Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022: 211–234 p-ISSN: 0854-1507; e-ISSN: 2721-222X

## Analisis Fiskal Indikator Kesejahteraan Sosial di
Provinsi Kalimantan Utara
Djuanda Hatta a, ∗ , Risna a , & Said Usman Assegaf a
a Universitas Borneo Tarakan, Indonesia

## Abstract
Regional gives local government a bigger role in allocating budgets and expenditures on employees, goods, and capital to achieve prosperity measured by Human Development Index (HDI). This study aims to determine the effect of government expenditure on HDI components in North Kali- mantan Province, Indonesia. Using panel-data regression, this research found that only employee expenditure on health functions significantly affects the health index. Government spending on personnel, goods, capital, and others does not partially affect the district/city economic, health, and education index. Simultaneously, the total regional government expenditure allocation on economics, health, and education significantly affect the HDI at regencies/cities level. The policy implications of the findings are discussed.
Keywords: social welfare; government expenditures; economy; education; health

## Abstrak
Otonomi daerah memperbesar peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran dan pengeluaran untuk pegawai, barang dan modal untuk mencapai kesejahteraan dengan tolok ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengeta- hui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap komponen IPM tersebut secara parsial dan simultan di Provinsi Kalimanta Utara, Indonesia. Menggunakan regresi panel-data, ditemukan bahwa hanya pengeluaran pegawai pada fungsi kesehatan yang secara signi- fikan mempengaruhi indeks kesehatan. Secara simultan, total alokasi belanja pemerintah daerah untuk fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan berpengaruh signifikan terha- dap IPM pada tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Utara.
Kata Kunci: kesejahteraan sosial; pengeluaran pemerintah; ekonomi; pendidikan; ke- sehatan Kode Klasifikasi JEL: E62; H53; H75
∗ Alamat Korespondensi Penulis: Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Univer- sitas Borneo Tarakan, Jln. Amal Lama No. 1 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Email : djuandahatta@borneo.ac.id.
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
Analisis Fiskal Indikator Kesejahteraan Sosial .....

## 1. Pendahuluan
Pembentukan daerah otonom yang diikuti oleh kebijaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan dengan upaya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sutrisno, 2016). Pada awal kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia dengan dilaksa- nakannya otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang terhadap penggalian sumber pendapatan dan kemandirian dalam alokasi guna menetapkan prio- ritas pembangunan. Potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dapat dikembangkan dan dioptimalkan hasil-hasilnya. Fungsi pemerintah terdiri atas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi diupayakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan (Kuncoro, 2010).
Suryono (2014) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial akan memberikan peranan yang lebih besar pada penentu kebijakan pemerintah dalam hal pe- ngalokasian anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan-pelayanan dasar ditujukan untuk menjamin kesejahteraan seoptimal mungkin. Kebutuhan-kebutuhan dasar berupa ekonomi, pendidikan, dan kesehatan merupakan tanggung jawab yang mesti mendapat perhatian pemerintah yang terjamin dengan adanya alokasi pendapatan. Dengan demikian, akan terdapat jaminan pemerintah untuk penyediaan kebutuhan dasar publik secara berkelanjutan.
Permasalahan daerah otonom sebagian besar adalah kesulitan dan ketidak- mampuan untuk mengelola potensi daerahnya, di samping juga disebabkan kare- na eskalasi meningkatnya beban politik, administrasi dan keuangan pemerintah pusat, akibat masih harus memberikan banyak subsidi kepada kabupaten/kota daerah otonom baru (Marta, 2018). Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat berbagai bagian dan unsur pelaksanaan otonomi serta setiap daerah otonom ber- kewajiban menjalankan fungsi dan prinsip otonomi daerah agar pelaksanaannya dapat berorientasi pada tujuan yang sebenarnya, yaitu kesejahteraan (Probowo & Rafli, 2022).
Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan utama dari berbagai kebijakan pemerintah dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Aktivitas tersebut akan meningkatkan kualitas penduduk yang menjadi pelaku utama perekonomian. Penduduk yang berkualitas akan terlibat aktif dan produktif dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan lainnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan konsep yang mendasari pembangunan untuk mencapai kualitas manusia dan kesejahte- raan sebagai tujuan utama dalam pembangunan (McGillivray & White, 1993). Ukuran kesejahteraan masyarakat tersebut sebagaimana teori yang disebutkan sebelumnya yaitu kondisi masyarakat yang sehat akan meningkatkan pendidik- an dan produktivitas, kebutuhan pendidikan yang terpenuhi akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat, dan pemenuhan pendapatan atau standar hi- dup laik akan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Hickel, 2020). Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam upaya pembangunan manusia, kualitas manusia
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
yang tercermin dalam IPM dan diukur berdasarkan indikator Indeks Ekonomi (IE), Indeks Pendidikan (IP), dan Indeks Kesehatan (IK) (Badan Pusat Statistik [BPS], 2022).
Kalimantan Utara adalah salah satu provinsi termuda di Indonesia yang karakteristik perekonomiannya menyerupai fenomena terkait kapasitas fiskal maupun kesejahteraan sosial masyarakat. Tentunya, pemerintah daerah berupa- ya untuk melakukan pembangunan, khususnya pembangunan manusia dengan memanfaatkan potensi fiskal daerah atau melalui pembangunan ekonomi dae- rahnya.
Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja pemerintah daerah menurut fungsi ekonomi, kesehat- an, dan pendidikan (pasal 33) merupakan komponen belanja yang dialokasikan tiap penyusunan anggaran. Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah berda- sarkan fungsi tersebut, terdapat jenis belanja yang menyusun fungsi tersebut yaitu belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain (pasal 50). Dalam proporsi per belanja ini yang nantinya menentukan pencapaian target pembangunan bi- dang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Alokasi belanja pemerintah daerah menurut fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan merupakan tiga dari bebe- rapa faktor yang mempengaruhi IPM yang dalam hal ini adalah kesejahteraan sosial (Gautama, 2021; Mongan, 2019; Palenewen et al ., 2018). Di samping itu juga variabel lain yang berperan terhadap IPM adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan suatu wilayah, kemiskinan, dan inflasi (Si’lang et al ., 2019; Hasibuan et al ., 2020; Ningrum et al ., 2020; Rosyadah, 2021). Pembangunan manusia merupakan proses yang sejalan dengan upaya pemba- ngunan ekonomi. Ukuran pembangunan manusia dapat diketahui berdasarkan indikator pembangunan yang menjadi rujukan utama, yaitu Human Development Index (HDI) atau popular dengan istilah IPM yang merupakan program United National Development Programme (UNDP) (McGillivray & White, 1993). Dengan adanya peran pemerintah terhadap kesejahteraan yang direalisasikan pada be- lanja pemerintah daerah dalam bentuk belanja pegawai, barang, modal, dan lain-lain pada fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI [DJPK Kemenkeu RI, 2022), maka diduga kebijakan pemerintah tersebut akan berkontribusi pada tingkat kesejahteraan yang dalam hal ini diukur berdasarkan IPM (Suryono, 2018).
Berdasarkan uraian di atas, maka apakah kebijakan alokasi belanja pemerin- tah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara untuk fungsi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang terdiri atas belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kesejahte- raan masyarakatnya.

## 2. Metodologi
Peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk dapat mengukur secara nyata terkait dampak variabel bebas terhadap terikat. Seluruh data variabel yang digu-
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
Analisis Fiskal Indikator Kesejahteraan Sosial .....
nakan adalah dinyatakan dalam angka. Perolehan data kuantitatif merupakan data dari hasil pengukuran dan tidak mengalami pengolahan, sehingga meru- pakan data asli atau data mentah. Metode kuantitatif merujuk pada fenomena nyata yang telah terkuantifikasi sehingga gambaran objek yang nyata dapat dideskripsikan dan memberikan penjelasan yang nyata pada objek yang dikaji. Pendekatan kuantitatif dikarenakan perolehan data sekunder guna untuk meng- analisis pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan di Provinsi Kalimantan Utara.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi yang telah disusun oleh lembaga atau instansi tertentu. perolehan data bersumber dari Laporan BPS, DJPK, dan instansi lain yang terkait. Data dari lima kabu- paten/kota (Dati II) dari tahun 2017–2021 di kelompokkan menjadi data panel ( pooling data ), yaitu merupakan gabungan data silang dari wilayah di daerah dan seri waktu tahunan. Analisis data dalam penelitian ini adalah pemodelan dengan menggunakan analisis regresi data panel untuk mengetahui pengaruh variabel pengeluaran pemerintah dan variabel kontrol PDRB terhadap variabel IPM. Regresi data panel digunakan untuk melihat pengaruh/hubungan alokasi belanja pemerintah daerah fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan terhadap kesejahteraan di Provinsi Kalimantan Utara (Gujarati, 2021; Iqbal, 2015).
Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dituliskan seba- gaimana pada Tabel 1.
Tabel 1: Variabel Penelitian
No Nama variabel Simbol Sumber data Variabel independen 1 Belanja pegawai untuk fungsi ekonomi EP DJPK Kemenkeu 2 Belanja barang untuk fungsi ekonomi EB DJPK Kemenkeu 3 Belanja modal untuk fungsi ekonomi EM DJPK Kemenkeu 4 Belanja lain-lain untuk fungsi ekonomi EL DJPK Kemenkeu 5 Belanja pegawai untuk fungsi kesehatan KP DJPK Kemenkeu 6 Belanja barang untuk fungsi kesehatan KB DJPK Kemenkeu 7 Belanja modal untuk fungsi kesehatan KM DJPK Kemenkeu 8 Belanja lain-lain untuk fungsi kesehatan KL DJPK Kemenkeu 9 Belanja pegawai untuk fungsi pendidikan PP DJPK Kemenkeu 10 Belanja barang untuk fungsi pendidikan PB DJPK Kemenkeu 11 Belanja modal untuk fungsi pendidikan PM DJPK Kemenkeu 12 Belanja lain-lain untuk fungsi pendidikan PL DJPK Kemenkeu Variabel kontrol 13 Produk Domestik Regional Bruto CE Badan Pusat Statistik 14 Tenaga Kesehatan CK Badan Pusat Statistik 15 Angka Partisipasi Sekolah CP Badan Pusat Statistik Variabel dependen 16 Indeks Ekonomi IE Badan Pusat Statistik 17 Indeks Kesehatan IK Badan Pusat Statistik 18 Indeks Pendidikan IP Badan Pusat Statistik 19 Indeks Pembangunan Manusia IPM Badan Pusat Statistik

## Pemodelan pengaruh pengeluaran fungsi ekonomi per jenis belanja terhadap
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
indeks ekonomi (IE) dapat dituliskan sebagai berikut:
IE it = γ 0 + γ 1 EP it + γ 2 EB it + γ 3 EM it + γ 4 EL it + γ 5 CE it + ε 1 it (1)
dimana,
IE : Indeks Ekonomi γ 0 : konstanta γ 1 − 5 : koefisien regresi EP , EB , EM , EL : alokasi belanja pemerintah daerah fungsi ekonomi per belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain CE : PDRB kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Utara
Pemodelan pengaruh belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan per jenis belanja terhadap indeks kesehatan (IK) dapat dituliskan sebagai berikut:
IK it = δ 0 + δ 1 KP it + δ 2 KB it + δ 3 KM it + δ 4 KL it + δ 5 CK it + ε 2 it (2)
dimana,
IK : Indeks Kesehatan δ 0 : konstanta δ 1 − 5 : koefisien regresi KP , KB , KM , KL : alokasi belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan per belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain
CK : variabel kontrol kesehatan, tenaga kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara
Pemodelan pengaruh belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan per jenis belanja terhadap indeks pendidikan (IP) dapat dituliskan sebagai berikut:
IP it = λ 0 + λ 1 PP it + λ 2 PB it + λ 3 PM it + λ 4 PL it + λ 5 CP it + ε 3 it (3)
dimana,
IP : Indeks Pendidikan λ 0 : konstanta λ 1 − 5 : koefisien regresi PP , PB , PM , PL : alokasi belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan per belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain
CP : variabel kontrol pendidikan, angka partisipasi sekolah kabupaten/kota di
Provinsi Kalimantan Utara
Pengaruh belanja pemerintah daerah per jenis belanja terhadap IPM diperoleh dari total masing-masing belanja pemerintah per jenis belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain. Dalam menghitung jenis belanja tersebut, studi menuliskan persamaan sebagai berikut:
BP = EP + KP + PP (4)
BB = EB + KB + PB (5)
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
Analisis Fiskal Indikator Kesejahteraan Sosial ..... 216
BM = EM + KM + PM (6)
BL = EL + KL + PL (7)
Berdasarkan persamaan di atas, maka model pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap IPM dapat dituliskan sebagai berikut:
IPM it = β 0 + β 1 BP it + β 2 BB it + β 3 BM it + β 4 BL it + β 5 CE it + β 6 CK it + β 7 CP it + ε 4 it (8)
dimana, IPM : Indeks Pembangunan Manusia β 0 : konstanta β 1 − 7 : koefisien regresi BP , BB , BM , BL : alokasi belanja pemerintah daerah per jenis belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain
Pengaruh belanja pemerintah daerah pada fungsi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terhadap IPM dilakukan dengan menghitung total dari seluruh belanja pemerintah tersebut sebagaimana dituliskan pada persamaan berikut:
BPd = BP + BB + BM + BL (9)
Berdasarkan persamaan di atas, maka model pengaruh total belanja peme- rintah daerah pada fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan terhadap IPM dapat dituliskan sebagai berikut:
IPM it = α 0 + α 1 BPd it + α 2 CE it + α 3 CK it + α 4 CP it + ε 5 it (10)
dimana,
IPM : Indeks Pembangunan Manusia α 0 : konstanta α 1 − 4 : koefisien regresi BPd : alokasi belanja pemerintah daerah fungsi ekonomi, kesehatan dan pendi- dikan
Tiga pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) (Iqbal, 2015). CEM adalah pendekatan sederhana karena pendekatan tersebut menganalisis data time series dan cross section secara lang- sung. Pendekatan tersebut tidak diperhatikan dimensi waktu maupun tempat. Diasumsikan bahwa perilaku data variabel sama dalam berbagai kurun wak- tu dan tempat tersebut. Metode yang digunakan dalam pendekatan tersebut adalah Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi model data panel. FEM mengasumsikan bahwa perbedaan antara tempat ( cross section ) di akomodasi pada perbedaan konstanta. Teknik dummy dapat digunakan dalam perkiraan FEM dengan konstanta berbeda antara individu. Pengestimasian ini biasa dise- but dengan teknik least squares dummy variable . REM akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
dan tempat. Pada REM, perbedaan konstanta di akomodasi oleh error terms di tiap objek. Menghilangkan heteroskedastisitas merupakan keuntungan dalam penggunaan pendekatan ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan istilah Error Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS).
Ketepatan data dilakukan dengan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji nor- malitas dengan Jarque Berra (JB) > 0.05, maka data telah terdistribusi normal, uji multikolinearitas dengan nilai korelasi (kor) tiap variabel bebas < 0.90, Uji heteroskedastisitas dengan Breusch-Pagan (BP) > 0.05 (Nugraha, 2022). Ketika hasil pengujian di atas telah memenuhi kriteria maka data laik untuk dianalisis dan diinterpretasikan.
Memilih model yang paling baik dilakukan Uji Chow , Hausman , dan Langrange Multiplier (Caraka & Yasin, 2017). Uji Chow adalah untuk memilih yang lebih baik antara CEM atau FEM. Apabila hasil uji pada model FEM menunjukkan nilai prob.cross section chi-square < 0,05, FEM lebih baik dari pada CEM, demikian pula sebaliknya. Uji Hausman digunakan untuk memilih yang lebih baik antara FEM atau REM. Apabila hasil uji pada model REM menunjukkan prob.cross section chi-square < 0,05, FEM lebih baik daripada REM, demikian pula sebaliknya. Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan yang lebih baik antara REM atau CEM. Apabila hasil uji pada model CEM menunjukkan nilai keduanya < 0,05, maka model REM lebih baik dari pada model CEM, demikian pula sebaliknya.
Pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas maka dilakukan uji signifi- kansi parsial (Uji-t), simultan (Uji-F) dan koefisien determinasi %(R 2 ). Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t adalah dengan membandingkan t hitung terhadap t table dan membandingkan angka probabilitas t terhadap taraf kepercayaan 0.05. Jika t hitung > t tabel atau angka probabilitas signifikansi t < 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara parsial, demikian pula sebaliknya. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F adalah dengan membandingkan F hitung terhadap F table dan membandingkan angka probabilitas F terhadap taraf kepercayaan 0.05. Jika F hitung > F tabel atau angka probabilitas signifikansi F < 0,05, maka variabel variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara simultan, demikian pula sebaliknya. Model bisa digunakan untuk prediksi atau peramal- an jika model signifikan, demikian pula sebaliknya (Ghozali, 2011). R 2 dapat didefinisikan sebagai persentase pengaruh dari keragaman variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Hasil estimasi dan pengujian tersebut lalu dideskri- psikan lebih lanjut untuk memberikan penjelasan terkait fenomena dan temuan dari tujuan penelitian.
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
Analisis Fiskal Indikator Kesejahteraan Sosial .....

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Deskriptif Variabel Penelitian
Kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai kondisi kecukupan dalam pemenuh- an kebutuhan laik hidup masyarakat yang diindikasikan pada aspek ekonomi kesehatan dan pendidikan. UNDP telah memberikan standar dalam angka in- deks terhadap ketiga komponen kesejahteraan tersebut. IPM merupakan salah satu indikator alternatif untuk menilai tingkat kualitas hidup atau kesejahteraan di daerah. Gambaran IPM Provinsi Kalimantan Utara (BPS, 2022) sebagai Gambar 1.
Gambar 1: IPM Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara (2022)
Berdasarkan IPM pada kabupaten/kota, Kota Tarakan merupakan kota yang memiliki tingkat IPM yang paling tinggi yang berkisar antara 75.27 di tahun 2017 hingga 76.23 di tahun 2021. Sementara itu, Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten dengan tingkat IPM yang paling rendah yang berkisar antara 65,1 tahun 2017 hingga 66.46 di tahun 2021. Tingkat IPM di Provinsi Kalimantan Utara sendiri berada pada rentang 69.84 di tahun 2017 hingga 71.8 di tahun 2021.
Tren alokasi belanja pemerintah daerah berdasarkan realisasi pengeluaran pemerintah Daerah Tingkat II fungsi ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2017 hingga 2021 (DJPK Kemenkeu RI, 2022) sebagai Gambar 2.
Grafik pada Gambar 2 menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah me- nurut fungsi ekonomi di 5 Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Utara memperlihatkan tren yang hampir stagnan dari tahun 2017 hingga 2020. Kisaran pengeluaran pemerintah daerah untuk fungsi ekonomi berada ada di rentang 50
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
Gambar 2: Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi (juta rupiah) Sumber: DJPK Kemenkeu RI (2022)
hingga 100 miliar rupiah untuk Kabupaten Malinau, Nunukan, Bulungan, dan Kota Tarakan. Di sisi lain, Kabupaten Tanah Tidung stagnan di bawah 50 miliar.
Pemerintah daerah mengalokasikan belanja fungsi ekonomi tentunya tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengeluaran per kapita masyarakat berdasarkan Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Utara (BPS, 2022) diketahui berdasarkan Gambar 3.
Gambar 3: Pengeluaran per Kapita di Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara (2022)
Berdasarkan grafik pada Gambar 3, menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita di daerah kabupaten/kota yang linear antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Kota Tarakan menunjukkan tingkat pendapatan per kapita yang tertinggi dan Kabupaten Nunukan yang terendah. Namun di sisi lain, terjadi peningkatan tren dari tahun 2017 hingga 2021.
Adapun realisasi alokasi belanja pemerintah Daerah Tingkat II fungsi kesehat-
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
Analisis Fiskal Indikator Kesejahteraan Sosial .....
an di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2017 hingga 2021 (DJPK Kemenkeu RI, 2022) sebagai Gambar 4.
Gambar 4: Tren Realisasi Alokasi Belanja Pemerintah Daerah berdasarkan Fungsi

## Kesehatan (juta rupiah)
Sumber: DJPK Kemenkeu RI (2022)
Tren realisasi alokasi belanja pemerintah daerah menurut fungsi kesehatan di lima Daerah Tingkat II dan Provinsi dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami tren yang positif. Dua kabupaten, yaitu Nunukan dan Tana Tidung mengalami penurunan realisasi belanja untuk fungsi kesehatan pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2018 hingga 2020 semuanya mengalami peningkatan realisasi. Pada tahun 2021, terjadi penurunan alokasi di dua kabupaten, yaitu Malinau dan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Realisasi belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan ditujukan untuk me- ningkatkan kualitas hidup khususnya kesehatan masyarakat. Indikator kesehat- an dapat diukur dengan harapan lama hidup di suatu daerah. Indeks harapan lama hidup pada Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Utara (BPS, 2021) ditunjukkan pada Gambar 5.
Grafik pada Gambar 5 menunjukkan Indeks Harapan Lama Hidup dimana terjadi peningkatan selama kurun waktu 2017 hingga 2021. Dimana Tarakan merupakan daerah dengan harapan lama hidup tertinggi kemudian disusul oleh Bulungan, Malinau, Tanah Tidung, dan yang terakhir Nunukan. Derajat kesehatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara makin membaik merupakan cerminan dari indeks lama hidup tersebut, artinya rata-rata penduduk menjadi lebih sehat sehingga dapat hidup lebih lama, dan hal ini tak terlepas dari upaya pemerintah dalam pengalokasian dana di bidang kesehatan.
Kebijakan terkait Pendidikan tercermin pada realisasi pengeluaran pemerin- tah Daerah Tingkat II fungsi pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2017 hingga 2021 (DJPK Kemenkeu RI, 2022) yang dapat diilustrasikan pada grafik sebagai Gambar 6.
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
Gambar 5: Harapan Lama Hidup di Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara (2022)
Gambar 6: Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan (juta rupiah)
Sumber: DJPK Kemenkeu RI (2022)
Belanja pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Utara menurut fungsi pendidikan, terjadi peningkatan pada tahun 2017 hingga 2021. Daerah dengan realisasi alokasi pemerintah yang paling tinggi adalah Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan Rp250 miliar di tahun 2017 hingga meningkat menjadi sekitar 300 miliar rupiah di tahun 2021. Hal ini menunjukkan dari belanja modal yang diperuntukkan ke sektor pendidikan di Kabupaten Bulungan memperoleh dana lebih besar dari pada kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Utara.
Alokasi belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan tentu ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing daerah. Lama sekolah merupakan indikator pendidikan yang menunjukkan inisiatif masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Indeks harapan dan rata-rata lama sekolah pada Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Utara (BPS, 2021) dapat ditunjukkan pada
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
Analisis Fiskal Indikator Kesejahteraan Sosial .....

## Gambar 7.
Gambar 7: Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah pada Daerah Tingkat II di Provinsi

## Kalimantan Utara
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara (2022)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga merupakan tingkat pengukuran yang da- pat dijadikan indikator untuk melihat dan mengukur kualitas penduduk dalam bidang pendidikan. RLS menghitung rata-rata usia lama sekolah yang diampu oleh penduduk usia produktif, yaitu berumur 15 dan lebih. RLS yang makin tinggi di suatu daerah menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi pula. Berdasarkan Gambar 7, terlihat bahwa nilai RLS di Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami pertambahan di setiap tahunnya. Hal ini juga telah mem- buktikan bahwa kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara yang makin meningkat.
Realisasi pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Utara ber- dasarkan fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan, masing-masing dapat dijabarkan berdasarkan belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain (DJPK Kemenkeu RI, 2022). Data belanja pemerintah daerah dapat ditunjukkan dalam Gambar 8 dari tahun 2017 hingga tahun 2021.
Gambar 8 menunjukkan variasi pengeluaran pemerintah daerah menurut fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan berdasarkan belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain. Berdasarkan grafik dari tiap Daerah Tingkat II yang ada di
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
Gambar 8: Realisasi Alokasi Belanja Pemerintah Daerah Fungsi Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan per Belanja di Masing-masing Daerah (juta rupiah)
Sumber: DJPK Kemenkeu RI (2022)
Provinsi Kalimantan Utara yang rata-rata memperlihatkan tren yang meningkat, di antaranya Belanja Pegawai dan Barang di Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan. Sementara itu, di Kabupaten Tana Tidung, Belanja Pegawai dan Barang cenderung berfluktuasi di tahun 2017 hingga tahun 2021.
Persentase belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain dalam postur penge- luaran pemerintah daerah menurut fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan diperoleh berdasarkan proporsi masing-masing belanja. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 9.
Berdasarkan Gambar 9, proporsi belanja pegawai dalam postur realisasi aloka- si belanja pemerintah daerah menurut fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidik- an, Kabupaten Bulungan Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan memperlihatkan realisasi alokasi sebesar 50 persen dan lebih, sisanya didistribusikan ke belanja barang, modal dan lain-lain. alokasi belanja pegawai di Kabupaten Tana Tidung sendiri hanya sebesar 21 persen. Alokasi Provinsi Kalimantan Utara yang paling besar yaitu belanja barang sebesar 35 persen. Hal ini menunjukkan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam hal pembangunan sektor ekonomi, pendidik- an, dan kesehatan. Selain itu, persentase alokasi belanja juga dilatarbelakangi oleh kondisi dan prioritas pembangunan pada sektor-sektor tersebut.
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
Analisis Fiskal Indikator Kesejahteraan Sosial .....
Gambar 9: Persentase Alokasi Belanja Pemerintah Daerah Fungsi Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan per Belanja di Masing-masing Daerah tahun 2017–2021
Sumber: DJPK Kemenkeu RI (2022)

## 3.2. Pengaruh Belanja Pegawai, Barang, Modal dan Lain-Lain Menurut Fungsi Ekonomi terhadap Indeks Ekonomi
Hasil analisis pengaruh belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain pada fungsi ekonomi terhadap indeks ekonomi pada Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimant- an Utara diketahui berdasarkan hasil analisis sebagaimana pada Tabel 2.
Hasil pengujian dari analisis regresi pada Tabel 2 diketahui bahwa model yang paling tepat adalah FEM. Pada model tersebut secara parsial, hanya variabel kontrol ekonomi (PDRB) yang berpengaruh secara signifikan terhadap indeks ekonomi, tetapi semua variabel bebas berpengaruh signifikan secara simultan. Angka konstanta signifikan, dimana tanpa adanya belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain pada pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi maka indeks ekonomi sebesar 0.0005. Variabel bebas berkontribusi sebesar sekitar 98 persen terhadap indeks ekonomi, sisanya sekitar 1 persen dipengaruhi oleh variabel lain.
Dalam upaya mengakselerasi pembangunan ekonomi di daerah, peranan
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
T abel 2: Hasil Analisis Regresi Data Panel EP , EB, EM,
EL terhadap IE
Pemilihan Model Uji Chow Effect T est Statistic d.f. Pr ob Model terbaik Keputusan Cr oss-Section F 121.05 (5,19) 0.0000 FEM Lanjut uji Hausman Cr oss-Section Chi-Squar e 104.76 5 0.0000 Uji Hausman T est Summary Chi-Sq. Statistic Chi Sq. d.f. Pr ob Model T erbaik Keputusan Cr oss-Section Random 605.26 5 0.0000 FEM Selesai Analisis dengan metode FEM
V ariable
Coeffficient ( γ ) Std.Err or t-Statistic Pr ob c -1.6737 0.7987 -2.0953 0.0498 EP 0.0019 0.0019 10.228 0.3192 EB 0.0018 0.0104 0.1782 0.8604 EM 0.0049 0.0037 1.3179 0.2032 EL 0.0032 0.0027 1.2047 0.2431 CE 0.0575 0.0258 2.2242 0.0384
R 2
0.9811
Pr ob F
0.0000 Hasil Uji Asumsi Klasik Asumsi Klasik Uji Hasil Pengujian Kesimpulan Normalitas Jar que Berra ( Pr ob ) 0.5156 Data ter distribusi normal Multikolinearitas Corr elation Min: -0.0103, maks: 0.6651 T idak terjadi multikolinieritas Heter oskedastisitas Br eusch-Pagan ( pr ob. Chi Squar e ) 0.8156 Bebas masalah heter oskedastisitas
Sumber: Output Eviews 10 (diolah) Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
Analisis Fiskal Indikator Kesejahteraan Sosial .....
alokasi pemerintah dapat dikaji melalui alokasi dana pada fungsi ekonomi yang tujuannya berkenaan langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat terjadi jika sektor-sektor potensi ekonomi dapat dipacu dan membuka lapangan kerja baru. Dengan demikian, pendapatan masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

## 3.3. Pengaruh Belanja Pegawai, Barang, Modal dan Lain-Lain Menurut Fungsi Kesehatan terhadap Indeks Kesehatan
Hasil analisis pengaruh belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain menurut fungsi kesehatan terhadap Indeks Kesehatan (IK) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara diketahui berdasarkan hasil analisis sebagaimana pada Tabel 3.
Hasil pengujian dari analisis regresi pada Tabel 3 diketahui bahwa model yang paling tepat adalah model FEM. Berdasarkan model tersebut, belanja pe- gawai fungsi kesehatan dan variabel kontrol (jumlah tenaga kesehatan) berpe- ngaruh signifikan terhadap Indeks Kesehatan secara parsial. Kenaikan belanja pegawai fungsi kesehatan sebesar satu persen menyebabkan indeks kesehatan sebesar 0.000005. Variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap indeks kese- hatan secara simultan. Angka konstanta signifikan, dimana tanpa adanya belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain pada pengeluaran pemerintah fungsi ke- sehatan maka indeks kesehatan sebesar 0.0078. Variabel bebas berkontribusi sebesar sekitar 99 persen terhadap indeks kesehatan, sisanya sekitar 1 persen dipengaruhi oleh variabel lain. Kesehatan merupakan aspek yang fundamental yang bisa menjadi penentu produktivitas dan kualitas masyarakat. Kondisi eko- nomi yang baik mencerminkan kesehatan yang baik pada suatu daerah. Dengan demikian, negara berkepentingan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui alokasi anggaran yang berkaitan dengan kesehatan.
Upaya terkait peningkatan kualitas penduduk melalui pengeluaran peme- rintah pada fungsi kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan mendasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang baik. Tidak hanya peningkatan anggaran, tapi juga mesti didukung dengan efektivitas dan efisiensi pengolahannya yang lebih berperan terhadap hasil yang menjadi sasaran pembangunan. Dengan demikian, anggaran tersebut berpengaruh signi- fikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan penduduk suatu daerah. Hal ini menunjukkan dari belanja modal yang diperuntukkan di sektor kesehatan Kabu- paten Bulungan memperoleh dana lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

## 3.4. Pengaruh Belanja Pegawai, Barang, Modal dan Lain-Lain Menurut Fungsi Pendidikan terhadap Indeks Pendidikan
Hasil analisis pengaruh belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain menurut fungsi pendidikan terhadap Indeks Pendidikan (IP) di kabupaten/kota di Pro-
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
T abel 3:
Hasil Analisis Regresi KP , KB, KM, KL terhadap IK Pemilihan Model Uji Chow Effect T est Statistic d.f. Pr ob Model terbaik Keputusan Cr oss-Section F 942.54 (5,19) 0.0000 FEM Lanjut uji Hausman Cr oss-Section Chi-Squar e 165.52 5 0.0000 Uji Hausman T est Summary Chi-Sq. Statistic Chi Sq. d.f. Pr ob Model T erbaik Keputusan Cr oss-Section Random 4712.70 5 0.0000 FEM Selesai Analisis dengan metode FEM V ariable
Coeffficient ( δ ) Std.Err or t-Statistic Pr ob c 0.7825 0.0158 49.3268 0.0000 KP 0.0005 0.0002 2.2696 0.0351 KB -0.0010 0.0009 -1.1166 0.2781 KM 0.0004 0.0003 1.2652 0.2211 KL 0.0003 0.0002 1.6285 0.1199 CK 0.0021 0.0006 3.4137 0.0029
R 2
0.9988
Pr ob F
0.0000 Hasil Uji Asumsi Klasik Asumsi Klasik Uji Hasil Pengujian Kesimpulan Normalitas Jar que Berra ( Pr ob ) 0.4467 Data ter distribusi normal Multikolinearitas Corr elation Min: -0.5449, maks: 0.8532 T idak terjadi multikolinieritas Heter oskedastisitas Br eusch-Pagan ( pr ob. Chi Squar e ) 0.2112 Bebas masalah heter oskedastisitas
Sumber: Output Eviews 10 (diolah) Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
Analisis Fiskal Indikator Kesejahteraan Sosial .....
vinsi Kalimantan Utara diketahui berdasarkan hasil analisis sebagaimana pada Tabel 4.
Hasil pengujian dari analisis regresi pada Tabel 4 diketahui bahwa model yang paling tepat adalah FEM. Pada model tersebut, semua variabel bebas yang diamati tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pendidikan secara parsial, hanya variabel kontrol (angka partisipasi sekolah) yang berpengaruh signifik- an. Variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap indeks pendidikan secara simultan. Angka konstanta signifikan, dimana tanpa adanya belanja pegawai, ba- rang, modal dan lain-lain pada pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan maka indeks pendidikan sebesar 0.0013. Variabel bebas berkontribusi sebesar sekitar 97 persen terhadap indeks pendidikan, sisanya sekitar 3 persen dipengaruhi oleh variabel lain.
Tingkat pendidikan merupakan hal yang fundamental bagi masyarakat se- buah daerah. Tinggi rendahnya pendidikan menjadi faktor penentu kualitas penduduk yang akan berdampak positif terhadap pembangunan sebuah daerah. Pengeluaran di sektor pendidikan merupakan bentuk investasi dari pemerin- tah dengan upaya untuk menjadikan manusia produktif dan investasi jangka panjang. Belanja pemerintah daerah pada fungsi pendidikan bertujuan untuk menambah output pendidikan yang secara sederhananya adalah menambah ang- ka partisipasi sekolah yang kemudian meningkatkan indeks pendidikan daerah tersebut. Perilaku suatu daerah yang sadar akan arti pentingnya pendidikan mencerminkan baik kualitas pembangunan di daerah tersebut.

## 3.5. Pengaruh Belanja Pegawai, Barang, Modal dan Lain-Lain Menurut Fungsi Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan terhadap IPM
Hasil analisis pengaruh belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain menurut fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan terhadap IPM pada Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Utara diketahui berdasarkan hasil analisis sebagaimana pada Tabel 5.
Hasil pengujian dari analisis regresi pada Tabel 5 diketahui bahwa model yang paling tepat adalah FEM. Pada model tersebut, semua variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM secara parsial. Secara simultan, variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap IPM. Angka konstanta signifikan, dimana tanpa adanya belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain pada pengeluaran pemerintah, maka indeks pembangunan manusia sebesar 3.18 persen. Variabel bebas berkontribusi sebesar sekitar 98 persen terhadap indeks pembangunan, sisanya sekitar 2 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya.
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
T abel 4: Hasil Analisis Regresi PP , PB, PM, PL terhadap IP Pemilihan Model Uji Chow Effect T est Statistic d.f. Pr ob Model terbaik Keputusan Cr oss-Section F 63.5347 (5,19) 0.0000 FEM Lanjut uji Hausman Cr oss-Section Chi-Squar e 86.2402 5 0.0000 Uji Hausman T est Summary Chi-Sq. Statistic Chi Sq. d.f. Pr ob Model T erbaik Keputusan Cr oss-Section Random 317.67 5 0.0000 FEM Selesai Analisis dengan metode FEM
V ariable
Coeffficient ( λ ) Std.Err or t-Statistic Pr ob c 0.1348 0.2390 0.5642 0.5792 PP 0.0050 0.0041 1.2259 0.2351 PB -0.0097 0.0079 -1.2243 0.2357 PM 0.0048 0.0052 0.9186 0.3797 PL 3.8440 0.0013 0.0286 0.9774 CP 0.1149 0.0402 28.539 0.0101
R 2
0.9772
Pr ob F
0.0000 Hasil Uji Asumsi Klasik Asumsi Klasik Uji Hasil Pengujian Kesimpulan Normalitas Jar que Berra ( Pr ob ) 0.7467 Data ter distribusi normal Multikolinearitas Corr elation Min: -0.2379, maks: 0.8054 T idak terjadi multikolinieritas Heter oskedastisitas Br eusch-Pagan ( pr ob. Chi Squar e ) 0.6572 Bebas masalah heter oskedastisitas
Sumber: Output Eviews 10 (diolah) Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
Analisis Fiskal Indikator Kesejahteraan Sosial ..... 230 T abel 5: Hasil Analisis Regresi BP , BB, BM, BL terhadap IPM Pemilihan Model Uji Chow Effect T est Statistic d.f. Pr ob Model terbaik Keputusan Cr oss-Section F 164.1900 (5,19) 0.0000 FEM Lanjut uji Hausman Cr oss-Section Chi-Squar e 116.9323 5 0.0000 Uji Hausman T est Summary Chi-Sq. Statistic Chi Sq. d.f. Pr ob Model T erbaik Keputusan Cr oss-Section Random 924.7769 5 0.0000 FEM Selesai Analisis dengan metode FEM
V ariable Coeffficient ( β ) Std.Err or
t-Statistic Pr ob c 3.1816 0.4255 7.4756 0.0000 BP -0.0044 0.0061 -0.7364 0.4751 BB 0.0121 0.0197 0.6129 0.5480 BM 0.0009 0.0040 0.2383 0.8144 BL -0.0005 0.0022 -0.2270 0.8231 CE 0.0187 0.0120 1.6385 0.1197 CK -0.0009 0.0070 -0.1273 0.9002 CP 0.0604 0.0472 1.2786 0.2182
R 2
0.9897
Pr ob F
0.0000 Hasil Uji Asumsi Klasik Asumsi Klasik Uji Hasil Pengujian Kesimpulan Normalitas Jar que Berra ( Pr ob ) 0.5069 Data ter distribusi normal Multikolinearitas Corr elation Min: -0.0157, maks: 0.8908 T idak terjadi multikolinieritas Heter oskedastisitas Br eusch-Pagan ( pr ob. Chi Squar e ) 0.5179 Bebas masalah heter oskedastisitas
Sumber: Output Eviews 10 (diolah) Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022

## 3.6. Pengaruh Total Belanja Pemerintah Daerah Menurut Fungsi Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan terhadap IPM
Hasil analisis pengaruh total belanja pemerintah daerah menurut fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan terhadap IPM pada Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Utara diketahui berdasarkan hasil analisis sebagaimana pada Tabel 6.
Hasil pengujian dari analisis regresi pada Tabel 6 diketahui bahwa model yang paling tepat adalah REM. Pada model tersebut, semua variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia secara parsial, tetapi berpengaruh signifikan secara simultan. Angka konstanta signifikan, dima- na tanpa adanya alokasi belanja pemerintah pada fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan, maka IPM sebesar 3.23 persen, demikian pula sebaliknya. Variabel bebas berkontribusi sebesar sekitar 42 persen terhadap indeks pembangunan manusia, sisanya sekitar 58 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya.

## 4. Kesimpulan
Kesejahteraan merupakan hal mendasar yang dicita-citakan oleh masyarakat. Demikian halnya dengan fungsi alokasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan dapat diukur dengan IPM sebagai indikator yang diakui oleh dunia, sehingga dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan belanja daerah menurut fungsi ekonomi, ke- sehatan dan pendidikan. Dari masing-masing fungsi tersebut belanja pemerintah di daerah digolongkan atas belanja pegawai, barang, modal, dan lain-lain.
Berdasarkan hasil analisis regresi, hanya belanja pegawai fungsi kesehatan yang berpengaruh signifikan terhadap indeks kesehatan. Selain itu, masing- masing belanja pegawai, barang, modal dan belanja lain-lain tidak berpengaruh terhadap indeks ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Hasil ini menunjukk- an bahwa peranan belanja pemerintah daerah berdasarkan belanjanya perlu untuk betul-betul diarahkan berdasarkan fungsinya masing-masing. Hal yang terpenting adalah bukan proporsi alokasi yang berdampak kepada hasil, tetapi efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan dana alokasi tersebut yang membe- rikan kontribusi bagi apa yang seharusnya di capai. Secara menyeluruh untuk jenis belanja yaitu belanja pegawai, barang, modal, dan lain-lain tidak berpe- ngaruh signifikan terhadap IPM. Keseluruhan jenis belanja belum terarah untuk meningkatkan IPM.
Total anggaran pemerintah daerah fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini adalah IPM memang masih banyak bergantung pada indikator sosial ekonomi lainnya.
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
Analisis Fiskal Indikator Kesejahteraan Sosial .....
232 T abel 6: Hasil Analisis Regresi BPD terhadap IPM
Pemilihan Model Uji Chow
Effect T est Statistic d.f. Pr ob Model terbaik Keputusan Cr oss-Section F 164.2562 (5,20) 0.0000 FEM Lanjut uji Hausman Cr oss-Section Chi-Squar e 117.3990 5 0.0000 Uji Hausman T est Summary Chi-Sq. Statistic Chi Sq. d.f. Pr ob Model T erbaik Keputusan Cr oss-Section Random 1.9012 4 0.0000 FEM Lanjut Uji LM Uji Langrange-Multiplier T est Hypothesis Model T erbaik Keputusan Cr oss-Section T ime Both Br eusch-Pagan 34.06054 1.3316 35.9370 REM Selesai (0.0000) (0.2485) (0.0000)
Analisis dengan metode REM V ariable Coeffficient ( α ) Std.Err or t-Statistic Pr ob c 3.2324 0.3492 92.546 0.0000 BPD 0.0031 0.0070 0.4493 0.6571 CE 0.0209 0.0104 1.9957 0.0570 CK 0.0012 0.0052 0.2446 0.8088 CP 0.0659 0.0418 1.5743 0.1280
R 2 0.4207 Pr ob F
0.0000 Hasil Uji Asumsi Klasik Asumsi Klasik Uji Hasil Pengujian Kesimpulan Normalitas Jar que Berra ( Pr ob ) 0.8908 Data ter distribusi normal
Multikolinearitas
Corr elation
Min: -0.5596, maks: 0.8908 T idak terjadi multikolinieritas Heter oskedastisitas Br eusch-Pagan ( pr ob. Chi Squar e ) 0.7986 Bebas masalah heter oskedastisitas
Sumber: Output Eviews 10 (diolah) Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022

## 4.1. Rekomendasi
Pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsinya telah sejalan dengan pening- katan kesejahteraan. Setelah kita mengetahui dari hasil analisis secara parsial, maka pengeluaran pemerintah per jenis belanja perlu lebih di targetkan untuk peningkatan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, masing- masing belanja yang dialokasikan pemerintah daerah kabupaten/kota lebih tepat sasaran dan berorientasi hasil. Masih perlunya upaya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pada realisasi anggaran yang nantinya memberikan optimalisa- si hasil/ output dari sebuah kebijakan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan implementasi controlling hingga terealisasi dan pertanggu- ngjawaban kegiatan. Tujuan kebijakan penganggaran pemerintah adalah tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara dapat tercapai sesuai dengan harapan dan memperhatikan perubahan pengeluaran yang terjadi agar tidak mengalami perubahan penurunan yang drastis.

## Daftar Pustaka
[1] BPS. (2022). Indeks Pembangunan Manusia . Badan Pusat Statistik. https://www.bps. go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html.
[2] BPS. (2021). [Metode baru] Peringkat indeks pembangunan manusia 2019- 2020 . Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/indicator/26/418/1/ -metode-baru-peringkat-indeks-pembangunan-manusia.html.
[3] BPS Provinsi Kalimantan Utara (2022). Indeks pembangunan manusia . Badan Pu- sat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. https://kaltara.bps.go.id/subject/26/ indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3.
[4] Caraka, R. E., & Yasin, H. (2017). Spatial data panel . Wade Group. http://eprints. undip.ac.id/63186/1/upload sdpp.pdf.
[5] DJPK Kemenkeu RI. (2022). APBD, Realisasi APBD, dan Neraca setelah TA 2016: Belanja per fungsi . Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412.
[6] Gautama, F. K. (2021). Fiskal daerah dan kualitas pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Utara (Skripsi, Institut Pertanian Bogor). https://repository.ipb.ac.id/ handle/123456789/105792.
[7] Ghozali, I. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 20 (Edisi 6). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
[8] Gujarati, D. N. (2021). Essentials of econometrics (5th ed.). SAGE Publications.
[9] Hasibuan, L. S., Rujiman, & Sukardi. (2020). Analisis determinan Indeks Pemba- ngunan Manusia (IPM) di Indonesia. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora,
5 (2), 139-141. doi: https://doi.org/10.32696/jp2sh.v5i2.470.
[10] Hickel, J. (2020). The sustainable development index: Measuring the ecological efficiency of human development in the anthropocene. Ecological Economics, 167 , 106331. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.05.011.
[11] Iqbal, M. (2015). Regresi data panel (2) “tahap analisis” . Blog Dosen Perbanas. https:
//dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis/.
[12] Kuncoro, M. (2010). Masalah, kebijakan, dan politik ekonomika pembangunan . Erlangga.
[13] Marta, S. (2018). Formulasi pembentukan daerah otonom baru sebagai upaya pe-
Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022
Analisis Fiskal Indikator Kesejahteraan Sosial .....
ningkatan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 3 (2), 306-335. doi: https://doi.org/10.35706/dejure.v3i2.6332.
[14] McGillivray, M., & White, H. (1993). Measuring development? The UNDP’s human development index. Journal of International Development, 5 (2), 183-192. doi: ht- tps://doi.org/10.1002/jid.3380050210.
[15] Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 4 (2), 163-176. doi: https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122.
[16] Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh kemiskin- an, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerin- tah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014- 2018 dalam perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (2), 212-222. doi: ht- tp://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034.
[17] Nugraha, B. (2022). Pengembangan uji statistik: Implementasi metode regresi linier bergan- da dengan pertimbangan uji asumsi klasik . Pradina Pustaka.
[18] Palenewen, T. O., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap IPM dan dampaknya terhadap kemiskinan di sulawesi utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 18 (4), 52-61.
[19] Prabowo, L., & Rafli, M. T. (2020). Pengaruh otonomi daerah terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2 (2), 20-28. doi: https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56.
[20] Rosyadah, J. A. (2021). Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Efficient: Indonesian Journal of Development Economics,
4 (1), 1080-1092. doi: https://doi.org/10.15294/efficient.v4i1.41076.
[21] Si’lang, I. L. S., Hasid, Z., & Priyagus, P. (2019). Analisis faktor-faktor yang berpe- ngaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Jurnal Manajemen, 11 (2), 159-169. doi: https://doi.org/10.30872/jmmn.v11i2.5953.
[22] Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6 (2), 98-102. doi: https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33.
[23] Sutrisno. (2016). Peranan kepemimpinan kepala daerah dalam mengefektifkan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat (Studi kasus pada penye- lenggaraan otonomi daerah Di Kabupaten Majalengka) (Doctoral dissertation, Universitas Pasundan). http://repository.unpas.ac.id/27245/.

## Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 11 Number 2, 2022