## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Eksistensi  Kepemimpinan  Pangadereng  Bugis  di Tana  Bone  Sulawesi  Selatan:  Perspektif  Hukum Ketatanegaraan

## Andi Muhammad Yunus Wahid
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail: muh.yunus@unhas.ac.id

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perinsip-prinsip hukum ketatanegaraan dalam sistem pangadereng yang terkandung dalam lontara’ khususnya lontara’ “Latoa” yang pada masa kerajaan Bone  (Tana  Bone)  menjadi  tuntunan  dalam  penyelenggaraan negara  sekitar  enam  abad  lamanya. Untuk maksud tersebut, diadakan penelusuran, semacam penelitian singkat terhadap lontara’ Latoa. Teknik  yang  digunakan  ialah  dengan  melakukan  transliterasi  dari  aksara  lontara’  ke  aksara  latin dalam bahasa yang sama, kemudian diterjemahkan (translate) ke dalam bahasa Indonesia secara semi bebas,  serta  diupayakan  memberi  makna  sesuai  dengan  kondisi  kekinian.  Penelusuran  ini menunjukkan  bahwa  lontara’Attoriolong,  khsusnya  lontara’  Latoa,  sarat  dengan  prinsip-prinsip, asas-asas,  atau  ketentuan-ketentuan  hukum  (rapang)  dan/atau  bahan-bahan  hukum  (istilah Logemann)  lainnya,  yaitu  antara  lain:  (1)  Masalah  kepemimpinan,  syarat-syarat  pemimpin  dan pengkaderan sebagai seleksi alami bagi calon pemimpin; (2) Sistem musyawarah (Baruga MarajaI) dalam  pengambilan keputusan penting  bagi penyelenggaraan negara  yang  memiliki  keistimewaan tersendiri, yakni musyawarah yang penuh sopan santun sekalipun terdapat penolakan dalam sidang itu.
Kata Kunci: Ketatanegaraan; Kearifan Lokal; Pemerintahan Daerah

## 1. Pendahuluan
Menurut  penelusuran  penulis  pada lontara’, khususnya Lontara’ Latoa 1 yang mengandung  unsur-unsur Pangadereng ,  ditemukan  beberapa  aspek  hukum ketatanegaraan yang  bernilai  tinggi,  di  antaranya  ialah masalah kepemimpinan yang mencakup syarat dan pengkaderan calon pemimimpin sebagai dua serangkai yang tak terpisahkan. Pengkaderan calon pemimpin merupakan salah satu aspek penting dalam sistem  ketatanegaraan.  Hal  ini  dapat  dipahami,  oleh  karena  baik  atau  buruknya penyelenggaraan  kehidupan  bernegara  banyak  ditentukan  oleh  pemimpin  negara yang bersangkutan. Pemimpin dimaksudkan di sini ialah dalam pengertian luas, yakni semua yang mengemban tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, mulai dari
1 Matthes, B.F., 1872, Boegineeche Chrestomathie ( Lontarak Attoriolong ), Tweede Deal, C.A. Spin & Zoon, Amsterdam,  dan  untuk  keperluan  praktis.  Selanjutnya  akan  disebut  “ Latoa ”  dengan  halaman  dan alineanya. Misalnya, hal. X / y (alinea).
kepala  negara/kepala  pemerintahan,  penegak  hukum  pada  tingkat  tertinggi  sampai pada tingkat terendah.
Nilai-nilai budaya Bugis yang tumbuh dan berkebang dalam sejarah penyelenggaraan ketatanegaraan  dalam  waktu  yang  relatif  lama  seperti  Bone,  Gowa,  Luwu,  dan  lain- lain  diyakini  menyimpan  aspek-aspek  ketatanegaraan  yang  mendasar.  Aspek-aspek dimaksud  terkandung  dalam Pangadereng, atau  tatananhidup  mermasyarakat  dan bernegara,  yakni  sistem  norma  dan  aturan-aturan  adat  yang  mencakup  lima  unsur pokok, yaitu: (1) Ade ; (2) Bicara ; (3) Rapang ; (4) Wari ; dan (5) Sara (syariat Islam) . Unsur- unsur Pangadereng ini dapat ditemukan dalam berbagai macam lontarak seperti “Latoa” dan  lain-lain  yang  merupakan  naskah-naskah  asli  warisan  Bugis  (Makassar)  sebagai sumber  utama  sejarah  dan  hukum  tertulis  Sulawesi  Selatan. 2 Tulisan  ini  bermaksud mengungkap  dan  menganalisis  salah  satu  aspek  tersebut,  yakni  “syarat  dan pengkaderan  calon  pemimpin”.  Tujuannya  adalah  guna  memperkaya  khasanah pengetahuan tentang ketatanegaraan yang pada gilirannya dapat dijadikan salah satu bahan  masukan  dalam  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dimulai  dengan  penelusuran  kepustakaan terutama  mengenai  teori-teori  hukum  secara  umum  dan  hukum  tata  negara  sebagai spesifikasinya.  Selanjutnya  menelusuri  naskah  asli  (manuskrip)  warisan  atau peninggalan Bugis, yang berintikan lontarak, khususnya Latoa dengan cara translitarasi (aksara  Lontara  ke  Latin),  kemudian  diterjemahkan  (translate)  ke  dalam  bahasa Indonesia  secara  semi  bebas.  Hasil  penelusuran  dianalisis  secara  kualitatif,  dengan penekanan analisis substansi ( content analysis ) dan dengan sedapat mungkin memberi makna kekinian.

## 3. Kepemimpinan dalam Sistem Pangadereng
Setelah  dilakukan  penelusuran,  dalam  sistem Pangadereng pada lontarak ,  khusnys Latoa,  ditemukan  dua  aspek  penting  berkenaan  dengan  kehidupan  ketatanegarann, yaitu (1) Kepemimpinan; dan (2) Prinsip Musyawarah. Pada tulisan ini, diuraikan hal- ihwal mengenai “kepemimpinan”.
Dalam lontara ’  terdapat  ajaran  leluhur  ( Pappaseng  Toriolo )  mengenai  kepemimpinan dalam  kerajaan  (Tana  Bone)  sebagai  tuntunan  dalam  hidup  bermasyarakat  dan bernegara.  Ajaran  ini merupakan  nilai-nilai  hukum  yang  mengandung  rinsip-prinsip hukum  ketatanegaraan.  Di  antara  ajaran  dimaksud  adalah Pappaseng  Toriolo 3 yang menyatakan:
Pinessaengngi ade’na arung matutuiyengngi tanana … apa’ iya tau siratangnge riala arungmangkau’, enrengnge sitinajae riala tomabbicara, meloi napadecengi tongeng gau’na,  enrengnge  nawa-nawanna,  apa’  tellomo-lomo  rialae  arung,  enrengnge
2 Yunus Wahid AM, 2011, Aktuakisasi Kearifan Lokal Menuju Hukum Lingkungan Yang Responsif, Pustaka Pena Press Makassar, hal. 90-91.  Liha juga Mattulada, 1995, Latoa, Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, Hasanuddin University Press, Makassar, hal. 6, 65, 340-342.
3 “Pappaseng Torilo” yang bisa juga disebut “ Pappaseng” saja, adalah “Ajaran Leluhur” yang bersifat mengikat.
tomabbicara;  apa’  iyamuatu  nasabaki  elona  Allah  Taala,  namadeceng  tanae,  iyamuto nasabaki namasolang tanae ”. 4
(Pasal  yang  menjelaskan  tentang  adatnya  raja  yang  memelihara negaranya,…sesungguhnya  orang  yang  pantas  dijadikan  Raja  Bone ( Arung Mangkau ’)  serta  orang  yang  pantas  dijadikan tomabbicara -hakim/penegak hukum, ialah orang yang sungguh-sungguh hendak memperbaiki perbuatan dan pikiran-pikirannya,  karena  tidak  mudah  apa  yang  disebut  –dijadikan-  raja  dan hakim.  Mereka  itulah  yang  menjadi  sebab  atas  kehendak  Allah  Taala  bagi kesejahteraan negara, dan mereka pula menjadi sebab sehingga negara itu rusak, bebas-pen).
Sehubunga dengan kepemimpinn tersebut, dikemukakan pula Pappaseng Toriolo ,  yang menyatakan:
Iyyapa  nariaseng  onrong  madeceng  wanuae,  engkapa  ennengnge  uwangenna, seuwwani, engkapa  arung  riwanuae  namalempu ;  maduanna,  engkapa  uwwae tuona;..” 5 (Barulah  disebut  baik  suatu “wanua ”  (negara  )  bilamana  memiliki enam  unsur  (syarat,  antara  lain),  yaitu:  Pertama,  harus  ada  raja  (pemerintah) yang jujur dalam negeri; Kedua, harus ada air hidup-mata air, yaitu sumber air yang  stabil  sepanjang  waktu;…”,  bebas-pen).  Ajaran  ini  mengandung  makna bahwa  untuk  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  dan  terpeliharanya kkehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  seorang  raja  (Arung  Mangkau) pertama-tama  harus  jujur  dan  teguh  pendirian,  agar  dapat  memelihara kejujurannya itu.
Contoh  lain  dapat  pula  disimak  dalam lontarak yang  menyatakan:  “ makkedatopi matinroe  ri  tanana, iyya  arung  malempu’e,  sawe  ase  ritanana,  sawe  tau  tebbe’na , tennatuju bawang abala tanana, iyya bosi tujuengngi wanuanna, enrengge tikka’e, bosi pasawe ase, …” 6 (berkata/berpesan pula Matinroe  ri  Tanana,  bahwa  sesungguhnya  raja  atau pemerintah yang jujur, tumbuh subur padi di negaranya, berkembang biak rakyatnya, tak  mudah  terkena  bencana  negaranya.  Hujan  yang  tercurah  di  negerinya  serta kemarau  yang  terpancar    adalah  hujan  dan  kemarau  yang menyuburkan/membawa berkah meningkatkan produksi padi,  bebas-pen).
Ajaran leluhur atau Pappaseng Toriolo (kadang juga disebut “ Pappaseng ” saja) tersebut, mengisyaratkan  dan  menghendaki  adanya  pemimpin  (raja)  yang  jujur  sebagai prasyarat  bagi  terwujudnya  kesejahteraa  dalam  negara.  Barulah  baik  suatu  negara apabila  dipimpin  oleh  kepala  negara  (raja)  yang  jujur.  Harus  ada  pemimpin  dalam negara  yang  jujur  ( engkapa  arung  riwanuae  namalempu )  dan  pemimpin  yang  jujur inilah  yang  diharapkan  dan  diyakini  dapat  mewujudkan  perkembangan  dan kesejahteraan  masyarakat  serta  kemajuan  negara  tersebut  ( iyya  arung  malempu’e , sawe ase ritanana, sawe tau tebbe’na ).
Ungkapan-ungkapan  pada Pappaseng  Toriolo atau  ajaran  leluhur  tersebut,  antara  lain mengamanatkan    syarat-syarat  bagi  seorang  pemimpin,  baik  sebagai  raja  ( Arung Mangkau’ )  maupun  bagi  pemangku  kekuasaan negara  lainnya.  Salah  satu  penekanan bagi  pemipin  ialah  harus  memeiki  dan  menghayati kejujura ( alempureng )  yang merupakan  salah  satu  nilai  utama  dalam  kebudayaan  orang  Bugis,  yang  sangat
4 Latoa, hal. 35 /106.
5 Latoa, hal. 20 / 67.
6 Latoa, hal. 16 /59.
dihargai dalam sistem Pangadereng . Begitu pentingnya masalah kejujuran ini, sehingga ditempatkan  sebagai  syarat  bagi  kebaikan,  kebesaran,  dan  kekohan  negara  serta kesejahteraan  masyarakat  dalam    negara  ( iyyapa  nariaseng  onrong  madeceng  wanuae engkapa  arung  riwanuae  namalempu ).  Atas  dasar  ini,  terjabarkanlah  syarat-syarat  lain yang sejatinya untuk mendukung dan mmelihara kejujuran ini, termasuk pengkaderan dan  seleksi  calon  pemimpin.  Seperti  diajarkan  leluhur  ( Matinroe  ri  tanana ),  bahwa kebaikan bersumber dari kejujuran ( iyya ritu decengnge kkui mompo ri-lempu’e ). 7

## 3.1. Syarat-syarat Pemimpin
Kearifan  dipandang  sebagai  faktor  yang  amat  penting  dalam  kehidupan  bersama, terutama  berkaitan  dengan pemahaman  terhadap  berbagai unsur Pangadereng .  Itulah sebabnya sehingga ia dijadikan salah satu syarat bagi seseorang untuk dapat dijadikan alat  atau  pegawai  negara,  sebagaimana  terkandung  dalam Pappaseng  Toriolo yang mengungkapkan:
“ Makkeda  topi  torioloe, iyyapa  riala  parewa    ritanae ,  bettuanna  pakkatenni  ade’, nabolaipi  eppa’e  uwangenna.  Seuwwani  kenawa-nawapi,  maduanna  malempupi, matellunna waranipi, maeppana  sugipi. … Naiyya tanranna tau engkae nawa-nawana eppatoi uwangenna,  seuwwani matau’i ridewatae, maduanna matau’i makkeda maja, matellunna matau’i mangkau’ sala, maeppana matau’i mmala cekka … ” 8
(Leluhur  mengungkapkan  pula  bahwa seseorang  barulah  dapat  dijadikan aparat negara, artinya memangku jabatan resmi dalam negara, jika memenuhi empat syarat, yaitu pandai/berilmu, jujur, berani dan “kaya”. Adapun kriteria yang    dimaksud  dengan  pandai,  juga  ada  empat,  yaitu:  bertaqwa  kepada Dewata/Tuhan, takut mengucapkan kata-kata kotor, takut berbuat sewenang- wenang, dan takut mengambil sesuatu yang bukan haknya,… bebas -pen).
Menyimak  ajaran  leluhur  sebagaimana  disinggung  di  muka,  untuk  dapat  dijadikan pemimpin dalam arti laus ( parewa ri tanae, bettuanna Pakkatenni ade’ ), yakni aparat atau alat  kekuasaan  negara,  yakni    pemangku  jabatan  negara,  harus  memenuhi  empat syarat ( nabolaipi eppae uwangennna ), yaitu: nawa-nawa, lempu, warani, dan sugi.
1) Berilmu/pandai  ( kenawa-nawapi ) dalam  arti mempunyai karsa  atau  inisiatif.
Adapun  kriteria  yang  dimaksud  dengan  berilmu/pandai  juga  ada  empat:  (1) Bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  ( metaui  ri  dewatae );  (2)  takut mengucapkan  kata-kata  kotor  atau  yang  buruk;  (3)  takut  berbuat  sewenang- sewenang atau aniaya; dan (4) takut mengambil sesuatu yang bukan haknya.
2) Jujur  ( malempupi ) .    Adapun  tanda-tanda  jujur/kejujuran  dimaksud  juga  ada empat,  yaitu  (1)  melakukan  suat  pebuatan  dengan  cermat  dan  berhati-hati ( pogau’i  gau’makkalitutu );  (2)  melakukan  pekerjaan  atau  perbuatan  yang  benar
( pogau’I gau’ patuju ); (3) melakukan perbuata baik ( pogau’i gau’ madeceng ); dan (4)  melaksanakan  suatu  hal  dengan  sungguh-sungguh  ( pogau’I  gau’ tongettongeng ).
3) Berani  ( waranipi ) .  Adapun  tanda  atau  kriteria  orang  berani  (t anranna towaranie )  ada  empat,  yaitu:  (1)  tak  takut  ia  dikedepankan.  dengan  kata  lain, berani  ditempatkan  di  garis  depan  ( temmatau’i  ripariolo );  (2)  tak  takut  ia
7 Latoa, hal. 15 / 58.
8 Latoa, hal. 12 / 51.
dibelakangkan  ( temmatau’i  riparimunri );  (3)  tidak  takut  mendengar  berita ( temmataau’i  mengkalinga  kareba );  dan  (4)  tidak  takut menjumpai  atau  bertemu dengan lawan/musuh ( temmatau’i  mmita bali ).
4) Kaya ( sugipi ) . Kriteria yang dimaksud “kaya” di sini ialah adala empat ( naiyya tanranna asugirengnge eppa toi ), yaitu: (1) tidak habis-habisnya karsa/inisitifnya. tidak  kekurangan  akal  ( tekkurangngi  nawa-nawanna );  (2)  tidak  kekurangan jawaban,  dan  jawaban  yang  digunakan  adalah  jawaban  yang  tepat ( tennakurangiwi  papabali  ada,  nabalinna  adae  nabalinna  adae  nabalianngngi );  (3) mahir  dalam  semua  pekerjaan  atau  perpengetahuan  luas  tentang  berbagai pekerjaan ( masagenai risininna gau’e ); dan (4) tidak berkukurangan dalam semua karya  dalam  arti  perencanaan  ( tennakurangiwi  risininna  pattujungnge ). 9 Selain keempat persyaratan ini, juga masih dituntut perrsyaratan lainnya sebagai satu kesatuan, sebagaimna diamantkan  dalam lontara Latoa berikut ini.
Syarat untuk  diangkat  menjadi pejabat, selanjutnya  diamantkan  dalam lontara’ Latoa yang  menyatakan:  “ Makkedatopi  Arung  Bila, iapa  makkulle  riala  parewa  ritanae, misseng  majeppuiyengngi pitue  uwangenna ,  seuwani,  najeppuipi  ade’e,  maduanna, mmisseppi  bettuang,  matellunna,  magetteppi,  maeppana,  mataupi  ri-dewatae,  malimanna, naisseppi  riasengnge  wari,  maennenna,  najeppuipi  riasengnge  rapang,  mapitunna,  naisseng majeppuipi riasengnge bicara ” 10 (berkata pula Arung Bila, yang boleh diangkat menjadi alat/petugas  negara  ( parewa  ri-tanae ),  ialah  hanya  mereka  yang  sungguh-sungguh mengetahui dan memahami tujuh macam syarat, pertama, memahami ade itu; kedua, memahami bettuang (makna);  ketiga,  berpendirian  tegas  ( magetteppi) ;  keempat,  takut kepada  dewata; kelima,  mengetahui  apa  yang  disebut wari ;  keenam, memahami  apa yang disebut rapang ; ketujuh, sungguh-sungguh memahami apa yang disebut bicara ). Penjelasan tentang syarat ini, selanjutnya dikemukakan pada Latoa. 11 Sebagaimana di kemukakan berikut ini.
Bila disimak baik-baik ungkapan pada Pappaseng di atas, diamanatkan 7 (tujuh) syarat untuk  dapat  dan  boleh  diangkat  sebagai  alat  negara  atau  pemangku kekuasaan/jabatan  negara.  Artinya,  yang  boleh  diangkat  sebagai  pemangku  jabatan negara  ( pakkatenni  ade’ )  ialah  hanya  mereka  yang  sungguh-sungguh  mengerti  dan memahami  dan  menghayati  tujuh  aspek  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara, yaitu:
1) Sungguh-sungguh  memahami  dan  menghayati  mengenai  apa  yang  disebut “ ade’’ .  Dapat  ditambahkan,  bahwa  “ ade ’  dalam  sistem Pangadereng Tana  Bone, bermakna  sebagai  struktur  organisasi  kekuasaan  negara,  mulai  dari  yang tertinggi  sampai  yang  rendah.  Dalam  bahasa  sehari-hari  sering  pula  dimaknai dengan hukum atau adat kebiasaan.  Syarat ini penting, oleh karena kalau tida memahami  adat  ( ade’ ),  maka  akan mengacau  balaukan bicara, yakni peradilan/ penegakan hukum ( napakalao laowi bicarae ). 12
2) Memahami sungguh-sungguh apa yang disebut “ bettuang ” (makna-makna atau interpretasi). Alasannya, ialah kalau tidak memahami makna atau interpretasi, ia mudah  dikelabui  oleh  pihak  lain  sesamanya  manusia  ( malomoi  ripelongkori
9 Lihat/bandingkan Mattulada, Opcit, hal. 121.
10 Latoa, hal. 22 /71
11 Latoa, hal. 22-23 / 72-78.
12 Latoa, hal. 22 / 72.
ripadanna tau)  yang  pada  gilirannya  memerosotkan  kewibawaan  raja/negara ( najajina napakatuna biritta arungnge ). 13
3) Harus  sungguh-sungguh  memahami  dan  menghayati  “ getteng ” (ketegasan  - keteguhan  pendirian).  Karena  orang  yang  tidak  memahami  dan  menghati tentang keteguhan/ketegasan, ia akan mudah mengingkari janji ( malomoi mpelai janci ) 14 , dan tentunya juga mudah terpengaruh oleh hal-hal tertentu.
4) Harus  sungguh-sungguh takut  (bertaqwa)  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa ( mataupi  ridewatae ).  Sebabnya  ialah,  kalau  tidak  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa dengan sungguh sungguh, ia mudah menerima upah atau sogokkan dalam peradilan ( malomoi mmala saro-saro ri bicarae ). dan inilah yang masih turut mewarnai  jalannya  peradilan  dan  penegakan  hukum  pada  umumnya  dewasa ini. 15
5) Harus  memahami  sungguh-sungguh  apa  yang  disebut  “ wari ’ (struktur  sosial kemasyarakatan).  Syarat  ini  diperlukan,  karena  kalau  tidak  memahami  “ warií , seorang  pejabat  dengan  mudah  mempertukarkan  tanah  atau  pusaka  orang ( malomoi  napasisapi-sapi  tanana  tauwe ),  artinya  mereka  “mudah  memalsukan kebenaran.” 16
6) Harus sungguh-sungguh mehami “ rapang ”, yakni ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik yang dapat  berupa  ketetapan  bersama  ( assmaturuseng )  atau  yurisprudensi.  dan kebiasaan. Dasar pemikirannya ialah, bahwa bila tidak memahami rapang maka ia  mudah  mundur  dari  ikrar  bersama  ( malomoi  sorosi  ulu  ada ).  Ia  akan  menjadi pejabat yang tida setia pada pengembanan tugasnya. 17
7) Harus sungguh-sungguh mengetahui dan memahami bicara , yakni seluk bekluk masalah  peradilan  dan  penegakan  hukum  dalam  arti  yang  luas.  ( naisseng majeppuipi  riasewngnge  bicaa ).  Dasar  pemikirannya  ialah  bahwa  mereka  yang tidak mengetahui dan memahami bicara, ia akan mudah mengubah persepakatan ( malomoi  ppinra  asamaturuseng ),  artinya  ia  akan menjadi  pejabat  ( pakkatenni  ade’ ) yang  tidak  punya  pendirian  dan  oleh  karena  itu  ia  juga  mudah  terombang ambing. 18
Ungkapan  tersebut menunjukkan  bahwa masalah  ilmu  dalam  arti  luas  atau  kearifan ( sulesana ) sangat  dipentingkan  dalam lontarak .  Tentu saja,  corak  dan  ukuran kearifan pada masanya memiliki titik berat tersendiri dibanding dengan kondisi kekinian. Akan tetapi, secara substansial masih tetap menjadi dambaan masyarakat dewasa ini seperti kearifan  dalam  arti  berpikir,  bersikap  dan  berbuat  untuk  kebaikan  orang  banyak ( sulesana ), termasuk menjaga keselamatan diri dan harta orang lain (lebih jelas dalam uraian  pada  pint-point  berikut).  Dalam  kaitan  kearifan  dalam  arti amaccang sebagai nilai penting dalam Pangadereng , diuraikan secara panjang lebar dala lontara Latoa. Hal ini terkandung dalam ungkapan-ungkapan, antara lain menyatakan:
13 Latoa, hal. 22 / 73.
14 Latoa, hal. 23 /75.
15 Latoa, hal. 22 / 74.
16 Latoa, hal. 23 / 76.
17 Latoa, hal. 23 / 77.
18 Latoa, hal. 23 / 78. Bandingkan Mattulada, Opcit, hal. 137 & 427.
“ Pinessaengngi  ade’na arung  matutuiyengngi  tanana ,  nawa-nawaengngi mannennungeng  atemmareullengenna,  enrengnge  asalewangenna  tanana, … tellui appongenna  decengnge,  seuwwani  lempu,  maduanna  maccae,  matellunna  tau’e ridewatae,…  naiyya  riasengnge  macca  iyanaritu  ininnawa  madecengnge  ripadatta tau ,…” 19
(pasal  yang  menjelaskan  tentang  adatnya  raja  yang  memelihara  negaranya, yang  berkesinambungan  memikirkan  hal-hal  yang  melemahkan  dan  yang membawa  kesejahteraan  pada  negara  dan  rakyatnya,…tiga  sumber  kebaikan, yaitu kejujuran, kepintaran, dan ketaqwaan kepada Dewata/Tuhan Yang Maha Esas.  Adapun  yang  dimaksud  pintar/pandai  ialah  kebaikan  hati  terhadap sesama  manusia,  bebas-pen).  Mengenai  adat-adat  raja  ini  amat  kompleks diutarakan dalam lontara , yang tanpaknya dapat dibahas dalam suatu disertasi, sehingga  yang  diutarakan  pada  tulisan  ini  hanyalah  bagian-bagian  tertentu saja. 20
Jelaslah bahwa kearifan versi lontara’ ini merupakan sumber kebaikan, baik terhadap sesama manusia maupun bagi sesama ciptaan Tuhan lainnya. Dapat dipahami, bahwa dalam konteks inilah, Pappaseng Toriolo dalam Latoa 21 , yang antara lain mengatakan:
“… maserana, rielorengngi  arungnge  sappa  topanrita ,  enrengnge  towarani, enrengnge tosugi namalabo, sappa worowagi enrengnge tosulesana, enrengnge pakkeda namapanre,…naiyya  riasengnge  tosulesana,  tepu  memengngi  anu  melo’e  nawinru nainappa  mpinru’i,…narekko  engka  wanuwa naraddeki  pituero,  majeppu  maupe’nitu tanae  enrengnge  arung  punnaiyengngi  akkarungengnge  ritu ”  (kesembilan, dikehendaki  agar  raja/pemerintah  mencari/membina  orang  berilmu/alim ( topanrita ), dan  orang pemberani, serta orang “kaya” lagi dermawan, mencari orang  pandai/genius  dan  bededikasi,  dan  konseptor/ilmuan  ( tosulesana ), beserta  juru  bicara  yang  cekatan.  Adapun yang disebut tosulesana ialah  orang yang  merencanakan  dan  merancang  secara  matang  tentang  apa  yang  akan  ia perbuat, baru ia melakukannya, … Jika ada negeri yang didiami atau memiliki ketujuh  kelompok  orang  tersebut,  maka  mujurlah  negara  itu,  demikian  pula bagi raja/pemerintah negara itu, -bebas, pen).
Pappaseng atau  ajaran  leluhur  tersebut,  mengandung  makna  bahwa  untuk  baiknya suatu  negeri  ( wanuwa ),  memerlukan  orang-orang  yang  memiliki  kelebihan-kelebihan tertentu yang  secara keseluruhan dapat disebut memiliki kearifan seperti pemikir atau ilmuan  ( pannawa-nawa ),  konseptor/perencana  ( tosulesana ),    teknokrat/  perancang ( woroagi ),  juru  bicara  atau  penghubung  ( pakkeda ),  pemerhati  sosial  dan  dermawan ( tosugi ),  dan sebagainya. Atas dasar tersebut, dipahami bahwa kearifan dapat berada pada banyak pihak/kelompok, dan kearifan itu dapat berupa konsep, ajaran, gagasan, kebiasaan, perilaku bahkan tradisi tertentu sejauh hal itu menuju atau bermanfaat bagi kebaikan hidup manusia.  Oleh karena itu, raja ( Mangkau’e ) harus memiliki kepekaan melihat  dan  memanfaatkan  potensi  yang  ada  pada  warganya  untuk  diberi  amanah tanggung jawab tertentu dalam pemerintahan.
19 Latoa, hal. 43-44 / 109.
20 Untuk lengkapnya lihat Latoa, hal. 36 & 62 / 109 & 138.
21 Latoa, hal. 49-52 / 126.
Ungkapan  ini  mengandung  makna  bahwa  baik  atau  buruknya  kehidupan  umat manusia    pada  suatu  negara  disebabkan  oleh  baik  atau  buruknya  kualitas  raja  atau pemimpin  dan  para  penegak  hukum  di  negara  yang  bersangkutan.  Kesemuanya berkaitan kehendan Allah swt, apakah akan memberi rahmat atau sebaliknya, menurut baik  buruknya  perilaku  raja  dan para penegak hukum. Pappaseng ini  juga  bermakna bahwa  baik  buruknya  perilaku  hukum  raja  dan  para  hakim/penegak  hukum,  tidak saja berakibat pada diri mereka dan pihak yang terkena atau terkait langsung dengan perbuatan  itu,  melainkan  berakibat  pada  orang  banyak.  Itula  sebabnya,  dalam Pangadereng , orang tidak mudah jadi pemimpin dan penegak hukum . Ia harus orang terseleksi sejak dini dalam segala aspek kehidupannya. Artinya, sekali saja diketahui berbuat tercelah, berbohong misalnya, maka haknya untuk menjadi raja atau hakim dicabut ( dipaoppangi tana ), dengan atau tanpa sanksi hukum lainnya.

## 3.2. Pengkaderan
Berkaitan  dengan  pengkaderan  calon  pemimpin  dan  penyelenggara  negara  pada umumnya  tersebut,  leluhur  mengajarkan:  “ Makkedatopi  Arung  Bila, eppa  buangenna bati  taudecengnge natassobbu  ataudecengenna ,  seuwani,  nacaccai  ade’,  maduanna, naecawa-cawaiwi  wari,  matellunna,  naujai  rapang, maeppana,  natunaiwi  bicara” . 22 (berkata pula Arung Bila, bahwa ada empat macam yang menyebabkan kejatuhan (degenerasi) keturunan  atau  martabat tau  deceng (orang-oang  baik  ),  sehingga  lenyaplah kedudukan sebagai to deceng . Pertama, karena dicelah oleh adat; kedua, diketawai oleh wari ; ketiga, dicibir oleh rapang; dan keempat, dihinakan oleh bicara).
Pappaseng (ajaran leluhur) tersebut, mengamanatka bahwa walaupun seseorang berasal dari keturunan orang-orang baik dan terhormat, dapat hilang martabatnya disebabkan karena empat hal, sebagaimana diuraikan berikut ini.
1) Dircelah  oleh  adat  ( naccai  ade’ ),  yaitu  orang-orang  yang  karena  berilakunya dalam kehidupan bersama seperti tidak mau mengikuti perintah atau kebijakan para pemangku jabatan kekuasaan ( pakkatenni ade’ ) sehingga tidak  dihargai oleh masyarakat,  terutama  bagi  orang-orang  yang  mengemban  tugas-tugas  negara. Orang  seperti  ini  tidak  berharga  di  mata  masyarakat  dan  pemerintah,  bahkan dipandang sebagai orang yang tidak beradab. Hal dapat dimaklumi, karena ade’ amat  penting  kedudukannya  dalam tatanan  kenegaraan,  ialah  yang memperbaiki  rakya  ( naiyya  ade’e,  iyyana  pedecengiwi  taumegae ),  dan  bila  tidak dipelihara, maka rusaklah rakyat ( nakko tenripogau’ni ade’e masolanni taumaegae ). 23
2) Diketawai  oleh  tatanan  struktur  sosial  masyarakat  ( naecawa-cawaiwi  wari ), yakni  orag-orang  yang  salah  menempatkan  diri  dalam  kehidupan  bersama dalam bermasyarakat. Ia menempatkan diri bukan pada temtatnya,  misalnya ia merasa  dan  menempatkan  diri  sebagai  bangsawan,  pada  hal    sebenarnya  ia hanya sebagai orang yang disuruh jaga/kerjakan sawah milik orang terhormat.
Dalam lontarak Latoa 24 orang  seperti  ini  disebut  dengan  istilah  kayu  lapuk  ( aju tabu’ ),  seperti  dikatakan  antara  lain:  “ makkedatopi  torioloe,  eppa  ritu  aju  tabu’aja’ muacowa-cowai  sanresiwi,..nasengpegangngi  alena  arung  matasa..nade  nadapi’i ” (berkata pula leluhur, ada empat macamnya  kayu lapuk, dan jangan mencoba-
22 Latoa, hal. 22 / 70.
23 Latoa, hal. 10 / 48.
24 Latoa, hal. 14 / 54.
coba  menyandarinya,  yakni  ..terlalu  mengandalkan  diri  sebagai  bangsawan tinggi, padahal tida dicapainya, pen). Orang yang diketawai oleh wari ini, tidak dihargai  dalam  masyarakat.  Masalah wari ini  juga  merupakan  unsur  penting dalam  sistem Pangadereng Tana  Bone,  karena wari inilah  yang  memperkuat kekeluargaan  negara  yang  sekeluarga.  Tentunya  juga  termasuk  antara  sesama keluarga dan kerabat  dalam hidup bermasyarakat dan bernegara ( naiyya wari’e iyyana peesseriwi assiajingenna tana massiajingnge ), dan biala wari hilang atau tidak terpelihara, maka tidak bersepakatlah rakyat negara ( nakkodeni wari’e, tessituruni tautebbe’e ) . 25 Dapat  ditambahkan,  bahwa wari’ adalah  “tata  tertib  garis keturunan”  yang  dalam  kehidupan  bersama  menjelmakan  starata  dalam “stratifikasi  sosial”  (pelapisan  masyarakat).  Menurut  Mattulada,  stratifikasi sosial  orang  Bugs,  dipandang  sangat  penting  dalam  upaya  mengungkapkan hubungan-hubungan  kejadian  dalam  masyarakat  yang  menyangkut  prilaku segenap  kegiatan  dalam  masyarakat,  termasuk  kegiatan  dan  tingkah  laku politiknya. 26 Itulah sebabnya, masalah wari’  ini diberi  tempat  terhormat  dalam sistem pangadereng Tana  Bone,  di  antaranya,  menyalahi wari ’,  berarti merendahkan  bahkan menghilangkan martabat diri  sendiri.  Seperti  ditekankan pula,  bahwa wari’ itu  memperkokoh  “ asseajingeng ”,  atau  “sistem  kekerabatan” orang  Bugis  sebagai  salah  satu  aspek Pangadereng yang  sangat  penting peranannya  dalam  hidup  bersama,  antara  lain  dalam  perkawinan  untuk membina rumah tangga baru. 27
3) Melanggar  aturan  hukum  yang  berlaku  ( naujai  rapang ). Rapang sebagai konsep/istilah  bagi  semua  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  baik  yang  berupa kebiasaan, perjanjian maupun yangberupa yurisprudensi ( rette-bicara ) dipandang sebagai unsur yang amat penting dalam sistem Pangadereng Tana Bone. Rapang inilah yang dipandang mengokohkan kerajaan/negara ( naiyya rapangnge, iayyana peuwatangiwi  arajangnge ),  dan  bila rapang tidak  dipelihara  dalam  arti  tidak ditegakkan  lagi  maka  lemahlah  erajaan/negara  ( nakko  tenripogau’ni  rapangnge madodonni arajangnge . 28
4) Telah  dijatuhi  hukuman  oleh  pengadilan  ( natunaiwi  bicara ).    Orang  yang demikian  ini,  tidak  dapat  lagi  diangkat  menjadi  aparat  dalam  negara  (Tana Bone).  Unsur bicara ini  amat  penting  karena  ialah  yang  memagari  perbuatan sewenang-wenangdari  orang  yang  berbuat  sewenang-wenang  ( naiyya  bicarae, iyyana  sappoi  gau’bawana  tomaggau’  bawangnge  ritu ),  dan  bila bicara tidak dipelihara  lagi,  maka  rusaklah  hubungan  kekeluargaan  negara-negara sekeluarga  ( nakkodeni  bicarae,  marusa’ni  assiajingenna  tana  massiajingnge ). 29 Dan yang  lebih  penting  pula  ialaha  bila bicara tidak  dijalani  lagi,  tidak  ada  lagi penegakan hukum dala arti represif, maka saling membinasakalah orang karena tidak  ditakutinya  lagi  perbuatan  yang  bersumber  dari  kekuatan  yang  pada gilirannya  terjadi  kacau  balau  dalam  masyarakat  ( nakko  tenriolani  bicarae,  sianre baleni tauwe, apa’ tenripetauni gau’ mauwatangnge ). 30
25 Latoa, hal. 10 /. 48.
26 Mattulada, Opcit, hal. 24.
27 Ibid, hal. 38.
28 Latoa, hal. 10 /48.
29 Ibid. 30 Ibid.
Demikianlah  pentingnya  keempat  aspek Pangadereng tersebut,  sehingga  orang  yang dalam hidupnya telah menyalahi aspek-aspek tersebut, dipandang sebagai orang tidak terhormat  sekalipun  mereka  berasal  dari  keturunan  keluarga  terhormat  atau bangsawan.  Orang  yang  demikian  ini  tidak  dapat  lagi  diangkat  sebagai  pemangku janbatan  negara  ( pakkatenni  ade’ )  apalagi  untuk  diangkat  menjadi  raja  ( Arung Mangkau ’).  Tegasnya,  siapapu  yang  melanggar Pangadereng ,  ia  tidak  dapat  lagi diangkat  menjadi  pejabat  negara  sekalipun  ia  keturunan,  dan  inilah  yang  sidebut “ dipaoppangi  tana ”  yang  menurut  penutura  orang-orang  tua,  berlaku  untuk  seumur hidup.  Tidak  ada  rehabilitasi.  Seperti  diketahui  bahwa  unsur Pangadereng pada mulanya ada empat seperti diutarakan di muka, yaitu ade’, rapang, wari, dan bicara dan  barulah  cukup  lima  setelah  diterimanya  syareat  Islam  ( makkedatopi  to  rioloe, eppamui  uwangenna  pedecengi  tana,  iyyamani  nagenne’  limampuangeng,  narapimani asellengeng  naripauttamattona  sara’e,  seuwwani  ade’e,  maduwanna  rapangnge,  matellunna wari’e,  maeeppana  bicarae,  malimanna  sara’e ). 31 Unsur-unsur Pangadereng inilah  yang dipelihara dan digunakan sebagai tatanan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Tana  Bone  dalam  kurun  waktu  sekitar  enam  abad  lamanya. 32 Dengan  sistem pengkaderan  ini,  terseleksilah  calon-calon  pemimpin    secara  alami  yang  cukup bermutu.
Selajutnya  leuhur  mengajarkan  atau  mewasiatkan  dalam  Latoa  yang  menyatakan:  “ Makkedatopi  Arung  Bila aruai  uwangenna gau’na  tauwe  nade  nakkulle  riala  pakkeda riwanuwae muni nabatirimuna ri-alae pakkeda, seuwani, lilue sakka mana, maduanna, mmalae olo, matellunna, massakarengnge ana’, maeppana, engka apolengenna ri-tomaja apolengengnge, malimanna,  purae  nanre  passeo,  maennenna,  purae  llengeng  pale’na  ri-padanna  oroane, mapitunna, purae natunai bicara, maruwanna, purae rirette tigero’na” 33 (Berkata pula Arung Bila, ada  delapan  perbuatan  seseorang   sehingga  ia  tidak  boleh  dijadikan pakkeda ri-wanuwae (jurubicara negeri-pejabat negara) walaupun ia keturunan pakkeda , yakni: pertama, serakah mencari warisan; kedua, selalu mengedepankan diri pada hal bukan pada  tempatnya;  ketiga,  mengingkari  anak-keturunan;  keempat,  berasal  dari  orang yang  buruk  asal  usulnya;  kelima,  pernah nanre  passio (diikat),  artinya  pernah ditangkap/dihukum;  keenam,  pernah  bertengadah  kedua  tangannya  terhadap sesamanya  laki-laki  ( llengeng  pale’na  ripadanna  oroawane, )  artinya dipakasiri ;  ketujuh, pernah dihinakan oleh bicara (didakwa/dijatuhi hukuman); kedelapan, ri-rette tigero’na (dipecat dari jabatannya). Relatif berbeda dengan ajaran-ajaran sebelumnya, ajaran ini ditujukan  kepada  pemangku  kekuasaan  negara  di  bawah  raja  ( pakkeda ),  yakni  salah satu  pemegang  kekuasaan  negara  yang  penting.  Dengan  logika  sederhana,  kalau untuk pemangku jabatan saja tidak boleh, maka terlebih lagi untuk diangkat menjadi raja atau kepala negara/pemerintahan.
Ada  delapan  macam  kemungkinan  perbuatan  atau  sifat  seseorang  sehingga  ia  tidak boleh diangkat sebagai pakkeda (juru bicara negara), yaitu : (1) Serakah mencari warisan ( lillue  sakka  mana );  (2)  Selalu  mengedepankan  diri  padahal  bukan  tempatnya  ( mmalae olo  natanniya  olona );  (3)  Mengingkkari  anak/keturunan  ( massakarengnge  ana’ );  (4) Berasal dari orang yang buruk asal usulnya ( engkae apolengenna ritomaja apolengengnge ); (5)  Pernah  diikat,  dalam  arti  pernah  dihukum  ( purae  nanre  passeo );  (6)  Pernah bertengadah tangan terhadap sesamanya laki-laki, artinya pernah dipermalukan tanpa dapat  membalas  ( purae  llengeng  pale’na  ripadanna  orowane  -mate  siri’ );  (7)  Pernah
31 Latoa, hal. 9-10 /48.
32 Lihat/bandingkan Mattulada, Opcit, hal. 74-78.
33 Latoa, hal. 25 / 86.
dihinakan  oleh  peradilan,  dalam  arti  pernah  dijatuhi  hukuman  karena  perbuatan tercelah ( purae natunai bicara ); dan (8) Pernah dipecat dari jabatannya ( puraenna rirette tigero’na ).
Telah  dipahami  bahwa  salah  satu  sifat  seseorang  sehingga  tidak  boleh  diangkat sebagai pakkeda ,  yakni  suatu jabatan  penting  dalam  kerajaan  ialah  “serakah  mencari warisan ( lillue sakka mana )”. Kalau tehadap warisan saja ia serakah, hampir pasti akan lebih serakah lagi terhadap harta-harta lainnya. Dalam Pangadereng ,  sifat serakah ini dipandang sebagai sumber dari berbagai kejahatan, karena dapat menutupi nilai-nilai (utama)  yang  amat  penting  dalam  kehidupan.  Hal  ini  tercermin  dalam lontara yang menyatakan:  “ Makkedatopi  Arung  Bila,  eppa’I  uwangenna paramata  mattapa , seuwwani lempu’e,  maduwanna  ada  tongengnge  sibawa  tette’,  matellunna siri’e  sibawa  getteng , maeppana  akkalengnge  sibawa  nyamekkininnawa,  naiyya  ssampoengngi  lempu’e, gau’bawangnge,  naiyya  ssampoengngi  ada  tongengnge,  belle, naiyya  ssampoengngi  siri’e ngowae ,  naiyya  ssampoengngi  akkalengnge,  paccairengnge . 34 (Berpesan  pula  Arung  Bila, bahwa  ada  empat  permata  yang  bercahaya  (ada  yang  menggolongkan  sebagai  nilai- nilai  utama),  yaitu  pertama  kejujuran;  kedua,  perkataan  yang  benar  disertai  dengan keteguhan;  ketiga,  siri’  berserta  ketegasan  atau  kepastian;  keempat,  akal  bersama kebaikan hati. Adapun yang menutupi kejujuran itu ialah perbuatan yang sewenang- wenang;  yang  menutupi  perkataan  yang  benar  adalah  kebohongan/kedustaan; adapun yang  menutupi siri’ itu  adalah  keserakahan atau  kelobaan;  dan  yang menutupi akal itu ialaha kemarahan, -bebas, pen).
Telah  dikemukakan,  bahwa  “keserakahan”  itu  dapat  menjadi  sumber  dari  berbagai kejahatan  yang  menyalahi Pangadereng .  Hal  ini  dapat  dipahami  oleh  karena keserakahan  menutupi siri’ sebagai  nilai  yang  amat  berharga.  Artinya,  keserakahan membawa orang kepada kondisi “ mate sisri’ ”, dalam arti tidak punya harga diri dalam kehidupan bersama. Mengenai makna ”siri’” sendiri, Mattulada  telah mengemukakan pandangan, termasuk pandangan beberapa ahli, yang intinya adalah, bahwa siri’ itu berti malu (arti  umum  dengan  makna  yang  dangkal). Siri merupakan  “pendorong” untuk  melenyapkan  dan  sebagainya  bagi  apa  atau  siapa  saja  yag  menyinggung perassan  (harga  diri)  mereka.  Juga  pendorong  untuk  bekerja  keras  demi  suatu pekerjaan.
Sebagai  catatan,  Matthes,  1872  dalam  Mattulada  mengakui,  bahwa  penjabaran “siri’ itu,  baik  dalam  bahasa  Indonesia  maupun  dalam  bahasa  Belanda,  tidak  menangkap makna  secara  tepat  benar.  Orang  (Bugis) menghayati siri’ itu sebagai panggilan yang mendasar  dalam  diri  pribadinya  untuk  mempertahankan  suatu  nilai  yang dihomatinya. Ini pulalah sebabnya, orang menempuh jalan “ Mate ri-sirinaí, yakni mati demi  menegakkan  martabat  atau  harga  diri,  dan  mati  yang  demikian  ini  dipandang suatu  hal  yang  terhormat.    Cara  ini  sejalan  dengan  ugkapan  “ utettong  ri-ade’e, najagainnami  siri’ku (saya  taat  kepada  ade’,  hanya  karea  menjaga siri ’  saya).  Juga ungkapan  “ Siri’emmi  ri  onroang  ri  lino ”  (hanya  dengan siri’ itu  sajalah  kita  hidup  di dunia ini). Ini mengandung makna siri sebagai hal yang memberi identitas sosial dan martabat kepada seseorang, dan hanya denga martabat atau harga diri, hidup ini  ada artinya. Oleh karena itu orang yang “mate siri’ , yakn orang yang sudah hilang harga dirinya  dan  tak  lebih  dari  bangkai  yang  hidup,  merupakan  sifat  yag  amat  hina  dan dihindari dala Pangadereng.
34 Latoa, hal. 24 / 81.
Mendekati  batasan siri’ ,  orang  tidak  dapat  hanya  memandang  satu  aspeknya  atau perwujudan saja,  kare  ia  merupakan suatu hal yang  yang  abstrak   dan  hanya  akibat konkritnya  saja  yang  dapat  diamati  atau  diobservasi.  Sengguhnya siri masih mempunya  makna  yang  essensial  untuk  dipahami,  karena  adanya  anggapan  bahwa bagi  orang  Bugis  (dan  Makassar), siri’ masih  tetap  merupakan  suatu  yang  melekat kepada  martabat  atau  harga  diri  bagi  kehadirannya  sebagai  manusia  pribadi  dan sebagai  warga  dalam  suatu  persekutuan. 35 Seorang  yang  telah  “ mate  siri’” ,  sulit diharapkan  dapat  memelihara  kejujuran, rapang,  wari’,  bicara ,  dan  unsur Pangadereng lainnya sehingga mudal melakukan perbuatan tercelah atau melanggar tatanan hidup bersama.  Sepeprti  diketahui, yang menutupi siri’ ini  (penyebab  orang mate siri )  ialah keserakahan. Dengan demikian, keserakahan itu ( ngowae ) merupakan sumber berbagai kejahatan yang dapat meruntuhkan kebesaran dan kesejahteraan dalam suattu negara.
Hal  tersebut  terungkap  pula  dalam  dialog  antara  Raja  Bone  ( Mangkau’e) dengan cendekiawan  Bone,  Lamellong  yang  juga  dikenal  dengan  sebutan  Kajao  Laliddong 36 yang  menyatakan:  “ Makedai  Kajao  Laliddong,  iyana  tanra  cinna  matena tana-marajae, Arungmpone,  linga-lingae,  maduwanna,  nakko  teai  ripakainge’  arungnge,  matellunna,  de’e tomacca  riwanuwae, maeppana,  nakko  naenrekiwi  waramparang  tomabbicarae , malimanna,  weddo  pada  gau’e  ri  lalempanuwa,  maennenna,  tennamaseiwi  atanna  Arung Mangkau’e (Berpesan  Kajao  Laliddong,  bahwa  tanda  akan  binasanya  suatu  negara besar  itu,  wahai  Arummpone,  ialah  kecerobohan;  kedua,  apabila  raja  tidak  mau diperingati;  ketiga,  apabila  tidak  ada  lagi  orang  pandai  di  dalam  negeri;  keempat, apabila  hakim/penegak  hukum  ( tomabbicarae )  dinaiki  harta,  dalam  arti  menerima sogokan  atau  dapat  disogok;  kelima,  apabila  berkecamuk  perbuatan  jahat  di  dalam negeri;  dan  keenam,  apabila  raja  tidak  mengasihi  para  abdinya  -bebas,  pen).  Khusu “ weddo pada gau’e ”. 37
Masih    dalam  dialog  antara  Raja  Bone  ( Mangkau’e) dengan  cendekiawan  Bone, Lamellong  (Kajao  Laliddong)  ditemukan  ajaran  yang  menyatakan:  “ Makkedai  Kajao Laliddong,  naiyya  ttulae  pattaungeng  Arungpone,  seuwwani,  nakko  matanre  cinnai  Arug Mangkau’e,  maduanna, nakko  nateriwi  waramparang  tomabbicarae ,  matellunna  nakko sisala-salai  tauwe  ri  lalaempanua,  tanrana  toparo  nakko  maelo’ni  baiccu  tana  marajae 38 (berpesan  Kalao  Laliddong,  adapun  yang  meyebabkan  gagal  panen  (Mattulada menyebut  “nakas  tahunan),  wahai  Arumpone,  pertama,  jika  besar  nafsu  Arung Mangkau’  itu,  kedua,  jika tomabbicara –hakim/penegak  hukum-  meneria  sogok (disogok),  ketiga,  jika  orang  dalam  negeri  saling  bersengketa,  itu  pulalah  tandanya kemerosotan suatu negara,- bebas, pen). Menurut  ajaran ini, hal yang menyebabkan hancur/matinya usaha pertanian,  yakni gagal panen  dalam  arti  luas, yang  sekaligus sebagai pertanda kemerosotan  atau  binasanya  suatu negara  antara  lain  ialah;  (1)  jika besar nafsu atau keinginan raja/pemimpin ( nakko matanre cinnai Arug Mangkau’e ); dan (2) apabila  penegak  hukum  menerima  sogokan atau  dapat  disogok  ( nakko  nateriwi waramparang tomabbicarae ).
Bila  sidimak  pesan-pesan  atau  ajaran  leluhur  yang  dikemukakan  di  atas  diperoleh petunjuk,  bahwa  masalah  kepemimpinan  di Tana  Bone (Negara  Kerajaan  Bone)  pada eranya, dapat dibicarakan dalam dua aspek, yaitu pertama mengenai pensyaratan bagi pemimpin  dan  kedua  mengenai  pengkaderan  calon  pemimpin.  Pemimpin
35 Mattulada, Opcit, hal. 61-63.
36 Latoa, hal. 3 / 23.
37 Lihat juga Mattulada, Opcit, hal. 106-107.
38 Latoa, hal. 3-4 / 27.
dimaksudkan dalam tulisan ini mencakup mulai dari raja yang disebut Mangkau’e atau Petta Mangkau’e (Tuanku yang berdaulat di Bone) sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai  kepala  pemerintahan,  dan  segenap Pakketenni  Ade’ atau Pampawa  Ade ’ (Pemangku  Jabatan  Pemerintahan)  yang  biasa  juga  disingkat  “ Ade ’  saja  mulai  dari orang  kedua  ke  bawah.  Raja  sebagai  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan memimpin  jalannya  penyelenggaraan  pemerinttahan  yang  secara  bersama-sama dengan  segenap Pakkatenni  Ade’e mengusahakan  terwujudnya  tujuan-tujuan  umum dari kehidupan bernegara yang intinya kesejahteraan  dan ketertiban masyarakat yang antaralai  lain  menekakanka    “ …iya  inanna  waramparangnge  Arumpone,  tettaroengngi tattere-tere  tau  tebbe’na  temmatinropi  matanna  arungnge  riesso  riwenninna,  nawa-nawai adecengenna tanana…” 39 yang dapat diartikan bahawa induk (sumber) harta benda itu wahai Arumpone ,  ialah  tidak  membiarkan  rakyatmu  bercerai-berai,  tidak  tidur  siang dan malam (selalu) memikirkan kesejahteraan rakyat negaranya. 40 Untuk tugas-tugas ini,  seorang  pemimpin  terutama  raja,  memerlukan  kapasitas  yang  sungguh-sungguh memadai.

## 4. Penutup
Mengakhiri  uraian  tulisan  ini,  dikemukakan  beberapa  kesimpulan  atau  paling  tidak saebagai inti sari dari uraian sebelumnya, yaitu:
a. Lontara’ Latoa  ternyata  sarat  mengandung    nilai-nilai,    prinsip-prinsip,  atapun asas-asas  hukum  ketatanegaraan,  baik  mengenai  kepala  negara  (raja)  dan sebgenap  pemgangku  kekuasaan  negara  lainnya,  kepemimpinan  dan  sifat-sifat yang  dipersyaratakan bagi pemimpin dalam arti luas, maupun tentang peradilan ( bicara )  sebagai  penegakan hukum dalam arti luas dan sistem permusyawaratan dalam pengabilan keputusyan.
b. Syara-syarat  pemempin,  baik  bagi  kepala  negara  atau  raja  ( Arung  Mangkau’ ) maupun  bagi  pemangku  jabatan  kekuasaan  negara  lainnya  ( Pakkatenni  Ade’e ) sangat  ditekankan  dalam  dalam  sistem  ketatanegaraan  Tana  Bone  ( Pangadereng ) seperti tertuang dalam lontara’ Latoa. Di antara syarat dimaksud ialah harus jujur, berani,  teguh pada  pendirian,  mampu  memelihara  harga  diri  ( siri’ ), berilmu  dan harus kaya/penuh karsa. Mereka juga harus sungguh-sungguh bertaqwa kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa  ( metaupi  ridewatae ),  dan  harus  sungguh-sungguh memahami  esensi  dari ade’,  wari,  rapang, dan bicara dan  lain-lain  syarat  seperti telah  diuraikan  di  muka,  yang  kesemuanya  bersifat  mutlak.  Guna  menjamin terpenuhinya syarat-syarat ini, calon pemimpin diseleksi secara alami yang dalam tulisan ini disebut “pengkaderan”.
c. Pengkaderan calom pemimpin yang sekaligus sebagai seleksi secara alami dalam sistem Pangadereng Tana  Bone,  sangat  efektif,  dalam  arti  hanya  mereka  yang benar-benar memenuhi syarat yang boleh diangkat dalam jabatan ketatanegaraan. Dalam  seleksi  ini,  bahwa  meskipun  seseorang  itu  adalah  keturunan  pemangku jabatan/kekuasaan  negara,  tetapi  memiliki  sifatt-sifat  tercelah  seperti  serakah ( mangowa ), atau pernah melakukan perbuatan tercelah atau melanggar salah satu unsur Pangadereng ( ade’,  rapang misalnya),  atau  pernah  dipecat  dari  jabatannya, maka  orang  ini  secara  mutlak  tidak  boleh  lagi  diangkat    menjadi  pemangku
39 Latoa, hal. 1 / 5.
40 Mattulada, Opcit, hal. 428
jabatan negara ( pakkatenni ade’), ia dicoret namanya sebagai pewaris yang berhak memangku  jabtan  ( dipaoppangi  tana ).  Pinsip  atau  tatanan  inilah  yang  dipelihara dan dijadikan tuntunan dalam penyelengaraa negara di Tana Bone dalam kurun waktu sekitar enam abad lamanya (sekitar 1.330 – 1905 M).

## Referensi
Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum , (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Toko Agung Tbk, Jakarta.
___________, 2004, Perilaku Hukum dan Pengadilan , Bahan Kuliah, S3 Ilmu Hukum, PPS Unhas Makassar.
Apeldoorn, L.J.van, 1973, Pengantar Ilmu Hukum ( Inleiding de Studie van Het Nederlandse Recht ), Cet. 12, Pradnya Paramita, Jakarta.
Burggink,  J.J.H.,  1999, Refleksi  Tentang  Hukum ,  ( Rechtsreflecties ),  Ind.  Arif  Sidarta,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Logemann,  J.H.A.,  1975,  Tentang  Teori  Suatu  Hukum  Tata  Negara  Positif  ( Over  de Theorie  van  een  Stalling  Staatsrecht ),  Leiden  1948,  Indonesia:  Makkatutu,  dkk), Ichtiar Baru van Houve, Jakarta.
Matthes, B.F., 1872, Boegineeche Chrestomathie ( Lontarak Attoriolong ), Tweede Deal, C.A. Spin & Zoon, Amsterdam.
Mattulada, 1995, Latoa, Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis,
Hasanuddin University Press, Makassar.
Otje Salman HR dan Anton F. Susanto, 2004, Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, PT. Refika Aditama, Bandung.
Salim  HS  dan  Eries  Septiana  Nurbani,  2014, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Disertasi dan Tesis , PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indonesia, Kompas, Jakarta.
Yunus  Wahid  AM,  2011, Aktualisasi  Kearifan  Lokal  Menuju  Hukum  Lingkungan  Yang Responsif, Pustaka Pena Press, Makassar.