PENERAPAN   KETERTIBAN   UMUM   KHUSUSNYA KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2009

## DI KOTA SINGARAJA
Oleh: Gede Rudi Mertada 1 , Saptala Mandala 2
Abstrak: Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  memiliki  peranan  dan  tugas  untuk memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta  menegakkan  peraturan  daerah.  Salah  satu  peranan  yang  dilakukan  secara khusus adalah untuk menertibkan pedagang kaki lima atau sering disebut dengan PKL.  Penelitian  ini  meneliti  penerapan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum khususnya penertiban pedagang kaki lima di kota Singaraja dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 di Kota Singaraja.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Ketertiban Umum  khususnya  penertiban  pedagang  kaki  lima  di  kota  Singaraja  dapat diterapkan  dengan  baik.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun  2009  di  Kota  Singaraja  adalah:  kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang menunjang kegiatan operasional, belum adanya ruang penyimpanan barang bukti, serta  anggaran  yang  terbatas  sehingga  pelaksanaan  operasional  juga  terbatas.
Selain  itu,  masih  banyak  anggota  masyarakat  kurang  menyadari  pentingnya ketertiban umum bagi masyarakat luas. .
Kata-kata Kunci: Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima,  Peraturan Daerah.

## PENDAHULUAN
Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengamanatkan,  bahwa  Pemerintah  Daerah  diberi  kewenangan  untuk  mengurus sendiri  urusan  pemerintah  sesuai  dengan  otonomi  dan  tugas  pembantuan. Pelaksanaan  otonomi  daerah  tersebut  dengan  memperhatikan  aspek-aspek hubungan  antar  susunan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  potensi  dan keanekaragaman  daerah,  peluang  dan  tantangan  persaingan  global  dengan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
memberikan  kewenangan  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah  disertai  dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Kondisi  daerah  yang  tentram  dan  kondusif,  hanya  dapat  tercipta  apabila Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat  secara  bersama-sama  melakukan  berbagai upaya.  Untuk  mewujudkan  terciptanya  ketertiban  umum  Pemerintah  Daerah Kabupaten Buleleng mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6  Tahun  2009  tentang  Ketertiban  Umum.  Kepala  Daerah  sebagai  penyelenggara Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab  secara  umum  terhadap  ketertiban  umum, dalam kaitannya dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan yang strategis.
Dalam  konsideran  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun 2009  di  antaranya  dinyatakan  bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  tata  kehidupan Kabupaten Buleleng  yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya  pengaturan  di  bidang  ketertiban  umum  yang  mampu  melindungi  warga, sarana dan prasarana Pemerintah Daerah beserta kelengkapannya.
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat  menjadi urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Satuan Polisi  Pamong Praja,  yang  selanjutnya dalam penelitian ini di  sebut Satpol PP, memiliki peranan dan tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketertiban  umum  dan  ketentraman  masyarakat  serta  menegakkan  peraturan daerah.  Salah  satu  peranan  yang  dilakukan  secara  khusus  adalah  untuk menertibkan pedagang kaki lima atau sering disebut dengan PKL.
“Pedagang  Kaki  Lima  adalah  kegiatan  ekonomi  rakyat  yang  mana digunakan untuk menyebut seseorang (pedagang)  yang berjualan barang ataupun makanan  di  emperan  toko,  trotoar  dengan  menggunakan  alat  dagang,  lapak ataupun gerobak beroda”  ( Sari,Yuanita Nilla, 2014: 15).
Di  Indonesia  hampir  di  setiap  daerah  dapat  dijumpai  PKL,  baik  PKL  yang berada  di  emper  toko  maupun  trotoar.  Kebanyakan  PKL  memilih  berjualan  di tempat  keramaian,  seperti  di  pasar,  stasiun  bus  dan  kereta  atau  halte-halte  dan
tempat  wisata,  ada  yang  memakai  lapak  dengan  bahan  kayu,  triplek,  terpal  dan sebagainya ada juga yang memakai gerobak dorong, gerobak beroda, pikulan atau gendongan ( Gilang, Permadi, 2007: 5).
Pedagang  Kaki  Lima  merupakan  cerminan  dari  dampak  sulitnya perekonomian  yang  dialami  masyarakat,  membuat  masyarakat  memilih  suatu alternatif  usaha  di  sektor  informal  dengan  modal  yang  relatif  kecil  untuk menunjang  kebutuhannya.  Kehadiran  pedagang  kaki  lima  atau  PKL  yang menempati trotoar atau sempadan jalan sangat mengganggu ketertiban lalu lintas dan  mengganggu  kenyamanan  pada  pejalan  kaki.  Hal  tersebut  menimbulkan kesemerawutan dan kemacetan kota serta terkesan kumuh.
Masalah  pedagang  kaki  lima  atau  PKL  tidak  terlepas  dari  masalah  ledakan pertumbuhan penduduk dalam suatu pertumbuhan perkotaan yang pada umumnya sebagian besar tergolong dalam masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dalam struktur ekonomi dan sosial Indonesia. Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini ialah  ketidak  teraturan  menjajakan  dagangannya,  yang  secara  hukum  sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  telah  memiliki  payung  hukum dalam hal menciptakan ketertiban umum, khususnya dalam hal pengelolaan PKL yaitu  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009  tentang Ketertiban Umum. Dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6  Tahun  2009    dilarang  menempatkan  benda-benda  dengan  tujuan  menjalankan suatu usaha atau dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum  kecuali  ditempat-tempat  yang  diijinkan  oleh  Bupati  atau  pejabat  yang ditunjuk.
Fakta  menunjukan  bahwa  sering  kali  dijumpai  para  PKL  yang  berjualan bukan  pada  tempatnya  seperti  ada  beberapa  pedagang  yang  menggelar, menempatkan maupun menumpuk barang dagangannya di atas bahu jalan, trotoar maupun  jalanan  umum.  Selain  itu,  masih  banyak  juga  para  pedagang  kaki  lima yang  tidak  membongkar  atau  memindahkan  barang  dagangannya  setelah  usai berjualan, bahkan ada  yang berjualan dengan bangunan permanen, dalam bentuk lapak  dan  atau  tempat  menjajakan  dagangannya  juga  sangat  beragam,  dari  yang
terbuat dari kardus, kayu, plastik maupun dari gabungan apa adanya. Akibat dari hal itu, menyebabkan arus lalu lintas disekitar pasar akan terhambat oleh adanya lapak-lapak  jualan  yang  tidak  pada  tempatnya.  Di  antara  para  PKL  tersebut  ada yang  tidak  memiliki  izin  penempatan  usaha  atau  tidak  teregistrasi  pada  dinas terkait sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah, terutama pada PKL dadakan. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari para pedagang maupun masih banyak yang belum mengetahui tentang aturan mengenai pengelolaan PKL di Kota Singaraja.
Satpol  PP  harus  bekerja  sama  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dalam pengelolaan  pedagang  kaki  lima  di  kota  Singaraja  sehingga  implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri  banyak  hal  yang  dihadapi  oleh  aparat  dalam  pelaksanaan  Perda tersebut antara lain kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh Satpol PP kepada para  PKL.  Terbukti  dari  diadakannya  tindakan  represif  oleh  Satpol  PP  namun tidak  banyak  membuahkan  hasil  karena  setelah  penertiban  masih  banyak  para pedagang yang kembali berjualan di tempat yang tidak seharusnya.
PKL  yang  menggunakan  fasilitas  umum  untuk  tempat  berjualan  membuat masyarakat sebagai pengguna fasilitas tersebut merasa kurang nyaman. Salah satu contohnya  para  pejalan  kaki  tidak  bisa  menggunakan  trotoar  karena  telah  di pergunakan oleh PKL untuk menggelar jualannya. Pengaturan para pedagang kaki lima  semakin  semrawut  dan  mencapai  puncaknya  pada  saat  hari-hari  tertentu seperti menjelang hari-hari besar agama.
Semrawutnya  PKL  mengindikasikan  bahwa  ada  tiga  hal  yang  selama  ini kurang  maksimal  dilakukan  oleh  pihak-pihak  terkait  dalam  upaya  pengelolaan PKL  yakni  pembinaan,  pengawasan,  dan  penindakan.  Apabila  ke  tiga  hal  ini dijalankan secara maksimal  maka hal-hal  yang selama ini menjadi  permasalahan dalam  penataan  PKL  tidak  terjadi.  Dengan  cara  ini  para  PKL  lebih  merasa dihargai  dan  dapat  lebih  mudah  memahami  peraturan  yang  ada.  Bahwasanya pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan PKL kurang bekerjasama dalam upaya  pengelolaan  serta  penataan  PKL  yang  berada  di  Kota  Singaraja,  sehingga tidak  heran  masih  banyak  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  para
PKL  serta  di  lain  pihak  kurangnya  kesadaran  serta  ketaatan  pada  aturan  yang berlaku bagi para PKL sendiri juga menjadi salah satu penyebabnya.
Dari latar belakang  yang sudah diuraikan  maka  permasalahan  yang terjadi atau di dapat adalah:
1. Bagaimanakah  penerapan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum  khususnya penertiban pedagang kaki lima di Kota Singaraja?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan  Peraturan Daerah Kabupaten  Buleleng Nomor 6 Tahun 2009  di Kota Singaraja?

## METODE PENELITIAN
Penertiban  mengenai  penerapan  ketertiban  umum  khususnya  ketertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun  2009  di  Kota  Singaraja  adalah  merupakan  jenis  penelitian  Ilmu  Hukum dengan  aspek  empiris  atau  jenis  penelitian  hukum  non  doctrinal  dengan pendekatan  penelitian  yang  bersifat  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  ini menggunakan  data  skunder  sebagai  data  awal  untuk  kemudian  di  lanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi oprasionalnya dapat di ambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  (menggambarkan).  Dalam  penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,  keadaan,  gejala,  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan penyebaran  suatu  gejala,  atau  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antar  suatu gejala  dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Sehinga  dapat  menggambarkan apa  adanya  tentang  proses  tindak  lanjut  penertiban  pedagang  kaki  lima berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 di Kota Singaraja.
Lokasi  yang  peneliti  gunakan  dalam  penelitian  dan  pengumpulan  data bertempat  di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  Kabupaten  Buleleng.
Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut diantaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja.
Sumber  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  penelitian  kepustakaan  akan diperoleh  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  tidak  secara  langsung  dari sumber  pertamanya,  melainkan  bersumber  dari  data  yang  sudah  terdokumenkan dalam  bahan-bahan  hukum.  Data  sekunder  ini  berupa  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder.
a. Bahan  Hukum  Primer,  merupakan  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya otoritas,  mengikat  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan. Dalam  hal  ini  peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan  adalah Pasal  18  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah , Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2012 tentang  Pedoman  Penataan  dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima , dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009 tentang Ketertiban Umum.
b. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  menjelaskan  bahan hukum primer meliputi buku-buku hukum, laporan-laporan.
c. Bahan hukum Tersier, berupa Kamus hukum, Ensiklopedia.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku.
b. I nterview (Wawancara),  yaitu  proses  tanya  jawab  secara  lisan  dimana dua  orang  atau  lebih  berhadapan  secara  fisik  dalam  proses interview terdapat  dua  pihak  yang  menempati  kedudukan  yang  berbeda,  satu pihak  berfungsi  sebagai  pencari  informasi  atau  penanya  atau  disebut interviewer sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi
atau  informan  atau  responden  ( Ronny,  Hanitijo  Soemitro,  1982:  71). Wawancara  dalam  penelitian  ini  khususnya  dalam  taraf  pemulaan, biasanya  tidak  berstruktur.  Tujuannya  ialah  memperoleh  keterangan yang  terinci  dan  mendalam  mengenai  pandangan  orang  lain.  Pada mulanya  belum  dapat  dipersiapkan  sejumlah  pertanyaan  yang  spesifik karena  belum  dapat  diramalkan  keterangan  apa  yang  akan  diberikan oleh responden, belum diketahui secara jelas kearah mana pembicaraan yang  berkembang,  karena  itu  wawancara  tidak  berstruktur,  artinya responden  dapat  kebebasan  dan  kesempatan  untuk  mengeluarkan  buah pikiran,  pandangan  dan  perasaannya  tanpa  diatur  ketat  oleh  peneliti. Setelah  peneliti  memperoleh  sejumlah  keterangan,  peneliti  dapat mengadakan  wawancara  yang  lebih  berstruktur  yang  disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh informan.
Kadang-kadang  pewawancara  harus  dilengkapi  dengan  data,  apabila  yang diwawacarai pada saat terentu menghendaki data tersebut.
Analisis data merupakan bagian  yang sangat  penting dalam metode ilmiah. Berdasarkan  analisis  data  akan  diperoleh  berbagai  alternatif  untuk  memecahkan permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya  akan dianalisis  secara deskriptif  kualitatif yaitu  dengan  cara  mendeskripsikan  dan menggunakan  hasil-hasil  penelitian  baik  berupa  data  primer  maupun  data sekunder, kemudian dilakukan analisa guna mengkaji permasalahan penelitian.
Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data dilapangan  dan  berlanjut  terus  sampai  pada  tahap  analisis.  Setelah  dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009  tentang Ketertiban  Umum  ditetapkan  di  Singaraja  pada  tanggal  29  Juni  2009  dengan tujuan    untuk  mendidik    setiap  orang  atau  warga  masyarakat  untuk  hidup  tertib dan  peduli  terhadap  kenyamanan  dan  keamanan  lingkungan  (Penjelasan  Umum
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009).  Peraturan  Daerah ini memuat beberapa larangan sebagai berikut:
1. Dilarang mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali  oleh  petugas  untuk  kepentingan  dinas.  Dilarang  membuang  dan membongkar  sampah  di  jalan,  jalur  hijau,  taman  dan  tempat  umum  kecuali pada  tempat  yang  telah  ditentukan  oleh  Bupati  atau  pejabat  yang  ditunjuk.
Dilarang  mengumpulkan,  menaruh,  membongkar,  bahan-bahan  bangunan  di jalan  yang  dapat  menganggu  lalu  lintas  lebih  dari  1  x  24  jam  (Pasal  2  ayat (1), (2), dan (3).
2. Dilarang  menjemur,    memasang,    menempelkan  atau  menggantungkan benda-benda di  jalan,   jalur hijau, taman, tempat umum, dan fasilitas umum kecuali telah diijinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 3).
3. Dilarang  bertempat  tinggal  sementara  atau  menetap  di  jalan,  jalur  hijau, taman  dan  tempat-tempat  lain.  Dilarang  melakukan  aktifitas  dengan menggunakan  fasilitas  umum  yang  dapat  mengganggu  ketertiban  umum, kecuali untuk kegiatan adat dan keagamaan (Pasal 4 ayat (1), dan (2)).
4. Dilarang  mencuci  kendaraan  ditempat  umum,  dijalan  yang  tidak  sediakan untuk  itu.  Dilarang  memandikan  hewan  dan/atau  binatang  peliharaan ditempat  umum  dan  fasilitas  umum  yang  dapat  menimbulkan  gangguan terhadap  ketertiban  umum.  Dilarang  menyalahgunakan  pemakaian  air  dan listrik yang dapat merugikan Pemerintah (Pasal 5 ayat (1), (2), (3))
5. Tanpa  ijin  dari  Bupati  setiap  orang/badan  Hukum  dilarang  menimbulkan suara  atau  bunyi  yang  dapat  mengganggu  lingkungannya  baik  dengan pengeras  suara  atau  alat  lainnya  kecuali  untuk  kepentingan  adat  dan  agama (Pasal 6).
6. Dilarang  membawa  atau  memperlihatkan  senjata  tajam  ditempat  umum kecuali  dalam  rangkaian  adat  dan  keagamaan.  Ketentuan  sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi para petugas (Pasal 7).
7. Setiap  orang  yang  memelihara  hewan  wajib  membuat  kandang  hewan  dan dilarang  melepas  atau  membiarkan  hewannya  lepas  sehingga  berkeliaran dijalan  umum  yang  dapat  mengganggu  lingkungan  dan  membahayakan  lalu
lintas  umum.  Setiap  orang  yang  memelihara  hewan  wajib  menjaga kebersihan kandang dan pengelolaan limbahnya sehingga tidak mengganggu lingkungan (Pasal 8).
8. Bangkai-bangkai hewan dan/atau binatang peliharaan harus ditanam oleh dan atas usaha pemiliknya sehingga tidak mengganggu lingkungan (Pasal 9).
9. Dilarang  menempatkan  benda-benda  dengan  tujuan  menjalankan  sesuatu usaha atau dalam  bentuk  apapun di  tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali ditempat-tempat yang diijinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 10).
10. Dilarang  melakukan  usaha  penjagaan  kendaraan  yang  diparkir  ditempat- tempat umum dengan maksud memungut pembayaran kecuali usaha tersebut diijinkan oleh Bupati (Pasal 11).
11. Setiap bangunan fasilitas umum baik Kantor milik Pemerintah maupun milik swasta wajib menyiapkan alat pengaman dan petugasnya (Pasal 12).
12. Setiap penghuni bangunan atau rumah diwajibkan (Pasal 13):
a. membuang  benda  yang  berbau  busuk,  pecahan  benda-benda  dan membuang  bagian  pohon  atau  tumbuh-tumbuhan  yang  dapat mengganggu  lingkungan,  keselamatan  umum  pada  tempat  yang  telah ditentukan;
b. memelihara  dan  mencegah  kerusakan  trotoar  karena  penggunaan  oleh penghuni bangunan atau rumah;
c. melaporkan setiap tamu yang datang pada aparat terdekat paling lambat 1 X 24 jam.
13. Setiap pemilik mobil dilarang memondokkan mobilnya dijalan umum. Mobil yang  rusak/mogok  dijalanan  harus  dipindahkan  oleh  atau  atas  usaha pemiliknya selambat-lambatnya 1x 24 jam (Pasal 14).
14. Pemanfaatan sungai, saluran air dan sumber air harus memperhatikan konsep pelestarian  lingkungan.  Pemanfaatan  sungai,  saluran  air,  dan  sumber  air untuk  pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat  harus  sesuai  dengan  standar minimum  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih.  Setiap  orang  dilarang
memanfaatkan  air  sungai,  saluran  air,  dan  sumber  air  untuk  kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 15).
15. Pemanfaatan  sumber  air  untuk  kepentingan  ekonomi  harus  memperhatikan pemanfaatan  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih  bagi  masyarakat  sekitar  atau masyarakat  sekitar  yang  terkena  dampak  langsung  terhadap  keberadaan sumber air (Pasal 16).
16. Setiap  orang  atau  badan  dilarang  mengambil,  memindahkan  atau  merusak tutup  got,  selokan  atau  saluran  air  lainnya  serta  komponen  bangunan pelengkap  jalan,  kecuali  dilakukan  oleh  petugas  untuk  kepentingan  dinas (Pasal 17).
17. Setiap  orang  atau  badan  dilarang  menangkap  ikan  dan  hasil  laut  lainnya dengan  menggunakan  bahan-bahan  peledak,  racun  dan/atau  bahan-bahan maupun  alat  yang  dapat  merusak  kelestarian  lingkungan  di  perairan  lepas pantai.  Setiap  orang  atau  badan  dilarang  mengambil  pasir  laut  dan  terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai. Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 12 mil laut (Pasal 18).
Dalam  Pasal  21  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun 2009  ditentukan bahwa  pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009  diancam  pidana  kurungan  selama- lamanya  3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana dimaksud adalah pelanggaran.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  mengatur  Satuan  Polisi  Pamong Praja  pada  bagian  mengenai  penegakan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Kepala Daerah yang diatur dalam Pasal 255nya menentukan sebagai berikut:
(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:
a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang  melakukan  pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
b. menindak  warga  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. melakukan  tindakan  penyelidikan  terhadap  warga  masyarakat,  aparatur, atau  badan  hukum  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  atas  Perda dan/atau Perkada; dan
d. melakukan  tindakan  administratif  terhadap  warga  masyarakat,  aparatur, atau  badan  hukum  yang  melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau Perkada.
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  mementukan  bahwa Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  mempunyai  tugas  pokok menyelenggarakan  kegiatan  di  bidang  ketentraman,  ketertiban  umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
Sejalan  dengan  itu  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  telah menetapkan Visi dan misi sebagai berikut. Visi: “ Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban  Umum  serta  Tegaknya  Peraturan  Daerah/Peraturan  Kepala  Daerah”. Misi:
1. Meningkatkan  pengawasan  dan  menegakan  pelaksanaan  peraturan  daerah, keputusan bupati dan peraturan perundang–undangan lainnya ditetapkan oleh bupati.
2. Memelihara ketentraman masyarakat  dalam upaya terciptanya suasana  tertib dan nyaman bagi pemerintah dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pelaksanaan ketertiban umum melalui intensivitas patroli dan koordinasi.
4. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam upaya terwujudnya rasa aman bagi pemerintah dan masyarakat.
Selama  ini  yang  dijadikan  payung  hukum  operasi  penertiban  umum (TIBUM),  termasuk  penertiban  pedagang  kaki  lima  adalah  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009.  Dalam  prakteknya  ada  hal  yang mendasari  hal  ini.  Ancaman  hukuman  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009  adalah  pidana  kurungan  selama- lamanya  3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.500.000,- (lima ratus ribu  rupiah),  sehingga  pelanggaran  yang  ditertibkan  akan  diperiksa  sebagai perkara tindak pidana ringan. Sebagai tindak pidana ringan maka:
1. penyidik atas kuasa penuntut umum , dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan  selesai  dibuat,  menghadapkan  terdakwa  beserta  bukti,    saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2). Pengertian ”atas  kuasa”  ini,  menurut  penjelasan  Pasal  205  ayat  (2)  KUHAP,  adalah ”demi hukum”).
2. Dalam  acara  pemeriksaan  ringan,  pengadilan  mengadili  dengan  hakim tunggal  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir,  kecuali  dalam  hal  dijatuhkan pidana  perampasan  kemerdekaan  terdakwa  dapat  minta  banding  (Pasal  205 ayat 3 KUHAP).
3. Untuk  pemeriksaan  tindak  pidana  ringan,  tidak  digunakan  surat  dakwaan, karena  yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik. Dasar pemeriksaan adalah  catatan  bersama  berkas  yang  dikirimkan  oleh  penyidik  kepada pengadilan.
4. Saksi  dalam  acara  pemeriksaan  tindak  pidana  ringan  tidak  mengucapkan sumpah  atau  janji  kecuali  hakim  menganggap  perlu  (Pasal  208  KUHAP). Pada  umumnya  saksi  harus  mengucapkan  sumpah  atau  janji,  tetapi  acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak  mengucapkan sumpah atau janji.  Pengecualiannya  apabila  Hakim  menganggap  perlu,  baru  Hakim  akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.
5. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera  dicatat  dalam  buku  register  serta  ditanda  tangani  oleh  hakim  yang bersangkutan  dan  panitera  (Pasal  209  ayat  (1)  KUHAP).  Berita  acara pemeriksaan  sidang  tidak  dibuat  kecuali  jika  dalam  pemeriksaan  tersebut ternyata  ada  hal  yang  tidak  sesuai  dengan  berita  acara  pemeriksaan  yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (2) KUHAP.
Hal  demikian  sangat  memudahkan  bagi  Satuan  Polisis  Pamong  Praja Kabupaten  Buleleng  untuk  memproses  pelanggar  ketertiban  umum,  secara  cepat dan  efektif.  Prosesnya  akan  berbeda  bila  pelanggaran  yang  dilakukan  harus diproses  sebagai  perkara  biasa  atau  perkara  singkat,  yang  mengharuskan kehadiran  jaksa  penuntut  umum,  memerlukan  surat  dakwaan,  dan  lain-lainnya yang  memerlukan  waktu  yang  lebih  lama.  Atas  dasar  ini  juga,  masyarakat  yang membuang  sampah  sembarangan  diproses  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1),  (2),  dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009, meskipun telah ada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  yang  khusus  mengatur  tentang pengelolaan sampah.
Hampir  tidak  ada  masalah  dalam  penegakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 dalam konteks penertiban pedagang kaki lima di Singaraja.  Patokannya  adalah    Pasal  10  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor  6  Tahun  2009  yang  melarang  setiap  orang  menempatkan  benda-benda dengan tujuan menjalankan sesuatu usaha atau dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali ditempat-tempat yang diijinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng,  tidak  memiliki  bidang tugas  untuk  mengatur  tempat  maupun  tata  cara  pedagang  kaki  lima    melakukan usahanya.  Sepanjang  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketertiban  umum akan  ditindak.  Tindakan  yang  dilakukan  terhadap  pedagang  kaki  lima  didahului dengan langkah persuasif berupa peringatan. Sampai saat ini jalan dan bahu jalan yang rawan digunakan oleh pedagang kaki untuk berjualan tersebar di sepanjang Jalan  tasbih,  Jalan  Angsana,  Jalan  Abimanyu,  Jalan  Udayana,  Jalan  Werkudara, Jalan  Sawo,  Jalan  Diponegoro,  Jalan  Durian,  Jalan  Semangka,  dan  Jalan  Imam Bonjol. Pedagang kaki lima di Jalan Werkudara, Jalan Sawo, Jalan Durian, Jalan Semangka, dan Jalan Imam Bonjol sering menimbulkan dampak kemacetan bagi lalu  lintas.  Selain  itu,  pedagang  kaki  lima  di  Jalan  Sawo,  Jalan  Durian,  Jalan Semangka,  dan  Jalan  Imam  Bonjol,  tidak  mengelola  sampah  yang  ditimbulkan secara baik.
Setelah diadakannya Bidang  Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  dengan    Peraturan  Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  11  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  4  Tahun  2008  tentang Pembentukan,  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah  dan Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  70  Tahun  2014  tentang  Tugas  Pokok  dan Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng,  bidang  Penegakan Perundang-undangan  Daerah    memiliki  tugas  yang  secara  langsung  berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.
Mengacu  kepada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  11  Tahun 2013 juncto Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  70  Tahun  2014  Bidang Penegakkan  Perudang-undangan  Daerah  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Buleleng, mempunyai tugas pokok dan fungsi:
a. menyusun  rencana  kegiatan  Bidang  Penegakkan  Perundang-Undangan Daerah,  berdasarkan  data  dan  program  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan  harmonis  dan  saling  mendukung  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku;
c. memberi  petunjuk  dan  bimbingan  kepada  bawahan  agar  dalam  pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan  petunjuk  kerja  yang  diberikan  dan  ketentuan  yang  berlaku  agar tercapai sesuaian dan kebenaran hasil kerja;
f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangandalam peningkatan karier;
g. mengumpulkan,  mengklasifikasi    data    dan  bahan  yang  berhubungan dengan    pelaksanaan Peraturan Daerah;
h. memberikan  pertimbangan  terhadap  penyimpangan  Peraturan  Daerah  dan Peraturan  Bupati;
i. menyusun  pedoman  dan  petunjuk  Teknis  Penegakan  Peraturan  Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan Daerah lainnya;
j. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
k. melaksanakan    pembinaan, pengawasan    dan penyuluhan terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
l. melaksanakan  penyelidikan  dan  penyidakan  terhadap  dugaan  pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
a. melaksanakan  koordinasi  dengan  Kepalisian  Negara  Republik  Indonesia, Penyedikan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Aparatur lainnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah danPeraturan Bupati;
b. melaksanakan  Pembinaan  dan  Fasilitasi    Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah (PPNSD);
c. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
Secara  umum  penertiban  pedagang  kaki  lima  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009  di  Kota  Singaraja  dapat  dilakukan dengan baik, namun ada beberapa hal yang masih dirasakan sebagai kendala yang perlu di atasi. Hal-hal tersebut antara lain:
1. Kendala internal: sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan operasional penegakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009 masih  kurang,  misalnya  terbatasnya  jumlah  kendaraan  operasional,  belum adanya  ruang  penyimpanan  barang  bukti,  serta  anggaran  yang  terbatas sehingga pelaksanaan operasional juga terbatas.
2. Kendala  eksternal:  masih  banyak  anggota  masyarakat,  bahkan  aparatur  dan lembaga  yang  kurang  menyadari  pentingnya  ketertiban  umum  bagi masyarakat  luas.  Koordinasi  antar  aparatur  terkait  juga  masih  perlu ditingkatkan,  sehingga  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  misalnya ditolaknya  berkas  perkara  oleh  pengadilan  karena  alasan  tidak  sesuai prosedur beracara.
Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa  Soerjono  Soekanto  (2004:  3) menyatakan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  suatu  aturan hukum adalah:
1. Faktor  hukumnya  sendiri,  yang  didalam  hal  ini  mengenai  undang-undang saja.
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Dihubungakn  dengan  pendapat  Soerjono  Soekanto  tersebut  ternyata  bahwa masalah penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 sehubungan  dengan  penertiban  pedagang  kaki  lima,  kendala  yang  ada  ada  pada faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum,  dan    faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
Sehubungan  dengan  kendala-kendala  ini  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Buleleng,  telah  melakukan  beberapa  upaya.  Upaya-upaya  ini dibedakan  antara  upaya  internal  dan  upaya  eksternal.  Upaya  internal  yang dilakukan  adalah  dengan  menyusun  pedoman  teknis  berupa  SOP  (Standar Operasional Prosedur) bagi setiap bagian untuk melaksakan tugas dan fungsinya. Selain itu, dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk dapat bertugas  secara  maksimal.  Upaya  eksternal  yang  dilakukan    berupa  peningkatan koordinasi  dengan  instansi-instansi  terkait,  serta  meningkatkan  pelaksanaan operasional rutin, meskipun dengan berbagai keterbatasan.
Terkait  dengan  penertiban  pedagang  kaki  lima  upaya  yang  terus  menerus dilakukan adalah tindakan pencegahan dan pembinaan, karena ditenggarai masih rendahnya  kesadaran  pedagang  kaki  lima  untuk  menciptakan  ketertiban  dan kebersihan.  Jika  pencegahan  dan  pembinaan  tidak  berhasil  barulah  dilakukan
penindakan,  dapat  berupa  penyegelan,  penyitaan,  atau  pembongkaran  secara paksa.

## PENUTUP
Dari  uraian  di  depan  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai  berikut  sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah:
1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009  tentang Ketertiban  Umum  khususnya  penertiban  pedagang  kaki  lima  di  kota Singaraja  dapat  diterapkan  dengan  baik,  meskipun  masih  ada  kendala- kendala. Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  penertiban  pedagang  kaki  lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 di Kota Singaraja adalah:
a. Kendala  internal:  sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  kegiatan operasional  penegakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6 Tahun  2009  masih  kurang,  misalnya  terbatasnya  jumlah  kendaraan operasional,  belum  adanya  ruang  penyimpanan  barang  bukti,  serta anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan operasional juga terbatas.
b. Kendala  eksternal:  masih  banyak  anggota  masyarakat,  bahkan  aparatur dan  lembaga  yang  kurang  menyadari  pentingnya  ketertiban  umum  bagi masyarakat  luas.  Koordinasi  antar  aparatur  terkait  juga  masih  perlu ditingkatkan,  sehingga  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan, misalnya ditolaknya berkas perkara oleh pengadilan karena alasan tidak sesuai prosedur beracara.

## DAFTAR PUSTAKA
Gilang,  Permadi.  2007. Pedagang  Kaki  Lima,  Riwayatmu  Dulu,  Nasibmu  Kini. Jakarta: Yudistira.
Rencana  Strategis  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  kabupaten  Buleleng  Tahun  2012- 2017.
Sari,Yuanita Nilla. 2014. TinjauanYuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi terhadap  Peraturan  Kabupaten  Magelang    Nomor  7  tahun  2009  tentang Penataan dan Pemerdayaan Pedagang Kaki Lima) . Yogyakarta. Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:  CV. Rajawali.