INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 518-533 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penerapan Dominus Litis Dalam Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan)
Alexander Maradentua 1 ✉ , Syawal Abdulajid 2 , Anshar 3
Fakultas Hukum Universtas Khairun
Email: Maradentuaalexander@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Penerapan  Dominus  Litis  Jaksa  Dalam  Pemenuhan  Hak Restitusi  Bagi  Anak  Korban  sebagai  Upaya  Perlindungan  Terhadap  Hak – Hak  Anak  Korban  Tindak Pidana  Asusila.  Tipe  Penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  hukum  empiris  yang  dimana dalam penelitian empiris menitikberatkan pada sebuah gejala, peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang dihubungkan dengan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  Teknik  studi  kepustakaan  ( library  research) terhadap  bahan-bahan  hukum  baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan Teknik studi lapangan ( field research) yang berorientasi  pada pengumpulan  data  empiris  di  lapangan.  Hasil  pengelolaan  data dianalisis    secara kuantitatif – kualitatif dengan menguraikan data secara rinci dan sistematis dan dilakukan interpretasi data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Pengajuan  restitusi  menggunakan  proses  yang  diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dewasa ini belum optimal karena tidak semua korban tindak pidana  mengajukan  restitusi  sebagaii  haknya  karena  penetapan  pengajuan  restitusi  oleh  korbannya ditentukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2) Kewenangan dalam mengajukan restitusi sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  korban  tindak  pidana  asusila  berada  pada Kejaksaan  RI  dan  LPSK  dalam  kedudukannya  bukan  merupakan  Aparat  Penegak  Hukum  dan  tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana yang dapat melaksanakan pengajuan restitusi.
Kata Kunci: Hak Restitusi, Perlindungan Hukum, Dominus Litis

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  application  of  prosecutor's  dominus  litis  in  fulfilling  the  right  of restitution for child victims as an effort to protect the rights of children who are victims of  immoral crimes. The type of research used is a type of empirical legal research which in empirical research focuses on a symptom, event or phenomenon that occurs in society that is associated with law. The data collection technique used in this study is a library research technique on legal materials, both primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials  and  Field  study  techniques  (field  research) oriented  to  empirical  data  collection  in  the  field.  The  results  of  data  management  are  analyzed quantitatively – qualitatively by describing the data in detail and systematically and interpreting the data. The results showed that (1) The application for restitution using the process stipulated in the current laws and regulations is not optimal because not all victims of criminal acts apply for restitution as their rights because the determination of the application for restitution by the victim is determined by the Witness and Victim Protection Agency (2) The authority to apply for restitution as a form of protection for the rights of children victims of immoral crimes rests with the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and the LPSK in its position is not a Law Enforcement Officer and is not included in the criminal justice system that can apply for restitution.
Keywords: Right of Restitution, Legal Protection, Dominus Litis

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  pelecehan  dan  kekerasan  seksual  terus  mengalami  peningkatan. Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu Negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global (Romli Atmasasmita, 1995). Dewasa ini korban kekerasan seksual tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa, namun juga mereka yang tergolong dibawah umur (anak). Kondisi biologis anak yang lemah memudahkan para pelaku kejahatan melancarkan aksinya kepada anak dan menjadikan mereka korban paling mudah untuk disasar.
Upaya perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan secara berkelanjutan, agar hak-hak  anak  tidak  terenggut  dan  kelak  dapat  berpartisipasi  secara  optimal  bagi pembangunan  bangsa  dan  negara.  Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  harus dilakukan  secara  berkelanjutan,  agar  hak-hak  anak  tidak  terenggut  dan  kelak  dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak ini terdapat pengaturannya di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada perkembangannya kemudian telah dirubah dengan Undang
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dalam perkembangannya kemudian telah ditetapkan menjadi undang-undang  dengan  disahkannya  Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
Dalam Ketentuan Umum undang-undang tersebut di atas, dinyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam undang-undang tersebut Anak dinyatakan berhak menerima Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi.  Dengan  demikian  Anak  berhak  dilindungi  secara  hukum  dari  tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual.
Dalam Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga  lainya  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  ini.  Makna  perlindungan menurut  Undang – Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  adalah  segala  upaya pemenuhan hak  dan  pemberian bantuan untuk memberikan  rasa aman kepada korban yang  wajib  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  atau  lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.
Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban terkait Hak Korban dijabarkan bahwa korban Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian  yang  akan,  sedang,  atau  telah  diberikanya  dan  Pasal  6  ayat  (1)  Tentang  Hak Korban yaitu, Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme,  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang,  korban  tindak  pidana  penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban tindak pidana penganiayaan berat, selain  berhak  sebagaimana  yang  dimaksud  didalam  Pasal  5  juga  berhak  mendapatkan Bantuan medis dan Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar  setiap  anak  dapat  menjalankan  hak  dan  kewajibanya  demi  pertumbuhan  dan perkembangan anak. Perlindungan anak merupakan wujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum bagi yang melanggar (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018).
Dalam  melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang  Penuntutan,  kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan  memiliki  arti  penting  dalam  menyeimbangkan  antara  aturan  yang  berlaku ( rechtmatigheid)  dan  interpretasi  yang  bertumpu  pada  tujuan  atau  asas  kemanfaatan ( doelmatigheid)  dalam  proses  peradilan  pidana.  Dalam  Undang  -  Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  memberikan  kewenangan  kepada Kejaksaan  sebagai  lembaga  pemerintahan  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UndangUndang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.
Kewenangan  Jaksa  dalam  melaksanakan  diskresi  Penuntutan  (prosecutorial discretionary)  yang  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  kearifan  lokal  dan  nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari sematamata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.
Keadilan  retributif  yang  telah  mengakar  kuat  dalam  praktik  peradilan  pidana  di Indonesia saat ini telah banyak menghadirkan kritik. Fungsi aparat penegak hukum yang saling  terkait  dalam  suatu  sistem  peradilan  pidana  lebih  berfungsi  untuk  menjauhkan pelaku  dari  masyarakat  melalui  mekanisme  rehabilitasi  pemidanaan.  Sayangnya, pendekatan-pendekatan penegakan hukum pidana secara retributif tersebut tidak terbukti dapat  menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  dari  suatu  kejahatan.  Oleh  karenanya muncul  suatu  dorongan  arah  kebijakan  hukum  pidana  untuk  beralih  ke  pendekatan restitutif dan restoratif dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku dan korban (Lilik Mulyadi, 2015).
Representasi  pendekatan  restitutif  dan  restoratif  dalam  mencapai  suatu  keadilan dalam  hukum  pidana  dapat  ditinjau  salah  satunya  pada  ketentuan  restitusi  bagi  anak korban sebagaimana diamanahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan
tersebut  merupakan  peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak.
Restitusi  dalam  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  dimaksudkan  sebagai pembayaran  ganti  kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Untuk itu pelaku diharuskan membayar restitusi kepada Anak korban tindak pidana untuk mengganti kerugian yang diderita korban sebagai bentuk tanggungjawab pelaku atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap korban, keluarga atau ahli warisnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
Melihat  realita  penegakan  hukum  nampaknya  semangat  yuridis  tersebut  belum sepenuhnya terimplementasikan. Peneliti mengambil data perkara yang melibatkan anak korban di Kota Tidore Kepulauan sejak tahun 2019 hingga 2022. Terdapat 45 (empat puluh lima) perkara dengan korban adalah anak, yaitu: (1) Tahun 2019 sebanyak 15 (lima belas) perkara; (2) Tahun 2020 sebanyak 11 (sebelas) perkara; (3) Tahun 2021 sebanyak 4 (empat) perkara dan (4) Tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) perkara. Adapun seluruh perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak ada satupun amar putusannya mengandung hukuman restitusi bagi pelaku.
Selama ini apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban, korban selalu menanggung sendiri kerugian materiil dan kerugian immateriil (kerugian berupa rasa malu,  kehilangan  harga  diri,  rendah  diri,  dan/atau  kecemasan  berlebihan  yang  bersifat traumatik). Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku melalui restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak korban. Restitusi dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan  kekayaan,  penderitaan akibat tindak pidana, biaya  perawatan  medis,  dan/atau  psikologis,  juga  dimaksudkan  untuk  meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.
Peranan aparat penegak hukum terhadap perlidungan hak-hak Anak korban dapat dimulai dari tingkat kepolisian sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Terkhusus Di tingkat penuntutan jaksa penuntut umum dapat memberikan perlindungan terhadap Anak  korban  dalam  bentuk  koordinasi  dengan  penyidik  sejak  tahap  diterimanya  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Jaksa penuntut umum menanyakan kondisi korban pada penyidik misalnya apakah korban mengalami luka fisik atau traumatis (psikis)
dan  kemudian  memberitahukan  hak  Anak  korban  untuk  mendapat  ganti  kerugian  atas kerugiannya tersebut yang  disebut dengan restitusi. Kemudian  dalam surat  tuntutannya jaksa  akan  mengajukan  kepada  pengadilan  restitusi  tersebut.  Di  tingkat  pemeriksaan pengadilan hakim dapat memberikan putusan pengadilan berupa pidana penjara, denda dan pidana tambahan berupa pembayaran restitusi.
Jaksa  Penuntut  Umum  memiliki  tugas  untuk  memberitahukan  hak  korban  untuk mendapatkan restitusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 30 C Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2021  Tentang  Kejaksaan.  Jaksa  Penuntut  Umum  melalui  surat tuntutan menyampaiakan besarnya jumlah restitusi yang harus dibayar pelaku. Sehingga keberhasilan restitusi sangat bergantung pada Jaksa Penuntut Umum. Urgensi pemberian restitusi pada Anak Korban oleh penuntut umum dikarenakan Restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban Perlindungan dalam bentuk restitusi yang diberikan oleh UndangUndang tersebut antara lain meliputi ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaa, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau  kerugian  lain  seperti  kehilangan  harta  milik,  biaya  transportasi  dasar,  biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum maupun kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Restitusi tersebut bahkan dapat menjadi hak dari ahli waris  korban.  Misalnya  dalam  hal  Anak  Korban  yang  meninggal  dunia,  maka  keluarga korban sebagai ahli waris dapat memperoleh restitusi.
Namun restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dan  Peraturan  Pemerintah  43  Tahun  2017  Tentang Pelaksanaan  Restitusi  bagi  Anak  yang  Menjadi  Korban  Tindak  Pidana.  Dalam  Peraturan Pemerintah  tersebut  restitusi  diajukan  dalam  bentuk  permohonan  yang  diajukan  oleh Korban,  Keluarga  atau  kuasanya  secara  tertulis  kepada  pengadilan  melalui  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut LPSK. Sehingga pada dasarnya terdapat dua cara bagi korban untuk mendapatkan hak restitusi. Pertama yaitu melalui permohonan restitusi yang diajukan korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Kedua yaitu melalui permohonan restitusi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum melalui surat tuntutan. Bila menggunakan cara yang pertama, maka secara otomatis persyaratan dan  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  mengajukan  permohonan  restitusi  tersebut  menjadi tanggung  jawab  korban  sendiri  Hal  ini  berarti  korban  atau  keluarga  korban  harus mengajukan  mengurus  sendiri  dan  bahkan  mengeluarkan  biaya  sendiri  apabila  ingin mengajukan permohonan restitusi.
Pengembalian  restitusi  sebagai  hak  Anak  korban  guna  mengembalikan  keadaan korban seperti semula bukan hanya sekedar untuk kepuasan balas dendam korban, tetapi
sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan perlakuan pelaku dan korban serta berupaya untuk mencegah korban dari penderitaan yang berkepanjangan. Pembayaran restitusi oleh pelaku  sangat  mungkin  dapat  mengurangi  penderitaan  korban  sehingga  korban  dapat melanjutkan hidupnya. pembayaran restitusi dalam bentuk uang misalnya dapat digunakan oleh  Anak  korban  untuk  membantu  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  agar  dapat melanjutkan kehidupan dan melupakan peristiwa yang telah menimpanya. Karena  pada kenyataannya sebagian besar Anak Korban di wilayah Kota Tidore Kepulauan berasal dari masyarakat kalangan bawah yang miskin.

## METODE PENELITIAN
Tipe yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tipe penelitian hukum Empiris.  Penelitian  hukum  Empiris  adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang  berupa  peninggalan  fisik  maupun  arsip  (Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2015). Penelitian ini menggunakan  pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik studi kepustakaan  ( library  research)  dengan  penelusuran  bahan-bahan  hukum,  pengumpulan bahan hukum dan pengolahan data yang kemudian disusun secara runtut dan sistematis dan teknik studi lapangan ( field research) yang berorientasi pada pada pengumpulan data empiris di lapangan dengan cara peninjauan langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015).
Hasil  pengelolaan  data  tersebut  dianalisis  dengan  teori  yang  didapatkan sebelumnya. Setelah data diolah dan disusun maka peneliti melakukan analisis data secara kuantitaif - kualitatif, artinya dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat  secara  rinci  dan  sistematis.  Kemudian  dilakukan  interpretasi  data  dengan menguraikan  data  yang  telah  tersusun  sehingga  memperoleh  gambaran  yang  jelas mengenai  permasalahan  yang  dibahas  serta  memudahkan  dilakukan  pembahasan  dan diambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dominus Litis Jaksa Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Asusila Perkembangan ilmu hukum pada praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut  keberadaan  kaidah  hukum  dan  efektivitas  kaidah-kaidah  hukum  dengan mengetengahkan  efektivitas  hukum.  Artinya  efektivitas  hukum  akan  disoroti  dari  tujuan yang ingin di capai. Efektivitas mengandung arti keefektifan ( efectiveness) pengaruh/ efek keberhasilan,  atau  kemanjuran/  kemujaraban.  Oleh  karena  itu  dalam  membahas permasalahan efektivitas dalam pelaksanaan hukum termasuk dalam pemenuhan restitusi maka didalamnya terkandung masalah ”seberapa jauh p erangkat hukum lembaga penegak hukum yang ada selama ini cukup efektif/berpengaruh/berhasil guna dalam pelaksanaan restitusi”.
Pemenuhan hak restitusi korban hanya dapat terlaksana dengan penegakan hukum yang optimal dan haruslah didukung oleh penegak hukum yang berkompeten. Seberapa bagusnya  suatu  peraturan  perundang-undangan  bila  tidak  didukung  dengan  aparat penegak hukum yang baik maka aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hanya angan-angan. penegak hukum khususnya penuntut umum memiliki peran penting dalam  mengoptimalkan  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  upaya perlindungan  terhadap  hak-hak  korban  Dalam  proses  peradilan  pidana,  jaksa  sebagai penuntut umum yang merupakan bagian dari struktur hukum ( legal structure) akan diuji kompetensinya  dalam  hal  penuntutan.  Penuntutan  ini  memberi  ruang  optimisme khususnya  kepada  korban  dalam  mendapatkan  keadilan.  Sensitifisme  penuntut  umum untuk mempertimbangan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan mengoptimalkan pelaksanaan peran penuntut umum, tidak saja untuk kepentingan umum namun harus pula mempertimbangkan kondisi korban.
Pengaturan restitusi dalam peradilan pidana sejatinya bukan merupakan kebaruan. Di Indonesia,  restitusi  dimunculkan  secara  eksplisit  di  dalam  ketentuan  Pasal  98  sampai dengan 101 KUHAP. Ketentuan tata cara membayar ganti rugi pada korban tindak pidana tersebut  mengharuskan  korban  untuk  secara  aktif  menghubungi  Penuntut  Umum  agar ganti  kerugian tersebut dimasukkan  dalam surat tuntutannya. Dikaitkan  dengan konsep yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief model pendekatan dalam pemberian restitusi kepada korban, maka perundang-undangan di Indonesia yang ada saat ini lebih mengacu kepada  model  pendekatan  hak-hak  prosedural  yang  mana  agar  korban  mendapatkan restitusi maka ia harus aktif membela kepentingannya sendiri mulai dari proses penyidikan, penuntutan,  hingga  persidangan.  Baik  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak, maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kesemuanya mensyaratkan inisiasi pengajuan permohonan restitusi datang dari korban melalui mekanisme penuntutan Penuntut Umum.
Kendatipun  demikian,  praktiknya  kemauan  Penuntut  Umum  untuk  memasukkan restitusi  dapat  dikatakan  langka,  karena  dianggap  tidak  mudah  dan  menambah  beban pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari perkara yang menjadi dasar analisis tulisan ini, yaitu pada  perkara  pidana  atas  nama  Terdakwa  Rugyan  Darmin  Alias  Ugan  dengan  Berkas Perkara  Nomor  Register  :  PDM-003/TPUL/TIKEP/07/2022  di  Kejaksaan  Negeri  Tidore Kepulauan . Dalam  perkara  tersebut  Terdakwa  Rugyan  Darmin  Alias  Ugan telah  terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak  untuk  melakukan  perbuatan  persetubuhan  dengannya  yang  dilakukan  secara berlanjut, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadapnya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
Meninjau perkara tersebut tidak terdapat pengajuan restitusi. Demikian halnya pada tahap  pengajuan  surat  tuntutan,  tidak  terdapat  tuntutan  Penuntut  Umum  untuk memintakan hukuman restitusi terhadap terdakwa, yang oleh karenanya dalam putusan inipun juga tidak terdapat putusan Hakim yang menghukum Terdakwa dengan hukuman restitusi. Padahal apabila melihat dan mempertimbangkan kondisi anak korban yang masih masuk  kategori  anak,  anak  korban  masih  berusia  15  (lima  belas)  tahun  tersebut  telah mengalami trauma yang mendalam hingga mengganggu aktivitas kesehariannya. Sehingga terbuka  peluang  untuk  dapat  diajukannya  permohonan  restitusi,  yaitu  dengan  melihat kapasitas anak yang merupakan korban tindak pidana seksual. Maka sebenarnya  orang tua/wali  anak  korban  atau  orang  yang  diberi  kuasa  oleh  orang  tua/walinya  dapat mengajukan  permohonan  restitusi  berupa  ganti  kerugian  atas  penderitaan  psikis  anak akibat  tindak  pidana  tersebut,  namun  tidak  dilakukan.  Ada  beberapa  kendala dalampenerapan pengajuan hak restitusi korban diantaranya :
1. Kurangnya pengetahuan korban tentang haknya untuk memperoleh restitusi dan cara pengajuannya;
2. Minimnya pengetahuan penuntut umum terkait penerapan restitusi;
3. Anggapan  bahwa  pengajuan  restitusi  merupakan  beban  kerja  yang  rumit  bagi penuntut umum;
4. Sulitnya menghitung nilai kerugian.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  sebenarnya  hak  anak  korban  untuk  mendapatkan restitusi  dapat  terpenuhi  apabila  terpenuhi  pula  dua  kondisi  berikut. Pertama,  aparat penegak  hukum  khususnya  Penuntut  Umum  optimal  dalam  melakukan  pendampingan terhadap  anak  korban .  Kedua,  adanya  koordinasi  antar  berbagai  pihak  termasuk pendamping korban, aparat  penegak  hukum, dinas sosial, dinas kesehatan  dan  instansi terkait  lainnya  (Erna  Ratnaningsih,  2016).  Dua  kondisi  tersebut  yang  akan  dianalisis  dan dikembangkan  lebih  mendalam  dalam  pembahasan  ini.  Sasaran  analisis  berfokus  pada peran  Penuntut  Umum  dalam  memfasilitasi  pengajuan  restitusi  hingga  wewenangnya dalam menuntut restitusi ini dalam rekuisitornya. Hal ini dengan mengingat fungsi dominus litis  Jaksa  yang  memberikannya  wewenang  atas  penuntutan,  sehingga  harus  diartikan bahwa Penuntut Umum dalam hal ini merupakan pioneer utama terselenggaranya restitusi bagi anak korban.
Optimalisasi peran Penuntut Umum dalam menangani perkara dan mendampingi hak anak korban melalui restitusi tersebut diawali dengan merubah pola berpikir yang selama ini telah terbangun dalam perspektif para Penuntut Umum yang menangani perkara yang melibatkan  anak  korban,  yaitu  bahwa  pengajuan  restitusi  merupakan  beban  kerja  yang rumit. Pola  berpikir tersebut perlu direkonstruksi  dengan menyadari begitu  besar peran Penuntut Umum dalam melindungi hak anak korban.
Penuntut  Umum  dalam  hal  ini  bertindak  sebagai  negara  dalam  mengawal permasalahn  pidana  yang  terjadi.  Sementara  akibat  peristiwa  pidana  tersebut  telah menimbulkan suatu dampak negatif yang secara langsung dirasakan oleh korban. Dua hal ini kemudian dipertemukan sehingga membentuk suatu wewenang bagi Penuntut Umum bahwa  ia  merupakan  satu-satunya  yang  berhak  menuntut  segala  keburukan  dampak masalah pidana yang terjadi akibat perbuatan terdakwa. Penuntut Umum harus mampu menyadari  peranannya  dalam  hal  ini  sehingga mindset  Penuntut  Umum  akan  bergeser untuk lebih aktif membela kepentingan korban melalui kewenangan yang ia miliki tersebut.
Penuntut  Umum  diharuskan  memahami  segala  bentuk  dan  tata  cara  pengajuan restitusi  bagi  anak  korban.  Bentuk  restitusi  tersebut  dapat  dipahami  Penuntut  Umum dengan  cara  menghayati  ratio  legis  dilaksanakannya  restitusi  bagi  anak  korban sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Setelah itu setiap Penuntut Umum juga harus ditunjang dengan pengayaan tata cara pengajuan restitusi yang secara khusus  telah  diatur  di  dalam  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Penuntut Umum harus memahami mekanisme mendapatkan bukti-bukti kerugian baik secara materil maupun imateril yang diderita oleh anak korban. Penuntut Umum harus mampu menggali
dan mengkualifisir kerugian-kerugian yang terjadi pada anak korban sehingga tepat sesuai dengan bentuk restitusi yang dicantumkan dalam surat tuntutannya.
Setelah mengetahui kerugian apa yang diderita oleh anak korban sehingga bentuk restitusi apa yang akan dimohonkan dalam tuntutan, selanjutnya Penuntut Umum harus mengetahui  mekanisme  pengajuan  restitusi  tersebut,  yaitu  bahwa  restitusi  hanya  dapat diajukan  oleh  korban.  Hal  ini  sebagaimana  telah  didoktrinkan  oleh  Barda  Nawari  Arief bahwa  konstruksi  hukum  di  Indonesia  berada  pada  tingkat  restitusi  dengan  model pendekatan hak-hak prosedural yang hanya dapat diajukan oleh korban. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk secara lebih aktif memfasilitasi permohonan restitusi tersebut.
Ada  beberapa  alasan  mengapa  Penuntut  Umum  perlu  dilibatkan  secara  langsung dalam proses pemenuhan restitusi bagi Anak Korban Tidak Pidana Asusila :
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 35  ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000, ditentukan bahwa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan. Ini berarti bahwa restitusi diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Dalam sistem  peradilan  pidana,  Kejaksaan  adalah  salah  satu  komponen  terpenting  baik selaku penuntut umum. Dalam proses penuntutan terdapat beberapa bagian yang menjadi fungsi penuntut umum adalah membuat dakwaan, membuktikan dakwaan, dan membuat surat tuntutan bagi pelaku. Surat tuntutan pidana inilah yang menjadi acuan penting bagi hakim untuk memutus perkara. Jika restitusi baru bisa diperoleh korban melalui putusan pengadilan, maka seharusnya pula restitusi ini menjadi bagian dalam surat tuntutan  penuntut umum yang menjadi dasar bagi hakim memberikan putusan.
2. Pembayaran  restitusi  oleh  pelaku  kepada  korban  seharusnya  memberikan  nilai meringankan pidana bagi pelaku. Hal-hal meringankan bagi terdakwa menjadi dasar pertimbangan  baik  bagi  penuntut  umum  dalam  menentukan  tuntutan  pidana maupun bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa. Adanya kesamaan pertimbangan antara penuntut umum dan majelis hakim, akan berdampak pada sikap penuntut umum dalam menerima atau tidak menerima putusan hakim.
3. Hukum acara pidana yang berlaku saat ini hanya memberikan hak kepada penuntut umum dan pelaku atau melalui penasihat hukumnya, untuk melakukan upaya hukum terhadap  putusan  pengadilan.  Upaya  hukum  terhadap  putusan  pengadilan  terkait restitusi kepada korban tidak  dapat dilakukan sendiri-sendiri atau terpisah dengan upaya hukum terhadap putusan pidananya.
Kejaksaan  sebagai  salah  satu  pihak  yang  sangat  berkepentingan  dalam  proses penuntutan harus terlibat mengetahui dan mengikuti perkembangan pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban. Hal ini terkait dengan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yang  akan  dipertimbangkan  oleh  penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana kepada terdakwa.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang  No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban  menyatakan  bahwa  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  memunculkan mekanisme baru dalam prosedur pengajuan hak atas restitusi yakni terlibatnya LPSK dalam prosedur pengajuan permohonan restitusi oleh korban tindak pidana. Dan sebagaimana telah  dijelaskan  sebelumnya  juga,  keterlibatan  LPSK  ini  ternyata  justru  dapat  membuat korban  harus  menempuh  jangka  waktu  yang  lebih  lama  untuk  mendapatkan  hak  atas restitusinya karena harus menjalani berbagai prosedur melalui LPSK terlebih dahulu baru kemudian  melalui  Jaksa  Penuntut  Umum  apabila  pengajuan  permohonan  restitusinya diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Meskipun  UU  memberikan  kewenangan  bagi  LPSK  mewakili  korban  dalam mengajukan  restitusi  ke  pengadilan,  namun  jika dipertimbangkan, hal yang bijaksana yang  harus  dilakukan  oleh  LPSK  sebagai  lembaga  yang  mewakili  korban  mengajukan permohonan restitusi, adalah dengan mengajukannya melalui penuntut umum. Menurut Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, LPSK tidak dapat bekerja sendiri, ada bagian dimana LPSK tidak  mempunyai otoritas untuk masuk atau mengintervensi tugas dan wewenang dari lembaga penegak hukum, misalnya soal peradilan.
Untuk kepentingan korban, LPSK yang diberikan kewenangan untuk mewakili korban mengajukan permohonan restitusi harus berkordinasi dengan penuntut umum, begitu juga sebaliknya.  Dalam  penjelasan  umum  PP  No.  3  Tahun  2002  menentukan  bahwa  ganti kerugian atau pengembalian hak, misalnya pengembalian kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik, yang masuk dalam lingkup restitusi diputus oleh Pengadilan  di  setiap  tingkatan  pengadilan.  Mengenai  besarnya  ganti  kerugian  atau pemulihan  dicantumkan  dalam  amar  putusannya.  Jadi,  hakim  diberikan  kebebasan sepenuhnya  secara  adil,  layak,  dan  cepat  mengenai  besarnya  ganti  kerugian  tersebut berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan beserta bukti-bukti yang mendukungnya.
Selain persoalan tersebut, ada satu masalah lagi dan menjadi hambatan bagi korban tindak pidana untuk memperoleh hak restitusinya yakni tidak jelasnya pengaturan tentang pihak atau lembaga yang berwenang untuk mengeksekusi pelaksanaan restitusi. Undang-
Undang  No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi  dan  Korban,  yang  selanjutnya  disingkat  LPSK,  adalah  lembaga  yang  bertugas danberwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban  sebagaimana  diaturdalam  undang-undang  ini.  LPSK  bertanggung  jawab  untuk menangani  pemberian  perlindungan  dan  bantuan  pada  Saksi  dan  Korban  berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur  dalam undang-undang ini. Dalam Undang- Undang  No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ,tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan LPSK yakni melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan hakim tentang restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana melalui LPSK. PP No. 44 Tahun 2008 yang menjabarkan ketentuan tentang restitusi bagi korban tindak pidana ternyata juga tidak mengatur secara tegas tentang kewenangan LPSK untuk melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan hakim terkait restitusi.
Mengenai pihak yang diberi kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan hakim, KUHAP dengan tegas mengaturnya dalam Pasal 6. Pasal 6 huruf a KUHAP  menyatakan  bahwa  jaksa  adalah  pejabat  yang  diberi  wewenang  oleh  undang- undangini  untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum  sertamelaksanakan  putusan pengadilan  yang  telah  memperolehkekuatan  hukum  tetap.  Kemudian  Pasal  6  huruf  b KUHAP  menyebutkan  bahwa  penuntut  umum  adalah  jaksa  yang  diberi  wewenang olehundang-undang  ini  untuk  melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan  penetapan hakim.Kewenangan  jaksa  sebagai  eksekutor  tersebut  ditegaskan  kembali  dalam  Pasal  1 angka 1-2 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  jelaslah  bahwa  hanya  lembaga  kejaksaan  yang diberikan  wewenang  oleh  negara  untuk  melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  tak  terkecuali  dalam mengeksekusi penetapan hakim dan putusan pengadilan terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh korban. Bila korban tindak pidana memilih untuk mendapatkan hak atas restitusinya  melalui  prosedur  penggabungan  perkara  ganti  kerugian  dan  pidana  dalam KUHAP,  maka  pelaksana  eksekusi  atas  putusan  pidana  tersebut  jelas  dilaksanakan  oleh jaksa berdasarkan Pasal 270 KUHAP. Apabila korban tindak pidana memilih untuk mengikuti prosedur melalui LPSK sebagaimana diatur dalam UndangUndang Perlindungan Saksi dan Korban, memang tidak ada pasal yang menyatakan secara langsung bahwa jaksalah yang
memiliki  kewenangan  untuk  mengeksekusi  penetapan  hakim  atau  putusan  pengadilan terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tersebut. Akan tetapi, mengingat bahwa  tidak  ada  satu  ketentuan  pun  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  yang  menyatakan  bahwa  LPSK  berwenang  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana, maka berdasarkan KUHAP dan UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umumlah yang berwenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan terhadap permohonan restitusi tersebut.
LPSK merupakan sebuah lembaga yang baru dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008 sebagai  pelaksanaan  salah  satu  amanat  yang  ada  dalam  UU  No.  13  Tahun  2006  yang mengharuskan dibentuknya sebuah lembaga perlindungan saksi dan korban paling lambat setahun setelah undang-undang tersebut disahkan.Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri dalam artian merupakan sebuah lembaga yang independen tanpa campur tangan dari pihak manapun. Pertimbangan para perumus  UU  No.  13  Tahun  2006  dalam  menetapkan  model  lembaga  seperti  ini  terkait dengan  beberapa  pertimbangan  danargumentasi  yang  telah  dibangun  dalam  rapat pembahasan-pembahasan Rancangan Undang-Undang  ini sebagai berikut:
1. Keinginan  untuk  membuat  lembaga  yang  secara  khusus  mengurusi  masalah perlindungan saksi dankorban yang tidak berada di bawah institusi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, Komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM karena  diyakini  pasti  akan  lebih  baik  dari  segi  kemampuan  maupun  kinerjanya (Supriyadi Widodo Eddyono, 2006).
2. Institusi  yang  lain  dinilai  sudah  memiliki  beban  tanggungjawab  yang  besar,  oleh karena itu lebihbaik program perlindungan tidak lagi dibebani lagi kepada lembaga- lembaga tersebut (Supriyadi Widodo Eddyono et al., 2008).
Sehubungan  dengan  hak  atas  restitusi  bagi  korban  tindak  pidana,  kedua pertimbangan tersebut patutlah untuk dicerna kembali, terlebih mengingat bahwa LPSK tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana  Kejaksaan  RI.  Pertama,  LPSK  diyakini  pasti  akan  lebih  baik  dari  segi kemampuan  maupun  kinerjanya,  apalagi  dengan  adanya  ketidakpercayaan  terhadap kinerja beberapa institusi termasuk Kejaksaan RI namun LPSK merupakan suatu lembaga baru yang tentunya minim pengalaman, khususnya dalam membantu korban tindak pidana mendapatkan hak atas restitusinya. Hal ini jelas sangat berbeda dengan Kejaksaan RI yang sudah sangat berpengalaman dalam membantu korban tindak pidana untuk mendapatkan hak  atas  restitusinya  melalui  berbagai  prosedur,  misalnya  gabungan  gugatan  ganti
kerugian  berdasarkan  KUHAP  atau  mekanisme  restitusi  bagi  korban  tindak  pidana perdagangan orang.
Di  lingkungan  internal  Kejaksaan  Agung,  terdapat  petunjuk  teknis  dalam  hal pelaksanaan  penyelesaian  perkara.  Petunjuk  teknis  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu cerminan kebijakan oleh pimpinan Kejaksaan Agung. Adapun tujuan dari petunjuk teknis adalah  untuk  dijadikan  pedoman  bagi  jajaran  Kejaksaan  R.I.  dalam  rangka  menghadapi problematika-problematika  yang  timbul  sehubungan  dengan  penanganan  dan penyelesaian perkara- perkara tindak pidana yang ditangani dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya.
Petunjuk  teknis  yang  dikeluarkan  oleh  pimpinan  Kejaksaan  merupakan  salah  satu cermin  dari  kebijakan  yang  dimiliki  oleh  Kejaksaan.  Beberapa  pihak  dikalangan  internal Kejaksaan memandang bahwa untuk  dapat diajukan permohonan restitusi  bagi korban, seharusnya  dari  awal  sudah  dimasukkan  dalam  surat  dakwaan.  Terdapat  perbedaan pendapat  secara  internal  di  lembaga  Kejaksaan,  apakah  Kejaksaan  diwajibkan  untuk mengajukan restitusi yang diminta oleh korban atau tidak. Jika iya, apakah  permohonan restitusi itu dimasukkan dalam surat dakwaan atau dalam surat tuntutan. Kondisi seperti ini akhirnya  menyebabkan  pelayanan  terhadap  korban  cenderung  diabaikan.  Seharusnya dengan  belajar  pada  pengalaman  masa  lalu,  Kejaksaan  sudah  dapat  menentukan  sikap dalam  memberikan  perhatian  bagi  korban  dalam  hal  memperjuangkan  hak-haknya memperoleh  restitusi.  Paling  tidak  sudah  ada  pedoman  bagi  penuntut  umum  dalam memperjuangkan  hak-hak  korban  dalam  pengajuan  permohonan  restitusi.  Ketiadaan pedoman dalam pelaksanaan restitusi bagi jajaran pelaksana akan berdampak pada tidak adanya  inisiatif  dan  rasa  tanggung  jawab  untuk  memperjuangkan  hak-hak korban  atas restitusi.  Akibatnya  perhatian  terhadap  korban menjadi terabaikan.

## SIMPULAN
Pengajuan restitusi dengan berdasarkan proses yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014  Tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  maka  tidak  semua  korban  tindak  pidana  dapat mengajukan restitusi sebagai haknya, karena tidak semua tindak pidana dapat diajukan restitusi. Penetapan  suatu tindak pidana yang dapat diajukan restitusi oleh  korbannya ditentukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau selanjutnya disingkat LPSK. Hal  lain  yang  menimbulkan  permasalahan  yakni  mekanisme  dan  prosedur  pengajuan restitusi  serta  pelaksanaan  restitusinya  mengingat  LPSK  tidak  termasuk  dalam  sistem peradilan  pidana,  dan  bukan  merupakan  aparat  penegak  hukum  yang  memiliki
kewenangan eksekutor. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap salah satu asas dominus litis yang menerangkan adanya kewenangan mutlak dan absolut dalam hal penuntutan seharusnya dilaksanakan oleh Penuntut Umum atau dalam hal ini Kejaksaan RI.

## DAFTAR PUSTAKA
Data Register Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 – 2022 Erna  Ratnaningsih .  (2016)  ‘ Pemenuhan  Rehabilitasi  dan  Restitusi  bagi  Korban  Perdagangan Orang ’, diakses  dari  https://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/pemenuhan-rehabilitasi- dan-restitusi-bagi-korban-perdagangan-orang/.
Lilik Mulyadi. (2015) ‘ Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ’, Bandung, PT Alumni. Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad. (2015) ‘ Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris ’,
Yogyakarta, Pustaka Belajar.
Nursariani Simatupang and Faisal. (2018) ‘ Hukum Perlindungan Anak ’, Medan, Pustaka Prima.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak  yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Romli  Atmasasmita. (1995)  ‘ Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi ’,  Bandung, Mandar Maju.
Supriyadi Widodo Eddyono et al. (2008) ‘ Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban:  Usul  Inisiatif  Masyarakat ’,  Jakarta, Indonesia  Corruption Watch.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Adanya  ketidakpercayaan  terhadap  kinerja  beberapa  institusi  tersebut  yang  menyebabkan mengapa pilihan mandiri, ini dikemukakan oleh para perumus UU No. 13 Tahun 2006. Hal ini  juga  terkait  dengan  trend  yang  ada,  pada  umumnya  setelah  reformasi,  terjadi ketidakpercayaan terhadap institusi yang terkait pemerintah atau berada dalam pemerintah sehingga  para  perumus  awal  RUU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  mendorong  agar program perlindungan saksi disupervisi oleh lembaga baru di luar lembaga yang telah ada. (Lihat Supriyadi Widodo Eddyono. (2006) ‘ UU Perlindungan Saksi Belum Progresif ’ , ELSAM &Koalisi Perlindungan Saksi).