## PENGARUH AUDIT TENURE TERHADAP FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING DENGAN PENDEKATAN AKRUAL DISKRESIONER
(Studi pada Perusahaan Non Lembaga Keuangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011)
Oleh: Dadang Sadeli
( Dosen Program Studi Akuntansi FPEB Universitas Pendidikan Indonesia )
R. Nelly Nur apandi
( Dosen Program Studi Akuntansi FPEB Universitas Pendidikan Indonesia )

## Rizkia Mutiara Caesarriani
( Alumni Program Studi Akuntansi FPEB Universitas Pendidikan Indonesia )

## Abstract
The  purpose  of  this  research  was  to  describe  audit  tenure,  fraudulent  fianncial repoting,  and  the  effect  audit  tenure  on  fraudulent  fianncial  reporting  with discretionary  accrual  approach.  This  research  used  83  samples  of  companies listed in  Indonesia  Stock Exchange period  2009-2010.  Samples was  collected by used puposive  sample  method. The hypothesis tested by simple linear regression analysis. The results of this study indicate that audit tenure for three consecutive years  (2009-2011)  there  were  16  companies  that  have  changed  auditors  every year,  36  companies  that  perform audit engagements  with the same auditor for  2 years, and 31  companies  that  perform  audit  engagements  with  the  same  auditor for  3  years.While,  the  results  of  descriptive  analysis  showed  that  the  fraudulent financial  reporting  has  a  minimum  value  is  -0.7940, maximum  values  is  0.3670, and  an  average  of  fraudulent  financial  reporting  at  83  companies  listed  in  the Indonesia Stock Exchange is  -0.010622. Financial reporting fraud rate indicates a value of less than zero (-0.010622), which indicates that there are indications of fraud  in  the  form  of  earnings  management  with  minimazation  income,  which lowers  the  level  of  income  reported  earnings.  The  results  of  hypothesis  showed that the audit tenure has no effect on fraudulent financial reporting.
Keywords: audit tenure, fraudulent financial reporting , discretionary accrual

## Pendahuluan
Fraud atau  kecurangan  akhir-akhir  ini  menjadi  sosok  yang  sangat mengkhawatirkan  bagi  dunia  bisnis.  Kecurangan  ini  dilakukan  dengan  sengaja dan  menimbulkan  dampak  negatif.  Seperti  yang  kita  ketahui,  laporan  keuangan dalam  suatu  usaha  memiliki  peran  atau  fungsi  yang  sangat  tinggi  karena  angka- angka  yang disajikan dalam laporan keuangan memberikan informasi  bagi  pihak yang  berkepentingan  dalam  bisnis  baik  pihak  internal  maupun  eksternal  dalam pengambilan  keputusan.  Laporan  keuangan  menunjukkan  apa  yang  telah
dilakukan  manajemen  atau  pertanggungjawaban  manajemen  atas  sumber  daya yang  dipercayakan  kepadanya  dalam  mengelola  perusahaan.  Laporan  keuangan yang  benar-benar  memiliki  manfaat  dalam  memberikan  informasi  untuk pengambilan keputusan tersebut yaitu laporan keuangan yang dalam penyajiannya mengandung  ketepatan  dan  kewajaran  nilai,  menyatakan  keadaan  perusahaan yang sesungguhnya, tidak dimanipulasi atau disajikan dengan jujur. Namun, tidak dapat  dipungkiri  masih  terdapat  perusahaan-perusahaan  yang  melakukan kecurangan  pelaporan  keuangan  sehingga  laporan  keuangan  yang  disajikan tersebut menyesatkan pihak yang berkepentingan.
Perusahaan  yang  melakukan  tindakan  penyesatan  dalam  pelaporan keuangan,  biasanya  tidak  hanya  dilakukan  oleh  manajemen,  tetapi  juga  ada bantuan  dari  auditor  yang  melakukan  penugasan  audit  yang  independensinya menurun.  Kecurangan  pelaporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  ini dapat berakibat fatal dan merugikan banyak pihak untuk kedepannya. Tidak hanya perusahaan  yang  reputasinya  akan  menjadi  buruk,  tetapi  juga  auditornya  itu sendiri  diberi  sanksi  karena  melakukan  kerja  sama  serta  pihak  yang berkepentingan.  Kasus  mengenai  kecurangan  dalam  pelaporan  keuangan  sudah banyak  terjadi,  baik  di  luar  negeri  maupun  dalam  negeri.  Salah  satu  kasus  yang terjadi  di  luar  negeri  yaitu  kasus  pada  Enron  dan  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP) Arthur Andersen. Selain itu, pada tahun 2009 pun terjadi lagi hal serupa, yaitu di India  pada  perusahaan  Satyam, dimana  perusahaan  ini  memalsukan  keuntungan perusahaan  dengan  membesar-besarkan  laba  perusahaan  selama  bertahun-tahun dan meningkatkan neracanya hingga lebih dari US$ 1 miliar.
( http://finance.detik.com , 2009)
Pada beberapa tahun terakhir pun, terjadi kasus mengenai kecurangan pada pelaporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  di  dalam  negeri.  Seperti dalam laporan kinerja keuangan tahunan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang diterbitkan  pada  tahun  2005,  diumumkan  bahwa  PT  KAI  mendapat  keuntungan sebesar Rp. 6,90 Milyar. Padahal sebenarnya mengalami  kerugian sebesar Rp. 63 Milyar. Kerugian ini terjadi karena PT KAI telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak  pihak  ketiga.  Tetapi,  dalam  laporan  keuangan  itu,  pajak  pihak  ketiga dinyatakan  sebagai  pendapatan.  Maka  dari  itu,  Menteri  Keuangan  (Menkeu) terhitung sejak tanggal  6 Juli 2007, membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Salam Mannan, Pemimpin Rekan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Mannan, Sofwan, Adnan dan Rekan selama  10 bulan karena AP tersebut  telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik dalam kasus  audit umum atas laporan keuangan PT. Kereta Api (Persero) Tahun 2005. (http://www.tempo.co.id, 2007)
Selain  kasus  PT  KAI,  kecurangan  dalam  pelaporan  keuangan  dilakukan oleh  PT.  Great  River  International,  Tbk  (Great  River).  Berdasarkan  hasil pemeriksaan  Bapepam  terdapat  indikasi  penipuan  dalam  penyajian  laporan keuangan, dimana Bapepam menemukan kelebihan pencatatan atau overstatement penyajian account penjualan dan piutang. Maka  dari itu, berdasarkan siaran pers Kementrian Keuangan Republik Indonesia tahun 2007, Menkeu RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin selama dua tahun kepada AP Justinus  Aditya  Sidharta  selaku  partner  dari  KAP  Johan  Malonda  &  Rekan.
Sanksi  tersebut  diberikan  karena  Justinus  terbukti  melakukan  pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan Laporan Audit atas  Laporan  Keuangan  Konsolidasi  PT.  Great  River  International,  Tbk  tahun 2003 dan pada kasus ini, Bapepam menemukan adanya indikasi konspirasi antara Great  River  dan  AP  Justinus  Aditya  Sidharta  dalam  penyajian  laporan keuangannya. (http://www.hukumonline.com, 2007).
Salah  satu  bentuk  kecurangan  pelaporan  keuangan  ini  yaitu earnings management atau  manajemen  laba  (Rezaee:  2002).  Manajemen  laba  dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangan dimana manajemen dapat  mengambil  kebijakan dengan melakukan  rekayasa dan merencanakan  kecurangan-kecurangan  yang  akan  dilakukannya  dengan  sengaja. Kecurangan  pada  pelaporan  keuangan  ini  dapat  membuat  perusahan-perusahaan tersebut  sendiri  hancur,  seperti  fakta  yang  telah  terjadi  pada  perusahaan  besar  di negara adidaya Amerika.
Laporan keuangan yang diaudit memiliki nilai lebih dihadapan para pihak yang  berkepentingan  dengan  laporan    keuangan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  akuntan publik atau auditor  yang diposisikan sebagai  pihak ketiga atau pihak  yang diberi kepercayaan  untuk  menengahi  kepentingan  antara  kepentingan  manajemen  dan kepentingan  pemegang  saham.  Auditor  diharapkan  dapat  bersikap  netral,  bebas tidak  memihak  terhadap  informasi  yang  disajikan  pada  laporan  keuangan  oleh manajemen  walaupun  manajemen  yang  membayar fee atas  jasa  audit  yang diberikan.  Oleh  karena  itu,  ketika  laporan  keuangan  yang  telah  diaudit mengandung  informasi  adanya  kecurangan  dan  jika  auditor  mengetahui  adanya kecurangan  tersebut  tetapi  tidak  diungkapkan,  maka  auditor  tersebut  menjadi salah satu pihak yang dituntut pertanggungjawabannya oleh publik. Maka dari itu, hal penting yang harus dipertahankan oleh seorang auditor adalah independensi. Salah  satu  faktor  yang  dituding  menyebabkan  auditor  menajdi  tidak independen  sehingga  tidak  terungkapnya  kecurangan  dalam  laporan  keuangan yaitu  lama  hubungan  atau  masa  penugasan  antara  auditor  dan  klien  atau audit tenure .  Perihal  mengenai  lama  masa  penugasan  audit,  Menteri  Keuangan  RI mengeluarkan beberapa peraturan mengenai jasa akuntan publik yaitu Keputusan Menteri  Keuangan  NO.423/KMK.06/2002  yang  disempurnakan  melalui Keputusan Menteri Keuangan  No.359/KMK.06/2003 dan kemudian pada tanggal 5 Februari 2008, kedua Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya disempurnakan oleh  Peraturan  Menteri  Keuangan  NO.  17/PMK.  01/2008  dimana  dalam  bab  2, pasal  3,  ayat  1  disebutkan  batasan  masa  pemberian  jasa  audit  selama  tiga  tahun untuk auditor dan enam tahun untuk Kantor Akuntan Publik. Selain itu baru-baru ini  telah  dibuat  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2011 Tentang  Akuntan  Publik.  Namun,  peraturan  ini  menimbulkan  polemik  bagi akuntan hingga saat ini.
Pada tahun 2007, Menteri Keuangan telah membekukan beberapa Akuntan Publik  dan  juga  Kantor  Akuntan  Publik    mengenai  pelanggaran  atas  Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat 1 tentang pembatasan masa pemberian  jasa  dan  juga  pelanggaran  terhadap  SPAP.  Izin  Akuntan  Publik  Drs. Petrus  Mitra  Winata  dari  KAP  Drs.  Mitra  Winata  dan  Rekan  dibekukan  selama dua  tahun,  terhitung  sejak  15  Maret  2007.  Pembekuan  izin  diberikan  karena
akuntan  publik  tersebut  melakukan  pelanggaran  terhadap  Standar  Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan  Keuangan  PT.  Muzatek  Jaya  tahun  buku  berakhir  31  Desember  2004. Selain  itu,  Petrus  juga  telah  melakukan  pelanggaran  atas  pembatasan  penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT. Muzatek Jaya,  PT.  Luhur  Artha  Kencana  dan  Apartemen  Nuansa  Hijau  sejak  tahun  buku 2001 sampai 2004. Pembekuan izin  yang dilakukan oleh Menkeu ini merupakan yang kesekian kalinya. Selain itu, pada 4 Januari 2007 Menkeu membekukan izin Akuntan  Publik  Djoko  Sutardjo  dari  KAP  Hertanto,  Djoko,  Ikah  &  Sutrisno selama  18  bulan.  Djoko  dinilai  Menkeu  telah  melakukan  pelanggaran  atas pembatasan  penugasan  audit  dengan  hanya  melakukan  audit  umum  atas  laporan keuangan  PT.  Myoh  Technology  Tbk  (MYOH)  secara  berturut-turut  sejak  tahun buku 2002 hingga 2005. (http://www.hukumonline.com, 2007)
Pada  tahun  2009,  Menkeu  membekukan  kembali  beberapa  AP  dan  KAP yang disebabkan oleh pelanggaran yang sama. Izin Usaha KAP Nasrul Effendi & Rekan dibekukan selama tiga bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 389/KM.1/2009 tanggal 2 April 2009 dikarenakan KAP Nasrul Effendi & Rekan melakukan  pemberian  jasa  audit  umum  atas  laporan  keuangan  PT.  Korra Antarlestari  lebih  dari  enam  tahun  buku  berturut-turut,  dari  tahun  2001  hingga 2007.  Akuntan  Publik  Drs.  Nasrul  Amri  dikenakan  sanksi  pembekukan  selama enam  bulan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor:  354/KM.1/2009 tanggal  2  April  2009.  Pemberian  sanksi  ini  disebabkan  karena  AP  tersebut melakukan  pelanggaran  karena  telah  memberikan  jasa  audit  umum  atas  laporan keuangan  lebih  dari  tiga  tahun  buku  berturut-turut  terhadap  PT.  Angka  Wijaya Sentosa  dan  Cirleka  Indonesia,  PT.  Ryorongkor,  PT.  Pasaman  &  Soeparma  dan Tekma Yasa Konsultan, PT. Merpati Internet Mandiri.
(http://economy.okezone.com, 2009)
Untuk Akuntan Publik yang dibekukan, selama masa pembekuan dilarang memberikan  jasa  sebagaimana  dimaksud  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Keuangan (PMK) Nomor:  17/PMK.01/2008  tentang Jasa Akuntan Publik, dilarang  menjadi pemimpin  dan/atau  pemimpin  rekan  dan  atau  pemimpin  cabang  KAP,  wajib mengikuti  Pendidikan  Profesional  Berkelanjutan  (PPL),  dan  tetap  bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan.
Rotasi  audit  ini  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Pihak  yang  mendukung ketentuan rotasi wajib berargumen bahwa independensi auditor dapat dirusak oleh perhubungan  jangka  panjang  dengan  manajer  perusahaan,  hubungan  yang semakin  dekat  dengan  manajemen  menyebabkan  auditor  lebih  mengindikasikan dirinya  dengan  kepentingan  manajemen  daripada  kepentingan  publik,  auditor yang  mengaudit  perusahaan  yang  sama  dari  tahun  ke  tahun  akan  kurang  kreatif merancang prosedur audit (Efraim: 2010). Menurut Arie dan Hilda (2009) auditor memiliki  kepentingan  yang  alami  untuk  mempertahankan  pendapatan  jasa auditnya dengan memenuhi keinginan klien audit, terutama klien jangka panjang. Ketergantungan ekonomi inilah yang dapat membuat auditor bekerja sama dengan manajemen  yang curang. Mautz dan Sharaf (1961) dalam Arie dan Hilda (2009) menyatakan  bahwa  jika  penugasan  auditor  yang  sekarang  dipertahankan  untuk jangka waktu lama dimasa depan, maka kemungkinan besar auditor tersebut akan
merasa  nyaman,  sehingga  obyektifitas  audit  akan  terganggu.  Sedangkan  pihak yang  kontra  atau  pihak  yang  menolak  rotasi  wajib  menyatakan  bahwa  dengan pembatasan rotasi audit, KAP atau akuntan diragukan memiliki pengetahuan yang cukup mendalam mengenai bisnis perusahaan, timbulnya tambahan kos audit bagi klien (Myers et al : 2003).
Pendapat dari pihak pro maupun kontra ini didukung oleh hasil penelitian beberapa  peneliti  Johnson et  al (2002)  dalam  Carcello  &  Nagy  (2004:  3) menemukan  bahwa  nilai  absolut  akrual  tak  terduga  adalah  lebih  tinggi  di  tahun- tahun awal hubungan klien – auditor. Davis et al. (2003) dalam Carcello & Nagy (2004:  4)  menemukan  bahwa  terjadi  peningkatan  akrual  diskresioner  dengan auditor  tenure yang  panjang  dan  menyimpulkan  bahwa  manajemen  memperoleh keuntungan  fleksibilitas  pelaporan  sebagai  akibat  peningkatan  masa    penugasan auditor.  Myers  et  al.  (2003)  menemukan  bahwa audit  tenure yang  panjang dikaitkan dengan kualitas laba tinggi dengan menggunakan akrual yang abnormal menunjukkan bahwa kualitas audit yang lebih tinggi  terjadi ketika tenure auditor panjang.  Azizkhani et  al (2006)  dalam  penelitiannya  mengenai audit  tenure terhadap  persepsi  kualitas  laporan  keuangan  menemukan  bahwa  untuk  variabel tenure secara signifikan berhubungan dengan biaya ex ante yang lebih rendah dari modal  ekuitas,  tetapi  hanya  untuk  KAP  non-Big  4  dan  hasilnya  masa  perikatan yang  lebih  lama  dalam  persepsi  kualitas  laporan  keuangan  pun  lebih  tinggi  dan biaya ex  ante modal  ekuitas  lebih  rendah.  Penelitian  Carcello  dan  Nagy  (2004) sendiri menemukan bahwa kecurangan pelaporan keuangan terjadi di tahun-tahun awal penugasan atau ketika tenure auditor pendek (tiga tahun atau kurang). Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  timbul  permasalahan  sebagai berikut: (1) Bagaimana gambaran lama perikatan audit antara auditor dan auditee pada  perusahaan  non-lembaga  keuangan  yang  listing  di  Bursa  Efek  Indonesia periode  2009-2011?;  (2)  Bagaimana  gambaran  kecurangan  pelaporan  keuangan dilihat  dari  akrual  diskresioner  pada  perusahaan  non-lembaga  keuangan  yang listing  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2009-2011?;  (3)  Apakah  terdapat pengaruh audit  tenure oleh  Akuntan  Publik  terhadap fraudulent  financial reporting pada  perusahaan  non-lembaga  keuangan  yang  listing  di  Bursa  Efek Indonesia periode 2009-2011?

## Kajian Pustaka
Auditor  sebagai  pihak  ketiga  antara  manajemen  dan  pengguna  informasi dari  laporan  keuangan  harus  dapat  bersikap  profesional  dan  tetap  menjaga independesi  dalam  pelaksanaan  audit,  baik  dalam  jangka  waktu  yang  pendek ataupun  panjang.  Maka  dari  itu  dalam  menjalankan  penugasan  audit  tersebut auditor haruslah berpedoman pada standar audit dan kode etik yang berlaku agar tidak melenceng dari apa yang menjadi tugasnya.
Perikatan audit  ( engagement  audit )  antara auditor dan klien atau  lamanya auditor  melaksanakan  penugasan  audit  tersurat  dalam  surat  penugasan ( engagement  letter )..  Persyaratan  dalam  penugasan,  yang  didokumentasikan dalam  surat  penugasan  ( engagement  letter ),  harus  mencakup  tujuan  dari penugasan,  tanggung  jawab  manajemen,  tanggung  jawab  auditor,  dan  batasan- batasan penugasan. Ketentuan mengenai audit tenure atau masa kerja auditor atau
lamanya  penugasan  audit  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2011  Tentang  Akuntan  Publik.  Pembatasan pemberian  jasa  dituangkan  dalam  Bab  II,  Bagian  Kedua,  Pasal  4  yang  berbunyi yaitu  pemberian  jasa  audit  oleh  Akuntan  Publik  dan/atau  KAP  atas  informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam  jangka  waktu  tertentu.  Ketentuan  mengenai  pembatasan  pemberian  jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan pemerintah yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 tersebut  yaitu peraturan  mengenai  pembatasan  masa  pemberian  jasa  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  NO.  17/PMK.  01/2008  Tentang  Jasa  Akuntan  Publik  dan  dijelaskan dalam Bab II, Bagian Kedua, Pasal 3, yaitu masa jabatan untuk KAP paling lama 6 tahun berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
Kecurangan  pelaporan  keuangan  merupakan  skandal  akuntansi  yang membuat  kepercayaan  masyarakat  atau  pihak  yang  berkepentingan  menjadi menurun,  karena  dari  beberapa  peristiwa  yang  terjadi,  kecurangan  pelaporan keuangan  yang  tidak  terlepas  dari  campur  tangan  auditor.  Berdasarkan  argumen dari  pihak  yang  pro  terhadap  rotasi  audit,  bahwa  independensi  auditor  dapat dirusak oleh perhubungan jangka panjang dengan manajer perusahaan, hubungan yang  semakin  dekat  dengan  manajemen  menyebabkan  auditor  lebih mengindikasikan dirinya dengan kepentingan manajemen. Kecurangan pelaporan keuangan  atau  manipulasi  ini  menimbulkan  kesalahan  dalam  pengambilan keputusan  bisnis.  Lamanya  perikatan  audit  antara  auditor  dan  klien  ini  diduga menjadi penyebab terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Kecurangan itu  sendiri  dalam  konteks  audit  atas  laporan  keuangan  yaitu  salah  saji  laporan keuangan yang disengaja. Kecurangan dikategorikan menjadi tiga kelompok oleh (ACFE), yaitu kecurangan laporan keuangan ( firaudulent statement ), penyalahgunaan  aset  ( asset  misappropriation ),  korupsi  ( corruption ). Fraudulent financial  reporting merupakan  salah  saji  atau  pengabaian  jumlah  atau pengungkapan  yang  disengaja  dengan  maksud  menipu  para  pemakai  laporan  itu. Kecurangan pelaporan keuangan ini sangat  dikenal  para auditor  yang melakukan audit  umum  sebagai  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  manajemen  dalam  bentuk salah saji material, baik itu salah saji baik overstatement maupun understatement karena  salah  satu  bentuk  dari  kecurangan  pelaporan  keuangan adalah earnings management atau manajemen laba.
Manajemen  laba  yang  dilakukan  karena  niat,  bukan  karena  kondisi perubahan  yang  menghendaki  perubahan  kebijakan dan  metode  akuntansi  serta pergeseran  biaya  dan  pendapatan,  maka  hal  tersebut  adalah  akrual  diskresioner. Perusahaan  yang  melakukan  manajemen  laba  dapat  terindikasikan  dari  laporan keuangan  perusahannya.  Akrual  diskresioner  bersifat  tetap  dari  satu  periode  ke periode  lainnya  sehingga  perubahan  akrual  antara  tahun  ini  dengan  tahun  lalu yang  terjadi  disebabkan  karena  adanya  perubahan  akrual  diskresioner  dan perubahan ini dapat disebabkan karena adanya pertimbangan (diskresi) dari pihak manajemen,  dalam  hal  ini  permainan  kebijakan  akuntansi.  Untuk  mendeteksi manipulasi laba ini digunakanlah model Modified Jones.
Carcello  and  Nagy  (2004)  menguji  hubungan  antara tenure KAP  dengan penyimpangan  pelaporan  keuangan.  menemukan  hasil  bahwa  kecurangan pelaporan  keuangan  terjadi  di  tahun-tahun  awal  penugasan  atau  ketika tenure auditor pendek (tiga tahun atau kurang).  Johnson et al. (2002) dalam Carcello & Nagy (2004: 3) menemukan bahwa absolute value of unexpected accrual (AVUA) lebih  tinggi  pada  tahun  awal  penugasan  auditor.  Azizkhani et.  al (2006)  dalam penelitiannya mengenai audit tenure terhadap persepsi kualitas laporan keuangan menemukan  bahwa  untuk  variabel tenure secara  signifikan  berhubungan  dengan biaya ex ante atau biaya yang akan dihadapi yang lebih rendah dari modal ekuitas, tetapi hanya untuk KAP non-Big 4 dan hasilnya bahwa masa perikatan yang lebih lama terhadap persepsi kualitas laporan keuangan adalah lebih tinggi dan biaya ex ante terhadap modal ekuitas yaitu lebih rendah.

## Metode Penelitian
Subyek  yang  dijadikan  penulis  untuk  penelitian  yaitu  perusahaan  non- lembaga  keuangan  yang  listing  di  Bursa  Efek  Indonesia  selama  periode  2009- 2011.   Penelitian  ini menggunakan data time series dan cross  section . Pemilihan time  series karena  menggunakan  rentang  waktu  tiga  (3)  periode  dari  tahun  2009 sampai  dengan  tahun  2011  dan  menggunakan cross  section karena  penelitian  ini mengambil  data  dari  banyak  perusahaan  (data pooled ).  Metode  penelitian  yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi deskriptif. Dalam  penelitian  ini,  a udit  tenure atau  lama  auditor  melaksanakan penugasan audit  dilihat dari tahun pertama observasi atau tahun pertama auditor mengaudit perusahaan tersebut (pada saat terjadi  pergantian auditor) dan dimulai dengan 1 dan ditambah satu untuk tahun-tahun berikutnya. Sedangkan fraudulent financial  reporting  dilihat  dari  nilai  akrual  diskresioner  dengan  model Modified Jones. Berikut 4 tahap dalam menghitung nilai akrual diskresioner: Total Accrual sesungguhnya
Dimana: =  akrual total pada tahun t untuk perusahaan i =  laba bersih ( net income ) pada tahun t untuk perusahaan i
=  arus  kas  operasi  ( cash  flow  operation )  pada  tahun t untuk perusahaan i
Total Accrual yang  diestimasi  dengan  persamaan  regresi Ordinary  Least Square
⁄ * ⁄ + [ ⁄ ] [ ⁄ ]
Dimana:
=  akrual total pada tahun t untuk perusahaan i
=  aset total pada periode t -1
=  pendapatan  pada  tahun  t  dikurangi  pendapatan  pada  tahun t -1 untuk perusahaan i
= gross  property,  plant,  and  equipment pada  tahun t untuk perusahaan i = error term pada tahun t untuk perusahaan i = koefisien regresi
Menghitung Non Discretionary Accrual
⁄
( ⁄ ) ( [ ] ⁄ )
( ⁄ )
Dimana:
= akrual nondiskresioner, = piutang pada tahun t dikurangi piutang pada tahun t -1 Menghitung Discretionary Accrual . Untuk memperoleh akrual diskresioner maka perlu mengurangkan NDA dari akrual total (TA).
Dalam  penentuan  sampel  digunakan  metode puprosive  sampling .  Berikut kriteria untuk perolehan sampel:
Tabel 1 Kriteria Sampel Purposive No Kriteria Jumlah 1 Perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI  pada  tahun  2008-2011  dan tidak mengalami delisting serta telah beroperasi selama periode penelitian 322 2 Data yang tidak tersedia 161 3 Perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor pada tahun 2009 65 4 Perusahaan  yang  tidak  menggunakan  mata  uang  rupiah  dalam laporan keuangannya 8 5 Laporan  Keuangan  yang  tidak  memiliki  informasi  akrual lengkap 5 Total Perusahaan yang menjadi sampel penelitian 83
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu berupa  laporan  keuangan  aduitan  yang  diperoleh  dari  situs  resmi  Bursa  Efek Indoneisa (BEI) dengan website http://www.idx.co.id/ dan juga website resmi dari tiap  perusahaan.  Untuk  menguji  hipotesis  atau  untuk  mengetahui  ada  tidaknya pengaruh dari kedua variabel tersebut digunakan metode regresi linier sederhana.
Menurut  Sudjana  (2004:  204)  rumus  regresi  linier  sederhana  dinyatakan  dalam persamaan sebagai berikut:
̂
Keterangan : ̂ = Nilai Fraudulent Financial Reporting
= konstanta = koefisien regresi
X = Nilai Audit Tenure
Dengan  menggunakan  metode kuadrat terkecil, penentuan koefisien a dan b yaitu sebagai berikut:
(∑ )(∑ )     (∑ )(∑ ) ∑ (∑ ) ∑ (∑ )(∑ ) ∑ (∑ )

## Hasil dan Pembahasan
Gambaran Audit Tenure Audit Tenure yang merupakan perikatan audit antara auditor dan klien atau lamanya  auditor  melaksanakan  penugasan  audit  tersurat  dalam  surat  penugasan dimana  dalam  penugasan,  yang  didokumentasikan  dalam  surat  penugasan,  harus mencakup  tujuan  dari  penugasan,  tanggung  jawab  manajemen,  tanggung  jawab auditor, dan batasan-batasan penugasan (Messier et. al, 2008: 148). Audit tenure yang  diukur  dalam  penelitian  ini  merupakan  lama  perikatan  antara  auditor  dan klien, bukan Kantor Akuntan Publik, karena yang menjalankan penugasan/prosedur  audit  atau  yang  diberi  tanggung  jawab  dalam  audit  tersebut adalah auditor atau partner dari KAP.
Audit Tenure pada 83 perusahaan yang terdaftar pada BEI yaitu pada tahun 2010  terdapat  40  perusahaan  yang  melakukan  pergantian  auditor,  dimana  pada tahun  2010  perusahaan-perusahaan  tersebut  di  audit  oleh  auditor  yang  berbeda dari tahun 2009. Lalu terdapat 43 perusahaan yang mempertahankan auditor yang sama  untuk  penugasan  audit  tahun  kedua.  Sedangkan  pada  tahun  2011,  terdapat 28 perusahaan yang melakukan pergantian auditor dari tahun 2010 ke tahun 2011, dimana auditor terhitung hanya 1 tahun masa kerja dengan perusahaan-perusahaan tersebut.  Terdapat  pula  24  perusahaan  yang  mempertahankan  auditor  yang  sama untuk  tahun  kedua  dan  31  perusahaan  yang  mempertahankan  auditor  yang  sama untuk tahun ketiga.
Selama  tiga  tahun  berturut-turut  yaitu  tahun  2009-2011  terdapat  16 perusahaan yang selalu berganti auditor setiap tahunnya, yang artinya perusahaan- perusahaan tersebut  hanya melakukan perikatan audit selama 1 tahun masa kerja di  tiap  tahunnya.  Lalu  terdapat  36  perusahaan  yang  melakukan  perikatan  audit selama  2  tahun  masa  kerja  dan  31  perusahaan  yang  melakukan  perikatan  audit dengan  auditor  selama  3  tahun.  Ini  menunjukkan  bahwa  perusahaan-perusahaan yang  terdaftar  di  BEI  lebih  banyak  mempertahankan  auditor  yang  sama  untuk melakukan penugasan audit tahun-tahun berikutnya atau untuk jangka waktu yang lama. Rata-rata perusahaan-perusahaan yang melakukan perikatan audit selama 3
tahun  berturut-turut  yaitu  perusahaan-perusahaan  yang  terkelompk  dalam  sektor basic  industriy  and  chemical pada  sub  sektor metal  and  allied  product ,  sektor miscellaneous  industry pada  sub  sektor automotive  and  component ,  dan  sektor property, real estate and building construction pada sub sektor property and real estate .
Gambaran Fraudulent Financial Reporting Fraudulent  Financial  Reportimg merupakan    salah  saji  atau  pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan  itu  (Arens et.  al. :  2008).  Kecurangan  pelaporan  keuangan  ini  diukur dengan  Nilai  Akrual  Diskresioner.  Nilai  Akrual  Diskresioner  ini  untuk  melihat kecurangan  pelaporan  keuangan  dalam  bentuk  menajemen  laba.  Berdasarkan Tabel  2  terlihat  bahwa  rata-rata  kecurangan  pelaporan  keuangan  pada  83 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011 adalah sebesar -0.010622 yang  menunjukan  bahwa  rata-rata  perusahaan-perusahaan  tersebut  melakukan kecurangan  dalam  bentuk  manajemen    dengan  cara income  minimazation yaitu menurunkan  tingkat  laba  yang  dilaporkan  karena  rata-rata fraudulent  financial reporting yang dihasilkan menunjukkan nilai lebih kecil dari nol. Terdapat faktor yang  menyebabkan  perusahan  melakukan  kecurangan  dengan  pola income minimazation , yaitu diantaranya biaya politik, karena apabila perusahaan memiliki profitabilitas  yang  tinggi  maka  pemerintah  akan  mengambil  tindakan  seperti mengenakan  peraturan  antitrust,  menaikkan  pajak  pendapatan  perusahaan  dan lain-lain.  Selain  itu  untuk  terhindar  dari  kegiatan  politik,  dimana  perusahaan menyembunyikan  kekuatan  perusahaan  sesungguhnya  denagn  cara  mengecilkan laba.  Pola income  minimazation ini  pun  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang.
Pada  tahun  2009,  perusahaan  yang  melakukan  kecurangan  pelaporan keuangan manajemen laba dengan pola income minimazation tertinggi adalah PT. Astra  Graphia  Tbk  dengan  nilai  sebesar  -0,290  dan  perusahaan  yang  melakukan kecurangan  pelaporan  keuangan  dengan  pola income  maximization tertinggi adalah PT. Tunas Baru Lampung Tbk dengan nilai sebesar 0,167. Sedangkan rata- rata  kecurangan  pelapoan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  83  perusahaan  yang terdaftar  di  BEI  pada  tahun  2009  adalah  sebesar  -0.03210  yang  menunjukkan bahwa  perusahaan-perusahaan  tersebut  rata-rata  melakukan  pola  menurunkan tingkat laba yang dilaporkan. (Lihat Tabel 3)
Di  tahun  2010,  perusahaan  yang  melakukan  kecurangan  pelaporan keuangan manajemen laba dengan pola income minimazation tertinggi adalah PT. Asia  Pacific  Fibers  Tbk  dengan  nilai  sebesar  -0,452  dan  perusahaan  yang melakukan  kecurangan  pelaporan  keuangan  dengan  pola income  maximization tertinggi  adalah  PT.  Cahaya  Kalbar  Tbk  dengan  nilai  sebesar  0,367.  Sedangkan rata-rata kecurangan pelapoan keuangan yang dilakukan oleh 83 perusahaan yang terdaftar  di  BEI  pada  tahun  2010  adalah  sebesar  -0.00212  yang  menunjukkan bahwa  perusahaan-perusahaan  tersebut  rata-rata  melakukan  pola  menurunkan tingkat laba yang dilaporkan. (Lihat Tabel 4)
Sedangkan pada 2011, perusahaan yang melakukan kecurangan pelaporan keuangan manajemen laba dengan pola income minimazation tertinggi adalah PT. Asia Pacific Fibers Tbk kembali dengan nilai sebesar -0.794 dan perusahaan yang melakukan  kecurangan  pelaporan  keuangan  dengan  pola income  maximization tertinggi  adalah  PT.  Eterindo  Wahanatama  Tbk  dengan  nilai  sebesar  0,286. Sedangkan  rata-rata  kecurangan  pelapoan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  83 perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI  pada  tahun  2011  adalah  sebesar  0.00235  yang menunjukkan  bahwa  perusahaan-perusahaan  tersebut  rata-rata  melakukan  pola menaikan tingkat laba yang dilaporkan. (Lihat Tabel 5)
Secara  keseluruhan  selama  3  tahun  dari  2009-2011,  perusahaan  yang melakukan kecurangan pelaporan keuangan dengan cara menurunkan tingkat laba ( income  minimazation )  paling  tinggi  diantara  perusahaan  lainnya  selama  tahun adalah PT. Asia Pacific Fibers Tbk yaitu sebesar -0,7940. Sedangkan perusahaan yang  melakukan  kecurangan  pelaporan  keuangan  dengan  pola income maximization atau  dengan  cara  menaikan  tingkat  laba  paling  tinggi  diantara perusahaan  lainnya  selama  tahun  2009-2011  yaitu    PT.  Cahaya  Kalbar  Tbk sebesar  0,3670.  Perbedaan  antara  nilai  rata-rata  (-0.010622  )  dan  standar  deviasi (0,1141479)  yaitu sebesar -0,1247699  yang mengindikasikan bahwa kesenjangan antara Fraudulent Financial Reporting tertinggi dan terendah yaitu besar. (Lihat Tabel 2)
Pengaruh Audit Tenure Terhadap Fraudulent Financial Reporting
Kecurangan pelaporan keuangan merupakan skandal akuntansi yang dapat membuat  kepercayaan  masyarakat  atau  pihak  yang  berkepentingan  menjadi menurun.  Lamanya  perikatan  audit  antara  auditor  dan  klien  ini  diduga  menjadi penyebab  terjadinya  kecurangan  dalam  pelaporan  keuangan.  Hasil  analisis pengaruh audit tenure terhadap fraudulent financial reporting pada 83 perusahaan yang  terdaftar  di  BEI  pada  tahun  2009-2011  yaitu  berpengaruh  negatif  dimana semakin  lama  masa  penugasan  audit  ( audit  tenure ),  maka  semakin  rendah f raudulent financial reporting. Semakin rendahnya f raudulent financial reporting disini bukan berarti tidak adanya kecurangan, tetapi jika masa penugasan auditnya semakin lama, maka tingkat kecuranagn pelaporan keuangannya menurun. Seperti yang  telah  dijelaskan,  bahwa  perusahaan  cenderung  melakukan  kecurangan laporan  keuangan  dalam  bentuk income  minimazation. Namun,  dilihat  dari  nilai t hitung dan    t tabel ,  dikarenakan  nilai  t hitung lebih  kecil  daripada  t tabel yaitu  -0,577  < 1,970,  maka  hipotesis  alternatif  ditolak  sehingga  hipotesis  awal  yang  diterima karena ini menunjukkan bahwa audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap fraudulent financial reporting . Maka dari itu dinyatakan bahwa audit tenure tidak memberikan  pengaruh  terhadap fraudulent  financial  reporting yang  artinya lamanya  perikatan  audit  antara  auditor  dan auditee tidak  memberikan  dampak atau  tidak  mempengaruhi  tindakan  manajemen  dalam  melakukan  kecurangan pelaporan keuangan. (Lihat Tabel 6)
Secara teoritis bahwa semakin lama masa penugasan maka memungkinkan pula  terjadi  penurunan  independensi  dari  auditor  tersebut  sehingga  auditor  tidak mampu  lagi  menemukan  atau  melaporkan  kecurangan  pada  pelaporan  keuangan. Tetapi  pada  kenyataannya,  pada  hasil  penelitian  ini  bahwa  semakin  lama  masa
penugasan  audit,  maka  kecurangan  pelaporan  keuangannya  semakin  rendah.  Ini menunjukkan bahwa kinerja dari auditor sudah baik, dimana independensi mereka tidak  terganggu  akibat  dari  lamanya  masa  penugasan  audit.  Hal  ini  sangat mungkin  terjadi  karena  semakin  lama  auditor  tersebut  mengaudit  perusahaan, maka auditor memiliki pemahaman yang baik mengenai lingkup bisnis dan sistem akuntansi  perusahaan  tersebut  sehingga  mampu  meminimalisir  atau  mencegah praktek  kecurangan  pelaporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  pada saat itu.
Gejala  kecurangan  pun  akan  terjadi  apabila  tidak  adanya  auditor independen  yang  mengawasi  dan  memeriksa  hasil  kerja  dari  manajemen,  maka dari  itu  dengan  adanya  auditor  yang  independen  dan  berkompeten  dapat mencegah  atau  mengurangi  tindakan  manajemen  dalam    melakukan  kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian  yang dilakukan  oleh  Myers et.  al (2003)  dimana  dalam  penelitian  ini  Myers et.  al menemukan bahwa kualitas audit lebih tinggi ketika tenure auditor lama.

## Simpulan
1. Audit  tenure selama  tiga  tahun  berturut-turut  yaitu  2009-2011  terdapat  16 perusahaan yang selalu berganti auditor setiap tahunnya, 36 perusahaan yang melakukan perikatan audit dengan auditor selama 2 tahun, dan  31 perusahaan yang  melakukan  perikatan  audit  selama  3  tahun.  Ini  menunjukkan  bahwa perusahaan-perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI  lebih  banyak  mempertahankan auditor yang sama untuk melakukan penugasan audit tahun-tahun berikutnya atau untuk jangka waktu yang lama.
2. Fraudulent financial reporting memiliki nilai minimum sebesar -0,7940, nilai maksimum  sebesar  0,3670  dan  rata-rata fraudulent  financial  reporting pada 83  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  yaitu  sebesar  - 0.010622.  Rata-rata fraudulent  financial  reporting yang  dihasilkan menunjukkan nilai lebih kecil dari nol (-0.010622), yang menunjukkan bahwa terdapat  indikasi  adanya  kecurangan  dalam  bentuk  manajemen  laba  oleh perusahaan dengan cara income minimazation yaitu menurunkan tingkat laba yang  dilaporkan  yang  biasanya  dilakukan  karena  motivasi  perpajakan  dan politis.
3. Dari  hasil  pengujian,  dapat  disimpulkan  bahwa audit  tenure berpengaruh negatif  terhadap fraudulent  financial  reporting dimana  semakin  lama audit tenure ,  maka  praktek fraudulent  financial  reporting akan  menurun.
Berdasarkan hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa  nilai t hitung lebih kecil daripada  t tabel yang  menunjukkan audit  tenure tidak  signifikan  berpengaruh terhadap  f raudulent  financial  reporting .  Maka  dari  itu  dinyatakan  bahwa audit  tenure tidak  memberikan  pengaruh  terhadap fraudulent  financial reporting.

## Saran
1. Bagi auditor dalam rangka mengurangi tindakan kecurangan dalam pelaporan keuangan,  auditor  harus  tetap  bisa  menjaga  sikap  independensi  dan  juga
skeptismenya  untuk  tidak  terlalu  percaya  dengan  apa  yang  dilaporkan  oleh manajemen.
2. Bagi  manajemen  untuk  dapat  mengurangi  tindakan  kecurangan  dalam pelaporan keuangan dan untuk menjadi Good Corporate Governance (GCG), perusahaan dapat membuat program-program dan pengendalian-pengendalian anti kecurangan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan metode atau pendekatan lain  seperti  menggunakan  data  primer  dan  memperluas  lingkup  penelitian yaitu  dengan    meneliti  faktor-faktor  lain  yang  memungkinkan  dapat mempengaruhi fraudulent  financial  reporting seperti  sistem  pengendalian internal,  auditor  internal  untuk  melihat  besaran  kecurangan  pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.

## Daftar Pustaka
Abdul Halim. 2008. Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan Jilid 1 Edisi Keempat . UPP STIM YKPN.
Arens, Alvin A., Randal J Elder., dan Mark S. Beasley. 2008. Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi Jilid 1 . Jakarta: Erlangga. Arie  Wibowo  dan  Hilda  Rossieta.  2009. Faktor-faktor  Determinasi  Kualitas Audit-Suatu  Studi  dengan  Pendekatan Earnings  Surprise  Benchmark . Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang.
Albrecht,  W  Steve  and  Chad  O.  Albrecht.  2003. Fraud  Examination .  South Western: Thomson.
Azizkhani, Maosud., Gary S. Monroe., and Greg Shailer. 2006. Audit Tenure And Perceived Credibility of Financial Reporting . The Accouting Review. Budi  Purbayu  Santosa  dan  Ashari. Analisis  Statistik  dengan  Microsoft  Excel  & SPSS . Yigyakarta: Andi Ofsset.
Badan  Pusat  Statistik.  2012.  Berita  Resmi  Statistik:  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia.
Carcello, Joseph V. and Albert L. Nagy. 2004. Audit Firm Tenure And Fraudulent Financial Reporting . Auditing: A Journal of Practice & Theory 23 (2): 55- 69.
Cynthia Sari dan Desi Adhariani. 2009. Konservatisme Perusahaan Di Indonesia dan  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhinya .  Simposium  Nasional Akuntansi XII Palembang.
Dechow,  Patricia  M,  Amy  P.  Hutton.,  and  Jung  Hoon  Kim.  2011. Detecting Earnings Management: A New Approach . Deddy  Sulistiawan,  Yeni  januarsi,  dan  Liza  Alvia.  2011. Creative  Accounting: Mengungkap  Manajemen  Laba  dan  Skandal  Akuntansi .  Jakarta:  Salemba Empat.
Efraim  Ferdinan  Giri.  2010. Pengaruh  Tenur  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  dan Reputasi  KAP  Terhadap  Kualitas  Audit:  Kasus  Rotasi  Wajib  Auditor  Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto. Imam  Ghozali.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS . Semarang : BP Universitas Diponegoro.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2011 .  Standar  Profesional  Akuntan  Publik .  31  Maret 2011. Jakarta: Salemba 4.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia .  Nomor  17/PMK.01/2008,  Tentang  Jasa  Akuntan Publik.
Knechel W. Robert., and Ann Vanstraelen 2007. The Relationship Between Audit Tenure  and  Audit  Quality  by  Going  Concern  Opinions .  Auditing:  A Journal of Practice & Theory 26 (1): 113-131.
Messier,  Glover  &  Prawit.  2008. Auditing  &  Assurance  Service:  A  Systematic Approach . America: McGraw-Hill/Irwin. Myers,  James  N.,  Linda  A.  Myers.,  and  Thomas  C  Omer.  2003. Exploring  the Term  of  the  Auditor-Client  Relationship  and  the  Quality  of  Earnings:  A Case  for  mandatory  Auditor  Rotation? The  Accounting  Review 78  (3): 779–799.
Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen . Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta Scoot, R. William. 2000. Financial Accounting Theory . Ontario: Prentice Hall. Rezaee, Zabihollah. 2002 . Financial Statement Fraud : Prevention and Detection . Canada: John Wiley ad Sonc, inc.
Sudjana. 2004. Statistika Untuk Ekonomi dan Niaga Jilid 2 . Bandung: Tarsito. Sujoko  Efferin,  Stevanus  Hadi  Darmaji,  dan  Yuliawati  Tan.  2008.  Metode Penelitian  Akuntansi:  Mengungkap  Fenomena  dengan  Pendekatan Kuantitatif fan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Tuanakotta,  Theodorus  M.  2007. Akuntansi  Forensik  dan  Audit  Investigatif . Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Wells,  Joseph  T.  2004. Corporate  Fraud  Handbook:  Prevention  and  Detection . New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Bursa Efek Indonesia. Fact Book .  [Online]. Tersedia: http://www.idx.co.id/.  [21 April 2012]
Bursa  Efek  Indonesia. Laporan  Keungan  &  Tahunan .    [Online].  Tersedia: http://www.idx.co.id/.  [21 April 2012]
Agus  Supriyatno.  Izin  Akuntan  PT  Kereta  Api  Dibekukan.  [Online].  Tersedia: http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2002/11/04/brk,20021104-36,id.html  [9 Juni 2012]
CRM.  2007. Menteri  Keuangan  Membekukan  Akuntan  Publik  Justinus  Aditya Sidharta . [Online]. Tersedia:
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16017/menteri-keuangan- membekukan-akuntan-publik-justinus-aditya-sidharta. [29 Maret 2012]
Hardjanti, Rani. 2009. Sri Mulyani Bekukan dan Aktifkan Kembali AP dan KAP . [Online].
Tersedia:
http://economy.okezone.com/read/2009/05/16/277/220308/sri-mulyani- bekukan-dan-aktifkan-kembali-ap-dan-kap. [21 Mei 2012] Kementrian  Keuangan  republik  Indonesia.  2007. Siaran  Pers:  Menkeu  Bekukan Izin Akuntan Publik Justinus Aditya . [Online]. Tersedia: http://www.depkeu.go.id/ind/Read/?type=ixPers&id=5556&thn=2007&na me=SP_AkuntanPublik040107.htm [29 Maret 2012]
Nurul  Qomariyah.  2009. Bursa  India  Diguncang  Skandal  Keuangan  Satyam .
[Online].
Tersedia:
http://finance.detik.com/read/2009/01/07/150554/1064537/6/bursa-india- diguncang-skandal-keuangan-satyam. [12 Oktober 2012]
SUT. 2007. Akuntan  Publik Petrus Mitra Winata Dibekukan . [Online]. Tersedia: http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16423/akuntan-publik- petrus-mitra-winata-dibekukan.  [21 Mei 2012]