## HARMONISASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN FASKES DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TNI DENGAN UU NO. 44 TAHUN 2009 tentang RUMAH SAKIT
Oleh : Sutarno Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Email : star_tht@yahoo.com
Abstract : Since the enactment of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency, there has been a very fundamental change in terms of Health Services. Health facilities within the Ministry of Defense and TNI which also  affect  budget  governance.  This  legal  research  is  a  normative  law  with sources of primary and secondary legal materials that aim to review and analyze the  legal  rules  regarding  the  management  of  income  income  received  by  Health Facilities within the Ministry of Defense and the TNI based on Law Number 44 of 2009;  and  reviewing  and  analyzing  conflicting  norms  for  the  use  of  the  TNI Health  Facility  as  of  the  enactment  of  Law  Number  24  of  2011  concerning  the Health Insurance Administering  Body. The results showed that the TNI Hospital which is a health facility owned by the Government should be subject to the rules contained in RI Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals.
Keywords :  Hospital,  Financial  Management  of  Health  Facilities,  Indonesian National Army
Abstrak  : Sejak  pemberlakuan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam  hal  Pelayanan  Kesehatan.  Fasilitas  kesehatan  di  lingkungan  Kementerian Pertahanan  dan  TNI  yang  berdampak  pula  pada  tata  kelola  anggaran.  Penelitian hukum ini merupakan hukum Normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder  yang bertujuan untuk  mengkaji dan menganalisa aturan hukum  tentang pengelolaan  keuangan  penghasilan  yang  diterima  Fasilitas  Kesehatan  di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI berdasar Undang-undang Nomor 44 Tahun  2009;  dan  mengkaji  serta  menganalisis  konflik  norma  pemanfaatan Fasilitas Kesehatan TNI sebak berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Rumah  Sakit  TNI  yang  merupakan  fasilitas  kesehatan  milik  Pemerintah seharusnya tunduk pada aturan yang termuat dalam Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Kata  Kunci :  Rumah  Sakit,  Pengelolaan  Keuangan  Fasilitas  Kesehatan,  Tentara Nasional Indonesia

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam  Pancasila  dan  Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. 1 Kesehatan sebagai salah satu  unsur kesejahteraan  umum  harus  diwujudkan melalui  berbagai  upaya  kesehatan  dalam rangkaian  pembangunan  kesehatan  secara menyeluruh  dan  terpadu  yang  didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. 2
Layanan  kesehatan  di  Indonesia belum  bisa  dikatakan  baik  dalam  laporan berjudul “ The Killer Gap : A Global Index of  Health  Inequality  for  Children” yang dipublikasikan  pada  tahun  2013, World
Vision mengkaji  176  negara  di  seluruh dunia mengacu pada besarnya kesenjangan yang  terjadi  antara  masyarakat  yang  dapat mengakses layanan kesehatan dengan baik dan mereka yang masih sulit mengaksesnya.  Indonesia  berada  pada peringkat  ke-100  pada  indeks  global  ini.
1 Bagian  Pertimbangan  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2 Stefany  B.  Sandiata,  Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah. Lex Adminsitration. Vol. 1/No. 2/Apr-Jun/2013, h. 187
Kondisi  ini  berbanding  terbalik  dengan negeri  Jiran,  Singapura,  yang  dinobatkan sebagai  negara  terbaik  dalam  pelayanan kesehatan  di  dunia.  Singapura  dinobatkan sebagai  negara  dengan  sistem  pelayanan kesehatan terbaik 2014, berdasarkan survei yang  dilakukan  Bloomberg  News  bertajuk
Most Efficient Health Care 2014. 3
Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi  sebagai  tempat  penyembuhan penyakit  dan  pemulihan  kesehatan  dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan  tanggung  jawab  pemerintah dalam  meningkatkan  taraf  kesejahteraan masyarakat. Dari aspek pembiayaan bahwa Rumah Sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan  kegiatannya,  sehingga  perlu didukung  dengan  ketersediaan  pendanaan yang cukup dan berkesinambungan.
Sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun
2009  tentang  Rumah  Sakit,  semua  rumah
3 Romi  Febriyanto  Saputro, Rumah  Sakit Berbasis  Kecamatan, 11  Maret  2018,  Diakses  dari https://www.kompasiana.com/romi_febriyanto)sap utro/  5aa49a38cbe52365  cf797522/rumah-sakit- berbasis-kecamatan pada 1 April 2018
sakit  baik  milik  pemerintah  pusat  maupun milik  pemerintah  daerah  harus  dikelola dengan  Badan  Layanan  Umum.  Melalui pembentukan  Badan  Layanan  Umum  ini, rumah  sakit  memiliki  banyak  fleksibilitas dalam  pengelolaannya  dan  memberikan banyak  keuntungan  seperti  fleksibilitas dalam penetapan tarif layanan,
perencanaan dan penganggaran,
pengelolaan  pendapatan  dan  belanja, pengelolaan kas, hutang, piutang,
investasi,  pengadaan  barang  dan  jasa, pelaporan dan pertanggungjawaban,
pengelolaan surplus dan defisit, tata kelola, remunerasi,  kerjasama  dengan  pihak  lain, mempekerjakan  tenaga  non  PNS  dan pengelolaan dana secara langsung.
Sejak  berlakunya  Undang-undang
Nomor  24  tahun  2011  tentang  Badan
Pelaksana  Jaminan  Sosial  (BPJS),  konflik norma penerapan Pola Pengelolaan
Keuangan  rumah  sakit  sebagai  Badan layanan Umum (BLU) sebagaimana diatur dalam  Undang-undang  Nomor  44  Tahun 2009.  Konflik  norma  tersebut  terutama
terkait  pengelolaan  fasilitas  kesehatan  di lingkungan  Kementerian  Pertahanan  dan TNI  dalam  hal  pengelolaan  keuangan rumah sakit sebagai implikasi pemberlakuan  UU  BPJS  yang  berdampak adanya  penghasilan  yang  diterima  Rumah Sakit  TNI  dari  pelayanan  kesehatan terhadap peserta BPJS.
Kepastian hukum tentang Pola
Pengelolaan Keuangan Fasilitas Kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, sebagai rumah sakit milik pemerintah adalah  tunduk  terhadap  aturan  yang termuat  dalam  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009  tentang Rumah  Sakit.  Hal  ini  sejalan  dengan reformasi administrasi publik dan reformasi  keuangan  Negara,  sebagaimana diatur  dalam  UU  No.  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004  tentang  perbendaharaan  Negara  dan
UU No. 15 tahun 2005 tentang
Pemeriksaan  Keuangan  Negara,  dimana berdasar Undang-undang tersebut,  instansi yang tugas pokok dan fungsinya
memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan  yang  fleksibel  dengan  tetap menonjolkan  produktifitas,  efisiensi  dan efektifitas  melalui  Badan  Layanan  Umum (BLU).
Konflik    norma  yang  terjadi  dengan adanya  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 1997  tentang  Pengelolaan  Keuangan
PNBP,  yang  menjadi  dasar  penerbitan
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  109 tahun 2016 dan Peraturan Menteri
Pertahanan  Nomor  51  Tahun  2014,  yang menuntut  rumah  sakit  di  lingkungan
Kementerian  Kesehatan  dan  TNI  untuk mengadopsi  bentuk  pengelolaan  PNBP (Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak),  maka upaya  yang  harus  dilakukan  adalah melakukan  penerbitan  Peraturan  baru khususnya  Peraturan  Menteri  Pertahanan dan  Peraturan  Menteri  Keuangan,  yang sejalan  dan  amanah  dengan  UU  No.  44 Tahun  2009.  Hal  ini  untuk  memberi kepastian hukum  yang menjadi dasar PPK BLU  fasilitas  kesehatan  dan  Rumah  Sakit
di  lingkungan  Kementerian  Pertahanan
Republik Indonesia dan TNI.
HASIL PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN
Fasilitas Kesehatan TNI sebagai
Penyelenggara BPJS Berdasarkan Undang-undang  No.  24  Tahun  2011 tentang BPJS
Undang-undang  Nomor  24  Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan amanah dari  Undang-undang  Nomor  40  Tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan perintah dari Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  untuk menjamin  adanya  jaminan  sosial  seluruh rakyat Indonesia.
Pembentukan Undang-undang tentang  BPJS  ini  merupakan  pelaksanaan Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional, setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU- III/2005,  guna  memberikan  kepastian hukum  bagi  pembentukan  BPJS  untuk melaksanakan  program  Jaminan  Sosial  di seluruh  Indonesia.  Undang-undang  ini merupakan  pelaksanaan  dari  Pasal  5  ayat (1)  dan  Pasal  52  Undang-undang  Nomor 40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional  yang  mengamanatkan
pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial dan transformasi kelembagaan  PT  Askes  (Persero),  PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero),  dan  PT  ASABRI  (Persero) menjadi  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial. Transformasi tersebut diikuti adanya  pengalihan  peserta,  program,  aset, pegawai, serta hak an kewajiban. 4
Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (BPJS)  sebagaimana  diatur  dalam UU  BPJS  adalah  badan  hukum  yang dibentuk untuk menyelenggarakan program  jaminan  sosial.  BPJS  terdiri  dari
BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,  BPJS  Kesehatan  adalah badan  hukum  yang  dibentuk  untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan  (Jaminan  Kesehatan  Nasional), sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua, jaminan  pensiun,  dan  jaminan  kematian. BPJS  Kesehatan  merupakan  transformasi dari PT Askes (Persero).
Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
4 Bagian  Penjelasan,  Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan yang  diberikan  kepada  setiap  orang  yang telah  membayar  iuran  atau  iurannya dibayar oleh pemerintah. JKN diselenggarakan dengan prinsip kegotongroyongan,  nirlaba,  keterbukaan, kehati-hatian,  akuntabilitas,  efisiensi,  dan efektifitas, portabilitas, kepesertaan bersifat  wajib,  dana  amanat  lain,  dan prinsip  terakhir  adalah  hasil  pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya  untuk  pengembangan  program dan  untuk  sebesar-besar  kepentingan peserta.
Peserta  Program  JKN  terdiri  atas peserta  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI) Jaminan  Kesehatan  yang  meliputi  orang yang  tergolong  fakir  miskin  dan  orang tidak mampu dan Peserta bukan PBI  yaitu peserta  yang  tidak  tergolong  fakir  miskin dan  orang  tidak  mampu.  Peserta  program diwajibkan membayar iuran, namun khusus  untuk  iuran  bagi  masyarakat miskin  dan  tidak  mampu  (peserta  PBI), pemerintah yang membayarkannya dengan sumber  daya  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN).  Dengan adanya BPJS Kesehatan, Indonesia menganut  sistem Single  Payer, yaitu Pemerintah  memberikan  asuransi  kepada semua  warga  dan  membayar  semua pengeluaran kesehatan.
Berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan  No.  71  Tahun  2013  tentang
pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, penyelenggara jaminan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan berupa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  dan  Fasilitas  Kesehatan  rujukan tingkat lanjutan (Permenkes 71/2013 Pasal 2).  Fasilitas  Tingkat  lanjutan  meliputi klinik  utama  atau  yang  setara,  Rumah Sakit  Umum  dan  Rumah  Sakit  Khusus. Terkait  dengan  Pelayanan  Kesehatan Rujukan  Tingkat  Lanjutan  (Permenkes 7/2013 Pasal 2), yaitu :
a.  Administrasi pelayanan b.  pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi  spesialistik  dokter  spesialis atau subspesialis c.  Tindakan  medis  spesialistik  baik  bedah maupun  non  bedah  sesuai  dengan indikasi medis
d.  Pelayanan obat dan medis habis pakai e.  Pelayanan penunjang diagnosis lanjutan sesuai dengan indikasi medis f.  Rehabilitasi medis g.  Pelayanan darah h.  Pelayanan kedokteran forensik klinik i.  Pelayanan  jenazah  pada  pasien  yang meninggal di Fasilitas Kesehatan j.  Pelayanan inap non intensif k.  Pelayanan inap di ruang intensif
Dalam BPJS dikenal istilah Indonesian  Case  Base  Group (INA-
CBG’S)  Case Base Group (CBG S) yaitu cara pembayaran perawatan pasien berdasarkan diagnosis-diagnosis atau kasus-kasus  yang  relatif  sama.  INA CBG’S adalah suatu pengklasifikasian dari episode  perawatan  pasien  yang  dirancang untuk menciptakan kelas-kelas yang relatif homogen  dalam  hal  sumber  daya  yang digunakan  dan  berisikan  pasien-pasien dengan  karakteristik  klinik  yang  sejenis. Rumah sakit akan mendapatkan pembayaran  berdasarkan  rata-rata  yang dihabiskan oleh satu diagnosis.
Manfaat  dengan  adanya  INA  CBGs bagi  Rumah  Sakit  adalah    Rumah  Sakit mendapatkan pembiayaan berdasarkan kepada  beban  kerja  sebenarnya,    dapat meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan Rumah Sakit. Sedangkan manfaat  bagi  dokter  atau  klinis  dapat memberikan  pengobatan  yang  tepat  untuk kualitas  pelayanan  lebih  baik  berdasarkan derajat keparahan, meningkatkan komunikasi antar spesialisasi atau multidisiplin  ilmu  agar  terawatan  dapat secara komprehensif serta dapat memonitor  QA  dengan  cara  yang  lebih objektif,  perencanaan  budget  anggaran pembayaran dan belanja yang lebih akurat, dapat untuk mengevaluasi kualitas pelayanan  yang  diberikan  oleh  masing- masing klinisi., menciptakan keadilan yang
lebih  baik  dalam  alokasi  budget  anggaran dan yang terakhir dapat mendukung sistem perawatan  pasien  dengan  menerapkan Clinical Pathway.
Pemberlakuan  UU  No.  24  Tahun 2011  tentang  BPJS  ini  berpengaruh  pada tugas  dan  fungsi  fasilitas  kesehatan  TNI khususnya dalam hal Pelayanan Kesehatan (Yankes).  Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan dalam pasal 60, bahwa :
(2)  sejak  beroperasinya  BPJS  Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.  Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat.
b.  Kementerian  Pertahanan,  TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi
pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya,  yang  ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Sebagai  tindak  lanjut  pemberlakuan UU  No.  24  Tahun  2011,  ditandatangani Kesepakatan
Bersama Kementerian Pertahanan  Republik  Indonesia  dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Asuransi  Kesehatan  Indonesia  Nomor  :
KB/04/M/VII/2013 dan Nomor : 0178/KTR/2013 tentang Pengalihan
program Pelayanan Kesehatan dan
Pemanfaatan  Bersama  Fasilitas  Kesehatan yang Dikelola oleh Kementerian Pertahanan  Republik  Indonesia  dan  TNI kepada  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  Kesehatan.  Dalam  pelaksanaan  di lapangan dari Kesepakatan Bersama tersebut ditindak lanjuti dengan pembuatan Pedoman Kerja yang ditandatangani kedua belah pihak.
Keberadaan  Kesepakatan  Bersama serta  Pedoman  kerja  yang  ditandatangani antara  Kementerian  Pertahanan  RI  dan Perusahaan  Persero  (Persero)  PT  Asuransi Kesehatan  Indonesia,  secara  jelas  tidak sejalan dengan pasal 60 ayat (2) UU BPJS, karena  telah  dijelaskan  bahwa  sejak berlakunya  UU  BPJS,  tugas  dan  fungsi Fasilitas  Kesehatan  TNI  yang  selama  ini melaksanakan fungsi Pelayanan Kesehatan (Yankes), fungsi ini telah diambil alih oleh BPJS.  Sementara  fungsi  dan  tugas  yang masih  dilaksanakan  adalah  Pelayanan Kesehatan tertentu  yang selanjutnya diatur dalam  Peraturan  presiden  Nomor  107 Tahun  2013  tentang  Pelayanan  Kesehatan Tertentu berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri.
Berpindahnya  program  pelayanan kesehatan  serta  pemanfaatan  bersama fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan berpengaruh pada pola pengelolaan keuangan  fasilitas  kesehatan,  sehingga pengaturan  untuk  pengelolaan  keuangan
dan  anggaran  tersebut  juga  mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku pasca terbentuknya BPJS Kesehatan.  Faskes  Rumah  sakit  Pola Pengelolaan Keuangan diatur dalam
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik
Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja  Negara  yang  Bersumber  dari Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  di Lingkungan  Kementerian  Pertahanan  dan Tentara Nasional Indonesia (untuk selanjutnya  akan  disebut  sebagai  “PMK 109/2016”).  Sedang  faskes  penerima  dana kapitasi,  maka  Pengelolaan  Keuangan mengikuti  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik
Indonesia Nomor 88/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  dari  dana  Kapitasi  pada  Faskes Tingkat  Pertama  (untuk  selanjutnya  akan disebut sebagai “PMK 88/2016”).
Berdasarkan  pasal  2  ayat  (1)  PMK 109/2016, PNBP pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI wajib disetor langsung  ke  Kas  Negara.  Dijelaskan  pula dalam  pasal  4  ayat  (1),  PNBP  atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit di lingkungan Kemhan dan TNI dari masyarakat  yang  menggunakan  haknya sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional, disetor langsung oleh BPJS  Kesehatan  ke  kas  Negara  atas  nama
Satker.  Sedang  mekanisme  penggunaan PNBP  dijelaskan  dalam  pasal  8,  bahwa Satker  di  lingkungan  Kemhan  dan  TNI dapat  menggunakan  dana  PNBP  untuk membiayai belanja Negara setelah memperoleh  persetujuan  dari  Menteri Keuangan.
Pengaturan  mengenai  pengelolaan keuangan  rumah  sakit  dan  fasilitas kesehatan  di  lingkungan  Kementerian Pertahanan  dan  TNI  sebagai  PNBP  yang dikelola dalam sistem APBN bertentangan dengan  norma  yang  diatur  dalam  UU Rumah  Sakit.  Berdasarkan  Pasal  51  UU Rumah  Sakit  diatur  bahwa  pendapatan rumah sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah digunakan  seluruhnya  secara  langsung untuk  biaya  operasional  rumah  sakit  dan tidak  dapat  dijadikan  pendapatan  Negara atau  Pemerintah  Daerah.  Dalam  hal  ini rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI  dikelola  oleh  Pemerintah.  Tidak adanya  kepastian  hukum  dalam  kedua Undang-undang tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dari berbagai  pihak  dan  dapat  mempengaruhi sektor-sektor  lainnya  yang  berurusan dengan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan  di  Rumah  Sakit  dan  Fasilitas Kesehatan TNI.
Pasal  8  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  1997  tentang  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  73  Tahun  1999  tentang  Tatacara Penggunaan  PNBP  yang  bersumber  dari kegiatan  tertentu,  mengatur  bahwa  dana yang bersumber dari PNBP pada prinsipnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan PNBP itu sendiri. Ketentuan tersebut  dimaksudkan  untuk  memberikan kepastian  alokasi  pembiayaan  kegiatan tertentu  yang  berkaitan  dengan  jenis PNBP, Dana PNBP yang dapat dialokasikan  adalah  dana  dari  jenis  PNBP yang  berkaitan  dengan  kegiatan  tertentu tersebut.  Dana  dimaksud  hanya  dapat digunakan  oleh  instansi  atau  unit  yang menghasilkan PNBP yang bersangkutan.
Penggunaan PNBP tersebut dilakukan  secara  selektif  dan  tetap  harus memenuhi terlebih  dahulu ketentuan bahwa  seluruh  PNBP  wajib  disetor langsung  secepatnya  ke  Kas  Negara  dan dikelola  dalam  sistem  APBN.  Namun,
yang perlu diingat
bahwa
Kementerian/Lembaga baru dapat
menggunakan  dana  PNBP  tersebut  setelah mendapat persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP dari Menteri Keuangan. Oleh karena itu, sebelum dapat menggunakan sebagian dana PNBP tersebut,  alangkah  baiknya  dipahami
terlebih  dahulu  tata  cara  yang  harus dilakukan agar dapat memperoleh persetujuan  penggunaan  sebagian  dana PNBP dari Menteri Keuangan.
Sebagaimana penyusunan RPP tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  PNBP, tata  cara  pengajuan  permohonan  sampai dengan  penetapan  Keputusan  Menteri Keuangan  (KMK)  tentang  Persetujuan Penggunaan  Sebagian  Dana  PNBP  telah diatur dalam Standard Operating
Procedure  (SOP)  Kementerian  Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. Berdasarkan  SOP  dimaksud,  tata  cara pengajuan  dan  penetapan  KMK  dimaksud adalah sebagai berikut :
1.  Pimpinan Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan penggunaan sebagian  dana  PNBP  kepada  Menteri Keuangan  dengan  dilengkapi  proposal sesuai outline yang antara lain berisi : a.  Latar belakang
b.  Tujuan penggunaan dana PNBP ; c.  Tugas da fungsi
d.  Rincian Anggaran Biaya (RAB) ;
e.  Kesesuaian  RAB  dengan  tugas  dan fungsi ;
f.  Target  dan  realisasi  PNBP  (apabila ada) ;
g.  Perkiraan  Penerimaan  3  Tahun  yang akan datang;
h.  Output dan Outcome
2.  Selanjutnya  usulan  penggunaan  dana PNBP  tersebut  dibahas  bersama  oleh
wakil  dari  Kementerian  Keuangan (dikoordinasikan oleh Direktorat PNBP, Direktorat  Jenderal  Anggaran)  dan
Kementerian/Lembaga
yang bersangkutan untuk mendapatkan justifikasi  atas  usulan  penggunaan beserta  kegiatan  yang  diusulkan  untuk dibiayai dari dana PNBP. 3.  Berdasarkan hasil pembahasan,
Direktorat  Jenderal  Anggaran  c.q. Direktorat  PNBP  melakukan  analisis kelayakan  atas  usulan  penggunaan PNBP, Analisis dilakukan untuk memastikan  kegiatan  yang  diusulkan untuk  dibiayai  merupakan  tugas  dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan,  tidak  adanya  duplikasi pembiayaan  serta  berkaitan  langsung dengan  pelayanan  yang  menghasilkan PNBP. Selain itu, analisis juga dilakukan  untuk  menilai  kelayakan besaran  satuan  dan  volume  yang digunakan  agar  sesuai  dengan  standar biaya yang berlaku.
4.  Selanjutnya, Direktur Jenderal
Anggaran  mengusulkan  kegiatan  yang akan  dibiayai  beserta  besaran  dana (persentase)  hasil  analisis  tersebut kepada Menteri Keuangan.
5.  Menteri  Keuangan  menetapkan  KMK tentang Persetujuan
Penggunaan
Sebagian  Dana  PNBP  yang  berlaku pada Kementerian/Lembaga yang
memuat  unit  yang  mendapatkan  ijin beserta sumber PNBP, besaran persentase PNBP yang dapat digunakan serta  kegiatan  yang  dapat  dibiayai  dari PNBP pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
6.  Pimpinan Kementerian/Lembaga menerima  KMK  tentang  Persetujuan penggunaan Sebagian Dana PNBP yang berlaku  pada  Kementerian/Lembaga dan selanjutnya unit yang bersangkutan dapat  menggunakan  sebagian  dana PNBP  setelah  PNBP  disetorkan  ke  kas Negara  dan  telah  tercantum  dalam dokumen anggarannya. 5
Fasilitas  kesehatan  di  lingkungan Kementerian  Pertahanan  dan  TNI  adalah rekanan  BPJS  dalam  memberikan  layanan kepada  pasien.  Hal  ini  ditegaskan  dalam Peraturan  Menteri  Pertahanan  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Kementerian  Pertahanan  dan  Tentara Nasional Indonesia..
Selain  itu  petunjuk  pengaturannya juga  dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri Pertahanan  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  2014  tentang  Pelayanan  Kesehatan di Luar Tanggungan Badan Penyelenggara
5 Buku  I  :  Pengelolaan  PNBP  Pada Kementerian/Lembaga”,  Kementerian  Keuangan 2010
Jaminan  Sosial.  Dalam  Pasal  2  dijelaskan bahwa  Anggota  TNI,  PNS  Kemhan  dan anggota keluarganya mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud  dalam  Peraturan  Peraturan Presiden  Nomor  12  Tahun  2013  tentang Jaminan kesehatan.
Lebih lanjut dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa :
(1) Pelayanan  kesehatan  yang  dijamin oleh BPJS Kesehatan kepada anggota  TNI  dan  PNS  Kemhan  dan anggota Keluarganya bersifat pelayanan  kesehatan  perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif,  kuratif,  dan  rehabilitas termasuk  pelayanan  obat  dan  bahan medis  habis  dipakai  sesuai  dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
(2) Pelayanan  Kesehatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  atas Manfaat medis dan Manfaat nonmedis.
Sementara itu dalam Pasal 4 dijelaskan  jenis-jenis  pelayanan  kesehatan yang  tidak  termasuk  dalam  cakupan  BPJS sebagai berikut :
Pelayanan  Kesehatan  yang  tidak dijamin  oleh  BPJS  kepada  anggota TNI,  PNS  Kemhan  dan  anggota keluarganya apabila :
a.  Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur
b.  Pelayanan kesehatan yang dilakukan  difasilitasi  kesehatan yang  tidak  bekerjasama  dengan BPJS  Kesehatan,  kecuali  untuk gawat darurat;
c.  Pelayanan  kesehatan  yang  tidak dijamin  oleh  program  jaminan kecelakaan kerja terhadap
penyakit atau cedera akibat kecelakaan  kerja  atau  hubungan kerja ;
d.  Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri ;
e.  Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik ;
f.  Pelayanan untuk tujuan infertilitas
;
g.  Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi) ; h.  Gangguan kesehatan/penyakit akibat  ketergantungan  obat  dan  / atau alkohol ;
i.  Gangguan kesehatan akibat
sengaja  menyakiti  diri  sendiri, atau  akibat  melakukan  hobi  yang membahayakan diri sendiri; j.  Pengobatan komplementer,
alternatif dan tradisional,
termasuk  akupunktur,  shin  she, chiropractic, yang belum
dinyatakan  efektif  berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
k.  Pengobatan  dan  tindakan  medis yang dikategorikan sebagai
percobaan (eksperimen);
l.  Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu ;
m. Perbekalan kesehatan rumah tangga
n.  Pelayanan kesehatan akibat bencana  pada  masa  tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
o.  Biaya  pelayanan  lainnya  yang tidak ada hubungan dengan
Manfaat  Jaminan Kesehatan  yang diberikan.
Selanjutnya  dalam  Pasal  5  disebutkan bahwa :
Pelayanan  kesehatan  yang  tidak dijamin  oleh  BPJS  sebagaimana dimaksudkan  dalam  Pasal  4  dapat diberikan dalam hal :
a.  Pelayanan  kesehatan  untuk  kasus gawat darurat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 huruf b  dapat  langsung  memperoleh pelayanan  di  setiap  fasilitas  yang bekerjasama  maupun  yang  tidak
bekerja sama dengan BPJS
kesehatan ;
b.  Pelayanan  kesehatan  terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan  kerja  atau  hubungan kerja  sebagaimana  dimaksudkan dalam  Pasal  4  huruf  c  tidak dijamin  oleh  BPJS  Kesehatan yang dijamin oleh program jaminan  kecelakaan  kerja  oleh BPJS ketenagakerjaan;
c.  Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik  sebagaimana dimaksudkan dalam  pasal  4  huruf  e  tidak dijamin kecuali untuk mengembalikan  fungsi  kesehatan sesuai dengan indikasi medis; dan d.  Makanan  bayi  dan  susu  yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  4  huruf  1  kecuali untuk  pengobatan  penderita  gizi buruk  sesuai  dengan  indikasi medis;
Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa: 6
(1) Fasilitas  kesehatan  Kemhan dan  TNI  menyelenggarakan kerjasama  jaminan  pelayanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan. (2) Fasilitas  kesehatan  Kemhan dan TNI yang menyelenggarakan  kerjasama pelayanan  kesehatan  dengan BPJS  Kesehatan  sebagaimana dimaksudkan pada berlaku.
Konflik  Norma  Pemanfaatan  Fasilitas Kesehatan TNI sejak Berlakunya Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang BPJS.
6 Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 15  Tahun  2014  tentang  Pelayanan  Kesehatan  di Luar  Tanggungan  badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial.
Disahkannya Undang-undang Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial memberikan  implikasi  signifikan  terhadap pengelolaan  keuangan  yang  dijalankan pada  fasilitas  kesehatan  di  lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Sebagai sebuah rumah sakit milik pemerintah, yang berada  di  bawah  Kementerian  Pertahanan dan TNI, fasilitas kesehatan di lingkungan Kementerian  Kesehatan  dan  TNI  ini seharusnya  mengacu  kepada  peraturan khusus  yang mengatur tentang keberadaan rumah  sakit  Pasal  7  ayat  (3)  Undang- undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang Rumah  Sakit  menyebutkan  bahwa  Rumah Sakit  yang  didirikan  oleh  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  harus  berbentuk  Unit Pelaksana  Teknis  dari  Instansi  yang bertugas  di  bidang  kesehatan.  Instansi tertentu,  atau  Lembaga  Teknis  Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ketentuan dalam pasal  tersebut  dengan  jelas  menyebutkan bahwa  pengelolaan  rumah  sakit  yang dimiliki oleh pemerintah maupun pemerintah  daerah  dilaksanakan  dengan menggunakan model BLU ataupun BLUD. Salah satu fasilitas kesehatan (rumah sakit) yang  dimiliki  oleh  pemerintah  adalah
rumah  sakit  di  lingkungan  kementerian pertahanan  sehingga  berdasarkan  UU Rumah  Sakit,  rumah  sakit  di  lingkungan Kementerian  Pertahanan  dan  TNI  harus mengadopsi  bentuk  BLU  (Badan  Layanan Umum) dalam pengelolaannya.
Terjadinya  konflik  norma  akhirnya memberikan  dampak  signifikan  terhadap pengelolaan rumah sakit, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan yang dijalankan. Pada model BLU, pihak rumah sakit diberikan keleluasaan untuk menggunakan  uang  yang  masuk  berupa pendapatan  rumah  sakit  untuk  keperluan operasional  rumah  sakit  dan  juga  untuk pengembangan rumah sakit. Sementara itu pada  bentuk  PNBP,  pihak  rumah  sakit tidak mempunyai keleluasaan dalam melakukan  pengelolaan  pendapatannya karena  semua  pendapatan  rumah  sakit harus  terlebih  dahulu  disetorkan  kepada pemerintah  dan  penggunaan  anggaran tersebut  harus  didasarkan  pada  RBA (Rencana  Belanja  Anggaran)  yang  telah dibuat sebelumnya oleh pihak rumah sakit.
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah  Pusat  yang  tidak  berasal  dari penerimaan  perpajakan.  Pengertian  ini tertuang  dalam  pasal  1  UU  No.  20  Tahun 1997  tentang  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak. PNBP tersebut antara lain penerimaan  dari  kegiatan  pelayanan  yang
dapat  dilaksanakan  kepada  masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.
Pada pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997 tentang  PNBP  juga  disebutkan  bahwa seluruh  PNBP  wajib  disetor  langsung secepatnya ke Kas Negara. Dan pada pasal 8  dinyatakan  bahwa  sebagian  dana  dari suatu  jenis  PNBP  dapat  digunakan  untuk kegiatan  tertentu  yang  berkaitan  dengan jenis  PNBP  tersebut  oleh  instansi  yang bersangkutan.  Dari  pasal-pasal  di  atas dapat  diketahui  bahwa  PNBP  merupakan salah  satu  unsur  penerimaan  negara  yang masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) yang  merupakan  seluruh  penerimaan Pemerintah  Pusat  yang  tidak  berasal  dari penerimaan perpajakan.
Dalam  kaitannya  dengan  BLU,  aset yang ada di  BLU merupakan milik negara yang  tidak  dipisahkan,  demikian  juga pembiayaan  operasionalnya  seperti  listrik, gaji  dosen  dan  karyawan  berasal  dari pemerintah/negara. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh BLU merupakan  PNBP.  Hal  ini  juga  tertuang dalam  pasal  14  PP  No.  23  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Kas  BLU  yang menyatakan  bahwa  pendapatan  BLU  akan dilaporkan  sebagai  pendapatan  bukan pajak.
Pengelolaan  PNBP  pada  BLU  tidak sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang  PNBP,  karena  PNBP  oleh  BLU
dapat langsung digunakan untuk membiayai  belanja  BLU,  baik  sebagian atau  seluruhnya.  Hal  ini,  dalam  Pasal  69 UU No. 1 Tahun 2004s tentang Perbendaharaan  Negara  dengan  tegas dinyatakan bahwa pendapatan BLU sehubungan  dengan  jasa  layanan  yang diberikan beserta hibah maupun sumbangan yang diperoleh dapat digunakan  langsung  untuk  membiayai belanja  BLU  yang  bersangkutan.  Begitu juga  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  PP  No.  23 Tahun 2005, yakni dalam rangka pengelolaan  kas,  BLU  menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut : (a). merencanakan penerimaan  dan  pengeluaran  kas  ;  (b). melakukan  pemungutan  pendapatan  atau tagihan  ;  (c).  menyimpan  kas  dan mengelola rekening bank ; (d). melakukan pembayaran;  (e).  Mendapatkan  sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan  (f).  memanfaatkan  surplus  kas  jangka pendek  untuk  memperoleh  pendapatan tambahan.
Sesuai  amanat  UU  PNBP  dan  UU Perbendaharaan  Negara,  maka  seluruh PNBP  wajib  disetor  langsung  secepatnya ke kas negara, sehingga mengimplementasikan  bahwa  pemerintah tidak  diperbolehkan  untuk  melakukan penerimaan/pemungutan dana non- budgeter.  Apabila  konsep  penerimaan  kas yang  dilakukan  oleh  BLU  dipandang
secara  simultan  dari  kedua  UU  tersebut maka  hal  ini  akan  semakin  rancu.  BLU bisa  dianggap  tidak  sesuai  dengan  UU PNBP karena adanya kewenangan menggunakan pendapatan secara langsung, baik  sebagian  maupun  seluruhnya.  Dan, jika dipandang dari sisi UU Perbendaharaan Negara, maka pengelolaan kas  pada  BLU  yang  tertuang  dalam  UU No.  1  Tahun  2004  dan  PP  No.  23  Tahun 2005  juga  bertentangan  dengan  UU Perbendaharaan Negara itu  sendiri. Dalam pasal 12 UU No. 1 Tahun 2004 dinyatakan bahwa  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran negara  dilakukan  melalui  Rekening  kas Umum Negara pada Bank Sentral.
Dalam  pasal  29  PP  23  tahun  2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan
Umum disebutkan bahwa “Surplus anggaran  BLU  dapat  digunakan  dalam tahun  anggaran  berikutnya  kecuali  atas perintah Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai  dengan  kewenangannya,  disetorkan sebagian  atau  seluruhnya  ke  Kas  Umum Negara/Daerah
dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU”.  Surplus  anggaran  BLU  yang dimaksud disini adalah selisih lebih antara pendapatan  dengan  belanja  BLU  yang dihitung  berdasarkan  laporan  keuangan operasional  berbasis  akrual  pada  suatu periode anggaran. Surplus tersebut
diestimasikan  dalam  RBA  tahun  anggaran berikut untuk disetujui penggunaannya.
Padahal,  sesuai  dengan  pasal  3  UU No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  disebutkan  bahwa  “Surplus penerimaan/negara  dapat  digunakan  untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun  anggaran  berikutnya”.  Selanjutnya pada ayat berikutnya dijelaskan
“Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud alam  ayat  (7)  untuk  membentuk  dana cadangan  atau  penyertaan  Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD”.  Berdasarkan  ketentuan  ini dapat  diketahui  bahwa  kaidah  perlakuan surplus adalah dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Peruntukan lain terhadap surplus anggaran ini harus memperoleh persetujuan DPR/DPRD.  Perbandingan  kedua  aturan yang  mengatur  surplus  anggaran  ini menunjukkan  bahwa  BLU  memiliki  daya tawar keuangan yang lebih tinggi dibandingkan Perusahaan Negara/Daerah.
Solusi untuk  masalah ini sebenarnya agak  susah  karena  ada  dua  hal  yang  bisa diajukan sebagai argumen dalam mempertahankan  pendapatan  mengenai aturan mana yang harus dipakai. Argumen tersebut adalah :
a.  Menurut  pasal  7  UU  No.  10  Tahun 2004  tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan aturan yang seharusnya dipakai adalah aturan mengenai  surplus  yang  ada  di  UU  No. 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara  hal  ini  disebabkan  karena peraturan  yang  berada  lebih  rendah dalam  hirarki  tidak  boleh  bertentangan dengan  peraturan  hukum  yang  lebih tinggi.
b.  Akan tetapi, mengingat adanya asas lex specialis derogate lex generalis dimana apabila  ada  aturan  yang  lebih  khusus, maka aturan dapat tersebut mengesampingkan  aturan  yang  bersifat umum,  maka  aturan  mengenai  surplus yang  harus  dipakai  adalah  aturan khusus  yang  mengatur  tentang  BLU yaitu  PP  No.  23  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum.
Implikasi  lain  akibat  penggunaan model PNBP dalam pengelolaan keuangan Faskes  TNI/AL  adalah  proses  penyerapan anggaran untuk membiayai kegiatan operasional  menjadi  lama  dan  tidak efisien.  Hal  ini  disebabkan  karena  dalam sistem PNBP, pagu anggaran dibatasi oleh ketetapan  yang  sudah  ditetapkan  oleh Menteri  Keuangan  atas  Rencana  Kegiatan (REN-GIAT) yang diajukan/diusulkan oleh  Kementerian  Pertahanan.  Proses pengusulan  Ren  Giat,  dalam  mekanisme PNBP,  diajukan  pada  tahun  anggaran sebelumnya.  Sementara  itu,  dinamika operasional  yang  terjadi  di  Faskes/Rumah
Sakit  menyebabkan  kebutuhan  anggaran untuk operasional menjadi terkendala oleh Ketetapan  Pagu  anggaran.  Untuk  bisa menyerap  kebutuhan  anggaran  yang  tidak sesuai  Ketetapan  Pagu,  diperlukan  proses revisi Ren Giat  termasuk revisi kebutuhan anggaran. Dalam  sistem  PNBP, mekanisme  penyerapan  anggaran  yang diatur dalam Permenkeu 109/2015, melibatkan KPA (kuasa pengguna anggaran), PPK (Pejabat pembuat Komitmen)  dan  petugas  atau  pejabat keuangan  lainnya.  Pada  rumah  sakit tipe/klas 1 dan 2, KPA adalah Ka/Direktur Rumah  Sakit,  PPK  adalah  Wakil  Kepala Rumah  Sakit,  dan  pejabat  keuangan lainnya  ada  di  Rumah  Sakit.  Sedangkan Rumah Sakit Tingkat 3 dan 4, KPA adalah Komandan  Lantamal,  sedang  PPK  nya adalah Kepala Rumah Sakit.
Jadi di Rumah Sakit Tingkat 1 dan 2, mekanisme  penyerapan  anggaran  yang didasarkan  Ketetapan  pagu  merupakan masalah utama yang menghambat operasional. Sementara itu di Rumah Sakit Tingkat  3  dan  4,  selain  faktor  Ketetapan Pagu dan mekanisme Revisi, juga masalah pejabat  KPA dan PPK  yang bukan dijabat oleh  pejabat  Rumah  Sakit  akan  menjadi permasalahan  dalam  proses  operasional Rumah Sakit.
Asas
Preferensi Hukum dalam Penyelesaian Konflik Norma
Pemanfaatan  Faskes  di  Lingkungan Kemhan dan TNI di Era BPJS
Peraturan
perundang-undangan memuat  berbagai  norma  hukum  di dalamnya. Seringkali terdapat pertentangan  antara  norma  antara  norma hukum  yang  satu  dengan  norma  hukum yang  lainnya,  baik  pertentangan  norma diantara  peraturan  perundang-undangan secara vertical maupun horizontal, maupun pertentangan  norma  dalam  peraturan perundang-undangan  itu  sendiri.  Maka perlu  ditetapkan  norma  mana  yang  harus diterapkan. Langkah yang ditempuh adalah melalui  penyelesaian  konflik  norma  atau pertentangan  norma.  Terdapat  beberapa tipe  penyelesaian  konflik  norma  atau pertentangan  norma  berkaitan  dengan penerapan asas preferensi hukum, yaitu  : 1.  Pengingkaran  ( disavowal ),  langkah  ini seringkali  merupakan  suatu  paradok, dengan  mempertahankan  bahwa  tidak terjadi konflik norma. Seringkali konflik  itu  terjadi  berkenaan  dengan asas  lex  spesialis  dalam  konflik pragnatis atau konflik logika diintepretasi sebagai pragmatis. Tipe ini beranggapan  bahwa  tidak  terdapat konflik  norma,  meskipun  dirasakan bahwa  sesungguhnya  terdapat  konflik norma.
2.  Reinterpretasi
( Reinterpretationi), dalam  kaitan  penerapan  ketiga  asas preferensi  hukum  harus  dibedakan, yang  pertama  adalah  reintepretasi  yaitu dengan  mengikuti  asas-asas  preferensi hukum, mengintepretasi kembali norma yang  utama  dengan  cara  yang  lebih fleksibel.  Cara  yang  kedua  yakni mengintepretasi  norma  preferensi,  dan kemudian  menerapkan  norma  tersebut dengan  mengesampingkan  norma  yang lain.
3.  Pembatalan  ( Invalidation )  :  terdapat  2 macam  pembatalan,  yakni  pembatalan abstrak formal dan pembatalan praktikal.  Pembatalan  abstrak  formal yaitu  pembatalan  suatu  norma  yang dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus,  misalnya  pembatalan  Peraturan Pemerintah  ke  bawah  dalam  hirarki peraturan  perundang-undangan  yang dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung dan  pembatalan  norma  undang-undang terhadap  Undang-undang  NRI  tahun 1945  dilaksanakan  oleh  Mahkamah Konstitusi.  Pembatalan  praktikal  yaitu pembatalan  suatu  norma  dengan  cara tidak  melaksanakan  norma  tersebut  did alam kasus konkrit.
4.  Pemulihan ( Remedy ), mempertimbangkan  pemulihan  dapat membatalkan suatu ketentuan. Misalnya dalam  hal  suatu  norma  yang  unggul dalam  arti overruled  norm, berkaitan
dengan  aspek  ekonomi  maka  sebagai ganti  membatalkan  norma  yang  kalah, dengan cara memberikan kompensasi. 7
Penerapan  kelola  anggaran  model PNBP yang menggunakan dasar Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  109  Tahun 2016  dan  Peraturan  Menteri  Pertahanan Nomor 51 Tahun 2014, sejak pemberlakuan  UU  24/2011  tentang  BPJS, adalah  tidak  sesuai  dengan  UU  44/2009 tentang  Rumah  Sakit.  UU  44/2009 mendasari  terbitnya  Permenkes  56/2014 tentang  Klasifikasi  dan  perijinan  Rumah Sakit  yang  didalamnya  juga  mengatur tentang penggunaan sistem BLU. Sehingga terbitnya  Peraturan  Menteri  Pertahanan dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  yang mengatur  tentang  kelola  anggaran  Rumah Sakit/faskes TNI yang tidak sesuai dengan UU  Rumah  Sakit  sehingga  menjadi  cacat hukum.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 109  Tahun  2016  dan  Peraturan  Menteri Pertahanan  Nomor  51  Tahun  2014  yang mengatur  tentang  PPK  PNBP  di  faskes Kemhan  dan  TNI,  didasarkan  pada Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Keuangan  PNBP. Sekalipun  dua  Peraturan  Menteri  yang mengatur  tentang  PPK  PNBP  faskes Kemhan  dan  TNI  terbit  lebih  akhir  dari
7 Philpus  M.  Hadjon,  Sri  Djamiati  Tatiek. Argumentasi  Hukum  (Legal  Argumentation/Legal Reasoning),  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 2011
Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2009 tentang  Rumah  Sakit,  maka  yang  harus diambil  sebagai  acuan  adalah  ketentuan Undang-undang sebagai Peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Sesuai  pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,.  jika  ada  perbedaan norma  atau  pengaturan  antara  PP  dengan UU  yang  mengatur  hal  yang  sama,  maka yang  harus  diambil  sebagai  acuan  adalah ketentuan  UU,  karena  kekuatan  hukum Undang-undang  lebih  tinggi.  Salah  satu upaya hukum  yang dapat diajukan jika PP atau  Peraturan  Perundang-undangan  di bawah Undang-undang bertentangan dengan Undang-undang adalah mengajukan  permohonan  uji  materiil  ke Mahkamah  Agung  sesuai pasal 31 Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan  atas  Undang-undang  No.  4 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung.

## KESIMPULAN
Konflik norma yang terjadi dengan adanya Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Keuangan  PNBP, yang  menjadi  dasar  penerbitan  Peraturan Menteri Keuangan Norma 109 tahun 2016 dan  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor 51  Tahun  2014,  yang  menuntut  rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan  dan  TNI  untuk  mengadopsi
bentuk  pengelolaan  PNBP  (Penerimaan Negara  Bukan  Pajak),  maka  upaya  yang harus dilakukan adalah melakukan penerbitan  Peraturan  baru  khususnya Peraturan Menteri Pertahanan dan Peraturan Menteri Keuangan,  yang sejalan dan  amanah  dengan  UU  No.  44  Tahun 2009.  Hal  untuk  memberi  kepastian hukum  yang  menjadi  dasar  PPK  BLU fasilitas  kesehatan  dan  Rumah  Sakit  di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik  Indonesia  dan  TNI.  Konflik norma  yang  timbul  dari  penerbitan Peraturan  Menteri  serta  peraturan  lainnya di  tingkat  lebih  bawah,  yang  dasarnya adalah  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 1997  tentang  Pengelolaan  Keuangan PNBP  yang  mengatur  hal  yang  sama, maka dalam hierarki peraturan perundang- undangan  berlaku  asas  hukum Lex posterior derogate legi priori serta asas lex specialis derogate lex generalis .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku  I  :  Pengelolaan  PNBP  Pada Kementerian/Lembaga”, Kementerian
Keuangan 2010
Philpus  M.  Hadjon,  Sri  Djamiati  Tatiek.
Argumentasi
Hukum (Legal Argumentation/Legal  Reasoning),  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011 Stefany B. Sandiata, Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di
Rumah Sakit Pemerintah. Lex Adminsitration. Vol. 1/No. 2/Apr-
Jun/2013
Romi  Febriyanto  Saputro, Rumah  Sakit Berbasis  Kecamatan, 11  Maret  2018,
Diakses dari https://www.kompasiana.com/romi_febriy anto)saputro/
5aa49a38cbe52365 cf797522/rumah-sakit-berbasis-kecamatan pada 1 April 2018
Peraturan  Menteri  Pertahanan  RI  Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan  di  Luar  Tanggungan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS)
Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.