Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## KEDUDUKAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG
Moch. Rizky Adi Pratama Putra 1 , Dipo Wahjoeono 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: Mochrizkyadi121@gmail.com , dipo@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Berdasarkan  hasil  penelitian,  disimpulkan  bahwa  eksekusi  grosse  akta  pengakuan  hutang  bukan merupakan  tindakan  eksekusi  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  terhadap  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  Sebaliknya, eksekusi tersebut merupakan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dan agar grosse akta pengakuan hutang tersebut dapat memiliki kekuatan eksekutorial, maka ia harus memenuhi syarat keabsahan. Faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang meliputi faktor substansi hukum, penegak hukum, pihak yang berkepentingan, serta faktor formal dan materiil. Proses  eksekusi  harus  mematuhi  tata  cara,  syarat,  dan  tahapan  yang  telah  ditetapkan,  yaitu peringatan (aanmaning), penetapan, dan berita acara eksekusi.
Kata Kunci: Grosse akta, Pengakuan utang, Wanprestasi.

## Abstract
Based  on  the  results  of  the  study,  it  was  concluded  that  the  grosse  execution  of  the  debt acknowledgment deed is not an act of execution by a court against a court decision that has obtained permanent legal force. On the contrary, the execution is an action taken to fulfill the contents of the agreement made by the parties, and in order for the grosse deed of acknowledgment of debt to have executive power, it must meet the requirements of validity. Factors that may impede the execution of grosse acknowledgment of debt include factors of legal substance, law enforcers, interested parties, as  well  as  formal  and  material  factors.  The  execution  process  must  comply  with  the  procedures, conditions, and stages that have been determined, namely warning (aanmaning), determination, and minutes of execution.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pengembangan  ekonomi  dalam  mewujudkan  cita-cita  Bangsa  serta  terjadinya kesejahteraan  yang  merata  telah  tertera  pada  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian untuk mewujudkan cita-cita tersebut kebijakan di bidang hukum harus senapas dengan pembangunan dan pengembangan yang diinginkan, hal ini dikarenakan untuk menyeimbangkan peraturan perundang-undangan sebagai pendukung kegiatan perekonomian kedepan yang lebih terarah.
Kegiatan  pembangunan  ekonomi  tentu  membutuhkan  penyedia  modal  yang  besar sebab merupakan faktor penentu dalam pelaksanaan suatu pembangunan bagi masyarakat, badan usaha atau perorangan yang berkeinginan meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif.  Hal  ini  membutuhkan  pendanaan  dari  lembaga  perbankan  sebagai  sumber
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
pendanaan yang dikemas dalam bentuk kredit. Kelembagaan perbankan telah diatur Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan atau UUP), dalam hal ini perjanjian kredit telah diatur di dalam Pasal 1 ayat 2 UUP yang menjelaskan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada  masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ” .
Dalam  rangka  pemberian  kredit,  pada  umumnya  perbankan  mengadakan  suatu perjanjian.  Ada  dua  perjanjian  yang  harus  disepakati  antara  kreditur  dengan  debitur  yaitu perjanjian  pokok  (perjanjian  utang-piutang)  dan  disertai  perjanjian  tambahan  (perjanjian jaminan). setiap kredit yang telah tercapai kesepakatannya antara kreditur dengan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit.
Perbankan dalam menyalurkan kredit harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang  termaktub  dalam  Undang-Undang  Perbankan.  salah  satunya  adalah  mengadakan perjanjian  tambahan  (perjanjian  jaminan)  sebagai  bentuk  penjamin  dari  debitur  untuk menimbulkan rasa aman kepada kreditur akan pelunasan piutangnya.
Perjanjian  jaminan  dibuat  antara  kreditur  dengan  debitur  atau  pihak  ketiga  yang membuat  suatu  janji  dengan  mengikatkan  suatu  benda  tertentu  atau  kesanggupan  pihak ketiga,  dengan  maksud  untuk  memberikan  rasa  kemanan  serta  kepastian  hukum  dalam pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok. Dalam penyaluran kredit, perbankan akan  meminta  jaminan  agar  dapat  memberikan  kredit.  Lazimnya  jaminan  yang  digunakan oleh perbankan adalah jaminan berupa tanah, hal ini berlandaskan sebuah pemikiran bahwa tanah  memiliki  nilai  ekonomis  dan  harga  jual  yang  relatif  tinggi  dan  lebih  aman.  Adanya jaminan tersebut maka pihak perbankan dapat menjual jaminan tersebut dengan cara parate executie apabila terjadi sengketa kredit.
Tanah  sebagai  salah  satu  benda  yang  dapat  diagunkan  oleh  debitur.  Perjanjian jaminan pada umumnya diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian  hari,  menjadi  tanggungan  segala  perikata  seseorang”  dan  Pasal  1132  KUH Perdata  “Kebendaan  tersebut  menjadi  jaminan  bersama -sama  bagi  semua  orang  yang
mengutangkan  padanya,  pendapatan  penjualan  benda-benda  itu  dibagi  menurut keseimbangan yakni menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara berpiutang itu ada alasan yang sah untuk di dahulukan.
Agunan berupa tanah diatur lebih spesifik pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang  Hak  Tanggungan  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  UUHT),  Undang-Undang  Hak Tanggungan diundangkan pada tanggal 9 April 1996.
UUHT  menguraikan  bahwa  tidak  selalu  hak  atas  tanah  dapat  dibebani  dengan  hak tanggungan, namun hak-hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan hanya saja yang berstatus hak yang berstatus sebagai berikut :
1. Hak milik
2. Hak guna bangunan
3. Hak guna usaha
4. Hak paai atas tanah negara
5. Hak milik atas satuan rumah susun
Pelaksanaan kredit oleh debitur dengan pihak kreditur dan jaminannya berupa tanah yang dibebankan dengan Hak Tanggungan dan diatur dalam UUHT sebagai lembaga jaminan kredit oleh  lembaga  bank berimplikasi  bahwa  hak  tanggungan dianggap paling aman serta efektif. hal tersebut dilandaskan pada kemudahan ketika mengidentifikasi dan jelas tata cara eksekusinya.
UUHT memberikan kuasa pada kreditur untuk melakukan eksekusi langsung apabila debitur berciderea janji, namun sering kali kreditur terhalang oleh konflik norma yang tertera pada  UUHT  tersebut  sehingga  parate  executie  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  efektif. seb agaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUHT “Apabila debitur bercidera janji, pemegang hak tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk  menjaul  obyek  hak  tanggungan  atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil  pen jualan  tersebut”  serta  diperkuat  dengan  titel  eksekutorial  yang  termaktub  dalam sertifikat hak tanggungan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat 2 UUHT. Hal demikian kotra  dengan  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Penjelasan  Umum  Angka  9  UUHT  yang pada intinya menjelaskan walaupun ada bukti-bukti yang kuat adanya Hak Tanggungan, dan dibubuhkan  dengan  irah- irah  kalimat  “DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
MAHA  ESA” pada  sertifikat  hak  tanggungan  sebagai  pengganti  grose  akta  hipotik  tersebut ditetapkan syarat untuk pelaksanaan eksekusinya mengikuti ketentuan pasal 224 HIR.
Pasal  224  HIR/258  Rbg.  Menimbulkan  kesulitan-kesulitan  karena  terjadi  konrradiksi pada penafsiran  frasa  grosse akta  khususnya  grosse  akta  pengakuan  utang.  Masalah  grose akta pengakuan utang telah menjadi persoalan hukum yang sudah lama yang hingga sekarang belum usang untuk dibahas kembali karena melihat masih banyaknya kasus yang terjadi dan konflik norma yang tertera pada UUHT tersebut.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  penjelasan  pada  latar  belakang  tersebut  maka  dapat  dibuat  sebuah  rumusan masalah yakni:
1. Bagaimana  kekuatan  eksekusi  hak  tanggungan  berdasarkan  grosse  akta  pengakuan utang?
2. Bagaimana penyelesaian Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Berdasarkan Grosse akta?

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Kekuatan Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Grosse Akta Pengakuan Utang
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  segala  macam  akta  yang diinginkan oleh klient nya dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan,  ketertiban  umum  dan  norma  kesusilaan  dalam  situasi  dan  kondisi  sekarang  ini peran  seorang  notaris  sangat  dibutuhkan  termasuk  dalam  kelembagaan  perbankan. berdasarkan  ketentuan  yang  tertera  pada  pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014  tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya disebut  dengan  UUJN),  Pasal  1  ayat  1  tersebut  menjelaskan  tentang siapakah notaris  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini”. (Amnan 2022)
Setiap  akta  merupakan  produk  yang  dibuat  oleh  seorang  notaris,  hal  tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang  di  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan pejabat umum  yang  berkuasa  untuk  itu ditempat  dimana akta  dibuat”.  Ada  berbagai  jenis akta yang dapat dibaut oleh seorang notaris antara lain akta pengakuan utang, akta tersebut
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
diatur dalam Pasal 1 ayat 11 UUJN yang menjelaskan bahwa “ grosse akta merupakan salah satu akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memiliki kekuatan eksekutorial” (Hidayat 2014)
Grosse  akta  pengakuan  utang  sangat  berguna  untuk  memperkuat  kedudukan perbankan  ketika  melepas  kredit,  oleh  karena  itu  selain  perjanjian  yang  memiliki  sifat konsensuil, perbankan akan meminta debitur membuat suatu perikatan lagi yang dituangkan dalam  suatu  akta  yakni  akta  pengakuan  utang.  Perbankan  sebagai  kreditur  akan  meminta pembuatan  akta  pengakuan  utang  dalam  bentuk  akta  otentik  yang  dibuat  dimuka  notaris sebagai  bukti  telah  dilaksanakan  kredit  oleh  kreditur  kepada  debitur  sesuai  dengan kesepakatan yang termaktub dalam suatu perjanjian kredit. Hal demikian ini diadakan dengan tujuan  agar  bank  sebagai  kreditur  dapat  lebih  mudah  dalam  mengeksekusinya  atas  dasar pemegang grosse akta pengakuan utang.
Keunggulan  pengakuan  hutang  yang  dituangkan  secara  notariil  atau  otentik,  yakni dapat  diminta  grossenya  yang  pada  umumnya  disebut  akta pengakuan  utang.  Grosse  akta pengakuan hutang memiliki kekuatan eksekusi yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 11 dan Pasal 5 UUJN dan dianggap memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Oleh  sebab  itu  maka  bank  berharap  pelaksanaan  eksekusi  tidak  perlu  melewati  proses gugatan  dalam  pengadilan  yang  dapat  menguras  waktu  dan  tenaga  serta  biaya  yang  tidak sedikit.  Dalam  hal  ini  perlu  dipertegas  bahwa  grosse  akta  hanya  pengakuan  hutang  saja bukanlah  sebuah  perjanjian  kredit,  sebagaimana  penjelasan  Mahkamah  Agung  bahwa perjanjian  kredit  yang  dibuat  dalam  bentuk  akta  notariil  bukan  pengakuan  hutang  yang sebagaimana dijelaskan Pasal 224 HIR.
Akta yang dibuat di hadapan notaris dan ditandatangani dengan cara otentik dapat dianggap sebagai tanda alas hak yang asli dan dapat dijadikan sebagai bukti penuntutan hak dalam proses hukum. Menurut Pasal 1870 KUHPerdata, bagi para pihak yang berkepentingan, ahli waris, atau orang yang mendapatkan hak dari mereka, akta otentik memberikan bukti yang  sempurna  tentang  apa  yang  tertulis  di  dalamnya,  dengan  syarat  apa  yang  tertulis  di dalamnya memiliki hubungan langsung dengan pokok isi akta tersebut dan mencantumkan jumlah uang atau barang yang terutang tertentu. Akta otentik dianggap sebagai bukti yang terpercaya karena telah dibuat di hadapan notaris yang merupakan pihak yang independen dan tidak terafiliasi dengan salah satu pihak yang terlibat dalam akta tersebut.
Dalam  kaitannya  dengan  perjanjian  kredit  bahwa  dalam  praktek  pemberian  kredit Grosse akta tersebut merupakan alat bukti adanya utang, adapun alasan dibuatnya Grosse akta pengakuan utang adalah sebagai berikut:
1. "Perjanjian kredit tidak memiliki kekuatan untuk dilakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada jika debitur melakukan wanprestasi. Sebaliknya, kreditur harus melalui proses gugatan di Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebelum dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut."
2. "Akta pengakuan utang merupakan perjanjian yang hanya dibuat oleh satu pihak yang berisi kewajiban untuk membayar utang sejumlah uang tertentu. Apabila akta pengakuan utang dibuat di hadapan Notaris sesuai dengan Pasal 224 HIR/258 RGB, maka ia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim yang bersifat tetap atau memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa akta tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan eksekusi tanpa perlu melalui proses gugatan terlebih dahulu."
3. "Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris memungkinkan kreditur untuk mempercepat  proses  eksekusi  tanpa  perlu  melalui  proses  gugatan  terlebih  dahulu kepada debitur."(WIDJAJA 2018)
Menurut Pasal 55 ayat (3) UUJN, grosse akta pengakuan hutang harus memuat frasa "Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa"  di  bagian  kepala  akta  dan  frasa "diberikan sebagai grosse pertama" di bagian akhir atau penutup akta. Selain itu, grosse akta pengakuan hutang juga harus mencantumkan nama orang yang meminta grosse dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya. Namun, dalam praktek, sering terjadi ketidak-seragaman dalam penerapan standar hukum tentang sahnya grosse akta pengakuan hutang  berdasarkan  Pasal  224  HIR  karena  tidak  adanya  kesepakatan  pendapat  mengenai standar  hukum  yang  harus  diterapkan.  Yahya  Harahap  mengemukakan  persyaratan Unifiedlegal Frame Work mengenai grosse akta pengakuan hutang, yaitu:
Untuk  memenuhi  syarat  formil,  grosse  akta  pengakuan  hutang  harus  memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:
a. Bentuk  akta  notaris,  yang  bisa  merupakan  lanjutan  atau  peningkatan  dari  perjanjian hutang semula (dokumen pertama) atau perjanjian hutang langsung dituangkan dalam bentuk akta notaris.
b. Memuat titel eksekutorial, yaitu lembar munut (asli) disimpan oleh notaris dan grosse (salinan  yang  memaknai  irah-irah)  diberikan  kepada  kreditur.  Namun,  tidak  ada kewajiban  hukum  untuk  memberikan  grosse  kepada  debitur  sehingga  tidak memberikannya tidak melanggar syarat formal dan tidak menghalangi proses eksekusi.
Untuk  memenuhi  syarat  materiil,  grosse  akta  pengakuan  hutang  harus  memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:
a. Membuat rumusan pernyataan sepihak dari debitur, yang berisi pengakuan berhutang kepada  kreditur,  mengaku  wajib  membayar  pada  waktu  yang  ditentukan,  dan  tidak boleh  memuat  ketentuan  perjanjian  atau  tidak  boleh  dimasukkan  dan  di  campurkan dengan perjanjian hypoteek (kuasa memasang hypotek).
b. Jumlah  hutang  pasti  dan  tertentu,  yang  berarti  bahwa  pada  saat  grosse  akta  dibuat, jumlah hutang sudah direalisir. Jangkauan hutang yang pasti meliputi hutang pokok dan bunga (ganti rugi).
Dengan demikian, grosse akta pengakuan hutang harus memenuhi persyaratan formil dan  materiil  yang  telah  disebutkan di  atas  agar  dapat  dianggap sah sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Yahya Harahap mengemukakan persyaratan Unifiedlegal Frame Work mengenai  grosse  akta  pengakuan  hutang  sebagai  upaya  untuk  menyelaraskan  dan memberikan  standar  yang  jelas  mengenai  sahnya  grosse  akta  pengakuan  hutang  sesuai dengan Pasal 224 HIR.(Saraswati 2015)
Selain memenuhi persyaratan formil dan materiil yang telah disebutkan sebelumnya, setiap grosse akta pengakuan hutang juga harus memenuhi asas spesialitas, yaitu:
a. Harus menegaskan barang agunan hutang. Tanpa menyebutkan barang agunan, grosse akta  pengakuan  hutang  dianggap  tidak  memenuhi  syarat  dan  menjadi  ikatan  hutang biasa yang tidak dapat dieksekusi melalui Pasal 224 HIR, tapi harus melalui gugatan biasa.
b. Agunannya harus barang tertentu, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
c. Grosse akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusei berdasarkan Pasal 224 HIR harus memenuhi semua persyaratan tersebut agar dapat dianggap sah dan dapat digunakan sebagai dasar eksekusi tanpa perlu melalui proses gugatan terlebih dahulu."
Sesuai dengan prinsip spesialitas, hanya barang yang dijadikan agunan saja yang dapat dijual melalui proses penjualan eksekutif. Jika penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang,  maka  penjualan  tersebut  tidak  boleh  dialihkan  kepada  pihak  lain  dan  kekurangan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
tersebut harus diajukan melalui gugatan perdata biasa ke pengadilan. Pasal 1888 KUHPerdata menyatakan bahwa kekuatan pembuktian dari dokumen-dokumen bukti terletak pada akta aslinya.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  kekuatan  pembuktian  dari  akta  notaris  terletak pada  minuta  akta  tersebut,  yang  menurut  Pasal  57  UUJN  tidak  boleh  diberikan  kepada siapapun  kecuali  dalam  hal-hal  yang  diatur  oleh  undang-undang.  Dari  ketentuan  tersebut, dapat disimpulkan bahwa grosse akta, meskipun sedikit berbeda dengan akta aslinya karena tidak mencantumkan "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" yang terdapat pada  grosse akta  tersebut,  memiliki  kekuatan pembuktian  yang sama dengan  akta  aslinya. Karena  grosse  akta  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sama  dengan  akta  aslinya,  maka grosse akta juga merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak yang terkait dengan akta tersebut,  serta  para  ahli  waris  mereka  dan  semua  orang  yang  mendapat  hak  darinya, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  165  HIR  dan  Pasal  1870  KUHPerdata.  Seperti  yang  sudah diketahui,  setiap  akta  otentik  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  terdiri  dari  kekuatan pembuktian  lahir,  kekuatan  pembuktian  formil,  dan  kekuatan  pembuktian  materiil,  maka grosse  akta  juga  memiliki  kekuatan  pembuktian  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  1889 KUHPerdata. (Rangian 2015)
Berdasarkan  Pasal  57  UUJN,  hanya  notaris  yang  berwenang  untuk  mengeluarkan grosse akta, yaitu salinan akta, kutipan akta notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang  dilekatkan  pada  akta  yang  disimpan  dalam  Protokol  Notaris.  Dalam  pelaksanaannya, orang yang ingin membuat grosse akta harus menghadap kepada notaris yang akan membuat grosse akta tersebut dan mengajukan permintaan secara tertulis. Notaris yang diminta untuk membuat grosse akta berwenang untuk menolak permintaan tersebut jika grosse akta yang diminta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Untuk tata cara dan bentuk pembuatan dokumen akta pengakuan hutang, Pasal 224 HIR  dan Fatwa  Mahkamah  Agung  tanggal  16  April  1985  Nomor  213/229/85/II/Um-Tu//Pdt merupakan sumber utama. Berdasarkan sumber tersebut, tata cara dan bentuk pembuatan dokumen akta pengakuan hutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Akta pengakuan hutang harus dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris.
2. Akta pengakuan hutang harus ditandatangani oleh pihak yang mengaku hutang (debitor) dan pihak yang menerima pengakuan hutang (kreditur).
3. Akta pengakuan hutang harus ditandatangani oleh saksi-saksi yang sah.
4. Akta pengakuan hutang harus disimpan dalam Protokol Notaris.
5. Akta pengakuan hutang harus diakui oleh notaris yang membuatnya.
6. Akta pengakuan hutang harus memuat jumlah hutang yang diakui, serta jangka waktu dan  cara  pelunasan hutang  tersebut.(Putu  Devi  Yustisia Utami  I  Made  Pasek  Diantha  I Made 2018)
A. Berbentuk pengakuan sepihak dari debitur
Grosse akta pengakuan hutang merupakan suatu pernyataan sepihak dari debitur yang menyatakan  bahwa  dia  benar-benar  mengaku  berhutang  kepada  kreditur.  Dalam grosse akta pengakuan hutang, debitur secara sepihak mengakui bahwa dia memiliki hutang kepada kreditur, tanpa ada pihak lain yang terlibat dalam pernyataan tersebut. Grosse akta pengakuan hutang merupakan dokumen yang diakui secara hukum sebagai bukti  pengakuan  hutang  tersebut,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  dasar  dalam tindakan hukum selanjutnya.
B. Berbentuk akta notaris
Pasal 224 HIR menyatakan bahwa grosse akta pengakuan hutang harus dibuat dalam bentuk  akta  notaris,  yaitu  dokumen  yang  dibuat  oleh  notaris  yang  berwenang  dan diakui secara hukum sebagai  bukti  yang sah. Undang-undang  tidak  memperbolehkan bentuk  lain  selain  akta  notaris  untuk  grosse  akta  pengakuan  hutang.  Ketentuan mengenai bentuk akta notaris untuk grosse akta pengakuan hutang bersifat imperatif, yaitu  harus  ditaati,  mengikat,  dan  memaksa,  sehingga  harus  dituangkan  dalam  akta notaris secara formal. Grosse akta pengakuan hutang tidak diperbolehkan dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Dengan demikian, grosse akta pengakuan hutang harus dibuat oleh notaris yang berwenang dan disimpan dalam Protokol Notaris sebagai bukti yang sah.

## Kekuatan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang
Pengecualian  yang diatur dalam  Pasal  224  Hukum  Acara  Perdata  (HIR)  menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi atas grosse akta pengakuan hutang bukan merupakan putusan hakim  yang  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Grosse  akta  pengakuan  hutang  adalah suatu  dokumen  yang  menyatakan  bahwa  seseorang  telah  menerima  atau  mengeluarkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
hutang  kepada  orang  lain,  dan  pelaksanaan  eksekusi  atas  grosse  akta  tersebut  bertujuan untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Pasal 224 HIR mengizinkan eksekusi terhadap isi perjanjian yang bersangkutan jika berbentuk grosse akta. Jika debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian,  kreditur  dapat  meminta  pelaksanaan  eksekusi  terhadap  isi  perjanjian  tersebut kepada ketua Pengadilan. Pelaksanaan eksekusi terhadap grosse akta, baik grosse akta hipotik maupun  grosse  akta  pengakuan  hutang,  tidak  merupakan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi lebih merupakan pelaksanaan isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Ini merupakan pengecualian terhadap prinsip bahwa eksekusi hanya  dilakukan  terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap.  Namun,  Pasal  224  HIR  mengizinkan  eksekusi  terhadap  perjanjian  yang  berbentuk grosse akta, karena dalam bentuk ini perjanjian dianggap memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika debitur tidak secara sukarela memenuhi perjanjian, kreditur dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan untuk melakukan pelaksanaan perjanjian secara paksa.
Pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang merupakan proses yang dilakukan untuk menjamin  bahwa  debitur  akan  membayar  hutangnya  kepada  kreditur.  Dalam pelaksanaannya, grosse akta memiliki beberapa asas yang harus dipenuhi, yaitu:
a. bersifat assesoir, yaitu merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang sudah ada;
b. tidak  dapat  dibagi-bagi,  yaitu  pembayaran  atas  sebagian  jumlah  hutang  tidak mengurangi keabsahan atau nilai kekuatan eksekusi grosse akta;
c. memiliki nilai kekuatan eksekusi seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
d. hanya perdamaian yang dapat menangguhkan kekuatan eksekusi grosse akta; dan
e. eksekusi  grosse  akta  dijalankan  atas  perintah  dan  pimpinan  ketua  pengadilan negeri.(Pittaloka and Pranoto 2016)
Adapun  beberapa  tahapan  dalam  rangka  permohonan  eksekusi  grosse  akta pengakuan hutang antara lain adalah
a. Tahapan  ketika  kreditur  atau  dapat  dikuasakan  sebagai  pemohon  eksekusi  ketika mengajukan  permohonan  eksekusi  grosse  akta  pengakuan  hutang  dengan  cara membawa grosse akta pengakuan hutang yang memiliki titel eksekutorial atau titel yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
berirah- irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  dengan  cara terpenuhinya  syarat  formil  maupun  materiel  kepada  ketua  pengadilan  negeri  dimana seseorang  tinggal,  atau  berada  dimana  seseorang  serta  dapat  juga  memilih  tempat tinggal hukumnya.
b. Ketua  pengailan  negeri  akan  menganalisa  serta  menelaah  lebih  dalam  grosse  akta pengakuan hutang tersebut.
c. Ketua  Pengaddilan  Negeri  akan  memberi  perintah  pada  Juru  Sita  untuk  melakukan pemangilan  debitur  untuk  ditegur  oleh  ketua  pengadilan  ( aanmaning). Hal  demikian diatur  dalam  Hukum  Acara  Perdata  tepatnya  termaktub  dalam  Pasal  196  HIR  yang menjelaskan “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai mencukupi isi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan memasukkan permintaan baik dengan lisan, yaitu kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada ayat pertama Pasal 195, maka Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta menasehati supaya ia mencukupi keputusan itu dalam waktu paling lama 8 hari”. Peneguran adalah tahap awal dari proses eksekusi. Ini terjadi ketika debitur telah melakukan wanprestasi atau tidak menyelesaikan kewajiban yang diharapkan. Dalam hal ini, tindakan dan upaya yang dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri terhadap tergugat atau debitur adalah mengharapkan agar kewajiban tersebut  diselesaikan  dalam  waktu  yang  ditentukan  oleh  ketua  Pengadilan.  Dalam kaitannya dengan eksekusi grosse aktanotaris pengakuan hutang, waktu yang diberikan adalah  8  hari.  Setelah  8  hari  sejak  peneguran,  debitur  harus  dengan  sukarela menyelesaikan kewajibannya. Peneguran harus dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan eksekusi dari kreditur. Pada saat peneguran, kedua belah pihak  hadir.  Pada  saat  itulah  debitur  harus  dengan  tegas  mengakui  besaran  hutang beserta  bunganya  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Jika  setelah  8  hari tergugat belum juga dengan sukarela menyelesaikan kewajibannya, maka eksekusi akan dilakukan.
d. Besar kecilnya jumlah piutang yang telah pasti dan memang kebenarannya diakui maka ketua pengadailan akan menetapkan dan memmerintahkan kepada panitera dan juru sita untuk  eksekusi  agunan  melalui  grosse  akta  pengakuan  hutang  dengan  sita  dan  lelang eksekusi kebendaan dari debitur.
e. Dalam  Pasal  197  ayat  (1)  HIR,  disebutkan  bahwa  jika  debitur  belum  memenuhi kewajibannya  pada  waktu  yang  telah  ditentukan,  atau  tidak  dapat  hadir  setelah dipanggil,  atau  tetap  tidak  memenuhi  kewajibannya  setelah  ditegur  saat  hadir,  maka Ketua Pengadilan Negeri akan memberikan perintah melalui surat untuk menyita barang bergerak  milik debitur.  Jika  barang  bergerak  tidak  ada  atau  tidak  cukup,  maka barang tetap  milik  debitur  juga  dapat  disita  dan  dilelang  sehingga  cukup  untuk  membayar utangnya. Penyitaan ini dilakukan oleh panitera atau orang yang ditunjuk, dibantu oleh 2 (dua) saksi sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (2) dan (6) HIR, dan menandatangani Berita Acara Sita. Proses sita dan lelang ini dilakukan oleh panitera bersama Juru Sita dan dibantu  oleh  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL).  Barang-barang yang disita harus sesuai dengan informasi yang diperoleh dari kreditur. Penyitaan ini tidak boleh dihalangi oleh pihak ketiga, dan jika terhalangi, pihak tersebut harus mengajukan perlawanan sita. Penyitaan ini dilakukan sesuai dengan jumlah utang yang harus dibayar. Jika  barang  yang  disita  merupakan  barang  tidak  bergerak  seperti  tanah  atau  rumah, Kepala  Desa  akan  diperintahkan  untuk  mengumumkan  penyitaan  tersebut  kepada masyarakat dan mendaftarkannya di Kantor Pertanahan serta diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam buku "Register Sita Eksekusi". Selama menunggu lelang, barang yang disita masih berada di tangan debitur yang disita. Namun, tidak semua barang akan disita, ada beberapa pengecualian barang yang tidak boleh disita, yaitu alat-alat rumah tangga  yang  diperlukan  untuk  keperluan  pokok  seseorang.  Hal  ini  karena  penyitaan eksekusi  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  tidak  bertujuan  untuk  mematikan  hidup seseorang. Setelah lelang selesai dan barang terjual, hasil lelang akan diserahkan kepada pihak yang menang dalam perkara. Jika hasil lelang melebihi jumlah utang, sisa dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada debitur yang dikenakan sanksi eksekusi.
Seluruh  permohonan  eksekusi  grosse  akta  pengakuan  hutang  belum  tentu  akan diterima, meskipun telah ada titel eksekutorial yang berirah- irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  dimana  irah -irahan  tersebut  memiliki  kekuatan  eksekusi  yang sama  dengan  putusan  hakim  berkekuatan  hukum  tetap.  namun  ada  suatu  pengecualian terhadap grosse akta pengakuan hutang yang tidak dapat diterima, hal tersebut dikarenakan apabila  debitur  tidak  mau  mengakui  besaran  hutang  yang  sebenar-benarnya.  Maka permohonan eksekusi grosse akta pengakuan utang tersebut tidak dapat diterima oleh ketua
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
pengadilan  sehingga  akan  dibuatkan  berita  acara  serta  ketua  pengadilan  meminta  untuk membuat gugatan baru yakni dalam aspek gugatan perdata.
Hambatan Ketika Kreditur Mengeksekusi Agunan melalui Grosse Akta Pengakuan Hutang.
kajian teoritis, grosse akta pengakuan hutang dianggap sebagai cara cepat dan murah untuk mengatasi masalah utang/piutang yang tersendat. Namun, dalam prakteknya, masih banyak  masalah  yang  dapat  menghambat  proses  eksekusi  grosse  akta  pengakuan  hutang yang  diajukan  ke  pengadilan,  sehingga  seringkali  permohonan  eksekusi  grosse  akta pengakuan  hutang  tidak  dapat  diproses  meskipun  grosse  akta  tersebut  memenuhi  syarat formil,  namun  ditolak  oleh  pengadilan  yang  berwenang  dengan  berbagai  macam  alasan antara lain:
a. Isi grosse akta pengakuan tersebut tidak merupakan pengakuan utang sepihak
b. Jumlah yang tidak pasti sebab dalam akta tersebut akan terccantum tentang bunga dan atau harga.
c. Adanya  keberatan  dari  pihak  debitur  secara  tertulis  terhadap  eksekusi  grosse  akta dengan dalih sebagai berikut:
1. Menurut Pasal 224 HIR, jumlah utang yang tercantum dalam grosse akta pengakuan hutang harus pasti dan disebutkan secara langsung. Namun, jumlah tersebut tidak pasti  karena  sebagian  sudah  dibayarkan  dengan  menunjukkan  kwitansi pembayaran dari kreditur dalam permohonan eksekusi. Jika ketentuan ini diikuti, maka  setiap  kali  debitur  melakukan  cicilan  utang,  kreditur  harus  membuat  akta pengakuan hutang baru, yang merupakan proses yang tidak efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga.
Meskipun jumlah utang yang tercantum dalam grosse akta ditambah bunga yang telah  ditentukan  dapat  dihitung  dengan  pasti  pada  saat  permohonan  eksekusi grosse  akta,  atau  setelah  dikurangi  dengan  jumlah  yang  terbukti  telah  dibayar, tetap harus dianggap sebagai jumlah yang pasti. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3917  K/Pdt/1986  tanggal  30 September 1988.
2. Meskipun  judul  dokumen  tersebut  adalah  grosse  akta  pengakuan  hutang,  isinya tidak  hanya  terdiri  dari  pengakuan  hutang  sepihak,  melainkan  juga  mencakup
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
perjanjian yang menjadi sumber utang, seperti perjanjian jual beli dan lainnya yang menimbulkan  kewajiban  bagi  debitur  untuk  membayar  sejumlah  uang  tertentu. Karena  itu,  menurut  ketua  pengadilan  yang  menangani  permohonan  eksekusi, grosse  akta  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  materiil  yang  diperlukan  untuk dikabulkan, karena isinya tidak merupakan pengakuan utang murni atau sepihak.
Adanya fatwa dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 213/229/85/II/Um.Tu/Pdt tertanggal 16 April 1985, yang menegaskan bahwa :
“Dalam  suatu  grosse  akta  tidak  dapat  ditambah  persyaratan -persyaratan  lain  tersebut berbentuk  perjanjian  menimbulkan  kegelisahan  di  kalangan  perbankan  terutama  yang menyangkut perjanjian kredit yang begitu banyak persyaratannya. Isi suatu perjanjian, kecuali para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  tersebut  minimal  memuat  :  a.  Jumlah  utang;  b. Bunga; c. Jangka Waktu; d. Keadaan mana kredit dapat ditagih (opeisbaarheid atau keadaan defult); e. Jaminan. ”
Praktiknya, pengakuan hutang sebagaimana makna yang tercantum dalam Pasal 224 HIR  tidak  selalu berjalan  lancar.  Hal  ini  disebabkan oleh  tidak luasnya penegasan Lembaga Tertinggi Peradilan tentang masalah ini, serta adanya perbedaan pendapat dan interpretasi yang tidak sama dari para notaris dan ketua pengadilan negeri. Walaupun demikian, dapat dipahami  bahwa  hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  kebutuhan  praktis  dan  perkembangan hukum  di  masyarakat.  Namun,  jika  perbedaan  tersebut  sampai  ke  forum  pengadilan,  hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian waktu dan materiil lainnya.(Saraswati 2015)

## Upaya  Kreditur  Ketika  Sengketa  Kredit  Macet  dan  Hambatan  Eksekusi  Grosse  Akta Pengakuan Hutang
Prestasi  merupakan  bagian  yang  terpenting  dari  suatu  perikatan.  Jika  debitur  tidak memenuhi  prestasi  yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian,  maka  ia  dapat  dikategorikan sebagai wanprestasi (kelalaian). Dalam kaitannya dengan kredit macet, ada tiga jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu:
a. Debitur tidak pernah membayar angsuran kredit dan bunganya.
b. Debitur  membayar  sebagian  angsuran  kredit  atau  sebagaian  besar  bunganya. Pembayaran  angsuran  kredit  tidak  akan  menjadi  persoalan  tetnang  besar  kecilnya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
walaupun  debitur  ada  kekurangan  untuk  membayar  satu  kali  angsurannya  tetap  akan digolongkan sebagai kredit macet.
c. Debitur  membayar  lunas  beserta  bunganya  setelah  jangka  waktu  yang  dijanjikan berakhir.  Namun  hal  tersebut  debitur  dikategorikan  debitur  membayar  lunas  setelah adanya perpanjangan waktu dari waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. (WIDJAJA 2018)
Upaya penyelesaian sengketa kredit tersebut dapat dilakukan dalam dua cara yakni melalui negosiasi atau melalui litigasi. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi, maka kredit yang  bermasalah  tersebut  akan  diadakan  kesepakatan  baru  sehingga  dapat  terhindar  dari berbagai masalah. Bentuk negosiasi tersebut dapat ditempuh dengan :
a. Rescheduling  atau  penjadwalan  kembali,  dengan  cara  memperpanjang  jangka  waktu kredit  sehingga  debitur  memiliki  waktu  lebih  luas  untuk  mencari  penyelesaian  yang lebih menguntungkan dan dianggap meringankan debitur.
b. Reconditioning (mengubah persyaratan).
c. Restructuring (Penataan Kembali).
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  dengan  menggunakan  prosedur  yang disepakati oleh para pihak, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Lembaga-lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan, melainkan hanya merupakan prosedur untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat.  Penyelesaian  sengketa  kredit  macet  di  luar  pengadilan  dapat  dilakukan  melalui mediasi  dan  arbitrase.  Mediasi  adalah  penengahan  atau  penyelesaian  sengketa  melalui penengah  (mediator),  yang  merupakan  pihak  ketiga  yang  netral  dan  tidak  memihak  yang membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang  terbaik  dan  saling  menguntungkan.  Sementara  itu,  arbitrase  adalah  penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa sendiri, di  luar  hakim  atau pengadilan.  Putusan  arbitrase  atau  wasit,  berdasarkan  undang- undang,  memiliki  kekuatan  yang  sama  dengan  putusan  badan  pengadilan  pada  tingkat terakhir dan dapat langsung dilakukan eksekusi atas perintah ketua pengadilan negeri.
Dalam  praktek,  apabila  debitur  wanprestasi  dan  kreditur  mengajukan  permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, permohonan tersebut sering ditolak karena grosse
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
akta  pengakuan  hutang  yang  diajukan  dianggap  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Apabila terjadi hal demikian, maka cara yang ditempuh bank dalam rangka memperoleh kembali piutangnya dari debitur adalah dengan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri. Prosedur gugatan ini memakan waktu yang relatif lama, oleh karena debitur yang dikalahkan biasanya mengulur waktu dengan menggunakan upaya  banding  atau  peninjauan  kembali.  Selain  itu  bila  tetap  pengadilan  memenangkan gugatan kreditur. (Pittaloka and Pranoto 2016)

## KESIMPULAN
Grosse akta memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  yang  membedakannya  dengan  turunan  akta lainnya. Bagi pemegang grosse akta dengan kepala "Demi  Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", tidak perlu melalui proses yang lazim dan umum seperti kreditur biasa, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Sebaliknya, mereka  hanya  perlu  mengajukan  permohonan  eksekusi  melalui  Pengadilan  Negeri  yang berkompeten sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR.
Grosse  akta  memiliki  kedudukan  yang  istimewa,  dan  penangguhan  pelaksanaan keputusannya hanya dapat dilakukan jika terdapat perdamaian. Oleh karena itu, grosse akta pengakuan  utang  tidak  dapat  dianggap  sebagai  perjanjian  assesoir  pada  umumnya  yang keberlakuannya  mengikuti  perjanjian  pokok,  karena  esensi  dari  grosse  akta  pengakuan  ini adalah suatu perjanjian untuk melakukan suatu prestasi yang dinyatakan secara sepihak oleh debitur  dan  dinyatakan  dalam  suatu  grosse  akta  yang  memiliki  kekuatan  sama  dengan putusan pengadilan yang berisi pengakuan berutang sejumlah uang kepada kreditur dan akan dilunasi  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Karenanya,  pernyataan  sepihak  ini  tentu  saja  tidak dapat  disamakan  dengan  perjanjian  jaminan  pada  umumnya  yang  merupakan  perjanjian assesoir  dari  perjanjian  pokok,  karena  dalam  perjanjian  jaminan  terdapat  perikatan  yang dilakukan  oleh  dua  pihak  yang  mengikatkan  diri  untuk  melakukan  prestasi  dan  kontra prestasi. Eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang bukan merupakan eksekusi yang dilakukan oleh  pengadilan  terhadap putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap, melainkan eksekusi yang dilakukan untuk memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## Saran
1. Diperlukannya pembaruan pengaturan  yang  mengatur  tentang  grosse  akta  pengakuan hutang sehingga pelaksanaan penagihan dan eksekusi grosse akta lebih cepat.
2. Diperlukan pemahaman yang sama antara penegak hukum yakni baik hakim, notaris dan kreditur  tentang  ciri dari  grosse  akta  pengakuan  utang  yang dapat di  eksekusi  melalui pengadilan negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Amnan, Subhan. 2022. ‘TANGGUNG JAWAB BANK ATAS HASIL LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DIBATALKAN PENGADILAN (Studi Putusan Nomor
24/Pdt.Bth/2017/PN Stb)’, Nommensen Journal of Legal Opinion , 03: 125 – 38
Hidayat, Nurman. 2014. ‘Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit’, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 2.4: 1 – 9 <https://media.neliti.com/media/publications/149154- ID-tanggung-jawab-penanggung-dalam-perjanji.pdf>
Pittaloka, Elza Sylvania, and Pranoto. 2016. ‘Permasalahan Dalam Pelaksanaan Eksekusi
Gr osse Akta Pengakuan Hutang’, Jurnal Privat Law , 4.No. 1: 79 – 86
Putu Devi Yustisia Utami I Made Pasek Diantha I Made. 2018. ‘KEDUDUKAN HUKUM GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN’, Ac t a Comi t as (2018 ) 1 : 201 – 214 ISSN : 2502 -8960 I e - I SSN : 2502 -7573 : 201 – 14 Rangian, Shendy Vianni. 2015. ‘Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan HUTANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET PERBANKAN’, Shendy Vianni Rangian , 4.1: 1 – 18
Saraswati, Ananda Fitki Ayu. 2015. ‘Dilematis Ekseku si Hak Tanggungan Melalui Parate Executie Dan Eksekusi Melalui Grosse Akta’, Jurnal Repertorium , II.2: 51 – 59 <https://www.neliti.com/publications/213089/dilematis-eksekusi-hak-tanggungan- melalui-parate-executie-dan-eksekusi-melalui-g>
WIDJAJA, ADI. 2018. ‘ Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perbankan’, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 3.1: 1 – 7 <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p001>