## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## LEGAL PROTECTION BY INVESTIGATORS AGAINST WOMEN DEALING WITH THE LAW IN NARCOTIC CRIMINAL ACTIONS
Martadius 1* , Philips A. Kana 2 , Fahmiron 3
1,2,3 Program Megister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
*Corresponding Author: maradius77@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 14/04/2023 Perlindungan  hukum oleh  penyidik pada  Direktorat  Reserse  Narkotika  Dan  Obat Berbahaya  Polda  Sumbar  terhadap  perempuan  berhadapan  dengan  hukum  pada tindak  pidana  narkotika  adalah  dengan  menfokuskan  pengungkapan  perkara terhadap  bandar  besarnya  bukan  perempuan  yang  menjadi  kurir  karena  mereka hanya  dimanfaatkan  dengan  iming-iming  dan  tipu  muslihat  bandar  besar. Perlindungan yang diberikan diantaranya dalam hal penggeledahan anggota tubuh yang  dilakukan  oleh  Polisi  Wanita  (Polwan).  Tempat  penahanan  khusus  bagi pelaku  perempuan  ditempatkan  pada  tempat  khusus  yang  disediakan  penyidik. Bagi  perempuan  ada  yang  didampingi  oleh  tenaga  psikolog  dalam pemeriksaannya  oleh  penyidik  apabila  diperlukan.  Hambatan  Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pengedar Narkotika Pada Tahap Penyidikan Oleh  Direktorat  Reserse  Narkotika  Dan  Obat  Berbahaya  Polda  Sumbar  adalah Faktor  sarana  dan  belum  adanya  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK).  Kurangnya Personil penyidik polisi wanita (polwan) terutama dalam hal penangkapan.
Direvisi, 16/06/2023 Dipublikasi, 05/07/2023
Kata Kunci:
Perempuan; Penyidikan; Kurir; Narkotika

## Abstract
Keywords: Women; Investigation; Courier; Narcotics Legal  protection  by  investigators  at  the  Narcotics  and  Dangerous  Drugs Investigation Directorate of the West Sumatra Police for women dealing with the law on narcotics crimes is to focus on disclosing cases against the dealer, not the women  who  become  couriers,  because  they  are  only  used  by  the  lure  and deception  of  the  big  dealer.  The  protection  provided  includes  searches  of  limbs carried  out  by  female  police  officers  (Polwan).  A  special  place  of  detention  for female  offenders  is  placed  in  a  special  place  provided  by  the  investigator.  For women,  there  are  those  who  are  accompanied  by  psychologists  in  their examinations  by  investigators  if  necessary.  Obstacles  to  Legal  Protection  for Women  as  Narcotics  Dealers  at  the  Investigation  Stage  by  the  Directorate  of Narcotics  and  Dangerous  Drugs  Investigation  of  the  West  Sumatra  Regional Police  are  the  facility  factor  and  the  absence  of  a  Special  Service  Room  (RPK). Lack of female police investigators (polwomen), especially in terms of arrests.

## PENDAHULUAN
Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara  ekonomis  dan  psikologis  serta  melanggar  hukum  yang  berlaku  dalam  Negara Indonesia juga norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, kejahatan atau tindak kriminal merupakan “perbuatan menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat,  tidak  ada  masyarakat  yang  sepi  dari  kejahatan. 1 Oleh  karena  itu,  selalu diusahakan  berbagai  upaya  untuk  menanggulangi  kejahatan  tersebut,  meskipun  dalam
1 IS. Heru Permana, Politik Kriminal, Univeritas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 11
kenyataannya sangat  sulit  untuk  memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. 2
Di  Indonesia  saat  ini  angka  penyalahgunaan  narkoba  telah  mencapai  titik  yang mengkhawatirkan,  karena  pada  saat  sekitar  awal  tahun  1990-an  masalah  narkotika  masih belum  popular  dan  oleh  jaringan  pengedar  hanya  dijadikan  sebagai  negara  transit  saja, belakangan  ini  telah  dijadikan  sebagai  negara  tujuan  atau  pangsa  pasar  dan  bahkan dinyatakan sebagai negara produsen/pengekspor narkotika terbesar di dunia. 3
Hasil  penyidikan  akan  menjadi  bukti  awal  sebagai  dasar  diadakannya  penuntutan membuat  proses  penyidikan  menjadi  suatu  proses  hukum  yang  patut  dicermati.  Penyidikan dengan prosedur yang sama juga dilakukan terhadap tersangka perempuan. Berdasarkan Data Badan Narkotika Nasional (BNN) Pada tahun 2018-2022 mencatat 4.297 perempuan terlibat dalam peredaran gelap narkotika di Indonesia. 4 Jumlah itu mengkhawatirkan karena semakin meningkatnya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh wanita. Mengenai keterlibatan wanita dalam  peredaran  narkotika  di  Kota  Padang  untuk  setiap  tahunnya  dari  tahun  2017  sampai dengan  tahun  2021  menunjukkan  angka  yang  bervariasi.  Untuk  tahun  2017  jumlah  tindak kejahatan narkotika di Kota Padang adalah sebanyak 77 kasus dimana yang berjenis kelamin wanita  sebanyak  9  orang  Ibu  rumah  tangga,  1  orang  Mahasiswi,  1  orang  Wiraswasta  atau sebesar  14,28%.  Tahun  2018  ada  sebanyak  113  kasus  dimana  yang  melibatkan  wanita sebanyak  7  orang  Ibu  rumah  tangga,  3  orang  wiraswasta  atau  sebesar  8,9%.  Untuk  tahun 2019 ada sebanyak 88 kasus  dimana yang melibatkan ibu  rumah tangga  sebanyak 12 orang atau  sebesar  13,6%. 5 Tahun  2020  ada  sebanyak  105  kasus  dimana  yang  melibatkan  ibu rumah tangga sebanyak 10 orang atau sebesar 9,5%. Dan untuk tahun 2021 kisaran dari bulan Januari – Juli ada sebanyak 54 kasus dimana yang melibatkan ibu rumah tangga sebanyak 10 orang atau sebesar 1,85%. 6
Berdasarkan  angka  diatas  dapat  dilihat  keberadaan  wanita  sangat  potensial  dalam  hal perkembangan kejahatan peredaran narkotika khususnya yang paling dominan menjadi kurir narkotika yaitu ibu rumah tangga. Dalam hal ini, Keterlibatan seorang wanita menjadi pelaku kriminal  seperti  kurir  narkoba  perlu  dikaji  kembali.  Banyak    faktor  yang  menyebabkan mereka terlibat dalam perdagangan dan peredaran narkoba. Chris Corrin menegaskan hampir di semua Negara penyebab utama keterlibatan wanita dalam rantai peredaran global narkoba adalah  kemiskinan.  Kemiskinan  tidak  hanya  memarjinalkan  perempuan  di  berbagai  sendi kehidupan, tetapi juga menyeret mereka dalam kriminalitas. 7
Pada tahun 2020, Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil menangkap seorang perempuan kurir narkoba inisial NW dengan barang bukti berat bruto sekitar 1 kilogram narkotika jenis shabu.  Kemudian  dilakukan  proses  penyidikan.  Namun  terdapat  berbagai  permasalahan ketika  dilakukan  upaya  paksa  dalam  penyidikan  karena  kondisi  tersangka  sebagai  seorang perempuan dan memiliki seorang anak yang masih balita. Permasalahan yang dibahas adalah
2 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia , PT.Refika Aditama, Jakarta, 2002, hlm. 15
3 Tempo interaktif, Indonesia Kini Jadi Pengekspor Narkoba , http://www.tempo.co.id, diakses 25 Juni 2022
4 https://www. perempuan dalam bisnis Narkoba, diakses pada tanggal 16 Juni 2022
5 Bagian Administrasi Ditresnarkoba Polda Sumbar Tahun 2022.
6 Ibid.
7 Ferawati,  “Urgensi Rechtsvinding dan  Rechtsverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan  Keadilan  Terhadap  Perempuan  Pengedar  Narkotika”,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum Universitas Riau, Vol. 6 No. 1 Agustus 2015- Januari 2018, hlm. 113.
perlindungan hukum  oleh penyidik pada Direktorat  Reserse Narkotika Dan Obat  Berbahaya Polda Sumbar terhadap perempuan berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkotika.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder dan data primer.  Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Perlindungan  Hukum  Oleh  Penyidik  Pada  Direktorat  Reserse  Narkotika  Dan  Obat Berbahaya  Polda  Sumbar  Terhadap  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum  Pada Tindak Pidana Narkotika
Tindak pidana narkotika masih saja terjadi di wilayah hukum Polda Sumbar. Meskipun pemerintah  sudah  sangat  perhatian  dengan  masalah  penyalahgunaan  narkotika  ini  dengan membuat  aturan  berupa  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang didalamnya  ada  jenis  pidana  mati,  pidana  penjara  pidana  seumur  hidup,  pidana  penjara maksimum 20 tahun, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran  rupiah  agar  adanya  rasa  takut  untuk  tidak  terlibat  dalam  penyalahgunaan  narkoba, tetapi  masih  saja  terjadi  kasus-kasus  mengenai  penyalahgunaan  narkotika.  Pada  zaman sekarang,  penyalahgunaan  narkotika  itu  tidak  hanya  memandang  usia  dan  jenis  kelamin, dimana biasannya seorang laki-laki yang terlibat dalam kejahatan narkotika, mirisnya seorang perempuan  pun  turut  serta  dalam  kejahatan  narkotika  tersebut.  Dimana  kasus  ini  penulis temukan di wilayah hukum Polda Sumbar.
Di  antara  jumlah  penyalahgunaan  narkotika  pada  tiap  tahunnya,  penulis  tertarik mengangkat  mengenai  pengedar  narkotika  yang  dilakukan  oleh  seorang  perempuan  di wilayah hukum Polda Sumbar. Dimana pada tahun 2019 jumlah pengedar perempuan adalah 61  orang,  dan  tahun  2020  jumlah  pengedar  perempuan  adalah  39  orang  serta  tahun  2021 jumlah  pengedar  perempuan  adalah  40  orang.  Dimana  dapat  dilihat  bahwasanya  pengedar perempuan mengalami penurunan tetapi masih saja ditemukannya tiap tahunnya berkasus di wilayah  hukum  Polda  Sumbar.  Artinya  disini  terkait  masalah  perempuan  sebagai  pengedar narkotika  di  wilayah  hukum  Polda  Sumbar  masih  mengalami  problem  terkait  perlindungan hukumnya.
Perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum  seringkali  masih  dipenuhi  dengan problem.  Padahal,  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  memastikan  bahwa  perempuan mendapatkan  keadilan  serta  bebas  dari  segala  diskriminasi  dalam  sistem  peradilan.  Karena kerap  kali  perempuan  tidak  mendapatkan  hal  tersebut  dalam  setiap  level  proses  hukum. Seringkali  perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum  dengan  kasus  narkotika.  Perempuan pelaku  pengedar  tindak  pidana  narkotika  pada  pemeriksaan  mengalami  tekanan  baik  dari penyidik ataupun komplotan pengedar narkotika lainnya. Maka di sinilah peran pendamping untuk memastikan korban merasa aman dalam setiap proses mencari keadilan di mata hukum dan memastikan pasal yang menjerat pelaku adalah pasal yang paling tepat.
Proses hukum yang dialami perempuan memang tidaklah mudah dan singkat. Dari latar belakang  kepahitan  yang  dirasakan  perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum,  beberapa regulasi kemudian di terbitkan dalam rangka untuk memastikan akses terhadap keadilan dan
peradilan  yang  bebas  dari  diskriminasi  bagi  perempuan  dan  anak.  Yaitu  dengan  adanya  SK Ketua  Mahkamah  Agung  No.88/KMA/SK/V/2016  tentang  Pembentukan  kelompok  Kerja Perempuan  dan  Anak.  Perwakilan  dari  kelompok  kerja  tersebut  kemudian  mengikuti lokakarya  Hakim  Perempuan  se-Asia  Tenggara  di  Bangkok  pada  bulan  Juni  2016  yang memuat terkait konsep dasar tentang Gender, penerapan prinsip kesetaraan gender, panduan dalam  menerapkan  perspektif  gender  saat  mengadili  perkara,  dan  rekomendasi  bagi  Negara peserta  lokakarya  untuk  mengembangkan  sistem  peradilan  yang  lebih  sensitif  gender.  Di Indonesia, bentuk tindak lanjut dari lokakarya itu adalah Mahkamah Agung (MA) berencana membuat  peraturan  terkait  penanganan  perempuan  di  pengadilan.  Hingga  akhirnya  pada  4 Agustus  2017  MA  akhirnya  mengesahkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  No.03 Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum. Namun  belum  ada  aturan  yang  khusus  mengatur  tentang  perlakuan  penyidik  terhadap tersangka perempuan.
Berdasarkan  penelitian,  aparat  penegak  hukum  khususnya  kepolisian  melakukan penahanan  terhadap  perempuan  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  narkoba.  Hal  ini dilakukan karena kepolisian sebagai aparat penegak hukum menganggap tindak pidana yang dilakukan tersebut adalah tindak pidana yang diancam dengan tujuh (7) tahun penjara. Alasan demikian memang dibenarkan. Namun perlu dicatat bahwa perempuan menjadi kurir narkoba adalah perbuatan yang pertama kali mereka lakukan (bukan residiv) dan apabila dikaji lebih jauh mereka bukan bagian dari jaringan distribusi narkoba melainkan sekelompok anak yang dimanfaatkan  tenaganya  untuk  membantu  peredaran  narkoba.  Apabila  penegak  hukum menemukan  keterlibatan  perempuan  dalam  peredaran  narkoba  yang  harus  dikejar  adalah bandar  besarnya  bukan  perempuan  yang  menjadi  kurir  mereka  hanya  dimanfaatkan  dengan iming-iming  dan  tipu  muslihat  bandar  besar,  sehingga  penegak  hukum  harus  bisa  lebih pandai dari pengedar narkoba.
Efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum  dapat  melihat  pada  Teori  Sistem  Hukum  Menurut Lawrence  M.  Friedman,  seorang  profesor  di  bidang  hukum,  sejarawan  yang  juga  pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada elemen utama dari sistem hukum ( legal system ), yaitu Struktur Hukum (Legal Structure). Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut  sebagai  sistem  Struktural  yang  menentukan  bisa  atau  tidaknya  hukum  itu dilaksanakan  dengan  baik.  Struktur  hukum  berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  1981  meliputi: mulai  dari  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Badan  Pelaksana  Pidana  (Lapas). Kewenangan  lembaga  penegak  hukum  dijamin  oleh  undang-  undang.  Sehingga  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  pemerintah dan  pengaruh-pengaruh  lain.  Terdapat  adagium  yang  menyatakan  “ fiat  justitia  et  pereat mundus” meskipun  dunia  ini  runtuh  hukum  harus  ditegakkan.  Hukum  tidak  dapat  berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa  bagusnya  suatu  peraturan  perundang-undangan  bila  tidak  didukung  dengan  aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.
Dari  teori  di  atas  salah  satu  yang  mempengaruhi  efektif  atau  tidaknya  hukum  adalah dengan melihat pada aparat penegak hukumnya. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai pengedar di Wilayah  Hukum  Polda  Sumbar,  penulis  melakukan  beberapa  wawancara  yang  berasal  dari
sudut  pandang  yang  berbeda-beda.  Yang  pertama  ialah  penulis  melakukan  wawancara dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, kepada Kabag Bin Opsnal, dan Penyididk.
Adapun penjelasan Kabag Bin Opsnal, tidak ada perbedaan khusus dalam pelaksanaan penegakan  hukum  terhadap  kurir  narkotika  baik  yang  berjenis  kelamin  laki-laki  maupun perempuan,  semuanya  di  samakan  dalam  penegakan  hukum  bukan  karena  dia  seorang perempuan.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  adalah  tempat  tahanan  atau  lapas. Perempuan  yang  melakukan  tindakan  kejahatan  akan  dimasukkan  ke  dalam  lapas  wanita. Selain  itu,  perlindungan  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  perempuan  juga terletak  dalam  hal  penggeledahan  anggota  tubuh.  Pemeriksaan  fisik  atau  penggeledahan anggota  tubuh  kepada  pelaku  perempuan  dilakukan  oleh  Polisi  Wanita  (Polwan)  sedangkan laki-laki  penggeledahan  anggota  tubuh  oleh  Polisi  Laki-laki  (Polki).  Ini  menjadi  salah  satu perbedaan pemeriksaan fisik antara laki-laki dan perempuan saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. 8
Menurut  kesimpulan  yang  dapat  penulis  simpulkan  atas  hasil  wawancara  adalah  tidak ada  perbedaan  penegakan  hukum  antara  penyalahgunaan  yang  dilakukan  oleh  laki-laki ataupun perempuan baik dia Bandar, Pengedar, kurir dan Pemakai tetapi sama perlakuannya dalam  hal  penyelidikan.  Yang  membedakannya  hanyalah  pada  saat  penggeledahan  tubuh perempuan  di  lakukan  oleh  polisi  Wanita  (polwan)  dan  tempat  tahanannya  adalah  pada tempat  khusus  yang  disediakan  penyidik.  Demikian  juga  apabila  tersangka  perempuan tersebut  memiliki  anak  maka  akan  ditempatkan  pada  tempat  khusus  sehingga  tahanan  tetap bisa merawat anaknya.

## Hambatan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Sebagai  Pengedar  Narkotika Pada Tahap Penyidikan Oleh Direktorat Reserse Narkotika Dan Obat Berbahaya Polda Sumbar
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak  hukum  dan  telah  banyak  mendapat  putusan  hakim.  Penegakan  hukum  seharusnya diharapkan  mampu  menjadi  faktor  penangkal  terhadap  meningkatnya  perdagangan  gelap serta  peredaran  narkotika,  tapi  dalam  kenyataannya  justru  semakin  intensif  dilakukan penegakan  hukum,  semakin  meningkat  pula  peredaran  serta  perdagangan  gelap  narkotika tersebut.
Tindak  pidana  narkotika  tidak  akan  habis  jika  dibahas  karena  walaupun  sudah  ada aturan yang jelas melarang namun peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut tetap saja  masih  banyak  terjadi  terutama  pelakunya  adalah  seorang  perempuan  yang  menjadi seorang pengedar narkotika. Untuk itu Penegak Hukum, disini pihak kepolisian dan isntansi yang bekerjasama seperti BNN sudah banyak sekali melakukan berbagai upaya-upaya seperti upaya  preventif  maupun  represif  untuk  mencegah  hingga  memberantas  penyalahgunaan narkotika ini, sehingga diharapkannya dapat ditekannya jumlah kasus narkotika yang terjadi. Adapun  upaya  penegak  hukum  diatas  dalam  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika sendiri masih mengalami kendala-kendala.
Meskipun  Kepolisian  selaku  penegak  hukum  melakukan  berbagai  upaya  penegakan hukum  menggunakan usaha atau tindakan preventif maupun represif namun  kepolisian juga banyak  mengalamai  berbagai  hambatan-hambatan  dalam  melaksanakan  upaya  penegakan
8 Wawancara dengan Kabag Bin Opsnal DitresNarkoba Polda Sumbar pada tanggal 10 Oktober 2022
hukum  guna  menekan  angka  peredaran  narkotika  ini.  Adapun  yang  menjadi  hambatan  bagi kepolisian  dalam  perlindungan  hukum  yaitu  Pertama,  Sarana  dan  Prasarana  yang  di  miliki untuk  saat  ini  masih  sangat  kurang.  Faktor  sarana  dan  prasarana  menjadi  kendala  tersendiri dalam memberikan perlindungan khusus bagi perempuan yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika, kendala yang muncul akibat faktor ini disebabkan karena belum adanya dukungan anggaran  untuk  membangun  sarana  prasarana  yang  memadai  guna  melaksanakan  proses penyidikan  perkara  perempuan  secara  proporsional  dan  akuntabel  seperti  Ruang  Pelayanan Khusus (RPK) masih  belum layak. Sebagaimana diketahui  perempuan yang menjadi  pelaku tindak  pidana  perlu  mendapatkan  perlakuan  khusus  baik  dalam  tingkat  penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dihadapan persidangan. Pada tahap penyidikan perempuan mesti diperiksa di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) atau saat ini dikenal dengan unit Perlindungan Perempuan  dan  Anak  (PPA).  Unit  ini  dibangun  untuk  menempatkan  perempuan  dan memeriksanya  selama  proses  penyidikan.  Perlunya  suatu  ruangan  atau  unit  khusus  yang diperuntukan  bagi  perempuan  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  termasuk  narkoba. Bagaimanapun  posisi  dan  kedudukan  mereka  dalam  peredaran  narkoba  perempuan  tetaplah perempuan  yang  belum  memiliki  berbagai  kebutuhan  khusus  dan  keterbatasan  fisik  dimana segala haknya dijamin oleh undang-undang.
Kedua, Kurangnya Personil penyidik juga merupakan salah satu hambatan atau kendala dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum.  Baik  itu  personil  polisi  laki-laki  (polki)  maupun personil  polisi  wanita  (polwan)  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan  perlindungan  dalam penegakan  hukum  mengingat  sungguh  sangat  tidak  seimbang  bila  dibandingkan  dengan luasnya wilayah yang di jadikan target operasi razia narkoba.
Selanjutnya, keempat yaitu Transaksi  Narkoba dilakukan secara rahasia sehingga sulit untuk dilacak atau di jaring oleh pihak kepolisian dengan menggunakan mudus operandi yang beragam  demi  mengelabuhi  aparat  kepolisian  seperti  menggunakan  seorang  perempuan  ini menjadi kurir narkotika. Kelima, Produsen, Bandar, Pengedar/kurir, Pemakai saat ini sangat hati-  hati  selaki  melakukan  aksinya  sehingga  anggota  kepolisian  sulit  untuk  masuk melakukan  penyamaran.  Pemeriksaan  terhadap  perempuan  sebagai  kurir  membutuhkan Teknik tertentu disamping tetap melindungi hak hak perempuan.
Kemudian  ketujuh,  Kesiapan  petugas  pada  saat  penangkapan  juga  harus  dipersiapkan agar  tidak  menjadi  kendala  dalam  bertugas.  Misalnya,  saja  saat  akan  melakukan penangkapan,  terkadang  aparat  penegak  hukum  ini  tidak  mengetahui  bahwa  ada  pelaku perempuan  di  dalamnya.  Sementara  dalam  proses  penangkapan  terkadang  tidak  terdapat polisi  wanita.  Padahal  ini  harus  ada,  sebab  jika  ditemukan  pelaku  itu  seorang  perempuan untuk  penggeledahan  anggota  tubuh  akan  dilakukan  juga  oleh  petugas  perempuan.  Karena itu, ini juga menjadi suatu kendala persiapan aparat penegak hukum jika kurang diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum.
Hambatan  lainnya  yaitu  kurangnya  informasi  yang  diberikan  oleh  warga  masyarakat baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mengetahui  adanya  suatu  peredaran  narkotika dan transaksi narkotika yang sedang berlangsung. karena peran masyarakat sangatlah penting saat  melakukan  pencegahan  hingga  pemberantasan  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  ini. Karena  masyarakat  sendirilah  yang  setiap  hari  melihat  gerak-gerik  dari  para  pengedar/kurir narkotika ini. Masyarakat  yang mengetahui apa yang terjadi dalam  wilayah mereka. Seperti
kebanyakan  kasus  narkotika  yang  tertangkap  karena  laporan  dari  warga  yang  sudah  resah akibat transaksi jual beli narkotika.
Hambatan selanjutnya yaitu Produsen, Bandar, Pengedar/kurir, Pemakai saat ini sangat hati-  hati  dan  modus  operandi  yang  beragam  dan  cerdik  dalam  memuluskan  niat  jahatnya agar  terhindar  dari  upaya  pihak  kepolisian  dalam  mengidentifikasi  para  penyalahguna narkotika  ini  yang  mana  mereka  juga  menggunakan  seorang  perempuan  untuk  di  jadikan kurir  narkotika  sebagai  modus  operandinya  untuk  menghindari  kecurigaan  dari  pihak kepolisian.
Selanjutnya  mengenai  pihak  kepolisian  terkadang  mengalami  kesulitan  untuk membuktikan  bahwa  narkotika  yang  ada  adalah  “barang”  milik  pelaku,  kesiapan  petugas pada saat penangkapan. Agar penegakan hukum berjalan secara maksimal dan meminimalisir terjadinya  penyalahgunaan  narkotika  saat  ini  sebaiknya  upaya  yang  harus  dilakukan  oleh pihak  penyidik  agar  tidak  terjadi  kesulitan  dalam  pengembangan  kasus  adalah  melalui pelatihan peningkatan kemampuan personil para penyidik. Ilmu lapangan yang dimiliki oleh penyidik belum cukup untuk memberantas tindak pidana narkotika. Dalam hal ini dibutuhkan ilmu teori dimana penyidik harus bisa mempertimbangkan fakta yang ada dengan ilmu teori sehingga berpikir yang benar.
Dalam  melakukan  analisis  mengenai  hambatan  dalam  penegakan  hukum  terhadap pengedar  narkotika  oleh  perempuan  ini,  penulis  menggunaka  teori  sistem  peradilan  pidana. Berbagai  teori  yang  berkaitan  dengan  system  peradilan  pidana (criminal  justice  system) dimana  ada  yang  menggunakan  pendekatan  dikotomi  atau  pendekatan  trikotomi.  Herbert  L. Packer, 9 seorang ahli hukum dari Universitas Stanford menggunakan pendekatan normatifnya yang  berorientasi  pada  nilai-nilai  praktis  dalam  melaksanakan  mekanisme  proses  peradilan pidana.
Terdapat dua model dalam pendekaan dikotomi, yaitu pertama, Crime Control Model , yaitu  pemberantasan  kejahatan  merupakan  fungsi  terpenting  dan  harus  diwujudkan  dari proses  peradilan  pidana  sehingga  perhatian  utama  harus  ditujukan  pada  efisiensi  proses peradilan  pidana.  Titik  tekan  pada  model  ini  adalah  effektivitas,  yaitu  kecepatan  dan kepastian.  Pembuktian  kesalahan  tersangka  sudah  diperoleh  di  dalam  proses  pemeriksaan oleh  petugas  kepolisian. Presumption  of  guilty digunakan  untuk  mempercepat  pemprosesan tersangka atau terdakwa ke sidang pengadilan.
Kedua, Due Process Model . Model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari kasus  harus  diperoleh  melalui  prosedur  formal  yang  sudah  ditetapkan  oleh  undang-undang. Setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketak; mulai  penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan, serta dengan adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata  tidak  bersalah  akan  dapat  memperoleh  kebebasan  dari  tuduhan  melakukan pidana. Presumption of innocence merupakan tulang punggung model ini.
Menurut  penulis,  Kendala  yang  dihadapi  dalam  perlindungan  penegakan  hukum terhadap  pengedaran  narkoba  oleh  perempuan  ini  selaras  dengan Due  Process  Model tersebut. Di dalam konsep due process model ini, sangat menjunjung tinggi adanya supremasi hukum.  dalam  perkara  pidana  tidak  seorang  pun  dapat  menempatkan  diri  di  atas  hukum.
9 Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Hukum Pidana , UMM Press, Yogjakarta, 2004, hlm 268
Setiap penegakan hukum harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus mentaati hukum, dan harus menghormati hal-hal berikut sekalipun pelakunya perempuan 10

## KESIMPULAN
1. Negara  harus  lebih  memperhatikan  mengenai  aspek  dan  juga  latar  belakang  dari  tindak pidana  narkotika  yang  dilakukan  perempuan,  tidak  serta  merta  melihat  akibat  yang ditimbulkan  karena  perempuan-perempuan  ini  juga  mengalami  sebuah  ketidakadilan dalam  prosesnya.  Dengan  ditetapkannya  undang-undang  dan  banyaknya  konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak  besar  kepada  hak  keadilan  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  para  pelaku  dalam proses system  peradilan  pidana yang mereka lalui.  Sehingga dengan begitu diskriminasi dan kekerasan gender yang tertuju kepada perempuan dapat dihilangkan.
2. Negara  harus  memperhatikan  juga  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  dalam  pemberian perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  pelaku  tindak  pidana  narkotika  pada  proses penyidikan tersebut misalnya dengan ketersediaan anggaran yang cukup dan aturan yang khusus dibuat untuk proses penyidikan bagi pelaku perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
IS. Heru Permana, Politik Kriminal, Univeritas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007. Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia ,  PT.Refika  Aditama, Jakarta, 2002.
Tempo interaktif, Indonesia Kini Jadi Pengekspor Narkoba , http://www.tempo.co.id Ferawati, “Urgensi Rechtsvinding dan Rechtsverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam  Rangka  Mewujudkan  Keadilan  Terhadap  Perempuan  Pengedar  Narkotika”, Jurnal  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau,  Vol.  6  No.  1  Agustus  2015- Januari 2018.
Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Hukum Pidana , UMM Press, Yogjakarta, 2004
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Penyidikan  dan Penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta,   2000
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
10 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta,   2000, hlm. 95-96