V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 279
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643

## PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PESANTREN
Maskuri
Universitas Ibrahimy, Indonesia masykuri.ismail@gmail.com
Abstract: Islamic  boarding  schools  inevitably  provide  services  for  the implementation and management processes. It requires adjustments to increasing  needs.  Each  Islamic  boarding  school  has  different characteristics,  because  It  is  founded  by  different  figures.  There  are different  ways  to  financial  management  in  Islamic  boarding  schools. The  role  of  Kiai  as  a  central  figure  is  very  decisive  in  financial management. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo is one of the  Islamic  boarding  schools  that  have  own  financial  management system.  Three  units  are  technically  managing  finances  in  Pondok Pesantren  Salafiyah  Syafi'iyah  Sukorejo.  They  are  Treasurer,  the Supreme  Audit  and  Wealth  Agency  of  Ma'had  (BPK2M),  and  the Budget Team. To ensure the service system in financial management, it is  necessary  to  develop  financial  management  guidelines.  The mentoring  steps  taken  included  sharing  ideas,  absorbing information, discussing  and  conducting  joint  studies  with  stakeholders  in  the Islamic  boarding  schools. As  a  result,  the  draft  financial  management guidelines  were  included  in  the  master  plan  for  Islamic  boarding schools.  The  need  for  guidance  on  financial  management  of  Islamic boarding schools is in line with the theory of planning, innovation, and several  financial  regulations  established  by  the  State.  In  management, planning  is  needed  because  the  spirit  is  innovation  and  meeting  the demands of change to meet the needs of the organizers and the Islamic boarding schools community itself.
Keywords: Pengelolaan, Perencanaan, dan Inovasi Keuangan
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 280
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643

## Pendahuluan Isu dan Fokus Pemberdayaan
Sejak  pesantren  menerapkan  manajemen  dalam  pengelolaan  dan penyelenggaraan  secara  kombinatif,  antara  tradisional  dan  modern, pesantren  telah  banyak  memberikan  konstribusi  bagi  kehidupan keberagamaan,  kebangsaan,  kenegaraan,  dan  kemasyarakatan.  Masing- masing konstribusi tersebut sudah dapat dirasakan manfaatnya. Secara akademik,  sudah  banyak  penelitian  yang  membahas  dan  mengkaji pesantren  Sukorejo  dari  berbagai  aspek.  Tidak  jarang  hasil  penelitian tersebut  menjadi  wacana  dan  teori  baru  dalam  manajemen  pondok pesantren. Dalam tataran praktis, para pengelola atau umana pesantren telah  mengalami  kemudahan  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawabnya. Yang  sangat  dirasakan  oleh  umana’  adalah  ketika  pesantren ini  dipimpin  oleh  KHR.  Ach.  Fawaid  As’ad.  Meneruskan  a pa  yang sudah  menjadi  tradisi  dan  pengelolaan  pesantren  yang  dilakukan  oleh KHR.  As’ad  Syamsul  Arifin,  Kiai  Fawaid  begitu  tekun  dan  terus melakukan  upaya  pengembangan  pesantren  dengan  melakukan manajemen modern berbasis pesantren salafiyah.
Setidaknya ada dua pendekatan yang dilakukan oleh Kiai Fawaid dalam menerapkan kebijakan pengelolaan pesantren, yakni mempertahankan  identitas  dan  menawarkan  ide  baru  sebagai  inovasi penyelenggaraan  pesantren.  Beberapa  tokoh  dan  pemerhati  pesantren
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 281
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
ada  yang  menyatakan,  bahwa  kepemimpinan  Kiai  Fawaid  adalah periode  kepemimpinan  yang  memadukan  antara  kultur  dan  struktur. Sebagai  bukti  faktual,  norma-norma  yang  menjadi  pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan pesantren telah mengalami beberapa kali  perubahan  dan  penyempurnaan.  Perubahan  itu  dilakukan  sebagai respon  terhadap  perkembangan  interaksi  pesantren  dengan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Pedoman  pesantren  yang  berisi  beberapa ketentuan  pengelolaan  pesantren  itu  dijadikan  satu  dalam  sebuah dokumen.
Sampai  saat  ini  memang  belum  ada  dokumen  resmi  yang menggambarkan  perencanaan  sebagai  dasar  dalam  pengembangan pesantren.  Beberapa  ketentuan  pengelolaan  pesantren  yang  ada  dalam pedoman  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  bukanlah  pedoman perencanaan,  tetapi  lebih  tepatnya  pedoman  pelaksanaan  tugas-tugas umana.  Secara the  facto ,  setiap  tahun  ada  proses  perencanaan  yang dilakukan  oleh  tim  kecil.  Seluruh  unit  kerja  pesantren,  mulai  dari bidang  sampai  pada  lembaga-lembaga  unit  kerja  kecil  menyusun perencanaan yang dituangkan dalam perencanaan anggaran. Rancangan anggaran  itu  sejatinya  sama  dengan  perencanaan  pada  umumnya. Hanya saja, perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja belum  mengacu  pada  perencanaan  induk.  Perencanaan  dan  atau
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 282
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
rancangan anggaran seharusnya menggambarkan pelaksanaan visi dan misi pesantren.
Melanjutkan  pendampingan  mutu  yang  sudah  dilakukan  pada semester  sebelumnya,  pada  semester  tahun  ini,  kami  memberikan pendampingan  untuk  menyusun  pedoman  pengelolaan  keuangan pondok  pesantren,  sebagai  bagian  dari  dokumen  induk  renstra.  Kerja pendampingan  ini  nantinya  akan  dijadikan    sebagai  acuan  dalam pengambilan  kebijakan  dan  pengembangan  pesantren  di  masa  yang akan datang. Penting disadari oleh seluruh umanak dan pengelola unit- unit  kerja/organisasi  yang  ada  di  pesantren  untuk  terbiasa  melakukan suatu  kegiatan  didasarkan  pada  perencanaan,  sehingga  dalam  hal pengelolaannya  tidak  berdasarkan  pada  asumsi  yang  bersifat  opini. Perencanaan  pengelolaan  keuangan  yang  akan  dijadikan  sebagai pedoman ini menjadi penting sebagai bekal bagi generasi penerus.
Dalam  pengabdian  masyarakat  ini,  ada  beberapa  isu  dan  fokus pendampingan, yaitu :
1. Belum  ada  dokumen  yang  secara  khusus  menjadi  acuan  dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan pondok pesantren.
2. Kebutuhan  manajamen  sebagai  pijakan  dalam  pengelolaan  dan penyelenggaraan pesantren harus dituangkan dalam sebuah dokumen yang memuat berbagai isu strategis.
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 283
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
3. Tuntutan  kebutuhan  masyarakat  yang  terus  berkembang  sesuai dinamika kemajuan zaman.
4. Perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  serta  informasi  yang terus berjalan begitu cepat, sebagaimana tergambarkan dalam revolusi industri 4.0.
5. Bertambahnya  jumlah  santri  dan  kebutuhan  sarana  prasarana  yang terus bertambah setiap tahun.
6. Pengelolaan keuangan yang ada perlu dilakukan pembaruan, sebagai
implementasi sunatullah dalam merespon perkembangan zaman.

## Tujuan
Sebagai  salah  satu  pengurus  pada  lembaga  penjaminan  mutu pesantren,  ada  proses  akselerasi  pencapaian  mutu  penyelenggaraan pesantren  yang  harus  dikerjakan  dengan  penuh  keseriusan.  Tugas  dan tanggung  jawab  pada  LPM  ini  merupakan  perwujudan  pengabdian kepada  masyarakat.  Karena  itu,  pengabdian  yang  memfokuskan  pada perencanaan  keuangan  pesantren  ini  memiliki  beberapa  tujuan  sebagai berikut:
7. Terbentuknya  dokumen  pengelolaan  keuangan  sebagai  acuan  dalam pengembangan pesantren di masa yang akan datang.
8. Membentuk  para  umana’  agar  mempedomani  pengelolaan  keuangan sesuai karakteristik pesantren.
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 284
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643 As-sidanah
9. Memberikan pemahaman yang sama bagi umana’ d an pengelola unit- unit  organisasi  pelaksana  kebijakan  pesantren  agar  bisa  berjalan dengan tertib dan bertanggungjawab.
10. Mendorong  terwujudnya  tujuan-tujuan  kelembagaan  di  lingkungan pesantren agar sejalan dengan visi dan misi pondok pesantren.
11. Membantu  pengelola  keuangan  yang  sudah  ada  agar  ke  depan berjalan sesuai dengan pedoman yang baik dan benar.

## Alasan Memilih Dampingan
Lembaga penjaminan mutu pondok pesanten yang baru berdiri ini menjadi  penting  keberadaannya  bagi  proses  keberlangsungan penyelenggaraan  pendidikan  dan  pengabdian  pesantren  bagi pemenuhan  layanan  masyarakat  dan  tuntutan  kebutuhan  zaman. Pendampingan  kegiatan  penjaminan  mutu  ini  memiliki  signifikansi sebagai berikut:
1. Memberikan kontribusi bagi terbentuknya dokumen resmi yang akan menjadi pedoman pengelolaan keuangan di pesantren.
2. Memberikan  masukan  dan  pertimbangan  dalam  proses  penyusunan kerangka pedoman pengelolaan keuangan pesantren.
3. Menyatukan  persepsi  bagi  pelaksana  unit-unit  organisasi  dalam menjalankan  tugas  kepesantrenan  terutama  yang  berkaitan  dengan pengelolaan keuangan.
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 285
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
4. Ikut  terlibat  dalam  proses  penyuusunan  pedoman  keuangan  agar terbentuk  lingkungan  budaya  mutu  bagi  semua  pelaksana  kegiatan yang ada dalam unit-unit organisasi di pesantren.
5. Para  pengurus  dan  umana’  (orang -orang  yang  diberi  amanat) pesantren  perlu  secara  bersama-sama  terlibat  dalam  proses penyusunan renstra, terutama menyangkut pengelolaan keuangan. Ini dilakukan agar sejak awal seluruh umana’ tahu dan mempunyai rasa memiliki  (tanpa  harus  menjadi  miliknya)  terhadap  keberadaan pesantren Sukorejo.

## Kondisi Subyek Pendampingan
Sebagaimana  digambarkan  pada  isu  dan  fokus  di  atas,  bahwa pondok  pesantren  Sukorejo  belum  memiliki  dokumen  perencanaan yang menjadi rujukan seluruh unit-unit organisasi yang ada. Apa yang dikatakan  sebagai  dokumen  selama  ini  merupakan  dokumen  yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab umanak yang diberi  amanah  oleh  pesantren.  Dokumen  yang  menjadi  panduan pelaksanaan  pengelolaan  pesantren  itu  tetap  mengacu  pada  pola kepemimpinan  “sentralistik”,  yakni  seluruh  kebijakan  pesan tren menjadi  otoritas  tunggal  pengasuh.  Namun  demikian,  pengasuh  tidak serta  merta  dalam  memegang  otoritas  tersebut.  Ada  proses musyawarah,  evaluasi,  dan  pertanggungjawaban  dalam  pengelolaan
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 286
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
pesantren.
Sudah  menjadi  ketentuan  umum,  bahwa  setiap  melakukan perencanaan  terlebih  dahulu  ada  proses  analisis  lingkungan,  baik internal  maupun  eksternal.  Karena  itu  penting  membuka  diri  dalam melihat situasi yang terus berkembang secara cepat. Ilmu pengetahuan dan  teknologi  begitu  cepat  dalam  melintasi  arus  perubahan. Mempersiapkan  diri  adalah  bentuk  tanggung  jawab  dalam  merespon secara  nyata  adanya  percepatan  perkembangan  zaman.  Menyesuaikan tidak harus larut dalam arus perubahan yang terjadi. Mempertahankan identitas  sebagai  basis  karakter  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab semua orang yang diberi amanat dalam mengelola pesantren.
Sampai saat ini, pesantren belum memiliki pedoman pengelolaan keuangan,  sekalipun  dalam  praktiknya  sudah  melakukan  fungsi manajemen keuangan. Para umanak yang terbagi dalam unit-unit kerja kelembagaan  semua  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menterjemahkan visi  dan  misi  pesantren.  Gambaran  pelaksanaan  dalam  visi  dan  misi tersebut diwujudkan dalam penggunaan keuangan. Kiai atau pengasuh dapat  memantau  perkembangan  pesantren  melalui  pelaksanaan anggaran  yang  ditetapkan  dalam  APBM.    Sejalan  dengan  kebutuhan manajemen,  maka  pesantren  memerlukan  suatu  pedoman  yang  akan digunakan para umanak dalam mengelola lembaga yang dipimpinnya.
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 287
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
Seperti  kita  maklumi,  bahwa  peran  pesantren  tidak  hanya memberikan  layanan  penyelenggaraan  pendidikan,  ada  peran  dan fungsi  dakwah  dan  sosial,  pemberdayaan  kepada  umar  agar  menjadi pribadi  mandri  dalam  menghadapi  dinamka  kehidupan.  Karena  itu, dalam  pola  kepemimpinan,  pengasuh  menerapkan  pembagian  tugas dan  bahkan  melimpahkan  kewenangannya  pada  orang-orang  yang diberi  amanat.  Untuk  mencapai  tujuan  dan  citacita  pesantren  dan implementasi visi dan misi, maka pesantren membutuhkan pengelolaan keuangan yang mandiri dan terencana.
Untuk  menterjemahkan  pengelolaan  keuangan  yang  ada  di pesantren,  ada  beberapa  unit  kerja  atau  unit  organsisasi  yang  secara khusus  mengelola  keuangan.  Sebenarnya,  setiap  orang  yang  diberi amanat  di  pesantren  mempunyai  tugas  mengelola  keuangan.  Sehingga tanggung jawab pelaksanaan visi dan misi pesantren dapat dilihat dari bagaimana  para  pengurus  mengelola  keuangan.  Unit-unit  organisasi yang  diberi  tanggung  jawab  untuk  mengatur  jalannya  keuangan pesantren  adalah  a)  Bendahara,  b)  Badan  Pemeriksa  Kekayaan  dan Keuangan  Ma’had  (BPK2M),  dan  c)  Tim  Anggaran  Pendapata n  dan
Belanja Ma’had (Tim APBM).

## Out Put Pendampingan Yang Diharapkan
Perencanaan suatu organisasi disusun untuk mengambil langkah-
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 288
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
langkah  strategis  dalam  rangka  memenuhi  target  atau  sasaran  yang akan  dicapai.  Seringkali  pelaksanaan  kegiatan  mengalami  kesulitan dalam  mencapai  tujuan atau  sasaran  yang  sudah ditetapkan.  Kesulitan itu  muncul  karena  adanya  inkonsistensi  antara  perencanaan  dengan pelaksanaan  kegiatan.  Pesantren  menyusun  perencanaan  karena menyadari,  bahwa  dunia  ini  selalu  dinamis,  akan  banyak  berhadapan dengan  perubahan  yang  begitu  cepat,  lebih-lebih  dengan  kecanggihan teknologi informasi yang serba digital. Tanpa perencanaan yang matang suatu organisasi bisa kehilangan arah dalam menentukan kebijakannya. Karena  itu,  dalam  penyusunan  pedoman  keuangan  pesantren,  sebagai bagian dari perencanaan strategis ini, memiliki harapan sebagai berikut: 1. Tersusunnya pedoman keuangan pesantren sebagai acuan umum bagi setiap  umanak  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab mengelola keuangan pesantren.
2. Sebagai  pedoman  para  umanak  dalam  menentukan  arah  kebijakan strategis dalam pelaksanaan kegiatan di pesantren;
3. Sebagai bagian dari renstra pesantren, pedoman ini memuat harapan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang agar berjalan secara  efektif  dan  efisien  dengan  kemampuan  sumber  daya  yang dimiliki;
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 289
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643

## Metode Pendampingan Strategi yang Digunakan
Untuk  menentukan  arah  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat dalam  penyusunan  pedoman  keuangan  pesantren,  bersama  tim  yang memang bergabung dalam LPM menyusun strategi pelaksanaan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Perencanaan
Dalam  melaksanakan  pendampingan  terhadap kegiatan  pengabdian kepada  masyarakat,  terlebih  dahul  saya  harus  membuat  kerangka konseptual. Ini menjadi langkah awal sebelum melakukan kajian dan pembahasan.  Konsolidasi  internal  untuk  menyamakan  persepsi menjadi penting agar pelaksanaan pendampingan dalam pengabdian masyarakat dapat berjalan dengan  baik dan lancar.
b. Pelaksanaan
Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan selama masa Oktober 2019 sampai Januari 2020 dengan tahapan sebagaimana rencana kerja dan kerangka  konseptual  renstra.    Berdasarkan  pada  kerangka  kerja penyusunan  renstra,  proses  pelaksanaan  penyusunan  pedoman keuangan  dimulai  dari  mengajak  diskusi  dengan  unit-unit  kerja pengelola  keuangan  pesantren,  yaitu  Bendahara,  Badan  Pemeriksa Keuangan  dan  Kek ayaan  Ma’had  (BPK2M)  dan  Tim  Anggaran.
Dalam forum diskusi akan banyak data dan ifnormasi yang diperoleh
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 290
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
oleh  saya  bersama  tim  untuk  mengetahui  bagaimana  keuangan pesantren  dikelola.  Rumusan  diskusi  selanjutnya  direduksi  untuk mengidentifikasi bagian-bagian pengelolaan keuangan. Informasi itu sangat  dibutuhkan  untuk  memberikan  arah  dan  pembentukan persepsi  yang  sama  bagi  kelangsungan  pesantren  pada  masa  yang akan datang.
c. Evaluasi
Proses evaluasi ini secara substansi sama dengan proses penyusunan renstra.  Seluruh  tahapan  dalam  proses  penyusunan  renstra  selalu dilakukan  evaluasi.  Kegiatan  ini  dimaksudkan  agar  seluruh dokumen  yang akan disusun dalam renstra benar-benar konprehensif.  Bentuk  evaluasi  itu  dilakukan  melalui  diskusi  tim, seminar, forum group discution, dan kajian terbatas bersama pengasuh pesantren Sukorejo.
d. Tindak Lanjut
Setelah  diadakan  evaluasi,  tim  renstra  bersama  dengan  LPM merencanakan  tindak  lanjut  sesuai  catatan  dan  pertimbangan  yang dihasilkan melalui evaluasi. Catatan diskusi yang sudah dirumuskan, selanjutnya  akan  dijadikan  bahan  pertimbangan  dalam  sistematika penyusunan  pedoman  pengelolaan  keuangan  pesantren.  Catatan- catatan penting dalam kajian dan pembahasan renstra akan menjadi
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 291
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
pedoman  kerja  selanjutnya  dalam  menyempurnakan  data  dan informasi. Seperti yang tersebut dalam kerangka kerja atau kerangka konseptual  renstra,  pada  bab  satu  akan  menjadi  pintu  masuk  bagi seluruh baba tau materi renstra.

## Langkah-langkah Dalam Pendampingan
Sesuai  perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  pendampingan pengabdian  yang  berkaitan  dengan  perencanaan  pembentukan pedoman  pengelolaan  keuangan  Pondok  Pesantren,  dapat  dijelaskan beberapa langkah sebagai berikut:
Terlebih dahulu kegiatan pendampingan mengidentifikasi kondisi dan  informasi  penting  terhadap  keadaan  dan  situasi  lingkungan Pesantren  Sukorejo.  Identifikasi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui problematika  pengelolaan  keuangan  pesantren  yang  akan  dijadikan acuan  atau  pedoman  bagi  umanak  dalam  mengelola  keuangan pesantren.
Setelah identifikasi dan diketahui problematika dalam pengelolaan  keuangan,  selanjutnya  disusun  tahapan  kegiatan  yang dikemas dalam forum diskusi kelompok sesuai dengan unit kerja yang ada  di  pesantren.  diskusi  ini  dimaksudkan  untuk  menyerap  informasi tentang  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  manajemen  pengelolaan keuangan. Tentu banyak data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 292
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
pendampingan  ini.  Sudah  diketahui,  bahwa  pedoman  baku  yang menjadi  acuan  dalam  keseluruhan  pengelolaan  keuangan  belum disusun.  Tim  mendapatkan  informasi  bahwa  pengelolaan  keuangan selama  ini  dipahami  hanya  pada  unit  kerja  perbendaharaan,  tim anggaran,  dan  badan  pemeriksa  kekayaan  dan  keuangan  ma’had. Mereka  menyampaikan  bahwa  rancangan  pedoman  keuangan pesantren sebenarnya sudah pernah disusun beberapa tahun yang lalu. Problem  kesibukan  yang  mengakibatkan  tidak  focus  menyebabkan rancangan pedomana keuangan pesantren tidak bisa dilanjutkan.
Untuk  menggambarkan  langkah  pendampingan,  ada  beberapa tahapan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendampingan, yaitu:
a. Menyusun  jadwal  forum  group  diskusi  dengan  unit-unit  pengelola keuangan  pesantren  yang  terdiri  dari:  Bendahara,  BPK2M,  dan  Tim
Anggaran;
b. Menentukan tema diskusi pendahuluan terhadap data dan informasi yang dibutuhkan selama pendampingan, seperti rancangan pedoman keuangan  yang  pernah  dibuat,  tata  kerja  unit  pengelola  keuangan, dan  bentuk-bentuk  rekomendasi/catatan  evaluasi  pelaksanaan anggaran keuangan pesantren;
c. Pendamping  dilanjutkan  dengan  mengumpulkan  data  berupa dokumen yang ada di tiga unit pengelola keuangan pesantren;
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 293
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
d. Verifikasi  data  dan  identifikasi  beberapa  masalah  pengelolaan keuangan pesantren
e. Rumusan  daftar  inventarisir  masalah  dan  penyusunan  kerangka keuangan  pesantren  agar  mudah  dipahami  dan  dapat  menjadi pedoman bagi seluruh umanak.

## Pemilihan Subyek Dampingan
Pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  memilih  subyek dampingan  dalam  hal  proses  penyusunan  pedoman  pengelolaan keuangan.  Secara  umum,  bahwa  yang  dimaksudkan  dengan pengelolaan keuangan adalah setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan,  pertanggungjawaban,  dan  evaluasi  bagi  kelangsungan pengelolaan  sumber  keuangan  pesantren.  Setiap  orang  yang  diberi tugas  mengelola  lembaga  di  pesantren  pasti  berhubungan  dengan pengelolaan  keuangan.    Dalam  kontek  perencanaan,  setiap  tahun pesantren  melakukannya  yang  diformulasikan  dengan  kebijakan anggaran.  Untuk  memastikan  bahwa  setiap  lembaga  melakukan kegiatan,  maka  mereka  diminta  membuat  rencana  kegiatan  yang  di dalamnya  memuat  perencanaan  keuangan.  Tujuan  perencanaan keuangan  ini  untuk  mengetahui  para  pengelola  lembaga  di  pesantren benar-benar melaksanakan visi dan misi pesantren, sebagaimana diatur dalam pedoman pesantren.
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 294
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
Ada  beberapa  subyek  dalam  pendampingan  ini  yang  berkaitan dengan  pengelolaan  keuangan,  sebagaimana  strategi  pelaksanaan  di atas, yatu:
a. Pengelolaan  keuangan  yang  dilaksanakan  oleh  perbendaharaan pesantren  dikelola  oleh  bendahara  dan  bagian-bagian  yang  ada, seperti bagian evaluasi dan sinkronisasi.
b. Pengelolaan  keuangan  yang  ada  dalam  wilayah  perencanaan, dikelola oleh tim anggaran yang dibentuk setiap tahun.
c. Pengelolaan keuangan pesantren yang berkaitan dengan pertanggungjawaban  pelaksanaan  anggaran,  dilaksanakan  oleh Badan Pemeriksa Kekuangan dan Kekayaan Ma’had (BPK2M), dan;
d. Pengelolaan  keuangan  yang  menjadi  tanggung  jawab  lembaga  atau unit kerja di pesantren. Untuk merealisasikan pengelolaan keuangan ini,  pesantren  membagi  ke  beberapa  bidang,  diantaranya  bidang pendidikan, bidang pendidikan tinggi, keamanan dan ketertiban, dan lain sebagainya.

## Hasil dan  Dampak Perubahan

## Hasil Dampak Perubahan
Dari  tahapan  tersebut,  pendamping  dapat  merangkum  beberapa catata proses pengelolaan keuangan yang selama ini berjalan, yaitu:
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 295
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
a. Bendahara/Perbendaharaan
Lembaga  atau  unit  organisasi  pada  bendahara  pesantren dipimpin  oleh  seorang  bendahara dan  satu  wakil  bendahara.  Untuk mengatur  jalannya  proses  dan  alur  keuangan,  tugas-tugas perbendaharaan  dibantu  oleh  beberapa  orang  yang  terbagi  dalam bagian,  sub    bagian  dan  beberapa  staf.  Selama  ini,  tugas perbendaharaan begitu sentral, menjadi tumpuan bagi keberlangsungan  seluruh  kegiatan  penyelenggaraan  pesantren. Mengatur dan mengelola sumber pendapatan dan pembelanjaannya. Sistem  ini  (sentralistik)  sudah  berjalan  beberapa  tahun,  bahkan dekade, terutama sejak kepemimpinan KHR. Achmad Fawad As’ad. Fakta  sebenarnya  bukan  sentralitistik,  namun  pelayanan  satu  pintu atau  satu  atap.  Semua  penerimaan,  pendapatan,  dan  pembelanjaan harus tercatat secara rapi, tertib, dan dapat dipertangungjawabkan.
Prinsip  yang  berlangsung  dalam  tugas-tugas  perbendaharaan pesantren adalah amanah, bertanggung jawab, jujur, tertib, tepat, dan sesuai dengan ketentuan APBM. Pertanggungjawabannya disampaikan  kepada  pengasuh  sebagai  pemimpin  sentral  di pesantren.  Dalam  pengelolaan  keuangan  pesantren,  yang  menjadi rujukan  adalah  ketentuan  keuangan  yang  sudah  diatur  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Ma’had  (APBM).  Semua
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 296
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
pengeluaran  belanja  dan  pembiayaan  kegiatan  harus  berdasakran pada rencana belanja yang ada dalam APBM. Perlu diketahui, bahwa APBM  merupakan  rencana  keuangan  tahunan  pesantren  yang digunakan sebagai standar pembiayaan seluruh kegiatan.
Kebijakan  anggaran  di  pesantren  berlaku  proses  perencanaan anggaran  sebagaimana  yang  berlaku  pada  lembaga-lembaga  pada umumnya,  terdiri  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja.  Selain  itu ada  anggaran  yang  disebut  dengan  non  budget  dan  budget.  Yang dimaksud  dengan  anggaran  non  budget  adalah  anggaran  yang bersumber  dari  pihak  lain  atau  eksternal.  Sistem  pemberian  honor atau gaji kepada seluruh personalia yang ada di pesantren dilakukan dengan mengacu pada ketentuan APBM. Sejak kepemimpinan KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy, nomenklatur honor dirubah dengan sistem barokah. Ada barokah rutin sebagai pembelajaan keuangan bulanan yang  prosedurnya  harus  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan.  Dan bendahara  akan  membayarkan  uang  yang  telah  diajukan  setelah memenuhi ketentuan sebagaimana yang berlaku selama ini. Masing- masing bidang mengajukan sesuai dengan tahapan bidang yang ada. Selain  barokah  rutin,  ada  juga  barokah  yang  diberikan  karena kegiatan  yang  sudah  direncanakan.  Seluruh  prosedur  dan
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 297
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
mekanisme  pengajuan  barokah  harus  melalui  tahapan  yang  ada dalam ketentuan APBM.
Ketentuan pemberian barokah kepanitiaan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing bidang. Belum ada ketentuan khusus yang mengatur  barokah  bagi  umanak  yang  mendapat  tugas  sebagai panitia,  tim  kerja,  atau  sebutan  lain  yang  secara  prinsipil  memiliki kesamaan. Semua ketentuan barokah kepanitiaan dimasukkan dalam APBM.
Setiap  pengajuan  keuangan  bagi  unit-unit  organisasi  di pesantren harus berpedoman pada APBM. Di bendahara ada bagian evaluasi  yang  tugasnya  melakukan  verifikasi  dan  sinkronisasi. Kesesuaian  pengajuan  anggaran  biaya  kegiatan  harus  benar-benar mendasarkan  pada  APBM.  Alurnya  sangat  sederhana,  hanya  saja bentuknya  seperti  draft  surat  yang  masih  harus  diperbaiki,  ada coretan atau catatan dari masing-masing verifikator, dan terakhir dari bagian evaluasi.
b. BPK2M
Tugas  yang  selama  ini  dilakukan  adalah  pemeriksaan penggunaan  keuangan  yang  bersumber  dari  APBM  dan  ketentuan keuangan  lain  yang  mendapat  persetujuan  pengasuh.  Sebelum pemeriksaan, keseluruhan pelaksanaan anggaran dari sisi
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 298
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
administrasi  harus  terlebih  dahulu  diverifikasi  dan  sinkronisasi dengan APBM.
Dalam  hal  pemeriksaan  ke  unit  kerja,  istilah  yang  digunakan adalah  pendampingan  melalui  TURBA.  Hal  ini  untuk  menghindari kesan  sebagai  Lembaga  yang  mencari-cari  kesahalan  pengurus pesantren. Pendampingan yang dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam APBM.
Jika  ada  temuan  yang  terindikasi  merugikan  keuangan pesantren,  BPK2M  dapat  melakukan  audit  investigasi  dengan  cara memanggil  pihak-pihak  yang  disebutkan  dalam  kesimpulan sementara  hasil  audit  untuk  dimintai  keterangan.  Bila  indikasi  atau dugaan  kerugian  tersebut  berjumlah  besar,  maka  umanak  yang bersangkutan  dilaporkan  kepada  pengasuh  untuk  mendapat pembinaan dan atau sanksi.
BPK2M  bersama  Bendahara  Pesantren  melakukan  sosialisasi APBM  tahun  berjalan  kepada  unit-unit  organisasi  yang  pada biasanya  diwakilkan  kepada  kepala  TU  dan  bendahara  unit  kerja. Dalam forum sosialisasi tersebut dibuka tanya jawab, terutama pada beberapa  pos  anggaran  yang  belum  dipahami.  Memang  diakuri bahwa belum ada format dan mekanisme pengajuan anggaran.
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 299
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643

## c. Tim APBM
Tim  APBM  dibentuk  setiap  tahun  yang  bertugas  menyusun perencanaan  anggaran  dan  belanja  sebagai  pelaksanaan  kegiatan pesantren.  Yang  berlangsung  selama  ini,  tim  berkedudukan  tetap dalam  menjalankan  tugas-tugas  pengelolaan  keuangan  pesantren. Tidak  hanya  menyusun  anggaran,  tetapi  melakukan  verifikasi  dan sinkronisasi  terhadap  pelaksanaan  anggaran.  Sehingga  terjadi tumpah  tindih  kewenangan  dengan  lembaga  lain  yang  memiliki tugas pengelolaan keuangan, seperti bendahara dan BPK2M.
Proses  Rancangan  APBM  dilakukan  dengan  melibatkan seluruh stakeholder yang ada di pesantren. Namun belum ada sistem perencanaan  keuangan  yang  baku,  maka  perencanaan  dilakukan dengan  ketentuan  sesuai dengan  lembaga yang ada.  Masing-masing tidak  sama,  sehingga  dokumen  utama  tentang  rencana  keuangan tahunan masih sangat sederhana. Secara ideal perencanaan keuangan harus  sejalan  dengan  rencana  kegiatan  tahunan  masing-masing lembaga.  Formatnya  bisa  menggunakan  sistem  Rencana  Kegiatan dan  Anggaran  (RKA)  yang  dilakukan  masing-masing  unit  kerja  di pesantren.
Sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan layanan penyelenggaraan  pesantren,  pedoman  pesantren  yang  mengatur
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 300
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
ketentuan  pembahasan  APBM  sudah  dilakukan  perubahan.  Tim APBM bukan lagi unit kerja  permanen, tetapi berkedudukan sebaga unit  kerja  yang  bersifat ad  hock. Ke  depan  membutuhkan  pedoman baku sesuai dengan pedoman pesantren yang baru.
Berdasarlan  data  dan  informasi  di  atas,  tentu  harus  memiliki dampak  bagi  kelangsungan  penyelenggaraan  pesantren,  khususnya dalam  hal  pengelolaan  keuangan.  Harus  ada  kelanjutan  yang  bisa berdampak kepada perubahan bagi sistem pengelolaan keuangan yang ada  di  pesantren.  Karena  itulah,  pendampingan  ini  memiliki  dampak sebagai berikut:
1) Beberapa catatan diskusi, baik dengan unit kerja pengelola keuangan pesantren  maupun  dengan  tim  pengabdian  masyarakat,  akan disusun draft pedoman pengelolaan keuangan pesantren.
2) Draft sebagaimana dimaksud, akan dibahas dalam forum yang lebih luas,  yaitu  dengan  pengurus  dan  umanak  yang  selama  ini bertanggung  jawab  dalam  menggunakan  keuangan  pesantren  yang bersumber dari APBM.
3) Bersama dengan tim renstra, catatan dan data yang sudah terkumpul akan  menjadi  bahan  diskusi  dan  seminar-seminar  kecil  dengan melibatkan pengurus pesantren.
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 301
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
4) Bahwa  pedoman  pengelolaan  keuangan  pesantren  menjadi  suatu keniscayaan  sebagai  acuan  bagi  para  umanak  di  pesantren  dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
5) Kenyataan menggambarkan, bahwa pedoman keuangan sudah lama menjadi  keinginan  dan kebutuhan  bersama.  Namun,  sejalan dengan berbagai  kesibukan  para  pengurus,  pedoman  keuangan  nampaknya baru bisa dirumuskan kembali pada tahun 2020.
6) Para  pengelola  keuangan  yang  terbagi  dalam  unit-unit  kerja memerlukan  penyegaran  dalam membangun  mind  site  perencanaan kegiatan dan penganggaran berbasis keuangan yang baik dan benar.

## Diskusi Keilmuan
Pengabdian  yang  dilaksanakan  pada  semester  gasal  tahun akademik  2019/2020  memfokuskan  pada  pendampingan  penyusunan pedoman  pengelolaan  keuangan  pesantren.  Pendampingan  ini merupakan kelanjutan dari pengabdian masyarakat pada semester gasal pada  tahun  akademik  sebelumnya.  Karena  itu,  pelaksanaan  kegiatan pendampingan ini tetap bekerja sama dengan LPM Pesantren Sukorejo. Untuk memberikan gambaran akademik terhadap proses pendampingan yang saya lakukan. Pendamping perlu mendeskripsikan berbagai data sebagai bahan kajian diskusi keilmuan.
Agar data  dan  informasi  yang  diterima oleh  pendamping  selama
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 302
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
proses  pengabdian  masyarakat,  sangat  penting  mengidentifikasi beberapa  temuan.  Selanjutnya  pendamping  akan  mengelaborasi  dalam kajian keilmuan agar menjadi opini intelektual.
Pertama,  pedoman  keuangan  pesantren  ini  menjadi  instrumen penting  dalam  mendorong  penyelenggaraan  mutu  pesantren.  Secara teoritik,  mutu  diperoleh  manakala  adanya  mental  perubahan  dari pelaku  pengelolaan  pesantren.  Unit-unit  organisasi  yang  ada  di pesantren  semua  diarahkan  pada  budaya  mutu  dan  cita-cita  bersama menjadikan pesantren sebagai lembaga yang bermutu.
Kedua, unit-unit organisasi yang ada di Pesantren Sukorejo bukan hanya murni memberikan layanan pendidikan saja. Unit-unit organisasi “kecil”  pesantren  tersebut  secara  fungsional  dan  operasional melaksanakan  kebijakan  kiai/pengasuh  pesantren  untuk  menopang tercapainya  proses  penyelenggaraan  pesantren.  Karena  itulah,  para pengelola  pada  unit-unit  organisasi  menjalankan  tugas  dan  fungsinya berpedoman  pada  regulasi  yang  dibuat  oleh  pengasuh.  Mereka  semua diarahkan  untuk  berpikir  maju  dan  memegang  prinsip  amanah  dan kejuruan serta loyalitas pengabdian yang tinggi.
Dua  temuan  di  atas  menjadi  perhatian  pendamping  untuk menjadi kajian keilmuan atau telaah akademik. Pertama temuan tentang pentingnya  mutu  dalam  proses  perencanaan  dalam  pengelolaan
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 303
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
keuangan,  dan  kedua  para  pengelola  dituntut  untuk  berpikir  inovatif dan maju sebagai wujud nyata capaian pelayanan mutu di pesantren.
Meningkatkan mutu layanan keuangan di lembaga pesanten tidak bisa  dipisahkan  dengan  proses  layanan  mutu  pendidikan.  Sudah menjadi  opini  umum  ,  bahwa  proses  pendidikan  dilakukan  dalam rangka  pengembangan  sumber  daya  manusia.  Untuk  itu,  dalam peningkatan  mutu  tersebut  harus  dilakukan  secara  terarah,  terencana, dan  kontinyu,  sehingga  mampu  memasuki  dunia  kompetitif. 1 Secara etimologis,  mutu  identic  dengan  kualitas.  Dalam  Kamus  Bahasa Indonesia  disebutkan,  bahwa  kualitas  atau  mutu  itu  berkaitan  dengan baik  buruk  suatu  benda,  keadaan,  taraf  atau  derajat. 2 Untuk  mencapai mutu layanan yang diberikan oleh pengelola keuangan, maka tidak bisa dilepaskan dari perencanaan.
Dalam  proses  perencanaan,  ada  beberapa  pokok  pikiran  penting yang  harus  diperhatikan,  yaitu:  1)  harus  berorientasi  mada  depan,  2) perencanaan  bukan  datang  secara  tiba-tiba,  dibutuhkan  proses  yang matang  dan  cerdas,  3)  para  aktor  perencanaan  harus  bertindak  secara riil, bukan asumsi, dan 4) kegiatan perencanaan dilakukan secara efektif
1 Barnawi, M. Arifin Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 13.
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999), 677.
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 304
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643 As-sidanah
dan  efisien. 3 Setiap  langkah  menuju  mutu  memang  harus  dibarengi dengan proses perencanaan yang serius, matang, dan mampu membaca lingkungan  strategis,  baik  internal maupun  eksternal.  Sebagai  lembaga yang  berhidmat  melayani  ummat,  yang  di  dalamnya  ada  sumber- sumber  keuangan,  pesantren  sangat  memperhatikan  kepastian pengelolaan  keuangan.  Realitas  ini  menjadi  kenyataan  yang  tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan.
Al- Qur’an  juga  menggariskan  pentingnya  perencanaan,  sebagai langkah mengantisipasi apa yang akan terjadi pada masa yang datang. Disebutkan dalam firman Allah, surat al-Anfak ayat 60 :

## ِ
هِب َنوُبِهخرُ ت ِلخيَخلْٱ ِطَبَِ ر نِمَو ٍةَّوُ ق نِ م مُتخعَطَتخسٱ اَّم مَُلَ اوُّدِعَأَو
Dan disiapkanlah dengan  segala  kemampuan  untuk  menghadapi mereka  dengan  kekuatan  yang  kamu  miliki    dan  dari  pasukan  kuda yang
menggetarkan
musuh. 4
Ayat  di  atas  sebenarnya  berkaitan  dengan  peristiwa  ketika  kaum muslimin  bersiap-siap  menghadapi  orang-orang  kafir  yang  akan memeranginya.  Untuk  itu,  kaum  muslimin  diperintahkan  untuk melakukan  persiapan  (perencanaan)  agar  ketika  berhadapan  dengan
3 Marno    dan    Triyo    Supriyatno,  Manajemen    dan    Kepmimpinan    Pendidikan  Islam (Bandung: Refika Aditama, 2008), 14.
4 Q.S.10:60,
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 305
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
segala  kemungkinan  dalam  peperangan  sudah  benar-benar  siap. Perangkat  perangkat  harus  dalam  keadaan  siap  siaga,  seperti  kuda- kuda yang terlatih secara khusus.
Dinamika  perkembangam  zaman  dan  pemenuhan  kebutuhan terhadap  peningkatan  pelayanan  dalam  penyelenggaraan  pesantren, dianggap  penting  untuk  memiliki  suatu  pedoman  dan  petunjuk pelaksanaan  dalam  mengelola  asset  pesantren.  Tidak  mudah memberikan  layanan  prima  dalam  penyelenggaraan  dan  pengelolaan pesantren  dengan  jumlah  santri  yang  begitu  besar.  Benar,  bahwa  kiai merupakan  figur  sentral  dalam  pesantren,  tetapi  keberlangsungan pesantren  tidak  hanya  dilakukan  oleh  seorang  kiai.  Dalam  pandangan Sukamto,  seorang  kiai  tidak  hanya  dilihat  sebagai  elit  agama,  tetapi  ia menjadi  elite  penting  di  pesantren  yang  memiliki  otoritas  tertinggi. Segala  kebijakannya  menjadi  panutan  dan  kiblat  bagi  seluruh komponen  yang  ada  di  pesantren.  Apa  yang  dilakukan  kiai  akan menjadi  ilmu  hal  bagi  proses  penyelenggaraan  pesantren. 5 Corak “sentralistik” ini  sangat  menentukan  pola  kepemimpinan  pesantren yang  di  dalamnya  ada  keterkaitan  dengan  manajemen  pengelolaan keuangan.    Itulah  perlunya  ada  manajemen  dalam  bagian-bagian  unit kerja yang ada di pesantren.
5 Sukamto, Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren ( Jakarta: LP3ES, 1999), 13-14.
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 306
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
Inovasi  pesantren  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  dilakukan karena  para  pemimpin  pesantren  menyadari,  bahwa  perubahan  itu sunatullah.  Dan  dengan  perubahan  akan  membawa  kepada  kemajuan. Agar  perubahan  yang  akan  membawa  kemajuan  tidak  menggerus eksistensi  pesantren  sebagai  sub  kultur,  maka  semua  pesantren  telah membentenginya  dengan  disiplin  ilmu  keagamaan  dan  penanaman amaliyah  keagamaan  yang  baik  dan  benar.  Pesantren  Sukorejo  sebagai salah  satu  dari  jumlah  pesantren yang ada di Indonesia,  sudah  banyak melakukan  apa  yang  disebut  sebagai  inovasi  dan  pengembangan. Sampai  periode  kepemimpinan  (pengasuh)  keempat,  Pesantren Sukorejo  telah  membuktikan  inovasinya  kepada  masyarakat,  bangsa, dan  Negara.  Ada  inovasi  fisik  dan  sekaligus  inovasi  keilmuan.  Inovasi fisik  bisa  dilihat  dari  banyaknya  gedung-gedung  yang  telah  berdiri untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan pembelajaran dan kebutuhan santri  sehari-sehari.  Sementara  inovasi  keilmuan  bisa  dilihat  dari berbagai  penghargaan  akademik  dan  non  akademik.  kegiatan  bahsaul masail sudah semakin progressif dengan menghasilkan keputusan yang sangat  kontekstual  dengan  dinamika  kehidupan  yang  sedang berkembang di tengah masyarakat.
Dikatakan sebagai lembaga pendidikan maju, menurut Nur Efendi bisa dilihat dari empat karakteristik, yaitu:
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 307
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
1. Karakteristik  dilihat  dari  konteks  perubahan  itu  terjadi  yang dipengarui oleh berbagai fator, seperti ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya.
2. Karakteristik  yang  disebabkan  oleh  strategi  pencapaian  perubahan yang didukung oleh sumber daya memadai.
3. Karakteristik  para  pelaku  perubahan  dalam  membangun  inovasi, sejauh  mana  komtimen  orang-orang  sebagai  actor  perubahan mengimplementasikan inovasi sebagai basis perubahan.
4. Karakteristik dari berbagai problematika beragam inovasi itu sendiri,
pemenuha  kebutuhan  biaya  yang  mencukupi,  fasilitas  yang memadai,  bagaimana  inovasi  tidak  menggoyah  sistem  yang  sudah lama dibangun dan diterapkan.
Kegiatan  pendampingan  yang  kami  lakukan  ini  tidak  bisa dipisahkan  dari  perspektif  teoritik.  Karena  itu,  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat melalui kerja sama dengan LPM Pesantren Sukorejo, ada  beberapa  teori  yang  dapat  diwacanakan  lebih  jauh.  Beberapa  teori itu adalah 1) teori perencanaan, 2) teori kemajuan, 3) teori inovasi, dan 4) teori tentang manajemen keuang berbasis kinerja.
Secara teoritik, perencanaan ( planning ) merupakan arah bagi setiap proses kegiatan dalam sebuah organisasi. Karena kerja yang baik suatu lembaga  atau  organisasi  tergantung  perencanaan.  Sekalipun  dalam
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 308
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
pelaksanaan kegiatan, organsiasi kadang tidak sejalan dengan apa yang sudah direncan akan. Namun, “penyimpangan” dari perencanaan bukan sesuatu  yang  akan  membongkar  keseluruhan  dari  perencanaan  yang sudah  ditetapkan.  Made  Pidarta  mendefinisikan  perencanaan  sebagai upaya  menyeleksi  dan  mensinergikan  antar  berbagai  hal  untuk kebutuhan masa yang akan dating. Sudah diprediksikan dalam sebuah perencanaan  bahwa  perubahan  itu  pasti  terjadi,  perlu  diantisipasi dengan  menyiapkan  berbagai  asumsi.  Perubahan  dalam  kontek perencanaan  dilakukan  sebagai  usaha  inovasi  organisasi  agar  semua yang  terlibat  mendapatkan  kepuasan. 6 Perencanaan  dilakukan  agar organisasi  terus  berdiri  tegak  ( survive )  di  setiap  zaman  dan perkembangan keamjuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dikatakan oleh Warjio, bahwa tujuan penting dalam perencanaan adalah  tercapainya  kesejahteraan  bagi  berlangsungnya  kegiatan (pembagunan).  Memang  tidak  bisa  dihindarkan,  bahwa  proses perencanaan  kadang  menemukan  kendala,  antara  seorang  perencana dengan kelompok lain. Kendala ini terjadi karena persepsi yang belum menyatu.  Itulah  pentingnya  komunikasi  antar  sesama  perencana  dan pelaksana  kebijakan  (dalam  proses  penganggaran). 7 Sifat  lingkungan
6 Made  Pidarta, Perencanaan  Pendidikan  Partisipatori  dengan  Pendekatan  Sistem (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 2.
7 Warjio, Politik  Pembangunan;  Paradoks,  Teori,  Aktor,  dan  Ideologi (Jakarta:
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 309
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
yang  dinamis,  perubahan  selalu  menyertai  yang  dipengaruhi  oleh dinamika  pemikiran,  situasi,  globalisasi  informasi,  dan  berbagai  hal yang  mengitarinya.  Secara  transformatif,  perubahan  tidak  terkait dengan penambahan atau perbaikan tetapi pemindahan bentuk, bahasa, kedudukan  dan  sebagainya. 8 Berkaitan  dengan  perubahan  sebagai upaya  inovasi,  kajian  postmodern  memiliki  andil  besar  dalam pengaruhnya.  Wacana  post-modernisme  menjadi  terma  menarik  mulai menggejala  pada  abad  XX.  Ada ketidakpuasan  atas  capaian  yang telah terjadi  pada  masa  modern.  Membongkar  kejumudan  dan  stagnasi dalam berpikir menjadi entry point dalam memasuki post-modernisme. Narasi teori yang mapan dan menjadi karakteristik arus modern mulai digugat. 9
Semua orang menginginkan adanya kemajuan, namun bagaimana mencapai  kemajuan  membutuhkan  kerja  keras.  Secara  subyektif, kemajuan  itu  relatif,  dikatakan  maju  oleh  seseorang  atau  kelompok, belum  tentu  maju  bagi  orang  lain.  Sudut  pandang  kemajuan  sangat dipengaruhi  oleh  sektor  mana  yang  akan  menjadi  focus  kemajuan. Jepang  dikatakan  sebagai  Negara  maju  karena  masyarakatnya  disiplin
Kencana, 2016), 337.
8 Wm, E. Doll, Jr., “Post Modern Curriculum”, paper (Washington DC; AERA, 1987),
9 Ali  Maksum  dan  Luluk  Yunan  Ruhendi, Paradigma  Pendidikan  Universal  di  Era Modern dan Post-Modern (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), 93.
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 310
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
sehingga  dapat  mendorong  kemajuan  dibidang  teknologi  otomotif. Namun bagi Negara lain, kemajuan Jepan belum didukung oleh tingkat kemajuan  keberagamaan  pada  masing-masing  warga  negaranya. Buktinya  masih  ada  fenomena  bunuh  diri  sebagai  tindakan  suci.  Bagi masyarakat Indonesia, tindakan bunuh diri bukanlah sesuatu yang suci, tapi  perilaku  menyimpang,  baik  secara  agama  maupun  nilai-nilaia budaya.
Wujud  dari  proses  perubahan  dan  kemajuan  itu  antara  lain lahirnya inovasi atau pengembangan. Inovasi bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang baru atau modifikasi dari proses kreatif dari orang-orang yang  memiliki  sikap  mental  perubahan  sehingga  berpikir  dengan kemajuan.  Dengan  adanya  perubahan,  kemajuan,  dan  inovasi,  maka akan  menghasilkan  suatu  capai  mutu.  Suatu  lembaga  pendidikan dikatakan  bermutu  apabila  ada  opini  yang  berkembang  di  tengah masyarakat  yang  telah  menerima  hasil  dari  proses  penyelenggaraan pendidikan.  Mutu  berkaitan  dengan  produk  yang  dihasil  dari  proses yang disertai adanya sikap mental perubahan dan berpikir maju.

## Penutup
Temuan  dalam  pendampingan  ini  akan  diteruskan  ke  LPM sebagai  bahan  pertimbangan  dan  saran  untuk  menyempurnakan penyusunan  pedoman  pengelolaan  keuangan  pesantren.  Keterbatasan dan  kekurangan  selama  proses  pendampingan  membuat  laporan
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 311
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
pengabdian  kepada  masyarakat  perlu  terus  disempurnakan.  Sebagai tanggung  jawab  akademik  dan  moral  kepada  lembaga  pengelola keuangan pesantren, ada beberapa saran yang perlu disampaikan, yaitu: a. Tim penyusunan renstra pesantren yang tergabung dalam LPM agar memperdalam pembahasannya, dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di pesantren.
b. Para  pengelola  keuangan  pesantren  yang  terbagi  dalam  beberapa unit kerja agar terus melakukan upaya perbaikan sistem pengelolaan keuangan,  sehingga  kebijakan  anggaran  yang  dituangkan  dalam
APBM sejalan dengan garis-garis pesantren.
c. Rumusan  pendampingan  pengelolaan  keuangan  pesantren  ini  bisa menjadi satu dokumen penting dalam membantu menyempurnakan penyusunan pedoman pengelolaan keuangan pesantren.

## Daftar Pustaka
Arifin M, Barnawi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2017.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999.
Maksum Ali dan Luluk Yunan Ruhendi, Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modern. Yogyakarta: IRCiSoD, 2004.
Pidarta  Made, Perencanaan  Pendidikan  Partisipatori  dengan  Pendekatan
Sistem. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
Sukamto, Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren . Jakarta: LP3ES, 1999.
Triyo    Supriyatno  Triyo,  Marno, Manajemen    dan    Kepmimpinan Pendidikan Islam . Bandung: Refika Aditama, 2008.
V o l .   2   N o .   2 ,   O k t o b e r   2 0 2 0
Maskuri | 312
Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
Wm,  E.  Doll,  Jr.,  “Post  Modern  Curriculum”,  paper .  Washington  DC; AERA, 1987.