## STATUS PERKAWINAN GEREJA YANG TIDAK DICATATKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL
Benny Haryono, SH, MH
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 12
Denpasar
( benny.lawconsultant@gmail.com)
ABSTRAK  , Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Namun jika tidak melakukan pencatatan perkawinan dapat  mempengaruhi akses pasangan  suami istri dalam melakukan kegiatan dari segi hukum atau dari segi moral dan segi social, seperti di duga melakukan perzinahan atau sebagainya, ini menimbulkan konsekuensi sosiologis dalam masyarakat, sehingga pencatatan perkawinan berperan dalam usaha rekayasa interaksi social dalam masyarkat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis  normative.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach) dan  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach). Teknik  analisis bahan  hukum  yang  digunakan  ialah  analisis  normative,  merupakan  cara menginterpretasikan  dan  mendiskusikan  bahan  hasil  penelitian  berdasarkan  pada pengertian  hukum,  norma  hukum,  teori-teori  hukum  serta  doktrin  yang  berkaitan dengan  status  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  di  kantor  catatan  sipil.  Hasil  dari penelitian ini adalah suatu perkawinan  yang tidak dicatatkan di Kantor CatatanSipil, maka  perkawinan  tersebut  tetap  dianggap  sah.  Akan  tetapi,  menimbulkan konsekuensi  yuridis  berkaitan  dengan  perkawinan  tersebut.  Dan  dampak  mengenai status perkawinan gereja yang tidak dicatatkan ialah tidak dapat melakukan perbuatan hukum serta tidak memiliki perlindungan hukum.
Kata Kunci : Perkawinan Gereja, Perkawinan Tidak Dicatatkan, Kantor Catatan Sipil.
ABSTRACT,  Marriage  is  an  inner  bond  between  a  man  and  a  woman  as  husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead  of  the  Almighty.  However,  if  marriage  is  not  recorded,  it  can  affect  the couple's  access  to  legal  activities  or  moral  and  social  aspects,  such  as  allegedly committing adultery or  so  on, this has sociological consequences in  the community, so  that  marital  registration  plays  a  role  in  the  engineering  of  social  interaction  in
society.  This  research  uses  normative  juridical  research  type.  This  study  uses  a statutory approach and a conceptual approach. The legal material analysis technique used  is  normative  analysis,  a  way  of  interpreting  and  discussing  the  results  of research  based  on  the  notion  of  law,  legal  norms,  legal  theories  and  doctrines relating to marital status that are not recorded in the civil registry office. The result of this research is a marriage that is not registered at the Civil Registry Office, so the marriage is still considered valid. However, there are juridical consequences related to the marriage. And the impact on the church's marital status that is not recorded is that they cannot do legal actions and have no legal protection.
Keywords: Church Marriage, Marriage Not Registered, Civil Registry Office

## A. Latar Belakang
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 1
Suatu  perkawinan  tidak  hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan  perkawinan  saja. Namun, perkawinan sangat berkaitan juga mengenai permasalahan agama, permasalahan sosial dan permasalahan hukum. Permasalahan  agama  mengenai perkawinan  ialah  bahwa  dalam setiap  agama  tentu  memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur  perkawinan,  sehingga pada  prinsipnya  telah  diatur  dan tunduk  pada  ketentuan-ketentuan
1 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan.
dari  Agama  yang  dianut  oleh pasangan yang akan
melangsungkan  perkawinan.  Bagi umat  Nasrani  perkawinan  adalah persekutuan hidup pria dan wanita yang  monogami,  yang  arahkan kepembiakan  sebagai  tata  ciptaan Tuhan,  yang  disucikan  Tuhan Yesus Kristus.
Dari  sudut  pandang  hukum, perkawinan terjadi yang disebabkan oleh adanya  hubungan antar  manusia,  dari  hubungan antar  manusia  untuk  membentuk suatu  ikatan  perkawinan  yang menyebabkan  timbulnya  suatu perbuatan  hukum.  Perkawinan yang  di  dasari  ikatan  lahir  batin dapat  dikatakan  sah,  jika  telah memenuhi  unsur  dalam  Pasal  2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan, perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2
Dalam  hal  ini  setiap  warga Negara  Indonesia  yang  akan melakukan perkawinan sudah seharusnya  melewati  Lembaga agamanya masing-masing dan tunduk  kepada  aturan  pernikahan agamanya. Di dalam penjelasanPasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  yang disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamaya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal  tersebut  dapat  disimpulkan,
bahwa  Perkawinan  mutlak  harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan,  kalau  tidak  maka perkawinan tersebut tidak sah. 3 Indonesia merupakan suatu Negara  yang  memiliki  keragaman adat,  budaya,  bahasa,  dan  agama ini  kita  mengenal  adanya  suatu perkawinan  yang  di  langsungkan tanpa dicatatkan. Adapun perkawinan  ini  dikenal  dengan istilah  Perkawinan  Bawah  Tangan atau Perkawinan Siri.
Perkawinan  bawah  tangan  atau perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama  atau  adat  istiadat,  tetapi
2 Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan.
3 Ibid
tidak  dicatatkan  di  Kantor  Catatn Sipil  bagi  yang  non-islam.  Dalam system  hukum  Indonesia  sendiri tidak  mengenal  istilah  “kawin bawah tangan atau kawin siri” dan tidak  mengatur  secara  khusus dalam sebuah peraturan.
Secara  sosiologis  istilah  ini diberikan  bagi  perkawinan  yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil  dan  dianggap  dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perkawinan yang sah harus dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang diatur dalam Pasal
2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi“ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” 4 .
Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan,  tetapi  menyatakan bahwa  peristiwa  itu  memang  ada dan  terjadi,  jadi  semata-mata bersifat administrative. 5
Untuk melaksanakan pencatatan,  Pasal  2  Peraturan Pemerintah  No.  9  Tahun  1975 menyatakan,  bahwa  bagi  yang bukan  beragama  bukan  Islam dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan  pada  Kantor  Catatan
4 Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan.
5 Wantjik K Shaleh, 1982, HukumPerkawinan Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm
17.
Sipil,  dalam  hal  ini  diatur  dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  1983 tentang Pengaturan Masalah Kewenangan  Di  Bidang  Catatan Sipil. Saatini di Denpasar Bali adabeberapakasusmengenaipasang an  yang  melakukanperkawinan yang dilangsungknmenuruttatacara agama  bagi  umat  Kristiani  di Gereja. Namun, perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil dan dianggap sebagai  kelalaian  administrative. Seyogyanya negara tidak berkewajiban untuk mengakui serta melindungi perkawinan tersebut  karena  tidak  memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1974 tentang Perkawinan.
Tidak  melakukan  pencatatan perkawinan  dapat  mempengaruhi akses  pasangan  suami  istri  dalam melakukan  kegiatan  dari  segi hukum  atau  dari  segi  moral  dan segi  social,  seperti  di  duga melakukan perzinahan atau sebagainya, ini menimbulkan konsekuensi sosiologis dalam masyarakat,  sehingga  pencatatan perkawinan  berperan  dalam  usaha
rekayasa  interaksi  social  dalam masyarkat.
Berdasarkan latar belakang yang  telah  diuraikan  diatas,  maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “STATUS
PERKAWINAN GEREJA YANG

## TIDAK
DICATATKAN DI
KANTOR CATATAN SIPIL”.

## B. Rumusan Masalah
1. Apakah dampak yang ditimbulkan dari perkawinan  gereja  yang tidak  dicatatkan  di  Kantor Catatan Sipil ? 2. Bagaimana penyelesaian yang  dapat  dilakukan  bila perkawinan  gereja  yang tidak  dicatatkan  di  Kantor Catatan Sipil ?

## C. Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  dampak yang ditimbulkan dari perkawinan  gereja  yang tidak  dicatatkan  di  Kantor Catatan Sipil. 2. Untuk mengetahui penyelesaian  yang  dapat dilakukan  bila  perkawinan gereja yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

## D. TinjauanPustaka
1. Pengertian Perkawinan
Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPer) tidak memuat suatu
ketentuan  arti  atau  definisi tentang  perkawinan, namun pemahaman perkawinan dapat  dilihat  dalam  Pasal 26  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal  tersebut  dikatakan bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari sudut perhubungannya dengan hukum  perdata  saja,  lain dari itu adalah tidak. Dengan  kata  lain,  bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih menjunjung  tinggi  nilai- nilai  perkawinan  yang  tata cara  dan  pelaksanaannya diserahkan kepada adat masyarakat atau agama dan kepercayaan  dari  orang- orang yang bersangkutan. 6 Pemahaman tentang konsep perkawinan di dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata berbeda dengan konsep perkawinan dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan, yang mana pengertian perkawinan  menurut  Pasal 1 yang berbunyi“
6 Asyari Abdul Ghofar, 1992,
HukumPerkawinanAntar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang- UndangPerkawinan, CV. Gramada, Jakarta, hlm 16.
Perkawinan  ialah  ikatan lahir  bathin  antara  seorang pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 7 Definisi atau pengertian perkawinan  dalam  Pasal  1
Undang-Undang Perkawinan dapat dimengerti  bahwa  dengan melakukan perkawinan pada  masing-masing  pihak telah  terkandung  maksud untuk hidup bersama secara abadi,  dengan  memenuhi hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara,
untuk  mencapai  keluarga bahagia. 8
Ikatan perkawinan hanya  boleh  terjadi  antara seorang pria dengan seorang  wanita  sehingga tidak  dimungkinkan  terjadi hubungan perkawinan antara  pasangan  yang  sama jenis kelaminnya. Persekutuan  atau  ikatan antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  biasa  di
7 Pasal 1 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974.
8 Rusli dan R.Tama, 2000, PerkawinanAntar Agama Dan Permasalahannya, Pionir Jaya, Bandung, hlm 11.
pandang sebagai suami-istri manakala  ikatan  mereka tersebut  di  dasarkan  pada perkawinan yang sah. Sebuah  perkawinan  dapat dikatakan sah apabila dipenuhinya syarat-syarat tertentu  sesuai  dengan  apa yang  telah  ditentukan  oleh Undang-Undang.  Hal  ini sesuai  dengan  pengertian perkawinan menurut R. Wirjono Projodikoro, dimana  perkawinan  adalah hidup Bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 9 2. Syarat-Syarat Perkawinan Bagi  pasangan  yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya  suatu perkawinan.  Ikatan  antara seorang  pria  dan  seorang wanita  dapat  dipandang sebagai  suami  istri,  ikatan tersebut  didasarkan  pada adanya  perkawinan  yang sah, untuk sahnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah
9 WirjonoProjodikoro,1984, HukumPerkawinan Di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, hlm 7.
ditentukan  oleh  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun
1974 tentang Perkawinan. Supaya perkawinan dapat di langsungkan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.  Syarat-syarat perkawinan  di  Indonesia diatur  dalam  Pasal  6,  Pasal 7,  dan  Pasal  11  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun
2019 Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun 1975. Menurut  Ko  Tjay  Sing, syarat-syarat perkawinan yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  dan Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dikelompokkan sebagai berikut : 10
a. Syarat-Syarat
Materil
1. Perkawinan harus didasarkan atas  persetujuan
10 Ko Tjay Sing,1981, HukumPerdataJilid I HukumKeluarga, ItikadBaik, Semarang, hlm 134-131.
kedua calon suami istri (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan) 2. Seorang yang belum  mencapai umur  21  tahun harus mendapatkan ijin  dari  kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan) 3. Perkawinan di ijinkan jika pihak pria sudah mencapai  umur 19  tahun  dan pihak wanita sudah  mencapai umur  19  tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan) b. Syarat-Syarat Formal Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas- formalitas yang mendahului perkawinan. 11
Syarat-syarat formal terdiri  dari  3  (tiga) tahap, yaitu :
1. Pemberitahuan
Kepada Pegawai Pencatat
Perkawinan  Di Kantor  Catatan Sipil  bagi  yang non-muslim.
2. Penelitian
Syarat-Syarat perkawinan. Penelitian syarat-syarat perkawinan dilakukan setelah ada pemberitahuan akan perkawinan  oleh
Pegawai Pencatat Perkawinan.
Penelitian syarat-syarat perkawinan memeriksa apakah syarat- syarat perkawinan
11 Ko Tjay Sing, Op. Cit, hlm 114.
sudah  terpenuhi atau  belum  dan apakah ada halangan perkawinan menurut Undang- Undang. 3. Pengumuman Tentang Pemberitahuan Untuk Melangsungkan Perkawinan. Tujuan diadakan pengumuman ini,  yaitu  untuk member kesempatan kepada umum untuk mengetahui  dan mengajukan keberatan- keberatan terhadap di langsungkannya perkawinan. Pengumuman perkawinan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan  dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan  itu akan dilangsungkan. 12 Dengan mengingat banyak hal-hal yang mungkin timbul dikemudian  hari  setelah adanya  suatu  perkawinan, baik  dari  pasangan  suami istri itu sendiri maupun dari keluarga termasuk dari orang  tua  diharapkan  tidak adanya  perpecahan  dalam perkawinan tersebut dikarenakan  tidak  adanya kecocokan atau tidak adanya penyesuaian sebelumnya yang disebabkan oleh pelaksanaan perkawinan tersebut  bukan  kemauan dari  salah  satu  pihak  saja,
baik  hanya  kemauan  dari pasangan  itu  sendiri  atau kemauan dari keluarga ataupun  orang  tua.  Dengan adanya persetujuan
perkawinan  maka    resiko dan  tanggungjawab  dari perkawinan tersebut dipikul secara bersama-sama.

## 3. Tujuan Perkawinan
Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, perkawinan  adalah  sesuatu yang  amat  penting  bagi kehidupan manusia 12 K. Wantjik Saleh, Op. Cit, hlm 19.
termasuk kehidupan agama, sering dianggap bahwa perkawinan  adalah  bagian dari  ibadah.  Tujuan  sebuah perkawinan bagi orang beragama  harus  merupakan suatu alat untuk menghindarkan  diri  dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa. Tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Dengan berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa  maka perkawinan mempunyai hubungan  yang  sangat  erat dengan agama atau kerohanian, dalam hal perkawinan di setiap agama pasti  mempunyai  tujuan yang jelas, tujuan perkawinan diharapkan dapat membuat suatu ketenangan dalam hubungan  rumah  tangga dengan dasar agama. a. Tujuan  Perkawinan menurut agama Kristen Perkawinan menurut agama Kristen  merupakan suatu persekutuan hidup  antar  seorang pria  dengan  seorang wanita dengan tujuan antara lain : 1. Meneruskan keturunan Terdapat  dalam Kitab  Kejadian 1  :  28  “Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada  mereka,
beranak  cuculah dan  bertambah banyak, penuhilah  bumi ini dan taklukanlah itu.” 13 2. Mepererat ikatan cinta kasih Terdapat  dalam Kitab  Efesus  5  : 33 “… Kasihilah isterimu  seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah
13 InjilAlkitab Kitab Kejadian1 : 28.
menghormati
suaminya.” 14 3. Menjalani persekutuan hidup sesuai dengan  perintah Allah Terdapat  dalam Kitab Markus 10  :  8  –  9  “… demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan  satu. Karena  itu  apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh di ceraikan manusia.” 15 4. Asas-Asas Perkawinan Dalam suatu perkawinan  perlu  adanya suatu ketentuan yang menjadi  dasar  atau  prinsip dari pelaksanaan perkawinan. Mengenai prinsip atau dasar perkawinan  tersebut  telah ada pengaturannya di dalam Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 14 InjilAlkitab Kitab Efesus5 : 33.
15 InjilAlkitab Kitab Markus 10 : 8 – 9.
Seperti yang dikemukakan  oleh  Djaren saragih bahwa dalam Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip  perkawinan yang telah disesuaikan dengan  perkembangan  dan tuntutan zaman yang pengaturannya terdapat dalam  penjelasan  umum dari Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. 16
Terdapat 6 (enam) asas- asas perkawinan yang termuat  dalam  Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  yaitu sebagai berikut 17 : 1. Tujuan  Perkawinan adalah  membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 2. Dalam Undang- Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan  adalah sah apabila perkawinan  tersebut 16 DjarenSaragih, 1980, HimpunanPeraturan- Peraturan Dan Perundang-Undangan Di BidangPerkawinan Indonesia, Tarsito,
Bandung, hlm 137 – 138.
17 Ibid
dilakukan  menurut hukum masing- masing dan kepercayaannya tersebut dan perkawinan harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagi non-muslim. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur asas monogami. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip, bahwa  calon  suami istri  tersebut  harus telah  masuk  jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,  hal  ini dimaksudkan agar dapat  mewujudkan tujuan  perkawinan secara  baik  tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat  keturunan yang baik dan sehat. 5. Karena tujuan perkawinan  adalah untuk membentuk
keluarga yang bahagia  dan  kekal, maka Undang- Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang Perkawinan menganut prinsip untuk  mempersulit terjadinya perceraian. Untuk melakukan perceraian harus dengan  dasar  atau alasan-alasan tertentu  serta  harus dilakukan dan diputuskan oleh Pengadilan. 6. Hak  dan  kedudukan istri adalah seimbang dengan hak  dan  kedudukan suami,  baik  dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam  pergaulan  di masyarakat, sehingga dengan demikian makan segala sesuatu dalam keluarga dapat  di  rundingkan dan diputuskan bersama  oleh  suami istri. 18
Suatu  perkawinan  yang di langsungkan tanpa di
18 Ibid
dasari  oleh  agama  atau kepercayaannya  kepada
Tuhan  Yang  Maha  Esa dapat  dikatakan  sebagai perkawinan  yang  tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.  Apabila  dalam melaksanakan perkawinan namun tidak  dicatatkan  kepada Pegawai Pencatat Perkawinan  di  Kantor Catatan  Sipil  bagi  non- muslim maka dinyatakan  tidak  sah menurut negara. E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian  ini  akan  di susun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative,  yaitu  penelitian yang  di  fokuskan  unuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah  atau  norma- norma dalam hukum positif. 19 Yuridis  Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legi spositivis . Konsep ini memandang  hukum  identic dengan norma-norma tertulis  yang  dibuat  dan
19 Johnny Ibrahim,2006, Teori dan MetodelogiPenelitianHukumNormatif, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 295.
diundangkan  oleh  lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu system normative yang bersifat mandiri, tertutup,  dan  terlepas  dari kehidupan masyarakat yang nyata. 20

## 2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan  pendekatan perundang-undangan ( statute approach) dan pendekatan konsep ( conceptual approach) . Pendekatan perundang- undangan ( statute approach ) menggunakan aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini. Pendekatan konsep ( conceptual approach ) ialah  penggabungan  kata- kata secara tepat dan menggunakan proses pikiran. 21

## 3. Jenis Bahan Hukum
20 Ronny HanitijoSoemitro, 1988,
MetodelogiPenelitianHukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,hlm 13 – 14.
21 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan MetodelogiPenelitianHukumNormatif, Bayumedia Publishing, Malang,hlm 306.
Jenis  bahan  hukum  dalam penelitian  normative  ini terbagi  menjadi  2  (dua)
bahan  hukum  antara  lain sebagai berikut : a. Bahan Hukum Primer - Undang-Undang  No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang  –  Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. - Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. b. Bahan Hukum Sekunder - Buku-Buku  tentang Perkawinan - Pendapat para ahli - Tulisan-Tulisan Ilmiah yang berkaitan dengan hal yang diteliti. 4. Teknik  Analisis  Bahan Hukum Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah  analisis  normative, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan  bahan  hasil penelitian berdasarkan pada pengertian  hukum,  norma hukum,  teori-teori  hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. F. Pembahasan 1. Dampak yang Ditumbulkan Dari Perkawinan  Gereja  yang Tidak Dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Perkawinan adalah ikatan  lahir  bathin  antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 22 Indonesia  sendiri  mengatur aturan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019 Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun
22 Pasal 1 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan
1974  tentang  Perkawinan dan  Perautran  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan dilakukan menurut  agama  dan  harus dicatatkan  oleh  Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor  Catatan  Sipil  bagi pasangan  suami  istri  yang non-muslim.  Hal  tersebut memiliki arti bahwa perkawinan yang sah adalah  apabila  dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing- masing.  Selain  itu  tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan  menurut  Pasal  2 ayat  (1)  dan  (2)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan. Pencatatan Perkawinan bagi  pasangan  yang  non- muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil. 23
23 WahyonoDarmabrata, 2003,
TinjauanUndang-Undang No.1 Tahun 1974 TentangPerkawinanbesertaUndang-Undang dan PeraturanPelaksanaanya , CV. Gitama Jaya, Jakarta, hlm. 102.
Suatu  perkawinan  yang tidak  dicatatkan  di  Kantor
Catatan Sipil, maka perkawinan  tersebut  tetap dianggap  sah.  Akan  tetapi, menimbulkan  konsekuensi yuridis  berkaitan  dengan perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan memberikan beberapa dampak  antara  lain  sebagai berikut : 1. Status  perkawinan dari suami isteri tersebut  tidak  akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan kata  lain,  dicatatnya perkawinan maka secara otomatis bagi pihak  suami  dan istri akan mendapatkan perlindungan  secara hukum.  Contohnya jika  dalam  rumah tangga tersebut terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka sang isteri  ataupun  suami mengadu kepada pihak berwajib, maka pengaduannya sebagai isteri ataupun  suami  yang mendapatkan
kekerasan tidak akan dibenarkan. Dikarenakan sang isteri  ataupun  suami tidak mampu menunjukkan  bukti- bukti  otentik  akta perkawinan yang resmi. 2. Pasangan suami isteri juga akan mengalami kesulitan yang berkaitan dengan urusan perbuatan hukum  yang  terkait dengan  perkawinan. Akta perkawinan merupakan bukti otentik  dari  Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan membantu suami ataupun  isteri  untuk melakukan perbuatan hukum. Contohnya tidak dapat haknya sebagai seorang istri ataupun  suami,  dan mengenai status anak perkawinan yang tidak dicatatkan. 3. Berkaitan dengan legalitas perkawinan bagi  hukum  yang berlaku di
Indonesia. Walaupun secara agama sebuah perkawinan  itu  sah tanpa dicatatkan oleh  Kantor  Catatan Sipil,  pada dasarnya illegal menurut hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Sebuah  perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi  maka  tidak akan terjamin keamanannya, misalnya terjadi pemalsuan dan kecurangan. Contohnya,  seorang suami  ataupun  isteri hendak memalsukan nama  mereka  yang terdapat  dalam  akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Dengan  pencatatan yang resmi di Kantor Catatan Sipil maka  hal  tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Fungsi  dan  kedudukan pencatatan perkawinan ialah untuk penjaminan akan ketertiban hukum sebagai instrument
kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping  sebagai  salah satu pembuktian perkawinan.  Oleh  karena itu  pasangan  suami  isteri yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut  agama  karena  itu sah  pula  menurut  Pasal  2 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  tetapi belum dicatat maka menurut Bagir Manan, cukup dilakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. 24 2. Penyelesaian  Yang  Dapat Dilakukan Bila Perkawinan Gereja Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil Bagi  suami  isteri  yang melakukan perkawinan yang  tidak  dicatatkan  di Kantor  Catatan  Sipil,  dapat mengumpulkan beberapa dokumen-dokemen  dalam memenuhi syarat untuk mencatatkan  perkawinan  di Kantor  Catatan  Sipil  antara lain sebagai berikut :
24 NengDjubaidah ,2010,
PencatatanPerkawinan&PerkawinanTidakDica tatMenurutHukumTertulis di Indonesia dan
Hukum Islam , SinarGrafika, Jakarta.
a. Mengumpulkan  bukti- bukti terjadinya perkawinan dari majelis gereja. b. Meminta surat perkawinan di Gereja c. Meminta surat pernyataan  sari  saksi- saksi perkawinan d. Membuat surat permohonan telah melakukan  perkawinan gereja  di  Pengadilan
Negeri  dengan  surat– surat dari majelis gereja dan saksi-saksi.
e. Setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri, maka dapat mendaftarkan perkawinan tersebut dengan menunjukkan putusan ke Pegawai Pencatat  Perkawinan  di
Kantor Catatan Sipil.
Menurut Keyakinan Agama  Kristiani  salah  satu hal  yang  dianggap  sebagai salah satu sendi dari agama Kristiani adalah hal monogami,  yaitu  ketentuan bahwa  seorang  laki-laki tidak diperbolehkan mempunyai lebih dari seorang isteri. Dan menurut Agama Kristiani 25
25 R.SoetojoPrawirohamidjojo, 1986,
Pluralisme dan Perundang-
perkawinan adalah persekutuan  hidup  laki-laki dan perempuan yang monogami, atas tata ciptaan Tuhan, yang disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Menurut keyakinan Kristiani,  pernikahan  itu mempunyai dua aspek, yaitu  aspek  sipil  yang  erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karena negara berhak mengaturnya menurut Undang-Undang. Kedua, perkawinan  soal  agama, yang  harus  tunduk  kepada hukum agama. Dengan demikian gereja berpendapat  bahwa  agar perkawinan itu sah menurut hukum negara maupun hukum  Tuhan,  wajiblah dilakukan berdasarkan hukum  negara  dan  hukum agama. 26

## G. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Dari  uraian  pembahasan yang  penulis  bahas  diatas
undanganPerkawinan di Indonesia , Airlangga University, Surabaya.
26 LemataTarigan ,2003, PerkawinanAntar Agama DitinjaudariUndang- UndangPerkawinan No. 1/1974 , makalahsebagaitugasdalammatakuliahKapitaS elektaHukumAdat pada Program Studi S2 IlmuHukum, PPs UU.
maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :
1. Dampak dari perkawinan  gereja  yang tidak dicatatkan di Kantor  Catatan  Sipil antara lain : - Status  perkawinan dari suami isteri tersebut  tidak  akan mendapatkan perlindungan hukum. - Pasangan suami isteri juga akan mengalami kesulitan yang berkaitan dengan urusan perbuatan hukum  yang  terkait dengan perkawinan. - Berkaitan dengan legalitas perkawinan bagi  hukum  yang berlaku di Indonesia. - Sebuah  perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi  maka  tidak akan terjamin keamanannya, misalnya terjadi pemalsuan dan kecurangan 2. Penyelesaian yang dapat  dilakukan  bila perkawinan gereja tidak
dicatatkan  di  Kantor Catatan Sipil antara lain : - Mengumpulkan bukti-bukti terjadinya perkawinan dari majelis gereja. - Meminta surat perkawinan di Gereja - Meminta surat pernyataan sari saksi-saksi perkawinan - Membuat surat permohonan telah melakukan perkawinan gereja di Pengadilan Negeri  dengan  surat –surat  dari  majelis gereja  dan  saksi- saksi. - Setelah  ada  putusan dari Pengadilan Negeri,  maka  dapat mendaftarkan perkawinan  tersebut dengan menunjukkan putusan  ke  Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Gereja berpendapat bahwa  agar  perkawinan
itu  sah  menurut  hukum negara  maupun  hukum Tuhan, wajiblah dilakukan  berdasarkan hukum negara dan hukum agama. 27
2. Saran
1. Dalam melakukan suatu proses perkawinan, seharusnya  para  pihak telah  terlebih  dahulu mengerti dan memahami mengenai tata  cara  pelaksanaan proses perkawinan yang telah  dimuat  di  dalam perundang-undangan  di Indonesia terutama yang  termuat  di  dalam Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan. Perlu diketahui pula oleh para pasangan  yang  hendak menikah  bahwa  suatu perkawinan  akan  sah menurut  hukum  apabila perkawinan tersebut dicatatkan  di  Kantor Catatan  Sipil,  seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya. 27 Lemata Tarigan ,2003, Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1Tahun1974 , makalah sebagai tugas dalam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Adat pada Program Studi S2 IlmuHukum, PPs UU.
2. Penulis menyarankan bahwa agar tujuan daripada perkawinan itu sendiri sebagaimana yang  terdapat  di  dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang Perkawinan, terselenggara dengan baik tanpa adanya suatu kesulitan  yang  ditemui oleh para pasangan suami  isteri,  hendak perkawinan tersebut dilaksanakan pula sesuai dengan ketentuan yang  berlaku  tanpa  ada yang terlewat agar tidak menjadi  suatu  perkara yang  rumit  dikemudian hari dan agar mempermudah segala urusan-urusan yang berhubungan dengan perkawinan  itu  sendiri atau  yang  berhubungan dengan  Kantor  Catatan
Sipil.

## DAFTA R PUSTAKA
Buku - Buku
Asyari  Abdul  Ghofar,  1992, Hukum Perkawinan  Antar  Agama  Menurut Agama  Islam,  Kristen  Dan  Undang-
Undang  Perkawinan, CV.  Gramada, Jakarta.
Djaren  Saragih,  1980, Himpunan Peraturan-Peraturan  Dan  Perundang- Undangan  Di  Bidang  Perkawinan Indonesia, Tarsito, Bandung.
Johnny  Ibrahim,  2006, Teori  dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing,
Malang.
Ko  Tjay  Sing,  1981, Hukum  Perdata Jilid  I  Hukum  Keluarga, Itikad  Baik, Semarang.
Lemata  Tarigan ,  2003,  Perkawinan Antar  Agama  Ditinjau  dari  Undang- Undang  Perkawinan  No.  1/1974 , makalah  sebagai  tugas  dalam  mata kuliah  Kapita  Selekta  Hukum  Adat pada  Program  Studi  S2  Ilmu  Hukum, PPs UU.
Neng Djubaidah , 2010, Pencatatan Perkawinan  &  Perkawinan  Tidak Dicatat  Menurut  Hukum  Tertulis  di Indonesia  dan  Hukum  Islam ,  Sinar Grafika, Jakarta.
R.Soetojo  Prawirohamidjojo,  1986, Pluralisme  dan  Perundang-undangan Perkawinan  di  Indonesia ,  Airlangga University, Surabaya.
Rusli dan R.Tama, 1984, Perkawinan Antar  Agama  Dan  Permasalahannya, Pionir Jaya, Bandung, 2000.
Ronny HanitijoSoemitro,
1988,
Metodelogi  Penelitian  Hukum  dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Wahyono  Darmabrata,  2003, Tinjauan
Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  beserta  Undang- Undang dan Peraturan Pelaksanaanya ,  CV.  Gitama  Jaya,
Jakarta.
Wirjono  Projodikoro,  1984, Hukum Perkawinan  Di  Indonesia, Sumur Bandung, Bandung.
Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975
PelaksanaanUndang-Undang  Nomor  1
Tahun 1974 tentang Perkawinan.