## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  7  No.  3 – September  2023 E-ISSN  2580-9695
Since  September  2017

## IMPLEMENTASI
PERATURAN

## DAERAH KABUPATEN
HULU  SUNGAI  UTARA  NOMOR  14  TAHUN  2011  TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  DI KECAMATAN  AMUNTAI  TENGAH  KABUPATEN  HULU SUNGAI UTARA
(Studi  Kasus  Di  Desa  Kandang  Halang,  Pasar  Senin,  dan Kembang Kuning)

## Siti Paulina
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Indonesia Corresponding Author: Siti Paulina sitipaulina.stia@gmail.com

## ABSTRACT
This research is based on    many violations of the HSU District Regulation Number 14 Years 2011 on duty right of land and building in the Amuntai Tengah Sub-district, HSU District due to lack of supervision, lack of socialization and incentives that are still lacking, and ignorance the public about the law. The purpose for this  research  is  to  knowing  implementationof  regional  regulation  HSU  regency  number  14  years  2011  on duty right of land and building in the Amuntai Tengah Subdistrict HSU District.
The  method  used  is  a  qualitative  descriptive  approach,  with  the  data  credibility  test  used  is  the  method  of observation  extension,  Triangulation  improvement,  Member  check.  Subjects  in  this  study  amounted  to  14 people. The theory used in the reseach is theory of Implementation by George C. Edward III. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation.
Based on the results of the study, it can be concluded that the Implementation of the HSU District Regulation Number 14 Years 2011 on duty right of land and building in Amuntai Tengah Sub-district, HSU Regency is optimal enuoght, there are 4 of 10 indicators that have not been implemented optimally such as transmission that  are  carried  out  to  citizens  only  by  means  of  internet  media  without  socialization  on  another  media, consistency  of  changing  policies,  forms  of  supervision  of  individual  officers  while  working  which  are  not optimal and providing incentives that are still lacking. Furthermore, 6 indicators that have been optimal in the  form  of  clarity  of  resource  policies,  which  include  information  and  authority  contained  in  these regulations are supported by complete and adequate facilities. The bureaucratic structure which includes the Standard  Operating  Procedure  is  clear  and  the  Fragmentation  has  been  implemented  optimally.  Factors Influencing the Implementation are the monitoring and socialization factors the Regional Regulation No. 14 Years 2011 that are not optimal. The efforts made to overcome the inhibiting factors of implementation in the HSU Regency are by optimizing surveillance actions and increasing socialization in the community. Suggestions that can be given are the Head of the HSU Regency Regional Tax and Retribution Management Agency, to increase supervision of subordinates and increase socialization in villages and also to update data of  Tax  Object  and  Tax  Subject  in  several  time,  as  well  as  to  the  Head  of  Trantib  and  Revenue  District  of Central Amuntai in order to increase supervision of employees in the field, also for public to report tax object on his own.
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 7, No 3 – September 2023 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
Keywords: Implementation; Local Regulation

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi masih banyak pelanggaran terhadap Perda Kabupaten HSU Nomor 14  Tahun  2011  Tentang  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  di  kecamatan  Amuntai Tengah  Kabupaten  HSU  yang  disebabkan  kurangnya  pengawasan,  kurangnya  sosialisasi,  tidak adanya  pemberian  insentif,  serta  ketidaktahuan  masyarakat  tentang  peraturan  daerah  tersebut. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  Perda  Kabupaten  HSU  Nomor  14 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten HSU.
Penelitian  ini  menggunakan metode  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  dengan  uji  kredibilitas  data menggunakan  metode  perpanjangan  pengamatan,  peningkatan  Triangulasi,    Member  check. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 14 orang. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori Implementasi  oleh  George  C.  Edward  III.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi  Perda  Kabupaten  Hulu Sungai  Utara  Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  Di Kecamatan  Amuntai  Tengah  Kabupaten  HSU  cukup  optimal,    terdapat  4  indikator  dari  10 indikator  yang  belum  terlaksana  dengan  optimal  seperti  transmisi  informasi  yang  dilakukan kepada warga masyarakat hanya pemberitahuan melalui media internet tanpa sosialisasi dan dari media  lain,  konsistensi  kebijakan  yang  berubah-ubah,  bentuk  pengawasan  petugas  saat  bekerja yang  belum  optimal  serta  tidak  adanya  pemberian  insentif.  Selanjutnya  6  indikator  yang  sudah optimal  berupa  kejelasan  kebijakan,  sumber  daya,  yang  meliputi  informasi  dan  wewenang  yang terkandung dalam  perda  tersebut  sudah  didukung  fasilitas  yang  lengkap  dan  memadai. Struktur Birokrasi  yang  meliputi  Standar  Operating  Procedure  sudah  cukup  jelas  dan  Fragmentasi  yang dilaksanakan  sudah  optimal.  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Implementasi  tersebut  yaitu  faktor pengawasan  dan  sosialisasi  yang  belum  optimal  terhadap  pelaksanaan  Peraturan  Daerah Kabupaten  HSU  Nomor  14  Tahun  2011.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  faktor penghambat  implementasi  di  Kabupaten  HSU  yaitu  dengan  mengoptimalkan  aksi  pengawasan dan memperbanyak sosialisasi di masyarakat.
Saran  yang  dapat  diberikan  yaitu  Kepada  Kepala  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Kabupaten HSU, agar meningkatkan pengawasan kepada bawahan dan memperbanyak sosialisasi di  desa  dan  juga  memperbaharui  data  Objek  Pajak  dan  Wajib  Pajak  secara  berkala,  serta  kepada Kasi Trantib dan Pendapatan Kecamatan Amuntai Tengah agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap  pegawai  yang  ada  di  lapangan,  juga  kepada  masyarakat  agar  melaporkan  objek  pajak yang menjadi hak miliknya.
Kata Kunci: Implementasi ; Peraturan Daerah

## A. PENDAHULUAN
Dari  Observasi  awal  yang  penulis  lakukan  di  lapangan,  penulis  melihat beberapa  kejanggalan  yang  terjadi  berkaitan  dengan  Implementasi  Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 di Kecamatan Amuntai Tengah, khususnya pada desa Kandang Halang, Pasar Senin, dan Kembang Kuning, yaitu:
1.  Pada  desa  Kandang  Halang,  Pasar  Senin  dan  Kembang  Kuning  ditemukan bahwa tidak ada sanksi atau denda bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajaknya dan yang tidak melaporkan Objek Pajak miliknya, yang mana  bertentangan  dengan  isi  Perda  nomor  14  tahun  2011  pasal  21  yang berbunyi “Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang  membayar,  dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  bunga  sebesar  2% perbulan  dari  jumlah  pajak  yang  terhutang  atau  kurang  dibayardan  ditagih dengan STPD”, dan pasal 25 yang berbunyi ”Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan Bangunan yang tidak melakukan atau menolak  dilakukan  pendaftaran  sebagai  Wajib  Pajak  dapat  dipidana  dengan pidana  kurungan  paling  lama  3  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp.50  Juta Rupiah”.
2.  Pada  Desa  Pasar  Senin  dan  Kandang  Halang  ditemukan  ketidaksesuaian ketentuan dalam pembuatan akta pemidahan Hak atas Tanah dan Bangunan yang  ada  di  lapangan  dengan  Perda  nomor  14  tahun  2011  pasal  10  ayat  (1) yang  berbunyi  “Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/Notaris  hanya  dapat menandatangani  akta  pemindahan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  setelah Wajib  Pajak  menyerahkan  bukti  pembayaran  pajak”,  tetapi  pada kenyataannya  pemindahan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  hanya melampirkan Fotocopy KTP pemilik baru dan pemilik lama, denah tanah dan bangunan,  bukti  pemindahan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  tanpa melampirkan bukti pembayaran pajak.
3.  Tidak  adanya  sanksi  bagi  pejabat  yang  melanggar  ketentuan  dalam pembuatan  Akta  Tanah  sebagaimana  tertulis  dalam  Perda  nomor  14  tahun 2011  pasal  12  ayat  (1)  yang  berbunyi  ”Pejabat  pembuat  Akta/Notaris  dan kepala  kantor  yang  membidangi  pelayanan  lelang  negara,  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  maksud  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dikenakan  sanksi  administratif  berupa  denda  sebesar  Rp.  7.500.000  untuk setiap pelanggaran”, namun pada kenyataannya tidak ada pelaksanaan terkait sanksi tersebut kepada pejabat yang melanggar pasal tersebut.
4.  Pada  desa  Kandang  Halang  dan  Kembang  Kuning  ditemukan  bahwa pembaharuan  data  Objek  Pajak  dan  Wajib  Pajak  oleh  Pengelola  pajak  masih kurang sehingga pengenaan Tarif Pajak pajak kurang relevan.
Untuk  implementasi  kebijakan  publik  dalam  Implementasi  Peraturan  Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas  Tanah  dan  Bangunan  peneliti  menggunakan  teori  Implementasi  Kebijakan Model  George  C.  Edwards  III  (1980)  (dalam  Leo  Agustino  2017:136-142), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : 1.  Komunikasi,
2.  Sumberdaya,
3.  Disposisi,
4.  Struktur Birokrasi,

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif yang mana peneliti menggali informasi melalui wawancara, observasi
atau  dokumentasi  Terkait  Dengan  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  Nomor  14  Tahun  2011  Tentang    Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah  Dan  Bangunan  Di  Kecamatan  Amuntai  Tengah  Kabupaten  Hulu  Sungai Utara  (Studi  Kasus  Di  Desa  Kandang  Halang,  Pasar  Senin,  dan  Kembang Kuning).  Data  yang  digali  dalam  penelitian  ini  ada  dua  macam  yaitu  :  a.Data Primer,  yaitu  data  atau  informasi  yang  diperoleh  secara  langsung  dilapangan dengan cara observasi (pengamatan langsung), melalui kuesioner dan atau data dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan.  b.Data  Sekunder,  yaitu  data- data pendukung yang digunakan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan, data  tersebut  bisa  didapatkan  dari  catatan,  buku,  artikel,  buku-buku  sebagai teori,  dan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  ingin diteliti. Desain Operasional Penelitian diperlukan untuk menjabarkan peenelitian menjadi  konsep,  dimensi,  indikator  dan  ukuran  yang  diarahkan  untuk memperoleh  nilai  variabel  lainnya.  Disamping  itu,  tujuannya  adalah  untuk memudahkan  pengertian  dan  menghindari  perbedaan-perbedaan  persepsi dalam  penelitian  mengenai  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu Sungai  Utara  Nomor  14  Tahun  2011  Tentang    Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah Dan  Bangunan  Di  Kecamatan  Amuntai  Tengah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara (Studi  Kasus  Di  Desa  Kandang  Halang,  Pasar  Senin,  dan  Kembang  Kuning), maka  dirancanglah  suatu  desain  operasional  penelitian  untuk  mengukur  baik buruknya  suatu  konsep.  Adapun  teknik  pengumpulan  data    yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  :  Observasi (Pengamatan), Wawancara, Dokumentasi.    Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Analisis model ini memungkinkan analisis  data  kualitatif  yang  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara terus-menerus  sampai  tuntas  sehingga  datanya  penuh.  Proses  pelaksanaan analisis  datanya  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahap,  Miles  dan  Huberman dalam Sugiyono (2014:246) antara lain sebagai berikut : Reduksi Data Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Penyajian Data, Penyajian data merupakan  upaya  penyusunan  sekumpulan  informasi  kedalam  suatu  matriks atau  bentuk  yang  mudah  dipahami  yang  disajikan  dalam  bentuk  teks  yang bersifat  naratif.  Pengambilan  kesimpulan,  Kesimpulan  awal yang  dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang  kuat  yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya.  Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada awal didukung bukti yang valid dan konsisten  pada  saat  di  lapangan  untuk  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan yang  dikeluarkan  merupakan  kesimpulan  yang  kredibel  sehingga  dengan kesimpulan  ini  diharapkan  dapat  menemukan  temuan  baru  yang  sebelumnya belum ada.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di wilayah kecamatan Amuntai  Tengah,  dengan  memberikan  pertanyaan  kepada  warga  mengenai seberapa sering petugas melakukan pengawasan terhadap    perda terebut, rata- rata dari mereka masih sangat kurang dan bahkan tidak dilakukan pengawasan sama sekali.
Pengawasan  terhadap  peraturan  daerah  Nomor  14  Tahun  2011  Tentang Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  di  Kecamatan  Amuntai  Tengah masih  belum  optimal,  dikarenakan  minimnya  anggaran  dana  yang  disediakan sehingga  hal  tersebut  cukup  menghambat  tercapainya  program  kebijakan tersebut.
Kurangnya Sosialisasi Kepada Warga Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  Bangunan  Faktor  kedua  yang  menghambat  atau  mempengaruhi  program kebijakan  tersebut  adalah  kurangnya  sosialisasi  petugas  kepada  warga masyarakat.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan,  peneliti  tidak  menemukan adanya  kegiatan  sosialisasi  baik  pada  aparat  desa  ataupun  masyarakat  oleh petugas yang berwenang.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi  tentang  kebijakan  tersebut  masih  belum  optimal  dikarenakan  hanya melalui  media  internet  saja,  sehingga  menjadi  faktor  penghambat  dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut  bahwa:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kecamatan  Amuntai  Tengah  cukup  optimal.  Pada  penelitian  Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan meliputi 10 indikator, terdapat 4 indikator  belum  terlaksana  dengan  optimal  seperti  transmisi  (pemberitahuan kebijakan)  yang  dilakukan  kepada  warga  masyarakat  hanya  pemberitahuan melalui  media  internet  tanpa  sosialisasi,  konsistensi  kebijakan  yang  berubah- ubah,  bentuk  pengawasan    individu  petugas  saat  bekerja  yang  juga  belum optimal  serta  tidak  adanya  pemberian  insentif.  Selanjutnya  6  indikator  yang sudah  optimal  berupa  Kejelasan  Kebijakan,  Sumber  Daya  yang  meliputi Informasi dan Wewenang yang terkandung dalam perda tersebut sudah dengan
didukung Fasilitas yang lengkap dan memadai, Struktur Birokrasi yang meliputi Standar  Operating  Procedure  (SOP)  secara  umum  sudah  cukup  jelas  dan Fragmentasi  (Koordinasi  antar  Pelaksana  Kebijakan)  yang  dilaksanakan  sudah optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2011. Peraturan Daerah Kabupaen Hulu Sungai Utara Nomor 14
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
Agustino,  Leo.  2016.  Dasar-dasar  Kebijakan  Publik.  Bandung:  CV Alfabeta.
Anggara  Sahya.  2014.  Kebijakan  Publik,(pengantar  Prof.  Dr.  H.  Endang Soetari, A.D., M.Si), Bandung: CV Pustaka Setia.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Darwin. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Mulia.
Dewi,  Rahayu  Kusuma.  2016.  Studi  Analisis  Kebijakan.  Bandung:  CV Pustaka Setia.
Jamil,  Ida  Nur  Asiah.  2016.  Skripsi  Mahasiswa  Universitas  Brawijaya Malang  Dengan  judul  Efektivitas  Penerimaan  Bea  Perolehan  Hak Atas  Tanah  dan  Bangunan  dan  Kontribusi  Terhadap  Pendapatan Pajak  Daerah  (studi  kasus  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Malang).
Moleong,  Lexy  J,  2015.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung:  PT REMAJA ROSDAKARYA.
Mulyadi,  Deddy.  2018.  Studi  Kebijakan  Publik  dan  Pelayanan  Publik. Edisi Revisi. Bandung: Alvabeta.
Puspitasari,  Elfayang  Rizky  Ayu.  2015.  Skripsi  Mahasiswa  Program Sarajana  Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Diponegoro  Semarang dengan  judul  Analisis  Dasar  Pengenaan  dan  Kontribusi  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  Terhadap  Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.
Rusli,  Budiman.  2013.    Kebijakan  Publik  Membangun  Pelayanan  Publik yang Responsive.    Bandung: Hakim Publishing.
STIA Amuntai, 2020. Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1), STIA Amuntai.
Sugiono, 2015. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
Suparno, 2017. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek, Rembang: Dwi Putra Pustaka Jaya.
Tachjan, 2016.    Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung. Tahir,  Arifin.  2015  Kebijakan  Publik  &  Transparansi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: CV. Alpabeta.
Tim Penyusun, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Wahab, Solichin Abdul.2005. Analisis Kebijakan, Edisi Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Wahyu  Widiastuti,  2013.  Mencegah  Aksi  Vandalisme.  Surabaya:  Buku Utama.
Wijayanto,  2014.  Implementasi  Kebijakan  Publik.  Jakarta:  Lembaga Administasi Negara.
Winarno,  Budi.2014.  Kebijkan  Publik  Teori,  Proses,  Dan  Studi  Kasus. Yogyakarta: CAPS.