## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Peran Dan Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol
Krista Yitawati 1 , Meirza Aulia Chairani 2 , Bambang Sukarjono 3 , Abednego Aprillino 4
1 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No. 79 Madiun 63133, Propinsi Jawa Timur
2 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No. 79 Madiun 63133, Propinsi Jawa Timur
3 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No. 79 Madiun 63133, Propinsi Jawa Timur
4 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No. 79 Madiun 63133, Propinsi Jawa Timur
1 E-mail : krista@unmer-madiun.ac.id , 2 E-mail: meirza@unmer-madiun.ac.id , 3 E-mail: bambangsukarjono@unmer-madiun.ac.id , 4 Email:
abednegoaprillino0@gmail.com
Abstract—  This  study  aims  to  determine  the  role,  obstacles  and  efforts  of  the  Madiun  City  Pamong  Praja  Police  Unit  in carrying  out  the  enforcement  of  local  regulations  related  to  the  circulation  of  alcoholic  beverages.  This  research  uses  the Empirical Legal Research Method, with primary data sources from interviews  and observations at the Civil Service Police Unit  and  one  of  the  cafes  that  sells  alcoholic  beverages  in  Madiun,  as  well  as  secondary  data  sources,  namely  Regional Regulation  No.  8  of  2017  concerning  Control  of  Alcoholic  Beverage  Distribution  and  Retribution  for  Alcoholic  Beverage Sales Location Permits. SatpolPP Madiun City plays a role in carrying out the enforcement of local regulations related to the  distribution  of  alcoholic  beverages  in  Madiun  City  by  carrying  out  routine  operations  together  with  the  Madiun  City Police with the Criminal Investigation Sub-field which is approximately ten to fifteen operations every month based on the budget that has been approved by the DPRD. The obstacles faced are sourced from within the institution's own organisation or Internal and sourced from outside the organisation or External. Satpol PP Madiun City makes several efforts in various ways,  including  Satpol  PP  is  required  to  work  with  what  infrastructure  has  been  provided,  Satpol  PP  tries  to  carry  out  its work duties according to the applicable SOP, on call when suddenly required to carry out its work duties.
Keywords: Role, Obstacles, Alcoholic Beverages, Pamong Praja Police Unit

## I. PENDAHULUAN
Minuman  beralkohol  yang  dikenal  dengan  sebutan  minuman  keras  atau  sering  disebut  miras  merupakan  minuman dengan  kandungan  ethanol  atau  ethil  ethanol  dengan  kadar  yang  berbeda  –  beda  disetiap  jenisnya.  Minuman  beralkohol umumnya memiliki kadar kandungan alkohol yang berbeda – beda, hal tersebut dapat dimaknai sebagaimana telah ditulis dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi  izin  tempat  penjualan  minuman  beralkohol  (selanjutnya  disebut  Perda  Kota  Madiun  tentang  pengendalian  minuman beralkohol  dan  retribusi  izin  tempat  penjualan  minuman  berlakohol).  Minuman  Beralkohol  dikelompokkan  dalam  golongan sebagai berikut: 1 1. Minuman  beralkohol  golongan  A  adalah  minuman  beralkohol  dengan  kadar  ethanol  (C2H5OH)  diatas  0%  (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);
2. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
3. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
Semakin  maraknya  peredaran  bebas  dan  penyalahgunaan  minuman  beralkohol  yang  ada  di  Kota  Madiun,  Pemerintah Kota Madiun  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah tentang hal tersebut sebagai landasan bagi pemerintah daerah  yang dimana diatur  dalam  Perda  Kota  Madiun  tentang  pengendalian  peredaran  minuman  beralkohol  dan  retribusi  izin  tempat  penjualan minuman  beralkohol.  Sebagai  bentuk  tanggung  jawab  pemerintah  kepada  Masyarakat  pemerintah  Kota  Madiun  menyiapkan personilnya  untuk  melaksanakan  tugas  dan  perannya  yang  lebih  baik  untuk  menekan  dan  mengawasi  peredaran  minuman beralkohol, yaitu Satuan Polisi Pamong (yang selanjutnya disebut SatPol PP). Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol oleh SatPol PP di Kota Madiun dilandasi oleh Perda Kota Madiun tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (yang selanjutnya disebut PP tentang SatPol PP) pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan “Satuan Polisi Pamong Praja  yang  selanjutnya  disebut  Satpol  PP  adalah  perangkat  daerah  yang  dibentuk  untuk  menegakkan  Peraturan  Daerah  dan Peraturan Kepala Daerah,  menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  serta  menyelenggarakan  pelindungan
1 Desti Nora Rintasari, Adimas Bagus Mahendra, dan Muchamad Chanafi , “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Magelang”, Amnesi Jurnal Hukum, Vol.1 No.2, Tahun 2019, hal. 51-52

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
masyarakat”,  “Polisi  Pamong  Praja  yang  selanjutnya  disebut  Pol  PP  adalah  anggota  Satpol  PP  sebagai  aparat  Pemerintah Daerah  yang  diduduki  oleh  pegawai  negeri  sipil  dan  diberi  tugas,  tanggung  jawab,  dan  wewenang  sesuai  dengan  peraturan perundang  –  undangan  dalam  penegakan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah,  penyelenggaraan  ketertiban  umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.”.
Berdasarkan latarbelakang diatas maka penulis merumusakan permasalahan mengenai :
1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol?
2. Bagaimana Hambatan dan Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol?

## II. TINJAUAN TEORITIS
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang  selanjutnya  disebut  Satpol  PP  adalah  perangkat  daerah  yang  dibentuk  untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan perlindungan Masyarakat. 2 Satpol PP sebagai aparat penegak perda dan perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat memiliki tugas yaitu menegakkan  Perda  dan  Perkada;  menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketentraman;  dan  menyelenggarakan  perlindungan Masyarakat. 3
Satpol PP Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi: penyusunan program  penegakan  Perda  dan  Perkada,  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  serta  penyelenggaraan pelindungan  masyarakat;  pelaksanaan  kebijakan  penegakan  Perda  dan  Perkada,  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketenteraman  Masyarakat  serta  penyelenggaraan  perlindungan  Masyarakat;  pelaksanaan  koordinasi  penegakan  Perda  dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan Masyarakat dengan instansi terkait;  pengawasan  terhadap  Masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  atas  pelaksanaan  Perda  dan  Perkada;  dan  pelaksanaan fungsi  lain  berdasarkan  tugas  yang  diberikan  oleh  kepala  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 4 Selain  mempunyai  tugas  dan  fungsi  SatPol  PP juga  berwenang:  Melakukan  tindakan  penertiban  non  yustisial  terhadap  warga masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang  melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau  Perkada;  Menindak  warga masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang  mengganggu  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  Masyarakat;  Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/  atau  Perkada  dan  Melakukan  tindakan  administratif  terhadap  warga  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
Dalam  penulisan  ini  akan  dikaji  mengenai  peran  dan  hambatan  SatpolPP  dalam  menangani  permasalahan  peredaran alhokol  di  Kota  Madiun.  Dimana  minuman  beralkohol  merupakan  minuman  yang  mengandung  etil  alkohol  atau  etanol (C2H5OH)  yang  diproses  dari  bahan  hasil  pertanian  yang  mengandung  karbohidrat  dengan  cara  fermentasi  dan  destilasi  atau fermentasi tanpa destilasi. 5 Minuman beralkohol dikelompokkan dalam tiga jenis golongan yang dibedakan berdasarkan kadar alkohol atau etanol  yang terkandung di dalamnya, baik itu  minuman beralkohol  yang berasal dari  produksi dalam negeri atau asal impor. 6 Minuman beralkohol (alcoholic beverage) adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) yang dibuat secara fermentasi  dari  jenis  bahan  baku  nabati  yang  mengandung  karbohidrat,  seperti  biji-bijan,  buah-buahan,  dan  nira  atau  yang dibuat  dengan  cara  distilasi  hasil  fermentasi  yang  termasuk  di  dalamnya  adalah  minuman  keras  klasifikasi  A,  B,  C.  Dari peragian  tersebut  dapat  diperoleh  alkohol  sampai  15  %  tetapi  dengan  proses  penyulingan  (  destilasi)  dapat  dihasilkan  kadar alkohol  yang  lebih  tinggi  bahkan  sampai  100%.  Kadar  alkohol  dalam  darah  maksimum  dicapai  30  sampai  dengan  90  menit. 7 Beranekaragam jenis minuman beralkohol diantaranya bir, wine, brendi, sampanye, vodka, whiskey, tequila, rum, dan liqueur. Selain  itu  juga  terdapat  beberapa  jenis  minuman  beralkohol  tradisional,  antara  lain  Sopi  dari  Maluku,  Swansrai  dari  Papua, Ballo dari Sulawesi Selatan, Ciu dari Jawa Tengah, Tuak dari Sumatra Utara, Arak Bali dari Bali, Cong Yang dari Semarang, dan masih banyak lagi jenis minuman beralkohol Tradisional dan banyak yang lainnya.
Minuman  beralkohol  adalah  minuman  yang  mengandung  ethanol,  bahan  psikoaktif  yang  menyebabkan  berkurangnya kesadaran jika dikonsumsi. Oleh  karena itu, di berbagai negara penjualan  minuman beralkohol dibatasi  ke sejumlah  kalangan saja,  umumnya  orang-orang  yang  telah  melewati  batas-batas  usia  tertentu. 8 Sifat  adiktif  dari  alkohol  itu  ialah  orang  yang mengonsumsinya lama–kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. 9 Secara kriminologis,  pecandu  alkohol  (alkoholisme)  merupakan  penyebab  timbulnya  berbagai  macam  tindak  kejahatan  yang  dapat
2 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja..
3 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4 Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
5 Badan Legislasi DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Tentang Larangan Minunam Beralkohol, 2014, hal. 12
6 I  Nyoman  Sadhu  Bramanta,  Ida  Ayu  Putu  Widiati,  Luh  Putu  Suryani,  “Pemberian  Izin  Peredaran  Minuman  Beralkohol  Berdasarkan  Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 1, Juli 2020, hal. 123, DOI: https://doi.org/12.22225/jph.1.1.2169.120-127
7 Anangsyah, 2000, Pengaruh minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia, Erlangga Surabaya, hal.5
8 Ni’matul  Huda,  Jamaludin  Ghafur,  dan  Ali  Ridho,  “Urgensi  Pengaturan  Peredaran  Minuman  Beralkohol  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta”,  Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22 No. 1, Januari 2015, hal. 78
9 Anisa,  “Analisis  Pengawasan  Peredaran  dan  Penjualan  Minuman  Beralkohol  di  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Pekanbaru”,  skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, hal. 24

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
membahayakan diri sendiri maupun orang lain. 10 Efek mabuk yang ditimbulkan dari minuman beralkohol, jika tidak terkontrol, banyak menyebabkan masalah sosial dan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).

## III. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum  empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri  Mamudji  penelitian  hukum  empiris  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  melalui  penelitian  lapangan  dengan  melihat  serta mengamati  apa  yang  terjadi  di  lapangan,  penerapan  peraturan  dalam  prakteknya  pada  masyarakat. 11 Didalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statue  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  dan  pendekatan sosiologis 12 . Adapun jenis dan sumber data hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain: Data primer yaitu data  yang  diperoleh  langsung  dari  penelitian  lapangan  yaitu  melalui  wawancara.  Sumber  data  primer  merupakan  data  yang diperoleh langsung dari sumber pertama. 13 Adapun yang menjadi sumber data primer, antara lain:. Wawancara dengan anggota Satpol PP Kota Madiun sesuai dengan unit kerjanya terkait dengan Penegakan Perda, Badan Usaha penjual langsung minuman beralkohol dalam hal ini penjual langsung minuman beralkohol yang telah mengantongi izin atau sudah mendapatkan Surat Izin Usaha  Perdagangan  Minuman  Beralkohol  atau  disingkat  SIUP-MB  dan  dengan  Masyarakat  yang  mengonsumsi  minuman beralkohol untuk mengetahui sejauh mana peredaran, dampak, faktor penyebab Masyarakat mengonsumsi minuman beralkohol di Kota Madiun. Sedangkan Data sekunder dari penelitian ini yaitu UUD 1945, Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  Peraturan  Presiden  (PERPRES)  Nomor  74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol
Satpol PP memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Unsur pelaksana pemerintahan daerah tersebut adalah aparatur pemerintah daerah. Salah satu atribut penting yang menandai suatu daerah otonom adalah memiliki aparatur pemerintahan tersendiri yang terpisah dari aparatur pemerintahan pusat  yang  mampu  untuk  menyelenggarakan  urusan  rumah  tangganya. 14 Polisi  Pamong  Praja  merupakan  garis  depan dalam  hal  menjamin  kepastian  pelaksanaan  peraturan  daerah  dan  upaya  menegakkannya  ditengah  –  tengah  masyarakat, sekaligus  membantu  dalam  menindak  segala  bentuk  penyelewengan  dan  penegakan  hukum  dalam  konteks  daerah. 15 Memasuki  era  globalisasi  membuat  gaya  hidup  Masyarakat  sedikit  demi  sedikit  mulai  berubah  seturut  dengan berkembangnya zaman. Hal itu bisa diihat dari gaya hidup bebas, masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol bukan suatu hal yang tabu lagi. Laki – laki, Perempuan, usia yang bisa dikatakan tua bahkan anak – anak muda saat ini banyak yang  mengonsumsi  minuman  beralkohol.  Di  Kota  Madiun  sebenarnya  masih  banyak  penjual  –  penjual  curang  atau dikatakan  sebagai  penjual  illegal  yang  masih  banyak  beredar,  hal  ini  tidak  bisa  dipungkiri  karena  minuman  beralkohol sendiri sudah bagaikan mandarah daging di kalangan Masyarakat Kota Madiun.
Banyak kecurangan yang dilakukan oleh Masyarakat dalam memperjual belikan minuman beralkohol secara illegal. Menjual  minuman  beralkohol  tradisional,  memperjual  belikan  miras  yang  telah  dioplos,  bahkan  memperjual  belikan minuman beralkohol tersebut secara bebas tanpa mehiraukan umur konsumennya. 16 Pemerintah memberikan penanganan dan pengawasan dalam tindakan – tindakan yang tidak bermoral yang akan menimbulkan pengaruh di daerah, oleh karena itu  Pemerintah  Daerah  mempunyai  kedudukan  yang  strategis  dan  memainkan  peran  fungsional  dalam  penanganan  dan pengawasan masyarakat daerah. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal menjamin kepastian  pelaksanaan  peraturan  daerah  dan  upaya  menegakkannya  ditengah-tengah  masyarakat,  sekaligus  membantu dalam  menindak  segala  bentuk  penyelewengan  dan  penegakan  hukum  dalam  konteks  daerah. 17 Sebagai  perangkat pemerintah  daerah,  kontribusi  Satpol  PP  sangat  diperlukan  guna  mendukung  suksesnya  pelaksanaan  Otonomi  Daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Selain operasi rutin yang dilakukan oleh  Satpol  PP  dalam  mengendalikan  peredaran  minuman  beralkohol,  Satpol  PP  juga  melakukan  tindakan  dengan  2
10 Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Alkoholisme: Paparan Hukum dan Kriminologi, Penerbit Remadja Karya Bandung, hal. 145
11 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, hal. 2
12 Abdulkadir Muhammad, 2004, “Hukum Dan Penelitian Hukum”, Bandung, Citra Aditya Bakti .
13 Soerjono Soekanto, 2010, Sosiologi Suatu Pengantar, PT Rajawali Pers, Jakarta, hal 12
14 Josef Riwu, 2002, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan VI, Jakarta, hal 249
15 Teguh  Satyo  P,  Ngabiyanto,  Sunarto,  “Peran  Satpol  PP  dalam  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  15  Tahun  2014  tentang,  Pengendalian, Pengawasan,  Penertiban,  dan  Peredaran  Minuman  Beralkohol  (Studi  Di  Kecamatan  Wangon  Kabupaten  Banyumas”,  Jurnal  Unnes  Political  Science  journal, Vol. 1 No. 1 Januari, 2017, hal. 81
16 Marchya Odetha Cessarina Kandow, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Miras di Kabupaten Blitar”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 31, 2013, hal. 2 – 3
17 Teguh  Satyo  P,  Ngabiyanto,  Sunarto,  “Peran  Satpol  PP  dalam  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  15  Tahun  2014  tentang,  Pengendalian, Pengawasan,  Penertiban,  dan  Peredaran  Minuman  Beralkohol  (Studi  Di  Kecamatan  Wangon  Kabupaten  Banyumas”,  Jurnal  Unnes  Political  Science  journal, Vol. 1 No. 1 Januari, 2017, hal. 81

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
prosedur.  Prosedur  tersebut  meliputi  tindakan  yang  dilakukan  dengan  adanya  laporan  aduan  Masyarakat  dan  apabila tertangkap tangan disaat operasi. Prosedur tersebut memiliki perbedaan tersendiri. Jika tindakan tersebut didasari dengan adanya  laporan,  Penyidik  melakukan  investigasi  di  lapangan  bahwa  berdasarkan  laporan  dari  Masyarakat  di  tempat tersebut  adanya  penjualan  minuman  beralkohol  dan  setelah  diketahui  bahwasannya  memang  benar  di  tempat  tersebut menjual  minuman  beralkohol,  pihak  Satpol  PP  dalam  hal  ini  Penyidik  membuat  Surat  Perintah  Tugas,  Surat  Perintah Geledah  dan  Surat  Perintah  Penyitaan  dan  melakukan  operasi  ke  tempat  tersebut  bersama-sama  Korwas  PPNS  Polres Madiun Kota. Setelah di dapati memang benar dan dengan dibuktikan barang-barang terkait dengan minuman beralkohol, Satpol PP melakukan penyitaan terhadap barang tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti dan menyerahkan STP atau Surat  Tanda  Penyitaan  kepada  penjual  minuman  beralkohol  serta  dimasukkan  dalam  berita  acara  tentang  penyitaan  dan pelanggar  yang  memperjualbelikan  minuman  beralkohol  oleh  Satpol  PP  dibawa  ke  kantor  untuk  dilakukan  penyelidikan lebih dalam di Kantor Satpol PP Kota Madiun, setelah itu Penyidik membuat dokumen Tipiring (Tindak Pidana Ringan) dan diserahkan ke Polres dan diajukan ke Pengadilan.
Kurung waktu tahun 2022 sampai dengan 2023 Satpol PP Kota Madiun telah mendapati 3 (tiga) kasus pelanggaran Perda terkait peredaran minuman beralkohol. Dalam menangani kasus tersebut pada tahap penyidikan, sebagaimana telah dijelaskan  dalam  Pasal  36  Ayat  (2c)  Perda  Kota  Madiun  tentang  pengendalian  minuman  beralkohol  dan  retribusi  izin tempat  penjualan  minuman  berlalkohol,  PPNS  Satpol  PP  mempunyai  wewenang  meminta  keterangan  atau  barang  bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana. Wewenang tersebut dipertegas dalam Pasal 4 Ayat (1d) Peraturan  Daerah  Kota  Madiun  Nomor  5  Tahun  2017  Tentang  Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan Pemerintah  Kota  Madiun,  mempunyai  wewenang  melakukan  penyitaan  benda  dan  surat.  Penyitaan  tersebut  guna mengumpulkan  barang  bukti  untuk  membuktikan  bahwasannya  tindakan  tersebut  termasuk  pelanggaran  Perda  dan merupakan tindak pidana. Pasal 5 Perda Kota Madiun tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin  Tempat  Penjualan  Minuman  Beralkohol  terkait  hal  tersebut  dalam  melaksanakan  Penegakan  Perda,  Satpol  PP berperan penting untuk menindak para oknum atau badan usaha yang melanggar Perda tersebut. Operasi yang dilakukan Satpol  PP Kota Madiun tidak hanya dilakukan di Hotel Berbintang 3 (tiga) keatas saja, melainkan juga di Hypermarket, atau Supermarket yang ada di Wilayah Kota Madiun. Di Madiun terdapat salah satu Hypermarket, atau Supermarket yang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol khusus golongan A, namun hal itu menjadi ranahnya Satpol PP Provinsi dalam  hal  Penegakan  Peraturan  Daerah  bukan  ranahnya  Satpol  PP  Kota.  Peran  yang  dilakukan  oleh  PPNS  Satpol  PP sebagai bagian dari proses penegakan perda itu sendiri dapat berupa tindakan nonyustisial dan tindakan yustisial. Tindakan nonyustisial adalah kegiatan yang lebih  mengarah pada tindakan  yang sifatnya ringan, hanya perlu diberikan peringatan, dan tidak perlu sampai ke ranah PPNS. Sementara tindakan yustisial merupakan tindakan yang cenderung masuk kedalam ranah  pengadilan.  Penindakan  yustisial  dilakukan  apabila  Masyarakat,  kelompok,  dan  badan  hukum  tetap  tidak melaksanakan atau mengingkari Surat Pernyataan maupun Surat Peringatan dan Satpol PP telah melaporkan kepada PPNS untuk  dilakukan  proses  sesuai  peraturan  Perundang-undangan.  Sebagai  contoh  kegiatan  memperjual  belikan  minuman beralkohol tanpa dilengkapi SIUP-MB, atau memperjualbelikan minuman beralkohol dengan dilengkapi SIUP-MB namun produk  minuman  beralkohol  yang  diperjualbelikan  tidak  sesuai  dengan  SIUP-MB  tersebut,  mengingat  ada  beberapa penggolongan dalam SIUP-MB, dalam hal ini pelanggarnya dapat langsung dilakukan penyidikan dan dapat mengarah ke ranah pengadilan. 18

## B. Hambatan  dan  Upaya  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Madiun  Dalam  Mengendalikan  Peredaran  Minuman Beralkohol
Hambatan  yang  dialami  oleh  SatpoPP  dalam  mengendalikan  peredaran  minuman  beralkohol  berasal  dari  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  Internal  yang  menghambat  jalannya  penegakan  Perda  terkait  dengan  peredaran minuman  beralkohol  di  Kota  Madiun  antara  lain,  Satpol  PP  dalam  melaksanakan  Penegakan  Perda  terkait  peredaran minuman  beralkohol  di  Kota  Madiun  masih  kekurangan  anggota  yang  memiliki  kompetensi  karena  untuk  penyidik  dan intel pencari informasi masih sedikit sekali sehingga kesulitan di lapangan. Mengingat di Kota Madiun terdapat beberapa Badan  Usaha  yang  mengedarkan  atau  menjual  minuman  beralkohol  yang  ranahnya  masuk  dalam  wewenang  Pemerintah Provinsi.  Satpol  PP  Kota  Madiun  memiliki  wewenang  yang  terbatas  dalam  Penegakan  Perda  Kota  Madiun  dalam penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha penjual minuman beralkohol yang ada di Kota Madiun namun Izin Perdagangan dan Pengawasan yang lebih berkelanjutan masuk wilayah Pemerintah Provinsi. Jika ada hambatan yang bersumber dari dalam institusi dan dikatakan sebagai faktor internal yang menghambat berjalannya penegakan Perda, pasti ada  faktor  eksternal  yang  bersumber  dari  luar  institusi  yang  menjadi  hambatan  berjalannya  penegakan  Perda  tersebut. Faktor-faktor  eksternal  tersebut  antara  lain,  adanya  penjual  baru  partai  kecil  yang  bermunculan  dan  menjamur  di  daerah dekat perbatasan. Hal ini karena permintaan pasar atau permintaan konsumen akan minuman beralkohol yang menjadikan munculnya penjual-penjual baru menjamur di daerah dekat dengan perbatasan.
Anggota Satpol PP Kota Madiun dalam  melaksanakan tugas dan fungsinya telah sesuai  dengan SOP yang berlaku dalam  Permendagri  Nomor  16  Tahun  2023  hal  ini  guna  mendukung  kinerja  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya  yang terstruktur dan tidak  melampaui  wewenang  yang telah diberikan. Dalam  penegakan  hukum terkait Perda tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan  Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol  Satpol
18 Hasil wawancara dengan Bapak Hari Kustarsa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 8 Januari 2024

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
PP dirasa telah melakukan perannya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan penindakan – penindakan yang dilakukan oleh Satpol  PP  terhadap  pelanggaran  Perda  di  wilayah  Kota  Madiun.  Strategi  yang  disusun  dalam  Penegakan  Perda  tersebut khususnya  giat operasi rutin  bersama dengan Korwas Satpol PP yang berkedudukan di  Polres Madiun Kota dengan  Sub Bidang  Reskrim,  dilakukan  10  (sepuluh)-15  (lima  belas  kali)  kali  operasi  setiap  bulan.  Satpol  PP  juga  melakukan  giat operasi  rutin  yang  diselenggarakan  setiap  hari  guna  mencegah  adanya  pelanggaran  –  pelanggaran  Perda  yang  terkait dengan  peredaran  minuman  beralkohol.  Strategi  yang  matang  dan  terukur  sangat  diperlukan  dalam  proses  penegakan Perda  tersebut  hal  ini  bertujuan  untuk  mecapai  hasil  yangmaksimal  yaitu  terciptanya  Kota  Madiun  yang  nyaman,  tertib, tentram,  dan  perlindungan  Masyarakat  yang  maksimal.  Dalam  mempermudah  Satpol  PP  dalam  pelaksanaan  tugas  dan fungsinya  sebagai  aparat  penegak  perda  Satpol  PP  sudah  membuat  website  dan  call  center  untuk  menampung  segala pelaporan  dan  aduan  dari  masyarakat  terkait  pelanggaran  perda  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  Kota  Madiun, karena Satpol PP tidak dapat mengkontrol dan mengawasi selama 24 jam dan selama ini hanya beberapa pelanggaran yang Satpol  PP  terima  dan  jumlahnya  sangat  minim,  padahal  kenyataan  di  lapangan  masih  banyak  oknum  –  oknum  yang melanggar  Perda  tersebut.  Selain  itu,  Satpol  PP  Kota  Madiun  akan  menambah  intensitas  sosialisasi  tentang  pentingnya kesadaran  hukum  khususnya  bagi  oknum  –  oknum  yang  menjual  dan  mendistribusikan  minuman  beralkohol  di  Kota Madiun.  Masyarakat  Kota  Madiun  Sebagian  besar  telah  setuju  dan  patuh  terhadap  Perda  Kota  Madiun  tentang Pengendalian  Peredaran  Minuman  Beralkohol  dan  Retribusi  Izin  Tempat  Penjualan  Minuman  Beralkohol.  Akan  tetapi masih  ada  oknum  –  oknum  yang  dengan  sadar  melanggar  Perda  tersebut  dan  hal  itulah  yang  menjadi  bagian  dari  faktor penghambat penegakan hukum.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Madiun  dalam  mengendalikan  peredaran  minuman  beralkohol,  melaksanakan tugasnya memiliki landasan hukum tersendiri. Landasan hukum tersebut merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP  dalam  penegakan  Perda  dan  Perkada,  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketentraman  Masyarakat  didukung  norma. Standar,  prosedur,  dan  kriteria  serta  pelaksanaan  tugas,  fungsi,  dan  wewenang  Satpol  PP  sesuai  dengan  standar  operasional prosedur dan tetap mengedepankan asas kode etik profesi. Selain itu, Satpol PP selalu berpedoman kepada standar operasional prosedur yang berlaku sehingga tidak menimbulkan korban atau kerugian oleh pihak manapun. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum dalam konteks di wilayah daerah. Dalam melaksanakan Penegakan Perda tersebut Satpol PP telah menindak beberapa kasus. Terdapat kasus pelanggaran Perda terkait peredaran  minuman beralkohol. Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua). kasus  yang di tindak oleh Satpol PP, dan pada 2023 terdapat 1 (satu) pelanggaran Perda dan kasus tersebut telah ditindak oleh Satpol PP.
Sedangkan  hambatan  dan  upaya  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Madiun  dalam  mengendalikan  peredaran  minuman beralkohol, dalam pelaksanaan Penegakan Perda di Kota Madiun oleh Satpol PP masih terdapat berbagai hambatan, hambatan tersebut  bersumber  dari  internal  institusi  tersebut  dan  hambatan  yang  bersumber  dari  eksternal  luar  institusi.  Satpol  PP  Kota Madiun  telah  berupaya  melakukan  berbagai  strategi  seperti  ketika  operasi  salah  satunya  Satpol  PP  melakukannya  secara humanis  dan  biasanya  dilakukan  dengan  dialog  santai  namun  tetap  mengedepankan  kedisiplinan  guna  menjelaskan  kepada Pelanggar Perda mengenai Perda yang dilanggar serta menunjukkan kelengkapan-kelengkapan operasi seperti surat perintah dll. Selain  itu  juga  melakukan  operasi  rutin  yang  dilaksanakan  setiap  hari,  mengingat  pelanggaran  yang  terjadi  tidak  mengenal tempat, waktu dan ruang lingkup yang pasti, selain itu strategi yang dilakukan Satpol PP dalam melaksanakan Perannya sebagai Penegakan  Perda  adalah  bekerja  sama  dengan  instansi  terkait  dan  meningkatkan  mutu  kerja  dalam  proses  penegakan pengendalian  dan  pengawasan  minuman  beralkohol.  Selain  itu,  Satpol  PP  Kota  Madiun  juga  memperluas  jaringan  informasi untuk mendapatkan informasi terkait peredaran minuman beralkohol ilegal di wilayah Kota Madiun. Selain itu Satpol PP Kota Madiun  telah  melakukan  upaya-upaya  seperti,  operasi  yang  dilakukan  rutin,  penindakan  pelanggaran  Perda  aduan  dari Masyarakat,  sosialisasi,  peningkatan  mutu  kerja,  pemberian  sanksi  tegas  dan  razia  penertiban  dalam  menegakkan  peraturan daerah tersebut.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Anangsyah, 2000, Pengaruh minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia, Erlangga Surabaya
Anisa,  2019,  “Analisis  Pengawasan  Peredaran  dan  Penjualan  Minuman  Beralkohol  di  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Pekanbaru”,  skripsi,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Abdulkadir Muhammad, 2004, “Hukum Dan Penelitian Hukum”, Bandung, Citra Aditya Bakti Desti  Nora  Rintasari,  Adimas  Bagus  Mahendra,  dan  Muchamad  Chanafi  ,  “Efektivitas  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Magelang”, Amnesi Jurnal Hukum, Vol.1 No.2, Tahun 2019
Josef Riwu, 2002, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan VI, Jakarta
I  Nyoman Sadhu Bramanta, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, “Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 1, Juli 2020, hal. 123, DOI: https://doi.org/12.22225/jph.1.1.2169.120-127
Marchya Odetha Cessarina Kandow, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Miras di Kabupaten Blitar”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 31, 2013

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Ni’matul Huda, Jamaludin Ghafur, dan Ali Ridho, “Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22 No. 1, Januari 2015
Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Alkoholisme: Paparan Hukum dan Kriminologi, Penerbit Remadja Karya Bandung Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta Soerjono Soekanto, 2010, Sosiologi Suatu Pengantar, PT Rajawali Pers, Jakarta
Teguh  Satyo  P,  Ngabiyanto,  Sunarto,  “Peran  Satpol  PP  dalam  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  15  Tahun  2014  tentang,  Pengendalian,  Pengawasan,
Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas”, Jurnal Unnes Political Science journal, Vol. 1 No. 1 Januari, 2017

## Peraturan Perundang-undangan
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan  Daerah  Kota  Madiun  Nomor  08  Tahun  2010  Tentang  Perubahan  Atas  Peratuuran  Daerah  Kota  Madiun  Nomor  04  Tahun  2006  Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Peraturan  Wali  Kota  Madiun  Nomor  76  Tahun  2020  Tentang  Kedudukan  Susunan  Organisasi,  Rincian  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Satuan  Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Peraturan  Daerah  Kota  Madiun  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  pengendalian  peredaran  minuman  beralkohol  dan  retribusi  izin  tempat  penjualan  minuman beralkohol.