## IMPLEMENTASI AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BERBASIS ACCRUAL
Zakaria Batu Bara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Jl. Poros Sungai Alam - Selat Baru, Sungai Alam, Bengkalis, Riau
Abstrak
Dalam  paragraf  15  dari  PSAK  59  dan  paragraf  25  PSAK  101  itu  disebutkan, untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual, kecuali laporan  arus  kas  dan  penghitungan  pendapatan  untuk  tujuan  pembagian  hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang  telah  direalisasikan  menjadi  kas  (dasar  kas).  Dengan  dasar  ini,  pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau secara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta  dilaporkan  dalam  laporan  keuangan  pada  periode  bersangkutan.  Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak  hanya  transaksi  masa  lalu,  yang  melibatkan  penerimaan  dan  pembayaran kas,  tetapi  juga  kewajiban  pembayaran  kas  di  masa  depan  serta  sumber  daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.
Keywords : Akrual Basis dan Kas Basis

## A. Pendahuluan
Kita  merasa  bersyukur  dan  gembira  karena  saat  ini  kajian  tentang  ekonomi Islam  semakin  meluas.  Maraknya  kajian  ekonomi  Islam  ini  tentu  akan mempengaruhi  kajian  mikro  ekonomi  seperti  akuntansi.  Bagi  kita  di  Indonesia, kajian  itu  akan  semakin  terarah  dengan  telah  disahkannya  Pernyataan  Standar Akuntansi  Keuangan    Perbankan  Syariah  di  Indonesia  (PSAK  59)  tahun  2003, (PSAK101-107)  tahun  2007  dan  (PSAK  101-108)  tahun  2009  yang  merupakan hasil  kerjasama  antara  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  dengan  Bank  Indonesia (BI) yang berisi aturan tentang Akuntansi Perbankan Syariah ini telah diterapkan. Dalam paragraf 15 dari PSAK 59 dan paragraf 25 PSAK 101 itu disebutkan, untuk  mencapai  tujuannya,  laporan  keuangan  disusun  atas  dasar  akrual,  kecuali laporan  arus  kas  dan  penghitungan  pendapatan  untuk  tujuan  pembagian  hasil usaha.  Dalam  penghitungan  pembagian  hasil  usaha  didasarkan  pada  pendapatan yang  telah  direalisasikan  menjadi  kas  (dasar  kas).  Dengan  dasar  ini,  pengaruh transaksi  dan  peristiwa  lain  diakui  pada  saat  kejadian  (dan  bukan  pada  saat  kas atau  secara  kas  diterima  atau  dibayar)  dan  diungkapkan  dalam  catatan  akuntansi serta  dilaporkan  dalam  laporan  keuangan  pada  periode  bersangkutan.  Laporan keuangan  yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak  hanya  transaksi  masa  lalu,  yang  melibatkan  penerimaan  dan  pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

## B. Pengertian Akrual Basis dan Kas Basis
Akrual  basis  adalah  sistem  penentuan  biaya  atau  pendapatan  dalam  tahun buku  tertentu,  yang  berdasarkan  keharusan  terlaksananya  pembayaran  biaya  dan penerimaan pendapatan dalam waktu tertentu. 1 Jadi sistem akrual basis pencatatan pendapatan  dan  biaya-biaya  yang  belum  diterima  tetapi  telah  dicatat  dalam periode  pembukuan.  Laporan  keuangan  yang  disusun  atas  akrual  basis memberikan  informasi  kepada  pemakai  tidak  hanya  transaksi  masa  lalu  yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban membayar kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di  masa  depan.  Oleh  karena  itu,  laporan  keuangan  menyediakan  jenis  informasi transaksi  masa  lalu  dan  peristiwa  lainnya  yang  paling  berguna  bagi  pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Sedangkan kas basis adalah suatu dasar akuntansi yang mengakui pendapatan dan melaporkannya pada saat kas diterima, serta mengakui biaya atau beban dan mengurangkannya  dari  pendapatan  pada  saat  pengeluaran  kas  untuk  membayar biaya  atau  beban  tersebut  dilakukan  dalam  suatu  periode  akuntansi. 2 Jadi  sistem kas  basis  merupakan  pencatatan  pendapatan  maupun  biaya-biaya  yang  benar- benar  diterima  secara  riil.  Laporan  keuangan  yang  disusun  atas  kas  basis memberikan  informasi  likuiditas  yang  nyata  pada  periode  akuntansi,  tetapi  tidak bisa memberikan gambaran kas yang akan diterima di masa depan.
C. Kritik Terhadap Akrual Basis
Pentingnya  PSAK  59  dan  PSAK  101  di  perbincangkan,  karena  itu  berawal dari  keberatan  mantan  Dirut  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  A.  Riawan  Amin terhadap  penerapan  PSAK 3 .  Keberatan  Riawan  Amin  berkisar  pada  penggunaan metode akrual basis dalam laporan keuangan perbankan syariah. Selama ini BMI menggunakan kas basis dalam laporan keuangannya.
Menurut  Sofyan  Syafri  Harahap 4 mengatakan,  PSAK  59  menggunakan sekaligus  dua  sistem:  dasar  akrual  dan  dasar  kas.  Dasar  akrual  yang  digunakan oleh  perbankan  konvensional  dinilai  kurang  konservatif  dan  bisa  „mengelabui‟ nasabah karena menempatkan pendapatan masa datang dibukukan dalam laporan keuangan yang disajikan. Sementara bagi hasil yang diperoleh nasabah dilakukan dengan  dasar  kas  yang  bisa  menimbulkan  pertanyaan  tentang  besaran  bagi  hasil kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan.
Terlepas  dari  silang  pendapat  itu,  kenapa  bisa  terjadi  dualisme ini?  Harahap menyebut dualieme ini terjadi karena konseptual (conceptual frame work) dalam penyusunan  PSAK  filosofinya  masih  mengacu  pada  sistem  lama  (konvensional). “Belum  lahir  kerangka  yang  utuh  dari  sistem  akuntansi  Islam”,  kata  ketua Magister  Akuntansi  Trisakti  ini.  Dalam  konteks  ini,  lanjut  dia,  para  pemikir akuntansi  Muslim  dihadapkan  pada  dua  pilihan.  Malakukan  dekonstruksi  sistem
1 Aliminsyah dan Pandji, “Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan” , (Bandung : Yrama Widya, Cet. 1, 2003) h. 21.
2 Ibid., h. 61.
3 A. Riawan  Amin, “PSAK Syariah Dipertanyakan” , www.Republikaonline.com , 30 Juli 2002.
4 Sofyan  S.  Harahap, “PSAK  No 59 Perlu  Disempurnakan” , www.Republikaonline.com 19 Agustus 2002.
(mengubah  secara  fundamental)  atau  rekonstruksi  sistem  dengan  memberikan sentuhan Islam dalam setiap kisi ilmu akuntansi konvensional. Mana yang dipilih? Pilihan pertama, katanya, akan membutuhkan waktu yang terlalu lama, sementara opsi  kedua  lebih  memungkinkan  dilakukan  mengingat  cara  ini  bisa  untuk langsung disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.
Dia  melanjutkan,  PSAK  59  harus  dianggap  sebagai  konsep  temporer  yang mesti disempurnakan setelah kerangka akuntansi Islam yang established lahir dari idiologi,  masyarakat,  serta  sistem  ekonomi  dan  akuntansi  yang  Islami.  “Secara filosofis,  PSAK  59  belum  memuaskan.  Namun  marilah  sementara  ini  kita  pakai untuk bisa melahirkan tatanan normatif Islam menjadi empirisme”.
Menurut  Darajad  H.  Wibowo 5 mengingatkan,  era  70-an,  banyak  perusahaan Amerika  yang  dilaporkan  gagal  mendeteksi  kelemahan  finansial  mereka.  Itu terjadi,  karena  pendekatan  dasar  akrual  memang  membuka  peluang  trik-trik curang  dalam  pembukuan.  “Tragedi  World  Com  terjadi  karena  akuntannya memanfaatkan lubanglubang dasar akrual itu, yang pada akhirnya merugikan bagi para pemilik saham”, imbuhnya.
World Com yang mengklaim aset tak kurang dari 107 miliar dolar (sekitar Rp 963  triliun  dengan  kurs  Rp  9.000  per  dolar  AS)  bangkrut.  Perusahaan telekomunikasi ini mencatat rekor sebagai perusahaan dengan aset terbesar dalam sejarah  Amerika  yang  bangkrut.  Kebangkrutan  itu,  kata  Drajad,  karena  banyak keuntungan  yang  masih  berbentuk  potensi  dibukukan  dan  diakui  sebagai pendapatan.  “Kita  inginkan  agar  praktik  semacam  ini  tidak  terjadi  di  perbankan syariah”.
Drajad menilai, persoalan standar akuntansi dengan dasar kas ini penting bagi bank  syariah  karena  itulah  yang  membuat  bank  syariah  lebih  mantap  dibanding dengan  bank-bank  konvensional.  “Kunci  kenapa  bank  syariah  itu  cukup  stabil likuiditasnya  itu  karena  mereka  menggunakan  dasar  kas.  Jadi  keunggulan  ini jangan dibuang”.
Menurut  Ahmad  Baraba 6 mengatakan,  pengadopsian  sistem acrual  basis dalam pelaporan keuangan bank konvensional dengan bank syariah berbeda. Bank konvensional,  katanya,  boleh  mengacrualkan  pendapatan  selama  itu  masuk kategori collectibility atau kalaupun pernah menunggak tidak lebih dari tiga bulan. Di  luar  itu,  tidak  boleh  diacrualkan.  Dia  melanjutkan,  dengan  menggunakan sistem  bunga,  maka  tidak  ada  korelasi  antara  apa  yang  didapatkan  dengan  apa yang dibayarkan kepada nasabah.
Berbeda dengan bank syariah yang berpola bagi hasil. Sebab, bank itu harus membagihasilkan  pendapatannya.  “Jadi  ada  korelasi  erat  antara  pendapatan  dan bagi hasil.” Karena itu, katanya, akan sulit melakukan koreksi bila metode acrual basis diterapkan.  Seperti  misalnya,  mencatatkan  pendapatan  yang  belum  pasti sebagai bagian pendapatan itu sendiri, dan di kemudian hari pendapatan itu tidak diterima”.  Ini  bisa  bertentangan  dengan  ayat  al  Quran  yang  menyebutkan  apa
5 Darajad H. Wibowo, “Hindari Trik Curang Dalam Akuntansi”,
www.Republikaonline.com, 1 Agustus 2002.
6 Ahmad  Baraba, “BMI  Segera  Kirim  Keberatan  Resmi  Tentang  PSAK”, www.Republikaonline.com, 31 Juli 2002.
yang terjadi esok adalah ghoib, jadi bagaimana bisa direcord sebagai penghasilan, kalau seperti ini”.
Menurut  peraih  master  dari  University  of  Texas  yakni  A.  Riawan  Amin  , sejak  berdiri,  Bank  Muamalat  telah  memberlakukan  standar  akuntansi  yang menerapkan  prinsip cash  basis .  “Tiba-tiba  kita  dipaksa  menggunakan acrual basis . Ini kan bisa ngibulin nasabah kita”, tandasnya.
Sebagai contoh, Riawan, menjelaskan soal pendapatan dari perseroan. Dalam akuntansi yang menggunakan standar acrual basis , maka pendapatan yang belum nyata, di dalam penyajian laporan keuangan dimunculkan sebagai pendapatan itu sendiri. Sementara dengan sistem cash basis , pendapatan itu belum diakui sebagai penghasilan  bila  belum  jelas  dipegang  tangan.  Sebab,  lanjutnya,  apa  yang  akan dibagihasilkan  oleh  bank  syariah  itu  adalah  pendapatan  yang  sudah  benar-benar ada di tangan, jadi bukan pendapatan yang belum nyata.
“Demi Allah, saya tidak ridha ini [akrual basis] diterapkan. Saya tidak takut kehilangan  jabatan  saya.  Saya  yakin,  bila  itu  diterapkan,  maka  keunggulan fundamental  bank  syariah  dari  sisi  akuntansi  akan  hilang”,  tegasnya menyayangkan.
Sedangkan  menurut  penulis  bahwa  Bank  Syariah  sebagai  bank  yang operasionalnya dilandasi oleh nilai-nilai yang Islami harus mempunyai sifat yang Amanah. Salah satu implikasi penerapan sifat amanah adalah pembuatan laporan yang  transparan  dan  tidak  melakukan window  dressing. Dalam  kasus  penerapan PSAK  59  yang  menggunakan  sistem accrual  basis yang  menyebabkan  jumlah pendapatan  menjadi  berbeda  antara  yang  tercantum  dalam  Laporan  Laba  Rugi dengan  Laporan  Bagi  Hasil,  bagi  pihak-pihak  yang  mengetahui  ketentuan akuntansi Bank Syariah, akan mempunyai opini bahwa tidak melakukan window dressing mengingat  ketentuannya  adalah  seperti  itu.  Namun  karena  masyarakat dan  nasabah  Bank  Syariah  sebagian  besar  kurang  atau  bahkan  tidak  mengetahui ketentuan akuntansi Bank Syariah, maka opini yang timbul akan menjadi lain. Dengan timbulnya jumlah pendapatan yang berbeda dalam dua laporan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah yang sama maka akan timbul opini  - bagi mereka yang  tidak  memahami  ketentuan  akuntansi  Bank  Syariah  -  bahwa  Bank  Syariah melakukan window  dressing. Bank  Syariah  menggunakan  metode accrual  basis sehingga  jumlah  pendapatan  menjadi  besar  yang  pada  akhirnya  menghasilkan kinerja  yang  bagus.  Sedangkan  untuk  keperluan  bagi  hasil  kepada  para  deposan, bank  menggunakan  metode cash  basis dengan  maksud  agar  jumlah  bagi  hasil yang  diterima  deposan  menjadi  lebih  kecil.  Apabila  opini  di  atas  terbentuk  dan meluas  ke  sebagian  besar  pengguna  jasa  Bank  Syariah,  akan  mengakibatkan kepercayaan nasabah dan calon nasabah menjadi berkurang, yang pada gilirannya akan menyebabkan laju perkembangan Bank Syariah menjadi terhambat.
Dan  implikasi  lain  dari  PSAK  59  menurut  penulis  adalah  pembuatan Core Banking  System  (CBS) yakni  aplikasi  induk  yang  digunakan  oleh  bank  dalam melakukan  operasional  dan transaksi  sehari-hari  dengan  nasabah.  Di  dalam  CBS terdapat  berbagai  macam  modul  aplikasi  sesuai  dengan  produk  yang  dipasarkan oleh  bank.  Salah  satu  aplikasi  yang  pada  umumnya  selalu  terdapat  dalam  CBS adalah  aplikasi General  Ledger (GL) . Salah  satu  fungsi  GL  adalah  pembuatan financial reporting dan sekaligus juga untuk membuat LBH.
Pada  umumnya  pada  aplikasi  GL  terdapat  pilihan  apakah  bank  akan menggunakan metode accrual basis atau cash basis untuk pengakuan pendapatan bank.  Begitu  dipilih  bahwa  bank  menggunakan accrual  basis, maka  semua  hal yang  terkait  dengan  pendapatan  dari  Aktiva  Produktif  (AP)  yang  diakui  secara accrual sesuai  dengan  kualitas  AP,  termasuk  pendapatan  yang  akan  dilaporkan dalam LBH. Demikian juga sebaliknya, apabila yang dipilih adalah metode cash basis maka semua pendapatan akan diakui secara cash. Karena  Bank  Syariah  menggunakan  cash basis untuk  Laporan  Bagi  Hasil dan accrual  basis untuk financial  reporting, maka  diperlukan  adanya customization terhadap  sistem  aplikasi  GL.  Proses  penyesuaian  aplikasi  tentu memerlukan  usaha  tersendin,  baik  itu  berupa  waktu  maupun  biaya.  Sedangkan nilai tambah yang diperoleh sama sekali tidak ada, atau paling tidak masih tanda tanya yang besar.
Dalam kaitannya dengan Laporan Bagi Hasil (LBH) Bank Syariah mengakui pendapatan  tersebut  dengan  pendapatan  riil,  yaitu  pendapatan  yang  benar-benar secara  kas  yang  telah  diterima  oleh  bank  dari  hasil  investasi  dalam  aktiva produktif,  baik  yang  berupa  pendapatan  margin,  pendapatan  nisbah,  maupun pendapatan  sewa.  Seperti  yang  diketahui  aktiva  produktif  bank  syariah  ada  3 (tiga)  macam  yaitu  piutang  yang  akan  menghasilkan  margin,  pembiayaan  yang akan  menghasilkan  bagi  hasil,  dan  ijarah  yang  akan  menghasilkan  pendapatan sewa.
Pada  dasarnya  bank  syariah  juga  menganut  konsep  akrual  khususnya  untuk beban  yang  diungkapkan  dalam  laporan  laba  rugi,  sedangkan  untuk  pendapatan harus  dilakukan  secara  hati-hati  tergantung  dari  opini  dewan  syariah  setempat apakah menggunakan dasar kas atau akrual. Penggunaan dasar kas mengacu pada prinsip  kehati-hatian  yang  berlandaskan  ajaran  Islam  yang  mengatakan  bahwa “… Dan  tiada  seorang  pun  yang  dapat  mengetahui  dengan  pasti  apa  yang  akan diusahakannya  esok  hari…” (an-Nuur:  34)  sehingga  tidak  seharusnya  mengakui pendapatan  sebelum  nyata-nyata  berbentuk  aliran  kas  yang  secara  riil  masuk  ke bank.
Menurut Ahmad Baraba mengatakan, pengadopsian sistem akrual basis dalam pelaporan  keuangan  bank  konvensional  dengan  bank  syariah  berbeda.  Bank konvensional  katanya,  boleh  mengakrualkan  pendapatan  selama  itu  masuk katagori collectibility atau kalaupun pernah menunggak tidak lebih dari tiga bulan. Di  luar  itu,  tidak  boleh  diakrualkan.  Dia  melanjutkan,  dengan  menggunakan sistem  bunga,  maka  tidak  ada  korelasi  antara  apa  yang  didapatkan  dengan  apa yang dibayarkan kepada nasabah.
Berbeda  dengan  bank  syariah  yang  berpolakan  bagi  hasil.  Sebab,  bank  itu harus menghasilkan pendapatannya. “jadi ada korelasi erat antara pendapatan dan bagi hasil”. Karena itu, katanya, akan sulit melakukan koreksi bila metode akrual basis  diterapkan.  Seperti  misalnya,  mencatatkan  pendapatan  yang  belum  pasti sebagai  bagian  pendapatan  itu  sendiri,  dan  dikemudian  hari  pendapatan itu  tidak diterima, jadi bagaimana bisa direcord sebagai penghasilan, kalau seperti ini. Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  kepentingan  laporan keuangan  menggunakan  dasar  akrual  sedangkan  untuk  kepentingan  perhitungan bagi  hasil  mempergunakan  dasar  kas,  yang  dalam  pelaksanaannya  bukan
merupakan  hal  mudah,  karena  bank  syariah  dituntut  untuk  mempunyai administrasi yang baik dan akurat sehingga dapat membedakan pendapatan akrual dan pendapatan yang diterima secara kas.
Adapun  alasan  penggunaan  dasar  akrual  yakni  laporan  keuangan  dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan lembaga lainnya, karena secara umum semua prinsip yang dianut dalam laporan keuangan adalah konsep dasar akrual.
Dalam melakukan pengakuan pendapatan secara akrual ditetapkan ketentuan sebagai berikut :
1. Pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang performing, yaitu aktiva produktif yang mempunyai kualitas lancer dan dalam perhatian khusus.
2. Apabila  terjadi  perubahan  pengakuan  pendapatan  atas  aktiva  produktif yang non performing, yaitu aktiva produktif dengan kualitas kurang lancer, diragukan,  dan  macet  diterapkan jurnal  balik,  dan  dicatat  dalam  rekening administrative.
3. Pengakuan pendapatan akrual untuk penyaluran dengan prinsip bagi hasil (pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah), hanya diperkenankan  apabila  telah  diperoleh  laporan  pengelolaan  dana mudharabah  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  dengan  mudharib (debitur).
Selain asumsi tersebut di atas, untuk memahami akuntansi perbankan syariah secara  menyeluruh,  hendaknya  perlu  dipahami  asumsi-asumsi  dan  pengakuan akuntansi dan konsep pengukuran yaitu :
1. Konsep  Unit  Akuntansi. Fiqh  Islam  mengakui  bahwa  organisasi merupakan  suatu  unit  pertanggung  jawaban  yang  terpisah  dari  entitas lainnya.  Jadi  bank  syariah  dianggap  sebagai  suatu  unit akuntansi  terpisah dari  para  pemiliknya  atau  pihak  lainnya  yang  telah  memberikan  dana kepada bank tersebut.
2. Konsep Going Concern (Keberlanjutan). Untuk menjamin keberlanjutan  atau  kesinambungan  aktivitas  suatu  perusahaan  dan mengantisipasi  kemungkinan-kemungkinan  buruk  di  masa  mendatang, Rasulullah  telah  menyarankan  untuk  berhemat  dan  menabung  seperti sabdanya  di  bawah  ini,  yang  artinya  : “Allah  menyayangi  orang  yang mencari  nafkah  yang  baik  dan  menafkakannya  secara  sederhana  (tidak berlebih-lebihan)  serta  menabung  sisanya  untuk  persiapan  pada  hari  ia membutuhkan dan pada hari fakirnya” . Pengaplikasian asumsi ini adalah untuk  penentuan  dan  perhitungan  laba  serta  menghitung  harga-harga  sisa suplai  untuk  tujuan  penghitungan  zakat  harta.  Dari  sini  dapat  dipahami bahwa  perhitungan  zakat  itu  berdasarkan  berkelanjutan  (kontinuitas) sebuah perusahaan dan bukan berdasarkan penutupan atau likuidasi suatu perusahaan. Asumsi ini diterapkan pada akad mudharabah dan musyarakah adalah untuk suatu jangka waktu tertentu, tetapi akad ini diasumsikan terus berlanjut  sampai  satu  atau  semua  pihak  yang  terlibat  memutuskan  untuk mengakhiri  akad  tersebut.  Jarang  terjadi  pendirian  bank  atau  perusahaan didirikan  dengan  harapan  akan  beroperasi  hanya  dalam  periode  tertentu. Pada  umumnya,  mustahil  bisa  ditentukan  sebelumnya  umur  bank  atau
perusahaan, dan karenanya harus ditetapkan suatu asumsi. Sifat asumsi ini akan  mempengaruhi  cara  pencatatan  beberapa  transaksi  bank,  yang sebaliknya  akan  mempengaruhi  data  yang  dilaporkan  dalam  laporan keuangan,  biasanya  diasumsikan  bahwa  suatu  kesatuan  usaha  diharapkan akan  terus  aktif  dalam  kegiatan  usahanya  secara  menguntungkan  dalam kurun  waktu  yang  tak  terbatas.  Konsep going  concern ini  juga  dapat dipergunakan  untuk  memotivasi  agar  direktur  atau  manajer  bersikap forwad  looking melihat  jauh  ke  depan  dan  nasabah  bank  atau  investor perusahaan  pun  dengan  pemahaman  ini  ia  akan  bersedia  menanamkan modalnya dalam bank atau perusahaan.
3. Konsep  Priodesasi. Konsep  ini  menggambarkan  bahwa  walaupun akuntansi  itu  memegang  konsep going  concern namun  posisi  keuangan hasil  usaha  dan  perubahannya  harus  dilaporkan  secara  periodik,  bisa  per bulan, per semester, atau tahunan. Dalam Islam dikenal dengan istilah haul (pentahunan)  dalam  suatu  anggaran  perusahaan.  Dasar  ini  adalah  firman Allah surat At-Taubah: 36
“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan…” . Sebagaimana  dalam  hasyiah  Ibnu  Abidin,  Raddul  Muhtar  „ala  ad-Durril Muhtar,  yaitu  sangatlah  penting  penghitungan  di  akhir  tahun  untuk mengetahui  barang-barang  dan  keuangan  pada  tanggal  tertentu  dan  juga untuk mengetahui jumlah kekayaan seseorang pada waktu itu. Selanjutnya, ia  berkata  bahwa  pusat  keuangan  dalam  sebuah  perusahaan  ialah  sebagai penjelas bagi nilai barang-barang tertentu pada periode tertentu. Di dalam bank  syariah  mempunyai  kewajiban  untuk  menyajikan  laporan  berkala yang mencerminkan posisi keuangan pada tanggal tertentu dan hasil-hasil operasinya  selama  jangaka  waktu  tertentu  guna  mengungkapkan  hak-hak dan kewajiban bank dan hak-hak pihak tertentu.
4. Stabilitas  Daya  Beli  Unit  Moneter. Dalam  konsep  ini  setiap  transaksi harus  diukur  dengan  suatu  alat  ukur  atau  alat  tukar  yang  seragam.  Alat ukur  yang  dipakai  dalam  akuntansi  adalah  alat  ukur  moneter.  Konsep  ini menimbulkan beberapa keterbatasan akuntansi, pertama akuntansi terbatas pada pemberian informasi yang dijabarkan dalam ukuran moneter (uang), tidak  mencatat  informasi  relavan  lainnya  yang  sifatnya  non-moneter, sehingga  akuntansi  dianggap  hanya  informasi  yang  kuantitatif,  formal, terstruktur, dapat diaudit, dan berorientasi masa depan. Keterbatasan yang kedua  adalah  terkandung  dalam  unit  moneter  itu  sendiri  yang  sifatnya tergantung pada kemampuan daya beli (purchasing power) . Kenyataannya adalah  daya  beli  uang  itu  tidak  stabil,  cenderung  menurun.  Jadi  untuk tujuan  akuntansi  keuangan  untuk  bank-bank  syariah,  diasumsikan  bahwa terdapat stabilitas daya beli unit moneter.
Bank Syariah sebagai bank yang operasionalnya dilandasi oleh nilai-nilai yang
Islami  harus  mempunyai  sifat  amanah.  Salah  satu  implikasi  penerapan  sifat amanah adalah pembuatan laporan yang transparan dan tidak melakukan window dressing .  Dalam  kasus  di  atas,  maka  PSAK  59  dan  PSAK  101  harus  dianggap sebagai  konsep  temporer  yang  mesti  disempurnakan  setelah  kerangka  akuntansi
Islam  yang estabilished lahir  dari  idiologi  masyarakat,  serta  sistem  ekonomi  dan akuntansi yang Islami.

## D. Penutup
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  kepentingan  laporan keuangan  menggunakan  dasar  akrual  sedangkan  untuk  kepentingan  perhitungan bagi  hasil  mempergunakan  dasar  kas,  yang  dalam  pelaksanaannya  bukan merupakan  hal  mudah,  karena  bank  syariah  dituntut  untuk  mempunyai administrasi yang baik dan akurat sehingga dapat membedakan pendapatan akrual dan pendapatan yang diterima secara kas.

## E. Daftar Bacaan
A. Riawan Amin "PSAK Syariah Dipertanyakan ", wvwv.Republikaonline.com, 30 Juli 2002. Ahmad Baraba, "BMI
Segera Kirim  Keberatan  Resmi  Tentang  PSAK  ", www.Republikaonline.com, 31 Juli 2002.
Aliminsyah dan Pandji, “Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan” , (Bandung : Yrama Widya, Cet. 1, 2003)
Darajad H. Wibowo, "Hindari Trik Curang Dalam Akuntansi ", www.Republikaonline.com, 1 Agustus 2002.
Sofyan  Syafri  Harahap, "PSAK  No  59  Perlu  Disempurnakan  ", www.Republikaonline.com 19 Agustus 2002.