## Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Volume 3 Nomor 3, 2023

## Penyuluhan Pengurusan Legalitas Lembaga Pengelola Zakat Di Pondok Terpadu Daarul Ilmi Cipeundeuy

## Encep Abdul Rojak, Mujahid, Malki Ahmad Nasir, Fariz Farrih Izadi
Universitas Islam Bandung, Indonesia encepabdulrojak@unisba.ac.id *

## Abstract
The Integrated Islamic Boarding School Daarul Ilmi Cipeundeuy is a major educational institution. This institution was founded in 1993 AD, and has produced many graduates spread across the archipelago. One of the areas taught in theory and practice is zakat management. Every time we enter Ramadan, a zakat committee is formed by pesantren caregivers consisting of teachers and students. Since the establishment of the zakat management institution until 2022 it has not been legalized, even though the rules for zakat management have been regulated in the Zakat Law Number 13/2011. This is also due to limited human resources in terms of positive law. The purpose of this activity is to provide literacy on the legal aspects of zakat management institutions and how to register to become legal zakat managers. The method used in this service is in the form of seminars and mentoring. The seminar was filled with counseling by expert resource persons and service teams, and assistance was also carried out by sharing and mapping the ideal type of zakat manager for this institution. Through this service, pesantren caregivers, asatidz, and administrators of zakat institutions gain literacy about the legal aspects of zakat management and the management of permits. Through assistance carried out with the chairman of Baznas, the type of zakat management institution that is suitable for this institution is the zakat management unit (UPZ).
Keywords: Boarding School, Zakat, UPZ, BAZNAS

## PENDAHULUAN
Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang lebih menekankan penguasaan ilmu-ilmu agama. Hal tersebut dapat dilihat dari bahan dan jadwal kajian yang padat dengan pembahasan alqur’an, Sunnah,  fiqh,  tafsir,  dan  beberapa  ilmu  lainnya.  Dari  sisi  waktu  pembelajaran,  akan  lebih  banyak dibandingkan dengan orang yang hanya belajar di sekolah. Lembaga pendidikan bisa menjadi wadah untuk mempelajari sebuah ilmu disertai dengan praktiknya, misalnya pemberdayaan zakat. Selain para santri atau siswa belajar bagaimana teori zakat, juga belajar bagaimana mengelola dan memberdayakan zakat yang baik dan benar. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Jannah terkait pendayagunaan zakat di Sekolah Menengah Atas (Hasan & Jannah, 2019).
Pendayagunaan  zakat  yang  dilakukan  di  Pesantren  ini  masih  bersifat  tradisional  gaya  pesantren. Pimpinan pesantren dengan segala kelebihannya membentuk kepanitiaan yang berasal dari santri dan siswa, dengan pengawasan dan pembinaan dari tim asatidz. Namun dari aspek legalitas kepanitiaan belum mengikuti ketentuan UU Zakat yang mengharuskan adanya legalitas dalam bentuk Lemabag Amil Zakat atau Unit Pengumpul Zakat (Rojak et al., 2023).
Adanya pelibatan santri dan siswa sejatinya sangat baik untuk membina dan membentuk sumber daya manusia yang cakap terhadap zakat. Hal tersebut bisa mewujudkan pemuda-pemuda yang faham terkait pengelolaan zakat, juga mendukung pertumbuhan pemahaman zakat bagi generasi muda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Risa dkk yang dilakukan di Lembaga Zakat Al-Azhar (Pertiwi et al., 2020).
Pemberdayaan zakat tentunya berbeda dalam kondisi normal dan pandemic. Pada kondisi normal, eksplorasi terhadap pendayagunaan zakat bisa dilakukan sebaik mungkin. Sehingga zakat bisa dibuat program untuk menjadikan mustahik menjadi muzakki. Namun apabila pada saat pandemic, pendayagunaan zakat lebih kepada distribusi yang dapat memenuhi kebutuhan mustahik dalam bertahan hidup. Karena itu perlu diatur sedemikian rupa agar zakat bisa diberdayakan sesuai dengan aturannya (Kamrizal & Nenengsih, 2021).
Selain mengelola pendidikan formal dan informal, Pondok Pesantren ini pun mengelola titipan zakat dari orang tua santri / warga sekitar untuk disampaikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Jenis zakat yang dikelola di Pesantren ini baru pengelolaan zakat fitrah dengan susunan kepanitiaan yang ditunjuk oleh pengasuh dan masa kerjanya satu tahun sekali setiap bulan Ramadhan. Kepanitiaan dalam pengelolaan zakat terdiri dari ustadz pesantren dan para santri yang sudah duduk di kelas 6. Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas mengharuskan pelibatan santri dalam kepanitiaan, mulai dari pengumpulan, penghitungan, dan pendistribusian.  Hal  tersebut  sebagai  salah  satu  bentuk  pembelajaran  juga  bagi  santri  agar  memiliki pemahaman yang baik antara teori dan praktek pengelolaan zakat (Nugraha et al., 2018).
Sejak dibentuk untuk pertama kalinya panitia pengelolaan zakat sampai dengan tahun 2020, Pihak pengurus belum memahami betul bagaimana aturan yang baku dalam hukum positif terkait pengelolaan zakat, sehingga sampai tahun 2021 ini belum didaftarkan sebagai Lembaga Amil Zakat. Namun, dari sisi aturan umum tentang kewenangan pengelolaan zakat dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa hanya lembaga yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari Kementrian Agama yang sah secara hukum sebagai pengelola zakat. (Mualimah & Kuswanto, 2019) Adapun lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat yang tidak mengurusi administrasinya untuk mendaftarkan dan mendapatkan izin sebagai pengelola zakat tidak bisa ikut mengelola zakat, bahkan ada ancaman sanksi. Sejak disyariatkan Zakat, Rasulullah  saw  memberikan  tugas  kepada  pemimpin-pemimpin  di  daerah  untuk  memungut  zakat.  Hal tersebut dikemukakan juga oleh Imam Malik bahwa Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash, Abdullah bin Umar, Jabil bin Abdullah, dan beberapa sahabat lainnya, juga para ulama memerintahkan agar zakat diserahkan kepada pemerintah  (Jasafat,  2017).  Banyak  upaya  yang  bisa  dilakukan  dalam  mengumpulkan  dana  zakat  untuk kemandaatan lebih besar, seperti diorganisir oleh lembaga pemerintahan atau pereusahaan dalam bentuk potongan zakat (Mualimah & Kuswanto, 2019). Hal ini tentunya bisa dilakukan dan ditiru oleh lembaga pesantren agar para orang tua atau wali santri bisa menunaikan zakatnya di pesantren tempat anak-anaknya belajar.
Hasil pengamatan dan wawancara dengan SDM Pondok Pesantren Terpadu Daarul Ilmi, diketahui bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan baru zakat fitrah saja dan sudah berjalan sekitar 5 tahun kebelakang (Fawzi et al., 2022). Aspek zakat lainnya belum tergali dengan baik. Adapun pelaksanaannya baru sebatas kepanitiaan saja yang ditunjuk oleh pengasuh pondok setiap tahunnya dan sebatas bulan Ramadhan saja, karena  zakat  fitrah  hanya  pada  bulan  Ramadhan.  Struktur  kepanitiaan  yang  dibentuk  menyesuaikan kebutuhan  dalam  penerimaan  dan  pendistribusian  zakat.  Oleh  karenanya  diperlukan  lembaga  khusus pengelolaan zakat di pondok tersebut yang memiliki legalitas atau perizinan dari BAZNAS setempat. Selain itu, SDM di pondok pesantren perlu diberikan pembekalan terkait keorganisasian dalam pengelolaan zakat.
Pengelolaan zakat yang benar dapat memberikan manfaat yang banyak. Potensi zakat di Indonesia sejatinya  sangat  besar.  Salah  satunya  di  Kota  Bandung,  potensi  zakatnya  sangat  besar  sekali  (Sinergi Foundation, 2021). Namun dana zakat yang dikumpulkan belum sebanding dengan potensinya (Ridwan,
2019).  Pemberdayaan  zakat  bisa  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi  masyarakat  umum.  Seperti pemberdayaan yang dilakukan di Cirebon, dari dana zakat yang dikumpulkan bisa menghasilkan masyarakat yang berdaya dalam kesehatan dengan bantuan pengobatan gratis, bantuan social berupa santunan anak yatim, kesehatan mental karena gempa, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat (Ridwan, 2019).
Pengembangan pengelolaan zakat pada era kemajuan teknologi tidak bisa dilakukan secara tradisional saja. Pemanfaatan teknologi yang bisa memberikan kemudahan bagi siapapun dalam pembayaran zakat dapat menambah energy untuk mengumpulkan dana zakat sesuai potensinya. Pentingnya penggunaan teknologi informasi seperti website, aplikasi android, dan lain sebagainya merupakan bagian yang harus dikembangkan oleh pengelola zakat (Atiya et al., 2020).

## METODE
Tim PKM merumuskan beberapa permasalahan untuk mendapatkan spesifikasi permasalahan sebagai berikut:
1. Ilmu Pengetahuan: perlu adalah pemahaman lebih lanjut tentang struktur organisasi LAZ, pentingnya pengelolaan zakat yang legal dan terdaftar di lembaga berwenang, perlunya pengelolaan zakat berdasarkan aturan  yang  diberlakukan  di  Indonesia,  jenis  pengelolaan  zakat  yang  bisa  gali  di  pesantren,  dan tanggungjawab pengelola zakat agar amanah dalam melaksanakan tugasnya.
2. Keterampilan: Beberapa SDM perlu keterampilan dalam pengumpulan zakat, teknik pendistribusian zakat yang  efisien  dan  tepat  sasaran,  serta  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban  terhadap  pelaksanaan pengelolaan zakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Zakat secara bahasa memiliki arti bersih, suci, berkah, berkembang, dan kebaikan. Adapun secara terminologi, zakat memiliki arti ibadah harta yang wajib ditunaikan oleh orang-orang yang mampu dari bagian harta tertentu dan batasan tertentu diberikan kepada golongan tertentu sesuai dengan syariat Islam (Sari, 2006:10).
Zakat  merupakan  salah  satu  instrumen  Islami  yang  digunakan  untuk  distribusi  pendapatan  dan kekayaan. zakat pun merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material tidak seperti ibadah syahadat, shalat atau puasa. Untuk bisa sampai ke arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual mahdhah saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial.
Zakat  adalah  kesalehan  diri  melalui  ikhtiar  sosial.  Agar  sampai  kepada  kesadaran  seperti  itu diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial, termasuk mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah. Karena dalam ajaran zakat ini pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi (Fitria, 2015)
UU Zakat nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh induvidu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga formal  diharapkan  dapat  meningkatkan  efektivitas  pengumpulan  dan  pengalokasian  dana  zakat  untuk mencapai sasaran yang ditargetkan (Pratama, 2015)

## Kegiatan 1: Pelatihan dan pengembangan SDM
Gambar 1. Tim pengabdian sedang menyampaikan materi
Pengelolaan  zakat  tidak  bisa  dilakukan  oleh  sembarang  orang  atau  lembaga,  namun  harus  ada pengaturan dari waliyul amri / pemerintah atau badan yang memiliki kekuasaan untuk mengambil. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari penyimpangan dari harta zakat setelah berhasil dikumpulkan, seperti penyelewengan, penggunaan yang tidak tepat guna, dan penggunaan yang berlebihan untuk para pengurus dan  pengelola  zakat.  Juga  pengumpulan  zakat  ini  harus  dilakukan  oleh  lembaga  yang  sudah  memiliki kekuasaan untuk mengambil dan mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berhak. Tersurat dalam firman Allah swt surat at-Taubah ayat 103:
ﺧُ ﺬۡ ﻣِ ﻦۡ أَﻣۡ ﻮَٰﳍِِ ﻢۡ ﺻَ ﺪَﻗَ ﺔً ﺗُ ﻄَ ﻬِّﺮُ ﻫُﻢۡ وَﺗـُ ﺰَﻛِّﻴ ﻬِﻢ ?ِ َﺎ وَﺻَ ﻞِّ ﻋَﻠَﻴۡ ﻬِﻢۡۖ إِ نﱠ ﺻَﻠَ ﻮٰﺗَ ﻚَ ﺳَ ﻜَ ﻦٌ ﳍﱠُﻢۡۗ وَٱ Nﱠُ ﲰَِﻴ ﻊٌ ﻋَﻠِﻴ ﻢٌ ١٠٣
Artinya:  Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu  membersihkan  dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (qurankemenag, 2021).
Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah orang-orang faqir, orang-orang miskin, para pengurus  zakat,  muallaf,  untuk  memerdekakan  budak,  gharimin,  ibnu  sabil,  fi  sabilillah.  Hal  ini  sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah di dalam Q.S At-Taubah ayat 60.
Adapun pola penyaluran harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dapat digunakan dengan dua cara yaitu :
a. Zakat Konsumtif b. Zakat Produktif
Zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal meneruskan perjalanan dan lain-lain. Fungsi ini adalah asal dari fungsi zakat yaitu memberikan zakat untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti zakat fitrah yang memang diberikan untuk konsumsi fakir miskin selama hari raya. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan
meningkatkan  taraf  hidupnya,  dengan  harapan  seorang  mustahiq  akan  bisa  menjadi  muzakki  jika  dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. (Abdullah, 2017)
Hikmah zakat menurut para ulama dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu diniyyah, khuluqiyyah dan  ijtimaiyyah.  Diniyyah  (segi  agama)  salah  satunya  berzakat  menghantarkan  seorang  hamba  kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Khuluqiyyah (segi akhlak) salah satunya menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Dan terakhir ijtimaiyyah (segi sosial kemasyarakatan) salah satunya zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. (Ridlo, 2014 )
Pesantren  Terpadu  Daarul  Ilmi  Cipeundeuy  merpakan  lembaga  formal  yang  sudah  terdaftar  di kemenkumham.  Artinya  lembaga  pesantren  ini  merupakan  lembaga  yang  sah,  bukan  lembaga  terlarang. Lembaga  ini  mengelola  pendidikan  pesantren  dan  formal  tingkat  SMP  dengan  santri  yang  berasal  dari berbagai daerah. Selain belajar pendidikan formal, sebagian santri yang sudah senior akan dilibatkan dalam pengurusan zakat sebagai pendidikan dan pengalaman dalam mengelola zakat. Pengelolaan zakat di pesantren ini sudah beroperasi cukup lama sekitar 6 tahun ke belakang. Namun masih terbatas pada pengelolaan zakat fitrah  saja.  Pengasuh  hanya  membuat  SK  Amil  /pengelola  zakat  fitrah  ketika  akan  memasuki  bulan Ramadhan.  Padahal  dilihat  dari  potensi  pengeumpulan  dan  pendistribusian  zakat  di  lembaga  pesantren tergolong sangat besar.
Pengumpulan  zakat  bisa  dilakukan  oleh  swasta  /  masyarakat  ataupun  oleh  negara  yang  sudah dibentuk lembaganya yaitu BAZNAS. Untuk membantu BAZNAS dalam mengumpulkan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat bisa membentuk Lembaga Amil Zakat sesuai dengan Pasal 17 UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) bisa dibentuk berdasarkan izin dari kementrian terkait yang ditunjuk oleh Menteri, dalam hal ini adalah Kementrian Agama dan Badan Amil Zakat (Irwansyah, 2020).
Salah satu bentuk Zakat yaitu zakat penghasilan atau zakat profesi. Yang dimaksud dengan zakat profesi yaitu zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan / penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Dengan kata lain zakat profesi berarti mengeluarkan sebagian dari harta yang bernilai ekonomi baik tetap atau bergerak, seseorang dan atau badan usaha, yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nishab dan haul dari hasil usahanya (Sobirin, 2015: 320)
Adanya  perintah  zakat  adalah  untuk  menciptakan  rasa  sosial  dan  keadilan.  Jika  petani  yang menggarap sawah atau ladang dituntut untuk menegluarkan zakat setiap kali panen bila mencapai nasab, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak di tuntut untuk berzakat. Ini menunjukkan ada ketimpangan, karena itu profesi dimasukkan kedalam bagian yang wajib berzakat (Mustahal & Kelib, 2017).
Menurut  KEPMA  No.  333  Tahun  2015,  untuk  membuat  LAZ  berskala  nasional  harus  dapat mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) / tahun. LAZ Skala Provinsi harus dapat mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) / tahun, dan skala Kabupaten sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) / tahun. Adapun pembentukan UPZ bisa dilakukan oleh lembaga  keagamaan  dan  lainnya,  sebagaimana  disebutkan  dalam  PP  No.  14  tahun  2014  bahwa sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya dapat membentuk UPZ (Ramadhan, 2018).

## Kegiatan ke-2: Pendampingan
Gambar 2. Tim Pengabdian sedang melakukan pendampingan perhitungan zakat
Setelah  disampaikan  materi  dasar  terkait  hukum  zakat,  berikutnya  diberikan  pendampingan perhitungan zakat fitrah dan zakat profesi. Peserta diberikan contoh orang yang berpenghasilan a, b, c, dan kriteria perhitungan zakat profesi.

## KESIMPULAN
Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bisa mewujudkan SDM yang unggul dan sesuai harapan.  Salah  satunya  terkait  pemberdayaan  zakat.  Legalitas  lembaga  perlu  dibentuk  agar  bisa mengembangkan potensi zakat yang dikelola. Bentuk lembaga zakat yang cocok untuk lembaga ini adalah unit pengumpul zakat (UPZ), yang bisa didapatkan dari BAZNAS daerah sesuai dengan wilayah hukumnya yaitu Kabupaten Bandung Barat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Seluruh tim pengabdi mengucapkan terima kasih kepada ketua LPPM Universitas Islam Bandung atas dukungan yang luar biasa, yang telah menyetujui dana hibah PKM LPPM Tahun 2022. Juga kepada Pimpinan Pesantren dan jajarannya yang sudah bersedia menerima kami dalam sharing pengalaman dan ilmu. Semoga PKM ini tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Anggita  dan  I.  Yuliafitri,  “Pengaruh  Pengetahuan,  Kepercayaan  dan  Pelayanan  Lembaga  Amil  Zakat terhadap minat Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat”.
Atiya, N., Widiastuti, T., Cahyono, E. F., Zulaikha, S., & Mawardi, I. (2020). A Techno-Efficiency Analysis of Zakat  Institutions  in  Indonesia. International  Journal  of  Zakat,  5(3),  30–43.
https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.249
Fawzi, R., Rojak, E. A., Mujahid, I., & Hidayat, A. R. (2022). Management of Zakat based on Islamic Boarding
Schools  at  Daarul  Ilmi  Cipeundeuy. Proceedings  of  the  4th  Social  and  Humanities  Research
Symposium (SoRes 2021), 658(SoRes 2021), 247–251. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220407.049
Hasan, N. I., & Jannah, R. R. (2019). Efektifitas Penyaluran Dana ZIS : Studi Kasus pada SMA Terbuka
Binaan  LAZ  Sukses  Kota  Depok. AL-FALAH :  Journal  of  Islamic  Economics,  4(1). https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i1.775
Irwansyah,  T.  M.  S.  (2020).  Regulasi  Zakat  dan  Pranata  Sosial  Dalam  Upaya  Pengentasan  Masalah Kemiskinan. AJIQS, 2(2), 379–396. https://baznasgresik-bing Jasafat, J. (2017). Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar. Jurnal Al- Ijtimaiyyah, 3(2), 1–18. https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v3i2.250 Kamrizal, K., & Nenengsih, N. (2021). Strategy of Zakat Collection during the Covid-19 Pandemic at Padang City (Case Study at LAZ Charity Risalah). International Journal on Advanced Science, Education,
and Religion, 4(1), 76–85. https://doi.org/10.33648/ijoaser.v4i1.101
Mualimah,  S.,  &  Kuswanto,  E.  (2019).  Implementasi  Pengelolaan  Zakat  Profesi  Aparatur  Sipil  Negara
Kementerian Agama Kabupaten Demak. Islamic Management and Empowerment Journal, 1(1), 45.
https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62
Mustahal,  A.,  &  Kelib,  A.  (2017).  Study  tentang  Pemungutan  Zakat  Penghasilan  Pegawai  pada  Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(1),
27–38. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/1832/1378
Nugraha, S., Wardayati, S., & Sayekti, Y. (2018). Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute (LAZ) In Jember (Reviewed From Zakah Shariah : PSAK 101 And PSAK 109). International Journal of New Technology and Research, 4(1), 263155.
Pertiwi, R. S., Herianingrum, S., & Kusuma, A. (2020). Zakat and Youth Empowerment : A Case Study of Al
Azhar Zakat Institution, Indonesia. International Journal of Zakat, 5(2), 51–66. Ramadhan, Z. (2018). Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat dan Dampaknya Terhadap Distribusi Zakat di daerah Istimewa Yogyakarta. Energies, 6(1), 1–8. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.20 18.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/p ii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8
Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. Journal of Syntax Idea, 1(4), 112–123. Rojak, E. A., Nasir, M. A., & Izadi, F. F. (2023). Counseling of Zakat Management in Daarul Ilmi Islamic Boarding School Cipeundeuy. 2023, 849–855. https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14289
Sinergi  Foundation.  (2021). Potensi  Zakat  di  Kota  Bandung.  Potensi  Zakat  Di  Kota  Bandung. https://www.sinergifoundation.org/zakat-bandung/