Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Legalitas Poligami dalam Enakmen
Hukum Keluarga Islam Tahun 2004 Negeri Perak ( Studi Kasus atas Ketidakpatuhan Masyarakat Taiping)
Edi Darmawijaya Mohd Najib Nin Abdullah Sani Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: edidarmawijaya@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Poligami  di  Malaysia  harus  mendapatkan  izin  terlebih  dahulu  dari Mahkamah,karena dalam Seksyen 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam  Negeri  Perak  telah  diatur  secara  tegas.  Tujuannya  adalah  untuk memastikan tidak timbulnya masalah terhadap istri dan anak dikemudian hari.  Namun,  untuk  menghindari  prosedural  yang  terdapat  dalam Enakmen,  banyak  masyarakat  lebih  memilih  untuk  tidak  patuh  pada ketentuan  tersebut.Karena itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui apa  faktor  ketidakpatuhan  masyarakat  terhadap  prosedur  pendaftaran poligami,  bagaimana  prosedur  pendaftaran  poligami  di  Mahkamah Syariah Perak serta tinjauan Hukum Islam. Untuk mendapatkan jawaban tersebut  peneliti  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  jenis penelitian deskriptif-analitis yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara dengan  pihak  tertentu.Hasil  penelitian  menunjukkan  di  antara  faktor ketidakpatuhan  masyarakat  tersebut  adalah  karena  tidak  mendapat kebenaran  dari  istri,  tanggapan  bahwa  Enakmen  bertentangan  dengan Hukum Islam, prosedur pendaftaran poligami yang ketat dan permohonan poligami  ditolak.Adapun  prosedur  pendaftaran  poligami  di  Mahkamah Syariah  Perak  adalah  membuat  permohonan  kepada  Mahkamah  Syariah kebolehan  untuk  berpoligami.  Setelah  menerima  permohonan  dari pemohon, Mahkamah Syariah akanmelakukan isbat dalam  jangka waktu 21 hari dari tanggal pendaftaran. Di dalam kasus dimana istri tidak setuju suaminya  berpoligami,  pendaftaran  Mahkamah  saat  sebutan  kasus  akan mengarahkan istri yang ada untuk menfailkan Laporan Pembelaan untuk membantah  permohonan  pemohon  dan  setelah  Laporan  Pembelaan lengkap,  Pendaftar  akan  mengatur  tanggal  di  depan  Hakim  Mahkamah Syariah  untuk  kasus  dibicarakan.  Jika  Mahkamah  menemukan  alasan- alasan  istri  yang  sedia  ada  itu  relevan,  Mahkamah  akan  memutuskan tidak mengizinkan pemohon untuk berpoligami. Namun jika menemukan

## Legalitas Poligami dalam Enakmen
Edi Darmawijaya, Mohd Najib Nin Abdullah Sani
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
alasan-alasan  istri  yang  sedia  ada  tidak  relevan  dan  Mahkamah menemukan pemohon mampu untuk berpoligami, maka Mahkamah akan melanjutkan  kasus  tersebut.  Prosedur  pendaftaran  poligami  yang ditetapkan  dalam  Enakmen  juga  tidak  bertentangan  dengan  Hukum Islam.Solusi  yang  dapat  dijadikan  alternatif  adalah  seharusnya  laki-laki yang ingin berpoligami haruslah mengikuti prosedur Mahkamah. Kata Kunci: Legalitas Poligami,Ketidakpatuhan Masyarakat.

## Pendahuluan
Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan keperdataan  biasa,  tetapi  juga  mempunyai  nilai  ibadah.  Maka  amatlah tepat  jika  Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskannya  bahwa  perkawinan adalah “ akad yang sangat kuat (mitsaqon gholiidan) dan untuk mentaati perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  suatu  ibadah  (Pasal  2 Kompilasi  Hukum  Islam).” 1 Perkawinan  tersebut  juga  merupakan kebutuhan  fitrah  manusia  yang  akan  memberikan  banyak  hasil  yang penting  di  antaranya  pembentukan  sebuah  keluarga  yang  di  dalamnya seseorang  dapat  menemukan  kedamaian  pikiran,  dan  bisa  menyalurkan kebutuhan  biologis  yang  halal,  dikernakan  hal  tersebut  merupakan keinginan  yang  kuat  lagi  penting  dan  disisi  lain  juga  kita  bisa  melatih memikul tanggungjawab. 2
Arti  poligami  adalah  sistem  perkawinan  yang  salah  satu  pihak mengawini  beberapa  lawan  sejenisnya  dalam  waktu  yang  bersamaan. 3
Hukum  asal  poligami  bagi  laki-laki  yang  mampu  dan  tidak  ada kekhawatiran  akanterjerumus  dalam  perbuatan  zalim,  dibolehkan  karena banyak  mengandung  maslahat.  Diantaranya  memelihara  kesucian  dan kehormatan  wanita-wanita  yang  dinikahi  itu  sendiri  dan  berbuat  ihsan kepada  mereka,  memperbanyak  keturunan  yang  dengannya  umat  Islam akan  menjadi  banyak  dan  makin  banyak  juga  orang  yang  menyembah Allah swt semata.
Menurut  sejarah,  sistem  pernikahan  poligami  ini  telah berlangsung  sejak  masa  pra  Islam  dan  dipraktikkan  oleh  berbagai  etnik masyarakat,  seperti  bani  Israel,  Arab  Jahiliah  dan  Syaqlab  atau  Slavia yang  merupakan  asal  usul  bangsa-bangsa  yang  kini  disebut  Rusia, Lituania, Lethonia, Estonia, Polonia,
Chekoslovakia dan
1 Tim Redaksi Nuansa  Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008),  hlm. 2.
2 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 56.
3 Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 779.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Yugoslavia. 4 Dewasa  ini,  poligami  tetap  sah  di  banyak  negara  termasuk sebagian  besar  negara  Islam,  kecuali  Turki  dan  Tunisia.Dalam  undang- undang  Negara  Indonesia,  poligami  juga  diperbolehkan  dengan  syarat- syarat tertentu yang telah ditetapkan.
Adapun  di  Malaysia,  permasalahan  tentang  isu  poligami  yang dibincangakan  di  Malaysia  adalah  bersumber  dari  ketidakfahaman masyarakat  tentang  konsep  dan  filosofi  poligami  sebagaimana  yang dianjurkan  oleh  Islam.  Sekalipun  pernikahan  poligami  diperbolehkan sebagaimana  perceraian,  namun  keduanya  tidak  dianjurkan.  Sebaliknya, poligami dan perceraian hanya dapat dilakukan jika ia berfungsi sebagai pemecah  masalah  kepada  masyarakat.  Namun  apa  yang  terjadi  di Malaysia,  praktisi  poligami  kebanyakan  tidak  mematuhi  apa  yang  telah ditetapkan  oleh  al-Quran  dan  al-Hadits,  juga  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang  keluarga  Islam.  Karena  itu,  isu  poligami  masih  terus dibahas. 5
Negeri-negeri  di  Malaysia  memiliki  ketentuan  khusus  tentang praktik  poligaminya  yang  tersendiri.Sebelum  penyeragaman  Akta  dan Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  negeri-negeri  dilaksanakan, adanya  inkonsistensi  ( ketidakseragaman )  tentang  prosedur  pendaftaran poligami di beberapa negeri di Malaysia.Dan inkonsistensi ( ketidakseragaman )  Undang-undang  Keluarga  Islam  tentang  prosedur berpoligami  di  negeri-negeri  tersebut  telah  disalahgunakan  oleh golongan-golongan  tertentu.Karena  itu,  Enakmen  Keluarga  Islam  bagi setiap  negeri  di  Malaysia  telah  memperuntukkan  prosedur  yang  harus dipatuhi  bagi  setiap  suami  yang  ingin  berpoligami. 6 Ketentuan  ini  dibuat untuk menghindari agar fasilitas berpoligami yang diharuskan oleh Islam tidak  disalahgunakan  dan  agar  tujuan,  syarat  dan  kewajiban  poligami dipenuhi.
Meskipun  begitu,  masih  ada  kaum  laki-laki  Islam  di  Malaysia melanggar  ketentuan  yang  ada  meskipun  mengetahui  tentang  ketentuan yang  ada  ini  dengan  berpoligami  tanpa  izin  pengadilan.  Poligami  tanpa izin  pengadilan  berarti,  seorang  laki-laki  yang  telah  memiliki  istri  telah menikah  dengan  perempuan  lain  tanpa  mendapatkan  izin  tertulis  dari Mahkamah  untuk  mengizinkan  dia  menikah  seorang  lagi.  Negara  yang
4 Sayyid  sabiq, Fiqh  Sunnah ,  terjemahan  Asep  Sobari,  jilid  2,  (Jakarta:  Al- I‟tishom, 2008), hlm. 291.
5 Dasuki  Haji  Ahmad, Poligami  Dalam  Islam ,  Kuala  Lumpur,  (Pustaka  Al-Hilal,
2010), hlm. 7.
6 Raihan Hj Abdullah, Poligami Di Malaysia , Kuala Lumpur, (Telaga Biru, 2008), hlm. 20.

## Legalitas Poligami dalam Enakmen
Edi Darmawijaya, Mohd Najib Nin Abdullah Sani
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sering  menjadi  fokus  untuk  melaksanakan  tujuan  mereka  ini  adalah Thailand dan Indonesia.
Berdasarkan  ketentuan  Enakmen  Undang-undang  Keluarga Islam,  menunjukkan  bahwa  poligami  tanpa  izin  Mahkamah  adalah merupakan  suatu  kesalahan  dan  mematuhi  peraturan  untuk  permohonan pendaftaran poligami tanpa izin Mahkamah adalah suatu hal yang penting untuk  menjamin  keadilan  semua  pihak.  Namun  begitu,  tetap  saja  masih ramai di kalangan warga Malaysia yang mengambil jalan mudah dengan berpoligami  di  luar  negara  tanpa  adanya  kebenaran  dari  Mahkamah Syariah  meskipun  mereka  mengetahui  bahwa  ianya  merupakan  suatu kesalahan.  Kesan  dari  poligami  tanpa  izin  Mahkamah  Syariah  ini akanmegakibatkan  implikasi  atau  dampak  yang  negatif,  khususnya terhadap  istri  dan  anak-anak.  Hal  ini  akan  menyebabkan  terjadinya pergaduhan  hingga  membawa  kepada  perceraian  antara  suami  dengan istri  pertama  karena  istri  merasa  dirinya  ditipu  oleh  suami  sendiri  dan akan  menuntut  cerai  kepada  suami  karena  tidak  dapat  menerima kenyataan bahwa dirinya dimadukan.
Menurut  sumber  yang  dipetik  dalam  akhbar  Utusan  Malaysia yang  diterbitkan  pada  hari  Selasa,  tanggal  12  Januari    2016,  dalam kenyataannya  mengatakan  bahwa  dalam  tempoh  enam  tahun  lalu, sebanyak  lebih  274.000  pasangan  Islam  di  Malaysia  bercerai  sekaligus menimbulkan  kebimbangan  mengenai  institusi  kekeluargaan  Islam  di negara  ini.  Rekod  Jabatan  Kehakiman  Syariah  Malaysia  juga  turut mendedahkan  sebanyak  38.035  pasangan  bercerai  sepanjang  tempoh Januari  hingga  Agustus  tahun  lalu.  Berdasarkan  statistik  tersebut, secara purata    sebanyak  156  kasus  perceraian  berlaku  setiap  hari  atau  enam kasus bagi setiap jam.
Selain itu, statistik perceraian pasangan Islam dalam tempoh lima tahun  lalu  juga  menunjukkan  peningkatan  begitu  ketara  iaitu  sebanyak 43.749  kasus  pada  tahun  2011  kepada  53.870  kasus  pada  tahun  2014, meningkat  sebanyak  10.121  kasus.  Menteri  Pembangunan  Wanita, Keluarga  dan  Masyarakat,  Datuk  Seri  Rohani  Abdul  Karim  berkata, punca  utama  perceraian  pasangan  tersebut  ialah  tiada  persepahaman, pasangan  curang,  pasangan  tidak  bertanggungjawab,  campur  tangan keluarga dan masalah kuangan. 7
Dari  kenyataan  tersebut  dia  atas,  dapat  dilihat  bahwa  punca terjadinya  perceraian  salah  satunya  adalah  disebabkan  pasangan  tidak bertanggungjawab  dan  pasangan  menghadapi  masalah  keuangan  akibat dari poligami.Apabila terjadinya suatu perceraian, ianya sedikit sebanyak
7 “Malaysia Negara Janda dan Duda”. Utusan  Malaysia ,  Kuala  Lumpur,  Selasa,
12 Januari 2016, hlm. 1-2.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
memberikan dampak yang buruk terhadap anak-anak mereka. Anak-anak yang  menjadi  korban  perceraian  orang  tua  mereka  akan  menghadapi banyak masalah sosial, ekonomi dan pendidikan dalam kehidupan mereka karena menghadapi masalah keuangan akibat suami tidak bertanggungjawab dan tidak ada sumber pendapatan yang  mampu untuk diberikan kepada istri dan anak-anak.
Selain  itu,  kesan  atau  dampak  daripada  poligami  tanpa  izin Mahkamah  ini  juga  akan  menyebabkan  berlaku  masalah  terhadap pendaftaran kelahiran anak karena tidak ada surat nikah yang diakui oleh Jabatan  Agama  Islam  di  Malaysia.  Ini  akan  menyebabkan  timbulnya pelbagai  masalah  terhadap  masa  depan  anak-anak  terutama  tentang permasalahan  pendaftaran  sekolah  dan  pemeriksaan  kesihatan  karena tidak ada akta kelahiran dan akta pengenalan diri.
Jika  seandainya  suami  yang  melakukan  poligami  tanpa  izin Mahkamah  ini  tidak  dapat  melaksanakan  keadilan  dengan  sewajarnya, ianya akan membawa satu bencana terhadap institusi rumahtangga. Ujian yang pertama untuk berlaku adil adalah dengan diri dan keluarga sendiri. Disinilah  peranan  suami  yang  ingin  berpoligami  akan  diuji  oleh  Sang Pencipta,  apakah  mampu  berlaku  adil  dengan  diri  sendiri,  dengan keluarga, bahkan dengan sesiapa saja. Jika ternyata tidak mampu berlaku adil  jangan  biarkan  diri  terjebak  dengan  situasi  yang  akhirnya  akan meruntuhkan  rumah  tangga  yang  asalnya  bahagia  dan  menjerumuskan diri dalam kehancuran dunia dan akhirat.Karena itulah tujuan ditetapkan syarat atau prosedur-prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap suami yang berhasrat  ingin  melakukan  poligami.Ianya  bagi  memastikan  tidak timbulnya  masalah-masalah  seperti  ini  sekaligus  keadilan  terhadap wanita, khususnya istri dan juga anak-anak terlindungi.
Namun  permasalahannya  adalah,  meskipun  ada  aturan  yang mengatur tentang prosedur yang harus diikuti untuk berpoligami, namun tetap  saja  ada  sejumlah  masyarakat  terutama  pihak  suami  yang pentingkan diri sendiri dengan tidak memikirkan kondisi dirinya, adakah dia  mampu  berlaku  adil  terhadap  anak  dan  juga  istri-istrinya,  lalu mengambil  keputusan  dengan  tidak  patuh  pada  ketentuan  yang  ada  ini dengan  berpoligami  tanpa  izin  daripada  Mahkamah.  Dengan  demikian, penulis  merasa  perlu  untuk  mengkaji  secara  mendalam  tentang  apakah faktor-faktor  yang  menyebabkan  masyarakat  lebih  memilih  untuk  tidak patuh  pada  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Enakmen  tentang prosedur pendaftaran poligami ini.
Dengan  itu,  penulisan  ini  adalah  bertujuan  untuk  mengkaji tentang  apakah  saja  yang  menjadi  faktor  daripada  ketidakpatuhan masyarakat  terhadap  prosedur  pendaftaran  poligami,  bagaimanakah prosedur  pendaftaran  poligami  di  Mahkamah  Syariah  Perak  dan

## Legalitas Poligami dalam Enakmen
Edi Darmawijaya, Mohd Najib Nin Abdullah Sani
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bagaimanakah  tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  prosedur  pendaftaran poligami di Mahkamah Syariah Perak.
Konsep Poligami dalam Hukum Islam Istilah poligami berasal  dari  bahasa  Yunani, Polus yang  artinya banyak  dan gamein ,  yang  artinya  kawin.Jadi,  poligami  artinya  kawin banyak  atau  suami  beristri  banyak.Secara  termonologi,  poligami  terbagi dua,  yakni  poligini  dan  poliandri.Poligini  untuk  suami  yang  beristri banyak, sedangkan poliandri adalah istri yang bersuami banyak lebih dari seorang). 8 Jadi  perkataan poligami dapat  diartikan  sebagai  “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”.
Dalam  perkembangan  istilah,  poligini  jarang  sekali  dipakai, bahkan  boleh  dikatakan  istilah  ini  tidak  lagi  dipakai  di  kalangan masyarakat.Hingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini  dengan  pengertian  antara  seorang  pria  dengan  beberapa  wanita disebut  poligami.  Poligami  atau  memiliki  lebih  dari  seorang  istri  bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu  kala.  Poligami  juga  telah  dikenal  oleh  bangsa-bangsa  dunia  jauh sebelum  Islam  lahir. 9 Islam  juga  membolehkan  nikah  lebih  dari seorang.Kebanyakan umat dahulu dan agama sebelum Islam membolehkan  kawin  tanpa  batas  yang  kadang-kadang  sampai  sepuluh wanita,  bahkan  ada  yang  sampai  seratus  dan  beratus-ratus  tanpa  suatu syarat  dan  ikatan.Maka,  setelah  Islam  datang,  perkawinan  lebih  dari seorang ini diberikan batas dan bersyarat. Firman Allah swt.dalam surah An-Nisa 3 :
الََّأ ىُتفِخ ٌِإَف  ََۖعََٰتُرَو  َجََٰهُحَو  َٰىَُخَي ِءٓاَسُِّنٱ  ٍَِّي ىُكَن  َباَط اَي ْاىُحِكَٱَف  َٰىًَََٰتٍَنٱ ًِف ْاىُطِسمُت  الََّأ ىتفِخ ٌِإَو ْاىُنىُ َت  الََّأ  َٰىََ َأ َ ِن ََٰ   مۚىُكُُ ًٌَََٰأ  َكَهَي اَي وَأ ةًجَعِ  ََٰىَف ْاىُنِع َت
٣
Artinya:
“Dan  jika  kamu  khawatir  tidak  akan  mampu  berlaku  adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tapi jika kamu khawatir tidak   akan  mampu  berlaku  adil 10 maka (nikahilah) sorang saja, atau hamba sahaya
perempuan yang kamu miliki. Yang demikian lebih dekat agar kamu tidak  berbuat zalim. 11
8 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),  hlm.
151.
9 A.  Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, (Banda  Aceh: Yayasan Pena, 2005). Hlm. 80.
10 Berlaku  adil  adalah  perlakuan  yang  adil  dalam  meladeniistri  seperti  pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.
11 Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia  (JAKIM), Al-Quran  dan  Terjemahannya, (Kuala Lumpur: Dar El-Fajr ), hlm. 77.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Ayat  tersebut  merupakan  ayat  yang  memberi  pilihan  kepada kaum  laki-laki  untuk  menikahi  anak  yatim  dengan  rasa  takut  tidak berlaku  adil  karena  keyatimannya  atau  menikahi  perempuan  yang disenangi  hingga  jumlahnya  empat  istri.Akan  tetapi,  jika  dihantui  oleh rasa  takut  tidak  berlaku  adil,  lebih  baik  menikah  dengan  seorang perempuan  atau  hamba  sahaya,  karena  hal  itu  menjauhkan  diri  dari berbuat aniaya. 12
Jadi,  jumlah  terbanyak  istri  dalam  berpoligami  itu  adalah  empat wanita.  Oleh  karena  itu,  apabila  seorang  muslim  sudah  mempunyai  istri empat  orang,  kemudian  ia  nikah  lagi,  maka  pernikahan  yang  lebih  dari empat  istri  itu  tidak  sah.  Dengan  demikian,  wanita  yang  kelima  dan seterusnya  dinilai  bukan  sebagai  istri  sehingga  tidak  perlu  dilakukan talak. Akan tetapi, apabila pria yang beristri lebih dari empat tersebut non muslim yang kemudian sedar mau masuk Islam, maka dia harus memilih empat istri dan selebihnya hendaklah dicerikan, sesuai dengan ketentuan pilihannya. Hal ini sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah saw. Bahwa seorang  sahabat  Nabi  yang  sebelum  masuk  Islam  mempunyai  istri  lebih dari empat, maka setelah masuk Islam sahabat itu diperintah Rasul untuk memilih empat saja dan menceraikan selebihnya. 13 Dalam kitab Al-Halal wal  Haram  fil  Islam karangan  Yusuf  Al-Qardhawi  ada  mengatakan bahwa :
ا ترأ ٍهُي رتخا ىهسو هٍهع الله ىهص ًثُنا هن لامف جىسَ رشع هتحتو ًفمخنا ٌلاٍغ ىهسأ عل
ٍهرءاس   قرافو
Artinya :
“Sesungguhnya  Ghailan  ats-Tsaqafi  telah  masuk  Islam  dan mempunyai sepuluh istri,  kemudian  Nabi  bersabda  kepadanya: pilihlah empat di antara mereka itu , dan  cerailah  yang  lainnya.” ( Riwayat Ahmad, syafi‟e, Tirmidzi, Ibnu Majah,  Ibnu Abi Syaiban, Duruquthni, dan Baihaqi). 14
Hal ini juga disebut dalam Pasal 55 Ayat (1) KHI bahwa “beristri lebih  dari  satu  orang  pada  waktu  yang  bersamaan,  terbatasnya  sampai empat  orang  istri”. 15 Ketentuan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 baik pasal demi pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian
12 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, hlm. 155.
13 K.H. Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah dan Keluarga, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 132.
14 Yusuf  Qardhawi, Halal  dan  Haram  dalam  Islam, alih  bahasa  Mu‟ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000), hlm. 263.
15 Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukuum  Islam ,  (Bandung:  Margahayu  Permai,
2008), hlm. 17.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
poligami.  Hanyalah  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974 menyatakan bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami  untuk  beristri  lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak- pihak yang bersangkutan”. 16
Untuk  berpoligami  pada  saat  ini  tidaklah  dapat  dilakukan  setiap laki-laki  dengan  begitu  saja.Pemerintah  melalui  istrinya  yang  ditunjuk untuk  itu  ikut  campur  dalam  urusan  keinginan  seseorang  suami  yang ingin beristri lebih dari seorang (poligami).Dengan demikian setiap laki- laki  sekarang  harus  mempunyai  alasan  yang  dapat  diterima  undang- undang  untuk  berpoligami.Ini  berarti  bahwa  poligami  sekarang  sudah dipersulit. Orang yang beragama Islam selama ini yang menurut Hukum Islam  boleh  mempunya  istri  dua,  tiga  dan  empat,  setelah  berlakunya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sudah  semakin  sukar,  karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam menentukan keinginan suami yang  ingin  melakukan  perkawinan  dengan  seorang  wanita  sebagai  istri kedua, ketiga dan keempat.
Dalam  Hukum  Islam,  poligami  dibenarkan  dengan  syarat  dapat berlaku  adil  antara  istri-istri,  dalam  rangka  melindungi  wanita  sebagai kaum  ibu  dan  untuk  menghindari  penzinaan  bukan  semata-mata  untuk kepentingan  laki-laki,  tetapi  juga  untuk  kepentingan  kaum  wanita,  dan masyarakat.
Banyak  sekali  pendapat  para  fuqaha‟  dan  ulama  modern  yang menafsirkan  tentang  hukum  poligami.  Diantara  isu-isu  hukum  syariat yang  ditentang  dan  selalu  dibicarakan  oleh  mereka  adalah  apa  yang berkaitan  dengan  poligami  di  dalam  Islam.  Adapun  dasar  hukum poligami adalah terletak pada surah An-Nisa‟ ayat 3:
الََّأ ىُتفِخ ٌِإَف  ََۖعََٰتُرَو  َجََٰهُحَو  َٰىَُخَي ِءاَسُِّنٱ  ٍَِّي ىُكَن  َباَط اَي ْاىُحِكَٱَف  َٰىًَََٰتٍَنٱ ًِف ْاىُطِسمُت  الََّأ ىُتفِخ ٌِإَو ْاىُنىُ َت  الََّأ  َٰىََ َأ َ ِن ََٰ   مۚىُكُُ ًٌَََٰأ  َكَهَي اَي وَأ ةًجَعِ  ََٰىَف ْاىُنِع َت
٣
Artinya:
“Dan  jika  kamu  khawatir  tidak  akan  mampu  berlaku  adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tapi jika kamu khawatir tidak   akan  mampu  berlaku  adil  maka (nikahilah) sorang saja, atau hamba sahaya perempuan  yang  kamu miliki. Yang demikian lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. 17
16 Ibid, hlm. 80.
17 Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia  (JAKIM), Al-Quran  dan  Terjemahannya, hlm. 77.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Berlaku  adil  menurut  ayat  tersebut  adalah  perlakuan  yang  adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang  bersifat  lahiriyah.Sebenarnya  Islam  datang  bukan  untuk memberikan  kebebasan  sebebas  bebasnya  bagi  kaum  laki-laki  untuk berpoligami, tapi datang untuk membatasinya.Oleh karena itu Islam tidak membiarkan  laki-laki  berbuat  sekehendak  nafsunya,  tapi  Islam mensyaratkan  keadilan  dalam  berpoligami,  jika  tidak  mampu  maka dispensasi  ini  dilarang  untuk  dilakukan.Dalam  surah  An-Nisa‟  ayat  3 tersebut  berfungsi  memberikan  batasan  serta  syarat  yang  ketat,  yaitu batasan maksimal 4 istri dan ketentuan syarat mesti berlaku adil.
Jadi  poligami  dalam  syariat  Islam  memiliki  hukum  dasar dibolehkan  ( mubah )  dengan  syarat  asas  keadilan  dan  tentu  saja kecukupan  harta  dan  kemampuan-kemampuan  lainnya.  Sebagaimana halnya dengan hukum nikah yang hukum asalnya adalah mubah, namun dapat  berubah  menurut  kondisi  seseorang  yang  tentu  saja  setiap  orang berbeda  kondisinya  dengan  yang  lainnya,  bisa  menjadi  wajib,  sunnah ataupun haram.
Begitu  juga  dengan  poligami,  apabila  tidak  bisa  berlaku  adil maka seorang saja, karena yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.Tujuan sebenar suatu pernikahan adalah untuk membentuk rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  warahmah,  ketika  Allah membolehkan  poligami  tentu  bertujuan  untuk  kemaslahatan  manusia  itu sendiri.  Selama  ini  yang  membuat  syariat  „poligami  buruk‟  bukanlah ajarannya,  namun  lebih  kepada  praktek  pelaku  poligami  yang  tidak bertanggung  jawab,  tidak  memenuhi  syarat  keadilan  dan  kemampuan, lebih  cenderung  pada  keinginan  pemuasan  hawa  nafsu  yang  dibungkus dengan alasan „sunnah‟ yang harus dilaksanakan dengan mengenyampingkan faktor ketakutan dan ketakwaan pada Allah. 18
Penetapan  berlakunya  poligami  oleh  Islam  beserta  dengan batasan-batasan  tertentu  dengan  cara  menetapkan  poligami  itu  dengan syarat-syaratnya  sendiri,  sebenarnya  mempunyai  tujuan  jangka  panjang yaitu  untuk  meratakan  kesejahteraan  keluarga  dan  untuk  menjaga ketinggian  nilai  dikalangan  masyarakat  Islam  seterusnya  meningkatkan budi  pekerti  kaum  muslimin.  Berikut  adalah  syarat-syarat  berpoligami yang telah digariskan oleh syara‟ yaitu:
1.  Wanita yang dikumpulkan dalam satu masa itu bukan bersaudara.
Islam  telah  menetapkan  bahwa  poligami  itu  adalah  untuk melindungi  keluarga  muslim  dan  memelihara  kaum  wanita.  Oleh  itu, Islam  telah  melarang  sama  sekali  untuk  seorang  laki-laki  yang
18 Herlina Amran, Poligami Dalam Islam, 2 Mac 2014. Diakses pada tanggal 3 Juni 2017 dari situs: http//firmadani.com/poligami-dalam-islam.

## Legalitas Poligami dalam Enakmen
Edi Darmawijaya, Mohd Najib Nin Abdullah Sani
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
berpoligami  itu  mengumpulkan  kakak  dengan  adik,  ibu  dengan  anak perempuan  atau  seorang  wanita  dengan  saudara  ayahnya  atau  saudara ibunya dalam satu-satu masa.
Firman Allah swt.dalam surah An-Nisa‟ 22 ةًلاٍِثَس َءاَسَو اتمَيَو حَشِحََٰف  ٌَاَك ۥُهاَِإ  مَۚفَهَس عَل اَي  الَِّإ ِءاَسُِّنٱ  ٍَِّي ىُكُؤاَتاَء َحَكََ اَي ْاىُحِكَُت  َلََّو ٢٢ Artinya:
“ Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu,   terkecuali  pada  masa  yang  lampau.Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci  Allah  dan  seburuk-buruk  jalan (yang ditempuh). 19

## 2. Bersikap Adil
Berlaku  adil  kepada  istri-istri  merupakan  hak  pernikahan  yang paling  kuat  dan  paling  besar.  Hal ini  merupakan  motif  terpenting  dalam menjaga kebaikan dan kestabilan dalam keluarga dan akan menghasilkan saling pengertian diantara mereka. 20
Adil merupakan syarat utama yang membolehkan seseorang laki- laki  itu  mengamalkan  poligami.Syara‟  amat  menitikberatkan  keadilan dalam amalan tersebut.Adil yang dimaksudkan ini merangkumi berbagai segi  lahiriah,  yaitu  dari  segi  pembagian  nafkah,  makan  minum,  pakaian, tempat  tinggal,  dan  pembagian  waktu  untuk  bersama  setiap  istri  serta perkara-perkara lain yang berbentuk kebendaan.Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu kediaman. 21
Manakala  keadilan  dalam  bentuk  cinta  dan  kasih  sayang  pula tidaklah  menjadi satu syarat utama  karena ia termasuk  dalam  kekuasaan Allah  swt,  sekalipun  manusia  sendiri  merupakan  faktor  utama  dalam mewujudkan  kasih  sayang  tersebut.  Seandainya  kasih  sayang  dari  segi cinta dan kasih sayang merupakan satu syarat yang wajib, maka mustahil bagi seorang hamba dapat berbuat demikian.
Allah swt memberitahukan bahwa berlaku adil diantara istri-istri dalam segala hal adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, meskipun suami bisa berbuat adil dalam sikap dan perbuatan yang nampak, namun perbedaan  mesti  selalu  ada,  khususnya  dalam  hal  cinta,  syahwat  dan jimak, ketenangan, ketenteraman dan kasih sayang.
19 Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia  (JAKIM), Al-Quran  dan  Terjemahannya, hlm. 81.
20 Abdul Aziz al-Fauzan, Fikih Sosial, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 173.
21 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang- undang  No.1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam, (Jakarta:  Bumi  Aksara,  1999), hlm. 90.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Nabi saw adalah orang yang paling adil dalam segala hal. Beliau berbuat adil kepada istri-istrinya dalam berbagai perbuatan zhahir selama beliau  mampu.  Beliau  tidak  memihak  satu  istri  dan  menjauhi  yang  lain, tidak juga melebihkan pemberiannya kepada yang satu dan tidak kepada yang  lain.  Walaupun  Rasulullah  saw  telah  berbuat  adil  dalam  hal  itu, akan tetapi beliau lebih mencintai Aisyah r.a. daripada istrinya yang lain, Aisyah  mempunyai  kedudukan  khusus  di  hati  Nabi  saw  yang  tidak dimiliki  oleh  istri  beliau  yang  lain.  Bahkan  Aisyah  adalah  orang  yang paling beliau cintai. 22
Namun  begitu,perasaan lebih  mengasihi  seseorang  istri  melebihi istrinya  yang  lain  tidak  boleh  ditunjukkan  kepada  istri-istri  yang  ada karena  dikhawatirkanakan  menimbulkan  fitnah.  Keadaan  ini  terpulang kepada suami untuk mengawalnya.
3. Giliran
Seorang  suami  yang  mengamalkan  poligami  wajib  untuk menyediakan giliran yang  sama dan adil terhadap istri-istrinya. Menurut pendapat  yang  sahih,  suami  wajib  mengundi  para  istri  untuk  memilih mana yang lebih dulu digilir, bila mereka tidak redha dengan jadwal yang dibuatnya.  Undian  ini  penting  untuk  menghindari  sikap  pilih  kasih, sementara  setiap  istri  mempunyai  hak  yang  sama.  Jadi,  suami  bisa memulai  giliran  dengan  istri  yang  undiannya  keluar.Ketika  masa gilirannya telah habis, suami mengundi tiga istrinya yang lain, kemudian mengundi  antara  dua  istrinya.Jika  satu  siklus  giliran  sudah  berakhir, untuk selanjutnya dia menggunakan urutan giliran yang sudah ada (tidak perlu  mengundi  lagi).  Suami  haram  mengistimewakan  sebagian  istrinya di atas sebagian yang lain dalam hal jatah giliran. 23
Sekiranya  suami  mempunyai  dua  orang  istri  dan  salah  sorang istrinya  itu  adalah  merdeka  dan  seorang  lagi  hamba,  maka  giliran  bagi istri yang merdeka itu adalah dua malam dan bagi yang hamba pula ialah satu  malam.Apabila  suami  nikah  lagi  dan  istri  barunya  itu  masih  lagi seorang gadis, maka gadis tersebut berhak mendapat giliran selama tujuh malam  berturut-turut  dimulai  dari  hari  perkawinan  mereka.Sekiranya wanita yang baru dikawini itu merupakan seorang janda, maka dia berhak untuk  mendapat  giliran  selama  tiga  malam  berturut-turut  dari  tanggal perkawinan. Ini bersesuaian dengan sepotong hadis:
لال هُع الله ًضر سَأ ٍعو : ا ثس اهعُع والأثٍخنا ىهع اركثنا مجرنا دوزت ا ا حُسنا ٍي , ىح
ىسل ىح احلاح اهعُع والأ ةٍخنا دوزت ا او ىسل ( يراخثهن ظفهناو هٍهع كفتي )
Artinya:
22 Abdul Aziz al-Fauzan, Fikih Sosial, hlm. 176.
23 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi‟i 2, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 540.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
“Anas  radhiyallaahu  „anhu  brkata,  “Menurut  sunnah,  apabila seseorang menikah  lagi  dengan  seorang  gadis,  hendaknya  ia berdiam dengannya tujuh hari,  kemudian  membagi  giliran;  dan apabila ia menikah lagi dengan seorang  janda,  hendaklah  ia  berdiam dengannya tiga hari, kemudian membagi giliran,” (Muttafaq„alaih dengan lafazh Bukhari). 24
Namun  begitu,  giliran  mereka  akan  kembali  seperti  biasa  dan sama  dengan  istri-istri  yang  lain  setelah  seminggu  dan  tiga  hari  tersebut karena  waktu  yang  diberi  tadi  adalah  sebagai  satu  cara  merayakan perkawinan  mereka  yang  baru  berlangsung.  Ketetapan  ini  bersesuaian dengan hadis Rasulullah saw:
ثلاح ةٍخهنو عثس ركثهن
Artinya:
“Tujuh  malam  bagi  dara  dan  tiga  malam  bagi  janda”. (Ibn Majah)
Ulama  tabi`in  berpendapat  tentang  masalah  ini  bahwa  suami hanya bisa bermalam padanya selama tiga hari tiga malam bagi istri yang baru  yang  masih  perawan.Sedangkan  bagi  istri  yang  baru  yang  sudah janda hanya selama dua hari dua malam.Dari kedua pendapat ini, adalah pendapat pertama lebih kuat sesuai dengan zahir hadis itu.
Pembagian  giliran  di  antara  para  istri  ini  adalah  bergantung kepada keadaan suami itu sendiri.Jika suami bekerja pada siang hari, dia mestilah  membuat  giliran  untuk  sebelah  malam  dan  begitu  juga sebaliknya,  kecuali  para  istri  mengizinkan  suaminya  untuk  mengubah giliran pada masa-masa tertentu. 4. Berkuasa menanggung nafkah
Apa yang dimaksudkan dengan nafkah disini adalah nafkah zahir. Para ulama bersetuju dan sependapat bahwa apa yang dikatakan berkuasa menanggung  nafkah  ialah  sanggup  menyediakan  makanan,  tempat tinggal, pakaian, dan perkara-perkara lain yang berbentuk kebendaan dan diperlukan oleh istri.
Ringkasnya  nafkah  zahir  yang  dimaksudkan  itu  ialah  segala keperluan  berbentuk  kebendaan  yang  menjadi  keperluan  asasi  setiap orang.Cuma nilai-nilainya saja yang berbeda-beda berdasarkan penilaian kemampuan  suami.  Jika  suami  merupakan  seorang  yang  agak  susah, maka  kadar  nafkah  yang  perlu  diberikan  kepada  para  istrinya  adalah mengikut  kadar  nafkah  yang  biasa  diberikan  oleh  orang  yang  susah kepada istri mereka walaupun istri tadi berasal dari golongan berada.
24 Ibnu  Hajar  Al-Asqalani, Bulughul  Maram  dan  Dalil-Dalil  Hukum, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 465.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Sekiranya suami itu dari golongan kaya dan mewah, maka nafkah yang  perlu  diberikan  kepada  setiap  istrinya  adalah  seperti  nafkah  yang diberikan  mengikut  kebiasaan  orang  kaya  tidak  kira  sama  ada  istrinya dari golongan kaya atau miskin.
Peruntukan  tentang  nafkah  ini  juga  telah  diterimapakai  dalam Seksyen  23  (4)  Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam  (wilayah-wilayah Persekutuan)  1984  yang  memperuntukkan  bahwa  pihak  suami  haruslah mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung semua istri dan  orang  tanggungannya,  bahwa  dia  berupaya  memberi  layanan  sama rata kepada semua istrinya dan bahwa perkawinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syari‟ kepada istri yang sedia ada. 25

## Prosedur Pendaftaran Poligami di Mahkamah Syariah Perak
Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam  memang  tidak  ada  ketentuan  secara  pasti,  namun  di  Malaysia khususnya  di  Negeri  Perak  Darul  Ridzuan,  Seksyen  23  Enakmen Undang-Undang  Keluarga  Islam  Negeri  Perak  Tahun  2004  mengatakan bahwa, 26 “jika  seorang  laki-laki  ingin  menikah  dengan  seorang perempuan  sedangkan  laki-laki  itu  memiliki  istri  atau  istri-istri,  ia  atau laki-laki itu harus memohon kepada Mahkamah Syariah kebenaran untuk poligami”. 27
Ditetapkan syarat demikian supaya suami yang ingin melakukan poligami  mempunyai  kesanggupansecara  ekonomi,  fisik  dan  dan  aspek- aspek  lain  yang  harus  dimiliki  oleh  suami.  Karena  pada  tahap pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Hakim  dapat  diketahui  bahwa  ia mampu  atau tidak  bila  melangsungkan  perkawinan  lebih dari satu  orang perempuan.  Bila  pada  tahap  pemeriksaan  oleh  Hakim  terdapat  ciri-ciri bahwa  ia  tidak  memiliki  kemampuan  maka  Hakim  dapat  mencegah  dan tidak memberikan izin kepada suami tersebut.
Seksyen  23  telah  memperuntukkan  bahwa  harus  membuat permohonan  izin  poligami  daripada  Mahkamah  sebelum  seseorang  laki- laki  melakukan  poligami.  Setelah  menerima  permohonan  dari  pemohon, Mahkamah  syariah  akan  mengatur  tanggal  sebutan  dalam  21  hari  dari tanggal pendaftaran penfailan kasus. Mahkamah Syariah akan memanggil istri pertama dahulu untuk mengetahui persetujuan beliau dan ini diikuti
25 Nik Noriani Nik Badli Shah, Perkahwinan dan Perceraian di Bawah Undang- undang Islam, (Selangor: International Law Book Services, 2012), hlm. 44.
26 Di Malaysia terdapat beberapa pembagian propinsi yang disebut wilayah atau negeri,  misalnya;  Wilayah  Persekutuan  Kuala  Lumpur,  Negeri  Melaka,  kedah,  Pahang dan  sebagainya.  Masing-masing  negeri  memiliki  pengaturan  Undang-undang  Keluarga Islam  tersendiri.Khusus  di  Negeri  Perak,  peraturan  yang  mengatur  tentang  perkawinan dan perceraian disebut Enakmen Keluarga Islam Perak.
27 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perak 2004.

## Legalitas Poligami dalam Enakmen
Edi Darmawijaya, Mohd Najib Nin Abdullah Sani
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dengan  memanggil  calon  pemohon  dan  bakal  wali  kepada  bakal  istri untuk  menanyakan  keterangan  mereka.  Mahkamah  boleh  memberi kebenaran yang dipohon jika berpuas hati 28 ;
a. Bahwa  perkawinan  yang  dicadangkan  itu  adalah  patut  atau  perlu, memandang  kepada  antara  lain  seperti  kemandulan,  keuzuran jasmani,  tidak  layak  dari  segi  jasmani  untuk  bersetubuh,  sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak bersetubuh, atau gila di pihak istri atau istri-istri yang sedia ada;
b. Bahwa  pemohon  memiliki  kemampuan  yang  membolehkan  dia menanggung,  sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh  hukum  syara`, semua  istri  dan  orang  tanggungannya,  termasuk  orang  yang  akan menjadi  tanggungannya  berikutan  dengan  perkawinan  yang dicadangkan itu;
c. Bahwa pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua istrinya mengikut kehendak hukum Syarak; dan
d. Bahwa  perkawinan  yang  dicadangkan  tidak  akan  menyebabkan darar syari‟ kepada istri atau istri-istri yang sedia ada.
Di  Mahkamah  Syariah  Perak,  metode  yang  digunakan  adalah Mahkamah  akan  memanggil  istri  pertama  (istri  pemohon  yang  ada) bersama  pemohon  untuk  sebutan  kali  pertama  yang  dilakukan  di  depan Pendaftaran Mahkamah Syariah. Jika istri pemohon (yang sedia ada) itu setuju dan tidak ada apa-apa protes terhadap permohonan pemohon untuk berpoligami,  Pendaftaran  Mahkamah  akan  menangguhkan  kasus  itu dihadapan  Hakim  dan  mengarahkan  pemohon  (suami)  membawa  bakal istri  dan  bakal  wali  untuk  diambil  keterangan  pada  tanggal  tangguhan akan  datang.  Setelah  Hakim  mengambil  keterangan  dan  mendengar persetujuan  bakal  istri  dan  wali  kepada  bakal  istri,  Mahkamah  akan memutuskan apakah permohonan poligami pemohon disetujui atau tidak. Biasanya,  dalam  kasus-kasus  permohonan  poligami  di  Mahkamah Syariah Perak, jika permohonan berpoligami pemohon disetujui oleh istri, bakal  istri  dan  wali  kepada  bakal  istri  pemohon,  Mahkamah  akan menyetujui  permohonan  poligami  dan  pada  hari  keputusan  dibuat, Mahkamah  akan  mengeluarkan  surat  persetujuan  menikah  kepada pemohon untuk berpoligami.
Dalam  kasus  dimana  istri  tidak  setuju  suaminya  berpoligami, Pendaftaran  Mahkamah  saat sebutan  kasus akan  mengarahkan  istri  yang sedia  ada  untuk  menfailkan  Laporan  Pembelaan  untuk  membantah permohonan  pemohon  dan  setelah  Laporan  Pembelaan  diserahkan, pemohon dapat menjawab laporan pembelaan istri yang sedia ada dengan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menfailkan  jawapan  kepada  Laporan  Pembelaan.  Setelah  Pendaftar memastikan  pliding  (dokumen)  di  dalam  kasus  lengkap,  Pendaftar  akan mengatur  tanggal  di  depan  Hakim  Mahkamah  Syariah  untuk  kasus dibicarakan.
Jika  Mahkamah  menemukan  alasan-alasan  istri  yang  sedia  ada itu  releven,  Mahkamah  akan  memutuskan  tidak  mengizinkan  pemohon untuk  berpoligami.  Namun,  jika  Mahkamah  menemukan  alasan-alasan istri  yang  sedia  ada  tidak  releven  dan  Mahkamah  menemukan  pemohon mampu  untuk  berpoligami,  maka  Mahkamah  akan  melanjutkan  kasus dengan memanggil bakal istri pemohon dan wali kepada bakal istri untuk diambil  keterangan  dan  persetujuan  dan  selanjutnya  menyetujui permohonan pemohon untuk berpoligami.
Faktor Ketidakpatuhan Masyarakat Terhadap prosedur

## Pendaftaran Poligami
Hasil wawancara dan penyelikidan yang telah dilakukan, setelah dianalisis  penulis  terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan masyarakat tidak patuh pada ketetapan yang telah diatur dalam Enakmen tentang  prosedur  pendaftaran  poligami  ini.  Faktor-faktor  tersebut  antara lain adalah:
1. Salah satu faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedurpendaftaran  poligami  adalah  tidak  mendapatkan  kebenaran daripada istri untuk   membolehkan seorang suami itu berpoligami.  Berdasarkan  Seksyen  23  (4)  Enakmen  Undang-undang Keluarga Islam Negeri Perak ada menyatakan mengenai keizinan dan pandangan  istri  atau  istri-istriyang  sedia  ada  terhadap  perkawinan yang akan dilangsungkan itu. Ini berarti,  bilamana  seorang  yang ingin  melakukan  poligami  harus  persetujuan  daripada  istri  atau  istri- istrinya terlebih dahulu bagi membolehkan dia berpoligami.
2. Tanggapan  sebagian  pihak  bahwa  Enakmen  bertentangan  dengan hukum  Islam  yang  menghalalkan  poligami.  Undang-undang  yang sedia adamenghalang suami dari berkawin lebih dari satu, sedangkan ianyadibolehkan  dalam  Islam.Hal  inilah  menyebabkan  suami membuattanggapan  bahwa  mereka  boleh  melakukan  poligami  tanpa adanya  kebenaran  dari  Mahkamah  syariah.Pendapat  ini  kurang  tepat karena  tujuan  undang-undang  ini  diciptakan  bukanlah  untuk menghalang  danmengharamkan  poligami,  tapi  bertujuan  untuk memastikan  ianya  tidakdisalahgunakan  yang  akhirnya  mendatangkan kezaliman terhadap istri-istri serta anak-anak.
3. Prosedur  pendaftaran  poligami  yang  ketat.  Peraturan  yang  terdapat dalam  Enakmen  undang-undang  Keluarga  Islam  negeri-negeri  sering kali dilihat   sebagai  suatu  yang  sulit  serta  membebankan  bagi sesetengah suami. Ini karena, mereka merasakan proses poligami akan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
memakan masa dan amat mempersulitkan.Dari itu mereka
mengambil jalan mudah dengan tidak patuh   padaprosedur pendaftaran poligami
yang telah ditetapkan dalam Enakmen.Sesungguhnya  undang-undang  yang  sedia  ada  ini  bukanlah bertujuan untuk menyusahkan mana-mana pihak, tapi undang-undang yang ada ini adalah   bertujuan  untuk  mengatur  proses  poligami  agar lebih teratur serta menetapi tujuan dan syarat poligami itu sendiri.
4. Faktor  ketidakpatuhan  masyarakat  terhadap  prosedur  pendaftaran poligami  juga  disebabkan  oleh  permohonan  poligami  ditolak.  Ini karena Mahkamah   mendapati bahwa pemohon tidak layak dan tidak mampu  untuk  beristri  seorang  lagi.  Hal  ini  menyebabkan  mereka mengambil  jalan  mudah  dengan  tetap  melakukan  poligami  di  negara lain meskipun telah diputuskan oleh mahkamah Syariah bahwa dirinya tidak mampu untuk beristri lebih dari satu.

## Sanksi Pelanggaran Prosedur Pendaftaran Poligami
Pada  awal  penguatkuasaan  undang-undang  keluarga  Islam  ini, perkawinan  poligami  yang  tidak  mengikut  prosedur  undang-undang adalah  tidak  boleh  didaftarkan  perkawinannya.  Perkawinan  yang  tidak mengikut  prosedur  undang-undang  ini  seperti  perkawinan  di  luar  negeri telah mengakibatkan perkawinan tersebut tidak boleh didaftarkan.Dengan ini akan memberikan dampak yang besar terhadap istri yang dikawininya itu  akibat  daripada  tidak  mendaftarkan  perkawinan  yang  dijalankan  itu terlebih  dulu.  Umpamanya  untuk  tujuan  tuntutan  nafkah,  perceraian ataupun  pusaka.  Oleh  karena  itu  beberapa  negeri  telah  meminda  dan memasukkan satu peruntukan yang membenarkan perkawinan seperti ini didaftarkan,  tergantung  ada  sanksi  yang  akan  dikenakan.  Pindaan  ini nampaknya  memberi  satu  khabar  yang  baik  kepada  istri  kedua,  ketiga maupun  keempat,  karena  perkawinan  mereka  yang  tidak  mengikut prosedur tersebut kini boleh didaftarkan.
Kebanyakan negeri-negeri di Malaysia menentukan bahwa sanksi yang  dikenakan  bagi  kesalahan  berpoligami  tanpa  mengikut  prosedur adalah  denda  tidak  melebihi    RM  1.000.00  (RP  3.000.000)  atau  penjara tidak  lebih  dari  6  bulan  atau  kedua-duanya  sekali.  Persoalan  lain  yang harus  diketengahkan  juga  di  sini  adalah  masih  ringannya  sanksi  yang diberikan  kepada  para  pelanggarnya.  Sanksi  yang  ditetapkan  tersebut tampaknya  tidak  begitu  berkesan.Sehingga  bagi  orang  yang  mempunyai kelebihan  secara  materil  dengan  sangat  mudah  melangsungkan perkawinan  dalam  bentuk  poligami.Karena  bagi  mereka  denda  yang ditetapkan  dalam  Enakmen  tidak  begitu  sulit  untuk  memperolehnya. Dengan  demikian  akan  menjadi  malapetaka  bagi  perempuan  yang  akan dinikahi dan calon yang akan menjadi istri.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pendaftaran Poligami di Mahkamah Syariah Perak
Hukum  Keluarga  Islam  adalah  bersumber  dari  wahyu  Allah  dan Sunnah.Dari  kedua  sumber  inilah  hukum  kekeluargaan  Islam  itu  digali dan  dikembangkan  bahkan  dari  keduanya  pula  hukum  keluarga  Islam yang  dikodifikasikan  para  pembuat qanun (Undang-Undang)  ke  dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan  tertulis  di  zaman  sekarang. Khususnya hukum perkawinan Islam bagi keluarga muslim, pengundangan  hukum  Islam  di  dunia  Islam  pada  dasarnya  dilakukan dalam  rangka  memperbaiki  kedudukan  umat  Islam  khususnya  darejat kaum wanita.
Di  Malaysia,  Mahkamah  Syariah  mempunyai  maslahah  tertentu untuk  membolehkan  poligami  hanya  dengan  izin  Mahkamah  Syariah, yaitu  Mahkamah  Syariah  yang  menentukan  keadilan  dan  kemampuan seseorang  dalam  memberikan  nafkah.  Dalam  Islam,  konsep  maslahah adalah  suatu  konsep  yang  sangat  penting.Hal  ini  disebabkan  keringanan ( rukhsah )  berpoligami  ini  disalahgunakan  khususnya  oleh  orang-orang yang  jahil.Tujuan  utama  diturunkan  syariat  adalah  agar  terwujudnya kemaslahatan  bagi  manusia. Mashlahah  mursalah menurut  istilahnya adalah  suatu  kemaslahatan  mengenai  hukum  syara  yang  tidak disyariatkan  oleh  syara  yang  mewujudkan  hukum  dan  juga  tidak  ada dalil-dalil syara yang menunjukkan ada atau tiada hukum tertentu. 29
Untuk  menjaga  agar  kebolehan  kawin  poligami  tidak disalahgunakan  oleh  orang  yang  kurang  mendalami  maksud  dan  tujuan perkawinan menurut ajaran Islam, atas dasar mashlahah mursalah negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup  sama  sekali  pintu  poligami. 30 Oleh  itu,  bagi  masyarakat  yang menganggap  bahwa  prosedur  pendaftaran  poligami  yang  ditetapkan dalam  Enakmen  itu  bertentangan  dengan  Hukum  Islam  sudah  dapat ditangkis dengan melihat konsep mashlahah yang ada dalam kajian fiqh yang lebih mengutamakan mashlahah bagi manusia meskipun tiada nash Al-Quran maupun Hadith yang mengaturnya.
Dari  penjelasan  di  atas,  penulis  menganalisis  bahwa  prosedur pendaftaran  poligami  yang  diatur  dalam  Enakmen  Hukum  Keluarga Islam Perak sama sekali tidak bertentangan dengan Hukum  Islam.  Islam sendiri  menitikberatkan  soal  keadilan  dan  kemampuan  seorang  suami untuk  berpoligami.Begitu  juga  dalam  Undang-undang  yang  menyatakan bahwa  seorang  itu  layak  untuk  berpoligami  apabila  laki-laki  tersebut
29 Abd.  Latif  Muda  &  Rosmawati  Ali, Pengantar  Usul  Fiqh, (Kuala  Lumpur: Pustaka Salam, 2010), hlm. 126.
30 A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Hlm. 83.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dinyatakan  mampu  untuk  melakukan  poligami  oleh  Mahkamah  Syariah. Maka  jelaslah  apa  yang  terkandung  dalam  Enakmen  Undang-Undang Keluarga Islam sama sekali tidak terkeluar dari landasan syariat.

## Penutup
Seksyen  23  Enakmen  Hukum  Keluarga  Islam  Negeri  Perak memperuntukkan  bahwa  harus  membuat  permohonan  izin  poligami daripada  Mahkamah  Syariah  sebelum  seorang  laki-laki  melakukan poligami.  Adapun  prosedur  pendaftaran  poligami  di  Mahkamah  Syariah Perak  adalah  pertamanya  harus  memohon  kepada  Mahkamah  Syariah kebolehan  untuk  berpoligami.  Setelah  menerima  permohonan  dari pemohon untuk berpoligami, Mahkamah Syariah akan mengatur tanggal (sebutan)  dalam  21  hari  dari  tanggal  pendaftaran  (perfailan)  kasus.  Di dalam kasus dimana istri tidak setuju suaminya berpoligami, Pendaftaran Mahkamah  saat  sebutan  kasus  akan  mengarahkan  istri  yang  ada  untuk menfailkan Laporan Pembelaan untuk membantah permohonan pemohon dan  setelah  Laporan  Pembelaan  lengkap,  Pendaftar  akan  mengatur tanggal  di  depan  Hakim  Mahkamah  Syariah  untuk  kasus  dibicarakan. Jika  Mahkamah  menemukan  alasan-alasan  istri  yang  sedia  ada  itu relevan, Mahkamah akan memutuskan tidak mengizinkan pemohon untuk berpoligami.  Namun  jika  menemukan  alasan-alasan  istri  yang  sedia  ada tidak  relevan  dan  Mahkamah  menemukan  pemohon  mampu  untuk berpoligami, maka Mahkamah akan melanjutkan kasus tersebut.
Faktor-faktor  ketidakpatuhan  masyarakat  terhadap  prosedur pendaftaran  poligami  di  Mahkamah  Syariah  adalah:  Tidak  mendapat kebenaran  dari  istri,  tanggapan  bahwa  Enakmen  bertentangan  dengan Hukum Islam, prosedur pendaftaran poligami yang ketat dan permohonan poligami ditolak.
Enakmen  Hukum  Keluarga  Islam  Perak    menentukan  bahwa sanksi  yang  dikenakan  bagi  kesalahan  berpoligami  tanpa  mengikut prosedur adalah denda tidak melebihi daripada RM 1.000 (RP 3.000.000) atau penjara tidak lebih dari 6 bulan atau kedua-duanya sekali.
Prosedur pendaftaran poligami di Mahkamah Syariah Perak juga tidak  bertentangan  dengan  Hukum  Islam.  Untuk  menjaga  kebolehan berpoligami,  negara  dibenarkan  mengadakan  penertiban  atas  dasar mashlahah mursalah.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Daftar Pustaka
A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005). Abdul Aziz al-Fauzan, Fikih Sosial, (Jakarta: Qisthi Press, 2007). Abd.  Latif  Muda  &  Rosmawati  Ali, Pengantar  Usul  Fiqh, (Kuala Lumpur:  Pustaka Salam, 2010). Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2008) Beni  Ahmad  Saebani, Fiqh  Munakahat  2, (Bandung:  Pustaka  Setia, 2001).
Dasuki Haji Ahmad, Poligami Dalam Islam , Kuala Lumpur, (Pustaka Al- Hilal, 2010). Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perak 2004. Herlina  Amran, Poligami  Dalam  Islam, 2  Mac  2014.  Diakses  pada tanggal  3  Juni  2017  dari  situs:  http//firmadani.com/poligami- dalam-islam.
Ibnu  Hajar  Al-Asqalani, Bulughul  Maram  dan  Dalil-dalil  Hukum, (Jakarta: Gema Insani, 2013). Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Al-Quran dan
Terjemahannya, (Kuala Lumpur: Dar El_Fajr). Raihan Hj Abdullah, Poligami Di Malaysia , Kuala Lumpur, (Telaga Biru, 2008),
Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah , terjemahan Asep Sobari, jilid 2, (Jakarta: Al- I‟tishom, 2008)
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008). Malaysia  Negara  Janda  dan  Duda”. Utusan  Malaysia ,  Kuala  Lumpur, Selasa, 12 Januari 2016. Miftah  Faridl, 150  Masalah  Nikah  &  Keluarga, (Jakarta:  Gema  Insani Press, 1999) Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam,  Suatu  Analisis  dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
Nik  Noriani  Nik  Badli  Shah, Perkahwinan  dan  Perceraian  Di  Bawah Undang-Undang  Islam, (Selangor:  International  Law  Book Services, 2012). Nuansa Aulia, Kompilasi Hukuum Islam , (Bandung: Margahayu Permai, 2008) Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, alih bahasa Mu‟ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000). Wahbah  Zuhaili, Fiqih  Imam  Syafi‟I  2, (Jakarta:  Almahira,  2010).