## PENDEKATAN GEOGRAFI HUKUM KRITIS DALAM KAJIAN HUKUM TATA RUANG INDONESIA: SEBUAH WACANA FILSAFAT HUKUM DAN INTERDISIPLIN

## Victor Imanuel W. Nalle
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 201 Surabaya E-mail: victor@ukdc.ac.id

## Abstract
The development of legal research shows the importance of an interdisciplinary approach in examining legal issues. Apart from that, legal issues also need to be examined more critically and not to see them as a product of a vacuum without the influence of non-legal factors. This paper explains the development of critical legal geography discourse as well as the theory of social space production and spatial justice associated with this discourse. The study of spatial law has developed an interdisciplinary approach with these critical theories with a critical legal geography framework. However, studies of spatial law in Indonesia have not developed much of this discourse in examining urban problems. Only a few researches on spatial law in Indonesia uses a critical legal geography perspective based on the tracing described in this paper. In fact, urban problems in Indonesia are similar to the phenomena that underlie the emergence of discourse on critical legal geography. Therefore, the study of spatial law in Indonesia requires a more philosophical and critical approach. Various new approaches developed in legal philosophy, one of which is critical legal studies, can be an analytical method for analyzing the influence of economy and power on spatial planning in Indonesia.
Keywords: Critical Legal Geography; Production of Social Space; Spatial Justice; Spatial Law.

## Intisari
Perkembangan penelitian hukum menunjukkan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam menelaah isu hukum. Selain itu, isu hukum juga perlu ditelaah lebih kritis dan tidak melihatnya sebagai produk dari ruang vakum tanpa pengaruh faktor non- hukum. Tulisan ini menjelaskan perkembangan wacana geografi hukum kritis serta teori produksi ruang sosial dan keadilan spasial yang terkait dengan wacana tersebut. Pendekatan interdisipliner dengan berbagai teori kritis tersebut telah dikembangkan dalam kajian hukum tata ruang dengan kerangka geografi hukum kritis. Namun kajian hukum tata ruang di Indonesia belum banyak mengembangkan wacana tersebut dalam menelaah persoalan perkotaan. Hanya sedikit penelitian hukum tata ruang di Indonesia yang menggunakan perspektif geografi hukum kritis berdasarkan penelusuran yang diuraikan di tulisan ini. Padahal sebenarnya persoalan perkotaan di Indonesia serupa dengan fenomena yang menjadi latar belakang dari munculnya wacana geografi hukum kritis. Oleh karena itu, kajian hukum tata ruang di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih filosofis dan kritis. Berbagai pendekatan baru yang berkembang dalam filsafat hukum, salah satunya adalah studi hukum kritis,
dapat menjadi metode analisis untuk menganalisis pengaruh ekonomi dan kekuasaan terhadap tata ruang di Indonesia.
Kata kunci: Geografi Hukum Kritis; Hukum Tata Ruang; Keadilan Spasial; Produksi Ruang Sosial.

## A. Pendahuluan
Tulisan ini akan menelusuri perkembangan wacana geografi hukum kritis sebagai sebuah pendekatan dalam menelaah  isu hukum tata ruang dan relevansinya untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Sampai saat ini, penelitian tentang hukum tata ruang di  Indonesia masih belum familiar dengan pendekatan ini dan cenderung menempatkan entitas pemerintah sebagai variabel yang menentukan dalam pemanfaatan ruang. Studi hukum tata ruang cenderung didominasi oleh perspektif yang sempit dan legalistik. Ruang dimaknai secara sempit dan legalistik dimaknai sebagai wilayah yurisdiksi. 1
Pe n d e k at a n   d a l a m   m e n e l it i persoalan ruang telah melahirkan berbagai pendekatan dengan metode interdisipliner – disebut sebagai geografi hukum – yang melihat ruang sebagai suatu proses dinamis dan selalu berubah. Geografi hukum kemudian mengidentifikasi bagaimana bekerjanya hukum dan spasial di tempat dan waktu tertentu. Geografi hukum menempatkan tempat dan waktu dalam posisi yang setara sehingga kajian hukum tidak lagi terjebak pada aspek wilayah yurisdiksi
1 Mark Blacksell, Charles Watkins, dan Kim Economides, “Human Geography and Law: A Case of Separate Development in Social Science”, Progress in Human Geography , Vol. 10, No. 3, 1986, hlm. 371-396.
(tempat) tetapi juga bagaimana tempat tersebut berkembang dari waktu ke waktu. 2 Lebih lanjut, kajian ini menempatkan ruang terkait dengan isu ketidakadilan sosial yang kemudian melahirkan konsep keadilan spasial. 3 Pendekatan lain melihat hubungan antara ruang dengan pluralisme hukum. Schenk, misalnya, mengkaji geografi hukum di Indonesia dengan melihat hubungan antara wilayah – yang memiliki pengaruh hukum Islam atau hukum adat – dengan perkembangan pengadilan agama dan politik hukum Islam. 4 Berbagai pendekatan dalam geografi hukum tersebut bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan holistik tentang tempat dan fungsi hukum dalam masyarakat kontemporer (dan historis). 5 Saat ini geografi hukum berkembang lebih lanjut dengan perspektif geografi hukum kritis ( critical legal geography ) y a n g   m e n e m p a t k a n   d i n a m i k a
2 Luke Bennett dan Antonia Layard, “Legal Geography:  Becoming  Spatial  Detectives,” Geography Compass, Vol. 9, No. 7, 2015, hlm. 415.
3 Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, “Law’s Spatial Turn: Geography, Justice and a Certain Fear of Space”, Law, Culture and the Humanities , Vol. 7, No. 2, 2011, hlm. 187-202.
4 Christine G. Schenk, “Islamic Leaders and the Legal Geography of Family Law in Aceh, Indonesia”, Geographical Journal , Vol. 184, No. 1, 2018, hlm. 8-18.
5 Reecia Orzeck dan Laam Hae, “Restructuring Legal Geography”, Progress in Human Geography , Vol. 44, No. 5, 2020, hlm. 832-851.
hukum dalam ruang dan waktu yang tidak lepas dari relasi ekonomi dan kekuasaan. 6 Perkembangan perspektif ini dipengaruhi oleh perkembangan studi hukum kritis ( critical legal studies ) yang muncul di sekolah-sekolah hukum di Amerika Serikat selama akhir 1970an yang menawarkan kritik tajam terhadap legalisme liberal. Ahli geografi hukum menerapkan wawasan studi hukum kritis ini untuk menunjukkan bahwa struktur hukum merupakan struktur berpengaruh dalam menata dan memberikan legitimasi terhadap kebijakan spasial. 7 Perkembangan pendekatan ini mendorong banyak ahli geografi terlibat dalam gerakan ini dan mengidentifikasi diri mereka sebagai ahli geografi sosial, Marxis, atau kritis. Di sisi lain juga muncul pandangan bahwa studi geografi hukum kritis ini berada di bawah payung studi hukum kritis. Walaupun berbeda dalam melihat posisinya, tetapi kedua pandangan tersebut berbagi kepedulian yang sama terhadap isu ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik serta berusaha untuk menunjukkan bagaimana lembaga hukum dan praktiknya memperkuat hierarki relasi sosial. 8
6 Irus Braverman et al. , “The Expanding Spaces of Law: A Timely Legal Geography [Introduction]”, dalam Braverman, Irus et al. (eds.),  2014, The Expanding Spaces of Law: A Timely Legal Geography , Stanford University Press, Stanford, hlm. 13.
7 Alexandre S Kedar, “On the Legal Geography of Ethnocratic Settler States: Notes Towards a Research Agenda” dalam Carolyn Harrison dan Jane Holder (eds), 2012, Law and Geography , Oxford University Press, Oxford, hlm. 401-439.
8 Benjamin Forest, “Placing the Law in Geography,” Historical Geography, Vol. 28, 2000, hlm. 5-12.
Perkembangan geografi hukum kritis di luar Indonesia kemudian memunculkan dua permasalahan yang menjadi kajian dalam tulisan ini. Pertama adalah terkait dengan perkembangan wacana geografi hukum kritis dalam kajian hukum tata ruang di  Indonesia. Kedua adalah relevansi wacana geografi hukum kritis tersebut dalam konteks kajian hukum Indonesia yang cenderung masih terpaku pada pendekatan doktrinal.
Tulisan ini b er tujuan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut dalam 3 (tiga) bagian pembahasan. Bagian pertama artikel ini mengulas awal perkembangan geografi hukum kritis sebagai wacana dan penggunaannya dalam riset-riset kontemporer tentang hukum tata ruang di negara-negara lain. Bagian kedua dan ketiga artikel ini fokus pada pembahasan dua teori dalam kerangka geografi hukum kritis yang banyak digunakan untuk mengkritik persoalan tata ruang. Teori pertama adalah produksi ruang sosial sebagai kritik terhadap wacana ruang dalam dunia akademis yang umumnya dipahami sebagai kajian teknokrat. Teori kedua adalah keadilan spasial untuk mengkritik distribusi sumber daya. Teori ini melihat pemerataan pola ruang publik-privat dengan mempertimbangkan dialektika hubungan sosial dan ruang.
Dua bagian pembahasan tersebut juga menunjukkan bahwa hanya sedikit di antara penelitian hukum tata ruang di Indonesia yang telah menggunakan pendekatan geografi hukum kritis, khususnya dengan kerangka  analisis
ruang sosial dan keadilan spasial. Selain itu, bagian kedua dan ketiga di pembahasan juga menunjukkan relevansi pendekatan yang filosofis dalam menganalisis persoalan hukum tata ruang secara kritis dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan kekuasaan.

## B. Pembahasan

## 1.  Awal Perkembangan Geografi Hukum Kritis
Ilmu sosial dalam beberapa tahun terakhir memberi perhatian pada analisis ruang untuk menjelaskan dimensi sosial dan pengaruh ruang terhadap kehidupan sosial dan menggunakan analisis ruang dalam melihat interaksi sosial, ekonomi, dan  kekuasaan. 9 Pendekatan ruang tersebut kemudian juga berkembang dalam studi hukum dengan pendekatan interdisipliner untuk menganalisis peran hukum dalam masalah perkotaan, khususnya dalam pengaturan tata ruang. Pendekatan interdisipliner ini kemudian dikenal sebagai geografi hukum ( legal geography ). Istilah ‘geografi hukum’ sebenarnya sudah muncul pada tahun 1920-an dalam karya para ahli hukum Jerman. Merk menggunakan istilah Rechtsgeographie , sedangkan Langhans-Ratzeburg menggunakan istilah Geojurisprudenz . 10
Wacana geografi hukum kritis yang lebih elaboratif awalnya diperkenalkan oleh Blomley & Bakan. Keduanya
9 Lihat contohnya Ash Amin dan Nigel Thrift, 2002, Cities: Reimagining the Urban. , Polity Press, Cambridge, hlm. 76-77.
10 Bernhard Grossfeld, “Geography and Law,” Michigan Law Review , Vol. 82, No. 5/6, 1984, hlm. 1510.
menganalisis interkoneksi antara ruang, hukum, dan kekuasaan dalam kerangka hukum dan geografi. Ruang, menurut Blomley & Bakan, bukanlah sebuah latar belakang untuk aksi politik dan sosial, melainkan sebagai produk dari tindakan tersebut. Peran hukum menjadi sentral dalam analisis ruang dan juga membantu mengkonstruksi makna sosial ruang. 11 Seperti pendapat Blomley & Bakan, Chouinard juga memperkenalkan geografi hukum kritis dengan menempatkan ruang sebagai jaringan hubungan sosial yang hidup (berdasarkan kelas, jenis kelamin, seksualitas, usia dan kemampuan) dalam proses dialektis yang akhirnya dapat menempatkan manusia dalam situasi dan tempat yang memberdayakan atau sebaliknya: menempati lokasi yang terpinggirkan. Situasi tersebut muncul dari konflik dalam atau terkati dengan hukum yang umumnya menunjukkan bahwa  penguasa yang kuat berhasil merebut kendali atas ruang. 12
Sebagai sebuah pendekatan, geografi hukum kritis sebenarnya tidak hanya terkait dengan kebijakan tata ruang. Geografi hukum kritis juga dapat menjadi pisau analisis dalam kajian tentang ras, feminisme, atau hak asasi manusia. 13 Perkembangan pendekatan 11 Nicholas K Blomley dan Joel C Bakan, “Spacing Out: Towards a Critical Geography of Law”, Osgoode Hall Law Journal , Vol. 30, No. 3, 1992, hlm. 661.
12 Vera Chouinard, “Geography, Law and Legal Struggles: Which ways ahead?”, Progress in Human Geography , Vol. 18, No. 4, 1994, hlm. 415-440.
13 Jean Connolly Carmalt, “Critical Geographies of Human Rights and the Spatial Dimensions of International Law Violations in Rakhine State, Myanmar,” Annals of the American Association of Geographers, Vol. 109, No. 6, 2019, hlm. 1831.
geografi hukum kritis kemudian menunjukkan bahwa banyak penelitian telah menggunakan pendekatan ini untuk mengkritisi kebijakan tata ruang atau kebijakan sektoral yang berimplikasi pada isu tata ruang. Penelitian sosio legal di periode 1980an telah menggunakan pendekatan geografi hukum kritis untuk mengkritisi persoalan tata ruang. Stewart dan Burridge memberikan penjelasan deskriptif tentang dampak geografis yang tidak merata dari penerapan strategi neoliberal oleh pemerintah Inggris di sektor perumahan. Kebijakan yang berdasarkan mekanisme pasar dan pengurangan anggaran negara di sektor perumahan kemudian mempolarisasi pengguna perumahan berdasarkan pendapatan. Penelitian tersebut mengacu pada teori sosiologi perkotaan dan teori- teori geografi tentang sifat intrinsik dari perkembangan spasial yang tidak merata dalam membentuk hubungan sosial akibat kebijakan yang kapitalistik. 14 Blomley, Flynn, dan Sylvestre kemudian mengelaborasi pendekatan geografi hukum kritis dalam melihat akses terhadap ruang dalam bidang properti. Hukum properti adalah salah satu cara penting untuk mengatur akses terhadap tanah dan penggunaan tanah untuk tempat tinggal dengan berdasarkan pada hukum. Hukum kemudian mengatur hubungan peserta properti, interaksi mereka, alternatif mereka untuk bertransaksi, dan makna properti itu
14 Ann Stewart dan Roger Burridge, “Housing Tales of Law and Space”, Journal of Law and Society , Vol. 16, No. 1, 1988, hlm. 65.
sendiri. 15 Geografi hukum kritis dalam riset lainnya tentang hukum properti juga menunjukkan bahwa hukum tata ruang diperebutkan, diberlakukan, dan terkait erat dengan hubungan kekuasaan. 16 Analisis persoalan akses ini juga menjadi fokus dalam penelitian Totry-Jubran tentang segregasi dan distribusi tanah yang tidak setara di Israel. Penelitian tersebut terkait dengan konteks sejarah, geografis, dan hukum yang membangun hubungan kekuasaan antar kelompok dan dianalisis dengan pendekatan geografi hukum kritis. 17
Pendekatan geografi hukum kritis juga digunakan untuk menganalisis konflik sumber daya alam yang berkaitan dengan bidang hukum. Studi yang dilakukan oleh Feng dan Li, misalnya, menggambarkan  pentingnya geografi hukum kritis dalam studi ekologi politik, khususnya dalam isu air panas bumi di Tiongkok. Studi dengan pendekatan geografi hukum kritis tersebut kemudian menyarankan untuk memperhatikan praktik hukum yang kontradiktif dalam tata kelola dan komodifikasi alam. 18
15 Nicholas Blomley, Alexandra Flynn, dan Marie Eve  Sylvestre,  “Governing  the  Belongings of the Precariously Housed: A Critical Legal Geography”, Annual Review of Law and Social Science , Vol. 16, 2020, hlm. 165-181.
16 Jessica Place, 2014, Law, Property and Power: a Critical Legal Geography of Matrimonial Real Property on Reserve , Disertasi, Simon Fraser University, hlm. 158-163.
17 Manal Totry-Jubran, “Beyond Walls and Fences: Exploring the Legal Geography of Gated Communities in Mixed Spaces,” Journal of Law and Policy 26, No. 1, 2018, hlm. 123-163.
18 Dan Feng dan Peng Li, “Claiming Geothermal Water: Critical Legal Geography and the Scalar Politics of Hot Spring Development in China”, Geographical Journal , Vol. 185, No. 2, 2019, hlm. 209.
Seperti Feng dan Li, analisis geografi hukum kritis juga digunakan oleh Cantor dalam isu sumber daya air di California, Amerika Serikat. Cantor membahas persoalan ekosistem non- equilibrium, ekosistem alami dan buatan, serta penggunaan air yang boros. Studi terhadap isu sumber daya air tersebut menunjukkan bahwa proses dan lembaga hukum bukan hanya dapat digunakan untuk melindungi kepentingan publik dalam sumber daya alam. Narasi tertentu terkait isu lingkungan juga dapat diperkuat melalui lembaga-lembaga ini. 19 Pendekatan ini juga dikembangkan oleh Carmalt dalam konteks hak asasi manusia dengan berlandaskan pada gagasan bahwa hukum, masyarakat, geografi, dan ketidakadilan adalah satu kesatuan yang konstitutif. Carmalt mengusulkan satu kerangka teoritis yang mungkin untuk menganalisis geografi kritis hak asasi manusia – yang diambil dari pemikiran dalam geografi kritis, studi sosiolegal, dan hukum internasional publik – dalam konteks populasi Rohingya di Myanmar. Analisis tersebut menunjukkan bahwa pendekatan geografi hukum kritis dapat digunakan dalam menganalisis hubungan antara hukum, geografi, dan ketidakadilan. 20 Seperti Carmalt, White juga menunjukkan bahwa perspektif dari geografi hukum kritis dapat memberikan wawasan tentang hak asasi manusia, khususnya terkait hukum suaka dan imigrasi di Inggris pada akhir 1990-an.
19 Alida Cantor, “The Public Trust Doctrine and Critical Legal Geographies of Water in California”, Geoforum , Vol. 72, 2016, hlm. 49.
20 Jean Connolly Carmalt, Op.Cit. , hlm. 1829-1844.
Penelitian White menunjukkan bahwa hukum digunakan oleh komunitas lokal untuk mendefinisikan diri mereka dan hubungannya dengan tempat tinggal. Analisis tentang hubungan yang saling konstitutif antara hukum dan tempat tinggal menjadi penting karena membantu dalam memahami kompleksitas geografis dalam kaitannya dengan akses kelompok yang terpinggirkan seperti pencari suaka. 21
B erbagai  penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner dalam geografi hukum kritis dapat menganalisis berbagai isu yang beririsan dengan aspek hukum – mulai dari perumahan, segregasi dan distribusi tanah, akses terhadap keadilan, sumber daya alam, hingga hak asasi manusia. Pendekatan interdisipliner dalam geografi hukum kritis kemudian memberi peluang penggunaan teori-teori sosial dalam analisis relasi antara ruang, hukum dan kekuasaan.
Dua teori dalam kerangka geografi hukum kritis yang akan ditelaah lebih lanjut dalam tulisan ini adalah produksi ruang sosial yang dikemukakan oleh Henri Lefebvre dan keadilan spasial yang telah dielaborasi oleh beberapa pemikir hukum maupun tata ruang. Penjelasan tentang produksi ruang sosial dalam bagian selanjutnya akan menunjukkan relevansinya guna mengkritik kebijakan tata ruang yang cenderung teknokratis. Walaupun analisis Lefebvre berangkat dari konteks Perancis pasca-perang,
21 Allen White, “Geographies of Asylum, Legal Knowledge and Legal Practices,” Political Geography , Vol. 21, No. 8, 2002, hlm. 1055-1073.
tetapi juga dapat menjadi kontekstual bagi persoalan tata ruang Indonesia karena analisis Lefebvre tentang kompromi neoliberalisme dan manajerialisme 22
yang kemudian berpengaruh pada persoalan tata ruang merupakan persoalan universal yang relevan bagi negara-negara Selatan saat ini. Bagian berikutnya akan menjelaskan teori produksi  ruang sosial dan bagaimana teori tersebut telah digunakan dalam penelitian-penelitian di bidang hukum, dan sedikit di antaranya telah digunakan untuk kajian dalam konteks hukum tata ruang di Indonesia.

## 2.  Konsep Triadik dalam Kerangka
Produksi Ruang Sosial dari Lefebvre
Lefebvre memulai analisis masyarakat dari manusia sebagai makhluk sosial yang menghasilkan kehidupan mereka sendiri, kesadaran mereka sendiri, dunia mereka sendiri. 23 Dalam produksi, manusia akan memobilisasi elemen spasial, termasuk sumber daya dan alat secara rasional dan mengatur urutan tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu, yaitu objek yang akan diproduksi. 24
Gagasan utama Lefebvre adalah bahwa manusia tidak hanya menghasilkan hubungan sosial dan nilai guna, tetapi juga menghasilkan ruang sosial. Menurut Lefebvre, setiap makhluk hidup adalah ruang dan memiliki ruangnya. Ia
22 Maria Ceci Misoczky dan Clarice Misoczky de Oliveira, “The City and the Urban as Spaces of Capital and Social Struggle: Notes on Henri Lefebvre’s Enduring Contributions”, Revista de Administracao Publica , Vol. 52, No. 6, 2018, hlm. 1015-1031.
23 Henri Lefebvre, 1991, The Production of Space , Blackwell, Oxford, hlm. 68-168.
24 Ibid .
menghasilkan dirinya sendiri dalam ruang dan juga menghasilkan ruang itu. Dalam masyarakat, manusia menghasilkan  ruang sosial dan ada dialektika hubungan sosial dan ruang. 25 Ironisnya, wacana ruang dalam dunia akademis justru diposisikan sebagai kajian teknokrat. Padahal ruang dalam realitas juga menjadi hasil dari interaksi dan pemaknaan masyarakat dalam konteks sosial. Artinya, perencanaan ruang kemudian menjadi irisan dari imajinasi masyarakat terhadap wilayahnya,  praktik mereka dalam menggunakan ruang, dan juga model/ desain hasil analisis dari para perencana. Sederhananya, ruang harus didefinisikan sebagai bagian bersama dalam praktik sosial yang mencerminkan kesetaraan. 26 Lefebvre kemudian mengajukan konsep triadik dalam kerangka produksi ruang sosial. 27 Konsep pertama adalah praktik spasial ( spatial practices ), yang mengacu pada interaksi dan komunikasi yang muncul dan selanjutnya membentuk ruang. Praktik spasial adalah produksi dan reproduksi hubungan spasial antara objek dan produk. Praktik-praktik ini menjamin kelangsungan produksi ruang sosial dan kekompakannya. Praktik spasial dapat dan memang dipengaruhi dimensi gender, ras, dan birokrasi- administratif. Namun praktik spasial dalam kendali kapitalisme kemudian terkait dengan sirkulasi kapital,
25 Ibid .
26 Christian Fuchs, “Henri Lefebvre’s Theory of the Production of Space and the Critical Theory of Communication”, Communication Theory , Vol. 29, No. 2, 2019, hlm. 129-150.
27 Henri Lefebvre, Loc.Cit .
reproduksi tenaga kerja, dan kebutuhan untuk mengontrol tenaga kerja. 28
Dalam konsep praktik spasial, ruang sosial mencakup keterlibatan setiap anggota  masyarakat yang memiliki hubungan atau relasi tertentu dengan kepemilikan ruang tersebut. Dengan demikian, kohesi sosial atas suatu ruang ditentukan oleh derajat kompetensi dan tingkat penggunaan ruang (fisik atau material). 29
Konsep kedua adalah representasi ruang ( representations of space ) yang mengacu pada wacana yang menggambarkan ruang yang telah dibentuk dan dapat ditemukan dalam bentuk peta, gambar, notasi, dan lain- lain. Representasi ruang terkait dengan rasionalitas teknokratis sains positivis dan mewujudkan kecenderungan ke arah abstraksi, pemodelan matematis, dan kuantifikasi fenomena sosial. Lefebvre dalam bentuk-bentuk pengetahuan ini melihat adanya pendekatan ideologis dominan terhadap ruang dalam masyarakat yang membawa serta sekumpulan kode dan tanda intelektual. Dalam konteks ini, ruang merupakan produksi yang muncul dari konsepsi seseorang dan/atau beberapa orang. 30
Konsep ketiga adalah r uang representasional ( representational space ) yang mengacu pada dimensi simbolik ruang yang digunakan oleh orang-orang yang berinteraksi dalam ruang dan bersifat ideologis. Ruang representasional
28 David Harvey, 2012, Spaces of Capital: Towards a Critical Geography , Edinburgh University Press,
Edinburgh, hlm. 237-266.
29 Henri Lefebvre, Op.Cit , hlm. 33.
30 Ibid .
mencakup bagaimana penghuni ruang atau orang yang menggunakannya berinteraksi satu sama lain melalui praktik dan bentuk visualisasi dalam suatu ruang. Konsepsi ruang ini muncul berdasarkan berbagai pengalaman nyata yang dialami setiap orang sebagai sebab akibat dari hubungan dialektis antara praktik spasial dan representasi ruang. Ruang menjadi sesuatu yang secara khusus dipersepsi oleh individu, kelompok, atau masyarakat sehingga menjadi ruang yang dirasakan. 31
Triadik  konsep produksi ruang tersebut nantinya akan mewujud dalam tiga pengalaman (lihat ilustrasinya di Gambar 1), yaitu: 32
a.  pengalaman terhadap ruang yang ditangkap oleh panca indera ( perceived space ) melalui praktik kehidupan sehari-hari ( spatial practices );
b.  pemahaman terhadap ruang yang dibentuk oleh akal budi manusia ( conceived space ) dalam bentuk ruang yang terkonseptualisasi ( representations of space );
c.  pengalaman hidup dalam ruang ( lived space ) melalui interaksi sosial antara penghuni ruang satu sama lain ( representational space ).
31 Ibid .
32 Ibid .

## Gambar 1. Triadik Ruang Lefebvre
33 Virpi Kai sto, “City Twinning from a Grassroots Perspective: Introducing a Spatial Framework to the S tudy of Twin Cities,” Journal of Borderlands Studies Vol. 32, No. 4, 2017, hlm. 459-475.
34 Jay D. Gatrell dan Jeff Worsham, “Policy spaces: Applying Lefebvrian politics in neo - institutional spaces”, Space and Polity , Vol. 6, No. 3, 2002, hlm. 327-342.
Sumber: Journal of Borderlands Studies. 33
Masing-masing dari ketiga dimensi ini beroperasi setiap saat dan menjadi titik awal untuk deskripsi ruang sosial Lefebvre. Di sisi lain, dialektika tiga pengalaman ruang tersebut juga menunjukkan tegangan khususnya antara ruang yang dibentuk dan praktik ruang sehari-hari. Ruang yang dibentuk – dalam rupa teori atau kebijakan – seperti tarik menarik dengan ruang dalam praktik sehari-hari dengan membawa kepentingannya masing-masing. 34
Oleh karena itu, Lefebvre tidak hanya melihat  ruang sosial sebagai objek. Sebaliknya, dia menggambarkannya sebagai kelompok hubungan dan jaringan sosial yang memungkinkan
33 Virpi Kaisto, “City Twinning from a Grassroots Perspective: Introducing a Spatial Framework to the Study of Twin Cities,” Journal of Borderlands Studies Vol. 32, No. 4, 2017, hlm. 459-475.
34 Jay D. Gatrell dan Jeff Worsham, “Policy spaces: Applying Lefebvrian politics in neo-institutional spaces”, Space and Polity , Vol. 6, No. 3, 2002, hlm. 327-342.
tindakan sosial. Ruang sosial adalah bagian dari proses produktif, mekanisme pemerintahan negara, dan tempat perjuangan politik. Bagi Lefebvre, ruang sosial secara bersamaan juga menjadi: 35
a.  bagian dari alat dan kekuatan produksi yang secara bertahap menggantikan dan menggantikan peran alam;
b.  produk yang dikonsumsi sebagai komoditas dan sebagai sumber daya produktif;
c.  i n s t r u m e n   p o l i t i k   y a n g memfasilitasi kontrol sosial;
d.  dasar reproduksi hubungan properti melalui sistem hukum dan perencanaan yang mengatur ruang secara hierarkis;
e.  susunan superstruktur ideologis dan simbolik;
f.  potensi manusia untuk mengambil kembali ruang tanding melalui ekspresi artistik dan perlawanan sosial.
Menurut Lefebvre, kapitalisme kemudian didasarkan pada antagonisme antara ruang yang direncanakan ( conceived space ) yang disusun sebagai ruang abstrak, dan ruang hidup sehari-hari ( lived space ). Akibat dari pertentangan ini adalah pengalaman h i d u p   y a n g   d i h a n c u r k a n   o l e h kapitalisme. 36 Kontradiksi selanjutnya menjadikan ruang sosial secara simultan sebagai dasar reproduksi hubungan kepemilikan properti melalui hukum dan perencanaan yang menata ruang secara hierarkis. 37
35 Henri Lefebvre, Op.Cit , hlm. 349.
36 Ibid , hlm. 51.
37 Ibid , hlm. 292-351.
Reproduksi ruang abstrak dalam kapitalisme kemudian menuntut penggunaan  kekuasaan negara dalam bentuk yang koersif, teknologi tata kelola pemerintahan dan formalisme hukum. Proses produksi spasial kemudian bergantung pada bentuk-bentuk koersif dari hukum melalui regulasi yang dibuat oleh negara yang kemudian berperan dalam memobilisasi ruang sebagai kekuatan produktif, khususnya selama periode urbanisasi industri. 38
Triadik ruang yang diajukan Lefebvre tersebut beroperasi secara simultan, dan memberikan dasar bagi deskripsi Lefebvre tentang aspek multi-dimensi dari ruang sosial. Lefebvre mengemukakan penolakannya terhadap konsepsi absolut tentang ruang yang menempatkan ruang sebagai objek belaka atau wadah. Lefebvre menggambarkan ruang sebagai matriks sosial yang beroperasi sebagai produk hubungan sosial dari kapitalisme. 39 Di sisi lain, regulasi tata ruang dalam p e rsp ekt i f   L e febv re   c e nd e r u ng ditempatkan sebagai manifestasi dari rasionalitas habitat yang didasarkan pada fungsionalisme teknologi, formalisme yang divisualisasikan, dan otoritas pakar. Ruang, dalam perencanaan, kemudian menjadi subordinat dari industri dan digambarkan sebagai roda penggerak dalam mengatur produksi. 40
38 Neil Brenner, “The Urban Question as a Scale Question: Reflections on Henri Lefebvre, Urban Theory and the Politics of Scale”, International Journal of Urban and Regional Research , Vol. 24, No. 2, 2000, hlm. 361-378.
39 Chris Butler, “Critical Legal Studies and the Politics of Space”, Social and Legal Studies , Vol. 18, No. 3, 2009, hlm. 323.
40 Henri  Lefebvre,  1996, Writings on Cities, Blackwell, Oxford, hlm. 89.
Pada perkembangan pemikirannya, Lefebvre juga melihat bahwa dialektika produksi  ruang sosial tidak bisa lepas dari pengaruh neokapitalisme ketika ruang diperjualbelikan secara masif. Ruang sosial diproduksi untuk kepentingan  jual beli tersebut. Ruang menjadi tempat untuk penciptaan, realisasi, dan distribusi nilai lebih. 41 Pada akhirnya ruang kemudian dikonsumsi sebagai komoditas.
Untuk menghadapi komodifikasi r u an g   t e r s e but   m a k a   L e fe bv re mengajukan konsep hak atas kota. Hak ini bukanlah hak individual melainkan hak kolektif untuk merebut kembali kota sebagai ruang yang diciptakan bersama. Hak atas kota menekankan pentingnya merestrukturisasi relasi kuasa dalam produksi ruang kota. 42
Pe r s p e k t i f   L e f e b v r e   d a l a m menganalisis tata ruang tidak lepas dari kritik. Analisis Lefebvre dalam melihat perkembangan ruang dikritik cenderung Eropasentris sehingga bertendensi mereduksi sejarah peradaban yang berbeda dalam pembentukan ruang. 43 Pendekatan kritis dari Lefebvre dalam melihat perkembangan ruang memang akan berbeda konteksnya jika digunakan untuk menganalisis perkembangan ruang dalam kerangka dinamika kapitalisme dan hukum tata ruang di Indonesia.
41 Henri Lefebvre, 2003, The Urban Revolution , University of Minnesota Press, Minneapolis, hlm. 159.
42 Mark Purcell, “Excavating Lefebvre: The Right to the City and Its Urban Politics of the Inhabitant”, GeoJournal , Vol. 58, No. 2-3, 2002, hlm. 99-108.
43 Chris Butler, 2012, Henri  Lefebvre:  Spatial Politics, Everyday Life and the Right to the City , Henri Lefebvre: Spatial Politics, Everyday Life and the Right to the City , Routledge, UK, hlm. 46.
Namun dampak hegemoni kapitalisme modern saat ini sebenarnya berlangsung secara global dan dalam konteks spasial melahirkan pola yang serupa di wilayah yang berbeda. Konteks lokal bisa saja mempengaruhi konsep atas ruang yang dihasilkan dari hegemoni kapitalisme tersebut tetapi dampak yang serupa dapat kita temukan, termasuk juga dalam konteks Indonesia.
Pengaruh kapitalisme modern yang serupa secara global terhadap ruang dan dapat dijumpai dalam konteks Indonesia berupa gentrifikasi, yaitu masuknya kelas menengah dan kapital ke dalam area kelas bawah di perkotaan karena produksi ruang yang timpang dalam  kerangka triadik ruang dari Lefebvre. Gentrifikasi tersebut dapat dijumpai dalam bentuk pembersihan kawasan kumuh untuk kepentingan kelompok kelas menengah dan kelas atas. Gentrifikasi akhirnya mengakibatkan kelas bawah harus tersingkir ke pinggiran dan berpengaruh pada akses mereka di berbagai bidang. 44
O l e h   k a r e n a   i t u ,   w a l au p u n dikritik Eropasentris, pendekatan triadik ruang dari Lefebvre relevan untuk mengkritik ruang pada masa kapitalisme lanjut di Indonesia dan dapat digabungkan dengan pendekatan lain agar sesuai dengan konteks Indonesia. Pendekatan produksi ruang sosial Lefebvre, misalnya, telah digunakan dalam analisis terhadap tata ruang dan
44 Pinurba Parama Pratiyudha, “Gentrifikasi dan Akar-Akar Masalah Sosial: Menakar Identifikasi, Diagnosis, Dan Treatment Proses Gentrifikasi Sebagai Masalah Sosial,” Reka Ruang ,  Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 27-38.
sosiologi untuk konteks perumahan dan ruang publik pada beberapa daerah di Indonesia, 45 analisis marjinalitas akibat dialektika pembangunan perkotaan di Surabaya, 46 dan transformasi ruang untuk kepentingan investor pariwisata di Jawa Timur. 47 Penelitian sosio-legal untuk konteks Indonesia masih sangat minim. Beberapa di antara penelitian tersebut yang menggunakan perspektif produksi ruang sosial adalah penelitian Wardana yang mengkaji produksi ruang dan kepentingan yang dilayani oleh kondisi pluralisme hukum di Bali 48 dan penelitian Hexagraha tentang hukum tata ruang di Indonesia yang menggunakan pendekatan di atas untuk mengeksplorasi pluralitas para pelaku produksi ruang di Indonesia. 49 Secara umum, berbagai
45 Beberapa contoh pendekatan Lefebvre dalam analisis tata ruang dan sosiologi di Indonesia antara  lain:  Kamil  Alfi  Arifin,  “Perumahan Muslim dan Politik Ruang di Yogyakarta”, Jurnal Pemikiran Sosiologi , Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 42-56; Ghoustanjiwani Adi Putra dan Daim Triwahyono, “Privatisasi Dalam Ruang Publik”, Pawon: Jurnal Arsitektur , Vol. 3, No. 01, 2019, hlm. 69-78; Ali Minanto, “Kota, Ruang, dan Politik Keseharian: Produksi dan Konsumsi Ruang Bersenang-senang dalam Geliat Yogyakarta”, Jurnal Komunikasi , Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 41-56.
46 Rully Damayanti, “Kampung Kota as Third Space in an Urban Setting: The Case Study of Surabaya, Indonesia”, dalam Zaman, Quazi Mahtab dan Igea Troiani (eds.), 2018, Transdisciplinary Urbanism and Culture: From Pedagogy to Praxis , Springer, Cham, hlm. 127-139.
47 Iwan Nurhadi, Lutfi Amiruddin, dan Genta Mahardika Rozalinna, “Produksi Ruang Dan Perubahan Pengetahuan Pada Masyarakat Sekitar Objek Wisata Waterland,” Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya , Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 46-64.
48 Agung Wardana, “Alliances and Contestations in the Legal Production of Space: The Case of Bali”, Asian Journal of Comparative Law , Vol. 9, No. 1, 2014, hlm. 145-171.
49 Shafira Anindia Alif Hexagraha, “Trajektori Ko- Produksi Kota di Indonesia: Telaah Geografi Kritis”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 88.
penelitian tersebut menunjukkan bahwa ruang harus didefinisikan sebagai bagian bersama dalam praktik sosial yang mencerminkan kesetaraan. 50 Ini juga menunjukkan bahwa produksi ruang sosial telah digunakan dalam konteks pemanfaatan ruang untuk kepentingan subjek hukum yang hidup dalam konteks Indonesia walaupun belum masuk dalam banyak isu tata ruang dalam relasinya dengan hukum tata ruang.
Di sisi lain, pemikiran Lefebvre tentang produksi ruang sosial dapat digunakan dalam menyoroti krisis ruang di kota besar akibat kebijakan di tingkat nasional yang berpengaruh terhadap  kerangka  hukum nasional dan lokal. Kebijakan tata ruang yang kemudian berdampak pada kerangka hukum nasional dan lokal dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang kemudian dapat dikritik dalam kerangka sistem perundang-undangan Indonesia yang hierarkis dari pusat hingga lokal. Perumusan agenda ( agenda setting ) dalam siklus kebijakan direpresentasikan dalam keputusan-keputusan politik di parlemen dan eksekutif dari level undang-undang di tingkat nasional yang kemudian diikuti, sebagai bentuk sinkronisasi regulasi, hingga tingkat lokal dalam bentuk peraturan daerah. 51 Analisis terhadap  perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilakukan dengan kritik menggunakan
50 Christian Fuchs, Loc.Cit .
51 Emma Blomkamp, et al ., “Understanding Policymaking in Indonesia: In Search of a Policy Cycle,” https://www.ksi-indonesia.org/en/ news/detail/understanding-policy-making-in- indonesia-in-search-of-a-policy-cycle, diakses tanggal 20 Desember 2020 .
konsep triadik ruang dari Lefebvre untuk melihat perubahan terhadap pemaknaan ruang dalam dialektika produksi ruang sosial dan menguraikan dampaknya terhadap komodifikasi ruang karena dominasi kapital terhadap ruang.
Teori produksi ruang sosial ini sebenarnya menjadi menarik sebagai landasan  teori dalam konteks kajian hukum tata ruang di Indonesia. Faktor pluralisme hukum dan beragamnya aktor yang terlibat dalam produksi ruang di perkotaan Indonesia membuat teori ini membantu untuk memahami dialektika relasi sosial ekonomi yang membentuk realitas produksi ruang maupun perebutan ruang tersebut.
Selain produksi ruang sosial, wacana geografi hukum kritis juga mengembangkan  pemikiran untuk memahami pengaruh kapitalisme terhadap kebijakan spasial dan dampaknya terhadap ketidakadilan sosial. Bagian berikutnya dalam tulisan ini akan memaparkan teori  keadilan spasial yang dapat membantu penstudi hukum tata ruang dalam memahami hubungan dan dampak tersebut.

## 3.  Keadilan Spasial
B a g i a n   s e b e l u m n y a   t e l a h menunjukkan bagaimana teori produksi ruang sosial bermanfaat untuk melihat dialektika relasi sosial ekonomi dan ruang serta menempatkan ruang sebagai hasil dari interaksi dan pemaknaan masyarakat dalam konteks sosial. Perspektif tersebut dapat dipakai untuk memahami pengaruh kapitalisme terhadap ruang dan dampaknya terhadap ketimpangan
yang terjadi dalam pemanfaatan ruang. Namun pemahaman tersebut tentunya akan menghasilkan refleksi lebih lanjut: bagaimana seharusnya mengorientasikan hukum tata ruang dalam melihat dampak ketimpangan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka keadilan spasial menjadi relevan sebagai tujuan dari hukum tata ruang dalam merespon ketimpangan. Pemaknaan terhadap keadilan spasial dapat didekati dari 5 (lima) aspek, yaitu: teoretis atau konseptual, tata kelola pemerintahan, kebijakan, mekanisme praktik keadilan spasial, dan melihat realitas keadilan spasial. 52 Bagian ini akan mengulas pemaknaan terhadap keadilan spasial dari aspek teoretis atau konseptual.
Keadilan spasial menawarkan proposisi tentang distribusi ruang yang adil dan bernilai khususnya bagi mereka yang lama terpinggirkan. Seperti studi hukum kritis, keadilan spasial tidak hanya berkembang sebagai pemikiran tetapi juga sebagai gerakan. Teori keadilan spasial memunculkan kesadaran akan perjuangan yang mencakup berbagai bentuk aktivisme dan mendorong para pemangku kepentingan untuk bersatu dalam jenis koalisi yang lebih besar dan lebih beragam. 53
Konsep  keadilan spasial telah muncul dalam studi perkotaan melalui
52 Sarah Bissett Scott, “Spatial Justice: Measuring Justice Outcomes from Regeneration Programmes”, dalam Rocco, Roberto dan Daniele Villa (eds.), 2015, International Conference: New Urban Languages: Tales and Images of Spatial Justice . TU Delft, Delft, hlm. 180-185.
53 Edward W. Soja, “The City and Spatial Justice (La Ville et La Justice Spatiale),” Justice Spatiale Spatial Justice , Vol. 1, 2009, hlm. 56-72.
Alain Reynaud. Tulisan Lefebvre tentang konsep hak atas kota juga turut berpengaruh dalam mengembangkan konsep ini. Gervais-Lambony juga membuat jurnal yang spesifik untuk isu keadilan spasial dengan nama dwibahasa: Justice Spatiale / Spatial Justice . G.H. Pirie pada tahun 1983 juga menuliskan artikelnya tentang keadilan spasial untuk  menunjukkan berbagai bentuk ketidakadilan terwujud dalam proses spasialisasi dan peningkatan kesadaran akan hubungan dialektis antara keadilan dan spasial dapat menjadikan ruang sebagai ajang politik dalam memerangi ketidakadilan. 54 Namun dari berbagai pemikir berpengaruh, teori  keadilan spasial dalam berbagai literatur banyak merujuk pada pemikiran ahli geografi atau perencanaan kota seperti: David Harvey dan Edward Soja. Sedangkan ahli hukum yang secara khusus mewacanakan keadilan spasial adalah Peter Marcuse dan Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos. Paragraf-paragraf selanjutnya akan mengulas  keadilan spasial menurut Soja, Marcuse, dan Philippopoulos- Mihalopoulos.
David Harvey adalah salah satu p e m i k i r   y ang   me nge mb ang k an konsep hak atas kota yang sebelumnya dicetuskan oleh Lefebvre yang juga mengembangkannya lebih lanjut dalam teori keadilan spasial. Menurut Harvey, persoalan ruang – termasuk di dalamnya ketidakadilan – adalah persoalan hak atas kota. Hak ini bukan sekedar hak untuk mengakses sumber daya yang
54 G. H. Pirie, “On Spatial Justice.,” Environment & Planning A, Vol. 15, No. 4, 1983, hlm. 465-473.
ada di dalam ruang perkotaan. Hak atas kota adalah hak untuk mengubah diri sendiri (dalam makna kolektif) dengan mengubah ruang kota, untuk kemudian melakukan perubahan dalam isu-isu ketidakadilan spasial. 55
Munculnya ketidakadilan spasial dalam  perspektif Harvey tidak dapat lepas dari surplus kapital dan tenaga kerja. Surplus kapital dan tenaga kerja secara alamiah dapat menimbulkan devaluasi – sesuatu yang tentunya tidak diinginkan dalam ekosistem kapitalisme. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah memindahkan kapital dan tenaga kerja tersebut ke tempat lain. Berpindahnya tenaga kerja ke tempat lain kemudian berkaitan dengan isu urbanisasi. Bukan hanya tenaga kerja, kapital juga ikut berpindah ke tempat lain untuk menghindari devaluasi. Di sinilah kapitalisme menemukan konteks ruang yang ketika terjadi secara berkelanjutan akan melahirkan isu-isu ketidakadilan spasial seperti segregasi spasial atau pengambilan ruang untuk kepentingan bisnis. 56
E d w a r d   S o j a   k e m u d i a n mengembangkan  teori keadilan spasialnya dengan mempertimbangkan aspek distribusi ruang. Keadilan spasial menurut Soja adalah distribusi yang adil dan merata dalam sumber daya ruang yang bernilai sosial dan peluang untuk menggunakannya. Keadilan spasial bukan merupakan pengganti
55 David Harvey, 2009, Social Justice and the City (Revised Edition) , The University of Georgia Press, Athens and London, hlm. 315-331.
56 David Harvey, “The Right to City,” New Left Review , No. 53, 2008, hlm. 23–40.
atau alternatif dari keadilan sosial, ekonomi, atau bentuk keadilan lainnya, melainkan cara memandang keadilan dari perspektif spasial yang kritis. Soja mengembangkan teori ini berdasarkan 3 (tiga) prinsip pemikiran spasial kritis dan menunjukkan pemikiran tentang ruang yang berlawanan dengan arus pemikiran ruang sebagai produk teknokrasi. 57
Pertama, prinsip spasialitas ontologis. Prinsip ini didasarkan pada premis bahwa kita semua adalah makhluk spasial sekaligus sosial dan temporal. Padahal, menurut Soja, sebagian besar pengetahuan selama beberapa abad lebih didasarkan pada dinamika dan dialektika dimensi sosial dan historis dari perkembangan individu dan masyarakat. Sementara dimensi spasialitas dalam perkembangan sosio-historis relatif terabaikan. 58
Prinsip kedua adalah produksi sosial dari spasial. Artinya, ruang diproduksi secara sosial dan oleh karena itu dapat diubah secara sosial. Prinsip ini tampaknya mendapat pengaruh yang besar dari teori produksi ruang sosial Lefebvre. Kapitalisme memiliki pengaruh yang besar dalam produksi ruang dan itu dilakukan oleh kapitalisme agar terus bertumbuh: menempati ruang dan menghasilkan ruang. Soja, yang mendapatkan pengaruh yang besar dari Lefebvre, melihat perjuangan atas ruang urban antara mereka yang mencari keuntungan berkelanjutan dan perjuangan dari yang kurang beruntung.
57 Edward W. Soja, Loc.Cit .
58 Edward W. Soja, 2010, Seeking Spatial Justice , University of Minnesota Press, Minneapolis and London, hlm. 13-20.
Masing-masing ingin mengambil kendali lebih besar produksi ruang sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 59
Ketiga, prinsip dialektika sosio- spasial yang berarti spasial membentuk proses sosial dan begitu pula sebaliknya: proses sosial membentuk spasial. Dialektika sosio-spasial kemudian dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang kontradiktif, termasuk di dalamnya adalah ketidakadilan spasial. Konsekuensi berupa ketidakadilan spasial tersebut dapat diubah melalui tindakan politik. 60
Artinya, intervensi negara melalui hukum tata ruang menjadi penting untuk  mencegah atau membongkar ketidakadilan spasial.
Ketidakadilan spasial dapat dilihat sebagai  hasil dan proses dari pola distribusi yang tidak adil. Relatif mudah untuk menemukan contoh ketidakadilan spasial secara deskriptif, tetapi jauh lebih sulit untuk mengidentifikasi dan memahami  proses yang menjadi latar belakang dari distribusi ruang yang tidak adil. Bentuk umum dari ketidakadilan spasial adalah diskriminasi lokasi akibat bias terhadap populasi tertentu dan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap lokasi geografis mereka: kelas, ras, dan gender. 61
Berbeda dengan Soja yang melihat keadilan spasial dalam kaitannya d e n g a n   pro du k s i   r u a n g ,   m a k a Marcuse memahami keadilan spasial dengan melihat kontradiksinya, yaitu ketidakadilan spasial. Oleh karena
59 Ibid . 60 Ibid .
61 Ibid .
itu Marcuse menawarkan 5 (lima) proposisi. Pertama, keadilan spasial dapat dipahami dengan melihat bentuk ketidakadilan spasial. Ada 2 (dua) bentuk utama ketidakadilan spasial, yaitu: pengurungan kelompok tertentu ke ruang yang terbatas (segregasi, ghetoisasi) dan alokasi sumber daya ruang secara tidak merata. Kedua, ketidakadilan spasial adalah turunan dari ketidakadilan sosial yang lebih luas. Ketiga , ketidakadilan sosial selalu memiliki aspek spasial, dan ketidakadilan sosial tidak dapat diatasi tanpa memperhatikan aspek spasial. Keempat, perbaikan tata ruang diperlukan tetapi tidak cukup untuk memperbaiki ketidakadilan spasial – apalagi ketidakadilan sosial. Kelima, ketidakadilan spasial tergantung pada perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. 62
Isu ketidakadilan spasial menjadi sorotan Marcuse untuk melihat pengelompokan spasial yang tak terelakkan dalam kehidupan perkotaan. M a r c u s e   m e m b e d a k a n   a n t a r a pengelompokan spasial yang diterima secara sosial dengan pengelompokan sp asi a l yang t id a k diing in kan. Pengelompokan spasial berupa segregasi adalah  proses ketika sekelompok penduduk “dipaksa” untuk mengelompok di sebuah wilayah spasial. Menurut Marcuse, segregasi berdasarkan status – yang mencerminkan dan memperkuat hubungan hierarki kekuasaan, dominasi,
62 Peter Marcuse, “Spatial Justice: Derivative but Causal of Social Justice”, dalam Bret, Bernard et al. (eds.), 2010, Justice et Injustices Spatiales , Presses Universitaires de Paris Ouest, Nanterre, hlm. 1-6.
dan eksploitasi – tidak dapat diterima dari sudut pandang kebijakan publik. 63
Marcuse mencontohkan Harlem di New York untuk menunjukkan ketidakadilan sosial yang memiliki aspek spasial. Marcuse mencatat bahwa ghetoisasi spasial orang Afrika-Amerika terkait dengan proses diskriminasi yang lebih luas terhadap orang Afrika- Amerika. Diskriminasi tersebut berawal dari perbudakan dan bertambah parah selama berabad-abad karena terjadi secara sistemik. 64
Situasi ini menurut Marcuse dipengaruhi oleh pengaruh kekuasaan terhadap perencanaan ruang. Marcuse dalam konteks ini membedakan antara terminologi otoritas dan kekuasaan dan ketidakadilan spasial, menurut Marcuse, tidak lepas dari dominasi kekuasaan dalam perencanaan. Otoritas merupakan kemampuan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu bukan untuk keuntungan pemegang otoritas tetapi untuk kepentingan kolektif, dan diberlakukan oleh aturan yang disepakati bersama. Otoritas dalam perencanaan ruang diharapkan untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan secara umum. Sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk membuat orang lain melakukan perintah seseorang, bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan pemegang
63 Peter Marcuse, “Enclaves Yes, Ghettos No: Segregation and the State”, dalam Varady, David P. (ed.), 2005, Desegregating The City: Ghettos, Enclaves, and Inequality , State University of New York Press, Albany, hlm. 15-30.
64 Peter Marcuse, Op.Cit , hlm. 4-6.
kekuasaan. Kekuasaan yang relevan dengan perencanaan diciptakan secara sosial dan dihasilkan dari struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat tertentu pada titik tertentu dalam sejarahnya. Perbedaan krusial antara otoritas dan kekuasaan dalam perencanaan adalah bahwa  kekuasaan didasarkan pada ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi di antara masyarakat, ketimpangan yang diciptakan secara sosial dan tertanam secara struktural. 65
Dalam situasi tidak adil, tidak hanya ada yang kalah tetapi juga ada pemenang yang mendapatkan keuntungan dari kerugian yang kalah. Oleh karena itu, langkah-langkah yang menguntungkan orang miskin akan merugikan orang kaya dan konsensus bukanlah solusi untuk masalah ketidakadilan seperti itu karena situasi menang-menang memang jarang terjadi. Walaupun kekuasaan dalam praktik perencanaan sebenarnya banyak melahirkan ketidakadilan spasial, tetapi banyak teori perencanaan seolah- olah menganggap tidak ada hubungan antara kekuasaan dan ruang. 66
A n d r e a s   P h i l i p p o p o u l o s - Mihalopoulos, guru besar bidang teori hukum Universitas Westminster, juga menyoroti persoalan keadilan spasial dalam kaitannya dengan perebutan ruang. Menurut Mihalopoulos, keadilan spasial muncul dari kenyataan bahwa hanya satu tubuh yang dapat menempati
65 Peter Marcuse, “From Justice Planning to Commons Planning”, dalam Marcuse, Peter et al. (eds.), 2009, Searching for the Just City: Debates in Urban Theory and Practice , Routledge, London & New York, hlm. 94.
66 Ibid .
ruang tertentu pada waktu tertentu. Artinya, keadilan spasial terkait dengan pergulatan antar “tubuh” untuk berada di ruang tertentu pada waktu tertentu. “Tubuh” yang dimaksud Mihalopoulos bukanlah tubuh manusia secara individu seperti yang dipahami secara umum. “Tubuh” dalam konteks tersebut dapat dimaknai sebagai kolektivitas, sekawanan, atau komunitas. 67
Hukum kemudian memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan struktural yang muncul dalam pergulatan antar “tubuh” di ruang tertentu. Kajian hukum selama ini membawa persoalan struktural tentang kekerasan, penindasan sosial, hingga rasisme dan kajian kritis terhadapnya telah mempertanyakan netralitas hukum dalam persoalan-persoalan tersebut. Ketika dibawa ke dalam persoalan tata ruang – dan hukum tidak bisa lepas dalam melegitimasi kebijakan tata ruang – maka pertanyaan tentang netralitas hukum juga dipersoalkan dalam keterhubungan “tubuh” dalam ruang. 68
Terkait dengan keterhubungan “tubuh” dalam ruang, Mihalopoulos menggunakan istilah lawscape , yaitu hubungan timbal balik antara hukum dan ruang kota. Hukum kemudian berperan untuk mencapai keadilan spasial. Hukum mengatur jalan menuju keadilan dan juga menarik keadilan ke
67 Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, 2014, Spatial Justice: Body, Lawscape, Atmosphere , Routledge, London & New York, hlm. 45-46.
68 Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, “And For Law: Why Space Cannot be Understood without Law”, Law, Culture and the Humanities , Vol.1, No. 20, 2018, hlm. 1-20.
hadapan hukum. Oleh karena itu, hukum adalah prasyarat yang diperlukan untuk keadilan spasial. Keadilan spasial dapat terwujud bergantung pada bagaimana hukum merespon kekerasan ruang yang dipenuhi dengan “tubuh” yang kuat dan persaingan tidak seimbang untuk mendapatkan penempatan ruang yang sama, sumber daya yang sama, hak istimewa yang sama, dunia waktu yang sama. 69
Walaupun berbagai penstudi hukum telah menjabarkan isu keadilan spasial sebagai variabel penting dalam kajian hukum tata ruang, tetapi belum banyak penelitian dalam konteks Indonesia yang mengkritisi persoalan krisis ruang dengan teori keadilan spasial seperti yang disoroti Soja, Marcuse, dan Mihalopoulos. Hanya sedikit dari beberapa penelitian hukum tata ruang di Indonesia yang menggunakan teori tersebut dan salah satunya dapat dilihat dalam penelitian Hexagraha dan Setyorini tentang hukum tata ruang. Keduanya menggunakan perspektif keadilan spasial dalam konteks Jakarta untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan tata ruang, khususnya bagi kelompok marjinal, dalam program normalisasi Kali Ciliwung. 70 Di luar penelitian hukum, penelitian oleh Padawangi juga menunjukkan perspektif keadilan spasial untuk menunjukkan bahwa marjinalisasi
69 Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Op.Cit , hlm. 65-79.
70 S hafira Anindia Alif Hexagraha dan Savitri Nur Setyorini , “Tinjauan Terhadap Konsep Keadilan Spasial dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Program Normalisasi Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 2, 2019, hlm. 349.
masyarakat miskin perkotaan ke daerah rawan banjir mencerminkan ketidakadilan spasial yang menghasilkan dampak berbeda pada kelompok sosial yang berbeda. 71
Berbagai pemikiran tentang keadilan spasial tersebut menunjukkan bahwa kebijakan spasial dengan dominasi teknokrasi dapat berimplikasi pada lahirnya ketidakadilan sosial. Selain p e nel it i an - p e nel it i an   te rs ebut , pendekatan geografi hukum kritis dapat  menelaah penataan ruang di Indonesia, terutama di kota-kota besar, dengan  perspektif yang sebelumnya belum pernah menonjol dalam kajian hukum. Misalnya kesenjangan yang sangat terlihat antara perumahan atau apartemen mewah, yang hanya mungkin terjangkau oleh kelas elit, bertetangga dengan wilayah perkampungan kumuh dengan fasilitas sanitasi yang buruk. Diskriminasi berdasarkan aspek spasial misalnya juga dapat dilihat dalam label yang diberikan terhadap penduduk wilayah tertentu dalam kejahatan jalanan. Misalnya ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, menyebut Tanjung Priok banyak melahirkan tindak kriminal karena tingkat perekonomian masyarakatnya yang miskin. 72
71 Rita Padawangi, 2011, “The Right to Flood-Free Homes: Urban Floods, Spatial Justice and Social Movements in Jakarta, Indonesia”, The 5th International Conference of the International Forum on Urbanism (IFoU), National University of Singapore, Singapore, hlm. 1-18.
72 Pernyataan tersebut kemudian mendapat protes keras dari warga Priok. Lihat Ardito Ramadhan, “Diprotes Warga Tanjung Priok, Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf,”, https://nasional. kompas.com/read/2020/01/22/18582821/ diprotes-warga-tanjung-priok-menkumham- yasonna-laoly-minta-maaf?page=all , diakses tanggal 20 Desember 2020 .
Contoh persoalan lain yang dapat menjadi objek analisis geografi hukum kritis adalah kebijakan penataan ruang yang mendorong pengembangan perumahan di kawasan suburban. Studi geografi menunjukkan bahwa munculnya perumahan modern di kawasan suburban telah melahirkan ketimpangan antara kawasan perumahan modern dengan perumahan tradisional atau kampung. 73 Analisis terhadap situasi ini dengan pendekatan geografi hukum kritis sebenarnya dapat menunjukkan perebutan ruang dan persaingan yang tidak seimbang di dalamnya serta kebijakan tata ruang yang menjadi dasarnya. Analisis yang lebih komprehensif juga dapat menunjukkan implikasi dari situasi tersebut terhadap sektor lain, misalnya transportasi publik dan lingkungan, dan bagaimana hukum dalam relasinya dengan ekonomi dan kekuasaan mempengaruhi implikasi tersebut. Munculnya perumahan modern di kawasan suburban juga dapat mendorong tingginya mobilitas ke pusat perdagangan dan jasa di perkotaan yang dalam konteks Indonesia umumnya tidak terlayani dengan transportasi publik yang baik. Dampak lanjutannya adalah kualitas lingkungan yang memburuk karena kebutuhan penggunaan kendaraan pribadi yang makin meningkat.
Berbagai kemungkinan telaah geografi hukum kritis untuk isu-isu tata ruang tersebut kemudian dapat terhubung dengan kebijakan penataan
73 Pitri Yandri, “Residential Area and Income Inequality in Suburban Indonesia,” Indonesian Journal of Geography Vol. 45, No. 1, 2014, hlm. 69-77.
ruang di Indonesia, khususnya ketika dikaitkan dengan ketidakadilan sosial. Ini dapat mendorong riset-riset kritis terhadap kebijakan publik untuk lebih memahami ketidakadilan sosial di Indonesia sebagai dampak dari kebijakan penataan ruang. Munculnya ketidakadilan sosial tidak lagi dipahami karena implementasi kebijakan penataan ruang yang serampangan, tetapi juga bisa lahir justru karena substansi kebijakan penataan ruang tersebut menguntungkan satu kelompok dan meminggirkan kelompok yang lain. Analisis seperti ini membutuhkan pendekatan yang filosofis, kritis, dan interdisipliner.
Untuk konteks Indonesia, persoalan ketidakadilan sosial sebagai dampak dari kebijakan spasial sebenarnya menjadi krusial jika merujuk pada Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007). Pasal 3 UU No. 26 Tahun 2007 lebih menonjolkan tujuan penataan ruang untuk menyeimbangkan kepentingan lingkungan alam dan lingkungan buatan dalam kaitannya dengan produktivitas yang berkelanjutan. Sementara terma “aman” dan “nyaman” yang diharapkan dalam penataan ruang adalah situasi aktivitas kehidupan yang terlindungi dari berbagai ancaman serta adanya artikulasi nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.
Ini menunjukkan bahwa paradigma harmoni lebih menonjol dalam hukum tata ruang dan cenderung mengabaikan realitas konflik yang niscaya lahir dari kebijakan tata ruang. Sebagai contoh, realitas konflik tentang ruang di
perkotaan seperti pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung banyak disorot dalam perspektif media sebagai persoalan ketidakpatuhan dan pelanggaran hukum oleh masyarakat dalam bentuk okupansi lahan milik pemerintah. Padahal penelitian Hexagraha dan Setyorini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan tata ruang. Perspektif berbeda tersebut menunjukkan bahwa persoalan permukiman kumuh tidak hanya dilihat dari sisi pelanggaran hukum, tetapi bahwa tidak semua subjek dilibatkan dalam merumuskan kebijakan tata ruang yang kemudian berdampak pada konflik lebih lanjut.

## C. Penutup
Bagian pembahasan dalam tulisan ini telah menunjukkan bahwa geografi hukum kritis sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum tata ruang telah banyak digunakan untuk mengkritisi persoalan hukum tata ruang di banyak negara. Berbagai penelitian tersebut juga  menunjukkan bahwa isu hukum tata ruang perlu dilihat dengan metode interdisipliner dan perspektif yang kritis. Oleh karena itu hukum tata ruang bukan hanya persoalan hukum dan planologi, tetapi juga ada kepentingan sosial, budaya, dan ekonomi yang tarik menarik untuk saling mempengaruhi.
Penjelasan tentang produksi ruang sosial dan keadilan spasial juga menunjukkan bahwa fenomena yang menjadi latar belakang dari kritik di balik kedua teori tersebut sangat dekat dengan realitas di Indonesia. Persoalan
komodifikasi ruang, segregasi spasial, dan dominasi ruang oleh pemodal telah menjadi isu perkotaan di Indonesia yang dalam beberapa tahun mendatang berpotensi melahirkan krisis ruang dan mungkin pula melahirkan konflik. Namun belum banyak penelitian hukum tata ruang yang mengkritik persoalan- persoalan tersebut, dan secara spesifik melihatnya dari perspektif geografi hukum kritis. Persoalan-persoalan tersebut kalaupun dikaji dalam konteks hukum tata ruang sebatas melihatnya pada persoalan pelanggaran hukum oleh subjek hukum. Kajian-kajian tersebut tidak melihatnya secara mendalam dan kritis bahwa ada relasi ekonomi dan kekuasaan yang secara sistemik kemudian membentuk hukum sedemikian rupa untuk menguntungkan kepentingan tertentu.

## Daftar Pustaka
Buku Amin, Ash dan Nigel Thrift, 2002, Cities: Reimagining the Urban ., Polity Press, Cambridge.
Braverman, Irus, et al., “The Expanding Spaces of Law: A Timely Legal Geography [Introduction]”, dalam Braverman, Irus et al. (eds.), 2014, The Expanding Spaces of Law: A Timely Legal Geography , Stanford University Press, Stanford.
Butler, Chris, 2012, Henri Lefebvre: Spatial Politics, Everyday Life and the Right to the City , Routledge, UK. Harvey, David, 2009, Social Justice and the City (Revised Edition) , The
University of Georgia Press, Athens dan London.
, 2012, Spaces of Capital: Towards a Critical Geography , Edinburgh University Press, Edinburgh.
Kedar, Alexandre S, “On the Legal Geography of Ethnocratic Settler States: Notes Towards a Research Agenda” dalam Carolyn Harrison dan Jane Holder (eds), 2012, Law and Geography , Oxford University Press, Oxford.
Lefebvre, Henri, 1991, The Production of Space , Blackwell, Oxford.
, 1996, Writings on Cities , Blackwell, Oxford .
, 2003, The Urban Revolution , University of Minnesota Press,
Minneapolis.
Marcuse, Peter, “Enclaves Yes, Ghettos No: Segregation and the State”, dalam Varady, David P. (ed.), 2005, Desegregating The City: Ghettos, Enclaves, and Inequality , State University of New York Press, Albany . , “From Justice Planning to Commons Planning”, dalam Marcuse, Peter et al. (eds.), 2009, Searching for the Just City: Debates in Urban Theory and Practice , Routledge, London & New York . , “Spatial Justice: Derivative but Causal of Social Justice”, dalam Bret, Bernard et al. (eds.), 2010, Justice et Injustices Spatiales , Presses Universitaires de Paris Ouest, Nanterre .

## Philippopoulos-Mihalopoulos, Andreas,
2014, Spatial Justice: Body, Lawscape, Atmosphere , Routledge, London & New York.
Soja, Edward W, 2010, Seeking Spatial Justice , University of Minnesota Press, Minneapolis and London .

## Jurnal
Arifin, Kamil Alfi, “Perumahan Muslim dan Politik Ruang di Yogyakarta”, Jurnal Pemikiran Sosiologi , Vol. 4, No. 1, 2017.
Bennett, Luke dan Antonia Layard, “Legal Geography: Becoming Spatial Detectives,” Geography Compass , Vol. 9, No. 7, 2015.
Blacksell, Mark, Charles Watkins, dan Kim Economides, “Human Geography and Law: A Case of Separate Development in Social Science”, Progress in Human Geography , Vol. 10, No. 3, 1986.
Blomley, Nicholas K dan Joel C Bakan,
“Spacing Out: Towards a Critical Geography of Law”, Osgoode Hall Law Journal , Vol. 30, No. 3, 1992.
, Alexandra Flynn, dan Marie Eve Sylvestre, “Governing the Belongings of the Precariously Housed: A Critical Legal Geography”, Annual Review of Law and Social Science , Vol. 16, 2020.
Brenner, Neil, “The Urban Question as a Scale Question: Reflections on Henri Lefebvre, Urban Theory and the Politics of Scale”, International Journal of Urban and Regional Research , Vol. 24, No. 2, 2000.
Butler, Chris, “Critical Legal Studies and the Politics of Space”, Social and Legal Studies , Vol. 18, No. 3, 2009.
Cantor, Alida, “The Public Trust Doctrine and Critical Legal Geographies of Water in California”, Geoforum , Vol. 72, 2016. Carmalt, Jean Connolly, “Critical Geographies of Human Rights and the Spatial Dimensions of International Law Violations in Rakhine State, Myanmar,” Annals of the American Association of Geographers , Vol. 109, No. 6, 2019.
Chouinard, Vera, “Geography, Law and Legal Struggles: Which ways ahead?”, Progress in Human Geography , Vol. 18, No. 4, 1994.
Feng, Dan dan Peng Li, “Claiming Geothermal Water: Critical Legal Geography and the Scalar Politics of Hot Spring Development in China”, Geographical Journal , Vol. 185, No.
2, 2019.
Forest, Benjamin, “Placing the Law in Geography,” Historical Geography , Vol. 28, 2000.
Fuchs, Christian, “Henri Lefebvre’s Theory of the Production of Space and the Critical Theory of Communication”, Communication Theory , Vol. 29, No. 2, 2019. Gatrell, Jay D. dan Jeff Worsham, “Policy Spaces: Applying Lefebvrian politics in neo-institutional spaces”, Space and Polity , Vol. 6, No. 3, 2002. Grossfeld, Bernhard, “Geography and Law,” Michigan Law Review , Vol. 82,
No. 5/6, 1984.
Harvey, David, “The Right to City,” New Left Review , No. 53, 2008. Hexagraha, Shafira Anindia Alif, “Trajektori Ko-Produksi Kota di Indonesia: Telaah Geografi Kritis”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , Vol. 5, No. 1, 2019.
Hexagraha, Shafira Anindia Alif dan Savitri Nur Setyorini, “Tinjauan Terhadap Konsep Keadilan Spasial dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Program Normalisasi Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta”. Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol. 49, No. 2, 2019. Kaisto, Virpi. “City Twinning from a Grassroots Perspective: Introducing a Spatial Framework to the Study of Twin Cities”. Journal of Borderlands Studies , Vol. 32, No. 4, 2017.
Minanto, Ali, “Kota, Ruang, dan Politik Keseharian: Produksi dan Konsumsi Ruang Bersenang-senang dalam Geliat Yogyakarta”, Jurnal Komunikasi , Vol. 13, No. 1, 2018. Misoczky, Maria Ceci dan Clarice Misoczky de Oliveira, “The City and the Urban as Spaces of Capital and Social Struggle: Notes on Henri Lefebvre’s Enduring Contributions”, Revista de Administracao Publica , Vol. 52, No. 6, 2018.
Nurhadi, Iwan, Lutfi Amiruddin, dan Genta Mahardika Rozalinna, “Produksi Ruang Dan Perubahan Pengetahuan Pada Masyarakat Sekitar Objek Wisata Waterland,” Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya , Vol. 3, No. 1, 2019.
Orzeck, Reecia dan L aam Hae, “Restructuring Legal Geography”, Progress in Human Geography , Vol. 44, No. 5, 2020. Philippopoulos-Mihalopoulos, Andreas, “Law’s Spatial Turn: Geography, Justice and a Certain Fear of Space”, Law, Culture and the Humanities , Vol. 7, No. 2, 2011.
, “And For Law: Why Space Cannot be Understood without Law”, Law, Culture and the Humanities , Vol.1, No. 20, 2018.
Pirie, G. H., “On Spatial Justice.,” Environment & Planning A , Vol. 15, No. 4, 1983.
Pratiyudha, Pinurba Parama, “Gentrifikasi dan Akar-Akar Masalah Sosial: Menakar Identifikasi, Diagnosis, dan Treatment Proses Gentrifikasi Sebagai Masalah Sosial,” Reka Ruang , Vol. 2, No. 1, 2019. Purcell, Mark Purcell, “Excavating Lefebvre: The Right to the City and Its Urban Politics of the Inhabitant”, GeoJournal , Vol. 58, 2002.
Putra, Ghoustanjiwani Adi dan Daim Triwahyono, “Privatisasi Dalam Ruang Publik”, Pawon: Jurnal Arsitektur , Vol. 3, No. 01, 2019. Schenk, Christine G., “Islamic Leaders and the Legal Geography of Family Law in Aceh, Indonesia”, Geographical Journal , Vol. 184, No. 1, 2018.
Soja, Edward W., “The City and Spatial Justice (La Ville et La Justice Spatiale),” Justice Spatiale Spatial Justice , Vol. 1, 2009.
Stewart, Ann dan Roger Burridge, “Housing Tales of Law and Space”, Journal of Law and Society , Vol. 16, No. 1, 1988.
Totry-Jubran, Manal, “Beyond Walls and Fences: Exploring the Legal Geography of Gated Communities in Mixed Spaces,” Journal of Law and Policy Vol. 26, No. 1, 2018. Wardana, Agung, “Alliances and C onte st at i ons   i n   t h e   L e g a l Production of Space: The Case of Bali”, Asian Journal of Comparative Law , Vol. 9, No. 1, 2014. White, Allen, “Geographies of Asylum,
Legal Knowledge and Legal Practices,” Political Geography , Vol. 21, No. 8, 2002.
Yandri, Pitri, “Residential Area and Income Inequality in Suburban Indonesia,” Indonesian Journal of Geography , Vol. 45, No. 1, 2014.

## Hasil Penelitian/ Makalah/ Disertasi
Padawangi, Rita, 2011, “The Right to Flood-Free Homes: Urban Floods, Spatial Justice and Social Movements in Jakarta, Indonesia”, The 5th
International Conference of the International Forum on Urbanism (IFoU) , National University of Singapore, Singapore.
Place, Jessica, 2014, Law, Property and Power: a Critical Legal Geography of Matrimonial Real Property on Reserve , Disertasi, Simon Fraser University.
Scott, Sarah Bissett, “Spatial Justice: Measuring Justice Outcomes
from Regeneration Programmes”, dalam Rocco, Roberto dan Daniele Villa (eds.), 2015, International Conference: New Urban Languages: Tales and Images of Spatial Justice . TU Delft, Delft

## Internet
Blomkamp, Emma, et al., “Understanding Policymaking in Indonesia: In Search of a Policy Cycle,” https://www. ksi-indonesia.org/en/news/detail/ understanding-policy-making-in- indonesia-in-search-of-a-policy- cycle, diakses tanggal 20 Desember 2020.
Ramadhan, Ardito, “Diprotes Warga Tanjung Priok, Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf,”, https://nasional.kompas.com/ re a d / 2 0 2 0 / 0 1 / 2 2 / 1 8 5 8 2 8 2 1 / diprotes-warga-tanjung-priok- menkumham-yasonna-laoly-minta- maaf?page=all, diakses tanggal 20 Desember 2020.