PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN  PROGRAM TAX  AMNESTY  TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB PAJAK (Studi Pada KPP PRATAMA BIAK-PAPUA)

## Muniroh
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara Malang Jl.Terusan Candi Kalasan - Malang, 65142, Jawa Timur
surel : muniroh@gmail.com

## ABSTRAKSI
Abstrak.  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  Dan    Program  Tax  Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pajak selama ini merupakan penerimaan terbesar  bagi  pembangunan,  olehkarenanya  pemerintah  memberikan  sanksi denda  pada  wajib  pajak  yang  tidak  membayar  pajak  dan  pada  tahun  2016 meluncurkan  program Tax  Amnesty (pembebasan  denda  pajak).  Program  ini bertujuan  agar  wajib  pajak  dapat  transparan  dalam  membayar  dan melaporkan pajaknya. Program ini memberikan pembebasan denda pajak dan potongan  tarif,  hanya  membayar  uang  tebusan  saja  yang  tarifnya  jauh  lebih kecil  dibandingkan  tarif  normalnya  atas  harta  yang  dimiliki  tetapi  belum dilaporkan  di  SPT  nya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisa  Regresi Berganda  dengan  obyek  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  yang  terdaftar  di KPP  Pratama  Biak  Numfor  (Papua).  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa sanksi  perpajakan  dan  Program Tax  Amnesty secara  simultan  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan program Tax Amnesty memiliki  pengaruh  dominan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Implikasi penelitian  ini  adalah  pemerintah  perlu  melakukan  Tax  Amnesty  agar masyarakat mau melaporkan pendapatan dan hartanya secara transparan. Hal ini  disebabkan  wajib  pajak  tidak  perlu  merasa  khawatir  lagi  akan  adanya pemeriksaan di kemudian hari. Dan atas  hasil  ini  juga menunjukkan  bahwa masyarakat  Papua  belum  memiliki  kesadaran  tentang  pentingnya pembayaran  pajak.  Oleh  karenanya  pemerintah  perlu  untuk  lebih  intens melakukan sosialisai tentang perlunya penerimaan pajak bagi negara kita.
Kata  kunci: Sanksi  Perpajakan,  Program Tax  Amnesty ,  Kepatuhan  Wajib Pajak
Abstract.  The  Effect  of  Tax  Sanctions  and  Tax  Amnesty  Programs  on  Taxpayer Compliance. Taxes  have  so  far  been  the  largest  revenue  source  for  development, therefore the government imposes fines on taxpayers who do not pay taxes and in 2016 launched the Tax Amnesty program (exemption of tax penalties). This program aims to make taxpayers transparent in paying and reporting their taxes. This program provides
Muniroh Jurnal PETA Vol. 7 No 1, Januari 2022
exemption from tax penalties and rebates, only paying a ransom which is much lower than the normal rate for assets owned but not reported in the SPT. This study uses the Multiple Regression analysis method with the object of this research is the taxpayer who is  registered  at  the  KPP  Pratama  Biak  Numfor  (Papua).  This  study  shows  that  tax sanctions  and  the  Tax  Amnesty  Program  simultaneously  have  a  significant  effect  on taxpayer compliance. Meanwhile, the Tax Amnesty program has a dominant influence on taxpayer compliance. The implication of this research is that the government needs to  carry  out  Tax  Amnesty  so  that  people  want  to  report  their  income  and  assets transparently. This is because taxpayers do not have to worry about audits at a later date.  And  this  result  also  shows  that  the  Papuan  people  do  not  yet  have  awareness about  the  importance  of  paying  taxes.  Therefore,  the  government  needs  to  be  more intense in conducting socialization about the need for tax revenue for our country.
Keywords: Tax Sanctions, Tax Amnesty Program, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Dalam undang-undang No.16  tahun  2009  pasal  1  ayat  1 menjelaskan  bahwa  Pajak  adalah kontribusi  wajib  kepada  negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Lebih  dari  75%  sumber pendapatan  Negara  dari  pajak, sisanya  dari  kepabeanan,  dan cukai,  penerimaan  bukan  pajak dan  hibah,  dengan  kata  lain  pajak merupakan  primadona  sumber penerimaan  Indonesia.  Ini  sesuai artikel  yang  ada  di  website Kementrian Keuangan (http:// www.kemenkeu.go.id/apb n2016 ). Tingkat  kepatuhan  wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia  masih  cukup  rendah. Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) Kementerian  Keuangan  mencatat bahwa  realisasi  penerimaan  pajak non  migas hingga  26  September 2016 mencapai Rp 706 triliun atau setara 53,5% dari target penerimaan  pajak  non  migas dalam  APBN-P  2016  yang  sebesar
Rp  1.318,9  triliun.  Realisasi  ini masih  lebih  rendah  dari  periode sama  tahun  2015  yang  sebesar  Rp 729  triliun  (termasuk  PPh  migas), menurut    Direktur  Jenderal  Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  Ken  Dwijugiasteadi Ada beberapa hal yang menyebabkan  penurunan  tersebut seperti  PPh  pasal  22  impor  dan PPN  impor  seiring  penurunan impor. Dan wakil Menteri Keuangan,  Mardyasmo,  mengakui bahwa setoran pajak dari kelompok  wajib  pajak  orang pribadi  sejauh  ini  terlalu  rendah, terutama wajib pajak dari kalangan non  karyawan  atau  memiliki pekerjaan  sendiri  termasuk  usaha profesi.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  wajib  pajak  orang  pribadi seperti  pengusaha  dan  profesi
Jurnal PETA Vol. 7 No 1, Januari 2022 belum memenuhi kewajiban pajaknya  dengan  baik.  Rendahnya tingkat  kepatuhan  pajak  menjadi indikator  rendahnya  serapan  pajak oleh pemerintah. Tabel 1: Tingkat Kepatuhan WP tahun 2013-2016 Keterangan 2013 2014 2015 2016 Tingkat/ratio kepatuhan WP 56,36% 59,88%  56,36% 62,2% Sumber: Direktorat jendral pajak 01 Maret 2017 (http:// www.pajak.go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak). Sanksi  perpajakan  terdiri atas 2 jenis yaitu sanksi administrasi  dan  sanksi  pidana. Ketentuan  umum  dan  tata  cara peraturan  perpajakan  telah  diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan.  Sanksi  perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi,  dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan  alat  pencegah  agar Wajib  Pajak  tidak  melanggar norma  perpajakan.  Agar  wajib pajak tidak dikenai sanksi perpajakan  yang  timbul  apabila tidak  melaksanakan  kewajibannya dengan  benar,  maka  Direktorat Jendral Pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan  kebijakan  program Tax Amnesty . Program Tax  Amnesty atau Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya  terutang,  tidak  dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang  Tebusan  sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang  amnesti pajak No.11 tahun 2016. Direktorat  Jenderal  Pajak  (Ditjen Pajak)  Kementerian  Keuangan (Kemenkeu) menilai, keikutsertaan dalam program Amnesti Pajak atau " Tax  Amnesty "  menandakan  Wajib Pajak bersedia membangun budaya baru  kepatuhan  pajak,  hal  ini ditandai  dengan  para  wajib  pajak sudah  mulai  membayar  dan melaporkan pajak dengan baik dan benar.  Pemerintah  mengharapkan dengan  adanya Tax  Amnesty dapat bermanfaat nyata bagi kepentingan nasional,  bagi  kepentingan  rakyat kita terutama dalam hal penerimaan  negara.  Selanjutnya, tax  amnesty  memperluas tax  base , sehingga kedepan akan menambah jumlah  wajib  pajak,”  harapannya agar  uang  yang  diterima  bisa digunakan  untuk  menggerakkan ekonomi nasional kita, ujar Presiden  Republik  Indonesia  Joko widodo  disamoaikan  kepada  tim liputan  6  pada  16  Agt  2017 ( bisnis.liputan6.com › Bisnis › Ekonomi). Agar  peraturan  perpajakan dipatuhi,  maka  harus  ada    sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib  Pajak  akan  memenuhi kewajiban  perpajakan  atau  patuh
Muniroh Jurnal PETA Vol. 7 No 1, Januari 2022
apabila  memandang  bahwa  sanksi perpajakan  akan  merugikannya. Agar  wajib  pajak  tidak  dikenai sanksi  perpajakan  yang  timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya  dengan  benar,  maka direktorat jendral pajak memberikan kesempatan bagi wajib  pajak  untuk  memanfaatkan kebijakan program Tax Amnesty . Penelitian  yang  dilakukan  oleh Ngadiman  dan  Huslin  (2016), menunjukkan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada sanksi perpajakan  dan  program Tax Amnesty berpengaruh  signifikan terhadap kapatuhan wajib pajak. Selanjutnya  Dian  dan  Anggraeni
(2011) mengatakan kebijakan sunset policy berpengaruh  positif  terhadap kesadaran  membayar  pajak  oleh wajib  pajak.  Wajib  pajak  yang memiliki  persepsi  positif  terhadap sunset  policy cenderung  memiliki kesadaran  yang  lebih  baik  untuk membayar pajak. Sedangkan Istiqomah (2016) menunjukkan bahwa jumlah kepatuhan WPOP yang mempunyai usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu mengalami peningkatan  dari  tahun  tahun  dan jumlah  kepatuhan  WPOP  Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tidak  tepat  waktu  mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun serta  jumlah  kepatuhan  WPOP Usaha  yang  tidak  menyampaikan SPT Tahunan mengalami penurunan  dari  tahun  ke  tahun. Sedangkan  persepsi  dan  kesadaran wajib pajak tentang sanksi perpajakan  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  pelaporan wajib  pajak  orang  pribadi  di Denpasar  Timur  dan  kabupaten Minahasa  Selatan  (Muliari  dan Setiawan, 2009; Tiraada, 2013) Selanjutnya, pertanyaannya apakah  sanksi perpajakan dan  Tax Amnesty akan mempunyai dampak  pada  wajib  pajak  di  KPP Biak  Papua  seperti  halnya  di  KPP daerah yang lain mengingat daerah ini  merupakan  daerah  terpencil.
Penelitian ini menginvestigasi pengaruh  kedua  variabel  diatas terhadap  wajib  pajak  di  KPP  Biak Papua.

## TELAAH LITERATUR
Sanksi  adalah  suatu  tindakan berupa  hukuman  yang  diberikan kepada  orang  yang  melanggar peraturan.  Peraturan  atau  undang- undang  merupakan  rambu-rambu bagi  seseorang  untuk  melakukan sesuatu  mengenai  apa  yang  harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  Tentang  Ketentuan  Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi,yaitu: 1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari: a) Sanksi  Administrasi  berupa denda. Sanksi denda adalah jenis  sanksi  yang  paling banyak  ditemukan  dalam
Undang-Undang perpajakan.Terkait besarannya  denda  dapat ditetapkan  sebesar  jumlah tertentu,  presentasi  dari jumlah  tertentu,  atau  angka perkalian dari jumlah tertentu.  Pada  sejumlah pelanggaran,  sanksi  denda
Muniroh Jurnal PETA Vol. 7 No 1, Januari 2022 ini  akan  ditambah  dengan sanksi pidana. b) Sanksi  Administrasi  berupa bunga,  sebesar  2%  setiap bualan  dari  pajak  yang terutang.  Sanksi  ini  biasa dikenakan  atas  pelanggaran yang  menyebabkan  utang pajak menjadi lebih besar. c) Presentasi tertentu dari suatu  jumlah,  mulai  dari saat  bunga  itu  menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. d) Sanksi  Administrasi  berupa kenaikan.  Sanksi  ini  bisa jadi  sanksi  yang  paling ditakuti  oleh  Wajib  Pajak. Hal ini karena bila dikenakan  sanksi  tersebut, jumlah  pajak  yang  harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya  dihitung  dengan angka  presentasi  tertentu dari  jumlah  pajak  yang tidak kurang dibayar. 2. Sanksi Pidana yang terdiri dari: a) Pidana kurungan. Sanksi ini biasa  terjadi  karena  adanya tindak pidana yang dilakukan  karena  kelalaian. Batas  maksimum  hukuman kurungan  adalah  1  (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan  kurungan  biasanya lebih  sedikit  dan  lebih ringan,  selain  di  penjara negara, dalam kasus terentu diizinkan  menjalaninya  di rumah sendiri dengan pengawasan  yang  berwajib, kebebasan tahanan kurungan  lebih  banyak, pada  dasarnya  tidak  ada pembagian  atas  kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda. Pidana  penjara.  Sanksi  ini  biasa terjadi  karena  adanya  tindak pidana  yang  dilakukan  dengan sengaja.  Batas  maksimum  penjara ialah  seumur  hidup,  pekerjaan yang  dilakukan  oleh  tahanan penjara  biasanya lebih  banyak dan lebih berat, terhukum  menjalani di gedung  atau  di  rumah  penjara, kebebasan  para  tahanan  penjara amat  terbatas,  dibagi  atas  kelas menurut  kualitas  dan  kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai  dengan  yang  teringan,  dan tidak  dapat  menjadi  pengganti hukuman denda. Selanjutnya Dian dan  Anggraeni  (2011)  mengatakan kebijakan sunset  policy berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar  pajak  oleh  wajib  pajak. Wajib pajak yang memiliki persepsi  positif  terhadap sunset policy cenderung memiliki kesadaran  yang  lebih  baik  untuk membayar pajak Program Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah program pengampunan yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada wajib  pajak  meliputi  penghapusan pajak  yang  seharusnya  terutang, penghapusan  sanksi  administrasi perpajakan,  serta  penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas  harta  yang  diperoleh  tahun 2015  dan  sebelumnya  yang  belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi  seluruh  tunggakan  pajak yang  dimiliki  dan  membayar  uang tebusan.  Program tax  amnesty
Muniroh Jurnal PETA Vol. 7 No 1, Januari 2022 sendiri  berlaku  sejak  disahkan hingga  31  maret  2017,  dan  terbagi ke dalam 3 periode, yaitu: 1. Periode I: dari tanggal diundangkan  s.d  30  september 2016 2. Periode  II:  dari  tanggal  1 oktober  2016  s.d  31  desember 2016 3. Periode  III:  dari  tanggal  1 januari 2017 s.d 31 maret 2017 Adapun tujuan penyusunan undang-undang  tentang  Program Tax  Amnesty (Pasal  2  UU  Nomor 11  Tahun  2016)  adalah  sebagai berikut:
1. Mempercepat pertumbuhan dan  restrukturisasi  ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara  lain  akan  berdampak terhadap peningkatan likuiditas  domestik,  perbaikan nilai  tukar  rupiah,  penurunan suku  bunga,  dan  peningkatan investasi. 2. Mendorong reformasi perpajakan  menuju  sistem perpajakan yang lebih berkeadilan  serta  perluasan basis  data  perpajakan  yang lebih  valid,  komprehensif,  dan terintegrasi. 3. Meningkatkan penerimaan pajak,  yang  antara  lain  akan digunakan  untuk  pembiayaan pembangunan.
Untuk  mengajukan  program Tax
Amnesty wajib  pajak  harus  ke kantor  pelayanan  pajak  tempat wajib  pajak  tersebut  terdaftar  atau di tempat lain yang ditentukan oleh Menteri  dengan  membawa  surat pernyataan.  Ke  kantor  pelayan pajak  tempat  wajib  pajak  terdaftar atau  tempat  lain  yang  ditentukan
oleh  menteri  juga  tempat  awal yang  harus  dituju  untuk  meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan  kelengkapan  dokumen yang  harus  dilampirkan  dalam surat pernyataan. Dalam  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk  atau  patuh  pada  ajaran atau aturan. Adapun  menurut  Muliari  dan Setiawan  (2011)  mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan  kewajiban  perpajakan tercermin  dalam  situasi  sebagai berikut: 1. Wajib  pajak  paham  atau berusaha  untuk  memahami semua  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya
Kepatuhan  wajib  pajak  dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
1. Kepatuhan  formal,  Kepatuhan formal  yaitu  suatu  keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang  Perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban  penyetoran  dan pelaporan  pajak  sesuai  dengan jadwal yang telah ditentukan. 2. Kepatuhan Materiil, Kepatuhan materiil lebih menekankan pada aspek substansinya  yaitu  jumlah pembayaran  pajak  telah  sesuai
Muniroh Jurnal PETA Vol. 7 No 1, Januari 2022
dengan  ketentuan.  Dalam  arti perhitungan  dan  penyetoran pajak telah benar.
Menurut  Triana    (2010)  Agar peraturan  perpajakan  dipatuhi, maka harus ada  sanksi perpajakan bagi  para  pelanggarnya.  Wajib Pajak  akan  memenuhi  kewajiban perpajakannya  dan  patuh  bila memandang bahwa sanksi perpajakan  akan  lebih  banyak merugikannya.  Agar  wajib  pajak tidak  dikenai  sanksi  perpajakan yang timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan  benar,  maka  direktorat jendral pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan  kebijakan  program
Tax  Amnesty .  menunjukkan  bahwa setiap perubahan yang terjadi pada sanksi perpajakan dan program Tax
Amnesty secara  simultan  atau bersama-sama  akan  memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap kapatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi seperti  sanksi  administrasi  (denda, bunga,  dan  kenaikan)  maupun sanksi  pidana  (kurungan  atau penjara)  yang  diberikan  terhadap wajib  pajak  dimaksudkan  agar memberikan  efek  jera,  sehingga wajib  pajak  tidak  akan  melakukan kesalahan  yang  sama  dilain  hari berikutnya.  Selain  itu  dengan adanya  program tax  amnesty akan memotivasi wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar Kerangka Hipotesis
Gambar 1.
Kerangka Hipotesis

## METODE PENELITIAN
Sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data  primer.  Sumber  data  primer adalah  data  yang  diperoleh  oleh sumber  asli  secara  langsung.  Data
primer dalam penelitian ini diambil dari  jawaban  atas  kuesioner  yang dibagikan  kepada  responden  yaitu wajib pajak orang pribadi.
SANKSI PAJAK (X 1 )

## PROGRAM
TAX AMNESTY (X 2 )
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
Muniroh

## Definisi Operasional Variabel
Di  dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  dua  jenis  variabel yaitu  variabel  dependen,  dan variabel independen. Variabel terikat  dalam  penelitian  ini  adalah Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel bebasnya adalah  Sanksi  Perpajakan  dan program Tax Amnesty.
1.Variabel Terikat Dalam  penelitian  ini  variabel terikat  adalah  Kepatuhan  Wajib Pajak (Y).

## 2.Variabel Bebas
Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah Sanksi Perpajakan (X 1 ) dan program Tax Amnesty (X 2 )
Penelitian  ini  menggunakan  data primer.  Populasi  dalam  penelitian ini  adalah  Wajib  Pajak  orang pribadi  di  KPP  Pratama  Biak (Jl.Adibai  Sumberker  Samofa, Sorido,Biak  Kota).  Berdasarkan data  diperoleh 49.348 Wajib  Pajak Lapor  SPT.  Teknik  pengambilan sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  random sampling sebanyak 100 responden.
Penelitian ini menggunakan analisa  regresi,  dengan  model penelitian sebagai berikut: Keterangan: Y =  Kepatuhan  Wajib Pajak X 1 = Sanksi Perpajakan X 2 = Program Tax amnesty α = Konstanta (Intersept) β = Koefisien regresi Ɛ = Standart Error
Hipotesis statistiknya: H0  ; β 1 =  0  :  sanksi  perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
H1: β 1  ≠ 0  :  sanksi  perpajakan mempunyai  pengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak H0 ; β 2 = 0 : program tax amnesty tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak H1: β 2 ≠ 0  :  program  tax amnesty  mempunyai  pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisa regresi linear berganda adalah sebagai berikut 1 .
1  Tidak ada indikasi pelanggaran terhadap asumsi klasik.
Y = α + β 1 .X 1 + β 2 .X 2 + Ɛ
Tabel 2.
Hasil dari Regresi Linear Berganda
Coeffici ents a 14.317 3.006 4.762 .000 .480 .164 .270 2.932 .004 .509 .122 .383 4.166 .000 (Constant)
Sanksi Perpajakan
Tax Amnesty
Model 1 B Std.  Error Unstandardized Coef f icients Beta Standardized Coef f icients t Sig.
Dependent  Variable:  Kepatuhan WP a. Tabel 3.

## Hasil Pengujian Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi
Model  Summary
.547 a .299 .285 3.421 Model 1 R R Square Adjusted R Square St d.  Error of the Estimate Predictors:  (Constant), Tax Amnesty ,  Sanksi Perpajakan a.
Adjusted  R  square  menunjukkan  hanya  28,5%  kepatuhan  wajib  pajak dipengaruhi oleh dua variabel yang diteliti. Hal ini bisa dikatakan model ini jauh  dari  sempurna  dikarenakan  sekitar  70%  varibel  lain  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Tabel .4
Hasil Pengujian t-Hitung dan T- tabel
ANOVA b 484.952 2
242.476 20.720 .000 a 1135.158 97 11.703 1620.110 99 Regression Residual Total Model
1
Sum  of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Const ant), Tax Amnesty , Sanksi Perpajakan a.
Dependent  Variable: Kepatuhan WP b.
Bila t-hitung < t-tabel maka hipotesis nol (H 0 ) diterima.
Sedangkan  tabel  diatas  menunjukkan  sanksi  perpajakan  dan  program  tax amnesty  mempunyai  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini selaras  dengan  penelitian yang dilakukan  oleh  Ngadiman dan  Huslin  (2015) yang  memiliki  kesimpulan  bahwa  Sanksi  Perpajakan  dan Tax  Amnesty
Muniroh Jurnal PETA Vol. 7 No 1, Januari 2022
berpengaruh  secara  signifikaan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.
Juga sesuai dengan penelitian Dian dan  Anggraeni  (2011)  mengatakan kebijakan sunset  policy berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar  pajak  oleh  wajib  pajak. Wajib pajak yang memiliki persepsi  positif  terhadap sunset policy cenderung memiliki kesadaran  yang  lebih  baik  untuk membayar pajak Sedangkan Istiqomah (2016) menunjukkan bahwa jumlah kepatuhan WPOP yang mempunyai usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu mengalami peningkatan  dari  tahun  tahun  dan jumlah  kepatuhan  WPOP  Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tidak  tepat  waktu  mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun serta  jumlah  kepatuhan  WPOP Usaha  yang  tidak  menyampaikan SPT Tahunan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Adanya  sanksi  pajak  dan  Program Tax  Amnesty atau  Pengampunan Pajak yang diberikan oleh pemerintah telah mampu meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak,  hal  ini  terbukti  dengan terjadinya peningkatan penerimaan Negara lewat pajak dari pengalihan harta  yang  belum  diungkapkan baik  dari  dalam  Negeri  ataupun dari luar Negeri setelah diberlakukannnya  program Tax Amnesty ,  tentunya  hal  ini  tidak lepas  dari  kekhawatiran  Wajib Pajak  jika  tidak  patuh  dalam melakukan pembayaran pajak akan dikenakan  sanksi  denda  yang lumayan  besar  jumlahnya,  yaitu
2%  per  bulannya  dari  pajak  yang terutang.  Adapun  jika  mengikuti Tax  Amnesty wajib  pajak  akan  rela membayar  uang  tebusan  yang jumlahnya  jauh  lebih  kecil  di bandingkan  dengan  membayar sanksi pajak yang besarnya 2% per bulan.  Oleh  karenya  Program  Tax Amnesy  dominan  pengaruhnya dibanding  sanksi  pajak  dalam meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak.
Jika  wajib  pajak  sudah  berubah menjadi  patuh  dalam  membayar pajak  ke  depannya  akan  muncul kesadaran dalam  membayar pajak.
Wajib  Pajak  akan  sadar  dan mengerti   terhadap arti pentingnya pajak guna membiayai pembangunan nasional. Pengabdian serta peran aktif warga negara  dan  anggota  masyarakat untuk terlibat membayar keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaanya diatur  dalam  Undang-undang  dan peraturan-peraturan pemerintah untuk  tujuan  kesejahteraan  bangsa dan Negara sangat di butuhkan.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  ini  para wajib  pajak  pada  KPP  Pratama Biak – Papua menilai bahwa sanksi perpajakan  dan  Program Tax
Amnesty mempengaruhi Kepatuhan wajib  pajak.  Hal  ini  dikarenakan dengan  adanya  sanksi  perpajakan, pelaksanaan  kewajiban  perpajakan dapat terpenuhi,  adapun disisi lain dengan  adanya  program tax amnesty yang salah satu keuntungannya  yaitu  penghapusan sanksi  dalam  bidang  perpajakan
Muniroh Jurnal PETA Vol. 7 No 1, Januari 2022 maka  dimanfaatkan  oleh  wajib pajak  yang  belum  melaksanakan kewajibannya dengan benar, dengan ini Kepatuhan Wajib Pajak akan  meningkat. Dan,  Program Tax  Amnesty memiliki  pengaruh yang dominan dibandingkan dengan Sanksi Perpajakan dikarenakan  kebijakan tax  amnesty memberikan  pembebasan  sanksi dan penghapusan pajak, penghapusan  sanksi  administrasi, dan  penghapusan  sanksi  pidana atas  pajak  dan  harta  yang  belum dilaporkan,  sehingga  wajib  pajak banyak yang memilih memanfaatkan program Tax Amnesty agar  dapat  terbebas  dari sanksi yang seharusnya diterimanya.  Dibandingkan  sanksi denda  yang  akan  dikenakan  atas pajak terutang dengan menggunakan  perhitungan  denda dan bunga yang di rasa memberatkan  para  wajib  pajak  di KPP Pratama Biak-Papua.

## DAFTAR RUJUKAN
Andriani,P.J.A.(1991). Pengantar
Ilmu Hukum Pajak . 2. Dian  Anggreani,  Monica.  2011. Pengaruh  pemanfaatan  fasilitas perpajakan Sunset Policy terhadap  tingkat  kepatuhan wajib pajak (jurnal). Semarang: Universitas Diponogoro. Aviantara,  Aris.  2011. Mengenal Sanksi Pajak . www.aviantara.wordpress.co m/2011/04/18/mengenal- sanksi-pajak/.  Diakses  pada 18 April 2011.
Dwisetiati. 2013. Sanksi Perpajakan . www.dwisetiati.wordpress.c om/2013/01/09/sanksi- perpajakan/, Diakses pada 9 Januari 2013. Hanif,  2016. Makalah  Peran  Tax Amnesty  Dalam  Pembangunan Indonesia . www.hanifhanifku.blogspot. co.id/2016/09/makalah- peran-tax-amnesty- dalam.html. Diakses pada 29 September 2016. Hariyanto, Bambang. 2012. Pengertian Kepatuhan Menurut Para Ahli . www.bambanghariyanto.co m/2012/06/pengertian- kepatuhan-wajib-pajak.html,
Diakses pada 22 Juni 2012. Haryanto,  Joko  Tri.  2016 .  Tax Amnesty dan Kinerja Perpajakan 2016 . www.kemenkeu.go.id/Artik el/tax-amnesty-dan-kinerja- perpajakan-2016. Diakses pada 7 April 2016. Hasril,  2016.  Makalah  Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Pertumbuhan  Investasi  di Indonesia. www.hasrilweb.wordpress.c om/tag/makalah-tax- amnesty/.  Diakses  pada  26 November 2016.
Istiqomah. 2016. Analisis kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi berkaitan dengan adanya kebijakan  sanksi  pajak  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  P ratama Bantul (jurnal). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Kartika,  Henny.  2008. Simpel Random Sampling . www.hennykartika.wordpres
Muniroh Jurnal PETA Vol. 7 No 1, Januari 2022 s.com/2008/01/27/simple- random-sampling/.  Diakses pada 27 Januari 2008. Laili,  Amin.  2013. Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak . www.pajak.go.id/content/ar ticle/membangun- kepatuhan-menuju- masyarakat-sadar-pajak, Diakses  pada  25  November 2013. Ngadiman  dan  Daniel  Huslin. 2016. Pengaruh Sanset Policy,Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (jurnal).  Jakarta:  Universitas Tarumanegara. Ni  Ketut  Muliari  dan  Putu  Ery Setiawan.  2009. Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan  wajib  pajak  orang pribadi  di  kantor  pelayanan pajak pratama Denpasar Timur (jurnal). Bali: Uiversitas
Udayana.
Pinontoan,  Okky.  2017. Periode Akhir  Tax  Amnesty  ,  KPP Pratama Biak optimalkan pelayanan . www.rri.co.id/biak/post/ber ita/369427/ekonomi/period e_akhir_tax_amnesty_kpp_p ratama_biak_optimalkan_pel ayanan.html, Diakses pada 8 Maret 2017. Pinontoan,  Okky.  2017. Wajib Pajak  di  Biak,  Diimbau  Segera Lapor SPT Tahunan . www.rri.co.id/post/berita/3
70350/daerah/wajib_pajak_ di_biak_diimbau_segera_lap
or_spt_tahunan.html, Diakses pada 8 Maret 2017.
Resmi,  Siti.  2016. Perpajakan .
Yogyakarta: Salemba Empat. Soeroji,  Oji.  2017. Menakar  Kadar Kepatuhan Wajib Pajak . www.pajak.go.id/content/ar ticle/menakar-kadar- kepatuhan-wajib-pajak,
Diakses pada 1 Maret 2017. Sugiono,  2008. Statistik  Deskriptif dan statistik inferensial . www.jamstatistic.id/2014/0 1/statistik-deskriptif-dan- statistik.html.  Diakses  pada 01 Januari 2014
Tiraada,  Tryana  A.M.  2013.
Kesadaran  perpajakan,  sanksi pajak,  sikap  fiskus  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  di Kabupaten  Minahasa  Selatan (jurnal). Manado: Universitas Sam Ratulangi. Undang-undang  No.16  Tahun 2009 tentang Ketentuan Hukum dan Tata Cara Perpajakan