pendidikan,  tetapi  membutuhkan  penyesuaianpenyesuaiandan penyempurnaan.  Budaya,  lingkungan,  dan  proses  kerjatiap  organisasi  berbeda.  Para profesional  pendidikan  harus  dibekali  olehprogram  yang  khusus  dirancang  untuk menunjang pendidikan.
h. Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah system pengukuran. Dengan menggunakan  sistem  pengukuran  memungkinkanpara  profesional  pendidikan  dapat memperlihatkan danmendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan programpeningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua maupunmasyarakat.Masyarakat  dan  manajemen  pendidikan  harus  menjauhkan  diri
darikebiasaan  menggunakan  “program  singkat”,  peningkatan  mutu  dapatdicapai melaui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program-program singkat. 99

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  yaitu  kualitatif,  pendekatan  yang  lebih  menekankan pada  aspek pemahaman  secara  mendalam  terhadap  suatu  masalah  manusia  dan  sosial.  Waktu penelitian adalah antara 1 Januari 2019 sampai dengan 1 Juli 2019, dan tempat penelitian adalah di SMP Negeri 02 Purworejo.
Subjek  dan  informan  penelitian  ini  yaitu  orang-orang  yang  berhubungan  dengan manajemen  berbasis  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan,  yaitu:  kepala sekolah,  wakil  kepala  sekolah,  guru,  staf,  siswa,  wali  siswa,  komite  sekolah,  dan  alumni SMP Negeri 02 Purworejo.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  cara  yang  digunakan  peneliti  untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
Dalam  menguji  keabsahan  data  peneliti  menggunakan  tehnik  Triangulasi,  yakni teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang  memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  diluar  data untuk  keperluan  pengecekan  atau  sebagai  pembanding  terhadap  data  itu.Itu  artinya melakukan  validasi,  dengan  cara  mengecek  dokumen  program  dan  bukti  tertulis lainnya. 100 Dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi metode yaitu menggunakan dua strategi  yaitu:  (1)  Pengecekan  terhadap  derajat  kepercayaan  penemuan  hasil  penelitian dengan  beberapa  tehnik  pengumpulan  data;  (2)  Pengecekan  derajat  kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang  sama.
Langkah-langkah  yang  dilakukan  penulis  lakukan  untuk  menganalisis  data  yang sudah  diperoleh  dari  hasil  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  yaitu  dengan menggunakan  model  analisis  data  Miles  dan  Huberman  sebagaimana  yang  dikutip  oleh Sugiyono, yaitu reduksi data ( data reduction ), penyajian data ( data display ), dan penarikan kesimpulan ( conclusion drawing/verification ). 101

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Otonomi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 02 Purworejo
Peningkatan  mutu  pendidikan  tidak  bisa  dilakukan  hanya  dengan  memperbaiki kurikulum,  menambah  buku  pelajaran,  dan  menyediakan  laboratorium  di  sekolah.  Mutu pendidikan  itu  merupakan  persoalan  mikro  pendidikan  yang  terkait  dengan  persoalan  ke- mampuan  guru,  kesiapan  sekolah  dalam  mendukung  proses  belajar  dengan  menyediakan
99 Nana Syaodih Sukamdinata, Pengembangan kurikulum , ( Bandung: Remaja Rosdakarya , 2006), hal. 8.
100 Patton, Michael Quinn. Metode Evaluasi Kualitatif . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 280.
101 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan , (Bandung: Alfabeta. 2009), hal. 254.
fasilitas  yang  diperlukan,  dan  partisipasi  masyarakat  pendukung  pendidikan  yang  ada  di wilayahnya disertai penataan manajemen. 102
Penyelenggaraan otonomi sekolah sebagai langkah esensial  dari otonomi daerah; dan telah  diterapkan  suatu  terobosan  kebijaksanaan  untuk  otonomi   pendidikan  yang  disebut manajemen  berbasis  sekolah (school  based  management). Dengan  otonomi  sekolah,  dapat lebih  dioptimalkan  peran  sekolah  dan  menghargai  kebutuhan  nyata  di  setiap  sekolah. Pemerintah  sekarang  telah  berkomitmen,  bahwa  pendidikan  berkualitas  hanya  akan  nyata terwujud,  bila  otonomi  daerah  berujung  pada   otonomi   sekolah  yang  berbasiskan manajemen ( School Based Management). 103
Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  yaitu  model  pengelolaanyang  memberikan otonomi  atau  kemandirian  kepada  sekolah  ataumadrasah  dan  mendorong  pengambilan keputusan  partisipatif  yangmelibatkan  secara  langsung  semua  warga  sekolah  atau madrasah sesuaidengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 104
MBS  merupakan  model  pengelolaan  pendidikan  yang  ditandai  denganotonomi sekolah untuk mengambil keputusan dengan melibatkan seluruhkomponen sekolah serta pelibatan  komite  dan  adanya  respon  pemerintahterhadap  gejala-gejala  yang  muncul  di masyarakat,  bertujuan  untukmeningkatkan  efisiensi,  peningkatan  mutu  dan  pemerataan pendidikan.Peningkatan  efisiensi,  antara  lain,  diperoleh  melalui  keleluasaanmengelola sumber  daya,  partisipasi  masyarakat,  penyederhanaan  birokrasi.Sementara  peningkatan mutu  dapat  diperoleh,  antara  lain,  melaluipartisipasi  orang  tua  terhadap  sekolah, fleksibilitas  pengelolaan  sekolahdan  kelas,  peningkatan  profesionalisme  guru  dan  kepala sekolah.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, maka otonomi sekolah SMP N 02 Purworejo dalam meningkatkan mutu pendidikan telah mengambil kebijakan:
a. Sekolah    telah  dapat   menyusun  dan   menetapkan  sendiri  visi,  misi,  strategi,  tujuan, logo, lagu, dan  tata tertib sekolah.
b. Sekolah  memiliki  kewenangan  dalam  penerimaan  siswa  baru  sesuai  dengan  ruang kelas  yang  tersedia,  fasilitas  yang  ada,  jumlah  guru,  dan   tenaga  administratif  yang dimiliki.  Berdasarkan  sumber  daya  pendukung  yang  dimilikinya,  sekolah  secara bertanggung  jawab  harus  dapat   menentukan  sendiri  jumlah  siswa  yang  akan diterima, syarat siswa yang akan diterima, dan  persyaratan lain yang terkait.
102 Suryadi, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah: Konsep dan Aplikasi, (Bandung: Sarana Panca Karya Nusa, 2002).
103 Depdikbud, Konsep  dan  Pelaksanaan  dalam  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah .  (Jakarta: Dikmenum, 2002).
104 Departemen Agama RI, Kendali  Mutu  Pendidikan  Agama  Islam, ( Jakarta:  Depatemen  Agama  RI , 2002), hal. 2.
c. Sekolah  telah  menetapkan  kegiatan  intrakurikuler  dan   ekstrakurikuler  yang  akan diadakan dan  dilaksanakan oleh sekolah. Dalam hal ini, dengan mempertimbangkan kepentingan daerah dan  masa depan lulusannya.
d. Sekolah  telah  mengupayakan    sarana  dan   prasarana  pendidikan,  termasuk  buku pelajaran  dapat  diberikan  kepada  sekolah,  dengan  memperhatikan  standar  dan ketentuan yang ada.
e. Kepala  sekolah  dan   guru  secara  bersama-sama  merancang  proses  pengajaran  dan pembelajaran  yang  memungkinkan  peserta  didik  dapat  belajar  dengan  lancar  dan berhasil. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan  menyenangkan.

## 2.  Partisipasi  Sekolah  dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  di  SMP  Negeri  02 Purworejo
Pengelolaan sumber daya sekolah melalui partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah diharapkan akan memberi ruang gerak yang cukup  bagi  sekolah  untuk  memberi  layanan  pendidikan  yang  bermutu  sesuai  dengan konteks  sekolah  itu  sendiri.  Melalui  pemberian  ruang  gerak  yang  cukup,  diharapkan sekolah  akan  muncul  kreativitas,  inovasi,  tanggung  jawab,  dan  upaya  yang  sungguh- sungguh  untuk  mengembangkan  sekolah.  Konsekuensinya,  maka  dalam  jangka  panjang Manajemen  Berbasis  Sekolah  akan  mendorong  timbulnya  ciri-ciri  khusus  sekolah,  sesuai dengan potensi setempat.
Di daerah yang memiliki potensi kesenian sangat mungkin akan muncul sekolah yang memiliki  keunggulan  di  bidang  kesenian.  Sekolah  lain  mungkin  akan  tumbuh  dengan  ciri khas  bidang  matematika,  agama,  olahraga  dan  sebagainya.  Dalam  jangka  panjang keunggulan  yang  bervariasi  ini  yang  akan  menjadi  awal  kebanggaan  warga  sekolah  dan masyarakat  sekitarnya.  Untuk  itu  dalam  Manajemen  Berbasis  Sekolah,  sekolah  harus diberi ruang gerak cukup dalam menjabarkan kurikulum. Dengan cara itu, setiap  sekolah memiliki peluang untuk menjadi “sekolah unggul”, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jika sekolah  bersedia  mengikutsertakan  masyarakat  (stekholder)  dalam  pengambilan keputusan  untuk  berencana,  pelaksanaan  dan  pengendalian  program  berarti  sekolah tersebut menggunakan manajemen partisipatif. Manajemen partisipatif akan mendorong peran serta masyarakat lebih besar terhadap sekolah.
Dewan sekolah (komite sekolah) memiliki peran: menetapkan kebijakan-kebijakan yang  lebih  luas,  menyatukan  dan  memperjelas  visi  baik  untuk  pemerintah  daerah  dan sekolah itu sendiri, menentukan kebijakan sekolah, visi dan misi sekolah dengan mengacu kepada  ketentuan  nasional  dan  daerah,  menganalisis  kebijakan  pendidikan,  melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, menyatukan seluruh komponen sekolah. Pengawas sekolah  berperan  sebagai  fasilitator  antara  kebijakan  pemda  kepada  masing-masing sekolah  antara  lain  menjelaskan  tujuan  akademik  dan  anggarannya  serta  memberikan bantuan  teknis  ketika  sekolah  menghadapi  masalah  dalam  menerjemahkan  visi  pemda.
Mereka  memberikan  kesempatan  untuk  mengembangkan  profesionalisme  staf  sekolah, melakukan  eksperimen  metode  pengajaran,  dan  menciptakan  jalur  komunikasi  antara sekolah dan staf pemda.
Komite  Sekolah  merupakan  suatu  badan  yang  mewadahi  peran  serta  masyarakat dalam  rangka  meningkatkan  mutu,  pemerataan  dan  efisiensi  pengelolaan  pendidikan  di satuan pendidikan. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya.
Karakteristik  yang  paling  menonjol  dalam  konsep  MBS  adalah  pemberdayaan partisipasi para orangtua dan masyarakat. Sekolah memiliki fungsi subsider, fungsi primer pendidikan ada pada orangtua.
Menurut  Cheng  (dalam  Nurkolis),  ada  dua  bentuk  pendekatan  untuk  mengajak orangtua dan masyarakat  berpartisipasi aktif  dalam  pendidikan. Pertama , pendekatan school based dengan cara mengajar orangtua siswa datang kesekolah melalui pertemuan-pertemuan, konferensi, diskusi guru orangtua dan mengunjungi anaknya yang sedang  belajar  di  sekolah. Kedua ,  pendekatan home  based ,  yaitu  orangtua  membantu anaknya  belajar  dirumah  dan  guru  berkunjung  ke  rumah.  Sedangkan,  peran  masyarakat bukan hanya dukungan finansial, tetapi juga dengan menjaga dan menciptakan lingkungan sekolah  yang  aman  dan  tertib  serta  menjalankan  kontrol  sosial  di  sekolah.  Peran  tokoh- tokoh  masyarakat  dengan  jalan  menjadi  penggerak,  informan  dan  penghubung, koordinator dan pengusul. 105
Berdasarkan  hasil  data  yang  penulis  temukan  di  lapangan  bahwa  partisipasi sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  SMP  N  02  Purworejo  sangat  berperan penting.  Masyarakat  tersebut  masuk  dalam  organisasi  komite  sekolah.  SMP  N  02 Purworejo  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  dan  atau  pengambilan  pengambilan keputusan selalu melibatkan dan meminta peran serta komite sekolah. Hal ini karena SMP N 02 Purworejo tidak dapat melakukan peningkatan mutu tanpa adanya daya dukung dari masyarakat.  Di  tangan  Komite  Sekolah  inilah  menjadi  jalur  yang  menjembatani  antara keinginan  dan  kebutuhan  pihak  sekolah  ke  masyarakat  ataupun  sebaliknya.  Dengan adanya  komite  sekolah    inilah  salah  satu  penunjang  keberhasilan    dalam  meningkatkan mutu pendidikan.

## 3.  Kepemimpinan  Sekolah  dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  di  SMP  Negeri  02 Purworejo
Kepala  sekolah  sebagai  pemimpin  pendidikan  merupakan  orang  yang  paling bertanggung  jawab  terhadap  keberhasilan  pendidikan  di  sekolahnya.  Kepala  sekolah berkaitan dengan kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas dan hubungan antar manusia. Maka  syarat  yang  harus  dipenuhi  seseorang  yang  dipilih  atau  diangkat  menjadi  kepala
105 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah Teori dan Praktek , ( Jakarta : Remaja Rosda karya, 2004).
sekolah harus mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas dan kemampuan dalam membina  hubungan  baik  dengan  semua  personel  sekolah.  Berkaitan  dengan kepemimpinan  kepala  sekolah  dalam  pendidikan  meliputi  proses  menggerakkan, mempengaruhi,  memberikan  motivasi  dan  mengarahkan  orang-orang  di  dalam organisasi/lembaga pendidikan  terutama  untuk mencapai tujuan  yang telah  dirumuskan. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  seorang  pemimpin  pendidikan  dalam  hal  ini adalah kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan membimbing, menggerakkan serta  mendorong  dan  mengarahkan  orang-orang  yang  ada  dalam  lembaga  pendidikan, yaitu mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan sebelumnya.
Peran kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP N  02  Purworejo  tidak  hanya  memfokuskan  pada  pengelolaan  peserta  didik  saja,  namun kepada  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  pendidikan  di  sekolah  seperti  tenaga pendidik,  peserta  didik,  staff  dan  komite  sekolah  juga  dikelola  dengan  sebaik-baiknya bahkan pendataan mengenai sarana prasarana sekolah pun sangat diperhatikan.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai manajer kepala sekolah SMP N  02 Purworejo memperhatikan  kualitas  siswa  dimana  sekolah  menfasilitasi  siswa  agar  dapat  belajar dengan optimal seperti tersedianya sarana prasarana pembelajaran, Untuk meningkatkan kualitas guru, kepala sekolah SMP N 02 Purworejo sering mengirim guru untuk melakukan pelatihan  pembuatan  media  pembelajaran,  seminar  pembelajaran,  workshop,  bahkan membuat  karya  ilmiah.  Peran  Kepala  Sekolah  sebagai  Supervisor  dalam  meningkatkan Mutu  Pendidikan  di  SMP  Negeri  02  Purworejo.    Kepala  sekolah  melakukan  peran supervisor  dalam  tiga  tahapan  yaitu  melakukan  persiapan,  proses  dan  tindak  lanjut supervisi.  Pelaksanaan  supervisi  pembelajaran    dilakukan  dua  kali  dalam  satu  semester dengan teknik supervisi yang digunakan adalah observasi kelas.
4. Kerja Tim Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 02 Purworejo Pengetian Tim Kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja  yang  dicapai  oleh  sebuah  tim  lebih  baik  daripada  kinerja  perindividu  disuatu organsasi ataupun suatu perusahaan. Pekerja tim atau tim kerja adalah orang yang sportif, sensitif dan senang bergaul, serta mampu mengenali aliran emosi yang terpendam dalam tim  dengan  sangat  jelas.  Tim  kerja  menghasilkan  sinergi  positif  melalui  usaha  yang terkoordinasi.  Usaha-usaha  individual  mereka  menghasilkan  satu  tingkat  kinerja  yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual.
Kerja  tim  adalah  suatu  kelompok  yang  upaya-upaya  anggotanya  menghasilkan kinerja  yang  lebih  besar  dari  kontribusi  para  anggota  kelompok,  didalamnya  ada  sinergi positif yang meningkatkan kinerja dan kinerja yang dihasilkan lebih besar daripada jumlah kontribusi para anggotanya.
Dalam sekolah  yang menerapkan TQM, sekolah  harus memahami akan fungsi tim yang  di  bentuk.  Sebagai  contoh  adalah  tim  yang  dibentuk  untuk  penyusunan  mata pelajaran. Tim ini dibentuk agar memiliki fungsi penting yang mencakup:
a. Bertanggung jawab pada mutu pembelajaran
b. Bertanggung  jawab  pada  pemanfaatan  waktu  para  guru,  material,  serta  ruang  yang dimanfaatkan.
c. Menjadi sarana untuk mengawasi, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu.
d. Bertindak  sebagai  penyalur  informasi  kepada  pihak  manajemen  tentang  perubahan- perubahan yang diperlukan dalamproses peningkatan mutu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
5. Otonomi  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  SMP  Negeri  2  Purworejo dengan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  sudah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  yang  berlaku,  sekolah  telah  dapat   menyusun  dan   menetapkan  sendiri  visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan  tata tertib, menetapkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler,  melengkapi  sarana  prasarana  pendidikan  dan  merancang  proses pembelajaran yang PAKEM.
6. Partisipasi  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  bahwa  sekolah  selalu melibatkan  komite  sekolah  dalam  merencanakan  dan  menetapkan  kebijakan,  komite sekolah  pun  berperanaktif  dalam  membantu  penyelanggaraan  pendidikan  di  sekolah dalam  kapasitasnya  sebagai  pemberi  pertimbangan,  pendukung  program,  pengontrol, dan  bahkan  mediator.  Untuk  memajukan  pendidikan  di  sekolah,  komite  sekolah membantu  sekolah  dalam  penyelenggaraan  proses  belajar  mengajar,  manajemen sekolah,  kelembagaan  sekolah,  sarana  dan  prasarana  sekolah,  pembiayaan  pendidikan, dan mengkoordinasikan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Kedudukannya sebagai mitra sekolah.
7. Kepemimpinan  kepala  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  sangat  efektif dalam  mengelola  sarana  prasarana  yang  ada  dan  bila  ada  yang  kurang  lengkap  segera berusaha  melengkapi  agar  proses  pembelajaran  berjalan  dengan  maksimal.  Kepala sekolah menggerakkan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di sekolah seperti  tenaga  pendidik,  peserta  didik,  staf  dan  komite  sekolah  untuk  melaksanakan tugas pokok fungsinya dan peningkatan.
8. Tim  kerja  sekolah  melaksanakan  tugas  sebagai  tim  pengembang  sekolah  yaitu memberikan  masukan  kepada  sekolah  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  mengambil keputusan,  melaksanakan  pembinaan  untuk  meningkatkan  kemampuan  guru,  membuat perencanaan pengembangan sekolah dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

## DAFTAR PUSTAKA
Bellen, S, dkk, 1999, Manajemen Berbasis Sekolah , Jakarta: Depdikbud.
Departemen Agama RI, 2002, Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Depatemen Agama RI.
Depdikbud, 2002, Konsep dan Pelaksanaan dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah . Jakarta: Dikmenum.
Dirjen  Dikdsamen,  2001, Peningkatan  Mutu  Pendidikan  di  Sekolah  Dasar, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Engkoswara & AanKomariah, 2010, AdministrasiPendidikan . Bandung: Alfabeta.
Hadis & Nurhayati, 2012, Manajemen Mutu Pendidikan, Bandung: Alfabeta.
Husaini  Usman,  2010, Manajemen: Teori,  Praktik,  dan  Riset  Pendidikan  Edisi  Ketiga, Jakarta : Bumi Aksara.
Ibrahim,  2015,  Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  pada  SD  Negeri  Sakti  Pidie. Jurnal  Administrasi  Pendidikan  Pascasarjana  Universitas  Syiah  Kuala, Vol.  3  Nomor 1, hal.118.
Ibtisam  Abu-Duhou,  2002, School-Based  Management ( Manajemen  Berbasis  Sekolah ),
Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
Masduki  Duryat,  2016, Kepemimpinan  Pendidikan:  Meneguhkan  Legitimasi  dalam Berkontestasi di Bidang Pendidikan, Bandung: Alfabeta.
Mulyasa,  E.,  2011, Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Konsep,  Strategi  dan  Implementasi , Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nana  Syaodih  Sukmadinata,  2008, Pengembangan  kurikulum ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Nasution,  M.  N.,  2001, Manajemen  Mutu  Terpadu  (Total  Quality  Management), Jakarta: Ghalia Indoensia.
Nurkolis,  2004, Manajemen  Berbasis  Sekolah  Teori  dan  Praktek ,  Jakarta:  Remaja Rosdakarya.
Patton, Michael Quinn, 2006, Metode Evaluasi Kualitatif , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Saud, Udin Syaefudin, 2001, Pengembangan Profesi Guru . Bandung: Alfabeta.
Sri  Minarti,  2011, Manajemen  Sekolah:  Mengelola  Lembaga  Pendidikan  Secara  Mandiri, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan , Bandung: Alfabeta.
Suparlan,  2013, Manajemen  Berbasis  Sekolah  dari  Teori  sampai  dengan  Praktik, Jakarta: Bumi Aksara.
Suryadi, 2002, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah Konsep dan Aplikasi, Bandung: Sarana Panca Karya Nusa.
Syaiful Sagala, 2010, Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung: Alfabeta.
Tim  Dosen  Administrasi  Pendidikan  UPI,  2010, Administrasi  Pendidikan ,  Bandung:  UPI Bandung.