ACCOUNT REPRESENTATIVE

## SEBAGAI
JEMBATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (?) Ismayantika Dyah Puspasari 1
Erna Puspita 2
Dyah Ayu Paramitha 3 Dosen Universitas Nusantara PGRI Kediri

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  Untuk  mengetahui  seberapa  jauh  pemahaman  wajib  pajak tentang  Account  Representative.  (2)  Menganalisis  sosialisasi  yang  dilakukan  KPP  Pratama  Pare dan Kediri kepada calon wajib pajak tentang tugas Account Representative. (3) Menganalisis sampai sejauh mana  pemanfaatan  AR  oleh  wajib  pajak.  (4) Menganalisis  pelaksanaan  tugas  AR  dalam  kaitannya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  paradigma  fenomenologis. Informan merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pare dan Kediri dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
Kesimpulan hasil penelitian adalah informan Wajib Pajak sama sekali tidak mengetahui tentang AR maupun tugas-tugasnya. Informan Wajib Pajak juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai AR dan tugas-tugasnya dari KPP. Sehingga WP tidak memanfaatkan fasilitas pelayanan dari AR, meskipun salah  satu  informan  pada  akhirnya  memperoleh  fasilitas  pelayanan  tersebut  ketika  mengikuti  Tax Amnesty. Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  Account Representative  (AR) bukan  merupakan  penyebab  utama timbulnya kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kata kunci: Account Representative, kepatuhan WP, kewajiban perpajakan

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  are  (1)  To  find  out  how  far  understanding  taxpayers  about  Account Representative. (2) Analyzing the socialization conducted by KPP Prataa Pare and Kediri to prospective taxpayers about Account Representative duties. (3) Analyzing to what extent the utilization of AR by the taxpayer. (4) Analyze the implementation of AR tasks in relation to improve taxpayer compliance.
This  research  approach  uses  qualitative  research  with  phenomenological  paradig.  Informants  are taxpayers registered in KPP Pratama Pare and Kediri with data collection using observation techniques, interviews and documentation.
Conclusion of research result is the taxpayer’s informant has no knowledge about AR nor the duties. Taxpayer informants also never get socialization abaout AR and duties of KPP. So the taxpayer does not utilize the service facility of AR, although one of the informants in the end get the service facility during the  tax  amnesty.  So,  it  can  be  said  that  Account  Representative  (AR)  is  not  the  main  cause  of  taxpayer (WP) compliance in carrying out its tax obligations.
Key Words: Account Representative, the main cause of taxpayer, tax obligations

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  melalui  Direktorat Jenderal  Pajak  telah menetapkan  bahwa penerimaan  pajak  merupakan  sumber  yang sangat  penting  bagi  peningkatan pembangunan daerah  dan  negara  secara  keseluruhan.  Dari seluruh jumlah pendapatan negara  yang tercatat dalam APBN, pajak merupakan sumber terbesar yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara yaitu sebesar 78 persen (IAI, 2013).  Jumlah  ini  tentu belum  bisa menjadi kepuasan  tersendiri  bagi  pemerintah  karena masih  banyak  faktor  yang  harus  diperhatikan dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak. Seiring dengan  berkembangnya  lingkungan  dan dunia usaha,  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP) sebagai pelaksana  tugas  pokok  Departemen  Keuangan dibidang  penerimaan  negara  yang  berasal  dari pajak  dituntut  untuk  menyempurnakan  struktur
organisasinya dengan tujuan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini terlihat pada  tahun  2002,  DJP  telah melakukan restrukturisasi  administrasi  perpajakan  yang biasa  disebut  modernisasi  (Santoso,  2010). Tujuan  dari  modernisasi  ini  adalah  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kepercayaan  masyarakat  terhadap  administrasi perpajakan dan peningkatan produktivitas pegawai pajak.
Hal yang paling penting dalam modernisasi  adalah  pajak  menjadi  berbasis fungsi  yaitu  mengutamakan  aspek  pelayanan kepada  masyarakat  sebagai  wajib  pajak  (WP) dengan  didukung  fungsi  lain  yaitu  melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak (Santoso,  2010).  Melihat  fungsi  pajak  yang begitu  komplek  dalam  modernisasi,  maka Direktorat  Jenderal  Pajak perlu  melakukan
berbagai  pendekatan  kepada  wajib  pajak  agar tercapainya  pelaksanaan  aspek  pelayanan. Agar perubahan  yang  dilakukan  oleh  DJP  dapat berjalan  dengan  baik,  maka  dalam  modernisasi ini  dilakukan beberapa  perubahan  salah  satu diantaranya  adalah  dengan  membedakan  unit Direktorat
Jenderal Pajak
berdasarkan segmentasinya menjadi  tiga  jenis,  yaitu  KPP Wajib  Pajak  Besar,  KPP  Madya,  dan  KPP Pratama. Dengan  pemecahan  kantor  pelayanan pajak  berdasarkan  jenis  WP,  maka  setiap  KPP dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara terstruktur.  Perbaikan  lainnya  adalah  dengan menyempurnakan kualitas sumber daya manusia pada  lingkungan  DJP.  Hal  ini  sangat  penting kaitannya  dengan  sistem  modernisasi  yang dilaksanakan  oleh  DJP  berkaitan  dengan  aspek pelayanan.  Salah  satu  perbaikannya  adalah dengan  adanya Account  Representative (AR) yang  memiliki tugas untuk  menjembatani, melayani  serta  mengawasi  wajib  pajak  dalam memperoleh  hak  dan  melaksanakan  tiga kewajiban WP yaitu menghitung, menyetor dan melapor.
Fungsi  lain  AR  adalah  memberikan bantuan  konsultasi  perpajakan  kepada  wajib pajak,  memberikan  peraturan-peraturan  terbaru kepada  wajib  pajak  serta  mengawasi  kepatuhan WP.  Hal  ini  erat  kaitannya  dengan  sistem self assessment sesuai  dengan  UU  Nomor  16  tahun 2009  tentang  KUP bahwa  kewajiban  wajib pajak meliputi tiga hal yaitu menghitung sendiri pajak terutang dan pajak yang harus dibayarkan, membayar sendiri besarnya  pajak  kurang  bayar dan melaporkan SPT Masa dan Tahunan. Tentu dengan  tiga  kewajiban  WP,  peran Account Representative dalam  membantu  peningkatan kepatuhan  WP  sangatlah  penting. Selain memberikan pelayanan berupa konsultasi kepada WP, AR juga berperan dalam mengawasi  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajibannya  sehingga Account  Representative dituntut  untuk  mengenal,  dekat  dan  paham dengan kondisi wajib pajak.
Dari penjelasan di atas dapat
disimpulkan
bahwa
peran Account
Representative yaitu  sebagai  pihak  yang memberikan  pelayanan  dan  menjembatani antara Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak sangat  penting,  terlebih  lagi  dilihat  dari  jumlah wajib  pajak  yang  terus  meningkat  setiap tahunnya. Peningkatan  jumlah  WP  tentu  akan meningkatkan  jumlah  penerimaan  negara  di sektor  perpajakan, tetapi  hal  tersebut  bukan satu-satunya  faktor  pendorong  yang  dapat meningkatkan penerimaan pajak. Faktor lainnya adalah dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan  penghitungan  dan  pembayaran. Pajak yang  selalu  memiliki  peraturan  baru menjadikan wajib pajak harus
terusupdateterhadap perkembangan  tersebut, tetapi  pada  kenyataannya  banyak  wajib  pajak banyak  yang  tidak  mengetahui  perkembangan dan  perubahan  peraturan  perpajakan  tersebut, baik yang berupa Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Kementerian Keuangan.
Diawal kepemilikan status sebagai  wajib pajak,  WP  berhak  tahu  tentang  apa  yang dimaksud  dengan Account  Representative, apa saja  tugas Account  Representative dan  hak  apa yang  diperoleh  wajib  pajak  atas  tersedianya pelayanan  yang  dilakukan  oleh AR. Hal  ini didukung  oleh  pendapat  Dan  L.  Schisler  yang menyatakan  bahwa “ there  are  three  major participants  that  affect  the  level  of  tax compliance:  (1)  the  government;  (2)  tax preparers;  and  (3)  taxpayers” (Schisler  dalam Santoso, 2010:2). Namun kenyataan di lapangan bahwa  banyak  wajib  pajak  yang  tidak  tahu tentang Account  Representative bahkan  mereka tidak  mengetahui  bahwa  KPP  memberikan fasilitas  berupa  pelayanan  melalui Account Representative yang  dapat  membantu  wajib pajak  untuk  melaksanakan  kewajibannya  di bidang perpajakan. Dari kenyataan yang ditemui di  lapangan  dapat  disimpulkan  bahwa Account Representative belum bisa  memaksimalkan tugasnya  atas  pelayanan  dan  pengawasan terhadap wajib pajak.
Jadi dapat
disimpulkan bahwa keberadaan Account  Representative sangatlah penting bagi wajib pajak dan pemerintah, karena dengan dilakukannya pengawasan secara langsung  oleh  AR  terhadap  wajib  pajak,  maka kemungkinan  adanya  kesalahan  penghitungan maupun ketidakpatuhan lainnya akan seminimal mungkin.  Berdasarkan  dari  penjelasan  latar belakang  di  atas,  peneliti  melakukan  penelitian lebih  lanjut  mengenai Account  Representative dengan  judul  “ Account  Representative(AR) SebagaiJembatan Kepatuhan Wajib Pajak? ”. Berdasakan latar
belakang dan permasalahan dilapangan seperti yang dijelaskan  pada  latar  belakang,  maka  masalah dalam  penelitian  ini  dapat  dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pemahaman wajib pajak tentang Account Representative? (2) Bagaimana sosialisasi yang  dilakukan  oleh KPP Pratama Pare dan Kediri kepada calon  wajib pajak  yang berhubungan  dengan  tugas  AR? (3) Bagaimana pemanfaatan  tugas  AR  oleh  wajib  pajak? (4) Bagaimana AR melaksanakan tugasnya terhadap  wajib  pajak  untuk  meningkatkan kepatuhan ?

## TINJAUAN PUSTAKA Definisi dan Fungsi Pajak
Menurut  Undang-undang  Nomor  16 Tahun  2009,  pajak  adalah  konstribusi  wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak  memiliki  fungsi  strategis  bagi pembangunan suatu Negara. Menurut IAI (2013 : 2), fungsi pajak sebagai berikut:
a. Fungsi  penerimaan  (budgetair),  di  mana pajak merupakan sumber dana yang
diperuntukkan bagi
pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
b. Fungsi  mengatur  (regulatoir),  sebagai  alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
c. Fungsi  redistribusi,  sebagai  alat  pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.
d. Fungsi  demokrasi,  merupakan  wujud  sistem gotong  royong,  fungsi  ini  dikaitkan  dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

## Sistem Pemungutan Pajak
Menurut  IAI  (2013  :  9),  berikut sistem  pemungutan  pajak  yang  berlaku saat ini:
a. Official  Assessment  System,  memberikan kewenangan pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
b. Self Assessment System, memberikan wewenang,  kepercayaan,  tanggung  jawab kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,
memperhitungkan, membayar
dan
melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang harus dibayar.
c. Withholding  System,  member  kewenangan pada  pihak  ketiga  untuk  memotong  atau memungut  besarnya  pajak  yang  terutang oleh wajib pajak.

## Jenis-jenis Pajak
Secara  umum,  pajak  dibagi  menurut golongan,  sifat,  dan  pemungutnya.Menurut  IAI (2013 : 7-8), jenis dan pembagian pajak sebagai berikut:
a. Menurut  golongan,  terdiri  dari  pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat  dilimpahkan  pada  pihak  lain,  tetapi harus  menjadi  beban  langsung  wajib  pajak yang bersangkutan,  contohnya  PPh.  Pajak tidak  langsung  merupakan  pajak  yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya PPN.
b. Menurut sifatnya, terdiri dari pajak subjektif dan  objektif.  Pajak  subjektif,  merupakan pajak  yang  berdasarkan  pada  subjeknya, contohnya  PPh.  Pajak  objektif,  merupakan pajak  yang  didasarkan  pada  objeknya, contohnya PPN dan PPn BM.
c. Menurut  pemungutnya,  terdiri  dari  pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh  pemerintah  pusat  dan  digunakan  untuk membiayai rumah tangga Negara, contohnya PPh,  PPN  &  PPn  BM,  dan  Bea  Materai. Pajak  daerah  dipungut  oleh  pemerintah daerah  dan  digunakan  untuk  membiayai rumah  tangga  daerah,  contohnya  pajak reklame, pajak hotel dan restoran.

## Wajib Pajak
Menurut  Undang-undang  Nomor  16 Tahun  2009,  wajib  pajak  adalah  orang  pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang  mempunyai hak dan kewajiban perpajakan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
Badan adalah sekumpulan orang
dan/atau  modal  yang  merupakan  kesatuan  baik yang  melakukan  usaha  maupun  yang  tidak melakukan  usaha  yang  meliputi  perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,  badan  usaha  milik  Negara  atau  badan usaha  milik  daerah  dengan  nama  dan  dalam bentuk  apapun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,  yayasan, organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik,  atau organisasi  lainnya,  lembaga  dan  bentuk  badan lainnya  termasuk  kontrak  investasi  kolektif  dan bentuk usaha tetap.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Nurmantu (2006: 10), kepatuhan wajib pajakmerupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan
dan
melaksanakan hak perpajakannya. Ada  dua  macam  kepatuhan pajak,  yaitu  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan materiil.Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di  mana  Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan perpajakan.Sedangkan kepatuhan materiil adalah  suatu  keadaan  di  mana  Wajib  Pajak secara  substantif  atau hakikatnya  memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan.
Burton (2005) dalam Amilin  dan Anisah (2008),  menjelaskan  ada  tiga  kriteria  wajib pajak  patuh  berdasarkan  peraturan  perpajakan, yaitu (1) tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk  semua  jenis  pajak  dalam  dua  tahun terakhir, (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali  telah memperoleh  izin untuk mengawasi  atau menunda  pembayaran  pajak,  dan  (3)  Tidak pernah  dijatuhi  hukuman  karena  melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun.

## Account Representative (AR) dan Tugasnya
Dalam  Kantor  Pelayanan  Pajak  modern, tidak  ada  lagi  pembagian  seksi  berdasarkan jenis pajak, melainkan
berdasarkan fungsi.Setiap wajib pajak ditangani oleh petugas pajak  yang  disebut Account  Representative. Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 68/PMK01/2008  dalam  Denziana  dan  Sutanto (2015), Account  Representative adalah  petugas yang  berada  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) yang  telah  melaksanakan  Sistem  Administrasi Modern.
Account Representative(AR) berkewajiban melaksanakan
pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan  melaksanakan himbauan  kepada Wajib  Pajak  yang  harus  diawasi.Penugasan pelayanan oleh  AR dilakukan berdasarkan jenis usaha,  sehingga  meningkatkan  profesionalisme dan  meningkatkan  produktivitas  kerja,  karena pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus.
AR  adalah  penghubung  antara  KPP  dan Wajib  Pajak  yang  bertanggung  jawab  untuk menyampaikan  informasi  perpajakan  secara efektif  dan  professional.  Selain  itu,  AR  juga bertanggung jawab agar Wajib Pajak mendapatkan  haknya  secara  transparan,  karena AR  memang  dikembangkan  untuk  melayani Wajib  Pajak  secara  prima,  dengan  memenuhi kebutuhan  akan  fasilitas  yang  diharapkan  dan memberikan kenyamanan kepada Wajib Pajak.AR  juga  memiliki  fungsi  pengawasan terhadap  pemenuhan  kewajiban  perpajakan Wajib  Pajak.Fungsi  ini  dilakukan  agar  dapat mengawasai  dan  menghimbau  wajib  pajak  atas pelaporan dan pembayaran perpajakan sehingga sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku.
Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Amilin  dan  Anisah  (2008),  AR  adalah  pegawai
Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kepercayaan,  wewenang,  dan  tanggung  jawab untuk  memberikan  pelayanan,  konsultasi,  dan pengawasan secara langsung kepada wajib pajak tertentu. Pelayanan kepada wajib pajak meliputi pemberian  himbauan  mengenai  kewajiban pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa dan Tahunan  serta  mengenai  pelunasan  tunggakan pajak, selain juga memberikan pelayanan dalam membuat uraian penelitian pembebasan/ pengurangan pembayaran  angsuran  PPh  Pasal 25.Konsultasi  yang  diberikan  kepada  wajib pajak  menyangkut  ketentuan  perpajakan  dan pemenuhan  hak  dan  kewajiban  perpajakan lainnya  yang  dapat  dilakukan  melalui  tatap muka atau telepon.
Peran Account  Representative lainnya adalah melakukan pengawasan dalam pembuatan  nota  perhitungan  penerbitan  surat tagihan  pajak,  surat  pemberitahuan  perubahan besarnya  angsuran  PPh  pasal  25,  penyetoran
pajak  dan  pelaporan  SPT  masa  dan  Tahunan, serta  pemeriksaan  dan  atau  penyidikan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN Tahapan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  4 tahapan utama penelitian yaitu:
1. Tahap  identifikasi. Menjelaskan  fenomena penelitian,  rumusan masalahdan  tujuan penelitian.  Kemudian  dilanjutkan  dengan melakukan studi kepustakaan danidentifikasi variabel yang akan diteliti.
2. Tahap pengambilan data.Menjelaskan pengambilan  dan  pengumpulan  data  yaitu data  primer  dari  Wajib  Pajak yang  terdaftar pada  KPP  Pratama  Pare dan  Kediri  yang merupakan WP Badan.
3. Tahap  pengolahan  data.Data  yang  diperoleh akan dipisahkan berdasarkan penjelasan dari wajib  pajak,  siapa  yang  sudah  paham tentang AR dan siapa yang belum.
4. Tahap  analisis  dan  kesimpulan.Menjelaskan secara  deskriptif  dari  hasil  penemuan  data yaitu  berupa  hasil  wawancara  dan  observasi dari  kesaksian  wajib  pajak  yang  dituliskan dengan  kata-kata dan  kemudian  dibuat kesimpulan.

## Lokasi penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  terhadap wajib  pajak  yang  terdaftar  pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Pare dan  Kediri. Penelitian  dilakukan  pada  lokasi  usaha  masing- masing informan.

## Pendekatan Penelitian
Pada
penelitian ini, pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan kualitatif  yang  didasarkan  pada  paradigma fenomenologis,  yakni  penelitian  yang  diawali dengan  melihat  fenomena  atau  kasus  yang terjadi di lapangan yang kemudian diteliti untuk memperoleh  kebenaran  akan  masalah  dan pemecahannya.  Pada  fenomena  penelitian  ini yang menjadi  dasar  untuk  dilakukannya penelitian adalah bagaimana sejauh ini sosialisasi  yang  telah  dilakukan  oleh  KPP Pratama  Pare dan  Kediri tentang  tugas Account Representative terhadap wajib pajak.

## Proses Pengumpulan dan Analisis Informasi
1. Proses Pengumpulan Informasi
a. Observasi.Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dilakukan oleh peneliti karena penelitian  ini  berkenaan  dengan  perilaku manusia dan proses kerja.
b. Wawancara.Proses  wawancara  digunakan dalam  penelitian  ini  karena  peneliti  ingin melakukan studi pendahuluan untuk
menemukan permasalahan yang harus diteliti  secara  mendalam  tentang  sebuah  isu atau  tema  yang  diangkat  dalam  penelitian. Terdapat keyakinan pada diri peneliti bahwa nantinya  apa  yang  dinyatakan  oleh  subyek penelitian  (wajib  pajak)  kepada  peneliti adalah  benar  dan  dapat  dipercaya  sehingga hasilnya  dijadikan  sebagai  sumber  utama dalam penulisan hasil penelitian. c. Dokumentasi.Peneliti melakukan
dokumentasi  dengan  cara  mengumpulkan informasi yang dapat diperoleh melalui fakta yang  tersimpan  dalam  bentuk  surat,  catatan harian,  pengambilan  foto  saat wawancara berlangsung, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa  dipakai  untuk  menggali  informasi  yang terjadi di masa silam.
2. Analisis Informasi
a. Reduksi  Data. Merupakan  bentuk  analisis yang menajamkan,menggolongkan, mengarahkan,  membuang  yang  tidak  perlu dan  mengorganisasi  data  sedemikian  rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
b. Penyajian Data. Kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinanakan
adanya
penarikan kesimpulan.  Bentuk  penyajian  data  bisa berupa  teks  naratif,  matriks,  grafik  maupun bagan.

## Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan
Pada  penarikan  kesimpulan,  untuk penelitian  kualitatif  disampaikan  secara  naratif, yakni  dengan  menggunakan  penjelasan  berupa kata-kata.  Dalam  penyampaian  secara  naratif, kesimpulan  dibuat  berdasarkan  data  yang diperoleh,  baik dari  hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Lokasi Penelitian
Subjek  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama  Pare dan Kediri baik  wajib  pajak  Badan  maupun  Orang Pribadi.  Kriteria  dalam  pemilihan  informan pada penelitian ini antara lain:
1. Wajib  Pajak  telah  terdaftar  di  KPP Pratama  Paredan  Kediri setidaknya  satu tahun kalender (12 bulan).
2. Usaha wajib  pajak  Orang  Pribadi  dan Badan  meliputi  daerah  wilayah kerja KPP Pratama Pare dan Kediri yaitu Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk.
Berikut  merupakan  data  informan
dalam penelitian ini: Tabel 1
Data Informan
Tehnik penelitian menggunakan wawancara  mendalam  terhadap  informan  di masing-masing  tempat  usaha  informan.
Informan diberikan pertanyaan sesuai dengan  fokus  penlitian  dan  jawaban  yang diberikan  oleh  informan  langsung  ditulis oleh peneliti.

## Deskripsi Data Hasil Penelitian
Berikut  disajikan  hasil  wawancara  yang telah  dilakukan  oleh  fenomenolog  kepada informan.
1. CV. Usaha dan Doa Fenomenolog :  Selamat  siang  bu  Atina, maaf mengganggu waktunya. Ibu Atina : Iya selamat siang mbak..tidak  mengganggu mba..Gimana ya? Ada yang  bisa  saya  bantu mbak. Fenomenolog : Saya mau bertanya mengenai AR kepada ibu. Ibu Atina :  Oh  iya  mba..  silahkan duduk dulu. Fenomenolog :  Ini  CV  Usaha  dan  Doa milik  ibu  beroperasi  sudah lama berdirinya? Dan bergerak  dibidang  usaha apa ya bu? Ibu Atina :  Lumayan  lama  sih  mba.. tahun  2014,  fokusnya  sih ke  usaha  jasa..  tapi  lama- lama  merambah  ke  usaha dagang juga. Fenomenolog : Kalau boleh tau usahanya apa saja ya bu? Ibu Atina : Ada Futsal, Rental mobil, Kursus mengemudi, distributor air minum dalam  kemasan,  Rental DVD VCD dan cafe Fenomenolog :  Itu  semua  ada  di  Kediri apa di luar kota Kediri juga bu?
Ibu Atina :  Dimana – mana  mbak, nggak  disatu  tempat,  ada yang  di  Kota  Kediri  ada yang  di  Kabupaten  Kediri, di  Nganjuk  juga  ada  tapi masih kontrak disana. Fenomenolog : Berarti punya NPWP CV bu? Ibu Atina :  Hehehe..  ya  punyalah mbak. Fenomenolog : Apakah  Ibu  tahu  apa yang dimaksud dengan AR (Account Representative) ? Ibu Atina : Enggak  ngerti  mbak. Emang AR apaan mbak ? Fenomenolog : AR  itu  petugas  kantor pajak yang memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang ketentuan perpajakan  seperti  cara pengisian  SPT  atau  yang lainnya kepada wajib pajak ketika wajib pajak mengalami kesusahan dalam memahami perpajakan,  selain  itu  AR wajib  mengingatkan  wajib pajak  untuk  melakukan pembayaran pajak dan pelaporan  SPT  masa  dan tahunan. Ibu Atina :  Oallah,  iya  tau  mbak  pas pertama  ngisi  SPT  aku pernah  bingung  cara  ngisi SPT,  kemudian  saya  tanya ke  pegawai  pajak  dan diberikan  penjelasan,  tapi nggak  tau  itu  AR  atau bukan. Fenomenolog :  Berarti  anda  pernah dibantu  cuma  tidak  tahu dia bagian apa? Ibu Atina : Iya Mbak. Fenomenolog : apakah  awal  menjadi wajib  pajak,  ibu  tidak diberikan pengarahan tentang AR ? Ibu Atina : tidak diberikan pengarahan  tentang  AR, Cuma dibantu tentang cara mengisi SPT sama pegawainya. Fenomenolog : Apakah Ibu pernah melakukan kesalahan hitung  ataupun  tulis  saat pelaporan SPT ? Ibu Atina :  Oh  iyo,  pernah  mbak. Sekali  saat  pertama  ngisi SPT,  kan  baru  pertama
ngisi  SPT  dadi  yo  wajar lek salah.
Fenomenolog : Selama  ini,  apakah  ibu tidak  pernah  diberitahu tentang  fasilitas  bantuan dari AR ketika ibu melakukan kesalahan dalam pelaporan SPT ? Ibu Atina : gak pernah Fenomenolog : Berarti  selama  ini  tiap bulan  maupun  tahun  gak pernah  diingatkan  melalui pesan pribadi oleh AR? Ibu Atina : Gak pernah sama sekali. Fenomenolog : Apakah pernah ada sosialisasi dari KPP Pratama Kediri ? Ibu Atina : pernah  dapat  undangan dari  KPP  Pratama  Kediri bulan  September  2016, cuman  waktu  itu  aku  gak bisa hadir. Fenomenolog : Perihal undangannya tentang sosialisasi apa bu ? Ibu Atina : eeeemmm,  iku  lo  mbak. Seingat  saya  tentang  Tax Amnesty. 2. Ibu Mar’atus Sholikah
Fenomenolog : Selamat siang Ibu Mar’atus Sholikah. Ibu Mar’atus : Iya betul, siang mbak Fenomenolog : Maaf  Bu,  saya  tidak mengganggu waktunya kan? Ibu Mar’atus : Sebetulnya  mengganggu, tapi tidak apa-apa. Fenomenolog : Baik,  ee...  gini  Bu,  saya dari  UNP  Kediri  mau melakukan wawancara
yang  kemarin  sudah  saya ajukan  ke  Ibu.  Eeehm, saya  mau  bertanya, Ibu punya usaha di Kota Kediri? Ibu Mar’atus : Iya, ada. Fenomenolog : Itu  berbentuk  badan  atau orang pribadi. Ibu Mar’atus : Badan. Fenomenolog : Badan,  kalau  boleh  tau usahanya  dalam  bidang apa ya Bu? Ibu Mar’atus : Jasa Konsultan dan Konstruksi. Fenomenolog : eeehhm,  konstruksi ….
oyayaa,  itu  di  Kota  Kediri apa di Kabupaten?
Ibu Mar’atus : Iyaa, di Kota Kediri.
Fenomenolog : Ooo  di  Kota  Kediri. Berarti Ibu NPWPnya NPWP Badan yaa? Ibu Mar’atus : Iyaa, betul. Fenomenolog : Baik. Eee  Ibu  tau  nggak apa yang dimaksud dengan AR? Ibu M ar’atus : Apa  itu mbak? Saya  kog nggak tau yaa.. Fenomenolog : Jadi  gini  Bu, Account Representative, Account Representative itu semacam Customer Servicenya dari KPP Pratama,  eehm  KPP.  Jadi mereka itu memiliki kewajiban  untuk melayani Ibu  misalkan  Ibu  punya kesulitan  dalam  mengisi SPT  ataupun  menghitung. Dan mereka punya kewajiban untuk mengingatkan Ibu waktunya bayar pajak, waktunya  lapor  SPT,  dan sebagainya  melalui  pesan pribadi. Ibu Mar’atus : Oooh iyaa… Fenomenolog : Apakah  mungkin  pernah dilayani petugas dari KPP? Ibu Mar’atus : Oooh, belum pernah. Fenomenolog : Belum yaa Ibu, ya? Ibu Mar’atus : Heeh. Fenommenolog : Baik. Eee, Ibu kalau lapor SPT  pernah  nggak  ada kesalahan hitung atau kesalahan tulis di SPTnya? Ibu Mar’atus : Selama  ini  sih  yang  saya tau  belum pernah, nggak pernah. Fenomenolog : Nggak pernah? Ibu Mar’atus : Heeh. Fenomenolog : Nggak pernah melakukan kesalahan? Ibu Mar’atus : Iya, iyaa karena  kita biasanyakan sudah, pajaknya  sudah  langsung dipotong  pada  saat  termin cair. Jadi  tinggal,  tinggal mindah angkanya aja, gitu. Fenomenolog : Ooo, berarti hasil pajaknya langsung ngambilnya dari pemotongan dengan rekanan itu? Ibu Mar’atus : Iyaa, iyaa betul. Fenomenolog : Ooo….. baik -baik. Pernah nggak Bu, diundang ada acara sosialisasi dari KPP
misalkan tentang pengisian
SPT dan sebagainya? Atau misalkan sosialisasi  bahwa KPP  memiliki Account Representative yang  bisa membantu Wajib Pajak? Ibu Mar’atus : Belum,, belum pernah. Fenomenolog : Belum  pernah,  kalau mungkin sosialisasi  yang lainnya? Ibu Ma r’atus
: Kalau  sosialisasi  yang lain pada saat  itu  pernah mengenai  pemutihan.  Tapi sudah beberapa tahun yang lalu sih. Fenomenolog : Oo o…. gitu. Berarti
sosialisasinya diundangnya kalau misalkan ada  event- event  tertentu  dari pihak KPP? Ibu Mar’atus : Iyaa. Fenomenolog : Iyaa  iya  iyaa. Baik  Ibu, eehmm, terima  kasih  atas waktunya. Ibu Mar’atus : Sama-sama Mbak. Fenomenolog : Saya  ucapkan  terima kasih, selamat siang. Ibu Mar’atus : Ok, sukses. 3. Bapak Mustofa Assidiqi
CV. Nusantara Metalindo yang beralamat  di Jl.  R.A.  Kartini  KM.  15 Plemahan milik bapak Wiji Suyitnobergerak dalam bidang las but but atau peralatan besi kendaraan. Beberapa kali peneliti mendatangi  informan,  pemilik  usaha  tidak berada di tempat dan wawancara diwakilkan pada  putra  beliau  yaitu  Mustofa  Assidiqi. Dari  wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti,  diperoleh  hasil  percakapan  sebagai berikut: Fenomenolog : Selamat pagi bapak, maaf mengganggu waktunya. Bapak Mustofa : hallaahh,  rapopo  mbak. Arep takon opo ? Fenomenolog :  begini  pak,  saya  mau menanyakan beberapa pendapat  bapat  tentang account representative. Bapak Mustofa : opo wi ? Fenomenolog : sebelumnya bisa diceritakan  tentang  usaha bapak ? Bapak Mustofa : oh iya,  usaha bengkel las kendaraan gitu mbak. Namanya  CV.  Nusantara Metalindo, neng Plemahan kunu lo.. Fenomenolog :  Bapak  setiap  bulan  bayar pajak satu persen ya pak ?
Bapak Mustofa : iyalah mbak.. Fenomenolog :  bapak  tadi  mengatakan kalau  tidak  tahu  AR  itu apa,  jadi  begini  pak,,  AR itu  petugas  kantor  pajak yang  memiliki  kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang ketentuan perpajakan seperti  cara  pengisian  SPT atau  yang  lainnya  kepada wajib  pajak  ketika  wajib pajak mengalami kesusahan dalam memahami perpajakan, selain itu AR wajib mengingatkan  wajib  pajak untuk melakukan pembayaran pajak dan pelaporan  SPT  masa  dan tahunan. Bapak Mustofa :  oaalllaah  iku  to  AR..  iya mbak kemarin  saya  ikut tax  amnesty  soalnya  sama masnya pajak direkomendasikan  ikut  tax amnesty, katanya data pembayaranku banyak yang ngawur, soalnya dulu kan  yang  ngurusi  bapak dan  beliau  tidak  tahu masalah  pajak  jadi  bapak asal-asalan,  lalu  saya  ikut TA  itu,  nah sekarang semenjak  TA  itu saya
setiap bulan di sms
diingatkan waktunya bayar, waktunya lapor. Jadi  masnya  pajak  itu ngingetin saya waktu bayar pajak bulanan dan tahunan. Fenomenolog : oh begitu pak, berarti AR sudah melakukan tanggungjawabnya  dengan baik  ya  pak  meskipun  itu baru tahun ini bapak mendapatkan fasilitas tersebut.. Bapak Mustofa : iya mbak benar.. Fenomenolog : bapak  pernah  dapat undangan sosialisasi tentang pajak dari KPP ? Bapak Mustofa : kalo  saya  seh  enggak mbak,  gak  tau  ya  kalo bapak. Cuma bapak selama ini  gak  paham  masalah bagituan,  setahu  saya  gak pernah ikut bapak. Fenomenolog : oh  gitu  ya  pak,,  baik  pak terimakasih atas informasinya. Informasi ini sangat membantu kami. Bapak Mustofa : iya mbak sama-sama.

## Interpretasi Dan Pembahasan
Pada  tabel  di  bawah  ini  disajikan Analisis fenomenologi  berdasarkan  rumusan  masala dalam  penelitian  ini. Tabel  2. Kertas  Kerja Analisis Fenomenologi

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  bisa  diambil  dari  hasil wawancara dan analisis adalah sebagai berikut:
1. Terkait  pemahaman  wajib  pajak  tentang Account Representative adalah ketiga informan  Wajib  Pajak sama  sekali  tidak paham mengenai apa itu Account Representative (AR) maupun tugas- tugasnya.
2. Terkait  sosialisasi  yang  dilakukan  KPP Pratama Pare dan Kediri kepada calon wajib pajak  tentang  tugas Account  Representative adalah  ketiga  informan  Wajib  Pajak  tidak pernah mendapat sosialisasi dari KPP terkait apa  itu  AR  dan  tugas-tuganya.  Ibu  Atina pernah  mendapat  undangan  sosialisasi  akan tetapi  tentang Tax  Amnesty .  Ibu  Mar’atus pernah  mendapat  sosialisasi  tapi  tentang pemutihan.  Dan  Bapak  Mustofa  mengetahui tentang  AR  dengan  sendirinya  saat  ikut Tax Amnesty.
3. Terkait  pemanfaatan kewajiban  AR  oleh wajib  pajak adalah Ibu  Atina  dan  Ibu Mar’atus mengaku
tidak pernah mendapatkan  fasilitas  pelayanan  dari  AR. Sedangkan Bapak Mustofa telah
memperoleh  fasilitas  pelayanan  dari  AR, yaitu  AR  selalu mengingatkan  waktu  jatuh tempo  pembayaran  dan  pelaporan  pajak bulanan dan tahunan.
4. Terkait  pelaksanaan  tugas  AR  dalam kaitannya  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak adalah Ibu  Atina  dan  Ibu  Mar’atus mengaku  hanya  mendapat  pelayanan  dari pegawai  KPP  jika  datang  ke  kantor  KPP saja. Sedangkan  bagi Bapak Mustofa AR sudah melaksanakan
tugas dan kewajibannya terhadap WP. Sehingga dalam hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  AR  bukan merupakan  penyebab  utama  timbulnya kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Amilin  dan  Anisah,  Nina.  Persepsi  Peran Account  Representative pada  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Trikonomika.  ISSN:  1411-514X.  Volume 7,  Nomor  2,  Desember  2008.  Hal.  133- 140. 2. Denziana, Angrita dan Sutanto, Handi.Pengaruh Peran Account Representative Terhadap Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Akuntansi dan  Keuangan. ISSN:  2087-2054. Volume  6,  Nomor  1,  Maret  2015.  Hal.  1- 22.
3. Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
4. Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2013. Modul Pelatihan  Pajak Terapan  Brevet  A  dan  B Terpadu. Surabaya: IAI.
5. Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2013. Susunan dalam  Satu  Naskah  Undang-Undang Perpajakan. Surabaya: IAI.
6. Nurmantu, Safri. 2006. Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Granit.
7. Resmi,  Siti.  2013. Perpajakan:  Teori  dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
8. Santoso,  Urip.  2010.  Tanggapan  Atas Pelaksanaan Account  Representative oleh Wajib Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan  Pajak  Madya  Bandung). Jurnal Sosialita Vol. 1.
9. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
10. PMK.  2012.  Diunduh  melalui  web http://ketentuan.pajak.go.id/aturan/lampira n/Lampiran_II_29_PMK.01_2012.pdf pada tanggal 24 Juni 2017.