## PERAN WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN UMKM
PASCA PANDEMI COVID 19
Mocha mad Amaludhin Alwi 1 , Zaky Mubarok 2
1 alwiamaludhin@gmail.com
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Akbar Surabaya ,
2 zakymubarok806@gmail.com Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Akbar Surabaya

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  role  of  waqf  in  developing  MSMEs  through financing  schemes.  This  research  uses  a  qualitative  method  with  a  literature study approach. The literature study was conducted by reviewing and examining various  literature  and  policies  related  to  the  concept  and  role  of  waqf  as  an instrument for financing MSMEs after the Covid-19 pandemic. The results of this study show that waqf and MSMEs have a very close relationship in an effort to realize community welfare. The role of waqf as an alternative source of financing for  MSMEs  is  carried  out  through  the  distribution  pattern  of  waqf  benefits  as well as in the form of cash waqf.
Keywords : Waqf, Fianancing,UMKM

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  wakaf  dalam  mengembangkan UMKM  melalui  skema  pembiayaan.  Penelitoian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  pustaka.  Studi  pustaka  dilakukan  dengan mengkaji dan menelaah berbagai literatur dan kebijakan terkait konsep dan peran wakaf  sebagai  instrumen  pembiayaan  UMKM  pasca  pandemi  Covid-19.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf dan UMKM memiliki hubungan  yang sangat  erat  dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Peran  wakaf sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM dilakukan melalui pola penyaluran manfaat wakaf maupun dalam bentuk wakaf tunai.
Kata Kunci : Wakaf, Pembiayaan, UMKM

## PENDAHULUAN
Keterlibatan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  dalam  perekonomian nasional  memiliki  peran  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemberdayaan UMKM di Indonesia merupakan salah satu  komitmen  Pemerintah.  Sebagai tulang  punggung  perekonomian  nasional sekaligus sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19, UMKM  harus  diselamatkan  dari  keterpurukan.  Hal  ini  karena  UMKM  memegang peranan penting dengan kontribusinya yang mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja  sebanyak  97%  dari  total  penyerapan  tenaga  kerja  nasional.  Saat  ini  yang
dibutuhkan  oleh  UMKM  adalah  penyaluran  kredit  untuk  mencukupi  kebutuhan permodalan.
Berdasarkan  data  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah (Kemenkop  UKM),  jumlah  UMKM,  saat  ini  mencapai  64,2  juta  dengan  kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Sektor usaha ini juga mampu menyerap sebesar 97% dari total tenaga kerja, serta dapat menghimpun  sampai  dengan  60,42%  dari  total  investasi  di  Indonesia.  Sayangnya kontribusi UMKM tersebut belum diikuti dengan besarnya penyaluran kredit yang masih berkutat  di  angka  20%.  Faktor  penyebabnya  antara  lain  karena  sulitnya  persyaratan pengajuan  kredit  dan  usaha  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  layak  untuk  mendapatkan kredit perbankan. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 69,02% UMKM  mengalami  kesulitan  permodalan  di  saat  pandemi  Covid-19.  Sementara, menurut  laporan  pengaduan  ke  Kemenkop  UKM  per  Oktober  2020,  sebanyak  39,22% sektor  UMKM  mengalami  kesulitan  permodalan  selama  pandemi  Covid-19  (Mainake, 2022).
Kondisi  ini  tentu  menjadi  salah  satu  faktor  terhambatnya  perkembangan  UMKM untuk  bersaing  di  level  nasional  ataupun  internasional.  Diperlukan  akses  permodalan alternatif untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, sehingga peran UMKM sebagai penopang kesejahteraan masyarakat dapat lebih dioptimalkan. Kesejahteraan masyarakat direalisasikan melalui optimalisasi berbagai sumber daya dan instrumen (Rohim, 2021). 1
Salah  satu  instrumen  ekonomi  Islam  yang  berfungsi  untuk  mendorong kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Keuangan sosial Islam, terutama wakaf semakin berkontribusi  dalam  membantu  pihak  yang  terkena  dampak.  wakaf  dan  sukuk  yang dipadukan  dengan  crowdfinding  (fintech)  untuk  membantu  perekonomian  bangkit kembali  selama  dan  setelah  krisis  Covid-19.  Semua  ini  perlu  terintegrasi  untuk menghadapi  krisis  kesehatan  dan  ekonomi  Covid-19,  terutama  peran  ekonomi  Islam termasuk wakaf. 2

## LANDASAN TEORI
Produktivitas  wakaf  di  negara  lain  telah  banyak  dibuktikan.  Meskipun  Singapura
1 Rohim,  A.  N.  (2021).  Optimalisasi  Wakaf  sebagai  Instrumen  Pembiayaan. Jurnal  Bimas  Islam Vol 14 No. 2 , 313.
2 Ascarya.  (2022).  The  role  of  Islamic  social  finance  during  Covid-19  pandemic  in  Indonesia's economic  recovery. International  Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  Finance  and Management .
merupakan negara sekuler, namun praktik wakaf di negara tersebut sangat berkembang. Singapura  memiliki  kemampuan  hebat  dalam  mengelola  wakaf.  Majelis  Ugama  Islam Singapura (MUIS) memiliki andil besar dalam membangun paradigma wakaf produktif di Singapura. Mereka sadar akan pentingnya memiliki aset produktif di atas lahan wakaf yang  ada  guna  mendukung  aset-aset  sosial  yang  tentunya  membutuhkan  biaya operasional  tidak  sedikit.  Terlebih,  MUIS  juga  sangat  sadar  betapa  berharganya  nilai setiap jengkal tanah di Singapura bagi kebutuhan masyarakat.
Seluruh  properti  wakaf  dikelola  oleh  WAREES,  perusahaan  real  estate  yang sahamnya 100 persen dimiliki MUIS. Melalui Warees, hasil pengelolaan properti wakaf dapat  menghasilkan  surplus  hingga  SGD  3  juta  atau  sekitar  Rp  21  milyar.  Sekitar  60 persen  dari  surplus  ini  disalurkan  untuk  memelihara  69  masjid  yang  ada  di  Singapura. Tidak  heran,  tidak  ada  kotak  amal  yang  berkeliling  saat  shalat  Jumat  di  Masjid  Sultan (Bugis)  seperti  halnya  di  Indonesia.  Bagian  lain  dari  surplus  disalurkan  untuk pengembangan  pendidikan  Islam  dan  kegiatan  karitas  lain.  Pendidikan  madrasah  di Singapura menjadi barang mahal karena ketatnya peraturan pemerintah. Biaya per bulan madrasah  di  sana  mencapai  SGD  800  –  1.200,  atau  sekitar  Rp  3,5 juta  –  8 juta.  Biaya pemakaman juga menjadi masalah tersendiri di Singapura. Karenanya, sebagian surplus wakaf produktif di alokasikan ke bidang-bidang ini. 3
Selain itu,  di Thailand  ada  Gerakan Wakaf  Produktif  Syarikat Takaful  Ibnu  Affan (Ibnu  Affan  Islamic  Cooperative  Ltd).  Selama  lebih  dari  23  tahun  Ibnu  Affan  Islamic Cooperative  Ltd  telah  melaksanakan  penghimpunan  dana  zakat,  infak,  sedekah,  dan wakaf  lebih  dominan  dalam  bentuk  wakaf  uang  dimana  wakaf  uang  tersebut  dihimpun melalui  sebuah  produk  yang  dinamakan  dengan  produk  tabung  zakat.  Wakaf  berupa properti  belum  dikembangkan  menjadi  wakaf  yang  bersifat  produktif  mendatangkan penghasilan  kembali  dan  cenderung  lebih  banyak  bersifat  wakaf  property  untuk kepentingan social saja.
Hingga  tahun  2014,  zakat,  infak,  sedekah  dan  wakaf  dihimpun  melalui  13  kantor cabang dengan dana yang berhasil dihimpun hingga tahun 2014 sebesar 9.800.000 batt. Dana  zakat,  infak,  sedekah,  dan  wakaf  yang  telah  dihimpun  tersebut  didistribusikan kepada  8  asnaf  sebagaimana  yang  diperintahkan  Allah  SWT  dalam  Al-Qur‟an. Selanjutnya,  dana  zakat,  infak,  sedekah,  dan  wakaf  didistribusikan  dalam  bentuk pemberian  beasiswa  pendidikan  bagi  anak-anak  yang  tidak  mampu  mulai  dari  tingkat SD,  SMP,  SMA,  D3,  S1,  S2,  S3  sampai  yang  bersangkutan  menamatkan  studinya.
3 Koto,  A.,  &  Saputra,  W.  (2016).  Wakaf  Produktif  Di  Negara  Sekuler:  Kasus  Singapura  Dan Thailand. Sosial Budaya Vol. 13, No. 2 .
Beasiswa  pendidikan  bagi  anak-anak  yang  tidak  mampu  pada  tahun  2014  diberikan sebesar  345.000  batt/orang.  Khusus  bagi  yang  melanjutkan  studi  di  perguruan  tinggi beasiswa  diberikan  sesuai  dengan  jumlah  SPP  (uang  kuliah)  ditambah  dengan  biaya hidup sesuai dengan lokasi negara/tempat kuliah serta diberikan biaya penelitian. 4
Di  Malaysia  terdapat  An-Nur  Corporation  Berhad  (WANCorp)  yang  merupakan wakaf  perusahaan  pertama  yang  didirikan  di  bawah Johor  Corporation (JCorp) melalui skema wakaf perusahaan (CWS). JCorp didirikan WANCorp dan menyatakan RM 200m dari  aset  bersih  JCorp  sebagai  wakaf  kepada  WANCorp.  Ini  korporasi  didirikan  untuk mengelola  organisasi  wakaf  seperti  TPM  Management  Sdn  Bhd  dan  Larkin  Sentral, yang  telah  dinyatakan  sebagai  wakaf  oleh  JCorp.  Sebuah  artikel  berkala  oleh  Bank Muamalat  (2012)  melaporkan  akumulasi  total  aset  WANCorp  menjadi  RM  538m. Hashim (2012) menginformasikan bahwa secara keseluruhan WANCorp mengoperasikan  17  klinik  di  Malaysia,  yang  telah  melayani  lebih  dari  800.000  pasien dengan biaya kecil RM 5 per pasien yang mencakup biaya dokter dan obat-obatan. 5
Sementara  itu,  Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya  adalah  muslim  tentu memiliki potensi yang tinggi terhadap wakaf. Di Indonesia, (1) wakaf digunakan untuk infrastruktur  public.  (2)  Mengembangkan  usaha  mikro,  kecil  dan  usaha  menengah melalui  kreatif  program  ekonomi,  penyertaan  modal  menggunakan  akad  qard  al-hasan dan  pendirian  bank  wakaf  mikro.  (3)  70%  dari  wakaf  tunai  produktif  perusahaan (CPCW)  program  yang  disalurkan  ke  sektor  riil  (lahan  produktif,  pertanian  dan perikanan). (4) Seorang nazhir, sebagai pesantren, dikembangkan wakaf untuk prasarana sekolah,  asrama,  rumah  hafiz,  program  rumah  dhuafa,  beasiswa  dan  dana  pendidikan, bekal  buku  sekolah,  gaji  guru,  mini  pasar,  hotel,  pompa  bensin,  peternakan,  pertanian, toko buku, kantin dan pencetakan. (5) Wakaf digunakan untuk membangun rumah sakit, poliklinik, apotek dan fasilitas kesehatan gratis bagi miskin. 6
Keberhasilan  beberapa  negara,  baik  negara  muslim  maupun  sekuler  sekalipun, membuktikan  bahwa  wakaf  memiliki  potensi  yang  sangat  baik  untuk  dikembangkan. Manfaat yang dihasilkan pun sedikit banyak memberikan kontribusi dalam mewujudkan kemandirian  ekonomi  umat.  Dan  wakaf  tentunya  dapat  diperhitungkan  sebagai
4 Koto, A., & Saputra, W. (2016). Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand. Sosial Budaya Vol. 13, No. 2 .
5 Pitchay,  A.  A.,  Thaker,  M.  A.,  Mydin,  A.  A.,  Azhar,  Z.,  &  Latiff,  A.  R.  (2018).  Cooperative- waqf  model: a proposal to develop idle  waqf lands in Malaysia. ISRA International Journal of Islamic Finance Vol 10, No 2 .
6 Medias,  F.,  Rahman,  A.  A.,  Susamto,  A.  A.,  &  Pambuko,  Z.  B.  (2022).  Asystematic  literature reviewon the socio-economic roles of waqf:evidence fromorganization of the Islamic cooperation (OIC) countries. Journal of Islamic Accounting and Business Research Vol. 13 No. 1 .
instrumen pembiayaan UMKM. 7
Salah  satu  topik  yang  menjadi  agenda  pembahasan  karena  sifat  dana  abadi  yang diberikan  dan  kemaslahatannya  dalam  lembaga  perekonomian  syariah adalah wakaf. Menurut Hazami (2016) bahwa harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak  milik  pribadi  melainkan  menjadi  hak  milik  umat,  sehingga  wakaf  bisa  dijadikan sebagai  lembaga  ekonomi  yang  potensial  untuk  dikembangkan  selama  dapat  dikelola dengan optimal untuk menopang hidup dan harga diri bangsa.
Hadi  (2017)  dalam  tulisannya  “pemberdayaan  ekonomi  melalui  wakaf” menjelaskan  bahwa  wakaf  merupakan  sumber  dana  umat  yang  perlu  dikembangkan, didayagunakan  dan  dikelola  secara  profesional  untuk  memperoleh  manfaat  yang optimal.  Salah  satu  dari  pemanfaatan  tersebut  adalah  dengan  mendayagunakan  wakaf untuk  menyejahterakan  umat.  Lokus  penelitian  ini  adalah  mengenai  pemberdayaan wakaf  secara  umum,  belum  membahas  secara  khusus  pada  aspek  pemberdayaan  yang dilakukan (Hadi 2017).
Amarodin  (2019)  menjabarkan  secara  khusus  mengenai  praktik  pemberdayaan wakaf  produktif  sesuai  dengan  jenis  harta  benda  wakaf  yang  dimaksud.  Adapun  hasil dari  pemberdayaan,  pengelolaan  wakaf  dapat  membantu  membiayai  masyarakat  yang kurang mampu dan korban bencana alam. Sehingga, kemampuan yang diperoleh bukan hanya  keuntungan  materi  melainkan  kemampuan  mereka  untuk  kembali  hidup  mandiri dan  sejahtera.  Tulisan  ini  meskipun  telah  mengkaji  mengenai  pemberdayaan  wakaf sesuai dengan jenis harta bendanya, namun tidak secara langsung menjelaskan mengenai instrument yang digunakannya.
Dalam  lingkup  yang  lebih  khusus,  Faiza  (2019)  menjelaskan  dalam  penelitiannya mengenai  “ cash  waqf  linked  sukuk” sebagai  pembiayaan  pemulihan  bencana  alam      di Indonesia.   Instrumen cash   waqf  linked   sukuk (CWLS) merupakan investasi sosial untuk pembiayaan pemulihan bencana alam. Berdasarkan hasil penelitiannya penerapan CWLS mampu mengcover keseluruhan pembiayaan untuk kerusakan dan kerugian pada sektor  pemerintah.  Bahkan,  hasil  pengelolaan  wakaf  dapat  menghasilkan  manfaat kepada mauquf ‘alaih dalam  bentuk  pembangunan  masjid, sekolah  maupun  pemodalan dengan pembiayaan qard (Faiza 2019).
Senada  dengan  penelitian  Amarodin  (2019)  dan  Faiza  (2019)  mengenai pemberdayaan  wakaf  untuk  pemulihan  bencana  alam,  Iskandar,  Possumah,  and  Aqbar (2020)  menjelaskan  bahwa  covid-19  dapat  dikategorikan  sebagai  bencana  karena  salah
7 Fuadi, N. F. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. Economica: Jurnal Ekonomi Islam .
satunya  menimbulkan  penurunan  (besar)  pada  fundamental  ekonomi  riil.  Oleh  karena itu,  peran filantropi Islam  dalam  keuangan  syariah  dapat  ikut  berkontribusi  dalam memulihkan  guncangan  tersebut, salah satunya  melalui penguatan  wakaf  baik  berupa wakaf  uang,  wakaf  produktif, cash  waqf  linked  sukuk maupun  wakaf  untuk infrastruktur.
Darsih  Ahmadan  dalam  tulisannya  menjabarkan  mengenai  aset  wakaf  dapat diberdayakan untuk membantu penyediaan fasilitas  kesehatan di  tengah pandemi covid- 19, sehingga dana wakaf ini memberikan penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Oleh  karena  itu,  peran  lembaga  keuangan  syariah  dapat  mengatasi  dan  memulihkan guncangan  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  wabah  covid-19  (Ahmadan  2020).  Tulisan ini  menjadi  landasan  teori  penelitian  penulis  tentang  pendayagunaan  wakaf  dalam menghadapi wabah covid-19.

## METODE
Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka  dilakukan  dengan  mengkaji  dan  menelaah  berbagai  literatur  dan  kebijakan terkait  konsep dan  peran  wakaf  sebagai  instrumen  pembiayaan  UMKM pasca  pandemi Covid-19.  Hasil  telaah  dianalisis  secara  deskriptif  dengan  mengelaborasi  konsep  dan implementasi pengelolaan wakaf pada pola pembiayaan usaha dengan mengacu kepada ketentuan hukum dan regulasi terkait. Kajian wakaf diarahkan pada optimalisasi fungsi dan  pemanfaatannya  pada  pemberdayaan  UMKM,  sebagai  alternatif  solusi  dalam mengatasi permodalan bagi pelaku UMKM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pembiayaan Melalui Instrumen Wakaf
Salah satu bentuk pengelolaan wakaf adalah dimanfaatkan sebagai instrumen pembiayaan  melalui  skema  wakaf  produktif.  Wakaf  produktif  adalah  skema pengelolaan harta wakaf yaitu dengan cara memproduktifkan harta tersebut, hingga dapat  menghasilkan  surplus  yang  berkelanjutan.  Harta  wakaf  dapat  berupa  benda bergerak maupun tidak bergerak, surplus dari wakaf produktif inilah yang menjadi sumber  dana  abadi  bagi  pembiayaan  kebutuhan  umat,  seperti  pembiayaan pendidikan,  dan  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas. 8 Artinya,  skema pembiayaan  tersebut  diberikan  kepada  mauquf  alaih  dan  harus  memberikan
8 RI,  D.  A.  (2008). Panduan  Bantuan  Pemberdayaan  Wakaf  Produktif. Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Departemen Agama RI.
manfaat  sesuai  dengan  peruntukannya. 9 Dalam  aspek  pembiayaan,  wakaf  tunai memiliki  kelebihan  dalam  fleksibilitas.  Melalui  mekanisme  pembiayaan  dengan akad  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  wakaf  dapat  mengurangi  tingkat kemiskinan, serta mengatasi kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin. 10
Bentuk pembiayaan dari pola penyaluran wakaf yang memungkinkan adalah dengan  menyalurkan  manfaat  atau  hasil  keuntungan  dari  pengelolaan  aset  wakaf. Pola  ini  lebih  memudahkan  nazhir  wakaf  untuk  menyalurkan  pembiayaan  kepada sektor  komersial,  khususnya  pelaku  usaha  kecil  yang  sesuai  dengan  tujuan  dari wakaf  untuk  mensejahterakan  masyarakat.  Pola  pembiayaan  tersebut  dapat dilakukan  dengan  beberapa  skema  dan  akad,  seperti  qardhul  hasan,  mudharabah, atau pun musyarakah.

## B. Pola dan Tahapan Pembiayaan UMKM Berbasis Wakaf
Pola  dan  tahapan  pembiayaan  UMKM  berbasis  wakaf  ini  dijalankan  dengan penjabaran  sebagai  berikut:  Pertama,  penyaluran  utilitas  ataupun  laba  dari  hasil pengembangan  aset  wakaf  uang  kepada  pelaku  UMKM  menjadi  penerima  khasiat (mauquf „alaih).
Dalam mengimplementasikan penyaluran wakaf kepada pembiayaan UMKM, nazhir  diwajibkan  memperhitungkan  kesesuaian  prosedur  tersebut  dengan  prinsip syariah.  Sebagian  syarat  terpaut  penyaluran  wakaf  antara  lain  larangan  guna disalurkan  pada  pembiayaan  atas  usaha  yang  diharamkan,  pembiayaan  yang diberikan melahirkan maslahat untuk warga luas, dan tidak mengadakan pembiayaan dari hasil usaha yang diharamkan. 11 Dari sebagian syarat di atas diketahui jika wakaf dapat  dimaksimalkan  melalui  penyaluran  kepada  pelaku  UMKM  selaku  pihak penerima manfaat (mauquf „alaih). Hal tadi dilakukan dengan memastikan jika dan usaha  yang  dijalankan  UMKM  penerima  manfaat  sinkron  dengan  prinsip  syariah. Tidak  hanya  itu,  butuh  pula  ditentukan  jika  akad  yang  dilakukan  antara  nazhir dengan pelaku UMKM menjadi penerima manfaat maksudnya akad ataupun kontrak yg sesuai dengan prinsip syariah. Akad tadi  wajib terbebas dari faktor riba, gharar, tadlis, pula wujud transaksi terlarang yang lain.
9 Choiriyah. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. Islamic Banking Vol 2 No 2 . 10 Traore,  I.,  Sulong,  Z.,  &  Doukoure,  A.  (2018).  Conceptual  Review  for  Cash  Waqf  Using Mudharabah Approach for Developing Public Employment Opportunity. Halal Ind Serv 1, no. 1 .
11 Furqon,  A.  (2016).  Model-Model  Pembiayaan  Wakaf  Tanah  Produktif. Economica:  Jurnal Ekonomi Islam 5, no. 1 .
Pada  praktiknya  penyaluran  manfaat  wakaf  wajib  dilakukan  menggunakan mengacu  kepada  paling  tidak  2  hal  ialah,  penyaluran  manfaat  hasil  pengelolaan wakaf  dilakukan  sesuai  dengan  peruntukannya  dan  penyaluran  manfaat  wakaf  bisa dilakukan  secara  eksklusif  maupun  tidak  langsung.  Penyaluran  secara  eksklusif dilakukan  dalam  wujud  training  dan  pemberdayaan  warga  yang  dikelola  si  nazhir secara eksklusif. Ada pula penyaluran tidak langsung yang diaplikasikan pada wujud pemberdayaan  warga  lewat  kemitraan  dengan  lembaga  pemberdayaan  lain  yang penuhi kriteria yang ditetapkan. 12
Merujuk  kepada  syarat  tadi,  penyaluran  wakaf  kepada  pelaku  UMKM  wajib dilakukan menggunakan dan memperhatikan aspek syariahnya. Sebagai dampaknya penyaluran wakaf permodalan untuk UMKM dapat dilakukan jika sudah ditentukan bahwa  bisnis  dan  yang  dijalankan  oleh  UMKM  memenuhi  faktor  kehalalan  dan sinkron  dengan  prinsip  syariah.  Sehingga,  UMKM  yang  menciptakan  produk  halal saja  yg  dapat  memperoleh  pembiayaan  dari  dana  wakaf.  Tidak  hanya  halal,  usaha UMKM  calon  penerima  pembiayaan  dana  wakaf  pula  wajib  memberikan  manfaat dan maslahat untuk warga luas, khususnya dalam perihal pemenuhan kebutuhannya.
Kedua, penyaluran aset wakaf tunai dalam menyampaikan modal untuk pelaku UMKM  secara  eksklusif.  Hal  ini  dilakukan  menggunakan  dasar  kalau  aset  wakaf tunai  yang  berbentuk  uang  bisa  diinvestasikan  di  zona  riil  serta  zona  finansial. 13
Investasi dana wakaf tunai bisa dialokasikan, salah satunya pada zona riil, ialah pada pelaku UMKM yang  melaksanakan prinsip syariah dan sudah mengalami kenaikan secara skala usaha serta pendapatannya. Dalam implementasinya, pola tersebut dapat dicoba  menggunakan  skema  bagi  hasil,  baik  dengan  akad  mudharabah  ataupun musyarakah, maupun akad yang lain yang relevan dan esuai prinsip syariah. Pola ini bisa  dicoba  menggunakan  memperhitungkan  asas  penjagaan  kelestarian  aset  wakaf dan  asas  kesesuaian  menggunakan  prinsip  syariah,  baik  berasal  segi  akadnya, kehalalan usaha yang dijalankan produsen sampai aspek pengelolaannya.
Sesuai  syarat  pada  Peraturan  BWI  Nomor  1  Tahun  2020,  investasi  secara eksklusif  bisa  dilakukan  Apabila  UMKM  sudah  memenuhi  beberapa  kriteria  di antaranya ada kesesuaian dengan prinsip syariah, pemenuhan kondisi kelayakan, dan asal  pengembalian  dapat  dihitung  sesuai  riset  kelayakan  yang  dilakukan.  Hal  tadi bertujuan  agar  sasaran  dan  manfaat  wakaf  akan  bisa  terealisasi  dengan  mendorong
12 Fahruroji. (2019). Wakaf Kontemporer. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
13 Fahruroji. (2019). Wakaf Kontemporer. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
perkembangan  warga  secara  ekonomi  juga  mempertinggi  daya  guna  pengelolaan dana wakaf untuk kemaslahatan umat, mengingat dana wakaf merupakan dana umat yg wajib dilindungi memakai sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, dalam hal ini nazhir wakaf  wajib  bertanggung  jawab  dan  kompeten  pada  melaksanakan  pelatihan  dan pendampingan  para  pelau  UMKM  supaya  bisa  memaksimalkan  kinerja  bisnisnya sehingga  dana  wakaf  yg  diterima  dapat  memberikan  khasiat  yang  baik  dan  sesuai dengan peruntukannya.

## KESIMPULAN
Skema penyaluran wakaf yang memungkinkan untuk pembiayaan UMKM adalah menyalurkan  manfaat  atau  hasil  laba  dari  pengelolaan  aset  wakaf.  Skema  ini  dipilih karena  memudahkan  nazhir  untuk  menyalurkan  pembiayaan  kepada  sektor  komersial, khususnya  pelaku  usaha  kecil  yang  sesuai  dengan  tujuan  dari  wakaf  untuk mensejahterakan  masyarakat.  Pola  dan  tahapan  yang  dapat  dilakukan  antara  lain penyaluran utilitas ataupun laba dari hasil pengembangan aset wakaf uang kepada pelaku UMKM  menjadi  penerima  khasiat  ( mauquf  ‘alaih )  dan  penyaluran  aset  wakaf  tunai dalam  menyampaikan  modal  untuk  pelaku  UMKM  secara  eksklusif.  Hal  ini  dilakukan menggunakan  dasar  kalau aset  wakaf tunai  yang  berbentuk  uang  bisa  diinvestasikan  di zona riil serta zona finansial.

## DAFTAR PUSTAKA
Ascarya.  (2022).  The  role  of  Islamic  social  finance  during  Covid-19  pandemic  in Indonesia's  economic  recovery. International  Journal  of  Islamic  and  Middle Eastern Finance and Management .
Choiriyah. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. Islamic Banking Vol 2 No 2 .
Fahruroji. (2019). Wakaf Kontemporer. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
Fuadi,  N.  F.  (2018).  Wakaf  sebagai  Instrumen  Ekonomi  Pembangunan  Islam.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam .
Furqon,  A.  (2016).  Model-Model  Pembiayaan  Wakaf  Tanah  Produktif. Economica: Jurnal Ekonomi Islam 5, no. 1 .
Koto,  A.,  &  Saputra,  W.  (2016).  WAKAF  PRODUKTIF  DI  NEGARA  SEKULER:
KASUS SINGAPURA DAN THAILAND. Sosial Budaya Vol. 13, No. 2 .
Mainake,  Y.  (2022). DUKUNGAN  MEMPERKUAT  UMKM. Jakarta:  Pusat  Penelitian Badan Keahlian.
Medias,  F.,  Rahman,  A.  A.,  Susamto,  A.  A.,  &  Pambuko,  Z.  B.  (2022).  Asystematic literature reviewon the socio-economic roles of waqf:evidence fromorganization  of  the  Islamic  cooperation  (OIC)  countries. Journal  of Islamic Accounting and Business Research Vol. 13 No. 1 .
Pitchay,  A.  A.,  Thaker,  M.  A.,  Mydin,  A.  A.,  Azhar,  Z.,  &  Latiff,  A.  R.  (2018).
Cooperative-waqf  model:  a  proposal  to  develop  idle waqf lands  in  Malaysia.
ISRA International Journal of Islamic Finance Vol 10, No 2 . RI, D. A. (2008). Panduan Bantuan Pemberdayaan Wakaf Produktif. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Departemen Agama RI.
Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan. Jurnal Bimas Islam Vol 14 No. 2 , 313.
Traore, I., Sulong, Z., & Doukoure, A. (2018). Conceptual Review for Cash Waqf Using Mudharabah  Approach  for  Developing  Public  Employment  Opportunity.
Halal Ind Serv 1, no. 1 .