Jurnal Indonesia Sosial Teknologi p–ISSN: 2723-6609; e-ISSN: 2745-5254 Vol. 3, No. 6 Juni 2022

## ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM DUNIA BISNIS
Siti Fatimah 1* , Elisa Widianti 2 , Rista Emmy Azizah 3 , Westri Maharani 4 , Muhammad Fahmi 5
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 1,2,3,4,5 sitifatimahunivet2020@gmail.com 1* , elisawidiantispalas@gmaill.com 2 , emmyrista8@gmail.com 3 , calondokter322@gmail.com 4 , fahmimuhammad103@gmail.com 5

## Abstract
The business world is currently growing very rapidly in almost all fields. Be it trade or services. On that basis,  business  people  must  understand  and  be  aware  of  the  current  business  law.  The  purpose  of  this research is to examine the legal aspects of business. This research is intended to examine what is related to  the framework  contained  in  business  law,  including  knowing  the  legal  definition,  business  definition, legal  and business law rules, sources of business law, the scope of business law, business law theories, objects  and  the  subject  of  business  law,  the  classification  and  grouping  of  business  law,  as  well  as  the functions  and  benefits  of  business  law.  By  using  library  research  methods,  namely  by  recording  all aspects of the findings in business law, combining, analyzing, then criticizing so as to get new ideas that are different from before. Therefore, the results of this study aim to explain all aspects of business law as a  whole  and  it  can  be  concluded  that  aspects  of  business  law  are  a  science  that  has  a  very  broad scope,business law must be known/learned by business people so that their business runs. in accordance with  legal  corridors  and  do  not  practice  business  that  can  harm  the  wider  community  (monopoly  and unfair business competition).
Keywords : Law, Business, Business Law

## Abstrak
Dunia  bisnis  saat  ini  tengah  berkembang  dengan  sangat  pesat  hampir  diberbagai  bidang.  Baik  itu perdagangan  maupun  jasa.  Atas  dasar  itu,  para  pelaku  bisnis  harus  paham  dan  sadar  terhadap  hukum bisnis  yang  berlaku  pada  saat  ini.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  mengenai  aspek-aspek  hukum bisnis.  Dari  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengkaji  yang  berkaitan  dengan  kerangka  apa  saja  yang terdapat di dalam hukum bisnis, diantaranya mengetahui mengenai definisi hukum, definisi bisnis, kaidah hukum  dan  hukum  bisnis,  sumber  hukum  bisnis,  ruang  lingkup  hukum  bisnis,  teori-teori  hukum  bisnis, obyek  dan  subyek  hukum  bisnis,  pengklasifikasian  dan  pengelompokan  hukum  bisnis,  serta  fungsi  dan manfaat  hukum  bisnis.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  (library  research)  yaitu dengan  mencatat  semua  aspek  temuan  dalam  hukum  bisnis,  memadukan,  menganalisis,  kemudian mengkritisi  sehingga  mendapatkan  gagasan  baru  yang  berbeda  dari  sebelumnya.  Oleh  karena  itu  hasil penelitian  ini  bertujuan guna  menjelaskan semua  dari aspek-aspek  hukum  bisnis  secara keseluruhan dan dapat  disimpulkan  bahwa  aspek-aspek  hukum  bisnis  merupakan  suatu  ilmu  pengetahuan  yang mempunyai  cakupan  sangat  luas  ,hukum  bisnis  tersebut  harus  diketahui/dipelajari  oleh  pelaku  bisnis sehingga  bisnisnya  berjalan  sesuai  dengan  koridor  hukum  dan  tidak  mempraktikkan  bisnis  yang  bisa merugikan masyarakat luas (monopoli dan persaingan usaha tidak sehat).
Kata Kunci : Hukum, Bisnis, Hukum Bisnis

## Pendahuluan
Saat  ini  dunia  bisnis  berkembang  dengan  sangat  pesat  di  berbagai  bidang,  baik perdagangan maupun jasa.  Maka dari itu, kita sebagai pelaku bisnis harus paham dan sadar  terhadap  hukum  dan  hukum  bisnis  yang  berlaku  saat  ini  ( Tazkiyyaturrohmah , 2018).  Dalam  kegiatan  ekonomi  yang  sehat  harus  memiliki  aturan  atau  dasar  hukum yang menjamin terjadinya suatu bisnis. Aturan atau hukum bisnis ini diperlukan karena pihak  yang  terlibat  dalam  bisnis memerlukan  sesuatu  perjanjian  yang  resmi  ( Fadhilah , 2019). Selain itu hukum bisnis  diperlukan karena kebutuhan untuk menciptakan upaya hukum  yang  bisa  digunakan  sebagaimana  mestinya  jika  salah  satu  pihak  tidak memenuhi  kewajiban  atau  melanggar  perjanjian  yang  sudah  disepakati  maka  hukum bisnis dapat diperankan sebagaimana mestinya.
Hukum  ialah  aturan  tingkah  laku  para  anggota  masyarakat,  aturan  yang  daya penggunaannya  pada  saat  tertentu  diindahkan  oleh  suatu  masyarakat  sebagai  jaminan dari  kepentingan  bersama  dan  yang  jika  dilanggar  menimbulkan  reaksi  bersama terhadap  orang  yang  melakukan  pelanggaran  itu  ( Arliman ,  2020).  Hukum  merupakan keseluruhan  syarat-syarat  yang  dengan  ini  kehendak  bebas  dari  orang  yang  satu  dapat menyesuaikan  diri  dengan  kehendak  bebas  dari  orang  yang  lain,  menuruti  peraturan hukum tentang kemerdekaan ( Suprapto , 2016).
Hukum  bisnis  merupakan  suatu  perangkat  kaidah  hukum  yang  mengatur mengenai  tata  cara  pelaksanaan  kegiatan  dagang,  industri  atau  keuangan  yang dihubungkan  dengan  produksi  atau  pertukaran  jasa.  Hukum  bisnis  bertujuan  untuk memberikan  pelaku  bisnis  keadilan  dan  kepastian  hukum  dalam  menjalankan  bisnis mereka ( Garaika , 2020). Dengan demikian, hukum dan hukum bisnis berperan penting untuk keberlangsungan bisnis agar tetap tertib, aman, dan juga adil.
Sudah  banyak  peneliti  yang  megkaji  tentang  aspek-aspek  hukum  dalam  bisnis. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, Rudi, Asrianti Dja’wa, Endang T Pratiwi, and La  Ode  Dedi  Abdullah  tentang  "Pengantar  Hukum  Bisnis".  Temuan  dari  penelitian yakni terdapat 9 aspek dalam hukum bisnis, diantaranya latar belakangnya dibentuknya aspek hukum bisnis, tujuan hukum bisnis, manfaat hukum bisnis, ruang lingkup hukum bisnis, sumber hukum bisni,teori-teori hukum tentang bisnis, obyek dan subyek hukum bisnis, isi kaidah hukum dalam aspek hukum bisnis, pembidangan dan pengelompokan dan  pengklasifikasin  aspek  hukum  dalam  bisnis.  Oleh  karena  itu  hasil  penulisan  ini menjelaskan  semua  dari  aspek-aspek  hukum  bisnis  secara  menyeluruh  dan  dapat disimpulkan  bahwa  aspek  hukum  bisnis merupakan  salah  satu  ilmu  pengetahuan yang sangat luas cakupannya.
Tujuan  dari  peneliti  melakukan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apa  saja aspek  aspek  yang  ada  dalam  hukum  bisnis.  Dari  penelitian  ini  kita  dapat  mengetahui definisi  dari  hukum  dan  bisnis,  kaida  kaidah  apa  saja  yang  terdapat  pada  hukum  dan bisnis,  ruang  lingkup  hukum  bisnis,  teori  teori  yang  terdapat  pada  hukum  bisnis, pengklasifikasian  dan  pengelompokan  hukum  bisnis,  obyek  dan  subyek  hukum  bisnis, serta fungsi dan manfaat hukum bisnis. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan semua dari aspek-aspek hukum bisnis secara keseluruhan dan dapat disimpulkan bahwa
aspek-aspek  hukum  bisnis  merupakan  suatu  ilmu  pengetahuan  yang  mempunyai cakupan sangat luas.

## Metode Penelitian
Sesuai  dengan  objek  kajian  penelitian  ini,  maka  jenis  penelitian  ini  termasuk dalam  kategori  penelitian  kepustakaan (library  research) yaitu  pertama  dengan mencatat semua temuan mengenai aspek-aspek dalam hukum bisnis. Setelah mencatat, kedua  memadukan  segala temuan,  baik  teori  atau temuan  baru  pada aspek-aspek  yang mempengaruhi hukum bisnis. Ketiga, menganalisis segala temuan dari berbagai sumber, berkaitan  dengan  kekurangan  tiap  sumber,  kelebihan  atau  hubungan  masing-masing tentang  wacana  yang  dibahas  di  dalamnya.  Terakhir,  adalah  mengkritisi,  memberikan gagasan  kritis  dalam  hasil  penelitian  terhadap  wacana-wacana  sebelumnya  dengan menghadirkan  temuan  baru  dalam  mengkolaborasikan  pemikiran-pemikiran  yang berbeda ( Azmi , 2020).1

## Hasil dan Pembahasan
Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi  yang  sempurna    mengenai  pengertian  hukum,  definisi  dari  beberapa  sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun (Utrecth, 1962 ) telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan  bagi  orang  yang  hendak  mempelajari  ilmu  hukum  ( Dermawan,  Saputra,  & Hutagalung , 2021).
Aspek  hukum  dalam  bisnis  merupakan  suatu  kaidah  yang  bertugas  dalam mengatur  segala  sesuatu  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  kegiatan  perdagangan, keuangan,  industry  yang  dikaitkan  terhadap  produksi,  jasa  pertukaran  barang  dengan uang ( Maradita, 2014).
Setiap kegiatan dalam melakukan suatu usaha maupun bisnis, perlu adanya hukum untuk  melindungi  dan  juga  menegakkan  keadilan.  Hukum  yang  mempunyai  sifat mengikat  dapat  membuat  siapapun  mempunyai  rasa  tanggung  jawab  dan  takut  akan melakukan tindakan melanggar hukum ( Laurensius Arliman, s , 2018 )
Hukum  adalah  semua  aturan  yang  mengan  dung  pertimbangan  kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku ma nusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi pengu asa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya ( Mahadika , 2018). Hukum ialah  himpunan  peraturan-peraturan  (perintah-perintah  dan  larangan-larangan)  yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masya rakat itu ( Sara , 2012).
Hukum  sebagai  kumpulan  peraturan  atau  kaidah  mempunyai  isi  yang  bersifat umum  dan  normatif  ( Iryadi ,  2019).  Umum  karena  berlaku  bagi  setiap  orang  dan normatif  karena  menentukan  apa  yang  seyogyanya  dilakukan,  apa  yang  tidak  boleh dilakukan  atau  harus  dilakukan,  serta  menentukan  ba  gaimana  caranya  melaksanakan
kepatuhan  pada  kaidah-kaidah.  Kumpulan  peraturan-peraturan  yang  terdiri  dari  norma dan sanksi-sanksi ( Mushafi, 2020).
Dari beberapa literature-literatur diatas, hukum dapat diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan  yang  mengatur  pergaulan  hidup  masyarakat  dan  dibuat  oleh lembaga yang berwenang, yang bersifat memaksa dan harus ditaati karena apabila tidak ditaati akan ada sanksi yang tegas meskipun harus melalui persidangan terlebih dahulu (Prasastiningsih, Kurniasari, Mubarak, & Latifah , 2022).
Bisnis  adalah  usaha  yang  menyediakan  produk  atau  jasa  yang  diinginkan  oleh pelanggan ( Sagita, 2015). Bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh laba ( Sari, Silalahi, & Tambunan , 2022) .
Perusahaan  adalah  suatu  organisasi  di  mana  sumber  daya  (input),  seperti  bahan baku  dan  tenaga  kerja  diproses  untuk  menghasilkan  barang  atau  jasa  (out  put)  bagi pelanggan  ( Wyanaputra ,  2018).  Lebih  lanjut  disebutkan  bahwa,  ada  tiga  jenis perusahaan yang beroperasional dalam menghasilkan keuntungan, yaitu:
a. Perusahaan manufaktur (manufacturing business), yaitu badan usaha yang mengubah masukan (input) dasar menjadi produk yang dijual kepada konsumen;
b. Perusahaan dagang (merchandising business), yaitu badan usaha yang tidak memproduksi suatu barang, namun usaha ini membeli produk dari perusahaan lain dan menjual kembali kepada konsu men di pasar;
c. Perusahaan jasa (services business), yaitu badan usaha yang meng hasilkan jasa (bukan produk atau barang) untuk konsumen.
Menurut  Fuady  (2012)  dalam  bukunya  menuliskan  hukum  bisnis  adalah  suatu perangkat  kaidah  hukum  yang  mengatur  tentang  tata  cara  pelaksanaan  urusan  atau kegiatan  dagang,  industri,  atau  keuangan  yang  dihubungkan  dengan  produksi  atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para wirausahawan dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapa keuntungan tertentu ( Grasia Kurniati , 2016).
Menurut  Dr.  Johannes  Ibrahim,  SH,  M.Hum.:  Hukum  bisnis  adalah  seperangkat kaidah-kaidah  hukum  yang  diadakan  untuk  mengatur  serta  menyelesaikan  pesoalan- pesoalan  yang  timbul  dalam  aktivitas  antar  manusia  khususnya  dalam  bidang perdagangan.
Hukum  bisnis  dapat  didefinisikan  sebagai  semua  ketentuan  hukum  yang  tertulis ataupun  lisan,  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  dari  suatu  perjanjian  dan  perikatan yang ada atau terjadi dalam aktivitas bisnis.
Ada dua aspek pokok dalam hukum bisnis ( Rohmat , 2016), yaitu:
1. Aspek kontrak atau perjanjian itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, di mana masing-masing pihak tersebut untuk patuh ke pada kontrak yang telah disepakati dan ditetapkan sebelumnya;
2. Aspek kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang telah disepakati dan tentunya harus diikuti dengan tanpa adanya keterpaksaan.
Kaidah  merupakan  ukuran  atau  patokan  pedoman  seseorang  untuk  bertindak. Kaidah hukum merupakan kaidah yang memiliki sanksi tegas, yang mengatur interaksi atau  hubungan  antar  individu,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Artinya,
jika  hukum  dilanggar,  maka  akan  ada  paksaan  yang  berwujud  ancaman  yang  harus ditaati. Dengan adanya kaidah hukum, maka diharapkan dapat tercipta, terpelihara, dan terbentuk  kedamaian  dalam  masyarakat.  Karenanya,  kaidah  hukum  sangat  penting dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurut  sifatnya  kaidah  hukum  terbagi  2.  Pertama,  Hukum  Imperatif,  yaitu kaidah hukum yang bersifat harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Dan Kedua Hukum  Fakultatif,  yaitu  hukum  itu  tidak  secara  apriori  mengikat.  Kaidah  fakultatif bersifat sebagai pelengkap.
Beberapa  contoh  dari  kaidah  hukum  adalah  Perintah.  Perintah  harus  dijalankan, suatu  yang  merupakan  keharusan.  Contoh:  pasal  1  UU  1/1974  tentang  Perkawinan. (Perkawinan  dan  tujuannya  berdasarkan  Ketuhanan  YME).  Kemudian  ada  Larangan. Larangan  adalah  Hal-hal  yang  tidak  boleh/dilarang  dilakukan.  Contoh:  pasal  8  UU 1/1974  tentang  Perkawinan.  (larangan  perkawinan).  Dan  yang  terakhir  Perkenan  atau diperbolehkan.  Ini  mencakup  hal-hal  yang  boleh  dilakukan  namun  bukan  keharusan. Contoh: pasal 29 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (Perjanjian kawin)
Sumber  hukum  di  Indonesia  dapat  dibedakan  menjadi  dua  jenis,  yaitu  sumber hukum  materiil  dan  sumber  hukum  formil.  Sumber  hukum  materil  adalah  sumber hukum  yang  menentukan  isi  suatu  peraturan  (norma)  yang  mengikat  rakyat.  Sumber hukum materiil berasal dari keadaan hukum masyarakat, keadaan ekonomi dan sosial, pendapat umum, tradisi, agama, hasil penelitian ilmiah, moral, perkembangan geografi, perkembangan internasional dan politik hukum.
Sumber  Hukum  Formal  adalah  sumber  hukum  yang  menentukan  bentuk  dan sebab  lahirnya  suatu  peraturan  (norma  hukum).  Peraturan memiliki  dua  fungsi  utama, yaitu  sebagai  legalisasi  dan  legislasi.  Yang  dimaksud  dengan  fungsi  legislasi  adalah untuk  memberlakukan  fenomena  yang  ada  di  masyarakat,  sedangkan  yang  dimaksud dengan legislasi adalah suatu proses untuk melakukan reformasi hukum.
Sumber hukum formal dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Hukum
2. Hukum adat atau tidak tertulis
3. Yurisprudensi
4. Perjanjian
5. Doktrin Hukum
Dari bentuknya, hukum dapat dibedakan menjadi:
a. Konstitusi
b. Tata Tertib MPR
c. Hukum
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
e. Peraturan Pemerintah
f. Peraturan Presiden
g. Peraturan Daerah Tingkat Provinsi
h. Peraturan Daerah Tingkat Kota/Kabupaten
a. Hukum Adat/Tidak Tertulis
Adat  adalah  norma  yang  dianut  oleh  masyarakat  tanpa  ditetapkan  oleh pemerintah.  Agar  suatu  kebiasaan  menjadi  hukum  yang  berlaku  dan  diakui  sebagai sumber hukum, perlu dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Adanya  tindakan  atau  tindakan  tertentu  yang  dilakukan  berulang-ulang  dalam  hal serupa dan diikuti oleh orang yang lebih luas;
2. Adanya  pemahaman  hukum  dari  masyarakat/kelompok  kepentingan,  dalam  arti adanya jaminan bahwa norma-norma yang dikembangkan oleh adat tersebut bernilai baik dan relevan untuk dipatuhi serta mempunyai kekuatan mengikat.
b. Yurisprudensi
Yurisprudensi adalah putusan hakim yang diikuti dan dijadikan pedoman sebagai hakim dalam memutus perkara yang sejenis.
c. Perjanjian
Traktat adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara (bilateral) atau lebih (multilateral).
d. Doktrin Hukum Ini adalah pendapat para ahli dan ahli hukum yang dihormati. Hakim sering menggunakan doktrin hukum dalam mengambil keputusannya yang kemudian disebut dengan yurisprudensi.
Sumber  hukum  bisnis  berasal  dari  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang melakukan  transaksi.  Pasal  1338  KUHPerdata  memberlakukan  asas  kebebasan berkontrak  di  mana  para  pihak  dapat  menentukan  sendiri  aturan  yang  terdapat  pada perjanjian  yang  mereka  sepakati  dan   perjanjian  tersebut  akan  berlaku  secara  sah sebagai “Undang-Undang” yang mengikat para pihak.
Hukum  bisnis  memiliki  ruang  lingkup  cukup  luas  yang  telah  diatur  di  dalam Undang-Undang. Ruang lingkup hukum bisnis mencakup banyak hal seperti :
1. Kontrak bisnis
2. Bentuk-bentuk badan usaha (PT, CV, Firma)
3. Perusahaan go publik dan pasar modal
4. Jual beli perusahaan
5. Penanaman modal/investasi (PAM/PMDN)
6. Kepailitan dan likuidasi
7. Merger, konsolidasi dan akuisisi
8. Perkreditan dan pembiayaan
9. Jaminan hutang
10. Surat-surat berharga
11. Ketenagakerjaan/perburuhan
12. Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Paten (UU No. 14 tahun 2001, Hak Merek UU No.15  tahun  2001,  Hak  Cipta  (UU  No.  1  19  tahun  2002),  Perlindungan  Varietas Tanaman  (UU  No.  29  tahun  2000),  Rahasia  Dagang  (UU  No.30  tahun  2000  ), Desain  Industri,  (UU  No.  31  tahun  2000),  dan  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu (UU No. 32 tahun 2000).
13. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 14. Perlindungan konsumen (UU No.8/1999)
15. Keagenan dan distribusi 16. Asuransi (UU No. 2/1992) 17. Perpajakan 18. Penyelesaian sengketa bisnis 19. Bisnis internasional 20. Hukum pengangkutan (darat, laut, udara)
21.Alih  Teknologi  –  perlu  perlindungan  dan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  pemilik teknologi maupun pengguna teknologi seperti mengenai bentuk dan cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri.
22. Hukum perindustrian/industri pengolahan.
23. Hukum Kegiatan perusahan multinasional (ekspor – inport)
24. Hukum Kegiatan Pertambangan
25. Hukum Perbankan (UU No. 10/1998) dan surat-surat berharga 26. Hukum Real estate/perumahan/bangunan 27. Hukum Perjanjian internasional/perdagangan internasional. 28. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 tahun 2002).
Teori  Hukum  memiliki  peran  dan  kedudukan  yang  sangat  penting.  Teori  hukum memberikan  pemahaman  terhadap  masalah  yang  dihadapi  dengan  baik  Teori memberikan penjelasan secara pengorganisasian dan sistemasi masalah ( Siregar , 2018). Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Teori tersebut berisi memahkotai system, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan  umum  yang  memuat  hubungan  teratur antara  fakta  atau  gejala, serta  berfungsi  untuk  member  eksplanasi,  prediksi  dan  pemahaman  terhadap  berbagai fakta atau gejala ( DIATNA , 2019).
Beberapa  ahli  mendefinisikan  teori  hukum  secara  berbeda-beda.  Menurut  Hans Kelsen, teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku ( Samekto , 2019). Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni atau disebut dengan teori hukum  positif.  Teori  hukum  murni,  hanya  menjelaskan  hukum  dan  berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkutan dengan hukum.
Teori  hukum  adalah  ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari  esensi  hukum  yang berkaitan  dengan  filsafat  hukum  dan  teori  politik ( Arliman ,  2020) .  Teori  hukum merupakan    suatu  yang  mengarah  kepada  analisis  teoritik  secara  sistematis  terhadap sifat-sifat  dasar  hukum,  aturan-aturan  hukum  atau  intitusi  hukum  secara  umum ( Suhendri , 2019).
Ahli  lain  John  Finch  menyebutkan  teori  hukum  yaitu  studi  yang  meliputi karakteristik esensial pada hukum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada sutau sistem hukum  yang  bertujuan  menganalisis  unsur-unsur  dasar  yang  membuatnya  menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain.
Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan kaitan teori hukum dengan bisnis yaitu saling berkaitan dimana teori hukum digunakan sebagai dasar atau landasan dalam menjalankan suatu bisnis.
1. Subjek  hukum  adalah  sesuatu  yang  menurut  hukum  dapat  memiliki  hak dankewajiban  yang  memiliki  kewenangan  untuk  bertindak.  Adapun  yang  menjadi subjek hukum adalah :
a. Manusia/orang  pribadi  (natuurlijke  persoon)  yang  sehat  rohani/jiwanya,  tidak dibawah pengampuan.
b. Badan  hukum  (rechts  persoon).  Kebelumdewasaan  seseorang  menurut  pasal  330 KUH  Perdata  adalah  sebelum  seseorangberumur  21  tahun.  Seseorang  sebelum mencapai  usia  tersebut  bisa  dikatakan  dewasa  apabila  telah  melakukan  perkawinan dengan batas usia :
1) Untuk pria adalah setelah ia berumur 18 tahun.
2) Untuk wanita adalah setelah ia berumur 15 tahun
Adapun  badan  hukum  sebagai  subjek  hukum  yang  melakukan  tindakan  hukum, misalnya  mengadakan  perjanjian  dengan  pestalain,  mengadakan  jual  beli,  yang dilakukan oleh pengurusnya atas nama suatu badan hukum. Menurut badan hokum yang dapat  disebut  badan  hokum  harus  memenuhi  syaarat  tertentu,  misalnya  perseroan terbatas (PT) dimana akta pendirian perusahaannya harus disahkan oleh menteri hukum dan  serta  diumumkan  melalui  lembar  berita  negara,  sedangkan  badan  hokum  lain disahkan  menurut  ketentuan  badan  hokum  itu  sendiri,  misalnya  yayasan,  menurut ketentuan undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Jadilah bentuk-bentuk badan  huku  m  lain,  misalnya  koperasi,  masjid,  gereja.  Selanjutnya  mengenai  bentuk- bentuk badan hukum PT akan dibahas lebih lanjut di bagian kedua buku ini
2. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hokum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, yang dilakukan oleh subjek hukum, biasanya baru benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subje khukum. Menurut pasal 503 KUHPerdata, benda dibedakan menjadi 2 :
1. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indera manusia, misalnya tanah, rumah, sepeda motor, dan lain sebagainya.
2. Benda  tidak  berwujud  adalah  semua  hak,  misalnya  hak  cipta,  hak  atas  paten,  hak merk,  dan  lain  sebagainya.  Adapun  menurut  pasal  504  KUHPerdata,  benda dibedakan menjadi dua yaitu :
a) Benda bergerak
b) Benda tidak bergerak
a. Berdasarkan Fungsi  Hukum
a) Hukum Materil adalah hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang memberi hak dari membebani kewajiban.
b) Hokum Formil adalah peraturan hukum yang fungsinya menegakkan hukum materiil
b. Berdasarkan wilayah berlakunya
a) Hokum Nasional
b) Hokum Internasional
c. Berdasarkan Isinya
1) Hokum Umum (Lex Generalis)
2) Hokum Khusus (Lex Specialis)
d. Berdasarkan Campur Tangan Pemerintah
a) Hukum Privat
1) Hukum Perdata
2) Hukum Dagang
b) Hokum Publik
a) Hokum Tata Negara
b) Hokum Administrasi Negara
c) Hukum Pidana
d) Hukum Internasional
a. Fungsi Hukum Bisnis
Fungsi dari hukum bisnis antara lain sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi  bisnis,  untuk  memahami  hak-hak  dan  kewajiban  dalam  praktisi  bisnis,  agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis
Melindungi  berbagai  suatu  jenis  usaha,  khususnya  untuk  jenis  Usaha  Kecil Menengah  (UKM).  Membantu  memperbaiki  sistem  keuangan  dan  perbankan. Memberikan  perlindungan  terhadap  suatu  pelaku  ekonomi  atau  pelaku  bisnis. Mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis.
b. Manfaat Hukum Bisnis
1. Mengetahui Aturan dan Dapat Mentaatinya
Manfaat  belajar  hukum  dalam  bisnis  mengarah  pada  pengetahuan  mengenai aturan-aturan tersebut. Dengan mempelajari aturan-aturan hukum dalam bisnis, seorang pelaku  usaha  akan  mengetahui  tentang  apa  yang  diperbolehkan  dan  apa  yang  tidak diperbolehkan  dalam  mendirikan  dan  menjalankan  sebuah  perusahaan.  Secara  umum aturan-aturan yang penting untuk diketahui dan dipelajari oleh para pelaku usaha adalah diantaranya  UU  PT  (UU  No.  40  tahun  2007)  dan  UU  Ketenagakerjaan  (UU  No.  13 tahun 2003).
Tentu saja hal ini memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha, sehingga para pelaku  usaha  dapat  melakukan  upaya-upaya  preventif  untuk  meminimalisir permasalahan  dalam  menjalankan  usahanya  dan  menghindari  hal-hal  yang  dilarang  di dalam  peraturan  perundang-undangan.  Sebaliknya,  hal  ini  jelas  tidak  akan  terjadi apabila pemahaman terkait aturan tersebut belum dimiliki.
2. Memahami Cara Mendirikan Sebuah Perusahaan
Mendirikan dan menjalankan sebuah perusahaan tidaklah semudah yang terlihat. Terdapat  banyak  hal  yang  perlu  diperhatikan  ketika  hendak  mendirikannya.  Disinilah letak  manfaat  belajar  hukum  dalam  bisnis.  Dengan  memahaminya,  seseorang  bisa mengetahui  bagaimana cara  pendirian  sebuah  perusahaan  hingga  bisa  berjalan  dengan semestinya.
Memang  kebanyakan  orang  memilih  untuk  memakai  jasa  seorang  ahli  dalam pendirian  sebuah  usaha  besar.  Namun  tidak  ada  salahnya  jika  pelaku  usaha  mencoba untuk belajar dan memahami mengenai pendirian usahanya. Karna pada akhirnya, sang pelaku  usaha  lah  yang  akan  menjalankan  usaha  tersebut  dan  harus  paling  mengetahui mengenai usahanya sendiri.
Dengan memiliki ilmu dasar dari hukum dalam berbisnis, setidaknya Anda dapat melakukan  upaya-upaya  preventif  jika  suatu  saat  terjadi  masalah  dengan  usaha  Anda, selain  itu  Anda  juga  dapat  menjadi  atasan  yang  baik  dengan  memahami  hak-hak karyawan Anda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Kesimpulan
Hukum  bisnis  yaitu  suatu  perangkat  kaidah  hukum  yang  mengatur  tentang  tata cara  pelaksanaan  urusan  atau  kegiatan  dagang,  industry  atau  keuangan  yang dihubungkan  dengan  produksi  atau  pertukaran  barang  atau  jasa  dengan  menempatkan uang  dari  para  entrepreneur  dalam  resiko  tertentu  dengan  usaha  tertentu  untuk mendapatkan  keuntungan  tertentu.  Dalam  kegiatan-kegiatan  bisnis,  hukum  jelas diperlukan  demi  kepentingan    Para  pihak  Agar  terwujud  watak  dan  perilaku  aktivitas dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).  Dan  hukum  bisnis  tersebut  harus  diketahui/dipelajari  oleh  pelaku  bisnis sehingga  bisnisnya  berjalan  sesuai  dengan  koridor  hukum  dan  tidak  mempraktikkan bisnis  yang  bisa  merugikan  masyarakat  luas  (monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat).  Dalam  semua  kegiatan  bisnis,  semestinya  semua  pelaku-pelaku  bisnis  telah menguasai  aturan-aturan  yang  mengatur  tentang  kegiatan  bisnis  tersebut  atau  yang dinamakan  dengan  hukum  bisnis  dan  juga  harus  memahami  manfaat  dan  tujuan  dari hukum bisnis itu sendiri demi terwujudnya hak dan kewajiban para pihak secara hukum ataupun dalam koridor hukum yang berlaku

## Bibliografi
Arliman,  Laurensius.  (2016). Peranan  Filsafat  Hukum  Dalam  Perlindungan  Hak  Anak Yang  Berkelanjutan  Sebagai  Bagian  Dari  Hak  Asasi  Manusia . Doctrinal , 1 (2), 208–228.
Arliman,  Laurensius.  (2020). Mewujudkan  Penegakan  Hukum  Yang  Baik  Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum . Doctrinal , 2 (2), 509–532.
Azmi,  Naelul.  (2020). Problematika  Sistem  Ekonomi  Islam  di  indonesia . Mutawasith: Jurnal Hukum Islam , 3 (1), 44–64.
Dermawan,  Ari,  Saputra,  Endra,  &  Hutagalung,  Jhonson  Efendi.  (2021). Peran masyarakat  dalam  menaati  hukum  dan  mendukung  perkembangan  teknologi komputer  dalam  bisnis  digital. Community  Development  Journal:  Jurnal Pengabdian Masyarakat , 2 (3), 569–573.
Diatna,  Lalu  Fajarullah  Arya.  (2019). Analisis  putusan  mahkamah  konstitusi  no. 21/puu-xvii/2019  terhadap  ketentuan  pasal  458  ayat  (6)  undang–undang  no.  7 tahun 2017 tentang pemilihan umum . Universitas Islam Indonesia.
Fadhilah, Meita. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam  Kerangka  Ekstrateritorial. Jurnal Wawasan Yuridika , 3 (1), 55–72.
Garaika,  Gaeldeba.  (2020). Hukum  Bisnis  Dan  Perannya  Dalam  Transaksi  E- Commerce . Doctrinal , 5 (2), 235–244.
Grasia  Kurniati,  S.  H.  (2016). Studi  Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dan Implementasinya  Antara  Lembaga  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan Singapore  International  Arbitration  Centre. Jurnal  Ilmiah  Hukum  DE’JURE:
Kajian Ilmiah Hukum , 1 (2), 201–234.
Iryadi,  Irfan.  (2019). Kedudukan  Akta  Otentik  dalam  Hubungannya  dengan  Hak Konstitusional Warga Negara. Jurnal Konstitusi , 15 (4), 796–815.
Laurensius  Arliman,  S.  (n.d.). Problematika  Dan  Solusi  Pemenuhan  Perlindungan Hak Anak  Sebagai  Tersangka  Tindak  Pidana  Di  Satlantas  Polresta  Pariaman. Justicia Islamica , 13 .
Mahadika,  Evan.  (2018). Kepatuhan  masyarakat  kota  yogyakarta  terhadap  undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi terhadap fenomena modifikasi mobil di kota yogyakarta).
Maradita, Aldira. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. Yuridika , 29 (2). Mushafi,  Mushafi.  (2020). Eksistensi  Filsafat  Hukum  dan  Kontribusinya  Terhadap Hukum Nasional. Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan , 4 (1), 82–103.
Prasastiningsih,  Suci,  Kurniasari,  Elisa,  Mubarak,  Hakim  Harismawan,  &  Latifah, Emmy.  (2022). Kewenangan  Negara  Untuk  Memberikan  Sanksi  Guna Menumbuhkan Ketaatan Hukum. Lex LATA , 2 (1).
Rohmat,  Aji  Basuki.  (2016). Analisis  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Koperasi  Dalam Undang-Undang  Koperasi  (Studi  Undang-Undang  No.  25  Tahun  1992  dan Undang-Undang  No.  17  Tahun  2012). Jurnal  Pembaharuan  Hukum , 2 (1),  138– 147.
Sagita,  Rita.  (2015). Sistem  freewebstore  ukm  keripik  pisang  fg  berbasis  teknologi  di pekon gemahripah kec pagelaran kab. Pringsewu. Jurnal Teknologi Informasi Dan Bisnis Pengabdian Masyarakat Darmajaya , 1 (2), 45–56.
Samekto,  F.  A.  (2019). Menelusuri  akar  pemikiran  hans  kelsen  tentang stufenbeautheorie  dalam  pendekatan  normatif-filosofis. Jurnal  Hukum  Progresif , 7 (1), 1–19.
Sara,  Rineke.  (2012). Peranan  Majelis  Pengawas  Daerah  Kota  Bekasi  Dalam  Sidang Pemeriksaan  Notaris  Atas  Dugaan  Pelanggaran  Undang-Undang  Jabatan  Notaris Dan Kode Etik Notaris . Constitutum , 12 (1).
Sari,  Novita,  Silalahi,  Purnama  Ramadani,  &  Tambunan,  Khairina.  (2022). Analisis kualitas  pelayanan  terhadap  profitabilitas  usaha  bisnis  “laundry”(studi  kasus: Mahasiswa/i  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera  Utara) . JIKEM:  Jurnal  Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen , 2 (1), 157–164.
Siregar, Nur Fitryani. (2018). Efektivitas Hukum . Al-Razi , 18 (2), 1–16.
Suhendri,  Suhendri.  (2019). Pendidik  Profesional  dalam  Al-Qur’an . Institut  PTIQ Jakarta.
Suprapto, Hernu. (2016). Meningkatkan pemahaman dan aktifitas siswa terhadap materi hukum  melalui  pengimplementasian  model  pembelajaran  langsung  pada pengadilan negeri ponorogo. JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan) , 1 (1), 60–70.
Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. (2018). Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern . Muslim Heritage , 3 (1), 23–44.
Tiara,  Bunga  Gustia.  (2016). Pengelolaan  Air  Tanah  Untuk  Penyediaan  Air  Minum Oleh  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Tirta  Alami  Di  Kabupaten  Tanah  Datar .
Universitas Andalas.
Wyanaputra,  Johan.  (2018). Sistem  Akuntansi  Penggajian  Pada  Cv.  Bakung  Abadi Express Pekanbaru. Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis , 9 (1), 1907–1924.