## OPEN ACCESS
E-ISSN: 2656-5528

## Penerapan Karakteristik Pemadatan Guna Lahan Campuran menuju Konsep Kota Kompak di Indonesia

## Application of Mixed Land-Use Compaction Characteristics towards Compact City Concept in Indonesia
Refina Mahargita 1* , Ninik Suhartini 1 1 Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Insititut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia *Penulis korespondensi. e-mail : refinamhrgt@gmail.com
(Diterima: 19 Desember 2022; Disetujui: 17 Juli 2023)

## Abstrak
Konsep mengenai compact city atau kota kompak digagas oleh dua matematikawan, Dantzig dan Saatay pada tahun 1973, yang melakukan  kritik  terhadap  penggunaan  sumber  daya  perkotaan  agar  lebih  efisien.  Selain  itu,  kota  kompak  yang  merupakan pendekatan perencanaan dan perancangan kota ini telah dikenal luas di kalangan pendukung gerakan new urbanist dan smart growth. Paperl ini akan membahas bagaimana konsep kota kompak mampu menjawab pembatasan perluasan wilayah pinggiran kota melalui karakteristik yang padat, dengan penggunaan lahan campuran dan penggunaan transportasi publik. Dalam paper ini akan dibahas pula  argumen  keberpihakan  maupun  ketidakberpihakan  dari  berbagai  tinjauan  mengenai  penerapan  konsep  kota  kompak. Selanjutnya, akan dibahas konsep kota kompak yang diterapkan Kota Amsterdam sebagai salah satu contoh keberhasilan dalam mencapai pembatasan perluasan wilayah melalui pemadatan guna lahan campuran. Kemudian, dilakukan kajian mengenai konsep kota kompak di Kota Amsterdam jika diterapkan di Indonesia.
Kata kunci : guna lahan campuran; Indonesia; kota kompak; padat

## Abstract
The  concept  of  compact  city  was  initiated  by  two  mathematicians,  Dantzig  dan  Saatay  in  1973,  who  criticized  the  use  of  urban resources to be more efficient. Compact city is an approach to urban planning and design that has been widely recognized among supporters of the new urbanist and smart growth movements. This paper will discuss how the compact city concept can respond to restrictions on suburban sprawl through dense, mixed land use characteristics, and the use of public transportation. The paper will also look on the arguments supportive and against various reviews on the application of the compact city concept. Furthermore, this paper will also discuss the compact city concept applied by the City of Amsterdam as an example of success in achieving sprawl limitation through mixed land-use densification, finally followed by a study of the compact city concept in the City of Amsterdam if applied in Indonesia.
Keywords: compact city; densification; Indonesia; mixed land-use

## 1. PENDAHULUAN
Istilah compact  city atau  kota  kompak  pertama  kali  digunakan  oleh  Dantzig  dan  Saatay  pada  tahun  1973.  Dua matematikawan  tersebut  tertarik  pada  penggunaan  sumber  daya  perkotaan  yang  lebih  efisien  (Ellis,  1975). Konsep compact city ini juga berasal dari kritik terhadap pendekatan perencanaan modernis, yang mendukung kepadatan dan penggunaan lahan campuran sejalan dengan gaya Eropa terhadap ruang dalam kota (Jacobs, 1961). Kebijakan kota kompak pada kenyataannya berfokus pada pendekatan holistik untuk mencapai kekompakan ruang dengan berdampak pada  cara  lingkungan  perkotaan  digunakan.  Kota  kompak  terdiri  dari  berbagai  elemen  seperti  kepadatan  tinggi, penggunaan lahan campuran, transportasi umum, aksesibilitas, dan keadaan sosial. Perencanaan dan pengembangan kota kompak telah menjadi jawaban yang disukai terhadap tantangan dalam gerakan the new urbanist dan smart growth . Kota  yang  kompak  dan  terintegrasi  secara  geometris  membuat  lingkungan  perkotaan  dapat  beradaptasi  semaksimal mungkin.
Research paper ini akan mengkaji keberhasilan penerapan konsep kota kompak yang dilakukan di Kota Amsterdam, Belanda  jika  diterapkan  di  Indonesia  untuk  menjawab  apakah  pemadatan  guna  lahan  campuran  dan  penggunaan transportasi  publik  dapat  diadopsi  dalam  penerapan  konsep  kota  kompak  di  Indonesia.  Penelitian  ini  akan  diawali mengenai  konsep  kota  kompak  yang  memuat  sejarah,  definisi,  dan  karakteristik;  dilanjutkan  dengan  bagaimana implementasi konsep kota kompak dalam praktiknya; dan diakhiri dengan kajian untuk menerapkan konsep kota kompak dan karakteristik pemadatan guna lahan campuran di Indonesia.

## 2. KAJIAN TEORI
Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan definisi kota kompak, karakteristik pemadatan guna lahan, argumen-argumen dalam mendukung dan menolak konsep compact city atau kota kompak untuk dapat diterapkan di Indonesia, dan keuntungan kota kompak. Selain itu, akan dibahas mengenai Kota Amsterdam sebagai acuan dalam penerapan konsep kota kompak Indonesia dengan pemadatan guna lahan campuran.

## 2.1 DEFINISI KOTA KOMPAK
Compact city atau kota kompak dirasa sulit untuk didefinisikan karena tidak memiliki pengertian yang baku dan bersifat abstrak.  Kota  kompak  diartikan  sebagai  kota  dengan  kepadatan  yang  tinggi,  penggunaan  lahan  campuran,  sistem transportasi umum yang efisien, dan dimensi yang mendorong berjalan kaki dan bersepeda (Williams, Burton, & Jenks, 2000). Selanjutnya, definisi dari kota kompak merupakan bentuk perkotaan yang dicirikan dengan kepadatan tinggi dan penggunaan  lahan  campuran,  hal  ini  akan  menjadi  pembeda  antara  perkotaan  dan  perdesaan  dengan  penyediaan layanan yang cukup untuk penduduk perkotaan (Russo & Cirella, 2018). Kota kompak juga disebut sebagai kota jarak pendek, berbeda dengan kota modern yang berorientasi pada mobil dan perkotaan di dunia. Hal ini dapat dicirikan oleh sistem transportasi yang efisien, multifungsi, dan multimoda, dengan mendorong kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Definisi lainnya mengenai kota kompak adalah kota dengan kepadatan tinggi, penggunaan campuran, dan batas kota yang jelas. Ditegaskan bahwa kota kompak adalah konsep perencanaan dan desain kota yang mendorong kepadatan perumahan  yang  tinggi  dengan  guna  lahan  campuran.  Ini  didasari  oleh  sistem  transportasi  publik  yang  efisien  dan mendorong perilaku berjalan kaki dan bersepeda, konsumsi energi rendah, dan mengurangi polusi (Dempsey, 2010). Kota kompak merupakan sebuah model pengembangan kota yang berfokus pada intensifikasi perkotaan, menetapkan batas pertumbuhan kota, mendorong pengembangan campuran, dan mengedepankan peran angkutan umum serta kualitas perkotaan.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  kota  kompak  merupakan  model  perkotaan  dengan  intensitas kepadatan yang tinggi, jenis penggunaan lahan campuran, serta transportasi publik, maupun penggunaan lahan yang efisien dan intensif.
Salah satu alasan penting kota kompak melakukan kepadatan yaitu menciptakan kemungkinan bagi lebih banyak orang dari berbagai bagian kota untuk tinggal dan bekerja di kota kompak. Dengan adanya lebih banyak orang, maka kegunaan lahan campuran juga menjadi lebih banyak. Lahan tersebut dapat didirikan pertokoan, fasilitas, infrastruktur transportasi, atau sebagainya. Dengan demikian, lebih banyak orang akan lebih dekat dengan dengan pusat kota. Secara umum, ide dari kota kompak mencakup strategi yang bermaksud menciptakan kekompakan dan kepadatan yang dapat menghindari permasalahan yang ditimbulkan oleh urban sprawl . Sehingga, definisi kota kompak yang digunakan adalah pengembangan kota yang berfokus pada intensifikasi atau pemadatan dengan penggunaan guna lahan campuran dan mengutamakan peran angkutan umum.

## 2.2 PRINSIP DAN KARAKTERISTIK KOTA KOMPAK
Konsep  kota  kompak  merupakan  representasi  respon  fisik  suatu  kota  untuk  banyak  masalah  perkotaan,  seperti konsumsi lahan di daerah pinggiran, energi dan limbah sumber daya, polusi udara, aksesibilitas, dan segregasi sosial. Komitmen  yang  tertuang  dalam  Planning  Policy  Guidance  3:  Housing  serta  Planning  Policy  Guidance  13:  Transport mencerminkan dan menggambarkan keberpihakan untuk melakukan pemadatan dan mengembangkan perkotaan yang lebih  kompak  (Department  for  Communities  and  Local  Government,  2000b,  2001).  Masing-masing  mengakui  bahwa peningkatan kepadatan pembangunan diperlukan untuk mengurangi pengambilan lahan oleh pembangunan dan semua mengatakan bahwa adanya hubungan transportasi dengan kepadatan sebagai hal yang penting. Urban White Paper - Our Towns and Cities: The Future menyatakan bahwa saat ini tantangan untuk melindungi lingkungan secara lokal dan global semakin  mendesak  (Department  for  Communities  and  Local  Government,  2000a).  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan pendekatan baru dalam perkembangan kota untuk mencapai bentuk perkotaan yang lebih berkelanjutan dan lingkungan akan tetap dapat menampung di masa yang akan datang diperlukan, antara lain sebagai berikut:
a. Memanfaatkan lahan dan bangunan yang tersedia secara efisien;
b. Menyediakan rumah yang layak dan ramah lingkungan;
c. Mendorong kawasan perkotaan yang ditata dengan baik (bangunan berkualitas baik, jalan yang dirancang dengan baik, dan ruang terbuka publik yang berkualitas baik);
d. Menjadikan transportasi umum yang baik, layak, dan menjadikan pilihan berjalan kaki dan bersepeda menarik.
Berdasarkan pendekatan tersebut, kota kompak mengambil langkah-langkah agar mampu memberikan manfaat bagi penduduk maupun lingkungan secara global. Visi kota kompak dirancang untuk merevitalisasi kawasan kota yang ada, meningkatkan berjalan kaki dan bersepeda, meningkatkan penggunaan transportasi umum, dan melestarikan ruang hijau terbuka untuk rekreasi. Sementara ini terdapat tiga aspek atau prinsip yang diterapkan di kota kompak, yaitu: bentuk ruang (permukiman kepadatan tinggi dan tidak mengandalkan kendaraan bermotor), karakteristik ruang (mencakup guna lahan campuran, beragam kehidupan, dan identitas jelas), serta fungsi sosial (kehidupan sosial yang adil dan mandiri). Namun menurut  Bibri,  Krogstie,  &  Kärrholm  (2020),  terdapat  enam  prinsip  desain  dan  penerapannya  terhadap  konsep  kota kompak, sebagaimana yang dipaparkan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Prinsip dan Desain Penerapan di Kota Kompak Prinsip Desain Penerapan terhadap Kota Kompak Kekompakan 1. Pengembangan dan pembangunan secara terpusat
2. Berkonsentrasi pada simpul strategis
3. Melengkapi dan mencampur
4. Memperkuat angkutan umum
5. Daerah luar kota untuk pengembangan masa depan
Kepadatan
1. Kepadatan tinggi yang dibangun dalam desain
2. Keberagaman skala objek yang dibangun
3. Distribusi tapak bangunan dengan bangunan yang sering lebih besar
4. Kepadatan lebih besar di simpul strategis
5. Prioritas kepadatan dekat titik pusat strategis
6. Kepadatan tinggi bergandengan dengan penggunaan lahan campuran multidimensi Penggunaan lahan campuran 1. Campuran penggunaan lahan fisik 2. Bauran ekonomi (kegiatan bisnis – produksi – konsumsi)
3. Campuran sosial (perumahan, demografi, gaya hidup)
4. Campuran yang lebih besar dari perumahan, bisnis, dan fasilitas di simpul strategis
5. Penggunaan lahan campuran multidimensi dengan transportasi berkelanjutan
Transportasi 1. Bersepeda dan berjalan kaki
2. Transportasi umum
3. Manajemen mobilitas
4. Peningkatan aksesibilitas melalui perbaikan infrastruktur transportasi umum
5. Transportasi berkelanjutan dengan penggunaan lahan campuran multidimensi dan kepadatan tinggi
6. Struktur jaringan area tautan untuk menghubungkan node utama dari sistem transportasi
7. Jalur terpisah untuk angkutan umum agar waktu perjalanan yang lebih cepat
8. Lebih banyak layanan di sepanjang koridor utama untuk frekuensi yang lebih besar
9. Sistem yang mudah dipahami, aman, dan terjamin
10. Multi-model bepergian untuk mendukung titik pusat penggunaan campuran yang padat Infrastruktur hijau 1. Area hijau dan taman
2. Area hijau dengan kepadatan
3. Perlindungan dan integrasi kawasan alam, pertanian, dan budaya melalui intensifikasi
Intensifikasi
1. Peningkatan populasi
2. Peningkatan pembangunan kembali situs yang dikembangkan sebelumnya
3. Peningkatan pengembangan lahan dan bangunan perkotaan yang sebelumnya belum dikembangkan
4. Peningkatan kepadatan dan keberagaman sub-pusat
5. Investasi dan peningkatan infrastruktur dan layanan transportasi

## Sumber: Bibri et al. (2020)
Lebih  lanjut,  terdapat  karakteristik  konsep  kota  kompak  yang  berasal  dari  beberapa  perspektif,  mencakup  teori perkotaan, teori perencanaan, praktik perencanaan, praktik desain, kebijakan, ketahanan, keberlanjutan, morfologi, teori
kompleksitas, pemikiran sistem, analisis spasial, desain regeneratif, ekonomi. Karakteristik kota kompak dalam beberapa kasus didefinisikan sebagai '3D' seperti yang dikonsepkan oleh Cervero & Kockelman (1997) yaitu kepadatan (populasi dan  pekerjaan),  keragaman  (proporsi  penggunaan  lahan  yang  berbeda,  campuran  vertikal,  kedekatan  dengan penggunaan ritel komersial), dan desain (pola jalan, desain lokasi, dan ketentuan pejalan kaki). Williams et al. (2000) menjelaskan bahwa kepadatan tinggi dan penggunaan lahan campuran akan berpengaruh langsung pada bentuk kota. Intensifikasi ruang lebih berfokus pada upaya mewujudkan kekompakan kota. Karakteristik yang diungkapkan berupa kepadatan  bangunan  dan  penduduk  yang  tinggi, keberagaman  guna  lahan  dan  ketersediaan  fasilitas  layanan  publik, intensifikasi ruang dalam peningkatan penduduk, pembangunan, kepadatan subpusat, dan penggunaan lahan campuran.
Karakteristik  dari  kota  kompak  dapat  mendorong  dan  mempromosikan  pembangunan  berkelanjutan.  Dengan mengurangi jumlah perjalanan, maka akan mempersingkat waktu perjalanan sehingga akan mengurangi penggunaan kendaraan.  Kekompakan  suatu  kota  akan  menjaga  keragaman  pilihan  tempat  kerja  dan  tempat  tinggal,  membatasi hilangnya  area  hijau  dan  alami,  sehingga  nantinya  keberhasilan  konsep  kota  kompak  adalah  hasil  dari  keuntungan aglomerasi lingkungan, ekonomi, dan sosial melalui perencanaan dan pengembangan yang tepat. Karakteristik lebih lanjut terkait kota kompak dapat ditinjau pada Tabel 2.

## Tabel 2. Karakteristik Konsep Kota Kompak Karakteristik Konsep Kota Kompak
1. Kepadatan perumahan dan pekerjaan yang tinggi
2. Penggunaan lahan campuran
3. Kedekatan dengan beragam penggunaan lahan dan ukuran bidang tanah yang relatif kecil
4. Meningkatnya interaksi sosial dan ekonomi
5. Pembangunan berkelanjutan
6. Pembangunan perkotaan yang dibatasi
7. Infrastruktur perkotaan (saluran air dan saluran limbah)
8. Transportasi multimoda
9. Tingkat aksesibilitas yang tinggi
10. Tingkat konektivitas jalan yang tinggi
11. Cakupan permukaan kedap air tingkat tinggi
12. Rasio ruang terbuka rendah
13. Kontrol dan koordinasi perencanaan pengembangan lahan yang kuat
14. Kapasitas fiskal pemerintah yang memadai untuk sarana dan prasarana perkotaan
Sumber: Neuman (2005)

## 2.3 ARGUMEN DALAM KOTA KOMPAK
Dalam  pengembangan  konsep  kota  kompak,  terdapat  argumen-argumen  yang  mendukung  konsep  tersebut  agar berhasil maupun yang tidak mendukung konsep kota kompak tersebut. Argumen-argumen mengenai keberpihakan akan kota kompak dikemukakan oleh Williams et al. (2000), sebagai berikut:
a. Pemusatan  terhadap  fungsi  kawasan  di  perkotaan  akan  mengurangi  waktu  perjalanan  dan  mendukung penggunaan angkutan umum, berjalan kaki, ataupun bersepeda bagi penduduk kota kompak. Kepadatan yang lebih  tinggi  di  kota  akan  meningkatkan  kualitas  kehidupan  perkotaan.  Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  dengan kepadatan yang tinggi, total emisi dan polusi yang dihasilkan kota tersebut berkurang karena penduduk lebih banyak memanfaatkan transportasi umum, berjalan kaki, dan bersepeda. Selain itu, akan membuat lingkungan menjadi lebih baik dan meningkatkan kesehatan penduduk kota;
b. Terbentuknya ikatan sosial antar komunitas masyarakat,merupakan hasil dari kawasan perkotaan yang intensif karena  hilangnya  segregasi  sosial  antar  masyarakat,  sekat-sekat  etnik,  suku,  ras,  bangsa  akan  semakin membaur menyebabkan masyarakat merasa saling memiliki dan keterhubungan;
c. Kota  kompak  akan  mendatangkan  lebih  banyak  orang  untuk  membuat  kota  lebih  hidup  dan  mampu mengembangkan  kegiatan  dan  budaya  di  kota  tersebut.  Penduduk  masuk  dari  berbagai  kota  lain  sehingga budaya dan kegiatan di kota kompak akan semakin beragam;
d. Kota kompak akan memadatkan penggunaan lahan dan mencampurkan penggunaan lahan menjadi lebih efektif sehingga pembangunan di kawasan perdesaan akan berkurang dan menghindari terjadinya urban sprawl .
Selanjutnya,  argumen-argumen  ketidakberpihakan  terhadap  kota  kompak  mengemukakan  kekurangan  dari penerapan konsep tersebut. Selain itu, isi argumen mengenai ketidakberpihakan kota kompak mengemukakan mengenai
masalah yang dihadapi suatu kota jika menerapkan konsep kota kompak. Kota kompak dirasa belum mampu menjadi konsep  kota  yang  menjawab  persoalan  mengenai urban  sprawl (Williams  et  al.,  2000).  Argumen  terhadap ketidakberpihakan tersebut diantaranya adalah:
a. Kota kompak merupakan konsep yang hanya didasari pada sentralisasi atau pemusatan perkotaan, sehingga akan terjadi kepadatan berlebih dan menyebabkan tidak berkembangnya daerah perkotaan di sekitarnya;
b. Semua kemudahan yang ditawarkan oleh konsep kota kompak akan mendatangkan eksodus (migrasi besar) dari kota-kota sekitar ke pusat kota;
c. Di  pusat  kota,  sudah  banyak  penduduk  terbiasa  dengan  kemewahan  dan  penggunaan  kendaraan  pribadi sehingga penerapan konsep kota kompak di daerah yang telah terbangun akan lebih sulit karena harus merubah perilaku kehidupan penduduk kota tersebut;
d. Pusat kota dengan kepadatan yang tinggi akan menyebabkan efek bertetangga yang buruk dan kriminalitas yang meningkat;
e. Terjadinya kebijakan sentris, yaitu pemusatan untuk kegiatan dan pemerintahan sehingga nantinya hanya akan ada satu daerah yang maju dan meninggalkan daerah yang lainnya.
Berdasarkan  argumen-argumen  yang  dikemukakan  oleh  Williams  et  al.  (2000),  kota  kompak  akan  mengalami keberhasilan dan membawa keuntungan bagi penduduknya jika kota tersebut melakukan pemadatan yang efisien dan intensif  melalui  kesesuaian  penggunaan  lahan.  Permukiman – tempat  kerja – tempat  rekreasi  ditempatkan  secara berdekatan. Selain itu, perubahan perilaku penduduk kota dan orientasi terhadap transportasi umum akan mendorong penduduk  kota  untuk  menggunakan  transportasi  umum,  berjalan  kaki,  maupun  bersepeda  sebagai  moda  utama. Dampaknya adalah kemacetan dan kebisingan di pusat kota akan hilang dan kenyamanan penduduk kota akan tetap terjaga. Semakin padatnya pusat kota menimbulkan sikap atau perilaku penduduk yang semakin beragam berdasarkan kegiatan dan budaya yang dibawanya. Namun, kekurangan kota kompak adalah menciptakan kriminalitas yang tinggi karena padatnya penduduk yang berada di pusat kota dan kurangnya pengawasan.

## 2.4 KEBERHASILAN KONSEP KOTA KOMPAK
Keberhasilan konsep kota kompak merupakan hasil dari keuntungan aglomerasi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Keuntungan lingkungan yang diberikan oleh konsep kota kompak adalah mampu menurunkan tingkat penggunaan energi per kapita. Hal tersebut didapatkan dengan kepadatan dan keterjangkauan yang diusung oleh kota kompak sehingga penduduk  akan  menggunakan  transportasi  umum,  berjalan  kaki,  ataupun  menaiki  sepeda  lebih  banyak.  Dengan  hal tersebut efisiensi dari sistem transportasi akan terjadi dan semakin optimal. Selanjutnya, konsumsi energi suatu kota dan polusi yang dihasilkan oleh kota tersebut juga akan berkurang. Lahan perdesaan, pertanian, dan area hijau lainnya akan terlindungi dari pembangunan kota karena tidak terjadinya urban sprawl (Bibri et al., 2020).
Keuntungan  yang  didapatkan  dari  konsep  kota  kompak  dalam  hal  aglomerasi  ekonomi  adalah  efisiensi  ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan peningkatan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Pelayanan publik kota juga semakin membaik karena pengeluaran untuk pemeliharaan infrastruktur perkotaan jalan, fasilitas air, dan lain-lain hanya akan dialokasikan untuk pusat kota. Selanjutnya, kota kompak akan melakukan revitalisasi di pusat kota dengan  promosi  permukiman  padat,  pertokoan,  bisnis,  serta  infrastruktur  dan  fasilitas  yang  mudah  diakses.  Hal  ini dilakukan kota kompak juga untuk mendukung layanan dan bisnis lokal dengan cara menyediakan atau menghadirkan konsumen, pekerja, ataupun investor untuk kegiatan bisnis di pusat kota tersebut. Selain menyediakan konsumen, konsep kota  kompak  juga  meningkatkan  kemungkinan  pekerja  untuk  menemukan  macam  pekerjaan  yang  sesuai  dengan keterampilan yang dimiliki, sehingga pekerja akan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi, ketersediaan fasilitas layanan yang lebih baik, dan kontak sosial yang aman. Dengan jumlah penduduk atau pekerja yang memadati pusat  kota,  kedekatan  antara  pekerja  dan  tempat  kerja  juga  akan  tercipta.  Kota  kompak  akan  memperluas  dan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas transportasi umum sehingga nantinya penduduk dari kota lain akan melakukan commuting dan meningkatkan ekonomi kota tersebut.
Kota kompak juga memberikan keuntungan terhadap kehidupan sosial bagi penduduk kota. Sisi kehidupan sosial yang ditekankan oleh kota kompak yaitu dengan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik melalui interaksi sosial dan budaya yang  dibangun  oleh pemadatan  dan  penggunaan  lahan  campuran.  Penduduk  dapat meningkatkan kesetaraan sosial melalui akses yang lebih baik ke layanan dan fasilitas yang disediakan oleh kota kompak. Layanan dan fasilitas tersebut didesain  dengan  sifat  yang  lebih  fleksibel  dalam  bentuk  campuran  dan  keterjangkauan  yang  lebih  mudah.  Karena keterjangkauan antara fasilitas, layanan, amenitas, tempat kerja, ruang publik, dan transportasi umum, penduduk memiliki
kesempatan untuk berjalan kaki dan bersepeda sehingga kota kompak mampu mengurangi kejahatan dan memberikan rasa aman tanpa melalui pengawasan.
I nteraksi sosial dan budaya yang  lebih  baik  menciptakan konsep  “tumbuh  bersama”  antar  penduduk  melalui  rasa memiliki dan keterhubungan (Williams et al., 2000). Hal ini dapat meningkatkan kelayakan huni dalam stabilitas sosial dan budaya hingga rekreasi dari penduduk di kota kompak. Kesehatan psikologis dan fisik penduduk juga didukung dalam konsep kota kompak. Penduduk diajak untuk mampu mengakses ke ruang terbuka dengan menjangkau tujuan berjalan kaki di lingkungan sekitar. Konsep kota kompak juga digagas untuk memperbaiki segregasi ruang yang terjadi (Bibri et al., 2020). Segregasi ruang sosial pada hakikatnya merupakan pembentukan sekat-sekat ruang atau pengelompokan yang berasal  dari  keragaman  kondisi  berdasarkan  etnik,  bangsa,  dan  profesi  penduduk  saat  ini  serta  mekanisme  yang mempengaruhi perubahannya. Kota kompak akan menjalin hubungan fisik dan menjembatani hambatan-hambatan sosial antar etnik, bangsa, dan profesi yang terjadi melalui kepadatan dan penggunaan lahan yang beragam sehingga penduduk dapat menempati ruang tanpa terkecuali dan tanpa pengelompokan (Bibri et al., 2020). Maka dari itu, timbul perasaan aman,  nyaman,  dan  terjamin  yang  diberikan  oleh  kota  kompak  terhadap  penduduk  kota,  kemudian  mendatangkan penduduk lainnya untuk bermigrasi dan menjadikan kota tersebut lebih padat.

## 2.5 KONSEP KOTA KOMPAK DI KOTA AMSTERDAM, BELANDA
Kebijakan kota kompak yang diterapkan di Kota Amsterdam pada awal 1980-an memiliki dua tujuan (Le Clercq & Bertolini, 2003), yaitu membangun dalam dan di pinggir kota serta menciptakan bangunan dengan kepadatan tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan jumlah penduduk Kota Amsterdam dan menciptakan pasar yang lebih besar untuk layanan dan fasilitas publik seperti toko, kegiatan rekreasi, kegiatan budaya di kota, terutama di pusat bersejarahnya. Sala satu  kebijakan  yang  diimplementasikan  adalah  untuk  membangun  lebih  banyak  rumah  di  Kota  Amsterdam  untuk mempromosikan  penggunaan  moda  transportasi  selain  mobil.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Bertolini  dan  Clercq, kebijakan ini berhasil dalam dua hal, yaitu jumlah penduduk meningkat dan kota ini menjadi tempat yang menarik untuk ditinggali.  Periode  inilah  yang  menjadikan  Kota  Amsterdam  sebagai  pionir  dalam  kebijakan  kota  kompak,  yang menghasilkan pembalikan tren penurunan jumlah penduduk setelah turun dari lebih dari 850.000 menjadi kurang dari 700.000 antara tahun 1965 dan 1985, jumlah penduduk terus pulih dan diproyeksikan akan meningkat di atas 800.000 dalam lima tahun ke depan.
Prioritas perencana di kota Amsterdam adalah untuk mempertahankan pusat kota sebagai jantung hijau, penyediaan stok rumah, infrastruktur, dan tipe gedung dengan menerapkan prinsip jarak yang lebih pendek. Amsterdam menerapkan konsep kekompakan dengan memperhatikan komponen-komponen berikut (Hines-Elzinga, n.d.).

## 2.5.1 Koridor Yang Terhubung
Sistem transportasi yang dimiliki oleh kota Amsterdam dikonsepkan dengan matang. Kereta api menghubungkan Kota Amsterdam ke perdesaan Belanda dan ke seluruh Eropa. Trem dalam kota menyediakan transportasi antarkota yang murah dan cepat. Namun, bentuk utama pergerakan sehari-hari di dalam kota kompak adalah sepeda. Sepeda merupakan solusi  untuk menciptakan kota  kompak yang  tenang  dan  ramah  lingkungan  untuk  sistem  jalan  kecil.  Bersepeda  juga merupakan  cara  sempurna  untuk  menikmati  lanskap  perkotaan.  Seperti  disebutkan  di  atas,  jalan-jalan  dalam hubungannya dengan taman-taman Amsterdam yang bertindak sebagai koridor penghubung di dalam kota.

## 2.5.2 Taman Lingkungan dan Pelestarian
Ruang publik di pusat kota sudah banyak dimanfaatkan, sehingga kebutuhan ruang publik di lingkungan lebih banyak dibutuhkan oleh masyarakat Kota Amsterdam. Taman lingkungan memberikan manfaat bagi penduduk kota kompak untuk kebersamaan  dan  mengurangi  segregasi sosial.  Setelah Perang  Dunia  II,  sejumlah  besar  taman  bermain lingkungan (sekitar 860) dibangun di Kota Amsterdam. Taman dianggap cocok untuk ditempatkan di mana pun ruang tersedia. Taman akan menciptakan area kecil yang sempurna untuk  warga setempat. Meskipun ruang secara individual kecil, efeknya terhadap kota secara keseluruhan sangat besar (Hines-Elzinga, n.d.). Ini tidak hanya diperlukan bagi orang-orang untuk menghabiskan waktu, bertemu, dan bersantai, tetapi juga untuk membuat Kota Amsterdam lebih hijau. Upaya dilakukan untuk menciptakan lebih banyak ruang untuk fungsi perumahan, lebih banyak ruang untuk fasilitas, lebih banyak ruang untuk alternatif mobil, udara yang lebih bersih, mengurangi gangguan kebisingan, lalu lintas yang lebih aman, dan pada akhirnya  mencapai  kota  yang  inklusif.  Sama  pentingnya  dengan  taman  besar,  taman  lingkungan  juga  memberikan manfaat bagi penduduk kota kompak untuk kebersamaan dan mengurangi segregasi sosial.
Taman dan pelestarian di Kota Amsterdam juga dirancang untuk penggunaan pada masa sekarang dan masa depan. Pada tahun 1866, Kota Amsterdam merancang sebuah rencana yang menyerukan taman besar di ujung kota. Taman- taman di Kota Amsterdam menawarkan penyegaran dari hiruk-pikuk kota, dimulai dari area hijau kecil yang ditanami pohon dan bunga, hingga taman besar dengan hiburan, area piknik, fasilitas olahraga, fitur air, jalur hiking, dan jalur untuk pengendara sepeda. Salah satu taman yang terbesar dan terkenal di Amsterdam adalah Taman Vondel. Taman Vondel mampu mendatangkan sekitar 8 juta pengunjung setiap tahun dan merupakan tujuan yang sangat populer bagi penduduk setempat untuk jogging , berjalan-jalan dengan hewan peliharaan, atau hanya menikmati pemandangan. Pemerintah kota Amsterdam turut mengelola ruang publik dengan hati-hati untuk memungkinkan keragaman kegiatan yang lebih besar dan jumlah orang yang terus bertambah.

## 2.5.3 Civic, Downtown, and Social Space
Untuk menjaga keseimbangan dalam populasi, Kota Amsterdam juga memastikan orang-orang berpenghasilan rendah dapat  tinggal  dalam  kota.  Kota  Amsterdam  telah  mengambil  tindakan  untuk  penyediaan  perumahan  yang  cukup, terjangkau,  dan  berkelanjutan.  Dalam  wilayah  metropolitan  Amsterdam,  Kota  Amsterdam  bekerja  sama  dengan  kota lainnya untuk memenuhi persyaratan signifikan untuk ruang hidup tambahan. Selain perumahan menengah dan mahal, setiap kawasan juga harus mencakup perumahan yang terjangkau, baik untuk sewa maupun kepemilikan.
Ruang  publik  sebagai  tempat  kehidupan  di  Kota  Amsterdam  sangat  berkembang  pesat.  Populasi  kota meningkat sekitar 11.000 per tahunnya. Ruang publik di Kota Amsterdam dibangun untuk mendukung dinamika kota agar mampu menampung penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Pusat kota dan ruang publik dipelihara dan dikelola dengan standar yang tinggi dan menjadi tugas bersama, sehingga penduduk kota akan mendapatkan manfaat sosial yang diberikan oleh pengembangan kota kompak.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penerapan konsep kota kompak berkelanjutan jika dilakukan di Indonesia dengan  karakteristik  pemadatan  dan  pencampuran  guna  lahan.  Penelitian  ini  menggunakan literature  review , menggunakan  kerangka  naratif  melalui  tinjauan  dari  hasil  penelitian  serta  tulisan-tulisan  yang  telah  diterbitkan sebelumnya. Model kota kompak dan kontribusinya terhadap tiga tujuan keberlanjutan akan dilihat, serta manfaat, konflik, dan pertentangan yang dimiliki oleh kota kompak sebelum diterapkan di Indonesia akan didiskusikan. Kota Amsterdam diambil sebagai  pembanding dan  fokus  pada  kondisi  eksisting.  Selanjutnya,  dilihat  bagaimana  kota  tersebut  di masa sekarang, hal apa yang telah direalisasikan, dan implementasi rencana berdasarkan strategi yang sesuai dengan konsep kota kompak yang berkelanjutan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dilihat  dari  keuntungan  yang  diberikan  oleh  penerapan  kota  kompak,  dipahami  bahwa  kota  yang  padat  akan mengurangi  perjalanan  dan  membuat  transportasi  umum  menjadi  pilihan  yang  menarik  bagi  masyarakat.  Dalam penerapan  kota  kompak  di  Indonesia  seringkali  disalah  artikan  sebagai  penerapan Central  Business  District (CBD). Bahkan, konsep kota kompak sering dirasa sebagai penyelesaian dari masalah transportasi sehingga akan membentuk sistem transportasi yang terkonsentrasi pada simpul-simpul. Prinsip kekompakan akan memberikan kehidupan kota yang mampu  menarik  lebih  banyak  penduduk  sehingga  menciptakan  rasa  aman  dan  nyaman.  Dalam  adaptasi  penerapan konsep kota kompak juga perlu melihat bagaimana konsep kota kompak mengutamakan manusia daripada mobil dan moda transportasi lainnya. Namun, tidak semua konsep kota kompak dapat berlaku untuk semua kota dan metropolitan (OECD, 2012). Hal ini didasari dari keunikan tiap kota untuk dipertimbangkan dan juga perlu adanya antisipasi dampak dari  penerapan  kota  kompak  tersebut.  Untuk  mengadopsi  ide  atau  konsep  dari  luar  negeri,  keberhasilan  adaptasi kebijakan lebih mungkin dicapai jika konsisten dengan ideologi politik yang dominan di negara yang akan diterapkan (Robertson,  1991)  sehingga  kesamaan  ideologis  antarnegara  menjadi  faktor  kunci  untuk  terjadinya  adopsi  dan perpindahan ide atau konsep. Selain itu, sumber daya ekonomi juga merupakan kendala penting lainnya bagi negara yang terlibat  dalam  perpindahan  kebijakan  karena  implementasi  membutuhkan  biaya  (Gunawan,  2006).  Banyak  aspek termasuk  dalam  perencanaan  kota  dan  pembangunan  kota  di  Indonesia  yang  dipengaruhi  oleh  pemikiran  Belanda. Konsep tata kota, peraturan zonasi, dan kode bangunan misalnya, diadopsi dari aturan Belanda dan masih digunakan hingga  saat  ini  di  banyak  kota  di  Indonesia.  Pengaruh  dan  keterlibatan  perencana  Belanda  juga  terlihat  jelas  dalam penyusunan konsep awal Jakarta Metropolitan Area (JMA). Hubungan dan pengaruh membuat perpindahan ide atau konsep dari Belanda seharusnya lebih mudah untuk diadopsi di Indonesia.
Kebijakan konsep kota kompak yang terdapat di Kota Amsterdam melalui karakteristik densifikasi atau pemadatan menyebabkan  perkembangan  kota  menjadi  lebih  terpusat.  Konsep  kota  kompak  di  Amsterdam  mampu  menawarkan banyak fungsi dalam satu kawasan. Hal ini memungkinkan penduduk untuk tinggal, bekerja, belajar, maupun rekreasi dalam satu kawasan. Selain itu, konsep kota kompak di Kota Amsterdam juga mendukung untuk menyediakan jalan yang lebih menarik dan aman. Keterjangkauan dan keamanan di jalan akan mengurangi ketergantungan penduduk terhadap kendaraan pribadi dan beralih menggunakan sepeda sehingga konsep kota kompak di Amsterdam mampu mengurai kemacetan dan emisi karbon yang dihasilkan. Melihat bagaimana Kota Amsterdam merancang ruang publik lingkungan yang dinamis seperti jaringan jalan, jalur pejalan kaki, dan menetapkan taman menjadi sangat penting.
Dengan adaptasi karakteristik dan konsep kota kompak dari Kota Amsterdam, kepadatan guna lahan campuran di Indonesia  dapat  dikelola  untuk  menghasilkan  keuntungan  yang  berkelanjutan.  Namun,  penerapannya  di  Indonesia seringkali dihadapi dengan serangkaian isu dan hambatan. Isu dan hambatan yang dihadapi di Indonesia diantaranya:

## a. Tingginya tingkat urbanisasi
Konsep kota kompak yang telah diterapkan di Kota Amsterdam bertujuan untuk meningkatkan jumlah penduduk di pusat kota karena terjadinya penurunan jumlah penduduk di pusat kota. Lain halnya jika diterapkan di Indonesia, jumlah penduduk  yang  terpusat  di  pulau  Jawa  dengan  tingkat  urbanisasi  yang  tinggi  menimbulkan  sedikit  ruang  untuk pertumbuhan penduduk di pusat kota. Urbanisasi juga bisa disebabkan oleh pertumbuhan kota yang cepat dan tidak terencana. Hal tersebut mengakibatkan infrastruktur yang buruk seperti tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman informal, permasalahan air, sanitasi, dan transportasi, yang akan memperluas daerah perkotaan menjadi tidak teratur. Perubahan populasi tersebut menyebabkan perubahan lain dalam penggunaan lahan, aktivitas ekonomi, dan budaya. Secara historis, urbanisasi telah dikaitkan dengan transformasi ekonomi dan sosial yang signifikan.

## b. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi
Konsep kota kompak di Kota Amsterdam juga didukung oleh kebijakan manajemen lalu lintas yang berpihak pada kendaraan  tidak  bermotor  dan  angkutan  umum.  Pembatasan  kepemilikan  mobil  pribadi  merupakan  respon  terhadap peningkatan lalu lintas. Namun, pendekatan yang dilakukan oleh banyak kota di Indonesia berusaha mengakomodasi kendaraan  pribadi  sangat  kontras  dengan  pendekatan  di  Amsterdam.  Penekanan  utama  dari  kebijakan  dan  praktek transportasi perkotaan di Indonesia telah lama tertuju pada upaya untuk meningkatkan arus lalu lintas dan bukan pada angkutan  umum  dan  transportasi  tidak  bermotor.  Selain  itu,  Indonesia  juga  memiliki  harga  bahan  bakar  kendaraan bermotor  terendah  di  antara  negara-negara  Asia  (Dreesbach  &  Wessels,  1992).  Akibatnya,  penggunaan  kendaraan pribadi semakin meningkat dikarenakan jaringan jalan yang terus berkemban. Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi juga berkembang menyebabkan mobilitas penduduk semakin tinggi.
Di Indonesia, kenaikan kepemilikan kendaraan pribadi dirasa sulit untuk dihindari. Meningkatnya jarak tempuh dan meningkatnya populasi kendaraan bermotor di beberapa kota besar bergantung pada pertumbuhan ekonomi di kota-kota tersebut yang menarik orang untuk datang ke sana. Akibatnya, area perumahan kemudian menyebar ke daerah pinggiran, menyebabkan jarak  tempuh yang  lebih  jauh  dari  rumah  ke  daerah  tujuan  (bekerja,  sekolah,  pertokoan,  rekreasi,  dll). Sementara itu, peningkatan pendapatan per kapita juga meningkatkan daya beli kendaraan bermotor pribadi. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa perencanaan kota, penataan bangunan, serta desain lanskap tidak sesuai dengan transportasi  non  kendaraan  bermotor,  bahkan  mendorong  penggunaan  kendaraan  bermotor.  Aspek-aspek  tersebut, dikombinasikan  dengan  buruknya  layanan  transportasi  umum  dan  buruknya  perencanaan  kota,  kemudian  memicu peningkatan penggunaan kendaraan bermotor di beberapa kota besar di Indonesia.
c. Ketidakpuasan regulasi atau kebijakan dan lemahnya penegakan hukum
Di Kota Amsterdam terdapat kebijakan untuk mendorong pola penggunaan lahan menjadi semakin berorientasi pada angkutan umum. Dalam penerapannya di Indonesia, konsep kota kompak dengan pemadatan dan penggabungan guna lahan  belum  memiliki  kebijakan  yang  komprehensif.  Kebijakan  tersebut  baru  diterapkan  di  beberapa  kota  besar, diantaranya Jakarta, untuk mendukung penggunaan lahan berorientasi pada angkutan umum. Diperlukan regulasi atau kebijakan yang menjadi pedoman di tiap kota untuk menerapkan konsep kota kompak sesuai dengan karakteristik kotanya masing-masing.  Lebih  lanjut, regulasi  atau  kebijakan  tersebut  juga  diharuskan  mengikat  dan  memiliki  ketegasan  dari penegak  hukum.  Hal  tersebut  dimaksudkan  agar  tidak  terjadi  kesalahgunaan dalam  pemberian  izin  guna lahan  yang diperbolehkan. Selain itu, keterpaduan regulasi yang berlaku juga diperlukan untuk penyamarataan pembangunan yang terjadi agar tidak adanya tumpang tindih kepentingan dalam pembangunan.
d. Perbedaan preferensi, kebudayaan, perilaku dan kesenjangan sosial
Dalam  studi  perbandingan  budaya  yang  dilakukan  oleh  Hofstede  (1984),  dikatakan  bahwa  orang  Belanda  sulit menerima ketidaksetaraan sosial sehingga sulit untuk menilai status sosial orang Belanda hanya dari penampilan fisik mereka. Masyarakat Belanda, siapapun mereka, akan tinggal di rumah dengan tipe yang sama (rumah deret) dan tidak menjadi masalah. Selain itu, sepeda telah menjadi kendaraan bagi semua kalangan. Hal tersebut juga didukung karena perbedaan pendapatan yang tidak terlalu besar sehingga hanya ada sedikit perbedaan dalam cara hidup masyarakat Belanda.  Tinggal  di  rumah  kecil  atau  menggunakan  sepeda  hanyalah  sebuah  pilihan  bagi  penduduk  Belanda  dan kebanyakan orang melakukan hal tersebut karena fungsional dan efisien, bukan karena tidak mampu membeli yang lebih baik. Sedangkan dalam kasus Indonesia, terdapat perbedaan preferensi dan pola pikir masyarakat. Perbedaan tersebut mengenai pemahaman kota kompak yang selanjutnya mempengaruhi kesiapan penduduk dalam menghadapi konsep kota kompak yang lebih padat. Diperlukan kesiapan dan ketegasan pemerintah dalam mendefinisikan visi dan misi bentuk kota kompak kepada masyarakat. Jika kota-kota di Indonesia melakukan pemadatan guna lahan, maka akan memiliki kecenderungan  untuk  beberapa  kota  besar  terus  tumbuh  menjadi  lebih  besar  lagi,  kemudian  membentuk  kota metropolitan. Pertumbuhan kota-kota lebih lanjut akan menimbulkan masalah dalam manajemen perkotaan, keuangan, dan penyediaan layanan. Di sisi lain, kota-kota kecil yang tumbuh di sekitar pusat kota tidak dapat berdiri sendiri. Mereka mengalami kekurangan infrastruktur dan pelayanan perkotaan, masalah transportasi perkotaan, degradasi lingkungan, daerah  kumuh,  polusi  industri,  dan  inefisiensi  dalam  penggunaan  lahan  perkotaan,  serta  buruknya  akses  terhadap perumahan bagi para migran baru. Lebih jauh lagi, masalah ini juga perlu dipertimbangkan dari perspektif yang lebih luas sebagai aspek masalah lingkungan global.
Jelas bahwa hanya dengan meningkatkan kepadatan dan pencampuran penggunaan lahan, tidak secara otomatis akan menghasilkan konsep kota kompak yang berhasil. Perlu diperhatikan hal-hal seperti keamanan, efisiensi biaya dan energi, serta keindahan dan kenyamanan, juga perlu diperhatikan kekompakan lingkungan binaan termasuk bangunan, infrastruktur,  dan  daerah  sekitarnya.  Infrastruktur  berkualitas  tinggi  perlu  disediakan:  transportasi  umum  yang  harus dikelola dengan baik, terjangkau, dan dapat diandalkan; polusi suara dan udara harus dipertahankan pada standar yang dapat  diterima;  layanan  dasar  seperti  air,  drainase,  dan  listrik  perlu  disediakan;  dan  tingkat  fasilitas  umum  seperti perawatan kesehatan dan pendidikan harus sesuai dengan jumlah penduduk kota yang tinggi. Lebih jauh lagi, lingkungan perkotaan  harus  dijaga  agar  tetap  bersih,  aman,  dan  layak  huni.  Jika  melihat  dari  strategi  Kota  Amsterdam  dalam menerapkan konsep kota kompak, kota-kota di Indonesia harus mampu membangun taman-taman besar dan taman- taman  skala  lingkungan  untuk  dapat  digunakan  oleh  penduduk  dalam  mencapai  keuntungan  sosial  dan  keuntungan lingkungan. Taman-taman akan difungsikan sebagai downtown dan tempat berkumpul sehingga mal bukan lagi sebagai tempat untuk rekreasi.
Di sebagian besar kota-kota di Indonesia, terdapat kecenderungan berkembangnya desain dari pembangunan yang berorientasi  untuk  akses  kendaraan  pribadi.  Banyak  perumahan,  perkantoran  atau  kompleks  pertokoan  abru  yang dibangun pada dekade ini ditargetkan untuk kelas menengah dan memiliki desain yang didasarkan pada akses kendaraan pribadi daripada orientasi angkutan umum. Kota-kota ini berisiko membangun bencana lalu lintas ke dalam struktur kota. Hal ini disebabkan kepadatan penduduk masih terlalu tinggi untuk dapat mengatasi banyaknya mobil pribadi tetapi desain kota yang memiliki keberpihakan terhadap kendaraan pribadi cenderung mempersulit penyediaan fasilitas angkutan umum dan kendaraan nonbermotor. Akibatnya, keuntungan ekonomi dalam hal efisiensi waktu tempuh yang diharapkan dari penerapan kota kompak tidak dapat terjadi. Penerapan kota kompak di Indonesia harus diadopsi secara bijak dengan kepaduan regulasi atau kebijakan dan memperkuat penegakan hukum. Selain itu, kota-kota juga harus menetapkan tujuan dan visi yang jelas agar preferensi penduduk terhadap konsep kota kompak sama.

## 5. KESIMPULAN
Definisi kota kompak memang kompleks karena bagi sebagian orang konsep kota kompak dianggap abstrak dan tidak memiliki acuan baku. Kota kompak adalah model pembangunan perkotaan yang berfokus pada intensifikasi perkotaan, menetapkan batas pertumbuhan perkotaan, mendorong pembangunan serba guna, dan menekankan peran angkutan umum  serta  kualitas  perkotaan.  Dengan  demikian,  penulis  dapat  mengatakan  bahwa  kota  kompak  adalah  model perkotaan dengan intensitas kepadatan tinggi, tipe penggunaan lahan campuran, serta transportasi publik yang efisien dan intensif. Secara umum, karakteristik kota kompak diturunkan dari beberapa perspektif, antara lain teori perkotaan, teori  perencanaan,  praktik  perencanaan,  praktik  desain,  kebijakan,  ketahanan,  keberlanjutan,  morfologi,  teori kompleksitas, pemikiran sistem, analisis spasial, desain regeneratif, dan ekonomi.Dengan definisi-definisi tersebut, ciri- ciri kota kompak meliputi kepadatan penduduk, sistem transportasi publik, aksesibilitas terhadap pelayanan publik dan
lingkungan,  serta  kapasitas  fiskal  yang  memadai.  Jadi,  prinsip-prinsip  yang  ditetapkan  oleh  kota  kompak  adalah kekompakan,  kepadatan,  penggunaan  lahan  campuran,  transportasi,  infrastruktur  hijau,  dan  intensifikasi.  Dengan demikian, semakin signifikan prinsip perkotaan, semakin besar manfaat kehidupan perkotaan untuk menarik lebih banyak penduduk bermigrasi ke pusat kota.
Kota yang kompak memberikan manfaat baik bagi kota itu sendiri maupun secara global. Fitur kota kompak dapat dibagi  menjadi  tiga,  yaitu  lingkungan,  ekonomi,  dan  sosial.  Keistimewaan  yang  diberikan  oleh  kota  kompak  akan membawa lebih banyak penduduk untuk penggunaan lahan yang efektif melalui pemadatan, penggunaan lahan campuran di simpul-simpul strategis, dan pusat kota yang direvitalisasi dengan basis pengguna dan fasilitas transportasi yang lebih baik. Keistimewaan yang diberikan oleh kota kompak tidak lepas dari argumentasi yang mendukung atau menentang berkembangnya konsep kota kompak di suatu wilayah. Argumen pendukung kota kompak adalah untuk mengurangi polusi dan emisi gas untuk kepentingan global. Selain itu, argumen kota kompak juga menyoroti konsep berkelanjutan dengan memadatkan dan mencampur penggunaan lahan sehingga kawasan perdesaan tetap terjaga dan terhindar dari urban sprawl .  Selanjutnya,  argumentasi  ketidakberpihakan  menganggap  bahwa  kota  kompak  tidak  dapat  menyelesaikan masalah urban  sprawl karena  kota  kompak  akan  membawa  eksodus  sehingga  lahan  kota  tidak  dapat  menampung penduduk tersebut.
Berdasarkan hubungan dekat dan historis antara Indonesia dan Belanda, kedua negara memiliki banyak kesamaan aspek, termasuk perencanaan kota dan pembangunan kota di Indonesia yang dipengaruhi oleh Belanda. Konsep tata kota, peraturan zonasi, dan peraturan bangunan diadopsi dari peraturan Belanda dan masih digunakan di banyak kota di Indonesia.  Pengaruh  dan  keterlibatan  perencana  Belanda  juga  terlihat  dalam  konsep  awal  Jabotabek  (Kawasan Metropolitan Jakarta) dan Kebayoran Baru di Jakarta Selatan. Kisah panjang tentang hubungan dan pengaruh yang ada mengartikan bahwa transfer ide dari Belanda lebih mudah diadopsi di Indonesia. Kota Amsterdam berupaya memadatkan kualitas  hidup  penduduknya  dan  kualitas  perkotaan  kota.  Konsep  kota  kompak  belum  dapat  diterapkan  di  Indonesia karena beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi di Indonesia, diantaranya adalah tingkat urbanisasi yang tinggi, tingkat penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi, inkoherensi regulasi, dan lemahnya penegakan hukum. Selain itu, perbedaan preferensi, budaya, perilaku, dan ketimpangan sosial juga mempengaruhi pola pikir dan kesiapan penduduk menghadapi konsep kota kompak. Penerapan kota kompak di Indonesia harus diadopsi secara bijak dengan kepaduan regulasi dan memperkuat penegakan hukum. Selain itu, kota-kota juga harus menetapkan tujuan dan visi yang jelas agar preferensi penduduk terhadap konsep kota kompak sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Bibri, S. E., Krogstie, J., & Kärrholm, M. (2020). Compact City Planning and Development: Emerging Practices and Strategies for Achieving the Goals of Sustainability. Developments in the Built Environment , 4 . https://doi.org/10.1016/j.dibe.2020.100021 Cervero, R., & Kockelman, K. (1997). Travel Demand and The 3Ds: Density, Diversity, and Design. Transportation Research Part D: Transport and Environment , 2 (3), 199 – 219. https://doi.org/10.1016/S1361-9209(97)00009-6 Dempsey, N. (2010). Revisiting the Compact City? Built Environment , 36 (1), 5 – 8. https://doi.org/10.2148/benv.36.1.5 Department for Communities and Local Government. (2000a). Our Towns and Cities: The Future - Delivering an Urban Renaissance . London: Department for Communities and Local Government.
Department  for  Communities  and  Local  Government.  (2000b). Planning  Policy  Guidance  3:  Housing .  London:  Department  for Communities and Local Government.
Department  for  Communities  and  Local  Government.  (2001). Planning  Policy  Guidance  13:  Transport .  London:  Department  for Communities and Local Government.
Dreesbach, F., & Wessels, G. (1992). Jakarta Mass Transit System Study . Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).
Ellis, W. R. (1975). Reviewed Work: Compact City: A Plan for a Liveable Urban Environment. Contemporary Sociology , 4 (4), 447 – 448. https://doi.org/10.2307/2062417 Gunawan, D. (2006). The Idea of Compact City and Its Relevance to the Current Urban Development in Indonesia: A Reflection From The  Netherlands  Experiences .  Thesis,  Department  of  Regional  and  City  Planning,  Institut  Teknologi  Bandung,  Bandung, Indonesia & Department of Environmental and Infrastructure Planning, University of Groningen, Groningen, Netherlands.
Hines-Elzinga, S. (n.d.). Amsterdam, NL . Diakses dari:
https://depts.washington.edu/open2100/Resources/1_OpenSpaceSystems/Open_Space_Systems/Amsterdam.pdf Hofstede,  G.  (1984). Culture′s Consequences:  International  Differences  in  Work-Related  Values  (Cross  Cultural  Research  and Methodology) . Beverly Hills: Sage.
Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities . New York: Random House.
Le Clercq, F., & Bertolini, L. (2003). Achieving Sustainable Accessibility: An Evaluation of Policy Measures in the Amsterdam Area. Built Environment , 29 (1), 36 – 47. https://doi.org/10.2148/benv.29.1.36.53949
Neuman,  M.  (2005).  The  Compact  City  Fallacy. Journal  of  Planning  Education  and  Research , 25 (1),  11 – 26. https://doi.org/10.1177/0739456X04270466 OECD. (2012). Compact City Policies: A Comparative Assessment . Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264167865- en Robertson,  D.  B.  (1991).  Political  Conflict  and  Lesson-Drawing. Journal  of  Public  Policy , 11 (1),  55 – 78. https://doi.org/10.1017/S0143814X00004931
Russo, A., & Cirella, G. T. (2018). Modern Compact Cities: How Much Greenery Do We Need? International Journal of Environmental Research and Public Health , 15 (10). https://doi.org/10.3390/ijerph15102180 Williams,  K.,  Burton,  E.,  &  Jenks,  M.  (2000). Achieving  Sustainable  Urban  Form .  London:  Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203827925