INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2518-2527 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Pajak Parkir Dan Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
Evrida uli Sitanggang 1 ✉ , Minasari Nasution 2
Program Studi Akuntansi Perpajakan, Poiteknik Unggul LP3M, Medan Program Studi Akuntansi, Poiteknik Unggul LP3M, Medan
Emai: efridaulisitanggang2291@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Peneitian  ini  berjudul  “Analisis  Pajak  Parkir  dan  Reklame  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan”. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengetahui target dan realisasi pemungutan pajak parkir dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  di  Kota  Medan  dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  serta  upaya peaksanaan pemungutan pajak parkir dan pajak reklame pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan.  Hasi  peneitian  menunjukkan  bahwa  peranan  pajak  reklame  sudah  sangat  efektif  dan berpengaruh baik bagi pendapatan asli daerah sedangkan peranan pajak parkir diniai masih kurang efektif namun memiiki potensi kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oeh adanya beberapa faktor yaitu masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam peaporan STPD setiap bulannya, masih banyak  wajib  pajak  yang  tidak  membayar  sesuai  dengan  SKPD,  masih  banyak  parkir  liar  dan rendahnya regulasi yang kurang tegas terhadap wajib pajak.
Kata  kunci: Pajak  Parkir  dan  Reklame,Pendapatan  Asli  Daerah(PAD),  Target  dan  Realisasi Pemungutan Pajak Parkir dan Reklame

## Abstract
This research is entitled "Analysis of Parking and Advertising Taxes in Increasing Regional Original Revenue at the Regional Revenue Agency of Medan City". The purpose of this study was to determine the target and realization of the coection of parking tax and advertisement tax on Regional Original Revenue (PAD) in Medan City and to determine the influencing factors and efforts to implement the coection of parking tax and advertisement tax on Regional Original Income (PAD) in Medan city. The results showed that the roe of the advertisement tax was very effective and had a good effect on local revenue, whie the roe of the parking tax was considered less effective but had the potential to increase from year to year. This is caused by several factors, namey the low awareness of taxpayers in reporting STPD every month, there are sti many taxpayers who do not pay according to the SKPD, there are sti many iegal parking and low regulations that are not strict enough for taxpayers.
Keywords: Parking and Advertising Tax, Regional Own  Revenue (PAD), Target and Realization of Parking and Advertising Tax Coection

## PENDAHULUAN
Pada  saat  ini,  sebagai  negara  berkembang  Indonesia  tengah  gencar-gencarnya meaksanakan pembangunan di segala bidang, baik bidang ekonomi, bidang sosial poitik, bidang  hukum,  maupun  bidang  pendidikan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  rakyat,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dengan  secara  adi  dan  makmur. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri, salah satunya adalah berasal dari pajak.
Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan  baik  yang  bersifat  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  membiayai pengeuaran  rutin  serta  pembangunan  nasional  dan  ekonomi  masyarakat.  Pajak  sendiri menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak  daerah  merupakan  sumber  pendapatan  yang  paling  tinggi,  karena  pendapatan tersebut  digunakan  untuk  membiayai  penyeenggaraan  pemerintah  dan  pembanguan daerah. Daerah memiiki wewenang untuk mengatur wiayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiiki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara  kompetitif  yang  sehat  dengan  memanfaatkan  semaksimal  mungkin  sumber  daya yang dimiiki.
Pajak  daerah  adalah  kewajiban  penduduk  masyarakat  menyerahkan  sebagian  dari kekayaan  kepada  daerah  disebabkan  suatu  keadaan,  kejadian  atau  perbuatan  yang memberikan  kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  suatu  sanksi  atau  hukum.  Pajak daerah dapat di artikan sebagai pajak yang di pungut oeh pemerintah daerah baik daerah
tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan di gunakan untuk  membiayai  rumah  tangga  daerah  masing-masing.  Banyaknya  sumber  penerimaan dari sumber pajak. Berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009: “Pajak Daerah, yang seanjutnya disebut Pajak, adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oeh orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar- bersarnya kemakmuran rakyat”.
Unsur-unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut yaiut Pajak Hote; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Pajak Peroehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Kota  Medan  sebagai  kota  metropoitan  dengan  intensitas  aktivitas  ekonomi  yang tinggi, pada umumnya akan mendapatkan penerimaan dana daerah berupa pembayaran pajak  dari  objek  pajak,  karena  semakin  tinggi  aktivitas  perekonomian  suatu  daerah menggambarkan penerimaan pajak daerah semakin baik, yang pada artinya peaksanaan kebijakan daerah dapat  diakukan dengan maksimal.
Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan  merupakan  salah  satu  instansi  pemerintah yang  mempunyai  tugas  untuk  mengeoa  sumber-sumber  pendapatan  daerah  yang bersumber dari sektor pajak yaitu berupa pajak hote, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambian bahan galian goongan c, dan pajak parkir.
Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya  yang  sah.  Sumber  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  antara  lain  berasal  dari pungutan  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasi  dari  perusahaan  daerah,  penerimaan  dari dinas-dinas, serta penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan,  dan  merupakan  pendapatan  daerah  yang  sah.  Jumlah  penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oeh banyaknya jenis Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yang  diterapkan  serta  disesuaikan  dengan  peraturan  yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut (Siahaan, 2010). Oeh karena itu penerapan Pajak Parkir dan reklame harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.  Apalagi  di  masa  sekarang  sudah  banyak  tukang  parkir  dan  reklame  yang  tidak memiiki izin bertebaran dimana-mana khususnya di kota medan. Sehingga realisasi pajak parkir dan reklame tidak terlaksana dengan baik ,sehingga berpengaruh kepada pendapatan
asli daerah.
Berdasarkan uraian latar beakang di atas yang saya paparkan saya tertarik mengambi judul  “Analisis  Pajak  Parkir  dan  Reklame  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan” .

## METODE PENEITIAN
Peneitian  yang  digunakan  oeh  peneiti  yaitu  peneitian  deskriptif.  Peneitian  dengan metode  deskriptif  yang  diakukan  menggabungkan  data  yang  diperoeh  dari  Badan Pendapatan Derah Kota Medan berbentuk data – data total terget dan realisasi Pajak Parkir dan  Reklame.  Populasi  dan  sampe  yang  digunakan  ialah  informasi  dari  peroehan Pendapatan Asli Daerah dan informasi peroehan Pajak Parkir dan pajak reklame pada Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Medan.  Jenis  data  yang  yang  dipakai  peneiti  ialah  jenis  data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan ialah dokumentasi dan wawancara.

## HASI DAN PEMBAHASAN

## A. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Reklame
Menurut  Abdul  Halim  (2002:129),  kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan  tugas dikategorikan  efektif  apabila  rasio  yang  dicapai  minimal sebesar  1  atau  100%,  sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.  Berdasarkan  penelitian  yang  diteliti  dari  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan diperoleh data berupa tabel target dan realisasi pendapatan daerah Kota Medan selama 2 tahun Pajak Parkir dan Reklame pada tabel di bawah ini :
Tabe 1. Persentase Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
Periode 2021 – 2022 Thn Target (Rp) Realisasi Penerimaan (Rp) Seisih (Rp) Persentase (%)  Kriteria 2021  30.375.188.357,00  14.703.235.225,00  -15.671.953.132,00  48,41 Tidak Efektif 2022  40.500.000.000,00  28.112.818.069,00  -12.387.181.931,00  69,41 Kurang Efektif
Sumber:Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
Berdasarkan tabel 1 mengenai target dan realisasi pajak parkir pada tahun anggaran
2021 dapat dilihat bahwa target pajak parkir sebesar Rp. 30.375.188.357,00,- dan realisasi sebesar Rp. 14.703.235.225,00 dengan presentase 48,41% atau dengan kata lain pada tahun ini target yang telah ditetapkan tidak efektif atau tidak tercapai. Target pajak parkir pada tahun  2022  sebesar  Rp.  40.500.000.000,00,-  dan  realisasi  sebesar  Rp.28.112.818.069,00 dengan  presentase  69,41%  atau  dengan  kata  lain  pada  tahun  ini  target  yang  telah ditetapkan tidak tercapai.
Dari data tersebut dapat dilihat pada tahun 2021 sampai dengan 2022 penerimaan pajak parkir tidak sesuai dengan yang direncanakan, jika kita membandingkan antara target (anggaran) dengan realisasi pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan target yang telah ditetapkan tidak pernah tercapai yang kemudian terdapat selisih yang merugikan dan menunjukan tingkat pencapaian yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan tidak efektif yang kemudian dapat berdampak pada pendapatan asli daerah. Hal ini tidak sesuai dari banyaknya jumlah objek pajak reklame yang terdaftar yang seharusnya realisasi yang terjadi tidak terlalu jauh atau dapat mencapai target.
Tabe 2.Persentase Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
Periode 2021 – 2022 Thn Target (Rp) Realisasi Penerimaan (Rp) Seisih (Rp) Persentase (%) Kriteria 2021  40.159.473.128,00  45.290.634.863,00 + 5.131.161.128.,00 112.78 Sangat Efektif 2022  76.858.814.538,00  77.633.894.478,00 +775.079.940,00 101.1 Sangat Efektif
Sumber:Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
Berdasarkan tabel 2 mengenai target dan realisasi pajak parkir pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat bahwa target pajak reklame sebesar Rp. 40.159.473.128,00,- dan realisasi sebesar Rp. 45.290.634.863,00 dengan presentase 101.1% atau dengan kata lain pada tahun ini  target  yang  telah  ditetapkan  sangat  efektif  atau  tercapai.  Target  pajak  reklame  pada tahun  2022  sebesar  Rp.  76.858.814.538,00,-  dan  realisasi  sebesar  Rp.  77.633.894.478,00 dengan  presentase  112.78%  atau  dengan  kata  lain  pada  tahun  ini  target  yang  telah ditetapkan tercapai karena melebihi target yang sudah ditentukan .
Dari data tersebut dapat dilihat pada tahun 2021 sampai dengan 2022 penerimaan pajak  reklame sangat  sesuai  dengan yang direncanakan, yang kemudian terdapat  selisih yang sangat menguntungkan dan menunjukan tingkat pencapaian yang dilakukan Badan
Pendapatan Daerah Kota Medan sangat efektif dalam penerimaan pajak reklame ini. yang kemudian dapat berdampak baik  pada pendapatan asli daerah.
B. Peranan Pajak Parkir dan  Reklame Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pajak Parkir dan Reklame memiliki peranan penting sebagai bagian dari pendapatan asli  daerah. Pemerintahan  Kota  Medan setiap tahunnya selalu menargetkan pendapatan daerah dari seluruh jenis pajaknya, termasuk pajak parkir dan pajak reklame. Perkembangan perolehan pajak parkir dan pajak reklame untuk tahun 2021 – 2022  dapat terlihat pada tabel 1 dan 2.
Berdasarkan tabel 1 tersebut diketahui bahwa tahun 2021- 2022 target pajak parkir tidak  dapat  terealisasi  dengan  baik  karena  pencapaian  belum  sesuai  target.  Namun pendapatan pajak parkir meningkat 21% meskipun belum mencapai target yang diharapkan.
Pada tabel 2 diketahui pajak reklame justru sangat efektif karna melebihi target yang ditentukan.  Pada  Tahun  2021  Pajak  reklame  melebihi  target  sebesar  12,78  %  dari  yang ditentukan.  Pada  tahun  2022  Bapenda  menaikkan  target    pajak  reklame  dan  kembali terealisasi dengan baik bahkan melebihi target sebesar 1.1.% .
Me nurut  Nurlan  (2008:135),  “P endapatan  asli  daerah  adalah  pendapatan  yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan dae rah“. P endapatan asli daerah dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU 33 Tahun 2004.
Selanjutnya, peranan pajak parkir dan reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 di bawah ini :
Tabe 3. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2021 -
2022 Tahun Pajak  Parkir (Rp)  Pendapatan Asli Daerah (Rp) Kontribusi Pajak Parkir (%) 2021 14.703.235.225,00 1.906.510.000.000,00 0,77 2022 28.112.818.069,00 2.187.530.000.000,00 1,30
Sumber  : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (Data Diolah, 2023)
Berdasarkan tabel 3 di atas kontribusi  pajak parkir  terhadap PAD Kota Medan di tahun 2021 mencapai 0,77%. Kemudian di tahun 2022 pencapaian pajak parkir  terhadap PAD  mengalami  kenaikan  sebesar  0,55%  menjadi  1,30%.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa selama dua tahun mulai dari 2021 sampai 2022 kontribusi pajak parkir
terhadap PAD Kota Medan mengalami kenaikan.
Tabe 4.Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2021 - 2022
Tahun  Pajak Reklame (Rp) Pendapatan Asli Daerah (Rp) Kontribusi Pajak Reklame (%) 2021 45.290.634.863,00 1.906.510.000.000,00 2,24 2022 77.633.894.478,00 2.187.530.000.000,00 3,54
Sumber  : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (Data Diolah, 2023)
Berdasarkan tabel 4 di atas kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Medan di tahun 2021 mencapai 2,24%. Kemudian di tahun 2022 pencapaian pajak reklame terhadap PAD mengalami peningkatan sebesar 3,54%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama dua tahun mulai dari 2021 sampai 2022 kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Medan mengalami kenaikan yang cukup berpengaruh baik terhadap  peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
C. Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Parkir dan Reklame Kota Medan Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan  penulis pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan  dalam pelaksanaan tugasnya masih menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari  internal (dalam lingkungan  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Medan)  maupun  dari  eksternal  (luar  lingkungan  Badan Pendapatan Daerah Kota Medan) yaitu :
1. Hambatan Internal
a. Keterlambatan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)  Ketidakjelasan data  yang  akan  dimasukan  kedalam  komputer  menyebabkan  SKPD  tidak  bisa dicetak sehingga terjadi keterlambatan penyampaian  dan  penandatanganan  oleh Kepala  Dinas  Badan  Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
b. Sistem  Komputerisasi  Pendapatan  Asli  Daerah,  Apabila  terjadi  kerusakan  dalam sistem komputerisasi, penetapan pajak tidak dapat dilakukan.
c. Sanksi  Administrasi,  Sanksi  yang  diterapkan  Pemerintah  Kota  Medan  belum dilaksanakan secara utuh (kurang tegas) sesuai dengan Pasal 23 Peraturan  Daerah Nomor 11 Tahun 2011.
2. Hambatan Eksternal
a. Perlawanan  Pasif,  maksudnya  masyarakat  enggan  (pasif)  membayar  pajak,  yang disebabkan :
i. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
ii. Sistem perpajakan yang mungkin masih sulit dipahami masyarakat.
Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu yang mempersulit  pemungutan  pajak dan  yang  erat  hubungannya  dengan  struktur  ekonomi  suatu  negara, perkembangan intelektual dan moral  penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri  sehingga dalam penyelenggaraannya tersebut dapat merugikan pemerintah daerah.
b. Perlawanan  Aktif,  meliputi  semua  usaha  dan  perbuatan  yang  secara  langsung ditujukan kepada petugas pajak dengan tujuan  untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain :
i. Tax  avoidance,  usaha  meringankan  beban  pajak  dengan  tidak  melanggar undang-undang.
ii. Tax  evasion,  usaha  meringankan  beban  pajak  dengan  melanggar  undang- undang (menggelapkan pajak).
Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses pemungutan pajak parkir  dan  reklame  masih  mengalami  hambatan  yang  cukup  besar.  Oleh  karena  itu, Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan  berusaha  untuk  mengatasi  hambatan  itu dengan beberapa upaya.
D. Upaya-upaya  yang  Diakukan  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan  Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir Dan Reklame
Berbagai  banyak  upaya  dan  kebijakan  telah  dilakukan  oleh  Badan  Pendapatan Daerah Kota Medan untuk meningkat kan pendapatan asli daerah Kota Medan khususnya mengenai pajak parkir dan reklame, yaitu :
1. Melakukan  himbauan  terus-menerus  kepada  wajib  pajak  yang  melakukan pelanggaran.
2. Wajib  pajak  yang  tidak  melaporkan  SPTPD  akan  dikirimkan  surat  teguran atas keterlambatan melaporkan SPTPD setiap bulan.
3. Menjalin kerja sama dengan SKPD yang terkait  izin usaha, seperti Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Medan.
4. Melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan  pajak atas usahanya.
Melakukan  kegiatan  dan  intensifikasi  pajak  parkir  dan  reklame,  dengan melakukan pendataan pajak parkir dan  reklame secara rutin melalui 7 UPT di wilayah Kota Medan.

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian serta analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai Analisis Pajak Parkir dan Pajak Reklame  Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli  Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, dan selanjutnya memberikan saran sehubungan dengan uraian-uraian yang dikemukakan.
1. Realisasi  pajak  parkir  dinilai  belum  efektif  karna  belum  mencapai  target  yang  telah ditentukan. Sedangan Pajak Reklame sudah sangat sangat efektif karna dapat mencapai target  sesuai  yang  diharapan,  bahkan  melebihi  target  .  Artinya  Pajak  reklame  lebih memberikan  kontribusi  yang  lebih  besar  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah dibandingkan pajak parkir.
2. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak parkir dan reklame yaitu masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pelaporan STPD setiap bulannya, masih banyak wajib pajak yang tidak membayar sesuai dengan SKPD, masih banyak parkir liar dan  pemasangan  reklame  tanpa  izin  serta    rendahnya  regulasi  yang  kurang  tegas terhadap wajib pajak.
3. Kontibusi pajak parkir terhadap pendaptan asli daerah yaitu sebesar 0,77% pada tahun 2021  dan  1,30%  pada  tahun  2022.  Sedangkan  kontribusi  pajak  reklame  terhadap pendaptan asli daerah yaitu sebesar 2,24% paada tahun 2021 dan 3,54% pada tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Erly Suhandy. 2014. Hukum Pajak, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
Halim, M. S. 2014. Teori, Konsep Mengenai Efektivitas. Jakarta : Salemba Empat. Indrawan,
R. & Yaniawati R.P 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,
dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan, Bandung : Penerbit PT. Refika Aditama.
Mardiasmo. 2017. Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit Andi
Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta : Penerbit Andi.
Silahaan, M. P. (2010). Hukum pajak ellelmelntelr: kolnselp dasar pelrpajakan Ilndolnelsila.
Graha Illmu.
Undang-Undang Nol. 28 Tahun 2009: Tentang Pajak Daerah
Undang-Undang Relpublilk Ilndolnelsila Nolmolr 28 Tahun 2009 telntang Pajak Daelrah dan
Reltrilbusil Daelrah
Undang  Undang  Nomor  28  Tahun  2009  UU  No.  23  tahun  2014  Tentang  pemerintahan daerah.
Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 64, “Retribusi daerah .