Perspektif Akuntansi Volume X Nomor X (Bulan tahun), hal. XXX-XXX ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online) Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved Center for Accounting Development and Research (CARD) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v6i2.p1-20 http://ejournal.uksw.edu/persi
Government Effectiveness dan Kepatuhan: Peran Mediasi
Kompleksitas Pajak
Ari Budi Kristanto 1
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana Ni Luh Putu Chandrika Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
Received 30/08/2022 Revised 13/05/2023 Accepted 16/05/2023 Abstract. Tax compliance considered as one of crucial issues in many countries. Aspects of the tax administration system (namely voice and  accountability,  transparent  tax  system,  and  government effectiveness)  play  an  essential  role  in  shaping  the  taxpayers' behavior.  This  study  aims  to  examine  the  role  of  government effectiveness in improving tax compliance. This study also intends to find out whether tax complexity can mediate this relationship. This study uses secondary data, i.e. government effectiveness scores, tax complexity, and the percentage of tax effort at the country level. The research also  uses controlling variables, i.e. democracy index, tax rate, and the rule of law index. The sample of this study consist of 62 countries  selected  using  purposive  sampling  method.  This  study found that government effectiveness has no effect on tax complexity.
Tax  complexity  is  also  proven  unable  to  mediate  the  effect  of government effectiveness on tax compliance.
Keywords: government effectiveness, tax compliance, tax complexity
1 ari.kristanto@staff.uksw.edu
Abstrak. Kepatuhan pajak dianggap sebagai salah satu isu krusial di  banyak  negara.  Aspek  sistem  administrasi  perpajakan  (yaitu suara dan akuntabilitas, sistem perpajakan yang transparan, dan efektivitas  pemerintah)  memainkan  peran  penting  dalam membentuk perilaku wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji  peran  efektivitas  pemerintah  dalam  meningkatkan kepatuhan  pajak.  Penelitian  ini  juga  bermaksud  untuk mengetahui  apakah  kompleksitas  pajak  dapat  memediasi hubungan  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder yaitu  skor  efektivitas  pemerintah,  kompleksitas  pajak,  dan persentase  upaya  pajak  di  tingkat  negara.  Penelitian  ini  juga menggunakan  variabel  kontrol  yaitu  indeks  demokrasi,  tarif pajak, dan indeks supremasi hukum. Sampel penelitian ini terdiri dari  62  negara  yang  dipilih  dengan  menggunakan  metode purposive  sampling.  Studi  ini  menemukan  bahwa  efektivitas pemerintah  tidak  berpengaruh  terhadap  kompleksitas  pajak. Kompleksitas  pajak  juga  terbukti  tidak  mampu  memediasi pengaruh efektifitas pemerintah terhadap kepatuhan pajak.
Kata kunci: efektivitas pemerintah, tax compliance, tax complexity

## Pendahuluan
Kepatuhan  pajak  masih  menjadi  masalah  bagi  negara-negara  di  dunia,  khususnya bagi negara berkembang (Umar et al., 2019). Alabede (2011) mengemukakan setiap tahunnya negara berkembang kehilangan pendapatan US$ 285 miliar karena masalah kepatuhan pajak. Beberapa contohnya, penghindaran pajak oleh top lawyer di Uganda (Kangave, 2016), penghindaran pajak oleh perusahaan nasional di Nigeria (Iweala, 2014),  penghindaran  pajak  orang  pribadi  di  Kenya,  Afrika  Selatan,  dan  Tanzania (McCluskey, 2016;  Fjeldstad & Heggstad, 2011). D’Souza (2016) juga menemukan bentuk penghindaran pajak lainnya adalah dengan memanipulasi jumlah pendapatan. Hal tersebut tentunya merugikan negara serta menghambat pembangunan nasional karena pajak merupakan tulang punggung perekonomian negara (Umar et al., 2019).
Sistem administrasi perpajakan memiliki peran dalam kepatuhan pajak suatu negara (Nkundabanyanga  et  al.,  2017).  Sistem  administrasi  pajak  terdiri atas  voice  and accountability, transparent tax system , dan government effectiveness (Frey & Torgler, 2007). Agar sistem administrasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak, maka tiga  hal  tersebut  harus  dijalankan  pemerintah  secara  efektif  dan  efisien.  Sistem administrasi yang efektif dapat diciptakan dengan membentuk lingkungan dimana wajib pajak didorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela. Sistem administrasi  yang  efisien  dapat  diciptakan  dengan  membentuk  sistem  perpajakan yang  mudah  dipahami  serta  tepat  sasaran  sehingga  mendorong  wajib  pajak memenuhi kewajiban dengan sukarela.
Literatur-literatur  terdahulu  menemukan  adanya  pengaruh  antara government effectiveness dengan  kepatuhan  pajak  di  suatu  negara. Government  effectiveness tercermin dari kualitas layanan pemerintah kepada publik, tingkat kestabilan politik suatu  negara,  kualitas  perumusan  dan  implementasi  kebijakan,  serta  komitmen
pemerintah  dalam menjalankan kebijakan  (Herderschee et al., 2011).  Susilawati  & Budiartha  (2013)  menemukan  bahwa  kualitas  pelayanan  pemerintah  yang merupakan  salah  satu  penilaian government  effectiveness berpengaruh  terhadap kepatuhan pajak. Umar et al., (2019) juga menemukan hal yang sama bahwa layanan pemerintah  kepada  publik  yang  berkualitas  serta  komitmen  pemerintah  dalam menjalankan  kebijakan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun,  ada beberapa penelitian yang membantah bahwa government effectivenes mempengaruhi kepatuhan  pajak.  Kurniawan  &  Gunawan  (2016)  mengemukakan  bahwa  tingkat kestabilan  politik  yang  merupakan  ciri government  effectiveness tidak  berkaitan dengan kepatuhan pajak. Marselina (2019) juga menemukan hal yang sama bahwa government  effectiveness tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Marselina (2019)  menemukan  bahwa  pemerintah  hanya  bertugas  untuk  mengatur  serta mengkoordinasikan kepentingan yang ada.
Berdasarkan literatur terdahulu terkait hubungan government effectiveness dengan kepatuhan wajib pajak terdapat inkonsistensi mengenai hasil penelitiannya, sehingga diduga  terdapat  variabel  lain  yang  memediasi government  effectiveness dengan tingkat  kepatuhan  pajak.  Berdasarkan  perpektif  kepemimpinan,  government effectiveness merupakan representasi dari perilaku pemimpin dalam struktur yang ada  untuk  mencapai  tujuan  pemungutan  pajak.  Penelitian  ini  mengambil  variabel kompleksitas  pajak  sebagai  variabel  mediasi.  Kompleksitas  pajak  dipilih  karena berkaitan erat dengan peraturan perpajakan serta sistem perpajakan di suatu negara (Isa, 2014). Selain itu, kompleksitas pajak juga berkaitan dengan beban pencatatan yang  berlebihan,  beban  pengisian  formulir  pajak,  atau  aktivitas  lainnya  yang berkaitan  dengan  kepatuhan  yang  dikaitkan  dengan  wajib  pajak  (Abdul,  2020). Peraturan  di  suatu  negara  berkaitan  dengan government  effectiveness .  Pemerintah yang  efektif    peraturannya  cenderung  lebih  ringkas  karena  bertujuan  untuk mengurangi kecurangan (Picur, 2006). Selain itu, peraturan yang terlalu kompleks juga  akan  menyulitkan  wajib  pajak  serta  dapat  menyebabkan  ambiguitas  yang menyebabkan  wajib  pajak  enggan  menyelesaikan  kewajiban  pajaknya  (Borrego, 2016).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  bukti  terkait  pengaruh government effectiveness terhadap kepatuhan pajak dengan kompleksitas pajak sebagai variabel mediasi. Penelitian-penelitian sebelumnya terkait government effectiveness maupun kompleksitas  pajak  hanya  menggambarkan  kondisi  pada  suatu  negara  atau  pada tingkat  regional  tertentu.  Penelitian  ini  akan  melihat  pada  tingkat  global  sehingga dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih  luas  terkait  kepatuhan  pajak.  Selain  itu, belum  terdapat  penelitian  yang  menghubungkan government  effectiveness dengan kompleksitas  pajak.  Penelitian  terdahulu  baru  meneliti  keterkaitan government effectiveness dengan perilaku wajib pajak (Sebele-Mpofu, 2020 dan Alabede & Ariffin, 2011), tingkat korupsi (Picur & Riahi-Belkaoui, 2006), serta keadilan pajak (Widuri & Irawan,  2019).  Penelitian  ini  diharapkan  memberi  manfaat  kepada  pemerintah sebagai  referensi  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dengan mengoptimalkan  kinerja serta regulasi perpajakan.

## Telaah Pustaka (Kerangka Teori)

## Kepatuhan Pajak
Kepatuhan  artinya  mematuhi  aturan  atau  regulasi  yang  berlaku.  Kepatuhan  juga berkaitan  dengan  keinginan  individu,  kelompok,  atau  organisasi  untuk  mematuhi regulasi  yang  ditetapkan  (Wulandari,  2020).  Berdasarkan  pengertian  tersebut, kepatuhan pajak menggambarkan sejauh mana warga negara memenuhi kewajiban pajaknya  (Sebele-Mpofu,  2020).  Sebele-Mpofu  (2020)  juga  mengemukakan  bahwa kewajiban pajak menggambarkan bagaimana wajib pajak melaporkan pajak dengan dengan jujur, menghitung pajak dengan benar, melaporkan SPT tepat waktu, serta menyelesaikan  semua  kewajiban  pajak  tepat  waktu.  Nurmatu  (2005)  menemukan bahwa kepatuhan pajak diklasifikasikan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material.  Kepatuhan  formal  adalah  keadaan  dimana  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajibannya  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Kepatuhan  material  adalah  keadaan wajib pajak secara substantif atau hakikat dalam memenuhi kewajiban materialnya sesuai isi dari peraturan perpajakan.

## Government Effectiveness
Government effectiveness adalah pengukuran efektivitas kinerja pemerintah melalui kualitas  layanan  publik  yang  diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat,  tingkat kestabilan politik, kualitas perumusan dan implementasi kebijakan, serta komitmen dalam  menjalankan  kebijakan  (Herderschee  et  al.,  2011).    Selain  itu, government effectiveness juga berkaitan dengan  tingkat korupsi di suatu negara  (Picur, 2006).
Rotberg  &  Gisselquist  (2009)  juga  menemukan  bahwa government  effectiveness berkaitan  upaya  pemerintah  untuk  mengelola,  menyediakan,  dan  menyampaikan kebutuhan publik kepada warganya.
Dalam  perpajakan, government  effectiveness sering  dikaitkan  dengan  bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan publik sebagai imbalan pembayaran pajak (Sebele- Mpofu, 2020). Hal ini terkait dengan fakta bahwa hubungan pemerintah dengan wajib pajak adalah kontrak vertikal yang bersifat quid pro quo (Alabede & Ariffin, 2011). Kontrak vertikal berkaitan dengan apakah wajib pajak mendapat imbalan yang sesuai dengan pajak yang mereka bayarkan (Levi, 1989). Quid pro quo artinya pemenuhan undang-undang  perpajakan  tergantung  dengan  kebutuhan  publik  yang  disediakan oleh pemerintah (Lassen, 2003).

## Kompleksitas Pajak
Kompleksitas  pajak  umumnya  terjadi  karena  adanya  kerumitan  dalam  regulasi perpajakan  atau  sistem  perpajakan  (Richardson  &  Sawyer,  2001).  (Evans  &  Tran- Nam, 2014) menemukan bahwa kompleksitas pajak memiliki definisi yang berbeda dari beberapa perspektif. Bagi seorang akuntan pajak, kompleksitas mengacu pada waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mempersiapkan  pengembalian  pajak  termasuk perencanaan  pajak  atau  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  memberikan  nasihat  dan konsultasi  pajak.  Bagi  seorang  pengacara  pajak,  kompleksitas  dilihat  dari  sudut kesulitan dalam membaca, memahami, dan menafsirkan undang-undang perpajakan untuk  penerapannya  dalam  kepatuhan  pajak.  Bagi  wajib  pajak,  kompleksitas
perpajakan dilihat dari waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
Kompleksitas  pajak  terdiri  atas  tiga  dimensi  yaitu  kompleksitas  administratif, kompleksitas  konseptual,  dan  kompleksitas  tekstual  (Wiyarni  et  al.,  2017). Kompleksitas  administratif  timbul  jika  memberatkan  pencatatan  pajak,  batasan waktu  yang  tidak  realistis,  atau  undang-undang  menjadi  peraturan  sebelum kekurangan  administratif  ditemukan.  Kompleksitas  konseptual  berkaitan  dengan peraturan  perpajakan  yang  mendasari  transaksi  pajak  itu  sendiri.  Konseptual tekstual  timbul  dari  dari  gaya  bahasa  dari  peraturan  yang  tidak  mudah  dipahami. Saad  (2015)  juga  menemukan  bahwa  kompleksitas  pajak  dapat  terjadi  karena kompleksitas  komputasi,  kompleksitas  bentuk,  kompleksitas  kepatuhan, kompleksitas  aturan,  kompleksitas  prosedural,  serta  tingkat  keterbacaan  yang rendah.
Government Effectiveness dan Kepatuhan Pajak
Government  effectiveness salah  satunya  berkaitan  dengan  kualitas  layanan  yang pemerintah  berikan  kepada  publik  (Herderschee  et  al.,  2011).  Pemerintah  yang efektif  akan  memberikan  layanan  yang  berkualitas  kepada  publik  (Alabede  et  al., 2011).  Layanan  publik  yang  berkualitas  akan  menciptakan  kepuasan  dan kepercayaan bagi masyarakat (Asubonteng et al., 1996). Apabila masyarakat sudah percaya  kepada  pemerintah,  maka  mereka  akan  mengeluarkan  uangnya  secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajaknya  (Alabede et al., 2011). Hal tersebut akan membuat tingkat kepatuhan pajak di suatu negara mengalami kenaikan, karena pemerintahan yang efektif dapat menciptakan regulasi yang berkualitas.
Literatur  terdahulu  menemukan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara government effectiveness dengan  kepatuhan  pajak.  Alabede  et  al.,  (2011)  menemukan  bahwa pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan  harapan  wajib  pajak  akan  meningkatkan kepatuhan  di  suatu  negara.  Susuawu  et  al.,  (2020)  dalam  penelitiannya  juga menemukan apabila pemerintah dapat memberikan layanan  yang berkualitas maka wajib pajak akan lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H1 : Government effectiveness berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
Government Effectiveness dan Kompleksitas Pajak
Government  effectiveness berkaitan  dengan  kualitas  regulasi  di  suatu  negara (Herderschee et al., 2011). Pemerintah yang efektif akan menciptakan regulasi yang berkualitas  (Picur  &  Riahi-Belkaoui,  2006).  Regulasi  yang  berkualitas  cenderung sederhana, karena bertujuan untuk menciptakan lingkungan pajak yang efisien untuk menghindari  kecurangan  (Picur  &  Riahi-Belkaoui,  2006).  Regulasi  yang  sederhana akan  membuat  tingkat  kompleksitas  pajak  di  suatu  negara  menjadi  rendah  (Saad, 2015). Hal tersebut karena kompleksitas pajak dipengaruhi oleh regulasi dan sistem pajak. Kinerja pemerintah yang efektif akan membuat tingkat kompleksitas pajak di suatu negara menjadi rendah.
Literatur-literatur  terdahulu  menemukan  terdapat  pengaruh  antara government effectiveness dengan  kompleksitas  pajak.  Picur  (2006)  menemukan  bahwa  negara yang  kinerja  pemerintahnya  lebih  efektif  maka  regulasinya  cenderung  lebih sederhana. Saad (2015) menemukan bahwa regulasi yang rumit akan meningkatkan kompleksitas  pajak  di  suatu  negara.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H2 : Government effectiveness berpengaruh negatif terhadap kompleksitas pajak

## Kompleksitas Pajak dan Kepatuhan Pajak
Kompleksitas pajak terjadi karena adannya kerumitan dalam peraturan perpajakan serta sistem pajak dalam suatu negara (Saad, 2015 dan Isa, 2014). Kerumitan tersebut salah satunya disebabkan karena adanya perubahan terus menerus yang cenderung lebih kompleks dari peraturan maupun sistem pajak sebelumnya (Saad, 2015 dan Isa, 2014). Peraturan pajak serta sistem pajak yang lebih  kompleks, akan menyulitkan wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya.  Kompleksitas  tersebut  akan membuat wajib pajak yang semula ingin memenuhi kewajibannya menjadi enggan, karena sulit untuk memahami perubahan tersebut. Untuk itu peraturan serta sistem pajak perlu dilakukan penyederhanaan untuk mengurangi kompleksitas (Isa, 2014). Peraturan  serta  sistem  pajak  yang  lebih  sederhana  juga  akan  meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Isa, 2014).
Literatur-literatur  terdahulu  menemukan  adanya  pengaruh  kompleksitas  pajak terhadap kepatuhan pajak. Saad (2015) dan Isa (2014) menemukan bahwa semakin rendah  tingkat  kompleksitas  pajak  suatu  negara  maka  kepatuhan  pajak  di  negara tersebut akan mengalami peningkatan. Borrego et al., (2016) juga menemukan hal yang  sama  bahwa  tingkat  kompleksitas  pajak  yang  tinggi  akan  menyebabkan penurunan  kepatuhan  pajak  di  suatu  negara.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H3 : Kompleksitas pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak
Government Effectiveness , Kompleksitas Pajak, dan Kepatuhan Pajak
Government  effectiveness salah  satunya  tercermin  dari  layanan  yang  pemerintah berikan kepada masyarakat (Herderschee et al., 2011). Pemerintah yang efektif akan memberikan  wajib  pajak  pelayanan  yang  berkualitas  tinggi  (Alabede  et  al.,  2011). Kualitas pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat akan menciptakan kepuasan serta kepercayaan bagi masyarakat khususnya bagi wajib pajak (Asubonteng et al., 1996).  Apabila  wajib  pajak  sudah  percaya  kepada  pemerintah, maka  mereka  akan secara  sukarela  mengeluarkan  uang  untuk  menyelesaikan  tanggung  jawab perpajakannya (Alabede et al., 2011). Selain layanan public, government effectiveness juga ditunjukkan dengan kualitas regulasi, pemerintah  yang efektif akan membuat regulasi menjadi sederhana (Picur & Riahi-Belkaoui, 2006).
Regulasi menjadi salah satu ukuran tingkat kompleksitas pajak di suatu negara. Hal ini  karena  kompleksitas  pajak  salah  satunya  disebabkan  oleh  kerumitan  regulasi untuk  penyelesaian  kewajiban  pajak  (Saad,  2015).    Apabila  tingkat  kompleksitas pajak  di  suatu  negara  rendah  maka  kepatuhan  pajak  di  negara  tersebut  akan
meningkat.  Maka,  pemerintah  yang  efektif  akan  mendorong  efisiensi  sistem perpajakan  yang  digambarkan  dalam  penyederhanaan  regulasi.  Regulasi  yang sederhana akan membuat tingkat kompleksitas pajak suatu negara menjadi rendah. Apabila tingkat kompleksitas pajak rendah maka kepatuhan pajak di negara tersebut akan meningkat.
Literatur terdahulu menemukan adanya hubungan antara government effectiveness dan kompleksitas pajak terhadap kepatuhan pajak. Picur (2006) menemukan bahwa regulasi yang sederhana akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  Saad (2015) dan Isa  (2014)    menemukan  apabila  regulasi  di  suatu  negara  lebih  sederhana  maka tingkat  kompleksitas  pajak  akan  menurun  sehingga  tingkat  kepatuhan  pajak mengalami  peningkatan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut :
H4  :  Kompleksitas  pajak  memediasi  pengaruh government  effectiveness terhadap kepatuhan pajak
Gambar 1. Model Penelitian

## Metoda

## Populasi dan Sampel
Populasi  untuk  penelitian  ini  adalah  negara-negara  di  dunia,  yang  terdapat  dalam data  Worldbank  sebanyak  217  negara.  Sampel  untuk  penelitian  ditentukan  secara purposive sampling dengan kriteria berdasarkan pertimbangan meliputi negara yang terdaftar  dalam  penelitian  government  effectiveness  (Kaufmann  et  al.,  2019), kompleksitas pajak (Sloane & Schanz, 2019), kepatuhan pajak (Mawejje & Sebudde, 2019), tingkat demokrasi (The Economist Intelligence Unit, 2021), tarif pajak (Tax Foundation, 2020), dan rule of law index (World Justice Project, 2020). Data mengenai government  effectiveness yang  disajikan  Kaufmann et  al .,  (2019)  terdiri  atas  214 negara,  data mengenai  kompleksitas  pajak  yang  disajikan  Sloane  & Schanz  (2019) terdiri atas 101 negara, data mengenai kepatuhan pajak yang disajikan oleh Mawejje & Sebudde (2019) terdiri atas 150 negara, data mengenai indeks demokrasi disajikan oleh The Economist Intelligence Unit (2021) terdiri atas 167 negara, data mengenai tarif pajak disajikan oleh Asen (2020) terdiri atas 225 negara, serta data mengenai rule of law index disajikan oleh World Justice Project (2020) yang terdiri atas 128 negara.
H 2 H 3 H 1 Kepatuhan Pajak Kompleksitas Pajak Government effectiveness

## Tabel 1. Populasi dan Sampel
Negara di dunia di tahun 2022 (Worldbank) 217 Negara yang tidak tersedia datanya 155 Sampel penelitian 62 Sumber : Data penelitian (2022)
Jenis  data  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  berupa persentase government effectiveness yang tersedia pada penelitian Kaufmann et al ., (2019)  untuk  tahun  2016,  indeks  kompleksitas  pajak  menggunakan  data  yang diperoleh  dari  penelitian  Sloane  &  Schanz  (2019)  pada  tahun  2016,  persentase kepatuhan pajak yang diperoleh dari penelitian Mawejje & Sebudde (2019), indeks demokrasi  diperoleh  dari The  Economist  Intelligence  Unit (2021),  persentase  tarif pajak  diperoleh  dari  Asen  (2020),  serta  indeks  penegakan  hukum  diperoleh  dari World Justice Project (2020).

## Variabel Penelitian
Pada  penelitian  ini  terdapat  variabel  bebas,  variabel  terikat,  variabel  mediasi,  dan variabel kontrol. Variabel bebas pada penelitian ini adalah government effectiveness , dengan  data  yang  diperoleh  dari  Worldbank. Government  effectiveness dinilai berdasarkan kualitas layanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, tingkat  kestabilan  politik,  kualitas  perumusan  dan  implementasi  kebijakan,  serta komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan (Kaufmann et al., 2019). Survei dilakukan  terhadap  214  negara,    yang  disajikan  dalam  bentuk  persentase  dengan rentang  0-100%.  Semakin  tinggi  nilainya  mencerminkan  semakin  efektif  kinerja pemerintah tersebut.
Variabel  terikat  pada  penelitian  ini  adalah  kepatuhan  pajak.  Mawejje  &  Sebudde (2019) menemukan kepatuhan pajak tercermin dari potensi maksimum pendapatan pajak  yang  dapat  dicapai  suatu  negara  dibandingkan  dengan  penerimaan  pajak aktual. Data penelitian ini diperoleh dari Government Revenue Dataset (GRD) yang didirikan oleh International Center for Tax and Development (ICTD), yang terdiri atas penerimaan  pajak, tax  effort ,  dan  potensi  penerimaan  pajak.  Survei  dilakukan terhadap  150  negara,  yang  disajikan  dalam  bentuk  persentase  dengan  rentang  0- 100%. Semakin tinggi nilainya mencerminkan bahwa negara tersebut patuh dalam menyelesaikan kewajibannya.
Variabel  mediasi  pada  penelitian  ini  adalah  kompleksitas  pajak.  Data  berupa kompleksitas  pajak  diperoleh  dari  www.taxcomplexity.org.  Kompleksitas  pajak diukur berdasarkan tax code dan tax framework (Sloane & Schanz, 2019). Tax code mengacu pada kompleksitas yang disebabkan oleh peraturan pajak. Tax framework mengacu  pada  kompleksitas  yang  disebabkan  oleh  sistem  perpajakan.  Indeks kompleksitas pajak berkisar dari 0-1, semakin tinggi nilainya mencerminkan semakin kompleks perpajakan di suatu negara.
Variabel  kontrol  merupakan  variabel  yang  digunakan  untuk mengontrol  pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen agar tidak terpengaruh dari faktor luar  yang  tidak  berkaitan  dengan  penelitian  (Sugiyono,  2017).  Pada  penelitian  ini adalah demokrasi, tarif pajak, dan penegakan hukum.
Demokrasi  berkaitan  dengan  seperangkat  praktik  dan  prinsip  yang  melindungi kebebasan (The Economist Intelligence Unit, 2021). Indeks demokrasi disuatu negara diperoleh dari data The Economist Intelligence Unit, yang diukur berdasarkan proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan  sipil.  Indeks  demokrasi  disajikan  dengan  skala  0-10,  semakin  tinggi nilainya mencerminkan semakin baik demokrasi di negara tersebut. Zvereva et al., (2021) menemukan  bahwa  transparansi  anggaran  yang merupakan salah  satu  ciri demokrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
Tarif  pajak  pada  penelitian  ini  menggunakan  tarif  pajak  wajib  pajak  badan.  Data terkait  tarif  pajak  diperoleh  dari  taxfoundation.org,  yang  diukur  berdasarkan peraturan masing-masing negara.  Data disajikan dalam bentuk persentase dengan kisaran antara 0%-50%. Papp & Takáts, (2008) menemukan bahwa negara dengan tarif pajak yang rendah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di negara tersebut.
Rule of law atau penegakan hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di suatu negara. Rule of law terdiri atas 4 prinsip yaitu akuntabilitas, just law , pemerintahan yang terbuka, dan mudah diterima dan tidak memihak dalam sengketa. Rule  of  law terdiri  atas  8  indikator  penilaian  yaitu  pembatasan  kekuasaan pemerintah,  tingkat  korupsi,  keterbukaan  pemerintah,  hak  dasar,  ketertiban  dan keamanan, penegakan peraturan, keadilan sipil, dan peradilan pidana. Data terkait rule of law diperoleh dari The World Justice Project Rule of Law Index (WJP, 2022). Data  disajikan  dalam  bentuk  indeks  0-1,  semakin  tinggi  nilainya  maka  negara tersebut lebih patuh hukum. Picur (2006) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi  di  suatu  negara  maka  tingkat  kepatuhan  pajak  negara  tersebut  akan cenderung rendah.

## Teknik Analisis
Teknik  analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  jalur  ( path analysis ).  Sugiyono  (2008)  menemukan  analisis  jalur  digunakan  untuk  menguji variabel yang berbentuk sebab akibat. Pengujian ini dilakukan menggunakan SPSS, dimulai dengan pengumpulan data yang dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. Selanjutnya untuk menguji hipotesis menggunakan uji regresi dan sobel test, dalam penelitian ini terdapat dua model substruktural, yaitu:
PATUH             = a + b1EFEKTIF +  b2KOMPLEKS + b3DEMOKRASI + b3TARIF + b3HUKUM +  ....................................................................................................................................(1) KOMPLEKS       = a + b1EFEKTIF +  ....................................................................................(2) Keterangan : PATUH : Kepatuhan Pajak EFEKTIF : Government Effectiveness KOMPLEKS : Kompleksitas Pajak DEMOKRASI  : Demokrasi TARIF : Tarif Pajak HUKUM : Penegakan Hukum a : Konstanta b : Koefisien jalur  : Error
Pada pengujian susbstruktural (1) apabila nilai sig lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif maka H1 diterima. Pada pengujian substruktural (2) apabila nilai sig lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai negatif maka H2 diterima. Pada pengujian substruktural (3) apabila nilai sig lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi  bernilai  negatif  maka  H3  diterima.  Untuk  menguji  H4  akan  dilakukan menggunakan  Sobel  test.  Sobel  test  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh  tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel mediasi. Pengaruh tidak  langsung  government  effectiveness  terhadap  kepatuhan  pajak  melalui kompleksitas  pajak  dihitung  dengan  mengalikan  pengaruh  langsung  government effectiveness terhadap kompleksitas pajak (a) dan pengaruh langsung kompleksitas pajak terhadap kepatuhan pajak (b). Koefisien standar eror a dan b dilambangkan dengan  Sa  dan  Sb.  Untuk  koefisien  standar  eror  dari  pengaruh  tidak  langsung digambarkan dengan Sab. Untuk menghitung Sab, dilakukan dengan rumus :
Sab = √(𝑎 2 ∗ 𝑆𝑏 2 ) + (𝑏 2 ∗ 𝑆𝑎 2 ) +   (𝑆𝑎 2 ∗ 𝑆𝑏 2 )
Untuk  menguji  signifikansi  pengaruh  tidak  langsung  government  effectiveness terhadap kepatuhan pajak melalui kompleksitas pajak, dilakukan dengan rumus :
Z    = 𝑎𝑏 𝑆𝑎𝑏
H4 diterima apabila nilai Z lebih besar dari nilai 1,98 atau nilai Z (p-value) lebih kecil dari 0,05.

## Hasil dan Pembahasan
Populasi  penelitian  terdiri  atas  217  negara  yang  terdapat  dalam  data  World  Bank (World Bank, 2019). Sampel penelitian diambil berdasarkan 6 kriteria yaitu negara yang termasuk dalam indeks government effectiveness (Kaufmann et al., 2019), indeks kompleksitas pajak (Sloane & Schanz, 2019), kepatuhan pajak (Mawejje & Sebudde, 2019), indeks  demokrasi  (The  Economist Intelligence Unit, 2021),  tarif  pajak  (Tax Foundation,  2020),  dan  rule  law  index  (World  Justice  Project,  2020).  Berdasarkan kriteria tersebut jumlah sampel untuk penelitian adalah 62 negara.

## Tabel 2. Analisis Deskriptif
N Minimum  Maximum Mean Median Std. Deviation Government Effectiveness 62 10,58 99,04 59,89 62,74 24,92 Kepatuhan Pajak 62 0,20 0,96 0,48 0,46 0,16 Kompleksitas Pajak 62 0,20 0,53 0,39 0,39 0,07 Demokrasi 62 2,27 9,81 6,72 6,60 1,66 Tarif Pajak 62 9,00 34,00 24,58 25,00 5,54 Penegakan Hukum 62 0,39 0,89 0,59 0,55 0,15 Sumber : Data penelitian (2022)
Analisis  statistik  deskriptif  berfungsi  untuk  mendeskripsikan  variabel  yang  akan digunakan dalam penelitian. Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel dependen,  variabel  independen,  variabel  mediasi,  dan  variabel  kontrol  penelitian.
Variabel  independen government  effectiveness memiliki  rata-rata  59,89,  artinya bahwa negara yang menjadi sampel penelitian memiliki pemerintahan yang cukup efektif karena ada diatas nilai median. Variabel dependen kepatuhan pajak rata-rata skornya adalah 0,48, menunjukkan negara yang menjadi sampel penelitian rata-rata memperoleh penghasilan pajak sebanyak 48% dari potensi pajak yang seharusnya. Variabel  mediasi  kompleksitas  pajak  memiliki  rata-rata  0,39,  yang  menunjukkan bahwa  negara  di  dunia  memiliki  kompleksitas  pajak  yang  tinggi.  Standar  deviasi kompleksitas  pajak  menunjukkan  nilai  yang  rendah,  sehingga  kompleksitas  pajak antar negara variasinya tidak terlalu berbeda.
Variabel kontrol penelitian terdiri atas demokrasi, tarif pajak, dan penegakan hukum. Demokrasi memiliki rata-rata 6,72, artinya negara yang menjadi sampel penelitian memiliki demokrasi yang cacat. Demokrasi yang cacat menunjukkan bahwa negara tersebut  memiliki  masalah  pemerintahan,  kurang  berkembangnya  budaya  politik, serta tingkat partisipasi dalam politik yang rendah (The Economist Intelligence Unit, 2021). Tarif pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 24,58, yang menunjukkan bahwa sebagian  besar  negara  di  dunia  memiliki  tarif  pajak  sedang.  Standar  deviasi  antar varian tarif pajak memiliki nilai yang rendah, artinya tarif pajak negara di dunia tidak terlalu berbeda. Penegakan hukum memiliki rerata 0,59, menunjukkan bahwa negara yang menjadi sampel penelitian memiliki penegakan hukum yang sedang.

## Tabel 3. Uji Asumsi Klasik
Pengujian Hasil Simpulan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Sign. Model 1 =0,20 Sign. Model 2 =0,20 Nilai sign. model 1 dan model 2 lebih besar dari 0,05 sehingga lulus uji normalitas. Uji Heteroskedastisitas Scaterplot Penyebaran  titik-titik  pada model 1 dan model 2 berada disekitar  angka  0,  tidak mengumpul  disatu  bagian, dan  penyebaran    tidak membentuk pola. Lulus uji heterokedastisitas Uji Multikolinearitas Tolerance model 1 EFEKTIF        = 0,22 KOMPLEKS   = 0,92 DEMOKRASI = 0,26 TARIF             = 0,97 HUKUM          = 0,14 VIF model 1
EFEKTIF         = 4,55 KOMPLEKS   = 1,08 DEMOKRASI = 3,87 TARIF             = 1,03 HUKUM       = 7,14 Tolerance model 2 EFEKTIF     = 1,00 VIF model 2
EFEKTIF     = 1,00
Nilai  tolerance  dari  model  1 dan  model  2  lebih  besar  dari 0,10  serta  nilai  VIF  model  1 dan model 2 kurang dari 10,00 sehingga lulus uji heterokedastisitas.
Sumber : Data penelitian (2022)
Pengujian asumsi klasik, yang digunakan dalam penelitian adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas,  dan  uji  multikolinearitas.  Berdasarkan  tabel  3,  data  yang digunakan  pada  penelitian  ini  semuanya  telah  lulus  uji  normalitas,  uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

## Tabel 4. Pengujian Statistik
Variabel Adj. R2 Koefisien Beta Sign. Model 1 EFEKTIF KOMPLEKS DEMOKRASI TARIF HUKUM 0,40 0,03 -0,14 -0,01 -0,02 0,67 0,88 0,19 0,95 0,83 0,02* Model 2 EFEKTIF 0,04 -0,23 0,08** *signifikan pada 5%
** signifikan pada 10% Sumber : Data penelitian (2022)
Pengujian model 1 dan model 2 menggunakan analisis regresi, yang ditunjukkan oleh tabel 4. Pengujian model 1 menunjukkan government effectiveness tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena memperoleh nilai signifikan 0,88 lebih besar dari 0,10. Variabel kompleksitas pajak juga tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak  karena  memperoleh  nilai  signifikan  0,19  lebih  besar  dari  0,10  dan  nilai koefisien beta 0,14 (negatif). Variabel kontrol demokrasi, tarif pajak, serta penegakan hukum  memperoleh  nilai  signifikan  0,95,  0,83,  dan  0,02.  Nilai  signifikan  variabel kontrol  demokrasi  dan  tarif  pajak  lebih  besar  dari  0,05,  sehingga  hanya  variabel penegakan hukum yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Pengujian  model  2  menunjukkan  bahwa government  effectiveness berpengaruh signifikan  terhadap  kompleksitas  pajak,  karena  nilai  signifikan  government effectiveness  adalah  0,08  lebih  kecil  dari  0,10.  Nilai  koefisien  beta      adalah  -0,23 (negatif),  artinya government  effectiveness berpengaruh  negatif  terhadap kompleksitas pajak. Tabel 5. Sobel Test Pengujian Input Tes Statistik  -value (2 tailed) Sobel Test A B Sa Sb -0,001 -0,319 0,001 0,242 0,797 0,426

## Sumber : Peneliti (2022)
Pengujian sobel test dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh tidak langsung government  effectivenes s  terhadap  kepatuhan  pajak  melalui  kompleksitas  pajak. Tabel 5 menunjukkan perhitungan uji sobel, nilai  -value dari Sobel Test adalah 0,426 lebih  besar  dari  0,05,  sehingga  tidak  terbukti  adanya  efek  mediasi  variabel kompleksitas pajak.

## Government Effectiveness dan Kepatuhan Pajak
Berdasarkan  uji  statistik  ditemukan  bahwa government  effectiveness tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak,  sehingga  H1  ditolak.  Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Marselina (2019) yang menemukan bahwa government effectiveness tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, karena fungsi dan peran pemerintah utamanya hanya mengatur dan mengkoordinasikan kepentingan yang ada. Kepatuhan pajak merupakan kesadaran masing-masing wajib pajak. Pemerintah tidak memiliki peran yang terlalu signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya bagi negara dengan sistem pajak dan  regulasi  pajak  yang  efektif.  Syadullah  &  Wibowo  (2015)  juga  menemukan  hal yang  sama  bahwa  government  effectiveness  adalah  tanggung  jawab  pemerintah sedangkan kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab masing-masing wajib pajak.
Government effectiveness salah satunya diukur berdasarkan kualitas layanan publik. Kualitas pelayanan publik yang disediakan seharusnya berdasarkan sudut pandang masyarakat bukan sudut pandang pemerintah (Chih & Lin, 2008). Prinsip utama dari pelayanan  publik  adalah  kepuasan  masyarakat,  pemerintah  perlu  memperkuat hubungan dengan masyarakat untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dalam  pelayanan  publik.  Namun,  dalam  praktiknya  pelayanan  memuaskan  yang diberikan oleh pemerintah belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rukmana  (2012)  menemukan  bahwa  kualitas  pelayanan  pemerintah  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Pelayanan  publik  yang memuaskan, khususnya dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan memang sudah seharusnya  diberikan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  diperlukan  untuk  memberikan apresiasi  atas  kesadaran  wajib  pajak  dalam  menyelesaikan  kewajibannya.  Wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya tidak hanya mengandalkan pelayanan dari pemerintah, namun perlu adanya kesadaran dan niat dalam menyelesaikan seluruh tanggung jawab pajaknya. Khususnya pada saat ini karena penyelesaian kewajiban pajak telah beralih menggunakan media elektronik (Dicriyani & Ketut, 2016).

## Governmnet Effectiveness dan Kompleksitas Pajak
Berdasarkan  uji  statistik,  diketahui  bahwa government  effectiveness berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kompleksitas pajak, sehingga H2 diterima. Salah satu indikator  pengukuran government  effectiveness adalah  kualitas  perumusan  dan implementasi  kebijakan  (Herderschee  et  al.,  2011).  Kualitas  perumusan  dan implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  lima  indikator  yaitu  selarasnya  praktik dengan  kebijakan,  adanya  keterlibatan  dari  pemangku  kepentingan,  implementasi aktif,  evaluasi  dan  dukungan  berkelanjutan,  dan  transparansi  (Stonemeier  et al.,2016).  Transparansi  dalam  praktiknya  diterapkan  dengan  cara  peraturan  yang dibuat dapat diakses publik dengan mudah, peraturan dibuat dengan sederhana dan relevan, peraturan dapat dipahami dengan mudah oleh berbagai pihak, dan peraturan harus dapat didistribusikan ke seluruh pihak (Stonemeier et al., 2016). Kompleksitas pajak diukur berdasarkan tax code dan tax framework . Tax code adalah kompleksitas pajak yang disebabkan oleh kesulitan membaca, memahami dan mematuhi peraturan
perpajakan. Tax framework adalah  kompleksitas yang disebabkan oleh  proses dan fitur legislatif serta administratif dalam sistem pajak (Hoppe et al., 2018).
Negara dengan pemerintah yang efektif akan menciptakan regulasi yang sederhana, karena  regulasi  yang  berkualitas  cenderung  bersifat  sederhana  (Picur,  2006). Regulasi yang sederhana bertujuan untuk mengurangi kecurangan serta menciptakan lingkungan lebih efektif (Picur, 2006). Kompleksitas pajak dipengaruhi oleh regulasi pajak serta sistem pajak (Hoppe et al., 2018). Regulasi yang rumit akan meningkatkan kompleksitas  pajak  di  suatu  negara.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  ditemukan  oleh Musimenta (2020) bahwa perubahan undang-undang pajak di Uganda yang menjadi lebih  rumit  meningkatkan  kompleksitas  pajak  di  negara  tersebut.  Negara  dengan pemerintah  yang  efektif  akan  menciptakan  regulasi  perpajakan  yang  sederhana untuk mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya. Pemerintah yang  efektif  akan  menciptakan  regulasi  yang  sederhana,  melalui  regulasi  yang sederhana dapat menurunkan kompleksitas pajak di suatu negara (Saad, 2015).

## Kompleksitas Pajak dan Kepatuhan Pajak
Berdasarkan  uji  statistik  diketahui  bahwa  kompleksitas  pajak  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak,  sehingga  H3  ditolak.  Hasil  tersebut  sesuai dengan  yang  ditemukan  oleh  Indriani  (2021)  bahwa  kompleksitas  pajak  tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Khairin et al., (2021) juga  menemukan  hal  yang  sama  bahwa  kompleksitas  pajak  tidak  mempengaruhi kepatuhan  pajak.  Khairin  et  al.,  (2021)  menemukan  bahwa  kepatuhan  pajak dipengaruhi  oleh  niat  wajib  pajak.  Apabila  wajib  pajak  sudah  memiliki  niat  untuk menyelesaikan  kewajiban  pajak,  sistem  dan  peraturan  yang  kompleks  tidak  akan menjadi kendala untuk menyelesaikan kewajibannya.
Kompleksitas  pajak  salah  satunya  dipengaruhi  oleh tax  framework (Hoppe  et  al., 2018). Tax framework adalah  kompleksitas yang disebabkan oleh  proses dan fitur legislatif serta administratif dalam sistem pajak. Patmasari et al., (2016) menemukan bahwa sistem pajak yang merupakan salah satu pengukur kompleksitas pajak, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Patmasari et al., (2016) menemukan bahwa sistem  yang  kompleks  tidak  akan  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak,  apabila wajib  pajak  sudah  memiliki  kesadaran  pajak.  Kesadaran  wajib  pajak  merupakan perilaku dimana wajib pajak memiliki pandangan atau perasaan dengan melibatkan pengetahuan dan keyakinan yang akan berdampak pada kepatuhan pajak (Merliyana & Saefurahman, 2017). Kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan pajak khususnya dalam penerapan sistem self assessment (Nurkhin et al., 2018). Dalam penerapan self assessment kesadaran  pajak  menjadi  kunci  keberhasilan,  karena  wajib  pajak diberikan  kepercayaan  penuh  dalam  menyelesaikan  kewajibannya  (Trisnayanti  & Jati, 2015). Kesadaran pajak juga sangat diperlukan karena fungsi pajak salah satunya menjadi sumber pembiayaan negara. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran, sistem dan peraturan yang kurang efektif tidak akan mempengaruhi kepatuhan pajak.
Government Effectiveness , Kompleksitas Pajak, dan Kepatuhan Pajak
Berdasarkan uji Sobel ditemukan bahwa kompleksitas pajak tidak dapat memediasi pengaruh government effectiveness terhadap kepatuhan pajak, sehingga H4 ditolak.
Government  effectiveness  tidak  memiliki  pengaruh  tidak  langsung  terhadap kepatuhan  pajak  melalui  kompleksitas  pajak.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang ditemukan oleh Marselina (2019) bahwa government effectiveness tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merupakan kesadaran masing-masing wajib pajak, karena pemerintah hanya berfungsi dan berperan untuk mengatur serta mengkoordinasikan kepentingan yang ada. Penelitian lain juga menemukan hal yang sama bahwa pelayanan publik sebagai salah satu tolak ukur g overnment effectiveness , tidak  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  (Rukmana,  2012).  Pelayanan  publik  yang memuaskan  sudah  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah,  khususnya  dalam membantu wajib pajak menyelesaikan kewajibannya.
Kompleksitas  pajak  tidak  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam menyelesaikan  kewajiban  pajak  (Khairin  et  al.,  2021).  Khairin  et  al.,  (2021) menemukan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat wajib pajak. Wajib pajak yang sudah menumbuhkan niat untuk mematuhi pajak, tidak akan terpengaruh oleh sistem atau peraturan yang kompleks.  Patmasari et al., (2016) juga menemukan hal yang sama, sistem pajak yang merupakan salah satu pengukuran kompleksitas pajak tidak  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  pajak.  Wajib  pajak  dalam  menyelesaikan kewajiban  pajak  utamanya  dipengaruhi  oleh  kesadaran  masing-masing.  Niat  dan kesadaran  bahwa  pajak  merupakan  utang  kepada  negara  yang  harus  diselesaikan akan mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela.
Kompleksitas  pajak  tidak  dapat  memediasi  pengaruh government  effectiveness terhadap  kepatuhan  pajak.  Hal  ini  terjadi  karena government  effectiveness serta kompleksitas  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Pelayanan pemerintah  yang memuaskan, peraturan pajak yang sederhana, serta sistem pajak yang  efisien  memang  perlu  diterapkan  untuk  memudahkan  wajib  pajak.  Namun, untuk  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pajak  perlu  adanya  kesadaran  bahwa  pajak merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan tepat waktu.

## Simpulan
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  ditemukan  bahwa government  effectiveness berpengaruh  negatif  terhadap  kompleksitas  pajak.  Pengujian government effectiveness dan  kompleksitas  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak  ditemukan  tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan.  Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa kompleksitas  pajak  tidak  dapat  memediasi  pengaruh government  effectiveness terhadap kepatuhan pajak.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  yang  efektif  akan  menciptakan regulasi yang sederhana, karena dapat meminimalkan potensi terjadinya kecurangan. Regulasi  yang  sederhana  akan  menurunkan  kompleksitas  pajak  di  suatu  negara. Selain  regulasi  yang  sederhana,  sistem  pajak  yang  efisien  juga  mempengaruhi kompleksitas  pajak  suatu  negara.  Namun,  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak bukan  hanya  dengan  menurunkan  kompleksitas  pajak  tetapi  perlu  juga  untuk membangun kesadaran wajib pajak terkait pentingnya membayar pajak.
Penelitian  ini  diharapkan  membantu  pemerintah  dalam  upaya  peningkatan kepatuhan pajak suatu  negara.  Peraturan perpajakan, sistem pajak, dan pelayanan publik  memang  perlu  diperhatikan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak.  Namun,  pemerintah  sebaiknya  mengutamakan  bagaimana  cara  untuk mendorong kesadaran masing-masing wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki porsi  yang  lebih  besar  dalam  keberhasilan  pemungutan  pajak.  Wajib  pajak  akan menyelesaikan kewajiban pajak dengan sukarela, apabila memiliki kesadaran bahwa pajak  merupakan  hal  yang  penting.  Pemerintah  perlu  berperan  aktif  untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya dalam penerapan sistem self assessment.
Penelitian ini mengambil sampel  sebanyak 62 negara,  yang masing-masing negara memiliki  sistem  pemungutan  pajak  yang  berbeda-beda.  Seberapa  ekstensif pelaksanaan sistem self assessment di suatu negara dapat menjadi konteks penting yang belum terakomodasi dalam penelitian ini. Sehingga penelitian selanjutnya perlu untuk melihat variabel sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di suatu negara.

## Daftar Pustaka
Abdul, F., & Mcfie, J. B. (2020). Tax Complexity and Compliance Behaviour of Large and Medium Sized Business Tax Payers in Kenya . 9 (2), 90 – 106.
Alabede, J. O., Affrin, Z. B. Z., & Idris, K. M. (2011). Tax service quality and compliance behaviour in Nigeria: Do taxpayer’s financial condition and risk preference play any moderating role? European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences , 35 (35), 90 – 108.
Alabede, J. O., & Ariffin, Z. Z. (2011). Public Governance Quality and Tax Compli- ance Behavior in  Nigeria :  The  Moderating  Role  of  Financial  Condition  and  Risk  Preference . June . https://doi.org/10.22164/isea.v5i1.54
Asen, E. (2020). Corporate Tax Rates Around the World | Tax Foundation. Tax Foundation , 735 ,
1 – 18.
Asubonteng, P., Mccleary, K.  J., & Swan, J. E. (1996). SERVQUAL revisited: A  critical review  of service quality. Journal of Services Marketing , 10 (6), 62 – 81.
https://doi.org/10.1108/08876049610148602
Borrego, A. C., Lopes, C. M. M., & Ferreira, C. M. S. (2016). Tax complexity indices and their relation with  tax  noncompliance:  Empirical  evidence  from  the  Portuguese  tax  professionals. Tékhne , 14 (1), 20 – 30. https://doi.org/10.1016/j.tekhne.2016.07.003
Chih Tung Hsiao, & Jie Shin Lin. (2008). A Study of Service Quality in Public Sector . International Journal of Electronic Business Management , 6 (1), 29 – 37.
D’Souza, E. (2016). A Theory of Tax Evasion in Developing Countries Errol D’Souza W.P. No. 2016 - 03-37 March 2016. India Institute Of Management .
Dicriyani,  N.  L.  G.  M.,  &  Ketut,  B.  I.  (2016).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  dan  Pengetahuan Perpajakan Pada Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Niat Sebagai Pemoderasi. E- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 10 , 3329 – 3358.
Evans, C., & Tran-Nam, B. (2014). Towards the Development of a Tax System Complexity Index * . 35 (3), 341 – 370.
Fjeldstad, O., & Heggstad, K. K. (2011). The tax systems in Mozambique , Tanzania and Zambia : Capacity and constraints .
Frey,  B.  S.,  &  Torgler,  B.  (2007). Tax  morale  and  conditional  cooperation . 35 ,  136 – 159. https://doi.org/10.1016/j.jce.2006.10.006
Herderschee, J., Kaiser, K.-A., & Samba, D. M. (2011). Government Effectiveness. Resilience of an African Giant , 43 – 56. https://doi.org/10.1596/9780821389096_ch03
Hoppe, Schanz, Schipp, Siegel, Sturm, & Sureth-Sloane. (2018). Tax Complexity Survey .
Isa, K. (2014). Tax complexities in the Malaysian corporate tax system : minimise to maximise . https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2013-0036
Iweala, O. (2014). Nigerian tax to GDP ratio of 7% not acceptable . The Nations.
Kangave, J., Waiswa, R., & Zzimbe, P. L. (2016). Working Paper 45 Boosting Revenue Collection through  Taxing  High  Net  Worth  Individuals :  The  Case  of  Uganda  Boosting  Revenue Collection  through  Taxing  High  Net  Worth  Individuals :  The  Case  of  Uganda (Issue
January).
Kaufmann,  D.,  Kraay,  A.,  &  Mastruzzi,  M.  (2019). The  Worldwide  G overnance  Indicators :  A Summary of Methodology, Data and Analytical Issues .
Khairin, F. N., Syakura, M. A., Ginting, Y. L., & Kusumawardani, A. (2021). Determinan perilaku wajib  pajak  UMKM  terhadap  niat  untuk  patuh  dan  kepatuhan  wajib  pajak  di  masa pandemi covid-19 . 4 (23), 475 – 481. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art59
Kurniawan, D., & Gunawan, H. (2016). Tindakan pemerintah dan kepatuhan pajak. Acadamia , September .
Lassen, D. D. (2003). Ethnic Divisions and the Size of the Informal Sector .
Levi, M. (1989). Of Rule and Revenue .
Marselina. (2019). The Effect of Government Effectiveness , Rule of Law and Control of Corruption on Tax Obedience. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 6 (1), 173 –
183.
Mawejje, J., & Sebudde, R. K. (2019). Tax revenue potential and effort: Worldwide estimates using a new dataset. Economic Analysis and Policy , 63 , 119 – 129. https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.05.005
McCluskey, R. (2016). Why African governments should tax the rich . ICTD.
Merliyana, & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan  Studi  Kasus :  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Rawamangun  Jakarta  Timur. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen , 13 (01), 134 – 167.
Musimenta,  D.  (2020).  Knowledge  requirements,  tax  complexity,  compliance  costs  and  tax compliance in Uganda. Cogent Business and Management , 7 (1). https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220
Nkundabanyanga,  S.  K.,  Mvura,  P.,  Nyamuyonjo,  D.,  &  Opiso,  J.  (2017). Tax  compliance  in  a developing country Understanding taxpayers ’ compliance . https://doi.org/10.1108/JES- 03-2016-0061
Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax  Awareness  and  Tax  Amnesty  toward  Taxpayer  Compliance. Jurnal  Keuangan  Dan Perbankan , 22 (2), 240 – 255. https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678
Nurmatu, S. (2005). Pengantar Perpajakakan . Granit.
Papp, T. K., & Takáts, E. (2008). Tax Rate Cuts and Tax Compliance: The Laffer Curve Revisited. IMF Working Papers , 08 (7), 1. https://doi.org/10.5089/9781451868692.001
Patmasari, E., Trimurti, & Suhendro. (2016). Pengaruh  Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. Seminar Nasional IENACO , 549 – 556.
Picur,  R.  D.,  &  Riahi-Belkaoui,  A.  (2006).  The  impact  of  bureaucracy,  corruption  and  tax compliance. Review of Accounting and Finance , 5 (2), 174 – 180.
https://doi.org/10.1108/14757700610668985
Richardson, M., & Sawyer, A. J. (2001). A Taxonomy of the Tax Compliance Literature: Further Findings, Problems and Prospects .
Rotberg,  R.,  &  Gisselquist,  R.  (2009).  Strengthening  African  Governance. Harvard  Kennedy School of Government , 112 (2), 363 – 364.
Rukmana, A. D. (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kinerja Lembaga Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (Kpp)  Pratama  Tanjungpinang. Perpajakan .
Saad, N. (2015). Tax Knowledge , Tax Complexity and Tax Compliance : Taxpayers ’ View Tax
Knowledge , Tax Complexity and Tax Compliance : Taxpayers ’ View. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 109 (January 2014), 1069 – 1075. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590 Sebele- Mpofu, F. Y. (2020). Governance quality and tax morale and compliance in Zimbabwe ’ s informal  sector  Governance  quality  and  tax  morale  and  compliance  in  Zimbabwe  ’  s informal sector. Cogent Business & Management , 7 (1). https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1794662
Sloane, C. S., & Schanz, D. (2019). Tax Complexity .
Stonemeier,  J.,  Trader,  B.,  Kaloi,  L.,  &  Williams,  G.  (2016). Indicators  of  Effective  Policy Development & Implementation. Issue Brief #8 . March , 1 – 7.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D . CV Alfa Beta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta.
Susilawati, K. E., & Budiartha, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi  Perpajakan  Dan  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi , 4 (2), 345 – 357.
Susuawu,  D.,  Ofori-Boateng,  K.,  &  Amoh,  J.  K.  (2020).  Does  Service  Quality  Influence  Tax Compliance Behaviour of Smes? a New Perspective From Ghana. International Journal of Economics and Financial Issues , 10 (6), 50 – 56. https://doi.org/10.32479/ijefi.10554
Syadullah, M., & Wibowo, T. (2015). Governance and Tax Revenue in Asean Countries . 6 (2), 76 – 88.
Tax Foundation. (2020). Corporate Tax Rates Around the World. Fiscal Fact , 735 , 1 – 18.
The Economist Intelligence Unit. (2021). The Economist Intelligence Unit’s index of democracy. The Economist , 21 , 1 – 11.
Trisnayanti,  da A. I., & Jati, K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan  Pajak  pada  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN). Akuntansi Universitas Udayana , 13 (1), 292 – 310.
Umar,  M.  A.,  Derashid,  C.,  Ibrahim,  I.,  &  Bidin,  Z.  (2019).  Public  governance  quality  and  tax compliance  behavior  in  developing  countries:  The  mediating  role  of  socioeconomic conditions. International  Journal  of  Social  Economics , 46 (3),  338 – 351.
https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2016-0338
Widuri, R., & Irawan, W. S. (2019). Tax Justice Perception and  Trust in Government on Tax
Compliance . 103 (Teams 19), 126 – 131.
Wiyarni, O., Djuharni, H., Kompleksitas, P., Perpajakan, P., Perpajakan, S., Pemeriksaan, D. A. N., & Djuharni, D. (2017). Pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan, kualitas layanan, sanksi perpajakan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pajak . 14 – 23.
World Bank. (2019). World Bank (p. 12).
World Justice Project. (2020). Rule of Law Index Rule of Law Index. In The World Justice Project (Issue June).
Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Melalui  Preferensi  Risiko  Sebagai  Variabel  Moderasi. Journal  of  Business  and Banking , 10 (1), 169. https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298
Zvereva, T., Taranov, P., Musaelyan, A., Krasnoplakhtich, M., & Pavlyukova, A. (2021). The impact of  budget  transparency  on  tax  compliance. E3S  Web  of  Conferences , 284 ,  07029. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128407029