## ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BMT UGT SIDOGIRI KEDIRI
Dian purnaningrum Chamim Tohari
e-mail:purnanigrumdian@gmail.com

## ABSTRAK
Atas  dasar  peraturan  yang  berkaitan  dengan  murabahah  baik  yang bersumber  dari  fatwa  DSN  maupun  PBI,  perbankan  syariah  melaksanakan pembiayaan  murabahah.  Namun  demikian,  dalam  praktiknya  tidak  ada keseragaman  model  penerapan  pembiayaan  murabahah  karena  beberapa  faktor yang melatarbelakanginya. Pembiayaan merupakan salah satu pokok tugas bank, yaitu  pemberian  fasilitas  penyediaan  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  pihak pihak yang merupakan defisit unit.
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1)  Untuk  mendeskripsikan pelaksanaan  akad  murabahah  pada  produk  pembiayaan  modal  kerja  di  BMT UGT  Sidogiri  Kediri.  (2)  Untuk  mendeskripsikan  analisis  hukum  Islam  terhadap pelaksanaan  akad  murabahah  pada  produk  pembiayaan  modal  kerja  di  BMT UGT Sidogiri Kediri.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  yaitu  berupa  suatu  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan  atau  tulisan  dan perilaku  yang  dapat  diamati  dari  orang-orang  (subjek)  itu  sendiri.  Sumber  data menjadi  bahan  pertimbaangan  dalam  penentuan  metode  pengumpulan  data. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan  tiga  cara,  yaitu:  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.
Kesimpulan  hasil  penelitian  ini  adalah:  (1)  Pembiayaan  modal  kerja  di BMT UGT Sidogiri Kediri sangat abstrak, hal ini karena proses transaksi beralih antara nasabah dengan supplier atau pemasok, sehingga memungkinkan nasabah apakah  akan  benar-benar  membelanjakan  dana  pembiayaan  tersebut  untuk membeli  barang  atau  tidak.  Berkaitan  dengan  harga,  dalam  pelaksanaan  akad murabahah pada pembiayaan modal kerja pada BMT UGT Sidogiri Kediri untuk penentuan  pembiayaan  lebih  tergantung  pada  besar  kecilnya  agunan  yang disertakan oleh nasabah, padahal dalam murabahah, harga haruslah disesuaikan dengan  pengeluaran  untuk  pembelian  baran  yang  riil.  (2)  Penentuan  persentase margin berdasarkan tingakat plafon pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri  Kediri  menjadikan  seperti  bunga.  Karena  besar  kecilnya  keuntungan harus  ditentukan  bersama  sesuai  kesepakatan  bersama  pula.  Selain  itu,  tidak diperbolehkan  menyesuaikan  lamanya  jangka  waktu  pembiayaan  karena  dalam Islam  melarang  konsep  time  value  of  money,  karena  jika  itu  yang  terjadi  maka
akan  sama  halnya  denga  bunga.  Penandatanganan  akad  dilakukan  bersamaan (murabahah  dan  wakalah)  oleh  pihak  bank  dan  nasabah  menyebabkan ketidakjelasan akad, mekanisme pebelian dan kepemilikan barang yang diperjual belikan serta menjadikan akad tersebut rusak.
Kata Kunci: Akad Murabahah, Pembiayaan Modal Kerja .

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang ini dimungkinkan bagi bank konvensional membuka kantor cabang  syari’ah  yang  merupakan
tonggak  penting  dimulainya  awal sistem  perbankan  di  Indonesia,  yaitu sebuah  bank  yang  dapat  beroperasi dengan  dua  sistem  yang  berbeda ( dual  banking  system ),  namun  dapat melengkapi  pelayanan  yang  baik pada  masyarakat.  Penyempurnaan tentang  Undang-Undang  tersebut tidak berhenti di situ, dengan adanya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  yang  mengatur  secara  terpisah tentang  perbankan  syari’ah  telah memberikan angin segar bagi perbankan  yang  beroperasi  dengan sistem  syari’ah  untuk  terus  melaju dalam dunia perbankan di Indonesia.
Di  Indonesia,  aplikasi  jual beli murabahah pada  perbankan syariah  di  dasarkan  pada  Keputusan Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).  Menurut  keputusan  fatwa DSN  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan murabahah pada perbankan  syariah  adalah  sebagai berikut:
a. Bank  dan  nasabah  harus melakukan  akad murabahah yang
bebas riba. b. Barang yang diperjualbelikan  tidak  diharamkan oleh syari’ah Islam. c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank  membeli  barang yang  diperlukan  nasabah  atas  nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank harus menyampaikan  semua  hal  yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya  jika  pembelian  dilakukan secara hutang.
f. Bank  kemudian  menjual barang  tersebut  kepada  nasabah (pemesan)  dengan  harga  jual  senilai harga  beli  plus  keuntungannya. Dalam  kaitan  ini Bank  harus memberitahu  secara  jujur  harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g. Nasabah membayar harga
barang yang telah disepakati tersebut pada  jangka  waktu  tertentu  yang telah disepakati.
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan  akad  tersebut,  pihak  bank dapat  mengadakan  perjanjian  khusus dengan nasabah.
i. Jika bank hendak
mewakilkan  kepada  nasabah  untuk membeli  barang  dari  pihak  ketiga,
akad  jual  beli murabahah harus dilakukan  setelah  barang,  secara prinsip, menjadi milik bank. 1
1 Dewan  Syariah  Nasional  MUI dan  Bank  Indonesia, Himpunan  Fatwa
Bank  syari’ah  merupakan lembaga  intermediasi  dan  penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan  etika  dan  sistem  Islam, khususnya  yang  bebas  dari  bunga ( riba ), bebas dari kegiatan spekulatif dan  perjudian  ( maysir ),  bebas  dari hal-hal  yang  tidak  jelas  ( gharar ), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip  perbankan  syari’ah. Bank  syari’ah  sering  dipersamakan dengan  bank  tanpa  bunga.  Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih  sempit  dari  bank  syari’ah,  di mana sejumlah instrumen atau operasinya  bebas  dari  bunga.  Bank syari’ah  selain  menghindari  bunga, juga  secara  aktif  ikut  berpartisipasi dalam  mencapai  sasaran  dan  tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. 2
Murabahah dalam fiqih Islam merupakan  bentuk  jual  beli  yang tidak  ada  hubungannya  dengan pembiayaan pada mulanya. Murabahah  dalam  Islam  berarti  jual beli  ketika  penjual  memberitahukan kepada  pembeli  biaya  perolehan  dan keuntungan yang diinginkannya.
Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian  digunakan  oleh  perbankan syari’ah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. 3
Dewan  Syariah  Nasional  MUI ,  Gaung Persada, Jakarta, 2006, hal. 24-25
2 Muhammad Fauzi, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keinginan  Migrasi  Nasabah  Bank  Umum
Syari’ah , IAIN Walisongo, Semarang, 2012,
hal. 11.
3 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial
Management:  Teori,  Konsep  dan  Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan,
Kajian penerapan prinsip
syari’ah  dalam  operasi  perbankan syari’ah  merupakan  agenda  penting bagi  perbankan  nasional. Bank Indonesia telah mengkaji standarisasi akad  produk  perbankan  syari’ah, diawali  dari  akad mudharabah, musyarakah dan murabahah ,  yang ditujukan  untuk  mengidentifikasi penerapan  prinsip  syari’ah  dan kemungkinan variasinya dalam praktek, di  sisi  lain masyarakat  telah memiliki persepsi bahwa bank syari’ah berbeda, lebih tinggi kualitas moralnya, etika dan bisnisnya dibandingkan dengan bank konvensional. 4 Pembiayaan
murabahah memiliki  karaktersistik  tersendiri. Pertama, akad yang digunakan dalam pembiayaan  murabahah  adalah  akad jual  beli.  Kedua,  barang  dagangan harus  tetap  dalam  tanggungan  bank selama  transaksi  antara  bank  dan nasabah  belum  diselesaikan.  Ketiga, keuntungan dalam pembiayaan murabahah berbentuk margin
penjualan  yang  sudah  termasuk harga  jual.  Keempat,  pembayaran harga  barang  dilakukan  secara  tunai maupun  cicil.  Kelima,  pembiayaan murabahah  memungkinkan  adanya jaminan. 5
Dalam pelayanan produk pembiayaan  baik  untuk  keperluan konsumtif, investasi, maupun produktif  hanya  menggunakan  akad murabahah.Sehingga, keperluan
Nasabah,  Praktisi,  dan  Mahasiswa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 17.
4 Muhammad  Fauzi, Implementasi Prinsip  Syari’ah  pada  Perbankan  Syari’ah , IAIN Walisongo, Semarang, 2016, hal. 4.
5 Andria, Manajemen Bank Syari’ah , Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2014, hal. 780.
pembiayaan  pada  mitra  usaha  yang sifatnya produktif juga menggunakan akad  murabahah.  Karena  umumnya pembiayaanmitra  usahayang  sifatnya produktifitu cenderung menggunakan akad mudharabah musyarakah. Tapi dalam prakteknya, akad  murabahah  itu  diterapkan  pada produk  pembiayaan  modal  kerja  di BMT UGT Sidogiri Kediri. Dalam pelayanan produk pembiayaan  yang  ditawarkan  di BMT  UGT  Sidogiri  Kediri  hanya menggunakan  akad  murabahah,  baik itu  pembiayaan  untuk  keperluan konsumtif, investasi maupun produktif. Sehingga keperluan pembiayaan  untuk  kebutuhan  modal usaha  yang  sifatnya  produktif  pun menggunakan akad murabahah. Dengan  adanya  fenomena  semacam itu  tentunya  menjadi  suatu  hal  yang menarik,  karena  pada  umumnya pembiayaan modal usaha yang sifatnya produktif cenderung menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Dalam prakteknya, akad  murabahah  yang  diterapkan untuk  produk  Pembiayaan  Modal Kerja  di  BMT  UGT  Sidogiri  Kediri terkesan  perlakuanya  seperti  akad mudharabah . PEMBAHASAN 1. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Produk  pembiayaan  modal kerja  dengan  akad  murabahah  pada BMT  UGT  Sidogiri  Kediri  biasa disebut  dengan  Pembiayaan  Modal
Kerja, pembiayaan ini adalah pembiayaan  usaha  produktif  sesuai syari’ah.  Produk  pembiayaan  modal kerja  ini  disediakan  oleh  BMT  UGT Sidogiri  Kediri  adalah  pada  kantor unit  yang  memberikan  layananan
khusus  untuk  pembiayaan  usaha skala mikro. 6
Pembiayaan  murabahah  pada produk  modal  kerja  mencapai  100% dari  total  pembiayaan  yang  ada  di BMT  UGT  Sidogiri  Kediri.  Hal  ini terjadi  karena  layanan  BMT  UGT Sidogiri  Kediri  merupakan  kantor unit  dari  BMT  UGT  Sidogiri  Kediri yang  khusus  melayani  pembiayaan sekala mikro dengan akad
murabahah. 7 2. Mekanisme Pembiayaan Mekanisme dalam pembiayaan  modal  kerja  dengan skim  murabahah  pada  BMT  UGT Sidogiri Kediri adalah sebagai berikut: 8 1) Pengajuan Permohonan dan Negosiasi Dalam  proses  pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Kediri  langkah  awal  yang  ditempuh adalah proses pengajuan permohonan. 2) Proses Akad Setelah  proses  pengajuran dan negosiasi selesai dan pihak bank mengabulkan permohonan pengajuan pembiayaan  yang  diajukan  oleh nasabah,  maka  selanjutnya  adalah proses  akad  anatara  kedua  belah pihak. 3) Pencairan
Pembiayaan Setelah  terjadi  kesepakatan anatara kedua belah pihak (bank dan
6 Wawancara  dengan  Bapak  A. Saifulloh  Naji,  Wakil  Ketua  II  BMT  UGT Sidogiri Kediri, di kantor, 13 Januari 2018.
7 Wawancara dengan Bapak Ahmad  Erfan  Afandi,  Direktur  Keuangan BMT  UGT  Sidogiri  Kediri,  di  kantor,  15 Januari 2018.
8 Wawancara  dengan  Bapak  A. Saifulloh  Muhyidin,  Bendahara  BMT  UGT Sidogiri Kediri, di kantor, 17 Januari 2018.
nasabah)  dengan  ditandatanganinya akad  murabahah  dan  wakalah,  maka pihak  nasabah  yang  mengajukan pembiayaan bisa melakukan pencairan  dana  pinjamam  dari  BMT UGT Sidogiri Kediri. 4) Proses Pembelian Barang Dalam proses pembelian barang,  sesuai  yang  telah  dijelaskan pada  bagian  akad  di  atas  bahwa untuk  pembelian  barang  dilakukan oleh  pihak  nasabah  karena  adanya akad  wakalah  (bank  mewakilkan nasabah untuk pembelian barang). 5) Pembayaran Angsuran Setelah  nasabah  menerima dana  pembiayaan  dari  pihak  bank dan  telah  melakukan  pembelian  atas suatu  barang  untuk  keperluan  modal kerja,  maka  nasabah  mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman  modal  dan  margin  (harga beli)  kepada  BMT  UGT  Sidogiri Kediri  secara  mengangsur  selama jangka  waktu  yang  telah  ditentukan di  awal  akad.  Sedangkan  waktu pembayaran angsuran dilakukan pada hari kerja bank. 9
3. Analisis Hasil Penelitian a.  Analisis  Rukun  Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja Perbankan konvensional sebagi pemain lama telah menawarkan  berbagai  produk  kredit untuk  memenuhi  kebutuhan  para nasabahnya,  sedangkan  bank  syariah dalam  hal  tersebut  juga  memiliki produk  untuk  dapat  mengakomodasi keinginan dari para nasabahnya yaitu berupa  produk  pembiayaan  salah
9 Wawancara dengan Bapak
Ahmad  Erfan  Afandi,  Direktur  Keuangan BMT  UGT  Sidogiri  Kediri,  di  kantor,  15 Januari 2018.
satunya  adalah  pembiayaan  dengan akad murabahah.
Dalam  perbankan  syari'ah, ada  dua  bentuk  murabahah  yang umumnya dipraktekkan, yakni:
1) Murabahah  modal  kerja  adalah  akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi  tersebut  bank  mendapatkan keuntungan jual beli  yang disepakati bersama.  Atau  menjual  suatu  barang dengan  harga  asal  (modal)  ditambah dengan  margin  keuntungan  yang disepakati.
2) Murabahah  investasi,  yaitu  suatu perjanjian  jual  beli  untuk  barang tertentu  antara  pemilik  dan  pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan  pembayaran  dilakukan dengan  cicilan  dalam  jangka  waktu yang disepakati bersama.
Dalam  produk  murabahah pada  BMT  UGT  Sidogiri  Kediri yang  digunakan  adalah  murabahah modal kerja dengan system pembayaran  cicilan  dimana  produk tersebut untuk mengakomodir
kebutuhan  pembiayaan  bagi  para nasabah untuk modal kerja.
Pelaksanaan  akad  murabahah pada  pembiayaan  modal  kerja  di BMT  UGT  Sidogiri  Kediri  apakah sesuai  dengan  ketentuan  syari’ah atau  tidak  dapat  dilihat  dari  analisis kesesuain  praktek  dengan  kaidah- kaidah  fiqih  tentang  murabahah. Dalam  fiqh  sebagaimana  sudah dijelaskan bahwa rukun dari murabahah adalah sebagai berikut: 10
1) Para pihak (al-'aqidaen, نيدقاعلا );
10 A. Mas’adi Hufron, Fiqh
Muamalah  Kontekstual ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 13.
2) Pernyataan  kehendak  (sigat  al-'aqd, ةغيص دقعلا );
3) Obyek  akad  (mahall  al-'aqd, لحم دقعلا );
4) Tujuan akad  (maudu al-'aqd, عوضوم دقعلا )
Adapun  rukun  murabahah dalam  praktek  perbakan  syari’ah sebgaimana  yang  disampaikan  oleh
Muhammad  Syafi’i  Antonio  dan
Arison Hendri, adalah sebagai berikut: 11
1) Adanya  penjual  ( ba’i )  dan  pembeli ( musytari )
2) Adanya  objek  atau  barang  ( mabi’ ) yang diperjualbelikan
3) Adanya kesepakatan harga ( tsaman )
4) Adanya ijab qabul ( sighat )
5) Tujuan Akad Sehingga  dapat  di  pahami bahwa  murabahah  dalam  praktek perbankan  sama  dengan  rukun  yang ditentukan  dalam  fiqih  muamalah.
Sedangkan  rukun  akad  murabahah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah  pada  layanan  BMT  UGT
Sidogiri  Kediri  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1) Para  pihak  ( نيدقاعلا )  adalah  sebagai berikut: Sebagai penjual (ba’i), yaitu pihak BMT UGT Sidogiri Kediri dan sebagai  pembeli  (musytari)  adalah pihak  nasabah  yang  mengajukan pembiayaan  modal  kerja,  itu  adalah merupakan struktur pada akad murabahah. Sedangkan struktur pada akad  wakalah  yang  menjadi  penjual adalah  produsen/supplier  sedangkan pembelinya  adalah  nasabah.  Karena dalam  produk  pembiayaan  modal kerja  pada  BMT  UGT  Sidogiri Kediri  terdiri  dari  dua  akad  yaitu murabahah dan wakalah.
11 Arison Hendry, Perbankan Syari'ah:  Perspektif  Praktisi ,  Mu'amalat Institute, Jakarta, 2011, hal. 43.
2) Objek  atau  barang  ( دقعلا  لحم )  yang diperjual  belikan  adalah  kebutuhan barang atau peralatan yang dibutuhkan nasabah dalam pengajuan berupa  alat-alat  untuk  modal  kerja yang halal.
3) Kesepakatan  harga  ( tsaman )  berupa adanya  kesepakatan  harga  jual  dan harga beli
4) Ijab  qabul  ( دقعلا  ةغيص )  ditunjukan dengan adanya pengisian dan penandatanganan  formulir  aplikasi akad  murabhah  dan  akad  tambahan wakalah  antara  nasabah  dengan pihak BMT UGT Sidogiri Kediri.
5) Tujuan Akadnya ( دقعلا عوضوم ) adalah untuk  modal  kerja  nasabah  yang mengajukan pembiayaan.
Dari  uraian  di  atas  dapat dilihat bahwa ketentuan rukun murabahah  dalam  fiqh  muamalah maupun aplikasinya dalam
perbankan  syari’ah  telah  terpenuhi. Hal  ini  bisa  dilihat  dari  pelaksanaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Kediri,  baik  itu  pihak  yang  berakad, objek  akad,  harga,  ijab  qabul  dan tujuan  dari  akad  tersebut  telah  ada. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa rukun akad murabahah pada pembiayaan  modal  kerja  BMT  UGT Sidogiri  Kediri  telah  terpenuhi  dan telah sesuai dengan ketentuan syari’ah.
b.  Analisis  Syarat  Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja
Analisis  dari  syarat  rukun dari  pelaksanaan  akad  murabahah pada  pembiayaan  modal  kerja  di BMT UGT Sidogiri Kediri ini adalah sebagai berikut: 1) Nasabah  dan  Bank (Pihak yang berakad)
Dalam  fiqh  telah  dijelaskan bahwa  syarat  yang  harus  dipenuhi oleh  orang  yang  berakat  ( نيدقاعلا ) yaitu  penjual  dan  pembeli  adalah harus  tamyis  yaitu  sesorang  tersebut sudah  mengetahui  mana  yang  baik dan  yang  buruk  serta  dapat  dikenai hukum.  Dalam  hal  ini,  kedua  belah pihak  yaitu  bank  dan  nasabah  yang mengajukan pembiayaan modal kerja haruslah tamyis . 12 Sebagai  pihak penjual  yaitu  BMT  UGT  Sidogiri Kediri, ini adalah berbentuk lembaga maka ketentuan yang berlaku haruslah  lembaga  tersebut  adalah lembaga  yang  sah  dan  memiliki kemampuan untuk
melakukan transaksi.  Dalam  hal  ini  BMT  UGT Sidogiri Kediri adalah lembaga  yang sah  dan  memiliki  kemampuan  untuk melakukan  transaksi,  maka  BMT UGT  Sidogiri  Kediri  tersebut  sah sebagai  penjual  dalam  transaksi murabahah  pada  pembiayaan  modal kerja.
Sedangkan  pihak  pembeli yaitu nasabah disyaratkan sebagaimana  yang  disyaratkan  di atas yaitu tamzis, maka nasabah yang bisa  mengajukan  pembiayaan  modal kerja  hanyalah  nasabah  yang  sudah bisa dijatuhi hukuman. Dalam pelaksanaan pada pembiayaan modal kerja  di  BMT  UGT  Sidogiri  Kediri
12 A.  Mas’adi  Hufron, op.  cit., hal. 13.
telah  disyaratkan  bahwa  nasabah haruslah sudah memiliki KTP (Kartu
Tanda  Penduduk)  yang  berarti  harus sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Sehingga dari persyaratan tersebut sudah membuktikan  bahwa  nasabah  sudah memenuhi  persyaratan  baik  secara hukum positif maupun secara fiqh.
2) Pembelian barang modal kerja (Objek akad) Dalam  ketentuan  syarat  dari objek ( دقعلا  لحم ) dalam akad murabahah  sebagaimana  yang  telah dijelaskan dalam fiqh maupun konsep  murabahah  dalam  perbankan yang  dijabarkan  dalam  fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Nomor  04/  DSN- MUI/IV/2000. 3) Harga  jual  dan  harga beli (Kesepakatan harga) Dalam pelaksanaan akad murabahah  pada  pembiayaan  modal kerja  pada  BMT  UGT  Sidogiri Kediri  untuk  penentuan  harga  serta keuntungan  lebih  tergantung  pada besar kecilnya agunan yang disertakan  oleh  nasabah.  Mekanisme akad murabahah pada produk pembiayaan  modal  kerja  BMT  UGT Sidogiri  Kediri,  tahap  awal  yang dilakukan adalah pengajuan permohonan  dan  negosiasia  antara pihak  nasabah  dengan  pihak  BMT
UGT Sidogiri Kediri.
Syarat  berkaitan  harga  perlu diperhatikan  oleh  pihak  BMT  UGT Sidogiri  Kediri  agar  lebih  sesuai dengan  ketentuan  sebagaimana  yang konsep  murabahah  dalam  fiqih maupun  dalam  teori  perbankan syari’ah  yang  telah  diatur  dalam Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000.
4) Penandatanganan Perjanjian Murabahah (Ijab Qabul) Sebagaimana yang telah diurakan  di  atas,  dalam  pelaksanaan murabahah pada modal kerja di BMT
UGT  Sidogiri  Kediri  menggunakan akan  tambahan  wakalah  dan  qord (untuk  fasilitas take  over ).  Dengan adanya  akad  tambahan  wakalah, menjadikan  skim  ini  berbeda  dari skim murabahah dalam konsep fiqh.
Secara akad, keseluruhan akad  baik  murabahah,  wakalah  dan qard  (bagi  fasilitas take  over ) dilakukan  dalam  satu  kesatuan. Sedangkan pernyataan kehendak/ijab qabul  ( دقعلا  ةغيص )  telah  dituangkan secara  tertulis  dalam  penandatangan perjanjian form aplikasi akad
murabahah, begitu juga  dengan akad wakalah  dan  qard.  Dengan  demikian syarat  rukun  dari  sighat/ijab  qabul telah sesuai dengan konsep syari’ah.
Tujuan  dari  adanya  akad murabahah  adalah  untuk  memenuhi kebutuhan  nasabah  dalam  hal  ini adalah  untuk  pemenuhan  kebutuhan modal  kerja.  Akan  tetapi  jika  kita melihat  praktek  murabahah  dalam produk  pembiayaan  modal  kerja  di BMT UGT Sidogiri Kediri, penilaian besar-kecilnya plafon yang diberikan kepada  nasabah  bergantung  kepada besar-kecilnya  jaminan,  maka  akan menimbulkan  diskriminasi  terhadap nasabah  yang  kurang  atau  tidak memiliki cukup jaminan. Semestinya yang  menjadi  tolak  ukur  dari  besar- kecilnya pembiayaan adalah kebutuhan permodalan seorang nasabah,  semagaimana  yang  telah dijelaskan  dalam  konsep  murabahah pada perbankan syari’ah. Hal
tersebut  juga  akan  memberikan dampak  yang  lebih  adil  bagi  seluruh nasabah.

## PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Pembiayaan  modal  kerja  di  BMT
UGT Sidogiri Kediri sangat abstrak,  hal  ini  karena  proses transaksi  beralih  antara  nasabah dengan  supplier  atau  pemasok, sehingga  memungkinkan  nasabah apakah akan
benar-benar membelanjakan  dana  pembiayaan tersebut  untuk  membeli  barang
atau  tidak.  Berkaitan  dengan harga,  dalam  pelaksanaan  akad murabahah pada pembiayaan modal  kerja  pada  BMT  UGT Sidogiri  Kediri  untuk  penentuan pembiayaan lebih tergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan  oleh  nasabah,  padahal dalam  murabahah,  harga  haruslah disesuaikan  dengan  pengeluaran untuk pembelian baran yang riil.
b. Penentuan persentase margin
berdasarkan tingakat plafon pembiayaan  yang  dilakukan  oleh BMT UGT Sidogiri Kediri menjadikan seperti  bunga. Karena besar  kecilnya  keuntungan  harus ditentukan bersama sesuai kesepakatan  bersama  pula.  Selain itu, tidak diperbolehkan menyesuaikan  lamanya  jangka waktu  pembiayaan  karena  dalam Islam melarang konsep time value of  money ,  karena  jika  itu  yang terjadi  maka  akan  sama  halnya denga  bunga.  Penandatanganan akad dilakukan
bersamaan ( murabahah dan wakalah )  oleh pihak bank dan nasabah menyebabkan ketidakjelasan akad, mekanisme pebelian dan kepemilikan barang yang diperjual belikan  serta  menjadikan  akad tersebut rusak.
2. Saran
a. Dalam  perbankan  syari’ah,  tidak cukup  memiliki  label  “syari’ah” saja, melainkan harus benar-benar melaksanakan  kegiatan  baik  itu yang bersifat penghimpunan ( funding ),  pembiayaan  ( landing ) maupun jasa ( service ) yang sesuai dengan ketentuan syari’ah dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud  suasana  bermuamalah yang bebas riba.
b. Jika  BMT  UGT  Sidogiri  Kediri hendak mewakilkan kepada nasabah  untuk  membeli  barang dari  pihak  ketiga,  maka  akad murabahah dilakukan setelah kepemilikan barang secara prinsip dikuasai oleh BMT UGT. Pemberian  kuasa  ( wakalah )  dari BMT UGT Sidogiri Kediri kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum  akad  murabahah  terjadi, penyimpangan  wakalah  ini  terjadi karena akad wakalah dilaksanakan bersamaan  atau  mendahului  akad murabahah tersebut.
c. Penentuan besar-kecilnya pembiayaan pada produk murabahah  hendaknya  ditentukan berdasarkan besar-kecilnya
pembiayaan  atas  barang  modal kerja yang riil, bukan berdasarkan pada  besar-kecilnya  nilai  jaminan yang  disertakan,  karena  jaminan hanya  sebatas  pengikat  dalam perjanjian.
d. Perlua  adanya  ketegasan  terutama oleh  pihak  BMT  UGT  Sidogiri
Kediri  dalam  pelaksanaan  akad murabahah pada pembiayaan modal  kerja  ini,  terutama  dalam pelaksanaan  perjanjian  yang  telah disepakati  bersama  sebagaimana dalam  aplikasi  perjanjian  dan Fatwa DSN.
e. Mudharabah merupakan akad kerjasama  antara shahibul  maal (nasabah)  dan mudharib (bank), sehingga  dalam  hal  ini  perlu adanya transparansi antar
keduanya,  khususnya  mengenai mekanisme perhitungan bagi hasil nasabah,  sehingga  akan  tercipta kepercayaan  antar  kedua  belah pihak,  khususnya  nasabah  dalam menginvestasikan dananya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andria, Manajemen  Bank  Syari’ah , Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2014. Dewan  Syariah  Nasional  MUI  dan Bank  Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI , Gaung Persada, Jakarta, 2016.
Fauzi,  Muhammad, Analisis  Faktor- faktor  yang  Mempengaruhi Keinginan  Migrasi  Nasabah Bank  Umum  Syari’ah ,  IAIN Walisongo, Semarang, 2012. Gunawan,  Imam, Metode  Penelitian
Kualitatif  Teori  dan  Praktik,
Bumi Aksara, Jakarta , 2013.
Hendry, Arison, Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi , Mu'amalat  Institute,  Jakarta, 2011.
Hufron, A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual , PT. Raja Grafindo  Persada,  Jakarta, 2012. Miles,  Mathew  B.  dan  A.  Michael Huberman, Analisis Data Kulaitatif, UI  Press,  Jakarta, 2012. Moleong, Lexy J., Metodologi
Penelitian  Kualitatif ,  Ramaja Rosdakarya, Bandung, 2014. Purhantara, Wahyu, Metode Penelitian  Kualitatif  untuk Bisnis, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014. _______, Implementasi Prinsip
Syari’ah  pada  Perbankan
Syari’ah ,  IAIN  Walisongo,
Semarang, 2016. Rivai,  Veithzal  dan  Andria  Permata
Veithzal, Islamic  Financial Management:  Teori,  Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga
Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.