http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## TRANSPARANSI DAN KEPENTINGAN UMUM
Fadjar Trisakti 1) , Adnin Dikeu Dewi Berliana 2) , Al Bukhori 3) , Alya Fitri 4) .
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1,2,3,4)
Email : fadjartrisakti@uinsgd.ac.id 1) , adnindikeu@gmail.com 2) , bukhorial1909@gmail.com 3) , alyafitri688@gmail.com 4) .

## Abstrak
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan.  Salah  satu  peran  sentral  dan penting lembaga pemerintah dan aparaturnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada publik (masyarakat).  Namun  demikian,  kondisi  pelayanan  publik  yang  kurang  transparan  dan  kurang akuntabel  membuat  tuntutan  pelayanan  terbaik  sulit  dipenuhi  ditambah  banyak  keluhan  dari masyarakat  yang  kurang  puas  akan  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  pemberi  pelayanan. Transparansi  memiliki peran penting dalam  pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan  transparansi  maka  pemerintah  setidak-tidaknya  telah  mempermudah  warga  untuk mengetahui  tindakannya  dan  masyarakat  mengetahui  segala  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah.  Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  akan  terwujud  bila  dalam  praktik penyelenggaraan  pelayanan  dilakukan  dengan  baik  pula,  serta  pemerintah  harus  terbuka  atau transparan  dan  juga  bertanggungjawab  untuk  memberikan  pelayanan  terbaiknya  demi terwujudnya  praktik  pelayanan  yang  transparan  dan  akuntabel.  Pemerintah  harus  menerapkan prinsip  transparansi  guna  menciptakan  kepercayaan  timbal-balik  antara  pemerintah  dan masyarakat  melalui  penyediaan  informasi  dan  menjamin  kemudahan  di  dalam  memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
Kata Kunci : Transparansi, Akuntabel, Pelayanan Publik.

## Abstract
Transparency  is  a  principle  that  guarantees  access  or  freedom  for  everyone  to  obtain information about the administration of government. One of the central and important roles of government  institutions  and  their  apparatus  is  to  provide  the  best  service  to  the  public (community).  However,  the  condition  of  public  services  that  are  less  transparent  and  less accountable makes the demands for the best services difficult to fulfill plus many complaints from the  public  who  are  not  satisfied  with  the  public  services  provided  by  service  providers. Transparency  has  an  important  role  in  the  development  of  public  accountability  because  by realizing  transparency, the government  does not  do it by making  it  easier for  citizens to  know their actions and the public knows everything that is done by the government. Good governance will be realized if the implementation of services is carried out well, and the government must be open and also responsible for providing the best service for the realization of transparent and accountable service practices. The government must apply the principle of transparency in order to create mutual trust between the government and the public through the provision of information and ensuring the ease of obtaining accurate and adequate information.
Keywords: Transparency, Accountability, Public Service.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## A. PENDAHULUAN
Berbagai  praktik  buruk  birokrasi,  seperti  ketidakpastian  pelayanan,  pungutan  liar,  dan pengabaian hak dan martabat warga, masih amat mudah dijumpai hampir setiap satuan birokrasi publik. Selain itu, juga sering dilihat dan didengar adanya tindakan dan perilaku birokrasi publik yang tidak sopan, tidak ramah, diskriminatif, sistem pelayanan yang belum transparan, berbelit- belit serta tidak menjamin adanya kepastian, baik waktu maupun biaya. Menurut Dwiyanto dan Wibawa,  kondisi  ini  terjadi  karena  kurangnya  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  suatu penyelenggaraan  pelayanan  publik  itu  sendiri.  Transparansi  dan  akuntabilitas  memiliki keterkaitan satu sama lain. Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh suatu informasi, sedangkan  akuntabilitas  menyangkut  pertanggungjawaban  kepada  publik  atas  setiap  aktivitas yang  dilakukan.  Dalam  konteks  ini,  jika  suatu  subyek  telah  transparan,  maka  hal  itu  perlu dipertanggungjawabkan  dengan  baik  sehingga  diperoleh  suatu  kejelasan  dan  tidak  keguruan. Warga  dapat  menilai  tindakan  pemerintah  bersifat  akuntabel  atau  tidak,  tergantung  pada kemampuan  warga  untuk  memahami  dengan  mudah  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya, dan seberapa jauh tindakan pemerintah itu sesuai dengan nilai-nilai  yang  ada.  Di  sini  transparansi  memiliki  peran  penting  dalam  pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidak-tidaknya telah mempermudah warga untuk mengetahui tindakannya, rasionalitas dari tindakan itu, serta membandingkannya dengan sistem nilai yang ada. Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis:  (1) berkaitan dengan ketersediaan informasi  ( availability of  information ); (2) kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan  transparansinya;  dan  (3)  sistem  dan  kapasitas  dibalik  produksi  itu  serta  jaminan informasi  yang  ter  sistemik  itu.  Ketiga  aspek  kritis  ini  saling  memiliki  keterkaitan,  karena ketersediaan  sistem  informasi  saja  tidak  cukup  kalau  tidak  ada  penjelasan  tentang  peran  dan tanggung jawab masing-masing.
Uraian di atas memberikan arahan kepada kita bahwa transparansi dan akuntabilitas pada dasarnya  merupakan:  pertama,  dimensi  kewajiban  pemerintah  untuk  (a)  mempertanggung- jawabkan apa yang dilakukan dengan cara-cara yang terbuka (transparan); (b) menunjukkan apa yang  sudah  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  penyelenggara    itu  dalam  bentuk  laporan  atau penjelasan.  Kedua,  berupa  hak  rakyat  untuk  (a)  memperoleh  informasi  berupa pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan para pejabat pemerintah, dan (b) merasa puas terhadap semua kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, sama sekali tidak bisa dipisahkan antara apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan kepentingan atau hak rakyat di dalamnya. Kontrak sosial  antara  negara  (pemerintah)  dengan  rakyat,  merupakan  awal  bahkan  fondasi  dari akuntabilitas dan transparansi. Tentu dalam pengertian kontrol sosial dalam negara demokratis, dimana  negara  dengan  pemerintahannya  yang  ada  hadir  untuk  memberikan  pelayanan  dan menjamin hak-hak hidup warganya, yang semuanya bermuara pada penciptaan masyarakat yang sejahtera.
Dengan  konsep  seperti  itu,  semua  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  haruslah berdasarkan apa yang dikehendaki dan harus selalu dikonfirmasikan kepada warga negara, yang dilakukan dalam prinsip-prinsip transparansi dan mengedepankan kepentingan umum.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## B. KAJIAN PUSTAKA

## Penelitian Terdahulu
Hasil  dari  penelitian  terdahulu  merupakan  hasil  yang  digunakan  sebagai  acuan  dari peneliti  dalam  melakukan  penelitiannya  terutama  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  teori  maupun metode penelitian yang digunakan.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  antara  lain:  Widiyanti,  2016,  dengan  penelitian  yang berjudul  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Pada  Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan). Niswatun Nafiah, 2019,  dengan  penelitian  yang  berjudul  Transparansi  Dalam  Pelayanan  Publik  Di  Kecamatan Limbangan. Rismawan Joko Handoyo,2014, dengan judul Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaannya  dengan  penelitian-penelitian  terdahulu  yakni  membahas  mengenai  transparansi dalam  pelayanan  publik  dan  sama-sama  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif. Sedangkan  perbedaannya  dengan  penelitian-penelitian  terdahulu  adalah  terletak  pada  variabel penelitian dan perbedaan selanjutnya pada objek penelitian.
Kebaruan  dari  penelitian  ini  dibandingkan  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya terletak pada hasil penelitiannya yaitu implementasi transparansi pelayanan publik serta strategi agar transparansi dalam pelayanan publik dapat berjalan beriringan. Dengan hasil penelitian yang berbeda  dari  penelitian  sebelumnya,  peneliti  meyakini  bahwa  penelitian  ini  termasuk  dalam kebaruan.

## Tinjauan Teori
Transparansi  berasal  dari  kata  transparant  yang  memiliki  arti  jelas,  nyata  dan  bersifat terbuka.  Istilah  transparansi  dapat  diartikan  sebagai  kejelasan  atau  keterbukaan  informasi. Transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni  informasi  tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. (Loina Lalolo Krina P, 2003)
Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan  bahwa  pengertian  pelayanan  publik  adalah  segala  kegiatan  pelayanan  yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan.
Menurut  Pasal  49  UU  No.  5  Tahun  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  disebutkan  bahwa kepentingan  umum  adalah  kepentingan  bangsa  dan  negara  dan/atau  kepentingan  masyarakat bersama  dan/  atau  kepentingan  pembangunan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 1986 Tentang. Dalam penjelasan Pasal 32 UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan juga dikatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif. Pendekatan  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  menghasilkan  ide-ide,  aspirasi  yang  tidak menghasilkan  angka  tetapi  berupa  deskriptif  dalam  bentuk  analisis.  Adapun  metode  deskriptif bertujuan  untuk  mendeskripsikan  atau  memberi  suatu  gambaran  secara  lengkap  terhadap
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
transparansi dan kepentingan umum. Penelitian ini mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana transparansi dan kepentingan umum yang dilakukan oleh para  instansi pelayanan publik dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  publik.  Dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dapat mengetahui bahwa transparansi memang harus diterapkan dalam sebuah instansi pelayanan publik agar terciptanya rasa percaya masyarakat dan juga harus mementingkan kepentingan umum.
.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN Transparansi Publik
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah atau suatu lembaga yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Mardiasmo  menyatakan  bahwa  transparansi  adalah  keterbukaan  dalam  memberikan  informasi yang  terkait  dengan  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada  pihak-pihak  yang membutuhkan informasi. Menurut Abidin  (2004) transparansi  dapat  diartikan bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Hal ini sesuai dengan (Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor:  KEP/26/M.PAN/2004  tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 2004) dijelaskan bahwa prosedur pelayanan harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah untuk dipahami dan  diwujudkan  dalam  bentuk  alur  yang  dipajang  pada  ruang  pelayanan. Pemerintah  dituntut untuk terbuka dan menjamin bahwa masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai proses  kebijakan  publik,  alokasi  anggaran  untuk  pelaksanaan  kebijakan,  serta  pemantauan  dan evaluasi  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  tersebut.  Dengan  memberi  kesempatan  kepada masyarakat  luas  untuk  mengetahui  informasi-informasi  tersebut,  maka  dapat  mempermudah upaya  masyarakat  dalam  menilai  keberpihakan  pemerintah  terhadap  kepentingan  publik. Transparansi bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses serta dimengerti oleh semua pihak yang membutuhkan  secara  memadai.  Transparansi  tidak  hanya  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan tapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna maupun stakeholder yang membutuhkan. Transparansi  juga  harus  seimbang  dengan  kebutuhan  akan  kerahasiaan  lembaga  maupun informasi-informasi  yang  mempengaruhi  hak  privasi  individu.  Karena  pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi professional, bukan untuk  membuat  dalih  atas  keputusan  pemerintah,  tetapi  untuk  menyebarluaskan  keputusan  - keputusan  yang  penting  kepada  masyarakat  serta  menjelaskan  alasan  dari  setiap  kebijakan tersebut.
Transparansi dalam penyelenggaraan publik termasuk didalamnya proses pembuatan dan pelaksanaan  serta  pencapaian  hasil  suatu  kebijakan.  Smith  mengemukakan  proses  transparansi meliputi: standard procedural requirements, consultation process, appeal rights. Transparansi dalam  pelayanan  publik  meliputi  segala  aspek  proses  penyelenggaraan  pelayanan  seperti persyaratan,  biaya  dan  waktu  yang  diperlukan,  cara  pelayanan,  serta  hak  dan  kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami  oleh  publik,  maka  praktik  penyelenggaraan  pelayanan  itu  dapat  dinilai  memiliki transparansi  yang  tinggi.  Oleh  karena  itu,  terdapat  3  aspek  yang  dinilai  yang  dapat  digunakan
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
untuk  mengukur  transparansi  pelayanan  publik,  antara  lain:  1.  mengukur  tingkat  keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik.penilaian ini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk  didalamnya  adalah  persyaratan,  biaya  dan  waktu  yang  dibutuhkan  serta  mekanisme/ prosedur  yang  harus  dipenuhi.  2.  menunjuk  pada  seberapa  mudah  peraturan  dan  prosedur pelayanan yang dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. 3. Kemudahan untuk memperoleh  informasi  berbagai  aspek  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Semakin  mudah pengguna  memperoleh  informasi  mengenai  berbagai  aspek  penyelenggaraan  pelayanan  publik maka semakin tinggi transparansi.
Faktor  pendorong  transparansi  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik  ialah  Pertama, profesionalisme  Sumber  Daya  Manusia.  Ini  merupakan  salah  satu  faktor  pendorong  untuk terciptanya pelayanan publik yang transparan.
Pegawai yang selalu menjaga profesionalismenya seharusnya diberikan reward atau penghargaan terhadap  kinerja  terbaik  yang  telah  dilakukan  selama  dalam  proses  pelayanan  publik.  Kedua, ketepatan sistem atau aturan.Ini merupakan salah satu faktor yang mendorong dalam penerapan prinsip  transparansi.  Ketiga,  persaingan  lingkungan  yang  sehat.  Persaingan  antara  pemerintah daerah  untuk  meningkatkan  kinerja  (pelayanan  publik)  untuk  menciptakan  pemerintah  yang transparan dilakukan dengan selalu memperbaiki pelayanan dengan cara menerima masukan dari masyarakat karena masyarakat sebagai pengguna layanan.
Folscher  (2000)  dalam  Medina  (2012)  mengemukakan  keuntungan  transparansi  adalah: a).  Identifikasi  dini  kekuatan  dan  kelemahan  kebijakan  sehingga  perubahan-perubahan  yang diperlukan dapat dilakukan dengan cepat. b). Meningkatkan akuntabilitas pemerintah, legislatif, media  dan  dapat  melaksanakan  fungsi  kontrol  kepada  pemerintah  lebih  baik  jika  mereka mempunyai  informasi  mengenai  suatu  hal,  dan  dapat  mencegah  terjadinya  korupsi.  c). Transparansi  dapat  meningkatkan  kepercayaan  kepada  pemerintah  dan  membangun  hubungan sosial  yang  lebih  erat,  misalnya  masyarakat  dapat  memahami  kebijakan  pemerintah  bahkan mendukung  kebijakan  tersebut.    d).  Meningkatkan  iklim  investasi.  Pemahaman  yang  jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi
Dalam konteks keterbukaan dan partisipasi masyarakat seperti dikehendaki oleh Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  pun  menghendaki  hal  serupa,  bahwa pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  daerah  haruslah  mengacu  kepada keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat pada Pasal 58 huruf d bahwa salah satu asas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  adalah  asas  keterbukaan.  Asas  keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur  dan  tidak  diskriminatif  tentang  penyelenggaraan  negara  dengan  tetap  memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

## Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  adalah  hak  konstitusional  warga  negara.  Seperti  dalam  isi  dari pembukaan UUD 1945 bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam arti  yang seluas-luasnya karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat  secara keseluruhan.  Dalam  hal  ini  tanggung  jawab  negara  adalah  bagaimana  mengusahakan  semua prasyarat, kondisi dan sarana maupun prasarana yang dapat mendukung tercapainya kesejahteraan
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
umum (Puspitosari, 2011). Kesejahteraan umum adalah suatu kondisi tertentu yang dirasakan oleh publik mengenai kehidupannya yang baik dan berkeadilan.
Untuk  memenuhi  kesejahteraan  itulah  maka  negara  melakukan  pelayanan  kepada masyarakatnya yang kita kenal sebagai pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Dalam hal ini masyarakat dapat langsung menilai kinerja  pemerintah  berdasarkan  kualitas  layanan  publik  yang  diterima,  karena  kualitas  layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua  kalangan.  Pelayanan  publik  adalah  segala  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  penerima  pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara  pelayanan  publik  yang  profesional.  Dalam  konteks  keterbukaan  dan  partisipasi masyarakat seperti dikehendaki oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang- Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pun menghendaki hal serupa, bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah haruslah mengacu kepada keterbukaan dan  partisipasi  masyarakat.  Hal  ini terlihat  pada Pasal 58 huruf d bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
Komponen standar pelayanan publik diatur dalam  Pasal  21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik,  sekurang-kurangnya  meliputi:  a)  dasar  hukum;  b) persyaratan; c) sistem, mekanisme, dan prosedur; d)  jangka waktu penyelesaian; e)  biaya/tarif; f)    produk  pelayanan;  g)  sarana,  prasarana,  dan/atau  fasilitas;  h)  kompetensi  pelaksana;  i) pengawasan  internal;  j)  penanganan  pengaduan,  saran,  dan  masukan;  k)  jumlah  pelaksana;  l) jaminan  pelayanan  yang  memberikan  kepastian  pelayanan  dilaksanakan  sesuai  dengan  standar pelayanan;  m)  jaminan  keamanan  dan  keselamatan  pelayanan  dalam  bentuk  komitmen  untuk memberikan  rasa  aman,  bebas  dari  bahaya,  dan  risiko  keragu-raguan;  dan  n)  evaluasi  kinerja pelaksana.  Dalam  konteks  pelayanan  publik  standar  pelayanan  adalah  bagian  dari  sistem informasi  yang  harus  dikelola  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sesuai  dengan  Pasal  23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang  Pelayanan  Publik,  menurut  ketentuan  tersebut  penyelenggara  pelayanan  publik berkewajiban  mengelola  Sistem  Informasi  yang  terdiri  atas  sistem  informasi  elektronik  atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:
a) profil Penyelenggara; b) profil Pelaksana; c) standar pelayanan; d) maklumat pelayanan; e) pengelolaan pengaduan; dan f) penilaian kinerja.
Pasal 23 Undang-Undang Pelayanan Publik pun menyatakan bahwa informasi tersebut di atas wajib disediakan kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Untuk  menyongsong  sebuah  masyarakat  yang  demokratis  memerlukan  dukungan perangkat  hukum  dan  kontrol  masyarakat  terhadap  penyelenggara  negara.  Salah  satu  cara memperkuat  kontrol  masyarakat  itu  adalah  dengan  adanya  jaminan  untuk  memperoleh informasi.  Dengan  adanya  transparansi  dan  keterbukaan  informasi,  penyalahgunaan kewenangan  dan  kekuasaan  oleh  pemerintah  dapat  dicegah,  sehingga  pada  akhirnya  akan tercipta pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Pemerintahan yang bersifat terbuka
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
pun  dapat  meminimalkan  terjadinya  praktik  korupsi,  hal  ini  disebabkan,  korupsi  umumnya tumbuh dan berkembang pada rezim ketertutupan.

## Kepentingan Umum
Kepentingan umum dalam hal ini sangat berkaitan dengan salah satu asas/prinsip yang terdapat dalam penyelenggaraan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 ( Good   Governance ), yakni Asas Kepentingan Umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Kepentingan publik merupakan bagian dan arah dari misi organisasi,  karena  kinerja  organisasi  itu  sendiri  berorientasi  pada  pelayanan  kepada  publik. Dalam organisasi publik, sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai. Bila dikaji  dari tujuan  dan  misi  utama  kehadiran  organisasi  publik  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan melindungi   kepentingan   publik,   kelihatannya   sederhana   sekali   ukuran   kinerja organisasi publik,  namun  tidaklah  demikian  kenyataannya,  karena  hingga  kini  belum  ditemukan kesepakatan  tentang  ukuran  kinerja  organisasi  publik.  Salah  satu  kesulitan  yang  dihadapi organisasi  dalam  mengukur  kinerja  dalam  pelayanan  kepentingan  publik  dijelaskan  oleh Dwiyanto (1995), “Kesulitan dalam pengukuran  kinerja organisasi pelayanan publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan   hanya   kabur   akan   tetapi   juga   bersifat   multidimensional.   Organisasi publik  memiliki stakeholders yang      jauh      lebih      banyak      dan      kompleks      ketimbang organisasi swasta.

## Kepentingan Umum dan Misi Organisasi Publik
Untuk  menilai  kinerja  organisasi  ini  tentu  saja  diperlukan  indikator-indikator  atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara : alternatif alokasi sumber daya yang berbeda; alternatif desain-desain organisasi yang berbeda; dan diantara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda (Bryson, 2002). Sekarang  permasalahannya  adalah  kriteria  apa  yang  digunakan  untuk  menilai  organisasi. Sebagai sebuah pedoman, dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan atau alasan  dibentuknya  suatu  organisasi.  Misalnya,  untuk  sebuah  organisasi  privat/swasta  yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan barang yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah  seberapa  besar  organisasi  tersebut  mampu  memproduksi  barang  untuk  menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Indikator yang masih bertalian dengan sebelumnya adalah seberapa besar efficiency pemanfaatan input untuk meraih keuntungan itu dan seberapa besar effectivity process yang dilakukan untuk meraih keuntungan tersebut.
Sementara itu ada indikator yang sering kali digunakan untuk mengukur kinerja organisasi privat/publik seperti : work lood/demain, economy, efficiency, effectiveness dan equity Sclim dan Woodward, (1992) dalam Keban, (1995) productivity Perry, (1990) dalam Dwiyanto, (1995). Dalam organisasi publik, sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai Fynn, (1986), Jackson  dan  Palmer,  (1992)  dalam  Bryson,  (2002).  Bila  dikaji  dari  tujuan  dan  misi  utama kehadiran  organisasi  publik  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  melindungi  kepentingan publik, kelihatannya sederhana sekali ukuran kinerja organisasi publik, namun tidaklah demikian kenyataannya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang ukuran kinerja organisasi publik.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Berkaitan dengan kesulitan yang terjadi dalam pengukuran kinerja organisasi publik ini dikemukakan oleh Dwiyanto (1995),
“kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi pelayanan publik sebagian muncul karena tujuan dan  misi  organisasi  publik  seringkali  bukan  hanya  kabur  akan  tetapi  juga  bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders dari organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu dengan yang lainnya, akibatnya ukuran kinerja organisasi publik di mata para stakeholders juga menjadi berbeda-beda”.

## Keterkaitan Transparansi Dan Kepentingan Umum
Transparansi merupakan tonggak yang diperlukan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Transparansi  menjadi  sebuah pencapaian yang sangat  diidamkan oleh setiap lapisan  masyarakat  dan  stakeholders  sebagai  sebuah  langkah  untuk  dapat  mengontrol  kinerja pemerintah  dan  kebijakan  publik  yang  dibuat.  Dimana  transparansi  tersebut  akan  memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap semua aspek, seperti akuntabilitas, kapabilitas, responsibilitas,dan  sebagainya.  Sebagaimana  kita  tahu,  bahwa  masyarakat    maupun stakeholders   memegang peranan penting dalam mendukung kegiatan transparansi tersebut agar berjalan lancar dan efektif. Salah satu bentuk keterkaitan antara transparansi dengan kepentingan umum adalah mengenai informasi publik. Informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik. Didalamnya terdapat pengertian mengenai  informasi  publik,  yakni  keterangan,  pernyataan,  gagasan,  dan  tanda-tanda  yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar,  dan  dibaca  yang  disajIkan  dalam  berbagai  kemasan  dan  format      sesuai      dengan perkembangan   teknologi   informasi  dan  komunikasi   secara elektronik maupun nonelektronik.
Didalam  Undang-Undang  tersebut  juga  terdapat  sebuah  komisi  yang  menaungi permasalahan  yang  berkaitan  dengan  keterbukaan  informasi  publik.  Sudah  sangat  jelasapabila pemerintah   sudah   bersungguhsungguh   untuk   melaksanakan   transparansi, khususnya dalam informasi  publik  sebagai  ranah  masyarakat  untuk  dapat  memantau  apa  yang  dilakukan pemerintah.  Keterbukaan  pemerintah  kepada  masyarakat  merupakan  suatu  hal  yang  memang sudah selayaknya dilakukan sejak dahulu sebab Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi,  sebuah  negara  demokrasi  yang  lahir  dari  kedaulatan  rakyat  sehingga  kedaulatan sepenuhnya  berada  ditangan  rakyat.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  sudah  seharusnya  bersikap transparan kepada rakyatnya.

## E. SIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah atau pelayanan publik telah melakukan  transparansi  atau  belum.  Pada  kenyataannya  transparansi  sudah  diterapkan  dalam sistem  pemerintahan  ataupun  pelayanan  publik,  tetapi  masih  banyak  faktor  yang  membuat transparansi  tersebut  menjadi  tidak  terlihat.  Seperti  pemerintah  atau  birokrat  yang  kurang sosialisasi  akan  kegiatan  yang  dilakukan  ataupun  masyarakat  yang  cuek  akan  kegiatan pemerintah. Padahal  Transparansi  memang sangat  dibutuhkan untuk  menciptakan rasa percaya masyarakat  kepada  pemerintah  atau  pemberi  pelayanan  publik.  Adapun  strategi  dalam mewujudkan Transparansi  dalam pelayanan publik terdapat  beberapa strategi  agar transparansi dalam pelayanan publik dapat berjalan beriringan antara lain :
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
1. Pertama,  mengidentifikasi  Peran  Masyarakat.  Aspek  ini  menjadi  penting  dalam mewujudkan transparansi sebagai stimulus dalam mendorong partisipasi publik. Menurut Korten dan Uphoff bahwa masyarakat  merupakan akar rumput yang harus diperhatikan hak  dan  kewajibannya.  Sebagai  negara  demokrasi,  wajib  bagi  pemerintah  untuk mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan perannya sehingga terwujud transparansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Kedua,  meningkatkan  peran  lembaga  pengawas  eksternal.  Ombudsman  RI  merupakan lembaga  negara  pengawas  secara  eksternal  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  dalam mengawasi  pelayanan  publik.  Ombudsman  juga  dapat  berfungsi  sebagai  perantara masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang kurang  optimal.  Sehingga  lembaga  ini  perlu  didukung  penuh  oleh  pemerintah  sehingga terwujud pelayanan publik yang prima.
3. Ketiga,  komitmen  dari  pemerintah.  Komitmen  pemerintah  terutama  pejabat  publik menjadi  penting  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat.  Komitmen  dimaksudkan dalam mewujudkan transparansi dengan adanya keterbukaan publik. Sehingga masyarakat dapat  dengan  mudah  mengakses  informasi  dan  mampu  mengawal  proses  pelayanan publik. Selain itu, mengajak masyarakat, misalnya dalam dialog publik untuk sama-sama mengevaluasi pelayanan publik yang dirasa masih kurang optimal.

## REFERENSI
Chodijah, S & Engkus, E. 2018. “Career guidance and the policy in preparing of The future of the child development (Research at Sukamiskin Institute Of Special Coaching In Bandung West  Java  Indonesia)”.  In  PROCEEDING  ICTESS  (International  Conference  on Technology, Education and Social Sciences).
Dwi, Astri.,et al  2020. “ Penerapan Responsibilitas Dan  Transparansi Layanan Publik” , Jurnal Professional FIS UNIVED, Vol. 7, No.1.
Febriananingsih, & Nunuk. 2012. “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Menuju”. Engkus, E. 2017. Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(1), 91-101.
Febriananingsih, Nunuk. 2012. “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Menuju
Tata Pemerintahan Yang Baik”. Vol.1, No.1.
Hs, Asrini, Sudarmi, Hafiz Elfiansya Parawu. 2019. “Pengaruh Dimensi Etika, Akuntabilitas Dan Transparansi  Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik  Dalam  Perspektif  Sound Governance  Di  Kantor  Samsat  Kabupaten  Gowa”.  Volume  5  Nomor  3. Unismuh.Makassar.
Kristiyanto,  Eko  Noer.  2016. “Urgensi  Keterbukaan  Informasi  Dalam  Penyelenggaraan Pelayanan Publik” . Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.2.
Linda, Meita, Triska. 2018. “Transparansi Pada Kebijakan Publik, Institut STIAMI”. Muksin, M., Turmudi, H., & Engkus, E. 2020. Dampak Retribusi Daerah terhadap BelanM odal Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bandung Barat   Tahun 2013-2017. Media Bina Ilmiah, 14(8), 2971-2980.
Maani,  Karjuni  Dt.  2009.  Transparansi  dan  Akuntabilitas  dalam  Pelayanan  Publik,  Jurnal Demokrasi 8 (1), Universitas Negeri Padang.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Nengsih,  Widya,  M.  Fachri  Adnan,  Fitri  Eriyanti.  2019.  “Penerapan  Prinsip  Transparansi  Dan Akuntabilitas  Dalam  Pelaksanaan  Pelayanan  Publik  Di  Kelurahan  Alai  Parak  Kopi Kota Padang”. Vol.2 No.1. Universitas Negeri Padang
Nurdiansyah,  &  Edwin.  2016.    “Keterbukaan  Informasi  Publik  Sebagai  Upaya  Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat”. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Vol.3, No.2.
Rahmanurrasjid,  Amin.  2008.  “Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Dalam  Pertanggungjawaban Pemerintah  Daerah  Untuk  Mewujudkan  Pemerintahan  Yang  Baik  Di  Daerah. Universitas Diponegoro. Semarang.
Tahir, Arifin. 2011.  “Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.
Ed.1, Pustaka Indonesia Press, Jakarta.