https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING

## COLLABORATIVE GOVERNANCE IN HANDLING STUNTING
Nindya Tiara Fatikha * , Ane Permatasari
Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta *Koresponden email: nindya.tiara.isip20@mail.umy.ac.id

## ABSTRAK
Stunting pada bayi menjadi permasalahan krusial yang masih dihadapi Indonesia sehingga memerlukan langkah dalam upaya  penanganannya.  Penanganan  stunting  di  Indonesia  tidak  hanya  menjadi  tugas  pemerintah,  tetapi  juga membutuhkan  kerjasama  dari  semua  pihak.  Namun,  dalam  kolaborasi  tersebut,  peran  kementerian  dan  lembaga menjadi  yang  terdepan  dalam  penanganan  stunting  di  Indonesia.  Tujuan  penelitian  pada  artikel  ini  yaitu  untuk mengetahui collaborative governance antara kementerian dan lembaga-lembaga dalam upaya penanganan stunting di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka  dan  sumber  data  sekunder.  Teknik  analisis  data  menggunakan  interactive  model  yang  didasarkan  pada dinamika collaborative governance menurut Emerson dan Nabatchi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam kolaborasi, seperti Kemenkes, Kemenag, Kemensos, BKKBN, BPOM, dan lain-lain. Peran yang dilakukan melalui kolaborasi tersebut memiliki dampak pada penurunan stunting di Indonesia.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan  kolaborasi  antara  kementerian  dan  lembaga  telah dilakukan  dengan  baik,  tetapi  perlu  adanya  pengembangan  lanjutan.  Penelitian  ini  mengimplikasikan  bahwa  zero stunting akan dapat dicapai apabila kementerian dan lembaga mengikutsertakan dan mengoptimalkan peran pihak lain non-pemerintah dalam penanganan stunting.
Kata kunci : Collaborative governance ; kementerian; lembaga; stunting

## ABSTRACT
Stunting in infants is a crucial problem that is still being faced by Indonesia so it requires steps in efforts to handle it. Handling stunting in Indonesia is not only the government's task, but also requires cooperation from all parties. The research objective in this article is to find out collaborative governance between ministries and institutions in efforts to tackle stunting in Indonesia. This article uses a descriptive qualitative research method. Data collection techniques with literature study and secondary data sources. The data analysis technique uses an interactive model based on the dynamics  of  collaborative  governance according  to  Emerson and  Nabatchi.  The  results  of  the  research  show  that there are various ministries and institutions involved in the collaboration, such as the Ministry of Health, Ministry of Religion, Ministry of Social Affairs, BKKBN, BPOM, and others. The role carried out through this collaboration has had an impact on reducing stunting in Indonesia. This research concludes that the implementation of collaboration between ministries and agencies has been carried out well, but further development is needed. This research implies that zero stunting can be achieved if ministries and agencies involve and optimize the role of other non-government parties in handling stunting.
Keywords: Collaborative governance; ministries; institutions; stunting

## PENDAHULUAN
Persoalan stunting merupakan persoalan besar yang  berskala  nasional  dikarenakan  tingginya angka  tersebut  di  Indonesia,  dimana  hal  ini  me- ngarah  pada  Perpres  dan  kebijakan  pembangunan di Bappenas (Apriska et al., 2022). Terkait dengan program  SDGs,  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  IV  2020-2024  me- miliki  tujuh  perencanaan  terhadap  pembangunan yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia.
Stunting  merupakan  suatu  keadaan  yang dilihat dari tinggi badan seorang bayi lebih pendek dengan bayi yang lain, atau dikenal gagal tumbuh. Penyebab stunting ini dikarenakan oleh nutrisi atau
gizi yang dikonsumsi oleh bayi dalam waktu 1000 hari pertama sangat kurang, yang mana dalam hal ini  dapat  mengakibatkan  kematian.  Berdasarkan persoalan  ini,  Indonesia  sebagai  salah  satu  dari banyak negara yang memiliki nilai tinggi daripada negara  dengan  pendapatan  menengah  lainnya dalam  prevalensi  stunting  (Widaryanti,  2019).  Di Indonesia,  sekitar  30,8%  anak  di  bawah  5  tahun masih terpengaruh stunting, yang mana lebih tinggi dari  rata-rata  wilayah  Asia  yaitu  21,8%  (Global Nutrition  Report,  2023).  Untuk  itu,  Indonesia bertekad menurunkan kondisi ini dengan mencapai penurunan sebesar 14% pada tahun 2024.
Gambar 1. Prevalensi Stunting di Indonesia (Kemenkes RI, 2023)
Pravalensi  stunting  di  Indonesia  menurun yakni  pada  tahun  2021  sebesar  24,4%  menjadi 21,6%  pada  tahun  2022  (UPK  Kemenkes  RI, 2021).  Angka  tersebut  menunjukkan  penurunan sebesar  2,8%.  Hasil  pencapaian  tersebut  selaras dengan  sasaran  yang  digalakkan  oleh  Kemenkes yakni  sekitar  2,7%  menurun  disetiap  tahunnya. Apabila  dilihat  dari  tahun  2007  sampai  2018, prevalensi kasus stunting turun hanya mencapai 6% dalam  11  tahun  terakhir.  Selain  itu,  persen  pre- valensi stunting  juga  cenderung  fluktuatif  dimana turun  pada  tahun  2010,  naik  di  tahun  2013,  dan turun kembali pada tahun 2018.
Berdasarkan gambar di atas, angka stunting di Indonesia memang terjadi penurunan dari tahun ke 2021-2022. Namun, stunting menjadi masalah gizi yang paling tinggi terjadi oleh balita di Indonesia. Sebagaimana pada data dibawah ini:
Gambar  2. Survei  Status  Gizi  Indonesia  (Kemenkes, 2023)
Berdasarkan data  diatas menunjukkan  bahwa stunting menjadi salah satu permasalahan gizi pada balita yang perlu memperoleh perhatian dari semua pihak,  baik  pemerintah  dan  masyarakat.  Hal  ini dikarenakan prevalensi angka stunting yang masih cukup tinggi, yaitu pada tahun 2022 sebesar 21,6%. Dimana  angka  tersebut  di  atas  batas  yang  di-
tetapkan  standar  Organisasi  Kesehatan  Dunia (WHO)  yaitu  sebesar  20%  (Asri,  2023).  Hal  ini membuktikan  bahwa  stunting  di  Indonesia  masih dalam  kategori  masalah  yang  krusial  sehingga perlu adanya penanganan dari semua pihak.
Berdasarkan hasil pelaporan UNICEF, WHO, dan World Bank, pada tahun 2020 diperhitungkan kira-kira  terdapat  149,2  juta  anak  atau  senilai dengan  22%  yang  berada  di  dunia  merasakan stunting  (Apriska  et  al.,  2022).  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  men- jelaskan  bahwasannya  dalam  pengendalian  ma- salah  kesehatan  diperlukan  keterikatan  terhadap kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam usaha penanggulangan stunting di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah saja, tetapi  juga  membutuhkan  kerjasama  dari  lapisan masyarakat  (Damayanti  et  al.,  2021).  Pemerintah Indonesia  juga  menyinergikan  antarkementerian dan  lembaga  dalam  menghadapi  permasalahan stunting. Kolaborasi tersebut mulai dari Kemenkes, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kominfo, Ristekdikti, Kementerian Perdagangan, Kemensos, BKKBN, hingga Tim Nasional Percepatan Penang- gulangan  Kemiskinan  (TNP2K),  dan  kementerian dan  lembaga  lainnya  dalam  menggapai  tujuan SDGs nomor dua (Saputri & Tumangger, 2019).
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  maka penulis  memiliki  ketertarikan  untuk  memahami dan mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana peran kementerian  dan  lembaga-lembaga  terkait  dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Indo- nesia.  Dalam  hal  ini,  peneliti  menggunakan  per- spektif collaborative governance.
Gambar  3. Analysis Public  Policy and Collaborative Governance Themes (Vos Viewers, 2023)
Berdasarkan pada hasil analisis VOS Viewer yang berkaitan dengan keyword Public Policy and Collaborative Governance pada  analysis  database menunjukkan  bahwa  pembahasan  yang  berkaitan dengan  tema  terkait  hanya  terfokus  pada  satu cluster saja. Dalam hal ini terdapat pada cluster 1 dengan adanya keyword Collaboration, Governan-
ce, dan Policy  Process. Sedangkan  pada  cluster yang lain belum menunjukkan atau belum memiliki hubungan dengan topik Collaborative Governance , terutama  tidak  ada  keterkaitan  dengan  topik  yang mengacu  pada  kolaborasi  dari  kementerian  dan lembaga  khususnya  dalam  penanganan  stunting. Hal ini menunjukkan kurangnya penelitian terkait collaborative  governance antar  kementerian  dan lembaga dalam penanganan stunting di Indonesia. Dengan  demikian,  hal  ini  menjadi  suatu novelty atau kebaharuan dalam penelitian ini yang berfokus pada peran kementerian dan lembaga dalam pena- nganan  stunting  di  Indonesia  melalui  perspektif collaborative governance .
Adanya  kesenjangan  pada  dinamika collabo- rative governance dalam penanggulangan stunting yang  ditandai  dengan  kewajiban  hukum  sektor swasta  untuk  memfokuskan  penanganan  stunting masih  lemah,  kepemimpinan  kolaboratif  terpusat, dan  akomodasi  dukungan  sumberdaya  dari  pihak eksternal, seperti ormas, swasta, perguruan tinggi, dan  media  lemah  (Saufi,  2021).  Konsep collabo- rative  governance menurut  Ansell  and  Gash menemukan bahwa belum efektifnya collaborative governance dalam  mengelola  kampong  wisata yang  disebabkan  penyelenggaraan  desa  wisata dipengaruhi  oleh  unsur  internal  dan  eksternal, antara lain aspek budaya, kelembagaan pengelola, anggaran,  letak  geografis,  masyarakat,  dan  SDM (Molla et al., 2021). Selain itu, konsep kolaborasi dalam penanganan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula melalui teori Ansell and Gash belum berjalan dengan baik karena pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi atau universitas belum dilibatkan, serta  minimnya sumberdaya dari  bagian anggaran dan peralatan (Umabaihi et al., 2022).
Sedangkan  konsep collaborative  governance melalui pendekatan pentahelix menunjukkan hasil adanya peningkatan penyebaran kasus covid-19 di Kota Padang (Putera et al., 2020). Selaras dengan studi  yang  menerapkan  enam  kriteria  tata  kelola kolaboratif  penta-helix,  yang  memenuhi  lima  kri- teria dan gagal memenuhi kriteria keterlibatan pe- nuh selama proses berlangsung. Hal ini menunjuk- kan  bahwa  intervensi  stunting  di  Jawa  Barat  me- miliki  kerangka  kerja  yang  mengakomodir  tata kelola kolaboratif, namun implementasinya masih jauh dari harapan (Afandi et al., 2021).
Teori tata  kelola  kolaborasi  Ansell  dan  Gash menemukan bahwa proses kolaboratif penanganan stunting  di  UPTD  Puskesmas  Champel  telah  ber- hasil,  dilihat  dari  keterlibatan  swasta  dan  mas- yarakat (Ipan et al., 2021). Selain itu, collaborative governance dalam  penanggulangan  stunting  me- nurut  teori  Ansell  dan  Gash  sudah  efektif  di-
buktikan  dengan  menurunnya  angka  stunting akibat  kegiatan  kelas  stunting  yang  dilaksanakan setiap sebulan sekali (Putri & Nurcahyanto, 2021).
Teori collaborative governance Emerson dan Nabatchi  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan colla- borative  governance dalam  pencegahan  penye- baran  tuberkulosis  rumah  sakit  paru  Jawa  Barat belum  memenuhi  konsep  dinamika  kolaborasi Emerson  dan  Nabatchi  karena  belum  berjalannya kolaborasi  secara  sinergi  dengan  LSM  atau masyarakat (Mustiasih, 2022). Sejalan dengan teori dari  Emerson  dan  Nabatchi  yang  menunjukkan bahwa  program  yang  dilaksanakan  hanya  bersifat formalisme  untuk  memenuhi  tuntutan  dari  pe- merintah pusat serta program yang dikerjakan oleh OPD mempunyai sasaran dimana satu dengan yang lainnya  tidak  saling  terkait  sehingga  dapat  dilihat bahwa  kinerja  tim  koordinasi  penanggulangan stunting hanya diukur dari kinerja dinas kesehatan (Candarmaweni & Rahayu, 2020).
Pelaksanaan  tata  kelola  kolaboratif  diukur dengan  dinamika  kolaborasi,  hasilnya  tata  kelola kolaboratif dalam mengatasi stunting di Kecamatan Berbah  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  meng- hasilkan  penurunan  angka  stunting.  Namun,  ter- dapat  beberapa  kendala  seperti  belum  tersedianya forum  komunikasi  di  kecamatan,  keterbatasan alokasi anggaran, minimnya partisipasi swasta dan perguruan  tinggi,  dan  terbatasnya  keterlibatan masyarakat  (Permatasari  et  al.,  2022).  Selain  itu, konsep  dinamika  kolaborasi  menyebutkan  bahwa collaborative  governance dalam  mencegah  pe- nyakit  HIV  dan  AIDS  di  Jakarta  sesuai  dengan konsep dinamika kolaboratif. Namun, masyarakat, LSM,  dan  pemerintah  memiliki  pemahaman  ber- beda  tentang  prinsip  dan  prosedur  tata  kelola kolaboratif  yakni  pada  bagian  determinasi  yang masih terbatas (Fauzi & Sri Rahayu, 2019).
Berdasarkan  tinjauan  pustaka  diatas,  belum terdapat penelitian yang memakai studi kasus ten- tang  kolaborasi  yang  dilaksanakan  oleh  kemen- terian dan lembaga-lembaga terkait dalam penang- gulangan  stunting  di  Indonesia.  Adapun novelty atau  kebaharuan  penelitian  ini  dengan  studi-studi sebelumnya  yaitu  peneliti  memakai  konsep  dina- mika Collaborative Governance menurut Emerson dan Nabatchi yang meliputi keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama un- tuk  dianalisis  terhadap  pelaksanaan  proses  kola- borasi  yang  dilaksanakan  terhadap  kementerian dan lembaga terkait dalam penanganan stunting di Indonesia (Mustiasih, 2022)
Tingginya angka stunting di Indonesia mem- buat  peneliti  tertarik  meneliti  masalah  tersebut. Oleh sebab itu, peneliti bertujuan meneliti tentang
collaborative  governance kementerian  dan  lem- baga-lembaga  terkait  dalam  pencegahan  dan  pe- nanggulangan stunting di Indonesia. Peneliti mem- bahas  tentang  bagaimana  kolaborasi  yang  dilaku- kan oleh kementerian dan lembaga-lembaga terkait dalam  penanganan  stunting  di  Indonesia  dengan menggunakan konsep collaborative governance .

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualita- tif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  de- ngan melakukan setting di kehidupan nyata untuk menyelidiki dan mengetahui kejadian yang terjadi (Chariri,  2009).  Jenis  penelitian  yang  digunakan merupakan  deskriptif.  Teknik  deskriptif  merupa- kan  penggambaran  suatu  keadaan  yang  terjadi secara  aktual  saat  penelitian  berlangsung  (Surya Dharma, MPA., 2008). Pada penelitian ini, Peneliti akan mengkaji dan mendeskripsikan collaborative governance lembaga dan kementerian dalam upaya penanganan stunting di Indonesia.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  studi  pustaka  dan  sumber  data  sekunder dengan sumber utamanya yaitu artikel jurnal, buku, dan studi perpustakaan lain berupa dokumen terkait penelitian. Studi kepustakaan merupakan aktivitas pengumpulan  bahan-bahan  yang  berhubungan dengan  penelitian,  yang  bersumber  dari  artikel jurnal  ilmiah, literature, dan  penulis  untuk  mem- peroleh  informasi  yang  bersifat  teoritis  sehingga peneliti  memiliki  landasan  teori  kuat  dalam  hasil ilmiah  (Moto,  2019).  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah interactive model menurut  Miles  dan  Huberman  yaitu  pe- ngumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan  kesimpulan. Hasil  analisis  kemudian dideskripsikan  berdasarkan  dinamika Collabora- tive  Governance menurut  Emerson  dan  Nabatchi (Mustiasih, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika  Collaborative  Governance  dalam Penanganan Stunting

## Keterlibatan Berprinsip
Emerson  dan  Nabatchi  menyatakan  keterli- batan berprinsip didefinisikan sebagai masalah dan solusi  alternatif  (Candarmaweni  &  Yayuk  Sri Rahayu,  2020).  Prinsip  keterlibatan  difokuskan pada  bagaimana  menciptakan  keterlibatan  antar aktor  dari  semua  pemangku  kepentingan  untuk mewujudkan goals bersama  dan  keterlibatan  ber- prinsip,  aktor-aktor  dengan  perspektif  yang  ber- beda  dapat  bersinergi  untuk  menyelesaikan persoalan  (Mustiasih,  2022).  Adapun  keterlibatan kementerian  dan  lembaga  dalam  berkolaborasi
penanggulangan  stunting  yakni  pemerintah  Indo- nesia  melakukan  sinergi  antarkementerian  dan lembaga  dalam  menghadapi  permasalahan  stun- ting.  Kolaborasi  tersebut  mulai  dari  Kemenkes, Kementerian  Kominfo,  Ristekdikti,  Kemensos, Kemenag,  BKKBN,  TNP2K,  hingga  BPOM  dan kementerian  dan  lembaga  lainnya  (Satriawan, 2018).
Kementerian  Kesehatan  sebagai  pelopor dalam penanggulangan masalah stunting telah me- laksanakan  berbagai  langkah  dan  cara  guna  men- capai  penurunan  prevalensi  stunting  di  Indonesia. Cara  tersebut  berupa  perbaikan  gizi  secara eksklusif,  proses  menangani  masalah  kurang gizi, penambahan gizi berupa pemberian vitamin, kelas untuk  ibu  hamil,  penyuluhan  kepada  calon  ibu untuk  pemberian  ASI  eksklusif,  gerakan  gizi seimbang, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Kemenkes, 2018). Penyelesaian masalah stunting harus  dilaksanakan  dengan  berbagai  cara  ter- integrasi  dan  kolaboratif  oleh  berbagai  pihak  se- bagai  pemangku  kepentingan  (Kemenkeu  RI, 2022).  Oleh  karena  itu,  Kemenkes  berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga-lembaga.
Kemenkes  bekerjasama  dengan  Kementerian Perindustrian  dan  Dinas  Perindustrian  dalam  hal bahan  pangan  tambahan  agar  dapat  tersampaikan secara  mereta  kepada  seluruh  masyarakat.  Dalam pengawasan  keamanan  pangan,  Kemenkes  ber- integrasi  terhadap  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk  Halal  (BPJPH)  Kemenag,  BPOM,  dan Kementerian  Kominfo  dalam  menjaga  keamanan dan  kualitas  makanan,  sertifikasi  labelisasi  halal, dan promosi bahan pangan. Kementerian Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  juga mendukung dengan adanya pengadaan fasilitas air bersih  dan  sanitasi  yang  berupa  program  Penye- diaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas),  Sistem  Penyediaan  Air  Minum (SPAM)  Perdesaan  dan  Sanitasi  Perdesaan  Padat Karya (Kementerian PUPR, 2019).
TNP2K yang berkolaborasi dengan kemenkes melalui  programnya  dalam  penanganan  stunting yakni intervensi gizi secara spesifik yang diarahkan untuk  anak  atau  balita  dalam  seribu  (1000)  hari pertama  kehidupan  seperti  pemberian  nutrisi  dan vitamin  untuk  ibu  hamil,  adanya  imunisasi,  dan lain-lain (TNP2K  &  Indonesia,  2018).  Selain  itu, intervensi  gizi  yang  sensitif.  Dimana  untuk  inter- vensi  gizi  sensitif  ini  dengan  beberapa  aktivitas pembangunan  di  luar  bidang  kesehatan  yakni penyediaan layanan kesehatan, air bersih, dan lain- lain (TNP2K & Indonesia, 2018). Kemudian, Ke- mensos  juga mendukung  dengan  adanya  Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberian Bantuan
Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  dan  pembangunan prasarana  kepada  sejumlah  keluarga  yang  tidak berkemampuan. Selain itu, bantuan pangan berupa beras  yang  telah  diberikan  penambahan  zat  atau nutrisi  penting  agar  gizi  warga  dapat  terpenuhi dengan baik.
Kemensos melalui Badan Pendidikan, Peneli- tian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) meningkatkan kualitas  SDM  kepada  pendamping  PKH  melalui pemberian bahan ajar atau buku cetak terkait stun- ting dalam pendidikan dan pelatihan. Kementerian Desa  dan  PDTT  mempunyai  kewenangan  pada penyaluran anggaran desa untuk pembangunan pra- sarana  dasar  yang  berguna  pada  perbaikan  ke- hidupan  masyarakat,  seperti  membangun  sumur, air bersih, MCK, polindes, dan posyandu (Kemen- terian Desa dan PDTT, 2021).
Kemdikbud  memposisikan  penanganan  stun- ting  sebagai  agenda  utama  di  tingkat  PAUD melalui terbentuknya PAUD Holistik Integratif dan peningkatan  kompetensi  guru  PAUD  (Kemen- dikbud, 2020). PAUD merupakan usia yang emas dalam  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak. Selain  itu,  terdapat  program  Gerakan  Masyarakat Hidup  Sehat  (GERMAS),  yang  berkolaborasi  de- ngan Kampus Siaga Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)  dan  Asosiasi  Institusi  Pendidikan Tinggi Bidang Gizi (AIPGI) (Ditjen Dikti, 2021).
Kementerian Kominfo melalui caranya dalam penyebaran  informasi  mengenai  stunting  mem- berikan  program,  sebagaimana  kepercayaan  mas- yarakat  Indonesia  dengan  media  yang  kuat.  Pen- tingnya media informasi dalam melakukan peman- faatan  untuk  memberikan  informasi  yang  aktual, terpercaya, dan berkualitas bagi masyarakat. Media menjadi  dasar  atau  fondasi  bersama  dengan melibatkan seperti pemerintah, akademisi, swasta, dan  masyarakat  untuk  melakukan  penyebaran informasi  yang  berkaitan  dengan  stunting.  Ke- menterian  Kominfo  bertekad  untuk  menyediakan informasi yang berhubungan dengan stunting, gizi atau  nutrisi,  dan  pertumbuhan  dan  atau  perkem- bangan  pada  anak,  baik  melalui  forum  GenBest, yang  dapat dibuka melalui  website  yang  bernama genbest.id,  akun  medsos  @genbestid  dan  @info- kompmk,  serta  terdapat  aplikasi  yang  dapat diunggah  melalui  android  yaitu  Aplikasi  Anak Sehat (Kominfo, 2019).
Kementerian  PPN/Bappenas  berkoordinasi dengan Kemendagri, Kemenkes, BKKBN, Kemen- keu,  dan  Setwapres  dalam  menetapkan  seluruh kabupaten/kota  sebagai  lokus  tahun  2022  sebagai langkah  untuk  melakukan  penurunan  angka  stun- ting secara global di daerah dengan stunting tinggi (Kementerian  PPN/Bappenas,  2021).  Sementara
Kementerian  Agama,  Badan  Kependudukan  dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Ba- dan  Riset  Inovasi  Nasional  (BRIN)  juga  men- dukung  dengan  membuat  kebijakan  bahwa  bagi calon pengantin, sebelum melangsungkan pernika- han, tiga bulan sebelumnya  dihimbau  untuk  lapor ke KUA dan melakukan check-up. Apabila terdapat masalah  seperti  anemia  atau  kurang  gizi  maka dianjurkan  untuk  menunda  kehamilan  demi  ke- sehatan dan keselamatan pada ibu dan bayi sampai dengan  nustrisi  dan  gizinya  terpenuhi  (Kemen- terian Agama, 2023).
Kementerian  Keuangan  bekerjasama  dengan kementerian  dan  lembaga  dalam  persediaan  dana untuk penanggulangan stunting. Melalui cara mem- berdayakan  APBN,  APBD,  dana  alokasi  khusus (DAK),  dan  pendapatan  lain  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah (Kemenkeu  RI,  2022).  Dalam  usaha  melindungi masyarakat  Indonesia  khususnya  anak-anak  Indo- nesia,  pemerintah  terus  berusaha  dalam  pening- katan  mutu  SDM  di  Indonesia  dan  mencegah peningkatan  stunting  melalui  intervensi  spesifik dan  intervensi  sensitif  dan  dukungan  anggaran. APBN  mengalokasikan  anggaran  untuk  pelak- sanaan tugas berbagai kementerian/lembaga dalam mendukung  kesejahteraan  anak  di  bidang  ke- sehatan  dan  perlindungan  anak  yaitu  sebesar Rp48,3  triliun  pada 2022 dan  Rp49,4  triliun  pada 2023 (Kemenkeu, 2023).
Berdasarkan  penjelasan  diatas  menunjukkan bahwa  adanya  kerjasama  atau  kolaborasi  yang dilakukan  kementerian  dan  lembaga  dalam  pena- nggulangan dan pencegahan stunting. Tidak hanya kementerian  dan  lembaga  di  Indonesia,  tentu  ada keterlibatan  juga  dengan  swasta,  akademisi,  per- guruan  tinggi,  masyarakat,  bahkan  kerjasama dengan  institusi  asing  dalam  mengatasi  masalah stunting  di  Indonesia.  PT  Holland  for  Water (NAZAVA)  dan  Global  Alliance  for  Improved Nutrition  (GAIN)  bekerjasama  dalam  status  gizi terutama  pada  1000  HPK  (Hari  Pertama  Kehi- dupan) dan ketersediaan air minum layak dan ber- sih  sehingga  harapannya  dapat  menekan  kasus stunting  (Community,  2016).  Dengan  demikian, proses  kolaborasi  sudah  terlaksana  dengan  baik sehingga untuk menuju zero stunting semua pihak harus bersama-sama mengupayakan dan mengopti- malkan langkah pencegahan stunting.

## Motivasi Bersama
Motivasi  bersama  merupakan  alur  dalam menguatkan  individu  yang  terwujud  dari  kompo- nen yakni kepercayaan bersama, pemahaman ber- sama,  legitimasi  internal,  dan  komitmen  (Mus-
tiasih,  2022).  Implementasi  kolaborasi  dalam penanganan  stunting  di  Indonesia  adanya  keper- cayaan bersama. Dalam kerjasama terdapat kriteria tertentu  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  adanya kepercayaan dan aksesibilitas (Ismail et al., 2023). Selain  itu,  penelitian  lain  mengemukakan  bahwa adanya  kepercayaan  juga  menjadi  salah  satu  hal penting  dalam  proses  kolaborasi  (Maylani  & Mashur,  2019).    Dalam  penerapannya,  hal  ini  di- lihat  dengan  adanya  komunikasi  yang  sering dilakukan sehingga memperkuat kepercayaan antar kementerian  dan  lembaga,  seperti  kolaborasi  Ke- menkes  dengan  Kemensos,  bahkan  dengan  lem- baga-lembaga  seperti  TNP2K,  BPOM,  dan  lain- lain.
Ansell  &  Gash  mengemukakan  bahwa  para pemangku  kepentingan  harus  memiliki  pemaha- man yang sama dari adanya kolaborasi, seperti visi dan  misi,  tujuan,  dan  kesesuaian  masalah  (Setia- wandari  &  Kriswibowo,  2023).  Selanjutnya,  pe- nelitian  lain  menjelaskan  bahwa  para  pemangku kepentingan juga harus meningkatkan pemahaman bersama  terkait  yang  akan  dicapai  bersama (Bustomi et al., 2022). Adapun pihak yang terlibat dalam penanganan stunting ini adalah kementerian dan  lembaga  di  Indonesia  yang  sudah  cukup  me- ngerti terhadap tugas, kemampuan, dan fungsinya dari setiap pihak tersebut. Dalam penerapannya, hal ini  dibuktikan  dengan  keselarasan  langkah, kebijakan,  program  yang  diselenggarakan  oleh setiap kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, bentuk  usaha  lain  dalam  meningkatkan  pema- haman  bersama  yaitu  adanya  koordinasi  dan musyawarah yang dibuktikan dengan pelaksanaan Rapat  Koordinasi,  Rapat  Kerja,  yang  dilakukan oleh  kementerian  dan  lembaga  (Menpan,  2023). Dengan  begitu,  dapat  meningkatkan  usaha  dalam menekan angka stunting di Indonesia.
Legtimasi  internal  yaitu  pengakuan  yang bermula  dari  internal  kerja  sama,  dalam  hal  ini pihak-pihak  yang  turut  bersinergi  dan  berkola- borasi diharapkan bisa meyakinkan dan jujur pada kepentingan  bersama  (Arrozaaq,  2016).  Dalam pelaksanaannya,  legitimasi  internal  dilihat  dari proses  kerjasama  yang  berjalan.  Kerjasama  yang dilaksanakan  masing-masing  pihak  sudah  cukup baik,  dilihat  dengan  adanya  sosialisasi,  rapat, bahkan  pelatihan  yang  dilaksanakan.  Misalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenkes bekerja sama  dengan  Germas  dalam  mempercepat  turun- nya  angka  stunting  (Kementerian  Kesehatan, 2023).
Dalam collaborative governance , terdapat pe- nelitian  yang  mengemukakan  bahwa  komitmen merupakan  suatu  bentuk  keyakinan  adanya  tata
kelola kolaboratif yang dapat menciptakan manfaat untuk  setiap  pihak  dan  kepentingan  masyarakat (Arifin & Utami, 2018). Selain itu, penelitian lain mengungkapkan bahwa bentuk komitmen dari para pemangku  kepentingan  dapat  dilihat  melalui adanya  bentuk  kerjasama  dan  saling  membantu untuk  mencapai  tujuan  (Mafaza  &  Setyowati, 2020).  Dalam  penerapannya,  hal  ini  dibuktikan bahwa  antar  kementerian  dan  lembaga-lembaga memiliki  visi,  misi,  tujuan,  serta  cita-cita  yang selaras  yaitu  penanganan  dan  penurunan  angka stunting di Indonesia. Selain itu, adanya kesesuaian program  atau  aktivitas  yang  dilaksanakan  dari tingkat pusat sampai di tingkat paling bawah dalam penanganan stunting. Dari penjelasan diatas, dapat diketahui  bahwa  sudah  tercipta  motivasi  bersama dalam penanganan stunting. Namun, pelaksanaan- nya masih perlu dioptimalkan lagi untuk mencapai zero stunting.

## Kapasitas Aksi Bersama
Kapasitas  dalam  melaksanakan  aksi  bersama terdiri  atas  unsur-unsur  yakni  prosedur  dan  ke- sepakatan  institusi,  kepemimpinan,  pengetahuan, dan sumber daya (Mustiasih, 2022). Emerson dan Nabatchi  mengungkapkan  bahwa  prosedur  dan kesepakatan institusi terdapat susunan berjaringan dan  pelaksanaan,  dikarenakan  apabila  suatu  lem- baga  kolaborasi  mampu  terwujud  sehingga  di- butuhkan konsep kepemimpinan kolaboratif (Mustiasih,  2022).  Selain  itu,  Molla  berpendapat bahwa  regulasi  merupakan  kekuasaan  yang digunakan suatu lembaga untuk mengatur aktivitas dalam  kekuasaan  mereka  (Setiawandari  & Kriswibowo,  2023).  Dalam  penerapannya,  hal  ini dilihat  dengan  adanya  kesepakatan  kerjasama, seperti  Surat  Perjanjian  Kerjasama  Operasional Direktorat  Gizi  Masyarakat  Kemenkes  RI  dan Fakultas  Kedokteran  Universitas  Syiah  Kuala dalam  pendampingan  program  pencegahan  dan penanggulangan  stunting  (SPKO  Kemenkes, 2019).
Vagen  Maintaning  dan  Huxman  (2003)  me- ngungkapkan  bahwa  kepemimpinan  digunakan sebagai langkah memberdayakan dan memobilisasi para  pemangku  kepentingan  untuk  mengoptimal- kan  proses  kolaborasi  (Setiawandari  &  Kriswi- bowo,  2023).  Dalam  pelaksanaannya,  kepemim- pinan dilihat dengan adanya peran pemimpin dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang berhubungan dengan stunting seperti Peraturan Presiden Nomor 72  Tahun  2021  tentang  Percepatan  Penurunan Stunting. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, serta adanya kebijakan yang mem- punyai keterkaitan dengan stunting yakni Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
Selanjutnya,  pengetahuan  yang  mana  iptek sudah membawa kemajuan pesat dalam kehidupan, dengan mencari berbagai informasi di media sosial akan  memperoleh  banyak  literasi  ilmu  yang  juga mudah  diakses  (Hendriana  &  Subarkah,  2023). Selaras  dengan  pelaksanaannya,  pengetahuan  be- rupa  penyaluran  informasi yang  berkaitan  dengan stunting dan dilaksanakan oleh pihak terkait seperti Kementerian  Kominfo  dengan  memakai  banyak media  sehingga  dapat  dijangkau  masyarakat dengan  mudah,  seperti  website,  instagram,  you- tube,  dan  lain-lain.  Informasi  yang  diberikan seperti  prevalensi  stunting  di  Indonesia,  faktor penyebab  kasus  sunting,  cara  mencegah  stunting mulai  dari  pola  makan,  pola  asuh,  dan  lain-lain. Oleh  sebab  itu,  masyarakat  di  Indonesia  bisa membaca  dan  mengerti  infomasi  yang  berkaitan terhadap  stunting  lebih  banyak  dan  mendalam. Pengetahuan  juga  dapat  disalurkan  berupa  per- temuan atau rapat dalam menyampaikan hasil yang dicapai oleh para pihak terkait.
Van  Metter  dan  Van  Horn  mengungkapkan bahwa  keberhasilan  suatu  kebijakan  sangat  dipe- ngaruhi  oleh  sumberdaya,  baik  kualitas  manusia, ketersediaan anggaran, dan peralatan (Sutami et al., 2020).  Selain  itu,  penelitian  lain  berpendapat bahwa  adanya  sumberdaya  sangat  berpengaruh terhadap proses kolaborasi (Trisniati et al., 2022). Hal  ini  selaras  dengan  pelaksanannya  bahwa sumberdaya yang digunakan baik pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah  dalam  memberdayakan APBN,  APBD,  dana  alokasi  khusus  (DAK),  dan pendapatan  lain.  Selain  itu,  dukungan  SDM  di Indonesia tergolong cukup baik dalam menangani masalah stunting, baik dari kementerian, lembaga, dinas,  daerah/kota,  akademisi,  swasta  bahkan internasional. Misalnya dalam lingkup kementerian diantaranya  Kemenkes,  Kemensos,  Kementerian Kominfo,  dan  Kemenag.  Di  tingkat  daerah/kota terdapat  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Sosial,  Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, BAPPEDA, Badan  Pengendalian  Penduduk  dan  KB,  hingga puskesmas  dan  posyandu.  Pihak-pihak  tersebut diharapkan  dapat  bersinergi  dalam  penanganan stunting  sesuai  dengan  programnya,  baik  dalam melaksanakan  pembangunan  prasarana  kesehatan, menyediakan  obat  dan  pangan  yang  bergizi,  me- ngadakan  sosialisasi  terkait  kesehatan,  dan  lain- lain.
Dampak Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting
Collaborative  governance yang  merupakan suatu  langkah  yang  dilakukan  Indonesia  untuk melakukan  penanganan  stunting.  Dimana  dalam
hal  ini  antara  kementerian  dan  lembaga-lembaga terkait  yang terlibat,  bahkan  pihak-pihak  lain  pun sangat  dibutuhkan  perannya  untuk  bersama-sama melakukan  penanganan  stunting  di  Indonesia. Dalam  penyelenggaraan  kolaborasi  penanganan stunting  ini  tentunya  terdapat  dampak  yang  di- rasakan,  diantaranya  penurunan  angka  stunting  di Indonesia mencapai target turunnya angka stunting di Indonesia. Dalam hal ini dibuktikan dengan dari data Kemenkes RI (2023) pada tahun 2021 jumlah stunting di Indonesia menurun, senilai 1,6% di tiap tahun. Yang mana dari angka 27.7% di tahun 2019 turun  menjadi  senilai  24,4%  di  tahun  2021. Selanjutnya turun kembali menjadi 21,6 persen di tahun  2022.  Prevalensi  tersebut  mengalami  pe- nurunan  dengan  nilai  2,8  persen  dibandingkan prevalensi di tahun 2021 dengan nilai 24,4 persen.
Selain itu, dampak lain adanya kolaborasi da- lam penanganan stunting di Indonesia yakni mas- yarakat Indonesia dapat mengetahui dan mengerti informasi-informasi  yang  berhubungan  dengan stunting.  Dimana  dalam  menyebarkan  informasi- informasi  tersebut  melalui  beberapa  media  untuk menyebarkannya kepada masyarakat, seperti web- site, instagram, youtube, atau forum GenBest, yang dapat  dibuka  melalui  website  yang  bernama  gen- best.id,  akun  medsos  @genbestid  dan  @info- kompmk.  Selain  itu  juga  terdapat  aplikasi  yang dapat  diunggah  melalui  android  yaitu  Aplikasi Anak Sehat. Dimana media informasi tersebut bisa dengan  mudah  digunakan  oleh  masyarakat  Indo- nesia untuk mencari informasi seputar stunting.

## Hambatan  pada  Collaborative  Governance dalam Penanganan Stunting
Dalam mencapai penurunan angka stunting di Indonesia,  tentunya  terdapat  beberapa  hal  yang dapat  menghambat  proses  kolaborasi  yang  dila- kukan  dalam  penanganan  stunting  di  Indonesia. Padahal  masalah  stunting  ini  menjadi  suatu program  Prioritas  Nasional  yang  memiliki  target penurunan pravelensi stunting di tahun 2024 senilai 14  persen.  Hal  ini  tentunya  dapat  berpengaruh terhadap  keberhasilan  proses  kolaborasi.  Adapun faktor yang menghambat proses kolaborasi dalam penanganan  stunting  di  Indonesia,  yakni  usia, wawasan  dan  pengetahuan,  dan  kurangnya  keter- libatan pihak lain.
Faktor yang pertama menjadi hambatan yakni usia. Dimana pada usia remaja, khususnya wanita kurang  memperhatikan  kesehatan  dirinya.  Oleh karena  itu,  pemerintah  mempunyai  program  de- ngan  memberikan  tablet  tambah  darah  kepada remaja  perempuan  khususnya  yang  masih  ber- sekolah  (Promkes  Kemkes,  2022).  Namun,  masih
banyak  remaja-remaja  perempuan  yang  sudah diberikan  tablet  tambah  darah  tetapi  lupa  atau memang tidak diminum, padahal pada usia remaja perempuan terkadang kekurangan nutrisi atau gizi yang  dapat  menyebabkan  masalah  kesehatan seperti  anemia.  Dari  persoalan  tersebut  terlihat bahwa  kurangnya  dukungan  dalam  program  yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
Faktor  yang  memicu  masalah  stunting  juga berasal  dari  pengetahuan  ibu  yang  rendah  dalam memperhatikan  pertumbuhan  dan  perkembangan anak  bahkan  dalam  memberikan  gizi  yang  sehat untuk anaknya (Media Center Palangkaraya, 2022). Padahal  pemahaman  ibu  sangat  penting  dan  ber- pengaruh.  Pemahaman  dan  pengetahuan  ibu  yang kurang  tentang  kesehatan bahkan gizi  atau nutrisi sebelum  mengandung,  makanan  yang  bergizi, perlunya  melakukan  olahraga,  dan  lain-lain  me- rupakan  penyebab  stunting.  Hal  tersebut  dapat terjadi  karena  tingkat  pendidikan  ibu.  Dimana apabila seorang ibu yang berstatus pendidikannya tinggi,  dirinya  akan  lebih  mudah  mengerti  dan mudah diberikan pengertian yang berkaitan dengan kesehatan  seperti  bagaimana  seorang  ibu  harus memperhatikan  asupan  nutrisi  dan  gizi.  Hal  ini mungin akan berbeda jika dibandingkan dengan ibu yang  berpendidikan  rendah  didalam  memahami informasi tersebut.
Selain  itu,  penanganan  stunting  tidak  akan maksimal hasilnya apabila hanya diselenggarakan oleh satu pihak saja, atau dalam masalah ini adalah pihak  di  bidang  kesehatan.  Namun,  perlu  kerja sama dan kolaborasi antar pihak-pihak lain dalam penanganan  stunting.  Seperti,  kementerian,  lem- baga,  akademisi,  swasta,  pemerintah  dari  tingkat daerah, kabupaten, bahkan desa (Indonesiabaik.id, 2020). Mengingat bahwa permasalahan stunting ini merupakan permasalahan yang harus dengan sigap ditangani  dan  sangat  perlunya  keterlibatan  semua pihak. Keterlibatan swasta yang menjadi salah satu pertimbangannya,  dimana  pemerintah  dapat  me- nggerakkan  swasta  untuk  ikut  serta  melalui kegiatan CSR (Corporate Social Responbility) atau gerakan  sosial  yang  dilaksanakan  oleh  swasta kepada masyarakat yang berguna untuk mengatasi masalah  nutrisi  dan  gizi,  seperti  mengadakan pembangunan  fasilitas.  Sehingga  sangat  penting peran  dari  semua  lapisan  di  Indonesia  dalam  pe- nanganan stunting.

## KESIMPULAN
Inisiatif  pencegahan  stunting  di  Indonesia tidak  hanya  menjadi  perhatian  pemerintah,  tetapi juga membutuhkan kerjasama dari masyarakat dari berbagai bidang kehidupan. Untuk mengatasi ma-
salah stunting, banyak kementerian dan lembaga di pusat  dan  daerah,  serta  masyarakat  harus  berko- laborasi.  Pemerintah  Indonesia  menyinergikan antarkementerian dan lembaga dalam menghadapi permasalahan  stunting  ini.  Kolaborasi  tersebut mulai dari Kemenkes, Kementerian Kominfo, Ke- mensos, Kemenag, Kemdikbud, BKKBN, TNP2K, BPOM,  dan  kementerian  dan  lembaga  lainnya didalam menggapai tujuan SDGs pada nomor dua. Bahkan,  banyak  entitas  non-negara  yang  dapat terlibat.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  pentingnya keterlibatan  dari  semua  pihak  di  Indonesia  yang mempunyai  tekad  yang  sama  untuk  menurunkan prevalensi angka stunting di Indonesia.
Dari  adanya  kolaborasi  yang  dilakukan  ke- menterian dan lembaga Indonesia sudah dilaksana- kan  dengan  baik meskipun  masih  terdapat  ham- batan.  Bahkan,  Indonesia  terdapat  banyak  aturan dan kerangka regulasi untuk penanggulangan ma- salah  stunting.  Sehingga  dalam  pelaksanaannya masih  perlu  ditingkatkan  dan  dioptimalkan  lagi. Selain kolaborasi kementerian dan lembaga, semua pemangku  kepentingan  juga  harus  terlibat  dalam penanganan  stunting  di  Indonesia,  mulai  dari swasta,  sektor  komersial,  akademisi,  dan  semua lapisan masyarakat. Dengan adanya sinergitas dan kolaborasi  yang  optimal  dari  semua  lapisan  mas- yarakat  di  Indonesia  harapannya  dapat  mencapai zero stunting di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  M.  N.,  Anomsari,  E.  T.,  Novira,  A.,  & Sudartini, S. (2021). A Penta-Helix Approach to  Collaborative  Governance  of  Stunting Intervention  In  West  Java  Indonesia. Proceedings  of  the  Third  International Conference Administration Science . https://doi.org/10.4108/eai.15-9-
2021.2315238
Alamsyah, D., Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2019).  Collaborative  Governance  dalam Mengembangkan  Wisata  Edukasi  di  Desa Kamiri  Kecamatan  Masamba  Kabupaten Luwu  Utara. FisiPublik :  Jurnal  Ilmu  Sosial Dan Politik , 04 (02), 112–127.
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008).  Collaborative Governance In Theory and Practice. Journal of  Public  Administration  Research  and
Theory , 18 (4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032 Apriska, L., Husni, V. H., Anggara, J., & Fadlli, M. D.  (2022).  Strategi  Pemerintah  Desa  Dalam Mencapai SDGs Desa (Studi Kasus Penurunan  Tingkat  Stunting  Di  Desa  Sakra Selatan  Kabupaten  Lombok  Timur). Jurnal
Konstanta Ekonomi Pembangunan , 1 (2), 82– 90. https://doi.org/10.29303/konstanta.v1i2.365 Arifin,  S.,  &  Utami,  D.  (2018).  Collaborative Governance  Dalam  Program  Rintisan  Desa Inklusif  Di  Desa  Sendangadi  Kecamatan Mlati. Journal  of  Public  Policy  and Administration Research , 3 (3), 315–332.
Arrozaaq,  D.  L.  C.  (2016).  Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo).
Asri. (2023). Selain Stunting, Ini Deretan Masalah Gizi yang Kerap Dialami Balita di Indonesia.
Reaktifnews.Com . https://www.reaktifnews.com/selain- stunting-ini-deretan-masalah-gizi-yang- kerap-dialami-balita-di-indonesia.html Bonso,  H.,  &  Irwan.  (2021).  Collaborative
Governance  Dalam  Penanganan  Covid-19. Jurnal Governance and Politics (JPG) , 1 (2), 1–9.
Bustomi,  T.,  Ariesmansyah,  A.,  &  Kusdiman,  A.
(2022). Partisipasi Publik Dalam
Collaborative  Governance  Pada  Program Sister  City  Bandung  Dan  Jepang  Dalam Menanggulangi  Sampah  Di  Kota  Bandung. Kebijakan:  Jurnal  Ilmu  Administrasi , 13 (1), 48–64.
https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.503
7
Cahyono,  A.  S.  (2020).  Implementasi  Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian  Pandemi  Covid-19. Jurnal PUBLICIANA , 13 (1), 83–88.
https://doi.org/10.36563/p.v13i1.207
Candarmaweni,  &  Yayuk  Sri  Rahayu,  A.  (2020).
Collaborative  Governance to  Achieve  SDGs Social  Development:  Preventing  Stunting Lesson  From  Pandeglang. E3S  Web  of
Conferences , 211 , 1–9. https://doi.org/10.1051/e3sconf/2020211010 14 Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif . 1–27.
Community,  C.  P.  for  S.  (2016). PT  Holland  for Water  (NAZAVA)  dan  Global  Alliance  for Improved Nutrition (GAIN): Program Baduta:  Bagaimana  Air  Bersih  Membantu Mengurangi Stunting (Balita Pendek) . Damayanti, R., Nugroho, A. B., Triarda, R., & Sari, I.  P.  (2021).  Konteks  Sosial-Kepercayaan & Warisan
Kelembagaan: Faktor Berkembangnya  Stunting  Di  Tingkat  Lokal. SOSIOGLOBAL :  Jurnal  Pemikiran  Dan Penelitian Sosiologi , 5 (2), 129–148. https://doi.org/10.24198/jsg.v5i2.32119 Ditjen  Dikti.  (2021). Peran  Pendidikan  Tinggi dalam  Mendukung  Penanganan  Stunting  di Indonesia . https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar- dikti/kabar/peran-pendidikan-tinggi-dalam- mendukung-penanganan-stunting-di-
indonesia/ DPMPTSP Kulonprogo. (2019). Good Governance . https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/507/ good-governance
Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Evaluating the
Productivity  of  Collaborative  Governance Regimes:  A  Performance  Matrix. Public Performance  and  Management  Review ,
38 (4), 717–747. https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031 016 Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An Integrative  Framework  For  Collaborative Governance. Journal of Public
Administration  Research  and  Theory , 22 (1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011 Fauzi,  A.  R.,  &  Sri  Rahayu,  A.  Y.  (2019).
Collaborative  Governance  Penanganan  HIV AIDS  di  Provinsi  DKI  Jakarta. Sawala : Jurnal  Administrasi  Negara , 7 (1),  1–11. https://doi.org/10.30656/sawala.v7i1.887 Global Nutrition Report. (2023). Country Nutrition Profiles .
https://globalnutritionreport.org/resources/nu trition-profiles/asia/south-eastern- asia/indonesia/
Hendriana,  D.,  &  Subarkah,  M.  A.  (2023).  Peran Ilmu  Pengetahuan  Dan  Pengaruh  Kemajuan Teknologi Digital Dalam Pelaksanaan Tugas Kekhalifahan Manusia. Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran  Dan  Pencerahan , 19 (1),  55–65. https://doi.org/10.31000/rf.v19i1.7730 Indonesiabaik.id.  (2020). Kolaborasi  Turunkan Stunting .
https://indonesiabaik.id/infografis/kolaborasi -turunkan-stunting Ipan,  Purnamasari,  H.,  &  Priyanti,  E.  (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan  Stunting. KINERJA:  Jurnal
Ekonomi  Dan  Manajemen , 18 (3),  383–391. https://doi.org/10.30872/jkin.v18i3.9665
Ismail,  H.,  Wahyudi,  E.,  &  Puspaningtyas,  A.
(2023).  Collaborative  Governance  Dalam Pembangunan Inklusif Wisata. Jurnal Kebijakan Publik , 14 (2), 171–178. https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8260
Kemendikbud. (2020). Kemendikbud Tekan Angka Stunting  Melalui  PAUD  Holistik  Integratif . https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/202 0/09/kemendikbud-tekan-angka-stunting- melalui-paud-holistik-integratif Kemenkes. (2018). Cegah Stunting Itu Penting! In Warta Kesmas (pp. 1–27). https://doi.org/10.54339/jurdikmas.v4i2.417
Kemenkes  RI.  (2023). Prevalensi  Stunting  di Indonesia  Turun  ke  21,6%  dari  24,4% . https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis -media/20230125/3142280/prevalensi- stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/ Kemenkeu.  (2023). APBN  Targetkan  Percepatan Penurunan Stunting Melalui Tiga Intervensi . https://www.kemenkeu.go.id/informasi- publik/publikasi/berita-utama/APBN-
Targetkan-Percepatan-Penurunan-Stunting Kemenkeu  RI.  (2022). Pendanaan  Program
Penurunan Stunting . https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl- ternate/baca-artikel/15355/Pendanaan- Program-Penurunan-Stunting.html
Kementerian  Agama.  (2023). Mau  Nikah? Disarankan Tiga Bulan Sebelumnya Lapor ke KUA .
https://jateng.kemenag.go.id/2023/04/mau- nikah-disarankan-tiga-bulan-sebelumnya- lapor-ke-kua/
Kementerian Desa dan PDTT. (2021). SDGS Desa 100  Persen  Tangani  Stunting  Di  Desa . https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/404 8/sdgs-desa-100-persen-tangani-stunting-di- desa
Kementerian  Kesehatan.  (2023). Ditjen  Kesmas
Sukses Gelar Sosialisasi Kebijakan Intervensi
Percepatan Penurunan Stunting 2023 . https://promkes.kemkes.go.id/ditjen-kesmas- sukses-gelar-sosialisasi-kebijakan-intervensi- percepatan-penurunan-stunti
Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Kejar Penurunan  Stunting,  Bappenas  Tetapkan Seluruh  Kabupaten/Kota  Sebagai  Lokasi Fokus Tahun 2022 . https://www.bappenas.go.id/id/berita/kejar- penurunan-stunting-bappenas-tetapkan- seluruh-kabupatenkota-sebagai-lokasi-fokus- tahun-2022-k5VZ8
Kementerian  PUPR.  (2019). Kementerian  PUPR Bangun  3  Program  Padat  Karya  untuk Mencegah  Stunting  di  60  Kabupaten/Kota . https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr- bangun-3-program-padat-karya-untuk- mencegah-stunting-di-60-kabupaten-kota Kominfo.  (2019). Ajak  Pelajar  dan  Stakeholder,
Kementerian  Kominfo  Kampanye  Cegah Stunting . https://www.kominfo.go.id/content/detail/19 708/ajak-pelajar-dan-stakeholder- kementerian-kominfo-kampanye-cegah- stunting/0/sorotan_media
Laal,  M.,  &  Ghodsi,  S.  M.  (2012).  Benefits  Of Collaborative  Learning. Procedia  -  Social and Behavioral Sciences , 31 (2012), 486–490. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.091 Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance  Dalam  Pengembangan  Desa Wisata. Jurnal  Kebijakan  Publik , 11 (1),  1– 58. https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12
Maranjaya,  A.  K.  (2022).  Good  Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. Jurnal  Sosial  Teknologi
(SOSTECH) , 2 (11), 929–941. https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i11.
474
Maylani,  T.,  &  Mashur,  D.  (2019).  Collaborative Governance  Dalam  Pencegahan  Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut. Jurnal Kebijakan
Publik , 10 (2), 5–118. https://doi.org/10.31258/jkp.v10i2.7870 Media Center Palangkaraya. (2022). Pengetahuan Orangtua Penting Cegah Stunting . https://mediacenter.palangkaraya.go.id/peng etahuan-orangtua-penting-cegah-stunting/
Menpan. (2023). Kolaborasi Kementerian PANRB,
Kemenkes, dan BKKBN Akselerasi Penurunan “Stunting.” https://menpan.go.id/site/berita-
terkini/kolaborasi-kementerian-panrb- kemenkes-dan-bkkbn-akselerasi-penurunan- stunting
Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan  Kampung  Wisata  Praiijing  Di Desa  Tebara  Kecamatan  Kota  Waikabubak Kabupaten  Sumba  Barat. Jurnal  Ilmu Pemerintahan  Suara  Khatulistiwa  (JIPSK) ,
6 (2),
140–148.
https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790
Moto, M. M. (2019). Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran  dalam  Dunia  Pendidikan. Indonesian  Journal  of  Primary  Education , 3 (1), 24–45. https://doi.org/10.17509/ijpe.v3i1.16060
Mustiasih,  T.  (2022).  Collaborative  Governance
Dalam Pencegahan Penyebaran Tuberkulosis
Paru  Di  Rumah  Sakit  Paru  Provinsi  Jawa Barat. AMMA: Jurnal Pengabdian
Masyarakat , 1 (07), 876–882.
Permatasari, A., Sofyan, N., & Walinegoro, B. G.
(2022). Stunting Prevention Through
Collaborative Governance in the Berbah Sub- district, Sleman. Proceedings of the International  Conference  on  Sustainable Innovation  on  Humanities,  Education,  and Social  Sciences  (ICOSI-HESS  2022) ,  618–
628.  https://doi.org/10.2991/978-2-494069- 65-7
Promkes  Kemkes.  (2022). Cegah  Anemia  Pada Remaja Putri dengan Tablet Tambah Darah . https://promkes.kemkes.go.id/cegah-anemia- pada-remaja-putri-dengan-tablet-tambah- darah
Putera,  R.  E.,  Valentina,  T.  R.,  Wialdi,  P.  F.,  &
Audina, N. (2020). Collaborative Governance dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 di Kota Padang. Konferensi Nasional  Ilmu  Administrasi  4.0 , 4 (1),  133– 137.
Putri,  E.  N.,  &  Nurcahyanto,  H.  (2021).
Collaborative
Governance Dalam
Penanggulangan Stunting Di Desa Kalirandu,
Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Journal  Of  Public  Policy  And  Management Review , 10 (2), 68–85. https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i2.30594
Rozikin,  M.,  Hesty,  W.,  &  Sulikah.  (2020).
Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Goverment Pemerintah Daerah. Jurnal Borneo Administrator , 16 (1), 61–80.
https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603
Saputri, R. A., & Tumangger, J. (2019). Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia. JPI: Jurnal  of  Political  Issues , 1 (1),  1–9. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2
Satriawan, E. (2018). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 .
Saufi, A. (2021). Dinamika Collaborative
Governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah  Pandemi  Covid-19. Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan Volume , 1 (1), 80–95.
Setiawandari, N. E. P., & Kriswibowo, A. (2023).
Collaborative Governance Dalam Pengelolaan  Sampah. Jurnal  Kebijakan Publik , 14 (2), 149–155. https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8218
SPKO  Kemenkes.  (2019). Surat  Perjanjian Kerjasama  Operasional  Direktorat  Gizi Masyarakat  Kemenkes  RI  dan  Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala .
Sri  Hajijah  Purba.  (2019). Analisis  Implementasi Kebijakan  Penurunan  Stunting  Di  Desa Secanggang Kabupaten Langkat .
Sururi,  A.  (2018).  Collaborative  Governance Sebagai  Inovasi  Kebijakan  Strategis  (Studi Revitalisasi  Kawasan  Wisata  Cagar  Budaya Banten  Lama). Humanika , 25 (1),  24–37. https://doi.org/10.14710/humanika.v25i1.184 82
Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020).
Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam  Proses  Pembelajaran. REFORMASI: Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik ,
10 (1), 19–26. https://doi.org/10.33394/vis.v6i1.4086
Tampanguma,  K.  S.,  Kalangi,  J.  A.  F.,  & Rogahang,  J.  J.  (2020).  Kolaborasi  Bisnis terhadap Pendapatan Pengelolaan Captikus di Desa  Lalumpe. Jurnal  Productivity , 1 (4),
322–327.
TNP2K, & Indonesia, S. W. P. R. (2018). Strategi Nasional  Percepatan  Pencegahan  Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2024 . 1–96. Trisniati,  E.,  Cadith,  J.,  &  Sapto  Nugroho,  K.
(2022).  Collaborative  Governance  Dalam Pengembangan  Kawasan  Ekonomi  Khusus. Jurnal Governansi , 8 (1), 59–68. https://doi.org/10.30997/jgs.v8i1.4379 Umabaihi, H. I., Nurdin, N., & Arsyad, R. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula.
Jurnal Pendidikan  Dan  Konseling , 4 (6),  10286– 10300. https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9936 UPK Kemenkes RI. (2021). Kementerian Kesehatan  Rilis  Hasil  Survei  Status  Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 .
https://upk.kemkes.go.id/new/kementerian- kesehatan-rilis-hasil-survei-status-gizi- indonesia-ssgi-tahun-2022
Widaryanti, R. (2019). Makanan Pendamping Asi Menurunkan  Kejadian  Stunting  Pada  Balita Kabupaten Sleman. Jurnal Ilmiah Kesehatan
Ar-Rum Salatiga , 3 (2), 23–28. https://doi.org/10.36409/jika.v3i2.35
Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance
Dalam  Kebijakan  Pembangunan  Pariwisata Di  Kabupaten  Gianyar. Jurnal  Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (1), 1–23. https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219
Zurhayati,  &  Hidayah,  N.  (2022).  Faktor  Yang Berhubungan  Dengan  Kejadian  Stunting Pada  Balita. JOMIS  (Journal  of  Midwifery
Science) , 6 (1), 1–10. https://doi.org/10.36341/jomis.v6i1.1730