## PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
(Studi di Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur)
Oleh : ARINI YULIANA SARI

## ABSTRACT
This research aimed to find out the budgeting implementation of regionalof Kotawaringin  Timur  District.  Nowadays,  the  budgeting  implementation  is  not based on the real need, the usage of budget is not communicated well to the unit which  has  proposed,  the  implementation  is  less  involved  in  fund-raising  and  the area which will become target of activity is not planned clearly and there is no open information, performance target is not clear and irregular and also the plan is not suitable  with  the  needs.  In  budgeting  implementation  in  Kotawaringin  Timur District still has many problems so that it has not can created optimal preparation. The problems  follow:  1.The lack of professional human resources (about quality and quantity) in regional work unit or suitable with the job. 2.Budgeting of regional work  unit  has  not  been  effective.  The  type  of  this  research  was  qualitative descriptive,the  collecting  data  technique  were  observation,  interview  and documentation.  The  data  source  of  this  research  was  from  head  of  planning  of control  of  regional  development,  sub-field  of  programming,  sub-field  of  general and staffing, sub-field of finance and sub-field of report planning.
This result of the research showed that in budgeting of regional development department in Kotawaringin Timur District was still slow so that there has not been optimal  preparation,  Factor  support,  capability  in  using  online  application  and computer, inhibiting factor, limit and infrastructure which has not been enough. For the conclusion, Regional Development Department ofKotawaringin Timur District still  needs  improvement  to  budgeting  for  development  and  implementing  the function  and  evaluation  of  regional  development  planning.  For  the  suggestion, Regional  Development  Department  should  increase  the  quality  of  public  service and  efficiency  and  effectiveness  of  governance  and  budgeting.  It  still  needs accuracy  in  budgeting  or  implementing  the  function  and  evaluation  of  regional development planning.
Keywords: budgeting of regional work unit, regional development department

## PENDAHULUAN
Peran anggaran dalam perencanaan diwujudkan dalam nilai uang besarnya input  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  aktivitas  yang  direncanakan  dalam periode  anggaran.  Sebagai  alat  pengendalian,  anggaran  sektor  publik  digunakan untuk  meyakinkan  bahwa  pemerintah  mempunyai  uang  yang  cukup  untuk memenuhi  kewajiban  pemerintah  dan  digunakan  untuk  memberikan  informasi sekaligus meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi  dan  pemborosan.  Dalam  konteks  organisasi  sektor  publik,  anggaran
mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya dan kuantitas serta sumber dana untuk membiayai program dan kegiatan.  Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada  kinerja  bisa  mengagalkan  program  yang  telah  disusun  sebelumnya.    Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah  dengan  perumusan  dan  perencanaan  strategi  sehingga  keberhasilan penerapan  anggaran  tidak  sejalan  dengan  keberhasilan  program  dan  tujuan organisasi.  Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai  alat  manajemen  untuk  menjembatani  pencapaian  tujuan  organisasi (Nordiawan, 2006).
Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) selama ini tidak didasarkan pada kebutuhan nyata, pemangkasan anggaran tidak dikomunikasikan kepada unit kerja yang mengusulkan, pelaksana kegiatan kurang dilibatkan dalam proses  penetapan  dana,  dan  daerah  yang  menjadi  sasaran  kegiatan  tidak direncanakan dengan jelas dan spesifik sehingga terdapat beberapa segmen batas daerah  yang  belum  terfasilitasi  penyelesaiannya,  belum  terbukanya  informasi, target  kinerja  tidak  jelas  dan  tidak  terukur.    Selain  permasalahan  diatas permasalahan ini juga disebabkan adanya kesalahan penentuan akun sehingga perlu revisi  dokumen  pelaksanaan  anggaran,  anggaran  kegiatan  diblokir,  masa penelaahan  terlalu  pendek  sehingga  belum  siap  data  pendukung,  penyusunan penetapan anggaran terlalu rendah, harga satuan barang/jasa yang ditetapkan dalam standar  perencanaan  kegiatan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan,  dan  adanya penyesuaian harga karena kebijakan pemerintah.
Dalam pelaksanaan penyusunan RKA, Kabupaten Kotim masih memiliki banyak  permasalahan  sehingga  belum  tercipta  penyusunan  secara  optimal. Permasalahan  tersebut  antara  lain  :  1.  Minimnya  sumber  daya  manusia  (baik kuantitas  maupun  kualitas)  pada  SKPD  yang  profesional  atau  sesuai  bidang pekerjaannya. 2. Perencanaan/penyusunan anggaran SKPD belum efektif.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  tentang “Pelaksanaan  Penyusunan    Anggaran  Pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  ( Studi di  Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur )”.

## TINJAUAN PUSTAKA
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun  2016  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah 2017, bahwa pada pasal IV dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal- hal sebagai berikut :
1. Kepala  Daerah  dan  DPRD  wajib  menyetujui  bersama  Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2017.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses  penyusunan  APBD  Tahun  Anggaran  2017.  Mulai  dari penyusunan  dan  penyampaian  Rancangan  KUA  (Kebijakan  Umum
Anggaran)  dan  Rancangan  PPAS  (Prioritas  Plafon  Anggaran Sementara)  kepada  DPRD  untuk  dibahas  dan  di  sepakati  bersama. Selanjutnya,  KUA  (Kebijakan  Umum  Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon  Anggaran  Sementara)  yang  telah  di  sepakati  bersama  akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk Menyusun, Menyampaikan  dan  Membahas  Rancangan  dan  Peraturan  Daerah tentang APBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan dicapainya  persetujuan  bersama  antara  Kepala  Daerah  dengan  DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017,  paling  lambat  30  November  2016,  sebagaimana  dasar  dalam ketentuan pasal 312 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam  membahas  rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD  Tahun Anggaran  2017  antara  Kepala  Daerah  dengan  DPRD  wajib mempedomani  RKPD,  KUA,  dan  PPAS  untuk  mendapat  persetujuan bersama  sebagaimana  dimaksud  pasal  311  ayat  (3)  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Tahapan dan Proses Penyusunan APBD
a) Penyusunan RKPD (Rancana Kerja Pemerintah Daerah)
b) Penyampaian  Rancangan  KUA  (Kebijakan  Umum  Anggaran)  dan Rancangan  PPAS  (Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara)  oleh Ketua  TAPD  (Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  kepada  Kepala Daerah c) Penyampaian  Rancangan  KUA  (Kebijakan  Umum  Anggaran)  dan Rancangan  PPAS  (Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara)  oleh Kepala Daerah kepada DPRD d) Kesepakatan  Antara  Kepala  Daerah  dan  DPRD  atas  Rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan Rancangan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) e) Penerbitan  Surat  Edaran  Kepala  Daerah  Perihal  Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat  Perangkat  Daerah)  RKA-PPKD  (Rencana  Kerja Anggaran – Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) f) Penyusunan  dan  Pembahasan  RKA-SKPD  (Rencana  Kerja Anggaran–Satuan Kerja Perangkat Perangkat Daerah) RKA-PPKD (Rencana  Kerja  Anggaran–Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah) serta Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD
g) Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD
h) Pengembalian Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
i) Menyampaikan  Rancangan  Perda  tentang  APBD  dan  Rancangan PERKADA  (Peraturan  Kepala  Daerah)  tentang  penjabaran  APBD kepada MDN/Gubernur untuk di evaluasi
j) Hasil  evaluasi  Rancangan  Perda  tentang  APBD  dan  Rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD
k) Penyempurnaan  Rancangan  Perda  tentang  APBD  sesuai  hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD l) Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gubenur m) Penetapan  Perda  tentang  APBD  dan  Perkada  tentang  penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi
n) Penyampaian perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada MDN/Gubernur

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  deskriftif dengan  pendekatan  kualitatif,  maka  dari  deskriptif  adalah  penelitian  terhadap individu,  organisasi,  keadaan,  ataupun  prosedur  (Sangdji,  2010:21).    Jadi pemecahan  masalah  yang  dilakukan  dengan  cara  menggambarkan  suatu  keadaan dan status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.
Penelitian dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bapedda) Jl. Jendral Sudirman, Km 5,5 Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan  Tengah.  Berdasarkan  Penjelasan  diatas,  maka  peneliti  memberikan beberapa  bagian  inti  yang  nantinya  dapat  dikaji  dan  diamati,  yaitu:  1.Prosedur, 2.Penyusunan  dan  Pelaksanaan,  3.Faktor  Pendukung  dan  Penghambat.  Teknik Pengumpulan  data  menggunakan  cara  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Model  analisa  interaktif  Miles  dan  Humberman  dalam  membahas  analisis  data dalam  penelitian  kualitatif,  para  ahli  memiliki  pendapat  yang  berbeda.    Model interaktif ini terdiri dari 3 hal utama yaitu : (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL PENELITIAN
Hasil  penelitian  dapat  dijelaskan  bahwa  di  dalam  penyusunan  anggaran berkaitan  dalam  pelaksanaan  program,  pemerintah  memiliki  keterbatasan  baik berupa  dana  maupun  tahun  anggaran  yang  dibatasi  hanya  1  tahun.    Dengan demikian  ada  beberapa  program  yang  sifatnya  berkelanjutan  dan  jangka  panjang seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.    Program-program  itu  memiliki  kebutuhan  dana  yang  cukup  besar sehingga harus dilakukan beberapa tahap dan membawa dampak proses penyiapan program dan pemberdayaan yang lebih lama. Oleh karena itu, Mengingat program seperti  ini  memerlukan  kesabaran  dan  kesamaan  visi,  agar  tidak  terjadi penyalahgunaan dari pembiayaan anggaran yang cukup besar tersebut.
Selanjutnya  perlu  diperhatikan  koordinasi  antar  program,  agar  tercipta efisiensi  dan  efektifitas  baik  dalam  anggaran  maupun  lama  waktu  pelaksanaan. Oleh  karena  itu,  harus  adanya  pelaksanaan  yang  menjamin  terciptanya  tata kepemerintahan  yang  baik,  khususnya  untuk  mengurangi  tumpang  tindih pelaksanaan antar program. Seperti halnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah staf yang bertugas membantu dalam menentukan kebijaksanaan di
bidang  perencanaan  pembangunan  serta  memberikan  pendapat  atas  pelaksanaan kegiatan yang dilakukan .
Kemudian pada Jumlah Anggaran Belanja yang disediakan oleh Pemerintah Meningkat  pada  Tahun  2016  lebih  besar  daripada  Tahun  2014  dan  pada  Tahun 2015,  dan  Pada  Tahun  2014  Belanja  Daerah  Rp  8.891.995.400,  Belanja  Tidak Langsung Rp 3.331.118.300, Belanja Langsung Rp 5.560.887.100, Kemudian pada Tahun  2015  Belanja  Daerah  Rp  7.931.926.850,  Belanja  Tidak  Langsung  Rp 3.760.791.025, Belanja Langsung Rp 4.171.135.825, Sedangkan pada Tahun 2016 Belanja  Daerah  Rp  11.449.293.375,  Belanja  Tidak  Langsung  Rp  4.203.253.850, Belanja Langsung 7.246.039.225.  Realisasi Anggaran pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 dan sampai Tahun 2016 tidak pernah melebihi jumlah Anggaran yang telah disediakan, hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa program dan kegiatan yang belum berhasil dilaksanakan.
Seperti sumber data dari Bapak Abdul Rahman Ismail, SH Bagian Kepala Bidang Perencanaan dan Penendalian Pembangunan Daerah, bahwa didalam proses penyusunan  anggarannya  mempunyai  beberapa  uraian  prosedur  yaitu  seperti menerima  pendapat  dari  seorang  atasan  atau  kepala  untuk  untuk  penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan syarat berupa surat edaran sekda, Melaksanakan Koordinasi dengan bidang-bidang dan meminta Data Usulan Kegiatan yang Terinci dengan  Persyaratan  berupa  Agenda  Penyusunan  RKA,  dengan  Output  yang dihasilkan Form RKA Program/Kegiatan.  Membuat Draft Usulan RKA dari Sub Bidang  dan  Sub  Bagian  didasarkan  pada  KUA/PPAS  (Kebijakan  Umum Anggaran/Prioritas  Plafon  Anggaran)  dengan  Persyaratan  berupa  Form  RKA Program/Kegiatan,  Memverifikasi  dan  Mendatangani  Draft  Usulan  RKA  sub Bidang dan sub Bagian (Kabid dan Sekretaris), Menerima dan Mengoreksi Draft Usulan  RKA  dari  masing-masing  Bidang  berdasarkan  KUA/PPAS  (Kebijakan Umum  Anggaran/Prioritas  Plafon  Anggaran)  dan  Standar  Harga  Barang/Jasa dengan  Persyaratan  berupa  Draft  Usulan  RKA  dari  yang  telah  ditandatangani, usulan  RKA  ke  dalam  SIPKD  (Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah) penganggaran dan kemudian mencetaknya dengan Persyaratan Draft Usulan RKA yang  telah  dikoreksi  sesuai  dengan  KUA/PPAS,  Menerima  dan  mencermati kembali hasil cetakan rancangan RKA dengan Persyaratan Rancangan Awal RKA, Mencermati,  mengoreksi  dan  memaraf  Rancangan  RKA  dengan  Persyaratan Rancangan  RKA  yang  dihasilkan  Rancangan  akhir  RKA,  Mencermati  dan menandatangi Rancangan Akhir RKA  yang dihasilkan RKA Bappeda, Menerima RKA yang sudah ditandatangani untuk dicap digandakan dan dikirimkan ke Bidang Anggaran DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Aset Daerah)  dengan  Persyaratan  RKA  Bappeda,  Stempel  yang  dihasilkan  RKA Bappeda telah digandakan dan dikirim ke Bidangnya masing-masing.
Kemudian Sumber data dari Ibu Lili Nurullita, SE Sub Bagian Keuangan bahwa pada tahap penyusunan dan pelaksanaannya, didalam penyusunan anggaran harus dilakukan secara efisiensi dalam dua sudut pandang yaitu :
1. Efisiensi  yang  berorientasi  anggaran  :  Pemerintah  telah  menentukan anggaran  dari  anggaran  yang  tersedia  dilakukan  optimalisasi  kegiatan dengan tepat sasaran. Jadi, dengan anggaran yang ada diusahakan mampu
membiayai  berbagai  macam  bentuk  kegiatan  yang  berguna  didalam menjalankan kehidupan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Efisiensi  yang  berorientasi  kegiatan  :  Pemerintah  telah  menentukan kegiatan  yang  harus  dicapai.  Dengan  adanya  prioritas  kegiatan  maka pemerintah  melakukan  pengelolaan  yang  baik  terhadap  anggaran  dengan prioritas kegiatan pembangunan harus terlaksana.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan penyusunan anggarannya agar  terlaksananya  suatu  kegiatan/program  yang  sudah  direncanakan.  Agar memudahkan  dalam  pelaksanaannya  dan  tidak  menimbulkan  salah  paham  dalam proses penyusunan anggarannya.
 Faktor Pendukung Salah  satu  faktor  pendukung  dalam  menciptakan  tujuan,  visi,  misi  yang handal adalah setiap satuan kerja tentunya membutuhkan anggaran yang kuat, baik besaran maupun strukturnya dalam pelaksanaan Penyusunan Anggarannya yaitu adalah kemampuan, kemampuan dalam penguasaan aplikasi online, harus menguasai  aplikasi  seperti  komputer.  Dalam  proses  pelaksanaan  penyusunan RKA  adalah  minimnya  sumber  daya  manusia,perencanaan/penyusunan anggaran SKPD belum efektif.
 Faktor Penghambat Kemudian  untuk  Faktor  Penghambatnya  yaitu  adalah  Prasarana  belum mencukupi,  serta  keterbatasan  waktu  dan  jadwal  pelaksanaan  ada  beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  tentang  Pelaksanaan  Penyusunan  Anggaran  pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Bappeda  Kabupaten  Kotawaringin Timur dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan prosedur penyusunan rencana kerja dan anggaran di Bappeda Kabupaten  Kabupaten  Kotawaringin  berdasarkan  dokumen  yang  diinput oleh  pemerintah  Kabupaten.  Sistem  yang  berlaku  saat  ini  yaitu  Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mengetahui proses penyusunan anggaran secara sistematis.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dalam  semua  aspek  pembangunan  termasuk  penerapan good  governance secara  konsisten.    Untuk  mencapai  visi  dan  misi  Pemerintah  Kabupaten Kotawaringin Timur lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan  kualitas  dan  mutu  pelayanan  publik,  serta  efisiensi  dan efektifitas  tata  kelola  pemerintahan  dan  pengelolaan  sumberdaya  yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita  Raharjo.  2010. Pengelolaan  Pendapatan  dan  Anggaran  Daerah .
Makassar: Graha Ilmu
Ashari Lutfi, 2004. Dinamika Pemerintahan Kabupaten, Perencanaan Anggaran dan Transparansi. Jakarta: Salemba Empat
Darise  Nurlan.  2007. Pengelolaan  Keuangan  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD ). Gorontalo: Indeks
Deddi Nordiawan. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat
Gunawan,  Imam.  2014. Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Teori  dan  praktik.
Jakarta: PT Bumi Aksara
https://id,wikipedia.org/wiki/badan_perencanaan_pembangunan_daerah https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_Kerja_Perangkat_Daerah
https://www.scribd.com/doc/29666980/siklusanggaran-satuan-kerja-perangkat- daerah-pdf
https://misbakhumunir1992wordpress.com/2013/05/27/tahapan-tahapan- perencanaan apbd
Mahmudi. 2009. Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Erlangga
Mamang,  Elta  dan  Sopiah  (2010). Metodologi  Penelitian .  Yogyakarta:  ANDI OFFSET
Mardiasmo.  2008. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah  Serial  Otonomi Daerah . Jakarta: PT Media Komputindo
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang Perubahan  ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2016 Tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2017
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005  Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Rudianto.  2009. Penganggaran  Konsep  dan  Teknik  Penyusunan  Anggaran. Jakarta: Erlangga
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah Daerah