## RELOKASI IBU KOTA NEGARA : LESSON LEARNED DARI  NEGARA LAIN RELOCATION OF CAPITAL CITY : LESSON LEARNED FROM OTHER COUNTRIES
Nyimas Latifah Letty Aziz
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
nyimas.letty@gmail.com
Diterima: 20-5-2019 Direvisi: 26-10-2019 Disetujui: 26-10-2019

## ABSTRACT
This article aims to describe and analyse the impact of relocation of capital city based on the lesson learned from other countries. In addition, this article also aims to mapping the issues related to the impacts of relocation. This article used the primary and secondary sources from newspapers, books, internet, etc. The relocation of capital city has been carried out by several countries. Some of them have succeeded to relocate their capital cities and have positive impact on economic growth and improving the capacity building of government. However there are also the relocation of capital cities have not a positive impact on economic growth. In this case, the government has to consider carefully the impact of relocation not only the impact for old capital city but also the impact for the new one.
Keywords : relocation, capital city, lesson learned from others countries, positive impact, negative impact

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis tentang rencana relokasi ibu kota negara ditinjau dari pengalaman negara-negara lain. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memetakan persoalan ter- kait dengan dampak yang muncul akibat dari rencana relokasi ibu kota negara. Penulisan artikel ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang berasal dari koran, buku, media internet, dan sebagainya.  Relokasi ibu kota sudah dilakukan oleh beberapa negara. Ada beberapa negara yang berhasil merelokasi ibu kota negaranya dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kinerja pemerintahannya tetapi ada pula negara yang berhasil merelokasi namun tidak memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi baik di tempat baru maupun lama. Tentunya pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dampak dari relokasi ibu kota negara baik bagi ibu kota lama yang ditinggalkan dan dampak relokasi terhadap ibu kota  yang baru.
Kata kunci : relokasi, ibu kota negara, pembelajaran negara lain, dampak positif, dampak negatif
https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.827 2087-2119 / 2502-566X ©2019 Jurnal Kajian Wilayah. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Accreditation Number (RISTEKDIKTI): 34/E/KPT/2018
Jurnal Kajian Wilayah 10 (2019) 37-64

## JURNAL KAJIAN WILAYAH
p-ISSN: 2087-2119 e-ISSN: 2502-566x

## PENDAHULUAN
Rencana pemerintah untuk merelokasi ibu kota negara (IKN) menjadi topik yang hangat dibicarakan saat ini. Pasca pengumuman hasil pemilihan langsung presiden dan wakil presiden (pilpres) Republik Indonesia, pada akhir April 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyampaikan hasil kajian tentang relokasi (pemindahan) ibu kota negara melalui rapat terbatas kabinet. Pengumuman Bappenas ini mendapatkan respon pro dan kontra dari beberapa pihak terkait dengan rencana relokasi IKN tersebut.
Sebenarnya, wacana relokasi IKN sudah ada sejak zaman kolonial Belanda melihat pada kondisi Jakarta saat itu (1906). Posisi  geografis  Jakarta  yang  berada  di daerah pantai yang rendah menyebabkan wabah penyakit menular seperti malaria dan diare kerap kali terjadi pada masa tersebut. Hasil studi dari HF Tillema, ahli kesehatan lingkungan yang bertugas di Semarang, menyimpulkan bahwa kota-kota pelabuhan di pantai Jawa cenderung tidak sehat, termasuk Batavia. Pada saat itu pilihan untuk merelokasi ibu kota pemerintahan adalah ke Surabaya dan Bandung. Kemudian Tillema mengusulkan Bandung sebagai ibu kota Hindia Belanda yang baru untuk menggantikan posisi Batavia. Namun, gagasan ini kurang mendapatkan dukungan Volksraad (Ragam Budaya Sosial, 2019) .
Meski sempat mendapatkan penolakan, pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal JP Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) kebijakan ini akhirnya disetujui dan mulai diimplementasikan. Lahan seluas
27 hektar  disiapkan menjadi kawasan pusat pemerintahan sipil. Kantor-kantor pemerintahan dan swasta mulai dipindahkan secara bertahap ke Bandung, seperti Kantor Pertambangan dan Energi (1924), gedung Geologisch Laboratorium (1928), Gedung Pensiun (1940), Perum Bio Farma (1923), Kantor Pos Besar (1928), dan Kantor Pusat Kereta Api (1928). Namun, dari perencanaan tersebut pemerintah Hindia Belanda hanya menyelesaikan dua bangunan, yaitu Departement Verker en Gemeentewerken (1920) dan Hoofdbureu Post Telegraf en Telefoon (1920). Sedangkan 12 bangunan lainnya yang semula telah direncanakan belum sempat dibangun karena pemerintah Hindia Belanda mengalami resesi. Akibatnya, proyek relokasi ibu kota ke Bandung tidak terlaksana. (Ragam Budaya Sosial, 2019) .
Relokasi IKN terus berlanjut. Namun, alasan relokasi tidaklah terkait  dengan  persoalan  geografis  dan lingkungan, tetapi lebih kepada alasan keamanan negara. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia melakukan relokasi IKN sebanyak tiga kali, yakni ke Yogyakarta, Bireun (Aceh), dan Bukittinggi (Sumatera Barat).  Pada 1 Januari 1946, pemerintah merelokasi IKN pertama kali ke Yogyakarta dengan alasan keamanan. Pada saat itu terjadi agresi militer Belanda I, tepatnya 29 September 1945 di mana Jakarta jatuh ke tangan militer Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII selaku penguasa Yogyakarta mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk merelokasi IKN ke Yogyakarta

## dengan alasan keamanan. Kondisi geografis
Yogyakarta saat itu sangat mendukung karena Yogyakarta dikelilingi dua benteng alam, yaitu Gunung Merapi di utara dan Samudra Hindia di selatan sehingga aman dari serangan musuh.
Namun, pada tahun 1948 terjadi agresi militer Belanda II, di mana Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda sehingga pemerintah terpaksa merelokasi IKN ke Bireun (Aceh) dengan alasan keamanan. Bireun menjadi IKN selama seminggu sejak 18 Juni 1948. Secara  geografis,  Bireuen  juga  dikelilingi perbukitan yang menjadi benteng alam untuk melindungi pusat pemerintahan dari serangan musuh. Di Bireun, Presiden Soekarno menginap di kediaman Kolonel Hussein Joesoef dan mengendalikan roda pemerintahan dari sana (Sadikin, 2019) . Pada tahun yang sama (1948), pemerintah kembali merelokasi IKN ke Bukittinggi (Sumatera Barat), tepatnya 19 Desember 1948. Saat itu Indonesia berstatus sebagai  Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). PDRI aktif sejak 22 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949.
(Kota Ini Pernah, 2018) . Alasan relokasi ini karena di Bukittinggi ada Sjafrudin Prawiranegara yang telah disiapkan untuk memimpin PDRI jika para pemimpin pemerintahan tertangkap. Sebagaimana dengan Yogyakarta, Bukittinggi juga dikelilingi oleh benteng alam yang bisa menjadi pelindung dari serangan musuh, yakni Gunung Merapi di barat, Gunung Singgalang di selatan, serta Lembah Sianok di utara dan barat. (Ferri, 2017) .
Apabila pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan pasca kemerdekaan, relokasi IKN terjadi dengan alasan geografi,  kesehatan  dan  keamanan,  maka setelah tahun 1949, rencana relokasi terus berlanjut dari masa ke masa kepemimpinan presiden Indonesia. Pada tahun 1957 Presiden Soekarno mewacanakan relokasi IKN ke Palangkaraya dengan alasan geografis  Palangkaraya  yang  unik  berada di tengah Indonesia. Presiden Soekarno mengemukakan gagasan ini  saat peresmian Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada masa tersebut jalur transportasi masih melalui sungai dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Presiden Soekarno melakukan dua kali kunjungan ke sana dan mengisyaratkan keseriusan rencana relokasi IKN ke sana. Namun, setelah keluarnya Dekrit 5 Juli 1959, gagasan relokasi IKN terlupakan dan pemerintah memfokuskan pembangunan kepada Jakarta yang menjadi simbol kebangkitan Indonesia sebagai pemimpin Dunia Ketiga. Sementara untuk mengenang memori wacana relokasi IKN di Palangkaraya dibangunlah Tugu Soekarno pada 17 Juli 1957. Tugu tersebut terletak di dekat Istana Isen Mulang dan hanya berjarak 50 meter dari bibir Sungai Kahayan, tempat Presiden Soekarno meletakkan batu pertama pembangunan Kota Palangkaraya.
Kemudian pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, gagasan relokasi sempat muncul. Rencana relokasi IKN ke Jonggol, Jawa Barat melalui Keppres No 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai
Kota Mandiri. Keputusan ini mendukung rencana pengembangan Jonggol sebagai kota mandiri seluas 30 ribu hektar. Namun, rencana relokasi ibu kota ke Jonggol tidak berlanjut seiring jatuhnya pemerintahan Soeharto pada Mei 1998.
Gagasan ini terus berlanjut pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gagasan ini disampaikan oleh pemerintah pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangkaraya di awal Desember 2009.  Presiden SBY mengemukakan bahwa beban Jakarta sebagai fungsi pelayanan dan kelayakannya sebagai IKN sudah semakin berat. Pada awal September 2010, Presiden SBY membentuk tim khusus untuk mengkaji relokasi IKN dan menghasilkan tiga rekomendasi. Pertama, Jakarta sebagai IKN tetap dipertahankan dan perlu dilakukan pembenahan atas semua permasalahan yang ada di Jakarta. Kedua, relokasi IKN tetap berada di pulau Jawa. Ketiga, relokasi IKN di luar Pulau Jawa. Namun, selama dua periode kepemimpinan Presiden SBY, gagasan ini tidak terlaksana. Periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, gagasan relokasi IKN kembali muncul (Ragam Budaya Sosial, 2019) .
Sejauh ini penelitian yang terkait dengan pemindahan IKN untuk kasus di Indonesia belumlah ada. Keputusan pemindahan IKN lebih kepada hasil dari kajian cepat melalui jajak pendapat para ahli yang dilakukan oleh Tim Nawa Cipta pada tahun 2018 (Cipta, 2018) , dan dari hasil rekomendasi kebijakan berupa policy brief , salah satunya dari Fakultas Geografi UGM
tahun 2017 (Rijanta dkk., 2017) . Setelah pemerintah mengumumkan adanya rencana pemindahan IKN pasca pilpres 2019  maka baru ada penelitian tentang IKN, salah satunya yang dilakukan oleh Institute for Development of Economic and Finance (Indef) 2019. Riset Indef ini menggunakan model ekonomi keseimbangan umum atau Model CGE (Computable General Equilibrium) . Hasil riset menunjukkan bahwa pemindahan IKN tidak memberikan dampak apa-apa terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dan GNE (Gross National Expenditure) (Silaban, 2019) . Pendapat Indef ini juga senada dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia, Jatam, Jatam Kaltim, Pokja 30, Pokja Pesisir dan Nelayan, Trend Asia, Walhi, dan Walhi Kaltim. Rekomendasinya, pertama, agar pemerintah mencabut dan membatalkan rencana pemindahan IKN baru dengan cara memprioritaskan APBN untuk pemenuhan kebutuhan dan hak dasar rakyat. Kedua, memulihkan krisis sosial ekologi yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan Timur (Johansyah dkk, 2019) .
Sementara pihak yang pro (dalam hal ini para pakar yang dimintakan pendapatnya oleh Bappenas) terhadap pemindahan IKN juga banyak, namun persetujuan pindah IKN itu pun tetap harus memenuhi persyaratan yang menyertainya (Cipta, 2018).  Tim penyusun  dari  Fakultas  Geografi  UGM merekomendasikan pemindahan IKN dengan persyaratan pelaksanaannya (1) adanya justifikasi mendetail tentang urgensi pemindahan IKN secara fungsional dari
Jakarta; (2) penetapan IKN harus pindah atau tidak perlu segera dilakukan, karena akan memengaruhi kepastian usaha dan perekonomian di Indonesia dan juga berpengaruh pada kesiapan masyarakat secara sosial dan politik; dan (3) perlu didorong dengan adanya kampanye besar- besaran agar keputusan pemindahan IKN segera dilakukan (Rijanta dkk., 2017) Gagasan ini menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan. Hal yang menarik dari kajian ini untuk dikaji lebih lanjut ialah sebagai keterbaruan informasi bagi para pembaca dan pemerhati pemindahan IKN, untuk mendapatkan jawaban mengapa relokasi IKN perlu dilakukan, untuk apa dan untuk kepentingan siapa? Kemudian apa dampaknya bagi Jakarta sebagai IKN saat ini dan dampaknya bagi IKN yang baru? Apakah rencana pemerintah untuk merelokasi IKN bisa menjadi solusi bagi kondisi yang terjadi di Jakarta saat ini? Apakah relokasi IKN berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal, khususnya untuk mensejahterahkan rakyat? Tentunya pertanyaan-pertanyaan akan terjawab  dalam tulisan ini. Pembahasan yang disajikan dari tulisan ini pada bagian pertama membahas urgensi dari relokasi IKN untuk kepentingan apa dan siapa. Pada bagian kedua dari tulisan ini membahas tentang lesson learned dari negara lain ditinjau dari keberhasilan dan kegagalannya. Pada bagian ketiga membahas tentang dampak dari relokasi IKN secara nasional, lokal dan bagi aparatur sipil negara (ASN). Terakhir, bagian keempat dari tulisan ini memberikan rekomendasi tentang relokasi

## IKN.

## URGENSI  RELOKASI IBU KOTA NEGARA : UNTUK APA DAN SIAPA?
Sebelum masuk pada pokok pembahasan tentang urgensi relokasi IKN, maka perlu diketahui apa yang dimaksud dengan relokasi dan ibu kota negara.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relokasi adalah pemindahan tempat rencana industri pada suatu daerah untuk segera diwujudkan (kbbi.web.id). Ibu kota negara adalah tempat kedudukan pemerintah pusat suatu negara atau pusat pemerintahan negara (kbbi.web.id). Pendapat lainnya, relokasi ialah kebijakan yang membatasi kegiatan pemerintah atau kegiatan bisnis dengan biaya yang menyertainya dan persyaratan administrasi (Mustafa, 2008) . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa relokasi ibu kota negara merupakan salah satu wujud kebijakan pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap status kedudukan ibu kota suatu negara. Tentunya untuk merelokasi ibu kota negara perlu ada alasan dan pertimbangan yang matang. Apa alasannya? Untuk kepentingan apa dan siapa? Penguasa, pengusaha atau untuk masyarakat? Ada beberapa alasan mengapa ibu kota harus direlokasi.
Menurut Bappenas ada enam alasan mengapa IKN perlu direlokasi. Pertama, untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek. Kedua,  untuk mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur. Ketiga, untuk mengubah mindset pembangunan dari
Jawasentris menjadi Indonesiasentris. Keempat, agar Indonesia memiliki IKN yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinnekaan dan penghayatan terhadap Pancasila. Kelima, untuk meningkatkan pelayanan publik agar tercipta pengelolaan pemerintahan  pusat  yang  efisien  dan efektif, dan keenam,  agar memiliki IKN yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional (Choirul, 2019) .
Tentunya untuk merelokasi IKN ini membutuhkan beberapa prasyarat, yaitu IKN yang baru berada di tengah, bebas risiko bencana, memiliki infrastruktur, lokasi IKN baru tidak jauh dan layak sanitasi, memiliki fungsi pemerintahan, dan adanya pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis, serta lembaga keuangan, industri dan perdagangan tetap di Jakarta. Sumber pembiayaan untuk relokasi IKN ini terdiri dari empat skema yakni 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai fasilitas pemerintahan dan parlemen; 2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membiayai infrastruktur utama dan fasilitas sosial; 3) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membiayai infrastruktur utama dan fasilitas sosial; dan 4) Swasta untuk membiayai properti perumahan dan fasilitas komersial. Estimasi biaya yang dibutuhkan sejumlah Rp466 triliun (US$ 32,9 miliar) (Julita, 2019) .
Keputusan Bappenas mengusulkan relokasi IKN ini kemudian disetujui oleh
Presiden terpilih Joko Widodo. Hal ini kemudian menimbulkan banyak pro kontra di masyarakat, aparatur sipil negara (ASN) pusat, akademisi, LSM, dan sebagainya. Apalagi pembiayaan untuk relokasi IKN ini menurut perkiraan Bappenas membutuhkan biaya sebesar Rp466 triliun. Padahal kalau kita cermati utang luar negeri Indonesia dalam empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan baik itu utang pemerintah maupun utang swasta sebagaimana disajikan pada grafik berikut ini :
Gambar  1.  Grafik  Utang  Luar  Negeri  Indonesia dalam Empat Tahun Terakhir Sumber : (Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), 2019)
Peningkatan utang luar negeri Indonesia terjadi di beberapa periode pemerintahan Presiden RI. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, sejak Maret 1967-Mei 1998, utang  pemerintah mencapai Rp551,4 triliun, setara 57,7 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Penggunaan utang untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Habibie (17 bulan), utang pemerintah naik Rp387,4 triliun menjadi Rp938,8 triliun. Rasio utang pemerintah saat itu mencapai 85,4 persen
dari GDP. Kenaikan utang terus berlanjut pada masa Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Rp1.271,18 triliun. Kemudian pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, utang Indonesia bertambah menjadi Rp1.299,50 triliun. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), utang terus bertambah menjadi Rp2.608,78 triliun. Peningkatan utang pada masa ini untuk  menutup  defisit  APBN  dan  untuk membantu membangun pendalaman pasar keuangan dan obligasi di dalam negeri.
Pada masa Presiden Jokowi, utang meningkat menjadi Rp3.958,66 triliun untuk memberikan modal kepada BUMN membangun infrastruktur. Tercatat, pada 2015 pemerintah memberikan modal sebesar Rp41,4 triliun kepada 36 BUMN yang setengah di antaranya untuk pembangunan infrastruktur. Pada 2016, modal ke BUMN ditambah menjadi Rp53,98 triliun dan 2017 sebanyak Rp47,15 triliun. Selain untuk pembiayaan infrastruktur, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi adalah jatuh
tempo utang luar negeri Indonesia untuk kurun waktu 2014 sampai dengan 2018. Total utang yang dibayarkan pemerintah mencapai Rp1.628 triliun dengan rincian utang tahun 2014 sebesar Rp237 triliun, 2015 sebanyak Rp226,26 triliun, 2016 sebesar Rp322,55 triliun, 2017 sebesar Rp350,22 triliun dan 2018 sebesar Rp492,29 triliun. Tingkat pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penggunaan uang dari utang luar negeri untuk pembangunan yang lebih prioritas (Emil Salim Soal, 2019) . Berikut ini dapat dilihat perkembangan rasio utang luar negeri Indonesia dari periode per periode kepemimpinan Presiden RI.
Meninjau dari rasio utang pemerintah saat ini terhadap Gross Domestic Product (GDP) maka rencana Presiden Jokowi untuk merelokasi IKN saat ini kurang sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia. Bahkan pemerintah perlu memikirkan ulang apa yang menjadi urgensi
Tabel 1. Perbandingan Utang dari Era Presiden Soeharto sampai dengan Presiden Jokowi
(https://www.cnnindonesia.com, 2019)
dan prioritas pembangunan Indonesia saat ini apalagi untuk merelokasi IKN. Menurut salah satu ahli lingkungan hidup, Prof. Dr. Emil Salim mengemukakan bahwa relokasi IKN tidaklah menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Jakarta. Pindah IKN justru merupakan bentuk pelarian tanggung jawab pemerintah. Padahal persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah terkait dengan pengembangan sosial dan technical engineering. Apalagi saat ini kita berada di abad 21 yang mana penentuan kemajuan  Indonesia  bukanlah  dari  fisik tetapi kemajuan sarana transportasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Lantas dengan dana Rp466 triliun apakah relokasi IKN menjadi benar benar urgen dan bisa menjamin pemerataan di pulau lainnya.
(Natalia, 2019) .
Menurut Emil Salim, dana Rp466 triliun bisa dialokasikan untuk menyelesaikan masalah pembangunan 2020-2045. Pertama, dana tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM di mana Indonesia akan menghadapi bonus  demografi  pada  periode  2020-2040. Kedua,  Indonesia perlu keluar dari middle income trap. Oleh karena itu, Indonesia perlu menggenjot pendapatan per kapitanya untuk menjadi negara yang berpendapatan menengah ke atas dan untuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi (maju). Ketiga, Indonesia akan menghadapi tantangan perubahan iklim yang menyebabkan naiknya air permukaan laut. Kondisi ini diprediksi akan berdampak pada 147 juta penduduk Indonesia di pesisir utara pulau Jawa. Keempat, Indonesia perlu mengembangkan
infrastruktur darat dan maritim. Terjadi kesenjangan infrastruktur dengan negara lain sehingga untuk memenuhi gap tersebut Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$1,5 triliun (Emil Salim Soal, 2019) . Belum selesai dengan pro kontra ini maka kemudian pemerintah pada 27 Agustus 2019 mengumumkan bahwa IKN akan direlokasi ke Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Wilayah yang akan dijadikan IKN adalah sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut pemerintah relokasi IKN ke Kalimantan Timur bukanlah tanpa alasan. Ada empat alasan penting yang mendorong IKN perlu direlokasi yaitu, masalah  demografi,  ekonomi,  sanitasi  dan agraria.
Pertama, saat ini jumlah penduduk di Pulau Jawa sudah sangat padat. Berdasarkan data survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2015, sebesar 56,56 persen masyarakat Indonesia berada di pulau Jawa. Sementara jumlah penduduk di pulau lainnya kurang dari 10 persen, kecuali penduduk di pulau Sumatera sebanyak 21,78 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia atau sama dengan 56.932.400 jiwa. Penduduk di pulau Sulawesi sebesar 7,33 persen atau sama dengan 19.149.500 jiwa dari total penduduk Indonesia. Penduduk di pulau Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 5,56 persen atau sama dengan 14.540.600 jiwa dari total penduduk Indonesia. Penduduk di Maluku dan Papua sebanyak 2,72 persen atau sama dengan 7.103.500 jiwa dari keseluruhan penduduk Indonesia. Sedangkan jumlah
penduduk di Kalimantan lebih sedikit dari jumlah penduduk di Sulawesi dan di atas dari jumlah penduduk di pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, yakni sebesar 6,05 persen atau sama dengan 15.801.800 jiwa dari total penduduk Indonesia.
Kedua,  kontribusi ekonomi terhadap Gross Domestic Product (GDP) di pulau Jawa sangat mendominasi. Oleh karena itu, untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi maka pulau lainnya di luar Jawa perlu didorong untuk memberikan kontribusi ekonomi yang besar terhadap GDP.  Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak lagi terkesan ‘Jawasentris’ tetapi lebih ‘Indonesiasentris”. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi pulau Jawa terhadap GDP sebesar 58,49 persen dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen. Dalam hal ini Jabodetabek turut menyumbang kontribusi terhadap GDP sebesar 20,85 persen. Pulau Sumatera memberikan kontribusi ekonomi sebesar 21,66 persen dengan pertumbuhan 4,3 persen. Pulau Kalimantan memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 4,33 persen dengan  kontribusi ekonomi terhadap GDP sebesar 8,2 persen. Pulau Sulawesi  memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi sebesar 6,99 persen dengan kontribusi terhadap GDP sebesar 6,11 persen. Sedangkan pulau Bali dan Nusa Tenggara memberikan kontribusi terhadap GDP sebesar 3,11 persen dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,73 persen. Sementara Maluku dan Papua memberikan kontribusi paling rendah terhadap GDP, yakni sebesar 2,43 persen dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi
sebesar 4,89 persen.
Ketiga adalah masalah sanitasi, yakni krisis ketersediaan air bersih di pulau Jawa. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016, wilayah Jabodetabek mengalami krisis air bersih yang ditunjukkan dengan indikator merah (terjadi kelangkaan mutlak). Wilayah Jawa Tengah memiliki indikator warna kuning, artinya mengalami tekanan ketersediaan air. Wilayah Jawa Timur, indikatornya berwarna oranye yang artinya ada kelangkaan air. Hanya sebagian kecil di pulau Jawa yang memiliki indikator hijau atau ketersediaan airnya masih sehat, yakni di wilayah Gunung Salak hingga Ujung Kulon.
Keempat adalah masalah agraria, yakni konversi lahan terbesar terjadi di pulau Jawa. Kondisi demikian ditunjukkan dengan proporsi lahan terbangun di Jawa sebesar 48,41 persen pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2010 berkurang menjadi 46,49 persen. Pemerintah memprediksi pada tahun 2020 dan 2030 proporsi lahan terbangun akan menjadi sebesar 44,64 dan 42,79 persen. Apabila dibandingkan dengan Kalimantan, pada tahun 2010, keterbangunan lahannya sebesar 9,29 persen. Pemerintah memprediksi keterbangunan lahan dengan rencana relokasi IKN ke Kalimantan maka proporsi lahan terbangun pada 2020 akan  menjadi 10,18 persen dan 11,08 persen pada 2030. Sementara di pulau Sumatera, pada tahun 2010 proporsi lahan terbangunnya sebesar 32,54 persen. Pemerintah memprediksi pembangunannya terus meningkat pada 2020 sebesar 32,71
persen dan pada 2030 sebesar 32,87 persen. Proporsi lahan terbangun di pulau Sulawesi sebesar 4,88 persen pada 2010. Kondisi ini akan terus meningkat menjadi 5,42 persen pada 2020 dan 5,96 persen pada 2030. Dengan demikian jelas terlihat bahwa proporsi lahan terbangun yang paling besar memang terjadi di pulau Jawa, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan (Movanita, 2019) .
Permasalahan lainnya yang juga menjadi keputusan pemerintah kenapa Jakarta harus dipertimbangkan kembali sebagai IKN, melihat kondisi Jakarta saat ini. Menurut penulis, Jakarta saat ini sebagai IKN sekaligus pusat pemerintahan yang membuatnya menjadi Daerah Khusus Ibu Kota Negara. Jakarta sebagai IKN tentunya menjadi pusat pertahanan dan keamanan negara. Jakarta juga sebagai kota kosmopolitan, pusat industri dan perdagangan, pusat keuangan baik nasional dan internasional, pusat pendidikan dan hiburan. Dengan demikian, Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat industri dan bisnis menjadi tujuan urbanisasi, akibatnya jumlah penduduk yang menetap di Jakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun yang akhirnya berdampak pada kepadatan jumlah penduduk. Pada tahun 2019, jumlah penduduk di DKI Jakarta diprediksi mencapai 10,5 juta jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 0,73 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2018 yang sebesar 10, 4 juta jiwa (Jayani, 2019) .
Masalah Jakarta tidak selesai pada persoalan kepadatan penduduk tetapi juga pada kebutuhan lapangan kerja.
Penduduk yang berdatangan ke Jakarta tidak semuanya memiliki keahlian. Padahal tingkat kompetisi di Jakarta sangat tinggi dan membutuhkan ketrampilan khusus. Sementara penduduk yang datang rata- rata adalah unskilled worker  yang mencoba mengadu nasib datang ke Jakarta. Sedangkan ketersediaan lapangan kerja di Jakarta bagi unskilled worker sangatlah terbatas (Wirutomo, 2012) . Akibatnya, banyak terjadi pengangguran terbuka dan meningkatnya jumlah kriminalitas. Selain itu, pemerintah DKI Jakarta belum sepenuhnya bisa memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara maksimal, baik dari sisi perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kepadatan penduduk juga berdampak pada munculnya pemukiman- pemukiman kumuh yang ada di tengah perkotaan. Akibatnya berdampak pada lingkungan yang mempengaruhi kesehatan jasmani dan kesehatan lingkungan, misalnya penumpukan sampah yang berdampak pada banjir. Padatnya jumlah penduduk seiring juga dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor sehingga berdampak pada kemacetan, kecelakaan tinggi, polusi suara dan udara (Jamaludin, 2017) . Dalam hal kemacetan, pada tahun 2018 Jakarta menempati posisi 15 kota termacet di dunia dengan tingkat kemacetan mencapai 53 persen. Pada peringkat pertama kota termacet di dunia tahun 2018 ditempati oleh Mumbai- India (65 persen) dan terendah Lodz-Polandia (44 persen) (Jakarta Traffic,
2018) .
Mengapa kondisi demikian terjadi
di Jakarta? Hal ini terjadi karena masih lemahnya penegakan hukum yang ada dan tidak konsistennya pemerintah di dalam melaksanakan kebijakan tata ruang karena adanya dominasi kepentingan bisnis. Akibatnya, terjadi pemusatan kegiatan perkotaan hanya di lokasi-lokasi strategis tanpa memperhitungkan daya dukung dari infrastruktur yang ada serta dampak negatif bagi fungsi-fungsi di sekitarnya. Kebijakan pengembangan kota (tata ruang) melahirkan kota yang tidak terintegrasi sehingga tidak bisa berfungsi secara efisien (Hambleton & Gross, 2007) . Sebagaimana yang terjadi di Jakarta, menumpuknya investasi komersial pada area tertentu menyebabkan konversi pada area area perumahan di sekitar menjadi area komersial. Akibatnya, penduduk kota hijrah ke daerah pinggiran kota yang secara terus menerus meningkatkan jumlah komuter. Dampaknya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, menimbulkan kemacetan, polusi udara dan suara (Santoso,
2006) .
Atas dasar kondisi  Jakarta sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka pemerintah merencanakan untuk merelokasi IKN. Namun, dalam hal ini pemerintah perlu mempertimbangkan kembali relokasi IKN dengan tujuan untuk persebaran penduduk, pemerataan pembangunan ekonomi, dan ekspansi sosial dan budaya. Meski beberapa hal ini merupakan bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara (Budiman, 2000) yang memiliki tujuan mulia untuk mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di
Indonesia. Indonesia dalam hal ini perlu mempertimbangkan kembali secara matang rencana relokasi IKN dengan belajar dari pengalaman negara-negara lainnya.

## LESSON LEARNED DARI NEGARA LAIN : KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN RELOKASI IBU KOTA NEGARA SERTA DAMPAKNYA
Relokasi IKN bukanlah fenomena baru di dunia. Banyak negara telah melakukan relokasi ibu kota negaranya. Berdasarkan pengalaman beberapa negara ada yang berhasil  merelokasi ibu kotanya dan ada juga yang tidak. Selain itu juga perlu dipertimbangkan dampak bagi IKN yang lama dan yang baru. Jadi tidak hanya sekadar berhasil merelokasi saja tetapi juga dampaknya secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
Berikut ini adalah beberapa negara yang merelokasi IKN nya :
Tabel 2. Negara-Negara yang Melakukan Relokasi Ibu Kota Negara NEGARA RELOKASI KONDISI SAAT INI 1. Amerika Serikat Berkali-kali pindah ibu kota yaitu Philadephia,
Baltimore,
Lancaster, Pricenton, Annapolis, Trenton, York, New York
Ibu kota : New York (1785-1790)
Relokasi ke : Washington DC (resmi pada 1800) Alasan : untuk memisahkan pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis Washington DC : pusat pemerintahan/ negara New York City: pusat bisnis dan budaya Relokasi IKN berhasil 2. Rusia Ibu kota : Moskow Relokasi 1 ke : St. Petersburg (1712) Relokasi 2 ke  Moskow (1918) Moskow sebagai IKN Relokasi IKN berhasil 3. Kanada Ibu kota : Toronto Relokasi ke : Ottawa (1857) Ottawa : pusat pemerintahan Toronto : pusat bisnis Relokasi IKN berhasil 4. Australia Ibu kota : Melbourne Relokasi ke : Canberra (12 Maret 1913, resmi 1927) Alasan: kepadatan penduduk Canberra : pusat administrasi dan pemerintahan Melbourne dan Sidney : pusat bisnis dan ekonomi Relokasi IKN berhasil Meski relokasi IKN berhasil tetapi kota Canberra sepi dari hiruk pikuk 5. India Ibu kota : Calcutta (1911) Relokasi ke : New Delhi (1931, resmi 1947) Alasan : dilatarbelakangi faktor politik dan ekonomi
New Delhi : pusat pemerintahan
Mumbay dan Bombay : pusat bisnis
Relokasi IKN berhasil
6. Brasil
Ibu kota : Salvador ke Rio de Janeiro Posisi : 1.100 km dari kota asal Relokasi ke : Brasilia (21 April 1960) Alasan :  kepadatan penduduk; kemacetan tinggi Brasilia : pusat pemerintahan Rio de Janeiro : pusat bisnis Relokasi IKN berhasil Dampak :
Relokasi IKN memakan biaya tinggi lebih besar dari pada penerimaan negara. Bahkan saat ini gap antara kaum menengah ke bawah dan elite makin tinggi (https://www.reuters. com) 7. Belize Ibu kota : Belize city Relokasi ke : Belmopan (1970) Alasannya: Topan Hattie menghancurkan Belize city (1961); Keamanan; Jauh dari risiko bencana alam Belmopan sebagai IKN Relokasi IKN berhasil 8. Polandia Ibu kota : Krakow Relokasi ke Warsawa Warsawa sebagai IKN Relokasi IKN berhasil 9. Italia Ibu kota : Turin, Florence, Salerno Relokasi ke : Roma Roma sebagai IKN Relokasi IKN berhasil 10. Yunani Ibu kota : Nafplion Relokasi ke : Athena (1834) Athena sebagai IKN Relokasi IKN berhasil 11. Jerman Ibu kota : Berlin Relokasi ke 1 : Bonn (1949) Relokasi ke 2 : Berlin (1990) Berlin sebagai IKN Relokasi IKN berhasil 12. Arab Saudi Ibu kota : Diriyah Relokasi ke : Riyadh (1818) Riyadh sebagai IKN Relokasi IKN berhasil 13. Finlandia Ibu kota : Turku Relokasi ke : Helsinki (1812) Turku sebagai IKN Relokasi IKN berhasil
14. Nigeria Ibu kota : Lagos Relokasi ke : Abuja (12 Desember 1991) Alasan : Padatnya jumlah penduduk di Lagos; Pemerataan ekonomi; Abuja lebih netral dari sisi etnis dan agama, serta posisinya lebih strategis Abuja : pusat pemerintahan Relokasi IKN relatif berhasil Dampak : penduduk semula 700 ribu jiwa (1991) meningkat  pada 2006 menjadi 6 juta jiwa
15. Kazakhstan Ibu kota : Almaty Posisi : 1.200 km sebelah utara Almaty Relokasi ke : Astana/Nur Sultan (Desember 1997) Alasan : Kota Alamaty sudah tidak bisa dikembangkan dan rawan gempa, serta letaknya dekat dengan negara lain pecahan Uni Soviet;
Pertimbangan ekonomi,
geografis, dan ekologi Astana : pusat pemerintahan Relokasi IKN relatif berhasil 16. Myanmar Ibu kota : Yangon Posisi : 320 km arah utara Relokasi ke : Naypyidaw (2005) Alasan : Lokasi yang lebih strategis, aman dari bencana dan invasi musuh Naypyidaw sebagai IKN Relokasi IKN relatif berhasil Dampak : Jauh dari pusat kegiatan di Yangon menyebabkan Naypyidaw sepi dan masih jauh dari potensi 17. Oman Ibu kota : Salalah Relokasi ke Muscat (1970) Muscat sebagai IKN Relokasi IKN relatif berhasil 18. Sudah Selatan Ibu kota : Juba Relokasi ke Ramciel (2011) Relokasi IKN dalam proses penyelesaian 19. Iran Ibu kota : Esfahan dan Shiraz Relokasi 1 ke Teheran Rencana relokasi 2 ke Qom atau Isfahan Alasan : lebih aman dari bencana dan invasi musuh Relokasi IKN dalam proses penyelesaian
20, Mesir Ibu kota : Kairo Tujuan dibangunnya ibu kota baru ini adalah untuk memperkuat potensi ekonomi negara, dengan adanya tempat-tempat baru untuk hidup, kerja dan dikunjungi. Total biaya sebesar 58 triliun dolar. Diperkirakan ibu kota ini akan resmi beroperasi pada pertengahan 2020, meski kabarnya pembangunan tersebut mengalami kendala terkait pengumpulan biaya. Relokasi IKN masih dalam proses 21. Srilanka Sri Jayawardenapura Kotte : kantor parlemen Kolombo : kantor pemerintahan Sri Jayawardenapura Kotte : kantor parlemen Kolombo : kantor pemerintahan Relokasi IKN kurang berhasil 22. Malaysia Ibu kota : Kuala Lumpur Posisi : sebelah selatan Kuala Lumpur Relokasi ke : Putrajaya (1999) Alasan : Kemacetan dan kepadatan penduduk Putrajaya : pusat pemerintahan Kuala Lumpur : gedung parlemen dan pusat perekonomian Relokasi IKN kurang berhasil
Dampak :
Secara de facto pusat pemerintahan dan ekonomi masih berada di Kuala Lumpur Masyarakat tidak terlalu minat tinggal di sana, akibatnya tiap akhir pekan kota ini menjadi sepi penghuninya 23. Pakistan Ibu kota : Karachi Relokasi ke : Islamabad Alasan : Kota yang bisa merepresentasikan keragaman bangsanya,
kota yang bersih, luas dan memiliki banyak ruang hijau dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Pakistan Islamabad sebagai IKN Relokasi IKN kurang berhasil 24. Thailand Ibu kota : Ayutthaya Relokasi ke Bangkok
Bangkok sebagai IKN Relokasi IKN kurang berhasil 25. Filipina Ibu kota : Quezon City Relokasi ke Manila
Manila sebagai IKN
Relokasi IKN kurang berhasil
26. Laos Ibu kota : Luang Prabang Relokasi ke Vientinae (1975) Viantiane sebagai IKN Relokasi IKN kurang berhasil 27. Bhutan Ibu kota : Punakha Relokasi ke Thimpu (1907) Thimpu sebagai IKN Relokasi IKN kurang berhasil 28. Tanzania Ibu kota : Dodoma Jarak : 450 km dari Dodoma Relokasi ke : Dar es Saalam (1970-an) Alasan : Tidak ada perkembangan positif di Dodoma (stagnan) ; Keamanan; Lokasi strategis; Iklim yang baik Dar es Saalam : pusat pemerintahan dan kedutaan asing Dodoma : majelis nasional Tanzania Relokasi IKN gagal
Dampak :
Biaya relokasi tinggi  (186 juta poundsterling) dan makan waktu 10 tahun
Pegawai yang pindah baru mencapai 86 persen Belum sepenuhnya transisi dilakukan (mangkrak) 29. Pantai Gading Ibu kota :  Abidjan Relokasi ke Yamoussoukro (1983) Alasan : Yomoussoukro merupakan tempat kelahiran Presiden Pantai Gading saat itu (Felix Houphouet-Boigny) Yomoussoukro sebagai IKN Relokasi IKN gagal 30. Botswana Ibu kota : Mafeking Relokasi ke Gaborone (1965) Gaborone sebagai IKN Relokasi IKN gagal 31. Guinea Bissau Ibu kota : Madina do Boe Relokasi ke Bissau (1974) Bissau sebagai IKN Relokasi IKN gagal 32. Micronesia Ibu kota : Kolonia Relokasi ke Palikir (1989) Palikir sebagai IKN Relokasi IKN gagal 33. Palau Ibu kota : Koror Relokasi ke Ngerulmud (2006) Ngerulmud sebagai IKN Relokasi IKN gagal 34. Malawi Ibu kota : Zomba Relokasi ke Lilongwe (1974) Lilongwe sebagai IKN Relokasi IKN gagal 35. Vietnam Ibu kota : Hue Relokasi ke Hanoi atau Ho Chi Min City Ho Chi Min City sebagai IKN Relokasi IKN belum dapat dinilai
36. Turkey Ibu kota : Istanbul Relokasi ke Ankara (1923) Ankara sebagai IKN Relokasi IKN tidak bisa dinilai karena tidak ada data dan tidak ada pemindahan sebagaimana dimaksud 37. Japan Ibu kota : Kyoto Relokasi ke Tokyo Alasan : pertimbangan dagang dan koneksi ke dunia barat; overload dan pemerataan ekonomi Tokyo sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Kyoto sebagai kota budaya dan tujuan pariwisata Relokasi IKN tidak bisa dinilai 38. Uzbekistan Ibu kota : Samarkand Relokasi ke Tashkent (1930) Taskent sebagai IKN Relokasi IKN tidak bisa dinilai 39. Afghanistan Ibu kota : Kandahar Relokasi ke Kabul (1776) Kabul sebagai IKN Relokasi IKN tidak bisa dinilai 40. Serbia Ibu kota : Kragujevac Relokasi ke Belgrade Belgrade sebagai IKN Relokasi IKN tidak bisa dinilai 41. Albania Ibu kota : Durres Relokasi ke Tirana Tirana sebagai IKN Relokasi IKN tidak bisa dinilai 42. Lithuania Ibu kota : Kaunas Relokasi ke Vilnius (1939) Vilnius sebagai IKN Relokasi IKN tidak bisa dinilai 43. Malta Ibu kota : Mdina Relokasi ke Valetta Valetta sebagai IKN Relokasi IKN tidak bisa dinilai 44. Montenegro Ibu kota : Cetinje Relokasi ke Podgorica (1946) Podgorica sebagai IKN Relokasi IKN tidak bisa dinilai 45. Ghana Ibu kota : Cape Coast Relokasi ke Accra (1877) Accra sebagai IKN Relokasi IKN tidak bisa dinilai 46.Cape Verde Ibu kota : Cidade Velha Relokasi ke Praia (1858) Praia sebagai IKN Relokasi IKN tidak bisa dinilai 47. Togo Ibu kota : Aneho Relokasi ke Lome (1897) Lome sebagai IKN Relokasi IKN tidak bisa dinilai
48. Trinidad and Tobago Ibu kota : San Jose Relokasi ke Port of Spain Port of Spain sebagai IKN Relokasi IKN tidak bisa dinilai 49. Jamaica Ibu kota : Port Royal, Spnish Town Relokasi ke Kingston (1872) Kingston sebagai IKN Relokasi IKN tidak bisa dinilai 50. Barbados Ibu kota : Jamestone Relokasi ke Bridgetown (1628) Bridgetown sebagai IKN Relokasi IKN tidak bisa dinilai 51. Honduras Ibu kota : Comayagua Relokasi ke Tegucigalpa (1888) Tegucigalpa sebagai IKN Relokasi IKN tidak bisa dinilai 52. New Zealand Ibu kota : Auckland Relokasi ke Wellington (1865) Wellington sebagai IKN Relokasi IKN tidak bisa dinilai 53. Indonesia Relokasi ke Yogyakarta, Bireun, Bukit Tinggi, Jakarta Jakarta sebagai IKN Rencana relokasi ke Kalimantan Timur Relokasi IKN tidak bisa dinilai
Sumber : data diolah oleh penulis dari berbagai sumber
Belajar pengalaman dari beberapa negara di atas, tidak semua negara berhasil merelokasi ibu kota negaranya. Dari contoh 52 negara yang merelokasi IKN hanya 17 negara yang dapat dikatakan berhasil dan relatif berhasil merelokasi ibu kota negaranya. Meskipun ada yang berhasil melakukan relokasi ibu kota negara, namun tidak semua negara berhasil mendorong kemajuan di ibu kota yang baru dan yang lama. Beberapa negara dianggap gagal merelokasi ibu kota negaranya. Sementara beberapa negara lainnya masih dalam proses relokasi dan beberapa lagi belum
dapat dinilai keberhasilannya.
Bahkan relokasi ibu kota membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebagaimana yang terjadi di Tanzania, biaya  untuk relokasi tinggi  sekali mencapai 186 juta poundsterling dan membutuhkan jangka waktu 10 tahun. Proses pemindahan pegawai belum sepenuhnya mencapai 100 persen, baru mencapai 86 persen. Akibatnya, proses transisi yang dilakukan menjadi terkendala. Adapun keberhasilan beberapa negara merelokasi ibu kota negaranya adalah negara-negara yang berada di dalam satu wilayah daratan.  Sementara, untuk
kasus Indonesia sebagai negara kepulauan jauh berbeda karena relokasi ibu kota terjadi antar pulau dan memiliki tantangan tersendiri.
Merujuk pada pengalaman keberhasilan dan kegagalan suatu negara untuk merelokasi wilayahnya, setidaknya dapat diukur dari tiga (3)  kriteria yaitu: (1) terbentuknya ekosistem pemerintahan fisik  yang  lebih  baik;  (2)  keseimbangan perkembangan sosial, ekonomi, politik antarkawasan dengan menghasilkan keseimbangan antarkawasan; dan (3) kesinambungan keunggulan kompetitif dari negara/bangsa bersangkutan secara global (Cipta, 2018) .

## DAMPAK RELOKASI IBU KOTA NEGARA BAGI INDONESIA
Pemerintah telah memutuskan untuk merelokasi IKN ke Kalimantan Timur. Ada lima alasan kenapa pemerintah memilih Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi ibu kota untuk gantikan Jakarta. Pertama, kedua wilayah tersebut minim resiko bencana, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi hingga tanah longsor. Kedua, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berada di tengah-tengah Indonesia sehingga memiliki posisi  yang  strategis.  Secara  geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia cukup pendek, yakni 893 km. Ketiga, kedua kabupaten tersebut dekat dengan perkotaan yakni Balikpapan dan Samarinda. Keempat, infrastruktur yang ada di kedua kabupaten tersebut relatif
lengkap. Kelima, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara memiliki lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar.
Meninjau lebih lanjut dari beberapa alasan yang dikemukan tersebut, bahwa tidak sepenuhnya pulau Kalimantan bebas dari risiko gempa dan kebakaran hutan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahwa Kalimantan Timur memiliki tiga sesar (sesar Maratua, sesar Mangkalihat dan sesar Paternoster) dan risiko kebakaran hutan (Emil Salim Soal, 2019) .
Bahkan sejak 2015 ada 331 kejadian bencana di Kalimantan Timur, meliputi kebakaran hutan dan lahan (152 kejadian), gelombang pasang/abrasi (3 kejadian), banjir (93 kejadian), tanah longsor (59 kejadian), dan puting beliung (24 kejadian). Pada tahun 2016, menurun menjadi 189 kejadian di mana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 129 kejadian. Sementara pada 2019 terjadi 11 kejadian bencana meliputi kebakaran hutan dan lahan serta banjir. Daerah yang terkena kejadian tersebut meliputi kabupaten Paser, kabupaten Kutai Barat, kabupaten Penajam Paser Utara, dan kota Bontang (Kusuma, 2019) .
Beberapa catatan gempa yang terjadi di Kalimantan Timur, pada 14 Mei 1921 terjadi gempa dan tsunami Sangkulirang. Kemudian pada 16 November 1964 terjadi gempa Tanjung Mangkalihat berkekuatan M 5,7. Disusul kemudian dengan gempa Kutai Timur berkekuatan M 5,1 pada 4 Juni 1982. Selanjutnya pada 31 Juli 1983, terjadi gempa Muarabulan di Kutai Timur, berkekuatan M 5,1. Pada 16 Juni 2000,
politik dan komitmen jangka panjang yang berkesinambungan yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) (Nugroho, 2019) .
Hal yang lainnya yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah adalah relokasi IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan membuat perubahan bagi grand design penataan daerah di Indonesia (Tryatmoko & Aziz, 2014) . Saat ini Indonesia memiliki lima daerah asimetris yakni, Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan bisnis. Hal ini membuat DKI Jakarta memiliki kekhususan dan undang undang tersendiri, yakni UU No 29 Tahun 2007. Daerah asimetris lainnya adalah Aceh, Papua, Papua Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Huda, 2014) . Relokasi IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan turut pula mempengaruhi perubahan status Kalimantan yang semula merupakan daerah otonomi umum menjadi daerah otonomi khusus sebagai IKN. Sementara status Jakarta sendiri kembali dipertanyakan apakah tetap menjadi daerah khusus, khusus untuk pertumbuhan ekonomi (seperti Hongkong) atau menjadi daerah otonomi biasa. Tentunya akan ada perubahan undang-undang. Sementara untuk UU DKI Jakarta, yakni UU No 29 tahun 2007 sedang dalam proses revisi.
Hal yang perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah adalah akan adanya perubahan kekhususan DKI Jakarta yang selama ini menjadi IKN, dalam empat hal yakni struktur pemerintahan, kewenangan khusus, pemilihan kepala daerah, dan jumlah anggota DPRD. Selama
terjadi gempa Mangkalihat berkekuatan M 5,4. Enam tahun kemudian terjadi gempa Tanjungredep berkekuatan M 5,4 pada 31 Januari 2006. Setahun kemudian tepatnya pada 24 Februari 2007, terjadi gempa Muaralasan, Berau, berkekuatan M 5,3 (Kaltin Disebut-sebut sebagai, 2019) .
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kalimantan Timur tidak sepenuhnya bebas dari risiko gempa dan kebakaran hutan dan lahan.
Meski kita ketahui posisi Kalimantan Timur merupakan posisi strategis karena letaknya di tengah-tengah Indonesia, namun pulau Kalimantan dibatasi oleh Samudra Indonesia dan selat Karimata. Relokasi IKN dari Jakarta ke Kalimantan merupakan perpindahan antar pulau mengingat memang karateristik Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, relokasi IKN ke Kalimantan Timur membutuhkan pertimbangan yang matang karena sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan tersendiri.
Tantangannya bahwa perpindahan IKN antar pulau membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan proses waktu yang lebih lama karena perpindahannya antar pulau.  Oleh karena itu, perlu pembangunan infrastruktur perhubungan baik di udara dan laut untuk mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyararakat, perdagangan barang dan jasa. Selain itu infrastruktur jalan daratan juga perlu diperbaiki untuk memperluas konektivitas dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah (darat dan lautan). Untuk mewujudkan kesemuanya ini membutuhkan dukungan
ini DKI Jakarta sebagai IKN memiliki struktur pemerintahan yang khusus misalnya memiliki otonomi tunggal di level provinsi, memiliki empat deputi, memiliki dewan kota/kabupaten dan lembaga musyawarah kelurahan (LMK), punya wakil di jenjang jenjang pemerintahan, dan gubernur dapat menghadiri sidang kabinet dan memiliki hak protokoler (Aziz, 2015) .
DKI Jakarta memiliki kewenangan khusus dalam bidang industri, perdagangan, dan transportasi, bidang tata ruang dan lingkungan hidup, bidang pengendalian kependudukan, dan bidang budaya dan pariwisata. Kewenangan ini dibawahi oleh empat deputi yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. DKI Jakarta memiliki kekhususan dalam sistem pemilihan kepala daerahnya secara langsung dengan komposisi pemenang 50 persen lebih untuk satu kali putaran. Jumlah anggota DPRD paling banyak 125 persen dari jumlah penduduk (Aziz, 2015) .
Meski DKI Jakarta statusnya sebagai daerah khusus, tetapi memiliki kendala dalam hal kewenangan di mana tidak ada peraturan pemerintah (PP) sehingga pengaturan kewenangan khusus DKI Jakarta menjadi tidak jelas. Masalah IKN menjadi masalah pemerintah provinsi, dan Badan Kerjasama Pembangunan tidak berjalan efektif. Selain itu, meski DKI Jakarta merupakan daerah khusus tetapi tidak mendapatkan kekhususan dana APBN sebagaimana daerah otonomi khusus dan daerah istimewa. Misalnya Aceh dan Papua mendapatkan dana otonomi khusus (otsus) dari alokasi 2 persen Dana Alokasi
Umum Nasional (DAUN) dan Yogyakarta mendapatkan dana istimewa dari APBN tergantung pada kemampuan pemerintah pusat (Aziz & Zuhro, 2018). Sementara Jakarta memiliki beban dan tanggung jawab yang luas serta urusan yang kompleks, seperti masalah pembangunan MRT, LRT, sampah, bantuan keuangan kepada wilayah Jabodetabek. Koordinasi, bimbingan dan pengawasan (korbinwas) antar pemerintah provinsi DKI dengan kementerian/lembaga terkait tidak berjalan efektif. Masih banyak dan belum jelasnya permasalahan Jakarta sebagai IKN, lantas apabila IKN dipindah ke Kalimantan Timur maka bagaimana dampaknya terhadap daerah IKN yang baru tersebut? Dampak relokasi IKN tentunya dapat berdampak positif dan dapat pula berdampak negatif. Berikut dampaknya secara nasional dan lokal sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

## Tabel 3. Dampak Positif dari Relokasi Ibu Kota Negara
NASIONAL LOKAL Peningkatan iklim investasi Pengembangan dunia usaha dan sumber ekonomi baru Pemerataan pembangunan nasional Mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk pemerataan wilayah Peningkatan pendapatan nasional Peningkatan pendapatan daerah Pengurangan jumlah pengangguran Peningkatan lapangan kerja Mengurangi beban Jabodetabek dan pulau Jawa karena jumlah lahan yang menipis Ketersediaan lahan yang luas sehingga dapat membangun ibu kota dengan konsep 60% wilayah terbangun dan 40%  kawasan hijau Mengubah mindset pembangunan yang semula Jawasentris menjadi Indonesiasentris Mengubah mindset pembangunan yang semula Jawasentris menjadi Indonesiasentris Bagi ASN,  mendapatkan lingkungan kerja yang baru, budaya baru, cara kerja yang baru dan struktur yang baru Bagi ASN,  mendapatkan lingkungan kerja yang baru, budaya baru, cara kerja yang baru dan struktur yang baru Sumber : data dianalisis oleh penulis dari berbagai sumber Tabel 4. Dampak Negatif dari Relokasi Ibu Kota Negara NASIONAL LOKAL Relokasi IKN membutuhkan biaya tinggi, sehingga menjadi beban APBN (19-20% dari APBN = 88-93 triliun rupiah) Beban APBD (sebagaimana yang terjadi di Jakarta) Risiko penambahan beban utang Risiko penambahan beban utang Mendorong inflasi (misal akibat pembangunan yang mangkrak) Peningkatan harga lahan karena permainan harga oleh para calo dan mafia tanah Dampak sosial bagi ASN pusat, dampak psikologis akibat jauh dari keluarga, pendidikan, adaptasi dengan lingkungan baru Dampak sosial budaya akibat kedatangan pendatang/migran  (kriminalitas,  konflik, pengaruh budaya yang negatif) Penyiapan infrastruktur perumahan, fasilitas, dan transportasi Perubahan tata ruang wilayah yang berdampak pada lingkungan Perubahan proses manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasannya Perubahan proses manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasannya Perubahan grand desain penataan daerah : pencabutan status DKI sebagai IKN Perubahan grand desain penataan daerah : perubahan status Kaltim dari daerah otonomi biasa menjadi otonomi khusus (sebagai IKN) Proses revisi UU dan pembuatan UU baru membutuhkan waktu dan dukungan politik Proses pembuatan UU baru membutuhkan waktu dan dukungan politik Penguatan korbinwas dalam pelaksanaan pemerintahan? Penguatan korbinwas dalam pelaksanaan pemerintahan?
Sumber : data dianalisis oleh penulis dari berbagai sumber

## PENUTUP
Kebijakan relokasi ibu kota negara adalah suatu kebijakan strategis yang membutuhkan persiapan yang terukur dan terencana. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan relokasi ibu kota negara adalah apakah memang untuk kepentingan rakyat dan
pengembangan ekonomi daerah ataukah hanya untuk kepentingan penguasa/ elite semata. Mengingat pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, proyek pembangunan infrastruktur besar-besaran dilakukan. Pada kesempatan ini turut pula pula membuka peluang bisnis bagi swasta, sehingga kondisi ini turut mempengaruhi
kepentingan bisnis. Tentunya relokasi IKN akan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang tidak sedikit jumlahnya bahkan menurut Bappenas proyek relokasi ibu kota membutuhkan biaya sebesar Rp466 triliun.
Ada dua pilihan yang ditawarkan apakah sebaiknya IKN direlokasi atau tidak. Apabila IKN tidak direlokasi maka pemerintah perlu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Jakarta seperti masalah kepadatan penduduk, sampah, banjir, polusi udara dan suara (Susilo, 2008) . Kebijakan pemerintah DKI Jakarta untuk merespons permasalahan yang terjadi dengan kemacetan melalui kebijakan perbaikan transportasi darat dengan memperbanyak bus trans Jakarta, membangun MRT dan LRT, menerapkan sistem genap ganjil bagi kendaraan pribadi roda empat di jalur-jalur khusus; pembangunan gedung dan perumahan dengan sistem vertikal; memperbanyak pembangunan apartemen dan rumah susun; menambah ruang terbuka hijau; memperbanyak dan memperluas trotoar bagi pejalan kaki; menertibkan pedagang kaki lima dan pengemis jalanan. Secara umum, Jakarta sudah mulai ada perbaikannya dari aspek peningkatan kualitas lingkungan. Tentunya kebijakan yang diterapkan pemerintah ini perlu dilakukan secara bertahap.
Dari sisi pelayanan publik, keterbukaan era digital saat ini memberikan peluang dan kesempatan tidak hanya bagi dunia usaha tetapi juga bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Saat
ini hampir semua tata kelola pemerintahan berbasis IT (e-governance, e-commerce, e-budgeting, dan sebagainya) (Sumarto, 2009 & Waluyo, 2007) . Semua informasi dan proses pelayanan dapat diakses melalui digitalisasi untuk mempercepat pelayanan publik. Sehingga pindah ibu kota bukanlah solusi atas permasalahan yang terjadi karena di masa mendatang pelayanan publik sudah dapat terpenuhi oleh software bukan lagi hardware  (tanah, gedung, kendaraan, dan sebagainya). Hal yang perlu menjadi fokus bagi pemerintah adalah bagaimana memberdayakan SDM yang ada supaya mampu beradaptasi, berkompetisi dan melakukan inovasi menuju industri 4.0 dan blue economy 5.0.
Selain itu, pemerataan pembangunan di daerah dapat dilakukan oleh pemerintah  melalui pemberian dana alokasi khusus bagi daerah daerah otonomi umum. Apalagi saat ini pemerintah telah menggelontorkan dana desa (sejak 2015) (Aziz, 2016) dan dana kelurahan (2019) untuk pemerataan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat lokal. Belum lagi bagi daerah asimetris ada dana otsus dan dana istimewa. Hal yang paling penting adalah perlunya penguatan korbinwas antar jenjang pemerintahan yang ada sehingga penggunaan dana dapat maksimal (Aziz & Zuhro, 2018) .
Pilihan lainnya untuk mengatasi permasalahan Jakarta adalah merelokasi IKN. Saat ini pemerintah telah memutuskan untuk merelokasi IKN ke luar Jawa, tepatnya ke Kalimantan Timur. Pilihan ini seharusnya mensyaratkan perencanaan
yang terukur dan terarah dalam persiapan pemindahan IKN. Adapun pemindahan IKN setidaknya memenuhi prasyarat berikut ini. Pertama, perlu adanya kajian khusus dan mapping issue. Sejauh ini belum ada kajian khusus yang mengkaji secara mendalam tentang pemindahan IKN. Padahal proses pemindahan IKN ini bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan kajian khusus dari berbagai perspektif ilmu, misalnya dari perspektif ilmu politik dan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, hukum, lingkungan, psikologi, tata ruang dan wilayah, statistik, dan IT (Sarosa dkk , 2017) . Mapping issue yang perlu dipetakan, misalnya ialah seberapa besar biaya dan manfaatnya dengan melihat pada potensi dan kekuatan ekonomi yang ada,  kondisi    geografis  yang  strategis, kesiapan infrastruktur, keamanan dari bencana alam dan sosial, dan kekuatan budaya lokal (Pacione, 2001) .
Kedua, pemindahan IKN membutuhkan dukungan politik melalui persetujuan anggota DPR dan ditetapkan oleh MPR RI terpilih. Dukungan politik menjadi hal penting dalam proses pemindahan IKN. Rencana pemerintah haruslah disetujui oleh anggota DPR dan mendapatkan jaminan bahwa kegiatan ini akan tetap berjalan meskipun ada pergantian di eksekutif dan legislatif. Blue print pemindahan IKN perlu dijamin dan ditetapkan oleh MPR RI sehingga proyek pemindahan IKN ini ke depannya tidak mangkrak apabila memang disetujui untuk dilaksanakan.
Ketiga, komitmen jangka panjang yang berkesinambungan yang dituangkan
dalam RPJP. Sama dengan yang telah dijelaskan dalam poin 2 bahwa proyek pemindahan IKN perlu dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sehingga proyek ini apabila disetujui akan tetap berjalan meski terjadi perubahan kepemimpinan baik di eksekutif maupun legislatif.
Keempat, penyiapan master plan pemindahan IKN. Penyiapan master plan ini dengan melakukan (a) penyiapan regulasi dengan mencabut UU No.29 Tahun 2007 tentang status DKI sebagai ibu kota negara dan menyiapkan UU khusus bagi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara; (b) Penyiapan status DKI sebagai daerah khusus untuk perekonomian atau merubah status Jakarta mengikuti UU Pemda yang berlaku, yakni UU No 23 tahun 2014 sama dengan daerah otonomi lainnya dengan segala dampaknya; (c) Penyiapan anggaran  dengan  melakukan  Cost  Benefit Analysis  (CBA);  Social  Cost  Benefit Analysis (SCBA); Planning Programming Budgetting System(PPBS), atau Goals Achievement MattrixGoals Achievement Mattrix mencakup aspek sosial, rasa aman, kesejahteraan dan kebahagiaan (Budiharjo, 2005); (d) penyiapan perubahan UU tata ruang baik di Jakarta maupun Kalimantan Timur; (e) penyiapan perubahan politik perkotaan/urban reform; (f) penyiapan peraturan perundangan mengenai pengaturan kawasan megapolitan; (g) penyiapan infrastruktur di tempat baru (10 sd 20 tahun), misalnya (1) komponen fisik  keruangan  atau  spatial  (perumahan, perkantoran, perbelanjaan, perindustrian,
rekreasi), (2) sistem transportasi (udara, laut, darat, kereta api), dan (3) jaringan infrastruktur (listrik, air bersih, air kotor, persampahan) (Budihardjo, 2005) ; ; (h) penyiapan kapasitas SDM dan SDA di tempat baru; dan (i) pertimbangan faktor risiko lingkungan baik alam maupun sosial masyarakatnya (Cuthbert, 2006) .
Kelima, sumber dana relokasi IKN tidak bersumber dari utang, khususnya utang swasta. Hal ini penting mengingat IKN harus terjamin independensinya dari intervensi luar/asing, khususnya sistem informasi dan keamanan negara. Ini juga untuk mengurangi ketergantungan utang negara terhadap pihak luar sehingga tidak menambah beban ekonomi pada kehidupan masyarakat dengan berbagai macam pembayaran pajak untuk memenuhi pembayaran utang.
Keenam,  hal penting lainnya yang menjadi catatan adalah pemerintah perlu memperbaiki konsep tata ruang dan manajemen perkotaan yang modern sehingga tercipta smart sustainable capital city yang memiliki SDM yang madani (smart people) , tata kelola pemerintahan yang efektif ( smart governance ), ekonomi yang maju ( smart economy ),  lingkungan yang bersih dan sehat(smart environment/ smart living), akses komunikasi dan transportasi yang lancar (smart mobility) , dan masyarakat yang berbudaya (smart heritage) .
Diharapkan melalui keenam opsi yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebelum memutuskan pemindahan IKN tersebut, bisa mengurangi beban permasalahan
IKN. Apabila keputusan pemindahan IKN tetap terlaksana maka persoalan-persoalan yang terjadi sebelumnya dapat teratasi dan wacana relokasi IKN tidak perlu harus terus terjadi terus-menerus.

## PUSTAKA ACUAN
Aziz, N. L. (2015). Harmoni dan Disharmoni Relasi Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakar- ta. In H. C. (ed), Relasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia (pp. 50- 52). Jakarta: PT Gading Inti Prima.
Aziz, N. L. (2016). Otonomi Daerah dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik, 13 (2).
Aziz, N. L., & Zuhro, R. S. (2018). Dinamika Penga- wasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Aziz, N. L., & Zuhro, R. S. (2018). Politik Pengelo- laan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Budihardjo, E. (2005). Konflik Tata Ruang dan Plural - isme Budaya. In G. C. Budhi T.S. Soegijoko, Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21 (p. 451). Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
Budiman, A. (2000). Pembangunan sebagai Studi In- terdisipliner. In Teori Pemban- gunan Dun- ia Ketiga (pp. 2-7). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Choirul, M. (2019, April 2019). https://www.cn- bcindonesia.com. Retrieved April 30, 2019, from https://www.cnbcindonesia.com/ news/20190430124613-4-69663/ada-6-ala- san-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari- jakarta.
Cipta, T. N. (2018). Pemindahan Ibukota Negara/ Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Tim Nawa Cipta. merintahan Indonesia. Jakar- ta: Tim Nawa Cipta.
Cuthbert, A. R. (2006). The Form of Cities: Political Economi and Urban Design. Victoria: Black- well Publishing.
Dewi, R.K & Haryanti, R. (2019, Agustus). Kom- pas.Diakses dari https://regional.kompas. com/ read/2019/08/27/06250001/mengung- kap-po- tensi-bencana-di-ibu-kota-baru- sesar-gem- pa-aktif-hingga-banjir?page=all tanggal 27 Agustus 2019.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), (2019). Statistik Utang Luar Negeri Indone- sia edisi Maret 2019. Jakarta: Kementerian Keuangan Indonesia.
Cipta, T. N. (2018). Pemindahan Ibukota Negara/ PeEmil salim soal ibu kota baru please denger opsi lain. (2019, Agustus). CNN Indonesia. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ ekonomi/20190823201653-532-424208/ emil-salim-soal-ibu-kota-baru-please-den- gar-opsi-lain tanggal 29 Agustus 2019.
Ferri, O. (2017, Juli 4). https://www.liputan6.com. Diakses dari https://www.liputan6.com/ regional/read/3011101/mengenal-3-ko- ta-yang-pernah-jadi-ibu-kota-indonesia tanggal 1 Agustus 2019
Hambleton, R., & Gross, J. S. (2007). Governing Cit- ies in Global Era: Urban Innovation, Compe- tition, adn Democratic Reform. New York: Palgrave Macmillan.
Huda, N. (2014). Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus. Band- ung: Nusa Media.
Jakarta Traffic. (2018, September). Tomtom. Diak - ses dari https://www.tomtom.com/en_gb/ traffic-index/jakarta-traffic  tanggal 10 Sep - tember 2019.
Jamaludin, A. N. (2017). Sosiologi Perkotaan: Mema- hami Masyarakat Kota dan Problematikanya. Bandung: CV Pustaka Setia.
Jayani, D. H. (2019, September). Jumlah pen- duduk DKI Jakarta 2019 mencapai 10,5 juta jiwa. Databoks Katadata. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapub- lish/2019/09/10/jumlah-penduduk-dki-ja- karta-2019-mencapai-105-juta-jiwa tanggal 15 September 2019.
Johansyah, M., & dkk. (2019). Executive Summary: Ibukota Baru Buat Siapa? Jakarta: Forest Watch Indonesia, Jatam, Jatam Kaltim, Pok- ja 30, Pokja Pesisir & Nelayan, Trend Asia, Walhi, Walhi Kaltim.
Julita, L. (2019, Agustus). Pindah ibukota baru telan rp 466 t uangnya dari mana saja. CNBC In- donesia. Diakses dari https://www.cnbcindo- nesia.com/news/20190826183219-4-94856/ pindah-ibu-kota-baru-telan-rp-466-t-uangn- ya-dari-mana-saja pada 29 Agustus 2019.
Kaltim disebut-sebut sebagai ibu kota baru, min- im gempa naum rawan dengan bebera- pa bencana berikut. (2019, Agustus). Tri- bun. Diakses dari https://wow.tribunnews. com/2019/08/26/kaltim-disebut-sebut-se- bagai-ibu-kota-baru-minim-gempa-na- mun-rawan-dengan-beberapa-bencana-beri- kut?page=all tanggal 29 Agustus 2019.
KBBI. (n.d.). Relokasi. Diakses dari https://kbbi.web. id/relokasi tanggal 10 September 2019.
Kebijakan pemindahan ibukota antara ide dan real- isasi. (2019, Mei). Indonesia.go.id. Diakses dari https://indonesia.go.id/ragam/budaya/ sosial/kebijakan-pemindahan-ibukota-an- tara-ide-dan-realisasi tanggal 20 Mei 2019 Kusuma, B. D. (2019, Agustus). Apakah Kali- mantan Timur bebas bencana data tun- jukkan becana paling banyak terjadi ta- hun 2016. Fotokita Grid. Diakses dari https://fotokita.grid.id/read/111831161/apa- kah-kalimantan-timur-bebas-bencana-da- ta-tunjukkan-bencana-paling-banyak-terja- di-tahun-2016?page=all tanggal 27 Agustus 2019.
Membandingkan manfaat utang era Soeharto hing- ga jokowi. (2019, Januari). CNN Indone- sia. Diakses https://www.cnnindonesia.com/ ekonomi/20190104132206-532-358516/ membandingkan-manfaat-utang-era-soe- harto-hingga-jokowi tanggal 4 Januari 2019.
Movanita, A. N. (2019, Agustus). Alasan mengapa ibukota Indonesia harus keluar dari pulau jawa. Kompas. Diakses dari https://nasional. kompas.com/read/2019/08/27/09284821/4- alasan-mengapa-ibu-kota-indonesia-harus- keluar-dari-pulau-jawa?page=all tanggal 27 Agustus 2019.
Mustafa, A. I. (2008). Transformasi Sosial Masyarakat Marginal. Malang: INSPIRE.
Natalia, M. (2019, Agustus). Emil salim peminda- han ibukota bentuk pelarian tanggung jawan. Ekonomi Bisnis Sindonews. Diak- ses dari https://ekbis.sindonews.com/ read/1432821/33/emil-salim-peminda- han-ibukota-bentuk-pelarian-tanggu- ng-jawab-1566561344 pada tanggal 23 Agustus 2019.
Negara yang pernah pindah ibukota. (n.d). Repub- lika. Diakses dari https://internasional.re- publika.co.id/berita/pw9syg15000/7-nega- ra-yang-pernah-pindah-ibu-kota tanggal 17 Agustus 2019.
Nugroho, G. A. (2019, Mei). Tak sekadar memindah- kan ibu kota. News Detik.com. Diakses dari https://news.detik.com/kolom/d-4556772/ tak-sekadar-memindahkan-ibu-kota tanggal 21 Mei 2019.
Pacione, M. (2001). Urban Geography: A Global Per- spective. London & New York: Routledge.
Ragam budaya sosial kebijakan pemindahan ibukota antara ide dan realisasi (2019, Mei). Indo- nesia.go.id. Diakses dari https://indonesia. go.id/ragam/budaya/sosial/kebijakan-pe- mindahan-ibukota-antara-ide-dan-realisasi tanggal 9 Mei 2019.
Rijanta, R., dkk. (2017). Policy Brief: Kebijakan Pe- mindahan Ibukota Negara Indonesia. Yog- yakarta: Fakultas Geografi UGM.
Sadikin, R. A. (2019, Juli).  Lokasi ini pernah jadi ibukota Indonesia ada yang Cuma seminggu. Suara.com. Diakses dari https://www.suara. com/news/2019/07/30/101503/3-lokasi-ini- pernah-jadi-ibu-kota-indonesia-ada-yang- cuma-seminggu tanggal 20 Agustus 2019.
Santoso, J. (2006). Urbanisasi, Globalisasi, dan Disin- tegrasi Fungsi Kota. In J. Santoso, Menyia- sati Kota Tanpa Warga (p. 53). Jakarta: KPG dan Centropolis.
Sarosa, W.,  dkk. (2017). Panduan Praktis Implemen- tasi Agenda Baru Perkotaan: New Urban Agenda. Jakarta: Kemeterian PUPR.
Singgung potensi bencana BNPB ingkatkan tata ruang di Kaltim (2019, Agustus). CNN Indonesia. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20190827204045-20-425177/sing- gung-potensi-bencana-bnpb-ingatkan-ta- ta-ruang-di-kaltim tanggal 28 Agustus 2019.
Silaban, M. W. (2019, Agustus). Riset indef ada dampak negatif pemindahan ibu kota ke kalimantan. Bisnis Tempo.co. Diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/1239682/ riset-indef-ada-dampak-negatif-peminda- han-ibu-kota-ke-kalimantan 25 Agustus 2019.
Sumarto, H. S. (2009). Inovasi, Partisipasi, dan Good
Governance: 20 Prakarsa Inovatid dan Parti- sipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Susilo, R. K. (2008). Sosiologi Lingkungan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Tryatmoko, M. W., & Aziz, N. L. (2014). Policy Paper: Pembenahan Mekanisme Penataan Daerah di Indonesia. Jakarta: Pusat Peneli- tian Politik LIPI.
Waluyo. (2007). Manajemen Publik: Konsep, Aplika- si dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju. Wirutomo, P. (2012). Sosiologi untuk Jakarta: Menu- ju Pembangunan Sosial-Budaya. Jakarta: Lembaga Permberdayaan Masyarakat Ja- karta (LPMJ)
50 years on, Brazil’s utopian capital faces reality. (2010, April). Reuters. Diakses dari https:// www.reuters.com/article/us-brazil-brasil- ia/50-years-on-brazils-utopian-capital-fac- es-reality-idUSTRE63K4CT20100421 tang- gal 28 Agustus 2019.