Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENERAPAN HAK INGKAR NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERADILAN PIDANA

## (Studi Putusan Nomor 685/Pid.B/2016/Pn.Mlg)
Hika Deriya Fajar Rizki Asril Putra 1 , Mohamad Fajri Mekka Putra 2 1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia hikaderiyafajar@gmail.com 1
Naskah diterima: 20 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022

## Abstract
The Right of Denial can be carried out with restrictions as long as the Notary is examined by an agency requesting information or information from  the Notary regarding a deed that  has been or was drawn up by or before the Notary concerned. Considering that a Notary basically only records what the witnesses say and is not required to investigate the material truth of its contents. legal implications for the default of Notary rights based on Article 16 paragraph (1) letter  f  of  Law  Number  2  of  2014  concerning  Amendments  to  Law  Number  30  of  2004 concerning the Position of a Notary if the Notary is a witness in a criminal court.

## Keywords: Notary, defense, responsibility
 Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: hikaderiyafajar @gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari Pasal 1 ayat (3) yaitu agar warga negara harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Negara Indonesia. Kepentingan individu masyarakat dan  negara  terus  berkembang  dinamis  sesuai  dengan  tuntutan  modernisasi  dan  globalisasi, perubahan masyarakat yang dinamis ini perlu diatur dalam hukum.
Dalam  hubungan  hukum  sangat  dibutuhkan  jaminan  kepastian,  ketertiban,  dan perlindungan  hukum  sebagai  wujud  Indonesia  sebagai  Negara  hukum  dalam  segala  bidang, khususnya yang melibatkan perbuatan hukum antara sesama orang Indonesia maupun dengan pihak  asing.  Salah  satu  upaya  pemerintah  memberikan  kepastian  hukum  adalah  dengan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di  hadapan  atau  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Notaris  merupakan  jabatan  yang  diberikan kuasa  oleh  undang-undang  untuk  membuat  suatu  akta  otentik  yang  memiliki  suatu  nilai pembuktian yang sempurna.
Kewenangan  dalam  memberikan  persetujuan  pemanggilan  terhadap  notaris,  yang dipanggil  oleh  penegak  hukum,  yang  dahulu  wewenang  dari  Majelis  Pengawas  Notaris, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tidak bisa dilaksanakan lagi oleh Majelis Pengawas Daerah. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 ini disahkan frase mendapatkan persetujuan tersebut  kembali  muncul  di  dalam Pasal  66 dengan lembaga yang berbeda yaitu majelis kehormatan notaris. Berdasarkan perubahan Pasal 66 UUJN-P tersebut dimana  kewenangan  majelis  pengawas  daerah  dalam  memberikan  persetujuan  terhadap pemeriksaan notaris oleh penegak hukum tidak berlaku lagi dan menjadi kewenangan majelis kehormatan notaris sesuai dengan Pasal 66 UUJN-P. Pasal 66 ayat (1):
Untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
a. mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b. memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Pasal  66A  mengatur  secara  khusus  mengenai  sebuah  lembaga  baru  yaitu  Majelis Kehormatan  Notaris.  Majelis  Kehormatan  Notaris  merupakan  lembaga  pembinaan  terhadap notaris yang sebelumnya ada pada majelis pengawas daerah. Jumlah anggota notaris adalah 3 (tiga)  orang,  pemerintah  2  (dua)  orang,  dan  ahli  atau  akademisi  sebanyak  2(dua)  orang. Dalam  pembinaan  ini  unsur  notaris  lebih  banyak  dibanding  unsur  pemerintah  dan  ahli  atau akademisi,  karena  dalam  proses  pembinaan  notaris  lebih  mengetahui  profesinya.  Dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor: M.02.PR.08.10  Tahun  2004  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian Anggota,  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja,  dan  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas Notaris, pengawasan adalah kegiatan yang bersifat  preventif dan represif  termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris 1
Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keharusan atau kewajiban  merahasiakan  isi  akta  sesuai  dengan  jabatan,  maka  pihak  penegak  hukum  lain yang  untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  dengan meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, berwenang:
1 Ineke Bombing, Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik , Jurnal, Lex Privatum, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, Hlm. 110.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
a. Mengambil  fotokopi  minuta  akta/surat-surat  yang  dilekatkan  pada  minuta  akta atau protokol notaris daslam penyimpanan notaris.
b. Memanggil  notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
Kewajiban  Ingkar  dapat  dilakukan  dengan  batasan  sepanjang  notaris  yang  diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan  dengan  akta  yang  telah  atau  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  notaris  yang bersangkutan. 2 Mengingat  bahwa  Notaris  pada  dasarnya  hanya  mencatat  apa  yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materil isinya. 3
Indonesia  menganut  sistem  eropa  kontinental,  dalam  sistem  eropa  kontinental penentuan  bersalahnya  seseorang  terdakwa  digantungkan  pada  keyakinan  hakim  yang muncul  dari  minimal  dua  alat  bukti  yang  sah,  Keterangan  saksi  menempati  posisi  teratas dibandingkan alat bukti yang lainnya dari Pasal 184 – 185 kitab Undang-undang hukum acara pidana selanjutnya disebut KUHAP yang menerapkan keterangan saksi pada urutan pertama hal  ini  juga  dikarenakan  keterangan  saksi  merupakan  alat  bukti  yang  pertama  kalinya diperiksa dalam tahap pembuktian didalam persidangan dan menjadi saksi adalah kewajiban hal  ini  termuat  dalam  Pasal  224  ayat  (1)  kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  selanjutnya disebut KUHP,  sehingga bila orang tersebut  tidak hadir  atau memenuhi  kewajiban tersebut, maka aparat penegak hukum dapat mendakwanya melakukan tindak pidana. 4
Ketentuan Pada Undang- Undang Jabatan Notaris Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf F  yang  menyatakan  bahwa  notaris  wajib  menyimpan  semua  rahasia  terhadap  akta  yang menjadi  tanggungjawabnya  serta  rahasia  atas  semua  keterangan  yang  masuk  kepadanya terkait  akta  yang  menjadi  tanggungjawabnya  tersebut  yang  berkaitan  sumpah  atau  janji jabatan,  terkecuali  Undang-  undang  mengatur  lain  terjadi  kekaburan  norma  dengan pengaturan  mengenai  saksi  yang  termuat  dalam  Pasal  224  ayat  (1)  KUHP,  bahwa  menjadi saksi adalah kewajiban. Namun dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP menjelaskan mereka yang karena  pekerjaan,  harkat  martabat,  atau  jabatannya  diwajibkan  menyimpan  rahasia,  dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayai kepada mereka.
Hak ingkar sebagai sebagai imunitas hukum untuk kewajiban memberikan kesaksian dipengadilan,  bagi  jabatan-jabatan  tertentu,  antara  lain  notaris  dengan  dasar  Pasal  170 KUHAP, Pasal  1909 angka (3e) BW, Pasal  40 juncto Pasal  17 PJN, dan Pasal  146 ayat  (1) angka 3 HIR. 5
Akan  tetapi  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  nomor  685/ Pid.B/2016/PN Malang bahwa notaris tetap dihadirkan sebagai saksi dalam peradilan pidana. Sehingga  muncul  problematika  teoritis  yaitu  adanya  ketidakpastian  hukum  terkait penggunaan  hak  ingkar  notaris  karena  dalam  putusan  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  nomor  685/  Pid.B/2016/PN  Malang  notaris  tetap  hadir  sebagai  saksi  dalam peradilan pidana. Berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Kitab   Undang-Undang   Hukum   Acara Pidana/KUHAP,  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  g,  Pasal
2 Moh.  Sodiq, Relevansi  Kewajiban  Ingkar  Notaris  Dalam  Menjalankan  Jabatannya  (Analisis  Pasal  16  Huruf  F  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris ), Lex Renaissance, No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017: 131 – 146, Hlm. 134
3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 2002), Hlm. 157
4 Arum Dewi Azizah Salsabila, Suhariningsih, Ismail Navianto, Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Peradilan Pidana , JIPPK, Volume 3, Nomor 1, Hlm. 9
5 Paulus  Efendi  Lotolung, Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum  Dalam  Menjalankan  Tugasnya , Seminar Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 23 Januari 2003, Hlm. 2.
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
11,  Pasal  112  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  113 KUHAP  dan  Pasal  1909  KUHPer  serta Pasal  16 ayat  (1) huruf  f  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi:      Dalam        rangka        menyelenggarakan        tugas  sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal    13    dan    14    di  bidang  proses    pidana,    Kepolisian    Negara  Republik    Indonesia berwenang  untuk  memanggil orang   untuk   didengar   dan   diperiksa   sebagai tersangka atau saksi.
Pasal  50  KUHAP  menyebutkan  bahwa  barangsiapa  melakukan  perbuatan  untuk melaksanakan  ketentuan  undang-undang  tidak  dapat  dipidana.  Maka  notaris  yang menjalankan profesinya sesuai pada jalurnya dan tidak melenceng dari apa yang telah diatur didalam  peraturan  perundang-undangan,  maka  terhadap  notaris  tersebut  tidak  dapat  dikenai sanksi pidana. Hal ini menjadi alasan pembenar bagi notaris dalam menjalankan profesinya, sehingga  seorang  notaris  tidaklah  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana,  sebagaimana yang  telah  dinyatakan  oleh  Pasal  50  KUHAP.  Jika  kita  perhatikan  secara  seksama,  maka Pasal  50  KUHAP  mengandung  prinsip  yakni  apa  yang  telah  diharuskan  atau  diperintahkan oleh suatu undangundang tidak mungkin untuk diancam dengan hukuman yang lain. 6
Dapat di hubungkan dengan keberadaan notaris selama ini dimata hukum seolah-olah tidak  ada  bedanya  dengan  masyarakat  umum.  Seringkali  terjadi  persamaan  perlakuan terhadap pemeriksaan notaris sebagai saksi baik dalam tahap penyidikan hingga persidangan, notaris  diposisikan  seolah-olah  sebagai  warga  negara  masyarakat  umumnya  yang  tidak memiliki rahasia jabatan yang wajib dirahasiakannya.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dibahas  diatas  penulis  tertarik  untuk  mengangkat permasalahan terkait implikasi hukum terhadap hak ingkar notaris berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf f  Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  jabatan  Notaris  jika  notaris  menjadi  saksi  dalam  peradilan Pidana dan Mengapa hak ingkar notaris tidak dapat digunakan dalam peradilan pidana.

## METODE PENELITIAN
Analisis  Data  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Yuridis  Notrmatin  yang  mana  tipologi  peneliannya  menggunakan  analisis  kualitatif. Penelitian  dengan  teknik  analisis  kualitatif  ini  mengelola  keseluruhan  data  yang  terkumpul baik dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan  interpretasi  untuk  memahami  makna  data,  serta  dilakukan  penafsiran  dari perspektif dan pengetahuan peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. 7 Penelitian ini  memiliki  bentuk  hasil  penelitian  preskriptif-analitis,  yaitu  mempelajari  tujuan  hukum, nilai-nilai  keadilan,  validitas  aturan  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  norma-norma hukum. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketentuan Pada Undang- Undang Jabatan Notaris Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf F yang menyatakan bahwa notaris wajib menyimpan semua rahasia terhadap akta yang menjadi tanggungjawabnya  serta  rahasia  atas  semua  keterangan  yang  masuk  kepadanya  terkait  akta yang  menjadi  tanggungjawabnya  tersebut  yang  berkaitan  sumpah  atau  janji  jabatan, terkecuali  Undang-  undang  mengatur  lain  terjadi  kekaburan  norma  dengan  pengaturan
6 R.  Soesilo, Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal,  Didalam  Kitab Undangundang Erika, Hlm. 72.
7 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 134
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm.43.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mengenai  saksi  yang termuat dalam Pasal  224 ayat  (1) KUHP,  bahwa menjadi saksi  adalah kewajiban.  Namun  dalam  Pasal  170  ayat  (1)  KUHAP  menjelaskan  mereka  yang  karena pekerjaan,  harkat  martabat,  atau  jabatannya  diwajibkan  menyimpan  rahasia,  dapat  minta dibebaskan  dari  kewajiban  untuk  memberi  keterangan  sebagai  saksi,  yaitu  tentang  hal  yang dipercayai kepada mereka.
Hak  ingkar  sebagai  sebagai  imunitas  hukum  untuk  kewajiban  memberikan  kesaksian dipengadilan,  bagi  jabatan-jabatan  tertentu,  antara  lain  notaris  dengan  dasar  Pasal  170 KUHAP, Pasal  1909 angka (3e) BW, Pasal  40 juncto Pasal  17 PJN, dan Pasal  146  ayat  (1) angka 3 HIR. 9
Menurut  Gandasubrata  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  diangkat  oleh  pemerintah termasuk  unsur  penegak  hukum  yang  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. 10 Notaris adalah  jabatan  kepercayaan  (vertrouwens  ambt)  dan  oleh  karenanya  seseorang  bersedia mempercayakan  kepadanya  sebagai  seorang  kepercayaan  (vertrouwens  persoon).  Notaris wajib  merahasiakan  semua  apa  yang  diberitahukan  kepadanya  selaku  notaris  sekalipun  ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. 11
Istilah  negara  hukum  merupakan  terjemahan  dari  istilah  “ rechtsstaat ”. 12 Istilah  lain yang  digunakan  dalam  alam  hukum  Indonesia  adalah the  rule  of  law, yang  juga  digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah  negara  hukum  atau rechtsstaat”. 13 Konsep  ini  sesuai  dengan  konsep welfare  state (negara  kesejahteraan)  atau  dikenal  dengan  negara  hukum  materiil  oleh  Kranenburg  yang menyatakan bahwa, negara selain bertugas membina ketertiban hukum, juga ikut bertanggung jawab dalam membina dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebagai catatan, teori inilah  yang  kemudian  banyak  dipraktekkan  di  negara-negara  berkembang,  termasuk Indonesia. 14
Mochtar Kusumaatmadja menyatkan, bahwa arti dan fungsi hukum adalah sebagai alat untuk  memelihara  ketertiban  dalam  masyarakat,  termasuk  masyarakat  dalam  proses pembangunan dalam rangka mengamankan hasil pembangunannya. 15 Mochtar Kusumaatmadja menambahkan pula, bahwa hukum harus dapat membantu proses perubahan yang biasanya terjadi lebih cepat, yaitu ketika masyarakat sedang melakukan pembangunan, seperti  yang  dimaksud  oleh  Roscoe  Pound  dengan  istilahnya law  as  a  tool  of  social engineering. 16
Teori Law as a Tool of Social Engineering, teori ini dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat pembaharuan masyarakat (Law As A Tool Of Social Engineering). Teori  Rescoe  Pound  yang  dikemukakan  bahwa  hukum  diharapkan  dapat merekayasa  dan  mempengaruhi  masyarakat.  Tidak  hanya  sekedar  tumbuh  dan  berkembang secara alami dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Roscoe Pound, hukum dapat berperan
9 Paulus  Efendi  Lotolung, Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum  Dalam  Menjalankan  Tugasnya , Seminar Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 23 Januari 2003, Hlm. 2.
10 H.R. Purwoto S. Gandasubrata, Renungan Hukum , (Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, 1998), Hlm.484.
11 Sjaifurahman  Dan  Habib  Adjie, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akt a,  (Bandung:  Mandar  Maju, 2011), Hlm. 252-253.
12 Philipus  M.Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat-  Sebuah  Studi  Tentang  Prinsipprinsipnya,  Penanganannya  Oleh Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  Dan  Pembentukan  Peradilan  Administrasi  Negara (Surabaya:  Bina Ilmu, 1987) Hlm.30.
13 O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum , (Jakarta:Badan Penerbit Kristen, 1970) Hlm.27.
14 Bagir  Manan, Politik  Perundang-Undangan  Dalam  Rangka  Mengantisipasi  Liberalisasi  Perekonomian, (Bandar Lampung : 1996) Hlm. 16.
15) Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung:  Alumni, 2006) Hlm. 13-14.
16 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan, ( Bandung: Binacipta, 1995) Hlm. 9.
di depan untuk memimpin perubahan dalam kehidupan mayarakat dengan cara memperlancar pergaulan  masyarakat,  mewujudkan  perdamaian  dan  ketertiban,  serta  mewujudkan  keadilan bagi seluruh masyarakat.
Pancasila  sebagai  dasar  negara  indonesia  merupakan  landasan  bagi  bangsa  sekaligus sebagai  sumber  hukum  Indonesia.  Artinya,  segala  peraturan  di  Indonesia  harus  berdasarkan nilai-nilai  luhur  dalam  Pancasila  yang  kemudian  aturan  tersebut  mengatur  pola  hidup masyarakat  dengan pemerintah. Hal  tersebut  juga sesuai  dengan teori  perjanjian masyarakat yang  memberikan  otoritas  pada  negara  untuk  memimpin  dan  mengatur  rakyatnya.  Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan. 17
Notaris  menyandang  suatu  etika  profesi  dimana  etika  profesi  merupakan  etika  moral yang  khusus  diciptakan  untuk  kebaikan  jalannya  profesi  yang  bersangkutan,  karena  setiap profesi  mempunyai  identitas,  sifat  atau  ciri  dan  standar  profesi  sendiri  sesuai  dengan kebutuhan  profesi  masing-masing. 18 Pada  pelaksanaannya  ditemukan  bahwa  notaris  dalam menjalankan  jabatannya,  yang  berhubungan  dengan  pembuatan  akta,  yang  menimbulkan permasalahan,  mengharuskan  seorang  notaris  dipanggil  sebagai  saksi  oleh  aparat  penegak hukum dalam hubungannya terkait tugas dan jabatnnya tersebut, hal ini menimbulkan sebuah problematika  sendiri  bagi  notaris,  di  satu  sisi  notaris  wajib  menjaga  kerahasiaan  atas  akta yang  dibuatnya,  disatu  sisi  ia  berperan  sebagai  saksi  oleh  penegak  hukum,  terlebih  negara Indonesia  mengaut  asas equality  before  the  law (Persamaan  dimata  hukum). Asas  equality before  the  law ,  tertuang  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  yang  berbunyi  “Segala  warga negara  bersama  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru  mau  menegakkan  keseimbangan  perlakuan  antara  hak  perorangan  dan  hak  bersama. Oleh  karena  itu,  secara  hakiki  hukum  haruslah  pasti  dan  adil  sehingga  dapat  berfungsi sebagaimana mestinya. 19 Berdasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan  yang  pengembangannya  sebagai  panggilan  hidup  bersumber  pada  semangat pengabdian  terhadap  sesama  manusia  demi  kepentingan  umum,  serta  berakar  dalam penghormatan  terhadap  martabat  manusia  pada  umumnya  dan  martabat  Notaris  pada khususnya. 20

## Hak Ingkar
Hak ingkar yaitu hak yang dimiliki oleh notaris, notaris karena jabatannya memiliki hak ingkar (verschoningrecht) , kewajiban ingkar (verschoningsplicht) , dan kewajiban memberikan keterangan atas akta yang dibuatnya. Keterangan/kesaksian yang diberikan oleh notaris adalah sesuai dengan yang dituangkannya dalam akta tersebut. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan seluruh isi akta dan seluruh keterangan yang didengarnya. 21
17 I  Gde  Pantja  Astawa  Dan  Suprin  Na’a, Memahami  Ilmu  Negara  Dan  Teori  Negara ,  (Banduung:  PT  Refika  Aditama, 2009) Hlm. 79
18 Muhammad Erwin Dan Amrullah Arpan, Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum , (Palembang: Universitas  Sriwijaya, 2008), Hlm. 226
19 Rahmad Hendra, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempegunakan Identitas Palsu , Jurnal Ilmu Hukum 3 (1) Hlm. 123-124.
20 Herlien  Budiono, Notaris  Dan  Kode  Etiknya,  Upgrading  &  Refreshing  Course  Nasional ,  (Medan:  Ikatan  Notaris Indonesia, 2007) Hlm. 3.
21 Hery  Kiswanto, Pengertian  Hak  Ingkar  Notari s,  Di  Unggah  Pada  Tanggal  13  September  2013, Http://Herykiswanto89.Blogspot.Com/2017/09/1.Html
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Akta  merupakan  dokumen  yang  didalamnya  terdapat  keterangan  dan  kehendak  para pihak dan bibuat sedemikian rupa oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagai alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak baik ahli waris maupun pihak lain yang saling terkait hubungan hukumya satu sama lain. Pasal 1 angka 7  UUJN menyebutkan bahwa akta notaris merupakan akta auentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang  ini. Pasal  1868 KUH Perdata menyebutkan yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang di tentukan oleh undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang yaitu notaris. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 38 UUJN  kemudian  menyebutkan  beberapa  syarat  agar  dapat  terpenuhi  keatutentikannya  ialah sebagai berikut:
1. “Awal Akta atau kepala Akta yang memuat;
a) Judul Akta;
b) Nomor Akta
c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun
d) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris
2. Badan Akta yang memuat;
a) Nama  lengkap,  tempat,  tanggal  lahir,  kewarganegaraan,  pekerjaan,  jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
c) Isi  akta  yang  merupakan  kehendak  dan  keinginan  dari  pihak  yang berkepentingan;  dan  d.  nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  serta  pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal;
3. Akhir Akta atau penutup akta memuat:
a) Uraian  tentang  pembacaan  akta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
c) Nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  pekerjaan,  jabatan,  kedudukan,  dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
d) Uraian tentang tidak adanya perubahan  yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian  tentang  adanya  perubahan  yang  dapat  berupa  penggantian  serta  jumlah perubahannya.” 22
Akta  autentik  dibuat  oleh  notaris  pembuat  akta  dan  berfungsi  sebagai  alat  bukti  yang memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  dimana  pembuktiannya  secara  yuridis  berlaku mengikat  bagi  para  pihak  yang  berperkara  atau  bermasalah  dalam  akta  yang  dibuat  dan bertujuan  untuk  memberi  kepastian  kepada  hakim  mengenai  suatu  peristiwa-peristiwa tertentu  dalam  akta  autentik  tersebut.  Notaris  pada  dasarnya  hanya  mengkonstatir  maksud atau  kehendak  dari  para  pihak  mengenai  adanya  suatu  peristiwa  hukum  dan  kemudian dituangkan  olehnya  kedalam  bentuk  tertulis  yaitu  akta.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat dikatakan  bahwa  jabatan  notaris  merupakan  sebuah  jabatan  yang  dilandaskan  kepercayaan untuk  melindungi  kepentingan  dan  kepercayaan  masyarakat  yang  terdapat  kewajiban  untuk merahasiakan  segala  perbuatan  dan  tanggung  jawab  hukum  yang  dituangkan  dalam  isi  akta dan segala keterangan yang diberikan kepada notaris dalam pembuatan akta olehnya.
Sebelum  melaksanakan  tugas  dan  jabatannya,  notaris  wajib  untuk  diangkat  dan kemudian  mengucapkan  sumpah/  janji  seperti  yang  telah  disebutkan  dalam  Pasal  4  ayat  (2) UUJN-P atas UUJN bahwa:
22 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Ps. 91.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
“Saya  bersumpah/berjanji  bahwa  saya  akan  patuh  dan  setia  kepada  Negara  Republik Indonesia,  Pancasila  dan  UndangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya  akan  menjalankan  jabatan  saya  dengan  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  dan  tidak berpihak.  bahwa  saya  akan  menjaga  sikap,  tingkah  laku  saya,  dan  akan  menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi,  kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam  pelaksanaan  jabatan  saya.  bahwa  saya  untuk  dapat  diangkat  dalam  jabatan  ini,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dengan  nama  atau  dalih  apapun,  tidak  pernah  dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.” 23
Ketentuan mengenai kewajiban merahasiakan akta pada dasarnya jug juga diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f yang mengatur bahwa, Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang  dibuat  dan  segala  keterangan  dalam  pembuatan  Akta  tersebut  telah  sesuai  dengan sumpah/janji jabatan dari notaris yang sebagaimana telah disebutkan diatas, kecuali undang- undang dalam hal ini menetapkan tidak demikian.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa terdapat suatu kewajiban notaris dalam hal pengakuan pada saat menjalankannya sebagai notaris yang
Mempunyai  kewajiban  untuk  tidak  berbicara  atau  memberi  keterangan  maupun informasi  yang  diperolehnya  pada  saat  membuat  akta  dengan  para  pihak  yang  berhadapan dengannya kecuali kepada para pihak yang telah diperkenankan dalam ketetapan UUJN.
“Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  asasi  Manusia  Republik  Indonesia tentang Majelis Kehormatan Notaris yang tertuang dalam Pasal 18 ayat 2 mengenai tugas dari Majelis Kehormatan Notaris yang menyebutkan bahwa mempunyai fungsi untuk melakukan pembinaan dalam rangka : 24
a. “Menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan jabatannya;
b. Memberikan  perlindungan  kepada  para  notaris  dengan  kewajibannya  untuk merahasiakan isi akta.” 25
Pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  dan  Majelis  Kehormatan Notaris  bertujuan  untuk  membuat  para  notaris  nantinya  tidak  tersandung  masalah  tindak pidana  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  serta  tak  lepas  dari  tugasnya  memberikan pembekalan  dan  pengetahuan  kenotariatan,  akta  autentik,  serta  kerahasiaan  maupun keterkaitan para pihak dalam akta dan protokol notaris.
Dari uraian notaris yang membocorkan rahasia jabatannya dapat dijatuhi sanksi dan hal tersebut  dapat  berakibat  terhadap  jabatan  notaris  yang  berkenaan  dengan  setelah dibacakannya  amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/PUU-X/2012  pada  tanggal  28 mei 2013 mengenai tugas dan fungsi mengenai kerahasiaan akta yang wajib dipatuhi dalam jabatan notaris berada dalam posisi dilematis dikarenakan putusan tersebut telah bersifat final dan mengikat. Notaris dalam jabatannya harus selalu memperhatikan UUJN sebagai pejabat yang  telah  disumpah  yang  berdasarkan  ketentuan  dari  pasal  4  UUJN  dan  dari  salah  satu sumpahnya  tersebut  menyebutkan  kalimat  bahwa  saya  (dalam  hal  ini  notaris  )  akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam tugas pelaksanaan jabatan saya.
“Tak luput Pasal 16 ayat 1 huruf e yang menyebutkan bahwa ;
Notaris dalam hal ini akan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan  segala  keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan  sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”
23 Indonesia, Undang-Undang Jabatan , Ps. 4
24 Indonesia, Peraturan Menteri…, Ps. 18 ayat 2.
25 Ibid,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Fungsi dari adanya sumpah jabatan notaris dalam melaksanakan kewenangannya dalah selain dari untuk membuat akta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyinggung  mengenai  ketetapan  dalam  hal  kewajiban  notaris  untuk  merahasiakan  isi  akta tersebut  menyebabkan  kebingungan  di  kalangan  notaris.  Akan  tetapi  terdapat  upaya  hukum yang  dapat  ditempuh  untuk  mengatasi  kewajiban  notaris  yang  tersudut  untuk  kewajiban merahasiakan isi akta pada saat dipanggil di pengadilan. Upaya hukum tersebut ialah dengan penggunaan  hak  ingkar  dan  rahasia  jabatan  yang  berkepentingan  agar  terciptanya  keadilan dan  kepastian  hukum.  Hak  ingkar  dapat  dijelaskan  bahwa  bukan  saja  merupakan  suatu  hak namun  lebih  kepada  suatu  kewajiban  yang  harus  dilakukan  guna  melindungi  kepentingan dalam  kewenangan  notaris  pada  saat  menjalankan  jabatannya  sebagai  pejabat  umum.  Hak ingkar bukan hanya melindungi notaris saja melainkan juga para pihak dalam akta. 26

## 1. Saksi
Menurut  Waluyadi  saksi  adalah  “orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. 27

## 2. Pidana
Menurut  KBBI  Pidana  adalah  kejahatan  (tentang  pembunuhan,  perampokan,  korupsi, dan  sebagainya).  Hukum  pidana  merupakan  keseluruhan  dari  asas-asas  dan  peraturan- peraturan  yang  diikuti  oleh  negara  atau  suatu  masyarakat  hukum  umum  laiinya,  dimana mereka  itu  sebagai  pemelihara  dari  ketertiban  umum  lainnya,  dimana  mereka  itu  sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan yang bersifat melanggar hukumdan tekah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yangbersifat khusus berupa hukuman. 28

## KESIMPULAN
Salah  satu  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  notaris  adalah  melalui kehadiran  Majelis  KenotariaN  dalam  melakukan  internal  pemeriksaan  profesional  sebelum memutuskan  untuk  mengambil  fotokopi  akta  asli  (minuta).  Apabila  Majelis  Pemeriksa menganggap  Notaris  dalam  yang  bersangkutan  telah  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  dan  dianggap  tidak  ada  pelanggaran  dalam  melaksanakan tugas  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  akta  tersebut,  maka  Majelis  Pemeriksa  menolak permohonan  tersebut  diajukan  untuk  pemanggilan  notaris  yang  bersangkutan.  Dalam  hal notaris  terindikasi  telah  melakukan  tindak  pidana,  ia  wajib  ikut  serta  dalam  memberikan informasi  dalam  upaya  memperoleh  kebenaran  bagi  demi  kelangsungan  kepentingan  umum Negara Indonesia sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) hukum acara pidana. Tentang Keputusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  16/PUU-XVIII/2020  hak  ingkar  merupakan  perlindungan hukum  bagi  Notaris  dan  merupakan  juga  merupakan  perlindungan  bagi  para  pihak  yang digunakan pada saat Notaris berada meminta informasi tentang tentang para penghadap yang aktanya  notaris  buat.  Dalam  perkara  pidana  yang  dicari  adalah  kebenaran  materil  sehingga kehadiran  Notaris  sebagai  saksi  sangat  diperlukan,  berlainan  dengan  perkara  perdata  yang mencari  kebenaran  formil.  Kehadiran  notaris  sudah  dapat  dianggap  ada  dengan  dihadirkan akta notaris yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada dasarnya Majelis Pengawas Daerah Notaris
26 Ni  Lu  Putu  Sri  Purnama  Dewi  dkk, Hak  Ingkar  Notaris  Sebagai  Wujud  Perlindungan  Hukum, Magister  Kenotariatan Universitas Udayana, Jurnal, 2018, hlm 11.
27 Waluyadi , Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 1999 ), Hlm. 47
28 Buchari Said, Hukum Pidana Materil “ Subtantive Criminal Law Materieele Strafrecht”, Bandung, 2009, Hlm 3.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mempunyai  kewenangan  untuk  Memberikan  Izin  Kehadiran  Notaris  Dalam  Sidang Pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang.
Mengingat  tanggung  jawab  notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  kewajiban  untuk merahasiakan  isi  akta,  diperlukan  untuk  menetapkan  implementasi  khusus  peraturan  untuk memberikan perlindungan hukum  yang diperlukan untuk notaris  dalam melakukan tindakan perlindungan terhadap rahasia pekerjaan.

## REFERENSI
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  (Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti,
2004)
Arum  Dewi  Azizah  Salsabila,  Suhariningsih,  Ismail  Navianto, Hak  Ingkar  Notaris  Sebagai Saksi Dalam Peradilan Pidana , JIPPK, Volume 3, Nomor 1 Bagir  Manan, Politik  Perundang-undangan  Dalam  Rangka  Mengantisipasi  Liberalisasi Perekonomian, (Bandar Lampung : 1996) Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) Buchari  Said, Hukum  Pidana  Materil “ Subtantive  Criminal  Law  Materieele  Strafrecht”,
Bandung, 2009
Herlien  Budiono, Notaris  dan  Kode  Etiknya,  Upgrading  &  Refreshing  Course  Nasional , (Medan: Ikatan Notaris Indonesia, 2007)
Hery Kiswanto, Pengertian Hak Ingkar Notari s, di unggah pada tanggal 13 September 2013, http://herykiswanto89.blogspot.com/2017/09/1.html
H.R.  Purwoto  S.  Gandasubrata, Renungan  Hukum ,  (Jakarta:  IKAHI  Cabang  Mahkamah Agung RI, 1998)
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014, Lembar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 5491
Ineke  Bombing, Pengawasan  Terhadap  Pejabat  Notaris  Dalam  Pelanggaran  Kode  Etik , jurnal, Lex Privatum, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015.
I  Gde  Pantja  Astawa  dan  Suprin  Na’a, Memahami  Ilmu  Negara  dan  Teori  Negara , (Banduung: PT Refika Aditama, 2009)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burlgerjilk Wetboek] diterjemahkan oleh,R.Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
Liliana  Tedjosaputro, Etika  Profesi  Notaris  (Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana) , (Yogyakarta:Bigraf Publishing, 1995)
Mochtar  Kusumaatmadja, Hukum,  Masyarakat  dan  Pembangunan,  ( Bandung:  Binacipta, 1995)
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, (Bandung:  Alumni, 2006)
Moh. Sodiq, Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal  16  Huruf  f  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ), Lex Renaissance, No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017
Muhammad  Erwin  dan  Amrullah  Arpan, Filsafat  Hukum:  Mencari  Hakikat  Hukum , (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008)
O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum , (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970)
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat-  Sebuah  Studi  Tentang Prinsipprinsipnya,  Penanganannya  Oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan Umum  Dan  Pembentukan  Peradilan  Administrasi  Negara (Surabaya:  Bina  Ilmu, 1987)
Paulus  Efendi  Lotolung, Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum  Dalam Menjalankan  Tugasnya ,  Seminar  Refreshing  Course  Ikatan  Notaris  Indonesia, Bandung 23 Januari 2003
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja,  dan  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis Pengawas Notaris
Rahmad  Hendra, Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  Yang  Penghadapnya Mempegunakan Identitas Palsu , Jurnal ilmu Hukum 3 (1)
R.  Soesilo, Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi Pasal, didalam Kitab UndangUndang Erika Sjaifurahman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam pembuatan Akt a, (Bandung: Mandar Maju, 2011)
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  ed.1,  cet.  19  (Depok: Rajawali Pers, 2019)
Sri  Mamudji,  et  al.,  Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum  (Jakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005),
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Liberty,  2002) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ),
Waluyadi , Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 1999 )