## Peran Profesi Advokat Dalam Pembaharuan Paradigma Penegakan Hukum
Dinar Mahardika dinarmahardikaa29@gmail.com .
Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

## Abstrak
Advokat  atau  pengacara  adalah  sebuah  profesi  bidang  hukum  yang  saat  ini  telah  ramai menjadi profesi dari kalangan ahli hukum. selain daripada itu keberadaan advokat sebagai seorang  penegak  hukum  sejatinya  telah  diatur  didalam  Pasal  5  Undang  undang  18  Tahun 2003  tentang  Advokat  (UU  Advokat).  Namun,  keberadaan  pasal  5  ayat  (1)  belum memberikan penjelasan mengenai bentuk konkrit advokat sebagai penegak hukum, hal ini menjadikan  keberadaan  advokat  sebagai  penegak  hukum  masih  belum  memiliki  kejelasan khususnya dalam perannya ia sebagai salah satu komponen didalam sistem peradilan pidana di  Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, maka terdapat  empat urgensi kedudukan advokat dialam sistem peradilan pidana, yaitu : (a) advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum, (b) advokat sebagai pengawas dan pengawal integritas peradilan, (c) advokat sebagai penyeimbang terhadap dominasi penegak hukum, (d) advokat sebagai pembela atas harkat  dan  martabat  manusia.  Dengan  adanya  empat  urgensi  kedudukan  advokat  sebagai penegak  hukum.  Diharapkan  penulisan  ini  mampu  mempertegas  dan  memperkuat  peran advokat  sebagai  salah  satu  komponen  didalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  dan seluruh komponen hukum, lebih lanjut perlu dilakukan adanya perubahan terhadap regulasi Advokat  khususnya  terhadap  masalah  mafia  peradilan  dan  penjelasan  secara  konkrit mengenai peran advokat sebagai seorang penegak hukum di Indonesia.
Kata Kunci : Peran Advokat, Pembaharuan Hukum, dan Paradiga Penegak Hukum.

## Abstract
An  advocate  or  lawyer  is  a  profession  in  the  field  of  law  which  is  currently  becoming  a profession of legal experts. Other than that, the existence of an advocate as a law enforcer is actually  regulated  in  Article  5  of  Law  18  of  2003  concerning  Advocates.  However,  the existence of Article 5 paragraph (1) has not provided an explanation of the concrete forms of advocates as law enforcers, this makes the existence of an advocate as a law enforcer still lacking  clarity  especially  in  his  role  as  one  component  in  the  criminal  justice  system  in Indonesia.  Based  on  this  research,  there  are  four  urgencies  for  advocates  in  the  criminal justice  system,  namely:  (a)  lawyers  as  legal  service  providers  and  legal  aid  providers,  (b) advocates as supervisors and guardians of judicial integrity, (c) advocates as a counterweight to the dominance of enforcer’s law, (d) advocates as defenders of human dignity. With the four urgencies of the position of advocate as a law enforcer. It is hoped that this writing will be able to reinforce and strengthen the role of advocates as one component in the criminal justice system in Indonesia and all legal components, furthermore there needs to be a change in Advocate regulation specifically on the issue of judicial mafia and concrete explanations regarding the role of lawyers in law enforcement in Indonesia.
Keywords: Advocate's Role, Legal Renewal, and Third Law Enforcement.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  maka  sudah  semestinya  dan  seharusnya  setiap  hal  yang berkaitan  dengan  segala  peraturan  hukum  harus  dilaksanakan  dan  dijalankan  dengan  baik oleh para penegak hukum. Peradilan sebagai perwujudan dari lembaga Yudikatif yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki  kepastian  hukum  bagi  semua  pencari  keadilan  dalam  menegakkan  hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan  bertanggung  jawab  dalam  menegakkan  hukum,  perlu  dijamin  dan  dilindungi  oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum  sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat.
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  merupakan  jaminan  kepastian hukum  bagi  kalangan  profesi  Advokat  dalam  menjalankan  profesinya.  Selain  Undang- undang,  Advokat  juga  memiliki  Kode  Etik  yang  membebankan  kewajiban  dan  sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat  sebagai  profesi  terhormat  ( officium  nobile )  yang  dalam  menjalankan  profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Berdasarkan Pasal 5 UU Advokat tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  advokat  telah  dijamin  keberadaanya  oleh  hukum  dan statusnya  sebagai  penegak  hukum.  Lebih  lanjut  dalam  penjelasan  pasal  5  ayat  (1)  UU Advokat,  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “advokat  berstatus  sebagai  penegak hukum”  adalah  :  advokat  sebagai  salah  satu  perangkat  dalam  proses  peradilan  yang mempunyai    kedudukan  yang  setara  dengan  penegak  hukum  lainnya  dalam  menegakkan hukum dan keadilan.
Kedudukan  profesi  Advokat  selaku  penegak  hukum  yang  sejajar  dengan  instansi  penegak hukum  lainnya,  oleh  karena  itu  satu  sama  lainnya  harus  saling  menghargai  antara  teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya,  setiap Advokat harus menjaga citra
dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya  telah  dan  harus  diakui  setiap  Advokat  tanpa  melihat  dari  organisasi  profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi- nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dalam menjalankan kewenanganya advokat memiliki banyak kewenangan yang dapat mewujudkan keadilan  dan  ketertiban  hukum  di  Indonesia,  namun  terdapat  banyak  problematika  dalam pelaksanaanya,  perlunya  peningkatan  nilai  dalam  mewujudkan  advokat  yang  menegakan hukum sesuai dengan cita-cita hukum bangsa Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  dalam  tulisan  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Data  utama  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang  berasal  dari  bahan pustaka  (Soerjono  Soekanto,  2008).  Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan adalah menggunakan studi pustaka ( library research ), yaitu meneliti dan menggali bahan- bahan  hukum  atau  data  tertulis  berupa  peraturan  perundang-undangan,  dan  bahan  hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Advokat Sebagai Pengawal, Penyeimbang, Dan Controling Bagi Penegak Hukum Lainnya Dalam Sistem Peradilan Indonesia.
Penegak  hukum  merupakan  aparat  negara  ( Structure )  yang  melaksanakan  proses  upaya menegakan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan– hubungan  hukum  kepada  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  serta  menjamin  dan memastikan  bahwa  hukum  itu  dapat  ditegakkan  semestinya.  Advokat  adalah  salah  satu profesi  penegak  hukum  yang  mulia  ( Officium  Noblile ),  yang  tergabung  dalam integrated criminal  justice  system yang  menegakkan  hukum  dengan  seluruh  kemampuan  yang dimilikinya  dan  berperan  aktif  dalam  menyukseskan  proses  peradilan  yang  adil  sesuai dengan amanat  undang-undang  (Lilik  Mulyadi,  2008).  Pasal  5 ayat  (1) UU No. 18 Tahun 2003 mengenai  Advokat menyebutkan, bahwa  advokat  adalah salah satu  perangkat  dalam
proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Sebagai salah satu penegak hukum advokat memiliki kuasa untuk mendampingi, mewakili, membela  dan  memberikan  nasihat  hukum  kepada  masyarakat  yang  memerlukan  bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Selain itu Advokat juga merupakan penegak hukum  yang  sifatnya  fleksibel,  karena  dapat  masuk  pada  setiap  sistem  peradilan  yaitu kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan  bahkan  didalam  LAPAS,  oleh  karenanya  Advokat dapat  mengawal  proses  pengadilan  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan dimuka pengadilan bahkan advokat dapat mengawal jalannya putusan pengadilan ditingkat lembaga pemasyarakatan, artinya peran advokat sangatlah sentral dalam mengontrol adanya kesewenang-wenangan  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  lain  dan  mengawal  jalannya peradilan yang baik, jujur, integritas dan sesuai dengan Hukum dan Kemanusiaan. (Kadafi, 2001)
Mengingat  peran advokat  yang sentral  dan fleksibel tersebut  maka kedudukan fungsi  dan tugas  advokat  sebagai  penegak  hukum  dan  profesi  terhormat  seharusnya  dilengkapi  oleh kewenangan yang sama dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim, sehingga peran  advokat  tidak  hanya  terlekat  pada  pembelaan  hak  kliennya  tetapi  berfungsi  juga sebagai cek  and  balances dalam  proses  peradilan  yang  mengontrol  dan  menyeimbangi penegak hukum lainnya. Sebagai pengawal dalam mewujudkan peradilan yang baik ia dapat menciptakan  perdamaian  dan  mengawal  kinerja  ditingkat  kepolisian,  pembela  harkat martabat manusia didepan hukum, menjadi penyeimbang atas dominasi dari penuntut umum yang  dapat  menuntut  hak  hukum  masyarakat,  Advokat  dapat  melaporkan  kesewenang- wenagan  hakim  dalam  proses  peradilan  terhadap  KY,  Serta  dapat  mengawal  segala pelaksanan putusan pengadilan baik dalam lapas maupun eksekusi lapangan. Jadi dala litigasi peradilan advokat adalah pengawal dalam memastikan aturan hukum dilaksanakan dengan baik  di  negara  Indonesia  dan  menjadi  pengawas  dan  penyeimbang  dalam  pelaksanaan peradilan oleh penegak hukum lainnya.
Hakikat  advokat  sebagai  penegak  hukum  juga  luas  karena  ia  tidak  hanya  menjaga  dan melindungi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia, melainkan dapat menguasai
seluruh keilmuan hukum dan tidak dibatasi oleh satu keilmuan hukum saja oleh karena itu advokat dapat berpraktek dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kewenangannya, bahkan karena menguasai seluruh aturan hukum ia dapat menjaga Tertib hukum di Indonesia seperti konsultan dan auditor pemerintahan, peradilan dan perusahaan dalam membentuk kebijakan dan pembangunan.
Advokat  juga  dalam  praktiknya  dapat  beracara  di  pengadilan  manapun  yang  berlaku  di Indonesia baik  umum maupun khusus  dan di  MK, bahkan dapat  ditunjuk  dalam peradilan internasional  dalam  hal  membela  negara  Indonesia.  Apabila  dilihat  dari  kedudukannya advokat  seharusnya  juga  dapat  menjadi  ( The  first  way  of  problem  solving )  yaitu  Diskresi dalam menyelesaikan masalah diluar pengadilan (Non-Litigasi) seperti arbiter dan mediator hingga dapat membantu penyelesaian tanpa memperpanjang jalannya proses peradilan yang menumpuk  hingga  over  kapasitas  di  lembaga  permasyarakatan.  Penemuan-penemuan hukumpun  banyak  ditemui  oleh  advokat  sebagai  ahli  hukum  baik  kelemahan  peraturan maupun  adanya  hukum  baru  yang  dapat  diterapkan  seperti  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat yang dapat membantu peneliti, akademisi dan parlemen dalam memperbaharui hukum  nasional,  serta  memberikan  sosialisasi  buta  hukum  dan  pendidikan  hukum  bagi masyarakat luas. (Bambang & Aries, 2009)

## 2. Jenis Profesi Advokat dan Model Bantuan Hukum.
Terdapat berbagai istilah dalam penyebutan advokat di Indonesia seperti legal advise yaitu penasihat hukum yang bertugas membantu klien, organisasi, pemerintah maupun perusahaan dalam memberi nasihat mengenai aturan hukum dan tertib hukum yang semestinya. legal aid sendiri  memiliki  makna Free  or  inexpensive  legal  services  provided  to  those  who  cannot afford to pay full price Sedangkan jasa hukum lebih diartikan sebagai “legal assistance”. Baik keduanya  jika  diperhatikan  memang  memiliki  konotasi  yang  sama,  yakni  memberikan bantuan  hukum  kepada  para  pencari  keadilan.  Namun  bila  dijabarkan  keduanya  memiliki titik  tekan  yang  berbeda.  Legal  aid  biasanya  digunakan  untuk  menunjukan  pengertian bantuan hukum dalam arti yang sempit, yakni sebagai pemberian jasa bantuan hukum secara Cuma cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan istilah legal assistance dipergunakan  untuk  menunjukkan  pengertian  bantuan  hukum  yang  cakupannya  luas  tidak
hanya digunakan untuk pencari keadilan yang tidak mampu, tetapi juga pemberian bantuan hukum oleh advokat yang mempergunakan honorarium. (Bagir Manan, 2009)
Advokat  atau  pengacara  di  Indonesia  saat  ini  dikelola  oleh  organisasi  advokat  seperti Perhimpunan Advokat Indonesia ( PERADI ) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Dalam UU no 18 Tahun 2003 terdapat asosiasi Advokat yang diakui dalam undang-undang seperti:
1. IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia)
2. AAI (Asosiasi Advokat Indonesia)
3. IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia)
4. HAPI (Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia)
5. SPI (Serikat Pengacara Indonesia)
6. AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia)
7. HKPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal)
8. APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia)
Selain delapan organisasi diatas terdapat asosiasi profesi advokat khusus lain yang marak di kalangan pengacara seperti Himpunan Konsultan Hukum Pertambangan Indonesia (HKHPI), Asosiasi  Pengacara  Pengadaan  Indonesia  (APPI),  Asosiasi    Konsultan  Hukum  Hubungan Industrial,  Asosiasi    Advokat  Persaingan  Usaha,  Asosiasi  Pengacara  Desa,  Corporate, Informasi  dan  lain  sebagainya.  Dalam  dunia  Advokat  juga  terdapat  yayasan  Lembaga Bantuan Hukum yang dapat dilakukan juga oleh advokat dan bukan advokat seperti Paralegal dari kalangan mahasiswa dan masyarakat serta Aktivis dari kalangan pengamat hukum yang memberikan  bantuan  hukum  structural  dengan  pendekatan  sosial  secara  cuma  Cuma (Prodeo) kepada masyarakat.
Dalam menjalankan kewenangannya terdapat berbagai jenis bantuan hukum seperti bantuan hukum  structural  dan  bantuan  hukum  profit.  Dalam  bantuan  hukum  structural  dikatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional (ekosop/sospol) setiap orang untuk mendapatkan pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama di  hadapan hukum  sebagai  sarana perlindungan hak asasi  manusia, dimana orientasi ditekankan pada subjek personal bagi masyarakat miskin. Pada bantuan hukum structural ini lebih  pada  bantuan  hukum  Cuma  Cuma  Probono  (oleh  Pengacara)  dan  Prodeo  (oleh Pengadilan). Sedangkan bantuan hukum profit dilakukan oleh pengacara umum lainnya yang memberikan  jasa  hukum  dan  konsultasi  hukum  sesuai  dengan  kesulitan  kasus  yang ditanganinya.
3. Bentuk  Pertanggungjawaban  Dan  Proses  Penegakan  Hukum  Terhadap Advokat Yang Menyalahgunakan Aturan Profesi Serta Melanggar Hukum.
Peran advokat sesungguhnya sangatlah rentan pada praktek-praktek penyalahgunaan aturan hukum atau biasa dikenal sebagai Mafia Peradilan, Advokat sebagai subjek yang menguasai segala  aturan  dan  proses  hukum  dapat  memasuki  setiap  proses  Peradilan  dari  kepolisian sampai  tingkat  Lapas  dan  memiliki  kemungkinan  besar  untuk  memainkan  peran  sebagai pembela  kepentingan  individu  kliennya  dari  pada  menegakan  hukum  dan  keadilan.  Pada prakteknya tidak sedikit advokat yang terlibat dalam penyalahgunaan hukum dalam proses peradilan  bahkan  hanya  membela  kepentingan  sekelompok  orang,  hal  tersebut mengakibatkan  runtuhnya  keyakinan  masyarakat  pada  hukum  dan  aparat  penegak  hukum khususnya pada peran advokat. Proses peradilan seakan hanya sekedar panggung sandiwara yang dimainkan advokat dan tidak lagi berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dan keadilan sosial bagi masyarakat. (Bagir Manan, 2009)
Sampai saat ini belum ada rumusan, kriteria-kriteria, bentuk-bentuk pertanggungjawaban dan proses penegakan hukum terhadap advokat yang menyalahgunakan kewenangan dan bahkan menjadi  subjek  pelanggar  hukum.  Karena  dalam  undang-undang  tidak  dijelaskan  ketiga permasalahan tersebut, disisi lain Advokat memiliki hak Imunitas yang menjadikannya kebal terhadap hukum  baik  itu pidana maupun perdata.  Penegakan hukum  yang adil merupakan syarat utama kemajuan suatu negara dan merupakan jati diri suatu bangsa yang beradab. Dalam hal seorang Advokat memiliki hak imunitas terhadap huku pidana dan perdata adalah saat  dimana  seorang  advokat  dalam  proses  penemuan  hukum  dan  pembelaan  terhadap kliennya, namun apabila seorang advokat melakukan suatu tindak pidana, terlibat pidana atau menghalang-halangi  jalannya  sidang  ia  akan  tunduk  dan  tetap  diproses  sesuai  dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan bila Advokat menyalahgunakan Profesinya atau tidak menjalankan kewenangan  yang Berdasarkan Kode Etik  Advokat  Indonesia  Pasal  16  UU  Advokat,  berikut  ini  sanksi-sanksi  terhadap pelanggaran kode Etik Profesi Advokat:
1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
a. Peringatan biasa.
b. Peringatan keras.
c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.
Seiring  dengan  perkembangan  jaman  telah  banyak  masyarakat  yang  mengaku-mengaku menjadi  Advokat  atau  advokat  illegal  (Malpraktik)  dalam  hal  ini  UU  Advokat  mengatur mengenai  pidana  yang  terdapat  pada  Pasal  31  yang  berbunyi  Setiap  orang  yang  dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi  bukan  Advokat  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.
Dalam rangka meningkatkan kualitas aparat penegak hukum telah cukup banyak dikeluarkan kebijakan-kebijakan  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  dan  kemampuan  aparat  penegak hukum  agar  lebih  profesional,  berintegritas,  berkepribadian  dan  bermoral  tinggi  melalui perbaikan-perbaikan  sistem  perekrutan,  promosi  aparat  penegak  hukum,  pendidikan, pelatihan,  dan  pengawasan  terhadap  perilaku  aparat  penegak  hukum,  serta  meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidupannya, namun upaya-upaya tersebut akan sia-sia tanpa didasarkan pengamalan yang nyata.
Untuk  meningkatkan  kualitas  profesionalisme  masing-masing  profesi  tersebut,  diperlukan sistem  sertifikasi  nasional  dan  standarisasi  pendidikan  berkelanjutan,  termasuk  berkenaan dengan  sistem  kesejahteraannya.  Di  samping  itu  juga  diperlukan  program  pendidikan  dan pelatihan  terpadu  yang  dapat  terus  menerus  membina  sikap  mental,  meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut. Salah satu aspek penting
dalam  rangka  penegakan  hukum  adalah  proses  pembudayaan,  pemasyarakatan,  dan pendidikan hukum ( law socialization and law education ).
Tanpa  didukung  oleh  kesadaran,  pengetahuan  dan  pemahaman  oleh  para  subjek  hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal  ini adalah (a) pembangunan  dan pengelolaan sistem  dan infra struktur informasi  hukum  yang  berbasis  teknologi  informasi  ( information  technology );  (b) peningkatan  upaya  publikasi,  komunikasi  dan  sosialisasi  hukum;  (c)  pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum; dan (d) pemasyarakatan citra dan keteladanan-keteladanan di bidang hukum. (Sumardi, 2009)

## VI. KESIMPULAN
Penegakan hukum sejatinya merupakan rangkaian proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk menjadi  sebuah  tujuan  hukum  yakni  keadilan  dan  kebenaran.  Nilai-nilai  yang  terkandung didalamnya  haruslah  diwujudkan  menjadi  realitas  yang  nyata.  Eksistensi  hukum  menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan dengan baik. Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, juga sebaliknya apa yang dirasakan adil  (secara  filosopis),  belum  tentu  berguna  bagi  masyarakat.  Baik  secara  yuridis  maupun sosologis  advokat  memiliki  peranan  yang  sangat  besar  dalam  penegakan  hukum.  Tugas, kewajiban,  sikap  dan  tangungjawab  seorang  advokat  sebagai  penegak  hukum  semuanya tertuang  dalam  kode  etik  profesi  advokat  yang  dijadikan  landasan  dalam  melakukan aktivitasnya.  Yang  mendasar  dari  tugas  dan  tanggungjawab  advokat  yaitu  berhubungan antara mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan Hak Asasi Manusia, serta membantu  hakim  dalam  proses  penegakan  kebenaran  dan  keadilan.  Oleh  sebab  itu  perlu Revitalisasi atau peningkatan kembali peran advokat dalam etika profesinya sehingga dapat mengembalikan citra penegak hukum dan marwah keadilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Kadafi,  Bin  Zain  (Ed.),  2001.  Advokat  Indonesia  Mencari  Legitimasi: Studi  tentang Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia,  Pusat  Studi  Hukum  &  Kebijakan Indonesia , Jakarta.
Manan,  Bagir,  2009, Menegakkan  Hukum  Suatu  Pencarin ,  Asosiasi  Advokat  Indonesia:
Jakarta.
Mulyadi, Lilik, 2008. Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek , Alumni, Bandung.
Soekanto, Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta.
Sunggono,  Bambang dan Aries Harianto,  2009. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia , Mandar Maju, Bandung.
Sarmadi,  Sukris,  H.A,  2009, Advokat  Litigasi  dan  Non  Litiagasi  Pengadilan-menjadi advokat Indonesia kini . CV. Mandar Maju, Jakarta.

## Peraturan Undang-Undang
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Undang Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Undang Undang N0. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).