## Legalitas

## Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif Restorative Justice
(Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Malaysia)

## Fatriansyah
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari, Jl. Ibrahim Ripin 1 RT.33 Blok I No.9 Correspondence email: drfatriansyah.gmail.com
Abstrak. Tujuan  penelitian  ini  adalah  1)  Untuk  menemukan  dan  menganalisis  kelembagaan  yang  berwenang  menangani pembinaan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Indonesia  dengan  Malaysia,  dan  2)  Untuk  menemukan  dan  menganalisis pembinaan  anak  berkonflik  dengan  hukum  di  Indonesia  dan  Malaysia  dari  persepktif retorative  justice .  Adapun  permasalahan pokoknya adalah 1) Bagaimana kelembagaan yang berwenang menangani pembinaan anak berkonflik dengan hukum di Indonesia dengan  Malaysia,  dan  2)  Bagaimana  pembinaan  anak  berkonflik  dengan  hukum  di  Indonesia  dan  Malaysia  dari  persepktif retorative  justice .  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan undang-undang, historis, perbandingan hukum dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Lembaga pembinaan yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum kedepannya harus mempertimbangkan penghormatan harkat dan martabat anak dalam bentuk perspektif struktur dan infrastruktur di lembaga pembinaan dengan kata lain lembaga pembinaan layak anak. Selanjutnya  untuk  memberikan  perlindungan  dan  kebutuhan  hak  orang  tua  lembaga  pembinaan  anak  yang  berkonflik  dengan hukum perlu menyiapkan hak bagi orang tua atau wali anak yang akan bertemu dan berkunjung. Selain itu dari sudut estetika dan arsitektur bangunan Lembaga pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus ramah anak, agar tidak terstigma seperti penjara atau lembaga pemasyarakatan umumnya bagi orang dewasa. 2) Pembinaan bagi anak berkonflik dengan hukum pada saat ini hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pihak pembina dalam lembaga, pelaku tindak pidana dan masyarakat saja, sehingga restorative justice tidak tercapai. Kedepannya pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia perlu menggunakan pendekatan keadilan restoratif, dalam setiap tahap pembinaannya dengan demikian pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya berorientasi pada rehabilitasi dan resosialisasi pada pelaku tindak pidana saja tetapi juga pemulihan terhadap korban dan kehidupan masyarakat.
Kata Kunci: Pembinaan, Anak Berkonflik Dengan Hukum
Abstract. The purposes of this study are 1) To find and analyze institutions authorized to deal with children in conflict with law in Indonesia  and  Malaysia,  and  2)  To  find  and  analyze  the  process  of  fostering  children  in  conflict  with  law  in  Indonesia  and Malaysia . The main problems discussed in this study are 1) Guidance institutions that deal with children in conflict with the law in the future must consider respect for the dignity of children in the form of structural and infrastructure perspectives in coaching institutions in other words a child-friendly coaching institution. Furthermore, to provide protection and the needs of the rights of parents of child development institutions in conflict with the law, it is necessary to prepare the rights for parents or guardians of children who will meet and visit. In addition, from the aesthetic and architectural point of view of building institutions for children in conflict with the law must be child-friendly, so as not to be stigmatized such as prisons or correctional institutions generally for adults.  2)  Guidance  for  children  in  conflict  with  the  law  at  this  time  is  only  a  duty  and  responsibility  of  the  supervisor  in  the institution, criminal offender and the community alone, so that restorative justice is not achieved. In the future, the development of children in conflict with law in Indonesia needs to use a restorative justice approach. In each stage of its development, guidance for children in conflict with the law is not only oriented to rehabilitation and resocialization of perpetrators but also recovery of victims and people's lives.

## Keywords: Children of Rehabilitation in Conflict with The Law

## PENDAHULUAN
Anak  sebagai  manusia  yang  masih  kecil,  sedang  tumbuh  dan  berkembang,  baik  fisik  mental  maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari  nilai-nilai yang  berlaku  di  masyarakat  serta  berusaha  meyakini  sebagai  bagian  dari  dirinya.  Sebagian  kecil  anak  tidak  dapat memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, adanya kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat yang membawa dampak pada  terbentuknya  sikap  dan  perilaku  menyimpang  anak  di  masyarakat.  Sebagian  perilaku  menyimpang  anak-anak
Fatriansyah, Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Malaysia)
tersebut  akan  bersentuhan  dengan  ketentuan  hukum.  Anak-anak  inilah  yang  disebut  anak  yang  berkonflik  dengan hukum. 1
Berdasarkan  Peraturan  Minimum  Standar  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Mengenai  Administrasi  Peradilan  Bagi Remaja  ( Beijing  Rules ).  tujuan  peraturan  ini  dibuat  agar  negara-negara  anggota  agar  dapat  menyesuaikan  dengan sistem  dan  konsep  hukum  masing-masing  negara  terkait  pengertian  anak  dan  pelanggar  hukum.  Kemudian  fokus tulisan ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut anak) sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang berkedudukan  sebagai pelaku disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum.  Jika dilihat dari penjelasan tersebut,  Undang-Undang  mengisyaratkan  tentang  kemampuan  anak  dalam  berkonflik  dengan  hukum  adalah  antara umur 12 (dua belas) tahun  sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, hal ini dimungkinkan mengingat perkembangan emosi  anak  lebih  stabil  dibanding  anak  dibawah  umur  12  (dua  belas)  tahun,  akan  tetapi  peradilan  pidana  perlakuan terhadap anak tetap harus dibedakan dengan perlakuan orang dewasa.
Anak yang berkonflik dengan hukum disebabkan karena pelanggaran terhadap hukum atau tindak kriminal yang diperbuatnya.  Pengertian  tersebut  menunjukkan  pentingnya  peranan  nilai  atau  norma  dalam  suatu  masyarakat  yang menjadi  bagian  dari  hukum  yang  ditetapkan  oleh  suatu  negara.  Namun  lebih  luas  lagi  bahwa  anak  yang  berhadapan dengan hukum adalah anak yang melanggar nilai atau norma dalam masyarakat. Sehingga keterpisahan anak dari nilai atau norma dalam suatu masyarakat termasuk di dalamnya adalah nilai atau norma keluarga merupaan indikator awal pelanggaran hukum. 2
Kasus hukum yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan memang membutuhkan penanganan khusus mengingat sebagai subjek hukum, anak-anak belum terikat hak dan kewajiban yang sepenuhnya mengikat. Anak-anak dianggap  belum  mampu  menyadari  akibat  dan  konsekuensi  dari  perbuatannya  yang  melanggar  hukum  dan memungkinkan terjadinya kerugian, ketidak seimbangan dan disharmoni dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan  bernegara.  Begitu  banyak  konsekuensi  yang  harus  anak-anak  itu  terima  akibat  dari  perbuatan  yang  mereka lakukan tanpa mereka menyadarinya. 3 Namun demikian hukum tetaplah hukum, semua orang memiliki hak yang sama dihadapan  hukum  dan  hal  tersebut  harus  diterima  sebagai  bentuk  perwujudan  persamaan  hak  dimuka  hukum  bagi setiap warga negara Indonesia. 4
Perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlahan berubah seiring dengan berlakunya Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Menandai  perubahan  tersebut,  pemerintah mengubah Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 5
Selama  anak  dalam  proses  pembinaan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA),  maka  anak  narapidana berhak  memperoleh  pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  pendampingan.  Sejalan  dengan  hal  di  atas  Marlina mengatakan bahwa:
Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sampai dengan saat  ini  tidak  dilengkapi  berbagai  peraturan  turunannya.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak memiliki kelemahan yaitu sampai dengan saat ini tidak ada  Peraturan  Pemerintah  dan  peraturan  lainnya  baik  itu  Petunjuk  Teknis  maupun  Petunjuk  Pelaksanaan  terhadap Undang-Undang tersebut.
Program  pembinaan  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) sampai saat ini masih menggunakan program pembinaan sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Bahwa  setiap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang  terdiri  dari  narapidana  dan anak  didik  diberikan  pembinaan  dan  pembimbingan  kepribadian  dan  kemandirian  oleh  pihak  Lembaga Pemasyarakatan.  Artikata  pembinaan  yang  diberikan  untuk  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dewasa  dan  anak  sama, tidak ada perbedaan.
Idealnya  pembinaan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dibedakan  dengan  pembinaan  terhadap Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dewasa  mengingat  kondisi  anak  tidak  sama  dengan  orang  dewasa.  Hal  ini  sejalan dengan yang dikatakan oleh Muncie:
That  the  main  thing  that  underscores  the  emergence  of  special  handling  for  children  facing  the  law  is  the awareness that children need a response that is different from the response given to adults who violate the law
1 Aep  Rusmana,  “Alternatif  perlindungan  Anak  yang  Berkonflik  Dengan  Hukum”, Jurnal  Pusdiklat  Kesos ,  Volume  1, Bandung, (Agustus 2008).
2 Alit  Kurniasari  dkk, Studi  Penanganan  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum ,  Puslitbang  Kessos,  Depsos  Republik Indonesia, 2007, hal. 10.
3 Hadi Utomo, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum , (Jakarta: Yayasan Bahtera-Unesco-Unicef,  2010), hlm. 5.
4 Ibid.
5 Ibid.
Fatriansyah, Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Malaysia)
(Bahwa hal utama yang menggarisbawahi munculnya penanganan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah kesadaran bahwa anak-anak memerlukan respon yang berbeda dengan respon yang diberikan kepada orang dewasa yang melanggar hukum). 6
Program  pembinaan  intelektual  berupa  pendidikan  bagi  anak-anak  yang  berada  di  Lembaga  atau  institusi penjara semestinya berjalan maksimal hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, struktur dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berubah dan lebih menitik  beratkan  pada  pembinaan  pendidikan.  Menciptakan  tempat  berbasis  pendidikan.  Yang  tak  kalah  pentingnya seharusnya setiap Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki tenaga Psikolog, namun  dalam kenyataannya sampai dengan saat ini tidak ada Psikolog dalam Lembaga Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA) di  Indonesia. Psikolog ini  diperlukan  untuk  penanganan  anak  yang  berkelakuan  khusus  dan  program  pembinaan  yang  tepat.  Hal  ini  sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Pusat Kajian Kriminologi Universitas Indonesia:
Anak-anak  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  tetap  merasakan  dan  mengalami  kekerasan,  baik  kekerasan  fisik dan verbal, serta kekerasan psikologis baik yang diterima oleh sesama penghuni maupun dari petugas. Perkembangan yang memperihatikan adalah dijumpainya anak-anak yang memperlihatkan perilaku orang mengalami gangguan jiwa seperti  berteriak-teriak  sepanjang  hari  dan  malam,  mengamuk  dan  mengalami  depresi  dan  stres.  Selain  itu  juga dijumpai  petugas  yang  mengalami  gangguan  perilaku  seperti  bicara  sendiri  terus  menerus,  ikut  campur  dalam pembicaraan tanpa sebab, berjalan mondar mandir tanpa tujuan sambil berbicara keras. 7
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  dijelaskan  secara  normatif  pembinaan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  namun  dalam pelaksanaannya  pembinaan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  masih  mengadopsi  program  pembinaan  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  pertentangan norma pembinaan yang dilakukan dalam peraturan perundang-undangan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
Selanjutnya  penulis  melakukan  pendekatan  secara  perbandingan  terkait  kerangka  hukum  yang  mengatur pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum, lembaga yang menangani anak berkonflik dengan hukum dan proses pembinaan  anak  berkonflik  dengan  hukum  dengan  Negara  Malaysia  terkait  pembinaan  bagi  anak  yang  berkonflik dengan hukum.
Sebelum  dijelaskan  program  pembinaan  yang  dilakukan  bagi  anak-anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di Malaysia  terlebih  dahulu  dijelaskan  sejarah  terbentuknya  lembaga  atau  institusi  pembinaan  atau  penjara  bagi  anak- anak di Malaysia. Adapun sejarah berdirinya lembaga atau penjara bagi anak di Malaysia yaitu berkisar pada abad ke 18, keluarga merupakan faktor penyebab utama bagi anak melakukan kejahatan atau anak berkonflik dengan hukum. Berawal dari anggapan tersebutlah, maka Malaysia mendirikan lembaga atau penjara bagi anak-anak. 8
Pada abad ke 19 didirikan lembaga atau penjara pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Lembaga ini  bertujuan  untuk  membawa  kehidupan  anak-anak  dan  keluarganya  menjadi  suatu  model  institusi  pembinaan  bagi anak-anak di Malaysia. Lembaga atau penjara dijadikan sebagai rumah bagi anak-anak, anak-anak yang berada dalam lembaga  atau  penjara  dijadikan  sebagai  keluarga  dan  pegawai  lembaga  dijadikan  sebagai  orang  tua  bagi  anak-anak yang berada di dalam Lembaga atau penjara tersebut. 9
Selanjutnya  kerangka  hukum  yang  mengatur  untuk  anak-anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  diatur  dalam Akta Kanak-Kanak 2001, di dalam Akta Kanak-Kanak 2001 ini membagi membagi 3 (tiga) tempat tahanan bagi anak- anak  yaitu  1.  Asrama  Akhlak,  2.  Sekolah  Diluluskan/Sekolah  Tunas  Bakti  (STBs);  dan  3. Sekolah  Henry  Gurney (SHG). 10
Pengaturan tentang Asrama Akhlak ini diatur dalam Akta Kanak-kanak 2001 dalam Pasal (Seksyen) 61 sampai dengan  Pasal  (Seksyen)  64.  Asrama  Akhlak  ini  merupakan  institusi  bagi  tahanan  anak  sementara  dan  tahanan  yang bermasalah  dengan  tingkah  laku  sebelum  dipindahkan  ke  Sekolah  Tunas  Bakti.  Bagi    anak  yang  berkonflik  dengan hukum yang berumur dibawah 10 (sepuluh) tahun tidak dibenarkan untuk dimasukkan ke Asrama Akhlak.
Adapun  bentuk-bentuk    pembinaan  yang  diberikan  di  Asrama  Akhlak  adalah  penjagaan  dan  perlindungan, kaunseling  dan  bimbingan,  akademik,  pendidikan  agama  atau  moral  serta  keterampilan/kejuruan  dan  rekreasi/olah raga).  Tahanan  anak  berada  di  asrama  akhlak  tidak  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk  tahanan  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  atau  anak-anak  yang  bermasalah  dengan  tingkah  laku.  Sementara  untuk  tahanan  anak
6 Jhon Muncie, Youth and Crime A Critical Introduction , (London:Sage Publibation, 1999), page. 23.
7 Dinar  Kania  dan  Ahmad  Alim,  “Stategi  Pembinaan  Pendidikan  Berbasis  Psikologi  Pendidikan”,  Artikel  (30  September 2012): 10.
8 Ibid
9 Ibid.
10 Ibid.
Fatriansyah, Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Malaysia)
sementara  dipindahkan  ke  Sekolah  Diluluskan/Sekolah  Tunas  Bakti  tidak  boleh  lebih  dari  2  (dua)  minggu,  melalui perintah Mahkamah Kanak-Kanak. 11
Selanjutnya  Sekolah  Tunas  Bakti  adalah  institusi  untuk  penanganan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum. Institusi ini diatur dalam Akta Kanak-Kanak 2001 pada Pasal (Seksyen) 65 sampai dengan Pasal (Seksyen) 72. Anak yang berkonflik dengan hukum yang masuk ke Sekolah Tunas Bakti adalah anak yang berumur 10 (sepuluh) tahun ke atas, untuk anak yang berumur dibawah 10 (sepuluh) tahun tidak boleh dimasukan ke dalam Sekolah Tunas Bakti.
Adapun  pembinaan  yang  diberikan  pada  Sekolah  Tunas  Bakti  ini  antara  lain  penjagaan  dan  perlindungan, konseling  dan  bimbingan,  akademik,  pendidikan  agama/moral  dan  keterampilan/kejuruan  dan  rekreasi/olah  raga. Waktu bagi anak yang bermasalah dengan hukum untuk dibina pada Sekolah Tunas Bakti ini hanya sampai dengan 3 (tiga) tahun. 12
Kemudian, Sekolah  Henry  Gurney (SHG)  adalah  institusi  untuk  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang berumur  14  (empat  belas)  tahun  sampai  dengan  21  (dua  puluh  satu)  tahun. Sekolah  Henry  Gurney (SHG)  ini  diatur dalam  Akta  Kanak-kanak  2001  pada  Pasal  (Seksyen)  73-75.  Program  pembinaan  yang  dilakukan  di Sekolah  Henry Gurney (SHG) antara lain:
1. Program Orientasi, program ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang meliputi:
a. Induksi  (7  hari),  yaitu  penerimaan,  pendaftaran  orientasi,  sesi  temuduga,  sesi  taklimat,  sesi  pemeriksaan kesihatan, kebersihan, sukan dan rekreasi.
b. Orientasi (75 hari), yaitu latihan fizikal, aktiviti kenegaraan, aktiviti kemahiran sosial, kerohanian, kaunseling, ujian air kencing (tes urin), ujian HIV/Aids (tes HIV/Aids), kebersihan, sukan dan rekreasi.
c. Penilaian  (7  hari),  yaitu  modul  fizikal,  modul  ketata  negaraan  modul  kemahiran  sosial,  modul  kerohanian, modul kaunseling, kebersihan, modul sukan dan rekreasi, dan disiplin diri.
2. Pengukuhan Sahsiah selama 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun, yang meliputi:
a. Modul  Kerohanian,  program  ini  adalah  program  keagamaan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  sepanjang anak  menjalani  pidananya  adapun  modul  kerohanian  yang  dilakukan  antara  lain  kelas  fardhu  ain  dan  fardhu kifayah, sembayang berjemaah (sholat berjamaah), bacaan surah yasin (membaca surat yasin), doa diwaktu pagi dan malam, kelas membaca Al Quran, kelas tajwid dan tayangan video (konseling agama).
b. Modul  Kaunseling,  yang  terdiri  dari  kaunseling  individu,  kaunseling  kelompok/kumpulan,  motivasi  dan kaunseling keluarga, psikoterapi dan terapi realiti.
c. Modul Akademik, terdiri dari program pendidikan/sekolah mulai dari Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR), Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM), dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). d. Modul  Sukan  dan  Rekreasi  (olah  raga  dan  rekreasi),  kegiatan  ini  dilakukan  1  (satu)  jam  setiap  hari,  kegiatan olah raga tersebut antara lain bola jarring (basket), ping pong, dan bola tampar ( volley ball ).
3. Kemahiran  dilakukan  selama  6  (enam)  bulan  sampai  dengan  1  (satu)  tahun.  Program  kemahiran  ini  terdiri  dari Bengkel jahit, bengkel kraftangan, bengkel batik, bengkel bakeri dan kantin sekolah dan dapur.
4. Pra Bebas dilaksanakan 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun. Ini dilaksanakan dan diberikan kepada anak yang dipidana dengan diberikannya cuti sementara selama 7 (tujuh) hari. 13
Berdasarkan beberapa program pembinaan yang dilakukan di 3 (tiga) lembaga atau institusi penjara bagi anak- anak  di  Malaysia  di  atas,  maka  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  Malaysia  mendirikan  lembaga  pemulihan  atau pembinaan  bagi  anak-anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dengan  menggabungkan  3  (tiga)  bentuk  program pembinaan yaitu 1. Program pendekatan konseling dan bimbingan.
2. Program pendidikan dan keterampilan.
3. Program rekreasi.
Sejalan  hal  di  atas,  Datuk  Hassan  Sakimon  selaku  Ketua  Pengarah  Penjara  (Keselamatan  dan  Koreksional) mengatakan bahwa:
Program  kerjasama  jabatan  penjara  sejalan  dengan  keinginan  Kerajaan  Bidang  Keberhasilan  Utama  Negara (NKRA) guna mengurangi kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.  Anak-anak yang berada dalam institusi penjara tidak boleh ketinggalan kesempatan seperti anak-anak lain di luar penjara. Institusi penjara
11 Ibid.
12 Azizi  Yahaya,    “Satu  Penilaian  Terhadap  Keberkesanan  Perlaksanaan  Program  di  Pusat  Pemulihan  Akhlak  di Semenanjung Malaysia”, Tesis, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 1999) hlm. 2.
13 Darussalam  Budin,  “Pendidikan  Juvana  di  Jabatan  Penjara  Malaysia:  Dasar,  Hala  Tuju,  Pelaksanaan  dan  Cabaran”, Jurnal Institut Islam Hadhari , Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia tanggal 6 Januari 2014, hlm. 87.
Fatriansyah, Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Malaysia)
harus  menjadikan  mereka  sebagai  anak-anak  yang  berguna  setelah  bebas  dari  tahanan  dan  seterusnya  lembaga penjara membantu proses pembinaan dan pemulihan selama berada dalam tahanan. 14

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  difokuskan  pada:  “asas-asas  hukum,  sistematika hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum.  selanjutnya  menggunakan  pendekatan konseptual , pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Lembaga yang menangani kewenangan pembinaan anak berkonflik dengan hukum di Indonesia dan Malaysia
Lembaga  yang  menangani  kewenangan  pembinaan  anak  berkonflik  dengan  hukum  di  Indonesia  adalah Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA).  Dengan  berubahnya  nama  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  menjadi Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  dengan  demikian,  maka  berubah  pulalah  model  hunian  bagi  anak berkonflik  dengan  hukum.  Adapun  standar  hunian  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  mengacu  pada  3 (tiga) aspek yaitu aspek kebutuhan teknis pemasyarakatan, aspek hak anak di dalam proses pemasyarakatan dan aspek bangunan khusus pemasyarakatan. 15
Pada  Akta  Kanak-Kanak  2001  terdapat  4  (empat)  lembaga  yang  menangani  kewenangan  anak  berkonflik dengan hukum di Malaysia. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:
1. Asrama Akhlak (Probation Hostel) Asrama Akhlak ( Probation Hostel ) adalah institusi yang ditetapkan dan ditunjuk oleh Menteri wanita, keluarga dan pengembangan  masyarakat  sebagai  tempat  tinggal  bagi  anak-anak  yang  diperintahkan  oleh  Akta  Kanak-Kanak 2001.  Asrama  Akhlak  ( Probation  Hostel )  ini  merupakan  tempat  pemulihan  bagi  anak-anak  yang  terlibat  dengan pidana percobaan. Di Asrama Akhlak ( Probation Hostel ) ini anak-anak didik dan dibina agar bersikap positif dan diberikan keterampilan.
2. Sekolah Tunas Bakti (STBs)
Sekolah  Tunas  Bakti  (STBs)  didirikan  untuk  pendidikan,  pelatihan  dan  penahanan  anak.  Sekolah  Tunas  Bakti (STBs) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Kebajikan Masyarakat sebagaimana termaktub di dalam Akta Kanak- kanak 2001. Sekolah Tunas Bakti (STBs) melayani anak pelanggar hukum, anak  tindakan diluar kontrol ( beyond control ) dan terkadang anak-anak tahanan. 16
3. Sekolah Henry Gurney (SHG)
Sekolah Henry Gurney (SHG) didirikan oleh  Inggris digunakan  untuk keperluan mengatasi  kejahatan  atau  tindak pidana  anak  di  Tanah  Melayu. Sekolah  Henry  Gurney (SHG)  berada  dibawah  Jabatan  Penjara  Malaysia, Kementerian Kebajikan Am dan dibawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Sekolah Henry Gurney (SHG) dioperasikan oleh Jabatan Kepenjaraan dengan tingkat pengamanan lebih tinggi dari  Sekolah Tunas Bakti (STBs). Sekolah  Henry  Gurney (SHG)  adalah  institusi  pemulihan  yang  dikelola  oleh  Jabatan  Kepenjaraan  Malaysia  bagi tahanan anak-anak yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.
4. Sekolah Integriti (SI) atau Juvenile Correctional Centres (JCC)
Institusi ini membina anak laki-laki tahanan dan narapidana berusia 14 (empat belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh  satu)  tahun.  Anak  berusia  di  bawah  18  (delapan  belas)  tahun  ditempatkan  terpisah  dari  anak  berusia  18 (delapan  belas)  tahun  sampai  dengan  21  (dua  puluh  satu)  tahun,  untuk  menghindari bullying atau  eksploitasi terhadap  anak-anak  yang  lebih  kecil.  Anak  wanita  saat  ini  masih  ditempatkan  bersama  wanita  dewasa,  walaupun begitu mereka tetap ditempatkan terpisah.
Nama sekolah yang dirikan dalam institusi penjara adalah Sekolah Henry Gurney ( SHG ) dan Sekolah Integriti. Sekolah  Integriti  adalah  sekolah  untuk  tahanan  anak-anak  yang  berada  dibawah  Akta  langkah-langkah  pencegahan khas  Dadah  1985 dan  tahanan  anak-anak  selain  dari  Akta  Kanak-kanak  2000.  Sementara  itu Sekolah  Henry  Gurney adalah sekolah yang diperuntukkan bagi tahanan anak-anak terkait Akta Kanak-kanak 2001. 17
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  penulis  jelaskan  lembaga  yang  berwenang  dalam  menangani  anak  yang berkonflik dengan hukum di Malaysia dilakukan di 3 (tiga) kelembagaan sesuai dengan umur dan masa pidana yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. selanjutnya jika dilihat dari konsep United Nations Guidance
14 Ibid
15 Purwo  Ardoko,  “Pedoman  Pemikiran  Dalam  Rancang  Bangun  Bangunan  LPKA  dan  LPAS  yang  Ramah  Anak”, Pemaparan FGD Penyusunan Kajian Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, tanggal 25 Nopember 2015.
16 Ibid., hlm. 24.
17 Jabatan Penjara Malaysia, Pekeliling Sektor Pendidikan Jabatan Jabatan Penjara Malaysia Dasar Objektif dan Halatuju Pendidikan di Jabatan Penjara Malaysia , (Malaysia: Penerbit Jabatan Penjara Malaysia, 2009), hlm. 13.
Fatriansyah, Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Malaysia)
Prison Planning ( The Nelson Mandela Rules ), kelembagaan yang berwenang menangani anak yang berkonflik dengan hukum  di  Malaysia  dapat  penulis  jelaskan  bahwa  indikator  pembangunan  kelembagaan  yang  berwenang  melakukan pembinaan  di  Malaysia  yaitu  Asrama  Akhlak,  Sekolah  Tunas  Bakti  (STBs), Sekolah  Henry  Gurney  (SHG) dan Sekolah Integriti (SI) sudah mengikuti indikator yang ditentukan oleh United Nations Guidance Prison Planning ( The Nelson Mandela Rules ).
Persamaan  lembaga  yang  berwenang  menangani  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Indonesia  dan Malaysia, indikatornya antara lain:
1. Aturan/Norma
Aturan/Norma yang mengatur tentang lembaga yang berwenang menangani anak yang bekonflik dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.  Di dalam undang-undang  ini  dijelaskan  bahwa  lembaga  yang  berwenang  tersebut  bernama  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak  (LPKA).  Sementara  itu  di  Malaysia  sendiri,  aturan  yang  mengatur  tentang  lembaga  yang  berwenang menangani anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Lembaga yang berwenang menangani anak yang berkonflik dengan hukum ditentukan oleh Menteri, adapun jenis-jenis tempat tahanan yang terdapat  di  Malaysia  berdasarkan  Akta  Kanak-Kanak  2011  antara  lain  Asrama  Akhlak,  Sekolah  Tunas  Bakti, Sekolah  Henry  Gurney  dan  Sekolah  Integriti.  Malaysia  terdapat  2  (dua)  aturan  yang  mengatur  tentang  lembaga yang  berwenang  menangani  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yaitu  Akta  Kanak-Kanak  2001  dan  Akta Langkah-langkah Pencegahan Khas Dadah 1985.
2. Lembaga Penanggungjawab operasional.
Persamaan  lembaga  penanggungjawab  operasional  antara  Indonesia  dan  Malaysia  yaitu  sama-sama  ada penanggungjawab operasionalnya  yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai penangungjawab operasional dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sedangkan di Malaysia penanggungjawab operasional terdapat 2 (dua)  penanggungjawab  yaitu  Asrama  Akhlak  dan  Sekolah  Diluluskan/Sekolah  Tunas  Bakti  (STBs) penanggungjawabnya  adalah  Jabatan  Kebajikan  Masyarakat  dan Sekolah  Henry  Gurney (SHG)  dan  Sekolah Integriti atau Juvenile Correctional Centres (JCC) penanggungjawabnya adalah Jabatan Kepenjaraan Malaysia.
Perbedaan  lembaga  yang  menangani  kewenangan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Indonesia  dan Malaysia, indikatornya antara lain:
1. Aturan/Norma
Aturan atau norma yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana.  Selanjutnya  dikatakan  di  dalam  undang-undang  ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hanya boleh melakukan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum  ketika  anak  tersebut  berumur  14  (empat  belas)  tahun  ke  atas.  bahwa  aturan  atau  norma  lembaga  yang berwenang menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia adalah Akta Kanak-Kanak 2001. Di dalam Akta Kanak-kanak ini lembaga yang berwenang menangani anak berkonflik dengan hukum ada 3 (tiga) lembaga. Selanjutnya  sebelum  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dibina  oleh  Asrama  Akhlak,  Sekolah Diluluskan/Sekolah  Tunas  Bakti  (STbs)  dan Sekolah  Henry  Gurney (SHG),  yang  menentukan  anak  yang berkonflik dengan hukum di Malaysia ditempatkan ditempat tahanan adalah Mahkamah bagi Kanak-Kanak. 2. Lembaga
Di Indonesia lembaga penanggungjawab operasional Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  pada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Sedangkan  di  Malaysia  lembaga penanggungjawab  operasional  terbagi  2  (dua)  yaitu  Jabatan  Kebajikan  Masyarakat  sebagai  penanggungjawab operasional  dari  Asrama  Akhlak  dan  Sekolah  Diluluskan/Sekolah  Tunas  Bakti  (STBs)  dan  Jabatan  Kepenjaraan Malaysia sebagai penanggungjawab operasional dari Sekolah Henry Gurney (SHG) dan Sekolah Integriti (SI) atau Juvenile Correctional Centres (JCC). 18
Kelemahan lembaga yang berwenang menangani anak yang  berkonflik dengan hukum di Indonesia antara lain: 1. Kelemahan  dan  keunggulan  dari  lembaga  yang  berwenang  menangani  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di Indonesia  sebagai  berikut.  Kelemahan  lembaga    yang  menangani  kewenangan  anak  berkonflik  dengan  hukum  di Indonesia  dapat  dilihat  dari  peraturan  perundang-undangannya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  hanya  mengatur  secara  umum  tentang  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA), undang-undang ini tidak mengatur  secara spesifik tentang konsep hunian di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan undang-undang ini sampai dengan saat ini tidak tidak diatur oleh peraturan pelaksananya. Kemudian keunggulan dari undang-undang ini antara lain:
18 Nurini Aprilianda, dkk, “Laporan Akhir Pengkajian Huum tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2014, hlm. 102

## Fatriansyah, Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Perbandingan Antara
Indonesia dengan Malaysia)
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengkhususkan  anak  dijatuhi piidana  atau  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  “wajib”  dibina  di  dalam  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA) dan Undang-Undang ini juga mengatur tentang pendirian Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
2. Kelemahan  dan  keunggulan  lembaga  yang  berwenang  menangani  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di Malaysia.  Adapun  kelemahan  lembaga  yang  menangani  anak  berkonflik  dengan  hukum  di  Malaysia  adalah  Akta Kanak-Kanak  2001  mengatur  secara  umum  tentang  lembaga  yang  menangani  anak  berkonflik  dengan  hukum  di Malaysia  dan  Akta  Kanak-Kanak  2001  tidak  mengatur  secara  spesifik  tentang  konsep  hunian  bagi  lembaga  yang menangani  anak  berkonflik  dengan  hukum  di  Malaysia.  Selanjutnya  keunggulan  dari  peraturan  perundang- undangan  Malaysia  adalah  Akta  Kanak-Kanak  2001  membagi  3  (tiga)  lembaga  yang  menangani  anak  yang berkonflik dengan hukum, Akta Langkah-langkah Pencegahan Khas Dadah 1985 merupakan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang lembaga yang menangani anak berkonflik dengan hukum yang terlibat narkotika dan  psikotropika  dan  Akta  Kanak-Kanak  2001  mengatur  penanggungjawab  operasional  masing-masing  lembaga yang menangani kewenangan anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia.

## Pembinaan  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  di  Indonesia  dan  Malaysia  dari  Perspektif  Restorative Justice
Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembinaan anak berkonflik  dengan  hukum    semestinya  pembinaan  anak  berkonflik  dengan  hukum  berdasarkan  undang-undang  ini, namun  sampai  dengan  saat  ini  pembinaan  anak  berkonflik  dengan  hukum  masih  menggunakan  amanat  yang terkandung  didalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.   Hal  ini dikarenakan sampai dengan saat ini belum ada peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Anak  yang  telah  mendapatkan  putusan  Pengadilan  dengan  dijatuhi  pidana  penjara  di  tempatkan  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA).  Anak  tersebut  disebut  dengan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Selanjutnya anak ini wajib memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pemenuhan  hak-hak  anak  yang  berkonflik  dengan hukum inilah yang merupakan kewajiban bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama melakukan pembinaan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
1. Tahap Admisi, Orientasi dan Observasi
Selama  proses  penerimaan  berlangsung,  petugas  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  wajib mengedepankan perlakuan yang ramah, menghormati harkat, martabat dan hak anak.
2. Tahap Pembinaan Awal
Tahap pembinaan awal dimulai sejak anak baru diterima di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hingga 1/3 (satu  pertiga)  masa  pidana  atau  batas  waktu  yang  ditentukan  berdasarkan  hasil  Penelitian  Kemasyarakatan (Litmas).  Dalam  pembinaan  awal  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  kepada  anak yang berkonflik dengan hukum, jika dilihat dari sudut pandang keadilan restoratif, pembinaan ini hanya dilakukan oleh  lembaga  pembinaan  dengan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  selaku  pelaku  tindak  pidana.  Pada pembinaan awal ini pihak lembaga pembinaan tidak melibatkan korban, keluarga korban, keluarga pelaku maupun mmasyarakat. Pembinaan tahap awal ini lebih kepada pembinaan institusional.
3. Tahap Pembinaan Lanjutan
Pembinaan lanjutan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan melakukan pembauran anak yang berkonflik dengan hukum dengan masyarakat melalui asimilasi. Asimilasi yang diberikan baik asimilasi di dalam maupun  asimilasi  di  luar  lembaga.  Pada  pembinaan  tahap  lanjutan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) telah  mengajak  keluarga  pelaku  dan  masyarakat  dalam  tahap  pembinaannya,  misalnya  pada  tahap  pembinaan lanjutan  ini  pihak  keluarga  pelaku  diberikan  kesempatan  setiap  minggunya  melakukan  bezukan  atau  kunjungan kepada anak yang berada di lembaga pembinaan. Dalam pembinaan lanjutan ini, jika anak memenuhi syarat yang ditentukan  dapat  memperoleh  asimilasi  keluar  dari  lembaga  pembinaan  guna  melakukan  pembauran  dengan masyarakat,  misalnya  kegiatan  lomba  pertandingan  olah  raga  yang  pesertanya  berasal  dari  masyarakat  disekitar lembaga pembinaan. Pada pembinaan lanjutan ini juga tidak terlihat adanya keterlibatan korban maupun keluarga korban dalam tahapan pembinaan yang dilakukan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
4. Tahap Pembinaan Akhir
Pembinaan akhir dilakukan di luar lembaga yaitu dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  sudah  berada  di  luar  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  oleh  karenanya pembinaan lebih lanjut dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Pembinaan akhir bagi anak yang berkonflik dengan hukum ini dikenal dengan nama pembimbingan. Tahap pembinaan akhir ini dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan

## Fatriansyah, Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Perbandingan Antara
Indonesia dengan Malaysia)
bukan  lagi  tanggungjawab  dari  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA).  Pada  pembinaan  tahap  akhir  ini  jika dilihat  dengan  teori  keadilan  restoratif,  maka  pihak-pihak  yang  turut  serta  dalam  pembinaan  bagi  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  antara  lain  pelaku  tindak  pidana  sendiri  yaitu  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum sendiri,  keluarga  pelaku  yang  turut  sebagai  penanggungjawab  atau  penjamin,  masyarakat  dimana  anak  menjalani kehidupannya diluar lembaga yang siap menerima kembali jika anak dilakukan pembinaan diluar kelembagaan dan pihak  Balai  Pemasyarakatan  yang  terdiri  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  selaku  pembina  bagi  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  di  luar  kelembagaan.  Di  dalam  pembinaan  akhir  ini  juga  tidak  terlihat  keterlibatan korban dan keluarga korban pada pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum.
Penanganan  kejahatan  yang  terjadi  tidak  hanya  menjadi  tanggungjawab  negara  akan  tetapi  juga  merupakan tanggungjawab  masyarakat.  Oleh  karena  itu  konsep  keadilan  restoratif  dibangun  berdasarkan  pengertian  kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipuluhkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang  ditanggung  oleh  masyarakat.  Pelaksanaan  konsep  keadilan  restoratif  memberi  banyak  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam  penyelesaian  masalah  tindak  pidana.  Pada  pelaksanaannya  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  yang  sedang  menjalani  masa  pembinaan  harus  terus  diusahakan  agar  dapat  tercapai hubungan  baik  dengan  korban  maupun  keluarga  korban  sehingga  pembinaan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum harus diarahkan pada rehabilitasi dan resosialisasi pelaku.
Dalam  konsep  kepenjaraan  di  Malaysia,  penjara  merupakan  tempat  untuk  penghuni  ditahan,  dikawal  dan menjalani berbagai aktivitas pemulihan yang disediakan sehinggalah sampai masa mereka dibebaskan. Jabatan Penjara Malaysia  bertanggungjawab  untuk  melaksanakan  rawatan  dan  pemulihan  yang  berkesan  kepada  penghuni  supaya mereka menjadi ahli keluarga, ahli masyarakat dan warganegara yang berguna seterusnya tidak lagi melakukan tindak pidana atau kejahatan. Jabatan Penjara Malaysia adalah institusi terakhir dalam sistem peradilan pidananya. Program pemulihan  melibatkan  tahanan  dengan  menggunakan  pendidikan  melalui  sistem  persekolahan  adalah  merupakan program  Jabatan  Kepenjaraan  Malaysia  dan  Kementerian  Pelajaran  Malaysia. 19 Pendidikan  ialah  suatu  proses membentuk  individu  yang  berakhlak  mulia.  masalah  ini  selaras  dengan  fase  pengukuhan  sahsiah  proses  pemulihan penghuni di Jabatan Penjara Malaysia iaitu membina akhlak. 20
Pemulihan  penghuni  di  penjara  menggunakan  “Program  Pembangunan  Insan”  dilancarkan  pada  Tahun  2004. Program ini mempunyai 4 (empat) fase yaitu fase pembentukan disiplin, fase pengukuhan sahsiah, fase kemahiran dan fase  pemasyarakatan.  Fase  Pengukuhan  Sahsiah  untuk  juvana  Kanak-Kanak  menggunakan  “Modul  Putra”.  Program pemulihan  di  sekolah  penjara  bertujuan  untuk  memberikan  pendidikan  formal  serta  memperbaiki  nilai-nilai  murni penghuni supaya mereka dapat diterima semula oleh masyarakat. 21
Setiap  tahanan  anak  diwajibkan  mendapatkan  program  pendidikan  selama  mereka  menjalani  pidananya. Selanjutnya  pendidikan  di  dalam  penjara  ini  merupakan  program  kerjasama  antara  Jabatan  Penjara  Malaysia  dan Kementerian  Pelajaran  Malaysia.  Kemudian  pembinaan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Malaysia  dilakukan oleh Jabatan Kepenjaraan Malaysia dengan “Program Pembangunan Insan” atau dikenal dengan “Modul Putra”, untuk kegiatan rehabilitasi integrasi bagi anak berkonflik dengan hukum. Di dalam modul putra ini dilalui dengan 4 (empat) fase, yaitu:
1. Fase Pertama, 2 (dua) bulan yaitu Orientation and Discipline Building .
Pada  tahap  ini  anak-anak  diarahkan  untuk  mengerti  peraturan  sekolah  dan  mengikuti  kegiatan  kewarganegaraan dan pendidikan keagamaan, juga kegiatan baris berbaris untuk membangun kedisiplinan. 22 2. Fase Kedua, 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yaitu Character Reinforcement . Fase  ini  menerapkan  model  “ Therapeutic  Community (TC)”  untuk  pengembangan  kepribadian.  Pada  tahap  ini termasuk  juga  sesi  konseling,  pendidikan  moral,  komunikasi  keagamaan  dan  pendidikan  akademik.  Program akademik mengikuti kurikulum yang berlaku di sekolah negeri, dengan guru guru yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan. 23 3. Fase Ketiga, 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan yaitu Skill Building .
Pada  fase  ini,  anak  laki-laki  dapat  memilih  program  pelatihan  keterampilan  bersertifikat  melalui Malaysian  Skill Certificate atau  Program  CIDB.  Program-programnya  adalah  Pengelasan,  penjahitan,  kelistrikan,  konstruksi, pertamanan,  maupun  kegiatan  keterampilan  yang  tidak  bersertifikat,  seperti  laundry,  pertukangan  dan  memasak.
19 Darussalam  Budin,  “Pendidikan  Juvana  diJabatan  Penjara  Malaysia:  Dasar,  Hala  Tuju,  Pelaksanaan  dan  Cabaran”, Institut Islam Hadhari, Universitas Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia, Jurnal Hadhari , (6 Januari 2014), hlm. 87.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid
23 Ibid.
Fatriansyah, Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Malaysia)
Untuk  anak-anak  wanita  sekolah  menawarkan  kursus  pertamanan,  memasak,  mejahit  dan  batik.  Kegiatan keagamaan, konseling dan olahraga terus berlanjut pada tahap ini. 24 4. Fase Keempat,  6 (enam) bulan.
Pada tahap ini anak-anak disiapkan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat dengan bekerja sukarela di luar institusi sekolah.  Setiap  anak-anak  di Sekolah  Henry  Gurney (SHG)  memiliki  dokumen  pribadi  dan  setiap perkembangannya dicatat, dievaluasi  setiap 3 (tiga) bulan.  Di luar kegiatan keterampilan, secara umum anak-anak mengikuti program pembinaan yang sama. Semua personil sekolah telah mendapatkan pelatihan konseling, namun tetap saja mereka belum cukup keahlian untuk menjalankan pembinaan secara individu atau pendekatan perubahan perilaku.  Semua  staf  mendapatkan  pelatihan  umum  melalui  Akademi  Koreksional,  namun  tidak  mendapatkan pelajaran spesifik tentang “Modul Putra” untuk menangani narapidana/tahanan anak. 25
Persamaan  proses  pembinaan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Indonesia  dan  Malaysia,  indikatornya antara lain:
1.  Aturan/Norma Pembinaan Anak Berkonflik Dengan Hukum.
Aturan  atau  norma  yang  mengatur  pembinaan  anak  berkonflik  dengan  hukum  di  Indonesia  terdiri  dari  3  (tiga) aturan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pembinaan dan Pembimbingan. Sementara di Malaysia aturan atau norma yang mengatur tentang pembinaan anak yang  berkonflik  dengan  hukum  diatur  dengan  3  (tiga)  aturan  atau  norma  yaitu  Akta  Kanak-Kanak  2001,  Akta Penjara 2000 dan Peraturan Sekolah Henry Gurney (SHG) 1949. 2.  Program Pembinaan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum
Program pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  adapun  program  pembinaan  yang  dilaksanakan  yaitu program  pembinaan  dan  pembimbingan.  Program  pembinaan  ini  dilaksanakan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak  (LPKA)  sementara  program  pembimbingan  dilaksanakan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS).  Sementara itu  program  pembinaan  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Malaysia  diatur  dalam  Akta  Kanak-kanak 2001.  Program  pembinaan  yang  diberikan  kepada  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  adalah  program pembangunan  insan.  Program  pembangunan  insan  ini  terdiri  dari  program  akademik,  ko-kurikulum,  keagamaan, bimbingan dan konseling.
3. Tahapan Pembinaan
Tahapam pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan. Adapun tahapan  pembinaan  tersebut  yaitu  tahap  awal,  tahap  lanjutan  dan  tahap  akhir.  sementara  tahapan  pembinaan  bagi anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Malaysia  diatur  dalam  peraturan Sekolah  Henry  Gurney 1949.  Adapun tahapan  pembinaannya  adalah  fase  I  (2  bulan)  disebut  dengan  fase  pembentukan  disiplin,  fase  II  (6-12  bulan) disebut fase pengukuhan  sahsiah, fase  III  (6-12 bulan) disebut fase  kemahiran dan fase  IV (6 bulan) disebut fase pemasyarakatan.
Perbedaan proses pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dengan Malaysia adalah sebagai berikut:
1. Aturan/norma pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum.
Pembinaan  bagi  anak  yang  dijatuhi  pidana  penjara  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan secara eksplisit tentang pembinaan bagi anak yang dijatuhi  pidana  penjara  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA).  Sementara  pembinaan  bagi  anak  yang dijatuhi  pidana  penjara  di  Malaysia  diatur  dalam  Akta  Kanak-kanak  2001  dan  Peraturan Sekolah  Henry  Gurney. Pengaturan di dalam aturan tersebut hanya mengkhususkan untuk anak yang sedang menjalani pidana penjara 2. Program pembinaan anak berkonflik dengan hukum
Program  pembinaan  dan  pembimbingan  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  diperuntukan  bagi  Warga Binaan  Pemasyarakatan  (WBP).  Adapun  yang  termasuk  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  ini  adalah narapidana dewasa dan anak didik pemasyarakatan. Sementara itu program pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan  hukum  di  Malaysia  tidak  diatur  dalam  Akta  Kanak-kanak  2001.  Pengaturan  tentang  program  pembinaan bagi  anak  berkonflik  dengan  hukum  di  Malaysia  diatur  dalam  Peraturan Sekolah  Henry  Gurney 1949.  bahwa program pembinaan pembangunan insan yang diperuntukan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia terdiri  dari  pendidikan  akademik,  pendidikan  ko-kurikulum,  pendidikan  keagamaan,  bimbingan  dan  konseling. Program pembangunan insan ini hanya diberikan kepada Juvana Kanak-Kanak.
24 Ibid.
25 Ibid.
Fatriansyah, Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Malaysia)
3. Tahapan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum.
Tahapan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dimulai pada masa (0-1/3) atau yang lebih dikenal dengan pembinaan tahap awal, pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan. Selanjutnya pada masa (1/3-1/2) atau tahapan  lanjutan  dilakukan  beberapa  kegiatan  dan  yang  terakhir  masa  (1/2-bebas)  atau  tahap  akhir  dilakukan beberapa  kegiatan.  Selanjutnya  tahapan  pembinaan  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Malaysia  diatur dalam peraturan Sekolah Henry Gurney 1949. Adapun proses atau tahapan pembinaannya adalah fase I (2 bulan), fase II (6-12 bulan), fase III (6-12 bulan) dan fase IV (6 bulan).
Kelemahan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia adalah sejak lahirnya Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  sampai  dengan  saat  ini  belum  ada  aturan  pelaksana  dari undang-undang  ini,  pembinaan  yang  diberikan  kepada  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  masih  berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Program  pembinaan  dalam  undang- undang  ini  sama  dengan  program  pembinaan  narapidan  dewasa  dengan  anak  didik  pemasyarakatan  (WBP),  dan tahapan pembinaan yang ada saat ini sama dengan tahapan pembinaan yang diberikan kepada narapidana dewasa.
Keunggulan  pembinaan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Indonesia  adalah  di  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga Binaan  Pemasyarakatan  dijelaskan  dan  diatur  tentang  Program  pembinaan  dan  tahapan  pembinaan  bagi  anak  yang berkonflik dengan hukum di LPKA.
Kelemahan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia adalah Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Penjara  2000  hanya  mengatur  tentang  program  pembinaan  yang  wajib  diberikan  kepada  anak  jika  dipidana  penjara, namun  Akta-Akta  tersebut  tidak  mengatur  tentang  proses/tahapan  dalam  pembinaan  yang  dilakukan.  Sedangkan keunggulan  dari  proses  pembinaan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Malaysia  adalah  pengaturan  tentang program  pembinaan  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Malaysia  diatur  dalam  Akta  Kanak-Kanak  2001, Akta  Penjara  2000  dan  program  pembinaan  yang  dijalankan  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Malaysia adalah program pembangunan insan dengan memfokuskan pada pendidikan dan konseling.

## SIMPULAN
1. Kelembagaan  yang  berwenang  menangani  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Indonesia  adalah  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  sedangkan  kelembagaan  yang  berwenang  menangani  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  di  Malaysia  adalah  Asrama  Akhlak,  Sekolah  Tunas  Bakti  (STBs)  dan  Sekolah  Henry  Gurney (SHG).  Selanjutnya  dari  sudut  tanggungjawab  pembinaan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  tersebut  terdapat perbedaan  antara  Indonesia  dan  Malaysia  yaitu  penanggungjawab  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sedangkan di Malaysia penanggungjawab Asrama Akhlak dan Sekolah Tunas  Bakti  (STBs)  adalah  Jabatan  Kebajikan  Masyarakat  dan  penanggungjawab Sekolah  Henry  Gurney (SHG) adalah  Jabatan  Kepenjaraan  Malaysia.  Kemudian  dari  kelembagaan  ini  terdapat  persamaan  antara  Indonesia  dan Malaysia yaitu kelembagaan yang menangani anak berkonflik dengan hukum mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapaian  kepastian,  kemanfaatan  dan  keadilan  demi  mewujudkan  kelembagaan  pembinaan  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  yang  mempertimbangkan  penghormatan  harkat  dan  martabat  anak  dalam  bentuk perspektif struktur menjadi kelembagaan yang layak anak.
2. Pembinaan bagi anak berkonflik dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan sedangkan  pembinaan  bagi  anak  berkonflik  dengan  hukum  di  Malaysia  diatur  dalam  Akta  Kanak-Kanak  2001. Pembinaan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Indonesia  dikenal  dengan  “Program  pembinaan  dan pembimbingan”  yang  terdiri  dari  pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan  kemandirian  sedangkan  pembimbingan yaitu integrasi ke masyarakat berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat. Sementara di Malaysia pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dikenal dengan “Program pembangunan  insan”. Program  ini terdiri dari program akademik,  ko-kurikulum,  keagamaan  dan  bimbingan  dan  konseling.  Selanjutnya  tahapan/proses  pembinaan  yang diterapkan  di  Indonesia  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  adalah  3  (tiga)  tahap  yaitu  tahap  awal  (0-1/3), tahap  lanjutan  (1/3-1/2)  dan  tahap  akhir  (1/2-bebas)  sementara  itu  di  Malaysia  tahap/proses  pembinaan  yang diterapkan  kepada  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dengan  4  (empat)  tahap  yaitu  Fase  I  (2  bulan):  fase pembentukan  disiplin,  fase  II  (6-12  bulan):  fase  pengeukuhan  sahsiah,  fase  III:  (6-12  bulan):  fase  kemahiran  dan fase IV (6 bulan): fase pemasyarakatan. Persamaan pembinaan yang dilakukan bagi anak yang berkonflik dengan hukum  antara  Indonesia  dan  Malaysia  adalah  sama-sama  dilakukan  pembinaan  di  dalam  lembaga  pembinaan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hal pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum antara  Indonesia dan Malaysia  terdapat perbedaan  Indonesia pihak yang terlibat dalam

## Fatriansyah, Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Perbandingan Antara
Indonesia dengan Malaysia)
pembinaan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dilakukan  oleh  institusi  lembaga  pembinaan,  pelaku,  keluarga pelaku  dan  masyarakat  sedangkan  Malaysia  pihak  yang  terlibat  dalam  pembinaan  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  telah  melibatkan  institusi  lembaga  pembinaan,  pelaku,  keluarga  pelaku,  korban,  keluarga  korban  dan masyarakat.  Selanjutnya  pembinaan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  sesuai  dengan  konvensi  internasional adalah  pembinaan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dari  sudut  perspektif restoratif    justice atau  keadilan restoratif.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Kurniasari  Alit,  dkk, Studi  Penanganan  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum ,  Puslitbang  Kessos,  Jakarta:  Depsos Republik Indonesia, 2007 Utomo, Hadi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum , Jakarta: Yayasan Bahtera-Unesco-Unicef,  2010 Muncie, Jhon, Youth and Crime A Critical Introduction , (London:Sage Publibation, 1999 Jabatan  Penjara  Malaysia, Pekeliling  Sektor  Pendidikan  Jabatan  Jabatan  Penjara  Malaysia  Dasar  Objektif  dan Halatuju Pendidikan di Jabatan Penjara Malaysia , Malaysia: Penerbit Jabatan Penjara Malaysia, 2009

## Jurnal/Artikel:
Yahaya,    Azizi,  “Satu  Penilaian  Terhadap  Keberkesanan  Perlaksanaan  Program  di  Pusat  Pemulihan  Akhlak  di Semenanjung Malaysia”, Tesis, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 1999 Rusmana, Aep, “Alternatif perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum”, Jurnal Pusdiklat Kesos , Volume 1, Bandung, (Agustus 2008)
Kania,  Dinar  dan  Ahmad  Alim,  “Stategi  Pembinaan  Pendidikan  Berbasis  Psikologi  Pendidikan”,  Artikel  (30 September 2012):
Budin,  Darussalam,  “Pendidikan  Juvana  di  Jabatan  Penjara  Malaysia:  Dasar,  Hala  Tuju,  Pelaksanaan  dan  Cabaran”,
Jurnal  Institut  Islam  Hadhari ,  Universiti  Kebangsaan  Malaysia,  Bangi,  Selangor,  Malaysia  tanggal  6  Januari 2014
Ardoko,  Purwo,  “Pedoman  Pemikiran  Dalam  Rancang  Bangun  Bangunan  LPKA  dan  LPAS  yang  Ramah  Anak”,
Pemaparan FGD Penyusunan Kajian Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, tanggal 25 Nopember 2015 Aprilianda,  Nurini,  dkk,  “Laporan  Akhir  Pengkajian  Huum  tentang  Model  Pembinaan  Anak  Berbasis  Pendidikan Layak  Anak  Dalam  Sistem  Pemasyarakatan”,  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2014

## Peraturan Perundang-undangan:
Pesuruh  Jaya  Penyemak  Undang-Undang  Malaysia, Akta  Kanak-kanak  2001  (Akta  2001) ,  Percetakan  Nasional Malaysia BHD , Kuala Lumpur, 2006
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5332).