PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN POHON KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN BULELENG (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG)
Oleh :
Made Wirawanto 1 , Ni Ny. Mariadi 2 , Saptala Mandala 3
(wirasorgamade@gmail.com), (nyoman.mariadi@unipas.ac.id), (saptala.mandala@unipas.ac.id)

## ABSTRAK
Abstrak :  Penelitian  skripsi  ini  dilatar  belakangi  oleh  Pelaksanaan  Peraturan  Bupati Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018  Tentang  Perlindungan  Pohon  Kawasan  Perkotaan Kabupaten  Buleleng  yang  dalam  prakteknya  belum  dapat  ditegakkan  secara maksimal.  Dalam  penelitian  skripsi  ini  yang  menjadi  permasalahannya  adalah  1. Bagaimana  Pelaksanaan  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018  Di Kawasan  Perkotaan  Kabupaten  Buleleng,  2.  Apa  kendala  yang  dihadapi  dalam Pelaksanaan  Peraturan  Bupati  Nomor  50  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  Pohon Kawasan  Perkotaan  Di  Kabupaten  Buleleng,  3.  Apa  upaya  yang  dapat  ditempuh untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah  jenis  penelitian  hukum  empiris.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan antara  lain:  teknik  studi  dokumentasi,  teknik  wawancara,  teknik  observasi pengumpulan bahan data menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil  penelitian,  dapat  dijabarkan  hal-hal  sebagai  berikut:  1.  kendala  yang  dihadapi dalam  pelaksanaan  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018  tentang Perlindungan  Pohon  Kawasan  Perkotaan  Kabupaten  Buleleng  yaitu  Pada  Peraturan Bupati  Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  Pohon  Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng, Pasal 5 ayat (1) berbunyi Setiap kegiatan penebangan pohon di tepi jalan wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi  Ruang  Terbuka  Hijau,  pada  ayat  (2)  berbunyi  Izin  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diberikan  kepada  perorangan  atau  badan.  2. Sehubungan  dengan  adanya  kendala  yang  dihadapi  dalam  perlindungan  pohon  di kawasan  perkotaan  khususnya  di  Kota  Singaraja,  maka  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Buleleng  mengatasi  kendala  Pelaksanaan  Peraturan  Bupati  Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng  melalui  :  sosialisasi,  edukasi,  pengembangan/penanaman  pohon, pengawasan dan masyarakat.
Kata Kunci : Pelaksanaan Peraturan, Kendala Peraturan dan Upaya Pelaksanaan.
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

## PENDAHULUAN
Kota  sebagai  pusat  pertumbuhan,  perkembangan  dan  perubahan  serta  pusat berbagai  kegiatan  dengan  konsep  globalisasi  modernisasi  yang  dibangun  untuk kemajuan bangsa dan Negara. Perkembangan itu dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penduduk  yang  semakin  meningkat  dalam  kebutuhannya,  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  dinamika  kegiatan  ekonomi  yang  semakin  meningkat, dan  perkembangan  perluasan  jaringan  komunikasi  dan  transportasi  yang  semakin tinggi.
Permasalahan  umum  yang  dihadapi  oleh  kota  besar  di  Indonesia  adalah pertumbuhan  jumlah  penduduk  perkotaan  yang  tinggi.  Penyebabnya  adalah pertumbuhan  penduduk  alamiah  dan  faktor  urbanisasi.  Kedua  faktor  penyebab  ini pada akhirnya berdampak lahirnya berbagai persoalan di perkotaan seperti kurangnya ruang untuk kebutuhan perumahan.
Implikasi  lain  dari  meningkatnya  kebutuhan  ruang  di  perkotaan  adalah tingginya  permintaan  lahan.  Penyediaan  lahan  di  pusat  kota  semakin  terbatas  dan tentu sangat mahal sehingga perkembangan perkotaan cenderung mengambil wilayah pinggiran perkotaan.
Secara  umum,  setiap  pertambahan  jumlah  penduduk  akan  disertai  dengan tuntutan  pertambahan  kebutuhan  dasar  (pangan,  sandang,  dan  papan).  Kebutuhan akan  pangan  dan  sandang  biasanya  berasal  dari  produksi  pertanian,  sedangkan kebutuhan bahan perumahan umumnya berasal dari sumberdaya alam. Pertumbuhan penduduk  yang  begitu  cepat,  serta  aktivitas  pembangunan  dalam  berbagai  bidang akan menyebabkan meningkatnya permintaan lahan. Hal inilah yang akan mendorong terjadinya alih fungsi lahan pembangunan.
Penataan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik dikawasan perkotaan perlu  mendapat  perhatian  yang  khusus,  terutama  yang  terkait  dengan  penyediaan kawasan  hunian,  fasilitas  umum  dan  sosial  serta  ruang-ruang  terbuka  publik (open spaces) di  perkotaan.  Jika  perubahan  tersebut  tidak  segera  ditangani  dengan  baik,
maka dapat dipastikan, bahwa kerusakan terhadap tatanan ruang kota akan semakin terkikis  dan  punah  oleh  semakin  meningkatnya  perkembangan  infrastruktur  dan pembangunan  kota.  “Dalam  hal  ini  perlu  keselarasan  pemanfaatan  ruang  dalam bentuk kajian berupa aturan aturan yang bersifat mengikat dari pemerintah” Yunus, (Hadi Sabari, 2004: 15).
Permasalahan ini akan menjadi permasalahan yang mendasar mengingat Pasal 33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menyebutkan;  Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Dalam hal  ini  adalah  kita  menghendaki  untuk  menggunakan  dan  memanfaatkan  bumi,  air dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Ini berarti, dalam pembangunan diterapkan asas kelestarian bagi sumberdaya alam dan selanjutnya memanfaatkan sumberdaya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia.
Salah satu permasalahan yang kini dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan di Indonesia adalah semakin berkurangnya lingkungan dan ruang publik terutama Ruang Terbuka Hijau, untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut terkait dengan paradigma bahwa  ruang  sebagai  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  tidak  mengenal  batas wilayah.  “Akan  tetapi  kalau  ruang  dikaitkan  dengan  pengaturannya,  haruslah  jelas terbatas  fungsi  dan  sistemnya  dalam  pengelolaan  suatu  Kawasan”  (Mutakiq-Jalur
Hijau Sepeda. “ Jalur Hijau Kawasan Perkotaan ”, melalui
https://jalurhijausepeda.blogspot.com. Diakses tanggal 25 November 2020).
Berlakunya  Undang-Undang  tentang  penataan  ruang  juga  diharapkan  dapat digunakan  sebagai  bahan  acuan  pemerintah  dalam  penataan  dan  pelestarian lingkungan  hidup.  Tetapi  hingga  saat  ini  kondisi  yang  tercipta  masih  belum  sesuai dengan  harapan.  Hal  ini  terlihat  dari  tantangan  yang  terjadi  terutama  semakin
meningkatnya permasalahan banjir  dan  longsor  semakin  meningkatnya  kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan belum terselesaikannya masalah permukiman kumuh semakin  berkurangnya  ruang  publik  dan  Ruang  Terbuka  Hijau  Publik  di  kawasan perkotaan,  serta  belum  terpecahkannya  masalah  ketidakseimbangan  perkembangan antar wilayah.
Perkembangan penataan ruang di berbagai wilayah di Indonesia yang muncul terkait  kebijakan  otonomi  daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 dan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pemerintah  Daerah,  yaitu  memberikan wewenang kepada daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang mencakup kegiatan pengaturan,  pembinaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  penataan  ruang,  didasarkan pada  pendekatan  wilayah  administratif  dan  dengan  tingkat  pemanfaatan  ruang  yang berbeda.  Dan  juga  Peraturan  Bupati  Nomor  50  Tahun  2018  Tentang  Perlindungan Pohon  Kawasan  Perkotaan  di  Kabupaten  Buleleng  yang  dilakukan  oleh  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
Polemik keharusan menyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik oleh pemerintah daerah pada kawasan perkotaan sebenarnya telah lama ada. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14  Tahun  1998  tentang  Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Wilayah  Perkotaan sebenarnya telah mengatur hal tersebut. Namun pelaksanaannya belum sesuai dengan kondisi yang diinginkan seperti yang terlihat dalam luas Ruang Terbuka Hijau Kota Singaraja  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buleleng  masih  sangat  jauh  dari proporsi Ruang Terbuka Hijau yang diharuskan.
Dalam  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang, Peraturan  Menteri  PU  No.  05/PRT/M/2008  tentang  Pedoman  Penyediaan  dan Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan  Perkotaan  dan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  1  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau  Kawasan Perkotaan  (RTHKP)  menyebutkan  bahwa  30%  wilayah  kota  harus  berupa  Ruang
Terbuka Hijau yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. Berdasarkan klarifikasi RTH  menurut  Permen  PU  No.  05/PRT/M/2008  tentang  Pedoman  Penyediaan  dan Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan  Perkotaan  melalui  pengukuran  dan analisis spatil terhadap lokasi RTH.
Permasalahan  Ruang  Terbuka  Hijau  masih  terus  berdatangan  ketika  Kota Singaraja  ingin  menerapkan  perlindungan  pohon  pada  kawasan  perkotaan  singaraja yang  di  atur  pada  Peraturan  Bupati  Nomor  50  Tahun  2018  Tentang  Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan di Kabupaten Buleleng. Akan tetapi kesadaran masyarakat terhadap  keperdulian  dan  keikutsertaan  menjaga  dan  melestarikan  Ruang  Terbuka Hijau publik masih dianggap kurang karena masih banyak permohonan penebangan pohon  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  sangat  disayangkan  mengingat  pohon yang berada di kawasan perkotaan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kadar Oksigen yang setiap hari semakin dilanda polusi yang cukup tinggi.
Maka  dari  itu  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang pelaksanaan  hukum  pada  Peraturan  Bupati  Nomor  50  Tahun  2018  Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan di Kabupaten Buleleng khususnya yang di Kota Singaraja.
1. Bagaimana  Pelaksanaan  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018  di Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng ?
2. Apa  kendala  yang  dihadapi  dalam  Pelaksanaan  Peraturan  Bupati  Nomor  50 Tahun  2018  Tentang  Perlindungan  Pohon  Kawasan  Perkotaan  di  Kabupaten Buleleng ?
3. Apa  upaya  yang  dapat  ditempuh  untuk  mengatasi  kendala  dalam  Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  adalah  salah  satu  cara  untuk  mencari  kebenaran  ilmiah  atas  suatu masalah.  Kebenaran  ilmiah  adalah  kebenaran  objektif  yang  jika  diuji  di  tempat  dan waktu yang lain hasilnya tidak jauh berbeda.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti  dalam  mengkaji  Peraturan  Bupati Nomor  50  Tahun  2018  Tentang  Perlindungan  Pohon  Kawasan  Perkotaan  di Kabupaten  Buleleng  yaitu  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris.  Hukum empiris yang mengenal adanya kesenjangan antara das solen dan das sein .
“Hukum Empiris adalah Hukum yang dianut oleh masyarakat, penelitian yang melihat  keadaan  secara  nyata,  hal  ini  berawal  dari  sebuah  filsafat  positivisme  yang melihat sesuatu adalah benar jika dapat dibuktikan nyata adanya (positif)” (Sadikin- Jalur  Hijau.  “Hukumnas.com”,  melalui https://jalurhijau sepeda.blogspot.com. Diakses  tanggal  25  November  2020.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  Pendekatan Yuridis  Sosiologis,  yaitu  jenis  pendekatan  yang  beranjak  dari  norma  atau  aturan hukum.
Penelitian  hukum  empiris  menurut  sifatnya  dapat  dibedakan  menjadi  3  sifat penelitian yaitu:
a) Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan);
Penelitian ini umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, masih belum  adanya  informasi  tentang  norma-norma  atau  ketentuan  yang  mengatur tentang  hal  tersebut,  atau  kalaupun  sudah  ada  masih  relatif  sedikit,  begitu  juga masih belum adanya dan/atau sedikitnya literatur atau karya ilmiah lainnya yang menulis tentang hal tersebut.
b) Penelitian yang sifatnya deskriptif (menggambarkan); dan Penelitian  yang  bersifat  deskriptif  pada  umumnya  bertujuan  menggambarkan secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu, atau  untuk  menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.
c) Penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif).
Penelitian  eksplanatoris  sifatnya  menguji  hipotesis,  yaitu  penelitian  yang  ingin mengetahui pengaruh atau dampak suatu variabel terhadap variabel lainnya atau penelitian tentang hubungan atau korelasi suatu variabel.
Dari  beberapa  jenis  sifat  penelitian  di  atas,  peneliti  menggunakan  sifat penelitian yang sifatnya deskriptif (menggambarkan) dikarenakan penelitian tentang Pelaksanaan  Peraturan  Bupati  Nomor  50  Tahun  2018,  belum  banyak  atau  masih sedikit  membahas  tentang  perlindungan  pohon  kawasan  perkotaan.  Peneliti mengamati  langsung  kelapangan  serta  melakukan  wawancara  interaktif  secara berkala  untuk  menemukan  informasi  terhadap  norma-norma  atau  ketentuan  yang mengatur tentang hal tersebut dan fakta yang terjadi di dalam kalangan masyarakat.
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buleleng dibawah  naungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  khususnya  bagian  yang menangani  perlindungan  pohon  kawasan  perkotaan  yaitu  Bidang  Tata  Lingkungan yang  berpedoman  pada  Peraturan  Bupati  Nomor  50  Tahun  2018  Tentang Perlindungan  Pohon  Kawasan  Perkotaan  di  Kabupaten  Buleleng.  Teknik pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik  studi  dokumentasi, wawancara dan observasi:
a) Teknik Studi Dokumentasi
Studi  dokumentasi/studi  kepustakaan  yaitu  serangkai  usaha  untuk  memperoleh data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasi,  mengindentifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-Undangan  dan  buku-buku  literatur  yang  ada  kaitanya  dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b) Teknik Wawancara
Teknik  wawancara  merupakan  salah  satu  teknik  menggali  informasi  dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memproleh jawaban-jawaban yang
relevan  dengan  permasalahan  penelitian  kepada  responden  maupun  informan. Teknik wawancara dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu:
1. Wawancara Bebas;
Proses wawancara dimana pewawancara tidak secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitianya.
2. Wawancara Terpimpin; dan
Suatu  wawancara  yang  menggunakan  panduan  pokok-pokok  masalah  yang diteliti.
3. Wawancara Bebas Terpimpin.
Merupakan  kombinasi  antara  wawancara  bebas  dan  terpimpin,  yaitu  suatu wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden/informan secara tertulis.
Pada  penelitian  ini  Peneliti  menggunakan  1  (satu)  teknik  wawancara  dari beberapa  teknik  wawancara  yaitu  Wawancara    Bebas  Terpimpin  yang  dimana menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti serta pada saat melakukan wawancara peneliti juga tidak sengaja mengarahkan beberapa pertanyaan diluar dari panduan pokok-pokok permasalahan akan tetapi di dalam proses tanya jawab tersebut tidak jauh dari persoalan fokus penelitiannya.
Hasil  wawancara  dan  observasi  akan  dilampirkan  sesuai  dengan  apa  yang disampaikan  secara  lisan  sehingga  peneliti  dapat  menjadikan  hasil  wawancara  dan observasi menjadi suatu objek pembahasan dalam penulisan skripsi tersebut. Peneliti juga mendapatkan suatu informasi penting yang belum peneliti ketahui secara fakta sehingga dalam penyampaian informasi dapat dipertanggungjawabkan dengan dasar imformasi yang benar.
Dalam  pengolahan  dan  analisis  data  peneliti  mengenal  model-model  analisis data yaitu :
a) Analisis Data Kualitatif
Dalam  suatu  penelitian  yang  sifatnya  eksploratif  dan  deskriptif.  Dalam  hal  ini, data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak  diolah  menjadi  angka-angka,  data  sukar  diukur  dengan  angka,  hubungan antar  variabel  tidak  jelas,  sampel  lebih  bersifat non-probabilitas ,  dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
b) Analisis Data Kuantitatif
Penelitian  yang  sifatnya  eksplanatoris,  sifat  data  yang  dikumpulkan  berjumlah besar,  mudah  diklasifikasikan  ke  dalam  kategori-kategori,  data  yang  terkumpul terdiri dari aneka gejala yang dapat diukur dengan angka-angka, hubungan antara variabel sangat jelas, pengambilan sample dilakukan sangat cermat dan teliti.
“Analisa  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  mengurai  data  ke  dalam  pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah peneliti.”

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018  di Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng
“Kabupaten  Buleleng  merupakan  wilayah  terluas  sepanjang  jalan  pada tahun  2017  mencapai  1.335,28  km,  yang  terdiri  dari  jalan  nasional  sepanjang 196,75 km, jalan provinsi 106,65 km dan jalan kabupaten sepanjang 1.031,88 km” (Kadek Putra Aryawan dan  I Nyoman Surata, 2019: 1).  Sehingga luasan untuk  menjadikan  kota  hijau  sangat  memungkinkan  khususnya  di  Kawasan Perkotaan.  Namun  demikian  karena  kekurangan  kesadaran  masyarakat  untuk ikut  andil  mempetahankan  keasrian  lingkungan  maka  Kota  Singaraja  tidak mampu  mencangkup  perkotaan  yang  hijau  dengan  mengaplikasikan  taman- taman kecil dan pohon perindang di sepadan jalan perkotaan singaraja.
“Ehrlich  dan  Holdren  dalam  Takdir  Rahmadi  menekankan,  bahwa pertumbuhan  penduduk  dan  peningkatan  kekayaan  memberikan  sumbangan penting tehadap penurunan kualitas lingkungan hidup” (Takdir Rahmadi, 2014:
7).  Dampak  dari  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup  sangat  merugikan ekosistem kehidupan mahluk hidup. Mulai dari polusi yang berlebihan dan juga erosi yang tidak dapat dihindari.
Pohon  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  rangka  menjaga kelangsungan hidup bagi seluruh mahluk hidup, sehingga keberadaannya perlu dilindungi  dan  dilestarikan  sebagai  upaya  melindungi  dan  melestarikan keberadaan pohon serta menyelaraskan dengan dinamika kebutuhan hukum dan kehidupan  masyarakat  yang  semakin  berkembang  maka  pemerintah  darerah khusunya Kabupaten Buleleng lingkup perkotaan singaraja membuat Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan  Kota  Singaraja  di  Kabupaten  Buleleng  area  Kawasan  Perkotaan Kabupaten Buleleng, dalam Pelaksanaan peraturan tersebut memiliki tujuan dan fungsi tertentu yaitu :
a. Tujuan perlindungan pohon kawasan perkotaan
Mencegah  dan  membatasi  kerusakan  pohon  yang  disebabkan  oleh perbuatan manusia, daya alam, hama, dan penyakit, serta penyebab lainnya adapun  tujuan  perlindungan  pohon  yang  lainnya  yaitu  untuk  menjaga kelestarian pohon di kawasan perkotaan
b. Fungsi pohon di tepi jalan
1) Peneduh;
2) Pencegah erosi;
3) Penyerap polusi udara;
4) Pembatas pandang;
5) Estetika; dan
6) Resapan.
Untuk  melindungi  pohon  dikawasan  perkotaan  selain  melalui  Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan
Perkotaan Kota Singaraja di Kabupaten Buleleng mempunyai peran masyarakat yang dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain :
a. Penanaman pohon penghijauan;
b. Pemeliharaan pohon;
c. Tidak  melakukan  kegiatan  yang  dapat  merusak  atau  mematikan  pohon; atau
d. Melaporkan kepada pemerintah daerah mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati.
Pelaksanaan  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018  tentang Perlindungan  Pohon  Kawasan  Perkotaan  Kabupaten  Buleleng  pada  intinya yaitu memiliki tujuan yang sangat penting untuk melindungi pohon yang ada di sepanjang  jalan  maupun  di  perkotaan  guna  untuk  membentuk  Ruang  Terbuka Hijau  dengan  disertai  larangan  bagi  masyarakat  yang  menebang  pohon  tanpa izin.  Ketika  masyarakat  menebang  pohon  tanpa  izin,  maka  sanksinya  bukan pidana  kurungan  ataupun  pidana  denda  melainkan  dikenakan  sanksi  untuk mengadakan  reboisasi/penanaman  kembali  pohon  perindang  yang  jumlahnya bahkan lebih banyak.
Gede  Melandrat  mengemukakan  “bahwa  dasar  terbentuknya  Peraturan Bupati  Nomor  50  Tahun  2018  Tentang  Perlindungan  Pohon  Kawasan Perkotaan  di  Kabupaten  Buleleng”  (Hasil  Wawancara  Langsung,  ”Kepala Dinas  Lingkungan  Hidup”  Gede  Melandrat.Tanggal    24  Mei  2021).  Berawal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng kosentrasi terhadap lingkungan walaupun di dalam pemanfaatan lahan diareal perkotaan atau disepadan jalan mengalami kekurangan  lahan,  sekiranya  menjadi  salah  satu  penghambat  terjadinya penurunan  pohon  yang  ada  di  kota.  Atas  dasar  hal-hal  tersebut  secara  teknis kami  mengkaji  sebuah  payung  hukum  baik  itu  dari  Perundang-Undangan  dan
Peraturan Daerah sehingga munculah Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan di Kabupaten Buleleng yang akan  menjadi  dasar  hukum  untuk  digunakan  melindungi  pohon  khususnya  di kota singaraja.
Ariston  Adhi  Pamungkas  mengemukakan  “bahwa  untuk  menciptakan Ruang  Terbuka  Hijau  yang  maksimal  maka  pohon  perindang  menjadi  kunci untuk  mewujudkan  kawasan  perkotaan  indah,  asri  dan  nyaman”  (Hasil Wawancara  Langsung,  ”Sekretaris  Dinas  Lingkungan  Hidup”  Ariston  Adhi Pamungkas.Tanggal    27  Mei  2021).  Didasarkan  pemikiran  bahwa  pohon  itu mempunyai  fungsi  hidrologi,  selain  untuk  perindang  dan  juga  selain  dapat mengatur  fungsi  dan  sirkulasi  udara  sehingga  dapat  mengatur  fungsi  dan sirkulasi  air.  Diharapkan    dengan  adanya  pohon  perindang  itu  pohon  bukan hanya berfungsi jadi estetika akan tetapi juga berfungsi untuk mengatur iklim- iklim  sehingga  kawasan  perkotaan  menjadi  sarana  meredam  polusi  dan  panas berlebihan. Jadi dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 ini kami  mengharapkan  kota  tetap  asri,  kota  tetap  hijau  dan  kota  ini  tetap  dapat memberikan  fungsi  dan  manfaatnya  khususnya  kepada  masyarakat  kota  dari segi sirkulasi udara.
Nyoman  Mudara  mengemukakan  “bahwa  untuk  menciptakan  dinamika kawasan  perkotaan  yang  semakin  berkembang  maka  perlindungan  pohon kawasan  perkotaan  harus  tetap  exis  di  masyarakat”  (Hasil  Wawancara Langsung, ”Kepala Seksi Tata Lingkungan  Dinas Lingkungan Hidup” Nyoman Mudara.Tanggal    19  Mei  2021).  Menanggapi  dinamika  yang  berkembang dimasyarakat  khusunya  di  Kawasan  Perkotaan,  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Buleleng  berupaya  berusaha  mengimbangi  dinamika  yang berkembang  dengan  cara  untuk  mempertahankan  lahan  yang  ada  di  kota singaraja.  Jadi  untuk  mempertahankan  lahan  di  kota  singaraja  kita  melakukan litigasi  terhadap  upaya-upaya  yang  menyebabkan  perubahan  iklim  khususnya
kawasan  perkotaan  dengan  tetap  mempertahankan  pohon-pohon  perindang  di kawasan perkotaan sehingga tidak terjadi perubahan iklim atau kestabilan cuaca dan suhu udara di kota dapat dijaga.
Karena  hanya  sebatas  Peraturan  Bupati  Buleleng  itu  sifatnya  teknis  jadi dimana  peraturan  tersebut  bisa  diekseskusi  dengan  baik  salah  satunya  melalui edukasi,  sosialisasi  pemahaman  bahwa  betapa  pentingnya  pohon  yang  ada  di kawasan  perkotaan,  ini  murni  karena  perlindungan  pohon  untuk  menjaga keasrian,  kenyamanan  jadi  tidak  banyak  polusi  sehingga  eksekusi  dari Peraturan Bupati Buleleng ini lebih banyak kepada edukasi ke masyarakat tidak semata  mata  bahwasannya  ketika  mereka  melakukan  penebangan  pohon  tidak diganti dengan uang, justru sebaliknya ketika pohon itu ditebang  maka diganti dengan 10 (sepuluh) bibit pohon bahkan lebih sesuai dengan umur pohon dan diameter pohon. Hal ini tentunya banyak di edukasi ke masyarakat tidak semata mata untuk menebang.
Pelaksanaan  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018  tentang Perlindungan  Pohon  Kawasan  Perkotaan  Kabupaten  Buleleng  ini  diwajibkan bahwa masyarakat yang ingin menebang pohon perindang di sekitar rumahnya atau wilayah tertentu harus meminta izin kepada Instansi yang ditunjuk untuk menjalankan SOP penebangan pohon, tetapi ternyata dari mereka banyak yang belum paham tentang aturan jadi Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng ini sebetulnya  mengamanatkan  bagi  setiap  orang  yang  menebang  pohon  harus memiliki izin setelah di berikan izin juga harus memberikan kompensasi yang pantas  bukan  kepada  Instansi  yang  dimaksud  tapi  kepada  lingkungan.  Tetapi mereka  kadang  hanya  meminta  saja  untuk  menebang  pohon  tapi  giliran mengganti  mereka  masih  ada  tawar-menawar.  Kasus  penebangan  pohon  juga tidak bisa dihindari karena merupakan fasilitas publik bahwa areal bisnis sangat tidak bisa hindari karena melihat lokus pemanfaatan ruang merupakan hak dari
setiap orang contohnya penebangan pohon di depan toko yang akan dijadikan pusat  perbelanjaan,  karena  itu  sangat  mengganggu  perekonomian  Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Nyoman  Mudara  mengemukakan  bahwa  “Pelaksanaan  Peraturan  Bupati Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018  Tentang  Perlindungan  Pohon  Kawasan Perkotaan  Kabupaten  Buleleng  belum  maksimal  dilakukan/diterapkan  kepada masyarakat“  (Hasil  Wawancara  Langsung,  ”Kepala  Seksi  Tata  Lingkungan Dinas  Lingkungan  Hidup”  Nyoman  Mudara.Tanggal    19  Mei  2021),  karena masih  lemahnya  sanksi  dalam  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  50  Tahun 2018  tentang  Perlindungan  Pohon  Kawasan  Perkotaan  Kabupaten  Buleleng, sehingga  masih  banyak  terjadi  permohonan  penebangan  pohon  atau penebangan  pohon  secara  liar  tanpa  memiliki  izin  dari  Instansi  yaitu  Dinas Lingkungan  Hidup  yang  mengatur  tentang  Perlindungan  Pohon  di  kawasan perkotaan  khususnya  di  Kota  Singaraja.  Diharapkan  dari  Peraturan  Bupati tersebut  dapat  mempertahankan  keserasian  dan  keindahan  pohon  dalam mempertahankan larangan-larangan kegiatan penebangan pohon. Tidak mudah untuk  bisa  merubah  prilaku  masyarakat  untuk  tidak  melakukan  penebangan pohon  di  sepadan  jalan  maka  dengan  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  50 Tahun  2018  Tentang  Perlindungan  pohon  Kawasan  Perkotaan  Kabupaten Buleleng  ini  dapat  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  untuk  menambah pengetahuan masyarakat agar tau betapa pentingnya penghijauan kota di areal perkotaan.
2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun  2018  Tentang  Perlindungan  Pohon  Kawasan  Perkotaan  di Kabupaten Buleleng
Pemahaman  masyarakat  khususnya  di  kawasan  perkotaan  masih  belum paham  bahwa  betapa  pentingnya  perlindungan  pohon  di  kawasan  perkotaan guna  menjaga  keserasian,  estetika  bahkan  sebagai  paru-paru  di  tengah-tengah
jantung  perkotaan  sehingga  masyarakat  tidak  memperhatikan  akibat  dari  apa yang  dilakukan,  mereka  melakukan  penebangan  pohon  tanpa  memperdulikan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng yang sudah ada.
Adapun  kendala  yang  dihadapi  dalam  Pelaksanaan  Peraturan  Bupati Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  Pohon  Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng yaitu :
a. Melakukan Penebangan Pohon Tanpa Izin
Pada  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018  tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng, Pasal 5 ayat (1)  berbunyi  Setiap  kegiatan  penebangan  pohon  di  tepi  jalan  wajib memiliki  izin  yang  diterbitkan  oleh  Perangkat  Daerah  yang  membidangi Ruang Terbuka Hijau, pada ayat (2) berbunyi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan atau badan.
Sedangkan  pada  prakteknya  dilapangan  masih  banyak  masyarakat  yang menebang pohon tidak memiliki izin yang dimana sudah disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) dengan beralasan bahwa ketidakpahaman dan ketidaktauan tentang prosedur yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah khususnya tentang perlindungan pohon.
b. Masyarakat Tidak Mau Tau Peraturan Perlindungan Pohon Beberapa masyarakat sengaja dan tidak mau tau tentang Peraturan Bupati Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  Pohon  Kawasan Perkotaan  Kabupaten  Buleleng  guna  memenuhi  kebutuhan  pribadi  atau kelompok untuk mengembangkan suatu usaha sehingga pohon yang berada di  sekitarnya  ditebang  begitu  saja  demi  kelancaran  pembangunan  yang sedang dilakukan.
Hal  itu  yang  mengabaikan  pandangan,  pendapatnya  tentang  Peraturan Bupati  Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  Pohon
Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng yang ada sehingga mengabaikan semua apa yang menjadi isi dari peraturan itu sendiri.
Gede  Melandrat  mengemukakan  “bahwa  pada  dasarnya  Pemerintah Daerah  sudah  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk  ikut  serta menjaga  dan  melindungi  pohon  di  kawasan  perkotaan”  (Hasil  Wawancara Langsung,  ”Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup”  Gede  Melandrat.Tanggal    24 Mei 2021). Karena sudah ada edukasi ke masyarakat pada eksekusinya menjadi kecil,  jadi  ketika  ada  yang  mau  menebang  pohon  diberikan  edukasi  dan pemahaman  kepada  orang  tersebut  tentang  fungsi  dari  sebuah  pohon  tersebut salah  satunya  tanaman  tersebut  menjadi  perindang  dan  meredam  polusi, sehingga  ketika  di  tebang  secara  teknis  bisa  melihat  apakah  pohon  itu  layak atau tidaknya ditebang, sehingga selama ini tidak menjadi kendala dalam proses permintaan  penebangan  pohon  karena  sudah  melalu  SOP  yang  benar  sesuai dengan syarat administrasi suatu instansi.
Ariston Adhi Pamungkas mengemukakan “bahwa kendala-kendala dalam melindungi  pohon  dikawasan  perkotaan  masih  banyak  ditemukan  pada prakteknya”  (Hasil  Wawancara  Langsung,  ”Sekretaris  Dinas  Lingkungan Hidup”Ariston  Adhi  Pamungkas.Tanggal    27  Mei  2021).  Peraturan  Bupati Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  Pohon  Kawasan Perkotaan  Kabupaten  Buleleng  ini  tidak  mempunyai  sanksi  yang  begitu mengikat  sehingga  tidak  bisa  memberikan  sanksi  secara  digit  (nominal)  maka dapat  dilakukan  beberapa  langkah/tindakan-tindakan  persuasif,  seperti melakukan  sosialisasi,  melakukan  tindakan  pemahaman  kepada  masyarakat bahwa  ada  aturan  seperti  ini  ada  konsekuensinya  ketika  menebang  pohon. Sampai  sekarang  dengan  peraturan  ini  untuk  menegakan  hukum  secara  digit (nominal) tidak bisa dilakukan.
Nyoman Mudara mengemukakan “bahwa setiap aturan pasti ada kendala yang  dihadapi  salah  satunya  adalah  kesadaran  masyarakat  tentang  arti
pentingnya keberadaan pohon perindang di suatu perkotaan” (Hasil Wawancara Langsung, ”Kepala Seksi Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup” Nyoman Mudara.Tanggal  19 Mei 2021). Secara persfektif dari masyarakat hanya untuk dirinya  sendiri  saja  sehingga  setiap  ada  kegiatan  atau  proyek  yang  dianggap menghalangi  kegiatan  tersebut  maka  pohon  itu  ditebang,  sedangkan  untuk menumbuhkan dan memelihara pohon tersebut memerlukan waktu, energi dan biaya tidak sedikit. Karena ini masih Peraturan Bupati maka perlu peningkatan status  regulasi  kepada  perbub  ini  karena  tidak  mengatur  tentang  sanksi  hanya mengatur  tentang  penggantian,  diharapkan  dengan  peningkatan  status  tersebut dapat  menimbulkan  efek  jera  sekaligus  meningkatkan  kesadaran  masyarakat bahwa  sebatang  pohon  itu  sangat  berarti  untuk  kawasan  perkotaan  khususnya Kota Singaraja.
Gede Hendi Ardawiguna mengemukakan “bahwa kendala-kendala sering terjadi tatkala ketika berhadapan dengan masyarakat yang hawam tentang suatu aturan” (Hasil Wawancara Langsung, ”Pengawas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup”Gede  Hendi  Ardawiguna.Tanggal    27  Mei  2021).  Ketika  masyarakat mau  melakukan  keinginannya  tanpa  pemperdulikan  kelestarian  lingkungan maka  Dinas  Lingkungan  Hidup  selaku  penegak  Peraturan  Bupati  Buleleng Nomor  50  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  Pohon  Kawasan  Perkotaan Kabupaten  Buleleng  sangat  disudutkan  karena  lemahnya  sanksi  dari  pada Perbub  ini  mengakibatkan  celah  yang  terlalu  banyak  untuk  menjadi  alasan masyarakat  (oknum)  untuk  melakukan  penebangan  secara  liar  tanpa mengantongi izin dari kami selaku Instansi yang menegakan Peraturan Bupati Buleleng ini.
Diharapkan  masyarakat  tidak  selalu  melakukan  pengaduan  kepada pemerintah  untuk  melakukan  penebangan  sedangkan  pohon  itu  masih  layak untuk  dipelihara,  diharapkan  pula  masyarakat  ikut  berpartisipasi  untuk melindung atau menjaga pohon kawasan perkotaan.
Akan tetapi sebagian masyarakat masih melakukan penebangan liar tanpa mengantongi  izin  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  50  Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng.
3. Upaya  Yang  Dapat  Ditempuh  Untuk  Mengatasi  Kendala  Dalam Pelaksanaan Peraturan  Bupati  Nomor  50  Tahun  2018  Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan
Sehubungan  dengan  adanya  kendala  yang  dihadapi  dalam  perlindungan pohon  di  kawasan  perkotaan  khususnya  di  Kota  Singaraja,  maka  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buleleng  mengatasi  kendala  Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng melalui :
1. Sosialisasi;
Melakukan  Sosialisasi  terhadap  masyarakat  yang  berada  di  wilayah perkotaan  untuk  tetap  ikut  memelihara,  menjaga  melestarikan  pohon  di wilayah perkotaan baik yang tumbuh secara liar maupun yang ditanam oleh pihak  pemerintahan  maupun  secara  Swadaya.  Sehingga  masyarakat  tidak mempunyai kesempatan untuk menjadikan alasan ketidakpahaman ataupun ketidaktauannya dalam melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dalam hal melakukan penebangan pohon kawasan perkotaan.
2. Edukasi;
Edukasi  sangat  penting  dilakukan  untuk  memberikan  pemahaman  tentang manfaat  adanya  pohon  perindang  di  kawasan  perkotaan  serta  akibat  yang akan  didapatkan  apabila  suatu  pohon-pohon  di  kawasan  perkotaan  dari  1 (satu)  pohon  menjadi  100  (seribu)  pohon  yang  akan  ditebang  maka  akan mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  yang  fatal  dan  merugikan  mahluk hidup di sekitarannya.
3. Mengembangkan/Penanaman Pohon;
Pengembangan/penanaman  pohon  sangat  penting  dilakukan  karena  sudah menjadi  bagian  dari  kehidupan  untuk  lingkungan  serta  untuk  menambah kestabilan kawasan hijau khususnya kawasan perkotaan sehingga kawasan perkotaan  menjadi  asri,  nyaman,  indah  dan  menjadikan  tempat  rekreasi bagi  orang  luar  untuk  menikmati  keindahan  kota  singaraja  dengan  pohon perindang dan tanaman disepanjang jalan yang hijau dan asri
4. Pengawasan;
Pemerintah  daerah  C.q  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buleleng berkewajiban melakukan pengawasan yang disetiap sektor perkotaan, guna menghindari adanya penebangan pohon  liar sehingga tidak akan menjadi contoh  yang  ditiru  oleh  masyarakat-masyarakat  yang  tidak  bertanggung jawab terhadap perlindungan pohon.
5. Masyarakat.
Adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga, melindungi serta mengembangkan  kelestarian  lingkungan  yaitu  melindungi  kawasan perkotaan untuk tetap hijau dan asri serta melaporkan apabila ada oknum yang  melakukan  pelanggaran  maka  harus  ditindak  dan  dilaporkan  kepada instansi yang mengatur tentang perlindungan pohon.
Pada  Pasal  10  poin  (1)  menyebutkan  Masyarakat  memiliki  kesempatan untuk  ikut  bertanggung  jawab  dan  berperan  dalam  terwujudnya perlindungan  pohon  di  tepi  jalan.  Adapun  peranan  masyarakat  dapat dilakukan secara :
a. Perorangan;
b. Kelompok;
c. Badan hukum;
d. Badan Usaha;
e. Lembaga; dan
f. Organisasi.
Beberapa upaya-upaya di atas diharapkan mampu memberikan solusi atau jalan  terbaik  dalam  Pelaksanaan  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  50  Tahun 2018  tentang  Perlindungan  Pohon  Kawasan  Perkotaan  Kabupaten  Buleleng, sehingga tidak lagi mendapatkan kendala-kendala yang dikemudian hari dapat merugikan  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dan  juga  Instansi  yang menjalankan  Peraturan  Bupati  tersebut  yaitu  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten Buleleng dalam hal Perlindungan Pohon di kawasan perkotaan.
Ariston  Adhi  Pamungkas  mengemukakan  “bahwa  upaya  yang  dapat dilakukan  yang  pertama  yaitu  kesadaran  masyarakat  itu  sendiri”  (Hasil Wawancara  Langsung,  ”Sekretaris  Dinas  Lingkungan  Hidup”  Ariston  Adhi Pamungkas.Tanggal  27 Mei 2021). Diharapkan pengertian kepada masyarakat khususnya  pelaku  seles  agar  tidak  menjadikan  tanaman/pohon  sebagai  media promosi,  jadi sampai hari ini masih menemukan tanaman yang masih di paku untuk media promosi. Dinas Lingkungan Hidup juga membuka peluang untuk masyarakat  bersama-sama  melakukan  penghijauan  karena  masih  ada  lahan yang  luas  untuk  melakukan  penghijauandan  juga  sampai  saat  ini  penghijauan kota masih sangat jauh untuk memenuhi standar dari Ruang Terbuka Hijau.
Nyoman  Mudara  mengemukakan  “bahwa  upaya  regulasi  peningkatan aturan  secara  berkala  sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan  kualitas  suatu aturan  yang  mengikat”  (Hasil  Wawancara  Langsung,  ”Kepala  Seksi  Tata Lingkungan    Lingkungan  Hidup”  Nyoman  Mudara.Tanggal    19  Mei  2021). Upaya meningkatkan status Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 menjadi  Peraturan  Daerah  (PERDA)  akan  tetapi  memerlukan  waktu  yang panjang karena itu merupakan keputusan bersama dan juga keputusan legislatif (DPRD).  Dan  harapan  Dinas  Lingkungan  Hidup  supaya  bisa  ditingkatkan statusnya.  Melalui  Peraturan  Daerah  Ruang  Detail  Tata  Lingkungan  (RDTL) dan  diimbangi  dengan  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018 tentang  Perlindungan  Pohon  di  Kawasan  Perkotaan  Kabupaten  Buleleng
dengan  adanya  PERDA  yang  baru    minimal  dapat/bisa  mempertahankan  dan menjaga kemudian mengurangi dari pada tindakan–tindakan yang tidak sesuai dengan  substansi  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018  tentang Perlindungan Pohon di Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng.
Upaya untuk mengatasi kendala Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun  2018  Tentang  Perlindungan  Pohon  Kawasan Perkotaan  Kabupaten Buleleng  ini  memang  diperlukan  untuk  mengatur  dan  melindungi tanaman/pohon-pohon  perindang  diperkotaan  dalam  arti  tanaman/pohon perindang  ini  membutuhkan  waktu  untuk  berfungsi  kepada  masyarakat  jadi waktu  yang  diperlukan  menjadi  waktu  yang  berharga,  sehingga  diharapkan masyarakat  mampu  merawat  dan  menjaga  agar  kedepannya  dapat  menikmati fungsi  yang  sesungguhnya  dari  tanaman/pohon-pohon  dikawasan  perkotaan tersebut. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan  Kabupaten  Buleleng  merupakan  payung  hukum  satu- satunya  untuk  menjaga  dan  melindungi  pohon  kawasan  perkotaan,  untuk menjaga  suhu  kota  tetap  sejuk,  asri  dan  mempertahankan  budaya  melindungi pohon-pohon perindang yang ada diwilayah Kabupaten Buleleng.
Peraturan  Bupati  Nomor  50  Tahun  2018  Tentang  Perlindungan  Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng diupayakan lebih mengikat dan lebih memiliki  sanksi  yang  jelas  sehingga  dapat  mempertahankan  serta  melindungi tanaman/pohon-pohon dikawasan perkotaan khusunya di Kota Singaraja.

## SIMPULAN
Hasil  dari  pembahasan  di  atas  maka  peneliti  dapat  menarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1) Pelaksanaan  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018  Tentang Perlindungan  Pohon  Kawasan  Perkotaan  Kabupaten  Buleleng  belum  maksimal dilakukan/diterapkan  kepada  masyarakat  karena  masih  lemahnya  sanksi  dalam
Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  50  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  Pohon Kawasan  Perkotaan  Kabupaten  Buleleng,  sehingga  masih  banyak  terjadi permohonan  penebangan  pohon  atau  penebangan  pohon  secara  liar  tanpa memiliki izin dari Instansi yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang mengatur tentang Perlindungan Pohon di kawasan perkotaan khususnya di Kota Singaraja.
2) Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun  2018  tentang  Perlindungan  Pohon  Kawasan  Perkotaan  Kabupaten Buleleng  yaitu  pada  Pasal  5  Poin  (1)  menyebutkan  bahwa  setiap  kegiatan penebangan  pohon  di  tepi  jalan  wajib  memiliki  izin  yang  diterbitkan  oleh Perangkat  Daerah  yang  membidangi  Ruang  Terbuka  Hijau,  pada  Poin  (2) menyebutkan  bahwa  izin  dapat  diberikan  kepada  perorangan  atau  badan.  Akan tetapi  masyarakat  masih  melakukan  penebangan  pohon  tanpa  mengantongi  izin penebangan maupun pemangkasan pohon serta masyarakat cendrung/sengaja dan tidak mau tau tentang Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng
3) Upaya  yang  dapat  ditempuh  mengatasi  Kendala  Peraturan  Bupati  Buleleng Nomor  50  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  Pohon  Kawasan  Perkotaan Kabupaten Buleleng yaitu melalui :
1. Sosialisasi;
Masyarakat  untuk  ikut  serta  menjaga,  melindungi  serta  mengembangkan kelestarian lingkungan yaitu melindungi kawasan perkotaan.
2. Edukasi;
memberikan  pemahaman  tentang  manfaat  adanya  pohon  perindang  di kawasan  perkotaan  serta  akibat  yang  akan  didapatkan  apabila  suatu  pohon- pohon di kawasan perkotaan.
3. Mengembangkan/Penanaman Pohon;
Pengembangan/penanaman pohon untuk meningkatkan kehidupan lingkungan serta  untuk  menambah  kestabilan  kawasan  hijau  khususnya  kawasan
perkotaan sehingga kawasan perkotaan tetap asri.
4. Pengawasan;
Pengawasan rutin di setiap sektor perkotaan.
5. Kesadaran Masyarakat.
Ikut serta menjaga, melindungi serta mengembangkan kelestarian lingkungan yaitu melindungi kawasan perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ismaun Iwan dan Yoga Nirwono, 2011. RTH 30% Resolusi (kota) Hijau , Gramedia Pusaka Utama. Jakarta Asikin Zainal dan Aminnuddin, 2013, Pengantar Metode dan Penelitian Hukum , PT Grapindo Persada, Jakarta Sugiyono . 2010 . Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND . Bandung: Alfabeta Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Husin  Sukanda.  2008. Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia. Jakarta:  Sinar Grafika
Yunus, Hadi Sabari. 2004. Struktur Tata Ruang Kota . Pustaka Pelajar, Yogyakarta Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: RajawaliPers,
Afifuddin  dan  Beni  Ahmad.  2009. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung  : Pustaka Setia.
Prodi  Hukum.  2020. Fakultas  Hukum  Universitas  Panji  Sakti  Singaraja . Pedoman Penulisan Skripsi : Singaraja.
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2012. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Arikunto, Suharsimi . 2010 . Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta : Rineka Cipta. Kertha Widya. 2019. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. Jurnal Hukum. Bisma; Nomor 22 Singaraja
Arif  Zulkifli-JalurHijauSepeda.  “ Pelestarian  Lingkungan  Hidup  Kawasan Perkotaan ”,  melalui https://Hijau-Lestari.blogspot.com/2021/01/. Diakses tanggal 21 Juli 2021.
Mutakiq-JalurHijauSepeda “ Jalur Hijau Kawasan Perkotaan ”, melalui https://jalurhijausepeda.blogspot.com/2017/01/. Diakses  tanggal  25  November 2020.