## Analisa Yuridis Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Dalam Persidangan Oleh Pihak Kepolisian

## Husni Thamrin, Ayu Linanda, Mochamad Rifa’i
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda thamrin@stih-awanglong.ac.id
Article Info Abstract Article History Received: April 30, 2021 Accepted: June 30, 2021 False information is essentially a situation where a person gives a false  statement  on  oath  (he  swears  first  then  strengthened  by giving  information)  or  under  oath  (he  gives  information  first  then strengthened by oath), the arrangement on giving false information is  contained  in  book  II  chapter  IX  of  the  Criminal  Code  entitled Perjury and False Statement and becomes the only article in book II chapter IX of the Criminal Code , i.e. Article 242 of the Criminal Code. In this study examined the false information provided by the police  as  one  component  of  law  enforcement.  This  research  is  a normative juridical law research. The technique used in this study is  by  inventorying  primary  legal  materials,  secondary  legal materials,  and  tertiary  legal  materials,  and  this  type  of  research uses  a  statute  approach  with  data  analysis  methods  using qualitative approaches.
Keywords:
False Information,
Court, Police

## Abstrak
Keterangan palsu pada intinya ialah keadaan dimana seseorang memberikan suatu keterangan palsu  diatas  sumpah  (ia  bersumpah  terlebih  dahulu  kemudian  dikuatkan  dengan  memberikan keterangan)  atau  dibawah  sumpah  (ia  memberikan  keterangan  terlebih  dahulu  kemudian dikuatkan  dengan    sumpah),  pengaturan  mengenai  memberikan  keterangan  palsu  terdapat dalam buku II bab IX KUHP yang berjudul Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu dan menjadi satu-satunya  pasal  dalam  buku  II  bab  IX  KUHP  tersebut,  yaitu  Pasal  242  KUHP.  Dalam penelitian ini meneliti mengenai keterangan palsu yang diberikan oleh pihak kepolisian sebagai salah  satu  komponen  penegakan  hukum.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis normatif.  Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara  menginventarisir bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dan tipe penelitian ini menggunakan  pendekatan  undang  -  undang  (statute  approach)  dengan  metode  analisa  data menggunakan pendekatan kualitatif.
Kata Kunci: Keterangan Palsu, Persidangan, Kepolisian

## LATAR BELAKANG
Dalam konsiderens Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 butir C  tentang  hukum  acara  pidana,  disebutkan  bahwa  pembangunan  nasional  di bidang  hukum  acara  pidana  dimaksudkan  agar  masyarakat  menghayati  hak dan  kewajibannya  dan  untuk  meningkatkan  pembinaan  sikap  para  penegak hukum  keadilan  dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 1
Pembuktian  seorang  terdakwa  melakukan  perbuatan  yang  didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam Pasal 184 ayat (1)  KUHAP  yang  merupakan  alat  bukti  yang  sah  adalah  keterangan  saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Dari  kelima  alat  bukti  yang  sah  dalam  proses  peradilan  pidana  salah  satunya adalah  keterangan  saksi  dan/  atau  korban  yang  mendengar,  melihat  atau mengalami  sendiri  terjadinya  suatu  tindak  pidana  dalam  upaya  mencari  serta menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.  Berdasarkan  pasal  160  ayat  (3)  KUHP  bahwa  sebelum  memberikan keterangan  saksi  wajib  mengucapkan  sumpah  atau  janji  menurut  cara agamanya  masing-masing,  bahwa  ia  akan  memberikan  keterangan  yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.
Keterangan  saksi  dibutuhkan  untuk  membuat  terang  suatu  perkara,  dalam memberikan  keterangannya  saksi  diwajibkan  memberikan  keterangan  yang sebenar-benarnya.  Agar  keterangan  saksi  dapat  dianggap  sah  harus memenuhi  syarat  yang  ditentukan  dalam  KUHAP  yang  salah  satunya  diatur dalam  Pasal  185  ayat  (7)  KUHAP.  Suatu  keterangan  yang  diberikan  diatas sumpah dimana isinya bertentangan dengan kebenaran baik dalam arti negatif yaitu  menyembunyikan  kebenaran,  disebut  juga  sumpah  palsu.  Salah  satu komponen  sistem  peradilan  adalah  Kepolisian  yang  memiliki  fungsi  sangat strategis dalam bidang keamanan, kestabilan, ketertiban sosial, dan penegakan hukum.  Kepolisian  senantiasa  hadir  untuk  mengiringi  perubahan  masyarakat dan mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.
Kepolisian memiliki prinsip kehati-hatian. Sebagaimana dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia membawa perubahan  konsep  dan  pola  dalam  penyelenggaraan  fungsi  kepolisian. Penyelenggaraan  fungsi  kepolisan  mendekatkan  pola-pola  sipil  atau  non- militer,  artinya  persuasi,  familier,  ramah  dan  bersahaja,  bebas  dari  sikap arogansi,  kasar  dan  kesewenang-wenangan.  Selain  sikap  tersebut  dalam penyelenggaraan  kepolisian  juga  bertumpu  pada  asas-asas  umum pemerintahan,  khususnya  asas  kehati-hatian  atau  kecermatan  dalam bertindak. 2
1 Andi Hamzah (1). (2006). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 227.
2 Tatiek  Sri  Djatmiati  dalam  Sadjiono.  (2005). Fungsi  Kepolisian  Dalam  Pelaksanaan Good Goovernance . Laksbang. Yogyakarta. hlm. 24.
Secara  yuridis  jika  dalam  bertindak  kemudian  tindakan  kepolisian  tersebut melanggar  hukum,  maka  melanggar  hukum  yang  dimaksud  terbagi  lima macam,  yakni  pelanggaran  tindak  pidana,  pelanggaran  sumpah  atau  janji anggota/jabatan,  pelanggaran  meninggalkan  tugas,  pelanggaran  terhadap kewajiban,  dan  pelanggaran  terhadap  larangan.  Tingkat  kepercayaan masyarakat  terhadap  penegakan  hukum  terus  mengalami  penurunan.  Polisi sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum  harus  memberi  contoh  yang  baik karena  hal  itu  turut  mempengaruhi  kepatuhan  masyarakat  terhadap  aturan hukum  yang  berlaku  juga  mempengaruhi  citra  polisi  di  mata  masyarakat Indonesia.

## METODE
Berdasarkan  latar  belakang  dan  pokok  permasalahan,  maka  metode pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis-normatif, 3 yaitu peniltian  terhadap  keseluruhan  data  sekunder  hukum  yang  terdiri  atas  bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dimana hierarki tertinggi dimulai dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan amandemennya,  kemudian  Undang-Undang  dan  peraturan  pelaksanaan  yang terkait  dengan  permasalahan  dalam  penilitian  ini  antara  lain  KUHP  (yang disahkan melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana),  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  Undang-Undang  No.2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  bahan  hukum  sekunder  (beberapa buku,  jurnal,  serta  makalah  yang  berkaitan  dengan  memberikan  keterangan palsu oleh Kepolisian) dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia).
Ditinjau  dari  sifatnya,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala, 4 dalam hal ini gejala yang berkaitan dengan memberikan  keterangan  palsu  oleh  Kepolisian  untuk  mendapatkan  identifikasi serta solusi dalam penelitian ini.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  yuridis-normatif  adalah  dengan menggunakan  studi  dokumen,  yang  terdiri  atas  bahan  hukum  primer  adalah ketentuan  hukum  dan  perundang-undangan  yang  mengikat  dan  berkaitan dengan  materi  penelitian, 5 berupa  peraturan  perundang-undangan  dimana hierarki  tertinggi  dimulai  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan  amandemennya,  kemudian  undang-undang  dan  peraturan pelaksanaan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain KUHP  (yang  disahkan  melalui  Undang-Undang  No.1  Tahun  1946  tentang Peraturan  Hukum  Pidana),  Undang-Undang  No.8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  dan  UU  No.2  Tahun  2002
3 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tujuan Singkat . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 13.
4 Soerjono Soekanto. (2010). Op.Cit., hlm. 10.
5 Sri  Mamudji,  et  al.  (2005). Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum,  cet.  1 .  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. hlm. 30.
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, bahan hukum primer juga berupa putusan hakim pidana mengenai pelanggaran sebagaimana diatur dalam  Pasal  242  KUHP,  untuk  melihat  faktor  pertimbangan  hakim  dalam memutus  perkara  yang  terkait  dengan  memberikan  keterangan  palsu  oleh Kepolisian.
Bahan hukum sekunder adalah literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok  masalah  dalam  penelitian  ini,  baik  berbentuk  monograf  (buku), rancangan  undang-undang,  laporan  penelitian,  skripsi,  tesis,  dan  desertasi, putusan pengadilan, artikel media massa maupun elektronik dan sebagainya, 6 berupa  beberapa  buku,  jurnal  serta  makalah  yang  berkaitan  dengan memberikan  keterangan  palsu  oleh  kepolisian.  Bahan  hukum  tersier  adalah bahan-bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  seperti  kamus,  ensiklopedia, abstrak, dan sebagainya. 7
Data  yang  terkumpul  diolah  secara  sistematis  kemudian  dianalisis  dengan pendekatan  kualitatif,  yakni  meneliti  analisa  yuridis  memberikan  keterangan palsu oleh kepolisan, serta konstruksi pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus  perkara  memberikan  keterangan  palsu  oleh  kepolisian  dalam peraturan yang ada dan fakta yang terjadi dalam proses persidangan. Hasil dari pengelolaan data akan berbentuk analisa deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Keterangan Palsu Dalam Tindak Pidana
Buku  II  Bab  IX  KUHP  yang  berjudul  “Sumpah  Palsu  dan  Keterangan  Palsu” 8 atau “Keterangan Palsu dibawah Sumpah dan Keterangan Palsu” semula terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 242 dan Pasal 243. Akan tetapi dengan Staatsblad 1931  No.  240,  Pasal  243  KUHP  ditiadakan  dan  hanya  berlaku  Pasal  242 KUHP, Pasal ini menjadi satu-satunya pasal dalam Buku II Bab IX tersebut.
Tindak  pidana  pokok  dalam  Pasal  242  KUHP  adalah  tindak  pidana  yang dirumuskan dalam ayat (1). Dalam ayat (2) diatur mengenai pemberatan pidana dalam  ayat  (3)  diatur  mengenai  apa  yang  disamakan  dengan  sumpah, sedangkan  dalam  ayat  (4)  diatur  mengenai  pidana  tambahan.  Pasal-pasal dalam  KUHAP  yang  berkenaan  dengan  tindak  pidana  sumpah  palsu  adalah Pasal163  dan  Pasal  174  KUHAP.  Apabila  setelah  peringatan-peringatan sebagaimana  dimaksud  dalam  kedua  Pasal  tersebut  diberikan  oleh  Hakim, tetapi  saksi  tetap  mempertahankan  keterangannya  sampai  pemeriksaan  saksi itu selesai, barulah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu atau memberikan keterangan palsu.
6 Ibid. hlm. 31.
7 Ibid.
8 Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1983). Kitab Undang-undang Hukum Pidana . Sinar Harapan. Jakarta. hlm. 99.
Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  diatas,  kesaksian  palsu  di  sidang pengadilan  hanya  mungkin  terjadi  dalam  hal  suatu  perkara  diperiksa  dengan menggunakan:
a.  Acara pemeriksaan biasa;
b.  Acara pemeriksaan singkat;
c.  Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, tetapi hanya apabila hakim memerintahkan  saksi  yang  bersangkutan  untuk  disumpah,  karena saksi dalam pemeriksaan ini umumnya tidak disumpah.
Dalam  hal  seseorang  telah  disumpah  atau  mengucapkan  janji  sebagai  saksi tetapi  kesaksian  atau  keterangan  yang  diberikannya  sebagai  saksi  disangka palsu, maka hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

## Prosedur Penanganan Keterangan Palsu di Depan Pengadilan
Berdasarkan  Pasal  174  KUHAP,  prosedur  penangan  sumpah  palsu  di  depan pengadilan adalah sebagai berikut:
“…..Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum  atau  terdakwa  dapat  memberi  perintah  supaya  saksi  ditahan  untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu…”
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  174  ayat  (2)  KUHAP  diterbitkannya  perintah tersebut adalah:
a.  Berdasarkan  pertimbangan  dari  hakim  ketua  sidang  karena jabatannya;
b.  Atas permintaan penuntut umum; atau
c.  Atas permintaan terdakwa.
Perintah Hakim itu adalah:
a. Saksi tersebut ditahan; dan
b. Untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwan sumpah palsu. Oleh  panitera  segera  dibuat  berita  acara  pemeriksaan  sidang  yang  memuat keterangan  saksi  dengan  menyebutkan  alasan  persangkaan,  bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera.
Pembuatan  berita  acara  seperti  ini  ditentukan  dalam  Pasal  174  ayat  (3) KUHAP. Jadi, berita acara tidak lagi dibuat oleh Penyidik POLRI sebagaimana penyidikan  tindak  pidana  pada  umumnya.  Untuk  perkara  kesaksian  palsu  di depan  pengadilan,  berita  acara  langsung  dibuat  oleh  Panitera  kemudian ditandatangani oleh Hakim ketua sidang dan Panitera.
Berita acara itu segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut  ketentuan  Undang-undang  ini.  Hal  ini  juga  telah  ditentukan  dalam Pasal 174 ayat (3) KUHAP. Oleh karena berita acara telah dibuat oleh Panitera, maka prosedur selanjutnya adalah tahap penuntutan. Sebab berita acara yang dibuat oleh Panitera langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.
Dengan  demikian,  prosedur  untuk  penanganan  kesaksian  palsu  di  depan pengadilan untuk didakwa sebagai sumpah palsu, merupakan prosedur khusus
yang  menyimpang  dari  prosedur  penyidikan  tindak  pidana  pada  umumnya. Dalam hal Hakim di di sidang pengadilan memerintahkan untuk menahan saksi yang  diduga  memberikan  keterangan  palsu,  maka  berita  acara  dibuat  oleh Hakim,  sehingga  tahap  berikutnya  adalah  penuntutan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum.  Dalam  hal  ini  Polisi  sebagai  Penyidik  tidak  lagi  memiliki  peran.  Tetapi apabila  Hakim  tidak  memberikan  perintah  seperti  itu,  maka  Polisi  memiliki kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan  atas  dugaan  melakukan  tindak pidana  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  242  KUHP.  Sebab  apabila  Hakim  tidak memberikan  perintah  penahanan  bukan  berarti  saksi  tidak  melakukan  tindak pidana dalam Pasal 242 KUHP.
Polisi sebagai penyidik pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua dugaan tindak pidana, termasuk juga tindak pidana dalam  hal  seorang  saksi  didepan  pengadilan  memberikan  keterangan  palsu atau  tidak  benar.  Walaupun  demikian  bagaimanapun  juga  polisi  memiliki kewajiban  menghormati  tata  tertib  dalam  hal  suatu  persidangan  sedang berlangsung. Hal ini telah diatur secara tegas dalam KUHAP, yaitu Pasal 218 KUHAP dimana ditentukan bahwa:
1.  Dalam  ruang  sidang  siapapun  wajib  menunjukkan  sikap  hormat  kepada pengadilan.
2.  Siapapun yang disidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim  ketua  sidang,  atas  perintahnya  yang  bersangkutan  dikeluarkan  dari ruang sidang.
3.  Dalam  hal  pelanggaran  tata  tertib  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2) bersifat  suatu  tindak  pidana,  tidak  mengurang  kemungkinan  dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.
Dengan demikian Polisi perlu melakukan pemanggilan terhadap saksi itu untuk diperiksa  sebagai  tersangka  tindak  pidana  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  242 KUHP atau melakukan penangkapan pada saat tersangka yang bersangkutan telah keluar dari ruang sidang pengadilan.

## Tugas dan Wewenang Kepolisian
Tugas  kepolisian  merupakan  bagian  daripada  tugas  Negara  dan  untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah  dalam  pelaksanaan  dan  juga  koordinasi,  karena  itulah  di  bentuk organisasi  polisi  yang  kemudian  memiliki  tujuan  untuk  mengamankan  dan memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  yang  berkepentingan,  terutama mereka  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana.  Menurut  G.  Gewin  Tugas  Polisi adalah sebagai berikut:
“ Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan  pelaksanaan  untuk  menjamin  tata  tertib  ketentraman  dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pengertian, ketaatan dan kepatuhan ”
Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 1 menyatakan sebagai berikut:
a.  Kepolisian  Negara  selanjutnya  disebut  Kepolisian  Negara  ialah  alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.
b.  Kepolisian  Negara  dalam  menajalankan  tugasnya  selalu  menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomoor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut:
“ Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  disingkat  Polri  bertugas  dan bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  segala  usaha  dan  kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1969 ”
Berbagai pertaturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan diatas, maka jelaslah bahwa tugas  Polisi  Republik  Indonesia  sangat  luas  yang  mencakup  seluruh  instansi mulai  dari  Departemen  Pertahanan  Keamanan  sampai  pada  masyarakat  kecil semua  membutuhkan  Polis  sebagai  pengaman  dan  ketertiban  masyarakat. Untuk  melaksanakan  tugas  dan  membina  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.  Polisi  Republik  Indonesia  berkewajiban  dengan  segala  usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik, Undang-Undang  Kepolisian  bertujuan  untuk  menjamin  tertib  dan  tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan  negara,  tercapainya  tujuan  Nasional  dengan  menjunjung  tinggi fungsi Hak asasi Manusia terlaksana. Selain itu tujuan Polisi Indonesia menurut Jendral  Polisi  Rusman  Hadi  ialah  mewujudkan  keamanan  dalam  negara  yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. 9
Polisi  sebagai  pengayom  masyarakat  yang  memberi  perlindungan  dan pelayanan  kepada  masyarakt  bagi  tegaknya  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  tidak  terlepas  dari  suatu  aturan  yang  mengikat  untuk  melakukan suatu  tindakan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  yang  telah  digariskan  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1961  pada  Bab  III  bahwa  kewajiban  dan wewenang  kepolisian  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  bersedia ditempatkan di mana saja dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai wujud dari peranan Polri dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: 10

## 1.  Menerima laporan dan atau/ pengaduan;
9 Rusman Hadi. (1996). Polri menuju Reformasi . Yayasan Tenaga Kerja. Jakarta. hlm. 27.
10 Wawan  Tunggul  Alam.  (2004). Memahami  Profesi  Hukum:  hakim,  jaksa,  polisi, notaris,  advokat,  dan  kosultan  hukum  pasar  modal .  Milenia  Populer.  Jakarta.  hlm. 54.
2.  Membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat  yang dapat menganggu ketertiban umum;
3.  Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4.  Mengawasi  aliran  yang  dapat  menimbulkan  perpecahan  atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5.  Mengeluarkan  peraturan  kepolisian  dalam  lingkup  kewenangan administratif kepolisian;
6.  Melaksanakan  pemeriksaan  khusus  sebagai  bagian  dari  tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7.  Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8.  Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9.  Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan  surat  izin  dan/atau  surat  keterangan  yang  diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan  bantuan  pengamanan  dalam  sidang  pelaksanaan putusan  pengadilan,  kegiatan  instansi  lain,  serta  kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
1.  Memberikan  izin  dan  mengawasi  kegiatan  keramaian  umum  dan kegiatan masyarakat lainnya;
2.  Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3.  Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4.  Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5.  Memberikan  izin  operasional  dan  melakukan  pengawasan  senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6.  Memberikan izin opersasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7.  Memberikan  petunjuk,  mendidik,  dan  melatih  aparat  kepolisian khusus  dan  petugas  pengamanan  swakarsa  dalam  bidang  teknis kepolisian;
8.  Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9.  Melakukan  pengawasan  fungsional  kepolisian  terhadap  orang  asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi dengan instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. 11

## Kode Etik Kepolisian
Organisasi  Kepolisian,  sebagaimana  organisasi  pada  umumnya,  memiliki “Etika”  yang  menunjukkan  perlunya  bertingkah  laku  sesuai  dengan  peraturan-
peratutan  dan  harapan  yang  memerlukan  “kedisiplinan”  dalam  melaksanakan tugasnya  sesuai  misi  yang  diembannya  selalu  memmpunyai  aturan  i ntern dalam  rangka  meningkatkan  kinerja,  profesionalisme,  budaya  organisasi  serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab dimana mereka bertugas dan semua  itu  demi  untuk  masyarakat.  Persoalan-persoalan  etika  adalah persoalan-persoalan  kehidupan  manusia.  Tidak  bertingkah  laku  semata-mata menurut  naluri  atau  dorngan  hati,  tetapi  bertujuan  dan  bercita-cita  dalam  satu komunitas. 12 Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau ethikos . Kata ini merupakan  bentuk  tunggal,  sedangkan  dalam  bentuk  jamak  adalah ta  etha istilah ini juga disebut dengan mores , mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan  yang  baik  sehingga  dari  istilah  itu  lahir  penyebutan  moralitas  atau moral. 13
Rangkuman etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang  No.2  Tahun  2002.  Pasal-Pasal  tersebut  menagamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayagkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya  sebagai  alat  negara  penegak  hukum,  yang  tugas  dan  wewenangnya bersangkut  paut  dengan  hak  dan  kewajiban  warga  Nega  secara  langgsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota  Polri  harus  menghayati  dan  menjiwai  etika  profesi  Kepolisian  dalam sikap dan perilakunya. 14

## Tujuan Dibentuknya Kode Etik Kepolisian
Tujuan dibentuknya kode etik Polri yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan mamsyarakat. Sekaligus juga bagi polisi  berusaha  memberikan  bekal  keyakinan  bahwa  internalisasi  Etika Kepolisian yang benar, baik, dan kokoh, merupakan cara untuk : 15
a.  Mewujudkan kepecayaan diri dan kebanggan sebagai seorang Polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggan masyarakat;
b.  Mencapai sukses penugasan;
c.  Membina  kebersamaan,  kemitraan  sebagai  dasar  membentuk partisipasi masyarakat;
d.  Mewujudkan  polisi  yang  professional,  efektif,  efesien  dan  modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

## Akibat Dilanggarnya Kode Etik Kepolisian
Pada  dasarnya  POLRI  harus  menjunjung  tinggi  kehormatan  dan  martabat Negara,  Pemerintah  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas  kedinasan  maupun  yang  berlaku  secara  umum.  Dengan  melakukan tindak  pidana,  ini  berarti  POLRI  melanggar  peraturan  disiplin.  Pelanggaran
12 Wik Djatmika. (2007). Etika Kepolisian (dalam komunias spesifik Polri) . Jurnal Studi Kepolisian. STIK-PTIK. ed. 75. hlm. 18.
13 I  Gede  A.B.  Wiranata.  (2005). Dasar-dasar  Etika  dan  Moralitas .  PT.  Citra  Aditya Bakti. Bandung. hlm. 84.
14 Wik Djatmika. Op.Cit. hlm. 21.
15 Wawan Tunggul Alam. Op.Cit. hlm. 67.
peraturan  disiplin  adalah  ucapan,  tulisan,  atau  perbuatan  anggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  yang  ternyata  melakukan  pelanggara  Peraturan Disiplin  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dijatuhi  sanksi  berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.
Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak  menghukum  (Ankum)  untuk  menjatuhkan  Hukuman  Disiplin.  Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003): 16 a.  Teguran tertulis;
b.  Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
c.  Penundaan kenaikan gaji berkala;
d.  Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
e.  Mutasi yang bersifat demosi;
f.  Pembebasan dari jabatan;
g.  Penempatan  dalam  tempat  khusus  paling  lama  21  (dua  puluh  satu) hari.
Pelanggaran  disiplin  Polri,  penjatuhan  hukuman  disiplin  diputuskan dalam  sidang  disiplin  dan  apabila  polisi  melakukan  tindak  pidana  misalkan pemerkosaan,  penganiayaan,  dan  pembunuhan  (peembakan)  terhadap  warga sipil  maka  polisi  tersebut  tidak  hanya  melanggar  disiplin  dank  ode  etik  profesi polisi.  Sebagaimana  proses  hukum  oknum  Polisi  yang  melakukan  tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dank ode etik akan diperiksa dan bila  terbukti  akan  dijatuhi  sanksi.  Penjatuhan  sanksi  disiplin  serta  sanksi  atas pelanggaran  kode  etik  tidak  menghapus  tuntutan  pidana  terhadap  anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut  tetap  akan  diproses  secara  pidana  walaupun  telah  menjalani  sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.
Adapun  proses  peradilan  pidana  bagi  anggota  POLRI  secara  umum dilakukan  menurut  hukum  acara  yang  berlaku  di  lingkungan  peradilan  umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan  Teknis  Institusional  Peradilan  Umum  Bagi  Anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sidang  Komisi  Kode  Etik  Polri  (KKEP)  adalah  sidang  untuk  memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Selain itu sidang KKEP juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003. Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003, menyebutkan:
“ Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  dijatuhi  hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan diaggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan  dengan  hormat  atau  tidak  dengan  hormat  dari  dinas
16 Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  2  Tahun  2003  tentang  Peraturan  Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  melalui  sidang  Komisi  Kode  Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. ”
Terkait  sidang  disiplin,  tidak  ada  peraturan  yang  secara  eksplisit  menentukan manakah  yang  terlebih  dahulu  dilakukan,  sidang  disiplin  atau  sidang  pada peradilan umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  Ankum  menerima  berkas  Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain  yang  ditunjuk  oleh  Ankum  (Pasal    23  PP  No.2  Tahun  2003  dan  Pasal  19 ayat  (1)  Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  Pol: Kep/44/IX/2004  tentang  Tata  Cara  Sidang  Disiplin  Bagi  Anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sedangkan  untuk  sidang  KKEP  jika  sanksi  administratif  yang  akan  dijatuhkan kepada pelanggar KKEP adalah berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),  maka  hal  tersebut  diptuskan  melalui  sidang  KKEP  setelah  terlebih dahulu  dibuktikan  pelanggaran  pidananya  melalui  proses  peradilan  umum sampai  dengan  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap (Pasal  22  ayat  (2)  Perkapolri  14/2011).  Sanksi  administratif  berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap:
a.  Pelanggar  yang  dengan  sengaja  melakukan  tindak  pidana  dengan ancaman  hukuman  pidana  penjara  4  (empat)  tahun  atau  lebih  dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
b.  Pelanggar  yang  melakukan  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal. 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

## KESIMPULAN
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anggota  Kepolisian  diatur  dalam  Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Penegakan  hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana  memberikan  keterangan  palsu  penyelesaian  perkaranya  sama  dengan masyarakat  pada  umumnya  yaitu  peradilan  umum,  selain  peradilan  umum anggota  polisi  yang  melakukan  tindak  pidana  juga  akan  menerima  sanksi secara  internal  Kepolisian  yaitu  berupa:  Kedisiplinan  Polri  dan  diajukan  pada sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

## REFERENSI BUKU
Abdul Hakim G. Nusantara, e. a. (1986). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana. Jakarta: Djambatan.
Alam,  W.  T.  (2004). Memahami  Profesi  Hukum:  hakim,  jaksa,  polisi,  notaris, advokat, dan konsultan hukum pasar modal. Jakarta: Milenia Populer. Alfitra.  (2011). Hukum  Pembuktian  dalam  beracara  Pidana,  Perdata  dan Korupsi di Indonesia, ed. Revisi. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Arief, B. N. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Bakhri,  S.  (2009). Hukum  Pembuktian:  Dalam  Praktik  Peradilan  Pidana. Jakarta:  Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ilmu  Hukum  (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
Bemmelen,  J.  V.  (1987). Hukum  Pidana  1:  Hukum  Pidana  Material  Bagian Umum, cet. 2. Bandung: Binacipta IKAPI. Chazawi, A. (2006). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT. Alumni.
Djatmika,  W.  (2007).  Etika  Kepolisian  (dalam  komunitas  spesifik  Polri). Jurnal Studi Kepolisian STIK- PTIK ed. 75 . Hadi, R. (1996). Polri menuju Reformasi. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja. Hamzah, A. (1991). Perkembangan Pidana Khusus, cet. 1. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Hamzah,  A.  (2001).  Ide  yang  menelatarbelakangi  Pembalikan  Beban Pembuktian. Makalah  pada  Seminar  Nasional  Debat  Publik  Tentang Pembalikan Beban Pembuktian, Universitas Trisakti .
Hamzah,  A.  (2006). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  . Bandung: Rineka Cipta.
Hamzah,  A.  (2011). Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  ed.  2.  cet.  5. Jakarta: Sinar Grafika. Harahap,  M.  Y.  (2006). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP: Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan Kembali, ed. 2. cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika.
Hatrik,  H.  (1996). Asas  Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Hukum  Pidana Indonesia  (Strict  Liability  dan  Vicarious  Liability). Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Keane, A. (2000). The Modern Law of Evidence, ed. 5. London: Butterworths. Kelana, M. (1984). Hukum Kepolisian . Jakarta: CV. Sandaan. Kelana, M. (1984). Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif . Jakarta: PTIK.
Lamintang,  P.  (1997). Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia. Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Lamintang,  P.  (2010). Pembahasan  KUHAP:  Menurut  Ilmu  Pengetahuan Pidana & Yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika. Lamintang,  P.,  &  Samosir,  C.  (1983). Hukum  Pidana  Indonesia  . Bandung: Sumur Bandung.
Makarao,  M.  T.,  &  Suharsil.  (2004). Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  dan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia.

## Peraturan Perundang – Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia