## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1. 3280/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Penerapan Kewenangan POLRI Melakukan Penegakan Hukum Terhadap
Pelaku Pidana Penambangan Batu Bara Illegal
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 440/Pid.B/LH/2020/PN.Trg)
Fahrurrozi 1 , Yusuf Muhamad Said 2
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Article Info Abstract Article history: Received : 23 April 2022 Publish : 03 Juli 2022 Indonesia is a country rich in minerals (mining). The minerals contained in the form of gold, silver, copper, oil and natural gas, coal and many other natural potentials that can support the development of the country. All mining materials are controlled by the state and used for the entire Indonesian nation, based on the fifth principle of Pancasila as a unified whole, the existence of norms or rules in the provisions of Article 33 Paragraph
(3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. “Earth, water and natural resources contained therein shall be controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people." All natural wealth and its contents are controlled by the state and used for the prosperity of the people, the Indonesian people should not experience a permanent  spike  in  poverty,  if  the  state  apparatus  including  prosecutors  and  judges consistently carry out crackdown on illegal mining. In the field, there was a disparity in demands and decisions that were quite favorable to the defendant, as found in this study. The type of research is carried out with a normative juridical approach, research that prioritizes library data, namely research on secondary data. Secondary data can be in the  form  of  primary,  secondary  or  tertiary  legal  materials,  such  as  positive  legal provisions that apply in Indonesia relating to law enforcement against perpetrators of illegal coal mining crimes, and data obtained from research results obtained directly on the object. research, literature, is carried out with research that is literature in nature to search for, find and use materials regarding conceptions, theories, or expert opinions related to the problems that are the object of research, such as Primary Law materials,
the Criminal Code, the Mining Law No. 3 of 2020, secondary and tertiary law materials, namely dictionaries and magazines that discuss the object of research.
Keywords:
Police Authority Illegal Mining Face of National Law
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 23 April 2022 Publis : 03 Juli 2022 Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan  masih  banyak  lagi  potensi-  potensi  alam  lainnya  yang  dapat  menopang pembangunan negara. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk  seluruh  bangsa  Indonesia,  berdasarkan  sila  ke  lima  Pancasila  sebagai  satu kesatuan  bulat,  adanya  norma  atau  kaidah  dalam  ketentuan  Pasal  33  Ayat  (3)  UUD Negara Republik Indonesia 1945. “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat” semua kekayaan alam dan isinya dikusai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran  rakyat,  seyogynya  rakyat  Indonesia  tidak  mengalami  lonjakan kemiskenan  secara  permanen,  jika  para  aparatus  negara  termasuk Jaksa  dan  Hakim konsisten melakukan penindakan ilegal mining. Dilapangan terjadi dispartas tuntutan dan putusan yang cukup menguntung terdakwa, seperti yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier., seperti ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara secara illegal, dan data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di  dapat  secara  langsung  pada  objek  penelitian,  Kepustakaan,  di  lakukan  dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan bahan mengenai konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan  permasalahan  yang  menjadi  objek  penelitian,  seperti  bahan  Hukum  Primer,
KUHP, UU Pertambangan No 3 Tahun 2020, bahan Hukum Sekunder dan tersier yakni kamus dan majalah yang membahas terkiat obyek penelitian.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Fahrurrozi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: mrfahrurozoi111@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  dengan  bahan  galian  (tambang).  Bahan  galian yang  terkandung  tersebut  berupa  emas,  perak,  tembaga,  minyak  dan  gas  bumi,  batu  bara  dan masih  banyak lagi  potensi-  potensi  alam  lainnya  yang  dapat  menopang  pembangunan  negara. (Adrian  S:  2011:4).  Semua  bahan  tambang  itu  dikuasai  oleh  negara  dan  dimanfaatkan  untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya  norma  atau  kaidah  dalam  ketentuan  Pasal  33  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945. “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”  (Pasal 33 UUD).
Semua  kekayaan  alam  dan  isinya  dikusai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk kemakmuran rakyat, seyoginya rakyat Indonesia tidak mengalami lonjakan kenaikan kemiskenan secara  permanen. Jumlah  penduduk  miskin  Indonesia  pada  periode  September  2020  mencapai 27,55 juta orang. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan mencapai 10,19 persen  pada  September  2020,  naik  dan  bertambah  2,76  juta  orang  bila  dibandingkan  dengan periode  sama tahun 2019. Peningkatan itu terjadi antara lain karena penguasaan kekayaan alam oleh negara tidak didistribusikan oleh para pengambil kebijakan secara baik dan adil, sehingga terjadi ketimpangan yang cukup mencolok. Saat ketimpangan antara the have not (orang miskin) dan  the  have  (orang  kaya)  tinggi,  ditimpa  dengan  pandemi  Covid  19, maka  angka  kemiskinan cepat melonjak tajam. (BPS: 2020).
Dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. Pengertian Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) yakni, Pertambangan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan  dalam  rangka  penelitian,  pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan terkait dengan tambang.
Dengan demikian, hampir seluruh lini kegiatan terkait pengambilan kekayaan alam dan pengolahan termasuk penjualannya, masuk dalam pengertian pertambangan dan seyoginya dapat dijadikan  sarana  memamurkan  rakyat.  Oleh  karena  itu  niatan  pemerintah  untuk  mengatasi kemiskinan  ekstrim  pada  tahun  2004,  seyoginyanya  mendapatkan  dukungan  dari  semua  pihak dan mendasarkan pada data acuan yang akurat sehingga program pengentasan kemiskinan tidak salah arah.
Terkait  hal  itu  pemerintah  qq.  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  ( PUPR)  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  bersepakat  memerangi  kemiskinan  ekstrim menjadi 0% pada 2024, melalui koordinasi lintas kementrian di bawah Kementrian Koordinator Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  (PMK)  serta  Badan  Koordinasi  Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dimana angka kemiskinan ekstrim di Indonesia tercatat 4% dari keluarga  Indonesia  tahun  2022.  Pemerintah  merencanakan  penurunan  kemiskinan  ekstrim  di prioritaskan  pada  212  kabupaten/kota  dengan  menyasar  sekitar  22.386.202  keluarga (Kompas3/4/2022). Kemiskinan Ekstrim Dituntaskan Pada 2024.
Niat pemerintah dan DPR tentunya dapat diwujudkan jika salah satu sektor pertmbangan dikelola  oleh  pemerintah  (qq)  Negara  secara  fair,  adil  dan  jujur.  Artinya,  kalau  ada  tambang disekitar  penduduk  semestinya  perusahaan  itu  jutru  tidak  memiskinkan  warga,  atau  justru membuat warga kesulitan dalam mencari air bersih dan mata pencaharian lainnya, karena adanya dampak  dari  industri tambang  tersebut.  Dalam  UU  itu  juga  menyebutkan,  tambang  sebagai kekayaan  alam  yang  bersifat  tidak  dapat diperbaharui  dan  memiliki  jumlah  terbatas  tentu  saja memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.  Adanya nilai ekonomi yang tinggi, menjadi faktor usaha bahan tambang ini menjadi sebuah industri baik oleh pemerintah maupun swasta.
Keberadaan  kegiatan  tambang  juga  memiliki  dampak  negatif,  dimana  kegiatan pertambangan selalu identik dengan kerusakan lingkungan dan masalah lainnya. Agar kekayaan pertambangan itu tidak habis begitu saja maka pertambangan harus diatur oleh hukum, sehingga bahan galian atau pertambangan tidak terlepas dari hukum pertambangan itu sendiri. Hal itu juga diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  Salah  satu  bukti  Negara  mengusai,  adalah
mengatur soal perijinan. Pertambangan harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum melakkukan kegiatan  pertambangan  seperti  izin  IUP  (Izin  Usaha  Pertambangan),  IUPR  (Izin  Usaha Pengerukan  dan  reklamasi),  IUPK  (Izin  Usaha  Pertambangan  Khusus).  Hal  ini  mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau pengusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara.
Penegasan Pasal 33 Ayat (3) UUD memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan. (6  Akan  tetapi  kenyataannya  rakyat  melakukan  kegiatan  penambangan  dengan  tidak memperhatikan aspek- aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar), atau usaha tambang yang tidak memiliki ijin resmi. (Marhaeini, 2014:16). Namun meskipun sudah ada aturan yang  mengatur  yakni  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2020  yang  melarang  praktik-praktik kegiatan  illegal  mining,  dilapangan  menunjukkan  kegiatan  pertambangan emas  dan  tambang lainnya cukup marak dilakukan oleh sebagian masyarakat (illegal mining).
Maraknya  ilegal  mining,  pengusaha  yang  menambang  tidak  melengkapi  prsyaratan perijinan  yang  utuh,  seperti  ijin  amdal,  ijin  penguasan  lokasi  atau  ijin  lingkungan  untuk  tidak merugikan pemilik tanah atau tanaman saat tanah itu telah dihuni oleh penduduk. Pada titik itulah Polisi  RI  mempunyai  kewenagan  untuk  melakukan  penindakan  jika  terbukti  secara  faktual perusahaan tidak memenuhi syarat perijinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Banyaknya ilegal mining juga dapat dimaknai indikasi, implementasi aturan dilingkungan pertamabangan belum bisa berjalan dengan baik. (Dannya, 2011: 28).
Untuk itu, agar supaya aturan ini berjalan dan dilaksanakan dengan baik, serta tidak hanya sebatas  teori  maka  diperlukan  peran  serta  Polri  melalui  fungsi  dan  kewenangannya  untuk melakukan  tindakan  berupa  penegakan  hukum  baik  melalui  upaya  preventif  (pencegahan) maupun  upaya  represif  dengan  melakukan  penindakan  secara  tegas  dan  nyata  di  lapangan terhadap para pelaku pertambangan ilegal (illegal mining).
Penegakan hukum merupakan salah satu Fungsi dan Tugas Pokok dari Polri selain sebagai pengayom masyarakat. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menetapkan  bahwa “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi Dinamis Masyarakat sebagai salah satu  prasyarat  terselenggaranya  proses  pembangunan  Nasional  yang  ditandai  oleh  terjaminnya tertib  dan  tegaknya  hukum  serta  terbinanya  ketenteraman  yang  mengandung  kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”. ( UU No 2/2002) 10 Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam penelitian penulis memberikan contoh kasus tentang penambangan batubara yang dilakukan tanpa izin, yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dengan putusannya  Nomor  440/Pid.B/LH/2020/PN  Trg.  Dalam  kasus  ini  terdakwanya  adalah  Fahmi Fachrurozi Bin H.M. Najib Syamsul Komar (32 tahun).
Terdakwa dituntut karena setidak-tidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan September tahun  2020  atau  masih  dalam  tahun  2020,  bertempat  di  Dusun  Antai  Desa  Sebulu  Modern Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Tenggarong  yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili perkara  ini,  telah  dengan  sengaja  melakukan  kegiatan  penambangan  didalam  Kawasan  hutan tanpa  izin  Menteri.  (PN  Tgr.  2020)  Cuplikan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tenggarong  Nomor 440/Pid.B/LH/2020/PN Trg.
Adanya penyelidikan dari Tim Dittipidter Bareskrim Polri yakni Saksi Singgih Febiyanto, Saksi Diat Gunawan dan Saksi Putut Prasetyo Anggoro terhadap kegiatan penambangan batubara tanpa izin dikawasan hutan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi  Kalimantan  Timur  kemudian  saat  dilakukan  pengecekan  lokasi,  ternyata  sedang berlangsung kegiatan penambangan Batubara oleh para Saksi Yosep Setiawan, Saksi Zainudin,
Saksi  Eddi  Sutrisno,  Saksi  Suwitnyo  dan  Saksi  Subari  atas  perintah  terdakwa  FAHMI FACHRUROZI, M. NAJIB SYAMSUL KOMAR. Terdakwa melakukan kegiatan Penambangan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern, Kabupaten Kutai Kartanegara 21 Agustus 2020 dilakukan denga cara melakukan tes fit atau meneruskan bukaan yang sudah ada untuk mengetahui posisi batunya (cropline), kemudian lahannya dibuka dengan menggali kedalaman sekitar 8- 10 Meter, lalu dilakukan cleaning/ pembersihan diatas batu kemudian dilakukan coal getting/pengambilan batu.
Semu  ijin  persyaratan  oleh  terdakwa  tidak  dipenuhi,  sehingga  Polri  mengambl langkah untuk  melakukan  penyidikan,  penyelidikan  hingga  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan, Fahrurozi, melakukan penambangan ilegal dan merusak lingkungan dan merugikan negara. Polri sesuai  dengan  fungsinya  dapat  menghentikan  kegiatan  tersebut,  meskipun  dalam perkembangannya  tuntutan  Jaksa,  dan  putusan  hakim  belum  sepenuhnya  dapat  memuaskan masyarakat luas termasuk Polri sebagai penyidik.
Dalam kasus itu penuntut umum menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong menunut  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “  Melakukan penambangan Tanpa Izin” yaitu melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 UURI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI  FACHRUROZI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
Namun berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dengan putusannya Nomor440/Pid.B/LH/2020/PN Trg,  mengadilinya, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Penambangan Tanpa Izin” sebagaimana  Dakwaan  Alternatif  Ketiga  Penuntut  Umum,  Menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa  lebih rendah  dari  tuntutan  jaksa.  Inilah  wajah  hukum  nasional  yang  tampak  belum memberikan aspek jera dan aspek perlindungan terhadap hak warga yang dirugikan akibat ilegal mining itu.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Teori Pemidanaan
Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal itu karena pemidanaan merupakan  puncak  dari  seluruh  proses  mempertanggungjawabkan  seseorang  yang  telah bersalah melakukan tindak pidana. ”A criminal law without sentencing would morely be a declaratory  system pronouncing  people  guilty  without  any  formal  consequences  following form that guilt”. (Moelyatno, 2005:40). Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang  bersalah  tanpa  ada  akibat  yang pasti  terhadap  kesalahannya.  Dengan  demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan  proses  pelaksanaannya.  Jika  kesalahan  dipahami  sebagai  ”dapat  dicela”,  maka  di  sini pemidanaan merupakan ”perwujudan dari celaan” itu. (Chairul Huda 2006:125).
Tinjauan  Kritis  Terhadap  Teori  Pemisahan  Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban Pidana, Sudarto 2006:xx) hal ini juga ejalan dengan pemikirAN Sudarto, bahwa ”pemidanan” adalah  sinomin  dengan  perkataan  penghukuman.  Penghukuman  berasal  dari  kata  dasar ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya.
Menetapkan/memutuskan  hukumnya  untuk  suatu  peristiwa  tidak  hanya  menyangkut bidang  khusus  hukum  pidana  saja,  akantetapi juga  bidang  hukum  lainnya  (hukum  perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah itu harus disempitkan artinya.
Pengertian  penghukuman  dalam  perkara  pidana  kerapkali  sinonim  dengan ”pemidanaan” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “sentence” atau “veroordeling”, misalnya dalam
pengertian  “sentence  conditionaly”  atau “voorwaardelijk  veroordeeid”  yang  sama  artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.
W.A.  Bonger  dalam  teori  pemidanaan  menyatakan,  pemidanaan  sama  dengan Menghukum  yakni  mengenakan  penderitaan.  Menghukum  sama  artinya  dengan  “celaan kesusilaan”  yang  timbul  terhadap  tindak  pidana  itu,  yang  juga  merupakan  penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini  negara)  dengan  sadar.  Hukuman  tidak  keluar  dari  satu  atau  beberapa  orang,  tapi  harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi “unsur pokok” baru hukuman , ialah “tentangan yang dinyatakan oleh  kolektivitas  dengan  sadar”.  Pemidanaan  merupakan  suatu  tindakan  terhadap seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana,  dapat  dibenarkan  secara  normal  bukan  karena pemidanaan  itu  mengandung  konsekuensi  positif  bagi  si  pelaku  pidana,  korban  atau masyarakat.  Karena  itu  teori  ini  disebut  juga  teori  konsekuensialisme.  Pidana  dijatuhkan bukan  karena  seseorang  telah  berbuat  jahat  tetapi  pidana  dijatuhkan agar  pelaku  kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  sekaligus  sebagai  upaya  preventif  terhadap terjadinya kejahatan serupa. (Bonger 2012:24-25).
Dalam pemidanaan ini Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1  yaitu:  “dipidana  sebagai  tindak  pidana:  mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya  melakukan  perbuatan.  Terhadap kalimat:  “dipidana  sebagai  pelaku...”  itu  timbullah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (dader) atau hanya disamakan sebagai pelaku (alls dader). Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, Pendapat yang luas (ekstensif), pendapat ini memandang sebagai  pelaku  (dader),  setiap  orang  yang  menimbulkan  akibat  yang  memenuhi  rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana.
Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku  (dader).  Penganutnya  adalah:  M.v.  T,  Pompe,  Hazewinkel-Suringa,  Van Hanttum, dan Moeljatno. Pendapat yang sempit (resktriktif) Pendapat ini memandang (dader) hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi pendapat ini, si pelaku (dader) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (persoolijk) dan materiil melakuan tindak pidana, dan mereka yang disebut pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (dader), melainkan hanya disamakan (ask dader).
b. Teori Kepastian Kelsen
Memahmi  teori  kepastian,  tak  dapat  dilepaskan  dari  kiprah  seorang  tokohnya.  Hans Kelsen  merupakan  tokoh  hukum  yang  dilahirkan  dari  pasangan  kelas  menengah  Yahudi, Jerman di Praha pada 11 Oktober 1881. Ketika berusia tiga tahun, Kelsen dan keluarganya pindah ke Wina dan menyelesaikan pendidikannya.
Kelsen  merupakan  seorang  agnostik  yang  kemudian  tahun  1905  berpindah  agama menjadi  Katolik  demi  menghindari  masalah  integrasi  dan  kelancaran  karier  akademiknya. Namun identitas Kelsen sebagai seorang keturunan Yahudi tetap saja mendatangkan banyak permasalahan dalam hidupnya.
Kelsen  pada  awalnya  ialah  seorang  pengacara  publik  yang  berpandangan  sekuler terhadap  hukum  yang  ia  anggap  sebagai  instrumen  untuk  mewujudkan  perdamaian. Pandangan  ini  diinspirasi  oleh  kebijakan  toleransi  yang  dikembangkan  oleh  rezim  Dual Monarchy di Habsburg.
Kelsen tertarik pada ilmu klasik dan humanisme, seperti filsafat, sastra, logika, dan juga matematika.  Ketertarikan  ini  kemudian  memengaruhi  karya-karyanya.  Pada  tahun  1906, Kelsen  memperoleh  gelar  doktor  di  bidang  hukum.  Pada  tahun  1905,  Kelsen  menerbitkan
buku pertamanya yang berjudul Die Staatslehre des Dante Aligbieri. Lalu, pada tahun 1908, beliau  mengikuti  seminar  di  Heidelberg  yang  diselenggarakan  oleh  George  Jellinek.  Pada tahun 1911, Kelsen mengajar di University of Vienna di bidang  hukum publik dan filsafat hukum serta menyelesaikan karyanya, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre. Kemudian, pada tahun 1914, Kelsen menerbitkan dan menjadi editor dari The Austrian Journal of Public Law. (Dhanty Arwa: 2022)
Dalam  pemikirannya  tergambar  jelas  teori  hukum  murni  memaparkan  makna  yang sebenarnya dari ungkapan-ungakapannya. Teori hukum murni menunjukkan bahwa negara, tatanan sosial mesti identik dengan hukum atau paling tidak dengan tatanan spesifik hukum yang relatif sentralistik,  yakni tatanan hukum nasional yang dibedakan dari tatanan hukum internasional  yang  sangat  desentralistik.  Padananya,  teori  hukum  murni  menghilangkan dualisme  antara  keadilan  dan  hukum,  dan  antara  hukum  obejektif  dan  hukum  subyektif, sebagaimana dualisme yang meniadakan hukum dan negara.
Dengan  meniadakan  dualisme  tersebut  teori  hukum  murni  menjadikan  teori  negara sebagai satu bagian intrinsik dari teori hukum dan mempostulasikan satu hukum nasional dan internasional  dalam  satu  sistem  hukum  yang  terdiri  tatanan  hukum  positif  (Hankelsen, 2014:IX).
Teori  hukum  positif  itu  di  Indonesia  masih  tumbuh  subur,  karena  pola  penanganan terhadap kasus lebih mudah, yakni ada pasal dan ada kesalahan, kemudian tinggal menetapkan tuntutan dan hukuman. Begitulah cara kerja hukum positif, tidak perlu mempertimbangkan baik buruknya pelaksanaan hukum yang  penting ada kepastian dan tindakan sesuai dengan hukum yang digariskan oleh negara.
Pada  tataran  praktis,  hukum  positif  menjadikan  negara  cukup  kuat,  termasuk didalamnya para aparatus negara lebih dominan karena dapat mengatasnamakan atas dasar Undang-undang  negara  yang  tidak  dapat  dikalahkan.  Namun  sisi  buramnya,  sering  terjadi pengabain terhadap hak-hak sipil dan munculnya prilaku korup, nepostisme dan kroni menjadi bagian dari sistem yang tumbuh dalam negara yang mengandalkan hukum positif versi Hans Kelsen. Pada ttik ini, teori Hankelsen kini sudah banyak kritikan dan perbaikan guna menuju sistem  yang  lebih  fair  dan  terkonfirmasi  publik  sehingga  menekan  prilaku  koruptif  dalam penyelengraan negara dan pelaksanaan hukum tersebut.

## 3. METODE PENELITIAN
Bentuk  Penelitian  yang  di  gunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis  normatif  yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan  hukum,  kemudian  di  peroleh  gambaran  yang  menyeluruh  mengenai  masalah  yang akan di teliti.
Penelitian yang berbentuk deskriftif analisis, hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara secara illegal. (Soerdjono Soekanto, 2010:81).
Adapun Jenis penelitian dilakukan dengan pendekatan atau menggunakan yuridis normatif, merupakan  penelitian  yang  mengutamakan  data  kepustakaan  yaitu  penelitian  terhadap  data sekunder.  Data  sekunder  dapat  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder maupun tersier.,  seperti ketentuan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara secara illegal, dan data yang di peroleh dari hasil  penelitian  yang  di  dapat  secara  langsung  pada  objek  penelitian,  Kepustakaan,  di  lakukan dengan  penelitian  yang  sifatnya  litelatur untuk  mencari,  menemukan  dan  menggunakan  bahan bahan  mengenai  konsepsi,  teori-teori,  atau  pun  pendapat-pendapat  ahli  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  menjadi  objek  penelitian,  seperti  bahan  Hukum  Primer,  KUHP,  UU Pertambangan No 3 Tahun 2020, bahan Hukum Sekunder dan tersier yakni kamus dan majalah
yang membahas terkiat obyek penelitian (Mahmud Ma, 2020:141).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.Pertambangan Green Mining di Indonesia
Industri  pertambangan  saat  ini  dilihat  sebagai  salah  satu  sektor  bisnis  yang  cukup menguntungkan  bahkan  sarat  akan manfaat  bagi  pemilik,  dimana  keberadaannya  disinyalir mampu mendorong kemajuan ekonomi kelas menengah ke atas dan dapat mempercepat laju perekonomian negara. Tak ayal industri ini pun turut berkontribusi pertumbuhan infrastruktur akibat adanya pembangunan fasilitas baik berupa transportasi, komunikasi ataupun tekhnologi tinggi di suatu negara, terlebih di negara yang memiliki sumber cadangan mineral yang baik. Salah satunya  Indonesia.
Industri  pertambangan  dalam  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  26  Tahun  2018, kegiatan  dalam rangka  pengusahaan  Mineral  atau  Batubara  yang  meliputi  tahapan kegiatan Penyelidikan  Umum,  Eksplorasi,  Studi  Kelayakan,  Konstruksi,  Penambangan,  Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta pascatambang (Undang- undang RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
Berbagai  kebutuhan  manusia  seperti  kebutuhan  bahan  bakar,  industri  otomotif, pemanas  ruangan  ataupun  kebutuhan  tersier  seperti  perhiasan  merupakan  hasil  dari pengusahaan  pertambangan.  (Triharyati  2015:  57).  Secara  umum  kegiatan  ini  meliputi beberapa  tahapan  yang  dimulai  dari  kegiatan  penyelidikan bahan  galian  /  pencarian, eksplorasi,  perencanaan  tambang,  persiapan  /  konstruksi,  penambangan  (eksploitasi), pengolahan / metalurgi hingga mencapai tahap akhir yaitu pemasaran.
Adapun kegiatan pertambangan yang lazimnya dilakukan banyak perusahaan tambang biasanya difokuskan untuk mencari bahan galian dengan berbagai jenis sumber mineral atau logam seperti: batu bara, minyak bumi, gas alam, timah, nikel, dan lainnya. Menilai dari segi manfaatnya  secara  ekonomi,  industri  ini  sudah  barang  tentu  memberikan  dampak  positif dengan  cara  meningkatkan  devisa  negara,  pendapatan asli  daerah  serta membuka lapangan pekerjaan bagi lingkungan setempat sehingga perekonomial lokal tumbuh dan pada akhirnya mendorong  kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Di  sisi  lain,  publik  juga  perlu  melakukan pengkajian terhadap pengaruhnya kepada lingkungan.
Pada  tahap  eksploitasi,  segala  aktifitas  pengambilan  semua  jenis  barang  galian dilakukan,  dimana  proses  ini  akan  berdampak  terhadap  sustainibilitas  dari  ketersediaan sumber  daya  mineral,  apabila  dilakukan secara  berlebihan.  Konsekuensi  lainnya,  usaha  ini akan  meninggalkan  tumpukan  tanah  dan  lobang-lobang  bekas  galian  yang  akan mengakibatkan beberapa dampak negatif, seperti dampakhidrologis  yaitu  pendangkalan sungai dan pencemaran air, udara, tanah, merusak vegetasi, peningkatan laju erosi tanah dan emisi gas rumah kaca.
Oleh karenanya, industri pertambangan memiliki konsekuensi sosial dan lingkungan, bahkan di seluruh dunia. Industri pertambangan membutuhkan perencanaan jangka panjang, modal  yang  memadai  dan  memiliki  risiko  yang  tinggi.  Karenanya,  perspektif  mengenai manfaat  yang  khususnya  bagi  lingkungan  harus  diperhatikan.(Bambang  S  2012:47)  tugas aparatur  negara  harus  dapat  menyimbangkan  kepentingan  publik,  negara dan  masyarakat terhadap keberadaan ilegal mining itu. Tugas Polri sedapat mungkin melakukan pemihakan kepada negara atau masyarakat yang lebih besar, seperti penjagaan lingkungan yang hijau dan membela masyarakat disekitar yang sering terabaaikan.
Di  Indonesia  anjuran  melakukan  green  mining  bagi  para  pemilik  Izin  Usaha Pertambangan  (IUP)  dan  Izin  Usaha  Pertambangan  Khusus  (IUPK)  telah  banyak disosialisasikan dan menjadi kewajiban untuk dilakukan, salah satunya dengan cara dengan cara reklamasi. Reklamasi pertambangan ini sendiri diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (UU  Minerba)  dimana  proses  ini  dilakukan dilakukan  sepanjang  tahapan  usaha  pertambangan  untuk  menata,  memulihkan,  dan memperbaiki  kualitas  lingkungan  dan  ekosistem  agar  dapat  berfungsi  kembali  sesuai
peruntukannya. Adapun kegiatan pascatambang untuk memulihkan fungsi lingkungan alam ini dapat dilakukan secara bersamaan ataupun setelah tahapan reklamasi.
Proses itu menjadi solusi yang tepat dimana para pelaku dapat merestorasi lahan yang sudah terpakain dengan cara revegetasi atau penanaman tumbuhan Kembali ataupun dengan memanfaatkan  penggunaan  sumber  Energi  Baru  dan  Terbarukan  (EBT)  untuk  membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang diakibatkan dari hasil pembakaran karbon dioksida ke  udara.  Revegetasi  nantinya  akan  dapat  membantu  penghijauan  dan  dapat  dimanfaatkan sebagai ecopark atau tempat wisata alam bertujuan edukasi, perkebunan, ataupun reservoir yang dapat menampung cadangan air bagi masyarakat setempat.

## 4.2. Studi Kasus Putusan Pengadilan Tenggarong (Trg)
Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 440/Pid.B/LH/2020/PN Trg, dengan kronlogi sebagai berikut: Kasus  -  Berdasarkan  Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  Terdakwa  FAHMI
FACHRUROZI,  bin  M.NAJIB  SYAMSUL  KOMAR  (alm)  pada  hari  Kamis  tanggal  10 September 2020 sekitar pukul 11.35 Wita, September tahun 2020, bertempat di Dusun Antai Desa  Sebulu  Modern  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Kalimantan  Timur,  termasuk  dalam wilayah hukum  Pengadilan Negeri Tenggarong  yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Berawal  adanya  penyelidikan  dari  Tim  Dittipidter  Bareskrim  Polri  yakni  Saksi Singgih Febiyanto, Saksi Diat Gunawan dan Saksi Putut Prasetyo Anggoro terhadap kegiatan penambangan  batubara  tanpa  izin  dikawasan  hutan  di  Dusun  Antai  Desa  Sebulu  Modern Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Provinsi  Kalimantan  Timur  kemudian  saat  dilakukan pengecekan lokasi, ternyata sedang berlangsung kegiatan penambangan Batubara oleh Saksi Yosep Setiawan, Saksi Zainudin, Saksi Eddi Sutrisno, Saksi Suwitnyo dan Saksi Subari atas perintah terdakwa FAHMI FACHRUROZI
Terdakwa  melakukan  kegiatan  Penambangan  di  Dusun  Antai  Desa  Sebulu  Modern Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tanggal 21 Agustus 2020 dilakukan denga  cara  melakukan  tes  fit  atau  meneruskan  bukaan  yang  sudah  ada  untuk  mengetahui posisi batunya (cropline), kemudian lahannya dibuka dengan menggali kedalaman sekitar 8- 10  Meter,  lalu  dilakukan  cleaning  /  pembersihan diatas  batu  kemudian  dilakukan  coal getting/pengambilan batu.
Terdakwa  melakukan  kegiatan  itu  menggunakan  3  (tiga)  unit  alat  berat  berupa  :  1 (satu) unit Excavator merk SANY warna kuning model SY215 Number SY021HBHU6798. 1  (satu)  unit  Excavator  merk  SANY  warna  kuning  model  SY215C  Number SY021HBHZ2788.  1  (satu)  unit  Excavator  merk  SANY  warna  kuning  model  SY365C Number SY036GBJ51908.
Atas dasar itu, maka Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:
1) Menyatakan  terdakwa  FAHMI  FACHRUROZI,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana “ Melakukan penambangan Tanpa Izin” yaitu melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 UURI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  FAHMI  FACHRUROZI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3) Diantara  Pertimbangan Hakim
4) Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan  keterangan  yang  pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa melakukan kegiatan Penambangan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara yang dilakukan sejak 21 Agustus 2020 ketika alat eclavator turun kelokasi dan melakukan tes Fit.
Terdakwa  melakukan  kegiatan  penambangan  dengan  memerintahkan  Sdr.  EDDI SUTRISNO  sebagai  Pengawas  dengan  tanggung  Jawab  mengawasi  Pelaksanaan penambangan,  Sdr.  ZAINUDDIN  sebagai  Helper  dengan  tanggung  jawab  membantu pengawas  dan  merawat  alat  excavator,  Sdr.YOSEP  SETIAWAN  bertugas  sebagai Operator Eclavator dengan tanggung jawab melakukan kegiatan penambangan mengikuti arahan  pengawas,  Sdr.  SUBARI  bertugas  sebagai  Operator  Excavator  dengan tanggung jawab  melakukan  kegiatan  penambangan  mengikuti  arahan  pengawas  dan  Sdr. SUWITNYO  bertugas  sebagai  Operator  Excavator  dengan  tanggung  jawab  melakukan kegiatan penambangan mengikuti arahan pengawas.
- Bahwa gaji yang diterima oleh para pekerja yang terdawa perintahkan untuk melakukan penambangan  dilokasi  tersebut  yaitu,  terdakwa  melakukan  kegiatan  penambangan  di Dusun  Antai  Desa Sebulu  Modern  Kec.  Kutai  Kartanegara  dengan  cara  tes  fit meneruskan bukaan yang sudah ada untuk mengetahui posisi batunya (cropline),
Dalam  kegiatan  penambangan  yang  terdakwa  lakukan  di  Dusun  Antai  Desa  Sebulu Modern  Kec.  belum  ada  produksi  dan  penjualan,  terdakwa  tidak  mengetahui  siapa pemilik lahan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara yang diatas bidang tanahnya terdakwa lakukan kegiatan penambangan.
Terdakwa  tidak  memiliki  dasar  apapun  untuk  melakukan  kegiatan  penambangan  di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara; tidak memiliki Izin  untuk  melakukan  penambangan Dusun  Antai  Desa  Sebulu  Modern  Kec.  Sebulu Kab. Kutai Kartanegara baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan juga tidak punya Izin  Pinjam  Pakai  Kawasan  Hutan  (IPPKH)  untuk  melakukan  penambangan  dan memasukan alat  berat  berupa  3  (tiga)unit  excavator  di  lokasi  penambangan  yang terdakwa  lakukan  di  Dusun  Antai  Desa  Sebulu  Modern  Kec.  Sebulu  Kab.  Kutai Kartanegara.
Maksud terdakwa melakukan penambangan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu  Kab.  Kutai  Kartanegara  karena  kondisi  ekonomi  dan  terdakwa  melihat  ada peluang mendapatkan uang dari penambangan illegal, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
1) Menimbang,  bahwa  Terdakwa  tidak  mengajukan  Saksi  yang  meringankan  (a  de charge);
2) Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1  (satu)  unit  Excavator  merk  SANY  warna  kuning  model  SY215  Number SY021HBHU6798.
- 1  (satu)  unit  Excavator  merk  SANY  warna  kuning  model  SY215C  Number SY021HBHZ2788.
- 1  (satu)  unit  Excavator  merk  SANY  warna  kuning  model  SY365C  Number SY036GBJ51908.
3) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa berawal adanya penyelidikan dari Tim Dittipidter Bareskrim Polri yakni Sdr. Singgih Febiyanto, Saksi Diat Gunawan dan Saksi Putut Prasetyo Anggoro pada  hari  kamis  tanggal  10  September 2020  sekira  pukul  11.35  Wita  terhadap kegiatan penambangan batubara tanpa ijin (IUP) dikawasan hutan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur kemudian saat dilakukan pengecekan lokasi tersebut ternyata sedang berlangsung kegiatan penambangan Batubara oleh Saksi Eddi Sutrisno, Saksi Yosep Setiawan, Saksi Zainudin, Saksi Suwitnyo dan Saksi Subari atas perintah terdakwa FAHMI
FACHRUROZI Bin H. M. NAJIB SYAMSUL KOMAR (alm).
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan Penambangan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut sejak tanggal 21  Agustus  2020  dilakukan  dengan  cara  melakukan  tes  fit  atau  meneruskan bukaan  yang  sudah  ada  untuk  mengetahui  posisi  batunya  (cropline),  kemudian lahannya dibuka dengan menggali kedalaman sekitar 8-10 Meter, lalu dilakukan cleaning.
4) Menimbang,  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  yang berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta-fakta hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan  ALTERNATIF  KETIGA sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UURI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan  atas  UURI  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  yang  unsur-unsurnya  adalah  sebagai  berikut,  Setiap  orang;  Melakukan penambangan tanpa izin; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Setiap Orang  yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu Mempertangggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau  didakwa  melakukan  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  telah  diajukan  sebagai  terdakwa  yang  hadir dalam keadan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama FAHMI  FACHRUROZI, telah  membenarkan  identitas  selengkapnya  sebagaimana  surat  dakwaan  Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-Saksi,  petunjuk dan keterangan terdakwa dia-lah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum.  Ad.2.  Melakukan  penambangan  tanpa izin.  Tim  Dittipidter  Bareskrim  Polri  yakni  Sdr.  Singgih  Febiyanto,  Saksi  Diat Gunawan  dan  Saksi  Putut Prasetyo  Anggoro  pada  hari  kamis  tanggal  10  September 2020, terhadap kegiatan penambangan batubara tanpa ijin (IUP) dikawasan hutan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur  kemudian  saat  dilakukan  pengecekan  lokasi  tersebut  ternyata  sedang berlangsung kegiatan penambangan Batubara oleh Saksi Eddi Sutrisno, Saksi Yosep Setiawan,  Saksi  Zainudin,  Saksi  Suwitnyo  dan Saksi  Subari atas  perintah  terdakwa FAHMI FACHRUROZI.
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;
Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,  maka perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan  terdakwa  berpotensi  merusak  lingkungan  hidup  serta  berkurangnya Pendapatan Negara/Daerah;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal dan Mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum menikmati Hasil perbuatannya.
5) Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka  haruslah  dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan  pembebanan  biaya  perkara,  maka  biaya  perkara  dibebankan kepada negara;
Memperhatikan,  Pasal  158  Jo.  Pasal  35  UURI  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang Perubahan  atas  UURI  Nomor 4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  dan  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1981 Tentang Hukum  Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. PN Tenggaarong memutuskan,
1. Menyatakan  terdakwa  FAHMI  FACHRUROZI  Bin  H.  M.  NAJIB  SYAMSUL KOMAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Penambangan Tanpa Izin” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHMI FACHRUROZI, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Dari  hasil  diskusi,  analisis  sementara  menunjukan,  baik  penuntut  umum maupun  hakim  pemutus terhadap  kasus  ilegal  mining,  atas  nama  Fahrurozi  Bin Nazib  (alm)  yang  dituntut  1  tahun  dengan  denda  tambahan  10  juta,  belum menujukkan  arah  perbaikan  hukum  di  Indonesia  kalau  sistem  hukum  dimaknai sebagai  aspek  pemidanaan,  membuat  aspek  jera  terhadap  para  pelaku  dan penambang  lain.  Selain  itu,  teori  Han  Kelsen  yang  mengutaamakan  kekuatan negara,  juga  belum  dapat  dimaknai  negar  akuat  dan  negara  hadir  melindngi masyarakat luas namun jutru putusna itu melemahkan kekuasaan negara itu sendri. Alasannya adalah, kerugian akibat ilegal mining, bukan hanya mrugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga kerusaan lingkungan dan membuat warga sekitar dirugikan baik secara matriel dan inmatriel yang biayanya jauh melebihi apa yang dituntut dan diputus oleh hakim tersebut.

## 5. KESIMPULAN
Salah  satu  kewenangan  Polri  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  RI,  melakukan  penegakan  hukum  secara  profesional,  mandiri  dan menghindari  intervensi  guna  menegakan  keadilan.  Adapun  penegakan  hukum  yang  dapat dilakukan antara lain melalui upaya preventif maupun upaya represif.
Upaya  preventif  (pencegahan)  dalam  kaitannya  dengan  masalah  illegal  mining  yaitu tindakan yang  dilakukan  oleh  pihak  berwajib  sebelum  penyimpangan,  melakukan  sosialissi menjaga  lingkungan dan  selalu  taat  kepada  hukum  agar  tidak  terjadi  suatu  tindak  pelanggaran, atau meredam dan melakukan pencegahan sebelum mereka berbuat tindakan kejahatan.
Sedangkan upaya represif (penindakan) yaitu melalui tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib  (Polri) pada  saat  penyimpangan  sosial  terjadi  agar  penyimpangan  yang  sedang  terjadi dapat dihentikan. Upaya represif dilakukan apabila upaya preventif telah dilaksanakan ternyata tidak  ditaati,  maka  untuk  penegakan  hukum  di  bidang  penambangan  tanpa  izin  dilaksanakan dengan cara-cara represif melalui tindakan tegas yang ditujukan kepada pelaku illegal mining.
Namun  dalam  tuntuan  dan  putusan  PN  Nomor  440/Pid.B/LH/2020/PN  Trg,  dengan pertimbangan  terdakwa  belum  pernah  dihukum  dan  mengakui  perbuatannya,  semestinya  tidak cukup sebagai alasan putusan hakim meringankan putusan terdakwa. Putusan itu justru sebaliknya mendorong orang berbuat kejahatan iligal mining secara masih.
Dengan  memperhatikan,  Pasal  158  Jo.  Pasal  35  UURI  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang Perubahan atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan  lain  yang  bersangkutan,  PN  Tenggaarong  memutuskan,  1)  Menyatakan  terdakwa FAHMI FACHRUROZI Bin H. M. NAJIB SYAMSUL KOMAR (Alm) terbukti secara sah dan
meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “  Melakukan  Penambangan  Tanpa  Izin” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
1. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  FAHMI  FACHRUROZI,  dengan  pidana  penjara selama 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayarkan  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
2. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan penuntut umum, atau Jaksa dan para hakim yang memutus kasus tersebut,  yakni ilegal mining, atas nama Fahrurozi Bin Nazib (alm) yang dituntut 1 tahun dengan denda tambahan 10 juta, belum menujukkan arah perbaikan hukum di Indonesia kalau  sistem  hukum  dimaknai  sebagai  aspek  pemidanaan,  membuat  aspek  jera  terhadap  para pelaku  dan  penambang  lain.  Apalagi  putusan  hakim  justru  relatif  rendah  kurang  dari  1  tahun. Putusan  hakim  yang  ditungkan  dengan  nomor  448/Pid/2020  di  PN  Tenggarong  Kalimantan Timur,  elum  menjukkan  arah  perbaikan  hukum  yang  baik  karena  jika  dilihat  dari  kerusakan lingkungan  dan  kerugian  negara,  cukup  kurang  sebanding  atau  dengan  kata  lain,  putusan  itu bertentangan  dengan  dua  teori  pemidanaan  dan  teori  kepastian  hukum  dari  Han  Kelsen  yang mengutaamakan kekuatan negara, lebh kuat dari kekuasaan manapun.
Semestinya, putusan lebih berat dari tuntutan jaksa agar dapat dimaknai negar ikut hadir lewat lembaga  yudikatifnya,  dan  negara  juga  hadir  dalam  melindngi  masyarakat  luas.  Alasan kerugian akibat ilegal mining, kerugian negara dan kerugian pendapatan daerah oleh hakim tidak menjadi  perhatian  utama,  tetapi  pertimbangan  terdakwa  butuh  pekerjaan,  dan  belum  pernah dihukum tampak lebih menguat dari pertimbngan substantifnya. Padahal dalam tindak yang diatur dalam  Pasal  158  UU  Nomor 4  Tahun  2009  tentang  Penambangan  Mineral  dan  Batubara  yang berbunyi:  Suatu  perusahaan  pertambangan  tanpa  IUP,  IPR  atau  IUPK  dipidana  dengan  pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyiar rupiah) sebagimana yang telah tertulis dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5). Namun dalam Putusan pengadilan Negeri Tenggarong, terdakwanya dipidana dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Inilah wajah hukum Indonsia kini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal
Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, (Jakarta, Sinar  Grafika, 2011).
Bambang  Sujatmiko,  Penambangan  Emas  Tanpa  Izin  Di  Daerah  Aliran  Sungai  (Das)  Arut Kecamatan  Arut Utara  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009”,  Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah Xi Kalimantan, Volume 4, No. 1, Tahun 2012.
Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa  Kealahan.  Tinjauan  Kritis  Terhadap  Teori  Pemisahan  TindakPidana  dan Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta, Kencana Prenada Media,  2006)
Danny  Z  .  Herman,  “Pertambangan  Tanpa  Izin  (Peti)  dan  Kemungkinan  Alih  Status  Menjadi Pertambangan Skala Kecil”, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Volume 22, No. 1, Tahun 2011.
Dhanty A Ghianni, Staf Bidang Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia LK2 FHUI 2018, https://lk2fhui.law.ui.ac.id/mengenal-lebih-dekat-sosok-hans-kelsen/ diunduh April 2022.
Hans  Kelen  General  theori  of  law  and  state)  Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara,  Nusa Media,bandung 2014
Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2010)
Marhaeni  Ria  Siombo,  “Tanggung  Jawab  Pemda  Terhadap  Kerusakan  Lingkungan  Hidup Kaitannya dengan  Kewenangan  Perizinan  di  Bidang  Kehutanan  dan  Pertambangan”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, No. 3, Tahun 2014. Moeljatno, Membangun Hukum Pidana, (Jakarta, Bina Aksara, 2005). Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum, (Jakarta :UI Press, 2010).  Baca juga  Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hlm.24) Sudarto, hukum Pidana, Kencana Prenada Media, Jakarta 2006). Tri  Hayati,  Era  Baru  Hukum  Pertambangan:  Dibawah  Rezim  UU  No,  4  Tahun  2009,  Cet.  I,
(Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).
W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. (Jakarta, PT. Pembangunan, 2012).
WEB.
http://www. Penjelasan  Pasal  33  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945).
http://www.  Kompas.com  Angka  Kemiskinan  tembus  27,55  juta.  Lihat  Juga  data  BPS,  2020, diunduh April 2022. ) Harian Kompas3/4/2022.

## UU/Peraturan Perundang-undangan
Putusan PN Nomor 440/Pid.B/LH/2020/PN Trg, Dalam kasus Fahmi Fachrurozi Bin H.M. Najib Syamsul.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana UU  No  2  Tahun  2002
Tentang Kepolisian RI
UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP UU No 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan UUD RI 1945