## Penelitian
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok,

## Kabupaten Banyumas
Chamid Sutikno 1 , Indah Ayu Permana P 2 , Zaula Rizqi Atika 3, dan Ariesta Amanda 4
1234 Program Studi Administrasi Publik Universitas Nahdaltul Ulama Purwokerto
* Korespondensi : c.sutikno@unupurwokerto.ac.id,

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  implementasi  kebijakan  dari  pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan  di  Desa  Gununglurah  Kecamatan  Cilongok  Kabupaten  Banyumas.  Program  keluagra harapan  (PKH)  merupakan  program  pemerintah  dalam  hal  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat dalam bidang ekonomi,  pendidikan dan peningkatan  produktivitas  pemberdayaan  bagi masyarakat secara  berkelanjutan.  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  melalui  pendekatan kualitatif, yang menggambarkan suatu masalah dalam penelitian berdasarkan jawaban dari masalah tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan teori implementasi kebijakan publik dengan melihat aspek kebijakan yang  ideal,  kelompok  sasaran,  organisasi  pelaksana  dan  faktor  lingkungan  yang  mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian diketahui  bahwa Implementasi kebijakan dalam  pelaksanaan  program  keluarga  harapan  secara  umum  dapat  berjalan  berjalan  sesuai  dengan ketentuan dan kebijakan yang ada. Perlunya upaya dan strategi pada pelaksanaan program keluarga harapan dari berbagai stakeholders agar pencapaian tujuan dari pelaksanaan program tercapai secara sistematis. Program kelurga harapan yang saat ini dilaksanakan saat ini sudah mampu meningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat dengan penghasilan rendah agar secara bertahap berdaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup sesuai standar kelayakan
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Stakeholders, Program Keluarga Harapan (PKH).

## Abstract
This study discusses the policy implementation of the implementation of the Family Hope Program in Gununglurah Village, Cilongok District, Banyumas Regency. The Hopeful Family Program (PKH) is a government program in terms of increasing community welfare in the economic, educational and increasing productivity of community empowerment in a sustainable manner. The method in this study uses descriptive through a qualitative approach, which describes a problem in research based on the answer to the problem. The data collection techniques used in this study are: interviews, observation and documentation. To test the validity of the data, researchers used a source triangulation technique, namely  by  checking  the  data  that  had  been  obtained  through  several  sources.  This  research  was conducted  using the  theory approach  of  public  policy  implementation  by  looking at  aspects  of  the ideal policy, target groups, implementing organizations and environmental factors that influence the implementation  of  policy  implementation.  From  the  research  results  it  is  known  that  the implementation  of  policies in  the  implementation  of  the Family  Hope  program  in  general  can  run according to existing provisions and policies. The need for efforts and strategies in implementing the Family Hope program from various stakeholders so that the objectives of implementing the program are achieved systematically. The Hope Family Program which is currently being implemented has been able to increase the community's economic empowerment, especially people with low incomes so  that  they  are  gradually  empowered  in  fulfilling  the  necessities  of  life  according  to  eligibility standards.
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
Keywords: Policy Implementation, Stakeholders, Program Keluarga Harapan (PKH) .

## 1. Pendahuluan
Implementasi kebijakan sebagai serangkaian proses setelah fase penetapan suatu program yang ditujukan pada realisasi konkret dari tujuan kebijakan publik (Umar, Zulkarnain . 2018). Implementasi  kebijakan  adalah  suatu  proses  dinamis  dimana  para  pelaksana  kebijakan melakukan suatu tindakan untuk menghasilkan hasil yang sejalan dengan tujuan atau sasaran kebijakan  (Agustino.  2014).  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi kebijakan merupakan suatu bagian terpenting dalam siklus kebijakan publik dengan tujuan untuk  merealisasikan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Salah  satu  implementasi  kebijakan yang saat ini menjadi fokus pemerintah yaitu implementasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan.  Kebijakan  penangulangan  kemiskinanan  saat  ini  menjadi  salah  satu  program pemerintah  untuk  bisa  secara  bertahap  mengurangi  angka  kemiskinan  yang  ada  saat  ini dengan berbagai program bantuan dalam penguatan ekonomi masyarakat.
Kemiskinan merupakan salah satu bentuk persoalan yang telah lama berkembang dalam masyarakat  yang  mengakibatkan  dampak  besar  terhadap  perilaku  kehidupan  dan  menjadi perhatian  umum  yang  menjadi  prioritas  untuk  diselesaikan.  Permasalahan  mengenai kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu suatu bentuk permasalahan dalam bidang sosial yang menjadikan  permasalahan  tidak  dapat  menemukan  solusi  secara  cepet  dan  efektif  dalam menyelesaikan masalah tersebut (Kwong, Yan Wai. 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah  kemiskinan  benar-benar  bukanlah  suatu  permasalahan  yang  mudah  namun  dapat dikategorisasikan  ke  dalam  suatu  permasalahan  yang  sulit  untuk  diatasi.  Pemerintah Indonesia    sebenarnya  sudah  banyak  mengambil  langkah  dan  membuat  suatu  kebijakan terkait  dengan  masalah  kemiskinan,  namun  sampai  sekarang  masalah  kemiskinan  masih banyak dijumpai di berbagai daerah. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya berjalan secara optimal dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Tabel 1.1. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 - 2020 Bulan dan Tahun Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa) % Jumlah Penduduk Maret (2018) 25,95 9,82 Maret (2019) 25,14 9,41 Maret (2020) 26,42 9,78

## Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019
Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan di Indonesia pada Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang atau 9,82 persen. Sedangkan pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
dan pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar  26,42  juta  jiwa  atau  9,78  persen  (Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Indonesia,  2019). Kemiskinan  juga  terjadi  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  tepatnya  di  Kabupaten  Banyumas  yang mendapat julukan sebagai Kota Satria, dijuluki sebagai Kota Satria karena kota ini memiliki banyak  pahlawan  nasional.  Untuk  lebih  jelasnya  berikut  disajikan  tabel  mengenai  keadaan kemiskinan di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2018 – 2020, berdasarkan garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin.
Tabel 1.2. Garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2020
Tahun Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Persentase Penduduk Miskin 2018 366 442 226,20 13,50 2019 385 140 211,60 12,53 2020 406 250 225,80 13,26
Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021
Berdasarkan data tabel di atas menunjukan bahwa, kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 yaitu sebesar 226,20 ribu atau 13,50 persen. Dan pada tahun 2019 mengalami  penurunan  sehingga  jumlah  penduduk  miskin  menjadi  sebesar  211,60  ribu  atau 12,53 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dengan  jumlah  penduduk  miskin  sebesar  225,80  ribu  atau  13,26  persen  (Banyumas,  2021). Jumlah kemiskinan pada tahun 2020 di Kabupaten Banyumas termasuk dalam peringkat kedua jumlah  kemiskinan  terbanyak  setelah  Kabupaten  Brebes.  Kenaikan  jumlah  kemiskinan  di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 diantara lain disebabkan oleh faktor adanya pandemi Covid-  19  di  mana  banyak  warga  masyarakat  di  Kabupaten  Banyumas  yang  terkena  PHK dikarenakan perusahaan yang menjadi tempat bekerja tidak dapat beroperasi secara maksimal bahkan ada yang menutup perusahaannya untuk sementara waktu. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten  Banyumas  pada  tahun  2020  adalah  sebesar  225,80  (ribu)  atau  sekitar  13,26  %. Sedangkan Kabupaten Brebes adalah sebesar 308,78 (ribu) atau sekitar 17,03% ( Musa, Umar Farouk. 2019).
Kecamatan Cilongok merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas  yang  memiliki  tingkat  kemiskinan  yang  cukup  tinggi  dan  menjadi  salah  satu kecamatan yang menerima manfaat dari program keluarga harapan (PKH). Saat ini salah satu desa yang memiliki tingkat kemiskinan dan penerima manfaat dari program PKH adalah Desa Gununglurah. Desa Gununglurah termasuk salah satu desa yang sebagian besar penduduknya menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 823 KPM di tahun 2022. Sejaka program PKH mulai diimplementasikan di Desa Gununglurah sejak tahun 2013-2018, angka  kemiskinan  yang  ada  di  desa  tersebut  tergolong  masih  lumayan  tinggi  diantara  desa lainnya  di  Kecamatan  Cilongok,  dikarenakan  program  PKH  yang  ada  belum  dapat  berjalan secara optimal.
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  SP2DPKH  jumlah  penerima  PKH  di  Kecamatan Cilongok tahun 2022 sebesar 9.257 KPM, Kecamatan Cilongok menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang termasuk dalam penerima bantuan PKH. KPM PKH terbanyak adalah  dari  Desa  Gununglurah  yang  mencapai  823  KPM  PKH.  Melalui  peningkatan  jumlah KPM PKH yang terjadi di Desa Gununglurah menjadi titik perhatian utama untuk mengevaluasi kebijakan  program  kesejahteraan  masyarakat  di  Kabupaten  Banyumas.  Permasalahan pelaksanaan  program  PKH  yang  ada  di  Desa  Gununglurah  dikarenakan  ada  beberapa  faktor diantaranya  pertama,  masih  rendahnya  jiwa  kewirausahaan  yang  ada  sehingga  diperlukan sosialisasi khusus atau pembinaan terkait dengan masalah kewirausahaan. Kedua, dikarenakan masih adanya data yang belum terintegrasi di DTKS sehingga di waktu pencairan dana bantuan PKH ada penerima PKH yang tidak menerima bantuan. Ketiga masih adanya ketergantungan terhadap bantuan dari PKH.
Dalam pelaksanaannya, sejak awal adanya program PKH di Desa Gununglurah jika dilihat dari data jumlah penerima program PKH disebutkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan terhadap  jumlah  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM),  hal  ini  tentunya  bertolak-belakang dengan  tujuan  dari  adanya  program  PKH  yakni  menumbuhkan  atau  meningkatkan kesejahteraan  bagi  masyarakat,  berdasarkan  kasus  yang  ada  maka  dapat  disimpulkan  bahwa masih  tingginya  angka  kemiskinan  di  Desa  Gununglurah  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa tujuan dari program PKH belum dapat tercapai secara optimal. Melihat hal tersebut penelitian ini  mencoba  menganalisis  mengenai  Implementasi  kebijakan  mengenai  Program  Keluarga Harapan (PKH) tahun 2022 di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  interaktif  .  Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripstif yang berbasis pada proses bentuk implementasi dalam ini  adalah  kebijakan  dari  Program  Keluarga  Harapan  di  Desa  Gununglurah,  Kecamatan Cilongok,  Kabupaten  Banyumas  interaktif.  Pengumpulan  data  penelitian  ini  melalui  proses wawancara, observasi dan dokumentasi (Morgan, 2017). Pemilihan infroman dilakukan dengan teknik purpose  sampling. Analisis  data  mengunakan  analisis interaktif  yang  bertujuan untuk menganalisis  dalam  penelitian  pertama  dan  desain  ekplanatori  untuk  menganisis  dalam penelitian kedua (Cresswell&cresswell 2018). Sasaran penelitian ini terdiri Unsur Pemerintah Desa  Gununglurah,  Koordinator  PKH  Kecamatan  Cilobgok,  Pendamping  PKH  Desa Gununglurah  dan  masyarakat  penerima  bantuan  PKH.  Para  informan  dipilih  secara purpose sampling sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  validitasi  data  penelitian  ini  menggunakan trianggulasi data sumber dan dokumen (Cresswell&Cresswell. 2018).

## 3. Hasil
3.1. Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Pemahaman yang baik mengenai kebijakan publik dapat diperoleh dengan menguraikannya menjadi  beberapa  bagian  sebagai  tahapan-tahapan,  diantaranya  yaitu: agenda  setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi (Lane1, et. Al. 2017). Kebijakan  publik  menjadi  salah  pembahasan  yang  merujuk  pada  aktor  seperti  lembaga
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
pemerintah,  legislatif  untuk  memilih  dan  melakukan  suatu  tindakan  yang  tepat  dalam memfasilitasi masyarakat umum (Anderson, 2017). Implementasi kebijakan merupakan proses yang  dinamis  yang  masuk  dalam  struktur  pemerintahan  dan  sistem  administrasi  dengan pedoman aturan secara legal (Asna Aneta. 2016). Dimana salah satu dari rangkaian kebijakan publik, adalah melaksanakan program-program yang telah disepakati untuk bisa dilaksanakan. Tahap  ini  disebut  sebagai  tahap  implemntasi  dilaksanakan  melalui  aturan  dan  prosedur administrasi terkait dengan pelaksanaannya (Arizzo,2019). Implementasi menjadi model upaya untuk  menciptakan  suatu  kebijakan  yang  diharapkan  melalui  pendekatan  procedural  dalam organisasi (Savard, 2019). Terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi alasan dari keberhasilan suatu implementasi  kebijakan  public,  diantaranya  yaitu: viability,  theoretical  integrity,  scope, capacity, dan unintended consequences . Berdasarkan berbagai kajian literature yang dilakukan, diketahui  bahwa  terdapat  6  (enam)  variable  pokok  yang  dianggap  dapat  memberikan sumbangsih atas keberhasilan dan kegagalan dari implementasi kebijakan. Ke-enam variable tersebut diantaranya adalah:
a) Tujuan dan sasaran kebijakan yang rinci dan konsisten;
b) Dukungan teoritis yang kuat dalam merumuskan kebijakan;
c) Proses  implementasi  dilakukan  dengan  dasar  hukum  yang  jelas,  demi  terjaminnya kepatuhan dari para pelaksana tugas implementasi kepada para kelompok sasaran;
d) Koomitmen dan kompetensi dari para pelaksana kebijakan;
e) Dukungan dari para pemangku kepentingan;
f) Kestabilan atas kondisi sosial, ekonomi dan politik (Sabatier, 2017).

## Gambar 1. 1. Kerangka Implementasi Kebijakan
Sumber : Thomas B. Smith 1973
Sementara  pandangan  Smith  (1973)  mengenai  proses  pelaksanaan  kebijakan  harus memperhatikan empat aspek:
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
1. Kebijakan  yang  Diidealkan:  Aspek  kebijakan  yang  diidealkan  merujuk  pada  upaya memperhatikan sasaran kebijakan agar sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan.
2. Organisasi  Pelaksana  kebijakan:  Aspek  organisasi  pelaksana  kebijakan  memiliki  tujuan agar  kebijakan  dikelola  dengan  baik  oleh  para  implementator,  dalam  hal  ini  birokrasi pemerintahan.
3. Lingkungan  Kebijakan:  Aspek  lingkungan  kebijakan  bisa  dilihat  dari  lingkungan  sosial, lingkungan  geografis  dan  lingkungan  budaya  yang  berpengaruh  langsung  terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan.
Sebagai  suatu  sarana  untuk  mendalami  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan 3 (tiga) aspek implementasi menurut Smith, diantaranya adalah Idealized Policy, Target Group, Implementing Organization, dan Environmental factors. Kebijakan pengentasan kemiskinan adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi dan  mengurangi  masalah  kemiskinan.  Berbicara  mengenai  kemiskinan  sudah  berbagai kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk  menanggulanginya,  namun  secara keseluruhan  belum  sepenuhnya  dapat  tercapai  secara  maksimal.  Kemiskinan  sampai  saat  ini masih terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah di Indonesia. Kemiskinan tersebut telah membuat banyak warga masyarakat dan jutaan anak tidak dapat mengenyam pendidikan, kesehatan  serta  kebutuhan  hidup  yang  layak  (Kalimba.  2019).  Kemiskinan merupakan  suatu ketidaksamaan  kesempatan  untuk  mengakumulasikan  basis  kekuasaan  sosial  yang  meliputi modal produktif atau asset, sumber keuangan, pengetahuan dan keterampilan serta informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Leaung, et al. 2019). Dengan demikian untuk menjamin kehidupan  masyarakat  miskin  pemerintah  telah  menetapkan  berbagai  kebijakan  untuk mengatasi  dan  mengurangi  terkait  masalah  kemiskinan  tersebut.  Cara  pemerintah  dalam melaksanakan pengentasan kemiskinan adalah dengan adanya perlindungan sosial.
Skema  bantuan  sosial  merupakan  skema  bantuan  yang  bertujuan  untuk  menyediakan sumber  daya  minimum  bagi  individu  dan  rumah  tangga  yang  hidup  di  bawah  standar penghasilan tertentu tanpa mempertimbangkan aspek kontribusi dari penerimanya (Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. 2020). Skema bantuan sosial dapat difokuskan kepada kelompok target  tertentu  seperti  keluarga  miskin  dengan  anak,  hingga  penduduk  lanjut  usia  dengan penghasilan  terbatas.  Program  bantuan  sosial  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  sosial  melalui  pengurangan  kemiskinan.  Bantuan  sosial  yang  diberikan  dalam program bansos tidak tergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (In-Cash Transfers), dan juga dalam bentuk barang dan pelayanan (In-Kind Transfers). Bantuan sosial sifatnya tertuju untuk penduduk yang mempunyai kerentanan dalam kemiskinan (Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. 2020)
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah  dalam  mengatasi  kemiskinan.  Kebijakan  nasional  ini  dibuat  dalam  rangka  untuk mengurangi  angka  kemiskinan  melalui  adanya  program  yang  berbasis  keluarga.  Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin  (KM)  yang  ditetapkan  sebagai  keluarga  penerima  manfaat  PKH.  Program  Keluarga Harapan merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
tahun  2007  sebagai  upaya  pengembangan  sistem  perlindungan  sosial.  (Kemensos,  2020) berikut gambar yang menunjukkan bahwa PKH berada pada klaster 1 dalam skema kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan.
PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial dan strategi intervensi pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan mengadopsi Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfers) yang sudah banyak diterapkan berbagai negara. Landasan  hukum  PKH  adalah  Undang-Undang  No  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
Dalam penelitian ini, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan  (PKH) Tahun 2022 di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, dianalisis berdasarkan idealized  policy,  target  groups,  implementing  organization, Environmental  factors. Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu tujuan dari program PKH sudah sesuai dengan tujuan dari  pemerintah  diantaranya  membantu  meringankan  beban  pengeluaran  bagi  rumah  tangga sangat  miskin  (RTSM),  meningkatkan  taraf  pendidikan  dasar  dan  peningkatan  di  bidang kesehatan    dan  lain  sebagainya.  Oleh  karena  itu,  program  PKH  sudah  selayaknya  dapat dilanjutkan  supaya  tujuan  dari  Negara  Indonesia  dapat  segera  tercapai.  Kebutuhan  KPM  di Desa Gununglurah khususnya di bidang pendidikan masih kurang dikarenakan ada KPM yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta dimana setiap bulannya ada iuran wajib yang harus dibayarkan,  sedangkan  kebutuhan  di  bidang  kesehatan  para  KPM  sudah  merasa  tercukupi karena mereka dapat berobat secara gratis di faskes yang telah ditentukan.
Respon penerima bantuan terhadap program yaitu menerima kehadiran program PKH dan mereka  merasa  senang  karena  dapat  terbantu  dalam  hal  pemenuhan kebutuhan dasar.  Dalam hal penyaluran bantuan masih mengalami kendala yaitu pada saat penyaluran dana bantuan dari pusat kadang belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, akan tetapi secara keseluruhan proses  penyaluran  dana  bantuan  PKH  di  Desa  Gununglurah  sudah  berjalan  dengan  baik. Berdasarkan  hasil pengumpulan  data  serta  analisis  peneliti  dan  wawancara  secara  mendalam terkait  komitmen  dan  perubahan  pola  pikir  peserta  PKH  di  Desa  Gununglurah  dapat  ditarik kesimpulan secara keseluruhan komitmen dan pola pikir peserta PKH harus didukung dengan sikap produktif secara sosial dan ekonomi.
3.2. Idealized policy
Idealized policy merupakan pendekatan yang berupaya membangun suatu kesamaan dari kebijakan  yang  dianggap  relevan  dengan  permaslahan  yang  dihadapi.  Padahal  dalam  suatu organisasi,  efektivitas  komunikasi  dari  seorang  pemimpin  berpengaruh  langsung  terhadap kinerja pendamping atau kelompok serta unsur lembaga di bawahnya (Nwagboso, Chris. 2019). Pada  aspek  kebijakan  yang  ideal  atau  yang  diharapkan  memiliki  fungsi  utama  yaitu penyesuaian terhadap kebijakan dengan tujuan dan landasan hasil yang akan dicapai. Seperti halnya  implementasi  kebijakan  dalam  Program  Keluarga  Harapan  di  Kabupaten  Banyumas menjadi  salah  satu  program  pemerintah  dalam  bidang  sosial  bagi  masyarakat  untuk  bisa diimplemntasikan  dengan  baik.  Proses  implementasi  kebijakan  mengenai  Program  Keluarga Harapan  di  Kabupaten  Banyumas,  pemerintah  sudah  memiliki  beberapa  kebijakan  yang merujuk pada hal tersebut diantaranya:
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
Kebijakan  yang  ideal  dalam  Implementasi  Kebijakan  mengenai  Program  Keluarga  Harapan akan memiliki dampak sacara langsung terhadap model dan desain kelembagaan pemerintah. Desain  kelembagaan  pemerintah  menjadi  faktor  penentu  dalam  implementasi  kebijakan mengenai Program Keluarga Harapan di masyarakat. Desain kelembagaan ini berupaya untuk menentukan  sejauh  mana  keterbukaan  lembaga  atas  berbagai  rencana  strategi  yang  akan dilakukan dalam implementasi kebijakan dalam Program Keluarga Harapan dimasyarakat. Dari hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  desain  kelembagaan  dalam  proses  implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten banyumas secara umum dilakukan dengan sangat  terbuka.  Lembaga  yang  terlibat  dalam  melakukan  implementasi  kebijakan  Program Keluarga Harapan terus melakukan komunikasi dan koordinasi lintas stakeholders untuk bisa secara  bersama-sama  dalam  melaksanakan  kebijakan  yang  sesuai  dengan  arah  strategi pelaksanakan Program Keluarga Harapan. Selanjutnya, dalam peraturan menteri dan peraturan daerah  terlihat  desain  kelembagaan  pemerintah  membuat  jalur  kordinasi  dari  mulai  level pemerintah kecamatan desa dan kelurahan di Kabupaten Banyumas secara terstruktur dengan baik. Hal ini sangat membantu pemerintah dan lembaga yang terkait dalam melakukan rencana strategi dalam kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan dari program keluarga harapan baik di wilayah desa maupun di wilayah perkotaan.
3.3. Target groups
Dalam studi implementasi kebijakan publik tentunya tidak bisa dilepaskan dari aspek target group (kelompok  sasaran)  yang  dapat  mendorong  upaya  keberhasilan  kebijakan.  Kelompok sasaran adalah mereka yang menjadi subjek kebijakan yang kemudian mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dilaksanakan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kompetensi  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  dari  keberhasilan  atas  suatu  iplementasi kebijakan.  Kompetensi  dimaknai  sebagai  suatu  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  seseorang dalam  menyelesaikan  tugasnya  dengan  benar  dan  memiliki  kelebihan  yang  didasarkan  atas berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  pengetahuan,  keahlian  dan  sikap  (Emron et  al ,  2019). Dalam  kontek  implementasi  kelompok  sasaran  bukan  hanya  sekedar  subjek  tetapi  menjadi pihak yang juga mampu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Salah suatu unsur core value dalam implementasi kebijakan terkait dengan pemahaman kondisi kelompok sasaran menjadi syarat  dan  ketentuan  yang  harus  dijalankan, pernyataan  tersebut  bermakna  bahwa  kolompok sasaran  semakin  tinggi  dalam  ikut  serta  dalam  pertisipasi  secara  aktif  dalam  proses implementasi kebijakan.
Dalam proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan tentunya tidak bisa lepas dari sistem dan peraturan terhadap koordinator dan Pendamping PKH yang terlibat baik dari kelembagaan pemerintah maupun masyarakat dan pihak swasta. Pihak-pihak tersebut tentunya memiliki tujuan dan kepentingan yang hendak dicapai. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini, tidak  bisa  dilepaskan  dari  proses  pelaksanaan  kebijakan  yang  akan  dilakukan.  Kelompok sasaran  dalam  kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  adalah  mereka  yang  masuk  dalam  data
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
penerima  kelompok  Manfaat  dimasyarakat  yang  membutuhkannya.  Dari  hasil  penelitian  ini juga  pemerintah  dan  berbagai  pihak  yang  terlibat  secara  tersetruktur  dalam  melaksanakan Program Keluarga Harapan dari mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa dan kelurahan.  Selain  itu  hampir  sebagaian  besar  masyarakat  yang  menjadi  kelompok  sasaran dalam  pelaksanaan  kebijakan  menganai  Program  Keluarga  Harapan  adalah  masyarakat  yang berada dalam kondisi kemiskinan dengan penghasilan rendah dan masuk dalam kategori dalam penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan.
Dengan adanya implmentasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas ini pemerintah  berupaya  menjalankan  rencan-rencana  secara  teknis  dalam  kegiatan  yang  bukan hanya pada aspek pelaksanaan melainkan juga upaya pengentasan kemiskinan secara bertahap. Seacra umum kemunculan permasalahan mengenai kemiskinan ditandai dengan adanya kondisi ketidakmampuan  masyarakat  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  bidang ekonomi  yang  dipengaruhi  faktor  dari  pengahasilan  kurang  dari  yang  dibutuhkan.  Sehingga langkah  pertama  pemerintah  adalah  memetakan  penyebab  perkembangan  kemiskinan  secara komperhensif dengan mengumpulkan data masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan praktisi sosial.

## 3.4. Implementing organization
Model  organisasi  yang  melaksanakan  kebijakan  harus  mampu  mengembangkan  pendekatan yang  relevan  dan  bisa  dipahami  oleh  setiap  kelompok  sasaran,  hal ini  bertujuan  agar  tingkat keberhasilan  kebijakan  mampu  dilaksnakan  dengan  baik  oleh  seluruh  pihak  baik  pelaksana maupun penerima program. Dalam konteks implementasi kebijakan peran organisasi pelaksana sangat  penting  yang  mana  harus  mampu  menerjemahkan  kebijakan  secara  detail  dan mengeksplorasi  berbagai  macam  alternative  untuk  mencapai  kepentingan  publik.  Dalam perspektif  kebijakan,  bahwa  pihak  atau  yang  juga  bisa  disebut  dengan  aktor  berasal  dari berbagai lembaga yang tercangkup dalam supra struktur politik dan infrastruktur politik. Hal ini, tentunya tidak bisa dilepaskan dari masalah kebijakan.  Dalam arah kebijakan menunjukan arah interaksi kekuasaan yang menentukan suatu pilihan untuk ditentukan. Artinya kebijakan mengarah  pada  serangkaian  tindakan  sistematis  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  yang  dibuat oleh aktor yang berpengaruh atau berkuasa dalam kebijakan yang bersifat otoritatif. Sehingga, dapat  dipahami  hubungan  antara  kedua  makna  tersebut  bersumber  pada  konsep  kekuasaan power dan policy merupakan hasil dari interaksi kekuasaan antar stakeholders .
Mengenai  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses  implementasi  kebijakan  Program Keluarga  Harapan  di  Kabupaten  Banyumas  tentunya  tidak  bisa  terlepas  dari  berbagai  pihak yang terlibat. Hal tersebut selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Robbins dan Judge  (2017),  bahwa  keterlibatan  kerja  dimaknai  sebagai  suatu  kondisi  dimana  tingkat seseorang  menyatukan  dirinya  ke dalam  suatu  pekerjaan  dan  secara  aktif  turut  berkontribusi dalam  implmentasi  Program  Keluarga  Harapan di  Kabupaten  Banyumas  seperti  pemerintah kabupaten  atatupun  desa,  dinas  sosial  maupun  lembaga  swasta  lain  yang  tergabung  dalam kerjasama pelaksanaan program keluarga harapan.

## 3.5. Environmental factors
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
Aspek lingkungan menjadi faktor dan penentu kebijakan yang akan dilaksanakan hal ini, dikarenakan organisasi pelaksana kebijakan tidak bisa menjalankan kebijakan tanpa dukungan penuh  dari  lingkungan  yang  ada  untuk mencapai  keberhasilan  kebijakan.  Lingkungan  dalam perspektif kebijakan menjadi salah satu upaya yang harus dikembangkan dengan pendekatan budaya dan sosial masyarakat agar kebijakan yang dilaksanakan tidak bertentangan dan tetap memperhatikan  kondisi  masyarakat  secara  menyeluruh.  Hal  tersebut  dikarenakan  dalam implementasi  kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  tidak  lepas  dengan  adanya  faktor lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Saat ini di Kabupaten Banyumas fokus pemerintah dan pihak-pihak dalam implementasi dari kebiajakan Program Keluarga Harapan bukan hanya pada kebijakan secara sosial, tetapi juga memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat, khususnya masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah. Foktor ekonomi dan kemiskinan menjadi  salah  satu  faktor  masyarakat  dengan  pengahasilan  rendah  tidak  mampu  sepenuhnya dalam mencukupi kebutuhan hudup.
Lingkungan  sosial  masyarakat  dengan  tingkat  pendidikan  rendah  juga  menjadi  faktor dimana  kondisi  kemiskinan  yang  ada  tidak  ditanggapi  secara  serius.  Saat  ini  pemerintah berupaya  mengembangkan  Program  Keluarga  Harapan  di  Kabupaten  Banyumas  berupa pemberian bantuan pangan dan biaya bagi masyarakat miskin yang termasuk dalam prasyarat Program  Keluarga  Harapan  yang  juga  berupaya  untuk  mengembangkan  dan  mendorong pemberdayaan  ekonomi  agar  masyarakat  secara  bertahap  berdaya  dan  bisa  mencukupi kebutuhan  hidup  sesuai  standar  kelayakan.  Artinya,  dari  hasil  penelitian  ini  dapat  diketahui terkait dengan keberhasilan implementasi kebijakan dalam Program Keluarga Harapan ini juga ditentukan  oleh  faktor  lingkungan  yang  juga  harus  mendukung.  Selain  itu,  pemerintah Kabupaten  Banyumas  juga  dalam  pengentasan  masyarakat  miskin  dilakukan  secara komperhensif, bukan hanya pada pemberian bantuan pangan dan biaya bagi anak tetapi juga mulai  memberdayakan  ekonomi  keluarga  berpengahsilan  rendah.  Dengan  demikian, diharapkan implementasi kebijakan dalam Program Keluarga Harapan ini menjadi acaun dan role model yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat.

## 4. Pembahasan
Gununglurah merupakan sebuah desa yang terletak di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah,  Indonesia.  Desa  ini  terletak  di  bagian  timur  Kabupaten  Banyumas  dan  berbatasan dengan  beberapa  desa  lain  seperti  Wanareja,  Linggasari,  dan  Kedungdowo.  Akses  utama  ke desa  ini  adalah  melalui  Jalan  Raya  Wanareja  -  Cilongok.  Data  menunjukkan  bahwa  sejak program  PKH  diterapkan  di  Desa  Gununglurah,  jumlah  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM) meningkat  pada  tahun  2022.  Namun,  ini  bertentangan  dengan  tujuan  program  PKH  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun program PKH telah diterapkan, angka kemiskinan di Desa Gununglurah masih tinggi, sehingga tujuan  program  PKH  belum  dapat  tercapai  secara  optimal.  Peningkatan  jumlah  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terjadi di Gununglurah dari tahun ke tahun bukan menjadi salah satu acuan yang menyatakan bahwa program PKH sudah gagal. Namun, bila peningkatan KPM tidak  disertai  dengan  peningkatan  kesejahteraan  dan  pengurangan  angka  kemiskinan  seperti yang  terjadi  di  Gununglurah,  maka  dapat  dianggap  bahwa  program  PKH  belum  mencapai
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
tujuannya dengan optimal. Faktor-faktor seperti perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat penerima  manfaat,  atau  kesenjangan  dalam  distribusi  bantuan  dan  sumber  daya,  dapat menyebabkan  beberapa  keluarga  tidak  mendapat  manfaat  yang  seharusnya.  Oleh  karena  itu, program PKH perlu dilakukan secara berkelanjutan dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk  memperhatikan  perubahan  kondisi  sosial-ekonomi  masyarakat  dan  memastikan pencapaian tujuan program secara optimal.
Kebijakan  yang  ideal  dalam  implementasi  Program  Keluarga  Harapan  akan  memiliki dampak  langsung terhadap  model  dan  desain  kelembagaan  pemerintah.  Desain  kelembagaan ini berupaya menentukan sejauh mana keterbukaan lembaga atas berbagai rencana strategi yang akan  dilakukan  dalam  implementasi  kebijakan.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  desain kelembagaan dalam proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas  dilakukan  dengan  sangat  terbuka.  Lembaga  yang  terlibat  dalam  melakukan implementasi  kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  terus  melakukan  komunikasi  dan koordinasi lintas stakeholders untuk bisa secara bersama-sama melaksanakan kebijakan yang sesuai  dengan  arah  strategi  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan.  Selanjutnya,  dalam peraturan menteri dan peraturan daerah terlihat desain kelembagaan pemerintah membuat jalur koordinasi dari mulai level pemerintah kecamatan desa dan kelurahan di Kabupaten Banyumas secara terstruktur dengan baik. Hal ini sangat membantu pemerintah dan lembaga yang terkait dalam  melakukan  rencana  strategi  dalam  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  untuk  mengetahui pelaksanaan kebijakan dari program keluarga harapan baik di wilayah desa maupun di wilayah perkotaan.  Dalam  studi  implementasi  kebijakan  publik,  target  group  (kelompok  sasaran) menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Kelompok sasaran bukan hanya subjek tetapi juga menjadi pihak yang mampu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Salah satu unsur core value dalam implementasi kebijakan terkait dengan pemahaman kondisi kelompok sasaran menjadi  syarat  dan  ketentuan  yang  harus  dijalankan.  Dalam  proses  implementasi  kebijakan Program Keluarga Harapan, tidak bisa lepas dari sistem dan peraturan terhadap koordinator dan pendamping  PKH  yang  terlibat  baik  dari  kelembagaan  pemerintah  maupun  masyarakat  dan pihak swasta. Kelompok sasaran dalam kebijakan Program Keluarga Harapan adalah mereka yang masuk dalam data penerima kelompok manfaat di masyarakat yang membutuhkan.

## 5. Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, dari aspek Idealized policy dimaksudkan untuk memercepat pergerakan penyelesaian masalah kemiskinan secara bertahap yang sesuai dengan  aturan  dan  prosedur  sesuai  dengan  peraturan  menteri  dan  peraturan  daerah  terkait dangan  standard  dan  teknis  pelaksanaan  dalam  Program  Keluarga  Harapan  di  masyarakat. Pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya selalu berupaya memberikan fasilitas dan keterbukaan akses informasi dalam upaya pemetaan dan langkah strategis dari level pemerintah desa, kelurahan, kecamatan agar terencana secara sistematis dalam implementasi dari kebijakan Program  Keluarga  Harapan  di  Kabupaten  Banyumas.  Target  group,  yaitu  kelompok  sasaran yang menjadi fokus dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan saat ini sudah mulai  memiliki  kesadaran  dangan  koordinator  Program  dan  pendampingan  kelompok  kerja serta kelompok masyarakat penerima manfaat. Secara umum masyarakat menerima baik dari
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
semua  program-program  pemerintah  salah  satunya  program  keluarga  harapan.  Implementing organization,  yaitu  pihak-pihak  yang  tergabung  dalam  implementasi  kebijakan  program keluarga harapan baik dari unsur pemerintah daerah, kelompok masayarakat dan pihak swasta saat  ini  sudah  terjalin  komunikasi  dan  sinergisitas  agar  pelaksanaan  program  dapat  berjalan sesuai dengan rulenya. Environmental factors merupakan identifikasi terkait dengan penentuan keberhasilan implementasi kebijakan program keluarga harapan, dimana pemahaman terhadap lingkungan sosial dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi factor penentu dalam implmentasi program  keluarga  harapan.  Pemerintah  bukan  hanya  berfokus  pada  pelaksanaan  program keluarga  harapan  dari  sisi  sosial  dan  ekonomi  tetapi  juga  upaya  dalam  peningkatan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat,  khususnya  masyarakat  dengan  penghasilan  rendah  agar secara bertahap berdaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup sesuai standar kelayakan.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih penulis ucapkan untuk teman-teman yang sudah membantu jalannya penelitian ini dan semua narasumber terkait yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

## Pendanaan
Penulisan artikel ini dilakukan secara mandiri.

## Referensi
1. Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Cv Alfabeta. Bandung.
2. Andersson  Annika  Lantz  et.al.  2015.  What’s  the  problem?  Meaning  making  and learning  to  do  mathematical  word  problems  in  the  context  of  digital  tools  Annika. Published  online:  25  January  2008.  Department  of  Education,  LinCS,  Goteborg University,300, 405 30 Goteborg, Sweden.
3. Arizzo.  (2017).  Public  Policy  Implementation,  Research  Project:  Literature  Review. Tennessee State University Department of Public Administration.
4. Asna  Aneta.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Program  Penanggulangan  Kemiskinan Perkotaan  (P2KP)  Di  Kota  Gorontalo.  Jurnal  Administrasi  Publik,  Volume  1  No.  1 Thn. Universitas Negeri Gorontalo
5. Babatunde, Binoyo. (2019).”Effect of Poverty Reduction Programmes on Economics
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
Development Evidence from Nigeria.” Arabian Journal of Bussines Nad Management Review (OMAN Chapter), Vol 4, No 1,Pp 26 -37
6. B.Miles,  M.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  2019.  Qualitative  Data  Analysis  - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña  - Google Books. In Sage Publications.
7. Creswell,  & Creswell.  2018.  Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches - John W. Creswell, J. David Creswell - Google Books. In SAGE Publications, Inc.
8. Kalimba,  Edmond,  Jaya  Sukhla  &Mbabazi  Mbabazize.  (2019).  Effect  of  Credit Management System on Financial Performance of Development Bank in Rwanda: Case Study of Development Bank of Rwanda, “ The International Journal Of Business & Management”, Vol 4 No 4
9. Kusumanegara Solahuddin, (2010). Model dan aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Gava Media. Yogyakarta.
10. Kwong,  Yan  Wai.  (2019).  A  Review  of  the  Impacts  of  Agenda-sett.  Journal  of Communication and Education, 2(2). Communication Research Centre, Department of Journalism and Communication, Hong Kong Shue Yan University, Hong Kong
11. Lane1,  Jan  Erik  and  Wallis,  Joe.  (2017).  Non-profit  organizations  in  public  policy implementation. Journal of public administration and policy research Vol. 1(7) pp. 141- 149. University of Freiburg, 79098 Freiburg im Breisgau, Germany.
12. Leaung, et al. (2019). ”Support for Policies to Improve the Nutritional Impact of the Supplemental Nutrition Assistance Program in California”. American Journal of Public Health, Vol 105, No.8
13. Madani  Muhlis  (2017).    Dimensi  Interkasi  Aktor  Dalam  Proses  Kebijakan  Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta.
14. Morgan, D. L. 2017. Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach.  In  Integrating  Qualitative  and  Quantitative  Methods:  A  Pragmatic Approach. https://doi.org/10.4135/9781544304533
15. Nathan, A. J., & Scobell, A. 2019. Experience sampling method :Measuring the quality of everyday life. In Foreign Affairs (Vol. 91, Issue 5).
16. Nwagboso, Chris. (2019). “Public Policy and the Challenges of Policy Evaluation in the Third World “. British Journal of Humanities and Social Sciences Vol 5,  No.1, Pp 59-76
17. Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. (2020). “Poverty Reduction for Sustainable Development:  Malaysia’s  Evidence-Based  Solutions”.  Global  Journal  of    Social Sciences Studies, Vol. 3, No. 1, Pp  29 – 42.
18. Philip, Dahida Deewua. 2018. Public Policy Making and Implementation in Nigeria: Connecting  the  Nexus.  Public  Policy  and  Administration  Research.  Vol.3,  No.6. Department of Public Administration, University of Abuja,P.M.B 117 Abuja-Nigeria.
19. Routhe  Aaron  S.  et  al.  (2016).  Using  Theory  to  Understand  Public  Support  for Collective Actions that Impact the Environment: Alleviating Water Supply Problems in a Nonarid Biome. Social Science Quarterly, Volume 86, Number 4, December 2005.
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
20. Savard, Francois Jean. With the collaboration of R. Banville. (2017). “Policy Cycles,” in L. Cote and J.-F. Savard (eds.), Encyclopedic Dictionary of Public Administration.
21. Stewart Jenny. (2018). Public policy as information. School of Business, University of New South, Wales, Canberra, Australia, 2013. Vol.31, No. 1.
Sumber,http://dx.doi.org/10.1080/08109028.2013.763630.
22. Theoria  Stiftelsen.  (2017).  Philosophy  and  Public  Policy.  Published  by  Blackwell Publishing,  9600  Garsington  Road,  Oxford  OX4  2DQ,  UK,  and  350  Main  Street, Malden, MA 02148, USA.
23. Umar,  Zulkarnain.  (2018).  Model  Implementasi  Kebijakan  serta  Strategi  Terhadap Pendekatan  Kebijakan  Publik.  Jurnal  baca  Vol  VIII,  No  IV.  Program  Studi  Ilmu Administrasi. Universitas Islam Makasar. Hal 282.
24. Sahi,  Nirmala  Afrinti,  Taufiqurokhman,  And  Andriansyah.  (2019).  “Policy Implementation  of  The  Family  Hope  Program  in  Empowering  the  Poor  In  Bone Bolango District.” (January). Doi: 10.4108/Eai.1-4-2019.2287277.