## J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), 4(1), 184-189
ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X DOI 10.33087/jmas.v4i1.87
Yunie Rahayu, Etik Winarni

## Evaluasi dan Optimalisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Study Kasus Desa Maju Jaya, Sumber Mulya dan Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo
Yunie Rahayu, Etik Winarni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jambi
Abstract.  Management  of  village  fund  allocation  in  empowering  village  communities  is  normatively  and administratively  good.  But  in  substance  there  are  several  things  that  must  be  corrected,  namely  community participation  in  the  planning,  supervision  and  accountability  stages,  and  the  transparency  that  is  not  maximized because  the  community  does  not  know  much  about  the  existence  of  these  activities.  The  role  of  stakeholders  in  the management  of  village  fund  allocation  is  still  not  optimal,  because  only  the  village  head.  The  results  of  the empowerment  of  village  communities  are  still  only  in  the  form  of  construction  of  road  infrastructure  and  irrigation channels for the construction of hamlet halls, all of which are still not or inconsistent in improving the economy of the community.  Lack  of  in-depth  socialization  to the  community  regarding  village  fund allocation  so  that  not  all people know  about  the  ADD  (Village  Fund  Allocation)  program,  which  in  turn  causes  low  community  supervision  in  ADD activities  and  sub-district  government  domination  of  the  preparation  of  ADD  Accounts  causing  a  lack  of  village independence.
Keywords: evaluation, optimization, village funds

## PENDAHULUAN
Untuk  mencapai  kesejahteraan  dengan  pemerataan  prinsip  keadilan  adalah  harga  mutlak  dalam pembangunan.  keadilan  dimaksud  adalah  pembangunan  dari  baik  bersifat  fisik,  sosial  dan  budaya  sesuai dengan  proporsi  yang  ditentukan.  Pembangunan  berkeadilan  tersebut  diimplementasikan  dalam  bentuk otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada masing masing daerah. Otonomi yang berarti penyerahan kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  atau  dengan  kata  lain  penyelenggaraan  pemerintah  sebagai  urusan  rumah  tangga  yang  berdiri sendiri,  yang  meliputi  tahapan  perencanaan  pembangunan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  terhadap  hasilnya. Tujuan  dari  otonomi  daerah  adalah  untuk  mempercepat  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  daerah otonom.  Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, bahwa  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dipandang  perlu  untuk  menekankan  pada  Prinsip-prinsip Pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance )  dan  Pemerintahan  yang  bersih  ( Clean  Governance )  dalam mewujudkan  pembangunan  daerah  yang  desentralistik  dan  demokratis.  Salah  satu  wujud  pembangunan daerah  adalah  Pembangunan  Desa  yang  merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional  dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam  rangka  mempercepat  pembangunan  desa  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dan  mengentaskan  kemiskinan,  maka  pemerintah  menetapkan  kebijakan  Alokasi  Dana  Desa (ADD). Kebijakan ini merupakan wujud dari keinginan pemerintah yang dituangkan dalam Program Nawa Cita. Dasar dari kebijakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Hasil  pengamatan  secara  umum  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Kecamatan Pelepat Ilir masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena yaitu : (1) Masih terdapat  banyaknya  kepentingan  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  ADD  dan  rendahnya  efektivitas  dalam penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD);  (2)  Kualitas  sumber  daya  manusia  didesa  yang  masih  rendah sehingga  seringkali  pembangunan  tidak  tepat  sasaran;  (3)  Proyek  pembangunan  yang  tidak  saling terintegrasi  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Adapun  tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  (1) Menganalisis  tingkat  efektivitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  (2)  Menganalisis  dampak
pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya program Alokasi Dana Desa (ADD, (3) Menganalisis permasalahan dan strategi yang tepat dalam mengoptimalisasikan manfaat Alokasi Dana Desa (ADD).

## METODE PPENELITIAN

## Model Analisis Pertama
Untuk menjawab permasalahan pertama dalam mengukur kesesuaian  Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) anggaran dilakukan dengan membandingkan ADD semestinya dengan realisasinya. Hal ini merujuk pada  Permendagri  Nomor  37  Tahun  2007  yang  mensyaratkan  setiap  kabupaten/kota  memasukan  dana alokasi desa sebesar 10% dari total APBD dikurangi belanja pegawai. Adapun besarnya alokasi dana desa dapat diformulasikan sebagai berikut (Wiratno, 2010): ADD = Minimal 10% x (Dana Bagi Hasil + DAU – Belanja) Dimana:  Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak + Bagi Hasil Non Pajak (SDA); DAU = Dana Alokasi Umum

## Model Analisis Kedua
Untuk  menjawab  permasalahan  kedua  yaitu  menganalisis  bagaimana  perbedaan  pendapatan masyarakat  sebelum  dan  sesudah  adanya  program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dilakukan  dengan menggunakan  analisis  uji  beda  rata-rata  ( Compare  Means )  atau  biasa  disebut  uji  t  ( t-test )  dari  dua  sampel yang  sama/berpasangan  namun  mengalami  dua  perlakuan  atau  pengukuran  yang  berbeda,  maka  uji  beda rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Dependent Sample t-test ( Paired Sample t-test ). Hipotesis yang diajukan adalah : H 0 : Tidak ada perbedaan pendapatan petani sebelum dan sesudah adopsi teknologi.
H 1 : Ada perbedaan pendapatan petani sebelum dan sesudah adopsi teknologi. Taraf nyata dan nilai t-tabel adalah sebagai berikut: α = 5 % = 0,05 t α/ 2 = 0,025 dengan db = (n-1) = 29 maka t-tabel = 2,045 Kriteria uji beda rata-rata sebagai berikut:
a. Jika  -2,045  ≤  t-hitung  ≤  +2,045  maka  H 0 diterima  dan  H 1 ditolak,  artinya  tidak  ada  perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya dana alokasi desa (ADD).
b. Jika t-hitung  <  -2,045  atau  t-hitung  >  2,045    maka  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima, artinya  ada  perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya dana alokasi desa (ADD).

## Model Analisis Ketiga
Untuk  menganalisis  permasalahan  dan  strategi  yang  tepat  dalam  mengoptimalisasikan  penggunaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  dilakukan  dengan  menggunakan  Matriks  SWOT  melalui  mengembangkan empat  alternatif  strategi  dengan  mempertimbangkan  dari  aspek;    kekuatan  ( strength ),  kelemahan ( weakness ),  peluang  ( opportunity ),  dan  ancaman  ( threat ).  Keempat alternatif  strategi  tersebut  antara lain adalah strategi SO ( strength-opportunity ), strategi WO ( weakness-opportunity ), strategi ST ( strength-threat ) dan  strategi  WT  ( weakness-  threat ).  Dengan  adanya  analisis  SWOT  tersebut  maka  diperoleh  identifikasi permasalahan  yang  menjadi  kekuatan  dan  kelemahan  dari  dibandingkan  secara  sistematis  dengan  peluang dan  ancaman  dari  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  sehingga  mampu  menghasilkan  strategi  dalam mengoptimalisasi  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Adapun  penjelasan  mengenai  4  (empat)  komponen  dalam analisis SWOT diatas adalah:
1. Strenght  (S)  yaitu  analisis  kekuatan,  situasi  ataupun  kondisi  yang  merupakan  kekuatan  dari  suatu organisasi atai instansi.
2. Weaknesses  (W)  yaitu  analisi  kelemahan,  situasi  ataupun  kondisi  yang  menjadi  kelemahan  dari  suatu organisasi atau instansi.
3. Opportunity  (O)  yaitu  analisis  peluang,  situasi  atau  kondisi  yang  merupakan  peluang  diluar  suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.
4. Threats (T) yaitu analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu  organisasi  atau  instansi  untuk  menghadapi  berbagai  macam  faktor  lingkungan  yang  tidak menguntungkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tingkat Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
Analisis efektifitas yang dimaksud dalam hal ini adalah besarnya jumlah penggunaan dana desa yang terserap  baik  yang  digunakan  dalam  pembangunan  infrastruktur  ataupun  pemberdayaan  masyarakat. Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  menggunakan  model  efektifitas,  maka  diperoleh  hasil  bahwa  efektifitas alokasi dana desa di tiga desa tempat penelitian adalah sebagai berikut :
a. Analisis efektifitas alokasi dana desa pada Desa Sumber Mulya.
Tingkat  efektifitas  penggunaan  alokasi  dana  desa  di  Desa  Sumber  Mulya  menunjukkan  bahwa  sangat efektif.  Efektifitas  pengalokasian  dana  desa  tersebut  ditunjukkan  berdasarkan  besarnya  rasio  tingkat efektifitas pada tahun 2017 sebesar 100  persen. Artinya dana desa  yang di  gelontorkan pemerintah ke kas  Desa  Sumber  Mulya  habis  terserap  dalam  pembangunan  infrastruktur  dan  pemberdayaan masyarakat.  Besarnya  capaian  efektifitas  pengalokasian  dana  desa  ini  sangat  dipengaruhi  tingkat kecakapan  kinerja  para  aparatur.  Dimana  semakin  cakap  perangkat  desa  maka  semakin  baik pengelolaannya  maka  semakin  baik  tingkat  efektifitasnya.  Berikut  adalah  hasil  perhitungan  analisis efektifitas Alokasi Dana Desa pada Desa Sumber Mulya pada Tahun 2017 : (766.473.887/766.473.887) x 100 = 100 %
b. Analisis efektifitas alokasi dana desa pada Desa Maju Jaya.
Tingkat efektivitas penggunaan Dana Desa pada Desa Maju Jaya pada tahun 2016 dan 2017 juga sangat efektif.  Hal  ini  terlihat  dari  tingkat  penyerapan  anggaran  yang  mencapai  100  persen,  baik  yang digunakan  untuk  pembangunan  infrastruktur  desa  maupun  pemberdayaan  masyarakat.  Sama  halnya dengan Desa Sumber Mulya dalam hal penyerapan anggaran di desa ini juga dipengaruhi oleh kinerja para paraturnya  yang cukup baik dalam melaksanakan pembangunan. Hasil perhitungan lebih lengkap dapat dilihat dibawah ini:
Tahun 2016 : (601.200.000/601.200.000) x 100 = 100 % Tahun 2017 : (765.084.000/765.084.000) x 100 = 100 %.
c. Analisis efektifitas alokasi dana desa pada Desa Tirta Mulya.
Desa  Tirta  Mulya  dimana  tingkat  efektifitas  penggunaan  alokasi  dana  desa  terserap  secara  maksimal, dengan persentase 100 persen.
Tahun 2017 : (767.761.000/767.761.000) x 100 = 100 %
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  capaian  tingkat  efektifitas  pengalokasian  dana  desa  dari  ketiga desa  yang  menjadi  objek  penelitian  adalah  sangat  efektif,  yang  tercermin  dalam  dari  nilai  efektifitas penggunaan  sebesar  100  persen.  Berdasarkan  tingkat  efektifitas  penyerapan  dana  dari  ketiga  desa  tersebut memang  sangat  efektif  namun  jika  ditinjau  lebih  lanjut  pembangunan  dan  pemberdayaan  yang  di  lakukan masih kurang tepat sasaran karena tidak dapat berdampak secara langsung pada masyarakat. Dari dana desa yang  sudah  diserap  tersebut  masing  masing  pengalokasian  dana  desa  masih  terfokus  pada  masih pembangunan infrastruktur dan masih terfokus pada jalan dan saluran irigasi di samping pemberdayaan yang tidak bersifat kompetensi lokal.

## Analisis Dampak Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya Program Dana Desa (DD).
Hasil  survei  lapangan  yang  diperoleh  dari  para  responden  pada  tiga  desa    yang  menjadi  objek penelitian  yaitu  Desa  Sumber  Mulya,  Desa  Maju  Jaya  dan  Desa  Tirta  Mulya  menunjukkan  bahwa pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa masih belum berdampak  pada  peningkatan  pendapatan  masyarakat  di  desa  tersebut.  Permasalah  utama  yang  yang mendasari tidak meningkatnya pendapatan dari kegiatan tersebut adalah karena proyek pembangunan dana desa  yang  dilaksanakan  masih  terfokus  pada  proyek  pembangunan  irigasi,  kantor  balai  desa,  jalan lingkungan.  Dimana  proyek  infrastruktur  tersebut  tidak  bersentuhan  dengan  kegiatan  produksi  dan  mata pencaharian masyarakat, yang mana mayoritas masyarakat di tiga desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani karet dan kelapa sawit. Selain pembangunan yang belum tepat sasaran pemberdayaan yang dilakukan juga terkesan hanya sebagai formalitas karena pemberdayaan dan peningkatan  yang dilakukan tidak sesuai dengan  kemampuan  dasar  dari  masyarakat  yang  ada.  Sebagai  contoh,  masyarakat  di  Desa  Maju  Jaya  dan Tirta  Mulya  oleh  aparaturnya  dilakukan  pemberdayaan  dengan  melaksanakan  pelatihan  membatik,  selama
satu minggu dengan menghabiskan dana lebih dari 50 juta. Sementara kita ketahui bahwa salama ini aktifitas sehari hari dari masyarakat tersebut hanya sebagai petani karet atau ibu rumah tangga dengan tidak pernah mengetahui cara dan tehnik membatik yang baik dan benar.
Tentu  pelatihan  yang  dilakukan  selama  satu  minggu  tersebut  tidak  akan  mampu  untuk  merubah masyarakat  untuk  menjadi  pembatik,  dan  jika  pun  bisa  dari  sisi  produksinya  tentu  tidak  akan  lebih  baik hasilnya  dibandingkan  batik  yang  berasal  dari  sentra  produksi  batik.  Sehingga  batik  yang  dihasilkan  tidak mempunyai  daya  saing  di  pasaran.  Kondisi  seperti  ini  masih  sangat  sering  terjadi,  dimana  pemberdayaan masyarakat  yang  tidak  sesuai  dengan  mata  pencaharian  dan  keterampilan  masyarakat  sehingga  apa  yang telah dilakukan tidak akan bernilai guna dan sulit untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 95 persen mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat  dibiayai  dengan  menggunakan  dana  desa  tidak  berdampak  pada  peningkatan  pendapatan masyarakat.

## Permasalahan dan strategi optimalisasi penggunaan dana desa. Permasalahan pengelolaan dana desa
Hasil  survei  dan  wawancara  dari  responden  dapat  disimpulkan  ada  beberapa  hambatan  dalam merealisasikan dana desa di tiga desa yang menjadi objek penelitian tersebut diantaranya:
1. Masih  rendahnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  terhadap  alokasi  dana  desa.  Dengan  rendahnya tingkat  pemahaman  dan  partisipasi  tersebut  maka  fungsi  pengawasan,  partisipatif, dan  perencana  tidak berperan  dengan  baik.  Sehingga  pelaksanaan  pengalokasian  dana  desa  kurang  atau  tidak  tepat  sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Rendahnya partisitif masyarakat ini karena dilatar belakangi tingkat SDM masyarakat dimana  mayoritas masyarakat   desa adalah lulusan SD bahkan ada yang  sama sekali tidak sekolah mengakibatkan adanya kecendrungan pemahaman tentang  alokasi dana desa  yang  sulit  untuk  ditumbuhkan  akibatnya  msyarakat  juga  kurang  memahami  tujuan  dari  alokasi dana desa dan kewajiban mereka sebagai pengelola langsung dari alokasi dana desa tersebut.
2. Masih  terjadinya  miss  komunikasi  antar  unit  kerja  dalam  organisasi  desa  tersebut.  Dari  hasil  hasil wawancara  dari  responden  menyebutkan  bahwa  dalam  melakukan  perencanaan  dan  pelaksanaan program  sering  terjadi  miss  komunikasi  antara  apa  yang  dibutuhkan  masyarakat  dengan  apa  yang dilaksanakan  dalam  pengembangan.  Tentu,  hal  ini  memicu  terjadinya  kesalahan  dalam  perencanaan program  alokasi  dana  desa.  Akibatnya  pembangunan  infrastruktur  yang  dilaksanakan  hanya memberikan sedikit dampak saja bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.
3. Masih  belum  konsistennya  proses  pembangunan  infrastruktur  yang  dilakukan.  Hal  ini  terjadi  karena masih  sering  terjadi  perubahan  perencanaan  dalam  pembanguan  dan  juga  perencanaan  pembangunan yang  tidak  saling  terkoordinasi  sehingga  pelaksanaan  pembangunan  menciptakan  pemborosan  biaya dan juga kurang bernilai guna.
4. Pencairan  dama  alokasi  dana  desa  yang  selalu  terlambat.      Berdasarkan      informasi  yang  didapatkan tidak  tepatnya  waktu  pencairan  alokasi  disebabkan  oleh  proses  yang  cukup  panjang  (mekanisme pengajuan,  penyimpanan  nomor      rekening,    transfer,  surat  permintaan  pembayaran,  dan  lain sebagainya).  Dan  pada  umumnya  dicairkan  pada  kuartal  kedua  atau  ketiga  pada  tahun  berjalan, akibatnya  pelaksanaan  pembangunan  dan  kegiatan  lainnya  yang  direncanakan  dilakukan  secara tergesa  gesa  mengingat  waktu  yang  tersisa  sehingga  hasil  yang  diperoleh  kurang  sesuai  dengan  apa yang diharapkan.
5. Kegiatan  pembangunan  infrastruktur  dan  pemberdayaan  yang  dilakukan  masih  didominasi pembangunan  yang  sama  seperti  saluran  irigasi,  sosialisasi  dan  pelatihan  skill  dalam  waktu  yang sangat  singkat.  Berdasarkan hasil  wawancara  dari  responden  pembangunan infrastruktur irigasi  yang dilakukan  tidak  berdampak  bagi  perekonomian  masyarakat  karena  tidak  terkait  dengan  mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar berpencaharian petani kelapa sawit dan karet. Sementara pembangunan irigasinya dilakukan untuk jalan lingkungan.

## Strategi Pengelolaan dana desa
1. Meningkatan  SDM  aparatur  dengan  pelatihan  baik  dalam  hal  pengelolaan  dana  desa  maupun perencanaan  program  yang  mendukung  perekonomian  masyarakat  sehingga  pembangunan  dan pemberdayaan  yang  dilakukan  dapat  lebih  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Dengan  meningkatnya wawasan  yang  dimilikinya  maka  akan  memberikan  kemampuan  untuk  merencanakan  dan  menyusun program secara lebih lebih baik dan tepat sasaran. Pelatihan ini diadakan bukan atas dasar kepentingan pemerintah  desa  saja,  namun  pelatihan  ini  diharapkan  dapat  menyentuh  kepada  masyarakat.  Sehingga selain  akan  meningkatkan  pemahaman  aparatur  juga  bertujuan  membantu  masyarakat  dalam menumbuhkan pemahaman tentang peran mereka dalam mengawasi pembangunan yang dilaksanakan. 2. Meningkatkan  koordinasi  antar  unit  kerja  dan  masyarakat.  Dari  hasil  wawancara  dengan  pihak pemerintah desa, menunjukkan bahwa miss komunikasi masih sering terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam pencapain program pemerintah desa, terlebih lagi  program  yang  bisa  berubah  tanpa  direncanakan.  Koordinasi  yang  efektif  dapat  membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak merugikan  pemerintah desa dan masyarakat desa.
3. Pengalokasian dana cadangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemerintahan yang  sering terhenti  disebabkan  karena  ketidaktepatan  pencairan  dana  desa.  Melihat  adanya  hambatan  tersebut, pemerintah  desa  melakukan  suatu  strategi  dengan  cara  membuat  anggaran  dana  cadangan  yang dikhususkan  untuk  mengantisipasi  jika  diperlukan  dana  yang  mendesak  untuk  membiayai  program pemerintahan, sehingga tidak menghentikan program dengan waktu yang tidak bisa ditentukan.
Tabel 1

## Analisis Matrik SWOT
Internal Streng (S) Weaknesses (W) Eksternal a. Memiliki sistim informasi yang cukup baik (pedoman pelaksanaan dan peraturan tentang dana desa) b. Memliki SDM dengan usia yang muda dan potensial untuk dikembangkan c. Antusias masyarakat sekitar dengan adanya bantuan dana desa d. Adanya pendamping desa a. Sarana dan prasarana fisik yang tersedia relatif sulit
b. Kompetensi SDM perangkat desa yang lemah dibidang pengelolaan dana
c. Kurangnya kemampuan pembangunan desa
d. Kurangnya kesadaran masyarrakat untuk memajukan desa Opportunities Strategi SO Strategi WO a. Kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian dengan memanfaatkan potensi yang ada
c. Membuka peluang kerja baru
d. Memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur desa 1. Mengefektifkan dana dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial 2. Meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam 1. Strategi pembangunan sarana dan prasara
2. Strategi peningkatan kualitas
SDM 3. Program pemberdayaan masyarakat. Treat (T) Strategi ST Strategi WT a. Ketidak pastian proses pencairan dana desa
b. Tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan tidak sesuai yang diharapkan
c. Berkurangnya anggaran dari
pemerintah
1. Pengkoordinasikan antara pengelola dana desa dengan pendamping desa
2. Pemanfaatan fasilitas pemerintah berupa pedoman pelaksanaan dana desa 1. Meningkatkan kulaitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah desa Meningkatkan peran serta masyarakat didalam pembangunan

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dalam  penelitian  ini  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa secara normatif dan administratif sudah baik. Namun secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada  tahap  perencanaan,  pengawasan  dan  pertanggungjawaban,  dan  transparasi  yang  belum  maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut.
2. Peran stakeholder pada pengelolaan alokasi dana desa masih belum maksimal, karena hanya kepala desa
3. Hasil pemberdayaan masyarakat desa masih hanya berupa pembangunan infrastruktur jalan dan saluran irigasi pembangunan balai dusun yang semuanya masih belum atau tidak mengena dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
4. Kurangnya  sosialisasi  yang  mendalam  kepada  masyarakat  tentang  alokasi  dana  desa  sehingga  tidak semua  masyarakat  tau    tentang  program  ADD  yang  kemudian  penyebabkan  rendahnya  pengawasan masyarakat  pada  kegiatan  ADD  dan  dominasi  pemerintah  kecamatan  terhadap  penyusunan  SPJ  ADD sehingga menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmas.,  Denny,  Hasminidiarty,  dan  Adisetiawan,  R.,  2018,  Struktur  Modal  dan  Variabel  yang Mempengaruhinya, JMAS (Jurnal Manajemen dan Sains ), 3(2), 237-250 Adisetiawan,  R.,  2017,  Performance  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Batanghari, Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari , 14(3), 1-10
Adisetiawan,  R.,  2016,  Faktor  yang  Mempengaruhi  Lulusan  SMA  dalam  Memilih  Fakultas  Ekonomi Universitas Batanghari, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari , 16(3), 1-11 Departemen pendidikan. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-3, Balai pustaka, Jakarta Foster, Bill. 2001. Pembinaan untuk peningkatan kinerja karyawan. PPM, Jakarta. Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS . UNDIP, Semarang.
Husein, Umar. 2000. Riset Sumber Daya Manusia . Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta.
Kaswan.  2012. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Keunggulan  Bersaing  Organisasi .  Graha  Ilmu, Yogyakarta.
Rivai, Veithizal. 2004. Performance Appraisal : System Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan . Edisi 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Syekh. 2011. Pengantar Statistik Ekonomi Dan Sosial , PT. Gaung Persada, Jakarta.
Tirtarahardja, Umar. 2005. Pengantar Pendidikan . Rineka Cipta, Jakarta.