JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial,  12 (2) (2020): 288-296 DOI: 10.24114/jupiis.v12i2.16064

## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis

## Resistensi Warga di Bantaran Ciliwung terhadap Rencana Penggusuran oleh Pemerintah
Citizens Resistance in Ciliwung River Against Plans for Eviction by the Government
Pramudita, Budhi Gunawan & Selly Riawanty *
Magister Antropologi, FISIP, Universitas  Padjajaran, Indonesia Diterima: 21 Desember 2019 ; Disetujui: 12 Mei 2020 ; Dipublish: 31 Desember 2020

## Abstrak
Tulisan  ini  penulis  fokuskan  terhadap  topik  mengenai  normalisasi  yang  ternyata  tidak  selalu  dapat  diterima  oleh masyarakat, hal tersebut menimbulkan resistensi pada masyarakat. Dalam penulisan ini, penulis menganalisis pola resistensi yang dijalankan oleh masyarakat di wilayah Tanah Rendah terhadap rencana penggusuran oleh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara mendalam. Penulisan ini bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil  dari  penulisan  ini  menunjukkan  bahwa  perlawanan  oleh  warga  di  kawasan  tersebut  bersifat  tertutup  dan dikategorikan sebagai resistensi tertutup.  Dalam hidden transcript tampaknya warga mematuhi pemerintah dengan melaporkan luas tanah dan bangunannya dan menyatakan sepakat atas luas tanah dan bangunan yang telah diukur oleh petugas dari Badan Pertanahan Nasional, tetapi dalam public transcript nya warga secara sembunyi-sembunyi tetap memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap program normalisasi dari pemerintah.
Kata Kunci : Resistensi, Masyarakat, Kebijakan.

## Abstract
This paper focuses on the topic of normalization which apparently is not always acceptable to the community, it raises resistance to the community. In this study entitled "Citizens Resistance in Ciliwung River Against Plans for Eviction by the Government ", the researcher looked at how the resistance patterns carried out by the people in the Low Land area. The method used in this research is in-depth interviews. This research is descriptive-qualitative in nature. The results of this study indicate that resistance by residents in the region is closed and categorized as closed resistance. In hidden transcripts it appears that citizens obey the government by reporting the area of land and buildings and agreeing on the  area  of  land  and  buildings  that  have  been  measured  by  officials  from  the  National  Land  Agency,  but  in  public transcripts the citizens clandestinely continue to show disapproval of the normalization program from the government Keywords : Resistance, Citizen, Policy
How  to  Cite: Pramudita,  Gunawan,  B.,  &  Rianwaty,  S.  (2020) . Resistensi  Warga  di  Bantaran  Ciliwung Terhadap Rencana Penggusuran Oleh Pemerintah, JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial,  12 (2): 288-296.
* Corresponding author:
E-mail: aditsolkey @gmail.com ISSN 2549-1660 (Print) ISSN 2550-1305 (Online)

## PENDAHULUAN
Isu  resistensi  semakin  mengemuka akhir-akhir ini mengingat semakin banyaknya  warga  yang  bermukim  di kawasan  bantaran  sungai,  yang  jelas-jelas melanggar  peraturan  pemerintah  yang tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah No.35 Tahun 1991 tentang sungai.
Menurut  Foucault  (1977), di  mana ada afirmasi kekuasaan,  di  situ  ada resistensi. Isu mengenai resistensi memang saling berhubungan dengan kebijakan yang ada,  Hal  tersebut  dapat  kita  analogikan dengan  banyaknya  kepentingan  warga terhadap  tempat  tinggal  yang  layak  di bantaran  Sungai Ciliwung yang senantiasa tersandung  dengan  kebijakan  pemerintah tentang  normalisasi  Sungai  Ciliwung. Pemukiman di bantaran Sungai Ciliwung di Jakarta  semakin  padat  dan  dianggap pemerintah  mengancam  kelestarian  dan kualitas  air  sungai  serta  meningkatnya sumber pencemaran limbah domestik.
Paradigma  konflik  berbasis  kultural menyiratkan  bahwa  memahami  konflik yang  tengah  berlangsung  perlu  dipahami melalui  perspektif  masyarakat  yang bersangkutan, perspektif ini menghasilkan konsep mengenai resistensi, tetapi resistensi  tersebut  sebenarnya  tidaklah mudah diamati, terkadang kita menganggap  suatu  kelompok  masyarakat adalah sepihak padahal di konteks yang lain mereka  bisa  saja  menjadi  lawan  (Fedyani, 2015 ).
Sepanjang  sejarah  dalam  dua  abad terakhir ini hubungan itu kian bergeser ke model yang demokratik, dengan keyakinan bahwa  bukan  kekuasaan  negara  itu  yang bersifat  kodrati,  melainkan  hak  hak manusia  individual  warga  negara  itulah yang  asasi.  Adalah  merupakan  proposisi paradigma model demokratik ini
bahwasanya  seluruh  kekuasaan  para pejabat negara itu adalah hanyalah derivat dari hak-hak asasi manusia warganya, yang oleh  sebab  itu  harus  diterima  sebagai sesuatu yang limitatif sifatnya “ (Wignjosoebroto, 1995 ). Mengingat masyarakat adalah
sejumlah  manusia  yang  merupakan  satu kesatuan  golongan  yang  berhubungan tetap  dan  mempunyai  kepentingan  yang sama,  seperti  :  sekolah,  keluarga, perkumpulan, negara, kehidupan masyarakat  tentunya  juga  terkait  dengan politik dan sebaliknya. Dalam hal ini politik bukan  saja  satu  sistem  kecil  dalam  sistem sosial  besar,  tetapi  juga  mengandung  satu koleksi  nilai  yang  bukan  politik  untuk membolehkan  kita  menguraikan  aspek- aspek  ini,  yang  ada  hubungannya  dengan politik, perlulah kita mengkaji masyarakat secara keseluruhannya ( Sianipar, 2002 ) Orang  kota  pada  umumnya  dapat mengurus  dirinya  sendiri  tanpa  harus bergantung  pada  orang  lain.  Yang terpenting  di  sini  adalah  manusia perorangan  atau  individu.  Di  kota-kota kehidupan  keluarga  sering  sukar  untuk disatukan,  sebab  perbedaan  kepentingan, paham  politik,  perbedaan  agama  dan sebagainya (Nurdinah, 2017)
Penelitian  terdahulu  oleh  Andri (2011),  menunjukkan  bahwa  ancaman penggusuran yang akan dilakukan Pemerintah  Propinsi  dan  Kota  kepada warga  masyarakat  bantaran  sungai/ stren kali hingga  sekarang  masih  belum  bisa terselesaikan  oleh  pihak-pihak  terkait, bahkan  meninggalkan  trauma  mendalam, ketidakpastian  tempat  tinggal,  kehilangan lapangan  pekerjaan,  dan  terhentinya pendidikan  anak-anak,  jika  penggusuran dilakukan.
Dominasi  dan  eksploitasi  kaum borjuis terhadap kaum proletar mendorong adanya  usaha  resistensi  untuk  mengubah nasib  dari  kaum  proletar.  Sejak  saat  ini perjuangan antara yang proletar dan yang borjuis  menjadi  suatu  struktur  identitas tersendiri  dalam  masyarakat.  Strategi resistensi pada masa ini cenderung bersifat revolusioner  dengan  menggunakan  jalan kekerasan. Menariknya, meskipun struktur dasar  resistensi  pada  awalnya  bersifat ekonomi,  namun  membawa  serta  unsur perubahan  politik  di  dalamnya.  Hal  ini terjadi  karena  interseksi  keduanya  tidak bisa  dipisahkan  sehingga  dibutuhkan resistensi  secara  holistic  (Wiyatmoko, 2011 ) Menurut  Maring  dalam  (Fikri,  2017), bahwa praktik kekuasaan yang ditunjukkan aparat  pemerintah  terhadap  penguasaan wilayah  tertentu  seperti  misalnya  hutan Noge  di  Tanaloran,  Flores,  memicu perlawanan  dari  masyarakat  lokal  untuk mendapatkan  distribusi  sumber  daya secara  adil  dan  kepastian  hak  milik. Perlawanan  dari  masyarakat  dilakukan secara  terbuka,  antara  lain  dengan menduduki  areal  lahan,  melakukan penyekapan,
demonstrasi bahkan perkelahian  fisik.  Semua  dilakukan  untuk mematahkan dominasi kekuasaan pemerintah  atas  hutan  demi  untuk mendapatkan distribusi sumber daya hutan secara adil dan mendapatkan kepastian hak milik.
Penelitian  tentang  resistensi  warga Katobengke  di  Buton,  menyatakan  bahwa kelompok Kaomuwalaka sebagai kelompok yang  dominan  membedakan  diri  mereka dari  kelompok  Papara.  Ada  beberapa simbol  yang  membedakan  ketiga  lapisan sosial  ( kaomu,  walaka dan papara ) berkenaan  dengan  kekuasaan,  privilege
dan prestise yang dimiliki oleh kelompok- kelompok  tersebut  dalam  berinteraksi pada masa kesultanan (Tasrifin, 2012 ) Dari beberapa hasil penelitian di atas, maka, dalam artikel ini, penulis menganalisis pola resistensi yang dijalankan  oleh  masyarakat  di  wilayah Tanah Rendah terhadap wacana normalisasi  di  kawasan  bantaran  sungai Ciliwung,  dengan  cara  memperhatikan sikap dan respon warga terhadap rencana normalisasi Sungai Ciliwung tersebut.

## METODE PENULISAN
Penulisan  ini  adalah  penulisan  yang bersifat  deskriptif-kualitatif  mengenai sistem-sistem  tersebut  berupa  sikap resistensi  masyarakat  yang  berhadapan dengan  kebijakan  pemerintah  mengenai normalisasi  Sungai  Ciliwung.  Kesesuaian pemikiran  Foucault  (Mudhofir,  2013) dalam konteks resistensi terhadap kebijakan  normalisasi  di  bantaran  Sungai Ciliwung  adalah  bagaimana  pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  kekuasaan yang  dijalankannya  melarang  warganya tinggal  di  bantaran  Sungai  Ciliwung tersebut  justru  melahirkan  resistensi. Semakin  kuat  kekuasaan  itu  menciptakan hegemoni  untuk  berkuasa,  maka  dengan sendirinya  semakin  besar  peluang  untuk terjadinya resistensi.
Bentuk  penulisan  ini  adalah  bersifat deskriptif kualitatif karena emosi atau rasa sentimen  penduduk  di  bantaran  kali Ciliwung  tersebut  tidak  dapat  terukur dengan kuantitas, karena metode deskriptif kualitatif  ini  akan  bersifat  observasi partisipatoris.
Dalam hal ini perlawanan masyarakat berhadapan  dengan  kebijakan,  yakni kebijakan  mengenai  normalisasi  Sungai Ciliwung.  Penulis  melihat  pola  resistensi
dengan cara melakukan observasi terhadap sikap masyarakat terhadap kebijakan serta melihat  tindakan  masyarakat  yang  dapat menggambarkan  resistensi  tersebut,  baik dalam  bentuk  gerakan  perlawanan, gerakan  dalam  bentuk  organisasi  non pemerintah  ataupun  dengan  mengajukan advokasi  terkait  lahan  tempat  tinggal mereka.  Sehingga  dengan  melakukan observasi mendalam yang bersifat observasi  partisipatoris  penulis  akan menggali  fakta-fakta  serta  fenomena  yang tidak  selalu  eksplisit  dan  tampak  nyata  di kehidupan sosial.
Maka  yang  menjadi  fokus  penulis dalam  tulisan  ini  adalah:  Pola  Resistensi Masyarakat di bantaran Sungai Ciliwung di Kelurahan  Kampung  Melayu  terhadap wacana kebijakan.
Adapun untuk melihat pola resistensi tersebut dengan indikator sebagai berikut:
Perlawanan  secara  fisik  (tetap  tinggal  di lokasi  penulisan  dan  melawan  petugas ketika rumahnya diukur petugas, mendirikan bangunan tambahan di pinggir sungai,  menebang  pohon  yang  ada  di pinggir  sungai).  Perlawanan  secara  non fisik (membandel dengan cara mengabaikan himbauan pemerintah untuk tidak  tinggal  di  kawasan  yang  merupakan zona merah, mengajukan advokasi terhadap  status  tanahnya,  bekerja  sama dengan pihak luar untuk mempertahankan status tanahnya)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Normalisasi Sungai Ciliwung
Normalisasi  Sungai  Ciliwung  yang merupakan  proses  pembuatan  dinding turap beton atau sheetpile pada sisi Sungai Ciliwung  sedalam  10  hingga  12  meter  ke bawah sungai. Biaya proyek ini terbagi atas beberapa  bagian,  diantaranya  Rp  2  triliun
pada  tahun  2013,  Rp  500  Miliar  untuk konstruksi  sodetan,  Rp  300  Miliar  untuk penyediaan  pompa  dan  MCK,  dan  Rp.1,18 triliun  pada  November  2013.  Proyek  ini diprakarsai  oleh  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)  pada  Desember  2012  yang berkerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta  yang  bertugas  mengadakan pembebasan  lahan.  Proyek  Normalisasi Sungai  Ciliwung  terbentang  dari  kawasan Jembatan  Jl.  T.B  Simatupang  hingga  Pintu Air  Manggarai,  Jakarta  Selatan.  Kendala utama proses normalisasi Ciliwung adalah pembebasan  lahan,  yang  disebabkan  tiga hal,  yakni  administrasi,  relokasi,  dan gugatan hukum yang dilakukan masyarakat (https://id.wikipedia.org/wiki/Normalisas i_Sungai_Ciliwung)
Dari  normalisasi  inilah,  kemudian warga  Kelurahan  Kampung  Melayu melakukan  penolakan  atau  resistensi terhadap  upaya  tersebut.  Pola  resistensi warga  menunjukkan  bahwa  mereka bersikap
seolah-olah mematuhi pemerintah dengan melaporkan luas tanah dan bangunannya dan menyatakan sepakat atas  luas  tanah  dan  bangunan  yang  telah diukur  oleh  petugas  dari    Badan Pertanahan Nasional, tetapi secara sembunyi-sembunyi warga tetap memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap program normalisasi dari pemerintah. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang  Sungai,  pada    Pasal  22  (1) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan  sempadan  sungai.  (2)  Dalam hal  di  dalam  sempadan  sungai  terdapat pembatas untuk kepentingan pengendalian
banjir,  perlindungan  badan  tanggul dilakukan  dengan  larangan:  a)  Menanam tanaman  selain  rumput;  b)  Mendirikan bangunan;  dan  c)  Mengurangi  dimensi tanggul (http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsi p/ln/2011/pp38-2011.pdf).
Dalam  hal  ini  pemerintah  membuat kategori  untuk  wilayah  yang  dilarang mendirikan bangunan, yaitu adalah di area sempadan  sungai,  namun  realita  yang terjadi  di  lokasi  penelitian  bertolak belakang  dengan  peraturan  yang  dibuat oleh  pemerintah.  Beberapa  warga  masih mendirikan  bangunan  di  zona  yang dilarang  mendirikan  bangunan,  terkait dengan  Sungai  Ciliwung  yang  memiliki kedalaman  kurang  dari  3  meter  maka batasan area sempadan sungai nya adalah paling sedikit 10 meter dari bantaran atau tepi air.
Kondisi  air  di  Sungai  Ciliwung  kian memburuk,  bahwa  pencemaran  limbah domestik  akibat  tingginya  kandungan amonia,  fosfat,  deterjen  dan  bakteri  coli. Beban  limbah  domestik  yang  masuk  ke Sungai Ciliwung sudah terlihat cukup tinggi di  awal  masuk  wilayah  Jakarta,  hal  ini mengindikasikan bahwa pencemaran terjadi tidak hanya di wilayah Jakarta tetapi juga  di  wilayah  Depok  atau  Bogor. (Satmoko, 2018)
Fenomena ini dapat berimplikasi baik secara  sosial,  ekonomi  dan  politik. Pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh warga sudah semakin masif yang berakibat terjadinya  kawasan  yang  rawan  banjir. Perilaku  manusia  yang  tidak  bijaksana dalam pemanfaatan ruang dan pengelolaan ini juga memicu terjadinya bencana banjir dan  longsor,  padahal  sesungguhnya    para leluhur  orang  Sunda  pada  masa  silam mempunyai  kearifan  ekologi  dalam
pemanfaatan  tata  ruang  dan  perilaku bijaksana  terhadap  lingkungannya  ( Iskandar, 2016 )
Dalam    pengamatan  yang  dilakukan oleh peneliti, banyak ditemukan bangunan yang  menjorok  ke  bantaran  sungai sehingga  wilayah  bantaran  sungai  banyak yang  dimanfaatkan  oleh  warga  untuk sebagai  tempat  mencuci  piring,  pakaian hingga alat rumah tangga lainnya selain hal tersebut  banyak  di  antara  warga  yang tinggal  di  bantaran  sungai  meletakkan barang rongsokan di pinggiran sungai yang mereka  anggap  seperti  pekarangan rumahnya.
Walaupun banyak warga yang kurang setuju dalam Peraturan pemerintah No. 38 Tahun  2011  tentang  sungai,  namun Pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kelurahan Kampung  Melayu  tetap  mempersiapkan persiapan  awal  jika  suatu  saat  Gubernur Provinsi  DKI  Jakarta  mengeluarkan kebijakan  untuk  merelokasi  penduduk  di wilayah Tanah Rendah untuk kepentingan program normalisasi Sungai Ciliwung.
Dalam  mempersiapkan  program normalisasi  yang  prosesnya  secara  teknis belum  ditentukan  waktunya  hingga  Bulan Agustus  2019,  saat  ini  pihak  Kelurahan Kampung  Melayu  dan  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  bekerja  sama  dalam masalah  pengukuran  tanah  dan  bangunan warga  yang  tempat  tinggalnya  berada  di bantaran sungai sehingga hasil pengukuran tersebut  dicatat  oleh  petugas  dari  BPN sebagai pedoman membuat daftar inventarisasi  tanah  dan  bangunan  yang nantinya  akan  dieksekusi  dalam  waktu yang  belum  dapat  ditentukan  oleh  pihak Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  setelah itu  pihak  pemerintah  di  Kelurahan Kampung  Melayu  mengadakan  sosialisasi
rencana  program  normalisasi  melalui Lembaga  Masyarakat  Kota  (LMK)  yang diutus  pihak  Kelurahan  Kampung  Melayu untuk  mensosialisasikan  program  kerja dari tingkat kelurahan ke tingkat RW yang berada  di  bawah  Kelurahan  Kampung Melayu  melalui  surat  dan  kadangkala melalui  pertemuan  langsung  di  pos  RW yang berada di Kantor Kelurahan Kampung Melayu.
Upaya  pemerintah  dalam  menangani banjir ini lebih banyak terfokus pada sistem infrastruktur  sungai,  mulai  pelebaran sungai,  pengerukan  sungai,  membuat codetan  sungai,  hingga  membuat  kanal tambahan untuk menyalurkan limpahan air yang  berlebih  di  sungai-sungai  utama  di Jakarta.
Solusi yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta sering menimbulkan masalah baru dan  menuai  berbagai  protes,  bukan hanya karena  kebijakan  Pemerintah  kurang melibatkan  warga  dalam  pengambilan keputusan, tetapi juga karena penekanannya  pada  ketertiban  dan keamanan berujung pada penggusuran. Hal  tersebutlah  yang  menimbulkan resistensi  pada  pembangunan  di  Jakarta. Ketidaksinergian antara Pemerintah dengan  masyarakat  serta  berbedanya kepentingan  antara  Pemerintah  dengan masyarakat  tidak  kunjung    menemukan titik temunya.
Meskipun  terdapat  respon  negatif terhadap  wacana  normalisasi  Sungai Ciliwung  oleh  warga  yang  bermukim  di bantaran sungai di wilayah Tanah Rendah, namun  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta yang  dalam  hal  ini  adalah  Kelurahan Kampung Melayu tetap menghimbau warga untuk  meninggalkan  tempat  tinggalnya, khususnya  bagi rumah atau bangunan yang menempati  tanah  negara  dan  melakukan
langkah awal sebelum turunnya kebijakan yang lebih lanjut dari gubernur DKI Jakarta, berupa persiapan awal seperti inventarisasi  dan  pendataan  awal  untuk pembebasan  lahan  di  wilayah  pemukiman yang  ada  di  bantaran  sungai,  termasuk dalam  hal  ini  adalah  antisipasi  banjir kiriman  dari  wilayah  hulu  (Kabupaten Bogor)  dengan  cara  mendirikan  posko siaga  banjir  sementara  untuk  mencegah kemungkinan-kemungkinan  buruk  yang timbul  karena  terjadinya  banjir  yang melanda  pemukiman  padat  di  Tanah Rendah.

## Keterikatan  Penduduk  Dengan  Tempat Tinggalnya
Akibat  dari  urbanisasi  yang  pesat tersebut,  dengan  keterbatasan  yang mereka  miliki  dalam  mengakses  tanah  di tempat yang layak di Jakarta yang harganya semakin  tinggi,  menyebabkan  pendatang memilih tempat di mana aja asal bisa hidup seperti di pinggir-pinggir rel kereta api atau di  pinggiran  bantaran  sungai.  Kampung Melayu  yang  punya  potensi  yang  strategis dimana  disatu  sisi  mereka  menganggap bisa  mencari  nafkah  dengan  mudah  dan tinggal secara murah di pinggiran bantaran Sungai  Ciliwung    yang  kian  hari  semakin padat.
Dalam melihat keterikatan penduduk dengan tempat tinggalnya, penulis menggunakan  model teknik analisa  Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penulisan  menunjukan  setiap  subjek memiliki rasa keterikatan terhadap wilayah bantaran  Sungai  Ciliwung  di  Kelurahan Kampung  Melayu.  Dimensi  identitas  lokal digambarkan dari identitas mereka sebagai warga  asli  atau  warga  yang  lahir  di kawasan  Kelurahan  Kampung  Melayu. Perasaan  kuatnya  ikatan  itu  digambarkan
oleh  kenyamanan,  perasaan  senang, kerukunan  yang  ada  pada  masyarakat sekitar.   Ketergantungan  terhadap  tempat tinggalnya digambarkan oleh ketergantungan masyarakat yang mayoritas  berprofesi  sebagai  pedagang  di Kelurahan  Kampung  Melayu  terhadap Pasar Jatinegara sebagai lokasi pencaharian  utama  masyarakat  sekitar, juga  ketergantungan  terhadap  lahan terbuka  yang  harga  sewa  tanahnya  relatif murah  menurut  warga  yang  berprofesi sebagai pembuat tempe.
Dalam tulisan ini penulis mewawancarai  beberapa  warga  dan membaginya  dalam    dua  kategori  untuk kepentingan  kategorisasi  data.  Kategori tersebut antara lain sebagai berikut :
Warga  Asli,  :  yakni  masyarakat  yang sejak  lahir  sudah  menempati  tempat tinggalnya  di  kawasan  ‘tanah  rendah’ Kelurahan Kampung Melayu.
Warga  Pendatang:  Yakni  merupakan warga yang tinggal di kawasan tersebut dan karena  faktor  tertentu  seperti  karena menikah,  karena  merantau  ke  lokasi tersebut  dan  sebagainya,  intinya  adalah warga  pendatang  ini  lahir  di  luar  lokasi tersebut,  dan  hanya  tinggal  di  lokasi tersebut  untuk  alasan  tertentu  pula. Banyak  dari  warga  pendatang  ini  telah bermukim  di  kawasan  ‘tanah  rendah’ dalam  waktu  yang  cukup  lama,  seperti halnya salah satu warga yang bernama Bu Subaikah  yang  sudah  tiga  puluh  tahun tinggal di kawasan tersebut. Oleh karena itu jika  penulis  menanyakan  kepada  para warga yang sudah puluhan tahun lamanya tinggal  dikawasan  tanah  rendah  ini  maka mereka akan menjawab sebagai warga asli. Namun  untuk  kepentingan  kategorisasi data,  maka  penulis  tetap  membuat
perbedaan  kategori  antara  warga  asli  dan warga pendatang.

## Resistensi  Masyarakat  di  Kawasan Tanah Rendah
Menurut  Scott  (1992)  terdapat beberapa  bentuk  resistensi  yaitu:  1) Resistensi tertutup (simbolis atau ideologis)  yaitu  gossip,  fitnah,  penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan  kepada  masyarakat,  serta penarikan  kembali  rasa  hormat  kepada pihak penguasa. 2) Resistensi semi-terbuka (protes  sosial  atau  demostrasi),  3) Resistensi  terbuka,  merupakan  bentuk resistensi  yang  terorganisasi,  sistematis dan berprinsip. Manifestasi yang digunakan dalam resistensi adalah cara-cara kekerasan  (violent)  seperti  menampar, menimpuk, meludahi, melempar, membentak, memaki, menghina, meneriaki, mengucilkan, memelototi,
mencibir, dan memandang penuh ancaman.
Resistensi    merupakan  salah  satu faktor  yang  penting  dalam  kehidupan manusia,  karena  pada  dasarnya  resistensi adalah  oposisi  terhadap  kekuasaan  dan dilembagakan  dengan  cara  tertentu (Ortner, 2006 )
Hidden transcript merupakan bentuk perlawanan tersembunyi untuk
menghindari  tindakan  represif  dari  kelas superordinat (Aisyah, 2018)
Di  wilayah  Tanah  Rendah,  bentuk resistensi  yang  ada  hanyalah  resistensi tertutup  dan  semi-terbuka.  Hal  ini mengingat tidak  pernah terjadinya kontak fisik  antara  warga  dengan  aparat  atau petugas  yang  akan  mengeksekusi  tempat tinggal  mereka,  hal  tersebut  dikarenakan tahapan  dalam  wacana  normalisasi  masih dalam  tahapan  inventarisasi  awal,  jadi
belum  sampai  pada  tahapan  eksekusi bangunan.
Resistensi  tertutup  yang  dapat penulis amati di lokasi penelitian adalah: 1) Ungkapan  rasa  kurang  setuju  oleh  warga yang  disepakati  antara  gosip  ibu-ibu  yang belanja  di  warung  terhadap  rencana normalisasi  yang  mereka  ketahui  dari kegiatan  inventarisasi  awal  oleh  pihak Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Hal  ini penulis  temukan  pada  saat  melakukan wawancara  dengan  seorang  ibu  yang sedang  belanja  di  warung  yang  kebetulan sedang  ramai  ibu  rumah  tangga  lainnya yang  sedang  berbelanja  di  warung  yang menjual  kebutuhan  dapur  seperti  sayuran dan  bumbu  masakan.  Pada  saat  penulis menanyakan  perihal  normalisasi  sungai, para  ibu  rumah  tangga  yang  sedang berbelanja  di  warung  tersebut  menjawab dengan kompak jika mereka kurang setuju dengan  rencana  normalisasi  jika  hal tersebut menyebabkan mereka pindah dari tempat tinggalnya yang berada di kawasan bantaran sungai; 2) Ungkapan rasa kurang setuju  oleh  individu  terhadap  normalisasi yang  berdampak  pada  relokasi  penduduk ke rusunawa.
Pada saat penulis mewawancarai  beberapa  warga  yang tinggal di bantaran sungai sehingga tempat tinggalnya  termasuk  kedalam  daftar inventarisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;  3)  Ungkapan  yang  menyudutkan suatu  institusi  atau  pihak  tertentu;  4) Pelanggaran  hukum  oleh  masyarakat terhadap  batas  wilayah  yang  diizinkan untuk mendirikan bangunan.

## SIMPULAN
Jika  dikaitkan    dengan  teori  Scott mengenai  hidden  transcript  dan  Public transcript,  maka  peneliti  dapat  menarik kesimpulan bahwa dalam hidden transcript
tampaknya  warga  di  kawasan  Tanah Rendah  Kampung  Melayu  mematuhi pemerintah dengan melaporkan luas tanah dan bangunannya dan menyatakan sepakat atas  luas  tanah  dan  bangunan  yang  telah diukur  oleh  petugas  dari    Badan Pertanahan  Nasional,    tetapi  dalam  public transcript  nya  warga  secara  sembunyi- sembunyi tetap memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap program normalisasi dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah, S. M. ( 2018 ) Praktek Dominasi Kuasa Dalam Paguyuban  Duta  Wisata      Diunduh  di http://repository.unair.ac.id/75092/4/JURN AL_Fis.S.44%2018%20Ais%20pdf
,pada tanggal 12 Desember
Andri,  A.  (2011).  “Festival  Jogokali”  :  Resistensi
Terhadap  Penggusuran  dan  Gerakan  Sosial-
Kebudayaan  Masyarakat  Urban.    Jurnal Sosiologi Islam. Vol 1 (2):85-94
Fedyani,  A.  (2015).  Logika  Antropologi  :  Suatu Percakapan  Mengenai  Dasar  Paradigma. Jakarta : Prenadamedia Group.
Fikri,  M  (2017).  Relasi  Kuasa  Dalam  Perebutan Lahan  di  Situs  Candi  Bojongmenje.  Jurnal Umbara Vol 2: 45-55
Foucault, M. (1977). Discipline and Punish:The Birth of The Prison, NewYork : Pantheon Books.
Iskandar,  J.  (2016).  Etnobiologi  dan  Keragaman Budaya  di  Indonesia.  Jurnal  Umbara  VOL  1: 27-42 Mudhofir,  M.  (2013).  “Teori  Kekuasaan  Michel Foucault:  Tantangan  bagi  Sosiologi  Politik”. Jurnal  Sosiologi  MASYARAKAT  Vol.  18:  75-
100 Nurdinah, M. (2017). Resistensi Masyarakat Urban Dan Masyarakat Tradisional Dalam Menyikapi Perubahan Sosial. Jurnal Substantia, Volume 19 Nomor 2. 149-168 Ortner,  S.B. (2006). Resistance and the Problem of Ethnographic  Refusal,  Anthropology  and Social  Theory  :  Culture,  Power,And  The Acting  Subject.  Durham.  Duke  University Press
Satmoko,  Y.  (2018).  Status  Kualitas  Air  Sungai Ciliwung  di  Wilayah  DKI  Jakarta.    Jurnal Teknologi Lingkungan Vol 19: 13-22
Scott,  J.C.  (1992).  Domination  and  the  Arts  of Resistence. , Yale University Press Sianipar, T. (2002). Antropologi Politik: Pengkajian Pendekatan  Tingkah  Laku  dan  Kebudayaan Menyoroti    Pergerakan  Aktor  Politik.  Jurnal
Sosiohumaniora, Vol. 4 No. 1, Maret 2002 : 15 - 25 Tasrifin.  (2012).  Reproduksi  Stereotip  dan Resistensi Orang Katobengke Dalam Struktur Masyarakat  Buton.  Jurnal  Antropologi Indonesia Vol 33: 75-97
Wignjosoebroto, S. (1995). Dari hukum kolonial ke hukum  nasional:  dinamika  sosial-politik dalam perkembangan hukum di indonesia Widyatmoko,  A.  (2011).  Identitas  dan  Prospek Resistensi Dalam Globalisasi. Jurnal Global & Strategis, Edisi Khusus : 271-287
Sumber dari internet : (http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/20
11/pp38-2011.pdf).  Diakses  tanggal  25
Desember 2019 https://id.wikipedia.org/wiki/Normalisasi_Sungai_ Ciliwung Diakses tanggal 25 Desember 2019.