P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PERGUMULAN POLITIK HUKUM NASIONAL
Winardi 1 1 STKIP PGRI Jombang Jawa Timur

## ABSTRAK
ARTICLE INFO
Pluralitas hukum hukum  yang  berlaku di  Indonesia  merupakan  kebutuhan hukum dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Hukum adat secara faktual masih  tetap  diperlukan  dalam  menjawab  kompleksitas  pusaran  arus globalisasi. Hukum adat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang hidup  di  tengah-tengah  masyarakat.Bahwa  dalam  kaitan  dengan pembangunan  substansi  hukum,  UUD  1945  secara  tegas  mengakui  dan memberikan tempat dan dasar bagi keberlakuan norma hukum dan pranata hukum yang berasal dari hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat ( living live ), yaitu hukum adat dan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Penegasan ini berkenaan dengan dicantumkannya dua pasal baru dalam  perubahan  kedua  (2000)  UUD 1945,  yaitu  Pasal 18 B  Ayat  (2)  yang menyatakan  bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berikutnya,
Pasal 28 1 Ayat (3) yang menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Kata Kunci: Hukum Adat; Politik Hukum Nasional; Eksistensi
Cite this paper: Winardi, 2020. Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam
Pergumulan Politik Hukum Nasional. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Juni.3(1).

## PENDAHULUAN
Kenyataan yang tidak terbantahkan adalah bahwa rakyat bangsa Indonesia adalah hidup dalam negara yang serba plural dari berbagai sisi, mulai dari agama, suku, budaya, adat istiadat, ras, maupun antar golongan.
Pluralitas  terbentuk  tidak  terlepas  dari  kondisi  geografis,  dimana  terdapat berbagai suku bangsa mendiami kawasan Asia tenggara, dalam lingkungan ribuan pulau, besar dan kecil. Hubungan antar pulau tidak selalu mudah, sehingga masing-masing pulau sedikit  banyak  terisolasi  satu  dari  yang  lain.  Suatu  kenyataan  yang  mendorong tumbuhnya  ciri-ciri  kesukuan,  kebahasaan  dan  kebudayaan,  dan  hukum  adat  yang terpisah-pisah.  Bahkan  dalam  lingkungan  pulau  pulau  besar  pun,  pola  kesukuan  dan kebudayaan  yang  berbeda-beda  terdorong  muncul  dengan  sifat  khas  masing-masing menurut  lingkungannya,  dikarenakan  keadaan  geografis  dan  topografis  yang  berbeda
yang menyebabkan terbentuknya wilayah-wilayah yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. 1
Pluralitas  juga  terjadi  di  bidang  hukum,  disamping  produk  hukum  yang  terus diproduksi oleh negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum Islam yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, berlaku juga hukum adat yang sudah eksis dianut oleh bangsa Indonesia jauh sebelum datangnya hukum Islam dan Hukum Barat (kolonial).
Kondisi berlakunya lebih dari satu sistem hukum dalam satu sistem sosial inilah yang  disebut  pluralisme  hukum.  kenyataannya  dalam  lapangan  sosial  yang  sama,  ada lebih dari satu tertib hukum yang berlaku. Selain tertib hukum negara, masyarakat juga patuh dan dituntun local normative order yang antara lain berupa hukum adat, hukum kebiasaan, maupun hukum agama. Griffith (1986) mengatakan bahwa pluralisme hukum adalah suatu keniscayaan, sementara sentralisme hukum merupakan mitos, utopia, klaim bahkan ilusi. 2
Pada aras empirik, hukum negara yang berbentuk unifikasi dan kodifikasi, serta dibentuk  relatif  sempurna  dalam  lingkungan  pembuatnya    ternyata  tidak  serta  merta diterima secara penuh oleh komunitas lokal (adat). Muatan sebuah aturan tidak pernah ditangkap sebagai keharusan keharusan objektif  yang bebas nilai, akan tetapi juga selalu dikaitkan  dengan  makna  budaya  dan  sistem  simbolik  lokal.  Dengan  kata  lain,  sebuah regulasi selalu diberi muatan simbolik di tingkat lokal, entah dalam makna sebagai janji, model  baru,  ancaman,  stigma,  ataupun  sebagai  simbol  kekuasaan,  pemicu  konflik,  dan sebagainya. 3
Keanekaragaman hukum yang berlaku di Indonesia merupakan kebutuhan hukum dari  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk.  Hukum  adat  secara  faktual  masih  tetap diperlukan  dalam  menjawab  kompleksitas  pusaran  arus  globalisasi.  Hukum  adat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
Tulisan pada artikel ini berupaya untuk fokus mendiskripsikan 2 (dua) persoalan, yakni  :  (1)  dinamika  hukum  adat  dalam  pergumulan  politik  hukum  nasional  dan  (2) kedudukan dan peran ideal hukum adat dalam politik hukum nasional

## PEMBAHASAN
A. Dinamika Hukum Adat dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional
Istilah  hukum  adat 4 pertama  sekali  diperkenalkan  oleh Snouck  Hurgronje pada Tahun 1883 dalam bukunya De Atjehnese . Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah
1 Nurcholish Madjid. Indonesia Kita, Jakarta : diterbitkan atas Kerjasama PT. Gramedia Pustaka Utama, Universitas Paramadina, dan Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia
2 Rikardo  Simarmata.  “Pluralisme  Hukum,  Mengapa  Perlu”  Artikel  dalam  Donny  Danardono  (Editor). Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, Jakarta: diterbitkan atas Kerjasama Huma dengan Ford Foundation, hlm. 71-74
3 Marc Galanter mengatakan bahwa setiap aturan ataupun keputusan hukum tidak pernah bermakna tunggal ketika diterapkan pada situasi riil dengan ruang dan waktu yang unik. Artinya setiap orang atau kelompok dalam  sistem  situasinya  selalu  memberi  makna  ganda  terhadap  setiap  sistem  aturan  hukum. Selanjutnya  lihat Bernard L. Tanya. Hukum dalam Ruang Sosial, Surabaya : Penerbit Srikandi
4 C. Van Vollenhoven menyatakan yang dinamakan hukum adat ( adatrecht ) ialah dat samenstel van voor inlanders  en  vreende  oosterlingen  geldende  gedragregels,  die  eenerzijds  sanctie  hebben (hukum  adat  ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang mempunyai upaya paksa dan tidak dikodifikasikan).  Sementara Kusumadi  Pudjosewojo memberikan  pengertian  hukum  adat  adala h  ”keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis”. Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Soepomo yang  menyatakan  ”hukum  adat  adalah  synonim  dari  ”hukum  tak  tertulis”  Hukum  yang  tidak  tertulis
Adatrecht (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putera (orang Indonesia asli)  dan  orang  timur  asing  pada  masa  Hindia  Belanda.  Hukum  adat  baru  mempunyai pengertian secara tekhnis yuridis setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul Adatrecht .  Dialah  yang  pertama  sekali  menyatakan  bahwa  hukum  adat merupakan  hukum  yang  berlaku  bagi rakyat  Indonesia  asli  dan  mejadikannya  sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Dia juga  yang  mengangkat  hukum  adat  sebagai  hukum  yang  harus  diterapkan  oleh  hakim gubernemen .
Terbentuknya  hukum  adat  diawali  oleh  perilaku  pribadi  anggota  masyarakat. Adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dalam hubungan timbal balik antar individu yang  satu  dengan  individu  lainnya,  akan  membentuk  suatu  interaksi  sosial.  Interaksi antar sesama yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya, sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial. Jika hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan  menjadi  sebuah  sistem  sosial.  Dengan  adanya  interaksi  sosial,  maka  kebiasaan tersebut lambat laun akan menjadi “adat” yang telah menjelmakan perasaan masyarakat itu sendiri. selanjutnya kelompok masyarakat menjadikan adat sebagai sebuah adat yang harus  berlaku  dan  dipatuhi  oleh  seluruh  anggota  masyarakatnya  dan  menjadikan  ia “hukum  adat”.  Sehingga  hukum  adat  adalah  adat  yang  diterima  dan  harus dilaksanakan/dipatuhi  oleh  masyarakat  yang  bersangkutan. 5 Skema  proses  lahirnya hukum adat adalah sebagai berikut :
Ketika  VOC  berkuasa  praktis  hukum  adat  belum  ditemukan.  Bahkan  VOC menganggap  hukum  adat  lebih  rendah  derajatnya  daripada  hukum  Belanda  (Eropa). Namun  ketika  Inggris  berkuasa  mulai  ada  perintisan  penemuan  hukum  adat.  Bahkan Raffles termasuk salah satu perintisnya meski keliru mengindentifikasi. Raffles kemudian mengusulkan agar pemerintah Inggris menerapkan politik murah hati kepada pribumi. 6 Peralihan  kekuasaan  dari  Inggris  ke  Belanda  pada  tahun  1816  ternyata merupakan angin segar bagi perkembangan hukum adat. Dimulai pada tahun 1938 ketika pemerintah Belanda berhasil membuat peraturan kodifikasi Hukum Pidana dan Perdata di negerinya sendiri. Hal ini mendorong kodifikasi peraturan di Hindia Belanda. Saat itu hukum adat masih merupakan gejala yang tidak dikenal dan tidak disukai.
berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Lebih jauh Kusumadi menjelaskan bahwa hukum adat bukan  merupakan  lapangan  hukum  tersendiri  melainkan  meliputi  semua  lapangan  hukum.  Dengan  demikian terdapat  hukum  tatanegara  adat,  hukum  perdata  adat,  hukum  dagang  adat,  hukum  pidana  adat  dan  lain sebagainya. Lihat Soerjono Soekanto,  1990. Hukum Adat Indonesia, Jakarta : Penerbit Rajawali
5 Suriyaman  Mustari  Pide. Hukum  Adat  :  Dahulu,  Kini,  dan  Akan  Datang, Jakarta  :  Penerbit  Kencana Prenada Media, hlm. 1-4
6 Susilaningtias.  “Potret Hukum  Adat  Pada  Masa  Kolonial”    Artikel  dalam  Donny  Danardono  (Editor). Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, Jakarta: diterbitkan atas Kerjasama Huma dengan Ford Foundation, hlm. 133-136
Manusi a
Kebiasaan Adat
Hukum Adat
Tujuan kodifikasi hukum tersebut adalah menyeragamkan  peraturan-peraturan yang berlaku di Negeri Belanda dan Hindia Belanda/ indonesia. Untuk itu dibentuk komisi Scholten van Oud Haarlem yang bertugas membuat perencanaan agar kodifikasi Hukum Belanda  tersebut  dapat  diterapkan  di  Hindia  Belanda  dan  mengajukan  usul-usul  yang sesuai dengan pelaksanaan tugas tersebut.
Dalam  perkembagannya,  Oleh  Pemerintah  Kolonial  Belanda  hukum  adat  diakui secara resmi merupakan hukum bagi bangsa Indonesia dan sejajar dengan hukum Eropah melalui Pasal 131 ayat (6) IS yang menyatakan ”hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia”. Pengertian hukum bangsa Indonesia dalam pasal tersebut adalah hukum adat. Pasal 131 ayat (6) ini merupakan dasar hukum terhadap pengakuan Pemerintah  Hindia  Belanda  terhadap  hukum  adat  dan  sekaligus  pengakuan  terhadap hukum adat sebagai hukum positif bagi bangsa Indonesia. Dengan diakuinya hukum adat sebagai  hukum  positif  maka  pada  masa  Pemerintahan  Hindia  Belanda  ada  dua  sistem hukum  yang  berlaku  yaitu  sistem  hukum  Belanda  bagi  orang  Eropah  dan  bagi  orang Timur  Asing  maupun  orang  Indonesia  yang  secara  penundukan  diri  kepadanya diberlakukan  hukum  Eropah  (Pasal  131  ayat  (2)  IS)  dan  hukum  adat  bagi  bangsa Indonesia dan orang timur asing yang tidak asing di Indonesia (Pasal 136 ayat (6) IS). 7 Menurut  van  Vollenhoven  ada  6  orang  perintis  usaha  penemuan  hukum  adat. Pertama adalah Marsden, Ia seorang pegawai pangreh praja dalam dinas India-Inggris. Marsden  memulai  usaha  tersebut  pada  tahun  1783  dalam  tulisannya, The  History  of Sumatera . Bagi Marsden The History adalah keterangan tentang pemerintahan, hukum dan adat istiadat penduduk bumiputera. Kedua adalah Muntinghe, Ia dianggap sebagai penemu Desa Jawa sebagai sebuah persekutuan hukum (rechstgemeenschap) asli, karena memiliki organisasi dan hak-hak atas tanahnya sendiri. Muntinghe adalah orang Belanda pertama  yang  secara  sistematis  memakai  istilah  adat,  tetapi  belum  mengenal  istilah adattrecht. Ketiga adalah  Raffles.  Gubernur  Jenderal  Inggris  yang  berkuasa  setelah kendali  VOC  atas  Hindia  Belanda  pindah  ke  tangan  Inggris.  Raffles  adalah  orang  yang keliru  mengidentifikasi  hukum  adat.  Menurutnya  hukum  agama  merupakan  hukum bumiputera  (hukum  adat).  Ia  bahkan  menganggap  tidak  ada  rakyat  di  Jawa,  karena kekuasaan  Raja  (beserta  hukumnya)  sangat  dominan. Keempat adalah  Crawfud.  Ia dipandang  sebagai  orang  pertama  yang  tidak  keliru  mengidentifikasikan  hukum  adat dengan  hukum  agama.  Baginya  hukum  agama  adalah  bagian  kecil  dari  hukum  adat. Kelima adalah  Dirk  van  Hogendorp.  Ia  meneliti  Hak  Milik  bumuputera  atas  tanah  (di Jawa). Keenam adalah Jean Chretien Baud yang berperan besar dalam penyusunan Pasal 62  Ayat  3 Regering  Reglement/RR (Pasal  5  Ayat  3 Indische  Staatsregeling )  yang melindungi hukum tanah adat. 8
Setelah  kemerdekaan,  eksistensi  hukum  adat  dan  masyarakat  adat  berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dan sekilas tertuang dalam Penjelasan UUD 1945, yang menyatakan :
Dalam  territoir  negara  Indonesia  terdapat  + 250  “zelfsbesturende  landschappen”  dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang  dan  sebagainya.  Daerah-daerah  itu  mempunyai  susunan  asli  sebagai  daerah  yang bersifat istimewa.
7 Ibid
8 Ibid
Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak dan asal-usul daerah tersebut.
Soetandyo  Wignjosoebroto  berpendapat  bahwa  berdasarkan  Pasal  II  Aturan Peralihan UUD 1945 yang menasional dan dengan demikian juga meneruskan berlakunya seluruh hukum perundang-undangan kolonial yang bersemangatkan unifikasi telah pula menjadikan hukum adat yang bersemangatkan pluralisasi itu tidak banyak diperhatikan. Sebagaimana telah diketahui, dibawah pengelolaan ter Haar, sepanjang sejarah babakan akhir pemerintahan kolonial, positivisasi Hukum Adat tidak dilakukan melalui undang- undang (legislasi) sebagaimana dipikirkan oleh van Vollenhoven, malainkan lewat proses yudisial. Dalam kenyataan demikian, Hukum Adat “hanya” terdokumentasi dalam naskah - naskah  yuridisprudensi,  sedangkan  kita  semua  pun  tahu  bahwa  di  negeri-negeri  yang menganut tradisi civil law system Prancis, seperti Indonesia ini, bahan-bahan hukum yang eksis sebagai yurisprudensi tidaklah pernah ditengok sebagai sumber hukum formal yang utama.  Di  Indonesia,  walaupun  yurisprudensi  diakui  sebagai  sumber  hukum  formal, tetapi oleh karena tradisi Eropa kontinental yang dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda dahulu lebih mengemuka, maka tradisi itu lebih banyak digunakan. Padahal, jika dikaji secara substansial, tradisi Anglo Saxon agak lebih mirip dengan bangunan hukum adat. 9
Secara politis menurut Soetandyo eksistensi dan fungsi Hukum Adat menjadi kian minimal  lagi  tatkala  perjuangan  untuk  pembangunan  hukum  nasional  diidentikkan dengan upaya untuk menciptakan hukum revolusi pada era Orde  Lama  dan  kemudian membangun hukum yang berfungsi sebagai alat untuk merekayasa masyarakat (pada era Orde Baru). Karena hukum revolusi dan hukum yang berfungsi sebagai as a tool of social engineering ini  dalam  konsepnya,  secara  implisit,  merupakan  hukum  baru  yang  anti- kolonial dan anti-tradisi, dapatlah dimengerti kalau Hukum Adat tidak akan terkualifikasi ke  dalam  kategori  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  hukum  revolusi  atau  hukum perekayasa sosial itu. 10
Disamping ketentuan dalam konstitusi, pemberlakuan hukum adat dalam hukum positif tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu yang cukup revolusioner dan fundamental adalah ketentuan  dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960  Tentang  Undang  Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  yang  mulai  berlaku  tanggal  24 September  1960.  UUPA  adalah  undang  undang  nasional  yang  secara  fundamental mengadakan  perombakan  terhadap  hukum  pertanahan  yang  berlaku.  UUPA  telah mencantumkan  sejumlah  ketentuan  pokok  yang  isinya  memberikan  patokan  apa  dan bagaimana seharusnya hukum adat dan hak atas adat dalam sistem perundang-undangan agraria nasional. 11 Sumbangsih hukum adat yang lain, misalnya dalam kontrak bagi hasil (bidang  perminyakan),  juga  dalam  bidang  hukum  tanah  dan  hukum  perumahan (khususnya rumah susun), disamping asas pemisahan horisontal dalam UUPA. 12
9 Soetandyo  Wignjosoebroto. Dari  Hukum  Kolonial  Ke  Hukum  Nasional,  Dinamika  Sosial  Politik  dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 175-224
10 Ibid
11 Uraian yang cukup lengkap tentang masalah hukum adat dalam UUPA selanjutnya lihat Abdurrahman, 1994. Kedudukan  Hukum  Adat  dalam  Perundang-undangan  Agraria  Nasional, Jakarta  :  Penerbit  Akademika Pressindo
12 Sunaryati  Hartono.  “Sumbangsih  Hukum  Adat  bagi  Perkembangan  Pembentukan  Hukum  Nasional” Makalah  dalam  M.  Syamsuddin  dkk  (Penyunting),  1998. Hukum  Adat  dan  Modernisasi  Hukum, Yogyakarta: Penerbit FH-UII Yogyakarta, hlm. 169-176
Namun  demikian,  menurut  Satjipto  Rahardjo,  pengakuan  dan  perlindungan terhadap hukum adat dalam UUPA sifatnya retoris, karena pada saat yang sama kita telah membunuh  hukum  adat  secara  perlahan-lahan.  Hal  ini  disebabkan  politik  hukum  kita tidak  menyiapkan  kelengkapan  yang  memadai  untuk  melindungi  hukum  adat  dari “terkaman” hukum negara. Dalam hal  pendaftaran tanah berupa  pensertifikatan tanah misalnya, masyarakat hukum adat dibiarkan “bertempur” sendiri melawan orde hukum negara dan orde setifikat yang diwakili oleh pengusaha pengelolaan hutan. Hampir bisa dipastikan bahwa hukum negara lebih berpihak kepada orde sertifikat sebagai sesuatu yang  positif  legal  dari  bukti  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  hukum  adat  yang  bersifat sosiologis-antropologis. 13
Penegasan  atas  penguatan  eksistensi  hukum  adat  dalam  hukum  nasional  pasca reformasi  adalah    dengan  dicantumkannya  dua  pasal  baru  dalam  perubahan  kedua (2000) UUD 1945, yaitu Pasal 18 B Ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam  undang-undang. Berikutnya, Pasal 28 1 Ayat (3) yang menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Secara umum, ada empat syarat yuridis yang diberlakukan bagi eksistensi hukum adat (disertai kutipan komentar dari satjipto Rahardjo), 14 yakni :
(1) “Sepanjang masih Hidup” Kita  tidak  semata-mata  melakukan  pengamatan  dari  luar,  melainkan  juga  dari dalam,  dengan  menyelami  perasaan  masyarakat  setempat  (pendekatan partisipatif)
(2) “sesuai dengan perkembangan masyarakat”
Syarat ini mengandung risiko untuk memaksakan ( imposing ) kepentingan raksasa atas  nama  “perkembangan  masyarakat”.  Tidak  memberi  peluang  untuk membiarkan dinamika masyarakat setempat berproses sendiri secara bebas”
(3) “sesuai dengan prinsip NKRI”
Kelemahan paradigma ini melihat NKRI dan masyarakat adat sebagai dua entitas yang berbeda dan berhadap-hadapan
(4) “Diatur dalam undang - undang”
Indonesia adalah negara berdasar hukum, apabila dalam negara yang demikian itu segalanya  diserahkan  kepada  hukum,  maka  kehidupan  sehari-hari  tidak  akan berjalan dengan produktif. Hukum yang selalu ingin mengatur ranahnya sendiri dan  merasa  cakap  untuk  itu  telah  gagal  (bila  tidak  melibatkan  fenomena  sosial lainnya).
Masyarakat hukum adat juga memiliki kedudukan hukum ( legal standing ) sebagai pemohon  dalam  perkara  konstitusi  sebagaimana  tertera  dengan  jelas  dalam  Undang Undang  Mahkamah  Konstitusi  dan  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi.  Legalitas  dan legitimasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sesungguhnya juga berkenaan dengan  penegakan  dan  pemenuhan  hak-hak  asasi  manusia  sebagaimana  yang  secara tegas disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa identitas budaya  dan  hak  mereka  dihormati.  Pengakuan  dan  penghormatan  hak  masyarakat
13 Satjipto Rahardjo. Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: Penerbit UKI Press, hlm. 114
14 Ibid, hlm. 120
hukum  adat  (MHA)  tidak  hanya  menjadi  kewajiban  moral  pemerintah,  akan  tetapi menjadi kewajiban yuridis yang harus dilaksanakan oleh pemerintah negara. 15
B. Kedudukan dan Peran Ideal Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional
Dalam konteks pemberlakuan hukum adat sebagai bagian dari hukum nasional, nampaknya  perlu  diketengahkan  dua  aliran  filsafat  hukum  yang  sangat  kontras  tajam mempertentangkan  kedudukan  hukum  adat  dalam  sistem  hukum,  yaitu  positivisme hukum dan historical jurisprudence (mazhab sejarah). Positivisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja  dilakukan dengan undang-undang. Bukti kuatnya pengaruh  positivisme  dalam  sistem  hukum  Indonesia  adalah  kuatnya  keinginan melakukan unifikasi dan kodifikasi hukum. 16
Sedangkan  mazhab  sejarah  menentang  penyamaan  hukum  dengan  undang- undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum  masyarakat.  von  Savigny  menegaskan  bahwa  seperti  halnya  bahasa,  juga konstitusi  dan  perilaku  masyarakat,  hukum  pun  ditentukan  oleh  karakter  khas  dari masing-masing negara atau bangsa. Savigny menyebut karakter ini dengan jiwa bangsa ( national spirit , volksgeist ). 17
Mazhab  sejarah  yang  dipelopori Von  Savigny cukup  besar  pengaruhnya  dalam membentuk aliran tentang pembangunan hukum di Indonesia yang pada awalnya juga terbelah  atas  aliran  yang  menghendaki  kodifikasi  dan  unifikasi  serta  aliran  yang menghendaki  dipertahankannya  hukum  adat  yang  tidak  dikodifikasi  dan  tidak diunifikasikan.  Mazhab  sejarah  menghendaki  agar  hukum  adat  yang  merupakan pencerminan  nilai-nilai  kebudayaan  asli  Indonesia  dipertahankan  untuk  mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum. Pada sisi lain mempertahankan hukum adat juga berimplikasi negatif yaitu terisolisasinya bangsa Indonesia dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem terutama dalam bersaing dengan bangsa lain. 18
Pertentangan di atas tidak perlu dipertajam melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konservatif (memelihara)  dan  hukum  sebagai  alat  untuk  membangun  (mengarahkan)  masyarakat agar  lebih  maju. 19 Konsep  ini  sangat  sesuai  dengan  pemikiran  yang  disampaikan  oleh Eugen  Ehrlich yang  dikenal  dengan  aliran sociological  jurisprudence yang  berbicara tentang living law atau hukum yang hidup  dalam masyarakat. Menurut Ehrlich bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan living law yaitu yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 20
15 Hendra Nurtjahjo & Fokky Fuad. Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika
16 Dalam masyarakat yang manjemuk , penyeragaman hukum demi kepastian hukum  ke seluruh wilayah Nusantara  justru  dapat  menimbulkan  resistensi.  Pemaparan  memadai  tentang  mazhab  positivisme  hukum selanjutnya  lihat  Widodo  Dwi  Putro,  2011. Kritik  terhadap  Paradigma  Positivime  Hukum, Yogyakarta  :  Genta Publishing
17 Penegasan  ini  disampaikan  oleh  Friedrich  Carl  von  Savigny  dalam  bukunya  “System  des  Heutigen Romischen Rec hts” (1840). Lihat Shidarta, 2007. Mazhab Sejarah, Jakarta: UPT Penerbitan Univ. Tarumanegara 18 Sunaryati Hartono, Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing, Jurnal Prisma , No. 3 Tahun II, hlm. 48-49
19 Moh. Mahfud MD , Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , Jakarta: LP3ES, hlm. 29
20 Mochtar Kusumaatmaatmadja, Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan , Pusat studi Wawasan Nusantara, Bandung: Alumni, hlm. 13-14.
Konsep  pemikiran  legisme/positivisme  sangat  mempengaruhi  para  sarjana hukum Eropa dan Belanda. Menurut konsep ini tidak ada hukum kecuali undang-undang. Hukum  tidak  tertulis  (termasuk  hukum  adat  di  Indonesia)  dipandang  bukan  hukum. Konsep  ini  menyamakan  hukum  dengan  undang-undang.  Sebaliknya  pihak  mazhab sejarah  menentang  perundang-undangan  sebagai  suatu  cara  untuk  membuat  hukum karena hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan tumbuh sendiri dari kesadaran hukum masyarakat.
Mazhab  sejarah  ini  menurut Mochtar  Kusumaatmadja sangat  berpengaruh  di Indonesia  baik  dikalangan  pendidikan  maupun  di  pemerintahan.  Pengaruh  ini  terus berlangsung  melalui  ahli-ahli  hukum  adat  terkemuka  hingga  generasi  sarjana  hukum sekarang. Pemikiran dan sikap mazhab ini terhadap hukum telah memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai kehidupan penduduk pribumi.
Pada sisi yang lain literatur hukum juga mencatat bahwa hukum dalam pengertian luas  dapat  dikelompokkan  dalam  dua  bagian  yaitu  hukum  tertulis  dan  hukum  tidak tertulis.  Hukum  adat  termasuk  dalam  kelompok  kedua.  Akan  tetapi  yang  menjadi permasalahan adalah tidak ada satu pasalpun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar UUD) 1945 yang mengatur tentang kedudukan hukum tidak tertulis. Bahkan  pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 banyak yang memerintahkan ketentuan pasalnya untuk diatur  lebih  lanjut  dengan  Undang-undang  (undang-undang  organik).  Perintah pengaturan  lebih  lanjut  ketentuan  Pasal  dalam  UUD  1945  ke  dalam  undang-undang mengandung makna bahwa Negara Indonesia lebih mengutamakan hukum yang tertulis.
Pengakuan  terhadap  hukum  tidak  tertulis  dahulu  hanya  dijelaskan  atau dicantumkan dal am Penjelasan Umum UUD 1945 angka I yang menyebutkan ”... Undang - Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-atauran dasar yang  timbul  dan  terpelihara  dalam  praktik  penyelenggaraan  negara  meskipun  tidak tertulis”.
Dalam Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang”.  Menurut  pasal  ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya.
Ketentuan  Pasal  18b  ayat  (2)  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  UUD  1945  lebih mengutamakan  hukum  yang  tertulis  dari  pada  tidak  tertulis.  Ini  maknanya  bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat di suatu daerah harus  dilakukan  dengan  pengaturan  dalam  peraturan  perundang-undangan  (tertulis). Untuk  menganalisis  kedudukan  hukum  adat  dalam  sistem  hukum  perlu  kiranya diperhatikan salah satu aliran , Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum  dalam ilmu hukum  yaitu, Sociological  Jurisprudence yang  disampaikan  oleh Eugen  Ehrlich .  Yang menjadi  konsepsi  dasar  dari  pemikiran Ehrlich tentang  hukum  adalah  apa  yang dinamakan  dengan living  law .  Hukum  positif  yang  baik  dan  efektif  adalah  hukum  yag sesuai dengan living law dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.
Dengan adanya pluralitas hukum yang berlaku di Indonesia ini, Koesnoe melihat bahwa hukum adatlah yang harus menjadi landasan hukum nasional. Dijelaskan bahwa hukum  adat  yang  dimaksud  bukanlah  hukum  adat  yang  terlahir  dari  keputusan-
keputusan  para  petugas  hukum,  bukan  pula  yang  telah  menjelma  dalam  tingkah  laku nyata,  yang  biasa  disebut  dengan  kebiasaan,  melainkan  bagian  dari  hukum  adat  yang merupakan  tempat  segala  ketentuan  konkret  dari  hukum  adat  memperoleh  dasar pembenarannya yang asasi. Jadi, dasar-dasar pikiran, cita-cita dan prinsip-prinsip yang membimbing hukum adat untuk melahirkan ketentuan-ketentuan hukum adat yang lebih konkret, sampai pada kenyataan-kenyataan dalam masyarakat. 21
Jalan  hidup  bersama  dalam  hukum  adat  jika  dibandingkan  dengan  jalan  yang diikuti di dalam pandangan hukum Barat menurut Koesnoe 22 adalah sebagai berikut :
Hukum Adat Hukum Barat
1. Kebersamaan 2. Kesamaan antara semua ( unity )
3. Kerukunan sebagai dasar ikatan
4. Kelumrahan sebagai ukuran dalam 5. Pengorbanan untuk semua/pengabdian 1. Individualistis 2. Perbedaan satu sama lain (status)
3. Persatuan (kontrak) sebagai dasar ikatan
4. Privacary dalam cara hidup
5. Pengamanan terhadap kepentingan pribadi dengan penghormatan hak orang lain
Sedikit  berbeda  dengan  Koesnoe,  Satjipto  Raharjo  menganalisis  hukum  adat melalui pendekatan sosiologis, antropologis dan fungsional cenderung mendekati teori sosiologinya Talcott Parson. Ia berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup ( living law ), yaitu hukum yang mencerminkan pikiran dan cita-cita hukum Indonesia. 23 Senada  dengannya,  adalah  pemikiran  Mochtar  Kusumaatmadja  yang  dianggap banyak  dipengaruhi  aliran Sociological  Jurisprudence .  Mochtar  melihat  bahwa  hukum tidak semata-mata merupakan gejala normatif, yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah- kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Lebih dari itu, hukum juga merupakan gejala sosial yang tidak pernah terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu  masyarakat  ( shared  value  system ).  Bahkan,  dapat  dikatakan  bahwa  hukum masyarakat  pencerminan  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Sebagai pengukuhan  asumsinya,  Mochtar  mengatakan  bahwa  hukum  yang  baik  adalah  hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup ( the living law ) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
Dalam  bahasa  yang  lain,  Laica  Marzuki  menyatakan  hukum  adalah  bagian  dari kebudayaan, ia merupakan salah satu cermin (reflective) sistem nilai budaya masyarakat ( culture  value  system ).  Dikatakan  pula  bahwa  hukum  selain  merupakan  bagian kebudayaan, juga produk kebudayaan. Hukum merupakan bagian nilai-nilai etika sistem
21 M. Koesnoe. Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju
22 M.  Koesnoe.  “Menuju  Kepada  Penyusunan  Teori  Hukum  Adat”  makalah  dalam  M.  Syamsuddin  dkk (Penyunting), 1998. Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Yogyakarta: Penerbit FH-UII Yogyakarta, hlm. 58-73
23 Satjipto Rahardjo. “Relevansi Hukum Adat dengan Modernisasi Hukum Kita” makalah dalam  M. Syamsuddin dkk (Penyunting). Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Yogyakarta: Penerbit FH-UII Yogyakarta, hlm. 161-176
budaya  ( culture  system )  yang  antara  lain  berupa  perasaan  hukum,  kesadaran  hukum, asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum. Ia menyimpulkan bahwa unifikasi hukum nasional yang ideal adalah dengan mengakomodir perangkat kodifikasi-kodifikasi hukum dan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. 24
Penegasan yang lebih kuat tentang hukum adat sebagai hukum yang hidup muncul dalam “Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional” di Yogyakarta tanggal 15 - 17 Januari 1975  yang kemudian diikuti oleh berbagai pertemuan ilmiah lain. Terakhir muncul  dalam  kesimpulan  semin ar  “Arah  Pembangunan  Hukum  Menurut  Undang - Undang  Dasar  1945  Hasil  Amandemen”  (Jakarta,  29 -31  Mei  2006)  yang  menegaskan bahwa  dalam  kaitan  dengan  pembangunan  substansi  hukum,  UUD  1945  secara  tegas mengakui  dan  memberikan  tempat  dan  dasar  bagi  keberlakuan  norma  hukum  dan pranata  hukum  yang  berasal  dari  hukum  yang  hidup  dan  berlaku  dalam  masyarakat ( living live ), yaitu hukum adat dan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Penegasan  ini  berkenaan  dengan  dicantumkannya  dua  pasal  baru  dalam perubahan kedua (2000) UUD 1945, yaitu Pasal 18 B Ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang.  Berikutnya,  Pasal  28  1  Ayat  (3)  yang  menyatakan  identitas  budaya  dan  hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Adapun Corak nilai-nilai budaya hukum adat yang pada dasarnya dapat dijadikan pedoman bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional terutama terdapat pada nilai-nilai hukum adat sebagai berikut :
-  tradisional,  bersifat  turun  temurun  dari  zaman  nenek  moyang  hingga  ke  anak  cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat:
- keagamaan, bersifat magis religius artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan  dengan  kepercayaan  terhadap  yang  ghaib  dan  berdasarkan  pada  ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa:
- kebersamaan, bersifat komunal maksudnya bahwa dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan  bersama  di  mana  kepentingan  pribadi  diliputi  dalam  kepentingan bersama:
- konkret dan visual, artinya hukum adat ini jelas, nyata, berwujud sedangkan corak visual dimaksudkan hukum adat itu dapat dilihat, terbuka, dan tidak tersembunyi:
-  terbuka  dan  sederhana,  artinya  hukum  adat  itu  dapat  menerima  unsur-unsur  yang datangnya dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri:
-  dapat  berubah  dan  menyesuaikan,  hukum  adat  merupakan  hukum  yang  hidup  dan berlaku  di  dalam  masyarakat  Indonesia  sejak  dahulu  hingga  sekarang  yang  dalam pertumbuhan  dan  perkembangannya  secara  terus  menerus  mengalami  proses perubahan, menebal dan menipis:
- tidak dikodifikasi, tidak tertulis oleh karena itu hukum adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat:
-  musyawarah  dan  mufakat,  hukum  adat  pada  hakekatnya  mengutamakan  adanya musyawarah dan mufakat, baik dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai  suatu  pekerjaan  maupun  mengakhiri  pekerjaan,  apalagi  yang  bersifat “peradilan”  dalam  menyelesaikan  perselisihan  antara  yang  satu dengan  yang  lain, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan
24 M. Laica Marzuki. Berjalan jalan di Ranah Hukum, Jakarta: Sekjen MK RI, hlm. 13
mufakat,  dengan  saling  memaafkan  tidak  begitu  saja  terburu-buru  pertikaian  itu langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara. 25

## PENUTUP
Eksistensi dan kedudukan hukum adat dalam pergulatan sosial politik mengalami pasang surut. Ketika zaman kolonial Belanda, hukum adat walapun diakui, akan tetapi tetap  dianggap  sebagai  bukan  merupakan  bagian  dari  ‘tubuh’  hukumnya.  VOC  dan kemudian  pemerintah  kolonial  datang  untuk  mengeruk  keuntungan  bagi  negara induknya.  Hukum  kolonial  lebih  menguatamakan  kepentingan  politiknya  sebagai penjajah.
Dalam era Indonesia yang Modern, hukum adat adalah bagian organik dari hukum negara.  Hukum  negara  sangat  berkepentingan  untuk  menjaga  dan  memelihara  hukum adat  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  Negara  RI  Tahun  1945, “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak  hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup ”  dan  Pembukaan  UUD  1945 yang menyatakan bahwa : “ Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ”.
Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, cara berhukumnya nampaknya tidak  bisa  lagi  didekati  dengan  pendekatan  klasik  seperti  pendekatan  filosofis, pendekatan normatif  dan pendekatan socio-legal , akan tetapi juga dengan pendekatan legal  pluralism  approach yang  ditawarkan  oleh  Werner  Menski.  Pendekatan legal pluralism mengandalkan  adanya  pertautan  antara state ( positive  law ),  sosial kemasyarakatan  ( socio-legal  approach )  dan natural  law ( moral/ethic/religion ). 26 Menurut Menski, pencarian keadilan substantif yang sempurna hanya akan lahir melalui pendekatan Legal Pluralisme .
1. Desentralisasi  dan  otonomi  daerah  yang  diberikan  kepada  daerah  seyogyanya mampu  mengakomodasi  hukum  lokal,  sehingga  dalam  pembentukan  hukum  di daerah  harus  memberi  ruang  perbedaan,  kemajemukan,  bahkan  menghormati kepada sistem nilai dan pengetahuan lokal yang hidup dan dimiliki masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Abdurrahman,  1994. Kedudukan  Hukum  Adat  dalam  Perundang-undangan  Agraria Nasional, Jakarta : Penerbit Akademika Pressindo
Bernard L. Tanya, 2006. Hukum dalam Ruang Sosial, Surabaya : Penerbit Srikandi C. Dewi Wulansari, 2009. Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar, Bandung ; Penerbit Refika Aditama
Hendra Nurtjahjo & Fokky Fuad, 2010. Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika M.  Koesnoe,  1992. Hukum  Adat  Sebagai  Suatu  Model  Hukum, Bandung  :  Penerbit  CV. Mandar Maju
25 C. Dewi Wulansari. Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar, Bandung ; Penerbit Refika Aditama, hlm. 15-21
26 Penjelasan yang memadai tentang Legal Pluralisme  Approach selanjutnya lihat Suteki, 2013. Desain Hukum di Ruang Sosial, Yogyakarta : Penerbit Thafa Media bekerjasama dengan Satjipto Rahardjo Institute, hlm. 165-198
M. Koesnoe, 1998. “Menuju Kepada Penyusunan Teori Hukum Adat” makalah dalam M. Syamsuddin  dkk  (Penyunting),  1998. Hukum  Adat  dan  Modernisasi  Hukum,
Yogyakarta: Penerbit FH-UII Yogyakarta M. Laica Marzuki, 2006. Berjalan jalan di Ranah Hukum, Jakarta: Sekjen MK RI Mochtar Kusumaatmaatmadja, 2002, Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan , Pusat studi Wawasan Nusantara, Bandung: Alumni, hlm. 13-14.
Moh.  Mahfud  MD , 2006 ,  Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi ,  Jakarta: LP3ES, hlm. 29 Nurcholish  Madjid,  2004. Indonesia  Kita, Jakarta  :  diterbitkan  atas  Kerjasama  PT. Gramedia  Pustaka  Utama,  Universitas  Paramadina,  dan  Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia
Rikardo  Simarmata,  2007.  “Pluralisme  Hukum,  Mengapa  Perlu”  Artikel  dalam  Donny Danardono (Editor), 2007. Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, Jakarta: diterbitkan atas Kerjasama Huma dengan Ford Foundation
Satjipto  Rahardjo,  1998.  “Relevansi  Hukum  Adat  dengan  Modernisasi  Hukum  Kita” makalah  dalam    M.  Syamsuddin  dkk  (Penyunting),  1998. Hukum  Adat  dan Modernisasi Hukum, Yogyakarta: Penerbit FH-UII Yogyakarta Satjipto Rahardjo, 2006. Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: Penerbit UKI Press, hlm. 114 Shidarta, 2007. Mazhab Sejarah, Jakarta: UPT Penerbitan Univ. Tarumanegara Soerjono Soekanto,  1990. Hukum Adat Indonesia, Jakarta : Penerbit Rajawali Soetandyo Wignjosoebroto,  1995. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum  Nasional,  Dinamika Sosial  Politik  dalam  Perkembangan  Hukum  di  Indonesia, Jakarta  :  Penerbit  PT. RajaGrafindo Persada
Sunaryati Hartono, 1998. “Sumbangsih H ukum Adat bagi Perkembangan Pembentukan Hukum  Nasional”  Makalah  dalam  M.  Syamsuddin  dkk  (Penyunting),  1998. Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Yogyakarta: Penerbit FH-UII Yogyakarta, hlm. 169-176 Sunaryati  Hartono, Fungsi  Hukum,  Pembangunan,  dan  Penanaman  Modal  Asing,  Jurnal Prisma , No. 3 Tahun II, hlm. 48-49
Suriyaman  Mustari  Pide,  2014. Hukum  Adat  :  Dahulu,  Kini,  dan  Akan  Datang, Jakarta  : Penerbit Kencana Prenada Media
Susilaningtias,  2007.  “Potret  Hukum  Adat  Pada  Masa  Kolonial”    Artikel  dalam  Donny Danardono (Editor), 2007. Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, Jakarta: diterbitkan atas Kerjasama Huma dengan Ford Foundation Suteki,  2013. Desain  Hukum  di  Ruang  Sosial, Yogyakarta  :  Penerbit  Thafa  Media bekerjasama dengan Satjipto Rahardjo Institute Widodo  Dwi  Putro,  2011. Kritik  terhadap  Paradigma  Positivime  Hukum, Yogyakarta : Genta Publishing