## Civronlit

## Analisis Kebutuhan Fasilitas Integrasi Moda Krl Stasiun di Kawasan Kota Bogor
Abdul Malik 1 , Tedy Murtejo 2 , Alimuddin 3
1,2,3 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Ibn Khaldun Bogor Correspondence email: Abdulmalik00ok@gmail.com; tedy2629@gmail.com; alimuddin@uika-bogor.ac.id
Abstrak . Perpindahan moda merupakan simpul yang menghubungkan berbagai transportasi umum dan menjadi sebuah jaringan. Jika  perpindahan  di  antara  moda  transportasi  tersebut  dapat  dibuat  menjadi  lebih  mudah,  lebih  cepat,  dan  lebih  nyaman,  maka integrasi  dan  fleksibilitas  dari  jaringan  secara  keseluruhan  akan  meningkat  dengan  pesat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui jumlah penumpang KRL Stasiun Kota Bogor dan kebutuhan fasilitas integrasi moda. Menganalisis tingkat kesediaan, kepuasan  dan  kepentingan  menurut  persepsi  penumpang  angkutan  terhadap  fasilitas  integrasi  yang  ada  di  Stasiun  Kota  Bogor. Mendapatkan  jenis  atau  tipe  fasilitas  integrasi  moda  yang  dibutuhkan  di  Kawasan  Stasiun  Kota  Bogor.  Penelitian  ini menggunakan  metode deskriptif  kuantitatif-verifikatif. Hasil  penelitian  ini adalah Stasiun  Kota Bogor setiap harinya melayani + 51.675  penumpang  komuter  dengan  tujuan  sekitar  Jakarta  dan  sebaliknya.  Berdasarkan  aspek  kepuasan  dilihat  dari  kesediaan responden  dalam  mengisi  kuisioner  maka  didapatkan  bahwa  tingkat  kepuasan  yang  terendah  berada  dalam  aspek  penyediaan infrastruktur  pejalan  kaki  dan  jalur  sepeda.  Aspek  kepentingan  dinilai  sangat  penting,  untuk  Jalan  Kapten  Muslihat direkomendasikan  dengan  penyeberangan  tak  sebidang  (JPO),  untuk  Jalan  Mayor  Oking  dan  Jalan  Paledang  direkomendasikan dengan zebra cross dengan lapak tunggu.
Kata Kunci: Fasilitas Integrasi, KRL, Stasiun Kota Bogor.

## PENDAHULUAN
Kota  Bogor  memiliki  jaringan  pelayanan  transportasi  dan  mobilitas  masyarakat  yang  luas  serta  bersifat komputer secara dominan. Kereta api adalah  sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional yang  mempunyai  karakteristik  pengangkutan  secara  massal  dan  keunggulan  tersendiri,  yang  tidak  dapat  dipisahkan dari moda transportasi lain. Saat ini, kereta api merupakan moda transportasi yang banyak didigunakan.
Sebagai  upaya  dalam  meningkatkan  pelayanan  terhadap  penumpang  kereta  api  di  Stasiun  Kota  Bogor, diperlukan adanya perpindahan moda merupakan simpul yang menghubungkan berbagai pelayanan transportasi umum dan menjadi sebuah jaringan. Jika perpindahan diantara moda transportasi tersebut dapat dibuat menjadi lebih mudah, lebih  cepat,  dan  lebih  nyaman,  maka  integrasi  dan  fleksibilitas  dari  jaringan  secara  keseluruhan  akan  meningkat dengan  pesat.  Integrasi  layanan  transportasi  di  Stasiun  Kota  Bogor  merupakan  salah  satu  langkah  yang  mendesak untuk  dilaksanakan,  mengingat  Stasiun  Kota  Bogor  menjadi  Stasiun  tersibuk  karena  dilintasi  KA  jarak  jauh  dari Jakarta dengan berbagai tujuan di Jawa.
Adapun tujuan penelitian ini  sebagai berikut; Untuk mengetahui jumlah penumpang KRL  Stasiun Kota Bogor dan  kebutuhan  fasilitas  integrasi  moda;  menganalisis  tingkat  kesediaan,  kepuasan  dan  kepentingan  menurut  persepsi penumpang angkutan terhadap fasilitas integrasi yang ada di Stasiun Kota Bogor; serta untuk mendapatkan jenis atau tipe fasilitas integrasi moda yang dibutuhkan di Kawasan Stasiun Kota Bogor.
Setelah  pelaksanaan  dan  pencapaian  tujuan  penelitian,  maka  dapat  diharapkan  kontribusi  hasil  penelitian sebagai bahan untuk merencanakan integrasi moda di KRL Stasiun Kota Bogor. Untuk memberikan gambaran fasilitas integrasi  moda  mencari  solusi  alternatif  di  kawasan  KRL  Stasiun  Bogor  dan  diharapkan  dapat  menambah  dan memperluas wawasan mengenai masalah integrasi moda dan pemanfaatannya untuk beralih moda.

## METODE
Lokasi penelitian di kawasan Kota Bogor. Kota Bogor merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa  Barat.  Secara  geografis  Kota  Bogor  terletak  di  antara  106’  48’  BT  dan  6’  26’  LS,  kedudukan  geografis  Kota Bogor  di  tengah-tengah  wilayah  Kabupaten  Bogor  serta  lokasinya  sangat  dekat  dengan  Ibukota  Negara,  merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, 2019)
Gambar 1. Lokasi Penelitian
Metodologi  dilakukan  untuk  menemukan,  membuktikan  dan  mengembangkan  data  yang  didapatkan  agar mencapai hasil kegiatan yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif-verifikatif dimana metode tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah penumpang KRL Stasiun Kota Bogor beserta kebutuhan pelayanan  yang  terdapat  pada  fasilitas  integrasi  di  Kawasan  Stasiun  Bogor.  Metode  verifikatif  digunakan  untuk membuktikan  dan  mengembangkan  data  yang  didapatkan  agar  mencapai  hasil  kegiatan  yang  efektif  dan efisien.(Jacobs,1993)
Data yang diperoleh akan masuk proses validasi sehingga data yang didapat sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  yang  digunakan antara  lain  survei  inventarisasi  simpul  Stasiun  KRL  Bogor,  survei  pencacahan  lalu  lintas,  survei  angkutan  umum masal,  survei  wawancara  pengguna  angkutan  umum  dan  kendaraan  pribadi,  survei  volume  pejalan  kaki,  survei topografi sedangkan data  sekunder yang digunakan antara lain dengan menghubungi instansi-instansi yang memiliki kepentingan dengan dengan studi ini.
Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota Bogor merupakan salah satu kota sebagai penyangga Ibu Kota Negara. Sebagai salah satu kota hinterland dari  Jakarta,  Bogor  memiliki  kegiatan  perekonomian  yang  cukup  tinggi  seperti  pusat  perdagangan  dan  jasa  serta berbagai  tempat  wisata.  Oleh  karena  itu,  Kota  Bogor  memerlukan  pengembangan  lahan  untuk  kebutuhan  ruang perumahan dan permukiman. Sistem perwilayahan yang dikembangkan untuk Kota Bogor menggunakan konsep pusat pertumbuhan  ( growth  pole ),  berdasarkan  konsepsi  ini  Kecamatan  Bogor  Tengah  sebagai  salah  satu  Kecamatan  di
wilayah  Kota  Bogor  memiliki  fungsi  sebagai  pusat  kota  satelit  dengan  fungsi  utamanya  sebagai  pusat  kegiatan perdagangan  dan  jasa  ditunjang  oleh  kegiatan  perkantoran/pemerintahan,  permukiman  dan  objek  wisata.  (Badan Standarisasi Nasional, 1995)
Adapun pendapatan penyediaan fasilitas integrasi di suatu simpul transportasi pada dasarnya merupakan bagian dari  upaya  untuk  menjalankan  salah  satu  fungsi  simpul  transportasi  yakni  fungsi  dalam  melayani  perpindahan antamoda sebagaimana disebutkan dalam definisi setiap jenis simpul transportasi pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ,  UU  No.  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  UU  No.  23  Tahun  2007  tentang  Perkeretaapian,  dan  UU  No.  1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Terkait standar pelayanan minimum, yang biasa disingkat SPM, dapat didefinisikan sebagai  ketentuan  mengenai  jenis  dan  mutu  pelayanan  dasar  yang  berhak  diperoleh  oleh  pengguna  suatu  layanan secara  minimal.  Untuk  angkutan  umum  dalam  trayek  di  Indonesia.  Standar  pelayanan  minimal  telah  diatur  dalam Permen  Perhubungan  No.  98  Tahun  2013  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Angkutan  Orang  Dengan  Kendaraan Bermotor  Umum  Dalam  Trayek,  yang  kemudian  dilengkapi/dirubah  dengan  Permen  No.  29  Tahun  2015.  Adapun peningkatan  kapasitas  angkut  yang  bersifat  massal  yang  dioperasikan  di  kawasan  perkotaan.  Penyelenggaraan angkutan  massal  berbasis  jalan  harus  memenuhi  persyaratan  mengenai  jenis  dan  mutu  pelayanan  sesuai  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 dan perubahannya tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal berbasis Jalan. Dalam peran transportasi perkotaan UU No. 22 Tahun 2009 mendefinisikan pejalan kaki sebagai setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Secara umum, fasilitas pejalan kaki merupakan fasilitas pendukung lalu lintas yang menjadi bagian dari perlengkapan jalan yang wajib disediakan dalam sebuah jalan.

## Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor
Rencana  tata  ruang  Kota  Bogor  untuk  meningkatkan  tata  ruang  yang  lebih  baik,  kapasitas  jaringan  jalan  dan kebijakan  penataan  ruang  Kota  Bogor  dituangkan  dalam  Peraturan  Daerah  No.  8  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011 – 2031. Tujuan penataan ruang Kota Bogor adalah:
1. Penyelenggaraan pembangunan kota sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Pengamanan dan pelestarian kawasan lindung;
3. Upaya pencapaian ruang terbuka hijau seluas 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota;
4. Revitalisasi kawasan bersejarah (heritage)
Rencana Struktur Ruang Wilayah terdapat 3 konsep pengembangan, meliputi:
1. Pengembangan sistem pusat pelayanan
2. Pengembangan sistem transportasi
3. Pengembangan utilitas kota.
Adapun  terhadap  rencana  pengembangan  angkutan  umum  sebagai  pengembangan  sistem  transportasi,  akan dilakukan dengan;
1. Meningkatkan manajemen angkutan umum baik angkutan kota dan angkutan massal berbasis jalan maupun rel;
2. Menata sistem angkutan kota;
3. Operasional dengan sistem shift ;
Dalam rencana peningkatan kapasitas dan jaringan jalan, diantaranya adalah rencana pengembangan prasarana dan  sarana  jaringan  jalan  pejalan  kaki  dan  rencana  penyediaan  jalur  khusus  kendaraan  tidak  bermotor.  Rencana pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, meliputi :
1. Pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki
2. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki yang ada; dan
3. Pembangunan  prasarana  dan  sarana  pejalan  kaki  mengikuti  ketentuan  teknis  yang  ditetapkan  dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta harus mengakomodir kepentingan kaum difabel

## Karakteristik Responden Pengguna Stasiun Kota Bogor
Pada bagian karakteristik personal dan perjalanan, dilakukan analisis berdasarkan moda utama yang digunakan responden  dari  tempat  asal/aktivitas  menuju  Stasiun  Kota  Bogor.  Gambar  di  bawah  ini  menampilkan  karakteristik personal responden sebagai berikut:
Gambar 3. Karakteristik Usia Responden
Pada  data  responden  di  atas  usia  produktif  berkisar  antara  15-25  tahun  yang  menggunakan  angkutan  umum pribadi diantaranya taksi, dan ojek. Sedangkan usia pengguna yang paling sedikit adalah usia manula yaitu lebih dari 60 tahun, diantaranya menggunakan angkutan pribadi, sedangkan pejalan kaki kebanyakan di atas usia 25 tahun.

## Gambar 4. Pendapatan Responden
Mayoritas  pengendara  kendaraan  pribadi  memiliki  pendapatan  3-6  juta  per  bulan,  sedangkan  pendapatan  rata- rata responden paling sedikit yaitu berkisar antara12-15 juta perbulan.
Pada survei ini, kebanyakan responden melalukan perjalanan 1-2 hari dalam seminggu menuju stasiun, diikuti dengan 3-4 kali perjalanan dalam seminggu dan sedangkan jumlah responden paling sedikit 6-7 kali dalam seminggu.
Gambar 6. Jenis Lokasi yang Berdekatan dengan Stasiun Kota Bogor
Pejalan kaki melakukan perjalanan menuju stasiun lebih sering dibandingkan pengguna kendaraan, yaitu di atas 3  hari  dalam  seminggu.  Selain  itu,  responden  yang  kendaraan  pribadi  dekat  stasiun  cenderung  memiliki  tinggal  di dekat stasiun, sedangkan untuk pejalan kaki cenderung bekerja dan tinggal di dekat stasiun.

## Gambar 7. Jarak Perjalanan Menuju Stasiun Kota Bogor
Berdasarkan  perhitungan  jarak  pejalan  kaki  menuju  Stasiun  Kota  Bogor.  Ilustrasi  menampilkan  persentase responden  yang  memiliki  jarak  perjalanan,  durasi,  dan  biaya  kurang  dari  angka  tertentu.  Pada  survei  ini,  jumlah responden  terbanyak  adalah  menggunakan  angkutan  umum  dengan  jarak  perjalanan  menuju  stasiun  berkisar  4  km, sedangkan jumlah responden paling sedikit adalah berjarak 20 km.
Gambar 8. Durasi Perjalanan Menuju Stasiun Kota Bogor
Mayoritas  pejalan  kaki  melakukan  perjalanan  kurang  dari  4  km,  dengan  sekitar  50%  jarak  perjalanan  kurang dari  15  menit,  dan  hampir  50%  lainnya  berjalan  kaki  antara  10  sampai  dengan  15 menit  dan  hampir  50%  lainnya berjalan kaki antara 15 sampai dengani 30 menit.
Gambar 9. Biaya Sekali Perjalanan Menuju Stasiun
Biaya  kurang  dari  angka  tertentu.  Pada  survei  ini,  sebagian  pejalan  kaki  memperhitungkan  jarak,  durasi,  dan biaya  dari  perjalanan  yang  digabungkan  dengan  moda  trasnportasi  lain,  sehingga  tetap  ada  sebagian  pejalan  kaki yang dicatat memiliki pengeluaran biaya perjalanan. Adapun biaya yang dikeluarkan oleh pejalan kaki adalah kurang dari Rp. 4.000, sedangkan biaya tertinggi adalah yang menggunakan angkutan umum dan angkutan pribadi.
Pengguna  angkutan  umum  cenderung  memiliki  jarak  dan  durasi  perjalanan  yang  lebih  panjang  dibandingkan yang  lain.  Untuk  biaya,  pengguna  taksi/ojek/di  antar  memiliki  biaya  perjalanan  tertinggi.  Terdapat  20%  pengguna angkutan umum yang memiliki jarak perjalanan 20 km, dengan durasi perjalanan 40 menit. Selain itu, responden yang diantar  atau  menggunakan  taksi/ojek  cenderung  memiliki  pengeluaran  untuk  sekali  perjalanan  paling  tinggi dibandingkan  moda  lainnya,  walaupun  jarak  dan  durasi  perjalanan  adalah  paling  singkat  dibandingkan  dengan responden kendaraan bermotor lainnya. Hampir seluruh responden turun tepat di depan pintu stasiun.

## Deskripsi Pejalan Kaki KRL Stasiun Kota Bogor
Gambar 11. Data Pejalan Kaki Stasiun Bogor
Terlihat pada tabel di atas bahwa pejalan kaki terpadat yaitu melewati Jl. Kapten Muslihat dengan 1431 orang per jam diikuti dengan Jl. Mayor Oking dengan 1128 orang per jam nya.

## Tingkat Pelayanan Pejalan Kaki Stasiun Kota Bogor
Setelah  melakukan  analisis  yang  diperoleh  dengan  perhitungan  data  berdasarkan  metode Highway  Capacity Manual (HCM, 2010), didapatkan hasil untuk tingkat pelayanan pejalan kaki Stasiun Bogor yang disajikan pada tabel berikut;
Tabel 1. Kriteria Pemilihan Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki (FHWA)
Rekomendasi  penyeberangan  menurut  SE  Menteri  PUPR  No.  02  tahun  2018,  untuk  Jl.  Kapten  Muslihat direkomendasikan  dengan  penyeberangan  tak  sebidang  (JPO),  untuk  Jl.  Mayor  Oking  dan  Jl.  Paledang direkomendasikan dengan zebra cross dengan lapak tunggu.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan sebagai berikut:
1. Saat  ini  Stasiun  Kota  Bogor  dimana  jumlah  penumpang  setiap  harinya  melayani  +  51.675  penumpang  komuter dengan tujuan sekitar Jakarta dan sebaliknya.
2. Berdasarkan  aspek  kepuasan  dilihat  dari  kesedian  responden  dalam  mengisi  kuisioner  maka  didapatkan,  bahwa tingkat  kepuasan  yang  terendah  berada  dalam  aspek  kategori  penyediaan  infrastruktur  pejalan  kaki  dan  jalur sepeda. Untuk aspek kepentingan dinilai sangat penting.
3. Untuk  Jl.  Kapten  Muslihat  direkomendasikan  dengan  penyeberangan  tak  sebidang  (JPO), untuk  Jl.  Mayor  Oking dan Jl. Paledang direkomendasikan dengan zebra cross dengan lapak tunggu.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pengelola  Transportasi  Jabodetabek.  (2019).  Penyusunan  Pedoman  Penilaian  Pemenuhan  SPM  Fasilitas Integrasi. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia.
Badan  Standardisasi  Nasional  (1995)  Tata  Cara  Perencanaan  Jembatan  Penyeberangan  Untuk  Pejalan  Kaki  di Perkotaan 027/T/Bt/1995. Bogor: Departemen Pekerjaan Umum.
Jacobs, A. B. (1993). Great streets: Monument Avenue, Richmond, Virginia. California Digital Library: University of California.
Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Bogor  200-2031.  Kementrian Perhubungan Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Angkutan  Massal berbasis Jalan. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  Nomor  98  tahun  2013  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Angkutan  Orang  dengan  kendaraan umum bermotor dalam Trayek. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia.
Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Jakarta. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Jogyakarta. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Jakarta.