## PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DI DESA RANCAPANGGUNG KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Paisal Nopiansyah 1 , Agustina Setiawan 2 , Dadan Kurnia 3
1,2,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

## Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  “Peranan  Pemerintah  Desa  Dalam  Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di
Bidang Pembangunan Ekonomi Desa Rancapanggung  Kecamatan  Cililin  Kabupaten  Bandung  Barat”.  Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Kepala Desa dalam memantau perkembangan  masyarakat  sehingga  dapat  mengakibatkan  kurangnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan  maupun  pengawasan  serta  evaluasi  pembangunan  ekonomi  di Desa  Rancapanggung.  Serta,  menyangkut  rendahnya  tingkat  kesadaran masyarakat  dan  kurangnya  sosialisasi  dari  instansi-instansi  yang  akan melakukan  kegiatan  pembangunan  kepada  masyarakat  yang  mengakibatkan kurangnya  rasa  memiliki  terhadap  hasil  pembangunan  dan  kurangnya koordinasi  yang  dilakukan  antar  instansi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mendeskripsikan dan menganalisis Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  di  Bidang  Pembangunan  Ekonomi Desa.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  yaitu  dengan  mempelajari mempelajari  buku-buku  sebagai  bahan  referensi,  observasi  lapangan,  dan wawancara.  Dalam  pengambilan  sampel  peneliti  menggunakan  teknik Purposive  Sampling.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Tokoh Masyarakat. Dari hasil penelitian  didapatkan  bahwa  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  meningkatkan Partisipasi  Masyarakat  di  bidang  Pembangunan  Ekonomi  Desa  masih  belum Optimal.  Ada  beberapa  titik  kelemahan  seperti  (1)  kurangnya  Kepala  Desa dalam  memantau  perkembangan  masyarakat,  (2)  kurangnya  masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan maupun pengawasan  serta  evaluasi  pembangunan  ekonomi  di  Desa  Rancapanggung, (3)  kurangnya  sosialisasi  dari  instansi-instansi  yang  akan  melakukan kegiatan  pembangunan  kepada  masyarakat,  (4)  kurangnya  rasa  memiliki terhadap hasil pembangunan dan kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi.
Kata  Kunci:    Peran  Pemerintah  Desa,  Partisipasi  Masyarakat,  Pembangunan, Ekonomi Desa

## Abstract
This  research  entitled  "The  role  of  Village  Government  in  Increasing  Public Participation  in  Economic  Development  Village  Rancapanggung  Cililin  District West Bandung Regency". The problem in this research is not optimal the Village Head  in  monitoring  the  development  of  society  so  that  it  can  cause  the  lack  of society  in  participating  in  planning,  execution,  utilization  and  also  supervision and evaluation of economic development in Rancapanggung Village. As well as, concerning  the  low  level  of  public  awareness  and  lack  of  socialization  of agencies that will carry out development activities to the community resulting in lack  of  ownership  of  the  results  of  development  and  lack  of  coordination between agencies. The purpose of this study is to describe and analyze the Role of  Village  Government  in  Increasing  Public  Participation  in  Village  Economic Development.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative.  Data collection  techniques  conducted  by  researchers  is  to  learn  to  study  books  as reference  materials,  field  observations,  and  interviews.  In  sampling  the researcher using technique Purposive Sampling. Informants in this research are Village  Head,  Village  Community  Empowerment  Institution,  and  Community Leader.  From  the  research  results  found  that  the  role  of  village  government  in improving  community  participation  in  the  field  of  village  economic  development is  still  not  optimal.  There  are  several  weak  points  such  as  (1)  lack  of  village heads in monitoring the development of the community, (2) lack of community in participating  in  planning,  implementation,  utilization  and  monitoring  and evaluation  of  economic  development  in  Rancapanggung  Village,  (3)  lack  of socialization  from  agencies  that  will  carry  out  development  activities  to  the community,  (4)  lack  of  ownership  of  the  development  result  and  lack  of coordination between agencies.
Keywords:  Role  of  Village  Government,  Community  Participation,  Development, Village Economy

## PENDAHULUAN
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  desa  merupakan  bagian  dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Hal ini berarti bahwa pembangunan  desa  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pembangunan  nasional dan merupakan unsur pokok dalam sistem pembangunan Indonesia.
Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  nomor  6  tahun  2014 tentang  Desa,  tujuan  pembangunan  desa  adalah  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta penanggulangan  kemiskinan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi
lokal  ,  serta  pemanfaatan  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  pada  periode  tahun  2015-2019 pembangunan  perdesaan  diarahkan  untuk  penguatan  desa  dan masyarakatnya,  serta  pengembangan  pusat-pusat  pertumbuhan  di perdesaan  untuk  mendorong  pengembangan  perdesaan  berkelanjutan yang  memiliki  ketahanan  sosial,  ekonomi,  dan  ekologi  serta  mendorong keterkaitan  desa-kota.  Kebijakan  pembangunan  perdesaan  tahun  2015- 2019.  Dalam  mewujudkan  tujuan  pembangunan  desa  dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat.  Selain  itu  juga diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing  masyarakat  guna  bersama-sama  melaksanakan  program pembangunan ekonomi desa.
Menurut  Bhattacharyya  (dalam  Ndraha,  1990)  partisipasi  sebagai pemgambilan  bagian  dalam  kegiatan  bersama.  Sedangkan  Mubyarto (dalam  Ndraha,  1990)  juga  menyatakan  bahwa  partisipasi  sebagai ketersediaan  untuk  membantu  berhasilnya  setiap  program  sesuai kemampuan  setiap  orang  tanpa  berarti  mengorbankan  kepentingan sendiri.  Sementara  itu,  (Wahyudi,  1999)  mengatakan  bahwa  partisipasi adalah  berbagai  corak  tindakan  massa  maupun  individual  yang memperlihatkan  adanya  hubungan  timbal  balik  antara  pemerintah dengan  warganya.  Secara  umum  corak  partisipasi  warga  negara  dapat dibedakan  menjadi  empat,  yaitu  partisipas  dalam  pemilihan,  partisipasi kelompok,  kontak  antara  warga  negara  dengan  pemerintah,  dan partisipasi warga negara langsung.
Dalam  hubungannya  dengan  palaku-pelaku  yang  terlibat  dalam aktifitas pembangunan, Nelson (dalam Tanggkilisan, 2005) menyebutkan adanya  dua  macam  bentuk  partisipasi,  yaitu:  (1).  Partisipasi  Horizontal yaitu  partisipasi  di  antara  sesama  warga  atau  anggota  masyarakat,  di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan  secara  bersama  suatu  kegiatan  pembangunan;  (2). Partisipasi  Vertikal  yaitu  partisipasi  antara  masyarakat  sebagai  suatu keseluruhan  dengan  pemerintah,  dalam  hubungan  dimana  masyarakat
berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.
Mengingat pentingnya peran Pemerintah Desa dalam hal pembangunan  baik  itu  fisik  maupun  non  fisik  di  Desa  Rancapanggung Kecamatan  Cililin  Kabupaten  Bandung  Barat,  maka  perlu  adanya  kerja nyata  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  dalam  hal  pembangunan, terutama  dibidang  pembangunan  ekonomi  desa.  Disamping  itu  kerja sama  oleh  perangkat  desa  dengan  masyarakat  juga  diperlukan.  Karena itulah  pemerintah  desa  harus  berperan  secara  maksimal  dalam meningkatkan  pemabangunan  di  bidang  pembangunan  ekonomi  desa  di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.
Menurut (Soekanto, 2003) peranan adalah aspek dinamis kedudukan  (status).  Apabila  seseorang  melaksanakan  hak  dan kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya  maka  dia  menjalankan suatu  peranan.  Setiap  orang  memiliki  macam-macam  peranan  yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup.
Hal  ini  sekaligus  berarti  bahwa  peranan  menentukan  apa  yang diperbuatnya  bagi  masyarakat  serta  kesempatan-  kesempatan  apa  yang diberikan  oleh  masyarakat  dalam  menjalankan  suatu  peranan.  Peranan mencakup tiga hal yaitu:
1) Peranan  meliputi  norma-norma  yang  dihubungkan  dengan  posisi  atau tempat  seseorang  dalam  masyarakat.  Peranan  dalam  arti  ini  merupakan rangkaian  peraturan-peraturan  yang  membimbing  seseorang  dalam kehidupan masyarakat.
2) Peranan  adalah  suatu  konsep  tentang  apa  yang  dapat  dilakukan  oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3) Peranan  juga  dapat  dikatakan  sebagai  perilaku  yang  penting  bagi struktur sosial masyarakat.
Apabila  melihat  kenyataan  yang  ada,  pelaksanaan  pembangunan ekonomi  desa  yang  terdapat  pada  tingkat  desa  masih  tertinggal.  Tidak sesuai  dengan  peran  dan  fungsi  dari  desa  yang  banyak  memberikan kontribusi  terhadap  keberlangsungan  kehidupan  yang  ada  diperkotaan. Disisi  lain,  dana  dan  program  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah
Kabupaten untuk melaksanakan  pembangunan  di  desa-desa  juga  tersedia.  Adapun
beberapa  program  kegiatan  pemerintah  Desa  Rancapanggung  di  bidang peningkatan ekonomi Desa Rancapanggung.
Desa  Rancapanggung  merupakan  desa  yang  berada  di  kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat. Di lihat dari profil desa dan kelurahan, Desa Rancapanggung adalah Desa yang memiliki lahan pertanian, peternakan dan  perkebunan  yang  cukup  luas.  Potensi  mata  pencaharian  utama  di desa  rancapanggung  adalah  dalam  bidang  pertanian,  perikanan,  dan peternakan. Bidang pekerjaan yang ada inilah yang menentukan struktur perekonomiannya.  Dapat  dikatakan  bahwa  struktir  ekonomi  Desa Rancapanggung  masih  sangat  bergantung  pada  bidang  pertanian, perikanan  dan  peternakan  sebagai  bidang  utama  pekerjaan  penduduk. Oleh  karena  itu,  perencanaan  pembangunan  ekonomi  ini  harus  dapat menampung  kemungkinan-kemungkinan  pergerakan  peralihan  bidang kerja  penduduk  dari  satu  bidang  kebidang  lain,  khususnya  yang mengarah  pada  bidang  pertanian,  perikanan  dan  peternakan  agar  dapat menyokong  upaya  mewujudkan  struktur  ekonomi  industri  dengan pondasi pertanian, perikanan dan peternakan.
Dari  hasil  temuan  dan  pengamatan  peneliti  di  lapangan  yang mempengaruhi pelaksanaan program maupun kegiatan dalam peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa  yaitu: pertama,  peran  Kepala  Desa  belum  Optimal  dalam  merencanakan maupun melaksanakan program peningkatan infrastruktur perekonomian  desa  dan  peningkatan  pembangunan  ekonomi.  Kedua, potensi  sumber  daya  manusia  yang  masih  rendah  sehingga  perlu dikembangkan  kembali,  sehingga  menghambat  pembangunan  dalam setiap  kegiatan  desa  baik  dalam  perencanaan  maupun  pelaksanaannya. Sulitnya  menumbuhkan  sikap  kemandirian  di  dalam  masyarakat  serta ketidakpercayaan  masyarakat  dengan  Pemerintah  Desa,  sehingga keselarasan  antara  Pemerintah  Desa  dengan  masyarakat  desa  kurang terjalin dengan baik.
Melihat hal tersebut penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai  “Peranan  Pemerintah  Desa  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi
Masyarakat  di  bidang  Pembangunan  Ekonomi  di  Desa  Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat”.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.  Menurut  (Sukmadinata,  2009),  penelitian  kualitatif  adalah penelitian  yang  digunakan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap,  kepercayaan,  presepsi,  dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini menggunakan 2 (dua)  data  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Penelitian  ini  dilakukan difokuskan  di  Desa  Rancapanggung  Kecamatan  Cililin  Kabupaten Bandung  Barat.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang akan diwawancarai  adalah  Kepala  Desa  Rancapanggung  Kecamatan  Cililin Kabupaten  Bandung  Barat,  Ketua  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  (LPMD)  di  Desa  Rancapanggung  Kecamatan  Cililin  Kabupaten Bandung  Barat,  Tokoh  masyarakat  di  Desa  Rancapanggung  Kecamatan Cililin  Kabupaten  Bandung  Barat.  Teknis  analisis  data  yang  digunakan adalah  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  membahas  mengenai  Peranan Pemerintah  Desa  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  di  Bidang Pembangunan Ekonomi Desa

## Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Peranan pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan  di  Desa  Rancapanggung  Kecamatan  Cililin  Kabupaten Bandung  Barat  dijabarkan  lebih  rinci  dengan  fokus  yaitu  pembinaan terhadap  masyarakat  dalam  bidang  ekonomi,  dan  pengembangan  terhadap masyarakat.
a. Pembinaan  Terhadap  Masyarakat  Pembinaan  terhadap  masyarakat meliputi pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi
Berdasarkan  hasil  observasi  penelitian  diketahui  bahwa,  Pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi merupakan usaha untuk menggalakkan pembangunan  desa  dimana  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  pembinaan  masyarakat  dalam bidang  ekonomi  memiliki  makna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  sosial ekonomi  masyarakat  yang  tercermin  peningkatan  pendapatan  dan kesejahteraan  masyarakat  termasuk  masyarakat  miskin.  Adapun  bentuk program  pembinaan  masyarakat  dalam  bidang  ekonomi  yang  dilakukan oleh  pemerintah  desa  meliputi  pemberian  raskin,  pemberian  beasiswa  bagi siswa  miskin.  Selain  itu  bentuk  lain  pada  pembinaan  di  bidang  ini  adalah pembinaan  di  bidang  kewiraswastaan.  Pembinaan  ini  dimaksudkan  untuk mengembangkan  kewiraswastaan  pengusaha  muda,  terutama  di  kalangan pedagang  kecil.  Contoh  para  pengusaha  untuk  meningkatkan  usahanya diberi  pinjaman  modal  dengan  bunga  rendah  dan  bergulir  untuk dipinjamkan selanjutnya ke kelompok lain. Kegiatan pembinaan ini disebut dengan  usaha  peningkatan  pendapatan    masyarakat  desa.  Sebagian  besar kegiatan  ini  telah  memperbaiki  taraf  hidup  masyarakat.  Pemerintah  desa dalam  melaksanakan  pembinaan  terhadap  masyarakat  dalam  bidang ekonomi  dengan  cara  mengumpulkan  masyarakat  untuk  memberikan pengertian tentang apa-apa yang perlu dilaksanakan dalam suatu kegiatan dan  bagaimana  pelaksanaannya  nanti  di  lapangan.  Apabila  masyarakat telah memahami dan mengerti tentang hal tersebut maka pemerintah desa tinggal  mengarahkan  dan  memberikan  bimbingan  bagaimana  sistem pengelolaan  suatu  program  baik  program  pemberdayaan  masyarkat  di bidang ekonomi.
Hal  di  atas  sejalan  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  (Adisasmita, 2006)  Aparatur  pemerintah  desa  sebagai  pemimpin  juga  sebagai penyelenggara  pembangunan  harus  memiliki  tanggung  jawab  atas perubahan  yang akan  terjadi,  baik  perubahan  yang  terjadi  di  dalam
masyarakat  maupun  perubahan  sosial  kemasyarakatan.  Pemerintah  Desa mempunyai  peranan  yang  lebih  penting  terhadap  kemajuan  dan perkembangan  desa  dalam  meningkatkan  pembangunan  desa  seperti Pembinaan  Masyarakat  Dalam  Bidang  Ekonomi.  Peranan  dan  prakarsa pemerintah  masih  dominan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan  desa.  Berbagai  teori  mengatakan  bahwa  kesadaran  dan partisipasi  warga  desa  menjadi  kunci  keberhasilan  warga  desa.  Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan  sebagai  sarana  untuk  memperbaiki  kondisi  sosial  dan meningkatkan  partisipasi  warga  desa  dalam  pembangunan  banyak tergantung  pada  kemampuan  pemerintah  desa  khususnya  pimpinan  atau kepala  desa.  Peranan  pemerintah  dalam  meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi yaitu pendapatan dan kekayaan di Desa Rancapanggung  dengan  pemberian  raskin,  pemberian  beasiswa  bagi  siswa miskin dan pembinaan di bidang kewiraswastaan.
b. Pengembangan Terhadap Masyarakat
Pemerintah sebagai pemberdaya masyarakat harus dapat mengidentifikasidan  memanfaatkan  berbagai  keterampilan  dan  sumber daya  yang  ada  dalam  komunitas  maupun  kelompok.  Berbagai  kelompok warga  ini  harus  mendapat  perhatian  dari  pemerintah  sehingga  dalam pengembangannya meraka bias mengoptimalisasikan keterampilan mereka, yang  kedepannya  dapat  memberikan  partisipasinya  dalam  pembangunan desa.  Dimana  pelatihan  merupakan  suatu  kegiatan  untuk  memperbaiki kemampuan  kerja  seseorang  dalam  kaitannya  dengan  aktivitas  ekonomi. Pelatihan juga merupakan proses membantu masyarakat dalam memahami suatu  pengetahuan  praktis  dan  penerapannya,  guna  meningkatkan keterampilan,  kecakapan  dan  sikap  yang  diperlukan  oleh  organisasi  dalam usaha  mencapai  tujuannya.  Pengembangan  masyarakat  adalah  sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan, sebagai proses pengembangan masyarakat  mempunyai  tiga  tahapan  yaitu  tahap  pertama  penyadaran, pada  tahap  ini  target  yang  hendak  diberdayakan  diberi  pencerahan  dalam
bentuk  pemberian  penyadaran  bahwa  mereka  mempunyai  hak  untuk mempunyai  sesuatu,  prinsip  dasarnya  adalah  membuat  target  mengerti bahwa mereka perlu (membangun) dikembangkan, dan proses pengembangan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menyadari, tahap kedua adalah pengkapasitasan atau memampukan  ( enabling )  untuk  diberi  daya  atau  kuasa,  artinya memberikan  kapasitas  kepada  individu  atau  kelompok  manusia  agar mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya,  kekuasaan,  otoritas,  atau  peluang,  namun  pemberian  ini  harus sesuai  dengan  kualitas  kecakapan  yang  telah  dimiliki  mereka.  Pemerintah Desa  sebagai  pemimpin  penyelenggara  pembangunan  harus  memeiliki tanggung  jawab  atas  perubahan  yang  akan  terjadi  baik  perubahan  yang terjadi di dalam kemasyarakatan maupun perubahan sosial kemasyarakatan  untuk  itu  pemerintah  desa  selaku  pemerintahan  dalam usaha  mengantisipasi  perubahan-  perubahan  tersebut  harus  memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan  yang  akan  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  disamping  itu keputusan yang nantinya akan diambil tampa memberatkan rakyat banyak kemudian  pemerintah  desa  juga  harus  memiliki  peran  yang  cukup  baik sebagai  dinamisator,  katalisator,  maupun  sebagai  pelopor  dalam  setiap gerak  pembangunan  yang  dilaksanakan  untuk  memperoleh  dukungan penuh  dari  masyarakat  dan  Desa  Rancapanggung  menunjukan  bahwa Kepala Desa selaku Pemerintah Desa sudah mempunyai kemampuan untuk menggerakan  partisifasi  dari  masyarakat  dalam  menyelenggarakan pembangunan  karena  pemerintah  desa  dalam  hal  ini  hukum  tua  sering melibatkan diri atau sering terjun langsung kelapangan untuk memberikan motivasi  kepada  masyrakat  bahwa  pentingnya  pembangunan  tersebut karena  pembangunan  yang  dilaksanakan  nyaitu  untuk  kepentingan masyarakat  juga.  Disamping  itu  juga,  hukum  tua  selaku  pemerintah  desa dijadikan  pola  panutan  yang  tinggi  sehingga  masyarakat  terasa  terpanggil untuk  berpartisifasi  seraca  aktif  dalam  setiap  gerak  pembangunan  yang
dilaksanakan.  Strategi  lain  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dalam rangka  untuk  meningkatkan  keinginan  masyarakat  di  Desa.  Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peranan pemerintah dalam pengembangan  masyarakat  di  Desa  Rancapanggung  yaitu  sudah  cukup baik,  karena  masyarakat  berpartisipasi  dalam  bentuk  tenaga  dan  ide  atau pemikiran  tanpa  berpartisipasi  dalam  bentuk  dana.  Adapun  peranan  yang diterapkan  pemerintah  desa  Rancapanggung  yaitu  dengan  meningkatkan keterampilan  sumber  daya  manusia  dalam  bentuk  pelatihan  maupun penyuluhan.  Sehingga  terbuka  pemikirannya  apa  saja  yang  harus dilakukan  dalam  pembangunan  desa.  Akses  dan  penghasilan  atas pendapatan  bagi  setiap  orang  merupakan  hal  yang  penting  karena menyangkut otonominya (kemandirian). Faktor ekonomi tersebut memungkinkan manusia untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupannya  sesuai  dengan  yang  mereka  inginkan.  Menurut  (Supriatna, 2000), hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daeah dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:
1) Membantu masyarakat
menyediakan program-program pemberdayaan di bidang perekonomian dan kesejarteraan masyarakat,
2) Membantu  masyarakat  menfasilitasi  kegiatan  ekonomi  masyarakat (penyediaan sarana ekonomi), dan
3) Membantu  peningkatan  pendapatan  masyarakat  melalui  dorongan akses dan bantuan permodalan.
Berdasarkan hasil wawancara pemerintah desa dalam mengembangkan masyarakat agar turut berpartisipasi melalui peningkatan sumber daya manusia dan keterampilan dengan memberikan pelatihan  agar  pemikirannya  terbuka  apa  saja  yang  harus  dilakukan dalam  pembangunan  desa  khususnya  meningkatkan  hidup  masyarakat itu sendiri.
Sebelum  program  maupun  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat dilaksanakan,  terlebih  dahulu  Pemerintah  Desa  harus  menggali  potensi yang ada di masyarakat serta mengembangkannya. Oleh karena itu, Peran Pemerintah  Desa  dalam  menggali  potensi  masyarakat  sangatlah  penting
dimana  masyarakat  harus  mengasah  kemampuan  maupun  keterampilan yang dimiliki untuk menjadi nilai tambah dalam menunjang kehidupan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Letd.  Inf  Pur.  Nandang selaku  Kepala  Desa  Rancapanggung  Kecamatan  Cililin  kabupaten Bandung Barat Pemerintah Desa melakukan upaya agar masyarakat desa dapat menggali potensinya dan mengembangkannya dengan mempriotasikan  sesuai  keahliannya.  Dengan  melaksanaan  pelatihan  dan pembinaan  kepada  masyarakat.  Desa  Rancapanggung  memiliki  potensi  di bidang  pertanian,  peternakan,  perikanan  harus  dilatih  dan  dibina  oleh para  ahli  dibidang  tersebut  sehingga  masyarakat  dapat  memiliki pengetahuan  khusus.  Dengan  memilikinya  pengetahuan  dalam  bidang tersebut  masyarakat  dapat  menghasilkan  dan  meningkatkan  taraf ekonomi desa.
Pemerintah  desa  melaksanakan  beberapa  kegiatan  yang  bermanfaat dan  berpeluang  untuk  membuka  lapangan  pekerjaan  baru  dengan memberikan pelatihan tata arias, tata boga maupun tata busana sehingga dapat  menggali  potensi  masyarakat  desa  Rancapanggung  serta  dapat meninggkatkan dari segi keilmuan maupun perekonomian.
Kepala  desa  selaku  pemerintah  di  desa  harus  selalu  melakukan upaya-  upaya  yang  tidak  merugikan  rakyat  banyak  seperti  dalam memahami  aspirasi  ataupun  kebutuhan  masyarakat  secara  keseluruhan harus  benar-benar  diperhatikan  oleh  pemerintah.  Hal  seperti  inilah  yang selalu  mendapatkan  maknanya,  karena  dari  segala  bentuk  pembangunan yang  dilakukan  baik  itu  berasal  dari  jalur  pemerintahan,  pemimpin maupun  secara  kemasyarakatan  lewat  aspirasi  yang  disampaikan  atau diberikan  oleh  rakyat  atau  masyarakat,  bila  dalam  proses  pelaksanaanya dilakukan  secara  terpadu  atau  sesuai  dengan  harapan,  maka  pemerintah dalam hal ini kepala desa dalam pelaksaan tugasnya akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan dampak yang negatif dari masyarakat.
Kepala  desa  dalam  pemerintahan  merupakan  salah  satu  bentuk kegiatan  aparat  pemerintah  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, aparatur pemerintah di Desa sebagai administrator di bidang
pembangunan  dan  kemasyarakatan  mempunyai  peranan  yang  sangat penting  terutama  dalam  pelaksanaan  kebijakan  sehubungan  dengan program  pembangunan  yang  dilaksanakan  dalam  tingkat  desa.  Dengan demikian  kepala  desa  selaku  pemerintah  desa  diharapkan  mampu menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan  dari  proses  pembangunan  tersebut  lewat  kebijakan- kebijakan yang diimplementasikan atau dilaksanakan di desa.
Kemudian  dalam  pelaksanaan  kebijakan,  kepala  desa  harus  benar- benar  dapat  mensosialisasikan  kepada  setiap  anggota  masyarakat  agar nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  setiap  kebijakan  yang  dilaksanakan tersebut  dapat  terealisasi  dengan  sebaik-baiknya,  sehingga  kebijakan tersebut yang sudah dilaksanakan di satu pihak tidak merugikan ataupun menghambat  program  pemerintah  dan  dilain  pihak  juga  masyarakat merasa  aspirasi  mereka  didengar  dan  sekaligus  dilaksanakan  serta  tidak merasa  dirugikan  oleh  pemerintah  setempat.  Jadi  dalam  hal  ini  kedua belah  pihak  tidak  merasa  saling  dirugikan,  baik  dalam  persoalan  waktu maupun pikiran. Mengingat pula keinginan untuk menciptakan koordinasi yang  sempurna  antara  pemerintah  desa  dengan  masyarakat,  maka  dapat dikatakan  salah  satu  kunci  keberhasilan  pemerintah  dengan  adanya kewibawaan  dan  gaya  kepeloporan  yang  tinggi  untuk  diperlihat  kepada masyarakat  yang  tercermin  dalam  diri  seorang  pemimpin,  sehingga mampu menumbuhkan partisipasi aktif tanpa ada paksaan dari siapapun karena  merasa  tergugah  dengan  adanya  semangat  kerja  sama  yang diperlihatkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bersama.
Pemerintah  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pembangunan,  saling keterbukaan  dan  transparan  disamping  itu  juga  pemerintah  desa  setiap ada  kegiatan  atau  pelaksanaan  pembangunan  yang  ada  di  desa  selalu dilibatkan  seluruh  komponen  masyarakat  dan  memberikan  memotivasi masyarakat dalam  memelihara hasil pembangunan yang sudah ada. Oleh karena itu, kepala desa sebagai pemerintah yang ada di desa untuk selalu melakukan  kegiatan-kegiatan  maupun  selalu  memperhatikan  hal-hal seperti  yang  tersebut  di  atas,  yaitu  terutama  dalam  hal  pelaksanaan
kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan, karena menurut masyarakat  mana  yang  mereka  rasakan  itulah  yang  akan  menjadi pegangan  mereka  misalnya  kepala  desa  dalam  menyelenggarakan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara optimal dan terbuka sehingga masyarakat dalam memberikan partisipasirtya akan lebih tinggi.
Untuk  mencapai  tingkat  partisipasi  dalam  pembangunan  ekonomi desa yang maksimal dalam hal ini pembangunan di Desa Rancapanggung, maka kepala desa selaku pemerintah desa memerlukan beberapa langkah dalam pelaksanaannya antara lain :
1. Melembagakan  dan  memberdayakan  fungsi  kontrol  oleh  pihak  yang berwenang.
2. Melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan monitoring.
4. Memperbaiki  kebijakan-kebijakan  strategis  yang  nantinya  diarahkan kepada kebijakan riil masyarakat.
5. Melakukan  penyesuaian-penyesuaian  program  yang  selaras  dengan perkembangan lingkungan.
Peran  pemerintah  desa  merupakan  faktor  penting  untuk  menentukan kemajuan  desa  yang  menjadi  tanggung  jawabnya,  tetapi  pemerintah  juga tidak  mungkin  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  untuk menjadikan  desa  semakin  maju  tanpa  adanya  dukungan  dan  partisipasi dari  masyarakat,  untuk  itu  kepemimpinan  dan  juga  partisipasi  dari masyarakat harus berjalan secara seiring dan sejalan agar tercipta suasana yang  kondusif  dan  harmoni  sehingga  tujuan  dan  cita-cita  untuk menjadikan  desa  semakin  baik  akan  bisa  terwujud.  Keberhasilan  dari peranan  yang  di  terapkan  oleh  pemerintah  desa  tidak  terlepas  dari namanya  rasa  kebersamaan  antara  semua  unsur  terkait  demi  mencapai tujuan hidup bersama. Keberhasilan peranan yang di terapkan merupakan hasil  bersama  antara  pemerintah  desa  dan  masyarakat.  Sehingga  dapat dilihat  bahwa  hubungan  antara  pemerintah  desa  dengan  masyarakat  itu berjalan dengan baik atau harmonis.

## Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan ekonomi
Partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  adalah sejauh  mana  masyarakat  berperan  aktif  atau  dilibatkan  dalam  proses menyumbangkan  pikiran  untuk  menyusun  dan  menetapkan  program pembangunan.  Partisipasi  masyarakat  dan  keterlibatan  masyarakat  dapat dilihat melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan yang diadakan di Desa. Rapat atau musyawarah merupakan salah satu wadah yang sangat penting  bagi  Kepala  Desa  dalam  menyampaikan  informasi  kepada masyarakat.  Karena  di  dalam  musyawarah  tersebut  dibahas  seluruh permasalahan atau persoalan pemabangunan yang dilaksanakan.
Dalam  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan seperti  berperan  aktif  dan  keterlibatan  langsung  masyarakat  penerima program  dalam  wujud  pikiran  sebagai  informasi  dalam  memberikan kontribusi terhadap pembangunan, hal ini sesuai dengan pendapat Isbandi (2007:27),  yaitu  partisipasi  masyarakat  adalah  keikutsertaan  masyarakat dalam  proses  pengidentifikasian  masalah  dan  potensi  yang  ada dimasyarakat,  pemilihan  dan  pengambilan  keputusan  tentang  alternatif solusi  untuk  menangani  masalah,  pelaksanaan  upaya  mengatasi  masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.
Hal  di  atas  sejalan  denghan  hasil  wawancara  dengan  Dekapa  Desa Rancapanggung Kecamatan cililin Kabupaten bandung Barat:
“Sejauh  ini  dapat  dikatakan  sangat  baik,  terbukti  dengan  adanya partisipasi masyarakat dalam beberapa kegiatan pembinaan”
Begitu  juga  yang  dikatakan  ketua  LPMD  Desa  Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat saat dilakukan wawancara :
“pertisipasi  masyarakat  sangat  antusias  dalam  kegiatan  pembangunan ekonomi  desa  di  bidang  apapun  akan  tetapi  seringsekali  terkendala dengan aturan-aturan yang mereka kurang pahami yang mengakibatkan kesalah pahaman antara pemerintah dengan masyarakat”

## Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan
Dari  hasil  penelitian  terkait  peranan  pemerintah  desa  sebagai dinamisator  bahwa  Kepemimpinan  Kepala  Desa  selama  ini  masih  belum mampu  memberikan  kontribusi  bagi  masyarakat  dalam  proses  kegiatan pembangunan.  Kepala  desa  selama  ini  jarang  ada  di  tempat.  Sehingga, untuk  menggerakkan  masyarakatnya  tanpa  ada  seorang  pemimpin  maka pemerintahan  desa  tersebut  tidak  akan  bisa  berjalan  dengan  baik. Masyarakat  desa  perlu  dorongan  dari  pemimpinnya  untuk  bisa menggerakkan  masyarakat  agar  mau  berpartisipasi  dalam  pembangunan ekonomi desa. Namun, kalau pemimpinnya sendiri sangat jarang di tempat. Maka,  seperti  apakah  jadinya  desa  bisa  berkembang,  sementara pemimpinnya  tidak  bisa  menjalankan  kepemimpinannya  dengan  baik. Masyarakat  pun  belum  sepenuhnya  dilibatkan  dalam  hal  pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa. Maka akan terlihat, kurangnya partisipasi dari  masyarakat,  disebabkan  belum  adanya  pelimpahan  wewenang  yang diberikan  kepada  Sekretaris  Desa  untuk  melibatkan  masyarakat  secara langsung  dalam  hal  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  di  Desa Rancapanggung.
Peranan pemerintah desa sebagai katalisator untuk Urusan Pemerintahan Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat masih belum berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan tidak bisa  terkendali  dan  tidak  dipertanggungjawabkan  dengan  tugas  yang  telah ditentukan.  Kepala  desa  belum  mampu  mengkoordinir  masyarakatnya untuk  berperan  aktif  dalam  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  di  desa. Kepala  Desa  belum  bisa  menunjukkan  peranannya  kepada  masyarakat untuk  meningkatkan  partisipasi  dari  masyarakat  dalam  kegiatan pembangunan  eonomi  di  Desa  belum  sepenuhnya  melibatkan  masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan ekonomi di Desa. Kalau saja masyarakat  juga  di  ikut  sertakan  maka,  proses  kegiatan  pembangunan ekonomi  akan  cepat  dan  mudah  bisa  terselesaikan  dengan  baik.  Peranan pemerintah desa sebagai pelopor untuk pemerintah desa belum sepenuhnya menangani masalah pembangunan ekonomi yang ada di desa.
Program  pelaksanaan  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  Kepala Desa  tidak  selalu  mendapat  dukungan  yang  berimbas  pada  terserapnya partisipasi  masyarakat.  Hal  ini  dipengaruhi  kondisi,  karakteristik,  dan sosial  budaya  atau  adat  istiadat  masyarakkat  setempat.  Dengan  demikian, kebutuhan  akan  format  dalam  komunikasi  pembangunan  yang  tepat  jadi sangat  relevan.  Pembangunan  dibidang  fisik  terutama  memang  perlu diprioritaskan  karena  pembangunan  bidang  fisik  ini  lebih  memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan yang  dimaksudkan  seperti  gotong-royong  membersihkan  lingkungan, perbaikan posyandu, dan memperbaiki sarana dan prasarana umum.Sesuai dengan  pendapat  Slamet  yang  dikutip  oleh  (Suryono,  2001)  partisipasi masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  diartikan  sebagai  ikut  serta masyarakat  dalam  pembangunan  dan  ikut  serta  memanfaatkan  dan menikmati  hasil-hasil  dari  pembangunan.  Dimana  diketahui  bahwa melaksanankan  kegiatan  bergotong-royong  dari  pembangunan  tersebut masyarakat akan menikmati hasil pembangunan.

## Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pemanfaatan,  Pengawasan  serta  Evaluasi Pembangunan ekonomi
Berkenaan  dengan  uraian  tentang  partisipasi  masyarakat  dalam pemanfaatan,  pengawasan  serta  evaluasi  pembangunan,  maka  masyarakat memiliki  peran  untuk  memanfaatkan  hasil  pembangunan  dengan  baik dengan  cara  menggunakan,  menjaga  serta  merawat  hasil  pembangunan tersebut,  mengawasi  setiap  pembangunan  yang  sedang  berjalan  serta mengevaluasi  setiap  pembangunan  yang  sedang  berjalan  maupun pembangunan yang telah berhasil. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan,  pengawasan  serta  evaluasi  pembangunan  merupakan  tindak lanjut  pembangunan  secara  partisipatif  yang  dilakukan  pemerintah  desa. Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Riwu  Kaho  (2005:127)  yang  dimana terdapat  empat  jenjang  partisipasi  yaitu  mulai  dari  pembuatan  keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil serta dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai.
Efektifnya  masyarakat  dalam  suatu  program  atau  suatu  kebijakan seperti  halnya  kebijakan  yang  pelaksanaan  dalam  upanya  meningkatkan pembangunan  Desa  Rancapanggung  tidak  terlepas  dan  dukungan  atau partisifasi  dari  masyarakat  untuk  mentaati  atau  melaksanakan  peraturan yang  ada  peraturan  dalam  hal  ini  pada  dasarnya  bertujuan  untuk pemerintah  desa  dan  bagi  masyarakat  itu  sendiri  pembangunan  desa hendaknya  mempunyai  sasaran  yang  tepat  sehingga  sumber  daya  yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Pentingnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pembangunan begitu  penting  sehingga  masyarakat  terlebih  dahulu  diberikan  dasar  yang kokoh  agar  tingkat  partisifasi  yang  diberikan  masyarakat  bisa  maksimal. Menempatkan  masyarakat  sebagai  subjek  pembangunan  memberikan  arti bahwa  masyarakat  diposisikan  sebagai  salah  satu  pilar  penting  dan strategis  pemerintah  dan  swasta  posisi  ini  juga  menunjukan  bahwa masyarakan  bukan  hanya  sebagai  pelaksana  pembangunan  tetapi masyarakat  berperan  sebagai  perencana  dan  pengontrol  berbagai  program pembangunan baik program yang datang dari pemerintah maupun program yang di kembangkan oleh masyarakat itu sendiri.
Kemudian  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Kepala  Desa  harus  benar- benar  dapat  mengsosialilasikan  kepada  setiap  anggota  masyarakat  agar nilai-nilai  yang  terkantung  dalam  setiap  kebijakan  yang  dilaksanakan tersebut  dapat  terrealisasi  dengan  sebaik-baiknya  sehuingga  kebijakan tersebut  yang  sudah  dilaksanakan  disatu  pihak  tidak  merugikan  ataupun menghambat  program  pemerintah  dan  di  lain  pihak  juga  masyarakat merasa  aspirasi  mereka  didengar  dan  sekaligurs  dilaksanakan  serta  tidak merasa  dirugikan  oleh  pemerintah  setempat  jadi  dalam  hal  ini  kedua belah  pihak  tidak  merasa  saling  dirugikan  baik  dalam  persoalan  waktu ataupun  pikiran  keinginan  untuk  menciptakan  kordinasi  yang  sempurna antara  pemerintah  desa  dengan  masyarakat,  maka  dapat  dikatakan  salah satu  kunci  keberhasilan  pemerintah  adalah  dengan  adanya  kewibawaan dan  gaya  kepeloporan  yang  tinggi  untuk  perlihat  kepada  masyarakat  yang tercermin  dalam  diri  seorang  pemimpin  sehingga  dapat  menumbuhkan
partisifasi  aktif  tampa  ada  paksaan  dari  siapapun  karena  terasa  tergugah dengan  adanya  semangat  kerja  sama  yang  di  perlihatkan  oleh  pemerintah untuk mecapai tujuan bersama.
Faktor  Penghambat  dan  Faktor  Pendukung  yang  dihadapi  Pemerintah Desa  dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan ekonomi di Desa Rancapanggung

## a. Faktor Penghambat
Faktor  penghambat  disini  yaitu  berasal  dari  individu  itu  sendiri yang  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  adalah  sumber  daya manusia dan tingkat kesadaran masyarakat sendiri serta masalah yang berasal  dari  luar  diri  masyarakat.  Banyak  pula  Kepala  Desa  selaku pemeritah  di  desa  tersebut  banyaknya  kurang  memahami  asirasi ataupun  kebutuhan  masyarakat  secara  keseluruhan  karna  dari  segala bentuk  pembangunan  yang  di  lakukan  baik  itu  berasal  dari  jalur pemerintahan,pemimpin  maupun  secara  kemasyarakatan  melalui aspirasi yang di sampaikan atau di berikan oleh rakyat atau masyarakat bila  dalam  proses  pelaksanaannya  di  lakukan  secara  terpadu  atau sesuai  dengan  harapan  maka  pemerintah  dalam  hal  ini  kepala  desa dalam  melaksanakan  tugasnya  akan  berjalan  dengan  baik  dan  tidak akan  menimbulkan  dampak  yang  negatif  dari  masyarakat.Mengenai kemampuan  pemerintah  desa  dalam  pelaksanaan  kebijakan  maupun dari  kemampuan  pemerintah  desa  dalam  menggerakan  partisifasi  dari masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan dan kemasyarakatan  harus  diakui  juga  bahwa  pemerintah  desa  tidak  akan sempurna  apabila  ia  tidak  memperhatikan  kekurangan  ataupun kendala-kendala  ataupun  kebiasaan  yang  dihadapi  langsung  oleh masyarakat  untuk  dapat  berpatisifasi  aktif  dalam  setiap  gerak pembangunan yang dilaksanakan.
Kendala-kendala ataupun kebiasaan yang dihadapi oleh masyarakan desa Rancapanggung diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Tingkat kesadaran masyarakat
Tingkat  kesadaran  dari  seluruh  komponen  masyarakat  untuk berpartisifasi  aktif  dalam  setiap  gerak  pembangunan  memang dapat dikatakan relatif karena setiap perencanaan yang ada untuk melaksanakan  pembangunan,  maka  masyarakat  dengan  tidak sendirinya  berpartisifasi  aktif  tetapi  selalu  melalui  paksaan ataupun panggilan langsung dari atasan pemerintahan desa
2. Tingkat pendidikan masyarakat
Pendidikan  merupakan  faktor  penting  untuk  dimiliki  oleh  seluruh komponen  warga  negara  karna  dengan  pendidikan  warga  negara akan  mampu  merubah  sikap  dan  perilaku  bahwa  hidup  mereka yang  lebih  baik.  Namun  apabila  melihat  tinggkat  pendidikan  yang ada di desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat khususnya dari hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian dari  masyarakat  mempunyai  tingkat  pendidikan  yang  cukup lumayan karna kebanyakan dari mereka adalah lulusan SMP,SMA.
Mengajak masyarakat untuk terus terlibat dalam program-program pembangunan  di  Desa  Rancapanggung  bukan  hal  yang  mudah  hal  ini karena  masyarakat  selalu  beranggapan  bahwa  program-program pembangunan di Desa Rancapanggung pekerjaan pemerintah yang pada dasarnya  mempunyai  anggaran  yang  cukup  untuk  melaksanakan program-program  pembangunan  tersebut.  Oleh  karena  itu  setiap  orang yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan harus diberi upah.
Masyarakat Desa Rancapanggung itumanya senantiasa memikirkan tentang  kebutuhan  bersama  warga  desa  mereka  yang  selanjutnya  di sampaikan  kepada  pemimpin  mereka  nyaitu  Kepala  Desa  untuk diperjuangkan  pada  tingkat  Kecamatan  maupun  Kabupaten  keinginan yang  disampaikan  oleh  masyarakat  tersebut  tentu  bukan  juga merupakan  pemikiran  dan  keinginan  mereka  sendiri  akan  tetapi  juga merupakan  keinginan  masyarakat  selain  berpatisifasi  dalam  bentuk pemikiran  yang  disampaikan  sebagai  masukan  sebagian  masyarakat
juga  memberikan  masukan  pikiran-pikiran  teknis  dalam  rangka pelaksanaan pembangunan.
Masyarakat  seharusnya  ikut  serta  dalam  pelaksanaan  kegiatan- kegiatan  pembangunan  untuk  mempermudah  jalannya  kegiatan  yang dilaksanakan  agar  hasil  yang  dicapai  sesuai  dengan  kebijakan  yang diambil  bersama.  Kurangnya  koordinasi  yang  ada  antara  tingkat instansi  di  pemerintahan  merupakan  hambatan  eksternal  berikutnya, ketidaksamaan antara pihak desa dengan pihak kabupaten merupakan  salah  satu  faktor  penghambat  dalam  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  ekonomi di Desa Rancapanggung.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori  Slamet  (1993).  Kesadaran  masyarakat yang rendah merupakan salah satu hambatan pelaksanaan pembangunan. Kurangnya kesadaran masyarakat yang rendah merupakan  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  partisipasi masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi.  Kurangnya sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  akan  melakukan pembangunan ekonomi kepada masyarakat mengakibatkan masyarakat kurang memiliki terhadap hasil pembangunan.

## b. Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  peran  Pemerintah  Desa  dalam  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  ekonomi  yaitu  didukung dengan adanya potensi sumber daya alam yang siap dikelola, keadaan wilayah  cukup  luas  serta  tersedianya  anggaran  untuk  pembangunan yang  dialokasikan  melalui  ADD  yang  telah  ditetapkan  pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di Desa Rancapanggung. Kebijakan  bersama  dengan  pihak  swasta  dan  masyarakat  untuk terlibat  dalam  kegiatan  pembangunan  merupakan  faktor  pendukung bagi  pemerintah  desa  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  ekonomi.  sedangkan  dalam  segi  ekonomi masyarakat  Desa  Rancapanggung  memiliki  mata  pencaharian  sebagai
petani  dengan  bertani  mereka  merasa  kebutuhan  masih  belum mencukupi dan ada juga beberapa mengharuskan mereka agar bekerja diluar desa seperti warga yang tidak sempat berpartisifasi  karna masih banyak  warga  yang  tidak  bekerja  dalam  beberapa  hari  maka  mereka tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  sandang  pangan  mereka  dan  karena yang  lain  belum  mempunyai  wilayah  sendiri  mengharuskan  mereka untuk keluar daerah untuk bekerja pada orang lain.

## KESIMPULAN
Pemerintah  Desa  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  ekonomi  di  Desa  Rancapanggung  masih  belum  optimal dikarenakan  kurangnya  Kepala  Desa  dalam  memantau  perkembangan masyarakat  sehingga  dapat  mengakibatkan  kurangnya  masyarakat  dalam berpartisipasi  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pemanfaatan  maupun pengawasan serta evaluasi pembangunan ekonomi di Desa Rancapanggung.
Faktor  Penghambat  Pemerintah  Desa  dalam  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  ekonomi  yang  ditemui  yaitu  masalah yang  menyangkut  rendahnya  tingkat  kesadaran  masyarakat.  Kemudian kurangnya  sosialisasi  dari  instansi-instansi  yang  akan  melakukan kegiatan pembangunan kepada masyarakat yang mengakibatkan kurangnya  rasa  memiliki  terhadap  hasil  pembangunan  dan  kurangnya koordinasi  yang  dilakukan  antar  instansi.  Sedangkan  Faktor  Pendukung Pemerintah  Desa  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan ekonomi yaitu adanya anggaran untuk pembangunan yang telah  dialokasikan  melalui  ADD  Desa  Rancapanggung  dan  keadaan wilayah  yang  cukup  luas  serta  potensi  sumber  daya  alam  di  bidang pertanian,  perkebunan,  perikanan  dan  lain-lain  yang  siap  dikelola pemerintah dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Rahardjo.,  2006. Membangun  Desa  Partisipatif .  Yogyakarta: Graha Ilmu Graha Ilmu. Yogyakarta.
Arikunto.  (2010). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta: Rineka Cipta
Arsiyah.  (2002). Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Ekonomi Desa . Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Brawijaya Malang. Davis, Keith. 2010. Organizational  Behavior –Human Behavior  at  Work 13th Edition . New Delhi: Mcgraw Hill Company.
Kumorotomo,  Wahyudi.  1999. Etika  Administrasi  Negara .  PT  Raja  Grafindo Persada: Jakarta
Ndraha,  Taliziduhu.  1990. Pembangunan  Masyarakat .PT.  Rineka  Cipt. Jakarta  Notoatmodjo  .(2005). Metode  penelitian  Kesehatan .  Jakarta: Rineka Cipta.
.(2010). Metode penelitian Kesehatan . Jakarta: Rineka Cipta.
Riduwan.  (2009). Belajar  Mudah  Penelitian  Untuk  Guru  Karyawan  dan Peneliti Pemula . Bandung: ALFABETA.
Siti  Irene  A  Stuti  D.,  2011. Rural  Development  Participation:  Concepts  and Measures  for  Project  Design,  Implementation  and  Evaluation.  Ithaka. Cornel University .
Soemodiningrat, Gunawan.  (2009). Membangun  Perekonomian Rakyat .Yogyakarta: IDEA dan Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2006). Statistika Untuk Penelitian . Bandung: ALFABETA.
Tjahja  Supriatna.  (2000). Prinsip  –Prinsip  Pembangunan ,  Rineka  Cipta, Jakarta.  Tangkilisan,  Hessel  Nogi.  2005. Manajemen  Publik .  Gramedia Widia.Jakarta.
Umboh,  Fredriek  Anderson.  2004. Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat dalam  Pembangunan  Desa  di  Desa  Pinili  Kecamatan  Dimembe Kabupaten Minahasa . Tesis. Pascasarjana, IPB
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Uphoff  dan  Cohen.  2007. Raising  Factor  Productivity  in  Irrigated  Rice
Production : Opportunities with The System of Rice
Intensification .DISIMP.
Wicaksono,  2010. Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan Pembangunan Studi Kasus: Sistem Polder Banger Kelurahan Muktiharjo, Kota  Semarang .  Tesis.  Program  Pasca  Sarjana,Universitas  Gadjah Mada. Yogyakarta.
Widjaja. 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh . PT. Raja Grafindo Persada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  merupakan  wadah  dan  penyalur aspirasi masyarakat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Data profil desa Rancapanggung 2017