e-ISSN : 2621-4105

## TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPALA SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Lukman Pardede, Hotmaida Simanjuntak Universitas HKBP Nommensen, Medan lukmanpardede1961@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini menguji tentang peran dan tanggung jawab hukum kepala sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  pemerintah  pada  tahun  2005  mengeluarkan  kebijakan  tentang adanya bantuan operasional sekolah. Pada awalnya pengelolaan dana operasional sekolah dianggarkan dan dikelola oleh pemerintah pusat.  Mulai tahun 2011 pengelolaan dana BOS dilakukan oleh 3 kementerian yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional. Terakhir terjadi perubahan pengelolaaan dan penyaluran dana BOS pada tahun 2020 mengalami perubahan dengan dikelola  oleh  sekolah  setelah  menerima  penyaluran  dana  dari  Kementerian  Keuangan.  Pelaksanaan  dan penggunaaan dana operasional sekolah sering kali timbul masalah baik terkait dengan masalah administrasi, penyimpangan  maupun  penyelewengan  yang  dilakukan  oleh  oknum  kepala  sekolah  dalam  penggunaaan dana  operasional  sekolah.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normatif.  Pengelolaan  dana  BOS dilaksanakan  secara  terbuka  dengan    melibatkan  pengelola  sekolah  di  mana  kepala  sekolah  bertindak sebagai  penanggung  jawabnya.  Agar  proses  penyaluran  dan  pendistribusian  dana  BOS  dapat  berjalan dengan  lancar,  efektif,  efisien,  transparan  dan  terhindar  dari  penyimpangan  maka  perlu  dilaksanakan evaluasi dan pengawasan.
Kata Kunci: Bantuan Operasional Sekolah; Kepala Sekolah; Tanggung Jawab.

## THE PRINCIPAL’S  LEGAL RESPONSIBILITY IN THE MANAGEMENT OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE FUNDS

## Abstract
This study examines the role and legal responsibilities of school principals in managing school operational assistance  funds  (BOS).  In  2005,  the  government  issued  a  policy  regarding  the  existence  of  school operational assistance. Initially, the management of school operational funds was budgeted and managed by the central government. Starting in 2011, the management of BOS funds was carried out by 3 ministries, namely the Ministry of Finance, the Ministry of Home  Affairs, and the Ministry of National Education. Finally, there was a change in the management and distribution of BOS funds in 2020, with changes being managed by schools after receiving funding from the Ministry of Finance. In the implementation and use of school operational funds, problems often arise, both related to administrative problems, deviations, and fraud committed by unscrupulous school principals in the use of school operational funds. This research method  uses  normative  juridical.  Open  management  of  BOS  funds  by  involving  school  administrators where the principal acts as the person in charge. In order for the distribution and distribution of BOS funds to run smoothly, effectively, efficiently, transparently, and to avoid irregularities, it is necessary to carry out evaluation and supervision.
Keywords: School Operational Assistance; Headmaster; Responsibility.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Sekolah  sebagai  sarana  pendidikan  mempunyai  peranan  dalam  memningkatkan kualitas dan pendidikan nasional yang lebih maju, berkualitas, modern, mempunyai daya saing di era disrupsi saat ini. Peran dari kepala sekolah tentunya akan dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia dalam sekolah. Kepala sekolah disini sebagai motor penggerak yang memegang kunci maju dan mundurnya sekolah. Kepala sekolah  memegang  kunci    dan  peran  penting  dalam  memimpin  sekolah,  disini  kepala sekolah  tidak  hanya  sekedar  sebagai  pemimpin  tetapi  juga  dituntut  mempunyai kemampuan manajemen dan motivator yang baik dalam mengelola sekolah. 1
Sesuai  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  bahwa  “negara berkewajiban  melayani  setiap  warga  negara  untuk  memenuhi  hak  dan  kebutuhannya dalam  kerangka  pelayanan  umum  yang  layak”.  Untuk  menyelenggarakan  pelayanan umum yang lebih baik bagi semua warga negara, pemerintah harus berperan aktif dalam menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas, yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. 2 Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan  dengan meluncurkan program wajib belajar 9 tahun, adanya kebijakan ini tentunya tidak akan dapat berjalan dengan baik dan optimal bila  tidak  didukung  dengan  kebijakan  lain  seperti  kebijakan  pendidikan  gratis  bagi sekolah  dasar  dan  untuk  meningkatkan  kualitas  sekolah  salah  satunya  dengan memberikan  bantuan  operasional  sekolah  maupun  bantuan  sarana  dan  prasarana pendidikan  yang  diberikan  langsung  kepada  sekolah  baik  melalui  dana  alokasi  khusus pendidikan maupun, APBD provinsi dan kabupaten/kota.
Pengelolaan dana operasional sekolah pada awalnya  dianggarkan dan dikelola oleh pemerintah  pusat,  kemudian    pada  tahun  2011  pengelolaan  dana  bantuan  operasional sekolah  (BOS)  dilaksanakan  oleh  3  kementerian  yaitu  Kementerian  Keuangan, Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Kementerian  Pendidikan  Nasional.  Perubahan pengelolaaan  dana  BOS  tahun  2020  mengalami  perubahan  lagi  dengan  dikelola  oleh sekolah  setelah  menerima  penyaluran  dana  langsung  dari  Kementerian  Keuangan. Perubahan  kebijakan  penyaluran  BOS  tersebut  telah  diatur  melalui  Peraturan  Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Pelaksanaan  dan  penggunaaan  dana  operasional  sekolah  sering  kali  timbul masalah  baik  terkait  dengan  masalah  administrasi,  penyimpangan  maupun penyelewengan  yang  dilakukan  oleh  oknum  kepala  sekolah  dalam  penggunaaan  dana BOS. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa “penyaluran dana BOS mulai tahun anggaran 2020 akan dilakukan dari rekening kas umum negara (RKUN) langsung
1 Lilis  Kholifatul  Jannah,  “Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Dalam  Menghadapi  Era  Revolusi  Industri  4.0 : Perspektif Manajemen Pendidikan,” Islamika 2, no. 1 (2020): 129–39, https://doi.org/10.36088/islamika.v2i1.471.
2 Zaenal  Arifin,  “Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Proses  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah,” Jurnal Hukum Responsif 5, no. 5 (2017): 54–62.
e-ISSN : 2621-4105
ke rekening sekolah. Tujuannya untuk memangkas birokrasi sehingga sekolah dapat lebih cepat menerima dan menggunakan dana BOS tersebut untuk operasional di sekolah”. 3 Telah  ada  penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji  baik  tentang  tanggung  jawab kepala  sekolah  dalam  pengelolaan  dana  BOS  maupun  yang  secara  khusus  mengkaji tentang evaluasi penyalurannya. Penelitian oleh Akbar (2018) mengkaji tentang adanya kendala  dalam  teknis  pelaksanaan  pemberian  bantuan  operasional  sekolah  yang  ada  di Kabupaten  Mamuju  Utara.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengkaji  evaluasi pelaksanaan pemberian BOS pada sekolah dasar yang ada di Kabupaten Mamuju Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberian dana BOS di sekolah dasar  telah  dilaksanakan  dengan  baik  walau  dalam  evaluasinya  masih  ditemukan kekurangan dan kelemahan. 4 Obyek dari penelitian ini adalah sekolah dasar yang ada di Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.
Penelitian  selanjutnya  tentang  pelaksanaan  program  dana  BOS  juga  telah  dikaji oleh  Regina  et  al.  (2015),  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengkaji  bagaimana implementasi program bantuan operasional sekolah di Kota Malang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya dana bantuan operasional sekolah yang harusnya  diterima  oleh  sekolah,  terlambatnya  laporan  penggunaan  dana  bantuan operasional  sekolah  yang  harus  disampaikan  oleh  sekolah,  kurangnya  pengetahuan manajerial  dari  pengelola  dana  BOS  yaitu  bendahara  dan  guru.  Untuk  mengatasi permasalahan  yang  ada  maka  perlu  dilaksanakan  bimbingan  teknis  yang  dapat meningkatkan kemampuan dan manajerial dari para pengelola dana bantuan operasional sekolah. Adanya transparansi penggunaan dana bantuan operasional sekolah juga dapat diharapkan  meminimalkan  kecurangan  yang  ada  dalam  pelaksanaan  pemberian  dana BOS di Kota Malang. 5
Terakhir penelitian yang relevan dengan penelitian ini diangkat oleh Tukisri (2021) yang mengkaji tentang  tanggung jawab kepala sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional  sekolah  (BOS)  pada  saat  ini.  Penelitian  ini  mengkaji  bagaimana  tanggung jawab kepala sekolah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan  Pendidikan.    Kepala  sekolah  dalam  mempertanggung  jawaban  laporan penggunaaan  dana  bantuan  operasinal  sekolah  harus  memberikan  laporan  laporan administrasi dan laporan keuangan penggnaan dana BOS secara triwulan. Kepala sekolah juga harus bertanggung jawab secara hukum jika dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS ada indikasi kecurangan dan penyelewengan. 6
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  bertujuan mengkaji tentang bagaimana tanggung jawab hukum kepala sekolah dalam pengelolaan
3 “Ubah  Kebijakan,  Mulai  Tahun  Ini  Penyaluran  Dana  BOS  Langsung  Ke  Sekolah,”  Kontan,  2020, https://nasional.kontan.co.id/news/ubah-kebijakan-mulai-tahun-ini-penyaluran-dana-bos-langsung-ke-sekolah.
4 Muhammad  Firyal  Akbar,  “Evaluasi  Kebijakan  Program  Pemberian  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah,” Aristo 7, no. 1 (2018): 34, https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1287.
5 Bonita Regina, Saleh Soeaidy, and Heru Ribawanto, “Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang),” Jurnal Administrasi Publik (JAP) 3, no. 1 (2015): 61–66.
6 Tukisri  and  Junindra  Martua,  “Tanggung  Jawab  Kepala  Sekolah  Dalam  Pengelolaan  Dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2008  Tentang  Pendanaan Pendidikan,” Jurnal Pionir 7, no. 1 (2021): 76–86, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36294/pionir.v7i1.1827.
e-ISSN : 2621-4105
dana BOS yang disesuiakan tidak hanya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tetapi juga dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, penelitian ini juga menjelaskan upaya yang harus dilakukan dalam menghindari terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dana BOS. Kelebihan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam  penelitian  ini  juga  dijelaskan  tentang  sanksi  dalam  penyelewengan  dan penyimpangan  dana  BOS  beserta  contoh  kasusnya.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Tukisri mengkaji tentang tanggung jawab kepala sekolah yang hanya sesuai dengan PP Nomor  48  tahun  2008  saja.  Sedangkan  penelitian  yang  diangkat  oleh  Akbar  hanya mengkaji  tentang  kendala  dan  teknis  evaluasi  penyaluran  dan  BOS,  penelitian  yang hampir  sama  juga  diangkat  oeh  Regina  yang  hanya  mengkaji  tentang  implementasi pengelolaan dana BOS tetapi dengan obyek penelitian di Kota Malang.

## B. PERMASALAHAN
Sesuai dengan latar belakang penelitian diatas maka permasalahan yang diangkat dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  tanggung  jawab  hukum  kepala  sekolah  dalam pengelolaaan dana operasional sekolah (BOS)?

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  menurut  Johnny Ibrahim  adalah    “Suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya.  Logika  keilmuannya  dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara- cara kerja ilmu hukum normatif.” 7
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan, karena yang akan diteliti  berbagai  aturan  hukum  yang  menjadi  fokus  utama  sekaligus  tema  sentral  suatu penelitian. 8 Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk mengakaji bagaimana tanggung jawab hukum kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS menurut undang- undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah “bahan hukum primer yang terdiri dari  peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan hasil penelitian”.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Fungsi administrator pendidikan yang dimiliki oleh kepala sekolah berarti kepala sekolah harus dapat mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang kegiatan  pembelajaran  disekolah  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di sekolahnya. Meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah juga tak bisa dilepaskan dari peran guru yang profesional. Semakin berkualitas dan profesionalnya seorang guru akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan di sekolah. 9
Disamping itu kepala sekolah bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas keberhasilan  siswa  didik,  untuk  itu  kepala  sekolah  sebagai  kunci  pendorong  dan
7 Johny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1981).
9 Ramadani  Harni,  “Pelaksanaan  Pengembangan  Pendidikan  Kewarganegaraan  Yang  Ideal  Bagi  Pelajar Sekolah
Menengah,” USM
Law
Review 4, no. 1 (2021): 313–25,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3344.
e-ISSN : 2621-4105
kemajuan sekolah harus dapat mengatur dan mengelola sekolah sehingga dapat membawa ke sekolah ke arah yang lebih maju dan terukur. 10 Dari hal ini dapat terlihat bahwa kepala sekolah  mempunyai  fungsi  dan  peran  yang  signifikan  dalam  usahanya  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  dan  pembelajaran  di  sekolah.  Tugas  dan  fungsi  pokok kepala sekolah dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) tugas pokok utama yaitu tugas dan fungsi kepala skolah dalam mengelola dan mengatur tugas administrasi dan tugas pokok lainnya yaitu  sebgai  pembinaan  peningkatan  kualitas  pendidikan. 11 Peningkatan  kualitas pendidikan  tentunya  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  tersedianya  sarana  dan  prasana pendidikan yang cukup dan memadai.
Upaya pemerintah dalam membantu sekolah dalam memenuhi sarana dan prasarana pendidikan  di  sekolah  antara  lain  melalui  bantuan  operasional  sekolah  (BOS).  BOS sebagai  program  pemerintah  pada  dasarnya  adalah  untuk  penyediaan  pendanaan  biaya operasi  non  personalia  bagi  satuan  pendidikan  dasar  sebagai  pelaksana  program  wajib belajar.  Menurut  PP  No  48  tahun  2008  tentang  Pendanaan  Pendidikan,  biaya  non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain. 12
Kepala  sekolah  dalam  merencanakan  penggunaan  dana  BOS  terlebih  dahulu menyesuaikan  dengan  rencana  pengembangan  sekolah  secara  keseluruhan,  baik pengembangan jangka pendek, maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa  pengembangan  satu  tahunan.  Pengembangan  jangka  panjang  berupa pengembangan  lima  tahunan,  sepuluh  tahunan,  dan  dua  puluh  lima  tahunan.  Adanya perencanaan penggunaaan dana BOS  yang baik   maka manfaat  dari adanya dana  BOS dapat  berjalan  efektif  dan  tepat  sasaran.  Selain  itu  penggunaan  dana  BOS  harus didasarkan  pada  kesepakatan  dan  keputusan  bersama  antara  tim  manajemen  BOS sekolah,  dewan  guru  dan  komite  sekolah.  Hasil  kesepakatan  harus  dituangkan  secara tertulis  dalam  bentuk  berita  acara  rapat  dan  ditandatangani  oleh  seluruh  peserta  rapat. Tidak semua kebutuhan sekolah harus dipenuhi oleh dana BOS. 13
Pendanaan  pendidikan  nasional  diatur  dalam  satu  bab  tersediri  dalam  Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu bab XIII, Pasal 46, 47, 48, 49. Bab ini mengatur tentang tanggung jawab pendanaan (Pasal 46), sumber pendanaan (Pasal 47), pengelolaan dana pendidikan (Pasal 48), dan pengalokasian dana pendidikan (Pasal 49). Dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan masyarakat (Pasal 46 ayat 1). Menurut aturan ini yang disebut sebagai masyarakat adalah
10 Karina  Purwanti,  Murniari  AR,  and  Yusrizal  Yusrizal,  “Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Pada SMP Negeri 2 Simeulue Timur,” Jurnal Ilmiah Didaktika 14, no. 2 (2014): 390– 400, https://doi.org/10.22373/jid.v14i2.510.
11 Muh. Fitrah, “Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,” Jurnal Penjaminan Mutu 3, no. 1 (2017): 31, https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.90.
12 Akbar, “Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah.”
13 Afrilliana Fitri, “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin  Koto  Selayan  Kota  Bukittinggi,” Jurnal  Administrasi  Pendidikan  FIP  UNP 2,  no.  1  (2014):  33–39, http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/3753.
e-ISSN : 2621-4105
sebagai kelompok warga negara Indonesia, non pemerintah yang mempunyai perhatian dan  peranan  di  bidang  pendidikan.  Hal  ini  dapat  dismpulkan  bahwa  masyarakat  harus dibedakan dengan orang tua peserta didik atau dengan peserta didik (Pasal 1 butir 7, 28, 29, 44, dan 46). 14
Partisipasi  masyarakat  dalam  memberikan  dukungan  dana  dan  sumber  daya pendidikan  lainnya  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  melalui  penyelenggaraan pendidikan,  sangat  diperlukan  dan  harus  terus  digalakkan.  Partisipasi  dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah (pasal 56). Lembaga ini bersifat  mandiri  dan  tidak  mempunyai  hubungan  hirarkis  dengan  dana  pendidikan  di daerah.  Peran  lembaga  ini  adalah  memberikan  pertimbangan,  arahan  dan  dukungan tenaga,  sarana  dan  prasarana,  serta  pengawasan  dalam  peningkatan  mutu  pelayanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 15
Program BOS merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas  pendidikan  di  sekolah    dengan  menyediakan  pendanaan  biaya  operasi  non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Semua SD/SDLB, SMP/SMPLB/ SMPT yang menerima dana BOS membebaskan pungutan bagi seluruh  peserta  didik  terhadap  biaya  operasional  sekolah  dan  membebaskan  pungutan dalam  bentuk  apapun  bagi  seluruh  peserta  didik  miskin  dan  meringankan  beban  biaya operasi  sekolah  bagi  peserta  didik  di  sekolah  negeri  maupun  swasta.  Program  BOS dimulai sejak bulan Juli 2005 berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian wajib  belajar.  Sehingga  sejak  tahun  2009  pemerintah  melakukan  perubahan  tujuan, pendekatan  dan  orientasi  pada  program  BOS,  dari  perluasan  akses  menuju  pada peningkatan kualitas. Pemberian dana BOS pada setiap tahunnya mengalami peningkatan biaya  satuan  serta  perubahan  mekanisme  dalam  penyaluran,  dan  mulai  tahun  2012 penyaluran dana BOS dilakukan melalui mekanisme transfer ke provinsi dan selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara langsung dalam bentuk hibah. 16
Pengelolaan BOS pada masa ini penggunaan dan penyaluran dana BOS dilakukan oleh sekolah sesuai dengan ketentuan penggunaan dana BOS yang diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan. Sejauh ini sekolah merasa dana cukup memenuhi kebutuhan sekolah. Sekolah  dalam  menggunakan  dana  BOS  memprioritaskan  beberapa  kegiatan  seperti pembiayaan honor guru/ tenaga pendidik/ kependidikan yaitu 30% dari dana BOS yang diterima  sekolah,  pembiayaan  kegiatan  ekstrakurikuler,  kegiatan  O2SN  (Olimpiade Olahraga  Siswa  Nasional),  lomba  MIPA  (Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam), lomba  mata  pelajaran,  belanja  barang  habis  pakai  seperti  ATK  kantor/sekolah  dan keperluan  rumah  tangga  sekolah,  layanan  daya  dan  jasa  seperti  langganan  listrik  dan modem, pengadaan buku materi kelas I-VI. Pembelian barang disesuaikan dengan jumlah
14 Badrut Tamam, “Reorientasi Pendanaan Pendidikan Dalam Membangun Mutu Sekolah,” Jurnal Al Miskat Al Anwar 29, no. 1 (2018): 35–48, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24853/ma.1.2.%p.
15 Tamam.
16 Anggriati  Ledu  Ngaba,  “Implementasi  Program  Bantuan  Operasional  Sekolah,” Jurnal  Manajemen  Dan Supervisi Pendidikan , no. 52 (2017): 254–61, https://doi.org/10.17977/um025v1i32017p254.
e-ISSN : 2621-4105
yang  direncanakan  dalam  RKAS  (Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah)  yang disertai dengan kwitansi atau nota belanja. 17
Pengelolaaan  dan  penyaluran  dana  BOS  tahun  2020  mengalami  perubahan  lagi dengan  dikelola  oleh  sekolah  setelah  menerima  penyaluran  dana  dari  Kementerian Keuangan.  Dalam  pelaksanaan  dan  penggunaaan  dana  operasional  sekolah  sering  kali timbul  masalah  baik  terkait  dengan  masalah  administrasi,  penyimpangan  maupun penyelewengan  yang  dilakukan  oleh  oknum  kepala  sekolah  dalam  penggunaan  dana operasional sekolah.
Pengelolaan  dana  BOS  telah  diatur    dalam  PP  Nomor  48  Tahun  2008  tentang Pendanaan  Pendidikan.  Peraturan  pemerintah  ini  menyebutkan  bahwasannya  suatu pendidikan  bermula  dari  adanya  suatu  usaha  yang  sadar  dan  juga  terencana  demi mewujudkan  suatu  suasana  di  dalam  belajar  dalam  proses  menuju  pembelajaran  yang lebih baik, agar para peserta didik dapat lebih aktif dan juga dapat mengembangkan suatu potensi atas kepribadian dan juga kecerdasan serta ahlak yang mulia dan juga memiliki keterampilan yang diperlukan bagi dirinya dan para masyarakat bangsa dan juga negara. 18 Pelaksanaan  pemberian  dana  BOS  mulai  tahun  2020  mulai  berubah  dengan ditransfernya dana BOS dari Kementerian Keuangan langsung ke rekening sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Nonfisik.    Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan menjelaskan bahwa satuan biaya dana BOS  yang diterima oleh setiap sekolah dihitung berdasarkan  jumlah  peserta  didik.  Besaran  dana  BOS  untuk  per  siswa  SD  selama  satu tahun sebesar Rp. 800.000,-. Dana BOS yang diterima  per siswa SMP selama satu tahun sebesar Rp. 1.000.000,-, Sedangkan bagi siswa SMA/SMK per siswa menerima bantuan BOS  sebesar  Rp.  1.400.000,-  selama  satu  tahun.  Proses  penyaluran  dana  BOS dilaksanakan  setiap  triwulan  yaitu  Januari-Maret,  April-Juni,  Juli-September,  dan Oktober-Desember. Ketentuan ini tidak berlaku bagi daerah terpencil yang mempunyai hambatan  dalam  proses  penyaluran  dan  biaya  pengambilan  yang  mahal  maka dilaksanakan selama satu semester sekali. 19
Dasar hukum pelaksanaan penyaluran dana BOS diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  19  tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  8  tahun  2020  tentang  Petunjuk  Teknis Bantuan  Operasional  Sekolah  Reguler  yang  telah  diganti  dengan  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, petunjuk  tekni  ini  mengatur  bahwa  penyaluran  dana  BOS  oleh  sekolah  dilaksanakan sesuai  dengan  prinsip  berbasis  sekolah.  Sekolah  dalam  proses  penyaluran  dana  BOS harus melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program dengan kondisi yang riil dan disesuikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Sekolah mempunyai
17 Ngaba.
18 Tukisri  and  Martua,  “Tanggung  Jawab  Kepala  Sekolah  Dalam  Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.”
19 “Tahun Ini Dana BOS Langsung Ke Sekolah,” Media Indonesia, 2020, https://mediaindonesia.com/humaniora/283931/tahun-ini-dana-bos-langsung-ke-sekolah.
e-ISSN : 2621-4105
kewenangan dalam menentukan skala prioritas dalam penyaluran dana BOS dengan tetap memperhatikan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah.
Dana  BOS  reguler  hanya  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan pendidikan  sekolah  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  antara  tim  BOS  sekolah  yang terdiri  dari  guru  dan  komite  sekolah  yang  dilaksanakan  dalam  bentuk  tertulis.  Kepala sekolah  tidak  boleh  sendirian  mengelola  dana  BOS  reguler.  Kepala  sekolah  dalam pengelolaan dana BOS harus dibantu dengan  tim BOS sekolah yang terdiri dari 5 orang yaitu  kepala  sekolah  sebagai  penanggung  jawab,  bendahara  sekolah  dan  anggota sebanyak 3 orang yang terdiri dari unsur guru, komite sekolah dan orang tua/wali peserta didik di luar komite sekolah. Kepala sekolah beserta tim BOS sekolah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima. Pengelolaan dana BOS  secara  terbuka  melibatkan  pengelola  sekolah  di  mana  kepala  sekolah  bertindak sebagai penanggung jawabnya.
Tanggung jawab kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS tidak diatur dalam PP  No  48  tahun  2008,  yang  hanya  mengatur  tanggung  jawab  pemerintah  baik  pusat maupun daerah dalam penyediaan dana pendidikan. Tanggug jawab kepala sekolah dalam pengelolaan  dan  BOS  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler Pasal 20 yang menyatakan dalam pengelolaan dana BOS reguler, kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah. Tim BOS  sekolah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  atas  kepala  sekolah  sebagai penanggung jawab. 20 Mengenai sanksi atas penyimpangan dan penyelewengan dana BOS diatur  dalam  Pasal  21  yang  menyatakan  bahwa  “Tim  BOS  sekolah  yang  melanggar ketentuan  larangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenai  sanksi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada kepala sekolah dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana bila ternyata melanggar KUH Pidana dan UU tentang Tipikor.
Sanksi administrasi dapat berupa “sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang  yang  berlaku  (pemberhentian,  penurunan  pangkat,  mutasi  kerja)  dan penerapan  tuntutan  perbendaharaan  dan  ganti  rugi”,  yaitu  dana  BOS  yang  terbukti disalahgunakan  agar  dikembalikan  kepada  satuan  pendidikan  atau  ke  kas  negara sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud Nomor 76 tahun 2014, dalam Bab VIII tentang  Pengawasan,  Pemeriksaan,  dan  Sanksi.  Sanksi  terhadap  penyalahgunaan wewenang  yang  dapat  merugikan  negara  dan/atau  sekolah  dan/atau  peserta  didik  akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang.
Penyimpangan  dan  penyelewengan  dana  BOS  jika  terbukti  akan    melanggar  UU Tipikor. Bagi yang menyelewengkan dana BOS dikenakan pasal tindak pidana korupsi. Penyimpangan dan penyelewengan dana BOS dapat dijerat dengan  Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal  18  UU  Nomor  31  tahun  2019  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Tipikor) dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 3 juncto Pasal 18, juncto Pasal 55 KUHP
20 Kemendikbud,  “Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nomor  6  Tahun  2021  Tentang  Petunjuk Teknis BOS Reguler” (2021), https://bos.kemdikbud.go.id/news/view/petunjuk-teknis-pengelolaan-dana-bos-reguler- 13287a0f-6c0f-43c7-b78b-693d471a9b11.
e-ISSN : 2621-4105
dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pada kasus penyimpangan dana BOS  sering  ditarik  dari  terjadinya  dugaan  tindak  pidana  korupsi  menjadi  pelanggaran administrasi.  Ada  indikasi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  apabila  telah  mengembalikan uang kerugian keuangan negara maka proses hukum tindak pidananya akan dihentikan, karena  tindakan  yang  dilakukan  oleh  terduga  tindak  pidana  korupsi  hanya  dianggap berupa kesalahan administrasi belaka. 21
Banyak  terjadi  kasus  penyimpangan  dan  penyelewengan  dana  BOS  seperti  yang terjadi di Brebes Jawa Tengah dimana Kejaksaan Negeri Brebes, Jawa Tengah menahan Kepala dan Wakil SMK Kerabat Kita Bumiayu. Mereka diduga melanggar tindak pidana tindak pidana korupsi. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Brebes karena tersangkut kasus penyelewengan dana BOS. Jumlah penyimpangan dan penyelewengan dana BOS sebesar Rp. 4.963.680.000. 22
Tanggal 14 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menahan mantan Kepala SMKN  53  Jakarta,  dan  mantan  Staf  Sudin  Pendidikan  Wilayah  I  Jakarta  Barat  yang diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional  pendidikan (BOP). Dari perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK)  nilai  kerugian  negara  sebesar  Rp.  2,3  milyar. Penyimpangan  dan penyelewengan yang dilakukan kepala sekolah dan staf Sudin Pendidikan Jakarta Barat dapat  dijerat  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  atau  Pasal  3  Undang-undang  No  31  Tahun  1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor. 23 Agar  proses  penyaluran  dan  pendistribusian  dana  BOS  dapat  berjalan  dengan lancar,  efektif,  efisien,  transparan  dan  terhindar  dari  penyimpangan  maka  perlu dilaksanakan  evaluasi  dan  pengawasan.  Pengawasan  disini  berarti  “  pengawasan  dan pengendalian  performa  sekolah  untuk  memastikan  bahwa  jalannya  penyelenggaraan kegiatan  sekolah  telah  sesuai    dengan  rencana  yang  ditetapkan”. 24 Pengawasan  dalam penggunaan  dan  penyaluran  dana  BOS  sangat  penting  untuk  mengantisipasi  adanya penyimpangan  dan  penyelewengan.  Pengawasaan  ini  diperlukan  agar  penyaluran  dana BOS  sesuai  dengan  komponen  pembiayaan  dan  perencanaan  kebutuhan  sekolah  yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan petunjuk teknis pelaksanaan dana BOS. Alokasi dana yang besar tersebut rawan penyimpangan dan atau  penggunaan yang kurang tepat. 25 Mengenai  maraknya  penyimpangan  dan  penyelewengan  dana  BOS,  maka  proses penanggulangan  penyimpangan  korupsi  dana  BOS  tidak  hanya  menggunakan  upaya penal  yang  cenderung  reaktif,  akan  tetapi  juga  harus  ada  upaya  non-penal  dengan
21 Izzudin  Arsalan  et  al.,  “Reposisi  Kewenangan  Kejaksaan  Dalam  Melakukan  Penegakan  Tindak  Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintahan,” USM Law Review 4, no. 2 (2021): 651–62, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4248.
22 Tim  Liputan  News,  “Bancakan  Dana  BOS,” Law  Justice ,  September  2020,  https://www.law- justice.co/artikel/92929/analisis-hukum-bancakan-dana-bos/.
23 Wilda Hayatun Nufus, “Kejari Jakbar Tahan Eks Kepala SMKN 53 Terkait Korupsi Dana BOS,” Detik.Com , 2021, https://news.detik.com/berita/d-5767451/kejari-jakbar-tahan-eks-kepala-smkn-53-terkait-korupsi-dana-bos.
24 Onisimus Amtu, Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah (Jogjakarta: Alfabeta, 2013).
25 Annisa Rahayu and Endang Larasati Setianingsih, “Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Sekolah Dasar (SD) Di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung,” Journal Of Public Policy And Management Review 6, no. 2 (2017), https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.15908.
e-ISSN : 2621-4105
pendekatan  preventif  dengan  jalan  pencegahan  seseorang  melakukan  tindak  pidana korupsi dana BOS. 26 Upaya preventif antar lain dapat dilakukan dengan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan dana BOS dan pengawasan dalam penyaluran dana BOS.
Tindakan preventif berupa pengawasan  yang dilakukan dalam proses penyaluran dana BOS dilakukan tidak hanya pada saat pelaksanaan tetapi juga pada saat pelaporan laporan  penggunaan  dana  BOS  sehingga  tidak  terjadi  keterlambatan.  Untuk  itu  dalam pendekatan  pencegahan  kebocoran  keuangan  negara  dalam  penyaluran  dana  BOS pengawasan  penyaluran  dana  BOS  dapat  melibatkan  Aparatur  Pengawasan  Intern Pemerintah (APIP). 27 Selain itu upaya yang dilakukan dalam meminimalisir  terjadinya penyimpangan  dana  BOS  harus  diikuti  dengan  sosialisasi  dan  bimbingan  teknis pengelolaan  dana  BOS  agar  tim  BOS  sekolah  dapat  lebih  memahami  dan  mempunyai kompetensi  yang cukup dalam pengelolaan dana BOS sehingga dalam pelaksanaannya dana BOS dapat tepat sasaran sesusuai dengan petunjuk teknis.

## E. PENUTUP
Dana  BOS  reguler  hanya  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan pendidikan  sekolah  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  antara  tim  BOS  sekolah  yang terdiri  dari  guru  dan  komite  sekolah  yang  dilaksanakan  dalam  bentuk  tertulis.  Kepala sekolah  tidak  boleh  sendirian  mengelola  dana  BOS  reguler.  Kepala  sekolah  dalam pengelolaan dana BOS harus dibantu dengan  tim BOS sekolah yang terdiri dari 5 orang yaitu  kepala  sekolah  sebagai  penanggung  jawab,  bendahara  sekolah  dan  anggota sebanyak 3 orang yang terdiri dari unsur guru, komite sekolah dan orang tua/wali peserta didik di luar komite sekolah. Kepala sekolah beserta tim BOS sekolah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima. Pengelolaan dana BOS  secara  terbuka  melibatkan  pengelola  sekolah  di  mana  kepala  sekolah  bertindak sebagai penanggung jawabnya. Mengenai sanksi atas penyimpangan dan penyelewengan dana  BOS  dapat  berupa    sanksi  administrasi  maupun  sanksi  pidana  bila  ternyata melanggar  KUH  Pidana  dan  UU  tentang  Tipikor.  Agar  proses  penyaluran  dan pendistribusian dana BOS dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien, transparan dan terhindar dari penyimpangan maka perlu dilaksanakan evaluasi dan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aflah,  Muhammad  Nur,  Muhammmad  Junaidi,  Zaenal  Arifin,  and  Kadi  Sukarna. “Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.” USM Law Review 4, no. 2 (2021): 631–50.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279. Akbar,  Muhammad  Firyal.  “Evaluasi  Kebijakan  Program  Pemberian  Dana  Bantuan Operasional Sekolah.” Aristo 7, no. 1 (2018): 34.
https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1287.
Arifin,  Zaenal.  “Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Proses  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa
26 Mochamad Ramdhan Pratama and Mas Putra Zenno Januarsyah, “Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 235, https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195.
27 Muhammad  Nur  Aflah  et  al.,  “Kedudukan  Hukum  Aparatur  Pengawasan  Intern  Pemerintah  Dalam Pengawasan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,” USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  631–50, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279.
e-ISSN : 2621-4105
Pemerintah.” Jurnal Hukum Responsif 5, no. 5 (2017): 54–62.
Arsalan,  Izzudin,  Muhammad  Junaidi,  Sukimin  Sukimin,  and  Kukuh  Sudarmanto. “Reposisi  Kewenangan  Kejaksaan  Dalam  Melakukan  Penegakan  Tindak  Pidana Korupsi  Dan  Maladministrasi  Pemerintahan.” USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021): 651–62. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4248.
Fitrah,  Muh.  “Peran  Kepala  Sekolah  Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan.” Jurnal Penjaminan Mutu 3, no. 1 (2017): 31. https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.90. Fitri, Afrilliana. “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri  Kecamatan  Mandiangin  Koto  Selayan  Kota  Bukittinggi.” Jurnal Administrasi Pendidikan FIP UNP 2, no. 1 (2014): 33–39. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/3753.
Harni,  Ramadani.  “Pelaksanaan  Pengembangan  Pendidikan  Kewarganegaraan  Yang Ideal Bagi Pelajar Sekolah Menengah.” USM Law Review 4, no. 1 (2021): 313–25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3344.
Jannah,  Lilis  Kholifatul.  “Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Dalam  Menghadapi  Era Revolusi Industri 4.0 : Perspektif Manajemen Pendidikan.” Islamika 2, no. 1 (2020): 129–39. https://doi.org/10.36088/islamika.v2i1.471.
Johny Ibrahim. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
Kemendikbud.  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  6  tahun  2021 Tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler (2021). https://bos.kemdikbud.go.id/news/view/petunjuk-teknis-pengelolaan-dana-bos- reguler-13287a0f-6c0f-43c7-b78b-693d471a9b11. Ngaba, Anggriati Ledu. “Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah.” Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan , no. 52 (2017): 254–61.
https://doi.org/10.17977/um025v1i32017p254.
Nufus,  Wilda  Hayatun.  “Kejari  Jakbar  Tahan  Eks  Kepala  SMKN  53  Terkait  Korupsi Dana  BOS.” Detik.Com .  2021.  https://news.detik.com/berita/d-5767451/kejari- jakbar-tahan-eks-kepala-smkn-53-terkait-korupsi-dana-bos.
Onisimus Amtu. Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah . Jogjakarta: Alfabeta, 2013.
Pratama,  Mochamad  Ramdhan,  and  Mas  Putra  Zenno  Januarsyah.  “Upaya  Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 235. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195.
Purwanti, Karina, Murniari AR, and Yusrizal Yusrizal. “Kepemimpinan Kepala Sekolah
Dalam  Meningkatkan  Kompetensi  Guru  Pada  SMP  Negeri  2  Simeulue  Timur.” Jurnal Ilmiah Didaktika 14, no. 2 (2014): 390–400. https://doi.org/10.22373/jid.v14i2.510.
Rahayu,  Annisa,  and  Endang  Larasati  Setianingsih.  “Pengawasan  Dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  Untuk  Sekolah  Dasar  (SD)  Di  Dinas  Pendidikan Kabupaten Temanggung.” Journal Of Public Policy And Management Review 6, no. 2 (2017). https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.15908.
Regina, Bonita, Saleh Soeaidy, and Heru Ribawanto. “Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang).” Jurnal Administrasi Publik (JAP) 3, no. 1 (2015): 61–66. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1981.
e-ISSN : 2621-4105
Media  Indonesia.  “Tahun  Ini  Dana  BOS  Langsung  Ke  Sekolah,”  2020. https://mediaindonesia.com/humaniora/283931/tahun-ini-dana-bos-langsung-ke- sekolah.
Tamam, Badrut. “Reorientasi Pendanaan Pendidikan Dalam Membangun Mutu Sekolah.”
Jurnal Al Miskat Al Anwar 29, no. 1 (2018): 35–48. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24853/ma.1.2.%p.
Tim  Liputan  News.  “Bancakan  Dana  BOS.” Law  Justice .  September  2020. https://www.law-justice.co/artikel/92929/analisis-hukum-bancakan-dana-bos/.
Tukisri,  and  Junindra  Martua.  “Tanggung  Jawab  Kepala  Sekolah  Dalam  Pengelolaan Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  48  Tahun  2008  Tentang  Pendanaan  Pendidikan.” Jurnal  Pionir 7,  no.  1 (2021): 76–86. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36294/pionir.v7i1.1827.
Kontan.  “Ubah  Kebijakan,  Mulai  Tahun  Ini  Penyaluran  Dana  BOS  Langsung  Ke Sekolah,”  2020.  https://nasional.kontan.co.id/news/ubah-kebijakan-mulai-tahun- ini-penyaluran-dana-bos-langsung-ke-sekolah.