## Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia
Ika Widiastuti 1 , Pandu Adi Cakranegara 2 1 Universitas Krisnadwipayana, Indonesia
2 Universitas Presiden, Indonesia
Corresponding Author : iwidiastuti86@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history: Received
Agustus 27, 2023 Revised September 14, 2023 Accepted November 20, 2023

## ABSTRACT
The implementation process of educational policies consists of three crucial stages:  foundation,  formulation,  and  execution  within  the  community. Formulation is a pivotal phase in the creation of educational policies, and a significant challenge lies in the meticulousness of policy formulation. The importance  of  policy  evaluation  in  education  is  paramount,  serving  as a tool  to  measure  the  quality  of  policy  outcomes  and  provide recommendations to relevant stakeholders. This research aims to explore and discuss the evaluation of educational policies in Indonesia, utilizing a qualitative  descriptive  methodology.  The  conclusion  of  the  study emphasizes  the  need  to  process  and  analyze  information  regarding implemented  policies.  The  implication  of  the  research  underscores  the critical role of evaluation in determining the efficacy of policies, identifying strengths and weaknesses, assessing the extent of policy implementation, understanding  the  impact  of  executed  policies,  and  determining  the necessary steps for potential policy adjustments or improvements. Keywords : Evaluation, Policy, Education in Indonesia How to cite Ika Widiastuti, Pandu Adi Cakranegara., (2023). Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Attractive : Innovative Education Journal, 5(3) . 480-486. Journal Homepage https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Evaluasi  kebijakan  pendidikan  merupakan  aktivitas  untuk  mengetahui kebijakan  pendidikan  sesuai  terhadap  kriteria  yang  sudah  ditentukan.  Didalam prosesnya  implementasi  analisis  kebijakan  pendidikan,  supaya  dipahami  apakah kebijakan  terselenggara  secara  baik  atau  sebaliknya,  dengan  adanya  perubahan  atau perbaikan dan mengetahui kekurangan atau kelebihan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan  dapat  menimbulkan  dampak,  kegaduhan,  kerugian  serta  lainnya.  Proses evaluasi  adalah  fase  akhir  suatu  proses  penyusunan  kebijakan  supaya  dapat menyempurnakan  kebijakan  pendidikan.  Perubahan  kepada  kebijakan  pendidikan harus dijalankan dengan penilaian (evaluasi).
Dengan mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah instrumen yang terpenting didalam kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan yang telah berjalan ataupun yang belum berjalan (Supandi, 1988). Kebijakan pendidikan merupakan unsur kebijakan publik  yang  tidak  dapat  terlepas  dengan  sendirinya  tanpa  adanya  sebuah  evaluasi. Evaluasi kebijakan pendidikan yang dijalankan dalam menilai keefektifan serta wujud pertanggungjawabkan pada pelaksanaan pendidikan pada publik untuk mewujudkan

## Attractive : Innovative Education Journal
tujuan pendidikan yang sudah ditentukan guna mengukur tingkat perbedaan diantara harapan serta realita. Evaluasi  kebijakan pendidikan supaya dapat jadi  sarana dalam menghimpun  informasi  tentang  program  atau  pelayanan  pendidikan,  untuk menetapkan  saran  untuk  perbaikan  yang  dibutuhkan  guna  penerapan  kebijakan pendidikan terselenggara efektif sesuai standar yang ditentukan (Hasbullah:2015).
Evaluasi  kebijakan  pendidikan  adalah  sebuah  proses  atau  kegiatan  yang dijalankan dengan berurutan, serta merupakan tahapan terakhir didalam proses analisis kebijakan  (Islamy,  1994:  Winarno,  2008).  Akan  tetapi,  beberapa  pakar  menyatakan evaluasi kebijakan pendidikan bukan fase terakhir proses kebijakan, dapat dijalankan ditengah proses analisis. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan evaluasi kebijakan  pendidikan  yaitu  proses  dalam  menilai  kebijakan  pendidikan  memberikan hasil dengan membandingkan diantara hasil yang didapat terhadap tujuan serta target kebijakan yang sudah ditetapkan.
Permasalahan kebijakan yaitu belum telitinya perumusan kebijakan pendidikan. Oleh  karena  itu  diperlukan  evaluasi  kebijakan  pendidikan.  Pentingnya  evaluasi kebijakan pendidikan yaitu untuk mengukur kualitas hasil kebijakan dan memberikan saran  kepada  para  pihak  didalamnya  sedangkan  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui dan membahas evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  kualitatif  deskriptif  dengan  melakukan kajian  pustaka.  Menurut  McCusker,  K.,  &  Gunaydin,  S.  (2015),  metode  kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa (what)”, “bagaimana (how)”, atau “mengapa  (why)”  atas  su atu  fenomena.  Metode  penelitian  kualitatif  lebih mengupayakan  dalam  menyelidiki  masalah.  Dari  masalah  yang  ada  tersebut  akan menjadi dasar yang digunakan oleh peneliti dalam mengambil data. Kemudian peneliti menentukan  variabel  dan  diukur  dengan  angka  guna  analisa  yang  sesuai  dengan prosedur  dari  statistik  yang  berlaku.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan mempelajari teori-¬teori, peraturan¬- peraturan, informasi yang diperoleh dari jurnal, buku teks dan makalah yang berkaitan dengan masalah penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi  berkaitan  terhadap  hasil  informasi  tentang  manfaat  hasil  kebijakan yang memiliki nilai. Evaluasi merupakan aktivitas guna mengetahui program yang sudah berjalan  maupun  belum  berjalan  serta  telah  berhasil  atau  belum  sesuai  harapan. Menurut Supandi, evaluasi yakni usaha menganalisa nilai dari fakta suatu kebijakan yang ada  dan  membuktikan  fakta  yang  memiliki  nilai  atau  tidak  apabila  dibandingkan terhadap  standar  yang  sudah  ditetapkan.  Jones  mengatakan  bahwa  evaluasi  kebijakan adalah  sebuah  kegiatan  yang  disusun  supaya  menilai  hasil  dari  program  pemerintah menggunakan teknik pengukuran, metode analisis serta objeknya.
Menurut  Stufflebeam,  evaluasi  artinya  sebuah  proses  pencarian, penggambaran  serta  pemberian  informasi  bermanfaat  untuk  menentukan  sebuah alternatif  keputusan  sedangkan  menurut  Anderson,  evaluasi  yakni  proses  yang menentukan hasil untuk tercapainya  sebuah  tujuan.  Menurut  Suharto,  kebijakan  yakni ketetapan  mengarahkan  untuk  berbuat  yang  telah  dibuat  dengan  terstruktur  demi meraih tujuan.
Kesimpulannya evaluasi yakni kegiatan yang dapat dilakukan dalam menilai serta mengukur  suatu  program  dari  seluruh  aspek  agar  dapat  mengetahui  apakah  didalam program tersebut telah terlaksana atau belum, dengan perencanaan serta harapan yang sesuai. Sedangkan evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap hasil sebuah program yang  telah  direncanakan  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Kemudian  pengertian evaluasi  kebijakan  pendidikan adalah penilaian serta pengukuran terhadap program pemerintah yang telah terfokus didalam seluruh aspek kependidikan.
Evaluasi kebijakan pendidikan dapat mengetahui semua kebijakan pendidikan yang  dilaksanakan  serta  dapat  mendapat  manfaat  yang  ingin  dicapai.  Evaluasi kebijakan pendidikan dapat ditentukan yakni:
1. Administratif, untuk  mengukur dalam  prosedur  kebijakan  pendidikan secara administratif, umumnya lebih kepada bidang keuangan.
2. Politik,  untuk  mengukur  pertimbangan  dalam  politik  dari  kebijakan pendidikan.
3. Yudisial, adalah dalam mengukur semua objek hukum, yang telah dilanggar atau tidak dilanggar (Putra: 2012).
Evaluasi  kebijakan  pendidikan  menurut  Subarsono  (2010,120)  menyatakan bahwasanya evaluasi kebijakan pendidikan mempunyai sejumlah tujuan.
1. Untuk mengukur seberapa tingkat efisiensi suatu kebijakan
2. Untuk menentukan seberapa tingkat kinerja sebuah kebijakan.
Hambatan evaluasi  kebijakan  pendidikan yaitu
a. Kurangnya  ketersediaan  sumber  daya  evaluasi  serat evaluator kebijakan pendidikan
b. Kendala politic yaitu selalu terbentur karena ada bargaining dan deal politik.
c. Masih kurangnya data serta informasi yang terbaru.
d. Ongkos bagi para staf administrasi serta bagi evaluator.
e. Dalam  kendala  psikologis  aktor  yang  menjadi  pelaksana  kegiatan  telah memandang  bahwa  evaluasi  kebijakan  pendidikan  sebagai  hasil  prestasi  dari dirinya.
f. Mmemiliki pandangan yang tidak sama dalam solusi      masalah kebijakan.
g. Perkembangan  masyarakat  yang  menyulitkan  evaluasi  kebijakan  pendidikan sehingga memunculkan masalah yang kompleks.
h. Tujuan kebijakan pendidikan yang tidak jelas karena kompromi yang dipaksa oleh pembuat kebijakan.
Kelompok sasaran yang harus diperhatikan yaitu program walaupun berakibat secara  menyeluruh  dalam  populasi  sasaran.  Akan  tetapi  tidak  semua  mempunyai dampak pada kelompok sasaran. Namun sering terjadi bukan pada kelompok target yang mendapat manfaat akan kebijakan itu, namun kelompok lain pada populasi itu yang       terkadang diakibatkan oleh bias biokrasi (Ali, M. 2017).
Manfaat evaluasi kebijakan pendidikan bersifat internal yaitu:
1. Dapat mengetahui efektifitas sebuah kebijakan dengan penilaian.
2. Dapat  mengetahui  sebuah  kebijakan  yang  dilaksanakan  supaya  memperoleh informasi yang akurat serta objektif.
3. Dapat menghindari pengulangan pada kesalahan dalam informasi dari evaluasi kebijakan (Hogwood and Peter, 1985).
Manfaat dari evaluasi kebijakan pendidikan bersifat eksternal yaitu:
1. Dapat mensosialisasikan manfaat kebijakan terutama pada kelompok sasaran serta penerima secara terukur.
2. Dapat  memenuhi  prinsip  yang  akuntabilitas  publik,  merupakan  penilaian  yang dimana kinerja terhahap kebijakan yang sudah ditentukan adalah suatu wujud pertanggungjawaban  dari  pengambilan  kebijakan  terhadap  public.  Evaluasi kebijakan pendidikan telah menghadirkan manfaat yang optimal dan sejumlah hal yang  baik  yang  butuh  diperhatikan:  1.  Political  feasibility.  2.  Social  acceptability. Administrative feasbility. 4. Effetiveness. 5. Pratical Considerations. 6. Liberty/freedom. 7. Security. 8. Equity/equality. 9. Effeciency. 10. Goals/values (Yuyanshi, 2016).
Di  dalam  memonitoring  yaitu  menganalisis  kemudian  hasil  dari  analisis diinterpretasikan  serta  didefinisikan  selaku  masukan  bagi  para  pemimpin  agar melakukan  perbaikan  (Kemendikbud,  2013).  Monitoring  adalah  prosedur  kebijakan pendidikan  yang  digunakan  dapat  menghasilkan  informasi  terkait  sebab  akibat keputusan yang dapat mencerminkan antara hubungan pelaksanaan program kebijakan atau  outcome  terhadap  sumber  daya  pokoknya  merupakan  wawasan  mengenai pelaksanaan  kebijakan.  Pimpinan  melakukan  monitoring  guna  melihat  serta memonitoring jalannya organisasi sepanjang  berlangsungnya  kegiatan  serta  menilai perwujudan  dari  tujuan,  dengan  melihat  faktor  penunjang  serta  penghambat pelaksanaan program.
Monitoring  berfungi  sebagai  a.  penjelasan  dapat  menghasilkan  informasi untuk menerangkan bagaimana dampak dari kebijakan. b. laporan dapat menciptakan informasi yang mampu untuk menghitung hasil dari perubahan sosial pada masyarakat sebagai  akibat  pelaksanaan  kebijakan  suatu  jangka  waktu  tertentu.  c.  pemeriksaan merupakan cara untuk menetapkan apakah layanan dan sumber dari pendidikan yang telah  diberikan sudah  mencapai  sasaran  dan  target.  d.  ketaatan  dapat  menentukan tindakan  administrator  semua  staf  yang  terlibat  dalam  mengikuti  standar  serta prosedur yang telah ditentukan (Wibawa, 1994: Wiliam N. Dunn, 2003).
Prinsip  memonitoring  dilaksanakan  setelah  kegiatan  berlangsung  untuk memastikan  keselarasan  proses  dalam  mencapai  target.  Oleh  karena  itu  monitoring harus  dijalankan  secara  baik  untuk  memastikan  dalam  penerapan  kebijakan pendidikan  apakah  sesuai  terhadap  pedoman  serta  penyusunan  program  serta  dapat memberikan  sebuah  informasi  apabila  terdapat  hambatan  atau  penyimpangan  dalam mengadakan evaluasi.
Evaluasi  kebijakan  pendidikan  menurut  William N Dunn (2003)  terdiri  dari  a. daya guna, menyediakan informasi yang dapat dimengerti serta dapat digunakan oleh pengambil  keputusan  serta  pelaku  dalam  kebijakan  lainnya.  b.  Ketepatan  waktu, evaluasi harus dapat membuat informasi tersedia dalam waktu yang telah ditetapkan. c. obyektifitas, evaluasi dapat dilaporkan melalui kesimpulan serta informasi penunjang, d. relisabilitas,  disini  evaluasi  harus  bermuatan  serta  teliti.  e.  validitas,  evaluasi  dapat memberikan pertimbangan secara persuasif serta seimbang dalam sebuah program atau kebijakan. f. signifikan, evaluasi ketika memberikan informasi yang penting g. relevansi, evaluasi  memberikan  informasi  relevan  dengan  semua  kebutuhan  dalam  penentuan keputusan kebijakan yang lainnya (William N Dunn, 2003).
Menurut William N Dunn (2003) evaluasi kebijakan pendidikan yang baik yaitu: a. ketepatan dari hasil yang telah didapat bermanfaat dari evaluasi pendidikan yang telah dijalankan. b. responsivitas, hasil kebijakan pendidikan dapat berisikan preferensi dan nilai  kelompok  tersebut.  c.  pemerataan,  evaluasi  biaya  serta  manfaat  dari  layanan pendidikan tersebut sudah didistribusikan dengan merata terhadap semua kelompok masyarakat  yang  berbeda.  d.  kecukupan,  melihat  sejauh  mana  hasil  yang  sudah tercapai yang bisa menyelesaikan masalah pendidikan yang di evaluasi. d. efektifitas, hasil yang diinginkan sudah tercapai (Subarsono, 2013).
Model  evaluasi  kebijakan  pendidikan  dapat  menggunakan pendekatan  evaluasi kebijakan publik. Model untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan yakni: a. discrepancy model ,  yang  dipopulerkan  oleh  Provus.  b.  CIIP evaluation  model yang  dipopulerkan  oleh Stufflebeam.  c.  CSE-UCLA evaluation  model, yang  memfokuskan  “kapan”  evaluasi  akan diadakan.  d. responsive  evaluation  model ,  yang  dikembangkan  Stake.  e. countenance  evaluation model , yang dikembangkan Stake. f. formatif-sumatif evaluation model , yang dikembangkan Michael Scriven. g. goal oriented evaluasi model , yang dikembangkan Tyler. h. goal free evaluation model, yang  dikembangkan  oleh  Scriven  (Kaufman  serta  Thomas  pada  Arikunto dan  Cepi Safruddin, 2007).
Pendekatan  model  evaluasi  kebijakan  pendidikan  yaitu  a.  evaluasi  formal, merupakan  pendekatan  yang  dapat  dipakai  dalam  kegiatan  evaluasi  kebijakan pendidikan dengan memakai metode deskriptif supaya menciptakan informasi yang valid  serta  terpercaya.  b.  evaluasi  keputusan  teoritis,  informasi  pendidikan  yang dipercaya dan valid berkenaan hasil dari kebijakan pendidikan c. evaluasi semu, ukuran nilai dan manfaat yang telah terbukti (William N Dunn, 2003: 612-634).
Langkah evaluasi kebijakan pendidikan yang dapat diterapkan yaitu
a. dampak kegiatan evaluasi atau sebab pemicu dari faktor yang lain.
b. pengukuran perubahan tingkatan dari evaluasi pendidikan.
c. deskripsi dan standarisasi dalam kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan.
d. target evaluasi pendidikan.
e. target untuk perubahan kebijakan pendidikan.
f. hakikat  serta  tujuan  evaluasi  pendidikan  (Edward  A.  Schuman  dalam  Budi Winarno, 2012).
Dampak evaluasi kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan apabila program serta proses evaluasi kebijakan pendidikan yang sudah dijalankan serta sesuai waktu yang telah  direncanakan.  Kebijakan  pendidikan  dapat  diketahui  dampak  apabila  telah diterapkan kepada masyarakat.
Dimensi dampak evaluasi kebijakan pendidikan yaitu
a. akumulasi dampak.
b. hubungan  dampak  antara  yang  sesungguhnya  terhadap  dampak  yang  hendak dicapai.
c. kualitas kehidupan.
d. pembuatan keputusan.
e. sistem politik.
f. waktu serta tipe dampak dari kesejahteraan ekonomi (Ripley, 1985).
Kelemahan evaluasi kebijakan pendidikan yaitu:
a. ketepatan, dapat berguna dari evaluasi pendidikan yang telah dijalankan.
b. responsivitas, hasil dari kebijakan pendidikan dapat memuat preferensi serta nilai kelompok.
c. pemerataan,  dapat  didistribusikan  secara  merata  pada  semua  kelompok masyarakat.
kecukupan,  seberapa  jauh  hasil  yang  sudah  didapat  sehingga  mampu menyelesaikan masalah pendidikan (Nugroho, 2009, Subarsono, 2013).

## KESIMPULAN
Evaluasi merupakan proses akhir dari proses kebijakan, melaksanakan penilaian, dampak  serta  penerapan  kebijakan,  serta  perubahan  terhadap  kebijakan  yang  sudah diterapkan. Hakikat evaluasi kebijakan pendidikan yaitu alat guna menghimpun serta memproses informasi tentang program atau pelayanan yang diterapkan.
Di  dalam  evaluasi  terdapat  kegiatan  pelaksanaan  kebijakan  supaya  diketahui apakah  kebijakan  itu  bisa  terselenggara  secara  baik  ataukah  tidak,  mengetahui kekurangan serta keunggulan kebiajakan itu, mengetahui seberapa jauh kebijakan itu dilaksanakan, mengetahui akibat yang dimunculkan dari kebijakan itu serta mengetahui langkah berikutnya penanganan kebijakan dirubah atau diperbaiki.

## REFERENCES
Ali,  M.  ( 2007). Kebijakan  Pendidikan  Menengah  dalam  Perspektif  Governance  di  Indonesia. Universitas Brawijaya Press.
Depdiknas.  (1998). Prinsip-prinsip  dan  Teknik  Evaluasi  Pembelajaran, Bandung:  Remaja Rosda Karya.
Dunn, William N.,( 2003). Analisa Kebijakan Publik. (Peny: Muhadjir
Darwin).
Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Hogwood, B. W., & Peters, B. (1985). The Pathology of public policy. USA: Oxford University Press Islamy,  Irfan M.  (2003). Prinsi-prinsip  perumusan  kebijakan  negara , Jakarta: Penerbit bumi aksara.
Imron, Ali. (2012). Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia (Proses, Produk,  dan Masa Depanya). Jakarta: Bumi Aksara.
Jones. (1985). School Finance: Technique and Social Policy . London Coller Macmillan Pub. Kawengian,
D.D., & Rares, J.J. (2005). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan
Pemberantasan Perdagangan Manusia ( Trafficking ) Terutama Perempauan dan Anak di kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Acta Diurna , 4(5). Kementerian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan.  (2003). Petunjuk  Teknik  Monitoring  Dan Evaluasi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usai Dini, Nonformal Dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research. Perfusion, 30(7), 537 – 542.
Ripley,  R.  B.  (1985).  Policy Analysis  in  Political  Science, California:  Wadsworth  Publishing Company.
Shi,  Yuyan.  (2006). Selecting  Evaluation  Criteria  and  Evaluacting  Policy ,  San  Diego: University  of California.
Stewart,  Jr,  J.,  Hedge,  D.,  &  Lester,  J.  P.  (2007). Publik  Policy: An  Evalutionary Approach. Nelson Education.
Stufflebeam.  (1985). Systematic  Evaluation, Bostom:  Kluwer  Nijhof  Publishing. Supandi,
Ahmad Sanusi. (1988). Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan, Jakarta: P2LPTK
Wirawan. (2011). Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi). Jakarta: Rajawali Pers
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah
Copyright Holder :
© Ika Widiastuti, Pandu Adi Cakranegara., (2023).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: