POLITIK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA PASCA REFORMASI
Oleh: Indra Fauzan 

## ABSTRACT
Women in the political context of Indonesia has a very significant role, because the position  of  women  in  politics  in  Indonesia  not  yet  well  established  and  sometimes  even impressed marginalized because of the position of women in politics is always behind man. This can be seen in various positions in political parties, political organizations and even in Parliament though. This indicates that women's political participation is still very limited so that the position of women in politics in Indonesia is still very weak, so in need of a strategy to increase women's political participation in Indonesia either from the lowest to the highest rank.  Although  there  is  affirmative  action  to  increase  women's  political  participation  in politics  but  it  does  not  guarantee  that  the  political  position  of  women  to  be  equal  to  men colleagues Because there are not many women who want and memimiliki opportunity for a career  and  strive  in  the  path  of  politics.  Many  problems  encountered  principally  in Indonesian  culture.  This  study  will  explore  how  women's  political  participation  in  the political  context  in  Indonesia  and  is  expected  to  add  to  the  treasures  of  female  political discourse itself.
Keywords: Womens, Politics, Political Participation, Reform.
 Mahasiswa pada Program Ph.D Institut Kajian Etnik (KITA) Universiti Kebangsaan Malaysia dan Dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Email: fauzan_ukm@yahoo.com.
Pendahuluan
Peran politik perempuan di Indonesia  merupakan  salah  satu  yang cukup  signifikan  untuk  dikaji  dan  dilihat, bagaimana  perempuan  Indonesia  mampu mengekspresikan  diri  mereka  dalam panggung  politik  bersaing  dengan  kaum laki-laki  sebagai  bentuk  dari  pencarian persamaan  hak  dan  kewajiban  dalam politik  itu  sendiri,  tak  dapat  dipungkiri bahwasanya di Indonesia politik merupakan domain laki-laki dan dominasi kaum pria merupakan sebuah keniscayaan dan  terkadang  begitu  mutlak  dan  tidak terusik sama sekali.
Pada  masa  revolusi  kemerdekaan, perempuan  memiliki  peran  yang  sangat signifikan  terumtama  dibeberapa  daerah perlawanan yang mengharuskan perempuan mengambil alih kepemimpinan melawan  penjajah,  ambil  contoh  Tjut Nyak  Dhien,  Tjut  Nyak  Mutia,  Dewi Sartika,  Kartini  dan  beberapa  tokoh perempuan  lainnya.  Ini  mengindikasikan bahwa  perempuan  bukan  makhluk  yang lemah dan bukan makhluk harus didominasi,  karena  secara  politik  peran perempuan adalah sama dengan kaum pria dan  mereka  memiliki  kekuatan  politik yang  besar  terutama  dalam  jumlah populasi.
Harus diakui memang bahwa peran
perempuan dalam politik agak
termarjinalkan dan jauh dari kesan
emansipatif dan perempuanpun menerima paradigma tersebut bahwa politik merupakan  wilayahnya  kaum  laki-laki, perempuan  hanya  punya  peran  sebagai istri, ibu, dan pendamping kaum pria, tidak punya kekuatan untuk mengambil kebijakan, menentukan arah kebijakan dan mengeksekusi kebijakan itu sendiri sehingga  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintahan terkadang tidak berorientasi dan tidak  berpihak  kepada  perempuan itu sendiri.
Setelah reformasi bergulir, jatuhnya  rezim  presiden  Soeharto  yang telah  berkuasa  lebih  dari  32  tahun lamanya, keran kebebasan dan berkekspresi menjadi lebih terbuka. Demokrasi  yang  dieluk-elukkan  sebagai sebuah  sistem  yang  ramah  kepada  semua pihak  mulai  menjalani  perannya  yang baru, kalau pada masa orde lama dan orde baru, demokrasi terasa bias dan terkadang malah  lari  dari  pakemnya.  Pada  era reformasi  demokrasi  seolah-olah  menjadi jalan  keluar  yang  terbaik  dan  merupakan surga bagi kebebasan. Apakah itu kebebasan  pers,  kebebasan  berkespresi, berpendapat,  bersyarikat  dan  macam- macam bentuk kebebasan lainnya.
Perempuan  merupakan  salah  satu komoditas  politik  yang  dianggap  penting oleh negara ini pasca reformasi, bagaimana  peran-peran  perempuan  dalam politik sedikit demi sedikit mulai muncul
kepermukaan,  eksistensinya  mulai  diakui dan keterwakilan perempuan dalam partai politik  mulai  dimasukkan,  quota  30  % keterwakilan perempuan mulai di akomodir, walaupun pada awalnya mendapat resistensi dari beberapa kalangan.
Eksistensi perempuan dalam politik setelah  reformasi  berlangsung  lebih  dari sepuluh  tahun  berjalan  lamban  dan  agak sedikit  diluar  perkiraan,  banyak  faktor sepertinya  yang  menghambat  laju  dari eksistensi  politik  perempuan  baik  secara partisipasi  maupun  eksistensi.  Karena terkesan  bahwa  perempuan  masih  belum bisa  lepas  dari  kungkungan  budaya  dan pemahaman tentang bagaimana perempuan Indonesia  itu  semestinya.  Masih  banyak perempuan Indonesia masih belum mandiri  secara  politik,  pendidikan  dan pemahaman perempuan akan politik masih kurang. Politik perempuan masih bergantung  kepada  laki-laki  ini  terwujud dalam  kegiatan-kegiatan  politik  semisal Pemilihan  Kepala  Daerah,  Pemilihan Legislatif, keanggotaan atau kepengurusan dalam  partai  politik  dan  lain  sebagainya, partisipasi  politik  perempuan  sangatlah rendah.
Berdasarkan latar belakang tersebut artikel ini mencoba meninjau dan menganalisis bagaimana partisipasi politik perempuan  di  Indonesia  selama  ini,  serta untuk menggugah kesadaran  golongan
perempuan  betapa  pentingnya  bidang politik  dalam  kehidupan  mereka.  Karena dengan  pemahaman  mereka  akan  politik serta pengambilan kebijakan akan membuat  perempuan  lebih  mandiri  dan kritis  terhadap  hidup  mereka.  Sebab bagaimanapun  juga  ketika  perempuan memahami politik akan membawa dampak kepada pentingnya pendidikan, kesehatan, ekonomi,  sosial  dan  budaya  dalam  skope yang  lebih  luas,  sehingga  menghindarkan perempuan dari beberapa efek negatif yang sering  muncul  belakangan  ini,  seperti: Kekerasan  dan  perdagangan  manusia ( human trafficking ).
Adapun pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  partisipasi  politik  dan  sistem politik,  di  mana  keterlibatan  perempuan dalam  politik  disorot  dari  aspek  derajat partisipasi  mereka  yang  dikaitkan  dengan perubahan-perubahan dalam sistem politik Indonesia  pasca  reformasi.  Sementara dalam  pengumpulan  data  menggunakan metode studi pustaka dan dokumen.

## Kajian Pustaka
Sejauh  ini  kajian-kajian  tentang peranan  perempuan  di  dalam  bidang politik  telah  dilakukan  banyak  pakar, terutama pasca reformasi 1998. Hasil-hasil kajian tersebut muncul dalam karya-karya baik  dalam  jurnal  ilmiah,  penulisan disertasi, tesis dan  penelitian-penelitian
lainnya. Beberapa penelitian yang berkaitan  dengan  penelitian  ini,  seperti yang  dilakukan  oleh  M.  Zainuri  (2007), Nurhidayah  (2012)  dan  juga  Khofifah Indar Parawangsa (2002).
M.  Zainuri  (2007)  adalah  antara peneliti  yang  berminat  pada  partisipasi politik  perempuan,  dalam  tesisnya  yang berjudul  “Partisipasi  Politik  Perempuan (Perspektif  Tradisi  Islam  Lokal  Kudus)” beliau menganalisis faktor-faktor apa saja yang  menjadi  hambatan  dan  tantangan bagi perempuan tradisional di Kudus, yang terkenal  dengan  kota  santri,  sentra penyebaran  agama  Islam  oleh  Sunan Kudus pada masa lalu. Di daerah tersebut tokoh  agama,  yakni  kyai  memiliki kedudukan  yang  sangat  penting  dan dihormati. Masyarakat Kudus menjadikan “kitab  kuning”  yang  berisi  pedoman ajaran-ajaran Islam sebagai rujukan utama kehidupan mereka.
Dalam  penelitiannya,  M  Zainuri melihat  bahwa  masyarakat  Kudus  yang tradisional  dan  fanatik  terhadap  ajaran- ajaran dari kitab kuning memandang sinis terhadap  perempuan  yang  berpartisipasi dalam  politik,  baik  sebagai  kader  partai ataupun simpatisan partai. Keadaan demikian  membuat  perempuan  Kudus merasa  terhambat  baik  secara  politik, sosial  budaya,  psikologis  dan  agama sehingga  selama  pemilihan  umum  yang dilaksanakan sebelum masa reformasi
perempuan Kudus hanya aktif berpartisipasi dalam penyaluran suara saja. Tetapi  pasca  reformasi  telah  terjadi perubahan  arah  pemikiran  perempuan,  di mana mereka berani keluar dari kungkungan  sempit  aturan  tradisional kitab kuning dan mencoba menjadi bagian dari  partai  politik  meskipun  kebanyakan berawal dari organisasi sayap partai-partai politik tertentu, dilanjutkan dengan menjadi  aktivis  partai  politik  bahkan menjadi anggota legislatif.
Sementara  itu  Nurhidayah  (2012) dalam Journal  of  Educational  of  Social Studies menuliskan  penelitiannya  yang berjudul  “Partisipasi  Politik  Anggota Legislatif  Perempuan  Dalam  Penambilan Kebijakan” lebih melihat aspek partisipasi politik anggota legislatif perempuan dalam pengambilan kebijakan- kebijakan  sesuai  dengan  fungsi-fungsi dewan  perwakilan.  Nurhidayah  melihat bahwa  partisipasi  politik  perempuan  di legislatif belumlah optimal dalam penyaluran-penyaluran aspirasinya.
Menurut beliau, ada beberapa faktor yang mempengaruhi  tidak  optimalnya  peran angggota  legislatif  perempuan  dalam parlemen  di  antaranya  adalah;  wawasan dan pengalaman perempuan dalam politik masih sangat terbatas, kepentingan politik jauh lebih dominan dibandingkan kepentingan  masyarakat  atau  kelompok masyarakat.
Nurhidayah berpendapat para anggota  legislatif  perempuan  harus  lebih optimal  dalam  memahami  prinsip-prinsip pengarusutamaan  gender  (PUG)  atau kesetaraan  gender,  sekaligus  memiliki kesiapan dan kesediaan waktu serta tenaga untuk  memperjuangkan  hak-hak  kaum perempuan sesuai dengan nilai-nilai moral maupun  bangsa  yang  bermartabat  dan berkeadaban.
Dalam  studi  yang  lain  Khofifah Indar Parawangsa (2002) dalam tulisannya dalam  IDEA  International  yang  berjudul “Obstacles  to  Woman’s  Participation  in Indonesia” menyatakan  bahwa  hambatan perempuan  dalam  politik  di  Indonesia diakibatkan  oleh  budaya  patriakial  yang tidak  diimbangi  oleh  akses  dalam  bentuk afirmasi bagi perempuan. Walaupun dalam Undang-Undang  1945  Bab  X  ayat  27 menyatakan bahwa “semua warga Negara sama  di  mata  hukum  dan  pemerintah” sedangkan  ayat  28  menjamin  “kebebasan berkumpul dan berserikat, dan menyatakan pendapat  baik  secara  lisan  maupun tulisan.”
Sekalipun demikian dalam kondisi patriakhal, perempuan menghadapi kendala  untuk  mensejajarkan  diri  dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Beberapa hambatan  tersebut  seperti  faktor  budaya, ekonomi, pendidikan dan juga situasi yang dihadapi  oleh  kebanyakan  perempuan, seperti mementingkan  kepentingan
keluarga daripada berjuang sampai tengah malam dalam politik.
Dari  beberapa  penelitian  di  atas, partisipasi  politik  perempuan  kebanyakan terbatas  karena  beberapa  sebab,  seperti; budaya  dominan  di  setiap  daerah  adalah patriakhal,  akses  pendidikan  perempuan yang  terbatas,  ketergantungan  ekonomi terhadap  suami,  peranan  sebagai  ibu rumah  tangga  yang  sulit  untuk  berlama- lama  di  parlemen,  dan  kebanyakan  juga perempuan apatis terhadap aktivitas politik dan  cenderung  menjadi  pemilih  pasif dalam pemilihan umum saja.
Konsep-Konsep Partisipasi
Politik

## Perempuan
1. Pengertian  Partisipasi  Politik Partisipasi politik bukanlah barang baru  dalam  dunia  ilmu  politik,  hal  ini untuk  melihat  sejauh  mana  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  politik  baik secara konvensional atau non konvensional. Banyak istilah dan pengertian  tentang  partisipasi  politik, sedangkan secara umum partisipasi politik itu sendiri  mengacu  pada  kegiatan  orang- perorang  dari  semua  tingkatan  politik, misalnya pemilih (pemberi suara) berpartisipasi dengan memberikan suaranya  dalam  sebuah  pemilihan  umum, sehingga bias dikatakan partisipasi politik itu adalah penentuan sikap dan keterlibatan individu dalam kehidupan berbangsa   dan
bernegara dalam rangka mencapai cita-cita bangsanya.  Sedangkan  secara  harfiah partisipasi  politik  menurut  Jean  Jacque Rosseau  dalam  bukunya The  Social Contract mengatakan  bahwa  partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kewarganegaraan, di mana melalui partisipasi  individu  dan  menjadi  warga publik,  mampu  membedakan  persoalan pribadi  dengan  persoalan  masyarakat. Sementara itu, John Stuart Mill menyatakan bahwa tanpa partisipasi nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi  dan  pemuasan  kebutuhan  pribadi mereka yang berkuasa.
Beberapa pakar politik
memberikan pendapat mereka tentang apa itu partisipasi politik, di antaranya adalah: a. Herbert Mc Closky, yang menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegaiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat  melalui  mana  mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung terlibat dalam proses pembentukan  kebijaksanaan  umum (Rush dan Althoff 196: 123-125).
b. Norman  H.  Nie  dan  Sidney  Verba mengatakan  bahwa  partisipasi  politik adalah  kegiatan  pribadi  warga  Negara yang legal dan sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan/atau
tindakan-tindakan  yang  mereka  ambil (Almond 1974: 48).
c. Miriam  Budiarjo,  partisipasi  politik adalah kegiatan seseorang dalam partai politik.  Partisipasi  politik  mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang  turut  serta  dalam  proses pemilihan pemimpin-pemimpin poloitik dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijakan umum (Budiardjo 1986: 52). d. Samuel  P.  Huntington,  partisipasi politik  adalah  kegiatan  warga  Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi  perbuatan  keputusan oleh  pemerintah.  Partisipasi  politik juga  bersifat  individual  atau  kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis,  secara  damai  atau  dengan kekerasan,  legal  atau  illegal,  serta efektif  atau  tidak  efektif  (Riswandha Imawan 1991: 117).
e. Ramlan  Surbakti  menyatakan  bahwa Partisipasi Politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala  keputusan  yang  menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti 1999: 140).
Sedangkan dalam tulisan yang lain Myron  Miner  menekankan  bahawa  sifat sukarela  dalam  partisipasi  politik  dan mengemukakan menjadi anggota
organisasi atau menghadiri rapat umum
atas perintah pemerintah bukanlah bentuk dari  partisipasi  politik  (Huntington  1994: 10).
Dilihat  dari  pengertian-pengertian
di atas bahwa partisipasi politik merupakan hak warga negara dan merupakan  sebuah  kegiatan  politik  yang bertujuan  mencapai  tujuan-tujuan  politik dan  melibatkan  semua  warga  negara  baik itu  laki-laki  dan  juga  perempuan  tanpa diskriminasi  gender,  semua  memiliki  hak yang  sama,  sehingga  perempuanpun berhak menggunakan haknya untuk melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan politik baik yang tersistematis ataupun tidak.
2. Bentuk  dan  Tingkat  Partisipasi Politik Perempuan.
Kendati berbagai perangkat hukum telah  dibuat  dan  disepakati  tapi  pada kenyataannya masih saja posisi premepuan pada  saat  ini  masih  termarjinalkan,  baik dalam  kehidupan  social,  ekonomi  apalagi politik,  posisi  perempuan  menjadi  sebuah posisi  yang  rentan  konflik  bahkan  bisa menjadi  posisi  yang  rentan  akan  prilaku- prilaku diskriminatif dari laki-laki. Hal ini bisa kita lihat dalam keterwakilan perempuan di parlemen ataupun di partai- partai  politik,  masih  sangat  sedikit  peran perempuan  disitu  atau  terkadang  posisi perempuan hanya menjadi formalitas  saja
untuk memenuhi kuota politik keterwakilan perempuan di parlemen.
Penting  partisipasi  politik  bagi perempuan
diesebabkan persoalan partisipasi sangat berkaitan dengan masalah-masalah lain. Menurut
MacKinnon (1989: 215) bahwa ketika hak politik  terenggut  maka  hak-hak  lainnya akan  mengikuti  (terenggut  pula).  Politik adalah ranah yang sangat fundamental bagi pemenuhan  hak-hakn  lainnya.  Hal  ini mengingatkan  kita  akan  pendapat  politik yang  mengatakan  bahwa  kekejaman politik  adalah  kekejaman  yang  paling menyengsarakan perempuan karena implikasinya  adalah  menggilas  hak-hak perempuan dibidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan bentuk aktifitas-aktifitas lainnya.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi rendahnya  partisipasi  politik  perempuan adalah  pemahaman  masyarakat  terhadap perempuan,  sepanjang  yang  kita  ketahui bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya  masih  menganggap  bahwa perempuan yang aktif bekerja di luar atau memenuhi  hidupnya  dengan  beraktivitas diluar mendapat pandangan yang sinis dan akan  mendapat  reaksi  yang  jelek  dari lingkungan  disekitarnya  dan  direndahkan secara social.
Mengikut  Pary  G,  Moyser  G  dan Day  N  (1992:  3)  menyatakan  partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan dalam
proses formulasi, pengesahan dan pelaksanaan  kebijakan.  Bentuk  nyata partisipasi ini adalah keterwakilan perempuan  baik  di  legislatif  maupun  di eksekutif, sehingga peran serta perempuan lebih  terwakilkan  dan  juga  partisipasi perempuan  dalam  politik  lebih  menonjol dan  tidak  termarjinalkan,  sehingga  ada sinergi  antara  kaum  laki-laki  dan  kaum perempuan  dan  tidak  ada  diskriminasi gender.
Diskriminasi  ini  karena  terjadinya persepsi  yang  merendahkan  berdasarkan jenis  kelamin  secara  tradisional  bahwa perempuan  lebih  rendah  daripada  gender laki-laki.  Selain itu ternyata  peran  gender melahirkan  masalah  yang  perlu  digugat, yakni  ketidak  adilan  yang  ditimbulkan oleh  “peran  gender”  dan  “perbedaan gender” tersebut. Mansour Fakih membagi asumsi  ketidakadilan  gender  ini  kepada lima sebab. Pertama, terjadi marginalisasi (kemiskinan  ekonomi)  terhadap  kaum perempuan. Meskipun tidak semua marginalisasi  perempuan disebabkan oleh ketidakadilan  gender,  yang  dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang  disebabkan  oleh  perbedaan  gender. Misalnya, banyak perempuan desa tersingkir  dan  menjadi  miskin  akibat program  pertanian  Revolusi  Hijau  yang hanya  memfokuskan  kepada  petani  laki- laki,  karena  asumsi  petani  pedesaan identik dengan laki-laki.
Kedua, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis  sex,  yang  umumnya  pada kaum  perempuan.  Dalam  rumah  tangga, masyarakat,  maupun  Negara,  banyak kebijakan  dibuat  tanpa  “menganggap penting”  kaum  perempuan.  Misalnya, anggapan  bahwa  perempuan  toh  akan kedapur  juga,  mengapa  harus  sekolah tinggi-tinggi,  adalah  bentuk  subordinasi yang dimaksudkan. Atau misalnya, perempuan  itu  emosional,  dia  tidak  dapat dan  tepat  untuk  memimpin  partai  atau menjadi  manajer,  hal  ini  adalah  proses subordinasi dan diskriminasi yang disebabkan oleh gender.
Ketiga  adalah  pelabelan  negatif ( stereotype ) terhadap jenis kelamin tertentu, terutama terhadap kaum perempuan  dan  akibat  dari  stereotype  itu terjadi  diskriminasi  serta  ketidakadilan lainya.  Dalam  masyarakat  banyak  sekali stereotype yang  dilabelkan  kepada  kaum perempuan  yang  akibatnya  membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan  kaum  perempuan.  Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki- laki adalah pencari nafkah ( bread winner ) misalnya, setiap pekerjaan yang dilakukan perempuan dinilai hanya sebagai tambahan dan  oleh  karenanya  perempuan  boleh dibayar lebih rendah.
Keempat,  kekerasan (violence) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender,
kekerasan  disini  dimulai  dari  kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai  pada  kekerasan  yang  berbentuk lebih  halus  seperti  pelecehan  ( Sexual harassment ) dan penciptaan
ketergantungan.  Banyak  sekali  kekerasan terjadi  pada  perempuan yang ditimbulkan karena stereotype gender.
Kelima,  karena  peran  gender perempuan  adalah  mengelola  rumah tangga,  banyak  perempuan  menanggung beban  kerja  domestic  lebih  banyak  dan lebih  lama  ( burden ).  Dengan  kata  lain ‘peran  gender’  perempuan  yang  menjaga dan  memelihara  kerapian  tersebut  telah mengakibatkan  tumbuhnya  tradisi  dan keyakinan  masyarakat  bahwa  mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya  semua  pekerjaan  domestic. Sosialisasi  tersebut  menjadikan  rasa bersalah  pada  perempuan  jika  tidak melakukan, sementara bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan  tanggung jawabnya, bahkan dibanyak tradisi dilarang  berpartisipasi  (Mansour  Fakih 2002: 172-174).
Hal  tersebut  diatas  menyebabkan timbul  persepsi  bahwa  perempuan  adalah berbeda  dan  sebagai  warga  kelas  dua setelah  laki-laki  akibat  persepsi  gender yang salah dan melenceng jauh, akibatnya peran  perempuan  dalam  segala  bidang menjadi  lebih  sempit  dan  jauh  dari  kata sukses, dan laki-laki menikmati posisi
sebagai  pemimpin  dan  bisa  bertindak sesuka  hati  mereka.  Ketidak  kuasaan perempuan malah menjadi pijakan ketidakadilan  dalam  masyarakt  terutama masyarakat  tradisional,  tidak  ada  ruang bagi perempuan untuk maju.
Sedangkan menurut Naqiyah (2005: 78) partisipasi politik perempuan dapat dilihat dalam tiga aspek yaitu akses, control, dan suara perempuan dalam proses pembuatan kebijakan ( Policy Making Procces ). Dalam kenyataannya kegiatan yang disebut diatas masih jauh dari kata ideal atau sangat kurang dan tidak berpihak pada perempuan.

## Politik dan Perempuan
Pada  konstelasi  politik  Indonesia posisi perempuan masih menjadi komoditas  politik  saja,  tidak  begitu berperan  aktif  dan  tidak  juga  terlalu terpinggirkan, meskipun pada kenyataannya  dalam  beberapa  penelitian tingkat partisipasi politik perempuan boleh dibilang  masih  rata-rata  air,  atau  dengan kata lain tidak begitu menonjol prestasinya,  banyak  hal  dan  banyak  pula faktor  yang  mempengaruhi  tinggi  - rendahnya  tingkat partisipasi politik perempuan  di  Indonesia,  terutama  pada pemilihan kepala daerah dibeberapa tempat.
Pada  pemilihan  anggota  legislatif bisa dilihat bahwa keikut sertaan
perempuan dalam pemilihan umum sangat sedikit  dan  bahkan  hanya  sekedar  ingin memenuhi  quota  yang  telah  ditetapkan oleh  undang-undang,  dan  pada  akhirnya malah perempuan yang duduk di legislatif malah  sangat  sedikit  dan  tidak  memiliki kualitas yang baik karena sistem rekrutmen  partai  yang  tidak  terbuka  dan terkesan asal comot saja.
Ketika  era  reformasi  bergulir  dan keran  kebebasan  dibuka  selebar-lebarnya untuk  semua  kalangan,  baik  laki-laki maupun perempuan terutama dalam ranah politik, diharapkan peran serta masyarakat dalam  menyukseskan  reformasi  sesuai dengan amanah reformasi untuk demokrasi yang  lebih  baik  dan  lebih  peduli kesetaraan  disemua  sendi-sendi  sosial maupun struktur masyarakat.
Sayangnya,  pada  ketika  reformasi berjalan  posisi  perempuan  dan  kontribusi perempuan  untuk  politik  masih  minim terlihat, perempuan masih menjadi komoditas  politik  yang  didominasi  oleh kaum  laki  –  laki  saja,  dan  tidak  menutup kemungkinan perempuanpun menjadi alat eksploitasi  politik  baik  itu  oleh  partai- partai politik dan juga kelompok- kelompok kepentingan lainnya.
Keran  kebebasan  dan  kesetaraan yang dikampanyekan oleh orang-orang pro demokrasi  dan  aktor-aktor  politik  yang menjadi  pemeran  utama  dalam  panggung politik Indonesia terkadang hanya  jargon-
jargon saja tidak diimbangi dengan fakta- fakta dilapangan, bahwasanya isu kesetaraan masih menjadi pekerjaan rumah yang  teramat  besar  bagi  sistem  politik  di Indonesia,  tugas  pemberdayaan  politik perempuan  masih  “hangat-hangat  tai ayam” dan secara kasat mata masih sumir terlihat.
Kondisi partisipasi politik perempuan  di  Indonesia  secara  umum masih sangat rendah dan ditunjang sangat lambannya  kesadaran  dan  pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pentingnya peranan  partisipasi  perempuan  dalam politik,  kondisi  ini  menyebabkan  betapa dominannya  poltik  dikuasai  oleh  kaum laki-laki  sehingga  keberpihakan  terhadap perempuan sering kali terhambat dan juga tidak  disertai  dengan  gerakan  perempuan untuk  berubah  secara  alamiah dan progresif.
Kesadaran  untuk  mengambil  hak mereka  dalam affirmative  action sering kali  menjadi  persoalan  baik  dalam  ranah politik  secara  nasional  maupun  lokal,  hal ini  menjadi  sebuah  hambatan  sekaligus tantangan  bagi  politik  perempuan  untuk menempatkan  posisi  mereka  duduk  sama rendah  dan  berdiri  sama  tinggi  dengan kolega mereka kaum laki-laki,
Mengikut  Pary  G,  Moyser  G  dan Day  N  (1992:  3)  menyatakan  partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan dalam proses formulasi, pengesahan dan
pelaksanaan  kebijakan.  Bentuk  nyata partisipasi ini adalah keterwakilan perempuan  baik  di  legislatif  maupun  di eksekutif, sehingga peran serta perempuan lebih  terwakilkan  dan  juga  partisipasi perempuan  dalam  politik  lebih  menonjol dan  tidak  termarjinalkan,  sehingga  ada sinergi  antara  kaum  laki-laki  dan  kaum perempuan  dan  tidak  ada  diskriminasi gender.
Dalam  konteks  partisipasi  politik perempuan,  diperlukan  kesadaran  yang mendalam  tentang  betapa  pentingnya perempuan untuk menentukan arah kebijakan  politik  pada  kekuasaan,  ini diperlukan untuk menyeimbangkan kebijakan  yang  pro  terhadap  perempuan, dan  tidak  melulu  berbasis  kepada  budaya patriakhi,  dimana  hirarki  tertinggi  adalah dominan laki-laki, sehingga arah kebijakan (public policy) hanya menguntungkan laki- laki saja.
Pentingnya  partisipasi  politik  bagi perempuan diesebabkan persoalan partisipasi sangat berkaitan dengan
masalah-masalah lain. Menurut MacKinnon  bahwa  ketika  hak  politik terenggut  maka  hak-hak  lainnya  akan mengikuti (terenggut pula). Politik adalah ranah  yang  sangat  fundamental  bagi pemenuhan  hak-hak  lainnya.  Hal  ini mengingatkan  kita  akan  pendapat  politik yang  mengatakan  bahwa  kekejaman politik adalah kekejaman yang  paling
menyengsarakan perempuan karena implikasinya  adalah  menggilas  hak-hak perempuan dibidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan bentuk aktifitas-aktifitas lainnya.
Pada  masa  reformasi  keterlibatan perempuan  dalam  politik  mengalami peningkatan secara bertahap dan signifikan,  perempuan  telah  diberikan peluang  dan  ruang  untuk  bersaing  dalam kontestasi politik era demokrasi yang lebih terbuka  dengan  koleganya  kaum  laki-laki dalam  perannya  di  partai  politik  dan pemilu sehingga diperlukan sebuah aturan khusus  untuk  meningkatkan  partisipasi politik  perempuan  baik  di  parlemen ataupun ekstra parlemen.
Secara  umumnya  undang-undang tentang  keterwakilan  perempuan  telah  di lakukan  melalui  sebuah  terobosan  hukum seperti  UU  No.  12  Tahun  2003  pasal  65 ayat  1  tentang  keterwakilan  perempuan oleh partai politik dalam pemilihan umum. Menunjukkan  ada  niatan  baik  dari pemerintah untuk meningkatkan pertisipasi politik perempuan dalam politik walaupun pada awal terbitnya UU tersebut keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen pada  2004  tidak  begitu  menggembirakan bagi  kelompok  perempuan  karena  pada kenyataannya  partai  politik  tentap  lebih menjamin  supremasi  laki-laki  dalam konteks persaingan politik di partai politik dan pemilihan umum.
Pada tahun 2008 terbitlah Undang- undang  No  10  tentang  Pemilihan  Umum anggota  legislative  pada  pasal  53  yang mensyaratkan  paling  sedikit  30  persen keterwakilan  perempuan  dalam  daftar calon anggota legislative  dan sebelumnya pada 6 Desember 2007 di sahkan Undang- undang  No.2  thaun  2008  tentang  partai Politik  yang  menjamin  minimum  30 persen  keterlibatan  peremopuan  dalam partai politik. Niatan baik undang-undagn tersebut  di  sahkan  adalah  dengan  tujuan agar  meningkatkan  lagi  partisipasi  politik dan keterwakilan perempuan dalam pentas politik  di  Indonesia.  Mesti  difahami bahawa selama ini keterlibatan perempuan dalam  politik  tidaklah  besar,  kebanyakan perempuan  menjadi  objek  politik  semata yaitu  dalam  konteks  pemiliha  umum perempuan hanya menjadi penonton yang datang  berbondong-bondong  ketempat pemilihan  dan  memberikan  suara  mereka ke pada calon-calon yang kebanyakan laki- laki, memang tidak dapat dihindari bahwa keterlibatan  perempuan  dalam  pemilu mendapat stigma positif ataupun negative , dan  tidak  dapat  dinafikan  bahwa  tidak banyak perempuan yang memang memiliki  kualitas  politik  yang  mumpuni baik  sebagai  kader  politik  yang  berjuang dari  bawah  dan  kemudian  sampai  kepada pentas  politik  kelas  tinggi  ataupun perempuan-perempuan yang memang berjuang dengan kualitas politik yang
berlevel  ‘bintang  lima’  sehingga  mereka mampu merebut dominasi laki-laki baik di partai  politik  ataupun  di  level  organisasi nasional lainnya.
Dalam  kebanyakan  perempuan  di parlemen  adalah  karena  pengaruh  ‘orang kuat’  di  daerahnya  baik  itu  suaminya, bapaknya,  kakeknya,  pamannya  yang kepala  daerah  ataupun  patron-patron politik  lokal,  bukan  karena  mereka  kuat secara  alamiah  dalam  belantara  politik tetapi  patron-patron  tersebut  memberikan pengaruh  yang  kuat  terhadap  pencalonan mereka,  banyak  kita  lihat  di  beberapa daerah  yang  suaminya  adalah  bupati  atau walikota  dan istrinya  adalah ketua  DPRD atau anggota legislative di daerah tersebut dan  ketika  masa  suaminya  berkuasa  akan habis mereka kemudian di gadang-gadang untuk  menggantikan  posisi  suami  mereka sebagai kepala daerah di daerah tersebut.
Walaubagaimanapun  keterwakilan perempuan di parlemen cukup menggembirakan banyak juga perempuan- perempuan yang memiliki kualitas mumpuni  di  pentas  politik  bukan  karena faktor-faktor  X  tersebut  tetapi  memang karena  mereka  memiliki  kualitas  politik ‘bintang  lima’.  Kuantitas  dan  kualitas tersebutlah  yang  sebetulnya  diharapkan dari perempuan sebagai sebuah fenomena politik  di  Indonesia  pasca  reformasi. Kualitas  diri  yang  baik  tentunya  akan memperkuat demokrasi dan politik  itu
sendiri  dan  menguntungkan  bagi  bangsa dan  negara  dalam  konteks  persaingan politik, sehingga anggapan-anggapan miring  tentang  perempuan  dalam  politik sedikit demi sedikit mampu di hilangkang dengan positif.
Indikasi meningkatnya keterwakilan perempuan dalam parleme itu terlihat dari meningkatnya  jumlah  perempuan di parlemen  dari  11.8  persen  pada  pemiliha umum legislative pada tahun 2004 menjadi 18 persen pada pemilihan umum legislative  tahun  2009.  Keterwakilan perempuan di parlemen pada 2009 tersebut menjadi  bukti  bahwa  dari  tahun  ketahun politik  menjadi  semakin  menarik  bagi perempuan  dan  perempuanpun  semakin memiliki  kesadaran  akan  posisi  politik mereka. Partai politikpun semakin membuka  peluang  kepada  perempuan untuk  bersaing  secara  terbuka  dengan koleganya  laki-laki  dalam  kontestasi politik nasional ataupun lokal.
Walaupun pada tahun 2014 keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen menurun  kembali  dari  yang  semula  18 persen  menjadi  17,  3  persen,  padahal kandidat  perempuan  yang  mencalonkan diri  dan  masuk  dalam  daftar  pemilih  dari partai politik mengalami peningkatan dari 33, 6 persen tahun 2009 menjadi 37 persen pada tahun 2014 ( http://www.beritasatu.com ). Hal ini tentunya berkaitan dengan revisi Undang-
undang No 8 tahun 2012 pemilihan umum dan  Undang-udang  No.2  tahun  2011 tentang  partai  politik  yang  mensyaratkan 30  persen  quota  pada  partai  politik  yang tertera  dalam  pasal  (5d),  dan  30  persen quota  perempuan  yang  menjadi  kandidat anggota legislative pada pasal 55. Tentunya revisi tersebut membuat kedudukan  perempuan  di  politik  cukup mendapat  tempat  dan  perhitungan  yang sangat  cermat.  Walaupun  dalam  konteks ini  bisa  dilakukan  di  level  pusat  dan provinsi tapi cukup sukar untuk dilaksanakan  pada  tataran  kabupaten/kota jauh dan terpencil.
Menurut  Nuri  Soeseno  (2014) banyak politisi perempuan yang sebenarnya memiliki kualitas yang sangat baik  dalam  pentas  politik  nasional sayangnya  perempuan-permpuan  dalam politik secara kontekstual mendapat ‘cibiran’  atau  pandangan  miring  tentang kiprah dan peranan mereka ini bisa dilihat pada  pentas  pemilihan  umum  legislative tahun  2014  banyak  tokoh-tokoh  laki-laki mendapat  pujian  dan  sanjungan  positif tentang karakter mereka yang bernilai baik berbanding  dengan  politisi  perempuan yang kecenderungannya mendapat penilaian  berbeda  dan  kebalikan  daripada politisi laki-laki. Sungguh pandangan yang bikin masygul karena rakyat memiliki pola pemikiran  dan  kecenderungan  berbeda dalam memandang sesuatu  tentunya
dilandasi  faktor  sosial,  budaya  dan pendidikan yang berbeda pula.
Sedangkan  dalam  pentas  yang berbeda,  peran  perempuan  di  gerakan masyarakat  sipil  di  Indonesia  mendapat porsi  yang  cukup  luas,  banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan yang  tumbuh  dan  berkembang  semenjak reformasi  telah  membuka  perempuan untuk  lebih  aktif  dalam  pentas  organisasi baik sosial,  budaya, ekonomi,  hukum  dan politik. Kebanyakan organisasi perempuan merupakan  organisasi  yang  bergerak dalam program advokasi dan perlindungan terhadap  kaum  marjinal  ini.  Apabila mengikut  Neng  Dara  Afifah  (2014) seorang  komisioner  perempuan  Republik Indonesia membeberkan bagaimana
tumbuh kembangnya organisasi
perempuan  terutamanya  pasca  reformasi yang mampu memberikan warna tersendiri dalam  demokrasi  Indonesia.  Sekedar menyebutkan beberapa organisasi terutamanya  KomNas  Perempuan  yang didirikan  pada  masa  Presiden  habibie menjawab  tantangan  politik  masa  transisi pasca Orde Baru.
Pada  1999  hinggalah  sekarang tercatat  banyaknya  organisasi  perempuan yang bergerak dalam bidang yang berbeda baik skala nasional ataupun lokal. Peranan mereka  adalah  melakukan  ‘tekanan’ kepada pemerintah baik pusat atau daerah untuk membuat aturan kebijakan yang
lebih  ramah  terhadap  perempuan  dan tentunya  melindungi  hak-hak  perempuan.
Antaranya adalah Komisi nasional
Perempuan (1999), kemudian ada Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA, 2000)
oraganisasi  perempuan  yang  didirikan  di Aceh sebagai  bentuk kepedulian terhadap perempuan-perempuan  yang  suaminya menjadi  korban  konflik,  kemudian  ada Yayasan Pulih (2002) yang didirikan untuk pemulihan  psikologi  perempuan  akibat dari  kekerasan  baik  dalam  rumah  tangga, konflik,  bencana  dan  bentuk  traumatik lainnya.  Selanjutnya  ada Migran  Care organisasi yang peduli terhadap nasib para pekerja yang bekerja di luar negeri dengan membincangkan  wacana-wacana  global (Neng Dara Afifa 2014).
Apabila di kembangkan lebih luas, sebenarnya  peranan  perempuan  dalam politik  tidak  saja  berada  dalam  parlemen karena  tidak  semua  perempuan  punya peluang untuk menjadi anggota parlemen, karena  tidak  mudah  untuk  berada  dalam parlemen  perlu  banyak  modal  apakah  itu modal  sosial,  modal  politik  dan  modal kapital.  Untuk  itu  kesadaran  perempuan dalam  politik  tidak  saja  bersaing  dalam pemilihan  umum  untuk  menjadi  anggota parlemen  tapi  bagaimana  perempuan mampu memberikan warna dan kesadaran politik  baik  di  parlemen  ataupun  ekstra parlementer, sehingga perempuan
memiliki  posisi  tawar  yang  bagus  untuk mampu  mendorong  kebijakan  yang  pro perempuan  dan  peduli  kepada  kedudukan perempuan.
Perempuan  dalam  politik  bisa muncul  dalam  profesi  apa  saja  baik  yang formal  ataupun  non  formal,  semua  bebas masuk  dalam  panggung  politik  dalam partai apa saja, berlatar belakang ideology apa saja sehingga ‘perang terbuka’ tersebut membuat perempuan mau tidak mau harus siap bertempur dengan modal-modal yang harus  dimiliki.  Walau  bagaimanapun kedudukan  perempuan  dalam  politik  era reformasi telah mengalami kemajuan baik secara  aturan  legal  maupun  ketertarikan perempuan  kepada  dunia  politik  yang selama  ini  adalah  panggungnya  laki-laki. Cabaran dari perempuan untuk koleganya tidak bisa dianggap main-main, walaupun bilangan perempuan dalam parlemen agak sedikit turun tetapi sikap politik perempuan  untuk  mendorong  regulasi untuk  perempuan  tidaklah  surut  sehingga aturan-aturan  politik  untuk  perempuan lebih bisa mengakomodir kepentingan para perempuan di Indonesia.
Namun  demikian,  mengikut  Luky
Sandra Amalia (2010) perjuangan perempuan  masih  menemui  jalan  berliku karena  hingga  saat  ini  untuk  mencapai wilayah  publik  (lembaga  legislatif)  harus melalui  pintu  partai  politik  sebagai  satu- satunya mesin politik di Indonesia.
Padahal,  tidak  semua  partai  politik berpihak  kepada  perempuan.  Artinya, dunia politik masih kental dengan budaya maskulinisme.  Misalnya,  rapat  partai dilakukan  pada  malam  hari  hingga menjelang subuh. Keadaan ini menyulitkan bagi perempuan, yang secara tradisional terikat dengan beban kewajiban untuk  menjaga  anak  dan  melayani  suami. Sehingga, hal tersebut menghambat perempuan  untuk  berperan  di  bidang politik. Contoh lain, mayoritas perempuan tidak  mandiri  secara  ekonomi,  artinya secara finansial  masih  bergantung kepada suami.  Oleh  karena  itu,  perempuan  harus seijin suaminya dalam hal membelanjakan uangnya,  termasuk  untuk  membelanjakan uangnya  di  bidang  politik,  terkait  dengan gerakannya  di  partai  politik.  Hal  ini berbeda  dengan  laki-laki  yang  mayoritas bertindak  sebagai  pengambil  keputusan berkaitan dengan posisinya sebagai kepala rumah tangga.
Saluran politik yang terbatas inilah salah  satu  yang  menjadi  hambatan walaupun  ada  DPD  sebagai  kamar  kedua dalam  politik,  tetapi  memang  perempuan harus mampu berjuang dengan keras agar mampu  membangkitkan  semangat  dan peranan perempuan untuk lebih kreatif dan progresif  dalam  mengejar  kualitas  dan kuantitas  anggota  parlemen  perempuan. Sangatlah penting bagi perempuan  untuk
dapat membuktikan diri walaupun tantangan terasa berat.
Pada  masa  reformasi  keterlibatan perempuan  dalam  politik  mengalami peningkatan secara bertahap dan signifikan,  perempuan  telah  diberikan peluang  dan  ruang  untuk  bersaing  dalam kontestasi politik era demokrasi yang lebih terbuka  dengan  koleganya  kaum  laki-laki dalam  perannya  di  partai  politik  dan pemilu sehingga diperlukan sebuah aturan khusus  untuk  meningkatkan  partisipasi politik  perempuan  baik  di  parlemen ataupun ekstra parlemen.
Secara  umumnya  undang-undang tentang  keterwakilan  perempuan  telah  di lakukan  melalui  sebuah  terobosan  hukum seperti  UU  No.  12  Tahun  2003  pasal  65 ayat  1  tentang  keterwakilan  perempuan oleh partai politik dalam pemilihan umum. Menunjukkan  ada  niatan  baik  dari pemerintah untuk meningkatkan pertisipasi politik perempuan dalam politik walaupun pada awal terbitnya UU tersebut keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen pada  2004  tidak  begitu  menggembirakan bagi  kelompok  perempuan  karena  pada kenyataannya  partai  politik  tentap  lebih menjamin  supremasi  laki-laki  dalam konteks persaingan politik di partai politik dan pemilihan umum.
Pada tahun 2008 terbitlah Undang- undang  No  10  tentang  Pemilihan  Umum anggota legislative pada pasal 53 yang
mensyaratkan  paling  sedikit  30  persen keterwakilan  perempuan  dalam  daftar calon anggota legislative  dan sebelumnya pada 6 Desember 2007 di sahkan Undang- undang  No.2  thaun  2008  tentang  partai Politik  yang  menjamin  minimum  30 persen  keterlibatan  peremopuan  dalam partai politik. Niatan baik undang-undagn tersebut  di  sahkan  adalah  dengan  tujuan agar  meningkatkan  lagi  partisipasi  politik dan keterwakilan perempuan dalam pentas politik  di  Indonesia.  Mesti  difahami bahawa selama ini keterlibatan perempuan dalam  politik  tidaklah  besar,  kebanyakan perempuan  menjadi  objek  politik  semata yaitu  dalam  konteks  pemiliha  umum perempuan hanya menjadi penonton yang datang  berbondong-bondong  ketempat pemilihan  dan  memberikan  suara  mereka ke pada calon-calon yang kebanyakan laki- laki, memang tidak dapat dihindari bahwa keterlibatan  perempuan  dalam  pemilu mendapat stigma positif ataupun negative , dan  tidak  dapat  dinafikan  bahwa  tidak banyak perempuan yang memang memiliki  kualitas  politik  yang  mumpuni baik  sebagai  kader  politik  yang  berjuang dari  bawah  dan  kemudian  sampai  kepada pentas  politik  kelas  tinggi  ataupun perempuan-perempuan yang memang berjuang  dengan  kualitas  politik  yang berlevel  ‘bintang  lima’  sehingga  mereka mampu merebut dominasi laki-laki baik di
partai  politik  ataupun  di  level  organisasi nasional lainnya.
Dalam  kebanyakan  perempuan  di parlemen  adalah  karena  pengaruh  ‘orang kuat’  di  daerahnya  baik  itu  suaminya, bapaknya,  kakeknya,  pamannya  yang kepala  daerah  ataupun  patron-patron politik  lokal,  bukan  karena  mereka  kuat secara  alamiah  dalam  belantara  politik tetapi  patron-patron  tersebut  memberikan pengaruh  yang  kuat  terhadap  pencalonan mereka,  banyak  kita  lihat  di  beberapa daerah  yang  suaminya  adalah  bupati  atau walikota  dan istrinya  adalah ketua  DPRD atau anggota legislative di daerah tersebut dan  ketika  masa  suaminya  berkuasa  akan habis mereka kemudian di gadang-gadang untuk  menggantikan  posisi  suami  mereka sebagai kepala daerah di daerah tersebut.
Walaubagaimanapun  keterwakilan perempuan di parlemen cukup menggembirakan banyak juga perempuan-
perempuan yang memiliki kualitas mumpuni  di  pentas  politik  bukan  karena faktor-faktor  X  tersebut  tetapi  memang karena  mereka  memiliki  kualitas  politik ‘bintang  lima’.  Kuantitas  dan  kualitas tersebutlah  yang  sebetulnya  diharapkan dari perempuan sebagai sebuah fenomena politik  di  Indonesia  pasca  reformasi. Kualitas  diri  yang  baik  tentunya  akan memperkuat  demokrasi  dan  politik  itu sendiri  dan  menguntungkan  bagi  bangsa dan negara dalam konteks  persaingan
politik, sehingga anggapan-anggapan miring  tentang  perempuan  dalam  politik sedikit demi sedikit mampu di hilangkang dengan positif.
Indikasi meningkatnya keterwakilan perempuan dalam parleme itu terlihat dari meningkatnya  jumlah  perempuan di parlemen  dari  11.8  persen  pada  pemiliha umum legislative pada tahun 2004 menjadi 18 persen pada pemilihan umum legislative  tahun  2009.  Keterwakilan perempuan di parlemen pada 2009 tersebut menjadi  bukti  bahwa  dari  tahun  ketahun politik  menjadi  semakin  menarik  bagi perempuan  dan  perempuanpun  semakin memiliki  kesadaran  akan  posisi  politik mereka. Partai politikpun semakin membuka  peluang  kepada  perempuan untuk  bersaing  secara  terbuka  dengan koleganya  laki-laki  dalam  kontestasi politik nasional ataupun lokal.
Walaupun pada tahun 2014 keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen menurun  kembali  dari  yang  semula  18 persen  menjadi  17,  3  persen,  padahal kandidat  perempuan  yang  mencalonkan diri  dan  masuk  dalam  daftar  pemilih  dari partai politik mengalami peningkatan dari 33, 6 persen tahun 2009 menjadi 37 persen pada tahun 2014 ( http://www.beritasatu.com ). Hal ini tentunya berkaitan dengan revisi Undang- undang No 8 tahun 2012 pemilihan umum dan    Undang-udang    No.2   tahun    2011
tentang  partai  politik  yang  mensyaratkan 30  persen  quota  pada  partai  politik  yang tertera  dalam  pasal  (5d),  dan  30  persen quota  perempuan  yang  menjadi  kandidat anggota legislative pada pasal 55. Tentunya revisi tersebut membuat kedudukan  perempuan  di  politik  cukup mendapat  tempat  dan  perhitungan  yang sangat  cermat.  Walaupun  dalam  konteks ini  bisa  dilakukan  di  level  pusat  dan provinsi tapi cukup sukar untuk dilaksanakan  pada  tataran  kabupaten/kota jauh dan terpencil.
Menurut  Nuri  Soeseno  (2014) banyak politisi perempuan yang sebenarnya memiliki kualitas yang sangat baik  dalam  pentas  politik  nasional sayangnya  perempuan-permpuan  dalam politik secara kontekstual mendapat ‘cibiran’  atau  pandangan  miring  tentang kiprah dan peranan mereka ini bisa dilihat pada  pentas  pemilihan  umum  legislative tahun  2014  banyak  tokoh-tokoh  laki-laki mendapat  pujian  dan  sanjungan  positif tentang karakter mereka yang bernilai baik berbanding  dengan  politisi  perempuan yang kecenderungannya mendapat penilaian  berbeda  dan  kebalikan  daripada politisi laki-laki. Sungguh pandangan yang bikin masygul karena rakyat memiliki pola pemikiran  dan  kecenderungan  berbeda dalam  memandang  sesuatu  tentunya dilandasi  faktor  sosial,  budaya  dan pendidikan yang berbeda pula.
Sedangkan  dalam  pentas  yang berbeda,  peran  perempuan  di  gerakan masyarakat  sipil  di  Indonesia  mendapat porsi  yang  cukup  luas,  banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan yang  tumbuh  dan  berkembang  semenjak reformasi  telah  membuka  perempuan untuk  lebih  aktif  dalam  pentas  organisasi baik sosial,  budaya, ekonomi,  hukum  dan politik. Kebanyakan organisasi perempuan merupakan  organisasi  yang  bergerak dalam program advokasi dan perlindungan terhadap  kaum  marjinal  ini.  Apabila mengikut  Neng  Dara  Afifah  (2014) seorang  komisioner  perempuan  Republik Indonesia membeberkan bagaimana tumbuh kembangnya organisasi perempuan  terutamanya  pasca  reformasi yang mampu memberikan warna tersendiri dalam  demokrasi  Indonesia.  Sekedar menyebutkan beberapa organisasi terutamanya  KomNas  Perempuan  yang didirikan  pada  masa  Presiden  habibie menjawab  tantangan  politik  masa  transisi pasca Orde Baru.
Pada  1999  hinggalah  sekarang tercatat  banyaknya  organisasi  perempuan yang bergerak dalam bidang yang berbeda baik skala nasional ataupun lokal. Peranan mereka  adalah  melakukan  ‘tekanan’ kepada pemerintah baik pusat atau daerah untuk  membuat  aturan  kebijakan  yang lebih  ramah  terhadap  perempuan  dan tentunya melindungi hak-hak  perempuan.
Antaranya adalah Komisi nasional
Perempuan (1999), kemudian ada Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA, 2000)
oraganisasi  perempuan  yang  didirikan  di Aceh sebagai  bentuk kepedulian terhadap perempuan-perempuan  yang  suaminya menjadi  korban  konflik,  kemudian  ada Yayasan Pulih (2002) yang didirikan untuk pemulihan  psikologi  perempuan  akibat dari  kekerasan  baik  dalam  rumah  tangga, konflik,  bencana  dan  bentuk  traumatik lainnya.  Selanjutnya  ada Migran  Care organisasi yang peduli terhadap nasib para pekerja yang bekerja di luar negeri dengan membincangkan  wacana-wacana  global (Neng Dara Afifa 2014).
Apabila di kembangkan lebih luas, sebenarnya  peranan  perempuan  dalam politik  tidak  saja  berada  dalam  parlemen karena  tidak  semua  perempuan  punya peluang untuk menjadi anggota parlemen, karena  tidak  mudah  untuk  berada  dalam parlemen  perlu  banyak  modal  apakah  itu modal  sosial,  modal  politik  dan  modal kapital.  Untuk  itu  kesadaran  perempuan dalam  politik  tidak  saja  bersaing  dalam pemilihan  umum  untuk  menjadi  anggota parlemen  tapi  bagaimana  perempuan mampu memberikan warna dan kesadaran politik  baik  di  parlemen  ataupun  ekstra parlementer, sehingga perempuan memiliki  posisi  tawar  yang  bagus  untuk mampu mendorong kebijakan yang pro
perempuan  dan  peduli  kepada  kedudukan perempuan.
Perempuan  dalam  politik  bisa muncul  dalam  profesi  apa  saja  baik  yang formal  ataupun  non  formal,  semua  bebas masuk  dalam  panggung  politik  dalam partai apa saja, berlatar belakang ideology apa saja sehingga ‘perang terbuka’ tersebut membuat perempuan mau tidak mau harus siap bertempur dengan modal-modal yang harus  dimiliki.  Walau  bagaimanapun kedudukan  perempuan  dalam  politik  era reformasi telah mengalami kemajuan baik secara  aturan  legal  maupun  ketertarikan perempuan  kepada  dunia  politik  yang selama  ini  adalah  panggungnya  laki-laki. Cabaran dari perempuan untuk koleganya tidak bisa dianggap main-main, walaupun bilangan perempuan dalam parlemen agak sedikit turun tetapi sikap politik perempuan  untuk  mendorong  regulasi untuk  perempuan  tidaklah  surut  sehingga aturan-aturan  politik  untuk  perempuan lebih bisa mengakomodir kepentingan para perempuan di Indonesia.
Namun  demikian,  mengikut  Luky Sandra Amalia (2010) perjuangan perempuan  masih  menemui  jalan  berliku karena  hingga  saat  ini  untuk  mencapai wilayah  publik  (lembaga  legislatif)  harus melalui  pintu  partai  politik  sebagai  satu- satunya  mesin  politik  di  Indonesia. Padahal,  tidak  semua  partai  politik berpihak kepada perempuan. Artinya,
dunia politik masih kental dengan budaya maskulinisme.  Misalnya,  rapat  partai dilakukan  pada  malam  hari  hingga menjelang subuh. Keadaan ini
menyulitkan bagi perempuan, yang secara tradisional terikat dengan beban kewajiban untuk  menjaga  anak  dan  melayani  suami. Sehingga, hal tersebut menghambat perempuan  untuk  berperan  di  bidang politik. Contoh lain, mayoritas perempuan tidak  mandiri  secara  ekonomi,  artinya secara finansial  masih  bergantung kepada suami.  Oleh  karena  itu,  perempuan  harus seijin suaminya dalam hal membelanjakan uangnya,  termasuk  untuk  membelanjakan uangnya  di  bidang  politik,  terkait  dengan gerakannya  di  partai  politik.  Hal  ini berbeda  dengan  laki-laki  yang  mayoritas bertindak  sebagai  pengambil  keputusan berkaitan dengan posisinya sebagai kepala rumah tangga.
Saluran politik yang terbatas inilah salah  satu  yang  menjadi  hambatan walaupun  ada  DPD  sebagai  kamar  kedua dalam  politik,  tetapi  memang  perempuan harus mampu berjuang dengan keras agar mampu  membangkitkan  semangat  dan peranan perempuan untuk lebih kreatif dan progresif  dalam  mengejar  kualitas  dan kuantitas  anggota  parlemen  perempuan. Sangatlah  penting  bagi  perempuan  untuk dapat membuktikan diri walaupun tantangan terasa berat.
Faktor-Faktor Penghambat Politik

## Perempuan
1. Adanya  persepsi  yang  salah  dari perempuan bahwa politik  itu domainnya laki-laki, dan politik itu penuh  dengan  kekerasan  dan anarkisme dan sesuatu yang kotor. Persepsi  ini  terpendam  dalam pemikiran kebanyakan perempuan- perempuan  di  Indoensia,  apalagi perempuan-perempuan yang tinggal didaerah-daerah yang memiliki  akses  informasi  yang kurang,  sehingga  doktrin-doktrin politik seperti diatas yang menyatakan  bahwa  politik  adalah wilayah laki-laki dan kotor terbenam dalam pemikiran mereka dan  mereka  memiliki  pemahaman yang  salah,  dan  ini  haruslah dirubah  dan  dipahami  oleh  para perempuan dimanapun, tidak hanya dikota-kota  besar  akan  tetapi  juga dikota-kota kecil dan terpencil.
2. Tidak  ada  kepercayaan  diri  yang tinggi dan keberanian dari perempuan  untuk  bersaing  dengan koleganya para laki-laki. Persoalan kepercayaan  diri  ini  merepuakan salah satu faktor yang penting yang menghambat  partisipasi  politik perempuan di era reformasi.
Perempuan merasa inferiror dihadapan laki-laki ketika mereka 34
berlawanan baik secara pemahaman,  pemikiran  dan  juga argumen. Baik dalam keanggotaan partai  politik  maupun  ketika  harus bersaing  dengan  kolega  mereka laki-laki dalam mengarungi pemilihan  umum  baik  kepala daerah maupun legislativ. Kepercayaan diri ini bermula dari kurangnya pengetahuan perempuan dalam politik, pendidikan politik mereka harus segera ditingkatkan. Pengalaman-pengalaman berorganisasipun   terasa   kurang karena   kebanyakan  perempuan jarang aktiv dalam    kegiatan- kegiatan organisasi yang banyak menguras waktu mereka baik di organisasi level terbawah maupun atas.
3. Budaya di masayarkat, masyarakat terutama  kelompok  perempuan masih  berfikiran  soal  budaya politik  yang  menyatakan  bahwa laki-laki  adalah  pemimpin  dan budaya patriakhi begitu dominannya  di  Indonesia  ini.
Mindset seperti ini yang kemudian
menjadi budaya dimasyarakat
Indonesia,  bahwa  laki-laki  adalah
pemimpin mereka, perempuan tidak  diharuskan  untuk  menjadi pemimpin walaupun kalau
perempuan mampu mereka  bisa
menjadi  pemimpin.  Akan  tetapi ketika partisipasi politik perempuan  ini  aktif  tidak  mereka akan mampu mengkritisi kepemimpinan kaum laki-laki yang mungkin menyimpang atau menyeleweng dari pakemnya. Sehingga budaya politik yang salah dapt  hilang  dan  memunculkan budaya politik yang baru dan lebih memihak  kepada  semua  elemen masyarkat  apakah  itu  laki-laki ataupun perempuan.
4. Faktor keuangan. Selama ini keuangan  dalam  sebuah  keluarga masih  didominasi  oleh  para  laki- laki sehingga masih agak sulit bagi perempuan  untuk  mendapatkan dana  yang  sesuai  terutama  untuk keperluan politik, apakah itu berkontribusi  dalam  partai  politik apalagi  harus  bersaing  dalam pemilihan  umum  kepala  daerah. Perempuan yang tidak mandiri dan terlalu bergantung kepada laki-laki akan  membawa  persoalan  ini, sehingga ketika perempuan mampu mengelola  keuangan  dengan  baik dan mandiri akan membuat perempuan mampu mendanai
kehidupan politiknya sendiri.
5. Kualitas,  salah  satu  alasan  dan penghambat perempuan untuk bersaing dengan laki-laki  adalah
soal kualitas, baik dari segi mental, pendidikan,  pengalaman  terutama perempuan-perempuan  di  daerah atau kota–kota kecil, Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya kalaulah perempuan itu mau bersaing dan memiliki kualifikasi yang baik tentunya akan berbanding  lurus  dengan  kualitas yang  baik  pula,  akan  tetapi  untuk sementara itu hanya terjadi di kota besar saja ataupun di daerah-daerah yang  akses  politiknya  baik,  tidak seperti  dibeberapa  kabupaten  kota ataupun daerah otonomi baru.

## Kesimpulan
Dalam hal partisipasi politik perempuan  memang  masih  kalah  dengan laki-laki,  sehingga  diperlukan  solusi  dan juga  mungkin  pemicu  bagi  perempuan Indonesia untuk lebih bergiat lagi berusaha menyetarakan diri  dengan laki-laki  dalam konteks  politik,  karena  potensi  politik perempuan  Indonesia  sangat  besar  sekali hal ini bisa dilihat dari setiap penyelenggaraan  pemilihan  umum  baik pusat  ataupun  daerah,  dimana  dari penyelenggaraan  tersebut  tidak  banyak perbedaan  yang  signifikan  dalam  hal jumlah  pemilih  perempuan  tapi  sangat signifikan ketika dalam kontestasi politik.
Perempuan  banyak  yang  masih tenggelam dalam stigma-stigma negatif
tentang politik dan partisipasi politik  itu sendiri, perlu ada motivasi yang besar dari setiap elemen masyarkat untuk memajukan budaya partisipasi politik perempuan  ini, sehingga dalam ruang lingkup yang  kecil sekalipun perempuan mampu mewujudkan kesetaraan    mereka dengan laki-laki. Bahwa perempuan mampun duduk  sama rendah dan berdiri sama  tinggi dengan laki-laki, dan aktif dalam     setiap pengambilan keputusan, apalagi menyangkut hal-hal yang  berhubungan dengan perempuan  seperti  pendidikan, kesehatan,  kesejahteraan    ekonomi   dan sosial, hukum, dan pengambilan kebijakan.
Perempuan harus berani keluar dari zona yang membuat mereka termarjinalkan, dogma-dogma yang menyatakan  bahwa  perempuan  hanya urusan  kasur,  sumur  dan  dapur  harus diubah  dan  dihilangkan,  stigma  yang menyatakan bahwa politik adalah wilayah laki-laki,  politik  adalah  keras  dan  kotor, politik  adalah  sesuatu  yang  anarkis haruslah disingkirkan dari pikiran perempuan  Indonesia,  karena  stigma negatif  tersebut  hanya  akan  membuat perempuan  semakin  terpuruk  dan  tidak berani keluar memperjuangkan hak mereka secara politik.
Ini  bisa  dilihat  dari,  masih  tidak adanya  perempuan  yang  ikut  bersaing dalam  pemilihan  kepala  daerah  ataupun legislatif, tidak banyak perempuan yang
terlibat  aktif  dalam  gerakan-gerakan politik  dalam  rangka  mengawal  proses politik,  sampai  terjadinya  pengambilan kebijakan,  selain  hanya  sebagai  pemilih dalam  pemilihan  umum.  Rendahnya partisipasi  politik  perempuan  hanya  akan menimbulkan  kerugian  untuk  perempuan itu  sendiri,  karena  perempuan  tidak  mau dan tidak  mampu  untuk memperjuangkan hak-hak  perempuan  kearah  yang  lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Almond,  Gabriel  A.  1974 The  Study  of Comparative  Politic .  Boston  :
Little Brown & Company.
Almond,  Gabriel  A  dan  Sidney  Verba. 1963. The  Civic  Culture .  New Jersey : Priceton University Press
Budiardjo,  Miriam.  2005. Dasar  –  Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi) . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Budiardjo Miriam.1982. Masalah Kenegaraan . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Fakih,  Mansour.  2002. Runtuhnya  Teori
Pembangunan  dan  Globalisasi .
Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  dan
Insist Press.
G.  Pary,  Moyser  G  dan  Day  N. Political Participation  and  Democati  in Britain .  Cambride.  The  Press Syndicate  of  The  University  of Cambride. 1992. Gafar,  Affan.  1999. Politik  Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi .
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Huntington,  Samuel  P  dan  Joan  Nelson.
Partisipasi Politik . Jakarta : Rineka Cipta. 1994.
Imawan, Riswadha. 1991. Pemilu Sebagai Mekanisme  Demokrasi  Politik  di Indonesia . Prospektif No 2 Vol. 3.
Indar Parawansa, Khofifah.2002. Hambatan  Terhadap  Partisipasi Politik Perempuan . Dapat diakses pada http://www.idea.int/publications/wi p/upload/CS-Indonesia.pdf Kantaprawira, Rusadi. 1988. Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar . Bandung :Sinar Baru
Koentjaraningrat. 1980. Metode Penelitian Sosial .  Jakarta  :  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Lareau,  A.  and  Shultz,  J.  1996. Journey Throught  Etnography  :  Realistic account  of  Fieldwork. Boulder, Colo: Westview Press.
Luky  Sandra  Amalia.  2010.  Kiprah Perempuan  di  Ranah  Politik  dari masa  ke  masa.  Di  unduh  dari http://www.politik.lipi.go.id/kolom /296-kiprah-perempuan-di-ranah- politik-dari-masa-ke-masa
Marbun,  B.N.  2005. Kamus  Politik . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Mas’oed,  Michael  dan  Philliph  Altoff. 1989. Perbandingan Sistem politik . Yogyakarta : Gadjah Mada Press.
Mackinnon, Catherine A. 1989. Toward a Feminist  Theory  of  The  State . Harvard: Harvard University Press.
Naqiyah, Najlah. 2005. Otonomi Perempuan .  Malang:  Bayumedia
Publishing. Neng    Dara Afifa.     2014. Gerakan Perempuan  di    Era  Reformasi  : Capaian   dan  tantangan.    Tulisan untuk hari Kartini 2014. Di unduh dari https://www.komnasperempuan.go.i d/wp- content/uploads/2014/04/GERAKA N-PEREMPUAN-DI-ERA- REFORMASI_Neng-Dara-Affiah-
21-April-2014.pdf Nurhidayah.2012. Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan dalam  Pengambilan  Kebijakan . Journal of Education Social Studies. JESS (1) (1) (2012) dapat diakses di http://journal.unnes.ac.id/sju/index. php/jess
Nuri  Soeseno.  2014. Female  politician in political  parties  of  2014  election  : Descriptive
Representation vs Substantive Representation. Dalam
‘Indonesia  Female  Journal.  Vol  2. No. 2. Agustus 2014. Hal : 4-31.
http://www.beritasatu.com/nasional/21032 7-kuota-30-keterwakilan- perempuan-di-parlemen-gagal- tercapai.html
Peraturan Lengkap Pilkada .2006. Jakarta : Sinar Grafika. Rush,  Michael  dan  Phillip  Altoff.  1986. Pengantar Sosiologi Politik . Jakarta  :  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Surbakti,  Ramlan.  1999. Memahami  Ilmu Politik .  Jakarta  :  PT  Gramedia Utama.

## Undang  –  Undang  Otonomi  Daerah
Terbaru . 2005. Yogyakarta  :
Pustaka Pelajar.
Zainuri,  M.  2007. Partisipasi  Politik Perempuan  (Perspektif  Tradisi Islam Lokal Kudus), Tesis Magister Ilmu  Politik  Pada  Program  Pasca Sarjana  Universitas  Diponegoro. Semarang: Universitas Diponegoro .

## Sumber Internet
http://psychemate.blogspot.com/2007/12/t eori-gender.html
www.asiandevbank.org www.rahima.or.id