Membangun Kembali Nilai-Nilai Dasar Keislaman sebagai Resolusi Konflik Ahmadiyah: Diskursus Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Dedi Putra
Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia dediputra1412011092@gmail.com
Abstract
Justice,  tolerance,  and  mutual  forgiveness  is  the  fundamental  values  of  Islam.  The principle must be understood and imitated and realized in social attitudes. But in fact, the principle of nonviolence and peace in Islam was limited to the principle of not integral to the individual Muslim. This has often resulted in various conflicts in society. This paper focuses existence of Ahmadiyah conflict. Ahmadiyah position as a minority group should get protection from the state.  The  State must ensure and protect the rights  of religious freedom which is owned by Ahmadiyah. So with the protection provided by the state, the new state acts can be said to be in accordance with the constitutional mandate.
Keywords: The Principles of Islamic Fundamentalism, Conflict Resolution, Ahmadiyya, The Rights of Freedom of Religion and Belief.

## Pendahuluan
Justice,  tolerance,  and  forgiveness  are  at  the  heart  of  the  conceptualization  of peace  in  the  Quran  and  Hadith . 1 Ketiga  hal  tersebut  merupakan  konsepsi perdamaian  Islam  yang  didasarkan  oleh  Al-Quran  dan  Hadist.  Secara terminologi  Islam  ialah  “keselamatan”,  “kedamaian”  dan  “penyerahan  diri secara  total  kepada  Allah  SWT.  Jika  Islam  dimaknai  sebagai  agama “perdamaian”  maka  umat  manusia  yang  mendalami,  meresapi  sambil menyebarkan agama Islam maka mereka seharusnya termasuk orang-orang yang cinta  damai.  Kedamaian  hati  umat  Islam,  tidak  hanya  pada  mereka  yang menyebarkan agama  Islam  melainkan mereka juga  yang  berinteraksi  di  tengah masyarakat harus berada dalam lingkaran perdamaian. Setidak-tidaknya mereka berupaya menciptakan situasi damai dalam kehidupan bermasyarakat.
Doktrin  perdamaian  sangat  esensial  dalam  Islam  karena  berakar  kuat pada doktrin tauhid yang tak hanya berarti “keesaan Allah “  tetapi juga keesaan kemanusiaan,  kesatuan  penciptaan  dan  kesatuan  eksistensi. 2 Timur  dan  Barat adalah milik Allah, tegas Allah dalam firmannya:
“Kepunyaan  Allah-lah  timur  dan  barat,  maka  kemanapun  kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat- Nya) lagi Maha mengetahui. 3
Hal ini tergambar dari pendapatnya Sawsan Malla Hussein, bahwa:
1 Sawsan Malla Hussein, “The Concept of Peace in Islam”, International Journal of English Language, Literature and Humanities, Vol. III, Issue VIII, 2014,  p.1.
2 Tita Rostitawati, "Teologi dalam Islam", Jurnal Madani, Vol 4. No 1, 2014,  p.1.
3 Q.S, Al-Baqarah: 2: 115
“ It is also alleged that Islam prohibits all freedom of religion, spreads its faith by the power of the sword alone, and does not tolerate any criticism of its teachings ” 4
Bahwa Islam juga memandang secara umum, dilarang bagi agama apapun yang menyebarkan ajarannya hanya menggunakan kekuatan pedang saja dan ini tentunya tidak dapat ditolerir. 5
Ketika  prinsip-prinsip  antikekerasan  dan  konsep  perdamaian dibangkitkan dalam konteks Islam, hal tersebut cenderung tidak berlaku untuk sebagian besar mayoritas umat Islam ( they tend to be associated not with the life of the  vast  majority  if  muslims ).  Bahkan  prinsip-prinsip  antikekerasan  dan  konsep perdamaian tersebut, tidak berlaku di Indonesia untuk pergerakan Ahmadiyah ( Ahmadiyah movement ).
Ahmadiyah  di  Indonesia  terbagi  menjadi  dua  kelompok. 6 Kelompok pertama ialah “Ahmadiyya Muslim Jama‟at (atau Ahmadiyah Qadian). Pengikut kelompok  ini  di  Indonesia  membentuk  organisasi  bernama  Jemaat  Ahmadiyah Indonesia,  yang  telah  berbadan  hukum  sejak  1953  (SK  Menteri  Kehakiman  RI No.  JA  5/23/13  Tgl.  13-3-1953). 7 Kelompok  kedua  ialah  "Ahmadiyya  Anjuman Isha'at-e-Islam  Lahore"  (atau  Ahmadiyah  Lahore).  Di  Indonesia,  pengikut kelompok  ini  membentuk  organisasi  bernama  Gerakan  Ahmadiyah  Indonesia, yang mendapat Badan Hukum Nomor I x tanggal 30 April 1930. Anggaran Dasar organisasi  diumumkan  Berita  Negara  tanggal  28  November  1986  Nomor  95 Lampiran Nomor 35. 8
Secara hukum, kedudukan Ahmadiyah di Indonesia adalah legal. Hal ini dikarenakan organisasi tersebut memiliki badan hukum yang disahkan oleh SK Kementerian Kehakiman pada waktu itu. Legalitas badan hukum ini kemudian menjadi sirna ketika Pemerintah Indonesia atas nama, Menteri Agama, Menteri Dalam  Negeri,  dan  Jaksa  Agung  Indonesia  pada  tanggal  9  Juni  2008  telah mengeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama,  yang  memerintahkan  kepada penganut  Ahmadiyah  untuk  menghentikan  kegiatannya  yang  bertentangan dengan Islam. 9
Sejak  diterbitkannya  Surat  Keputusan  Bersama  tersebut  banyak rintangan,  konflik  bahkan  benturan  fisik  yang  dihadapi  oleh  Ahmadiyah. Misalnya  tindakan  penyegelan  Masjid  Al-Hidayah  di  Jalan  Raya  Muhtar  RT  3
4 Sawsan Malla Hussein, Op.cit ., p. 2.
5 When  the  principles  of  nonviolence  and  concepts  of  peace  are  evoked  in  the  context  of Islam,  they  tend  to  be  associated  not  with  the  life  of  the  vast  majority  of  Muslims,  but  with  the practices of a few minority sects such as the Ahmadiyah movement or the Sufi tradition.
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyyah
7 http://www.thepersecution.org/world/indonesia/05/jai_pr2108.html.
8 http://www.ahmadiyah.org/index.php?go=tentang.
9 "SKB Ahmadiyah diterbitkan". BBCIndonesia.com.
RW  7  Kelurahan  Sawangan  Baru,  Kecamatan  Sawangan, 10 kekerasan  yang didapatkan  oleh  kelompok  Ahmadiyah  ( include  brokes  the  mosque ) 11 ,  jemaat Ahmadiyah  diusir  di  Kelurahan  Srimenanti,  Bangka 12 ,  pengusiran  jemaat Ahmadiyah  secara  paksa  dan  menggunakan  kekerasan 13 bahkan  eksekusinya menggunakan  Komandan  Distrik  Militer  bangka 14 .  Bahkan  Pemerintah  Daerah Bangka (Bupati Tarmizi) mengatakan:
“Saya  ini  ngetop  di  kalangan  Ahmadiyah.  Saat  menjadi  Sekda  tahun 2010,  saya  pernah  perintahkan  untuk  menghancurkan  masjid  Ahmadiyah. Mereka  pasti  kenal  dengan  saya.  Jadi  bukan  baru  tahu  sekarang  saat  saya minta mereka pindah.”
How  could  the  leader  of  local  governent  do  it ?  Apakah  Ahmadiyah merupakan musuh bangsa? Lalu bagaimana dengan pernyataan dari “The First Presedent of Indonesian said:
“What  everyone  wants  is  to  become  a  citizen  of  one  free  state,  the  United Republic of Indonesia. It is the same with me, with the ulamas [clerics], the youth, the officials, everyone without exception: everyone wants to be citizen of the Republic of Indonesia, everyone, without any minorities or majorities.” 15
Tindakan  Pemerintah  Daerah  tersebut  merupakan  bentuk  dari marjinalisasi  dan  stigmatisasi  kelompok  Ahmadiyah,  yang  sudah  berkembang menjadi tindakan diskriminasi. 16 That’s beliefs are now criminalized and a cause for persecution . 17
10 Imam Hamdi, “Masjid Disegel, Ahmadiyah Depok Tempuh Jalur Hukum”, diakses dari https://metro.tempo.co/read/news/2017/02/24/083850004/masjid-disegel-ahmadiyah-depok- tempuh-jalur-hukum, Pada Tanggal 16 Maret 2017, Pukul 23:44.
11 Addi  Mawahibun  Idhom,  “Menteri  Agama  Sesalkan  Perusakan  Masjid  Ahmadiyah”, diakses dari https://nasional.tempo.co/read/news/2016/05/24/173773523/menteri-agama- sesalkan-perusakan-masjid-ahmadiyah, Pada Tanggal 16 Maret 2017, Pukul 23: 50 WIB.
12 Vindry  Florentin,  “Ahmadiyah  Minta  Pemerintah  Penuhi  Hak-Haknya”,  diakses  dari https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/09/078743212/ahmadiyah-minta-pemerintah- penuhi-hak-warga-negaranya, Pada Tanggal 16 Maret 2017, Pukul 23:54 WIB.
13 The  Setara  Institute  for  Democracy  and  Peace  recorded  11  cases  of  violence  and intolerance against Ahmadiyah groups in 2014.
14 Vindry Florentin, “Diusir Bupati Bangka, 9 Jemaat Ahmadiyah Masih Bertahan”, diakses dari https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/09/078743187/diusir-bupati-bangka-9- jemaat-ahmadiyah-masih-bertahan, Pada  Tanggal 16 Maret 2017, Pukul 23:59 WIB.
15 Sukarno,“A speech at the University of Indonesia, in Herbert Feith and Lance Castles eds., Indonesian Political Thinking 1945-1965, pp. 168-69.
16 Members  of  the  Ahmadiyah,  an  Islamic  religious  movement  deemed  heretical  by Indonesia‟s Sunni majority, have faced increased hostility in recent weeks, with a number of local communities being targeted across Java. It‟s become very difficult for Ahmadiyah communities in Indonesia  to  follow  through  on  their  religious  beliefs,  especially  as  violence  and  intimidation continue against them. They‟re victims of intolerant acts from communities that do not approve of their existence here in Indonesia. As hardline extremists groups like the Islamic Defender‟s Front (FPI) and the Islamic People‟s Front (FUI) have become more vocal, persecution against Ahmadis has  increased  in  recent  years.A  quarterly  report  issued  by  the  National  Commission  on  Human Rights (Komnas HAM), which looked at religious freedom for the April to June period this year, noted  multiple  incidents  of  discrimination  against  Ahmadiyah  groups,  specifically  in  Bukit  Duri
Apakah sebuah kepercayaan menjadi sebab penganayaian terhadap orang atau  golongan  yang  memeluknya?  Bukankah  setiap  orang  bebas  memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan,  kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di  wilayah  negara Indonesia? Bukankah setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya? 18
Secara  tidak  kita  sadari,  kita  telah  melakukan  tindakan  yang menghilangkan hak asasi mereka yang berlabel Ahmadiyah. Bahkan kita sampai pada  bentuk  tindakan  kekerasan  dan  diskriminasi.  Seolah-olah  mereka  kita anggap  sebagai  „ enemy’. Padahal  mereka  punyak  hak  yang  tidak  boleh  kita negasikan.  Sadarkah  kita  bahwa  sebenarnya  apa  yang  kita  lakukan  juga bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  ajaran  Islam.  Hal  ini  sebagaimana tergambar dalam (Q.S 4:153) yang menyatakan bahwa:
"Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-rasul-Nya dan tidak  membeda-bedakan  seorang  pun  diantara  mereka,  kelak  Allah  akan memberikan kepada mereka pahalanya."
Dari  uraian  yang  sudah  penulis  kemukakan,  tulisan  ini  akan  mencoba untuk mengkaji lebih komprehensif terkait posisi kelompok Ahmadiyah sebagai „ minority’ yang  seharusnya  menjadi  objek  perlindungan  negara.  Penulis  juga mencoba menguraikan diskursus kebebasan beragama dengan mengkaitkannya dengan nilai-nilai dasar Islam. Perspektif objektif Islam menyikapi konflik yang dihadapi oleh Ahmadiyah.

## Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian ini  digunakan  untuk  mencari  unsur-unsur,  ciri-ciri,  sifat-sifat  suatu  fenomena. Metode  ini  mulai  dengan  mengumpulkan  data,  menganalis  data  dan menginterprestasikannya. 19 Metode  deskriptif  ini  dalam  pelaksanaannya dilakukan  melalui  studi  kritis  konflik  Ahmadiyah  dengan  menganalisis
and Depok. Information from the Association of Religion Data Archives indicates that there are an estimated 400,000 Ahmadi Muslims in Indonesia, with some communities dating as far back as the 1920s.
17 Jakarta Globe, “For Ahmadiyah in Indonesia, Persecution Remains Unaddressed”, diakses dari http://jakartaglobe.id/news/persecution-of-ahmadi-muslims-in-indonesia-remains- unaddressed/, Pada Tanggal 17 Maret 2017 Pukul 19:00 WIB.
18 Pasal  28E  ayat  (1)  dan  (2)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  setiap  orang  bebas  memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan  meninggalkannya, serta berhak  kembali  dan  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
19 Suryana,  “Metode  Penelitian:  Model  Praktis  Penelitian  Kuantitatif  dan Kualitatif”(Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h..20.
perspektif  hukum  dan  HAM  yang  disandingkan  dengan  nilai-nilai  dasar keislaman.

## Pembahasan
1. Islam dan Perdamaian
Islam  beartikan  tunduk  atau  menyerahkan  diri  dengan  penuh kesadaran  kepada  Allah  SWT.  Manusia  yang  meninggalkan  egonya, kebebasannya, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. In all matters of life he obeys God’s  commandments. He begins to lead a restrained life instead of a permissive one. This is what is called Islam. 20
Selain itu, dalam al-Qur‟an Allah SWT berfirman (QS. 8 : 61)
“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya  dan  bertawakkallah  kepada  Allah.  Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
Islam yang salah satunya berasal dari kata „salm‟ dalam ayat di atas memiliki  arti  damai  atau  perdamaian. 21 Dan  ini  merupakan  salah  satu makna  dan  ciri  dari  Islam,  yaitu  bahwa  Islam  merupakan  agama  yang senantiasa membawa umat manusia pada perdamaian. 22
Interprestasi kata salam juga tampak pada pernyataan dibawah ini: “The word “Salam” means “Peace" and is derived from the  same Arabic three- letter root SLM as the word Islam. “Salam” is one of the Attributes of Allah, blessed be His Names and Attributes and Exalted His Majesty” 23
Kata  „Salam‟  juga  salah  satu  dari  nama  „Jannah‟  ( Paradise ). 24 Allah SWT berfirman:
"Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Rabb-nya, dan Dialah  Pelindung  mereka,  disebabkan  amal-amal  shaleh  yang  selalu mereka kerjakan." – (QS.6:127)
Penghuni  surga  akan  saling  menyapa  dengan  salam  ketika  mereka bertemu dengan Tuhan mereka sebagaimana dijelaskan bahwa:
20 Maulana Wahiduddin Khan, “Islam and Peace”, (India: Centre for Peace and Spirituality International, 2013), p.24.
21 The  word  Islam  means  submission  to  Allah  the  Almighty,  the  Creator  and  Lord  of  all creation, with the entire soul and body, by obedience to what He commanded and prohibited in His Revealed Law, by compliance and willful yielding of one‟s will to His Will and Judgments, and by acceptance of all that Allah has predestined for man on earth. Allah is the Most Beneficent and Merciful  who  knows  all  man‟s  rightful  needs, who  enjoins all  that  is good and  warns against all that  is  evil.  Thus  His  revealed  Law  is  perfectly  suited  to  the  universal  needs,  rights  and responsibilities of man.
22 Dunia  Islam,  “Pengertian  Islam  Menurut  Bahasa  dan  Istilah  Dalam  Al  Quran”,  diakses dari http://www.duniaislam.org/23/03/2015/pengertian-islam-menurut-bahasa-dan-istilah- dalam-al-quran/, Pada Tanggal 19 Maret 2017 Pukul 07:08 WIB.
23 Abdur-Rahman Abdul Kareem Al-Sheha, “Islam is The Religion of Peace”, (Saudi Arabia: islamland, 2015), p.10.
24 Abdur-Rahman Abdul Kareem Al-Sheha, Op.Cit ., p.11.
RI‟AYAH, Vol. 02, No. 01 Januari-Juni 2017
"Dan  apakah  mereka  tidak  berjalan  di  muka  bumi,  lalu  melihat bagaimana  kesudahan,  orang-orang  yang  sebelum  mereka,  sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan tiada sesuatupun  yang  dapat  melemahkan  Allah,  baik  di  langit  maupun  di bumi.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui,  lagi  Maha  Kuasa."  – (QS.35:44)
Di  bumi,  ketika  saling  muslim  bertemu  mereka  akan  mengucapkan “As Salamu Alaikum” ( Peace be upon you ) dan ketika mereka berpisah pun mereka akan mengucapkan “As Salamu Alaikum” kembali. Bahkan ketika muslim  memasuki  rumahnya  dan  bertemu  satu  sama  lain  di  sana,  They said, “ As-Salamu Alaikum since he offers this greeting upon the angels who are present in that place and upon himself”.
Ucapan  tersebut  cenderung  mempengaruhi  ( greeting  helps )  hati  dari semua  bentuk  kejahatan,  dendam  dari  orang-orang  yang  mungkin  akan mencelakai  kita.  Semua  bentuk  kejahatan  tersebut  kemudian  tergantikan (teredam)  dengan  niat  yang  baik,  saling  menghormati,  ketenangan, keamanan dan kebahagiaan.
Perdamaian  dalam  Islam  juga  didukung  berbagai  prinsip fundamental.  Salah  prinsip  fundamental  dalam  islam  adalah  tauhid. Tauhid  adalah  “prinsip  kesatuan”  yang  merupakan  lahan  subur  bagi spiritualitas dan keimanan Islam. Karena dengan Prinsip “kesatuan” Islam menganggap penting pluralitas, harmoni, toleransi, dan interrelasi, sebagai nilai-nilai  fundamental,  perdamaian  antar  manusia.  Prinsip  “kesatuan” juga    menegaskan  bahwa  kehidupan  manusia  begitu  sacral  dan  harus dirawat oleh semua manusia. 25
Komitmen  perdamain  dan  antikekerasan  merupakan  tujuan  luhur yang  harus  dimanifestasikan  dalam  perkembangan  pradaban  Islam. 26 Bahkan dalam dakwah Rasulullah menyebarkan agama Islam dengan jalan damai.  Kemutlakan  Islam  ini  harus  diterima  bagi  umat  Islam.  Namun masalah  iman,  kembali  pada  subjektifitas  manusia.  Subjektifitas  manusia menjadi  hak  mutlak  manusia  yang  jika  dikaitkan  dengan  „dosa‟  itu urusannya dengan yang Maha Kuasa. Dalam konteks seperti ini  bisa kita kaitkan  dalam  hal  urusan  „iman‟  yang  kemudian  berkembang  menuju „kepercayaan  dan  keyakinan‟  bahkan  bisa  sampai  tingkatan  agama.  Oleh karenanya,  nilai-nilai  fundamental  Islam  yang  mengajarkan  umat  Islam cinta  damai,  mengharuskan  umat  Islam  terhadap  siapapun  (termasuk Ahmadiyah)  mendamaikan  diri  terhadap  sesama.  Seharusnya  konflik  itu tidak  ada.  Tidak  ada  pandangan  sentimental.  Cacian  dan  makian,  sikap
25 Tita Rostitawati, Op.Cit , p.153., 26 Nasaruddin Umar, “Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis”, (Jakarta:  Rahmat Semesta Center, 2008), p. 201.
usir-mengusir.  Bukankah  itu  hak  bagi  mereka  yang  meyakini  bahwa  apa yang  mereka  lakukan  itu  sebuah  kebenaran?  Apakah  yang  kita  lakukan merupakan upaya penyadaran terhadap mereka yang kita anggap sebuah kesesatan?  Bukankah  itu  adalah  hak  subjektifitas  mereka?  Dan  memang jika  kesesatan  pun  apakah  harus  dilakukan  dengan  tindakan  kekerasan? Bukankah tadi kita berpegang pada nilai-nilai fundamental dalam diri kita? Nilai-nilai  fundamental  Islam  yang  mengimani  kita  seharusnya  menjadi integral  dengan  diri  kita  sendiri  bukan  malah  hanya  terjerat  dalam pedoman hidup kita saja.
2. Islam:  Ideologi  Pergerakan  Perdamaian  dan  Posisi  Ahmadiyah  dalam Lingkaran Perdamaian Islam
Jumlah muslim semakin meningkat di seluruh dunia. Meningkatnya jumlah Muslim disebabkan banyaknya Muslim yang mencari kesempatan berekonomi  melalui  upaya  yang  keras  atas  nama  Islam.  Orang-orang cenderung  mengkonversikan  dirinya  layaknya  Muslim.  Orang-orang berpergian  sebagai  pedagang  dan  sambil  membawa  pesan  Islam.  Islam pun  kemudian  tersebar  dengan  berbagai  cara  damai  ( the  way  of  peace ). 27 Cara damai ini kemudian being a dawa explosion in this world. 28
Dakwah tidak harus dipahami sebagai penyebaran Islam dengan cara berdagang, bargaining dan  sebagainya.  Ketika  kita  bepergian  di  toko-toko membeli  atribut  Islam,  membeli  Al-Quran  dan  Hadist  (dengan menanyakan,  “Ini  tinggal  berapa  lagi  jumlah  Al-Quran  dan  Hadist?)  dan sebagainya. Dengan kita menanyakan hal tersebut, sebenarnya juga sedikit menggentarkan  hati  orang  lain  yang  mendengarnya.  Masih  banyak  lagi. Kita  juga  menggemborkan  melalui  media  masa,  media  sosial  dengan berbagai  aktivitas  Islam.  Intinya  kesemua  itu  ditempuh  melalui  jalan damai.  Ledakan  dakwah  dengan  cara  tersebut  menunjukan  bahwa  Islam sebagai idelogi pergerakan yang cinta damai.
Ideologi perdamaian dalam Islam seharusnya tidak hanya sebatas ideologi  saja. 29 Apakah  sebagai  Muslim  boleh  memandang  kelompok Ahmadiyah sebagai sebagai „pihak lain‟ sehingga mengakibatkan dikotomi antara  kita  dan  mereka?  Bahkan  dikotomi  ini  kemudian  berkembang menjadi  tindakan  kekerasan  secara  fisik. 30 Mengapa  demikian?  Karena
27 Sagaf S. Pettalongi, 2013, “Islam dan Pendidikan Humanis dalam Resolusi Konflik Sosial”, Jurnal Cakrawala Pendidikan, Th. XXXII, No. 2, p.174
28 Maulana Wahiduddin Khan, Op.Cit ., p. 233.
29 Moh.  Toriqul  Chaer,  2016,  “  Islam  dan  Pendidikan  Cinta  Damai”,  ISTAWA:  Jurnal Pendidikan Islam, Vo. 2, No. 1, p. 78.
30 Therefore, according to the Quran, we do not have the right to call anyone kafir which is the situation that emerges when the Muslims see non-Muslims as the „other.‟ To call people kafir just because they do not claim to be Muslim is to violate God‟s injunctions. Menyebut non-muslim kafir  saja  sebenarnya  dilarang  oleh  Al-Quran  dan  Hadist.  Apalagi  membenci  kelompok  yang
pengakuan secara sosial dalam koridor majority of Islam Ahmadiyah tidak mendapat  posisi  atau  kedudukan.  Walaupun  secara  hukum  Ahmadiyah. Hal inilah mengakibatkan anarkisme oknum-oknum Islam muncul dengan berbagai sikap ekstrim. Kemudian Penulis mulai bertanya. Apakah mereka yang  menurut  kita  menyimpang  dari  prinsip-prinsip  Islam  itu  harus mengatur kembali jarak antara kita dan mereka? Bahkan kita  menjadikan mereka sebagai musuh. Kenapa kita tidak mencoba suatu upaya yang lebih revolusioner. Misalnya menjadikan musuh sebagai teman ( an enemy is to be treated as a friend. One should consider even one’s enemy as a potential friend and respond to his mistreatment with goodness ). Menurut Penulis, pandangan yang seperti  ini  kemudian  melahiran a  closer  distance atau  bahkan  tidak  jarak antara kita dan mereka, tidak penilaian baik dan buruk, malaikat dan iblis. Sehingga kemudian perlahan kita mulai menerima eksistensi Ahmadiyah. Memang  ini  bukan  suatu  perkara  yang  mudah.  Bicara  soal  paradigma memang membutuhkan waktu yang rentan lama. Apalagi jika doktrin itu sudah  kita  anggap  sebagai  dogmatis.  Belum  lagi  oknum-oknum  yang memanaskan keadaan-keadaan menjadi lebih buruk.
Situasi-situasi  seperti  ini  yang  harus  kita  sadari  dan  refleksikan kembali bahwa ada apa dengan diri kita? Sadarkah kita bahwa sebenarnya kita  ini  mudah  sekali  terprovokasi?  Terprovokasi  dengan  berbagai kecurigaan-kecurigaan  yang  ujung-ujungnya negative  thinking atau persangka  buruk  yang  terealisasikan  dengan  sikap  anarkis  di  akhirnya. 31 Barangkali memang kita tidak menyadari ini. Kemudian ketaksadaran kita itu,  berdampak  pada  kelompok  lain  yang  menjadi  objek  tindakan  atas ketaksadaran  kita.  Kita  yang  tidak  mengakui  posisi  Ahmadiyah  secara sosiologis  ( majority  of  Islam ),  apakah  kita  sudah  mendalami  nilai-nilai fundamental  Islam  yang  terdapat  dalam  Al-Quran  dan  Hadist?  Apakah kita sudah berintegrasi dengan prinsip-prinsip dasar Islam? Pantaskah kita sebagai  Muslim  yang  menaggap  Ahmadiyah  sesat  lalu  kita  usir  mereka dengan  cara-cara  kekerasan?  Kemudian  kita  sebut  diri  kita  Muslim  yang benar  dan  bermartabat?  Bukankah  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya? Komentar penulis, kita ini negara Islam atau negara hukum? 32
sebenarnya  „include‟  one  of  sect‟s  Islam  ditambah  lagi  sampai  pada  bentuk  kekerasan.  Hal  ini sangat jauh dari prinsip-prinisp fundamental Islam.
31 Moh.  Rosyid,  2013,  “Resolusi  Konflik  Berlatar  Agama:  Studi  Kasus  Ahmadiyah  di Kudus”, Jurnal Multikultural dan Multireligius, Vol 12. No. 3 p. 53.
32 Berbicara  soal  konsep  negara  itu  tidak  ada  habisnya.  Ada  yang  mengatakan  Indonesia negara hukum, negara Islam karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Ada juga yang mengatakan  negara  Pancasila,  sosialis  pancasila,  negara  Islam  Nusantara  dan  masih  banyak.  Di atas penulis sodorkan dua opsi karena mengingat konteks diksi kalimatnya.
Terkait dengan hak kebebasan agama dan keyakinan akan penulis jelaskan lebih lanjut.

## 3. Posisi Ahmadiyah sebagai Kelompok Minoritas
Jika  suatu  kelompok  minoritas  yang  tidak  memiliki  kekuasaan  dan hanya  meninginkan  pengakuan  serta  kebebasan  tentu  akan  tergirus, terkucilkan  bahkan  mendapatkan  tindakan  kekerasan  jika  secara eksistensinya  saja  kelompok  minoritas  tersebut  tidak  mendapatkan legitimasi  secara  hukum  dan  sosial.  Posisi  Ahmadiyah  sebagai  kelompok minoritas  patut  untuk  kita  perihatinkan.  Padahal  Ahmadiyah  sudah mengalami  proses nasionalisme  yang  berkembang  di seputar  isu  kultural sebelum  1920-an  hingga  muncul  ide  tentang  kemerdekaan  dengan semangat  kebangsaan  melawan  kolonialisme  dan  imperialisme  Belanda serta Barat. 33
Polemik  eksistensi  Ahmadiyah  mulai  tampak  ketika  Indonesia diambil  alih  oleh  Jepang.  Mengapa?  Karena  Jepang  menganggap Ahmadiyah merupakan antek Inggris. 34 Pergolakan tersebut terus berlarut hingga sekarang. Padahal pasca kemerdekaan Indonesia, Ahmadiyah resmi memiliki  badan  hukum  sebagai  bukti  bahwa  Ahmadiyah  sebagai organisasi yang sah dan diakui oleh pemerintah.
Pergolakan Ahmadiyah muncul berbagai tempat di Indonesia. Paling sering  mendapatkan  penolakan  dan  kekerasan  ialah  Ahmadiyah  Qodian atau dikenal sebagai Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Angka tertinggi atas  penolakan  dan  kekerasan  terhadap  Ahmadiyah  terjadi  di Jawa  Barat sebagai  pusat  JAI  dan  juga  beberapa  daerah  lain. 35 Berbeda  dengan  JAI, Ahmadiyah  Lahore  justru  aman  di  Yogyakarta. 36 Meskipun  juga  kadang mendapatkan  penolakan  dan  kekerasan  dari  masyarakat.  Konflik  yang dihadapi  Ahmadiyah  Lahore  di  Yogyakarta  cenderung  konflik horizontal saja. Namun proteksi dari Gubernur Yogyakarta justru menjamin lansung keamanan  warga  Ahmadiyah.  Di  Yogyakarta  Ahmadiyah  bahkan  sudah memiliki sekolah yang di sebut sekolah Persatuan Islam Seluruh Indonesia (PIRI),  sehingga  Jamaah  Ahmdiyah  Lahore  yang  berpusat  di  Yogyakarta jarang terdengar ketika kekerasan dan penolakan terjadi terhadap Jamaah Ahmadiyah.
33 Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2005), p. 12.
34 Ibid .
35 Sigit  Purnomo,  “Nasib  Ahmadiyah,  terlantar  di  negeri  sendiri”,  diakses  dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/08/130802_ahmadiyah_lombok, Pada
Tanggal 21 Maret 2017 Pukul 20:06 WIB. 36 Indro, “Sultan Jamin Ahmadiyah di Yogyakarta”, diakses dari http://m.news.viva.co.id/cangkang/ramadan2014/read/203384-sultan-jamin-ahmadiyah-di- yogyakarta-aman, Pada Tanggal 21 Maret 2013, Pukul 20:13 WIB.
Ahmadiyah  Qodian  di  Jawa  Barat,  Surabaya,  Lombok,  dan  di beberapa  kota  lain,  sudah  terbiasa  dengan  penolakan  dan  kekerasan, bahkan pengusiran seperti yang terjadi di Lombok Barat.  Menurut Setara Institute  antara  tahun  2007-2009  terjadi  pelanggaran  terhadap  Jamaah Ahmadiyah  sebanyak  286  pelanggaran,  sama  sekali. 37 Tidak  ada  jaminan keamanan  dari  pemerintah  secara  langsung  seperti  halnya  dengan Ahmadiyah Lahore di Yogyakarta.
Persoalan  Ahmadiyah  sebenarnya  sudah  terjadi  tahun  1950-an. Namun  legitimasi  bahwa  Ahmadiyah  menyimpang  terjadi  tahun  1980-an sejak  MUI  mengeluarkan  fatwa  di  tahun  1984  bahwa  Ahmadiyah menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. 38 Tahun 2005 MUI mengeluarkan fatwa  kembali  dengan  menguatkan  fatwa  tahun  1984  bahwa  Ahmadiyah sesat  dan  pemerintah  diwajibkan  untuk  melarang  penyebaran  ajaran Ahmadiyah. 39 Puncak  dari  penolakan  tersebut  terjadi  pada  tahun  2008 dengan  dikeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama  Tiga  Menteri  (SKB). Rangakain  larangan  yang  dikeluarkan  oleh  beberapa  pemerintah  daerah juga turut mempengaruhi kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah, eskalasi kekerasan  di  beberapa  daerah  semakin  meningkat  setiap  tahun.  Catatan Setara  Institute,  pelanggaran  terhadap  Ahmadiyah  pada  tahun  2007 sebanyak  15  pelanggaran,  193  pelanggaran  pada  tahun  2008,  33 pelanggaran pada tahun 2009, dan 50 pelanggaran pada tahun 2010. Antara tahun  2007,  2009,  dan  2010  pelanggaran  terus  mengalamai  peningkatan, sedangkan  tahun  2008  merupakan  jumlah  terbanyak  dari  jumlah pelanggaran terhadap Ahmadiyah, tahun di mana tepat SKB tiga menteri dikeluarkan. 40 Tidak  hanya  itu,  sebelum  tahun  2001,  selain  fatwa  MUI, larangan juga dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selong, Lombok Timur  dengan  no  Kep.  11/IPK.32.2/L2.III.3/11/83  tahun  1983  tentang pelarangan  terhadap  kegiatan  Jamaah  Ahmadiyah  Cabang  Pancor, Lombok Timur. 41 Pelarangan tersebut tiga tahun setelah dikeluarkan fatwa MUI tentang Ahmadiyah.
37 Setara Institute, Atas Nama Ketertiban dan Keamanan (Jakarta: Setara Institute, 2010).
38 Majelis  Ulama  Indonesia  Bidang  Aqidah  dan  Aliran  Keagamaan,  Ahmadiyah  Qodian (Jakarta: MUI, 1980).
39 Majelis  Ulama  Indonesia  Bidang  Aqidah  dan  Aliran  Keagamaan,  Penjelasan  Tentang Fatwa Aliran Ahmadiyah (Jakarta: MUI, 2005).
40 Kementrian  Agama  Republik  Indonesia,  “SKB  Ahmadiyah,  Pemerintah  Pertimbangkan Perkembangan Situasi”, diakses dari https://www2.kemenag.go.id/berita/79849/skb-ahmadiyah- pemerintah-pertimbangkan-perkembangan-situasi?lang=id,  Pada  Tanggal  21  Maret  2017  Pukul 21.22 WIB.
41 Yudhasmara,  “Pelarangan  Ahmadiyah  Meluas  Dimana-mana”,  diakses  dari https://www.google.com/search?q=kejakaan+keluarkan+surat+larangan+ahmadiyah&ie=utf- 8&oe=utf-8&client=firefox-b, Pada Tanggal 21 Maret 2017, Pukul 21:48 WIB.
Kondisi  kebebasan  beragama  di  Indonesia  dalam  satu  dekade terakhir  memang  cukup  memperihatinkan,  pengerusakan  tempat  ibadah, kekerasan  terhadap  penganut  Ahmadiyah  serta  diskriminasi  yang dilakukan  oleh  masyarakat  semakin  marak.  Ruang  gerak  Ahmadiyah dalam  menjalankan  keyakinan  dipersempit,  tidak  hanya  masyarakat menjadi  pelaku  langsung  kekerasan  terhadap  Ahmadiyah,  namun  juga dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  yang  melegitimasi  kekerasan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  dengan  peraturan-peraturan  daerah  yang diskriminatif. 42 Hal  tersebut  merupakan  bukti  nyata  bahwa  sebagai kelompok  minoritas  yang  tidak  mendapatkan  pengakuan  secara  hukum dan  sosial  sudah  pasti  cenderug  mendapatkan  kekerasan  baik  dilakukan oleh sentimental horizontal masyarakat maupun vertikal pemerintah. Lalu bagaimana  dengan  hak  kebebasan  beragama?  Lebih  lanjut  penulis  akan menjelaskan  Ahmadiyah  diskursus  kebebasan  beragama  dan  kebebasan keyakinan.
4. Ahmadiyah:  Hak  Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan  (Proteksi Negara terhadap Eksistensi Ahmadiyah)
Sejak pergantian rezim pemerintahan di tahun 1998, Indonesia sudah mereformasi  legislasi  nasional  untuk  lebih  menyesuaikan  prinsip-prinsip HAM  internasional  dengan  memperkenal  undang-undang  baru, amandemen  konstitusi  dan  ratifikasi  perjanjian  HAM  internasional. Namun,  perjuangan  terhadap  kelompok  Ahmadiyah  yang  sedang berlansung  menggambarkan  bahwa  tidak  tercapainya  kesepakatan  pada beberapa prinsip dasar HAM, yaitu hak kebebasan beragama. 43 Di satu sisi, kasus  Ahmadiyah  menunjukan  bagaimana  kedua  organisasi  beragama memanfaatkan ruang publik yang mencoba mempengaruhi pemerintah. Di sisi lain, hal itu menunjukan bahwa pemerintah Indonesia masih ragu-ragu untuk  melepaskan  kontrol  negara  atas  agama.  Tanpa  kita  sadari,  bahwa kasus  Ahmadiyah  ini  didorong  oleh  tuntutan  sekte  muslim  yang  radikal dan  menolak  permintaan  dari  pendukung  kebebasan  beragama.  Hal  ini tampak jelas dalam deskripsi di bawah ini:
The  first,  in  July  2005,  culminated  with  a  fatwa  by  the  Indonesian  Ulama Council  (MUI)  demanding  the  government  to  ban  Ahmadiyya.  The  second gathered  momentum  from  late  2007,  reaching  its  peak  in  early  June  2008 when  a  joint  ministerial  decree  was  released  concerning  Ahmadiyya  and  its teachings. 44
42 Abdul  Gaffar,  2013,  “Jamaah  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  Dalam  Perspektif  Kekerasan Negara: Dua Kasus Dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB”, Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3, No.2, p. 31.
43 Leena  Anvonius,  2008,  “The  Ahmadiyah  &  freedom  of  religion  in  Indonesia”,  ISIM Review 22; Society and The State, p. 48.
44 Leena Anvonius, Op.Cit ., p. 47.
Walaupun  sebenarnya  pergolakan  Ahmadiyah  muncul  jauh kebelakang  sejak  era  pergantian  rezim  1988, namun  puncaknya  terjadi di tahun  2005  dan  2008.  Tahun  2005  MUI  mengeluarkan  fatwa  dengan mengkuatkan  kembali  fatwa  yang  dikeluarkan  Tahun  1984  (isinya meminta  Pemerintah  untuk  menghentikan  segala  aktivitas  Ahmadiyah) dan  di  tahun  2008  dikeluarkannya  SKB.    Dalam  kedua  situasi  ini, ketegangan  yang  dibangun  oleh  organisasi  Islam  radikal  melalui  lobi, pertemuan  yang  cenderung  isinya  hasut-menghasut  dan  kekerasan  yang dilakukan  oleh  Islam  radikal  tersebut  bertujuan  untuk  menjadikan Ahmadiyah  sebagai  suatu  masalah  dimana  Pemerintah  dan  MUI  harus mencari solusi atas masalah tersebut. Jadi pertemuan yang dilakukan oleh organisasi  Islam  yang  radikal  tersebut  malah  cendrung  memprovokasi MUI dan institusi Pemerintah bukan untuk menarik akar persoalan apakah Ahmadiyah  merupakan  permasalahan  atau  bukan?  Hasil  lobi  politik  ini kemudian  menghasilkan  Bakorpakem  (Badan  Koordinasi  Pengawasan Aliran dan Kepercayaan) yang berfungi untuk mengawasi isu intoleransi. 45 Bakorpakem  melarang  segala  bentuk  kegiatan  Ahmadiyah.  Apabila pelarangan  itu  bertujuan  untuk  melindungi  keamanan  (dalam  arti keamanan pribadi pemeluk agama) atau melindungi ketertiban (dalam arti menjamin  berfungsinya  masyarakat),  maka  tindakan  yang  diambil Bakorpakem  untuk  melarang  segala  bentuk  kegiatan  aliran  Ahmadiyah sulit  untuk  dibenarkan.  Sebab  perlindungan  tidak  identik  dengan pelarangan, apalagi yang didahului dengan kekerasan. Faktanya, penganut aliran  Ahmadiyah  yang  terancam  dan  merekalah  yang  harus  dilindungi.
Hal ini sebenarnya membuktikan bahwa kebebasan beragama di Indonesia masih dibatasi. Apabila kebebasan beragama dibatasi berdasarkan hukum nilai  moral  masyarakat,  nilai  yang  merupakan  dasar  pembatasan  harus diambil  lebih  dari  satu  tradisi/kebiasaan,  bukan  hanya  berdasarkan pandangan  arus  utama. 46 Dengan  demikian,  pembatasan  tidak  boleh didasarkan  pada  fatwa  MUI  saja,  walaupun  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono dalam Rapat Kerja Nasional MUI November 2007 menyatakan bahwa dalam menangani isu aliran sesat, pemerintah memohon fatwa MUI sebagai landasan bagi aparat negara untuk bertindak, dan walaupun Jaksa Agung Muda Intelijen, Wisnu Subroto yang juga wakil ketua Bakorpakem, mengakui bahwa Bakorpakem selalu mengundang saksi ahli dan lembaga- lembaga  agama  yang  diakui  negara,  seperti  MUI,  KWI,  PGI,  Walubi,
45 Muhammad Zulfikar, “Pemerintah Bentuk Bakorpakem Tangani Isu Intoleransi”, diakses dari http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/22/pemerintah-bentuk-bakorpakem- tangani-isu-intoleransi, Pada Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 18:26 WIB.
46 Brigham  Young  University,  “Kebebasan  Beragama  atau  Berkeyakinan",  (Yogyakarta: Kanisius, 2010), p. 700.
Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia,  dan  Matakin  karena  Bakorpakem dianggap  tidak  mempunyai  kompetensi  dalam  menilai  teologi.  Tafsir agama  ini  menjadi  rujukan  badan  dalam  menilai  kemurnian  suatu  aliran kepercayaan,  dan  dalam  menilai  apakah  kebebasan  eksternal  dari kebebasan ini sesuai dengan nilai moral masyarakat.
Hak  atas  kebebasan  beragama  adalah  prinsip  yang  mendukung kebebasan individu atau masyarakat, dalam ruang publik maupun pribadi untuk  memanifestasikan  agama  atau  kepercayaan  dalam  pengajaran, praktek, ibadah serta ketaatan. Konsep ini juga mencakup kebebasan untuk berpindah  agama  atau  untuk  tidak  mengikuti  agama  apapun.  Kebebasan beragama jauh dari intoleransi dan diskriminasi yang mengacu pada segala bentuk  pembedaan,  pengecualian,  pembatasan  atau  prefensi  atas  dasar agama atau keyakinan yang berakibat pada pembatalan atau berkurangnya pelaksanaan  hak-hak  dasar  yang  berdasarkan  asas  kesetaraan.  Setara Institute  membedakan  antara  intoleransi  aktif  dan  intoleransi  pasif. Intoleransi pasif adalah residu dari keyakinan seseorang bahwa agamanya adalah  satu ‐ satunya  agama  yang  benar. Kondisi  demikian  mengharuskan individu  tersebut  untuk  menerima  perbedaan,  karena  konteks ketidakterimaan ia adalah tidak tepat, yakni ketika ia sedang berada dalam lingkaran  interaksi  sosial.  Di  sisi  lain,    intoleransi    aktif    bukan    hanya meyakini bahwa agamanya adalah satu ‐ satunya agama yang benar, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk melihat mereka yang berbeda agama atau  bahkan  yang  berbeda  interpretasi  dalam  agama  yang  sama  sebagai sesat  dan  menyimpang.  Sebuah  perbedaan  nyata  antara  dua  bentuk intoleransi  terletak pada bagaimana seseorang berperilaku dan  bertindak. Mereka  yang  berada  dalam  kategori  intoleransi  aktif  tidak  hanya mengungkapkannya secara lisan tetapi juga melalui tindakan. 47
Berbicara  mengenai  hak  kebebasan  beragama  tentu  kita  harus merujuk pada UUD 1945 terkhusus pada Pasal 28E yang mengatur tentang Hak  Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan. 48 Pasal  28E  UUD  1945 memberikan  jaminan  bagi  setiap  orang  untuk  bebas  memeluk agama/keyakinan  dan  atau  kepercayaannya.  Ketentuan  tersebut  implisit mendeklarasikan kebebasan bagi siapa saja untuk
beragama/berkeyakinan.  Pada  saat  bersamaan,  jaminan  kebebasan
47 Tim Peneliti, “Kebebasan Beragama di Indonesia 2010  – 2012”, (Jakarta Selatan: INFID, 2013) p. 12.
48 Mengapa demikian? Karena Indonesia sebagai negara hukum yang didalamnya terhadap pengakuan  atas  jaminan  perlindungan  HAM.  Hak  kebebasan  beragama  dan  kebebasan berkeyakinan  merupakan  bagian  dari  HAM  yang  harus  mendapatkan  proteksi  dari  negara. Terlebih lagi rujuan UUD 1945 sebagai konstitusi negara terdapat uraian otentik yuridis terkait hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
beragama juga  diiringi dengan jaminan bagi setiap orang untuk beribadah menurut agama  yang diyakininya itu.
Adanya  jaminan  dalam  UUD  1945  menunjukkan  bahwa  hak beragama  atau  pemelukan  suatu  agama  oleh  seseorang  merupakan  hal yang  esensial  dalam  hak  asasi  manusia.  Dalam  bahasa  yang  lebih  tegas, Seto  Harianto  mengatakan  bahwa  hak  beragama  itu  adalah  hak  yang paling  asasi  dari  semua  hak  asasi  manusia. 49 Lebih  lanjut  dalam pembahasan tentang materi hak beragama bukan pemberian negara, bukan pemberian golongan, karena itu negara  tidak bisa mewajibkan warganya atau  bahkan  negara  tidak  boleh  ikut    campur  terhadap  persoalan  agama warga  negaranya  masing-masing. 50 Bahkan  dalam  Islam,  prinsip  saling menghormati antarpara pemeluk agama yang berbeda sangat ditekankan. Hal  ini  sesuai  dengan  firman  Allah  SWT, lakum  dienukum  waliyadin . “Berpegang  teguhlah  engkau  pada  agamamu  dan  aku  berpegang  pada agamaku.” (QS. Al-Kafirun, ayat 6). Toleransi dalam beragama merupakan salah satu dasar ajaran Islam. 51 Dengan kata lain, prinsip keyakinan setiap manusia terhadap Tuhannya tidak boleh dipaksakan karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 52 Hal ini tampak jelas dalam Firman Allah SWT: “Tidak  boleh  ada  paksaan  dalam  Agama.  Sungguh  telah  nyata (berbeda)  kebenaran  dan  kesesatan.  Karena  itu,  barang  siapa  yang ingkar  kepada thaghut (Syaitan)  dan  beriman  kepada  Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tak akan putus. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” (QS. Al- Baqarah: 256).
Prinsip  utama  hak  dasar  kemanusiaan  dalam  Islam  terdapat beberapa  aspek  yang  perlu  diperhatikan  agar  kemashlahatan  umat  bisa terwujud.  Imam  Ghazali  (w.1111  M),  mengembangkan  prinsip kemanusiaan  Islam,  yang  kemudian  terkenal  dengan  sebutan  Ushul  al- Khamsah  (lima  dasar),  yang  kemudian  dielaborasi  lebih  luas  oleh  Abu Ishaq al-Syathibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‟ah. Salah satu di antaranya adalah perlindungan agama ( hifz al-din ). 53
49 Reformata,  "Tabloid  Reformata  Edisi  54  Februari  Minggu  II  2007”,  (Bandung:  Yapama, 2007), p.23.
50 Sigit Riono. 2015 “Hak Kebebasan Beragama di Indonesia (Studi Socio-Legal dalam Kasus Ahmadiyah)”. Skripsi. Program Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, p. 73.
51 Harun  Nasution  dan  Bahtiar  Effendy,  “Hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam”,  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), p. xi.
52 Syaefullah.  2014.  “ Civil  Society dan  Kebebasan  Beragama  di  Indonesia:  Studi  Kasus  The Wahidinstitute”. Skripsi. Program Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, p. 26.
53 Bisri Effendy, dkk, “Modul Pendidikan Islam dan Hak Asasi Manusia”, (Jakarta: ELSAM, 2010), p. 20.
Perlindungan terhadap agama ini kemudian ditafsirkan sama dengan kebebasan dalam memeluk  agama. Islam secara tegas mengatakan bahwa tidak  ada  paksaan  dalam  memeluk  agama,  bahkan  setiap  manusia diberikan  pilihan  yang  bebas  untuk  beriman  atau  tidak.  Namun  dalam kenyataannya  jangankan  keluar  dari  Islam,  berbeda  mazhab  dalam  Islam saja, oknum Islam kemudian melakukan tindakan yang menegasikan hak bagi  penganut  aliran  tersebut.  Seperti  hal  penganut  Ahmadiyah  tidak mendapatkan ruang kebebasan di Indonesia. Padahal mereka memiliki hak kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  yang  semua  itu  harus  dihormati, dilindungi  dan  dipenuhi  oleh  negara.  Penghormatan  terhadap  hak kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  Ahmadiyah  bearti  negara  tidak boleh melanggar HAM mereka. Pemerintah tidak boleh menahan diri dari menghalangi  dinikmatinya  hak  dan  kebebasan  Ahmadiyah.  Pemerintah tidak  boleh  menutup  akses  kelompok  Ahmadiyah  terhadap  akses pelayanan  publik.  Selanjutnya  negara  harus  melindungi  Ahamdiyah. Misalnya ketika kelompok Ahmadiyah akan melakukan sholat berjemaah di masjid, melakukan kegiatan-kegiatan keagaaman dan sebagainya negara wajib  melindunginya.  Karena  Ahmadiyah  termasuk  dalam  warga  negara Indonesia dan mereka semua merupakan objek dari  perlindungan negara sesuai dengan amanah konstitusi. Pemerintah tidak boleh mengintervensi hak  atas  keyakinan  beragama,  dan  beribadat  seseorang.  Tafsir  penting lainnya ialah negara tidak boleh menentukan suatu agama atau keyakinan sebagai  “resmi”  atau  “benar”,  sementara  yang  lain  “sesat”  atau “menyimpang”.  Dalam  konteks  kewajiban  ini  polisi  tidak  boleh menghambat  hak  beribadat  seseorang  termasuk  hak  beribadat  kelompok Ahmadiyah. Perlindungan  dan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan  Ahmadiyah  ini  dilakukan  melalui  instrumen  kebijakan pemerintah,  baik  itu  kebijakan  hukum,  sosial,  politik  dan  budaya. Kebijakan  hukum  berupa  produk  hukum  yang  telah  dibuat  dan menegasikan hak Ahmadiyah harus dicabutkan  serta menciptkan produk hukum  yang  tidak  mensyaratkan  SARA,  tidak  diskriminasi  dan  harus berbasiskan  HAM.  Kemudian  negara  juga  dapat  bekerjasama  dengan lembaga-lembaga  yang  bergerak  di  bidang  pengarusutamaan  HAM misalnya  seperti  Komnas  HAM,  Komnas  Perlindungan  anak  dan Perempuan,  Ombudsman  untuk  membuat  laporan  terhadap  situasi Ahmadiyah. Pemerintah harus mampu mengelola keberagaman agama di Indonesia  melalui  mengkomunikasikan  organisasi  agama  besar  seperti halnya  Muhammadiyah  sebagai  pihak  yang  menyelesaikan  sengketa  dan mendorong  inisiatif  lokal  terhadap  isu  intoleransi  agama.  Negara  harus menyediakan  suatu  mekanisme  koreksi  bila  hak  atas  berkeyakinan, beragama  dan  beribadah  seseorang  dilanggar,  termasuk  di  dalamnya
menyediakan  suatu  saluran  dimana  seseorang  bisa  mengajukan  keluhan jika  merasa  haknya  tersebut  dilanggar.  Negara  harus  membuat  suatu jaminan  hukum  yang  mengakui  dan  mengatur  hak  berkeyakinan, beragama,  dan  beribadat.  Negara  harus  membantu  atau  memberikan perhatian  khusus  ( affirmative  action )  kepada  kelompok-kelompok  rentan (minoritas  agama  termasuk  Ahmadiyah)  untuk  bisa  memenuhi  hak-hak atas berkeyakinan , beragama dan beribadah mereka. 54
Dengan  kedudukan  yang  demikian,  maka  hak  beragama  pun ditempatkan sebagai non-derogable rights sebagaimana dinyatakan Pasal  28I ayat (1) UUD 1945. Sebagai hak yang terkategori non-derogable rights , maka hak beragama/berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau tidak dapat dicabut oleh siapapun.
Selain  memberikan  jaminan  dan  kedudukan  sebagai non  derogable rights  terhadap  hak  beragama/berkeyakinan,  UUD  1945  juga  mengatur hubungan  negara  dan  agama  serta  kedudukan  atau  posisi  negara  dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak tersebut. Hal ini tergambar dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
Negara  berdasarkan  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  Negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. 55
Sesuai  ketentuan Pasal 29 UUD 1945, negara mengemban tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak beragama setiap warga negara.
Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  28E  dan Pasal 29 UUD 1945. Hal itu sejalan dengan mandat Pasal 28I ayat (4) UUD
1945 yang harus dipenuhi negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa:
Perlindungan,  pemajuan,  penegakkan,  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Itu berarti bahwa pemerintah dibebani kewajiban untuk melindungi dan  menghormati  hak  asasi  manusia.  Kewajiban  pemerintah  untuk melindungi  ( to  protect ),  memajukan  ( to  promote ),  memenuhi  ( to  fulfill )  dan menghormati  (to  respect)  terhadap  nilai-nilai  hak  asasi  manusia sebagaimana  diamanatkan  Pasal  28  I  ayat  (4)  UUD  1945.  Di  sini  negara tidak terlibat dalam memberikan “fatwa” apakah suatu ajaran agama benar atau  salah.  Secara  konstitusional  negara  tidak  boleh  mendiskriminasikan agama  dan  kepercayaan  warganya.  Tugas  negara  adalah  memberikan perlindungan,  pelayanan,  dan membantu warga  untuk  membangun serta
54 Tim  Penulis,  “Panduan  Pemolisian  dan  Hak  Berkeyakinan,  Beragama  dan  Beribadah”, (Jakarta: Kontras, 2012) p. 27.
55 Pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
memelihara saranan peribadatan, agar warganya menjadi pemeluk agama yang baik. Bahkan hal ini  dipertegaskan kembali dalam Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009  terkait  UU  No.  1/PNPS/1965  bahwa  dalam pertimbangannya  MK  menyatakan  pengakuan  seluruh  agama  dan kepercayaan  secara  konstitusional  tanpa  ada  bentuk  diskriminasi.  Hal  ini menunjukan  bahwa  hak  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  adalah hak  yang  fundamental.  Oleh  sebab  itu,  kewajiban  untuk  memberikan jaminan,  perlindungan,  pemajuan  hak  asasi  manusia,  khusus  hak beragama  bagi  setiap  warga  negara  ada  pada  negara.  Kewajiban  negara untuk  melindungi  HAM  setiap  individu  di  bawah  juridiksi  kuasanya menyakut  dua  hal:  upaya  negara  mencegah  terjadinya  terjadinya  suatu pelanggaran  HAM  oleh  pihak  manapun,  bila  terjadi  suatu  pelanggaran HAM  negara  harus  melakukan  koreksi.  Contohnya  dengan  melakukan investigasi,  penuntutan,  dan  penghukuman  bagi  pelakunya  dan memulihkan  hak-hak  si  korban  (atau  keluarganya).  Kewajiban  untuk melindungi  ini  memiliki  aspek  horizontal  karena  negara  juga  wajib mengatur  tata  relas  antar  aktor-aktor  non  negara.  Selanjutnya  kewajiban Pemerintah  untuk  memenuhi  hak  Ahmadiyah.  Kewajiban  pemerintah untuk  menekankan  pada  upaya-upaya  positif  negara  lewat  mekanisme legislatif, yudikatif atau administratif untuk menjami implementasi HAM termasuk  hak  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  Ahamdiyah  di tingkat yang paling konkret bisa dinikmati oleh kelompok Ahmadiyah di bidang juridiksi kuasanya.

## Simpulan dan Saran

## 1. Simpulan
Konflik  merupakan  keniscayaan  sejarah  dan  berpeluang  muncul. Makna  positif  konflik  berupa  terjadinya  perubahan  sosial,  makna  negatif berupa kerenggangan sosial dan kekerasan. Memahami konflik bearti juga harus mengetahui sebab munculnya konflik. Penyebab konflik Ahmadiyah disebabkan  oleh  rekonsiliasi  konflik  dengan  kompromi.  Rekonsiliasi konflik  adalah  tindakan  konstruktif  yang  diagendakan,  dilakukan  dan dievaluasi  oleh  para  pihak  dengan  tujuan  untuk  menyelesaikan  konflik. Tindakan  konstruktif  tersebut  sangat  ditentukan  kesediaan  menggapai perdamaian  dengan  prinsip  saling  menyadari  dan  memahami,  tanpa merasa  dirugikan.  Tentunya  upaya  mencapai  perdamaian  tersebut  harus menggunakan  prinsip-prinsip  dasar  Islam  sebagai  resolusi  konflik Ahmadiyah.
Toleransi, keadilan dan tindakan saling memaafkan harus dipahami dan  direfleksikan  serta  harus  menjadi  integral  dengan  sikap bermasyarakat. Mengingat prinsip-prinsip tersebut merupakan nilai dasar
Islam  maka  sudah  seharusnya  sebagai  muslim  harus  meneladani  tiga prinsip  tersebut.  Jika  prinsip  tersebut  dipahami  dan  diteladani  maka pemahaman  terhadap  hak  kebebasan  beragama  akan  mudah  pahami sehingga  sikap  lansung  menerima  kebijakan  dengan argumentum  ad populum atau  argumentasi  yang  diberikan  oleh  pihak  yang  berwenang lansung dianggap sebagai kebenaran tanpa mengkritisi kebijakan tersebut. Pemahaman  terhadap  hak  kebebasan  beragama  sebagai  non-derogable rights  yang  dijamin  oleh  UUD  1945  seharusnya  menjadikan  negara  tidak ikut campur dalam hal urusan agama dan berkeyakinan. Karena hak untuk beragama  dan  berkeyakinan  diserahkan  secara  mutlak  kepada  individu. Kebijakan  pelarangan  segala  kegiatan  Ahmadiyah  menurut  Penulis  tidak dapat  dibenarkan.  Sebab  perlindungan  tidak  identik  dengan  pelarangan, apalagi yang didahului dengan kekerasan. Malahan seharusnya eksistensi Ahmadiyah  yang  kedudukannya  terancam  dan  harus  mendapat perlindungan  oleh  negara.  Apabila  kebebasan  beragama  dibatasi berdasarkan  hukum  nilai  moral  masyarakat,  nilai  yang  merupakan  dasar pembatasan harus diambil lebih dari satu tradisi/kebiasaan, bukan hanya berdasarkan pandangan arus utama.
2. Saran
a. Hak-hak  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  dijamin  dalam  UUD 1945.  Sementara  pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan yang  bersifat  diskriminatif  mencakup  SKB  Tiga  Menteri  Tahun  2008 tentang  Ahmadiyah,  Peraturan  Bersama  Dua  Menteri  Tahun  2006 tentang  Pendirian Tumah Ibadah,  dan  UU  No.  1/PNPS/1965  tentang Penodaan  Agama.  Termasuk  berbagai  peraturan  daerah  tentang pembatasan  kegiatan  Ahmadiyah.  Kebijakan-kebijakan  pemerintahan yang  diskriminatif  merupakan  bentuk  negasi  dari  hak-hak  kebebasan beragama  dan  berkeyakinan  yang  dijamin  dalam  UUD  1945.  Oleh karena itu, pemerintah harus memandang serius dan  bersikap integral dengan UUD 1945 sebagai norma dasar negara (norma yang melandasi pelaksanaan kebijakan negara).
b. Pemerintah  harus  mampu  mengelola  keberagaman  yang  ada  di Indonesia.    Perangkat  pemerintah  seperti  aparat  kepolisian,  gubernur, bupati/walikota perlu mendapatkan pemahaman tentang HAM, dalam kaitannya dengan isu yang diangkat dalam tulisan ini, maka pemerintah harus lebih memahami dan mewujudkan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
c. Pihak  Kementerian  Agama  harus  netral  dan  imparsialitas  terhadap salah satu  pemahaman  keagamaan.  Kementerian  ini  harus  mendorong organisasi keagamaan (misalnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai  organisasi  Islam  terbesar  di  Indonesia)  dalam  menyelesaikan
RI‟AYAH, Vol. 02, No. 01 Januari-Juni 2017
sengketa  dan  mendorong  inisiatif  lokal  untuk  menangani  masalah- masalah yang terkait dengan intoleransi beragama.
d. Melibatkan  seluruh  komisi  negara  yang  ada,  termasuk  Komnas  HAM, Komnas  Perempuan,  Komisi  Perlindungan  Anak  Indoensia  dan Ombudsman  untuk  membuat  laporan  independen  tahunan  tentang situasi kebebasan beragama di Indonesia.
e. Negara  harus  membuat  suatu  jaminan  hukum  yang  mengakui  dan mengatur  hak  berkeyakinan,  beragama,  dan  beribadat.  Negara  harus membantu  atau  memberikan  perhatian  khusus  ( affirmative  action ) kepada  kelompok-kelompok  rentan  (minoritas  agama  termasuk Ahmadiyah)  untuk  bisa  memenuhi  hak-hak  atas  berkeyakinan, beragama dan beribadah mereka

## Referensi Jurnal
Anvonius,  Leena.  2008.  “The  Ahmadiyah  &  freedom  of  religion  in  Indonesia”. ISIM Review 22; Society and The State.
Chaer,  Moh.  Toriqul.  2016.  “Islam  dan  Pendidikan  Cinta  Damai”.  ISTAWA:
Jurnal Pendidikan Islam, Vo. 2, No. 1.
Gaffar,  Abdul.  2013.  “Jamaah  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  Dalam  Perspektif Kekerasan  Negara:  Dua  Kasus  Dari  Surabaya  Jawa  Timur  dan  Lombok NTB”. Jurnal Sosiologi Islam. Vol. 3, No.2.
Hussein,  Sawsan  Malla.  2014.  “The  Concept  of  Peace  in  Islam”.  International Journal of English Language. Vol. III, Issue VIII.
Rosyid, Moh. 2013. “Resolusi  Konflik Berlatar Agama: Studi Kasus Ahmadiyah di Kudus”. Jurnal Multikultural dan Multireligius.Vol 12. No. 3.
Sukarno.  2000.  “A  speech  at  the  University  of  Indonesia,  in  Herbert  Feith  and Lance Castles eds”. Journal of Indonesian Political Thinking 1945-1965. Tita Rostitawati, Tita. 2014 "Teologi dalam Islam". Jurnal Madani. Vol 4. No 1.
Pettalongi,  Sagaf  S.  2013.  “Islam  dan  Pendidikan  Humanis  dalam  Resolusi Konflik Sosial”. Jurnal Cakrawala Pendidikan. Th. XXXII, No. 2.

## Buku
Al-Sheha, Abdur-Rahman Abdul Kareem. 2015. “Islam is The Religion of Peace”.
Saudi Arabia: islamland.
Brigham  Young  University.  2010.  “Kebebasan  Beragama  atau  Berkeyakinan". Yogyakarta: Kanisius.
Khan,  Maulana  Wahiduddin.  2013.  “Islam  and  Peace”.  India:  Centre  for  Peace and Spirituality International.
Majelis  Ulama  Indonesia.  1980.  “Bidang  Aqidah  dan  Aliran  Keagamaan, Ahmadiyah Qodian”. Jakarta: MUI.
Indonesia.  2005.  “Bidang  Aqidah  dan  Aliran  Keagamaan,  Penjelasan Tentang Fatwa Aliran Ahmadiyah”. Jakarta: MUI.
Nasution, Harun dan Bahtiar Effendy. 1987. “Hak Asasi Manusia dalam Islam”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Reformata.  2007.  "Tabloid  Reformata  Edisi  54  Februari  Minggu  II  2007”. Bandung: Yapama.
Setara  Institue.  2010.  “Atas  Nama  Ketertiban  dan  Keamanan”.  Jakarta:  Setara Institute.
Suryana.  2010.  “Metode  Penelitian:  Model  Praktis  Penelitian  Kuantitatif  dan Kualitatif”. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Tim  Peneliti.  2013.  “Kebebasan  Beragama  di  Indonesia  2010  –  2012”.  Jakarta Selatan: INFID.
Umar,  Nasaruddin.  2008.  “Deradikalisasi  Pemahaman  Al-Quran  dan  Hadis”. Jakarta:  Rahmat Semesta Center.
Zulkarnain,  Iskandar.  2005.  “Gerakan  Ahmadiyah  di  Indonesia”.  Yogyakarta: LkiS.
Skripsi Sigit  Riono.  2015  “Hak  Kebebasan  Beragama  di  Indonesia  (Studi Socio-Legal dalam Kasus Ahmadiyah)”. Skripsi. Program Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.
Syaefullah.  2014.  “ Civil  Society dan  Kebebasan  Beragama  di  Indonesia:  Studi Kasus The Wahidinstitute”. Skripsi. Program Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

## Internet
Dunia  Islam.  Pengertian  Islam  Menurut  Bahasa  dan  Istilah  Dalam  Al  Quran. http://www.duniaislam.org/23/03/2015/pengertian-islam-menurut- bahasa-dan-istilah-dalam-al-quran/ diakses tanggal 19 Maret 2017.
Florentin,  Vindry  2017.  Ahmadiyah  Minta  Pemerintah  Penuhi  Hak-Haknya. https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/09/078743212/ahmadiya h-minta-pemerintah-penuhi-hak-warga-negaranya  diakses  tanggal  16 Maret 2017.
Florentin,  Vindry.  2017.  Diusir  Bupati  Bangka,  9  Jemaat  Ahmadiyah  Masih Bertahan.
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/09/078743187/diusir- bupati-bangka-9-jemaat-ahmadiyah-masih-bertahan  diakses  tanggal  16 Maret 2017.
Hamdi, Imam. 2017. Masjid Disegel, Ahmadiyah Depok Tempuh Jalur Hukum. https://metro.tempo.co/read/news/2017/02/24/083850004/masjid- disegel-ahmadiyah-depok-tempuh-jalur-hukum  diakses  tanggal  16  Maret 2017.
Idhom,  Addi  Mawahibun.  2017.  Menteri  Agama  Sesalkan  Perusakan  Masjid Ahmadiyah.
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/05/24/173773523/menteri- agama-sesalkan-perusakan-masjid-ahmadiyah  diakses  tanggal  16  Maret 2017. Indro. Sultan Jamin Ahmadiyah di Yogyakarta. http://m.news.viva.co.id/cangkang/ramadan2014/read/203384-sultan- jamin-ahmadiyah-di-yogyakarta-aman diakses tanggal 21 Maret 2013.
Jakarta  Globe.  2017.  For  Ahmadiyah  in  Indonesia,  Persecution  Remains Unaddressed. http://jakartaglobe.id/news/persecution-of-ahmadi- muslims-in-indonesia-remains-unaddressed/.  diakses  tanggal  17  Maret 2017. Kementrian  Agama  Republik  Indonesia.  SKB  Ahmadiyah,  Pemerintah Pertimbangkan Perkembangan Situasi. https://www2.kemenag.go.id/berita/79849/skb-ahmadiyah-pemerintah- pertimbangkan-perkembangan-situasi?lang=id  diakses  tanggal  21  Maret 2017. Purnomo, Sigit. Nasib Ahmadiyah, terlantar di negeri sendiri. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/08/130802_ahma diyah_lombok, diakses tanggal 21 Maret 2017. Yudhasmara. Pelarangan Ahmadiyah Meluas Dimana-mana. https://www.google.com/search?q=kejakaan+keluarkan+surat+larangan +ahmadiyah&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b diakses tanggal 21 Maret
2017.
Zulfikar, Muhammad. Pemerintah Bentuk Bakorpakem Tangani Isu Intoleransi. http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/22/pemerintah-bentuk- bakorpakem-tangani-isu-intoleransi diakses tanggal 22 Maret 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.