PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEDUDUKAN SUNRANG DI KECAMATAN PALLANGGA KAB.GOWA (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)
Abdul Rahman Qayyum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

## Rini Ekasari
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

## Abstrak
Artikel  ini  mengemukakan  kedudukan sunrang yang  diminta  kembali  pada  saat terjadi  perceraian.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Pallangga,  Gowa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, masyarakat Kecamatan  Pallangga,  mengenal sunrang sama  dengan  mahar  dalam  hukum  Islam yaitu syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon  mempelai  laki-laki  untuk  diberikan kepada calon  mempelai perempuan dengan jumlah dan jenis sunrang ditentukan oleh keluarga dari pihak calon mempelai perempuan dan disetujui oleh pihak dari keluarga calon  mempelai  laki-laki.  Apabila sunrang tersebut  telah    diberikan    oleh  calon mempelai  laki-laki  kepada  calon  mempelai  perempuan  pada  saat  akad  nikah    maka sunrang tersebut  sudah  menjadi  hak mutlak  dari isteri.  Artinya  sudah  tidak  ada  lagi hak  dari  suami  atas sunrang itu,  artinya  sunrang  tersebut  tidak  boleh  di  ganggu gugat . Menurut hukum adat yang ada di Pallangga ketika suami isteri bercerai lalu si suami  meminta sunrang/ maharnya  kembali  maka  itu  tidak  di  perbolehkan  apabila sepasang  suami  isteri  tersebut  sudah  mempunyai  anak.  Lain  halnya  ketika  bercerai lalu belum bercampur maka pihak perempuan wajib mengembalikan seluruh sunrang yang  diberikan  oleh  laki-laki  pada  saat  akad  nikah,  kerena  hal  tersebut  merugikan pihak dari  laki-laki. Menurut pandangan hukum Islam apabila terjadi perceraian dan belum  bercampur  maka  mahar  itu  bisa  diambil  kembali  tetapi  hanya  sebagian  atau separuhnya saja kecuali perempuan memaafkan atau mengikhlaskannya maka seluruh mahar  tersebut  itu  boleh  diambil  oleh  pihak  laki-laki.  Begitupun  sebaliknya  ketika laki-laki memafaatkan/mengikhlaskan  maharnya  maka  seluruh  mahar tesebut  adalah milik dari perempuan.
Kata Kunci: Sunrang; Hukum Islam; Hukum Adat.

## I. PENDAHULUAN
Pernikahan merupakan institusi  yang sangat penting di dalam masyarakat, di dalam  agama  Islam  perkawinan  merupakan  sunnah  Nabi  Muhammad,  saw  dimana bagi  setiap  umatnya  dituntut  untuk  mengikutinya.  Perkawinan  di  dalam  Islam sangatlah dianjurkan agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikis seseorang dapat  tersalurkan  secara  halal,  dengan  tujuan  untuk  menghindarkan  diri  dari
perbuatan zina. Anjuran untuk menikah telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadis, sementara di negara Indonesia sendiri telah terdapat hukum nasional  yang  mengatur  dalam  bidang  hukum  perkawinan. 1 Hukum  Islam  dapat memenuhi  kebutuhan  setiap  masyarakat  dan  menyatukan  hal-hal  baru  pada  masa yang berbeda dan kondisi lingkungan yang beragam. 2
Pernikahan yang baik adalah sebuah ikatan seumur hidup, yang disahkan oleh Tuhan.  Pernikahan  memerlukan  sesuatu  yang  lebih  banyak  daripada  sekedar  peduli pemenuhan  diri,  dan  komitmen.  Pernikahan  memerlukan  adanya  kesadaran  tentang kehadiran  Tuhan  dalam  hidup  kita  dan  pernikahan  menuntut  agar  masing-masing diantara  manusia  jujur  kepada  diri  sendiri,  pada  jodoh  kita  masing-masing,  dan kepada Tuhan. 3
Tuhan  Maha  Esa  memperingatkan  kita  bahwa  daya  tarik  manusia  kepada lawan  jenisnya  dan  rasa  saling  cinta antara  kedua jenis  itu  adalah alami  dan  sejalan hukum atau sunnahnya. Lebih dari pada itu, hal tersebut adalah salah satu dari tanda tanda kebesaran Sang Maha pencipta.
Dalam  pernikahan  Allah  swt  telah  meciptakan  aturan-aturan  tentang pernikahan bagi manusia. Dimana peraturan-peraturan tersebut tidak boleh dilanggar oleh pihak laki-laki maupun perempuan tanpa alasan yang jelas dan kuat. Perkawinan yaitu  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan  dalam  suatu rumah  tangga  berdasarkan  pada  tuntutan  agama.  Sedangkan  pernikahan  yaitu  salah
1 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Alauddin University Press, 2014). h.3
2 Abdul Syatar, “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 1. http://repositori.uin- alauddin.ac.id/id/eprint/6009.
3 Suria  Nensi, skripsi,  Presepsi  Masyarakat  Terhadap  Mahar  dan  Uang  Panaik  pada  Adat Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten Gowa (Uin Alauddin Makassar, 2017) h. 1
satu  sendi  pokok  pergaulan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  dalam  beragama,  kita diperintahkan  untuk  melangsungkan  pernikahan  bagi  yang  sudah  mampu,  sehingga mala petaka yang di akibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari.
Menurut  hukum  adat,  pernikahan  merupakan  urusan  kerabat,  keluarga  dan bisa pula menjadi urusan pribadi, tergantung pada adat yang berlaku pada masyarakat yang  bersangkutan. 4 Untuk  setiap  pernikahan  pelaksanaanya  itu  dilaksanakan  sesuai dengan  kesepakatan  kedua  calon  mempelai.  Namun  menurut  sebagian  masyarakat pernikahan  sah  bilamana  dilakukan  menurut  ketentuan  agama  dan  dilaksanakan menurut hukum adat yang berlaku pada masyarakat.
Pernikahan  adalah  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  laki-laki  dan perempuan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia.  Oleh  karena  itu  pernikahan mempunyai ikatan yang sangat erat dengan aspek keagamaan, termasuk dalam hal ini ialah aspek ahlak yang terjalin antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Dimana bertujuan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah.
Mahar  merupakan  hak  murni  perempuan  yang  di  syariatkan  untuk  diberikan kepada  perempuan  sebagai  ungkapan  keinginan  pria  terhadap  perempuan  tersebut, dan  dianggap  sebagai  salah  satu  tanda  kecintaan  dan  kasih  sayang  calon  mempelai suami  terhadap  calon  istri,  dan  suatu  pemberian  wajib  sebagai  bentuk  penghargaan calon  suami  kepada  calon  isteri  yang  dilamar,  serta  sebagai  simbol  untuk memuliakan,  menghormati  dan  membahagiakan  perempuan  yang  akan  menjadi istrinya. Adapun dasar hukum mahar  dalam QS An-Nisā /4:4
Terjemahannya:
“berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai pemberian  dengan  penuh  kerelaan.  kemudian  jika  mereka  menyerahkan
4 Soerojo  Wingnjodipoero, Pengantar  Dasar  Hukum  Adat (Jakarta:  Gunung  Agung,  1998), h.104
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 5
Agama  menganjurkan  untuk  tidak  berlebih-lebihan  di  dalam  memberikan mahar kepada wanita. Karena, jika hal itu menjadi kemuliaan di dunia ataupun dapat menjadikan ketakwaan disisi Allah Swt, maka tentunya Nabi saw,  yang lebih utama di dalam melakukan hal itu.
Syariat  Islam  tidak  membatasi  jumlah  mahar  yang  harus  diberikan  calon suami kepada calon istrinya melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhaan istri,  meskipun  demikian  suami  hendaklah  benar-benar  sanggup  membayarnya,  dan menyerahkannya menurut hukum adat yang berlaku dikalangan masyarakat setempat.
Hikmah  disyariatkannya  mahar  dalam  sebuah  pernikahan  adalah  untuk menunjukkan  kesakralan  aqad  di  dalam  melakukan  suatu  pernikahan  dan  salah  satu bentuk  dalam  menghormati  kedudukan  wanita  dan  pihak  dari  keluarga  perempuan. Dalam pasal 32 KHI (Kompilasi Hukum Islam) berbunyi “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya” . berdasarkan pasal  32  KHI  disini  kita  dapat  simpulkan  bahwa  mahar  atau sunrang yang  telah diberikann  oleh  si  calon  suami  kepada  calon  isteri  dan  pada  saat  itu  menjadi  milik pribadi calon isteri, dan dalam Qs. An-nisa: 20
Terjemahannya : Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain. sedang kamu telah  memberikan  kepada  seseorang  di  antara  mereka  harta  yang  banyak, Maka  janganlah  kamu  mengambil  kembali  dari  padanya  barang  sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? 6
5 Kementrian  Agama  RI, Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Banjar Sari Solo :  Abyan, 2014)
6 Kementrian  Agama  RI, Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Banjar Sari Solo :  Abyan, 2014)
Maksudnya  dari  ayat  tersebut  yaitu    menceraikan  isteri  dan  menikah  dengan isteri  yang  baru.  Dan  jika  suami  ingin  meminta  kembali  harta  yang  diberikan,    itu tidak  diperbolehkan.  Sekalipun  ia  menceraikan  isteri  yang  lama  itu  bukan  tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.
Kasus  yang  terjadi,  di  kecamatan  Pallangga,  Gowa  tepatnya  di  desa Bungaejaya.  Sepasang  suami  istri  yang  baru  menikah,  dan  usia  pernikahannya  baru tiga  hari,  sepasang  suami  istri  tersebut  bercerai,  karena  isteri  menggugat  cerai suaminya dan pada saat itu suami masih ingin mempertahankan, tetapi si isteri tetap ingin bercerai, dan pada saat itu si suami tidak merasa melakukan kesalahan,  tetapi isteri  tetap  ingin  bercerai  dari  suami  ,  dan  suami  juga  kecewa  terhadap  isterinya tersebut  karena  tidak  mau  melayaninya  (berhubungan  badan).  Suami  juga menganggap  bahwa  perceraian  terjadi  atas  keinginan  dari  isteri  jadi  suami  merasa pantas untuk meminta kembali mahar yang diberikan kepada isterinya sebagai bentuk keadilan  atas  perbuatan  dan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  isteri.  Jadi  masalahnya adalah disini apakah sunrang yang telah diberikan pada saat akad nikah boleh diminta kembali.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apa yang dimaksud sunrang dalam budaya Makassar?
2. Bagaimana pemahaman  masyarakat terhadap kedudukan sunrang ?
3. Bagaimana  pendapat    masyarakat  mengenai sunrang yang  diminta kembali  pada  saat  terjadi  perceraian  serta  tinjauanya  menurut  hukum Islam.
Untuk rumusan masalah yang di atas adapun tujuan penelitian yaitu :
1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud sunrang dalam budaya Makassar?
2. Untuk mengetahui bagaimana paham masyarakat terhadap sunrang
3. Untuk  mengetahui  bagaimana  pendapat  masyarakat  mengenai sunrang yang  diminta  kembali pada  saat  terjadi  perceraian,  serta  tinjauannya menurut hukum Islam?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini bersifat kualitatif maka jenis dan sumber yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  secara langsung  di  lapangan,  yang  dilakukan  melalui  wawancara  dengan beberapa  sumber  yang  terkait,  seperti  beberapa  desa  yang  ada  di Kecamatan Pallangga. berdasarkan data primer, maka rencananya peneliti akan menarik masing-masing 5 tokoh masyarakat ditiap Desa dan jumlah desa  yang  dipilih  ialah  3  (tiga)  desa.  Jadi  total  keseluruhan  responden sebanyak 15 (lima belas) orang.
2. Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  dengan cara  mengumpulkan  informasi    yang  terkait  dengan  Sunrang/Mahar masyarakat kecamatan Pallangga, Kab.Gowa
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  dan informasi adalah :
1. Observasi
Observasi  atau  melakukan  pengamatan  dengan  maksud  merasakan dan memahami fenomena apa  yang terjadi terkait dengan sunrang pada masyarakat Pallangga, Kab. Gowa
2. Wawancara
Wawancara  yaitu  mengumpulkan  data  secara  langsung  melalui  tanya jawab  berdasarkan  daftar  pertayaan  yang  disiapkan  dan  ditujukan  untuk tokoh masyarakat Kecamatan Pallangga Kab.Gowa.
3. Dokumentasi
Yaitu  seperti  mengambil  gambar  pada  saat  wawancara  dengan masyarakat Pallangga.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengertian sunrang
Sunrang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk  diberikan  kepada  calon    mempelai  perempuan,  yang  jumlah  dan  jenisnya ditentukan  oleh  keluarga  dari  pihak  calon  mempelai  perempuan  dan  disetujui  oleh pihak dari keluarga mempelai laki-laki dan ditentukan pada saat proses lamaran yaitu pada    tahapan appa’nassa dan  diberikan  pada  saat  akad  nikah,    bentuk sunrang biasanya berupa tanah, kebun, rumah, atau emas.

## B. Paham masyarakat terhadap sunrang
Masyarakat  Kecamatan  Pallangga,  mengenal sunrang sama  dengan  mahar dalam hukum Islam yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon  mempelai perempuan, sebagai bentuk tanda keseriusan dan  sebagai  simbol  untuk  memuliakan,  menghormati,  dan  membahagiakan perempuan  yang  akan  menjadi  isterinya.    Jumlah  dan jenis sunrang ditentukan  oleh keluarga dari pihak calon mempelai perempuan dan disetujui oleh pihak dari keluarga calon mempelai laki-laki dan biasa ditentukan pada saat tahap lamaran yaitu di tahap appa’nassa dan  diberikan  pada  saat  akad  nikah,    bentuk sunrang biasanya  berupa tanah, kebun, rumah dan emas.
C. Pendapat  masyarakat terhadap sunrang yang diminta  kembali  pada saat terjadi perceraian serta tinjauanya menurut hukum Islam
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  di  simpulkan  bahwa  dalam  melakukan pernikahan  salah  satu  syarat  yang  harus  ada    yaitu  adanya sunrang. dikarenakan sunrang itu  sama  dengan  mahar  dalam  hukum  Islam,  yang  mempunyai  arti  sebagai tanda  keseriusan  laki-laki  terhadap  perempuan,  yang  pemberiannya  berupa  tanah, rumah,  kebun  dan  emas.  Pada  masyarakat  Pallangga  penentuan sunrang itu  sesuai dengan kedudukan sosial atau derajat dari orang-orang yang membayar dan memberi sunrang , hal ini  ini berlaku secara turun temurun dan masih berlaku sampai sekarang serta  di anggap sebagai adat atau kebiasaan masyarakat Pallangga.  Apabila sunrang tersebut  sudah  diberikan  pada  saat  ijab  qabul  maka sunrang tersebut  sudah sepenuhnya menjadi hak isteri tetapi tidak lepas dari pengawasan suami.
Sedangakan  pendapat  masyarakat  mengenai  permintaan  pengembalian sunrang sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) dapat kita simpulkan bahwa dalam  hal  pengembalian sunrang ,  pendapat  masyarakat  itu  berbeda-beda,  ada  yang mengatakan sunrang tersebut  boleh  diambil  tetapi  hanya  separuh.  Ada  yang mengatakan  bahwa  seluruh sunrang tersebut  boleh  diambil  semua  ketika  terjadi perceraian  sebelum  bercampur  .Dari  lima  belas  orang  yang  penulis  wawancarai  ada empat    respoden  yang  mengatakan  bahwa  boleh  di ambil  tetapi  hanya  sebagian  dan itu  sama  dalam  hukum  Islam,  dan  ada  sebelas  respoden  yang  mengatakan  bahwa sunrang dapat  diambil  seluruhnya  ketika  terjadi  perceraian  sebelum  bercampur (berhubungan  suami  isteri)  atau  dalam  masa  pernikahannya  belum  mempunyai keturunan  (anak).  Masyarakat    Pallangga  menjadikan  hal  tersebut  sebagai  hukum yang berlaku dalam ruang lingkupnya, Jadi kebanyakan masyarakat yang berpendapat
bahwa sunrang dapat  diambil  seluruhnya  ketika  terjadi  perceraian  sebelum bercampur.
Dari  segi  hukum  Islam  mahar  yang  telah  diberikan  kepada  isteri  adalah menjadi  hak  milik  isteri.  Seorang  suami  tidak  boleh  menuntut  kembali  mahar  yang telah  diberikan  kepada  isterinya  tersebut  apabila    telah  bercampur.    Dan  jika  terjadi perceraian sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) maka laki-laki hanya wajib membayar  separuh  dari  mahar  yang  yang  telah  di  disebutkan  pada  saat  akad  nikah. Dasar hukumnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 237
Terjemahannya:
“jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah  seperdua  dari  mahar  yang  telah  kamu  tentukan  itu,  kecuali  jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan  nikah.  dan  pema'afan  kamu  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  dan janganlah  kamu  melupakan  keutamaan  di  antara  kamu.  Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”. 7
Sesuai dengan ayat di atas maka dapat  kita pahami bahwa, pada saat  terjadi perceraian dan belum bercampur maka si suami wajib memberi kepada isteri separuh mahar  yang  telah  disebutkan  pada  saat  akad  nikah,  karena  itu  adalah  bentuk penghargaan  atau  hadiah  yang  diberikan  pada  wanita.  dan  dianggap  sebagai  simbol untuk  memuliakan  dan menghormati  serta  untuk  mengungkapkan  apa  yang  menjadi fitrah  perempuan.  Mahar  dapat  diambil  seluruhnya  kecuali  wanita  memaafkan  atau memberikannya secara ikhlas maka pihak laki-laki boleh mengambilnya. Dan ketika wanita  tersebut  tidak  ikhlas  maka  laki-laki  wajib  memberi  separuh  dari  pemberian mahar tersebut.
7 Kementrian  Agama  RI,  Mushaf  Al-Qur’an  Tajwid  dan  Terjemah  (Banjar  Sari  Solo:  Abyan, 2014).
Menurut  Penulis,  apabila sunrang tesebut  sudah  diberikan  pada  saat  nikah maka  itu  tidak  boleh  lagi  di  minta,  karena sunrang sudah  diberikan  sepenuhnya kepada  isteri  sebagai  bentuk  tanda  keseriusan  laki-laki  terhadap  perempuan  yang dinikahinya.  Apabila  sudah  diberikan  maka  laki-laki  sudah  tidak  ada  lagi  hak  atas sunrang tersebut,  lain  halnya  ketika  terjadi  perceraian  dan  pihak  laki-laki  meminta kembali sunrang yang  telah  diberikan,  bisa  diambil  ketika  perempuan  tersebut memberikannya sendiri dengan rasa ikhlas, maka laki-laki bisa mengambilnya. Tetapi ketika  perempuan  tidak ingin  memberikannya  sendiri  dengan  rasa  ikhlas  maka  laki- laki bisa mengambilnya. Tetapi ketika perempuan tidak ingin memberikannya maka tidak  ada  hak  dari  laki-laki  untuk  memaksa  perempuan  untuk  mengembalikannya. Karena sunrang tersebut sudah diberikan pada saat nikah. beda halnya dengan sudah akad nikah namun belum bercampur (berhubungan badan), tentunya hukum sunrang berbeda  dengan  kondisi  tersebut.  Sudah  nikah  tapi  belum  bercampur  maka perempuan  wajib  mengembalikan  separuh sunrang yang  telah    diberikan  oleh  laki- laki tersebut.

## III. KESIMPULAN
Sunrang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan sebelum melakukan pernikahan, jumlah  dan  jenisnya  ditentukan  oleh  keluarga  dari  perempuan  dan  disetujui  oleh keluarga  mempelai  laki-laki  dan  biasa  ditentukan  pada  proses  lamaran  yaitu  pada tahapan appa’nassa dan  diberikan  pada  saat  akad  nikah,    bentuk sunrang biasanya berupa  tanah,  kebun,  rumah,  atau  emas.  Paham  masyarakat  mengenai  kedudukan sunrang, dalam melakukan pernikahan salah satu syarat yang harus ada yaitu adanya sunrang, dikarenakan sunrang itu  sama  dengan  mahar  dalam  hukum  Islam,  yang
mempunyai  arti  sebagai  tanda  keseriusan  laki-laki  terhadap  perempuan,  untuk dijadikan  istirinya.  Yang  pemberiannya  berupa  emas,  tanah,  rumah  dan  barang- barang  yang  dianggap  berharga.  Masyarakat  pallangga  menentukan sunrang itu sesuai  dengan  kedudukan  sosial  atau  derajat  dari  orang-orang  yang  diberi  dan  yang memberi sunrang. hal  ini  berlaku  secara  turun  temurun  dan  masih  berlaku  sampai sekarang  serta  dianggap  sebagai  adat  atau  kebiasan  masyarakat  Pallangga.  Pendapat masyarakat  Pallangga    mengenai sunrang yang  diminta  kembali  pada  saat  terjadi perceraian  serta  tinjauanya  menurut  hukum  Islam.  Dalam  hal  permintaan pengembalian sunrang , pendapat masyarakat itu berbeda-beda, ada yang mengatakan sunrang tersebut  boleh  diambil  tetapi  hanya  separuh  dari sunrang yang  telah ditentukan.  dan   ada  yang  mengatakan  mengatakan  bahwa  seluruh sunrang dapat di ambil  ketika  terjadi  perceraian  sebelum  bercampur  (berhubungan  suami  isteri)  atau dalam  masa  pernikahannya  belum  mempunyai  keturunan  (anak).  Masyarakat Pallangga menjadikan hal tersebut sebagai hukum yang berlaku. Sedangkan menurut hukum  Islam  mahar  yang  telah  diberikan  kepada  isteri  adalah  menjadi  hak  milik isteri.  Jika  terjadi  perceraian  sebelum  bercampur  (berhubungan  suami  isteri)  maka laki-laki  hanya  wajib  membayar  separuh  dari  mahar  yang  yang  telah  diditentukan. dasar hukumnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 237.

## Daftar Pustaka
Abu  Bakar,  Al  Yasa’,  Syariat  Islam  di  Provinsi  NAD,  Paradigma,  Kebijakan  dan kegiatan, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005)
Aziz,  Dahlan  Abdul. Ensiklopedia  Hukum  Islam (Jakarta:  Ichtiar  Baru  van  Hoeve, 2005
Bahammam, Fahad Salim.  Panduan Wisatawan Muslim (Cet. I; Pustaka al-Kaustar, 2012), h. 233.
Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, Shahih Bukhari, (Juz. 1;Bairut: Dar al-kitab, tth)
Dahlan,  Abdul  Aziz. Ensiklopedia  Hukum  Islam (Jakarta:  Ichtiar  Baru  van  Hoeve, 2005)
Kansil,  C.S.T  .  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia,  (Jakarta,  Balai Pustaka, 2002)\
Nensi, Suria. skripsi, Presepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Panaik pada Adat  Pernikahan  di  Desa  Tanete  Kabupaten  Gowa (Uin  Alauddin  Makassar, 2017)
Ridwan,Muhammad Saleh. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Alauddin University Press, 2014).
Salim, Bahammam Fahad.  Panduan Wisatawan Muslim (Cet. I; Pustaka al-Kaustar, 2012)
Syatar, Abdul. “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer,” 2012. http://repositori.uin- alauddin.ac.id/id/eprint/6009.
Taqiyuddin  Al-Nabhani, Sistem  Pergaulan  Dalam  Islam  Edisi  Mu’tamadah ter.  M. Nashir dkk (Jakarta: HTI Press 2003)
Wingnjodipoero,  Soerojo. Pengantar  Dasar  Hukum  Adat (Jakarta:  Gunung  Agung, 1998)