## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  dan  globalisasi masa  kini  telah  memperketat  standar kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang menuntut mereka agar lebih ‘melek’ terhadap  kemajuan  dunia  dan  lebih  sadar akan  daya  bersaing  yang  semakin  tinggi  di seluruh  aspek  kehidupan.  Keadaan  seperti ini  dapat  dilihat  dari  terbukanya  negara Indonesia terhadap negara asing, sehingga banyak  dari  mereka  yang  tertarik  untuk menanamkan  modalnya  di  Indonesia  dan juga banyaknya tawaran pertukaran pelajar di  institusi  pendidikan.  Dalam  setiap kerjasama  antar  negara,  tentunya  dari setiap negara tersebut memiliki agenda dan keperluannya  masing-masing.  Keterbukaan ini justru menjadi peluang bagi negara asing untuk dapat memanfaatkan Indonesia sebagai  salah  satu  negara  berkembang yang  memiliki  kekayaan  alam  yang  besar. Karena kemampuan pengelolaan kekayaan alam yang kurang baik dan memadai, celah ini  pun  dimanfaatkan  oleh  pihak  asing. Selain  itu,  melihat  sifat  orang  Indonesia yang  identik  dengan  ‘ legowo ’,  maka membuat pihak asing semakin tertarik untuk masuk  dan  bahkan  juga  mempengaruhi Indonesia.
Negara  Tiongkok  menjadi  salah  satu negara  yang  menjalin  hubungan  bilateral
dengan  Indonesia.  Tiongkok  yang  terkenal dengan  sebutan  ‘Negeri  Tirai  Bambu’ tersebut  merupakan  negara  yang  memiliki tingkat  perekonomian  yang  sangat  baik, juga perkembangan teknologinya yang lebih cepat  dibandingkan  negara  yang  lain, sehingga  Tiongkok  dilihat  sebagai  negara adikuasa di Asia, bahkan sekarang ketenarannya  sebagai  negara  adikuasa semakin meluas sampai ke negara Amerika Serikat  dan  Eropa.  Tiongkok  mampu memanjakan orang-orang di berbagai belahan  dunia  dengan  produknya  yang terbilang cukup murah, namun kualitas tidak kalah  dengan  produk  berharga  mahal lainnya. Bahkan mereka tidak mampu untuk menolak  kehadiran  barang-barang  buatan Tiongkok tersebut.
Tahun  ini,  selepas  memperingati  70 tahun  jalinan  hubungan  bilateral  antara Tiongkok  dengan  Indonesia  yang  sudah terbentuk sejak 13 April 1950, mengingatkan kita bahwa begitu eratnya hubungan kedua negara  tersebut  yang  diawali  dengan  kerja sama di bidang kebudayaan dan pendidikan, di  mana  Tiongkok  memberikan  banyak beasiswa untuk pemuda-pemuda Indonesia agar dapat bersekolah langsung di Tiongkok,  meskipun  hubungan  keduanya sempat terputus di tahun 1967-1989 sebagai dampak  dari  rezim  Soeharto  yang  saat  itu

## Hegemoni Dibalik Hubungan Bilateral Tiongkok-Indonesia
Rissa Amanda 1*
1 Program Pasca Sarjana Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Kampus UI Salemba 16424 Jakarta
*Email: rissa.airuisha@gmail.com
Naskah diterima 11 Desember 2020, Revisi 15 Maret 2021, Terbit 29 April 2021
DOI: doi.org/10.21107/pamator.v14i1.9004

## Abstract
China is the largest superpower country in Asia nowadays.  With its popularity in the fields of technology, transportation,  infrastructure  and  others  has  attracted  ASEAN  countries,  including  Indonesia,  to  become more interested in tightening cooperation with China. However, what is almost forgotten is how China takes advantage of this moment to expand its expansion to other countries and it starts from the nearest countries. In this study, the authors used qualitative research methods - descriptive analytic with Library Research data collection  techniques.  The  purpose  of  this  study  is  to  see  how  hegemony  in  bilateral  relations  between Indonesia and China. The results are hegemonic practices exist in bilateral relations between Indonesia and China through the OBOR project and Mandarin Language Center institutions such as Confucius Institute
Key words: China, expansion, hegemony, bilateral relations
sedang berurusan dengan G30S/PKI, namun hubungan keduanya kembali membaik pada sekitar tahun 1990 (Firdaus, 2020).  Kini,  di  masa  kepemimpinan  Joko Widodo  sebagai  presiden  Indonesia  dan  Xi Jinping sebagai presiden Tiongkok, hubungan bilateral kian menghangat. Terbukti  dengan  adanya  kerjasama  antara negara Indonesia dengan negara Tiongkok, maka kita dapat melihat bagaimana akhirnya Tiongkok berhasil memasuki  banyak sektor bidang  di  Indonesia,  seperti  pendidikan, ekonomi, proyek pembangunan infrastruktur, industri, dan maritim.
Semakin  banyak  orang  Tiongkok  yang masuk  ke  Indonesia,  membuat  masyarakat Indonesia dituntut untuk memiliki kemampuan bahasa asing tambahan selain bahasa  Inggris,  yaitu  bahasa  Mandarin. Kemampuan  bahasa  Mandarin  pribumi  ini yang akan dimanfaatkan untuk menjadi alat komunikasi langsung dengan orang Tiongkok  yang  minim  berbahasa  Inggris. Terutama di area perusahaan yang sekarang  banyak  diisi  oleh  orang-orang Tiongkok, termasuk atasannya.
Kebutuhan  akan  sumber  daya  manusia yang  mampu  berbahasa  Mandarin  menjadi meningkat  di  Indonesia.  Di  samping  itu, perusahan-perusahaan  Tiongkok  yang  ada di  Indonesia  pun  bahkan  sampai  membuat program pelatihan bahasa Mandarin khusus di  perusahaannya  bagi  pegawai  pribumi yang belum bisa berbicara bahasa Mandarin.  Selain  itu,  kebanyakan  proyek pembangunan  infrastruktur  Indonesia  yang dipegang langsung oleh Tiongkok, biasanya akan melibatkan banyak pekerja atau buruh asli dari Tiongkok yang tentunya berkolaborasi  dengan  buruh  pribumi  asal Indonesia dan mereka pun lagi-lagi diharuskan untuk mampu berbahasa Mandarin,  meski  paling  minimal  hanya dalam tahap percakapan sehari-hari saja.
Namun,  ternyata  tidak  hanya  sampai disitu,  dewasa  ini  institusi  pendidikan mulai dari  SD  hingga  SMA  dimasuki  oleh kurikulum  bahasa  Mandarin,  bahkan  di jenjang  perguruan  tinggi  pun  ada.  Maka kebutuhan guru bahasa  Mandarin  pun juga ikut meningkat. Banyak tempat kursus lokal maupun  lembaga  bahasa  yang  mewakili langsung  negara  Tiongkok  berbondong- bondong untuk menawarkan layanan kursus bahasa Mandarin dengan harga yang relatif
terjangkau.  Selain  itu,  lembaga-lembaga tersebut  banyak  menawarkan  beasiswa belajar  bahasa  Mandarin  langsung  di Tiongkok selama beberapa waktu.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  memilih acuan  perspektif  teori  hegemoni  untuk melakukan  penelitian.  Jika  membicarakan teori hegemoni, maka konsep yang seringkali terdengar  adalah  konsep  hegemoni  yang digagas oleh Antonio Gramsci, seorang filsuf asal  Italia  yang  terkenal  dengan  idenya mengenai hegemoni. Hegemoni bagi Gramsci  adalah  proses  reproduksi  makna dan  praktik  kelompok  dominan  kepada kelompok  subordinat  dan  seluruh  lapisan masyarakat  dengan  menghadirkan  satu tujuan  dan  kepentingan  tertentu  kelompok dominan  dan  dominasi  yang  dilakukan  lebih kepada  negosiasi  antar  kelompok  untuk saling bekerja sama dalam satu tujuan yang sama (Turner, 2003; Barker, 2004).
Kepentingan  tertentu  kelompok  tersebut biasanya  berhubungan  dengan  kapitalisme dan  ada  unsur  ideologi  di  dalamnya. Kemudian  ideologi  ini  yang  akan  dijadikan sebagai alat pendukung hegemoni kelompok-kelompok dominan yang berkuasa tersebut,  sehingga  kekuasaan  mereka  akan tetap  langgeng.  Di  samping  itu,  teori  yang digagas oleh Gramsci ini merupakan bentuk pengkritikan atas teori hegemoni pendahulunya,  Karl  Marx,  yang  cenderung menekankan  satu  wacana  determinisme kelas  dan  ekonomi  oleh  kelompok  dominan (Ali, 2017).
Pada dasarnya, hegemoni terjadi di dalam strukturasi  hubungan  sosial  masyarakat. Selama proses negosiasi di antara kelompok dapat  berhasil  dan  juga  dapat  menciptaan kesadaran  palsu,  maka  hegemoni  tersebut dapat  dikatakan  berjalan  dengan  lancar. Kemudian  di  dalam  hegemoni  itu  sendiri terdapat aktor-aktor yang memiliki fungsinya masing-masing.  Aktor-aktor  tersebut  adalah kelompok  kaum  intelektual  yang  sudah disaring.  Jadi  tidak  semua  kaum  intelektual dapat  memasuki  sistem  hegemoni  tersebut. Lalu kelompok kaum intelektual yang terpilih bertanggung jawab untuk mengelola kehidupan masyarakat dan biasanya terdapat beberapa golongan kaum intelektual yang justru  memanfaatkan momen  ini  untuk membuat  perlawanan  terhadap  hegemoni (Mosco, 2009; Storey, 2015).

## METODOLOGI
Pada penelitian kajian budaya ini, penulis menggunakan  paradigma  kritis  dengan metode  penelitian  kualitatif  jenis  deskriptif analitik dan teknik pengumpulan data melalui
Library
Research , yaitu dengan mengumpulkan  data  dari  berbagai  sumber buku, jurnal ilmiah, dan juga situs resmi yang berkaitan  dengan  topik  penulis.  Kemudian data-data  yang  penulis  dapatkan  akan digunakan sebagai sumber untuk menghasilkan sebuat penelitian.

## HASIL PEMBAHASAN
Tiongkok yang terkenal dengan keunggulannya  dalam  bidang  ekonomi, teknologi, maupun infrastruktur, membuatnya dilihat  sebagai  negara super  power yang serba  bisa.  Bahkan  keunggulan  Tiongkok menempati  banyak  wilayah  di  dunia  ini. Nyatanya,  ketika  kita  melihat  suatu  produk barang,  kebanyakan  dari  barang  tersebut pasti memiliki tagline ‘Made in China’. Hal ini membuktikan bahwa Tiongkok sudah merajalela dimana-mana  dan  kita  tidak mampu  mengendalikannya,  kecuali  jika Indonesia  menutup  kerja  sama  dengan Tiongkok dan tidak memperbolehkan Tiongkok  masuk  ke  Indonesia.      Tahun  ini Indonesia  dan  Tiongkok  telah  merayakan peringatan 70 tahun kelanggengan hubungan kerja sama kedua negara tersebut pada  bulan  April  lalu.  Menurut  rekam  jejak yang  ada,  kerja  sama  berawal  dari  sektor kebudayaan  dan  pendidikan,  kemudian sekarang  sektor-sektor  lainnya  juga  banyak dimasuki oleh Tiongkok. Kerja sama ini tidak serta-merta  tanpa  tujuan.  Namun  ada agenda tertentu di dalamnya.
Sebagai contoh, proyek terbesar Tiongkok yang  sedang  marak  saat  ini  adalah  proyek OBOR  atau  yang  disebut  juga  dengan One Belt One Road . Proyek ini dimunculkan oleh Presiden Xi Jinping sejak akhir tahun 2013, di mana proyek ini difokuskan pada pembangunan  jalur  lalu  lintas  perdagangan darat  dan  laut,  yang  melintasi  benua  Asia, Eropa, dan Afrika (Harahap, 2020). Selain itu, proyek  Tiongkok  ini  juga  bertujuan  untuk meningkatkan  dan  memperkuat  jaringan koneksi dengan negara-negara ASEAN, baik dalam  bidang  keuangan,  pembangunan infrastruktur  dan  transportasi,  serta  bisnis industri.  Dengan  kata  lain,  Tiongkok  ingin
memperluas wilayah eskpansinya mulai dari negara-negara terdekatnya.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  pada  tahun 2015  Presiden  Joko  Widodo  juga  memiliki agenda  di  mana  beliau  ingin  menjadikan Indonesia  sebagai  negara  ‘poros  maritim  di dunia’  dan  ingin  memberantas  tindakan kriminal illegal  fishing yang  dilakukan  oleh pihak  asing.  Sehingga  akhirnya  Tiongkok memanfaatkan  momen  ini  dan  kembali bekerja  sama  dengan  Indonesia  di  dalam urusan  maritim.  Tiongkok  berperan  sebagai pihak supplier yang  menjual  persenjataan militer  dan  alat-alat  kebutuhan  maritim lainnya untuk keperluan keamanan laut (Tao et al., 2020).
Oleh  karena  itu,  melihat  perkembangan dunia  yang  semakin  maju,  Presiden  Joko Widodo  mulai  memfokuskan  pembangunan negara  Indonesia  di  sektor  yang  masih kurang  memadai,  yaitu  sektor  transportasi sebagai yang paling utama, agar daerah satu dengan daerah lainnya dapat lebih terhubung dengan mudah, misalnya saja proyek kereta api  cepat  Jakarta-Bandung,  Namun,  untuk dapat  mengimplementasikan  hal  tersebut, Indonesia tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.  Sehingga  beliau  menyiasatinya dengan melakukan kerjasama dengan Tiongkok, guna mendapatkan bantuan pinjaman dari ‘Negeri Tirai Bambu’ tersebut. Tiongkok pun dengan senang hati melakukannya.  Oleh  karena  itu,  sebagai bentuk  rasa  terima  kasih,  Presiden  Joko Widodo  memberikan  banyak  kesempatan pada  Tiongkok  untuk  dapat  terlibat  dalam banyak  proyek  pembangunan  di  Indonesia, termasuk  proyek  kereta  api  cepat  Jakarta- Bandung.  Proyek  ini  merupakan  proyek konsorsium oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia,  PT  Jasa  Marga,  PT  Perkebunan Nusantara,  dan China  Railway (Wijaya, 2020).
Kerja  sama  yang  dilakukan  Indonesia dengan  Tiongkok  lebih  cenderung  kepada kerja  sama  antar  BUMN.  Jika  dilihat  lebih jauh,  sebenarnya  dalam  hal  ini  Tiongkok sudah  mendapatkan  hati  Indonesia  dan  ia perlahan  mencoba  untuk  lebih  dalam  lagi memasuki  lapisan  esensial  Indonesia,  di mana  lapisan  tersebut  merupakan  sektor utama yang membutuhkan banyak perbaikan dan  bantuan  dari  eksternal  untuk  dapat memperbaikinya. Tentu saja, Tiongkok yang
berkedok ‘dermawan’ menawarkan diri untuk membantu memperbaiki sektor tersebut.
Contoh lainnya adalah bidang pendidikan. Dapat dilihat bahwa kerja sama yang terjalin adalah  dalam  bentuk  pemberian  beasiswa kepada  para  pemuda  Indonesia  agar  dapat bersekolah  langsung  di  Tiongkok.  Ketika kerja  sama  dengan  Tiongkok  semakin terbuka, banyak perusahaan Tiongkok mulai menempati  beberapa  wilayah  di  Indonesia dan  pegawainya  pun  merupakan  orang  asli dari Tiongkok. Rata-rata dari mereka kurang fasih  bahkan  tidak  bisa  berbicara  bahasa Inggris sama sekali, apalagi bahasa Indonesia.  Oleh  karena  itu,  mereka  mulai membutuhkan  tenaga  penerjemah  bahasa Mandarin  dari  Indonesia.  Kemudian  disusul dengan pendirian lembaga bahasa Mandarin ternama  asal  Tiongkok  bernama Confusius Institute (CI) atau yang dikenal dengan nama Pusat  Bahasa  Mandarin  (PBM)  yang  berdiri pertama  kalinya  di  Indonesia  pada  tahun 2007  sebagai  lembaga  terpercaya  yang memberikan fasilitas kursus bahasa Mandarin  langsung  dari native  speaker Tiongkok  dan  ditujukan  untuk  para  pemula dari tingkat SD hingga mahasiswa, juga untuk pegawai  pemerintah  sampai  masyarakat umum (Ansori, 2017).
Confusius  Institute (CI)    ini  merupakan lembaga bahasa Mandarin resmi dari Beijing dibawah HANBAN, kantor perwakilan program  bahasa  Mandarin  Internasional  - Kementrian  Pendidikan  Tiongkok,  di  mana lembaga ini didanai dan diorganisir langsung oleh  pemerintah  Tiongkok.  CI  sebenarnya sudah  hadir  di  beberapa  negara,  termasuk Amerika Serikat dan penempatannya berada di  dalam  universitas-universitas,  temasuk  di Indonesia.  Biasanya,  jika  ingin  membangun CI, pihak Tiongkok hanya bertugas menyalurkan  guru-guru native  speaker Mandarin yang berkualitas, kemudian Tiongkok  memberikan  persyaratan  agar negara tempat CI akan dibangun menyiapkan lahan dan fasilitas yang memadai.
Dalam  kacamata  kritis,  kehadiran  CI  di Indonesia  bukan  tanpa  alasan.  Ia  menjadi agen  yang  dikirim  oleh  negara  Tiongkok sebagai  perwakilan  untuk  menyebarluaskan kebudayaan  dan  bahasa  Mandarin  agar orang-orang  Indonesia  dapat  memahami Tiongkok. Dengan begitu, diharapkan komunikasi antara Indonesia dengan
Tiongkok  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Di samping  itu,  CI  ini  dicurigai  sebagai kendaraan  propagranda  Tiongkok  terhadap negara-negara  yang  terlibat  dalam  kerja sama pengadaan lembaga bahasa Mandarin (Theo & Leung, 2018). Selain itu, secara tidak langsung  orang-orang  yang  mengenyam pendidikan  bahasa  Mandarin  dipersiapkan untuk menjadi agen-agen perwakilan penerjemah  Mandarin  bagi  orang-orang Tiongkok  yang  ada  di  Indonesia  dan dipekerjakan di perusahaan-perusahaan Tiongkok.
Berdasarkan rangkaian contoh di atas, jika kita  ingin  mengaitkannya  dengan  konsep hegemoni  Gramsci,  tentu  dapat  dilihat  dari adanya kekuasaan kelompok dominan yang memiliki  tujuan  tertentu  dalam  kerja  sama yang  terjalin  antara  Indonesia  dengan Tiongkok.  Negeri  Tirai  Bambu  ini  adalah bagian  dari  kelompok  dominan,  karena posisinya  di  Asia  termasuk  negara  yang paling  berkuasa  saat  ini.  Kemudian  langkah yang dilakukan Tiongkok selanjutnya adalah mempromosikan  proyek  OBOR  kepada negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Sebagai bentuk negosiasi, Tiongkok  menawarkan  ini  sebagai  proyek yang dapat menguntungkan bersama. Tiongkok  mampu  memasuki  celah-celah negara yang sedang membutuhkan bantuan tertentu  dan  berperan  sebagai  penyedia fasilitas  untuk  mempermudah  atau  bahkan menjadi  solusi  bagi  negara-negara  yang sedang dalam kegalauan tersebut.
Salah  satunya  adalah  Indonesia  yang sedang memiliki masalah dalam hal keamanan maritim dan pembangunan transportasi.  Tiongkok  membantu  Indonesia dalam  bentuk  peminjaman  dana  sekaligus penyedia barang-barang kebutuhan industri, infrastruktur,  maupun  maritim  yang  harga produknya cukup terjangkau. Selain itu, biaya bea cukainya pun tidak begitu mahal.
Tanpa disadari, dengan banyaknya bantuan  yang  ditawarkan  oleh  Tiongkok, membuat Indonesia menjadi ketergantungan pada  Tiongkok.  Sebenarnya  itulah  yang diinginkan olehnya. Ketergantungan membuat  Indonesia  tidak  bisa  lepas  dari Tiongkok,  apalagi  jika  masih  ada  hutang Indonesia  yang  belum  dikembalikan  kepada Tiongkok, seolah-olah Indonesia terus berputar  di  lingkaran  yang  sama.  Tiongkok berhasil menggenggam Indonesia di
tangannya, karena ia pun berhasil menciptakan kesadaran palsu untuk Indonesia,  yaitu  menganggap  Tiongkok sangat  baik  karena  ia  sudah  berbesar  hati untuk  membantu  Indonesia.  Ditambah  lagi, sekarang  Indonesia  justru  memberikan peluang  keterbukaan  yang  lebih  besar kepada Tiongkok.
Selanjutnya  dalam  hal  ini,  orang-orang Tiongkok  semakin  banyak  yang  masuk  ke Indonesia  dan  itu  berarti  Indonesia  harus mempersiapkan  wakil-wakilnya  yang  dapat berbahasa Mandarin agar bisa menjembatani komunikasi  di  antara  Indonesia  dengan Tiongkok.  Tidak  menutup  kemungkinan bahwa  orang-orang  yang  dikirim  langsung dari  Tiongkok  ke  Indonesia,  termasuk  para tenaga  pengajar  Mandarin native  speaker , merupakan  kaum-kaum  intelektual  yang bertugas untuk membentuk kesadaran palsu itu  dengan  menanamkan  nilai- nilai  ‘ke- Tiongkok- an’ kepada masyarakat Indonesia. Nilai- nilai  ‘ke-Tiongkok-an’  tersebut  bisa kita lihat di perusahaan-perusahaan Tiongkok yang mempekerjakan orang pribumi. Mereka biasanya akan menunjukkan pada  pekerja  Indonesia,  bahwa  bekerja dalam  sistem  Tiongkok  harus  mengikuti peraturan-peraturan,  seperti  menghormati orang  yang  lebih  tua  atau  memiliki  jabatan yang  lebih  tinggi,  lalu  bertahan  di  tengah tekanan  yang  berat,  menjunjung  tinggi ketepatan  waktu  (waktu  adalah  uang),  tidak malas bekerja, dan harus selalu berorientasi pada profit .  Bahkan  tiap  pegawai  pun  harus siap  lembur  hingga  larut  malam,  maupun bekerja  pada  hari  sabtu  dan  minggu  tanpa mendapatnya  uang  lembur.  Hal  ini  menjadi pola  tersendiri  bagi  pegawai  pribumi  yang sudah  terbiasa  bekerja  dengan  orang Tiongkok.  Mereka  akan menganggap  hal  ini adalah  hal  yang lumrah karena  sifat  orang Tiongkok yang seperti itu. Sehingga mereka akan  terus  mencari  pembelaan,  padahal sebenarnya  sebagai  orang  yang  berada  di negaranya sendiri dan juga sebagai seorang manusia, tentunya punya hak untuk berpendapat.  Padahal,  mereka  sedang  di bawah  pengaruh  strukturasi  Tiongkok,  di mana  orang-orang  tidak  akan  mampu bergerak  begitu  masuk  ke  dalam  sistem Tiongkok.
Sementara,  pada  bidang  pendidikan bahasa  Mandarin  yang  digawangi  oleh  CI, yaitu  lembaga  bahasa  Mandarin  yang
memiliki  cabang  di  beberapa  universitas  di Indonesia,  akan  membantu  masyarakat pribumi  yang  ingin  belajar  bahasa  Mandarin langsung dengan native speaker . Mengingat kebutuhan bahasa Mandarin semakin meningkat, sejalan dengan banyaknya kehadiran  orang-orang  Tiongkok  saat  ini. Artinya, kelompok kaum-kaum intelektual ini saling  melengkapi  dan  punya  fungsinya masing-masing  di  masyarakat,  namun  tetap pada satu tujuan yang  sama, yaitu menguasai  Indonesia.  Para  pengajar native speaker Mandarin  bertugas  untuk  membuat kurikulum pengajaran bahasa Mandarin yang baik  dan  benar,  sekaligus  mengajari  orang- orang bahasa Mandarin termasuk mencetak guru-guru  bahasa  Mandarin  pribumi,  serta menyebarkan  misi  budaya  di  mana  mereka memperkenalkan bentuk-bentuk budaya Tiongkok  yang  cukup  menarik,  seperti kaligrafi, wushu, dan sebagainnya.
Memang  masyarakat  Indonesia  perlu belajar bahasa Mandarin karena saat ini dan mungkin ke depannya akan ada banyak yang membutuhkan penerjemah bahasa Mandarin dan  bisa  mendapat  bayaran  yang  tinggi asalkan penerjemah Mandarin tersebut fasih. Lagi-lagi  masyarakat  Indonesia  dibawah strukturasi  kelompok  dominan,  ada  tawaran dan  negosiasi  yang  dilakukan  Tiongkok. Banyak  dari  masyarakat  Indonesia  yang berlomba-lomba untuk belajar bahasa Mandarin seolah-olah itu kebutuhan mereka dan  bahasa  Mandarin  juga  mulai  disalurkan melalui  institusi  pendidikan  lainnya  di Indonesia, bahkan mulai dari jenjang sekolah dasar  hingga  perguruan  tinggi.  Nampaknya Tiongkok  siap  mencetak  orang  Indonesia menjadi  bawahannya  dengan  cara  halus, yaitu  penanaman  ideologi  Tiongkok  melalui jalur internal negara (lembaga-lembaga) dan banyak  dari  kita  yang  tidak  sadar  akan strategi tersebut.
Jika kita melihat lebih dalam, seharusnya masyarakat Indonesia bisa mengkritisi hal ini, karena  orang-orang  Tiongkok  berada  di wilayah  negara  Indonesia,  jadi  mereka  pun harus belajar bahasa Indonesia juga. Apalagi mereka menanamkan modalnya di Indonesia dan  tentunya  akan  mengelola  atau  bahkan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Sementara, apabila kita ingin pergi ke Tiongkok,  paling  minimal  harus  dapat berbicara  bahasa  Mandarin  terlebih  dahulu karena  minimnya  orang-orang  yang  dapat
berkomunikasi  dengan  bahasa  Inggris  di sana.
Berdasarkan  semua  hal  ini,  akhirnya dapat  terlihat  bahwa  terdapat  hegemoni dibalik  segala  tindakan  Tiongkok  berkedok ‘kerja sama bilateral’ terhadap Indonesia, dan mungkin  juga  berlaku  bagi  negara-negara lainnya.    Apalagi  ambisi  dan  semangat Tiongkok untuk menjadi negara adidaya juga bisa menjadi gejala utama dalam hegemoni. Agen-agen  intelektual  perwakilan  Tiongkok yang  dikirim  ke  Indonesia  adalah  agen terpilih  untuk  menjalankan  misi  negara. Mereka menjalankan misi melalui penanaman  ideologi  di  lembaga-lembaga institusi  untuk  dapat  mereproduksi  praktik- praktik hegemoni yang dapat melanggengkan kekuasaan Tiongkok.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  studi  ini  adalah  bahwa negara  Tiongkok  akan  terus  melancarkan dan memperluas praktik hegemoninya dalam bentuk  apapun  baik  kepada  Indonesia maupun  negara  lainnya,  tergantung  dari kebutuhan.  Namun  yang  harus  diwaspadai adalah  praktik  atau  strategi  hegemoninya yang  seperti  bunglon.  Jadi,  yang  terpenting bagi Indonesia adalah harus bisa lebih sadar dan  kritis  terhadap  setiap  tindakan  negara Tiongkok  dan  harus  lebih  berhati-hati  agar tidak berputar terus di lingkaran yang sama, serta  jangan  mudah tergiur .  Semangat Tiongkok  untuk  menjadi  negara  yang independen  dan  lebih  baik  dapat  ditiru, namun untuk hal lain harus dipikirkan terlebih dahulu,  apakah  sesuai  dengan  ideologi Indonesia atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Z.  Z.  (2017). Pemikiran  Hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937) Di Italia . Jurnal  Yaqzhan:  Analisis  Filsafat, Agama  dan  Kemanusiaan, Vol. 3 (2),  63-
81. doi: 10.24235/jy.v3i2.5482
Ansori,  F.  (2017). Pusat  Bahasa  Mandarin Universitas  Al  Azhar    Indonesia:  Refleksi dan  Proyeksi    Hubungan  Sosial  Budaya China-Indonesia . Jurnal
Al-Azhar
Indonesia  Seri  Humaniora,  Vol.  4(1),  11- 16. doi:10.36722/sh.v4i1.246
Barker, Chris. (2004). Cultural Studies:   Teori &  Praktik (Nurhadi,    Penerjemah.). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Harahap,  F.,  &  Susiatiningsih,  R.  H.  (2020).
Analisis Potensial Tiongkok Untuk Menjadi Negara Hegemoni di Kawasan Asia Timur Melalui Strategi One Belt One
Road . Journal  of    International  Relations,
Vol. 6(2), 164-172.
Mosco,  Vincent.  (2009). The  Political Economy  of  Communication (2nd  ed.).
Los Angeles: Sage Publications.
Putri, S. Y., & Ma’arif, D. (2019). Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia dan Cina pada Implementasi  Program  Belt  and  Road Initiative .  Jurnal  Kajian  Lemhannas  RI, Vol. 7 (3), 53-66.
Storey,  John.  (2015). Cultural  Theory  and Popular Culture: An Introduction (7th ed.).
London: Routledge.
Tao,  L.  W.,  Thamrin,  S.,  &  Waluyo,  S.  D.
(2020). Kerjasama  Keamanan  China- Indonesia  Guna  Menangkal    Ancaman Keamanan  Maritim  Kedua    Negara . Jurnal Strategi  Pertahanan  Laut, Vol.  5 (3), 51-68.
Theo,  R.,  &  Leung,  M.  W.  (2018). China’s Confucius  Institute  in  Indonesia:  Mobility, frictions  and  Loca  surprises .  Journal Sustainability, Vol. 10(2), 530.
Thung, Ju Lan. (2017). Confucius Institute at Universitas Al Azhar, Jakarta: The Unseen Power  of  China . Jurnal  Wacana,  Vol. 18 (1), 148 –182.
Wijaya,  H.  (2020). Aktualisasi  Kebijakan China  One  Belt  and  One  Road  Di Indonesia  Melalui  Pembangunan    Kereta Cepat  Jakarta-Bandung . Jurnal  Dinamika Global, Vol. 5(1), 109-122.
Ariyadi, M. Y. (2019). Analisis pengaruh GDP riil,  kurs  dan  harga  udang  terhadap volume  ekspor  udang  di  Indonesia menurut  negara  tujuan  tahun  2011-2017 [UPN  “Veteran”  Yogyakarta].  In PhD Thesis .
https://doi.org/10.1017/CBO97811074153
24.004
Carolina, L. T., & Aminata, J. (2019). Analisis daya saing dan faktor yang mempengaruhi ekspor batu bara.
Diponegoro  Journal  of  Economics , 1 (1), 9 –21.
Chandra, D., Ismono, R. H. dan, & Kasymir, E.  (2013).  Prospek  perdagangan  kopi robusta  Indonesia  di  pasar  internasional. Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis , 1 (1), 10 –15.
Ginting, C. P., & Kartiasih, F. (2019). Analisis ekspor kopi Indonesia ke negara- negara ASEAN. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan
Bisnis , 16 (2), 143 –157.
https://doi.org/10.31849/jieb.v16i2.2922
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). Basic Econometrica (5th ed.). Mc Graw Hill.
Komalasari,  A.  (2008). Analisis  tentang pelaksanaan  plant  layout  dalam  usaha meningkatkan efisiensi produksi . Universitas Widyatama.
Krugman,  P.,  &  Obstfeld,  M.  (2003). International  Economics:  Theory  and Policy (Sixth  Ed).  Elm  Street  Publishing Services,
Inc.
https://doi.org/10.4324/9780203462041
Mankiw,  N.  G.  (2016). Principles  of economics (8th ed.). Cengage Learning.
Marbun, L. (2015). Pengaruh produksi, kurs, dan  gross  domestic  product  (GDP) terhadap  ekspor  kayu  lapis. Economics Development Analysis Journal , 4 (2), 129 – 136. https://doi.org/10.15294/edaj.v4i2.14812
Nanda,  Z.  (2019).  Analisis  pengaruh  PDB Indonesia,  harga  kopi  dunia  ,  dan  nilai tukar  USD  -  rupiah  terhadap  volume ekspor kopi Indonesia tahun 1985 - 2017.
In Skripsi . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Nopirin.  (1999). Ekonomi  internasional (3rd ed.). BPFE.
Simanjuntak, P. T.  H., Arifin, Z., & Mawardi, M.  K.  (2017).  Pengaruh  produksi,  harga internasional  dan  nilai  tukar  rupiah terhadap  volume  ekspor  rumput  laut Indonesia (studi pada tahun 2009 – 2014).
Journal of Business Administration , 50 (3),
163 –171. administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
Sinta,  N.  M.,  Alamsyah,  Z.,  &  Elwamendri.
(2017).  Analisis  daya  saing  ekspor  kopi Indonesia  dan  Vietnam  di  pasar  ASEAN. Jurnal  Ilmiah  Sosio  Ekonomika  Bisnis , 20 (1), 1 –11.
Soekartawi.  (2005). Agribisnis :  Teori  dan aplikasinya (8th  ed.).  Raja  Grafindo Persada.
Sukirno,  S.  (2015). Makroekonomi:  Teori pengantar (3rd ed.). RajaGrafindo Persada.