## Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPAII)
Vol.3, No.4, December 2022, pp. 85~90 ISSN: 2722-628X, DOI: 10.37251/jpaii.v3i4.640  85
Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hamsinar 1
1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia
Article Info ABSTRAK Article history: Received Oct 25, 2022 Revised Nov 10, 2022
Accepted Nov 20, 2022
Tujuan  Penelitian: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh partisipasi  masyarakat,  akuntabilitas  dan  transparansi  kebijakan  publik terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dengan  sistem pengendalian  intern  sebagai  variabel  moderasi  di  Kantor  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.
Metodologi: Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  merupakan  data  primer yang  dikumpulkan  melalui  survei  kuesioner  secara  langsung.  Analisis  data menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  dan  analisis  regresi  moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak. Analisis regresi linear berganda untuk hipotesis  partisipasi  masyarakat,  akuntabilitas  dan  transparansi  kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis regresi linear  berganda  dengan  uji  nilai  selisih  mutlak  untuk  hipotesis  partisipasi masyarakat,  akuntabilitas  dan  transparansi  kebijakan  publik  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  dimoderasi  oleh  sistem pengendalian.
Temuan  Utama: Hasil  penelitian  dengan  analisis  regresi  linear  berganda menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan, dan  akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan  signifikan,  sedangkan  transparansi kebijakan  publik  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis variabel moderating dengan pendekatan nilai  selisih  mutlak  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  tidak memoderasi  partisipasi  masyarakat  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah,  dan  sistem  pengendalian  intern  mampu  memoderasi akuntabilitas  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  dan sistem  pengendalian  intern  mampu  memoderasi  transparansi  kebijakan  publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Keterbaruan/Keaslian dari Penelitian: Keterbaruan dari penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik secara  positif  dan  signifikan  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  di  Kantor  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Pinrang.  Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern memiliki peran moderating yang berbeda terhadap variabel-variabel tersebut.

## Kata Kunci:
Akuntabilitas Kebijakan Publik
Partisipasi Masyarakat Sistem Pengendalian Intern
Tranparansi
This is an open access article under the CC BY-NC license
Corresponding Author: Hamsinar, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makkasar, Indonesia Email: hamsinarn1@gmail.com
86

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  akuntansi  sektor  publik,  khususnya  di  Indonesia  semakin  pesat  dengan  adanya  era reformasi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemerintahan,  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  yang menitikberatkan  pada  pemerintah  daerah.  Selain  itu,  maraknya  globalisasi  yang  menuntut  daya  saing  di  setiap negara  juga  menuntut  daya  saing  di  setiap  pemerintah  daerah,  dimana  daya  saing  pemerintah  daerah  ini diharapkan  akan  mampu  tercapai  melalui  peningkatan  kemandirian  pemerintahan[1].  Dengan  bergulirnya  UU No.22/1999 yang diperbaharui dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 yang diperbaharui dengan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Reformasi akuntansi  keuangan  daerah  dan  manajemen  keuangan  daerah  kemudian  banyak  dilakukan  dalam  rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik.
Otonomi  daerah  diberlakukan  di  Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  3839).  Pada  tahun  2004,  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  keadaan,  ketatanegaraan,  dan  tuntutan penyelenggaraan  otonomi  daerah  sehingga  digantikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. yang menitik beratkan pada daerah kabupaten/kota  memberikan  kewenangan  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  kepada  daerah.  Keberhasilan penyelenggaraan  otonomi  daerah  sangat  ditentukan  oleh  kesiapan  dan  kemampuan  daerah  itu  sendiri  dalam mengelola  dan  memberdayakan  seluruh  potensi  dan  sumber  daya  yang  tersedia[2].  Wewenang  dan  tanggung jawab  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  diperlukan  adanya  aparat  birokrasi  yang  semakin  bertanggung jawab.  Melalui  sistem  pemerintah  daerah,  Pemerintah  daerah  diberi  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan-urusan  yang  diserahkan  kepadanya.  Otonomi  daerah  adalah  wewenang  yang  dimiliki  daerah  otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku[3].
Pelaksanaan  otonomi  daerah  sudah  berjalan  sejak  tahun  2004,  akan  tetapi  tujuan  utama  dari  otonomi daerah belum terpenuhi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, hal  tersebut ditandai  munculnya  berbagai  fenomena  dalam  perkembangan  pemerintahan  di  Indonesia  dengan  menguatnya tuntutan  akuntabilitas  terhadap  pemerintah baik  di pusat  maupun daerah.  Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  kepada  pihak  yang  membutuhkan.  pemerintah  daerah  merupakan  daerah  otonomi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan pemerintah daerah ini lebih mengerti dan memahami aspirasi–aspirasi yang ada dalam masyarakat.
Salah  satu  tujuan  utama  pemerintah  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  seluruh  rakyat.  Sehubungan dengan itu pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat[4].  Salah  satu  ciri  yang  penting  dalam  mewujudkan  keseimbangan  tersebut adalah  berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.
Badan  pemeriksa  keuangan  menyarankan  agar  pemerintah  daerah  membuat  rencana  kegiatan  untuk membenahi  sistem  pembukuan  keuangan  mengikuti  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  karena  laporan keuangan  di  daerah  yang  berkualitas  menunjukkan  bahwa  kepala  daerah  bertanggungjawab  sesuai  dengan wewenang  yang  dilimpahkan  kepadanya  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  mengelola  organisasi  dengan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang tercermin di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggungjawabkan pada dewan perwakilan rakyat daerah setahun sekali atau diakhir masa jabatannya. Namun  dalam  prakteknya,  implementasi  standar  akuntansi  pemerintah  di  lingkungan  pemerintah  tidaklah mudah, demikian pula yang terjadi di pemerintah daerah. Selain kesiapan pemerintah daerah yang masih kurang, juga disebabkan adanya peraturan di tingkat operasional dan rata–rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan  keuangan  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada.  Hal  tersebut  akan  mengakibatkan  laporan pertanggungjawaban  yang  disusun  oleh  pemerintah  daerah  sudah  pasti  tidak  dapat  menggambarkan  posisi keuangan  serta  hak  dan  kewajiban  yang  wajar.  Disisi  lain,  setiap  kepala  pemerintahan  mengupayakan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas.
Laporan keuangan yang berkualitas memerlukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam proses  penggunaannya.  Peraturan  tentang  sistem  pengendalian  intern  bagi  pemerintahan  pusat/daerah  tertuang dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah.  Hasil penelitian  Daniel  &  Yohanes  (2013)  menyebutkan  dengan  terciptanya  penyelenggaraan  sistem  pengendalian intern  yang  efektif  akan  meningkatkan  kualitas  informasi  laporan  keuangan  yang  dihasilkan,  sehingga berimplikasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Saat ini otonomi daerah mendorong semua pemerintahan daerah  di  Indonesia  untuk  berbondong-bondong  membangun  daerahnya  masing-masing,  termasuk  Sulawesi Selatan  (Makassar)  yang  telah  membangun  kotanya,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  memiliki  unit  perwakilan  dari
87 BPKP.  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  merupakan  Lembaga  Pemerintah  Non Kementerian (LPNK) dengan tugas utama membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan  negara  dan  pembangunan  agar  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sekaligus memberikan masukan bagi penyusun kebijakan yang terkait, di Sulawesi Selatan memiliki beberapa kabupaten seperti,  Kabupaten  Gowa,  Maros,  Pangkep,  Barru,  Pare-Pare,  Pinrang,  Enrekang,  Sidrap,  Takalar,  Jenneponto, Bulukumba,  Sinjai,  Bone,  Soppeng,  Wajo,  Selayar,  palopo,  Luwu,  dan  Tanah  Toraja.  Pembangunan  diwilayah masing-masing  telah  dilakukan  termasuk  kabupaten  Pinrang.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh partisipasi  masyarakat,  akuntabilitas  dan  transparansi  kebijakan  publik  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  dengan  sistem  pengendalian  intern  sebagai  variabel  moderasi  di  Kantor  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kuantitatif  yaitu  data  yang  diperoleh  dalam  bentuk  angka– angka  yang  masih  perlu  dianalisis.  jenis  penelitian  kuantitatif  menekankan  pada  pengujian  teori-teori  melalui pengukuran  variabel-variabel  penelitian  dengan  angka  dan  melakukan  analisis  data  dengan  prosedur  statistik. Daerah  penelitian  dilakukan  di  pemerintahan  kabupaten  Pinrang.  Penelitian  ini  merupakan  bentuk  penelitian korelasional  (Correlational  Research)  yaitu  tipe  penelitian  dengan  karakteristik  masalah  berupa  hubungan korelasional antara dua variabel  atau lebih yaitu penelitian studi kasus dan lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pinrang. penelitian merupakan penelitian populasi (sensus), artinya  keseluruhan populasi diambil sebagai objek penelitian  (total  sampling).  Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  jenis data kuesioner. Adapun kuesioner untuk mengukur variabel pengaruh partisipasi masyarakat (X1), akuntabilitas (X2),  transparansi  kebijakan  publik  (X3)  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  sebagai  variabel  moderasi  (M) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Teknik analisis data yang digunakan menggunakan uji  prasyarat  dan  uji  hipotesis,  dimana  uji  prasyarat  terdiri  dari  uji  normalitas,  dan  uji  multikolinearitas. Sedangkan uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.  Analisis Deskriptif Variabel
Deskriptif  variabel  dari  70  responden  Dalam  kuesioner  ini  responden  diminta  untuk  memberikan penilaian terhadap pandangan mereka mengenai partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi dengan menggunakan skala likert dengan nilai 1 sampai dengan 5, dimana 1 menunjukkan sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu, 4 = setuju, 5 = sangat setuju. dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:
Table 1.Statistik Deskriptif Variabel N Min Max Mean Std. Deviation Partisipasi masyarakat 70 31,00 40,00 35,71 2,62 Akuntabilitas 70 38,00 54,00 44,80 5,55 Transparasi kebijakan publik 70 26,00 35,00 29,81 2,25 Sistem pengendalian internal 70 87,00 129,00 109,18 17,06 Kualitas laporan keuangan 70 65,00 97,00 83,48 9,39
Tabel statistik deskriptif variabel diatas menunjukkan bahwa range yang digunakan adalah skala likert 1-5  dimana  nilai  angka  1  menunjukkan  sangat  tidak  setuju  dan  angka  5  menunjukkan  sangat  setuju.  Variabel partisipasi  masyarakat  mempunyai  nilai  rata-rata  35,71.  Nilai  rata-rata  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel partisipasi  masyarakat  yang  diambil  sebagai  sampel  adalah  baik.  Nilai  minimum  adalah  31,00  dan  nilai maximum  adalah  40,00.  Sedangkan  nilai  standar  deviasi  adalah  2,62,  yakni  menjauhi  angka  0  sehingga  dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.
Variabel  akuntabilitas  mempunyai  nilai  rata-rata  44,80.  Nilai  rata-rata  tersebut  menunjukkan  bahwa variabel akuntabilitas yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 38,00 dan nilai maximum adalah  54,00.  Sedangkan  nilai  standar  deviasi  adalah  5,55,  yakni  menjauhi  angka  0  sehingga  dapat  dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.
Variabel  transparansi  kebijakan  publik  mempunyai  nilai  rata-rata  29,81.  Nilai  rata-rata  tersebut menunjukkan  bahwa  variabel  transparansi  kebijakan  publik  yang  diambil  sebagai  sampel  adalah  baik.  Nilai minimum  adalah  26,00  dan  nilai  maximum  adalah  35,00.  Sedangkan  nilai  standar  deviasi  adalah  2,25,  yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.
88
Variabel  sistem  pengendalian  intern  mempunyai  nilai  rata-rata  109,18.  Nilai  rata-rata  tersebut menunjukkan  bahwa  variabel  sistem  pengendalian  intern  yang  diambil  sebagai  sampel  adalah  baik.  Nilai minimum adalah 87,00 dan nilai maximum adalah 129,00. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 17,06, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.
Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai nilai rata-rata 83,48. Nilai rata-rata tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  diambil  sebagai sampel  adalah  baik.  Nilai  minimum  adalah  65,00  dan  nilai  maximum  adalah  97,00.  Sedangkan  nilai  standar deviasi  adalah  9,39,  yakni  menjauhi  angka  0  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  penyebaran  data  adalah  cukup beragam.
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada pada variabel Sistem pengendalian intern yakni 109,18, sedangkan yang terendah adalah variabel Transparansi kebijakan publik yaitu 29,81.  Untuk  standar  deviasi  tertinggi  berada  pada  variabel  sistem  pengendalian  intern  yaitu  17,06  dan  yang terendah adalah variabel transparansi kebijakan publik yaitu 2,25.

## 3.2.  Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  melihat  apakah  nilai  residual  terdistribusi  normal  atau  tidak.  Untuk lebih  memastikan  apakah  data  residual  terdistribusi  secara  normal  atau  tidak,  maka  uji  statistik  yang  dapat dilakukan yaitu pengujian one sample kolmogorov-smirnov. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih  detail,  apakah  suatu  persamaan  regresi  yang  akan  dipakai  lolos  normalitas.  Suatu  persamaan  regresi dikatakan  lolos  normalitas  apabila  nilai  signifikansi  uji  Kolmogorov-Smirnov  lebih  besar  dari  0,05.  Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar > 0,05.
Table 2.Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual N 70 Mean ,0000000 Normal Parameters a,b Std 6,19539131 Deviation Absolute 0,96 Most Extreme Differences Positive 0,96 Negative -,057 Kolmogorov-Smirnov Z ,806 Asymp. Sig.(2-tailed) ,534
Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil  uji  statistik  menggunakan  nilai  Kolmogorov-smirnov.  Dari  Tabel  2  dapat  dilihat  signifikansi  nilai Kolmogorov-smirnov yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,534, hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

## 3.3.  Uji Mulikolinearitas
Uji  multikolinearitas  adalah  untuk  melihat  ada  atau  tidaknya  korelasi  yang  tinggi  antara  variabel- variabel  bebas  dalam  suatu  model  regresi  linear  berganda.  Multikolonearitas  adalah  suatu  kondisi  hubungan linear  antara  variabel  independen  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dalam  model  regresi.  Salah  satu  cara  untuk menguji  adanya  multikoloniearitas  dapat  dilihat  dari  Variance  Inflation  Factor  (VIF)  dan  nilai  tolerance.  Jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
Table 3.Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF Partisipasi masyarakat 0,373 2,683 Akuntabilitas 0,871 1,148 Transparansi kebijakan publik 0,79 1,266 Sistem pengendalian intern 0,388 2,58
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  Tabel  diatas,  karena  nilai  VIF  untuk  semua  variabel  memiliki  nilai lebih  kecil  daripada  10  dan  nilai  tolerance  lebih  besar dari  0,10,  maka dapat  disimpulkan  tidak  terdapat  gejala multikolinearitas antar variabel independen.
89

## 3.4.  Uji Regresi Linear Berganda
Pengujian  hipotesis  H1,  H2  dan  H3  dilakukan  dengan  analisis  regresi  berganda  pengaruh  Partisipasi masyarakat,  akuntabilitas,  transparansi  kebijakan  publik  dan  sistem  pengendalian  Intern  terhadap  Kualitas Laporan keuangan. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut:
Table 4.Hasil Uji Multikolinearitas Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,752 a ,565 ,538 6,38317
a.  Predictors:  (Constant),  Sistem  pengendalian  intern,  akuntabilitas,  tranparansi  kebijakan  publik,  partisipasi masyarakat b. Dependent variable: Kualitas laporan keuangan
Berdasarkan  tabel  diatas  nilai  R  adalah  0,752  menurut  pedoman  interpretasi  koefisien  korelasi,  angka ini  termasuk  kedalam  kategori  korelasi  berpengaruh  kuat  karena  berada  pada  interval  0,80  -  1,0.  Hal  ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik berpengaruh sangat kuat terhadap Kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi diatas, nilai R2 (Adjusted R Square)  dari  model  regresi  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kemampuan  variabel  bebas (independent)  dalam  menerangkan  variabel  terikat  (dependent).  Dari  tabel  diatas  diketahui  bahwa  nilai  R2 sebesar  0,538,  hal  ini  berarti  bahwa  53,8%  yang  menunjukkan  bahwa  kualitas  laporan  keuangan  dipengaruhi oleh variabel partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian intern. Sisanya sebesar 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.
Hipotesis ketujuh yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian intern secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel  partisipasi  masyarakat,  akuntabilitas,  transparansi  kebijakan  publik  dan  sistem  pengendalian  intern sebesar 46,2%. Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan karena  adanya  aspirasi  masyarakat  akan  semakin  termotivasi  dalam  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan. Akuntabilitas sangat berperan penting dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penyusunanan laporan keuangan karena  adanya  akuntabilitas  akan  semakin  efektif  dan  efisien  dalam  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan. Transparansi  kebijakan  publik  merupakan  prinsip  good  governance,  sehingga  semakin  transparan  laporan keuangan maka semakin meningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah  memiliki fungsi  untuk memberi  keyakinan  yang  memadai  bagi  terciptanya  efektivitas  dan  efisiensi pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  pemerintah  negara,  keandalan  laporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara dan ketaatan terhadap undang-undang.
Pemerintah  kabupaten  Pinrang  sebagai  pelaku utama  pelaksanaan  good governance  telah  memberikan pertanggungjawaban  yang  transparan  dan  akurat  dalam  menyediakan  informasi  keuangan  berdasarkan  standar akuntansi  untuk  menilai  kinerja  dan  akuntabilitas  pemerintahan  termasuk  akuntabilitas  keuangan.  Penggunaan standar  akuntansi  pemerintahan  dalam  pelaporan  keuangan  sehubungan  dengan  akuntabilitas  keuangan  mutlak dilakukan  karena  terkait  dengan  kualitas  laporan  keuangan  dan  dapat  melihat  kinerja  aparatur  daerah  dalam menciptakan  pemerintah  yang  bersih  dan  mewujudkan good  governance .  Pada  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  signifikan dan  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi (agency theory ) yang dikemukakan oleh [5], akuntabilitas dapat dimaknai  dengan  adanya  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  (agent)  untuk  memberikan  pertanggungjawaban, menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah  ( pricinpal )  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban tersebut.
Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun  daerah.  Tuntutan  masyarakat  akan  transparansi  pemerintah  daerah  atas  pengelolaan  keuangan  publik menjadi  prioritas  utama  pemerintah  daerah.  Dalam  rangka mewujudkan  transparansi  laporan  keuangan  daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos- pos  laporan  keuangan  daerah  sehingga  dapat  meningkatkan  transparansi  dalam  memenuhi  hak  publik.  Dalam pelaporan  keuangan,  pemerintah  yang  bertindak  sebagai  agent  mempunyai  kewajiban  menyajikan  informasi yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  informasi  keuangan  pemerintah  yang  bertindak  sebagai  prinsipal  dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil- wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah  dan  para  pengguna  informasi  keuangan  pemerintah  dapat  digambarkan  sebagai  suatu  hubungan keagenan,  sehingga  masyarakat/agent  mempunyai  hak  untuk  mengetahui  laporan  keuangan  pemerintah daerah[6].Sistem pengendalian intern merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan  negara  yang  amanah.  Karena  dengan  Sistem  Pengendalian  Intern  yang  baik  maka  suatu  organisasi
90 akan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Dengan  demikian  adanya  partisipasi  masyarakat,  akuntabilitas,  Transparansi kebijakan publik, dan sistem Pengendalian Intern secara simultan akan menghasilkan kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.

## 4. KESIMPULAN
Keterlibatan  masyarakat  memainkan  peran  penting  dalam  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan. Keterlibatan  tersebut  memberikan  pengaruh  positif  yang  signifikan  yang  menunjukkan  bahwa  partisipasi masyarakat  sangat  penting  dalam  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan  di  instansi  pemerintah.  Di  sisi  lain, sistem  pengendalian  intern  dan  partisipasi  masyarakat  berdampak  negatif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Hal  ini  berkonotasi  bahwa  sistem  pengendalian  intern  dan  partisipasi  masyarakat  tidak memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun, efektivitas akuntabilitas dalam pelaporan  keuangan  dapat  ditingkatkan  melalui  sistem  pengendalian  internal  yang  kuat.  Sistem  pengendalian internal yang baik mencakup aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Demikian pula, akuntabilitas melibatkan akuntabilitas manajemen keuangan, penilaian kinerja keuangan, sistem informasi yang andal, dan akuntabilitas kinerja keuangan yang objektif, yang dapat dievaluasi secara independen. Konsekuensinya, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pemerintah dapat berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, sistem pengendalian intern dapat mendukung dampak transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah daerah. Kerja sama antara transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian internal merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat, mempermudah akses informasi laporan keuangan.

## REFERENSI
[1] E.  Sari  Zayadi,  “Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  Pengaruhnya  Terhadap  Akuntabilitas Pendapatan  Pajak  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung).”  Universitas  Komputer Indonesia, 2010.
[2] R.  A.  Anisa,  “Pelaksanaan  Good  Governance  Pada  Pemerintahan  Nagari  (Studi  Akuntabilitas,  Transparansi  dan Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Nagari di Nagari Simarasok Kabupaten Agam).” Universitas Andalas, 2013.
[3] J.  Pramono,  “Analisis  rasio  keuangan  untuk  menilai  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  (Studi  Kasus  pada pemerintah Kota Surakarta),” Among Makarti , vol. 7, no. 1, pp. 83–112, 2014, doi: http://dx.doi.org/10.52353/ama.v7i1.97.
[4] L.  Patu,  “Implementasi  Kebijakan  Manajemen  Keuangan  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah Kabupaten Mamuju Utara,” Katalogis , vol. 4, no. 2, 2016.
[5] M. C. Jensen and W. H. Meckling, “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure,” J. financ. econ. , vol. 3, no. 4, pp. 305–360, 1976.
[6] A.  Adrianti,  S.  Sumarlin,  and  P.  H.  Anwar,  “Pengaruh  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Terhadap  Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Gowa,” Income J. Accounting, Manag. Econ. Res. , vol. 2, no. 1, pp. 33–44, 2023.