## Volume 1, No. 1, Juni 2021

## MAQASIDI MAQASIDI JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
PARADIGMA HAK ASASI MANUSIA DALAM UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS DAN ISLAM.
Asy’ari
PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG MUDHARABAH (QIRADH),

## HIWALAH, DAN SYIRKAH DALAM ISLAM
Fedry Saputra

## TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM DAN PERBANDINGAN PEMBUNUHAN YANG TIDAK  DISENGAJA ANTARA KUHP DAN HUKUM ISLAM

## Ida Rahma
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAKTUAN: Studi Kasus Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn
H. Harnides; Erha Saufan Hadana

## PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG HARTA HIBAH YANG DIANGGAP SEBAGAI HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Mia Kartika; Idaul Hasanah; Soni Zakaria

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
Syaibatul Hamdi; M. Ikhwan; Iskandar

## Pandangan Tokoh Agama Tentang Harta Hibah Yang Dianggap Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam
Mia Kartika 1 , Idaul Hasanah 2 , Soni Zakaria 3 1,2,3 Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia Email Konfirmasi: zakaria@umm.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang  bagaimana praktik  pembagian  harta  waris  terutama  harta  hibah  yang  dianggap  sebagai  harta waris menurut para tokoh agama di Indonesia terutama di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton  Kabupaten  Pasuruan  apakah  di  bagi  berdasarkan  hukum  Islam  atau menggunakan  metode  hukum  lain  yang  dipakai  oleh  masyarakat  setempat. Informan dan Lokasi dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh agama yang ada di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Tokoh agama dipilih sebagai informan  karena  tokoh  agama  merupakan  sesorang  yang  dijadikan  panutan  oleh masyarakat. Hukum Islam yang bersumber pada al-Qur’an mengajarkan bahwa ada perbandingan  bagian  masing-masing  harta  waris  pada  ahli  waris  laki-laki  dan perempuan. Ahli waris laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian ahli waris  perempuan  dikarenakan  tanggung  jawab  seorang  laki-laki  lebih  besar daripada perempuan. Selain itu, dalam sistem pembagian harta waris, harta waris dibagikan ketika pewaris telah meninggal dunia. Berbeda dengan para tokoh agama dan  masyarakat  di  Desa Kalirejo  Kecamatan  Kraton  Kabupaten  Pasuruan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  praktik  pembagian  harta  waris  yang  dilakukan  di wilayah setempat adalah dengan      membagi harta waris sebelum pewaris meninggal dunia  dalam  artian  pewaris  membagi  sendiri  harta  warisnya  kepada  para  ahli warisnya dengan tetap menggunakan ketentuan 1:2 bagi laki-laki dan perempuan. Pembagian  harta  waris yang  seharusnya  dinamakan  harta  hibah  dapat  dijadikan sebagai  warisan  dengan  syarat  harta  tersebut  berasal  dari  orang  tua  ahli  waris. Ketentuan  ini  terdapat  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  211  yang menyatakan  bahwa  hibah  orang  tua  untuk anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

## Kata kunci: Praktik pembagian harta waris; Hukum Islam.

## Pendahuluan
Waris  adalah  salah  satu  ajaran  Islam  yang  dijelaskan  cukup  rinci  dalam al-Qur’an  maupun  hadist.  Beberapa  kalangan  menempatkan  waris  sebagai  ajaran yang  bersifat  “tetap”  yang  artinya  adalah  tidak  bisa  berubah.  Salah  satu  contoh ketentuan waris adalah pada Q.S an-Nisa ayat 11 sebagai berikut:
Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan”….. (Q.S An-Nisa: 11).
Berdasarkan potongan ayat tersebut di atas, dalam segi waris telah dijelaskan bahwa  bagian  laki-laki  dua  kali  lipat  lebih  banyak  dari  perempuan.  Hal  ini dikarenakan  laki-laki  adalah  pemimpin  bagi  perempuan.  Sehingga  seharusnya pembagian  harta   waris   semestinya   harus   mengikuti   yang   ada  di  Al-Qur’an (seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  Q.S  An-Nisa  ayat  11  di atas).  Namun,  ada juga  yang  memahami  ketentuan  waris  dalam  nash  masih  bisa  dipahami  secara kontekstual.  Karena  pada  kenyataannya,  ketentuan  waris  yang  sudah  tertuliskan dalam   nash   tidak   sesuai   dengan   kenyataan   yang   ada   dalam   kehidupan masyarakat.
Ketentuan waris di Indonesia telah diberlakukan secara positif yang tertuang dalam  KHI,  meskipun  tidak  berstatus  Undang-undang.  Kompilasi  Hukum  Islam sendiri   merupakan   rangkuman   dari   beberapa   ketentuan   ulama   fiqih   yang dijadikan  dalam  bentuk  pasal-pasal  sebagai  referensi  Pengadilan  Agama  untuk menyelesaikan  sengketa  perdata  Islam  di  Indonesia  termasuk  waris.  Ketentuan waris  dalam KHI pun  bukan bersifat  wajib  untuk dilakukan.  KHI dapat dijadikan rujukan  apabila  terjadi  sengketa  waris  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya. Oleh   karena   itu,   artinya   masyarakat   Indonesia   tidak   wajib   melaksanakan ketentuan tersebut kecuali sudah berurusan dengan Pengadilan Agama setempat.
Waris  merupakan  suatu  bentuk  harta  tirkah  (peninggalan)  dari  seseorang yang  telah  meninggal  dunia  untuk dibagikan  kepada  para  ahli  waris  yang  berhak menerima  harta.  Namun,  banyak  kalangan  di  Indonesia  terutama  para  tokoh agama  yang  membagikan  harta  sebelum  meninggal  dunia  kepada  anak-anaknya, dan  disisakan  sedikit  untuk  bekal  hidup  pasangan  tersebut,  yang  kemudian apabila  pasangan  tersebut  sudah  meninggal  dunia,  sisa  harta  tersebut  dibagikan kepada  ahli  waris  sebagai  harta  warisan.  Hal  ini  di  ungkapkan  oleh  Munawir Sadzali    dalam    bukunya    yang    berjudul    “Ijtihad    Kemanusiaan”  (Munawir Syadjali,  1997:  62).  Membagikan  harta  yang  dimiliki  kepada  anak-anaknya  secara sama  rata  ketika  orang  tersebut  (pemilik  harta)  masih  hidup  menjadi  satu  pilihan yang diambil oleh orang tua. Masyarakat menganggap  bahwa apabila harta sudah dibagikan  secara  merata  ketika  masih  hidup  hal  tersebut  dapat  menghindarkan perselisihan para ahli waris.
Berdasarkan  apa  yang  di  ungkapkan  oleh  Munawir  Syadjali  seperti  di  atas sudah menunjukkan bahwa ketentuan yang ada di dalam nash tidak sesuai dengan kenyataan  yang  diterapkan  oleh  masyarakat.  Karena,  pada  dasarnya  apa  yang dikemukakan  oleh  para  tokoh  agama  di  masyarakat,  maka  hal  tersebutlah  yang nantinya  akan  di  tirukan  oleh  masyarakat  setempat.  Menariknya  lagi,  meskipun
tidak  menjalankan  hukum  waris  Islam  sesuai  dengan  di  Al-Qur’an,  para  tokoh agama Indonesia tidak mau dikatakan melanggar fara’idl.
Oleh  karena  itu,  untuk  menghindari  asumsi  tersebut,  setelah  membagikan hartanya secara merata kepada anak  laki-laki  dan  perempuannya  sebagai  hibah, mereka    sudah    menyisakan  sedikit    harta    untuk    di    bagikan    sebagai    waris sebagaimana  ketentuan  dalam Al-Qur’an  yang  menyatakan  bahwa  bagian  anak laki-laki  lebih  besar  yaitu  dua  kali  lipat  dari  bagian  anak  perempuan.  Hal  ini dilakukan agar para tokoh agama tersebut dianggap   menjalankan ketentuan dalam fara’idl Islam.
Meskipun  tidak  semua    ulama     atau   pemuka    agama     melalukan    hal yang      demikian,      tetapi  pembagian  harta  waris  seacara  merata  dan  dilakukan ketika  masih  hidup  sudah  menjadi  tradisi  masyarakat  Indonesia  yang  dilakukan secara trurun temurun dan tidak diluruskan hingga saat ini. Padahal apabila harta dibagikan  ketika  masih  hidup,  secara  jelas  hal  tersebut  dinamakan  dengan  hibah bukan waris. Karena waris dibagikan setelah pemilik harta meninggal dunia.
Untuk  mengetahui  karakteristik  sebagian  ulama  (tokoh  agama)  dalam pembagian  harta  waris,  maka  studi  ini  di  fokuskan  di  Desa  Kalirejo  Kecamatan Kraton  Kabupaten  Pasuruan. Hal  ini  dipilih  penulis  karena  Kabupaten  Pasuruan terkenal  dengan  kota  santri yang tentunya terdapat banyak tokoh-tokoh agama di daerah tersebut. Selain banyaknya tokoh agama di wilayah tersebut, ada keunikan tersendiri  di  desa  yang  peneliti  pilih  yaitu  di  Desa  Kalirejo  selain  terdapat banyaknya  tokoh  agama  di  desa  tersebut,  ketika  adanya  pembagian  harta  waris dari kedua orang tua yaang sudah meninggal dunia, maka di saat pembagian harus mendatangkan  dua  tokoh  agama  (ustad/kiai)  setempat  untuk  di  jadikan  saksi. Bahkan  anggota  keluarga  yang    lainpun    tidak    diperbolehkan    untuk    menjadi saksi  ketika  ada  pembagian harta waris.
Kajian  mengenai  pembagian  waris  berdasarkan  penelusuran  peneliti, ditemukan  beberapa  karya  ilmiah  yang  terdapat  kesamaan  dengan  penelitian dengan  peneliti  diantaranya  yaitu  karya  ilmiah  yang  berjudul  “Penerapan  Metode Al-‘Urf    Dalam  Tradisi  Pembagian  Harta  Waris  (Kasus  di  Desa  Tasik  Agung, Kecamatan  Rembang,  Kabupaten  Rembang)”  (Ahmad  Khoiri,  2018).  Penelitian tersebut  menghasilkan  bahwa  masyarakat  desa  setempat  dalam  pembagian  harta waris  masih  menggunakan  tradisinya  yaitu  dengan  cara  dibagi  secara  merata.  Hal ini  di  karenakan  masyarakat  setempat  nelum  memahami  pembagian  waris  dalam Islam  dan  pembagian  tersebut  menggunakan  aspek  Al-Urf  yang  sudah  dijalankan oleh masyarakat secara turun temurun.
Kemudian  dalam  penelitian  ilmiah  lain  yang  berjudul  “Tinjauan  Hukum Waris  Islam  Terhadap  Pembagian  Harta  Waris  Berdasarkan  Jenis  Kelamin  Ahli Waris  di  Desa  Luragung  Kecamatan  Kandang  Serang  Kabupaten  Pekalongan”
(Ubaidillahi  Asruri:  2018)  memperoleh  kesimpulan  pembagian  harta  waris  yang dilakukan di masyarakat di desa tersebut belum seperti apa yang ada di Al-Qur’an yang  menyebutkan  bagian  anak  laki-laki  lebih  besar  daripada  anak  perempuan. Namun,  sebagian  masyarakat  ada  yang  menggunakan  seperti  apa  yang  ada  di  Al- Qur’an  dengan  adanya  perstujuan  dan  kerelaan  para  ahli  waris.  Hal  ini  dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris.
Berdasarkan  beberapa  pemaparan  yang  di  lakukan  oleh  peneliti-peneliti terdahulu  diatas,  maka  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  berbeda  dengan yang  lainnya  karena  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  belum  pernah  di temukan dan dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya
Penelitian ini dianggap penting dengan alasan sebagai berikut:
Pertama,  untuk    mengetahui    sejauh    mana    tokoh    agama    baik    kiai,    ulama maupun  ustad  memahami  tentang  waris  dan  hibah  dan  praktik  pembagiannya. Karena  tokoh  ulama  merupakan  panutan  bagi  masyarakat.  Kedua,  untuk mengetahui  bagaimana  praktik  pembagian  harta  waris  di suatu wilayah karena Indonesia  memiliki  tiga  sistem  kewarisan  diantaranya  hukum  waris  adat,  hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis praktik  pembagian  harta  waris  di  masyarakat  agar  dapat  dijadikan  edukasi  bagi pembaca apabila terdapat kesalahan dalam praktiknya.
Berdasarkan  penjelasan      tersebut,  terlihat  jelas  bagaimana  masyarakat  di desa tersebut sangat menghormati dan menjalankan apa yang di ajarkan oleh para tokoh  agamanya.      Oleh  karena  itu,  penulis  ingin  mengetahui  lebih  mendalam bagaimana  para  tokoh  agama  di daerah tersebut  membagikan  harta  yang  dimiliki kepada   anak-anaknya.   Apakah   sudah   dilakukan   sesuai   dengan   ajaran   di Al-Qur’an  dan apakah tidak sesuai dengan apa yang di ajarkan di Al-qur’an.

## Metode Penelitian
Penelitian  hukum  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian hukum  empiris  adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk melihat  bagaimana  hukum  bekerja  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  diambil  dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum maupun pemerintah. (Nurul Qamar, 2015: 8)
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada beberapa tokoh  agama  yang  ada  di  Desa  Kalirejo  Kecamatan  Kraton  Kabupaten  Pasuruan dimana informasi  diperoleh  dengan cara melakukan  wawancara  dengan  informan yang  telah  di  tentukan  yaitu  beberapa  tokoh  agama  yang  ada  di  Desa  Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
Metode  analisis  data  pada  penelitian  ini  yaitu  data  mentah  yang diperoleh  dari  penelitian  akan  di  olah  menjadi  data  yang  lengkap  dan  relevan
dengan  cara  di  analisis  menggunakan  peraturan-peraturan  yang  berlaku.  Dalam analisis  ini  peneliti  menggunakan    hukum  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia sebagai  bahan analisis dari data yang telah di dapatkan.

## Pembahasan/hasil

## A. Tinjauan Umum Tentang Waris
Secara istilah waris merupakan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal  dunia  yang  dikhususkan  dan  diserahkan  kepada  ahli  warisnya  (orang yang telah ditinggalkan) yang besar kecilnya sudah ditetapkan oleh syara’.
Para  ulama  mangartikan  waris  merupakan  perpindahan  hak  kepemilikan  dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik harta yang  ditinggalkan  itu  berupa  uang,  tanah  atau  apapun  hak  milik  legal  secara syar’i (M. Ali Ash-Shabuni, 1995: 33).
Adapun    ilmu    yang    mempelajari    tentang    ketentuan-ketentuan    dalam waris disebut dengn  ilmu mawaris atau faraidh, serta  bisa disebut dengan  sebutan hukum waris. Hukum waris sendiri merupakan suatu ketentuan atau aturan-aturan hakim  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  kepemilikan  harta  yang ditinggalkan  oleh  orang  yang  sudah  meninggal  dunia,  menentukan  siapa  saja orang-orang  yang  medapatkan  harta  tersebut,  serta  menentukan  berapa  bagian masing-masing  yang  diperolah  orang  yang  menerima  harta  peninggalan  tersebut. Hukum  Islam  di  Indonesia  juga  mengatur  tentang  kewarisan  Islam  yang  ada  di Indonesia  yang  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Kompilasi  Hukum Islam  menyatakan  bahawa  hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur tentang  perpindahan    hak    dan    kepemilikan  harta  peninggalan    pewaris, menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa  bagiannya (Kompilasi Hukum Islam Pasal 171).
Hibah  adalah  pemberian  yang  dilakukan  oleh  seseorang  kepada  pihak lain yang  dilakukan  ketika  masih  hidup  dan  pelaksanaan  serta  pembagiannya dilakukan  pada  waktu  yang  memberikan  hibah  masih  hidup.  Menurut  Islam, hibah  merupakan  ungkapan  tentang  pengalihan  hak  kepemilikan  atas  sesuatu tanpa  adanya  ganti  atau  imbalan  sebagai  suatu  pemberian  dari  seseorang  kepada orang  lain.  Hibah  dilakukan  bukan  karena  untuk  mengharap  pahala  dari  Allah, karena   pemberian   yang   dilakukan   karena   mengharap   pahala   dari   Allah dinamakan dengan sedekah (Zakia Darajat, 1995: 178).
Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, hibah adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  si  penghibah  diwaktu  hidupnya  dengan cuma-cuma  dan  dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali,  menyerahkan  sesuatu  benda guna  keperluan  si  penerima  hibah  yang  menerima  penyerahan  itu  (KUHPerdata Pasal  1666).  Sedangkan  dalam  hukum  adat,  yang  dimaksud  dengan  hibah  adalah
harta  kekayaan  seseorang  yang  dibagi-bagikannya  diantara  anak-anaknya  pada waktu ia masih hidup. Penghibahan sering dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup,  dengan  tujuan  untuk  menghindari  percekcokan  yang  akan  terjadi  diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia (Abdul Manan, 2008: 132)
Berdasarkan  beberapa  pemahaman  dari  waris  dan  hibah,  masyarakat dapat  memahami  hal  tersebut  dari  ulama-ulama  yang  memberikan  pemahaman kepada  masyarakat.  Ulama  atau  tokoh  agama  sendiri  merupakan  seseorang  yang oleh  masyarakat  ilmu  agamanya  dianggap  luas  dan  dapat  mengajarkan  kepada masyarakat tentang keagamaan.

## B. Pemahaman  Tokoh  Agama  Desa  Kalirejo  Kecamatan  Kraton  Kabupaten Pasuruan Mengenai Waris dan Hibah
1. Waris
Pemindahan  harta  kepemilikan  agar  tetap  terjaga  fungsi  dan  manfaatnya yaitu  dapat  dilakukan  dengan  cara  di  wariskan.  Hal  tersebut  merupakan  sesuatu yang  dilakukan  oleh  hampir  keseluruhan  masyarakat  Indonesia,  termasuk masyarakat  Desa  Kalirejo  Kecamatan  Kraton  Kabupaten  Pasuruan.  Sehingga  agar fungsi  dan  manfaat    suatu    harta    kepemilikan    dapat    berjalan    sebagaimana mestinya,    maka  salah  satu  caranya  harta  tersebut  dapat  di  wariskan  ke  generasi selanjutnya dari pemilik  harta.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  pengertian  waris    yaitu perpindahan  hak   kepemilikan  dari  orang   yang  meninggal  dunia kepada  ahli warisnya  yang  masih hidup, baik harta yang ditinggalkan itu berupa uang,  tanah atau  hal  apapun  yang  dimiliki  oleh  orang  yang  meninggal  dunia  tersebut. Kemudian  untuk  menjalankan  pembagian  harta  waris  terdapat  syarat  dan  rukun yang  harus  terpenuhi  baik  untuk  pewaris  harta  maupun  ahli  waris. Sehingga, pembagian  harta  waris  dapat  tertata  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  di tentukan.
Melihat  definisi  waris  di  atas,  peneliti  mencoba  menggali    informasi mengenai  bagaimana  pemahaman  tentang  waris  menurut  para  tokoh  agama  di Desa  Kalirejo.  Apakah  pemahaman  tersebut  sama  seperti  yang  di  definisikan pada  umumnya  atau  para  tokoh  agama  di  Desa  tersebut  memiliki  pemahaman tersendiri. Karena biasanya masyarakat akan mengikuti apa yang diterangkan oleh ahlinya  di  setiap  daerah  masing-masing.  Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan dari beberapa informan,  salah satu informan di daerah setempat  yaitu  Bapak Haji Dhurotul  Nasikhin  sebagai  tokoh  agama  menjeaskan  bahwa  waris  merupakan perpindahan  harta    kepemilikan    dari    seseorang    kepada    anak-anaknya    yang dapat    dilakukan  baik  pemilik  harta  tersebut  masih  hidup  maupun  sudah meninggal dunia.
Definisi informan  juga  disetujui  oleh  kedua  informan  lainnya  yaitu  Bapak Haji  Abdul  Kahar  dan  Bapak  Haji  Su’udi.  Keduanya  juga  mengatakan  hal  yang sama seperti informan  pertama  bahwa  pembagian  harta  waris  oleh  masyarakat di  Desa Kalirejo dapat dilakukan dengan dua cara yaitu harta dibagikan sendiri leh pemiliknya  sebelum  meninggal  dunia  kepada  anak-anaknya  atau  harta  waris  di bagikan  setelah  pewaris  meninggal  dunia  dengan  kesepakatan  bersama  para  ahli waris  dan  sesuai  seperti  yang  biasanya  terjadi  di  masyarakat  pada  umumnya. Harta  yang  dibagikan  setelah  pewaris  meninggal  dunia  wajib  menghadirkan  para tokoh agama setempat yang dijadikan sebagai saksi.
Kemudian agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris, pembagian harta waris   akan   lebih   baik   apabila   di   lakukan   sendiri   oleh   pewaris   kepada anak-anaknya  sebelum  meninggal  dunia.  Alasan  informan  bahwa  harta  waris akan  lebih  baik  di  bagikan  sebelum  pewaris  meninggal  dunia,  karena  apabila harta  dibagikan  setelah  pewarisnya  meninggal  dunia  akan  sering  menimbulkan perselisihan  antara  ahli  waris  satu  dengan  yang  lain  apalagi  melihat  kondisi masyarakat  Kalirejo  yang  merupakan  masyarakat  pesisir  pantai  dan  terkenal memiliki kepribadian yang keras.
Bapak  Haji  Kahar dan  Bapak  Haji  Nashikin menambahkan   bahwa   tradisi pembagian    harta    waris    sebelum    pemilik    harta  meninggal  dunia  di  kalangan masyarakat  Desa  Kalirejo  sudah  terjadi  secara  turun  temurun      seperti      yang dilakukan      leh      masyarakat      Kalirejo.    Sehingga,      para  ulama-ulama  di  daerah setempat  hanya  menyampaikan  bagaimana  definisi  mengenai  waris,  dan  untuk pembagiannya  dikembalikan  kepada  kesepakatan  masyarakat.  Karena  para  tokoh agama  di  Kalirejo  tidak  ingin  terlalu  memaksa  masyarakat  untuk  melakukan  hal yang  sama  dilakukan  oleh  para  tokoh  agamanya.  Bapak      Haji      Su’udi      juga menambahkan      bahwa      ahli      waris      yang      berhak  mendapatkan  harta  waris menurutnya  adalah  anak-anak  pewaris.  Karena,  menurut  pandangan      informan anak   merupakan   ikatan   nasab   paling   kuat   untuk mendapatkan  warisan  dari orang  tuanya.  Sehingga  selain  keturunan  pewaris, maka tidak akan mendapatkan bagian dari harta pewaris meskipun itu isteri atau suami dari pewaris.

## 2. Hibah
Selain  diwariskan,  untuk  tetap  menjaga  fungsi  dan  manfaat  suatu  harta dapat  dilakukan  dengan  cara  di  hibahkan.  Secara  terminologi,  hibah  merupakan pemberian  seseorang  yang  masih  hidup  kepada  seseorang  dari  suatu  harta  yang dimilikinya  tanpa  adanya  sebuah  perjanjian  (Syamsuddin  A,  2002:  7).  Perbedaan hibah  dan  waris  yaitu  apabila  hibah    dapat    dibagikan    kepada    siapapun    rang yang    di    kehendaki    oleh  pemilik  harta,  sedangkan  waris  hanya  orang-orang tertentu  sesuai  ketentuan  yang  telah    di    tentukan    untuk    mendapatkan    bagian
dari  harta  waris.  Hibah  juga dibagikan atau diberikan sendiri oleh pemilik harta kepada orang yang dikehendakinya.
Menurut  Bapak  Haji  Su’udi  salah  satu  tokoh  agama  di  Desa  Kalirejo menjelaskan    bahwa    masyarakat    Kalirejo    mengenal    antara    hibah    dan  waris adalah  suatu  hal  yang  sama.  Sehingga  informan  mendefinisikan  bahwa harta hibah  adalah  merupakan  harta  waris.  Menurut  informan  masyarakat  Kalirej  tidak mengenal  adanya  hibah,  masyarakat  setempat  hanya  mengenal  adanya  waris. Sehingga,  apabila  terjadi  pembagian  harta  oleh  pemilik   harta  sendiri  dinamakan dengan pembagian harta  waris. Secara definisi  bapak  Su’udi sebagai  tokoh agama memahami bahwa  hibah merupakan  pemberian  apapun dalam  bentuk harta  yang diberikan  sendiri  oleh  pemilik  harta  kepada  orang  yang  di  kehendaki  tanpa mengharap  imbalan  apapun.  Namun,  definisi  tersebut  hanya  dijadikan  sebagai teori  dan  tidak  dipraktekkan  dalam  masyarakat  dengan  alasan  harta  hibah  juga merupakan harta waris.
Selain  bapak  Su’udi,  adapula  bapak  Haji  Dhurotul  Nashikin  yang  juga merupakan    tokoh    agama    di    Desa    Kalirejo.    Definisi    hibah    menurut    bapak Nashikin  yaitu  pemberian  dalam  bentuk  apapun  kepada  kerabat,  keturunan maupun  orang  lain  tanpa  adanya  imbalan,  Namun,  apabila  dilihat  dalam masyarakat  di  Desa  Kalirejo  tidak  pernah  terjadi  pembagian  hibah.  Pembagian dalam  bentuk  apapun  baik  kepada  keturunan,  saudara,  kerabat,  maupun  orang lain  tetap  dinamakan  dengan  warisan.  Akan  tetapi,  pembagian  warisan  lebih spesifik  kepada  keturunan  pemilik  harta.  Informan  juga  hanya  memahami  hibah sebagai  teori  dan  tidak  di  praktekkan  di  masyarakat  maupun  di  keluarganya. Pendapat  ini  sama  seperti  pendapat  tokoh  agama  sebelumnya  yaitu  bapak  Haji Su’udi. Alasan  hibah  tidak  pernah  di praktekkan  menurut  bspsk Nashikin  karena apabila  hibah  tersebut  diperuntukkan  untuk  orang  lain  takut  menimbulkan  rasa diri bagi ahli waris dari pewaris yang menghibahkan hartanya tersebut.
Pemahaman kedua informan diatas juga disetujui oleh pemahaman informan ketiga yaitu bapak Haji Abdul Kahar. Informan memahami bahwa meskipun terjadi pembagian  harta  ketika  pemilik  harta  masih  hidup,  kejadian  tersebut  dinamakan dengan pembagian harta waris. Hibah sendiri menurut informan pemberian kepada orang lain dalam bentuk hadiah sehingga tidak ada imbalan. Hibah tidak terjadi di kalangan  maysarakat  termasuk  tokoh  agama  di  Kalirejo  karena  agar  pembagian harta tetap adil dan dijadikan sebagai harta waris.

## C. Praktik    Tokoh    Agama    Desa    Kalirejo    Kecamatan    Kraton    Kabupaten Pasuruan Dalam Pembagian Harta Waris
Setelah  melihat  pemahaman  akan  definisi  waris  dan  hibah  menurut  para tokoh agama    di    Desa    Kalirejo    Kecamatan    Kraton    Kabupaten    Pasuruan
dapat  disimpulkan  bahwa  praktik  pembagian  harta  waris  di  Desa  tersebut dilakukan  sendiri  oleh  pewaris  kepada  para  ahli  warisnya  sebelum  pewaris meninggal dunia. Untuk  memahami  secara  detail  tentang  waris  di  Desa  Kalirejo bukan  hanya  di  lihat  bagaimana  teori  waris  menurut  para  tokoh  agama  dan masyarakat setempat.
Akan tetapi di perlukan informasi untuk menggali tentang penerapan praktik pembagian    harta    waris    termasuk    di    kalangan    para    tokoh    agama.    Hal    ini dikarenakan  masyarakat  Indonesia  terbiasa  mencontoh  apa  yang  dijalankan  oleh panutan  agamanya  (ustad/ulama  setempat).  Apabila  merujuk  pada  teori  hukum waris, maka pembagian harta waris harus dilakukan ketika pewaris harta tersebut meninggal  dunia,  serta  ahli  waris  yang  mendapatkan  harta  peninggalan  tersebut tidak  hanya  dari  kalangan  keturunan  pewaris.  Namun,  bisa  isteri  pewaris,  orang tua pewaris maupun saudara pewaris berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah di tentukan oleh ilmu faraidh.
Berdasarkan  syarat  waris  yang  sudah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya, pembagian  harta  waris  yang  utama  dilakukan  yaitu  apabila  adanya  pewaris meninggal  dunia.  Apabila  pewaris  masih  hidup,  maka  seharusnya  pembagian harta  waris  tidak  dapat  dilakukan.  Akan  tetapi,  adanya  syarat  terjadinya  harta waris tersebut berbanding terbalik dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
Para  tokoh agama di Desa  Kelirejo  Kecamatan Kraton Kabupaten  Pasuruan memiliki cara tersendiri dalam praktik pembagian harta waris di keluarganya. Salah satu tokoh agama yaitu Bapak Haji Dhurotul Nashikin menjelaskan bahwa system pembagian  harta  waris  yang  dilakukan  olehnya  yaitu  harta  waris  akan  dibagikan sendiri  oleh  beliau  ketika  masih  hidup.  Dalam  keluarganya,  informan  bapak Nashikin memiliki dua orang anak yang sudah dewasa dan cakap dalam bertindak hukum.  Sehingga,  dua  anak  tersebut  sudah  diberi  harta  yang  dijadikan  sebagai harta waris oleh bapak Nashikin.
Namun, harta tersebut tidak diberikan sepenuhnya kepada kedua anaknya di karenakan  sebagian  harta  masih  dikelola  untuk  kehidupan  informan  bersama isterinya.  Sehingga  apabila  informan  dan  isterinya  sudah  meninggal  dunia,  sisa harta  yang  dimiliki  akan  dibagi  berdasarkan  ketentuan    yang    sudah   ditentukan. Selain    bapak    Nashikin,    bapak    Haji    Abdul  Kahar  yang  juga  merupakan  tokoh agama di wilayah setempat memiliki praktik pembagian  harta  waris  yang  hampir sama  dengan  bapak  Nashikin.
Bapak  Haji Kahar  juga  memiliki  dua  orang  anak  yang  sudah  sama-sama dewasa,  jadi  dua  anak  perempuan  tersebut    sudah  diberi  harta  waris  masing- masing  oleh  bapak Kahar.  Selain,  harta  waris  yang  dibagikan  kepada  kedua anaknya,  informan masih memiliki beberapa aset harta yang belum dibagikan dan
akan  dibagi  ketika  informan dan  isterinya  sudah meninggal  dunia dan  disaksikan oleh ulama atau ustad pada saat pembagian.
Sisa    harta    yang    dibagikan    setelah    pemilik    harta    meninggal    dunia dan  dibagikan    sesuai    dengan    ketentuan    waris    sama    dengan    pernyataan Munawir  Syadzali  pada  bukunya  Ijtihad  Kemanusiaan  yang  menyatakan  bahwa para  ulama’  (tokoh  agama)  tidak  ingin  dikatakan  sebagai  faraidh.  Sehingga  sisa harta  yang  dimiliki  akan  di  bagikan  sebagai  harta  waris  sesuai  dengan ketentuan  faraidh.  Dari    buku    Munawir    Syadzali    tersebut   dapat   disimpulkan bahwa    para    tokoh  agama    tetap    ingin    menjalankan    sebagian    peraturan faraidh    meskipun    ada  beberapa  yang  dijalankan  menurut  pendapat  masing- masing.
Berbeda dengan Bapak Haji Dhurotul Nashikin dan Bapak Haji Abdul Kahar, informan  ketiga  yaitu  Bapak  Haji  Muhammad  Su’udi    memiliki  cara  sendiri dalam  praktik  pembagian  harta  waris  di  dalam  keluarganya.  Informan  memiliki dua  orang  anak  yang  sama-sama  belum  dewasa  dan  belum  menikah.  Sehingga, dalam  keluarga  tokoh  agama  ini  belum  terjadi  pembagian  harta  waris.  Namun, meskipun  belum  terjadi  pembagian  harta  waris,  informan  sudah  memiliki pandangan bagaimana praktik pembagian harta waris di dalam keluarganya nanti. Praktik  pembagian  harta  waris  akan  terjadi  apabila  salah  satu  anaknya  sudah menikah.
Apabila  salah  satu  anaknya  sudah  menikah,  anak  yang  sudah  menikah tersebut akan diberi harta waris, dan anak yang belum menikah juga sudah diberi tahu  warisannya  kelak  apabila  sudah  menikah.  Sehingga,  apabila  kedua  anaknya sudah menikah, informan sudah memberi tahu bagian masing-masing waris untuk anak-anaknya,  dan  apabila  informan  dan  isterinya  sudah  meninggal,  maka  tidak perlu  terjadi  pembagian  harta  waris.  Pembagian  harta  waris  yang  sedemikian menurut informan akan mengurangi resiko perselisihan antara ahli waris.
1. Tata    Cara    Pembagian    Harta    Waris    di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan
Apabila  memperhatikan  praktik  pembagian  harta  waris  masyarakat Indnesia  pada  umumnya,  masyarakat  lebih  memilih  cara  berdasarkan  tradisi adat  yang  sudah  dijalankan  bertahun-tahun  yaitu  dengan  membagi  harta  waris secara merata tanpa  membedakan gender  laki-laki  maupun  perempuan.  Sehingga, bagian  ahli  waris  laki-laki  dan  perempuan  adalah  sama.  Berbeda  apabila masyarakat  menggunakan  sistem  pembagian  waris  menurut  hukum  Islam  yang membedakan  bagian  laki-laki  lebih  banyak  dari  bagian  perempuan  seperti  firman Allah dalam Q.S An-Nisa’ ayat 11 sebagai berikut:
Artinya:  “Allah  mensyariatkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk) anak- anakmu.  Yaitu:  bagian  seorang  anak  laki-laki  sama  dengan  bagian  dua  orang  anak
perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak itu perempuan  seorang  saja,  maka ia  memperoleh  separo  harta.  Dan  untuk  dua  orang  ibu  bapak,  bagian  masing- masingnya  seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  yang  meninggal  itu mempunyai  anak;  jika  yang  meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya  (saja),  maka  ibunya  mendapat    sepertiga;    jika    yang    meninggal    itu mempunyai    beberapa    saudara,  maka  ibunya  mendapatkan  seperenam.  (Pembagian- pembagian tersebut diatas) sesudah    dipenuhi    wasiat    yang    ia    buat    atau    (dan) sudah        dibayar  hutang-hutangnya.  (Tentang)  orang  tuamu  dan  anak-anakmu,  kamu tidak  mengetahui    siapa    diantara    mereka    yang    lebih    dekat    (banyak)    manfaatnya bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi Maha Bijaksana” (Q.S. An-Nisa: 11).
Ayat  diatas  menjelaskan  bahwa  bagian  anak  laki-laki  adalah  dua  kali  lipat bagian   anak   perempuan   dikarenakan   anak   laki-laki   lebih   besar   tanggung jawabnya  dari  pada anak  perempuan.  Karena suatu  saat  nanti bertanggung  jawab atas keluarganya, isteri, dan anak-anaknya. Sistem pembagian harta waris 1:2 untuk perempuan  dan  laki-laki  ini  dianut   oleh  tokoh  agama  dan  masyarakat  di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
Menurut  Bapak  Haji  Dhurotul  Nashikin  sebagai  tokoh  agama,  meskipun pembagian  harta  waris  rata-rata  dibagikan  sebelum  pewaris  meninggal  dunia. Namun,  sistem  yang  dilakukan  tetap  menganut  yang  telah  di  tentukan  di  dalam Al-Qur’an    yaitu    bagian    laki-laki    adalah    dua    kali    lipat    bagian    perempuan. Keluarga bapak Nashikin misalnya, karena kedua anak bapak Nashikin sudah sama- sama dewasa sehingga sudah mendapatkan harta waris masing-masing.
Untuk  anak  perempuannya  diberi  tanah  dan  rumah  meskipun  tidak ditempati.  Kemudian  untuk  anak  laki-lakinya  diberi  sejumlah  harta  berupa  uang yang  nilai  harganya  adalah  dua  kali  lipat  dari  tanah  dan  rumah  yang  diwariskan untuk anak perempuannya.  Untuk  sisa  harta  yang  akan  dibagi  ketika  pewaris (bapak Nashikin) sudah meninggal dunia juga akan dibagikan menggunakan system pembagian 1:2 sebagaimana penjelasan Q.S An-Nisa” ayat 11 di atas.
Berbeda  dengan  informan  pertama,  informan  selanjutnya  yaitu  bapak  Haji Abdul Kahar dan Bapak Haji Muhammad Su’udi lebih memilih membagi sama rata harta yang dimiliki untuk anak-anaknya dikarenakan anak kedua informan tersebut sama-sama  perempuan  semua.  Kemudian  untuk  harta  waris  yang  diberikan  sama seperti  informan  pertama  yaitu  berupa  tanah  dan  bangunan  rumah  untuk  anak- anak perempuan. Akan tetapi, apabila kedua informan terakhir memiliki  anak  laki- laki.  Maka,  bagian  anak  laki-lakinya  adalah  dua  kali  lipat anak perempuannya sesuai petunjuk Al-Qur’an. Sehingga sistem pembagian harta waris di Desa Kalirejo yang  menggunakan  1:2  hanya  di  gunakan  apabila  terdapat  anak    laki-laki    dan perempuan  di  sebuah  keluarga.  Apabila  dalam  keluarga tersebut mempunyai
anak  laki-laki  atau  anak  perempuan  semua.  Maka,  praktik  pembagian  warisnya dibagi merata.
Apabila  melihat  praktik  ketiga  informan  diatas,  setiap  informan  yang memiliki  anak  perempuan  diberi  harta  waris  berupa  tanah  beserta  bangunan rumah.  Harta  waris  berupa  tanah  dan  bangunan  rumah  diwajibkan  bagi  anak perempuan  di  Desa  Kalirejo  dengan  alasan  untuk  mengantisipasi  apabila  terjadi perselisihan  didalam  rumah  tangga  anak  tersebut,  dan mengharuskan  perempuan tersebut  keluar  dari  rumah  suaminya.  Sehingga,  setelah  keluar  dari  rumah suaminya,  perempuan  tersebut  memiliki  tempat  untuk  di  tinggali.  Jadi,  meskipun tanah dan rumah warisan orang tua untuk anak perempuan tidak ditempati, harta waris  untuk  perempuan  di  Desa  Kalirejo  Kecamatan  Kraton  Kabupaten  Pasuruan wajib berupa tanah dan bangunan rumah.
2. Analisis    Hukum    Islam    Terhadap    Praktik    Pembagian    Waris    di    Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan  data  yang  telah  disajikan  diatas,  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan  mengenai  tata  cara  pembagian  harta  warisan  yang  dilakukan  oleh beberapa  tokoh  agama  di  Desa  Kalirejo  Kecamatan  Kraton  Kabupaten  Pasuruan yang  ajarannya  diikuti  dan  di  praktikkan  oleh  masyarakat  secara  turun  temurun sebagai berikut:
Pertama,  para  tokoh  agama  dan  masyarakat  di  Desa  Kalirejo  memiliki kebiasaan  yaitu  membagikan  harta  yang  dimiliki  kepada  anak-anaknya  sebelum meninggal  dunia  dan  harta  tersebut  dinamakan  dengan  harta  waris.  Kedua,  harta yang  dibagikan  yaitu  sama  rata  apabila  memiliki  anak  laki-laki  saja  atau perempuan  saja.  Namun,  akan  ada  ketentuan  1:2  apabila  mempunyai anak laki- laki dan perempuan. Ketiga, masyarakat  didesa  ini  berpendapat  harta  pemberian adalah  dianggap  sebagai  harta  waris  meskipun  pembagiannya  di  lakukan  ketika pemilik  harta  masih  hidup.    Dalam    artian    hal    ini    masyarakat    menganggap bahwa  hibah  adalah waris.
Setelah  melihat  beberapa  kesimpulan  diatas,  maka  dari  kesimpulan  yang pertama  maka  dari  sini  masyarakat  serta  para  tokoh  agama  di  Desa  Kalirejo Kecamatan    Kraton    Kabupaten    Pasuruan    belum    begitu    memahami    mengenai istilah  serta  perbedaan  antara  hibah  dan  waris.  Karena  masyarakat  menganggap harta  apapun  yang  dijadikan  pemberian  dari  orang  tua  kepada  anak-anaknya dinamakan dengan harta waris. Padahal apabila di lihat dari segi pengertian waris sendiri  adalah  harta  peninggalan  dari  sesorang  yang  telah  meninggal  dunia  yang di   khususkan   dan   di   serahkan   kepada   ahli   warisnya   (orang   yang   telah ditinggalkan)    yang    besar    kecilnya    sudab    ditetapkan    oleh    syara’(M.  Ali  Ash- Shabuni, 1995: 33).
Dari    istilah  waris  tersebut,  terdapat  penegasan  dari  kalimat  “harta peninggalan  dari  sesorang  yang  telah  meninggal  dunia”  yang  artinya  bahwa pembagian  harta  waris  dapat  dilakukan  apabila  pemilik  harta  (pewaris)  telah meninggal  dunia,  serta  bagian  dan  siapa  saja  yang  mendapatkan  harta  waris tersebut  telah  ditentukan  oleh  syara’  dan  sesuai  dengan  rukun  dan  syarat  dari adanya pembagian harta waris. Sedangkan untuk  hibah  sendiri  adalah  pemberian suatu  benda  secara  sukarela  dan  tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang  masih  hidup  untuk  dimiliki  (Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  171).  Adapun perbedaan  anatara  waris  dan  hibah  yang  lebih  rinci  terlihat  pada  table berikut:
Waris Hibah Pemberian Dilakukan  ketika  pewaris  sudah meninggal dunia Dilakukan   ketika   penghibah masih hidup Pelaksanaan Pembagian dilakukan  ketika pewaris sudah meninggal dunia Pemberian  dilakukan  ketika penghiban    dan    penerima hibah    sama-sama    masih hidup Penarikan Tidak   dapat   ditarik kembali kecuali  dengan syarat yang diatur oleh Undang-undang Dapat ditarik kembali apabila ahli waris tidak patut menerima harta warisan dengan      syarat      yang  diatur oleh Undang-undang.
Berdasarkan  perbedaan-perbedaan  diatas,  maka  yang  dilakukan  oleh masyarakat  di  Desa  Kalirejo  disebut  dengan  hibah.  Namun,  praktik  pembagian harta  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat  juga  bisa  disebut  dengan  waris karena bagi mereka yang memiliki anak laki-laki dan perempuan pembagian yang dilakukan  adalah  menggunakan  ketentuan  1:2  seperti  yang  telah  di  jelaskan  pada Q.S  An-Nisa ayat  11.
Ayat  11  menjelaskan  bahwa  bagian  anak  laki-laki  adalah  dua  kali  lipat bagian  anak  perempuan.  Laki-laki  memiliki  bagian  yang  lebih  banyak    daripada perempuan    di    karenakan    laki-laki    memiliki    tanggung    jawab  yang  besar daripada  perempuan.  Adapun  tanggung  jawab  tersebut  diantaranya  seperti menafkahi   dirinya   sendiri,   anak-anaknya,   isterinya,   dan   kerabat   yang berada dibawah   tanggung   jawab   seorang   laki-laki.
Apabila   merujuk   pada ketentuan  hukum  Q.S  An-Nisa’  ayat  11  tentang perbandingan  bagian  laki-laki dan perempuan. Maka, pembagian harta waris yang dilakukan  oleh  masyarakat  Kalirejo  adalah  benar  menurut  ketentuan  Al-Qur’an
tepatnya pada surah An-Nisa ayat  11  yang  artinya  “….  bagian  seorang  anak  laki-laki sama  dengan  bagiann dua orang anak perempuan…..” . Ketentuan perbandingan bagian anak laki-laki dan  perempuan  tersebut  juga  disebutkan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  yang juga sebagai dasar hukum waris Islam di Indonesia tepatnya pada pasal 176 yang berbunyi  “Anak  perempuan  bila  hanya  seorang  ia  mendapat  separoh  bagian, bila dua orang atau lebih  mereka  bersama-sama  mendapat  dua  pertiga  bagian, dan  apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.
Namun,  apabila    dilihat    dari    segi    waktu    pembagian,    maka    pembagian harta    waris  seharusnya  dilakukan  ketika  pewaris  sudah  meninggal  dunia  sesuai dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  171  huruf  b  yang  mendefinisikan  tentag pewaris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggalnya  atau  yang  dinyatakan meninggal  berdasarkan  putusan  Pengadilan  beragama  Islam,  meninggalkan  harta waris dan harta peninggalan.
Ketentuan  pembagian  harta  waris  1:2  diatas  menurut  para  tokoh  agama dan  masyarakat  di  Desa  Kalirejo  Kecamatan  Kraton  Kabupaten  Pasuruan  di peruntukkan  bagi  yang  memiliki  ahli  waris  laki-laki  dan  perempuan.  Namun, apabila  ahli  waris  terdiri  dari  laki-laki  semua  atau  perempuan  semua,  dan  hanya seorang  laki-laki  maupun  seorang  perempuan  saja  maka  harta  waris  akan  dibagi secara  merata  dan  tidak  menggunakan  ketentuan  dalam  Al-Qu’an  maupun Kompilasi   Hukum   Islam.   Pembagian   secara   merata   ini   telah   dilakukan masyarakat  secara  turun  temurun  dan  menjadi  hukum  adat  tersendiri  yang  harus ditaati oleh masyarakat.
Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Hibah dari orang tua kepada  anak-anaknya  dapat  diperhitungkan  sebagai  warisan”(Kompilasi  Hukum Islam Pasal 211). Maka, dari penegasan bunyi pasal tersebut, maka seseorang yang menerima  harta  hibah  dari  orang  tuanya  maka  harta  tersebut  dapat diperhitungkan  sebagai  harta  warisan  ketika  orang  tuanya  sudah  meninggal dunia.  Sehingga,  apabila  merujuk  dari  isi  pasal  tersebut  pembagian  harta  yang dilakukan  oleh  masyarakat  Kalirejo  ketika  belum  meninggal  duni  yang seharusnya  dinamakan  dengan  harta  hibah,  maka  harta  tersebut  dapat dinamakan sebagai harta waris dengan syarat harta tersebut berasal dari orang tua ahli waris.

## Kesimpulan
Menurut  Para  tokoh  agama  dalam  pembagian  waris  di  Desa  Kalirejo Kecamatan  Kraton  Kabupaten  Pasuruan  dilakukan  dengan  cara  membagi  harta waris  terlebih  dahulu  sebelum  pemilik  harta  (pewaris)  meninggal  dunia  dengan mengedepan  tiga  aspek.  Pertama,  Apabila  harta  waris  dibagikan  sendiri  oleh
pewaris  yang  masih  hidup,  system  pembagian  dilakukan  tetap  dengan menggunakan  perbandingan  1:2  yaitu  bagian  anak  laki-laki  sama  dengan  dua  kali anak  perempuan.  Sedangkan  apabila  terdiri  dari  anak  laki-laki  semua  atau perempuan semua maka harta waris dibagi secara merata.
Kedua,  harta  waris  bagi  anak  perempuan  harus  berupa  tanah  beserta bangunan  rumah.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  antisipasi  apabila  anak  perempuan tersebut  memiliki  masalah  dalam  rumah  tangganya  dan  mengharuskan  pergi  dari rumah  suaminya.  Ketiga,  harta  apapun  yang  diberikan  oleh  pewaris  baik  masih hidup maupun sudah meninggal tetap menganggap harta tersebut merupakan harta waris bukan harta hibah.
Hasil analisis dari ketiga aspek pembagian waris tersebut berdasarkan hukum Islam  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pembagian  harta  waris  di  desa  tersebut masih  belum  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  hukum  Islam,  walaupun  terdapat pembagian 1:2 namun pembagiannya dilakukan ketika pewaris masih hidup. Dalam harta hibah yang dianggap sebagai harta waris dapat dijadikan sebagai harta waris dengan syarat harta tersebut berasal dari orangtua ahli waris. Ketentuan ini diakui dan  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  211  yang  menyatakan  bahwa hibah orangtua untuk anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahnya
Ali,  Muh  Ash-Shabuni  (1995).  Pembagian  Waris  Menurut  Islam.  Jakarta:  Gema
Insani.
Al-Muqdasiy,  Syamsdin  dan  Anwar  Sadat  (2002).  “Fungsi  Hibah  Dalam Memberikan  Perlindungan    Bagi    Kepentingan    Anak    Pada    Pembagian Harta    Menurut  Hukum    Islam    dan    Hukum    Adat    (Studi    Kasus    di Kecamatan  Padang Bolak)”. Tesis PPs-USU Medan.
Asrusi,  Ubaidillahi  (2018).  “Tinjauan  Hukum  Waris  Islam  Terhadap  Pembagian Harta  Waris  Berdasarkan  Jenis  Kelamin  Ahli  Waris  di  Desa  Luragung Kecamatan  Kandang    Serang    Kabupaten    Pekalongan”.  Skripsi    UIN Walisongo Semarang.
Darajat, Zakiah et al (1995). Ilmu Fiqh. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
Khoiri, Ahmad (2018). “Penerapan Metode Al-‘Urf Dalam Tradisi Pembagian Harta Waris  (Kasus        di  Desa  Tasik  Agung,  Kecamatan  Rembang,  Kabupaten Rembang)”. Skripsi, UIN       Walisongo Semarang.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847).
Kompilasi Hukum Islam (1991).
Manan,  Abdul  (2008).  Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,  Jakarta:
Prenada Media Group.
Qamar, Nurul et  al (2015).  Metode  Penelitian  Hukum.  Makasar:  CV  Social  Politic Genius.
Sjadzali, Munawir (1997). Ijtihad Kemanusiaan. Jakarta: Paramadina.
Wawancara Bapak H. Abdul Kahar (2020). Wawancara Bapak H. Dhurotul Nasikhin (2020). Wawancara Bapak H. Muhammad Su’udi (2020).