Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah terhadap Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD dalam Mewujudkan Efektivitas Pengeluaran Anggaran SKPD Kabupaten Garut
Santi Susanti Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Garut

## Abstrak
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh Implementasi Kebijakaan Pembendaharaan  Keuangan  Daerah  terhadap  Manajemen  Pengelolaan  Keuangan SKPD  dalam  mewujudkan  efektifitas  pengeluaran  anggaran  SKPD  Kabupaten Garut.  Penelitian  ini  terdiri  dari  tiga  variabel  yaitu  Implementasi  Kebijakaan Pembendaharaan Keuangan Daerah (X), Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD (Y)  dan  efektifitas  pengeluaran  anggaran  SKPD  Kabupaten  Garut  (Z).  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  survei  deskriptif  analisis,  hasil  analisis  bahwa Implementasi  Kebijakan  Pembendaharaan  Keuangan  Daerah  menunjukan  pada kriteria cukup baik, Pengelolaan Keuangan SKPD dikategorikan baikdan Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut menunjukan pada kriteria baik.  Hasil dari  pengujian  hipotesis  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh secara signifikan  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  SKPD  dan  Efektifitas  pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut.
Kata Kunci: Kebijakaan, Manajemen, Efektifitas

## 1. Pendahuluan
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) maka pemerintah terus melakukan upaya dan tindakan dalam penyelenggaraannegara di era reformasi (Kamasan et al., 2019).  Pada  bidang  keuangan  khususnya  pemerintah  terus  berupaya  untuk  menata  sistem pengelolaan keuangan negara, secara konkret.
Berdasarkan pasal 5 UU No. 33 tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah  dan  pembiayaan.  Salah  satu  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam pengelolaan  keuangan  dareah  tercantum  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  18 tahun  2016  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  kemudian  dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.
Salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  PAD  dapat menggambarkan  kemampuan  fiskal  daerah.  Pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan  untuk mengelola sendiri sumber-sumber penerimaan daerah yang ada di dalam PAD (Surbakti, 2011) . Dana  Perimbangan  Keuangan  Pusat-Daerah  merupakan  mekanisme  transfer  pemerintah  pusat-
daerah  terdiri  dari  Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Sumber  Daya  Alam  (DBHP  dan  SDA),  Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah berasal dari Sisa  Lebih  Anggaran  daerah  (SAL),  pinjaman  daerah,  dana  cadangan  daerah  dan  privatisasi kekayaan daerah yang dipisahkan yang harus dikelola dengan .
Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Garut dalam manajemen pengelolaan keuangan SKPD pencapaian realisasi hanya 98,97% dari anggaran yang telah di tetapkan pada tahun 2017. Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa anggaran belanja  pada  tahun  2017  sebesar  Rp.  4.528.926.876.090,17,-.  yang  meliputi  Belanja  Tidak Langsung  dan  Belanja  Langsung  jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan  Pendapatan  Daerah sebesar  Rp.  4.422.978.254.586,00,-  yang  meliputi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Pendapatan Transfer,  dan  Pendapatan  Lain yang  Sah,  sisa  lebih  pembiyaan  anggaran  (SILPA)  sebesar  Rp. 132.643.759.482,00-
Dari penjelasan di atas bahwa berimbas kepada  pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut masih  kurang  efektifif  dan  di  nilai  masih  lemahnya,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  problematika pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam sistem pengawasan dan pengendaliannya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Masalah-masalah yang dihadapi  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  diantaranya  yaitu  rendahnya  efektivitas  dan efisiensi  penggunaan  keuangan  pemerintah  akibat  maraknya  irasionalitas  pembiayaan  kegiatan negara  dan  pada  pengelolaan  keuangan  belum  adanya  skala  prioritas  yang  terumuskan  secara tegas dalam proses pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan pemborosan sumber daya publik.
Dalam mengimplementasikan kebijakan pembendahaarn keuangan Daerah masih kurang optimal salah  satunya  adalah  rendahnya  profesionalisme  aparat  pemerintah  dalam  mengelola  anggaran keuangan  publik.  Dalam  penelitian  ini  implementasi  kebijakan  diukur  dengan  menggunakan beberapa  dimensi  yaitu:  1)  Standar  dan  Sasaran  Kebijakan.  2)  Sumberdaya.  3)  Karakteristik Organisasi. 4) Disposisi Impementor. Dan 5) Karakteristik agen pelaksana Kebijakan (Metter & Horn, 1975).
Dalam teori manajemen pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  ini  meliputi  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah.  Sedangkan  dalam  manajemen Pengelolaan  Keuangan  menurut  (Stoner  &  Freeman,  2012)  adalah  sebaga  berikut:  1) Perencanaan.  2)  Pengorganisasian.  3)  Pengarahan.  4)  Pengkoordinasian.  5)  Pelaporan.  Dan  6) Penganggaran Pengelolaan.
Sedangkan  kaitannya  dengan  Efektivitas  merupakan  hubungan  antara  output  dengan  tujuan. Semakin besar  kontribusi output  terhadap  pencapaian  tujuan,  maka  semakin  efektif  organisasi, program, atau kegiatan, menurut (Tyson & Jackson, 2010) meliputi: 1) Pencapaian. 2) Delegasi 3) Pertangungjawaban, 4) Pengendalian. 5) Koordinasi. 6) Efesiensi. 7) Adaptasi dan 8) Sistem sosial dan harapan seseorang.
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hubungan kausalitas antara konsep dan variabel dalam  penelitian  ini  sangat  jelas  bahwa  Kebijakan  pembendaharaan  Keuangan  Daerah  akan berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan keuangan SKPD dalam mewujudkan efektivitas pengeluaran anggaran SKPD di Kabupaten Garut.

## 2. Metodologi
Desain penelitian menggunakan Survey deskriptif  analisis, variabel dalam penelitian ini  terdiri dari  variabel  bebas  X  (Kebijakan  pembendaharaan  Keuangan  Daerah),  variabel  antara  Y (manajemen  pengelolaan  keuangan  SKPD),  dan  variabel  terikat    Z  (efektivitas  pengeluaran anggaran SKPD). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh petugas pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut sebanyak 75 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode sensus berdasarkan pada ketentuan yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2002)  yang  mengatakan  bahwa  sampling  jenuh  adalah  teknik  penentuan  sampel  bila  semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus.
Pengumpulan  datanya  dengan  cara:  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  yang  terdiri  dari  : Observasi, Wawancara, dan Angket  sedangkan Uji Instrumen  Penelitian Uji Validitas Uji dan Reliabilitas serta Teknik Analisis Data menggunakanAnalisis Deskriptif dan Analisis Statistik
Tabel 1

## Operasional Variabel Penelitian
No Variabel Dimensi 1. Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah (Metter & Horn, 1975) Standar dan Sasaran Kebijakan Sumberdaya Karakteristik Organisasi Disposisi Impementor Karakteristik agen pelaksana Pembendaharaan Keuangan Daerah 2 Manajemen  Pengelolaan Keuangan SKPD (Stoner & Freeman, 2012) Perencanaan Pengelolaan Keuangan SKPD Pengorganisasian Pengelolaan Keuangan SKPD Pengarahan Pengkoordinasian Pengelolaan Keuangan SKPD Pelaporan Penganggaran Pengelolaan Keuangan SKPD 3. Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut (Tyson & Jackson, 2010) Pencapaian Delegasi Pertangungjawaban Pengendalian Koordinasi Efesiensi Adaptasi Sistem sosial

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dari  hasil  pengujian  diketahui  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Pembendaharaan  Keuangan Daerah  yang  ditunjukkan  melalui  indikator  sebanyak  15  item  memberikan  pengaruh  nyata terhadap Manajemen  Pengelolaan Keuangan SKPD dan Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut.  Keberpengaruhan ini ditujukjan dengan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel , yaitu t hitung = 5,8246> t tabel = 1,67.  Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel  Implementasi  Kebijakan  Pembendaharaan  Keuangan  Daerah  (X)  berpengaruh  secara nyata dan positif terhadap variabel Manajemen  Pengelolaan Keuangan SKPD (Y) dan Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut (Z).  Adapun besaran nilai koefisien determinasi ( 2 YZX R ) sebesar 0,8503.  Hal ini menunjukkan bahwa 72,29% Manajemen Pengelolaan Keuangan
SKPD (Y) dan Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut  (Z) mampu dijelaskan oleh  variabel  Implementasi  Kebijakan  Pembendaharaan  Keuangan  Daerah  (X),  sedangkan 27,71% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  Artinya bahwa Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah sangat besar pengaruhnya terhadap manajemen  pengelolaan keuangan SKPD  dan efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut  karena dengan kebijakan yang baik dan dapat di impelementasikan maka akan tercapai apa yang menjadi tujuan organisasi.  Analisis  penulis  yang  dapat  mempengaruhi  terhadap  manajemen  pengelolaan Keuangan  SKPD  dan  efektifitas  pengeluaran  anggaran  SKPD  Kabupaten  Garut  diantaranya adalah profesionalme dan kompetensi dari pegawai.
Secara  empirik,  hasil  pengujian  di  atas  menggambarkan  bahwa  paradigma  Manajemen Pengelolaan  Keuangan  SKPD  yang  dilandasi  Implementasi  Kebijakan  Pembendaharaan Keuangan  Daerah  relatif  telah  berjalan  dengan  baik,  khususnya  dalam  Efektifitas  pengeluaran anggaran  SKPD  Kabupaten  Garut.    Analisis  penulis  bahwa  pengaruh  lain  yang  dapat mempengaruhi  terhadap  manajemen pengelolaan  Keuangan  SKPD  dan Efektifitas  pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut diantaranya adalam profesionalime pegawai.
Hasil  pengujian  di  atas  mengindikasikan  bahwa  telah  berjalan  relatiff  baik  Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah yang memberikan pengaruh terhadap manajemen pengelolaan Keuangan SKPD dan Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  tercapainya  sasaran  dan  tujuan  Manajemen  Pengelolaan  Keuangan SKPD yang optimal dipengaruhi oleh beberapa faktor yang satu dengan yang lainnya sangat tidak dapat  dipisahkan  dan  terdapat  dalam  satu  sistem.    Faktor-faktor  tersebut  adalah  Standar  dan Sasaran  Kebijakan,  Sumberdaya,  Karakteristik  Organisasi,  Disposisi  Impementor,  dan Karakteristik agen pelaksana Pembendaharaan Keuangan Daerah.  Untuk tercapainya Manajemen Pengelolaan  Keuangan  SKPD  merupakan  suatu  Implementasi  Kebijakan  Pembendaharaan Keuangan Daerah, perlu pemahaman yang lebih seksama.  Salah satu hal yang juga penting adalah penetapan kebijakan yang menyangkut proses Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD.
Telah banyak kebijakan publik yang telah disampaikan kepada masyarakat, diantaranya kebijakan tentang  pengembangan  Sumberdaya  Manusia  melalui  pendidikan  dan  pelatihan.    Pendidikan merupakan peningkatan ilmu pengetahuan atau peningkatan sikap dan perilaku pegawai dalam suatu  proses  pemahaman  untuk  mampu  beradaptasi  dengan  lingkungan  kerja,  sedangkan pelatihan menekankan kepada suatu proses yang harus dilalui oleh pegawai dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas.
Pengaruh  Implementasi  Kebijakaan  Pembendaharaan  Keuangan  Daerah  Terhadap Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD
Dari hasil penelelitian ini bahwa Implementasi Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah (X) di  peroleh  rata-rata  tanggapan  dari  responden  adlah  71,98%  dengan  kriteria  baik  dengan  nilai jenjang 3, 5991 artinya bahwa Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah di Kabupaten Garut sudah  baik,  indikator  terbesarnya  adalah  Karakter  pegawai  akan  mempengerah  terhadap pengelolaan  keuangan  di Kabupaten  Garut  dengan persentasi  77,07%  dengan kriteria  baik  dan nilai  jenjang  adalah  3,8533.  Sedangkan  indikator  terendahnya  adalah  Intensitas  Implementor terhadap Kebijakan yang rutin akan berdampak kepada manajemen pengelolaan keuangan SKPD di Kabupaten Garut dengan persentasi 64,80% dengan kriteria cukup baik dengan nilai jenjang adalah 3,2400.

## Pengaruh  Manajemen  Pengelolaan  Keuangan  SKPD  Terhadap  Efektifitas  Pengeluaran Anggaran SKPD Kabupaten Garut
Manajemen    Pengelolaan  Keuangan  SKPD  (Variabel  Y)  rata-rata  dari  jumlah  komulatif tanggapan rensponden adalah 311,56 dengan persentasi 83,08% dengan kriteria sangat baik dan nilai  jenjang  adalah  4,1541  indikator  terbesarnya  Pengembangan  rencana  yang  optimal  akan berdampak kepada efektivitas pengeluaran anggaran SKPD di Kabupaten Garut dengan jumlah komuliatif 356 dengan persentasi 94,93% dengan kriteria sangat baik dan nilai jenjangnya adalah 4,746. Sedangkan indikator terkecilnya adalah perencanaan sumber anggaran yang optimal tidak akan  mempengaruhi  terhadap  efektivitas  pengeluaran  anggaran  SKPD  di  Kabupaten  Garut dengan jumlah komulatif 260 dengan persentasi 69,33% dengan kriteria baik dan nilai jenjang 3,4667.

## Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakaan  Pembendaharaan  Keuangan  Daerah  Terhadap Efektifitas Pengeluaran Anggaran SKPD Kabupaten Garut
Efektifitas  Pengeluaran  Anggaran  SKPD  Kabupaten  Garut      (Variabel  Z)  rata-rata  jawaban komulatif adalah 320,58 dengan persentasi 85,49% dengan kriteria sangat baik dan nilai jenjang adalah 4,2744. Adapun indikator tertingginya adalah Pengawasan Kegiatan akan mempengaruhi manajemen  pengelolaan  keuangan  SKPD  di  Kabupaten  Garut  dengan  jumlah  komulatif  362 dengan  persentasi  96,53%  dengan  kriteria  sangat  baik  dan  nilai  jenjang  4,8267.  Sedangkan indikator  terendahnya  adalah  indikator  pelaksanaan  strategi  yang  baik  dalam  manajemen pengelolaan keuangan SKPD akan berpengaruh terhadap efektivitas pengeluaran anggaran SKPD di Kabupaten Garut dengan jumlah komulatif 291 dengan persentasi 77,60% dengan kriteria baik dan nilai jenjang 3,8800.
Dari Pengujian Hipotesis Penelitian Untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y dan Z, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t hitung dan t tabel .  Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel , yaitu t hitung = 8,8474 > t tabel = 1,67.  Dari nilai  tersebut  diperoleh  keputusan  H o ditolak,  sehingga  variabel  Implementasi  Kebijakan Pembendaharaan  Keuangan  Daerah  memiliki  berpengaruh  secara  nyata  dan  positif  terhadap variabel  Manajemen  Pengelolaan  Keuangan  SKPD  (Y)  dan  Efektifitas  pengeluaran  anggaran SKPD Kabupaten Garut (Z).
Pengaruh X terhadap Y Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel X terhadap Y, maka dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan  melihat  perbandingan  antara  t hitung dan  t tabel Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel , yaitu t hitung = 5,8246 > t tabel = 1,67.  Dari nilai  tersebut  diperoleh  keputusan  H o ditolak,  sehingga  variabel  Implementasi  Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD (Y).
Pengaruh  X  terhadap  Z  Untuk  mengetahui  lebih  lanjut  pengaruh variabel  X  terhadap  Z,  maka dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan  melihat  perbandingan  antara  t hitung dan  t tabel Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel , yaitu t hitung = 4,9097 > t tabel = 1,67.  Dari nilai  tersebut  diperoleh  keputusan  H o ditolak,  sehingga  variabel  Implementasi  Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut (Z).
Pengaruh  Y  terhadap  Z Untuk  mengetahui  lebih  lanjut  pengaruh variabel  Y  terhadap  Z,  maka dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan  melihat  perbandingan  antara  t hitung dan  t tabel Berdasarkan
pengujian diperoleh nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel , yaitu t hitung = 6,0671 > t tabel = 1,67.  Dari nilai  tersebut  diperoleh  keputusan  Ho  ditolak,  sehingga  variabel  Manajemen  Pengelolaan Keuangan  SKPD  (Y)  berpengaruh  secara  nyata  dan  positif  terhadap  variabel  Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut (Z).
Dari hasil pengujian diketahui bahwa implementasi kebijakan pembendaharaan keuangan daerah memberikan pengaruh nyata terhadap manajemen  pengelolaan keuangan SKPD dan efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut.  Pengaruh ini ditunjukkan dengan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel , yaitu t hitung = 5,8246> t tabel = 1,67.  Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel (Y) dan (Z).
Adapun besaran nilai koefisien determinasi ( 2 YZX R ) sebesar 0,8503.  Hal ini menunjukkan bahwa 72,29%  Manajemen    Pengelolaan  Keuangan  SKPD  (Y)  dan  Efektifitas  pengeluaran  anggaran SKPD  Kabupaten  Garut    (Z)  mampu  dijelaskan  oleh  variabel  Implementasi  Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah (X), sedangkan 27,71% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  .
Sedangkan  dari  Sub-sub  Hipotesis  Diketahui  bahwa  secara  simultan  Implementasi  Kebijakan Pembendaharaan Keuangan Daerah berpengaruh secara nyata terhadap Manajemen Pengelolaan Keuangan  SKPD dan Efektifitas  pengeluaran  anggaran  SKPD Kabupaten  Garut.  Implementasi Kebijakan  Pembendaharaan  Keuangan  Daerah  yang  memberikan  pengaruh  nyata  terhadap Efektifitas  pengeluaran  anggaran  SKPD  Kabupaten  Garut.    Hal  ini  terlihat  dari  nilai  koefisien jalur sebesar 0,5506.
Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel , yaitu t hitung = 5,8246 > t tabel =  1,67.   Dari nilai  tersebut  diperoleh  keputusan  H o ditolak,  sehingga  variabel  (X)  berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel (Y).  Adapun besaran nilai koefisien determinasi ( 2 YX R )  sebesar  30,31%.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa  69,69%  variabel  Manajemen    Pengelolaan Keuangan  SKPD  (Y)  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar  variabel  Implementasi  Kebijakan Pembendaharaan  Keuangan  Daerah  (X).  Sedangkan  secara  parsial  untuk  mencari  pengaruh Implementasi  Kebijakan  Pembendaharaan  Keuangan  Daerah  terhadap  Efektifitas  pengeluaran anggaran  SKPD  Kabupaten  Garut  diperoleh  nilai  koefisien  jalur  sebesar  4,9097,  selanjutnya didukung oleh hasil pengujian diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel , yaitu t hitung = 54,9097 >  t tabel =  1,67.    Dari  nilai  tersebut  diperoleh  keputusan  H o ditolak,  sehingga  variabel  (X) berpengaruh  secara  nyata  dan  positif  terhadap  variabel  (Z).  Adapun  besaran  nilai  koefisien determinasi  ( 2 ZX R )  sebesar  0,3528.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa  12,45%  variabel  Efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut (Z) mampu dijelaskan oleh variabel Implementasi Kebijakan  Pembendaharaan  Keuangan  Daerah  S  (X),  sedangkan  sisanya  sebesar  87,55% dipengaruhi oleh variabel lain.
Untuk mengetahui pengaruh Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD (Y) terhadap Efektifitas pengeluaran  anggaran  SKPD  Kabupaten  Garut  (Z)”.    diperoleh  nilai  koefisien  jalur  sebesar 0,6034.    Untuk  mengetahui  lebih  lanjut  pengaruh  variabel  (Y)  terhadap  (Z),  maka  dilakukan pengujian,  yaitu  dengan  melihat  perbandingan  antara  t hitung dan  t tabel Berdasarkan  pengujian diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel , yaitu t hitung = 6,0671 > t tabel = 1,67.  Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho diterima, sehingga variabel Manajemen  Pengelolaan Keuangan SKPD (Y)  berpengaruh  secara  nyata  dan  positif  terhadap  variabel  Efektifitas  pengeluaran  anggaran SKPD Kabupaten Garut (Z).  Pengaruh ini juga didukung oleh besaran nilai koefisien determinasi ( 2 ZY R )  sebesar  0,6034  yang  menunjukkan  bahwa  Efektifitas  pengeluaran  anggaran  SKPD
Kabupaten Garut (Z) mampu dijelaskan sebesar 36,41% oleh variabel Manajemen  Pengelolaan Keuangan SKPD (Y), sedangkan sisanya sebesar 63,59% merupakan pengaruh variabel lain.

## 4. Kesimpulan
Implementasi kebijakan pembendaharaan keuangan daerah menunjukan pada kriteria sangat baik. Hal ini diperlihatkan oleh rata-rata jawaban mengenai implementasi kebijakan pembendaharaan keuangan daerah, Pengelolaan Keuangan SKPD dikategorikan sangat baik, berdasarkan rata-rata jawaban  mengenai  pengelolaan  keuangan  SKPD  dan  Efektifitas  pengeluaran  anggaran  SKPD Kabupaten  Garut  menunjukan  pada  kriteria  baik.    Hal  ini  diperlihatkan  oleh  rata-rata  jawaban responden mengenai efektifitas pengeluaran anggaran SKPD Kabupaten Garut.
Saran  untuk  penyempurnaan  kebijakan  adanya  Sosialisasi,  koordinasi  dan  adanya  evaluasi kebijakan kaitannya dengan pengelolaan keuangan baik. Saran untuk penelitian lebih lanjut maka diharapkan pada masa mendatang berbagai pihak dapat meneliti lebih lanjut masalah-masalah di luar penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Hamsiah, A. (2018). Manajemen Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana BPJS Puskesmas. Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah , 16 (3), 165–256.
Husin, H. (2019). Pengaruh PPKD Terhadap Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Banggai Laut. Jurnal Politico , 8 (2), 1– 14. James A F Stoner, & Edward Freeman. (2012). Manajemen Jilid I . PT Prahallindo. Jubaedah,  E.  (2011).  Implementasi  Kebijakan  Transparansi  Keuangan  Di  Daerah. Jurnal  Ilmu Administrasi , VIII (34), 288–299.
Kamasan,  W.,  Raka,  A.  A.  G., &  Sumada,  I.  M.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung. Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik , 4 (1), 39–46.
Kristiani, K., Pelleng, F. A. O., & Manopo, W. S. (2017). Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran  Dana  Desa  Dalam  Menunjang  Pembangunan  Desa  Di  Desa  Tombulang Kecamatan  Pinogaluman  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara. Jurnal  Administrasi Bisnis (Jab) , 5 (003), 1–9. Https://Doi.Org/10.35797/Jab.5.003.2017.16564. Niati,  A.,  Suhardjo,  Y.,  Wijayanti,  R.,  &  Hanifah,  R.  U.  (2019).  Pelatihan  Pengelolaan Manajemen  Keuangan  Dan  Pelaporan  Keuangan  Akuntansi  Pesantren  Bagi  Pengelola Yayasan  Pondok  Pesantren  X  Di  Kota  Semarang. Jurnal  Surya  Masyarakat , 2 (1),  76. Https://Doi.Org/10.26714/Jsm.2.1.2019.76-79
Purnamasari,  L.  (2019).  Analisis  Pengeluaran  Anggaran  Terhadap  Capaian  Kinerja  Keuangan.
Jurnal Pendiidikan Akuntansi Dan Keuangan , 7 (1), 31–46.
Rachmawati, D. W. (2018). Manajemen Pengelolaan Kinerja Keuangan Koperasi Sekolah Smk Swakarya Palembang. Jurnal Profit , 5 (2), 111–118.
Saifuddin, A. (2019). Perancangan Sistem Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Berbasis Anggaran Kinerja  Pada  Kantor  Gubernur  Provinsi  Maluku  Utara. Jurnal Akrab  Juara , 4 (4),  67–76. Https://Doi.Org/10.1017/Cbo9781107415324.004 Sugiyono. (2002). Metode Penelitian Administrasi . Cv Alfabeta. Surbakti, C. C. (2011). Peramalan Sumber-Sumber Earmarking Penerimaan Daerah (Studi Kasus: Pembiayaan  Pemeliharaan  Jalan  Kota  Di  Kota  Bandung). Journal  Of  Regional  And  City
Susanti                                                                                                                                                           Jurnal Publik Vol. 13; No. 01; 2019; 38-45
Planning , 22 (3), 211–226.
Tukunang,  S.  (2016).  Manajemen  Aset  Daerah  Pada  Dinas  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 4 (2), 236–253. Tyson, & Jackson. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia . Gramedia.
Van,  M.,  &  Van,  H.  (1975).  The  Policy  Implementation  Process :  A  Conceptual  Framework. Deparetement Of Political Science Ohio State University. Administration And Society , 6 (4), 447.
Yusup  Hermawan.  (2013).  Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Anggaran  Terhadap  Pengelolaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban  Keuangan  Kabupaten  Garut. Jurnal  Pembangunan  Dan  Kebijakan Publik , 4 (1), 1–5.
Undang-undang No. 33 tahun 2004 Tentang sumber-sumber penerimaan daerah. Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Permendagri  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Permendagri  Nomor  13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah