## PERSEPSI PENGELOLA  SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA MALANG TERHADAP KONSEP MANAJEMEN SEKOLAH

## Nugroho Agus Santoso
Abstrak :  Mutu  pendidikan,  sebagai  salah  satu  pilar  pengembangan sumber  daya  manusia,  sangat  penting  maknanya  bagi  pembangunan nasional.  Malahan  dapat  dikatakan  masa  depan  bangsa  terletak  pada keberadaan  pendidikan  yang  berkualitas  pada  masa  kini.  Pendidikan yang  berkualitas  hanya  akan  muncul  apabila  terdapat  sekolah  yang berkualitas.  Karena  itu,  upaya  peningkatan  mutu  sekolah  merupakan titik  strategis  dalam  upaya  menciptakan  pendidikan  yang  berkualitas. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  apakah  “konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang meliputi variabel: (a)  sumber  daya  keuangan  sekolah,  (b)  pertanggungjawaban  sekolah, (c)  kurikulum  sekolah,  dan  (d)  personel  sekolah,    telah  dipersepsikan dengan  baik  atau  kurang  baik  oleh  Pengelola  Sekolah  SMPN  di  Kota Malang?.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  sebanyak  41,67 persen  persepsi  pengelola  SMP  Negeri  di  Kota  Malang  kurang  baik terhadap  hal-hal  yang  berkaitan  dengan    sumber  daya  keuangan sekolah.  Sementara  itu,  hanya  sebanyak  13,63  persen  persepsi responden sangat baik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan  sumber daya keuangan sekolah, (2) sebanayk  47,33 persen persepsi pengelola SMP  Negeri  di  Kota  Malang  baik  terhadap  hal-hal  yang  berkaitan dengan    pertanggungjawaban  sekolah.  Namun  demikian,  masih  ada sebanyak  13,63  persen  persepsi  responden  kurang  terhadap  hal-hal yang  berkaitan  dengan    pertanggung-jawaban  sekolah,  (3)  sebanyak 47,73  persen  persepsi  pengelola  SMP  Negeri  di  Kota  Malang  baik terhadap  hal-hal  yang  berkaitan  dengan    kurikulum  sekolah.  Namun demikian,  sebanyak    9,47  persen  persepsi  responden  kurang  baik,  (4) sebanyak    42,84  persen  persepsi  pengelola  SMP  Negeri  di  Kota Malang  cukup  baik  terhadap  hal-hal  yang  berkaitan  dengan    personel sekolah. Namun demikian, sebanyak  18,56 persen persepsi responden kurang  baik,  dan  sebanyak  10,95  persen  perpsepsi  responden  sangat baik
Kata kunci :  Persepsi, Mutu, MBS

## PENDAHULUAN
Adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, menjadikan dunia seolah tanpa batas. Semua orang merasa berada di suatu tempat yang sangat dekat meskipun  secara  fisik  mereka  berada  ribuan  mil  jauhnya  dengan  seseorang  yang lain.  Guru  dan    siswa  kini  sudah  tidak  lagi  hidup  dalam  ligkar-lingkar  kehidupan
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 284
yang  lokal  dan  ekslusif,  tetapi  dalam  situasi  yang  serba  lintas  batas,  tak  cuma translokal,  transnasional,  melainkan  traninternasional.  Dalam  situasi  yang  seperti ini  kita  dituntut  untuk  makin  imaginatif  dan  kreatif  karena  hanya  dengan  cara demikian  kit  aakan  mampu  memperbaiki  posisi  di  tengah  kehidupan  yang  sudah amat dinamik ini.
Untuk  mengantisipasi  hal  ini,  tugas  mendidik  merupakan  bagian  yang integral dan strategis dari seluruh proses pembangunan yang bertujuan membangun manusia  Indonesia  seutuhnya.  Meskipun    tugas  ini  tidak  ringan,  namun  sangat mulia,  karena  melalui  pendidikanlah  akan  lahir  manusia  yang  beriman  dan bertaqwa  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  berbudi  pekerti  luhur,  memiliki pengetahuan  dan  ketrampilan,  kesehatan  jasmani  dan  rohani,  kepribadian  yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Berkaitan dengan hal di atas, Djojonegoro (1995) menyatakan bahwa, agar Indonesia  jaya  dan  unggul  dalam  percaturan  internasional,  dunia  pendidikan  kita harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki minimal 4 (empat) kompetensi, yaitu:  (1)  kompetensi  akademik,  (2)  kompetensi  profesional,  (3)  kompetensi  nilai dan sikap, dan (4) kompetensi untuk menghadapi perubahan.
Oleh  karena  itu,  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  harus  mampu mengoperasikanalkan  semu  aitu  secar  abaik.  Artinya,  hal-hal  yang  mendasar tersebut  harus  dijabarkan  kedalam  bentuk  tindakan  operasional    (proses pendidikan)  dalam  menghadapi  peserta  didik.  Disinilah  peran  kepala  sekolah sebagai  manajer  yang  berdiri  di  garis  terdepan  memberikan  andil  cukup  besar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
Kualitas pendidikan sebagai salah satu pilar penegembangan sumber daya manusia,  sangat  penting  maknanya  bagi  pembangunan  nasional.  Malahan  dapat dikatakan  bahwa,  masa  depan  bangsa  terletak  pada  keberadaan  pendidikan  yang berkualitas  pada  masa  kini.  Pendidikan  berkualitas  hanya  akan  muncul  apabila terdapat  sekolah  yang  berkualitas.    Dan  sekolah  yang  berkualitas  akan  muncul apabila  dikelola (di- manage ) oleh  kepala  sekolah  yang  memahami prinsip-prinsip manajemen sekolah.
Pada  saat  seseorang  sebagai  guru,  tugas  utamanya  adalah  mengajar  dan membimbing  siswa  untuk mempelajari  mata  pelajaran  tertentu, Namun,  pada  saat seseorang  sebagai  Kepala  Sekolah,  tugas  utamanya  adalah  memimpin  dan mengelola  guru  dan  staf  lainnya  untuk  bekerja  sebaik-baiknya  demi  mencapai tujuan sekolah.
Untuk  maksud  tersebut  Ditjen  Dikdasmen  tahun  1999  telah  menerbitkan buku panduan bagi kepala sekolah dalam mengelola dan mengembangkan Sekolah. Dengan pengelolaan dan pengembangan yang sistematis, diharapkan sekolah akan cepat maju dan berprestasi.
Mengelola  sekolah  artinya  mengatur  agar  seluruh  potensi  sekolah berfungsi  secara  opetimal  dalam  mendukung  tercapainya  tujuan  sekolah  (Ditjen Dikdasmen, 1999:3). Jadi kepala sekolah mengatur agar guru dan staf lain bekerja secara  optimal,  dengan  mendayagunakan  sarana-prasarana  yang  dimiliki  serta potensi masyarakat demi mendukung ketercapaian tujuan sekolah.
Berdasarkan  pada  uraian  di  atas,  maka  untuk  mengetahui  bagaimana Persepsi  Pengelola  Sekolah  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  sekolah,  perlu dilakukan peeenelitian secara mendalam.

## TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan tentang Konsep Manajemen Peningkatan Mutu
Mutu  pendidikan,  sebagai  salah  satu  pilar  pengembangan  sumber  daya manusia,  sangat  penting  maknanya  bagi  pembangunan  nasional.  Malahan  dapat dikatakan  masa  depan  bangsa  terletak  pada  keberadaan  pendidikan  yang berkualitas  pada  masa  kini.  Pendidikan  yang  berkualitas  hanya  akan  muncul apabila  terdapat  sekolah  yang  berkualitas.  Karena  itu,  upaya  peningkatan  mutu sekolah  merupakan  titik  strategis  dalam  upaya  menciptakan  pendidikan  yang berkualitas

## Pengertian
Manajemen  peningkatan    mutu  sekolah  adalah  suatu  metode  penigkatan mutu yang bertumpu pada sekolah itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik, mendasarkan  pada  ketersediaan  data  kuantitatif  dan  kualitatif,  dan  pemberdayaan semua komponen sekolah untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan  kemampuan  organisasi  sekolah  guna  memenuhi  kebutuhan  peserta  didik  dan masyarakat (Ditjen Dikdasmen, 1999).
Selanjutnya  dijelaskan  bahwa,  manajemen  peningkatan  mutu  terkandung upaya:
1) Mengendalikan  proses  yang  berlangsung  di  sekolah  baik,  kurikuler  maupun administrasi
2) Melibatkan  proses  diagnosa  dan  proses  tindakan  untuk  menindak  lanjuti diagnosa.
3) Memerlukan  partisipasi  semua  pihak:  kepala  sekolah,  guru,  staf  administrasi, siswa, orang tua siswa, dan pakar.
Manajemen peningkatan  mutu  berbasis  sekolah  merupakan  alternatif  baru dalam  pengelolaan  pendidikan  yang  lebih  menekankan  kepada  kemandirian  dan kreatifitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan (Dikdasmen, 1999). Beberapa indikator  yang  menunjukkan  karakter  dari  konsep  manajemen  ini  antara  lain sebagai berikut:
1) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib
2) Sekolah memiliki misi dan target mutu yang dicapai
3) Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat
4) Adanya  harapan  yang  tinggi  dari  personel  sekolah  (kepala  sekolah,  guru,  dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi
5) Adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK
6) Adanya  pelaksanaan  administratif,  dan  pemanfaatan  hasilnya  untuk penyempurnaan/perbaikan mutu
7) Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/ masyarakat. Dalam pengimplementasian konsep ini, sekolah memiliki tanggung jawab
untuk  mengelola  dirinya  berkaitan  dengan  permasalahan  administrasi,  keuangan dan  fungsi  setiap  personel  sekolah  di  dalam  kerangka  arah  kebijaksanaan  yang telah  dirumuskan  oleh  pemerintah.  Bersama-sama  dengan  orang  tua  dan
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 286
masyarakat, sekolah harus membuat keputusan, mengatur skala prioritas disamping harus  menyediakan  lingkungan  kerja  yang  lebih  profesional  bagi  guru,  dan meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuan  serta  keyakinan  masyarakat  tentang sekolah/pendidikan.  Kepala  sekolah  harus  berbagai  kelompok  yang  berbeda  di dalam masyarakat sekolah dan secara profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan  di sekolah  melalui  penerapan  prinsip-prinsip pengelolaan  kualitas  total dengan  menciptakan  kompetisi  dan  penghargaan  di  dalam  sekolah  itu  sendiri maupun sekolah lain.
Bervariasinya  kebutuhan  siswa  akan  belajar,  beragamnya  kebutuhan  guru dan staf dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah satu dengan  lainnya  dan  ditambah  dengan  harapan  orang  tua/masyarakat  akan pendidikan  yang  bermutu  bagi  anak  dan  tuntutan  dunia  usaha  untuk  memperoleh tenaga  bermutu,  berdampak  kepada  keharusan  bagi  setiap  individu  terutama pimpinan  kelompok  harus  mampu  merespon  dan  mengapresiasikan  kondisi tersebut di dalam proses pengambilan keputusan. Ini memberi keyakinan bahwa di dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan mungkin dapat  dipergunakan  berbagai  teori,  perspektif,  dan  kerangka  acuan  ( framework ) dengan  melibatkan  berbagai  kelompok  masyarakat  terutama  yang  memiliki kepedulian  kepada  pendidikan.  Karena  sekolah  berada  pada  bagian  terdepan daripada pendidikan, maka diskusi ini memberi konsekwensi bahwa sekolah harus menjadi  bagian  utama  di  dalam  proses  pembuatan  keputusan  dalam  rangka peningkatan  mutu  pendidikan.  Sementara,  masyarakat  dituntut  partisipasinya  agar lebih  memahami  pendidikan,  membantu  dan  mengontrol  pengelolaan  pendidikan, sedangkan  pemerintah  pusat  berperan  sebagai  pendukung  dalam  hal  menentukan kerangka kebijaksanaan pendidikan.
Strategi  ini  berbeda  dengan  konsep  mengenai  pengelolaan  sekolah  yang selama ini dikenal. Dalam sistem lama, birokrasi pusat sangat mendominasi proses pengambilan  atau  pembuatan  keputusan  pendidikan,  yang  bukan  hanya kebijaksanaan  bersifat  makro  saja  tetapi  lebih  jauh  kepada  hal-hal  yang  bersifat mikro;  Sementara  sekolah  cenderung  hanya  melaksanakan  kebijakan-kebijakan tersebut  yang  belum  tentu  sesuai  dengan  kebutuhan  belajar  siswa,  lingkungan sekolah,  dan  harapan  orang  tua.  Pengalaman  menunjukkan  bahwa  sistem  lama seringkali  menimbulkan  kontradiksi  antara  apa  yang    menjadi  kebutuhan  sekolah dengan kebijaksanaan yang harus dilaksanakan di dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Fenomena pemberian kemandirian kepada sekolah ini memperlihatkan suatu perubahan cara berfikir dari yang bersifat rasional, normatif dan pendekatan preskriptif  di  dalam  pengambilan  keputusan  pendidikan  kepada  suatu  kesadaran akan  kompleksnya  pengambilan  keputusan  di  dalam  sistem  pendidikan  dan organisasi yang mungkin tidak dapat diapresiasikan secara utuh birokrat pusat. Hal inilah  yang  kemudian  mendorong  munculnya  pemikiran  untuk  beralih  kepada konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebagai pendekatan baru di Indonesia,  yang  merupakan  bagian  dari  desentralisasi  pendidikan  yang  tengah dikembangkan.

## Tujuan
Menurut  Ditjen  Dikdasmen  (1999)  konsep  manajemen  peningkatan  mutu berbasis sekolah ini ditulis dengan tujuan:
1) Mensosialisasikan  konsep  dasar  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat.
2) Memperoleh  masukan  agar  konsep  manajemen  ini  dapat  diimplementasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural, sosio-ekonomi masyarakat dan kompleksitas geografisnya.
3) Menambah  wawasan  pengetahuan  masyarakat  khususnya  masyarakat  sekolah dan  individu  yang  peduli  terhadap  pendidikan,  khususnya  peningkatan  mutu pendidikan.
4) Memotivasi  masyarakat  sekolah  untuk  terlibat  dan  berfikir  mengenai peningkatan mutu pendidikan/pada sekolah masing-masing.
5) Menggalang  kesadaran  masyarakat  sekolah  untuk  ikut  serta  secara  aktif  dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan.
6) Memotivasi  timbulnya  pemikiran-pemikiran  baru  dalam  mensukseskan pembangunan  dari  individu  dan  masyarakat  yang  peduli  terhadap  khususnya masyarakat  sekolah  yang  berada  di  garis  paling  depan  dalam  proses pembangunan tersebut.
7) Menggalang  kesadaran  bahwa  peningkatan  mutu  pendidikan    merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan (terus menerus) pada tatanan sekolah.
8) Mempertajam  wawasan  bahwa  mutu  pendidikan  pada  tiap  sekolah  harus dirumuskan  dengan  jelas  dan  dengan  target  mutu  yang  harus  dicapai  setiap tahun, 5 tahun, dan seterusnya, sehingga tercapai misi sekolah kedepan.
Pengembangan  konsep  manajemen  ini  didesain  untuk  meningkatkan kemampuan  sekolah  dan  masyarakat  dalam  mengelola  perubahan  pendidikan kaitannya  dengan  tujuan  keseluruhan,  kebijakan,  strategi  perencanaan,  inisiatif kurikulum  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  dan  otoritas  pendidikan. Pendekatan  ini  menuntut  adanya  perubahan  sikap  dan  tingkah  laku  seluruh komponen  sekolah;  kepala  sekolah,  guru  dan  tenaga/staf  administrasi  termasuk orang  tua  dan  masyarakat  dalam  memandang.  Memahami,  membantu  sekaligus sebagai pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sekolah  yang  bersangkutan  dengan  didukung  oleh  pengelolaan  itu  ditunjukkan kepada keberhasilan sekolah untuk menyiapkan pendidikan yang berkualitas/bermutu bagi masyarakat.

## Pengertian Mutu
Dalam  pengertian  umum  mutu  mengandung  makna  derajat  (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible . Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses  pendidikan ,  dan hasil  pendidikan. Dalam  “proses  pendidikan”  yang bermutu  terlibat  berbagai  input,  seperti;  bahan  ajar  (kognitif,  efektif,  atau psikomotorik),  metodologi  (bervariasi  sesuai  kemampuan  guru),  sarana  sekolah, dukungan  administrasi  dan  sarana  prasarana  dan  sumber  daya  lainnya  serta penciptaan  suasana  yang  kondusif.  Manajemen  sekolah  dan  manajemen  kelas berfungsi  mesinkronkan  berbagai  input  tersebut  atau  mensinergikan  semua komponen  dalam  interaksi  (proses)  belajar  mengajar  baik  antara  guru,  siswa  dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikulum maupun ekstra-kurikuler,  baik  dalam  lingkup  substansi  yang  akademis  maupun  yang  non-
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 288
akademis  dalam  suasana  yang  mendukung  proses  pembelajaran.  Mutu  dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap  kurun  waktu  tertentu  (apakah  tiap  akhir  cawu,  akhir  tahun,  2  tahun  atau  5 tahun  bahkan  10  tahun).  Prestasi  yang  dicapai  suatu  hasil  pendidikan  ( student achievement )  dalam  berupa  hasil  tes  kemampuan  akademis  (misalnya  ulangan umum,  Ebta  atau  Ebtanas).  Dapat  pula  prestasi  di  bidang  seperti  prestasi  di  suatu cabang  olah  raga,  seni  atau  keterampilan  tambahan  tertentu  misalnya  :  komputer, beragam  jenis  teknik,  jasa.  Bahkan  prestasi  sekolah  dapat  berupa  kondisi  yang tidak  dapat  dipegang  ( intangible )  seperti  suasana  disiplin,  keakraban,  saling menghormati, keberhasilan, dan sebagainya.
Antara proses dan  hasil  pendidikan  yang  bermutu  saling  berhubungan. Akan  tetapi  agar  proses  yang  baik  itu  tidak  salah  arah,  maka  mutu  dalam  artian hasil  ( output )  harus  dirumuskan  lebih  dahulu  oleh  sekolah,  dan  harus  jelas  target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil ( output ) yang ingin dicapai. Dengan kata  lain  tanggung  jawab  sekolah  dalam school  based  quality  improvement buka hanya  pada  proses,  tetapi  tanggung  jawab  akhirnya  adalah  pada hasil yang dicapai.Untuk mengetahui hasil/prestasi  yang  dicapai oleh sekolah, terutama yang menyangkut  aspek  kemampuan,  akademik  atau  “kognitif”  dapat  dilakukan benchmarking (menggunakan titik  acuan  standar, misalnya: NEM  untuk  nasional, atau  hasil  ulangan  umum  bersama  yang  dirancang  oleh  PKG  atau  MGMP). Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada tiap sekolah baik yang sudah ada patokannya  ( banchmarking )  maupun  yang  lain  (kegiatan  ekstra-kurikuler) dilakukan  oleh  individu  sekolah  sebagi  evaluasi  diri  dan  dimanfaatkan  untuk memperbaiki  target  mutu  dan  proses  pendidikan  tahun  berikutnya.  Dalam  hal  ini RAPBS  harus  merupakan  penjabaran  dari  target  mutu  yang  ingin  dicapai  dan skenario bagaimana mencapainya.
Menurut  Ditjen  Dikdasmen  (1999)  ada  empat  hal  yang  terkait  dengan prinsip-prinsip  pengelolaan  kualitas  total,  yaitu;  (i)  perhatian  harus  ditekankan kepada  proses  dengan  terus-menerus  mengumandangkan  peningkatan  mutu,  (ii) kualitas/mutu harus ditentukan pengguna jasa sekolah, (iii) prestasi harus diperoleh melalui  pemahaman  visi  bukan  dengan  pemaksaan  aturan,  (iv)  sekolah  harus menghasilkan  siswa  yang  memiliki  ilmu  pengetahuan,  keterampilan,  sikap  arief kebijakan,  karakter,  dan  memiliki  kematangan  emosional.  Sistem  kompetisi tersebut  akan  mendorong  sekolah  untuk  terus  meningkatkan  diri,  sedangkan penghargaan akan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri setiap  personel  sekolah,  khususnya  siswa.  Jadi  sekolah  harus  mengontrol  semua sumber  daya  termasuk  sumber  daya  manusia  yang  ada,  dan  lebih  lanjut  harus menggunakan  secara  lebih  efisien  sumber  daya  tersebut  untuk  hal-hal  yang bermanfaat  bagi  peningkatan  mutu  khususnya/  Sementara  itu,  kebijakan  makro yang  dirumuskan  oleh  pemerintah  atau  otoritas  pendidikan  lainnya  masih diperlukan  dalam  rangka  menjamin  tujuan-tujuan  yang  bersifat  nasional  dan akuntabilitas yang berlingkup nasional.
Kerangka Kerja Dalam Manajemen Peningkatan  Mutu  Berbasis Sekolah
Dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini, menurut Ditjen Dikdasmen  (1999)  diharapkan  sekolah  dapat  bekerja  dalam  koridor-koridor tertentu antara lain sebagai berikut:
1) Sumber daya keuangan; sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua  sumber  daya  keuangan  sesuai  dengan  kebutuhan  setempat.  Selain pembiayaan  operasional/administrasi,  pengelolaan  keuangan  harus  ditujukan untuk:  (i)  memperkuat  sekolah  dalam  menentukan  dan  mengalokasikan  dana sesuai  dengan  skala  prioritas  yang  telah  ditetapkan  untuk  proses  peningkatan mutu,  (ii)  pemisahan  antara  biaya  yang  bersifat  akademis  dan  proses pengadaannya, dan (iii) pengurangan kebutuhan birokrasi pusat.
2) Pertanggung-jawaban  ( accountability) ;  sekolah  dituntut  untuk  memiliki akuntabilitas  baik  kepada  masyarakat  maupun  pemerintah.  Hal  ini  merupakan perpaduan antara komitmen terhadap standar keberhasilan dan harapan/tuntutan orang  tua/masyarakat.  Pertanggung-jawaban  ( accountability )  ini  bertujuan untuk  meyakinkan  bahwa  dana  masyarakat  dipergunakan  sesuai  dengan kebijakan  yang  telah  ditentukan  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas pendidikan  dan  jika  mungkin  untuk  menyajikan  informasi  mengenai  apa  yang sudah  dikerjakan.  Untuk  itu  setiap  sekolah  harus  memberikan  laporan pertanggung-jawaban dan mengkomunikasikan-nya kepada orang tua/masyarakat  dan  pemerintah,  dan  melaksanakan  kaji  ulang  secara komprehensif  terhadap  pelaksanaan  program  prioritas  sekolah  dalam  proses peningkatan mutu.
3) Kurikulum,  berdasarkan  kurikulum  standar  yang  telah  ditentukan  secara nasional,  sekolah  bertanggung  jawab  untuk  mengembangkan  kurikulum  baik dari  standar  materi  ( content )  dan  proses  penyampaiannya.  Melalui  penjelasan bahwa  materi  tersebut  ada  manfaat  dan  relevansinya  terhadap  siswa,  sekolah harus menciptakan suasana belajar  yang menyenangkan dan melibatkan semua indera  dan  lapisan  otak  serta  menciptakan  tantangan  agar  siswa  tumbuh  dan berkembang  secara  intelektual  dengan  menguasai  ilmu  pengetahuan,  trampil, memiliki  sikap  arief  dan  bijaksana,  karakter  dan  memiliki  kematangan emosional. Ada tiga hal yang harus dipergunakan dalam kegiatan ini yaitu:
a) Bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan mungkin menyajikan  kurikulum  tersebut  siswa  sedapat  mungkin  secara  efektif  dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
b) Pengembangan  kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa.
c) Pengembangan  berbagai  pendekatan  yang  mampu  mengatur  perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.
Untuk  melihat  progres  pencapaian  kurikulum,  siswa  harus  dinilai  melalui proses  tes  yang  dibuat  sesuai  dengan  standar  nasional  dan  mencakup  berbagai aspek kognitif, effektif dan psikomotor maupun aspek psikologi lainnya. Proses ini akan memberikan masukan ulang secara objektif kepada orang tua mengenai anak  mereka  (siswa)  dan  kepada  sekolah  yang  bersangkutan  maupun  sekolah lainnya  mengenai  performan  sekolah  sehubungan  dengan  proses  peningkatan mutu pendidikan.
4)  Persone  sekolah;  sekolah  bertanggung  jawab  dan  terlibat  dalam  proses rekrutmen  Idalam  arti  penentuan  jenis  guru  yang  diperlukan)  dan  pembinaan struktur  staf  sekolah  (kepala  sekolah,  wakil  kepala  sekolah  guru  dan  staf
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 290
lainnya).  Sementara  itu  pembinaan  profesional  dalam  rangka  pembangunan kapasitas/kemampuan  kepala sekolah dan pembinaan  keterampilan  guru dalam pengimplementasian  kurikulum  termasuk  staf  kependidikan  lainnya  dilakukan secara  terus  menerus  atas  inisiatif  sekolah.  Untuk  itu  birokrasi  di  luar  sekolah berperan untuk menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Dalam konteks ini  pengembangan  profesional  harus  menunjang  peningkatan  mutu  dan penghargaan  terhadap  prestasi  perlu  dikembangkan.  Manajemen  peningkatan mutu  berbasis  sekolah  memberikan  kewenangan  kepada  sekolah  untuk mengkontrol  sumber  daya  manusia,  fleksibilitas  dalam  merespon  kebutuhan masyarakat,  misalnya  pengangkatan  tenaga  honorer  untuk  keterampilan  yang khas, atau muatan lokal. Demikian pula mengirim guru untuk berlatih di institus yang dianggap tepat.
Konsekwensi logis dari itu, sekolah harus diperkenankan untuk:
a) Mengembangkan  perencanaan  pendidikan  dan  prioritas  di  dalam  kerangka acuan yang dibuat oleh pemerintah.
b) Memonitor  dan  mengevaluasi  setiap  kemajuan  yang  telah  dicapai  dan menentukan  apakah  tujuannya  telah  sesuai  kebutuhan  untuk  peningkatan mutu.
c) Menyajikan  laporan  hasil  dan  performannya  kepada  masyarakat  dan pemerintah  sebagai  konsumen  dari  layanan  pendidikan  (pertanggung jawaban kepada stake-holders ).
Uraian  tersebut  diatas  memberikan  wawasan  pemahaman  kepada  kita    bahwa tanggung  jawab  peningkatan  kualitas  pendidikan  secara  makro  telah  bergeser dari birokrasi pusat ke unit pengelolaan yang lebih dasar yaitu sekolah. Dengan kata lain, di dalam masyarakat yang komplek seperti sekarang dimana berbagai perubahan  yang  telah  membawa  kepada  perubahan  tata  nilai  yang  bervariasi dan  harapan  yang  lebih  besar  terhadap  pendidikan  terjadi  begitu  cepat,  maka diyakini  dan  disadari  bahwa  kewenangan  pusat  tidak  lagi  secara  tepat  dan cepat  dapat  merespon  perubahan  keinginan  masyarakat  tersebut.  Kondisi  ini telah  membawa  kepada  suatu  kesadaran  bahwa  hanya  sekolah  yang  dikelola secara  efektif  (dengan  manajemen  yang  berbasis  sekolah)  yang  akan  mampu merespon  aspirasi  masyarakat  secara  tepat  dan  cepat  dalam  hal  ini  mutu pendidikan.
Institusi  pusat  memiliki  peran  yang  penting,  tetapi  harus  mulai  dibatasi dalam hal yang berhubungan dengan membangun suatu visi dari sistem pendidikan secara  keseluruhan,  harapan,  dan  standar  bagi  siswa  untuk  belajar  dan menyediakan  dukungan  komponen  pendidikan  yang  relatif  baku  atau  standar minimal.  Konsep  ini  menempatkan  pemerintah  dan  otoritas  pendidikan  lainnya memiliki  tanggung  jawab  untuk  menentukan  kunci  dasar  tujuan  dan  kebijakan pendidikan  dan  mendayagunakan  secara  bersama-sama  sekolah  dan  masyarakat untuk bekerja di dalam kerangka acuan tujuan dan kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan  secara  nasional  dalam  rangka  menyajikan  sebuah  proses  pengelolaan pendidikan yang secara spesifik sesuai untuk setiap komunikasi masyarakat.
Jelaslah bahwa konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini membawa  isu  disentralisasi  dalam  manajemen  (pengelolaan)  pendidikan  dimana birokrasi pusat  bukan lagi sebagai penentu semua kebijakan makro maupun mikro, tetapi  hanya  berperan  sebagai  penentu  kebijakan  makro,  prioritas  pembangunan,
dan standar secara keseluruhan melalui pemanfaatan secara intensif informasi yang diperoleh  melalui  sistem  monitoring  dan  pengendalian  mutu.  Konsep  ini sebenarnya  lebih  memfokuskan  diri  kepada  tanggung  jawab  individu  sekolah  dan masyarakat pendukungnya untuk merancang mutu yang diinginkan, melaksanakan, dan  mengevaluasi  hasilnya,  dan  secara  terus  menerus  menyempurnakan  dirinya. Semua  upaya  dalam  pengimplementasian  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis sekolah ini harus berakhir kepada peningkatan mutu siswa (lulusan).
Sementara  itu  pendanaan  walaupun  dianggap  penting  dalam  perspketif proses  perencanaan  dimana  tujuan  ditentukan,  kebutuhan  diidentifikasikan, kebijakan  diformasikan  dan  prioritas  ditentukan,  serta  sumber  daya  dialokasikan, tetapi fokus perubahan kepada sistem manajemen berbasis sekolah ini lebih kepada bentuk  pengelolaan  yang  mengekspresikan  diri  secara  benar  kepada  tujuan  akhir yaitu  mutu  pendidikan  dimana  berbagai  kebutuhan  siswa  untuk  belajar  terpenuhi. Untuk  itu  dengan  memperhatikan  kondisi  geografik  dan  sosioekonomik masyarakat,  maka  sumber  daya  dialokasikan  dan  didistribusikan  kepada  sekolah dan pemanfaatannya dipercayakan kepada sekolah sesuai dengan perencanaan dan prioritas  yang  telah  ditentukan  oleh  sekolah  tersebut  dan  dengan  dukungan masyarakat. Pedoman pelaksanaan peningkatan mutu kalaupun ada hanya bersifat umum  yang  memberikan  rambu-rambu  mengenai  apa-apa  boleh/tidak  boleh dilakukan.
Secara  singkat  dapat  ditegaskan  bahwa  akhir  dari  itu  semua  bermuara kepada  mutu  pendidikan.  Oleh  karena  itu  sekolah-sekolah  harus  berjuang  untuk menjadi  pusat  mutu  ( center  for  excellence )  dan  ini  mendorong  masing-masing sekolah  agar  dapat  menentukan  visi  dan  misi-nya  untuk  mempersiapkan  dan memenuhi kebutuhan masa depan siswanya.

## Cara Menyusun Program Peningkatan Mutu
Menurut  Ditjen  Dikdasmen  (1999),  penyusunan  program  peningkatan mutu dilakukan dengan mengaplikasikan 4 (empat) teknik, yaitu: (1) school review,
(2) benmarcking, (3) quality assurance , dan (4) quality control .
1) School Review
Merupakan  proses  dimana  seluruh  komponen  sekolah  bekerja  sama khususnya  dengan  orang  tua  dan  tenaga  profesional  untuk  mengevaluasi  dan menilai efektivitas sekolah, serta mutu lulusan.
School review dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut:
a) Apakah yang dicapai sekolah sudah sesuai dengan harapan orang tua siswa dan siswa sendiri
b) Bagaimana prestasi siswa
c) Faktor apakah yang menghambat upaya untuk meningkatkan mutu siswa
d) Apakah faktor-faktor pendukung yang dimiliki sekolah
School  review akan  menghasilkan  rumusan  tentang  kelemahan- kelemahan,  kelebihan-kelebihan  dan  prestasi  siswa,  serta  rekomendasi  untuk pengembangan program tahun mendatang.
2) Benchmarking .
Suatu kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Benchmarking dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok ataupun lembaga.

## 292
Tiga  pertanyaan  mendasar  yang  akan  dijawab  oleh benchmarking adalah:
a) Seberapa baik kondisi kita
b) Harus menjadi severa baik kita ini
c) Bagiaman cara untuk mencapai yang baik tersebut
Selanjutnya langkah-langkah yang dilaksanakan adalah:
a) Tentukan fokus
b) Tentukan aspek/variabel atau indikator
c) Tentukan standar
d) Bandingkan standar dan kita
e) Tentukan kesenjangan yang terjadi
f) Rencanakan target untuk mencapai standar
g) Rumuskan cara-cara dan program-program untuk mencapai target
3) Quality Assurance
Suatu  teknik  untuk  menentukan  bahwa  proses  pendidikan  telah berlangsung  sebagaimana  seharusnya.  Dengan  teknik  ini  akan  dapat  dideteksi adanya  penyimpangan  yang  terjadi  pada  proses.  Teknik  menekankan  pada monitoring  yang  berkesinambungan,  dan  melembaga,  menjadi  subsistem sekolah.
Quality assurance akan menghasilkan informasi, yang:
a) Merupakan umpan balik bagi sekolah
b) Memberikan  jaminan  bagi  orang  tua  siswa  bahwa  sekolah  senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi siswa
4) Quality control
Suatu sistem untuk mmmendeteksi terjadinya kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Quality control memerlukan indikator kualitas yang jelas dan  pasti, sehingga dapat ditentukan penyimpangan kualitas yang terjadi.

## Cara Melaksanakan Manajamen Peningkatan Mutu
Menurut  Ditjen  Dikdasmen  (1999),  pelaksanaan  manajemen  peningkatan mutu meliputi:
1) Tahap persiapan:
a) Menyampaikan informasi pada guru, staf administrasi, dan orang tua siswa
b) Menyusun  tim  pengembang,  yang  terdiri  dari  guru,  kepala  sekolah,  dan pakar
c) Melatih tim evaluasi sekolah
d) Menentukan  fokus,  aspek  yang  akan  dievaluasi  berikut  indikatornya masing-masing
e) Menentukan secara random subjek sumber informasi dan sampel random
2) Tahap implementasi, meliputi:
a) Pengumpulan informasi
b) Pengolahan informasi
c) Penyusunan draft laporan dan rekomendasi
d) Penyampaian laporan dan rekomendasi
3) Tahap tindak lanjut
a) Kepala sekolah, guru, dan orang tua mempelajari hasil evaluasi
b) Menetapkan skala prioritas
c) Menetapkan sasaran dan target sekolah
d) Menyusun program kerja untuk meningkatkan mutu sekolah

## Strategi Pelaksanaan di Tingkat Sekolah
Dalam  rangka  mengimplementasikan  konsep  manajemen  peningkatan mutu  yang  berbasis  sekolah  ini,  maka  melalui  partispasi  aktif  dan  dinamis  dari orang tua, siswa, guru dan staf lainnya termasuk institusi yang memiliki kepedulian terhadap  pendidikan,  sekolah  harus  melakukan  tahapan  kegiatan  sebagai  berikut (Ditjen Dikdasmen, 1999):
1) Penyusunan  basis  data  dan  profil  sekolah  yang  lebih  presentif,  akurat,  valid dan  secara  sistimatis  menyangkut  berbagai  aspek  akademis,  administratif (siswa, guru, staf), dan keuangan.
2) Melakukan  evaluasi  diri  ( self  assesment )  untuk  menganalisa  kekuatan  dan kelemahan  mengenai  sumber  daya  sekolah,  personil  sekolah,  kinerja  dalam mengembangkan  dan  mencapai  target  kurikulum  dan  hasil-hasil  yang  dicapai siswa  berkaitan  dengan  aspek-aspek  intelektual  dan  keterampilan,  mapun aspek lainnya.
3) Berdasarkan analisis tersebut sekolah harus mengidentifikan kebutuhan sekolah merumuskan  visi,  misi  dan  tujuan  dalam  rangka  menyajikan  pendidikan  yang berkualitas  bagi  siswanya  sesuai  dengan  konsep  pembangunan  pendidikan nasional  yang  akan  dicapai.  Hal  penting  yang  perlu  diperhatikan  sehubungan dengan  identifikasi  kebutuhan  dan  perumusan  visi,  misi  dan  tujuan  adalah bagaimana siswa belajar, penyediaan sumber daya, dan pengelolaan kurikulum termasuk indikator pencapaian peningkatan mutu tersebut.
4) Berangkat  dari  visi,  misi  dan  tujuan  peningkatan  mutu  tersebut,  sekolah bersama-sama  dengan  masyarakat  merencanakan  dan  menyusun  program jangka  panjang  atau  jangka  pendek  (tahunan)  termasuk  anggarannya.  Program tersebut  memuat  sejumlah  program  aktivitas  yang  akan  dilaksanakan  sesuai dengan  kebijakan  nasional  yang  telah  ditetapkan  dan  harus  memperhatikan kunci  pokok  dari  perencanaan  tahun  itu  dan  tahun-tahun  yang  akan  datang. Perencanaan  program  sekolah  ini  harus  mencakup  indikator  atau  target  mutu apa  yang  akan  dicapai  dalam  tahun  tersebut  sebagai  proses  peningkatan  mutu pendidikan  (misalnya  kenaikan  NEM  rata-rata  dalam  prosentase  tertentu, perolehan prestasi dalam bidang keterampilan, olah raga, dsb). Program sekolah yang  disusun  bersama-sama  antara  sekolah,  orang  tua  dan  masyarakat  ini sifatnya  unik  dan  dimungkinkan  berbeda  antara  satu  sekolah  dengan  sekolah lainnya  sesuai  dengan  pelayanan  mereka  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  setempat.  Karena  kita  dalam  pengimplementasian  konsep manajemen  ini  adalah  mutu  siswa,  maka  program  yang  disusun  harus mendukung  pengembangan  kurikulum  dengan  memperhatikan  kurikulum nasional  yang  telah  ditetapkan,  langkah-langkah  untuk  penyampaiannya  di dalam proses pembelajaran dan siapa yang akan menyampaikan dan siapa yang akan menyampaikannya.
Dua  aspek  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam  kegiatan  ini  adalah kondisi  alamiah  total  sumber  daya  yang  tersedia  dan  prioritas  untuk melaksanakan  program.  Oleh  karena  itu,  sehubungan  dengan  keterbatasan sumber daya dimungkinkan bahwa program tertentu lebih penting dari program
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 294
lainnya  dalam  memenuhi  kebutuhan  siswa  untuk  belajar.  Kondisi  ini mendorong  sekolah  untuk  menentukan  skala  prioritas  dalam  melaksanakan program tersebut. Seringkali prioritas ini dikaitkan dengan pengadaan peralatan bukan  kepada output pembelajaran; Oleh  karena itu dalam rangka  pelaksanaan konsep  manajemen  tersebut  sekolah  harus  membuat  skala  prioritas  yang mengacu  kepada  program-program  pembelajaran  bagi  siswa.  Sementara persetujuan  dari  proses  pendanaan  harus  bukan  semata-mata  berdasarkan pertimbangan  keuangan  melainkan  harus  merefleksikan  kebijakan  dan  priorits tersebut.  Anggaran  harus  jelas  terkait  dengan  program  yang  mendukung pencapaian  target  mutu.  Hal  ini  memungkinkan  terjadinya  perubahan  pada perencanaan sebelum program dan pendanaan disetujui atau ditetapkan.
5) Prioritas seringkali tidak dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun program sekolah,  oleh  karena  itu  sekolah  harus  membuat  strategi  perencanaan  dan pengembangan  jangka  panjang  melalui  identifikasi  kunci  kebijakan  dan prioritas.  Perencanaan  jangka  panjang  ini  dapat  dinyatakan  sebagai  strategi pelaksanaan  perencanaan  yang  harus  memenuhi  tujuan  esensial,  yaitu  :  (i) mampu  mengindetifikasikan  perubahan  pokok  di  sekolah  sebagai  hasil  dari kontribusi  berbagai  program  sekolah  dalam  periode  satu  tahun,  dan  (ii) keberadaan  dan  kondisi  natural  dari  strategi  perencanaan  tersebut  harus meyakinkan guru dan staf lain yang berkepentingan (yang seringkali merasakan tertekan karena perubahan tersebut dirasakan harus dilaksnakan total dan segera) bahwa  walaupun  perubahan  besar  diperlukan  dan  direncanakan  sesuai  dengan kebutuhan  pembelajaran  siswa,  tetapi  mereka  disediakan  waktu  yang representatif  untuk  melaksanakan  sementara  urutan  dan  logika  pengembangan telah  juga  disesuaikan.  Aspek  penting  dari  strategi  perencanaan  ini  adalah program  dapat  dikaji  ulang  untuk  setiap  periode  tertentu  dan  perubahan  dapat mungkin  saja  dilakukan  untuk  penyesuaian  program  di  dalam  kerangka  acuan perencanaan dan waktunya.
6) Melakukan  monitoring  dan  evaluasi  untuk  meyakinkan  apakah  program  yang telah  direncanakan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan,  apakah  tujuan telah  tercapai,  dan  sejauhmana  pencapainnya.  Karena  fokus  kita  adalah  mutu siswa,  maka  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  harus  memenuhi  kebutuhan untuk  mengetahui  proses  dan  hasil  belajar  siswa.  Secara  keseluruhan  tujuan kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  ini  adalah  untuk  emneliti  efektivitas  dan efisiensi  dari  program  sekolah  dan  kebijakan  yang  terkait  dalam  rangka peningkatan  mutu  pendidikan.  Seringkali  evaluasi  tidak  selalu  bermanfaat dalam  kasus-kasus  tertentu,  oleh  karenanya  selama  hasil  evaluasi  juga dipergunakan  informasi  lain  yang  akan  dipergunakan  untuk  pembuatan keputusan  selanjutnya  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  program  di  masa mendatang.  Demikian  aktifitas  tersebut  terus  menerus  dilakukan  sehingga merupakan suatu proses peningkatan mutu yang berkelanjutan.
Beragamnya  kondisi  lingkungan  sekolah  dan  bervariasinya  kebutuhan siswa  di  dalam  proses  pembelajaran  ditambah  lagi  dengan  kondisi  geografi Indonesia  yang  sangat  kompleks,  seringkali  tidak  dapat  diapresiasikan  secara lengkap  oleh  birokrasi  pusat.  Oleh  karena  itu  di  dalam  proses  peningkatan  mutu pendidikan perlu dicari alternatif pengelolaan sekolah. Hal ini mendorong lahirnya konsep  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  sekolah.  Manajemen  alternatif  ini
memberikan  kemandirian  kepada  sekolah  untuk  mengatur  dirinya  sendiri  dalam rangka  peningkatan  mutu  pendidikan,  tetapi  masih  tetap  mengacu  kepada kebijakan  nasional.  Konsekwensi  dari  pelaksanaan  program  ini  adanya  komitmen yang  tinggi  dari  berbagai  pihak  yaitu  orang tua/masyarakat,  guru,  kepala  sekolah, siswa  dan  staf  lainnya  di  satu  sisi  dan  pemerintah  (Depdiknas)  di  sisi  lainnya sebagai partener mencapai tujuan peningkatan mutu.
Dalam  rangka  pelaksanaan  konsep  manajemen  ini,  strategi  yang  dapat dilaksanakan  oleh  sekolah  antara  meliputi  evaluasi  diri  untuk  menganalisa kekuatan  dan  kelemahan  sekolah.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  tersebut  sekolah bersama-sama  orang tua dan masyarakat menentukan visi dan misi sekolah dalam peningkatan  mutu  pendidikan  atau  merumuskan  mutu  yang  diharapkan  dan dilanjutkan dengan penyusunan rencana program sekolah termasuk pembiayaannya, dengan  mengacu  kepada  skala  prioritas  dan  kebijakan  nasional  sesuai  dengan sekolah dan sumber daya yang tersedia. Dalam penyusunan program, sekolah harus menetapkan indikator atau target mutu yang akan dicapai. Kegiatan yang tak kalah pentingnya  adalah  melakukan  menitoring  dan  evaluasi  program  yang  telah direncanakan  sesuai  dengan  pendanaannya  untuk  melihat  ketercapaian  visi,  misi dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan nasional dan target mutu yang dicapai serta melaporkan  hasilnya  kepada  masyarakat dan pemerintah. Hasil evaluasi (proses dan output ) ini selanjutnya  dapat  dipergunakan sebagai masukan untuk  perencanaan/penyusunan  program  sekolah  di  masa  mendatang  (tahun berikutnya). Demikian terus menerus sebagai proses yang berkelanjutan.
Untuk  pengenalan  dan  menyamankan  persepsi  sekaligus  untuk memperoleh masukan dalam rangka perbaikan konsep dan pelaksanaan manajemen ini, sosialisasi harus terus dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pilot/uji coba harus segera dilakukan untuk melihat seberapa jauh konsep ini dapat dilaksanakan dan  untuk  mengetahui  kendala-kendala  yang  mungkin  muncul  didalam pelaksanaannya untuk dicari solusinya dalam rangka mengantisipasi kemungkinan- kemungkinan  kendala  yang  muncul    di  masa  mendatang.  Harapannya  dengan konsep ini, maka peningkatan mutu pendidikan akan dapat diraih oleh kita sebagai pelakaanaan  dari  proses  pengembangan  sumber  daya  manusia  mengahadapi persaingan  global  yang  semakin  ketat  dan  ditunjang  oleh  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang berkembang secara cepat.

## Tinjauan tentang Persepsi
Menurut  Kotler  (1995)  persepsi  adalah  proses  bagaimana  seseorang menyeleksi,  mengatur,  menginterpretasikan  masukan-masukan  informasi  untuk menyatakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi ini timbul karena adanya stimulus dari luar yang akan menekan syaraf sensorik seseorang dan melalui panca indera,  stimulus  tersebut  diseleksi,  diorganisir,  dan  diinterpretasikan  oleh  setiap orang dengan cara tersendiri.
Sedangkan  Robbins  (1996)  menyatakan  bahwa  persepsi  sebagai  suatu proses  dimana  individu  mengorganisasikan  dan  menafsirkan  kesannya  untuk memberi  arti  tetentu  pada  lingkungannya.  Gibson  (1996)  mengemukakan  bahwa persepsi  merupakan  proses  kognitif,  dimana  persepsi  membantu  individu  dalam memilih  megatur,  menyimpan  dan  menginterpretasikan    rangsangan  menjadi gambaran dunia yang utuh dan berarti.
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 296
Dari  berbagai  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  persepsi merupakan  suatu  proses  dimana  manusia  menginterpretasikan  stimulus  yang diterimanya. Adanya stimulus akan membuat manusia berekasi. Walupun stimulus yang diterima itu sama, tetapi akan dapat memiliki arti yang berbeda pada masing- masing  dan akan mempengaruhi perilakunya.

## Proses
Walgito (1993   : 54)   mengemukakan   bahwa  karakteristik   yang harus dipenuhi  di    dalam    melakukan  proses      persepsi      adalah:    (a)      adanya      objek yang dipersepsikan, (b) adanya alat indera atau reseptor, dan  (c) adanya perhatian.
Adanya    suatu  objek  yang    dipersepsikan,    maksudnya  bahwa      dengan adanya    suatu    objek    akan      menimbulkan    rangsangan    terhadap    alat  indera individu.  Rangsangan  tersebut  dapat  berasal dari luar dan dari  dalam  alat indera yang  langsung mengenai  syaraf  sensoris,  yang  bekerja  sebagai alat penerima. Adanya alat indera  atau reseptor,  maksudnya bahwa dengan alat  indera  individu akan    dapat  menerima  stimulus.  Disamping  itu    harus    ada  pula    syaraf    sensoris sebagai  alat  untuk  meneruskan  rangsangan  yang  diterima  reseptor  ke  pusat susunan  syaraf,    yaitu    otak,  sebagai    pusat    kesadaran.    Adanya  perhatian, maksudnya    bahwa  untuk    mengadakan    persepsi  tentang      sesuatu    objek diperlukan      perhatian,      yang    merupakan    langkah    pertama    dalam    melakukan persepsi.
Sedangkan   Kotler (1995:286), menyatakan bahwa  persepsi dibentuk oleh tiga  unsur,  yaitu:    (a)    objek        stimulus,      (b)      hubungan      stimulus        dengan lingkungannya,  dan (c) kondisi yang ada dalam  individu  yang bersangkutan.
Toha (1993) mengemukakan bahwa proses persepsi meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu:
1) Kesamaan dan ketidaksamaan
Sesuatu  objek  yang  mempunyai  kesamaan  dan  ketidaksammaan  ciri, akan  dipersepsikan    sebagai  suatu  objek  yang  berhubungan    dan  tidak berhubungan.  Artinya  objek  yang  mempunyai  ciri  yang  sama  di  persepsi  ada hubungannya,  sedangkan  objek  yang  mempunyai  ciri  tidak  sama  adalah terpisah.
2) Kedekatan dalam ruang
Objek atau peristiwa yang dilihat oleh orang karena adanya kedekatan dalam ruang tertentu, akan dengan mudah diartikan sebagai objek atau peristiwa yang ada hubungannya
3) Kedekatan dalam waktu
Objek  atau  peristiwa  juga  dapat  dilihat  sebagai  hal  yang  mempunyai hubungan karena adanya kedekatan atau kesamaan dalam waktu.
Dari uraian di atas dapat diringak dalam gambar berikut.

## Gambar 1: Proses Persepsi
Sumber: Toha (1993)

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi
Bagaimana  kita  menjelaskan  bahwa  individu-individu  mungkin memandang  pada  satu  benda  yang  sama  toh  mempersepsikannya  secara  berbeda. Sejumlah  faktor  bekerja  untuk  membentuk  dan  kadang-kadang    memutar  balik persepsi.  Faktor-faktor  ini  dapat  berada  pada  pihak  pelaku  persepsi,  dalam objeknya  atau  target  yang  dipersepsikan,  atau  dalam  konteks  dari  situasi  dalam mana persepsi itu dilakukan.
Menurut  Robbins  (1996:124)  terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi persepsi, yang digambarkan sebagai berikut:
Dari gambar tertsebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Pelaku persepsi
Jika  seorang  individu  memandang  pada  suatu  target  dan  mencoba menafsirkan  apa  yang  dimiliki,  maka  penafsiran  itu  akan  sangat  dipengaruhi oleh  karakteristik  ppribadi  dari  pelaku  persepsi  individual  tersebut. Karakteristik pribadi yang dapat mempengaruhi persepsi antara lain:
Faktor pada pemersepsi:
1. Sikap 2  Motif
3. Kepentingan
4. Pengalaman
5. Pengharapan
Faktor pada target: 1. Hal baru 2. Gerakan
3. Bunyi
4. Ukuran
5. Latar belakang
6. Kedekatan
P E R S E P S I
Faktor dalam situasi: 1. Waktu 2. Keadaan/tempat kerja
3. Keadan sosial Objek Peristiw a Penglihata n Pendengar an Penyentuh an Ditransform asi Kesamaan dan ketidaksamaa n Kedekatan ruang P E R S E P S I
Gambar 2: Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Sumber: Robbins (1996:124) a) Sikap
Dua  orang  yang  melihat  barang  yang  sama  akan  dapat  menafsirkan  secara berbeda  karena  mereka  mempunyai  sikap  yan  gberbeda  terhadap  barang tersebut
b) Motif
Kebutuhan atau motif yan gbaik dipuaskan akan mempengaruhi pennafsiran terhadap  suatu  objek.  Misalnya  orang  yang  merasa  sangat  lapar  dan terhadap    orang  yang  sangat  kenyang  ditunjukkan  gambar  makanan  yang sangat  kabur.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  parahnya  rasa  lapar mempengaruhi penaafsiran terhadap gambar kabur tadi. Gambar yang kabur tadi  dipersepsikan  sebagai  gambar  makanan  secar  ajauh  lebih  sering daripada orang yang kenyang.
c) Minat/kepentingan
Fokus  perhatian  seseorang  dipengaruhi  oleh  kepentingan  atau  minatnya.
Karena  kepentingan  individual  itu  bebrbeda,  mak  apa  yang  dipersepsikan satu  orang  dalam  suatu  situasi  dapat  berbeda  dengan  apa  yang dipersepsikan oleh oran glain.
d) Pengalaman
Objek  atau  peristiwa  yang  belum  pernah  dialami  sebelumnya  akan  lebih mencolok  daripada  yang  pernah  dialami  di  masa  lalu,  sehingga menimbulkan persepsi yan gberbeda.
e) Pengharapan
Pengharapan dapat menyimpangkan persepsi seseorang dalam hal apa yang diharapkan  itu  terlihat.  Misalnya  jika  seseorang  mengharapkan  perwira polisi  berwibawa,  mak  amungkin  ia  akan  mempersepsikan  perwira  polisi dalam cara inii, tidak peduli pada ciri-ciri mereka yang sebenarnya.
2) Faktor pada target
Karakteristik  pada  target  yan  gakan  diamati  mempengaruhi  apa  yang dipersepsikan.  Hal  baru,  gerakan,  bunyi,  ukuran  dan  atribut-atribut  lain  dari target  membentuk  car  akita  memandang/mempersepsikannya.  Karena  target tidak dipandang dalam keadaan sendirian, maka hubungan antara target dengan latar  belakangnya  akan  mempengaruhi  persepsi,  seperti  kecenderungan    kita mengelompokkan  benda-benda  yang  berdekatan  atau  yang    mirip.  Orang- orang,  objek-objek,  atau  peristiwa-peristiwa  yang  serupa  satu  sama  lain cenderung  dikelompokkan  bersama-sama.  Makin  besar  kemiripan  itu,  maka makin  besar  kemungkinan  kita  akan  cenderung  mempersepsikan  mereka sebagai suatu kelompok bersama.
3) Faktor situasi
Unsur-unsur dalam lingkungan sekitar, akan memengaruhi persepsi seseorang. Waktu, keadaan atau tempat kerja, keadaan sosial dan faktor-faktor situasional lain akan berpengaruh terhadap persepsi.
Sedangkan  Kotler  (1994)  menyatakan  ada  ada  tiga  faktor  yang  dapat mempengaruhi persepsi, yaitu:
1) Perhatian selektif
Konsumen  yang  berada  dalam  pasaran  produk    tersebut  mungkin  saja  tidak memperhatikan  suatu  pesan  tersebut  lebih  menonjol  dibandingkan  stimulus- stimulus  yang  lain.  Jadi  pada  kondisi  ini  konsumen  hanya  akan  mengambil pesan-pesan dari pemasar yang dianggapnya paling menarik
2) Distorsi selektif
Adanya  kecenderungan  untuk  mengolah  informasi  menjadi  suatu  pengertian pribadi.  Disini  konsumen  menginterpretasikan  informasi  hanya  yang  akan mendukung  perpsepsi  mereka  dan  bukan  yang  akan  menantang  persepsi mereka.
3) Ingatan selektif
Setiap  konsumen  akan  cenderung  memperhatikan  informasi  yang  mendukung pendirian dan kepercayaan mereka.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah    penelitian survai .  Hal  ini  mengacu  pada pendapat  Sigit  (1999:149),  bahwa  penelitian  survai  ( survey  research )  adalah kegiatan  untuk  memperoleh  informasi  dan  fakta  secara  sistematis  dari  para responden  dengan  maksud  untuk  memahami  dan  atau  meramal  beberapa  aspek perilaku  dari  objek  yang  diteliti.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh Pengelola  Sekolah  SMPN  di  Kota  Malang  sebanyak  88  responden,  meliputi: Kepala  Sekolah  sebanyak  22  orang,  Waka  Kurikulum  sebanyak  22  orang,  Waka Sarana dan Prasarana sebanyak 22 orang, dan Waka Kesiswaan sebanyak 22 orang. Oleh karena populasi dalam penelitian ini jumlahnya relatif sedikit, dan jarak antar responden relatif  dekat,  dan  untuk  menghindari risiko sampling  yang  besar,  maka seluruh  populasi  dijadikan  sampel  penelitian.  Sehingga  penelitian  ini  merupakan penelitian sensus.
Ditinjau dari jenis data, ada 2 (dua) macam data yang dikumpulkan dalam penelitian  ini,  yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  dikumpulkan  melalui kuesioner  yang  diberikan  langsung  kepada  Pengelola  Sekolah.  Jenis  data  primer yang  dibutuhkan  adalah  berkaitan  dengan  persepsi  Pengelola  Sekolah  terhadap konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, meliputi:
a. Hal-hal yang  berkaitan dengan sumber daya keuangan sekolah
b. Hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sekolah
c. Hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum sekolah
d. Hal-hal yang berkaitan dengan personel sekolah
Disamping data primer, dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder yang  telah  diolah/disediakan  oleh  pihak  lain,  yaitu  Kantor  Diknas  Kota  Malang seperti data  nama dan alamat SMPN. Data ini diperoleh dengan cara mencatat dan tanya jawab.
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 300

## Variabel Penelitian
Variabel-variabel yang akan diteliti adalah:
1.  Variabel  konsep  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  sekolah.  Untuk mengetahui variabel ini indikatornya dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:
1)  Hal-hal  yang   berkaitan  dengan sumber  daya  keuangan  sekolah  (x1). Untuk mengetahui variabel ini secara mendalam, diproksi menjadi  3 (tiga) faktor, yaitu:  (i)  apakah  pengelolaan  keuangan  sekolah  harus  ditujukan  untuk pengurangan  kebutuhan  birokrasi  dari  pusat,  (ii)  apakah  pengelolaan keuangan  sekolah    harus  ditujukan  untuk  pemisahan  antara  biaya  yang bersifat  akademis  dan  proses  pengadaannya,  dan  (iii)  apakah  penentuan dan pengalokasian dana harus sesuai dengan skala prioritas.
2)  Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  sekolah  (x2).  Untuk mengetahui variabel ini secara mendalam, diproksi menjadi   3 (tiga) faktor, yaitu:  (i)  apakah  sekolah  dituntut  untuk  memiliki  akuntanbilitas  baik kepada  orang  tua/masyarakat  maupun  pemerintah,  (ii)  apakah  sekolah harus memberikan laporan pertanggung-jawaban dan
mengkomunikasikannya kepada orang tua/masyarakat maupun pemerintah,
(iii)  apakah  sekolah  harus  melaksanakan  kaji  ulang  secara comprehensive terhadap pelaksanaan program prioritas sekolah.
3)  Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kurikulum  (x3).  Untuk  mengetahui  variabel ini  secara  mendalam,  diproksi  menjadi  3  (tiga)  faktor,  yaitu:  (i)  apakah sekolah   harus bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari  standar  materi  maupun  proses  penyampaiannya,  (ii)  apakah  untuk melihat  progres  pencapaian  kurikulum,  siswa  harus  dinilai  melalui  proses tes  yang  dibuat  sesuai  dengan  standar  nasional  dan  mencakup  berbagai aspek  kognitif,  affektif,  dan  psikomotor  maupun  aspek  psikologi  lainnya,
(iii)  apakah  untuk  pengembangan  kurikulum    harus  memenuhi  kebutuhan siswa.
4)    Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  personel  sekolah  (x4).  Untuk  mengetahui variabel  ini  secara  mendalam,  diproksi  menjadi    3  (tiga)  faktor,  yaitu:  (i) apakah sekolah  harus bertanggung jawab dalam proses rekrutmen (dalam arti  penentuan  jenis  guru  yang  diperlukan)  dan  pembinaan  struktural  staf sekolah, (ii)  apakah dalam rangka pembinaan kapasitas kepala sekolah dan pembinaan ketrampilan guru termasuk staf kependidikan lainnya dilakukan secara  terus  menerus  atas  inisiatif  sekolah,  (iii)  apakah  untuk  mengontrol sumber daya manusia, fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat, misalnya pengangkatan  tenaga honorer, dan mengirim guru untuk berlatih di institusi yang dianggap relevan, merupakan kewenangan kepala sekolah.
2.  Variabel  persepsi  Pengelola  Sekolah,  merupakan  proses  bagaimana  Pengelola Sekolah tersebut menyeleksi, mengatur, menginterpretasikan masukan-masukan informasi  berupa  kuisioner  yang  berhubungan  dengan  konsep  manajemen peningkatan  mutu  berbasis  sekolah,  sehingga  menghasilkan  suatu  pemahaman bagi mereka.

## Analisis Data
Setelah data-data yang diperlukan  diperoleh, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif (Nazir, 1998), yaitu suatu metode dalam meneliti suatu  objek.  Tujuannya  adalah  untuk  membuat  suatu  gambaran  secara  sistematis, faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  serta  hubungan  antar  fenomena  yang diselidiki.
Dalam  penelitian ini  fakta-fakta  yang  akan  digambarkan  secara  sistematis adalah:
1. Hal-hal yang  berkaitan dengan sumber daya keuangan sekolah (x1), meliputi: (i) apakah  pengelolaan  keuangan  sekolah  harus  ditujukan  untuk  pengurangan kebutuhan birokrasi dari pusat, (ii) apakah pengelolaan keuangan sekolah  harus ditujukan  untuk  pemisahan  antara  biaya  yang  bersifat  akademis  dan  proses pengadaannya, dan (iii) apakah penentuan dan pengalokasian dana  harus sesuai dengan skala prioritas.
2.  Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  sekolah  (x2),  meliputi:  (i) apakah  sekolah  dituntut  untuk  memiliki  akuntanbilitas  baik  kepada  orang tua/masyarakat  maupun  pemerintah,  (ii)  apakah  sekolah  harus  memberikan laporan  pertanggung-jawaban  dan  mengkomunikasikannya  kepada  orang tua/masyarakat  maupun  pemerintah,  (iii)  apakah  sekolah  harus  melaksanakan kaji  ulang  secara comprehensive terhadap  pelaksanaan  program  prioritas sekolah.
3.  Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kurikulum  (x3),  meliputi:  (i)  apakah  sekolah harus  bertanggung  jawab  untuk  mengembangkan  kurikulum  baik  dari  standar materi  maupun  proses  penyampaiannya,  (ii)  apakah  untuk  melihat  progres pencapaian kurikulum, siswa harus dinilai melalui proses tes yang dibuat sesuai dengan  standar  nasional  dan  mencakup  berbagai  aspek  kognitif,  affektif,  dan psikomotor maupun aspek psikologi lainnya, (iii) apakah untuk pengembangan kurikulum  harus memenuhi kebutuhan siswa.
4.  Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  personel  sekolah  (x4),  meliputi:  (i)  apakah sekolah    harus  bertanggung  jawab  dalam  proses  rekrutmen  (dalam  arti penentuan  jenis  guru  yang  diperlukan)  dan  pembinaan  struktural  staf  sekolah, (ii)   apakah  dalam rangka pembinaan  kapasitas  kepala sekolah  dan  pembinaan ketrampilan  guru  termasuk  staf  kependidikan  lainnya  dilakukan  secara  terus menerus  atas  inisiatif  sekolah,  (iii)  apakah  untuk  mengontrol  sumber  daya manusia,  fleksibilitas  dalam  merespon  kebutuhan  masyarakat,  misalnya pengangkatan  tenaga  honorer,  dan  mengirim  guru  untuk  berlatih  di  institusi yang dianggap relevan, merupakan kewenangan kepala sekolah.
5.  Persepsi  Pengelola  Sekolah,  yaitu  proses  pemahaman  Pengelola  Sekolah terhadap konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, yang meliputi ke empat hal di atas.
Untuk  melakukan  penghitungan  distribusi  frekuensi  dan    persentase jawaban responden serta uji validitas dan reliabilitas digunakan bantuan komputer dengan memanfaatkan program SPSS  Versi 11.0 for Windows

## PEMBAHASAN
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa, pengelola SMP Negeri di Kota Malang  sebagian  besar  (rata-rata  41,67  persen)  menyatakan  tidak  memahami
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 302
terhadap  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  keuangan  sekolah    atau dengan kata lain persepsi mereka kurang baik. Oleh karena itu, pihak Diknas Kota Malang  perlu  segera  melakukan  tindakan  nyata  melalui  pelatihan-pelatihan  atau short  course atau work  shop tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan sumber  daya  keuangan  sekolah,  dengan  berkolaborasi  dengan  perguruan  tinggi atau  lembaga  lain  yang  kompeten  dalam  bidang  pengelolaan  sumber  daya keuangan  sekolah.  Hal  ini  perlu  dilakukan  segera,  mengingat  dalam  waktu  yang tidak terlalu lama lagi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkait dengan  peningkatan  alokasi  anggaran  pendidikan  menjadi  20  persen  pada  APBN tahun-tahun mendatang akan menjadi kenyataan.
Pada tahun anggaran mendatang, pemerintah dituntut harus bisa memenuhi seperti  yang  tertera  dalam  UUD  45  pasal  31  ayat  4,  yang  menyatakan  bahwa Negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  20  persen  dari APBN serta APBD.
Pertanyaannya  adalah,  siapkah  lembaga  pendidikan  kita  ketika  anggaran pendidikan  20  persen  itu  benar-benar  terealisir.    Sebab,  sekurang-kurangnya  20 persen APBN  dan  APBD itu  paling tidak dua  kali lipat anggaran  yang  selama ini diterima DEPDIKNAS.
Memang  ada  yang  mengkawatirkan,  kenaikan  porsi  anggaran  pendidikan menjadi  minimal  20  persen  dari  total  APBN  dan  APBD  itu  berisiko  pada munculnya  kebocoran  atau  penyimpangan  dalam  penggunaannya.  Hal  itu didasarkan  pada, pertama, kenyataannya  di  lapangan  bahwa  dalam  pengelolaan pendidikan  masih  ditemukan  adanya  kebocoran  atau  penyimpangan  tersebut. Meski demikian, juga tidak dibenarkan ada alasan untuk tidak memenuhi tuntutan minimal  anggaran  tersebut,  karena  harus  menunggu  “sucinya”  pengelolaan penggunaan  anggaran. Kedua ,  belum  adanya  program  detail  tahunan  sebagai turunan dari grand design pendidikan nasional.
Atas  dasar  itulah,  ke  depan,  menurut  Nuh  (2006)  sekolah  dan  perguruan tinggi  sebagai  ujung  tombak  pelaksana  dan  penyerap  anggaran  harus  benar-benar menyiapkan diri untuk:
1. Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan sumber daya keuangan sekolah
2. Menyiapkan  program  detail  yang  mencerminkan  kegiatan  persatuan  sekolah dengan ukuran keberhasilannya
3. Menyiapkan sistem monitoring, evaluasi serta improvisasi
Namun  sebelum  melakukan  gerak  langkah  itu,  hal  paling  penting  adalah bagaimana  menerapkan  efisiensi  dan  akuntabilitas  menjadi  sebuah  syarat  mutlak untuk bisa membuktikan bahwa anggaran pendidikan 20 persen kelak dapat secara signifikan  dirasakan  manfaatnya.  Keduanya  harus  menjadi  roh  dalam  mengelola pendidikan.
Efisiensi  bukanlah  minimisasi  anggaran,  tetapi  ketepatan  dalam pengalokasian anggaran. Rasionalitas pengalokasian tersebut, setiap mata kegiatan yang  disertai  dengan  mata  anggaran  dapat  dipertanggungjawabkan  baik  dari  sisi substansi maupun adminsitrasinya. Itulah substansi akuntabilitas.
Menurut  Nuh  (2006),  setidaknya  ada  dua  tolok  ukur  yang  bisa  dijadikan acuan  untuk  dapat  menyerap  anggaran  pendidikan  20  persen  yang  tidak menimbulkan kemubaziran, yaitu: kualitas output dan kualitas outcome . Meskipun
Nugroho AS, Persepsi Pengelola Sekolah... 303
harus  disadari  bahwa  pendidikan  merupakan  fungsi  waktu.  Artinya,  perbaikan input hari ini, output dan dampaknya baru bisa dirasakan hari berikutnya. Untuk hal itulah, maka perencanaan ke depan sebuah lembaga pendidikan tidak hanya sebatas pada perencanaan bagus di atas kertas, tapi lebih dari itu, harus memiliki dampak yang secara signifikan bisa dirasakan oleh masyarakat.
Tentu  saja  harus  pula  disadari,  bahwa  pendidikan  sebagai  sebuah  fungsi waktu, tidak serta merta manakala pada tahun 2007 direalisasikan anggaran sebesar 20  persen  dari  APBD  dan  APBN,  saat  itu  pula  tercapai  ukuran-ukuran  yang diharapkan.
Karena  itu,  upaya  untuk  terus  menerus  melakukan  efisiensi  dan akuntabilitas  sebagai key  word untuk  memperoleh  perbaikan  yang  besar  dan signifikan dari apa yang dilakukan saat ini menjadi sebuah kewajiban.

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
1. Bahwa sebagian besar (rata-rata 41,67 persen) persepsi pengelola SMP Negeri di
Kota Malang kurang baik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan  sumber daya keuangan sekolah. Sementara itu, hanya sebagian kecil (rata-rata 13,63 persen) persepsi responden sangat baik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan  sumber daya keuangan sekolah.
2. Bahwa sebagian besar (rata-rata 47,33 persen) persepsi pengelola SMP Negeri di Kota Malang baik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan  pertanggungjawaban sekolah.  Namun  demikian,  masih  ada  sebagian  kecil  (rata-rata  13,63  persen) persepsi  responden  kurang  terhadap  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pertanggung-jawaban sekolah.
3. Bahwa sebagian besar (rata-rata 47,73 persen) persepsi pengelola SMP Negeri di Kota Malang baik terhadap hal-hal  yang berkaitan dengan  kurikulum sekolah. Namun demikian, masih terdapat sebagian kecil (rata-rata 9,47 persen) persepsi responden kurang baik.
4. Bahwa sebagian besar (rata-rata 42,84 persen) persepsi pengelola SMP Negeri di Kota  Malang  cukup  baik  terhadap  hal-hal  yang  berkaitan  dengan    personel sekolah.  Namun  demikian,  masih  ada  sebagian  kecil  (rata-rata  18,56  persen) persepsi  responden  kurang  baik,  dan  terdapat  rata-rata  10,95  persen  perpsepsi responden sangat baik

## Saran
1.  Pihak  Diknas  Kota  Malang  perlu  segera  melakukan  tindakan  nyata  berupa pelatihan-pelatihan  atau short  course atau work  shop tentang  hal-hal  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  sumber  daya  keuangan  sekolah,  dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang kompeten dalam bidang pengelolaan sumber daya keuangan sekolah.
2. Hal di atas  perlu dilakukan segera, mengingat dalam tahun mendatang, terdapat peningkatan  alokasi  anggaran  pendidikan  menjadi  20  persen  dari  APBN  dan APBD.
MODERNISASI, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 304
3.  Pihak  sekolah  dan  perguruan  tinggi  sebagai  ujung  tombak  pelaksana  dan penyerap anggaran tersebut ke depan harus benar-benar menyiapkan diri untuk:
1. Meningkatkan  kemampuan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  keuangan sekolah
2. Menyiapkan  program  detail  yang  mencerminkan  kegiatan  persatuan sekolah dengan ukuran keberhasilannya
3. Menyiapkan sistem monitoring, evaluasi serta improvisasi

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  1999, Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah ,  Depdikbud, Ditjen Dikdasmenum, Jakarta.
Arikunto,  Suharsimi,  1992, Prinsip  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek, PT Rineka Cipta, Jakarta.
Gibson,  James  L,  Evansevich  John  M,  &  Donnelly,  James  H,  1996, Organisasi, Perilaku,  Struktur,  Proses,  Edisi  Kedelapan ,  Alih  Bahasa:  Nunuk Adriani, Binarupa Aksara, Jakarta.
Kotler,  Philip,  1995, Marketing  Management ,  7 th ,  Edition,  Prentice  Hall,  New Jersey.
--------------, 1994, Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation & Control ,  8 th Edition,  Englewood  Cliffs,  New  York,  Prentice  Hall International, Inc., New Jersey
Malhotra, Neresh K, 1996, Marketing Research: An Applied Orientation, Prentice Hall International Inc., New Jersey
Mustafa,  EQ.  Zainal,  1992, MicroStat:  Untuk  Mengolah  Data  Statistik ,  Edisi  III, Andi Offset, Yogyakarta
Nuh, Mohammad. 2006. Siapkah Kita Anggaran Pendidikan 20 Persen. Jawa Pos Rabu 3 Mei.
Robbins, Stephen, 1996, Perilaku Organisasi: Konsep-Konstruksi-Aplikasi , Jilid I, Edisi  Indonesia, Alih  Bahasa:  Hdyana  Pudjaatmaka,  PT  Penhallindo, Jakarta.
Sigit,  Soehardi,  1999, Metodologi  Penelitian:  Sosial  –  Bisnis  –  Manajemen , Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata, Yogyakarta.
Sugiyono, 1994, Metode Penelitian Administrasi , Alfabeta, Bandung.
Toha,  Miftah,  1993, Perilaku  Organisasi:  Konsep  Dasar  dan  Aplikasi ,  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Walgito,  Bimo,  1993, Pengantar  Psikologi  Umum, Cetakan  Ketiga,  Andi  Offset, Yogyakarta.