## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN SITUS SEJARAH DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (Studi Kasus Di Taman Renungan Bung Karno Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur) ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.476-483                                                   Umbu TW Pariangu. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.379 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN SITUS SEJARAH DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus Di Taman Renungan Bung Karno Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)
Umbu TW Pariangu 1 , Agatha Christana Mitan Lewar 2 , Petrus Kase 3
1,2,3 FISIP, Universitas Nusa Cendana Correspondet author : umbu.umbupariangu@staf.undana.ac.id Kupang, NTT, Indonesia

## Abstract
The aim of this research is to determine the role of local government in preserving historical sites  in  order  to  optimize  local  revenue  and  what  factors  hinder  the  preservation  of  Taman Renungan Bung Karno as a historical site in Ende Regency. This type of research is descriptive with  a  qualitative  approach.  The  results  of  the  research  show  that  the  role  of  local government  in  preserving  historical  sites  at  Taman  Renungan  Bung  Karno  in  the  aspects  of motivator,  facilitator  and  dynamist  has  not  been  carried  out  effectively.  The  government must  be  more  active  in  carrying  out  innovations  in  promoting  tourism  and  disseminating information  regarding  the  Bung  Karno  Reflection  Park  through  outreach  activities  and seminars.  The  government  also  needs  to  provide  supporting  infrastructure  such  as bathrooms/toilets  which  are  vital  tourist  needs,  repair  damaged  park  facilities,  including tightening supervision in the park.

## Keywords: Local government; Preservation of historical sites; Role; Regional Original Income

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dari pemerintah daerah dalam pelestarian situs sejarah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan faktor apa saja yang menghambat  dalam  pelestarian  Taman  Renungan  Bung  Karno  sebagai  Situs  sejarah  di Kabupaten  Ende.  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil peneltian menunjukkan peran pemerintah daerah dalam pelestarian situs sejarah di Taman Renungan Bung Karno dalam aspek motivator, fasilitator maupun dinamisator, belum efektif dilakukan. Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan inovasi dalam melakukan promosi wisata  dan  penyebaran  informasi  terkait  Taman  Renungan  Bung  Karno  lewat  kegiatan sosialisasi  maupun  seminar.  Pemerintah  juga  peerlu  menyediakan  sarana  prasarana pendukung  seperti  kamar mandi/toilet  yang  menjadi  kebutuhan vital wisata,    memperbaiki fasilitas Taman yang rusak, termasuk memperketat pengawasan di Taman.

## Kata Kunci: Peran; Pelestarian situs sejarah; Pendapatan Asli Daerah; Pemerintah Daerah
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  menjadi  salah  satu  lokus  historis  yang  menandai babakan  sejarah  pergerakan  kemerdekaan  Indonesia.  Pada  28  Desember  1933,  surat keputusan  pengasingan  Soekarno  dikeluarkan  oleh  Gubernur Jenderal  Pemerintah  Kolonial Hindia Belanda, De Jonge, yang memutuskan diasingkannya Soekarno ke Kota Ende, Flores, NTT. Salah satu aktivitas Soekarno di Ende yaitu ritual kontemplasi di sebuah Taman yang tak jauh  dari  lokasi  tempat  tinggalnya.  Di  bawah  pohon  sukun  di  Taman  tersebut,  Bung  Karno

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.476-483 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.379
memperoleh  gagasan  atau  inspirasi  yang  kemudian  menjadi  dasar  negara  Indonesia: Pancasila.  Kini,  tempat  itu  dikenal  dengan  Taman  Renungan  Bung  Karno.  Taman  tersebut menjadi  salah  satu  daya  tarik  wisata  yang  mengamplifikasi  banyak  memori  historis  dalam konteks menyemai dan membangun nila-nilai patriotisme masyarakat, khususnya bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang dengan motivasi menumbuhkan rasa  cinta  kepada  Tanah  Air.  Kekultusan  nilai-nilai  nasionalisme  itulah  yang  kemudian dijadikan sebagai obyek kegiatan promosi wisata di Kota Ende, NTT, selain memperkenalkan daerah Flores dan NTT ke masyarakat luas (Enjelina, 2018).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan  diperlukan  untuk  mendorong  pemerataan,  kesempatan  berusaha  dan memperoleh  manfaat  serta  mampu  menghadapi  tantangan  perubahan  kehidupan  lokal, nasional dan global. Sebagai salah satu aspek yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah,  pariwisata  perlu  dikembangkan  melalui  peran  pemerintah  dalam  pengelolaanya. Pemerintah  bertanggung  jawab  pula  menentukan  arah  yang  dituju  perjalanan  pariwisata, sehingga  memberikan  utilisasi  bagi  masyarakat  dalam  hal  informasi,  budaya,  ekonomi, pendapatan daerah/negara dan sebagainya(Ardilafiza et al., 2021; Medi, 2018).
Pelestarian  situs  bersejarah  juga  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap pengembangan  pariwisata  daerah  maupun  negara  (Anini  &  Benamar,  2023;  Corbisiero  & Urciuolli, 2023). Situs bersejarah memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, terutama mereka yang memiliki minat terhadap sejarah dan kebudayaan (Sutianto et al., 2023; Farid, 2020).  Pemerintah  daerah  memiliki  kewajiban  untuk  memelihara  dan  melestarikan  situs bersejarah  yang  ada  di  wilayahnya.  Selain  itu,  pemerintah  daerah  juga  dapat memanfaatkan  potensi  situs  bersejarah  sebagai  objek  wisata  yang  menghasilkan pendapatan (Sari et al., 2022; Wibowo & Darsono, 2022). Maka, diperlukan kebijakan tepat dalam  menjaga  dan  melestarikan  situs  bersejarah  serta  memanfaatkannya  sebagai  objek wisata yang menghasilkan optimalisasi pendapatan.
Taman Renungan Bung Karno itu sendiri merupakan objek wisata sejarah yang sejauh ini  memberikan  kontribusi  bagi  pendapatan  daerah.  Untuk  masuk  ke  dalam  Taman, pengunjung  harus  membayar  biaya  masuk  (karcis)  yang  dikenakan  2.000/perorang. Pendapatan dari uang karcis Taman Renungan Bung Karno dapat dilihat pada tabel 1.

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN SITUS SEJARAH DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (Studi Kasus Di Taman Renungan Bung Karno Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur) ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.476-483                                                   Umbu TW Pariangu. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.379 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Tabel 1 . Jumlah Pendapatan Periode Agustus 2022-Juli 2023 No. Bulan/Tahun Jumlah Uang Karcis 1. Agustus/2022 Rp. 8.500.000 2. September/2022 Rp. 1.500.000 3. Oktober/2022 Rp. 1.300.000 4. November/2022 Rp. 1.250.000 5. Desember/2022 Rp. 1.150.000 6. Januari/2023 Rp. 400.000 7. Februari/2023 Rp. 600.000 8. Maret/2023 - 9. April/2023 - 10. Mei/2023 Rp. 400.000 11. Juni/2023 Rp. 400.000 12. Juli/2023 Rp. 800.000
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023
Data  di  atas  mengindikasikan  penurunan  pendapatan  yang  didapatkan  dari kunjungan pengunjung ke Taman. Ini antara lain terjadi karena lemahnya nilai benefit yang menjadi  penarik  masyarakat  mengunjungi  wisata  sejarah  tersebut.  Misalnya,  kurangnya sarana prasarana dan penyalahgunaan fungsi taman yang seharusnya. Banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap pentingnya menjaga kebersihan Taman. Sarana prasana yang ada di tempat tersebut juga sebagian besar kurang berfungsi baik.
Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk  menjaga  dan  merawat  lokasi  yang  merupakan  situs  bersejarah  tersebut  agar  ia sekaligus bisa menjadi obyek wisata sejarah serta memberikan optimalisasi bagi peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  PAD  Menurut  UU  No.  23  Tahun  2014,  adalah  pendapatan yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah  sesuai  peraturan perundang-undangan.  PAD  merupakan  akumulasi  dari  pos  penerimaan  pajak  yang  berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.
Merujuk  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  pemerintah  daerah  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan tugas  pembantuan.  Termasuk  di  dalamnya  terkait  aspek  perencanaan,  pengelolaan, sehingga  pelaksanaan  program-program  pembangunan  daerah  yang  ditujukan  bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya.
Dalam  pengembangan  khususnya  pelestarian  objek  wisata  terdapat  beberapa komponen  peran  yang  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  (Pitana  &  gayatri,  2005). Peran  tersebut  yaitu:  (1)  Motivator,  di  mana  peran  pemerintah  daerah  sebagai  Motivator dalam pengembangan pariwisata diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan, Sebagai entitas  yang  memiliki  legitimasi  atau  otoritas  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  dan pembangunan,  maka  peran  pemerintah  sangat  urgen  di  dalam  memotivasi  kepada segenap  elemen  atau  sektor  yang  terkait  dengan  upaya  mendukung  berbagai  kegiatan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.476-483 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.379
peningkatan dan pengembangan potensi pariwisata yang ada di wilayah kekuasaanya. (2) Fasilitator,  Peran  Fasilitator merupakan  peran  pemerintah  daerah  sebagai  penyedia  segala fasilitas yang mendukung pengelolaan peningkatan potensi pariwisata yang ada di wilayah otonominya  serta  mengakselarasi  pembangunan  pariwisata  melalui  perbaikan  ekosistem perilaku  di  daerahnya  seperti:  pengefisienan  proses  pembangunan,  perbaikan  prosedur perencanaan  dan  penetapan  peraturan.  (3)  Dinamisator,  Peran  pemerintah  daerah sebagai  dinamisator  adalah  memobilisasi  sumber  daya  pembangunan  yaitu  dengan menggerakkan  partisipasi  multi  pihak dalam  proses  pembangunan  kepariwisataan  daerah. Termasuk aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi pihak  swasta  dan  masyarakat  sendiri  yang  dilakukan  secara  terencana,  sistematis,  disertai proses pembimbingan yang intensif dan kontinu.
Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar buidaya, situs sejarah  dengan  cara  melindungi,  mengembangkan  dan  memanfaatkannya  (UU  Republik Indonesia  No.11  Tahun  2010  tentang  cagar  Budaya).  Selain  itu,  konservasi  perlu  dilakukan sebagai usaha pelestarian agar situs sejarah tetap eksis.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  kualitatif,  di  mana  semua  data  akan digambarkan  dan  dijelaskan  dalam  bentuk  deskritif  untuk  kemudian  dianalisis  secara mendalam mengenai suatu keadaan, fenomena dan situasi nyata (Sugiyono, 2019). Dalam hal  ini  yaitu  tentang  bagaimana  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pelestarian  Situs  Sejarah Dalam  Rangka  Mengoptimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yakni  data  Primer  (data  wawancara  langsung  dengan  responden  atau informan  lapangan  yakni  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Kepala  Dinas Pariwisata,  Kepala  Badan  Pendapatan  Daerah,  Masyarakat  atau  Pengunjung,  Pemandu Wisata, dan Cleaning Service. Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen (kutipan literatur, melalui dokumen, buku buku, arsip, hasil penelitian  dan  peraturan  perundang-undangan  dan  sumber  lainnya)  yang  berkaitan dengan  tema  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui:  wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif dengan  model  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya  jenuh, dimulai  dari  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan beberapa  langkah,  yaitu  menganalisis  data  dengan  tiga  langkah:  kondensasi  data, penyajian  data  (data  display),  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN SITUS SEJARAH DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (Studi Kasus Di Taman Renungan Bung Karno Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur) ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.476-483                                                   Umbu TW Pariangu. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.379 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Situs Sejarah.
Pemerintah  Daerah Kabupaten Ende  memiliki  obligasi  di  dalam  menjaga  dan  melestarikan Taman Renungan Bung Karno selain sebagai upaya pewarisan nilai-nilai luhur kebangsaan, juga untuk memberikan benefit bagi perekonomian daerah atau PAD. Peran Pemda dalam pelestarian  Taman  dimaksud  dideskripsikan  dalam  aspek-aspek  pengembangan  terutama pelestarian pariwisata (Pitana & Gayatri, 2005) sebagai berikut:

## Motivator
Pemerintah  Kabupaten  Ende  sebagai  motivator  berupaya  mengembangkan  Taman Renungan Bung Karno sebagai obyek pariwisata sejarah sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ende  berupa  festival  parade  pesona  kebangsaan  pada perayaan  Hari  Lahir  Pancasila  dan  napak  tilas  perjuangan  Bung  Karno  selama  di  Ende dengan sebaran titik strategis dan berujung di Taman Renungan Bung Karno. Kegiatan ritual tahunan yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat termasuk, generasi muda, wisatawan asing  dan  domestik  ini  ditujukan  untuk  memperkenalkan  dan  memperkuat  penghormatan masyarakat  terhadap artefak jejak pemikiran  Soekarno.  Selain  itu  juga  menyediakan  pusat informasi  pariwisata,  (brosur,  website  dan  ada  media  sosial,  newsletter  maupun  aplikasi  di playstor) untuk memvibrasi pengenalan masyarakat akan Taman Renungan Bung Karno. Ini semua dilakukan untuk memberi informasi dan edukasi terkait makna dan fungsi situs sejarah Taman  sebagai  tempat  sakral-historis.  Di  Taman  ini  terdapat  sebuah  pohon  sukun cabang lima yang berada di sisi patung Bung Karno yang tengah duduk menghadap ke arah pantai atau pelabuhan Soekarno Ende. Di tempat inilah Soekarno menemukan 5 mutiara nilai yang inspiratif  dan  mampu  mengintegrasikan masyarakat  Indonesia  yang  beragam.  Testimoni  ini kemudian  disosialisasikan  lewat  media  visual  dan  non  visual  termasuk  lewat  brosur-brosur yang diedarkan ke sekolah-sekolah terutama melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Ende  untuk  mendekatkan  para  siswa  pada  reminisensi pemikiran Soekarno.

## Fasiitator
Peran  Fasilitator  yang  dimaksud,  sejauh  mana  Pemerintah  Kabupaten  Ende  menyediakan fasilitas,  sarana  prasarana  untuk  menciptakan  nilai  tambah  pariwisata  (kenyamanan, ekskursif),  terutama  di  Taman  Renungan  Bung  Karno.  Di  Taman  tersediuan  plaza dan amphiteater sebagai  ruang  aktivitas  masyarakat  untuk  aktivitas  yang  terkait dengan pentas seni dan pertunjukan. Ada juga jalur pedestrian untuk kenyamanan jalan kaki  pengunjung  antara  satu  titik  ke  titik  lainnya.  Untuk  keasrian  Taman  juga  ditanam

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.476-483 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.379
pohon-pohon  beringin  sebagai  kanopi  natural  sebagai  pohon  yang  berfungsi  peneduh terutama  di  saat  musim  panas  sekaligus  penyegar  udara.    Namun  Pemerintah  Daerah belum  membangun  fasilitas  seperti  kamara  mandi  dan  toilet  untuk  pengunjung  yang sejatinya  sangat penting karena  Taman tersebut merupakan tempat yang  penting dan kaya  makna  historis  dalam  situs  sejarah  Indonesia.  Alasannya  semata-mata  karena anggaran yang belum tersedia. Di sisi lain, nampak fasilitas yang ada mulai rusak seperti lampu  taman,  spot  kolam  bocor,  dan  ruangan  berkaca  yang  pecah,  tanpa  ada  upaya perbaikan dari pemerintah.

## Dinamisator
Peran  Pemerintah  sebagai  Dinamisator  merujuk  pada  upaya  memobilisasi  sumber  daya pembangunan  pariwisata  dalam  hal  ini  Taman  Renungan  Bung  Karno  yaitu  dengan menggerakan  partisipasi  multi  pihak  dalam  pelestarian  Taman  tersebut.  Misalny  dalam bentuk seminar yang sering dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong masyarakat  melestarikan  situs  sejarah  Taman,  termasuk  menjadi  Taman  tersebut  sebagai tempat  kegiatan  yang  melibatkan  masyarakat  agar  masyarakat  paham  tentang keberadaan,  makna  dan  fungsi  historis  Taman.  Hanya  dari  segi  fungsi  pengawasan  yang dilakukan pemerintah untuk menjaga situs sejarah dimaksud, belum ada pengerahan Satpol PP untuk menjaga Taman tersebut sehingga rawan terjadi kejahatan (perusakan, pencurian beberapa fasilitas seperti lampu taman) terutama di malam hari.

## Faktor Penghambat Pelestarian Taman Renungan Bung karno
1. Faktor  Internal,  berupa  minimnya  anggaran  pengelolaan  Taman  membuat  berbagai fasilitas,  sarana/prasarana  di  Taman  tidak  terpelihara  dengan  baik.  Selama  ini  sumber anggaran untuk operasional pemeliharaan Taman bertumpu pada uang hasil karcis masuk yang  tidak  seberapa  jumlahnya  dibanding  kebutuhan  operasional  pemeliharaan  fasilitas, termasuk untuk pengadaan petugas keamanan Taman yang nihil sampai detik ini.
2. Faktor  Eksternal,  berupa  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat  yang  masih  kurang terkait  makna  reflektif  sejarah  Taman  Renungan  Bung  Karno  kemudian  menjadikan  Ende sebagai Kota Pancasila. Lahirnya pemikiran Bung Karno di Taman belum dipahami sebagai nilai sakral yang menuntun pada rasa bangga sekaligus rasa memiliki masyarakat terhadap Taman  tersebut.  Sehingga  iktikad  baik  dan  tanggung  jawab  masyarakat  untuk  menjaga, memelihara  dan  melestarikan  Taman  Renungan  Bung  Karno  sebagai  aset  sejarah  tidak nampak. Tak sedikit fasilitas taman yang dirusaki dan dicuri, termasuk keengganan menjaga kebersihan Taman tersebut.

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN SITUS SEJARAH DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (Studi Kasus Di Taman Renungan Bung Karno Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur) ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.476-483                                                   Umbu TW Pariangu. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.379 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## KESIMPULAN
Peran  pemerintah  daerah  dalam  pelestarian  situs  sejarah  di  Taman  Renungan  Bung  Karno belum efektif dilakukan baik sebagai motivator, fasilitator maupun dinamisator. Inovasi dan terobosan  pemerintah  daerah  untuk  mengadakan  even-even  penting  (kegiatan  seminar, sosialisasi)  memperkenalkan Taman Renungan Bung Karno ke masyarakat luas perlu intensif dilakukan antara lain untuk menarik minat sponsor (swasta) dalam pembiayaan pelestarian Taman,  selain  tentunya  menuntut  pemerintah  pusat,  provinsi  maupun  daerah  untuk  serius mengelola  Taman  dengan  mengalokasikan  anggaran  pengelolaan  dan  pemeliharaan secara rutin, misalnya melengkapi fasilitas pendukung seperti kamar mandi dan toilet, lampu penerangan,  fasilitas  kebersihan  dan  sebagainya.  Dengannya,  harapan  agar  Taman Renungan  Bung  Karno  menjadi  obyek  pariwisata  sejarah  yang  mengisnpirasi  benih-benih nasionalisme-kebangsaan  serta  memberikan  kontribusi  bagi  optimalisasi  peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende, bisa terealisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anini, K., & Benamar, F. (2023). Assessing Cultural Heritage Touristification: A Content Analysis of Rabat’s Historical Site .
Ardilafiza,  Warman,  K.,  Illahi,  B.  K.,  &  Tegnan,  H.  (2021).  Ancient  Sites,  History  and  Local Wisdom: Tourism Boosting Reforms to Improve the Economy and Living Standard in the Province of Bengkulu, Indonesia. Ancient Asia , 12 , 15. https://doi.org/10.5334/aa.235
Ashworth, G., & Larkham, P. (Eds.). (2013). Building A New Heritage (RLE Tourism). Routledge Library Editions: Tourism. (ePUB). Routledge.
Corbisiero, D. F., & Urciuoli, C. C. (n.d.). Tullio Romita Antonella Perri Philippe Clairay .
de  Amorim,  L.A., Sousa,  B.B., Dias,  Á.L. and Santos,  V.R. (2022),  "Exploring  the  outcomes  of digital  marketing  on  historic  sites'  visitor  behaviour", Journal  of  Cultural  Heritage Management  and  Sustainable  Development ,  Vol.  ahead-of-print  No.  ahead-of- print. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-11-2021-0202
Enjelina,  I.  M.  (2018). Pengembangan  Taman  Renungan  Bung  Karno  Sebagai  Daya  Tarik Wisata  Sejarah  Di  Ende  Nusa  Tenggara  Timur (Doctoral  dissertation,  Sekolah  Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) Yogyakarta).
Farid, M. (2020). Pelestarian Warisan Sejarah Melalui Sinergi Antar-Stakeholder dan Digitalisasi Warisan  Sebagai  Model  Pengembangan  Pariwisata  Banda  Naira. KAMBOTI:  Jurnal Sosial Dan Humaniora , 1 (1), 44-58. https://doi.org/10.51135/kambotivol1iss1pp44-58 La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18 Mechiat,  S. and Dekoumi,  D. (2023),  "The  heritage  of  historic  villages:  an asset  for  the development  of  cultural  tourism  (case  of  the  Oued  Labiod  valley  in  the  Aures, Algeria)", Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development , Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-08-2022-0144

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.476-483 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.379
Medi,  R.,  Yamin,  M.,  &  Sakawati,  H.  (2018). Peran  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan potensi pariwisata religi buntu burake di Kabupaten Tana Toraja (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
Pitana,I. Gede dan G. Gayatri .2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi. offset
Sari,  S.  R.,  Hilmy,  M.  F.,  Werdiningsih,  H.,  &  Hendro,  E.  P.  (2022).  The  Development  of  Historic Tourism Strategies Based on Millennial Preferences: A Case Study of Semarang Old City,
Semarang, Indonesia. Millennial Asia , 13 (2), 360- 375. https://doi.org/10.1177/09763996211003397
Sugiyono.  (2019). Metodelogi  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  Dan  R&D. Bandung: ALFABETA.
Sulistyo,  W.  D.,  Khakim,  M.  N.  L.,  Jauhari,  N.,  Dewanti,  M.  A.,  &  Setyawan,  A.  D.  (2021). Implementasi  Aplikasi  Model  Pembelajaran  “Jelajah  Situs  Air  Malang  Raya”  Untuk Menumbuhkan  Kesadaran  Sejarah  Lokal  dan  Upaya  Pelestarian  Situs  Sejarah  bagi Siswa SMKN 2 Singosari. Jurnal Artefak , 8 (1), 27. https://doi.org/10.25157/ja.v8i1.4124
Tristantia,  A.,  Yusuf,  N.,  &  Widodo,  R.  (2022).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Keberadaan Taman  Renungan  Bung  Karno  di  Ende  sebagai  Sarana  Pendidikan  Karakter. Paidea : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia , 1 (1), 1 – 6. https://doi.org/10.56393/paidea.v1i1.90
Wibowo, B. A., & Darsono, D. (2022). Community-Based Tourism Design to Develop a Historical Tourism Village in Yogyakarta. Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement , 3 (1), 123 – 138. https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1286