ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Kualitas Layanan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus PT. TH Felda Group)
Hetty Junita 1, * ; Florentina Ratih Wulandari 2 ; Anak Agung Made Sastrawan Putra 3 1, 2, 3 Program Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia; hetty.sofan@gmail.com
* Correspondence : hetty.sofan@gmail.com
Kata kunci
Dimensi Pelayanan, Pelayanan Publik, Perselisihan, Hubungan Industrial
Keywords Disputes, Industrial Relations, Public Services,
Service Dimensions

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  kualitas  pelayanan  ketenagakerjaan dalam penyelesaian perselisihan tenaga kerja di Perusahaan PT. TH Felda Group di  Kabupaten  Tana  Tidung.    Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif, dengan  sumber  informan  perwakilan  tenaga  kerja  di  PT.  TH  Felda  Group Kabupaten Tana Tidung sebanyak 3 orang, Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan
Hubungan Industrial (HI) di Disnakertrans Kabupaten Tana Tidung (5 orang), dan perwakilan Ombusdman Kalimantan Utara. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan.  Penentuan  informan  dengan  cara purposive  sampling. Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelayanan  ketenagakerjaan  di  Kabupaten  Tana  Tidung dalam penyelesaian perselisihan pembayaran pesangon, cuti sabatical, dan biaya pemulangan  tenaga  kerja  di  Perusahaan  PT.  TH  Felda  Group,  pada  dimensi- dimensi  pelayanan reliability, r esponsiveness,  assurance ,  dan  e mpathy sudah  berjalan cukup  baik.    Namun, pada  dimensi tangible belum  berjalan dengan baik, hal  ini dikarenakan fasilitas kantor yang masih belum memadai mengingat kantor masih bergabung  dengan  dinas-dinas  lain.  Di  sisi  lain,  keterbatasan  tersebut  tidak mempengaruhi  pelayanan  yang  diberikan  dalam  menyelesaikan  masalah pekerja/buruh PT. TH Felda Group. Implikasi dari penelitian ini adalah model collaborative governance antarpemangku kepentingan dalam mengelola dan mengatasi konflik ketenagakerjaan yang dihadapi di Kabupaten Tana Tidung.

## ABSTRACT
The  aim  of  this  research  is  to  analyze  the  quality  of  employment  services  in resolving labor disputes at PT. TH Felda Group in Tana Tidung Regency. This research uses qualitative methods, with informant sources representing workers at  PT.  TH  Felda  Group  Tana  Tidung  Regency  as  many  as  3  people,  Labor Supervision  and  Industrial  Relations  (HI)  Division  at  the  Manpower  and Transmigration Office of Tana Tidung Regency (5 people), and representatives of  the  North  Kalimantan  Ombusdman.  This  research  was  conducted  for  3 months. Determining  informants  using  purposive  sampling.  The  results  of  the research  show  that employment services  in Tana  Tidung  Regency in resolving disputes over severance pay, sabbatical leave, and employee repatriation costs at PT.  TH  Felda  Group,  in  the  service  dimensions  of  reliability,  responsiveness, assurance and empathy, has gone quite well. However, in the tangible dimension it  has  not  gone  well,  this  is  because  the  office  facilities  are  still  inadequate considering that the office is still affiliated with other departments. On the other hand, these limitations do not affect the services provided in resolving problems for workers/laborers PT.TH Felda Group. The implication of this research is a collaborative governance model between stakeholders in managing and resolving employment conflicts faced in Tana Tidung Regency.

## Pendahuluan
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelayanan  publik  (Susan,  2019).  Dalam  pemerintah  daerah  pelayanan  publik dilaksanakan  oleh  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  Pemda  setempat,  yaitu ASN/PNS  di  daerah  tersebut.  ASN/PNS  harus  mampu  memberikan  pelayanan public  yang  berkualitas  bagi  masyarakat  (Setiono  (2002)  dalam  (Randang  et  al., 2016.). Kinerja aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik saat ini sering menjadi sorotan masyarakat.  Hal ini terjadi karena selama ini masyarakat merasa kurang  puas  dengan  pelayanan  yang  diberikan  aparatur  pemerintah,  baik pelayanan  di  bidang  administrasi  maupun  pelayanan  dalam  pemenuhan  suatu barang  atau  jasa  (Triguno,  2015).    Pelayanan  yang  diinginkan  masyarakat  adalah pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia (Sinambela, 2016).   Begitu juga dengan pelayanan publik di Kabupaten Tana Tidung. Salah satu bentuk  pelayanan  publik  di  Tana  Tidung,  adalah  pelayanan  bidang ketenagakerjaan.
Pelayanan pemerintah di bidang ketenagakerjaan ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja  (Disnaker),  yaitu  lembaga  pemerintahan  yang  berfungsi  membina,  melatih calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari tenaga kerja dan memberikan pengawasan, serta  kesempatan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia (Mariono et al, 2017). Dalam memberikan pelayanan dan membina tenaga kerja yang telah bekerja di suatu lembaga atau instansi, peran Disnaker khususnya Bidang Ketenagakerjaan bukan hanya sekedar membina tetapi juga  harus  mampu  menjadi  mediator  atau  fasilitator  dalam  memberikan  layanan dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi pada tenaga kerja. Hal ini telah  diatur  dalam  Undang-undang  ketenagakerjaan  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  dan  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial agar pihak yang berselisih dapat mempertimbangkan keputusannya dalam penyelesaian perselisihan tersebut.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  pasal  1,  angka  1  menjelaskan perselisihan  adalah  perbedaan  pendapat  antara  pengusaha  atau  gabungan pengusaha dengan pekerjanya atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh yang melahirkan suatu pertentangan. Perselisihan dapat terjadi dikarenakan adanya perselisihan  mengenai  hak  tenaga  kerja,  perselisihan  kepentingan,  perselisihan pemutusan  hubungan  kerja,  dan  perselisihan  antar  serikat-serikat  pekerja  atau serikat buruh dalam satu perusahaan (Yuliastuti & Syarif, 2021). Realita yang terjadi hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja  tidak  selalu  berjalan  mulus  dan terkadang bersifat situasional.  Hal inilah yang sering menjadi pemicu perselisihan dalam  suatu  lembaga  atau  perusahaan.    Kondisi  tersebut  tidak  dapat  dibiarkan berlarut-larut  sehingga  peran  pemerintah,  khususnya  bidang  ketenagakerjaan, sangat diperlukan dalam situasi tersebut (Bambang & Joni, 2013).
PT. TH Felda Group adalah salah satu perusahaan  perkebunan  kelapa sawit yang  berada  di  Desa  Sepalang  Dalung  Kecamatan  Sesayap  Ilir  Kabupaten  Tana Tidung.  Perusahaan  perkebunan  tersebut memiliki jumlah pekerja/buruh kurang lebih 1500 orang.  PT. TH Felda Group adalah salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar yang merupakan induk dari PT Teknik Utama Mandiri (TUM), PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera (AKSS) dan PT Usaha Kaltim Mandiri (UKM).  Sejak tahun 2017 pekerja/buruh di PT. TH Felda Group menghadapi permasalahan yang cukup pelik,  yaitu  perselisihan  antara  pekerja/buruh  dan  PT.  TH  Felda  Group,  yang puncaknya di tahun 2019 yang menimbulkan perselisihan antara pekerja/buruh dan manajemen perusahaan dikarenakan keterlambatan pembayaran gaji selama 4 bulan (Riyanto,  2019).    Perselisihan  antara  tenaga  kerja  dan  perusahaan  cukup  menyita perhatian  Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial (HI) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi Kalimantan Utara.
Berdasarkan Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Industrial dari Serikat Pekerja PT TH Felda Group (SPTP Nusantara) nomor 012/SPTPN/8/2021 ke Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Tana  Tidung,  beberapa  permasalahan yang  dihadapi  pekerja  adalah  sebagai  berikut: Pertama, mengenai  pembayaran pesangon terjadi perbedaan pemahaman antara pihak perusahaan dengan pekerja. Pihak  perusahaan  hanya  membayarkan  pesangon  yang  terdiri  dari  Tunjangan Daerah,  Tunjangan  Transport,  dan  Tunjangan  Jabatan. Kedua, selain  masalah pesangon, serikat pekerja juga menuntut permasalah cuti sabatical. Ketiga , mengenai biaya  pemulangan  pekerja.  Terjadi  perbedaan  pemahaman  antara  pekerja  dan perusahaan, dimana pekerja merasa dirugikan dengan keputusan yang dikeluarkan manajemen perusahaan PT TH Felda Group. Berbagai perbedaan pemahaman dan pandangan  antara  pekerja/buruh  dan  manajemen  PT  TH  Felda  Group,  lama kelamaan menjadi sebuah konflik dalam tubuh organisasi tersebut (Riyanto, 2019). Hal  tersebut  tidak  dapat  dibiarkan,  karena  dapat  menambah  permasalahan  baru. Untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif dalam menghadapi dan mencari jalan  keluar  berbagai  permasalahan  yang  ada,  diperlukan  suatu  strategi  dalam mengelola konflik tersebut (Yuli, Sulastri, dan Aryanti, 2018).
Menyikapi permasalahan yang terjadi Disnakertrans Kabupaten Tana Tidung harus mampu memberikan pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum  dan  peraturan  perundang-undangan,  maupun  kebijakan  publik  yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat terbatas  (Hidayah, 2020). Subbidang tenaga kerja di Disnakertrans Kabupaten Tana Tidung harus mampu menyelesaikan perselisihan  yang  terjadi  secara  komprehensif,  agar  meminimalisasi  bahkan meniadakan    perselisihan  sehingga  tidak  merugikan  tenaga  kerja  di  perusahaan tersebut.
Penelitian ini ditulis dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya sebagai referensi.  Macam-macam  cara  atau  metode  dalam  penyelesaian  perselisihan industrial  dapat  digunakan  oleh  suatu  organisasi  atau  perusahaan.    Misalnya
penelitian  yang  dilakukan  oleh  Vijayantera  (2016)  yang  mengkaji  mengenai penyelesaian  perselisihan  melalui  lembaga  peradilan  yang  dimulai  dari penyelesaian  perselisihan  melalui  Pengadilan  Hubungan  Industrial,  sedangkan (Ashari  et  al,  2018)  mengkaji  konflik  yang  timbul  dari  permasalahan  hubungan industrial yaitu kurang harmonisnya hubungan antara atasan dan bawahan, yang diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan perselisihan.  Perbedaan  dengan  penelitian  ini  adalah  bahwa  penyelesaian perselisihan  akan  dilakukan  dengan  melibatkan  bidang  ketenagakerjaan  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung dengan cara mediasi dan bipartite.
Penyelesaian perselisihan menggunakan cara mediasi biasanya menggunakan mediator.  Mediator dalam menyelesaikan perselisihan industrial di PT. TH Felda Group  mengenai  pembayaran  pesangon,  cuti sabatical ,  biaya  pemulangan  tenaga kerja  dan  mekanisme  pembayaran  pesangon  adalah  Disnakertrans  Tana  Tidung. Hal ini sesuai dengan penelitian Pratama (2019) dan Laila, Soetarto, dan Simamora (2019) yang menyampaikan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan oleh mediator dengan cara memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial, khususnya mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Kualitas pelayanan di Disnakertrans Kabupaten Tana Tidung dan Kantor BPJS Makasar  dapat  diukur  melalui  lima  dimensi: tangibel (berwujud), reliability (kehandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan),  dan empathy (empati) dalam menangani aduan pekerja PT TH Felda Group serta klaim peserta BPJS.  Meskipun  fokus  penelitian  penulis  adalah  pada  jenis  perselisihan  yang berbeda,  yakni  penyelesaian  masalah  hubungan  industrial  terkait  pembayaran pesangon,  cuti  sabbatical,  dan  biaya  pemulangan  tenaga  kerja  di  PT.TH  Felda Group,  namun  pendekatan  evaluasi  kualitas  layanan  tetap  menjadi  titik  sentral dalam analisis
Berdasarkan fenomena yang terjadi di PT. TH Felda Group dan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1). menganalisis pelayanan ketenagakerjaan di Kabupaten  Tana  Tidung  dalam  penyelesaian  perselisihan  pembayaran  pesangon, cuti  sabbatical,  dan  biaya  pemulangan  tenaga  kerja  di  Perusahaan  PT.  TH  Felda Group,  dan  2).  menganalisis  mekanisme  layanan  penyelesaian  perselisihan hubungan  industrial  di  Perusahaan  PT.TH  Felda  Group. Kontribusi  dari  riset  ini adalah  memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  dinamika penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan sektor ketenagakerjaan,  khususnya  dalam  konteks  PT.  TH  Felda  Group.  Temuan  dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pihak terkait, baik pemerintah daerah, instansi terkait, maupun pihak manajemen perusahaan, untuk meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  menangani  perselisihan  hubungan
industrial  serta  meningkatkan  kualitas  pelayanan  ketenagakerjaan  secara keseluruhan.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  yang  bermaksud  memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara  mendeskripsikan  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks khusus  yang  memiliki  karakteristik  alamiah  ( natural  setting )  (Moleong,  2016). Metode  ini  dilakukan  untuk  pencarian  fakta  mengenai  perselisihan  hubungan industrial  di  PT.  TH  Felda  Group  dengan    menitikberatkan  pada  pemahaman, pemikiran  dan  persepsi  peneliti  (Sugiyono,  2012).  Penelitian  dilakukan  di Disnakertrans Kabupaten Tana Tidung.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan sekunder  (Nazir,  2014).  Data  primer  dalam  penelitian  ini    diperoleh  dengan  cara melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada informan-informan yang telah ditetapkan, yaitu perwakilan tenaga kerja di PT. TH Felda Group Kabupaten Tana  Tidung  sebanyak  3  orang,  dan perwakilan  dari  Bidang  Pengawasan  Tenaga Kerja  dan  Hubungan  Industrial  (HI)  di  Disnakertrans  Kabupaten  Tana  Tidung berjumlah 5 orang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merupakan data dari pihak intansi, khususnya dari Bidang Tenaga Kerja di Disnakertrans Kabupaten Tana  Tidung  yang  meliputi  data  kasus  perselisihan  tenaga  kerja  di  PT.  TH  Felda Group.  Pengambilan  data  melalui  teknik  wawancara  mendalam  (Arikunto,  2016). Setelah memperoleh data, data akan dianalisa, dengan mengacu pada konsep Milles &  Huberman  (2014)  yaitu interactive  model yang  mengklasifikasikan  analisis  data dalam tiga langkah, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data ( display data ), dan uji keabsahan data setelah itu baru dilakukan penarikan kesimpulan (Sudirman et al, 2023).

## Hasil dan Pembahasan
Perselisihan  hubungan  industrial  yang  terjadi  di  PT  Teknik  Utama  Mandiri (TUM), PT Usaha Kaltim Mandiri (UKM) dan PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera (AKSS) yang bernaung di bawah PT. TH Felda Group diawali dari pemberhentian sepihak  pada  Pekerja/buruh  Harian  Lepas  (KHL)  di  ketiga  perusahaan  tersebut. Menurut para karyawan, pemberitahuan pemberhentian dilakukan melalui  pesan via  Whatsapp  (WA)  tanpa  ada  surat  resmi  dari  perusahaan.    Masalah  semakin runcing  saat  gaji  dan  pesangon  pekerja/buruh  juga  tidak  segera  dibayarkan (Hanifah,  2019).  Pemberhentian  pekerja/buruh  tersebut  dipicu  oleh  pergantian manajemen  di  perusahaan  tersebut,  sehingga  berdampak  langsung  pada  gaji karyawan.  Setelah peristiwa tersebut, para pekerja/buruh mendatangi kantor Bupati Tana  Tidung,  guna  meminta  pertolongan  menengahi  permasalahan  perselisihan yang  terjadi.      Menurut  pekerja/buruh  yang  di  PHK,  perusahaan  kurang  peduli
dengan  nasib  karyawan,  pembayaran  gaji  yang  belum  dibayarkan  beserta pesangonnya  masih  menjadi  tanda  tanya  dan  belum  ada  kejelasan.    Para pekerja/buruh  yang  berselisih  mengadukan  masalah  tersebut  ke  Disnakertrans Kabupaten Tana Tidung dan berharap mendapat jalan keluar.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2004  tentang  penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial  diatur  bahwa  jenis-jenis  perselisihan  hubungan industrial  ada  4  macam,  yaitu  perselisihan  hubungan  kerja,  perselisihan  hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh  (Mantili, 2021). Berdasarkan telaah aduan pekerja/buruh  PT.  TH  Felda  Group,  permasalahan  utama  yang  dihadapi  saat  itu adalah  perselisihan  pembayaran  pesangon,  cuti sabatical ,  dan  biaya  pemulangan tenaga  kerja  yang  belum  diselesaikan  oleh  perusahaan.    Dalam  menerima  aduan pihak yang berselisih, Disnakertrans Tana Tidung tetap memegang prinsip dalam menyelesaikan perselisihan tersebut, yaitu:
a) Menyelesaikan  perselisihan  dengan  melibatkan  kedua  belah  pihak  yang berselisih, yaitu wajib mengundang pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/seikat  buruh  dan  dilaksanakan  perundingan  secara  musyawarah untuk mufakat (Pasal 136 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003).
b) Bila upaya musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  buruh  menyelesaikan  perselisihan hubungan industrial melalui prosedur yang diatur undang-undang (Pasal 136 ayat  (2)  UU  Nomor  13  Tahun  2003).  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004 menganut  penyelesaian  perselisihan  melalui  pengadilan  dan  di  luar pengadilan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan membuat perjanjian bersama yang ditanda-tangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator  serta  didaftar  di  pengadilan  hubungan  industrial  untuk mendapatkan  akta  bukti  pendaftaran.  Apabila  tidak  tercapai  kesepakatan maka  konsiliator  mengeluarkan  anjuran  tertulis  yang  harus  sudah disampaikan  kepada  para  pihak  selambat-lambatnya  10  (sepuluh)  hari  kerja sejak sidang konsiliasi pertama.
Adapun  dimensi  kualitas  layanan  ketenagakerjaan  dalam  menyelesaikan konflik ketenagakerjaan tersebut merujuk pada Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988),  antara  lain reliability, r esponsiviness,  assurance ,  e mpathy dan tangible .Untuk mengetahui  efektivitas  aplikasi  SIPPADU  di  DPMPTSP  Kabupaten  Sidoarjo dianalisis menggunakan teori dari Sutrisno (2007), yang memiliki lima fokus dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan diantaranya yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapinya tujuan, dan perubahan nyata.
1. Tangibles
a. Fasilitas Pelayanan
Fasilitas pelayanan adalah segala fasilitas yang disediakan oleh Disnakertrans Kabupaten Tana Tidung, khususnya yang bisa diakses para pekerja/buruh PT. TH

## Felda Group. Berdasarkan hasil reduksi data penelitian, dari hasil wawancara SA
(ASN/Kabid Tenaga Kerja) dan TH (Karyawan PT UKM)
“Tampilan  gedung  secara  umum  sudah  baik  dan  memenuhi  standar,  yaitu berupa  bangunan gedung berdiri di atas lahan seluas + 1.560 m 2 yang merupakan lahan bangunan Eks.Mess Guru sekolah Unggulan Terpadu yang tidak difungsikan, terdri dari 3 (tiga) lantai, gedung dicat dengan warna  kuning  kecoklatan  serta  tersedia  lapangan  parkir  luas  dan  secara  umum,  fasilitas  sudah memadai” (Hasil wawancara, 21 Juni 2022)
Fasilitas  yang  tersedia  bagi  masyarakat  di  Gedung  Disnakertrans  meliputi Gedung dinas, ruang tunggu, toilet, musholah, dan area parkir.  Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa fasilitas yang disediakan oleh Disnakertrans saat sudah  cukup  memadai,  walaupun  kondisi  riilnya  Gedung  masuh  meminjam  dan bergabung dengan dinas-dinas lainnya di Kabupaten Tana Tidung.  Dengan segala keterbatasan yang ada, Disnakertrans sudah berusaha menyediakan ruang tunggu bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.  Untuk area parkir dan mushola saat  ini  memang  belum  tersedia  secara  khusus,  karena  masih  bergabung  dengan instansi lainnya.
Berdasarkan kondisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa masih perlu adanya peningkatan fasilitas fisik serta kelengkapan sarana prasarana yang lebih memadai di Disnakertrans Kabupaten Tana Tidung, sehingga kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan.    Hal  tersebut  sesuai  dengan  salah  satu  prinsip  pelayanan  yang tercantum  dalam  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003  yaitu  tersedianya  sarana  dan  prasarana  kerja  dan pendukung  lainnya  yang  memadai  termasuk  penyedia  sarana  teknologi telekomunikasi  dan  informatika  dan  UU  No.  25  Tahun  2009  dijelaskan  bahwa penyediaan  fasilitas  dan  sarana  prasarana  pelayanan  yang  memadai  oleh penyelenggara pelayanan publik.

## b. Kesiapan pelayanan dan penampilan pemberi layanan
Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, khsusnya di bidang ketenagakerjaan yang berkualitas, Disnakertrans Kabupaten Tana Tidung perlu  melakukan  peningkatan  di  segala  bidang  untuk  meningkatkan  kepuasan masyarakat.  Kesiapan pelayanan yang dimaksud disini adalah kesiapan pegawai di kantor Disnakertrans dalam memberikan pelayanan kepada pekerja/buruh PT. TH Felda Group.
Kesiapan  pegawai  ditunjukkan  dengan  selalu  ada  pegawai  yang  akan memberikan  pelayanan  di  saat  jam  kerja  pelayan.  Dari  hasil  wawancara, pekerja/buruh  PT.  TH  Felda  Group  tidak  dibiarkan  terlalu  lama  menunggu  saat diberikan  layanan.  Selain  itu,  peran  pegawai  dalam  pelayanan  sangatlah  penting maka dari itu penampilan pegawai juga tidak kalah pentingnya.  Penampilan akan memberikan kesan pertama oleh sebab itu seorang pegawai harus mementingkan penampilan (Rijal dan Darlin, 2021). Dalam memberikan pelayanan, pegawai harus tampil  maksimal  di  depan  masyarakat.  Murah  senyum  serta  ramah  dalam pelayanan  agar masyarakat juga tidak merasa pelayanan  yang diberikan terkesan
tidak  mempedulikan  kepentingan  masyarakat.  Dalam  pelayanan  pegawai  juga memiliki aturan pakaian setiap harinya (Sasmito, 2022).
2. Keandalan Pelayanan ( Reability )
Pelayanan  pegawai  Disnakertrans  yang  handal  dibutuhkan  oleh  setiap pengguna  pelayanan. Reability atau  keandalan  merupakan  kemampuan memberikan  pelayanan  yang  dijanjikan  dengan  segera,  akurat  dan  memuaskan. Hal-hal  yang  terlibat  dalam  aspek  ini  yaitu,  seperti  ketepatan  waktu,  kecepatan, serta  kecermatan  dalam  menyelesaikan  produk  layanan.  Hal  tersebut  sangat diperlukan  agar  tercipta  kepuasan  dalam  diri  masyarakat.  Kualitas  pelayanan publik  tidak  akan  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  apabila  tidak  diimbangi  dengan kehandalan,  kedisiplinan  atau  kemampuan  pegawai  yang  baik  dalam  melayani masyarakat (Saksono, 2020). Dalam memberikan pelayanan kepada pekerja/buruh PT. TH Felda Group, ASN di kantor Disnakertrans Kabupaten Tana Tidung harus memperhatikan aspek ketepatan. Ketepatan pelayanan di kantor tersebut  dilakukan dengan  berusaha melaksanakan pelayanan yang tepat sesuai dengan aturan yang ada.
Berdasarkan  reduksi  data  hasil  wawancara  dengan  beberapa  pekerja/buruh PT. TH Felda Group yang sedang berselisih, dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan  oleh  pegawai  Disnakertrans  Kabupaten  Tana  Tidung  saat  mereka mengadukan  permasalahan  mereka,  tanggapan  ASN  di  kantor  tersebut  sudah cermat  dan  tepat  dalam  melayani  dan  menanggapi  permasalahan  yang  sedang dihadapi oleh pekerja/buruh PT. TH Felda Group.
“ Pelayanan  jasa  cukup  mudah,  sesuai  prosedur  dan  tahapan  penyelesaian  perselisihan Hubungan  Industrial  (PHI)  cukup  mudah  dan  jelas  karena  telah  diatur  di  dalam  perundangan Ketenagakerjaan. Selain itu dalam memberikan pelayanan petugas selalu berpedoman pada aturan yang  berlaku,  ASN  di  bidang  Ketenagakerjaan  melakukan  tugas  sesuai  dengan  tupoksi  yang diemban  dan  tertuang  didalam  penilaian  kinerja  serta  dapat  dipertanggungjawabkan  di  depan atasan dan Undang- undang”(Hasil wawancara tanggal 22 juni 2022)
Pegawai yang bertugas melayani aduan dari pekerja/buruh perusahaan yang sedang  berselisih  segera  memproses  semua  pengajuan  yang  ditujukan  ke Disnakertrans.    Pegawai  dalam  melayani  dan  memecahkan  permasalahan, khususnya  yang  berhubungan  dengan  perselisihan  hubungan  kerja  pada  PT.  TH Felda  Group  diselesaikan  sesuai  SOP  dan  undang-undang  yang  berlaku.  Lebih lanjut juga disampaikan oleh beberapa  pekerja/buruh PT. TH Felda Group bahwa mereka  merasa  puas  dengan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pegawai  di  kantor tersebut, dan pekerja/buruh juga merasa sangat terbantu sekali dalam menghadapi permasalahannya.  Penyelesaian  hubungan  industrial  ada  beberapa  proses  yaitu dengan cara mediasi, konsiliasi, arbitrase dan konsiliasi (Herawati et al, 2021). Hal inilah  yang  digunakan  oleh  Disnakertrans  dalam  membantu  menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada pekerja/buruh PT. TH Felda Group.
Dalam  menyikapi  permasalahan  perselisihan  tersebut,  Disnakertrans menggunakan  proses  mediasi.  Mediasi  adalah  suatu  metode  menyelesaikan
perselisihan  dengan  cara  perundingan  bersama  pihak-pihak  yang  berselisih  dan hubungan  industrial  diatur  dalam  Permenaker  Nomor  17  Tahun  2004  Tentang Pengangkatan  dan  pemberhentian  mediator  hubungan  industrial  serta  tata  kerja mediasi  (Latip  et  al,  2018).  Sebelum  mediasi  penyelesaian  hubungan  industrial antara  pekerja/buruh  dengan  perusahaan  PT.  TH  Felda  Group,  Disnakertrans Kabupaten  Tana  Tidung  dalam  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  mencoba menawarkan  jalan  pertama,  yaitu  litigasi  lalu  melalui  rekonsiliasi  dan  arbitrase. Setelah  itu  Disnakertrans  Kabupaten  Tana  Tidung  menawarkan  menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui mediasi.  Hal ini sesuai dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Ashari  et  al  (2018)  yang  melakukan  mediasi  untuk menyelesaikan  perselisihan.  Setelah  melakukan  mediasi  pada  kedua  belah  pihak, diperoleh kesepakatan bahwa uang pesangon akan dibayarkan pihak perusahaan sesuai dengan PP nomor 35 tahun 2021.
Aturan serta mekanisme pemberian pesangon tertuang lengkap dan terperinci dalam PP no. 35 tahun 2021 tentang PHK, yang tertuang dalam pasal 40 ayat 2, yang mengatur  nilai  atau  besar  pesangon  yang  harus  dibayarkan  perusahaan  kepada karyawan. Kemudian pasal 40 ayat 3 yang menyatakan  bahwa selain pesangon PHK pekerja/buruh  juga  berhak  menerima  uang  penghargaan  masa  kerja.    Selanjutnya pasal 42 ayat 2, yang menerangkan bahwa jika terjadi perubahan persyaratan kerja akibat  pengalihan  usaha  dan  pekerja/buruh  tidak  ingin  melanjutkan  hubungan kerja, maka pesangon bisa dikurangi, dan pasal 43 yang menyatakan bahwasanya perusahaan  atau  pihak  pemberi  kerja  dapat  membayarkan  pesangon  kurang  dari ketentuan yang ada di pasal 40 ayat 2.
3. Daya Tanggap ( responsivenes )
Kantor  Disnakertrans  sudah  memberikan  pelayanan  dengan  sigap  dan tanggap  sesuai  dengan  tupoksi  dan  tanggung  jawabnya.  Hal  ini  dikarenakan pegawai  layanan  wajib  merespon  dengan  cepat  pengguna  layanan,  dalam  hal  ini adalah pihak-pihak yang berselisih yang datang.
Daya tanggap merupakan kesigapan pegawai Disnakertrans dalam membantu masyarakat  yang  membutuhkan  layanan.    Responsivitas  ini  menjadi  bukti  serta Tindakan  nyata  yang  dilakukan  dinas  dalam  melayani  masyarakat,  dalam  hal ini melayani  pekerja/buruh  PT.  TH  Felda  Group  yang  sedang  berselisih.  Pelayanan yang  responsif  atau  tanggap  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  sikap  pegawai.  Salah satunya  adalah  kesigapan  dan  ketulusan  dalam  menjawab  pertanyaan  atau permintaan  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan.  Pelayanan  publik  di Disnakertrans Kabupaten Tana Tidung sudah menerapkan dimensir responsiviness beserta indikatornya.
Penilaian  kualitas  pelayanan  pada  dimensi responsiviness sesuai  dengan harapan masyarakat antara lain pengetahuan pegawai dalam melakukan pelayanan, kemampuan pegawai dalam memberikan informasi kepada masyarakat, merespon setiap pengguna layanan yang ingin mendapatkan pelayanan, pegawai memberikan
pelayanan  dengan  cermat,  keluhan  pengguna  layanan  direspon  oleh  pegawai, pegawai memberikan pelayanan dengan tepat dan cepat (Rabaisa, Firman, Sjarlis, 2021).
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa pada umumnya pegawai di kantor Disnakertrans sudah memberikan pelayanan dengan sigap dan tanggap sesuai  dengan  tupoksi  dan  tanggung  jawabnya.  Hal  ini  diakrenakan  pegawai layanan  wajib  merespon  dengan  cepat  pengguna  layanan,  dalam  hal  ini  adalah pihak-pihak yang berselisih yang datang. Pengguna layanan akan merasa dihargai oleh pegawai layanan ketika pegawai layanan dapat memberikan respon yang baik. Merespon  pengguna  layanan  dapat  menimbulkan  efek  positif  bagi  kualitas pelayanan  publik.  Respon  pegawai  bertujuan  untuk  masyarakat  (pekerja/buruh perusahaan yang berselisih) yang masih kurang paham dengan masalah yang saat ini sedang dihadapi.
4. Jaminan ( assurance )
Dimensi ini merupakan jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopanan, dan  kemampuan  para  pegawai  pelayanan  untuk  menumbuhkan  rasa  percaya pengguna  layanan  kepada  penyedia  layanan.  Disnakertrans  Kabupaten  Tana Tidung  dalam  menangani  perselisihan  yang  sedang  terjadi  antara  pekerja/buruh dan  perusahaan  PT.  TH  Felda  Group,  berdasarkan  hasil  reduksi  data  diperoleh informasi sebagai berikut:
“Dari  semua  responden  meyakini  bahwa  permasalahan  perselisihan  yang  ada,  pasti  dapat diselesaikan  dengan  tetap  mengacu  pada  prosedur  perundangan  yang  ada  dalam  pelayanan Ketenagakerjaan dan rata-rata responden merasa aman saat melaporkan suatu kejadian/kasus yang berhubungan  dengan  ketenagakerjaan,  selain  pengguna  layanan  petugas/staf/ASN  juga mendapatkan  perlindungan  baik  Pemerintah  maupun  Undang- undang” ”(Hasil  wawancara ,  22 Juni 2022)
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  dapat  disampaikan  bahwa  pegawai yang  bertugas  memberikan  pelayanan  di  bidang  tersebut  sudah  sangat  baik  dan dalam  meberikan  penjelasan  tidak  berbelit-belit.  Sehingga  pekerja/buruh  PT.  TH Felda  Group  yang  datang  mengadukan  permasalahannya  tidak  sulit  menerima penjelasan  petugas  pelayanan.  Disnakertrans  Kabupaten  Tana  Tidung  yang memiliki  wewenang  dalam  menangani  permasalahan  perselisihan  industrial tersebut,  sudah  seharusnya  memberikan  kenyamanan  selama  pelayanan  yaitu dengan  cara  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  yang  mengajukan permohonan  layanan.  Jaminan  diperlukan  agar  masyarakat  merasa  puas  karena telah mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas.
Jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah jaminan berupa kemudahan layanan  dan  jaminan  keamanan  bagi  masyarakat  yang  memohon  layanan kependudukan  di  Disnakertrans  Kabupaten  Tana  Tidung.    Dari  hasil  wawancara yang telah di sebutkan di bagian hasil penelitian, diketahui bahwa pekerja/buruh PT. TH Felda Group merasa jika pengurusan/pemrosesan layanan di Disnakertrans sangat mudah, karna semua persyaratan yang harus di penuhi telah dijelaskan oleh
petugas secara rinci dan mudah. Di samping itu, pegawai di kantor Disnakertrans Kabupaten  Tana  Tidung  juga  memberikan  nomer-nomer  telephone  para  petugas layanan, sehingga jika pekerja/buruh yang sedang berselisih kapan saja menyakan kemajuan aduannya, dapat dengan mudah menguhubungi petugas layanan tanpa harus  dating  ke  kantor  Disnakertrans.  Selain  jaminan  kemudahan  layanan, Disnakertrans  Kabupaten  Tana  Tidung  juga  menjamin  keamanan  masyarakat pemohon layanan.
5. Empati
Setiap individu yang bertugas memberikan pelayanan di kantor Disnakertrans Kabupaten Tana Tidung, hendaknya memiliki sikap empati. Sikap empati petugas layanan  ini  ditunjukkan  misalnya  dengan  cara  memberikan  pelayanan  dengan sopan dan ramah. Para pengguna layanan, dalam hal ini pekerja/buruh PT. TH Felda Group  yang  sedang  berselisih  akan  merasa  puas  jika  pegawai  pelayanan  tidak diskriminatif  dan  menunjukkan  sikap  sopan  dan  ramah  kepada  mereka  dan pengguna  layanan  lainnya.  Hasil  wawancara  peneliti  mengenai  sikap  empati petugas pemberi layanan adalah sebagai berikut:
“ Jam  operasional  pelayanan  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Tana  Tidung sudah cukup memadai, sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan jam kerja pelayanan.  Selain itu dalam  memberikan  pelayanan  ASN/  petugas  sudah  bersikap  sopan,  ramah  dan  memberikan  rasa nyaman bagi setiap masyarakat. Pengguna dalam menyampaikan kritik dan saran sudah disediakan kotak aduan di dinas dan juga dapat melakukan pengaduan secara online/daring melalui Facebook maupun WA” ”(Hasil wawancara , 22 Juni 2022)
Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan petugas berdasarkan dimensi empathy sudah sangat baik yakni bersikap   ramah, sopan,  santun,  dan      tidak      membeda-bedakan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Luthfillah dan  Sutisna  (2023),  bahwa  sikap  empati  dalam  memberikan  pelayanan publik  sangat  menentukan  kepuasan  pengguna  layanan.    Saat  pengguna  layanan memiliki  kritik  dan  saran,  mereka  juga  harus  difasilitasi  untuk  menyampaikan argument mereka. Di Disnakertrans Kabupaten Tana Tidung, bagi pengguna yang ingin menyampaikan aspirasinya, mereka cukup memasukkan ke dalam kotak saran yang  telah  disediakan  atau  melakukan  pengaduan  secara  online/daring  melalui Facebook maupun WA yang telah disediakan oleh Disnakertrans

## Manajemen Konflik Perselisihan Hubungan Industrial
Dalam menghadapi perselisihan hubungan industrial di PT. TH Felda Group di Kabupaten Tana Tidung, awalnya Disnakertrans melakukan musyawarah untuk berdiskusi menyelesaikan perbedaan yang memicu terjadinya konflik tersebut. Para pihak  yang  berkonflik  melakukan  kolaborasi  untuk  duduk  bersama  dan  bersikap saling  kooperatif  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada.  Akan  tetapi  dua pihak  yang  berkonflik  belum  juga  menjumpai  titik  terang.  Konflik  yang  terjadi semakin  meruncing,  hal  ini  dipicu  dari  ketidaknyamanan  pekerja/buruh  yang mengalami PHK merasa tidak adil dalam menerima hak-haknya, diantaranya uang pesangon, cuti sabbatical, dan biaya pemulangan pekerja.
Ketidaksesuaian hak terjadi saat perusahaan tidak mampu membayar pekerja sesuai dengan UMK yang berlaku. Akibatnya upah yang didapatkan pekerja/buruh tidak  semestinya.  Ketidaksesuaian  kepentingan  mulai  terlihat  dari  ketika memutuskan atau berunding antara serikat pekerja dengan manajemen perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori fase konflik yang disampaikan oleh Donald Rothchild dan Chandra Lekha Sriram dalam Wirawan (2016), bahwa konflik dimulai dari fase Potensi  Konflik (potential  conflict phase), dimana konflik  sudah  terjadi  dalam fase  ini  tetapi  intensitas  dari konflik  tersebut masih   rendah.   Kemudian   terdapat perasaan   yang   tidak   puas   tetapi   tidak dikatalisasikan/diujarkan/ditunjukan sehingga        tidak        mempercepat        terjadinya  perubahan    didalam    kelompok. Sehingga berkembang masuk ke dalam fase  pertumbuhan (gestation  phase), lalu pemicu  dan  eskalasi  (triggering    and    escalation    phase)  dan  terakhir  pada  fase pascakonflik (post-conflict   phase).
Dari  penjelasan  diatas  disampaikan  bahwa  kedua  belah  pihak  sama-sama mencari pemecahan masalah ( problem solving ) yang tepat, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga permasalahan  dapat terselesaikan, dan tidak sampai berkelanjutan.  Pemecahan  masalah  ini  diperlukan  karena  pihak  yang  berkonflik masing-masing  memiliki  pandangan  yang  berbeda.  Sesuai  dengan  pendapat Dhulhijjahyani  (2020),  bahwa  manajemen  konflik  yakni  upaya  antisipasi  yang diambil  para  pelaku  yang  berkonflik  atau  pihak  lain  dalam  usaha  untuk menanggulangi  konflik  tersebut  supaya  dapat  berakhir  dengan  baik,  damai,  dan dapat membawa keharmonisan serta menghasilkan penyelesaian permasalahan/konflik  melalui  musyawarah  mufakat,  maka  Disnakertrans kabupaten  Tana  Tidung  berusaha  mencari  pemecahan  masalah  ( problem  solving ) yang tepat, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pihak pemerintah melalui Disnakertrans  memfasilitasi  dalam  melakukan  perundingan  bipartit  untuk menemukan  solusi  atau  titik  terang  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang sedang terjadi.

## Proses Penyelesaian Konflik Hubungan Industrial
Dalam penyelesaian konflik hubungan industrial di Kabupaten Tana Tidung, ketika terjadinya konflik dengan mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun. 2014, maka  permasalahan  yang  ada  diselesaikan  dengan  musyawarah  mufakat  antar kedua belah pihak yang sedang berkonflik di TH Felda  Group. Pihak pemerintah melalui Disnakertrans memfasilitasi dalam melakukan perundingan bipartit untuk menemukan  solusi  atau  titik  terang  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang sedang  terjadi.  Apabila  setelah  melakukan  perundingan  tetapi  tidak  menemukan kesepakatan baru kemudian melakukan perundingan secara Tripartit antara kedua belah  pihak  yang  sedang  berkonflik dengan  Dinas  Tenaga Kerja Kabupaten  Tana Tidung, dalam hal ini yang diberikan tanggung jawab adalah mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tana Tidung.
Setelah  berunding  dengan dimediatori  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  menemukan titik  temu  penyelesaian  permasalahan  maka  dapat  terselesaikan  melalui perundingan Tripartit tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh  Maharani dan Deliarnoor (2023), yang menyampaikan bahwa salah satu solusi untuk menghadapi konflik  yang  terjadi    antara  Pemprov  DKI  Jakarta,  PT  Pertamina,  dan  warga Pancoran Buntu II adalah dengan melakukan perundingan tripartite dengan Dinas tenaga kerja sebagai mediator juga.  Akan tetapi, jika pihak yang berkonflik tidak bersepakat  maka  mediator  akan  mengeluarkan  Anjuran  dan  di  serahkan  kepada PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).
Keberadaan  Pemerintah  dalam  penanganan  penyelesaian  perselisihan hubungan  industrial  ini  sangat  penting,  karena  dalam  hal  ini  pemerintah  yang bertanggung jawab yakni Dinas Tenaga Kerja menjadi pihak yang netral, sehingga dalam  memberikan  nasihat  dapat  bersifat  objektif.  Dinas  Tenaga  Kerja  juga memfasilitasi  dalam  perundingan  Tripartit  yang  melibatkan  pihak  ketiga,  yakni mediator  di  dalamnya.  Sebelum  sampai  ke  tahapan  Tripartit  tersebut  terlebih dahulu dilakukan Perundingan bipartit. Selain itu, Dalam Dinas Tenaga Kerja juga memiliki Tim Deteksi Dini. Tim deteksi dini ini tidak hanya terdiri dari Dinas Tenaga Kerja  saja  tetapi  juga  dari  Polres,  Kodim,  Satpol  PP,  dan  perwakilan  Kejaksaan. Ketika ada laporan masuk yang menyebutkan bahwa akan terjadi mogok kerja dan unjuk  rasa  pekerja/buruh,  tim  ini  akan  turun  ke  Perusahaan  yang  berarti  di perusahaan tersebut sedang mengalami perselisihan hubungan industrial. Tim ini turun  ke  perusahaan  untuk  mengantisipasi  supaya  perselisihan  tersebut  tidak semakin melebar.

## Mekanisme Hubungan Industrial di TH Felda Group
Hubungan industrial di TH Felda Group dimulai dari Hubungan Kerja, mulai dari melamar kerja kemudian dipanggil untuk melakukan tes untuk masuk menjadi pekerja  di  perusahaan  itu,  dan  kemudian  diterima  menjadi  pegawai/pekerja  di perusahaan tersebut. Setelah itu mulai terbentuknya perjanjian. Perjanjian itu ada 2 macam yakni, perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian waktu tidak tertentu. Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yang  dibatasi  oleh  waktu  sedangkan  perjanjian waktu  tidak  tertentu  sebenarnya  juga  dibatasi  oleh  waktu  akan  tetapi  waktunya lebih  lama,  yakni  sampai  dengan  pensiun.  Setelah  diterima  bekerja  muncullah perjanjian,  kemudian  muncul  yang  namanya  hak  dan  kewajiban.  Kewajibannya pekerja adalah bekerja, kewajiban pengusaha adalah memberikan hak pekerja salah satunya  upah/gaji.  Hak  yang  dimiliki  pengusaha  adalah  meminta  hasil  dari pekerjaan  pekerja/buruh.  Dalam  proses  hubungan  kerja  ini  kebalikan  yang  mana haknya  pekerja  tapi  kewajibannya  pengusaha,  kewajibannya  pekerja  tapi  haknya pengusaha. Dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan gesekan, atau memicu terjadinya perselisihan yang mengakibatkan konflik seperti yang terjadi saat ini.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme  pelayanan  ketenagakerjaan  di  Kabupaten  Tana  Tidung  dalam penyelesaian  perselisihan  pembayaran  pesangon,  cuti  sabatical,  dan  biaya pemulangan tenaga kerja di Perusahaan PT. TH Felda Group, ditinjau dari dimensi- dimensi  pelayanan  yang  ada  menunjukkan  bahwa  r eliability, r esponsiveness, assurance ,  dan  e mpathy sudah  berjalan  cukup  baik.    Namun,  dimensi tangible menunjukkan hasilnya belum berjalan dengan baik, mengingat fasilitas kantor yang masih belum memadai, kantor dinas masih bergabung dengan dinas-dinas lain serta jumlah  pegawai  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Tana  Tidung  yang  belum memadai untuk melakukan monitoring tindak lanjut penyelesaian konflik terkait. Dibalik  keterbatasan  yang  ada,  tidak  mempengaruhi  pelayanan  Dinas Ketenagakerjaan  Kabupaten  Tana  Tidung  dalam  menyelesaikan  masalah pekerja/buruh  PT.  TH  Felda  Group.  Manajemen  konflik  yang  dilakukan  Dinas Ketenagakerjaan  Kabupaten  Tana  Tidung  bersifat win-win  solution antara perusahaan  dengan  para  pekerja/  buruh  terdampak,  dengan  tetap  mengawal terimplementasinya mekanisme pembayaran pesangon di Perusahaan PT.TH Felda Group  mengacu  pada  PP  no.  35  tahun  2021.    Terdapat  12 estate yang  menerima pesangon dengan total Rp. 16.755.411.288.

## Referensi
Arikunto, S. (2016). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik . Jakarta : Rineka Cipta. Ashari, A., Novalinda, F., Uswatun, H. (2018). Penyelesaian Perselisihan Karyawan Melalui Mediasi (Studi Kasus di Toko House of Celena). Kompetensi, 12 (2), p 125-143
Bambang, R. & Joni, S. (2013). Hukum ketenagakerjaan .  Bandung : CV Pustaka Setia.
Dhulhijjahyani, F., Sjamsiar, S., Mohammad, N. (2020). Manajemen Konflik dalam Penyelesaian  Permasalahan  Hubungan  Industrial.    (Studi  Dalam  Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan). Jurnal Profit. 14 (1), p 32-41
Hanifah.  (2019).  Pekerja/buruh  perkebunan  sawit  dipecat  via  WA.  Diambil  dari: https://korankaltim.com/read/kaltara/25179/karyawan-perkebunan-sawit- dipecat-via-wa
Herawati, N., Setiawati, R, & Cahyaningtyas Program Studi Magister Kenotariatan, I. (2021). Perwujudan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sebagai Cerminan Asas Keseimbangan. NOTARIUS , 14 .
Herawati,  N.,  Setiawati,  R.,    Cahyaningtyas,  I.  (2021).  Perwujudan  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  Sebagai  Cerminan  Asas  Keseimbangan. Notarius. 14 (1), p 428-443
Hidayah,  D.  (2020).  Kualitas  pelayanan  publik  (studi  pelayanan  administrasi kependudukan di kecamatan Cipatujah kabupatenTasikmalaya). Jurnal Ilmiah
Ilmu Administrasi Negara . 7 (1), p 28-34.
Laia, F., Soetarto, Simamora. (2019). Peranan Mediator Dalam Proses Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  (Studi  Kasus  Tentang  PHK  di  Disnaker Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Governance Opinion. 4(1), p 106-114
Latip. A., Ainiyah. (2018). Mediasi sebagai penyelesaian permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Bangkalan. Kompetensi . Volume 12 (2).
Luthfillah,  M.,  Sutisna,  J.  (2023).  Kualitas  Pelayanan  Badan  Pengusahaan  Batam dalam  Pelayanan  Perizinan  Berbasis  Sistem  Indonesian  Batam  Online  Single Submission Tahun 2022-2023. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan. 5(1), p 1-28https://doi.org/10.52423/nesores.v5i1.142
Maharani,  D.  P,  Delianoor,  N,  A.  (2023).  Manajemen  Konflik  Pancoran  Buntu  II antara  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  PT  Pertamina,  dan  Warga  Pancoran Buntu II Tahun 2020-2022. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan. 5 (1),  161- 183
Mantili,  R.  (2021).  Konsep  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Antara Serikat  Pekerja  Dengan  Perusahaan  Melalui  Combined  Process  (Med-
Arbitrase). Jurnal Bina Mulia Hukum , 6 (1), 47 – 65.
https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252
Mariono, B, P., Mantiri, M., & Singkoh, F. (2017). Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Menanggulangi  Angka  Pengangguran  Di  Kabupaten  Minahasa.  Eksekutif. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. 2(2). P 1-11
Miles, M ., Huberman, A.M., Saldana, J. (2014 ) . Qualitative Data Analysis , A Methods Sourcebook. Edition 3. Sage Publications.
Moleong, L. J. (2016). Metodologi penelitian kualitatif . Bandung : Remaja Rosdakarya. Nazir, P. D. (2014). Metode penelitian . Bogor : Ghalia Indonesia Pratama, P, W. (2019) Studi tentang penyelesaian perselisihan perburuhan melalui mediasi di Kabupaten Sragen ( studi kasus di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen). Tesis,
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diambil dari
http://eprints.ums.ac.id/70314/
Rabaisa, Firman, A., Sjarlis. (2021). Pengaruh Kualitas PElayanan Publik Terhadap Kepuasan  Masyarakat  di  kecamatan  Batulappa  Kabupaten  Pinrang.  Jurnal ilmiah: Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 10 No. 3.
Randang,  O.  J.,  Lumolos,  J.,  &  Waleleng,  G.  (2016).  Kualitas  Pelayanan  Publik Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Society . XX (3), p 51-68
Rijal, Darlin. (2021). Peningkatan Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Administrasi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Kabupaten Biak Numfor. Jurnal Moderat, 7 (4).
Rijal, Darlin. (2021). Peningkatan Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Administrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Biak Numfor. Jurnal MODERAT . 7 (4). p 831-843
Riyanto. (2021). Disnakertrans Kembali Tegur PT TH Felda Nusantara. Koran Kaltara . https://korankaltara.com/disnakertrans-kembali-tegur-pt-th-felda-nusantara. Diakses pada tanggal 20 Juli 2023 Saksono, H. (2020). Innovation Hub: Media Kolaborasi Menuju Pemerintah Daerah
Inovatif. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(1).
doi:https://doi.org/10.35967/jipn
Sasmito,  Y.  (2022).  Analisis  Profesionalitas  Aparatur  Sipil  Negara  Berdasarkan Pengukuran  Indeks  Profesionalitas  ASN  (IP  ASN)  di  Badan  Perencanaan Pembangunan  dan  Penelitian  Pengembangan  Daerah  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung.  Nakhoda:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  21(1),  31 – 43. https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.262
Sudirman, F. A., Pertiwi, G., & Saidin, S. (2023). Implementasi Kerjasama Sister City Kota  Kendari  (Indonesia)-Kota  La  Rochelle  (Perancis)  dalam  Peningkatan Pelayanan Air Bersih (2017-2019). NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (1), 400-416.
Sinambela,  P.  (2016). Reformasi  pelayanan  publik  teori,  kebijakan  dan  implementasi .
Jakarta : PT. Bumi Aksara
Sugiyono .  ( 2016 ). Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D .  Bandung:PT Alfabet.
Susan,  E.  (2019).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Jurnal  manajemen  Pendidikan Islam . 9 (2), p. 952-962 Triguno. (2015). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta : Bumi Aksara. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2004
Vijayantera.  (2016). Perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  sebagai  dampak penggabungan,  peleburan,  pengambilalihan,  dan  Ppenutupan  perusahaan .  Thesis, Universitas Airlangga. Diambil dari https://repository.unair.ac.id/23701/
Wirawan.  (2016).  Konflik  dan  Manajemen  Konflik:  Teori,  Aplikasi,  dan Penelitian(4th ed.). Jakarta: Salemba Humanika.
Yuli, Y., Sulastri, Aryanti, D. (2018). Implementasi Undang-undang Ketenagakerjaan dalam  Perjanjian  Kerja  antara  Perusahaan  dan  Tenaga  Kerja  di  Perseroan Terbatas (PT). Jurnal Yuridis. 5 (2), 186-209 .
Yuliastuti,  A.,    Syarif,  E.  (2021).  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial Menggunakan Acte Van Dading. Jurnal Ketenagakerjaan , 16 (2). https://doi.org/10.47198/naker.v16i2.107