## SISTEM MUKHABARAH TERHADAP PEMBAGIAN HASIL PADA LAHAN PERTANIAN DITINJAU DARI SEGI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

## Agustina Nigrah MS, Sohrah, Suriyadi
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email : agustinanigrahms@gmail.com

## Abstrak
Dalam  hukum  Islam  sendiri  terdapat  3  jenis  bentuk  kerja  sama  perjanjian  bagi hasil pada lahan pertanian, antara lain “Musaqah”,  “Muzara’ah”, “Mukhabarah” . Selain hukum Islam, dalam perundang-undangan-pun pemerintah sudah mengatur peraturan tentang pertanahan tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960.  Peran  undang-undang  tersebut  bertujuan agar  pembagian  hasil  tanah  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  terikat  dalam perjanjian dapat terlaksana atas dasar adil, serta terjamin pula kedudukan hukum yang  layak  bagi  petani  penggarap.  Isu  utama  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini yaitu  bagaimana  praktik  perjanjian  bagi  hasil  di  Kecamatan  Pitu  Riase  jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 serta pandangan hukum Islam  terhadap  kerja  sama  tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian kualitatif  yang  dilakukan  dengan  turun  langsung  ke  lapangan (Field  Research).
Data  yang  diperoleh  berasal  dari  hasil  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  kegiatan  bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten  Sidenreng  Rappang  merupakan  sistem  bagi  hasil  yang  memiliki kemiripan  dengan  sistem mukhabarah. Dan  dalam  pandangan  hukum  Islam sendiri  memperbolehkan  praktik  kerja  sama  tersebut.  Selama  yang  dilakukan masih  dalam  syariat  hukum  Islam  yang  ditetapkan. Masyarakat  Bila  Riase melakukan perjanjian masih dalam bentuk lisan, bertentangan dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil bahwa  setiap  perjanjian  dilakukan  dalam  bentuk  tertulis  dan  dilaporkan  kepada pemerintah  desa  setempat.  Implikasi  dari  penelitian  ini,  yaitu  pemerintah  desa setempat  harus  memberikan  perhatian  lebih  dalam  membina  masyarakat  untuk tidak acuh pada ketentuan hukum yang berlaku.
Kata Kunci : Bagi Hasil, Mukhabarah, UU No.2 Tahun 1960, Hukum Islam.

## Abstract
In  Islamic  law  itself  there  are  3  types  of  cooperation  agreements  for  production sharing on agricultural land, including "Musaqah", "Muzara'ah", "Mukhabarah". In  addition  to  Islamic  law,  the  government  has  also  regulated  regulations regarding  land  regarding  Production  Sharing  Agreements  in  Law  Number  2  of 1960.  The  role  of  the  law  is  to  ensure  that  the  distribution  of  land  proceeds carried out by parties bound in the agreement can be carried out on fair basis, as
well as guaranteed proper legal status for sharecroppers. The main issue raised in this  study  is  how  the  practice  of  profit-sharing  agreements  in  Pitu  Riase Subdistrict is  related to  Law  Number  2  of  1960  and the views  of  Islamic  law  on this  cooperation.  This  research  is  a  type  of  qualitative  research  conducted  by going  directly  to  the  field  (Field  Research).  The  data  obtained  comes  from observations, interviews, and documentation. Based on the results of the research conducted, it shows that the profit-sharing activities carried out by the community in Bila Riase Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency are profit- sharing systems that have similarities to the mukhabarah system. And in view of Islamic law itself allows the practice of such cooperation. As long as what is done is still within the stipulated Islamic law. Community If Riase makes an agreement still in oral form, contrary to what has been stipulated in Law Number 2 of 1960 concerning  Production  Sharing  Agreements  that  every  agreement  is  made  in written form and reported to the local village government. The implication of this research is that the local village government must pay more attention to fostering the community not to be indifferent to applicable legal provisions.
Keywords: Profit Sharing, Mukhabarah, Law No. 2 of 1960, Islamic Law.

## A. PENDAHULUAN
Sejalan  dengan  berkembangnya zaman,  hubungan  antara  manusia  dengan bumi  juga  semakin  berkembang.  Yang  awalnya  bumi  hanya  dijadikan  sebagai tempat manusia menetap dan hidup, kemudian berkembang menjadi tempat untuk menghasilkan  sumber  daya  dalam  kebutuhan  sehari-hari  mereka.  dengan memanfaatkan  isi  bumi,  manusia  kemudian  mengelolanya  yang  kemudian menghasilkan kekayaan alam yang melimpah. 1
Terdapat  tiga  jenis  kerja  sama  dalam  sektor  pertanian  yang  diatur  oleh hukum  Islam,  dikenal  sebagai musaqah,  muzara'ah, dan mukhabarah .  Akad musaqah  adalah  perjanjian  antara  pemilik  lahan  dan  pekerja  dengan  tujuan menjaga  dan  merawat  pohon  atau  tanaman  yang  ada  di  lahan  tersebut.  Pekerja akan  menerima  upah  berupa  hasil  panen  dari  tanaman  yang  dirawatnya. 2 Perbedaannya  adalah  pada  musaqah,  lahan  yang  dikelola  sudah  memiliki tanaman, sedangkan pada muzara'ah dan mukhabarah, lahan yang dikelola belum memiliki  tanaman,  sehingga  penggarap  harus  menyediakan  modal  sendiri  atau modal disediakan oleh pemilik lahan sesuai dengan jenis akad yang digunakan.
Menurut  definisi  yang  terdapat  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI), mukhabarah merupakan suatu mekanisme pembagian hasil dalam proses pengolahan  tanah  atau  lahan.  Secara  umum,  mukhabarah merujuk  pada  kegiatan penggarapan lahan milik orang lain, di mana petani penggarap bertanggung jawab
1 Laola  Subair,  “Hakikat  Hak  Pengelolaan  Dalam  Undang-Undang  Tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” El-Iqthisady : Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 2 (Desember 2021): 241–246, h.241.
2 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ,. (Cet. X; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.147.
menyediakan  modal  dengan  pembagian  hasil  yang  telah  ditentukan  sebelumnya oleh kedua belah pihak. 3
Pemerintah  juga  mengatur  peraturan  pertanian  melalui  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1960  yang  mengatur  tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil.  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1960  tentang  Perjanjian  bagi  Hasil  menjadi  dasar pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  di  masyarakat  Indonesia.  Undang-undang  ini mengatur  proses  dan  ketentuan  perjanjian  bagi  hasil  antara  pemilik  lahan  dan petani  penggarap.  Tujuannya  adalah  menciptakan  sistem  yang  mendorong keadilan  dan  melindungi  hak-hak  pemilik  lahan  dan  petani  penggarap,  sehingga terjalin  hubungan  pertanian  yang  harmonis  dan  berkelanjutan. 4 Perjanjian  bagi hasil dapat dijelaskan sebagai suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik lahan dan pihak lain dengan berbagai macam istilah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf  (c)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960  tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil. Pihak  lain  yang  dimaksud  dalam  konteks  hukum  dikenal  sebagai  "penggarap". Dalam  perjanjian  ini,  pemilik  lahan  memberikan  izin  kepada  penggarap  untuk mengelola lahan tersebut dalam usaha pertanian, dengan hasil keuntungan dibagi antara kedua pihak.
Praktik  pembagian  hasil  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  desa  Bila Riase biasanya melibatkan seseorang yang  menjadi pemilik lahan pertanian serta petani  yang  akan  mengelola  lahan  tersebut.  “Pemilik  Lahan”  meminjamkan lahannya  kepada  seseorang  yang  membutuhkan  sebuah  lahan  untuk  melakukan usaha  pertanian atau  disebut  dengan “Penggarap”.  Kemudian modal  awal  dalam pengelolaan  yang  dilakukan  penggarap  akan  ditanggung  oleh  penggarap  itu sendiri.  Sehingga  pemilik  lahan  disini  hanya  menanggung  lahan  dengan menyerahkannya kepada penggarap seluruhnya untuk dikelola.
Perjanjian  bagi  hasil  yang  dilakukan  tersebut  sama-sama  mempunyai tujuan untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan. Yang dimana semua usaha pertanian dalam mengelola lahan semua dikerjakan oleh penggarap. Pihak pemilik hanya  menunggu  hingga  waktu  panen  tiba  dan  hasil  dari  pengerjaan  lahan tersebutlah  yang  akan  di  bagi  nantinya.  Mekanisme  pembagian  hasil  yang ditetapkan  oleh  masyarakat  di  desa  Bila  Riase  mematok  pembagian  hasil  lahan tersebut  dengan  perbandingan  50  :  50.  Proses  penentuan  tersebut  dilakukan melalui  diskusi  antara  kedua  belah  pihak  ketika  penggarap  mengajukan penawaran untuk mengelola lahan tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  yang  dilakukan dengan  turun  langsung  ke  lapangan  ( field  Research ),  dimana  peneliti  melakukan observarsi dan melakukan riset di lokasi penelitian dengan mengamati fenomena-
3 Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto, “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah  Sumber :  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Demak  Dalam  Demak  Dalam  Angka,” Tawazun : Journal of Sharia Economic Law 3, no. 1 (Maret 2020), h.50.
4 Komang Agus Sujana et al., “Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960  Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  Terhadap  Tanah  Pertanian  Di  Desa  Umejero  Kecamatan Busungbiu  Kabupaten  Buleleng,” E-Journal  Komunitas  Universitas  Pendidikan  Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 3, no. 2 (2020): 114–123., h.116.
fenomena  sosial  yang  ada  ditengah  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  pokok permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis, pendekatan  empiris,  dan  pendekatan  syariat.  Data  yang  diperoleh  berasal  dari masyarakat  di  Desa  Bila  Riase,  Kecamatan  Pitu  Riase,  Kabupaten  Sidenreng rappang, melaui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh akan di kelola dan di analisis.

## C. HASIL PENELITIAN
1. Praktik  Perjanjian  Bagi  Hasil  Berdasarkan  Konsep  Mukhabarah Pada  Lahan  Pertanian  Di  Kecamatan  Pitu  Riase  Kabupaten Sidenreng  Rappang  Ditinjau  Dari  Segi  Undang-Undang  Nomor  2

## Tahun 1960
Dalam  konteks  pengelolaan  lahan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa Bila  Riase,  terdapat  beberapa  istilah  atau  sebutan  dalam  bahasa  lokal  yang digunakan.  Istilah-istilah  tersebut  meliputi  mappaja,  mappakatenni,  makkatenni, manguma, dan marrumah.
Di Desa Bila Riase, sebagian masyarakat terlibat dalam praktik kolaborasi dimana pemilik lahan memberikan izin kepada penggarap untuk mengelola lahan mereka. Dalam konteks pertanian, penggarap bertanggung jawab atas biaya-biaya terkait dengan kegiatan tersebut. Praktik ini dikenal dengan istilah "mukhabarah", yang  mengacu  pada  aktivitas  mengolah  tanah  yang  dimiliki  oleh  orang  lain dengan  pembagian  hasil  yang  telah  disepakati  antara  kedua  belah  pihak.  Dalam praktik  ini,  biaya-biaya  seperti  pembelian  benih  akan  ditanggung  oleh  petani penggarap.  Dan  dari  beberapa  masyarakat  yang  ada  di  desa  Bila  Riase  pun menerapkan  perjanjian  kerja  sama  yang  serupa  dengan  definisi  tersebut.  Seperti pernyataan dari Bpk. Hasan salah satu petani di desa Bila Riase.
“Modal awal itu ditanggung penggarapnya. Biaya bajak sawahnya, biaya beli  bibit.  Itu  semua  nanti  ditanggung  penggarap  terus  saat  panen  nanti dibagi  hasilnya.  Kalo  untuk  racun  hama  dan  pupuk  biasanya  itu  dibagi dua”. 5
Perjanjian  bagi  hasil  yang  dilakukan  tersebut  sama-sama  mempunyai tujuan untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan. Yang dimana semua usaha pertanian dalam mengelola lahan semua dikerjakan oleh penggarap. Pihak pemilik hanya  menunggu  hingga  waktu  panen  tiba  dan  hasil  dari  pengerjaan  lahan tersebutlah  yang  akan  di  bagi  nantinya.  Penentuan  presentase  bagi  hasil  dalam perjanjian  akan  ditentukan  secara  bersama  antara  pemilik  lahan  dan  penggarap. Proses  penentuan  tersebut  dilakukan  melalui  diskusi  antara  kedua  belah  pihak ketika penggarap mengajukan penawaran untuk mengelola lahan tersebut. Dalam diskusi  tersebut,  mereka  akan  membahas  dan  menentukan  besaran  presentase yang akan diterapkan, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.
Mekanisme pembagian hasil di desa Bila Riase mematok pembagian hasil lahan tersebut dengan perbandingan 50 : 50 dengan tujuan tidak ada yang merasa dirugikan  dan  bersifat  adil  antara  masing-masing  pihak.  Karena  perjanjian  yang
5 Hasan (52 Th) Masyarakat Petani, Wawancara, Desa Bila Riase, 15 Januari 2023.
dilakukan  oleh  masyarakat  desa  Bila  Riase  masih  menerapkan  prinsip-prinsip kekeluargaan.    Berdasarkan  dari  sumber  yang  didapat,  mekanisme  pembagian hasil  lahan  dengan  banding  50:50  yang  dilakukan  masyarakat  desa  Bila  Riase yaitu dengan cara dimana jumlah keseluruhan hasil panen nantinya akan dikurang terlebih dahulu dengan jumlah biaya pengelolaan lahan.
Contoh : Hasil Panen : 10 karung Biaya Lahan : 2 karung Sisa : 8 karung hasil : 8 ÷ 2 = 4
“Oleh  karena  itu,  pembagian  hasil  lahan  antara  pemilik  lahan  dan penggarap dengan perbandingan 50:50 adalah sebanyak 4 karung untuk masing- masing pihak.”
Biaya pengelolaan yang dimaksud disini antara lain mulai dari bibit, racun hama,  pupuk,  biaya  bajak,  semua  biaya  yang  dikeluarkan  selama  pengelolaan lahan.  Semua  biaya  tersebut  akan  di  akumulasikan  dan  nantinya  di  keluarkan kembali  dari  hasil  panen  yang  diperoleh.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Bpk. Muhammad Tang, salah seorang pedagang gabah yang sekaligus juga merupakan masyarakat desa Bila Riase, antara lain :
Hasil Panen = 20 Karung Berat 1 Karung = 120 Kg Harga 1 Kg Gabah = Rp. 5.000 Maka : Harga 1 karung (Rp) =  Berat  1  Karung × Harga  1  Kg Gabah = 120 Kg × Rp. 5.000 = Rp. 600.000 Jumlah Hasil Panen (Rp) = Harga 1 Karung × Hasil Panen = Rp. 600.000 × 20 Karung = Rp. 12.000.000 Biaya Panen = Rp. 3.000.000 Biaya panen(Karung) = Rp. 3.000.000 ÷ Rp. 600.000 = 5
Berdasarkan  perhitungan  diatas,  dari  20  karung  hasil  panen  yang diperoleh, 5 karung diantaranya terhitung sebagai biaya pengelolaan lahan. Maka sisa hasil panen yang tersisa yaitu 15 karung. Jika di akumulasikan dalam bentuk Rupiah jumlah hasil panen tersisa Rp. 9.000.000, Maka :
BAGI HASIL =  Rp. 9.000.000 ÷ 2 = Rp. 4.500.000
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil panen antara  pemilik  lahan  dan  penggarap  dengan  perbandingan  50:50  menghasilkan jumlah sebesar Rp. 4.500.000 untuk masing-masing pihak. 6
6 Muhammad Tang (46 Th) Pedagang Gabah, Wawancara (Desa Bila Riase, 2023).
Adapun jika terjadi kerugian dikemudian harinya, tidak serta-meerta akan dibebankan  hanya  pada  satu  pihak  saja. Kerugian  tersebut  juga  akan  ditanggung oleh  para  pihak  yang  bersangkutan,  baik  penggarap  atau  pemilik  lahan.  Hal semacam  ini  dilakukan  sesuai  dengan  keinginan  kedua  belah  pihak.  Dan  juga memastikan agar tidak ada pihak yang merasa dibebani satu sama lain.
Menurut  data  yang  diperoleh  dari  masyarakat  desa  Bila  Riase,  perjanjian bagi  hasil  yang  dilakukan  oleh  mereka  masih  mengikuti  tradisi  dan  kebiasaan turun-temurun,  yaitu  dilakukan  secara  lisan  berdasarkan  kesepakatan  dan kepercayaan  bersama,  dengan  tujuan  saling  tolong-menolong  dan  memperoleh keuntungan. Sedangkan hal tersebut  bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah  diatur,  jika  dirujuk  pada  Pasal  3  ayat  1  dan  2  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1960  tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil,  disebutkan  bahwa:  Perjanjian  bagi hasil  pada  lahan  pertanian  harus  dibuat  secara  tertulis  dan  disahkan  oleh  Pejabat Pertanahan setempat. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya keragu-raguan yang kemungkinan besar terjadi dan akan menimbulkan konflik antara pihak berkaitan dengan hak dan kewajiban dari perjanjian tersebut.
Dan secara hukum perundang-undangan juga dijelaskan bahwa pembuatan sebuah  surat  perjanjian  harus  dilakukan  oleh  orang  yang  berwenang,  seperti notaris.  Dengan  begitu  perjanjian  tersebut  akan  bersifat  outentik  dimuka  hukum. Akan  tetapi  pada  kenyataan  yang  terjadi  dilapangan,  masih  banyak  masyarakat yang  melaksanakan  perjanjian  dalam  bentuk  lisan.  Hal  tersebut  dikarenakan  dari sudut  pandang  masyarakat  yang  berbeda tentang  hukum  cukup  berbeda.  Mereka menganggap  bahwa  aturan-aturan  tersebut  terkesan  menyulitkan  dan  pemerintah tidak terlalu memihak dengan keadaan mereka. 7
Berdasarkan  pasal  1320  ayat  (1)  KUH  Perdata menyatakan  untuk  sahnya syarat sahya suatu perjanjian diperlukan adanya :
“sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. 8
Menurut  Pasal  tersebut,  meskipun  perjanjian  berbentuk  lisan  tidak  secara khusus  diatur  dalam  undang-undang,  namun  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil yang  dilakukan  telah  memenuhi  syarat  sah  perjanjian  sebagaimana  yang dijelaskan  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata,  sehingga  keabsahan  perjanjian tersebut  diakui.  Selain  itu  pelaksanaan  perjanjian,  terdapat  prinsip  penting  yang dikenal  sebagai  kebebasan  berkontrak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dalam mengatur  hubungan  kontrak  yang  mengikat  para  pihak.  Beberapa  sistem  hukum, seperti  UPICC  dan  RUU  kontrak  (ELIPS),  telah  mengakui  keberadaan  asas kebebasan  berkontrak  ini. 9 Sebagaimana  article  1.1  UPICC “1.  Freedom  of contrct as a basic principle in the context of internasional trade” :
“The  principle  of  freedom  of  contract  holds  great  significance  in international  trade.  It  upholds  the  rights  of  business  individuals  to autonomously  determine  their  trading  partners  for  the  provision  of  goods
7 Basyirah  Mustarin,  “Pengaruh  Startifikasi  Dalam  Kenyataan  Hukum,” El-Iqtishady 3, no. 1 (Juni 2021), h.135.
8 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)-KUHA Perdata (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata) , h.293.
9 Suhariningsih, Konferensi  Nasional  Hukum  Perdata (Malang:  Asosiasi  Pengajar Pengajar Hukum Persataan (APHK) DAN Universitas Lambung Mangkurat, n.d.), h.72-73.
and services, as well as the freedom to negotiate and agree upon the terms of  their  transactions.  This  principle  forms  the  foundation  of  an  open, market-oriented, and competitive global economic system.” 10
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil  juga mengatur  perihal  waktu  pengelolaan  lahan  yang  di  butuhkan  dalam  perjanjian yang dibuat. Pada BAB IV yang mengatur tentang “Jangka Waktu Perjanjian” :
“Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1960  tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil,  disebutkan  bahwa perjanjian  bagi  hasil  memiliki  durasi  yang  ditetapkan  dalam  surat perjanjian  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  3.  Dalam  hal  tanah  sawah,  durasi perjanjian  tersebut  minimal  adalah  3  (tiga)  tahun,  sedangkan  untuk  tanah kering minimal adalah 5 (lima) tahun.” 11
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  oleh  masyarakat  di  Desa  Bila Riase,  tidak  ada  penetapan  jangka  waktu  yang  konkret  untuk  pihak  penggarap. Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  petani  di  desa  tersebut,  kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap biasanya berlaku hingga musim panen selesai, yang  umumnya  terjadi  dalam  satu  kali  panen.  Jadi  dalam  perjanjian  yang dilakukan masyarakat desa Bila Riase ini tidak memerlukan prosedur yang resmi, melainkan mengikut pada kesepakatan bersama. Meskipun praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pihak-pihak yang terlibat merasa percaya dan  tidak  khawatir  dalam  melaksanakan  perjanjian  tersebut  karena  adanya kepercayaan yang terjalin di antara mereka.
2. Ketentuan  Hukum  Islam  terhadap  Pembagian  Hasil  Dengan  Konsep Mukhabarah  Pada  Lahan  Pertanian  Di  Kecamatan  Pitu  Riase Kabupaten Sidenreng Rappang
Islam  secara  aslinya,  istilah  ini  memiliki  arti  kendali  atau  pengendalian. Oleh karena itu agama Islam sangat berpengaruh besar pada kelangsungan hidup manusia. Karena agama menjadi faktor utama yang menjadi pengendali dari setiap perilaku  yang  dilakukan  muslim  di  bumi. 12 Manusia  diingatkan  bahwa  segala kecerdasan dan kemampuannya tidak dapat dibandingkan dengan kekuasaan yang dimiliki  oleh  Allah  swt.,  dengan  demikian,  konsep  ini  menegaskan  pentingnya memahami  posisi  manusia  sebagai  hamba  dan Allah  sebagai  Tuhan  yang  Maha Kuasa. 13 Berdasarkan pola kerjasama yang terjadi di masyarakat Desa Bila Riase, dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  perjanjian  bagi  hasil  lahan  pertanian  yang digunakan  adalah  mukhabarah.  Perjanjian  yang  masyarakat  setempat  lakukan masih  berlandaskan  pada asas  kejujuran, kesetaraan,  dan  tolong-menolong.  Pada praktiknya,  pemilik  lahan  dan  penggarap  di  desa  Bila  Riase  umumnya  masih melakukan  perjanjian  dengan  mengikuti  adat  dan  kebisaan  yang  telah  turun
10 Unidroit,  “International  Institute  for  the  Unification  of  Private  Law  PRINCIPLES” (2016):  228,  https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016, h.7.
11 Pusat  Hukum  Dan  Humas  BPN  RI,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil” 2, no. 2 (2008): 1–12.
12 Rohidin, Pengantar  Hukum  Islam-Dari  Semenanjung  Arabia  Hingga  Indonesia (Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Books, 2016), h.1-2.
13 Mardani, Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  Di  Indonesia (Yogyakarta:  Pustakan  Belajar, 2015), h.8-9.
temurun.  Dimana  mereka  melakukan  perjanjian  secara  lisan  tanpa  adanya  bukti surat  perjanjian.  Meski  begitu,  perjanjian  tersebut  tetap  terbilang  sah  karena terpenuhinya  syarat  ijab  dan  qabul  sebagai  pengikat  perjanjian  antara  pemilik lahan  dan  penggarap.  Seperti  halnya  ungkapan  dari  ibu  Hasmawati  yang  didapat dari sesi wawancara yang dilakukan :
“bentuk  perjanjiannya  itu  lisan  saja.  Langsung  diucapkan  apa keinginannya.  Si  penggarap  seperti  saya  contohnya,  datang  ke  pemilik lahan  langsung.  Setelah  itu menjelaskan maksud  dan  tujuannya. Ya  kalau sudah sama sama sepakat, berarti perjanjiannya sudah deal. Tidak ada yang buat  surat  perjanjian.  Intinya  saling  percaya  satu  sama  lain  saja.  Berbeda kalau sistem gadai lahan. Kalau itu harus dibuatkan surat.” 14
Masyarakat desa Bila Riase yang melakukan perjanjian bagi hasil ini dapat dikategorikan sebagai konsep mukhabarah. Karena dalam praktiknya, mekanisme perjanjian  mereka  lakukan  dengan  melibatkan  adanya  petani  pemilik  lahan, penggarap,  lahan,  kejelasan  benih,  waktu  pengelolaan,  serta  hasil  yang  nantinya diperoleh.  Berdasarkan  konsep  mukhabarah  petani  yang  terlibat  disini  meliputi pemilik lahan yang menyerahkan penguasaan atas lahan yang dimilikinya kepada penggarap  untuk  dikelola.  Penggarap  disini  bertanggung  jawab  atas  modal  awal dalam proses pengelolaan yaitu memastikan ketersedian benih yang akan di tanam nantinya,  begitu  pula  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  Bila  Riase.  Jangka waktu  yang  diterapkan  masyarakat  desa Bila  Riase tidak  ditentukan  secara jelas. Perjanjian yang dilakukan umumnya berlaku pada satu kali panen. Setelah panen selesai, perjanjian yang dilakukan-pun akan dianggap selesai.
Sistem  bagi  hasil  pada  lahan  pertanian  yang  diterapkan  oleh  masyarakat desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan perjanjian  yang  diperbolehkan  oleh  mayoritas  ahli  fiqh.  Hal  ini  dikarenakan sebelum dilakukannya perjanjian tersebut para pihak terlebih dahulu mengadakan akad, karena berdasarkan konsep mukhabarah, menurut jumhur ulama, salah satu rukun  dari  mukhabarah  yaitu  ijab  dan  qabul.  Yang  dimana  ijab  dan  qabul  ini menunjukkan  adanya  kesepakatan  yang  tercipta  antara  pemilik  lahan  dan penggarap.
Dalam  perlaksanaan  praktiknya-pun  para  pihak  harus  saling  percaya  dan jujur.  Disamping  dari  profesionalitas  pelaksana,  pihak  yang  terikat  dalam perjanjian tersebut harus berpegang pada prinsip syariah, antara lain prinsip halal, prinsip amanah, jujur dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Dalam konteks  perjanjian  bagi  hasil  pada  lahan  pertanian,  terdapat  beberapa  manfaat yang  diperoleh  oleh  para  pihak  terkait.  Melalui  perjanjian  ini,  masyarakat  desa Bila  Riase  dapat  membangun  rasa  saling  percaya,  menghargai,  dan  saling membantu  satu  sama  lain  antar  sesama  petani  di  wilayah  tersebut. 15 Dalam hukum  Islam,  aturan  tersebut  pun  telah  dijelaskan  oleh  Allah  swt.  Hal  yang
14 Hasmawati (51 Th) Penggarap, Wawancara (Desa Bila Riase, 2023).
15 Mahmudah  Mulia  Muhammad,  “Sedekah  Sebagai  Metode  Membumikan  Ekonomi Syariah Di Masyarakat,” El-Iqtishady 3 (Juni 2021): 1–8, h.1.
berkaitan  pada  prinsip  utama  yang  di  ambil  dalam  al-Qur’an  dan  al-Hadist, menjadi pemahaman bagi umat muslim dalam kehidupan sehari-harinya. 16
Maka Allah swt. berfirman pada QS.. al-Imran/3:92
هِب َ ّٰاللّٰ َّنِاَف ٍء ْيَش  ْنِم ا ْوُقِفْنُت اَم َوۗ َن ْوُّب ِحُت اَّمِم ا ْوُقِفْنُت ىّٰتَح َّرِبْلا اوُلاَنَت  ْنَل مْيِلَع
Terjemahnya :
“Kamu  tidak  akan  mencapai  kebajikan  yang  sempurna  kecuali  dengan memberikan  sebagian  dari  harta  yang  Anda  cintai.  Apapun  yang  Anda infakkan, Allah Maha Mengetahui tentangnya.” 17
Sama  halnya  yang  diterapkan  oleh  petani  di  desa  Bila  Riase.  Perjanjian bagi  hasil  pada  lahan  pertanian  yang  mereka  lakukan,  disamping  dari  mendapat keuntungan, perjanjian tersebut dilakukan  untuk berbuat baik dan mengutamakan kepentingan  orang  lain  diatas  kepentingan  sendiri,  sekaligus  dapat  memperluas tali  silaturahmi  kepada  sesama  umat  muslim.  Karena  dalam  bidang  pertanian, adakalanya  proses  pengelolaan  lahan  dianggap  sebagai  salah  satu  faktor penghambat berjalannya kegiatan pertanian. Dengan adanya sistem bagi hasil ini dapat memudahkan petani, baik itu pemilik lahan maupun penggarap.  Penggarap memperoleh  manfaat  ekonomi  yang  memberikan  pemenuhan  kebutuhan  hidup mereka. Kemudian pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari hasil panen yang  dikelola  oleh  penggarap,  dan  pada saat  yang  sama  mereka  juga melakukan amal  sholeh  dengan  memberikan  pertolongan  kepada  petani  penggarap  yang membutuhkan  bantuan.  Di  sisi  lain,  kegiatan  tersebut  memperkuat  solidaritas sosial dan menciptakan kesetaraan dalam hasil kerja yang mereka lakukan.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan  temuan  yang  diperoleh  dari  penelitian  yang  dilakukan terhadap perjanjian bagi hasil pada lahan pertanian di masyarakat desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat diambil kesimpulan bahwa  di  desa  Bila  Riase,  praktik  bagi  hasil  lahan  pertanian  dilakukan  oleh masyarakat  dengan  pola  di  mana  pemilik  lahan  menyerahkan  pengelolaan  lahan kepada petani penggarap. Dalam praktik ini, keuntungan hasil panen dibagi secara adil,  yaitu  50:50  untuk  masing-masing  pihak.  Meskipun  perjanjian  ini  dilakukan secara lisan, sebenarnya ada ketentuan dalam Undang-Undang yang menyarankan agar  praktik  ini  sebaiknya  dilakukan  secara  tertulis  di  hadapan  pemerintah  desa setempat.  Jika  dilihat  dari  sisi  syariatnya,  praktik  perjanjian  bagi  hasil  yang dilakukan  oleh  masyarakat  desa  Bila  Riase  memiliki  kesamaan  dengan  transaksi sistem mukhabarah dalam Islam. Oleh karena itu, jika kita melihat praktik ini dari konsep mukhabarah, dapat disimpulkan bahwa hukumnya diperbolehkan (mubah) selama  perjanjian  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  saling  tolong-menolong  dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
16 Lomba Sultan, Dinamika Perkembangan Hukum Islam Dari Masa Ke Masa (Makassar- Gowa: Alauddin University Press, 2014), h.1.
17 Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al-Quran  Kementrian  Agama  RI, AL-IHSAN  Al-Qur’an Perkata Transliterasi .

## 2. Implikasi
Implikasi  dari  penelitian  ini,  yaitu  pemerintah  desa  setempat  harus memberikan  perhatian  lebih  dalam  membina  masyarakat  untuk  tidak  acuh  pada ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Dengan  mengadakan  sebuah  kegiatan  untuk menambah  wawasan  dan  pengetuahuan  masyarakat,  seperti  penyuluhan  atau sosialisasi tentang peraturan perjanjian bagi hasil sehingga masyarakat kemudian tidak  terkesan  acuh  dan  buta  terhadap  aturan  yang  memang  sudah  seharusnya mereka terapkan dalam kegiatan kerja sama yang selama ini mereka lakukan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al-Quran  Kementrian  Agama  RI. AL-IHSAN  Al- Qur’an Perkata Transliterasi . Bandung: AL-HAMBRA, 2014. Mardani. Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  Di  Indonesia .  Yogyakarta:  Pustakan Belajar, 2015.
Rohidin. Pengantar  Hukum  Islam-Dari  Semenanjung  Arabia  Hingga  Indonesia . Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Books, 2016.
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah . X. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
KUH  Perdata  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata)-KUHA  Perdata  (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) . I. Pustaka Buana, 2019.

## JURNAL
Liana,  Ana,  Wahyuningrum,  and  Darwanto.  “Penerapan  Bagi  Hasil  Maro Perspektif  Akad  Mukhabarah  Sumber :  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Demak Dalam Demak Dalam Angka.” Tawazun : Journal of Sharia Economic Law 3, no. 1 ( Maret 2020).
Muhammad,  Mahmudah  Mulia.  “Sedekah  Sebagai  Metode  Membumikan Ekonomi Syariah Di Masyarakat.” El-Iqtishady 3 (Juni vasyirah2021): 1–8.
Mustarin,  Basyirah.  “Pengaruh  Startifikasi  Dalam  Kenyataan  Hukum.” El- Iqtishady 3, no. 1 (Juni 2021).
RI, Pusat Hukum Dan Humas BPN. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil” 2, no. 2 (2008): 1–12.
Subair,  Laola.  “Hakikat  Hak  Pengelolaan  Dalam  Undang-Undang  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.” El-Iqthisady :  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 2 (Desember 2021): 241–246. Suhariningsih. Konferensi  Nasional  Hukum  Perdata .  Malang:  Asosiasi  Pengajar Pengajar Hukum Persataan (APHK) DAN Universitas Lambung Mangkurat, n.d.
Sujana,  Komang  Agus,  Ketut  Sudiatmaka,  Ni  Ketut,  and  Sari  Adnyani.
“Efektifitas  Pelaksanaan  Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  1960  Tentang Perjanjian  Bagi  Hasil  Terhadap  Tanah  Pertanian  Di  Desa  Umejero Kecamatan  Busungbiu  Kabupaten  Buleleng.” E-Journal  Komunitas Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 3, no. 2 (2020): 114–123.
Unidroit.  “International  Institute  for  the  Unification  of  Private  Law PRINCIPLES”(2016):228.https://www.unidroit.org/instruments/commercial- contracts/unidroit-principles-2016.

## WAWANCARA
Hasan (52 Th) Masyarakat Petani. Wawancara . Desa Bila Riase, 2023. Hasmawati (51 Th) Penggarap. Wawancara . Desa Bila Riase, 2023.