P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## KAJIAN KRITIS TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM MENGABULKAN POLIGAMI DENGAN ALASAN SUAMI HIPERSEKSUAL DARI PERSPEKTIF

## KEADILAN GENDER
Fitri Hidayat 1
1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya fitri.hidayat@ub.ac.id

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Poligami  atau  beristri  lebih  dari  seorang  diizinkan  oleh  Undang-Undang dengan memenuhi berbagai syarat dan diizinkan oleh pengadilan.  Undang- Undang menyebutkan dalam pasal 4 ayat (2) alasannya yaitu: a . isteri tidak dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  isteri; b.  isteri  mendapat  cacat badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan; c. isteri  tidak  dapat melahirkan  keturunan. Empat  penetapan  poligami  berikut  yang  ratio decidendinya menjadi perhatian, Putusan Nomor 0616/Pdt.G/2015/PA.Pwd,
Putusan Nomor 905/Pdt.G/2012/PA.JB, Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2017/PA.Jbg,  Putusan  Nomor  2670/Pdt.G/2012/PA.Lmg. Karena  suami  sebagai  pemohonnya  terbukti  hiperseksual  dan  kemudian dikabulkan  untuk  poligami  oleh  hakim  dengan  pertimbangan  hukumnya yaitu  istri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  seorang  istri.
Hiperseksual merupakan gangguan kejiwaan yang diidap seseorang. Jika ini yang  digunakan  sebagai  dasar  mengabulkan  permohonan  dan  kemudian beban  tanggung  jawab  dilimpahkan  ke  istri  serta  dilabeli  tidak  dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, maka ini tidak sesuai dengan prinsip  keadilan  gender.  Keadilan  gender  yang  dimaksud  adalah  keadilan gender  dalam  Islam.  Pertimbangan  hakim  tersebut  mengarah  ke diskriminasi, seolah-olah apapun yang dilakukan perempuan jika tidak sesuai keinginan  suami  maka  dilabeli  tidak  menjalankan  kewajiban.  Keadilan gender dalam Islam tidak mengenal diskriminasi.
Kata Kunci: Poligami; hiperseksual; keadilan gender
Cite this paper: Hidayat, F., 2020. Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2).

## PENDAHULUAN
Pada  asasnya  perkawinan  adalah  seorang  suami  mempunyai  seorang  istri  dan begitu  juga  sebaliknya,  ini  yang  disebut  dengan  monogami.  Pada  prinsipnya  semua perkawinan  berasas  monogami,  tetapi  karena  Indonesia  ini  plural,  sehingga  dalam Undang-Undang Perkawinannya masuk konsep hukum Islam, masuk konsep hukum adat, dan masih ada unsur dari KUH Perdata. Walaupun pada prinsipnya sudah tidak ada lagi penggolongan  penduduk.  Konsep  hukum  Islam  sangat  kental  dalam  Undang-undang Perkawinan, termasuk dalam pasal 3 yang mengatur tentang asas perkawinan. Pada pasal tersebut ditekankan bahwa pada prinsipnya perkawinan itu berasas monogami, tetapi karena dalam Islam dibolehkan mempnyai istri lebih dari seorang yang dikenal dengan
bahasa  awam  poligami,  maka  pasal  tersebut  mengecualikan,  sepanjang  mendapat  izin dari  pengadilan.  Tidak  mungkin  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  membolehkan poligami karena di dalam kitab suci umat Islam Alquran saja membolehkan sepanjang berlaku adil. Serta mayoritas penduduk atau warga negara  Indonesia beragama Islam. Kenyataan  tersebut  tidak  mungkin  dipungkiri,  sehingga  harus  dibuat  pengecualian terhadap pasal asas perkawinan, yang kemudian disebut asas monogami relatif atau bisa disebut monogami terbuka.
Poligami  atau  beristri  lebih  dari  seorang  diizinkan  oleh  Undang-Undang  dengan memenuhi berbagai syarat dan diizinkan oleh pengadilan. Karena syarat sah perkawinan adalah  dilakukan  menurut  hukum  agamanya  dan  dicatatkan  pada  lembaga  pencatat perkawinan,  maka  jika  ingin  beristri  lebih  dari  seorang  dan  dianggap  sah  oleh  negara harus  memenuhi  syarat  yang  diminta  Undang-Undang.  Artinya  jika  ingin  perkawinan poligami itu dianggap sah oleh negara, maka harus dilakukan sesuai hukum agamanya dan  dicatatkan.  Dengan  kata  lain  jika  poligami  yang  tidak  dicatatkan  maka  dianggap perkawinan yang tidak sah oleh negara. Tetapi kecenderungan di masyarakat memilih untuk tidak dicatatkan karena syarat yang begitu berat dari Undang-Undang. Ternyata tidak semua laki-laki sanggup memenuhi persyaratan yang diminta oleh Undang-Undang.
Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa beristri lebih dari seorang harus  dimohonkan  ke  pengadilan.  Memang  mengandung  pilihan,  jika  perkawinan poligaminya  ingin  dianggap  sah  oleh  negara  maka  ada  syarat  yang  harus  dipenuhi termasuk memohon ke pengadilan karena pengadilan yang memutus. Tapi jika merasa syarat yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang berat maka memilih tetap melakukan perkawinan,  tetapi  tidak  memohon  ke  pengadilan  dan  berakibat  perkawinannya  tidak dicatatkan dan akibat hukumnya menjadi perkawinan yang dianggap negara tidak sah. Jika  negara  melalui  Undang-Undangnya  mensyaratkan  bahwa  perkawinan  lebih  dari seorang harus dimohonkan ke pengadilan, maka hakim adalah gawang yang memutus permohonan itu. Bisa dikabulkan bisa juga tidak, tergantung aturan ditaati atau tidak juga tergantung kearifan hakim.
Syarat  untuk  bisa  beristri  lebih  dari seorang,  di  dalam  Undang-Undang  ada  yang disebut syarat alternatif dan ada yang disebut syarat kumulatif. Syarat alternatif ini yang harus  dipenuhi  tapi  boleh  tidak  semuanya.  Syarat  ini  ada  pasal  4  Undang-Undang Perkawinan yaitu: 1
(1) Dalam  hal  seorang  suami  akan  beristeri  lebih  dari  seorang,sebagaimana tersebut  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang  ini,  maka  ia  wajib  mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
(2) Pengadilan  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  hanya  memberikan  izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal inilah yang disebut syarat alternatif dari poligami, sehingga pemohon harus mempunyai alasan yang tercantum dalam pasal  tersebut tetapi boleh  tidak semuanya, apakah alasan di ayat 2 huruf a istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
1 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
atau huruf b istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau huruf  c  istri  tidak  dapat  melahirkan  keturunan.  Pemohon  harus  bisa  mencantumkan alasan  yang  mana  untuk  punya  dasar  yang  kuat  untuk  poligami.  Jika  memohon  harus lewat pengadilan maka yang terpenting adalah bukti, pemohon harus bisa membuktikan bahwa istri sebelumnya memiliki alasan-alasan tersebut.
Kemudian yang selanjutnya harus dipenuhi oleh pemohon adalah syarat kumulatif yang mana pemohon tidak boleh meninggalkan salah satunya. Artinya syarat ini harus dipenuhi  semua  oleh  pemohon  poligami,  diatur  pada  pasal  5  Undang-Undang Perkawinan: 2
(1) Untuk  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-undang  ini,  harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin keperluan-keperluan hidup isteri isteri dan anak-anak mereka; c. adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
(2) Persetujuan  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  pasal  ini  tidak diperlukan  bagi  seorang  suami  apabila  isteri/isteri-isterinya  tidak  mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila  tidak  ada  kabar  dari  isterinya  selama  sekurang-kurangnya  2  (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat  penilaian dari Hakim Pengadilan.
Syarat-syarat inilah yang harus dipenuhi oleh pemohon poligami, pasal 5 terlihat sangat teknis tetapi harus dipenuhi semua dan ini yang dimaksud dengan syarat yang berat. Mutlak harus ada izin istri atau istri-istrinya dan harus persetujuan tertulis. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup seluruh keluarganya kelak. Sebetulnya ini sulit untuk diimplementasikan karena bagaimana parameternya. Tetapi hakim  biasanya  menggunakan  slip  gaji  atau  bukti  penghasilan  suami.  Sehingga  hakim membuktikannya dengan sesuatu yang bersifat materiil. Kemudian syarat yang terakhir adalah jaminan mampu berlaku adil, ini syarat tersulit menurut peneliti karena apa yang bisa membuktikan dapat berlaku adil sedangkan adil bagi setiap orang berbeda. Artinya parameter  adil  pun  berbeda-beda.  Inipun  hakim  biasanya  hanya  meminta  surat pernyataan  dapat  berlaku  adil  dari  suami.  Syarat  yang  menurut  peneliti  sulit diimplementasikan.
Karena memang hukum poligami atau beristri lebih dari seorang adalah untuk yang beragama Islam, sehingga yang berwenang memutus adalah Pengadilan Agama. Seperti pada penetapan Pengadilan Agama di bawah ini:
1. Putusan Nomor 0616/Pdt.G/2015/PA.Pwd 3
Pemohon  mengajukan  permohonan  izin  poligami  karena  alasan  Pemohon memiliki dorongan seksual yang tinggi (hiperseks) sehingga isteri tidak maksimal saat melayani Pemohon, sebab hampir setiap hari Pemohon mengajak isteri untuk berhubungan badan. Hal ini menyebabkan isteri seringkali merasakan nyeri pada perut bagian bawah. Majelis Hakim pada pertimbangan hukumnya, berkesimpulan bahwa Termohon yaitu isteri Pemohon sudah tidak mampu melayani Pemohon.
2 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3 Putusan Nomor 0616/Pdt.G/2015/PA.Pwd.
Pada  ketentuan  alasan  permohonan  izin  poligami  yang  ditentukan oleh  Pasal  4 ayat  (2)  huruf  a  UU  Perkawinan  yang  memberikan  kesempatan  kepada  suami untuk mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan isteri tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai isteri, padahal pada alasan permohonan, pihak yang  mengalami  masalah  adalah  Pemohon  atau  suami  karena  mengalami hiperseks  yang  menyebabkan  isteri  mengalami  rasa  nyeri  pada  perut  bagian bawah akibat secara terus-menerus berhubungan intim untuk menuruti keinginan Pemohon.
2. Putusan Nomor 905/Pdt.G/2012/PA.JB 4
Alasan Pemohon pada putusan ini mengajukan permohonan poligami adalah Termohon  sebagai  isteri  tidak  bisa  melayani  nafsu  syahwat  suami  yang  sangat besar,  dalam  hubungan  suami  isteri  secara  maksimal  dan  untuk  menghindari perbuatan  zina,  padahal  berdasarkan  keterangan  saksi  pada  persidangan, Pemohon telah menghamili calon isteri dan telah hamil empat bulan. Berdasarkan fakta  persidangan,  Hakim  menyimpulkan  Pemohon  ingin  menikah  lagi  karena Pemohon  memiliki  nafsu  syahwat  yang    sangat  besar  (hiperseks)  sehingga Termohon kurang mampu melayani hubungan intim suami isteri secara maksimal. Pemohonlah  justru  yang  memiliki  masalah  yaitu  mengalami  penyimpangan seksual berupa hiperseks sehingga meskipun dilayani oleh isteri, Pemohon tetap merasa  kurang  puas  dan  maksimal  sehingga  menjalin  hubungan  dengan  calon isteri hingga hamil 4 bulan.
3. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2017/PA.Jbg 5
Pemohon memiliki kelebihan nafsu syahwat (hiperseks), untuk itu Pemohon mengajukan permohonan poligami.  Termohon yaitu isteri tidak dapat melayani kebutuhan  Pemohon  dengan  maksimal.  Hakim  menimbang  bahwa  dasar  alasan Pemohon mengajukan permohonan poligami adalah ketidakmampuan isteri untuk melayani  Pemohon  sebagai  suami  dengan  maksimal  akibat  Pemohon  yang memiliki kelebihan nafsu syahwat (hiperseks) sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, jika Pemohon tidak melakukan poligami. Alasan ini yang kemudian oleh Majelis Hakim dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon isteri kedua Pemohon, padahal ketidakmampuan  isteri  disini  diakibatkan  oleh  Pemohon  sebagai  suami  yang mengalami  hiperseksual,  yang  pada  faktanya  memang  memiliki  kelebihan dorongan syahwat (hiperseks).
4. Putusan Nomor 2670/Pdt.G/2012/PA.Lmg 6
Alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah Termohon sebagai isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Karena Pemohon memiliki naluri  seksual  yang  tinggi  di  atas  rata-rata  pada  umumnya  (hiperseks),  dan Pemohon telah terlanjur mencintai calon isterinya. Hakim pada pertimbangannya menyatakan Termohon kurang bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri dalam hal  hubungan  suami  isteri,  karena  Pemohon  merupakan  seorang  pria  yang memiliki  naluri  seksual  yang  tinggi  di  atas  rata-rata  pria  pada  umumnya. Termohon  merasa  keberatan  jika  harus  selalu  melayani  keinginan  seksual Pemohon,  sehingga  alasan  tersebut  membuat  Pemohon  merasa  khawatir  jika
4 Putusan Nomor 905/Pdt.G/2012/PA/JB.
5 Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2017/PA.Jbg.
6 Putusan Nomor 2670/Pdt.G/2012/PA/Lmg.
melakukan  zina  yang  dilarang  oleh  hukum  Agama  dan  Negara.  Pengajuan permohonan  izin  poligami  dengan  alasan  ini  dikabulkan  oleh  Hakim,  yang kenyataannya bahwa pihak Pemohonlah sebagai suami yang mengalami hiperseks sehingga  merasa  tidak  terpuaskan  dalam  melakukan  hubungan  suami  isteri, sehingga  membuat  Termohon  merasa  tidak  sanggup  untuk  selalu  melayani keinginan seksual Pemohon yang begitu tinggi.
Pada  penetapan  pengadilan  di  atas  dapat  dilihat  pemohon  memiliki  alasan  yang sama yaitu pemohon atau suami hiperseksual yaitu keinginan yang tinggi akan hubungan seksual dan memohon untuk bisa beristri lebih dari seorang. Pada penetapan pengadilan diatas suami menyatakan bahwa istrinya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri karena kewalahan dalam melayani keinginan suami. Inilah fokus penelitian ini,  setelah  sebelumnya  ada  penelitian  yang  membahas  tentang  kesesuaian  alasan hiperseksual masuk dalam rumusan pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Perkawinan yaitu  istri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagi  istri.  Penelitian  terdahulu tersebut menyimpulkan bahwa hiperseksual tidak sesuai dengan rumusan pasal 4 ayat 2 huruf a karena yang dimaksud tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri itu adalah jika istri sengaja atau lalai untuk tidak melayani suaminya. 7 Pada penetapan di atas Hakim mengabulkan  permohonan  pemohon  karena  didasarkan  pada  pasal  4  ayat  (2)  huruf  a yaitu  istri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagi  seorang  istri.  Padahal hiperseksual  ada  dalam  diri  laki-laki  yang  mana  kelebihan  nafsu  untuk  melakukan hubungan seksual. Tapi kemudian hukum melimpahkan pada tanggung jawab itu pada perempuan. Kemudian hakim memberikan poligami sebagai solusinya.
Dalam Alquran terdapat surat yang isinya khusus mengenai perempuan yaitu surat An- nisa’. Islam memandang laki -laki dan perempuan sama saja, sama-sama khalifah di bumi yang membedakan hanya ketaqwaan pada Allah. Dapat dilihat pada surat Al-Hujurat ayat 13: “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki -laki dan seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.” Hanya Allah melebihkan sedikit kaum laki-laki dari kaum perempuan, karena laki-laki adalah pemimpin dan pelindung bagi  perempuan.  Allah  melebihkan  sedikit  disini  adalah  masalah  tanggung  jawab terhadap  perempuan.  Seperti  pada  surat  An- Nisa’ayat  34: “ Kaum  laki-laki  itu  adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki- laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ” . Karena hal-hal tersebut diatas peneliti ingin mengkaji Ratio decidendi hakim dari sudut pandang keadilan gender. Khususnya apakah ada kesesuaian ratio decidendi hakim tersebut dengan keadilan gender  dalam Islam. Hiperseksual pada putusan pengadilan di atas adalah masalah pada suami, tetapi seakan istri yang menerima akibatnya dari penetapan pengadilan di atas.
Penelitian  yang  dilakukan  ini  adalah  penelitian  hukum  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  atau diterapkan  pada  suatu  permasalahan  hukum  tertentu.  Penelitian  ini  sering  disebut dengan  penelitian  doktrinal,  yaitu  penelitian  yang  obyek  kajiannya  adalah  dokumen
7 Sulistyarini,  Kesesuaian  Alasan  Suami  hiperseksual  Dalam  Permohonan  Izin  Poligami  Dengan Pasal  4  ayat  (2)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Skripsi  ,  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 65
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  pustaka. 8 Pada  penelitian  ini,  peneliti mengkaji bagaimana ratio decidendi hakim dalam putusan yang mengabulkan poligami dengan alasan hiperseksual dilihat dari perspektif keadilan gender.

## 1. Pendekatan Penelitian
Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian doktrinal, maka  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach ),  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 9 Dalam  hal  ini  aturan  mengenai  alasan  permohonan  poligami  yang dikabulkan oleh hakim.
2. Bahan hukum
1) Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  artinya mempunyai  otoritas. 10 Di  dalam  penelitian  ini  peneliti  mengkaji  aturan mengenai batalnya perkawinan:
a. Putusan Nomor 0616/Pdt.G/2015/PA.Pwd
b. Putusan Nomor 905/Pdt.G/2012/PA.JB
c. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2017/PA.Jbg
d. Putusan Nomor 2670/Pdt.G/2012/PA.Lmg
e. Pasal  4  dan  5  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
f. Pasal  55-59  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
2) Bahan  hukum  sekunder yaitu  semua  publikasi  tentang  hukum  yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi 11 , yang meliputi:
a. Buku-buku  literatur  atau  bacaan  yang  menjelaskan  mengenai  hukum perkawinan  khususnya  mengenai  perceraian,  masa  iddah,  serta larangan perkawinan.
b. Hasil-hasil  penelitian  mengenai  hukum  perkawinan  khususnya mengenai perceraian, masa iddah serta larangan perkawinan.
3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum penunjang, meliputi:
a. Kamus Bahasa Indonesia
b. Kamus Hukum
3. Teknik Analisis Bahan Hukum
Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi yaitu:
1) Teknik  interpretasi  gramatikal  yaitu  berdasarkan  kata-kata  yang  digunakan dalam  pasal  4-5  Undang-Undang  Perkawinan  dan  pasal  55-59  Kompilasi Hukum Islam.
2) Teknik interpretasi sistematis yaitu berdasarkan susunan pasal satu dengan pasal  yang  lain,  peraturan  perundang-undangan  satu  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lain.  Pada  penelitian  ini  adalah  Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah serta Kompilasi Hukum Islam.
8 Soejono dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 56
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 93
10 Ibid , hlm. 141
3) Teknik  interpretasi  ekstensif  yaitu  menafsirkan  dengan  memperuas  makna peraturan perundang-undangan.
4) Teknik  interpretasi  teleologis  yaitu  menafsirkan  peraturan  perundang- undangan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat saat ini. Pada penelitian ini yaitu menafsirkan poligami itu sendiri, alasan hiperseksual, syarat poligami, juga keadilan.
5. Definisi Konseptual
1) Poligami yang dimaksud pada penelitian ini adalah suami yang beristri lebih dari seorang.
2) Permohonan  poligami  pada  penelitian  ini  dibatasi  permohonan  poligami dengan alasan suami hiperseksual.
Perspektif  keadilan  gender  yang  dimaksud  pada  penelitian  ini  merupakan perspektif dalam Islam terhadap posisi perempuan dalam hukum serta keadilan terhadap perempuan dalam hal poligami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ratio  Decidendi  Hakim  Pada  Putusan  Yang  Mengabulkan  Permohonan  Poligami Dengan Alasan Hiperseksual
Poligami atau beristri lebih dari seorang memang diperbolehkan dalam Undang- Undang Perkawinan di Indonesia, dengan dasar dalam agama Islam juga diperbolehkan. Bahkan  terdapat  ayat  tentang  poligami  ini  dalam  Alquran.  Walaupun  sesungguhnya praktek poligami sudah dikenal sejak sebelum diturunkannya Alquran, tidak hanya Arab tetapi juga bangsa-bangsa Barat. Justru setelah Alloh menurunkan ayat bolehnya beristri lebih dari seorang dengan pembatasan jumlah istri, poligami menjadi bermartabat. Jika Allah SWT saja membolehkan, artinya ini hukum Tuhan, maka tidak mungkin Undang- Undang  melarang.  Hanya  Undang-Undang  memberikan  syarat-syarat  bagi  suami  yang ingin  poligami,  supaya  lebih  tertib  dan  tentu  saja  memberikan  perlindungan  hukum. Syarat inilah yang menjadi kunci poligami itu dikabulkan atau tidak oleh hakim.
Undang-Undang  telah  memberikan  pakem  terkait  alasan  poligami,  hanya dikaitkan  dengan  tiga  hal:  istri  tidak menjalankan  kewajibannya  sebagai  seorang  istri, istri  mendapat  cacat  badan  sehingga  tidak  mampu  menjalanan  kewajibannya  sebagai seorang istri, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sempit sekali hanya tiga hal ini, tentu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri. Walaupun di sisi lain ada hal yang menyudutkan istri. Namun pada kenyataannya hampir semua permohonan poligami  dengan  berbagai  alasan,  bahkan  yang  tidak  terkait  dengan  tiga  hal  tersebut. Seperti pada empat putusan Pengadilan Agama ini Putusan Nomor 0616/Pdt.G/2015/PA.Pwd,  Putusan  Nomor  905/Pdt.G/2012/PA.JB,  Putusan  Nomor 2593/Pdt.G/2017/PA.Jbg,  Putusan  Nomor  2670/Pdt.G/2012/PA.Lmg.  Ada  kesamaan alasan  serta  ratio  decidendi  hakim  dalam  empat  putusan  tersebut,  yaitu  alasan  suami hiperseksual  dan  hakim  mengabulkan  permohonan  poligami.  Ratio  decidendi  hakim adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Karena syarat yang diberikan Undang-Undang terbatas pada tiga hal seperti yang disebut diatas, maka hakim  memasukkan  alasan  suami  hiperseksual  sebagai  bagian  dari  pasal  4  huruf  a Undang-Undang Perkawinan, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

## Kajian Mengenai Hiperseksual
Hiperseksual adalah salah satu kondisi kelainan dalam berhubungan seksual. Hal ini  masih  menjadi  perdebatan  apakah  ini  tergolong  penyakit  atau  bukan.  Walaupun
diperdebatkan,  bukan  berarti  hal  ini  tidak  ada.  Hiperseksual  nyata  adanya  dialami seseorang.  Kasus  hiperseksual  rata-rata  2-6  %,  dan  paling  banyak  dialami  laki-laki, namun tidak tertutup kemungkinan perempuan juga mengalami. 12 Hiperseksual adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai dorongan keinginan melakukan hubungan seksual  yang  sangat  kuat  melebihi  kondisi  normal,  baik  secara  intensitas  maupun perilaku. Hiperseksual di kategorikan sebagai gangguan, karena di luar kondisi normal. Bisa dikatakan kondisi abnormal. Hiperseksual dapat dikategorikan sebagai compulsive behavior disorder , yaitu merupakan gangguan pada pikiran yang tidak dapat dikendalikan untuk melakukan sesuatu berulang-ulang atau terus menerus. Juga dapat dikategorikan sebagai sexual impulsivity , dimana impulsif merupakan tindakan tiba-tiba mengikuti kata hati  dan  sangat  mungkin  perilaku  berubah  seketika.  Selain  itu  hiperseksual  juga dikategorikan  sebagai sexual  addiction ,  dapat  diartikan  sebagai  kecanduan  terhadap hubungan seksual. 13
Hiperseksual  memang  bukan  penyakit  secara  fisik,  tetapi  termasuk  penyakit mental atau gangguan mental, dalam istilah asing disebut mental illness . Gangguan mental inilah yang bisa mempengaruhi suasana hati, pikiran atau perilaku seseorang. Ganguan mental ini jenisnya bermacam-macam, yaitu: 14
a. Gangguan Kecemasan
b. Gangguan suasana hati
c. Gangguan kepribadian
d. Obsessive-compulsive disorder
e. Gangguan psikotik
f. Gangguan makan
g. Kontrol impuls dan gangguan kecanduan
h. Post-traumatic stress disorder (PTSD)
Hiperseksual  termasuk  gangguan  mental  yaitu  jenis  gangguan  kontrol  impuls  atau kecanduan. Termasuk jenis tersebut karena yang bersangkutan tidak dapat mengontrol apa  yang  seharusnya  bisa  dikontrol.  Yang  bersangkutan  menjadi  obyek  dari gangguan tersebut.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  hiperseksual  merupakan  sesuatu  yang menyimpang, sehingga harus dikembalikan ke kondisi normal. Artinya jika secara ilmiah ini dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan, semestinya bisa disembuhkan dan perlu disembuhkan.  Sehingga  orang  yang  mengidap  gangguan  kejiwaan  khususnya  berupa hiperseksual harus dicarikan solusi untuk menyembuhkan gangguan tersebut.
Dalam konteks hubungannya dengan empat putusan di atas, antara syarat yang diberikan Undang-Undang Perkawinan, alasan permohonan, ratio decidendi hakim serta putusan  dikabulkan,  menjadi  tidak  bisa  ditarik  benang  merahnya.  Jika  diuraikan  satu persatu, syarat poligami dari undang-Undang Perkawinan adalah tiga alasan tersebut di atas,  dan  memang  titik  beratnya  pada  istri.  Logika  Undang-Undang,  seorang  suami memohon poligami karena ada sesuatu pada istri, jika tidak maka tidak perlu poligami. Pada  empat  putusan  tersebut,  suami  memohon  poligami  karena  dirinya  sendiri hiperseksual, artinya tidak ada masalah dari istrinya, minimal istrinya tidak termasuk hal
12 Giorgio  Di  Lorenzo,  Hypersexuality:  the  controversial  mismatch  of  the  psychiatric  diagnosis, Journal of Psycopathology, 2018:24, hlm. 188
13 Ibid.
14 Isti  Rahmadhani,  MENTAL  ILLNESS:  Definisi  Gangguan  Umum  Tanda-Tanda  Awal  dan  Cara Menanganinya, https://www.researchgate.net/profile/Isti_Rahmadhani ,  diakses  tanggal  7  September 2020 pukul 11.49
yang di syaratkan Undang-Undang Perkawinan. Alasannya suami tidak dapat mengontrol keinginan berhubungan seksual yang ada pada dirinya. Kemudian hakim mengabulkan permohonan suami, artinya hakim mengizinkan suami untuk poligami. Ratio decidendi hakim sampai mengabulkan adalah, karena istri tidak dapat menjalanan kewajibannya sebagai seorang istri. Dari alur ini tidak dapat dilihat benang merahnya. Masalahnya ada pada suami, tetapi yang dibebani tanggung jawab adalah istri. Permohonan dikabulkan dengan  ratio  decidendi  seperti  itu  adalah  stigma  bagi  istri  bahwa  istri  tidak  dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Hal yang menjadi perhatian adalah ratio decidendi dari putusan tersebut yang kemudian mengarah ke diskriminasi.
Terjadi  pembedaan  antara  posisi  laki-laki  dan  perempuan  dalam  hukum.  Jika suami  yang  mengidap  gangguan  mental  yaitu  hiperseksual  maka  istri  yang  harus menanggungnya. Tidak hanya rasa sakit fisik, tapi juga batin yaitu diberikan stigma tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri oleh hukum, dengan pengadilan memberi izin pada suami untuk poligami. Walaupun syarat izin tertulis dari istri telah dipenuhi. Dapat disimpulkan bahwa dari putusan pengadilan ini solusi untuk suami hiperseksual adalah poligami.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  keadilan  gender  dalam  Islam,  karena  terjadi pembedaan posisi antara laki-laki dan perempuan. Islam memang mengenal perbedaan, posisi perempuan dan laki-laki berbeda dalam Islam, tetapi bukan pembedaan. Sehingga yang  menjadi  perhatian  adalah  ratio  decidendi  hakim  dengan  mengkategorikan  hal seperti ini kedalam rumusan pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, bukan praktek poligaminya.

## Kajian Mengenai Gender
Gender  dalam  bahasa  Inggris  diterjemahkan  berarti  kelamin.  Kelamin  dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sifat jasmani atau rohami yang membedakan dua makhluk sebagai betina dan jantan atau wanita dan pria. 15 Menurut Nazaruddin Umar gender diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosio kultural bukan secara biologis. 16 Presiden Abdurrahman Wahid melalui instruksinya  yaitu  Inpres  No.  9  Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  dalam Pembangunan  Nasional  mendukung  pengarusutamaan  gender  dalam  pembanguan nasional. Pada Inpres tersebut Presiden menginstruksikan pada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan  Non  Departemen,  Pimpinan  Kesekretariatan  Lembaga  Tertinggi/  Tinggi Negara,  Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia, Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  Gubernur,  Bupati/  Walikota  untuk  melaksanakan pengarusutamaan  gender  guna  terselenggaranya  perencanaan,  penyusunan, pelaksanaan,  pemantauan,dan  evaluasi  atas  kebijakan  dan  program  pembangunan nasional  yang  berperspektif  gender  sesuai  dengan  bidang  tugas  dan  fungsi,  serta kewenangan masing-masing.
Inpres tersebut memaknai gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pengarus utamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral terdiri dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Dalam Inpres ini juga menjelaskan  keadilan  serta  kesetaraan  gender.  Keadilan  gender  menurut  Inpres  ini adalah  suatu  proses  untuk  menjadi  adil  terhadap  laki-laki  dan  perempuan.  Kesetraan
15 Kelamin/ke-la-min/, Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, http://kbbi.web.id/kelamin , diakses tanggal 10 Agustus 2020 pukul 19.30 16 Rusdi Zubeir, Gender Dalam Perspektif Islam, An Nisa'a, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hlm. 106
gender  adalah  kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk  memperoleh kesempatan  dan  hak-haknya  sebagai  manusia,  agar  mampu  berperan  dalam  kegiatan politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan,  dan  keamanan  nasional  dan  kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. 17
Karena gender merupakan konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Peran-peran dalam masyarakat yang dimaksud adalah: 18
a. Peran Gender
Peran  laki-laki  dan  perempuan  dalam  lingkungan,  budaya  serta  struktur masyarakat, sehingga akan terbentuk persepsi, bahwa itulah peran laki-laki dan perempuan di masayarakat.
b. Peran Produktif
Peran laki-laki dan perempuan yang diukur dari menghasilkan sesuatu. Sesuatu disini  yang  bernilai  ekonomi.  Bisa  juga  dianggap  peran  dalam  pekerjaan.  Nah kemudian terbentuk di masyarakat bahwa seharusnya yang mencari nafkah dalam arti  bekerja  adalah  laki-laki.  Sehingga  perempuan  dianggap  tidak  mempunyai peran produktif. Padahal perempuan bisa juga mempunyai peran produktif tanpa harus meninggalkan rumah, dalam arti dapat bekerja dari rumah.
c. Peran Reproduktif
Peran ini yang dianggap sebagai peran perempuan, kebalikan dari peran produktif tadi.  Perempuan  dianggap  tidak  memiliki  peran  produktif,  sedangkan  laki-laki dianggap  tidak  memiliki  peran  reproduktif.  Mengapa  perempuan,  karena perempuan  yang  memiliki  rahim,  yang  melahirkan,  kemudian  yang  harus merawat,  sehingga  perempuan  dibebani  tanggung  jawab  ini.  Padahal sesungguhnya  laki-laki  pun  memiliki  peran  reproduktif,  bersinergi  dengan perempuan dalam hal bereproduksi.
d. Peran Sosial (Kemasyarakatan) Peran ini merupakan aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan organisasi di masyarakat.  Memimpin  sesuatu  di  masyarakat,  misalnya  di  lingkungan  tempat tinggalnya.
Sehingga dapat diartikan bahwa gender adalah sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri dalam memaknai perbedaan laki-laki dan perempuan, bukan perbedaan secara kodrat.  Karena  jika  secara  kodrat,  secara  bilologis  memang  berbeda,  dan  tidak  ada masalah  dengan  itu.  Karena  laki-laki  dan  perempuan  secara  fisik  dilahirkan  berbeda, secara biologis mempunyai fungsi yang tidak sama. Bentuk fisik penampakan laki-laki dan perempuan terlihat jelas berbeda, begitu pula laki-laki tidak dapat melahirkan keturunan karena  tidak  memiliki  rahim.  Tetapi  sebaliknya  perempuan  tidak  dapat  mengandung dengan sendirinya jika tidak ada andil laki-laki. Maka secara kodrati pula laki-laki dan perempuan terlahir untuk saling bersinergi, saling bekerja sama dan saling melengkapi untuk dapat mencapai tujuan yang sama yaitu manusia yang bermanfaat bagi sekitarnya. Sehingga  meskipun  dilahirkan  berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan,  tidak  ada pembedaan. Pembedaan bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak bisa
17 Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Hak Azasi Peremuan-Instrumen Hukum Untuk  Mewujudkan Keadilan Gender, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 313
18 Kamla Bhasin, Understanding Gender diambil dari
http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214111410046.pdf ,  diakses  tanggal  7  September 2020 pukul 11.38
apa-apa,  sebagai  makhluk  yang  tidak  boleh  berkehendak,  tidak  bisa  mengambil  peran apa-apa  di  masyarakat.  Pembedaan  yang  ada  di  masyarakat  ini  yang  kemudian melahirkan ketidakadilan gender.
Menurut Mansour Fakih dalam bukunya Analisis Gender  dan Trasformasi Sosial, ketidakadilan gender ini berbentuk: 19
1. Terjadi marginalisasi (terutama pemiskinan ekonomi) terhadap perempuan.
2. Terjadinya  subordinasi  pada  salah  satu  jenis  kelamin,  umumnya  kepada  kaum perempuan.
3. Pelabelan  negatif  ( strereotype )  terhadap  jenis  kelamin  tertentu,  yang  berakibat diskriminasi dan berujung ketidakadilan.
4. Kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya terhadap perempuan.
5. Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak ( double burden ).
Semua manifes ketidakadilan gender di atas saling terkait dan tersosialisasi dengan kuat sehingga menjadi konstruksi sosial dan akhirnya dipahami menjadi kodrat.

## Kajian Mengenai Gender dan Poligami
Bicara mengenai putusan pengadilan di atas jelas tidak lepas dari bicara tentang poligami  atau  beristri  lebih  dari  seorang.  Karena  obyek  dari  putusan  tersebut  adalah permohonan  poligami.  Tidak  mempersoalkan  poligaminya,  tidak  ada  masalah  jika seseorang menginginkan berpoligami, karena hal tersebut merupakan hukum Allah SWT. Tercantum di Alquran dan hukumnya dibolehkan asalkan dapat memenuhi syarat adil. Undang-Undang Perkawinan pun berusaha mengatur selaras dengan Alquran, mengatur dengan ketat bagi suami yang ingin berpoligami, demi perlindungan hukum. Walaupun ada  beberapa  hal  yang  tidak  pas  digunakan  sebagai  syarat  dalam  pasal  alasan berpoligami, karena menyudutkan wanita. Tetapi di sisi lain itupun digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum.
Tidak  juga  kemudian  dimaknai  poligami  adalah  praktek  ketidakadilan  gender. Tidak ada yang salah juga dengan praktek poligami ketika itu dilakukan sesuai hukum Allah SWT. Menjadi masalah adalah ratio decidendi hakim pada putusan tersebut ketika mengabulkan  permohonan  poligami.  Ratio  decidendi  hakim  tersebut  mengarah  pada ketidakadilan gender, menyebabkan pelabelan negatif terhadap perempuan dalam hal ini istri. Masalahnya putusan hakim adalah hukum. Sehingga ada pelabelan negatif pada istri oleh  hukum.  Istri  dianggap  tidak  menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri,  karena suaminya  hiperseksual,  sedangkan  istri  sudah  melakukan  kewajibannya  hanya  tidak mampu  jika  terus  menerus  dalam  kondisi  seperti  itu.  Suami  yang  memiliki  masalah, diberikan  solusi  oleh  hakim  yaitu  poligami  dengan  melabeli  negatif  istri  tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri.

## Kajian Mengenai Adil Dalam Islam
Adil atau keadilan disebutkan sangat banyak dalam Alquran, baik melalui kata ‘adl, qist  maupun  mizan.  Hal  itu  menunjukan  Allah  SWT  sangat  mementingkan  keadilan. Karena  tujuan  Islam  adalah  rahmatan  lil  ‘alamin,  sebagai  pembawa  rahmat  bagi  alam semesta. Artinya lagi dalam Islam keadilan menjadi hal yang sangat penting. Dalam Islam diatur agar manusia sebagai khalifah di bumi harus berlaku adil. Contoh dalam surat An- Nisa’  ayat  135  Allah  memerintahkan  manusia  untuk  menjadi  penegak  keadilan  dan dilarang  berpihak  mengikuti  hawa  nafsu.  Juga  dalam  surat  Al-Maidah  ayat  8  Allah
19 Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah, Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Al Ahkam Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 199
memerintahkan  orang  beriman  untuk menjadi  penegak  keadilan  ketika  menjadi  saksi, bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mejadi dasar berbuat tidak adil. Pada Alquran kata adil dapat bermakna: 20

## 1. Sama
Sama  yang  dimaksud  di  dalam  Alquran  adalah  persamaan  hak,  juga  tidak  ada pembedaan terhadap  setiap individu.  Ada  perbedaan tetapi bukan pembedaan. Beberapa contoh adil yang bermakna persamaan hak, pada surat An- Nisa’ ayat 3 tentu saja ini ayat tentang bolehnya beristri lebih dari 1 orang, justru dalam ayat ini diberikan keadilan karena Allah membatasi hanya boleh sampai 4 orang saja. Ayat  ini  memerintahkan  suami  untuk  berlaku  adil,  memperhatikan  persamaan hak diantara istri-istrinya, serta mengandung peringatan atau ancaman Allah jika tidak  berlaku  adil.  Pada  ayat  58  nya  juga  diperintahkan  berlaku  adil  dalam menetapkan hukum diantara manusia. Artinya hakim ketika menetapkan hukum bagi  manusia  harus  adil.  Pada  surat  An-Nahl  ayat  90  Allah  memerintahkan berbuat adil dan berbuat kebajikan dan memberi bantuan kepada kerabat.
2. Seimbang
Adil  dapat  dimaknai  juga  dengan  seimbang.  Allah  menciptakan  dan  mengelola segala  sesuatu  dengan  seimbang,  sesuai  dengan  kadar,  ukuran,  juga  waktu tertentu. Termasuk menciptakan tubuh manusia dengan seimbang, tidak mungkin tubuh  manusia  diciptakan  berlebih  satu  dengan  lainnya,  karena  memiliki fungsinya  masing-masing.  Seperti  yang  diatur  dalam  surat  Al-Infitar  ayat  7. Kemudian  juga  tentang  alam  semesta  diciptakan  oleh  Allah  dengan keseimbangan, berjalan harmoni, ada siang-malam, panas-dingin, kemarau-hujan. Begitu  juga  dalam  surat  Al-Maidah  ayat  95,  Allah  mengajarkan  keseimbangan melalui  sanksi  atas  pelanggaran  yang  dilakukan.  Orang  yang  berihram  atau sedang berhaji dilarang berburu hewan buruan ketika dilanggar maka sanksinya adalah  mengganti  hewan  yang  sepadan  dengan  hewan  yang  diburunya,  atau dengan membayar tebusan dengan memberi makan orang miskin, atau dengan berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan.
3. Memperhatikan dan memberikan hak tiap individu Adil  ini  dapat  dimaknai  menempatkan  sesuatu  sesuai  porsinya  atau  pada tempatnya. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil sekalipun kepada kerabat dalam surat Al- An’am ayat 152.
4. Kewajaran dan Kepatutan Adil dapat dimaknai dengan sesuatu yang wajar dan patut. Sehingga sesuatu bisa jadi  tidak  sama  persis  tetapi  substansinya  sama  sesuai  dengan  kewajaran  dan kepatutan.

## Kajian Mengenai Keadilan Gender Dalam Islam
Keadilan gender dalam Islam dapat dimaknai berlaku adil dan tidak membedakan jenis kelamin tertentu dalam hal fitrahnya sebagai manusia. Tidak membedakan apa itu laki-laki  apa  itu  perempuan  sebagai  khalifah  di  bumi.  Dapat  dibuktikan  jika  melihat kalam-kalam Allah SWT dalam Alquran.
1. Islam  tidak  mengenal  pembedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  hal keadilan. Jika setara yang dimaksud perempuan sama dengan laki-laki, jelas tidak.
20 Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender Dalam Islam – Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Shafi’I,
Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm. 20
Dari  segi  fisik  berbeda,  dari  segi  tanggung  jawab  juga  berbeda,  kewajiban  pun berbeda  satu  sama  lain.  Tetapi  sebagai  makhluk  ciptaan  Allah  dan  khalifah  di bumi, laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Laki-laki dan perempuan layak diperlakukan sama, sama-sama layak diberi keadilan. Tidak ada pembedaaan. Hal ini terbukti dalam surat Al Isra ayat 70, yang dapat disimpulkan Allah memuliakan anak cucu Adam yaitu manusia, diciptakan dengan kelebihan yaitu berupa akal, juga diberikan rezeki yang baik.
2. Islam  tidak  mengenal  perbedaan  perlakuan  antara  laki-laki  dan  perempuan, semua sama di mata Allah yang membedakan adalah ketaqwaan. Ini merupakan kesimpulan dari surat Al Hujurat ayat 13. Allah sama sekali tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, miskin kaya, semua sama dihadapan Allah SWT. Allah  SWT  hanya  melihat  ketaqwaan  masing-masing,  hanya  itu  penilaian  Allah SWT.
3. Perbedaan  tentang  tanggung  jawab  yaitu  dilebihkan  sedikit  untuk  laki-laki, karena laki-laki bertanggung jawab atas perempuan. Perempuan sama sekai tidak dibebani  tanggungjawab  sebagaimana  lak-laki.  Laki-laki  adalah  pelindung perempuan,  pemimpin  perempuan  yaitu  dalam  surat  An  Nisa  ayat  34.  Tetapi sebagai pemimpin disini bukan dalam arti sewenang-wenang. Bukan juga dapat memperlakukan wanita seenaknya.
4. Allah  bahkan  menjamin  hak  perempuan  pada  surat  Al  Baqarah  ayat  228, dikatakan  “da n  mereka  perempuan  memiliki  hak  yang  seimbang  dengan kewajibannya.” Hal ini senada dengan surat An Nisa’ ayat 34
5. Allah  SWT  tidak  akan  menyia-nyiakan  amal  baik  laki-laki  maupun  perempuan. Semua akan mendapat pahala yang sama. Seperti yang disebutkan dalam surat Al Imran  ayat  195.  Sungguh  Allah  tidak  membedakan  amal  baik  laki-laki  atau perempuan,  karena  laiki-laki  berasal  dari  lakilaki  dan  perempuan,  begitu  juga sebaliknya, sehingga keduanya sama sebagai manusia. Tidak ada kelebihan antara satu dengan lainnya dalam hal penilaian iman dan amalnya.
6. Allah  SWT  akan  memasukkan  ke  surga  bagi  siapapun  yang  mengerjakan  amal kebajikan.  Surat  An- Nisa’  ayat  124  menyebutkan  Allah  akan  memasukkan  ke surga  bagi  siapapun  yang  mengerjakan  amal  kebajikan  baiklaki-laki  maupun perempuan. Ayat ini senada dengan surat Al Imran ayat 195. Bentuk penegasan Allah terhadap tidak adanya pembedaan antara laki-laki dan perempuan.
7. Allah memberikan rahmat pada siapapun yang beriman juga menjanjikan surga bagi orang mukmin. Ayat ini ada dalam surat At-Taubah ayat 71-72. Bahwa Allah akan memberikan rahmat dan menjanjikan surga bagi orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan.
8. Allah  akan  memberikan  ampunan  dan  pahala  yang  besar  bagi  laki-laki  dan perempuan yang berada dalam ketaatannya. Hal ini ada di surat Al Ahzab ayat 35. Allah tidak membedakan laki-laki maupun perempuan yang tetap berada dalam ketaatannya maka Allah akan berikan ampunan juga pahala.
9. Tidak  hanya  soal  pahala  Allah  berikan  kesetaraan  bagi  laki-laki  maupun perempuan  tetapi  juga  soal  hukuman.  Allah  menghukum  perempuan  dengan hukuman yang sama dengan laki-laki. Seperti pada surat Al Maidah ayat 38. Allah menghukum potong tangan bagi laki-laki dan perempuan yang mencuri sebagai siksaan dari Allah.
Selain  ayat  Allah  di  atas  sebagai  bukti  secara  normatif  Alquran  mendudukkan perempuan  setara  dengan  laki-laki.  Islam  mengenal  konsep  keadilan  gender  juga  ada
dalam  sumber  hukum  Islam  yang  kedua  yaitu  Sunnah  Rasulullah.  Nabi  Muhammad bersabda “Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita” (HR. Muslim). 21 Juga “ orang  mukmin  yang  paling  sempurna  imannya  adalah  mereka  yang memiliki  akhlak  mulia  dan  sebaik-baik  kalian  adalah  mereka  yang  berperilaku  baik terhadap perempuan-perempuan mereka ” (HR. At-Tirmidzi). Hal tersebut hanya segelintir contoh sabda Rasulullah untuk memuliakan wanita. Sehingga dalam kaitannya dengan perbuatan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan jelas bertentangan dengan ayat Allah di atas. Begitu pula dengan ratio decidendi hakim di atas, merupakan upaya pembedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  serta  memberikan  label  negatif  terhadap perempuan.  Sehingga  tidak  sesuai  dengan  prinsip  keadilan  gender  dalam  Islam. Sedangkan  putusan  hakim  adalah  hukum,  sehingga  hukum  tersebut  mendiskriminasi posisi  perempuan.  Kontra  dengan  apa  yang  secara  normatif  tertulis  dalam  Alquran tentang posisi perempuan serta bagaimana memperlakukan perempuan.

## Kajian Mengenai Keadilan Pada Pernikahan
Pernikahan  dalam  Islam  merupakan  sesuatu  yang  luhur  karena  merupakan ibadah, menjalankan perintah Allah. Pernikahan merupakan miitsaaqan ghaliidhan, akad yang sangat kuat karena sebagai pasangan suami istri sedang berjanji di hadapan Allah akan  saling  memperlakukan  dengan  baik  dan  membentuk  keluarga  yang  baik  yang bertujua n pada Allah Ta’ala. Pada surat An - Nisa’ ayat 21 dapat ditemukan kata miitsaaqan ghaliidhan ,  yang  kemudian  diterjemahkan  sebagai  perjanjian  yang  sangat  kuat  antara suami dan istri, yang kemudian dimaknai istri yang mengambil perjanjian itu terhadap suami.  Kemudian  pada  surat  Al-Baqarah  ayat  231  ditegaskan  pula  Allah  mengambil perjanjian dari suami yaitu:
Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  mereka  mendekati  akhir  iddahnya,  maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf  (pula).  Janganlah  kamu  rujuki  mereka  untuk  memberi  kemudharatan,  karena dengan  demikian  kamu  menganiaya  mereka.  Barangsiapa  berbuat  demikian,  maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum- hukum  Allah  permainan,  dan  ingatlah  nikmat  Allah  padamu,  dan  apa  yang  telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran  kepadamu  dengan  apa  yang  diturunkan-Nya  itu.  Dan  bertakwalah  kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 22
Ayat  di  atas  dapat  dimaknai  laki-laki  berbuat  tidak  baik  pada  wanita  dikategorikan perbuatan dzalim dan mengundang murka Allah. Ayat ini pun mendukung ayat-ayat yang tersebut di atas mengenai keadilan gender, menegaskan analisis di atas mengenai laki- laki  yang  dilebihkan  sedikit  dari  wanita  karena  tanggung  jawabnya.  Dilebihkan  bukan untuk sewenang-wenang.
Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan ketika akad itu telah terjadi maka segala akibat hukum melekat. Suami harus memperlakukan istri dengan cara yang ma’ruf (baik dan  patut),  begitu  juga  sebaliknya.  Allah  melarang  suami  menyusahkan  istri,  berbuat sewenang-wenang  dan  berbuat  dzalim.  Dalam  kehidupan  perkawinan  harus  saling memperlakukan dengan santun. Bahkan ketika perceraian terjadi sekalipun Allah tetap memerintahkan laki-laki memperlakukan istri dengan santun. Bukti Allah memuliakan
21 Kasmawati, Gender Dalam Perspektif Islam, Sipakalebbi’, Volume 1 Nomor 1 Mei 2013, hlm.67
22 Terjemahan  surat  Al  Baqarah  ayat  231, https://tafsirweb.com/920-quran-surat-al-baqarah- ayat-231.html, diakses tanggal 18 Agustus 2020, pukul 20.00
perempuan. Sehingga sesungguhnya pernikahan bukan transaksi hawa nafsu. Tidak dapat dipungkiri  nafsu  adalah  karunia  Allah.  Allah  memberikan  nafsu  untuk  berhubungan seksual, nafsu memiliki, nafsu terhadap harta, tetapi poin pentingnya manusia diberi akal untk  mengendalikan  semua  itu.  Sehingga  esensi  dari  perkawinan  bukan  alat  untuk menyalurkan dan memuaskan nafsu seksual. Relasi dengan ratio decidendi hakim di atas, istri digunakan sebagai batu  pijakan untuk mencapai penyaluran dan pemuasan nafsu semata.  Karena  begitu  suami  yang  menpunyai  gangguan  kejiwaan  hiperseksual  tidak merasa puas dengan istrinya dan mengajukan permohonan poligami dan dikabulkan oleh hakim, maka itu sebuah solusi yang diberikan hakim untuk memuaskan dan menyalurkan nafsu  seksualnya.  Begitu  suami  merasa  tidak  puas  lagi  maka  ia  akan  mengajukan permohonan poligami lagi, dikabulkan lagi dengan ratio decidendi yang sama oleh hakim, dan  begitu  seterusnya  berulang.  Ini  kemudian  yang  disebut  diskriminasi  terhadap perempuan.  Manusia  berTuhan  dan  berakal  tidak  hanya  berpikiran  pada  penyaluran keinginan  manusia  saja,  tapi  penghambaan  kepada  Allah,  sebagaimana  tujuan perkawinan Islam.

## PENUTUP
Putusan  pengadilan  yang  mengabulkan  poligami  dengan  ratio  decidendi  hakim istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang istri merupakan hal yang tidak sesuai dengan keadilan gender terutama dalam Islam. Melalui ratio decidendi tersebut hukum  membeda-bedakan  posisi  perempuan  dengan  laki-laki.  Melabeli  negatif perempuan untuk hal yang tidak dilakukannya atau hal yang bukan kesalahannya. Hal tersebut  bertentangan  dengan  konsep  keadilan  gender  dalam  Islam  yang  tidak membedakan  laki-laki  dengan  perempuan  dalam  fitrahnya  sebagai  khalifah  di  bumi. Hakim  semestinya  arif  dan  bijaksana  dalam  membuat  ratio  decidendi,  sehingga memberikan keadilan bagi semua pihak. Tidak perlu memaksakan harus mengabulkan jika  memang  tidak  layak  untuk  dikabulkan.  Juga  tidak  perlu  memaksakan  harus memasukkan  atau  mengkategorikan  pada  sesuatu  yang  tidak  semestinya,  jika  ingin mengabulkan.  Karena  hakim  diberi  keleluasaan  untuk  menggali  hukum  bahkan menemukan hukum jika memang harus demi keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Ainiyah,  Qurrotul.  2015.  Keadilan  Gender  Dalam  Islam – Konvensi  PBB  Dalam Perspektif Mazhab Shafi’I. Malang: Intrans Publishing.
Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada  Group.
Soejono  dan  Abdurahman,  H.  2003.  Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  Rineka Cipta.
Sulistyarini. 2020. Kesesuaian Alasan Suami hiperseksual Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1
Tahun
1974 tentang Perkawinan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Watch, Convention, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia  dan Yayasan Obor Indonesia, 2007. Hak Azasi Peremuan-Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender. Jakarta: Yayasan Obor  Indonesia.

## Artikel Jurnal lewat website
Di  Lorenzo,  Giorgio.  Ciocca,  G.  Hypersexuality:  The  controversial  mismatch  of  the psychiatric diagnosis. Diambil September, 7, 2020. Dari
https://www.researchgate.net/profile/Giorgio_Di_Lorenzo/publicati n/328042092
Kasmawati. 2013. Gender Dalam Perspektif Islam. Sipakalebbi’, 1 (1), 55-67.  Diambil Juli, 27, 2020. Dari https://media.neliti.com/media/publications/221501- gender-dalam persfektif-islam.pdf.
Rahmadhani, Isti. 2020. MENTAL ILLNESS Definisi Gangguan Umum Tanda  Tanda Awal  dan  Cara  Menanganinya.  Diambil  September,  7,  2020.  Dari https://www.researchgate.net/profile/Isti_Rahmadhani/publication
338448901
Zubeir,  Rusdi.  2012.  Gender  Dalam  Perspektif  Islam.  An  Nisa'a,  (7)  2,  103-118. Diambil Juli, 27, 2020. Dari https://media.neliti.com/media/publications/56929-ID-gender dalam-
perspektif-islam.pdf.

## Artikel Jurnal (DOI)
Kholis, Nur, Jumaiyah, Wahidullah. 2017. Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Al Ahkam, (27) 2, 195- 212. http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971

## Website
Bhasin,  Kamla.  Understanding  Gender.  Diambil  September  7,  2020  pukul  11.38. Dari http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214111410  46.pdf
Kelamin/ke-la-min/.  2012-2019.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  versi  daring. Diambil Agustus 10, 2020. Dari http://kbbi.web.id/kelamin .
Terjemahan  surat  Al  Baqarah  ayat  231.  2020.  Diambil  Agustus  18,  2020.  Dari https://tafsirweb.com/920-quran-surat-al-baqarah-ayat-231.html.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Lembaran  Negara Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Lembaran  Negara  Tahun  1975 Nomor 12.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam

## Putusan Pengadilan
Putusan Nomor 2670/Pdt.G/2012/PA/Lmg. Putusan Nomor 905/Pdt.G/2012/PA/JB. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2017/PA.Jbg. Putusan Nomor 0616/Pdt.G/2015/PA.Pw