## KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL
(Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

## Muslimin Budiman
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarajana UMI Makassar email : muslimin.budiman@ymail.com

## Abstract
The power of government has the characteristics of an authoritarian system of government,  namely  the  concentration  of  power  (concentration  of  power),  or the  concentration  of  power  granted  by  law  and  the  constitution  to  the president, so that the authority to govern Indonesia characterized by autocratic powers. Indonesian system adheres to the constitutional presidential system of government,  which  means  that  the  president  accountable  to  the  constitution and  not  to  the  people  as  befits  a  presidential  system,  so  that  in  case  of infringement;  either  the  law  or  the  constitution  by  the  president  only  mass force can be dropped.
Keywords : Power President, the presidential administration.

## Abstrak
Kekuasaan  pemerintah  memiliki  ciri-ciri  sistem  pemerintahan  otoriter,  yaitu konsentrasi  kekuasaan  (konsentrasi  kekuasaan),  atau  konsentrasi  kekuasaan yang  diberikan  oleh  hukum  dan  konstitusi  kepada  presiden,  sehingga wewenang  untuk  memerintah  Indonesia  ditandai  dengan  otokratis  kekuatan. Sistem  Indonesia  menganut  sistem  pemerintahan  presidensial  konstitusional, yang  berarti  bahwa  presiden  bertanggung  jawab  kepada  konstitusi  dan  bukan kepada  rakyat  sebagaimana  layaknya  sistem  presidensial,  sehingga  dalam  hal terjadi pelanggaran, baik hukum atau konstitusi oleh presiden, hanya kekuatan massa yang bisa dijatuhkan.
Kata kunci: kekuasaan presiden; sistem presidensial;

## A. PENDAHULUAN
Setiap  negara  modern  menganut  sistem  pemerintahan  yang  berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi sosial budaya dari masyarakat yang berada dalam negara tersebut,yang  lazimnya  termuat  dalam  konstitusi  negara.Demikian  halnya  Indonesia sebagai salah satu negara modern juga memiliki Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945),  yang  memuat pencerminan sistem pemerintahannya.
Pada awal kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensil, yang tercermindalam Pasal 4 ayat (1) UUD  Tahun  1945  yang  menyebutkan,  bahwa  Presiden  Republik  Indonesia  memegang kekuasaan  pemerintahan  menurut  Undang-Undang  Dasar.  Dengan  demikian  Presiden
selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan.
Sistem  pemerintahan  berdasarkan  UUD  Tahun  1945,  kemudian  berubah  pada tahun  1949  yang  ditandai  dengan  diberlakukannya  Konstitusi  RIS  1949  (27  Desember 1949  -  17  Agustus  1950),  yaitu  sistem  parlementer.  Dalam  Pasal  69  ayat  (1) menyatakan “Presiden sebagai Kepala Negara” . Dengan demikian, yang melaksanakan dan  mempertanggungjawabkan  tugas-tugas  pemerintahan  adalah  Perdana  Mentreri  dan menteri-menteri.  Dalam  sistem  pemerintahan  parlementer,  pemerintah  bertanggung jawab  kepada  parlemen  (DPR).  Sedangkan  kedudukan  Presiden  adalah  sebagaiKepala Negara.
Masa berlaku Konstitusi RIS tersebut, kemudian berubah menjadi UUDSementara yang  diberlakukan  secara  resmi  mulai  tanggal  17  Agustus  1950,  yaitu  dengan ditetapkannya  Undang-Undang  No.  7  tahun  1950.  Sistem  pemerintahan  berdasarkan UUDS  adalah  sistem  pemerintahan  Parlementer.  Dalam  Pasal  45  ayat  (1)  yang menyatakan  Presiden  ialah  Kepala  Negara.  Selain  itu,  dalam  Pasal  84  menyatakan Presiden  berhak  membubarkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Keputusan  Presiden  yang menyatakan  pembubaran  itu,  memerintahkan  pula  untuk    mengadakan    pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari.
UUDS 1950 tersebut sama sekali tidak membuat perubahan pada konstalasi politik saat  itu,  sebagaimana  yang  menjadi  dasar  diterbitkannya  UUDS  1950  yaitu  mengubah dan  membentuk  UUD  baru,  sehingga  Presiden  Soekarno,  pada  tanggal  5  Juli  1959 mengeluarkan  Dekrit  Presiden  dan  menganggap,  Konstituante  telah  gagal  menjalankan amanat yaitu membentuk Undang Undang Dasar baru.Dengan kembali diberlakukannya UUD Tahun 1945 sistem pemerintahan presidensil dalam pelaksanaan menyimpang jauh dari  sistem  presidensil  sebagaimana  mestinya.Dekrit  Presiden  tidak  dapat  meredam konflik politik, sehingga diterbitkanlah Surat Perintah Sebelas Maret.
Peralihan  kekuasaan  tersebut,  dikenal  dengan  nama  Orde  Baru  dimana  sistem pemerintahan  yang  dianut  adalah  sistem  pemerintahan  presidensil,  hanya  saja  terjadi sakralisasi  terhadap  UUD  Tahun  1945.  Sakralisasi  tersebut  mencapai    puncaknya dengan  dikeluarkan  Ketetapan  MPR  Nomor  IV/MPR/1983    tentang  Referendum  dan UU  Nomor  5  Tahun  1985  tentang  Referendum.  Dengan  sakralisasi  tersebut, menimbulkan  gejolak  politik  di  masyarakat,  sehingga  terjadi  peralihan  kekuasaan  yang dikenal  dengan  sebutan  Era  Reformasi,  yang  ditandai  dengan  dimungkinkannya perubahan  atas  UUD  Tahun  1945,  dimana  Sistem  pemerintahannya  oleh  sebagian  ahli hukum  tata  negara  menyebutnya  dengan  sistem  pemerintahan  presidensilatau  sistem pemerintahan  Quasi  ParlementerPresidensiil  dengan  mendasarkan  pada  amandemen UUD NRI Tahun 1945.
Amandemen  terhadap  UUD  Tahun  1945  yang  tidak  berubah  adalah  Bab  III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara.Dalam Pasal 4 menyatakan;
(1) Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  Pemerintahan  menurut Undang-Undang Dasar.
(2) Dalam  melakukan  kewajibannya  Presiden  dibantu  oleh  satu  orang  Wakil Presiden.
Selain  itu,  UUD  NRI  Tahun  1945sama  sekali  tidak  menentukan  agar  jabatan Presiden  diatur  dalam  sebuah  undang-undang.  Hal  iniakan  menimbulkan  konsekuensi
terjadinya pemusatan kekuasaan presiden (concentrated on president power) ”, sehingga mengarah pada sistem kekuasaan pemerintahan yang otokrasi konstitusional .
Kekuasaan  Presiden  tidak  hanya  semata-mata  pada  bidang  Eksekutif,  tetapi  juga pada  bidang  legislatif  dan  judikatif.Dalam  bidang  Legislatif,  Presiden  memiliki kewenangan  untuk  mengajukan  Rancangan  Undang-Undang  dan  Peraturan  Pemerintah serta  berhak  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang(Pasal  5  jo Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Sedangkan dalam bidang Yudikatif, Presiden memiliki kewenangan memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi serta menetapkan Hakim  Agung  dan  juga  memiliki  hak  prerogatif  lainnya  (Pasal  14  jo  Pasal  24A  ayat  3 UUD NRI). Hal ini menunjukan betapa luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden, sehingga sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam lagi.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk   Kekuasaan  Presiden  Dalam  Konsepsi  Ketatanegaraan  Indonesia Menurut UUD NRI 1945
a. Bentuk Kekuasaan Kenegaraan
Negara  pada  hakikatnya  merupakan  organisasi  kekuasaan.  John  Locke  dalam Astim Riyanto 1 membagi kekuasaan negara dalam tiga jenis kekuasaan yaitu ;
1. Kekuasaan  legislatif,  yaitu  kekuasaan  untuk  membuat  atau  membentuk  undang- undang;
2. Kekuasaan  eksekutif,  yaitu  kekuasaan  untuk  melaksanakan  undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang;
3. Kekuasaan  federatif,  yaitu  kekuasaan  untuk  melaksanakan  hubungan  luar  negeri.
Dalam hubungan dengan kekuasaan Negara, Montesquieu dengan  konsepsi Trias Politica membagi kedalam tiga jenis, yaitu;
1. Kekuasaan  legislatif,  yaitu  kekuasaan  untuk  membuat  atau  membentuk  undang- undang
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
3. Kekuasaan  yudikatif,  yaitu  kekuasaan  untuk  mempertahankan  undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
Pendapat  Montesquieu  ini,  merupakan  penyempurnaan  dari  pendapat  John Locke.  Kekuasaan  federatif  oleh  Montesquieu  dimasukan  ke  dalam  kekuasaan eksekutif  dan  fungsi  mengadili  dijadikan  kekuasaan  yang  berdiri  sendiri.  Ketiga kekuasaan  tersebut,  dilaksanakan  oleh  lembaga-lembaga  yang  berbeda  dan  sifatnya terpisah.
Laica    Marzuki    mengutip    pandangan    Donner, 2 bahwa  jika  hendak sebagaimana konsep Trias Politica. Untuk kemudian membagi kekuasaan kenegaraan
1 Astim  Riyanto “Negara Kesatuan: Konsep Asas  dan Aktualisasinya”,  Yapemdo,  Bandung, 2006.,
2 Fahmal, A. M.. Peran asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. UII Press. 2006.
ke  dalam  dua  bagian,  yang  pertama  sebagai  penentu  kebijakan  dan  yang  kedua sebagai pengrealisasi kebijakan.
Menurut  Hans  Kelsen 3 kekuasaan  negara  adalah  validitas  dan  efektifitas  dari tatanan  hukum,  sedangkan  ketiga  unsur  “kekuasaan”  atau  “fungsi”  negara,  adalah tahapan-tahapan  yang  berbeda  dari  pembentukan  tatanan  hukum  tersebut.  Dengan demikian,  kekuasaan  kenegaraan  itu  merupakan  organisasi  pemerintahan  yang bertugas merealisasikan kebijakan-kebijakan politik pemerintahan.
b. Kekuasaan Kepala Negara dan Presiden
1. Kekuasaan Kepala Negara
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 4 kepala negara adalah orang yang menguasai  suatu  negara  (kerajaan).  Dalam  wikipedia 5 dinyatakan,  kepala  negara adalah  sebuah  jabatan  individual  atau  kolektif  yang  mempunyai  peranan  sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau  bentuk-bentuk  lainnya.Kepala  negara  mempunyai  tanggungjawab  dan  hak politis  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  konstitusi  sebuah  negara.  Oleh  karena  itu, pada  dasarnya  kepala  negara  dapat  dibedakan  melalui  konstitusi  berbeda  pada negara tertentu di dunia.
Dilihat dari sifatnya pada hakikatnya terdapat dua sifat kepala negara, yaitu:
a. Kepala negara seremonial/simbolis;
Kepala  negara  seremonial/simbolis  adalah  kepala  negara  tidak  memiliki hak prerogratif dan politik (tidak dapat mencampuri urusan pemerintahan dan legislatif) dan  memiliki  sedikit  kewenangan  di  mana  kepala  pemerintahan adalah perdana menteri dan bersistem parlementer.
b. Kepala negara populis
Kepala negara populis adalah kepala negara memiliki hak prerogratif dan politik (dapat  mencampuri  urusan  pemerintahan  dan  legislatif) dan  memiliki banyak kewenangan di mana kepala pemerintahan adalah presiden atau perdana menteri dan bersistem presidensil atau semipresidensil.
Kekuasaan  kepala  negara  dapat  ditentukan  dari  jenis  konstitusi  sebuah negara.  Dalam  Sistem  pemerintahan  presidensilbiasanya  berbentuk  republik dengan  presiden  sebagai  kepala  negara  merupakan  pemimpin  dari  perangkat negara  pada  kementerian-kementerian  pada  negara,  sekaligus  sebagai  kepala pemerintahan  merupakan  pemimpin  dari  perangkat  pemerintahan  yang direpresentasi  pada  bagian  dari  kementerian  negara  kepada  kementerian- kementerian  yang  ada  pada  kabinet.  Presiden  mempunyai  hak  yang  lebih  luas sebagai kepala birokrasi/aparatur negara, mewakili negara ke luar negeri dan
3 Hans Kelsen,2011.Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cet. Keenam, Nusa Media, Bandung, hlm. 430
4 Op.Cit. Kamus Besar... hlm. 147
5 http;//Wikipedia; upload 10 november:21.00wita
kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan  menjalankan  kebijakan  dalam  negeri. Namun  tentunya  ada  pengecualian  bagi  beberapa  negara  berbentuk  monarki absolut  seperti  Arab  Saudi,  di  mana  raja  biasanya  merangkap  sebagai  kepala pemerintahan.  Adapun  dalam  Sistem  pemerintahan  semi-presidensiil,  Negara dengan  sistem  ini  mempunyai  presiden  (atau  gelar  lainnya)  dan  perdana  menteri yang  saling  membagi  tanggungjawab  dan  hak  dalam  pemerintahan.  Presiden menunjuk perdana menteri yang akan membentuk kabinet. Perdana menteri secara konstitusional  bertanggungjawab  kepada  parlemen,  namun  tak  dapat  dipecat  oleh parlemen. Parlemen juga tak dapat meminta pertanggungjawaban presiden. Sistem seperti ini merupakan perpaduan dari sistem presidensil dan parlementer.
Dalam  konstitusi  Indonesia,  kekuasaan  kepala  negara,menurut  Hamdan Zoelva 6 bahwa,  Presiden  sebagai  kepala  negara  memiliki  kekuasaan  untuk mengangkat  duta  dan  menerima  duta  negara  lain  yang  harus  memperhatikan pertimbangan  DPR  (Pasal  13  ayat  2  dan  3),  serta  pemberian  amnesti  dan  abolisi yang  harus  memperhatikan  pertimbangan  DPR  (Pasal  14  ayat  2).  Dengan keharusan  memperhatikan  pertimbangan  DPR  dalam  mengangkat  duta,  Presiden diharapkan  tidak  terlalu  bebas  dalam  pengangkatan  duta  itu,  dan  duta-duta  yang dikirim  ke  negara-negara  sahabat  harus  juga  diketahui  oleh  DPR.  Demikian  juga dalam  halmenerima  duta  negara  lain,  jika  tidak  ada  masalah  dalam  hubungan Indonesia  dengan  negara  lain  maka  pemberianpertimbangan  DPR  yang  berkaitan dengan penerimaan duta negara lain  tidak harus  dilakukan proses  yang berbelitdi DPR,  cukup  dengan  pernyataan  konfirmasi  dari  DPR,  karena  masalah  ini  terkait dengan  kebiasaan  dalam  hubungan  internasional  yang  harus  memperhatikan  asas timbal  balik (resiproritas) dalam  tata  pergaulan  internasional.  Sedangkan pertimbangan  DPR  atas  pemberian  Amnesti  dan  Abolisi,  dimaksudkan  agar Presiden  memperhatikan  aspek-aspekpolitis,  karena  menyangkut  kebijakan yangsangat berpengaruh besar atas keadaan dan stabilitas negara.Dengan demikian kekuasaan  kepala  negara,  hanyalah  terbatas  pada  hal-hal  yang  menyangkut kepentingan-kepentingan dalam negara yang bersifat seremoni semata.

## 2. Kekuasaan Presiden
Sebagai  penyelenggara  pemerintahan  negara  presiden  memiliki  kekuasaan yang  secara  konstitusional  dapat  berupa,  kekuasaan  di  bidang  peraturan perundang-undangan,  yudisial,  dalam  hubungan  dengan  luar  negeri,  mengangkat dan  memberhentikan  menteri,  serta  mengangkat,  memberhentikan,  menetapkan atau meresmikan pejabat negara tertentu lainnya.
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  penyelenggara  pemerintahan negaranya adalah Presiden, juga memiliki kekuasaan. Namun memiliki persamaan dan perbedaan dengan negara-negara lain seperti, Amerika Serikat, Jerman,Rusia, Jepang,  RRC,  Afrika  Selatan,  Kuwait,dan  Australia  yang  didasarkan  pada konstitusinegara-negara tersebut.
6 Hamdan Zoelva “Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945” Jurnal Sekretariat Negara Hlm. 9 upload http://www.setneg.go.id tanggal 14/11-2016.
Abdul  Ghoffar 7 menjelaskan  persamaan  dan  perbedaan  kekuasaan  Presiden diantara negara-negara tersebut dengan Indonesia, yaitu;
a. Amerika Serikat
Persamaan kekuasaan antara Presiden Indonesiadan Amerika Serikat, secara konstitusional sama-sama memiliki kekuasaan penyelengaraan pemerintahan, baik kekuasaan  di  bidang  peraturan  perundang-undangan,  yudisial,  dalam  hubungan dengan  luar  negeri,  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  atas  angkatan bersenjata,  mengangkat  dan  memberhentikan  menteri,  serta  mengangkat, memberhentikan, menetapkan atau meresmikan pejabat negara tertentu lainnya.
Adapun perbedaanya, di Amerika Serikat,presiden tidak memiliki kekuasaan untuk  membentuk  dewan  pertimbangan  presiden,  tidak  mempunyai  kekuasaan untuk  memberi  gelar,tanda  jasa  dan  tanda  kehormatan  lainnya,  sertatidak mempunyai kekuasaan menyatakan negara dalam keadaan bahaya.

## b. Republik Federasi Rusia
Persamaan  antara  Presiden  Federasi  Rusia  dengan  Indonesia  adalah memegang  kekuasaan  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  dan  memiliki kekuasaan  di  bidang  peraturan  perundang-undangan,  yudisial,  dalam  hubungan dengan  luar  negeri,  menyataan  negara  dalam  keadaan  bahaya,  pemegang kekuasaan  tertinggi  atas  angkatan  bersenjata,  memberi  gelar,  tanda  jasa  dan tandakehormatan  lainnya,  mengangkat  dan  memberhentikan  menteri,  serta mengangkat,  memberhentikan,  menetapkan  atau  meresmikan  pejabat  negara tertentu lainnya.
Adapun perbedaanyaPresiden Rusia mempunyai kekuasaan untuk menjamin Konstitusi Federasi Rusia, hak sipil, hak asasi manusia, dan kebebasan serta dapat mengambil langkah untuk melindungi kedaulatan, kemerdekaan dan integritas dari Federasi  Rusia.  Selain  itu,  juga  mempunyai  kekuasaan  menyatakan  pemilu  untuk mengisi  dan  membubarkan State  Duma ,  serta  menyatakan  suatu  referendum  dan menyelesaikan  sengketa  untukmengatasi  perbedaan  antara  organ  kekuasaan Federasi  Rusia  dengan  organ  dan  antar  organ  kekuasaan  negaradari  Lembaga Perwakilan  Federasi  Rusia.  Jika  tidak  ada  putusanyang  disetujui,  dia  bisa mengalihkan  sengketa  tersebut  untuk  ditinjau  oleh  lembaga  peradilan  hukum. Presiden  juga  memiliki  kekuasaan  untuk  menangguhkan  peraturan  dari  organ kekuasaan  eksekutif  Federasi  Rusia,  jika  peraturan  tersebut  bertentangan  dengan Konstitusi  Federasi  Rusia  dan  UU  Federal,  kewajiban  Internasional  Federasi Rusia,  atau  melanggar  hak  sipil,HAM  dan  kemerdekaan,  serta  menangguhkan resolusi  tentang  isu  tersebut  dipengadilan  dan  memastikan  pelaksanaan  sebuah kebijakan  keuangan,  kredit  dan  moneter  yang  seragam,  memastikan  penerapan suatu  kebijakan  Negara,kebudayaan,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  kesehatan, keamanan sosial dan lingkungan yang seragam, mengatur kepemilikan federal,
7 Abdul Ghoffar, Presiden ( Studi Komparatif RI dengan Beberapa Negara Maju) Jurnal Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi, hlm. 85-89
mengambil  langkah  untuk  menjamin  pertahanan  negara,  keamanan  negara  dan penerapan  kebijakan  luar  negeri  Federasi  Rusia,  menjamin  keabsahan,  hak  asasi dan  kemerdekaan  warganegara,  melindungi  hak  milik,  hukum  dantatanan  publik, serta mengontrol kejahatan,menyelenggarakan kekuasaan yang lain yangdiberikan oleh konstitusi, undang-undang federal,dekrit-dekrit Presiden Federasi Rusia.
c. Republik Federasi Jerman
Persamaan  antara  kekuasaan  Presiden  Federasi  Jerman  dengan  Presiden  RI adalah  sama-sama  memiliki  kekuasaan  dalam  hubungan  dengan  luar  negeri, yudisial,  mengangkat  dan  memberhentikan  menteri,  serta  mengangkat, memberhentikan, menetapkan atau meresmikan pejabat negara tertentu lainnya.
Adapun Kanselir Jerman dengan PresidenIndonesia, sama-sama mempunyai kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan. Sementara perbedaannya, adalahKanselir  Jerman  tidak  mempunyai  kekuasaan  menyatakan  negara  dalam keadaan  bahaya,  memberi  gelar  dan  tanda  kehormatan  lainnya,  dan  membentuk dewan pertimbangan Presiden atau Kanselir.

## d. Jepang
Persamaan  kekuasaan  Kaisar  Jepang  dengan  Presiden  Indonesia  adalah, Kaisar  memiliki  kekuasaan  di  bidang  peraturan  perundang-undangan,  yudisial, hubungan  dengan  luar  negeri,  memberi  gelar,  tanda  jasa,  dan  tanda  kehormatan lainnya,  serta  mengangkat  dan  memberhentikan  menteri,  serta  mengangkat, memberhentikan,  menetapkan  atau  meresmikan  pejabat  negaratertentu  lainnya. Adapun  Perdana  Menteri  Jepangdengan  Presiden  Indonesia  sama-sama mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Sementara  perbedaannya,  baik  Kaisar  maupun  Perdana  Menteri  Jepang,  tidak mempunyai kekuasaan menyatakan negara dalam keadaan bahaya, kekuasan sebagai pemegang  kekuasaan  tertinggi  atas  angkatan  bersenjata,  serta  tidak    memiliki kekuasaan  membentuk  dewan  pertimbangan  Kaisar  atau  Perdana  Menteri.  Namun demikian Presiden Indonesia tidak memiliki kekuasaan, di antaranya Kaisar atassaran dan persetujuan dari Kabinet, mempunyai kekuasaan untuk mengundang sidang Diet, Pembubaran House  of  Representatives, pengumuman    pemilihan  umum  untuk anggota-anggota Diet, serta  pelaksanaan  fungsi  upacara.  Adapun  Perdana  Menteri, mempunyai  kekuasaan  untuk  mengizinkan  menteri-menterinya  bisa  dikenakan tindakan hukum atau tidak.
e. Republik Rakyat China (RRC)
Persamaan  antara  kekuasaan  Presiden  RRC  dengan  Presiden  Indonesia, yaitu;  Presiden  RRC  menurut  keputusan  dari  Kongres  Rakyat  Nasional  atau Komisi tetapnya, mempunyai kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan, yudisial,  hubungan  dengan  luar  negeri,  memberi  gelar  dan  tanda  kehormatan lainnya,  menyatakan  negara  dalam  keadaan  bahaya,  mengangkat  dan memberhentikan  menteri,  serta  mengangkat,  memberhentikan,  menetapkan  atau meresmikan pejabat negara tertentu lainnya. Adapun persamaan Perdana Menteri
RRC dengan Presiden Indonesia, sama-sama memegang kekuasan menyelenggarakan pemerintahan.
Sementara perbedaannya, Perdana Menteri RRC, secara konstitusional tidak memiliki  kekuasaan  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  atas  angkatan bersenjata,  dan  kekuasaan  membentuk  Dewan  Pertimbangan  Presiden  atau Perdana  Menteri.  Namun,  banyak  juga  kekuasaan  Presiden  dan  Perdana  Menteri RRC yang tidak dimiliki oleh Presiden Indonesia, seperti Presiden RRC, menurut keputusan  dari  Komisi  tetap  Kongres  Rakyat  Nasional,  mempunyai  kekuasaan untuk  mengeluarkan  perintah  mobilisasi,  sedangkan  Perdana  Menteri  (Dewan Negara) mempunyai kekuasaan untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab  dari kementerian-kementerian  dan  komisi-komisi  dari  Dewan  Negara,  menjalankan kepemimpinan tunggal atas kerja organ lokal dari pemerintahan negara di tingkat yang  berbeda-beda  di  seluruh  negeri,  dan  menetapkan  pembagian  yang  detail fungsi  dan  kekuasaan  antara  pemerintah  pusatdan  organ  pemerintahan  negara  di provinsi,membuat  dan  melaksanakan  perencanaan  bagi  pembangunan  ekonomi dan sosial nasional.

## f. Kuwait
Persamaan  kekuasaan  Amir  Kuwait  dan  Presiden  Indonesia  adalah  sama- sama  memiliki  kekuasaan  sebagai  penyelengaraan  pemerintahan,  kekuasaan  di bidang  peraturan  perundang-undangan,  yudisial,  hubungan  dengan  luar  negeri, pemegang  kekuasaan  tertinggi  atas  angkatan  bersenjata,  kekuasaan  untuk menyatakan  negara  dalam  keadaan  bahaya,  memberi  gelar  dan  tanda  kehormatan lainnya,  mengangkat  dan  memberhentikan  menteri,  serta  mengangkat, memberhentikan, menetapkan atau meresmikan pejabat negara tertentu lainnya.
Adapun  Perdana  Menteri  Kuwait  sifatnya  hanya  membantu  Amir  dalam menyelenggarakan pemerintahan.Terkait kekuasaan Amir dalam hal penyelengaraan pemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan yudisial, dalam Pasal  51sampai  Pasal  53  Konstitusi  Kuwait  menyatakan  bahwa  “ The  legislative power  isvested  in  the  Amir  and  the  National  Assembly  inaccordance  with  the Constitution” (kekuasaan  legislatif  harus  terletak  di  tangan  Amir  danMajelis Nasional  sesuai  dengan  UUD), “Theexecutive  power  is  vested  in  the  Amir,  the Cabinet,and  the  Ministers,  in  the  manner  specified  by  the  Constitution” (kekuasaan  eksekutif  harus  terletakdi  tangan  Amir,  kabinet  dan  menteri,  dalam cara  sebagaimana  diatur  oleh  UUD),  dan “The  judicialpower  is  vested  in  the Courts,  which  exercise  itin  the  name  of  the  Amir  within  the  limits  of theConstitution” (kekuasaan  yudisial  harus  terletak  pada  pengadilan-pengadilan, yang  akan  melaksanakannya  atas  nama  Amir  dalam  batas-batas  dari  UUD). Artinya, Amir Kuwait memiliki atau memegang ketiga cabang kekuasaan tersebut.
Sementara  perbedaannya,  baik  Amir  maupun  Perdana  Menteri,  tidak mempunyai  kekuasaan  dalam  hal  membentuk  Dewan  Pertimbangan  Amir  atau Perdana Menteri. Namun secara konstitusional, Amir mempunyai kekuasaan untuk memanggil anggota Majelis Nasional untuk mengadakan persidangan setiap  bulan
Oktober  setiap  tahun.  Selain  itu,  ia  juga  berwenang  untuk  memanggil  Majelis Nasional  untuk  mengadakan  sidang  pertama  dalam  waktu  dua  minggu  sejak berakhirnya pemilihan umum. Amir juga mempunyai kewenangan, dengan dekrit, untuk memanggil Majelis Nasional agar mengadakan sidang luar biasa, jika Amir memandang perlu untuk itu, atau atas permintaan mayoritas anggota Majelis. Jika sidang  tersebut,  tidak  menghasilkan  keputusan,  Amir  berhak  mengumumkan penghentian  sidang-sidang  tersebut.  Amir  juga  mempunyai  kekuasaan,  dengan dekrit, menunda sidang Majelis Nasional untuk suatu jangka waktu tidak lebih dari satu bulan. Penundaan dapat diulang selama masa persidangan yang sama dengan persetujuandari Majelis.  Amir juga dapat  membubarkan Majelis  Nasional dengan suatu  dekrit  yang  di  dalamnya  disebutkan  alasan  mengenai  pembubaran  tersebut. Akan tetapi, pembubaran Majelis tidak boleh diulang untuk alasan yang sama.
Secara konstitusional, kekuasaan seperti itu tidak dimiliki oleh Presiden RI. Presiden  Indonesia  tidak  mempunyai  kekuasaan  memanggil  anggota  DPR  untuk mengadakan sidang,menunda sidang DPR, atau membubarkan DPR.

## g. Federasi Australia
Secara konstitusional, persamaan antara Gubernur Jenderal Australia dengan Presiden  Indonesia  adalah  sama-sama  memiliki  kekuasaan  penyelengaraan pemerintahan,  memiliki  kekuasaan  di  bidang  peraturan  perundang-undangan, sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  atas  angkatan  bersenjata,  membentuk dewan  pertimbangan  Gubernur  Jenderal,  mengangkat  dan  memberhentikan menteri, menetapkan atau meresmikan pejabat negara tertentu lainnya.
Adapun  kekuasaan  Perdana  Menteri  Australia,  secara  konstitusional  tidak diatur.  Sementara  perbedaannya,  baik  Gubernur  Jenderal  dan  Perdana  Menteri Australia,  secara  konstitusional  tidak  memiliki  kekuasaan  dibidang  yudisial, menyatakan  negara  dalam  keadaan  bahaya,  hubungan  dengan  luar  negeri,  serta memberi  gelar,  tanda  jasa,  dan  tanda  kehormatan  lainnya.  Akan  tetapi,  secara konstitusional,  menurut  Pasal  28  Konstitusi  Australia,  Gubernur  Jenderal mempunyai kekuasaan untuk membubarkan House of Representative, menetapkan waktu  pelaksanaan  pemilu.  Dalam  melaksanakan  kekuasaan  tersebut,  Perdana Menteri tidak diwajibkan berkonsultasi dengan siapa pun.

## h. Republik Afrika Selatan
Persamaan  antara  Presiden  Afrika  Selatan  dengan  Indonesia,  adalah  sama- sama  memiliki  kekuasaan  penyelengaraan  pemerintahan,  di  bidang  peraturan perundang-undangan,  yudisial,  hubungan  dengan  luar  negeri,  menyatakan  negara dalam  keadaan  bahaya,  pemegang  kekuasaan  tertinggi  atas  angkatan  bersenjata, memberi  gelar,  tanda  jasa  dan  tanda  kehormatan  lainnya,  mengangkat  dan memberhentikan  menteri,  sertamenetapkan  atau  meresmikan  pejabat  negara tertentu lainnya.
Sementara  perbedaanya  Presiden  Afrika  Selatan  tidak  memiliki  kekuasaan untuk  membentuk  Dewan  Pertimbangan  Presiden.  Meskipun  demikian,  Presiden Afrika Selatan mempunyai kekuasaan untuk menyatakan Majelis Nasional, Dewan Nasional  Provinsi  atau  Parlemen  untuk  menyelenggarakan  sidang  luar  biasa mengenai  urusan  khusus,  danmenyatakan  referendum  nasional  mengenai  UU parlemen.  Selain  itu,  Presidenjuga  mempunyai  kekuasaan  menerapkan  legislasi nasional,  kecuali  ketika  konstitusi  atau  UU  Parlemen  menetapkan  sebaliknya, menyusundan  menerapkan  kebijakan  nasional,  mengoordinasikan  fungsi departemen  dan  pemerintahan  (administrasi)  negara,mempersiapkan  dan memprakarsai  legislasi,  dan  menjalankan  fungsi  eksekutif  lain  yang  ditetapkan dalam konstitusi atau dalam legislasi (peraturan) nasional, memberikan kekuasaan danfungsi  kepada  wakil  presiden  dan  menteri.  Presiden  juga  mempunyai kekuasaan,  melalui  pengumuman,  untuk  mengalihkan  kekuasaan  yang  dimiliki oleh  anggota  Kabinet  kepada  anggotalainnya,  dalam  hal  pelaksanaan  dari setiaplegislasi  yang  dipercayakan  kepada  seoranganggota  tersebut,  dan  setiap kekuasaan  ataufungsi  yang  dipercayakan  perundang-undangan  kepada  seorang anggota  Kabinet  kepada  anggota  yang  lainnya.  Presiden  juga  bisa  melimpahkan kepada  seorang  anggota  Kabinet  kekuasaan  atau  fungsi  dari  anggota  yang  lain yang absent dari  jabatannya,  atau  tidak  mampu  melaksanakan  kekuasaan  atau fungsi tersebut. Dalam hal pengawasan, jika terdapat Provinsi yang tidak bisa atau tidak  memenuhi  kewajiban  pemerintahan  (eksekutif)  presiden  (Pemerintah Nasional)  bisa  mengintervensi  dengan  mengambil  langkah  yangdiperlukan. Langkah  tersebut,  termasuk  mengeluarkan  suatu  arahan  kepada  Pemerintah Provinsi,  dengan  menggambarkan  tingkat  kegagalan  untuk memenuhi kewajibannya  dan  mengambil  langkah  yang  dibutuhkan  dalam  memenuhi kewajiban  tersebut,  mengambil  tanggung  jawab  atas  kewajiban  yang  relevan dalam  provinsi  tersebut  sejauh  dibutuhkan.  Tanggung  jawab  tersebut,  adalah memelihara  standar  nasional  esensial  atau  memenuhi  standar  minimum,  untuk melakukan  suatu  pelayanan,  memelihara  kesatuan  ekonomi,    memelihara keamanan  nasional,  atau  mencegah  provinsi  itu  mengambil  tindakan  yang  tidak benar,yang  bisa  menimbulkan  prasangka  buruk  atas  kepentingan  provinsi  lain, atau  kepada  negara  secara  keseluruhan.  Presiden,  selaku  kepala  pemerintahan, mempunyai  kekuasaan  untuk  mengerahkan  Angkatan  Pertahanan  dalam  hal  kerja sama  pelayanan  keamanan  (polisi),  membela  pertahanan  negara;  atau  untuk memenuhi  kewajiban  internasional.  Pengerahan  Angkatan  Pertahanan  tersebut harus diberitahukan kepada parlemen.
2. Kekuasaan Presiden Republik Indonesia  Dalam Sejarah  Kehidupan Bernegara di Indonesia
a. Menurut UUD Tahun 1945
Kekuasaan presiden, pada era ini terbagi menjadi tiga , yaitu:
1. Kekuasaan bidang legislasi, meliputi:
a) Mengajukan  RUU  dan  membahasnya  bersama  DPR  (Pasal  5  ayat  (1)  dan Setiap  RUU  dibahas  oleh  DPR  dan  presiden  untuk  mendapat  persetujuan bersama (Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) );
b) Mengajukan RUU APBN (Pasal 23 ayat (1)).
2. Kekuasaan sebagai kepala negara, meliputi:
a) Dalam  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa  menetapkan  Perpu  (Pasal  22 ayat (1));
b) Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara (Pasal 10 UUD 1945);
c) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 UUD 1945);
d) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945);
e) Mengangkat dan menerima duta dan konsul (Pasal 13 UUD 1945);
f) Memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (Pasal 14 UUD 1945);
g) Memberi  gelar,  tanda  jasa,  dam  lain-lain  tanda  kehormatan  (Pasal  15  UUD 1945).
3. Kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, meliputi:
a) Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 (2) UUD 1945);
b) Membentuk suatu  dewan pertimbangan  yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16 UUD 1945);
c) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945).
Selain  dari  kekuasaan  tersebut,  presiden  juga  memiliki  kekuasaan  untuk memveto RUU yang diajukan oleh DPR (Pasal 21 ayat (2)).
b. Menurut Konstitusi RIS tahun 1949
Pada  Konstitusi  RIS,  sistem  pemerintahan  yang  dianut  adalah  parlementer, sehingga Kekuasaan presiden hanyalah sebagai kepala negara, sebagaimana dalam Pasal  69  ayat  (1)  menyebutkan Presiden  ialah  kepala  negara .  Namun  demikian, dalam konstitusi RIS itu sendiri memberikan peluang kekuasaan yang begitu luas, bahkan  kekuasaan  presiden  mencakup  kekuasaan  pemerintahan.Hal  ini  termuat dalam konstitusi RIS diantaranya sebagai berikut :
a) Presiden memiliki hak politik untuk tidak diganggu-gugat (Pasal 118 ayat (1));
b) Menteri-menteri bertanggungjawab pada kebijakan pemerintah (Pasal 118 ayat (2));
c) Pembentukan  kabinet  dan  Pengangkatan  perdana  menteri  dilakukan  oleh presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana Iazimnya (Pasal 74 ayat(2));
d) Kekuasaan  perdana  menteri  masih  dicampuri  oleh  presiden.  Hal  itu  dapat dilihat  pada  ketentuan  bahwa  presiden  dan  menteri-menteri  bersama-sama merupakan  pemerintah.  Seharusnya  presiden  hanya  sebagai  kepala  negara, sedangkan  kepala  pemerintahan  dipegang  oleh  perdana  menteri  (Pasal  68  ayat (1) );
e) Pertanggungjawaban  menteri  baik  secara  perorangan  maupun  bersama-sama adalah kepada DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah (Pasal 74 ayat 5);
f) Parlemen  tidak  mempunyai  hubungan  erat  dengan  pemerintah  sehingga  DPR tidak  punya  pengaruh  besarterhadap  pemerintah.  DPR  juga  tidak  dapat menggunakan mosi tidak percaya terhadap Kabinet (Pasal 118 dan 122).
c. Menurut UUDS tahun 1950.
Undang  Undang  Dasar  Sementara  (UUDS)  pada  dasarnya  merupakan perpaduan  dari  Konstitusi  RIS,  yang  membedakannya  adalah  tidak  terdapat batasan  waktu  masa  jabatan  presiden,  jabatan  ini  dipertahankan  hingga  akan dibentuknya  konstituante,  hanya  saja  sampai  diberlakukan  kembali  UUD  Tahun 1945  konstituante  yang  di  cita-citakan  tersebut  tidak  terbentuk.  Kekuasaan presiden  berdasarkan  UUDS,  terbatas  pada  sebagai  kepala  negara,  namun kekuasaan tersebut tidak jauh berbeda dengan konstitusi RIS. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut diantaranya, yaitu :
a) Presiden adalah Kepala negara (Pasal 45 ayat(1));
b) Presiden  dan  wakil  presiden  tidak  dapat  diganggu-gugat  dan  seluruh pertanggung jawaban berada di tangan kabinet (Pasal 83 dan 85);
c) Presiden  dan  wakil  presiden  maupun  mantan  presiden  dan  mantan  wakil presiden  diadili  oleh  Mahkamah  Agung  atas  pelanggaran  jabatan  atau pelanggaran  lainnya  yang  dilakukan  dalam  masa  jabatannya  (Pasal  106  ayat (1));
d) Presiden membentuk kabinet (Pasal 50 dan 51);
e) Presiden mengesahkan pemilihan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR (Pasal 62 (1) );
f) Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan legislatif (Pasal 90 (1), 92, 93, dan 94 (3) );
g) Presiden  berhak  membubarkan  DPRdan  memerintahkan  pembentukan  DPR baru (Pasal 84);
h) Presiden memberi grasi, amnesti, dan abolisi dengan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 107);
i) Presiden memberi tanda kehormatan menurut UU (Pasal 87);
j) Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik (Pasal 123);
k) Presiden memegang kekuasaan militer (Pasal 127ayat (1) );
l) Presiden menyatakan perang atas persetujuan DPR (Pasal 128) ;
m) Presiden menyatakan keadaan bahaya (Pasal 129 ayat (1) ).
Selain  bertindak  secara  khusus  sebagai  bagian  dari  pemerintahan  dalam fungsi  administratif berupa protokoler, presiden juga memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, antara lain:
a) Menjalankan pemerintahan (Pasal 82);
b) Mengesahkan atau memveto UU  yang telah disetujui oleh DPR (Pasal 94 (2) dan Pasal 95 ayat (1) );
c) Mengeluarkan  peraturan  darurat  (UU  Darurat)  dalam  keadaan  mendesak (Pasal 96 ayat (1));
d) Mengeluarkan peraturan pemerintah (Pasal 98 ayat (1));
e) Memegang urusan umum keuangan (Pasal 111 ayat (1)).
Memperhatikan  hal-hal  tersebut,  dapatlah  disimpulkan  bahwa  pada  masa diberlakukan  UUDS.  Kekuasaan  presiden  selain  sebagai  kepala  negara  juga merupakan kepala pemerintahan.
d. Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Dalam  Bab  III  Pasal  4  UUD  NRI  tahun  1945,  dinyatakan  Presiden  adalah pemegang kekuasaan  pemerintahan .  Rumusan  pasal  tersebut  adalah  salah  satu yang  tidak  mengalami  amandemen,  sehingga  menjadikan  kekuasaan    presiden tidak  jauh  berbeda  dengan  kekuasaan  presiden  pada  masa  konstitusi  RIS,  UUDS dan  sebelum  di  amandemennya  UUD  tahun  1945,  yaitu  presiden  adalah  kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
Hal  inilah  yang  menjadikan,  kekuasaan  presiden  menurut  UUD  NRI  tahun 1945 sebagai “pemusatan kekuasaan” dalam artian bahwa presiden menjadi pihak yang  “tidak  terjamah” (untouchtable) oleh  aturan  hukum  dikarenakan  tidak terdapatnya  lembaga  kontrol  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  tindak-tanduk presiden  di  dalam  menjalankan  tugasnya.  Salah  satu  contoh  yang  nampak  adalah dengan  diangkatnya  menteri  ESDM,  Archandra  Tahar  yang  nota  bene  bukan sebagai  warga  negara  Indonesia,  hal  ini  jelas-jelas  telah  mencederai  konstitusi, namun  tindakan  presiden  tersebut  meskipun  mendapat  beragam  tanggapan,  akan tetapi tidak terdapat tindakan secara konstitusi berupa empeachment ataupun mosi tidak  percaya  dari  MPR-DPR.  Sehingga  tidaklah  keliru  jika    peneliti menyimpulkan  pasca  diamanedemennya  UUD  tahun  1945  menjadi  UUDNRI tahun  1945,  justru  semakin  melapangkan  jalan  kekuasaan  absolut  presiden. Demikian pula, dalam pengangkatan KAPOLRI pun presiden dengan secara tegas dan nyata melanggar konstitusi sebab tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur tentang  itu.  Hal  ini  sejak  semula  telah  disadari  oleh  perumus  konstitusi,  bahwa KAPOLRI  maupun  PANGLIMA  TNI  merupakan  “jabatan  karier”  yang  sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan presiden, sehingga semestinya dalam pemilihan, baik itu KAPOLRI ataupun PANGLIMA TNI harus dilakukan
dalam  Institusi  dimaksud  dan  tugas  presiden  hanyalah  sebagai  pihak  yang mensahkan.
Dengan demikian, menurut hemat peneliti berdasarkan Bab III Pasal 4 UUD NRI  Tahun  1945,  kekuasaan  presidendapat  dikualifikasi  dalam  dua  pigur hokum,yaitu:
a. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara
1. Presiden  memiliki  kewenangan,  membentuk  kabinet,  mengangkat  dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17);
2. Presiden dapat mengajukan RUU dan menetapkan PERPPU.(Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1));
3. Presiden  memiliki  hak  untuk  memberikan  grasi,  rehabilitasi,  amnesti  dan abolisi. (Pasal 14);
4. Presiden pemegang kekuasaan tertinggi  atas angkatan darat,  laut dan udara. (Pasal 10).
b. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi.
1. Kekuasaan Eksekutif Presiden meliputi;
a. Pasal 13 UUD NRI Tahun 1945, bahwa; Presiden mengangkat Duta dan Konsuldengan memperhatikan pertimbangan DPR.
b. Mengangkat ketua BPK.
c. Mengangkat Kapolri, Panglima TNI, dan Kajagung.
2. Kekuasaan Legislatif, Presiden meliputi.
a. Pasal 5 ayat (2) UUD NRI tahun 1945, bahwa;
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang- undang;
b. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI tahun 1945.
Dalam  RUU  yang  telah  disetujui  bersama  tersebut  tidak  disahkan  oleh Presiden  dalam  waktu  tiga  puluh  hari  semenjak  RUU  tersebut  disetujui, RUU tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.
3. Kekuasaan Yudikatif Presiden meliputi;
Pasal 24 C ayat (3), menyatakan;
Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  sembilan  orang  anggota  hakim konstitusi  yang  ditetapkan  oleh  Presiden,  yang  diajukan  masing-masing tiga  orang  oleh  Mahkamah  Agung,  tiga  orang  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
e. Kekuasaan Presiden menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)
Presiden  menurut  UU  MD3  memiliki  kekuasaan  atas  keanggotaan  MPR sebagaimana  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  bahwa,  presiden  meresmikan  keanggotaan MPR.  Hal  ini  menggambarkan  dalam  konteks  administrasi  negara  kekuasaan presiden  dalam  kapasitasnya  sebagai  kepala  negara  memiliki  kewenangan  untuk menentukan  siapa-siapa  saja  yang  akan  menduduki  jabatan  anggota  MPR,  dalam artian  bahwa  Presiden  telah  mencampuri  urusan  lembaga  legislatif.  Dalam  Pasal 33 UU MD3 dinyatakan MPR berwenang melantik  Presiden dan Wakil Presiden, terpilih  berdasarkan  Surat  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  tentang Penetapan  Presiden  terpilih  (Pasal  34  ayat  3).  Menurut  hemat  peneliti  pola penetapan dan pelantikan Presiden dengan cara ini adalah inkonstitusional, sebab bagaimana  mungkin  Presiden  dapat  dilantik  bukan  melalui  suatu  penetapan  dan surat keputusan lembaga legislatif sebagai lembaga yang oleh konstitusi diberi hak dan  wewenang  untuk  melegislasi  setiap  hal  yang  berkaitan  dengan  kenegaraan, tetapi ironisnya pelantikan presiden hanyalah didasari pada Surat keputusan KPU yang nota  bene hanyalah  sebagai  lembaga  penyelenggara  pemilihan  umum. Demikian halnya dalam pemberhentian Presiden hal itu hanya dapat dilakukan atas usulan  DPR  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  dalam  Pasal  4 huruf  c,  jika  benar  terbukti  melanggar  konstitusi  dan  ataupun  melakukan pelanggaran  hukum  berupa  korupsi  dan  tindak  pidana  berat  lainnya.  Hal  ini memberikan  pemahaman  bahwa  pada  dasarnya  sistem  pemerintahan  Indonesia bukanlah sistem kekuasaan pemerintahan yang menganut paham demokrasi, tetapi lebih berupa sistem kekuasaan pemerintahan otokrasi konstitusional.

## 3. Sistem Kekuasaan Otokrasi Konstitusional
Otokrasi  adalah  suatu  bentuk  pemerintahan  yang  kekuasaan  politiknya dipegang  oleh  satu  orang.  Istilah  ini  diturunkan  dari  bahasa  Yunani autokrator yang secara harfiah berarti  "berkuasa sendiri" atau  "penguasa tunggal". Otokrasi  biasanya dibandingkan  dengan  oligarki  (kekuasaan  oleh  minoritas,  oleh  kelompok  kecil)  dan demokrasi(kekuasaan  oleh  mayoritas,  oleh  rakyat). 8 Juga  bisa  diartikan  bentuk pemerintahan  dengan  kekuasaan  mutlak  pada  diri  seseorang. 9 Sedangkan Konstitusional  merupakan  pengaturan  tentang  sesuatu  hal  oleh  konstitusi  suatu negara.Dengan  demikian,otokrasi  konstitusional  adalah  kekuasaan  yang  diberikan oleh  konstitusi  kepada  seseorang  untuk  menduduki  jabatan  Presiden  melalui  sebuah pemilihan secara langsung oleh rakyat, tanpa melalui penetapan lembaga legislatif.
Hans  Kelsen,  menyatakan  bahwa; “anggota  legislatif  yang  dipilih  secara langsung  oleh  rakyat  adalah  lebih  demokratis  daripada  seorang  Presiden  yang dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat”. Bersandar  pada  pemikiran  Hans  Kelsen tersebut jika ditelisik dan dikaitkan antara UUD NRI Tahun 1945 maupun UU MD3
8 https://id.wikipedia.org/wiki/ Otokrasi di upload tanggal 9 April 2016, Jam 23.55 wita.
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit, hlm. 101
utamanya  Pasal  7  yang  menyebutkan “anggota  MPR  diresmikan  oleh  Presiden” nampak  jelas  kebimbangan  para  perumus  UU  dimaksud,  meskipun  secara  tegas dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan tentang kewenangan MPR untuk melantik presiden terpilih, namun hal ini juga berbanding terbalik dengan Pasal 7 UU MD3.  Karena  itu,  menurut  peneliti  kekuasaan  presiden  bukan  saja  hanya  sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga merupakan kepala negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5, Pasal 22, Pasal  12,  Pasal  13  UUD  NRI  tahun  1945  dan  termasuk  didalamnya  perekrutan anggota  yudikatif,  baik  itu  Mahkamah  Agung  maupun  Mahkamah    Konstitusi. Dengan  demikian,  terjadi “pemusatan  kekuasaan” 10 yang  diberikan  oleh  konstitusi kepada  Presiden,  baik  itu  sebagai  kepala  negara,  dan  kepala  pemerintahan  yang memiliki  kekuasaan  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif,  yang  mengarah  pada kekuasaan  otokrasi  konstitusional.  Kekuasaan  Presiden  yang  sedemikian  besar diberikan  oleh  konstitusi  mencakup  seluruh  bidang  baik  itu  eksekutif,  yudikatif maupun legislatif, sehingga sistem kelembagaan negara berupa pemisahan kekuasaan tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Meskipun  sebagian  besar  Ahli  hukum  tata negara, menyebutkan terdapat fungsi dan tugas Presiden selain sebagai kepala negara dan  juga  sebagai  kepala  pemerintahan  yang  termuat  dalam  pasal-pasal  UUD  NRI Tahun  1945,  namun  dalam  pandangan  peneliti  hal  tersebut  tidak  didasari    pada sebuah  argumentasi  riil  dan  dukungan  sebuah  aturan  perundang-undangan  yang konkrit.  Penegasan  kekuasaan  Presiden  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945,  baik  sebagai kepala negara maupun konsekwensi  Presiden sebagai  kepala pemerintahan hanyalah tertuang  dalam  Penjelasan,  akan  tetapi  UUD  Tahun  1945  sendiri  belum  pernah ditetapkan  oleh  MPR  sebagai  UUD  Negara  Indonesia.  Bahkan,  menurut  Harun Alrasid,  sebagaimana  yang  dilansir  oleh  Jimly  Asshiddiqie, 11 bahwa, “UUD  1945 haruslah  lebih  dulu  ditetapkan  menurut  ketentuan  pasal  3  UUD  1945,  barulah kemudian  diubah  sesuai  ketentuan  Pasal  37” .  Jimly  Asshiddiqie 12 menambahkan, bahwa “adanya  ketentuan  Pasal  II  Aturan  Tambahan  ini  juga  menegaskan  bahwa UUD Negara Republik Indonesia yang bersifat tetap barulah akan ada setelah MPR- RI menetapkannya secara resmi. Akan tetapi, sampai UUD 1945 diubah pertama kali pada  tahun  1999,  MPR  yang  ada  berdasarkan  UUD  1945  belum  pernah  sekalipun menetapkan UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah  disimpulkan  UUD  NRI  Tahun  1945  belum  pernah  ditetapkan  oleh  MPR sebagai UUD Negara Republik Indonesia, dalam artian UUD NRI Tahun 1945 belum merupakan  UUD  negara  Republik  Indonesia,  sehingga  adalah  mustahil  peneliti mengakui sistem kekuasaan pemerintahan Indonesia saat ini adalah sistem kekuasaan pemerintahan  yang  demokratis,  sementara  dasar  pijakannya  lemah.  Olehnya  itu, peneliti  berkesimpulan  sistem  kekuasaan  pemerintahan  yang  dianut  saat  ini berdasarkan  UUD  NRI  Tahun  1945  adalah  sistem  kekuasaan  pemerintahan  otokrasi konstitusional., yang berujung pada pemusatan kekuasaan presiden, sehingga
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit, hlm.1112.; --- H.A. Muin Fahmal, menyebutnya Konsentrasi kekuasaan (concentration of power) ; konsultasi disertasi Kamis, 1 November 2016.
11 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit.Konstitusi dan... hlm.35
12 ibid
kekuasaan presiden yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang adalah sebagai berikut:
1. Presiden dilantik secara langsung oleh MPR dengan dasar surat  keputusan KPU., hal  ini  termuat  pada  UU  No.17  Tahun  2014  jo  UU  No.42  Tahun  2014,  Pasal  34 ayat  (3).Hal  ini  berarti  tidak  terdapatnya  pertanggungjawaban  presiden  baik  itu pertanggungjawaban hukum maupun politik. Pertanggungjawaban presiden murni terletak  pada  pertanggungjawaban  terhadap  konstitusi  dalam  artian  bahwa  hanya kekuatan massa yang dapat meruntuhkan kekuasaannya.
2. Kekuasaan Eksekutif Presiden meliputi;
a. Pasal 13 ayat 1 UUDNRI tahun 1945, bahwa;
(1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul.
b. Pasal 17 ayat 2 dan ayat 4 UUDNRI tahun 1945, bahwa;
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(4)  Pembentukan,  pengubahan,  dan  pembubaran  kementerian  negara  diatur dalam undang-undang.
c. Mengangkat ketua BPK, Kapolri, Panglima TNI, Kajagung.
3. Kekuasaan Legislatif, Presiden meliputi ;
a. Pasal 5 UUDNRI Tahun 1945, bahwa;
(1) Presiden  berhak  mengajukan  rancangan  Undang-undang  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat
(2) Presiden  menetapkan  peraturan  pemerintah  untuk  menjalankan  Undang- undang.
b. Pasal 22 ayat 1 UUDNRI Tahun 1945.
Dalam  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
c. Mengesahkan setiap produk undang-undang yang akan diundangkan.
4. Kekuasaan Yudikatif Presiden meliputi;
a. Pasal 24 A ayat (3), bahwa;
(3)  Calon  Hakim  Agung  diusulkan  Komisi  Yudisial  kepada  DPR  untuk mendapatkan  persetujuan  dan  selanjutnya  “ditetapkan  sebagai  Hakim Agung oleh Presiden”.
b. Pasal 14 UUDNRI Tahun 1945, bahwa ;
(1) Presiden  memberi  grasi  dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pemusatan kekuasaan Presiden tersebut, merupakan konsekwensi dari luasnya kewenangan Presiden yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang.

## C. PENUTUP
Kekuasaan  pemerintahan  memiliki  ciri-ciri  sistem  pemerintahan  yang  otoriter  yaitu konsentrasi  kekuasaan (concentration  of  power), atau  pemusatan  kekuasaan  yang diberikan  oleh  undang-undang  dan  konstitusi  kepada  presiden,  sehingga  kekuasaan pemerintahan negara Indonesia bercirikan kekuasaan yang otokrasi.Sistem pemerintahan Indonesia  menganut  sistem  pemerintahan  presidensil  konstitusional,  artinya  bahwa presiden  bertanggungjawab  kepada  konstitusi  bukan  kepada  rakyat  sebagaimana layaknya  sistem  presidensil,  sehingga  jika  terjadi  pelanggaran;  baik  itu  hukum  ataupun konstitusi oleh presiden hanya kekuatan massa yang dapat menjatuhkannya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Muin Fahmal, 2013 Peran asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Cet. Kedua.Total Media, Yogyakarta Abdul Ghoffar., 2006, Presiden ( Studi Komparatif RI dengan Beberapa Negara Maju)
Jurnal Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi
Bagir Manan , 2003 Lembaga Kepresidenan , Yogyakarta: FH UII Press,
Hamdan Zoelva, 2011. Pemakzulan Presiden Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta,
,2016 “Sistem  Penyelenggaraan  Kekuasaan  Negara  Setelah  Perubahan  UUD 1945” Jurnal  Sekretariat  Negara  Hlm.  9  upload http://www.setneg.go.id tanggal 14/11-2016.
Hans  Kelsen,2011. Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara ,  Cet.  Keenam,  Nusa  Media, Bandung,
Ismail  Sunny,  1982 Pembagian  Kekuasaan  Negara:  Suatu  Penyelidikan  Perbandingan Dalam Hukum Tata Negara Inggeris, Amerika Serikat, Uni Sovyet danIndonesia, Aksara Baru, Jakarta,.
Janedjri  M.  Gaffar,  2012. Demokrasi  Konstitusional  Praktik  Ketatanegaraan  Indonesia setelah Perubahan UUD 1945, Cet.Pertama. Konstitusi Press,
Jimly  Asshidiqie,2011. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara ,  Edisi  Pertama,  Cet.  Ketiga,
Rajawali Pers, Jakarta,
Montesquieu,2011. The Spirit of Laws, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, Cet. Keempat, Nusa Media, Bandung,
Ni’matul Huda, 2004 “Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Pilihan atas Federalisme atau Negara Kesatuan” , Yogyakarta : UII Press.
Philipus M. Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , Bina Ilmu,
Surabaya.
Sri  Soemantri,  1986 Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Alumni Bandung.