TAZKIR:  Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/
Vol. 08  No. 1 Juni 2022

## Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Syariah
Rukiah* 1 , Ulan Dari Daulay 2
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 1,2
Email: rukiahlubis@iain-padangsidimpuan.ac.id * 1 , dariulan0211@gmail.com 2

## Abstract
Poverty alleviation efforts are continuously being carried out by every country  in  the  world,  especially  Indonesia.  Various  programs  and policies have been implemented by the government as an intermediary in  overcoming  this  problem  with  various  fiscal  policy  issues  in  the form  of  fuel  increases,  taxes,  external  debt  and  APBN  budget predictions where these policies are considered bad for the community because they are not targeted and is uneven. The purpose of this study is  to  analyze  the role  of tax  policy  in alleviating poverty in  Indonesia based  on  an  economic  review  of  Sharia.  This  study  uses  a  Content Analysis through a qualitative approach. The conclusion of this study is  that  the  measures  implemented  by  the  government  to  alleviate poverty have not been optimal. Islam find the solution to less poverty trought  zakat  instrument.  Islamic  teachings  lay  the  fundamental foundation  for  people's  socio-economic  growth  and  development through  the  concept  of  zakat,  hence  it  is  not  wrong  that  the government considers zakat policy as one of the efforts to alleviate the poverty  problem  in  Indonesia.  As  for  the  zakat  policy  in  this  matter, one of them is productive zakat in the form of capital and education for Small  and  Medium  Enterprises  and    optimize  the  role  of  Amil  Zakat Institution for the benefit of the Ummah.
Keywords : fiscal policy,  poverty,  zakat

## Abstrak
Upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan oleh setiap negara di dunia khususnya di Indonesia. Berbagai program dan kebijakan telah di  lakukan  oleh  pemerintah  selaku  fasilitator  dalam  mengatasi permasalahan  ini  dengan  berbagai  isu-isu  kebijakan  fiskal  berupa Kenaikan BBM, Pajak, utang luar negeri, dan prediksi anggaran APBN, dimana  kebijakan  ini  dianggap  belum  mencapai  sasaran  untuk mengurangi  kemiskinan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  peran  kebijakan  fiskal  dalam  mengentaskan  kemiskinan di  Indosesia  berdasarkan  tinjauan  ekonomi  syariah.    Penelitian  ini menggunakan  metode  Content  analysis,    melalui  pendekatan kualitatif.  Hasil  dari  studi    kebijakan  fiskal  yang  dilakukan,
Vol. 08  No. 1 Juni 2022
pemerintah  belum  maksimal  dalam  mengentaskan  kemiskinan.  Islam memberi solusi dalam mengahadapi permasalahan kemiskinan.  Islam melalui  konsep  zakat  memberikan  dasar  bagi  pertumbuhan  dan perkembangan  sosial  ekonomi  dan  pemerataan,  pemerintah  dapat mengoptimalkan  perannya  dalam  pemanfaatan  zakat  untuk mengurangi  kemiskinan  di  Indonesia.  Terutama  intrumen  zakat produkstif  melalui  pemberdayaan  usaha  kecil  menegah  dan pendampingan  usaha  dan  memaksimalkan  peran  pengelolaan BAZNAS untuk tujuan kemaslahatan ummat.
Kata Kunci : kebijakan fiskal; kemiskinan; zakat

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  hingga  saat  ini  masih  tetap  menjadi  permasalahan  yang krusial  yang  belum  dapat  dituntaskan  oleh  negara-negara  berkembang khususnya  Indonesia.  Fenomena  kemiskinan  sendiri  telah  menjadi  sejarah panjang  yang  terjadi  di  masyarakat  yang  berdampak  pada  rendahnya  tingkat pendidikan  anak-anak,  pengangguran,  ketidak  merataan  pembangunan, kriminalitas,  dan lainnya.
Bertumpu  pada  data  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia  (2020)  tingkat kemiskinan  di  Indonesia  mengalami  penurunan,  baik  dari  jumlah  maupun persentase,  perkecualian  pada  september  2013,  Maret  2015,  dan  Maret  2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan karena adanya pandemi Covid-19 pda Maret 2020.
Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2006-Maret 2020
Sumber : BPS yang diolah dari survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan … Rukiah Lubis et.al │ 75 DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v8i1.5079
Jika  diperhatikan  pada  grafik  di  atas  maka  terlihat  jumlah  penduduk miskin  di  Indonesia  pada  Maret  2020  mencapai 26,42 juta  orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 1,63 juta orang. Sementara jika  dibandingkan  dengan  Maret  2019,  jumlah  penduduk  miskin  meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar  9,78  persen,  meningkat  0,56  persen  poin  terhadap  September  2019  dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.
Meskipun  secara  umum  pada  grafik  tersebut  di  atas  terjadi  penurunan kemiskinan  namun  Kesenjangan  distribusi  pendapatan,  kesejahteraan,  dan kemiskinan  sekali  lagi  menarik  perhatian  banyak  pihak,  seperti  perencana pembangunan,  peneliti  sosial,  politisi,  dan  warga  negara  secara  meluas. Fenomena-fenomena  kemiskinan  tersebut  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  yang  terjadi  tidak  paralel  secara  langsung  dengan  adanya  perluasan pekerjaan serra penurunan angka kemiskinan. Jadi, kebijakan ekonomi haruslah didesain kembali lebih kepada pro pertumbuhan, pro kesetaraan, pro lowongan kerja, dan pro kemiskinan
Berbagai  program-program  strategi,  hingga  kebijakan  telah  dianalisis, direncanakan,  hingga  kemudian  oleh  pemerintah  dengan  upaya  menentaskan kemiskinan  dengan  kebijakan  fiskal.  Lisna  et  al  (2013) menyebutkan  pada penelitiannya  bahwa  dampak  paling  besar  dalam  menurunkan  kemiskinan bersumber  dari  peningkatan  kapasitas  fiskal  dari  pajak  daerah  dan  bagi  hasil pajak teruma dari rumah tangga pertanian yang mendominasi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Selanjutnya jika dikaitkan dengan anggaran APBN Fitri dan Kalauge dalam Ridlo & Muthohar (2020) menyatakan pada penelitiannya bahwa Anggaran  APBN  dapat    membantu  mengentaskan  kemiskinan  melalui  sektor kesehatan.  Dimana  anggaran  pendidikan  dan  kesehatan  tahun  2017  Indonesia masih  sanggup  menganggarkan  20%  dan  5%  masing-masing  untuk  pendidikan dan kesehatan dari keseluruhan APBN  (http://www.kemenkeu.go.id, 20 17). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lubis (2020) menyatakan bahwa “These amouse will also impact on the ability of the region to optimize it, given thas fiscal plicy has also entered into  regional  autonomy” atau  “besarnya  anggaran  ini  juga  akan  berimbas pada  kemampuan  daerah  untuk  mengoptimalkannya,  mengingat  kebijakan fiskal juga sudah masuk pada otonomi Daerah”
Kemudian pemerintah dengan menjabatnya Presiden Joko Widodo (2017) menyebutkan  program  Nawacita  sebagai  program  dalam    penentasan
Vol. 08  No. 1 Juni 2022
kemiskinan  diantaranya  :  1.  Membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan memperkuat  daerah-daerah  dalam  kerangka  negara  kesatuan.  2.  Melalui program  Indonesia  pintar  dengan  wajib  belajar  12  tahun  bebasa  pungutan  dan program Indonesia sehat dengan meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.
Namun  faktanya  kebijakan  serta  program  yang  dilakukan  pemerintah nyaranya  belum  merata  dan  belum  dirasakan  dampaknya  secara  optimal  oleh masyarakat.  Sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Prawoto  (2008) bahwa  “program-program  penanggulangan  kemiskinan  sudah  banyak dilaksankan  di  berbagai  negara.  Stategi  pembangunan  yang  dikembangkan bangsa  Indonesia  selama  ini  adalah  bertumpu  kepada  pertumbuhan  ekonomi yang  tinggi  yang  tidak  diikuti  dengan  pemerataan  distribusi  pendapatan  pada semua golongan masyarakat sehingga terjadi trade off antara pertumbuhan dan pemerataan”.  Kemudian  Kementrian  Keuangan  RI  ditjen  Anggaran  kebijakan fiskal  2008  juga  menyebutkan  fokus  sasaran  dalam  menanggulangi  kemiskinan adalah  meningkatkan  pendapatan  secara  merata  dan  memberikan  akses  yang lebih  luas  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  pendidikan,  kesehatan,  air bersih,  dan  kebutuhan  dasar  lainnya” dimana  APBN  dan  Pajak  belum  mampu mengenaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini.
Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke 4 dan  80  %  merupakan  penduduk  bergama  islam  tentu  merupakan  potensi  yang besar  untuk  pembangunan.  Islam  memiiliki  konsep  dalam  mengatur  dan mengentaskan kemiskinan. Melalui pemberdayaan intumen ziswaf (zakat, infaq, sadaqoh,  waqaf.  Potensi  yang  paling  besar  saat  ini  adalah  potensi  zakat  dan waqaf.
Perintah  zakat  termaktum  di  dalam  rukun  islam  kelima,  hal  ini diwajibkan bagi seseorang yang mampu. Sedangkan secara yuridis formal zakat diatur  dalam  UU  Nomor  38/1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  dengan  tujuan membantu golongan fakir dan miskin, untuk mendorong terlaksananya undang- undang  ini  pemerintah  memfasilitasinya  melalui  BAZNAS  (Badan  Amil  Zakat Nasional)  dan  BAZDA  (Badan  Amil  Zakat  Daerah)  yang  memiliki  tugas  untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah.
Diperlukan pengelolaan zakat yang amanah, transparan, profesional, dan juga  adil.Islam  menyadari  pentingnya  pemerataan  guna  menciptakan  keadilan kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan istrumen zakat. Peryataan ini didukung  oleh  Dzikrulloh  &  Permata  (2018)  bahwa  zakat  memiliki  potensii
Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan … Rukiah Lubis et.al │ 77
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v8i1.5079
strategis  yang  layak  dikembangkan  menjadi  salah  satu  instrument  pemerataan pendapatan  di  Indonesia.  Safitri  (2017)  berpendapat  bahwa  apabila  penerapan zakat tepat dan benar serta menyeluruh tentu akan memiliki peran yang esensial dalam tarbiyah ruhiyah, yang kemudian akan merealisasikan keadilan sosial dan melahirkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  sehat  dan  pesat.  Potensi  zakat  dan waqaf  yang  sangat  besar  sebenarnya  bisa  dimaksimalkan  fungsinya  dalam pembangunan,  dengan  peran  lembaga-lembaga  zakat  untuk  memetakan permasalahan  kemiskinan  di  Indonesia,  dan  melakukan  manajemen  zakat dengan baik.
Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  persoalan  dualisme  antara  zakat  dan pajak  tidak  dapat  dipersatukan  karena  para  ulama  fiqih  berpendapat  bahwa zakat merupakan kewajiban spiritual seorang muslim kepada tuhannya, berbeda dengan  pajak  yang  merupakan  kewajiban  masyarakat  kepada  negara,  akan tetapi dengan adanya zakat diharapkan pemerintah dan lembaga–lembaga amil zakat dapat mengupayakan agar sistem fiskal Indonesia sedikit banyaknya tidak mengandalkan  utang  dan  dapat  mengoptimalkan  zakat  untuk  pembangunan (Gampito, 2017).
Berdasarkan latar belakang di atas penelitii bermaksud untuk membahas mengenai    peran  kebijakan  fiskal  dalam  menentaskan  kemiskinan  di  Indonesia berdasarkan perspektif ekonomi syariah .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  deskriptif  melalui pendekatan  kualitatif.  Dengan  menggunakan  desain library  studies (studi pustaka) yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan majalah dimana penulis melakukan  penelusuran  terhdap literature kemudian  melakukan  penelaahan mengenai  peran  kebijakan  fiskal  dalam  mengatasi  kemiskinan  di  Indonesia berdasarkan  perspektif  ekonomi  syarih  yang  berkaitan  dengan  zakat  dalam upaya menentaskan kemiskinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Fiskal di Indonesia dalam menentaskan Kemiskinan
Pertumbuhan  indonesia  dari  generasi  ke  generasi  dapat  dilihat  dari berbagai  sudut  pandang  yang  berbeda.  Jika  dilihat  dari  segi  infrastruktur pembangunan  tentu  sudah  jauh  berbeda  seiring  dengan  perkembangan  zaman
Vol. 08  No. 1 Juni 2022
dan  teknologi.  Namun,  kemiskinan  masih  saja  menjadi  problematika  yang memprihatinkan bagi Indonesia.
Menurut Kuncoro dalam Ismail et al (2018) bahwa terjadinya kemiskinan disebabkan  karena  tiga  hal  ,  yaitu  :  ketidaksamaan  pola  kepemilikan  sumber daya  yang  menimbulkan  distribusi  pendapatan  timpang,  perbedaan  kualitas sumber  daya  manusia,  produktivitas  yang  rendah,  upah (wages) rendah  serta perbedaan  akses  dan  modal  menunjukkan  menunjukkan  kualitas  sumber  daya manusia  (SDM)  yang  renadah  .Dimana,  ketiga  penyebab  kemiskinan  tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty)
Rendahnya tingkat produktivitas diakibatkan karena adanya keterbelakangan,ketertinggalan,  dan  ketidaksempurnaan  pasar  sehingga berdampak  pada  rendahnya  pendapatan  yang  akan  berimplikasi  pada rendahnya  hubungan  dan  investasi  .  berdasarkan  logika  berpikir  yang dikemukakan  Nurkse  dikutip  pada  Kuncoro,  bahwa  negara  miskin  itu  miskin karena dia miskin (a poor country is poor because it is poor)
Setidaknya  Fathurrahman (2012) menyebutkan ada 3 issue yang dibahas dalam  penelitiannya  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  fiskal  yang  kemudian  di kembangkan, yaitu :
1. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
Yang  menjadi  tonggak  permasalahan  disini  adalah  tidak  terjadinya prinsip  keadilan  yang  didukung  oleh  data  Kementrian  Enerdi  dan  Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa subsidi BBM tahun 2010 sebesar 181 % terhadap subsidi  BBM  tahun  2009.  Volume  BBM  bersubsidi  tahun  2010  mencapai  38,2 juta kiloliter (kl) hal tersebut tentu melampaui kuota APBN yang sebesar 36,5 juta  kl.  Selanjutnya  premium  merupakan  jenis  BBM  terbanyak,  yaitu  sekitar 60%  atau 23,11 kl. Kemudian pada tahun 2009 realisasi BBM disubsidi sebesar 37,7 kl. Penggunaan terbesar pada subsidi itu adalah transportasi darat , yakni 89  %  atau  32,48  juta  kl.  Konsumsi  premium  pada  sektor  transportasi  darat didominasi  mobil  pribadi,  yakni  53  %  atau  13,3  juta  kl.  Buana  (2013) dominannya konsumsi premium pada sektor menyebutkan transportasi darat oleh  kendaraan  pribadi  dinilai  banyak  pihak,  termasuk  pemerintah, merupakan  kenyataan  yang  tidak  mencerminkan  keadilan.  Padahal kenyataanya  yang  membeli  BBM  bukan  hanya  dari  kalangan  kelas  atas namun  dari  berbagai  golongan  masyarakat.  berdasarkan  keadaan  ini  maka
Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan … Rukiah Lubis et.al │ 79
penyebab  ketimpangan  ekonomi  menjadi  buruk  yang  menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat.
Hia (2019) menyebutkan dampak kenaikan BBM terhadap kemiskinan sangat tergantung terhadap kenaikan harga BBM terhdap inflasi . inflasi akan mendorong peningkatan garis kemiskinan. Jika inflasi yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM khususnya inflasi bahan makanan cukup tinggi maka dampak kenaikan BBM terhdap kemiskinan juga tinggi.
2. Utang Luar Negeri
Asumsi  mengenai  semakin  besar  utang  maka  akan  semakin  besar bunga  tentunya  akan  berdampak  dengan  menumpuknya  bunga  sehingga utang  semakin  banyak  dan  tentu  akan  meningkatkan  beban  rakyat  dimana pemerintah  akan  menarik  pajak  lebih  besar  untuk  menutupi  utang.  Badan Pusat  Statistik  Indonesia  (2017)  menyebutkan  utang  merupakan  kebijakan fiskal  yang  digunakan  sebagai  salah  satu  bentuk  pembiayaan  ketika  APBN mengalami defisit dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing). Dengan  kenaikan  pajak  tentu  meningkatkan harga-harga barang produksi.  Kementrian  keuangan  mencatat  total  Utang  Luar  Negeri    (ULN) Indonesia pada akhir triwulan IV 2020 tercatat sebesar  417,5 miliar dolar AS, terdiri  dari  ULN  sektor  publik  (Pemerintah  dan  Bank  Sentral)  sebesar  209,2 miliar  dolar  AS  dan  ULN  sektor  swasta  (termasuk  BUMN)  sebesar  208,3 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia pada akhir triwulan IV 2020 tumbuh sebesar 3,5% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan  pada  triwulan  sebelumnya  sebesar  3,9%  (yoy).  Adapun  yang menjadi  penyebab  dari  perlambatan  ULN  dikarenakan  adanya  perlambatan pertumbuhan ULN swasta yang terjadi.
Jika ditelaah , Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup  tinggi  sebelum  terjadinya  krisis  moneter  1998  dimana  saat  itu pemerintah  memprioritaskan  pembangunan  ekonomi  secara  nasional. Tercatat  sejak  akhir  tahun  1970-an  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  selalu positif, namun tingkat pendapatan perkapita rendah yang menyebabkan tidak tercapainya target sehingga dibutuhkan modal asing.
Berdasarkan data BPS menyebutkan bahwa selama kurun waktu 1984- 1998 pinjaman luar negeri pemerintah rata-rat menyumbangkan 19,25 % pada sektor  penerimaan  APBN.  Bahkan  pada  tahun  anggaran  199/1998,  dari  total realisasi  penerimaan  APBN  RI  yang  sebesar  Rp.  215.130  milyar  (28,97%)nya
Vol. 08  No. 1 Juni 2022
dibiayai oleh pinjaman luar negeri, dan untuk pertama kalinya dalam kurun waktu  15  tahun  terakhir  jumlah  utang  luar  negeri  untuk  bantuan  program melebihi  bantuan  proyek.  Adapun  pinjaman  luar  negeri  pemerintah  yang sedemikian  digunakan  untuk  menutupi  defisit  anggaran  yang  besar,  hal tersebut  terjadi  karena  krisis  ekonomi  indonesia  yang  menyebabkan pengeluaran  total  pemerintah  meningkat  68,47  %  dari  anggaran  tahun sebelumnya.
Berdasarkan data di atas sesuai dengan hasil penelitian Atmadja (2000) menyebutkan bahwa “perkembangan jumlah utang luar negeri Indonesia dari tahun  ketahun  cenderung  mengalami  peningkatan,  yang  mengakibatkan konsekuensi  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Bertambahnya  utang luar  negeri  pemerintah,  maka  akan  semakin  memberatkan  posisi  APBN  RI, karena  utang  tersebut  harus  dibayar  beserta  bunganya”  hal  ini  kemudian akan terus meningkatkan kemiskinan di Indonesia.
Adapun  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  menumpuknya  utang  luar negeri  ini  adalah  permasalahan  ekonomi  debitur.  Selain  itu  beban  ekonomi rakyat  semakin  meningkat  karena  harus  berperan  sebagai  pembayar  utang negara  dan  juga  berperan  sebagai  penopang  perekonomian  keluarga.  Bukan hanya  itu,  debitur  akan  terus-menerus  tertarik  akan  utang  luar  negeri  yang berdampak  pada  psikologis  politis.  Sesuai  dengan  pendapat  George  (1992) yang  menyatakan  bahwa  utang  luar  negeri  secara  pragmatis  justu  menjadi boomerang bagi negera pemenerima (debitur)
3. Prediksi Besarnya Anggaran
Pemerintah  pada  kabinet  Indonesia  bersatu  jilid  II,  tahun  anggaran 2013  telah  merencanakan  beberapa  strategi  pengentasan  kemiskinan  di Indonesia  untuk  anggaran  2013  dalam  dokumen  Anggaran  dan  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  tahun  2013.  Adapun  strategi-strategi  yang dilakukan  ole  pemerintah  merupakan  program  dan  kegiatan  lanjutan  pada APBN  tahun  2011  anggaran  2012.  Hal  ini  terlihat  jelas  pada  program  dan kegiatan yang tercantum dalam APBN tahun 2013.
Untuk tahun 2013 pemerintah mencenangkan “Masterplan pencepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan di Indonesia” (MP3 KI) Program ini merupakan program percepatan dan perluasan pengentasan kemiskinan yang dilakukan  oleh  pemerintah  ,  sehingga  angka  kemiskinan  dapat  terwujud antara lain dengan : 1) Tujuan akselerasi pengurangan kemiskinan; 2) Sasaran:
Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan … Rukiah Lubis et.al │ 81
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v8i1.5079
pengurangan  angka  kemiskinan  3-4  %  sampai  dengan  RPJP  tahun  2025, dimana  sasaran  adalah  kelompok  sasaran  keluarga  miskin  yang  berjumlah 16,5 atau sejumlah 37,2 juta pada tahun 2004, menjadi 11,37 % atau 28,07 juta orang pada tahun 2013. Khususnya pada kelompok pertanian dan perikanan di daerah.
Untuk  anggaran  pendidikan  dan  kesehatan  tahun  2017  Indonesia masih  sanggup  menganggarkan  20%  dan  5%  masing-masing  untuk pendidikan dan kesehatan dari keseluruhan APBN
(http://www.kemenkeu.go.id,  2021).  Besarnya  anggaran  ini  juga  akan berimbas  pada  kemampuan  daerah  untuk  mengoptimalkannya,  mengingat kebijakan fiskal juga sudah masuk pada otonomi Daerah .
Di  tahun  2021  sendiri  Presiden  Joko  widodo  pada  pidatonya  atas Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (RAPBN)  dan  Nota Keuangan  pada  rapat  paripurna  DPR  RI  tanggal  14  Agustus  2021 menyebutkan “Pemerintah akan mengusung tema kebijakan fiscal tahun 2021, percepatan  pemulihan  ekonomi  dan  penguatan  reformasi”  .  Dimana  ada empat  langkah  strategis  yang  akan  digunakan  yaitu  :  1)  Mempercepat pemulihan  ekonomi  nasional  akibat  pandemic  covid-19;  2)  Mendorong reformasi  structural  untuk  meningkatkan  produktivitas,  inovasi,  dan  daya saing ekonomi; 3) Mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital; 4) Pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.
Adapun target pendapatan Negara RAPBN tahun anggaran 2021 sebesar Rp.1.776,4 triliun. Angka tersebut terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri Rp 1.446,9  Triliun  (Penerimaan  perpajakan  sebesar  Rp  1.481,9  triliun  dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 293,5 triliun, dan hibab Rp 902,8 miliar.
Belanja  Negara  pada  RAPBN  Tahun  Anggaran  2021  diproyeksikan mencapai Rp 2.747,5 triliun (tumbuh 0,3% dari APBN Perpres No.72 Tahun 2020) atau  15,6  %  terhadap  PDB,  terdiri  dari  belanja  pemerintah  pusat  sebesar  Rp 1.951,3  triliun  (menurun  1,2  %  dari  APBN  Perpres  No.72  tahun  2020),  dan transfer  ke  daerah  dan  dana  desa  sebesar  Rp  796,3  triliun  (tumbuh  4,2  %  dari APBN Perpres No72 tahun 2020). Menurut (Kemenkeu.go.id, 29 September 2021) bahwa pada tahun 2021 belanja negara mencakup stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 356,6 triliun (turun dari Rp.695,2 triliun pada tahun 2020), dan fokus pada menjaga momentum pemulihan ekonomi di Indonesia.
Vol. 08  No. 1 Juni 2022
Tabel 1. Realisasi dan Pagu Anggaran PEN 2020 per 19 Agustus 2020
(Triliun Rupiah) Sektor Pagu 2020 Realisasi 19-08-20 % Perincian Program Kesehatan 87,55 7,36 8,41% Insentif  kesehatan  pusat  dan  daerah,  santunan kematian  tenaga  medis,  gugus  tugas  covid-19, insentif bea masuk & PPN kesehatan Perlindung an Sosial 203,91 93,18 45,70% PKH,  kartu  sembako  jabodetabek,  bantuan tunai  non  jabodetabek,  kartu  Pra-kerja,  diskon listrik, BLT Dana Desa Sektoral Kementeri an/ Lembaga dan Pemda 123,47 44,63 11,69% Padat  karya,  dana  intensif  Daerah  (DID) pemulihan  ekonomi,  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  fisik,  bantuan  produktif  bagi  1  juta usaha makro Dukungan UMKM 123,47 44,63 36,15% Penempatan dana, pembiayaan investasi LPDB, PPh final UMKM DTP, subsidi bugan UMKM Intensif Usaha 120,61 17,23 14,29% PP 21 ditanggung pemerintah (DPT), pembebasan  PPh  22  impor,  Pengurangan Angsuran  PPh  25,  Pengembalian  Pendahuluan PPN, penurunan tariff PPh badan Pembiayaa n Koperasi 53,57 0,00 0,00% Tengah  pematangan  program  PMN  untuk BUMN, penjaminan kredit koperasi, pemberian pinjaman kepada beberapa BUMN Total 695,16 174,79
Sumber : Kementrian Keuangan dan Kontan, data diolah
Berdasarkan  table  di  atas  diketahui  bahwa  sector  perlindungan  sosial (45,70%)  paling  tinggi  kemudian  diikuti  oleh  UMKM  (36,15%),  insentif  usaha (14,29%), KL dan Pemda (11,69%), kesehatan (8,41%), dan pembiayaan koperasi (0%).  Disamping,  berbagai  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  fenomena  kebijakan fiskal  di  atas.  Ada  beberapa  upaya  pemerintah  dalam  pelaksanaan  kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu diantaranya (Fathurrahman, 2012): 1) Menaikkan  anggaran  yang  bertujuan  sebagai  pemanfaatan  berbagai  program yang  berkaitan  secara  langsung  maupun  tidak  langsunh  yang  berbasis komunitas  dan  kegiatan  padat  karya  dalam  penanggulangan  kemiskinan  dan pengangguran; 2) Mendorong APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada tahun- tahun  selanjutnya  untuk  untuk  meningkatkan  anggran  bagi  penanggulangan kemiskinan  dan  perluasan  lapangan  kerja;  3)  Tetap  mempertahankan  program lama  seperti,  raskin,  LHB,  BOS,  dan  sebgainya;  4)  Akselerasi  pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, khususnya beras.
Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan … Rukiah Lubis et.al │ 83
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v8i1.5079

## Peran zakat dalam Menentaskan Kemiskinan
Islam merupakan agama yang pro akan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan  prinsip  syariah  yang  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah. Pembahasan  mengenai  zakat  dalam  menentaskan  kemiskinan  cukup  banyak dibahas  di  dalam  Al-Qur’an,  diantaranya  pada  QS.At-Taubah  (9:111)  yaitu “ Sesungguhnya  Allah  telah  membeli  dari  orang-orang  mukmin  diri  dan  harta  mereka dengan memberikan surga untuk mereka”.
Namun,pada  hakikatnya  kebijakan  fiskal  yang  diterapkan  di  Indonesia salah satunya bersumber dari pembayaran pajak, bukan dari pembayaran zakat. Adapun sumber-sumber lain penerimaan pemerintah dalam mendapatkan uang selain  pajak  digolongkan  menjadi  beberapa  diantaranya  :  retribusi,  keuntungan dari  perusahaan-perusahaan  Negara,  denda-denda  dan  hasil  penyitaan  negara, sumbayang masyarakat, pencetakan uang kertas, pinjaman, hibab.
Berkaca  dari  masa  Umar  bin  Al-Khathab  bahwa  belanja  negara  terdiri dari  pendistribusian  zakat  kepada  delapan  ashnaf  jika  pendapatannya  surplus, kepada fakir miskin untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan muslim  atau  tidak,  membayar  dana  pensiun  atau  para  pekerja,  kebutuhan militer, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya. Berdasarkan kebijakan  yang  dilakukan  pada  masa  tersebut  maka  zakat  bertujuan  sebagai sosio  ekonomi  dalam  mencapai  keadilan  dan  kemakmuran.  Rahman  (2019) menyatakan  tujuan  dimensi  ekonomi  dari  zakat  untuk  mencapai  efek menguntungkan pada beberapa dimensi seperti konsumsi agregat, tabungan dan investasi,  penawaran  agregat  tenaga  kerja  dan  modal,  pententasan  kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
Mayoritas penduduk di Indonesia beragama islam yang dapat ditemukan di berbagai daerah kota maupun desa yang menjadi agama nomor satu,  adapun jumlah  umat  muslim  di  indonesia  berdasarkan  data  BPS  tahun  2010  (belum update)    tercatat  sebanyak  207,2  juta jiwa (87,18  persen). Artinya,  zakat sebagai pengentas  kemiskinan  dapat  digunakan  sebagaii  kebijakan  di  Indonesia.  Sesuai dengan  pendapat  Atabik  (2016)  bahwa  kemiskinan  dapat  diatasi  dengan mewujudkan  tatanan ekonomi  yang  memungkinakan  lahirnya  sistem  distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang berpunya (aghniya’) terhadap  kaum  fakir,  miskin, dhu’afa’ dan mustadh’afin. Salah  satu  bentuk kepedulian  dai aghniya’ adalah  kesediaannya  untuk  membayar  zakat  dan mengeluarkan  shadaqah.  Kuncoro  (2017)  menyebutkan  bahwa  zakat  memiliki
Vol. 08  No. 1 Juni 2022
fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu  instrument  distribusi  kekayaan.  Oleh  karena,  diharapkan  sumber  dari kekayaan  zakat  yang  telah  diolah  ini  dapat  didistribusikan  kepada  masyarakat miskin  yang  membutuhkan  dana  dan  bantuan  dari  golongan  yang  memiliki dana lebih demi menciptakan keseimbangan dalam menjalani kehidupan.
Jika  mengarah  kepada  perbandingan  masyarakat  muslim  desa  dan  kota memiliki  perbedaan  dalam  menjalankan  kegiatan  ekonominya,  dimana masyarakat  muslim  perkotaan  kebanyakan  adalah  pegawai  dan  pengusaha. Berbeda  dengan  masyarakat  muslim  di  desa  yang  menjalan  kan  aktivitas ekonominya  dengan  bertani,  buruh  pabrik.  Hal  tersebut  tentu  akan  mendapat kesenjangan  sosial  dan  problema.  Sehingga,  masyarakat  desa  akan  cenderung melakukan  urbanisasi  desa  ke  kota  berharap  mengubah  nasib  demi kesuksesan material  yang  menyebabkan  penduduk  perkotaan  semakin  meningkat. Berdasarkan  hal  tersebut  tentu  diperlukan  kebijakan  yang  berlandaskan  syariat semagai tonggak dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi.
Peran zakat dalam menentaskan kemiskinan berdasarkan penelitian Safitri (2017) bahwa : 1) Pesan zakat dalam Al-Qur’an memiliki korelasi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena sifatnya sebagai alat distribusi pendapatan yang mampu  meningkatkan  fungsi  konsumsi  dan  produksi  secara  berimbang,  tanpa membebani pihak muzakki sebab proporsi yang ditetapkan, disesuaikan dengan kebutuhan  mustahiq;  2)  Potensi  zakat  di  Indonesia  secara  makro  dapat dioptimalkan melalui peran pemerintah sebagai regulator dan supervisor dalam pengelolaan  zakat  di  Indonesia.  Namun  secara  mikro  tetap  harus  membangun kesadaran berzakat dari diri sendiri, keluarga hingga melalui tokoh masyarakat, karena  potensi  zakat  yang  dimiliki  sangatlah  besar  mengingat  mayoritas penduduk  Indonesia  adalah  muslim,  oleh  karenanya  dalam  mengentaskan kemiskinan  ini  zakat  dapat  dijadikan  sebagai  instrument  dalam  menghadapi permasalahan  ini;  3)  Konsep  zakat  seperti  yang  dipaparkan  diatas  memiliki peluang  sebagai  sumber  pendapatan  negara  yang  dialokasikan  secara  khusus untuk  pengentasan  kemiskinan,  artinya  sumber  pendapatan  negara  yang bersumber  dari  zakat  harus  diberikan  kepada  para  mustahiq  baik  bersifat konsumtif maupun produktif tergantung kemampuan mustahiq.
Selanjutnya,  Al-Qardhawi  (2005,  p.  30)  menjelasakan  peran  zakat sebagai penentas kemiskinan merupakan suatu keniscayaan, terlebih banyaknya strategi  di  dalamnya  mengalami  kendala.  Namun,  peran  zakat  bukan  hanya
Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan … Rukiah Lubis et.al │ 85 DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v8i1.5079
dalam  mengentaskan  kemiskinan  tetapi  bertujuan  sebagai  pertolongan  kepada sesama  masyarakat  muslim  dan  lainnya  juga  menyatukan  hati  agar  tetap berpegang teguh terhadap islam.
Di  Indonesia  sendiri  peran  zakat  pada  kenyataanya  hanya  sebagai  rasa empati  yang  dilakukan  seseorang  pada  waktu-waktu  tertentu  semisalnya  pada saat  tiba  waktunya  pembayaran  zakat  fitrah  dan  mall  menjelang  hari  raya  idul fitri  yang  hanya  meringankan  sedikit  dan  waktu  sementara  saja  beban kemiskinan masyarakat berkurang.
Negara indonesia dianggap perlu mempertimbangkan serta ikut campur tangan  mengenai  zakat  sebagai  bagian  dari  program  kebijakan  pemerintah dalam  menentaskan  kemiskinan  dengan  beberapa  alasan  yang  dikemukakan oleh  Priyono  (2017)yaitu  :  1)  Zakat  bukanlah  bentuk charity biasa  atau  bentuk kedermawanan  sebagaimana  infak,  waqab,  dan  hibah.  Hukum  zakat  wajib dengan  satu-satunya  lembaga  yang  mempunyai  otoritas  untuk  melakukan pemaksaan  seperti  ini  adalah  negara  lewat  perangkat  pemerintah;  2)  Potensi zakat yang dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut sebuah sumber, potensi zakat di Indonesia mencapao hampir 20 Triliun per tahun. Berdasarkan hasil  penelitian  Pusat  Bahasa  UIN  Syarif  Hidayatullah  dan  Food  Foundation tahun  2005  mengungkapkan  jumlah  potensi  filantori  (kedermawanan)  umat islam  Indonesia  mencapai  Rp  19,3  Triliun.  Diantara  potensi  tersebut  5,1  triliun bentuk  barang  dan  14,2  triliun  berbetuk  uang.  Salah  satu  yang  menarik  dari penelitian  tersebut  adalah  61  %  zakat  fitrah  dan  93  %  zakat  maal  diberikan langsung  kepada  penerima,  dengan  peneria  zaka  fitrah  dan  maal  terbesar  70% adalah  masjid-masjid.  Sedangkan  Badan  Amil  Zakat  pemerintah  hanya mendapatkan  5  %  zakat  fitrah  dan  3%  zakat  maal,  serta  Lembaga  Amil  Zakat (LAZ) swasta hanya 4% zakat maal. Sehingga, potensi yang sangat besar tersebut akan dapat dicapai dan disalurkan kalau pelaksanaannya dilakukan oleh negara melalui  departemen  teknis  pelaksana;  3)  Zakat  mempunya  potensi  untuk  turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional; 4) Agar penyaluran dana tepat, efesien, dan efektif karena pada hakikatnya tuuan zakat itu sendiri adalah yaitu  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat;  5)  Memberikan  kontrol kepada  pengelola  zakat.  Dengan  masuknya  dana  zakat  ke  dalam perbendaharaan negara diharapkan akan menyadarkan mereka bahwa diantara uang  yang  dikorupsi  itu  terdapat  dan  zakat  yang  tidak  sepantasnya dikorupsikan.
Vol. 08  No. 1 Juni 2022

## Optimalisasi  fungsi  Zakat  Produktif  untuk  Pergerakan  Ekonomi  dan
Pengentasan Kemiskinan.
Kemiskinan  pada  kenyataanya  dapat  ditanggulangi  dengan  berbagai  suatu strategi,  program,  maupun  instrument  dalam  mengatasi  permasalahan kemiskinan.  Islam,  sendiri  telah  melakukan  upaya  dengan  mengelola  harta masyarakat yang mampu menjadi zakat kemudian diperdayakan sebagai modal usaha  maupun  pelatihan  bagi  masyarakat  miskin  secara  optimal  dengan mengahasilkan  nilai  tambah  atas  zakat  produktif  tersebut.  Sesuai  dengan pendapat Wulansari & Setiawan (2013) bahwa produktivitas adalah mereka yang menerima bantuan modal produktif tersebut harus mampu menghasilkan suatu yang memiliki nilai tambah.
Awal  mula  adanya  suatu  praktek  zakat  produktif  sudah  pernah diterapkan  oleh  sang  revolusiner  pada  bidang  hukum  islam  yaitu  Umar  Ibn Khattab  yang  sering  sekali  menyerahkan  zakat  pada  fakir  dan  miskin  yang bertujuan  untuk  dipergunakan  secara  produktif.  Beliau  bukan  hanya memberikan  sekarung  beras  untuk  dimakan,  namun  juga  sejumlah  uang,  unta dan  semacamnya  yang  dapat  digunakan  dalam  memenuhi  kebutuhan  diri beserta keluarganya dalam jenjang waktu yang lama (Al-Qardhawi,566)
Pemerintah selaku pemimpin suatu negara seyogyanya harus eksis dalam pengelolaan zakat produktif ini untuk memperoleh manfaat yang pada dasarnya dapat menyentuh kepada berbagai pihak masyarakat baik itu fakir, miskin, dan juga  mustahiq.  Sesuai  dengan  pendapat  Pratama  (2015)  menyebutkan  bahwa agar  program  zakat  produktif  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan  terjadi peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  miskin  secara  signifikan,  diperlukan upaya  dari  seluruh  umat  muslim,  baik  pemerintah,  badan  zakat,  dalam mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya.
Dzikrulloh  &  Permata  (2018)  Pengoptimalan  peran  zakat  sebagai  modal sosial  dalam  menentaskan  kemiskinan,  lembaga  amil  zakat  perlu  melakukan langkah  strategis,  yaitu  penerapan good  corporat  govermence pada  lembaga  amil zakat,  menerapkan digitalisasi pada  sistem  pengelolaan  lembaga  amil  serta kolaborasi  dan  kerjasama  dengan  lembaga  lain  yang  sesuai  dengan  tujuan  dan visi-misi lembaga amil zakat.
Pengembangan  zakat  bersifat  produktif  dengan  cara  dijadikannya  dana zakat  sebagai  modal  usaha  untuk  pemberdayaan  ekonomi  penerimaannya,  dan supaya  fakir  miskin  dapat  menjalankan  atau  membiayai  kehidupan  secara
Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan … Rukiah Lubis et.al │ 87 DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v8i1.5079
konsisten.  Dengan  dana  zakat  tersebut  fakir  miskin  akan  mendapatkan pengahsilan  tetap,  meningkatkan  usaha,  mengembangkan  usaha  serta  dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung (Haidir, 2019).
Perolehan  modal  yang  bersumber  dari  kegiatan  tolong-menolong  antara masyarakat  yang  bersumber  dari  zakat  diharapkan  dapat  mengeluarkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan. Lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia sebagai lembaga intermedasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang  surplus  dan  kepada  masyarakat  yang  difisit  dana  tidak  menjalankan fungsinya  dengan  baik  dikarenakan  banyaknya  masyarakat  yang  unbankable disebabkan  tidak  adanya  aset  atau agunan  sebagai  dasar  pinjaman  kredit,  serta minimnya skill kewirausahaan juga mengakibatkan susahnya masyarakat miskin dalam memperoleh kesejahteraan (Pratama, 2015).

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian-uraian  pembahasan  di  atas  tentu  banyak  fenomena- fenomena  maupun  isu-isu  terkait  dengan  kebijakan  fiskal  di  Indonesia, dimana pada konsep nya pemerintah sudah merencanakan,menganalisis, mengembangkan,  dan  menerapkan  kebijakan-kebijakan  dan  program  yang bertujuan  meningkatkan  pertumbuhan  dan  mengentaskan  kemiskinan  ,  namun fakta  yang  diperoleh  di lapangan justru  kebijakan  dan  program  tersebut  belum mampu dalam mengatasi permasalahan ini karena dianggap kebijakan ini tidak tepat sasaran dan tidak merata.
Pemerintah  sebaiknya  melirik  kebijakan  islam  dengan  penerapan program  zakat  sebagai  bagian  dari  kebijakan  di  Indonesia  dalam  menentaskan kemiskinan.  Sebagai  agama  yang  paling  banyak  di  anut  di  Indonesia  Islam memandang  kemiskinan  suatu  permasalah  yang  kompleks.  Adapun  kebijakan zakat  dalam  permasalahan  ini,  salah  satunya  adalah  zakat  produktif  berupa modal  maupun  pelatihan  kepada  masyarakat  miskin  demi  mengoptimalkan dana  zakat  sesuai  dengan  visi  dan  misis  lembaga  amil  zakat  dengan  tujuan penentasan kemiskinan

## DAFTAR PUSTKA
Atabik,  A.  (2016).  Peranan  Zakat  Dalam  Pengentasan  Kemiskinan. ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf , 2 (2), 339–361. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1556
Atmadja, A. S. (2000). Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan Dan  Dampaknya. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan , 2 (1),  83–94. https://doi.org/10.9744/jak.2.1.pp
Badan Pusat Statistik Indonesia. (2017). Perkembangan Utang Indonesia . BPS RI.
Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). STATISTIK Profil Kemiskinan Di Indonesia . BPS RI.
Dzikrulloh, D., & Permata, A. R. E. (2018). Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal  Sosial  Guna Mengatasi  Masalah  Kemiskinan  Di  Indonesia. Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam , 5 (1), 46–58. https://doi.org/10.21107/dinar.v5i1.5127
Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi
Islam:  Studi  Kasus  Dalam  Mengentaskan  Kemiskinan. Jurnal  Ekonomi & Studi Pembangunan , 13 (1), 72–82. https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1265
Gampito. (2017). Pemikiran Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 9 (1), 32–46. https://doi.org/10.31958/juris.v9i1.736
Haidir,  S.  (2019).  Revitalisasi  Pendistribusian  Zakat  Produktif  Sebagai  Upaya Pengentasan  Kemiskinan  di  Era  Modern. Muqtasid , 10 (1),  57–68. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1628973&va l=13014&title=Revitalisasi%20Pendistribusian%20Zakat%20Produktif%20 Sebagai%20Upaya%20Pengentasan%20Kemiskinan%20di%20Era%20Mo dern
Hia,  E.  M.  (2019). Pengaruh  kemiskinan  terhadap  migrasi  keluar  risen  tingkat kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara  tahun  2015 [Penelitian, Universitas Katolik Parahyangan]. https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/ha ndle/123456789/7850
Ismail,  S.,  Sudiarti,  S.,  &  Ridwan,  M.  (2018).  Peranan  Dompet  Dhuafa  Waspada Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro  Kecil  (UMK)  di  Kota  Medan. KITABAH:  Jurnal  Akuntansi  Dan
Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan … Rukiah Lubis et.al │ 89 DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v8i1.5079 Keuangan Syariah , 2 (0), Article 0.
http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JAKS/article/view/4151
Kuncoro,  A.  T.  (2017).  Zakat:  Katup  Pengaman  Keseimbangan  Ekonomi  Umat.
Ulul  Albab:  Jurnal  Studi  dan  Penelitian  Hukum  Islam , 1 (1),  73–87. https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2213
Lisna,  V.,  Sinaga,  B.  M.,  Firdaus,  M.,  &  Sutomo,  S.  (2013).  Dampak  Kapasitas Fiskal  terhadap  Penurunan  Kemiskinan:  Suatu  Analisis  Simulasi Kebijakan. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan  Indonesia , 14 (1),  1–26. https://doi.org/10.21002/jepi.v14i1.433
Lubis,  R.  (2020). Analysis  Relationship  of  Economic  Growth,  Fiscal Policies  and Demographic  to  Islamic  Human  Development  Index  in  Indonesia (Granger  Causality  Approach). FITRAH:  Jurnal  Kajian  Ilmu-Ilmu Keislaman , 6 (1), 31–46. https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i1.2490
Pratama,  Y.  C.  (2015).  Peran  Zakat  Dalam  Penanggulangan  Kemiskinan  (Studi
Kasus:  Program  Zakat  Produktif  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional). The Journal of Tauhidinomics , 1 (1), 93–104. http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artike
l_343736898569.pdf
Prawoto,  N.  (2008).  Memahami  Kemiskinan  Dan  Strategi  Penanggulangannya.
Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan , 9 (1), 56–68.
https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1530
Priyono,  S.  (2017).  Zakat  sebagai  Kebijakan  Instrumen  dalam  Kebijakan  Fiskal.
Al-Mashlahah  Jurnal  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial , 1 (02),  Article  02. https://doi.org/10.30868/am.v1i02.145
Rahman,  M.  R.  (2019).  Peran  Zakat  Dalam  Mengentaskan  Kemiskinan  Di Indonesia. Hukum Islam , 19 (2), 130–148. https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.8060
Ridlo, M., & Muthohar, A. M. (2020). Pengaruh Zakat, Pembiayaan Syariah Dan APBN  Terhadap  Pengentasan  Kemiskinan  Di  Indonesia  Dan  Malaysia. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis , 17 (2), Article 2.
https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i2.1101
Safitri, J. (2017). Implementasi Konsep Zakat Dalam Al-Al-qur’an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. AT-TASYRI’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah , 9 (1), 1–15. https://doi.org/10.47498/tasyri.v9i1.32
Vol. 08  No. 1 Juni 2022
Wulansari,  S.  D.,  &  Setiawan,  A.  H.  (2013). Analisis  Peranan  Zakat  Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) ( Studi Kasus Rumah  Zakat  Kota  Semarang  ) [Undergraduate,  Fakultas  Ekonomika  dan Bisnis]. http://eprints.undip.ac.id/42197/