Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa dan Fisioterapi dalam Pelayanan Fisioterapis Mandiri di Kota Semarang | Kuswardani, A. Joko Purwoko, Daniel Budi Wibowo hlm. 79-103

## PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA DAN FISIOTERAPIS DALAM PELAYANAN FISIOTERAPI MANDIRI DI KOTA SEMARANG
Kuswardani 1) , A Joko Purwoko 2) , Daniel Budi Wibowo 3)
2) Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang
2) Universitas Katolik Soegijapranata
3) Universitas Katolik Soegijapranata

## ABSTRAK
Fisioterapi mandiri di kota Semarang masih banyak ditemukan kekurangan antara  lain  :  kelengkapan  sertifikat  kompetensi,  standar  pelayanan  fisioterapi, standar  operasional  prosedur,  perizinan  tempat  praktik  fisioterapi.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap  pasien  sebagai  konsumen  jasa  dan  fisioterapis  dalam  pelayanan fisioterapi mandiri di kota Semarang.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  sosiologis,  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitik,  data  yang  digunakan berupa data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Populasinya  adalah seluruh  pasien dan  fisioterapi  mandiri di kota  Semarang,  sampel  diambil  secara non  random  sampling dengan  tipe purposive sampling yaitu seluruh pasien dan fisioterapi mandiri di kota Semarang yang  di  bagi  menjadi  empat  bagian  yaitu  Semarang  selatan,  utara,  barat,  dan timur. Analisis menggunakan analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan  hukum  terhadap  pasien  sebagai  konsumen  jasa  dan  fisioterapis dalam  pelayanan  fisioterapi  mandiri  di  kota  Semarang  belum  terlaksana  dengan baik,  dengan  ditemukannya  bukti  -  bukti  pelanggaran  yang  di  antaranya  adalah belum  mempunyai  sertifikat  kompetensi  Surat  Tanda  Registrasi  Fisioterapi (STRF),  Surat  Izin  Praktek  Fisioterapi  (SIPF),  dan  Surat  Izin  Kerja  Fisioterapi (SIKF),  tempat  praktik  fisioterapi  belum  berizin  resmi,  dan  di  temukannya fisioterapi mandiri  yang belum melakukan inform consent dan rekam medis. Hal ini  merupakan  pelanggaran  terutama  Undang  -  Undang  No.  36  tahun  2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
Kata Kunci : Fisioterapi Mandiri, Pasien, Perlindungan Hukum.

## ABSTRACT
Independent  physiotherapy  in  Semarang  had  some  deficiencies  in  the  fields of  completeness  of  competence  certificates,  physiotherapy  service  standard, standard operating procedures, licensing of the physiotherapy practice sites. The objective  of  this  study  was  to  analyze  the  implementation  of  legal  protection  to
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa dan Fisioterapi dalam Pelayanan Fisioterapis Mandiri di Kota Semarang | Kuswardani, A. Joko Purwoko, Daniel Budi Wibowo hlm. 79-103
patients as service consumers and to the physiotherapists in providing service of independent physiotherapy at Semarang city.
The method used in this research was socio-legal approach and the research specification  was  analytical  descriptive.  The  data  were  both  primary  and secondary  and  gathered  through  literature  and  field  studies  technique.  The population  were  all  patients  and  independent  physiotherapists  in  Semarang whereas  the  sample  were  non-randomly  taken  ant  its  type  was  purposive sampling,  namely  all  patients  and  independent  physiotherapists  that  were groupped  into  four  practice  site  areas  that  were  south,  north,  west,  and  east Semarang. The data were then qualitatively analyzed.
The  results  of  the  research  showed  that  the  implementation  of  the  legal protection  to  the  patients  as  service  consumers  and  to  the  independent physiotherapists at Semarang were not well done. There were some proofs telling about  practices  that  violated  against  the  existing  regulations  such  as  no competence  certificates  of  Physiotherapy  Registration  Letter  (STRF), Physiotherapy  Practical  Permission  Letter  (SIPF),  and  Physiotherapy  Working Permission  Letter(SIKF).  Besides,  they  did  not  have  official  practice  permit  and some  of  them  did  not  make  inform  consents  and  medical  records.  These  acts actually  violated  against  the  regulations,  especially  the  Act  Nr.  36  of  2014  on Health Personnel.
Keywords: independent physiotherapy, patients, legal protection.

## PENDAHULUAN
Kesehatan  masyarakat  akan selalu  ditingkatkan,  maka  perlu mengembangkan  kualitas  pelayanan kesehatan
masyarakat, agar pelayanan  pada  masyarakat  dapat dilaksanakan  secara  berdaya  guna, berhasil  guna,  merata,  menyeluruh dan  terpadu  bagi  masyarakat.  Dan untuk  mewujudkan  tujuan  pelayanan kesehatan yang baik, perlu
pengelolaan pelayanan secara optimal. Pelayanan kesehatan
merupakan  setiap  upaya  baik  yang diselenggarakan sendiri atau bersama
dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan,  mencegah  penyakit  dan mengobati penyakit,
serta memulihkan kesehatan yang
ditujukan  baik  terhadap  perorangan, kelompok ataupun masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan merupakan peran penting dari tenaga kesehatan termasuk fisioterapi.
Menurut Muozaroh (2014), fisioterapi  merupakan  salah  satu tenaga  kesehatan,  dan  menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum dalam mengembangkan,
memelihara dan memulihkan
impairment,  fungsional  limitation ,
dan disability secara  optimal.  Mulai awal  kehidupan  dari  masa  anak sampai dengan masa elderly.
Fisioterapi  di  Indonesia  terbagi menjadi  dua  yaitu  fisioterapi  yang bekerja  di  institusi  dan  fisioterapi mandiri.  Fisioterapi  mandiri  dapat menerima pasien dari rujukan dokter maupun  tanpa  rujukan  seperti  yang tercantum di dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan  Dan  Praktik  Fisioterapis pada Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi :  ”dalam  melakukan  pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fisioterapi  dapat  menerima  pasien langsung  atau  berdasarkan  rujukan dari tenaga kesehatan lainnya”.
Fisioterapis dan pasien mempunyai  hubungan  yang  akan menimbulkan  perikatan,  hubungan perikatan ini muncul disebabkan oleh pasien  yang  datang  sendiri  ke fisioterapis untuk meminta
pertolongan  atas  penyakit  yang  di deritanya.  Hubungan  perikatan  ini akan muncul bersumber pada kepercayaan pasien terhadap
fisiotetapis, sehingga pasien bersedia memberikan  persetujuan  tindakan medis yang di sebut dengan informed consent, yaitu artinya pasien memberikan persetujuan untuk dilakukan pelayanan kesehatan terhadap dirinya.
Di  Indonesia  termasuk  di  Kota Semarang  masih  banyak  fisioterapi yang  belum  memiliki sertifikat kompetensi Surat Izin Praktik
Fisiterapi (SIPF) dan Surat Izin Kerja Fisioterapi  (SIKF)  berani  membuka tempat  praktik  pelayanan  kesehatan sebagai fisioterapi mandiri dan melakukan  pelayanan home  care kerumah pasien. Seharusnya fisioterapi  yang  dapat  menjalankan praktik pelayanan fisioterapi mandiri haruslah  seorang  fisioterapis yang sudah memiliki Surat Tanda Registrasi  (STR),  Surat  Izin  Praktik Fisioterapi  (SIPF),  Surat  Izin  Kerja Fisioterapi  (SIKF)  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  80 tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis.
Penulis berpendapat bahwa unsur - unsur tersebut dapat membahayakan pasien karena fisioterapis  yang  berprofesi  sebagai
fisioterapi  mandiri  dapat  diragukan kompetensinya karena tidak mempunyai  surat  kompetensi  yang sesuai  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan,  dan  hal  tersebut  dapat membahayakan kondisi pasien.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  mengenai latar  belakang  penelitian  tersebut  di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan  fisioterapi  mandiri  di Kota Semarang ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien  sebagai  konsumen  jasa pelayanan  fisioterapi  mandiri  di Kota Semarang?
3. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap fisioterapis sebagai fisioterapi mandiri di Kota Semarang?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang penulis gunakan  adalah  penelitian  empiris yakni  memandang  hukum  sebagai
fakta  yang  dapat  dikontatasi  atau diamati dan bebas nilai.
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis  yang  artinya  menurut Widanti  (2009)  adalah  membahas aspek  yuridis  dan  juga  pengaruh sosialnya,  yang  dimaksud  dengan pendekatan  yuridis  sosiologis  adalah pemakaian  pendekatan  ilmu  -  ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis  hukum  sebagai  gejala. Penelitian ini difokuskan pada ketentuan peraturan kewenangan pelayanan  fisioterapi  mandiri  yaitu meneliti    bagaimana  pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa dan fisioterapis dalam pelayanan
fisioterapi mandiri di kota Semarang.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi dalam penelitian ini adalah  deskriptif  analitik,  yang menurut Widanti (2009), yaitu metode  penelitian  yang  membuat mengenai situasi atau kejadian secara sistematis, faktual dan aktual mengenai  fakta  -  fakta,  sifat  -  sifat serta hubungan antar fenomena  yang diselidiki  dan  menganalisanya,  yaitu
mencari  sebab  musababnya  dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten serta pemecahannya dengan  menggunakan  analisis  yang logis.
Peneliti  menggunakan  metode deskriptif  analitik,  karena  dalam penelitian  ini  ingin  menganalisis pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap  pasien  sebagai  konsumen jasa dan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi mandiri di kota Semarang, kemudian  menganalisis  berdasarkan peraturan  terkait  tentang  pelayanan fisioterapi mandiri.
3. Metode Pengumpulan Data
Menurut Adi (2004) cara memperolehnya, data dibedakan menjadi 2 antara lain :
a. Data Primer
Data  primer  yaitu  data  yang didapatkan  langsung  dari  obyek yang diteliti.
b. Data Sekunder
Data  yang  sudah  dalam bentuk  jadi,  seperti  data  dalam dokumen dan publikasi.
Data sekunder dalam
penelitian  ini  berupa  kepustakaan yaitu :
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan yang mengikat antara lain:
a) Undang  -  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Undang - Undang Republik
Indonesia  Nomor  8  tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
c) Undang - Undang Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009
Tentang Kesehatan.
d) Undang - Undang Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2014
Tentang Tenaga Kesehatan.
e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  269 tahun 2008 tentang reka medis.
f) Peraturan Menteri Kesehatan
Republik  Indonesia  Nomor  80 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan  Pekerjaan  dan Praktik Fisioterapis. g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  65 tahun  2015  Tentang  Standar Pelayanan Fisioterapi.
2) Bahan hukum sekunder :
Bahan hukum sekunder
mempunyai  hubungan  yang  sangat erat  dengan  bahan  hukum  primer, sehingga  akan  mempermudah  dalam menganalisis  dan  bahan  hukum
primer yaitu berbagai literatur tentang perlindungan hukum terhadap  pasien  sebagai  konsumen jasa dan fisioterapis sebagai fisioterapi  mandiri  di  Semarang  dan hasil - hasil penelitian.
3) Bahan hukum tersier :
Bahan  hukum  tersier  adalah seperti Kamus Besar Bahasa
Indonesia.
Metode pengumpulan data
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah:
a. Studi pustaka
Menurut  Widanti  (2009),  studi
kepustakaan ialah cara
mengumpulkan  data  yang  bertujuan untuk  memperoleh  data  sekunder yaitu  data  yang  diperoleh  melalui bahan  kepustaka.  Studi  kepustakaan dilakukan  dengan  pengumpulan  data melalui  bacaan, mengumpulkan dan mempelajari serta memahami peraturan  perundang  -  undangan
yang berlaku, buku literatur,
pendapat para sarjana, jurnal, artikel, ensiklopedia, publikasi, dan dokumen  -  dokumen  yang  lain bersifat publik maupun privat berkaitannya  dengan  permasalahan penelitian.
b. Studi lapangan
Studi lapangan Hanitijo (1988), yaitu  mengumpulkan  data  primer yang dilakukan secara langsung pada obyek  di  lapangan,  dan  data  primer dikumpulkan
dengan cara wawancara terarah ( directive interview ) dengan menggunakan daftar pertanyaan ( kuesioner ) terbuka yaitu cara untuk memperoleh informasi  dengan  bertanya  langsung pada  yang  diwawancarai.  Dalam penelitian  ini  wawancara  dengan narasumber  Kepala  Dinas  Kesehatan Kota  Semarang,  Ketua  Organisasi Ikatan  Fisioterapis  Indonesia  cabang Semarang,  seseorang  yang  dianggap ahli dalam hal ini, fisioterapi mandiri dan pasien yang mendapatkan pelayanan fisioterapi mandiri.
Metode studi lapangan menurut  Widanti  (2009),  meliputi wawancara  ( interview )  dan  daftar pertanyaan (kuesioner).
1) Wawancara
Wawancara  menurut  Soemitro (1988), adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya  langsung  pada  responden yang  diteliti.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  wawancara  terarah
yaitu wawancara  yang menggunakan
daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan lebih dahulu.
Narasumber  dari  penelitian  ini adalah  Kepala  Dinas  kesehatan  kota Semarang,  Ketua  organisasi  profesi fisioterapi  cabang  semarang,  dan seseorang  yang  ahli  dalam  bidang ini.
Responden  dari  penelitian  ini adalah:
a) Pasien  berjumlah  9 orang dari 4 pasien fisioterapis yang membuka tempat  praktik berizin,
1 pasien fisioterapis yang membuka  tempat  praktik  tanpa izin  dan  4  pasien  fisioterapis home care yang masing - masing di  bagi    menjadi  4  bagian  yaitu dari Semarang selatan, Semarang utara, Semarang barat, dan Semarang timur.
b) Fisioterapi  mandiri  terdiri  dari  4 fisioterapis  yang  buka  tempat praktik  berizin,  1  fisioterapis yang  buka  tempat  praktik  tanpa izin  dan 4 fisioterapis home care yang  masing  -  masing  di  bagi menjadi  4  bagian  yaitu  dari Semarang Selatan, Semarang
Utara,  Semarang  Barat,  dan
Semarang Timur.
2) Kuesioner Menurut Alimul (2003),
kuesioner  merupakan  alat  ukur dengan cara subyek diberikan angket atau  kuisioner  dengan  beberapa pertanyaan  kepada  responden.  Pada penelitian ini menggunakan pertanyaan  terbuka  dengan  dipandu dengan kuesioner, sehingga responden dapat memberikan jawaban  sebebas  -  bebasnya  sesuai dengan  jalan  pikirannya.  Menurut Nasution  Bahder  dengan  cara  ini responden  yang  dijadikan  sebagai sumber mempunyai keleluasaan untuk  menanggapi  setiap  pertanyaan yang diajukan.
4. Populasi dan Metode/Teknik Sampling
a. Populasi
Populasi atau universe menurut Bahder Johan Nasution adalah seluruh  obyek  atau  seluruh  individu atau  seluruh  gejala  atau  seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.  Populasi  dari  penelitian  ini adalah  seluruh  pasien  dan  fisioterapi mandiri di Kota Semarang.
b. Sampel
Sampel menurut Isgiyanto Awal merupakan bagian dari
populasi yang menjadi obyek penelitian. Pada umumnya penelitian hanya  dilakukan  pada  sampel  yang terpilih,  tidak  pada  populasi.  Sampel diambil secara non random sampling dengan  tipe purposive  sampling atau sampling bertujuan.
Menurut Hanitijo (1988),
Teknik purposive  sampling yaitu sampel yang diambil dengan maksud atau  tujuan  tertentu.  Dan  menurut Bahder Johan Nasution hal ini berarti memilih sampel berdasarkan
penilaian  tertentu  karena  unsur  - unsur,  atau  unit  -  unit  yang  dipilih dianggap mewakili populasi. Anggota  IFI  cabang  kota  semarang ada sekitar 300 fisioterapis,
fisioterapis  ini  tersebar  diberbagai kota  sekitar.  Sampel  fisioterapi mandiri diambil dari sebagian fisioterapi  mandiri  yang  bekerja  di kota Semarang baik yang
mempunyai  sertifikat  kompetensi lengkap  atau  tidak,  dan  sampel pasien  diambil  dari  beberapa  pasien yang menerima pelayanan fisioterapi mandiri  di  Kota  Semarang.  Sampel
tersebut  di  bagi  menjadi  4  wilayah yaitu  Semarang  selatan,  Semarang utara, Semarang barat, dan Semarang timur.
5. Metode Analisis Data
Menurut Widanti (2009)
metode  analisis  data  pada  penelitian ini  menggunakan  analisis  kualitatif yaitu  dengan  menguraikan  data  - datanya secara naratif yang diperoleh dari  data  primer  dan  sekunder  yang tidak  dapat  lepas  dari  penafsiran hukum. Dan menurut Indrawanti data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar  dan  sistematis  sehingga  tidak menimbulkan penafsiran yang beragam serta  dianalisis secara kualitatif  (Content  analisis) sebagai suatu dasar dalam menarik kesimpulan.
Data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara dengan narasumber tentang  pelaksanaan  perlindungan hukum  terhadap  pasien  sebagai konsumen jasa dan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi mandiri di kota Semarang  akan  diuraikan  data  - datanya secara naratif.

## PEMBAHASAN
1. Tinjauan Pustaka
a. Pengertian hukum
Hukum  menurut  Eli  (2015) merupakan  kaidah  atau  peraturan yang  secara  resmi  bersifat  mengikat, dan  dikukuhkan  oleh  penguasa  atau pemerintah, bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Tujuan hukum diterapkan  menurut  Kusumaatmadja Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B. Arief Sidharta adalah untuk menciptakan  kondisi  sosial  yang kondusif sedemikian
hingga memungkinkan proses interaksi sosial  berlangsung  secara  wajar, sehingga  setiap  manusia  mendapat kesempatan  yang  seluas  -  luasnya guna mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan secara utuh.
b. Perlindungan hukum
Pengertian  hukum  menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia  yang  dirugikan  orang  lain dan  perlindungan  tersebut  diberikan kepada  masyarakat  agar  mereka dapat  menikmati  semua  hak  -  hak yang  diberikan  oleh  hukum  atau
dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang  harus  diberikan  oleh  aparat penegak  hukum  untuk  memberikan rasa  aman,  baik  secara  pikiran maupun  fisik  dari  gangguan  dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum merupakan perbuatan yang
melindungi  hak  -  hak  dari  subyek hukum  sesuai  dengan  peraturan hukum  yang  berlaku  di  Indonesia, dan yang melanggarnya akan dikenakan  sanksi  oleh  pihak  yang berwenang.
c. Pasien sebagai konsumen jasa Pasien  selaku  konsumen  jasa dapat  disebut  dengan  pemakai  atau pengguna jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan  orang  lain.  Pernyataan tersebut  sesuai  dengan Undang  - Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “konsumen adalah  setiap  orang  pemakai  barang dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain
maupun  makhluk  hidup  lain  dan tidak  untuk  diperdagangkan”.  Dan ayat  (1)  juga  menyatakan  bahwa “perlindungan  konsumen  adalah segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan kepada konsumen”. d. Fisioterapi
Menurut  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  80  Tahun  2013 tentang  Penyelenggaraan  Pekerjaan Dan  Praktik  Fisioterapi  menyatakan bahwa  :  “fisioterapi  adalah  bentuk pelayanan  kesehatan  yang  ditujukan kepada  individu  dan/atau  kelompok untuk  mengembangkan,  memelihara dan  memulihkan  gerak  dan  fungsi tubuh  sepanjang  rentang  kehidupan dengan  menggunakan  penanganan secara  manual,  peningkatan  gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi”.
e. Fisioterapi mandiri Fisioterapi mandiri adalah
fisioterapi yang
memberikan
pelayanan kesehatan kepada individu atau  kelompok  dengan  tujuan  untuk mengembangkan,  memelihara,  dan memulihkan gerak
dengan pendekatan promotif ( promosi),
preventif (penanganan) , kuratif
(pencegahan) dan rehabilitatif (pemulihan) sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki oleh fisioterapi  baik  yang  membuka tempat  pelayanan  fisioterapi  atau yang melakukan pelayanan fisioterapi  dengan home  care ke rumah pasien.
2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
a. Hasil penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di wilayah kota Semarang   dan dimulai pada    bulan  Juli  s/d  Januari  2017, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan fisioterapi mandiri di kota Semarang dan menganalisis pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap  pasien  sebagai  konsumen jasa dan fisioterapis sebagai fisioterapi mandiri di kota Semarang. Fisioterapi yang terdaftar di organisasi Ikatan Fisioterapis Indonesia  cabang  kota  Semarang kurang lebih berjumlah 300
fisioterapis  diarea  Semarang  dan sekitarnya.  Fisioterapi  mandiri  di kota Semarang menurut Dinas Kesehatan  Kota  Semarang  yang membuka  tempat  praktik  fisioterapi
yang mengurus perizinan resmi ada 4 tempat  (FC,  T,  HB,  dan  YC),  dan yang  kerja  sama  dengan  dokter dengan membuka klinik utama ada 1 tempat,  yang  melakukan home  care atau buka praktik dengan kerja sama dokter belum bisa dipastikan jumlahnya.
1) Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Dinas Kesehatan Kota
Semarang  saat  wawancara  juga menginformasikan  bahwa  fisioterapi mandiri  dengan  klinik  itu  berbeda, karena  bila  klinik  itu  di  bedakan antara  klinik  utama  dan  klinik pratama  yang  masing  -  masing mempunyai  persyaratan  tersendiri. Fisioterapi  mandiri  syarat  utama adalah  mempunyai  SIPF,  dan  bila fisioterapi akan mengadakan pelayanan  kesehatan  dirumah  atau tempat praktik maka harus mengurus perizinan  tempat  praktek  fisioterapi mandiri  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapi.
Izin  tempat  praktik  fisioterapi di  Kota  Semarang  dapat  diurus
dengan cara yaitu pertama fisioterapi tersebut  harus  memiliki  STRF  dan mengajukannya ke organisasi fisioterapi cabang Semarang kemudian setelah administrasi selesai dilanjutkan ke Dinas Kota Semarang kemudian  diajukan  ke  BPPT  (Badan Pelayanan  Perizinan  Terpadu)  baru Dinas  Kesehatan  setempat  akan melakukan peninjauan tempat pelayanan praktik fisioterapi mandiri yang  diajukan  dengan  berpedoman pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  80  Tahun  2013  tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik  Fisioterapi  dan  seandainya sudah  sesuai  persyaratan  maka  izin praktik akan diberikan.
2) Wawancara  dengan  Ketua  Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang kota Semarang
Hasil wawancara dengan Ketua Ikatan  Fisioterapis  Indonesia  cabang kota  Semarang  Bapak  Saptono,  SST pada  tanggal  31  Juli  2016  dapat diketahui  bahwa  jumlah  anggotanya ada  sekitar  300  fisioterapis  yang anggotanya tidak hanya yang bekerja di  kota Semarang saja, tetapi sampai area sekitarnya. Dari 300 fisioterapis tersebut  90%  nya  sudah  memiliki
STRF, Sedangkan yang sudah mempunyai  SIPF  hanya  60%  nya, dari  total  yang  memiliki  SIPF  dan STR  di  dominasi  oleh  rumah  Sakit Daerah Maupun Pusat yang di bawah Kementrian kesehatan Republik Indonesia,  data  antri  kepengurusan Surat  Ijin  Praktek  Fisioterapi  yang terdaftar di Organisasi Profesi Ikatan Fisioterapis  Indonesia  Cabang  kota Semarang  berjumlah  sekitar  50 fisioterapis. Fioterapis yang membuka pelayanan Praktik
fisioterapi  mandiri    di  wilayah  Kota Semarang  menurut  ketua  IFI  cabang kota  Semarang  yaitu  3  tempat  (FC, HB,  dan  T)  diantaranya  adalah anggota Ikatan Fisioterapis Indonesia cabang  Semarang  dan  1  tempat  di daerah  Ungaran  dari  fisioterapis Salatiga,  fisioterapi  yang  kerja  sama dengan  dokter  dengan  membuka klinik  utama  ada  1  tempat  dan  yang melakukan Home  Care belum  bisa dipastikan jumlahnya.
Fioterapis yang membuka pelayanan Praktik fisioterapi mandiri di  wilayah  Kota  Semarang  menurut ketua  IFI  cabang  kota  Semarang yaitu  3  tempat  (FC,  HB,  dan  T) diantaranya  adalah  anggota  Ikatan
Fisioterapis Indonesia cabang Semarang  dan  1  tempat  di  daerah Ungaran  dari  fisioterapis  Salatiga, fisioterapi  yang  kerja  sama  dengan dokter  dengan  membuka  klinik utama  ada  1  tempat  dan  yang melakukan Home  Care belum  bisa dipastikan jumlahnya.
Menurut Ketua Ikatan Fisioterapis  Indonesia  cabang  kota Semarang tentang sertifikat
kompetensi menyatakan bahwa
Dinas  Kesehatan  Kota  Semarang sampai saat ini masih dapat menerima  pembuatan  SIPF  (Surat Izin  Praktik  Fisioterapi)  selama fisioterapis tersebut mempunyai STR (Surat  Tanda  Registrasi)  dan  tidak mempermasalahkan  tahun  kelulusan sekolah  fisioterapisnya.  Ketua  IFI cabang kota Semarang juga menyatakan  persyaratan  pembuatan SIPF  seharusnya  sesuai  dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  80  tahun 2013  Tentang  Penyelenggaraan  Dan Praktik  Fisioterapis  bahwa  yang dapat  mengurus  Surat  Izin  Praktek Fisioterapi  (SIPF)  adalah  fisioterapis saat peraturan tersebut disahkan yaitu tahun  2013  sudah  mempunyai  SIPF.
Menurut  peraturan  tersebut  yang dapat  mengurus  Surat  Izin  Praktek Fisioterapi  (SIPF)  adalah  fisioterapi yang  sudah  lulus  fisioterapi  profesi dan  sekolah  ini  baru  ada  pada  tahun ajaran  2016/2017,  maka  organisasi IFI cabang kota Semarang akan tetap memfasilitasi  pembuatan  SIPF  pada anggotanya asalkan fisioretapis
tersebut  mempunyai  Surat  Tanda
Resgistrasi (STR).
3) Wawancara dengan ahli Ahli menyatakan bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  80  Tahun  2013
Tentang  Penyelenggaraan  Pekerjaan Dan  Praktik  Fisioterapi,  fisioterapi mandiri  seharusnya  fisioterapis  yang memiliki  STRF  dan  SIPF.  Dan  yang berhak  mendapatkan  SIPF  adalah mereka  yang  sudah  lulus  fisioterapi profesi,  namun  sekolah  ini  baru  ada nanti  pada  tahun  ajaran  2016/2017.
Dan peraturan ini sebenarnya dianggap memberatkan bagi fisioterapis yang sudah
berpengalaman  dan  dianggab  sudah ahli  dalam  bidang  ilmu  fisioterapi harus sekolah lagi. Para ahli tersebut menganggap  sekolah  profesi  hanya sebagai  formalitas  saja.  Dilemanya
lagi  masih  banyak  fisioterapi  cabang kota Semarang yang belum memiliki SIPF  melakukan  pelayanan  sebagai fisioterapi  mandiri  baik  membuka pelayanan  praktik  fisioterapi  atau home care ke rumah pasien.
Dinas Kesehatan Kota Semarang kemungkinan besar
kurang  memahami  isi  dari  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan  Dan  Praktik  Fisioterapi sehingga  sampai  saat  ini  tetap memproses  kepengurusan  pengajuan SIPF, dan peristiwa tersebut sebenarnya  tidak  lepas  dari  peran serta  dari  organisasi  IFI  cabang  kota Semarang  tidak  mensosialisasikan hal tersebut kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang dan tetap memberikan rekomendasi bagi
fisioterapis untuk kepengurusan SIPF nya.
4) Wawancara  dengan  fisioterapi mandiri
Hasil penelitian fisioterapi mandiri  (praktik)  sesuai  petunjuk DINKES  ditemukan  adanya  1  STRF sudah  kadaluarsa,  1  terpis  tidak memilki  SIPF,  1  terapis  SIPF  masih berproses kepengurusannya,
4
tempat  tidak  mempunyai  SIKF,    dan 1  tempat  pernah  mendapat  komplain dari  pasien  karena  luka  bakar. Fisioterapi  mandiri  yang  membuka pelayanan praktik tanpa izin
ditemukan kepemilikan surat kompetensi  lengkap,    namun  tidak pernah  melakukan inform  consent .
Hasil  penelitian  fisioterapi  mandiri home  care dari  4  fisioterapis ditemukan  :  semuanya  mempunyai STRF,    1  mempunyai  SIPF,  1  SIPF kadaluarsa, dan 2 belum mempunyai SIPF  dan  dari  4  fisioterapis  semua melakukan inform  consent, dan  ke  4 nya  tidak  melakukan  rekam  medis, dan  3  terapis  pernah  mendapat komplain dari pasien.
5) Wawancara dengan pasien
Hasil  wawancara  dari  9  pasien yang  ditemukan  adanya  1  pasien yang  belum  pernah  mengalami inform  consent,  ada  4  orang  yang tidak merasa kasusnya tidak dilakukan  rekam  medis,  dan  ada  3 pasien  yang  pernah  mengutarakan komplain kepada fisioterapis mandiri karena luka bakar ringan.
b. Pembahasan
Menurut  Dinas  Kesehatan Kota  Semarang  fisioterapi  mandiri
yang  membuka  pelayanan  praktik kesehtan  di  kota  Semarang  ada  4, menurut  IFI  ada  3  dan  hasil penelitian  ternyata  yang  resmi  dan sesuai  dengan  peraturan  yang  ada hanya  ada  2  saja.      fisioterapi mandiri  di  kota  Semarang  masih banyak  ditemukan  fisioterapis  yang belum mempunyai sertifikat kompetensi SIPF melakukan pelayanan, dan ternyata
kepengurusan  SIPF  tetap  di  proses oleh  DINKES  asalkan  fisioterapis mempunyai  STRF.  Dan  Menurut Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan  Dan  Praktik  Fisioterapis menyatakan  bahwa  fisioterapi  yang dapat mengurus SIPF adalah lulusan fisioterapi  profesi.  fisioterapi  yang dapat mengurus SIPF adalah lulusan fisioterapi  profesi  namun  peraturan ini  juga  memberi  keringanan  yang sebelumnya  sudah  memiliki  SIPF ataupun  SIKF  sebelumnya  dapat memperpanjangnya  sampai  tahun 2020.
1) Pelaksanaan  pelayanan  fisioterapi mandiri di kota semarang.
Peraturan  Menteri  Kesehatan
Republik  Indonesia  Nomor  80  tahun
2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan  Dan  Praktik  Fisioterapis pada  Pasal  7  menyatakan  bahwa  : ayat  (1)  Fisioterapis  Profesi  atau Fisioterapis Spesialis yang melakukan praktik Pelayanan Fisioterapi secara mandiri dan bekerja di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan wajib memiliki SIPF, ayat
(2)  Fisioterapis  Ahli  Madya  atau Fisioterapis  Sains  Terapan  yang melakukan pekerjaan Pelayanan Fisioterapi  di  Fasilitas  Pelayanan
Kesehatan  wajib  memiliki  SIKF.
Pasal tersebut sudah cukup
menjelaskan bahwa fisioterapi mandiri  adalah  minimal  lulusan fisiterapi profesi dan sekolah ini baru ada  pada  tahun  ajaran  2016/2017. Peraturan  ini  memang  memberikan keringanan yaitu yang sudah
mempunyai  SIPF  sebelumnya  dapat memperpanjang  sampai  tahun  2020. Hal ini dapat mempersempit pekerjaan  fisioterapi  mandiri  yang lulusan  Diploma  3  dan  4  yang bekerja di instansi kesehatan maupun fisioterapi mandiri, sehingga organisasi  fisioterapi  memilih  tetap
memproses kepengurusan SIPF tanpa syarat  tahun  kelulusan  dan  jenjang pendidikan.
Fisioterapi mandiri yang membuka pelayanan praktik fisioterapi  di  Kota  Semarang  sesuai dengan  petunjuk  dari  Dinas  Kota Semarang  ternyata  ada  yang  SIPF nya masih berproses dan bahkan ada pula  yang  tidak  memiliki  SIPF. Menurut pengamatan peneliti sebenarnya  masih  banyak  fisioterapi mandiri  di  Kota  Semarang  yang membuka  tempat  praktik  fisioterapi dengan  dan  tanpa  SIPF  ataupun SIKF,  bahkan  mereka  ada  yang dengan  sengaja  tidak  mengurus  izin ke organisasi ataupun Dinas Kesehatan  Kota  Semarang  karena merasa  sudah  mempunyai  sertifikat kompetensi STRF, SIPF, dan SIKF. 2) Pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa di kota Semarang.
Di  kota  Semarang  hak  -  hak konsumen  atas  kesehatan  sudah diatur  cukup  rinci  dalam  undang- undang  antara  lain  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2014
tentang Kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pasien dari fisioterapi mandiri baik yang membuka  pelayanan  praktik  atau home  care dari  9  pasien  ada  3  yang menyatakan pernah menyatakan komplain  kepada  terapis  karena mengalami  luka  bakar  atau  efek bertambahnya nyeri
setelah melakukan exercise ,  namun  hal  ini tidak pernah sampai ke ranah hukum.
Fisioterapi  mandiri  di  kota Semarang harus memenuhi hak - hak pasien  sebagai  konsumen  jasa  sesuai dengan  Undang  -  Undang  No.  34 tahun 2009 tentang Kesehatan antara lain  :  “1)    pasien  berhak mendapatkan  pelayanan  kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, 2)  berhak  mendapatkan  informasi mengenai  kondisi  kesehatannya  dan proses pengobatannya”.
Perjanjian  antara  pasien  dan fisioterapi  mandiri  disebut  dengan
“Informed
consent”, dan kesepakatan  ini  dapat  dilakukan secara  lisan  asalkan  ada  saksi  dan lebih  baik  dilakukan  secara  tertulis.
“Informed  consent” ini dapat dijadikan  bukti  terjadinya  suatu kontrak  terapeutik.  Sehingga  dengan
demikian  apabila  salah  satu  pihak tidak atau belum memenuhi kewajiban  yang  timbul  dari  kontrak tersebut,  maka  pihak  lainnya  yang memiliki  bukti dapat menuntut pemenuhannya didasarkan telah terjadinya  suatu  kontrak.  Karena perjanjian terapeutik anatara fisioterapi  mandiri  dan  pasien  juga berlaku  ketentuan  -  ketentuan  umum dari  hukum  yang  diatur  di  dalam Buku  III  Kitab  Undang  -  Undang Hukum Perdata.
Pasien dan fisioterapis merupakan dua subyek hukum dalam perikatan  yang  akan  menimbulkan hak  dan  kewajiban  dari  masing- masing  pihak.  Perbuatan  Melawan Hukum  ( onrechtmatige  daad )  dalam konteks  perdata  diatur  dalam  Pasal 1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  atau Burgerlijk  Wetboek (“BW”),  dalam  Buku  III  BW,  pada bagian  “Tentang  perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang- Undang”,  yang  berbunyi:  “Tiap perbuatan  melanggar  hukum,  yang membawa  kerugian  kepada  seorang lain  mewajibkan  orang  yang  karena kesalahannya  menerbitkan  kerugian itu,  mengganti  kerugian  tersebut”.
Fisioterapi merupakan
tenaga kesehatan  yang  tidak  luput  dari kesalahan  atau  kelalaian  dan  bila terbukti  melakukan  kelalaian  maka seharusnya  dia  bertanggung  secara hukum dan secara kontinental.
Hak  -  hak  pasien  harus dipenuhi  mengingat  kepuasan  pasien menjadi  salah  satu  barometer  mutu layanan  sedangkan  ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum. Dan sampai saat ini di  kota  Semarang  belum  pernah  ada laporan  mengenai  kelalaian  yang  di lakukan  oleh  fisioterapi  mandiri, karena semua kasus yang di akibatkan  oleh  kelalaian  fisioterapi mandiri  selalu  dapat  di  selesaikan secara kekeluargaan.
Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa didalam
pelayanan kesehatan pemerintah harus memperhatikan asas
perlindungan  dan  kepastian  hukum kepada  tenaga  kesehatan  maupun pesien selaku penerima jasa.
Perlindungan  hukum  diatur  di  dalam Undang  -  Undang  Nomor  36  tahun 2009  tentang  kesehatan  pada  Pasal 56 ayat (1) yang berbunyai : “Setiap orang berhak menerima atau
menolak sebagian atau seluruh tindakan  pertolongan  yang  akan diberikan kepadanya setelah menerima  dan  memahami  informasi mengenai  tindakan  tersebut  secara lengkap”, dan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas rahasia  kondisi  kesehatan  pribadinya yang  telah  dikemukakan  kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”.
Pasien  sebagai  konsumen  jasa fisioterapi mandiri bila merasa dirugikan  maka  dia  berhak  meminta pertanggungjawaban fisioterapis tersebut  sesuai  dengan  Undang  - Undang  Nomor  36  tahun  2009 tentang kesehatan pada Pasal 58 ayat (1)  yang  berbunyi  :  “Setiap  orang berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau  penyelenggara  kesehatan yang  menimbulkan  kerugian  akibat kesalahan  atau  kelalaian  dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.  Peraturan  tersebut sudah cukup jelas melindungi pasien, akan  tetapi  perlindungan  hukum tersebut  tidak  termanfaatkan  dengan baik  oleh  pasien  sebagai  konsumen jasa  pelayanan  fisioterapi  mandiri. Kelalaian yang pernah terjadi selama
ini dapat terselesaikan diluar
pengadilan.
3) Pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap fisioterapis
dalam pelayanan  fisioterapi  mandiri  di kota Semarang.
Fisioterapi  mandiri  sebagai pelaku  usaha  yang  memberikan pelayanan kesehatan di kota
Semarang  mempunyai  hak  -  hak yang harus terpenuhi sesuai Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik  Fisioterapi  antara  lain  :
“memperoleh  perlindungan  hukum,
memperoleh informasi mengenai pasien, melaksanakan pelayanan sesuai kompetensi, menerima imbalan, dan memperoleh perlindungan hukum”.
Fisioterapi  mandiri  di  kota
Semarang masih banyak yang belum paham mengenai pentingnya melindungi  dirinya  secara  hukum, mugkin ini disebabkan belum pernah ada  kejadian  wanprestasi  (cedera janji)  sampai  keranah  hukum.  Setiap kejadian wanprestasi yang di lakukan oleh  tenaga  kesehatan  fisioterapi
selama  ini  dapat  diselesaikan  secara kekeluargaan.
Wan  prestasi  (cedara  janji) dapat  dihindari  apabila  fisioterapi melaksanakan  kewajibannya  sesuai dengan  aturan  yang  ada,  dan  sesuai hasil pengamatan peneliti perlindungan  fisioterapi  mandiri  di kota semarang belum berjalan dengan  baik.  Hal  tersebut  dapat dilihat  dari  beberapa  aspek  antara lain :
a) Kompetensi  fisioterapi  mandiri  di kota Semarang.
Anggota  Ikatan  Fisioterapis Indonesia cabang kota Semarang ada sekitar  300  fisioterapis  dan  yang mempunyai  SIPF  hanya  berkisaran 60%  nya  dan  mereka  didominasi oleh  fisioterapi  yang  bekerja  di Instansi  kesehatan  milik  pemerintah ataupun  swasta,  hal  ini  menjelaskan bahwa  sebagian  fisioterapi  mandiri di  kota  semarang  yang  belum mempunyai  SIPF  atau  SIKF.  Dari hasil pengamatan peneliti bahwa dari 9  fisioterapi  mandiri  yang  peneliti wawancarai  ada  8  yang  mempunyai STR,  ada  4  fisioterapi  yang  tidak mempunyai  SIPF/SIKF,  dan  ada  1 fisioterapis  yang  masih  berproses
kepengurusannya tapi sudah membuka pelayanan praktik
fisioterapi mandiri.
b) Izin praktik fisioterapi mandiri.
Persyaratan  perizinan  tempat praktik  kesehatan  diatur  di  dalam Undang - Undang Republik
Indonesia  Nomor  36  Tahun  2014 Tentang  Tenaga  Kesehatan  Pasal  46 yang  berbunyi  :  “  Setiap  Tenaga Kesehatan  yang menjalankan praktik dibidang  pelayanan  kesehatan  wajib memiliki  izin”,  izin  yang  dimaksud tersebut  adalah  Surat  Izin  Praktek sesuai dengan kompetensinya.
Menurut keterangan ketua Ikatan  Fisioterapis  Indonesia  cabang kota  Semarang  jumlah  fisioterapi mandiri  yang  membuka  pelayanan praktik fisioterapi yang berizin resmi ada 3 dan yang melakukan pelayanan home  care belum  bisa  di  pastikan jumlah. Dari hasil penelitian ternyata tempat  praktik  pelayanan  kesehatan fisioterapi  yang  berizin  resmi  sesuai prosedur  Dinas  Kesehatan  Kota Semarang  hanya  ada  2.  Hal  ini menjelaskan  kurangnya  pengawasan dari  organisasi  fisioterapi  cabang kota semarang maupun Dinas Kesehatan  kota  Semarang  karena
data  yang  mereka  miliki  tidak  sama dan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  di lapangan
c) Standar Pelayanan Fisioterapi
Fisioterapis  yang  melakukan pelayanan kesehatan sebagai Fisioterapi  Mandiri  di  wilayah  Kota Semarang masih banyak yang kurang memperhatikan  standar  operasinal pelayanan  yang  berlaku  di  Indonesia kemungkinan  ini  dikarenakan  masih kurangnya pengetahuan mereka tentang Peraturan Menteri Kesehatan yang  mengatur  profesi  fisioterapi mandiri di Indonesia.
Hasil  wawancara  menyatakan fisioterapi mandiri yang sudah melakukan  rekam  medis  hanya dilakukan  oleh  fisioterapi  mandiri yang membuka tempat praktik pelayanan kesehatan fisioterapi, sedangkan  yang home  care sama sekali  tidak  melakukan  rekam  medis sebagai  bukti  pelayanan  yang  sudah diberikan  kepada  pasien. Informed consent sebagai  tanda  persetujuan pasien  menerima  pelayanan  yang akan  mereka  terima  ternyata  juga belum  maksimal  dilakukan  oleh fisioterapi  mandiri  karena  hasil wawancara  masih  ada  fisioterapi
yang  belum  melakukan informed
consent . Hal ini sebenarnya merupakan  pelanggaran  terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  269 tahun 2008 tentang rekam medis dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  80  tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan  Dan  Praktik  Fisioterapis pada Pasal 18. Informed consent dan rekam  medis  dilaksanakan  sesuai aturan  yang  berlaku  maka  tindakan ini  merupakan  salah  satu  wujud memberikan  perlindungan  hukum terhadap  pasien  sebagai  konsumen jasa dan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi mandiri di
Kota
Semarang.
Menurut  Peraturan  Menteri
Kesehatan  Nomor  80  Tahun  2013 Tentang  Penyelenggaraan  Pekerjaan Dan  Praktik  Fisioterapi  Pasal  18 menyatakan bahwa : “ayat (1) Dalam melaksanakan  pelayanan  Fisioterapi,
Fisioterapis wajib melakukan pencatatan.  Ayat  (2)  Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib  disimpan  selama  5  (lima) tahun”.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa fisioterapi wajib melakukan
dokumentasi  pelayanan  kesehatan yang  diberikan  kepada  pasien  yang disebut  “rekam  medis”.  Rekam medis  tersebut  diatur  di  dalam
Undang - Undang Republik
Indonesia  No.  36  tahun  2014 tenatang  Tenaga  Kesehatan  Pasal  70 yang  isinya  :  “tenaga  kesehatan wajib  membuat  rekam  medis,  rekam medis  dilengkapi  segera  setelah pelayanan  kesehatan,  setiap  rekam harus  dibubuhi  nama,  waktu,  dan tanda  tangan  atau  paraf  tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan  atau  tindakan,  rekam medis disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga
kesehatan  dan  pimpinan  fasilitas pelayanan kesehatan”.

## PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien  Sebagai  Konsumen  Jasa  Dan Fisioterapis Dalam Pelayanan Fisioterapi Mandiri Di Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan  pelayanan  fisioterapi mandiri  di  kota  Semarang  masih belum  sesuai  dengan  peraturan perundangan.
Fisioterapi  mandiri  menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  80  tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan  Dan  Praktik  Fisioterapis haruslah  seorang  fisioterapis  lulusan fisioterapi  profesi,  tetapi  sekolah fisioterapi  profesi  baru  ada  pada tahun  ajaran  2016/2017.  Peraturan tersebut  juga  memberi  keringanan bagi  Diploma  3  dan  4  yang  sebelum peraturan  tersebut  disahkan  sudah mempunyai  SIPF  dan  SIKF  dapat memperpanjang  sampai  tahun  2020. Pelaksanaan kepengurusan SIPF ternyata  sampai  saat  ini  tetap diproses tanpa memperhatikan syarat kelulusan  fisioterapis.  Hal  ini  yang mempersulit  pelaksanaan  penelitian ini,  karena  banyak  yang  menolak menjadi responden. Fisioterapi mandiri tersebut beranggapan penelitian  ini  akan  mempersulit kinerja  mereka,  sehingga  penelitian ini  hanya  mencakup  fisioterapi mandiri  yang  membuka  praktik fisioterapi  sesuai  petunjuk  DINKES
kota  Semarang  yaitu  4  tempat  dan tanpa izin 1 tempat, untuk fisioterapi home care 4 fisioterapis yang masing -  masing  mewakili  4  area  yaitu Semarang  barat,  timur,  selatan,  dan timur.
Responden pasien
menyesuaikan  fisioterapi  mandiri tersebut.
b. Pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa  pelayanan  fisioterapi  mandiri di  kota  Semarang  masih  belum terlaksana  dengan  baik,  terbukti masih  banyak  hak  -  hak  pasien yang belum terpenuhi antara lain : 1) Pasien belum mendapatkan pelayanan  yang  aman,  bermutu, dan  berkualitas  karena  fisioterapi mandiri  di  kota  Semarang  yang memberikan  pelayanan  kesehatan ada  yang  belum  mempunyai sertifikat  kompetensi  yang  sesuai seperti STRF, SIPF, dan SIKF.
2) Tempat  praktik  fisioterapi  yang memberikan  pelayanan  kesehatan ada  yang  belum  mempunyai  izin resmi dari pemerintah.
3) Pasien belum mendapatkan informasi  dan  edukasi  tentang kesehatan yang bertanggung jawab melalui inform consent.
c. Pelaksanaan  perlindungan  hukum
terhadap fisioterapis sebagai
fisioterapi mandiri di kota
Semarang masih belum terlaksana dengan baik antara lain :
1) Fisioterapi  lulusan  Diploma  tiga maupun  Diploma  empat  yang lulus  setelah  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  80  tahun  2013  Tentang Penyelenggaraan  Pekerjaan  Dan Praktik  Fisioterapis  di  sahkan, masih  tetap  dilayani  pembuatan SIPF  maupun  SIKF  nya  oleh organisasi Ikatan Fisioterapis Indonesia  cabang  kota  Semarang dan Dinas Kesehatan Kota
Semarang asalkan fisioterapis tersebut memiliki STR.
2) Fioterapi mandiri di kota Semarang  yang  membuka  tempat praktik fisioterapi ada yang belum mengurus  izin  secara  legal  sesuai dengan peraturan yang sudah ada.
3) Fisioterapi mandiri di kota Semarang ada yang belum melaksanakan  standar  prosedur pelayanan  kesehatan  dengan  baik karena masih ditemukan
fisioterapi  mandiri  yang  tidak
melakukan inform  consent dan rekam medis.
2. Saran
a. Pemerintah diharapkan memperbanyak institusi
pendidikan fisioterapi profesi.
b. Dinas Kesehatan Kota Semarang Dinas Kesehatan Kota
Semarang  diharapkan  melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan  Fisioterapi  Mandiri di  area  kota  Semarang  dan  lebih menekankan kepada pemenuhan persyaratannya, meski dengan tenaga kerja  yang  terbatas  sesuai  dengan Undang - Undang Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2014 Tentang  Tenaga  Kesehatan  Pasal  80
yang  berbunyi  :  “Pemerintah  dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan  dan  pengawasan  kepada Tenaga Kesehatan
dengan melibatkan  konsil  masing  -  masing Tenaga  Kesehatan  dan  Organisasi Profesi sesuai
dengan
kewenangannya”. Fisioterapi mandiri yang tempat praktik pelayanan kesehatannya ditemukan tidak
berizin, atau yang melanggar Standar Profesi,  Standar  Pelayanan  Profesi,
dan  Standar  Prosedur  Operasional, maka  wajib  diberikan  sanksi  sesuai dengan  Undang  -  Undang  Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2014 Tentang  Tenaga  Kesehatan  Pasal  82 yang  menyatakan  bahwa:  ayat  (1) “Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan  ketentuan  Pasal  47, Pasal  52  ayat  (1),  Pasal  54  ayat  (1), Pasal  58  ayat  (I),  Pasal  59  ayat  (1), Pasal  62  ayat  (1),  Pasal  66  ayat  (1), Pasal  68  ayat  (1),  Pasal  70  ayat  (1), Pasal  70  ayat  (2),  Pasal  70  ayat  (3) dan  Pasal  73  ayat  (1)  dikenai  sanksi administratif”,  ayat  (2)  “Setiap Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  yang tidak  melaksanakan  ketentuan  Pasal 26  ayat  l2),  Pasal  53  ayat  (1),  Pasal 70  ayat  (4),  dan  Pasal  74  dikenai sanksi  administratif”,  ayat  (3) “Pemerintah,  pemerintah  daerah provinsi,  dan  pemerintah  daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya  memberikan  sanksi administratif kepada Tenaga
Kesehatan  dan  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan ayat  (2)”, ayat (4)
Sanksi  administratif  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :  a.  teguran  lisan;  b.  peringatan
tertulis; c. denda adminstratif; dan/atau d. pencabutan izin.
c. Organisasi  Fisioterapi  Cabang Semarang diharapkan :
1) Organisasi Fisioterapi Cabang Semarang diharapkan selalu
melakukan sosialisasi tentang pentingnya  perlindungan  hukum terhadap  diri  fisioterapi  maupun pasiennya  dengan  menekankan pentingnya  kelengkapan  sertifikat (STRF, SIPF, dan SIKF), dokumentasi  pelayanan  kesehatan seperti inform  consent dan  rekam medis dalam pelayanan fisioterapi mandiri  dan  memberikan  sanksi bila  dokumentasi  tersebut  tidak terpenuhi.
2) Berdasarkan  Undang  -  Undang
Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun  2014  Tentang  Tenaga Kesehatan  diharapkan  Organisasi Fisioterapi cabang Semarang melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Fisioterapi
Mandiri  yang  membuka  tempat praktik  fisioterapi  supaya  lebih menekankan  kepada  pemenuhan persyaratan  secara  legal  sesuai dengan peraturan  yang sudah ada.
dan menerapkan sanksi, meningkatkan  fungsi  monitoring dan mengevaluasi sosialisasi terkait tanggungjawab hukum fisioterapi mandiri di kota Semarang.
d. Fisioterapi mandiri di kota Semarang diharapkan
1) Berdasarkan peraturan yang sudah ada di harapkan fisioterapi
mandiri memperhatikan perlindungan  hukum  terhadap pasien selaku konsumen jasa dan
diri  sendiri  dalam  pelayanan fisioterapi mandiri di kota Semarang dengan mematuhi prosedur profesi,
prosedur
pelayanan fisioterapi, dan standar operasional  prosedur  yang  sudah
ditetapkan oleh profesi.
2) Fisioterapi mandiri yang melakukan  pelanggaran  dengan sengaja, secara yuridis seharusnya tidak mempunyai hak mendapatkan
perlindungan hukum  sebab  menurut  Undang  -
Undang  No.  36  tahun  2014 Tentang  Tenaga  Kesehatan  Pasal 75  ayat  (1)  menyatakan  bahwa ”tenaga kesehatan dalam
menjalankan praktik berhak
memperoleh  pelindungan  hukum sepanjang  melaksanakan  tugas sesuai  dengan  Standar  Profesi, Standar  Pelayanan  Profesi,  dan Standar  Prosedur  Operasional. Pasien yang di rugikan diharapkan mendapatkan hak ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang -
undangan”.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Rianto,  2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum , edisi 1, Granit,
Jakarta. Alimul Azis, 2003, Teknik Penulisan  Ilmiah ,  Jakarta  : Salemba Medika.
Awal Isgiyanto, 2009, Teknik
Pengambilan  Sampel  Pada Penelitian Non Ekperimental , Jogjakarta : Mitra Cendikia.
Eli  Wuria  Dewi,  2015, Hukum
Perlindungan Konsumen , yogyakarta : Graha Ilmu. Hanitijo  Soemitro  Ronny,  1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri ,
Jakarta : Ghalia Indonesia.
Indrawati, Perlindungan  Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen  Yang  Mengalami
Malpraktik  Jasa  Pelayanan Kesehatan , Magister Ilmu Hukum  (S2)  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya Malang. Johan Nasution Barder, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban  Dokter , Jakarta : PT Rineka Cipta. , 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum .
Jakarta : Mandar Maju.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Komalawati Veronika, 19889, Hukum  dan  Etika  dalam Praktek  dokter , Jakarta  : Pustaka Sinar Harapan.

## Kusumaatmadja Mochtar & Sidharta
B.  Arief,  2000, Pengantar Ilmu Hukum , Bandung.
Muozaroh  Salma,  2014, Fisioterapi Dalam Dunia Medis , blogspot.com/2014/05/fisioter api-dalam-dunia-medis . Soemitro,1988, Metodologi Penelitian Hukum Dan
Jurimetri ,  ,  Jakarta  :  Ghalia
Indonesia. Widanti  Agnes,  2009, Petunjuk Penulisan  Usulan  Penelitian dan Tesis , Semarang :
Universitas Katolik Sugjapranata. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor 269  tahun  2008  tentang  reka medis. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  80 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan  Dan  Praktik Fisioterapis. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  65 tahun  2015  Tentang  Standar Pelayanan Fisioterapi.
Peraturan  Daerah  Kota  Semarang
Nomor  12  tahun  2008  tentang
Organisasi  dan  Tata  Kerja
Dinas Daerah Kota Semarang. Undang  -  Undang  Dasar  Republik Indonesia tahun 1945. Undang - Undang Republik Indonesia  Nomor  8  tahun 1999  tentang  Perlindungan Konsumen. Undang - Undang Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang - Undang Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.