Page 243

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH HIKMATUL SALRIDHO
Wasiyem, 1 , Reza Khaliza 2 , Tetty Khalirani Lubis 3 , Aqilla Syafah Marwah Pohan 4
Fahrul Rozi Capah 5.1
Email: rznrhaliza08@gmail.com

## Abstrak
Implementasi  kebijakan  pendidikan  merupakan  bagian  proses  untuk  pembuatan kebijakan,  di  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  yang  berlangsung  dalam  beberapa tahap pembuatan kebijakan politik dimana aktivitas politik yang  sedang berlangsung dalam  tahapan  membuat  kebijakan  dan  di  visualkan  sebagai  serangkaian  dari  tahap yang  saling  mempunyai  keterkaitan  satu  dengan  yang  lain  yang  dapat  di  atur berdasarkan  urutan  waktu  dan  seperti  penyusunan  agenda,  formulasi,  adoptasi  dan implementasi  kebijakan  pendidikan  mengilustrasikan  secara  rinci  pada  fase  dan karakter pembuat kebijakan itu dan dimana implementasi adalah bagian yang ada di dalamnya.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  yang  berorientasi  pada pendekatan  deskriptif,  kegiatan  penelitian  dengan  melakukan  analisis  hanya  sampai taraf  deskripsi,  yaitu  menganalisis  dan  menyajikan  fakta  secara  sistematik  sehingga dapat  lebih  mudah  untuk  dipahami  dan  disimpulkan. Penelitian  ini  dilaksanakan  di Madrasah  Ibtidaiyah  Hikmatul  Salridho,  dengan  melihat  kondisi  sekolah  serta kebijakan sekolah sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendidikan
1 . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

## Abstract
The implementation of educational policy is part of the process for policy making, in the policy making process which takes place in several stages of policy making where ongoing  political  activity  is  in  the  stages  of  making  policies  and  is  visualized  as  a series of stages  which are interrelated with one another which can be arranged on a chronological  basis  and  such  as  agenda  setting,  formulation,  adoption  and implementation of education policies illustrates in detail the phases and character of the  policy  makers  and  of  which  implementation  is  part  of  it.  This  research  uses qualitative research that is oriented towards a descriptive approach, research activities by  conducting  analysis  only  up  to  the  description  level,  namely  analyzing  and presenting  facts  systematically  so  that  they  can  be  more  easily  understood  and meaningful.  This  research  was  conducted  at  the  Hikmatul  Salridho  Elementary School, by looking at the condition of the school and school policies according to the problem to be studied.
Keywords  : Implementation, Policy, Education

## PENDAHULUAN
Implementasi  kebijakan  pendidikan  merupakan  proses  yang  tidak  hanya menyangkut  perilaku-perilaku  badan  administratif  yang  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan  program  dan  menimbulkan  ketaatan  kepada  kelompok  sasaran, melainkan  juga  menyangkut  faktor-faktor  hukum,  politik,  ekonomi,  sosial  yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat  dalam  program.  Pada  dasarnya  implementasi  kebijakan  pendidikan  tidak menjadi monopoli birokrasi pendidikan yang secara hirarki dilakukan dari paling atas di  kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan  sampai  paling  bawah  yaitu  sekolah sebagai ujung tombak peleksana otonomi pendidikan. Dalam implementasi kebijakan
pendidikan, baik pemerintah, masyarakat serta sekolah idealnya secara bersama-sama dan  saling  bahu-membahu  dalam  bekerja  dan  melaksanakan  tugas-tugasnya  demi suksesnya implementasi kebijakan pendidikan dimaksud.
Pemberlakuan  sebuah  kebijakan  yang  tertuang  dalam  aturan  perundang- undangan terhadap masyarakat secara ideal harus ditetapkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan  masyarakatnya,  oleh  karena  itu  semestinya  sebelum  kebijakan diberlakukan  harus  dapat  tersosialisasi  terlebih  dahulu,  termasuk  dalam  hal  ini kebijakan di bidang pendidikan.
Implementasi  kebijakan  merupakan  keputusan  mengenai  kebijakan  yang mendasar,  biasanya  tertuang  dalam  suatu  undang-undang,  namun  dapat  juga berbentuk  instruksi-instruksi  eksekutif  yang  penting  atau  keputusan  perundangan. Idealnya  keputusan  tersebut  menjelaskan  masalah-masalahyang  hendak  ditangani, menetukan  tujuan  yang  hendak  dicapai  dan  dalam  berbagai  cara  "menggambarkan struktur"  proses  implementasi  tersebut.  Implementasi  kebijakan  merupakan  salah komponen  dalam  proses  kebijakan.  Melaksanakan  kebijakan  berarti  melaksanakan pilihan  yang  telah  ditetapkan  dari  berbagai  alternatif  dalam  perumusan  dan perundangan yang berlaku, di dukung oleh personil yang profesional, serta sarana dan prasarana yang tersedia (Wibawa, 1992:14).
Sebuah  kebijakan  sebelum  dilaksanakan,  perlu  dijabarkan  secara  operasional tujuan  umum  menjadi  tujuan  khusus  yang  lebih  spesifik.  Dalam  menjabarkan kebijakan  itu,  harus  diatur  sumber  dana,  sumber  daya  serta  perangkat  organisasi lainnya.  Dalam  konteks  pelaksanaan  kebijakan  ini,  bahwa  perlunya  perhatian terhadap  hal-hal  antara  lain:  (1)  manusia,  (2)  struktur,  (3)  proses  administrasi  dan manajemen, (4) dana, dan (5) daya. Ke semua faktor tesebut dapat dijadikan sebagai faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  dalam  implementasi  kebijakan  (Siagian, 1985:225).
Suatu  tindakan  administratif  sangat  diperlukan  dalam  upaya  pelaksanaan kebijakan. Agar implementasi kebijakan dalam pendidikan dapat berjalan lancar dan sukses,  maka  perlu  di  analisis  tentang  peraturan  yang  dapat  mendukung  kebijakan, keungan,  personil  dan  prasarana  lain  yang  dapat  mendukung  suatu  pelaksanaan kebijakan.  Banyak  pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan  sepeti: kelompok  formal,  informal,  suprastruktur,  inprastruktur  dan  fungsional.  Semua  itu saling  terkait  dan  sangat  menetukan  akan  keberhasilan  dalam  implementasi  sebuah kebijakan  seperti  kebijakan  pendidikan.  Implementasi  kebijakan  banyak  juga dipengaruhi  oleh  faktor  organisasi.  Secara  sederhana  tujuan  implementasi  kebijakan adalah  untuk  menetapkan  arah  agar  tujuan  kebijakan  dapat  direalisasikan  sebagai hasil  dari  kegiatan  pemerintah.  Keseluruh  proses  penetapan  kebijakan  baru  ini  bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan sasaran tersebut.
Seperti  dikemukan  di  atas,  bahwa  proses  implementasi  kebijakan  tidak  hanya menyangkut  perilaku  badan  administratif  yang  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan  program  dan  menimbulkan  ketaatan  pada  diri  kelompok  sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan- kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang  langsung  atau  tidak  langsung  dapat  memengaruhi  semua  pihak  yang  terlibat, dan  yang  pada  akhirnya  berpengaruh  terhadap  dampak,  baik  yang  negatif  maupun positif. Karenanya, untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan kesamaan  pandangan  atas  tujuan  yang  hendak  dicapai  dan  komitmen  semua  pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksananya.
Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ditentunya juga tidak lepas  dari  perumusan  kebijakan  yang  tidak  membuahkan  isi  kebijakan  (content  of policy)  yang  akomodatif  serta  lingkungan  di  mana  kebijakan  dimaksud diimplementasi (Grindle, 1980:8).
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  dapat  dilihat  dari  terjadinya  kesesuaian antara  pelaksana  atau  penerapan  kebijakan  dengan  desain,  tujuan  dan  sasaran kebijakan  itu  sendiri,  serta  memberikan  dampak  atau  hasil  yang  positif  bagi pemecahan  yang  dihadapi.  Asumsi  yang  dibangun  mengenai  konsep  keberhasilan implementasi  kebijakan  adalah  semakin  tinggi  pula  peluang  keberhasilan implementasi  kebijakan  adalah  semakin  tinggi  derajat  kesesuaian,  maka  semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah digariskan.
Keberhasilan  dalam  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  yaitu  1)  adanya standar  kebijakan  dan  tujuan,  yang  menguraikan  tujuan  keseluruhan  keputusan kebijakan  untuk  menilai  kinerja  kebijakan,  2)  adanya  sumber  daya  dan  insentif disediakan,  3)  kualitas  hubungan  antar-organisasi,  karakteristik  lembaga  yang mengimplementasikan kebijakan, termasuk isu-isu seperti kontrol terhadap organisasi sangat  penting,  4)  masalah  hubungan  formal  dan  informal  dengan  "Pembuatan kebijakan  atau  lembaga  yang  menegakkan  kebijakan,  5)  lingkungan,  6)  respon  dari para pelaksana, yang melibatkan tiga elemen: kognisi (pemahaman, pengertian) dari kebijakan,  arah  respon  mereka  terhadap  hal  itu  (penerimaan,  netralitas,  penolakan) dan intensitas respon.
Sebagai  sebuah  sistem,  proses  implementasi  kebijakan  tidak  dapat  dilepaskan dari rumusan kebijakan serta masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan. Pada proses  implementasi  keberadaan  sumber  daya,  kondisi  eksternal,  hubungan  antara lembaga  pengambil  kebijakan  dengan  lembaga  masyarakat,  serta  pelaksana  di lapangan akan menentukan bagaimana proses implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan digulirkan.
Implementasi  tidak  hanya  dipandang  sebagai  proses  untuk  mencapai  tujuan kebijakan.  Sebagai  sebuah  sistem  dalam  tatal  kelola  kebijakan  maka  implementasi kebijakan dapat disamakan dengan manajemen sistem yang terkait dengan kebijakan.
Implementasi  kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai  proses  birokrasi,  pengembangan organisasi maupun konflik dan tawar menawar diantara para kelompok maupun elit.
Langkah-Langkah  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan,  Mengacu  pada Permenpan  No.  4  tahun  2007  tentang  Pedoman  Umum  Formulasi,  Implementasi, Evaluasi  Kinerja  dan  Revisi  Kebijakan  Publik  di  Lingkungan  Lembaga  Pemerintah Pusat  dan  Daerah;  terdapat  langkah-langkah  yang  harus  ditempuh  dalam mengimplementasikan  kebijakan  publik,  yaitu:  (a)  Penyiapan  Implementasi Kebijakan, termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksana  kebijakan  pendidikan,  baik  dari  kalangan  pemerintah  atau  birokrasi maupun  masyarakat  (publik).  Tahapan  sosialisasi  dilakukan  dengan  cara penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media serta pertemuan langsung  dengan  masyarakat.  (b)  Implementasi  kebijakan  yang  dilaksanakan  tanpa sanksi  (masa  uji  coba)  dengan  jangka  waktu  tertentu  disertai  dengan  perbaikan  atau penyempurnaan  kebijakan  apabila  diperlukan.  (c)  Implementasi  kebijakan  yang dilaksanakan dengan sanksi. Hal ini dilakukan setelah masa uji coba selesai, disertai dengan pengawasan dan pengendalian. (d) Setelah dilakukan implementasi kebijakan, lalu dilakukanlah evaluasi kebijakan.
Kebijakan  dibuat  untuk  menjadi  pedoman  dalam  bertindak  dan  mengarahkan kegiatan  dalam  organisasi  pendidikan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Proses  implementasi  kebijakan  hanya  dapat  dimulai  apabila  tujuan-tujuan  dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang  dan  sejumlah  dana/biaya  telah  dialokasikan  untuk  mewujudkan  tujuan- tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.
Pelaksanaan  kebijakan  publik  dibidang  pendidikan  meupakan  hal  yang  sangat penting, sebab pemerintah sudah seharusnya membuat perubahan-perubahan didalam pendidikan  demi  tercapainya  pelaksanaan  pendidikan  yang  lebih  baik.  Selain  itu adanya  perencanaan  perencanaan  dalam  bidang  pendidikan  juga  tengah  digalakkan,
contohnya  saja  penempatan  guru-guru  yang  dianggap  profesional  untuk  bersedia ditempatkan  ditempat-tempat  terpencil.  Hal  ini  merupakan  suatu  kebijakan  yang sangat  baik,  mengingat  banyaknya  guru  yang  berlomba-lomba  kedaerah  perkotaan mengakibatkan  kurangnya  guru  didaerah  pedesaan/terpencil.Maka  dari  itu  perlu adanya  suatu  kebijakan  dari  pemerintah  khususnya  yang  mana  mampu  membuat suatu program-program baru untuk perubahan pendidikan yang lebih berkualitas.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan
Memahami pengertian implementasi kebijakan merupakan bagian dalam upaya memahami  kebijakan  secara  komprehensif.  Pada  gilirannya,  pemahaman  itu menggiring  pada  pemahaman  mengenai  implementasi  kebijakan  dalam  bidang pendidikan. Bahkan, implementasi kebijakan pendidikan seringkali berlangsung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya.
Istilah  implementasi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  berarti pelaksanaan atau penerapan .  Istilah  implementasi  biasanya  dikaitkan  dengan  suatu kegiatan  yang  dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Kamus  Webster merumuskan  secara  pendek  bahwa to  implement (mengimplementasikan)  berarti to provide the means for carryingout (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu),
to  give  practical  effect (menimbulkan  dampak  atau  akibat  terhadap  sesuatu). Pengertian  tersebut  mempunyai  arti  bahwa  untuk  mengimplementasikan  sesuatu harus disertai  sarana  yang  mendukung  yang  nantinya  akan  menimbulkan  dampak atau akibat terhadap sesuatu itu (Wahab, 2008). Wibawa (1994) menyebutkan bahwa implementasi  kebijakan  merupakan  bentuk  pengejawantahan  keputusan  mengenai kebijakan  yang  mendasar.  Biasanya  tertuang  dalam  suatu  undang-undang.  Namun juga  dapat  berbentuk  instruksi-instruksi  yang  penting  atau  keputusan  perundang- undangan.  Idealnya,  keputusan-keputusan  tersebut  menjelaskan  masalah-masalah
Page 250
yang hendak  ditangani,menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut (Wibawa,1994).
Implementasi  kebijakan  publik  tidak  hanya  menyangkut  perilaku  badan-badan administratif  yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  program  dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran,melainkan pula menyangkut kekuatan- kekuatan  politik,  ekonomi,  dan  sosial  yang  langsung  atau  tidak  langsung  dapat mempengaruhi  perilaku  dari  semua  pihak  yang  terlibat,dan  akhirnya  berpengaruh terhadap  dampak  baik  yang  diharapkan.  Bahkan  lebih  dari  itu,  Grindle  (1980) menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  bukan  hanya  sekedar  bersangkut  paut dengan  mekanisme  penjabaran  keputusan-keputusan  politik  ke  dalam  prosedur- prosedur  rutin  lewat  saluran-saluran  birokrasi,  melainkan  juga  menyangkut  masalah konflik  kepentingan,  keputusan,  dan  siapa  yang  memperoleh  apa  dari  kebijakan tersebut.
Wahab  (2008)  menyatakan  bahwa  policy  implementation  encompasses  those actions  by  public  or  private  individuals  groups  that  are  directed  the  achievement  of objecteves  set  forth  in  prior  decision  (tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh individu-individu  atau  pejabat-  pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-  tujuan  yang  telah  digariskan  dalam keputusan  kebijakan).  Tentang  implementasi  kebijakan,  Udoji  mengatakan  dengan tegas bahwa the execution of policies is a important if not more important than policy making.  Policy  will  remain  dreams  or  blue  prints  file  jackets  unless  they  are implemented  (Pelaksanaan  kebijakan  adalah  sesuatu  yang  penting,  bahkan  mungkin jauhlebih  penting  daripada  pembuatan  kebijakan.  Kebijakan-kebijakan  akan  sekedar berupa  impian  atau  rencana  bagus  yang  tersimpan  rapih  dalam  arsip  jika  tidak diimplementasikan).  Oleh  karena  itu  implementasi  kebijakan  perlu  dilakukan  secara arif,  bersifat  situasional,  mengacu  pada  semangat  kompetensi,  dan  berwawasan pemberdayaan.
Luankali  (2007)  berpendapat  bahwa  memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan  merupakan  fokus perhatian implementasi kebijakan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan  kejadian-  kejadian  atau  kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah disahkannya  pedoman-pedoman  kebijakan  negara  yang  mencakup  usaha-  usaha untukmengadministrasikannya  maupun  untuk  menimbulkan  akibat  atau  dampak nyata  pada  masyarakat  atas  kegiatan-kegiatan  program  yang  sedang  atau  akan dilaksanakan.Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan  melakukan  suatu  aktivitas  atau  kegiatan  sehingga  pada  akhirnya  akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintahan dalam mengatasi  masalah  yang  timbul  dalam  masyarakat  sehingga  melahirkan  keputusan- keputusan tersebut.

## Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan
Kebijakan  disini  adalah  adanya  putusan  oleh  pemerintah  memalu  hasil musyawarah  dengan  beberapa  lembaga  seperti  (eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif) agar masyarakat bisa maju karenanya di ambilah kebijkan yang dapat di putuskan dan memberikan  jalan  kehidupan  bermasyarakat  dari  seleruh  secara  umum.  Kebijakan yang baik ialah yang dapat bermanfaat untuk banyak orang dan tidak merugikan oleh banyak  orang  karena  di  dalam  kebijakan  di  buat  berdasarkan  undang-  undang  yang jelas  adanya.  Implementasi  kebijakan  pendidikan  merupakan  bagian  proses  untuk pembuatan  kebijakan,  yang  ada  seperti  dinyatakan  oleh  (Hasbuallah,  2015) bahwasanya di dalam proses pembuatan kebijakan yang berlangsung dalam beberapa tahap pembuatan kebijakan politik dimana aktivitas politik yang sedang berlangsung dalam  tahapan  membuat  kebijakan  dan  di  visualkan  sebagai  serangkaian  dari  tahap yang  saling  mempunyai  keterkaitan  satu  dengan  yang  lain  yang  dapat  di  atur berdasarkan  urutan  waktu  dan  seperti  penyusunan  agenda,  formulasi,  adoptasi  dan implementasi  kebijakan  pendidikan  mengilustrasikan  secara  rinci  pada  fase  dan
karakter pembuat kebijakan itu dan dimana implementasi adalah bagian yang ada di dalamnya.  Di  fase  pertama  merupakan  penyusunan  agenda,  karakter  fase  misalnya beberapa  pejabat  yang  di  pilih  dan  di  angkat  menempatkan  adanya  masalah  pada publik.  Di  fase  kedua  merupakan  formulasi  kebijakan  karakter  di  fase  ini  adalah pejabat  yang  merumuskan  kebijakan  untuk  mengatasi  semua  masalah,  yang  di alternatifkan  kebijakan  dapat  melihat  ada  perlunya  membuat  perintah  eksekutif  dan peradilan  dan  tingkatan  legislatif.  Di  fase  ketiga  merupakan  adopsi  kebijakan, karakter  misalnya  unik  pemeriksaan  dan  akuntansi  di  dalam  pemerintahan  yang menentukan  badan  eksekutif,  yudikatif  dan  legislatif  serta  peradilan  fase  yang keempat  merupakan  dari  implementasi  kebijakan  karaktaristik  kebijakan  yang  di laksnakan  oleh  beberapa  unit  administrasi  pada  sumber  finansial  dan  kemanusiaan. Fase yang terakhir merupakan penilaian kebijakan berkarakter di fase ini adanya unit pemeriksaan  dan  akutansi  di  dalam  pemerintah  dapat  menentukan  badan  eksekutif, yudikatif dan legislatif serta peradilan yang memenuhi persyaratan di dalam undang- undang  yang  membuat  implementasi  kebijakan  yang  terbagi  menjadi  tiga  tahap perumusan  masalah  dan  tahap  formulasi  dan  adoptasi  kebijakan,  dengan  demikian penemuan ini dapat berkembang secara dinamis dengan adanya berbagai keragaman situasi  dan  kondisi  yang  di  hadapi  yang  meliputi  dari  keagamaan  stratifikasi kebijakan, jenis-jenis kebijakan dan lingkungan kebijakan.

## Tahapan Implementasi Kebijakan Pendidikan
Implementasi  kebijakan  pendidikan  merupakan  salah  satu  aktivitas  dalam proses kebijakan yang menentukan sebuah kebijakan bersentuhan dengan stakeholder pendidikan serta dapatdi terima oleh masyarakat. implementasi kebijakan merupakan hal  yang  rumit  dengan  prosese  yang  kompleks.  Dalam  hal  ini  dapat  diketahui  bila dalam  tahapan  dan  formulasi  kebijakan  dilakukan  dengan  baik,  tetapi  jika  pada tahapan  implementasinya  tidak  diperhatikan  inptimalisasinya,maka  tentu  tidak  jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar dalam evaluasi mendapatkan hasil yang sesuai dengan target.
Charles O Jones dalam gaffar memiliki tiga tahapan utama, yakni organization, interpretation,  and  application. pengorganisasian,  pembentukan  atau  penataan kembali  sumberdaya  yang  ada,  unit-unit  serta  metode  untuk  menjalankan  program yang  sudah  direncanakan.  kedua,  interpretasi,  yaitu  aktivitas  sosialisasi  dan pengarahan  kebijakan  agar  program  yang  sudah  direncanakan  tepat  dan  dapat diterima  serta  dijalankan.  ketiga,  aplikasi,  yaitu  berhubungan  dengan  perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan  program  yang  nantinya  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  kebijakan tersebut.
Dari  beberapa  ulasan  di  atas  dapat  ditarik  disimpulkan,  bahwa  implementasi kebijakan  merupakan  suatu  cara  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan  dengan tahapan-tahapan yang dilakukan menjadikan kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah  ditentukan  sebelumnya.  Mengimplementasikan  sebuah  kebijakan  bukanlah masalah  yang  mudah  terutama  dalam  mencapai  tujuan  bersama.  Cukup  sulit  untuk membuat  sebuah  kebijakan  publik  yang  baik  dan  adil.  Dan  lebih  sulit  lagi  untuk melaksanakannya  dalam  bantuk  dan  cara  yang  memuaskan  semua  orang  termasuk mereka  yang  dianggap  klien.  Masalah  lainnya  adalah  kesulitan  dalam  memenuhi tuntutan  berbagai  kelompok  yang  dapat  menyebabkan  konflik  yang  mendorong berkembangnya pemikiran politik sebagai konflik.

## Pendekatan Implementasi Kebijakan Pendidikan
Dalam  implementasi  kebijakan  pendidikan  ada  beberapa  pendekatan  salah satunya,  yaitu  top  down  dan  bottom  up  pendekatan  top  down  yaitu  pendekatan menurunkan  alternatif  kebijakan  yang  abstrak  atau  makro  menjadi  tindakan  konkrit atau  makro.  Pendekatan  ini  menjadikan  pemerintah  berperan  beasar  untuk memberikan kebijakan. Kebijakan yang bersifat top down ini bersifat secara strategis, umum  dan  berhubungan  dengan  keselamatan  negara,  seperti  kurikulum  pendidikan, pembiayaan  pendidikan  nasional,  pembelajaran  daring  pada masa  pandemi  COVID-
19  dan  lain  sebagainya.  Pendekatan  bottom  up,  yaitu  pendekatan  yang  berasal  dari bawah  (masyarakat).  kebijakan  ini  diawali  dari  masyarakat  melalui  aspirasi, permintaan  dan  dukungan  dari  masyarakat.  implementasi  kebijakan  berusaha  untuk menyampaikan  harapannya  dan  permasalahan  yang  dihadap.pendekatan  yang berkenaan  dengan  bottom  up  biasanya  berkenaan  dengan  hal-hal  yang  tidak menyangkut  masalah  keamanan  nasional,  kebijakan  ini  berfokus  kepada  hal-hal seperti  alat-  alat  kontrasepsi,  padivarietas  unggul,  pengembangan  ekonomi  nelayan dan  lain  sebagainya  yang  berfokus  pada  satu  bidang  yang  menjadi  masalah  yang dihadapi.
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  dapat  dilihat  dari  terjadinya  kesesuaian antara  pelaksanaan  atau  penerapan  kebijakan  dengan  desain,  tujuan  dan  sasaran kebijakan  itu  sendiri,  serta  memberikan  dampak  atau  hasil  yang  positif  bagi pemecahan  masalah  yang  dihadapi.  Asumsi  yang  dibangun  mengenai  konsep keberhasilan  implementasi  kebijakan  adalah  semakin  tinggi  derajat  kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah digariskan.
Menurut  Hogwood  dan  Gun  (Garret,  1993),  bahwa  kebijakan  publik mengandung  resiko  untuk  gagal.  Keduanya  membagi  dua  pengertian  tentang kegagalan kebijakan ( policy failure ) , yaitu :
 Tidak  terimplementasikan  ( non  implementation ).  Suatu  kebijakan  yang  tidak dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  dan  pada  akhirnya  berakibat  pada implementasi yang tidak efektif dan sulit untuk dipenuhi.
 Implementasi yang  tidak berhasil ( unsucessfull implementation ).Implementasi  yang  tidak  berhasil  biasanya  terjadi  manakala suatu  kebijakan  tertentu  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  namun karena  ada  faktor  eksternal  akhirnya  kebijakan  itu  tidak  berhasil  untuk mencapai  hasil  yang  dikehendaki.  Kebijakan  memiliki  resiko  gagal  karena
Page 255
faktor  berikut:  Pelaksanaan  buruk  ( bad  excecution ),  kebijakan  itu  sendiri buruk ( bad policy ) dan kebijakan itu sendiri yang bernasib buruk ( bad luck ).

## Model Implemetasi Kebijakan Pendidikan
Dalam  proses  implementasi  kebijakan terdapat  beberapa  aspek  yang  berkaitan dengan  proses  ini  dan  layak  untuk  diperhatikan  yaitu  teori  dan  model  implementasi kebijakan, pendekatan dalam implementasi kebijakan, langkah- langkah implementasi,  faktor-faktor  pelaksanaan  kebijakan,  serta  tantangan  dan  kendala dalam  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Pembahasan  tiga  aspek  terakhir  akan dikemukakan  dalam  pembahasan  mengenai  strategi  implementasi  serta  kecukupan dan kelengkapan implementasi kebijakan.
Terdapat  cukup  banyak  teori  dan  model  yang  menjelaskan  tentang implementasi  kebijakan,  termasuk  kebijakan  dalam  bidang  pendidikan.  Beberapa diantaranya  seperti  yang  sampaikan  oleh  Wahab  (2008)  adalah  teori  BrianW. Hogwood  dan  Lewis  A.  Gunn,  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn,  serta  teori  Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier.Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn merupakan pencetus  teori  implementasi  kebijakan  dengan  pendekatan  The  top  down  approach. Menurutnya,  terdapat  beberapa  syarat  agar  kebijakan  dapat  dilaksanakan  secara sempurna yaitu:
a. Kondisi  eksternal  yang  dihadapi  oleh  Badan  atau  Instansi  pelaksana  tidak akan menimbulkan gangguan serta kendala yang serius.
b. Tersedianya  waktu  dan  sumber  yang  cukup  memadai  untuk  pelaksanaan program.
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
d. Kebijakan  yang  akan  diimplementasikan  didasari  oleh  suatu  hubungan kausalitas yang andal.
e. Hubungan  kausalitas  bersifat  langsung  dan  hanya  sedikit  mata  rantai penghubungnya.
f. Hubungan saling ketergantungan harus sedikit.
g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
j. Pihak-pihak  yang memiliki wewenang dan kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
Teori dan model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn seringkali disebut  sebagai  A  model  of  the  policy  implementation  process  (model  proses implementasi kebijakan) dimana dalam teorinya beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan  dalam  proses  implementasi  akan  dipengaruhi  oleh  sifat kebijaksanaan  yang  akan  dilaksanakan  (Wahab,  2008).  Selanjutnya  mereka menawarkan  suatu  pendekatan  yang  mencoba  untuk  menghubungkan  antara  isu kebijakan  dengan  implementasi  dan  suatu  model  konseptual  yang  mempertalikan kebijakan  dengan  prestasi  kerja  (performance).  Kedua  ahli  ini  menegaskan  pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep- konsep  penting  dalamprosedur-prosedur  implementasi.  Van  Meter  dan  Van  Horn (1975)  kemudian  berusaha  membuat  tipologi  kebijakan  adalah  Jumlah  masing- masing perubahan yang akan dihasilkan b.Jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.
Teori  dan  model  berikutnya  adalah  teori  dan  model  yang  dikembangkan  oleh Daniel Mazmanian dan Sabatier (1985). Teori dan model ini disebut A frame work for implementation  analysis (kerangka  analisis  implementation)  (Wahab,  2008).  Kedua ahli  ini  berpendapat  bahwa  peran  penting  dari  analisis  implementasi  kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasikan variabel-  variabel  yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan  formal  pada  keseluruhan  proses  implementasi.  Variabel-variabel  yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:
1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan
2) Kemampuan  keputusan  kebijaksanaan  untuk  menstrukturkan  secara  tepat proses implementasinya
3) Pengaruh  langsung  berbagai  variabel  politik  terhadap  keseimbangan dukungan  bagi  tujuan  yang  termuat  dalam  keputusan  kebijaksanaan tersebut.

## Pengukuran Implementasi Kebijakan Pendidikan
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  dapat  dilihat  dari  terjadinya  kesesuaian antara  pelaksanaan  atau  penerapan  kebijakan  dengan  desain,  tujuan  dan  sasaran kebijakan  itu  sendiri,  serta  memberikan  dampak  atau  hasil  yang  positif  bagi pemecahan  masalah  yang  dihadapi.  Asumsi  yang  dibangun  mengenai  konsep keberhasilan  implementasi  kebijakan  adalah  semakin  tinggi  derajat  kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah digariskan.
Beberapa  faktor  yang  dapat  dijadikan  perhatian  dalam  keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan pembahasan di atas antara lain, faktor manusia, faktor struktur  kebijakan, faktor proses  administrasi  dan  manajemen ,  faktor dana , dan faktor daya. Menurut Hogwood dan Gun (Garret, 1993), bahwa kebijakan publik mengandung  resiko  untuk  gagal.  Keduanya  membagi  dua  pengertian  tentang kegagalan kebijakan ( policy failure ) , yaitu :
a. Tidak  terimplementasikan  ( non  implementation ).  Suatu  kebijakan  yang tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  dan  pada  akhirnya  berakibat pada implementasi yang tidak efektif dan sulit untuk dipenuhi.
b. Implementasi yang tidak berhasil  ( unsucessfull implementation ).Implementasi  yang  tidak  berhasil  biasanya  terjadi manakala  suatu  kebijakan  tertentu  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan rencana  namun  karena  ada  faktor  eksternal  akhirnya  kebijakan  itu  tidak berhasil untuk mencapai hasil yang dikehendaki.  Kebijakan memiliki resiko  gagal  karena  faktor  berikut:  Pelaksanaan  buruk  ( bad  excecution ),
Page 258
kebijakan  itu  sendiri  buruk  ( bad  policy )  dan  kebijakan  itu  sendiri  yang bernasib buruk ( bad luck ).

## Faktor-Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Pendidikan
Dalam  penerapan  strategi  implementasi  kebijakan,  sebetulnya  dapat  mengacu pada  model,  teori  dan  pendekatan  yang  sudah  penulis  sampaikan  di  atas.  Adapun untuk  langkah-langkah  implementasi,  Mazmanian  &  Sabatier  (1985)  menyebutkan bahwa  beberapa  faktor  perlu  diperhatikan  dalam  implementasi,  yakni:  Pertama, mengidentifikasi  masalah  yang  harus  diintervensi;  Kedua,  Menegaskan  tujuan  yang hendak  dicapai;  Ketiga,  Merancang  strukturproses  implementasi.  Untuk  menyusun struktur implementasi tersebut terdapat hal- hal yang harus diperhatikan meliputi:
a. Pembentukan unit organisasi atau staf pelaksana.
b. Penjabaran  tujuan  dalam  berbagai  aturan  pelaksana  (Standard  Operating Procedures/SOP).
c. Mengkoordinasikan berbagai sumber daya dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta pembagian tugas diantara badan pelaksana.
d. Pengalokasian sumberdaya untuk mencapai tujuan.
Hampir tidak ada literatur mengenai implementasi yang membahas bagaimana petunjuk  penyusunan  struktur  (langkah-  langkah)  implementasi.  Hal  ini  karena masing-masing  kebijakan  memiliki  tujuan  dan  tipenya  sendiri,  sehingga  kebutuhan akan  struktur  pengimplementasiannya  pun  dapat  berbeda,  bergantung  pada  metode penyampaian  ( delivery  system )  yang  dipandang  sesuai  untuk  itu.  Terlebih  lagi struktur  implementasi  lebih  dipandang  sebagai the  matter  of  organization  atau management of a programme.
Dalam  Permenpan  No.  4  tahun  2007  tentang  Pedoman  Umum  Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah  Pusat  dan  Daerah;  terdapat  langkah-langkah  yang  ditempuh  dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu:
a. Penyiapan  Implementasi  Kebijakan,  termasuk  kegiatan  sosialisasi  dan pemberdayaan  para  pihak  yang  menjadi  pelaksana  kebijakan  pendidikan, baik dari kalangan pemerintah atau birokrasi maupun masyarakat (publik). Tahapan  sosialisasi  dilakukan  dengan  cara  penyebarluasan  informasi kepada  masyarakat  melalui  berbagai  media  serta  pertemuan  langsung dengan masyarakat.
b. Implementasi  kebijakan  yang  dilaksanakan  tanpa  sanksi  (masa  uji  coba) dengan  jangka  waktu  tertentu  disertai  dengan  perbaikan  atau penyempurnaan kebijakan apabila diperlukan.
c. Implementasi  kebijakan  yang  dilaksanakan  dengan  sanksi.  Hal  ini dilakukan  setelah  masa  uji  coba  selesai,  disertai  dengan  pengawasan  dan pengendalian.
d. Setelah  dilakukan  implementasi  kebijakan,  lalu  dilakukanlah  evaluasi kebijakan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  yang  berorientasi  pada pendekatan  deskriptif,  kegiatan  penelitian  dengan  melakukan  analisis  hanya  sampai taraf  deskripsi,  yaitu  menganalisis  dan  menyajikan  fakta  secara  sistematik  sehingga dapat  lebih  mudah  untuk  dipahami  dan  disimpulkan. Penelitian  ini  dilaksanakan  di Madrasah  Ibtidaiyah  Hikmatul  Salridho,  dengan  melihat  kondisi  sekolah  serta kebijakan  sekolah  sesuai  dengan  masalah  yang  akan  diteliti.  Menurut  Moleong (2012:112) data merupakan kedudukan hal yang sangat esensial untuk menguak suatu permasalahan untuk menjawab masalah penelitian. Adapun jenis data yang digunakan yaitu  data  sekunder  dan  data  primer.  Data  primer  yaitu  seperti  yang  dikatakan Moleong terdiri dari kata atau ucapan lisan dari informasi dan perilaku manusia.
Untuk  memperoleh  data  tentang  kebijakan  pendidikan  di  Madrasah  Ibtidaiyah Hikmatul  Salridho.  Maka  peneliti  melakukan  beberapa  metode  dalam  pengumpulan data, yaitu: Observasi, Wawancara, Teknis analisis data, data yang diperoleh peneliti dalam  penelitian  ini  akan  disajikan  secara  deskriptif  kualitatif.  Sedangkan  dalam analisis  data  ini,  menggunakan  teknik  analisa  deskriptif,  artinya  peneliti  berupaya menggambarkan  kembali  data-data  yang  telah  terkumpul  mengenai  kebijakan pendidikan  Madrasah  Ibtidaiyah  Hikmatul  Salridho.  Proses  analisa  data  dilakukan peneliti  melalui  tahap-tahap  sebagai  berikut:  1)  Reduksi  data,  2)  Paparan  data,  3) Penyimpulan data.
Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  tertentu  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan  frekuensi  adanya  hubungan  antara  suatu gejala  dengan  gejala  lain  dalam  masyarakat.  Bentuk  penelitian  deskriptif  yang digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah  studi  kasus.  Studi  kasus  merupakan  kajian mendalam  tentang  peristiwa,  lingkungan,  dan  situasi  tertentu  yang  memungkinkan mengungkapkan  atau  memahami  sesuatu  hal.  Studi  kasus  menghasilkan  penelitian yang bersifat khusus, tidak dapat dibuat rapadan atau generalisasi.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menerjemahkan pandangan-pandangan dasar  interpretif  yaitu  bahwa  realitas  sosial  adalah  suatu  yang  subjektif  dan diinterpretasikan; manusia menciptakan rangkaian makna dalam menjalani hidupnya, bersifat  induktif,  geografis,  dan  tidak  bebas  nilai.  Penelitian  bertujuan  untuk memahami  kehidupan  sosial.  Metode  kualitatif  akan  memberikan  asumsi  bahwa penekanan  perhatian  ada  pada  proses  bukannya  pada  hasil  atau  produk,  dengan keterlibatan  peneliti  dalam  kerja  lapangan  membuat  peneliti  berinteraksi  dengan orang, latar, lokasi atau mencatat perilaku dalam latar yang alamiah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Paparan  data  ini  memaparkan  hasil  wawancara  dan  observasi  mengenai  fokus penelitian  yaitu  implementasi  Kebijakan  Pendidikan  di  Madrasah  Ibtidaiyah Hikmatul Salridho.

## Implementasi Kebijakan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Hikmatul Salridho
Berdasarkan  dari  data  hasil  penelitian  mengenai  Implementasi  Kebijakan Pendidikan  yang  sesuai  dengan  fokus  masalah,  adapun  setelah  peneliti  mengadakan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Hikmatul Salridho bahwa hasil yang didapat yakni perumusan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  kepala  madrasah  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan  dengan  cara  kepala  madrasah  melakukan  perumusan  kebijakan pendidikan  dengan  melakukan  analisis  SWOT,  kemudian  dilaksanakan  rapat  kerja, melakukan  perumusan  program,  mengorganisasikan,  pelaksanaan  kebijakan  dalam bentuk  program  disertai  dengan  pengawasan  dan  perbaikan.  Sehingga  lahirlah kebijakan yang telah disepakati, yaitu kebijakan peningkatan pendidikan.
Kepala  sekolah  merupakan  salah  satu  komponen  pendidikan  yang  paling  berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana diungkapkan dalam pasal 12 ayat  1  PP  28  tahun  1990  bahwa:  “kepala  sekolah  bertanggung  jawab  atas penyelenggaraan  kegiatan  pendidikan,  administrasi  sekolah,  pembinaan  tenaga kependidikan  lainya,  dan  pendayagunaan  serta  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana.” Kepala  sekolah  merupakan  orang  terpenting  di  suatu  sekolah.  Penelitian-penelitian maupun pengamatan tidak formal diketahui memang kepala sekolah merupakan kunci bagi  pengembangan  dan  peningkatan  suatu  sekolah.  Indikator  dari  keberhasilan sekolah  adalah  jika  sekolah  tersebut  berfungsi  dengan  baik,  terutama  jika  prestasi belajar murid-murid dapat mencapai maksimal.
Dengan  adanya  kebijakan  kepala  madrasah,  kepala  madrasah  harus  merumuskan tujuannya,  hal-hal  tersebut  meliputi:  (1)  individu  (kebutuhan,  minat,  dan  hubungan kerja),  (2)  sekolah  (iklim,  dan  budaya  sekolah),  (3)  alur  kerja  (workflow),  (target
kebijakan, protokol kebijakan, materi kurikulum dan unit pengajaran), dan (4) sistem politik  kerja  (tindakan  administrasi,  sistem  penghargaan,  kesesuaian,  anggaran, penerimaan  oleh  sponsor  sekolah,  komitmen  administrasi,  dan  penerimaan  oleh masyarakat).  Menurut  Callahan  dan  clark,  berdasarkan  pemberian  kondisi  tersebut, pada  dasarnya  keberhasilan  kebijakan  kepala  madrasah  ditentukan  oleh:  (1) perubahan struktural sekolah, (2) perubahan perilaku, modifikasi sikap, dan peranan guru,  dan  karakteristik  program  itu  sendiri.  1)  Pengubahan  tingkah  laku  Setiap kebijakan  pendidikan  berarti  adanya  perubahan,  akibat  adanya  perubahan  tersebut, berimplikasi  pada  perlunya  perubahan  pula  pada  pelaku  kebijakan  kepala  sekolah. Perubahan  pada  perilaku  kebijakan,  manyangkut  perubahan  sikap,  keterampilan, pengetahuan dan peran.

## Tahapan  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  di  Madrasah  Ibtidaiyah Hikmatul Salridho
Dalam  merumuskan  kebijakan  pendidikan,  semua  kebijakan  yang  dibuat  oleh kepala Madrasah Ibtidaiyah Hikmatul Salridho tidak terlepas dari keputusan bersama. Semuanya dipikirkan dan dirumuskan secara adil dan bijaksana oleh kepala madrasah dengan cara musyawarah (rapat).
Dari  hasil  penelitian  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  dari  hasil observasi  dan  wawancara  yang  peneliti  lakukan.  Hasil  yang  didapat  yakni pelaksanaan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  kepala  madrasah  dilaksanakan  dengan menggunakan  langkah-langkah  yang  tepat  seperti  dengan  perumusan  program madrasah, mengorganisasikan  program,  dan  kemudian  pelaksanaan  program  disertai dengan  pengawasan.  Pelaksanaan  kebijakan  oleh  kepala  madrasah  dilaksanakan dalam  bentuk  program-program  madrasah  seperti  program  menjadikan  Sekolah Standart  Nasional  (SSN),  mengembangkan  sikap  dan  kompetensi  keagamaan, mengembangkan  potensi  siswa  berbasis  multiple  inlelligance,  mengembangkan budaya daerah dan mengembangkan kemampuan bahasa dan teknologi informasi.

## Faktor-Faktor  Penentu  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  di  Madrasah Ibtidaiyah Hikmatul Salridho
Kepala  madrasah  dalam  melaksanakan  kebijkan  juga  memperhatikan  faktor- faktor  yang  sangat  penting  seperti  komunikasi  yang  lancar,  sumber  daya  yang  baik, sikap  pelaksana  kebijakan  dan  pengorganisasian  dalam  bentuk  struktur  birokrasi. Keberhasilan  kebijakan  juga  ditentukan  oleh  jaringan  komunikasi  yang  ada,  dan utama  sekali  adalah  kesediaan  guru  untuk  menerima  suatu  kebijakan.  Kepastian kesediaan guru itu penting, mengingat apabila dilakukan kebijakan fenomena umum yang  ada  ditangan  organisasi,  termasuk  guru,  adalah  kesediaan  guru,  sikap  resisten dan  menolak.  Resistensi  terhadap  suatu  kebijakan  merupakan  sikap  umum  yang terjadi  manakala  diadakan  perubahan  organisasi.  Timbulnya  sikap  resistensi merupakan  campuran  antara  ketidakpahaman  terhadap  suatu  kebijakan  dan pengabdian,  disamping  itu  adalah  rasa  takut,  dan  dilihat  sebagai  beban  yang  berat. Oleh  karena  itu  kepala  madrasah  sebelum  melakukan  suatu  kebijakan  baru  perlu membuat  suatu  pertimbangan  dengan  serius  dalam  mendiagnosis  sumber penyebabnya.
Menyikapi faktor resistensi tersebut, untuk keberhasilan suatu kebijakan, kepala madrasah  sejak  awal  harus  mengantisipasi  dan  memperhitungkannya.  Bahwasanya suatu  kebijakan  baru  ada  kemungkinan  ditolak.  Penokan  itu  dapat  terjadi  oleh beberapa alasan, yang perlu diwaspadai oleh kepala madrasah adalah berikut ini: (1) kebijakan menyebabkan perubahan kebiasaan, (2) perubahan mempengaruhi stabilitas lembaga,  (3)  ketidak  mampuan  sekolah  member  isentif  yang  diperlukan  berkenaan dengan  tambahan  beban  kerja  akibat  perubahan,  (4)  karakteristik  program  dianggap tidak  cocok,  dan  tidak  aman,  (5)  adopsi  terhadap  kebijakan  guru  dipandang  sebagai tantangan  bagi  otonomi  profesionalitasnya,  sementara  masyarakat  melihat  bahwa dengan perubahan akan berimplikasi terhadap peningkatan beaya pendidikan maupun stabilitas  kekuasaan  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat,  (6)  penolakan  dapat terjadi karena ketidakpahaman terhadap kebijakan yang telah diberikan, (7) kebijakan
ditolak  karena  tidak  berbeda  dengan  opini  yang  berkembang,  (8)  kebijakan  ditolak karena tidak adanya keterampilan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.

## Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Hikmatul Salridho
Dari  hasil  penelitian  yang  didapat  mengenai  evaluasi  kebijakan  kepala madrasah,  bahwa  kepala  Madrasah  Ibtidaiyah  Hikmatul  Salridho  sendiri  telah melakukan evaluasi kebijakan secara rutin melalui pengamatan yang dilakukan setiap minggunya dan melalui rapat evaluasi secara berkala. Dengan evaluasi kebijakan ini kepala madrasah melakukan perbaikan-perbaikan apabila ada program dari kebijakan yang belum terelaisasikan dengan baik atau belum sama sekali dari rekomendasi hasil evaluasi  yang  dihasilkan  melalui  analisis  SWOT.  Dan  utnuk  mengetahui  tingkat keberhasilan  ketercapaian  pelaksanaan  kebijakan  kepala  madrasah  melakukan supervisi  dan  monitoring  dalam  rapat  evaluasi  berdasarkan  indikator  yang  telah ditetapkan.
Evaluasi terhadap proses kebijakan yang dilaksanakan sangat penting. Evaluasi mempunyai  peranan  kontrol,  oleh  karena  itu  evaluasi  dapat  dikenakan  pada  proses dan  pada  hasil.  Di  samping  itu  evaluasi  dapat  dikenakan  pada  aspek  perencanaan, implementasi,  evaluasi  dan  juga  institusionalisasi  kebijakan.  Ada  tiga  kerangka penilaian  kebijakan  meliputi:  (1)  penilaian  terhadap  persiapan,  yang  meliputi keinginan untuk mengadakan kebijakan, keberadaan kebijakan, latar dan personal, (2) penilaian  perencanaan  meliputi,  penilaian  terhadap  implementasi  terhadap  proses pengenalan, proses pengenalan, (3) proses penilaian terhadap implementasi, meliputi penilaian  terhadap  aplikasi  program  kebijakan,  penilaian  program  penilaian  itu sendiri.  Efektifitas  kebijakan  implementasi  dapat  dikaji  pula  dalam  proses  belajar siswa.  Selama  proses  pembelajaran  masing-masing  guru  membuat  penilaian  balik terhadap  proses  belajar  siswa.  Hasil  balikan  yang  dihasilkan  guru  terhadap  proses belajar  siswa  mengidentifikasikan  bahwa  kebijakan  pembelajaran  memiliki  efek terhadap motivasi belajar anak.

## KESIMPULAN
Implementasi Kebijakan Pendidikan yang sesuai dengan fokus masalah, adapun setelah  peneliti  mengadakan  penelitian  di  Madrasah  Ibtidaiyah  Hikmatul  Salridho bahwa  hasil  yang  didapat  yakni  perumusan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  kepala madrasah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  dengan  cara  kepala  madrasah melakukan  perumusan  kebijakan  pendidikan  dengan  melakukan  analisis  SWOT, kemudian dilaksanakan rapat kerja, melakukan perumusan program, mengorganisasikan,  pelaksanaan  kebijakan  dalam  bentuk  program  disertai  dengan pengawasan  dan  perbaikan.  Sehingga  lahirlah  kebijakan  yang  telah  disepakati,  yaitu kebijakan peningkatan pendidikan.
Kepala sekolah sebagai seorang  yang telah  diberi wewenang untuk memimpin suatu  lembaga  pendidikan  dan  harus  bertangungjawab  secara  penuh  terhadap penyelenggaraan  pendidikan  pada  sekolah  yang  berada  dibawah  pimpinanya.  Maju mundurnya  suatu  lembaga  pendidikan  itu  banyak  dipengaruhi  oleh  kepala  sekolah, termasuk  juga  masalah  peningkatan  mutu  pendidikan.  Jadi,  kebijakan  pendidikan merupakan  komponen  yang  sangat  penting  untuk  peningkatan  mutu  dalam pendidikan (madrasah). Kebijakan yang dibuat secara arif dan bijaksana oleh kepala sekolah menentukan arah dan tujuan sekolah (madrasah), dan untuk menciptakan atau meningkatkan  mutu  pendidikan  sangat  perlu  berkiblat  pada  8  SNP  yang  kemudian dirancang  dan  dirumuskan  oleh  kepala  sekolah.  Kebijakan  yang  dibuat  oleh  kepala Madrasah  Ibtidaiyah  Hikmatul  Salridho  sudah  sangat  baik,  sehingga  memberikan arah yang jelas dan dampak yang baik untuk Madrasah Ibtidaiyah Hikmatul Salridho sendiri.
Page 266

## DAFTAR PUSTAKA
Awang,  A.  (2010). Impelementasi  Pemberdayaan  Pemerintah  Desa . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dunn,  W.  N.    (2003). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik    Edisi  Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Garret, James E. (1993). Public Administration and Policy Implementation: A Social Work Perspektive . International Journal Of Public Administration .
Hasbullah,  H.M.  (2015). Kebijakan  Pendidikan;  Dalam  Perspektif  Teori,  Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Imron, A. (2008). Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia; Proses, Produk dan Masa Depannya. Jakarta: Bumi Aksara.
Luankali,  B.  (2007). Analisis  Kebijakan  Publik  Dalam  Proses  Pengambilan Keputusan. Bandung: IPDN.
Mazmanian, D, H & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy . New York: HarperCollins
Mufiz,  A.  (1999). Pengantar  Administrasi  Negara (Jakarta:Universitas  Terbuka Depdikbud).
Purwanto,  E.  A  &  Sulistyastuti,  D.  R.  (2012). Implementasi  Kebijakan  Publik . Yogyakarta: Gapa Media.
Tangkilisan,  H.  N.  S.  (2003). Kebijakan  Publik  Yang  Membumi. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik.
Wahab,  S.  A.  (2008). Analisis  Kebijaksanaan;  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Wibawa, S. (1994). Kebijakan Publik; Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia.
Winarno, B (2008). Kebijakan Publik; Teori dan Proses. Yogyakarta: MedPress.
Van Meter, D & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process . Sage Publication: Beverly Hill.
Anderson,  J.  A.,  (2000). Public  Policy  Making. New  York:  Holt,  Rinehart  & Winston)
Arcaro, J. S. (2005). Pendidikan Berbasis Mutu. Yokyakarta: Pustaka Pelajar
Azwar, S. (2004). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Imron.  A.  (2008).  Kebijkasanaan  Pendidikan  di  Indonesia  Proses.  Produk  dan  Masa depannya. Jakarta: Bumi Aksara.
Moleong,  L.J.  (2012).  Metode  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi”.  Bandung: Rosdakarya.
Mulyasa. (2004). Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Mensukseskan MBS dan KBK. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Suryadi  dan  Tilaar.  (1993).  Analisis  Kebijakan  Suatu  Pengantar.  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Syafaruddin. (2008) Efektifitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta
Wahyosumidjo. (2002). Kepemimpinan Kepala Sekolah Jakarta: Grafindo Persada.