## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 22, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Alat Kesehatan Pada Masa Covid-19 (Studi Di Kepolisian Resort Simalungun) Oleh :
1. Sarmanto Simanihuruk
2. M. Yamin Lubis
3. Mhd. Arif Sahlepi

## Abstract
The  hoarding  of  medical  devices  by unscrupulous  business  actors  creates  a condition  where  the  government  and  all officials jointly examine the causes of hoarding which  results  in  availability  becoming  scarce and prices soaring high.
The  formulation  of  the  problem  in  this thesis  is  how  to  regulate  the  law  against  the perpetrators  of  the  crime  of  hoarding  medical devices  in  the  Covid-19  pandemic,  what  are the  forms  and  modus  operandi  of  the  crime  of hoarding  medical  devices  in  the  Covid-19 pandemic  at  the  Simalungun  Police  Resort, how are the obstacles and efforts of the Police in law enforcement? against the perpetrators of the criminal act of hoarding medical devices in the  Covid-19  pandemic  at  the  Simalungun Resort Police.
The  results  of  the  study  show  that  the legal  arrangements  for  criminal  acts  of hoarding  medical  devices  in  the  Covid-19 pandemic  are  regulated  in  Article  107  of  Law Number  7  of  2014  concerning  Trade  which  is the  legal  umbrella  to  ensnare  perpetrators  of hoarding  medical  devices  during  the  covid-19 pandemic.  The  form  and  modus  operandi  of the criminal act of hoarding medical devices in the  Covid-19  pandemic  at  the  Simalungun Police Resort is to buy medical devices at a set price, then store and store them. Barriers to the Police  in  law  enforcement  against  criminals hoarding  medical  devices  in  the  Covid-19 pandemic at the Simalungun Police Resort are internal  obstacles,  namely  the  weak  mentality of  law  enforcement  officers  and  the  lack  of facilities  and  infrastructure  in  the  investigation. External barriers, namely the lack of coordination  between  the  local  community  and law  enforcement,  the  suspect's  statements  are confusing.  The  efforts  made  by  Simalungun Resort  Police  investigators  in  overcoming obstacles  are  approaching  the  community, coaching the community, training law enforcement officers to be firm, completing the facilities and infrastructure in the investigation,
and  giving  severe  sanctions  to  those  who violate  them,  either  ordinary  people  or  the persons involved.
Keywords: Law Enforcement, Medical
Devices, Covid-19.

## Abstrak
Penimbunan  alat-alat  kesehatan  oleh oknum pelaku bisnis sehingga terjadi kelangkaan menciptakan kondisi dimana pemerintah  dan  segenap  aparat  bersama- sarna memeriksa penyebab terjadinya penimbunan yang mengakibatkan ketersediaan menjadi langka dan harganya melonjak mahal.
Rumusan  masalah  dalam  tesis  ini adalah    bagaimana    pengaturan  hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana    penimbunan alat  kesehatan  dalam  pandemi  Covid-19, bagaimanakah  bentuk  dan  modus  operandi tindak  pidana    penimbunan  alat  kesehatan dalam  pandemi  Covid-19  di  Kepolisian Resort  Simalungun,  bagaimana  hambatan dan  upaya  Kepolisian  dalam  penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan  alat  kesehatan  dalam  pandemi Covid-19 di Kepolisian Resort Simalungun.
Hasil penelitian menunjukkan pengaturan  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana    penimbunan  alat  kesehatan  dalam pandemi  Covid-19  adalah diatur dalam  Pasal 107  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2014 tentang  Perdagangan  yang  menjadi  payung hukum untuk menjerat para pelaku penimbunan  alat-alat  kesehatan  di  masa pandemic covid-19. Bentuk dan  modus operandi  tindak  pidana    penimbunan  alat kesehatan  dalam  pandemi  Covid-19  di Kepolisian Resort Simalungun  adalah dengan membeli  alat-alat  kesehatan  sesuai  dengan harga  yang  ditetapkan    kemudian  menyimpan dan.  Hambatan  Kepolisian  dalam  penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan  alat  kesehatan  dalam  pandemi Covid-19  di  Kepolisian  Resort  Simalungun adalah  hambatan  internal  yaitu  lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan kurangnya  fasilitas  sarana  dan  prasarana dalam  penyidikan.  Hambatan  eksternal  yaitu kurangnya kordinasi masyarakat setempat dan penegak  hukum,  keterangan  tersangka  yang membingungkan.
Adapun upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Resort
Simalungun  dalam  mengtasai  hambatan  yaitu melakukan  pendekatan  kepada  masyarakat, pembinaan kepada masyarakat, melatih ketegasan aparat penegak hukum, melengkapi sarana  dan  prasarana  dalam  penyidikan,  dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memberikan  sanksi  yang  berat  kepada  yang melanggarnya  baik  masyarakat  biasa  atau oknum yang terlibat.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Alat
Kesehatan, Covid-19.

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Indonesia  saat  ini  tengah  mengalami permasalahan  sangat  serius  akibat  munculnya virus  baru  yang  ditemukan  pertama  kali  pada sekitar  Desember  2019  di  Wuhan  Provinsi Hubei, Tiongkok. 1 Virus yang diberi nama oleh World  Health  Organization (WHO)  sebagai
Coronavirus
Deseas (Covid-19) telah menyebarluas  dan  menginfeksi  banyak  orang di  hampir  seluruh  belahan  dunia.  Lebih  lagi, sampai  saat  ini  metode  ataupun  obat  dan vaksin  untuk  mencegah  penularannya  belum juga ditemukan.
Penyebaran  yang  sangat  cepat  dari manusia  ke  manusia  lainnya  menyebabkan jenis  virus  baru  ini  juga  ditetapkan  sebagai pandemi  global.  Akibatnya,  tidak  hanya terhadap angka infeksi maupun kematian yang terus meningkat, fenomena tersebut juga telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan  seperti  ekonomi  hingga  hukum. 2
Banyak  negara  telah  menanggung    beban ekonomi  yang  sangat  serius  dan  akhirnya menimbulkan  inflasi  besar-besaran  di  semua lini.  Dampak  lebih  lanjut  akan  terpuruknya ekonomi  negara  adalah  sulitnya  ekonomi masyarakat  yang  tidak  jarang  kemudian
1 Adityo  Susilo,  “Corona  Virus  Deases 2019:  Tinjauan  Literatur  Terkini”, Jurnal  Penyakit Dalam  Indonesia ,  Volume  7  Nomor  1  Tahun   2020, hal. 45.
2 Mohammad  Faisal  Soleh, “ Penimbunan Alat  Pelindung  Diri  pada  Masa  Pandemi  Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen”, Jurnal  Hukum ,  Vol.  3,  No.  1    Tahun 2020, hal.3
menimbulkan  berbagai  macam  pelanggaran ekonomi  baik  secara  individu  bahkan  secara masal guna memenuhi kebutuhan ekonominya di  tengah  wabah  virus  yang  masih  belum terhenti.
Pelaku  usaha  wajib  memperhatikan Pasal  107  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2014  Tentang  Perdagangan bahwa  “ Pelaku Usaha  yang  menyimpan  Barang  kebutuhan pokok  dan/atau  Barang  penting  dalam  jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan  Barang,  gejolak  harga,  dan/atau hambatan  lalu  lintas  Perdagangan  Barang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  29  ayat (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling  banyak  Rp.50.000.000.000,00  (lima puluh miliar rupiah”).
Prakteknya  dalam  masyarakat  masih sering  didapati  kasus-kasus  penimbunan  alat- alat kesehatan pada masa pandemik. Tindakan penimbunan  alat-alat  kesehatan  merupakan tindak  pidana  ekonomi  yaitu  suatu  tindak pidana  yang  mempunyai  motif  ekonomi, sehingga  merupakan  salah  satu  bentuk kejahatan  karena  telah  merugikan  masyarakat dan negara. 3
Berdasarkan  regulasi  di  atas,  maka istilah  keamanan  dalam  konteks  tugas  dan fungsi  Polri  adalah  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  dimana  istilah  ini  mengandung dua pengertian yaitu :
1.  Sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya  pembangunan  nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman.
2.  Keamanan  sebagai  kemampuan  membina serta mengembangkan potensi dan
3 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kekuatan  masyarakat  dalam  menangkal, mencegah,  dan  menanggulangi  segala bentuk  pelanggaran  hukum  dan  bentuk- bentuk  gangguan  lainnya  yang  dapat meresahkan masyarakat. 4
Peran  Polri  dalam  masa  pandemi Covid-19 mengemban fungsi penegakan hukum  yang  ditegaskan  kembali  melalui Maklumat  Kapolri  No.  Mak/2/III/2020  Tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan  Virus  Corona.  Maklumat  Kapolri ini menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan  pemerintah  terkait  penanganan Covid-19  dan  memutus  mata  rantai  wabah corona  di  Indonesia  melalui  penindakan kepada  masyarakat  yang  masih  berkumpul.
Selain  itu,  Polri  juga  fokus  pada  penanganan kejahatan yang berpotensi terjadi saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  seperti street  crime ,  perlawanan terhadap petugas, masalah ketersediaan bahan pokok, dan kejahatan siber. 5 Polri dalam rangka mendukung aspek penindakan, menggelar  operasi  Kontinjensi  Aman  Nusa  II 2020. 6 Satgas ini memiliki beberapa subsatgas yaitu : 1.  Subsatgas Pidana Umum (Pidum) bertugas menindak kejahatan konvensional (pencurian, penjarahan, perampokan, tindak pidana bencana alam, serta tindak pidana karantina kesehatan).
2.  Subsatgas  Ekonomi  bertugas  mengawasi dan menindak penimbunan bahan makanan  dan  alat  kesehatan,  menindak pelaku  ekspor  antiseptik,  bahan  baku masker,  Alat  Pelindung  Diri  (APD)  dan masker,  serta  penindakan  terhadap  obat
4 Hermawan  Sulistyo,  et.al., Keamanan Negara,  Keamanan  Nasional,  dan  Civil  Society: Policy Paper, Pensil, Jakarta,  2009, h. 79.
5 https://www.cnbcindonesia.com, “ Maklumat  Polri  Untuk  Penegakan  Hukum  PSBB ” , diakses Senin, 18 Januari 2021, Pukul 20.00 Wib.
6 https://www.beritasatu.com, “Polri
Tegaskan  Seluruh  Polda  Bantu  Pemda  Terapkan PSBB”, diakses Senin, 18 Januari 2021, Pukul 20.00 Wib.
atau  alat  kesehatan  yang  tidak  sesuai standar/izin edar.
3.  Subsatgas  Siber  melakukan  penindakan terhadap provokator dan penyebaran
hoaks terkait penanganan Covid-19. 7
Polri dalam tindakan penegakan hukum,  ada   lima  kategori  utama  yang  dapat menjadi  pilihan  prioritas  pada  masa  pandemi yaitu :
1.  Menegakkan  penerapan  karantina  secara tegas;
2.  Melindungi tenaga medis;
3.  Menindak  penimbunan  peralatan  medis dan penjualan obat palsu;
4.  Mengawasi  potensi  hoaks  yang  dapat memicu konflik sosial;
5.  Menangkap pelaku kriminal yang melakukan kejahatan jalanan. 8

## B.  Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  yang  akan  diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut :
1.  Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 ?
2.  Bagaimanakah bentuk dan modus operandi  tindak  pidana    penimbunan  alat kesehatan  dalam  pandemi  Covid-19  di Kepolisian Resort Simalungun ?

## C.  Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  dalam  penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :
1.  Untuk  mengetahui  pengaturan  hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi virus corona.
7 https://www.cnnindonesia.com ,    “Polri Bakal  Jerat  Pelanggar  Kebijakan  Pemerintah  Soal Corona ”,  diakses  Senin,  18  Januari  2021,  Pukul 20.00 Wib.
8 Budhi  Suria  Wardhana ,  “  Kompleksitas Tugas  Kepolisian  pada  Masa  Pandemi  Covid-19, Jurnal  Ilmu  Kepolisian, Volume  14    Nomor  2 Agustus 2020, hal.6.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Untuk  mengetahui  bentuk  dan  modus operandi  tindak  pidana    penimbunan  alat kesehatan  dalam  pandemi  Covid-19  di Kepolisian Resort Simalungun.

## D.  Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  manfaat  teoritis dan praktis yaitu :
1.  Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk
menambah  wawasan  dan  khazanah  ilmu pengetahuan dalam bidang hukum,
khususnya  hukum  pidana  tentang  upaya
Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19.
2.  Secara  praktis  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  jawaban-jawaban  atas persoalan upaya Kepolisian dalam penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana  penimbunan  alat  kesehatan  dalam pandemi  Covid-19  serta  menjadi  referensi khusus bagi mahasiswa, mengingat perkembangan  ilmu  hukum  pidana  yang mengalami  banyak  permasalahan  dan membutuhkan  suatu  pemecahan  untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan  suatu  konstruksi  pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

## E.  Keaslian Penelitian
Berdasarkan  pemeriksaan  yang  telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas  Islam  Sumatera  Utara  diketahui bahwa  penelitian  tentang  “Penegakan  Hukum Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penimbunan Alat  Kesehatan  Pada  Masa  Covid-19  (Studi  Di
Kepolisian  Resort  Simalungun)”  belum  pernah dilakukan  dalam  pendekatan  dan  perumusan masalah  yang  sama,  walaupun  ada  beberapa topik penelitian tentang tindak pidana terorisme tapi  jelas  berbeda  sehingga  penelitian  ini adalah  asli  karena  sesuai  dengan  asas-asas keilmuan  yaitu  jujur,  rasional,  obyektif  dan terbuka.
Penelitian
ini dapat dipertanggungjawabkan  kebenarannya  secara ilmiah  dan  terbuka  atas  masukan  serta  saran- saran  yang  membangun  sehubungan  dengan pendekatan dan perumusan masalah.

## II.  PEMBAHASAN
A.  Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Alat Kesehatan Dalam Pandemi Virus Corona
1.  Tindak Pidana Penimbunan Alat

## Kesehatan
Pada dasarnya hukum pidana berfokus pada  pengaturan  tentang  masalah  kejahatan yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat  terhindari  dari  kejahatan.  Oleh karena itu kata pidana meerupakan istilah yang lebih  khusus  yang  memiliki  cirri-ciri  tertentu antara lain :
1.  Merupakan bentuk dukungan dari penderitaan yang dialami korban. 2.  Merupakan suatu kesalahan yang senyatanya atau yang dituju. 3.  Merupakan  perbuatan  yang  nyata  atau dituju oleh pelaku.
4.  Merupakan  suatu  tindakan  yang  sengaja dilakukan dan bukan semata-mata merupakan  konsekuensi  alami  atas  suatu perbuatan.
5.  Merupakan suatu tindakan yang dijatuhkan oleh  lembaga  yang  berwenang  terhadap pelanggaran aturan yang telah ditentukan. 9
9 Nelvetia  Purba  dan  Sri  Sulistyawati, Pelaksanaan  Hukuman  Mati  Perspektif  Hak  Asasi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tongat menyebutkan pengertian hukum  pidana  tidak  saja  meliputi  hukum
pidana  materiil  tetapi  juga  meliputi  hukum pidana formil. 10 Hukum pidana materiil ( substantive criminal-law ) yang  mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan  larangan  dan  sanksi  pidana, yakni,  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut  atau  disebut  perbuatan  pidana ( criminal  act )  dan  yang  mengatur  tentang dasar-dasar  dan  aturan  untuk  menentukan pertanggungjawaban  hukum  pidana  ( criminal liability atau criminal responsibility ). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara  atau mempertahankan hukum    pidana  materiil  karena  memuat  cara- cara  untuk  menghukum  seseorang  yang melanggar  peraturan  pidana,  maka  hukum  ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana. 11
Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah  kesemuanya  perintah-perintah  dan larangan-larangan  yang  diadakan  oleh  negara dan  yang  diancam  dengan  suatu  nestapa (pidana)  barang  siapa  yang  tidak  menaatinya, kesemuanya  aturan-aturan  yang  menentukan syarat-syarat  bagi  akibat  hukum  itu  dan kesemuanya  aturan-aturan  untuk mengadakan (menjatuhi)  dan  menjalankan  pidana  tersebut. 12
Manusia  dan  Hukum  Pidana  Di  Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h.51
10 Tongat, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana dalam  Perspektif  Pembaharuan. UMM  Press, Malang, 2009, h.14.
11 Ibid, h. 16.
12 Moeljatno, Op.Cit , h.8.
Adami  Chazawi  menyebutkan  hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:
1.  Aturan  hukum  pidana  dan  yang  dikaitkan atau  dalam  hal  yang  berhubungan  dengan larangan  melakukan  perbuatan-perbuatan tertentu  yang  disertai  dengan  ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2.  Syarat-syarat  tertentu  yang  harus  dipenuhi bagi  orang  yang  melanggar  aturan  hukum pidana  yang  disebutkan  pertama  di  atas, agar  yang  melanggar  tadi  dapat  dijatuhi pidana  sesuai  dengan  yang  diancamkan; dan
3.  Upaya  negara  yang  boleh  dan  harus dilakukan  oleh  alat-alat  perlengkapan negara  dalam  hal  negara  melaksanakan/
menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas. 13
Hukum  pidana  yang  berupa  aturan- aturan tertulis  itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana  yang  wujudnya  terdiri  dari  susunan kalimat-kalimat  (tertulis)  setelah  diundangkan untuk  diberlakukan  pda  kehidupan  nyata  di dalam masyarakat menjadi  hukum  positif  akan menjadi  efektif  dan  dirasakan  mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya  itu  sesuai  dengan  maksud  oleh pembentuk  undang-undang  mengenai  apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu. 14
Ismu  Gunadi  menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan- peraturan  yang  mengandung  keharusan  dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan  hukuman  berupa  siksaan  badan. 15
Untuk  menentukan  perbuatan  mana  yang dipandang  sebagai  perbuatan  pidana,  hukum pidana  di  Indonesia  menganut  asas  yang dinamakan  asas  legalitas,  yakni  tiap-tiap
13 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian  2 .  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2017, h.2.
14 Ibid , h.3.
15 Ismu Gunadi, Op.Cit , h.8.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perbuatan  pidana  harus  ditentukan  oleh  suatu aturan  undang-undang  (Pasal  1  ayat  (1) KUHP)  dan  asas  yang  berbunyi  “Tiada  suatu perbuatan  boleh  dihukum,  melainkan  atas kekuatan  ketentuan  pidana  dalam  undang- undang,  yang  ada  terdahulu  dari  pada perbuatan  itu”  tidak  dipidana  jika  tidak  ada kesalahan.
Pengertian  tindak  pidana  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
dikenal  dengan  istilah strafbaarfeit dan  dalam kepustakaan  tentang  hukum  pidana  sering mempergunakan  delik,  sedangkan  pembuat undang-undang  merumuskan  suatu  undang- undang mempergunakan istilah peristiwa pidana  atau  pebuatan  pidana  atau  tindakan pidana. 16
PAF.  Lamintang  menyebutkan  tindak pidana  adalah  suatu  pelanggaran  norma (gangguan  terhadap  tata  tertib  hukum)  yang dengan  sengaja  ataupun  tidak  sengaja  telah dilakukan  oleh  seorang pelaku,  dimana penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. 17 Leden Marpaung meyebutkan strafbaarfeit adalah  suatu  tindakan  yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan  dan  oleh  undang- undang  telah  dinyatakan  sebagai  suatu tindakan yang dapat dihukum. 18
Andi  Hamzah  merumuskan  tindak pidana  adalah  sebagai  suatu  tindakan  pada, tempat,  waktu,  dan  keadaan  tertentu  yang
16 Amir  Ilyas, Asas-Asas  Hukum  Pidana , Yogyakarta, Rengkang Education, Yogyakarta 2012, h.  20
17 P.A.F., Lamintang, Op.Cit , h. 182
18 Leden  Marpaung, Asas  Teori  Praktik Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.  8
dilarang  (atau  diharuskan)  dan  diancam dengan  pidana  oleh  undang-undang  bersifat melawan  hukum,  serta  dengan  kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab). 19 Moeljatno menyebut tindak  pidana  sebagai  perbuatan  pidana  yang diartikan  perbuatan  yang  melanggar  yang dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum,  larangan mana  yang  disertai  ancaman  (sanksi)  yang berupa  pidana  tertentu  bagi  siapa  saja  yang melanggar larangan tersebut. 20
Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang  paling  tepat  ialah  delik,  dikarenakan alasan sebagai berikut:
1.  Bersifat  universal  dan  dikenal  dimana- mana.
2.  Perbuatan  itu  dilarang  dan  diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3.  Perbuatan  itu  dilakukan  oleh  seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. 21
Kamus hukum mengartikan delik sebagai  suatu  perbuatan  yang  melanggar hukum. 22 Dalam  hukum  pidana  Belanda  selain memakai  istilah strafbaar  feit kadang  juga menggunakan  kata delict yang  berasal  dari bahasa lain delictum . Secara umum oleh pakar hukum  pidana  disetujui  penggunaan strafbaar feit .
Hukum  pidana  mengenal  beberapa rumusan  pengertian  tindak  pidana  atau  istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah Strafbaar  Feit .  Sedangkan  dalam  perundang- undangan  negara  Indonesia  istilah  tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.
19 Andi  Hamzah, Asas-Asas  Hukum Pidana , Rienka Cipta, Jakarta, 2010 , h.96.
20 Moeljatno, Op.Cit , h.16
21 Teguh  Prasetyo, Hukum  Pidana , Op.Cit ,
h. 48
22 Andi  Hamzah, Kamus  Hukum ,  Ghalia Indonesiaa, Jakarta,  2016, h.144.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Seperti  diketahui  bahwa  istilah het strafbare  feit telah  diterjemahkan  dalam bahasa  Indonesia  yang  artinya  antara  lain sebagai berikut:
1.  Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2.  Peristiwa pidana
3.  Perbuatan pidana
4.  Tindak pidana. 23
Melihat  apa  yang  dimaksud  di  atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten  dalam  pemakaian  istilah  tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang  apa  yang  diartikan  dengan strafbaar feit (tindak  pidana)  para  sarjana  memberikan pengertian yang berbeda-beda.
Simon  mendefinisikan strafbaar  feit dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah  dilakukan  dengan  sengaja  ataupun  tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung  jawabkan  atas  tindakannya. 24
Utrecht
memandang rumusan yang
dikemukakan  oleh  Simon  itu  merupakan rumusan  yang  lengkap.  Dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur strafbaar fit meliputi :
1.  Suatu perbuatan
2.  Perbuatan  itu  dilarang  dan  diancam dengan hukuman
3.  Perbuatan  itu  dilakukan  oleh  orang  yang dapat dipertanggung jawabkan. 25
KUHP bersumber pada W.v.S
Belanda,  maka  istilah  yang  digunakanpun sama  yaitu strafbaar  feit .  Namun  dalam menterjemahkan  istilah strafbaar  feit ke  dalam
23 Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum Pidana  Bagian  I ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2017, h. 26 24 Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum , Grafika, Jakarta, 2011,  h.4.
25 Ibid, h.5.
bahasa Indonesia terdapat perbedaan.
Sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Andi  Hamzah, Moeljatno  dan  Roeslan  Saleh  menggunakan istilah  perbuatan  pidana  meski  tidak  untuk menterjemahkan strafbaar  feit .  Sedangkan
Utrecht  menyalin  istilah strafbaar  feit menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa  pidana. 26 Meskipun  terdapat  banyak perbedaan  pengistilahan,  namun  yang  jelas semua  bersumber  pada strafbaar  feit dan mengenai  penggunaan  istilah  tersebut  A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik. 27
Moeljatno  menyebutkan  bahwa  tindak pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  aturan hukum  pidana  dilarang  dan  diancam  dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.  Selanjutnya  Mulyatno  menyebutkan bahwa  menurut  wujudnya  atau  sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan  yang  melawan  hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan  atau  menghambat  akan  terlaksananya tata dalam pergaulan  masyarakat yang dianggap baik dan adil. 28
R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan  bahwa  peristiwa  pidana  adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang atau  peraturan  perundang-undangan  lainnya terhadap  perbuatan  mana  diadakan  tindakan penghukuman.  Ia  juga  menyatakan  bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:
26 Andi Hamzah, Op.Cit ,  h. 4.
27 Ibid., h. 65.
28 Moeljatno. Op.Cit, , h. 54

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1.  Harus ada suatu peruatan manusia.
2.  Perbuatan  itu  harus  sesuai  dengan  apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3.  Harus  terbukti  adanya  dosa  pada  orang yang  berbuat  yaitu  orangnya  harus  dapat dipertanggung jawabkan.
4.  Perbuatan  itu  harus  berlawanan  dengan hukum.
5.  Terhadap  perbuatan    itu  harus  tersedia ancaman  hukuman  di  dalam  Undang- Undang. 29
Perbuatan  akan  menjadi  suatu  tindak pidana  apabila  perbuatan  tersebut  memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1.  Melawan hukum
2.  Merugikan masyarakat
3.  Dilarang oleh aturan pidana
4.  Pelakunya  diancam  dengan  hukuman pidana. 30
Memastikan  bahwa  perbuatan  itu menjadi  suatu  tindak  pidana  adalah  dilarang oleh  aturan  pidana  dan  pelakunya  diancam dengan  pidana,  sedangkan  melawan  hukum dan merugikan masyarakat  menunjukkan sifat perbuatan  tersebut.  Suatu  perbuatan  yang bersifat  melawan  hukum  dan  merugikan masyarakat  belum  tentu  hal  itu  merupakan suatu  tindak  pidana  sebelum  dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya.  Perbuatan  yang  bersifat  melawan hukum  dan  yang  merugikan  masyarakat banyak  sekali,  tetapi  baru  masuk  dalam lapangan  hukum  pidana  apabila  telah  ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.
Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan  tindak  pidana  atau  tidak,  haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di
29 M. Hamdan, Op.Cit , h. 9 30 M. Hamdan. Op.Cit. h. 10
dalam  KUHPidana  yang  berlaku  sekarang  ini, tindak  pidana  ini  dibagi menjadi  dua  kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan  pelanggaran  yang  diatur  dalam  Buku Ketiga.  Apa  kriteria  yang  dipergunakan  untuk mengelompokkan  dari  dua  bentuk  tindak pidana  ini,  KUHPidana  sendiri  tidak  ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan  atau  tindak  pidana  yang berat,  dan  pelanggaran  adalah  perbuatan- perbuatan  atau  tindak  pidana  yang  ringan.  Hal ini  juga  didasari  bahwa    pada  kejahatan umumnya  sanksi  pidana  yang  diancamkan adalah  lebih  berat  daripada  ancaman  pidana yang ada pada pelanggaran.
Dalam  Perpres  ini,  barang  kebutuhan utama dimaknai menjadi barang yang menyangkut  hajat  hayati  orang  menggunakan skala  pernenuhan  kebutuhan  yang  tinggi  dan sebagai faktor pendukung kesejahteraan warga,  sedangkan  barang  krusial  dimaknai menjadi barang strategis yang berperan krusial pada memilih kelancaran pembangunan nasional.  Ketentuan  barang  pokok  dijelaskan dalam  Perpres  tersebut  yaitu  hasil  perikanan dan  peternakan,  hasil  industri,  dan  hasil pertanian.  Sedangkan  secara  limitatif  terdapat contoh  barang  penting  yairu  baja  ringan,  besi baja  konstruksi,  semen,  triplek,  gas  elpiji  3 kilogram,  pupuk,  kedelai,  jagung,  dan  benih padi.  Berdasarkan  contoh  barang  penting  dan barang  pokok  di  atas,  tidak  ada  penyebutan masker  dan hand  sanitizer dalam  kedua batasan  limitatif  di  atas.  Meskipun  keberadaan kedua  jenis  barang  tersebut  sangat  penting dan  pokok  pada  masa  Pandemi  Covid-19 sehingga  tenaga  medis  dan  masyarakat terancam  keselamatannya  karena  kelangkaan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  terjadi.  Namun  demikian,  Perpres  No.  71 Tahun  2015  sebenarnya  masih  memberi peluang  bagi  perluasan  barang  pokok  dan penting  sebab  ketentuan  Pasal  2  ayat  (7) mengatur  jenis  barang  kebutuhan  pokok  dan penting  yang  telah  ditetapkan  secara  limitatif itu  dapat  diubah  berdasarkan  usulan  menteri setelah  berkoordinasi  dengan  menteri  atau kepala  lembaga  pemerintah  non  kementerian terkait  sehingga  kategori  barang  penting sangat  mungkin  dikaitkan  pada  masker  dan hand sanitizer berdasarkan perubahan tersebut.
2.  Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya
Tindak Pidana Penimbunan Alat
Kesehatan Sebagaimana  diketahui  dunia  saat  ini
tengah mengalami permasalahan sangat serius  akibat  munculnya  virus  baru  yang ditemukan pertama kali pada sekitar Desember 2019 di Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus yang diberi nama oleh World Health Organization (WHO)  sebagai Coronavirus Deseas (covid-19)  ini  telah  menyebarluas  dan menginfeksi  banyak  orang  di  hampir  seluruh belahan  dunia.  Lebih  lagi,  sampai  saat  ini metode  ataupun  obat  dan  vaksin  untuk mencegah penularannya belum juga ditemukan. 31
Penyebaran  yang  sangat  cepat  dari manusia  ke  manusia  lainnya  menyebabkan jenis  virus  baru  ini  juga  ditetapkan  sebagai pandemi  global.  Akibatnya,  tidak  hanya terhadap angka infeksi maupun kematian yang terus meningkat, fenomena tersebut juga telah
31 Adityo  Susilo,  “Corona  Virus  Deases 2019:  Tinjauan  Literatur  Terkini”, Jurnal  Penyakit Dalam  Indonesia ,  Vol.  7  Nomor    1  Tahun  2020,  h.
berimbas pada hampir semua aspek kehidupan  seperti  ekonomi  hingga  hukum.  Di bidang ekonomi, banyak negara telah menanggung  beban  ekonomi  yang  sangat serius dan akhirnya menimbulkan inflasi besar- besaran  di  semua  lini.  Dampak  lebih  lanjut akan  terpuruknya  ekonomi  negara  adalah sulitnya ekonomi masyarakat yang tidak jarang kemudian  menimbulkan  berbagai  macam pelanggaran  ekonomi  baik  secara  individu bahkan secara masal guna memenuhi kebutuhan  ekonominya  di  tengah  wabah  virus yang masih belum terhenti. 32
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara terdampak  covid-19  juga  tidak  terkecuali mengalami persoalan-persoalan tersebut.
Beberapa  sampel  konkret  di  lapangan  terkait dampak  covid-19  di  bidang  ekonomi  adalah banyaknya pelanggaran ekonomi yang merugikan  serta  telah  melanggar  etika  dan hukum.  Salah  satu  di  antaranya  adalah  dalam bidang perlindungan konsumen, yaitu banyaknya  produk  dan  kebutuhan  ekonomi pada  masa  pandemi  ini  justru  membuat sebagain orang menjadi panic buying , menimbun  barang  untuk  keperluan  pokok ataupun dijual dengan harga setinggi mungkin, dan lain sebagainya. Kondisi demikian memicu ketegangan di masyarakat sehingga
mengakibatkan banyak masyarakat yang merasa  membutuhkannya  namun  tidak  dapat tercukupi  karena  kelangkaan  barang  yang ada. 33
32 Mohammad  Faisal  Soleh,  “Penimbunan Alat  Pelindung  Diri  pada  Masa  Pandemi  Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen”, Jurnal  Hukum ,  Vol.  3,  No.  1    Tahun 2020, h.3
33 Ibid , h.4.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Di  antara  barang  yang  mengalami kelangkaan dan sangat dibutuhkan masyarakat terutama  tenaga  medis  adalah  Alat  Pelindung Diri  (APD),  yaitu  suatu  alat  yang  mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya  mengisolasi  sebagian  atau  seluruh tubuh dari potensi bahaya. Di antara jenis APD adalah  penutup  kepala,  kacamata  khusus, pelindung  wajah,  masker,  sarung  tangan,  jas lab atau apron, pelindung kaki, dan coverall. 34
Masa pandemi covid-19, di antara APD yang  mengalami  kelangkaan  ketersediaan barang dan harga yang tinggi akibat penimbunan  oleh  pihak  tertentu, ialah masker, handsanitizer ,  dan  alat  kelengkapan  medis lainnya.  Hal  ini  jelas  saja  berdampak  serius, karena  barang-barang  yang  termasuk  APD  ini pada  masa  pandemi  bukan  hanya  dibutuhkan tenaga  medis  yang  bertugas  langsung  dalam penanggulangan  pasien  covid-19  sebagai orang  paling  retan  terinfeksi,  melainkan  juga masyarakat umum. Minim dan mahalnya harga APD  membuat  sejumlah  rumah  sakit  atau petugas  medis  lainnya  sulit  untuk  dapat menjalankan tugasnya.
Adapun faktor-faktor yang
menyebabkan  terjadinya  penimbunan  alat-alat kesehatan adalah :
1.  Faktor ekonomi.
Faktor utama penimbunan alat-alat
kesehatan adalah  faktor  ekonomi  atau motivasi pelaku untuk mendapatkan keuntungan  yang  sebanyak-banyaknya. Faktor  ekonomi  dalam  hal  ini  karena keuntungan  yang  di  dapatkan  lebih  besar. Hal  ini  karena  dalam  dengan  menimbun alat-alat kesehatan sehingga terjadi kelangkaan  atau  kekurangan  di  pasar,
34 Ibid , h.5.
maka  pelaku  tidak  perlu  mengeluarkan modal yang besar dalam membeli  alat-alat kesehatan  tersebut  kemudian  dapat  dijual dengan  harga  yang  lebih  mahal  sehingga hal tersebut dapat memberikan keuntungan  ekonomi  dalam  skala  besar kepada pelaku tersebut.
2.  Lemahnya aturan hukum
Upaya  untuk  pemberantasan  penimbunan alat-alat  kesehatan tentunya  diperlukan sebuah  peraturan  undang-undang  sebagai landasan  hukum  menjerat  para  pelaku. Kondisi penegakan hukum terkait penimbunan  alat-alat  kesehatan masih lemah,  vonis  hakim  yang  di  jatuhkan kebanyakan adalah sanksi minimal sehingga kurang memberi efek jera.
3.  Faktor tingginya permintaan
Tingginya permintaan dari konsumen tersebut  maka  menimbulkan  niat  dari pelaku  untuk  melakukan  penimbunan  alat- alat  kesehatan  untuk  dijual  kepada  para konsumen.
3.  Sanksi Pidana Penimbunan Alat Kesehatan dalam Pandemi Covid-19 Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukannya  itu memenuhi  unsur-unsur  yang  telah  ditentukan dalam  undang-undang.  Dilihat  dari  sudut terjadinya  suatu  tindakan  yang  dilarang,  maka seseorang  akan  dipertanggung  jawabkan  atas tindakan-tindakan  tersebut,  apabila  tindakan tersebut  melawan  hukum  serta  tidak  ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan  bertanggung  jawab  maka  hanya seseorang  yang  mampu  bertanggung  jawab

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  atas perbuatannya.  Tindak  pidana  jika  tidak  ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban  pidana,  oleh  sebab  itu dalam  hal  dipidananya  seseorang  yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan,  ini  tergantung  dari  soal  apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.
Kesalahan  adalah  dapat  dicelanya pembuat  tindak  pidana  karena  dilihat  dari  segi masyarakat  sebenarnya  dia  dapat  berbuat  lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. 35 Orang  dapat  dikatakan  mempunyai kesalahan,  jika  dia  pada  waktu  melakukan perbuatan  pidana,  dilihat  dari  segi  masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna  perbuatan  tersebut  dan  karenanya dapat  bahkan  harus  menghindari  perbuatan demikian. 36
Pertanggungjawaban  pidana  diartikan sebagai  diteruskannya  celaan  yang  objektif yang  ada  pada  perbuatan  pidana  dan  secara subjektif  yang  ada  memenuhi  syarat  untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas,  sedangkan  dasar  dapat  dipidananya pembuat  adalah  asas  kesalahan.  Ini  berarti pembuat  perbuatan  pidana  hanya  akan dipidana  jika  ia  mempunyai  kesalahan  dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.
Pertanggungjawaban  pidana  hanya dapat  dilakukan  terhadap  seseorang  yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pokok pangkal tolak pertalian antara
35 Ibid ., h.157.
36 Ibid., h.158.
pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana  merupakan  rembesan  sifat  sisfat  dari tindak  pidana  yang  dilakukan  pembuat.  Dapat dicelanya  pembuat,  justru  berusmber  dari celaan  yang  ada  pada  tindak  pidanya.  Oleh karena  itu  ruang   lingkup  pertanggungjawaban pidana  mempunyai  korelasi  penting  dengan struktur tindak pidana . 37
Perbuatan  yang  melanggar  hukum oleh  subyek  hukum  yang  bersifat  memaksa dapat  dikenakan  sanksi.  Penggunaan  sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam  segala  keterbatasan,  Bismar  Siregar dalam buku Chairul Huda menyebutkan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal:
1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota  masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan  masyarakat,  dianggap penting oleh masyarakat. 2. Penerapan saksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut,  tidak  akan  menghalangi  atau merintangi  perilaku  masyarakat  yang diinginkan.
4. Perilaku  tersebut  dapat  dipahami  melalui cara  yang  tidak  berat  sebelah  dan  tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya  melalui  proses  hukum pidana,  tidak  akan  memberikan  kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak  ada  pilihan-pilihan  yang  beralaskan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut. 38 Seseorang tidak
mungkin dipertanggungjawabkan  dan  dijatuhi  pidana jika  tidak  melakukan  perbuatan  pidana. Tetapi  meskipun  dia  melakukan  perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang
37 Chairul Huda, Op.Cit , h. 68.
38 Ibid., h.69.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  melakukan  perbuatan  pidana  akan dipidana  apabila  dia  mempunyai  kesalahan. Seseorang  yang  mempunyai  kesalahan  jika pada  waktu  melakukan  perbuatan  pidana, dilihat  dari  segi  masyarakat  dia  dapat  dicela oleh  karenanya,  sebab  dianggap  dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.
Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan  senjatanya  bathin  dari  terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah
penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya  itu,  apakah  dinilai  ada  ataukah tidak  ada  kesalahan.  Pompe  dikutip  dalam buku Chairul Huda menyingkat kesalahan itu dengan  dapat  dicela (verwijtbaarheid) dan dapat  dihindari (vermijdbaarheid) perbuatan yang dilakukan. 39
Menurut  akibatnya,  hal  ini  adalah dapat  dicela,  menurut  hakekatnya  hal tersebut  dapat  dihindarinya  kelakukan  yang melawan  hukum  itu.  Karena  kehendak pembuat  itu  terlihat  pada  kelakuan  yang bersifat  melawan  hukum,  maka  ini  dapat dicelakan  padanya.  Sampai  sekian  jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai  akibat  dapat  dicela.  Celaan  ini dimungkinkan  karena  pembuat  itu  bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan  hukum.  Pelanggaran  atas  norma  itu bergantung pada kehendaknya.
Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan  terdakwa  atas perbuatannya  jika  perbuatannya  itu  sendiri tidaklah  bersifat  melawan  hukum,  maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada  kepastian  tentang  adanya  perbuatan
39 Ibid ., h.70.
pidana  dan  kemudian  semua  unsur-unsur kesalahan  tersebut  harus  dihubungkan  pula dengan  perbuatan  pidana  yang  dilakukan dan untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan  dipidananya  terdakwa,  maka terdakwa harus: 1.  Dapat dipertanggungjawabkan pembuat; 2.  Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya  sengaja  atau  kesalahan dalam arti sempit (culpa) ;
3.  Tidak  adanya  dasar  peniadaan pidana  yang  menghapus  dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada  pembuat. 40
Penanggulangan  kejahatan  tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan). 41 Bentuk penanggulangan tersebut dengan
diterapkannya  sanksi  terhadap  pelaku  tindak pidana,  sanksi  pidana  merupakan  alat  atau sarana  terbaik  yang  tersedia,  yang  kita  miliki untuk  menghadapi  ancaman-ancaman  dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin  yang  utama/terbaik  dan  suatu  etika merupakan  pengancaman  yang  utama  dari kebebasan manusia.
Pertanggungjawaban  pidana  dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal  responsibility yang  menjurus  kepada  pemidanaan  petindak dengan  maksud  untuk  menentukan  apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukannya  itu memenuhi  unsur-unsur  yang  telah  ditentukan
40 Ibid., halaman 72.
41 Soedjono Dirjdosiswono, Penanggulangan  Kejahatan  (Crime  Prevention) , Alumni, Bandung, 2013, h.52

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dalam  Undang-undang.  Dilihat  dari  sudut terjadinya  tindakan  yang  dilarang,  seseorang akan  dipertanggungjawabkan  atas  tindakan- tindakan  tersebut,  apabila  tindakan  tersebut melawan  hukum  serta  tidak  ada  alasan pembenar  atau  peniadaan  sifat  melawan hukum  untuk  pidana  yang  dilakukannya.  Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab  maka  hanya  seseorang yang  mampu  bertanggungjawab  yang  dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya. Tindak  pidana jika  tidak  ada  kesalahan  adalah merupakan  asas  pertanggungjawaban  pidana, oleh  sebab  itu  dalam  hal  dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana  yang  telah  diancamkan,  ini tergantung  dari  soal  apakah  dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.
Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban  pidana  atau  kesalahan menurut  hukum  pidana,  terdiri  atas  tiga  syarat yaitu:
1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat  dipertanggung  jawabkan  dari  si pembuat.
2. Adanya  perbuatan  melawan  hukum  yaitu suatu  sikap  psikis  si  pelaku  yang berhubungan  dengan  kelakuannya  yaitu  : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak  ada  alasan  pembenar  atau  alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. 42
Kemampuan  untuk membeda-bedakan antara  perbuatan  yang  baik  dan  yang  buruk, adalah  merupakan  faktor  akal (intelektual factor) yaitu  dapat  membedakan  perbuatan yang  diperbolehkan  dan  yang  tidak.  Dan kemampuan  untuk  menentukan  kehendaknya menurut  keinsyafan  tentang  baik  buruknya perbuatan  tersebut  adalah  merupakan  faktor
42 Ibid, h.77.
perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana  yang  tidak.  Sebagai  konsekuensi  dari dua  hal  tadi  maka  tentunya  orang  yang  tidak mampu  menentukan  kehendaknya  menurut keinsyafan  tentang  baik  buruknya  perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan  tindak  pidana,  orang  demikian  itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Kemampuan bertanggungjawab merupakan  unsur  kesalahan,  maka  untuk membuktikan  adanya  kesalahan  unsur  tadi harus  dibuktikan  lagi.  Mengingat  hal  ini  sukar untuk  dibuktikan  dan  memerlukan  waktu  yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada  karena  pada  umumnya  setiap  orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab,  kecuali  kalau  ada  tanda- tanda  yang  menunjukkan  bahwa  terdakwa mungkin  jiwanya  tidak  normal.  Dalam  hal  ini, hakim  memerintahkan  pemeriksaan  yang khusus  terhadap  keadaan  jiwa  terdakwa sekalipun  tidak  diminta  oleh  pihak  terdakwa. Jika  hasilnya  masih  meragukan  hakim,  itu berarti  bahwa  kemampuan  bertanggungjawab tidak  berhenti,  sehingga  kesalahan  tidak  ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.
Kemampuan bertanggungjawab terdapat  dalam  Pasal  44  ayat  (1)  KUHP  yang berbunyi:  “Barangsiapa  melakukan  perbuatan yang  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan kepadanya  karena  jiwanya  cacat  dalam pertumbuhan  atau  terganggu  karena  cacat, tidak dipidana.”
Tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan  hal  lain,  misalnya  jiwanya  tidak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
normal  dikarenakan  dia  masih  muda,  maka pasal  tersebut  tidak  dapat  dikenakan.apabila hakim  akan  menjalankan  Pasal  44  KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah  telah  dipenuhi  dua  syarat  sebagai berikut:
1.  Syarat psychiartris yaitu  pada  terdakwa harus  ada  kurang  sempurna  akalnya  atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot),  yang  mungkin  ada  sejak  kelahiran atau  karena  suatu  penyakit  jiwa  dan keadaan ini harus terus menerus.
2.  Syarat psychologis ialah gangguan jiwa itu harus  pada  waktu  si  pelaku  melakukan perbuatan  pidana,  oleh  sebab  itu  suatu gangguan  jiwa  yang  timbul  sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi  sebab  terdakwa  tidak  dapat dikenai hukuman. 43 Menentukan
adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam  melakukan  suatu  tindak  pidana  harus ada  “sifat  melawan  hukum”  dari  tindak  pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.  Tentang  sifat  melawan  hukum  apabila dihubungkan  dengan  keadaan  psikis  (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya  dapat  berupa  “kesengajaan” (opzet) atau  karena  “kelalaian” (culpa). Akan tetapi  kebanyakan  tindak  pidana  mempunyai unsur  kesengajaan  bukan  unsur  kelalaian.  Hal ini  layak  karena  biasanya,  yang  melakukan sesuatu dengan sengaja.
Mengenai kealpaan karena merupakan bentuk  dari  kesalahan  yang  menghasilkan dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  atas perbuatan  seseorang  yang  dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : “Barangsiapa karena kealpaannya
menyebabkan  matinya  orang  lain  diancam
43 Moeljatno, Op.Cit , h.88
dengan  pidana  penjara  paling lama lima  tahun atau kurangan paling lama satu tahun.
Kealpaan  mengandung  dua  syarat,
yaitu: 1.  Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum 2.  Tidak mengadakan penghati-hati
sebagaimana diharuskan hukum. 44
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut  semestinya.  Kedua  memperhatikan syarat  tidak  mengadakan  penghati-hati  guna menentukan  adanya  kealpaan.  Siapa  saja yang  melakukan  perbuatan  tidak  mengadakan penghati-hati  yang  semestinya,  ia  juga  tidak mengadakan  menduga-duga akan terjadi akibat  dari  kelakuannya.  Selanjutnya  ada kealpaan  yang  disadari  dan  kealpaan  yang tidak disadari. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut  hukum  terdiri  atas  dua  kemungkinan yaitu:
1.  Terdakwa  tidak  mempunyai  pikiran  bahwa akibat  yang  dilarang  mungkin  timbul karena perbuatannya.
2.  Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar. 45 Syarat yang ketiga dari
pertanggungjawaban  pidana  yaitu  tidak  ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan  pertanggung  jawaban  pidana bagi  si  pembuat.  Dalam  masalah  dasar penghapusan  pidana,  ada  pembagian  antara “dasar  pembenar” (permisibilry) dan  “dasar pemaaf” (ilegal  execuse). 46 Dengan  adanya salah  satu  dasar  penghapusan  pidana  berupa
44 Andi Hamzah, Op.Cit , h.47
45 Ibid, h.48
46 Ibid, h.51

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dasar  pembenar  maka  suatu  perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi  legal/boleh,  pembuatanya  tidak  dapat disebut  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar  pemaaf  maka  suatu  tindakan  tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.
Pelaku  tindak  pidana,  maka  dapat dikenakan  sanksi  pidana  atau  hukuman. Khusus  mengenai  masalah    hukuman sebagai  salah  satu  masalah  pokok  hukum pidana,  persoalan  yang  sangat  penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang  ingin  mencari  dasar  pembenaran  dari pidana  sebagai  usaha  untuk  menjadikan pidana lebih fungsional.
Sudarto  dalam  Niniek  Suparni  bahwa yang  dimaksud  dengan  hukuman  adalah nestapa  yang  diberikan  oleh  negara  kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap  ketentuan  undang-undang  (hukum pidana),  sengaja  agar  dirasakan  sebagai nestapa. 47 Pidana  itu  disatu  sisi  tidak  hanya dimaksudkan  untuk  memberikan  penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi  yang  lain  juga  agar  membuat  pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana  layaknya.  Dua  sisi  inilah  yang dikenal  dalam  hukum  pidana  sebagai  pedang bermata dua.
Berdasarkan  pendapat  para  ahli  yang dikemukakan    di  atas,  maka  suatu  pidana harus:
1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan  pada  seorang  yang  benar- benar  atau  disangka  benar  melakukan tindak pidana
47 Niniek Suparni, Op.Cit ,  h.11.
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan  dengan  sengaja  oleh  orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa  sesuai  dengan  ketentuan  suatu sistim  hukum  yang  dilanggar  oleh  tindak pidana tersebut. 48
Pelaku  usaha  yang  melakukan  tindak pidana  penimbunan  alat  kesehatan  dapat dijerat  dengan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2014  tentang  Perdagangan.  Terdapat pada Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: “Pelaku usaha  dilarang  menyimpan  Barang  kebutuhan pokok  dan/atau  Barang  penting  dalam  jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan  Barang,  gejolak  harga,  dan/atau hambatan  lalu  lintas  Perdagangan  Barang”. Kemudian  dikenakan  pada  sanksi  pidana apabila  melanggar  ketentuan  tersebut  sesuai dengan  Pasal  107  yang  berbunyi “Pelaku Usaha  yang  menyimpan  Barang  kebutuhan pokok  dan/atau  Barang  penting  dalam  jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan  Barang,  gejolak  harga,  dan/atau hambatan  lalu  lintas  Perdagangan  Barang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  29  ayat (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling  banyak  Rp.  50.000.000.000,00  (lima puluh milliar rupiah)”.
Selain  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan, kejahatan  penimbunan  alat  kesehatan  juga dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  yang berbunyi “Pelaku  usaha  dalam  menawarkan barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk
48 Muladi, Lembaga  Pidana  Bersyarat . Alumni, Bandung, 2016, h. 22.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:
1.  Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
2.  Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
3.  Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
4.  Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
5.  Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  juga  terdapat jerat  pasal  mengenai  ketentuan  pidana  yaitu pada  Pasal  62  ayat  (1)  yang  berbunyi “pelaku
usaha
yang melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8,  Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17,  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  huruf  e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda  paling  banyak  Rp.  2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.
Melihat unsur-unsur pada pasal tersebut,  pelaku  usaha  yang  melakukan penimbinan  alat  kesehatan  melanggar  pada unsur  huruf  a  yaitu  harga  atau  tarif  suatu barang  dan/atau  jasa.  Hal  ini  dikarenakan harga  tarif  yang  diperjualbelikan  tidak  sesuai dengan  harga  pabrik  atau  harga  yang sebelumnya  beredar  luas  pada  saat  sebelum terjadi  bencana covid-19 100.  Dari  pernyataan pihak  kepolisian,  maka  kegiatan  penimbunan alat  kesehatan dapat  dikenakan  sanksi  pidana sesuai undang-undang yang berlaku.

## B.  Bentuk  Dan  Modus  Operandi  Tindak
Pidana    Penimbunan  Alat  Kesehatan
Dalam  Pandemi  Virus  Corona  Di Kepolisian Resort Simalungun
1.  Modus Operandi Tindak Pidana Penimbunan Alat Kesehatan Modus  kejahatan  adalah  cara  yang dilakukan  oleh  para  pelaku  untuk  melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan  maka  akan  diperoleh  gambaran yang    jelas  tentang  bentuk  kejahatan  yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi  menurut  perbuatan  atau  perbuatan kelompok,  tetapi  perbuatan  itu  dapat  juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian. 49
Sekarang  telah  terjadi  pergeseran yang  sangat  tajam  ke  arah  pola  kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya  tidak  sederhana,  waktunya  tidak terikat  pada  pola  tertentu  (periodik),  mobilitas tinggi,  sarana  prasarana  relatif  lebih  maju  dan bertehnologi. Sehingga penangananyapun relatif lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional.  Pola-pola  kejahatan  setiap  saat mengalami  perubahan  setiap  periode.  Pola kejahatan  dari  tradisional  ke  modern  tersebut di  atas  tentunya  dialami  oleh  semua  jenis kejahatan.
Penimbunan alat-alat kesehatan seringkali terjadi yang dilakukan oleh kalangan pengusaha,  pemasok,  dan  pedagang  yang secara  sepihak  dan  sengaja  menimbun ketersediaan alat-alat kesehatan guna kepentingan  dan  keuntungan  pribadi  maupun kelompoknya.  Adapun  modus  penimbunan alat-alat  kesehatan  adalah  sebagai  berikut pada  hari  Jum'at,  06  Maret  2020  anggota  Sat
49 Nursariani  Simatupang  dan  Faisal, Kriminologi  Suatu  Pengantar, Pustaka  Prima, Medan, 2017, h. 66.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Reskrim  Kepolisian  Resort  Simalungun   telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr. MA  (30)  yang  menjual hand  sanitizer yang awalnya  seharga  Rp.  20.000,-  per  botol  dijual menjadi Rp. 120.000,- dengan jumlah total 232 botol. Kemudian anggota Sat Reskrim melakukan  pengembangan  bahwa  MA  (30) tergabung  di  grup  jual    beli  masker  dan  dari hasil pengembangan tersebut petugas Kepolisian   menangkap  penimbun  masker kesehatan  dengan  modus  serupa,     MF  (26) dan  DW (46) yang menjual masker kesehatan yang  awalnya  seharga  Rp.  20.000,-  per  box dijual  seharga  Rp.  345.000,-  dengan  jumlah 332  box  dan  masker  kain  yang  tidak  sesuai spesifikasi  kesehatan  dengan  dijual  dengan harga  Rp.  30.000,-  per  lusin  sebanyak  950 lusin.  Pelaku  kemudian  dibawa  ke  Kepolisian
Resort Simalungun
untuk dilakukan pemeriksaan. 50
Terungkapnya  kasus  tersebut,  para tersangka dikenakan tindak pidana usaha yang menyimpan  barang  kebutuhan  pokok  dan/atau barang  penting  dalam  jumlah  dan  waktu tertentu  pada  saat  terjadi  kelangkaan  barang, gejolak  warga  dan/atau  hambatan  lalu  lintas perdagangan  barang  dan  atau  tindak  pidana pelaku  usaha  yang  melakukan  kegiatan  usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan  yang  diberikan  oleh  Menteri sebagaimana  di  maksud  dalam Pasal  107  (1) Jo  Pasal  29  (1)  dan  atau  Pasal  106  Jo  Pasal 24  (1)  UU  RI  No.  7  Tahun  2014  Tentang Perdagangan.
Tindakan penimbunan alat-alat
kesehatan  merupakan  tindak  pidana  ekonomi
50 Wawancara dengan Aiptu Bilson
Hutahuruk,  Unit  2  Tipidter  Ekonomi  Sat  Reskrim Polres  Simalungun,  pada  hari  Senin,  04  Oktober 2021, Pukul 10.00 Wib.
yang  mempunyai  motif  ekonomi,  sehingga merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan karena  merugikan  masyarakat  dan  negara. Penegakan hukum terhadap pelaku
penimbunan alat-alat kesehatan perlu dilakukan melalui cara represif terhadap pelaku yaitu  pemberian  sanksi  hukuman  terhadap pelanggar
ketentuan Undang-Undang.
Ancaman  hukuman  yang  berlaku  bagi  para pelaku  usaha  yang  melakukan  penimbunan alat-alat  kesehatan  dalam  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
Mengacu  dari  ketentuan  Pasal  107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan  tersebut,  maka  jenis  sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap subjek hukum yang  melakukan  tindak  pidana  penimbunan dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 yaitu  menggunakan  sanksi  pidana  pokok. Sanksi  pidana  yang  dimaksud  adalah  sanksi pidana  penjara  dan/atau  sanksi  pidana  denda bagi  pelaku  usaha  yang  melanggar  Pasal  29 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.
Adapun  modus  penimbunan  obat terkait  penanganan  Covid-19  yang  dilakukan perusahaan farmasi adalah pelaku memasukkan  obat  yang  dibutuhkan  untuk penanganan Covid-19 termasuk
Azithromycine.  Kemudian  salah  satu  kustomer meminta tentang obat ini namun tidak ada
2.  Penanggulangan  Tindak  Pidana
Penimbunan Alat Kesehatan Kejahatan merupakan masalah  sosial yang  dihadapi  masyarakat  di  seluruh  dunia semenjak  dahulu.  Kejahatan  dalam  arti  luas, menyangkut  pelanggaran  norma-norma  yang dikenal masyarakat,  seperti  norma  agama  dan norma  hukum.  Norma  hukum  pada  umumnya

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dirumuskan dalam Undang-Undang yang
dipertanggungjawabkan pemerintah untuk menegakkan hukum dan meminimalisir kejahatan,  terutama  kepolisian,  kejaksaan  dan pengadilan.  Namun  karena  kejahatan  tersebut mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,  maka  wajarlah  semua  pihak pemerintah  maupun  warga  ikut  terlibat  dalam hal  membasmi  kejahatan  karena  setiap manusia pasti berharap untuk terjamin keamanan dan kedamaian didalam hidupnya.
Upaya  dari  penanggulangan  kejahatan telah  dilakukan  oleh  semua  pihak,  baik pemerintah  maupun  masyarakat.  Berbagai program  serta  kegiatan  yang  dilakukan  untuk mencari  cara  agar mendapat  cara  yang  paling tepat  dan  efektif  dalam  menangani  masalah kejahatan.
Menurut  Aipda  Josua  Siagian,  Unit  2
Tipidter Ekonomi Sat Reskrim Polres Simalungun, bahwa kepolisian berupaya mencegah  praktik  penimbunan  obat  dan  alat kesehatan untuk penanganan Covid-19. Hal ini untuk mengantisipasi harga jual yang ditawarkan lebih tinggi dari batas tertinggi yang ditetapkan pemerintah. 51 Pihak Polres Simalungun dalam mencegah penimbunan alat kesehatan  melaukan  pengawasan  terhadap jalur  distribusi  penyalurannya.  Selain  itu,  polisi juga memantau aktivitas jual beli obat dan alat kesehatan,  baik  secara online maupun offlin e.
52
Kepolisian  tidak  akan  ragu  menindak tegas  distributor  dan  penjual  yang  melakukan
51 Wawancara dengan Aipda Josua Siagian, Unit  2  Tipidter  Ekonomi  Sat  Reskrim  Polres Simalungun,  pada  hari  Senin,  04  Oktober  2021, Pukul 10.00 Wib.
52 Wawancara dengan Aipda Josua Siagian, Unit  2  Tipidter  Ekonomi  Sat  Reskrim  Polres Simalungun,  pada  hari  Senin,  04  Oktober  2021, Pukul 10.00 Wib.
penimbunan atau penjualan obat-obatan dengan  harga  tidak  wajar.  Siapa  saja  yang melanggar akan segera ditindak. Hal ini sesuai dengan    Surat  Telegram  terkait  penegakan hukum  di masa  PPKM  Darurat  Jawa  dan  Bali.
Surat
Telegram bernomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./  2021  ini  terkait  Harga Eceran  Tertinggi  (HET)  obat-obatan  dan  alat kesehatan di masa Pandemi Covid-19.
Instruksi kapolri kepada seluruh jajaran kepala  kepolisian  daerah  (kapolda)  dalam Surat  Telegram  itu  di  antaranya,  meminta melakukan  pengawasan  terkait  kepatuhan semua  pihak  dalam  menjalankan  PPKM darurat  dan  pengendalian  HET  obat  dalam masa pandemi Covid-19. Kemudian, penegakan  hukum  secara  tegas  terhadap pelaku  usaha  yang  melakukan  penimbunan serta  penjualan  obat  di  atas  HET.  Selain  itu, melakukan  penegakan  hukum  secara  tegas terhadap  tindakan  yang  menghambat  segala upaya  pemerintah  dalam  penanggulangan wabah  Covid-19,  termasuk  penyebaran  berita bohong. 53
Upaya Kepolisian dalam penanggulangan penimbiunan alat-alat
kesehatan meliputi antara lain:
1.  Upaya pre-emtif
Upaya  pre-emtif  adalah  upaya  awal yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  untuk mencegah  terjadinya  kejahatan.  Upaya  yang dilakukan  dalam  penanggulangan  kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai atau  norma-norma  yang  baik  sehingga  nilai- nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam  dalam  diri  seseorang  sehingga
53 Wawancara dengan Aipda Josua Siagian, Unit  2  Tipidter  Ekonomi  Sat  Reskrim  Polres Simalungun,  pada  hari  Senin,  04  Oktober  2021, Pukul 10.00 Wib.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan. 54
Usaha-usaha  yang  dilakukan  dalam penanggulan kejahatan secara pre-emtif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisai  dalam  diri  seseorang.  Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan  tapi  tidak  ada  niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi  kejahatan.  Jadi  dalam  usaha  pre-emtif faktor  niat  menjadi  hilang  meskipun  ada kesempatan.
Upaya  yang  dilakukan  Kepolisian dalam  mewujudkan  upaya  penanggulangan tersebut  dengan  cara  melakukan  sosialisasi berupa  penyuluhan  hukum  ke  masyarakat untuk  menumbuhkan  kesadaran  hukum  pada masyarakat  agar  lebih  mematuhi  hukum  dan aturan-aturan  yang  berlaku  dan  memberikan himbauan-himbuan 2.  Upaya Preventif
Upaya preventif adalah upaya pencegahan  sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya  pre-emtif. Upaya  preventif  yang  yang  ditekankan  adalah menghilangkan kesempatan untuk
dilakukannya kejahatan. Upaya-upaya preventif  ini  adalah  merupakan  tindak  lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan.
Upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.  Jadi  dalam  upaya  preventif kesempatan ditutup. 55
54 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 39.
55 Ibid ., h. 40.
Upaya yang telah dilakukan Kepolisian dalam  mewujudkan  upaya  tersebut  adalah dengan  melakukan  deteksi  dini  terhadap pelaku-pelaku
kejahatan
dengan mengumpulkan  informasi  dari  informan  dan melakukan  pencatatan  atau  identifikasi  pelaku kejahatan
termasuk kelompok dan sindikatnya.Upaya  preventif  merupakan  upaya yang  dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian  untuk mencegah.  Artinya  upaya  preventif  ini  adalah mengutamakan upaya pencegahan dari penindakan.
3.  Upaya Represif
Upaya  represif  dilakukan  pada  saat telah  terjadi  kejahatan  yang  tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan  hukuman.  Upaya  ini  dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang  tindakan  berupa  penegakan  hukum  ( law enforcement )  dengan  menjatuhkan  hukuman.
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.  Penanggulangan  dengan  upaya represif  untuk  menindak  para  pelaku  sesuai dengan  perbuatannya  serta  memperbaikinya kembali  agar  mereka  sadar  bahwa  perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar  hukum  dan merugikan masyarakat, sehingga  tidak  mengulanginya  dan  orang  lain juga  tidak  akan  melakukannya  mengingat sanksi yang ditanggungny asangat berat. 56
Upaya  Kepolisian  dalam  mewujudkan upaya represif tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan yang  dimaksud  adalah  sebagai  salah  satu penerapan hukumnya terhadap pelaku,.
56 Ibid ., h. 41.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perlakuan  tersebut  dititikberatkan  pada  usaha agar  pelaku  dapat  kembali  sadar  akan kekeliruan atau kesalahannya dan agar pelaku di  kemudian  hari  tidak  lagi  melakukan kejahatan tersebut.
Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi  atau  mengatasi  tindak  pidana penimbunan  alat-alat  kesehatan,  maka  dapat dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  upaya  penal dan upaya non penal.
1. Upaya Penal
Upaya  penanggulangan  perdagangan illegal obat aborsi melalui media online dengan menggunakan  sanksi  (hukum)  pidana  atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua  peradaban  manusia  itu  sendiri.  Sampai saat  inipun,  penggunaan  sarana  penal  masih digunakan  dan  diandalkan  sebagai  salah  satu sarana  politik  kriminal.  “Penggunaan  upaya penal  (sanksi/hukum  pidana)  dalam  mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya  merupakan  bagian  dari  suatu langkah kebijakan (policy)” . 57
Penggunaan sarana penal atau hukum pidana  dalam  suatu  kebijakan  kriminal  di
Indonesia sebagai sarana untuk
menanggulangi  kejahatan  atau  tindak  pidana dengan  kekerasan    untuk  saat  sekarang  ini sangatlah tepat digunakan. Penggunaan sarana  penal  lebih menitik  beratkan  pada  sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan  yang  diambil  sesudah  atau pada  waktu  terjadinya  suatu  kejahatan  atau tindak  pidana.  Hal  ini  diadakan  dengan  tujuan agar  kejahatan  tidak  terulang  lagi  atau  paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya. 58
57 Barda.Nawawi  Arief, Upaya  Non  Penal Dalam  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan ,  FH. Hukum UNDIP, Semarang, 2011, h. 59.
58 Ibid., h. 60
Upaya  penanggulangan  penimbunan alat-alat  kesehatan,  instansi  pemerintah  dalam hal  ini  Polisi  beserta  jajarannya  selalu  tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif  maupun  represif.  Tindakan  represif yang  dilakukan  oleh  Polisi  sebagai  lembaga penyidik  merupakan  upaya  penindakan  dan penegakan  hukum  terhadap  ancaman  faktual dalam  tindak  pidana  penimbunan  alat-alat kesehatan oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.
Unsur-unsur atau sub sistem yang ada di  dalam  sistem  peradilan  pidana  yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan, maka  bekerjanya  sistem  peradilan  pidana dapat  dimaknai  sebagai  bekerjanya  masing- masing  unsur  tersebut  dalam  kapasitas fungsinya  masing-masing  menghadapi  dan atau  menangani  tindak  pidana    kejahatan pencurian  yang  terjadi.  Atas  pemahaman tersebut  maka  bekerjanya  sistem  peradilan pidana  dimulai  ketika  adanya  informasi- informasi  tentang  adanya  dugaan  akan, sedang  atau  telah  terjadinya  tindak  pidana penimbunan alat-alat kesehatan.
Penggunaan  sarana  penal  melalui sistem  peradilan  pidana  yang  dirumuskan sebagai berikut:
a. Mengapa  masyarakat  menjadi  korban kejahatan.
b. Menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang terjadi  masyarakat  puas  bahwa  keadilan telah  ditegakkan  dan  yang  tersalah  telah dipidana.
c. Mengusahakan  agar mereka yang  pernah melakukan  kejahatan  tindak  mengulangi lagi kejahatannya. 59
Tujuan  tersebut  sekalipun  ada  yang telah  berhasil  dicapai  namun  keberhasilannya
59 Ibid., h.63.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
itu  tidak  memberikan  kepuasan.  Diakui  bahwa sudah  sekian  banyak  kasus  kejahatan  tindak pidana  pencurian  yang  diselesaikan  oleh lembaga  peradilan  melalui  bekerjanya  sistem peradilan  pidana  dengan  menghasilkan  sekian banyak  putusan,  tetapi  sekian  banyak  pula putusan  itu  tidak  membuat  masyarakat  puas bahwa keadilan telah ditegakkan.
Penggunaan  sarana  penal  melalui sistem  peradilan  pidana  dalam  menangani tindak pidana  penimbunan alat-alat kesehatan harus  tetap  dilakukan  oleh  aparatur  penegak hukum  baik  polisi,  jaksa,  hakim  dan  lembaga pemasyarakatan. Hal ini diperkuat oleh pendapat  dari  Herbert  L.  Packer  dalam bukunya “The Limits of the  Criminal Sanction” , yang intinya mengatakan sebagai berikut:
a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan sebab kita  tidak  dapat  hidup,  sekarang  maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
b. Sanksi  pidana  merupakan  alat  atau sarana  terbaik  yang  tersedia,  yang  kita miliki untuk menghadapi kejahatan- kejahatan  atau  bahaya  besar  dan  segera serta untuk menghadapi ancaman- ancaman dari bahaya.
c. Sanksi  pidana  suatu  ketika  merupakan penjamin  yang  utama,  dan  suatu  ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat,  cermat  dan  secara  manusiawi  ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. 60
Berdasarkan  pendapat  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  penggunaan  sarana  penal atau  sanksi  pidana  untuk  menanggulangi penimbunan alat-alat kesehatan harus dilakukan  dengan  hati-hati,  sebab  bukan  tidak mungkin  penggunaan  sanksi  pidana  itu  akan menjadi  bumerang,  dalam  arti  justeru  akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.
2. Upaya Non Penal
60 Ibid ., h. 63.
Usaha-usaha  yang  rasional  untuk mengendalikan  atau menanggulangi kejahatan pencurian malam hari sudah barang tentu tidak hanya  dengan  menggunakan  sarana  penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan  sarana-sarana  yang  non  penal. Usaha-usaha  non  penal  ini  dapat  meliputi bidang  yang  sangat  luas  sekali  di  seluruh sektor  kebijakan  sosial.  Tujuan  utama  dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi  sosial  tertentu,  namun  secara tidak  langsung  mempunyai  pengaruh  preventif kejahatan.  Dengan  demikian  dilihat  dari  sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif  yang  non  penal  itu  sebenarnya mempunyai  kedudukan  yang  sangat  strategis dan  memegang  posisi  kunci  yang  harus diintensifkan. 61
Kegagalan  dalam  menggarap  posisi strategis  ini  justru  akan  berakibat  sangat  fatal bagi  usaha  penanggulangan  penimbunan  alat- alat  kesehatan.  Oleh  karena  itu  suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan  dan  mengharmonisasikan seluruh  kegiatan  preventif  yang  non  penal  itu ke  dalam  suatu  sistem  kegiatan  negara  yang teratur dan terpadu.
Ada  2  (dua)  usaha  preventif  sebagai pendekatan  non  penal  yang  dapat  dilakukan oleh masyarakat  luas  di  dalam mencegah  dan menanggulangi  terjadinya  penimbunan  alat- alat kesehatan, yakni:
a.  Usaha Abolisionistik , yaitu usaha menanggulangi  kejahatan  dengan  terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal  yang  bersifat  negatif  terebut, kemudian  dilakukan  tindakan  yang  berupa menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi  penyebabnya.  Pelaksanaan, usaha abolisionistik mutlak mengikutsertakan tenaga ahli seperti
61 Ibid., h. 69.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
psikolog,  kriminolog,  ahli  hukum  dan  lain- lain,  yang  diperlukan  untuk  melakukan penelitian  lapangan  secara  ilmiah  untuk memperoleh  data  tentang  sebab-sebab timbulnya tindak pidana.
b.  Usaha
Moralistik , yaitu usaha penanggulangan  yang  dimaksudkan  adalah untuk  mempertebal  dan  membina  mental, moral  masyarakat  serta  iman  masyarakat sehingga dapat menghindari diri dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para  ulama,  penyidik  para  ahli  yang mamahami masalah-masalah  tindak  pidana 62
Berdasarkan hal di atas, maka penanggulangan  kejahatan  secara  umum dapat  ditempuh  melalui  dua  pendekatan  yaitu penal dan non  penal .  Keduanya  pendekatan tersebut  dalam  penerapan  fungsinya  harus berjalan  beriringan  secara  sinergis,  saling melengkapi. Pendekatan pertama yang ditempuh,  maka hal ini berarti bahwa penanggulangan  suatu  kejahatan  dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang- undangan pidana yang sesuai dengan keadaan  dan  situasi  pada  suatu  waktu  dan untuk masa yang akan datang. Artinya, hukum pidana  difungsikan  sebagai  sarana  pengendali sosial,  yaitu  dengan  sanksinya  yang  berupa pidana  untuk  dijadikan  sarana  menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma  sosial  dapat  ditegakkan  dengan sanksi  yang  dimiliki  hukum  pidana  terhadap seseorang  yang  berperilaku  tidak  sesuai dengan norma-norma tersebut.
Kenyataan  diatas  menunjukkan  bahwa kebijakan  hukum  pidana  bukanlah  semata- mata pekerjaan legislator (perundang- undangan)  yang  bersifat yuridis  normatif  tetapi
62 Arief  Gosita, Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum Pidana , Citra AdityaBakti, Bandung, 2009 , h. 33.
juga  pakar  dibidang  lain  seperti  sosiologi, historis  dan  komparatif  yang  lebih  bersifat yuridis  faktual.  Uraian  ini  tampak  bahwa  ada keterpaduan  antara  politik  kriminal  dan  politik sosial,  penanggulangan  kejahatan  dengan penal  dan  non  penal.  Keterpaduan  ini dimaksudkan  untuk  meningkatkan  efektifitas dalam  penanggulangan  kejahatan,  artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi  upaya-upaya  sosial  lainnya  tentu akan sangat sulit diwujudkan.
Kenyataan  ini  tidak  terlepas  dari alasan-alasan sebagai berikut:
a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional  yaitu  mewujudkan  masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila;
b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana  harus  merupakan  perbuatan  yang tidak  dikehendaki  yaitu  perbuatan  yang mendatangkan  kerugian  (materiil  dan spiritual) bagi warga masyarakat;
c. Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula memperhitungkan  prinsip  biaya  dan  hasil ( cost and benefit principle );
d. Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan  daya  kerja  dari  badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas ( overbelasting ). 63
Penanggulangan kejahatan pada dasarnya  merupakan  upaya  yang  dilakukan oleh  pihak  berwajib  dalam  meningkatkan keamanan,  kenyamanan  dalam  masyarakat, seperti  yang  diketahui  bahwa  pencurian dengan  kekerasan    semakin  berkembang  dan semakin  merajalela  di  masyarakat  oleh  sebab itu  berbagi  macam  cara  dilakukan  dalam menanggulangi kejahatan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kepolisian  telah  melakukan  upaya- upaya penanggulangan, baik berupa pre-emtif, preventif atau represif. Upaya penanggulangan yang  telah  dilakukan  dalam  mengurangi kejahatan    harus  mendapat  dukungan  dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi  ketika  melihat  kejahatan    tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka,  sehingga  dapat  memberikan  efek jera.
3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Alat Kesehatan
Seseorang  yang  melakukan  tindak pidana,  maka  harus  diberikan  sanki  atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan  penegakan    hukum  terhadap  pelaku ternak. Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang mantap  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk
menciptakan, memelihara
dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Hukum  merupakan  tumpuan  harapan dan  kepercayaan  masyarakat  untuk  mengatur pergaulan  hidup  bersama.  Hukum  merupakan perwujudan  atau  manifestasi  dari  nilai-nilai kepercayaan.  Oleh  karena  itu  penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya  dipercaya  dan  menegakan  wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan  nilai-nilai  kepercayaan  di  dalam masyarakat. 64

## Kebijakan  yang  akan  ditempuh  akan
64 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata  Hukum  Indonesia, Balai  Pustaka,  Jakarta, 2018, h.29
mencakup  bidang  kegiatan  penegakan  hukum pertama-tama  ditujukan  guna  meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.  Dalam  rangka  ini  maka  akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi  serta  penyerasian  tugas-tugas instansi  aparat  penegak  hukum.  hal  ini dilakukan  antara  lain  dengan  menertibkan fungsi,  tugas,  kekuasaan  dan  wewenang lembaga-lembaga  yang  bertugas  menegakkan hukum  menurut  profesi  ruang  lingkup  masing- masing  serta  didasarkan  atas  sistem  kerja sama yang baik.
Aspek  penegakan  hukum  Pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum  pidana  materil  dan  aspek  penegakan hukum  pidana  formil.  Dari  sudut  dogmatis normatif, material atau  substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:
1.  Faktor hukumnya sendiri.
2.  Faktor  penegak  hokum  yakni  pihak-pihak yang  mebentuk  maupun  menerapkan hokum.
3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4.  Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana  hukum  tersebut  berlaku  dan diterapkan.
5.  Faktor  kebudayaan  yakni  sebagai  hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 65
Hukum  pidana  formil  yang  mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup  mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. 66
Penegakan  hukum  dalam  tulisan  ini dibatasi  pada  kalangan  yang  secara  langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum  yang  tidak  hanya  mencakup law
65 Ibid ., h,5.
66 Andi Hamzah, Op.Cit , h.82

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
enforcement akan tetapi juga peace maintenance .  Kalangan  tersebut  mencakup mereka  yang  bertugas  di  bidang  kehakiman, kejaksaan,  kepolisian,  kepengacaraan  dan pemasyarakatan.
Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai
kedudukan (status) dan peranan (role) .
Kedudukan  (sosial)  merupakan  posisi  tertentu di  dalam  struktur  kemasyarakatan  yang mungkin  tinggi,  sedang-sedang  saja  atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan  suatu  wadah  yang  isinya  adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau role . Oleh karena itu, maka  seseorang  yang  mempunyai  kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant) . 67
Suatu  hak  sebenarnya  merupakan wewenang  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat, sedangkan  kewajiban  adalah  tugas.  Suatu peranan  tertentu  dapat  dijabarkan  ke  dalam unsur-unsur sebagai berikut :
1.  Peranan yang ideal (ideal role) .
2.  Peranan yang seharusnya (expected role)
3.  Peranan  yang  dianggap  oleh  diri  sendiri (perceived role)
4.  Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role) . 68
Masalah  pokok  daripada  penegakan hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut  mempunyai  arti  yang  netral,  sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor  tersebut.  Faktor-faktor  tersebut antara lain :
1.  Faktor  hukumnya  sendiri  yaitu  Undang- Undang
67 Soerjono Soekanto, Op.Cit , h.12
68 Ibid , h.14.
Gangguan  hukum  terhadap  penegakan hukum  yang  berasal  dari  Undang-Undang disebabkan karena :
a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
c. Ketidakjelasan  arti  kata-kata  di  dalam Undang-Undang  yang  mengakibatkan kesimpangsiuran  di  dalam  penafsiran serta penerapannya.
2.  Faktor  pengak  hukum  yakni  pihak-pihak yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum.
3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4.  Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
5.  Faktor  kebudayaan  yakni  sebagai  hasil karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan pada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan hidup. 69
Berbicara  tentang  penegakan  hukum atau  pertanggungjawaban  pidana,  maka  tidak dapat  dilepaskan  dengan  tindak  pidana. Pengertian  tindak  pidana  tidak  termasuk pertanggungjawaban  pidana.  Tindak  pidana hanya  menunjuk  pada  dilarangnya  suatu perbuatan. 70
Dasar  adanya  tindak  pidana  adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya  pembuat  adalah  kesalahan.  Ini berarti  bahwa  pembuat  tindak  pidana  hanya akan  dipidana  jika  mempunyai  kesalahan dalam  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Ini berarti  bahwa  pembuat  tindak  pidana  hanya akan  dipidana  jika  ia  mempunyai  kesalahan dalam  melakukan  tindak  pidana  tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa: Dipidananya seseorang  tidaklah  cukup  apabila  orang  itu telah melakukan  perbuatan  yang  bertentangan dengan  hukum    atau  bersifat melawan  hukum.
69 Ibid , h.16.
70 Teguh  Prasetyo. Kriminalisasi  dalam Hukum Pidana. Nusa Media, Bandung, 2013, h.48.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Jadi  meskipun  perbuatan  tersebut  memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an  objekctive  breach  of  a  panel provision), namun  hal  tersebut  belum memenuhi  syarat  untuk  penjatuhan  pidana. 71
Moeljatno  mengartikan  hukum  pidana  sebagai bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang  berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan - aturan untuk:
1.  Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang  dilarang dengan  disertai  ancaman  atau  sanksi pidana  tertentu  bagi  siapa  saja  yang melanggarnya.
2.  Menentukan  kapan  dan  dalam  hal  apa kepada  mereka  yang  telah  melakukan larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan  dan dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang  telah diancamkan.
3.  Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan  pidana  itu  dapat  dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut. 72
M.  Hamdan,  bahwa  peristiwa  pidana adalah  suatu  perbuatan  atau  rangkaian perbuatan  manusia  yang    bertentangan dengan undang-undang atau peraturan
perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan
penghukuman. 73 Mahrus  Ali  menyebutkan “strafbaarfeit adalah  kelakuan  yang  diancam dengan  pidana,  bersifat  melawan  hukum,  dan berhubung  dengan  kesalahan  yang  dilakukan oleh  orang  yang mampu  bertanggung  jawab. 74
Frans  Maramis  menyebutkan  tindak  pidana adalah  perbuatan  yang  pelakunya  harusnya dipidana. 75
Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan  yang  dilarang  atau  diwajibkan  oleh
71 Ibid. 72 Moeljatno. Op.Cit, h. 1.
73 M. Hamdan, Op.Cit, h. 9 74 Mahrus Ali . Op.Cit , h. 98.
75 Frans Maramis. Op.Cit , h.57.
Undang-Undang  yang  apabila  dilakukan  atau diabaikan,  maka  orang  yang  melakukan  atau mengabaikan  itu  diancam  dengan  hukuman. Tindak  pidana  itu  juga  terdiri  dari  dua  unsur yaitu:  unsur  yang  bersifat  objektif  yang meliputi:
1.  Perbuatan  manusia  yaitu  perbuatan  yang positif  atau  suatu  perbuatan  yang  negatif yang menyebabkan pidana.
2.  Akibat  perbuatan  manusia  yaitu  akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan  kepentingan-kepentingan hukum  yang  menurut  norma  hukum  itu perlu ada supaya dapat dihukum.
3.  Keadaan-keadaan  sekitar  perbuatan  itu, keadaan-keadaan  ini  bisa  jadi  terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
4.  Sifat  melawan  hukum  dan  sifat  dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum,  jika  bertentangan  dengan  undang- undang.
Unsur  yang  bersifat  subjektif  yaitu unsur  yang  ada  dalam  diri  si  pelaku itu  sendiri yaitu  kesalahan  dari  orang  yang  melanggar aturan-aturan  pidana,  artinya  pelanggaran  itu harus  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada pelanggar. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran  kesalahan  dikenal  dengan  sebutan mens  rea (sikap  batin  pembuat  yang  oleh tindakan  yang  melanggar  sesuatu  larangan dan  keharusan  yang  telah  ditentukan) . Doktrin mens  rea dilandaskan  pada  suatu  perbuatan tidak  mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran  orang itu jahat. 76

## III.  KESIMPULAN DAN SARAN
76 Mahrus Ali, Op.Cit ., h.155.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
A.  Kesimpulan
1.  Pengaturan  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana    penimbunan  alat kesehatan  dalam  pandemi  Covid-19 adalah  diatur  dalam    Pasal  107 Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2014 tentang  Perdagangan  yang  menjadi payung  hukum  untuk  menjerat  para pelaku penimbunan alat-alat kesehatan di masa pandemic covid-19. Sanksi  pidana  tentang  tindak  pidana penimbunan  harga  alat-alat  kesehatan seperti  masker  dan hand  sanitizer
pada masa pandemic covid-19
terdapat  pada  Pasal  107  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan
2.  Bentuk  dan  modus  operandi  tindak pidana    penimbunan  alat  kesehatan dalam pandemi Covid-19 di Kepolisian Resort Simalungun  adalah dengan  membeli  alat-alat  kesehatan sesuai  dengan  harga  yang  ditetapkan kemudian
menyimpan dan menimbunnya  dan  setelah  alat-alat kesehatan  dibutuhkan  dan  terjadi kelangkaan  baru  alat-alat  kesehatan tersebut  dijual  untuk  mendapatkan keuntungan yang besar.
B.  Saran
1.  Perlunya sinkronisasi terhadap peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang tindak pidana
penimbunan alat-alat kesehatan,
sehingga  antara    peraturan  yang  satu saling  mendukung  dengan  peraturan lainnya, dan sanksi yang ada kebanyakan hanya bersifat
administratif,  hal  ini    perlu  ditinjau
kembali,  sehingga  menimbulkan  efek jera  bagi  pelaku  penimbunan  alat-alat kesehatan. 2.  Memperkuat  koordinasi  antar  aparat penegak hukum dalam sistem peradilan  pidana.  Koordinasi  antar aparat  penegak  hukum  memegang peranan penting dalam proses penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana penimbunan
alat-alat kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku
Ali,  Mahrus, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Arief,  Barda  Nawawi, Masalah  Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. --------------; Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , FH.
Hukum UNDIP, Semarang, 2011.
-----------------, Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
Asshiddiqie,  Jimly  dan  Ali  Safa’at, Teori  Hans Kelsen  tentang  Hukum ,  Konstitusi Press, Jakarta, 2016.
Atmasasmita, Romli, Pengantar Hukum Pidana Internasional , Rafika Aditama, Bandung, 2010. Chazawi,  Adami, Pelajaran  Hukum  Pidana
Bagian  I ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2017.
-------------; Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  2 . Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017. Dirjdosiswono, Soedjono, Penanggulangan
Kejahatan  (Crime  Prevention) ,  Alumni, Bandung, 2013.
Effendi,  Erdianto, Hukum  Pidana  Indonesia , Refika Adiama, Jakarta, 2011.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Gosita, Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ,  Citra  AdityaBakti,  Bandung,
2009.
Gunadi,  Ismu, Hukum  Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
Hamdan, M. Tindak Pidana Suap dan Money Politics , Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010.
Hamzah,  Andi, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,
Rienka Cipta, Jakarta, 2010.
------------; Kamus  Hukum ,  Ghalia  Indonesiaa, Jakarta,  2016.
Huda,  Chairul, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa Kesalahan .  Prenada  Media  Group,
Jakarta, 2018.
Ilyas, Amir, Asas-Asas Hukum Pidana , Yogyakarta, Rengkang Education,
Yogyakarta 2012.
Kansil, CST. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum  Indonesia, Balai  Pustaka, Jakarta, 2018.
Kartanegara,  Satochid, Hukum  Pidana ,    Balai Lekture Mahasiswa, Jakarta, 1992.
Khair,  Abul  dan  Mohammad  Eka  Putra,
Pemidanaan ,  Usu  Press,  Medan,
2011.
Lamintang,  P.A.F. Dasar-Dasar  Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.
Lubis,  M.  Solly, Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian , Mandar Maju, Bandung, 2004.
Maramis,  Frans, Hukum  Pidana  Umum  dan Tertulis  di  Indonesia ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Marlina, Hukum  Penitensier ,  Refika  Aditama, Bandung, 2011.
Marpaung,  Leden, Asas  Teori  Praktik  Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
---------------; Unsur-Unsur  Perbuatan  yang dapat Dihukum , Grafika, Jakarta, 2011.
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2014.
Muladi, Lembaga  Pidana  Bersyarat .  Alumni, Bandung, 2016.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-  Teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, 2015. Mulyadi,  Mahmud  dan  Feri  Antoni  Subakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi , Sofmedia, Jakarta, 2010. Poerwadarminta, WJS. Kamus  Umum  Bahasa Indonesia ,  PN. Balai Pustaka,  Jakarta,
2012.
Prasetyo,  Teguh  dan  Abdul  Halamanim Barkatullah, Politik  Hukum  Pidana:
Kajian  Kebijakan  Kriminalisasi  dan Dekriminalisasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015. Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana , Raja Grafindo, Jakarta,  2011. -------------. Kriminalisasi  dalam  Hukum  Pidana. Nusa Media, Bandung, 2013
Priyatno,  Dwidja, Sistem  Pelaksanaan  Pidana Penjara Di Indonesia ,  Refika Aditama,
Bandung, 2016. Prodjokoro, R.  Wirjono, Asas-asas  Hukum Pidana Di Indonesia , Eresco, Bandung, 2014. Purba, Nelvetia dan Sri Sulistyawati, Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana
Di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
Raharjo,  Satjipto, Ilmu  Hukum ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Ravena,  Dey, Kebijakan  Kriminal  (Criminal Policy), Jakarta, Kencana, 2017.
Saleh,  Roeslan, Stelsel  Pidana  Di  Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 2007.
Sayekti,  Lina, Dalam  Menghadapi  Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan  di  Tempat  kerja ,  Ghalia Indonesia, Bogor,  2020.
Simatupang, Nursariani dan Faisal, Kriminologi
Suatu  Pengantar, Pustaka  Prima, Medan, 2017.
Sholehuddin,  M. Sistem  Sanksi  dalam  Hukum Pidana  Ide  Dasar  Double  Track System  &  Implementasinya ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Soekanto,  Soerjono, Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .
Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
Soesilo,R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap  Pasal  Demi  Pasal, Politea, Bogor, 2014.
Sulistyo,  Hermawan  et.al., Keamanan  Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society:
Policy Paper, Pensil, Jakarta,  2009.
Sunggono,  Bambang, Metodologi  Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018. Suparni,  Niniek, Eksistensi  Pidana  Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar  Grafika,  Jakarta,
2017.
Tongat, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  dalam Perspektif  Pembaharuan. UMM  Press, Malang, 2009
Waluyadi. Hukum  Pembuktian  dalam  Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung,  2014.
Waluyo,  Bambang, Penelitian  Hukum  Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Wiyanto,  Roni, Asas-Asas  Hukum  Pidana Indonesia ,  Mandar  Maju,  Bandung, 2012.
B.  Internet
https://www.cnbcindonesia.com,    “ Maklumat Polri Untuk Penegakan Hukum PSBB ” , diakses  Senin,  18  Januari  2021,  Pukul 20.00 Wib.
https://www.beritasatu.com, “Polri  Tegaskan Seluruh  Polda  Bantu  Pemda Terapkan PSBB”,  diakses  Senin,  18  Januari 2021, Pukul 20.00 Wib.
https://www.cnnindonesia.com ,    “Polri  Bakal Jerat  Pelanggar  Kebijakan  Pemerintah Soal  Corona ”,  diakses  Senin,  18
Januari 2021, Pukul 20.00 Wib.
M.  Risman  “Polisi  Tetapkan  37  Tersangka Kasus Penimbunan Obat Terapi Covid- 19” https://telisik.id/news ,  diakses
Kamis,  28  Oktober  2021  Pukul  21.00 Wib.
Suara.Com,  “Pandemi  Covid-19:  Jumlah  APD
Kurang, Tenaga Medis Rentan Terserang”, https://www.suara.com ,
diakses  Senin,  25  Januari  2021  Pukul 21.00 Wib.
VOA  Indonesia,  “Stok  APD  Langka,  Pekerja Medis  di  Sejumlah  Daerah  Pakai  Jas Hujan”, https://www.voaindonesia.com , diakses  Senin,  25  Januari  2021  Pukul 21.00 Wib

## C.  Jurnal
Soleh,  Mohammad  Faisal, “Penimbunan  Alat Pelindung  Diri  pada  Masa  Pandemi
Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen”, Jurnal  Hukum ,  Vol.  3,  No.  1    Tahun 2020.
Susilo,  Adityo, “Corona  Virus  Deases  2019: Tinjauan  Literatur  Terkini”, Jurnal Penyakit  Dalam  Indonesia ,  Vol.  7
Nomor  1 Tahun 2020.
Yunus,  Aji, “Prinsip  Keadilan”,  Buletin  Hukum dan  Keadilan,  Vol.  4,  No.  1  Tahun 2020.
Wardhana,  Budhi  Suria, “ Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid- 19, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 14
Nomor 2  Agustus 2020
Wijayanto, Indung, “Kebijakan Pidana Denda di
KUHP  dalam  Sistem  Pemidanaan
Indonesia”, Jurnal  Pandecta ,  Volume 10. Nomor 2. December 2015.

## D.  Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,
Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  71  Tahun  2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang  Kebutuhan  Pokok  Dan  Barang Penting

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia Nomor 20/M- DAG/PER/3/2017  tentang  Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang
Kebutuhan Pokok.