P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated

## PERADILAN DALAM HUKUM PAJAK
Author Sulagi Hartanto
Fakulatas Hukum Universitas Pawyatan Daha Kediri

## ABSTRAK
Hukum  pajak  merupakan  lapangan  hukum  yang  (terutama)  di  negara  kita  masih sangat impopulair. Bukan hanya untuk khalayak ramai, melainkan – sayang sekali – pula kebanyakan cerdik pandai, lapangan ini hingga kini masih merupakan terra incognita.  Keadaan  semacam  ini  menyebakan  selalu  dianaktirikannya  Fiskus beserta segenap aparaturnya; dan bukan hanya dianaktirikan saja, bahkan perkataan dibenci  lebih  baik  mendekati  kenyataan.  Kenyataan  ini  sudah  barang  tentu  tidak dapat diabaikan. Berbagai usaha harus diselenggarakan ke arah popularitas Fiskus. Soal pajak adalah soal negara, jadi juga soal rakyat. Maka tidak berlebih-lebihan kiranya  bagaimana  dikatakan,  bahwa  para  pemimpin  rakyat  pun  seyogyanya mengetahui persoalan-persoalan tentang hukum pajak ini. Dengan jalan demikian mudah-mudahan mulai tercapailah cita-cita terakhir, yaitu mendapatkan :
a. Rakyat yang tax-minded, dan
b. Pegawai-pegawai pajak yang taxing-minded
Kata Kunci : Pengadilan, Hukum, Pajak.

## PENDAHULUAN
Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara  pemerintah  sebagai  pemungut  pajak  dan  rakyat  sebagai  pembayar  pajak. Didalam hukum pajak diatur mengenai:
a. Siapa-siapa yang mzenjadi subjek pajak dan wajib pajak
b. Objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak
Hukum  pajak  sering  juga  disebut  hukum  fiskal.  Istilah  pajak  sering  disamakan dengan isitlah fiskal, yang berasal dari bahasa latin fiscal yang berarti kantong uang atau  keranjang  uang.  Istilah  fiskal  yang  dimaksud  sekarang  adalah  Kas  negara sedangkan fiscus disamakan dengan pihak yang mengurus penerimaan negara atau disebut juga administrasi pajak.
Kedudukan dan hubungan hukum pajak dengan hukum pajak lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
Dari skema di atas tampak bahwa hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum perdata dan hukum publik, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara  orang  pribadi  yang  satu  dengan  yang  lain.  Hukum  perdata  dapat  dibagi menjadi  hukum  perorangan  (personenrecht),  hukum  keluarga  (familierecht), hukum  warisan  dan  hukum  harta  kekayaan.  Hukum  publik  adalah  hukum  yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Yang termasuk ke dalam hukum publik ini ialah: hukum tata negara hukum administrasi (hukum tata usaha), hukum  pajak  dan  hukum  pidana.  Hukum  pajak  merupakan  bagian  dari  hukum publik, yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak.
Hukum  pajak  dpat  dibagi  menjadi  dua  Hukum  Pajak  formal  dan  Hukum Pajak  material.Hukum  Pajak  formal    memuat  ketentuan-ketentuan  yang mendukung ketentuan hukum pajak material, yang diperlukan untuk melaksanakan /  merealisasikan  ketentuan  hukum  material. Hukum  Pajak  formal memuat ketentuan-ketentuan  yang  mendukung  ketentuan  hukum  pajak  material,  yang diperlukan untuk melaksanakan / merealisasikan ketentuan hukum material.
Setelah  reformasi  perpajakan  tahun  1983,  ketentuan  hukum  pajak  formal dimuat  dalam  Undang-undang  tersendiri,  yaitu  Undang-undang  Nomer  6  Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomer 1994 tentang Ketentuan Umum  dan Tata Cara Perpajakan dan disusul  dengan Undang-undang Nomer 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomer  tahun  2002  tentang  Badan Peradilan  Pajak  dan  Undang-undang  Nomer  19  Tahun  1997  sebagaimana  yang telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomer  19  tahun  2000  tentang  Penagihan Pajak  dengan  Surat  Paksa.  Ketiga  undang-undang  ini  memuat  ketentuan  yang berlaku  untuk  semua  Pajak  dengan,  baik  Pajak  Penghasilan  maupun  Pajak Pertambahan Nilai  dan Pajak Penjualan Atas Barang.
Sistem ini membuat ketentuan pajak menjadi lebih sederhana, karena ketentuan yang berlaku sama cukup diatur sekali saja, sehingga dalam Undang-undang Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai  dan Pajak Penjualan Atas Barang, ketentuan hukum formal ini tidak perlu diatur dan cukup menunjuk kepada pasal- pasal dalam Undang-undang Nomer 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomer 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan disusul dengan Undang-undang Nomer 17 tahun 1997 tentang tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana yang telah diubah degan Undang-undang  Nomer  tahun  2002  tentang  Badan  Peradilan  Pajak  dan  Undang- undang  Nomer  19  tahun  1997  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
undang Nomer 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, kecuali jika ada hal-hal khusus akan menyimpang dari ketentuan hukum formal, maka hal ini  harus  dimuat  dalam  Undang-undang  Pajak  yang  bersangkutan.  Hal-hal  yang digolongkan  dalam  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  antara  lain mengatur mengenai:
a. Surat Pemberitahuan (baik masa maupun tahunan);
b. Surat Setoran Pajak;
c. Surat  ketetapan  pajak  (Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar,  Surat  Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bayar Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil);
d. Surat Tagihan;
e. Pembukaan dan Pemeriksaan;
f. Penyidikan;
g. Surat Paksa;
h. Keberatan dan banding;
i. Sanksi administratif, sanksi pidana; dan lain-lain.
Hal-hal  yang  digolongkan  dalam  ketentuan  hukum  formal  yang  diatur  dalam
Undang-undang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Pajak  yang  telah  diubah  dengan Badan Peradilan Pajak, antara lain mengatur mengenai:
a. Sengketa Pajak
b. Banding dan Gugatan
c. Susunan Badan Peradilan Pajak
d. Hukum Acara
e. Pembuktian
f. Pelaksanaan Putusan
Hal-hal  yang  digolongkan  dalam  ketentuan  hukum  formal  yang  diatur  dalam Undang-undang  Penagihan  Pajak  degan  Surat  Paksa  antara  lain  mengatur mengenai:
a. Penagihan Pajak
b. Juru sita pajak
c. Penagihan seketika dan sekaligus
d. Surat paksa
e. Penyitaan
f. Lelang
g. Pencegahan dan Penyanderaan
h. Gugatan, dan lain-lain
Ketentuan hukum formal selanjutnya dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan yang  dikeluarkan  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Pemerintah, Keputusan  Menteri  Keuangan,  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak,  Surat  Edaran Dirjen Pajak. Karena ketentuan hukum formal sudah diatur secara terpisah dalam
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
Undang-undang  Nomer  6  tahun  1983  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan Undang-undang  Nomer  9  tahun  1994  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan maka dalam Undang-undang pajak yang bersangkutan (Undang-undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomer 7 tahun  1991  dan  Undang-undang  Nomer  10  tahun  1994  tentang  Pajak  dan Penghasilan  dan  Undang-undang  Nomer  8  tahun  1983  sebagaimana  yang  telah diubah dengan Undang-undang Nomer 11 tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), hanya dimuat ketentuan-ketentuan hukum pajak material.
Hukum Pajak Material adalah hukum pajak yang memuat mengenai:
a. Subjek Pajak
b. Wajib Pajak
c. Objek Pajak
d. Tarip Pajak
Dalam  Undang-undang  pajak  yang  bersangkutan  dapat  juga  dimuat  ketentuan hukum formal, jika ketentuan ini menyimpang dari ketentuan umum hukum pajak formal yang telah diatur.
Apabila dalam Undang-undang pajak khusus memaut hal-hal yang bertentangan dengan hukum  formal,  maka hal ini harus diatur kembali  dalam Undang-undang pajak yang bersangkutan. Undang-undang yang memuat hukum pajak material dan formal yaitu:
a. Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
b. Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
c. Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam membicarakan tentang hubungan antara hukun pajak dan hukum pidana telah  kita  ketahui,  bahwa  sebagian  dari  peradilan  dalam  hukum  pajak,  yaitu peradilan  pidanannya,  ternyata  ada  yang  diselenggarakan  oleh  hakim  (pidana) biasa.
Dalam hukum pajak kita kenal dua macam hukuman, yaitu:
a. Hukuman administrasi (tata usaha)
b. Hukuman pidana atau strafrechtelijk

## A. HUKUMAN ADMINISTRASI
Hukuman  administrasi  yang  memberikan  Fiskus  sendiri  dan  umumnya terdiri atas tambahan-tambahan atas pajak yang terutama seperti yang ditetapkan dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 pasal 11 ayat 2 dan Ordonansi Pajak Perseroan pasal 23 ayat1 tentang tidak memenuhi kewajiban memasukkan surat pemberitahuan, dan dalam Ordonansi PPd pasal 14 d, Ordonansi PPs pasal 33
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
ayat 1 tentang tambahan dalam hal tuntutan kemudian (lihat lagi Bab V perihal pembebasan).  Tidak  menyampaikan  SPT  Pajak  Penghasilan  1984  diancam dengan pidana penjara (pasal 38 dan 39 UUD Ph. 84).

## B. HUKUMAN PIDANA
Hukuman  pidana  yang  menjatuhkan  hakim,  dan  dapat  berupa  denda sejumlah  uang  ataupun  suatu  hukuman  penjara,  tergantung  dari  beratnya peristiwa yang dapat dikenakan hukuman. Yang dapat diajukan di muka hakim ialah  perbuatan-perbuatan  yang  dikualifikasikan  sebagai  kejahatan,  dan  harus dengan nyata-nyata dimuat dalam undang-undangnya yang bersangkutan seperti halnya dengan yang termaksud dalam perundangan pajak di Indonesia sebagai berikut:
a. Mengisi/memasukkan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap diancam:
- Dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Ord PPd) oleh pasal 23 (1)
- Dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Ord. PPs) oleh pasal 47 (1)
- Dalam Undang-undang Pajak Penjualan 1951 (PPn) oleh pasal 39
- Dalam UU No. 6 tahun 1983 Ps 38 dan 39
b. Menyerahkan/memperlihatkan buku/tulisan palsu dan dipalsukan seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan, diancam:
- Dalam Ordonansi PPd pasal 24
- Dalam Ordonansi PPs oleh pasal 28 (1)
- Dalam Undang-undang PPn oleh pasal 40 (1)
c. Tidak/tidak selengkapnya memenuhi suatu kewajiban (tertentu), diancam:
- Dalam Ordonansi PPd oleh pasal 26 (1)
- Dalam Ordonansi PPs oleh pasal 49a (1)
- Dalam Undang-undang PPn oleh pasal 42
Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di muka sewaktu membicarakan “asas yuridis”,  telah  terlihat  betapa  pentingnya  untuk  memberikan  jaminan  hukum kepada wajib pajak.
Keharusan merahasiakan (untuk jelasnya) antara lain dimuat dalam UU No. 6 Tahun 1984 pasal 34 dan Ordonansi PPd pasal 21  yang berbunyi;
1) Setiap orang dilarang untuk memberitahukan lebih jauh, selain dari pada yang diperlukan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, apa yang ternyata atau yang diberitahukan  kepadanya  dalam  jabatannya  atau  pekerjaannya  dalam melaksanakan ordonansi ini atau yang berhubungan dengan itu.
Pelanggaran  terhadap  pasal  itu  diancam  dengan  pasal  25  yang  berbunyi  sebagai berikut:
1) Barang siapa dengan sengaja melanggar perahasiaan yang diwajibkan pada pasal 21, dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam bulan atau hukuman denda paling banyak enam ratus rupiah.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
2) Barang siapa yang bersalah atas terjadinya pelanggaran perahasiaan, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau hukuman denda paling banyak tiga ratus rupiah.
3) Penuntutan  tidak  dilakukan  selain  atas  pengaduan  orang  terhadap  siapa perahasiaannya dilanggar.
Juga dalam perundangan lain terdapat hal yang sama, seperti dalam Ordonansi PPs pasal 47 dan pasal 49, dan dalam Undang-undang PPn pasal 33 yaitu pasal 41.
Padahal  dengan  secara  umum  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP), ancaman semacam itu sudah dimaut, yaitu dalam pasal 322 yang berbunyi sebagai berikut:
“Barang  siapa  dengan  sengaja  membuka  sesuatu  rahasia  yang  ia  wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu,  dihukum dengan hukuman penjara  selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah”.
Dengan sepintas lalu dikatakan orang, bahwa ancaman secara berganda (yaitu dalam KUHP dan juga dalam perundang-undangan pajak) dapat dianggap berlebih- lebihan.
Tetapi  perlu  kiranya  diingat,  bahwa  misalnya  yang  diatur  dalam  bentuk rangkaian  dalam  pasal  322  KUHP  itu  sangat  bersifat  umum  (yang  berlaku  juga untuk  pajak).  Hal  itu  berdasarkan justification, (bahwa  setiap  keharusan merahasiakan untuk para pejabat harus ditaati). Agak berlainan halnya dengan yang dikatakan di dalam perundangan pajak, yang keharusan merahasiakannya melekat kepada jabatan kepercayaan (yakni kepercayaan dari masyarakat pembayar pajak) sehingga diperlukan penandasan secara hukum.
Pula  hal  ini  membuktikan,  betapa  pentingnya  “keharusan  merahasiakan” tersebut untuk ditaati aparatur Fiskus, dengan maksud agar para wajib pajak tidak kehilangan kepercayaan mereka kepada Fiskus (yaitu karena telah merasa terjamin kepentingannya).
Selanjutnya dalam hubungan ini dikemukakan pasal 28 dari ordonansi itu juga beserta  pasal  50  dari  Ordonansi  Pajak  Perseroan  yang  menetapkan,  bahwa peristiwa-peristiwa  yang  dapat  dituntut  dalam  ordonansi-ordonansi  ini  dianggap sebagai kejahatan.
Agar segera dapat mengetahui apakah suatu peraturan dalam undang-undang (pajak)  ini  mengandung  ancaman  administratif  ataukah  yang  bersifat strafrechtelijk, dapatlah kiranya kita melihat kepada istilah-istilah “paling banyak” atau “paling lama” di dalamnya, yang biasanya terdapat pada ancaman hukuman pidana.
Lagi  pula  selalulah  tercantum  didalamnya  syarat  “dengan  segaja”  yang memang dalam hukum  pidana umumnya selalu didengungkan sebagai  salah satu unsur penting dari suatu kejahatan.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
Selain dari pada di tangan hakim pidana maupun sipil, dalam kebanyakan hal peradilan mengenai hal pajak termasuk kompetensi hakim administrasi yang juga disebut hakim pajak dan seterusnya dalam tingkat tertinggi dan terakhir, termasuk kompetensi Majelis Pertimbangan Pajak.
Mengenai kompetensi iri sering terdengar pertanyaan sebagai berikut: Apakah dengan mengadakannya peraturan-peraturan-peraturan tentang pengajuan keberatan-keberatan dan tentang permohonan banding itu pembuat undang-undang bermaksud untuk mengecualikan hakim sipil. Pertanyaan ini sukar dijawab. Dalam bukunya  tentang  hukum  pajak  di  Indonesia,  Profesor  Prins  tidak  menyetujui pendapat orang-orang yang membenarkanya. Bahwasannya telah dinyatakan dalam suatu  peraturan,  pejabat  ataupun  instansi  mana  yang  berhak  untuk  memberi keputusan  terhadap  suatu  keberatan,  menurut  pendapatnya  belumlah  cukup ditemukan  alasan  untuk  menentukan,  bahwa  dalam  hal  itu  hakim  sipil  dapat dikecualikan begitu saja, lebih-lebih jika pejabat  yang diberi  hak untuk  memberi keputusan  atas  keberatan-keberatan  itu  (hakim  doleansi)  adalah  juga  yang menetapkan dan memungut pajak itu. Ia beranggapan bahwa dengan cara demikian pembuat  undang-undang  tidak  berkehendak  menciptakan  suatu  cara  mengenai jalannya peradilan, melainkan hanya berusaha agar supaya mendapatkan peraturan yang ditemukan dalam undang-undang mengenai suatu hubungan (kontak) antara kedua belah pihak, yang memang sudah ternyata bermanfaat sekali. Bagaimanapun juga  kehendak  pembuat  undang-undang,  nyatalah  sudah,  bahwa  dalam  praktek perselisihan-perselisihan  mengenai  sah  dan  benarnya  pajak-pajak  berkohir,  toh terluput dari pengawasan hakim sipil. Hal ini adalah suatu akibat dari kekuasaan administrasi  Fiskus untuk  menagih  pajak yang terutang dengan surat  paksa yang mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan (hakim) yang telah mendapat kekuasaan tetap, dan demikian ini berlaku juga bagi cukai tembakau dan gula.
Segala ketetapan pajak berkohir selalu dianggap terutang dengan sah (juga jika seandainya  keliru  ditetapkannya)  selama  tidak  dihapuskan  atau  dikurangkan dengan  cara-cara  yang  telah  ditentukan  dalam  undang-undang  pajak  masing- masing.

## PEMBAHASAN

## 1. HAKIM DOLEANSI
Semua  ordonansi  tentang  pajak  memuat  peraturan-peraturan  yang  memberi hak  kepada  setiap  wajib  pajak  untuk  memasukkan  surat  keberatan  dalam  waktu tertentu setelah ia menerima Surat Ketetapan Pajaknya, baik kepada kepala inspeksi pajak, kepada Direktur Jenderal Pajak, maupun kepada kepala daerah.
Dimasukkannya surat keberatan (atau doleansi) itu sudah barang tentu karena adanya  perselisihan  berdasarkan  tidak  adanya  persetujuan  wajib  pajak  terhadap besarnya jumlah yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajaknya.
Dua hal yang perlu diperhatikan adalah:
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
1) Bahwa (seperti yang dimuat dalam pasal 14 Ordonansi Pajak Pendapatan 1944) atas  surat  keberatan  yang  masuk,  harus  diambil  suatu  keputusan,  jadi  tidak boleh dianggap sepi;
2) Bahwa  yang  harus  memberi  keputusan  adalah  pejabat  yang  termasuk  dalam administrasi pajak (seperti halnya di Indonesia),
- Menurut pasal 28 Ordonansi Pajak Perseroan 1925; Direktur Jenderal Pajak;
- Menurut pasal 14 Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dan menurut pasal 12 UU Pajak atas Bungan Dividen dan Royalites 1970, Kepala Inspeksi Pajak;
- Menurut Peraturan Umum Pajak Daerah (UU No. 11 Tahun 1957): Kepala Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pajak/Pendapatan;
Dengan perkataan lain; pejabat yang menetapkan pajaknya. Karenanya, maka Prof. Dr.  Rochmat  Soemitro  dalam  disertasinya  yang  berjudul  “Masalah  Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak”, Unpad, Bandung 1964, memasukkan peradilan oleh  hakim  doleansi  tersebut  ke  dalam  kategori  “peradilan  semu”  atau  “kuasi peradilan”, terutama pula karena tidak adanya tiga pihak yang saling bergadapan muka, yaitu dua pihak yang bersengketa, dan satu pihak yang mengaili.
Bilamana wajib pajak masih belum puas dengan keputusan yang telah diambil oleh  hakim  doleansi  terhadap  surat  keberatannya,  ia  masih  dapat  melanjutkan perkaranya  dengan  memasukkan  surat  “mohon  banding”  kepada  Majelis Pertimbangan Pajak.
Demikian mengenai “kuasi peradilan” oleh hakim doleansi.
Adapun yang termasuk ke dalam kompetensi hakim sipil di Indonesia tinggal perselisihan  mengenai  bea  materi,  bea  balik  nama,  bea  masuk,  bea  keluar,  dan pajak-pajak tidak langsung (dalam arti yuridis) lain-lainnya. Jadi suatu keberatan terhadap  pajak/bea  tersebut  di  atas  pertama-tama  harus  diajukan  kepada  hakim pengadilan negeri, kemudian dalam naik banding, yang bersangkutan menghadap di pengadilan tinggi.
Sungguh pun demikian hakim sipil tersebut di dalam hal-hal ini pun tidak pula selalu  dpat  bergerak  dengan  leluasa  untuk  mengusut  perkaranya  dengan menyelidikinya sampai segala sendi-tulangnya. Ia antara lain terikat kepada hasil suatu taksiran para ahli (seperti dimaksudkan dalam pasal 101 dan 102a Aturan Bea Materai  1921,  pasal-pasal  19  dan  19a  Ordonansi  Bea  Balik  Nama),  asal  saja penaksiran  tersebut  telah  dilaksanakan  menurut  cara-cara  yang  ditentukan  dalam undang-undang.  Mengenai  bea  masuk  dan  bea  keluar  ia  terikat  pada  keputusan Panitia Bea.

## 2. PERADILAN ADMINISTRASI YANG MURNI
Di dalam disertasinya tersebut di atas Prof. Rochmat Soemitro membentengkan dengan  panjang  lebar  pendapatnya  (yang  merangkum  dan Seinund  das  Sollen ) mengenai  peradilan  administrasi  pada  umumnya,  dan  dalam  bidang  pajak  pada
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
khususnya. Kesimpulannya adalah bahwa  (MPP) sajalah yang dapat  dimasukkan ke dalam kategori peradilan administrasi yang murni dalam bidang pajak. Hanya MMO-lah yang memenuhi persyaratan-persyaratannya.
a) Yang umum (sebagai suatu instansi peradilan):
- Adanya  suatu  peraturan  hukum  yang  abstrak  yang  mengikat  umum merupakan peraturan umum yang harus ditaati. Peraturan itu dapat tertulis ataupun tidak.
- Adanya suatu perselisihan hukum yang konkret.
- Adanya sekurang-kurangnya dua pihak (yang berlawanan).
- Adanya  suatu  aparatur  peradilan  yang  berwenang  dalam  memutuskan perselisihan. Aparatur tersebut dapat berbentuk:
- Peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri).
- Peradilan tingkat banding (pengadilan tinggi).
- Peradilan tertinggi (Mahkamah Agung)
b) Yang  khusus  (sebagai  suatu  instansi  peradilan  administrasi  dalam  bidang pajak):
- Salah satu pihak merupakan bagian dari administrasi negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.
- Hukum yang diterapkan harus bersifat “hukum publik” (termasuk hukum administrasi negara).
Ditambahkan pula dengan uraian sebagai berikut: Di mana lazimnya yang mengadakan peradilan ialah badan peradilan seperti: pengadilan negeri, pengadilan tinggi,  dan  Mahkamah  Agung  maka  untuk  peradilan  administrasi  terlihat  di  sini diadakannya suatu badan tertentu yang berdiri sendiri untuk mengadakan peradilan tersebut,  dengan  syarat  yang  terpenuhi  pula,  bahwa  badan  peradilan  ini  berdiri sendiri,  dan  tidak  ada  di  dalam  atau  di  bawah  pengaruh  salah  satu  pihak  yang berselisih.
Dari  berbagai  peraturan  dapat  disimpulkan,  bahwa  tugas  ini  adalah: memberi  keputusan  dalam  hal,  jika  adanya  perselisihan-perselisihan  tentang penggunaan suatu undang-undang atau peraturan lain-lainnya, menimbulkan suatu keharusan untuk memajukan perkaranya kepadanya dan memintakan pertimbangannya. Jadi hakim barulah bertindak jika ada perselisihan antara Fiskus dan wajib pajak.
Pernah  dipersoalkan  oleh  beberapa  sarjana,  apakah  sebetulnya  gunanya peradilan  dalam  hukum  pajak  ini,  dan  apakah  kontrol  semacam  itu  tidak  berarti suatu  mosi  tidak  percaya  kepada  kebijaksanaan  Fiskus.  Terhadap  pertanyaan  ini jawaban  yang  diberikan  oleh  kebanyakan  sarjana  antara  lain  Sinninghe  Damste, adalah  sebagai  berikut:  Adalah  sangat  keliru  untuk  mendasarkan  hal  itu  kepada ketidakpercayaan, lagi pula orang yang berfikir begitu tidak tahu betul dasar pikiran
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
yang dipergunakan pada setiap Pelaksanaan Undang-Undang Pajak, sebab Fiskus pun  dengan  aparaturnya  mempunyai  tugas  untuk  melaksanakan  bunyi  peraturan- peraturan yang terdapat dalam undang-undang; ia tidak sekali-kali diperkenankan bertindak  sewenang-wenang  walaupun  misalnya  dengan  maksud  untuk menguntungkan  negara  sebesar-besarnya  dengan  cara  menggencet  para  wajib pajak. Kita harus percaya bahwa negara dengan seluruh aparatur pemerintahannya telah  sedemikian  rupa  susunannya,  sehingga  setiap  instansi  telah  disesuaikan dengan  kebutuhan  untuk  menunaikan  tugasnya,  bukan  mengenai  kecakapannya saja, melainkan juga mengenai dedikasinya dan mengenai kejujurannya. Walaupun demikian tidak dapat di sangkal, bahwa memang ada pula perlunya kontrol terhadap ketetapan  pajak  itu,  berhubung  dengan  adanya  satu  dan  lain  gejala  akibat  dari adanya berbagai hal.
Sebagai gambaran diuraikan asal mula terjadinya gejala itu sebagai berikut: Dalam  prakteknya  sehari-hari  Fiskus  (yang  berkemauan  baik  dan  keras  untuk bertindak seadil-adilnya) sering kali berhadapan  dengan orang-orang yang selalu mencoba untuk memutarbalikkan penafsiran itu semata-mata agar dapat memetik keuntungan  dan  perdebatan  itu.  Dan  lebih  celaka  lagi,  tidak  jarang  Fiskus  harus berhubungan  dengan  manusia-manusia  yang  memang  dengan  sengaja  mau menggelapkan pajak, secara langsung atau tidak langsung, untuk kepentingan diri sendiri.  Dalam  hal-hal  semacam  itu  dapatlah  dimengerti,  bahwa  lambat  lain mengenai  perkara-perkarannya  yang  samar-samar.  Fiskus  dengan  sendirinya merasa  cenderung  untuk  menguntungkan  negara.  Memang  betul  bahwa  rasa kecenderungan itu sebetunya tumbuh tetapi jika kita menginsafi, bahwa Fiskus itu juga  hanya  terdiri  dari  orang-orang  biasa  dari  darah  dan  daging  juga,  maka sekurang-kurangnya  kita  tentu  dapat  memaafkannya.  Dan  karena  haruslah  kini dipikirkan  hendaknya  tentang  obat  yang  harus  dpat  menyembuhkan  penyakitnya itu.  Lagipula  seringlah  juga  terjadi,  bahwa  seorang  wajib  paak  yang  kurang mempunyai  rasa  tanggung  jawab  melontarkan  tuduhan  yang  bukan-bukan, walaupun Fiskus telah menetapkan pajaknya dengan seadil-adilnya. Kini teranglah sudah,  bahwa  dalam  hal  tersebut  dimuka  besar  juga  gunanya  peradilan  itu (pembelaan  seperti  diutarakan  di  atas  ini  ditunjukan  kepada  negara  yang  telah sempurna  segala-galanya.  Dalam  negara  yang  masih  harus  berupaya  keras mendekat kesempurnaan, yang masih terdapat kekacauan di segala lapangan, sudah barang tentu tidak perlu dipersoalkan tentang arti perlu atau tidaknya suatu sistem kontrol.  Di  dalam  yang  disebutkan  terakhir  ini,  walaupun  setiap  kontrol  hanya berhasil sekadar mengurangi ketidakberesan saja, toh ada gunanya.)
3. LUASNYA TUGAS HAKIM ADMINISTRASI DI BIDANG PAJAK
Apakah hakim pajak hanya terbatas kepada titik-titik perikatan yang diajukan kepadanya saja, ataukah tidak?
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
Mengenai hal ini memang ada dua pedapat yang bertentangan.
I. Pendapat pertama terkenal dengan nama “pendapat luas” mengatakan, bahwa hakim administrasi tidak terbatas pada titik-titik pertikaian yang diletakkan di hadapannya  saja;  bahkan  menjadi  tugasnya  untuk  menyelidiki  utang  pajak yang  menimbulkan  perselisihan  itu  seteliti-telitinya  dalam  segala  bagiannya, dan  kekeliruan-kekeliruan  yang  ditemukannya  haruslah  dibetulkan  bilamana perlu juga dalam hal wajib pajak harus menanggung rugi karenanya (yaitu jika ketetapan  pajaknya  terpaksa  harus  dinaikkan).  Pendapat  ini  dipelopori  oleh Mr.Dr. van Geer (dalam majalah De Bedrijfseconoom tahun V) dengan alasan- alasan sebagai berikut: Tepat atau tidaknya suatu ketetapan pajak adalah soal kepentingan masyarakat seluruhnya, dan kepentingan ini menghendaki, supaya hakim  administrasi  bertindak  setegas-tegasnya.  Untuk  keperluan  itu  ia  tidak boleh  dalam  tingkah  lakunya;  ia  harus  memberikan  keputusan  yang  positif tentang ketetapan itu berdasarkan apa yang menurut keyakinannya merupakan kenyataan yang semurni-murninya.
II. Alasan  ini  telah  dilemahkan  oleh  lawannya,  yaitu  para  penganut;  “pendapat sempit” dengan uraian sebagai berikut.
1. Sebagai  bagian  dari  hukum  publik,  maka  pengenaan  pajak  pun  termasuk hukum yang dijelmakan karena hasrat untuk mengatur kepentingan umum dalam  undang-undang.  Justru  hasrat  inilah  yang  mengakibatkan,  bahwa kepentingan  umum  lebih  diperhatikan  daripada  kepentingan  seseorang.
Maka  oleh  karenannya  banyaklah  dipergunakan  kontrol  atas  pelaksanaan hukum publik ini; banyaklah ditemukan ancaman-ancaman terhadappelanggaran-pelanggaran,  dan  diadakanlah  berbagai  aturan istimewa tentang paksaan langsung (parate execuite). Tetapi dari ini semua tidaklah  dapat  disimpulkan,  bahwa  hakim  administrasi  mempunyai  hak untuk memeriksa perkara-perkara yang tidak diletakkan di hadapannya.
2. Lagi  pula  orang-orang  yang  menghendaki  geark-gerik  yang  leluasa  dari hakim  administrasi  harus  konseken  dalam  tafsirannya,  dan  tidak  boleh membatasi  tindakan  hakim  ini  kepada  persoalan-persoalan  yang  untunya telah diajikan surat keberatan saja, melainkan harus ada hakim yang dengan sendirinya (ex officeo) selalu harus mengamat-amati pekerjaan Fiskus, dan di mana perlu dengan spontan membetulkan semua kesalahan yang terdapat di  dalamnya, sehingga kita tidak lagi berhadapan dengan suatu  peradilan, melainkan dengan suatu “super-fiskus”.
3. Selain  itu  hak  leluasa  yang  diberikan  kepada  hakim  administrasi,  bahkan sangat  mungkin  akan  menimbulkan  tambahnya  kesulitan.  Misalnya demikian: seringlah terdapat soal penetapan pajak yang telah semenjak lama menjadi  perbincangan  yang  mendalam  antara  inspektur  pajak  dan  wajib
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
pajak. Setelah lama bersusah payah dihasilkan persesuaian paham mengenai beberapa  soal  yang  samar-samar;  tinggallah  kini  satu  titik  pertikaian  saja yang  belum  didapatkan  kata  sepakat;  dan  mengenai  pokok  pertikaian  ini sajalah  inspektur  dengan  wajib  pajak  telah  bermufakat  untuk  memancing keputusan  hakim.  (Kejadian  semacam  ini  memang  keadaan  yang  lazim karena memang telah dibenarkan oleh communis opinio doctorum ). Tetapi apakah  yang  akan  terjadi  nanti?  Dalam  hal  hakim  pajak  mempunyai  hak leluasa, hasil-hasil yang telah dengan susah payah dicapai, akan disia-siakan olehnya, akan diobrak-abriknya, juga hal-hal yang untuk kedua belah pihak tidak pernah merupakan suatu persoalan. Kemungkinan semacam itu akan lebih menghalang-halangi menakut-nakuti para wajib pajak untuk berusaha mencari keadilan.
Demikianlah bantahan yang dikemukakan oleh Sinninghe Damste sebagai salah seorang sarjana penganut “pendapat sempit” yang lebih besar jumlah penganutnya (antara lain juga Prof. Adriani) dari pada lawannya. Dan uraian seperti dipaparkan di atas itu diambilnya sebagai dasar dari keyakinannya, bahwa hakim administrasi dalam pemeriksaannya terbatas kepada titik-titik pertikaian yang diletakkan di hadapannya saja. Sebagai dalil diajarkannya, bahwa  Majelis  Pertimbangan  Pajak  umumnya  tidak  berhak  untuk melampaui batas-batas pertentangan hukum dari kedua pihak.
Ajaran  terakhir  inilah  yang  dianut  oleh  Raad  van  Beroep  voor Belaztingzaken  di  Nederland  (dengan  Hooge  Raad  sebagai  hakim  kasasinya), demkian  pula  adanya  dengan  Majelis  Pertimbangan  Pajak  di  Indonesia,  dengan alasan-alasan  tambahan  yang  tersimpulkan  dari  beberapa  pasal  berbagai  macam pajak  di  Nederland,  yang  berlaku  pada  waktu  didirikannya  instansi-instansi peradilan  ini,  antara  lain  pasal  29  dari  Undang-Undang  Pajak  Kekayaan  yang mengatakan:  bahwa  MPP  (Nederland)  ini  berhak  untuk  mempertahankan, mengurangkan  atau  menghapuskan  ketetapan  pajak,  sehingga  ia  tidak  dapat menaikannya,  dengan  perkataan  lain:  ia  tidak  bebas  dalam  gerak-geriknya  untuk memasukkan semua pertimbangan dalam memeriksa perkaranya dari segala sudut. Alasan  lain  ditemukan  dalam  pasal  79  dari  Undang-Undang  Pajak  Pendapatan (Nederland),  dan  juga  dalam  peraturan  MPP  sendiri,  yaitu:  yang  mengharuskan kepada majelis sepaya keputusannya kesemuanya diberi beralasan.
Melihat kepada semua yang diuraikan di atas (demikian menurut “pendapat sempit”) dapatlah diambil kesimpulan, bahwa hakim administrasi, termasuk juga Majelis Pertimbangan Pajak, mustahil tidak terbatas kekuasaannya.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated

## 4. MAJELIS PERTIMBANGAN PAJAK
(Ordonansi  27  Januari  1927  tentang:  “Regeling  van  het  Beroep  in Belastingzaken”)
Majelis  Pertimbangan  Pajak  di  Indonesia  merupakan  instansi  peradilan administrasi (sehingga berada di luar peradilan sipil). Kedudukannya di Jakarta, dan  memberi  keputusan  atas  semua  perselisihan  pajak  dalam  tingkat  tertinggi dan  terakhir.  Jadi  lain  halnya  dengan  di  Nederland,  yang  masih  mempunyai Hode  Raad  sebagai  hakim  kasasi,  juga  untuk  urusan  pajak.  Pernah  sistem semacam di Nederland ini dianjurkan untuk Indonesia juga, tetapi kontrol dari Mahkamah Agung terhadap keputusan-keputusan tentang pajak, yang untuknya telah memintakan banding ini, dianggap tidak perlu karena semuanya ini toh ada di satu tangan saja, yaitu MPP (di Jakarta), yang didalamnya telah duduk dua orang  anggota  dari  Mahkamah  Agung,  sehingga  sebetulnya  lalu  hanya  akan merupakan sautu formalitas belaka.
Adapun  yang  diberi  keputusan  oleh  majejlis  Pertimbangan  Pajak  ialah perselisihan-perselisihan mengenai:
1. Segala  pajak  negara,  bilamana  oleh  undang-undang  yang  bersangkutan diperbolehkannya.
2. Segala  pajak  daerah,  bilamana  diperkenankan  oleh  undang-undang  yang bersangkutan pula.
Ketua  majelis  diangkat  oleh  Presiden  yang  menunjuk  pula  seorang  wakil ketua di antara para anggota. Anggota-anggota ini diangkat pula oleh Presiden atas usul-usul yang dimasukkan: dua orang anggota atas usul Mahakamah Agung, dan dua  orang  lagi  atas  usul  Kamar  Dagang  dan  Industri  di  Jakarta.  Untuk  tiap-tiap anggota ini diangkat seorang anggota pengganti. Sekali dalam dua tahun dua orang anggota beserta penggantinya meletakkan jabatannya menurut daftar giliran yang disusun  lebih  dulu,  dengan  hak  dapat  diangkat  kembali.  Sebelum  habis  waktu berlakunya  pengangkatan,  Presiden  dapat  memberhentikan  anggota  beserta penggantinya, baik atas permintaan sendiri maupun tidak. Kemudian oleh Presiden pula diangkat seorang pegawai sebagai sekretaris dan seorang pegawai juga sebagai sekretaris  pengganti:  lazimnya  untuk  ini  yang  di  tunjuk  seorang  inspektur keuangan,  yang  untuk  sementara  waktu  dikeluarkan  dari  formasi  Direktorat Jenderal Pajak.
Majelis dipecah menjadi dua dewan, yang masing-masing terdiri dari ketua dan dua orang anggota dengan catatan bahwa dua orang anggota yang diusulkan oleh  Mahkamah  Agung  tidak  boleh  duduk  bersama-sama  dalam  satu  dewan, demikian juga halnya dengan yang di  usulkan oelh Kamar Dagang. Dewan-dewan tadi  bersidang  pada  waktu  dan  tempat  yang  ditentukan  oleh  ketuanya  masing- masing, dan ketua majelis dapat memanggil ketua dewan untuk mengadakan sidang
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
bersama.  Dalam  sidang-sindangnya  yang  tertutup  itu  keputusan  diambil  dengan suara perkara tidak diperoleh kelebihan suara.
Surat  minta  banding  boleh  diajukan  kepada  Majelis  oleh  wajib  pajak  yang masih  merasa  belum  mendapat  perlakuan  adil  karena  surat  keberatannya  ditolak sebagian  atau  atau  seluruhnya  oleh  Fiskus,  atau  oleh  wajib  pajak  yang  merasa keberatan terhadap tagihan susulan (tuntutan kemudian). Mereka yang tidak dapat menulis  dapat  memajukan  keberatan-keberatannya  dengan  lisan  kepada  kepala pemerintah daerah (walikota, bupati) yang akan segera memerintahkan membikin surat surat itu, menandatanganinnya, dan meyerahkannya kepada majelis.
Surat  minta  banding  itu  harus  dibubuhi  materai  (menurut  SK  Menteri Keuangan RI NO. kep. 584/M.K./II/5/1975 tentang Perubahan Tarif Bea Materai tertanggal 31 Mei 1975) seharga Rp. 100,00; bilamana tidak, maka surat semacam itu akan dikembalikan dengan permintaan untuk membubuhinyadengan materai itu dalam waktu yang ditentukan. Hanya dengan cara demikian surat itu dapat diterima oleh  majelis  untuk  dipertimbangkannya,  dan  jika  tidak,  maka  surat  itu  dianggap seperti tidak pernah dimasukkan. Dalam hal keberatan yang dimajukan oleh wajib pajak  dibenarkan  untuk  sebagian  atau  untuk  seluruhnya,  maka  jumlah  itu dipergunakan  untuk  sebagian  atau  untuk  seluruhnya,  maka  bea  itu  akan dikembalikan;  dan  bilamana  pengembalian  itu  tidak  boleh  dilakukan  yang disebabkan oleh adanya  kenaikan, yang mungkin  harus dikenakan kepadanya itu menurut bunyi undang-undang. Inilah gunanya maka surat minta banding terhadap suatu  ketetapan  pajak  harus  disusun  sedemikian  rupa  sehingga  ternyata  jumlah mana yang menurut wajib pajak seharusnya dikenakan pajak. Sebab pasal 15 ayat 1 dari “Peraturan tentang Permohonan Banding Perkara-perkara Pajak mengatakan, bahwa  jika  pajak  yang  menurut  keputusan  majelis  melebihi  pajak  menurut perhitungan wajib pajak, maka ketetapan pajaknya (menurut majelis) itu dinaikan dengan  25  persen  dari  selisihnya  dengan  maksimum  Rp.200,00.  Kenaikan  ini (menurut ayat 3) ditiadakan bila surat banding itu didasarkan atas penyalahgunaan undang-undang atau atas pelanggaran undang-undang.
Tentang  sifat  dari  kenaikan  ini,  lain  halnya  di  Nederland,  yang  memang dianggap  sebagai  suatu  hukuman,  di  Indonesia  tidak  diberi  bersifat  sedemikian, melainkan  dimaksudkan  sekadar  sebagai  sumbangan  dalam  biaya-biaya  atau penggantian  kerugian  dalam  ongkos-ongkos  yang  dikeluarkan  oleh  majelis, bilamana permohonan bandingnya ternyata hampa belaka.
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  adalah,  bahwa  penggantian  kerugian  ini berbentuk  dua,  yaitu  :  kenaikan  ex  pasal  15  dari  peraturan  tersebut  di  atas,  dan materai seharga Rp. 100,00, satu dan lain karena mengenai materai ini pun diadakan suatu  aturan,  bahwa  yang  harus  membayarnya  adalah  pihak  yang  kalah  dalam proses, seperti juga halnya dalam prosedur sipil biasa. Suatu ikhtisar tentang hal ini dapat diberikan sebagai berikut.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
1) Pemohon tidak diterima atau menarik kembali permohonan bandingnya, ataupun majelis  terpaksa  menyatakan  diri  tidak  berhak  untuk  memeriksa  perkaranya. Untuk ini tidak ada kenaikan, tetapi hanya dikenakan bea materai. Dalam hal ini memang  dianggap  bahwa  dengan  sewajarnya  harus  diberikan  penggantian kerugian  karena  pemohon  telah  mengganggu  majelis,  dan  lagi  pula  telah memaksa  Fiskus  untuk  mengerjakan  sesuatu  yang  sebetulnya  tidak  perlu (misalnya penyelidikan ulangan oleh inspektur, penyiapan konsep sruat uraian, dan sebagainya).
2) Pemohon ditolak dalam permohonan bandingnya.
a. Bilamana penolakan terjadi tidak dengan kenaiakan ex pasal 15, maka harus tetaplah  dibayar  bea  materainya.  Sekalipun  permohonannya  ini  mengenai soal interpretasi undang-undang, namun toh dipandang pada tempatnya ada keharusan membayar penggantian kerugian karena ia telah memaksa majelis dan  Fiskus  mengeluarkan  biaya  banyak  untuk  pemeriksaan  yang bersangkutan.
b. Dalam  hal  ada  kenaiakn,  maka  bea  materainyadapat  dipergunakan  untuk mengurangi kenaikannua, sehingga dengan demikian tidak ada pembayaran berganda.
3) Permohonan  diterima  dalam  permohonannya,  baik  untuk  seluruhnya  maupun hanya  untuk  sebagian  saja.  Mungkin  ia  diharuskan  membayar  kenaikan, mungkin  juga  tidak  perlu,  tergantung  kepada  luas  dan  sifat  tuntutanya,  tetapi bagaimanapun ia mendapatkan kembali bea materainya.
Sebagai  keberatan secara prinsip  yang dirasakannya, Mr. Th.J.B. Stennsma (pada waktu itu menjabat Inspektur Keuangan Kelas I) dalam ceramahnya di muka para  anggota  perkumpulan  inspektur  keuangan,  pada  tahun  1938  mengutarakan, bahwa  dalam  hal-hal  tertentu  aturan  tentang  materai  itu  dapat  berakibat menghambat kelancaran pekerjaan para wajib pajak, yang kemudian akan ternyata menang dalam prosesnya, walaupun pembayaran dimuka saja. Adapun keuntungan yang  diperoleh  dari  adanya  peraturan  itu  ialah  bahwa  para  wajib  pajak  terpaksa awas  dan  waspada  sebelum  memulai  dengan  suatu  prosedur,  sebab  karenanya  ia menanggung resiko besar untuk mendapat keharusan membayar kenaikan. Nyatalah kini,  bahwa  dengan  aturan  bea  materai  semacam  itu,  selain  majelis  memperoleh sekadar sumbangan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkannya, jgua dengan sejalan  terjemahkanlah  suatu  rem  untuk  membatasi  mengalirnya  permohonan- permohonan banding yang sama sekali tidak ada dasarnya, selain dari hasrat untuk mencoba-coba saja.
Setiap  surat  minta  banding  yang  dimajukan    kepada  Majelis  pertimbangan Pajak  (dengan  memenuhi  segala  syaratnya),  dalam  waktu  seminggu  setelah diterima, dikirimkan oleh Sekretaris  Majelis  kepada Direktur Jenderal  Pajak atau kepada  Pemerintah  Harian  Daerah  yang  setelah  menerimanya  membuat  surat
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
uraian, kecuali bilamana surat minta banding itu dianggap beralasan, yang untuk itu harus  dibiinkan  suatu  keterangan  yang  dibubuhi  tanda  tangan.  Surat  uraian  ini meuat usul tentang penyelesaiannya. Usul-usul tadi semuanya harus beralasan, pula menyebutkan,  sejauh  mana  permintaan  banding  dpat  diterima.  Umumnya  untuk membikin  surat  uraian  tersebut  oleh  majelis  diberikan  jangka  waktu  tertentu. Salinan  dari  uraian  itu, dalam  satu  minggu  setelah  tanggal  penerimaannya,  harus dikirimkan secara tercatat kepada wajib pajak yang minta banding, yang kemudian dapat memilih saru diantara kedua cara yang diperkenankan, yaitu :
1. Memasukkan surat bantahan atas surat uraian yang bersangkutan kepada majelis dengan mengirimkan salinannya kepada pembuat surat uraian.
2. Memberi  atau  menguasakan  memberi  penjelasan  dengan  lisan  kepada  sidang majelis;  hal  ini  harus  segera  diberitahukan,  agar  majelis  di  mana  perlu,  dapat memanggilnya untuk memberi penjelasan itu.
Dengan  bahan-bahan  yang  terdapat  pada  (1)  surat  minta  banding,  (2)  surat uraian,  dan  (3)  surat  bantahan,  dapatlah  oleh  Sekretaris  Majelis  disusun  suatu naskah usul tentang penyelesaiannya. Sebelum memberi keputusan, majelis minta pemandangan dari Direktur Jenderal Pajak/Kepala Daerah, yang umumnya untuk itu diperlukan hadirnya atau hadirnya wakilnya di dalam sidang. Ex officio majelis juga dapat mengundang sipemohon banding. Mengenai hal ini, dalam bukunya De Indische  Vennootschapsbelasting  (Pajak  Perseroan  Indonesia),  Steinmetz menyatakan,  bahwa  peraturan  ini  berat  sebelah  dan  condong  kepada  Fiskus. Direktur  Jenderal  Pajak  selalu  didengar  pemandanganya,  dan  lagipula  untuk menguasakan kepada orang lain atau untuk minta bantuan orang lain wajib pajak selalu memerlukan izin dari ketua Majelis.
Sebagai  sanggahan  terhadap  tuduhan  Steinmetz  itu  dikemukakan,  bahwa pemohon  banding  toh  selalu  dpat  mempergunakan  haknya  untuk  memberi penjelasan  di  dalam  sidang.  Adapun  tentang  pemberian  kuasa  memang  terdapat perbedaan  yang  besar  antara  kuasa  yang  diberikan  oleh  kedua  pihak.  Yang diberikan  oleh  Direktur  Jenderal  Pajak  kepada  seorang  inspektur  pajak  bukan pemberian kuasa yang lazim dalam perkara peradilan, jadi bukan berarti bantuan ahli. Fiskus di dalam sidang majelis itu harus diwakili seorang pegawai atau lebih, dengan  tidak  menghiraukan  pangkat  dan  kedudukannya.  Jauh  berbeda  halnya dengan pemohon banding, yang untuk sidang itu telah menunjuk seorang ahli yang dikuasakan untuk membantuny, jadi pihak ketiga, yang berarti bahwa ia mempunyai hak istimewa. Lagipula perlu diuraikan, bahwa izin Ketua Majelis yang diperlukan sebagai  syarat  itu  sebetulnya  ditujukan  kepada  usaha,  untuk  tidak  memberikan kesempatan kepada anasir-anasir yang jahat, umpamanya konsulen serampangan.
Keputusan  Majelis  harus  diberi  beralasan,  juga  diberi  bertanggal  pada  saat keputusan  itu  diambil,  ditandatangani  oleh  ketua  dan  sekretarisnya;  selanjutnya salinannya  dikirimkan  secara  tercatat  kepada  si  pemohon  bading  dan  Direktur
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
Jenderal  Pajak/Pemerintah  Harian  Daerah  yang  bersangkutan.  Majelis  berhak mengembalikan  pemeriksaan  perkara  kepada  instansi  yang  menetapkan  pajaknya semula, agar supaya ketetapan pajaknya ditinjau sekali lagidan ditetapkan kembali dengan memperhatikan keputusan Majelis Pertimbangan Pajak.
Sejauh  manakah  keputusan-keputusan  majelis  ini  haris  dilaksanakan  oleh Fiskus? Sebagai misal dikemukakan pertanyaan, apakah Fiskus dapat ex officio (ex pasal 45 Ordonansi Pajak Perseroan 1925) memberi pengurangan terhadap titik-titik pertikaian yang telah ditolak oleh majelis?  Karena Fiskus organisatoris tidak berdiri dibawah  majelis,  dan  lagipula  karena  pasal  45  tersebut  mengatakan  bahwa ketetapan pajak yang tidak benar dapat ex officio dikurangkan atau dibatalkan oleh Dorektur  Jenderal  Pajak  sedangakan  peraturan  ini  sama  sekali  tidak  ada pembatasannya, maka tidaklah ada undang-undang yang melarang Fiskus berbuat demikian.hanya jika ditinjau dari sudut kebijaksanaan, perbuatan itu kurang dapat dihargai.  Dasar  pikiran  untuk  tidak  membenarkan  tindakan  semacam  itu  adalah pertimbangan sebagai berikut : Jika dalam suatu persengketaan antara Fiskus dan wajib pajak, Majelis telah mengeluarkan suatu keputusan, baik yang menyenangkan pihak terakhir maupun yang tidak, maka karena keputusan itu jumlah pajaknya telah tetap  dan  tidak  dapat  diubah  lagi,  Fiskus  pun  tidak  berhak  untuk  mengadakan perubahan. Di Indonesia pemerintah pernah memberi pengumuman kepada Fiskus semacam  itu,  Keputusan  Majelis  Pertimbangan  Pajak  telah  menimbulkan  bukan saja  hak,  melainkan  juga  kewajiban  bagi  Fiskus  untuk  menurutinya.    Bilamana Fiskus  memang  berubah  dalam  pahamnya,  dan  paham  baru  ini  menguntungkan wajib pajak, maka paham baru itu baru dapat diperhatikan untuk kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa pajak yang dikemudian akan menyusul.

## 5. ORDONANSI KEADILAN
Billijkheidsordommantie  ini  diberi  nama  “Peraturan  tentang  Kuasa Mengembalikan  dan  Membebaskan  Pajak  dalam  Hal-Hal  Istimewa”  yang berbunyi sebagai berikut:
Dalam hal-hal  istimewa, yang di  dalamnya perlakuan peraturan-peraturan pajak  bertentangan  atau  akan  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  atau menyebabkan  atau  akan  menyebabkan  ketidakadilan  yang  besar,  maka (sepanjang  mengaturnya  pajak  yang  bersangkutan  tidak  termasuk  kekuasaan pembuat  undang-undang  yang  lebih  tinggi  dari  pada  pembuat  ordonansi), diberikan pengurangan atau pembebasan pajak.
a. Oleh Presiden Republik Indonesia, sepanjang mengenai pajak-pajak negara.
b. Oleh  Presiden  Republik  Indonesia,  sepanjang  mengenai  pajak-pajak  yang dipungut oleh pemerintah daerah menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu, dan yang jumlahnya Rp. 250,00 atau lebih;
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
c. Oleh Gubernur (dalam wilayah jabatan tempat daerah itu berada) dalam hal lain-lainnya,  dengan  pengertian  bahwa  dalam  propinsi  Gubernur  diwakili oleh Pemerintah Harian Propinsi.
Persoalan  yang  pernah  dimajukan  karena  telah  terjadi  di  dalam  praktek adalah sebagai berikut:
Dapatlah  pemerintah,  dengan  menggunakan  ordonansi  ini,  memberikan pengurangan  atau  pembebasan  berdasarkan  alasan,  bahwa  pengakuan  peraturan- peraturan  pajak  seperti  telah  ditetapkan  dalam  keputusan  Majelis  Pertimbangan Pajak menyebabkan ketidak adilan yang besar?
Jawaban terletak di tangan majelis, dengan pengertian perasaan apakah yang dikandung dalam hati sanubarinya waktu menetapkan sesuatu keputusan semacam itu.
1. Adakah  keputusan  itu  diambil  karena  memang  demikianlah  itulah  yang dirasakannya seadil-adilnya?
2. Ataukah  ia  terpaksa  mengambil  keputusan  sedemikian  itu  karena  adanya peraturan-peraturan  di  dalam  ordonansi  yang  bersifat  memaksa,  walaupun sebetulnya bertentangan dengan rasa keadilannya? Dalam hal yang terakhir ini para sarjana cenderung kepada penggunaan “Ordonansi Keadilan” itu.

## KESIMPULAN
1. Pajak  dipungut  berdasarkan/dengan  kekuatan  “undang-undang”  serta  aturan pelaksanaannya.
2. Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukkan  adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya  masih  terdapat  surplus,  dipergunakan  untuk  membiayai public investment .
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

## SARAN
Dalam  hal-hal  yang  istimewa,  yang  di  dalamnya  perlakuan  peraturan- peraturan pajak bertentangan atau akan bertentangan dengan kepentingan umum, atau akan menyebabkan ketidakadilan yang besar, maka (sepanjang mengaturnya pajak yang bersangkutan tidak termasuk kekuasaan pembuat undang-undang yang leih tinggi dari pada pembuat ordonansi), diberikan pengurangan atau pembebasan pajak.
a. Oleh Presiden Republik Indonesia, sepanjang mengenai pajak-pajak negara.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
b. Oleh  Presiden  Republik  Indonesia,  sepanjang  mengenai  pajak-pajak  yang dipungut  oleh  pemerintah  daerah  menurut  peraturan-peraturan  yang  berlaku untuk itu, dan yang jumlahnya Rp. 250,00 atau lebih;
c. Oleh Gubernur (dalam wilayah jabatan tempat daerah itu berada) dalam hal lain- lainnya,  dengan  pengertian  bahwa  dalam  propinsi  Gubernur  diwakili  oleh Pemerintah Harian Propinsi.
Persoalan  yang  pernah  dimajukan  karena  telah  terjadi  di  dalam  praktek adalah sebagai berikut :
Dapatlah  pemerintah,  dengan  menggunakan  ordonansi  ini,  memberikan pengurangan  atau  pembebasan  berdasarkan  alasan,  bahwa  pengakuan  peraturan- peraturan  pajak  seperti  telah  ditetapkan  dalam  keputusan  Majelis  Pertimbangan Pajak menyebabkan ketidak adilan yang besar?

## DAFTAR PUSAKA
Moeljo  Hadi,  H.,  S.H.,  1998,  Dasar-Dasar  Penagihan  Pajak  Dengan  Sruat  Paksa Oleh Juru Sita Pusat dan Daerah: Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997, Edisi 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Muhammad Gade, Dre., S.H., M.B.A., Akuntan, dan Drs. Djamaludin Gade, 1995, Hukum Pajak, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta.
Muqodim,  Drs.,  Akt.,  1993,  Perpajakan,  Buku  1.  Dasar-Dasar  Hukum  Pajak, Pembahruan  Perpajakan  Nasional,  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, Edisi 2. Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Rochmat Soemitro, Prof., Dr., H., S.H., 1977, Hukum Pajak Internasional Indonesia : Perkembangan dan Pengaruhnya, PT Eresco, Bandung.
Rochmat Soemitro, Prof., Dr., H., S.H., 1988, Pajak Ditinjau dari Segi Hukum, PT Eresco, Bandung.
Santoso Brotodihardjo, R., S.H., 1995, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi ke Tiga, PT Eresco, Bandung.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  sebagaimana  yang  telah  diubah  terakhir  kali  dengan  Undang- Undang Nomer 16 Tahun 2000.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  sebagaimana yang  telah  diubah  terakhir  kali  dengan  Undang-Undang  Nomer  17  Tahun 2000.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomer  19  Tahun  1997  tentang  Badan Penyelesaian  Sengketa  Pajak  sebagaimana  yang  telah  diganti  dengan Undang-Undang Nomer 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 26/11/20 5 th Sinta Akreditated
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomer  19  Tahun  1997  tentang  Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomer 20 Tahun 2000.