## ANALISIS YURIDIS PROSES PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA   3 MENTERI TENTANG PTSL PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LABUHANBATU
Bernat Panjaitan * , Risdalina * , Maya Jannah * * Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu bernat.pjt@gmail.com

## ABSTRACT
Complete  Systematic  Land  Registration  is  the  legalization  of  assets  in  the  form  of  land  leveling activities for the first time in the context of issuing land rights certificates for all community groups, especially  middle  and  low  economic  groups.  This  study  aims  to  determine  whether  land  leveling through  the  PTSL  Program  carried  out  in  Labuhanbatu  Regency  can  run  smoothly  and  is  in accordance with applicable regulations. This research includes empirical legal research, where data is collected by means of literature studies and research to the location of the object of research and conducting interviews with relevant sources. The results of this study are the importance of the local government making a legal umbrella in the form of a regent regulation that discusses in detail the PTSL process in villages so that there is no extortion by village officials, especially for the poor, it can be expected to be free from the cost of issuing certificates of property rights through the PTSL program funded by the local government, but in its implementation of course there are obstacles, both technical and juridical, such as regional conditions, community aspects and others. The suggestion given by the author is that there should be more active socialization of intentions to the public, both through print and electronic media about the importance of registering land rights to obtain proof of ownership rights in the form of certificates. Likewise, the village government must carry out its duties so that the people in the area live in prosperity and can succeed in carrying out and completing the Systematic Complete Land Registration (PTSL) so that the land owned by the community is clearly guaranteed legal certainty, orderly administration and avoids disputes.

## Keywords: Juridical Analysis; Registration; Land .

## ABSTRAK
Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  adalah  legalisasi  aset  dalam  bentuk  kegiataan  pendataran tanah  untyuk  pertama  kalimya  dalam  rangka  penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah  untuk  semua kelompok masyarakat, terutama kelompok  menengah dan ekonomi rendah. Penelitian ini bertuuan untuk  mengetahui  apakah  pendataran  tanah  melalui  Program  PTSL  yang  dilakukan  di  Kabupaten Labuhanbatu dapat berjalan lancar dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, dimana data kumpulkan dengan cara studi literatur dan penelitian ke lokasi objek penelitian serta melakukan wawancara dengan sumber-sumber yang relevan. Hasil penelitian ini adalah pentingnya pemerintah daerah membuat payung hukum dalam bentuk peraturan bupati  yang  membahas  secara  rinci  proses  PTSL  yang  di  desa-desa  agar  tidak  terjadi  pungli  oleh perangkat desa khususnya bagi warga miskin dapat diharapkan bebas dari biaya penerbitan sertifikat hak  milik  melalui  program  PTSL  yang  didanai  oleh  pemerintah  daerah.,  tetapi  dalam implementasinya tentu ada saja kendala baik segi teknis maupun yuridi, seperti kondisi daerah, aspek masyarakat dan lainnya. Adapun saran yang diberikan penulis adalah agar dilakukan lebih giat lagi sosialisasi intensi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik tentang pentingnya pendataran  hak  atas  tanah  untuk  mendapatkan  bukti  hak  kepemilikan  dalam  bentuk  sertiikat. Demikian juga pemerintah desa harus menjalankan tugasnya sehingga masyarakat didaerahnya hidup sejahtera  dan  dapat  berhasil  dalam  melaksanakan  dan  menyelesaikan  Pendataran  Tanah  Lengkap
Sistematis  (PTSL)  sehingga  tanah  yang  di  miliki  masyarakat  jelas  terjamin  kepastian  hukumnya, tertib administrasi serta menghindari perselisihan.
Kata Kunci : Analisis Yuridis; Pendaftaran; Tanah.

## I. PENDAHULUAN
Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut  permukaan  bumi.  Tanah  adalah  suatu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur oleh Hukum Agraria itu bukanlah tanah  dalam  berbagai  aspeknya  tetapi  tanah dalam  arti  aspek  yuridisnyayaitu  yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan  bagian  dari  permukaan  bumi. Permukaan  bumi  yang  disebut  tanah  yang dapat  diberikan  kepada  dan  dapat  di  punyai oleh  orang-orang,  baik  sendiri  maupun bersama-samadengan  orang  lain  serta  badan hukum,  (H.  M  Arba,  2015:7).  Karena  tanah memiliki peran didalam kehidupan, sering hal ini  menimbulkan  permasalahan  serperti  tidak adanya  bukti  yang  kuat  untuk  membuktikan batas tanah kepemilikan dan masalah lain yang sangat kompleks di dalam masyarakat.
Maka baru tanggal 24 September 1960 Pemerintah  berhasil  membentuk  Hukum Agraria  Nasional,  yyang  dituangkandalam Undang-Undang  No.  Tahun  1960Tentag Pperaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961  dinilai  tidak  memadai  lagi  dalam mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan tuntutan pembangunan, maka peraturan tersebut mengalami perlakuan penyempurnaan dengan  membuat  aturan  yang  lebih  lengkao
lagi terbitlah revisi Peraturan Pemerintah No. 24  tahun  1997,  ini  diharapkan  dapat memberikan  jaminan  kepastianhukum  yang lebih kuat bagi setiap orang atau memiliki hak atas tanah.
Dalam  melakukan  pendataran  tanah tidaklah mudah, maka tidak sembarang orang dapat  melakukannya,  perlu  melalui  proses- proses administrasi yang telah ditentukan oleh pemerintah  sebagai  penyelemnggara  negara. Pendataran tanah merupakan persoalan penting  dalam  dalam  Undang-Undang  Pokok Agraria,  karena  pendataran  tanah  merupakan awal  dari  proses  lahirnya  sebuah  bukti kepemilikan.hak atas tanah. Utuk melaksanakan  perintah  dari  UUPA  guna mewujudkan  masyarakat  yang  sadar  akan pendataran tanah, maka Pemerintah khususnya Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Bdan Pertanahan  Nasional  sebagai  penyelennggara negara  di  bidang  pertanahan  dalam  hal  ini mempunyai  beberapa  program  antara  lain adalah  Pendataran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL), yang di tujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golonngan ekonomi lemah.  Selain  itu  PTSL  jjuga  merupakan sarana bagi Badan Pertanahan Nasional untuk dapat  menciptakan  gambaran  satu  desa lengkap, dan sebagai dasar mengolah administrasi kelengkapan data base pertanahan yang aktual dan terpercaya. Tujuan penelitian
ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana pelaksanaan  Pendatran  Tanah  Sistematis
Lengkap berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Badan Petanahan Labuhanbatu, dan bagaimana apabila tidak ada peraturan  Bupati  terkait  dengan  hanya  biaya PTSL yang sudah ditetapkan.
Dalam melaksanakan pendafftaran tanah pemerintah tidak membebankan seluruh biaya pendataran  tanah  yang  menjadi  kewaiban pemohon  pendaftaran  tanah,  sebagaimana yang  tertuang  dalam  Keputusan  Bersama Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala Badan Pprtanahan  Nasional,    Dalam  Negeri,  Meteri Desa  Pembanguinan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  No.  25/SKB/V/2017,  Nomor  : 590-3167A  Tahun  2017,  Nomor  34  Tahun
2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendataran Tanah Sistematis (SKB 3 Menteri Tahun  2017  berbunyi  :  da;am  hal  baiaya persiapan  pendataran  tanah  sistematis  tidak dianggarkan  da;am  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam diktum  ketiga  ,  menteri  dalam  negeri memerintahkan Bupati/ Walikota untuk membuat  peraturan  Bupati/Walikota  bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat. Peraturan  Bupati  tentang  biaya  PTSL  juga dapat  menguatkan  SKB  3  Menteri,  yang selama ini dalam SKB 3 Menteri menetapkan akan di lanjutkan dengan peraturan Bupati/Walikota, sehingga pamong desa tidak pumya  pegangan  payung  hukum  secara  jelas dari pemerintah kabupaten.
Dalam  hal  ini  objek  peneltian  adalah bagaimanakah Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  berdasarkan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/ Badan  Pertanahan  Nomor  12  Tahun  2017  di Kabupaten Labuhanbatu.
Permasalahan berikutnya  apa  yang  menjadi  faktor  kendala dalam Pelaksanaan Pendataran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Labuhanbatu,  apabila  tidak  ada  diterbitkan peratuan Bupati terkait PTSL.

## II. METODE PENELTIAN
Penelitian yang digunakan yaitu penelitian  normati,  akan  tetapi  penulis melakukan penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten  Labuhanbatu.  Penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  hukum  yang mengkaji dokumen yang menggunakan berbagai  data  sekunder  seperti  undang- undang,  keputusan  pengadilan,  teori  hukum dan  pendapat  sarrjana.  Peneltian  hukum  ini dilakukan  dengan  pemberlakuan  ketentuan hukum  normatif  berdasarkan  SKB  3  Menteri No.  25/SKB/V2017,  590-3167A  tahun  2017 dan No. 344 Tahun 2017.
Studi  literatur  difokuskan  pada  bahan hukum  primer  yaitu  peraturan  perundang- undangan  sepeti  UUPA  khusnya  SKB  3 Menteri  tentang  Pelaksanaan  Pendataran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Pendekatan yang digunakan adalah cara yang digunakan peneliti dalam memahamidan medekati  objek  peneltian  adalah  dengan metode  yuridis  empiris,  yaitu  pendekatan
peneltian yang mengkaji berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang  berlaku  di  kaitkan  dengan  realita  yang terjadi  di  lapangan  dalam  pelaksanaan Pendataran  Tanah  Sistematis  Lengkap  oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhambatu.sebagai
penyelenggara pendaftaran tanah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pelaksanaan Pendataran Tanah
Sistematis  Lengkap  di  Kabupaten Labuhanbatu
Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten
Labuhanbatu berdasarkan Peraturan  Menteri  Nomor  6  Tahun  2018 menjdapatt  jatah  kuaoota  sebesar  7.027 sertiikat  dari  pengadaan  PTSL  Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Labuhanbatu telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor : 01/JUKNIS- 400/XII/2016 tentang percepatan Pelaksanaan Pendataran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis.
Adapun  langkah-langkah  yang  diambil oleh  masing-masing  instansi  terkait  dalam pelaksanaan  program  Pendataran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau alur Koordinasi antara Kantor
Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan instansi lain :
1. Tingkat  Kantor  Pertananahan  Kabupaten
Labuhanbatu
Setelah Kepala Kantor Pertanahan
Labuhanbatu menentukan penetapan lokasi pelaksanaan  PTSL,  selanjutnya  pihak kantor membuat surat pemberitahuan yang
akan  diaukan  kepada  ppemerintah  daerah bahwa akan dilaksanakan Program PTSL di beberapa ddesa yang ada di dalam wilayah kecamatan yang telah ditetapkan.
2. Tingkat Kantor Pemerintah Daerah
Bupaati  selaku  Kepala  Pemerintahan
Daerah setelah menerima surat pemberitahuan memberikan Instruksi kepada  setiap  Kepala  Kantor  Kecamatan yang  telah  ditentukan  bahwa  kecamatan tersebut  ditunjuk  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Labuhanbatu  akan  diadakan Pelaksanaan Program PTSL.
3. Tingkat Kantor Kecamatan
Camat  selaku  Kepala  Wilayah  Kecmatan setelah  menerima  instruksi  ari  Bupati Kabupaten Labuhanbatu tentang penunjukan  Kecamatan  sebagai  lokasi pelaksanaan PTSL, segera memberitahukan kepada  setiap  Kepala  Desa  yang  ditunjuk oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sebagai lokasi pelaksanaan.
4. Pada Tingkat Kantor Desa
Setelah menerima surat pemberitahuan dari Kantor Kecamatan, Kepala Desa menunggu kordinasi lebih lanjut dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan  melaluui  beberapa  tahap antara lain :
a. Persiapan;
b. Penyuluhan;
c. Pengumpulan Data isik;
d. Pengumpulan Data Yuridis;;
e. Pemeriksaan Tanah;
f. Peengumuman dan Pemenetapan Hak;
g. Pembukuan Hak;
h. Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat
3.2 Faktor-Faktor Yang Menjadi

## Kendala Dalam Pelaksanaan PTS
Dalam pelaksanaan PTSL ada beberapa hambatan yang dialam petugas yaitu :
a. Tingkat Pendidikan Masyarakat.
b. Pemohon  PTSL  susah  untuk  dihadirkan pada saat kegiatan pengukuran.
c. Tanda batas tidak terpasang.
d. Kelengkapan syarat administrasi.
e. Kondisi  geografis  wilayah  Kabupaten Labuhanbatu.
3.3 Biaya  Program  Pendataran  Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL)
Berdasarkan  Keputusan  Bersama    3

## Menteri Tentang PTSL
Salah  satu  program  strategis  nasional pemerintahan  Jokowi  dibidang  Reforma Agraria  adalah  Pendaftaran  Tanah  Sistematis (PTSL),  yanh  hampir  sejenis  dengan  Prona  , bedanya pembuatan sertifikat Prona disosialisasikan gratis meskipun pada realisasinya masyarakat
terpaksa mengeluarkan sejumlah biayasedangkan penerbitan  sertiikat  lahan  melalui  PTSL  ini dikenakan  biaya  dengan  nominal  biaya  yang telah dilegalkan.
Oleh  sebab  itu  perlu  adanya  tiindakan pemerintah serta kesadaran masyarakat dalam rangka  pendataan  tanah  demi  terwujudnya tertib administrasi, tertib hukum, dan memenuhi  tuntutan  masyarakat  Indonesia.
Program  PTSL  ini  dibiayai  oleh  APBN Kementerian  ATR/BPN,  akantetapi  ada kegiatan yang tidak dibiayai oleh APBN yakni kegiatan  penyiapan  dokumen,  pengadaan Patok  Tapal  Batas,  materai  dan  operasional petugas  kelurahan/des,  biaya  tersebut  dapat dianggarkan dari APBD Kabupaten/Kota atau dari mayarakat melalui peraturan Bupati.

## IV. KESIMPULAN
Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB)  3  (tiga)  menteri  dalam  Diktum  tujuh konsideran  memutuskan  dengan  jelas  di tentukan besaran biaya yang diperlukan umtuk persiapan  pelaksanaan  PTSL  untuk  wilayah Sumetera Utara sebesar Rp. 250.000, dan tidak boleh  melebihi  dari  besarnya  biaya  yang ditetapkan,  sedangkan  untuk  batas  minimal tidak  ada  batasan  karena  penggunaan  sesuai kebutuhan.  Tidak  ada  perbedaan  biaya terhadap  setiap  jenis  tanah,  bai,  tanah  hibah, tanah warisan, tanah konversi dan lain-lainnya adalah  sama.  Biaya  yang  dikeluarkan  oleh pemohon  pada  setiap  desa  berbeda-beda berdasarkan  kesepakatan  antara  peserta  / pemohon  dengan  panitia  desa,  perbedaan  ini disebabkan karena letak dari desa relatif jauh dari Kantor Kecamatan dan Kantor Pertanahaan  Kabupaten  Labuhanbatu.  Kantor pertanahan sendiri dalam hal biaya kelihatannya sudah lepas tangan dari tanggungjawab, karena uang yang dibayarkan masyarakat  kepada  pihak  desa  tidak  sangkut pautnya  kepada  BPN  dalam  hal  ini  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Labuhanbatu,  dimana
hal  tersebut  sudah  disampaikan  kepada masyarakatsaat  penyuluhan  Program  PTSLdi desa. Sedangkan pihak desa/ kelurahan masih takut  untuk  melakukan  pengutipan  uang operasional  dari  masyarakat  terkait  PTSL tersebut,  karena  sebelum  adanaya  Peraturan Bupati menadi payung hukum bagi para kades tentang  pengaturan  pembiayan  persiapan pendataran  tanah  sistematis  lengkap,  uang sebesar Rp.250..000,- telah diatur dalam SKB 3  Menteri,  malka  diluar  itu  masyyarakat menganggap  sebagai  Pungutan  Liar  (Pungli) dan  ini  uga  sebagai  saah  satu  penghambat Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Labuhanbatu dalam  mensukseskan  program  PTSL  sesuai target  yang  diberikan.  Jika  mengacu  pada Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  3  Menteri biaya PTSL hanya 250.000,- perbidang tanah, namun  pada  faktanya  dilapangan  adanya laporan dari warga-warga desa yang dikenakan biaya awal lebih dari Rp. 25.000,-, oleh sebab itu  penting  dibuat  payung  hukum  berupa Perbup  yang  membahas  secara  rinci  proses PTSL  di  desa-desa  dalam  peraturan  Bupati tersebut  sehingga  diharapkan  warga-warga yang  tdak  mampu  dapat  diharapkan  terbebas dari  biaya  penerbitan  Sertiikat  Hak  Milik melalui  program  PTSL    yang  dibiayai  oleh pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
A.P.  Parlindungan, Pendataran  Tanah  di Indonesia  (berdasarkan  PP  NO.  24 Tahun  1997),  Di  lengkapi  dengan Peraturan  Jjabatan  Pejjabat  Pembuat Akta  Tanah  (PP  No.  37  Tahun  1998) , Mandar Maju, Medan 1999. Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian  Hukum,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2004.
Budi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia Sejarah  Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya,
Jilid I Hukum Tanah Nasiona, Dabatan,
Jakarta 2008.
H.M.  Arba, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sinar Graika, Jakarta, 2015.
Mhd.  Yamin  Lubis  dan  Abd.  Rahim  Lubis,
Pendataran Tanah Edisi Revisi Peraturan  No.  13  Tahiun  2010  tentang Jenis  Tari  atas  Jenis  Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan  Pertanahan  Nasional ,  CV.
Mandar Majju, 2010. Mudjiono, Hukum Agraria , Liberty Yogyakarta, 1992.
Sahnan, Hukum  Agraria  Indonesia ,  Setara Press, Malang, 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 5 Tahhun 1960 Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Ppokok  Agraria Presiden Republik Indonesia..
Peraturan  Pemerintah  Republik ndonesia Nomor  :  24  Tahun  1997 Tentang Pendataran Tanah.
Peratutran  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/
Keapal  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2017  Tentang  Percepatan  Pendataran Tanah sistematis lengkap.
Surat  Keputusan  Bersama  3  Menteri  No.
25/SKB/V2017, 590-3167A tahun 2017 dan No. 344 Tahun 2017.