## PERUBAHAN SOSIAL SISTEM PEMERINTAHAN DESA  DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA ( Studi Kasus di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci)
Rahma 1 , Suandi 2 dan  Fendria  Sativa 2
1) Alumni Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi,
2) Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi
Email: Rahma@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  perubahan  sosial  sistem  pemerintahan  desa  dalam  pembangunan masyarakat  desa  di  Kecamatan  Keliling  Danau  Kabupaten  Kerinci.  Tujuan  Penelitian  yaitu  untuk  mengetahui perubahan yang terjadi pada masyarakat desa terkait dengan  perubahan sistem pemerintahan adat menjadi sistem pemerintahan desa  dalam pembangunan masyarakat.  Perubahan sosial yang dilihat meliputi dimensi struktural,  dimensi  kultural,  dan  Interaksional.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  11  Juni  2012  sampai dengan  11  Juli  2012  di  Kecamatan  Keliling  Danau  Kabupaten  Kerinci.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Untuk  mendapatkan  data  lebih  mendalam  dilakukan  wawancara mendalam  (  In-depht  interview)  dan  Focus  Group  Discussion  (FGD).  Untuk  mengetahui  perubahan  sosial  di daerah  penelitian  dianalisis  secara  deskriptif.  Berdasarkan  metode  yang  digunakan,  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  terjadinya  perubahan  sosial  dari  perubahan  sistem  pemerintahan,  terkait  dengan perubahan  sistem  pemerintahan  adat  menjadi  sistem  pemerintahan  desa.  Perubahan  sosial  yang  terjadi terhadap dapat dilihat dari dimensi struktural, dimensi kultural dan interaksional. Perubahan sosial yang terjadi dalam  masyarakat  dapat  berupa  perubahan  kearah  positif  maupun  perubahan  kearah  negatif,  dan  seiring dengan adanya sistem pemerintahan desa, sistem pemerintahan adat masih tetap berjalan didalam lingkungan masyarakat.  Antara  sistem  pemerintahan  adat  dengan  sistem  pemerintahan  desa  memiliki  hubungan  kerja sama  dan  hubungan  saling  membutuhkan  antar  sesama  dalam  lingkungan  masyarakat  dalam  mewujudkan pembangunan masyarakat desa. Untuk itu, kebudayaan lokal yang sudah ada perlu dipertahankan dan peran lembaga adat perlu ditingkatkan lagi, karena peran lembaga adat sangat membawa pengaruh yang besar dalam masyarakat dalam mempertahankan kebudayaan asli daerah. Selain itu, antara sistem pemerintahan adat dan sistem  pemerintahan  desa  harus  tetap  saling  berhubungan  dan  harus  tetap  sejalan  demi  mewujudkan pembangunan masyarakat desa.
Kata  Kunci  :  Perubahan  Sosial,  Sistem  Pemerintahan  Adat,  Sistem  Pemerinatahan  Desa,  Pembangunan Masyarakat Desa, Deskriptif.

## Abstract
This  research  examines  the  social  changes  of  government  rural  system  in  community  development  in  the District  Roving  Lake  Kerinci.  The  purpose  of  research  is  to  determine  the  changes  that  occur  in  rural communities associated with changes in traditional governance system into a system of village government in community  development.  Changes  include  the  structural  dimension  of  social,  cultural  dimensions,  and Interactional. This study was conducted on June 11, 2012 until July 11, 2012 in the District Roving Lake Kerinci. Collecting  data  in  this  study  consisted  of  primary  data  and  secondary  data.  To  obtain  the  data  do  in-depth interviews  and  Focus  Group  Discussion  (FGD).  To  determine  social  change  in  the  study  area  were  analyzed descriptively. Based on the method used, the results showed that social change of the change of government system  is  associated  with  changes  in  traditional  governance  system  into  a  system  of  village  administration. Social  changes  that  occur  in  society  towards  change  can  be  positive  or  negative  towards  change,  and  in  line with  the  system  of  village  administration,  customs  administration  system  is  still  running  within  the environmental community. Between customary governance system with the village administration system has a cooperative relationship and mutual relationship between the members of the society in bringing about rural development.    To  that  end,  the  existing  local  culture  needs  to  be  preserved  and  the  role  of  traditional institutions needs to be increased again, because the role of traditional institutions brings a great influence in the  community  in  maintaining  the  native  culture.  In  addition,  the  system  of  customs  administration  and  the
village administration system should remain interconnected and must remain consistent in order to bring rural development.

## Keywords:  Social Change, Indigenous Governance Systems, System Administration Rural, Rural    Community
Development

## PENDAHULUAN
Setiap manusia dalam bermasyarakat di dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari hasil- hasil  kebudayaan.  Setiap  orang,  melihat,  mempergunakan  bahkan  kadang  merusak  kebudayaan. Menurut  Soekanto  (1982),    masyarakat  adalah  orang  atau  manusia  yang  hidup  bersama  yang menghasilkan kebudayaan, keduanya tidak dapat dipisahkan dan selamanya merupakan dwitunggal. Tidak  ada  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  kebudayaan  dan  sebaliknya,  tidak  ada  kebudayaan tanpa  masyarakat  sebagai  wadah  dan  pendukungnya.      Begitu  juga  hal  nya  dengan  masyarakat Kerinci yang memegang teguh niali-nilai adat-istiadat dan budaya, dimana Kebudayaan-kebudayaan yang diuturunkan oleh nenek moyang di daerah Kerinci yang masih sering dilakukan oleh masyarakat kerinci  sekarang,  seperti  setiap  habis  panen  padi  sawah  selalu  di  adakannya  kenduri  adat  yang  di kenal  dengan  istilah  Kenduri  pusako  (  Kenduri  Sko)  yang  biasanya  dilaksanakan  setelah  panen terutama panen hasil sawah .Selain Kenduri  Pusako yang sering dilakukan oleh masyarakat  Kerinci, dikenal juga dengan kegiatan Kenduri Padi Dalam, dimana kegiatan ini dilakukan sebelum turun  ke sawah,  dengan  tujuan  untuk  meminta  kepada  Allah  SWT  agar  nantinya  dalam  proses  budidaya tanaman  padi  sawah  yang  mereka  garap terhindar  dari  serangan  hama  dan  penyakit  tanaman  dan akhirnya  mendapatkan  hasil  produksi  padi  yang  maksimal.  Begitu  juga  hal  nya  dengan  masyarakat Kecamatan Keliling danau yang juga memegang teguh nilai-nilai adat istiadat.
Seiring dengan usaha Pemerintah untuk mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana termaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang bertujuan untuk pembangunan masyarakat, dimana sebelum adanya sistem pemerintahan desa  masyarakat  kerinci mengenal dengan sistem pemerintahan adat yang dipimpin oleh Depati,.
Perkembangan  zaman  membawa  masyarakat  kedalam  ruang  lingkup  teknologi  yang menjadikan  masyarakat  semakin  lama  semakin  menghilangkan  nilai-nilai  kebudayaan  yang merupakan  kebudayaan  daerah  setempat . Seperti  dalam  bidang  pertanian  sebelum  adanya teknologi, pada zaman dahulu seorang petani harus mengetahui bermacam-macam kebiasaan yang selalu dipakai dan diselenggarakan, misalnya seperti mengetahui hari-hari tanam dengan tujuan agar terhindar dari hama-hama dan semua musuh tanaman. Namun, sekarang dengan adanya teknologi menjadikan  masyarakat  menggap  hal  tersebut  adalah  hal  yang  kuno  dan  tidak  masuk  akal  yang semakin  lama  semakin  ditinggalkan,  karena  dengan  pemikiran  masyarakat  yang  semakin  maju dengan  adanya  teknologi  dalam  bidang  pertanian  seperti  sudah  adanya  pupuk  dan  obat-obatan untuk meningkatkan hasil produksi.
Dalam  konteks  ini,  peneliti  ingin  melihat  perubahan  sosial  yang  terjadi  di  daerah  penelitian, dimana dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada perubahan sosial dalam cakupan perubahan struktural, kultural dan interaksional. Dimana ketiga aspek tersebut merupakan hal terpenting yang perlu dibahas dalam masalah perubahan sosial.( Himess dan Moree
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengadakan  penelitian  tentang Perubahan  Sosial  Sistem  Pemerintahan  Desa  dalam  Pembangunan  Masyarakat  Desa  di  Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.
Penelitian ini bertujuan untuk untuk melihat perubahan sosial yang terjadi di daerah penelitian terkait  dengan  perubahan  sistem  pemerintahan  adat  menjadi  sistem  pemerintahan  desa  dalam pembangunan masyarakat desa.
Kajian  pustaka  Menurut  Himes  dan  Moore dalam Martono  (  2011),  perubahan  sosial mencakup  :  (1).  Perubahan  Struktural,    dimana  Perubahan  struktural  mengacu  kepada  perubahan- perubahan  dalam  bentuk  struktur  masyarakat,  menyangkut  perubahan  dalam  peranan,  munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial, dan perubahan dalam lembaga sosial,
(2).  Perubahan  Kultural  Perubahan  Kultural  mengacu  pada  perubahan  kebudayaan  dalam masyarakat. Perubahan ini meliputi:
(a).  Inovasi  kebudayaan.  Inovasi  kebudayaan  merupakan  komponen  internal  yang memunculkan  perubahan  sosial  dalam  suatu  masyarakat.  Inovasi  kebudayaan  yang  paling  mudah ditemukan  adalah  munculnya  teknologi  baru.  Kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  kompleks memaksa individu untuk berpikir kreatif dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
(b).  Difusi.  Difusi  merupakan  komponen  eksternal  yang  mampu  menggerakkan  terjadinya perubahan  sosial.  Sebuah  kebudayaan  mendapatkan  pengaruh  dari  budaya  lain,  yang  hal  tersebut kemudian memicu perubahan kebudayaan dalam masyarakat yang “menerima” unsur-unsur budaya tersebut.
(c). Integrasi. Integrasi merupakan wujud perubahan budaya yang “ relatif lebih halus”. Hal ini disebabkan dalam proses ini terjadi penyatuan unsure-unsur kebudayaan yang saling bertemu untuk kemudian  memunculkan  kebudayaan  baru  sebagai  hasil  penyatuan  berbagai  unsur-unsur  budaya tersebut.
(3).  Interaksional.  Dimensi  interaksional  mengacu  pada  adanya  perubahan  hubungan  sosial dalam masyarakat. Dimensi ini meliputi :
(a).  Perubahan  dalam  frekuensi.  Perkembangan  teknologi  telah  menyebabkan  berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka. Semua kebutuhan untuk berinteraksi dapat dipenuhi dengan memanfaatkan teknologi,
(b).  Perubahan  dalam  jarak  sosial.  Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah menggeser fungsi “tatap muka” dalam proses interaksi.
(c). Perubahan serba Online, menyebabkan individu tidak banyak membutuhkan “orang lain” dalam proses pengiriman informasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Keliling  Danau,  dari    20  desa  yang  ada  di  Kacamatan Keliling Danau, peneliti hanya meneliti 4 desa sebagai sampel yaitu Desa Jujun, Koto Tuo, Koto Baru Semerap, dan Tanjung Pauh Hilir dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan desa tertua yang ada di kecamatan keliling danau sehingga desa tersebut telah mengalami berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Penarikan sampel dilakukan secara Snowball. Data yang diperoleh diolah dan persentasi kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu membuat gambaran  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  yang  ada.  Dengan  konsepsi pengukuran perubahan sosial:
a. Dimensi Struktural
 Kategori Tinggi apabila skor 31-48
 Kategori Rendah apabila skor 12-30
Perubahan dalam bentuk struktur dalam masyarakat, meliputi :
 Perubahan  dalam  struktur  masyarakat,  Perubahan-perubahan  dalam  peranan,  Perubahan dalam struktur kelas sosial, Perubahan dalam lembaga sosial.
 Kategori Tinggi apabila skor 9-13
 Kategori Rendah apabila skor 3-8
b. Dimensi Kultural mengacu kepada perubahan kebudayaan dalam masyarakat.
 Kategori Tinggi apabila skor 23-36
 Kategori Rendah apabila skor 9-22
Perubahan kebudayaan dalam masyarakat meliputi:
 Inovasi kebudayaan, Difusi, Integrasi
 Kategori Tinggi apabila skor 9-13
 Kategori Rendah apabila skor 3-8
c. Dimensi Interaksional mengacu pada adanya perubahan hubungan sosial dengan masyarakat.
 Kategori Tinggi apabila skor 23-36
 Kategori Rendah apabila skor 9-22
Perubahan hubungan sosial dengan masyarakat meliputi :
 Perubahan dalam frekuensi, Perubahan dalam jarak sosial, Perubahan serba Online,
 Kategori Tinggi apabila skor 9-13
 Kategori Rendah apabila skor 3-8

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan Sosial Sistem Pemerintahan. Dimensi Struktural. a. Sistem Pemerintahan Adat.
Dimensi  struktural  adalah  mengacu  kepada  perubahan-perubahan  dalam  bentuk  struktur masyarakat,  menyangkut  perubahan  dalam  peranan,  munculnya  peranan  baru,  perubahan  dalam struktur kelas sosial, dan perubahan dalam lembaga sosial.
Tabel 1. Distribusi  Frekuensi  Responden  Berdasarkan  klasifikasi  Dimensi  Struktural  Pada  Masa Sistem Pemerintahan Adat Tahun 2012. Dimensi Struktural (skor) Klas Frekuensi (Orang) Persentase (%) 12-21 Sangat Rendah 0 0 22-30 Rendah 0 0 31-39 Tinggi 12 30 40-48 Sangat Tinggi 28 70 Jumlah 40 100

## Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2012.
Dimensi  Struktural  masyarakat  Kecamatan  Keliling  Danau  yang  meliputi  bentuk  struktur masyarakat, peranan, masyarakat, struktur kelas sosial dan lembaga sosial relatif sangat tinggi yaitu mencapai  70  persen.  Hal  ini  menunjjukkkan    bahwa  pada  masa  sistem  pemerintahan  adat,  peran lembaga  adat  sangat  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakat  setempat,  karena  segala  aspek-aspek kehidupan masyarakat tidak terlepas dari adat, dalam artian masyarakat sangat takut dengan hukum adat. Berdasarkan Dimensi Struktural dapat dilihat pada tabel 9.
Berdasarkan  tabel    diatas  menunjukkan  bahwa  dimensi  struktural  pada  masa  sistem pemerintahan  adat  struktur  masyarakat  relatif  tinggi,  yaitu  sebesar  95  persen,  dimana  struktur masyarakat  pada  masa  sistem  pemerintahan  adat  cendrung  berdasarkan  kelompok kalbu (ikatan kekeluargaan) Pada masa sistem pemerintahan adat Struktur masyarakat pada umumnya berprofesi sebagai  petani,  dimana  dalam  berusaha  tani  masyarakatnya  mayoritas  berusahatani  berdasarkan sistem gilir.
Pada masa  sistem  pemerintahan  adat  tingkat  peranan  dalam   masyarakat  yang  mengkaitkan peran kaum  adat  sangat  dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, karena kaum adat merupakan pemimpin  yang  akan  mengurus anak  jantan  anak  betino (seluruh  masyarakat)  dalam  lingkungan masyarakat baik fisik maupun nonfisik.
Tabel 2.  Distribusi  Frekuensi  Responden  Perubahan  Sosial  Dimensi  Struktural  Pada  Sistem Pemerintahan Adat di Daerah Penelitian Tahun 2012.
Indikator Frekuensi (Orang) Persentase (%) 1. Struktur masyarakat
a. Tinggi b. Rendah 38 2 95 5 2. Peranan a. Tinggi b. Rendah 38 2 95 5 3. Struktur kelas sosial a. Tinggi
b. Rendah 40 0 100 0 4. Lembaga Sosial. a. Tinggi b. Rendah 5 35 12,5 87,5
Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2012.
Hasil penelitian menunjukkan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam setiap pembangunan yang  ada  dilingkungan  masyarakat,  karena  dengan  adanya  partisipasi  dari  masyarakat  itu  sendiri maka  pembangunan  akan  berjalan  dengan  lancar  dan  juga  terlihat  kekompakan  dan  kerjasama antara pemimpin dan masyarakat. Masa sistem pemerintahan adat, selain kepala keluarga mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, perempuan (istri) juga ikut berperan dalam mencari nafkah. Jadi tingkat peranan pada masa sistem pemerintahan desa pada tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat peranan  dapat  dikategorikan  tinggi  yaitu  sebesar  95  persen.  Dimensi  struktural  pada  indikator struktur kelas sosial pada tabel 2 menunjukkan bahwa struktur kelas sosial relatif tinggi yaitu sebesar 100  persen.  Pada  masa  sistem  pemerintahan  adat  struktur  kelas  sosial  yang  menyangkut  tingkat kharismatik yang dimiliki oleh seseorang dapat mempengaruhi pandangan sosial, tingkat pendidikan dan kedudukan dalam masyarakat.
Pada  tabel  2  juga  menunjukkan  bahwa  struktur  lembaga  sosial  menunjukkan  keadaan  yang  relatif rendah  yaitu  sebesar  87,5  persen.  Kehidupan  bermasyarakat  tentu  ada  suatu  lembaga  yang mengatur  segala  aspek-aspek  didalam  bermasyarakat  salah  satunya  adalah  lembaga  pemerintahan adat.  Pada  masa  sistem  pemerintahan  adat,  sistem  pemerintahan  adat  dipilih  dari  masyarakat  itu sendiri.
Organisasi  Lembaga  adat  tidak  tertata  secara  terstruktur  karena  belum  adanya  pengetahuan masyarakat  tentang  ilmu  manajemen  dalam  artian  pada  masa  sistem  pemerintahan  adat  tegolong informa dan dalam suatu lembaga perempuan tidak memiliki kedudukan atau jabatan dalam sistem pemerintahan adat.

## b. Sistem Pemerintahan Desa.
Sistem Pemerintahan Desa adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa yang semua  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang  pemerintahan  desa.  Untuk  melihat  hasil  penelitian tentang perubahan sosial di bidang dimensi Struktural yang terjadi pada masa sistem pemerintahan desa dapat dilihat tabel 3 berikut :
Tabel  3.  Distribusi  Frekuensi  Responden  Berdasarkan  klasifikasi  Dimensi  Struktural  Pada  Masa Sistem Pemerintahan Desa Tahun 2012.
Dimensi Struktural (skor) Klas Frekuensi (Orang) Persentase (%) 12-21 Sangat Rendah 0 0 22-30 Rendah 1 2,5 31-39 Tinggi 34 85 40-48 Sangat Tinggi 5 12,5 Jumlah 40 100

## Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2012
Dari  tabel    diatas  menunjukkan  bahwa  pada  sistem  pemerintahan  desa  dimensi  struktural masih  relatif  tinggi.  Dari  hasil  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dengan  semakin berkembangnya  kemajuan  zaman  dengan  munculnya  sistem  pemerintahan  desa  dengan  tujuan menyamakan  sistem  pemerintahan  yang  ada  di  seluruh  Indonesia  yaitu  dengan  munculkan  sistem pemerintahan desa, ternyata tidak membawa dampak perubahan yang besar besar bagi masyarakat, nyatanya masyarakat di Kecamatan Keliling Danau masih menjunjung tinggi adat istiadat.
Berdasarkan  dimensi  struktural  yang  meliputi  perubahan  struktur  masyarakat,  perubahan dalam peranan, perubahan struktur kelas sosial dan perubahan lembaga sosial yang sesuai dengan keadaan yang terjadi di daerah penelitian dapat di lihat pada tabel 4 berikut ini :
Tabel 4.  Distribusi  Frekuensi  Responden  Perubahan  Sosial  Dimensi  Struktural  pada  Masa  Sistem Pemerintahan Desa di Daerah Penelitian Tahun 2012.
Indikator Frekuensi (Orang) Persentase (%) 1. struktur masyarakat a. Tinggi b. Rendah 34 6 85 15 2. Peranan a. Tinggi b. Rendah 40 0 100 0 3. Struktur kelas sosial a. Tinggi
b. Rendah 1 39 2,5 97,5 4. Lembaga Sosial. a. Tinggi b. Rendah 38 2 95 5

## Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2012.
Data diatas menunjukkan bahwa perubahan struktur masyarakat masih cendrung tinggi yaitu sebesar  85  persen.  Ini  menunjukkan  bahwa  tidak  terlalu  besar  perubahan  yang  terjadi    pada  saat sebelum adanya sistem pemerintahan desa dimana masyarakat pada umumnya masyarakat daerah penelitian  mayoritas  berprofesi  sebagai  petani.  Dalam  melakukan  kegiatan  usahatani  padi  sawah masyarakat mayoritas masih tetap berusahatani berdasarkan sistem gilir yang terbentuk dari sistem kalbu atau ikatan kekeluargaan.
Kategori  perubahan  dalam  peranan  dari  tabel  dapat  dilihat  bahwa  100  persen  dikategorikan tinggi.  Artinya  dalam  bermasyarakat  perempuan  juga  relatif  lebih  berperan  dalam  mencari  nafkah. Selain  itu,  masyarakat  masih  tetap  menjunjung  tinggi  adat  yang  mana    peran  kaum  adat  masih memiliki kekuasaan tertinggi dalam menyelesaikan masalah dalam lingkungan masayarakat. Namun, tidak  hanya  masalah,  tetapi  dalam  melakukan  pembangunan  dalam  masyarakat,  peran  kaum  adat juga memiliki peranan yang sangat penting karena hasil survei menunjukkan bahwa peran kaum adat
merupakan  orang  yang  menguasai  tanah/  wilayah  daerah  setempat,  jadi  setiap  ada  pembangunan harus ada persetujuan dari kaum adat, namun juga tidak terlepas dari partisipasi dari masyarakat.
Dari  tabel  di  atas  juga  menunjukkan  bahwa  perubahan  dalam  struktur  kelas  sosial  relatif rendah yaitu 97,5 persen. Artinya terjadi perubahan struktur kelas sosial pada sistem pemerintahan desa  sekarang.  Masyarakat  sekarang  mulai  tidak  memandang/  melihat  masyarakat  satu  dengan masyarakat  lainnya  dari  tingkat  kharismatik  yang  dimiliki,  karena  sekarang  terlihat  sebagian  besar masyarakat  melihat  sesuatu  diukur  dengan  kekayaan,  seperti  orang  kaya  lebih  disegani  orang dibandingkan  dengan  orang  yang  memiliki  tingkat  kharismatik.  Orang  yang  memiliki  kekayaan dianggap mampu untuk mendapatkan jabatan dalam masyarakat.
Lembaga  sosial  berbeda  pada  saat  sistem  pemerintaha  adat,  pada  masa  sistem pemerintahan  desa  sekarang  ini  pada  tabel  menunjukkan  bahwa  struktur  lembaga  sosial menunjukkan keadaan yang relatif tinggi yaitu sebesar 95 persen. Pada  sistem pemerintahan desa, Kepala  Desa  dipilih  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Sesuai  dengan  UU  yang  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah  daerah.  Organisasi  Lembaga  yang  ada  sudah  tertata  secara  terstruktur  karena  sudah adanya  pengetahuan  masyarakat  tentang  ilmu  manajemen  dan  merupakan  suatu  hal  yang  formal. Selain  itu,  dalam  suatu  lembaga  perempuan  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  kedudukan  atau jabatan dalam pemerintahan.

## Dimensi Kultural.

## a. Sistem Pemerintahan Adat.
Dimensi  kultural  mengacu  kepada  perubahan  kebudayaan  dalam  masyarakat.  Perubahan kultural meliputi inovasi kebudayaan, difusi dan integrasi. Untuk melihat persentasi nilai kebudayaan pada masa sistem pemerintahan adat dapat dilihat tabel 5 berikut Tabel 5. Distribusi Frekuensi Responden Perubahan Sosial Dimensi Kultural berdasarkan Klasifikasi Pada Masa Sistem Pemerintahan Adat di Daerah Penelitian Tahun 2012.
Dimensi Kultural (skor) Klas Frekuensi (Orang) Persentase (%) 9-15 Sangat Rendah 0 0 16-22 Rendah 0 0 23-29 Tinggi 22 55 30-36 Sangat Tinggi 18 45 Jumlah 40 100

## Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2012
Dari tabel  diatas menunjukkan bahwa Dimensi Kultural pada masa sistem pemerintahan adat kehidupan masyarakat Kecamatan Keliling Danau relatif tinggi. Dimensi Kultural dikategorikan sangat tinggi  sebesar  45  persen.  Dimensi  Kultural  kategori  tinggi  sebesar  5,5  persen,  kategori  rendah  dan sangat rendah adalah 0 persen. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Keliling Danau hidup dalam lingkungan yang memiliki kebudayaan yang sangat tinggi. Semua yang ada dalam lingkungan bermasyarakat  tidak  terlepas  dari  kebudayaan  adat  istiadat,  seperti  dalam  hal  perkawinan,  rumah tangga, kekerabatan, kemasyarakatan, pemerintahan, pembangunan dan lain sebagainya.
Berdasarkan  dimensi  kultural  yang  meliputi  Inovasi Kebudayaan,  difusi  dan  integrasi  dengan keadaan yang terjadi pada masa sistem pemerintahan adat dapat dilihat tabel 5 berikut :
Tabel 6.  Distribusi  Frekuensi  Responden  Perubahan  Sosial  Dimensi  Kultural  pada  Masa  Sistem Pemerintahan Adat di Daerah Penelitian Tahun 2012.
Indikator Frekuensi (Orang) Persentase (%) 1. Inovasi Kebudayaan a. Tinggi
b. Rendah 2
38
5 95 2. Difusi a. Tinggi
b. Rendah 40 0 100 0 3. Integrasi a. Tinggi
b. Rendah 40 0 100 0

## Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2012
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  Inovasi  kebudayaan  relatif  rendah  yaitu  sebesar  95 persen.  Ini  menunjukkan  bahwa  pada  masa  sistem  pemerintahan  adat  masyarakat  tidak  mengenal adanya  teknologi  yang  merupakan  penemuan  baru  untuk  mempermudah  dalam  setiap  aspek kehidupan, baik itu pendidikan, maupun teknologi, baik teknologi dalam pertanian dan perindustrian.
Pada  masa  sistem  pemerintahan  adat,  tingkat  difusi  yang  merupakan  komponen  eksternal yang  akan  menggerakkan  terjadinya  perubahan  sosial  didaerah  penelitian.  Pada  tabel  diatas menunjukkan bahwa tingkat difusi yaitu dikategorikan Tinggi yaitu sebesar 100 persen, artinya tinggi disini adalah  masyarakat setempat masih hidup dalam adat kebiasaan yang sudah menjadi budaya daerah  setempat,  seperti  dalam  budaya  berpakaian,  tradisi  kesenian  dan  adat  perkawinan. Komponen eksternal belum terlihat, karena adat kebudayaan masih kental.
Tingkat integrasi yang merupakan wujud perubahan budaya masih relatif tinggi, yaitu sebesar 100  persen.  Artinya  di  daerah  penelitian  masyarakatnya  hidup  dalam  lingkungan  yang  memiliki solidaritas  yang  tinggi,  yang  menjunjung  tinggi  panggilan-panggilan  pasa  saudara  dan  menghargai bahasa daerah.

## b. Sistem Pemerintahan Desa.
Setelah adanya sistem pemerintahan desa, untuk melihat perubahan sosial yang terjadidalam lingkungan masyarakat, dapat dilihat tabel 6 berikut :
Tabel 7 .  Distribusi  Frekuensi  Responden  Perubahan  Sosial  Dimensi  Kultural  berdasarkan Klasifikasi pada Sistem Pemerintahan Desa di Daerah Penelitian Tahun 2012. Dimensi Kultural (skor) Klas Frekuensi (Orang) Persentase (%) 9-15 Sangat Rendah 0 0 16-22 Rendah 1 2,5 23-29 Tinggi 33 82,5 30-36 Sangat Tinggi 6 15 Jumlah 40 100

## Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2012
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kategori sangat tinggi sebesar 2,5 persen, kategori tinggi sebesar  92,5  persen,  dan  kategori  rendah  adalah  5  persen,  sedangkan  sangat  rendah  adalah  0 persen.  Artinya,  pada  sistem  pemerintahan  desa  hubungan  sosial  dalam  lingkungan  masyarakat relatif tinggi, namun sedikit perubahan yang terjadi dengan sistem pemerintahan desa, namun tidak begitu  mencolok  perubahan  yang  terjadi.  Namun  sekarang  dengan  sistem  pemerintahan  desa perkembangan  teknologi  semakin  berkembang,  masyarakat  sudah  memanfaatkan  teknologi  dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam berkomunikasi sehingga menurunkan tingkat tatap muka antar
masyarakat.  Namun  seiring  dengan  hal  itu  dengan  perkembangan  teknologi  dapat  mempermudah akses dalam pengiriman dan penerimaan informasi dalam lingkungan masyarakat.
Selanjutnya  untuk  melihat  lebih  jelasnya  perubahan  sosial  pada  hubungan  Interaksional berdasarkan klasifikasinya yang meliputi perubahan dalam frekuensi, perubahan dalam jarak sosial, dan  perubahan  serba  online  yang  terjadi  setelah  adanya  sistem  pemerintahan  desa,  dapat  dilihat tabel berikut :
Tabel  11 .  Distribusi  Frekuensi  Responden  Perubahan  Sosial  Interaksional  di  Daerah  Penelitian Tahun 2012.
Indikator Interaksioanl Frekuensi (Orang) Persentase (%) 1. Perubahan dalam Frekuensi a. Tinggi b. Rendah 40 0 100 0 2. Perubahan Jarak Sosial a. Tinggi
b. Rendah 40 0 100 0 3. Perubahan Serba Online a. Tinggi
b. Rendah 0 40 0 100

## Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2012.
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  tingkat  frekuensi  masyarakat  menunujukkan  kategori tinggi  sebesar  100  persen,  dilihat  dari  tabel  distribusi  frekuensi  sistem  pemerintahan  adat, menunjukkan tidak begitu besar perubahan yang terjadi, hanya saja pada sistem pemerintahan desa masyarakat  sudah  memanfaatkan  teknologi  dalam  berinteraksi,  namun  dengan  adanya  teknologi dalam  berkomunikasi  mengurangi  masyarakat  untuk  bertatap  muka  dalam  berinteraksi.  Namun, dilain  pihak  masyarakat  setempat  masih  saling  tolong  menolong  dalam  masyarakat  karena masyarakat memiliki tingkat kekeluargaan yang tinggi.
Dari  tabel  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  jarak  sosial  didalam  lingkungan  masyarakat daerah  penelitian  dikategorikan  tinggi  yaitu  sebesar  100  persen  masyarakat  daerah  penelitian tempat  tinggalnya  cendrung  berdampingan,  antara  masyarakat  yang  satu  dengan  msyarakat  yang lain  mengenal  satu  sama  lain.  Dan  dalam  berkomunikasi  antar  sesama  mayoritas  berkomunikasi langsung  dengan  tatap  muka.  Dapat  dikatakan  bahwa  antara  sistem  peemrintahan  adat  dengan sistem pemerintahan desa tidak terlihat perubahan yang terjadi.
Pada masa sistem pemerintahan desa,  hubungan interaksional dalam lingkungan masyarakat dari tabel diatas menunjukkan bahwa  tingkat  perubahan pada indikator serba online  menunjukkan kategori  rendah  yaitu  sebesar  100  persen,  maksud  dari  rendah  tersebut  adalah  rendahnya  tingkat kesulitan  masyarakat  dalam  mendapatkan  dan  mengirim  informasi.  Dapat  dikatakan  bahwa masyarakat  sekarang  ini  sudah  memanfaatkan  teknologi  untuk  memperoleh  informasi  yang diperlukan  (serba  online).  Jadi  dalam  lingkungan  masyarakat,  masyarakat  sudah  mendapatkan kemudahan dalam memperoleh dan mengirimkan informasi, karena sistem online sudah diterapkan seiring  dengan  perkembangan  zaman.  Namun,  dampak  negatifnya  terlihat  berkurangnya  fungsi media pengiriman melalui kantor pos akibat adanya sistem online.

## KESIMPULAN
Terkait  dengan  perubahan  sistem  pemerintahan  adat  menjadi  sistem  pemerintahan  desa dapat  terjadi  perubahan  sosial  terhadap  masyarakat  desa,  baik  perubahan  kearah  positif  mapun kearah negatif. namun seiring dengan adanya perubahan sistem pemerintahan, dengan munculnya sistem pemerintahan desa, sistem pemerintahan adat masih tetap berjalan dilingkungan masyarakat.
antara sistem pemerintahan adat dengan sistem pemerintahan desa memiliki hubungan kerja sama dan hubungan saling membutuhkan antara satu sama lain.
Untuk  mempertahankan  kebudayaan  lokal  yang  sudah  ada,  Peran  lembaga  adat  perlu ditingkatkan  lagi,  karena  peran  lembaga  adat  sangat  membawa  pengaruh  yang  besar  dalam masyarakat  dalam  mempertahankan  kebudayaan  asli  daerah.  Kebudayaan  merupakan  suatu kekayaan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  yang  dilakukan  secara  turun-menurun  dlingkungan masyarakat.
Untuk itu, perlu adanya pengenalan dan pemahaman lebih mendalam oleh masyarakat dalam mengenal adat-adat kebudayaan yang dimiliki terutama bagi generasi muda agar kebudayaan daerah setempat tetap dilestarikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  kesempatan  ini  penulis  ingin  menyampaikan  terima  kasih  kepada  Dekan  dan  Ketua Program  Studi  Agrinbisnis  Fakultas  Pertanian  Universaitas  Jambi  yang  telah  memfasilitasi pelaksanaan  penelitian  ini.  Selain  itu  ucapan  terima  kasih  juga  diucapkan  untuk  bapak  Camat Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci  yang memfasilitasi pelaksanaan penelitian di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Martono. 2011. Sosiologi Perubahan Sosial . PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Ranjabar, Jacobus. 2006. Sistem Sosial Budaya Indonesia . Penerbit Ghalia Indonesia, Bandung.
S. T. Bahreint. 1994. Sosiologi Pedesaan . PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
Sairin Sjafri. 2011. Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia . Pustaka pelajar offset, Yogyakarta. Sajogyo, Pudjiwati. 2002. Sosiologi Pedesaan Jilid II . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Soekanto Soerjono. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar . PT. Raja Grafindo persada, Jakarta. Syafii Kencana. 1993. Sistem pemerintahan Indonesia . Rineka Cipta, Jakarta.
Zakaria,  Iskandar.  1984. Tambo  Sakti  Alam  Kerinci .  Proyek  Penerbit  Buku  sastra  Indonesia  dan Daerah, Jakarta.