Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 93-98| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3052.93-98

## PENGAWASAN ORANG ASING TERHADAP PEMBERLAKUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS 1 KHUSUS NGURAH RAI
Ni Made Putri Kartika Jati, I Wayan Arthanaya, I Nyoman Sutama Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia putrikartika_93@yahoo.co.id

## Abstrak
Bebas  visa  kunjungan  dapat  diberikan  di  beberapa  tempat  pemeriksaan  imigrasi  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia. Tempat pemeriksaan imigrasi dilaksanakan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Berkaitan dengan  implementasi  kebijakan  bebas  visa  kunjungan,  adapun  upaya-upaya  yang  dilakukan  jajaran  imigrasi yaitu  meningkatkan  jumlah  personil,  pengawasan  pendaratan  dan  izin  masuk  dari  orang  asing,  pengawasan penggunaan izin tinggal oleh orang asing di berbagai tempat terutama di bidang pariwisata maupun diberbagai tempat hiburan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemberlakuan kebijakan bebas visa di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai dan menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari kebijakan bebas visa di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai. Metode penelitian menggunakan deksriptif empiris. Sumer data yang digunakan  adalah  bahan  hukum primer  yaitu data  pokok yang  diperoleh  dari peraturan  Undang-Undang, sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  pendapat  para  ahli,  jurnal  penelitian,  buku literatur, artikel ataupun majalah serta data lain yang diperoleh dari beragam sumber yang berhubungan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberlakuan kebijakan bebas visa di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai sudah sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa  Kunjungan,  selanjutnya akibat hukum yang ditimbulkan dari kebijakan bebas visa di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai adalah sesuai  fungsi  imigrasi  yaitu  melakukan  seleksi  terhadap  setiap  maksud  kedatangan  orang  asing,  terdapat beberapa  kasus  pelanggaran  hukum  yang  dapat  lebih  mudah  masuk  ke  Indonesia  seperti  pekerja  asing  yang bekerja tanpa izin lengkap di Indonesia.
Kata Kunci: Bebas Visa; Imigrasi; Pengawasan

## Abstract
Free  visit  visas  can  be  granted  at  several  immigration  checkpoints  throughout  Indonesia.  Immigration checkpoints are carried out at I Gusti Ngurah Rai International Airport. With regard to the implementation of the  visa-free  visit  policy,  there  are  efforts  made  by  the  immigration  ranks,  namely  increasing  the  number  of personnel, monitoring the landing and entry permits of foreigners, monitoring the use of residence permits by foreigners in various places, especially in the field of tourism and various entertainment venues. The purpose of this  study  is  to  explain  the  application  of  the  visa-free  policy  at  the  Ngurah  Rai  Special  Class  I  Immigration Office  and  to  explain  the  legal  consequences  of  the  visa-free  policy  at  the  Ngurah  Rai  Class  I  Special Immigration Office. The research method uses an empirical description. Data sources  used are primary legal materials,  namely  basic  data  obtained  from  statutory  regulations,  while  secondary  legal  materials  are  data obtained  from  expert  opinions,  research  journals,  literature  books,  articles  or  magazines  and  other  data obtained from various sources related to the problems that are the subject of this research. The results showed that  the  application  of  the  visa-free  policy  at  the  Ngurah  Rai  Class  I  Special  Immigration  Office  was  in accordance with the latest regulations, namely the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 21  of  2016  concerning  Visit  Visa  Free,  further  legal  consequences  resulting  from  the  visa-free  policy  at  the Special Class I Immigration Office. Ngurah Rai is in accordance with the function of immigration, which is to select  every  intention  of  the  arrival  of  foreigners,  there  are  several  cases  of  lawlessness  that  can  more  easily enter Indonesia, such as foreign workers who work without complete permits in Indonesia.
Keywords: Visa Free; Immigration; Supervision

## I. PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  negara  kepulauan  yang  berada  dijalur  perlintasan  laut internasional dan dihubungkan dua samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra Indonesia juga diapit oleh  dua  benua  yaitu  benua  Asia  dan  benua  Australia.  Indonesia  dengan  letak  geografisnya  yang sedemikian rupa menjadikannya sebagai jalan silang bagi jalur perlintasan pelayaran dan perdagangan Internasional.  Dalam  hal  peningkatan  perekonomian  dalam  bidang  pariwisata,  maka  pemerintah
dalam  bidang  keimigrasian  memberlakukan  kebijakan  bebas  visa  kunjungan  singkat  (BVKS)  sesuai dengan  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  15  Tahun  1983  tanggal  9  Maret  1983  tentang  kebijakan pengembangan  kepariwisataan  pada  awalnya  bertujuan  untuk  mendorong  pertumbuhan  pariwisata. Bentuk  kebijakan  ini  merupakan  pembebasan  dari  kewajiban  memiliki  visa  untuk  melakukan perjalanan ke Indonesia bagi Negara-negara di ASEAN.
Imigrasi  merupakan stakeholder yang  sangat  berhubungan  langsung  dengan  pariwisata khususnya wisatawan mancanegara karena Imigrasi merupakan lalu lintas orang yang masuk ataupun keluar  dari  wilayah  Indonesia  dan  pengawasannya  juga  untuk  menjaga  tegaknya  kedaulatan  Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 1.  Perlintasan  dan  pengawasan  sangat  penting  terhadap  kegiatan  masuk  atau  keluar  seseorang  serta keberadaan dan kegiatan orang Asing yang berada di Indonesia (Wirasto et al., 2016) . Kegiatan orang Asing di Indonesia salah satunya adalah berwisata menjadi fokus utama Imigrasi sebagai stakeholder pariwisata, sehingga dalam menjalankan tugasnya dikeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung pariwisata.
Kebijakan  Keimigrasian  yang  mendukung  pariwisata meliputi  pembebasan  kewajiban  memiliki visa  bagi  beberapa  negara  yang  membawa  manfaat  dengan  memperhatikan  asas  timbal  balik  yang dimana  pembebasan  visa  hanya  diberikan  kepada  Orang  Asing  dari  negara  yang  juga  memberikan pembebasan  visa  kepada  Warga  Negara  Indonesia.  Pembebasan  kewajiban  memiliki  visa  bagi beberapa  negara  tersebut  dikeluarkan  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2003  tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang diberikan kepada 15 negara (Setiadi & Afrizal, 2019) . Peraturan presiden dengan membebaskan 15 negara tentu dapat menarik minat wisatawan dari negara tersebut untuk  berwisata  di  Indonesia.  Selanjutnya  pemberian  bebas  visa  untuk  kepentingan  pariwisata  pun dikeluarkan kembali pada tahun 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 dikeluarkan kebijakan  pembebasan  kewajiban  memiliki  visa  khusus  untuk  tujuan  wisata  kepada  30  negara  dari subyek Visa Kunjungan Saat Kedatangan ( Visa On Arrival ).
Bebas  visa  kunjungan  ini  diberlakukan  pembatasan  terhadap  tempat  masuk  dan  keluar  wilayah Indonesia. Orang Asing yang memperoleh fasilitas bebas visa kunjungan hanya dapat masuk atau pun keluar  pada  9  tempat  pemeriksaan  imigrasi.  Tentunya  pembatasan  tersebut  menyebabkan  banyak kendala  yang  terjadi  ditambah  lagi  informasi  mengenai  penggunaan  fasilitas  bebas  visa  kunjungan tersebut masih kurang. sehingga pada 18 september 2015, presiden Jokowidodo telah menandatangani Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  104  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Perpres  Nomor  69 Tahun  2015  tentang  Bebas  Visa  Kunjungan.  Perpres  ini  dikeluarkan  dengan  pertimbangan  untuk meningkatkan perekonomian nasional, khususnya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah negara yang mendapatkan bebas visa kunjungan pun mengalami penambahan. Setidaknya, terdapat 75 negara  yang  warganya  dibebaskan  dari  visa  kunjungan.  Tidak  hanya  dari  jumlah  negara  yang dibebaskan  dari  kewajiban  memiliki  visa  ketentuan  pembatasan  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  yang dapat memberi izin masuk dan keluar dengan bebas visa kunjungan pun dihapuskan.
Selanjutya  6  bulan  setelah  dikeluarkannya  Nomor  104  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Perpres Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, dikeluarkan kembali kebijakan yang menambah  jumlah  negara  yang  mendapat  fasilitas  bebas  visa  kunjungan  yaitu  total  169  negara. Keterbukaan Indonesia yang sangat bebas dan luas terhadap Orang Asing membawa dampak positif ataupun  negatif  bagi  Indonesia,  oleh  sebab  itu  peran  fungsi  Keimigrasian  sangat  diperlukan (Armansyah., dkk., 2019) .
Dengan adanya kebijakan bebas visa tentu memberikan pengaruh yang besar terhadap kunjungan wisatawan  mancanegara  ke  Bali  khususnya.  Dengan  optimisme  tahun  ini  pemerintah  menargetkan kunjungan wisman sebanyak 6.5 juta kunjungan. Ini lebih besar dari rata-rata kenaikan target sebesar 500  ribu  kunjungan  tiap  tahunnya.  Mengingat  tiap  tahun  target  kunjungan  wisman  selalu  mencapai target.  Kunjungan  warga  Negara  Asing  ke  pulau  Bali  justru  meninggalkan  beberapa  masalah  salah satunya adalah tingkat pelanggaran keimigrasian. Hal ini tentu merugikan Negara bukan hanya dalam bidang  perekonomian  namun  juga  keamanan  Negara.  Dengan  adanya  kebijakan  bebas  visa  yang diperuntukan  bagi  orang  asing,  maka  hal  ini  tentu  saja  dapat  menimbulkan  persoalan  yang  terkait dengan pengimplementasian, pengawasan, keamanan, intensitas keluar masuknya orang asing, tingkat pelanggaran  yang  terjadi  yang  diakibatkan  dengan  adanya  Bebas  Visa  dan  juga  sumber  daya keimigrasian yang ada,  selain itu beberapa Negara kecil yang mendapatkan kebijakan bebas visa ini
juga  tidak  memberikan  keuntungan  dengan  asas  timbal  balik/resiprokal  terhadap  Negara  Indonesia, hal ini hanya memberikan keuntungan kepada Negara subjek penerima bebas visa.
Bebas visa kunjungan adalah visa yang diberikan kepada orang asing pada saat tiba di Indonesia tanpa  membayar  visa  dengan  jangka  waktu  30  hari  dan  tidak  dapat  diperpanjang.  Bebas  visa kunjungan dapat diberikan di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang tersebar di seluruh Indonesia.  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Ngurah  Rai  sendiri  membawahi  sebuah  Tempat Pemeriksaan Imigrasi yaitu Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dimana Bandara ini merupakan salah satu dari 5 (lima) Tempat Pemeriksaan Imigrasi terbesar di Indonesia. TPI I Gusti Ngurah Rai juga  merupakan  TPI  dengan  jumlah  pengguna  bebas  visa  kunjungan  terbesar  di  Indonesia.  Hal  ini disebabkan karena Bali merupakan destinasi liburan favorit bagi turis-turis mancanegara. Keindahan alam serta budaya yang masih sangat kental di Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing untuk  menghabiskan  waktu  liburannya.  Turis-turis  yang  datang  ke  Bali  kebanyakan  berasal  dari wilayah Eropa, Asia dan Australia, dimana wisatawan dari Australia merupakan wisatawan mayoritas yang datang ke Bali. Namun tidak sedikit dari wisatawan tersebut yang akhirnya tinggal menetap di Bali, bekerja bahkan berkeluarga dengan warga negara Indonesia.
Ada beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu Prayulianda  &  Antikowati,  (2019) ; Muhlisa  &  Roisah,  (2020) mengkaji  tentang  penegakan hukum  keimigrasian  terhadap  penyalahgunaan  visa  izin  tinggal  kunjungan  lewat  batas  waktu (overstay)  pada  warga  Negara  Asing.  Penelitian  lain  mengkaji  tentang  penegakan  hukum  terhadap warga negara asing (wna) yang melanggar izin tinggal (overstay) (Setiawati, 2015) . Sekalipun sudah banyak  penelitian  yang  mengkaji  tentang  keimigrasian,  namun  sampai  sekarang  masih  terjadi penyalah  gunaan  bebas  visa,  sehingga  penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui pemberlakuankebijakan  bebas  visa  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Ngurah  Rai  serta  untuk mengetahui  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  kebijakan  bebas  visa  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Khusus Ngurah Rai.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  ini  bersifat deskripstif  analitis.  Deskriptif  kualitatif  adalah  menggambarkan  secara  tepat,  sifat  individu,  suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu (Koentjaraningrat, 2007) ; (Soekanto, 2009) . Deskriptif analitis bertujuan  untuk  menggambarkan  suatu  peraturan  hukum  dalam  konteks  teori-teori  hukum  dan pelaksanannya, serta menganalisis fakta tentang perubahan yang terjadi akibat pemberian Bebas Visa Kunjungan  dengan  pendekatan  langsung  pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Khusus  Ngurah  Rai  dan Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Bandara  Internasional  Ngurah  Rai.  Bahan  hukum  yang  digunakan adalah bahan hukum primer yaitu data pokok yang diperoleh dari peraturan Undang -Undang Nomor 6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian.  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang,  selanjutnya menggali  data  dari  Petugas  Imigrasi  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Khusus  Ngurah  Rai  dan  Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, sedangkan bahan hukum  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  pendapat  para  ahli,  jurnal  penelitian,  buku  literatur, artikel ataupun majalah serta data lain yang diperoleh dari beragam sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  Setelah data terkumpul, dianalisa dengan meminimalisasi bahan, memaparkan dan  kemudian  dianalsia  dengan  menggunakan  analisa  hukum  dengan  menggunakan  logika  hukum deduktif dan induktif (Waluyo, 2002)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pemberlakuan Kebijakan Bebas Visa di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai
Pelayanan keimigrasian termasuk dalam pelayanan publik, maka dari itu pengawasan Orang Asing di Wilayah  Kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Ngurah  Rai  dilakukan  kepada seluruh  warga  negara asing  yang  berkunjung  ke  Indonesia.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Pelayanan  publik  ialah  suatu  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dengan  tujuan  untuk  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  berdasarkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  Warga  Negara dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik.
Direktorat  imigrasi  berperan  sebagai  pendukung  kebijakan  permerintah  dalam  meningatan kesejahterahaan masyarakat salah satunya tercermin dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 104
Tahun  2017  tentang  Bebas  Visa  kunjungan  sebagai  wujud  dukungan  Direktorat  Imigrasi  kepada kementerian  pariwisata  dalam  mengembangan  jumlah  wisatawan  mancanegara  yang  berunjung  ke Indonesia. Penyelenggaraa pelayanan publik dalam pelayanan keimgrasian ini diselenggarakan salah satunya oleh bidang lalintuskim (lalu lintas dan status keimigrasian) pada Kantor Imigrasi. Pelayanan keimigrasian diberikan kepada WNI maupun WNA. Pelayanan keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia  meliputi  pemberian  paspor,  surat  perjalanan  laksana paspor,  pas  lintas  batas, tanda  keluar dan tanda masuk di tempat pemeriksaan Imigrasi dan penerimaan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan  bagi  anak  berkewarganegaraan  ganda  terbatas  sesuai  pasal  6  Undang-  Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Hamidi, 2015) .
Sementara  pelayanan  terhadap  Orang  Asing  meliputi  pemberian  visa,  izin  tinggal,  izin  masuk kembali, smart  card ,  kartu  APEC/ABTC,  surat  keterangan  keimigrasian  dalam  rangka pewarganegaraan  atau  prnyataan  untuk  menjadi  Warga  Negara  Indonesia  sesuai  Undang-  Undang Nomor  12  Tahun  2006,  surat  keterangan  ( affidavit )  kewarganegaraan  ganda  terbatas,  penerimaan penyampaian  pernyataan  memilih  kewarganegaraan  bagi  anak  berkewarganegaraan  ganda  terbatas sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 serta tanda keluar dan tanda masuk di tempat pemeriksaan  imigrasi.  Dengan  adanya  Kebijakan  bebas  visa  kunjungan  memberikan  dampak  yang sangat signifikan bagi bidang pelayanan keimigrasian bagi Orang Asing. Pelayanan bagi Orang Asing yang  salah  satunya  yaitu  perpanjangan  izin  tinggal  dengan  adanya  fasilitas  bebas  visa  kunjungan maka  jumlah  pembelian Visa  On  Arrival mengalami  penurunan.  Penurunan  pembelian Visa  on Airrival ini  sangat  drastis  karena  negara  yang  diberikan  fasilitas  Bebas  Visa  Kunjungan  sebagian besar merupakan negara-negara subyek dari Visa On Arrival .
Berdasarkan  wawancara  dengan  petugas  pendaratan  di  tempat  pemeriksaan  imigrasi  pada Bandara  Klas  I  Ngurah  Rai  menyatakan  dalam  sehari  yang  biasanya  Petugas  Pendaratan  dapat menerima Visa  On  Arrival sebanyak  400  voucher  VOA  kini  hanya  50  voucher  VOA.  Dari  laporan rekonsiliansi VOA Imigrasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tahun 2016 pada Kantor Imigrasi Klas  1  Khusus  Klas  I  Ngurah  Rai  voucher  VOA  yang  terjual  sebanyak  1.183.721.  Sedangkan  pada tahun  2017  penjualan  voucher  VOA  sebanyak  905.430.  Penurunan  terhadap  Visa  Kunjungan  Saat Kedatangan juga dialami Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Ngurah Rai. Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Ngurah  Rai  yang  terletak  di  Bali  sebagai  tujuan  utama  wisatawan  mancanegara  juga  mengalami penurun  penggunaan  serta  perpanjangan  visa  kunjungan  saat  kedatangan.  Berikut  merupakan  data mengenai perpanjangan visa kunjungan saat kedatangan di Kantor Imigrasi Klas I Ngurah Rai:

## Tabel 1.
Perpanjangan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Di Kantor Imigrasi Klas I Ngurah Rai
No. Kegiatan 2016 2017 1. Pemberian VKSK 3.044.292 2.011.857 2. Perpanjangan VKSK 27.258 25.742
Sumber: Statistik Kegiatan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Ngurah Rai Tahun 2016-2017
Berdasarkan  data  tersebut  terjadi  penurunan  jumlah  permohonan  perpanjangan  izin  tinggal  Visa Kunjungan  Saat  Kedatangan  sebanyak  5.5%.  Jadi  dapat  disimpulkan  setelah  diberlakukannya kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  berdampak  pada  fungsi  keimigrasian  pelayanan  publik  terhadap WNA yaitu penurunan jumlah permohonan perpanjangan izin tinggal visa kunjungan saat kedatangan. Penurunan  jumlah  pembelian  VOA  ini  beraibat  PNBP  Diretorat  Jenderal  Imigrasi  mengalami penurunan sebesar 37%.

## 2. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Kebijakan Bebas Visa di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai
Akibat hukum yang ditimbulkan dari kebijakan bebas visa di kantor imigrasi kelas I khusus  Ngurah Rai adalah dimana sesuai salah satu fungsi imigrasi yaitu melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan Orang Asing, terdapat beberapa kasus pelanggaran hukum yang dapat lebih mudah masuk ke  Indonesia  seperti  pekerja  asing  yang  bekerja  tanpa  izin  lengkap  di  Indonesia.  Salah  satu  contoh kasus di Bali adalah dimana banyak terjadinya tour guide asal Tiongkok yang bekerja secara illegal di
Bali dalam menghandle beberapa tamu asal Tiongkok saat berlibur di Bali. Berdasarkan wawancara terhadap Bapak Doni Alfisahrin selau Kabid Lalintuskim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai mengatakan bahwa pihak imigrasi Ngurah Rai bekerja sama dengan dinas pariwasata dan dinas tenaga kerja  Provinsi  Bali  sering  melakukan  inspeksi  mendadak  pada  spot  pariwisata  tertentu  seperti  Pura Uluwatu,  Pura  Tanah  Lot  dan  Pura  Besakih  untuk  melakukan  pengecekan  dari  beberapa tour  guide asal  negeri  Tiongkok  yang  bekerja  secara  illegal  di  Bali  untuk  memandu  wisata  dari  tamu  asal Tiongkok.  Konsekuensi  hukumnya  adalah  dimana  pekerja  tersebut  akan  dideportasi  kemabli  ke Tiongkok, serta pihak pengelola usaha perjalanan wisata akan dikenakan sanksi administrative seperti denda.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  salah  satu  akibat  hukum  dari kebijakan  bebas  visa  di  kantor  imigrasi  kelas  I  Khusus  Ngurah  Rai  adalah  mudahnya  terjadi pelanggaran terhadap unsur-unsur keimigrasian seperti melakukan kegiatan bisnis dengan tujuan awal untuk berwisata, hingga dapat merugikan pendapatan daerah akibat pajak yang tidak dibayarkan oleh pekerja  asing  illegal tersebut  dan  dapat  mengurangi  lapangan  pekerjaan  dari  pekerja  local  bali  yang sudah memiliki izin untuk beroperasi sebagai pemandu wisata.
Selain masalah tenaga kerjaan, terjadi pula peningkatan tingkat kriminalitas dari Warnga Negara Asing yang berkunjung ke Bali. "Ada sejumlah wisman yang dideportasi dan ada dua-tiga wisman di wilayah  administrasi  Imigrasi  Ngurah  Rai  yang  akan dideportasi.  Bahkan  ada  yang  mau  dideportasi tapi tak memegang paspor. Jadi harus menunggu paspornya ada, baru bisa dideportasi, "Ada sejumlah wisman yang dideportasi dengan asalan melakukan tindak criminal seperti pencurian dan pengedaran narkotika.  Selain  itu  kasus  terkini  terjadi  beberapa  perusakan  sarana  umum  yang  dilakukan  oleh Bahkan  ada  yang  mau  dideportasi  tapi  tak  memegang  paspor.  Jadi  harus  menunggu  paspornya  ada, baru bisa dideportasi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemberlakuan  kebijakan  bebas  visa  di Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Ngurah  Rai  sudah  sesuai  dengan  peraturan  terbaru  yaitu  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa  Kunjungan.  Terdapat  169 negara  di  seluruh  dunia  yang  warga  negaranya  dapat  berkunjung  ke  Indonesia  tanpa  menggunakan visa, selanjutnya akibat hukum yang ditimbulkan dari kebijakan bebas Visa di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus  Ngurah  Rai  adalah  sesuai  fungsi  imigrasi  yaitu  melakukan  seleksi  terhadap  setiap  maksud kedatangan orang asing, terdapat beberapa kasus pelanggaran hukum yang dapat lebih mudah masuk ke Indonesia seperti pekerja asing yang bekerja tanpa izin lengkap di Indonesia.

## 2. Saran
Dari  hasil  penelitian  di  atas,  maka  dapat  disarankan  kepada  Pemerintah  Pusat  Republik  Indonesia hendaknya  mengkaji  ulang  setiap  Negara  yang  diberikan  fasilitas  bebas  visa  di  Indonesia.  Karena terdapat beberapa negara yang memiliki data kunjungan rendah namun tetap mendapatkan kebijakan visa gratis. Selanjutnya Pihak Imigrasi Kelas I Ngurah Rai Bali hendaknya memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa Dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja agar mengurangi dampak negatif yang terjadi di Bali seperti pekerja asing yang bekerja tanpa izin lengkap di Industri Pariwisata Bali.

## DAFTAR PUSTAKA
Armansyah, A. A., Agis, A., & Hidjaz, M. K. (2019). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal. Pleno Jure , 9 (2), 17–36. Hamidi, J. (2015). Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia . Sinar Grafika. Koentjaraningrat. (2007). Metode-Metode Penelitian Masyarakat . Prenada Media.
Muhlisa,  A.  N.,  &  Roisah,  K.  (2020).  Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Terhadap  Penyalahgunaan  Visa  Izin Tinggal  Kunjungan  Lewat  Batas  Waktu  (Overstay)  Pada  Warga  Negara  Asing. Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (2), 145–157.
Prayulianda, H. A., & Antikowati. (2019). Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan. Lentera Hukum , 6 (1), 141–150.
Setiadi, W., & Afrizal, R. A. (2019). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (3), 311–322. Setiawati, D. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal
(Overstay). Journal Law , 10 (14–29). Soekanto, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif . PT Raja Grafindo Persada . Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Sinar Grafika.
Wirasto,  W.,  Suhaidi,  Siregar,  M.,  &  Leviza,  J.  (2016).  Pelaksanaan  Pengawasan  Warga  Negara  Asing  di Wilayah  Kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Belawan  Berdasarkan  UU  No.  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian. USU Law Journal , 4 (1), 168–185.