## Peningkatan Pemahaman Tentang Pemalsuan Label dan Iklan Makanan Guna Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi

## Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, Dheny Wahyudhi
Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Email Korespondensi: slasmadi@unja.ac.id ; elly_sudarti@unja.ac.id ; dheny_wahyudhi@unja.ac.id

## ABSTRAK
Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mensosialisasikan undang- undang  perlindungan  konsumen,  sehingga  masyarakat  mengetahui,  memahami serta mentaati peraturan-peraturan terkait; (2) Untuk memberikan pemahaman serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Danau Kedap Kecamatan Maro  Sebo  Jambi  Tentang  pentingnya  mengetahui  dan  memahami  label  iklan makanan  secara  teliti,  sehingga  tidak  tertipu  dengan  produk  yang  dibeli, Permasalahan  mitra  dapat  diidentifikasi  sebagai  berikut:  (1)  Mitra  belum mengetahui  isi  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen;  (2)  Mitra  belum memahami  isi  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen;  (3)  Mitra  belum memahami bahwa informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dapat menghindarkan dari terjadinya pemalsuan label iklan makanan konsumen. Hasil dan pembahasan: menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra  terhadap  kegiatan  mengalami  peningkatan  yang  diukur  dari  tingkat pengetahuan dan pemahaman Mitra tentang materi kegiatan. Yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi berkaitan dengan perlindungan konsumen  terkait  dengan  pemalsuan  label  dan  iklan  makanan.  Rekomendasi : Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum berkaitan pemalsuan label iklan dan makanan bagi masyarakat yang awam dengan masalah hukum dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.
Kata kunci:  Pemalsuan, Label dan Iklan, Perlindungan Konsumen

## PENDAHULUAN
Pemenuhan kebutuhan dasar manusia ialah hak asasi setiap manusia, oleh karena itu  dalam  hal  pangan  haruslah  senantiasa  tersedia  cukup  setiap  saat,  aman, bermutu,  bergizi  dan  beragam  dengan  harga  yang  dapat  dijangkau  oleh masyarakat 1 , untuk mencapai semua itu perlu diselenggarakan suatu sistem yang memberikan  perlindungan  baik  bagi  pihak  yang  memproduksi  maupun  yang
mengkonsumsi  kebutuhan  dasar  tersebut  serta  tidak  bertentangan  dengan keyakinan masyarakat 2 .
Konsumen  berhak  dalam  memperoleh  perlindungan  yang   layak  dari pemerintah melalui pengaturan, pembinaan serta pengawasan terhadap kegiatan dan proses produksi, peredaran dan/atau perdagangan produk barang, makanan dan  minuman  serta  jasa  yang  baik.  Oleh  sebab  itu,  pelaku  usaha  diwajibkan mematuhi  ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan dan proses produksi serta peredaran barang-barang kebutuhan masyarakat di bidang pangan.
Salah satu hak konsumen ialah memiliki kebebasan  memilih  produk  yang sesuai  dengan  kebutuhan  serta  kemampuannya,  namun  konsumen  juga  harus dilindungi  dari  akibat  yang  mungkin  muncul  dari  mengkonsumsi  produk  yang dihasilkan  dan  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha.  Pada  kenyataannya,  di  dalam masyarakat terdapat produsen yang melakukan kecurangan usaha yakni dengan menjual makanan yang di dalamnya terkandung bahan tambahan berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi tubuh manusia.
Sebagai pelaku usaha, produsen memiliki tugas dan kewajiban untuk turut serta  menciptakan  dan  menjaga  iklim  usaha  yang  sehat  dan  menunjang pembangunan  perekonomian  nasional  secara  keseluruhan.  Oleh  sebab  itu, produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha.
Informasi yang lengkap dan akurat atas suatu barang dan/atau jasa merupakan hal penting dan seharusnya pelaku usaha dapat menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas, aman dikonsumsi dan digunakan, serta mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar (reasonable) dan terjangkau. Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa  memiliki  arti  yang  sangat  penting.  Informasi-informasi  tersebut  meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang  kualitas  produk,  keamanannya,  harga,  tentang  berbagai  persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu5.
Label merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting bagi konsumen. Informasi yang terdapat dalam label meliputi barang yang diperdagangkan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan untuk membeli atau mengonsumsi pangan tersebut. Tanpa adanya informasi yang benar, jelas, dan lengkap, akan timbul kesempatan bagi produsen untuk melakukan kecurangan6.
Sebagai pelaku usaha, produsen memiliki tugas dan kewajiban untuk turut serta  menciptakan  dan  menjaga  iklim  usaha  yang  sehat  dan  menunjang pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu,
produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu  melalui  penerapan.Sebagai  pelaku  usaha,  produsen  memiliki  tugas  dan kewajiban untuk turut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat dan menunjang pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu, produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu,  yaitu  melalui  penerapan  norma-norma  hukum,  kepatutan,  dan  menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha 4 .
Informasi yang lengkap dan akurat atas suatu barang dan/atau jasa merupakan hal penting dan seharusnya pelaku usaha dapat menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas, aman dikonsumsi dan digunakan,  serta  mengikuti  standar  yang  berlaku,  dengan  harga  yang  wajar (reasonable) dan terjangkau. Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki artiyang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu 5 . Label merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting bagi konsumen. Informasi yang terdapat dalam label meliputi barang yang diperdagangkan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan untuk membeli atau mengonsumsi pangan tersebut. Tanpa adanya informasi yang benar, jelas, dan lengkap, akan timbul kesempatan bagi produsen untuk melakukan kecurangan6.
Ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat Informasi) yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya  penyampaian  informasi  yang  benar  terhadap  konsumen  mengenai suatu  produk,  agar  konsumen  tidak  salah  terhadap  gambaran  mengenai  suatu produk  tertentu.  Penyampaian  informasi  terhadap  konsumen  tersebut  dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi7.
Dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  konsumen  khususnya  menentukan tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  yang  menderita  kerugian karena produk cacat, maka fakta-fakta sekitar peristiwa yang menimbulkan kerugian itu  terlebih  dahulu  dikualifisir  menjadi  suatu  perbuatan  melawan  hukum8. Bekerjanya hukum dapat dikatakan baik dan efektif bila melibatkan tiga komponen dasar  yaitu  pembuat  hukum,  birokrat  pelaksana  dan  pemegang  peran.  Setiap anggota masyarakat (para konsumen dan pelaku usaha) sebagaimana pemegang peran, perilakunya ditentukan oleh pola peranan yang diharapkan darinya 9 .
Terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen tentu tidak dapat dilepaskan dari terlaksananya dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak konsumen merupakan  kewajiban  pelaku  usaha,  sebaliknya  hak-hak  dari  pelaku  usaha merupakan kewajiban  konsumen.  Singkatnya, keseimbangan pelaksanaan  hak dan
kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan simpul hubungan hukum yang mengikat diantara kedua belah pihak 10 .
Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi merupakan mitra pengusul dalam  Program  Ipteks  bagi  Masyarakat  yang  dapat  diberdayakan  dalam  upaya peningkatan pemahaman tentang pemalsuan label dan iklan makanan, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Kecamatan Maro Sebo Kab. Ma Jambi terdiri atas 11 Desa 1 Kelurahan. Jumlah penduduk Desa Danau Kedap 967 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 293 KK. Jarak Desa Danau Kedap ke kantorKecamatan Maro Sebo 9,3 km serta jarak Kecamatan Maro Sebo ke ibu kota Provinsi 25 km11.
Kegiatan pengabdian ini penting untuk dilakukan guna mendukung program pemerintah dalam rangka pemahaman Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna mengantisipasi terjadinya pemalsuan label dan iklan makanan di masyarakat khususnya masyarakat di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

## Permasalahan Mitra
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan diundangkan untuk mengatur mengenai produk pangan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat masalah mengenai produk pangan yang beredar di masyarakat  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  tersebut,  sehingga  meresahkan  masyarakat.  Perdagangan  pangan yang tidak jujur ini dapat merugikan masyarakat bahkan mengancam kesehatan dan jiwa masyarakat.
Permasalahan  yang  baru-baru  ini  terjadi  Sekretaris  Umum  Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia Agus Suyatno mengatakan perusahaan susu kental  manis  telah  melanggar  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  karena menampilkan iklan yang manipulatif dan tidak memberi informasi yang jelas, benar, serta jujur. Selain itu Agus pun mempermasalahkan kandungan susu kental manis yang ternyata lebih banyak memakai gula dibanding susu itu sendiri. «Jadi yang mau ditampilkan susu kental manis atau gula kental manis? Terminologi ini yang harus  disampaikan  dengan  benar,»  kata  Agus.  Pertama  BPOM  melarang perusahaan  susu  kental  dan  analognya  dilarang  menampilkan  anak  berusia  di bawah  5  tahun  dalam  bentuk  apapun.  Kemudian  BPOM  melarang  penggunaan visualisasi  yang  menyetarakan  susu  kental  dengan  produk  susu  lain  sebagai penambah atau pelengkap zat gizi. Adapun produk susu yang dimaksud ialah susu sapi,  susu  pasteurisasi,  susu  yang  disterilisisasi,  susu  formula  atau  susu pertumbuhan. 12
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara resmi menyatakan susu kental manis ternyata tidak mengandung susu sama sekali. Setelah bertahun-tahun terbiasa dikonsumsi oleh masyarakat yang menganggapnya sebagai "susu", susu
kental manis akhirnya secara resmi dinyatakan tidak mengandung susu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 13 .
Mengingat  masyarakat  Desa  Danau  Kedap  merupakan  masyarakat kebanyakan, masih agak terisolir dan agak jauh dari pusat keramaian. Mereka berbelanja membeli kemudian membayar. Pengetahuan mereka belum ada sama sekali tentang produk yang dibeli tersebut apakah telah daluarsa atau tidak ada label halal ataukah produk yang dibeli tersebut telah sesuai dengan label yang ada ataukah  produk  tersebut  cacat,  tidak  perpikirkan  oleh  mereka.  Padahal  masalah tersebut erat kaitannya dengan kesehatan maupun masalah hukum. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, persoalan tersebut merupakan persoalan prioritas Mitra yang harus diberikan pencerahan.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membekali Mitra dengan mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait pemahaman tentang pemalsuan label dan iklan makanan. Sosialisasi hukum tentang pemahaman isi dari peraturan ini untuk mendorong masyarakat untuk bijak dan cerdas sebelum memilih produk pangan yang dibutuhkan.
Dari  penjelasan  di  atas,  undang-undang  ini  perlu  pemahaman  bersama. Masyarakat dapat ikut berperan aktif memberikan pemahaman untuk mencegah terjadinya  pemalsuan  label  dan  iklan  makanan  guna  perlindungan  konsumen. Permasalahan mitra dapat diidentifikasi, yaitu:
1 Mitra belum mengetahui apa yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen;
2 Mitra belum memahami UU Perlindungan Konsumen;
3 Mitra belum memahami bahwa informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang  dapat  menghindarkan  dari  terjadinya  pemalsuan  label  dan  iklan makanan guna perlindungan konsumen.

## Target dan Luaran
Kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa “Peningkatan Pemahaman Tentang Pemalsuan  Label  dan  Iklan  Makanan  Guna  Perlindungan  Konsumen  Kepada Masyarakat  Desa  Danau  Kedap  Kabupaten  Muaro  Jambi”.  Terciptanya perlindungan  hukum  bagi  konsumen  tentu  tidak  dapat  dilepaskan  dari terlaksananya  dengan  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak.  Hak  konsumen merupakan  kewajiban  pelaku  usaha,  sebaliknya  hak-hak  dari  pelaku  usaha merupakan  kewajiban  konsumen.  Singkatnya,  keseimbangan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan simpul hubungan hukum yang mengikat diantara kedua belah pihak.Target dan sasaran penyuluhan hukum ini ditujukan kepada: Kepala Desa beserta perangkatnya, tokoh pemuda, tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  di  lingkungan  Desa  Danau  Kedap  Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Dengan adanya “Peningkatan Pemahaman Tentang  Pemalsuan  Label  dan  Iklan  Makanan  Guna  Perlindungan  Konsumen Kepada  Masyarakat  Desa  Danau  Kedap  Kabupaten  Muaro  Jambi”.  Diharapkan
tidak  terjadi  pemalsuan  label  dan  iklan  makanan  yang  dapat  berakibat  bagi kesehatan konsumen.

## METODE  PELAKSANAAN
Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pada Masyarakat Desa Danau Kedap  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro  Jambi,  dilakukan  beberapa tahapan, yaitu:

## Persiapan
Tim  pengabdian  melakukan  Audiensi  kepada  aparat  pemerintahan  Desa  Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, untuk menyampaikan surat permohonan serta izin kesediaan menjadi mitra untuk mengadakan penyuluhan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

## Materi kegiatan
Dalam  hal  ini  penyampaian  materi  tentang  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen dan masyarakat mampu memahami isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  Kegiatan  ini  dihadiri  oleh  kurang  lebih  50  orang,  terdiri  dari  Kepala Desa beserta perangkatnya, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan  Desa  Danau  Kedap  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro  Jambi dengan materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengadakan Sosialisasi Tentang Isi  Hukum dari peraturan dimaksud, sebagai berikut: a). Hak dan Kewajiban Konsumen  dan Pelaku Usaha; b). Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha; c)Tanggung  Jawab Pelaku Usaha; d). Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;  e) Penyidikan dan f). Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

## Kegiatan Pokok
Mengadakan  Ceramah  Tentang  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi”.
1 Penyampaian materi dengan metode ceramah dengan materi tentang: Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku  Usaha,  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha,  Lembaga  Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Penyidikan, Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.
2 Penyampaian  materi  dengan  memberikan  contoh-contoh  kasus  berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3 Mengadakan Penyuluhan hukum dengan materi, sebagai berikut:
a. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha;
b. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha;
c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha;
d. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
e. Penyidikan dan
f. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.
4 Mengadakan diskusi dan tanya jawab tentang materi yang diberikan;
5 Mengadakan  simulasi  hukum  membedah  kasus  dan  putusan  pengadilan berkaitan dengan terkait pemalsuan label dan iklan makanan.

## Evaluasi
Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang  didasarkan  pada  beberapa  aspek,  sebagai  berikut:  Kehadiran  peserta, keaktifan  peserta,  relevansi,  akseptabilitas,  ketepatgunaan,  dampak  jangka panjang.

## Penyusunan Laporan
Penyusunan  laporan  merupakan  salah  bentuk  pertanggungjawaban  tim  atas kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan terhadap seluruh kegiatan mulai  dari  persiapan,  pelaksanaan  sampai  evaluasi  dengan  berpedoman  pada ketentuan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Lokasi Penyuluhan
Lokasi kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Aula Kantor Kepala Desa Danau Kedap.

## Materi dan Jadual Penyuluhan
Hari/Tgl Kegiatan Narasumber Rabu, 15-09-2021 Evaluasi sebelum kegiatan penyuluhan Tim Penyuluhan dan Instruktur Jumat, 15-09-2021 “Peningkatan  Pemahaman  Tentang  Pemalsuan Label dan Iklan Makanan Guna Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi” Jam Materi 08.30 wib - 09.30 wib Registrasi Peserta 09.30 wib – 10.30 wib Hak dan kewajiban pelaku usaha Tim Penyuluhan dan Instruktur 10.30 wib – 11.30 wib Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha;
11.30 wib -  14.00 wib Isoma 14.00 wib – 15.00 wib Tanggungjawab pelaku usaha 15.00 wib – 16.00 wib Lembaga Perlindungan Konsumen 16.00 wib – 17.00 wib Sanksi Administrasi dan sanksi pidana Kamis, 16-09-2019 09.00  - 11.00 wib 11.00  - 12.00 wib Diskusi dan Evaluasi Tim Penyuluhan dan Instruktur

## Hasil Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bersamaan selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi pengamatan secara langsung  mengenai sikap dan melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan langsung oleh Tim Penyuluhan.

## Evaluasi Penyuluhan
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuis yang dilakukan sebelum maupun  setelah  kegiatan  dilaksanakan  serta  pengamatan  selama  kegiatan penyuluhan maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1) 75%  peserta  penyuluhan  mengetahui  dan  memahami  materi  pelaku usaha  dan  perlindungan  konsumen  dan  mampu  menjelaskan  isi  dari materi  pelaku usaha dan perlindungan konsumen.
2) 80%  peserta  penyuluhan  berpartisipasi  secara  aktif  selama  kegiatan berlangsung  dengan  ditandai  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
3) 70% peserta mengetahui adanya perlindungan terhadap konsumen.
4) 75%  peserta  penyuluhan  mampu  menyampaikan  ide  pemikiran berkaitan dengan perlindungan konsumen.
5) Selama  kegiatan  penyuluhan,  peserta  menunjukkan  sikap  antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada Narasumber/instruktur.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dengan  melakukan:  “Peningkatan  Pemahaman Tentang  Pemalsuan  Label  dan  Iklan  Makanan  Guna  Perlindungan  Konsumen Kepada  Masyarakat  Desa  Danau  Kedap  Kabupaten  Muaro  Jambi”,  kesimpulan menunjukkan  bahwa  akseptabilitas  yakni  tingkat  penyerapan  mitra  terhadap kegiatan  mengalami  peningkatan  yang  diukur  dari  tingkat  pengetahuan  dan pemahaman Mitra tentang materi kegiatan. Yaitu peningkatan pengetahuan dan
pemahaman tentang isi materi berkaitan dengan perlindungan konsumen terkait dengan pemalsuan label dan iklan makanan.
Kegiatan  ini  mempunyai  nilai  yang  sangat  positif,  sehingga  kegiatan penyuluhan hukum berkaitan pemalsuan label iklan dan makanan bagi masyarakat yang  awam  dengan  masalah  hukum  dapat  dilaksanakan  secara  terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.

## DAFTAR  PUSTAKA
A.Z. Nasution. 1995. Konsumen dan Hukum ,  Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakarta. Agnes M. Toar. 1998. Tanggung Jawab Produk Dan Sejarah Perkembangannya Di Beberapa Negara. Citra Adiya Bakti, Bandung.
Janus  Sidabalok.  2014. Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.  Satjipto  Rahardjo.  1977.  Pemanfaatan  llmu-Ilmu  Sosial  Bagi Pengembangan Ilmu  Hukum, Alumni, Bandung.
Yusuf  Shofie.  2000. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya . Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ibrahim Nainggolan. 2018. Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan  Bahan  Tambahan  Pangan  (BTP)  Berbahaya  Pada  Produk Pangan , Jurnal EduTech Vol. 4 No.2 September.
Joshua  Morris  Lumoindong.  2018. Tanggung  Jawab  Hukum  Oleh  Produsen Terhadap  Kerusakan  Barang  Yang  Dikonsumsi  Konsumen .  Jurnal  Lex  Et Societatis Vol. VI No. 6 Agustus.
Liya Sukmamulya. 2010. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Penggunaan Bahan Klorin Terhadap Produk Pangan (Beras). Jurnal Syiar Hukum Vol.XII No. 2 Juli.
Moch  Najib  Imanullah.  2013. Politik  Hukum  Ketahanan  Pangan  Nasional  (Kajian Sinkronisasi Politik Hukum Undang-Undang Hak PVT Dan Undang-Undang Pangan) . Jurnal Yustisia Vol.2 No.1 Januari – April.
Rivalno  Daniel  Ilat.  2015. Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pengamanan Peredaran Makanan Dan Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 . Jurnal Lex Crimen Vol. IV No. 1 Jan-Mar.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, 2020.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).