## EKSISTENSI YAYASAN PESANTREN K.H MUHAMMAD SYAWIR DAHLAN DALAM MENGEMBANGKAN USAHA EKONOMI MIKRO DIKOTA PANGKAJE’NE DAN KEPULAUAN
The Existence Of K.H Muhammad Syawir Dahlan's Islamic Boarding School Foundation In Developing Micro-Economic Business In The City Of Pangkaje'ne And Island
Muhammad Syawir Dahlan 1* , Haeruddin Saleh 2 , Sukmawati Mardjuni 2
1 Yayasan Pesantren K.H Muhammad Syawir Dahlan
2 Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: wirdanwirdan@gmail.com
Diterima: 22 Agustus 2023/Disetujui: 30 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan Untuk mengetahui seberapa tinggi peran dari Yayasan dalam membantu  meningkatkan perekonomian masyarakat  selain  itu  juga  untuk  mengetahui  perubahan  ekonomi  masyarakat  dengan  adanya  bantuan  Yayasan  pesantren K.H  Muhammad  Syawir  Dahlan.  yayasan  adalah  suatu  badan  hukum,  yang  dilahirkan  oleh  suatu  pernyataan  sepihak; pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan penunjukan bagaimana kekayaan itu harus  diurus  dan  dipergunakan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  yang  membahas  perilaku,  fenomena, peristiwa,  masalah,  atau  keadaan  tertentu  yang  menjadi  fokus  penyelidikan  dan  menghasilkan  deskripsi  kalimat  yang bermakna  yang  memberikan  pemahaman  tertentu.  Pendekatan  pemeriksaan,  yang  ditujukan  kepada  yayasan  dan  orang- orang secara karakteristik dan menyeluruh agar tidak mengurung orang atau perkumpulan menjadi variabel/spekulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan KH. Muhammad Syawir Dahlan sangat memberikan dampak yang positif dalam memajukan UMKM di Pangkajene.
Kata Kunci: Eksistensi, UMKM, Koperasi, Yayasan

## ABSTRACT
This study aimed to determine how high the role of the Foundation is in helping to improve the community's economy as well as to find out changes in the community's economy with the assistance of the K.H Muhammad Syawir Dahlan Islamic Boarding School Foundation. Foundation is a legal entity, which  was born by a unilateral statement;  the statement  must contain a separation of a property for a specific purpose, with an indication of how  the wealth must be managed and used. This  research  used  a  qualitative  method,  which  discusses  certain  behaviors,  phenomena,  event,  problem,  or  certain circumstance  that  are  the  focus  of  the  investigation  and  produce  meaningful  sentence  description  that  provides  a  certain understanding.  Examination  approach,  which  is  aimed  at  foundation  and  people  in  a  characteristic  and  comprehensive manner so it is not to confine people or association to variables/speculation. The results of this study indicated that the KH. Muhammad Syawir Dahlan has a very positive impact on advancing MSMEs in Pangkaje’ne.
Keywords : Existence, MSMEs, Cooperatives, Foundations
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN
Pada  Juni  2021,  jumlah  penduduk  Indonesia  akan mencapai  272,23  juta  jiwa,  menurut  catatan  Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
Kementerian  Dalam  Negeri.  dari  jumlah  tersebut,  236,53 juta  manusia  (86,88%)  adalah  Muslim.  Hal  ini menandakan bahwa umat Islam adalah masyarakat umum penduduk Indonesia. Agama Kristen dianut oleh sebanyak

## Postgraduate Bosowa University Publishing (PBUP)

## Indonesian Journal of Business and Management
e -ISSN:  2460-3767 p -ISSN: 2656-6885 https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/index.php/jbm
20,4  juta  umat  manusia  atau  7,49  persen  dari  penduduk Indonesia.  Persentase  umat  Katolik  di  Indonesia  adalah 8,42  juta  jiwa  atau  3,09  persen.  Hindu  membentuk  1,71 persen  dari  populasi  Indonesia,  atau  4,67  juta  orang. Populasi  Buddha  Indonesia  adalah  2,04  juta,  atau  0,75 persen.  Selain  itu,  penganut  Khonghucu  sebanyak  73,02 ribu orang atau 0,03 persen dari penduduk Indonesia. Ada juga 102,51 ribu orang (0,04%) penduduk Indonesia yang menganut  keyakinan  yang  ketat.  Sejatinya,  status  quo fakultas  pesantren  memiliki  banyak  kemampuan  dan manfaat.  Hingga  saat  ini,  banyak  orang  yang  hanya melihat  bakat  pesantren  dalam  bidang  pendidikan, pelatihan  sosial,  dan  politik  yang  ketat.  Meskipun pesantren  tetap  lestari  dalam  bidang  kesejahteraan, pengembangan  inovasi,  pembangunan  kembali  ekologis dan  tempat  utamanya  adalah  penguatan  ekonomi  bagi lingkungan sekitarnya. Sejalan dengan Nadzir (2015).
Untuk  mendongkrak  sistem  keuangan  daerah, pesantren  harus  lebih  dipopulerkan.  Hal  ini  dapat mempengaruhi  perekonomian  masyarakat  sekitar.  Jika versi pemberdayaan ekonomi pesantren dimajukan secara luas  dan  dilaksanakan  di  suatu  tempat  yang  terdiri  dari kota  atau  provinsi,  maka  sistem  ekonomi  di  sana  akan membaik  dan  silih  berganti.  kemakmuran  terdekat kemudian  akan  meledak.  Angka  dihitung  menggunakan catatan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  November  2021. Jumlah  penduduk  menurut  kecamatan  Pangkaje'ne, khususnya  kecamatan  tempat  pesantren  KH  Muhammad Syawir  Dahlan  berdomisili,  adalah  empat  puluh  8.656 orang atau dibagi berdasarkan jenis kelamin, yaitu 23.864 laki-laki,  sedangkan  jennie  adalah  perempuan.  sebanyak 24.792  orang  (Biro  Catatan  Pusat,  2021).  Meskipun terjadi  ledakan  penduduk  dalam  10  tahun  terakhir  di kecamatan  tersebut,  namun  jumlah  penduduk  yang tergolong mampu secara ekonomi masih kurang sehingga gaya  hidup  pesantren  terdekat  diharapkan  dapat membantu  meningkatkan  perekonomian.  sistem.  serta dengan beberapa bantuan masyarakat langsung. pedesaan dikatakan kaya jika tingkat kemiskinannya sangat rendah, dan  pesantren  dikatakan  ada  jika  dapat  meningkatkan sistem  ekonomi  masyarakat  setempat.  Kesejahteraan penduduk sekitar adalah kewajiban semua pesantren. Tak hanya  pemerintah,  masyarakat  juga  harus  bergotong royong  untuk  membenahi  sistem  keuangan  di  Indonesia. Sekolah  pengalaman  hidup  Islam  memainkan  peran penting  dalam  melibatkan  ekonomi  individu.  Pesantren berpotensi  menjadi  pionir  dalam  memajukan  ekonomi rakyat  Indonesia  berkat  keunikan  dan  sumber  dayanya. Melalui pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren, diharapkan Indonesia dapat menjadi sejahtera.
Manusia  memiliki  makna  karena  mereka  ada  antara lain.  Ada  perbedaan  antara  bagaimana  keadaan  dan bagaimana  orang.  Menurut  eksistensialisme,  objek hanyalah  “makhluk”,  sedangkan  manusia  lebih  sering disebut  sebagai  “ada”,  bukan  sekadar  eksis.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  manusia  berada  di  dunia,  tahu  apa yang dia hadapi, dan tahu apa arti hidupnya. Hakikatnya,
manusia  adalah  subjek  yang  sadar  akan  keberadaannya. Lebih  jauh  lagi,  ia  mengetahui  barang  atau  benda (Ahmad,  2006).  Orang  mencari  makna  di  dunia  bukan dalam  sifatnya  sendiri  tetapi  dalam  sesuatu  yang berhubungan dengannya.
Di Indonesia, susunan yayasan yang didirikan paling baik  didasarkan  pada  yurisprudensi  dan  doktrin  karena tidak  ada  pedoman  khusus  yang  mengatur  pengelolaan atau  pendiriannya.  sehingga  di  bawah  pengawasan pemberlakuan undang-undang nomor 16 tahun 2001 tidak ada konsistensi dalam hal tata letak status quo, dan dalam prakteknya sering menimbulkan masalah. ketentuan. poin dan tujuan dalam Anggaran Dasar, atau ada klaim bahwa pendirian digunakan untuk motif mewajibkan kelimpahan perintis  yang  diterima  dengan  cara  mengabaikan peraturan (BPHN, 2012).
Menurut Nursyam (2005), pesantren adalah lembaga pendidikan  non  sekuler  yang  masih  bercirikan  lembaga sosial. Di Indonesia, pesantren adalah lembaga pengajaran Islam  tradisional  yang  telah  ada  selama  beberapa  abad. Ungkapan  “santri”  merupakan  akar  dari  ungkapan “pondok pesantren” yang berarti “pesantren” dan diakhiri dengan  “-ren”  yang  berarti  “tempat  tinggal  para  ulama”. Santri  adalah  individu  yang  memandang  Islam  (Hanun, 2004).  Fakultas  pengalaman  hidup  Islam  di  Jawa  dan Madura  sering  disebut  pondok,  (Akhmad,  2006).  Santri tinggal di pesantren, yang menunjukkan bahwa pesantren adalah  lingkungan  akademik  fundamental  dengan  mesin pelatihan  identik  sebagai  akademi  angkatan  laut,  dengan bangunan  beranda  di  mana  warga  dapat  berpartisipasi dalam  pengalaman  penting  (Marzuki,  2001).  Pesantren adalah  kelompok  pengajaran  Islam  yang  secara  rutin diawasi  dan  dilaksanakan  dalam  kerangka  rumah  tinggal (pondok)  dengan  kiai  sebagai  puncak  pesantren  dan masjid sebagai ilham ilham. Rahardjo beralasan pesantren memiliki struktur khusus agar tidak ada normalisasi yang berlaku untuk semua pesantren (Usman, 2017).
UMKM  tidak  hanya  berbeda  dalam  hal  modal, omzet, dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga dari satu sama lain.  Sifat  dan  karakteristik  yang  terkandung  dalam UMKM  itu  sendiri  juga  dapat  digunakan  untuk membedakan  antara  UMKM  dengan  usaha  besar.  Ismet Abdullah  (2004)  mengutip  Saifuddin  Sarief  mengatakan bahwa  karakteristik  UMKM  dapat  dijelaskan  oleh kelompok usahanya.
Penelitian  bertujuan  Untuk  mengetahui  seberapa tinggi peran dari Yayasan dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat  selain itu  juga  untuk mengetahui  perubahan  ekonomi  masyarakat  dengan adanya bantuan.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  yang membahas  perilaku,  fenomena,  peristiwa,  masalah,  atau keadaan  tertentu  yang  menjadi  fokus  penyelidikan  dan menghasilkan  deskripsi  kalimat  yang  bermakna  yang memberikan pemahaman tertentu (Sonny Leksono, 2013).
Pendekatan pemeriksaan,  yang ditujukan  kepada  yayasan dan orang-orang secara karakteristik dan menyeluruh agar tidak  mengurung  orang  atau  perkumpulan  menjadi variabel/spekulasi (David hizki tobingdkk, 2016)
Peneliti  menggunakan  pengumpulan  informasi untuk  mendapatkan  catatan  yang  diperlukan  dari  aset yang  memakan  waktu lama.  Teknik pemilahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi pertemuan, mencari  informasi  baik  di  web  maupun  memberikan informasi.  Berikut  cara  penelitian  memperoleh  datanya: wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemampuan pondok pesantren tidak dapat dipisahkan  dari  sifat  hakikinya  bahwa  pondok  pesantren berkembang  dan  dibina  mulai  dari  keberadaan  daerah setempat  sebagai  lembaga  urban  casual  dalam  struktur yang  sangat  sederhana,  mengingat  kenyataan  bahwa Pergantian  peristiwa  dan  bantuan  pemerintah  terhadap masyarakat  tidak  dapat  dipisahkan  dari  komitmen  dan kiprah  sekolah-sekolah  pengalaman  hidup  Islami  dari segala bidang, misalnya pelatihan, ekonomi tentunya juga agama yang mendorong kualitas standarisasi, edukatif dan moderat (Moh. Wadi, 2018).
Berikut ini adalah tujuan pondok pesantren:
1) Pesantren sebagai lembaga pendidikan
Dalam  penguasaannya,  pesantren  yang  semula paling  efektif  bagi  santri,  telah  berkembang  menjadi rutinitas yang diamati melalui jaringan dalam pengalaman pembinaan topik-topik berikut:
a) Dalam pelatihan kain, setiap sarjana diharapkan mampu menyelesaikan dan membaca  ebook  kuning  sesuai  dengan  kain tujuan yang diantisipasi tanpa informasi serupa.
b) Tujuan  pendidikan  in-material  adalah  untuk mempengaruhi sikap siswa agar dapat membantu  mereka  menjadi  individu  yang mandiri di dunia nyata (Bahri, 2002).
Sebagai  organisasi  sosial,  pesantren  menunjukkan keterlibatannya dalam menangani masalah-masalah sosial, tidak hanya menyangkut aspek kehidupan duniawi tetapi  juga  keagamaan,  melalui  bimbingan,  yang digambarkan  Sudjoko  sebagai  pembawa  pesan  terbaik bagi masyarakat.
Sesuai  dengan  kemajuan  manusia  yang  berkepala dingin,  pertimbangan  para  perintis  pesantren  pada umumnya akan menyesuaikan dengan perbaikan pesantren  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah  setempat. ekologi.
Tanda  sejati  sebagai  karya  untuk  mengembangkan keuangan  daerah  adalah  karya  untuk  meningkatkan  dan menumbuhkan  ekonomi  daerah  dari  tingkat  yang  paling rentan  menjadi  ekonomi  moderat  (tengah)  dan  bahkan meningkatkan  ke  ekonomi  yang  mengakar,  mengingat untuk perbaikan pesantren. ekonomi. Meskipun masyarakat diharapkan  mampu  mengelola dirinya sendiri dan  mandiri  tergantung  pada  tingkat  kemampuan ekonominya,  hal  ini  tidak  secara  langsung  mengajarkan
kepada  siswa  bagaimana  cara  membiayai  dirinya  sendiri (Mahfudz S, 2009).
2) Ekonomi Mikro
Berbicara  mengenai  Usaha  Ekonomi  Mikro  tidak terlepas dari Namanya UMKM, hal itu disebabkan karena sepayung  hukum.  Sebelum  peraturan  nomor  20  tahun 2008  diundangkan,  terdapat  beberapa  definisi  UMKM yang  telah  dikembangkan  melalui  berbagai  perusahaan dan  fitur  yang  akhirnya  menjadi  acuan  di  Indonesia. Definisi  tersebut  antara  lain  telah  dikembangkan  oleh lembaga  keuangan  Indonesia,  Badan  Pusat  Data, Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  dan  beberapa  definisi lain  yang  masing-masing  mengembangkan  definisi berdasarkan  kepentingan  kelompok  masing-masing. bisnis-bisnis  tersebut  biasanya  mendasarkan  definisi mereka  pada  kriteria  kuantitatif,  termasuk  kepemilikan aset dan harga perputaran. Usaha kecil dijelaskan melalui undang-undang no. sembilan tahun 1995.
tidak  ada  kamus  yang  mengaitkan  definisi  usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sejatinya, UMKM kerap  dikaitkan  dengan  usaha  dengan  modal  terbatas. Bentuk  bisnis  ini  sering  dikaitkan  dengan  teknik  bisnis yang  diambil  oleh  orang-orang  normal  atau  kurang beruntung. namun, beberapa di antaranya dimulai sebagai UMKM dan berkembang menjadi bisnis yang berkembang  pesat.  fakta  dari  BPS  dan  Dinas  Koperasi dan  UKM  menunjukkan  bahwa  hampir  seratus  persen kelompok  usaha  kecil  di  Indonesia.  Peningkatan  UKM sangat  besar  dari  12  bulan  ke  tahun.  Organisasi  ini diawasi  dan  dibawa  secara  signifikan  oleh  pemerintah. Perusahaan  kecil  inilah  yang  menjadi  alasan  mengapa pengiriman  tenaga  kerja  begitu  kuat.  UMKM  dapat menjadi faktor dan stabilisator sistem ekonomi Indonesia. Indonesia  harus  memberikan  perhatian  khusus  kepada UMKM  sebagai  negara  berkembang.  s..  Motifnya  adalah agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu tetap  eksis  di  pinggiran  bisnis  besar-besaran  sekaligus tampil  lebih  baik  di  tubuh  pekerja  yang  produktif  (Meri AU, 2018).
Yayasan Pesantren KH. Syawir Dahlan adalah salah satu  satu  dengan  jenjang  pendidikan  di  Jagong,  Kec. Pangkajene,  Kab.  Pangkajene  dan  Kepulauan  Sulawesi Selatan.  Dalam  menjalankan  kegiatannya,  Yayasan Pesantren  KH.  Syawir  Dahlan  berada  dibawah  naungan Kementerian  Agama.  Yayasan  Pesantren  KH.  Syawir Dahlan  memiliki  akreditasi  B  berdasarkan  sertifikat 1343/BAN-SM/SK/2019.
Koperasi Simpan Pinjam Yayasan KH. Muh Syawir Dahlan merupakan koperasi yang beranggotakan masyarakat  Pangkep  diantaranya  Pedagang  Kaki  Lima, Pelaku  UMKM  dan  lainnya.    Penerimaan  dan pengeluaran kas dalam koperasi akan berlangsung  secara terus  enerus  selama  koperasi  berjalan.  Disamping  kas, piutang usaha merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam  keadaan  berputar  dalam  rantai  perputaran  modal kerja.
Selama  kurun  waktu  2017  sumber  modal  kerja Koperasi  Darul  Fatwa  Jatiroke  selalu  mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Modal Awal dan Aset Lancar di Lokasi Penelitian Tahun Modal Awal Aset Lancar 2017-2020 Rp.50.000.000,- Rp. 50.000.000 - Rp.70.000.000,- 2020-2023 Rp.70.000.000,- Rp.70.000.000 – Rp. 90.000.000,-
Sumber: Data Diolah, 2023.
Gambaran umum responden menggambarkan tentang  karakteristik  responden  akan  keadaan,  sifat  atau ciri-ciri khusus yang dapat memberikan gambaran tentang gambaran responden tersebut.
Jenis data  yang digunakan dalam penelitian ini data primer  yang  diperoleh  dari  hasil  jawaban  wawancara secara  langsung.  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi responden  adalah  pelaku  UKM  kota  Pangkaje’ne  dan Kepulauan terkhususnya disekitar zona Yayasan Pesantren  KH.  Muhammad  Syawir  Dahlan.  Peneliti memilih  pelaku  UKM,  diharapkan  dapat  mengetahui kelebihan  dalam  membuka  usaha  disekitaran  yayasan tersebut.  Dalam  penelitian  ini  responden  diminta  untuk dapat  menjawab  beberapa  pertanyaan  yang  berkaitan eksistensi yayasan, kesadaran yayasan terhadap masyarakat  sekitar  dan  keputusan  membuka  UKM disekitaran berdirinya yayasan.
Tabel 2. Informan Penelitian No. Nama Informan Jenis Usaha 1. Nasrullah Nasrul Cell 2. Yaya Kios Sembako 3. Dg, Se’re Pengusaha Pembuat Gorong- Gorong Sumur 4. dr. Falia Falia Wound Care & Apotik Falia 5. Ibu Mina Penjual Bensin Eceran
Sumber: Data Diolah, 2023.
“ Peran  yayasan  ini  sangat  penting  dikarenakan membantu  perekonomian  warga  sekitar.  Desa  ini dulunya  hanyalah  suram  serta  tidak  ada  tanda- tanda perkembangan, kini menjadi kiblat perubahan warna cerah bagi warga sekitar”.
Pertanyaan:
Lalu,  sejauh  mana  perubahan  ekonomi  yang  anda rasakan?
Jawaban: “Berbicara soal perubahan ekonomi yang dirasakan tentu tidak bisa dijawab dengan hanya sebuah kata- kata.  Hanya  rasa  syukur  Alhamdulillah  berdirinya yayasan  pesantren  ini  menjadikan  perubahan  besar bagi  warga  sekitar.  Bukan  hanya  peningkatan ekonomi  bahkan  pendapatan  rumah  tangga,  ilmu keagamaan,  transportasi,  rasa  saling  tolong menolong,  kekeluargaan,  keamanan,  dan  masih banyak lagi aspek yang tidak dapat disebutkan satu persatu”.
Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan  untuk  mengembangkan  suatu  unit  usaha. Kurangnya  permodalan  UMKM,  oleh  karena  pada umumnya  usaha  kecil  dan  menengah  merupakan  usaha perorangan  atau  perusahaan  yang  sifatnya  tertutup,  yang mengandalkan  modal  dari  si  pemilik  yang  jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga  keuangan  lainnya  sulit  diperoleh  karena persyaratan  secara  administratif  dan  teknis  yang  diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan  terbesar  bagi  UMKM  adalah  adanya  ketentuan mengenai  agunan  karena  tidak  semua  UMKM  memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.
Terkait  dengan  hal  ini,  UMKM  juga  menjumpai kesulitan  dalam  hal  akses  terhadap  sumber  pembiayaan. Selama  ini  yang  cukup  familiar  dengan  mereka  adalah mekanisme  pembiayaan  yang  disediakan  oleh  bank dimana  disyaratkan  adanya  agunan.  Terhadap  akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka  belum  memiliki  akses  untuk  itu.  Dari  sisi investasi sendiri,  masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan  apabilamemang  gerbang      hendak  dibuka untuk UMKM, antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan,  perlakuan,  hak  atas  tanah,  infrastruktur,  dan iklim usaha.
Usaha  kecil  yang  pada  umumnya  merupakan  unit usaha  keluarga,  mempunyai  jaringan  usaha  yang  sangat terbatas  dan  kemampuan  penetrasi  pasar  yang  rendah, ditambah  lagi  produk  yang  dihasilkan  jumlahnya  sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda  dengan  usaha  besar  yang  telah  mempunyai jaringan  yang  sudah  solid  serta  didukung  dengan teknologi  yang  dapat  menjangkau  internasional  dan promosi yang baik.
Keberadaan  UMKM  dalam  kegiatan  dunia  usaha dewasa  ini  semakin  penting  perannya.  Bagaimana membina  agar  UMKM  mendapat  kepastian  berusaha perlu  diatur  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  komprehensif.  Melalui  peraturan  perundang- undangan  ini,  maka  keberadaan  UMKM  sebagai  pelaku ekonomi,  keberadaannya  ditengah  komunitas  bisnis semakin  eksis  dalam  arti  landasan  hukum  keberadaan pelaku usaha UMKM telah ada payung hukumnya. Usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  merupakan  kegiatan  usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan  pelayanan  ekonomi  secara  luas  kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat,  mendorong pertumbuhan  ekonomi,  dan  berperan  dalam  mewujudkan stabilitas nasional.
Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah  satu  pilar  utama  ekonomi  nasional  yang  harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan  pengembangan  seluas-luasnya  sebagai  wujud keberpihakan  yang  tegas  kepada  kelompok  usaha ekonomi  rakyat,  tanpa  mengabaikan  peranan  usaha  besar dan  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Upaya  untuk
meningkatkan  kemampuan  dan  peran  serta  kelembagaan usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  dalam  perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dunia  usaha,  dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.  Pemberdayaan  adalah  upayayang dilakukan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Dunia  Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan  iklim  dan  pengembangan  usaha  terhadap Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  sehingga  mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.  Upaya  untuk  menumbuh  kembangkan  UMKM diperlukan  kerja  sama  yang  nyata  antara  pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah di satu pihak serta dunia  usaha  dan  masyarakat  di  pihak  lain.  Peran pemerintah  dalam  hal  ini  tampak  dalam  pemberian fasilitas  yang  konkret  kepada  UMKM  dan  tentunya  juga lewat  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang berpihak pada UMKM.
Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan UMKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan,  namun  dirasakan  belum  sepenuhnya kondusif.  Hal  ini  terlihat  antara  lain  masih  terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusahapengusaha kecil  dan  menengah  dengan  pengusaha-pengusaha  besar. Kendala  lain  yang  dihadapi  oleh  UMKM  adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan  yang  seringkali  terdengar  mengenai  banyaknya prosedur  yang  harus  diikuti  dengan  biaya  yang  tidak murah,  ditambah  lagi  dengan  jangka  waktu  yang  lama. Hal  ini  sedikit  banyak  terkait  dengan  kebijakan perekonomian  Pemerintah  yang  dinilai  tidak  memihak pihak kecil seperti UMKM.
Berbagai  permasalahan  mikro  yang  terdapat  pada kebanyakan  UMKM,  dapat  menghambat  UMKM  untuk dapat  berkembang  dengan  baik,  terutama  dalam mengoptimalkan  peluang  yang  ada.  Kondisi  tersebut memberikan isyarat bahwa UMKM sepantasnya diberikan bantuan  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Bagi  keperluan pengembangan  usaha  UMKM  di  masa  mendatang, diperlukan  adanya  bantuan  layanan  bisnis  dari  lembaga swasta,  lembaga  pemerintah  dan  individu  sesuai  dengan kekurangan  masing-masing  UMKM.  Hasil  penelitian kerjasama  Kementerian  KUMKM  dengan  BPS  (2003) menginformasikan  bahwa  jenis  layanan  yang  paling banyak  diharapkan  dari  lembaga  pelayanan  bisnis  (LPB) atau  business  development  services  provider  (BDSP) adalah: fasilitasi permodalan, fasilitasi perluasan pemasaran, fasilitasi jasa informasi, fasilitasi pengembangan desain produk, organisasi dan manajemen, fasilitasi  penyusunan  proposal  pengembangan  usaha, fasilitasi pengembangan teknologi.
Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  UMKM adalah  aspek  permodalan.  Lambannya  akumulasi  kapital di  kalangan  pengusaha  mikro,  kecil,  dan  menengah, merupakan  salah  satu  penyebab  lambannya  laju perkembangan  usaha  dan  rendahnya  surplus  usaha  di sektor  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah.  Faktor  modal juga  menjadi  salah  satu  sebab  tidak  munculnya  usaha-
usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan UMKM pemecahan dalam aspek modal ini penting  dan  memang  harus  dilakukan.  Oleh  karena  itu, untuk  meningkatkan  kapasitas  UMKM  ini,  Perbankan harus  menjadikan  sektor  ini  sebagai  pilar  terpenting perekonomian  negeri.  Bank  diharapkan  tidak  lagi  hanya memburu perusahaanperusahaan yang telah mapan, tetapi juga  menjadi  pelopor  untuk  mengembangkan  potensi perekonomian  dengan  menumbuhkan  wirausahawan melalui  dukungan  akses  permodalan  bagi  pengembangan wirausaha  baru  di  sektor  UMKM.  Perbankan  harus meningkatkan  kompetensinya  dalam  memberdayakan Usaha  Kecil  Menengah  dengan  memberikan  solusi  total mulai  dari  menjaring  wiraushawan  baru  potensial, membinanya hingga menumbuhkannya. Pemberian kredit inilah satu mata rantai dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah secara utuh.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa    peran yayasan  dapat  membantu  meningkatkan  perekonomian masyarakat  muslim  dikota  pangkaje’ne  dan  kepulauan sebagaimana berikut ; Peminjaman dan pemberian modal usaha  melalui  koperasi  yayasan  untuk  dikeloladalam mengubah  kehidupan  yang  semula  berada  dibaris kemiskinan  menjadi  produktif  dan  berpenghasilan. Penyediaan  lapangan  pekerjaan  dengan  mengangkat karyawan dari masyarakat sekitar dihampir semua bidang atau  usaha  yang  dikelola  yayasan  pesantren  KH Muhammad  Syawir  Dahlan.  Pemberian  beasiswa  bagi anak  berprestasi  dari  warga  sekitar  yayasan.  Perubahan ekonomi  masyarakat  dengan  adanya  yayasan  pesantren K.H  Muhammad  Syawir  Dahlan  sebagaimana  berikut: Cita-cita  pengasuh  pesantren  untuk  meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis ekonomi syariah. Bermitra  dengan  warung,  kios,  toko  maupun  pedagang kaki  lima  yang  disiapkan  masyarakat  yang  berdagang pada  santri.  Konsumen  tetap  karena  terdiri  dari  santri, siswa  dan  jajaran  pengajar.  Pemberdayaan  sumber  daya masyarakat melalui perolingan tempat kerja dan memberi pelatihan.
Merupakan  niat  yang  sangat  mulia  yang  telah diaplikasikan oleh ketua yayasan
pesantren KH.Muhammad  Syawir  Dahlan  di  pangkaje’ne  dan kepulauan dengan kinerjanya dalam mebantu meningkatkan  perekonomian  masyarakat  sesuai  dengan yang  telah  dipaparkan  dalam  penelitian  ini,  namun  tetpa saja  tidak  dipungkiri  bahwa  peneliti  memberi  saran sebagaimana  berikut:  Penambahan  lapangan  kerja  yang dikelola  masyarakat  seperti  perkebunan,  persawahan, peternakan,  dan  penyedia  seperangkat  transportasi  akan terasa mulia manfaat eksistensi serta peran yayasan dalam meningkatkan ekonomi keluarga  masyarakat  yang berada disekitarnya. Penataan lokasi pertokoan, kios dan warung makan  yang  berpusat  pada  satu  titik  tempat  akan  terlihat tertata  serta  dapat  memudahkan  pemantauan  took,  kios ataupun  warung  terutama  para  santri  yang  ada  dalam kompleks yayasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Room  Fitrianto,  “Peran  Pesantren  dalam Pengembangan  Perekonomian  Rakyat”,  Artikel (diskusi  panel  Penguatan  Ekonomi  Pesantren  dan Tantangan  Perubahan  oleh  Center  For  Islam  And Democracy Studies, Bangkalan; 26 september 2005) Agung  Dwi  Laksono,  “Pengumpulan  Data  Penelitian
Kualitatif”, Penelitian Kualitatif DiBidang Kesehatan, (July,2015). Ahmad  Tafsir,  Filsafat  Umum;  Akal  dan  Hati  Sejak Thales Sampai Capra (Bandung: Rosda Karya,2006).
Akhmad  Faozan,  “Pondok  Pesantren  dan  Pemberdayaan Ekonomi” Jurnal Ibda`Vol.4 No.1, (Jan-Jun 2006). Ali  Mudhafir.  Kamus  Istilah  Filsafat,  (Yogyakarta: LIberti. 1992).
Ali  Rido.  Badan  Hukum  dan  Kedudukan  Badan  Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. (Bandung: Alumni, 1986).
Ali Saifullah,  Antara Filsafat  dan Pendidikan, (Surabaya. Usaha Nasional, 1403H)
Ana  Ferliana,  Badan  Hukum  Yayasan  dan  Perkumpulan Pasca  Disahkannya  UU  ORMAS’  Pelatihan Penggunaan  Layanan  AHU  Online,  (Disampaikan diRuang Pertemuan Hotel Harris Surabaya: KEMENKUMHAM, 2015).
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Kompendium Hukum  Yayasan,  (Kementerian  Hukum  Dan  Ham Ri, 2012).
Chidir Ali. Badan Hukum. (Bandung: Alumni, 1987). David  HT.  Yohanes  KH.  Dewi  PA,  Bahan  Ajar  Metode
Penelitian Kualitatif, (Fakultas Kedokteran Universitas Udaya, 2016).
Hayati  Soeroredjo  dalam  makalahnya:  “Status  Hukum dari  Yayasan  dalam  Kaitannya  dengan  Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia“.
Indah  Istiqomah,  Pemberdayaan  Kewirausahaan  Pondok Pesantren  Darussholihin  Tebu  Ireng  12  Ditulang Bawang Barat, Skripsi, (Lampung-2018).
Iqbal  hasan,  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
Kamaluddin  Tajibu,  Metode  Penelitian  Komunikasi (2013).
Lailatul Qadariyah, “Peran Pesantren dalam Melestarikan
Bhesa  Alos  Bhesa  Madhureh  (Studi  Pesantren  di Kabupaten  Sumenep)”,  Jurnal  Pamator,  Vol.8 No.2,(Oktober 2015).
Listya  Aswaratika  dan  Dian  Purnama  Anugerah, “Kedudukan  Yayasan  yang  Belum  Disesuaikan dengan  Undang-Undang  Yayasan  Setelah  Jangka Waktu Berakhir”, Vol.1 No.1,(Juni-2018)
Meri  Ayu  Uliyani,  Strategi  Pengembangan  Usaha  Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Perspektif Ekonomi  Islam  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan Pedagang  Kaki  Lima  (Studi  Kasus  Pedagang  Kaki Lima  Darussalam), Skripsi (2018).
Moh. Wadi, Potensi Dan Prean Pesantren Mengembangkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pondok  Pesantren  Miftahul  Ulum  Panyeppen Pamekasan), Tesis, (Surabaya-2018).
Mundzier Suparta, Perubahan Orientasi Pondok Pesantren
Salafiyah Terhadap Prilaku Keagamaan Masyarakat, (Jakarta Selatan: Asta Buana Sejahtera, 2009).
Muri Yusuf, Metode Penelitian :Kuantitatif,
Kualitatif,& Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2014).
Muslimin,  Pengembangan  Ekonomi  Pesantren  Melalui Gerakan  Wirausaha  (Studi  Kasus  Pada  Pondok Pesantren  Riyadlul  Jannah  Pacet  Mojokerto  Jawa Timur), Tesis, (Malang-2019).
Ranti  Suci  Lestari,  Analisis  Potensi  Pengembangan Ekonomi  Mandiri  Pondok  Pesantren  (Studi  Kasus Pondok Pesantren Darrun Nasyi’in Desa Bumi Jawa Kecamatan  Batanghari  Lampung  Timur),  Skripsi (Lampung Timur-2018).
Rochmat  Soemitro.  Yayasan,  Status  Hukum  dan  Sifat Usahanya.
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (1998). Syamsyuddin,G.S.,“Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM”, (Jakarta: Raih Asa, 2009).
Tanjung,  M.A  “Koperasi  dan  UMKM  Sebagai  Fondasi Perekonomian Indonesia”.(Jakarta: Erlangga, 2017).
Tambunan,  Tulus.  2012,  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah di Indonesia: Isu-
Isu Penting. LP3ES
Usman  Abu  Bakar,  “Pesantren  (Dari  Dulu)  Siap  Untuk
Asean Economic Community (AEC) 2016,
Pesantren  Ready  for  Asean  Economic  Community 2016,  (Studi  Adaptasi  Nilai  Pesantran  Menjadi Asrama  Mahasiswa)”Jurnal  Ilmiah  Pesantren,Vol.3 No.1,(Januari-Juni, 2017).