KONSEP SYÛRÂ DALAM PANDANGAN FIQH SIYÂSAH
Moh. Zahid
(Dosen Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan)

## Abstract :
Al-Qur’ân  stipulation  on  syûrâ, as  principal  law,  is  exceedingly short;  the  detailed  ways  to  perform  it  has  been    absence.  The Holy Qur’ân does not persist whether the social problems must be  determined  on  the  basis  of  syûrâ,  also  on  the  matter  that  is syûrâ specifically  applicable  on  government  issues?  Yet  the Prophet Muhammad saw. didn’t recommend certain outlines to be  followed.  It  was  reflected  on  the  method  of  leader substitution  done  by  khalîfah  after  his  period  of  time.  The process  of  substitution  was  merely  different  among  one  to another.  The  unspecific  explanation  on  syûrâ,  takes  it  into  a flexible,  smooth  and  appropriate  to  any  situation  and  to  the whole  social  problems.  Consequently,  the  concept  of al-Qur’ân on  syûrâ  is  not  identical  with  democracy,  though  its  idea  has highly  appreciated  the  major  opinion  as  stated  in  democracy thought.

## Key Words:
syûrâ , demokrasi, suara mayoritas, dan ketentuan Ilahi

## Pendahuluan
Terdapat  tiga  ayat  dalam  al-Qur’ân  yang  membicarakan mengenai  syûrâ  (musyawarah).  Ayat  yang  berbicara  mengenai  syûrâ amat  singkat  dan  hanya  mengandung  prinsip-prinsip  umum  saja. Namun  tidaklah  dapat  disimpulkan  bahwa  al-Qur’ân  tidak memberikan  perhatian  yang  cukup  mengenai  syûrâ.  Salah  satu  ayat yang  berbicara  mengenai  syûrâ  diungkap  dalam  bentuk  pujian terhadap kaum beriman disebabkan ketaatan mereka diiringi dengan menyelesaikan  masalah-masalah  kemasyarakatan  berdasarkan  syûrâ sebagaimana firman Allâh SWT. dalam al-Qur’ân surat al-Syûrâ ayat 38:

## Moh. Zahid
نﻮﻘﻔﻨﻳ ﻢﻬﻨﻗزر ﺎﳑو ﻢﻬﻨﻴﺑ ىرﻮﺷ ﻮﻫﺮﻣاو ةﻮﻠﺼﻟا اﻮﻣﺎﻗاو ﻢ ﺮﻟ اﻮﺑﺎﺠﺘﺳا ﻦﻳﺬﻟاو "Bagi  orang-orang  yang  menerima  seruan  Tuhannya  dan  mendirikan  salat serta  persoalan  mereka  (diputuskan)  dengan  cara  musyawarah  di  antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka".
Ayat  ini  turun  berkaitan  dengan  golongan  Anshâr  tatkala diajak  oleh  Rasûlullâh  untuk  beriman,  mereka  menyambut  dengan baik ajakan Rasûlullâh saw. dan bagi mereka dijanjikan ganjaran yang lebih  baik  dan  kekal  di  sisi  Allâh.  Orang-orang  mukmin  tersebut memiliki  sifat-sifat  antara  lain  "urusan  mereka  diselesaikan  dengan musyawarah". Dalam ayat ini,  syûrâ berjalan bersisian dengan ketiga pilar  keimanan  (ketaatan  kepada  perintah  Allâh,  mendirikan  shalât dan  menunaikan  zakât).  Syûrâ  merupakan  kewajiban  dengan  dasar perintah yang sama. Ayat ini merupakan ayat Makkiyah yang turun sebelum keberadaan Islâm telah menjadi agama yang kuat.
Tatkala  Islâm  telah  mapan  di  Madînah,  syûrâ  disampaikan dalam bentuk perintah yang dapat dijadikan landasan tekstual  syûrâ sebagai  suatu  prinsip  bermasyarakat  dalam  Islâm 1 .  Sebagaimana firman Allâh dalam surat Alî ‘Imrân ayat 159:
ﻢﳍ ﺖﻨﻟ ﷲا ﻦﻣ ﺔﲪر ﺎﻤﺒﻓ ﻰﻠﺻ
ﻚﻟﻮﺣ ﻦﻣ اﻮﻀﻔﻧﻻ ﺐﻠﻘﻟا ﻆﻴﻠﻏ ﺎﻈﻓ ﺖﻨﻛ ﻮﻟو ﻰﻠﺻ ﻢﻬﻨﻋ ﻒﻋﺎﻓ ﺮﻣﻻا ﰱ ﻢﻫروﺎﺷو ﻢﳍ ﺮﻔﻐﺘﺳاو ﻰﻠﺻ ﷲا ﻰﻠﻋ ﻞﻛﻮﺘﻓ ﺖﻣﺰﻋ اذﺎﻓ ج ﲔﻠﻛﻮﺘﳌا ﺐﳛ ﷲا نا
"Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allâhlah  kamu  berlaku  lemah  lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka  menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka, mohonkanlah  ampun  bagi  mereka  dan  bermusyawaralah  dalam  problem tersebut.  Kemudian  apabila  kamu  membulatkan  tekad,  maka  bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya".
Ayat  ini  secara  redaksional  ditujukan  kepada  Nabî Muhammad saw. untuk melakukan musyawarah. Ayat ini berkaitan erat  dengan  dengan  petaka  yang  terjadi  pada  perang  Uhud  yang sudah  didahului  oleh  musyawarah,  yang  disetujui  oleh  mayoritas. Kendati  demikian,  hasilnya,  sebagaimana  diketahui,  adalah
1 Mohammad  Hasyim  Kamali,  Kebebasan  Berpendapat  dalam  Islam  (Bandung:  Mizan, 1996), hlm. 62.
kegagalan.  Hasil  ini  boleh  jadi  mengantar  seseorang  untuk berkesimpulan  bahwa  musyawarah  tidak  perlu  diadakan,  apalagi bagi  Rasûlullâh  saw.  Pesan  penting  dari  ayat  ini,  bahwa  kesalahan yang  dilakukan  setelah  musyawarah  tidak  sebesar  kesalahan  yang dilakukan  tanpa musyawarah,  dan kebenaran yang  diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama. 2
Perintah agar memusyawarahkan masalah-masalah duniawi yang tidak ada wahyu tentangnya juga merupakan petunjuk kepada setiap  Muslim,  khususnya kepada  setiap pemimpin agar
bermusyawarah  dengan  anggota-anggotanya.  Ketentuan  untuk melakukan syûrâ (musyawarah) berlaku dalam seluruh masalah baik yang  menyangkut  persoalan  khusus  maupun  umum  seperti pengangkatan  khilâfah,  tata  pemerintahan,  pengumuman  perang, pengangkatan  pemimpin,  hakim,  dan  lain  sebagainya. 3 Namun demikian, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa meskipun ayat di  atas  tidak  bermakna  tegas  (jazm),  materi  yang  dimusyawarahkan adalah hal-hal yang sudah tegas dalam hukum syara’. Ini terlihat dari kalimat  wa  syâwirhum  fi  al-amr,  yang  mengacu  pada  suatu  urusan tertentu dan bukan semua urusan.
Di  samping  itu,  prinsip  syûrâ  harus  dipakai  pada  setiap tingkatan  interaksi  sosial  termasuk  keluarga,  yang  merupakan kesatuan terkecil dari struktur masyarakat. Juga diperintahkan untuk melaksanakan syûrâ sebelum memutuskan masalah-masalah penting, sebagaimana firman Allâh dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:
ﲔﻠﻣﺎﻛ ﲔﻟﻮﺣ ﻦﻫدﻻوا ﻦﻌﺿﺮﻳ تاﺪﻟاﻮﻟاو ﻰﻠﺻ
ﺔﻋﺎﺿﺮﻟا ﻢﺘﻳ نا دارا ﻦﳌ ج ﻦﻬﻗزر ﻪﻟ ﺪﳌﻮﳌا ﻰﻠﻋو فوﺮﻌﳌﺎﺑ ﻦ ﻮﺴﻛو ج ﺎﻬﻌﺳو ﻻا ﺲﻔﻧ ﻒﻠﻜﺗﻻ ج ﻩﺪﻟﻮﺑ ﻪﻟ دﻮﻟﻮﻣﻻو ﺎﻫﺪﻟﻮﺑ ةﺪﻟو رﺎﻀﺗﻻ ج ﻰﻠﻋو ﻚﻟذ  ﻞﺜﻣ  ثراﻮﻟا ﻰﻠﺻ ﺎﻤﻬﻴﻠﻋ  حﺎﻨﺟ  ﻼﻓ  روﺎﺸﺗو  ضاﺮﺗ  ﻦﻋ  ﻻﺎﺼﻓ  ادارا  نﺎﻓ ﻰﻠﺻ ﰎدرا  ناو نا فوﺮﻌﳌﺎﺑ ﻢﺘﻴﺗاء ﺎﻣ ﻢﺘﻤﻠﺳ اذا ﻢﻜﻴﻠﻋ حﺎﻨﺟ ﻼﻓ ﻢﻛدﻻوا اﻮﻌﺿﱰﺴﺗ ﻰﻠﺻ ﺎﲟ ﷲا نا اﻮﻤﻠﻋاو ﷲاﻮﻘﺗاو ﲑﺼﺑ نﻮﻠﻤﻌﺗ
"Para  ibu  hendaklah  menyusukan  anak-anaknya  selama  dua  tahun  penuh, yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  Dan  kewajiban  ayah
2 M.  Quraish  Shihab,  Tafsir  al-Misbah  Pesan,  kesan  dan  Keserasian  Al-Qur'an,  vol.  2, (Ciputat: Lentera Hati, 2000) ,hlm. 244.
3 Wahbah al-Zuhayli, al-Tafsîr al-Munîr fi al-Aqîdah wa al-Syarî`ah wa al-Manhaj, Vol. 25 (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu`ashir dan Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), hlm. 82.

## Moh. Zahid
memberi  makan  dan  pakaian  kepada  para  ibu  dengan  cara  yang  makruf. Seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut  kadar  kesanggupannya. Janganlah  seorang  ibu  menderita  kesengsaraan  karena  anaknya  dan  juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya  ingin  menyapih  (sebelum  dua  tahun)  dengan  kerelaan  keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu  disusukan  oleh  orang  lain,  maka  tidak  ada  dosa  bagimu  apabila kamu  memberikan  pembayaran  menurut  yang  patut.  Bertakwalah  kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."
Sedikitnya ayat yang menjelaskan tentang syûrâ ,
dikomentari  oleh  Muhammad  Rasyid  Ridlâ  bahwa  "Allâh  telah menganugerahkan  kepada  kita  kemerdekaan  penuh  dan  kebebasan yang  sempurna  dalam  urusan  dunia  dan  kepentingan  masyarakat, dengan  jalan  memberi  petunjuk  untuk  melakukan  musyawarah, yakni yang  dilakukan  oleh  orang-orang  cakap  dan  terpandang yang kita percayai, guna menetapkan bagi masyarakat pada setiap periode hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan masyarakat. 4
Pengertian Syûrâ
Kata  syûrâ  (musyawarah)  berasal  dari  bahasa  Arab,  yang merupakan masdar dari akar kata “syawara” 5 dan asyara, 6 yang secara harfiah  berarti  menyarikan/mengambil  madu  dari  sarang  lebah. 7 Kemudian makna ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang  dapat  diambil  atau  dikeluarkan  dari  yang  lain  (termasuk pendapat). 8
Secara istilah penggunaan kata syûrâ dikaitkan dengan akar literalnya  mengandung  arti  menyarikan  suatu  pendapat  berkenaan dengan suatu permasalahan. Seiring dengan hal tersebut, maka syûrâ dapat  diartikan  tukar  menukar  fikiran  untuk  mengetahui  dan menetapkan  pendapat  yang  dipandang  benar. 9 Syûrâ  dapat  juga
4 Shihab, Tafsir al-Misbah, hlm. 245.
5 Abi Hasan Ahmad, Mujmal al-Lughah, vol. I (Ttp: Muassasah al-Risalah, 1981), hlm. 515 6 Louis Ma’luf al-Yasu’i, Al-Munjid  (Bairut: Al-Mathba’ah al-Kulliyah, t.t), hlm. 419.
7 Ibid. Lihat juga Ahmad, Mujmal, hlm. 516.
8 M. Qurais Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 469. Lihat juga Muhammad  al-Majid  al-Khalidi,  Qawâid  al-Nizhâm  al-Hukm  fi  al-Islâm,  (Kuwait:  Dâr al-Buhuts al-`Ilmiyah, 1980), hlm. 141 – 142.
9 al-Zuhayli, al-Tafsîr al-Munîr, hlm. 79.
dipahami  sebagai  suatu  forum  tukar  menukar  pikiran,  gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. 10 Dengan  demikian,  melalui  syûrâ  setiap  masalah  yang menyangkut  kepentingan  umum  dan  kepentingan  dapat  ditemukan suatu  jalan  keluar  yang  sebaik-baiknya  setelah  semua  pihak menyuarakan pendangannya tentang permasalahan yang menyangkut  masyarakat  secara  umum,  di  samping  membawa masyarakat  lebih  dekat  satu  sama  lain.  Dengan  metode  ini,  syûrâ dapat mencegah terjadinya perpecahan dalam masyarakat.
Dalam  konteks  kepemimpinan,  ada  sebagian  pemikir  yang berpendapat  bahwa  mekanisme  syûrâ  tidaklah  mengikat  bagi pemimpin.  Hal  ini  berbeda  dengan  konsep  musyawarah  dalam legislasi  modern.  Syûrâ  hanyalah  mekanisme  meminta  nasihat, namun  nasihat  tersebut  tidak  harus  dilaksanakan  oleh  pemimpin. Ia hanyalah  kesopanan  dalam  adat  istiadat  dan  kemuliaan  akhlak pemimpin. 11

## Ruang Lingkup Syûrâ
Bahasan  umum  ketetapan  Qur’ani  mengenai  syûrâ (musyawarah)  merupakan  bagian  integral  dari  Islâm  dan  pada prinsipnya  syûrâ  mencakup  semua  lingkungan  kehidupan  umum, dan  bahkan  pribadi  kaum  Muslim.  Al-Bahi  berpendapat,  bahwa ketentuan  Qur’ânî  disampaikan  dalam  term-term  yang  tidak  hanya berisikan  masalah-masalah  pemerintah  tetapi  juga  mengenai hubungan dalam keluarga, antar tetangga, antara mitra dalam bisnis, antar majikan dan pekerja. Dan sebenarnya semua asapek kehidupan dimana ia dianggap bermanfaat. 12
Petunjuk  yang  diisyaratkan  al-Qur’ân  mengenai  beberapa sikap  yang  harus  dilakukan  seseorang  untuk  mensukseskan musyawarah  secara  tersurat  ditemukan  dalam  surat  Alî  ‘Imrân  ayat 159  yang  ditujukan  kepada  Nabî  saw.  Hal  ini  dengan  mudah dipahami dari redaksinya yang berbentuk tunggal. Namun demikian
10 M. Thahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 83. 11 Mudatsir  Badruddin,  Konsep  Kepemimpinan  menurut  Islam,  makalah  disampaikan pada Seminar Internasional di Kualalumpur Malaysia, tanggal 29 April 2009.
12 Muhammad  al-Bahi,  al-Dîn  wa  al-Dawlah  min  Tawjîhat  al-Qur’ân  al-Karîm  (Bairut: Dâr al-Fikr, 1971,) hlm. 389. Lihat juga, al-Zuhayli, al-Tafsîr al-Munîr, hlm. 79.

## Moh. Zahid
para pakar al-Qur’ân sepakat bahwa perintah musyawarah ditujukan kepada  semua  orang. 13 Manakala  Nabî  saja  diperintahkan  oleh  al- Qur’ân  untuk  bermusyawarah  padahal  beliau  orang  yang  ma`shûm, apalagi manusia selain beliau.
Dalam  persoalan  yang  menyangkut  kepentingan  umum atau  masyarakat  Nabî  saw.  selalu  mengambil  keputusan  setelah melakukan musyawarah dengan para shahabatnya guna memantapkan  hati  para  shahabat  sekaligus  sebagai  pembelajaran pentingnya  musyawarah  bagi  manusia secara  umum. 14 Sebagaimana Hadîts Nabî yang diriwayatkan oleh Abû Hurayrah. 15 ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر ﻦﻣ ﻪﺑﺎﺤﺻﻷ ةرﻮﺸﻣ ﺮﺜﻛا ﺪﺣا ﻦﻜﻳ ﱂ ) يﺬﻣﱰﻟا ﻩاور (
"Tidak  ada  seorangpun  yang  lebih  banyak  melakukan  musyawarah  dengan shahabatnya dibandingkan dengan Rasûlullâh saw. (HR. al-Tirmidzî) Rasûlullâh  saw  menandaskan  bahwa  makna  penting musyawarah  adalah  menggali  petunjuk  yang  berkaitan  dengan berbagai  urusan  yang  dimusyawarahkan  (mâ  tasyâwur  qawm  illâ huduww  li  arsyadi  amrihim ) 16 .  Demikan  pula  teladan  yang  diberikan oleh  khalîfah  pertama,  Abû  Bakar,  mengatakan  syûrâ  sebelum mengadakan  ekspedisi  untuk  menghadapi  orang-orang  yang menolak  membayar  zakat.  Khalîfah  kedua,  Umar  melakukan  syûrâ dalam berbagai urusan militer dan pemerintahan. 17
Mengenai  permasalahan  pokok  syûrâ,  apakah  syûrâ sebaiknya diterapkan dalam semua permasalahan atau dijalankannya pada  dasar  tertentu  saja.  Sebagian  pakar  tafsir  membatasi  masalah permusyawaratan hanya untuk yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan  persoalan  agama. 18 Al-Qurthubi  berpendapat  bahwa musyawarah  mempunyai  peran  dalam  agama  maupun  soal-soal duniawi,  lebih  lanjut  dia  menambahkan  bahwa  pelaku  musyawarah
13 Ibnu  Taimiyah,  Al-Siyâsah  al-Syar`iyah  fi  Islâh  al-Ra`i  wa  al-Ra`yah,  (Kairo:  Dâr  al- Kitab al-‘Arabiy,  1951),  hlm.  169.  Penjelasan  lebih  lanjut  lihat  Thahir  Azhari, Negara Hukum , hlm. 83 dan Shihab, Wawasan Al-Qur’an, hlm. 470.
14 al-Zuhayli, al-Tafsîr al-Munîr,Vol. 4, hlm. 140.
15 Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmizi, vol. IV, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1988), hlm. 213. 16 al-Zuhayli, al-Tafsîr al-Munîr, Vol. 4, hlm. 140.
17 Al-Mawardi,  Al-Ahkâm  al-Sulthâniyyah,  vol.  IV  (Kairo:  Dâr  al-  Kutub,  1967),  hlm. 250-251.
18 Shihab, Wawasan Al-Qur’an, hlm. 379-380.
dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama. Demikain pula, urusan  dunia  dimana  dibutuhkan  suatu  nasehat,  pemberi  nasehat harus bijaksana dan cakap agar dapat memberi nasehat yang masuk akal. Oleh  karenanya  ruang  lingkup  musyawarah  dapat  mencakup persoalan-persoalan  agama  yang  tidak  ada  petunjuknya  dan persoalan-persoalan  duniawi  yang  petunjuknya  bersifat  global maupun  tanpa  petunjuk  dan  yang  mengalami  perubahan  dan perkembangan 19
Dalam  konteks  musyawarah  dan  persoalan-persoalan masyarakat,  praktis  yang  diperlihatkan  oleh  Nabî  saw.  dan  Khulafâ’ al-Râsyidîn cukup  beragam,  terkadang  beliau  memilih  orang-orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan, terkadang  juga  melibatkan  pemuka-pemuka  masyarakat,  bahkan menanyakan  kepada  semua  yang  terlibat  di  dalam  masalah  yang dihadapi.
Prinsip Politik Islâm: Antara Syûrâ dan Demokrasi Pemikiran  tentang  politik  Islâm 20 atau  fiqh  siyâsah  telah banyak  dikembangkan  oleh  banyak  ulama  klasik  dan  pada  masa modern  pemikiran  ini  kembali  ramai  dibicarakan  seiring  dengan kemerdekaan  yang  diperoleh  negara-negara  Islâm  pasca  perang dunia  II.  Hal  ini  didasarkan  pada  keyakinan  bahwa  Islâm memandang kehidupan sebagai kesatuan yang utuh dan tidak dapat disekat-sekat, dan fungsi agama dalam mengarahkan kehidupan. Ini berarti  bahwa  agama  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan,  bukan hanya  salah  satu  seginya  saja.  Agama  memberikan  arahan  dan meletakkan prinsip-prinsip dasar yang dijadikan oleh manusia dalam berhubungan dengan sesamanya dan juga dengan Allâh SWT. Politik sebagai  kegiatan  yang  bersinggungan  dengan  masyarakat  tentunya masuk  dalam  cakupan  ini.  Pandangan  ini  dikembangkan  oleh kebanyakan  ulama  klasik,  juga  ulama  modern  seperti  al-Mawdudi
19 Al-Qurthubi, Al-Jâm`i Li Ahkâm al-Qur’ân, Juz IV (Kairo: Dâr al-Kutub, 1967), hlm. 250-251.
20 Politik selalu berkaitan dengan kekuasaan (power) dan cara penggunaan kekuasaan. Kata  politik  berasal  dari  kata  politic  (Inggris)  yang  menunjukkan  sifat  pribadi  atau perbuatan.  Secara  leksikal  kata  tersebut  berarti  acting  or  judging  wisely,  well  judged, prudent .  Ia  terambil  dari  kata  latin  politicus  dan  bahasa  Yunani  politicos.  Politik diartikan sebagai kegiatan manusia yang berkenaan dengan tindakan manusia dalam mengontrol masyarakat (the art of human social control).

## Moh. Zahid
dan  Muhammada  al-Ghazali.  Berbeda  dengan  pandangan  di  atas kaum  sekularis  memandang  politik  sebagai  urusan  keduniaan  yang bersifat man made dan bersandarkan kepada etis situasional tanpa arah. Islâm  tidak  memberikan  pedoman  apapun  mengenai  sistem  politik. Pemahaman seperti ini disampaikan oleh beberapa tokoh seperti ‘Ali Abd al-Raziq dan tingkat tertentu oleh Khalid Muhammad Khalid.
Dalam pandangan Islâm, Allâh adalah penguasa absolut bagi alam  semesta  dan  merupakan  pokok  wewenang  bagi  negara. Wewenang  ini  didelegasikan  kepada  manusia  sebagai  khalîfah-Nya di bumi. Khalîfah atau kepala negara bertugas melaksanakan syarî’ah, membela  Islâm  dan  menebarkan  keadilan.  Sistem  kekuasaan  dalam Islâm  ini  berbeda  dengan  sistem  kekuasaan  lainnya  seperti  sistem aristokrasi,  sistem  demokrasi,  sistem  komunis,  dan  sistem  teokrasi. Sistem  kekuasaan  dalam  Islâm  oleh  sebagian  pendapat  didentikkan dengan  sistem  demokrasi  dan  sebagian  lainnya  menyamakannya dengan sistem teokrasi. Dalam sistem teokrasi kekuasaan tertinggi di tangan seorang tokoh agama. Ia menjalankan kekuasaan berdasarkan ajaran agama tertentu dan ia bertanggungjawab hanya kepada Tuhan, tidak  bertanggungjawab  kepada  rakyat.  Menurut  sistem  tersebut kehendak Tuhanlah yang "memilih" seorang raja yang berkuasa atas rakyatnya. "Pilihan" itu berupa hak waris atau atas pilihan beberapa orang. 21 Islâm tidak menetapkan sistem khusus mengenai
kekhalîfahan  (kepemimpinan  umat  sepeninggal  Rasûlullâh  saw.). masalah  itu  diserahkan  pemecahannya  kepada  "Ahl  al-Hall  wa  al- `Aqd" (orang-orang  terkemuka  di  kalangan  umat  Islâm  yang dipandang  mempunyai  otoritas  untuk  memecahkan  berbagai persoalan  umat),  dan  kaum  Muslim  dibiarkan  menetapkan  sendiri rinciannya  dalam  undang-undang  tertulis  atau  dengan  jalan konsensus.  Mereka  sendirilah  yang  harus  menjaga  lingkungan lingkungan  masyarakat  tempat  mereka  tumbuh,  dan  menetapkan sendiri  apa  yang  dipandang  baik  dan  bermanfaat  bagi  mereka. Namun  di  atas  segala-galanya  mereka  wajib  memelihara  konstitusi
21 Lebih  lanjut,  baca  Lihat.  Ahmad  Amin,  Islam  dari  Masa  ke  Masa  (Bandung:  CV. Rosda, 1987),, hlm. 59.
dan  pokok-pokok  hukum  mengenai  yang  halâl  dan  haram sebagaimana yang telah ditetapkan Allâh SWT. 22
Masa  Khulafâ  al-Râsyidîn  diidentifikasi  –  dalam  pembicaran tentang  cita-cita  politik  Islâm  –  sebagai  golden  age  dan  masa-masa teladan.  Sesudah  masa  itu  bentuk  pemerintahan  ternyata  adalah kerajaan  bahkan  monarki  absolut.  Menurut  Robert  N.  Bellah, masyarakat  Islâm  klasik  itu  remarkably  modern  (modern  secara mencolok)  begitu  rupa sehingga  tidak  bertahan  lama  dan gagal  oleh sistem  lain  yang  tidak modern  karena  bersifat  tribalisme.  Kegagalan ini karena saat itu belum ada infrastruktur yang menopangnya. 23
Prinsip  umum  tentang  syarat  minimal  bagi  pemerintahan Islâm adalah kesesuainnya dengan syarî’ah, bukan kesesuaian dengan watak  kepala  negara.  Hukum  Islâm  adalah  kriteria  bagi  legitimasi negara Islâm. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh politik Islâm adalah: (1) al-syûrâ (mutual consultation), (2) keadilan (justice), (3) kebebasan (freedom), (4) persamaan (equality), dan (5) pertanggungjawaban pemimpin  dan  ketaatan  rakyat.  Prinsip-prinsip tersebut  merupakan  supreme  values  yang  mempunyai  banyak pengaruh  terhadap  format  konsep  negara  Islâm,  fungsi-fungsinya dan sistem pemerintahannya. 24
Syûrâ sebagai prinsip dasar negara dan masyarakat muslim menempatkan  peran  serta  rakyat  dalam  mencapai  keputusan- keputusan.  Prinsip  itulah  yang  dipakai  dalam  traktat  imâmah  atau bay’ah pada  masa  lampau. 25 Peran  serta  rakyat  yang  demikian acapkali  dianggap  sebagai  teori  demokrasi,  sehingga  demokrasi dipahami  sebagai  wujud  penjabaran  sistem  syûrâ  yang  ada  dalam Kitab Allâh.
22 Ibid. hlm. 60
23 Baca Abdul  Mu’in Salim,  Konsepsi  Kekuasaan  Politik  dalam  al-Qur’an, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1994). dan M. Amin Rais, Cakrawala Islam (Bandung: Mizan, 1994). 24 Baca  John  L.  Esposito,  Islam  dan  Politik,  terj.  HM.  Joesoef  Sou’yb  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1990).
25 Mumtaz Ahmad, Negara Politik dan Islam , terj. Hadi, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 104.

## Moh. Zahid
Akibatnya  kehadirannya  diterima  oleh  kaum  muslimin tanpa  prasangka. 26 Padahal  dalam  sejarahnya,  demokrasi  adalah kelanjutan  dari  humanisme  seperti  yang  dirintis  dan  dipahami  oleh kalangan  pemikir  Yunani  kuno.  Perkataan  demokrasi,  manurut pandangan orang-orang Barat, juga berasal dari pemikir Yunani.
Secara garis besar ada tiga perbedaan yang mencolok antara syûrâ dan  demokrasi  secara  umum,  yaitu:  (1)  Penetapan  keputusan; (2) medan tanggung jawab; dan (3) pengangkatan pimpinan.
Unsur  mayoritas  mempunyai  peran  penting  dalam  syûrâ untuk menetapkan keputusan yang berbeda dengan unsur mayoritas pada sistem demokrasi. Peran mayoritas dalam Islâm dibatasi dengan ketentuan  wahyu  yang  mesti  dipraktikkan  oleh  manusia  di  segala tempat  dan  sepanjang  zaman.  Sedangkan  pada  demokrasi  suara mayoritas berpegang pada rumus “setengah plus satu” yang berakhir dengan  kekalahan  suara  bagi  suatu  pihak  dan  kemenangan  bagi pihak  lain.  Implikasinya,  dalam  demokrasi  persoalan  apapun  dapat dibahas  dan  diputuskan  tetapi  dalam  syûrâ  tidak  dibenarkan membahas  dan  memutuskan  sesuatu  yang  telah  ada  ketetapannya dari  Tuhan  secara  tegas  dan  pasti,  juga  dalam  persoalan  yang bertentangan dengan prinsip ajaran Ilâhi.
Dalam  melakukan  syûrâ,  keputusan  tidak  langsung  diambil berdasarkan  mayoritas  setelah  melakukan  sekali  dua  kali musyawarah,  tetapi  hendaknya  berulang-ulang  hingga  mencapai keputusan.  Hal  ini  karena  syûrâ  dilaksanakan  oleh  orang-orang terpuji yang tidak memiliki tendensi pribadi atau golongan. Sehingga dalam  syûrâ  yang  dipentingkan  adalah  jiwa  persaudaraan  yang dilandasi keimanan kepada Allâh dan untuk mencapai  kemaslahatan umat, bukan untuk mencapai kemenangan. Yang diperhatikan adalah buah  pikiran  atau  gagasan  seseorang  terhadap  persoalan  yang diperbincangkan.
Memang, apabila pembicaraan berlarut-larut tanpa
menemukan  mufakat,  dan  tidak  ada  jalan  lain  kecuali  memilih pandangan mayoritas. Dalam keadaan yang demikian dapatnya akal manusia  berbuat  salah  merupakan  satu  faktor  yang  tidak  dapat
26 Adnan Ali Ridha al-Nawawi, Al-Syûrâ la Dimuqratiya, (T.Tp: Dâr al-Syabah, 1985), hlm.  23.  Lihat  pula  Nurcholis  Madjid,  Islam  Agama  Kemanusiaan,  (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 191-194.
terelakkan,  karenanya  kita  tidak  dapat  memiliki  pilihan  lain  kecuali belajar melalui trial and error dan kemudian melakukan koreksi. 27 Perbedaan  kedua  antara  syûrâ  dan  demokrasi  adalah pandangan  terhadap  medan  tanggung  jawab.  Dalam  demokrasi medan  tanggung  jawab  terhadap  keputusan  dilimpahkan  kepada rakyat  atau  wakil-wakil  rakyat  yang  diangkat,  sehingga  medan tanggung  jawab  terhadap  keputusan  muncul  dari  usaha  manusia belaka, yang terlepas dari ikatan-ikatan iman dan dasar-dasar aqidah. Sedangkan  dalam  syûrâ medan  tanggung  jawab terhadap keputusan menciptakan keselarasan dan keserasian antara orangnya dan medan tanggung  jawabnya,  sehingga  dengan  bagitu  menumbuhkan  amanat dan kemajuan yang dalam untuk melaksanakan tanggung jawab. Hal ini  sesuai  dengan  Hadîts  Nabî  saw.  yang  diriwayatkan  dari  Abd Allâh bin ‘Umar: 28 ﻦﻋ لوﺆﺴﻣ ﻢﻜﻠﻛو عار ﻢﻜﻠﻛ ﻪﺘﻴﻋار ) ﺪﲪا ﻩاور (
"Setiap  kalian  adalah  pemimpin  dan  setiap  kalian  akan  dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya (HR. Ahmad)
Di dalam Islâm, seorang pemimpin tidak hanya bertanggungjawab  kepada  Tuhan,  tetapi  bertanggungjawab  pula kepada  Ahl  al-Hall  wa  al-`Aqd  dan  kepada seluruh  rakyat.  Salah  satu contoh  tentang  pertanggungjawaban  seorang  khalîfah  kepada rakytanya  ialah  ‘Umar  bin  Khaththâb  r.a  yang  dengan  ikhlas menerima  tuntutan  perhitungan  dari  seorang  nenek,  dan  menerima protes  dari  seorang  anak  laki-laki    muslim,  karena  Umar  melihat auratnya ketika ia memasuki rumah anak itu melalui pintu belakang, bukan melalui pintu depan. 29
Perbedaan ketiga dari segi implikasi pengangkatan pimpinan antara syûrâ dan demokrasi meski sama-sama melalui interaksi sosial, namun  dalam  syûrâ  pengangkatan  pimpinan  terkait  juga  dengan perjanjian  Ilâhi,  sebagaimana  yang  diisyaratkan  al-Qur’ân  surat  al- Baqarah (2) ayat 124.
27 Baca  Muhammad  Asad,  The  Principles  of  State  and  Government  in  Islam  (Andalus: Giglattar, 1982),, hlm. 43-50
28 Ahmad ibn al-Hanbal, Fahâris Musnad al-Imam Ahmad, vol. 2, (Beyrut: Dâr al-Fikr, 1992), hlm. 495.
29 Ahmad Amin, Islam dari Masa ke Masa, hlm. 61.
Moh. Zahid
28 ﻦﻬﲤﺄﻓ ﺖﻤﻠﻜﺑ ﻪﺑر ﻢﻴﻫاﺮﺑا ﻰﻠﺘﺑا ذاو ﻰﻠﺻ ﺎﻣﺎﻣا سﺎﻨﻠﻟ ﻚﻠﻋﺎﺟ ﱐا لﺎﻗ ﻰﻠﺻ لﺎﻗ ﻰﻠﺻ ﱵﻳرذ ﻦﻣو لﺎﻗ ﻋ لﺎﻨﻳﻻ ﲔﳌﺎﻈﻟا ﺪﻬ
"Dan  (ingatlah),  ketika  Ibrahim  diuji  Tuhannya  dengan  beberapa  kalimat (perintah  dan  larangan),  lalu  Ibrahim  menunaikannya.  Allah  berfirman: "Sesungguhnya  Aku  akan  menjadikanmu  imam  bagi  seluruh  manusia". Ibrahim  berkata:  "(Dan  saya  mohon  juga)  dari  keturunanku".  Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".

## Penutup
Al-Qur’ân  tidak  meletakkan  pola  dan  bentuk  syûrâ  secara rinci.  Ketentuan  al-Qur’ân  tentang  syûrâ  sebagai  prinsip  hukum  dan politik  untuk  umat  manusia  dipahami  bahwa  Islâm  memandang penting  menghargai  pendapat  mayoritas  dari  orang-orang  yang berkompeten dan memiliki integritas terpuji namun tidak dibenarkan menyalahi  ketentuan  Allâh  swt.  Al-Qur’ân  memandang  penting adanya  keterlibatan  masyarakat  di  dalam  persoalan  yang  terkait dengan  mereka.  Perincian  pola  dan  caranya  diserahkan  kepada masing-masing  masyarakat  karena  satu  masyarakat  dapat  berbeda dengan  masyarakat  yang  lain.  Bahkan  masyarakat  tertentu  dapat berbeda  dari  satu  masa  ke  masa  yang  lain.  Dalam  konteks  fiqh,  ia berada    dalam  ruang  ruang  ijtihâd  pada  fuqahâ’  dan  para  ahli  yang kompeten.  Sedangkan  persoalan  yang  telah  ada  ketentuannya  baik dalam  al-Qur’ân  maupun  al-Sunnah  menjadi  sebuah  keniscayaan untuk dilaksanakan.

## Daftar Pustaka:
Ahmad,  Abi  Hasan,  Mujmal  al-Lughah,  vol.  I.  Ttp:  Muassasah  al-
Risalah, 1981.
Ahmad,  Mumtaz,  Negara  Politik  dan  Islam  ,  terj.  Hadi,  Bandung:
Mizan, 1996.
Al-Mawardi, Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah,  vol. IV. Kairo:  Dar al-  Kutub,
1967.
Al-Qurthubi, Al-Jâm`i Li Ahkâm al-Qur’ân, Juz IV. Kairo: Dar al-Kutub, 1967.
Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmizi. Bairut: Dar al-Fikr, 1988.
Amin, Ahmad, Islam dari Masa ke Masa.Bandung: CV. Rosda, 1987.
Asad,  Muhammad,  The  Principles  of  State  and  Government  in  Islam. Andalus: Giglattar, 1982.
Azhary, M. Thahir, Negara Hukum. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Bahi,  Muhammad  al-,  al-Din  wa  al-Qawlah  min  Taujihat  al-Qur’ân  al- Karim. Bairut: Dar al-Fikr, 1971.
Hanbal, Ahmad ibn al-, Faharis Musnad al-Imam Ahmad. Beirut: Dar al- Fikr, 1992.
Ibnu  Taimiyah,  Al-Siyâsah  al-Syar`iyah  fi  Islâh  al-Ra`i  wa  al-Ra`yah.
Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1951.
John  L.  Esposito,  Islam  dan  Politik,  terj.  HM.  Joesoef  Sou’yb,  Jakarta:
Bulan Bintang, 1990.
Kamali,  Mohammad  Hasyim,  Kebebasan  Berpendapat  dalam  Islam.
Bandung: Mizan, 1996.
Khalidi, Muhammad al-Majid  al-, Qawaid Nizham  al-Hukm fi  al-Islam.
Kuwait: Dar al-Buhuts al-`Ilmiyah, 1980.
Madjid,  Nurcholis,  Islam  Agama  Kemanusiaan,  Jakarta:  Paramadina,
1995.
Nawawi, Adnan Ali Ridha al-, Al-Syûrâ la Dimuqratiya. T.Tp: Dar al-
Shawah, 1985
Rais, M. Amin, Cakrawala Islam.Bandung: Mizan, 1994.

## Moh. Zahid
Salim,  Abdul  Mu’in,  Konsepsi  Kekuasaan  Politik  dalam  al-Qur’an. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
Shihab,  M.  Quraish,  Tafsir  al-Misbah  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al- Qur'an . Ciputat: Lentera Hati, 2000.
Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Qur’an. Bandung : Mizan, 1998.
Yasu’i, Louis Ma’luf al-, Al-Munjid. Bairut: al-Mathba’ah al-Kulliyah, t.t.
Zuhayli, Wahbah al-, al-Tafsîr al-Munîr fi al-Aqîdah wa al-Syarî`ah wa al-
Manhaj, 30  Vol. Beirut:  Dar al-Fikr  al-Mu`ashir dan  Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.