## Refleksi
“ Filsafat, Agama, dan Realitas Sosial ”

## WACANA
Carlos Fraenkel Some Reflections on Philosophy, Democracy, and Religion
Nanang Tahqiq Falsafah Kepemimpinan Rasulullah

## M. Zaki Mubarak
Muslim Utopia: Gerakan dan Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca- Reformasi
Sukron Kamil Islam dalam Dinamika Sosial Sunda

## TULISAN LEPAS

## Media Zainul Bahri
Meneguhkan Kembali Argumen Kesamaan dan Kesatuan (Esoterik) Agama-agama

## Tantan Hermansah
Teologi Agraria: Rekonstruksi Konsep

## JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT
ISSN 021 5 -62 53

## Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

## Refleksi

## Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. IX, No. 1, 2007

## Dewan Redaksi
M. Quraish Shihab Komaruddin Hidayat M. Din Syamsuddin Kautsar Azhari Noer Amsal Bakhtiar M. Amin Nurdin

## Pemimpin Redaksi
Hamid Nasuhi
Anggota Redaksi Ida Rosyidah Rifqi Muhammad Fatkhi

## Sekretariat
Suzanti Ikhlas

## Penerbit
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## Alamat Redaksi
Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925 Fax. (021) 749 3677 Email: jurnalrefleksi@yahoo.com
Refleksi adalah  jurnal  yang  terbit  3  (tiga)  kali  setahun,  telah  diakreditasi  oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

## Editorial

## ~
Filsafat, Agama, dan Realitas Sosial

## Articles
1-12 Some Reflections on Philosophy, Democracy, and Religion Carlos Fraenkel

## 13-32 Falsafah Kepemimpinan Rasulullah
Nanang Tahqiq
33-54 Muslim Utopia: Gerakan dan Pemikiran Politik Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI) Pasca-Reformasi
M. Zaki Mubarak 55-82 Islam dalam Dinamika Sosial Sunda Sukron Kamil

## Document
83-108 Meneguhkan Kembali Argumen Kesamaan dan Kesatuan (Esoterik) Agama-agama
Media Zainul Bahri

## 109-130  Teologi Agraria: Rekonstruksi Konsep
Tantan Hermansah

## TABLE OF CONTENTS

## FILSAFAT, AGAMA, DAN REALITAS SOSIAL
Agama  pernah  diramalkan  akan  menghilang  perannya,  terutama  di tengah masyarakat perkotaan. Namun, ramalan ini tidak pernah terbukti. Sampai saat ini agama-agama masih tetap eksis, bahkan isu-isu keagamaan masih  menjadi  wacana  yang  menarik  diikuti  di  tengah  berbagai  realitas sosial yang semakin kompleks.
Pada artikel pertama, Carlos Fraenkel menyajikan pemikiran tentang hubungan filsafat dengan demokrasi dan agama. Ia melihat bahwa filsafat sangat  berguna  dan  penting  untuk  mengisi  relung  makna  dari  setiap tindakan manusia, termasuk dalam berkehidupan bersama dalam bentuk demokrasi dan berhubungan dengan Tuhan dalam bentuk agama.
Selanjutnya  Nanang  Tahqiq  mengupas  falsafah  kepemimpinan  Nabi Muhammad  yang  telah  menjalankan  misinya  dengan  sukses.  Dia menyimpulkan,  dari  proses  kehidupan  Muhammad  sampai  kemudian diangkat  menjadi  Rasul  pada  usia  40,  usia  kematangan,  menunjukkan bahwa Muhammad adalah pejuang yang bekerja keras sehingga ditunjuk sebagai penyampai pesan ilahiah. Status sebagai Rasul bukanlah “hadiah” yang diberikan begitu saja.
Artikel berikut menjelaskan bahwa agama, ketika masuk dalam realitas kehidupan sosial-manusia, akan diinterpretasi sesuai dengan latar sosial- historis-ideologis penafsirnya. Pendirian dan kiprah Hizbut Tahrir dalam pergerakan  politik  Islam  menunjukkan  hal  tersebut.  Zaki  Mubarak memberi label kelompok gerakan ini sebagai “Muslim Utopia”, mengingat cita-cita mereka yang menginginkan persatuan dan kesatuan politik umat Islam seluruh dunia dalam bentuk khilafah.
Masih tentang pergumulan agama dengan realitas dan dinamika sosial, Sukron  Kamil  mengetengahkan  wajah  Islam  yang  terdapat  di  tataran wilayah  Sunda.  Dengan  menggunakan – tepatnya  meminjam-teori  dan metode Geertz dalam meneropong agama
(Islam) di Jawa, Sukron memetakan kepemelukan Islam di kalangan orang  Sunda.  Dari  situ,  ia  menemukan  pola  keberagamaan  yang  sangat variatif di tengah dinamika sosial masyarakat Sunda.
Berikutnya, pada edisi ini juga ditampilkan tulisan lepas yang diisi oleh Media  Zainul  Bahri  dan  Tantan  Hermansah.  Artikel  Bahri  menyajikan argumen-argumen, yang ingin meneguhkan kembali bahwa agama-agama meskipun tampak berbeda-beda pada segi eksoterik, sesungguhnya adalah satu  dan  sama  dari  sisi  esoterik.  Bahri  menyebut  “peneguhan  kembali”, karena  argumen-argumen  dalam  tulisan  ini  adalah  tambahan  dari argumen  filsafat  perenial  yang  sebelumnya  telah  dianggap  sahih  dan representatif.
Artikel  terakhir,  ditulis  Tantan  Hermansah,  menawarkan  gagasan tentang  perlunya  rekonstruksi  konsep  teologi  yang  berkenaan  dengan tanah (agraria). Penulis melihat bahwa masalah tanah — yang selama ini hanya  dipandang  dari  segi  ekonomisnya  saja – harus  dikaji  secara  lebih komprehensif,  khususnya  dari  sudut  teologi.  Bagaimanapun,  bumi  dan tanah  adalah  pemberian  Tuhan  yang  tidak  akan  pernah  bertambah. Sementara  penduduk  bumi  akan  selalu  mengalami  pertumbuhan  dan penambahan  jumlah.  Karena  itu  perlu  penataan  kembali  kepemilikan tanah  dengan  dasar-dasar  teologis,  sehingga  tidak  terjadi  monopoli  dan keserakahan yang dilakukan oleh segelintir orang.

## Redaksi

## MUSLIM UTOPIA: GERAKAN DAN PEMIKIRAN POLITIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) PASCA-REFORMASI
M. Zaki Mubarak Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta zaki.mubarak@uinjkt.ac.id
Abstract: Hizbut Tahrir (HT), an organization founded by Taqiuddin al-Nabhani in 1953, is a political party with an Islamic ideology. Politics is the avenue through which HT pursues its mission, and its ideology is Islam. HT ’ s struggle is aimed at making Islam its  primary  concern,  guiding  towards  the  reestablishment  of  the  caliphate  system,  and upholding  the  laws  descended  by  Allah  in  the  reality  of  life.  Through  various  political activities, HT intends to revive the Muslim community from decline, free Muslims from ideas, legal systems, and laws that are considered disbelieving, and seeks to break free from the domination of Western infidel states. HT aims to rebuild the Islamic Caliphate on Earth. What about Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)? This writing presents the profile of HTI, from its origins, thoughts, to its political movements, especially in the post-reform era in Indonesia.
Keywords: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Thoughts, Muslims, Politics
Abstrak: Hizbut  Tahrir  (HT),  organisasi  yang  didirikan  oleh  Taqiuddin  al-Nabhani pada tahun 1953, adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan jalan di mana HT memperjuangkan misinya, dan ideologi HT adalah Islam. Perjuangan HT ditujukan untuk menjadikan Islam sebagai persoalan utamanya, serta membimbing untuk mewujudkan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah di dalam realitas kehidupan. Melalui berbagai aktivitas politiknya, HT bermaksud untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan, membebaskan umat Islam dari ide-ide, sistem perundang-undangan dan hukum-hukum yang kufur, serta berusaha membebaskan  diri  dari  dominasi  negara-negara  Barat  yang  kafir.  HT  bermaksud membangun  kembali  Daulah  Khilafah  Islamiyah  di  muka  bumi.  Bagaimana  dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)? Tulisan ini menyajikan profil HTI, dari mulai asal- usul,  pemikiran,  sampai  gerakan  politiknya,  terutama  masa  Pasca-Reformasi  di Indonesia.
Kata Kunci: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pemikiran, Muslim, Politik
Pendahuluan
Hampir seratus ribu massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berkumpul di Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta menghadiri Konferensi Khilafah Internasional pada 12 Agustus 2007 lalu. Mereka menyuarakan wajibnya pembentukan khilafah Islamiyah, pembentukan partai politik Islam, dan penolakannya  terhadap  demokrasi.  Fenomena  Hizbut  Tahrir  Indonesia merupakan  dinamika  yang  menarik  untuk  dicermati  terkait  dengan kebangkitan  gerakan  Islam  radikal  dalam  perpolitikan  Indonesia  masa reformasi. Dalam tulisan ini secara ringkas akan diulas tentang segi-segi perkembangan  HTI  di  Indonesia,  baik  menyangkut  gerakan  serta pemikiran atau doktrin yang berkembang dalam organisasi tersebut.

## Awal Perkembangan
Organisasi ini namanya mulai sering muncul ke pentas nasional seiring dengan  berbagai  gerakan-gerakan  demonstrasi  yang  mereka  lakukan sepanjang  tahun  2000  hingga  saat  ini. 1 Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI) namanya  mulai  menanjak  populer  setelah  reformasi.  Meskipun  baru belakangan organisasi ini menampilkan gerakan masif dalam percaturan gerakan  Islam  tetapi  Hizbut  Tahrir  telah  cukup  lama  menanamkan akarnya di Indonesia. Bagaimana asal muasal Hizbut Tahrir berkembang ke Indonesia? Salah satu tokoh penting yang selalu dikait-kaitkan namanya terkait berkembangnya Hizbut Tahrir di Indonesia adalah Abdurrahman
al-Baghdadi,  seorang  mubaligh  berkebangsaan  Australia  asal  Yordania. Abdurrahman  al-Baghdadi  pada  pertengahan  1980-an  masuk  ke Indonesia atas undangan pemimpin pesantren al-Ghazali di Bogor, KH. Abdullah  Bin  Nuh.  Melalui  beberapa  kontak  yang  terjalin  dengan beberapa mahasiswa dan tokoh muda gerakan Islam Indonesia, ia mulai memperkenalkan  Hizbut  Tahrir.  Melalui  komunikasi  yang  berlangsung secara intensif inilah maka Hizbut Tahrir mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Aktivitas HTI sendiri sepanjang tahun 1980-an lebih banyak terpusat di kampus-kampus dan menjalankan aktivitas dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. 2
Dalam  risalah “ Mengenal  Hizbut  Tahrir ” secara  jelas  dinyatakan mengenai tentang seluk beluk organisasi yang didirikan oleh Taqiuddin al-Nabhani  pada  tahun  1953  tersebut  Dijelaskan  bahwa  Hizbut  Tahrir adalah  sebuah  partai  politik  yang  berideologi  Islam.  Politik  merupakan jalan  di  mana  HT  memperjuangkan  misinya  dan  ideologi  HT  adalah Islam.  Perjuangan  HT  ditujukan  untuk  menjadikan  Islam  sebagai persoalan  utamanya,  serta  membimbing  untuk  mewujudkan  kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah di dalam realitas  kehidupan.  Secara  tegas  ditambahkan  pula  bahwa  HT  melalui berbagai aktivitas politiknya bermaksud untuk membangkitkan kembali umat  Islam  dari  kemerosotan,  membebaskan  umat  Islam  dari  ide-ide, sistem  perundang-undangan  dan  hukum-hukum  yang  kufur,  serta berusaha membebaskan diri dari dominasi negara-negara Barat yang kafir. HT bermaksud membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi. 3
Di  Indonesia  masa  Orde  Baru,  gerakan  HTI  berjalan  secara  rahasia ( underground ). Pola ini bukanlah sesuatu yang baru, sebab Hizbut Tahrir di  beberapa  negara  Arab  sendiri,  yang  merupakan  sentralnya,  seperti  di Jordania, Syiria, maupun Mesir, sering-kali menempuh cara-cara serupa dalam  perjuangannya.  Organisasi  ini  beberapa  kali  dilarang keberadaannya.  Di  beberapa  negara  Timur  Tengah  dan  negara-negara muslim pecahan Uni Soviet, beberapa tokoh Hizbut Tahrir menjadi target penangkapan  dan  pembunuhan  politik. 4 Berbagai  kesulitan  yang menyertai  pergerakan  Hizbut  Tahrir  di  berbagai  kawasan  kiranya berpangkal  dari  ideologi  dan  cara  berjuang  yang  sangat  radikal.  Hizbut Tahrir  terlibat  dalam  beberapa  usaha  kudeta  untuk  menggulingkan pemerintahan  yang “ tidak  Islami, ” .  Pada  masa  Orde  Baru,  ancaman
represi  selalu  membayangi  kiprah  gerakan  ini.  Dalam  rangka “ menyelamatkan  diri ” dari  berbagai  ancaman  itulah  berbagai  cara dilakukan, antara lain: strategi menggunakan nama-nama samaran. 5
Di Indonesia, sampai dengan saat ini sentra kegiatan HTI umumnya masih terkonsentrasi di perguruan-perguruan tinggi. Beberapa tokohnya hampir  selalu  memiliki  keterkaitan  dengan  dunia  akademis.  Namun demikian,  dalam  perkembangannya  segmen  Organisasi  ini  makin  lama semakin  luas.  Laju  perkembangan  HTI  dibandingkan  dengan  beberapa elemen  gerakan  Islam  lain  termasuk  cukup  pesat,  meskipun  belum sefenomenal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang pada saat ini menjadi salah  satu  partai  politik  Islam  terbesar  nasional.  Keberadaan  HTI,  yang awalnya  tersentralisasi  di  beberapa  kampus  di  Jawa,  secara  geografis semakin merata. Dari kampus IPB di Bogor sejak pertengahan 1980-an jaringan  Hizbut  Tahrir  semakin  menyebar  luas  ke  berbagai  universitas terkemuka,  antara  lain  Universitas  Padjajaran  Bandung,  IKIP  Malang, Universitas  Airlangga  Surabaya  dan  Universitas  Hasanuddin  Makassar. 6
Pada saat ini simpul-simpul jaringan ini telah terbangun merata di banyak tempat di Indonesia, antara lain di Jakarta, Bandung, Bogor, Yogya, dan Surabaya, serta beberapa kota besar lain di luar pulau Jawa.
Dari Gerakan Bawah Tanah Menuju “ Aksi Massa ”
Gerakan  Hizbut  Tahrir  Indonesia  termasuk  satu  di  antara  gerakan Islam  radikal  di  Indonesia  yang  mulai  naik  daun  bersamaan  dengan suasana reformasi politik. Bersama HTI, hadir pula beberapa organ Islam radikal antara lain: Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Berbagai Organisasi ini meskipun memiliki berbagai karakteristik berbeda, baik dari segi doktrin maupun genealogi kelahirannya  tetapi  memiliki  kesamaan  tujuan  pokok:  pemberlakuan syariat Islam.
Hampir  serupa  dengan  tradisi  yang  hidup  dalam  organisasi  radikal Jemaah Islamiyah (JI), salah satu yang khas dalam gerakan Hizbut Tahrir adalah  menggunakan “ nama  samaran ” .  Beberapa  nama  aktivis  pribumi “ mengubah ” namanya  menjadi  nama-nama  beraksen  Arab,  misalnya Muhammad al-Fatih, Muhammad al-Khaththath, Abu Fida ’ , Abu Usaid, Abu Austhah, Abu Fuad, Abu Raihan, Abul Izza, dan nama semacamnya. Ketua  Sabab  (pemuda)  Hizbut  Tahrir  Jawa  Timur  misalnya  populer dengan  nama  Ahmad  Labib,  sementara  aslinya  Rahmat  Sugihartono. 7
Demikian  halnya,  Muhammad  Al-Khaththath,  salah  seorang  pimpinan DPP Hizbut Tahrir Indonesia, yang nama asalnya adalah Gatot. 8
Alasan  para  aktivis  Hizbut  Tahrir  untuk  menyamarkan  dan merahasiakan  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  aktivitas  organisasi ataupun  anggotanya,  adalah  merupakan  upaya  perlindungan  diri  dari represi  dan  penindasan  penguasa.  Sikap  waspada  HTI  pada  masa-masa awal keberadaannya sebenarnya cukup memiliki alasan, setidaknya apabila mengacu  kepada  penindasan  dan  kekerasan  yang  dialami  oleh  beberapa rekannya di berbagai negara Timur Tengah, yang dilakukan oleh rezim- rezim yang berkuasa di sana. Hizbut Tahrir dengan ideologi revolusioner non-kompromisnya  banyak  menjadi  target  penumpasan.  Pada  era pemerintahan Orde Baru yang menganut haluan kebijakan politik “ sapu bersih ” terhadap  kelompok-kelompok ‘ subversif ’ Islam  radikal,  pilihan bergerak secara sembunyi-sembunyi merupakan jalan terbaik.
Lengsernya Soeharto pada tahun 1998 dan adanya perubahan suasana politik  di  Indonesia,  telah  memberanikan  HTI  mengakhiri  masa underground -nya  dan  tampil  secara  terbuka.  Lebih  dari  itu,  HTI  telah menggelar  kegiatan  fenomenal “ unjuk  kekuatan ” yang  cukup mengesankan  sepanjang  sejarah  keberadaannya  di  Indonesia,  yakni mengadakan pertemuan internasional “ Konferensi Khilafah Islamiyah ” di Jakarta  pertengahan  tahun  2000,  yang  dihadiri  oleh  para  peserta perwakilan Hizbut Tahrir yang ada di berbagai negara. Pada 12 Agustus 2007, HTI kembali untuk kekuatan dengan menggelar kembali konferensi khilafah  internasional  yang  dihadiri  hampir  seratus  ribu  anggotanya  di Jakarta.
Keberadaan HTI pada saat ini telah cukup menyebar di berbagai kota besar di Indonesia. Telah cukup luasnya penyebaran HTI ini sekurangnya dibuktikan  dengan  telah  diselenggarakannya  serangkaian  diskusi  publik bertema “ Selamatkan Indonesia Dengan Syariah ” di beberapa tempat di Jawa seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Semarang, Surabaya, dan beberapa tempat lain hingga wilayah luar Jawa, seperti di Bandar Lampung, Medan, Deli, sampai Kendari. Telah cukup eksistensi HTI juga tampak dengan dimilikinya  media  penerbitan  organisasi,  yakni  jurnal Al-Wa ’ i e  dan buletin Al-Islam , yang konon oplahnya mencapai puluhan ribu eksemplar untuk  sekali  terbit  dan  telah  menyebar  luas  di  berbagai  daerah  di Indonesia.
Salah  satu  fenomena  lain  HTI  juga  diperlihatkan  melalui  besarnya massa yang hadir dalam aksi-aksi yang mereka jalankan. Besarnya massa HTI  dalam  berbagai  aksi  demonstrasi  ini  terlihat  misalnya  dalam  aksi mereka  memperjuangkan  formalisasi  syariat  Islam,  pada  saat berlangsungnya  Sidang  Tahunan  MPR  RI  di  Senayan,  Jakarta,  bulan Agustus  tahun  2002.  Dalam  aksi  unjuk  rasa  tersebut  HTI  berhasil mengerahkan massa hingga 10.000 orang. Aksi-aksi yang dilakukan HTI di Jakarta biasanya diikuti pula oleh aksi-aksi serupa di beberapa daerah lainnya. Isu yang diangkat pun sangat beragam. Hal ini misalnya terlihat dalam aksi HTI terhadap kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM,  tarif  dasar  listrik  dan  telepon.  Dalam  demonstrasi  atas  kebijakan tersebut, HTI telah menurunkan massa sekitar 5000 orang di Surabaya. Kenaikan harga BBM pada tahun 2004 dan 2005 juga tidak luput dari aksi-aksi  demonstrasi  HTI.  Untuk  menentang  kenaikan  harga  BBM tersebut ribuan massa HTI berjalan berarakan dari Monumen Nasional dan kemudian mengepung Istana Kepresidenan. 9
Gerakan politik HTI yang santun dan menggunakan cara-cara damai, terlihat  kontradiksi  dengan  doktrin  dan  ideologi  ekstrem  yang  mereka jadikan  acuan.  Dibandingkan  gerakan  Islam  radikal  lainnya,  aksi-aksi politik yang dipraktikkan di Indonesia bersifat moderat. 10 Hal inilah yang mungkin  menjadi  salah  satu  daya  tarik  -para  aktivis  muslim  untuk bergabung dalam organisasi yang didirikan al-Nabhani ini. Sebegitu jauh, doktrin-doktrin  radikal  ini  belum  tampak  dalam  praksis  politik  Hizbut Tahrir  Indonesia  hingga  saat  ini.  Aksi  persuasif  dan  damai  HTI  dapat dipahami  sebagai  bentuk “ rasionalisasi ” ideologi  Hizbut  Tahrir  yang menjadi  lebih  lunak  dalam  implementasinya.  Namun,  bisa  juga  dilihat sebagai Strategi politik sebelum “ saat yang menentukan ” tiba.
Khilafah Islamiyah Sebagai Solusi
Berbagai  aksi  HTI,  di  mana  pun  dan  kapan  pun,  umumnya menyampaikan  aspirasi  yang  sama:  pemberlakuan  syariat  dan pembentukan  khilafah.  Dua  hal  ini, “ khilafah  Islamiah ” dan “ syariah ” merupakan  jargon  paten  yang  selalu  melekat  dalam  aksi  yang  mereka lakukan. Dalam pandangan HTI, akar semua persoalan yang ada di dunia ini selalu berpangkal dari tidak adanya Daulah khilafah Islamiah dan tidak diberlakukannya  syariah.  Oleh  karenanya,  solusi  satu-satunya  adalah: pemberlakuan  syariah  dan  pembentukan  khilafah.  Kosongnya  khilafah
Islamiah  dan  syariah  di  Indonesia  dengan  demikian  dianggap  sebagai sumber yang menjadikan negara ini terbelit dalam berbagai problematik, baik  itu  yang  berwujud  kekacauan  politik,  separatisme,  kemiskinan, hutang luar negeri, korupsi, narkoba, dan segala masalah lain yang ada. Padahal  menurut  HTI, “ kenyataannya  selama  lebih  dari  1000  tahun menunjukkan  bagaimana  khilafah  (dapat)  memecahkan  berbagai persoalan. ” 11
Keyakinan  bahwa  khilafah  Islamiah  dan  pemberlakuan  syariat merupakan  satu-satunya  obat  penawar,  dan  tidak  ada  alternatif  lain, menjadi  dasar  diselenggarakannya  Kampanye  Penegakan  Syariat  Islam oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sepanjang bulan Juli hingga bulan September  tahun  2000.  Acara  kampanye  yang  diselenggarakan  HTI adalah  dalam  rangka  menjelaskan  kepada  masyarakat,  baik  mengenai konsepsi maupun metode penerapan syariat Islam yang benar. 12
Dalam  pandangan  Ismail  Yusanto,  tokoh  terpenting  dan  juru  bicara HTI,  setidaknya  terdapat  tiga  faktor  mengapa  sebagian  masyarakat bersikap  anti  pati  terhadap  ide  pemberlakuan  syariat  Islam. Pertama , masyarakat  belum  paham  terhadap  syariat  Islam. Kedua ,  terjadi  salah paham  masyarakat  terhadap  syariat  Islam,  dan Ketiga ,  ketakutan  akibat yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu. 13 Menurutnya, stigmatisasi terhadap  syariat  Islam  menyebabkan  citranya  menjadi  negatif.  Ini disebabkan  oleh  berbagai  opini  maupun  kolaborasi  yang  dilakukan sejumlah  pihak,  yang  merasa  tidak  beruntung  apabila  syariat  Islam berlaku. Hal inilah yang menjadi kendala, sehingga syariat Islam yang ia ibaratkan  seorang  dokter  yang  mau  mengobati,  tetapi  malah  dianggap jahat.  Demikian  halnya,  opini-opini  yang  menyesatkan  yang  digalang berbagai kelompok telah memunculkan kesan bahwa apabila syariat Islam berlaku  maka  akan  menindas  kelompok  non-muslim,  atau  berarti peradaban akan kembali mundur ke belakang.
Pada masa reformasi, selain getol menyuarakan “ syariat adalah solusi ” , serta  penentangan  terhadap  presiden  perempuan  -yang  juga  dilakukan oleh  kelompok-kelompok  Islam  garis  keras  yang  lain  HTI  juga mengampanyekan  tuntutan  ideologisnya  ( mabda ’ )  tentang  wajibnya pembentukan khilafah Islamiah. Dibandingkan dengan organisasi Islam lain,  HTI-lah  yang  secara  terbuka  dan  terang-terangan  menyuarakan doktrin kewajiban berdirinya kekuasaan Islam (Darul Islam) internasional
yang  berwujud  Daulah  Islamiah  atau  kekhilafahan  Islamiah  yang dipimpin hanya oleh seorang khalifah.
Dalam  pandangan  atau  doktrin  HTI  hanya  ada  dua  bentuk  atau konsep pemerintahan, yakni Darul Islam dan Darul Kufur. Darul Islam adalah  negeri  yang  di  dalamnya  diterapkan  hukum-hukum  Islam  dan keamanannya  didasarkan  pada  Islam.  Sedangkan  Darul  Kufur  adalah negeri yang di dalamnya diterapkan aturan kufur dan atau keamanannya berdasarkan  ajaran  selain  Islam. 14 Demikian  pula  halnya  dalam  sistem politik dan ideologi yang mesti dianut oleh kaum muslimin, harus sistem dan  ideologi  Islam.  Di  luar  itu  adalah  kufur.  Nasionalisme,  sosialisme, kapitalisme,  dan  demokrasi  adalah  bukan  Islam.  Semuanya  itu  adalah kekufuran. 15 Karena  demokrasi  kufur  itulah  maka  Hizbut  Tahrir menyatakan umat Islam dilarang terlibat atau berpartisipasi dalam proses- proses demokrasi, seperti mengikuti pemilihan umum dan lain sebagainya. Cara  pandang  tipikal  Hizbut  Tahrir  yang  ekstrem,  atau  yang  melihat segala  sesuatu  secara “ hitam-putih, ” dalam  masalah  kenegaraan,  politik dan ideologi, sering-kali menyebabkan mereka sulit berkompromi dengan realitas yang ada.
Pentingnya  kehadiran  kembali  Daulah  Islamiah  yang  berwujud kekhalifahan  Islam  di  bawah  kepemimpinan  seorang  khalifah,  tampak jelas dari tujuan pembentukan Hizbut Tahrir itu sendiri. Dalam brosur berjudul Mengenal Hizbut Tahrir dijelaskan bahwa tujuan Hizbut Tahrir adalah, “ melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya  diatur  sesuai  dengan  hukum-hukum  syara ’ .  Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal-haram, di bawah naungan Daulah  Islam,  yaitu  Daulah  Khilafah,  yang  dipimpin  seorang  Khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar  menjalankan  pemerintahan  berdasarkan  Kitabullah  dan  sunnah Rasul,  dan  mengemban  risalah  Islam  ke  seluruh  penjuru  dunia  dengan dakwah dan jihad. 16
Melalui  Daulah  Islamiah  inilah  sistem  Islam  akan  dapat  ditegakkan secara menyeluruh. Khalifah yang memimpin seluruh umat Islam di muka bumi  inilah  yang  akan  menghantarkan  umat  Islam  yang  kini  terpecah- pecah dalam berbagai bid ’ ah bangsa-bangsa dan negara nasional, menuju satu kesatuan umat yang kembali ke era keemasannya sebagaimana ketika
umat  Islam  memimpin  dunia  pada  abad-abad  yang  lalu.  Utopia revivalisme  Khilafah  Islamiah  merupakan “ roh ” dalam  spektrum pemikiran dan gerakan Hizbut Tahrir. Semangat dasar yang memotivasi Taqiuddin  al-Nabhani  untuk  mendirikan  Hizbut  Tahrir  atau  Partai Pembebasan  ini,  tidak  lain  ialah  keprihatinan  atas  keterpurukan  yang dialami  umat  Islam  di  dunia  akibat  runtuhnya  kekuasaan  Khilafah Islamiah  yang  berada  di  Turki  pada  tahun  1924.  Selain  itu  juga keprihatinan  atas  dirampasnya  tanah  Palestina  oleh  persekongkolan negara-negara kafir dengan penguasa-penguasa Arab, yang menyebabkan berdirinya negara Israel di tanah suci umat Islam tersebut. 17
Metode dan Tahapan Pergerakan
Sikapnya  yang  menolak  untuk  berkompromi  ini,  apalagi  turut melibatkan diri dengan berbagai mabda ’ dan akidah yang dinilainya kufur tersebut,  telah  menimbulkan  berbagai  kesulitan  tersendiri  bagi  Hizbut Tahrir  dalam  hubungannya  dengan  pemerintahan  sekuler  di  beberapa negara  di  Timur  Tengah.  Sikap  yang “ menarik  diri ” dan  menawarkan revolusi untuk merombak sistem-sistem kufur menjadi sistem Islam, telah menjadikan  Hizbut  Tahrir  sebagai  gerakan  paling  ekstrem  dan  menjadi sasaran  penumpasan  oleh  sejumlah  pemerintahan  yang  tidak  mau menerimanya.  Hal  ini  kiranya  disebabkan  pula  oleh  metode-metode perjuangan  yang  dianut  Hizbut  Tahrir  yang  mengharuskan  untuk melakukan  kudeta  atau  pengambilalihan  kekuasaan  terhadap pemerintahan  yang  dianggap  kufur.  Dalam  trilogi  tahapan  perjuangan Hizbut  Tahrir,  pengambilalihan  kekuasaan  itu  diwajibkan  apabila kekuatan Hizbut Tahrir telah dirasa mencukupi.
Metode  perjuangan  Hizbut  Tahrir  sendiri  diilhami  oleh  sirah perjalanan  dakwah  Rasulullah  ketika  beliau  berhasil  menghancurkan Darul  Kufur  menjadi  Darul  Islam,  serta  mengubah  masyarakat  jahiliah menjadi  masyarakat  muslim.  Dari  titik  inilah  kemudian  Hizbut  Tahrir menyusun langkah operasional gerakan dalam tiga tahapan atau mar ḥ alah .
Pertama ,  tahapan  pembinaan  dan  pengaderan  ( mar ḥ alah  al-tatsqif ), yang  ditujukan  untuk  membentuk  kader-kader  yang  mempercayai pemikiran (fikrah) dan metode Hizbut Tahrir dalam rangka membentuk kerangka  gerakan.  Kedua,  tahapan  berinteraksi  dengan  umat  ( mar ḥ alah tafa ’ ul ma ’ a al-ummah ), yang dilaksanakan agar umat memikul kewajiban dakwah Islam, hingga menjadikan umat sebagai permasalahan utamanya,
serta  berusaha  untuk  menerapkannya  dalam  kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat. Ketiga ,  tahapan  pengambilalihan  kekuasaan  ( mar ḥ alah istil ā m  al- ḥ ukm ).  Hal  ini  ditujukan  untuk  menerapkan  Islam  secara menyeluruh dan menyebarkan risalah Islam ke seluruh dunia. 18
Pengertian  Darul  Kufur,  yakni  suatu  pemerintahan  yang  harus diperangi  dan  diambil-alih  kekuasaannya  oleh  Hizbut  Tahrir,  ternyata memiliki  pengertian  yang  luas.  Darul  Kufur  ini  ternyata  juga  berlaku untuk  suatu pemerintahan  atau  negara  yang  meskipun “ terdapat  tanda- tanda  kekuasaan  Islam, ” tetapi  hukum  yang  diberlakukan  dalam  negeri tersebut  adalah  hukum-hukum  kufur. 19 Dengan  alur  pemahaman  yang demikian agaknya dapat disimpulkan bahwa meskipun negeri-negeri atau pemerintahan tersebut dipegang oleh mayoritas umat Islam, tetapi apabila peraturan  atau  hukum  yang  diterapkan  bukan  hukum-hukum  Islam, melainkan  hukum  kufur,  maka  negeri  atau  pemerintahan  tersebut termasuk Darul Kufur.
Apabila hukum-hukum kufur tersebut tetap saja dipertahankan, maka dalam pandangan Hizbut Tahrir, pemimpin atau penguasa negeri tersebut akan  dihadapi  dan  diperangi  dengan  kekuatan  bersenjata,  sehingga kepemimpinannya  terdepak  dari  kekuasaan.  Dalam  konstruksi  yang semacam  ini,  kiranya  sampai  dengan  saatnya  nanti  berhasil  dibentuk Daulah khilafah Islamiah, maka semua negara dan pemerintahan yang ada saat ini, baik di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ataupun non- muslim,  masuk  dalam  kategori  Darul  Kufur  yang  harus  ditumbangkan kekuasaannya.  Jelas  sekali  bahwa  tahapan  teoritis  perjuangan  Hizbut Tahrir ini bersifat sangat radikal, termasuk apabila dibandingkan dengan paradigma  perjuangan  yang  dianut  gerakan-gerakan  Islam  radikal umumnya.

## Demokrasi sebagai Sistem Kufur
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kamus Hizbut Tahrir hanya ada dua bentuk negara atau pemerintahan: Darul Islam (negara atau pemerintahan Islam) atau Darul Kufur (negara atau pemerintahan kafir). Selama syariat belum ditegakkan dan khalifah belum diangkat, maka yang ada hanyalah Darul Kufur. 20 Konsepsi politik Hizbut Tahrir dalam soal kekuasaan  politik  banyak bersifat “ hitam  putih ” .  Pandangan  yang  tidak ekstrem  dan  tidak  kompromi  ini  tidak  pelak  menempatkan  gerakan Hizbut Tahrir pada umumnya, terkecuali mungkin Hizbut Tahrir yang
berkembang di Indonesia, dimasukkan dalam gerakan Islam revolusioner. Mereka  berjuang-tanpa  mengenal  kompromi  dalam  mewujudkan Kekhilafahan  Islamiah,  termasuk  dengan  cara-cara  kekerasan  untuk merebut kekuasaan dari tangan pemerintahan “ kufur ” .
Konstruksi ide dan pemikiran radikal Hizbut Tahrir juga dapat dilihat dalam  berbagai  pandangan  mereka  terhadap  demokrasi.  Untuk memahami lebih baik  dari cara berpikir Hizbut Tahrir, yang kemudian berimplikasi lebih jauh kepada respons mereka atas ide-ide dan gagasan dari luar, adalah keyakinan mereka bahwa sistem Islam telah sempurna. Islam  yang  merupakan  produk  Ilahiah,  jelas  lebih  sempurna  dibanding dengan  apa  pun  produk  akal  manusia.  Oleh  karena  itu,  dalam  menilai demokrasi  pun  perspektif  yang  selalu  di  tonjolkan  para  aktivis  Hizbut Tahrir ialah mengonfrontasikan antara “ akal ” Tuhan versus akal manusia. Sebuah  konsepsi  yang  tegas  penilaian  Hizbut  Tahrir  atas  demokrasi dan perbandingannya dengan konsep Islam, dirumuskan secara gamblang oleh  Abdul  Qadim  Zallum.  Pokok  pikiran  Zallum  Ini  telah  menjadi semacam  teks  suci  yang  menjadi  pegangan  wajib  para  aktivis  Hizbut Tahrir, tak terkecuali bagi para pengagumnya di Indonesia. Esensi pikiran Zallum  tentang  demokrasi  sebenarnya  telah  dapat  diraba  dengan membaca  judul  buku  klasiknya, “ Demokrasi  Sistem  Kufur ” ( al- Dimukratiyyah  Ini ẓ ami  Kufri ). 21 Kisi-kisi  penting  yang  di  catat  Zallum dalam menjelaskan bahwa demokrasi bertentangan dengan sistem Islam, antara lain:
Pertama ,  demokrasi  adalah  bagian  dari  produk  akal  manusia  bukan berasal  dari  Allah  Swt.  Demokrasi  tidak  disandarkan  sama  sekali  pada wahyu Allah. 22
Kedua , akidah yang melahirkan demokrasi adalah akidah sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan dan bernegara. Dalam Islam, sama sekali  tidak  dikenal  adanya  pemisahan  antara  Islam  dengan  urusan kehidupan dan kenegaraan. 23
Ketiga , ide pokok yang menjadi landasan demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyat adalah sumber kekuasaan. Padahal dalam Islam  kedaulatan  tidak  berada  di  tangan  rakyat,  tetapi  ada  di  tangan syariat.  Umat  secara  keseluruhan  tidak  berhak  membuat  hukum,  yang berhak hanyalah Allah.
Keempat ,  demokrasi  merupakan “ pemerintahan  mayoritas ” dan “ hukum  mayoritas ” ,  sedangkan  dalam  Islam,  suara  mayoritas  atau
pendapat  mayoritas  tidak  memiliki  signifikansi.  Dalam  masalah penentuan  hukum,  kriteria  yang  digunakan  bukanlah  suara  mayoritas, tetapi terletak pada nash-nash syariat.
Kelima ,  demokrasi  juga  mensyaratkan  adanya  kebebasan:  kebebasan beragama,  berpendapat,  kepemilikan,  dan  berperilaku.  Dalam  Islam, keempat macam kebebasan ini sama sekali tidak ada, setiap muslim wajib mengaitkan diri kepada hukum syariat dalam keseluruhan kehidupannya. Kebebasan beragama dalam Islam juga tidak dikenal. Orang Islam yang murtad dan tidak bertobat untuk kembali ke Islam maka sanksinya adalah hukuman mati. 24
Dalam bahasa yang hampir sama, Fahmi Amhar, salah seorang tokoh HTI  mencoba  membandingkan  perbedaan  mendasar  antara  sistem autokrasi, demokrasi, dan sistem Islam. 25 Trilogi kedaulatan dalam sistem Islam, menurut Fahmi Amhar, jelas bukan berbentuk autokrasi maupun demokrasi, tetapi sistem khilafah, yang bercirikan: Pertama , hukum, nilai dan  norma-norma  bersumber  dari  Kitab  Allah,  Sunnah  Rasulnya,  dan sumber-sumber  lain  serta  metode  yang  ditunjuknya. Kedua ,  hukum  itu diterapkan  oleh  pemimpin  yang  dipilih  oleh  rakyat. Ketiga ,  hukum  itu ditujukan  untuk  maslahat  seluruh  jagat  ( ra ḥ matan  lil- ’ā lam ī n ).Dengan demikian, sistem Islam berbeda dengan teokrasi yang menganut prinsip “ dari penguasa – oleh penguasa – untuk penguasa ” . Berbeda juga dengan demokrasi yang mendasarkan kepada prinsip “ dari rakyat – oleh rakyat – untuk rakyat ” , tetapi sistem Islam melandaskan kepada prinsip “ dari Allah – oleh rakyat – untuk rahmat seluruh alam ” .
Konsepsi demokrasi yang mendasarkan pembuatan hukum berangkat dari  aspirasi  rakyat,  menurut  Fahmi,  sebagai  sebuah  kecacatan  dalam demokrasi  itu  sendiri.  Alasannya,  produk  hukum  yang  dihasilkan  pada akhirnya hanya mengikuti tingkat kualitas kolektif masyarakat. Karena itu, sebagai konsekuensinya, kalau masyarakat merasa bahwa menanam opium atau  ganja  adalah  sesuatu  yang  normal  dan  bahkan  berpotensi  untuk mendatangkan  devisa,  maka  mereka  akan  legitimas  untuk  membuat undang-undang yang menghalalkan zat setan tersebut. 26
Kecacatan demokrasi semacam ini tidak terdapat dalam sistem Islam, karena hukum dalam sistem khilafah bukan berasal dari “ aspirasi kolektif manusia ” melainkan dari Allah dan Rasulnya, serta sumber-sumber dan metode lain yang ditunjuknya. Tugas dari para ulama fikih tidak lebih dari mengkaji bagaimana implementasi aturan tersebut.
Penegasan  dalam  nada  yang  sama  dikemukakan  Ismail  Yusanto, pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia. Menurut Yusanto, gerakan Islam di Indonesia  melihat  demokrasi  dalam  dua  perspektif. 27 Inilah  yang kemudian  mempengaruhi  bagaimana  gerakan-gerakan  Islam  tersebut dalam berjuang. Dua perspektif itu adalah demokrasi sebagai paham dan demokrasi  sebagai  cara.  Sebagai  paham,  HTI  jelas  menolak  demokrasi. Alasannya  jelas,  dalam  keyakinan  HTI  kedaulatan  hanya  ada  di  tangan Allah, bukan manusia. Sebagai konsekuensinya, apabila Allah menyatakan A  maka  HTI  juga  harus  menyatakan  A,  tidak  ada  pilihan  lain.  Seperti dinyatakan Anwar Iman, tokoh Syabab (Pemuda) Hizbut Tahrir,
“ HTI tidak menjadikan pemilu sebagai sarana memperjuangkan Islam. Di mana pun Hizbut Tahrir ada mereka tidak ikut agenda demokrasi berupa  pemilu.  Karena  dalam  format  demokrasi,  pemilu  menjadi sarana  pemilihan  wakil  rakyat  di  legislatif  yang  salah  satu  fungsinya memproduksi  undang-undang.  Sementara  dalam  pandangan  Hizbut Tahrir yang berhak membuat hukum adalah Allah. ” 28
Demokrasi  sebagai  cara,  pihak  HTI  sendiri  secara  tegas  telah menolaknya. Inilah yang membedakan HTI dengan kelompok Islam yang berjuang  melalui  jalur  pemilu.  Partai  Keadilan  (Sejahtera)  misalnya, memilih  mengikuti  dalil  politik  Ikhwanul  Muslimin  yang  menyatakan demokrasi  bisa  dimanfaatkan  untuk  memperjuangkan  Nilai-nilai  dan sistem Islam. HTI menolak pandangan politik semacam itu dan meyakini sistem  Islam  hanya  dapat  dibangun  melalui  perjuangan  politik  secara terus-menerus,  membangun  kekuatan  senjata,  dana,  dan  militer,  dan nantinya  kalau  sudah  kuat  tinggal  melakukan  perubahan.  Dengan demikian,  secara  teoritis  sulit  mengharapkan  HTI  berdamai  dengan demokrasi, baik dari segi konsep maupun implementasi.
Negara dan Kekuasaan
Pemahaman akan kewajiban terbentuknya kekhalifahan Islamiah juga merupakan concern dari  Hizbut  Tahrir  Indonesia.  Bahkan  persoalan Khilafah  Islamiah  telah  menjadi  isu  pokok  yang  disuarakan  oleh pergerakan yang didirikan awal mulanya oleh Taqiuddin al-Nabhani itu. Urgensi  keberadaan  kekhilafahan  Islam,  dan  keyakinan  bahwa kehadirannya  merupakan  satu-satunya  solusi  untuk  mengatasi  berbagai degradasi  dan  krisis  di  kalangan  umat  Islam  menyebabkan  tidak  begitu
mengejutkan  bahwa  aspirasi-aspirasi  inilah  yang  selalu  diusung  dalam berbagai momen unjuk rasa atau demonstrasi.
Dalam  buletin  resmi  yang  diterbitkan  Hizbut  Tahrir  yang  mencoba menjelaskan  tentang  konsepsi ‘ Pemerintahan  Ideal ’ dinyatakan  bahwa pertama-tama  pemerintahan  tersebut  haruslah  berlandaskan  kepada akidah  Islam  dan  peraturan-peraturan  yang  berlaku  di  dalamnya  harus sepenuhnya  bersandar  kepada  hukum  yang  berasal  dari  Tuhan.  Aturan dari manusia untuk mengatur kehidupan manusia tidak dapat diterima. Dengan demikian secara tepat dapat dikatakan bahwa pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang menegakkan dan memberlakukan seluruh hukum Islam. Khilafah Islamiah itulah pemerintahan yang ideal. Dalam hal ini dengan tegaknya institusi khilafah Islamiah maka hukum-hukum Allah swt. dijadikan sebagai pemutus perkara sesama warga, baik muslim maupun  non  muslim  ( ahlu  dzimmah ).  Khilafah  Islamiah  ini  juga  akan menyatukan  negeri-negeri  Islam  yang  kini  terpecah-pecah  menjadi  55 negara kecil-kecil dan lemah menjadi negara besar khilafah Islamiah serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui dakwah dan jih ā d f ī sabilill ā h . 29
Salah satu usaha Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menawarkan dan  memperjuangkan  berlakunya  sistem  kekhalifahan  Islam  semesta  ini telah pula dilakukan antara lain dengan cara mengajukan risalah “ Kritik Islam  atas  UUD  1945 ” ,  yang  di  dalamnya  juga  memuat  penolakan- penolakan  terhadap  pasal-pasal  dalam  UUD  1945  yang  dikonfrontasi dengan  prinsip-prinsip  Islam  yang  dijadikan  pegangan  Hizbut  Tahrir. Konsepsi  kritik  ini  sengaja  diluncurkan  Hizbut  Tahrir  Indonesia  untuk menjawab  ramainya  perdebatan  tentang  konsep-konsep  dalam amandemen  UUD  1945.  Dengan  menelusuri  secara  detail  tawaran- tawaran dan penjelasan Hizbut Tahrir sebagaimana yang termuat dalam risalah  tersebut  akan  sangat  membantu  untuk  mengerti  lebih  jauh konsepsi  HTI  tentang  politik  kenegaraan  dan  karakteristik-karakteristik pemerintahan Daulah Khilafah Islamiah yang mereka impikan. 30
Tentang bentuk dan kedaulatan misalnya, sebagai penolakan terhadap pasal yang menyatakan, “ Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk  republik, ” maka  Hizbut  Tahrir  Indonesia  menawarkan konsepsinya, “ Negara memang berbentuk kesatuan, tetapi pemerintahannya berbentuk kekhilafahan, karena pemerintahan republik hanya  ada  dalam  koridor  demokrasi,  sementara  demokrasi  sendiri  tidak
dikenal  dalam  Islam. ” 31 Selanjutnya,  kritik  atas  pasal  yang  menyatakan, “ Kedaulatan  adalah  di  tangan  rakyat  dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, ” maka  Hizbut  Tahrir  Indonesia mengajukan tawarannya, “ Kedaulatan hanya ada di tangan syariat Allah (al-Qur ’ an  dan Sunnah), sementara  rakyat  hanyalah  pemilik  kekuasaan, yang  kemudian  memberikannya  kepada  khalifah.  Kekuasaan  khalifah, dengan demikian, dibatasi oleh syariat. Sementara itu, keberadaan MPR dengan  seluruh  kewenangannya,  sebagaimana  lazimnya  dalam  sistem demokrasi, tidak dibenarkan... ” 32
Terhadap  pasal “ Presiden  ialah  orang  Indonesia  asli ” maka  HTI menjawabnya  dengan, “ Kepala  negara  (Khalifah)  tidak  harus  orang Indonesia  asli,  karena  Islam  tidak  membeda-bedakan  dari  segi  etnisitas. Dalam hal ini, yang paling penting, kepala negara memang harus seorang muslim dan harus laki-laki... ” 33 Selanjutnya terhadap pasal yang berbunyi, “ Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  sebuah  negara  kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang ” maka HTI mengonfrontasi dengan konsepsinya  yang  berbunyi, “ Daulah  Khilafah  Islamiah  adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia sebagai suatu kekuatan politik praktis untuk menetapkan dan memberlakukan hukum- hukum  Islam  serta  mengemban  dakwah  Islam ke  seluruh  dunia sebagai sebuah  risalah  dengan  dakwah  dan  jihad.  Wilayah  Daulah  Khilafah Islamiah  mencakup  seluruh  wilayah  di  muka  bumi  yang  di  dalamnya diterapkan  hukum-hukum  Islam  dan  keamanannya  berada  dalam kekuasaan  kaum  muslimin  walaupun  mayoritas  penduduknya  bukan muslim. 34
Beberapa  poin  yang  penting  yang  diajukan Hizbut  Tahrir  Indonesia (HTI)  dalam  Rancangan  Undang-undang  dasar  (UUD)  Islam  tersebut antara  lain  tentang  kewarganegaraan,  dinyatakan  bahwa  warga  negara Daulah  Khilafah  Islamiah  terdiri  dari  kaum  muslim  dan  non-muslim. Warga negara non-muslim adalah mereka dari kalangan kafir dzimmi yaitu non-muslim  yang  sedang  tidak  memerangi  kaum  muslim  dan  tunduk pada  hukum-hukum  Islam  yang  diterapkan  dalam  Daulah  Khilafah Islamiah  kecuali  dalam  masalah  akidah  dan  ibadah. 35 Turut  dinyatakan pula  dalam  naskah  tersebut  bahwa  satu-satnya  bahasa  resmi  Daulah Khilafah adalah bahasa Arab.
Lalu  kemudian  bagaimana  hak  dan  kewajiban  warga  non-muslim  di bawah  kekuasaan  Islam?  Dalam  konsep  Hizbut  Tahrir  misalnya, pemberlakuan sanksi dan hukum pidana Islam diberlakukan juga terhadap kelompok non-muslim ini. Termasuk misalnya, hukum rajam bagi warga non-muslim yang melakukan perzinaan, serta hukum qisas (bunuh) bagi seorang  non-muslim  yang  melakukan  kejahatan  pembunuhan. 36
Kekuasaan  Islam  mengklasifikasi  non  muslim  dalam:  kafir dzimmi dan kafir ḥ arby . Kafir dzimmy adalah warga non-muslim yang hidup di bawah kekuasaan Islam dan mereka mendapatkan perlindungan. Sedangkan kafir ḥ arby merupakan  kelompok  non-muslim  yang  dianggap  memerangi kekuasaan  Islam.  Di  bawah  Daulah  Islamiyyah,  kafir dzimmy secara teoritis  mendapatkan  hak  dan  pelindungan  yang  sama  dengan  warga muslim, tetapi dengan persyaratan. Yakni, mereka harus membayar pajak (jizyah)  tiap  tahun  kepada  pemerintahan  muslim.  Apabila,  mereka menolak membayar jizyah maka segala perlindungan, pelayanan, dan hak- hak yang dimilikinya dengan sendirinya akan hilang. 37 Orang kafir dengan alasan apa pun tidak boleh memegang jabatan penting dalam kekuasaan. Seperti  dinyatakan  dalam  rancangan draft UU  Hizbut  Tahrir  pasal  19 tentang Sistem Pemerintahan, “ Tidak dibenarkan seorang pun berkuasa atau menduduki suatu jabatan apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan, kecuali seorang laki-laki, merdeka, adil, dan beragama Islam ” . 38
Prospek Demokrasi
Tumbuh  dan  berkembangnya  berbagai  gerakan  Islam  radikal, termasuk  Hizbut  Tahrir Indonesia,  yang  menjadikan demokrasi  sebagai musuh  utama,  memunculkan  pertanyaan  bagaimana  kira-kira  prospek demokrasi  di  Indonesia?  Debat  tentang  prospek  demokratisasi  di  dunia Islam masih menjadi tema yang sangat menarik dan sekaligus menantang hingga saat ini. Terdapat sekurangnya dua skenario utama yang muncul dari  diskursus  yang  berlangsung,  yaitu  skenario  pesimistis  dan  skenario bernada  lebih  optimistis.  Pandangan  yang  pertama,  dengan  melihat beberapa  alasan  pokok  baik  dari  segi  doktrin  ajaran  Islam  itu  sendiri, budaya  yang  berkembang  ataupun  kondisi  aktual  sos1o0-ekonomis umumnya  dunia  Islam,  berpendapat  bahwa  demokratisasi  di  negara- negara muslim merupakan misi yang mustahil ( mission impossible ). Robin Wright,  seorang  jurnalis  kawakan  dan  pemerhati  dunia  Islam,  dengan lugas menandaskan bahwa masalah besar yang mengungkung umat Islam,
terutama  di  negara  berkembang  dewasa  ini,  adalah  belitkan  persoalan kemiskinan, penyakit kematian, buta huruf, dan sebagainya. Karena itu keberlangsungan  hidup  menjadi  prioritas  utama,  dan  karena  itu  pula adalah terlalu mewah untuk membicarakan prospek dan pengembangan demokrasi dalam masyarakat yang seperti itu. 39
Dari  segi  prasyarat  kultural  berkembangnya  demokrasi,  Huntington menyejajarkan ajaran Islam bersama ajaran Konfusius sebagai dua budaya besar penghalang demokrasi. Uslaner juga memunculkan tesis pesimistis senada,  karena  melihat  rendahnya  unsur  rasa  saling  percaya  atau trust dalam masyarakat muslim menjadikan demokrasi menjadi sulit untuk bisa dilembagakan  di  dunia  Islam. 40 Padahal trust merupakan  modal  sosial ( social capital ) yang paling pokok agar dapat mengembangkan demokrasi. Meskipun  Tatu  Vanhanen  menyatakan  bahwa  beberapa  negara  Islam tertentu,  misalnya  Turki,  Malaysia,  dan  Bangladesh,  menunjukkan perkembangan  yang  lebih  baik  dalam  praktik  demokrasi,  setidaknya seperti  terlihat  pada  awal  tahun  1990-an,  tetapi  dalam “ indeks  prospek demokrasi ” yang dihasilkannya mayoritas negara Islam tetap saja berkutat pada  level  bawah,  yang  artinya  tidak  cukup  prospektif  bagi berkembangnya demokrasi. 41
Pandangan  kedua,  bernada  lebih  optimistik  dan  umumnya  dari kalangan intelektual muslim sendiri. Mereka melihat ada banyak sisi dari doktrin  dan  sejarah  Islam  yang  kompatibel  bagi  berkembangnya demokrasi.  Dengan  tidak  menafikan  adanya “ defisit  demokrasi ” di beberapa negara Islam, 42 kecenderungan beberapa rezim muslim otoriter untuk menjadi lebih demokratis sepertinya makin tidak terelakkan. Krisis legitimasi di kalangan elite-elite penguasa tradisional di dunia Arab dan perubahan sosial dalam masyarakat, misalnya sebagaimana berlangsung di Arab  Saudi,  Bahrain,  dan  Kuwait,  berujung  pada  desakan  kuat  rakyat kepada rezim untuk menjalankan reformasi demokrasi.
Dari perspektif historis dan doktrin keagamaan, penelusuran akar atau tradisi “ berdemokrasi ” dalam  Islam  tidak  dapat  dilepaskan  dari syura . Konsep syura ,  dalam  berbagai  aspeknya,  hingga  saat  in  telah  menjadi bagian  penelaahan  tanpa  henti  dalam  tujuan  merumuskan  secara  tepat salah satu konsep politik Islam kekinian. Penelaahan dan interpretasi atas syura melahirkan  banyak  kontroversi  ketika  coba  ditarik  relevansinya dengan  prinsip  dan  praktik  demokrasi  modern.  Dalam  pandangan  al- Jabir ī , syura , meskipun memuat beberapa unsur demokrasi yang ditandai
dengan  adanya  partisipasi  (meski  terbatas)  dan  musyawarah  (meski terbatas), tetapi levelnya jauh di bawah yang dituntut demokrasi, karena “ syura bukan hanya tidak mengikat penguasa, tetapi juga tidak memberikan penentuan mengenai siapa yang harus diajak musyawarah ” . 43 Meski begitu, Al-Jabir ī meyakini demokrasi merupakan keniscayaan historis. Tidak ada alternatif lain yang lebih baik  selain demokrasi dalam menopang proses transisi besar sejarah saat ini. Meski demokrasi berakar dari tradisi Barat tetapi  memuat  nilai-nilai  universal  yang  sama  dengan  ajaran  Islam, misalnya soal hak berkumpul, hak berbicara, hak pendidikan dan kerja, hak  persamaan,  hak  memilih  mengawasi-mencopot  penguasa,  dan sebagainya. 44
Banyak  interpretasi  baru  tentang syura sehingga  makin  membuka ruang  bagi  hadirnya  nilai-nilai  demokrasi  dalam  konsepsi  pemahaman Islam. Konsepsi syura menjadi modal sosial bagi penerimaan dan praktik demokrasi  dalam  masyarakat  Islam.  Khaled  Abou  el-Fadl,  misalnya, membaca  syura  dalam  ajaran  dan  tradisi  Islam  sebagai  bentuk “ pemerintahan  konsultatif ” dalam  mana  legitimasi  partisipatif  dan konsultatif  (musyawarah)  dalam  proses  politik  menjadi  sebuah keharusan. 45 Politik konsultatif semacam itu juga yang dipraktikkan Nabi Muhammad  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Demikian  halnya, tradisi  atau  proses  pengambilan  keputusan  sebagaimana  berlangsung dalam masa para khalifah yang disebut sebagai ahl ḥ all wa al-aqd , memiliki kesejajaran  dengan  lembaga  permusyawaratan  rakyat  dalam  negara demokrasi. Ahl ḥ all  wa  al-aqd merupakan  mekanisme  pengambilan keputusan demokratis dalam konteks historis masyarakat yang kecil dan masih sederhana. Sebagaimana dalam konsultasi demokratis, maka proses yang berlangsung dalam ahl ḥ all wa al-aqd membuka ruang bagi rakyat umum untuk menyampaikan pendapatnya di hadapan para khalifah secara bebas, termasuk mengoreksi kesalahan khalifah. 46
Modal  sosial  yang  signifikan  bagi  penerimaan  demokrasi  dalam masyarakat Islam, dapat pula digali pada nilai-nilai al-Qur ’ an tentang tata kehidupan dan masyarakat yang ideal. Banyak ungkapan dalam al-Qur ’ an yang  ternyata  merupakan  etika  kehidupan  universal  di  mana  pilar-pilar demokrasi  ditegakkan.  Beberapa  konsep  penting  yang  berulang  kali ditekankan  dalam  al-Qur ’ an  dapat  disebutkan,  antara  lain:  keadilan ( al- ’ adalah ),  kasih  sayang,  tanggung  jawab  ( al-amanah ),  persaudaraan, persamaan  ( al-musawah ),  musyawarah,  perdamaian  dan  kontrol/
pengawasan.  Pertanyaannya,  sejauh  mana  umat  Islam  mampu  dan berkomitmen  mendayagunakan  modal  yang  dimilikinya  ini  untuk memperkuat demokrasi di tanah air? 47

## Catatan Kaki
1. Beberapa sumber untuk uraian latar belakang Hizbut Tahrir Indonesia yang dijadikan acuan antara lain: wawancara dengan Ismail Yusanto di Jakarta pada pertengahan Januari 2003: Mengenal  Hizbut  Tahrir:  Partai  Politik  Islam  Ideologis (tanpa  tahun  dan  tanpa penerbit): Nur Kholish (penerjemah), Strategi Dakwah Hizbut Tahrir (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah [PTI], 2002).
2. Institut Pertanian Bogor (IPB) sejak awal perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pertengahan  tahun  1980-an  menjadi  sentral  gerakan  sebelum  kemudian  meluas  di banyak perguruan tinggi.
3. Baca Mengenal Hizbut Tahrir (2002), 2-3.
4. Sejak pertengahan tahun 1960-an hingga 1970-an, Hizbut Tahrir beberapa kali terlibat dalam  gerakan-gerakan  dan  konspirasi  merebut  kekuasaan  baik  di  Yordania,  Irak  dan Syria.  Beberapa  kejadian  inilah  yang  kemudian  menyebabkan  rezim  yang  berkuasa menjadikan HT sebagai kelompok ilegal.
5. Lihat  Agus  Affandi, “ Melihat  Sisi-Sisi  Kelompok  Keagamaan  Yang  Berkembang  di
Perguruan  Tinggi  Umum ” , paper untuk  Studium  Generale  (tidak  diterbitkan), (Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Negeri Surabaya, 2000).
6. Elizabeth Fuller Collins, “ Islam is the Solution: Dakwah and Democracy in Indonesia” , makalah hasil penelitian, June 20, 2004.
7. Baca kembali, Agus Affandi, Melihat Sisi-Sisi .
8. Nama samaran ini umum dikenakan para aktivis HTI terutama pada masa Orde Baru. Menurut  Ismail  Yusanto,  tujuannya  tidak  lain  adalah  untuk  melindungi  diri  dan organisasi dari kemungkinan tindakan pemerintah yang merugikan Hizbut Tahrir. Di banyak negara Arab dan Timur Tengah, di mana hingga saat ini Hizbut Tahrir dianggap sebagai gerakan ilegal, maka hampir semua aktivis Hizbut Tahrir menggunakan nama samaran.  Konsep “ nama  samaran ” ini  berbeda  dengan “ nama  hijrah ” yang ada  dalam doktrin NII. Hizbut Tahrir tidak mengenal konsep hijrah. Wawancara dengan Ismail Yusanto, 23 Desember 2005 di Jakarta.
9. Kompas ,  27 Februari  2005  dan Koran  Tempo ,  26 September  2005.  Dalam aksi  massa tersebut massa HTI mengusung berbagai spanduk berisi kutukan kepada kapitalisme dan seruan pembentukan kekhalifahan.
10. Hal  ini  juga  sebagaimana  pula  dicatat  oleh  Azyumardi  Azra  yang  menyatakan, “ In Indonesia,  however,  the Ḥ izb  al-Ta ḥ r ī r  appears  to  have  moderated  its  attitude.  In  other words, it has had to accommodate to and compromise with the conditions of Indonesian real politics ” . Azyumardi Azra, “ Globalization of Indonesian Muslim Discourse ” dalam Johan Meuleman  (editor), Islam  in  The  Era  of  Globalization:  Muslim  Attitudes  Towards Modernity and Identity (Jakarta: INIS, 2001), 45. 11. Baca “ Khilafah Solusi Problematika ” , dalam buletin terbitan Hizbut Tahrir Indonesia Al-Islam , edisi 8 tahun 2000. 12. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Bunga Rampai Syariat Islam (HT 2002), iv.
13. Suara Hidayatullah , 06/XV/Oktober 2002, 26.
14. Lihat “ Draft RUU usulan HTI ” , pada Bab Hukum-hukum Umum Pasal (ayat) 2, tahun 2000.
15. Abdul  Qadim  Zallum, Demokrasi  Sistem  Kufur:  Haram  Mengambil,  Menerapkan  dan Menyebarluaskannya (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), juga tulisan Ahmad Sajid, “ Demokrasi: Peradaban Sampah ” , dalam el-Wa ’ i , No. 4 Tahun II, 1-31 Oktober 2001, 30-35.
16. Lihat, Mengenal Hizbut Tahrir (Hizbut Tahrir, 2001), 3.
17. Ibid ., 18-19.
18. Hizbut Tahrir, Mengenal , 10.
19. Lihat Strategi Dakwah , 9 dan 32.
20. Lihat  kembali  misalnya,  tulisan  Musthafa  A.  Murtadlo, “ Paradigma  Baru  Reformasi: Dari Islah ke Taghyir ” , dalam Majalah el-Wa ’ ie , No. 13 Tahun II, 1-30 September 2001, 18.
21. Abdul Qadim Zallum, Demokrasi Sistem Kufur (Bogor: PTI, 2001).
22. Ibid ., 10. 23. Ibid ., 55-56. 24. Ibid ., 79-80.
25. Fahmi Amhar, “ Trilogi Kedaulatan dalam Sistem Autokrasi, Demokrasi dan Khilafah, ” makalah diskusi 2005. Selain merupakan anggota DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Amhar adalah alumnus Vienna University of Technology, Austria.
26. Ibid .
27. Wawancara dengan Ismail Yusanto, Maret 2003 di Sekretariat HTI Jakarta.
28. Anwar Iman, “ Membuat Undang-undang Hanya Hak Allah ” , dalam Sabili No. 22 Th. VII 19 April 2000/14 Muharram 1421.
29. Buletin Al Islam, edisi 67.
30. Lihat, Kritik Islam Terhadap UUD 1945 dan Rancangan UUD Islam (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2000).
31. Ibid ., 1. 32. Ibid . 33. Ibid ., 3. 34. Ibid ., 17. 35. Ibid ., 18.
36. Hizbut Tahrir, Kritik Islam Terhadap UUD 1945 .., Bab Hukum-hukum Umum, Pasal 5. Dicontohkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan sanksi dan pidana kepada orang Yahudi yang melakukan kejahatan saat itu dengan menggunakan hukum Islam.
37. Hizbut Tahrir Indonesia, Menegakkan Syariat Islam (Hizbut Tahrir, 2002), 113. Bahkan pemikir  muslim  Maududi  mengklasifikasikan  orang  kafir  di  bawah  kekuasaan  Islam dalam tiga kategori/golongan: Pertama , non-muslim yang menjadi rakyat suatu negara Islam berdasarkan perdamaian atau perjanjian; kedua , non-muslim yang menjadi rakyat negara Islam setelah dikalahkan dalam suatu peperangan; dan ketiga , non-muslim yang berada  di  wilayah  negara  Islam  dengan  cara  lainnya.  Prinsip  pokoknya  adalah  sama bahwa jaminan perlindungan terhadap mereka adalah berlaku bersyarat, yakni dengan kewajiban membayar pajak ( jizyah ) kepada penguasa. Dapat dilihat kembali pada bab awal buku ini. Maududi, Sistem Politik Islam: Hukum dan Konstitusi (Bandung: Mizan, 1993).
38. Hizbut Tahrir, Kritik Atas UUD 1945 .., lihat Pasal 19.
39. Lihat Robin Wright, “ Islam dan Demokrasi Liberal: Dua Visi Reformasi ” dalam Bernard Lewis, et. al., Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin
dan Konteks Global (Jakarta, Paramadina, 2002), dan Mun ’ im A. Sirry (editor), Islam, Liberalisme... , 62.
40. Eric  M.  Uslaner, The  Moral  Foundation  of  Trust (United  Kondom:  Cambridge University Press, 2002), 231-233.
41. Studi Tatu Vanhanen dalam penyusunan indeks prospek demokrasi itu sendiri meliputi 172  negara.  Lihat,  Tatu  Vanhanen, Prospects  of  Democracy:  a  Study  of  172  Countries
(London: Routledge, 1997), 118-119.
42. Tentang “ defisit  demokrasi ” di  dunia  Islam,  dapat  di  baca  tulisan  Abdel  Wahab  El- Affendi dengan judul yang sama “ Defisit Demokrasi ” di Dunia Islam, ” dalam Mun ’ im A. Sirry (editor), Islam Liberalisme... , 219 dan seterusnya.
43. Mu ḥ ammad  Abed  al-Jabir ī , Syuro:  Tradisi,  Partikularitas,  Universalitas (Yogyakarta: LKiS, 2008)
44. Ibid ., 90 dan 95.
45. Khaled Abou el-Fadl, Islam dan Tantangan Demokrasi (Jakarta: Ufuk, 2004), 27.
46. Masykuri  Abdillah, “ Negara  Ideal  Menurut  Islam  dan  Implementasinya  Masa  Kini ” , dalam  Komaruddin  Hidayat  dan  Ahmad  Gaus  AF,  (editor), Islam,  Negara  dan  Civil Society (Jakarta: Paramadina, 2005), 78. 47. Ibid ,  74-75.  Lihat  juga  dalam  el-Fadl, Islam  dan  Tantangan  Demokrasi ,  29  dan seterusnya.

## Daftar Pustaka
Abdillah, Masykuri. “ Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Masa  Kini ” ,  dalam  Komaruddin  Hidayat  dan  Ahmad  Gaus  AF, (editor), Islam, Negara dan Civil Society , Jakarta: Paramadina, 2005. Affandi,  Agus. “ Melihat  Sisi-Sisi  Kelompok  Keagamaan  Yang Berkembang  di  Perguruan  Tinggi  Umum ” , paper untuk  Studium Generale  Departemen  Pendidikan  Nasional,  Universitas  Negeri Surabaya, 2000.
Azra, Azyumardi. “ Globalization of Indonesian Muslim Discourse ” dalam Johan Meuleman (editor), Islam in The Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity , Jakarta: INIS, 2001. Collins, Elizabeth Fuller. “ Islam is the Solution: Dakwah and Democracy in Indonesia” , makalah hasil penelitian, June 20, 2004. el-Fadl,  Khaled  Abou. Islam  dan  Tantangan  Demokrasi ,  Jakarta:  Ufuk,
2004.
Hizbut Tahrir Indonesia, Menegakkan Syariat Islam , Hizbut Tahrir, 2002. Iman,  Anwar. “ Membuat  Undang-undang  Hanya  Hak  Allah ” ,  dalam Sabili No. 22 Th. VII 19 April 2000/14 Muharram 1421. al-Jabir ī ,  Mu ḥ ammad  Abed. Syuro:  Tradisi,  Partikularitas,  Universalitas ,
Yogyakarta: LKiS, 2008.
Kholish,  Nur  (penerjemah), Strategi  Dakwah  Hizbut  Tahrir ,  Bogor: Pustaka Thariqul Izzah [PTI], 2002.
Maududi, Sistem Politik Islam: Hukum dan Konstitusi , Bandung: Mizan, 1993. Murtadlo,  Musthafa  A. “ Paradigma  Baru  Reformasi:  Dari  Islah  ke Taghyir ” , dalam Majalah el-Wa ’ ie , No. 13 Tahun II, 1-30 September 2001.
Sajid,  Ahmad. “ Demokrasi:  Peradaban  Sampah ” ,  dalam el-Wa ’ i ,  No.  4
Tahun II, 1-31 Oktober 2001.
Uslaner,  Eric  M. The  Moral  Foundation  of  Trust ,  United  Kondom: Cambridge University Press, 2002.
Vanhanen, Tatu. Prospects of Democracy: a Study of 172 Countries , London:
Routledge, 1997.
Wright,  Robin. “ Islam  dan  Demokrasi  Liberal:  Dua  Visi  Reformasi ” dalam Bernard Lewis, et. al., Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinergi  Warisan  Sejarah,  Doktrin  dan  Konteks  Global ,  Jakarta,
Paramadina, 2002.
Zallum,  Abdul  Qadim. Demokrasi  Sistem  Kufur:  Haram  Mengambil, Menerapkan dan Menyebarluaskannya , Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001.