## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Analisis Yuridis Tentang Peretasan Data Pribadi Penumpang Lion Air
Michael Leunard 1 , Sari Mandiana 2 , Jusup Jacobus Setyabudhi 3
1 Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Ahmad Yani, Surabaya, 60234 E-mail : leunard.michael@gmail.com
2 Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Ahmad Yani, Surabaya, 60234 E-mail : - 3 Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Ahmad Yani, Surabaya, 60234 E-mail : -
Abstract — In  the  era  of  information  explosion  through  information  technology  and  communication  by  means  of  the internet, information and self-identity is very easy, it can be obtained both for the benefit of the owner of personal data and business  interests.  One  of  the  cases  is  the  case  of  the  personal  data  of  a  Lion  Air  passenger  that  has  been  hacked.  The personal data of Lion Group's passengers, namely Marindo Air, Lion Air, Thai Air which covers 7.8 million personal data of passengers from countries including Indonesia, have been hacked by groups of irresponsible people. Legal consequences for victims of Lion Group passengers by hacking of personal data written in Article 26 of the ITE Law which regulates the protection  of  personal  data,  but  in  Article  26  of  the  Law  ITE  does  not  contain  a  criminal  threat  that  can  be  imposed  on someone  when  using  other  people's  personal  data  information  without  the  relevant  consent. The  personal  data  protection bill  The  personal  data  protection  bill  is  very  much  needed,  that  is  special  protection,  because  personal  data  is  part  of  the human rights issue in consideration of the personal data protection draft law.
Keywords — : Due to the law; Personal Data Hacking; Lion Air Passenger.

## I. LATAR BELAKANG MASALAH
Di  era  ledakan  informasi  melalui  teknologi  informasi  dan  kommunikasi  dengan  sarana  internet  informasi  dan  identitas  diri sangat  mudah,  dapat  diperoleh  baik  untuk  kepentingan  pemilik  data  pribadi  maupun  kepentingan  bisnis.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 selanjutnya  disebut  UU  ITE,  untuk  antisipasi  perilaku-perilaku  masyarakatnya  yang  berkaitan  dengan  kecanggihan  teknologi informasi dan digital. Didasarkan pengertian sistem elektronik tersebut, dapat diketahui bahwa yang termasuk ke dalam sistem elektronik  adalah  “jaringan  internet,  layanan  e-banking,  e-government,  jejaring  sosial,  media  elektronik,  websites,  dan  lain sebagainya” 1 .
Dalam  UU  ITE  diatur  mengenai  perlindungan  atas  data  privasi  dan  hak  privasi  yang  tertuang  dalam  Pasal  26  (1)  UU  ITE yang  menyatakan:  “Kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-undangan,  penggunaan  setiap  informasi  melalui  media elektronik yang menyangkut data privasi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan 2 .”
Pasal-pasal  perlindungan  data  pribadi  yang  dirumuskan  dalam  Undang-Undang  ITE  dirasakan  belum  memadai,  sehingga pemerintah mengantisipasi melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang konon akan disahkan Oktober 2020.  RUU  ini  berisikan  ketentuan-ketentuan  khusus  perlindungan  data  pribadi,  yang  saat  ini  sangat  diperlukan  dan  bersifat privasi mengingat kepentingan data pribadi hanya dapat diperoleh atas persetujuan pemilik. Data pribadi yang diperoleh secara melawan  hukum  punya  akibat  hukum  yang  sangat  merugikan  pemilik  data  pribadi,  lebih-lebih  apabila  disalahgunakan,  inilah antara  lain  filosofi  dikeluarkannya  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi.    Akhir-ahkir  ini  muncul  kasusperetasan  data  pribadi penumpang Lion Air. Data pribadi penumpang Lion Group yakni Malindo Air, Lion Air, Thai Air yang  meliputi 7,8 juta data pribadi penumpang dari berbagai  negara termasuk Indonesia, telah diretas oleh kelompok orang yang tidak bertanggungjawab. Minimal  30  juta  data  rincian  penumpang  Malindo  Air  dan  Thai  Lion  Air,  diretas  dan  diunggah  ke  forum.  Data  yang  diretas tersebut meliputi paspor, alamat, dan nomor telepon penumpang.
Menteri  Kemenkominfo,  sebelum  Indonesia  memiliki  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi,  telah  mengeluarkan Peraturan  Kemenkominfo    Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik.  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  (selanjtnya  disebut  Menkominfo)  berpendapat  bahwa,  kasus  kebocoran  data  jutaan  penumpang Lion Air ini menjadi bukti bahwa RUU tersebut sangat dibutuhkan atau sangat urgen, disebabkan karena sangat membahayakan apabila  data  tersebut  disalahgunakan  untuk  pembobolan  kartu  kredit,  dana  simpanan  di  bank,  transaksi-transkasi  elektronik, yang hanya bermodalkan data pribadi orang lain.  Menkominfo berpendapat bahwa, keputusan menteri Kemenkominfo Nomor
1 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, hal. 29
2 Ibid, hlm.3.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
20  Tahun  2016,  belum  memadai  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  tersebut  di  atas,  oleh  sebab  itu  diperlukan  suatu  Undang- Undang yang khusus mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi.
Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: a. Apakah ada akibat hukum bagi korban penumpang Lion Group dengan diretasnya data pribadi menurut UU ITE ? b. Adakah diperlukan keberadaan RUU Perlindunagn Data Pribadi di samping UU ITE ?

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan Masalah dalam penelitian  ini  menggunakan Statute Approach dan Conceptual  Approach . Pendekatan peraturan perundang-undangan  ( statute  approach )  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan perundangundangan  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani. 3 Pendekatan  konseptual ( conceptual  approach )  yaitu  pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di dalam  ilmu  hukum.  Pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut  merupakan  sandaran  bagi  penulis  dalam  membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. 4

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Akibat Hukum Bagi Korban Penumpang Lion Group Atas Peretasan Data Pribadi
Informasi  elektronik  adalah  salah  satu  dari  sumber  daya  informasi  dalam  format  elektronik.  Perantaraan  yang  digunakan dalam  hal  menyampaikan  informasi  elektronik  adalah  “sistem  elektronik”.  Pasal  1  butir  5  UU  ITE  mendefinisikan  sistem elektronik  sebagai  berikut  :  “Sistem  Elektronik  adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang  berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan, menampilkan, mengumumkan,  mengirimkan, dan/atau menyebarkan  Informasi  Elektronik”.  Definisi  penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  ditentukan  dalam  pasal  1  butir  6  UU  ITE sebagai berikut, “Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan  Usaha,  dan/atau  masyarakat”.  Pasal  1  butir  6A  UU  ITE  selanjutnya  mendefinisikan  bahwa  Penyelenggara  Sistem Elektronik  adalah:  “Setiap  Orang,  penyelenggara  negara,  Badan  Usaha,  dan  masyarakat  yang        menyediakan,  mengelola, dan/atau  mengoperasikan  Sistem  Elektronik,  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  kepada  pengguna  Sistem Elektronik  untuk  keperluan  dirinya  dan/atau  keperluan  pihak  lain”.  Masyarakat  dalam  perkembangannya  cukup  resah  dengan adanya  fenomena  „kebocoran  data‟  yang  menyebabkan  mengemukanya,  SMS  penawaran  kredit,  gambar/video  porno,  nomor kartu kredit, data/informasi rahasia perusahaan, dan lain sebagainya. Menurut Jerry Kang, data pribadi adalah  suatu informasi yang  erat  kaitannya  dengan  seseorang  yang  dapat  membedakan  karateristik  masing-masing  pribadi. 5 Di  Indonesia  peraturan perundang-undangan  yang  ada  kaitannya  dengan  data  pribadi  tersurat  dalam  Pasal  26  UU  ITE  No.  19  Tahun  2016  yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang menentukan sebagai berikut,
a. Kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-undangan,  penggunaan  setiap  informasi  melalui  media  elektronik  yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
b. Setiap  Orang  yang  dilanggar  haknya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  mengajukan  gugatan  atas  kerugian  yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
c. Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  menghapus  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
d. Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  menyediakan  mekanisme  penghapusan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
UU  ITE  tidak  menjelaskan  secara  jelas  dan  rinci  pertanggungjawaban  pidana  atas  terjadinya  perbuatan  yang  dilarang, khususnya  mengenai  data  pribadi  yang  disalahgunakan  karena  lalainya  penyelenggaraan  sistem  elektronik.Sanksi  ganti  rugi yang  menyangkut  hak  privasi  yang  dalam  hal  ini  adalah  data  pribadi,  karena  ulah  kelalaian  Penyelenggara  Sistem  Elektronik belum dicantumkan dalam UU ITE. Data pribadi tersebut yang disalahgunakan dapat menimbulkan kerugian riil dan material. Dalam  hal  semacam  itu,  perlu  dipertanyakan  siapakah  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  kerugian  yang  dialami  oleh pemilik data pribadi. Hal inipun belum tersurat secara tegas dalam pasal-pasal UU ITE.
Peraturan  pelaksana  UU  ITE  perihal  sistem  elektronik  dan  data  pribadi  didelegasikan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.82 Tahun  2012    (selanjutnya  disebut  PP  No.82 Tahun  2012).  Khusus  mengenai  penyelenggaraan  sistem  elektronik  diatur  dalam bab II Pasal 3 samapai dengan Pasal 33 PP  No.82 Tahun 2012.  Pasal 1  butir 1 Peraturan Menteri  No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut Permen No.20 Tahun 2016), juga  menentukan pengertian data pribadi  sebagai berikut,  “Data  Pribadi  adalah  data  perseorangan  tertentu  yang  disimpan,  dirawat,  dan  dijaga  kebenaran  serta  dilindungi
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 133.
4 Ibid, hlm. 135-136.
5 Radian Adi Nugraha, Analisis  Yuridis Mengenai  Perlindungan Data  Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , Universitas Indonesia, 2012, hlm.. 31.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
kerahasiaannya”.  Pengertian  data  pribadi  yang  ada  di  dalam  PP  No.82  Tahun  2012  ternyata  bunyinya  sama  dengan  bunyi pengertian data pribadi yang ada di dalam Permen No.20 Tahun 2016.
Data  pribadi  merupakan  hak  pribadi  manusia.  Pembahasan  mengenai  hak  pribadi  termasuk  dalam  ruang  lingkup  hak  asasi manusia  (HAM),  yakni  (a)  Hak  pribadi  dan  politik;  (b)  Hak  ekonomi  budaya  dan  sosial;  (c)  Hak  untuk  berkembang ( development ). Dalam  instrumen hukum  internasional  hak atas privasi tersurat  dalam  Deklarasi Universal Hak  Asasi  Manusia (DUHAM)  atau Universal  Declaration  of  Human  Rights 1948.  Deklarasi  ini  telah  memberikan  landasan  hukum  bagi  negara- negara  anggotanya  dalam  hal  kewajiban  negara  untuk  melindungi  dan  menghormati  hak  atas  diri  pribadi  warga  negaranya masing-masing. Perlindungan hukum atas hak privasi diatur dalam pasal 12    DUHAM.
Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak atas privasi. Setiap orang memiliki HAM untuk dapat melindungi dirinya pribadi. Hal ini tersurat dalam pasal 28 G dan pasal 28 H  Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal 28 G UUD 1945 menentukan  bahwa,  “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.  Pasal 28 H UUD 1945 selanjutnya menentukan bahwa, “Setiap orang berhak  mempunyai  hak  milik pribadi dan  hak  milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun”. Didasarkan ketentuan tersebut, UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut mengenai privasi dan perlindungan data pribadi, namun sebagai konstitusi negara, yang menjadi rekomendasi kuat dalam melindungi HAM.
Salah satu contoh adalah kasus peretasan data pribadi yang pernah terjadi pada awal September 2019, yakni data konsumen dari  anak  perusahaan  Lion  Air  yakni  Malindo  Air  dan  Thai  Lion  Air  yang  bocor  ke  luar.  Hal  tersebut  diungkapkan  oleh perusahaan  keamanan  siber  Kaspersky  Lab.  21  juta  jumlah  data  penumpang  setidak-tidaknya  bocor  dan  diunggah  ke  forum daring,    Jutaan  data  penumpang  dari  dua  maskapai  penerbangan  yang  dikelola  Lion  Air,  dikabarkan  bocor  ke  sebuah  forum online.  Data  yang  bocor  itu  secara  detail,  termasuk  informasi  KTP  penumpang,  alamat,  nomor  telepon,  email,  nama,  tanggal lahir, nomor paspor, dan tanggal masa berlaku paspor. Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan data pribadi tersurat dalam Pasal 26  UU ITE No. 19 Tahun 2016.   Pada bagian penjelasan Pasal 26  UU ITE tersebut tersurat lebih  lanjut  apa  yang  dimaksud  dengan  perlindungan  data  pribadi  dalam  kaitannya  pemanfaatan    teknologi  informasi. Dijelaskan  bahwa  data  pribadi  adalah  salah  satu  bagian  dari  hak  pribadi  ( privacy  rights )  yang  mengandung  pengertian  hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan pemata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Pasal 26 UU  ITE  ini  tidak  memuat  penjelasan,  apa  yang  menjadi  bagian-bagian  dari  data  pribadi  tersebut.  Pasal  26  ayat  (2)  UU  ITE hanya  menjelaskan  bahwa,  bagi  orang  yang  merasa  hak  atas  perlindungan  data  pribadinya  dilanggar,  ia  dapat  mengajukan gugatan  atas  kerugian  yang  ditimbulkan.  Uraian  unsur  dalam  pasal  ini  apabila  dikaji,  maka  perlindungan  data  pribadi  lebih diarahkan ke ranah hukum perdata dengan akhir penyelesaian perolehan suatu bentuk ganti rugi.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik selanjutnya juga mengatur soal perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Hal itu tersurat dalam Pasal 15 dan Pasal 84 ayat (2) PP No. 82 Tahun 2012. Didasarkan Pasal 15 PP No. 82 Tahun 2012, Lion Air wajib memberitahu perihal kebocoran data kepada para konsumen. Pemberitahuan terjadinya kebocoran data pribadi kepada pemilik data, harus berisi kategorisasi data pribadi apa saja yang  bocor,  jumlah  subjek  data  yang  terdampak,  informasi  kontak  petugas  perlindungan  data  pribadi  yang  dapat  dihubungi, konsekuensi  yang  mungkin  terjadi  sebagai  dampak  dari  kebocoran,  dan  langkah-langkah  yang  telah  diambil  oleh  pengendali data untuk mengatasi kebocoran. Di sisi lain, langkah yang bisa dilakukan konsumen adalah dengan mengatur ulang password di  mana  data  pribadi  tersimpan.  Konsumen  setelah  itu,  bisa  menyampaikan  laporan  kepada  Kominfo  terkait  kebocoran  data sesuai dengan PP 82/2019. Laporan nanti ditindaklanjuti dengan musyawarah dan pertemuan secara tripartit dengan pengendali data, dan jika salah satu pihak atau konsumen tidak setuju dengan hasilnya, maka ada kemungkinan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Di dalam pasal 84 ayat 2 PP No. 82 Tahun 2012 ini ada sanksi, tapi sanksinya hanya sanksi administratif seperti yang tersurat dalam pasal tersebut, denda administratif dan sebagainya. Sanksi pidana belum ada dalam PP No. 82 Tahun 2012.

## 2. Konsekuensi Hukum Dengan Keberatan Putusan Bebas
Pemerintah  sebagaimana diketahui, karena  kurangnya pengaturan dan perlindungan  hukum terkait data pribadi,  maka telah menyiapkan  Rancangan  Undang-Undang  perlindungan  data  pribadi  (RUU  Perlindungan  Data Pribadi),  yang  rencananya  akan disahkan Oktober 2020. RUU perlindungan data pribadi terdiri dari 15 bab dan 72 pasal.
Pasal 1  butir 1 RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  menjelaskan data pribadi adalah:  “ Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang  baik  yang  teridentifikasi  dan/atau  dapat  diidentifikasi  secara  tersendiri  atau  dikombinasi  dengan  informasi  lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.” Abu Bakar Munir berpendapat bahwa:
“Data  pribadi  diartikan  sebagai  segala  informasi  sehubungan  dengan  transaksi  komersial,  yang:  (a)  sedang  diproses seluruhnya  atau  sebagian  melalui  peralatan  yang  beroperasi  secara  otomatis  sebagai  tanggapan  terhadap  instruksi  yang diberikan  untuk  tujuan  tersebut;  (b)  dicatat  dengan  maksud  bahwa  seluruhnya  atau  sebagian  harus  diproses  dengan menggunakan peralatan tersebut; atau (c) dicatat sebagai bagian dari sistem pengarsipan yang relevan atau dengan maksud bahwa itu harus menjadi bagian dari sistem pengarsipan yang relevan. Data pribadi didefinisikan sebagai data, sebagaimana

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
itu benar atau tidak, mengenai individu yang dapat diidentifikasi dari data tersebut. Dari data tersebut dan informasi lainnya yang dimiliki oleh organisasi atau bisa memiliki akses.” 6
Data pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau termasuk:namalengkap, nomor identifikasi, nomor paspor  dan  nomor  ponsel,  gambar  wajah  seseorang  misalnya  foto  atau  rekaman  video,  rekaman  suara,  sidik  jari  dan  profil DNA. 7 Praktik  pelanggaran  lainnya  adalah  data  pribadi  nasabah  diperjualbelikan  antara  perusahaan  outsourcing  yang  disewa oleh Bank penerbit kartu kredit dan selanjutnya data tersbut akan digunakan untuk  mengisi  formulir aplikasi pengajuan kartu kredit sehingga akhirakhir ini banyak keluhan dari masyarakat tentang sering surat yang datang kerumah dimana berisi aplikasi kartu  kredit  yang  telah  lengkap  bahkan  bersama  kartu  kreditnya. 8 Penyalahgunaan  dan  larangan  penggunaan  data  pribadi tercantung dalam pasal 50 sampai dengan  pasal 56 RUU perlindungan data pribadi. Pasal 50 RUU perlindungan data pribadi menentukan:  “Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi  yang  bersifat  spesifik  kepada  pihak  lain.”  Di  dalam    RUU  perlindungan  data  pribadi  tentang  pidana  denda,    di  atur dalam sembilan pasal yakni pasal 63 sampai dengan 71 RUU Perlindungan data pribadi.
Pasal  68  RUU  perlindungan  data  pribadi  menentukan  bahwa,    “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum mengungkapkan atau menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Indonesia saat ini memiliki peraturan mengenai pelindungan data pribadi dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai hukum postif.
Sebagaimana  diketahui  perlindungan  data  pribadi  yang  diakses  tanpa  persetujuan  pemilik  data  telah  diatur  dalam  Pasal  26 UU  ITE    hanya  melindungi  data  pribadi  yang  diases  secara  elektronik  dan  pengaturannya  masih  terlalu  umum,  memang  ada tanggung jawabnya tapi tidak sejelas dalam RUU perlindungan data pribadi yang tertera dalam pasal 63 sampai dengan pasal 72 RUU perlindungan data pribadi. Oleh karena  itu, kami  mengharapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sudah masuk dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat disahkan pada tahun 2020.

## IV. KESIMPULAN
Akibat  hukum  bagi  korban  penumpang Lion  Group dengan  diretasnya  data  pribadi  menurut  UU  ITE  ada,  hanya  tertuang dalam  pasal  26  UU  ITE  No  19  Tahun  2016  dimana  data  pribadi  ditemukan  pengertiannya  dalam  penlelasan  pasal  26. Sedangkan  akibat  hukum  hanya  ditujukan  pada  "pengelola  sistem  elektronik  data  pribadi"  dan  tidak  rinci  secara  detail. Dikatakan demikian mengingat data pribadi merupakan bagian dari HAM  yakni HAM berkaitan dengan  “ Political Rights and Privacy ”.
RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  sangat  diperlukan  dan urgent sekali  untuk  segera  dikeluarkan  mengingat  perlindungan hukum yang diatur dalam RUU tersebut lebih rinci dan signifikan antara lain ketentuan pasal 51, 53, dan 54 RUU perlindungan data  pribadi.    Tepat  karena  dalam  mengelola  data  pribadi  selain  ada  penanggung  jawab  pengelola  data  pribadi  dan  ada  pula orang  yang  melaksanakan  pengelolahan  data  pribadi.  Selain  itu  bentuk  bentuk  sanksi  juga  dirinci  detail  baik  aspek  hukum perdata maupun hukum pidana

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abu Bakar Munir,  Siti hajat Mohd Yasin & Md. Ershadul Karim, 2017, Data Protection Law in Asia Sweet & Maxwell. Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Radian Adi Nugraha, 2012, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , Universitas Indonesia, Jakarta. Sinta Dewi Rosadi, 2009, Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional , Widya Padjadjaran, Bandung.

## B. Jurnal
Sinta  Dewi.  Jurnal: Pinsip-Prinsip  Perlindungan  Data  Pribadi  Nasabah  Kartu  Kredit  Menurut  Ketentuan  Nasional  Dan  Implementasinya Sosiohumaniora, Volume 19 No. 3 Nopember 2017.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya no. 19 tahun 2016.
Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.
6 Abu Bakar Munir, Siti hajat Mohd Yasin & Md. Ershadul Karim, Data Protection Law in Asia Sweet & Maxwell. 2017  hlm. 86.
7 Ibid ., hlm. 3.
8 Sinta Dewi, Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya Sosiohumaniora, Volume 19 No. 3 Nopember 2017 : 206 - 212.