## Ahmad Novam Hajaruman Pusat Penerbal TNI AL Surabaya
Abstract: The  Archipelagic  Sea  Lane  Passage  of  Indonesia  is  a  sea  lane  on  Indonesian waters  which  can  be  bypassed  by  foreign  ships  and  aircrafts  continuously,  expeditiously and  rapidly  based  on  United  Nation  Convention  on  the  Law  Of  the  Sea,  1982  which Indonesia has ratified through Act Number 17 of 1985. As archipelagic state, Indonesian government  has  stipulated  Act  Number  6  of  1996  dated  August  8,  1996  on  Indonesian Waters.  It  is  executed  by  Government  Regulation  Number  37  of  2002  on  the  Rights  and Duties of Foreign Ships and Aircrafts Exercising the Right to Cross the Archipelagic Sea Lane  Passage  of  Indonesia.  However,  there  are  still  many  aircrafts,  especially  foreign military  aircrafts  that  cross  the  Archipelagic  Sea  Lane  Passage  of  Indonesia  beyond  the existing provisions. Based on the issue, how to regulate the foreign military aircrafts as a unit of aircraft carrier to cross the Archipelagic Sea Lane Passage of Indonesia, and how to  punish  the  foreign  military  aircrafts  passing  out  of  the  predetermined  route  of  the Archipelagic Sea Lane Passage of Indonesia. This work is the result of normatively legal research with statute approach and using literature study. Based on the existing provisions above, it can be concluded that the foreign military aircraft flown from the aircraft carrier when  they  pass  the  Archipelagic  Sea  Lane  Passage  of  Indonesia  is  permitted  with condition  to  comply  the  existing  provisions.  If  they  break  rules,  they  will  be  warned  and can be forcely landed according to existing procedures.
Keywords: Archipelagic Sea Lane Passage of Indonesia, military aircrafts, aircraft carrier
Abstrak: Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  (ALKI)  adalah  suatu  alur  laut  di  wilayah perairan  Indonesia  yang  dapat  dilewati  oleh  kapal  dan  pesawat  udara  asing  secara    terus menerus  dan  langsung  serta  secepat  mungkin  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  Hukum Laut  Internasional  /UNCLOS  1982  yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  melalui  UU Nomor 17 Tahun 1985. Sebagai Negara kepulauan Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang  (UU)  Nomor  6  tahun  1996  tanggal  8  Agustus  1996  tentang  Perairan Indonesia  yang dilengkapi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2002 tentang Hak  dan  Kewajiban  Kapal  dan  Pesawat  Udara  Asing  yang  melaksanakan  Hak  Lintas  di ALKI.  Namun  demikian  masih  banyak  ditemukan  pesawat  udara  khususnya  pesawat militer  asing  yang  melaksanakan  lintas  ALKI  di  luar  ketentuan  yang  ada.  Berdasarkan permasalahan tersebut bagaimana pengaturan terhadap lintas pesawat militer asing sebagai satuan dari kapal induk di atas ALKI dan tindakan yang dapat dilakukan terhadap pesawat militer  asing  yang  melintas  keluar  dari  rute  ALKI  yang  telah  ditentukan.  Artikel  ini merupakan  hasil  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach )  dan  menggunakan  studi  kepustakaan.  Dari  ketentuan  yang ada  di  atas  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  pesawat  militer  asing  yang  diterbangkan  dari kapal induk saat melintas ALKI adalah diijinkan dengan mematuhi ketentuan yang ada dan akan  diberikan  peringatan  apabila  meyalahi  aturan  serta  dapat  diturunkan  dengan  paksa sesuai prosedur yang ada.
Kata kunci: Alur Laut Kepulauan Indonesia, pesawat militer, kapal induk.

## Penegakan Hukum  terhadap  Pesawat  Militer  Asing  yang Diterbangkan  dari Kapal Induk saat Melintas  Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

## Pendahuluan
Secara geografis wilayah  Indonesia berada  pada  posisi  yang  cukup  strategis di jalur lalu-lintas dunia, sehingga memi- liki dampak positif dalam perkembangan- nya.  Selain itu sebagai negara kepulauan, Indonesia  terletak  di  antara  Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta Benua Asia dan Benua Australia mempengaruhi tatanan  kehidupan  dunia  yang  memiliki kepentingan di  wilayah ini.  Sebagaimana diketahui bersama bahwa Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) berciri  nusantara,  terbentang  dari  Sabang sampai  Merauke    6º.04’  LU  11º.00  LS dan  94º.57’  BT  sampai  141º.01’BT, terdiri  dari  lebih  dari  17.000  pulau. 1
Dengan  batasan  tersebut,  Indonesia  me- miliki wilayah yang sangat luas yakni se- kitar  5.193.253  Km².  Luas  wilayah  yang dimiliki  menggambarkan  tersebut  meng- andung  potensi  dan  peluang  besar  dalam upaya  memanfaatkan  segala  kekayaan yang dimiliki.
Perjuangan  Indonesia  guna  mem- peroleh  pengakuan  masyarakat  lnter- nasional  atas  konsep  negara  kepulauan telah  berhasil  dicapai  dengan  diterima dan  dicantumkannya  prinsip  Negara Kepulauan  pada  Bab  IV  Konvensi  PBB Tahun  1982  tentang  Hukum  Laut (UNCLOS  1982).  Namun  demikian, dalam  prakteknya  Indonesia  harus  mem- pertimbangkan  dan  mengakui  hak-hak negara  lain  dalam  kepentingan  perhu- bungan laut, terutama kapal-kapal militer atau  armada  laut  untuk  melintas  di perairan  kepulauan  Indonesia  yang  biasa
1 Koesnadi  Kardi,  Masyarakat  Internasional Wajib  Menghormati  Wilayah  Kedaulatan  Laut dan  Udara  RI,  dalam  Prosiding  Seminar  Sehari Penerbangan  TNI  Angkatan  Laut,  Juanda  Juni- 2004, hal. 17.
dipergunakan  sebagai  alur  pelayaran internasional.
Sebagai  suatu  Negara  Kepulauan ( Archipelagic State ) yang merupakan satu kesatuan  utuh  dengan  perairan  laut  yang mengelilinginya,  berdasarkan  ketetapan hukum  laut  internasional,  Indonesia  ber- kewajiban menyediakan alur lintas di laut dan udara di atasnya yang dikenal dengan nama  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia (selanjutnya  disebut  ALKI).  Dengan meratifikasi  Konvensi  Hukum  Laut Tahun  1982,  Pemerintah  Indonesia  telah menetapkan  ALKI  melalui  Undang- undang  (UU)  Nomor  6  Tahun  1996 tanggal  8  Agustus  1996  tentang  Perairan Indonesia yang dilengkapi oleh Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  37  tahun  2002 tentang  Hak  dan  Kewajiban  Kapal  dan Pesawat Udara Asing yang Melaksanakan Hak  Lintas  di  ALKI.  Ditinjau  dari  aspek ekonomi, ALKI memberikan keuntungan dan  devisa  bagi  Indonesia  serta  secara geografis  menambah  luasnya  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (selanjutnya  disebut  NKRI).  Namun  di- tinjau dari aspek pertahanan dan keaman- an,  ALKI  dapat  menjadi  potensi  ke- rawanan  yang  harus  diwaspadai  dan dicermati,  karena  selain  seolah-olah wilayah  NKRI  “dipotong-potong”  secara imajiner,  ALKI  juga  merupakan  jalan pendekat  paling  aman  bagi  kekuatan asing  yang  bermaksud  dan  mengancam keutuhan  dan  kesatuan  NKRI.  Untuk meminimalkan  kerawanan  yang  timbul dan  yang  diperkirakan  akan  timbul, Tentara  Nasional  Indonesia  Angkatan Udara  (TNI  AU)  sebagai  unsur  penegak kedaulatan  dan  hukum  di  udara  telah secara rutin melaksanakan kegiatan peng- amanan,  pengamatan  dan  pengintaian dari  udara  di  wilayah  ALKI  baik  secara mandiri  maupun  bersama-sama  dengan
Tentara  Nasional  Indonesia  Angkatan Laut  (TNI  AL)  sebagai  penegak  kedau- latan  di  laut.  Namun  apabila  dicermati, kegiatan  ini  belum  dilaksanakan  secara optimal  dengan  masih  ditemukannya pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan oleh kapal-kapal atau pesawat udara yang melalui  jalur  ALKI  tersebut.  Kendala utama  yang dihadapi di lapangan saat ini adalah  rendahnya  kesiapan  dan  keter- sediaan alat  utama  sistem  senjata (alutsista)  dan  fasilitas-fasilitas  pendu- kungnya,  ketidak  jelasan  sistem  dan metode  yang  digunakan  sehingga  TNI AU  maupun  TNI  AL  tidak  mempunyai payung  hukum  yang  kuat  bila  ada pelanggaraan  udara  maupun  laut  di wilayah ALKI.
Dengan  wilayah  yang  dimiliki Indonesia, maka telah ditetapkan alur laut kepulauan  Indonesia  untuk  mengubung- kan  dua  perairan  bebas,  yaitu  Samudera Hindia dan Samudera Pasifik meliputi 2 :
a. ALKI I: Selat Sunda – Selat Karimata – Laut Natuna – Laut Cina Selatan.
b. ALKI  II:  Selat  Lombok  –  Selat Makassar – Laut Sulawesi.
c. ALKI III-A : Laut sawu – Selat Ombai –  Laut  Banda  (Barat  Pulau  Buru)  – Laut  Seram  (Timur Pulau Mongole)  – Laut Maluku – Samudera Pasifik.
d. ALKI III-B : Laut Timor – Selat Leti – Laut Banda (Barat Pulau Buru) – Laut Seram  (Timur Pulau Mongole)  –  Laut Maluku – Samudera Pasifik.
e. ALKI III-C :  Laut  Arafuru  –  Laut Banda  (Barat  Pulau  Buru)  –  Laut Seram  (Timur Pulau Mongole)  –  Laut Maluku – Samudera Pasifik.
2 Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional: Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika Global, Edisi kedua, Alumni, Bandung, hal. 398.
Dengan  ditetapkan  alur  laut  ke- pulauan  Indonesia  tersebut  maka  setiap kapal  asing  atau  pesawat  udara  asing yang  akan  melintasi  Indonesia  harus melawati  rute  tersebut.  Hal  ini  untuk menjamin  keamanan  dan  pertahanan wilayah  Indonesia  sesuai  yurisdiksi nasional  baik  wilayah  lautan  maupun daratan. Kedua wilayah tersebut memiliki wilayah  udara  nasional  merupakan  ruang udara  yang  berada  di  atas  darat  dan  laut yang  ditetapkan  secara  hukum  nasional dan  diakui  secara  hukum  internasional sebagai  tatanan  normatif  yang  dapat digunakan untuk kepentingan perhubung- an,  transportasi,  komunikasi  dan  perta- hanan  serta  kepentingan  manusia  lainya. Hak  dan  kewenangan  negara  terhadap wilayah  ruang  udara  meliputi  pemanfa- atan  untuk  segala  kepentingannya  dan menjaga  diri  dari  segala  kemungkinan gangguan  dan  ancaman  yang  timbul berkaitan  dengan  penegakkan  hukum serta kedaulatan suatu wilayah negara.
Sesuai  ketentuan  dalam  Konvensi Chicago 1944 (rezim hukum udara) Pasal 1,  ruang  udara  mengandung  pengertian “Suatu  kesatuan  wilayah  yang  utuh  dan menyeluruh  bagi  suatu  negara.”  Bagi Indonesia, hal ini tidak menutup kemung- kinan adalah pengecualian sebagai konse-
Gambar  1.  Peta  Alur  Kepulauan  Indonesia berdasarkan  PP  No  37  Tahun  2002  (Saat  ini sedang dibahas mengenai kajian ALKI lintas laut Jawa dan yang berbatasan Timor Leste)
kuensi  logis  dari  perkembangan  hukum baik  internasional  maupun  nasional. Sebagai  contoh  negara  Indonesia  telah melaksanakan kesepakatan dengan peme- rintah  Singapura  mengenai  kewenangan pengaturan  lalu  lintas  ruang  udara melalui Flight  Information  Region (FIR) di  wilayah  perbatasan  Indonesia  – Singapura  tanggal  21  September  1995. Kesepakatan  ini  sangat  rentan  dengan munculnya  permasalahan  yang  berkaitan dengan kedaulatan negara terhadap ruang udara,  khususnya  di  wilayah  perbatasan. Begitu  pula  lahirnya  rezim  hukum  laut internasional  yakni  “ United Nation Con- vention  on  the  Law  Of  the  Sea” (UN- CLOS  1982)  yang  kemudian  diratifikasi oleh  Indonesia  melalui  Undnag-Undang Nomor  17  Tahun  1985  tentang  berlaku- nya  UNCLOS  1982  merupakan  dasar hukum  secara  internasional  maupun  na- sional yang  mengakomodasi kepentingan bangsa  Indonesia  membentuk  negara kepulauan  sebagai  kesatuan  yang  utuh NKRI.
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki  kewenangan  terhadap  peng-- aturan lalu lintas laut maupun udara yang berada  di  bawah  kedaulatan  negara  kita. Dengan  diaturnya  rute  penerbangan  di atas  ALKI,  maka  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2002 tentang  Hak  dan  Kewajiban  Kapal  dan Pesawat  Udara  Asing  dalam  Melak- sanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui  ALKI  yang  ditetapkan    sebagai rute  udara,  menunjukkan  bahwa  rezim Hukum  Laut  UNCLOS  ’82  ini  tidak hanya  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan dengan masalah kelautan saja, tetapi juga hal  yang  berkaitan  dengan  udara  di atasnya.  Rezim  hukum  yang  mengatur rute  penerbangan  udara  internasional sendiri  sebenarnya  telah  diatur  secara
khusus  dalam Convention  On  Inter- national  Civil  Aviation  1944 dan  bebe- rapa Annex (ketentuan  tambahan  dari konvensi  ini).  Sedangkan  rezim  rute penerbangan nasional diatur dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009 tentang  Penerbangan  dan  perudang- undangan lain mengenai keselamatan pe- nerbangan.
Sebagai  salah  satu  kasus  pesawat militer  asing  di  atas  wilayah  ALKI  yang diterbangkan  dari  kapal  induk  adalah yang  terjadi  pada  3  Juli  2003,  di  mana lima  jet  tempur  F-18  Hornet  milik Angkatan  Udara  Amerika  Serikat  mela- kukan  manuver  di  atas  perairan  Pulau Bawean, Jawa Timur dan dua pesawat F- 16  milik  TNI  AU  kemudian  dikerahkan dari  Lanud  Iswahyudi,  Madiun,  untuk mengidentifikasi  keberadaan  kelima  pe- sawat Amerika Serikat (AS) itu. Keberadaan  lima  pesawat  F-18  Hornet saat  itu  dipergoki  oleh  awak  kokpit pesawat  Boeing  737-200  Bouraq  yang tengah  melintas  di  Bawean  pada  saat yang sama, yang kemudian melaporkannya  kepada  menara  radar  di Surabaya dan Jakarta.
Keesokan  harinya  TNI  AU  terus mengadakan  pemantauan  terhadap  kon- voi armada laut AS itu dengan mengirimkan  pesawat  intai  B737.    Hasil pengintaian dan pemotretan menunjukkan bahwa  armada  laut  AS  yang  terdiri  dari kapal  induk  USS  Carl  Vinson,  dua Freegate dan  satu Destroyer sedang berlayar  di  antara  Pulau  Madura  dan Kangean  menuju  Selat  Lombok.  Selama operasi  pengintaian  itu  pesawat sur- veillance B737  terus  dibayangi  dua  F/A 18  Hornet  US  Navy.  Bahan-bahan  yang didapat  dari  misi  itu  kemudian  dipakai oleh  pemerintah  untuk  melancarkan
"keberatan"  secara  diplomatik  terhadap pemerintah AS. 3
Dari  fakta-fakta  tersebut  diketahui, bahwa pelayaran pada alur laut kepulauan Indonesia  yang  dilakukan  oleh  kapal- kapal  militer  negara  asing  sering  kali meluncurkan  pesawat  udaranya  sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian  kapal  untuk  misi  pengamanan jalur  pelayaran.  Namun  dalam  praktek peluncuran  pesawat  dan  penerimaan pesawat  melalui  kapal  yang  melintas  di alur  laut  kepulauan  tersebut  seringkali terjadi  praktek  pelanggaran  yang  dapat membahayakan dan mengancam   keama- nan negara berdaulat.
Kasus Bawean di atas terjadi karena pihak Amerika meratifikasi United
Nations  Convention  on  the  Law  Of  the Sea (UNCLOS)  tidak  secara  utuh  dan menafsirkannya berbeda. Pemerintah Amerika  menyatakan  bahwa  dengan menerbangkan pesawatnya (F-18 Hornet) dari  kapal  induk  adalah  suatu  kondisi yang  normal.  Sesuai  ketentuan  normal untuk  kepentingan  pengawasan  kapal induknya  ( class  aircraft-carrier) .  Perbe- daan  persepsi  kondisi  normal  masing- masing  negara  khususnya  seperti  negara Amerika  menganut  prinsip war  ship carrier dengan  pelayaran  normal  yakni pelayaran  kapal  induknya  juga  sekaligus dibarengi  dengan  menerbangkan  pesawat dari  kapal  untuk  menjaga  keamanan  atau misi  lain  ( sea  survailence) pada  jarak yang  cukup  jauh  pada  rute  pelayaran kapal induk. Namun Indonesia yang tidak menganut  prinsip war  ship  carrier dan juga  tidak  memiliki  unsur  kapal  induk menginterpretasikan kondisi normal pela-
3 http://rixco.multiply.com/journal/item/256/
Kronologi Insiden Duel  Udara  F-16 dan Hornet, diunduh  pada  hari  Sabtu  tanggal  4  September 2010 pukul 20.00 WIB.
yaran  yakni  hanya  sebatas  pelayaran kapal tanpa dibarengi dengan menerbang- kan pesawat dari kapal tersebut.
Dalam  kasus  di  atas  penulis meneliti  dan  menemukan  prinsip-prisip hukum  internasional  maupun  nasional berkaitan  dengan  konflik  yang  sering terjadi  dalam  praktek  pemanfaatan  laut dan  ruang  udara  di  atasnya  antar  negara, khususnya  terhadap  kapal  induk  yang menerbangkan  pesawat  udaranya  saat melintas ALKI. Dengan demikian, kedaulatan  negara  Indonesia  sebagai negara  kepulauan  dapat  dijaga  dan dilindungi  dari  segala    kegiatan  yang dapat  membahayakan  wilayah  yurisdiksi nasional.
Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang  tersebut di atas, maka permasa- lahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimana  pengaturan  terhadap lintas  pesawat  militer  asing  sebagai satuan dari kapal induk di atas ALKI; dan tindakan  apa  yang  dapat  dilakukan terhadap  pesawat  militer  asing  yang melintas  ke  luar  dari  rute  ALKI  yang telah ditentukan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini  merupakan  penelitian hukum  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian yang  mengacu  terhadap  aturan-aturan Hukum  Internasional.  Metode  pengum- pulan  bahan  hukum  yang  digunakan adalah  studi  kepustakaan.  Bahan  hukum diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder  yang  berupa:  bahan  hukum primer  diperoleh  dari  ketentuan-keten- tuan  hukum  internasional,  yakni  berupa konvensi-konvensi  internasional  yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang sedang  diteliti;  bahan-bahan  hukum  se- kunder  diperoleh  dari  literatur,  bahan- bahan  perkuliahan,  buku-buku  pustaka
lainnya  atau  karya-karya  dari  para  ahli hukum  internasional  yang  dapat  mem- berikan penjelasan yang berkaitan dengan ketentuan  hukum  internasional,  khusus- nya  yang  terkait  dengan  penggunaan wilayah  udara  dan  kedaulatan  suatu negara.
Pada penelitian hukum normatif ini, bahan  hukum  yang  telah  diperoleh dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu  dengan cara  memberikan  penafsiran  terhadap bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  ber- bagai  sumber.  Selain  itu,  dalam  meng- analisa  bahan  hukum  tersebut  dibantu dengan  menggunakan  metode  berfikir induksi.  Induksi  merupakan  cara  berfikir yang  dimulai  dari  hal-hal  yang  bersifat khusus menuju pada hal-hal yang bersifat umum.
Pengaturan  terhadap  Lintas  Pesawat Militer  Asing  sebagai  Satuan  dari Kapal Induk di atas ALKI
Kedaulatan atas Ruang Udara

## Nasional
Kedaulatan  suatu  negara  di  ruang udara  di  atas  wilayah  teritorialnya bersifat  utuh  dan  penuh  ( complete  and exclusive  sovereignty ).  Ketentuan  ini merupakan salah satu tiang pokok hukum internasional yang mengatur ruang udara. 4 Salah satu aspek yang perlu diper- hatikan  dalam  pemanfaatan  ruang  udara beserta  sumber  daya  didalamnya  adalah masalah yurisdiksi. Prinsip-prinsip dalam yurisdiksi adalah 5 :
4 Yasidi  Hambali , 1994, Hukum  dan  Politik Kedirgantaraan , Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 19.
5 http://imanprihandono.files.wordpress.com/2008/06/ yurisdiksi.pdf,  didownload  pada  tanggal  26  Oktober 2010 pada pukul 21.30 WIB.
a. Prinsip  territorial,  yaitu  prinsip  yang lahir  dari  pendapat  bahwa  sebuah negara  memiliki  kewenangan  absolut terhadap  orang,  benda  dan  kejadian- kejadian di dalam wilayahnya sehing- ga  dapat  menjalankan  yurisdiksinya terhadap siapa saja dalam semua jenis kasus  hukum  (kecuali  dalam  hal adanya  kekebalan  yurisdiksi  seperti yang  berlakukepada  para  diplomat asing).
b. Prinsip  nasional  disebut  juga  “hu- bungan  fundamental  antara  individu dengan negaranya”.
c. Asas Personalitas Pasif, yaitu prinsip yang  memberikan  hak  pelaksanaan yurisdiksi  kepada  sebuah  negara untuk  menghukum  kejahatan  yang dilakukan  di  luar  wilayahnya,  oleh pelaku dari  warga  negara asing,  yang korbannya  adalah  warga  negara  dari negara tersebut.
d. Asas Protektif atau biasa juga disebut sebagai  yurisdiksi yang timbul berda- sarkan adanya kepentingan keamanan sebuah negara.
e. Asas  Universal,  ini  berbeda  dengan prinsip-prinsip  sebagaimana  dibahas di  atas,  di  sini  harus  ada  “hubungan” antara  kejahatan  yang  dilakukan dengan  negara  pelaksana  yurisdiksi, namun  prinsip  universal  tidak  mem- butuhkan hubungan seperti itu .
Dalam hubungan dengan  yurisdiksi negara  di  ruang  udara,  sangat  erat  hu- bungannya dengan penegakkan hukum di ruang  udara  tersebut.  Dengan  adanya yurisdiksi,  negara  yang  bersangkutan mempunyai  wewenang  dan  tanggung jawab di udara untuk melaksanakan pene- gakan hukum di ruang udara.
Wilayah  udara  suatu  negara  adalah ruang  udara  yang  berada  di  atas  wilayah daratan,  wilayah  laut  pedalaman,  laut
teritorial  dan  juga  wilayah  laut  negara kepulauan.  Kedaulatan  negara  di  ruang udaranya  berdasarkan  adagium  Romawi adalah  sampai  ketinggian  tidak  terbatas ( cujus est solum eust ad coelum) . Prinsip sampai ketinggian tidak terbatas ini sudah tidak  dapat  dipertahankan  lagi  seiring dengan kemajuan teknologi seperti peluncuran  dan  penempatan  satelit  di ruang angkasa. 6
Berkenaan  dengan  wewenang  dan tanggung  jawab  negara  dalam  melaksa- nakan penegakkan hukum di ruang udara tidak  terlepas  dari  muatan  Pasal  33 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  ayat  (3)  yang menyatakan  bahwa  “bumi,  air  dan  keka- yaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rak- yat”. Atas dasar ketentuan tersebut, maka lahir  “hak  menguasai  oleh  negara”  atas sumber  daya  alam  yang  ada  di  bumi,  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  (termasuk  udara)  dan  pengua- saan  tersebut  memberikan  kewajiban  ke- pada  negara  untuk  digunakan  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Makna  dari  Pasal  33  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  tersebut  bahwa ruang  udara  sebagaimana  penjelasan  se- belumnya  merupakan  sumber  daya  alam yang  dikuasai  negara.  Istilah  “dikuasai” dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  bukan  berarti  “dimiliki”  oleh negara,  melainkan  memberikan  arti  ke- wenangan  sebagai  organisasi  atau  lem- baga  negara  untuk  mengatur  dan  meng- awasi  penggunannya  untuk  sebesar-
6 Sefriani, 2010, Hukum  Internasional : Suatu Pengantar ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta.,  hal. 224.
besarnya  kemakmuran  rakyat.  Sesuai Konvensi  Chicago  Tahun  1944,  dalam Pasal  1  dinyatakan  bahwa  setiap  negara mempunyai  kedaulatan  yang  utuh  dan penuh (complete and exclusive souvereig- nity) atas  ruang  udara  atas  wilayah kedaulatannya.  Pasal  tersebut  membe- rikan  pandangan  bahwa  perwujudan kedaulatan  yang  penuh  dan  utuh  atas ruang  udara  di  atas  wilayah  teritorial adalah: (1) setiap negara berhak mengelo- la  dan  mengendalikan  secara  penuh  dan utuh  atas  ruang  udara  nasionalnya;  (2) tidak  satupun  kegiatan  atau  usaha  di ruang  udara  nasional  tanpa  mendapatkan izin  terlebih  dahulu  atau  sebagaimana telah  diatur  dalam  suatu  perjanjian  udara antara  negara  dengan  negara  lain  baik secara bilateral maupun multilateral.
Sifat  kedaulatan  yang  utuh  dan penuh  dari  negara  di  ruang  udara  na- sionalnya  tersebut  berbeda  misalnya dengan  sifat  kedaulatan  negara  di  laut wilayahnya.  Karena  sifatnya  yang  demi- kian,  maka  di  ruang  udara  nasional  tidak dikenal  hak  lintas  damai  ( innocent passage )  pihak  asing  seperti  terdapat  di laut  teritorial  suatu  negara.  Ruang  udara nasional  suatu  negara  sepenuhnya  tertu- tup  bagi  pesawat  udara  asing,  baik  sipil maupun militer 7 .
Secara  yuridis  formal  wilayah  ke- daulatan atas ruang udara nasional belum ada  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  secara  holistik,  sampai  di- keluarkannya  perjanjian  atau  konvensi Hukum  Laut  PBB  Tahun  1982.  Sejak ditetapkannya  konvensi  tersebut  sebagai hukum internasional dan telah diratifikasi oleh  Pemerintah  dengan  Undang-undang
7 Ibid .
Nomor  17  Tahun  1985, 8 ini  menyebab- kan  negara  Indonesia  sebagai  negara kepulauan memiliki kewajiban menyedia- kan  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia - ALKI  ( archipelagic  sea  lane  passage ) yang  merupakan  jalur  lintas  damai  bagai kapal-kapal  asing.  Hal  tersebut  juga berlaku  pada  wilayah  udara  di  atas  alur laut tersebut. Meskipun demikian, pemberlakuan  ketentuan  tersebut  belum ada  kesepakatan  antara International
Maritime  Organization (IMO)  dan Inter- national  Civil Aviation  Organization (ICAO). Akibatnya, belum ada ketentuan adanya  pesawat  udara  yang  mengikuti alur laut tersebut.
Saat  ini  Indonesia  sedang  memper- juangkan  pengakuan  internasional  atas ruang udara di atas Alur  Laut Kepulauan Indonesia  (ALKI)  yang  selama  ini dianggap  wilayah  bebas  menjadi  bagian dari kedaulatan wilayah Indonesia. ALKI adalah  konsekuensi  dari  diakuinya  hak negara  kepulauan  yang  berhak  menarik garis  dasar  lurus  kepulauan  dalam konvensi  Hukum  Laut  1982.  Negara kepulauan yang banyak diuntungkan oleh penerapan  garis  ini  harus  menyediakan alur  laut  yang  aman  guna  menghubung- kan  dua  lautan  bebas  Samudera  Hindia dan  Pasifik  bagi  pengguna  umum. Sebenarnya pemerintah telah menetapkan 3 ALKI lewat PP Nomor 37  Tahun 2002 tentang  ALKI  Indonesia.  Namun  demi- kian,  pemerintah  menyadari  setiap  tahun masih  ada  saja  pelanggaran  wilayah udara  Indonesia  di  atas  ALKI  oleh pesawat  asing.  Salah  satu  kasus  terkenal adalah maneuver pesawat tempur
8 Undang-undang  RI  Nomor  17  Tahun  1985  tentang Pengesahan  United  Nations  Convention on  the  Law  of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut).
Amerika  Serikat  di  atas  ALKI  Pulau Bawean  yang  sangat  membahayakan  pe- nerbangan sipil. 9
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1996  tentang  Perairan  merupakan  salah satu  hukum  nasional  sebagai  salah  satu bentuk  implementasi  dari  Konvensi  PBB tentang  Hukum  Laut  tahun  1982.  Secara horizontal  wilayah  kedaulatan  Indonesia adalah  wilayah  daratan  yang  berada  di gugusan kepulauan Indonesia. Sedangkan wilayah  perairan,  mencakup:  (1)  laut teritorial,  yaitu  jalur  laut  selebar  12  mil laut  yang  diukur  dari  garis  pangkal  ke- pulauan  Indonesia;  (2)  perairan  kepulau- an,  yaitu  semua  perairan  yang  terletak pada  sisi  dan  garis  pangkal  lurus kepulauan  tanpa  memperhatikan  keda- laman  dan  jarak  dari  pantai;  (3)  perairan pedalaman, yaitu perairan yang terletak di mulut  sungai,  teluk  yang  lebarnya  tidak lebih  dari  24  mil  dan  di  pelabuhan. Undang-undang  lain  yang  terkait  dengan wilayah  kedaulatan  adalah  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1983  tentang Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia. Dalam  undang-undang  tersebut  secara umum  dinyatakan  bahwa  wilayah  perair- an  Indonesia  juga  mencakup  Zona Ekonomi  Eksklusif  (ZEE),  yaitu  jalur  di luar  dan  berbatasan  dengan  laut  wilayah sebagaimana  ditetapkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1996  yang  me- liputi  dasar  laut,  tanah  dibawahnya  dan air  di  atasnya  dengan  batas  terluar  200 (dua  ratus)  mil  laut  diukur  dari  garis pangkal 10 .
Dari  uraian  di  atas,  batas  wilayah kedaulatan  atas  ruang  udara  nasional
9 Sefriani, Op.cit. , hal. 228 .
10 Undang-undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
belum  di  atur  dalam  peraturan  per- undang-undangan  yang  ada,  hanya  di- nyatakan  bahwa  Indonesia  mempunyai wilayah  kedaulatan  atas  ruang  udara nasional  sebagaimana  ditetapkan  dalam Pasal  5  dan  Pasal  6  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Pener- bangan.  Kegiatan  penerbangan  merupa- kan  salah  satu  wujud  kegiatan  dan  atau usaha  terhadap  wilayah  kedaulatan  atas wilayah udara yang diberi wewenang dan tanggung  jawab  kepada  Pemerintah sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009. Disebutkan  bahwa  dalam  rangka  penye- lenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung  jawab  pengaturan  ruang  udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan  negara,  penerbangan  dan ekonomi  nasional.  Dalam  penjelasan Pasal 5 disebutkan, bahwa wilayah udara yang  berupa  ruang  udara  di  atas  wilayah daratan  dan  perairan  Republik  Indonesia merupakan  kekayaan  nasional  sehingga harus  dimanfaatkan  bagi  sebesar-besar- nya  kepentingan  rakyat,  bangsa,  dan negara.
Status    Hukum    Penggunaan    Rute Udara  di  atas Alur  Laut  Kepulauan Indonesia  oleh  Pesawat  Militer  Asing yang Diterbangkan dari Kapal Induk
Pada  dasarnya  penggunaan  rute udara  di  atas  ALKI  tidak  masalah sepanjang  mematuhi  peraturan  yang  ada saat melintas ALKI dan juga tunduk pada aturan  ICAO  dengan  harapan  dapat menjamin  keselamatan    penerbangan sipil, dan supaya menjaga kontak dengan otorita  pengawas  lalu  lintas  udara  ( air traffic control ) yang berwenang atau me-
mantau frekwensi bahaya. Seperti diketa- hui  bahwa  melewati  ALKI  berdasar ketentuan  hukum  “ archipelagic  sea  lane passage ”  (ASP)  adalah  lebih  longar  dari ketentuan  pelayaran  berdasarkan “innon- cent  passage” (IP).  Adapun  perbedaan antara  ASP  dan  IP  antara  lain  bahwa dalam  ASP  melalui  ALKI  kapal-kapal asing  diperkenankan  lewat  “ in  normal mode ”  dalam  arti  kapal  selam  diper- kenankan  lewat  dibawah  air,  sedangkan di  IP  kapal  selam  diwajibkan  muncul  ke permukaan laut dan memperlihatkan ben- deranya.  Dalam  IP  tidak  ada  hak  pe- nerbangan bagi kapal-kapal sipil maupun kapal-kapal  terbang  militer,  sedangkan dalam  ASP  hak  terbang  lintas  di  atas ALKI  diperkenankan.  Hak  IP  setiap  saat boleh  ditangguhkan  oleh  negara  pantai, sedangkan  hak  ASP  melalui  ALKI  tidak boleh  ditangguhkan.  Dalam  IP,  negara- negara  pantai  mempunyai  wewenang yang  lebih  luas  untuk  mengatur  dan mengontrol  pelayaran,  sedangkan  dalam ASP  melalui  ALKI  wewenang  tersebut lebih  terbatas  sesuai  dengan  konvensi UNCLOS 1982. 11
Dari  hasil  konvensi  hukum  laut internasional  1982  (UNCLOS  1982) telah tercapai bahwa:
a. Negara  Nusantara,  termasuk  Indo- nesia boleh menetapkan  alur laut dan alur  udara  di  atasnya  yang  cocok untuk  melintasi  perairan  Indonesia secara terus menerus dan cepat (Pasal 53  ayat  1)  dimana  “ all  ships  and aircrafts ”  memperoleh  “ right  of  ar- chipelagic sea  lane  passage ”  (bukan right  of  innocent  passage ). Sealanes itulah  yang  dinamakan  ALKI  (alur
11 Hasjim  Djalal,  1997, Perkembangan  Penanganan Masalah Tiga ALKI Melalui Perairan Indonesia , tanpa penerbit, Jakarta, hal. 2.
laut  kepulauan  Indonesia),  dan  hak “archipelagic sea lane passage” atau hak lintas alur nusantara (LAN).
b. “ Archipelagic  sea  lane  passage “  ter-
sebut adalah hak berlayar dan terbang “ in  the  normal  mode ”,  dengan  cara- cara  yang  normal,  khususnya  untuk lewat secara terus menerus, cepat dan tidak  terganggu  (Pasal  53  ayat  3).
Pengertian  “ normal  mode ”  meliputi kemungkinan  kapal selam  untuk lewat  di  bawah air,  sebab  itu  adalah cara-cara yang biasa bagi kapal selam untuk menjagaan keamanannya.
c. ALKI  tersebut  haruslah  mencakup semua  tempat  yang  biasa  dipakai untuk  pelayaran  dan  penerbangan internasional  dengan  catatan  bahwa jika  di  suatu  tempat  ada    beberapa tempat  lewat  yang  kira-kira  sama kemudahannya,  maka  cukuplah  satu saja ditetapkan sebagai alur.
d. ALKI  tersebut  ditetapkan  dalam  ben- tuk  suatu  garis  sumbu,  bukan  dalam bentuk  koridor  melalui  perairan Indonesia.  Kapal-kapal  atau  pesawat udara  yang  terbang  di  atas sea  lanes tidak  boleh  berlayar  atau  terbang lebih  jauh  dari  25  Nm  dari  kedua belah  sisi  sumbu  dari  ALKI,  serta tidak  boleh  terbang  atau  berlayar lebih dekat ke pantai kurang dari 10% jarak  antara  titik-titik  terdekat  pada pulau-pulau  yang  berbatasan  dengan alur laut tersebut. (Pasal 53 ayat 5).
e. Bilamana  diperlukan,  ALKI  tersebut juga  dapat  diganti  dengan  ALKI lainnya (Pasal 53 ayat 7).
f. Dalam  menetapkan  ALKI  tersebut atau  menggantinya,  Indonesia  harus- lah menyampaikan ususl-usul menge- nai  hal  tersebut  kepada  organisasi internasional  yang  berwenang  guna dapat  diterima.  Organisasi  internasio-
nal  tersebut  hanya  boleh  “ adopt ” sea lanes tersebut sebagaimana disepakati dengan  negara-negara  kepulauan  se- perti Indonesia.
g. Jika Indonesia tidak menetapkan “sea lanes ”  maka  hak  “ archipelagic  sea lane  passage ”  dapat  dilakukan  oleh kapal-kapal  asing  melalui  rute-rute yang  biasa  dipakai  dalam  pelayaran internasional (Pasal 53 ayat 12).
h. Penetapan  ALKI  sama  sekali  tidak mengurangi kedaulatan Indonesia atas perairan  di  atas  ALKI  tersebut,  khu- susnya  dalam  memanfaatkan  kekaya- an  alamnya  atau  dalam  mengatur lingkungannya (Pasal 49 ayat 4).
Penetapan  ALKI  telah  disebutkan oleh Pemerintah Indonesia dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun 2002  tentang  Hak  dan  Kewajiban  Kapal dan  Pesawat  Udara  Asing  dalam  melak- sanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui  ALKI  yang  Ditetapkan,  berikut titik-titik  Penghubung  Garis  Sumbu  Alur Laut  Kepulauan.  Pasal  53  ayat  (2) UNCLOS 1982 menyebutkan:
“Semua kapal  dan pesawat  udara menik- mati  hak  lintas  Alur  Laut  Kepulauan dalam  Alur  Laut  dan  rute  penerbangan demikian”.
ALKI yang telah ditetapkan melalui PP  Nomor  37  Tahun  2002  tersebut, terdiri  dari  tiga  alur  yaitu  ALKI  I,  ALKI II  dan  ALKI  III.  Konsep  ALKI  ini  telah disampaikan  Pemerintah  RI  kepada International Maritime Organization ( IMO ) pada tanggal 18 Mei 1998. Ketiga ALKI  memiliki  cabang-cabang  yang dapat  digunakan  untuk  pelaksanaan  hak lintas  alur  laut  kepulauan  melintasi  per- airan Indonesia.
Sesuai  dengan  UNCLOS  1982 bahwa perairan ZEE berlaku penerbangan bebas,  sedangkan  untuk  di  perairan
nusantara  hanya  dibebaskan  di  atas wilayah  ALKI.  Namun  demikian,  kapal- kapal  atau  pesawat  udara  asing  yang sedang  melaksanakan  lintas  alur  laut kepulauan ( archipelagic sea lanes passage ) melalui ALKI diharuskan mengikuti  ketentuan-ketentuan  sebagai berikut 12 :
1) Kapal-kapal  di  ALKI  tidak  akan mengganggu atau mengancam kedau- latan,  integritas  teritorial  atau  kemer- dekaan dan persatuan nasional Indonesia.  Kapal-kapal tersebut tidak akan  melaksanakan  setiap  tindakan yang  berlawanan  dengan  pirnsip- prinsip  hukum  internasional  seperti yang ditetapkan dalam piagam PBB.
2) Pesawat terbang di dalam melaksana- kan  hak  lintas  alur  laut  kepulauan tidak dibolehkan untuk terbang di luar alur  laut  (di  atas  atau  dengan  penge- cualian  rejim  ICAO)  dan  pesawat terbang tidak diijinkan terbang terlalu dekat  dengan  pulau-pulau  atau  darat- an  di  dalam  teritorial  Indonesia,  ter- masuk daerah dalam ALKI.
3) Pesawat  terbang  sipil  asing  yang melalui  ALKI  harus  mengikuti  atur- an-aturan  penerbangan  sipil  inter- nasionl  seperti  yang  ditetapkan  oleh ICAO  ( International  Civil  Aviation Organization ).
4) Kapal  perang  asing  dan  pesawat terbang  militer  asing  ketika  sedang melewati  alur  laut,  tidak  dibolehkan melaksanakan  latihan  perang-perang- an.
5) Kapal  perang  asing  dan  pesawat  ter- bang  militer  asing,  yang  merupakan
12 Berdasar  Surat  Keputusan  Panglima  TNI  Nomor  :
Skep/645/VII  Tahun  1999.  Skep  yang  ditandatangani tanggal  2  Juli  1999  ini  berisi  19  Persyaratan  Melalui ALKI  yang  harus  dipatuhi  oleh  kapal  dan  pesawat udara yang melaksanakan hak lintas ALKI.
satuan-satuan  kapal  perang  asing,  di samping kapal-kapal yang mengguna- kan    tenaga      nuklir,    yang      sedang melewati  alur laut diharapkan  untuk memberitahukan    kepada  Pemerintah Indonesia  (yaitu  Panglima  TNI) terlebih  dahulu  untuk  kepentingan keselamatan  pelayaran  dan  untuk mengambil  tindakan  pemulaan  yang diperlukan  jika  terjadi  sesuatu  yang tidak menguntungkan.
6) Kapal-kapal  yang  membawa  bahan nuklir  diharuskan  mempunyai  per- alatan  perlindungan  keamanan  dan tetap  berhubungan  dengan  TNI  AL, sesuai  dengan  konvesi  perlindungan fisik bahan-bahan nuklir.
7) Pesawat  terbang  militer  asing  yang terbang  di  atas  ALKI  harus  memper- hatikan keselamatan penerbangan sipil  dan  tetap  berhubungan  dengan ATC  ( Air  Traffic  Control )  yang  ber- wenang  di  samping  memantau  fre- kuensi darurat .
8) Kapal-kapal  asing  atau  pesawat  ter- bang  yang  sedang  transit  sebaiknya bergerak  secara  hati-hati  di  ALKI yang penuh dengan kegiatan ekonomi (baik  perikanan  atau  pertambangan). Untuk itu, kapal atau pesawat terbang yang  sedang  transit  memperhatikan aturan-aturan  yang  menetapkan  batas daerah  pelayaran  1.250  m  dari  insta- lasi  minyak  dan  gas,  dan  dilarang memasuki  batas  daerah  aman  500  m sekitar  instalasi  minyak  dan  gas  dan selalu  memperhatikan  dan  berhati- hati terhadap pipa dan kabel laut.
9) Kapal-kapal  ikan  asing  harus  tetap menyimpan  peralatan  penangkapan ikan  sewaktu  transit,  dan  dilarang melaksanakan  kegiatan  penangkapan ikan ketika transit.
10) Kapal-kapal  yang  melintas  transit diperairan  alur  laut  harus  berhati-hati dan  harus  menggunakan  peraturan sistem  keselamatan  navigasi  inter- nasional,  serta  dapat  menunjukkan kemampuan  sebagaimana  kapal  se- tempat atau sebagaimana nelayan dan pelaut setempat.
11) Setiap  kapal-kapal  yang  melintas transit  dilarang  membuang  benda- benda  sisa  beracun  atau  benda  ber- bahaya  seperti  sampah  di  perairan Indonesia.
12) Setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki-tangki kapal  atau  mengotori  wilayah  perair- an Indonesia di saat melakukan lintas transit.
13) Pada  saat  kapal-kapal  melintas  tidak diizikan  untuk  berhenti  atau  mem- buang sauh atau bergerak dengan for- masi  zig-zag  berbolak-balik  kecuali bila  menghadapi  situasi  darurat  atau situasi sulit.
14) Kapal-kapal  yang  melintas  transit tidak  diizinkan  untuk  menurunkan personel, material atau melakukan pe- mindahan/transfer  personel  dari  dan ke kapal lain atau melayani ber-bagai kegiatan  yang  bertentangan  dengan aturan-aturan keimigrasian, kepa- beanan  dan  perekonomian  atau-pun kondisi  kesehatan  di  wilayah  Indo- nesia.
15) Kapal-kapal  dan  pesawat  terbang yang  melintas  transit  tidak  diizinkan untuk  memberikan  bantuan  dan  pela- yanan  pada  pekerjaan  survei  atau  pe- nelitian  ilmu  pengetahuan  kelautan, termasuk  melakukan  pengambilan contoh  yang bertujuan untuk melaku- kan  penyelidikan  bersamaan  dengan saat  melintas,  tidak  seharusnya  mela- kukan  kegiatan  yang  berbentuk  akti-
vitas  survei  atau  penelitian  ilmu  pe- ngetahuan  kelautan  meliputi  perairan alur  laut  Indonesia  dan  juga  wilayah yang berada di atasnya.
16) Kapal-kapal  dan  pesawat  terbang yang  melintas  transit  dilarang  mela- kukan pemancaran siaran-siaran  yang tidak  mendapat  ijin  atau  memancar- kan gelombang elektromagnetik  yang dimungkinkan  akan  mengganggu  sis- tem  telekomunikasi      nasional      dan dilarang mengadakan komunikasi langsung  dengan  pihak-pihak  per- orangan  atau  kelompok-kelompok yang  tidak  memiliki  ijin  resmi  di  wi- layah Indonesia.
17) Kapal-kapal  yang  melintas  transit harus  selalu  memenuhi  peraturan  ke- selamatan navigasi internasional yang telah ditentukan.
18) Awak  kapal  yang  memiliki  muatan kapal  dapat  dikenakan  denda  baik secara  individu  maupun  secara  ke- lompok bila menimbulkan kerusakan- kerusakan  yang  ditimbulkan  oleh mereka. Mereka harus mempunyai ni- lai asuransi yang cukup mampu untuk membayar atas kerusakan yang ditimbulkannya,  termasuk  kerusakan lingkungan  laut  sebagai  akibat  dari kerusakan lingkungan.
19) Untuk  tujuan  keselamatan  navigasi dan  untuk  keselamatan  di  wilayah Indonesia,  maka  setiap  kapal  tanker asing,  kapal  penjelajah  yang  meng- gunakan  energi  nuklir,  kapal  penjela- jah  asing  yang  membawa  muatan yang  mengandung  nuklir  atau  ma- terial berbahaya lain, kapal ikan asing dan termasuk kapal perang asing yang melintas  di  perairan  Indonesia  dari perairan  ZEE  atau  dari  wilayah  laut lepas  atau  dari  perairan  ZEE  menuju keperairan  laut  lepas  dan  melintasi
perairan  Indonesia  hanya  diijinkan melintas melalui alur laut yang sudah ditentukan.
Dalam ketentuan  di  atas  khususnya mengenai  kapal  induk  yang  menerbang- kan  pesawat  militernya  saat  melintas ALKI  harus  memenuhi  ketentuan  yang telah menjadi kesepakatan dalam UNCLOS  1982  bahwa  kapal-kapal  atau pesawat  udara  yang  terbang  di  atas sealines tidak boleh berlayar atau terbang lebih  jauh  dari  25  Nm  dari  kedua  belah sisi  sumbu  dari  ALKI  (pasal  53  ayat 5).Untuk  lebih  jelasnya  dapat  kita  lihat pada gambar berikut.
Gambar  2.Sumbu  ALKI  dengan  batas  25  Nm yang ditentukan
Gambar di atas adalah gambar yang menjelaskan mengenai sumbu ALKI  de- ngan  ketentuan  sesuai  UNCLOS  1982 tidak  boleh  berlayar  atau  terbang  lebih jauh  dari  25  Nm  dari  kedua  belah  sisi sumbu.Artinya bahwa apabila suatu kapal atau pesawat terbang keluar dari sisi yang 25  Nm  maka  dapat  dikatakan  bahwa kapal atau pesawat terbang tersebut telah melanggar aturan.
Untuk  kapal  atau  pesawat  terbang saat  melewati  ALKI  yang  posisinya  ber- dekatan  dengan  pulau-pulau  Indonesia maka  ketentuan  yang  digunakan  adalah bahwa  kapal  atau  pesawat  terbang  ter- sebut    tidak  boleh  terbang  atau  berlayar
lebih  dekat  ke  pantai  kurang  dari  10% jarak  antara  titik-titik  terdekat  pada pulau-pulau  yang  berbatasan  dengan  alur laut tersebut. Sebagai contoh dari gambar tersebut adalah sumbu yang terdapat pada ALKI  II  yaitu  antara  Pulau  Bali  dan Pulau  Lombok,  di  mana  jarak  antara sumbu  dengan  Pulau  Bali  (yang  di- contohkan)  adalah  ±  10  Nm,  maka  10  % dari  10  Nm  adalah  1  Nm,  begitu  juga dengan  sisi  sebelahnya  yang  berdekatan dengan  dengan  pulau  Lombok  maka harus  diketahui  jarak  sumbu  ALKI  II  ke Pulau  Lombok  sehingga  10  %  dari  jarak tersebut  akan  ditemukan  batas  yang  di- ijinkan saat melintas ALKI.
Gambar 3.Sumbu ALKI dengan batas 10 %  yang ditentukan
Apabila  akan  melaksanakan  di  luar  ke- tentuan ALKI di atas seharusnya melapor-kan  atau  meminta  izin  kepada negara Indonesia.
Ketentuan  lain  yang  harus  dilaksa- nakan  ketika  Kapal  Induk  menerbangkan pesawat  militernya  di  atas  ALKI  adalah harus  tetap  berkomunikasi  dengan air traffic  control terdekat.  Hal  ini  untuk menghindari  agar  tidak  timbul  polemik bahwa  penerbangan  yang  dilaksanakan tanpa  berkomunikasi  dengan  ATC  dapat menimbulkan “Hazard” atau sesuatu yang dapat  menimbulkan  kerawanan  seperti bahaya  tubrukan  di  udara,  karena  pener- bangan yang dilaksanakan berada di jalur penerbangan  domestik  maupun  inter-
nasional.  Larangan  penerbangan  pesawat yang  dapat  membahayakan  pesawat  lain diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2009,  yaitu  larangan  menerbang- kan  pesawat  udara  yang  dapat  mem- bahayakan  keselamatan  pesawat  udara penumpang/barang,  dan  penduduk  atau gangguan  keamanan  dan  ketertiban umum  atau  merugikan  harta  benda  milik orang  lain.  Larangan  yang  dimaksud dalam klausul ini misalnya terbang di luar jalur  ( track) yang  sudah  ditentukan  atau terbang tanpa memberitahukan ATC ( Air Traffic Control ).
Peristiwa  yang  terjadi  di  perairan Bawean antara pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat (F-18) dan pesawat tempur Indonesia (F-16) merupakan suatu bentuk  arogansi  negara  adidaya  terhadap kedaulatan  wilayah  Indonesia.  Selain maneuver  berbahaya  yang  dilaksanakan, kita  juga  tidak  mengetahui  misi  yang dilaksanakan,  bisa  saja  pesawat  tersebut melaksanakan  misi  mata-mata.  Sebagian orang menduga manuver itu sebagai "pro- vokasi"  Amerika  terhadap  Indonesia. Lalu,  tak  sedikit  yang  mengeluhkan bahwa  kejadian  itu  membahayakan  kese- lamatan  penerbangan  dari  segi  hukum laut.
Ada  beberapa  hal  yang  perlu dipastikan  sebelum  bersikap.  Pertama, letak  yang  persis  dari  insiden  tersebut. Dalam  berita  koran  disebut  pesawat Amerika  itu  berada  "di  atas"  Pulau Bawean.  Tapi  ada  yang  mengatakan "dekat"  Bawean  (tanpa  jelas  seberapa dekatnya),  dan  ada  juga  yang  menyebut "di Laut Jawa sebelah barat-laut Bawean".  Kepastian  ini  penting  karena, menurut  hukum  laut  dan  hukum  udara, pesawat terbang militer asing tidak boleh terbang di atas wilayah darat suatu negara kecuali  dengan  izin.  Andaikata  pesawat
F-18  Hornet  tersebut  memang  terbang  di atas  darat  Pulau  Bawean.  Hal  itu  jelas salah  dan  karena  itu  Indonesia  perlu memperingatkannya, kecuali kalau pener- bangan  ini  telah  mendapat  izin  dari Indonesia.  Perlu  dicatat  bahwa  aturan penerbangan  pesawat  militer  tidak  sama dengan  ketentuan  penerbangan  pesawat sipil  (yang  diatur  secara  tersendiri oleh International Civil  Aviation  Organi- zation ). Untuk mengetahui  bahwa di atas ALKI terdapat rute penerbangan domestik maupun rute internasional dapat kita lihat pada gambar enroute chart yang dilengkapi dengan rute ALKI.
Dari gambar tersebut jelaslah bahwa  di  atas  alur  laut  kepulauan Indonesia  terdapat  rute-rute  penerbangan antara  bandara  satu  ke  bandara  lainnya. Apabila  suatu  penerbangan  tidak  men- jalin  komunikasi  dengan air  traffic  con- trol terdekat  maka  dapat  menimbulkan bahaya  tubrukan.  Terlebih  lagi,  pesawat tempur memiliki kecepatan tinggi dengan manuver-manuver yang dilaksanakan akan  sangat  mengganggu  kenyamanan pesawat terbang sipil yang kebetulan me- lintas  di  wilayah  yang  sama.Adapun gambar enroute  chart yang  disertai  rute ALKI dapat dilihat pada gambar berikut. 13
13 Gambar  pada enroute  chart diambil  data enroute chart dari program Jepp View untuk rute ALKI adalah rute tambahan yang dibuat penulis untuk membandingkan  antara  rute  penerbangan  yang  ada dengan  ALKI  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002.
Letak kejadian juga menjadi penting karena adanya perbedaan penerapan  yang  hak archipelagic  sea lanes  passage (ASLP)  sesuai  dengan Pasal  53  Ayat  2  Konvensi  Hukum  Laut. Hak  ini  berlaku  bagi  kapal-kapal  perang dan  kapal-kapal  terbang  militer  untuk berlayar  dan  terbang  melalui  dan  di  atas alur laut kepulauan di perairan Nusantara Indonesia.  Setelah  diakuinya  Wawasan Nusantara  oleh  Konvensi  Hukum  Laut PBB  1982,  pelayaran  melalui  perairan kita  dapat  dilaksanakan  dalam  bentuk:
(1) innocent  passage di  seluruh  perairan Indonesia  (Pasal  52  Ayat  1  Konvensi Hukum  Laut  1982),  dan  (2)  ASLP  yang agak  lebih  bebas  dari innocent  pas- sage melalui  perairan  dan  rute-rute  yang biasa  dipakai  dalam  pelayaran  inter- nasional  (Pasal  53  Ayat  4  Konvensi Hukum Laut 1982).
Menurut  Koesnadi  Kardi    dalam makalah yang disampaikan dalam seminar  sehari  Penerbangan  TNI  AL tentang  “Masyarakat  Internasional  Wajib Menghormati  Wilayah  Kedaulatan  Laut dan  Udara  RI”  menyatakan  bahwa  kasus Pulau  Bawean  yang  terjadi  pada  tanggal 3  Juli  2003  adalah  kasus  manuver  5 (lima) pesawat F-16 Hornet yang terbang dari  kapal  induk  USS  Carl  Vinson  milik US Navy.Kelima pesawat tersebut berada di  luar  jalur  penerbangan  W-31  (lihat pada  peta enroute  chart )  dan  di  luar  alur
laut  kepulauan  Indonesia  (ALKI) 14 .  Pada tanggal  9  Mei  199  telah  ditetapkan  oleh Indonesia  bersama-sama  dengan Inter- national  Maritime  Organization (IMO) sebanyak tiga ALKI yang terbentang dari utara  ke  selatan  di  wilayah  kepulauan Indonesia. Meskipun demikian, ironisnya sampai  saat  ini  masih  ada  beberapa negara  besar  yang  belum  mengakuinya, yaitu:  (1)  Amerika  Serikat,  (2)  Inggris, (3)  Australia  dan  (4)  Kanada.  Mereka menginginkan  ALKI  juga  membentang dari barat ke timur.
Gambar  5.  Peta Enroute  Chart yang menunjukkan  jalur  W-31(Lingkaran  hijau) dan ALKI II (Merah)
Dalam  peta enroute  chart di  atas memang tampak jelas bahwa jarak antara ALKI  II  dan  rute  penerbangan  W-31 (terdekat dengan Bawean) berjarak > 200 Nm,  sehingga  apabila  pihak  Amerika Serikat tidak mengajukan perijinan untuk melintas  di  luar  wilayah  ALKI  maka perlu  dipertanyakan  mengenai  rute  pela- yaran  yang  digunakan.  Selain  itu,  juga bila  Kapal  tersebut  berada  di  jalur  ALKI tetap  dikatakan  melakukan  pelanggaran karena  ketentuan  yang  ada  yaitu  dengan jarak  25  Nm  kekanan  dan  kekiri  dari sumbu  ALKI  sudah  tidak  dipatuhi. Namun  apabila  pelayaran  di  luar  jalur
14 Koesnadi Kardi, Op.cit. , hal. 17.

## Gambar 4.Rute Penerbangan diatas ALKI pada
Enroute Chart
ALKI  tersebut  sudah  mendapat  ijin  dari pemerintah  Indonesia,  maka  pelayaran- nya  tidak  dipermasalahkan.  Yang  dapat dipermasalahkan  adalah  menerbangkan pesawat  militernya  karena  tidak  sesuai dengan  ketentuan  lintas  damai.  Aturan yang  ada  dalam  lintas  damai  sesuai UNCLOS  1982  Pasal  19  adalah  bahwa peluncuran,  pendaratan  atau  penerimaan setiap  pesawat  udara  di  atas  kapal  saat lintas  damai  merupakan  suatu  lintas kapal  asing  yang  dianggap  membahaya- kan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai.
Di  samping  itu,  Indonesia  dan negara-negara  maritim  lainnya  juga  telah menyepakati 19 aturan yang diberlakukan pada alur laut kepulauan  Indonesia,  yang sebagian  besar  diambil  dari  ketentuan- ketentuan  Konvensi  Hukum  Laut  1982. Untuk  kekuatan  hukumnya  seharusnya dipatuhi  oleh  anggota  negara  peserta IMO  karena  ketentuan  tersebut  telah diadop  oleh  IMO.  Selain  itu,  terdapat pula kesepakatan baru seperti pada aturan 5  yang  menyatakan  bahwa  "kapal-kapal perang asing dan kapal-kapal  yang mem- pergunakan  tenaga  nuklir  yang  melewati sea  lanes direkomendasikan  untuk  mem- beritahukan kepada pemerintah Indonesia (Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia) terlebih  dahulu  untuk  keperluan  kesela- matan  pelayaran  dan  guna  dapat  meng- ambil tindakan-tindakan persiapan andai- kata  terjadi  sesuatu  yang  tidak  diingin- kan".  Bahkan  ditegaskan  pada  aturan  6, bagi  kapal  yang  membawa  bahan  nuklir, pemberitahuan  kepada  Panglima  TNI tersebut  diharuskan  ( are  required  to notify ). Disepakati dalam aturan 1 bahwa kapal yang lewat di alur laut "tidak boleh mengganggu  atau  mengancam  kedaulat- an,  integritas  wilayah,  kemerdekaan,  dan kesatuan nasional Indonesia".
Hal penting  yang juga perlu dicatat adalah  aturan  7,  dinyatakan  bahwa  kapal terbang  militer  asing  yang  lewat  di  atas alur  laut  "harus  memperhatikan  kesela- matan  penerbangan  sipil  dan  memonitor frekuensi  darurat,  dan  diminta  memper- tahankan  kontak  dengan air  traffic controller yang berwenang".
Di IMO dan dalam berbagai perun- dingan  dengan  negara-negara  maritim, Indonesia  mengakui  bahwa  penetapan  3 ALKI  utara-selatan  tersebut  barulah  pe- netapan  sebagian . Indonesia  belum  me- netapkan  ALKI  timur-barat  melintasi Laut Jawa dan Laut Flores, karena antara lain  belum  selesai  dilakukan  survei  yang diperlukan . Dalam  Pasal  3  Ayat  (2)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun 2002  dinyatakan  bahwa  pelaksanaan ASLP  di  berbagai  bagian  yang  lain  di perairan  Indonesia  (di  luar  ketiga  ALKI) baru  dapat  dilaksanakan  "setelah  di bagian-bagian  lain  tersebut  ditetapkan ALKI". Ketentuan ini seolah-olah menya- takan  bahwa  di  bagian  lain  tersebut, selama  belum  ditetapkan  ALKI,  maka ASLP  tidak  dapat  dilaksanakan.  Dalam Pasal  15  peraturan  tersebut  dinyatakan, "Kapal  dan  atau  pesawat  udara  asing dapat  melaksanakan  hak  lintas  alur  laut kepulauan  hanya  melalui  alur  laut kepulauan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini".
Ketentuan itu sangat menggusarkan negara-negara  maritim,  karena  tidak sejalan  dengan  kesepakatan  yang  telah dicapai.  Soalnya,  pada  aturan  19  di- sebutkan,  "Selama  belum  ada  penetapan sea  lanes lainnya  melalui  bagian-bagian lain  dari  perairan  Nusantara  Indonesia, hak ASLP dapat dilaksanakan di perairan tersebut  sesuai  dengan  Konvensi  Hukum Laut  1982."Demikian  juga  aturan  5  ten-
tang  keharusan  memberitahukan  kepada Panglima  TNI  bagi  kapal  perang  asing dan  kapal  nuklir.  Kesepakatan  ini  dulu sangat  diperjuangkan  oleh  Indonesia  dan pada  akhirnya  diterima  oleh  negara- negara maritim.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Kese- lamatan  Penerbangan  merupakan  imple- mentasi  dari  Undang-undang  Penerbang- an,  yang  di  dalam  Bab  IV  diatur  tentang ruang  udara  dan  lalu-lintas  udara,  diatur secara  eksplisit  bahwa  setiap  pesawat udara  yang    melakukan  penerbangan  di ruang udara Indonesia diberikan pelayanan lalu-lintas udara.
Ruang  udara  di  atas  kedaulatan suatu  teritorial  negara  merupakan    zona yang  berbahaya  ditinjau  dari  aspek  per- tahanan  dan  keamanan,  karena  selain dapat digunakan untuk menyerang negara lain  dengan  strategi    pendadakan,  kece- patan  tinggi  serta  dampak  serangan  yang sangat luas, dan yang tidak kalah penting dari  aspek  ini  adalah  kegiatan  spionase. Dengan  demikian,  setiap  negara  akan sangat  ketat  dalam  mengamankan  dan menjaga  kedaulatan  negara  di  wilayah udaranya.  Bukan  barang  tentu    pesawat F-18 Hornet yang diterbangkan dari kapal induk  itu  juga  melaksanakan  kegiatan spionase  dan  pelanggaran  wilayah  yang dapat  mengancam  kedaulatan  wilayah Indonesia.
Adanya  rute  udara  di  atas  ALKI menunjukkan  adanya  duplikasi  berlaku- nya  hukum  positif  yang  berlaku  secara internasional  maupun  nasional  yang  ter- dapat  dalam  UNCLOS  1982.    Dicontoh- kan  dalam  perkara  ini,  yakni  adanya ketentuan  hak  lintas  pesawat  udara menggunakan  rute  udara  di  atas  ALKI merupakan  wilayah hukum   udara yang seharusnya  tunduk    pada International
International Civil Aviation Organization (ICAO).
Belajar dari kejadian insiden pener- bangan  oleh  lima  pesawat  F-18  Hornet Amerika  yang  terbang  dari  USS  Carl Vinson  untuk  mengamankan  kapal  induk yang  berlayar  di  alur  laut  kepulauan Indonesia  (ALKI)  di  atas  pulau  Bawean pada  tanggal  13  Juli  2003  yang  lalu,  hal ini  dapat  dikaji  sesuai  ketentuan  dalam Annex  11  “ Air  Trafic  Services” .  Kelima pesawat  F-18  Hornet  tersebut  tidak memiliki  izin  Pemeritah  Indonesia  dan tidak  melakukan  komunikasi    sebagai- mana yang diatur dalam ketentuan pener- bangan.
Bagi  Amerika,  pelayaran  Armada US  Navy  di  Laut  Jawa  dengan  mener- bangkan  pesawat  F-18-nya  adalah  sah, yakni  dengan  prinsip  menggunakan  rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional  ( route  normally  used  for international  navigation) yang  sebenar- nya  tidak  tercantum  dalam  peta  jalur pelayaran  internasional,  namun  karena prinsip  kebiasaan,  maka  pelayaran  ter- sebut dipandang dari hukum internasional adalah  legal.  Pemerintah  Amerika  me- nyatakan  bahwa  dengan  menerbangkan pesawatnya  (F-18  Hornet)  dari  kapal induk  adalah  suatu  kondisi  yang  normal. Sesuai  ketentuan  normal  untuk  kepen- tingan pengawasan kapal induknya ( class aircraft-carrier) . Perbedaan persepsi kon- disi  normal  masing-masing  negara  khu- susnya seperti negara  Amerika menganut prinsip war  ship  carrier dengan  pelayar- an  normal  yakni  pelayaran  kapal  induk- nya  juga  sekaligus  dibarengi  dengan menerbangkan  pesawat  dari  kapal untuk menjaga  keamanan  atau  misi  lain  ( sea survailence) pada  jarak  yang  cukup  jauh pada  rute  pelayaran  kapal  induk.  Namun bagi  Indonesia  yang  tidak  menganut
prinsip war  ship  carrier dan  juga  tidak memiliki  unsur  kapal  induk  menginter- pretasikan  kondisi  normal  pelayaran yakni  hanya  sebatas  pelayaran kapal tanpa  dibarengi  dengan  menerbangkan pesawat dari kapal tersebut 15 .
Sedangkan  bagi  Indonesia  karena sudah  menyediakan  fasilitas  alur  laut, maka  pelayaran  tersebut  sifatnya  adalah lintas  damai  atau “innocent  passage ”, yakni  pesawat  F-18  Hornet  tersebut termasuk dalam bagian unit kapal perang atau armada, maka tidak boleh terbang.
Dari kajian hukum, aspek pelayaran maupun  penerbangan  dan  manuver  pesa- wat  F-18  Hornetnya  itu  merupakan  per- buatan  pelanggaran  wilayah (illegal entry) .  Manuver  pesawat  tersebut  juga termasuk  dalam  kategori  pelanggaran karena dilakukan di  rute penerbangan air way seperti  yang  diatur  dalam  ketentuan Konvensi Chicago 1994 serta melintas di atas  daratan  Pulau  Bawean  sebagai  ben- tuk  pelanggaran  wilayah  menurut  hukum internasional.  Bahkan  peristiwa  tersebut nyaris  menyeret  Indonesia  terlibat  dalam konflik/insiden  bersenjata  antar  kekuatan pesawat  udara  di  atas  Pulau  Bawean, meskipun  misi  pesawat  F-16  Falcon Indonesia  sebenarnya  adalah identifica- tion untuk  melacak  posisi  pesawat  F-18 Hornet  milik  US  Navy  yang  terbang hingga  di  atas  udara  Pulau  Bawean  di wilayah Indonesia tanpa izin.
Pada  aspek  hukum  dan  pertahanan bagi  negara  berdaulat,  maka  melintasnya pesawat  F-18  Hornet  US  Navy  di  atas Pulau  Bawean  tersebut  dapat  dikategori- kan  lintas  yang  tidak  damai  di  perairan NKRI  dan  insiden  tersebut  dapat  dikate- gorikan  sebagai  ancaman  terhadap  ke-
15 Martin  DAW , 2008, Chicago  vs  Unclos  1982 , Jalakaca,  Pusat  Penerbangan  Agkatan  Laut,  2008,  hal. 68.
amanan  dan  kedaulatan  negara.    Hal  ini dapat  dibuktikan  berdasarkan  ketentuan pada  Pasal  19  UNCLOS  1982  yang mengatur Pengertian Lintas Damai yakni: (1)  Lintas  adalah  damai  sepanjang  tidak merugikan  bagi  perdamaian,  ketertiban atau  keamanan  negara  pantai.  Lintas  ter- sebut  harus  dilakuka  sesuai  dengan ketentuan  Konvensi  ini  dan  peraturan hukum internasional lainnya.
(2)  Lintas  suatu  kapal  asing  harus  di- anggap membahayakan kedamaian, keter- tiban  atau  keamanan  negara  pantai,  apa- bila kapal tersebut di laut teritorial mela- kukan  salah  satu  kegiatan  sebagai  beri- kut:
a. Setiap  ancaman  atau  penggunaan kekerasan  terhadap  kedaulatan,  ke- utuhan  wilayah  atau  kemerdekaan politik  negara  pantai  atau dengan  cara lain  apapun  yang  merupakan  pelang- garan  asas  hukum  internasional  seba- gaimana tercantum dalam Piagam Per- serikatan Bangsa-Bangsa;
b. Setiap  latihan  atau  praktek  dengan senjata macam apapun;
c. Setiap  perbutan  yang  bertujuan  untuk mengumpulkan  informasi  yang  meru- gikan  bagi  pertahanan  atau  keamanan negara pantai;
d. Setiap  perbuatan  propaganda  yang bertujuan  mempengaruhi  pertahanan atau keamanan negara pantai;
e. Peluncuran, pendaratan atau penerima- an setiap pesawat udara di atas kapal;
f. Peluncuran, pendaratan atau penerima- an  setiap  peralatan  dan  perlengkapan militer;
g. Bongkar  atau  muat  setiap  komoditi, mata  uang  atau  orang  secara  berten- tangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  bea  cukai,  fiskal,  imigrasi atau saniter negara pantai;
h. Setiap  perbuatan  pecemaran  dengan sengaja  dan  parah  yang  bertentangan dengan ketentuan Konvensi ini;
i. Setiap kegiatan perikanan;
j. Kegiatan riset dan survei;
k. Setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau  setiap  fasilitas  atau  instalasi  ne- gara pantai;
l. Setiap  kegiatan  lainnya  yang  tidak berhubungan langsung dengan lintas.
Tindakan yang Dapat Dilakukan terhadap  Pesawat  Militer  Asing  yang Diterbangkan  dari  Kapal  Induk  saat Melanggar Ketentuan di atas ALKI
Adanya  kontradiksi  pada  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  1985  tentang Ratifikasi  UNCLOS  dengan  Konvensi Chicago  1944  dan  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  1992.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  1985  pada Pasal  19 tentang pengertian lintas damai, sub  Pasal  2e  menyebutkan  bahwa  lintas suatu  kapal  asing  harus  dianggap  mem- bahayakan  terhadap  kedamaian,  keter- tiban  atau  keamanan  negara  pantai, apabila  kapal  tersebut  di  laut  teitorial melakukan  salah  satu  kegiatan  ;pelun- curan, pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal. 16
Meskipun di dalam UNCLOS 1982 Pasal  19  sebagaimana  dijelaskan  di  atas telah  dirumuskan  ketentuan  mengenai lintas  damai  dan  sudah  nampak  mem- berikan  perlindungan  yang  cukup  luas bagi  negara  pantai,  namun  bagaimana prosedur  menindak  dan  ancaman  hu- kumannya  masih  nampak  belum  menja- min  negara  pantai.  Kapal  perang  sesuai
16 Koesnadi  Kardi, Masyarakat  Internasional  Wajib Menghormati Wilayah Kedaulatan Laut dan Udara RI , dalam  Prosiding  Seminar  Sehari  Penerbangan  TNI Angkatan Laut, Juanda Juni 2004, hal. 17.
sifatnya  mempunyai  kedudukan  yang menggambarkan  akan  adanya    suatu  an- caman,  meskipun  tidak  diketahui  kapan dan di mana akan dilaksanakan, sehingga bagi  kapal  perang  yang  lewat  meskipun secara  “damai”  mau  tidak  mau  menem- patkan  negara  pantai  dalam  keadaan khawatir.  Sebagai  salah  satu  contoh  ter- hadap  peristiwa  yang  dianggap    melang- gar berkaitan dengan peluncuran pesawat militer  asing  di  wilayah  ALKI  Indonesia adalah  insiden yang terjadi di Bawean, di sana  Kapal  Induk  Amerika  mener- bangkan  atau  meluncurkan  pesawat  F-18 Hornet  sampai  mendekat  wilayah  pulau Bawean  tanpa  berkomunikasi  dengan ATC  ( Air  Traffic  Control ),  sehingga dapat membahayakan terhadap lalu lintas udara yang ada.
Ditinjau  dari  posisi  pesawat  F-18 Hornet  milik  Angkatan  Laut  Amerika Serikat  yang sedang melaksanakan peng- awalan  rombongan  atau  gugus  Kapal Induk  USS  Carl  Vinson  terhadap  ALKI, posisi  pesawat  F-18  tersebut  jelas-jelas berada  di  luar  ALKI.  Dikaitkan  dengan hukum yang menjelaskan tentang penger- tian  lintas  damai  ( Innocent  Passage ), keberadaan  F-18  Hornet  yang  mengawal rombongan  Kapal  Induk  USS  Carl Vinson jelas bertentangan dengan penger- tian  lintas  damai  yang  tercantum  pada UNCLOS  1982  Pasal  19  Sub  Pasal  1 yang  berbunyi;  Lintas  damai  sepanjang tidak  merugikan  bagi  kedamaian,  ke- tertiban  atau  keamanan  negara  pantai. Lintas  tersebut  harus  dilakukan  sesuai ketentuan  konvensi  ini  dan  peraturan hukum internasional lainnya (yaitu ICAO).  Pesawat  tersebut  harus  pula mengikuti  jalur  penerbangan  sipil  yang telah ditentukan oleh ICAO 17 .
17 Koesnadi Kardi, Ibid , hal. 19.
Dalam Annex  11  “Air  Trafic  Ser- vices” ditentukan pada ayat (3):
“Lintas  alur  penerbangan  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  Konvensi  ini  dalam cara  normal  semata-mata  untuk  mela- kukan  transit  yang  secara  terus-menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang …..”. Sedangkan pada ayat  (4) dalam  Annex  ini  termuat:  “…  mencakup semua rute lintas normal yang digunakan seba-gai rute …”.
Dengan  adanya  ketentuan  3  ALKI berdasarkan  Peratuan  Pemerintah  Nomor 37  Tahun  2002  menjadi  dasar  argumen- tasi  bagi  Amerika  Serikat  menggunakan alasan  lain  sesuai  Pasal  53  ayat  (12) UNCLOS 1982 yakni:
“ If  an  archipelagic  state  does  not designate  sea  lanes  or  air  routes,  the right  of  archipelagic  sea  lanes  passage may  be  excercised  through  the  routes normally  used  for  international  navi- gation”
“Apabila  suatu  negara  kepulauan  tidak menentukan  Alur  Laut  atau  rute  pener- bangan,  maka  hak  lintas  Alur  Laut  ke- puluan  dapat  dilaksanakan  melalui  rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional”.
Dengan  demikian,  maka  dalam ketentuan UNCLOS 1982 yang mengatur tentang  hak  lintas  damai  bagi  pesawat sipil  dan  pesawat  negara  di  udara  dapat menimbulkan permasalahan hukum udara di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa ayat yang terdapat dalam ketentuan UNCLOS 1982 yang mengatur hak  lintas  damai  di  atas  ALKI  oleh pesawat  udara  sipil  maupun  pesawat udara negara bertentangan dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944. Guna  menghindari  persoalan  yang  dapat ditimbulkan dari perbedaan ketentuan ini, maka  sesuai  ruang  lingkup  berlakunya dalam  melaksanakan  ketentuan  pener-
bangan  ke  wilayah  Indonesia  harus  tun- duk pada hukum udara Indonesia.
Dalam  hal  negara  dalam  keadaan bahaya,  ini  ditentukan  Presiden  sebagai- mana  ditetapkan  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  Pasal  12, bahwa  “Presiden  menyatakan  keadaan bahaya”. Kewenangan penggunaan ruang udara  nasional  negara  dalam  keadaan bahaya dilakukan Tentara Nasional Indo- nesia Angkatan Udara (TNI-AU), semen- tara  kewenangan  tersebut  tidak  diatur secara  tegas  dalam  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Sehubungan  itu  pemanfaatan  ruang udara  nasional  untuk  kegiatan  pener- bangan  pada  saat  negara  dalam  keadaan tidak damai (dalam keadaan bahaya) atau di  daerah-daerah  atau  kawasan  konflik perlu  diatur  atau  ditetapkan  secara  tegas. Atas  dasar  uraian  di  atas,  penegakan hukum  atas  pelanggaran  penerbangan  di wilayah  ruang  udara  nasional  diperlukan dua  unsur  penting,  yaitu  kelembagaan dan sarana pendukungnya. Dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1982 tentang Pertahanan dan Keamanan
Negara  ditetapkan  bahwa  TNI-AU  seba- gai  lembaga  yang  berwenang  atas  pene- gakan  hukum  atas  penerbangan  di  ruang udara nasional termasuk pengendalian ke- giatan  dan  atau  usaha  lain  di  udara  pada saat  negara  tidak  damai  atau  di  daerah- daerah konflik.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2003  tentang  Pertahanan  Negara, hal  wewenang  dan  tanggungjawab  insti- tusi  sebagai  penegakan  hukum  di  ruang udara  tidak  diatur  secara  tegas.  Oleh sebab itu, tugas dan tanggung jawab TNI- AU  perlu  diatur  secara  tegas  dalam undang-undang  pengelolaan  ruang  udara nasional.
Mengenai  penegakan  terhadap  pe- langgaran  yang  terjadi  dalam  pener- bangan  telah  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan.  Pasal  8  ayat  (1)  berbunyi bahwa  Pesawat  udara  yang  melanggar wilayah  kedaulatan  NKRI  sebagaimana diatur  pada  pasal  5  diperingatkan  dan diperintahkan  untuk  meninggalkan  wila- yah  tersebut  oleh  personel  pemandu  lalu lintas  penerbangan.  Sedangkan  Pasal  8 ayat  (2)  berbunyi  Pesawat  udara  yang akan  dan  telah  memasuki  kawasan  udara terlarang dan terbatas sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) dan (4) diperingatkan dan diperintahkan  untuk  meninggalkan  wila- yah  tersebut  oleh  personel  pemandu  lalu lintas  penerbangan.  Dalam  ayat  (3) disebutkan bahwa Personel pemandu lalu lintas penerbangan wajib menginformasi- kan  pesawat  udara  yang  melanggar  wila- yah  kedaulatan  dan  kawasan  udara  ter- larang  dan  terbatas  sebagaimana  dimak- sud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  kepada aparat yang tugas dan tanggung jawabnya di  bidang  pertahanan  negara.  Ayat  (4) menyatakan bahwa Dalam hal peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan  (2)  tidak  ditaati,  dilakukan tindakan  pemaksaan  oleh  pesawat  udara Negara  untuk  mendarat  di  pangkalan udara  atau  Bandar  udara  tertentu  di wilayah NKRI. Ayat  (5)  berbunyi  bahwa Personel  pesawat  udara,  pesawat  udara, dan  seluruh  muatannya  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dan  (2),  diperiksa  dan  disidik sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan.
Ancaman  hukuman  terhadap  kapal perang yang melakukan pelanggaran per- aturan  negara  pantai  hanyalah  mengusir dengan  segera  kapal  perang  yang  ber- sangkutan, dan bagaimana pengusirannya
masih  menimbulkan  persoalan.  Apabila negara  pantai  untuk  kepentingan  ke- amanannya masih merasa terganggu  atas suatu  perlintasan  diwilayahnya,  negara pantai  hanya  diberi  hak  untuk  menunda perlintasan  tersebut  untuk  sementara waktu  saja,  melalui  suatu  prosedur  yang masih  memerlukan  pemikiran  bagaimana pelaksanaannya terlebih lagi apabila yang melanggar  adalah  negara  yang  berkuasa seperti Amerika. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tanggal 6 Juli tahun 1962  telah ditetapkan bahwa
”kapal  perang  dan  kapal  pemerintah bukan kapal niaga asing yang berlayar di luar  alur-alur  yang  tidak  didahului  oleh pemberitahuan  kepada  menteri/kepala Staf  Angkatan  Laut,  termasuk  kapal selam  asing  yang  tidak  berlayar  di  per-- mukaan air pada waktu melintasi perairan indonesia,  dianggap  tidak  damai,  dan karena itu dapat diwajibkan untuk dengan segera meninggalkan perairan Indonesia” (Pasal 7 ayat 2).
Tindakan  yang  dapat  dilakukan pada  salah  satu  kasus  pelucuran  pesawat militer  asing  dari  kapal  induk  di  wilayah ALKI atau perairan Indonesia adalah saat terjadi pelanggaran wilayah udara  di  atas wilayah  ALKI  seperti  pada  peristiwa melintasnya F-18 Hornet US Navy di atas Pulau  Bawean,  yaitu  karena  peristiwa tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  se- buah  ancaman  dan  gangguan  keamanan maka  kita  berhak  memerintahkan  untuk menjauh  dari  wilayah  NKRI  atau  dalam hal  ini  untuk  kembali  ke  pangkalan induk.  Namun  mengingat  pelanggaran lintas  damai  tersebut  aspek  penegakan oleh  Pemerintah  Indonesia  yang  mener- bangkan  pesawat  tempur  F-16 Fighting Falcon dari  Madiun  tidak  memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengha- dang  pesawat  negara  asing  tanpa  izin
tersebut.  Sekali  lagi  persoalan  hukum menjadi  lemah  jika  dihadapkan  pada persoalan  kekuatan  ( power )  seperti  yang dimiliki  oleh  negara  adidaya  Amerika Serikat.
Oleh  karena  itu,  Indonesia  berhak melayangkan  Nota  Diplomatik  kepada Pemerintah  Amerika  sebagai  bentuk  pro- tes  atas  insiden  tersebut.  Hal  ini  penting untuk  dilakukan  mengingat  ke-dulatan sebuah negara pantai menjadi tidak aman dan  terganggu  dengan  tindakan  semena- mena tersebut. Terbang-nya pesawat F-18 Hornet  US  Navy  tersebut  bukan  hanya melanggar  ketentuan  dalam  lintas  damai seperti  diatur  dalam  UNCLOS  1982 pada  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  e,  bahwa dalam peluncuran, pendaratan atau penerimaan  pesawat  udara  di  atas  kapal oleh suatu kapal asing  di wilayah laut te- ritorial  dianggap  membahayakan  keda- maian,  ketertiban  atau  keamanan  negara pantai.  Selain  itu  setiap  pesawat  asing yang melintas harus tetap menjalin komu- nikasi  dengan  pengendali  udara  setempat agar tidak menimbulkan kerawanan  bagi rute  penerbangan  pesawat  lain  yang melakukan  penerbangan  pada  titik  dan ketinggian  yang sama,sehingga mengaki- batkan  tubrukan  di  udara  seperti  diatur pada encart route dalam ICAO.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan mengenai pesawat  militer  asing  yang  diterbangkan dari  kapal  induk  saat  melintas  ALKI, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pesawat militer  yang  diterbangkan  dari  kapal induk  saat  melintas  ALKI  adalah  diijin- kan  dengan  ketentuan  bahwa  pener- bangan yang dilaksanakan tidak melebihi 25  Nm  dari  sisi-sisi  sumbu  ALKI  yang digunakan,  dan  saat  melewati  sumbu ALKI  yang  berada  diantara  dua  pulau
maka  ketentuan  yang  harus  digunakan mengenai batasan terhadap pesawat mili- ter  yang  diterbangkan  dari  kapal  induk adalah  bahwa  sisi-sisi  yang  diambil  dari sumbu adalah 10%  jarak antara titik-titik terdekat  pada  pulau-pulau  yang  berba- tasan dengan alur laut tersebut.
Penegakan  terhadap  pelanggaran yang  terjadi  dalam  penerbangan  yaitu:  a) pesawat  udara  yang  melanggar  wilayah kedaulatan NKRI diperingatkan dan dipe- rintahkan  untuk  meninggalkan  wilayah tersebut  oleh  personel  pemandu  lalu lintas  penerbangan;  b)  pesawat  udara yang  akan  dan  telah  memasuki  kawasan udara terlarang dan terbatas diperingatkan dan  diperintahkan  untuk  meninggalkan wilayah  tersebut  oleh  personel  pemandu lalu  lintas  penerbangan;  c)  personel  pe- mandu  lalu  lintas  penerbangan  wajib menginformasikan  pesawat  udara  yang melanggar  wilayah  kedaulatan  dan  ka- wasan  udara  terlarang  dan  terbatas kepada  aparat  yang  tugas  dan  tanggung jawabnya dibidang pertahanan negara; d) dalam  hal  peringatan  dan  perintah  tidak ditaati,  dilakukan  tindakan  pemaksaan oleh  pesawat  udara  negara  untuk  men- darat  di  pangkalan  udara  atau  Bandar udara tertentu di wilayah NKRI.

## Daftar Bacaan
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985 tentang  Ratifikasi  UNCLOS  1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1985  Nomor  76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319) Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004 tentang Tentara  Nasional  Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009 tentang Penerbangan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan  Kewajiban Kapal dan Pesawat
Udara  Asing  dalam  Melaksanakan Hak  Lintas  Alur  Laut  Kepulauan melalui  Alur  Laut  Kepulauan  yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2002 Nomor  71,  Tambahan  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4210)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  36  tahun  2002  tentang  Hak dan  Kewajiban  Kapal  Asing  dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2002  Nomor  70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209)

## Konvesi Chicago 1944  (ICAO)
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Djalal,  Hasjim,  1997, Perkembangan Penanganan  Masalah  Tiga  ALKI Melalui  Perairan  Indonesia ,  tanpa penerbit, Jakarta.
Hambali,  Yasidi,  1994, Hukum  dan Politik Kedirgantaraan , PT.
Pradnya Paramita, Jakarta.
Kusumaatmadja,  Mochtar,  1978, Bunga Rampai  Hukum  Laut ,  Binacipta,
Bandung.
Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan  Fungsi  dalam Era  Dinamika
Global ,  Edisi  Kedua,  PT.  Alumni, Bandung.
Sefriani,  2010, Hukum  Internasional : Suatu  Pengantar ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Suherman, E., 1984, Wilayah Udara dan Wilayah
Dirgantara , Alumni, Bandung.
Prosiding  Seminar  Sehari  Penerbangan TNI Angkatan Laut , Juanda, 2004.
United Nations Convention on the Law of the  Sea (Bahasa  Inggris  dan Indonesia),  Pusat  Studi  Hukum Internasional  dan  Perjanjian  Inter- nasional.
Martin  Daw,  2008, Chicago  1944    Vs UNCLOS  1982. Majalah  Jalakaca, Editi  10  Pusat  Penerbangan  TNI AL.
Enroute chart 2006/2008
http://rixco.multiply.com http://id.wikipedia.org
http://imanprihandono.files.wordpress.com