## HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM ISLAM: MENELUSURI KONSEP HAM DALAM PIAGAM MADINAH

## Ridhatullah Assya’bani
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Alquran (STIQ) Amuntai, Kalimantan Selatan. rassyabani@gmail.com

## ABSTRACT
Until now, the discussion about humanity or human rights is still being  discussed in  national  and international  forums. Islam as a religion which is essentially a rahmat lil-‘alamin certainly has its own concept, especially with regard to human rights. The presence of Islam  in  its  essence  is  to  elevate  human  dignity,  wherein  pre- Islam  human  beings  are  treated  unnaturally  like  'slaves'  who haphazardly employ without regard to human aspects. The concept of humanity in the Islamic tradition was proven when the Prophet Muhammad and Muslims migrated from the city of  Mecca to the city  of  Medina,  at  that  time  the  population  of  Medina  was  very heterogeneous  and  gave  birth  to  the Constitution  of  Medina . Therefore, the author tries to trace the principles of human rights contained  in  the Constitution  of  Medina .  The  principles  include brotherhood, freedom, and equality.
Keywords: Constitution of Medina , Islam, Human Rights.

## ABSTRAK
Hingga  sekarang,  perbincangan  menganai  aspek  kemanusiaan ( humanity )  atau  HAM  masih  ramai  diperbincangkan  di  forum-
118 Al Falah, Vol. XVIII No. 2 Tahun 2018
forum  nasional  hingga  internasional.  Islam  sebagai  agama  yang pada  hakekatnya  merupakan rahmat  lil-‘alamin tentunya mempunyai konsep tersendiri, terutama berkenaan dengan HAM. Kehadiran  Islam  pada  esensinya  untuk  mengangkat  harkat martabat  manusia,  dimana  pada  pra-Islam  manusia  diperlakukan dengan  tidak  wajar  layaknya  ‘budak-budak’  yang  pekerjakan semena-mena tanpa memperhatikan aspek kemanusiaanya. Konsep kemanusiaan dalam tradisi Islam terbukti ketika Nabi Muhammad SAW dan muslimin berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, pada  saat  itu  penduduk  Madinah  sangat  heterogen  sehingga melahirkan  Piagam  Madinah.  Oleh  karenanya,  penulis  mencoba menelusuri  prinsip  HAM  yang  terdapat  pada  Piagam  Madinah. Adapun  prinsip-prinsip  tersebut  diantaranya  persaudaraan ( solidarity ), kebebasan ( liberty ) dan persamaan ( equality ).
Kata kunci: Piagam Madinah, Islam, HAM.

## Pendahuluan
Islam merupakan suatu ajaran bersifat dinamis dan progresif, yang selalu menganjurkan umatnya untuk selalu mengembangkan dan menemukan sesuatu yang baru demi kemajuan umat manusia. Sepanjang  sejarah,  Islam  telah  berkontribusi  dalam  membangun peradaban yang besar, juga membarikan sumbangansih dalam hal kemanusiaan  hingga  sampai  sekarang.  Begitu  pula  dalam pengangkatan  harkat  dan  martabat  manusia,  dimana  pra-Islam manusia diperlakukan layaknya ‘budak-budak’ yang dipekerjakan dengan  semena-mena  tanpa  memperhatikan  aspek  kemanusiaan. Ketika Islam datang dan  hadir dalam kehidupan sehari-hari telah menghilangkan semua kebiasaan yang buruk tersebut. Tidak heran jika  Islam  dikatakan  sebagai  agama  kemanusiaan  ( Religion  of humanity .)
Islam  mengajarkan  untuk  melindungi  harkat,  martabat  dan hak asasi manusia—segala yang berkenaan dengan kemanusiaan— tidak lain karena al-Qur’an merupakan sumber utama ajaran-ajaran Islam dan himpunan wahyu-wahyu Ilahi  yang diturunkan kepada Nabi  Muhammad  SAW,  yang  berfungsi  untuk  memberikan petunjuk  ( Huda )  dan  penjelas  ( Bayan )  serta  pembeda  antara kebenaran dan kesalahan ( Furqan ), sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 185.
Tidak hanya itu, Nabi Muhammad juga telah menyampaikan ajaran-ajaran  Islam  yanga  mencakup  segala  aspek  kemanusiaan ( humanity ),  dari  matahari  terbit  hingga  tenggelam,  dari  bangun tidur  hingga  tidur  kembali.  Tetapi  Nabi  Muhammad  tidak memberikan  pemahaman  secara  spesifik  dan  detail  ( universal ), pada titik inilah Nabi mengajak umatnya untuk menggunakan akal fikirannya untuk memahami segala kondisi dari zaman ke zaman yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan zaman.
Sekarang  yang  menjadi  permasalah  dan  menjadi  perhatian para  cendekiawan  dan  intelektual  internasional  ialah  Hak  Asai Manusia (HAM). Permasalahan tersebut terus berkembang sampai saat  ini  selalu  diperbincangkan  di  ranah  nasional  maupun internasional. 1 Sebagai umat Islam yang selalu peduli dan tanggap terhadap  permasalah  universal,  apalagi  menyangkut  masalah kemanusiaan, para cendikiawan muslim telah memberikan respons dengan  khazanah  keilmuan  yang  berlimpah,  perhatian  mereka tidak  hanya  terpusat  pada  satu  isu,  tetapi  juga  telah  merangkul permasalahan  hangat  yang  sedang  menjadi  perbincangan  pada setiap priode atau zamannya, untuk merealisasikan sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin.
Selain  itu,  juga  para  Nabi  dan  Rasul  pada  zamannya  telah memberikan  contoh,  tauladan  dan  bukti  yang  nyata  tentang permasalahan HAM dalam Islam. Mereka tidak hanya memberikan
1 George Clack. Hak Asasi Manusia Sebuah Pengantar . (Jakarta: Sinar Harapan. 1998). hlm. 3
120 Al Falah, Vol. XVIII No. 2 Tahun 2018
konsep-konsep  kosong  tentang  HAM,  tetapi  memberikan pemahaman  dan  memperjuangkan  HAM  dalam  Islam  dalam kehidupan  sehari-hari. 2 Seperti  yang  telah  dilakukan  oleh  Nabi Musa  AS,  yang  memperjuangkan  kebebasan  ( liberty )  umatnya— Bani  Israil  dari  ancaman  Fir’aun—dan  juga  sebagaimana  yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang memperjuangkan  untuk  mengangkat  harkat  dan  martabat manusia. 3
Dalam  sejarah  Islam  mencatat  bahwa  setelah  Nabi Muhammad  SAW  dan  muslimin  berhijrah  dari  kota  Makkah  ke kota Madinah, telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Karena  penduduk  Madinah  telah  bertambah  majemuk  dengan berbagai  golongan  dan  berbagai  kepercayaan  dan  menjadi masyarakat yang heterogen. Untuk membangun suatu masyarakat yang  aman,  tentram  tanpa  adanya  permusuhan  anter  golongan, maka  Nabi  Muhammad  membuat  suatu  kesepakatan  atau perjanjian dengan penduduk  muslim  yang ada di  Madinah antara kelompok muhajirin (pendatang) dan kelompok anshar (penduduk asli)  dengan  kaum  Yahudi  dan  kelompok  lainya,  yang  kemudian perjanjian  tersebut  dinamakan  Piagam  Madinah.  Dimana  dalam perjanjian  tersebut  terdapat  pembahasan  yang  berkenaan  dengan persamaan  dalam  hak  dan  kewajiban  diantara  kelompok  dalam menjalankan kehidupan sosial, bermasyarakat dan bernegara. 4
Dengan  demikian,  dapat  kita  ketahui  bahwa  Islam  telah memberikan  respons  yang  sangat  besar  terhadap  HAM  dalam memberikan  konsep-konsep  dasar  HAM  untuk  menjadi  dasar kehidupan bersosial dan bernegara, agar yang telah dicita-citakan oleh  Tuhan  sebagai  “ baldatun  thoibatun  wa  rabbun  ghafur ” sebagaimana  yang  telah  direalisasikan  oleh  Nabi  Muhammad.
2 Musthafa  Kamal  Pasha. Pendidikan  Kewarganegaraan  (Civic Education) . (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 2002). hlm. 123.
3 Ibid . hlm. 123 4 Suyuthi  Pulungan. Fiqh  Siyasah:  Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran . (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1994). Hlm. 80-81
Untuk  itu,  piagama  madinah  sebagai  pijakan  dalam  membahas HAM dalam Islam.

## HAM Dalam Islam
Sebagaimana  yang telah dijelaskan dalam paragraf pertama bahwa  Islam  merupakan  agama  kemanusiaan  ( Religion  of Humanity ) dan sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin pastinya telah  menyemtuh  aspek-aspek  kemanusiaan,  seperti  dalam  Islam terdapat  hukum-hukum  politik,  tata  negara,  ekonomi,  sosial  dan segala  aspek  kehidupan  manusia.  Dari  sinilah,  umat  Islam menjalankan kehidupan sosial dengan berlandaskan al-Qur’an dan Sunnah yang mencakup konsep HAM.
Sebagai  pedoman  dan  petunjuk  umat  Islam  dalam menjalankan  peran  sosial,  dalam  teks  al-Qur’an  telah  dijelaskan secara  rinci  berkenaan  dengan  hak-hak  dan  etika  besosial, diantaranya sebagai berikut:
No  Surah dan Ayat Maksud ayat 1. al-Isra’: 33 Hak untuk hidup 2 Al-Baqarah: 188, An-Nisa: 29 dan 32, dan surah Al- Jumu’ah: 1 Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja 3 An-Nur: 27, Al- Hujurat: 11 dan 12 hak atas kehormatan 4 An-Nisa: 59 Hak Untuk Mengemukakan Pendapat 5 Al-A’raf: 33, Al- Baqarah: 256, Al-
An’am: 108, Yunus: 99, Al-Ankabut: 46, dan surah Al-
Mumtahanah: 8 Hak Kebebasan Beragama dan Toleransi Beragama
6 An-Nisa: 58 Hak Persamaan di Muka Hukum
122 Al Falah, Vol. XVIII No. 2 Tahun 2018
7 Al-Maidah: 32
Hak Bebas dari Rasa Takut
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Islam  merupakan  agama  yang universal  dan  agama  yang  menghormati  hak-hak  setiap  manusia tanpa  perbedaan  ras,  suku  atau  agama.  Nabi  SAW  juga  telah menjelaskan  dalam  hadisnya  bahwa  dari  Abu  Umamah  bin Tsa’labah, Nabi SAW bersabda “ Barang siap yang merampas hak muslim, maka dia telah berhak untuk masuk api nerka dan haram masuk surga ” seorang lelaki bertanya: “ walau pun itu sesuatu yang kecil,  wahai  Rasulullah?”  Beliau  menjawab:  “walau  pun  hanya sebatang kayu arak ”. (HR. Muslim).
Dalam maqashid  asy-syariah yang  telah  dijelaskan  oleh ulama  terdahulu.  Tujuan  dari  maqashid asy-syariah yakni  untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan cara melindungi dan  mewujudkan  hal-hal  yang  melekat  pada  manusia  serta memenuhi ysegala kebutuhannya. Adapun isi dari teori maqashid asy-syariah ; 5
 Perlindungan terhadap agama
 Perlindungan terhadap jiwa
 Perlindungan terhadap akal
 Perlindungan terhadap harta
 Perlindungan terhadap keturunan
Selain  itu,  juga  ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi perkembangan HAM dalam Islam, yakni: 6
 Hak  yang  melekat  pada  manusia  telah  dijelaskan  dalam Islam, untuk setiap manusia lainnya.
 Dan  hak  yang  diberikan  oleh  Islam  kepada  suatu  golongan tertentu  atau  sebagian  manusia,  terdapat  hak  orang  lain, walaupun berbeda keyakinan atau suku.
5 Muh.  Latif  Fauzi, Islam  Dan  Ham  “diskursus  dan  pengalaman
Indonesia” , Yogyakarta, Kaukaba, 2014), hlm.10-11.
6 Syaukat Hussain. Hak Asasi Manusia Dalam Islam . (Jakarta: Gema Insani Press. 1996), hlm. 59.
Adapun  prinsip  dan  asas  HAM  dalam  hukum  Islam mencakup  beberapa  hal,  yakni; 7 Pertama, HAM  dalam  Islam berdasarkan  kepada  prinsip  ketuhanan  (tauhid),  keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong dalam kebaikan, menyeru kepada kebaikan dan melarang kejahatan, toleransi. Kedua, HAM dalam  hukum  Islam  juga  disandarkan  kepada  personalitas keislaman,  otoritas  keyakinan,  legalitas,  kehati-hatian,  kepastian hukum,  keseimbangan,  pemerataan,  etis,  kehormatan  manusia, persatuan,  kesepakatan,  membuat  pilihan,  sukarela  dan  saling menanggung. Ketiga, HAM  dalam  Islam  dirumuskan  dengan menggunakan  kaidah Ushuliyyah , fiqhiyyah , dhawabith ,  dan lawahiq .
Tegak  dan  terpeliharanya  HAM  dalam  Islam  dikarenakan Islam  merupakan  agama  yang rahmatan  lil  ‘alamin demi mewujudkan kebaikan, keadilan, dan kepentingan umum  melalui penerapan  syari’ah  (jalan) 8 sebagai  perlindungan  dan  jaminan kebutuhan dasar ( al-dharuriyyah ) yang menjadi maksud dan tujuan hukum  Islam  ( maqashid  syari’ah )  yang  terkandung  dalam  al- Qur’an. 9
Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  dalam  pemikiran HAM  terdapat  suatu  prinsip  yang  fundamental  dan  memiliki  arti yang  sangat  universal  serta  multi  tafsir,  tergantun  kondisi  dan situasi  tertentu.  Karena  al-Qur’an  hanya  memberikan  gambaran umum,  tanpa  interpretasi  manusia  suatu  teks  tidak  akan
7 Muh.  Latif  Fauzi, Islam  Dan  Ham  “diskursus  dan  pengalaman Indonesia ...hlm. 80.
8 Dalam pandangan Sardar, Syari’ah telah menyediakan prinsip pokok yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan zaman dan sifatnya dinamis, seperti prinsip maslahah yang mengedepankan kepentingan umum atau prinsip al-dharuriyyat  al-khamsah  yang  menjamin  hak-hak  asasi  manusia  sebagai individu. Lihat, Ziauddin Sardar, Kembali kemasa Depan, (Jakarta, PT. Serambi Ilmu, 2003), hlm, 18.
9 Masykuri  Abdillah, demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999), hlm. 101
124 Al Falah, Vol. XVIII No. 2 Tahun 2018
memberikan  pemahaman  yang  eksplisit  terhadap  makna  yang terkandung dalam teks tersebut. Hal inilah yang menjadi perbedaan dalam menginterpretasikan teks-teks al-Qur’an.

## Piagam Madinah
Piagam  Madinah  ( shahifatul  madinah ),  dikenal  muslimin sebagai konstitusi  Madinah,  yaitu sebuah dokumen  yang disusun oleh  Nabi  Muhammad  SAW  sebagai  perjanjian  formal  antara dirinya  (sebagai  pemimpin)  dengan  semua  suku-suku  dan  kaum- kaum  penting  di  Yathrib  (yang  dengan  piagam  ini  kemudian berubah  nama  menjadi  Madinah)  pada  tahun  622  M.  Piagam  ini disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah.
Dengan  Piagam  Madinah  juga,  Nabi  Muhammad  SAW,. berhasil  menyatukan  kelompok—muhajirin,  anshar  dan  beberapa kelompok  lainnya—dengan  tanpa  melihat  perbedaan  dari  setiap kelompok tersebut, oleh sebab itu maka lahirlah masyarakat yang damai,  tentram,  dan  sejahtera  dibawah  kepemimpinan  Nabi Muhammad  SAW. 10 Kemudian,  mulai  saat  itu  Madinah  menjadi pusat  kajian  dan  kegiatan  keislaman  serta  sebagai  basis  untuk melakukan  ekspansi. 11 Untuk  itu  dokumen  tersebut  menetapkan sejumlah  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  bagi  kaum  Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan kelompok (ummah).
Dengan  adanya  dokumen  kesepakatan  antar  kelompok  di Madinah,  kaum  muslim  dan  non-muslim  membangun  Madinah bersama  dan  piagam  madinah  sebagai  perjanjian  menjadi  sangat penting  bagi  diri  Nabi  sendiri.  Piagam  madinah  ini  secara  tidak
10 Taufiq Abdullah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Ajaran . (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 218.
11 Hasan Ibrahim, Tarikh al-Islam al-siyasi wa ad-Dini wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima’i , (Beirut, Daar Hiyai al-‘Arabi,.......), hlm. 100
langsung  menjadikan  kapasitas  Nabi  sebagai  seorang  pemimpin dan  seorang  politikus  yang  cerdas  dan  handal.  Karena  mampu menyatukan  berbagai  suku  dan  keyakinan  yang  ditandai  dengan, diantaranya; 12
 Nabi  Muhammad  berhasil  menyatukan  umat  Islam  diatas satu panji, tanpa melihat asal suku, ras, dan kelompok yang berbeda.
 Menjadikan  agama  sebagai  fundasi  yang  kuat,  sebagai perangkul antar umat agar terjalin hubungan silaturahmi.
 Ikatan terbangun  dengan  dasar  agama,  yang  berisikan  hak- hak  atas  setiap  individu  dengan  tujuan  kedamaian  dan kesejahteraan umat.
 Adanya sesamaan hak antar kaum muslimin dengan Yahudi dalam  hal  yang  bersifat  universal,  dan  perlindungan  bagi siapa yang mau memeluk agama Islam dan melindungi hak- hak mereka.
Adapun  salah  satu  versi  yang  masyhur  dan  banyak  dirujuk oleh  banyak  kalangan  di  antaranya  adalah  teks  menurut  riwayat Ibnu Ishaq dalam kitabnya Ibnu Hisyam: 13

##  Muqoddimah
“Dengan  nama  Tuhan  Yang  Maha  Pengasih  lagi  Maha Penyayang.  Inilah  Piagam  Tertulis  dari  Nabi  Muhammad Saw.  di  kalangan  orang-orang  yang  beriman  dan  memeluk Islam  (yang  berasal)  dari  Quraisy  dan  Yatsrib,  dan  orang- orang  yang  mengikuti  mereka,  mempersatukan  diri  dan berjuang bersama mereka.”
 Pembentukan Ummat
12 Hasan Ibrahim Hasan. Ibid , hlm. 101-102.
13 Suyuthi  Pulungan, Prinsip-prinsip  Pemerintahan  dalam  Piagam Madinah  Ditinjau  dari  Pandangan  Al-Qur’an ,  cet.  Ke-2  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 285-305.
Pasal  1 :  “Sesungguhnya  mereka  satu  bangsa  negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.”

##  Hak Asasi Manusia
Pasal  2 :  “Kaum  Muhajirin  dari  Quraisy  tetap  mempunyai hak  asli  mereka,  saling  tanggung-menanggung,  membayar dan  menerima  uang  tebusan  darah  (diyat)  karena  suatu pembunuhan, dengan cara yang baik dan adil di antara orang- orang beriman.”
Pasal 3 : “(1) Banu ‘Auf (dari Yatsrib) tetap mempunyai hak asli  mereka,  tanggung-menanggung  uang  tebusan  darah (diyat).  (2)  Dan  setiap  keluarga  dari  mereka  membayar bersama  akan  uang  tebusan  dengan  baik  dan  adil  di  antara orang-orang beriman.”
Pasal 4 : “(1) Banu Sa’idah (dari Yatsrib) tetap atas hak asli mereka,  tanggung-menanggung  uang  tebusan  mereka.  (2) Dan  setiap  keluarga  dari  mereka  membayar  bersama  akan uang  tebusan  dengan  baik  dan  adil  di  antara  orang-orang beriman.”
Pasal  5 : “(1)  Bani  al-Harits  (dari  suku  Yatsrib)  tetap berpegang  atas  hak-hak  asli  mereka,  saling  tanggung- menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) di antara  mereka.  (2)  Setiap  keluarga  (tha-ifah)  dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.”
Pasal  6 :  “(1)  Banu  Jusyam  (dari  suku  Yatsrib)  tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. (2) Setiap  keluarga  (tha-ifah)  dapat  membayar  tebusan  dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.”
Ridhatullah Assya’bani , Hak Asasi Manusia …
Pasal 7 : “(1) Banu Najjar (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyat) dengan secara baik dan adil. (2) Setiap  keluarga  (tha-ifah)  dapat  membayar  tebusan  dengan secara baik dan adil di kalangan orang beriman.”
Pasal  8 :  “(1)  Banu  ‘Amrin  (dari  suku  Yatsrib)  tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. (2) Setiap  keluarga  (tha-ifah)  dapat  membayar  tebusan  dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.”
Pasal  9 :  “(1)  Banu  an-Nabit  (dari  suku  Yatsrib)  tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. (2) Setiap  keluarga  (tha-ifah)  dapat  membayar  tebusan  dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.”
Pasal 10 : “(1) Banu Aus (dari suku Yatsrib) berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan  darah  (diyat)  di  antara  mereka.  (2)  Setiap  keluarga (tha-ifah)  dapat  membayar  tebusan  dengan  secara  baik  dan adil di kalangan orang-orang beriman.”

##  Persatuan Seagama
Pasal  11 :  “Sesungguhnya  orang-orang  beriman  tidak  akan melalaikan  tanggungjawabnya  untuk  memberi  sumbangan bagi  orang-orang  yang  berhutang,  karena  membayar  uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan orang- orang beriman.”
Pasal 12 : “Tidak seorang pun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari
128 Al Falah, Vol. XVIII No. 2 Tahun 2018
orang  yang  beriman  lainnya,  tanpa  persetujuan  terlebih dahulu dari padanya.”
Pasal 13: “(1) Segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus  menentang  setiap  orang  yang  berbuat  kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan  di  kalangan  masyarakat  orang-orang  beriman. (2) Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang  yang bersalah  merupakan  tangan  yang  satu,  walaupun  terhadap anak-anak mereka sendiri.”
Pasal 14 : “(1) Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang  tidak  beriman.  (2)  Tidak  pula  diperkenankan  seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.”
Pasal  15 :  “(1)  Jaminan  Tuhan  adalah  satu  dan  merata, melindungi  nasib  orang-orang  yang  lemah.  (2)  Segenap orang-orang  yang  beriman  harus  jamin-menjamin  dan setiakawan  sesama  mereka  daripada  (gangguan)  manusia lain.”

##  Persatuan Segenap Warga Negara
Pasal 16: “Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.”
Pasal 17 : “(1) Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu. (2) Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya  di  dalam  suatu  peperangan  di  jalan  Tuhan,  kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.”
Pasal 18 : “Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan  tantangan  terhadap  semuanya  yang  harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.”
Pasal  19 :  “(1)  Segenap  orang-orang  yang  beriman  harus memberikan pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Tuhan. (2) Setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat.”
Pasal  20 :  “(1)  Perlindungan  yang  diberikan  oleh  seorang yang  tidak  beriman  (musyrik)  terhadap  harta  dan  jiwa seorang musuh Quraisy, tidaklah diakui. (2) Campur tangan apapun  tidaklah  diijinkan  atas  kerugian  seorang  yang beriman.”
Pasal  21 :  “(1)  Barangsiapa  yang  membunuh  akan  seorang yang  beriman  dengan  cukup  bukti  atas  perbuatannya  harus dihukum  bunuh  atasnya,  kecuali  kalau  wali  (keluarga  yang berhak)  dari  si  terbunuh  bersedia  dan  rela  menerima  ganti kerugian  (diyat).  (2)  Segenap  warga  yang  beriman  harus bulat  bersatu  mengutuk  perbuatan  itu,  dan  tidak  diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.”
Pasal  22 :  “(1)  Tidak  dibenarkan  bagi  setiap  orang  yang mengakui  Piagam  ini  dan  percaya  kepada  Tuhan  dan  hari akhir,  akan  membantu  orang-orang  yang  salah,  dan memberikan  tempat  kediaman  baginya.  (2)  Siapa  yang memberikan  bantuan  atau  memberikan  tempat  tinggal  bagi pengkhianat-pengkhianat  negara  atau  orang-orang  yang salah, akan  mendapatkan kutukan dan kemurkaan Tuhan di hari kiamat nanti, dan tidak diterima segala pengakuan dan kesaksiannya.”
130 Al Falah, Vol. XVIII No. 2 Tahun 2018
Pasal  23 :  “Apabila  timbul  perbedaan  pendapat  di  antara kamu  di  dalam  suatu  soal,  maka  kembalikanlah penyelesaiannya  pada  (hukum)  Tuhan  dan  (keputusan) Muhammad Saw.”

##  Golongan Minoritas
Pasal  24 :  “Warganegara  (dari  golongan)  Yahudi  memikul biaya  bersama-sama  dengan  kaum  beriman,  selama  negara dalam peperangan.”
Pasal  25 :  “(1)  Kaum  Yahudi  dari  suku  ‘Auf  adalah  satu bangsa-negara  (ummat)  dengan  warga  yang  beriman.  (2) Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. (3) Kebebasan ini berlaku  juga  terhadap  pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka,  dan  diri  mereka  sendiri.  (4)  Kecuali  jika  ada  yang mengacau dan  berbuat kejahatan, yang  menimpa  diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.”
Pasal  26 :  “Kaum  Yahudi  dari  Banu  Najjar  diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Auf di atas.”
Pasal  27 :  “Kaum  Yahudi  dari  Bani  al-Harits  diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Auf di atas.”
Pasal  28 :  “Kaum  Yahudi  dari  Banu  Sa'idah  diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Auf di atas.”
Pasal  29 :  “Kaum  Yahudi  dari  Banu  Jusyam  diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Auf di atas.”
Pasal 30 : “Kaum Yahudi dari Banu Aws diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Auf di atas.”
Ridhatullah Assya’bani , Hak Asasi Manusia … 131
Pasal  31 :  “(1)  Kaum  Yahudi  dari  Banu  Tsa’labah, diperlakukan  sama  seperti  kaum  Yahudi  dari  Banu  ‘Auf  di atas.  (2)  Kecuali  orang  yang  mengacau  atau  berbuat kejahatan, maka ganjaran dari pengacauan dan kejahatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya.”
Pasal  32 :  “Suku  Jafnah  adalah  bertali  darah  dengan  kaum Yahudi dari Banu Tsa’labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa’labah.”
Pasal  33 :  “(1) Banu Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum  Yahudi  dari  Banu  ‘Auf  di  atas.  (2)  Sikap  yang  baik harus dapat membendung segala penyelewengan.”
Pasal  34 :  “Pengikut-pengikut/sekutu-sekutu  dari  Banu Tsa’labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa’labah.”
Pasal  35 :  “Segala  pegawai-pegawai  dan  pembela-pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.”

##  Tugas Warga Negara
Pasal  36 :  “(1)  Tidak  seorang  pun  diperbolehkan  bertindak keluar,  tanpa  izinnya  Muhammad  Saw.  (2)  Seorang  warga negara  dapat  membalaskan  kejahatan  luka  yang  dilakukan orang  kepadanya.  (3)  Siapa  yang  berbuat  kejahatan,  maka ganjaran  kejahatan  itu  menimpa  dirinya  dan  keluarganya, kecuali  untuk  membela  diri.  (4)  Tuhan  melindungi  akan orang-orang yang setia kepada Piagam ini.
Pasal 37 : “(1) Kaum Yahudi memikul biaya negara, sebagai halnya kaum Muslimin memikul biaya Negara. (2) Diantara segenap  warga  negara  (Yahudi  dan  Muslimin)  terjalin pembelaan  untuk  menentang  setiap  musuh  negara  yang memerangi  setiap  peserta  dari  Piagam  ini.  (3)  Di  antara
132 Al Falah, Vol. XVIII No. 2 Tahun 2018
mereka harus terdapat saling nasihat-menasihati dan berbuat kebajikan,  dan  menjauhi  segala  dosa.  (4)  Seorang  warga negara  tidaklah  dianggap  bersalah,  karena  kesalahan  yang dibuat  sahabat  atau  sekutunya.  (5)  Pertolongan,  pembelaan dan  bantuan  harus  diberikan  kepada  orang  atau  golongan yang teraniaya.”
Pasal  38 :  “Warga  negara  kaum  Yahudi  memikul  biaya bersama-sama  warga  negara  yang  beriman,  selama peperangan masih terjadi.”
 Melindungi Negara
Pasal  39 :  “Sesungguhnya  kota  Yatsrib,  Ibukota  Negara, tidak  boleh  dilanggar  kehormatannya  oleh  setiap  peserta Piagam ini.”
Pasal 40 : “Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan  sebagai  diri-sendiri,  tidak  boleh  diganggu ketenteramannya, dan tidak diperlakukan salah.”
Pasal  41 :  “Tidak  seorang  pun  tetangga  wanita  boleh diganggu  ketenteraman  atau  kehormatannya,  melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya.”

##  Pimpinan Negara
Pasal  42 : “(1) Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta  Piagam  ini  atau  terjadi  pertengkaran,  melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya  menurut (hukum) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusanNya, Muhammad Saw.  (2)  Tuhan  berpegang  teguh  kepada  Piagam  ini  dan orang-orang yang setia kepadanya.”
Ridhatullah Assya’bani , Hak Asasi Manusia … 133
Pasal  43 :  “Sesungguhnya  (musuh)  Quraisy  tidak  boleh dilindungi,  begitu  juga  segala  orang  yang  membantu mereka.”
Pasal  44 :  “Di  kalangan  warga  negara  sudah  terikat  janji pertahanan  bersama  untuk  menentang  setiap  agresor  yang menyergap kota Yatsrib.”
 Politik Perdamaian Pasal  45 :  “(1)  Apabila  mereka  diajak  kepada  pendamaian
(dan) membuat perjanjian damai (treaty), mereka tetap sedia untuk  berdamai  dan  membuat  perjanjian  damai.  (2)  Setiap kali  ajakan  pendamaian  seperti  demikian,  sesungguhnya kaum  yang  beriman  harus  melakukannya,  kecuali  terhadap orang  (negara)  yang  menunjukkan  permusuhan  terhadap agama  (Islam).  (3)  Kewajiban  atas  setiap  warganegara mengambil  bahagian  dari  pihak  mereka  untuk  perdamaian itu.”
Pasal 46 : “(1) Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aus dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang  sama  dengan  segala  peserta  piagam  untuk  kebaikan (pendamaian) itu. (2) Sesungguhnya kebaikan (pendamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan.”
 Penutup
Pasal  47 :  “(1) Setiap orang (warga negara) yang berusaha, segala  usahanya  adalah  atas  dirinya.  (2)  Sesungguhnya Tuhan  menyertai akan segala peserta dari Piagam  ini,  yang menjalankannya  dengan  jujur  dan  sebaik-baiknya.  (3) Sesungguhnya tidaklah boleh Piagam ini dipergunakan untuk melindungi  orang-orang  yang  dzalim  dan  bersalah.  (4) Sesungguhnya (mulai saat ini), orang-orang yang bepergian (keluar), adalah aman. (5) Dan orang  yang  menetap adalah
134 Al Falah, Vol. XVIII No. 2 Tahun 2018
aman  pula,  kecuali  orang-orang  yang  dhalim  dan  berbuat salah.  (6)  Sesungguhnya  Tuhan  melindungi  orang  (warga negara)  yang  baik  dan  bersikap  taqwa  (waspada).  (7)  Dan (akhirnya), Muhammad adalah utusan  Allah, semoga Allah mencurahkan shalawat dan kesejahteraan atasnya.”

## HAM Dalam Piagam Madinah
Dalam  menegakkan  keadilan  dan  HAM  dalam  Islam,  Nabi Muhammad  berusaha  dan  berjuang  keras  untuk  mencari  jalan keluar  terhadap  permasalahn  yang  terjadi  pada  saat  itu,  hingga kemudian    menghasilakan  Piagam  Madinah  yang  mampu menyatukan antar kelompok  yang  berbeda suku, budaya, ras dan keyakinan, yang berlandaskan syari’at Islam.
Pada pembukaan Piagam Madinah telah menyebutkan bahwa “semua manusia itu adalah umat yang satu( umatan wahidah ), yang dilahirkan  pada  sumber  yang  sama”.  Dalam  pengertian  ini mengisyaratkan kepada kita, bahwa pada dasarnya setiap individu manusia  atau  kelompok  tidak  ada  perbedaan  dalam  segala  hal, seperti  warna  kulit,  suku,  bangsa  dan  lain  sebagainya  dan mempunyai  persamaan  hak  diantara  setiap  manusia.  Semua manusia sama derajatnya di hadapan sang pencipta, namun dalam agama  Islam  terdapat  salah  satu  aspek  manusia    yang  membuet perbedaan  dan  lebih  tinggi  derajadnya  dari  orang  lain,  yakni ibadahnya dan keimanannya kepada Allah.
Selain adanya persamaan hak diantara setiap manusia, dalam piagam  Madinah  juga  telah  mejelaskan  adanya  kebebasan— kebebasan  dalam  ruang  lingkup  syari’ah—yang  membedakan dengan  kebebasan  zaman  sekarang,  yang  memprioritaskan  hawa nafsu  dibandingkan  dengan  syari’at.  Ketika  perbuatan  yang dilakukan  oleh  manusia  sering  dipengaruhi  oleh  dorongan  hawa nafsu,  sehingga  ketika  seseorang  meninggalkan  norma-norma agama  otomatis  dia  akan  terjerumus  mengikuti  aturan  hawa nafsunya yang dikendalikan oleh setan, dan ini merupakan sumber
malapetaka  terbesar,  tidak  hanya  bagi  dirinya  sendiri,  tetapi  juga bagi  orang-orang  ada  disekitarnya.  Inilah  mengapa  Islam meletakkan  norma-norma  dalam  menjalankan  kehidupan  sehari- hari.
Pada  titik  inilah  kebebasan  akan  menjamin  segala kemaslahatan  manusia  dari  segala  perlakuan  yang  tidak manusiawi. Selain itu juga kebebasan menjadikan manusia seperti apa  yang  telah  Allah  takdirkan,  sebagai  wakil  (khalifah)  dimuka bumi sekaligus beribadah kepada-Nya. 14
Jelas  bahwa  dalam  dokumen  Islam,  telah  memberikan kontribusi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu  dari  dokumen  Islam  adalah  membahas  tentang  HAM  yang tertulis  dalam  Piagam  Madinah  yang  mengatakan  bahwa persamaan  antar  setuiap  individu  manusia  dalam  segala  aspek kehidupan,  dimuka  hukum  dan  dalam  sosial  politik,  juga kebebasan manusia dalam memeluk agama yang diyakininya serta menghormati hak manusia lain dan antar pemeluk agama.

## Prinsip HAM Dalam Piagam Madinah
Secara  fundamental,  HAM  dalam  Islam  merujuk  kepada persaudaraan  ( solidarity ),  kebebasan  ( liberty )  dan  persamaan ( equality ). 15 Prinsip  persaudaraan  ( solidarity )  merupakan  suatu jaminan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  merupakan  tanda kepedulian  sosial  dalam  masyarakat.  Karena  menjamin  hak-hak asasi manusia berarti memasang standar atau tolok ukur bagaimana segenap  anggota  masyarakat  harus  diperlakukan  secara  normal, baik  dia  kuat  atau  lemah,  minoritas  atau  msatoritas,  semuanya diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan. Hak-hak asasi selalu
14 Yusuf  Al-Qardhawi. Anatomi  Masyarakat  Islam .  (Jakarta:  Pustaka Al-Kautsar. 1999), hlm. 113
15 Yusuf  Al-Qardhawi,  al-Khulashah  al-‘Amah  al-Islamiyah,  (Kairo, Maktabah Wahabah, 1898), hlm, 81

## 136 Al Falah, Vol. XVIII No. 2 Tahun 2018
berupa  perlindungan  bagi  pihak  yang  lemah,  seperti  minoritas etnis, religius, budaya dan sebagainya.
Kemudian prinsip kebebasan ( liberty ), yang dengannya dapat menyelamatkan  manusia  dari  segala  bentuk  tekanan,  paksaan, kediktatoran  dan  penjajahan.  Selain  itu  juga  bisa  menjadikan manusia sebagai pemimpin dalam kehidupan  ini,  tetapi pada saat yang  sama  ia  juga  sebagai  hamba  Allah.  Kebebasan  di  sini meliputi:  kebebasan  beragama,  kebebasan  berfikir,  kebebasan berpolitik,  kebebasan  madaniyah  (bertempat  tinggal)  dan  segala bentuk kebebasan yang hakiki dalam kebenaran
Selanjutnya prinsip persamaan ( equality ) merupakan hakekat kemanusian yang menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan  yang  lain. Setiap  manusia  yang terlahir dibumi ini  serta  memiliki  hak  dan  kewajiban  masing-masing.  Pada dasarnya  adalah  sama  atau  sederajat.  Konsekuensi  dari  ajaran persamaan ras juga menuntut persamaan diantara beraneka ragam etnik. Watak, karakter, atau pandangan hidup masing-masing etnis di  dunia  ini.  memang  berlainan,  namun  kedudukannya  sebagai suatu  kelompok  masyarakat  adalah  sama.  Tuhan  juga  telah menciftakan  manusia  dengan  jenis  kelamin  pria  dan  wanita. Dengan  bentuk  fisik  yang  belainan,  tetapi  secara  hakiki  diantara keduanya  membutuhkan  persamaan  dalam  pengakuan  atas  HAM mereka,  dan  kedudukannya  dihadapan  tuhan  adalah  sama. Semuanya  itu  telah  menempati  dalam  praksis  dalam  realita  dan melindungi dengan akidah dan syari’at dengan kuat, tidak hanya di wilayah konsep yang dibingkai dengan hukum Islam, tetapi Islam telah  menerapkannya  dalam  dalam  kehidupan  yang  real  kepada penganutnya
Selain itu, Ada dua prinsip dasar yang terdapat dalam Piagam Madinah, pertama, kebebasan  beragama  dan kedua ,  adanya pemikiran humanistik, solidaritas dan  melindungi  persamaan  hak
serta  persamaan  atas  segala  yang  berhubungan  dengan  manusia dari seluruh warganya. 16
Kebebasan dalam piagam Madinah merupakan salah satu ciri modernitas  dan  kometmen  Islam  terhadap  HAM.  Setiap  manusia dilahirkan  dalam  keadaan  bebas,  mereka  setara  dalam  kemuliaan dan  hak.  Mereka  juga  telah  dikaruniai  akal  dan  hati  nurani,  dan mereka dapat merajut hubungan di antara mereka dengan prinsip persaudaraan. Menurut al-Jabiri, setiap orang berhak memilih dan memeluk  agamatertentu  sesuai  dengan  hati  nuraninya  masing- masing yang telah ditegaskan dalam hukum Islam ( al-kulliyah al- khamsah ). 17 Sebab,  dalam  menjaga  kebebasan  beragama  juga tersimpan pesan untuk menjaga agama. Dalam pengertian, apabila kita  tidak  melakukan  diskriminatif  terhadap  agama  lain,  secara tidak langsung kita sudah menjaga agama yang telah kita anut.
Kemudian,  dengan  prinsip  yang  berdasar  pada  pemikiran humanistik, solidaritas melindungi persamaan hak serta persamaan atas  segala  yang  berhubungan  dengan  manusia  dari  seluruh warganya  akan  mewujudkan  suatu  masyarakat  yang  toleran. Dengan  adanya  masyarakat  toleran  akan  mampu  menciptakan suasana  yang  aman,  damai  dan  tenteram,  tanpa  adakanya diskriminasi antar invidu atau golongan.
Pada hakekatnya, Piagam Madinah mempunyai empat pilar utama,  yang  menjadi  dasar  dan  inti  dari  keseluruhan  pasal  yang dibuat oleh Nabi Muhammad, yakni:
16 Muhammad  Abdullah  D. Islam  Djalan  Mutlak .  (Jakarta: Pembangunan. 1923), hlm. 12
17 Zuhairi Misrawi, Madinah: kota suci, piagam Madinah, dan teladan Muhammad SAW, (Jakarta, Kompas, 2009), hlm. 320
Dengan demikian, kandungan HAM yang telah dirumuskan oleh  Nabi  Muhammad  yang  terdapat  dalam  Piagam  Madinah, yakni  semua  golongan  menjadi  umat  yang  satu,  tanpa  adanya perbedaan,  kebebasan  beragama,  toleransi,  hak  hidup  untuk sejahtera  yang  mampu  menyatukan  manusia  dari  berbagai kelompok  dan  membangun  masyarakat  diimpikan  semua  orang, yang damai, tenteran dan sejahtera.

## Kesimpulan
Dengan  demikian,  berangkat  dari  nilai  universalitaa  Islam sebagai  agama  yang  humanis  dengan  mampu  memberikan perhatian  dalam  bidang  kemanusiaan  ketika  Nabi  Muhammad menyatukan  berbagai  golongan  dan  keyakina  tanpa  memandang ras,  suku  keyakinan  dan  bangsa,  dengan  menjadikannya  sebagai umat yang satu dan menjamin hak asasi setiap manusia.
Hak  asasi  manusia  bukan  hanya  kata-kata  semata  yang dirancang untuk memuaskan orang yang haus kebebasan, keadilan, kehormatan  dan  kesederajatan  yang  di  alami  oleh  semua  umat
Piagam Madinah Umatan wahidah toleransi dan tolong- menolong menjamin keamanan dan ketenteraman persamaan dan kebebasan
manusia, tetapi hak asasi manusia merupakan perlindungan untuk setiap manusia demi keamanan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupannya.  Oleh  sebab  itu  agama  Islam  merupakan  suatu kekuatan  kolektif  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat  demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah  Masykuri, demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respon
Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999).
Abdullah  Taufiq, Ensiklopedi  Tematis  Dunia  Islam;  Ajaran . (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002)
Clack  George. Hak  Asasi  Manusia  Sebuah  Pengantar .  (Jakarta: Sinar Harapan. 1998).
Fauzi.  Muh.  Latif, Islam  Dan  Ham  “diskursus  dan  pengalaman Indonesia” , Yogyakarta, Kaukaba, 2014).
Hussain Syaukat. Hak Asasi Manusia Dalam Islam . (Jakarta: Gema Insani Press. 1996).
Ibrahim Hasan, Tarikh al-Islam al-siyasi wa ad-Dini wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima’i , (Beirut, Daar Hiyai al-‘Arabi,.......)
Muhammad  Abdullah  D. Islam  Djalan  Mutlak .  (Jakarta: Pembangunan. 1923)
Pasha  Musthafa  Kamal. Pendidikan  Kewarganegaraan  (Civic Education) . (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 2002).
140 Al Falah, Vol. XVIII No. 2 Tahun 2018
Pulungan  Suyuthi, Prinsip-prinsip  Pemerintahan  dalam  Piagam Madinah  Ditinjau  dari  Pandangan  Al-Qur’an ,  cet.  Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
Pulungan Suyuthi. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran . (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1994).
Sardar,Ziauddin,  Kembali  kemasa  Depan,  (Jakarta,  PT.  Serambi Ilmu, 2003)
Yusuf Al-Qardhawi, al-Khulashah al-‘Amah al-Islamiyah , (Kairo, Maktabah Wahabah, 1898).
Yusuf Al-Qardhawi. Anatomi Masyarakat Islam . (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1999).
Zuhairi  Misrawi, Madinah:  kota  suci,  piagam  Madinah,  dan teladan Muhammad SAW , (Jakarta, Kompas, 2009)