## KEDUDUKAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA  AMANDEMEN UUD 1945
Marwan
Universitas Ichsan Gorontalo
Email : marwandjafar19@yahoo.com Andi Risma

## Universitas Muslim Indonesia

## Abstract
One  of  the  most  fundamental  functions  of  DPRD  in  the  context  of  the implementation  of  regional  autonomy  is  the  function  of  forming  regional regulations  or  legislative  functions.  The  weakness  of  the  DPRD  in  carrying  out the  function  of  forming  local  regulations  began  at  the  low  initiative  of  the members  of  the  Gorontalo  Province  DPRD  making  regional  regulations (legislative initation); Likewise, there was also a weakness in the discussion of the proposed program for the formation of regional regulations on the proposal of the DPRD  to  become  a  regional  regulation  (law  making  process).  The  Regional Regulatory  Forming  Board  (Bapemperda)  as  a  DPRD  instrument  which  is  a DPRD  instrument  must  be  more  focused  on  implementing  legislation  as  the DPRD's main function
Keywords: Legislation Function, Regional Regulations

## Abstrak
Salah  satu  fungsi  DPRD  yang  sangat  fundamental  dalam  rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah fungsi membentuk peraturan daerah atau fungsi  lagislasi.  Kelemahan  DPRD  dalam  menjalankan  fungsi  pembentukan peraturan  daerah  bermula  pada  rendahnya  Prakarsa  anggota  DPRD  Provinsi Gorontalo  pembuatan  peraturan  daerah  ( legislative  initation );  demikian  juga terjadi  kelemahan  pada  Pembahasan  usulan  program  pembentukan  peraturan daerah atas usulan DPRD menjadi peraturan daerah ( law making process ). Badan Pembentukan  Peraturan  Daerah  (Bapemperda)  sebagai  alat  kelengkapan  DPRD yang merupakan alat kelengkapan DPRD harus lebih fokus menjalankan legislasi sebagai fungsi utama DPRD
Kata Kunci : Fungsi Legislasi, Peraturan Daerah

## PENDAHULUAN
Pemberian  otonomi  yang  seluas-seluasnya  kepada  Daerah  dilaksanakan berdasarkan  prinsip  negara  kesatuan.  Dalam  negara  kesatuan  kedaulatan  hanya ada pada pemerintah pusat dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas  apa  pun  otonomi  yang  diberikan  kepada  daerah,  tanggung  jawab  akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk  itu  Pemerintahan  Daerah  pada  negara  kesatuan  merupakan  satu  kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sehingga kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh  daerah  merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan  nasional.  Kewenangan terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas    untuk  mencapai  tujuan  nasional  tersebut  di  tingkat  lokal  yang  pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.
Daerah  sebagai  satu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai otonomi  berwenang  mengatur  dan  mengurus  daerahnya  sesuai  aspirasi  dan kepentingan  masyarakatnya  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  tatanan  hukum nasional  dan  kepentingan  umum.  Dalam  rangka  memberikan  ruang  yang  lebih luas  kepada  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  kehidupan  warganya  maka Pemerintah  Pusat  dalam  membentuk  kebijakan  harus  memperhatikan  kearifan lokal  dan  sebaliknya  daerah  ketika  membentuk  kebijakan  daerah  baik  dalam bentuk  Peratuan  Daerah  maupun  kebijakan  lainnya  hendaknya  juga memperhatikan  kepentingan  nasional.  Dengan  demikian  akan  tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
Pada  hakikatnya  otonomi  daerah  diberikan  sebagai  satu  kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan  Pemerintahan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  Daerah  dan dalam  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  kepala  daerah  dan  DPRD.  Urusan Pemerintahan  yang  diserahkan  ke  Daerah  berasal  dari  kekuasaan  pemerintahan yang  ada  ditangan  Presiden.  Konsekuensi  dari  negara  kesatuan  adalah  tanggung jawab  akhir  pemerintahan  ada  ditangan  Presiden.  Agar  pelaksanaan  Urusan Pemerintahan  yang  diserahkan  ke  daerah  berjalan  sesuai  dengan  kebijakan nasional  maka  Presiden  berkewajiban  untuk  melakukan  pembinaan  dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
DPRD  dan  kepala  daerah  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  Daerah.  Dengan  demikian  maka  DPRD dan  kepala  daerah  berkedudukan  sebagai  mitra  sejajar  yang  mempunyai  fungsi
yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peratuan Daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah memiliki tugas melaksanakan Peratuan Daerah dan kebijakan Daerah.
Sebagai  konsekuensi  posisi  DPRD  sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan  Daerah  maka  susunan,  kedudukan,  peran,  hak,  kewajiban,  tugas, wewenang, dan fungsi DPRD diatur dalam  konstitusi Negara UUD Negara 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam  melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Daerah,  kepala  daerah  dan  DPRD  selaku  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah membuat  Peratuan  Daerah  sebagai  dasar  hukum  bagi  daerah  dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta  kekhasan  dari  daerah  tersebut.  Peratuan  Daerah  yang  dibuat  oleh  DPRD bersama  kepala  daerah  hanya  berlaku  dalam  batas-batas  yurisdiksi  daerah  yang bersangkutan.  Walaupun  demikian  Peratuan  Daerah  yang  ditetapkan  oleh  daerah tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi  tingkatannya  sesuai  dengan  hierarki  peraturan  perundang-undangan. Disamping  itu  Peratuan  Daerah  sebagai  bagian  dari  sistem  peraturan  perundang- undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peratuan Daerah.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Daerah berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  suatu  Negara  tidak  hanya terdapat  di  pusat  pemerintahan  saja  akan  tetapi  Pemerintah  pusat  memberikan wewenangnya kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.
Maka dari itu otonomi daerah pada hakekatnya adalah sebagai perwujudan desentralisasi  kepada  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah, 1 alasannya bahwa  Pemerintah  Daerah  yang  lebih  mengetahui  keadaan  dan  kondisi  di daerahnya.  Dengan  adanya  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  maka  mengharuskan  pemerintahan  di  daerah  membentuk regulasi-regulasi  dalam  upaya  melaksanakan  roda  pemerintahan  di  daerah  yaitu
1 Tjahjo  Kumolo  dan  Tim,  Nawa  Cita  untuk  Kesejahteraan  Rakyat  Indonesia  Integrasi  Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2017), hlm 17.
dengan  melahirkan  peraturan  daerah  (Peratuan  Daerah)  yang  sesuai  dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
Kewenangan  Pemerintahan  Daerah  dalam  membentuk  peraturan  daerah mempunyai  legitimasi  secara  yuridis  formal  didasari  dalam  Pasal  18  ayat  (6) UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  “Pemerintahan  Daerah  berhak menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan otonomi  dan  tugas  pembantuan.”  Pasal  242  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  yang menyatakan bahwa “Rancangan peraturan  daerah  disetujui  bersama  oleh  DPRD  dan  Kepala  Daerah  disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.”  Serta  Pasal  96  (1)  mengatur  dengan  tegas  bahwa  DPRD  provinsi mempunyai fungsi: a.  pembentukan Peratuan Daerah provinsi; b.  anggaran; dan c.  pengawasan. 2
Legislasi  merupakan  salah  satu  fungsi  DPRD  pada  tingkat  daerah.  Pada hakekatnya,  fungsi  legislasi  adalah  fungsi  membentuk  peraturan  daerah.  Secara ideal pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang  aspiratif  dan  responsif  sebagai  kewajiban  sekaligus  kewenangan  yang dimiliki  oleh  pembuat  undang-undang  karena  pemberian  kewenangan  dalam menetapkan  Peraturan  daerah  sebagai  upaya  untuk  memberikan  keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya 3 .
Salah  satu  fungsi  DPRD  yang  sangat  fundamental  dalam  rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah  adalah  fungsi  membentuk  peraturan  daerah. Untuk  melaksanakan  fungsi  tersebut  DPRD  diberi  bermacam-macam  hak  yang salah  satunya  ialah  “hak  mengajukan  rancangan  peraturan  daerah  dan  hak mengadakan  perubahan  atas  rancangan  peraturan  daerah”  sehingga  dengan demikian  DPRD  memiliki  kedudukan  yang  lebih  strategis  dalam  pembentukan peraturan.
2 Rancangan  Perda  berasal  dari  DPRD  dan  Pemerintah  daerah  serta  fungsi-fungsi  DPRD  dan  khususnya khususnya  fungsi  pembentukan  peraturan  daerah  Provinsi.Hal  ini  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor 23Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor 244,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor  5587)  sebagaimana telah   diubah   beberapa kali    terakhir    dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 23   Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3 Bandiyah  dkk,  Analisis  Kinerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Tahun  2009-2014  (Studi  Kasus: Kabupaten  Toli-Toli,  Sulawesi  Tengah),  Jurnal  FISIP  Universitas  Udayana,  (Bali:  Universitas Udayana, 2014), hlm 1
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka fungsi membentuk peraturan daerah pada  DPRD  Provinsi  Gorontalo  dijadikan  sebagai  bahan  kajian  dalam  penelitian ini  terutama  dalam  menjalankan  penggunaan  hak  mengajukan  rancangan peraturan  daerah  usul  DPRD.  Seharusnya  fungsi  ini  merupakan  fungsi  paling dominan  dan  berpengaruh  karena  melalui  fungsi  ini  maka  DPRD  dapat mempengaruhi  seluruh  aspek  kebijakan  yang  ada  di  daerah  Provinsi,  Kabupaten dan/atau  Kota.  Hal  ini  juga  merupakan  salah  satu  amanat  amandemen  UUD Negara  RI  bahwa  kewenangan  pembentukan  undang-undang  maupun  peraturan daerah    terjadi  pergeseran  dari  eksekutif  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat (Daerah) namun sampai saat ini khususnya fungsi pembentukan peraturan daerah di  Provinsi  Gorontalo  dinilai  kurang  produktif  karena  dalam  Propem  Peratuan Daerah  dalam  Periode  2014-2019  usulan  eksekutif  masih  lebih  besar  di  banding usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## PEMBAHASAN
Menurut  sistem  hukum  Indonesia,  secara  normatif  Peratuan  Daerah termasuk  salah  satu  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa :
(1)  Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.   Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.   Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d.   Peraturan Pemerintah;
e.   Peraturan Presiden;
f.    Peraturan Daerah Provinsi; dan
g.   Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Fungsi  Legislasi  DPRD Provinsi,  Kabupaten/Kota  merupakan  salah  satu kewenangan  atribusi  yang  melekat  pada  DPRD  dalam  pembentukan  peraturan daerah  yang  di  mulai  pada  tahap  perencanaan,  penyusunan,pembahasan  dan pengundangan.  Fungsi  legislasi  mengalami  pergeseran  yang  memberikan kewenangan  kepada  dewan  Perwakilan  Rakyat  maupun  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (  DPRD)  untuk  membentuk  peraturan  daerah.  Sehingga  idealnya pembentukan  peraturan  daerah  seharusnya  lebih  didominasi  oleh  DPRD  di banding pihak eksekutif (pemerintah daerah).
DPRD  dalam  menjalankan  fungsi  pembentukan  peraturan  daerah  di Provinsi  Gorontalo  dilaksanakan  oleh  45  (empat  puluh  lima)  orang  anggota DPRD,  tentunya  dari  jumlah  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi
yang  lebih  produktif    dalam  pembentukan  peraturan  daerah  yang  lebih  responsif demi memajukan kesejahteraan masyarakat.  Karena dalam UU Nomor 23 Tahun 2014  selain  DPRD memiliki  fungsi  membentuk  peraturan  daerah  provinsi,  maka setiap anggota  DPRD juga memiliki hak untuk  mengajukan rancangan peraturan daerah atau sering disebut hak usul inisiatif anggota DPRD.
Fungsi legislasi dalam pembentukan peraturan daerah adalah kewenangan dalam  pembentukan  peraturan  daerah,  yaitu  menginisiasi  lahirnya  rancangan peraturan  daerah  dan  juga  membahas  serta  menyetujui  atau  menolak  rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh pihak eksekutif 4 .
Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa  Pelaksanaan  fungsi  legislasi  DPRD Provinsi  Gorontalo  Periode  2014-2019  dalam  pembentukan  peraturan  daerah pasca  amandemen  UUD  Negara  Republik  Indonesia  1945  belum  berjalan  secara maksimal, hal dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1
Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2018 No Tahun Usulan legislatif Usulan eksekutif Jumlah 1 2014 7 17 24 2 2015 11 16 27 3 2016 12 15 27 4 2017 10 11 21 5 2018 8 14 22 Jumlah 48 73 121 Sumber Data : Biro Hukum Provinsi Gorontalo, 2019
Berdasarkan  tabel  diatas  nampak  bahwa  anggota  DPRD  Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 dalam mengajukan program pembentukan peraturan daerah  (Propemperda) sebagaimana amanat  amandemen Konstitusi UUD Negara Republik  Indonesia  1945  dan  UU  No.23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  belum  berjalan  dengan  maksimal.  Dari  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa program  pembentukan  peraturan  daerah  (Propemperda)  dalam  jangka  waktu  5 (lima ) tahun terakhir pihak eksekutif masih lebih mendominasi dibanding dengan DPRD. Dominasi eksekutif dalam pengajuan rancangan peraturan daerah tampak bahwa  pada  tahun  2014  DPRD  hanya  29,16%  keaktipannya  dalam  mengajukan
4 Dadang Solihin, Peran Tenaga Ahli DPRD Dalam Perumusan Kebijakan Publik Guna Mendukung Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Legislasi, (Jakarta: Modul Dialog Rektor dengan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Merauke, 2016), hlm 8.
raperda,  pada  tahun  2015  DPRD  hanya  40,78%    mengajukan  raperda,  2016 DPRD  hanya  44,44%    mengajukan  raperda,  kemudian  pada  tahun  2017  hanya 47,61% DPRD mengajukan Raperda dan pada tahun 2018 DPRD hanya  36,36% dalam  mengajukan  raperda.  Hal  ini  sesuai  dengan  pandangan  Ferry  Rezeki  ( Kasubag  Pembinaan  dan  Kajian  Produk  Hukum  Daerah  Biro  Hukum  dan Organisasi  Setda  Provinsi  Gorontalo)  yang  menegaskan  bahwa  pengusulan rancangan  peraturan  daerah  yang  ditetapkan  program  pembentukan  peraturan daerah (propemperda) di Provinsi Gorontalo selama beberapa tahun terakhir  lebih banyak  yang  berasal  dari  eksekutif  melalui  organisasi  perangkat  daerah  di bandingkan dengan usulan yang berasal dari pihak DPRD maupun anggota DPRD (wawancara, 10 Mei 2019).
Hal yang sama di kemukakan oleh H.Marwan D Ngiu,SH (Anggota DPRD Provinsi  Gorontalo)  mengatakan  bahwa  pelaksanaan  fungsi  DPRD  dalam pembentukan peraturan daerah khusunya pengusulan rancangan peraturan daerah, secara  kuantitatif  masih  tergolong  belum  maksimal  jika  di  bandingkan  dengan usulan yang bersumber dari eksekutif (wawancara, 17 Mei 2019).
Berdasarkan uraian data di atas, maka anggota DPRD Provinsi Gorontalo khususnya  periode  2014-2019  belum  menjalankan  fungsinya  sebagaimana  diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa DPRD provinsi mempunyai fungsi pembentukan Perda provinsi; demikian halnya DPRD provinsi Gorontalo belum menjalankan salah satu tugasnya sebagaimana di atur dalam  Pasal 101 ayat (1) huruf a yaitu membentuk peraturan daerah bersama gubernur demikian juga DPRD provinsi Gorontalo belum menjalankan salah satu haknya  dengan  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal   107  huruf  a  UU  No.23  tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yaitu  anggota  DPRD  berhak  mengajukan rancangan  Peratuan  Daerah  Provinsi  sehingga  berdampak  juga  pada  tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah.
Selanjutnya  penulis  menguraikan  realisasi  program  pembentukan peraturan daerah (PropemPeratuan Daerah) menjadi  peraturan daerah di  Provinsi Gorontalo tahun 2014-2018, sebagaimana diuraikan pada table berikut :
Tabel 2
Capain Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2014-2018 No Tahun Usulan legislatif Usulan Eksekutif Jumlah 1 2014 3 12 15 2 2015 6 10 16 3 2016 6 7 13 4 2017 4 6 10 5 2018 1 6 7 Jumlah 20 41 61 Sumber Data : Biro Hukum Provinsi Gorontalo, 2019
Berdasarkan data pada tabel 2 (dua) diatas dapat diketahui bahwa capaian pelaksanaan  fungsi  DPRD  Provinsi  Gorontalo  dalam  pembentukan  peraturan daerah belum berjalan dengan maksimal. Hal ini tampak bahwa pada tahun 2014 dari 7 (tujuh) usulan PropemPeratuan Daerah oleh DPRD hanya 3  yang  menjadi Peraturan  daerah,  kemudian  pada  tahun  2015  dari  11  usulan  PropemPeratuan Daerah  usul  DPRD  hanya  6  yang  menjadi  Peraturan  daerah,  selanjutnya  pada tahun  2016  dari  12  usulan  PropemPeratuan  Daerah  oleh  DPRD  hanya  6  yang menjadi  Peraturan  daerah,  kemudian  pada  tahun  2017  dari  10  usulan PropemPeratuan Daerah oleh DPRD hanya 4 yang menjadi Peraturan daerah dan pada  tahun  2018  adalah  capaian  yang  paling  rendah  pelaksanaan  fungsi  DPRD dalam pembentukan peraturan daerah yaitu dari 8 usulan PropemPeratuan Daerah oleh DPRD hanya 1 yang menjadi Peraturan daerah.
Kelemahan  DPRD  dalam  menjalankan  fungsi  pembentukan  peraturan daerah  bermula  pada  rendahnya  Prakarsa  anggota  DPRD  Provinsi  Gorontalo pembuatan  peraturan  daerah  ( legislative  initation );  demikian  juga  terjadi kelemahan pada Pembahasan usulan program pembentukan peraturan daerah atas usulan DPRD menjadi peraturan daerah ( law making process );
Lain halnya dengan anggota DPRD dalam proses memberikan Persetujuan atas  pengesahan  rancangan  peraturan  daerah  ( law  enactement  approval )  atas usulan eksekutif nampak  lebih aktif. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 usulan  rancangan  peraturan  daerah  oleh  eksekutif  sebanyak  17  yang  mendapat persetujuan  DPRD  sebanyak  12  menjadi  peraturan  daerah,  kemudian  pada  tahun 2015  usulan  sebanyak  16    yang  disetujui  menjadi  peraturan  daerah  sebanyak  10 dan  pada  tahun  2016  usulan  eksekutif  sebanyak  15  yang  disetujui  sebanyak  7 menjadi peraturan daerah kemudian pada tahun 2017 sebanyak 11 yang disetujui
menjadi  peraturan  daerah  sebanyak  6  menjadi  peraturan  daerah  serta  pada  tahun 2018 sebanyak 14 usulan rancangan peraturan daerah dan yang disetujui sebanyak 6 menjadi peraturan daerah.
Terkait  dengan  belum  maksimalnya  pelaksanaan  fungsi  legislasi  DPRD dalam  pembentukan  peraturan  daerah  maka  seharusnya  Badan  Pembentukan Peraturan  Daerah  (Bapemperda)  sebagai  alat  kelengkapan  DPRD  yang  khusus menangani bidang Legislasi, dituntut untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas dari Badan  Pembentukan  Peraturan  Daerah  (Bapemperda)  itu  sendiri  dalam  rangka memberikan  pemecahan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  legislasi  daerah khususnya  yang  berkaitan  dengan  pembentukan  Peratuan  Daerah  sebagai  salah fungsi  DPRD  yang  di  amantkan  dalam  UU  No.23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Maka  dari  itu  seharusnya  Badan  Pembentukan  Peraturan  Daerah (Bapemperda)  sebagai  alat  kelengkapan  DPRD  yang  menangani  bidang  legislasi melakukan penguatan fungsi legislasi DPRD melalui :
a.    Keterlibatan  Balegda  dalam  peningkatan  kualitas  dan  produktivitas  legislasi oleh DPRD
b.   Kecukupan  finasial dan sumber daya manusia.
c.  Penyusunan  anggota-anggota  Badan  Pembentukan  Peraturan  Daerah (BapemPeratuan  Daerah)  yang  tepat  yang  bukan  anggota  komisi  lainnya  dan dengan  demikian  mempunyai  cukup  waktu  untuk  melakukan  tugas-tugas pembentukan peraturan daerah.
d.    Pembuatan  Peratuan  Daerah  hendaknya  disertai  dengan  analisis  RIA ( Regulatory Impact Assessement ) 5
sehingga dengan demikian maka anggota DPRD harus memahami bahwa Fungsi  legislasi  dalam  pembentukan    Peratuan  Daerah  merupakan  fungsi  utama DPRD  dapat  berjalan  dengan  baik.  Marbun  mengemukakan,  bahwa  “fungsi pembuatan  Peratuan  Daerah  merupakan  fungsi  utama  dan  asli  dari  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif. Lewat fungsi ini, DPRD dapat menunjukkan  warna  dan  karakter  serta  kualitasnya,  baik  secara  materil  maupun secara  fungsional 6 .  Fungsi  legislasi  ini  melekat  kepada  DPRD  sebagaimana DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat.
5 Forum  Komunikasi  Partai  Politik  dan  Politisi  untuk  Reformasi,  2005, Konsolidasi  Demokrasi  (Kompilasi  Hasil Workshop, Pertemuan kerja Rutin dan Pertemuan Nasional Forum Politisi, Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi, Jakarta, hal.74
6 B.N. Marbun. 1983. DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depannya . Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm.162

## KESIMPULAN
Kedudukan  Fungsi  legislasi  DPRD  pasca  amandemen  UUD  1945 mengalami  pergeseran,  hal  mana  bahwa  pembentukan  peraturan  daerah  provinsi DPRD seharusnya lebih produktif di banding dengan eksekutif, namun demikian fungsi tersebut belum maksimal dijalankan oleh DPRD, sehingga tampak dengan masih  rendahnya  prakarsa  dan  pembahasan  rancangan  peraturan  daerah  usul DPRD  dalam  kurung  waktu  5  (lima)  tahun  terakhir.  Untuk  memaksimalkan pelaksanaan  fungsi  legislasi  DPRD  dalam  pembentukan  peraturan  daerah,  maka Badan  Pembentukan  Peraturan  Daerah  (Bapemprda)  sebagai  alat  kelengkapan DPRD  yang  merupakan  alat  kelengkapan  DPRD  harus  lebih  fokus  menjalankan legislasi  sebagai  fungsi  utama  DPRD.  Selain  itu  DPRD  Provinsi  Gorontalo membangun  kerjasama  dengan  Perguruan  Tinggi  dalam  peningkatan  kapasitas anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ruslan,  2013,  Teori  dan  Panduan  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan Di Indonesia,Makakarya Rangkang, Yogyakarta.
Bandiyah dkk, Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah Tahun 2009-
2014 (Studi  Kasus:  Kabupaten  Toli-Toli,  Sulawesi  Tengah),  Jurnal
FISIP Universitas Udayana, (Bali: Universitas Udayana, 2014),
Beni  Ahmad  Soebani,  2009,  Metode  Penelitian  Hukum,  Cet.  Ke-1,  (Bandung:
Pustaka Setia )
B.N. Marbun. 1983. DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depannya . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Dadang  Solihin,  2016,  Peran  Tenaga  Ahli  DPRD  Dalam  Perumusan  Kebijakan Publik  Guna  Mendukung  Fungsi  Pengawasan,  Penganggaran  dan
Legislasi,  (Jakarta: Modul Dialog Rektor dengan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Merauke, )
Desmond King and Gerry Stoker, (Eds.), Rethingking Local Democracy,(London: Macmillan Press Ltd,1996),
Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi, 2005, Konsolidasi Demokrasi  (Kompilasi  Hasil  Workshop,  Pertemuan  kerja  Rutin  dan Pertemuan Nasional Forum Politisi, Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi, Jakarta.
Kant  dalam  LG  Saraswati,  dkk,  2006, Hak  Asasi  Manusia , filsafat-UI  Press, Jakarta,
Muhammad  Idrus,  2007,Metode  Penulisan  Ilmu-Ilmu  Social,  (Yogyakarta:  UII Press,),
Mukti  Fajar  dkk,2010,    Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,);
Peter  Mahmud  Marzuki,2009,  Penelitian  Hukum,(Jakarta  :  Kencana  Prenada Media Group).
Samsul Wahidin, 2013, Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,)