## PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

## Addiarrahman
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
e-mail: addiarrahman@uinjambi.ac.id Diterima: 12 Mei 2018 Direvisi : 1 Juni 2018 Diterbitkan: 30 Juni 2018

## Abstract
This  article  aims  to  elaborate  the  paradigm  of  regional  development  planning  in  the  perspective  of  Islamic economics. The need for new perspectives in formulating development planning is quite significant considering the  weaknesses  and  failures  of  the  conventional  paradigm  which  has  been  the  background.  The  worldview proposed  through  this  paper  integrates  Islamic  values  (al-Quran  and  al-Sunnah)  as  meta-framework  and archetypal  models;  development  goals  as  contained  in  the  1945  Constitution  and  other  regulations;  local wisdom in each region.
Keywords: paradigm, regional development planning, maqasid al-syaria

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  mengelaborasi  paradigma  perencanaan  pembangunan  daerah  dalam perspektif  ekonomi  Islam.  Kebutuhan  terhadap  perspektif  baru  dalam  merumuskan perencanaan  pembangunan  cukup  penting  mengingat  kelemahan  dan  kegagalan  paradigma konvensional  yang  selama  ini  melatarinya.  Paradigma  yang  diusul  melalui  tulisan  ini mengintegrasikan:  nilai-nilai  Islam  (al-Quran  dan  al-Sunnah)  sebagai metaframework dan archetypal model; tujuan  pembangunan  sebagaimana  termuat  dalam  UUD  1945  dan  peraturan lainnya; kearifan lokal yang terdapat di masing-masing daerah.
Kata Kunci: Paradigma, Perencanaan Pembangunan Daerah, Maqashid Syariah

## Latar Belakang
Pemerataan kesejahteraan
merupakan persoalan pokok yang dihadapi hampir  di  seluruh  negara  berkembang ( development  countries ).  Negara  dituntut membuat  inisiatif-inisiatif  yang  berdampak pada  semakin  meningkatnya  kesejahteraan masyarakat  dan  berkurangnya  jarak  antara kelompok  kaya  dan  miskin.  Inisiatif- inisiatif tersebut, tentunya dipengaruhi oleh pendekatan  ekonomi  yang  digunakan  oleh suatu negara. Apakah, misalnya, menerapkan  sistem  ekonomi  kapitalis, sosialis,  atau  sistem  ekonomi  pasar (neoliberalisme).  Pilihan  sistem  ekonomi ini,  akan  tampak  pada  perencanaan
pembangunan suatu negara dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakatnya. Sebagaimana  ditegaskan  oleh  Mohammad Hatta  bahwa  tujuan  dari  perencanaan ekonomi adalah agar mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. 1 Sebagai negara berkembang, Indonesia telah memulai agenda pembangunan ekonomi dengan menggunakan  beberapa  sistem  yang  ada. Pada  titik  ini,  Indonesia  juga  terjebak dalam  lingkaran  dominasi  dan  hegemoni
1 Mohammad  Hatta, Ekonomi  Berentjana, (Jakarta : Gunung Agung, 1971), hal., 7-8
asing,  seperti  Amerika  dan  Cina. 2 Keyakinan  yang  berlebihan  terhadap  teori ekonomi  negara  maju,  menyebabkan ketergantungan dan keterbelakangan tersebut  terus  terjadi.  Sritua  Arief  dengan tegas mengingatkan pentingnya merumuskan konsep ekonomi pembangunan  yang  berakar  pada  jati  diri bangsa Indonesia. 3 Pernyataan Sritua Arief menunjukkan  terdapat  persoalan  pokok yang  menjadi  penyebab  tidak  bergeraknya pembangunan  sebagaimana  diamanatkan oleh  UUD  1945.  Untuk  memahaminya, perlu upaya melampaui pemahaman umum tentang pembangunan yang diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Politik angka PDB telah  menyita  perhatian  banyak  negara, sehingga  bukan  hanya  ketimpangan  sosial dan  ekonomi,  akhir-akhir  ini  kerusakan lingkungan, perubahan iklim, krisis pangan, menjadi  realitas  yang  dihasilkan  angka tersebut. 4 Thomas  Piketty  menunjukkan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  bukanlah jaminan  pemerataan  kesejahteraan  telah terjadi.  Sebaliknya,  nilai  pertumbuhan ekonomi  suatu  negara  ( economic growth = g ) yang lebih kecil dari pada rate of return atau tingkat keuntungan yang diperoleh investasi  modal  ( r  >  g ),  menunjukkan tingginya  angka  kesenjangan.  Artinya, konsentrasi kekayaan terpusat pada pemilik modal  atau  golongan  elit  ekonomi,  atau dengan  kata  lain  kapitalisme  semakin
2 Penjelasan  lebih  lanjut  dapat  dibaca  dalam: Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, (Jakarta : Gramedia, 2000);
3 Sritua  Arief  &  Adi  Sasono, Indonesia Ketergantungan  dan  Keterbelakangan, edisi  revisi,  (Jakarta  : Mizan, 2013)
4 Lorenzo  Fioramonti, Problem  Domestik  Bruto: Sejarah  dan  Realitas  di  Balik  Angka  Pertumbuhan  Ekonomi. terj. (Jakarta: Margin Kiri, 2017).
tumbuh  subur. 5 Oleh  sebab  itu,  alternatif lain  untuk  memahami  masalah  utama dalam  pembangunan  adalah  dengan memeriksa kembali paradigma pembangunan yang digunakan.

## Paradigma Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Dalam  rentang  sejarah  Indonesia, beberapa sistem ekonomi yang dilatari oleh paradigma  atau  ideologi  tertentu  pernah diterapkan.  Pada  masa  pemerintahan  orde lama,  Indonesia  menerapkan  sistem ekonomi  terpimpin  yang  dipengaruhi  oleh ideologi sosialisme-komunisme. Perencanaan  pembangunan  dituangkan dalam  dokumen  “Dasar  Pokok  Daripada Plan  Mengatur  Ekonomi  Indonesia,  Plan Produksi  Tiga  Tahun  Republik  Indonesia 1948-1950,  Rencana  Urgensi  untuk Perkembangan Industri 1951-1952, Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956- 1960,  Rencana  Pembangunan  Nasional Semesta 1961- 1969.” Akan tetapi, ketidakstabilan politik pada masa orde baru membuat target perencanaan pembangunan  tersebut  tidak  terealisasi dengan baik. Berbeda dengan pemerintaran orde  baru  yang  dengan  kestabilan  politik,
mampu merumuskan perencanaan pembangunan ekonomi sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) I
s.d VI. Selanjutnya, perancanaan pembangunan  mengalami  perubahan  yang sangat  signifikan  pada  era  reformasi  yang ditandai  dengan  lahirnya  UU  otonomi daerah.  Dengan  demikian,  perancanaan pembangunan tidak lagi terpusat (sentralisasi),  melainkan  daerah  diberikan wewenang membuat perencanaan pembangunan  sesuai  dengan  potensi  dan
5 Lihat:  Thomas  Piketty, Capital  in  the  Twenty- First  Century, translated  by  A.Goldhamer,  (Cambridge  : Harvard University Press, 2014)
permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masing- masing daerah (desentralisasi). 6
Tabel A.1. Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Era Perenc anaan Pemba ngunan Paradigma Pembangun an Arah Pembangunan Average growth Rasio Gini ORDE L A M A / SEN TR A L IS A SI 1945- 1949
Kristalis asi nilai- nilai
kebangs aan dan perjuan gan bangsa
Kolektivisme
dalam penyelenggara an negara dan pembangunan bangsa, peningkatan kemampuan individu dan masyarakat dalam mempertahan kan dan mengisi kemerdekaan.
Mempertahanka n kemerdekaan, mewujudkan kedaulatan, memenuhi kebutuhan dasar, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan rakyat secara merata di seluruh Nusantara 0,3 1950- 1959 UUD RIS-
UUDS 1950 Perubah an dalam perjuan gan menega kkan kedaulat an
Independens i dan anti- independens i dengan pola pikir kebebasan berserikat dan berkumpul.
Perencanaan pembangunan dipengaruhi sistem ekonomi politik yang berlandaskan nasionalisme
Mewujudkan kedaulatan dan keutuhan NKRI
serta kesejahteraan rakyat,
mengembangkan kehidupan demokrasi dan perekonomi
nasional berdasarkan pasal 38 UUDS 1950 0,8
6 Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era  Otonomi, (Jakarta  :  Raja  Grafindo  Persada,  2014), hal., 8-11
1960-
1965 UUD 1945 Kembali ke UUD
1945 melalui Dekrti
Presiden
5 Juli 1959 Manipol- Usdek-
Nasakom, yang beranjak dari pemahaman “revolusi belum selesai” yang dioperasional kan melalui demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, sosialisme Indonesia, dan kegotong- royongan Nasakom
(Nasionalisme
, Agama, dan Komunisme)
Membangun kegotong- royongan nasional dan tata perekonomian nasional yang mandiri dan tidak bergantung pada pasang surut pasar dunia, penegakkan kepribadian dan kebudayaan Indonesia dengan semangat demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kesadaran hidup menuju “masyarakat sosialis Indonesia” seperti yang dicita-citakan Bung Karno
0,8 ORDE B A RU/ SENT RA L IS A SI
1966- 1998 UUD 1945 Kembali ke UUD 1945 secara murni dan konseku
en
Paradima konstitusion al, yang diwujudkan dalam semangat trilogi pembangunan : pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas nasional yang
sehat dan dinamis, disertai
Pembangunan yang berkelanjutan
dan berkesinambung an dalam perspektif 25 tahunan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, maju, mandiri, dan sejahtera. Terarah pada terwujudnya keselarasan,
5,4
peningkatan kualitas SDM, pembangunan manusia, dan pembangunan yang berkelanjutan. keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan batiniah 1998- 2004
UUD 1945
Proses Amande men, Legitim asi Subtitus
i GBHN, dan
Pelemba gaan SPPN
Paradigma Reformasi, yaitu dengan reformasi total secara terencana, melembaga dan berkesinambu ngan. Mewujudkan desentralisasi nilai dan prinsip tata
kelola pemerintah yang baik dan
bersih Stabilitas moneter, kedaulatan rakyat, penegakkan hukum, peletakan kerangka dasar dan agenda reformasi pembangunan agama, sosial budaya dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang beradab, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, mandiri,
damai dan sejahtera 0,36 ER A RE F ORM A SI / D ESE N TR A L ISA SI
2004- 2015 UUD 1945 Hasil Amande men, Pemilih an Umum Secara Langsun g Kabinet
Indonesia Bersatu I : Pro growth, pro poor, dan pro jobs.
Kabinet Indonesia Bersatu II : Pembangunan
yang seimbang, inklusif, dan kreatif menuju Indonesia yang sejahtera,
demokratis,
dan berkeadilan.
Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Menjadi bangsa dan negara yang menujunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan HAM. Perekonomian yang mendorong peningkatan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak. Peningkatan kesejahteraan, penumbuhan demokrasi, dan keadilan sejati bagi rakyat. Sumber  :  Mustopadidjaja,  dkk. Bappenas dalam Sejarah Perencanaan
Pembangunan  Indonesia  1945-
2025, (Jakarta : LP3ES, 2012), hal., 468-484, data diolah.
Sebagai negara yang baru merdeka, perekonomian  Indonesia  pada  lima  tahun pertama  (1945-1950)  bisa  disebut  sebagai “ekonomi  perang”  yang  m enyerupai
“ekonomi deprasi.” 7 Perekonomian bergerak berdasarkan paradigma liberalisasi yang  merupakan  warisan  penjajah  Hindia- Belanda.  Oleh  sebab  itu,  pembangunan ekonomi  lebih  terkonsentrasi  pada  upaya
7 M. Dawam Rahardjo, Pembangunan Pascamodernis  Esai-esai  Ekonomi  Politik, (Yogyakarta  : Insist Press, 2012), hal., 22
mengubah  “ekonomi  Belanda”  yang dualistik  menjadi  “ekonomi  Indonesia” melalui  program  nasionalisasi. 8 Kemudian, paradigma pembangunan ekonomi Indonesia  mengalami  pergeseran  ke  arah sosialisme.  Soekarno  dengan  semangat “politik  sebagai  panglima”  lewat  ideologi Nasakom  yang  berujung  terbentuknya perekonomian  Indonesia  yang  tidak produktif  dan  efisien,  serta  dilanda  inflasi tiga digit. 9
Terpuruknya  ekonomi  Indonesia pada masa ekonomi terpimpin, mendorong pemerintah orde baru lebih terbuka dengan semangat industrialisasi. Perencanaan pembangunan  pada  saat  itu  bertolak  pada paradigma demokrasi ekonomi, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Akan  tetapi,  Indonesia  belum  sepenuhnya lepas  dari  dualisme  sosio-ekonomi  yang membentuk  paradigma  pembangunan ( developmentalism ). Teori-teori pembangunan seperti modernisasi, dependensi, menjebak pembangunan  ekonomi  Indonesia  pada upaya  eksploitasi  sumber  daya  alam. 10
Akibatnya,  tahun  1983  menjadi  awal  era liberalisasi yang lebih berorientasi ke pasar. Fenomena  ini  terus  berlanjut  dengan adanya desakan agenda neo-liberal sebagaimana tampak setelah reformasi. 11
8 Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, (Jakarta : LP3ES, 1988), hal., 3 9 M. Dawam Rahardjo, Pembangunan Pascamodernis…, hal., 25
10 Mansur  Fakih, Runtuhnya  Teori  Pembangunan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) 11 Sistem  ekonomi  neo-liberal  menurut  Amin Rais  merupakan  agenda neo  imperialism yang  mengarah pada  penjajahan  mental  dan  pemikiran.  Sasarannya  tak lain  adalah  menguasai  sumber  daya  ekonomi  melalui penekanan  pada  kepemilikan  pribadi,  pasar  bebas,  dan perdagangan  bebas.  Baca:  Mohammad  Amien  Rais, Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!, (Yogyakarta  :  PPSK,  2008).  Lihat  juga:  Awalil  Rizky  & Nasyith  Majidi, Neoliberalisme  Mencengkram  Indonesia, (Jakarta : E. Publishing, 2008), hal., 22, baca juga: Erhard Eppler, Melindungi  Negara  dari  Ancaman  Neoliberal, terj.
Reformasi  politik  yang  ditandai dengan  runtuhnya  rezim  orde  baru, menjadi  awal  pergeseran  paradigma pembangunan  yang  bercorak  sentralistik menjadi  desentralistik.  Keluarnya  UU  No. 22  Tahun  1999  menjadi  dasar  hukum berlakunya  sistem  otonomi  daerah  yang kemudian  diganti  dengan  UU  No.  32 Tahun  2004  jo.  UU  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pergeseran sentralisasi menjadi desentralisasi diharapkan mampu mewujudkan pemerataan  kesejahteraan  antar  daerah. Otonomi  daerah  memberikan  peluang besar  kepada  daerah  untuk  meningkatkan kesejahteraannya berdasarkan sumber daya, karakter,  dan  budaya  masing-masing daerah. Isran Noor menegaskan “otonomi daerah  telah  memperkokoh  sendi-sendi perekonomian  daerah  dengan  semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur  yang  menggerakkan  pusat- pusat  pertumbuhan  ekonomi  lokal  ( local economic growth ) serta peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.” 12
Hasil  kajian  empiris  membuktikan bahwa  desentralisasi  fiskal  berpengaruh positif  terhadap  pembangunan  daerah, terutama  setelah  tahun  2001. 13 Hasil
(Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009); David Harvey, A  Brief  History  of  Neoliberalism, (New  York  :  Oxford University Press, 2005), hal., 2 12 Isran  Noor, Politik  Ekonomi  Daerah  untuk Penguatan NKRI, (Jakarta : Seven Strategic Studies, 2012), hal., 12
13 Lihat  hasil  penelitian:    Puji  Wiboyo, “Mencermati  Dampak  Desentralisasi  Fiskal  terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah,” Jurnal Keuangan Publik, Vol.  5,  No.  1,  Oktober  2008,  hal.,  55-83;  Hadi  Sasana, “Analisis  Dampak  Desentralisas i  Fiskal  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Jawa  Tengah,” Dinamika  Pembangunan, Vol.  3,  No.  2, Desember  2006,  hal.,  145-170;  Abd.  Ghafar  B.  Ismail dan Muhammad Zilal Hamzah, “Fiscal Decentralization and  Economic  Growth    Nexus  :Evidence  from Province-Level  Cross-Section  Data  for  Indone sia,” Review of Islamic Economics, Vol. 10, No. 2, 2006, hal., 133- 152
temuan  ini  memberikan  harapan  bagi terwujudnya  pemerataan  kesejahteraan yang  pada  masa  orde  baru,  agenda  lepas landas  berhadap-hadapan  dengan  adanya kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar  Jawa,  terlebih  dengan  daerah  bagian timur. 14 Dengan  kata  lain,  sentralisasi menyebabkan  perusahaan  dan  industri cenderung memilih lokasi mendekati pusat kekuasaan  dan  pemerintahan.  Penelitian membuktikan  bahwa  pulau  Jawa  dan Sumatera  menyerap  sekitar  90%  aktivitas bisnis Indonesia selama 1976-1999. 15
Grafik 1. Rasio Gini Indonesia
Sumber:  Megwati  Institute, Hasil Riset Oligarki Ekonomi, hal. 4
Penyelenggaraan  otonomi  daerah, secara  kontras,  berdampak  terhadap peningkatan rasio gini Indonesia yang terus meningkat.  Pada  saat  yang  sama, penguasaan  asset  terkonsentrasi  oleh rumah  tangga  terkaya. Oxfam Briefing Paper
14 Mayling  Oey  dan  Peter  Gardiner,  “Lepas Landas Ekonomi dan Kesenjangan Regional: Pembangunan  di  Luar  Jawa,” Prisma  Majalah  Pemikiran Sosial Ekonomi, Nomor 3, Tahun 1990, hal., 3-13 15 Mudrajad  Kuncoro,  “Desentralisasi  Sekedar Alat,”  pengantar  buku  Jamil  Gunawan,  dkk.  ( ed ), Desentralisasi  dan  Demokrasi  Lokal, (Jakarta  :  LP3ES, 2004), hal., xxii
melaporkan  bahwa  1%  penduduk  terkaya Indonesia menguasai 49% total kekayaan. 16
Hasil penelitian Magawati Institute tentang Oligarki  Ekonomi,  juga  menunjukkan  hal yang sama. Laju pertumbuhan kekayaan 40 orang  terkaya  Indonesia  4  kali  lebih  cepat dari  pertumbuhan  ekonomi  nasional  sejak 2006 sampai 2016. 17
Peluang  dan  tantangan  dalam pembangunan  daerah  pada  dasarnya membuka  ruang  pengembangan  sistem pembangunan  yang  lebih  sesuai  dengan kondisi  geografi,  sosial  dan  budaya Indonesia.  Diskursus  sistem  ekonomi Pancasila  adalah  yang  paling  banyak menarik  perhatian;  baik  dari  akademisi, praktisi maupun elit politik. Lebih dari itu, ia telah menimbulkan polemik paling besar dalam  kajian  ilmu  sosial  di  sepanjang sejarah  Indonesia. 18 Kondisi  ini  sangat wajar karena Pancasila merupakan pandangan  hidup  ( worldview )  bangsa Indonesia;  yang  bertentangan  dengan ideologi  lainnya,  seperti  komunisme  dan kapitalisme.  Di  sisi  lain,  ide-ide  yang dikembangkan  dalam  sistem  ekonomi Pancasila  menuai  banyak  kritik.  William Liddle,  misalnya,  menilai  bahwa  karya- karya akademik tentang Ekonomi Pancasila kabanyakan  terlalu  mengeksplorasi  tema- tema  umum,  namun  sangat  singkat  dalam merumuskan rekomendasi-rekomendasi kebijakan  yang  spesifik.  Masih  dalam penilaian  Liddle,  inilah  yang  menjadi kelemahan  pemikiran  ilmu  sosial  di Indonesia.  Terlalu  banyak  isu-isu  yang dikembangkan  bagaikan  komet  di  langit; mengulangi  isu  yang  sama,  namun  tidak
16 Oxfam  Briefing  Paper, Toward a More Equal Indonesia: How the Government Can Take Action to  Close the Gap between the Richest and the Rest. Februari 2017 17 Megawati  Institute, Hasil  Riset  Oligarki Ekonomi (slide), Jakarta, 27 Desember 2017 18 Tarli  Nugroho, Polemik  Ekonomi  Pancasila: Pemikiran dan Catatan 1965-1985, (Yogyakarta : Mubyarto Institute, 2016)
pernah menemui titik penyelesaian. 19 Kritik senada  juga  dilontarkan  oleh  Peter McCawley. Menurutnya, pertanyaan besarnya adalah bagaimana sistem ekonomi Pancasila  diimplementasikan.  Untuk  itu, McCawley  menyarankan  agar  ekonom Indonesia  memberikan  perhatian  lebih terhadap  analisis  konkrit  mengenai  isu-isu kebijakan ekonomi Indonesia. 20
Selain  ekonomi  Pancasila,  sistem ekonomi  Islam  juga  bisa  menjadi  solusi alternatif.
Sejak tumbuh dan berkembangnya  perbankan  Syariah  di Indonesia,  dimulai  pada  tahun  1991, gagasan  pengembangan  sistem  ekonomi Islam  terus  berkembang;  baik  secara  teori maupun  praktik.  Akan  tetapi,  hingga  saat ini market share perbankan syariah masih di bawah  5%. 21 Meskipun  demikian,  hasil
penelitian menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan  ekonomi  Indonesia, 22 dan juga  di  beberapa  negara  GCC  dan  Asia Timur. 23 Selain  lembaga  keuangan  syariah,
19 R. William Liddle, “The Politics of Ekonomi Pancasila:  Some  Reflections  on  a  Recent  Debate,” Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies 18,  no.  1  (Maret 1982): 96 – 101,
https://doi.org/10.1080/00074918212331334130. 20 Peter  McCawley,  “The  Economics  of Ekonomi Pancasila,” Bulletin of Indonesian Economic Studies
18, no. 1 (1 Maret 1982): 102 – 9, https://doi.org/10.1080/00074918212331334140. 21 OJK, Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019, (Jakarta: OJK, 2017) 22 Muhamad  Abduh  dan  Mohd  Azmi  Omar, “Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience,” International  Journal  of  Islamic  and  Middle Eastern Finance and Management 5, no. 1 (30 Maret 2012):
35 – 47,  https://doi.org/10.1108/17538391211216811. lihat  juga:  M.  Putra  Rizki  &  Fakhruddin,  “ Intermediasi Perbankan  Syariah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia, ” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.  2, No. 1, 2015 23 Rosylin  Mohd.  Yusof  dan  Mejda  Bahlous, “Islamic banking an d economic growth in GCC & East Asia countries: A panel cointegration analysis,” Journal of Islamic  Accounting  and  Business  Research 4,  no.  2  (23
peningkatan  pengelolaan  zakat  juga menunjukkan  tren  positif  pengembangan ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Studi membuktikan  bahwa  pengelolaan  zakat  di beberapa  negara  berkontribusi  terhadap pengurangan  angka  kemiskinan. 24 Oleh sebab  itu,  perspektif  ekonomi  Islam  pada dasarnya  dapat  dikembangkan  sebagai tawaran  alternatif  dalam  merumuskan perencanaan pembangunan daerah.

## Paradigma  Islam  dalam  Perencanaan Pembangunan
Pembahasan  pada  bagian  ini menyajikan  peta  konsep  ( frame  work )  yang bisa  dijadikan  landasan  atau  kerangka berfikir  untuk  mendapatkan  pemahaman yang  mendalam  bagaimana  kerangka ekonomi Islam dalam membuat perencanaan  pembangunan.  Teori  yang digunakan  adalah  teori metaframework dan teori archetypal model sebagaimana dikembangkan  oleh  Abbas  Mirakhor  dan Hossein Askari.
Sumber utama yang menjadi acuan bagi  pembentukan  sistem  perencanaan pembangunan  adalah  al-Qur ’an  dan  al - Sunnah. Sebagai kerangka dasar, al- Qur’an menyediakan  apa  yang  disebut  Abbas Mirakhor  dan  Hossein  Askari  sebagai “ Metaframework ”.  Sedangkan  al -Sunnah merupakan the ultimate frame of reference untuk memahami  dan  mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam metaframework, atau disebut sebagai
Archetypal  Model .  Aspek  penting  dari September 2013): 151 – 72,
https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2012-0044.
24 Salman Ahmed Shaikh, “Zakat Collectible in OIC  Countries  for  Poverty  Alleviation:  A  Primer  on Empirical Estimation,”
INTERNATIONAL
JOURNAL OF ZAKAT 1, no. 1 (22 November 2016):
17 – 35.
archetypal model adalah sifat operasionalnya. 25
Artinya, metaframework berfungsi  sebagai landasan  yang  membentuk  paradigma, sedangkan archetypal  model menjadi guidance untuk membentuk perencanaan pembangunan  dalam  perspektif  ekonomi Islam.
Al- Qur’an  menegaskan  bahwa tujuan  pokok  seluruh  ajaran  Islam  adalah untuk  rahmat  bagi  alam  semesta. Islam rahmatan  lil  ‘alamin menjadi metaframework bahwa  tujuan  pokok  ( the  ultimate  goal ) pembangunan  dalam  perspektif  ekonomi Islam  adalah  rahmat  (kesejahteraan, kedamaian,  ketenangan,  kebaikan  nyata) bagi  seluruh  alam  semesta  (manusia, tumbuhan, hewan, lingkungan hidup, udara dan  lainnya).  Adapun  cara  untuk merealisasikannya adalah dengan meningkatkan falah atau  kebaikan  nyata ( real  well-being )  bagi  seluruh  manusia  di bumi, tanpa melihat suku, warna kulit, usia, jenis kelamin, atau pun negaranya. 26
Dengan  demikian,  apa  yang  tersaji dalam metaframework dan archetypal  model bersifat  prinsip-prinsip  umum  pada  satu sisi,  dan  merupakan general  concept yang menjadi  rujukan  bagi  pembentukan  sistem perencanaan pembangunan dalam perspektif  ekonomi  Islam.  Pada  tahap selanjutnya,  baik  al- Qur’an  dan  al -Sunnah memberikan  peluang  interpretasi  bagi manusia  untuk  mengoperasionalkan general principle  and general  concept  of  development planning tersebut  berdasarkan  kondisi, situasi,  adat,  budaya  dan  dengan
25 Abbas  Mirakhor  dan  Hossein  Askari, Islam and  the  Path  to  Human  and  Economic  Development, (New York : Palgrave Macmillan, 2010), hal., 56 26 Muhammad Umer Chapra, The Islamic Vision of  Development  in  the  Light  of  Maqasid  al- Shari’ah… hal.,  1. Karakter  umum  dari  konsep  pembangunan  dalam perspektif  ekonomi  Islam  ini  mirip  dengan  arah  dan tujuan  dari  gagasan  pembangunan  inklusif  sebagaimana dapat dibaca dalam A Prasetyantoko, dkk., Pembangunan Inklusif…
mempertimbangkan  kekhususan  masalah yang dihadapi suatu negara di mana mereka hidup  menikmati  sumber  daya  alam  yang dikaruniai  oleh  Allah  swt.  Secara metodologis,  karakter  ini  terumuskan dalam  kaidah la  yunkir  taghaiyir  al-ahkam bi taghaiyir  al-zaman  wa  al-amkina,  wa  al-adah (tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  perubahan hukum  susai  dengan  perubahan  zaman, tempat,  dan  kebiasaan  di  mana  hukum tersebut diberlakukan).
Pada  titik  ini,  maka  dalam membentuk  perencanaan  pembangunan daerah  dalam  perspektif  ekonomi  Islam sangat  penting  memahami  dan  mendalami konsep pembangunan sebagaimana tertuang  dalam  UUD  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia.  Langkah  ini,  menurut  Umar Chapra sangatlah penting untuk menciptakan  lingkungan  yang  lebih  baik untuk  memperkenalkan  langkah-langkah Islami  yang  lebih  spesifik. 27 Mengikuti Jasser  Auda,  al- Qur’an  dan  al -Sunnah dalam  konteks  pembentukan  sistem perencanaan pembangunan dapat dipahami sebagai  sistem  kesadaran  atau expressions of human  cognition  of  the  revealed, 28 untuk kemudian  diwujudkan  dalam  bentuk rencana  aksi  yang  melahirkan  langkah implementatif  perencanaan  pembangunan daerah.  Lebih  jelas,  kerangka  pemikiran dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat berdasarkan gambar berikut ini:
27 M.  Umer  Chapra, The Future of Economics: an Islamic Perspective, terj.  (Jakarta  :  Shariah  Economics  and Banking Institute, 2001), hal., 377
28 Jasser  Auda, Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach, (London : IIIT, 2007), hal., 194-196
The concept of regiona l develop ment planni ng Revealed shariah Al- Qur’an as Metafr amewo rk Sun nah as arc het ypa l mo del ‘ur f Islamic Paradig m and Concepti on of Develop ment Planning al- Fi qh Qa nu n

## Bagan 1.
Paradigma Perencanaan Pembanguan Daerah dalam Ekonomi Islam
Kerangka  di  atas  masih  terbatas pada  pokok  pengembangan  paradigma yang diarahkan untuk membangun konsep implementatif bagi perencanaan pembangunan daerah. Persoalannya kemudian  adalah  teori  apakah  yang  dapat dijadikan  acuan  bagi  kerangka  pemikiran tersebut.  Cukup  sulit  menemukan  teori pembangunan yang dikembangkan berdasarkan  visi  ekonomi  Islam.  Satu  di antara penyebabnya adalah karena konsentrasi  para  akademisi  maupun praktisi  terfokus  pada  pengembangan i nstitusi  keuangan  syari’ah.  Namun,  apa yang dikembangan Islamic Relief Worldwide  sebuah  organisasi  nirlaba  di United  Kingdom  adalah  pengecualiannya. Islamic  Relief  mengembangkan  program pembangunan  untuk  perubahan  mendasar yang  disebut  sebagai  “ Integrated  Sustainable Development  Theory  of  Change. ”  Berdasarkan teori  ini,  berbagai  program  perencanaan pembangunan  telah  dilaksanakannya  di beberapa  kawasan,  seperti  Pakistan,  Mali,
Bangladesh, Sudan, Kashmir, dan lainnya. 29
Teori  ini  berangkat  dari  tesis bahwa “ Islam provides a holistic understanding of human  development  anchored  on  the  maqasid  or agreed upon objectives of sharia. ” Pembangunan manusia, oleh sebab itu, merupakan proses mengatur  tujuan  manusia  untuk  mencapai kesejahteraan, sehingga dibutuhkan pendekatan  yang  komprehensif  dan multidimensi  (baik  material,  non  material, maupuan  spiritual). Maqasid  Syari’ah mengarahkan  bahwa  pembangunan  harus melingkupi dimensi agama ( din ), jiwa ( nafs ),
29 Islamic  Relief  Worldwide, Introducing  Islamic Relief  Wordlwide’s  Integreted  Sustainable  Development Programme, (United Kingdom : Islamic Relief, 2014), hal.,
akal ( ‘aql ), keturunan ( nasl ), dan harta ( maal ) yang  lazim  disebut dharuriyah  al-khamsah . Realisasinya  haruslah  dengan  menarik hubungan  vertikal  antara  manusia  dengan pencipta  dan  hubungan  horizontal  antara sesama  manusia  dan  dengan  ciptaan lainnya. 30
Berdasarkan  kelima  aspek  pokok kebutuhan manusia tersebut, Islamic Relief merumuskan  bahwa  ada  tiga  domain  yang menjadi  titik  sentral  untuk  melakukan perubahan  dalam  pembangunan  manusia, yaitu  domain assets,  resilience  to  shocks, dan structural  factor. Ketiga  domain  tersebut merupakan  satu-kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Domain assets tidak  hanya berkaitan  dengan  pencapain  material, melainkan  termasuk  aspek  spritualitas, solidaritas  sosial,  dan  lain  sebagainya sebagaimana  disebutkan  dalam dharuriyah al-khamsah. Hanya  saja,  konsep maal dibedakan  antara  harta  dalam  pengertian fisik  dengan  keuangan.  Lebih  lanjut  dapat diperhatikan pada dua gambar berikut:
Gambar E.2 Domains of Change
Domain perubahan kedua berkaitan  dengan  penyebab  struktural  dari kemiskinan,  seperti  pemerintahan  yang korup,  pelanggaran  hak  dan  keadilan, infrastruktur  yang  buruk  serta  struktur pasar  yang  tidak  berpihak  pada  kelompok miskin.  Masalah-masalah  struktural  acap kali  menjadi  penghalang  bagi  terwujudnya pembangunan  yang  menyeluruh  dan berkelanjutan. Di sini, program pembangunan  diarahkan  pada  upaya membangun  kesadaran  masyarakat  dalam menegakkan  hak-hak  dan  keadilan  sosial. Misalnya, Integrated  Sustainable  Development yang  dikembangkan  di  Mali  berupaya mengangkat isu perempuan yang seringkali diabaikan bila dibandingkan dengan isu-isu umum  lainnya,  seperti  ketahanan  pangan  , pendidikan, dan kesehatan. 31
Adapun  domain resilience  to  shocks berhubungan  dengan  kesiapan  masyarakat dalam  menghadapi  berbagai  ancamana perubahan,  termasuk  perlindungan  dari bencana  alam,  seperti  kelangkaan  pangan, konflik, dan seluruh faktor yang menyebabkan kemiskinan dan penderitaan. Proses analisis dari hubungan antara ketiga domain  ini disebut  dengan  “ the  opportunity analysis ” yang tujuannya adalah mencari dan menemukan  langkah  fundamental  untuk
31 Ibid. hal., 6
melakukan perubahan dalam pembangunan.  Akan  tetapi,  ketiga  domain tersebut  tidaklah  dipahami  secara  kaku. Dengan  kata  lain,  tiga  domain  perubahan tersebut  terbuka  terhadap  domain-domain lain,  termasuk  perubahan  itu  sendiri,  yang dapat dijadikan sandaran dalam pemberdayaan  dan  pembangunan.  Oleh sebab itu, Islamic Relief juga merumuskan bahwa pembangunan haruslah dimulai dari dalam  ( change  comes  from  within )  meliputi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.  Adapun  pembangunan  dapat berjalan dengan adanya hubungan integrasi yang  meliputi:  integrasi  institusional, sektoral,  kawasan,  kebijakan,  lembaga keagamaan,  dan  integrasi  antara  hak  dan kewajiban.  Keberlanjutan  pembangunan diarahkan pada keberlanjutan ( sustainability ) tatanan kehidupan masyarakat, lingkungan, ekonomi,  dan  teknis.  Secara  kesuluruhan, kerangka  pembangunan  berkelanjutan terintegrasi  dapat  dilihat  pada  gambar berikut:
Perencanaan pembangunan daerah, merujuk  pada  teori  di  atas,  dapat dikembangkan  dengan  mengintegrasikan kedua  teori  yang  telah  dijelaskan .
Paradigma  perencanaan  pembangunan daerah  dirumuskan  dengan  menjadikan  al-
Qur’an  dan  al -Sunnah  sebagai  sumber utama  untuk  mengetahui  prinsip-prinsip dasar  dan  tujuan  pembangunan  dalam perspektif  qurani.  Kemudian,  kedua  hal tersebut dijadikan landasan untuk memahami  pembangunan  sebagaimana tertuang  dalam  peraturan  perundang- undangan dan juga dalam konteks kearifan lokal  ( local  wisdom )  di  suatu  daerah. Selanjutnya,  hasil  pemahaman  tersebut direkonstruksi  berdasarkan  pada  tiga domain  dalam  perencanaan  pembangunan daerah  yang  berkelanjutan,  yaitu:  asset,
faktor  struktural  dan  ketahanan  terhadap resiko.

## Kesimpulan
Persoalan  pembangunan  daerah, dari  masa  ke  masa,  terlalu  memberikan perhatian  pada  aspek  politik,  yaitu pembagian  kekuasaan  dan  perimbangan anggaran.  Jalan  lain  untuk  mewujudkan pemerataan kesejahteraan di daerah adalah dengan  membentuk  perangkat  paradigma perencanaan  pembangunan  daerah  yang berlandaskan  pada  nilai-nilai  ajaran  Islam dan  khazanah  lokal  di  setiap  daerah. Ekonomi  Islam  menjadikan  al- Qur’an  dan al-Sunnah  sebagai metaframework dan archetypal model; untuk kemudian disintesiskan  dengan  tujuan  pembangunan sebagaimana  tertuang  dalam  Pancasila  dan UUD  1945,  dan  dengan  memperhatikan nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  hidup  di setiap daerah.

## Daftar Pustaka
A  Prasetyantoko,  dkk  ( ed. ), Pembangunan Inklusif  Prospek  dan  Tantangan  di Indonesia, Jakarta : LP3ES, 2012 Abduh, Muhamad, dan Mohd Azmi Omar.
“Islamic  banking  and  economic growth:  the  Indonesian  experience.” International Journal of Islamic and Middle
Eastern Finance and Management 5, no. 1 (30 Maret 2012): 35 – 47.
https://doi.org/10.1108/1753839121
1216811.
Arief,  Sritua,  &  Adi  Sasono, Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan, edisi revisi, Jakarta : Mizan, 2013
Askari,  Hossein,  “Economic  Development in  Islam,”  dalam  Zamir Iqbal  dan Abbas  Mirakhor  ( ed ), Economic Development  and  Islamic  Finance, Woshington  DC  :  The  World  Bank, 2013
Auda,  Jasser, Maqashid  al-Shariah  as Philosophy  of  Islamic  Law:  a  Systems Approach, London : IIIT, 2007 Bell,  Daniel  dan  Irvin  Kristol,  (Ed.), Krisis Teori  Ekonomi, terj.  Jakarta  :  LP3ES,
1987
Biddle,  Karen  Golden  &  Karen  D.  Locke,
Composing Qualitative Research,
California : Sage Publication, 2007 Budiman,  Arief, Teori  Pembangunan  Dunia Ketiga, Jakarta : Gramedia, 2000 Chapra ,  “Ibn  Khaldun’s  The ory  of Development : Does it Help Explain the Low Performance of the Present- day  Musli m  World?,” The  Journal  of Socio-Economics, No. 37, 2008 Chapra, Islam  and  Economic  Development, Pakistan : IIIT Islamabad, 1993 Chapra, M. Umer, The Future of Economics: an Islamic Perspective, terj. Jakarta : Shariah Economics  and  Banking  Institute, 2001 Chapra, The  Islamic  Vision  of  Development  in the Light of Maqasid al- Shari’ah, London : IIIT, 2008
Dariah,  Atih  Rohaeti,  dkk.,  “Development Planning in Islamic Perspective : New Structure  Based  on  Indonesia Experience,” International Proceedings of Economics  Development  and  Research, Singapore: IACSIT Press. 2014 Eppler,  Erhard, Melindungi  Negara  dari Ancaman  Neoliberal, terj.  Jakarta  : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009 Fakih,  Mansour, Jalan  Lain  Manifesto
Intelektual Organik, Cet. Ke-2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011 Fakih, Mansour, Runtuhnya Teori
Pembangunan, Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar, 2006
Ginting,  Ramlan,  dkk. Kodifikasi  Peraturan Bank  Indonesia  Likuiditas  Rupiah: Operasi Moneter, Operasi Moneter Syariah dan  Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah,
Bank  Indonesia  :  Pusat  Riset  dan Edukasi Bank Sentral, 2013 Gunawan,  Jamil,  dkk.  ( ed ), Desentralisasi dan Demokrasi  Lokal, Jakarta  :  LP3ES, 2004 Harvey,  David, A  Brief  History  of Neoliberalism, New  York  :  Oxford University Press, 2005
Hasan, Zubair, “Economic Development in Islamic Perspective: Concept,
Objetives and Some Issues,” Journal of Islamic Economics, Vol. 1, No. 6, 1995 Hasan,  Zubair, “ Sustainable  Development from an Islamic Perspective: Meaning Implications  and  Policy  Concerns,” Islamic Economics, Vol. 19, No. 1, 2006
Hatta, Mohammad, Ekonomi Berentjana,
Jakarta : Gunung Agung, 1971
Ismail,  Abd.  Ghafar  B.,  dan  Muhammad
Zilal Hamzah, “Fiscal Decentralization and Economic
Growth    Nexus  :Evidence  from Province-Level  Cross-Section  Data for  Indonesia, ” Review  of  Islamic Economics, Vol. 10, No. 2, 2006
Kuncoro, Mudrajad, “Desentralisasi
Sek edar  Alat,”  pengantar  buku  Jamil
Gunawan,  dkk.  ( ed ), Desentralisasi  dan Demokrasi  Lokal, Jakarta  :  LP3ES,
2004
Leksono,  Sony, Penelitian  Kualitatif  Ilmu Ekonomi  dari  Metodologi  ke  Metode, Jakarta : Rajawali Press, 2013
Liddle,  R.  William.  “The  Politics  o f Ekonomi Pancasila: Some Reflections on  a  Recent  Debate.” Bulletin  of
Indonesian  Economic  Studies 18,  no.  1 (Maret 1982): 96 – 101. https://doi.org/10.1080/0007491821
2331334130.
Lorenzo Fioramonti. Problem Domestik Bruto: Sejarah  dan  Realitas  di  Balik  Angka Pertumbuhan  Ekonomi.  terj. Jakarta: Margin Kiri, 2017.
McCawley,  Peter.  “The  Economics  of Ekonomi  Pancasila.” Bulletin  of Indonesian Economic Studies 18, no. 1 (1 Maret 1982): 102 – 9. https://doi.org/10.1080/0007491821
2331334140.
Mirakhor, Abbas, dan Hossein Askari, Islam and  the  Path  to  Human  and  Economic Development, New  York  :  Palgrave Macmillan, 2010 Mohd. Yusof, Rosylin, dan Mejda Bahlous.
“Islamic  banking  and  eco nomic growth  in  GCC  &  East  Asia countries:  A  panel  cointegration analysis.” Journal  of  Islamic  Accounting and  Business  Research 4,  no.  2  (23
September 2013): 151 – 72.
https://doi.org/10.1108/JIABR-07-
2012-0044.
Mubyarto, “Krisis Ilmu Ekonomi Indonesia,” A.B . Lapian, dkk., , Sejarah dan  Dialog  Peradaban  Persembahan  70 Tahun  Prof.  Dr.  Taufik  Abdullah, Jakarta : LIPI Press, 2005 Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, Jakarta : LP3ES, 1988 Mubyarto, Teknokrat dan Ekonomi Pancasila, Yogyakarta : Adiya Media, 2004
N. Zaman, “Sustainable Islamic Development: Recognizing the Primacy  of  Trust,  Iman  and Institution,” International  Journal  of Economics,  Management,  and  Accounting, Vol. 21, No. 1, 2013
Noor,  Isran, Politik  Ekonomi  Daerah  untuk Penguatan  NKRI, Jakarta  :  Seven Strategic Studies, 2012
Oey,  Mayling,  dan  Peter  Gardiner,  “Lepas Landas  Ekonomi  dan  Kesenjangan Regional:  Pembangunan  di  Luar Jawa,” Prisma Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi, Nomor 3, Tahun 1990 Ormerod, Paul, The Death of Economics, London : Faber and Faber, 1994
Piketty,  Thomas, Capital  in  the  Twenty-First Century, translated  by  A.Goldhamer, Cambridge  :  Harvard  University Press, 2014
Rahardjo, M. Dawam, Pembangunan Pascamodernis Esai-esai Ekonomi Politik, Yogyakarta : Insist Press, 2012 Rais,  Mohammad  Amien, Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan
Indonesia!,
Yogyakarta : PPSK, 2008 Rizky, Awalil & Nasyith Majidi, Neoliberalisme  Mencengkram  Indonesia,
Jakarta : E. Publishing, 2008
Salleh,  Muhammad  Syukri,  “Philosophical Foundations of Islamic Development :  Khursid  Ahmad’s    Conceptions R evisited,” International  of  Education and Research, Vol. 1, No. 7, Juli 2013
Sardar,  Ziauddin, Kembali  ke  Masa  Depan; Syari’at  sebagai  Metodologi  Pemecahan Masalah, terj. , Jakarta : Serambi, 2005 Sasana, Hadi,
“Anal isis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah,” Dinamika Pembangunan, Vol.
3, No. 2, Desember 2006
Shaikh,  Salman  Ahmed.  “Zakat  Collectible in  OIC  Countries  for  Poverty Alleviation:  A  Primer  on  Empirical Estimation.”
INTERNATIONAL JOURNAL OF ZAKAT 1,  no.  1  (22 November 2016): 17 – 35.
Sjafrizal, Perencanaan  Pembangunan  Daerah dalam  Era  Otonomi, Jakarta  :  Raja
Grafindo Persada, 2014
Trijono,  Lambang,  dkk  ( ed ), Potret  Retak Nusantara:  Studi  Kasus  Konflik  di Indonesia, Yogyakarta  :  Center  for Security  and  Peace  Studies  (CSPS UGM), 2004
Wahid, Nusron, Keungan Inklusif Membongkar Hegemoni  Keuangan, Jakarta  :  KPG, 2014
Wibowo,  Puji,  “Mencermati  Dampak Desentralisasi
Fiskal terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah, ” Jurnal Keuangan Publik, Vol.  5,  No.  1, Oktober 2008
Zaman, Asad, “Crisis in Islamic Economics; Diagnosis and Prescription,” Presented in  8 th International  Islamic  Economics
Conference, 11 Januari 2010