## PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH DIBIDANG ANGGARAN

## PEMBANGUNAN

## Oleh: GUSTANGKOT S

## ABSTRACT
Members of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) of Murung Raya Regency  as  an  element  of  Local  Government  Organizer  have  three  functions namely,  the  function  of  legislation,  supervisory  function  and  budget  function. Duties  and  Powers  Supervision  possessed  by  the  Regional  People's  Legislative Council of  Murung Raya Regency is the authority granted by the Law in supporting the performance of DPRD in overseeing the Performance of Regional Government in  implementing  Development.  The  purpose  of  this  study  describes  the Implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) against the Regional Government in the Development Budget (Studies in Murung Raya Regency). The research method used is data collection technique  with  descriptive  qualitative  approach  and  by  way  of  observation, interview, and documentation. Based on the results of the research and findings in the field, the DPRD members perform the implementation and supervisory function in the development budget field in accordance with their duties and responsibilities and  also  the  DPRD  to  cooperate  with  the  Public  Worker  in  supervising  the development  carried  out  in  Saripoi  Tanah  Siang  Selatan  Village,  Murung  Raya Regency.  In  the  implementation  of  their  duties  the  members  of  the  DPRD  have supporting  and  inhibiting  factors  in  the  supervision  of  the  development  budget, DPRD  Murung  Raya  is  expected  to  further  improve  the  implementation  of  the Supervision Function in the Regional Government Development Budget, especially in the District of Murung Raya.

## Keywords: supervision, DPRD, Local Government, Development Budget

## PENDAHULUAN
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  merupakan  salah  satu  unsur penentu  atas  keberhasilan  pelaksanaan  pemerintahan  di  daerah,  karena  DPRD adalah  merupakan  sebagian  dari  pemerintah  daerah  dan  mitra  dari  eksekutif dalam    menjalankan    fungsi    pemerintahan.  Dalam  posisinya  sebagai  mitra pemerintah daerah telah diatur didalam undang-undang  tentang  fungsi  dan  peran yang  harus  diemban  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  representasi  dari masyarakat  yang  diwakilinya.
Ada  tiga  fungsi  yang  menjadi  kewenangan  DPRD  untuk  membantu pemerintah    dalam    menjalankan    roda    pemerintahan,    yakni    fungsi    legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam sejarah perkembangan fungsi dan
peran DPRD sebagai mitra pemerintah, mulai  sejak pemerintahan orde baru hingga orde  reformasi  seperti  sekarang  ini,  ada  kecenderungan    sebahagian  masyarakat menilai  bahwa    kurang  berjalan  secara  maksimal,  yakni  fungsi  pengawasan (controlling), fungsi tersebut  sebahagian  orang  dianggap  tidak  maksimal,  karena secara    faktual    DPRD    dianggap    sangat    lemah  dan  kurang  mempu  untuk melakukan  penekanan  atau  dianggap  kurang  mampu  untuk   mengurangi    tingkat penyelewengan  yang  dilakukan  pihak  eksekutif   dalam  menjalankan  tugasnya selaku eksekutor, hal ini ditandai dengan masih dijumpainya berbagai kecurangan, ketidak adilan,  Nepotisme  dan  korupsi  yang  cukup  signifikan,  yang  kemudian pada  ahirnya  akan  menggerogoti  kehidupan  masyarakat  secara  umum,  padahal sangat  jelas  telah  diatur  didalam  Undang-Undang  nomor 23 Tahun  2014  tentang pemerintahan  Daerah  dan  Undang Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang MPR, DPR,  DPD  dan  DPRD  Propinsi/Kabupaten  Kota,    menerangkan  bahwa  anggota Legislatif  memiliki  tiga  fungsi,  khususnya  fungsi  pengawasan,    yang    dalam menjalankan    fungsi    ini,    DPRD    memiliki    kewenangan    secara    politis    untuk melakukan kontrol  terhadap pemerintah dalam bentuk   memberikan teguran atau arahan atas  kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah.
Pengawasan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  melakukan  dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD. Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat  negara,  pejabat  pemerintah,  atau  warga  masyarakat  untuk  memberikan keterangan  tentang  suatu  hal  yang  perlu  ditangani  demi  kepentingan  negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan.  Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan untuk memberikan keterangan dapat diancam  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  satu  tahun  karena  merendahkan martabat  dan  kehormatan  DPRD.  Dengan  demikian,  walaupun  DPRD  tidak memiliki  kekuatan  yang  cukup  untuk  memberikan  sanksi  pada  eksekutif, setidaknya DPRD memiliki kekuasaan yang cukup kuat untuk meminta keterangan dengan  pihak-pihak  yang  sekiranya  dapat  memberikan  masukan  dalam  rangka pelaksanaan  fungsi  pengawasan.  Pengawasan  internal  pemerintah  Kabupaten secara keseluruhan merupakan tanggung jawab bupati. Cakupan pengawasan yang menjadi  kewenangan  kabupaten  diatur  di  dalam  Peraturan  Daerah  tentang Kewenangan Kabupaten.
Sangat  bermanfaat  dalam  melakukan  pengawasan  intensif  terhadap pelaksanaan implementasi dan realisasi  pengawasan kebijakan, kinerja pemerintah daerah  dalam  pelaksanaan  pembangunan  daerah  serta  kerjasama  internasional  di daerah.  Pada  aspek  lain,  fungsi  pengawasan  tersebut,  juga  ditujukan  untuk meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  publik  di  daerah,  sehingga mendorong  pemerintah  (eksekutif)  untuk  secara  sistem  memberikan  pelayanan terbaik bagi masyarakat Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh suatu Badan atau Lembaga Pengawas Kabupaten yang saat ini umumnya disebut Badan Pengawasan Daerah  (Bawasda)  Kabupaten.  Bawasda  adalah  lembaga  teknis  dan  berfungsi sebagai  unsur  penunjang  pemerintah  kabupaten  di  bidang  pengawasan.  Bawasda Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala badan yang merupakan pejabat eselon IIb, yang kedudukannya setingkat dengan asisten sekretaris daerah, Kepala Dinas dan
pimpinan  lembaga  teknis  lainnya  (Kepala  Badan  dan  Kepala  Kantor).  Kepala Bawasda bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Secara  umum  pengawasan  internal  pemerintahan  kabupaten  mencakup: penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kinerja aparatur pemerintahan kabupaten. Dari  paparan  diatas  peneliti  tertarik  mengangkat  Judul “Pelaksanaan  Fungsi Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Terhadap Pemerintahan Daerah Di Bidang Anggaran Pembangunan”.

## TINJAUAN PUSTAKA Konsep Pengawasan
Dalam  kamus  bahasa    Indonesia  istilah  Pengawasan  berasal  dari  kata  awas yang  artinya  memperhatikan  baik-baik,dalam  arti  melihat  sesuatu  dengan  cermat dan  seksama,tidak  ada  lagi  kegiatan  kecuali  memberi  laporan  berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi pengawasan atas  pemerintahan daerah  adalah  proses  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin  agar  pemerintah daerah berjalan sesuai deagan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
Pengawasan  adalah  proses  dalam  menetapkan  ukuran  kinerja  dan pengambilan tindakan  yang  dapat  mendukung  pencapaian  hasil  yang  diharapkan sesuai  dengan    kinerja    yang    telah    ditetapkan    tersebutmenurut  pendapat (Schermerhorn,  2002:  12).  Berdasarkan    uraian    di    atas,    menurut    peneliti pengawasan  merupakan  bagian dari  fungsi  manajemen,  di  mana  pengawasan dianggap  sebagai  bentuk  pemeriksaan  atau  pengontrolan  dari  pihak  yang  lebih atas  kepada  pihak  di bawahnya.  Pengawasan  adalah  proses  untuk  memastikan bahwa    segala  aktifitas    yang    terlaksana    sesuai    dengan    apa    yang    telah direncanakan.
Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan  kinerja  aktual  dengan  standar  yang    telah    ditentukan,    untuk menetapkan    apakah    telah    terjadi    suatu  penyimpangan    tersebut,    serta    untuk mengambil  tindakan  perbaikan  yang diperlukan  untuk  menjamin  bahwa  semua sumber    daya    perusahaan    atau  pemerintahan  telah  digunakan    seefektif  dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.
Dari  pendapat  di  atas  dapat    ditarik    kesimpulan    bahwa    pengawasan merupakan  hal  penting  dalam menjalankan  suatu  perencanaan.  Dengan  adanya pengawasan    maka  perencanaan    yang    diharapkan    oleh    manajemen    dapat terpenuhi    dan    berjalan  dengan  baik.Pengawasan  pada  dasarnya  diarahkan sepenuhnya  untuk  menghindari  adanya  kemungkinan    penyelewengan    atau penyimpangan  atas  tujuan  yang  akan dicapai.  melalui  pengawasan  diharapkan dapat  membantu  melaksanakan kebijakan  yang  telah  ditetapkan  untuk  mencapai tujuan    yang    telah  direncanakan  secara  efektif  dan  efisien.  Bahkan,  melalui pengawasan  tercipta  suatu  aktivitas  yang  berkaitan  erat  dengan  penentuan  atau evaluasi mengenai sejauhmana  pelaksanaan  kerja  sudah  dilaksanakan. Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:
a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
b) Memperbaiki    kesalahan-kesalahan    yang    dibuat    pegawai    dan  mengadakan pencegahan  agar  tidak  terulang  kembali  kesalahankesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.
c) Mengetahui  apakah  penggunaan  budget  yang  telah  ditetapkan  dalam rencana terarah  kepada  sasarannya  dan  sesuai  dengan  yang  telah direncanakan
d) Mengetahui    pelaksanaan    kerja    sesuai    dengan    program    (fase    tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
e) Mengetahui  hasil  pekerjaan  dibandingkan  dengan  yang  telah ditetapkan dalam planning yaitu standard.
f) Untuk  menjamin  bahwa  kekuasaan  itu  digunakan  untuk  tujuan  yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat
g) Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undangundang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan
Sedangkan  menurut pendapat Arifin  Abdul  Rachman  (2001:  23),  maksud dari pengawasan adalah:
a) Untuk  mengetahui  apakah  segala  sesuatu  berjalan  sesuai  dengan rencana yang telah ditetapkan.
b) Untuk  mengetahui  apakah  segala  sesuatu  telah  berjalan  sesuai  dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
c) Untuk  mengetahui  apakah  kelemahan-kelemahan  serta  kesulitankesulitan dan  kegagalan-kegagalan,  sehingga  dapat  diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat    diadakan    perbaikan-perbaikan    lebih    lanjut,    sehingga  mendapat efisiensi  yang  lebih  besarBerdasarkan  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu  hal  yang  sangat  penting  terlebih-lebih dalam  Negara-negara berkembang,  karena  dalam  Negara  berkembang pembangunan  dilaksana sangat  pesat  sedang  tenaga  atau  personil  belum siap    mental    dalam  melaksanakan    pembangunan    tersebut,    sehingga mungkin  saja  terjadi kesalahan, kecurangan dan kelalaian.

## Tujuan Pengawasan
Menurut  pendapat  Arifin    Abdul    Rachman    (2001:    23)    pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:
a) Menjamin  ketetapan  pelaksanaan  sesuai  dengan  rencana,  kebijakan dan perintah.
b) Menertibkan    koordinasi    kegiatan-kegiatanMencegah    pemborosan    dan penyelewengan.
c) Menjamin  terwujudnya  kepuasan  masyarakat  atas  barang  atau  jasa yang dihasilkan.
d) Membina kepercayaan masayrakat terhadap kepemimpinan organisasi.
Dengan  demikian  mengenai  tujuan  pengawasan  yang  sangat  erat  kaitannya dengan rencana dari suatu organisasi.

## Jenis-Jenis Pengawasan
Menurut  pendapat  Arifin  Abdul  Rachman  (2001:23),  ada  beberapa  jenis pengawasan, diantaranya sebagia berikut:
1. Pengawasan Ekstern ( external control )
Pengawasan  ekstern  atau  pengawasan  dari  luar,  yakni  pengawasanyang terjadi  subyek  pengawas  adalah  pihak  luar  dari  organisasi  objek  yang  diawasai, misalnya,  BPK  (Badan  Pemeriksa  Keuangan)  adalah  perangakat  pengawasan eksternal  terhadap  pemerintah,  karena  ia  berada  di  luar  susunan  organisasi pemerintah  (dalam  arti  sempit).  Ia  tidak  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan tugasnya Kepada Kepala pemerintah (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
2. Pengawasan intern ( internal control )
Pengawasan  intern  merupakan  pengawasan  yang  dilakukan  dari  dalam organisasi  yang bersangkutan, misalnya;  Inspektur Wilayah kabupaten/kota  yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan di kabupaten/kota tersebut.
3. Pengawasan preventif
Pengawasan  preventif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  sebelum pelaksanaan,  yakni  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  sesuatu  yang  bersifat rencana.
4. Pengawasan Represif
Pengawasan  Represif  yang  dilakukan  setelah  pekerjaan  atau  kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan.
5. Pengawasan Umum Pengawasan  umum  adalah  jenis  pengawasan  yang  dilakulakan  oleh pemerintah  terhadap  segala  kegiatan  pemerintah  daerah  untuk  menjamin penyelenggaraan  pemrintahan  daerah  dengan  baik.Pengawasan  umum  dilakukan oleh mendagri terhadap pemerintahan daerah.
6. Pengawan Langsung Pengawasan  langsung  adalah  pengawasan  yang  di  lakukan  dengan  cara mendatangi  dan  melakukan  pemeriksaan  di  tempat( on  the  spot) terhadap  obyek yang  diawasi.  Jika  pengawasan  langsung  ini  dilakukan  terhadap  proyek pembanguan fisip maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempatnya berupa pemeriksaan adminitratif di lapangan.
7. Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi dari jarak jauh Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain: a. Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidentil,
b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pengawasan lain,
c. Surat-surat pengaduan,
d. Berita atau artikel di media massa,
e. Dokumen lain yang terkait.
8. Pengawasan Formal Pengawasan  formal  merupakan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh instansi/pejabat  yang  berwenang  baik  yang  bersifat  intern  dan  ekstern  misal: pengawasan yang dilakukan oleh dinas Perindustrian, pedagang dan konseperasi.
9. Pengawasan informasi Pengawasan informasi adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat
misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau badan perwakilan rakyat menurut pengawasan harus disadari oleh semua pihak, baik yang mengawasi dan  oleh  yang  diawasi  maupun  oleh  masyarakat  umum  lebih  tegasnya  lagi Pengawasan  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  rangka  peningkatan perdayagunaan aparatur Negara dalan pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintah yang bersih dan wibawa.
Berdasarkan Ketentuan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintah  Daerah,Dalam  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  Urusan  Pemerintah  yang  menjadi  kewenagan  Daerah kabupaten/kota  dan  tugas  pembantuan  oleh  Daerah  kabupaten  /kota,presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah  Dalam melaksanakan pembinaan dan  pengawasan  sebagaimana  Gubernur  sebagia  wakil  pemerintah  pusat mempunyai tugas :
a. Mengkordinasikan  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota;
b. Melakukan  monitoring  eveluasi,  dan  supervisi  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada wilayahnya;
c. Memperdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
d. Melakukan  evaluasi  terhadap  rancangan  perda  Kabupaten/Kota  tentang RPJPD, RPJMD, APBD ,perubahan APBD, pertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan Retribusi Daerah;
e. Melakukan pengawasan terhadap perda Kabupaten/kota;
f. Melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undang.
Pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dilaksanakan  oleh pemerintah yang meliputi;
Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
1. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peruturan kepala daerah. Ayat(1):bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhada perangkat daerah kabupaten kota.
ayat  (2):  Dalam  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.

## Pengawasan Intern dan Ekstern
Pengawasan  intern  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  orang  atau badan   yang  ada  di   dalam  lingkungan  unit  organisasi    yang bersangkutan.” Pengawasan  dalam  bentuk  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara    pengawasan    atasan langsung    atau    pengawasan    melekat    (built    in  control)  atau  pengawasan  yang dilakukan  secara  rutin  oleh  inspektorat  jenderal  pada  setiap  kementerian  dan inspektorat  wilayah  untuk  setiap  daerah    yang    ada    di    Indonesia,    dengan menempatkannya  di  bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
Pengawasan  ekstern  adalah  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  unit pengawasan  yang  berada  di  luar  unit  organisasi  yang  diawasi.  Dalam  hal  ini  di
Indonesia adalah  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  yang  merupakan  lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya,    BPK    tidak    mengabaikan    hasil    laporan    pemeriksaan    aparat pengawasan  intern  pemerintah,  sehingga  sudah  sepantasnya  di  antara keduanya perlu  terwujud  harmonisasi  dalam  proses  pengawasan  keuangan negara.  Proses harmonisasi  demikian  tidak  mengurangi  independensi  BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  dan  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  menjalankan  Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD terdiri atas anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur  Penyelenggara  Pemerintah  Daerah  memiliki  tiga  fungsi  yaitu,  fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.
1. Fungsi  legislasi  merupakan  fungsi  untuk  membuat  peraturan  daerah. Pelaksanaan  fungsi  legislasi  tidaklah sepenuhnya berada ditangan DPRD, yang mana peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan  bersama  DPRD.  Peraturan  daerah  tidak  boleh  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah merupakan  penjabaran  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi dan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
2. Fungsi  pengawasan  merupakan  fungsi  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  peraturan  daerah  dan  juga  pengawasan  terhadap Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.    Pemerintah  Daerah  untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya  termasuk  anggaran  untuk  pelaksanaan  fungsi,  tugas,  dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)

## METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  yang mana  proses  penelitiannya  dilakukan    melalui  wawancara  dan  observasi  kepada narasumber.  Menurut  Taylor  dan  Bogdan  penelitian  kualitatif  dapat  diartikan sebagai  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  mengenai  kata-kata  lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti Menurut pendapat Jam’an dan Aan ( 2009:22-23)
Untuk  mendapatkan  data-data  penelitian,  penulis  mengambil  data  dari lokasi kantor DPRD Kabupaten Murung Raya yang beralamat di Jl.beriwit Murung Raya. Dipilihnya DPRD  Kabupaten Murung Raya sebagai objek penelitian adalah karena lokasi tersebut merupakan tempat yang sesuai dengan permasalah ataupun topik yang diangkat penulis dalam melaksankan penelitian.  Teknik pengumpulan data  menggunakan  cara  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Analisis  data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman.
Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan maka ada beberapa hal  yang  ditemukan  dalam  pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  di  DPRD  Kabupaten Murung Raya:

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan maka ada beberapa hal  yang  ditemukan  dalam  pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  di  DPRD  Kabupaten Murung Raya:
a) Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
b) Menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)
c) Menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
d) Melakukan  Pembahasan  bersama  Panitia  Anggaran  DPRD  mengenai Rancangan KUA dan Rancangan PPAS serta Rancangan Kebijakan umum Perubahan APBD dan Rancangan PPAS Perubahan.
e) Menyiapkan  Rancangan  Surat  Edaran  Bupati  Tentang  Pedoman  dan Penyusunan RKA-SKPD.
f) Membahas  RKA-SKPD  yang  telah  disusun  oleh  SKPD  untuk  menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD denga KUA, PPA, Prakiraan maju yang telah disetujui  tahun  anggaran  sebelumnya,  dan  dokumen  perencanaan  lainnya serta capaian kinerja, indicator kinerja, kelompok sasaran kegiatan,standar analisis  belanja,  standar  satuan  harga,standar  pelayanan  minimal,  serta singkronisasi dan kegiatan SKPD.
g) Menyampaikan  hasil  pembahasan  RKA-SKPD  dan  RKA-SKPD  kepada pejababat  pengelolah  Keuangan  daerah  sebagai  bahan  penyusunan rancangan perda dan peraturan Bupati tentang APBD dan perubahan APBD.
h) Melakukan  verifikasi  rancangan  DPA-SKPD  dan  DPPA-SKPD  bersama- sama kepala SKPD.
i) Untuk efektifit dan efisiensi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD serta perhitungan APBD Kabupaten Murung Raya  sesuai dengan  peraturan  Undang-Undang  yang  berlaku  dipandang  perlu melakukan  penyusunan  penanggung  jawab  pengelolah  Anggaran  Daerah. Maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Murung Raya.
j) Sebagaimana fungsi dan tugas pokok, Bappeda Kabupaten Murung
Raya  mengkoordinasikan  kegiatan  perencanaan  pembangunan  seperti kegiatan  musrembang  sebagai  kegiatan  untuk  menjaring  aspirasi masyarakat  Kabupaten  Murung  Raya.  Koordinasi  yang  dilakukan  oleh Bappeda  Kabupaten  Murung  Raya  dalam  hal  ini  terfokus  pada usulan/kegiatan/ program yang di rencanakan/ pembiayaannya / keuangan berasal dari belanja publik (pembangunan) adapun jenis pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah seperti permbangunan jalan ke kearah Saripoi Atau Didesa Seripoi  Kecamatan Tanah Siang .

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  dan  di  atas,  maka dapat disimpulkan:
1. Anggota DPRD melakukan pelaksanaan dan fungsi pengawasan di bidang anggaran  pembangunan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  dan juga  DPRD  melakukan  kerja  sama  dengan  Dinas  Pekerja  umum  dalam
melakukan pengawasan  pembangunan  yang di  laksanakan di desa saripoi tanah siang Selatan kabupaten Murung Raya.
2. Pengawasan yang di lakukan DPRD di bidang anggaran dalam pengelolaan anggaran  daerah  pada  dasarnya  dimaksud  agar  setiap  rupiah  yang dibelanjakan  pemerintah  berdampak  terhadap  kepentingan  dan  kebutuhan publik  dan  dapat  bertanggung  jawab  kepada  publik  maka  perlu  adanya peran DPRD dalam penggawasan bagi pemerintah selaku pelaksana.
3. Didalam  pelaksanaan  tugasnya  anggota  DPRD  mempunyai  faktor pendukung  dan  penghambat  dalam  pengawasan  anggaran  pembagunan adapun  faktor  pendukungnya  antara  lain,  ketersedian  dana,  perumusan kebijakan  memahami  tugasnya  dan  partisifasi  perumusan  anggaran  yang bagus dan sesuai. faktor penghambatnya yaitu lambatnya ketersedian dana dan kurangnya anggaran dari Pemerintah Daerah

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Pelaksanaan  fungsi  Pengawasan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Terhadap    Pemerintahan  Daerah  Di Bidang Anggaran Pembangunan (Studi  Pada DPRD Kabupaten Murung Raya)
1. Bagi  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dalam melaksanakan  tugasnya  dalam  fungsi  pengawasan  di  bidang  anggaran pembangunan  di  desa-desa  anggota  DPRD  di  harapkan  lebih memonitoring  pengawasan  pembangunan  yang  terlaksana  dan  setiap anggota komisi di harapkan lebih berperan aktif dalam bidang masing- masing.
2. Bagi masyarakat agar lebih mendukung dalam setiap pembangunan yang di  lakukan  pemerintah  yang  di  awasi  oleh  DPRD  Kabupaten  Murung Raya.  Masyrakat  Murung  Raya  khususnya  Desa  Saripoi  Kecamatan Tanah siang selatan agar menjaga setiap pembangunan yang di bangun oleh  perintah  seperti  jalan,  jembatan  sebagai  alat  transportasi penghubung kedesa- desa lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Djam’an & A’an. 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:   Alfabeta.
e-journal.unjy.ac.id>MH201791 peran pemerintah daerah.
Fried, (1990). Faktor-faktor Pengawasan, Yogyakarta: CV Andi.
http://bappeda.bantenprov.go.id/id/read/bidang-perencanaan-program-ang.html http://bappeda.bantenprov.go.id/id/read/bidang-perencanaan-program- ang.htmltp://bappeda.bantenprov.go.id/id/read/bidang-perencanaan-program- a
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/03/16/pemerintah-anggarkan-rp- 800-juta-untuk-setiap-desa-396390
Lembaga  Administrasi  Negara,  2008. Manajemen  Pemerintahan  Daerah, Jakarta: LAN.
Rahcman Abdul Arifin (2001. Indikator Pengawasan, Bandung: CV Mandar Maju.
Rohkman  Ali,  2009, Teknik  Pengawasan  dan  Perwakilan  Rakyat  Daerah, Surabaya; Jenggala Pustaka Utama.
Sujamto, Norma dan Etika Pengawasan. Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
Sunarto, Pengawasan Anggaran Daerah, Erlangga, Jakarta. 2010.
Syamsi, (1998). Pengawasan Melekat, Jakarta; Bumi Aksara.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.