## DAMPAK KEBIJAKAN LARANGAN PEMBAKARAN LAHAN TERHADAP KONDISI EKONOMI MASYARAKAT (Studi di Desa Mekar Jaya Kabupaten Pulang Pisau)
Rini Kuswanti rinikuswanti96@gmail.com

## ABSTRAK
The  Policy  of  prohibition  the  burning  of  land  stipulated  in  the  Pulang Pisau District Regulation Number 05 of 2008 aims to prevent and overcome forest and land fires that burning land is one of the causes of environmental damage and can disrupt the activities of surrounding communities. This study aims to describe and analyze the  Impact  of the Policy on Ban on  Land  Burning on the Economic Condition of the Community in Mekar Jaya Village, as well as the government's efforts  to  overcome  these  problems.  With  this,  the  researcher  uses  Dye's  (1981) theory by considering four impacts that need to be analyzed, namely the impact of the  policy  on  the  target  situation  or  target  group;  impact  of  policies  on  other situations or groups other than the situation of the target group; impact of policy on  current  conditions  and  future  conditions;  and  identity  changes  in  the environment related to efforts to measure government activity. The results showed that  after  the  regulation  prohibited  the  burning  of  land,  considering  that  Mekar Jaya Village was dominated by the type of agricultural work which was the main driver of the economy, while the people in the village opened the land by burning. Because there is no community that can open land, the eventually employment for farmers  become  narrowed.  because  the  narrowing  of  work  causes  a  reduction  in people's income. Then the price of rice and vegetables because they had to arrive from outside the region.

## Key words: Policy Impact, Conditions Economic

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kepulauan besar yang memiliki  sumber  daya  lahan  yang  sangat  luas  dengan  berbagai  keragaman  tanah dan iklim, di Indonesia sendiri ada beberapa wilayah yang sebagian dari lahan ini dimanfaatkan  secara  turun  temurun  untuk  usaha  pertanian,  tanah  gambut  sendiri yang  mana  rentan  sekali  terbakar  oleh  api,  sehingga  perlu  kebijakan  oleh pemerintah  Pusat maupun Daerah dalam mengatur kebakaran lahan khususnya di Kalimantan.  Upaya  untuk  mengatasi  kebakaran  hutan  dan  lahan  Pemerintah membuat  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pulang  Pisau  Nomor  05  Tahun  2008 Tentang  Pencegahan  Penanggulangan  Kebakaran  Hutan  dan  atau  Lahan  yang bertujuan  untuk  menangani  darurat  kebakaran  hutan  dan  lahan  serta  mengurangi dampak  yang  timbul  akibat  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Akan  tetapi setelah kebijakan tersebut di implementasikan ditemukan sebuah permasalah baru khusunya di Desa Mekar Jaya,  banyak masyarakat yang merasa kesusahan dalam membuka  lahan  karena  kebanyakan  masyarakat  disana  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan lahan dilakukan secara tradisonal yaitu dengan cara dibakar.

## TINJAUAN PUSTAKA Kebijakan Publik
Secara umum, istilah “kebijakan” atau policy digunakan  untuk  menunjuk perilaku  seorang  aktor  (misalnya  pejabat,  kelompok,  ataupun  suatu  lembaga pemerintah)  atau  sejumlah  aktor  dalam  bidang  kegiatan  tertentu.  Menurut Anderson  (1984)  dalam  Anggara  (2014:35)  memberikan  pengertian  atas  definisi kebijakan  publik,  dalam  bukunya  “ Public  Policy  Making”, ialah  “serangkaian kegiatan  yang  mempunyai  maksud  atau  tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”. Sedangkan menurut R. Dye (1992)  dalam  Anggara  (2014:35)  “ Public  Policy  is  whatever  the  government choose to do or not to do” (kebijakan publik  adalah apa pun pilihan pemerintah untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu).  Menurut  Dye,  apabila pemerintah  memilih  untuk  melakukan  sesuatu,  tentu  ada  tujuanya  karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk  tidak  melakukan  sesuatu,  juga  merupakan  kebijakan  publik  yang  ada tujuanya.

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  Dalam  Agustino  (2016:126)  secara  sederhana dapat  diartikan  sebagai  proses  menerjemahkan  peraturan  ke  dalam  bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu  kompleks  bahkan  tidak  jarang  bermuatan  politis  karena  wujudnya intervensi  berbagai  kepentingan.  Menurut  Grindle  (1980)  dalam  Pasolong (2016:57),  implementasi  adalah  sering  dilihat  sebagai  suatu  proses  yang  penuh dengan  muatan  politik  dimana  mereka  yang  berkepentingan  berusaha  sedapat mungkin mempengaruhinya.

## Dampak Kebijakan
Pengertian dampak menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah pengaruh  kuat  yang  mendatangkan  akibat  (baik  negatif    maupun  positif).  Dalam Agustino  (2016:187)  dampak  adalah Outcomes kebijakan  biasanya  berupa  hasil, dampak,  atau  konsekuensi  dari  suatu  pelaksanaan  kebijakan.  Pengertian  dampak positif  adalah  akibat  baik  atau  pengaruh  menguntungkan  yang  didapatkan  dari berbagai  hal  atau  peristiwa  yang  terjadi.  Sedangkan  pengertian  dampak  negatif adalah pengaruh atau akibat  yang dihasilkan dari kata dampak adalah merugikan dan cenderung memperburuk keadaan. Untuk mengkaji permasalahan dilapangan Menurut sebagian pakar  (Dye, 1981; Anderson, 1984) dalam Anggara (2014:294) terdapat  sejumlah  dampak  kebijakan  yang  perlu  diperhatikan  dalam  evaluasi kebijakan, antara lain sebagai berikut adalah 1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau  kelompok  target,  2.  Dampak  kebijakan  terhadap  situasi  atau  kelompok  lain selain  situasi  kelompok  target,  3.  Dampak  kebijakan  terhadap  kondisi  sekarang dan kondisi masa yang akan datang dan 4.Identitas perubahan dilingkungan yang berkaitan  dengan  upaya  mengukur  aktivitas  pemerintah.  Jadi  dampak  kebijakan
adalah  keseluruhan  efek  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  kebijakan  dalam  kondisi kehidupan  nyata,  semua  bentuk  manfaat  dan  biaya  kebijakan,  baik  langsung maupun  yang  akan  datang,  harus  diukur  dalam  bentuk  efek  simbolis  atau  efek nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal  yang dilakukan  pemerintah kegiatan ini diukur dengan standar tertentu.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian Kualitatif.  Menurut  Bogan  dan  Taylor  (1975)  dalam  Moleong  (2014:4) mendefinisikan  metodologi  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan  perilaku  yang  dapat  diamati.  Metode  penelitian  Kualitatif  sering  disebut metode  penelitian  naturalistik  karena  penelitianya  dilakukan  pada  kondisi  yang alamiah  (natural  setting)  disebut  juga  sebagai  metode  etnographi,  karena  pada awalnya  metode  ini  lebih  banyak  digunakan  untuk  penelitian  bidang  antropologi budaya,  disebut  sebagai  metode  kualitatif  karena  data  yang  terkumpul  dan analisisnya lebih bersifat kualitatif Sugiyono (2014:4).

## HASIL PENELITIAN Dampak Kebijakan Terhadap Situasi atau Kelompok Target
Dalam  penelitian  ini  yang  pertama  dikaji  menurut  sebagian  pakar  (Dye, 1981;  Anderson,1984), adalah dampak kebijakan terhadap situasi  atau kelompok target,  yang  dimaksud  adalah  dampak  kebijakan  yang  dirasakan  oleh  kelompok target  tertentu,  kelompok  target  disini  adalah  masyarakat  yang  melakukan  usaha pembukaan  lahan  khususnya  bermata  pencaharian  sebagai  petani  dan  berkebun. Pada  akhirnya  efek  dari  larangan  membakar  tersebut  menyebabkan  perubahan pendapatan  masyarakat,  perubahannya  disini  adalah  biaya  yang  dikeluarkan masyarakat lebih banyak dalam pembukaan lahan. Biasanya tidak membeli beras, sekarang  mereka  dituntut  untuk  membeli  beras  dengan  harga  jika  dulu  sekitar Rp.6.000,- sampai dengan Rp.7.000,- /kg kini menjadi Rp.10.000,-/kg  dan harga sayur  mayur  menjadi  lebih  mahal  yang  biasanya  Rp.4.000,-  ribu  kini  menjadi Rp.9.000,- karena didatangkan dari luar daerah hal tersebut berpengaruh terhadap daya  beli  masyarakat.  Sedangkan  keadaan  ini  tidak  diiringi  dengan  peningkatan pendapatan, tentu hal tersebut bisa menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Saat ini masyarakat dihadapkan dengan kekahawatiran dan ketidakpastian  karena  disisi  lain  masyarakat  tahu  bahwa  aktivitas  membakar memang  salah  satu  faktor  yang  dapat  menyebabkan  kerusakan  bagi  lingkungan alam dan bisa menggangu aktivitas masyarakat. Tetapi pemerintah sendiri belum bisa memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat.

## Dampak  Kebijakan  terhadap  Situasi  atau  Kelompok  Lain  Selain  Situasi Kelompok Target
Kebijakan  tentang  larangan  membakar  lahan  menimbulkan  dampak terhadap  kelompok  lain  menurut  (Dye,  1981;  Anderson,  1984).  Menjelaskan bahwa  kebijakan  larangan  membakar  ini  melibatkan  kepada  beberapa  kelompok lain  selain  dari  kelompok  target  tersebut  melibatkan  secara  langsung  atau  tidak
langsung  dengan  berbagai  pihak-pihak  baik  pemerintah  maupun  non  pemeritah, untuk  mengatasi  dampak  dari  pelarangan  pembakaran  lahan  tersebut  terhadap masyarakat  baik  dampak  yang  diharapkan  maupun  yang  tidak  diharapkan. Kebijakan  larangan  membakar  lahan  melibatkan  dengan  berbagai  pihak  baik  itu dari  pemerintah  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas- batas wilayah untuk mengatur dan mengurus permasalahan masyarakat setempat, ikut  terlibat  dalam  mencarikan  solusi  dari  dampak  larangan  pembakaran  lahan tersebut  karena  banyaknya  keluhan-keluhan  dari  masyarakat,  pihak  Kelurahan mencoba  untuk  memberikan  sebuah  trobosan  dengan  pembukaan  lahan  tanpa dibakar.
Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan  (BP3K) berada  dalam  naungan Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau Kelompok  yang ikut  terlibat  setelah  adanya  larangan  membakar  lahan  banyak  masyarakat khususnya  petani  yang  merasa  kesusahan  ketika  hendak  melakukan  pembukaan lahan.  selain  itu    ingin  memulihkan  ekonomi  masyarakat  yaitu  dengan memberikan  program  penyuluhan  berupa  sosialisasi  kepada  petani  terkait pertanian  secara  luas  tidak  hanya  berbasis  diketahanan  pangan  padi  saja,  disitu juga  memberikan  pengarahan  untuk  berbasis  dalam  bidang  lainya  seperti perkebunan, peternakan dan bidang hortikultura.
Dari  BRG  di  Desa  Mekar  Jaya  dibentuk  pada  tahun  2017  melalui  Surat Perjanjian Kerjasama atau disingkat (SPK) tentang revilisasi ekonomi masyarakat adalah  pengelolaan  lahan  tanpa  bakar  untuk  mengembangkan  usaha  pertanian  di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Dengan Kelompok masyarakat  tani di  Mekar Jaya  Hapakat. Munculnya  BRG  dilatar  belakangi  karena  adanya  kebakaran  dan  kedua  harus diakui  kondisi  gambut  hari  ini  dengan  seringnya  terjadi  kebakaran  itu  perlu dilakukan  rehibilitasi  karena  kondisi  gambut  yang  sangat  rusak  atau  dalam keadaan kritis.

## Dampak  Kebijakan  terhadap  Kondisi  Sekarang  dan  Kondisi  Masa  yang Akan Datang
Dampak  kebijakan  dalam  larangan  membakar  lahan  terhadap  kondisi sekarang  dan  kondisi  yang  akan  datang    baik  dampak  yang  diharapkan  ataupun tidak diharapkan oleh masyarakat menurut sebagian pakar (Dye, 1981; Anderson, 1984).  Untuk    melihat  dampak  terhadap  kondisi  sekarang  dari  hasil  wawancara yang dilakukan oleh peneliti banyak respon dari masyarakat kurang setuju dengan adanya  kebijakan  larangan  membakar  lahan  terutama  masyarakat  yang  bermata pencaharian  sebagai  petani  dan  kebun,  jika  dahulu  mereka  bisa  penggunaan lahanya  mencapai  1-2  ha  per  keluarga  dengan  metode  membakar  saat  hendak melakukan  pembukaan  lahan,  melalui  proses  memotong  pohon  dan membersihkan  semak  belukar  kemudian  mengumpulkannya  terlebih  dahulu, setelah  itu  baru  dilakukan  pembakaran,  saat  hendak  melakukan  pembakaran masyarakat  melakukanya  pada  musim  kemarau  sehingga  ranting-ranting  pohon dan  semak  belukar  dapat  mudah  terbakar  ketika  melakukan  pembakaran,  untuk biaya  yang  dikeluarkan  sebesar  Rp.1.500.000,-.  Hasil  dari  abu  pembakaran tersebut diharapkan dapat mengurangi zat asam dalam tanah selain itu dengan cara
membakar  bisa  menggunakan  biaya    sedikit  dapat  menghasilkan  panen  yang sebanyak-banyaknya.  Setelah  adanya  larangan  membakar,  pemerintah  berupaya memberikan  trobosan  berupa  program  sistem  Pembukaan  Lahan  Tanpa  Bakar atau  disingkat  dengan  (PLTB)  dalam  mengelohan  lahanya  membutuhkan  biaya yang  lebih  besar,  karena  masyarakat  harus  melakukan  beberapa  proses  dengan menggunakan  alat  mesin hand  traktor dalam  pengerjaanya  harus  mengeluarkan biaya  untuk  menjalankanya,  bahan  bakarnya,  dan  perawatnya  bisa  mencapai Rp.10.000.000,-  sampai  Rp.40.000.000,-.  Atau  bahkan  membeli  pupuk  untuk menetralisirkan  zat  asam  yang  berada  dalam  tanah  sebesar  Rp.70.000.000,- menghasilkan  50kg  kapur  dolomit.  Jika  menanam  1  ha  memerlukan  2  ton  kapur dolomit tentu tidak sedikit biaya dalam pengelolaan lahan.

## Identitas  Perubahan  di  Lingkungan  yang  Berkaitan  dengan  Upaya Mengukur Aktivitas Pemerintah
Secara  teoritis,  dampak  kebijakan  tidak  sama  dengan output kebijakan. Menurut  (Dye,  1981),  penting  untuk  tidak  mengukur  manfaat  dalam  bentuk aktivitas  pemerintah  semata.  Hal  ini  perlu  dicermati  karena  yang  sering  terlihat adalah  pengukuran  aktivitas  pemerintah  mengukur output kebijakan.  Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, ukuran output kebijakan publik sangat penting untuk diperhatikan. Akan tetapi, dalam melihat dampak kebijakan publik perlu  ditemukan  identitas  perubahan  di  lingkungan  Desa  Mekar  Jaya  yang berkaitan dengan upaya mengukur aktivitas Pemerintah.

## Upaya Pemerintah dalam memberikan solusi
Melalui  Badan  Restorasi  Gambut  atau  yang  disingkat  dengan  (BRG) melalui  Surat  Perjanjian  Kerjasama  (SPK)  Nomor  SPKS.37/D2/PPK-4/9/2017 Tentang  Revitalitas  ekonomi  masyarakat  :  pengelolaan  lahan  tanpa  bakar  untuk mengembangkan  pertanian  di  Desa  Mekar  Jaya,  Kecamatan  Sebangau  Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ditanda tangani oleh pejabat Komitmen 4 Kedeputian Kontruksi Bapak Rudy Prianto bersama dengan bapak  Sajak  sebagai  ketua  BRG  (Badan  Restorasi  Gambut)    Desa  Mekar  Jaya dengan memberikan tiga program sebagai berikut : 1. Demplot Pertanian Padi. 2. Demplot Peternakan dan 3. Bantuan Sumur Bor.

## KESIMPULAN
Kebakaran  lahan  sangat  berpeluang  terjadinya  bencana  di  Desa  Mekar Jaya  ketika  memasuki  musim  kemarau  panjang  yang  berasal  dari  lokasi  maupun dari  luar  lokasi  usaha.  Oleh  itu  untuk  mengatasi  memerlukan  intervensi pemerintah terkait dengan pencegahan, pemadamanya, pasca dan penanggulangannya.  Sehingga    melibatkan  semua  SKPD  (Satuan  Kerja Pemerintah  Daerah)  yang  bersifat  komprehensif  bentuk  keterlibatan  ini  guna melakukan  dukungan  sumber  daya  sesuai  dengan  kemampuan  dan  kewenangan masing-masing.

## SARAN
Adapun  rekomendasi  saran  untuk  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pulang Pisau khususnya dalam Kebijakan Pelarangan Pembakaran Lahan di Desa Mekar Jaya antara lain sebagai  berikut : 1. Untuk Pemerintah dalam memberikan solusi PLTB  diharapkan  memperhatikan  biaya  yang  bisa  dijangkau  oleh  masyarakat desa,  2.  Pemerintah  lebih  menekankan  pada  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia didesa Dan 3. Pada saat Pemerintah memberikan solusi berupa program- program  khususnya  bagi  petani  perhatikan  juga  basis  infrastruktur  dan  jaringan pemasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: CV.Alfabeta. Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik . Bandung: CV.Pustaka Setia. Dewi, Kusuma. 2016. Studi Analisis Kebijakan. Bandung: CV Pustaka Setia. Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Instruktur  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2015  Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Moleong,  Lexy.  2014. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Pasolong, Harbani. 2016. Teori Administrasi Publik. Bandung: CV. Alfabeta. Peraturan  Bupati  Pulang  Pisau  Nomor  52  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kerja Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pulang  Pisau  Nomor  05  Tahun  2008  Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Rhama,  B.  (2012).  Kebijakan  Publik  Untuk  Ekowisata  di  Kalimantan  Tengah: Kebijakan  Penataan  Kawasan  Ekowisata  Sungai  Kahayan  di  Kota Palangka Raya. JISPAR , 1(1), 47-51. doi:10.17605/OSF.IO/T4W2U Rhama,  B.  (2013).  Kebijakan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Bidang
Pariwisata di Kalimantan Tengah. JISPAR , 2(2), 18-23. doi:10.17605/OSF.IO/27KV5
Rhama, B.  (2014). Hubungan Antara Nilai Yang  Dimiliki  Stakeholder Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Di Indonesia. JISPAR , 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH Rhama, B. (2018). The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan  Based  on  Ecotourism  Policy  Perspective. Policy  &  Governance Review , 2(3), 204-016. doi:10.30589/pgr.v2i3.110
Rhama, B. (2020). The Human Resource Policy of Tourism in Indonesia. Opción , 36(26), 3142-3162
Rhama,  Bhayu.  (2019). Taman  Nasional  dan  Ekowisata .  Yogyakarta:  PT. Kanisius
Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: CV. Alfabeta.
Suharto, Edi. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfaberta.
Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor SPKS.37/D2/PPK-4/9/2017 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Universitas Muhammadiyah Malang Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Malang: UPT
Winarno,  Budi.  2014. Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  CAPS  (center  of Academic Publishing Service).