## KEKUASAAN DAN KORUPSI DI INDONESIA

## Oleh: Zainal Arifin Hoesein *)

## Abstrak
Kekuasaan yang eksklusif, dan sifat diskresi pada pembuat keputusan, serta kurangnya akuntabilitas penyelenggaraan  kekuasaan  dapat  mengakibatkan  suburnya  perbuatan  korupsi,  sehingga  korupsi selalu terkait dengan sifat monopoli, diskresi, dan akuntabilitas . Semakin tersentralisasi kekuasaan, semakin kuat peluang korupsi di pusat kekuasaan. Demikian pula sebaliknya, jika pusat kekuasaan tersdesentarlisasi atau terbagi, seperti otonomi daerah, maka korupsi pun mengikutinya sejajar dengan otonomi tersebut. Hal ini disebabkan kekuasaan berpindah dari satu pusat kekuasaan ke banyak pusat kekuasaan yang otonom, maka virus korupsi pun mengikutinya berpindah dari satu pusat kekuasaan kepada banyak pusat kekuasaan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukanlah sekadar penerapan pasal, legal reasoning sebuah putusan, ataupun perdebatan tafsir antara ahli hukum, tetapi harus pada titik oligarki politik - bisnis.

## Kata Kunci: Kekuasaan, oligarki politik, akuntabilitas, korupsi

## Abstract
The  exclusive  power  and  discretionary  nature  of  the  decision  makers,  as  well  as  the  lack  of accountability  of  power  could  lead  to  the  proliferation  of  acts  korupti,  so  corruption  is  always associated with the nature of monopoly, discretion and accountability. The more centralized power, the  stronger  the  chances  of  corruption  at  the  center  of  power.  Vice  versa,  if  the  power  pusaat tersdesentarlisasi or divided, such as regional autonomy, the corruption was followed parallel to the autonomy.  This  is  due  to  power  moved  from  one  center  of  power  to  the  many  autonomous  power centers, the virus of corruption followed him move from one center of power to many centers of power. Therefore, fighting corruption is not just the application of Article, the legal reasoning of a decision, or  the  interpretation  of  debate  among  legal  experts,  but  should  be  on  the  point  of  the  political oligarchy - business.

## Keywords: Power, political oligarchy, accountability, corruption

## I. Pendahuluan
Satu  abad  yang  lalu  Emile  Durkheim (1858-1917), 1 seorang  tokoh  sosiologi  hukum klasik, dalam bukunya The Division of Labor and Society (1893) mengingatkan bahwa ma-
*) Direktur  Program  Pascasarjana  UIA,  Dosen  Program Magister  dan  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  UIA,  Wakil Sekjen Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN se Indonesia, Pengurus Pusat  Asosiasi Pendidikan Tinggi Hukum  Indonesia,  dan  Pengurus  Pusat  Asosiasi  Profesi Hukum Indonesia.
1 Dragan Milovanovic, A Primer in The Sociology of Law , Edisi ke-2, (Harrow and Heston Publishers, 1994).
syarakat  pada  umumnya  terbagi  dalam  dua golongan,  yaitu  masyarakat  solidaritas  mekanis ( mechanical solidarity ) dan masyarakat solidari- tas  organis  ( organic  solidarity) .  Masyarakat  so- lidaritas  mekanis  adalah  masyarakat  yang  me- mentingkan kebersamaan dan keseragaman, ser- ta  tidak  ada  ruang  untuk  berkompetisi  secara individual  dan  kedudukan  pemimpin  sangat sentral. Selain itu, dalam masyarakat solidaritas mekanis  juga  tidak  ada  pembagian  kerja  (de- ferensiasi  kerja),  sehingga  seorang  pemimpin dapat merangkap juga sebagai panglima perang,
Kekuasaan dan Korupsi di Indonesia
Zainal Arifin Hoesein
dukun, atau hakim yang mengadili jika ada per- selisihan.  Jika  masyarakat  demikian  kemudian berkembang  dan  bergaul  dengan  masyarakat luar,  sehingga  memengaruhi  budaya,  politik ataupun  ekonomi  mereka,  maka  mereka  akan berkembang  ke  arah  masyarakat  solidaritas  or- ganis. Dalam masyarakat solidaritas organis, in- dividu  menonjol  dan  persaingan  menjadi  lebih ketat,  serta  pembagian  kerja  semakin  luas  dan terspesialisasi  berkat  kemajuan  ilmu  dan  teh- nologi.  Masyarakat  akan  lebih  terbuka  meneri- ma perbedaan-perbedaan atau kelembagaan ma- syarakat sebagai civil society yang bermunculan dengan aneka ragam visi, misi, dan programnya sebagai  saluran  keinginan  politik  masyarakat dalam  ikut  serta  menentukan  perkembangan masyarakatnya.
Dalam masyarakat solidaritas organis ( or- ganic  solidarity), maka  paradigma  perubahan sebagai  bagiaan  tujuan  dilakukannya  pemba- ngunan dapat dijalankan karena pada kelompok masyarakat  organis,  kekuasaan  dan  kekuataan- nya  berada  pada  masyarakat  itu  sendiri.  Dina- mika perubahan sosial, lajunya dapat diprediksi tetapi  kadangkala  sulit  diprediksi.  Kendali  atas setiap dinamika perubahan perlu terus dilakukan dengan  mengikutsertakan  masyarakat,  sehingga masyarakat  akan  siap  secara  totalitas  atas  peru- bahan  yang  terjadi.  Salah  satu  faktor  terpenting adalah  kepercayaan (trust) terhadap  kekuatan masyarakat dalam mengarahkan dan mengenda- likan perubahan.
Oleh  karena  itu,  hukum  harus  dipahami sebagai  refleksi  dari  tata  nilai  yang  diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidu- pan  pribadi,  bermasyarakat,  berbangsa  dan  ber- negara.  Dalam  perspektif  ini,  maka  hukum  da- pat  dijadikan  sebagai  acuan  pembaruan  masya- rakat  sebagaimana  konsep  Roscoe  Pound  ten- tang, law as a tool of social engeneering . 2 Ma- teri muatan hukum selayaknya mampu menang- kap  aspirasi  masyarakat  yang  tumbuh  dan  ber- kembang  bukan  hanya  yang  bersifat  kekinian, melainkan  sebagai  acuan  dalam  mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan po-
2 Roscoe pound, An Introduction to the Philosophy of Law - with a new introduction by Marshal L. De Rosa, (New Brunswick (USA) and London (UK), 1999 – Ori- ginally published in 1922 by Yale University Press), hal. 4.
litik  di  masa  depan.  Pemikiran  tersebut  menun- jukkan bahwa hukum bukan sekedar norma sta- tis  yang  mengutamakan  kepastian  dan  keterti- ban, tetapi merupakan norma-norma yang harus mampu  mendinamisasi  pemikiran  dan  mereka- yasa  perilaku  masyarakat  dalam  mencapai  cita- citanya .3 Pandangan  ini  menunjukkan  bahwa norma  hukum  pada  dasarnya  inheren  dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, tetapi daya  kekuatan  keberlakuan  hukum,  tidak  dapat melepaskan  diri  dari  kelembagaan  kekuasaan, sehingga  hukum,  masyarakat  dan  kekuasaan merupakan unsur dari suatu tatanan masyarakat. Oleh karena itu, Hukum tidak sekedar dipahami sebagai  norma  yang  menjamin  kepasatian  dan keadilan tetapi juga harus dilihat dari perspektif kemanfaatan. 4
Namun  demikian,  jika  pengendalian  yang merupakan  bagian  dari  perencanaan  tersebut  ti- dak  dilakukan  secara  ketat,  terencana  dan  ber- kesinambungan,  akan  berakibat  tumbuh  subur- nya  sikap  koruptif  terutama  pada  pusaran  pe- megang  kekuasaan.  Tidak  berjalannya  prinsip good governance dalam penyelenggaraan peme- rintahan,  justeru  menyuburkan  sikap koruptif pejabat dan pelaku usaha serta  masyarakat yang ingin  cepat  mendapatkan  pelayanan,  se-  hingga system  aturan  tidak  dapat  dijalankan  sesuai prosedur  yang  benar,  rendahnya  etika  pa-  ra penyelenggara Negara karena aparatnya mu- dah disogok  sehingga  pelanggaran  sangat  mu-  dah dilakukan  oleh  masyarakat.  Politik  monopo-  li kekuasaan  juga  merupakan  sumber  korupsi, karena  tidak  adanya  kontrol  oleh  lembaga  yang mewakili  kepentingan  masyarakat.  Demikian pula  budaya  pertemanan  yang  tidak  proporsio- nal  seperti  dalam  rumusan  korupsi,  kolusi  dan nepotisme (KKN) yang masih sangat tinggi dan
3 Bagir  Manan, Menegakkan  Hukum  Suatu  Pencarian, Cetakan  Pertama  (Jakarta:  Asosiasi  Advokat  Indonesia, 2009),  hal.  164  –  165.  Lihat  pendapat  David  N.  Schiff, Hukum  Sebagai  Suatu  Fenomena  Sosial, dalam  Adam Podgorecki dan Christopher J. Welan(editor), Pendekatan Sosiologis  Terhadap  Hukum ,  terj.  dari Sociological Approaches  To  Law ,  (Jakarta:  Bina  Aksara,  1999),  hal. 252-254
4 John Rawl, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Po- litik  untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  dalam Negara, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2006),  hal.  513- 517, terjemahan A Theory of Justice , (Cumbride, Massa- chusett: Harvard University Press: 1995)
Petunjuk Penulisan
Kekuasaan dan Korupsi di Indonesia
Zainal Arifin Hoesein
tidak  adanya  sistem  kontrol  yang  baik  menye- babkan masyarakat menganggap bahwa korupsi merupakan  suatu  hal  yang  sudah  biasa  terjadi. Lingkungan  sosial  juga  dapat  mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi, seperti hal- nya  tradisi  memberi  yang  disalahgunakan  oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Dapat  dipahami  bahwa  adagium  korupsi dan  kekuasaan 5 ibarat  dua  sisi  dari  satu  mata uang.  Korupsi  selalu  mengiringi  perjalanan  ke- kuasaan  dan  sebaliknya  kekuasaan  merupakan ―pintu  masuk‖  bagi  tindak  korupsi.  Inilah  haki- kat dari pernyataan Lord Acton , guru besar se- jarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang  hidup  di  abad  ke-19  dengan adagium -nya yang  terkenal  ia  menyatakan:  ― Power  tends  to corrupt,  and  absolute  power  corrupt  absolute- ly” (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekua- saan yang absolut cenderung korup secara abso- lut). Terdapat postulat yang mengatakan korupsi mengikuti  watak  kekuasaan.  Jika  kekuasaan berwatak sentralistis, korupsi pun mengikutinya berwatak sentralistis. Semakin tersentralisasi ke- kuasaan,  semakin  hebat  pula  korupsi  di  pusat kekuasaan itu. Jenis ini ditemukan di masa orde baru. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah otono- mi,  seperti  otonomi  daerah,  maka  korupsi  pun mengikutinya  sejajar  dengan  otonomi  tersebut. Karena kekuasaan berpindah dari satu pusat ke- kuasaan  ke  banyak  pusat  kekuasaan  yang  oto- nom,  korupsi  pun  mengikutinya  berpindah  dari satu  pusat  kekuasaan  kepada  banyak  pusat  ke-
itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi  tertentu  dan  tidak  bisa  juga  dengan pendekatan  parsial.  Ia  harus  dilakukan  secara komprehensif  dan  bersama-sama,  oleh  penegak hukum,  lembaga  masyarakat,  dan  individu  ang- gota  masyarakat.  Untuk  maksud  itu,  kita  harus mengetahui  secara  persis  peta  korupsi  di  Indo- nesia  dan  apa  penyebab  utamanya.  Seperti  seo- rang dokter, sebelum memberi terapi kepada pa- siennya,  harus  mengetahui  lebih  dahulu  apa diagnose  penyakitnya.  Diagnosa  yang  tepat membawa  terapi  yang  dilakukan  akan  berhasil, tetapi jika diagnose salah, terapi yang diberikan tidak saja gagal, malah menambah parah pasien tersebut. Demikian pula dengan masalah korup- si di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya ko- rupsi  di  Indonesia  menurut  Abdullah  Hehama- hua,  yang  dikutip  oleh  Ermansyah  Jaya 7 ,  maka berdasarkan  kajian  dan  pengalaman  setidaknya ada delapan penyebab, yaitu sebagai berikut:
1. Sistem  Penyelenggaraan  Negara  yang Keliru Sebagai Negara  yang baru merdeka atau Negara  yang  baru  berkembang,  seharus- nya  prioritas  pembangunan  di  bidang pendidikan.  Tetapi  selama  puluhan  ta- hun,  mulai  dari  orde  lama,  orde  baru sampai orde reformasi ini, pembangunan difokuskan  pada  bidang  ekonomi.  Pada- hal  setiap  Negara  yang  baru  merdeka, terbatas  dalam  memiliki  SDM,  uang, manajemen, dan teknologi. Konsekuen-
kuasaan.  Jenis  ini  dialami  sekarang,  di zaman pasca orde baru. Bisa dibayangkan jika yang terjadi otonomi yang seluas-luasnya.

## II. Korupsi di Indonesia

## A. Aspek Historis
Korupsi  di  Indonesia  sudah  tergolong extra-ordinary  crimes karena  telah  merusak,  ti- dak  saja  keuangan  negara  dan  potensi  ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar- pilar  sosio  budaya,  moral,  politik,  dan  tatanan hukum  dan  keamanan  nasional. 6 Oleh   karena
5 Aswab,  Mahasin.  ― Negara  dan  Kuasa ‖,  Jurnal Prisma , ―Negara  atau  Masyarakat‖,  Nomor  8,  tahun  1984.  (Ja- karta: LP3ES, 1984), Hlm. 2.
6 Mark A. Drumbl, Extraordinary Crime and Ordinary Punishment An Overview, Cambridge University Press,
1994,  p.  3-4,  yang  menjelaskan bahwa  In  terms  of substantive  categorization,  however,  extreme  evil  was  no ordinary crime. After all, Arendt herself noted that extreme evil “explode[d] the limits of the law.”18 This did not mean that this evil was incapable of condemnation through law, but  that  the  law  had  to  catch  up  to  it.  In  this  regard, international lawmakers categorized acts of extreme evil as qualitatively  different  than  ordinary  common  crimes insofar as their nature was much more serious.These acts seeped  into  the  realm  of  extraordinary  international criminality.  And  the  perpetrator  of  extra-  ordinary international crimes has become cast, rhetori- cally as well as legally, as an enemy of all humankind. I use both of these phrases  in  this  book  given  that  they  reflect  dominant understandings of the wrongdoing and wrongdoers. Those acts of atrocity characterized as traordinary international crimes  include  crimes  against  humanity  (an  appellation that neatly embodies our shared victimization), genocide, and war crimes.
7 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 51
Petunjuk Penulisan Kekuasaan dan Korupsi di Indonesia
Zainal Arifin Hoesein
sinya,  semuanya  didatangkan  dari  luar negeri  yang  pada  gilirannya,  mengha- silkan penyebab korupsi;
2. Kompensasi PNS yang Rendah Wajar  apabila  Negara  yang  baru  merde- ka  tidak  memiliki  uang  yang  cukup  un- tuk  membayar  kompensasi  yang  tinggi kepada  pegawainya,  tetapi  disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekono- mi,  sehingga  secara  fisik  dan  cultural melahirkan pola yang konsumerisme, se- hingga 90% PNS melakukan KKN. Baik berupa korupsi waktu, melakukan kegia- tan pungli maupun mark up kecil-kecilan demi  menyeimbangkan  pemasukan  dan pengeluaran pribadi/keluarga;
3. Pejabat yang Serakah Pola  hidup  konsumerisme  yang  dilahir- kan  oleh  sistem  pembangunan  di  atas mendorong  pejabat  untuk  menjadi  kaya secara instant . Lahirlah sikap serakah di- mana  pejabat  menyalahgunakan  wewe- nang dan jabatannya, melakukan mark up proyek-proyek  pembangunan,  bahkan berbisnis  dengan  pengusaha,  baik  dalam bentuk  menjadi  komisaris  maupun  men- jadi  salah  seorang share  holder dari  pe- rusahaan tersebut.
4. Law Enforcement Tidak Berjalan Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan hamper di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerin- tahan maupun di lemmbaga kemasyara- katan karena segala sesuatu diukur de- ngan uang. Lahirlah kebiasaan plesetan kata-kata seperti KUHP (Kasih Uang Habis Perkara), Tin (Ten persen), Ketu- hanan Yang Maha Esa (Keuangan Yang Maha Esa), dan sebagainya;
5. Disebabkan law enforcement tidak berja- lan  dimana  aparat  penegak  hokum  bisa dibayar  mulai  dari  polisi,  jaksa,  hakim, dan  pengacara,  maka  hukuman  yang  di- jatuhkan kepada para koruptor sangat ri- ngan  sehingga  tidak  menimbulkan  efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menim- bulkan  rasa  takut  dalam  masyarakat,  se- hingga pejabat dan pengusaha tetap me-
lakukan proses KKN;
6. Pengawasan yang Tidak Efektif
Dalam  sistem  manajemen  yang  modern selalu ada instrument  yang internal con- trol yang  bersifat in  build dalam  setiap unit  kerja,  sehingga  sekecil  apapun  pe- nyimpangan  akan  terdeteksi  sejak  dini dan  secara  otomatis  pula  dilakukan  per- baikan.  Internal  control  di  setiap  unit  ti- dak  berfungsi  karena  pejabat  atau  pega- wai terkait ber-KKN. Beberapa informa- si  dalam  banyak  media  massa,  untuk mengatasinya  dibentuklah  Irjen  dan  Ba- wasda yang bertugas melakukan internal audit;
7. Tidak ada Keteladanan Pemimpin Ketika  resesi  ekonomi  (1997),  keadaan perekonomian  Indonesia  sedikit  lebih baik dari Thailand. Namun pemimpin di tahailand  memberi  contoh  kepada  rak- yatnya  dalam  pola  hidup  sederhana  dan satunya kata dengan perbuatan, sehingga lahir  dukungan  moral  dan  material  dari anggota  masyarakat  dan  pengusaha.  Da- lam waktu relative singkat, Thailan telah mengalami recovery ekonominya. Di In- donesia  tidak  ada  pemimpin  yang  bias dijadikan teladan, maka bukan saja pere- konomian  Negara  yang  belum recovery bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara  makin  mendekati  jurang  ke- hancuran;
8. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN Dalam  Negara  agraris  seperti  Indonesia, masyarakat  cenderung  paternalistic.  De- ngan  demikian,  mereka  turut  melakukan KKN  dalam  urusan  sehari-hari  seperti mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP, pendaftaran anak ke sekolah atau univer- sitas, melamar kerja, dan lain-lain, kare- na meniru apa yang dilakukan oleh peja- bat, elit politik, tokoh masyarakat, pemu- ka  agama,  yang  oleh  masyarakat  diya- kini sebagai perbuatan yang tidak salah.
Secara  historis,  penanganan  masalah  ko- rupsi di Indonesia sebenarnya telah berjalan cu- kup lama, bahkan nyaris setua umur Republik ini berdiri. Berbagai upaya represif  dilakukan
Petunjuk Penulisan
Kekuasaan dan Korupsi di Indonesia
Zainal Arifin Hoesein
terhadap para pejabat publik atau penyelenggara negara  yang terbukti melakukan korupsi. Sudah tidak  terhitung  telah  berapa  banyak  pejabat  ne- gara  yang  merasakan  getirnya  hidup  di  hotel prodeo.  Berdasarkan  sejarah,  selain  KPK  yang terbentuk  di  tahun  2003,  terdapat  6  lembaga pemberantasan  korupsi  yang  sudah  dibentuk  di negara  ini  yakni;  (i)  Operasi  Militer  di  tahun 1957,  (ii)  Tim  Pemberantasan  Korupsi  di  tahun 1967, (iii) Operasi Tertib pada tahun 1977, (iv) tahun 1987 dengan Tim Optimalisasi Penerima- an Negara dari sektor pajak, (v) dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (TKPTPK)  pada  tahun  1999,  dan  (vi) tahun  2005  dibentuk  Tim  Pemberantasan  Tin- dak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Kebijakan pencegahan  juga  telah  diupayakan  oleh  peme- rintah. Peningkatan transparansi dari penyeleng- gara  negara  telah  menjadi  perhatian  pemerintah bahkan sejak tahun 1957. Pemerintah Indonesia sejak  tahun  1957  melalui  Kepres  No.  48/1957 Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Abdul Ha- ris  Nasution  selaku  penguasa  militer  menetap- kan  Peraturan  Penguasa  Militer  No.  Prt/PM/06/ 1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Salah sa- tu  aspek  penting  dalam  peraturan  tersebut  ada- lah  membentuk  suatu  unit  kerja  yang  bertugas menilik harta benda setiap orang yang disangka, didakwa  atau  sepatutnya  disangka  melakukan korupsi, termasuk harta benda suami, istri, anak atau  badan/institusi  yang  diurus  oleh  orang  ter- sebut.  Pada  masa  orde  baru,  lahir  Keppres  No. 52/1970  tentang  Pendaftaran  Kekayaan  Pribadi Pejabat  Negara/Pegawai  Negeri/ABRI.  Di  orde reformasi  dengan  adanya  UU  no.  28/1999  ten- tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih KKN dibentuklah  Komisi  Pemeriksa  Kekayaan  Pe- nyelenggara Negara (KPKPN). Dalam tugasnya KPKPN berhasil meletakkan landasan yang baik bagi mekanisme pelaporan kekayaan penyeleng- gara  negara  secara  komprehensif.  Berbagai  ke- bijakan  dan  lembaga  pemberantasan  yang  telah ada tersebut ternyata tidak cukup membawa  In- donesia menjadi negara yang bersih dari korup- si.  Berdasarkan  kondisi  dimana  Indonesia  tetap dicap  sebagai  salah  satu  negara  terkorup  di  du- nia tentunya ada beberapa hal yang kurang tepat dalam  pelaksanaan  kebijakan  atau  pun  kinerja dari  lembaga  pemberantasan  korupsi  tersebut. Tidak berjalannya program-program pemberan-
tasan  korupsi  di  Indonesia  selama  ini  lebih  ba- nyak  dikarenakan;  (i)  dasar  hukum  untuk  me- laksanakan  tugas  dan  fungsi  dalam  pemberan- tasan korupsi tidak kuat, (ii) program pemberan- tasan  korupsi  tidak  dilakukan  secara  sistematis dan terintegrasi, (iii) sebagian lembaga yang di- bentuk  tidak  punya  mandat  atau  tidak  melaku- kan program pencegahan, sementara penindakan tindak  pidana  korupsi  dilaksanakan  secara  spo- radis,  sehingga  tidak  menyurutkan  pelaku  ko- rupsi  lain  dalam  melakukan  pelanggaran  yang sama, (iv) masyarakat mempunyai persepsi bah- wa  lembaga  anti  korupsi  yang  dibentuk  berafi- liasi  kepada  golongan/partai  tertentu  sehingga masyarakat  tidak  mempercayai  keberhasilan lembaga  tersebut  dalam  memberantas  korupsi, (v)  tidak  mempunyai  sistem  sumber  daya  ma- nusia  yang  baik,  sistem  rekrutmennya  tidak transparan,  program  pendidikan  dan  pelatihan tidak  dirancang  untuk  meningkatkan  profesio- nalisme pegawai dalam  bekerja, sehingga SDM yang  ada  pada  lembaga  tersebut  tidak  memiliki kompetensi  yang  cukup  dalam  melaksanakan tugas  dalam  pemberantasan  korupsi,  (vi)  tidak didukung oleh sistem manajemen keuangan yang transparan  dan  akuntabel.  Sistem  pengga-  jian pegawai  yang  tidak  memadai,  mekanisme pengeluaran  anggaran  yang  tidak  efisien  dan pengawasan penggunaan anggaran  yang  lemah, (vii)  lembaga  dimaksud  menjalankan  tugas  de- ngan  benar  hanya  pada  tahun  pertama  dan  ke- dua,  maka  setelah  itu  menjadi  lembaga  pem- berantas korupsi yang korup dan akhirnya dibu- barkan.  Dibentuknya Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK) ,  tahun  2003  dengan  lingkup  tu- gas  dan  fungsi  meliputi  koordinasi,  supervisi, penindakan,  pencegahan, monitoring ,  berdasar- kan  Undang-Undang  No.  30  tahun  2002,  beru- saha  untuk tidak  mengulang kegagalan  lemba- ga-lembaga sebelumnya.

## B. Makna dan Jenis Korupsi
Banyak  ragam  definisi  tentang  korupsi. Dari  beragam  definisi  korupsi  didefinisikan  se- bagai perilaku yang menyimpang dari aturan etis formal  yang  menyangkut  tindakan  seseo-  rang dalam  posisi  otoritas  publik  yang  disebab-  kan oleh motif pertimbangan  pribadi, seperti
Petunjuk Penulisan Kekuasaan dan Korupsi di Indonesia
Zainal Arifin Hoesein
kekayaan,  kekuasaan  dan  status. 8 Korupsi  juga sering dimengerti sebagai  penyalahgunaan  ke- kuasaan dan kepercayaan untuk  keuntungan pri- badi. Namun, korupsi juga bisa dimengerti seba- gai perilaku tidak mematuhi prinsip ―memperta- hankan jarak‖. Artinya, dalam  pengambilan  ke- bijakan  di  bidang  ekonomi,  apakah  itu  dilaku- kan oleh perorangan di sektor swasta  atau  oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau  keluarga tidak memainkan peranan. Sekali prinsip ―mem- pertahankan  jarak‖  ini  dilanggar  dan  keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi  atau  ke- luarga maka korupsi akan  timbul.  Contohnya, konflik kepentingan dan nepotisme. Prinsip mempertahankan jarak ini adalah landasan  un- tuk organisasi apa pun untuk mencapai efisiensi. Sementara dari ragamnya,  korupsi  dapat dilihat dari empat macam jenis yaitu, Pertama , korupsi jalan pintas. Banyak  dipraktekkan  da- lam kasus penggelapan uang negara,  perantara ekonomi dan politik, dimana  sektor ekonomi membayar untuk keuntungan  politik.  Contoh dari kategori ini adalah kasus para  pengusaha yang menginginkan agar UU  tertentu diberlaku- kan; atau peraturan-peraturan yang  mengun- tungkan usaha tertentu untuk tidak direvisi. Lalu partai-partai politik mayoritas memperoleh uang sebagai balas jasa. Kedua , korupsi-upeti. Bentuk korupsi yang dimungkinkan karena  jabatan stra- tegis. Berkat jabatan tersebut seseorang menda- patkan persentase dari berbagai kegiatan,  baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, bahkan upeti dari bawahan, kegiatan lain atau jasa  da- lam suatu perkara, termasuk di  dalamnya adalah upaya mark up . Jenis korupsi yang  pertama  di- bedakan dari yang kedua karena sifat institu- sional politiknya lebih menonjol. Money politics masuk dalam kategori yang pertama meski per- tukarannya bukan langsung dari sektor  ekono- mi. Ketiga , korupsi-kontrak. Korupsi ini  tidak bisa dilepaskan dari upaya  mendapatkan proyek atau pasar; masuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas  pemerintah.
Keempat , korupsi-pemerasan. Korupsi ini sa- ngat terkait dengan jaminan keamanan dan uru- san-urusan gejolak intern maupun dari  luar; perekrutan perwira menengah Tentara Nasional
man  recources  departement atau  pencantuman nama  perwira  tinggi  dalam  dewan  komisaris perusahaan.  Penggunaan  jasa  keamanan  seperti di Exxon Mobil di Aceh atau Freeport di Papua adalah contoh yang mencolok. Termasuk dalam kategori  ini  juga  adalah  membuka  kesempatan pemilikan saham kepada ―orang kuat‖ tertentu.
Dengan  penyebutan  ragam  yang  hampir sama, Amien Rais, 9 membagi jenis korupsi yang harus diwaspadai dan dinilainya telah merajalela di  Indonesia  ke  dalam  empat  tipe. Pertama , korupsi ekstortif ( extortive corruption ). Korup- si  ini  merujuk  pada  situasi  di  mana  seseorang terpaksa  menyogok  agar  dapat  memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atas hak dan kebutuhannya.  Sebagai  misal,  seorang  pengusa- ha terpaksa memberikan sogokan ( bribery ) pada pejabat  tertentu  agar  bisa  mendapat  ijin  usaha, perlindungan  terhadap  usaha  sang  penyogok, yang  bisa  bergerak  dari  ribuan  sampai  miliaran rupiah. Kedua , korupsi manipulatif ( manipula- tive corruption ). Jenis korupsi ini merujuk pada usaha  kotor  seseorang  untuk  mempengaruhi pembuatan  kebijakan  atau  keputusan  pemerin- tah  dalam  rangka  memperoleh  keuntungan  se- tinggi-tingginya. Sebagai misal, seorang atau se- kelompok  konglomerat  memberi  uang  pada  bu- pati, gubernur, menteri dan sebagainya agar pe- raturan yang dibuat dapat menguntungkan mere- ka.  Bahwa  kemudian  peraturan-peraturan  yang keluar akan merugikan rakyat banyak, tentu bu- kan  urusan  para  koruptor  tersebut. Ketiga , ko- rupsi  nepotistik  ( nepotistic  corruption ).  Ko- rupsi jenis ini merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan pada anak-anak, keponakan atau saudara  dekat  para  pejabat  dalam  setiap  eselon. Dengan preferential  treatment itu  para  anak, menantu, keponakan dan istri sang pejabat dapat menangguk  untung  yang  sebanyak-banyaknya. Korupsi  nepotistik  pada  umumnya  berjalan  de- ngan  melanggar  aturan  main  yang  sudah  ada. Namun pelanggaran-pelanggaran itu tidak dapat dihentikan karena di belakang korupsi nepotistik itu berdiri seorang pejabat  yang biasanya mera- sa  kebal  hukum. Keempat, korupsi  subversif . Korupsi ini berbentuk pencurian terhadap keka- yaan negara yang dilakukan oleh para pejabat
Indonesia (TNI) atau polisi menjadi manajer hu- 9 Amien Rais, ―Suksesi Sebagai Suatu Keharusan,‖ Ma-
8 Vito Tanzi, “Corruption, Governmental Activities and Markets ‖, IMF Working Paper , Agustus 1994.
kalah , disampaikan dalam Sidang Tanwir Muhammadi- yah, Yogyakarta, 1993
Petunjuk Penulisan Kekuasaan dan Korupsi di Indonesia
Zainal Arifin Hoesein
negara.  Dengan  menyalahgunakan  wewenang dan kekuasaannya, mereka dapat membobol ke- kayaan  negara  yang  seharusnya  diselamatkan. Korupsi ini bersifat subversif atau destruktif ter- hadap  negara  karena  negara  telah  dirugikan  se- cara  besar-besaran  dan  dalam  jangka  panjang dapat membahayakan ek-sistensi negara.

## C. Hubungan Korupsi dengan Kekuasaan

## 1. Akar Korupsi
Korupsi  sebagai  kebusukan  ekonomi,  ka- gagalan politik kolektif dan kejahatan luar biasa tidak  mungkin  dapat  dilihat  secara  mikro  dan sektoral  dengan  pengamatan  yang  melompat- lompat.  Ia  bukan  kejahatan  yang  putus  dan  se- kali  selesai.  Tetapi  merupakan  satu  noktah  hi- tam  yang  dibangun  oleh  sistem  politik,  kekua- saan  yang  terpusat  pada  segelintir  orang,  dan imperium  bisnis  yang  menggunakan  fasilitas kekuasaan  untuk  meraup  keuntungan,  baik  di birokrasi,  lembaga  negara  ataupun  institusi  po- litik  diluar  parlemen,  sehingga,  rakyat  menjadi korban.  Pada  akhirnya  publik  percaya,  pembe- rantasan  korupsi  bukanlah  sekadar  penerapan pasal, legal  reasoning sebuah  putusan,  ataupun perdebatan  tafsir  antara  ahli  hukum,  tetapi  jauh lebih besar yaitu pada titik oligarki politik-bis- nis .  Oligarki  itu  sendiri  merupakan  istilah  yang awalnya digunakan Plato untuk menjelaskan se- buah  sistem  pemerintahan  pra-demokrasi.  Da- lam arti netral, oligarki dipahami sebagai peme- rintahan  yang  dipimpin  oleh  beberapa  orang. Tetapi,  dalam  makna  realis,  oligarki  politik  di- gunakan untuk membaca fenomena korupsi yang menggambarkan  sistem  pemerintahan  yang dikuasai bukan saja oleh segelintir orang- orang kaya,  namun  juga  kelompok  kepentingan  yang menguasai pusat kekuasaan eksekutif, le- gislatif, yudikatif dengan kebijakan dan keputu- san yang berkiblat pada kepentingan kelas atas. Kacamata oligarki  inilah  yang  dapat  diterapkan  untuk melihat  gambaran  lebih  besar  dari  serpi-  han puzzle korupsi  yang  ditemui  langsung  se-  hari- hari. Karena sifat korupsi yang tidak mung- kin lepas    dari   unsur    ―penyalahgunaan    kewena- ngan/posisi‖, merugikan  rakyat, keuangan nega- ra  dan  perekonomian  negara,  maka  korupsi  itu- pun sesunguhnya berpusat pada bangunan keku- asaan. Selain akibat, sifatnya yang kriminogen
dengan  kejahatan  turunan  yang  dipicunya, mungkin  karena  itu  juga  ia  diklasifikasikan  se- bagai  kejahatan  luar  biasa (extra  ordinary  cri- me).
Penguasa  yang  memegang  kewenangan, sangat mungkin merupakan induk sebuah orga- nized crime , sehingga jika dikaitkan dengan ko- rupsi, maka akar korupsi itu justru bersarang di tempat  legitimasi  kekuasaan  formal  negara  di- pertahankan.  Secara  kelembagaan  dapat  berwu- jud pada lembaga politik dan  pemerintahan yang dibungkus  melalui  regulasi,  aturan  kebi-  jakan, diskresi kewenangan, bahkan instansi pe- negak hukum.  Dalam  kondisi  korupsi  yang  sa-  ngat akut,  hampir  setiap  sudut  dan  setiap  regu-  lasi sulit  terbebas  dari  virus  korupsi.  Ada  ba-  nyak sebab    yang    mengakibatkan    ―prestasi‖    In- donesia dalam soal korupsi begitu hebat, dianta- ranya  adalah  korporatisme  (tepatnya state  cor- poratisme ).Dalam  khasanah  literatur  ekonomi- politik,  korporatisme  sering  disepadankan  de- ngan  praktik  politik  dimana  pemerintah (regi- mes) berinteraksi  secara  tertutup  dengan  sektor swasta besar. Dalam ketertutupan tersebut, tran- saksi  ekonomi  mapun  politik  terjadi  hanya  un- tuk  kepentingan  segelintir  kelompok  kepenti- ngan (interest group) yang terlibat di dalamnya. Biasanya transaksi politik maupun eknomi yang seperti ini terjadi secara informal dalam tatanan hukum  yang  kabur  atau  tatanan  hukum  yang memihak  kepentingan  kelompok  kecil  tersebut. Berlakunya  korporatisme  bukan  hanya  menjadi gejala  tidak  bekerjanya  mekanisme  politik  dan ekonomi  yang  partisipatif,  tapi  juga  merupakan bukti  distorsi  dari  sistem  ekonomi  dan  politik yang  demokratis.  Di  mana  pun  sistem  korpora- tisme  akan  menimbulkan  ketidakstabilan  yang akhirnya akan ambruk dengan sendirinya karena kekuatan rakyat (yang selama ini dirugikan) ter- paksa  dan  harus  menyingkirkan  sistem  seperti ini.  Dalam  praktiknya,  korporatisme   biasanya ―berselingkuh‖  dengan  praktik  ―haram‖  lainnya yang  disebut  dengan rent  seeking (memburu rente)  yang  dilakukan  oleh  para  elite  penguasa atau pun keluarga di lingkup elite. Rent seeking dalam praktiknya adalah menjualbelikan jabatan publik  yang  dimiliki  oleh  pejabat  publik  guna memperoleh  keuntungan  ekonomi,  yang  prak- tiknya  berwatak  ―koruptif‖.  Praktek  korporatis- me dan rent  seeking ini  tampak begitu  selama
Petunjuk Penulisan Kekuasaan dan Korupsi di Indonesia
Zainal Arifin Hoesein
berkuasanya rezim orde baru, dan kemungkinan pada  masa  reformasi  ini.  Akumulasi  dan  distri- busi modal hanya dinikmati oleh segelintir orang (sekitar  10%)  dengan  cakupan  modal  cu-  kup berlimpah  (sekitar  90%).  Sementara  keba- nyakan  orang  (90%  lainnya)  sangat  kesulitan untuk  mengakses  mendapatkan  modal  yang  ha- nya sedikit (hanya sekitar 10%). Kenyataan pa- hit  ini  ditambah  dengan  perubahan  paradigma pembangunan  nasional  dari  yang  sebelumnya lebih  berorientasi  pada  politik  menjadi  lebih berorientasi  pada  ekonomi.  Kebanyakan  negara yang  mengedepankan  aspek  ekonomi,  maka konsekuensinya,  arah  pembangunan  lebih  diti- tikberatkan pada aspek pertumbuhan ketimbang pemerataan. Negara yang berorientasi pada per- tumbuhan  biasanya  akan  menjadikan  makro ekonomi sebagai alat ukur.

## 2. Kekuasaan dan Korupsi
Analisis  lain  dikemukakan  oleh  Robert Klitgaard  yang  berhasil  mengembangkan  se- buah  formula  dengan  mengidentifikasi  3  (tiga) faktor penyebab terjadinya korupsi,  yaitu: 10 Ke- kuasaan  eksklusif  pada  pembuat  keputusan; Diskresi pada pembuat keputusan; dan Kurang/ tidak  adanya  akuntabilitas  atas  penyalahguna- an kekuasaan dan diskresi tersebu t. Apabila di- susun  dalam  bentuk  rumus,  maka  formula  Klit- gaard di atas akan menjadi sebagai berikut: Ko- rupsi = Monopoli + Diskresi – Akuntabilitas. Khusus  apabila  diterapkan  pada  hakim  dan pengadilan,  rumus  Klitgaard  tersebut  bermakna bahwa  hakim  akan  menjadi  jauh  lebih  cende- rung  untuk  korupsi  apabila  mereka:  memono- poli upaya penyelesaian sengketa hukum, misal- nya  (1)  apabila  tidak  ada  upaya-upaya  penyele- saian  sengketa  alternatif,  seperti  arbitrasi  atau mediasi; memiliki diskresi yang luas; (2) meka- nisme  review  terhadap  putusan  hakim;  dan,  (3) kurang memiliki akuntabiltas. Apabila dicerma- ti,  teori  Klitgaard  di  atas  hanya  memfokuskan perhatian pada faktor kekuasaan dan dalam kon- disi-kondisi  apakah  kekuasaan  tersebut  cende- rung  untuk  diselewengkan,  baik  dalam  konteks umum maupun dalam konteks proses peradilan. Klitgaard sama sekali tidak menyinggung faktor
10 JMT  Simatupang, Penegakan  Kode  Perilaku  Hakim: Perspektif Filosofis  &  Religius, ( Jakarta,  Konstitusipress, 2009).
motivasi dan  dorongan  yang  membuat  sese- orang melakukan tindakan koruptif. Padahal da- lam analisis perilaku koruptif, terdapat beberapa faktor  yang  memengaruhinya  yaitu  antara  lain, besarnya  keuntungan  yang  tersedia;  tingkat  re- siko dari suatu perbuatan koruptif; kekuatan ta- war-menawar  relatif  antara  penyuap  dan  yang disuap. Faktor-faktor tersebut dapat terjadi pada para  pemangku  jabatan  publik  yang  pada umumnya  memiliki  gaji/pendapatan  rendah, kondisi kerja yang buruk dan minimnya sumber daya.  Mereka  mungkin  akan  menyalahgunakan kekuasaan  yang  mereka  miliki  apabila  resiko untuk ketahuan rendah, atau sekalipun ketahuan tetapi tidak mengarah pada dijatuhkannya sank- si. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat resiko  adalah  efektivitas  organisasi,  yaitu  apa- bila  informasi  tentang  cara  kerja  organisasi  ti- dak  tersedia  atau  samar-samar,  maka  hal  terse- but  akan  dapat  memfasilitasi  perilaku  koruptif, karena  resiko  untuk  ketahuan  menjadi  lebih rendah.  Kekuatan  tawar-menawar  dalam  pem- berian  pelayanan  terutama  perijinan  ditentukan oleh  tingkat  kebutuhan  finansial,  sumberdaya yang tersedia dan kompetisi. Keseluruhan faktor tersebut  mempengaruhi  tingkat  praktik  korupsi yang  terjadi.  Sedangkan,  kekuatan  tawar-mena- war relatif yang dimiliki oleh pejabat public akan dipengaruhi  oleh  ada  atau  tidak  adanya monopoli, besar atau kecilnya diskresi, dan ting- kat akuntabilitas yang dimiliki. Dengan demiki- an,  terlihat  bahwa  dengan  memperhitungkan faktor  motivasi  dan  kondisi-kondisi  yang  dapat memunculkan  motivasi  atau  dorongan  untuk korupsi merupakan bagian dari rapuhnya kekua- saan yang menimbulkan perilaku koruptif.
III. Membangun Paradigma Kekuasaan yang Amanah sebagai Jalan Keluar Gambaran buram tentang kekuasaan  dika- renakan  kita  sering  merujuk  praktik  kekuasaan yang digenggam oleh politisi busuk. Akan teta- pi,  adagium  ―kekuasaan  itu  cenderung  korup‖ sebenarnya  bisa  ditepis  ketika  hadir  kekuasaan yang amanah, adil dan demokratis serta memili- ki  visi  dan  komitmen  yang  jelas  tentang clean government dan good  governance .  Kepemimpi- nan  yang  amanah  adalah  kepemimpinan  yang mengedepankan  keteladanan,  transparansi  dan akuntabilitas dalam memegang kekuasaan.  Ke-
Petunjuk Penulisan
Kekuasaan dan Korupsi di Indonesia
Zainal Arifin Hoesein
pemimpinan  yang  adil  adalah  kepemimpinan yang  mengedepankan  supremasi  hukum  dan memberlakukan  hukum  bagi  semua  pihak  atas dasar rasa keadilan masyarakat tanpa sikap disk- riminatif.  Kepemimpinan  yang  demokratis  ada- lah  kepemimpinan  yang  partisipatif  dan  dalam konstelasi checks  and  balances antar  unit-unit suprastruktur  politik  maupun  infrastruktur  poli- tik.  Di  sinilah  urgensi  diperlukannya  kepemim- pinan  baru  yang  memenuhi  kriteria  itu.  Tanpa kepemimpinan  baru  yang  kredibel,  kapabel  dan akseptabel,  korupsi  akan  sulit  untuk  dibasmi. Ketidakberdayaan hukum di hadapan orang kuat, ditambah  minimnya  komitmen  dari  elite pemerintahan  menjadi  faktor  penyebab  menga- pa  KKN  masih  tumbuh  subur  di  Indonesia. Perubahan dalam memilih pemimpin dari sistem perwakilan  kepada  system  pemilihan  langsung merupakan salah satu jalan untuk menghasilkan pemimpin  yang legitimate dan competence atau pemimpin capable dan acceptable yaitu pemim- pin  yang  diterima  oleh  rakyat  dan  memiliki kompetensi,  sehingga  dengan  model  tersebut pemerintahan  dapat  menghasilkan  produk  ke- bijakan yang memiliki kaulitas tinggi dan pemi- hakan  yang  jelas  terhadap  kesejahteraan  bersa- ma.  Dengan  dsemikian  prinsip  demokrasi  ter- cermin dalam aspek ’legitimasi’ dan prinsip tek- nokrasi tercermin dalam aspek ’kompetensi’ Ke- seimbangan antara prinsip ’legitimasi’ dan prin- sip ’kompetensi’ akan  mengasilkan  kebijakan publik yang diterima oleh masyarakat dan seka- ligus mempercepat terhadap perwujudan indika- tor  kesejahteraan  bersama.  Dengan  demikian, dalam  menata  ulang  kebijakan  publik  diperlu- kan  keseimbangan  antara  demokrasi  dan  tek- nokrasi. 11 Wujud  demokrasi  terlihat  di  lembaga perwakilan  dan  proses  politiknya,  dan  wujud teknokrasi adalah lebih  ditekankan pada lemba- ga  eksekutif.  Dalam  perspektif  demokrasi,  pe- milu memiliki dua fungsi pokok. Pertama , seba- gai sarana memperbarui dan memperkokoh legi- timasi politik penguasa yang sedang berjalan. Ji- ka pemerintah dan partai yang berkuasa aspiratif bagi  kepentingan  rakyat,  melaksanakan  agenda reformasi,  menegakkan  keadilan  dan  mewujud- kan  kesejahteraan  rakyat,  maka  fungsi  pemilu adalah memperbarui legitimasi politik.  Para pe-
11 Zainal Arifin Hoesein, Hukum dan Dinamika Sosial, Jakarta: Ramzi Putra Pratama, 2014, hal. 112
milih datang ke bilik suara untuk mengamanah- kan  kembali  kedaulatan  politik  yang  berada  di tangannya.  Pemerintahan  dan  partai  itu  layak mendapat kepercayaan kembali untuk mengelo- la  negara  dan  mewakili  kepentingan  rakyat  ba- nyak. Keberadaan partai-partai lain dalam pemi- lu  dimaksudkan  untuk  melahirkan  kekuatan checks  and  balances sehingga  pemerintah  tidak melakukan abuse  of  power yang  menyimpang dari  agenda  reformasi. Kedua ,  sebagai  sarana mendelegilitimasi pemerintahan lama dan mem- bentuk  pemerintahan  baru.  Jika  pemerintah  dan partai  yang  berkuasa  tidak  aspiratif,  mengabai- kan amanah reformasi, dikendalikan oleh politi- si  busuk  dan  tidak  kapabel  menjalankan  roda pemerintahan, maka pemilu menjadi momentum untuk  melakukan  suksesi  kepemimpinan  nasio- nal, baik pada level eksekutif maupun legislatif, dari  pusat  hingga  ke  daerah.  Pemilihan  umum seharusnya  menjadi  mimpi  buruk  bagi  rezim yang  korup,  politisi  busuk,  partai  yang  gemar obral  janji  pembela wong  cilik dan  siapa  saja yang  mendukung  mereka.   Para   pemilih  akan ―mengeksekusi‖  mereka  di  bilik-bilik suara  dan mengalihkan legitimasinya pada pemimpin baru dan  partai  alternatif  yang  aspiratif  dengan  ke- pentingan  mereka.  Persoalannya  adalah  apakah para  pemilih  memiliki  tingkat  budaya  politik yang  tinggi  sehingga  memahami  makna  pemilu itu dan mampu mengevaluasi secara kritis rezim yang  berkuasa?  Ataukah  mereka  justru  tidak memiliki memori kolektif yang agak panjang dan mampu mengingat perilaku penguasa yang tidak amanah,  tidak  adil  dan  korup  selama  me-  reka berkuasa?  Jika  kesadaran  politik  rakyat  rendah dan  memori  politiknya  pendek,  maka  mereka dengan  mudah  dihibur  dan  diberi  ―gula-  gula politik‖  oleh  penguasa  sehingga  pemilu  ha-  nya akan  berfungsi  sebagai  momentum  mem- perbarui  kontrak  politik  dan  peneguh  kekua- saan,  meskipun  kinerja  mereka  mengecewakan. Oleh  karena  itu,  sudah  saatnya  dilakukan  ge- rakan untuk mendorong dan memperkuat kekua- saan  yang  amanah  yaitu  kokohnya  struktur  or- gan  penggeraknya,  pemimpin  yang  memiliki kreteria  sifat  Siddiq,  Tabligh,  Amanah  dan  Fa- thanah  (STAF),  dan  arah  kebijakan,  tujuan  dan sasaran  serta  strategi  yang  terukur  dan  mana- geable,  dan  kultur  gerakan  yang  amanah,  se- hingga  setiap  program  dan  kegiatan  memiliki
Petunjuk Penulisan
Kekuasaan dan Korupsi di Indonesia
Zainal Arifin Hoesein
effort yang besar bagi kemanfaatan dan kemaju- an  bersama  dalam  kerangka  memperkuat  bari- san  dalam  mencegah  dan  memberantas  korupsi di Indonesia. Wallahu a’lam bi shawab…..

## IV. Penutup
Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu  mata  uang.  Korupsi  selalu  mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan  ―pintu  masuk‖  bagi  tindak  korupsi. Kekuasaan yang absolute melahirkan pemimpin yang tiran dan korup yang jauh dari impian rak-
yatnya,  seperti  pidato  Socrates  di  muka  penga- dilan:  ― Tuan-tuan,  kekuasaan  tuan-tuan  dapat membuat  hukum  semau-maunya.  Tetapi  kekua- saan tuan-tuan pada akhirnya akan dapat dika- lahkan  perasaan  keadilan  dari  rakyat  yang  ti- dak  dapat  dimatikan  atau  ditindas.  Lama  sete- lah  saya  mati  nanti,  tuan-tuan  sebagai  hakim akan  dikenal  sebagai  contoh-contoh,  di  mana hukum tidak sama dengan keadilan. Hukum da- tang dari otak manusia, sedangkan keadilan da- tang dari hati sanubari rakyat. ‖.

## Daftar Pustaka
Djaja, Ermansjah, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hoesein, Zainal Arifin, Hukum dan Dinamika Sosial, Jakarta: Ramzi Putra Pratama, 2014 Mahasin,  Aswab, ― Negara dan Kuasa ‖, Jurnal Prisma , ―Negara atau Masyarakat‖, Nomor 8, tahun 1984. (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 2.
Manan, Bagir, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Cetakan Pertama, Jakarta: Asosiasi Advo- kat Indonesia, 2009.
Milovanovic, Dragan, A Primer in The Sociology of Law , Edisi ke-2, Harrow and Heston Pub- lishers, 1994.
Pound, Roscoe, An Introduction to the Philosophy of Law - with a new introduction by Marshal L. De Rosa, (New Brunswick (USA) and London (UK), 1999 - Originally published in 1922 by Yale University Press.
Rais,  Amien   ―Suksesi  Sebagai  Suatu  Keharusan,‖ Makalah ,  disampaikan  dalam  Sidang  Tanwir Muhammadiyah, Yogyakarta, 1993
Rawal,  John, Teori  Keadilan,  Dasar-Dasar  Filsafat  Politik  untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan Sosial  dalam  Negara, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2006),  hal.  513-517,  terjemahan A Theory of Justice , (Cumbride, Massachusett: Harvard University Press: 1995) Simatupang,  JMT, Penegakan  Kode  Perilaku  Hakim:  Perspektif  Filosofis  &  Religius,  ( Jakarta, Konstitusipress, 2009.
Schiff,  David  N .,  Hukum  Sebagai  Suatu  Fenomena  Sosial, dalam  Adam  Podgorecki  dan Christopher  J.  Welan(editor), Pendekatan  Sosiologis  Terhadap  Hukum ,  terj.  dari Socio- logical Approaches To Law , (Jakarta: Bina Aksara, 1999), hal. 252-254
Tanzi, Vito, “Corruption, Governmental Activities and Markets ‖, IMF Working Paper , Agustus 1994.
Petunjuk Penulisan Kekuasaan dan Korupsi di Indonesia
Zainal Arifin Hoesein