## Respons Pemerintah Lokal terhadap Ancaman Terorisme Global: Kasus ISIS di Kota Malang

## Najamuddin Khairur Rijal

## Universitas Muhammadiyah Malang

## ABSTRAK
Tulisan  ini  mengkaji  mengenai  bagaimana  pemerintah  lokal,  dalam  hal  ini Pemerintah Kota Malang, merespons ancaman terorisme global Islamic State of  Iraq  and  Syria  (ISIS).  Hasil  penelitian  lapangan  ini  menemukan  bahwa dalam  merespons  ancaman  ISIS,  Pemkot  Malang  mengintegrasikan pendekatan  persuasif  dan  represif.  Pendekatan  persuasif  dilakukan  dengan berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Adapun pendekatan represif dengan  melakukan  penangkapan terhadap  anggota ISIS  yang telah  terbukti melakukan tindak pidana berupa makar. Selanjutnya, dalam merespons ISIS, aktor  publik  di  berbagai  level  dan  aktor  privat  saling  sinergis  yang menunjukkan  implementasi  dari  model  hybrid  security  governance.  Hybrid security governance tersebut sejalan dengan konsepsi local governance bahwa ancaman ISIS tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah (aktor publik) sehingga membutuhkan keterlibatan aktor privat. Selain itu, respons tersebut sejalan  dengan  sikap  pemerintah  di  level  lebih tinggi  yang  menunjukkan the whole-of-government  approach  dan  comprehensive  approach  dalam merespons ISIS sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia.
Kata-kata Kunci : ISIS, pemerintah lokal, security governance
This  study  analyzes  how  local  government,  in  this  case  the  Government  of Malang  City,  responds  to  the  threat  of  ISIS’  global  terrorism.  The  field- research finds that the Government of Malang City integrates persuasive and repressive  approaches.  The  persuasive  approach  focuses  on  promoting socialization  to  the  local  communities,  while  the  repressive  one  is  conducted through,  for  example,  arresting  ISIS  affiliates  who  have  been  convicted  of committing crime. In addition, public and private sectors collaboration is also promoted.  They  demonstrate  the  implementation  of  hybrid  security governance  model  which  is  relevant  to  apply  the  comprehensive  security governance  in  the  context  of  both  national  and  global  responses  to  the  ISIS’ threat.
Keywords : ISIS, local government, security governance
Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  lapangan  yang  mengkaji mengenai bagaimana pemerintah lokal ( local government ) di Indonesia merespons  ancaman  terorisme  global Islamic  State  of  Iraq  dan  Syria (ISIS).  Sebagaimana  dipahami,  ISIS  menjadi  perhatian  dunia internasional  karena  eksistensinya  menimbulkan  ancaman  bagi perdamaian dan keamanan dunia melalui tindakan radikal dan anarkis yang  dilakukannya.  ISIS  bercita-cita  untuk  mendirikan  Negara  Islam ( Islamic State ) dan menegakkan kekhalifahan Islam di Irak dan Suriah, namun  dengan  cara-cara  kekerasan.  Karena  itu,  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  memasukkan  ISIS  organisasi  teroris  internasional ( Organization of Islamic Cooperation 2015).
Guna  mencapai  tujuan  politisnya,  ISIS  melakukan  propaganda  untuk mengajak  seluruh  umat  Muslim  melakukan  jihad  dan  membantu perjuangan  mereka  dalam  mendirikan  Negara  Islam.  Propaganda- propaganda  tersebut  disebarkan  melalui  beragam  instrumen  teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu menarik simpati umat Islam dari  berbagai  negara  untuk  melakukan  jihad.  Dengan  demikian,  ISIS bukan  sekadar  gerakan  lokal  di  Irak  dan  Suriah,  namun  telah  menjadi gerakan  transnasional.  Menurut  Berger  (2014),  perkembangan  ISIS menjadi  gerakan  transnasional  tidak  terlepas  dari  kemampuannya menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  via  internet  dan jejaring media sosial secara efektif.
Melalui instrumen teknologi informasi dan komunikasi itu ideologi ISIS tersebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai respons, sejak 4 Agustus 2014 pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  secara  resmi  melarang  ISIS,  baik secara  formal  maupun  informal.  Pemerintah  Indonesia  memandang bahwa ideologi ISIS bertentangan dengan ideologi Pancasila dan kondisi keberagaman  yang  ada  di  Indonesia  (Martel  2014).  Sikap  pemerintah pusat tersebut selanjutnya direspons oleh pemerintah di level provinsi.
Provinsi  Jawa  Timur  (Jatim),  misalnya,  mengeluarkan  Peraturan Gubernur  (Pergub)  Nomor  51  Tahun  2014  tentang  Larangan  ISIS. Munculnya  Pergub  tersebut  didasari  karena  wilayah  Jatim  dipandang sebagai  “rahim”  terorisme  dan  juga  perkembangan  paham  revivalisme Islam  (baik  yang  menempuh  cara-cara  moderat  maupun  radikal), termasuk ISIS. Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Bakesbangpol Jatim  Zainal  Muhtadien  (Sudarmojo  2014).  Karenanya,  menjadi menarik  kemudian  untuk  menganalisis  bagaimana  respons  pemerintah lokal di level kabupaten/kota dalam menyikapi hal itu, khususnya terkait
ancaman  ISIS.  Perlunya  menganalisis  respons  pemerintah  lokal  ( local government )  terhadap  ancaman  ISIS  semakin  signifikan  karena  belum ditemukan pada kajian atau penelitian terdahulu.
Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan penulis, kajian terkait respons terhadap isu dan ancaman ISIS ini lebih banyak dilakukan pada level  analisis  global  atau  internasional,  regional  dan  multilateral,  serta level  negara.  Penelusuran  literatur  yang  dilakukan  penulis  belum menemukan  kajian  terkait  respons  terhadap  ancaman  ISIS  pada  level pemerintah  lokal,  setidaknya  dalam  konteks  Indonesia.  Sehingga, terdapat celah empiris dan teoritik yang menjadikan hasil penelitian ini signifikan.
Pemerintah lokal yang menjadi objek penelitian adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Malang menjadi salah satu titik yang dipantau untuk mencegah penyebaran ISIS (Jatimprov.go.id 2014). Selain itu,  pada 20 Juli  2014  pernah  digelar  deklarasi  dukungan  terhadap  ISIS.  Beredar pula  video  seruan  jihad  yang  menampilkan  Salim  Mubarak  Attamimi yang disebut merupakan “panglima”ISIS yang berasal dari Kota Malang. Bahkan, pada 25 Maret 2015, tiga orang anggota ISIS ditangkap di Kota Malang.  Hal  ini  menunjukkan  fakta  mengenai  adanya  jaringan  ISIS  di Kota Malang. Selanjutnya, penelitian dilakukan antara April hingga Mei 2015  dengan  metode  pengumpulan  data  melalui  wawancara  tidak terstruktur kepada narasumber.

## ISIS dan Gerakan Revivalisme Islam di Indonesia
ISIS merupakan gerakan atau kelompok ekstremis yang dibentuk pada 9 April  2013  di  bawah  pimpinan  Abu  Bakar  al-Baghdadi.  Eksistensi  ISIS dapat  ditelusuri  dari  berdirinya Jamaat  al-Tawhid  wa-l-Jihad (JTWJ) pada  1999  di  bawah  pimpinan  Abu  Mus’ab  al-Zarqawi.  Kemudian berevolusi menjadi al-Qaida in Iraq (AQI) pada 2004, Majlis Shura al- Mujahedin (MSM) lalu Islamic State of Iraq (ISI) pada 2006, pada 2013 menjadi ISIS, dan pada 29 Juni 2014 menjadi Islamic State (IS).
Adapun  definisi  musuh  bagi  ISIS  terdiri  dari  musuh  internal  ( near enemy ) dan musuh eksternal ( far enemy ) ( The Meir Amit Intellegence and Terrorism Information Center 2014). Musuh eksternal atau musuh jauh  adalah  orang-orang  Barat  atau  secara  umum  non-Muslim, sementara  musuh  internal  atau  musuh  dekat  adalah  orang-orang Muslim yang bekerja sama dengan Barat atau kelompok lain selain dari pihak ISIS. Doktrin yang dimilikinya disebut takfiri ( takfiriyya ), yakni
semua pihak yang berada di luar golongan mereka disebut sebagai kafir dan boleh dibunuh (Friedland 2014).
Paham  ISIS  kemudian  dapat  tersebar  ke  berbagai  negara  karena  ISIS melakukan  propaganda  dengan  menggunakan  media  sosial  seperti Facebook , Twitter ,  serta Youtube .  Selain  itu,  juga  dengan  menerbitkan Majalah Dabiq , serta memiliki Institut Produksi Media al-Furqan dan Al Hayat Media Center yang memproduksi CD, DVD, poster, pamflet, dan produk  propaganda  lain.  Dalam  konteks  ini,  ada  dua  jenis  propaganda yang  dilakukan  ISIS  (Mashuri  2014).  Pertama,  berupa  ajakan  kepada umat Islam di seluruh dunia untuk bergabung  dengan ISIS atau dalam bahasa  mereka  “ li  nashrati  al-Islam  wa  al-muslimin ”,  memenangkan Islam dan kaum Muslim. Jenis kedua adalah dengan ancaman dan teror dengan  menampilkan  tindakan  radikal  yang  mereka  lakukan  untuk menunjukkan eksistensinya terhadap musuh.
Selanjutnya  dalam  konteks  Indonesia,  hadirnya  paham  untuk mendirikan  Negara  Islam  sejatinya  bukanlah  sesuatu  yang  baru  (Azra 2005  dalam  Boy  2008).  Menurut  juru  bicara  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris (dalam Prabowo 2015a), paham  seperti  ISIS merupakan  paham  yang telah  berkembang  lama  di Indonesia.  Hanya  saja  ISIS  adalah  sebutan  baru  dari  perkembangan paham tersebut, tetapi secara ideologi cenderung sama. Hal  yang sama dikemukakan  mantan  Kepala  BNPT  Ansyaad  Mbai  (dalam  Kuwado 2015),  yang  menyebut  bahwa  gerakan  ISIS  bukanlah  “barang  baru”  di Indonesia.  ISIS  hanya  nama  baru  dengan  formasi  orang-orang  lama. Menurutnya,  gerakan  untuk  mendirikan  Negara  Islam  di  Indonesia sudah  ada  sejak  kelahiran  Indonesia,  awalnya  bernama  Negara  Islam Indonesia  (NII)  yang  diusung  oleh  Darul  Islam  (DI)  pimpinan Kartosoewirjo.
Menjelang  dan  setelah  tumbangnya  Orde  Baru  pada  tahun  1998 kemudian memperlebar ruang gerak bagi eksistensi gerakan dan paham- paham  yang  memiliki  cita-cita  mendirikan  Negara  Islam  (Wahid  et  al. 2009).  Era  Reformasi  pasca  Orde  Baru  menimbulkan  perubahan- perubahan  substansial  dengan  hadirnya  era  kebebasan  publik (demokrasi)  dan  menjadikan  isu  kembalinya  khilafah  menemukan momentumnya  (Hidayat  et  al.  2014;  Al-Makassary  2003).  Berakhirnya rezim Orde Baru, menurut Boy (2008), sering kali dianggap sebagai titik di  mana  kelompok-kelompok  Islam  muncul  kembali  dalam  sejarah Indonesia kontemporer.
Fenomena  tersebut  antara  lain  dapat  dilihat  dari  eksistensi  Hizbut Tahrir  Indonesia  (HTI),  Laskar  Jihad  (yang  kemudian  membentuk Forum  Komunikasi  Ahlus-Sunnah  Waljama’ah/FKAWJ),  Laskar Jundullah,  Laskar  Fisabilillah,  Front  Pembela  Islam  (FPI),  Komite Persiapan Penerapan Syariah Islam (KPPSI), dan lainnya, selain Jamaah Islamiyah  (JI)  yang  telah  hadir  sejak  era  1990-an  (kemudian  menjadi
Majelis Mujahidin Indonesia/MMI lalu Jamaah Ansharut Tauhid/JAT).Karenanya, keberadaan jaringan ISIS di Indonesia diduga tidak  terlepas  dari  simpati  serta  dukungan  dari  kelompok/gerakan revivalisme Islam yang ada di Indonesia.Menurut mantan Wakil Kepala Badan  Intelijen  Negara  (BIN)  As'ad  Said  Ali  (dalam  Prabowo  2015b), ISIS  telah  memiliki  jaringan  di  Indonesia  bernama  Jamaah  Ansarul Daulat  (JAD)yang  merupakan  gabungan  dari  sejumlah  kelompok  dan gerakan revivalisme Islam yang sebelumnya telah ada di Indonesia.

## Indikasi ISIS di Kota Malang
Sebagaimana  konteks  Indonesia,  eksistensi  kelompok yang  mengusung ide  kebangkitan  Islam  di  Kota  Malang  juga  bukan  sesuatu  yang  baru. Menurut  catatan  Bakesbangpol,  indikasi  paham-paham  radikal  di  Kota Malang  telah  lama  dipantau.  Paham-paham  itu  telah  menyatu  dengan masyarakat  dan  bergerak  “di  bawah  tanah”  sehingga  sulit  dideteksi (Noermawan  2015).  Kemunculan  ISIS  kemudian  menjadi  momentum bagi  Pemkot  Malang  untuk  secara  tegas  mengantisipasi  ancaman paham-paham  yang  berpotensi  memecah  belah  persatuan  bangsa (Widianto 2015).
Dalam  konteks  Kota  Malang,  isu  ISIS  mulai  muncul  di  permukaan bermula  pada  15  Juli  2014.  Beredar  pamflet  dan  informasi  di  media sosial  yang  berisi  undangan  Ansharul  Khilafah  Jatim  terkait  kegiatan Sosialisasi  dan  Dukungan  pada  Daulah  Islamiyah.  Pamflet  tersebut selain  di- posting secara online juga  disebarkan  di  beberapa  kampus  di Kota Malang. Acara tersebut digelar pada 20 Juli 2014 di Masjid Jami’ Sulaiman Al Hunaishil di Dusun Sempu, Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, setelah rencana awal di Masjid Ibnu Sina, Kota Malang tidak mendapatkan izin dari pengurus masjid.

## Gambar 1. Gambaran tentang Kegiatan Ansharul Khilafah Jatim

## Sumber: Sat Intelkam Polresta Malang (2015)
Terlaksananya  kegiatan  tersebut  kemudian  menjadikan  isu  ISIS mengemuka  di  Kota  Malang.  Sekalipun  kegiatan  itu  digelar  di  wilayah administratif  Kabupaten  Malang,  namun  menurut  Kabid  Integrasi Bangsa  Bakesbangpol  Kota  Malang  Tony  Noermawan  (2015),  ada ketakutan  tersendiri  bahwa  pasca  deklarasi  tersebut  ISIS  semakin menyebar,  apalagi  rencana  awal  akan  digelar  di  wilayah  Kota Malang.Selain  itu,  indikasi  kehadiran  ISIS  di  Kota  Malang  telah  ada sejak awal 2014. Menurut informasi Intelijen (2015), pada awal 2014 di sebuah lembaga pendidikan dan pesantren mahasiswa diketahui pernah berkibar bendera berlogo ISIS.
Tidak  hanya  itu,  pada  awal  2014  juga  terdeteksi  simpatisan  ISIS  di sebuah  rumah  penduduk  di  Kelurahan  Sukoharjo,  Kecamatan  Klojen, Kota  Malang.  Rumah  tersebut  memasang  bendera  ISIS  dan  di  jendela rumah  ditempel  stiker  ISIS.  Namun,  pihak  terkait  berhasil  melakukan pendekatan persuasif dan pemilik rumah bersedia melepas bendera dan stiker  berlogo  ISIS  tersebut.  Eksistensi  jaringan  ISIS  di  Kota  Malang semakin terbukti dengan ditangkapnya tiga orang anggota dan jaringan ISIS  pada  25  Maret  2015.  Ketiga  orang  tersebut  adalah  Abdul  Hakim Munabari  (AHM),  Helmi  Alamudi  (HA),  dan  Ahmad  Junaidi  (AJ). Ketiganya merupakan warga Kota Malang.
Munculnya  beberapa  indikasi  keberadaan  ISIS  dan  terutama  pasca ditangkapnya  anggota  ISIS  di  Kota  Malang menjadikan  ISIS mendapat perhatian  serius  Pemkot  Malang  dan  para stakeholders terkait.  ISIS
dipandang  sebagai  ancaman  yang  berpotensi  mengganggu  stabilitas keamanan  daerah  dan  bertentangan  dengan  ajaran  Islam mainstream yang  dianut  oleh  mayoritas  warga  Kota  Malang,  karenanya  segera direspons dengan serangkaian upaya.

## Eksistensi dan Ancaman ISIS di Kota Malang
Pemkot  Malang  memandang  eksistensi  ISIS  sebagai  ancaman  bagi integrasi bangsa dan persatuan umat serta mengganggu keamanan dan ketertiban  masyarakat.  Atas  dasar  itu,  menurut  Kepala  Bagian  Humas Pemkot  Malang  Nur  Widianto  (2015),  sejak  awal  indikasinya,  ISIS menjadi  perhatian  serius  Pemkot  Malang.  ISIS  dipandang  sebagai bentuk  radikalisme  agama  yang  tidak  sejalan  dengan  hakikat  agama Islam  yang  cinta  damai  (Widianto  2015;  Noermawan  2015;  Askandar 2015).
Sementara  itu,  mengenai  informasi  dan  pengetahuan  Pemkot  Malang terkait  ISIS,  PemkotMalang  memiliki  jejaring  informasi  intelijen  yang diwadahi  melalui  Komunitas  Intelijen  Daerah  (Kominda).  Kominda merupakan  komunitas  yang  menghimpun  intelijen  dari  semua  korps atau  instansi  yang  memiliki  intelijen  di  Kota  Malang.  Dalam  hal ancaman ISIS, Kominda yang menjadi supplier informasi mengenai ISIS dan  pergerakan  jaringan  serta  pihak-pihak  yang  diindikasi  menjadi bagian dari ISIS di Kota Malang.
Lebih  dari  pada  itu,  berdasarkan  keterangan  Noermawan  (2015), informasi tentang pergerakan jaringan ISIS juga berasal dari keberadaan agen intelijen X. Agen intelijen X sengaja diminta masuk dan bergabung dengan  pihak-pihak  yang  diindikasi  berafiliasi  dengan  paham ISIS.Dengan  demikian,  informasi  intelijen  Kominda  berasal  dari  dua arah, yakni informasi dengan memantau langsung pergerakan  jaringan ISIS dan informasi dari agen intelijen yang menyusup di dalam jaringan ISIS itu sendiri.
Selain  itu,  Pemkot  Malang  juga  menerima  informasi  dari  aktor  lain, seperti  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB),  Nahdlatul  Ulama (NU),  dan  Muhammadiyah.  Ketua  Tanfidziyah  PCNU  Kota  Malang Isroqun Najah (2015) mengakui bahwa antara NU dan Pemkot  Malang saling  berbagi  informasi.  Begitupula  FKUB  yang  memiliki  tugas  untuk membantu  pemerintah  dalam  rangka  mewujudkan  kerukunan  umat beragama  selalu  memberikan  informasi  kepada  Pemkot  mengenai kelompok-kelompok yang berpotensi menciptakan disintegrasi (Santoso
2015). Sementara Muhammadiyah, menurut Sangadji (2015), juga terus menjalin  komunikasi  dengan  Pemkot  mengenai  hal-hal  yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Malang.
Mengenai bagaimana jaringan ISIS dapat masuk ke Kota Malang, tidak ada  informasi  pasti.  Apalagi  karena  pergerakan  jaringan  ISIS  tidak nampak  di  permukaan  serta  masuk  melalui  paham-paham  agama sehingga  sulit  untuk  mendeteksi  keberadaannya.  Hal  itu  diakui  oleh narasumber  Intelijen  (2015)  bahwa  berbicara  mengenai  gerakan terorisme, termasuk ISIS, maka berbicara tentang gerakan intelijen yang bersifat senyap ( silent ).
Masuknya  paham  ISIS  di  Kota  Malang  ditengarai  dibawa  oleh  para kombatan atau mereka yang pernah melakukan perjalanan ke Irak atau Suriahlalu  bergabung  menjadi  milisi  ISIS.  Hal  itu  dibuktikan  dengan tiga  orang  anggota  ISIS  yang  ditangkap  di  Kota  Malang  semuanya tercatat  pernah  berangkat  jihad  ke  Suriah  (Intelijen  2015).  Hal  senada diungkapkan  Effendy  (2015),  bahwa  umumnya  kelompok  terorisme  di Indonesia,  termasuk  jaringan  ISIS,  dikembangkan  oleh  para  “alumni” perang di Timur Tengah.
Selain  itu,  paham  ISIS  juga  diduga  masuk  melalui  persentuhannya dengan  kelompok-kelompok  rentan  (Intelijen  2015).  Kelompok  rentan merupakan  perkumpulan  kelompok  atau  organisasi  yang  memiliki pemahaman  mengenai  perlunya  kebangkitan  Islam  atau  berafiliasi dengan  suatu  gerakan  yang  melakukan  upaya ishlah (perbaikan  atau reformasi)  tertentu,  atau  pihak-pihak  yang  banyak  terlibat  dalam aktivitas  dan  kajian-kajian  yang  menginginkan  revivalisme  Islam dengan  memandang  perlunya  penegakan  syariat  Islam  dan  pendirian Khilafah Islamiyah.
Sementara itu, menurut Najah (2015), Kota Malang dikenal sebagai Kota Pendidikan  sehingga  menjadi  lokasi  yang  strategis  dan  potensial  bagi penyemaian  berbagai  jenis  paham,  termasuk  paham  radikal.  Terlebih lagi,  wilayah  teritorial  Kota  Malang  yang  terdiri  dari  lima  kecamatan yang  secara  geografis  letaknya  saling  berdekatan  sehingga  penyebaran informasi  antar  jaringan  cenderung  berlangsung  cepat  dan  lalu  lintas pergerakannya  berlangsung  mudah.Hal  itu  diperkuat  oleh  pernyataan Kepala Bakesbangpol Jatim Zainal Muhtadien (dalam Sudarmojo 2014) bahwa  Kota  Malang  menjadi  salah  satu  dari  tujuh  daerah  yang  terus dipantau  terkait  penyebaran  berbagai  jenis  paham  yang  berpotensi mengganggu integrasi bangsa.
Selain itu, keberadaan jaringan ISIS di Kota Malang juga tidak terlepas dari  Salim  Mubarak  Attamimi  atau  Abu  Jandal  (Intelijen  2015).  Salim disebut-sebut  sebagai  “panglima  ISIS”  dari  Kota  Malang.  Berdasarkan catatan  Kepolisian  Malang,  Salim  bukanlah  orang  yang  baru. Aktivitasnya  di  Kota  Malang  telah  lama  dipantau  oleh  intelijen  dan pergerakannya  telah  terekam  di  Kepolisian.  Tiga  anggota  ISIS  yang ditangkap di Kota Malang disebut merupakan bagian dari jaringan Salim (Intelijen 2015).

## Gambar 2. Informasi tentang Salim Mubarak Attamimi
Sumber:Sat Intelkam Polresta Malang (2015)

## Respons terhadap Ancaman ISIS di Kota Malang
Serangkaian  indikasi  keberadaan  dan  ancaman  ISIS  di  Kota  Malang kemudian  segera  direspons  oleh  Pemkot  Malang.  Penulis  memilah  isu ISIS  di  Kota  Malangke  dalam  dua  term  waktu. Pertama ,  yakni  pasca kegiatan sosialisasi dan deklarasi dukungan terhadap ISIS pada 20 Juli 2014. Kedua, pasca penangkapan tiga orang anggota ISIS pada 25 Maret 2015.  Respons  Pemkot  Malang  dalam  kedua  term  waktu  tersebut
selanjutnya dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yakni pendekatan persuasif dan represif. Bentuk upaya persuasif adalah melalui sosialisasi, dialog, himbauan, dan lainnya. Sementara upaya represif dalam bentuk penangkapan dan penegakan hukum oleh aparat keamanan.
Pemkot Malang melalui Bakesbangpol melakukan upaya counter attack dalam  merespons  terselenggaranya  kegiatan  sosialisasi  dan  deklarasi dukungan  terhadap  ISIS  pada  20  Juli  2014. Counter  attack tersebut dilakukan  dengan  menggelar  Sosialisasi  Penanaman  Nilai-nilai  Sejarah Kebangsaan  pada  13  dan  18  Agustus  2014  dengan  topik  khusus perbincangannya  mengenai  ISIS  dan  dirangkaikan  dengan  Deklarasi Penolakan terhadap Keberadaan ISIS di Kota Malang. Tindak lanjut dari deklarasi  tersebut  adalah  aparat  kelurahan  di  seluruh  kecamatan diwajibkan  untuk  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan waspada  dini  terkait  keberadaan  ISIS  dan  paham-paham  lain  yang bertentangan dengan NKRI.

## Gambar 3. Naskah Deklarasi Menolak Keberadaan ISIS di Kota Malang
Sumber: Bakesbangpol Kota Malang (2015)
Akan  tetapi,  sosialisasi  dan  deklarasi  penolakan  terhadap  keberadaan ISIS  yang  digelar  Pemkot  Malang,  menurut  penulis,  perlu  dipandang hanya  sebagai  respons  insidental.  Artinya,  respons  itu  muncul  hanya ketika  isu  ISIS  sedang  hangat,  yakni  sekitar  Juli-September  2014. Pendapat tersebut sejalan dengan pengakuan Noermawan (2015), bahwa dalam  rentang  waktu  Oktober  2014-Maret  2015,  jajaran  Pemkot menganggap  isu  ISIS  telah  mereda.  Persepsi  tersebut  menjadikan perhatian  Pemkot  Malang  tidak  lagi  difokuskan  pada  upaya counter ISIS. Namun, ditangkapnya tiga orang anggota ISIS pada 25 Maret 2015 menunjukkan  bahwa  Kota Malang  tidak  bebas  dari  keberadaan  paham dan  jaringan  ISIS,  sekaligus  menjadikan  isu  ISIS  kembali  mengemuka sehingga menuntut Pemkot lebih aktif dan responsif.
Sementara  itu,  penangkapan  tiga  anggota  ISIS  di  Kota  Malang menunjukkan  adanya  respons  represif  yang  dilakukan.  Tertangkapnya tiga orang itu tidak terlepas dari upaya proaktif yang dilakukan jajaran
Pimpinan Daerah (Walikota, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia/TNI),  yang  selanjutnya  dieksekusi  oleh  Detasemen  Khusus
(Densus)  88  sebagai  aktor  yang  memiliki  wewenang  dalam  hal penangkapan  terhadap  terduga  teroris.Upaya  proaktif  yang  dimaksud adalah  dalam  hal  pengamanan  wilayah  yang  dilakukan  oleh  aparat gabungan  dari  Kepolisian  dan  TNI  dengan  memantau  seluruh  wilayah Kota  Malang  (Noermawan  2015).  Penangkapan  tersebut  juga  tidak terlepas  dari  suplai  informasi  intelijen  dalam  Kominda.  Berdasarkan informasi  dari  Satuan  Intelijen  dan  Keamanan  (Sat  Intelkam)  Polresta Malang dan Bakesbangpol, pihak-pihak yang ditangkap memang sudah lama  diawasi  pergerakannya.  Mereka  telah  menjadi  target  intelijen selama  beberapa  bulan,  terutama  sejak  Juli  2014  (Intelijen  2015; Noermawan 2015).
Selanjutnya,  pasca  penangkapan  tiga  anggota  ISIS  di  Kota  Malang mendorong Pemkot Malang bertindak cepat dalam merespons ancaman ISIS.  Kenyataan  itu  mendorong  upaya-upaya  persuasif  lebih diintensifkan  (Widianto  2015).  Sebagai  bentuk  respons,  pemerintah melakukan  silaturahmi,  dialog,  dan  sosialisasi.  Sehari  setelah  peristiwa penangkapan,  Walikota  Malang  langsung  melakukan  kunjungan  ke lokasi  ditangkapnya  AJ  di  Kelurahan  Bumiayu,  Kecamatan Kedungkandang  untuk  melakukan  komunikasi  dengan  masyarakat  dan menghimpun informasi mengenai aktivitas AJ. Selanjutnya, Kecamatan Kedungkandang  merupakan  salah  satu  kawasan  yang  menjadi  fokus
upaya  pendekatan  persuasif  melalui  sosialisasi  untuk  mencegah meluasnya paham dan jaringan ISIS.
Selanjutnya, pada 31 Maret 2015 dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota  Malang  ke-101  juga  digelar  pertemuan  yang  mengumpulkan seluruh  umat  beragama  di  Kota  Malang.  Selain  membincangkan kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat dalam satu agama  (internal  agama),  juga  secara  khusus  membahas  tentang ancaman  ISIS.  Selain  itu,  merespons  penangkapan  anggota  ISIS tersebut,  pada  2  April  2015,  Walikota  memerintahkan  untuk mengumpulkan  masyarakat  melalui  setiap  kelurahan  untuk  diadakan sosialisasi kepada RT/RW. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila ada indikasi keberadaan ISIS di lingkungannya.
Pemkot  Malang  juga  memiliki  program  Sambung  Rasa  untuk berkomunikasi  dengan  masyarakat  setiap  sekali  dalam  dua  pekan  ke berbagai  wilayah  di  lingkup  Kota  Malang.  Pada  beberapa  kesempatan tersebut,  Walikota  juga  memberikan  sosialisasi  terkait  upaya  apa  yang perlu  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam  mengantisipasi  keberadaan paham  dan  jaringan  ISIS  di  lingkungan  mereka.  Salah  satu  sasaran program  Sambung  Rasa  di  mana  Walikota  secara  khusus  membahas mengenai  ancaman  dan  antisipasi  keberadaan  jaringan  ISIS  adalah  di Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen pada 5 April 2015.
Sayangnya,  sekalipun  kegiatan  Sambung  Rasa  tersebut  berlangsung rutin, namun penyampaian terkait ancaman ISIS dan upaya yang perlu dilakukan  masyarakat  dalam  mengantisipasi  keberadaan  ISIS  hanya bersifat  insidental.  Disebut  insidental  karena  isu  ISIS  hanya  dibahas secara  khusus  terutama  pasca  penangkapan  tiga  anggota  ISIS  di  Kota Malang  menjadi trending  topic .  Selebihnya,  dalam  kegiatan  Sambung Rasa,  Walikota  dan  jajarannya  membahas  isu-isu  lain  yang  sedang hangat  dan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  masyarakat setempat.Hal itu diakui oleh Erik Maulana (2015), staf Humas Pemkot Malang, yang beberapa kali ikut mendampingi Walikota dalam berbagai kegiatan Sambung Rasa.
Selain  itu,  pasca  penangkapan  tiga  anggota  ISIS,  cara-cara  persuasif melalui sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat terus digalakkan. Hal  itu  diimplementasikan  dengan  dilaksanakannya  Sosialisasi Antisipasi Gerakan dan Pengembangan Organisasi Radikal/ISIS di level kelurahan (Noermawan 2015). Sosialisasi tersebut mengundang seluruh pengurus  RT,  RW,  tokoh  agama,  dan  tokoh  masyarakat.  Tujuannya adalah  untuk  memberikan  gambaran  dan  pemahaman  kepada
masyarakat  terkait  ISIS  dan  bagaimana  mengantisipasi  lingkungan masing-masing dari kemungkinan potensi jaringan ISIS.
Dalam kegiatan sosialisasi yang sempat diikuti peneliti, para pembicara menekankan  perlunya  petugas  RT/RW  untuk  mencatat  dan mengadministrasikan setiap penduduk yang datang (masuk) atau pergi (keluar)  dari  lingkungannya.  Setiap  perpindahan  penduduk,  RT/RW harus  selektif  dengan  menanyakan  surat  keterangan  pindah,  meminta identitas,  dan  mencatat  informasi-informasi  dari  yang  bersangkutan. Mereka  yang  kemudian  tidak  dapat  menunjukkan  kartu  identitasnya, maka Ketua RT/RW diberi kewenangan untuk menegur dan melaporkan kepada aparat.
Akan  tetapi,  kegiatan  tersebut  masih  bersifat  parsial  dan  tidak menyeluruh.  Hingga  tulisan  ini  ditulis,  hanya  Kecamatan  Klojen  dan Sukun  yang  melakukan  sosialisasi  formal  seperti  diuraikan  di  atas. Adapun  kegiatan  sosialisasi  di  kecamatan  lain  lebih  berlangsung informal  dalam  bentuk Cangkrukan. Selain  itu,  jadwal  yang  telah disusun  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Hal  itu  dibuktikan dengan  pengalaman  peneliti  di  lapangan  yang  berusaha  menghadiri kegiatan  sebagaimana  terjadwal,  yakni  pada  20  dan  21  April  2015. Namun,  kegiatan  batal  digelar  dan  berdasarkan  konfirmasi  ke Bakesbangpol pada 15 Mei 2015 kegiatan pengganti belum digelar.
Terkait Cangkrukan , kegiatan tersebut merupakan agenda rutin Forum Pimpindan Daerah (Forpimda), yang meliputi Pemkot bersama instansi samping  Kepolisian  dan  TNI,  untuk  menghimpun  aspirasi  masyarakat dan  sekaligus  memberikan  sosialisasi  terkait  keamanan  dan  ketertiban masyarakat. Pada kecamatan selain Klojen dan Sukun, upaya sosialisasi antisipasi ISIS dilakukan melalui momentum Cangkrukan antara warga dan unsur Forkompida, salah satunya di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru.  Dalam  kegiatan  itu,  dibahas  upaya  antisipasi berkembangnya  paham  ISIS  dan  juga  hal-hal  yang  berpotensi mengancam  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  seperti  pencurian. Bagi  Pemkot  Malang,  sebagaimana  ditegaskan  Widianto  (2015), himbauan,  sosialisasi,  dan  cara-cara  persuasif  yang  dilakukan  tersebut diharapkan dapat menggelinding dan membudaya di masyarakat.
Selain  daripada  itu,  pada  9  Mei  2015, stakeholders Kota  Malang (Bakesbangpol,  Kodim,  Kepolisian,  dan  FKUB)  juga  juga  menggelar pertemuan  dengan  takmir  masjid,  tokoh  agama,  dan  agen  biro perjalanan  terkait  upaya  antisipasi  perkembangan  jaringan  ISIS (Noermawan 2015).Para takmir masjid dan tokoh agama diminta untuk
memberi  pemahaman  kepada  masyarakat  terkait  paham-paham  yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun biro perjalanan diminta untuk waspada dan selektif kepada setiap orang yang  ingin  pergi  keluar  negeri  (Ramadhan  2015).  Hal  itu  merupakan salah  satu  upaya  untuk  mempersempit  ruang  gerak  anggota  dan jaringan ISIS.
Adapun terkait respons represif, pasca penangkapan pada 25 Maret 2015 hingga  batasan  waktu  penelitian  yakni  Mei  2015,  respons  represif berupa  penangkapan  belum  dilakukan  kembali.  Kendati  demikian, Kominda  tetap  menghimpun  informasi  terkait  gerakan  dan  aktivitas jaringan  ISIS  di  wilayah  Kota  Malang.  Sebagaimana  diungkapkan Noermawan  (2015)  bahwa  selain  tiga  orang  yang  telah  ditangkap, intelijen  yang  tergabung  dalam  Kominda  masih  terus  mengawasi beberapa pihak. Hal yang sama ditegaskan narasumber Intelijen (2015) bahwa kelompok-kelompok yang diidentifikasi sebagai kelompok rentan terus  diawasi  dan  dipantau  oleh  jaringan  intelijen.  Pengawasan  oleh intelijen ini dapat disebut sebagai bentuk invasif atau proaktif.

## Security Governance dalam Merespons ISIS
Ancaman  ISIS  di  Kota  Malang  tentu  tidak  bisa  dihadapi  sendiri  oleh aparat  Pemkot.  Butuh  sinergitas  dan  kerja  sama  antara  berbagai  aktor dalam  merespons  ancaman  ISIS  sehingga  membutuhkan security governance . Security  governanc e  merujuk  pada  integrasi  antara  aktor publik  (pemerintah)  dan  aktor  privat  untuk  menciptakan  keamanan dalam  konteks  dan  dimensi  yang  lebih  luas  (Daase  dan  Friesendolf 2010).
Dalam security  governance ,  terdapat  tiga  model  yang  dapat  dilakukan (National  Institute  of  Standards  and  Technology  2011).  Pertama, pendekatan sentralisasi ( centralized approach ),merujuk pada pemusatan  wewenang,  tanggung  jawab,  dan  pengambilan  keputusan pada    pemerintah  di top  level .  Kedua,  pendekatan  desentralisasi ( decentralized  approach ),  merujuk  pada  pendelegasian  wewenang, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan kepada para stakeholders untuk  menentukan  sendiri  kebijakan  dan  prosedur  yang  perlu dilakukan. Ketiga, pendekatan campuran ( hybrid approach ), wewenang, tanggung  jawab,  dan  pengambilan  keputusan  didistribusikan  antara pemerintah (aktor publik) dan non-pemerintah (aktor privat).
Adapun  model security  governance yang  dipraktikkan  adalah  model hybrid ,  dengan  adanya share kewenangan  dan  tanggung  jawab  antara pemerintah  (aktor  publik)  dengan  aktor  non-pemerintah  (aktor  privat) terkait  tentang  tindakan  yang  perlu  dilakukan.  Dalam  konteks  ini, keterlibatan  aktor  publik  (pemerintah  dan  aparatur  negara)  dan  aktor privat  (non-pemerintah)  menjadi  penting  dalam  upaya  merespons  isu dan ancaman ISIS yang berkembang. Implementasinya dibuktikan dari respons  Pemkot  Malang  yang  melibatkan  aktor  publik  yakni  jajaran instansi  samping  (TNI,  Kepolisian,  dan  Kemenag)dan  aktor  privat seperti  FKUB,  MUI,  NU,  dan  Muhammadiyah.  Termasuk  juga menggandeng stakeholders perguruan  tinggi  dalam  upaya  menghadapi ancaman ISIS.
Serangkaian  respons  yang  telah  diuraikan  di  atas  juga  menunjukkan bahwa  dalam  merespons  isu  dan  ancaman  ISIS,  pendekatan  yang dilakukan  oleh  Pemkot  Malang  mencakup multiple  and  multilevel actors . Multiple  actors ditunjukkan  dengan  terlibatnya  beragam  aktor, baik aktor publik dan aktor privat. Multilevel actors ditunjukkan dengan terlibatnya  jajaran  aktor  di  berbagai  level  mulai  dari  level  kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW. Adapun wewenang dan tanggung jawab dari serangkaian bentuk respons tersebut tidak semata terpusat pada Pemkot Malang  yang  berada  di top  level ,  melainkan  didistribusikan  antara pemerintah dan para stakeholders sesuai dengan proporsi yang dimiliki masing-masing aktor.
Sebagaimana kerangka pendekatan hybrid dalam security governance , terjadi share kewenangan  dan  tanggung  jawab  antara  aktor  publik dengan  aktor  privat.  Dalam  konteks  ini,  Pemkot  Malang  menegaskan perlunya  upaya  pendekatan  persuasif  yang  selanjutnya  dieksekusi  oleh jajaran  pemerintah  di  level  kecamatan  dan  kelurahan  dengan melibatkan  aktor  lain  seperti  TNI,  Kepolisian,  FKUB,  MUI  serta diimplementasikan oleh pengurus  RT/RW. Kemudian, jajaran TNI dan Kepolisian  bergerak  pula  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawabnya namun  tidak  terlepas  dari  hubungan  koordinatif  dengan  Pemkot. Begitupula  ormas  seperti  NU  dan  Muhammadiyah  bergerak  sesuai dengan  porsi  fungsinya  namun  dengan  tetap  memiliki  hubungan komunikasi  dengan  Pemkot  dan  aktor  lainnya.  Adapun  di  kalangan perguruan  tinggi,  salah  satunya  diimplementasikan  dengan  digelarnya Sarasehan dan Deklarasi Bersama Lima Pilar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada 29 April 2015.
Lima  pilar  Kamtibmas  yang  dimaksud  adalah  TNI,  Polri,  Pemda, akademisi, dan tokoh agama (Zainuddin 2015).
Dengan  demikian,  mekanisme  koordinasi  yang  berlangsung  bersifat network coordination atau integrated approach. Network coordination tersebut  melibatkan local  multi-agency (aktor  publik  dan  aktor  privat) melalui  hubungan  koordinatif strategic  partnerships (Mantiono  2007). Hal  ini  sejalan  dengan  konsepsi local  governance bahwa  ada  hal-hal yang tidak bisa ditangani dan diselesaikan sendiri oleh pemerintah lokal (aktor  publik)  sehingga  menuntut  perlunya  keterlibatan  dan  sinergitas dengan  aktor  privat  untuk goes  hand  by  hand dalam  menghadapinya (Shah 2010), isu dan ancaman ISIS adalah salah satu contohnya.

## Respons Pemkot Malang dalam Konteks Respons Negara dan Global
Serangkaian  respons  berupa  Deklarasi  Penolakan  Keberadaan  ISIS; mengumpulkan  para  Ketua  RT/RW,  tokoh  masyarakat,  serta  tokoh agama;  menggelar  sosialisasi  secara  formal  dan  informal  kepada masyarakat; blusukan dalam  bentuk  Sambung  Rasa, Cangkrukan ;  dan kegiatan  lainnya  menunjukkan  adanya  kecenderungan  bahwa  Pemkot Malang  mengutamakan  pendekatan  persuasif  dalam  merespons ancaman  ISIS.  Adapun  pendekatan  represif  lebih  merupakan  tindak lanjut  dari  proses  pendalaman  informasi  yang  dilakukan  oleh  intelijen hanya jika memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Dapat  dipahami  bahwa  pendekatan  persuasif  diutamakan  karena ancaman  ISIS  bersifat  non-fisikmelalui  penyebaran  doktrin  dan ideologi.  Ditambah  lagi  narasi-narasi  jihad  dan  bahasa  agama  versi mereka  dikemas  melalui  instrumen  internet  dan  media  sosial. Akibatnya,  tidak mudah  untuk mengungkap  pergerakan  jaringannya  di lapangan.  Diakui  pula  oleh  Intelijen  (2015),  bahwa  jaringan  ISIS,  dan kelompok  teroris  pada  umumnya,  bersifat  sel  terputus.  Artinya,  ada kemungkinan  sesama  jaringan  tidak  saling  mengenal  sehingga  sulit untuk melacak keterkaitan di antara mereka. Karena itulah, pendekatan persuasif  dibutuhkan  dalam  upaya  membentengi  pengetahuan  dan pemahaman masyarakat  untuk  tidak mudah  terpengaruh  oleh  doktrin- doktrin jihad ala ISIS.
Serangkaian  respons  yang  diuraikan  di  atas  menunjukkan  bahwa setidaknya  Pemkot  Malang,  dalam  merespons  ancaman  ISIS,  sinergis
dengan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat. Respons Pemkot Malang tersebut  sejalan  dengan  Pergub  Jatim  51/2014  tentang  Larangan Keberadaan  Gerakan  ISIS  di  Jawa  Timur.  Menurut  penuturan Noermawan  (2015),  Pergub  itu  kemudian  menjadi  dasar  hukum  dari pelarangan  ISIS  di  Kota  Malang  dan  segala  langkah  yang  dilakukan Pemkot  Malang.Kebijakan  merespons  ISIS  yang  dilakukan  jajaran Pemkot  Malang  merupakan  tindak  lanjut  dari  Pergub  dan  instruksi gubernur  ditambah  dengan  usaha-usaha  lain  yang  sejalan  dengan  itu (Noermawan 2015; Widianto 2015).
Respons  persuasif  Pemkot  Malang  melalui  beragam  sosialisasi  pasca penangkapan  tiga  orang  tersangka  anggota  ISIS  di  Kota  Malang  juga membuktikan sinergitas tersebut. Pasca penangkapan tanggal 25 Maret 2015,  Gubernur  Jatim  mengeluarkan  surat  edaran  tertanggal  27  Maret 2015  yang  ditujukan  kepada  seluruh  bupati/walikota  se-Jawa  Timur mengenai perlunya upaya deteksi dini dan antisipasi ancaman gangguan keamanan,  ketenteraman,  dan  ketertiban  di  wilayah  Jatim  dari pengembangan ISIS. Sosialisasi yang dilakukan jajaran Pemkot Malang dengan  menggandeng  para stakeholders kemudian  dapat  dipahami sebagai implementasi dan tindak lanjut dari instruksi dalam edaran itu.
Selain  itu,  respons  Pemkot  Malang  serta  Pemprov  Jatim  juga menunjukkan  sinergitas  dengan  pemerintah  pusat.  Setelah  pemerintah Indonesia (era SBY) menyatakan sikap resmi terkait pelarangan ISIS di Indonesia, Menteri Dalam Negeri kemudian mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan walikota di seluruh daerah dan  juga  ditembuskan  kepada  Kepala  Bakesbangpol  provinsi  dan kabupaten/kota di Indonesia.
Sinergitas  respons  Pemkot  Malang  dan  Pemprov  Jatim  dengan pemerintah  pusat  sejalan  pula  dengan  arah  kebijakan  dan  komitmen pemerintahan Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia  memiliki  pendekatan  keagamaan  ( religion  approach )  dan pendekatan budaya ( cultural approach ) dalam menyikapi ISIS (Sa’diyah 2014;  Lumanaw  2014),  yang  kemudian  dapat  dirangkum  sebagai pendekatan  persuasif.  Indonesia  menolak  ajakan  masyarakat internasional  untuk  memerangi  ISIS  dengan  cara  kekerasan  dan menggunakan pendekatan keamanan ( security approach ).
Namun  demikian,  pendekatan  persuasif  tersebut  tidak  meniadakan tindakan  represif.  Pendekatan  represif  berupa  penangkapan  dilakukan jika terdapat unsur pidana, seperti terbukti pernah ke Irak atau Suriah dan  bergabung  dengan  ISIS.  Disebut  memenuhi  unsur  pidana  karena
tindakan  tersebut  merupakan  bentuk  makar  atau  pengkhianatan terhadap negara (Atmasasmita 2014).
Logika  mengenai  perlunya  merespons  dengan  mengutamakan  upaya persuasif  karena landscape terorisme  telah  berubah  secara  signifikan yang  juga  mempengaruhi  perubahan  upaya counterterrorism (Fink 2014).  Pasalnya,  ISIS  merupakan  bentuk  baru  dari  ancaman  terorisme dibanding  serangkaian  ancaman  terorisme  yang  dihadapi  Indonesia terutama  sejak  2001.  Hal  yang  sama  dikatakan  Kagan  etal.  (2014), bahwa “ISIS is unlikely to lose the will to fight because it is an ideological enemy.  Defeating  ISIS  therefore  requires  rendering  it  incapable  of fighting.”
Serangkaian  bentuk  pendekatan  persuasif  yang  telah  dikemukakan menunjukkan  bahwa  dalam  konteks  Indonesia,  pemerintah  merespons ISIS  dengan the  whole-of-government  approach ,  yakni  dengan keterlibatanaktordi  semua  level  pemerintahan,  mulai  dari  RT/RW, kelurahan,  kecamatan,  kota,  provinsi,  hingga  pusat  (Christensen  dan Legreid 2006). The whole-of-government approach dan kecenderungan untuk  mengedepankan  pendekatan  persuasif  selanjutnya  dapat  disebut parallel.  Hal  itu  karena  aktor  di  semua  level  pemerintahan  terlibat, bukan sekadar keterlibatan langsung aparatur negara seperti Kepolisian, TNI, dan Densus 88 yang justru lebih mengutamakan kekuatan koersif atau represif.
Pemerintah  pusat  menyatakan  sikap  bahwa  ISIS  dilarang  karena bertentangan dengan ideologi NKRI dan mengeluarkan instruksi untuk mengantisipasi  perkembangannya.  Pemprov  (Jatim)  mengeluarkan peraturan  sebagai  landasan  legal-formal  dari  pelarangan  keberadaan ISIS  di  daerah.  Pemkot  (Malang)  menindaklanjuti  dengan  berbagai bentuk  upaya  persuasif,  salah  satunya  dengan  sosialisasi  yang  digelar oleh  pemerintah  kecamatan  dan  kelurahan.  Kemudian,  aparat  RT/RW juga  mengimplementasikan  upaya-upaya  antisipasi  ancaman  ISIS tersebut di lingkungannya masing-masing.
Dalam  konteks  global,  sikap  dan  respons  yang  ditunjukkan  oleh Indonesia  di  atas  mengambil  posisi  berbeda  dengan  respons  yang ditunjukkan  beberapa  negara  yang  tergabung  dalam  koalisi internasional  melawan  ISIS.  Indonesia  menolak  menghadapi  ISIS dengan  cara  koersif  atau  kekuatan  militer,  sementara  koalisi  global untuk  memerangi  ISIS  ( global  coalition  to  degrade  and  defeat  ISIS ) melakukan  serangan  militer  untuk  menumpas  eksistensi  ISIS.  Hingga Desember 2014, ada 62 negara yang bergabung dan mendukung langkah
militeristik koalisi yang dipimpin oleh AS tersebut (Payne 2014). Hingga tulisan ini dibuat, serangan militer terhadap ISIS masih dilancarkan.
Selain  dari  pada  itu,  respons  pemerintah  Indonesia  yang  lebih mengutamakan  pendekatan soft dan  dengan  tidak  atau  belum mengeluarkan  landasan  hukum  berupa  undang-undang  untuk merespons  ISIS menunjukkan  posisi  yang  berbeda  dengan  negara  Asia Tenggara lain, seperti Malaysia, Myanmar, dan Singapura (Chan 2015a; Bashar  2015;  Chan  2015b;  Yong  2014).  Namun  demikian,  apa  yang ditunjukkan oleh Indonesia sesungguhnya dapat disebut sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 2170 yang memerintahkan kepada negara-negara  anggotanya  agar  melarang  warga  mereka  melakukan perjalanan untuk bergabung dengan ISIS.
Selain itu, DK PBB juga mengeluarkan Resolusi 2178. Resolusi tersebut menuntut  upaya  pencegahan  perjalanan  dan  dukungan  bagi foreign terrorist  fighters .  Indonesia  menjadi  pendukung  dari  kedua  resolusi tersebut  karena  dipandang  sejalan  dengan  pandangan  Indonesia.  Dua resolusi  tersebut  menekankan bahwa  upaya  pemberantasan  ISIS harus sesuai  dengan  Piagam  PBB,  dengan  tidak  menggunakan  pendekatan kekerasan dalam mengatasi akar permasalahan.
Namun,  sekalipun  berbagai  negara  menunjukkan  sikap  dan  respons berbeda  terhadap  ISIS,  namun  muaranya  adalah  kombinasi  cara, instrumen,  dan  upaya-upaya  secara soft dan  militeristik  ( hard ) dimaksudkan  untuk  menumpas  ISIS.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa dalam  merespons  dan  menyikapi  ancaman  terorisme  global  ISIS, masyarakat  internasional  bergerak  secara  bersama-sama  melalui comprehensive approach karena ISIS merupakan ancaman global yang tidak  bisa  dihadapi  hanya  dengan  satu  cara  dan  hanya  oleh  satu aktor.Kendati  demikian,  Indonesia  tetap  memandang  bahwa penggunaan  kekuatan  militer  semata  tidak  mampu  membendung eksistensi  ISIS.  Karenanya,  sinergitas  aktor  publik  dan  aktor  privat  di Indonesia  diintegrasikan  melalui  kerangka public-private  partnership dalam local governance .
Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  respons  Pemkot  Malang sinergis  dengan  pandangan  pemerintah  Indonesia  terkait  ISIS.  Serta, pandangan  Indonesia  untuk  mengedepankan  pendekatan  non-militer (pendekatan  kultural)  sejalan  dengan  prinsip  yang  tertuang  dalam Resolusi dan Piagam PBB. Dalam konteks Kota Malang, mengutamakan pendekatan  persuasif  (non-militer)  tidak  terlepas  dari  konteks antropologis dan kultural Kota Malang. Menurut Kabag Humas Pemkot
Malang  Nur  Widianto,  masyarakat  Kota  Malang  memiliki  keguyuban yang  cukup  kuat  sehingga  budaya  komunikasi  antar  warga  lebih  aktif melalui  beragam  aktivitas  sosial  kemasyarakatan,  yang  selanjutnya mendukungan  upaya-upaya  persuasif.  Perlunya  komunikasi  antar masyarakat  dan  penguatan  keguyuban,  menurut  Widianto  (2015), karena pola-pola menutup diri menjadi resistan bagi masuknya paham- paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan ajaran agama.
Selain  itu,  menurut  Ketua  FKUB  Kota  Malang  Sudjoko  Santoso,  Kota Malang  menempati  peringkat  pertama  di  Jawa  Timur  dalam  hal kerukunan  antar  umat  beragama,  namun  dalam  hal  konflik  internal agama  berada  pada  peringkat  35  dari  38  daerah  di  Jawa  Timur.  Data FKUB  menyebutkan  bahwa  dari  total  jumlah  penduduk  Kota  Malang yang mencapai sekitar 850 ribu jiwa, 88,93 persen di antaranya adalah umat  Islam,  9,40  persen  Katolik-Protestan,  dan  sisanya  1,67  persen adalah  pemeluk  Hindu,  Buddha,  Konghucu,  dan  kepercayaan  lain (Santoso  2015).  Dengan  data  tersebut,  maka  mengedepankan pendekatan  persuasif  menjadi  penting  guna  memberikan  pemahaman kepada  masyarakat  terkait  paham  dan  gerakan  yang  berpotensi memecah kerukunan beragama dan antar umat seagama.

## Simpulan
Respons Pemkot Malang terhadap ancaman ISIS dapat dikategorikan ke dalam  pendekatan  persuasif  dan  represif.  Pendekatan  persuasif  antara lain melalui deklarasi penolakan keberadaan ISIS dan sosialisasi kepada masyarakat  agar  berperan  aktif  mengantisipasi  perluasan  dan perkembangan  ISIS.  Adapun  pendekatan  represif  dilakukan  melalui penangkapan  tiga  anggota  ISIS  pada  25  Maret  2015.  Adanya penangkapan  tersebut  menjadikan  Pemkot  Malang  semakin  proaktif melakukan  berbagai  upaya  persuasif  untuk  membentengi  dan memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  untuk  tidak  terpengaruh dengan  doktrin  dan  ideologi  ISIS.  Berbagai  respons  dan  upaya  yang dilakukan  selanjutnya  menunjukkan  bahwa  Pemkot  Malang mengutamakan  pendekatan  persuasif,  apalagi  karena  ancaman  ISIS lebih didefinisikan sebagai ancaman non-fisik (ideologis).
Dalam merespons ancaman ISIS di Kota Malang, aktor publik dan aktor privat  dapat  dikatakan  berjalan  sinergis.  Hal  tersebut  menunjukkan implementasi  dari  model hybrid  security  governance dan local governance . Selain itu, juga mencakup multi-level agency , yakni dengan
memberikan  kewenangan  kepada  aparat  RT/RW,  kelurahan,  dan kecamatan untuk melakukan upaya-upaya antisipatif penyebaran paham dan  perkembangan  jaringan  ISIS.Peran  aktor  di  level  RT/RW  dan kelurahan  dipandang  penting  dan  memiliki  peran  yang  besar  karena bersentuhan  secara  langsung  dengan  masyarakat grass-root sehingga memungkinkan  serangkaian  upaya  persuasif  yang  dilakukan  dapat efektif.
Serangkaian  respons  yang  ditunjukkan  oleh  Pemkot  Malang menunjukkan adanya sinergitas dengan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat  dalam  merespons  dan  menyikapi  ancaman  ISIS.  Sinergitas tersebut  juga  terbangun  dengan  keterlibatan  aparat  pemerintah  (aktor publik) di seluruh level mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga pusat dalam merespons ISIS. Hal itu menggambarkan the  whole-of-government  approach mengenai  keterlibatan  pemerintah di  semua  level  dalam  merespons  isu  ISIS.  Selanjutnya,  dalam  konteks Kota  Malang  respons  dan  serangkaian  upaya  yang  dilakukan  tidak terlepas dari karakteristik sosial masyarakat Kota Malang.
Kajian  ini  sekaligus  mengisi  keterbatasan  kajian  yang  dikemukakan sebelumnya  bahwa  dalam  kajian  terdahulu  yang  ditemukan  terkait bagaimana  merespons  ISIS  lebih  banyak  difokuskan  pada  level  sistem internasional,  regional/multilateral,  dan  negara.  Hal  ini  sekaligus menunjukkan  bagaimana  isu-isu  internasional  berpengaruh  dan direspons  di  level  lokal  suatu  negara,  sejalan  dengan  konsepsi intermestic dalam studi HI.

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Makassary,Ridwan,  2003. Terorisme  Berjubah  Agama .  Jakarta: Pusat  Bahasa  dan  Budaya  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  dan Konrad Adenauer Stiftung.
Daase, Christopher, dan Cornelius Friesendorf (eds.), 2010. Rethinking Security  Governance:  The  Problem  of  UnintendedConsequences . New York: Routledge. Hidayat, Komaruddin (ed.),2014. Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila . Jakarta: Mizan.
Mashuri,Ikhwanul  Kiram,2014. ISIS  Jihad  atau  Petualangan .  Jakarta: Republika.
Shah,  Anwar  (ed.),  2006. Local  Governance  in  Developing  Countries . Washington DC.: The World Bank. Wahid,  Abdurrahman  (ed.),2009. Ilusi  Negara  Islam:  Ekspansi Gerakan  Islam  Transnasional  di  Indonesia .  Jakarta:  LibForAll Foundation. ZTF, Pradana Boy, 2008. Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam dan Masalah-Masalah Masyarakat Modern . Jakarta: Hamdalah.

## Jurnal
Bashar,  Iftekharul,  2015.  “Southeast  Asia:  Myanmar”, Counter  Terroris Trends and Analysis , January/February, 7 (1): 17-20. Chan, Anton,2015a.“Southeast Asia: Malaysia”, Counter Terroris Trends and Analysis , January/February, 7 (1): 13-16. Chan,  Anton,  2015b.  ”Souhteast  Asia:  Singapore,” Counter  Terroris Trends and Analysis , January/February, 7 (1): 28-29. Fink,  Naureen  Chowdhury,  2014.  “Countering  Terrorism  and  Violent Extremism: The Role of the United Nations Today and the Impact of Security  Council  Resolution  2178.” Global  Center  on  Cooperative Security , November.

## Working Papers
Christensen,  Tom,  dan  Per  Legreid,  2006.  “The  Whole-of-Government
Approach–Regulation, Performance, and Public-Sector Reform”, Stein Rokkan Centre for Social Studies , Working Paper 6, August.
Friedland,Elliot,  2014.  “Special  Report:  The  Islamic  State”, The  Clarion Project , November.
Kagan,  Kimberly,  et  al.,  2014.  “A  Strategy  to  Defeat  the  Islamic State”, Middle  East  Security  Report  23 ,  Institute  for  the  Study  of War, September.
Mantino,  Franco,  2007.  “Typologies  of  Governance  Models”, Assessing the  Impact  of  Rural  Development  Policies ,  National  Institute  of Agricultural Economics,Rome, Italy.
Organization  of  Islamic  Cooperation,  2015.  “Islamic  Response  to  the
Islamic State of Iraq and the Levant”, MISH Model United Nations . The  Meir  Amit  Intellegence  and  Terrorism  Information  Center,  2014. “ISIS: Potrait of a Jihadi Terroris Organization”, November.

## Artikel Online
Atmasasmita,  Romli,  2014.  “ISIS  Masalah  Bagi  Indonesia?”  [online]. dalam http://nasional.sindonews.com/read/888991/18/isis- masalah-bagi-indonesia-1407400079 [diakses 23/05/2015].
Berger,  J.  M,  2014.  “How  ISIS  Games  Twitter”  [online].  dalam http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/isis- iraq-twitter-social-media-strategy/372856/ [diakses 04/10/2014]. Hadi, Samsul, 2015. “Perketat Lalu Lalang Penghuni Kos dengan Wajib
KTP”
[online].
dalamhttp://suryamalang.tribunnews.com/2015/03/27/perketat- lalu-lalang-penghuni-kos-dengan-wajib-ktp[diakses 01/05/2015].
Jatimprov, 2014. “Cegah ISIS, Polda Jatim Pantau Tujuh Titik” [online].
dalamhttp://www.jatimprov.go.id/site/cegah-isis-polda-jatim- pantau-tujuh-titik/[diakses 14/02/2015]. Kuwado,  Fabian  Januarius,  2015.  “ISIS  Bukan  Barang  Baru  di Indonesia” [online]. dalam http://nasional.kompas.com/read/2015/03/31/19311411/.ISIS.Buk an.Barang.Baru.di.Indonesia[diakses 13/04/2015]. Lumanaw,  Novy,  2014.  “SBY:  ISIS  Terapkan  Ideologi  Eksklusif Antidemokrasi” [online].
dalam
http://www.beritasatu.com/nasional/216413-sby-isis-terapkan- ideologi-eksklusif-antidemokrasi.html[diakses 14/02/2015].
Martel,Frances,  2014.  “Indonesia  Criminalizes  Support  for  ISIS”
[online].dalam http://www.breitbart.com/national- security/2014/08/06/indonesia-criminalizes-support-for- isis/[diakses pada 11/02/2015]. Payne, Sebastian, 2014. “What the 60-plus members of the anti-Islamic State coalition are doing” [online]. dalam http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2014/09/2 5/what-the-60-members-of-the-anti-islamic-state-coalition-are- doing/ [diakses 29/05/2015]. Prabowo, Dani, 2015a. “BNPT: ISIS Berlindung  di Balik Simbol Langit, Padahal Radikal” [online]. dalam http://nasional.kompas.com/read/2015/03/19/15273091/BNPT.ISI S.Berlindung.di.Balik.Simbol.Langit.Padahal.Radikal[diakses
13/04/2015].
Prabowo,  Dani,2015b.  “Mantan  Wakil  Kepala  BIN  Sebut  ISIS  Punya Jaringan Baru di Indonesia”[online]. dalamhttp://nasional.kompas.com/read/2015/03/22/14022091/M antan.Wakil.Kepala.BIN.Sebut.ISIS.Punya.Jaringan.Baru.di.Indone sia[diakses 13/04/2015].
Ramadhan,  Bilal,  2015.  “Jaringan  ISIS  di  Indonesia  Tak  Banyak  tetapi
Meresahkan” [online]. dalamhttp://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/05/1 0/no3gy0-jaringan-isis-di-indonesia-tak-banyak-tapi-sangat- meresahkan [diakses 22/05/2015]. Sa'diyah,  Halimatus,  2014.  “Jokowi  Tolak  Perangi  ISIS  dengan  Cara Kekerasan” [online]. dalam http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/11/13/n ez6ke-jokowi-tolak-perangi-isis-dengan-cara-kekerasan[diakses 14/02/2015].
Sudarmojo,  Slamet,  2014.  “Jawa  Timur  Rawan  Penyebaran  ISIS” [online].  dalam  http://www.antaranews.com/berita/451951/jawa- timur-rawan-penyebaran-isis [diakses 14/02/2015].
Yong, Charissa, 2014. “Parliament: Singapore will contribute personnel and  equipment  to  multinational  coalition  against  ISIS”  [online]. dalam http://news.asiaone.com/news/singapore/parliament- singapore-will-contribute-personnel-and-equipment-multinational- coalition [diakses 31/05/2015].

## Publikasi Resmi
Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  51  Tahun  2014  tentang Larangan  Keberadaan  Gerakan  Islamic  State  of  Iraq  and  Syria  di Jawa Timur, 2014. Surabaya: Pemprov Jatim Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 450/3806/SJ  Tanggal  7  Agustus  2014  Perihal  Peran  Akif  Kepala Daerah dalam Penanganan Penyebaran Paham dan Ideologi ISIS di Indonesia, 2014. Jakarta: Kemendagri
United  Nations  Security  Council,  Resolution  2170  (2014),  Adopted  by the Security Council at its 7242 nd meeting, on 15August 2014.
United  Nations  Security  Council,  Resolution  2178  (2014),  Adopted  by the Security Council at its 7272 nd meeting, on 24September 2014.

## Wawancara
Wawancara E. M. Sangadji, 18 Mei 2015. Wawancara Intelijen, 17 April dan 5 Mei 2015. Wawancara Isroqun Najah, 29 April 2015.
Wawancara Muhadjir Effendy, 3 Juni 2015. Wawancara Muhammad Nur Widianto, 14 April 2015. Wawancara Noor Chozin Askandar, 21 April 2015. Wawancara Sudjoko Santoso, 27 April 2015. Wawancara Tony Noermawan, 14, 16 April, dan 15 Mei 2015. Wawancara Zainuddin, 12 Mei 2015.