E-ISSN 2581-1002

## PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, ETIKA ORGANISASI, KEADILAN KOMPENSASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP FRAUD (STUDI EMPIRIS PADA SKPD PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE)
Teuku Meurah Albar* 1 , Fauziah Aida Fitri *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : fauziah.afitri@yahoo.com *2

## Abstrak
The  purpose  of  this  research  is  to  examine  the  effect  of  organizational  commitment,  organizational  ethics, compensation justice, and internal control system on fraud at SKPD Lhokseumawe Government. The population of this  research  is  all  units  of  SKPD  in  the  city  of  Lhokseumawe  government  which  totaling  31  of  government departments, agencies, and offices (155 respondents). The qualified respondents consist of 152 questionnaire. Data collection techniques were conducted with questionnaires. The results of this research shown that simultaneously and partially, organizational commitment, organizational ethics, compensation justice, and internal control system have a negative effect on fraud at SKPD Lhokseumawe government.
Keywords: Organizational commitment, organizational ethics, compensation justice, internal control system, fraud

## 1. Pendahuluan
Pemerintahan  sebagai  pengemban  kepercayaan dari  masyarakat  mempunyai  kewajiban  untuk melaksanakan  tugasnya  secara  efektif  dan  efisien, salah  satunya  adalah  memastikan  bahwa  keuangan negara  dikelola dengan  baik  dan accountable .  Dalam lingkup  entitas  pemerintahan,  laporan  keuangan merupakan  alat  komunikasi  dan  juga  bentuk akuntabilitas  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu, laporan keuangan dalam entitas pemerintah sangat erat hubungannya  dengan  kepentingan  publik  sehingga angka  yang  tercantum  di  laporan  keuangan  harus menunjukkan  angka  yang  sebenarnya.  Tentunya, dalam  mewujudkan  tujuan  tersebut  serta  untuk meminimalkan fraud (kecurangan) haruslah didukung dengan  perilaku  atau  tindakan  baik  dari  para pegawainya.
Pada  dasarnya fraud merupakan  benalu  sosial yang  merusak  struktur  pemerintahan,  dan  menjadi penghambat  utama  terhadap  jalannya  pemerintahan dan  pembangunan  pada  umumnya  (Kartono,  2003). Secara umum fraud merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  atau  kelompoknya yang  secara  langsung  merugikan  pihak  lain.  Razaae (2002) mengutarakan fraud dapat terdiri dari berbagai
bentuk kejahatan atau tindak pidana kerah putih ( white collar  crime ),  antara  lain  pencurian,  penggelapan asset, penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan  atau  penyembunyian  fakta,  rekayasa fakta, termasuk korupsi.
Fraud dapat  terjadi  di  berbagai  sektor,  baik  di sektor  swasta  maupun  sektor  pemerintahan.  Kasus kecurangan  yang  sering  terjadi  baik  di  instansi pemerintahan  maupun  instansi  swasta  adalah  kasus korupsi.  Di  instansi  pemerintah,  kasus  korupsi  tidak hanya  melibatkan  orang-orang  yang  mempunyai jabatan  tinggi  tetapi  juga  orang-orang  yang  berada dibawahnya  serta  tidak  hanya  terjadi  di  lingkungan pemerintah  pusat  melainkan  juga  lingkungan pemerintah daerah.
Teori Fraud Triangle yang  dijabarkan  Cressey (1953) mengemukakan bahwa faktor yang mendorong seseorang  melakukan  tindak  kecurangan  ( fraud )  ada tiga yaitu tekanan ( pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi ( razionalization )  atau pembenaran. Penelitian Cressey kemudian disempurnakan  oleh  Wolfe  dan  Hermanson  (2004) dengan menambahkan faktor kemampuan (capability) selain  dari  ketiga  faktor  Cressey  tersebut  yang kemudian dikenal dengan Fraud Diamond Theory . Di  Indonesia,  kasus  kecurangan  tergolong masih tinggi sehingga membuat kurangnya
 ISSN: 1978-1520
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Berdasarkan  temuan Transparency  International ( TI ) dalam Corruption Perception Index ( CPI ) tahun 2015, bahwa skor CPI Indonesia sebesar 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Skor Indonesia naik  2  poin  dan  naik  19  peringkat  dari  tahun sebelumnya.  Skor CPI berada  pada  rentang  0-100, skor  0  berarti  bahwa  negara  dipersepsikan  sangat banyak melakukan korupsi, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih. Kenaikan tersebut belum mampu  mencapai  rata-rata  regional  ASEAN  sebesar (40), Asia Pasifik sebesar (43), dan Group of Twenty (G20)  sebesar  (54)  (Transparency  International, 27/01/2016).
Di  provinsi  Aceh,  kasus  penggelembungan harga  atau  mark  up  menjadi  kasus  paling  dominan dalam  sejumlah  kasus  dugaan  korupsi  diikuti  dengan kasus  penggelapan,  penyalahgunaan  anggaran, penyalahgunaan wewenang, laporan fiktif, pemotongan  anggaran,  proyek  terlantar,  dan  proyek tidak  sesuai  spek.  Salah  satu  kasus  tersebut  juga terjadi  pada  kota  Lhokseumawe.  Dilansir  melalui Serambi  Indonesia  (28/05/2016),  bahwa  terdapat kasus  korupsi  dana  hibah  Pemerintah  Aceh  untuk Yayasan  Cakradonya  pada  Tahun  2010,  yang merugikan  keuangan  negara  sebesar  Rp  1  miliar melibatkan  Sekretaris  Daerah  (Sekda)  Lhokseumawe Dasni Yuzar bersama keluarganya.
Selanjutnya,  komitmen  organisasi  juga  dapat mengarahkan  seorang  individu  dalam  melakukan berbagai  tindakan.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan oleh  Mustikasari  (2013)  menunjukkan  bahwa komitmen  organisasi  berpengaruh  negatif  terhadap kecurangan.  Apabila  seorang  pegawai  mempunyai komitmen  yang  tinggi  terhadap  organisasinya  maka akan  dapat  menurunkan  tingkat  terjadinya  tindakan kecurangan . Hal  tersebut  juga  didukung  oleh penelitian  yang  dilakukan  Pristiyanti  (2012)  bahwa terdapat  pengaruh  negatif  komitmen  organisasi terhadap kecurangan.
Kemudian, etika organisasi juga tidak menutup kemungkinan  terjadinya fraud .  Hasil  penelian  yang dilakukan Faisal (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh  negatif  perilaku  tidak  etis  terhadap fraud . Dalam instansi pemerintah, untuk melaksanakn tugas- tugas  seorang  aparatur  sipil  negara  terkait  dengan kode  etik,  dan  prilaku  yang  harus  dipatuhi  demi terciptanya  suasana  kerja  yang  kondusif  serta  kinerja
aparatur yang bertanggung jawab dan penuh dedikasi telah dibahas pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara .
Wexley  dan  Yuki  (2003:133)  mengatakan bahwa adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja.  Rae  dan  Subramaniam  (2008)  menyatakan bahwa  karyawan  cenderung  untuk  memandang kejadian-kejadian  yang  diulangi  dari  hal  yang  tidak adil  di  tempat  kerja  sebagai  suatu  tanda  dari  kurang hormat untuk setiap individu, yang akan menciptakan perasaan  kebencian  dan  pada  gilirannya  bisa memperluas  ke  suatu  perasaan  dan  pengertian kebersamaan  yang  negatif  ke  arah  organisasi,  dan mendorong  ke  arah  penyimpangan  ditempat  kerja. Bila  keadilan  pada  karyawan  terpenuhi  dengan  baik maka  produktivitas  dan  hasil  kerja  karyawan  akan semakin  meningkat  dan  dapat  menghilangkan motivasi  untuk  melakukan  tindakan  merugikan perusahaan  sehingga  mendorong  tercapainya  tujuan yang telah ditetapkan (Arens, 2008;432).
Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  merupakan alat  pengendalian  dari  berbagai  kegiatan  perusahaan yang  harus  ditaati  dan  dijalankan  oleh  setiap  unit organisasi.  (IAI,  2001:319).  Dalam  penelitian  yang dilakukan  oleh  Faisal  (2013),  menunjukkan  bahwa sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  negatif terhadap fraud. Dengan  demikian,  suatu  organisasi yang  memiliki  sistem  pengendalian  internal  yang lemah,  cenderung  akan  meningkatkan  peluang terjadinya  kecurangan  di  dalam  organisasi  tersebut. Artinya  semakin  baik  sistem  pengendalian  internal yang  diterapkan  di  suatu  pemerintahan,  maka  akan semakin  rendah  tingkat  terjadinya fraud di  sektor pemerintahan.
Pada hakekatnya, semua pemerintahan menginginkan  seluruh  perwakilan  rakyat  berperilaku jujur.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  bersama  dengan aparaturnya  harus  berupaya  mencegah  terjadinya fraud pada  sektor  pemerintahan  tersebut.  Diharapkan dengan  adanya  penelitian  ini,  dapat  memberikan informasi  kepada  masyarakat  mengenai  besarnya pengaruh  dengan  adanya  komitmen  organisasi,  etika organisasi,  keadilan  kompensasi,  dan  sistem pengendalian  internal  terhadap fraud di  sektor pemerintahan.
 ISSN: 1978-1520
2. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Pengaruh  antara  Komitmen  Organisasi  dengan Fraud
Steers  (1985:50)  mendefinisikan  komitmen organisasi  sebagai  rasa  identifikasi  (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan  untuk  berusaha  sebaik  mungkin  demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap  menjadi  anggota  organisasi  yang  bersangkutan) yang  dinyatakan  oleh  seorang  pegawai  terhadap organisasinya.
Dalam  penelitian  Adinda  dan  Ikhsan  (2015), bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  negatif terhadap  kecurangan  ( fraud ).  Semakin  tinggi komitmen  dalam  organisasi  maka  semakin  rendah tindakan  kecurangan  pada  perusahaan.  Penelitian selanjutnya  dilakukan  oleh  Suhartini  (2005), menjelaskan  bahwa  ketika  seseorang  mendapat perlakuan  yang  adil  maka  akan  menghilangkan  rasa kecemburuan  antar  karyawan  dan  mereka  tidak  akan melakukan  perlawanan  atau  protes  dan  mereka tidakakan  terdorong  untuk  melakukan  tindakan  yang merugikan  perusahaan  seperti  berdusta  ataupun melakukan  bentuk-bentuk  kecurangan.  Bila  keadilan pada  karyawan  terpenuhi  dengan  baik  maka produktivitas  dan  hasil  kerja  karyawan  akan meningkat  dan  menghilangkan  motivasi  untuk melakukan  tindakan  yang  merugikan  perusahaan sehingga  mendorong  tercapainya  tujuan  yang  telah ditetapkan. Jika keadilan dalam organisasi diterapkan dengan  baik  akan  mengurangi  tindakan  untuk melakukan kecurangan.

## Pengaruh antara Etika Organisasi dengan Fraud
Etika  organisasi  dibuat  untuk  memenuhi kebutuhan  organisasi  dalam  menjalankan  tata  cara yang terkait dengan anggota organisasi dan bagaimana mereka berinteraksi saling mempengaruhi baik antara anggota  maupun  dengan  organisasi  (Senge,  1994). Amrizal (2004), menjelaskan bahwa setiap organisasi bertanggung  jawab  untuk  berusaha  mengembangkan suatu  perilaku  organisasi  yang  mencerminkan kejujuran  dan  etika  yang  dikomunikasikan  secara tertulis  dan  dapat  dijadikan  pegangan  oleh  seluruh pegawai, sehingga dapat mengurangi atau menghindari terjadinya fraud .
Dalam  penelitian  Faisal  (2013),  yang  meneliti analisis fraud di sektor pemerintahan kabupaten kudus
membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif perilaku  tidak  etis  terhadap fraud .  Hal  ini menunjukkan  bahwa  semakin  etis  perilaku  pegawai instansi  pemerintahan  maka  akan  dapat  menekan terjadinya fraud .

## Pengaruh  antara  Keadilan  Kompensasi  dengan Fraud
Kesesuaian  kompensasi  didasarkan  pada  ide bahwa  seseorang  akan  terpuaskan  dengan  gajinya, ketika  persepsi  terhadap  gaji  dan  apa  yang  mereka pikirkan  sesuai  dengan  semestinya  (Sulistiyowati, 2007). Kompensasi dapat berperan dalam meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih efektif  dan  produktif,  sebab  kompensasi  adalah  alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan karyawan.
Zulkarnain  (2013),  yang  meneliti  faktor  yang mempengaruhi  terjadinya fraud pada  dinas  Kota Surakarta  memperkuat  bahwa  kepuasan  kompensasi berpengaruh  negatif  terhadap fraud pada  pemerintah Kota  Surakarta.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kesesuaian kompensasi memiliki peran penting dalam memberikan  kepuasan  terhadap  pegawai.  Semakin sesuai  kompensasi  yang  diterima  pegawai  instansi pemerintahan  maka  akan  dapat  menekan  terjadinya fraud di sektor pemerintahan.
Pengaruh  antara  Sistem  Pengendalian  Internal dengan Fraud
Sistem  Pengendalian  Intern  di  lingkungan instansi pemerintah dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat  mencapai  tujuannya  secara  efisien  dan  efektif, dimana pengelolaan keuangan negara dapat dilaporkan  secara  andal,  asset  negara  dapat  dikelola dengan  aman,  dan  tentunya  mendorong  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan.  SPIP  dalam penerapannya harus senantiasa memperhatikan norma keadilan  dan  kepatutan  serta  mempertimbangkan ukuran,  kompleksitas  dan  sifat  dari  tugas  dan  fungsi instansi  pemerintah  (Penjelasan  umum  PP  No  60 Tahun 2008).
Dalam penelitian Rendika (2013), yang meneliti mengenai  pengaruh  pelaksanaan  sistem  pengendalian intern  pemerintah  dan  peran  inspektorat  terhadap penyalahgunaan aset menunjukkan bahwa pelaksanaan  SPIP  berpengaruh  signifikan  negatif
 ISSN: 1978-1520
terhadap penyalahgunaan aset. Hal ini berarti semakin baik pelaksanaan SPIP
maka tindakan penyalahgunaan aset akan semakin berkurang.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka kerangka  pemikiran  penelitian  dapat  dilihat  dalam Gambar 2.1

## Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

## Hipotesis
Berdasarkan  teori  yang  telah  dikemukakan sebelumnya,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:
H 1 :  Komitmen  organisasi  berpengaruh  negatif terhadap fraud H 2 :   Etika organisasi berpengaruh negatif terhadap fraud
H 3 :    Keadilan  kompensasi  berpengaruh  negatif terhadap fraud H 4 :    Sistem  pengendalian  internal  berpengaruh negatif terhadap fraud H 5 : Komitmen organisasi, etika organisasi, keadilan kompensasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud

## 3. HASIL  PENGUJIAN  HIPOTESIS  DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi dan Analisa Data
Pengumpulan  data  primer  pada  penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner  dengan cara  membagikannya  secara  langsung  kepada responden  yaitu  Kepala  SKPD  (Dinas,  Badan,  dan Kantor), Kepala Bagian Keuangan dan satu orang Staf Bagian Keuangan serta Kepala Bagian Akuntansi dan
satu  orang  Staf  Bagian  Akuntansi  pada  31  SKPD  di Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  yang  berjumlah  155 Orang.
Kuesioner  yang  telah  selesai  diisi  oleh responden  kemudian  diambil  kembali  untuk selanjutnya  ditabulasikan  dan  diolah  dengan menggunakan  program Microsoft  Excel 2007  dan SPSS  versi  23.  Lamanya  waktu  dalam  proses pengumpulan data berkisar antara dua sampai dengan tiga minggu. Jumlah kuesioner yang dibagikan dalam penelitian  ini  adalah  sebanyak  155  kuesioner.  Dari seluruh  jumlah  kuesioner  yang  dibagikan  kepada responden  tersebut,  152  kuesioner  yang  kembali  dan dapat digunakan dalam pengujian lebih lanjut.

## Karakteristik Resonden Penelitian
Data  yang  diperoleh  kemudian  disajikan  ke dalam  bentuk  deskrptif  statistik  data  yang  nantinya dapat  menjelaskan  keseluruhan  maksud  dari  data. Data  yang  dimaksud  adalah  karakteristik  responden, yaitu  jenis  kelamin,  usia,  pendidikan  terakhir  dan masa  kerja.  Untuk  karakteristik  responden  disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

## Komitmen Organisasi

## Etika Organisasi
Fraud (Kecurangan)
Keadilan Kompensasi
Sistem Pengendalian Internal
Tabel 3.1

## Karakteristik Responden
No. Keterangan Jumlah Responden Persentase 1 Responden berdasarkan jenis kelamin Pria 77 50,7 Wanita 75 49,3 2 Responden berdasarkan usia Kurang 31 tahun 36 23,7 31-40 tahun 73 48,0 41-50 tahun 28 18,4 Lebih 50 tahun 15 9,9 3 Responden berdasarkan pendidikan terakhir SMA 15 9,9 D3 6 3,9 S1 113 74,3 S2 18 11,8 4 Responden berdasarkan lama bekerja 1-5 tahun 29 19,1 6-10 tahun 59 38,8 11-15 tahun 30 19,7 16-20 tahun 14 9,2 Lebih 20 tahun 20 13,2 Sumber : Data Primer, 2016 (diolah)
Berdasarkan  Tabel  3.1  dapat  dilihat  bahwa responden  yang  berjenis  kelamin  laki-laki  berjumlah 77  responden  sedangkan  yang  berjenis  kelamin perempuan berjumlah 75 responden. Untuk karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat bahwa responden yang memiliki kurang dari 31 tahun berjumlah  36  responden,  usia  31-40  tahun  berjumlah 73  responden,  usia  41-50  tahun  berjumlah  28 responden,  dan  usia  lebih  besar  dari  50  tahun berjumlah 15 responden.
Untuk  karakteristik  responden  berdasarkan pendidikan  terakhir  dapat  dilihat  bahwa  responden berpendidikan terakhir SMA berjumlah 15 responden, pendidikan  terakhir  D3  berjumlah  6  responden, pendidikan  S1  berjumlah  113  respondne,  dan pendidikan  terakhir  S2  berjumlah  18  responden. Untuk karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat  dilihat  bahwa  responden  yang  memiliki  masa kerja 1-5 tahun berjumlah 29 responden, masa kerja 6- 10  tahun  berjumlah  59  responden,  masa  kerja  11-15 tahun  berjumlah  30  responden,  masa  kerja  16-20 tahun  berjumlah  14  responden,  dan  masa  kerja  lebih dari 20 tahun berjumlah 20 responden.

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Pengujian validitas dilakukan untuk memastikan  bahwa  masing-masing  item  dalam instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang ditetapkan  dalam  penelitian  ini.  Berdasarkan  hasil pengolahan  data  (terlampir)  seluruh  pernyataan dikatakan valid jika instrumen tersebut memiliki nilai r hitung > r tabel . Nilai r tabel yang diperoleh adalah sebesar 0,157.  Sementara  pengujian  reliabilitas  bertujuan untuk  menguji  konsistensi  kuesioner  yang  digunakan dalam  penelitian  ini,  dengan  menghitung  besarnya nilai cronbach alpha . Kriteria yang digunakan adalah:
 Jika  nilai cronbach  alpha >  0,60  maka pernyataan  yang  digunakan  untuk  mengukur variabel tersebut adalah reliabel.
 Jika  nilai cronbach  alpha <  0,60  maka pernyataan  yang  digunakan  untuk  mengukur variabel tersebut adalah tidak reliabel.
Hasil  pengujian  validitas  dan  reliabilitas disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

## Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Variabel Item Pertanyaan Uji Validitas R hitung Keterangan Uji Reliabilitas Cronbach Alpha Keterangan Y PY1 0,775 Valid 0,914
Handal PY2 0,781 Valid PY3 0,823 Valid PY4 0,807 Valid PY5 0,822 Valid PY6 0,813 Valid PY7 0,785 Valid PY8 0,783 Valid PY9 0,630 Valid X1
PX1.1 0,698 Valid 0,865
Handal PX1.2 0,714 Valid PX1.3 0,716 Valid PX1.4 0,727 Valid PX1.5 0,792 Valid PX1.6 0,765 Valid PX1.7 0,658 Valid PX1.8 0,706 Valid X2 PX2.1
0,741 Valid
0,865 Handal PX2.2 0,814 Valid PX2.3 0,796 Valid PX2.4 0,871 Valid PX2.5 0,823 Valid X3 PX3.1
0,741 Valid 0,869
Handal PX3.2 0,787 Valid PX3.3 0,756 Valid PX3.4 0,834 Valid PX3.5 0,777 Valid PX3.6 0,782 Valid X4 PX4.1 0,774 Valid 0,859 Handal PX4.2 0,817 Valid PX4.3 0,835 Valid PX4.4 0,804 Valid PX4.5 0,773 Valid Sumber : Data Primer, 2016 (diolah)
Berdasarkan tabel 3.2 dari uji validitas masing- masing  item  pernyataan  duperoleh  nilai  r hitung >  r tabel yang  dapat  diartikan  bahwa  seluruh  instrumen kuesioner adalah valid. Sementara dari uji reliabilitas diperoleh  nilai cronbach  alpha >  0,6  yang  berarti bahwa item pernyataan adalah reliabel.
Analisis  Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Etika Organisasi,  Keadilan  Kompensasi,  dan    Sistem Pengendalian Internal terhadap Fraud SKPD
Tabel 3.3

## Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 7,243 ,400 18,099 ,000 X1 -,248 ,103 -,171 -2,412 ,017 X2 -,138 ,072 -,125 -1,934 ,055 X3 -,214 ,085 -,172 -2,519 ,013 X4 -,678 ,086 -,508 -7,924 ,000
Berdasarkan  Tabel  3.3  diperoleh  bahwa semua variabel independen dalam penelitian memiliki pengaruh  negatif  terhadap  variabel  dependen.  Untuk model yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Y  = 7,243- 0,248X 1 – 0,138X 2 – 0,214X 3 – 0,678X 4 + ɛ
1. Koefisien  dari  variabel  komitmen  organisasi adalah sebeasar -0,248, yang bermakna bahwa jika komitmen organisasi meningkat 1 satuan, maka  akan  menurunkan  fraud  sebesar  0,248 satuan.
2. Koefisien  dari  variabel  komitmen  organisasi adalah sebeasar -0,138, yang bermakna bahwa jika komitmen organisasi meningkat 1 satuan, maka  akan  menurunkan  fraud  sebesar  0,138 satuan.
3. Koefisien  dari  variabel  komitmen  organisasi adalah sebeasar -0,214, yang bermakna bahwa jika komitmen organisasi meningkat 1 satuan, maka  akan  menurunkan  fraud  sebesar  0,214 satuan.
4. Koefisien  dari  variabel  komitmen  organisasi adalah sebeasar -0,678, yang bermakna bahwa jika komitmen organisasi meningkat 1 satuan, maka akan menurunkan fraud 0,678 satuan.

## Hasil Pengujian Hipotesis Uji Secara Simultan
Untuk  menjawab  permasalahan  penelitian apakah apakah komitmen organisasi, etika organisasi, keadilan  kompensasi,  dan  sistem  pengendalian internal  berpengaruh  terhadap fraud secara  bersama- sama dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut.
Hipotesis  dinyatakan  dalam  bentuk  sebagai berikut.
H 0 : 1  = 2  = 3  = 4  ; Komitmen organisasi, etika  organisasi,  keadilan  kompensasi,  dan sistem  pengendalian  internal  secara  simultan tidak berpengaruh terhadap fraud . H 1 :  Ha1  : Paling  sedikit  ada  satu 1  (i  = 1,2,3,4)  0  ;  Komitmen  organisasi,  etika organisasi,  keadilan  kompensasi,  dan  sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap fraud .
Berdasarkan  Tabel  3.3  diperoleh  hasil  uji simultan semua variabel (apakah komitmen organisasi, etika organisasi, keadilan kompensasi, dan sistem  pengendalian  internal)  dapat  mempengaruhi variabel fraud . Diperoleh bahwa  nilai 1  , 2  , 3  , dan
4  masing  masing  adalah  sebesar  -0,248,  -0,138,  - 0,14,  dan  -0,678  yang  tidak  sama  dengan  0,  hal  ini berarti bahwa hipotesis menolak H 0 dan menerima H 1 dengan kesimpulan bahwa komitmen organisasi, etika organisasi,  keadilan  kompensasi,  dan  sistem pengendalian  internal  secara  simultan    berpengaruh terhadap fraud .  Nilai  pengaruh  secara  simultan  yang diperoleh adalah sebesar 0,549 (R-square) yang berarti bahwa  hanya  54,9%  variabel  independen  di  dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

## Hasil Uji Secara Parsial
Untuk  menguji  pengaruh  komitmen  organisasi, etika  organisasi,  keadilan  kompensasi,  dan  sistem pengendalian  internal  terhadap fraud secara  parsial dapat  dilihat  dengan  cara  mengambil  kesimpulan langsung  dari  nilai  koefisien  regresi    masing-masing variabel. Hasil perhitungan diketahui bahwa besarnya nilai  koefisien  untuk  masing-masing  variabel  sebagai berikut:
 ISSN: 1978-1520
 Hasil penelitian terhadap komitmen organisasi (X 1 ) diperoleh  nilai  koefisiennya  ( 1  )  sebesar  -0,248.
Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa 1   0.
Jadi  hasil  penelitian  ini  menolak  H 0 1.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa,  secara  parsial variabel  komitmen  organisasi  berpengaruh  negatif terhadap kinerja fraud .  Hasil  penelitian  terhadap  etika  organisasi  (X 2 ) diperoleh  nilai  koefisiennya  ( 2  )  sebesar  -0,138.
Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa 2   0.
Jadi  hasil  penelitian  ini  menolak  H 0 2.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa,  secara  parsial variabel  etika  organisasi  berpengaruh  negatif terhadap fraud .  Hasil penelitian terhadap keadilan kompensasi (X 3 ) diperoleh  nilai  koefisiennya  ( 3  )  sebesar  -0,214.
Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa 3   0.
Jadi  hasil  penelitian  ini  menolak  H 0 3.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa,  secara  parsial variabel  keadilan  kompensasi  berpengaruh  negatif terhadap fraud .  Hasil  penelitian  terhadap  sistem  pengendalian internal  (X 3 )  diperoleh  nilai  koefisiennya  (  4 ) sebesar -0,678. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa  0.  Jadi  hasil  penelitian  ini  menolak H 0 4.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa, secara parsial variabel sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud .

## Pembahasan
Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Fraud Berdasarkan  hasil  pengujian  koefesien  regresi komitmen  organisasi  (X1)  diperoleh  nilai  sebesar  - 0,248.  Hasil  perhitungan  ini  menunjukkan  bahwa 1   0.  Jadi hasil penelitian ini menerima dan H a 1 dan menolak  H 0 1.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa,  secara  parsial  variabel  komitmen  organisasi berpengaruh  negatif  terhadap fraud .  Hasil  ini mengartikan  bahwa  100%  perubahan  komitmen organisasi  secara  relatif    akan  menurunkan fraud sebesar  24,8%.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  peningkatan  komitmen  organisasi  akan menurunkan fraud pada  SKPD  Pemerintah  Kota Lhokseumawe.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang  dilakukan  Adinda  (2015)  yang  meneliti  Faktor Yang  Mempengaruhi  Terjadinya  kecurangan  ( Fraud ) di  Sektor  Pemerintahan  Kabupaten  Klaten.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  komitmen  organisasi berpengaruh negatif terhadap fraud . Semakin baik dan efektif komitmen organisasi yang dilaksanakan, maka akan  menurunkan fraud .  Hasil  ini  juga  konsisten dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mustikasari (2013)  yang  menunjukkan  bahwa  komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan.
Pengaruh Etika Organisasi terhadap Fraud
Berdasarkan  Hasil  pengujian  koefesien  regresi etika  organisasi  (X2)  diperoleh  nilai  sebesar  -0,138. Hasil  perhitungan  ini  menunjukkan  bahwa 2   0. Jadi  hasil  penelitian  ini  menerima  dan  H a 2  dan menolak  H 0 2.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa,  secara  parsial  variabel  etika  organiasi berpengaruh  negatif  terhadap fraud .  Hasil  ini mengartikan  bahwa  setiap  100%  perubahan  etika organisasi  secara  relatif  akan  menurunkan fraud sebesar  13,8%.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa peningkatan etika organisasi akan menurunkan fraud pada SKPD Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang  dilakukan    Pristiyanti  (2012)  yang  meneliti tentang  Persepsi  Pegawai  Instansi  Pemerintah Mengenai  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Fraud di  Sektor  Pemerintahan.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  budaya  etis  berpengaruh  negatif tehadap fraud . Dengan adanya etika dalam organisasi maka akan menurunkan fraud pada sektor pemerintah. Hal  ini  juga  konsisten  dengan  penelelitian  yang dilakukan  Faisal  (2013)  yang  menunjukkan  bahwa terdapat pengaruh negatif  perilaku tidak etis terhadap fraud.
Pengaruh Keadilan Kompensasi terhadap Fraud
Berdasarkan  Hasil  pengujian  koefesien  regresi keadilan  kompensasi  (X3)  diperoleh  nilai  sebesar  -
0,214.  hasil  perhitungan  ini  menunjukkan  bahwa 3 
 0.  Jadi  hasil  penelitian  ini  menerima  dan  H a 3  dan menolak  H 0 3.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa,  secara  parsial  variabel  keadilan  kompensasi berpengaruh  negatif  terhadap fraud .  Hasil  ini mengartikan  bahwa  setiap  100%  perubahan  keadilan
 ISSN: 1978-1520
kompensasi  secara  relatif  akan  menurunkan fraud sebesar  21,4%.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  peningkatan  keadilan  kompensasi  akan menurunkan fraud pada  SKPD  Pemerintah  Kota Lhokseumawe.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Sulastri dan Simanjuntak (2014) yang meneliti  tentang Fraud Pada  Sektor  Pemerintah Berdasarkan  Faktor  Keadilan  Kompensasi,  Sistem Pengendalian  Internal,  dan  Etika  Organisasi Pemerintah (Studi Empiris Dinas Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta).  Berdasarkan  hasil  analisis  statistik inferensial diperoleh bukti bahwa keadilan kompensasi  berpengaruh  negatif  terhadap fraud . Artinya,  semakin  adil  dalam  kompensasi  maka  akan menurunkan fraud .

## Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap Fraud
Berdasarkan  Hasil  pengujian  koefesien  regresi sistem  pengendalian  internal  (X4)  diperoleh  nilai sebesar  -0,678.  hasil  perhitungan  ini  menunjukkan bahwa  4  0. Jadi hasil penelitian ini menerima dan
H a 4  dan  menolak  H 0 4.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa,  secara  parsial  variabel  sistem pengendalian  internal  berpengaruh  negatif  terhadap fraud .  Hasil  ini  mengartikan  bahwa  setiap  100% perubahan  sistem  pengendalian  internal  secara  relatif akan  menurunkan fraud sebesar  67,8%.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  peningkatan  sistem pengendalian  internal  akan  menurunkan fraud pada SKPD Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang  dilakukan  Faisal  (2014)  yang  meneliti  tentang Analisis Fraud di  Sektor  Pemerintahan  Kabupaten Kudus.  Berdasarkan  hasil  analisis  statistik  inferensial diperoleh  bukti  bahwa  sistem  pengendalian  internal berpengaruh negatif terhadap fraud . Artinya, semakin baik  sistem  pengendalian  yang  ada  maka  akan menurunkan fraud di  sektor  pemerintahan.  Hasil tersebut  juga  konsisten  dengan  penelitian  yang dilakukan  Faisal  (2013)  yang  menunjukkan  bahwa sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  negatif terhadap fraud.

## 4. Kesimpulan
Simpulan yang dapat diambil dari penelelitian ini  adalah  terdapat  pengaruh  negatif  baik  secara
simultan dan parsial antara komitmen organisasi, etika organisasi,  keadilan  kompensasi,  dan  sistem pengendalian  internal  terhadap fraud di  sektor pemerintahan.

## Daftar Pustaka
Adinda,  Y.  M.  Dan  Sukardi  I.  2015.  Faktor  Yang
Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan
( Fraud )  Di  Sektor  Pemerintahan  Kabupaten Klaten. Accounting Analysis Journal.
Alison.  2004.  Fraud  Auditing.  The  Internal  Audit Journal.
Allen,  NJ.,  Meyer  PJ.  And  Smith  CA.  1993. “Commitment to Organizations and Occupations : Extension and Test of a Three- Component  Conceptualization” ,  Journal  of Applied Psychology , Vol. 78, No. 4.
Amrizal,  2004,  “Pencegahan  dan  Pendeteksian kecurangan  oleh  internal  auditor”.  BPKP. Diakses  (31 Januari 2012).
Arens, Alvin A. James L. Loebbecke, 2008. Auditing Pendekatan  Terpadu ,  Terjemahan  oleh  Amir Abadi  Yusuf,  Buku  Dua,  Edisi  Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.
Bastian,  Indra.  2001. Akuntansi  Sektor  Publik .
Penerbit  BPFE,  Universitas  Gajah  Mada, Yogyakarta.
Bertens, K. (2000). Pengantar Etika Bisnis. Kanisius, Yogyakarta.
Black,  Henry  Campbell  M.  A,  1996,  Black's  Law Dictionary, Definitions  of  the  Terms  and
Phrases of American and English
Jurisprudence,  Ancient  and  Modern ,St.  Paul,
Minn.  West  Publishing  Co,  Revised  Fourth Edition
Colquitt,  J.  A.  2001.  On  the  Dimensionality  of
Organizational Justice: A Construct Validation  of  a  Measure.  Journal  of  Applied Psychology, 86: 386-400.
Cressey,  D.  (1953).  Other  people’s  money,  dalam: “Detecting and Predicting Financial Statement Fraud:  The  Effectiveness  of  The  Fraud Triangle and SAS No. 99.
Faisal,  Muhammad.  2013.  Analisis  Fraud  di  Sektor Pemerintahan  Kabupaten  Kudus .  Accounting Analysis Journal. Vol. 1, No. 3. 2013.
 ISSN: 1978-1520
Ghozali,  Imam,  2013. Aplikasi  Analisis  Multivariat dengan  Program  IBM  SPSS  21 .  Edisi  7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Griffin, Ricky W. dan Ronald J. Ebert. (2003). Bisnis. Edisi  Keenam.  Jilid  1  dan  2.  Prenhallindo, Jakarta.
Hall,    James.  2007. Accounting  Information  System . Jakarta: Salemba Empat.
Herman,  Lisa  Amalia.  (2013). Pengaruh  Keadilan Organisasi  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern Terhadap  Kecurangan  (Studi  Empiris  Pada Kantor  Cabang  Utama  Bank  Pemerintah  Di Kota Padang ). Artikel Ilmiah, 1 (1) Padang. IAI,  2001. Standar  Profesional  Akuntan  Publik , Penerbit  Salemba  Empat,  Cetakan  Kedua Jakarta.
Kartono, Kartini. 2003. Pemimpin Dan
Kepemimpinan. Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Mulyadi,  2001, Sistem  Akuntansi, Edisi  Ketiga,
Cetakan  Ketiga,  Penerbit  Salemba  Empat, Jakarta.
Murtanto,  2005.  Sistem  Pengendalian  Internal  Untuk Bisnis . Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama.
Mustikasari,    D.  P.  (2013).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten  Batang. Accounting  Analysis Journal, ISSN 2252-6765.
Najahningrum  ,  Anik  Fatun  (2013).  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas  Provinsi  Diy.  Accounting  Analysis Journal.
Newman,  J  &  Milkovich,  G  2004, Compensation , edisi kedelapan, MC Graw-Hill, New York. Pristiyanti, Ika Ruly. 2012 . Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah  Mengenai  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. Accounting  Analysis  Journal .  Vol.  1,  No.  1. http://journal.unnes.ac.id/ sju/index.php/aaj. Diakses 29 Oktober 2013. Hal.1-13.
Priyatno,  Dwi.  2010. Cara  Mudah  dan  Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian. Yogya : Gava Media
Rae  and  Subramaniam.2008.  Quality  Of  Internal Control Procedures Antecedents And
Moderating  Effect  On  Organisational  Justice And  Employee  Fraud.  Managerial  Auditing
Journal Vol. 23 No. 2, 2008 pp. 104-124.
Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2009 . Auditing Konsep  dasar  dan  Pedoman  Pemeriksaan Akuntan Publik : Graha Ilmu. Yogyakarta. Rasyid,  Ryaas,  M.  1996. Makna  Pemerintahan. Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan.
Jakarta : Yarsif Watampone. Reichers,  A.E  (1986).  Conflict  and  Organizational Commitment. Journa;of Applied
Pshychology.71, 508-514.
Rendika, Michel. 2013. Pengaruh Pelaksanaan Sistem
Pengendalian  Intern  Pemerintah  Dan  Peran Inspektorat  Terhadap  Penyalahgunaan  Aset (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Padang). Skripsi Universitas Negeri Padang.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  No.  8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah.
________________.  Peraturan  Pemerintah  No.  60 Tahun  2008  Tentang  Pelaksanaan  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
Rezaee,  Z.,  2002. Financial  Statement  Fraud:
Prevention  and  Detection .  New  York:  John Wiley & Sons, Inc.
Robbins,  Stephen  P.  dan  Timothy  A.  Judge.  2008. Perilaku  Organisasi  Edisi  ke-12,  .Jakarta: Salemba Empat.
Rutoto,  Sabar. 2007 .  Pengantar  Metedologi Penelitian . FKIP: Universitas Muria Kudus Sekaran , Uma. 2013, Research Methods for Business
: A Skill – Building Approach, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2003
Senge,  Peter  M,  1994  The  Fifth  Discipline,  Sydney,
Random House Australia Pty.Ltd.
Serambi  Indonesia.  (28/05/2016). Dasni  Yuzar Mundur Dari Sekda Lhokseumawe. (http://aceh.tribunnews.com/2016/05/28/dasni -yuzar-mundur-dari-sekda-lhokseumawe).
Simamora,  Henry,  2004, Manajemen  Sumber  Daya Manusia, Edisi  Ketiga,  Cetakan  Pertama, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta. Steers,  M  Richard.  (1985). Efektivitas  Organisasi Perusahaan . Jakarta: Erlangga. Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian  Bisnis (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D) . Bandung: Alfabeta.
________. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
 ISSN: 1978-1520
_______.  2013. Statistika  untuk  Penelitian .  Bandung: Alfabeta.
Suhartini.  2005.  “Keadilan  dalam  Pemberian Kompensasi”. Jurnal Siasat Bisnis . No. 4 Vol.
2 Hal 103-114. Jakarta.
Sulastri  dan  Binsar  H.  Simanjuntak.  2014.  “Fraud pada  Sektor  Pemerintah  Berdasarkan  Faktor Keadilan  Kompensasi,  Sistem  Pengendalian
Internal,  dan  Etika  Organisasi  Pemerintahan (Studi  Empiris  Dinas  Pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta)”. Ejournal  Magister  Akuntansi
Trisakti (Vol. 1, No. 2; 199-227). Universitas
Trisakti
Sulistiyowati,  Firma.2007.  “Pengaruh  Kepuasan  Gaji dan  Kultur  Organisasi  Terhadap  Persepsi Aparatur  Pemerintah  Daerah  tentang  Tindak Korupsi”.Yogyakarta:  Universitas  Sanata
Dharma.
Temaluru  Johanes,  2001.  Kualitas  SDM  Dari
Perspektif IPO: Hubungan
Antara
KomitmenTerhadap  Organisasi  Dan  Faktor-
Faktor  Demografis  Dengan  Kepuasan  Kerja
Karyawan  .Jakarta  :  Pengembangan  Bagian
PIO Fakultas Psikologi UI.
3.1 Transparency  International.  2016. Corruption Perceptions  Index  2015,  Perbaiki  Penegakan Hukum,  Perkuat  KPK,  Benahi  Layanan Publik .
( http://www.ti.or.id/index.php/publication/
2016/01/27/corruption-perceptions-index-
2015 ) Diakses 27 januari 2016.
Tuanakotta, Theodorus. M. 2010. Akuntansi Forensik dan  AuditorInvestigatif .  Lembaga  Penerbit
Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia (LPFE UI). Edisi ke 2: Jakarta. Umar, Husen. 2008. Metode Riset Bisnis. Jakarta: PT Gramedi Pustaka Utama Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara Wexley, Kenneth N dan Gary Yuki A. 2003. Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia.
Ed.Shobaruddin . Jakarta : PT Rineka Cipta. Wolfe,  David  T.;  Hermanson,  Dana  R.  2004.  The
Fraud  Diamond:  Considering  the  Four Elements  of  Fraud.  CPA  Journal;  Dec2004,
Vol. 74 Issue 12, p38.
Zulkarnain,  Rifqi  Mirza.  2013.  Analisis  Faktor  Yang Mempengaruhi  Terjadinya  Fraud  Pada  Dinas Kota Surakarta. Accounting Analysis Journal.