## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat Ditinjau dari Konflik Warga Adat Toruakat di Suladesi Utara
Suandi 1
1 STIH Painan, Banten wirdanasuandi@gmail.com

## ABSTRACT
Conflicts that occur between The Indigenous Peoples of Toruakat and PT. Bulawan Daya Lestari,  in  Bolaang  Mongondow  –  North  Sulawesi,  which  resulted  in  1  (one)  indigenous  person being  killed  and  4  (four)  other  indigenous  people  injured,  can  be  said  to  reveal  the  fact  that  the Government  cannot  be  present  to  protect  indigenous  peoples.  Protection,  fulfillment,  and recognition  of  indigenous  peoples  should  be  related  to  the  substance  of  human  rights  in  the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. The existence of confirmation in the constitution is not only limited to the recognition of the constitutional rights of indigenous peoples but also must ensure  the  fulfillment  of  these  constitutional  rights.tttttttttt  The  occurrence  of  such  conflicts  can ultimately  show  an  urgency  to  the  Indigenous  Peoples  Bill.  This  writing  aims  to  find  out  and analyze the speed of the Indigenous Peoples Bill reviewed from the conflict of Indigenous Peoples toruakat  in  North  Sulawesi.  The  method  used  in  this  study  is  a  normative  juridical  method,  with secondary data sources as the primary data, then the collected data is analyzed qualitatively.. .

## Keywords: Urgency of Draft Law, Indigenous Peoples

## ABSTRAK.
Konflik yang terjadi antara Masyarakat Adat Toruakat dengan PT. Bulawan Daya Lestari, di Bolaang Mongondow – Sulawesi Utara, yang mengakibatkan 1 (satu) orang warga adat tewas dan  4  (empat)  orang  warga  adat  lainnya  luka-luka,  dapat  dikatakan  menguak  fakta  bahwa Pemerintah  tidak  dapat  hadir  untuk  melindungi  masyarakat  adat.  Perlindungan,  pemenuhan, dan  pengakuan  terhadap  masyarakat  adat  seharusnya  bertalian  dengan  substansi  hak  asasi manusia  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Artinya, adanya pengukuhan dalam konstitusi tidak hanya sebatas pengakuan hak konstitusional masyarakat adat, melainkan juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional tersebut. Terjadinya  konflik  tersebut  pada  akhirnya  dapat  menunjukan  bahwa  terdapat  urgensi Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat  Adat.  Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui dan  menganalisa  urgensi  Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat  Adat  ditinjau  dari  konflik Warga  Adat  Toruakat  di  Sulawesi  Utara.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  yuridis  normatif,  dengan  sumber  data  sekunder  sebagai  data  utama,  selanjutnya  data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

## Kata kunci: Urgensi Rancangan Undang-Undang, Masyarakat Adat

## PENDAHULUAN

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Hak  asasi  manusia  memperoleh  legitimasinya  secara  internasional  melalui pengesahan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap The Universal Declaration of Human  Rights  pada  tanggal  10  Desember  1948.  Kepentingan  mendasar  bagi  setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu,  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  materi  inti  dari  naskah  Undang-Undang Dasar. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap  orang,  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia. Artinya, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap  pribadi  manusia,  dan  berkaitan  dengan  penelitian  ini  adalah  termasuk  hak masyarakat adat. (Abubakar, n.d.)
Sejarah  perkembangan  pengakuan  terhadap  hak  masyarakat  adat  melalui Konvensi  ILO  107  Tahun  1957  mengenai  Bangsa  Pribumi  dan  Masyarakat  Adat,  yang mengasumsikan  bahwa  masyarakat  adat  adalah  masyarakat  tertinggal  (uncivilized society) yang harus dikembangkan menjadi masyarakat modern. Masyarakat adat dapat digolongkan  sebagai  Indigenous  Peoples,  seperti  dimaksudkan  dalam  Declaration  on the Rights of Indigenous Peoples pada tahun 2007. Selain itu, hak masyarakat adat juga terkandung  dalam  Kovenan  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  yang  mulai  berlaku tanggal 3 Januari 1976, dan telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Pengakuan terhadap masyarakat adat terdapat pada Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  UUDNRI 1945),  bahwa:  “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur  dalam  undang-undang”.  Dengan  demikian,  masyarakat  adat  telah  dijamin  hak- haknya oleh konstitusi sepanjang hidupnya, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 28I ayat (3) UUDNRI 1945, yang menyatakan:  “Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  secara selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. (Abdulah et al., 2015)
Masyarakat  adat  merupakan  komunitas  yang  hidup  berdasarkan  asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat. Mereka memiliki kedaulatan atas tanah, kekayaan alam, dan kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan  lembaga  adat.  Menurut  Bushar  Muhammad,  di  dalam  hukum  adat,  maka  antara masyarakat  hukum  sebagai  kesatuan  dengan  tanah  yang  didudukinya,  terdapat hubungan  yang  erat,  yaitu  hubungan  yang  bersumber  pada  pandangan  yang  bersifat religio-magis, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk  menguasai  tanah  tersebut,  memanfaatkan  tanah  itu,  memungut  hasil  dari tumbuh-tumbuhan  yang  hidup  di  atas  tanah  itu;  serta  memiliki  hak  berburu  hewan yang hidup di tanah itu. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat (beschikkingrecht).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Terkait  dengan  perkembangan  penegakan  hak  asasi manusia  masyarakat  adat menjadi  fokus  penegakan  hak  asasi  manusia  internasional  hal  ini  didasari  pada  fakta bahwa  masyarakat  tradisional  adalah  pihak  yang  sering  mengalami  pelanggaran  hak asasi  manusia.  Eksistensi  masyarakat  adat  terancam  di  tengah  banyak  upaya penjarahan  sumber  daya  alam  dan  pengalihan  fungsi  hutan,  yang  pada  akhirnya menyingkirkan  hak-hak  masyarakat  adat.  Banyak  masyarakat  adat  yang  terusir  dari lahan  mereka  sendiri  akibat  adanya  ekspansi  lahan  pertambangan  serta  perkebunan sawit skala besar di wilayah Kalimantan, Sumatera, bahkan Sulawesi. Di banyak tempat, masyarakat  adat  yang  mempertahankan  wilayah  kehidupannya  justru  dikriminalisasi oleh negara (APRIANI, 2015). Mereka terpaksa mengikuti proses hukum di pengadilan negara  dan  tidak  jarang  mereka  akhirnya  harus  mendekam  di  penjara.  Mereka dikalahkan  berkali-kali  oleh  sistem  ekonomi  yang  mengutamakan  keuntungan  bagi pemilik  modal.  Mereka  juga  dikalahkan  oleh  sistem  hukum  yang  tidak  menghargai tradisi dan hukum adat mereka. Hal ini sungguh ironis, sebab ekonomi dan hukum yang seharusnya  menjadi  sarana  untuk  mencapai  keadilan  dengan  memperlakukan  semua orang sama, malah melanggengkan ketidakadilan.
Adapun  kasus  penembakan  dan  penganiayaan  terhadap  Warga  Adat  Toruakat terkait  konflik  dengan  Perusahaan  Tambang  Emas,  PT.  Bulawan  Daya  Lestari,  di Bolaang  Mongondow  –  Sulawesi Utara.  Pada  Senin  27  September  2021,  di  Kabupaten Bolaang Mongondow – Sulawesi Utara, terjadi penyerangan terhadap Masyarakat Adat Toruakat  yang  sedang  melakukan  mengecekan  batas-batas  wilayah  adatnya. Penyerangan dilakukan oleh preman bayaran perusahaan tambang emas PT. Bulawan Daya  Lestari.  Peristiwa  tersebut  telah  mengakibatkan  jatuhnya  korban  jiwa,  seorang warga Masyarakat Adat Toruakat meninggal  dunia akibat ditembak pada bagian dada dan 4 (empat) orang lainnya mengalami luka-luka. (Ridlwan, 2015)
Sebelumnya,  Masyarakat  Adat  Toruakat  mendapatkan  informasi  bahwa  pihak perusahaan  telah  memasuki  wilayah  adat  dan  merusak  sejumlah  kebun  milik Masyarakat  Adat.  Kemudian  Masyarakat  Adat  Toruakat  mengecek  batas-batas wilayahnya  dan  mendatangi  Kepolisian  Resort  Bolaang  Mongondow  untuk menyampaikan  maksud  kegiatan  turun  lapangan  tersebut.  Pihak  kepolisian  pun menerjunkan tim pengamanan.
Namun, tiba-tiba Masyarakat Adat setempat diserang oleh sekelompok preman. Pihak kepolisian yang hadir di lokasi tersebut tidak melakukan tindakan apapun demi mencegah atau membubarkan penyerang.
Peristiwa  yang  menimpa  Masyarakat  Adat  Toruakat  tersebut  merupakan cerminan  dari  banyaknya  kasus  konflik  wilayah  adat  yang  tidak  diselesaikan  secara baik oleh Pemerintah. Izin diobral secara serampangan demi mengejar investasi tanpa peduli  lokasi  yang  ditunjuk  tersebut  milik  siapa  dan  tidak  ada  pengawasan  serta evaluasi, apakah perusahaan pertambangan tersebut melakukan perusakan lingkungan atau tidak.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Terjadinya  hal  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  18  ayat  (2)  dan  Pasal  28I ayat (3) UUDNRI 1945 yang telah disebutkan sebelumnya, karena kedua pasal tersebut merupakan  dasar  hukum  dalam  melindungi  masyarakat  adat  dari  segala  bentuk penindasan  dan  perampasan  hak.  Sampai  dengan  saat  ini,  rancangan  Undang-Undang Masyarakat  Adat  masih  sebatas  wacana,  sehingga  penindasan  dan  perampasan  hak masyarakat  adat  sampai  dengan  saat  ini  masih  terus  terjadi.  Berdasarkan  uraian tersebut  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah: Bagaimana  urgensi  Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat  Adat  ditinjau  dari  konflik Warga Adat Toruakat di Sulawesi Utara?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang mengacu  kepada  norma-norma  hukum,  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  sebagai  pijakan  normatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memperoleh  gambaran  tentang  urgensi  Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat  Adat ditinjau  dari  konflik  Warga  Adat  Toruakat  di  Sulawesi  Utara.  Sumber  data  diperoleh dari  data  sekunder,  yaitu  data  yang  bersumber  dari  perundang-undangan, yurisprudensi,  dan  buku  literatur  hukum  atau  bahan  hukum  tertulis  lainnya.  Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara studi dokumen yang  dilakukan  terhadap  data  sekunder  untuk  mendapatkan  landasan  teoritis  berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang mendapatkan informasi baik dalam bentuk  formil  maupun  melalui  data  resmi.  Data  yang  berhasil  dikumpulkan  dalam penelitian  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif.  Analisis  data kualitatif  berupa  pemaparan  dan  penggambaran  secara  menyeluruh  tentang permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgensi  Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat  Adat  Ditinjau  dari  Konflik Warga Adat Toruakat Di Sulawesi Utara
Keberadaan  masyarakat  adat  (dan  hak  tradisionalnya)  telah  memiliki  sejarah yang cukup panjang dalam konteks politik hukum di Indonesian. Sebelum Proklamasi Republik  Indonesia  tahun  1945,  pemerintah  Kolonial  Belanda  yang  berkuasa  lama  di Indonesia  menerapkan  politik  pluralisme  hukum  dengan  membagi  sistem  hukum  ke dalam tiga stelsel hukum, yaitu hukum perdata barat, hukum untuk bangsa timur asing, serta hukum adat untuk penduduk pribumi. Pascakolonialisme, proses unifikasi hukum diupayakan  Pemerintah  Indonesia  mulai  dari  UUD  Tahun  1945  sampai  pada  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA).  Pada  permulaan republik,  para  pemikir  hukum  Indonesia  berupaya  mengadopsi  hukum  adat  yang menjadi  dasar  pengaturan  hak  ulayat  untuk  digunakan  sebagai  fondasi  pembangunan hukum  nasional.  Hal  ini  menghadapi  tantangan  besar  karena  sistem  sosial  pada masyarakat  Indonesia  yang  terdiri  dari  berbagai  macam  suku  bangsa  dan  memiliki lokalitas hukumnya masing-masing. Perdebatan-perdebatan itu salah satunya terekam dalam dokumen-dokumen hukum yang dihasilkan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Adapun  regulasi  atau  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia, sebagai berikut:
1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Pasal  11,  Pasal  33,  dan  Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2001  tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).
5. Pasal  51  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
7. Pasal  2  ayat  (2)  dan  (3),  serta  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005 tentang  Pengesahan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya.
8. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan Politik.
9. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
10. Undang-Undang  Nomor    32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya.
Meskipun  terdapat  ketentuan-ketentuan  yang mengatur  mengenai masyarakat adat, peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas belum cukup untuk melindungi hak masyarakat adat. Salah satu fakta yang belum lama ini terjadi adalah adanya konflik perampasan  lahan  masyarakat  adat  oleh  perusahaan  tambang  di  Sulawesi  Utara. Konflik pertambangan emas yang terjadi antara Masyarakat Adat Toruakat dengan PT. Bulawan Daya Lestari di Kabupaten Bolaang Mongondow – Sulawesi Utara pada Senin 27 September 2021 lalu, telah memakan korban jiwa. Seorang warga masyarakat adat Toruakat  tewas  tertembak  di  bagian  dada  dan  4  orang  lainnya  mengalami  luka-luka akibat  diserang  sekelompok  preman  bayaran  yang  diduga  direkrut  perusahaan  untuk melakukan pengamanan di lokasi tambang. (Hardianti et al., 2021)
Sebelumnya,  Masyarakat  Adat  Toruakat  mendapatkan  informasi  bahwa  pihak perusahaan  telah  memasuki  wilayah  adat  dan  merusak  sejumlah  kebun  milik  warga. Menyikapi informasi tersebut, warga melakukan musyawarah untuk memastikan lokasi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 4 Nomor 3 (2022)   185-195  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i3.1384
dan mengecek batas-batas wilayahnya. Untuk memastikan kelancaran, Masyarakat Adat Toruakat  mendatangi  Kepolisian  Resort  Bolaang  Mongondow  dan  menyampaikan maksud  kegiatan  turun  lapangan  tersebut.  Pihak  kepolisian  pun  menerjunkan  tim pengamanan serta menghimbau masyarakat untuk tidak membawa senjata tajam. Pada saat  melakukan  pengecekan  lapangan,  tiba-tiba  warga  setempat  diserang  oleh sekelompok preman (Arditama & Lestari, 2020). Pihak kepolisian yang hadir di lokasi tampak tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah terjadinya konflik, dengan membubarkan kelompok penyerang.
Menyikapi  konflik  yang  telah  makan  korban  ini,  Masyarakat  Adat  Toruakat meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi dan mencabut izin PT. Bulawan Daya Lestari. Masyarakat Adat setempat juga mendesak Kapolri untuk segera menindak tegas pelaku  penembakan  dan  menangkap  para  mafia  tanah  yang  mengambil  keuntungan dengan mengorbankan warga setempat. Ketiadaan perlindungan dari pemerintah telah menyebabkan masyarakat menjadi korban. Pihak kepolisian yang diharapkan menjadi pelindung  dan  pengayom  masyarakat  juga  tidak  mampu  berbuat  banyak  atas  aksi kekerasan yang dilakukan oleh preman perusahaan tersebut. (Djari, 2020)
Konflik  yang  terjadi  pada  Masyarakat  Adat  Toruakat  tersebut  merupakan cerminan  dari  banyaknya  kasus  konflik  wilayah  adat  yang  tidak  diselesaikan  secara baik  oleh  pemerintah.  Izin  pemanfaatan  lahan  dimudahkan  secara  bebas  dan  tanpa pengawasan demi mengejar investasi, tidak peduli lokasi yang ditunjuk tersebut milik siapa  dan  tidak  ada  evaluasi  apakah  perusahaan  pertambangan  tersebut  melakukan perusakan lingkungan atau tidak.
Seharusnya  Komnas  HAM  segera  mengambil  langkah  tegas  dan  cepat, menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM atas konflik yang terjadi, sekaligus mencegah terjadinya  konflik  serupa  ke  depannya.  Perbuatan  tersebut  merupakan  bentuk intimidasi,  penganiayaan,  dan  perilaku  diskriminatif  oleh  aparat  dan  pejabat pemerintah terhadap masyarakat adat, karena mengakibatkan hak atas rasa aman dan tenteram  serta  perlindungan  dari  ancaman  dan  ketakutan  atas  pemanfaatan  sumber daya alam di kawasan hutan adat tidak terpenuhi. (Usman et al., 2021)
Sementara  itu,  Jaringan  Advokasi  Tambang  (JATAM)  mempertanyakan kebijakan  pemerintah  daerah,  terutama  gubernur  dan  Dinas  Penanaman  Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mengeluarkan izin tambang kepada PT BDL  melalui  SK  503/DPMPTSP/IUP-OP/241/X/2020.  Koordinator  JATAM,  Merah Johansyah,  menyatakan,  bahwa  SK  perizinan  PT.  Bulawan  Daya  Lestari  tercatat  pada sistem  Mineral  One  Data  Indonesia  (MODI)  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral, dan memegang status Clean and Clear (CnC) Tahap 1.
Johansyah  juga  mengatakan,  bahwa  bagaimana  bisa  pemerintah  memberikan sertifikat CnC bagi perusahaan yang sejak awal ditolak oleh masyarakat, menimbulkan konflik, bahkan diduga beroperasi di kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.  Kemudian  terdapat  kejanggalan  berupa  dugaan  penerapan  tanggal  mundur untuk mendukung operasi PT BDL, sebab di dalam sistem MODI ESDM, Surat Keputusan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
(SK)  yang  dikeluarkan  DPMPTSP  tercatat  pada  tahun  2020,  namun  tanggal  mulai berlaku  tercantum  sejak  11  Maret  2019  hingga  11  Maret  2029.  Hal  ini  menimbulkan kecurigaan  akan  keabsahan  kegiatan  pertambangan  di  sepanjang  tahun  2019  hingga 2020, sehingga dapat diduga sebagai periode operasi ‘ilegal’ atau  tanpa dasar hukum. (Bustani, 2010)
Kasus  penembakan  yang  terjadi  pada  warga  Masyarakat  Adat  Toruaka  jelas menunjukkan  ketidakseriusan  pemerintah  dan  aparat  dalam  menyelesaikan  seluruh konflik  pertambangan  yang  ada  di  Indonesia.  Penembakan  terhadap  Masyarakat  Adat yang mempertahankan wilayah adatnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab hari ini telah terjadi (Riza, 2017). Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pun telah berakhir pada awal tahun ini, dan kita minta kepada ESDM agar tidak memperpanjang izin  usaha  kepada  perusahaan  tersebut.  Johansyah  juga  mendesak  agar  dokumen- dokumen  milik  perusahaan  dibuka  ke  publik,  Gubernur  dan  instansi  terkait  lainnya, termasuk  ESDM  agar  segera  mengevaluasi  PT  BDL,  sehingga  dapat  dilakukan penegakan hukum berupa mencabut izin operasi, sebab sudah memicu konflik berdarah dan diiringi pelanggaran hak asasi manusia dan hak masyarakat adat.
Berdasarkan  penelusuran,  perusahaan  PT.  Bulawan  Daya  Lestari  ini  dimiliki perseorangan  atas  nama  Edwin  Efraim  Tanesia,  yang  memiliki  95%  (sembilan  puluh lima  persen)  saham  kepemilikan  dan  Denny  Ramon  Karwur,  yang  memiliki  5%  (lima persen)  saham  kepemilikan.  Sementara  dalam  struktur  perusahaan,  Edwin  Efraim Tanesia menjabat sebagai Komisaris dan Denny Ramon Kawur sebagai Direktur Utama bersama Jetty Roeroe S.IK sebagai Direktur dan Michael Tumbol juga sebagai direktur. Perusahaan yang memiliki luas konsesi sebesar 99.84 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh empat) hektar. (Ulfa, 2020)
Adapun terkait dengan terjadinya konflik tersebut, terdapat beberapa desakan yang  dilakukan  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN)  dan  Jaringan  Advokasi Tambang (JATAM) terhadap pemerintah, sebagai berikut:
1. Komnas HAM segera melakukan pendampingan kepada keluarga korban tewas dan luka  sekaligus  melakukan  penyelidikan  dugaan  pelanggaran  HAM,  berikut  motif  di baliknya  atas  kasus  penembakan  yang  berakibat  kematian  dan  konflik  yang melibatkan preman dan aparat kepolisian.
2. Gubernur dan Bupati Bolaang Mongondow, serta Kepolisian untuk segera tarik dan bersihkan lokasi konflik dari preman bersenjata dan aparat kepolisian.
3. Mendesak  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  agar  libatkan  masyarakat  adat dalam menyelesaikan konflik lahan, berikut proses penyelesaian konflik yang telah memakan korban itu.
4. Gubernur,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  bersama Kementerian  ESDM,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  Dinas

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
terkait  seperti  DPMPTSP,  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH),  Dinas  ESDM  sesuai kewenangan  masing-masing  segera  berkoordinasi  untuk  mengevaluasi,  mencabut dan membatalkan izin pertambangan emas PT Bulawan Daya Lestari.
Adapun  dapat  dipahami  bahwa  dengan  diaturnya  mengenai  masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUDNRI Tahun 1945, Konstitusi telah  mengakui  keberadaan  Masyarakat  Adat  di  Indonesia,  namun  sayangnya Pemerintah  sampai  saat  ini  tidak  memiliki  sistem  administrasi  Masyarakat  Adat. Sehingga  ketiadaan  sistem  administrasi  Masyarakat  Adat  tersebut  mengakibatkan timbulnya  ketidakjelasan  integrasi  Peta  Tematik  Wilayah  Adat  dalam  Kebijakan Satu Peta. Meskipun Pemerintah Daerah telah menetapkan keberadaan Masyarakat Adat,  namun  peta-peta  Wilayah  Adat  tidak  dapat  diintegrasikan  dalam  geoportal Kebijakan  Satu  Peta  karena  tidak  ada  walidata  peta  tersebut  di  Kementerian  dan Lembaga pemerintah. Dengan demikian, ketiadaan sistem administrasi Masyarakat Adat  mengakibatkan  Masyarakat  Adat  selalu  menjadi  korban  pembangunan  dan tidak terlindungi hak-haknya. &!#^!^#&^#*#(!*(!&(*&!!&*(!#&^^!&$*($^!^!*!*
Seharusnya  rencana  investasi  dibarengi  dengan  perlindungan  atas  hak-hak Masyarakat  Adat,  sehingga  jika  hal  tersebut  dilakukan  maka  tidak  akan  terjadi konflik  seperti  yang  terjadi  pada  Warga  Adat  Toruakat.  Rencana  investasi  yang tidak  dibarengi  dengan  perlindungan  hak  masyarakat  adat,  akan  berdampak  pada adanya ketidakpastian usaha dan tambahan biaya-biaya yang dikeluarkan investor untuk  merespon  konflik  yang  terjadi.  Seharusnya  investasi  di  wilayah  adat merupakan  investasi  dari  masyarakat  adat  dan  untuk  masyarakat  adat  sendiri, yaitu  dalam  rangka  memajukan  kemandirian  berdasarkan  perlindungan  dan pengakuan  wilayahnya.  Dengan  begitu  kerjasama  investasi  dengan  dunia  usaha perlu mengedepankan suara dan kepentingan Masyarakat Adat.
Adapun  sebenarnya  rencana  pemerintah  untuk  mengesahkan  Rancangan Undang-Undang  Masyarakat  Adat  telah  ada  sejak  tahun  2009,  yaitu  pada  masa pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Namun  setelah  12  tahun  berlalu, pemerintah  belum  juga  melakukan  pengesahan  pada  Rancangan  Undang-Undang Masyarakat  tersebut,  meskipun  saat  ini  DPR  mulai  menunjukan  sinyal  untuk melakukan pengesahan pada RUU tersebut. Pemerintah seharusnya segera memberikan kepastian hukum untuk masyarakat adat, karena bagaimanapun juga masyarakat adat juga telah berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi penting karena  pentingnya  menjalankan  amanat  konstitusi  masyarakat  adat,  dapat digunakan  sebagai  payung  hukum  perlindungan  bagi  Masyarakat  Adat  agar  tidak ada lagi konflik yang menimbulkan korban jiwa, meningkatkan kualitas tata kelola sumber  daya  alam  di  Indonesia,  dan  dapat  mencegah  praktik-  praktik  ilegal  yang menyebabkan  kerusakan  lingkungan  dan  sumber  daya  alam,  karena  kerusakan lingkungan akan terus menerus terjadi jika pemerintah tidak melakukan perlindungan pada masyarakat adat. Maka berdasarkan hal tersebut, Pemerintah wajib menyadari

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
akan  adanya  urgensi  RUU  Masyarakat  Adat  untuk  segera  disahkan,  karena  selama ini  belum ada satu pun regulasi/kebijakan yang komprehensif dan menjamin hak-hak masyarakat hukum adat terpenuhi.
Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat memberikan gambaran  bahwa  terdapat  hak  asasi  masyarakat  adat  yang  dilanggar.  Hak-hak masyarakat adat yang dilanggar tersebut antara lain:
1. Hak atas pengakuan sebagai masyarakat adat;
2. Hak tradisional masyarakat adat;
3. Hak milik masyarakat adat;
4. Hak untuk tidak dirampas miliknya secara sewenang-wenang;
5. Hak untuk mempertahankan hidup;
6. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
7. Hak untuk beribadat menurut kepercayaan masyarakat adat;
8. Hak atas pendidikan;
9. Dan lain-lain
Selain  itu,  pengambilalihan  hutan  adat/bagian  hutan  adat  selama  ini ditetapkan/diperuntukan/diterbitkan  tanpa  pemberitahuan  dan  tanpa  persetujuan masyarakat  adat  yang  bersangkutan.  Hal  tersebut  pada  akhirnya  mengakibatkan masyarakat adat tidak mengetahui bahwa wilayah adatnya telah diakui (diklaim) oleh Negara sebagai kawasan hutan negara dan ditetapkan untuk “fungsi tertentu” dan/atau hak pengelolaan atas wilayah adatnya telah diberikan kepada pihak lain (korporasi dll). Sehingga  menjadi  penting  untuk  disahkannya  rancangan  Undang-Undang  Masyarakat Adat  yang  relevan  dengan  kondisi  mereka  saat  ini,  agar  dapat menjamin  pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. (Huda, 2017)

## KESIMPULAN DAN SARAN
Urgensi  Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat  Adat  ditinjau  dari  konflik Warga  Adat  Toruakat  di  Sulawesi  Utara,  saat  ini  menjadi  penting  karena  ketiadaan regulasi/kebijakan  yang  komprehensif  mengenai  perlindungan  masyarakat  adat  dan ketiadaan  sistem  administrasi  Masyarakat  Adat  pada  akhirnya mengakibatkan  konflik antara  warga  adat  Toruakat  dan  perusahaan  tambang  PT.  BDL,  sehingga  1  warga Masyarakat Adat Toruakat menjadi korban yang meninggal  dunia dan 4 lainnya luka- luka akibat konflik tersebut. Disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk menjalankan amanat konstitusi bagi masyarakat adat, digunakan sebagai payung hukum  bagi  perlindungan  Masyarakat  Adat  agar  tidak  ada  lagi  konflik  yang menimbulkan  korban  jiwa,  meningkatkan  kualitas  tata  kelola  sumber  daya  alam  di Indonesia,  dan  dapat  mencegah  praktik-  praktik  ilegal  yang  menyebabkan  kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, karena kerusakan lingkungan akan terus menerus terjadi  jika  pemerintah  tidak  melakukan  perlindungan  pada  masyarakat  adat.  Maka

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
berdasarkan  hal  tersebut,  Pemerintah  wajib  menyadari  akan  adanya  urgensi  RUU Masyarakat Adat untuk segera disahkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulah,  R.  H.,  Hukum,  F.,  &  Mada,  U.  G.  (2015).  URGENSI  HUKUM  ADAT  DALAM PEMBAHARUAN Urgency of Customary Law in the Renewable of National Criminal Law. Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum :  URGENSI  HUKUM  ADAT  DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL , 9 (2), 168–181.
Abubakar.  (n.d.). Urgensi  Penyelesaian  Kasus  Pidana  Dengan  Hukum  Adat . https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=04544138-77db-c0b3-2e9a- 53ae5a14aea7&documentId=9bf6594e-fa30-3803-938e-112b445889a6
APRIANI,  D.  (2015).  Urgensi  Hukum  Adat  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Riau , 5 (1), 9150.
Arditama, E., & Lestari, P. (2020). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No.  2  (Mei,  2020). JUrnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undika , 8 (2),  157–167. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.undi ksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/25434&ved=2ahUKEwic5fep2PHsAhUSeY KHU8fBGQQFjAAegQICRAC&usg=AOvVaw3Tezzh5erg5X3r51XrDwtW
Bustani,  S.  (2010).  Urgensi  Pengaturan  Ekspresi  Budaya  (  Folklore)  Masyarakat  Adat. Hukum Prioris , 2 (2), 246–255.
Djari, R. D. (2020). Urgensi Rancangan Undang-Undang Tentang Mediasi: Terwujudnya Keadilan  Dan  Kepastian  Hukum  Bagi  Para  Pihak. Jurnal  Education  and Development , 8 (1), 141–146.
Hardianti, F. Y., Efendi, R., Lestari, P. D., & Puspoayu, E. S. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual. Jurnal Suara Hukum , 3 (1), 26. https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p26-52
Huda, N. (2017). Artikel Kehormatan: Urgensi Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. PADJADJARAN  Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 4 (1), 1–18. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a1
Ridlwan,  Z.  (2015).  Urgensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Dalam  Pembangun Perekonomian  Desa. FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum , 8 (3),  424–440. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314
Riza, F. (2017). Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang Desa. Jurnal Nestor Magister Hukum , 2 (2), 210236.
Ulfa, E. H. (2020). No Title تت ت ت . SELL Journal , 5 (1), 55.
Usman, U., Rahayu, S., & Siregar, E. (2021). Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan. Undang: Jurnal Hukum ,
4 (1), 125–157. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125-157

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 4 Nomor 3 (2022)   185-195  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v4i3.1384