Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 6 No. 1 Februari 2017
ISSN : 2503-4413, Hal 38  - 47

## ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
Penulis: Arif Fadilla, SE. MT Tenaga Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa Karawang Email: ariffadila@gmail.com

## ABSTRAK
Kemiskinan  biasanya  dipandang  sebagai  suatu  keadaan  dimana  seseorang,  keluarga,  atau sekelompok  masyarakat  yang  mengalami  kekurangan  khususnya  dalam  hal  rendahnya  kualitas kehidupan  sosial-ekonomi  yang  dialami  sehari-hari.  Secara  konseptual,  kemiskinan  dapat dijelaskan  melalui  teori-teori  kemiskinan  seperti kemiskinan  kultural , kemiskinan  struktural ,  dan kemiskinan alamiah. Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif terhadap Kebijakan dan  Strategi  Pengentasan  Kemiskinan  di  Kota  Tangerang  Provinsi  Banten  dengan  menggunakan teori  Implementasi  Merilee  S.  Grindle.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan pengentasan  kemiskinan  melalui  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  (TKPK).  TKPK melakukan  koordinasi  penanggulangan  kemiskinan  sekaligus  mengendalikan  pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Koordinasi penanggulangan kemiskinan dimaksud meliputi: sinkronisasi, harmonisasi, integrasi antar SKPD, institusi  baik  vertikal  maupun  horizontal,  dan  terjalinnya  sinergi  antara  kebijakan  pemerintah dengan  usulan  masyarakat  dari  bawah.  Secara  umum  penelitian  ini  menemukan  bahwa  kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan di Kota Tangerang dapat dikatakan memberikan hasil positif dengan  indikator  turunnya  jumlah  masyarakat  miskin,  meningkatnya  Indeks  Pembangunan Manusia dan meningkatnya Harapan Hidup masyarakat secara signifikan selama tiga tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.
Kata  Kunci:  Kemiskinan,  Strategi  dan  Kebijakan  Pengentasan  Kemiskinan,  TKPK  Kota Tangerang

## Pendahuluan
Kemiskinan  biasanya  dipandang  sebagai suatu  keadaan  dimana  seseorang,  keluarga, atau sekelompok masyarakat yang mengalami  kekurangan  khususnya  dalam  hal rendahnya kualitas kehidupan sosial-ekonomi yang  dialami  sehari-hari.  Secara  konseptual, kemiskinan  dapat  dijelaskan  melalui  teori- teori  kemiskinan  seperti kemiskinan  kultural , kemiskinan struktural , dan kemiskinan alamiah .  Menurut  Surbakti  (Usman,  2006), kemiskinan kultural bukanlah bawaan melainkan  akibat  dari  tidak  kemampuan menghadapi kemiskinan
yang berkepanjangan.  Soetandyo  Wignjosoebroto dalam ”Kemiskinan Struktural : Masalah dan Kebijakan”  (Suyanto,  1995)  mendefinisikan “Kemiskinan struktural merupakan
kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  faktor struktur ekonomi dan politik yang melingkupi si miskin.” Struktur ekonomi dan politik yang kurang berpihak pada sekelompok  masyarakat  tertentu  sehingga
menimbulkan hambatan-hambatan dalam akses  sumber  daya  ekonomi,  lapangan pekerjaan dan partisipasi
dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan alamiah  terjadi  karena  ketiadaan  atau kelangkaan  sumber  daya  ekonomi,  input faktor-faktor  produksi  yang  berupa  modal, tanah,  sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini tingkat  dan  kualitas  pendidikan  maupun kondisi geografis yang terkait dengan tempat tinggal suatu masyarakat.
Definisi  kemiskinan  menurut  Friedman dalam  Usman  (2006)  adalah  ketidaksamaan kesempatan  untuk  mengakumulasikan  basis kekuatan sosial. Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya
multidimensional.  Pendekatan  dengan  satu bidang  ilmu  tertentu  tidaklah  mencukupi untuk  mengurai  makna  dan  fenomena  yang menyertainya.  Definisi  secara  umum  yang lazim  dipakai  dalam  perhitungan  dan  kajian- kajian akademik adalah pengertian
kemiskinan  yang  diperkenalkan  oleh  Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai  standar  hidup  minimum  (Word Bank, 1990).
Lebih lanjut BAPPENAS (2004)
mendefinisikan  kemiskinan  sebagai  kondisi dimana  seseorang  atau  sekelompok  orang tidak  mampu  memenuhi  hak-hak  dasarnya antara  lain:  pangan,  kesehatan,  pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman  dari  perlakukan  atau  ancaman  tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan  hak-hak  dasar  masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama yakni; pendekatan  kebutuhan  dasar  ( basic  needs approach ),  pendekatan  pendapatan  ( income approach ),  pendekatan  kemampuan  dasar ( human capability approach ) dan pendekatan objective and subjective . Berdasarkan Perpres Nomor  7  Tahun  2005  tentang  RPJMN, kemiskinan  terjadi  ketika  seseorang  atau sekelompok  orang,  baik  laki-laki  dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2000 tentang
PROPENAS
menyebutkan berdasarkan  penyebabnya  kemiskinan  dapat dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  kemiskinan kronis (chronic poverty) yang disebabkan: (1) sikap  dan  kebiasaan  hidup  masyarakat  yang tidak produktif; (2) keterbatasan sumber daya dan  keterisolasian;  dan  (3)  rendahnya  taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat, dan kemiskinan sementara (transient  poverty) yang  disebabkan  (1) perubahan  siklus  ekonomi  dari  kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (2) perubahan  yang  bersifat  musiman  seperti kasus  kemiskinan  nelayan  dan  pertanian tanaman  pangan;  dan  (3)  bencana  alam  atau dampak dari suatu kebijakan.
Sedangkan  metode  yang  digunakan  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  untuk  menghitung penduduk miskin adalah metode Head Count Index . Menurut metode ini, penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas, yang disebut garis kemiskinan. Dimana Garis  Kmisknan  didefinisikan  sebagai  nilai rupiah  yang  harus  dikeluarkan  seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup
minimumnya,  baik  itu  kebutuhan  hidup minimum  makanan  (beras,  umbi-umbian, ikan  dan  sebagainya)  maupun  kebutuhan
hidup minimum bukan makanan (perumahan, kesehatan,  pendidikan,  transportasi,  dan sebagainya  terdiri  dari  2  komponen,  yaitu garis  kemiskinan  makanan  ( food  line )  dan garis  kemiskinan  non-makanan  ( non  food line ).  Agar  seseorang  dapat  dikatakan  hidup layak,  pemenuhan  akan  kebutuhan  makanan saja  tidak  cukup.  Oleh  karena  itu  perlu  juga dipenuhi  kebutuhan  dasar  bukan  makanan, seperti  perumahan,  pendidikan,  kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa lainnya. Batas  kebutuhan  minimum  untuk  makanan ditambah  kebutuhan  minimum  untuk  bukan makanan itulah yang disebut Garis Kemiskinan.  Ringkasnya,  garis  kemiskinan terdiri  atas  dua  komponen,  yaitu  garis kemiskinan  makanan  dan  garis  kemiskinan bukan makanan.
Dalam  rangka  mendukung  penetapan sasaran  program  perlindungan  sosial  dan mengacu  pada  Peraturan  Presiden  Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Pengentasan  Kemiskinan,  Inpres  Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional  Tahun  2010,  dan  Inpres  No  3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan  Yang  Berkeadilan,  TNP2K bekerja  sama  dengan  BPS  dan  Bank Dunia  mencoba  mengembangkan  suatu sistem  penetapan  sasaran  yang  baru  yang merupakan  kelanjutan  dari  PSE  2005  dan PPLS  2008.  Sistem  tersebut  diarahkan guna  menghasilkan  Basis  Data  Terpadu yang  dapat  digunakan  oleh  berbagai program Pengentasan kemiskinan, program  jaminan  sosial,  ataupun  program pro-rakyat  lainnya  yang  memiliki  target sasaran.
Dalam  tahap  pengumpulan  data,  para pencacah  mengunjungi  ruta/keluarga  yang telah terdaftar untuk mengumpulkan informasi  mengenai  karakteristik  demografi dan  sosial  ekonomi  seperti  komposisi  ruta, pendidikan,  pekerjaan,  kualitas  perumahan, sanitasi,  kepemilikan  aset,  dan  akses terhadap  bantuan/jaminan  sosial  dengan menggunakan  kuesioner  (PPLS  2011.  RT). Kriteria pemilihan variabel kuesioner termasuk:
1. Prediktor kemiskinan terbaik;
2. Ketersediaan  sumber  data  yang  ada, terutama Susenas;
3. Mudah  diamati  oleh enumerator saat melakukan penilaian ruta/keluarga;
4. Tidak mudah untuk dimanipulasi dalam jangka pendek oleh ruta/keluarga.
Rumah  tangga  dalam  Basis  Data  Terpadu dapat  dikelompokkan  ke  dalam  kelompok yang  disebut  desil.  Desil  adalah  kelompok per-sepuluhan  sehingga  seluruh  rumah tangga  dapat  dibagi  ke  dalam  10  desil. Dengan  demikian  pengelompokan  rumah tangga  dalam  Basis  Data  Terpadu  adalah sebagai berikut:
1. Desil  1  adalah  rumah  tangga  dalam kelompok 10% terendah
2. Desil  2  adalah  rumah  tangga  dalam kelompok antara 10-20% terendah
3. Desil  3  adalah  rumah  tangga  dalam kelompok  antara  20-30%  terendah  dan seterusnya
4. Desil  10  adalah  rumah  tangga  dalam kelompok 10% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Basis  Data  Terpadu  berisikan  kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringat kesejahteraan  terendah.  Pada  update  PPLS tahun  2011  cakupannya  diperluas  dengan menghasilkan  4  (empat)  kategori  miskin antara lain :
1. Kelompok Sangat Miskin atau penduduk yang rata-rata
pengeluarannya  dibawah  0,8  kali  garis Kemiskinan,  kelompok  miskin  yaitu penduduk yang
pengeluarannya
dibawah  garis  kemiskinan
2. Kelompok  Miskin atau  penduduk yang  rata-rata  pengeluarannya  dibawah 0,8  kali  garis  Kemiskinan,  kelompok miskin yaitu penduduk yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan
3 . Kelompok  Hampir  Miskin yaitu penduduk  yang  pengeluarannya  diatas garis  kemiskinan  tetapi  dibawah  1,2 kali  garis  kemiskinan
4 . Kelompok  Rentan Miskin yaitu  penduduk dengan  rata-rata  pengeluaran  dibawah  1,7 kali  garis  kemiskinan  tetapi  diatas  1,2  kali garis kemiskinan
Perbedaan  antara  PPLS  2011  dengan  PPLS 2008  adalah  tidak  adanya  kelompok  rentan miskin pada PPLS 2008 jadi kalaupun PPLS 2011  jumlahnya  lebih  banyak  karena  di dalamnya  memasukkan  kelompok  rentan miskin.

## Metode Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  Metode  Analisis
Deskriptif  terhadap  kebijakan  dan  strategi Pengentasan.  Fokus  penelitian  ini  adalah  (1)
Pelaksanaan kebijakan dan strategi Pengentasan  kemiskinan  (2)  faktor-  faktor yang  mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan dan  strategi  Pengentasan  kemiskinan  (3) Interaksi  kepentingan  aktor  yang  terlibat dalam  pelaksanaan  kebijakan  dan  strategi Pengentasan  kemiskinan.  Unit  analisis  yang digunakan pada penelitian ini adalah Bappeda dan SKPD terkait dengan Pengentasan  kemiskinan  di  Kota  Tangerang. Data  yang  diperoleh  dari  data  primer  dan sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Sedangkan teori  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi Merilee S. Grindle karena relevan  dengan  penelitian  mengenai  analisis kebijakan publik.
Keberhasilan  Implementasi  menurut  Merilee S.  Grindle  dipengaruhi  oleh  dua  variabel besar,  yakni  isi  kebijakan  ( content  of  policy ) dan  lingkungan  implementasi  ( context  of implementation ). Variabel isi kebijakan ini
mencakup :
Pertama, sejauhmana kepentingan  kelompok  sasaran  atau  target groups  termuat  dalam  isi  kebijakan.  Dalam hal  ini  masyarakat  miskin  beraspirasi  dan mengadukan  keluhannya  kepada  Ketua  RT setelah  itu  aspirasi  masyarakat  itu  dibawa Ketua  RT  di  dalam  Musrenbang  Kelurahan Disini  aspirasi  masyarakat  dikumpulkan dengan  membuat  daftar  rencana  kegiatan prioritas.  Setelah  itu  daftar  rencana  kegiatan prioritas  ini  dibawa  ke  tingkat  lebih  lanjut yaitu  Musrenbang  Kecamatan,  disini  aspirasi masyarakat  tadi  dipilih  yang  prioritas, dimana  di  kecamatan  melihat  masyarakat miskin  mana  dari  berbagai  kelurahan  yang benar-benar membutuhkan. Selanjutnya dibawa  ke  tingkat  lebih  tinggi  yaitu musrenbang Kota. Disini aspirasi masyarakat yang  prioritas  dipilih  masing-masing  lima dari  ketiga  bidang,  bidang  ekonomi,  sosial budaya  dan  infrastruktur.  Setelah  dipilih  dan dikoordinasikan  dengan  semua  pihak  yang terkait, maka dari hasil aspirasi skala prioritas tersebut  menjadi  isi  kebijakan  Pengentasan kemiskinan. (AG.Subarsono, 2005:93).
Kedua ,  jenis  manfaat  yang  diterima  oleh target  kelompok  masyarakat  baik  sektoral maupun regional. Ketiga sejauhmana tercapainya perubahan atau peningkatan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

## Komposisi Demografi dan Kemiskinan di Kota Tangerang
Kota  Tangerang  secara  resmi  dibentuk  pada tanggal  28  Februari  tahun  1993  melalui penetapan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 1993  tentang  Pembentukan  Kotamadya Daerah  Tingkat  II  Tangerang.  Sebelumnya Kota  ini  merupakan  bagian  dari  wilayah
Kabupaten Tangerang,
kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan akhirnya ditetapkan sebagai  kotamadya  pada  tanggal  28  Februari 1993.
Jumlah  Penduduk  Kota  Tangerang  pada tahun 2015 adalah sebanyak 1.999.894  jiwa, atau mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 1.952.396 jiwa, dan 1.798.601  jiwa pada tahun 2010. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata pada periode tahun 2000- 2010  sebesar  3,04  persen  per  tahun, sedangkan  pada  tahun  2011-2015  sebesar 3,09 persen pertahun. Lihat gambar dihalaman selanjutnya.
Gambar 1. Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2011-2015

## Sumber: Diolah dari Kota Tangerang Dalam Angka, 2015
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) menggambarkan  laju  pertumbuhan  ekonomi negara,  provinsi,  kota  dan  kabupaten  dalam periode  tertentu.  Makin  besar  pertumbuhan PDRB-nya  maka  diasumsikan  makin  baik pula perkembangan ekonomi suatu  wilayah dan  semakin  sejahtera  di  daerah  tersebut. Masalah  yang  mendasar  bukan  bagaimana
meningkatkan  PDRB,  tetapi  siapa  yang menumbuhkan/ meningkatkan PDRB,
sebagian  besar  masyarakat  atau  hanya beberapa  gelintir  saja.  Dengan  demikian tentu  saja peningkatan PDRB tidak s e l a l u  berkorelasi  dengan  penurunan jumlah  penduduk  miskin,  sebagaimana akan ditunjukan pada Tabel 2. Tabel 1.

## Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang (milyar)
LAPANGAN USAHA 2012 2013 2014 1. PERTANIAN 1.127,54 1.279,98 1.501,16 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 0,00 0,00 0,00 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 32.911,01 36.222,90 38.124,91 4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 140,20 164,47 214,65 5. BANGUNAN 5.252,21 6.235,00 7.826,89 6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 10.737,81 11.504,17 12.427,35 7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 15.840,05 19.596,98 28.483,33 8. KEUANGAN 1.040,91 1.111,68 1.350,93 9. JASA-JASA 1.038,51 1.211,38 1.542,67 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 83.648,13 94.241,19 110.922,53
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2015
Jika  yang  berperan    menumbuhkan  PDRB hanya  pengusaha  kaya  yang  jumlahnya sedikit,  maka  manfaat  dari  pertumbuhan itupun  hanya  dapat  dirasakan  oleh  mereka- mereka  saja,  sehingga  kemiskinan  maupun ketimpangan akan semakin parah. Lain halnya jika  pertumbuhan  itu  dihasilkan  oleh  orang
banyak,  maka  mereka  pula  lah  yang memperoleh  manfaat  terbesarnya  dan  buah dari  pertumbuhan  ekonomi  akan  terbagi secara lebih merata.
Gini  Ratio tidak  dapat  menjawab  kedua pertanyaan  tersebut.  Oleh  karena  itu, Gini Ratio perlu  disandingkan  dengan  indikator
1600000 1700000 1800000 1900000 2000000 2100000 2011 2012 2013 2014 2015 Penduduk (jiwa)
Penduduk (jiwa)
lain  yang  telah  dikembangkan  oleh  Bank Dunia  dan  Lembaga  Studi  Pembangunan
Universitas Sussex untuk memberikan gambaran  lebih  jelas  mengenai  masalah ketidakadilan (inequality) melalui  indikator yang  disebut relative  inequality.  Relative inequality diartikan  sebagai  ketimpangan dalam  distribusi  pendapatan  yang  diterima oleh berbagai kelas atau kelompok masyarakat. Relative  inequality dan absolute poverty merupakan  dua  aspek  kembar keadilan dalam
proses pemerataan pembangunan  atau  pemerataan  pendapatan nasional/daerah.
Kriteria    Bank    Dunia    membagi    distribusi pendapatan  menjadi  3  (tiga)  kelompok, yakni  40  persen  penduduk  berpendapatan rendah  (miskin),  40  persen  penduduk berpendapatan  menengah  (kaya)  dan  20 persen    penduduk    berpendapatan  tinggi (terkaya). Kriteria relative inequality berdasarkan  kriteria  Montek  S.  Ahluwalia atau  Bank  Dunia  memperlihatkan  bahwa posisi  Kota  Tangerang  dengan  40  persen penduduk  berpendapatan  rendah  menikmati antara 12-17 persen Produk domestik. Maka tahun 2010 kesenjangan pendapatan
bergeser dari kesenjangan pendapatan yang  lunak  pada  tahun  2009  berubah
menjadi  kesenjangan  sedang/moderat  pada tahun 2010, dan demikian pula hingga tahun 2012.
Pada  gambar  3.  di  bawah,  dapat  dibaca  arti dari garis lengkung 0B, yaitu 20% kelompok paling  miskin  menikmati  8%  pendapatan daerah,  kelompok  20%  berikutnya  hanya menikmati  12%  pendapatan,  sehingga  80% keluarga  hanya  menikmati  40%  pendapatan daerah.  Dengan  demikian  ternyata  sebagian besar  pendapatan  daerah  (60%)  dikuasai oleh 20% kelompok keluarga kaya
Angka Gini  Ratio menurut  H.T.  Oshima dalam  Widodo  (1990),  ketimpangan  rendah (low) bila  GR kurang  dari  0,3;  ketimpangan sedang (moderate) bila  GR  0,3  sampai dengan  0,4  dan  tinggi (high) bila  GR  lebih dari  0,4.  Sedangkan  menurut  Michael  P. Todaro  distribusi  pendatan  relatif  merata (ketimpangan  rendah)  bila  GR  antara  0,2 sampai  dengan  0,35;  relatif timpang (ketimpangan  sedang)  bila  GR  lebih  dari 0,35  dan  kurang  dari  0,5  dan  sangat timpang  bila  GR  antara  0,5  sampai  dengan 0,7.  Kalau  kita  perhatikan  nilai  rasio  gini pada  Gambar  3.  ketimpangan  pendapatan penduduk  Kota  Tangerang  berada  pada ketimpangan sedang.
Gambar 3. Kurva Lorenz Kota Tangerang
Sumber : Hasil Analisis, 2013

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  pada tahun  2012  mampu  mencapai  75,44% meningkat  dari  tahun  2010  yang  sebesar 75,17%.  Angka  indeks  ini  bahkan  melebihi dari  target  pembangunan  nasional,  dimana IPM  65%.  Secara  keseluruhan  Indeks Pembangunan  Manusia  di  Kota  Tangerang mengalami peningkatan untuk semua
indikator.  Angka  harapan  hidup  pada  tahun 2011  sebesar  68,41  persen  mengalami peningkatan  menjadi  68,41  persen  pada
tahun  2012.  Kondisi  ini  melampau  target Derajat  Kesehatan  yang  ditetapkan  pada tahun 2015 sebesar 67,9 tahun.
Kemudian  angka  melek  huruf  pada  tahun 2012  di  Kota  Tangerang  telah  mencapai 98,43%,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih ada  sekitar  2,77%  penduduk  yang  belum bisa  menulis  dan  membaca  tulisan  Latin  di Kota  Tangerang.    Kondisi  IPM  Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

## Gambar 4. Indeks Pembangunan Manusia
Kota Tangerang Tahun 2010-2012
Indikator IPM 2010 2011 2012 - Angka Harapan Hidup (tahun) 68.37 68.41 68.44 - Angka Melek Huruf (persen) 98.39 98.41 98,43 - Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 9.98 10.04 10,07 - Pengeluaran per-Kapita (ribu/tahun) 643.18 0.00 0.00 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75.17 75.44 75,44
Sumber:   Kota Tangerang Dalam Angka, Tahun 2013

## Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
UNDP  mengukur  kemiskinan  manusia dalam  satuan  hilangnya  tiga  hal  utama yakni    kehidupan  (>30  persen  penduduk negara-negara yang paling miskin cenderung  hidup  kurang  dari  40  tahun), pendidikan  dasar  (diukur  oleh  persentase penduduk  dewasa  yang  buta  huruf)  dan ketetapan ekonomi ( economic provisioning) diukur oleh persentase penduduk  yang  tidak  memiliki  akses terhadap  pelayanan  kesehatan  dan  air bersih  ditambah  persentase  anak-anak dibawah  umur  5  tahun  yang  kekurangan berat  badan).  Angka  IKM  menunjukkan proporsi  penduduk  yang  secara  luas
dipengaruhi  oleh  hilangnya  3  (tiga)  hal utama  (daya  hidup,  ilmu  pengetahuan  dan ketetapan ekonomi).
Angka IKM yang rendah berarti menunjukkan  hal  yang  bagus,  yaitu sedikitnya persentase penduduk yang mengalami kehilangan 3 (tiga) hal tersebut.  Sementara  IKM  yang  tinggi menunjukkan    keadaan  sebaliknya  karena proporsi kehilangannya lebih besar. Indeks  ini  berlandaskan  pada  konsep deprivasi  dimana  kemiskinan  dipandang sebagai akibat tidak tersedianya kesempatan dan pilihan.
Tabel  3 .   memperlihatkan  bahwa  angka
IKM  Kota  Tangerang  menunjukkan  angka penurunan  yaitu  dari  10,99  pada  tahun 2009  menurun  menjadi  9,48  pada  tahun 2010. Hal ini menunjukkan perkembangan yang positif dimana hilangnya  3  (tiga)  hal  utama  daya  hidup, ilmu  pengetahuan  dan  ketetapan  ekonomi semakin  berkurang.  Penurunan  angka  IKM ini berlawanan dengan keberadaan penduduk  miskin  yang  justru  meningkat pada  tahun  2010.  Kejadian  ini  dapat disebabkan  oleh  salah  satu  komponen IKM  yang  tidak  berkorelasi  secara  kuat dengan insiden kemiskinan. Kajian
kuantitatif terhadap kemiskinan yang dilakukan pada bulan Mei 2005
menemukan  bahwa  rumah  tangga  tanpa akses  ke  air  bersih  berkorelasi  positif tetapi  sangat  lemah  terhadap  insiden kemiskinan  sedangkan  balita dengan  status gizi  buruk  mempunyai  hubungan  yang positif tapi sedang terhadap  insiden kemiskinan.  Pada  kajian  tersebut  juga menyebutkan  bahwa  tingkat  kemiskinan memiliki  suatu  hubungan  positif  yang  kuat dengan  keberadaan  sektor  informal  (r=0,8, dimana hubungan dikatakan sebagai sempurna  jika r=1).

## Tabel 2 Indeks Kemiskinan Manusia di Kota Tangerang  Tahun 2009 – 2012
Uraian Indikator 2009 2010 2011** 2012** Peluang bayi 0 tahun tidak dapat hidup sampai umur 40 tahun/ Probability at birth of not surviving to age 40 (%) 13,2 12,3 12,3 12,03 Pengetahuan/ Knowledge : Angka Buta Huruf (persen) 1,65 1,61 1,6 1,57 Standar Hidup/ A decent standard of living 11,89 8,84 7,89 6,48 Persentase rumah tangga yang sumber air minum utama bukan air bersih 21,88 15,78 13,86 10,72 Persentase balita gizi buruk/balita berat badan kurang )* 1,89 1,9 2,09 2,24 Indeks Kemiskinan Manusia/ Human Poverty Index (HPI) 10,99 9,48 9,12 8,42 Sumber :  BPS Kota Tangerang
*) Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang **) Hasil Analisis Prediksi Trend, 2013
Apabila diperhatikan masing-masing indikator  pembentuk  indeks  komposit
IKM  nampaknya  standar  hidup  layak masyarakat  yang  diukur  melalui  tiga  jenis variabel masih relatif rendah. Diperlihatkan dengan masih tingginya persentase penduduk  yang  berusia  pendek  yang meninggal  sebelum  usia  40  tahun  sebesar 12,03  persen,  banyaknya  penduduk  yang belum  memiliki  akses  ke  fasilitas  air bersih  sebesar 10,72 persen.
Namun demikian
apabila dilihat
komponen  pembentuk  IKM  dari  tahun 2009  dan  hasil  analisis  pada  tahun  2012 memperlihatkan  perkembangan  yang  amat menggembirakan.  Dari  indikator  ketetapan ekonomi  akses  terhadap  air  minum  yang sehat  meningkat  cukup  signifikan  dari 78,12  persen  pada  tahun  2009  meningkat menjadi  89,28  persen  pada  tahun  2012. Sedangkan  dari  aspek  kesehatan  yaitu peluang  bayi  umur  0  tahun  tidak  bisa hidup  sampai  umur  40  tahun  (Persentase penduduk  berumur  pendek)  juga  semakin berkurang  dari  13,2  persen  pada  tahun 2009  menjadi  12,03  persen.  Hal  ini  tentu saja  karena  pengaruh  perbaikan  pada sektor kesehatan, lingkungan, pemberantasan penyakit  menular dan perbaikan  gizi. Terlebih lagi, disediakannya fasilitas  pengobatan  gratis  untuk  berbagai jenis penyakit  oleh Pemda Kota Tangerang bagi  keluarga  miskin  dan  rentan  miskin sebagai  pemegang  kartu  Multiguna  pada tahun  2010  dan  kemudian  digratiskan  pada tahun  2012.  Masyarakat    yang  tidak mampu berobat karena keterbatasan ekonomi,  akhirnya  dapat  tertolong  karena adanya  fasilitas  berobat  gratis  baik  untuk berobat jalan maupun rawat inap.
Hingga  tahun  2012  persentase  gizi kurang  semakin  meningkat  menjadi  2,24
persen.  Walaupun  demikian  pengaruh  gizi buruk  terhadap  penghitungan  nilai  IKM di  Kota  Tangerang  tidak  berpengaruh secara  signifikan  karena  persentasenya tergolong  relatif  kecil  jika  dibandingkan dengan  persentase  rumah  tangga  yang sumber  air  minum  utama  bukan  air  bersih mencapai  10,72  persen.
Pada  tahun  2012  penanganan  balita  ini telah  mendapat  perhatian  cukup  serius, perilaku  hidup  sehat  dari  orang  tua ditanamkan  pada  masyarakat. Data terakhir dari  Dinas  Kesehatan  Kota  Tangerang diketahui  penanganan  gizi  balita  hingga tahun  2012  sudah  dapat  mengejar  target. Indikator  ini  dicapai  melalui  beberapa kegiatan,  antara  lain  penyusunan  peta informasi masyarakat kurang gizi, Pemberian  Makanan  Tambahan  (PMT) kepada  336  balita  melalui  pemberian  susu bubuk,  pendataan  status  gizi  balita  oleh 1.034  kader  Posyandu,  distribusi  kapsul Vitamin  A  di  Posyandu,  monitoring  dan evaluasi terhadap anak gizi buruk, sosialisasi  tanda-tanda  anak  gizi  buruk kepada  tokoh-tokoh  formal,  penyuluhan masa emas dan penyuluhan Kadarzi kepada ibu  balita.  Cakupan  Pemberian  Makanan Tambahan pendamping ASI pada anak usia 6-24  bulan  keluarga  miskin  dengan  target 100%,  didapatkan  realisasi  sebesar  100% atau  100%.  Indikator  ini  dicapai  melalui kegiatan  Pemberian  Tambahan  Makanan dan Vitamin yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita.
Dari  indikator  ilmu  pengetahuan,  buta huruf  yang  biasanya  disandang  oleh orang- orang yang tidak berkesempatan menikmati pendidikan karena hidup dibawah tekanan ekonomi juga menunjukkan  adanya  penurunan  dari  1,65 persen  pada  tahun  2009  menjadi  1,61
persen  pada  tahun  2010.  Kondisi  ini  lebih baik  lagi  pada  tahun  2012,  dimana  Angka melek  huruf  (AMH)  atau  kemampuan  baca tulis  penduduk  Kota  Tangerang  usia  10 tahun  ke  atas  pada  tahun  2012  sebesar 98,43  persen,  naik  dari  tahun  sebelumnya sebesar  98,41  persen.  Demikian  pula  rata- rata  lama  sekolah  yang  mencapai  10,07 tahun atau setara kelas 1 SLTA.
Kemampuan suatu wilayah untuk mengelola  sumber daya ekonomi yang ada, antara  lain  tergantung  pada  kecakapan pengelolaan  dan  kapabilitas  teknik  dari penduduknya  serta  akses  terhadap  pasar. Tentunya untuk memiliki kecakapan tersebut penduduk dituntut memiliki pendidikan  yang  memadai  yang  menjadi
dasar pemahaman. Pendidikan yang memadai  memiliki  peranan  penting  dalam membentuk  kemampuan  tiap  individu untuk  menyerap  informasi  dalam  rangka pengembangan  kapasitas  dan  kapabilitas individu  yang  bersangkutan.  Sehingga diasumsikan semakin tinggi tingkat pendidikan  penduduk  suatu  daerah  maka semakin  baik  pula  sumberdaya  manusia yang  dimiliki  daerah  tersebut.
Berbagai  hasil  penelitian  juga  menunjukan bahwa pendidikan dasar memberikan kontribusi  yang  paling  tinggi  diantara semua  jenis  investasi  dan  bahkan  lebih besar  daripada  tingkat  pengembalian  yang dihasilkan dari kebanyakan proyek infrastruktur public.

## Analisis Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan
Dalam  rangka  percepatan  penurunan  angka kemskinan  di  Kota  Tangerang,  banyak kebijakan  dan  program  penanggulangan kemiskinan dilaksanakan, baik oleh
Pemerintah Pusat, pemerintah Propinsi maupun pemerintah Kota Tangerang.
Program  penanggulangan  kemiskinan  dari Pemerintah  Pusat ,  meliputi  :  Program perlindungan  sosial  berbasis  keluarga  (BOS; PKH;  RASKIN;  BSM;  JAMKESMAS; JAMPERSAL; BOK; BLSM; Program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas (PNPM Mandiri Perkotaan; PNPM  Mandiri  Perdesaan;  PNPM  Mandiri Infrastruktur  Perdesaan;  PNPM  Mandiri usaha  mina  perdesaan;  PNPM  Mandiri pariwisata;  PNPM  Mandiri  PUAP;  PNPM Mandiri  Integrasi);  Program  pemberdayaan ekonomi  kerakyatan  berbasis  UMKM-K (KUR;  CSR;  KUBE);  Program  serba  murah bagi  masyarakat  miskin  dan  pemberdayaan tenaga  kerja/program  serba  murah  (Rumah murah;  angkutan  murah;  Rumah  tidak  layak huni).
Sedangkan
Program penanggulangan
kemiskinan Propinsi  Banten ,  Meliputi  : Program perlindungan sosial berbasis
keluarga (Jamsosratu; Jamkesda; BOP Raskin);  Program  pemberdayaan  masyarakat berbasis  komunitas  (program  pembangunan perdesaan  terpadu);  Program  pemberdayaan ekonomi  kerakyatan  berbasis  UMKM-K (KUBE; KUBE
JAMSOSRATU;
JAMKRIDA);  Program  serba  murah  bagi masyarakat miskin dan pemberdayaan tenaga kerja/program serba murah (Kampung merah putih; Bedah kampung; Listrik desa; RTLH).
Beberapa program Penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kota Tangerang yang sudah dilaksanakan
diantaranya  :  Program  perlindungan  sosial berbasis keluarga (Tangerang cerdas; Program simpanan keluarga sejahtera; Multiguna/BPJS;  Fasilitasi  distribusi  raskin); Program  pemberdayaan  masyarakat  berbasis komunitas  (Program  Tangerang  berbenah; Program Tangerang bersih); Program pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan  berbasis UMKM-K  (KUBE;  Progam  pengembangan sistem  pendukung  usaha  bagi  UMKM; Fasilitasi  peningkatan  kemitraan  usaha  bagi UMKM); Program serba murah bagi masyarakat miskin dan pemberdayaan tenaga kerja  (Rumah  tidak  layak  huni;  Angkutan murah;  Air  minum  untuk  masyarakat berpenghasilan  rendah).    Sedangkan  strategi yang  dijalankan  oleh  Pemerintah  Kota Tangerang untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2012 antara lain:
1. Strategi  perlindungan  sosial dengan tujuan  untuk  memberi  jaminan  rasa aman dan perlindungan yang disebabkan karena  dampak  negatif  krisis  ekonomi, dan  peningkatan  beban  pengeluaran penduduk dan keluarga miskin;
2. Strategi perluasan kesempatan pemenuhan  hak  dasar dengan  maksud untuk  menciptakan  kondisi  lingkungan ekonomi,  politik,  dan  sosial  yang memungkinkan  penduduk  dan  keluarga miskin  memperoleh  kesempatan  yang seluas-luasnya  dalam  pemenuhan  hak- hak  dan  peningkatan  taraf  hidupnya secara berkelanjutan;
3. Strategi peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi dengan memberikan kesempatan kepada penduduk  dan  keluarga  miskin  untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonominya;
4. Strategi  pemberdayaan  masyarakat dengan  maksud  untuk  meningkatkan peran  serta  kelembagaan  yang  ada  di masyarakat serta memperluas partisipasi penduduk  dan  keluarga  miskin  dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan,  dan  pemenuhan  hak-hak dasar; dan
5. Strategi  kemitraan dengan  maksud untuk  mengembangkan  hubungan  kerja sama  lokal,  regional,  nasional,  dan internasional  dalam  upaya  penanganan dan penanggulangan masalah kemiskinan Penutup Keijakan dan strategi pengentasan
kemiskinan  yang  dijalankan  oleh  Pemerintah Kota  Tangerang  selama  periode  2011-2014 menuai  hasil  baik  dimana  jumlah  penduduk miskin menurut data BPS Kota
Tangerang  Dalam  Angka  Tahun  2015 mulai  dari  tahun  2011  sampai  dengan  2014 memperlihatkan
adanya
penurunan persentase  penduduk    miskin  secara  berurut dari  tahun  2011,  2012,  2013,  2014  adalah sebesar  6,14%;  5,55%;  5,04%;  4,91%,  atau jumlah  penduduk  miskin  berkurang  dari tahun  2012-2014  sebagai  berikut  secara berurutan  107.000, 103.071, 98.763  jiwa.  Ini menggambarkan bahwa adanya sinergi antara aktor-aktor  pelaku  dan  pihak-pihak  yang bertanggungjawab dalam menjalankan
kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan. Naiknya
angka Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) secara berurutan dari tahun 2011, 2012, 2013 adalah 75,72.,  76,06,  dan  75,87  serta  Angka Harapan  Hidup  dari  Tahun  2011,  2012,  dan 2013    adalah  68,44.,  68,56.,  dan  71,09. Peningkatan  IPM dan  Angka Harapan Hidup ini  menunjukkan  adanya  peningkatan  hasil target  sasaran  sektoral  kebijakan  dan  strategi pengentasan  kemiskinan.  Secara  umum penelitian  ini  menemukan  bahwa  kebijakan dan  strategi  pengentasan  kemiskinan  di  Kota Tangerang  baik  kebijakan  vertikal  maupun koordinasi  hubungan  antaran  SKPD  dalam pengentasan  kemiskinan  sudah  berjalan cukup  baik  dan  perlu  ditingkatkan  agar percepatan  pengentasan  kemiskinan  bisa dicapai sesuai dengan Master Plan Pengentasan  Kemiskinan  Kota  Tangerang 2014-2018.

## DAFTAR PUSTAKA
Frank, Robert H, (1991). Microeconomics and Behaviour , Third edition, The Mc Graw Hill Companies
Inc. USA.
Madani, Muhlis. (2011) Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan
Kebijakan Publik . Yogyakarta :
Graha Ilmu.
Master Plan Penganggulangan Kemiskinan
Kota Tangerang 2014-2018
Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif , Perjemah Tjetjep
Rohendi Rohidi, Pendamping Mulyarto. Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia ( UI
Press), 1992. Nurwidiastuti, (2001). Kemiskinan : Telaah
Kritis dan Alternatif Penanggulangannya ,Kajian Bisnis, 24 September-Desember 2001, STIE Widya Wiwaha. Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi , Ed 3.
Lembaga Penerbit UI. 2008
Subarsono, AG. (2005) Analisis Kebijakan
Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Surbakti, Ramlan. (2010) Memahami Ilmu Politik . Surabaya : Grasindo. Suyanto, B. 1995, Perangkap Kemiskinan: Problem Strategi
Pengentasannya . Surabaya. Airlangga University Press. Suyanto, Bagong dan Karnaji. (2005)
Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: ketika pembangunan tak berpihak kepada rakyat miskin . Surabaya: Airlangga University Press.
Terianus. 2014. Implementasi Kebijakan Publik: Review Teori. Jurnal Ilmu Sosial , Volume 12. 1 April
2014 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang PROPENAS
Wahab, Solichin Abdul. (2008) Pengantar Analisis Kebijakan Publik.
Malang : UPT Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Malang. Widodo, ST, (1990), Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia , Kanisius, Jakarta World Bank, 2012. Social Assistance Program and Public Expenditure Review 2005- 2010.