## TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA PEMATANG JOHAR
Khaidir Ali, 1 Agung Saputra 2
Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: khaidirali@umsu.ac.id
RINGKASAN  - Pelayanan  yang  optimal  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan merupakan  wujud  nyata  dalam  menciptakan  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ). Pemberian pelayanan kepada masyarakat juga hasil kerja yang nyata dalam pemerintahan khususnya pemerintahan desa. Dengan demikian, dibutuhkan tata  kelola  yang  baik  dan  benar  sehingga  dapat  menghasilkan  pelayanan  yang berkualitas.  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, bahwa  membentuk  pemerintahan  desa  yang  profesional,  efisien  dan  efektif, terbuka  serta  bertanggung  jawab  tak  terlepas  dari  optimalnya  pelayanan  publik dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Untuk  meningkatkan  pelayanan publik  di  pemerintahan  desa  dapat  dilakukan  dengan  tata  kelola  yang  baik  dan melaksanakan  program-program  yang  dapat  mendukung  kinerja  aparatur  desa dalam  melayani  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat kemampuan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di  Desa  Pematang  Johar  dan  untuk  mengetahui  tata  kelola  pemerintahan  desa terhadap  peningkatan  pelayanan  publik  di  Desa  Pematang  Johar.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah  deskriptif  kualitatif, yang dilakukan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik dan mengetahui tingkat kemampuan kinerja pemerintahan desa. Tata kelola yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa  Pematang  Johar  tak  terlepas  dari  hasil kepememimpinan  yang  baik  sehingga  dapat  mengelola  dan  mengatur  sistem pemerintahan  desa  yang  baik.  Pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintahan  desa melalui program e-Desa telah terlaksana dengan  baik walaupun  belum  maksimal karena  keterbatasan  kemampuan  masyarakat  dalam  mengimplementasikan program e-Desa ini.
Kata Kunci: Tata kelola, Pemerintahan Desa dan Pelayanan Publik

## PENDAHULUAN
Pergeseran  paradigma  otonomi  daerah  dari  pembangunan  di  daerah menjadi  membangun  daerah  merupakan  salah  satu  alasan  untuk  mendukung  dan melaksanakan  pelayanan  yang  optimal  dalam  birokrasi.  Pelayanan  yang  optimal harus  selalu  diberikan  para  aparat  pemerintahan  daerah  khususnya  pemerintahan desa. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa salah satu tujuan dari pengaturan desa adalah meningkatkan pelayanan publik bagi
1 Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
2 Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
Volume 14, Nomor 4: 602- 614          Oktober  2020 | ISSN (P): 1829-7463 \ ISSN (E) : 2716-3083
warga  masyarakat  Desa  guna  mempercepat  perwujudan  kesejahteraan  umum (Pasal 4 Butir f).
Pemberian  pelayanan  dengan  sebaik-baiknya  adalah  salah  satu  hasil kinerja yang dapat dilakukan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan  dalam  standar  pelayanan  nasional  yaitu  kualitas  pelayanan.  Upaya yang dilakukan pemerintahan desa tersebut bertujuan untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, karena hal ini berkaitan dengan banyaknya  keluhan  dari  masyarakat  tentang  buruknya  pelayanan  yang  diberikan aparat  desa.  Permasalahan  pelayanan  tersebut  merupakan  efek  buruk  dalam  tata kelola  pemerintahan  desa  yang  mengakibatkan  rendahnya  kualitas  pelayanan publik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hajar  (2013)  bahwa minimnya  pelayanan  yang  diberikan  oleh  staf  desa  sehingga  mengakibatkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap program pemerintah selalu  rendah,  dan  masyarakat  merasa  tidak  nyaman  dalam  setiap  pengurusan administrasi salah satunya adalah jam buka kantor dan  urusan yang berbelit-belit yang menunjukkan kinerja aparatur yang rendah. Hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Holle (2011) bahwa terjadinya praktek-praktek maladministrasi dalam  penyediaan  layanan  melalui  kontak  langsung  sehingga  adanya  perlakuan- perlakuan  khusus  yang  berdampak  pada  penyimpangan  terhadap  ketentuan administrasi. Maladministrasi adalah salah satu penyakit birokrasi. Kemudian Eko (2009) kondisi  yang terjadi di era otonomi daerah ini  belum  mencapai tujuannya yaitu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Dimana kualitas pelayanan publik dapat menjadi suatu  indikator dalam  mengukur kinerja pemerintahan  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  permasalahan  pelayanan  publik merupakan  masalah  yang  harus  diberikan  solusinya  karena  dapat  menyebabkan tidak efektifnya penyelenggaraan pemenrintahan desa. Namun, di Desa Pematang Johar telah melaksanakan program peningkatan pelayanan publik melalui E-Desa walaupun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena terkait dengan kesiapan sumber daya manusianya baik aparatur pemerintahan desanya maupun masyakat.
Pelayanan  publik  yang  optimal  dapat  mewujudkan  pemerintahan  desa yang  profesional,  efisien  dan  efektif,  terbuka  dan  bertanggung  jawab  atau
pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Dengan  demikian,  dibutuhkan  tata kelola  pemerintahan  desa  yang  dapat  mewujudkan  good  governance  tersebut melalui program peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Apabila tata kelola ini  terwujud  maka  tujuan  yang  ditentukan  dapat  tercapai  yaitu  peningkatan kualitas  pelayanan  publik,  pengelolaan  seluruh  potensi  desa,  memudahkan masyarakat  dalam  menerima  informasi  melalaui  ketersediaan  data,  mendorong partisipasi  masyarakat,  transparansi  dan  akuntabilitas.  Kemudian,  Perwujudan good  governance di  tingkat  desa  adalah  salah  satu  percepatan  meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat desa.

## KAJIAN TEORI

## 1. Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  tidak  lagi  hegemoni  Negara  melainkan  bagian  dari totalitas  kehidupan  masyarakat  suatu  negeri.  Grindle  (1991),  menjelaskan reformasi  pelayanan  publik  itu  haruslah  diarahkan  untuk  mencermati  dan membenahi  berbagai  kesalahan  kebijakan  di  masa  lalu  maupun  kebijakan  yang berlaku  sekarang  serta  pengaturan  kelembagaan  yang  ada.  Reformasi  pelayanan publik  itu  harus  menjangkau  perubahan  yang  mendasar  dalam  rutinitas  kerja administrasi,  budaya  birokrasi,  dan  prosedur  kerja  instansi  pemerintah  guna memungkinkan  dikembangkannya  kepemimpinan  yang  berwatak  kerakyatan pada birokrasi publik.
Dalam  model new  public  service ,  yang  merupakan  paradigma  baru  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik,  kebijakan  penyelenggaraan  pelayanan  publik dilandaskan pada teori demokrasi  yang mengajarkan adanya egaliter dan persamaan hak  di  antara  warga  Negara.  Dasar  teoritis  kebijakan  pelayanan  publik  yang  ideal menurut  Denhart  dan  Denhart  (2013)  bahwa  paradigma New  Public  Service adalah  pelayanan  publik  harus  responsif  terhadap  berbagai  kepentingan  dan  nilai yang ada.
Pelaksanaan  kebijakan  pelayanan  publik  merupakan  proses  perubahan dalam sistem administrasi publik. Perubahan tersebut berkaitan dengan paradigma administrasi  publik,  yaitu  proses  perubahan  dari  paradigma New  Public Management (NPM) kepada New Public Service (NPS).
Denhard dan Denhard (2013) menawarkan pendekatan new public service, sebuah pendekatan yang berfolus pada tujuh pokok pikiran yakni: 1) layani warga, bukan  pelanggan  ( serve  citizens,  not  customers );  2)  cari  interes  publik  ( seek  the public  interest );  3)  mengutamakan  kepentingan  warga  daripada  kewirausahaan
( value citizenship over entrepreneurship ); 4) berpikir strategis, berbuat demokratis ( think strategically, act democratically ); 5) mengetahui bahwa akuntabilitas bukan masalah  yang  sederhana  ( recognize  that  accountability  is  not  simple );  6)  lebih melayani  dibandingkan  mengatur  ( serve  than  steer )  dan  7)  mengatasi  manusia, bukan hanya produktivitasnya saja ( value people, not just productivity )
Realisasi perubahan paradigma administrasi publik juga dikemukakan oleh Kikutadze  (2015)  bahwa  pentingnya  pembentukan  manajemen  publik  untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan di segala aspek, karena dalam proses perubahan  terdapat  proses  administrasi  yang  berkaitan  dengan  pengembangan, perjanjian yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi yang diinginkan yang bertujuan kepada perubahan publik yang lebih modern.
Efektivitas  pelayanan  publik  dapat  dilihat  dari  kualitas  pelayanan  yang dihasilkan.  Afrial  (2009)  mengatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  merupakan perbandingan antara kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan harapan atas pelayanan yang ingin diterima. Sedangkan Samosir (2005) mengemukakan bahwa kualitas  pelayanan  adalah  perbandingan  yang  diharapkan  konsumen  dengan pelayanan yang diterimanya.  Hakekat  pelayanan  publik  yang  dikemukakan  oleh Holle  (2011),  antara  lain:  a)  Meningkatkan  mutu  dan  produktivitas  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  pemerintah  di  bidang  pelayanan  publik;  b)  Mendorong  upaya mengefektifkan  sistem  dan  tata  laksana  pelayanan,  sehingga  pelayanan  publik dapat  diselenggarakan  lebih  berdaya  guna  dan  berhasil  guna;  c)  Mendorong tumbuhnya  kreativitas,  prakasa  dan  peran  serta  masyarakat  dalam  derap  langkah pembangunan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Sedangkan Hardiansyah (2011) mengatakan bahwa ada tiga unsur penting dalam  pelayanan  publik,  yaitu  a)  Unsur  pertama  adalah  organisasi  pemberi (penyelenggara)  pelayanan  yaitu  pemerintah  sebagai  regulator;  b)  Unsur  kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang  berkepentingan;  c)  Unsur  ketiga  adalah  kepuasan  yang  diberikan  dan  atau
diterima  oleh  penerima  layanan  (pelanggan).  Terdapat  tiga  dimensi  kualitas pelayanan publik terdiri atas yaitu:
a. Responsiveness atau  responsivitas  ini  mengukur  daya  tanggap providers terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers .
b. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa  jauh  proses  pemberian  pelayanan  publik  itu  dilakukan  dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
c. Accountability  atau  akuntabilitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan seberapa  besar  tingkat  kesesuaian  antara  penyelenggaraan  pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.
Kepuasan  masyarakat  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  melihat pelayanan  yang  diberikan  berkualitas  atau  tidak  berkualitas  sehingga  terjadi optimalisasi  pelayanan  publik.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh Kirom (2010) tentang paradigma pelayanan yaitu:
2. Tata Kelola Pemerintahan
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  mencerminkan  karakteristik good government dan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  peranannya  dalam
Volume 14, Nomor 4: 602- 614          Oktober  2020 | ISSN (P): 1829-7463 \ ISSN (E) : 2716-3083
perencanaan kegiatan pembangunan, baik ditingkat nasional, daerah maupun desa. Tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  baik  adalah  upaya  yang  dilakukan  dalam proses  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dalam  rangka  mewujudkan pemerintahan  desa  yang  profesional,  efisien  dan  efektif,  terbuka,  serta bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Febriyanto, Dkk (2014)  mengatakan perwujudan  pemerintahan  yang  baik ( good  governance )  di  Negara  kita  sebenarnya  telah  didukung  oleh  political  will dari  pemerintah  melalui  implementasi  kebijakan  otonomi  daerah,  yang  memberi peluang kepada pemerintah daerah, swasta dan masyarakat menjadi lebih berdaya. Good  governance mengandung  dua  pengertian. Pertama ,  nilai  yang  menunjang tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua , aspek fungsional atas pemerintahan yang  efektif  dan  efisien  dalam  pelaksanaan  tugasnya  untuk  mencapai  tujuan tersebut.
Tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  dilaksanakan  adalah  sebagai  upaya dalam  mengimplementasikan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa.  Melalui  upaya  ini  diharapkan  dapat  mewujudkan good  goverment untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Kunci  utama  memahami  tata  kelola pemerintahan  desa  yang  dikemukakan  oleh  Masyarakat  Transparansi  Indonesia (MTI)  dalam  Rosidi  dan  Fajriani  (2013),  adalah  pemahaman  atas  prinsip-prinsip yang  mendasarinya,  yang  meliputi:  partisipasi  masyarakat,  tegaknya  supremasi hukum,  transparansi,  peduli  dan  stakeholder,  berorientasi  pada  konsensus, kesetaraan,  efektivitas  dan  efisiensi,  akuntabilitas,  visi  strategis.  Penelitian  ini menggunakan  prinsip-prinsip  tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  baik  yaitu: Pertama ,  prinsip  akuntabilitas  yang  menuntut  dua  hal  yaitu  kemampuan menjawab  dan  konsekuensi. Kedua ,  prinsip  transparansi  yaitu  adanya  kebijakan terbuka  bagi  pengawasan  dan  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan. Ketiga ,  prinsip partisipatif  yaitu keterlibatan  masyarakat dalam pengambilan keputusan di  setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui ketiga prinsip good governance
Volume 14, Nomor 4: 602- 614          Oktober  2020 | ISSN (P): 1829-7463 \ ISSN (E) : 2716-3083
diharapkan  dapat  melaksanakan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa.
Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  sesuai  dengan  hasil  studi  yang  dilakukan  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2006), yaitu:
a. Komitmen  Pimpinan.  Adalah  konsistensi  pimpinan  tertinggi  di  daerah yang bersungguh-sungguh melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan  di  lingkungannya.  Pimpinan  berfungsi  menjadi  penggerak segala bentuk perubahan dan menjadi pelopor dalam pelaksanaannya.
b. Dasar  hukum  yang  kuat.  Setiap  pelaksanaan  kebijakan  dalam  rangka perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik, harus memiliki dasar hukum  yang  kuat,  baik  dalam  bentuk  Peraturan  atau  Keputusan.  Dalam rangka  keberlanjutan  suatu  kebijakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik sebaiknya  dasar  hukum  yang  dipakai  adalah  peratuaran  daerah/peraturan desa  sehingga  walaupun  terjadi  pergantian  pimpinan  daerah,  kebijakan masih akan tetap berjalan.
c. Dukungan  dari  lingkungan  internal  dan  masyarakat.  Dukungan  tersebut atas  kebijakan  perbaikan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  sangat diperlukan karena kebijakan tersebut diciptakan, dikelola dan diperuntukkan bagi mereka.
d. Inisiatif  internal.  Dorongan  bagi  timbulnya  gagasan/inisiatif  untuk memperbaiki  sistem  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  idealnya  muncul dari  gagasan-gagasan  internal  jajaran  pegawai  maupun  pimpinan  yang berada  di  lingkungan  pemerintah  yang  bersangkutan.  Perbaikan  sistem yang  didasarkan  pada  pendekatan  persuasif  dan  musyawarah  para pengambil  kebijakan  daerah,  yang  kemudian  disosialisasikan  ke  seluruh jajarannya  akan  menghasilkan  dukungan  dan  komitmen  yang  tinggi  bagi seluruh staf.
3. Pemerintahan Desa
Pemerintahan  Desa,  didalam  Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun  2005 Tentang  Desa,  pasal  1  ayat  (6)  menyebutkan  bahwa  pemerintahan  desa  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Desa  dan  Badan
Volume 14, Nomor 4: 602- 614          Oktober  2020 | ISSN (P): 1829-7463 \ ISSN (E) : 2716-3083
Permusyawaran  Desa  (BPD)  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormarti dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  desa,  pemerintah  desa mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  pembangunan  dan kemasyarakatan.  Solekhan  (2012)  menjelaskan  bahwa  apabila  dilihat  dari  segi fungsinya,  maka  pemerintah  desa  memiliki  fungsi:  1)  Menyelenggarakan  urusan rumah  tangga  desa,  2)  Melaksanakan  pembangunan  dan  pembinaan kemasyarakatan,  3)  Melaksanakan  pembinaan  partisipasi  dan  swadaya  gorong royong  masyarakat,  4)  Melaksanakan  pembinaan  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat,  5)  Melaksanakan  pembinaan  perekonomian  desa,  6)  Melaksanakan musyawarah penyelesaiaan perselisihan, 7) Dan lain sebagainya.
Dwipayana  (2003),  menjelaskan  bahwa  pemerintahan  desa  yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan dan responsif) bisa semakin kokoh, legitimate,  dan  mampu  bekerja  secara  efektif  bila  ditopang  dengan  kesejajaran, keseimbangan  dan  kepercayaan  antar  elemen governance di  desa.  Maka pemerintahan desa dituntut  untuk melakukan perubahan  yang serius, apakah dari segi  kepemimpinan,  kinerja  birokrasi  yang  berorientasi  pada  pelayanan  yang berkualitas.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif kualitatif  yaitu  jenis penelitian  yang  berusaha  menggambarkan objek atau subjek yang  diteliti  sesuai  dengan  apa  adanya  dengan  tujuan  menggambarkan  secara sistematika fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap  konteks  fenomena  secara  keseluruhan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Creswell (2016), mengemukakan bahwa  penelitian  kualitatif  merupakan  metode-metode  untuk  mengeksploritasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal  dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan.  Proses  penelitian  kualitatif  ini melibatkan  upaya-upaya  penting,  seperti  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  dan prosedur-prodeur  mengumpulkan  data  yang  spesifik,  menganalisis  data  secara
induktif  mulai  dari  tema-tema  yang  khusus  ke  tema-tema  yang  umum,  dan menafsirkan makna data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Keberhasilan  kinerja  pemerintahan  desa  di  Desa  Pematang  Johar  dalam meningkatkan  pelayanan  di  semua  sektor,  dapat  dilihat  dari  tata  kelola  yang efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat dengan mudah dalam mendapatkan segala kemudahan dan manfaat dari setiap program dan kebijakan yang dijalankan di lingkungan masyarakat. Peran utama dari pemerintahan termasuk pemerintahan desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka harus ada kesiapan perangkat  desa  dalam  melaksanakan  pelayanan  dan  pembangunan  masyarakat melalui  teknologi  informasi  sehingga  program  pelayanan  dapat  langsung memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  desa.  Salah  satu  upaya  pemerintahan desa  Pematang  Johar  dalam  mewujudkan  pelayanan  yang  prima  bagi masyarakatnya  adalah  membuat  suatu  program  yaitu  E-Desa  yang  bertujuan memudahkan  masyarakat  untuk  mengakses  dan  mengurus  segala  kebutuhan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan pengembangan dan kepentingan masyarakat  di  semua  sektor.  Program  E-Desa  ini  diimplementasikan  melalui handphone  yang  mempunyai  sistem  teknologi  android  dan  tata  cara  penggunaan program  ini  juga  telah  diatur  panduan  pelayanan  desa  melalui  program  E-Desa yang masih bersifat draf.
Program  E-Desa  ini,  harus  didukung  kemampuan  perangkat  desa  dalam mengoperasikannya. Tidak hanya perangkat desa, masyarakat desa juga harus siap dan  mampu untuk  menggunakan aplikasi  di  handphone  yang  berupa program E- Desa.  Implementasi  program  E-Desa  ini  menjadi  sebuah  jawaban  dari  tuntutan perkembangan  teknologi  juga  pelaksanaan  kebijakan  yang  mengubah  dan memaksa pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan secara manual berubah menjadi pemanfaatan teknologi informasi desa.
Pelaksanaan program E-Desa di Desa Pematang Johar juga menjadi upaya menimalisir  kasus  mal  administrasi  yang  sering  terjadi  pada  efektivitas pemerintahan  desa  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal  ini sesuai dengan visi dan misi dari Desa Pematang Johar, yaitu
Visi  :  Mewujudkan  Pematang  Johar  yang  maju,  mandiri,  melayani  dan religius.
Misi yaitu
a. Meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik (SDM) melalui dana desa
b. Meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat
c. Menggerakkan kembali  budaya gotong royong dengan tema  benah dusun bangun desa
d. Melakukan pembinaan berwirausaha kepada para pemuda dan masyarakat
e. Memberikan keterampilan kepada pemuda dan kaum ibu
f. Menghimbau  masyarakat  untuk  membeli  produk  buatan  desa  Pematang Johar
g. Menghimbau untuk berbelanja di Desa Pematang Johar
h. Meningkatkan disiplin aparatur pemerintahan desa
i. Meningkatkan PAD desa melalui BUMDES
j. Memberikan  pembinaan  dan  pelatihan  pelayanan  masyarakat  kepada aparatur desa
k. Menggali dan mengembangkan potensi desa
l. Menjadikan pematang johar menjadi desa wisata.
Penjabaran  visi  dan  misi  ini  kemudian  direalisasikan  dengan  program  e- Desa yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melayani kepentingan masyarakat.  Namun,  walaupun  program  ini  telah  dilaksanakan  perlu  juga ditingkatkan  kemampuan  aparatur  desa  dalam  menggunakan  sistem  teknologi sebagai  alat  atau  fasilitas  untuk  mengimplementasi  program  e-Desa.  Terkait dengan  ketersediaan  sistem  teknologi  informasi  berbasis  internet,  maka  kantor desa  Pematang  Johar  telah  dilengkapi  dengan  fasilitas  jaringan  internet  (wifi) untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas-tugas  perkantoran,  seperti  email,  pencarian sumber  informasi  dan  referensi,  mengunggah  file-file  peraturan  dan  lain sebagainya.
Tidak  hanya  program  e-Desa  yang  dikelola  oleh  Pemerintahan  Desa Pematang  Johar  yang  menggunakan  sistem  teknologi  informasi  yang dipergunakan  oleh  Pemerintah  Desa  adalah  aplikasi  pengelolaan  keuangan  desa yaitu Siskeudes (sistem informasi keuangan desa) yang berfungsi untuk menyusun
APBDes,  penatausahaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Aplikasi  ini disediakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pemberian  pelayanan  dengan  sebaik-baiknya  adalah  salah  satu  hasil kinerja  yang  dapat  dilakukan  para  pemerintahan  desa  untuk  mencapai  kepuasan masyarakat.  Keberhasilan  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  adalah mencerminkan kinerja pemerintahan yang baik. Kinerja merupakan suatu prestasi dalam rangka mengupayakan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan sebelumnya  (Kirom,  2010:51).  Penilaian  kinerja  juga  menjadi  tolak  ukur keberhasilan  suatu  pemerintahan  desa  dalam  melaksanakan  program-program kerja termasuk program peningkatan pelayanan publik.
Pelaksanaan tata kelola yang dilakukan pemerintahan desa Pematang Johar sudah  berjalan  dengan  efektif  walaupun  masih  terdapat  beberapa  hambatan, misalnya kemampuan sumber daya manusianya. Kenyataan ini juga sesuai dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mouw  (2013),  yang  mengemukakan  bahwa pelayanan  publik  merupakan  bentuk  intervensi  pemerintah  terhadap  masyarakat dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan,  tetapi  sampai  saat  ini  intervensi  tersebut belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga masih banyaknya keluhan atas  rendahnya  kualitas  pelayanan  publik.  Sedangkan  Tussholiqah  (2014) mengemukakan bahwa permasalahan yang sering muncul dalam pelayanan publik berkaitan  dengan  sistem  birokrasi  yang  belum  efektif  dan  efisien  dikarenakan sumber daya manusia yang belum memadai.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  kemampuan  aparatur pemerintahan  desa  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang  baik  kepada masyarakat  diperlukan  pelatihan-pelatihan.  Kemampuan  yang  optimal  dalam memberikan  pelayanan  publik  merupakan  kinerja  yang  bagus  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sehingga  kepuasan  masyarakat  terhadap pelayanan  publik  yang  diberikan  aparatur  pemerintah  desa  juga  menjadi maksimal.
Namun,  komitmen  pemimpin  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  telah optimal  sehingga  bisa  mengembangkan  Desa  Pematang  Johar  dan  mendapatkan peringkat  desa  terbaik  baik  di  tingkat  provinsi  maupun  nasional.  Gelar  desa
terbaik  provinsi  menjadikan  desa  ini  panutan  dan  contoh  bagi  desa  yang  ada  di Provinsi Sumatera Utara terutama yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang.
Pengembangan  desa  Pematang  Johar  juga  didukung  oleh  pengusaha  di sekitar desa termasuk Kawasan Industri Medan (KIM) yang akhirnya memberikan bantuan  dana  dan  fasilitas  kepada  Desa  Pematang  Johar  agar  dapat  berkembang lebih  baik  lagi. Dengan adanya dukungan  ini, pemerintahan desa sangat terbantu dalam  mengelola  dan  mengembangkan  desa  menjadi  lebih  baik  dengan merancang  dan  melaksanakan  beberapa  program  yang  membangun  desa  dan memberdayakan  masyarakat  desa  sehingga  potensi-potensi  yang  dimiliki  oleh desa  dapat  terkelola  dengan  baik.  Potensi  desa  juga  merupakan  unsur  terpenting dalam membangun dan mengembangkan desa, melalui pengelolaan yang baik dari semua unsur maka dapat mengefektifkan pemerintahan desa menuju pemerintahan yang baik.

## SIMPULAN
Tata  kelola  pemerintahan  di  Desa  Pematang  Johar  telah  berjalan  dengan baik,  namun  masih  ada  beberapa  hal  yang  harus  diperbaiki  terkait  pelaksanaan pelayanan publik di  lingkungan  masyarakat.  Tata kelola pemerintahan desa  yang dilaksanakan adalah sebagai upaya dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Melalui  upaya  ini  diharapkan  dapat mewujudkan good goverment untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  baik  ( good  governance ),  sehingga  dapat diterapkan untuk pencapaian keberhasilan pembangunan.
Perwujudan good government di tingkat desa adalah salah satu percepatan meningkatkan  kualitas  tata  kelola  pemerintahan  desa  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat  desa.  Namun,  untuk  mewujudkan  hal  tersebut diperlukan proses pengembangan kemampuan sumber daya aparatur pemerintahan terhadap tata kelola pemerintahan desa, termasuk di Desa Pematang  Johar. Desa ini  masih  kekurangan  sumber  daya  manusia  untuk  mengimplementasikan  tata kelola  pemerintahan  desa  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  seperti penggunaan  sistem  informasi  yang  mendukung  program  pelayanan  publik elektronik yang telah diluncurkan oleh pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrial,  R.  2009.  Kualitas  Pelayanan  Publik  Kecamatan  Sebuah  Perubahan Kedudukan  dan  Fungsi  Camat  sebagai  Perangkat  Daerah. Jurnal Administrasi dan Organisasi ( http://journal.ui.ac.id/jbb/article ) Creswell, W. John. 2014. Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed) . Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Denhardt,  Janet  Valerie  and  Denhardt,  Robert  B.  (2013) The  New  Publik Service:  Serving Not Steering, ME Sharpe Inc., New York. Dwipayana,  DKK.  2003. Membangun  Good  Governance  di  Desa , IRE  Press: Yogyakarta.
Eko.  Wayu,  Yudiatmaja.  2009.  Total  Quality  Service:  Paradigma  Baru Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah, Visi Publik Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik  Volume  6  Nomor  2  Edisi  Oktober  2009- Maret 2010 , Universitas Jenderal Soedirman Febriyanto,  Irma  Irawati  dan  Alqaf  Harto  Masryono.  2014.  Peran  Kepala  Desa Dalam  Mewujudkan  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  (Studi  di  Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep)
Grindle,  M.S  (Ed).,  (1991). Politic  and  Policy  Implementation  in  The  Third World , Princenton University Press; New Jersey. Hajar,  Siti.  2013. Analisis  Kinerja  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) Terhadap  Efektivitas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di  Desa Hamparan Perak, Penelitian Dosen Muda Internal: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya) , Penerbit Gava Media: Jakarta. Holle,  Erick  S.  2011.  Pelayanan  Publik  Melalui  Electronic  Government;  Upaya Meminimalisir  Praktek  Maladministrasi  Dalam  Meningkatkan  Public Service, Jurnal  Sasi  Volume  17  Nomor  3  Bulan  Juli-September  2011, www.google.com diunduh pada tanggal 15 Januari 2013 Pukul 09.00 PM. Kikutadze,  Vasil  (2015)  New  Public  Management  (NPM)  Paradigm  In  Georgia; European  Scientific  Journal  December 2015/SPECIAL/edition  Volume  2 ISSN 1857 – 7881 (print) e-ISSN 1857 – 7431
Kirom, Bahrul. 2010. Mengukur Kinerja  Pelayanan dan Kepuasan Konsumen , Pustaka Reka Cipta; Bandung.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  2006. Pelaksanaan  Tata  Kelola Pemerintahan  Yang  Baik .  Direktorat  Penelitian  dan  Pengembangan: Jakarta.
Maleong,  Lexy.  2016. Metodologi  Penelitian  Kualitatif , Remaja  Rosdakarya: Bandung
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Rosidi,  Abidarin  dan  Fajriani,  Anggraeni.  2013. Reinveinting  Government, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik . Andi: Yogyakarta. Samosir,  Z.  Z.  2005. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepuasan Mahasiswa Menggunakan Perpustakaan USU . Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi ( http://repository.usu.ac.id/bitstream/pdf )
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa