## S iNDANG JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
LP4MK & PRODI PENDIDIKAN SEJARAH STKIP PGRI LUBUKLINGGAU

## Vol 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)
I SSN-E:  2623-2065 ISSN-P:  2684-8872
Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau
Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi

## Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat
Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti

## Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa
Adeliya Putri Ananda, Hudaidah

## Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur
Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto

## Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam
Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah

## Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di Pelabuhan Malaka Abad XV
Indira Rahma Syifa

## Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936

## Nukman

## Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang
Novita Diana Lestari

## Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi
Tiara Salwadila, Hudaidah

## Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat
Aprilia Iva Swastika

## Dewan Redaksi

## SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

## Editor in Chief
Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Section Editor
Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Guest Editor
Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya) Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

## Reviewer/Mitra Bestari
Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret) Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta) Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan) Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran) Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

## Administrasi
Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Alamat:
Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626 Website: http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index Email: jurnalsindang@gmail.com

## SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

## Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)
Halaman Dewan Redaksi  ....................................................................................................................... i Daftar Isi  ................................................................................................................................. ii
1. Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi ....................................................................... 91
2. Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti .......................................................................... 95

## 3. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa
Adeliya Putri Ananda, Hudaidah .............................................................................. 102

## 4. Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur
Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto .............................................. 109 5. Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah ................................................................. 122

## 6. Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di
Pelabuhan Malaka Abad XV Indira Rahma Syifa .................................................................................................... 132 7. Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936 Nukman ...................................................................................................................... 139

## 8. Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang
Novita Diana Lestari .................................................................................................. 152 9. Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi Tiara Salwadial, Hudaidah ....................................................................................... 158

## 10. Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat
Aprilia Iva Swastika ................................................................................................... 164
ISSN-P: 2684-8872 ISSN-E: 2623-2065 Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2021): 95-101
ANALISIS KONFLIK ANTARA INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE: SENGKETA PERBATASAN DARAT

## Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti
Universitas Negeri Malang
Alamat korespondensi: berliana.fatihatus.1907316@students.um.ac.id
Diterima: 3 Desember 2020; Direvisi: 10 Juli 2021; Disetujui: 22 Juli 2021

## Abstract
Disputes  are  things  that  cause  disputes  and  debates  that  eventually  lead  to  conflict  and  usually start  from  small  problems  which  then  lead  to  serious  problems.  For  example,  the  conflict  that occurred between Indonesia and Timor Leste was caused by a land border dispute between the two countries.  The  territory  of  the  State  of  Indonesia  has  many  borders  with  neighboring  countries, both land and sea. In general, people in border areas often experience conflicts that are motivated by seizure of land power from each country. In analyzing the problems in the article, the writer uses the literature study method to support the quality of the article. The land border between Indonesia and Timor Leste is divided into 2 sectors  or segments, namely the Unsurveyed segment and the Unresolved segment. The areas included in the Unsurveyed segment are the Oben segment to the Subina segment with an area of  approximately 14 Km located in Bikomi Nilulat District, North Central  Timor  Regency  and  consisting  of  6  villages,  among  others,  Sunkaen,  Inbate,  Nainaban, Nilulat, Haumeniana and Body. While the areas that are included in the Unresolved segment are those in Manusasi Village, Bijaelsunan, Miomaffo Timur District, North Central Timor Regency. Keywords : Territorial disputes, Land borders, Conflicts between communities.

## Abstrak
Sengketa  merupakan  suatu  hal  yang  menyebabkan  perselisihan  dan  perdebatan  yang akhirnya  menimbulkan  konflik  dan  biasanya  berawal  dari  permasalahan  kecil  yang kemudian  menimbulkan  permasalahan  yang  serius.  Seperti  konflik  yang  terjadi  antara Indonesia  dengan  Timor  Leste  yang  disebabkan  oleh  sengketa  perbatasan  darat  antara kedua  negara.  Wilayah  Negara  Indonesia  memang  banyak  berbatasan  dengan  negara- negara  tetangga,  baik  darat  maupun  laut.  Umumnya  masyarakat  diwilayah  perbatasan sering  mengalami  konflik  yang  dilatarbelakangi  oleh  perebutan  tanah  kekuasaan  dari masing-masing negara. Dalam melakukan analisis terkait persoalan pada artikel, penulis menggunakan  metode  studi  pustaka  untuk  menunjang  kualitas  dari  artikel.  Perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste dibagi menjadi 2 sektor atau segment, yaitu yaitu  Unsurveyed  segment  dan  Unresolved  segment.  Daerah-daerah  yang  termasuk dalam  Unsurveyed  segment  adalah  segment  Oben  sampai  dengan  segment  Subina dengan  luas  wilayah  kurang  lebih  14  Km  terletak  di  Kecamatan  Bikomi  Nilulat, Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  yang  terdiri  atas  6  Desa  antara  lain,  Inbate,  Sunkaen, Nainaban,  Nilulat,  Haumeniana  dan  Tubu.  Sedangkan  daerah-daerah  yang  termasuk dalam Unresolved segment adalah segment yang berada di Desa Manusasi yang berada di Bijaelsunan, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara.
Kata Kunci : Sengketa wilayah, Perbatasan darat, Konflik antar masyarakat.

## A. Pendahuluan
Indonesia dikenal
dengan wilayahnya yang sangat luas dan terdiri atas  ribuan  pulau  yang  beragam bentuknya.  Bahkan  pulau-pulau  yang membentang panjang biasanya berbatasan  langsung  dengan  negara tetangga salah satunya adalah Republik Demokrat  Timor  Leste. Diwilayah
perbatasan  biasanya  kerap  terjadi konflik  karena  kenyataan  sosial  yang beraneka  ragam  dan  bentuk  yang terdapat  disana.  Seperti  yang  terjadi antara Indonesia  dengan  Republik Demokrat  Timor  Leste  terkait  dengan konflik  tapal  batas  kedua  negara. Konflik  adalah  suatu  fenomena  atau peristiwa  sosial  yang  terjadi  karena
adanya  pertikaian  atau  perbedaan pendapat  baik  antar  individu  dengan individu  yang  lain,  individu  dengan kelompok,  kelompok  dengan  kelompok atau bahkan satu negara dengan negara yang  lain.  Biasanya  konflik  muncul karena adanya perbedaan latar belakang,  keyakinan,  gagasan  dan  lain sebagainya.  Seperti  konflik  yang  terjadi antara  Indonesia  dengan  Timor  Leste, yang disebabkan oleh masalah perbatasan. Perbatasan merupakan pintu  internasional  yang  dimiliki  suatu negara  yang  menghubungkan  negara satu dengan negara yang lain.
Menurut  Wuryandari  (2017)  dalam Sianipar  (2017)  Perbatasan  merupakan suatu  wilayah  yang  dimana  wilayah tersebut  memegang  posisi  penting dalam  tatanan  kehidupan  bernegara. Indonesia  tentunya  banyak  berbatasan dengan  negara-negara  tetangga,  baik batas  darat  maupun  batas  laut. Perbatasan darat wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) berbatasan  langsung  dengan  3  negara, antara lain Papua Nugini, Malaysia dan Timor  Leste.  Untuk  perbatasan  laut NKRI  berbatasan  langsung  dengan  10 negara,  yaitu  Papua  Nugini,  Singapura, Malaysia,  Republik  Demokratik  Timor Leste, Thailand, India, Vietnam, Australia, Filiphina dan Republik Palau. Perbatasan  darat  antara  NKRI  (Negara Kesatuan  Republik  Indonesia)  dengan Republik  Demokratik  Timor  Leste melintas  sepanjang  268,8  Km  yang melintasi  3  kabupaten  bagian  dari Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  antara lain  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara, Kabupaten  Belu,    dan  Kabupaten Kupang.  Perbatasan  darat  Indonesia dengan  Timor  Leste  dibagi  menjadi  2 sektor, yang pertama yaitu Sektor Timur atau  yang  disebut  Sektor  Utama  yang berada  di  Kabupaten  Belu  dan berbatasan  langsung  dengan  Distrik  di Timor  Leste  yang  bernama  Distrik Bobonaro dan Distrik Covalima sepanjang  149,1  Km.  Sedangkan  yang kedua,  yaitu  Sektor  Barat  yang  terletak di  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  dan Kabupaten  Kupang  yang  berbatasan langsung  dengan  Distrik  Oecussi
(bagian  dari  wilayah  Enclave  yang  ada di  Timor  Leste)  dan  terbentang sepanjang 119,7 Km. Hampir keseluruhan  perbatasan  darat  antara NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik Indonesia)
dengan Republik Demokratik Timor Leste berupa thalweg dan  watershed  atau  yang  lebih  dikenal dengan  bagaian  terdalam  yang  ada  di sungai.  Cara  penentuan  batas  terluar NKRI  dengan  Timor  Leste  mengacu pada  perjanjian  tahun  1904  (Hindia Belanda dengan Portugis) dan perjanjian pada  tahun  1914  Permanent  Court Award  (PCA),  serta  perjanjian  pada tanggal  8  April  2005  (Perjanjian Sementara  antara  Indonesia  dan  Timor Leste).  Sampai  pada  tahun  2017,  NKRI (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia) masih  memiliki  beberapa  sengketa perbatasan  darat  dan  laut  dengan Negara-negara tetangga yang diantaranya  adalah  Timor  Leste  (batas darat),  Malaysia  (batas  laut  dan  darat) dan  Filiphina  (batas  landas  kontinen). Menurut Marsudi (2017) dalam Sianipar (2017)  Menteri  Luar  Negeri  (Menlu) Retno
Marsudi menyampaikan pernyataan dalam Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2017 bahwa Indonesia  akan  mengusahakan  dan mempercepat proses penyelesaian permasalahan  batas  wilayah  Indonesia dengan negara-negara tetangga termasuk  salah  satunya  adalah  Timor Leste.

## B. Metode Penelitian
Sistematika  metode  penelitian    dalam melakukan  analisis  terkait  persoalan  pada artikel,  penulis  menggunakan  metode  studi pustaka.  Artikel  ini  disusun  berdasarkan data-data yang diperoleh dari buku referensi, artikel,  dan  jurnal  ilmiah  berkaitan  dengan pembahasan  yang  bersumber  dari  internet yang  menjabarkan  tentang  konflik  antara Indonesia  dengan  Timor  Leste  dan  upaya penyelesaiannya.  Kemudian  data  yang  telah terkumpul  disusun  dan  diurutkan  secara logis  dan  sistematis.  Simpulan  diperoleh setelah membaca keseluruhan artikel, kemudian  pokok-pokok  bahasan  penting dijadikan satu kesimpulan.
SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2021): 95-101.

## C. Pembahasan
Penyebab Terjadinya Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste Indonesia memang berbatasan langsung dengan banyak negara-negara tetangga,  salah  satunya  adalah  Timor Leste. Umumnya pada wilayah-wilayah perbatasan  sering  terjadi  konflik. Konflik  itu  sendiri  didasari  oleh perbedaan  adat,  budaya,  kebiasaan  dan keyakinan  atau  pendapat.  Seperti konflik  yang  terjadi  antara  Indonesia dengan  Timor  Leste  yang  disebabkan oleh  sengketa  perbatasan  darat  antara kedua  negara.  Perbedaan  pendapat yang  terjadi  antara  kedua  belah  pihak yaitu  Indonesia  dengan  Timor  Leste didasari  oleh  perjanjian  adat  yang terjadi  pada  masa  lampau  dan melibatkan kedua belah pihak. Sehingga permasalahan  tersebut  masih  ada  dan belum  terselesaikan  dengan  baik. Masyarakat-masyarakat  yang  ada  di daerah  perbatasan  mengklaim  bahwa wilayah  yang  menjadi  penunjang mereka  untuk  bekerja  diambil  alih  oleh Timor Leste dan hal tersebut terjadi jika traktat  kolonial  Belanda  dan  Portugis yang  diterapkan.  Konflik  yang  terjadi antara NKRI (Negara Kesatuan Republik  Indonesia)  dengan  Republik Demokratik  Timor  Leste  merupakan sengketa  perbatasan  darat  diberbagai distrik.  Karena  memang  Timor  Leste dulunya  merupakan  bagian  dari  NKRI namun  karena  suatu  permasalahan tertentu  ia  memecahkan  diri  dari Indonesia  dan  mendirikan  negara  baru. Wilayah-wilayah  di  Indonesia  memang masih banyak yang berbatasan langsung dengan  Timor  Leste.  Sehingga  memang sering  terjadi  konflik  perebutan  batas wilayah  atau  yang  biasa  disebut  tapal batas. Menurut Kolne (2017) dalam Nino (2018) NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
dengan
Republik
Demokratik  Timor  Leste  memiliki  2 kategori  tapal  batas  yang  diantaranya  , yaitu Unsurveyed segment dan Unresolved segment .  Daerah-daerah  yang  termasuk dalam Unsurveyed  segment adalah segment  Oben  sampai  dengan  segment Subina  dengan  luas  wilayah  kurang lebih  14  Km.  Sebenarnya  wilayah  ini
merupakan  tanah  yang  menjadi  hak ulayat  bagi  masyarakat-masyarakat perbatasan  yang  terletak  di  Kecamatan Bikomi  Nilulat,  Kabupaten  Timor Tengah  Utara  dan  terdiri  atas  6  Desa antara  lain,  Sunkaen,  Inbate,  Nainaban, Nilulat, Haumeniana dan Tubu. Menurut    Harsono  (1994)  dalam Kalembang  (2018)  Hak  Ulayat  adalah hak dimana suatu masyarakat memperoleh hukum adat atas lingkungan tanah di wilayahnya, dalam konteks  ini  yang  memberi  wewenang atau kewajibab tertentu kepada penguasa  adat  guna  memimpin  dan mengatur  penggunaan  tanah  yang menjadi  hak  masyarakat  di  wilayah tersebut berdarkan hukum yang berlaku disana.  Sedangkan  daerah-daerah  yang termasuk  dalam Unresolved  segment adalah  segment  yang  berada  di  Desa Manusasi  yang  berada  di  Bijaelsunan, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor  Tengah  Utara.  Di  wilayah tersebut  terdapat  tanah  yang  statusnya steril dan belum diukur bersama dalam artian tidak dikuasai oleh siapapun, baik dari  pihak  Indonesia  sendiri  ataupun pihak  dari  Timor  Leste.  Masyarakat didaerah perbatasan masih mempermasalahkan  tanah  tersebut, tanah  tersebut  memiliki  luas  142,7  Ha dan  panjang  2,7  Km  atau  seluas  489 bidang.  Dari  pihak  Indonesia  terutama masyarakat-masyarakat  yang  ada  di Manusasi menginginkan dan mengajukan agar batas negara Indonesia  dengan  Timor  Leste  dimulai dari  Tugu  Bijaelsunan  yang  kemudian mengikuti punggung gunung sampai ke Oben.  Sedangkan  pihak  dari  Timor Leste  terutama  masyarakat-masyarakat Oecusse menghendaki perbatasan antara  Timor  Leste  dengan  Indonesia dimulai  dari  Tugu  Bijaelsunan  yang kemudian  mengikuti  Lembah  Sungai Miomaffo sampai ke Oben.

## Konflik-konflik yang Terjadi antara Indonesia dengan Timor Leste
Menurut  Raharjo  (2014)  wilayah- wilayah  perbatasan  Indonesia  perlu mendapatkan perhatian
dari
pemerintah,  salah  satunya  Provinsi
Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  yang berbatasan  langsung  dengan  negara tetangga  yaitu  Timor  Leste.  Terdapat  4 Kabupaten  yang  berbatasan  langsung dengan  Timor  Leste,  antara  lain Kabupaten  Malaka,  Kabupaten  Belu, Kabupaten  Kupang  dan  Kabupaten Timor  Tengah  Utara.  Pada  tahun  2012- 2013  salah  satu  dari  ke  4  kabupaten tersebut  mengalami  konflik  komunal yang  terjadi  antar  masyarakat  disekitar perbatasan  Indonesia  dengan  Timor Leste.  Tepat  pada  tanggal  31  Juli  2012 terjadi sebuah konflik antara masyarakat dari  Desa  Haumeni  Ana,  Kecamatan Bikomi  Nilulat,  Kabupaten  Timor Tengah  Utara,  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  dengan  masyarakat  dari  daerah Passabe,  Disttik  Oecussi,  Timor  Leste. Konflik yang berkelanjutan menyebabkan  bentrokan  dan  dan terjadinya  kekerasan  antara  masyarakat kedua  negara.  Hal  ynag  mendasari konflik  tersebut  adalah  pembangunan kantor  pelayanan  Timor  Leste  yang berada  di  wilayah  atau  kawasan  netral yang belum menjadi hak dari salah satu negara  dan  masih  dalam  proses persengketaan.  Dengan  pembangunan Kantor  Pelayanan  Bea  Cukai  (Custom), Imigrasi  dan  Karantina  (CIQ)  milik Timor Leste, tumbuhan-tumbuhan milik masyarakat wilayah perbatasan Indonesia  ditebang  dan  dibabat  habis oleh  pihak  Timor  Leste.  Dalam  konflik tersebut  Timor  Leste  bahkan  dituduh telah  melewati  tapal  batas  dan memasuki wilayah kedaulatan Indonesia  sepanjang  20  Meter.  Hingga pada  akhirnya  aparat  Tentara  Negara Indonesia
(TNI) yang menjaga perbatasan Indonesia dan Tentara Timor Leste  ikut  terjun  untuk  mengamankan dan  melerai  bentrok  yang  terjadi  antar masyarakat perbatasan.
Kemudian  pada  tanggal  14  Oktober 2013,  terjadi  konflik  antar  masyarakat Nelu  dari  pihak  Indonesia  dengan masyarakat  Leolbatan  dari  pihak  Timor Leste
yang disebabkan
oleh pembangunan  jalan  tol  baru  Negara Timor  Leste  yang  berujung  pada  aksi lempar  kayu  dan  batu  dan  aksi  ini semakin  memanas  karena  adanya
campur  tangan  dari  pihak  aparat kepolisian  perbatasan  Timor  Leste  atau yang  biasa  dikenal  dengan  CIPOL. Warga  Timor  Tengah  Utara  yakin bahwa  jalan  yang  dibangun  oleh  pihak Timor  Leste  sudah  melewati  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  sejauh  500  Meter  ditambah  lagi masyarakat Haumeni Ana juga berkeyakinan  bahwa  Timor  Leste  juga menggunakan  zona  bebas  sepanjang  50 Meter. Tetapi berdasarkan nota kesepahaman  yang  terjadi  antar  2 negara  yaitu  Indonesia  dengan  Timor Leste pada tahun 2005, zona bebas tidak boleh  dikuasai  oleh  kedua  negara,  baik dari pihak Indonesia maupun pihak dari Timor  Leste.  Disisi  lain,  pembangunan jalan  tol  yang  dilakukan  oleh  pihak Timor Leste telah menimbulkan berbagai  kerusakan.  Salah  satunya pihak Timor Leste sudah merusak pintu gudang  genset  pos  penjaga  perbatasan yang  dimiliki  oleh  pihak  Indonesia, selain  itu  mereka  juga  merusak  tiang- tiang  pilar  perbatasan,    dan  dalam pembangunan  jalan  tol  yang  dilakukan pihak Timor Leste juga mengakibatkan 9 kuburan  orang-orang  tua  masyarakat Nelu,  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara. Dari  bentrok  yang  terjadi  antar masyarakat kedua negara mengakibatkan  6  orang  masyarakat Leolbatan  dan  1  orang  anggota  CIPOL mengalami  luka  parah,  sedangkan  dari pihak  Indonesia  atau  masyarakat  Nelu hanya  1  orang  mengalami  luka  ringan. Konflik  dan  ketegangan  yang  terjadi antar kedua belah pihak tersebut masih berlanjut  hingga  akhir  2013.    Setelah terjadi konflik terakhir, ratusan masyarakat  lain  dari  4  desa  yang merupakan  bagian  dari  Kecamatan Naibenu sudah berjaga-jaga diperbatasan  Indonesia  dengan  Timor Leste  dan  bersiap  perang  melawan masyarakat  dari  Leolbatan,  Desa  Kosta, Kecamatan Kota yang terletak di Distrik Oecussi. Konflik ini berpontesi membesar  karena  permasalahan  yang terjadi tidak segera di selesaikan dengan baik.
Menurut  Korbafo  (2018)  pada  bulan April  tahun  2013  hampir  terjadi  konflik
antara  masyarakat  Inbate  dari  pihak Indonesia  dengan  masyarakat  sub- distrik  Passabe  dari  pihak  Timor  Leste. Konflik tersebut disinyalir terjadi akibat pembangunan  sebuah  pos  milik  satuan pengaman perbatasan Timor Leste yang terletak  di  distrik  Subina.  Masyarakat dari  pihak  Indonesia  beranggapan bahwa  pembangunan  yang  dilakukan oleh  pihak  Timor  Leste  tersebut  telah melanggar  perjanjian  adat  yang  berupa pemberlakuan  zona  netral  yang  di tetapkan  pada  wilayah  atau  mungkin lahan  tersebut.  Kemudian  pada  bulan Oktober 2014 telah terjadi bentrok antar kedua  negara  yaitu  antara  masyarakat desa  Sunkaen  dengan  masyarakat  yang berada di sub-distrik Passabe yang lebih tepatnya  berada  di  titik  Pistana  Timor Leste.  Bentrok  tersebut  didasari  oleh aktivitas  pertanian  dan  perkebunan yang  dilakukan  oleh  masyarat  dari Passabe  yang  terletak  di  titik  tersebut hingga  masuk  ke  wilayah  Sunkaen sepanjang  200  Meter.  Menurut  Lake (2017)  dalam  Korbafo  (2018)  bahkan  di tahun  2017  masih  banyak  konflik  yang terjadi  di  beberapa  titik,  salah  satunya seperti  konflik  di  titik  Tububanat  yang melibatkan  2  pihak  yaitu  masyarakat dari  Desa  Nilulat  dengan  masyarakat dari  sub-distrik  Passabe  pada  bulan Juni.  Kemudian  pada  bulan  Agustus terjadi  lagi  sebuah  konflik  yang  terjadi Menurut Korbafo (2018) antara masyarakat  Desa  sunkaen  dengan masyarakat  yang  terletak  pada  sub- distrik  Passabe  yang  berada  di  di  titik Pistana.  Masyarakat  yang  berada  di wilayah  perbatasan  khususnya  di Kecamatan  Bikomi  Nilulat  menolak hasil  dari  kesepakatan  yang  telah  di lakukan oleh kedua negara. Kesepakatan  formal  yang  dilakukan sudah  berdasar  pada  adat  dan kebudayaan
masyarakat sekitar perbatasan.  Sebenanya  konflik  yang terjadi  antar  dua  kubu  tersebut  sudah nampak sedikit terselesaikan akan tetapi sebenarnya masyarakat-masyarakat yang  ada  di  Kecamatan  Bikomi  Nilulat masih menyimpan amarah dan perasaan tidak  terima  atas  hilangnya  lahan  yang
terkait  dengan  hasil  keputusan  negara (Korbafo 2018).
Konflik  yang  telah  terjadi  di perbatasan  darat  antara  Indonesia dengan  Timor  Leste  tersebut  dapat dikatakan  sebagai  ancaman  pertahanan dan  keamanan  negara.  Pemerintah Timor  Leste  mengklaim  atau  mengakui wilayah-wilayah  yang  terletak  di  zona netral  merupakan  hak  dan  milik  dari Timor  Leste.  Hal  tersebut  merupakan suatu  anacaman  bagi  keutuhan  dan kedaulatan  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  harus dijaga dan diperjuangkan tiap jengkalnya.  Sedangkan  semakin  sering terjadi  sebuah  konflik  maka  semakin banyak juga warga Indonesia yang jatuh menjadi korban atas konflik tersebut.

## Upaya-upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste
Salah  satu  upaya  yang  dapat menyelesaikan  persengketaan  antar kedua  negara  tersebut  adalah  dengan menjadikan  wilayah  atau  daerah  yang berada  di  antara  kedua  negara  tersebut menjadi  zona  bebas  atau  mungkin  bisa dimiliki  oleh  kedua  negara  dengan pembagian  dan  porsi  yang  adil.  Oleh karenanya,  upaya  penyelesaian  harus segera  dilakukan  karena  hal  tersebut merupakan  salah  satu  bagian  dari pertahanan negara yang harus dilakukan  secara  efektif  agar  tidak  ada lagi ancaman-ancaman dari luar.Menurut  Oping  (2018)  berbagai macam permasalahan dan konflik sudah dibahas  dan  dikemukakan  oleh  para pengamat,  ahli,  kolompok-kelompok masyarakat dan juga aparat pemerintahan.  Yang  dimana  semua masalah  tersebut  berbeda-beda  dan menyesuaikan dengan karakteristik tiap wilayah  dan  sudut  pandang  dari masing-masing  pihak  yang  sedang berkonflik.  Selama  ini  banyak  isu-isu yang  berkembang,  tetapi  belum  tentu semua  itu  adalah  suatu  permasalahan. Namun  tetap  saja  hal  tersebut  menjadi perhatian  bagi  berbagai  kalangan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Dan perlu diketahui bahwa
setiap  masalah  yang  sedang  dihadapi adalah  suatu  hal  yang  harus  dan  wajib segera  diselesaikan  secepatnya  agar tidak  terjadi  konflik  susulan  yang  lebih serius daripada sebelumnya.
Menurut  Raharjo  (2014)    upaya penyelesaian  konflik  terbagi  menjadi  2 yaitu,  upaya  penyelesaian  langsung dan upaya penyelesaian tidak langsung. Penyelesaian langsung biasanya  dilakukan  oleh  aparat-aparat, baik  dari  pemerintah  maupun  TNI. Biasanya  TNI  bekerja  sama  dengan pihak-pihak    lain  untuk  menghentikan konflik yang terjadi di wilayah-wilayah perbatasan.  Tentunya  Indonesia  telah melakukan  berbagai  tindakan  dan upaya
untuk menyelesaikan
permasalahan  yang  terkait  dengan konflik di perbatasan. Tindakan tersebut  berupa  tindakan  yang  bersifat jangka  pendek  atau  bentuk  dari  suatu proses  pemeliharaan  perdamaian  yang biasanya  berupa  penghentian  suatu konflik  yang  melibatkan  kekerasan didalamnya  maupun  tindakan  yang bersifat  jangka  panjang  yang  biasanya berupa  proses  penciptaan  perdamaian yang  berwujudkan    penyelesaian  pada sumber-sumber  yang  menjadi  konflik. Sedangkan  pada  upaya  penyelesaian tidak  langsung  lebih  menitikberatkan pada  berbagai  kebijakan  yang  tidak direncanakan  (tidak  sengaja)  yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi berpengaruh dan hal yang utama adalah sebagai upaya dalam pencegahan konflik agar tidak terulang kembali.  Upaya  ini  biasanya  berupa koordinasi  dengan  Badan  Nasional Perbatasan untuk menentukan berbagai kebijakan di wilayah perbatasan.
Menurut Samaleleway (2018) metode penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan secara  damai  kurang  efektif  digunakan. Metode  atau  cara  yang  lebih  tepat dengan  melalui  Perundingan  langsung antara  kedua  negara  yaitu  Indonesia dengan  Timor  Leste.  Perundingan secara  langsung  biasanya  diadakan dalam  bentuk  diskusi,  pembicaraan- pembicaraan  langsung  antar  negara- negara yang bersengketa atau berkonflik dalam  suatu  pertemuan  tertutup.
Perundingan  langsung  semacam  ini biasanya  dilakukan  wakil-wakil  yang sudah  ditetapkan  oleh  negara  seperti duta-duta  besar,  menteri-menteri  luar negeri, atau wakil-wakil yang ditugaskan  dan  perundingan  dapat dilangsungkan  secara  bilateral  ataupun multilateral.  Tujuan  dari  perundingan ini juga tidak secara khusus menyelesaikan  suatu  sengketa  atau permasalahan  yang  sedang  terjadi. Suatu perundingan akan dinilai berhasil jika  menghasilkan  suatu  peraturan  atau hasil baru yang dapat meredakan suatu situasi  sengketa  atau  konflik  yang sedang terjadi.

## D. Kesimpulan
Konflik  adalah  suatu  fenomena  atau peristiwa  sosial  yang  terjadi  karena adanya  pertikaian  atau  perbedaan pendapat  baik  antar  individu  dengan individu  yang  lain,  individu  dengan kelompok,  kelompok  dengan  kelompok atau bahkan satu negara dengan negara yang  lain.  Biasanya  konflik  muncul karena adanya perbedaan latar belakang,  keyakinan,  gagasan  dan  lain sebagainya.  Konflik  itu  sendiri  didasari oleh perbedaan adat, budaya, kebiasaan dan  keyakinan  atau  pendapat.  Seperti konflik  yang  terjadi  antara  Indonesia dengan  Timor  Leste  yang  disebabkan oleh  sengketa  perbatasan  darat  antara kedua  negara.  Konflik  yang  terjadi antara NKRI (Negara Kesatuan Republik  Indonesia)  dengan  Republik Demokratik  Timor  Leste  merupakan sengketa  perbatasan  darat  diberbagai distrik. Perbatasan darat antara Indonesia  dengan  Timor  Leste  dibagi menjadi  2  sektor  atau  segment,  yaitu yaitu Unsurveyed segment dan Unresolved  segment.  Yang  terdiri  atas wilayah  3  kabupaten  bagian  dari Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  antara lain  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara, Kabupaten  Belu,    dan  Kabupaten Kupang.  Daerah-daerah  yang  termasuk dalam  Unsurveyed  segment  adalah segment  Oben  sampai  dengan  segment Subina  dengan  luas  wilayah  kurang lebih  14  Km  terletak  di  Kecamatan Bikomi  Nilulat,  Kabupaten  Timor
Tengah  Utara  yang  terdiri  atas  6  Desa antara  lain,  Inbate,  Sunkaen,  Nainaban,
Nilulat, Haumeniana dan Tubu. Sedangkan daerah-daerah
yang termasuk  dalam  Unresolved  segment adalah  segment  yang  berada  di  Desa Manusasi  yang  berada  di  Bijaelsunan, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor  Tengah  Utara.  Konflik  yang terjadi  di  tahun  2012-2013  telah melibatkan  banyak  pihak  dan  tentunya hal tersebut merupakan ancaman serius bagi  keamanan  dan  kedaulatan  negara. Konflik tersebut terjadi karena penentuan  tapal  batas  kedua  negara belum terselesaikan. Akibatnya wilayah- wilayah  yang  terletak  di  batas-batas antara  kedua  negara  tersebut  masih kerap disengketakan. Hal tersebut tidak lain dilandasi karena rendahnya pendapatan, pendidikan maupun tingkat  kesejahteraan  yang  memaksa para  masyarakatnya  rentan  berkonflik. Konflik  yang  kerap  terjadi  karena adanya perebutan lahan yang dimanfaatkan  sebagai  perkebunan  atau bahkan  hal  lain  yang  sekiranya  dapat menghasilkan  uang  untuk  membiayai keberlangsungan  hidup  mereka.  Dalam penyelesaian  konflik  ini  berbagai elemen dan aktor terlibat, seperti aparat militer, masyarakat sipil dan pemerintah.  Upaya  dalam  penyelesaian konflik  biasanya  berupa  penghentian diplomasi  dan  kekerasan  yang  sedang terjadi.  Disisi  lain  pengelolaan  tapal batas  wilayah  perbatasan  dan  upaya pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan  juga  ikut  andil  dalam penyelesaian  konflik  antar  negara Indonesia dengan Timor Leste. Namun, pelibatan  masyarakat  dalam  upaya penyelesaian  konflik  juga  dianggap efektif. Hal tersebut dilandasi oleh adat- istiadat  yang  sudah  berkaitan  erat dengan  penguasaan  tanah  yang  ada  di wilayah tersebut. Didalam kondisi yang sama  pula  pemerintah  dan  masyarakat saling
merundingkan
untuk
menghasilkan sebuah kesepakatan yang terkait dengan tapal batas kedua negara serta  aturan  atau  pedoman  yang mengatur
pengelolaan kebun masyarakat  sekitar  perbatasan  yang
terkadang  hasil  dari  kedua  putusan tersebut  saling  bertentangan  tidak dalam satu kesepakatan.

## Daftar Referensi
Kalembang, E. (2018). Tanah Ulayat Sebagai simbol Eksistensi Adat- istiadat:Studi Kasus tentang Konflik Tanah Ulayat di Perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Segmen Bijael Sunan/Oelnasi. Sabda 13 (1).
Nino, H. (2001). Ruang Konflik di Area Tapal Batas Indoneia-Timor Leste: Studi Kasus di Kabupaten Tmor Tengah Utara dan Distrik Oecusse. Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya 2 (2). Oping, S. J. (2018). Efektifitas Pengamanan Terhadap Puau-pulau Terluar Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Konflik di Wilayah Perbatasan Indonesia. Lex Privatum VI (6).
Raharjo, I. . S. (2014). Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik Antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan Warga Distrik Oecussi, Timor Leste Pada 2012 2013. Jurnal Pertahanan 4 (1). Samaleleway, M. V. (2018).Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Damai Wilayah Darat Antara Indonesia dan Timor Leste Menurut Hukum Internasional. Lex Et Societatis VI (2). Sianipar, J. M. I. (2017). Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Darat Indonesia–Timor Leste. SOCIAEPOLITES 18(1).
Korbaffo, S. Y. (2018). Konflik Masyarakat Perbatasan Indonesia Timor Leste dalam Pendekatan Non Tradisional (Studi Kasus Batas Darat Antara Kecamatan Bikomi Nilulat dan Sub-distrik Passabe).