## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta

## EVALUASI PELATIHAN TEKNIS PELAYANAN PUBLIK BALAI DIKLAT KEAGAMAAN JAKARTA DENGAN MODEL CIPP
Rahmat Aulia Balai Diklat Keagamaan Jakarta, Indonesia E-mail: aulaulia372@gmail.com

## Abstract
This study aims to evaluate learning programs in public service training in work area at BDK Jakarta using the CIPP model of evaluation. Researcher's focus is 1) context evaluation: program suitability with learning needs and objectives, 2) input evaluation: learning citizens, tutors, funding, facilities and infrastructure, 3) process evaluation: learning activities, tutor activities, methods, learning materials and learning citizen participation,  4)  product  evaluation:  achievement  of  goals  and  evaluation  process.  This  research  is  an evaluative descriptive study with a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The validity of the data uses triangulation techniques. The results showed that  overall,  the  public  service  training  at  BDK  Jakarta  was  good  and  in  accordance  with  the  stated objectives. Otherwise, researcher found that product evaluation was only done at the end of the course. Keywords:  public service training, learning evaluation, CIPP

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program pembelajaran pada pelatihan teknis pelayanan publik di BDK  Jakarta  dengan  menggunakan  model  evaluasi  CIPP.  Fokus  peneliti  adalah:  1)  evaluasi  konteks: kesesuaian  program  dengan  kebutuhan  dan  tujuan  pembelajaran,  2)  evaluasi  masukan:  warga  belajar, tutor, pendanaan, sarana dan prasarana, 3) evaluasi proses: aktifitas warga belajar, aktifitas tutor, metode, materi pembelajaran dan partisipasi warga belajar, 4) evaluasi produk: ketercapaian tujuan dan proses evaluasi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  evaluatif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Keabsahan  data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pembelajaran pada  pelatihan  teknis  pelayanan  publik  di  wilayah  kerja  BDK  Jakarta  sudah  bagus  dan  sesuai  dengan tujuan  yang  ditetapkan.  Ditemukan  kekurangan  pada  pelatihan  ini  hanya  pada  evaluasi  produk,  yang evaluasinya hanya dilakukan pada akhir pembelajaran saja.
Kata kunci:  pelatihan pelayanan publik, evaluasi pembelajaran, CIPP

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN: 2548-9232; E ISSN: 2775-3573 Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021: 158-173

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2014 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara  (ASN)  menyebutkan  bahwa pegawai  ASN  bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan  publik  adalah rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk  atas  barang,  jasa  dan/atau pelayanan
administratif
yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan  publik  (Undang-Undang Nomor  25  Tentang  Pelayanan  Publik, 2009).
Penyelenggaraan pelayanan
publik  harus  diselenggarakan  dengan professional  dan  berkualitas  sebagai upaya
untuk mewujudkan penyelenggaraan  pemerintahan  secara benar  ( good-governance )  dan  bersih ( clean-government ),  untuk  mewujudkan hal  tersebut  diperlukan  unsur-unsur mendasar  antara  lain  adalah  unsur profesionalisme  dari  pelaku  dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Profesionalitas seorang  aparatur  negara  dapat  dilihat dari  aspek  pengetahuan,  keahlian, pengalaman,  etika  dan  kemampuan kerja (Hermawan, 2015).
Berdasarkan  Peraturan  Badan Kepegawaian  Negara  Nomor  8  Tahun 2019  tentang  Pedoman  Tata  Cara  dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas  Aparatur  Sipil  Negara, menyebutkan  bahwa  profesionalitas
adalah  kualitas  sikap  anggota  suatu profesi  serta  derajat  pengetahuan  dan keahlian  yang  dimiliki  untuk  dapat melakukan  tugas-pekerjaan  sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan.  Kualifikasi,  kompetensi, kinerja  dan  disiplin  dapat  terangkum dalam  suatu  bentuk  pelayanan  publik yang  dapat  langsung  dinilai  oleh masyarakat melalui praktik penyelenggaraan pelayanan publik.
Kondisi  saat  ini  menunjukan bahwa  sumber  daya  manusia  ASN terkait  dengan  profesionalisme  dan kompetensi  dalam  penyelenggaran pelayanan  publik  masih  jauh  dari  apa yang diharapkan oleh masyarakat. Data yang  dikeluarkan  oleh  BKN  mengenai nilai  Indeks  Profesionalisme  (IP)  ASN provinsi tahun 2019 secara keseluruhan berada  dalam  kategori  “rendah”. Kalaupun ada di level “sedang”, hanya 3 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Barat. 31 provinsi lainnya bercokol
pada kelompok
rendah/sangat rendah. Dalam dokumen  yang  dirilis  BKN  melalui Direktorat  Jabatan  ASN  tersebut  juga, dinyatakan  bahwa  dimensi  kualifikasi dan dimensi kompetensi pegawai ASN hanya ada 6 provinsi yang teridentifikasi  memiliki  kualifikasi  dan kompetensi sudah diatas 60% yaitu DKI Jakarta,  Kaltara,  DI  Yogyakarta,  Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Provinsi lainnya bercokol pada kelompok rendah/sangat rendah termasuk Provinsi Banten dan Provinsi Kalimantan  Barat  yang  merupakan

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
wilayah kerja DKI Jakarta. https://bkd.sultengprov.go.id/index.p hp/2020/10/21/bkn-rilis-indeks.
Hasil  survei  mengenai  indeks persepsi masyarakat terhadap
profesionalitas  ASN  yang  dirilis  oleh Center  for  Study  of  Governance  and Administrative Reform
Universitas
Indonesia (CSGAR  UI)  memperlihatkan nilai  indeks  persepsi  masyarakat mengenai  profesionalitas  ASN  tahun 2019 berada pada kategori
profesionalitas  sedang  dengan  nilai indeks sebesar 67,2. Hal ini mengindikasikan  bahwa  masyarakat memiliki persepsi yang belum baik atas dimensi-dimensi  yang  ada  dalam penilaian profesionalitas, namun responden  juga  menginginkan  adanya peningkatan profesionalitas ASN, terutama dalam hal keterampilan serta sikap ASN (CSGAR, 2019).
Gambaran  kondisi  dari  aparatur tersebut  mendorong  BDK  Jakarta sebagai unit pelaksana tugas
pembinaan  pegawai  untuk  melakukan upaya
perubahan peningkatan kompetensi  dan  keterampilan    pada sumber  daya  manusia  ASN  pada Kementerian  Agama  yang  berada  di wilayah  kerjanya  melalui  berbagai pelatihan salah satunya adalah Pelatihan Teknis Pelayanan Publik.
Peningkatan  kompetensi  dalam pelayanan publik adalah salah satu titik penting  dari  keseluruhan  reformasi administrasi.  Aspek  yang  paling mendasar  dari  reformasi  pelayanan publik adalah reformasi pola pikir yaitu
pergeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari berorientasi pada pemerintah  menjadi  berorientasi  pada masyarakat.  Dengan  memperhatikan hal tersebut maka untuk mengakomodir  kebutuhan  aparatur dalam  meningkatkan  profesionalitas dan  kualitas  pelayanan  publik  di lingkungan  Kementerian  Agama  BDK Jakarta  melakukan  pelatihan  teknis pelayanan publik.
Pelatihan teknis pelayanan publik merupakan  proses  pendidikan  yang berlangsung  secara  singkat  bagi penyelenggara  pelayanan  publik  yang bertujuan  untuk  menguasai  berbagai keterampilan  dan  teknik  pelaksanaan kerja  tertentu,  terinci  dan  rutin  bagi penyelenggara pelayanan publik, guna memperoleh  dan  mengembangkan keterampilan sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas  dan  profesional  sesuai dengan job  description di  tempat  tugas masing-masing  (Keputusan  Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kurikulum Pelatihan Tenaga Administrasi Pada Kementerian Agama, 2020). Setelah  mengikuti  pelatihan  ini diharapkan
peserta memiliki pengetahuan  dan  keterampilan  serta peningkatan  motivasi  kerja  pegawai dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi sebagai ASN pelayan masyarakat yang profesional  pada  tupoksi  di  tempat tugas masing-masing (PMA Nomor 19, 2020).

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
Sebuah program pelatihan umumnya disusun berdasarkan kebutuhan
akan peningkatan kompetensi  yang  diharapkan  akan dipenuhi  atau  pemenuhan gap kinerja antar  pegawai.  Program  pelatihan tentunya  disusun  sesuai  dengan  apa yang  di  butuhkan  sehingga  program pelatihan yang nantinya diselenggarakan  berjalan  baik  dan lancar. Penyelenggaraan program pelatihan  yang  baik  dan  lancar  belum tentu  optimal,  karena  bisa  jadi  masih banyak  persoalan  yang  terjadi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program  pelatihan  apakah  program pelatihan  sudah  sesuai  degan  tujuan yang  telah  ditetapkan  perlu  dilakukan kegiatan  evaluasi . Evaluasi  program dapat  didefinisikan  sebagai  kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan  atau  menyediakan  data sebagai  masukan  bagi  pengambilan keputusan  tentang  program  tersebut (Sudjana, 2006).
Sebagai rangkaian sebuah manajemen pelatihan. Evaluasi program pelatihan merupakan evaluasi yang bersifat holistik, yang dipergunakan untuk menilai efektivitas dan  efisiensi  suatu  program  pelatihan. Proses evaluasi program pelatihan tidak dapat  berdiri  sendiri  karena  proses evaluasi program pelatihan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan mulai  dari  perencanaan  pelatihan (penyusunan  kurikulum),  persiapan pelatihan – menetapkan peserta, jadwal
fasilitas atau tutor (widyaiswara), serta alat  bantu  pembelajaran  lainnya,  pada saat pelaksanaan dan penyelenggaraan pelatihan,  sampai  kepada  kegiatan evaluasi pelatihan itu sendiri (Widoyoko, 2010).
Pelaksanaan  evaluasi  program pelatihan juga merupakan suatu proses yang bertahap dengan berbagai langkah yang  perlu  dilakukan  untuk  mencapai tujuan  evaluasi.  Dengan  demikian evaluasi program pelatihan dilaksanakan  tidak  hanya  untuk mengetahui  efektivitas  dan  efisiensi penyelenggaraan pelatihan namun juga digunakan untuk memperoleh informasi  terkait  dengan  kekurangan yang  ada  sehingga  nantinya  program pelatihan dapat diperbaiki dan diberikan  keputusan  apakah  dapat dilanjutkan  atau  tidak.  Evaluasi program pelatihan juga dapat digunakan  untuk  mengetahui  dampak dari  program  pelatihan  terhadap peningkatan  kinerja  seorang  pegawai. https://hspacademy.com/tag/training -evaluasi-program-pelatihan
Unsur  yang  amat  penting  dalam evaluasi program adalah tujuan. Tujuan evaluasi  berfungsi  sebagai  pengarah kegiatan evaluasi program dan sebagai acuan  untuk  mengetahui  efisiensi  dan efektivitas  kegiatan  evaluasi  program. Tujuan  dari  evaluasi  program  adalah untuk  mengumpulkan  informasi  guna menentukan  nilai  dan  manfaat  objek evaluasi,  mengontrol,  memperbaiki, serta   mengambil keputusan mengenai objek tersebut (Wirawan, 2011).

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
Dalam  mengevaluasi  program banyak  model  yang  bisa  digunakan, meskipun  antara  satu  dengan  lainnya berbeda,  namun  mempunyai  tujuan yang  sama  yaitu  melakukan  kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi, yang tujuannya menyediakan  bahan  bagi  pengambil keputusan  dalam  menentukan  tindak lanjut  suatu  program.  Salah  satunya adalah model
CIPP yang dikembangkan dan dikenalkan pertama kali  oleh  Stufflebeam  pada  tahun  1970 di  Ohio  State  University.  CIPP merupakan  singkatan  dari, context evaluation :  evaluasi  terhadap  konteks, input  evaluation :  evaluasi  terhadap masukan, process  evaluation :  evaluasi terhadap proses dan product evaluation : evaluasi  terhadap  hasil.  (Muhaimin, 2015) Stufflebeam menawarkan  konsep evaluasi  CIPP  dengan  pandangan bahwa  tujuan  penting  evaluasi  adalah bukan  membuktikan,  tetapi  untuk memperbaiki (Mahmudi, 2011).
CIPP adalah  model evaluasi yang memandang  program  yang  dievaluasi sebagai sebuah sistem. Melalui kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat dirumuskan
strategi untuk memperbaiki  program  ke  depan sehingga  sebuah  program  pelatihan dapat  berjalan  secara  baik  dari sebelumnya (Arikunto & Jabar). Model evaluasi  CIPP  membagi  empat  jenis kegiatan  yang  disesuaikan  dengan nama model evaluasinya, yaitu konteks, input,  proses  dan  produk.  Keempat
jenis  kegiatan  tersebut  merupakan komponen dari proses sebuah program kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga.
Penggunaan model evaluasi CIPP dalam penelitian ini dikarenakan model ini  mempunyai  beberapa  kelebihan yaitu  dapat  dilakukan  ketika  program belum  dimulai  dan  selama  program berlangsung  model  evaluasi  ini  juga ditujukan  untuk  melayani  kebutuhan orang-orang  yang  merencanakan  dan melaksanakan  sebuah  program  dan keputusan  dalam  model  CIPP  berupa penilaian apakah kebutuhan- kebutuhan dan sasaran program sudah atau belum terpenuhi.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  studi deskriptif evaluatif dengan pendekatan kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  diperoleh  dari  sumber  data  di lokasi  penelitian,  sedangkan  data sekunder diolah dari hasil dokumentasi,  hasil  wawancara,  studi dokumentasi dan pengamatan lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan  cara  wawancara, observasi  dan  penelusuran  dokumen serta  angket  (kuesioner).  Wawancara dilakukan  dengan  warga  belajar (peserta).  Untuk  melakukan  verifikasi terhadap  informasi  yang  didapat  dari warga belajar (peserta) sebagai informan,  mengumpulkan  informasi dari beberapa informan lain,

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN: 2548-9232; E ISSN: 2775-3573 Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021: 158-173
diantaranya  adalah  Kasie  Diklat Administrasi,  Panitia  Penyelenggara dan  tutor  (widyaiswara).  Observasi dilakukan  untuk  memperoleh  data sarana  prasarana  dan  data  pelengkap terkait  persiapan  dan  pelaksanaan pelatihan  serta  penelusuran  dokumen yang  dapat  memberikan  data  dan informasi pendukung mengenai pelatihan  teknis  pelayanan  publik, seperti  laporan  penyelengaraan,  daftar peserta, daftar nama tutor (widyaiswara) dan lain-lain.
Analisis  data  dilakukan  selama pengumpulan data berlangsung. Teknik analisis yang digunakan mencakup tiga proses  yaitu  reduksi  data,  penyajian data dan penggambaran serta
pembuktian
dan melakukan interpretasi  terhadap  data  yang  sudah terkumpul.  Artinya  data-data  yang telah  dikumpulkan  yang  terdiri  dari deskripsi  dan  uraiannya,  kemudian disusun  agar  dengan  mudah  dapat dipahami, kemudian diikuti penyusunan  sajian  data  yang  berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi Konteks ( Context )
Evaluasi
konteks berusaha
mengevaluasi  status  objek  secara keseluruhan,
mengidentifikasi kekurangan,  kekuatan,  mendiagnosa problem  dan  memberikan  solusinya, menguji  apakah  tujuan  dan  prioritas disesuaikan  dengan  kebutuhan  yang akan  dilaksanakan.  (Darodjat  &  M,
2015) Evaluasi konteks adalah evaluasi yang melibatkan analisis dasar program itu  sendiri,  kebutuhan  program  serta hal-hal yang berkaitan dengan program tersebut (Hurmaini, 2015)
1. Kesesuaian Program dengan kebutuhan Peserta Program pelatihan teknis
pelayanan  publik  yang  dilaksanakan oleh  BDK  Jakarta  diselenggarakan berdasarkan  kebutuhan  warga  belajar yaitu para pegawai pelaksana pelayanan publik di lingkungan kantor Kementerian  Agama  di  wilayah  kerja BDK  Jakarta.    Program  ini  dirancang sesuai  dengan  kebutuhan  yang  ada dilapangan.  Hasil  kuesioner  yang diberikan  kepada  peserta  pelatihan teknis pelayanan publik untuk pertanyaan  apakah  kurikulum  dan materi pelatihan sesuai dengan harapan dan  bermanfaat  bagi  peserta  dalam melaksanakan  tugasnya.  72  orang peserta  (72,67%)  menjawab  sangat sesuai  dan  36  orang  peserta  (36,33%) menjawab sesuai, sebagaimana Gambar 1.

## Gambar 1 Diagram Kesesuaian Kurikulum dan Materi
Berdasarkan  diagram  di  atas warga belajar pelatihan teknis

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
pelayanan  publik  sebagian  besar berpendapat  bahwa    pelatihan  teknis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh  BDK  Jakarta  telah  sesuai  dengan kebutuhan  warga  belajar.  Hal  ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak  Iwan  salah  seorang  panitia penyelenggara  mengatakan  bahwa “ program  pelatihan  teknis  pelayanan publik ini dilaksanakan juga berdasarkan  hasil  analisis  kebutuhan diklat (AKD) yang dilakukan oleh BDK Jakarta  terhadap  beberapa  satker  yang menjadi  wilayah  kerjanya ” .  Senada dengan  yang  disampaikan  oleh  Bapak M. Nasrul penanggung jawab pelatihan ini  mengatakan  bahwa: “Pelatihan teknis  pelayanan  publik  ini  dilakukan berdasarkan  analisis  kebutuhan  diklat yang dilakukan pada Desember 2020 di dan  permintaan  beberapa  satuan  kerja yang  merupakan  wilayah  kerja  BDK Jakarta”
2. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran pada dasarnya    merupakan  harapan,  yaitu apa yang diharapkan dari warga belajar sebagai  hasil  belajar.(Asra  &  Sumiati, 2011)  Berdasarkan  Keputusan  Kepala Badan  Penelitian  dan  Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik
Indonesia  Nomor  14  Tahun  2020 tentang  Kurikulum  Pelatihan  Tenaga Administrasi Pada Kementerian Agama dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran pada pelatihan teknis pelayanan publik ini  adalah    agar  peserta  dapat
melaksanakan tugas sebagai penyelenggara  pelayan  publik  atau masyarakat  secara  professional  dan berkualitas sesuai dengan job description di tempat tugas masing-masing.
Evaluasi Masukan ( Input )
Orientasi utama evaluasi masukan ( input )  adalah  menentukan  cara bagaimana  tujuan  program  dicapai. Evaluasi  masukan  dapat  membantu mengatur  keputusan,  menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk  mencapai  tujuan,  bagaimana prosedur  kerja  untuk  mencapainya. Komponen  evaluasi  masukan  meliputi sumber  daya  manusia,  sarana  dan peralatan  pendukung.  (Stufflebeam, D.L., Shinfield, 1985)

## 1. Warga Belajar (Peserta)
Setiap  warga  belajar  atau  peserta pelatihan  mempunyai  karakteristik yang meliputi atribut fisik yang berupa usia,  atribut  psikis  yang  berupa motivasi belajar dan atribut fungsional yang  berupa  tingkat  Pendidikan. (Sudjana,  2006,  p.  24)  Warga  belajar pada pelatihan ini adalah pegawai ASN baik  fungsional  maupun  pelaksana yang bertugas di lingkungan Kementerian Agama pada wilayah kerja BDK Jakarta. Proses perekrutan peserta dilakukan  oleh  unit  kerja  masing- masing  dengan  mempertimbangkan berbagai  persyaratan  yang  ditentukan oleh  pihak  penyelenggara  yaitu  BDK Jakarta.  Adapun  persyaratan  untuk

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
menjadi  peserta  pelayihan  ini  antara lain:  ditugaskan  oleh  satuan  kerja masing-masing,  membwa  persyaratan administrasi seperti pas photo, sanggup mengikuti  pelatihan  secara  penuh  dan lain sebagainya.
Proses  pemberitahuan  mengenai pelatihan ini dengan
cara
penyelenggara memberitahukan secara resmi  kepada  unit  kerja.  Sebagaimana yang  disampaikan  oleh  salah  seorang panitia  Bapak  Eko  yang  mengatakan bahwa:
“proses pemberatahuan mengenai kegiatan ini dilakukan oleh panitia yang sudah dibentuk melalui SK pimpinan. Selanjutnya panitia memberitahukan  secara  resmi kepada kantor kementerian agama    yang  berada  di  wilayah kerja  BDK  Jakarta  yang  menjadi lokasi  pelaksanaan  pelatihan, selanjutnya  mereka  membuat surat tugas dan mengirim peserta dengan  memenuhi  persyaratan yang  sudah  ditentukan  oleh penyelenggara ”.
Berdasarkan penelusuran dokumen terhadap pedoman penyelenggaraan
pelatihan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelatihan  teknis  pelayanan  publik disebutkan  bahwa  persyaratan  untuk mengikuti  pelatihan  teknis  pelayanan publik  antara  lain  adalah:  1)  Siap  dan mampu  mengikuti  seluruh  program pelatihan;  2)  PNS  atau  Non  PNS pelaksana  fungsional  atau  administrasi berusia  paling  tinggi  4  (empat)    tahun
sebelum  memasuki  usia  pensiun.  3) membawa  dokumen  SK  terakhir,  surat tugas,  nomor  rekening  tabungan;  pas photo  berwarna  dengan  latar  belakang merah  (untuk  laki-laki  mengenakan kemeja berjas warna gelap dan berdasi dan  wanitia  memakai  pakaian  yang sopan).
Adapun  jumlah  warga  belajar yang menjadi peserta  pada pelatihan ini berjumlah  120  orang  dengan  rincian pada Tabel 1.
Tabel 1 Jumlah Warga Belajar  Perangkatan Angkatan  PNS  Non
PNS LK PR 1 25 15 17 23 2 18 22 27 13 3 21 19 24 16 Jumlah 64 56 68 52

## 2. Tutor
Fasilitator  atau  tutor  adalah seseorang yang melayani dan memperlancar  aktivitas  belajar  peserta pelatihan  untuk  mencapai  tujuan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. (Ikka Kartika, 2011, p. 78) Dalam  pelatihan  teknis  pelayanan publik  ini yang menjadi fasilitator atau tutor adalah Widyaiswara BDK Jakarta yang  sudah  mengikuti  ToT  atau  ToF pelayanan  publik.  Persyaratan  telah mengikuti  ToT  atau  ToF  bagi widyaiswara yang menjadi tutor dalam pelatihan  ini  adalah  sesuatu  yang sangat  penting  guna    menjamin, mempertahankan  dan  meningkatkan profesionalitas yang sudah dimiliki oleh tutor, dengan meng- update

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
pengetahuan  dan  informasi  serta fleksibilitas terhadap perubahan- perubahan terkait  dengan  substansi melalui    Program  ToT  atau  ToF  akan menghasilkan widyaiswara yang berkualitas  dan  berkompeten  untuk memberikan pembelajaran dalam pelatihan serta akan berdampak positif terhadap  kepuasan  peserta  terhadap pembelajaran yang diberikan tutor.
Hasil  evaluasi  yang  dilakukan penyelengara terhadap tingkat kepuasan peserta terhadap tutor dalam pelatihan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Kepuasan Peserta Terhadap Tutor Pelatihan Teknis Pelayanan Publik
No Pernyataan Hasil SM  M 1 Pengetahuan Widyaiswara terhadap materi yang diajarkan 76  44 2 Kemampuan dalam melibatkan partisipasi peserta 84  36 3 Kemampuan memotivasi peserta 85  35 4 Kemampuan dalam menanggapi permasalahan dan pertanyaan peserta 87  33 5 Kemampuan Widyaiswara dalam menggunakan media pembelajaran 90  30 Keterangan: SM : Sangat Memuaskan M : Memuaskan Berdasarkan data diatas diperoleh
hasil  bahwa  tingkat  kepuasan  warga belajar
terhadap pengetahuan
widyaiswara, kemampuan dalam melibatkan partisipasi peserta,
memotivasi peserta, menanggapi permasalahan  dan  pertanyaan  peserta dan  kepuaasan  peserta  terhadap kemampuan widyaiswara dalam menggunakan media pembelajaran 70% menyatakan  sangat  memuaskan  dan 30% meyatakan memuaskan.
Dari  hasil  wawancara  yang dilakukan kepada Bapak M. Nuh salah seorang  peserta  pelatihan  mengatakan bahwa “ Widyaiswara  dalam  pelatihan ini  menguasai  substansi  materi  yang diajarkan  sehingga  peserta  mudah memahami materi. ” Senada dengan Ibu Nurhayati  salah  seorang  peserta  juga mengatakan bahwa “ widyaiswara dalam  pelatihan  ini  kompeten  dan menguasai  materi  yang  diberikan dalam pelatihan pelayan publik ini dan membuat peserta puas ” .

## 3. Pendanaan
Penyelenggaraan  pelatihan  teknis pelayanan  publik  yang  dilaksanakan oleh BDK Jakarta ini dilaksanakan tanpa dipungut  biaya  apapun.  Berdasarkan panduan penyelenggara pelatihan teknis pelayanan publik yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara pelatihan ini dinyatakan bahwa  sumber dana pelatihan pelayanan publik adalah DIPA  Balai  Pelatihan  Keagamaan Jakarta
Nomor SP DIPA - 025.11.2.425375/2021 tanggal 23
November 2020.

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN: 2548-9232; E ISSN: 2775-3573 Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021: 158-173

## 4. Sarana dan prasarana
Secara  keseluruhan  sarana  dan prasarana yang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pelatihan Teknis Pelayanan  Publik  bisa  dikatakan  baik. Sarana
dan prasarana dalam pelaksanaan pelatihan disediakan langsung oleh BDK Jakarta bekerjasama dengan  panitia  lokal  yaitu  lokasi penyelenggara  PDWK  yang  sudah terlebih dahulu dihubungi dan diminta kesediannya  menjadi  panitia  lokal, adapun  sarana  dan  prasarana  yang dipersiapkan  adalah  ruangan,  infokus, pengeras suara, kursi, ac, alat tulis bagi peserta pelatihan serta modul.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang dilakukan  oleh  penyelenggara  kepada warga belajar mengenai tingkat kepuasan peserta terhadapa sarana dan prasarana  yang  digunakan  dalam pelatihan ini dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2 Diagram Kepuasan Peserta

## Terhadap Sarana & Prasarana

## Evaluasi Proses
Esensi dari evaluasi proses adalah untuk  mengecek  pelaksanaan  suatu rencana/program.  Tujuannya  adalah untuk  memberikan feedback bagi
manajemen  dan  staf  tentang  aktivitas program  yang  berjalan  apakah  sesuai dengan  jadwal  dan  menggunakan sumber-sumber  yang  tersedia  secara efisien,  memberikan  bimbingan  untuk memodifikasi  rencana  agar  sesuai dengan yang dibutuhkan, mengevaluasi  secara  berkala  seberapa besar faktor yang terlibat dalam aktifitas program dapat menerima dan melaksanakan  peran  atau  tugasnya. (Stufflebeam, D.L., Shinfield, 1985)

## 1. Aktivitas Warga Belajar
Warga  belajar  dalam  program pelatihan  teknis  pelayanan  publik  ini memperoleh pembelajaran dengan cara yang  sama  dari  masing-masing  tutor. Tutor  tidak  membedakan  antar  warga belajar yang satu dengan warga belajar yang  lainnya  dengan  harapan  warga belajar  dapat  melakukan  aktivitas belajarnya dengan maksimal.
Berdasarkan  hasil  pengamatan yang dilakukan oleh penulis menunjukkan  bahwa  aktivitas  sesama warga  belajar  maupun  antara  warga belajar  dengan  tutor  berlangsung  baik dan penuh semangat  dalam mengikuti pelatihan  tersebut.  Hal  ini  sesuai dengan hasil pengamataan dari  daftar hadir  warga  belajar  dalam  mengikuti pembelajaran  yang  ditandai  dengan tidak adanya peserta yang  absen dalam mengikuti pembelajaran program pelatihan teknis pelayanan publik ini.
Berdasarkan  hasil  wawancara yang dilakukan kepada Bapak Eko dan Ibu  Edwita  selaku  akademis  pada
63, 52% 55, 46% 2, 2% Sangat Baik Baik Kurang Baik

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
masing-masing  angkatan  mengatakan bahwa tingkat kehadiran warga belajar dalam  mengikuti  pelatihan  telah mencapai  hasil  yang  maksimal  yaitu 100%  dan  interaksi  antara  sesama peserta dan antara peserta dengan tutor juga berjalan dengan baik. Bapak Asep sebagai  salah  seorang  warga  belajar juga  menyatakan  bahwa: “komunikasi antara peserta dengan tutor berlangsung  baik  hal  ini  dapat  dilihat apabila ada yang tidak dimengerti oleh kami sebagai peserta kami tidak segan- segan  untuk  bertanya  dan  berdiskusi dengan wi  sebagai  tutor” .  Ibu  Fadilah sebagai  salah  seorang  peserta  dalam pelatihan ini  mengatakan bahwa “kami sangat  senang  dengan  pelatihan  teknis pelayanan  publik  ini,  karena  kami mendapatkan  ilmu  dan skill dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kami akan berusaha menjadi lebih kompeten dan  profesional  dalam  memberikan pelayanan  publik  sesuai  dengan  tugas dan  fungsinya  di  tempat  tugas  kami masing-masing ” .
Dengan demikian
dapat dinyatakan bahwa mengikuti pelatihan ini
banyak pengetahuan dan pengelaman yang didapatkan dari hasil diskusi  dengan  tutor  dan  sesama peserta terkait dengan penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan ketentuan  yang  beraku  dan  harapan masyarakat  pengguna  layanan  publik itu sendiri.

## 2. Aktivitas Tutor
Kegiatan  yang  tutor  lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran sangat  banyak  membantu  proses pembelajaran Pelatihan Teknis
Pelayanan  Publik  yang  diadakan  di wilayah  kerja  BDK  Jakarta.  Tutor memberikan pembelajaran berdasarkan Kurikulum  dan  silabus  yang  telah disusun  oleh  Lembaga  Pembina  yaitu Pusdiklat Tenaga Administrasi
Kementerian  Agama,  selanjutnya  tutor menysusun  RBPMP  dan  RP  yang kemudian  diimplementasikan  dalam pembelajaran.  Dalam  pelaksanaannya tutor  memberikan  pembelajaran  pada mata  pelatihan  inti  sebanyak  42  jam pelajaran dalam 5 kali pertemuan yang mana pertemuannya dilakukan sebanyak 5 kali dalam satu minggu.

## 3. Metode
Metode  mengajar  pada  dasarnya adalah  tindakan  nyata  dari  guru  atau merupakan  praktek  guru  atau  tutor melaksanakan  pengajaran  melalui  cara tertentu  yang  dinilai  lebih  efektif  dan efisien.(Martinis,  2005,  p.  31)  Dalam pelatihan  ini  pelaksaan  pembelajaran metode yang digunakan adalah metode ceramah,  diskusi  dan  praktik  atau simulasi. Pertama-tama tutor
memberikan  materi  dengan  metode ceramah. Metode ceramah ini digunakan untuk memaparkan materi- materi yang relevan dengan pembelajaran  kemudian  dilanjutkan dengan diskusi. Diskusi sangat diperlukan warga belajar dapat

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
mengemukakan  permasalahan  yang mereka  hadapi  dan  dicari  jalan keluarnya  bersama-sama  dengan  tutor sebagai  orang  yang  ahli  dalam bidangnya. Selanjutnya adalah praktik. Praktik  biasanya  dilakukan  untuk memperagakan berbagai kegiatan dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik yang seharusnya dilakukan oleh para  peserta  yang  merupakan  petugas penyelenggara pelayanan public di unit kerjanya masing-masing.
Berdasarkan hasil evaluasi mengenai  tingkat  kepuasan  peserta terhadap  metode  pembelajaran  yang digunakan  dalam  pelatihan  ini  dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3 Diagram Kepuasan Peserta Terhadap Metode Pembelajaran

## 4. Materi pembelajaran
Materi  pembelajaran  atau  sering disebut mata pelatihan dalam kegiatan ini  dibagi  menjadi  3  kelompok  yaitu kelompok  dasar,  kelompok  inti  dan kelompok  penunjang.  Mata  pelatihan tersebut  adalah  pokok-pokok  materi pembelajaran  yang  harus  dipelajari warga belajar sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan  dinilai  dengan  menggunakan instrumen  penilaian  yang  disusun berdasarkan  indikator  ketercapaian
kompetensi.  (Kurikulum  Pelatihan Tenaga Administrasi Pada Kementerian Agama, 2020)
Materi pembelajaran yang diberikan kepada warga belajar disusun dalam bentuk silabus program pelatihan. Yang mana terdiri atas 54 jam pelajaran,  yang  dibagi  ke  dalam  3 kelompok  mata  pelatihan  yaitu  :  1) Kelompok  dasar,    2)  Kelompok  inti,  3) kelompok  penunjang.  Rincian  mata pelatihan  ketiga  kelompok  tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3 Struktur Kurikulum Pelatihan Teknis
Pelayanan Publik No Mata Pelatihan Jumlah JP T P Kelompok Dasar 1.  Pembangunan Bidang Agama 3 - 2.  Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 - 3.  Peningkatan dan Penjaminan Mutu Diklat 3 - Jumlah 9 - Kelompok Inti 1.  Konsep dan Kebijakan Pelayanan Publik 3 2.  Desain Pelayanan Publik 3 7 3.  Implementasi & Pengawasan Pelayanan Publik 3 7 4.  Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 3 3 5.  Indeks Kepuasan Masyarakat 3 5 Jumlah 15 22 Kelompok Penunjang 1. Overview 2 - 2. Pretest & Postest 2 3. Building Learning Comitment - 3 4.  Evaluasi Program 1 - Jumlah 4 5 Jumlah Total 27  27 Jumlah Total Jam Pembelajaran ( T + P ) = 54

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta

## 5. Partisipasi Program Pelatihan
Partisipasi  merupakan  hal  yang
sangat penting dalam sebuah pelatihan.
Karena  pelatihan  bisa  dikatakan  baik apabila partisipasi dari warga belajarnya  bagus.  Partisipasi  warga belajar  dapat  dilihat  dari  keaktifan warga  belajar  di  dalam  kelas  dan kehadiran mereka. Dalam pelatihan ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sebanyak 6 hari pertemuan  tingkat  kehadiran  peserta sangat bagus. Hal ini diperkuat dengan daftar  hadir  atau  presensi  peserta selamam  pembelajaran  berlangsung tingkat  kehadiran  100%.  Dalam  proses pembelajaran para warga belajar selalu antusias  dalam  menanyakan  hal-hal yang berhubungan dengan materi yang disampaikan, serta berpartisipasi dalam diskusi dan penugasan yang  diberikan baik penugasan yang sifatnya individu maupun kelompok.

## Evaluasi Produk
Tujuan  dari Product  Evaluation
(evaluasi hasil) adalah untuk mengukur,
menafsirkan dan
menetapkan  pencapaian  hasil  dari suatu  program,  memastikan  seberapa besar program telah memenuhi kebutuhan  suatu  kelompok  program yang  dilayani.  (Stufflebeam,  D.L., Shinfield, 1985, p. 76). Evaluasi produk merupakan  penilaian  yang  dilakukan untuk  mengukur  keberhasilan  dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  Data  yang  dihasilkan  akan sangat  menentukan  apakah  program
diteruskan, dimodifikasi atau dihentikan.

## 1. Ketercapaian Tujuan Program
Evaluasi  merupakan  salah  satu kegiatan yang penting dalam pelaksaan sebuah program untuk melihat keberhasilan sebuah program. Evaluasi program  pelatihan  yang  dimaksud adalah  proses  identifikasi,  klarifikasi dan penerapan kriteria untuk menentukan  nilai  suatu  objek  evaluasi (nilai  atau  manfaat)  berkaitan  dengan penguasaan materi kemampuan peserta dalam menguasai hasil pembelajarn dan indikator  hasil  belajar    program pelatihan. (Fitzpatrick & Sanders, 2013)
Tujuan  utama  dari  pelatihan teknis  pelayanan  publik  ini  adalah warga  belajar  memiliki  pengetahuan dan  keterampilan  serta  peningkatan motivasi  kinerja  pegawai  dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN pelayan masyarakat yang professional  dan  berkualitas  sesuai dengan tupoksi di tempat tugas masing- masing  dengan  indicator  keberhasilan adalah  :  1)  warga  belajar  mampu memahami  konsep  dan  kebijakan pelayan  publik;  2)  mampu  mendesain dan membuat standar pelayanan publik sesuai dengan tugas masing-masing; 3) mampu  membuat  standar  pelayanan publik, mengelola pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik serta  4)  mampu  menyusun  instrument dan  melakukan  pengukuran  survei indek  kepuasan  masyarakat  sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
(Kurikulum Pelatihan Tenaga Administrasi Pada Kementerian
Agama, 2020)
Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh  tutor  terhadap  penguasaan substansi  materi  warga  belajar  dengan memberikan  tugas  yang  diberikan kepada  warga  belajar  baik  tugas individu  maupun  tugas  kelompok didapatkan hasil pada Tabel 4.
Tabel 4 Evaluasi Peserta No Skor Kualifikasi % 1 90,01 - 100 Sangat memuaskan 22,5 2 80,01 – 90,0  Memuaskan 52,5 3 70,01 – 80,00 Baik 25 4 60,01 – 70,00 Kurang baik 0 5 < 60 Tidak memenuhi 0
Berdasarkan  data  di  atas  tujuan program  pelatihan  teknis  pelayanan publik  dilihat  dari  hasil  evaluasi  yang dilakukan  tutor  terhadap  tugas  yang diberikan baik tugas individu maupun tugas  kelompok  diperoleh  hasil  27 warga belajar (22,5%) kualifikasi sangat memuaskan,  63  peserta  (52,5%)  warga belajar  dengan  kualifikasi  memuaskan dan 30 warga belajar (25%) memperoleh kualifikasi baik.

## 2. Evaluasi Penyelenggaraan
Dalam  kegiatan  Pelatihan  Teknis Pelayanan  Publik  ini  kegiatan  evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan pelatihan.  Bentuk  evaluasi  yang dilaksanakan  berupa  angket  tentang pendapat  para  warga  belajar  tentang program yang telah dilaksanakan yang diberikan  oleh  panitia  penyelenggara
BDK  Jakarta.  Evaluasi  yang  diberikan dirasakan  baik  karena  harapan  dari kegiatan  pelatihan  ini  adalah  peserta dapat lebih memahami dan menerapkan materi yang telah diberikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan  publik  di  tempat  kerja masing-masing. Adapun evaluasi dari penyelenggara    dalam  bentuk  laporan yang  akan  dilaporkan  pada  pihak manajemen  dan  atau  pimpinan  BDK Jakarta  dilaporkan  dalam  bentuk laporan  penyelenggaraan  pelatihan teknis pelayanan publik.

## KESIMPULAN
Pembelajaran  dalam  program Pelatihan Teknis Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh BDK Jakarta melalui pelekasanaan pelatihan di wilayah kerja (PDWK) secara keseluruhan sudah bisa dikatan  baik  berdasarkan  evalusi  yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan model CIPP ( Context, Input, Process, Product ). Pada evaluasi Context pelatihan  yang  diselenggarakan  telah berdasarkan kebutuhan warga
belajarmya dan tujuan pelatihan sudah tercapai.
Pada  evaluasi Input perekrutan peserta  juga  memiliki  persyaratan tertentu  yang  harus  dipenuhi  namun tidak  memberatkan  peserta.  Peserta pelatihan  merupakan  pegawai  di lingkungan  Kementerian  Agama  dan ditugaskan  oleh  satkernya  masing- masing  untuk  mengikuti  pelatihan.

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
Widyaiswara  sebagai  tutor  adalah seorang  ahli  dalam  bidang  substansi mata pelatihan ,menguasai Teknik dan metode  pembelajaran  orang  dewasa serta sudah mengikuti TOT/ TOF yang dipersyaratkan. Pendanaan dalam pelatihan ini telah di danai sepenuhnya oleh DIPA BDK Jakarta.
Adapun  sarana  dan  parasarana yang  digunakan  sudah  baik.  Evaluasi Process ,  pembelajaran  dalam  Pelatihan Teknis  Pelayanan  Publik  ini  dilakukan selama 54 jam pelajaran dan berlangsung selama 5 hari kerja. Dalam proses  pelaksanaan  tanggapan  peserta sangat  baik.  Komunikasi  antara  warga belajar  dan  tutor  juga  sangat  baik. Metode yang digunakan dalam
pembelajaran ini adalah ceramah, tanya jawab, diskusi dan praktik.
Terakhir Evaluasi
Product . Pembelajaran  yang  dilaksanakan  telah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi  yang  diharapkan,  hasil belajar dan indikator hasil belajar yang terdapat  dalam  setiap  mata  pelatihan. namun  dalam  evaluasi  masih  kurang karena proses evaluasi yang dilaksanakan dilakukan oleh
penyelenggara
pada akhir pembelajaran saja dan itu hanya berupa angket  tentang  tanggapan  peserta terhadap  pelatihan  yang  dilaksankan. Adapun  evaluasi  program  yang dilakukan hanya dalam bentuk pelaporan yang dibuat oleh pennyelenggara dan dilaporkan kepada pimpinan BDK Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
PMA Nomor 19, Pub. L. No. 19 Tahun 2020 (2020). Arikunto, S., & Jabar, C. S. (2010). Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman teoritis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan . Bumi Aksara. Asra, & Sumiati. (2011). Metode Pembelajaran . CV Wacana Prima. Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 14 Tahun 2021  tentang  Kurikulum  Pelatihan  Tenaga  Administrasi  Pada  Kementerian Agama, Pub. L. No. 14, 102 (2020).
CSGAR, T. P. U.-. (2019). IPM Tentang Profesionalitas dan Rebranding ASN Tahun 2019 . Darodjat, D., & M, W. (2015). Model Evaluasi Program. Islamadina , Volume XIV (1), 1 – 28.

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
Fitzpatrick, J. L., & Sanders, J. R. (2013).
ميوقت جمانربلا : قرط ةليدب و تاداشرإ ةيلمع = Program evaluation  Alternative  Approaches  and  Practical  Guidelines.  In ررررر ررررررر ر ررر ررررر (3rd  ed.,  Issue  42).  Pearson  Education  Inc. https://doi.org/10.12816/0002619
Hermawan, A. (2015). Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjar Baru. REFORMASI , 5 .
Hurmaini, M. (2015). Evaluation and Social Internship Program of IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Students: Using Context, Input, Process and Product Model (CIPP Model). Al-Ta Lim Journal , 22 (1), 23 – 32. https://doi.org/10.15548/jt.v22i1.114
Ikka Kartika, A. F. (2011). Mengelola Pelatihan Partisipatif . Alfabeta. Mahmud i, I. (2011). CIPP. Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan”. At , 6 (1), 23. Martinis, Y. (2005). Strategi pembelajaran Berbasis Kompetensi (54th ed.). Gaung Persada Press.
Muhaimin, M. (2015). Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Kompas ,
2.
Kurikulum Pelatihan Tenaga Administrasi Pada Kementerian Agama, Pub. L. No. 14, 70 (2020).
Stufflebeam, D.L., Shinfield, A. . (1985). Systematic Evaluation A Self-Instructional Guide to Theory and Practice (1st ed.). KluwerNijhof Publishing.
Sudjana, D. (2006). Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah. PT. Remaja Rosda Karya. Widoyoko, E. (2010). Evaluasi Program Pembelajaran . Pustaka Pelajar. Wirawan. (2011). Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi . Rajawali Pers.