## URGENSI UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN OTONOMI DESA (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)

## Abstract
Principal  focus  this  Research  is  study  deeper  about  execution  of  countryside  governance  [in] Countryside  of  Foreland  of  District  of  Koto  of  Kampar  of  Pate;Upstream  of  Kampar  Sub-Province in order to realizing  countryside  autonomy,  but  practically  countryside  governance not  yet  can  be  realized effectively and efficient. Its form [is] countryside governance not yet seen from ability from Countryside of  Foreland  of  District  of  Koto  of  Kampar  of  Pate;Upstream  of  Kampar  Sub-Province,  in  managing finance  of  countryside  and  countryside  institute,  what  not  yet  measure  up  to  the  independence  in  the countryside governance execution.
Implementation  from  Number  Law  32  Year  2004  in  realizing  countryside  governance  in Countryside  of  Countryside  of  Foreland  of  District  of  Koto  of  Pate;Upstream  Kampar,  goods  have  of course get various resistance. As for resistance which researcher find in executing countryside governance [in] Countryside of Countryside of Foreland of District of Koto of Pate;Upstream Kampar is not yet made available of good human resource ability and professional, finance which not yet adequate, availibility of equipments  and  facility  which  still  minim  and  execution  of  governance  management  which  uncommitt better. This matter cause its form not yet otoomi countryside, specially [in] Countryside of Countryside of Foreland of District of Koto of Pate;Upstream Kampar.

## Keyword: Implementation of Policy and Countryside Autonomy

## Abstrak
Fokus  utama penelitian ini adalah mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dalam rangka mewujudkan otonomi desa,  namun  pada  kenyataannya  pemerintahan  desa  belum  bisa  diwujudkan  secara  efektif  dan  efisien. Belum  terwujudnya  pemerintahan  desa  terlihat  dari  kemampuan  dari  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto Kampar  Hulu  Kabupaten  Kampar,  dalam  mengelola  keuangan  desa  dan  kelembagaan  desa,  yang  belum memiliki sifat kemandirian dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut.
Implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam mewujudkan pemerintahan desa di  Desa  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu,  sudah  barang  tentu  mendapatkan  berbagai hambatan. Adapun hambatan yang peneliti temukan dalam melaksanakan pemerintahan desa di Desa Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah belum tersedianya kemampuan sumber daya manusia yang baik  dan  profesional,  keuangan  yang  belum  memadai,  ketersediaan  peralatan  dan  fasilitas  yang  masih minim  dan  pelaksanaan  manajemen  pemerintahan  yang  belum  terlaksana  dengan  baik.  Hal  inilah  yang menyebabkan  belum  terwujudnya  otonomi  desa,  khususnya    di  Desa  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto Kampar Hulu
Kata kunci: Implementasi Kebijakan dan Otonomi Desa
*CANDRA JON ASMARA dan ERMANSYAH
*  Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

## A. Latar Belakang Masalah
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  berdaulat  dan  memiliki tujuan  nasional  yaitu  mencapai  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Untuk  mencapai  tujuan  nasional tersebut diperlukan tata pemerintahan yang  baik ( good governance) dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (KKN).  Pemerintahan  yang  baik  mempunyai  keberdayaan  dalam  mencapai  tujuan  nasional dengan  melaksanakan  program  pembangunan  dari  berbagai  aspek  kehidupan.  Pemerintahan  yang  baik akan  mampu  dalam  melaksanakan  berbagai  aspek  pembangunan  disegala  bidang  untuk  mengejar ketertinggalan  bangsa  kita dari  bangsa  yang  sudah  maju.  Untuk  itu  perlu ditetapkan  arah dan  kebijakan oleh pemerintah dalam pembangunan nasional.
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang direvisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kebijaksanaan  pemerintah dalam menuangkan suatu peraturan tersebut  bertujuan  untuk  mewujudkan  pembangunan  yang  adil  dan  merata  dan  mengupayakan  setiap daerah mempunyai kemandirian dalam meletakan konsep dasar pembangunan daerahnya masing-masing.
Kehadiran otonomi daerah dewasa ini khususnya bagi masyarakat yang tinggal diwilayah pedesaan, memberikan  dinamika  dan  suasana  baru  dalam  proses  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  desa dan  pelaksanaan  pembangunan  desa.  Selama  ini  keberadaan  demokrasi  bagi  masyarakat  desa  berada dalam posisi yang sangat tidak kondusif sehingga pelaksanaan pemerintahan desa tidak terlaksana dengan baik.
Pelaksanaan  otonomi  desa,  sebelum  lahirnya  Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  desa mempunyai permasalahan pembangunan,  keuangan dan lain-lainnya. Pemerintahan pusat selalu mendikte turunnya  dana  kedaerah-daerah,  dalam  penurunan  tersebut  tidak  ada  pengaturan  yang  jelas  atau transfaransi  dari  pusat,  sehingga  dana  tersebut  sangat  sulit  sampai  kedaerah  khususnya  sampai  kepada pemerintahan  yang  terendah  yakni,  Pemerintah  Desa.  Dalam  hal  ini  sangat  tampak  jelas  tidak  adanya perimbangan  antara  pusat  dengan  daerah.  Dengan  demikian  pemerintah  daerah  sangat  sulit  untuk membangun  dan  mengembangkan  daerahnya  masing-masing.  Tetapi  setelah  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33  tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia  tahun  2004  nomor  126,  tambahan  lembaran  negara  Republik  Indonesia  nomor  4438), keseimbangan mulai terlihat.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13  tahun  2005  tentang  pedoman  penyelenggaraan  desa  dan  kelurahan,  maka  segenap  potensi  desa  baik berupa  kelembagaan  sumber  daya  manusia  harus  dapat  dioptimalkan  (untuk  tahap  awal  harus  di identifikasi  terlebih  dahulu).  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Pasal  202  ayat  (1) menyebutkan  bahwa  pemerintah  desa  terdiri  atas  kepala  desa  dan  perangkat  desa.  Pemerintah  Desa  juga dibentuk  Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  mana  yang  tertuang  pada  Pasal  209  yang  mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Selain dari pada itu penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga menyebutkan lembaga lain  yang  ada  di  desa,  Pasal  211  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  “di  desa  dapat  dibentuk  lembaga kemasyarakatan  yang  ditetapkan  dengan  peraturan  desa  dengan  berpedoman  pada  peraturan  perundang- undangan.  Sedangkan  keuangan  desa  diatur  pada  Pasal  212  ayat  (10)  yang  menyatakan  “Keuangan  desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban”. Selanjutnya Pasal 214 Pasal (1) menjelaskan “desa dapat mengadakan  kerjasama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
Penyelenggaraan otonomi desa juga mengalami perubahan di Kecamatan  Koto Kampar Hulu Kabupaten  Kampar  Provinsi  Riau.  Sebagai  kecamatan  baru  yanng  terbentuk  p ada  tanggal  31  Maret 2010,  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu  disahkan  menjadi  kecamatan  berdasarkan  Keputusan  DPRD Kabupaten  Kampar  Nomor  03/KPTS/DPRD/2010  dengan  ibukotanya  Desa  Tanjung  tersebut.  Seluruh desa  yang  ada  diwilayah  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu  Kabupaten  Kampar  berupaya  untuk melaksanakan  otonomi  desa  demi  terwujudnya  pelaksanaan  pembangunan  desa  yang  baik  dan mandiri  serta  terselenggaranya  Pemerintahan  Desa  yang  lebih  baik  dan  bersih  ( Good  Governance ). Adapun jumlah desa yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah sebagai berikut;
Tabel 1.1 : Jumlah Desa dan Luas Wilayah Desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu.
No. Desa/Kelurahan Luas Wilayah (Ha) 1. Tanjung 17.000 2. Tabing 3.391 3. Pongkai 704 4. Gunung Malelo 20.400 5. Sibiruang 5.937 6. Bandur Picak 20.040
Sumber : Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Angka Tahun 2012
Kesemua  desa  tersebut  di  aats  berupaya  untuk  melaksanakan  otonomi  desa  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  terutama  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004.  Hal  ini  juga  terjadi  di  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu  Kabupaten  Kampar. Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu  Kabupaten  Kampar,  merupakan  desa  yang  menjadi ibukota  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu  Kabupaten  Kampar,  yang  harus  menjalankan  otonomi  desa demi peningkatan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pelaksanaan  otonomi  desa  berdasarkan  Undang-Undang  nomor  32  Tahun  2004  mengarah kepada  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  Lembaga  Desa,  Kerjasama  Desa  dan  Keuangan  Desa. Impelemntasi  otonomi  desa    di  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu  Kabupaten  Kampar harus  ditunjang  oleh  keuangan  desa  yang  dituangkan  dalam  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  untuk menyelenggarakan  pembangunan  desa.  Untuk  mengetahui  perkembangan  Pendapatan  Asli  Desa Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu  Kabupaten  Kampar  dapat  dilihat  pada  uraian  tabel  berikut ini;

## Tabel  1.2  :  Perkembangan  Pendapatan  Asli  Desa  Tanjung  Kecamatan    Koto  Kampar  Hulu dilihat dari Target dan Realisasi
Tahun Target Realisasi Persentase 2007 5.750.000,- 4.140.000,- 72.00 2008 14.650.000,- 11.330.000,- 77.34 2009 9.750.000,- 7.650.000,- 78.46
2010 19.250.000,- 17.010.000,- 88.36 2011 7.500.000,- 4.490.000,- 59.87
Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, 2012
Tabel  di  atas  menunjukan  bahwa  target  dan  realisasi  dari  Pendapatan  Asli  Desa  Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu  mengalami  angka  turun  naik.  Pendapatan  Asli  Desa tertinggi  adalah pada  tahun  2010  yakni  mencapai  angka  Rp.  17.010.000,-.  Dari  data  yang  diterima  peningkatan Pendapatan  asli  Desa  Tanjung  didukung  oleh  pengelolaan  pasar  desa  dan  pengelolaan  parkir  hari pasar oleh Pemerintahan Desa.
Perbandingan Pendapatan Asli Desa dengan pengeluaran rutin dari Desa Tanjung Kecamatan Koto  Kampar  Hulu  tersebut  belumlah  cukup  signifikan,  bahkan  pengeluaran  rutin  cukup  besar  dan belum  lagi  pengeluaran  pembangunan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tabel  perngeluaran  rutin  Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu sebagai berikut ini;
Penyelenggaraan otonomi desa yang dibiayai dari Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Koto  Kampar  Hulu  Kabupaten  Kampar  belum  mampu  diwujudkan  mengingat  jumlah  Pendapatan  Asli Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang kecil dan belum menunjukan hasil yang  maksimal dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa dan   pembangunan  desa. Hal ini  menunjukan bahwa otonomi desa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, belum bisa terwujud di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
Pelaksanaan  pemerintahan  desa  di  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu  Kabupaten Kampar, yang salah satunya adalah menjalankan fungsi pembangunan desa. Pembangunan desa hendaknya didukung oleh dana yang cukup untuk menjadikan  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar Kabupaten Kampar, sebagai desa yang memiliki hak otonom dalam mengurus dan mengatur berbagai program yang ada  di  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar    Hulu  Kabupaten  Kampar.  Idealnya  pelaksanaan pembangunan  desa  yang  otonom,  yakni  sebandingnya  dana  pembangunan  dan  dan  rutin  desa  dengan penerimaan keuangan desa.
Mewujudkan desa yang otonom bagi Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, nampaknya belum bisa direalsiasikan, mengingat banyaknya berbagai kekurangan yang dimiliki dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan desa dan juga belum adanya  kemampuan dari Badan Perwakilan Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu  Kabupaten  Kampar  dalam  melakukan  fungsi  mereka sebagai  pengawas  dari  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  pembangunan  dari  Desa  Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  dinyatakan  bahwa  dalam  mewujudkan  otonomi  desa  harus  ada pengoptimalan berbagai potensi keuangan desa terutama peningkatan Pendapatan Asli Desa oleh lembaga desa atau institusi-institusi desa untuk melaksanakan  otonomi desa. Pembiayaan yang tidak cukup tidak akan  memungkinkan  dalam  melaksanakan  otonomi  desa,  sehingga  perlu  ditelaah  lebih  mendalam pelaksanaan otonomi desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
Dengan demikian penulis sangat tertarik untuk menulis Judul “URGENSI UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHA DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN OTONOMI  DESA  (Studi  Kasus  Di  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu  Kabupaten Kampar) ”.

## B. Perumusan Masalah
Dari  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  di  atas  maka  dapat  diambil  pertanyaan  penelitian sebagai berikut :
1. Seperti  apa  pelaksanaan  otonomi  desa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dalam pelaksanaan  Pemerintahan  Desa  dan  Badan  Perwakilan  Desa  di  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?
2. Faktor-faktor  apa  sajakah  yang  menghambat  pelaksanaan  otonomi  desa  terutama  dalam  Penerimaan Pendapatan Asli Desa di  Desa Tanjung Kecamatan  Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?

## C. Tujuan Penelitian
1. Mempelajari  pelaksanaan  otonomi  desa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dalam pelaksanaan  Pemerintahan  Desa  dan  Badan  Perwakilan  Desa  di  Desa  Tanjung  Kecamatan    Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
2. Mengatahui  faktor-faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  otonomi  desa  terutama  dalam  Penerimaan Pendapatan Asli Desa di  Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

## D. Tinjauan Pustaka
Menurut  Ichsan  (1997:17)  desentralisasi  di  Indonesia,  secara  yuridis  bersumber  dari  pada Undang-undang Dasar 1945, beserta penjelasa diantaranya, disebutkan bahwa, wilayah Indonesia dibagi kedalam  daerah-daerah  baik  yang  bersifat  otonom  maupun  yang  bersifat  administratif.  Sedangkan menurut  Rasyid  (1998)  yang  berpendapat  bahwa  dengan  desentralisasi  pemerintah  pusat  bisa berkonsentrasi pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional yang bersifat fundamental saja, dan sudah  waktunya  pemerintah  daerah  diberikan  kepercayaan  untuk  tampil  secara  lebih  kreatif  memberi makna pada penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
Menurut  Sumaryadi  (2005:39)  otonomi  daerah  adalah  daerah  yang  memiliki  legal self  sufficiency yang bersifat self government yang diatur dan diurus oleh own lows . Karena itu otonomi daerah lebih menitik beratkan aspirasi dari pada kondisi. Lebih lanjut dijelaskan Salam (2004:11) menjelaskan bahwa, secara konsepsi  pemberian  otonomi  daerah  seharusnya  tidak  membebani  masyarakat,  tetapi  justru  memberi motivasi,  memberdayakan  dan  membangkitkan  prakarsa  serta  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam upaya pembangunan sehingga otonomi akan menumbuhkan kemandirian dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Pembangunan  daerah  tersebut  secara  konsptual  berhasil  atau  tidaknya  penyelenggaraan  urusan suatu  kewenangan  dalam  otonomi  ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  menurut  Kaho  (1995:60). Beberapa hal tersebut adalah :
a. Manusia pelaksananya harus baik b. Keuangan yang harus cukup dan baik
c. Peralatan yang harus cukup dan baik
d. Oraganisasi dan manajemen yang cukup baik.
Dari  pandangan  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa,  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dituntut menerapakn  suatu  konsep  oraganisasi  dan  manajemen  yang  baik.  Manajemen  pemerintahan  yang  baik dan efektif akan melahirkan pemerintah daerah yang mandiri dalam melaksanakan roda pemerintahan dan meningkatkan pembangunan daerah, serta mampu memberikan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat disetiap daerah tersebut.
Penyelengaraan  pemerintahan  desa  menurut  undang-undang  nomor  32  tahun  2004  dan  didukung undang-undang  nomor  22  tahun  1999  telah  memberikan  keluangan  dan  kesempatan  bagi  desa  dan memberdayakan  masyarakat  desa.  Masyarakat  desa  dapat  mewujudkan  masyarakat  yang  mandiri (Otonomi  desa).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  13  tahun  2005  tentang  pedoman penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan ada beberapa pertimbangan yaitu :
a. Bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan,  perlu  upaya  penguatan,  kelembagaan,  peningkatan  motivasi  dan  swadaya  gotong  royng masyarakat di desa dan kelurahan.
b. Bahwa  untuk  meningkatkan  keberhasilan  pembangunan  desa  dan  kelurahan,  secara  terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.
c. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a  dan  b,  perlu  menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perlombaan desa dan kelurahan.
Ditegaskan  dalam  undang-undang  nomor  32  tahun  2004 tentang  pemerintahan  daerah  (lembaran negara  republik  Indonesia  tahun  2004  nomor  125,  tambahan  lembaran  negara  Republik  Indonesia  nomor 4437);  dan  undang-undang  nomor  33  tahun  2004  tentang  pertimbangan  keuangan  antara pemerintahan  pusat  dan  daerah  (lembaran  negara  Republik  Indonesia  tahun  2004  nomor  126, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4438).

## E. Motode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  kajian  ini  adalah  Jenis    penelitian  ini  adalah menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Menurut  Moleong  (1999:23)  mengatakan  bahwa    metode penelitian kualitatif pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif, yaitu data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan  dan akan  muncul teori-teori  sebagai penemuan  kualitatif.  Dengan  demikian  penelitian ini pengkajian  terhadap  fenomena-fenomena  yang  terjadi  di  lapangan  tentang  pelaksanaan  otonomi  desa berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  di  Desa  Tanjung Kecamatan    Koto Kampar  Hulu  Kabupaten Kampar.  Penelitian  ini  mengarah  kepada  penelitian  deskriptif kualitatif,  yakni  menggambarkan  fenomena  yang  ditemui  dilapangan  dengan  memberikan  jawaban  yang relevan dengan konsep teori dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya adalah:
1. Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimana penulis  melakukan wawancara secara langung kepada responden yang dianggap mengetahui masalah yang dibahas, dengan menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan data dan informasi yang diperlakukan.
2. Observasi  adalah  pengamatan  dan  pencatatan  yang  sistematis  terhadap  gejala-gejala  yang  diteliti, dalam hal ini pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Desa Tanjung Kecamatan  Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Otonomi  Desa  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Di  Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar
Pelaksanaan otonomi desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  tidak  jauh  berbeda  dengan  pelaksanaan  otonomi  ditingkat  kabupaten.  Hal  ini  juga  tidak  jauh berbeda  dengan  pelaksanaan  otonomi  desa  di  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu  Kabupaten Kampar.  Pelaksanaan pemerinatahan desa dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditinjau dari aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Keuangan Desa dan Kerjasama Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan dalam uraian dan penejelasan berikut ini.

## a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Pemerintah desa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari Kepala Desa  dan  Perangkat  Desa.  Adapun  perangkat  desa  yang  ada  di  Desa  Tanjung  Kecamatan    Koto  Kampar Hulu  Kabupaten  Kampar  yang  terdiri  dari  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kepala  Urusan  Pemerintahan, Kepala  Urusan  Pembangunan,  Kepala  Urusan  Umum  dan  Kepala  Dusun.  Penyelenggaraan  pemerintahan desa oleh Kepala Desa beserta perangkat desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berjalan sesuai dengan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.
Pengamatan  dilapangan  serta  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar Hulu  Kabupaten  Kampar,  mengharapkan  bahwa  perangkat  desa  yang  ada  selama  ini  belumlah  lengkap. Perangkat  desa  Muara  Takus  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu  Kabupaten  Kampar  yang  ada  saat  ini sebagaimana yang dijelaskan diatas, masih terdapat kekurangan yakni, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan  Kepala  Urusan  Keuangan.  Tidak  adanya  dua  perangkat  tersebut  menurut  Kepala  Desa  Tanjung Kecamatan  Koto  Kampar  Kabupaten  Kampar,  dikarenakan  Kepala  Urusan  tersebut  tidaklah  terlalu dibutuhkan dan masih bisa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dan perangkat lainnya.
Proses  pemilihan  Kepala  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu  Kabupaten  Kampar,  juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini terlihat dari Pasal 203 yakni pemilihan kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pemilihan kepala desa yang dilakukan selama ini di Desa Tanjung  Kecamatan  Koto  Hulu  Kampar  Kabupaten  Kampar,  dilaksanakan  pemilihan  secara  langsung  dan sudah  berjalan  cukup  lama,  bahkan  sebelum  lahirnya  undang-undang  otonomi  daerah.  Kondisi  ini menunjukan  bahwa  di  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu,  otonomi  desa  sudah  dilaksanakan dalam hal pemilihan kepala desa langsung.
Tabel  1  Tanggapan  Responden  terhadap  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dalam  Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa
N o
Kategori Jawaban Kelompok Responden Jumla h % Perangkat Desa dan
BPD Tokoh Adat 1. Baik 9 10 19 51.35 2. Cukup Baik 6 7 13 35.14 3. Kurang Baik 2 3 5 13.51 Jumlah 17 20 37 100,00
Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013

## b. Badan Permusyawaratan Desa
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menjelaskan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk terwujudnya otonomi desa, perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam memahami kondisi desa, sehingga fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa akan terlaksana dengan baik.
Secara spesifik, keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa kurang mencerminkan keterwakilan dari  masyarakat  desa,  mengingat  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa,  bukan  dipilih  masyarakat  desa, akan tetapi dipilih oleh kepala desa dengan melihat keterwakilan tokoh masyarakat dan Dusun-Dusun yang ada  di  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu.  Hal  ini  menunjukan,  bahwa  anggota  dari  Badan Permusyawaratan Desa lebih cenderung orang-orang yang mendukung kepala desa terpilih. Kondisi ini juga terjadi  di  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu,  dimana  anggota  dari  Badan  Permusyawaratan Desa,  dari  pengamatan  peneliti,  lebih  didominasi  oleh  orang-orang  yang  memiliki  hubungan  emosional dengan kepala desa yang memimpin.
Tabel  2  Tanggapan  Responden  tentang  Pelaksanaan  Otonomi  Desa  dilihat  dari        keberadaan Badan Permusyawaratan Desa
No. Kategori Jawaban Kelompok Responden
Jumlah %
Perangkat Desa dan BPD Tokoh Adat 1. Baik 6 5 11 29.73 2. Cukup Baik 8 11 19 51.35 3. Kurang Baik 3 4 7 18.92 Jumlah 17 20 37 100,00

## Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013

## c. Keuangan Desa
Pelakasanaan  otonomi  desa  tidak  akan  dapat  berjalan  dengan  baik  tanpa  adanya  sumber penerimaan keuangan desa. Keuangan desa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  yang  baik berupa  uang  maupun  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  desa  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban. Sumber keuangan desa khususnya di Tanjung Kecamatan  Koto Kampar Hulu, yang meliputi Pendapatan Asli Desa, Bantuan Desa dan penerimaan desa lainnya yang sah.
Tabel 3. Tanggapan Responden Pelaksanaan Otonomi Desa dilihat dari Kondisi Keuangan Desa
No. Kategori Jawaban Kelompok Responden Jumlah %
Perangkat Desa dan BPD Tokoh Adat 1. Baik 5 3 8 21.6 2 2. Cukup Baik 9 13 22 59.4 6
3.
Kurang Baik 3 4 7 18.9 2 Jumlah 17 20 37 100, 00
Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013

## d. Kerjasama Desa
Kerjasama desa merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan otonomi desa. Kerjasama disini dimaksudkan  untuk  menggali  berbagai  potensi  dan  kemampuan  desa  yang  dapat  meningkatkan kemampuan  desa  dalam  melaksanakan  otonomi  desa.  Setiap  desa  diupayakan  melaksanakan  kerjasama yang dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan desa, serta memberikan peluang bagi desa untuk mengelola potensi desa dengan melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.
Kerjasama yang dilakukan setiap desa selama ini, lebih cenderung kepada kerjasama dengan pihak swasta,  khususnya  dalam  pengelolaan  lahan  pertanian,  seperti  sistem  bapak  angkat.  Namun  di  Desa Tanjung Kecamatan  Koto Kampar Hulu, kerjasama desa selama ini kebanyakan dengan Dinas Pariwisata dan juga dengan usaha tour and travel dalam pengembangan objek wisata Candi Mura Takus.

## Tabel 4 Tanggapan Responden Pelaksanaan Otonomi Desa dilihat dari Kerjasama Desa
No. Kategori Jawaban Kelompok Responden
Jumlah %
Perangkat Desa dan BPD
Tokoh Adat 1. Baik 10 3 13 35.14 2. Cukup Baik 5 13 18 48.65 3. Kurang Baik 2 4 6 16.22 Jumlah 17 20 37 100,00

## Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013
Tabel 5. Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Tanjung Kecamatan  Koto Kampar Hulu
No Indikator
Otonomi Desa Kategori Jawaban Reponden
Jumlah (%) Baik(% ) Cukup(%) Kurang (%)
1. Pemerintahan Desa 19 (51,35)
13
(35,14) 5 (13,51) 37 (100,00 ) 2. Badan Permusyawartan Desa (BPD) 11 (29,73) 19 (51,35) 7 (18,92) 37 (100,00 ) 3. Keuangan Desa 8 (21,62) 22 (59,46) 7 (18,92) 37 (100,00 )
4. Kerjasama Desa 13 (35,14) 18 (48,65) 6 (16,22) 37
(100,00
) T o t a l 51 (137,48) 72 (194,69) 25 (67,57) 148
(400,00
) Rata – Rata 13 (34,39) 18 (48,68) 6 (16,93) 37 (100,00
)
Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013
Dari rekapitulasi tabel di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan otonomi desa di  Desa Tanjung Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu,  belum  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  rata-rata  jawaban responden  belum  tercapainya  rata-rata  jawaban  baik  yang  melebihi  angka  di  atas  50  persen.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan otonomi desa, khsusunya di Desa Tanjung Kecamatan  Koto Kampar Hulu belum bisa terealisasi dengan baik, mengingat masih banyaknya kelemahan-kelemahan yang
ditemui  dilapangan  dalam  melaksanakan  otonomi  desa  tersebut.  Kelemahan-kelemahan  yang  ada merupakan  faktor  penghambat  dalam  melaksanakan  otonomi  desa,  di  Desa  Tanjung  Kecamatan    Koto Kampar Hulu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

## 2.  Faktor-Faktor  yang  Menghambat  Pelaksanaan  Otonomi  Desa  Terutama  dalam  Penerimaan Pendapatan Asli Desa Di  Desa Tanjung  Kecamatan Koto Kampar Kabupaten Kampar
Implementasi  dari  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dalam  mewujudkan  otonomi  desa  di Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu,  sudah  barang  tentu  mendapatkan  berbagai  hambatan. Adapun hambatan yang peneliti temukan dalam melaksanakan otonomi desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh menurut Kaho (1995:60) bahwa urusan suatu kewenangan dalam otonomi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa hal tersebut adalah :

## a. Manusia pelaksananya harus baik
Pelaksanaan  otonomi  desa  tidak  akan  terwujud  dengan  baik,  tanpa  didukung  oleh  kemampuan sumber  daya  manusia  yang  handal  dan  profesioanal  dalam  melaksanakan  pemerintahan  desa  dan pembangunan desa. Selain dari pada itu juga diperlukan orang-orang yang ada pada lembaga desa yang memahami  konse  otonomi  desa  sebagaimana  yang  dijabarkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 khususnya tentang pemerintahan desa. Pemahaman disini dimaksud, yakni adanya orang-orang yang memiliki  keahlian untuk  menggali  berbagai  sumber  daya  yang  dapat  mewujudkan  pelaksanaan  otonomi desa.
Ketersediaan sumber daya manusia yang baik dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Tanjung Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu,  belum    tersedia  dengan  baik.  Kondisi  ini  dapat  dimaklumi,  dimana perangkat  desa  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  desa,  dan  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa sebagai  lembaga  legislatif  desa  memiliki  pendidikan  yang  relatif  rendah  yakni  tamatan  SLTA  kebawah. Hal  ini  sangat  mempengaruhi  kemampuan  dari  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu,  untuk mewujudkan  otonomi  desa  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004, karena belum didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk mewujudkan otonomi desa tersebut di Desa Tanjung Kecamatan  Koto Kampar Hulu.

## b. Keuangan yang harus cukup dan baik
Pelaksanana  otonomi  desa  yang  merujuk  kepada  kemandirian  desa  dalam  berbagai  bidang, khususnya  di  bidang  keuangan  yang  cukup  tersedia  dalam  mewujudkan  otonomi  tersebut.  Suatau  desa yang  tidak  memiliki  keuangan  desa  yang  cukup  tersedia,  maka  pelaksanaan  otonomi  desa  berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, akan sulit untuk diwujudkan, mengingat ketersediaan dana yang ada  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa,  merupakan  tolak  ukur  untuk  pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
Keuangan  yang  cukup  tersedia juga  diperoleh  dari  kemampuan  desa  itu  sendiri untuk  menggali berbagai potensi untuk meningkatkan penerimaan keuangan desa yang dijadikan sebagai pendapatan asli desa. Kondisi keuangan tersebut juga dialami oleh Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, dimana ketersediaan sumber keuangan desa selama ini belum mencukupi untuk pendanaan rutin dan pendanaan pembangunan. Faktor inilah salah satu penyebab belum teralaksananya otonomi desa, di  Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.

## c. Peralatan yang harus cukup dan baik
Peralatan  yang  cukup  tersedia,  dalam  melaksanakan  otonomi  desa  yang  dimaksud  adalah tersedianya  berbagai  fasilitas  atau  sarana  dan  prasarana  untuk  menunjang  pelaksanaan  otonomi  desa tersebut. Sarana dan prasarana merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan otonomi desa, terutama dalam mewujudkan kemadirian desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
Peralatan yang mendukung untuk melaksanakan otonomi desa, di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar  Hulu,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  belum  tersedia  dengan  baik berdasarkan  pengamatan  peneliti  dilapangan.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilihat dilapangan, perlengkapan untuk  administratif  perkantoran  belum  tersedia,  seperti  komputer  belum  ada,  selama  ini  hanya menggunakan jasa rental dan menggunakan mesin tik. Fasilitas lainnya, seperti kendaraan dinas aparatur desa  yang  dijadikan  kendaraan  operasional,  juga  tidak  tersedia  sehingga  kelancaran  dari  operasional perangkat  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu,  terutama  untuk  melakukan  komunikasi  dengan pihak  kecamatan,  apalagi  dengan  pihak  Pemerintahan  Kabupaten  Kampar  yang  relatif  jauh  menjadi terhambat.  Kondisi  ini  juga  mempengaruhi  pelaksanaan  otonomi  desa,  khususnya  di  Desa  Tanjung Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu,  karena  peralatan  yang  tersedia  merupakan  bagian  dari  kelancaran pelaksaan pembangunan desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu

## d. Oraganisasi dan manajemen yang cukup baik.
Organisasi  dan  manajemen  ditingkat  pemerintahan  desa,  merupakan  suatu  wadah  untuk melaksanakan  aktifitas  pemerintahan  desa  dan  pembangunan  desa.  Organisasi  desa  selama  ini,  hanya tersedia  organisasi  perangkat  desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa,  dan  organisasi  lainnya  yang  bersifat organisasi  sosial.  Hal  yang  terpenting  dari  organisasi  tersebut  perlu  adanya  kematangan  dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksana dan pengawasan dalam melaksanakan otonomi desa.
Organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan otonomi desa, di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar    Hulu  adalah,  organisasi  perangkat  desa  yang  perlu  menerapkan  fungsi  manajemen  yang  baik, sehingga dapat dijelaskan tugas-tugas dan fungsi dari perangkat desa untuk menjalankan perencanaan yang telah dibuat, kemudian direalisasikan serta dilakukan evaluasi dalam setiap tahunnya. Pelaksanaan fungsi manajemen  belum  terlaksana  dengan  baik  di  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar,  sehingga perencanana jangka panjang dalam rangka mewujudkan otonomi desa, masih sulit untuk dilaksanakan, hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti dilapangan.
Hambatan-hambatan  tersebut  diatas  merupakan  tantangan  bagi  Pemerintahan  Desa  Tanjung Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu,  dalam  mewujudkan  otonomi  desa.  Selain  dari  pada  itu  juga  menjadi tantangan  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Kampar  dalam  membina  setiap  desa,  menuju  desa  yang  mandiri, sehingga  pelaksanaan  otonomi  desa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  akan  dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan tujuan  dari pelaksanaan otonomi desa tersebut.

## G. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tentang Analisis Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi  desa  Tanjung  Koto  Kampar  Hulu  menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  masih belum  bisa  diwujudkan  secara  optimal,  mengingat  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  oleh Kepala Desa  dan  perangkat  desa  masih  banyak  benturan  kebijakan  yang  harus  mengacu  kepada  petunjuk laksana  dan  petunjuk  teknis  dari  Camat  Kecamatan    Koto  Kampar  Hulu  dan  Bupati  Kabupaten Kampar.
2. Hambatan  dalam melaksanakan otonomi desa di Desa Tanjung Koto Kampar Hulu ditemukan belum adanya  Sumber  Daya  Manusia  yang  mampu  melaksankan  otonomi  desa,  keuangan  yang  belum memadai, fasilitas yang mendukung belum tersedia dan organisasi  serta manajemen pemerintahan desa yang belum terlaksana dengan baik.

## H. Daftar Pustaka
Ichsan, Moch. 1997. Administrasi Keuangan Daerah : Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah . Malang : Brawijaya Press.
Kaho, Riwu. 1995. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia . Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Rasyid, Ryaas. 1998. Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan . Jakarta : LP3ES.
Sedarmayanti.  2003. Good  Governance  (Kepemerintahan  yang  Baik)  dalam  Rangka  Otonomi  Daerah ; Upaya  Membangun  Organisasi  efektif  dan  Efisien  melalui  Restrukturisasi  dan  Pemberdayaan . Bandung : Mandar Maju.
Salam, Dharma Setyawan. 2004. Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya . Jakarta : Djambatan.

## Peraturan Perundang-Undangan
Himpunan  Perundang-Undangan  Republik  Indonesia,  2005, Undang-Undang  Otonomi  Daerah Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah , Bandung : Nuansa Aulia.
Republik Indonesia, 1999, Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 , Sinar Jakarta  : Grafika.