## ANALISIS NISBAH KERJASAMA UMKM DALAM KONTEKS MUSYARAKAH DI FOOD COURT TOSERBA YOGYA PURWAKARTA
Rachma Frattiwi,
Politeknik Piksi Ganesha Bandung Jln. Veteran no 150-152 Purwakarta 41118 Jawa Barat INDONESIA rachmafrattiwi97@yahoo.com
Abstrak— Penelitian ini dilaksanakan di Food Court Toserba Yogya Purwakarta. Permasalahan yang terjadi di Food Court Toserba Yogya Purwakarta adalah konsep akad kerjasama yang dilakukan cenderung  keliru.  Tujuan  penelitian  ini  adalah pertama untuk  mengetahui  Akad  kerjasama  yang dilakukan oleh para pihak UMKM dengan pihak “Yogya Rasa” yaitu sistem akad kerjsama bagi hasil. Perjanjian  kerjasama  bagi  hasil  disini  perjanjian  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  satu dengan pihak yang lain. Dimana salah satu pihak menyediakan fasilitas atau sarana prasarana berupa tempat dalam bentuk counter sedangkan pihak yang lain menempati counter tersebut dengan sistem bagi hasil. kedua untuk mengetahui kesesuaian konsep akad Musyarakah . Akad kerjasama yang telah dilakukan  oleh  pelaku  UMKM  dengan  pengelola Food  Court Toserba  Yogya  telah  sesuai  dengan konsep Syirkah Mudharabah dimana kerjasama ini dilakukan oleh pihak pertama berkontribusi modal dan  kerja  sekaligus  sedangkan  pihak    kedua    hanya  berkontribusi  modal  usaha  saja  sedangkan keuntungan dibagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan  metode  observasi, wawancara dan dokumentasi.
Kata kunci — : Kerjasama, UMKM, Musyarakah
Abstract— This research was conducted at the Yogya Purwakarta Toserba Food Court. The problem  that  occurred  at  the  Yogya  Purwakarta  Toserba  Food  Court  was  that  the  concept  of  the collaboration agreement that was carried out tended to be wrong. The purpose of this study was first to determine the cooperation agreement undertaken by the UMKM with the "Yogya Rasa", namely the system  of  cooperation  agreements  for  results.  Cooperation  agreement  for  profit  sharing  here  is  a cooperation agreement made by one party with another party. Where one party provides facilities or infrastructure in the form of a place in the form of a counter while the other party occupies the counter with a profit sharing system. second to find out the suitability of the Musyarakah contract concept. The cooperation agreement that has been carried out by the UMKM with the manager of Yogya Toserba Food  Court  is  in  accordance  with  the  Syirkah  Mudharabah  concept  in  which  this  collaboration  is carried out by the first party contributing capital and work at the same time while the second party only contributes only venture capital while profits are shared according to mutual agreement. This research uses descriptive qualitative analysis approach method. Data collection can be done by the method of observation, interviews and documentation.
Keywords—: Cooperation, UMKM, Musyarakah

## I. PENDAHULUAN
Kerjasama  dalam  Islam  merupakan  sesuatu bentuk  sikap  tolong  menolong  terhadap  sesama yang  disuruh  dalam  agama  Islam  selama kerjasama  itu  tidak  dalam  bentuk  dosa  dan permusuhan.  Tolong  menolong  dalam  kebaikan dalam  konteks  ekonomi  atau  bisnis  maupun perdagangan diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang dikenal dalam hukum muamalat di  sebut  dengan musyarakah . Musyarakah merupakan  akad  muamalah  yang  berbasis  bagi hasil,  yaitu  mitra  bisnis  mengkontribusikan modal  untuk  usaha  bisnis  dan  hasil  dari  bisnis tersebut dibagi bersama sesuai dengan perjanjian akad Musyarakah. 1
Menurut  istilah  Islam Musyarakah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha  tertentu  dimana  masing-masing  pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa  keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu,  kerjasama  ini  terlebih  dahulu  harus  terjadi dalam  suatu  akad  atau  perjanjian  baik  secara formal  yaitu  dengan ijab dan qabul maupun dengan cara lain yang menunjukan bahwa kedua belah  pihak  telah  melakukan  kerjasama  tersebut secara  rela  sama  rela.  Untuk  sahnya  kerjasama kedua belah pihak harus memenuhi syarat utnuk melakuan  akad  atau  perjanjian  kerjasama  yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk berindak  dan  sehat  akalnya  serta  atas  dasar kehendak sendiri tanpa paksaan pihak manapun. 2
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Mengah  (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian di berbagai bidang usaha yang menyentus salah satu penggerak  perekonomian  di  berbagai  bidang usaha  yang  menyentuh  kepentingan  masyarakat. Pada  proses  pemulihan  ekonomi  Indonesia, sektor  UMKM  memiliki  peranan  yang  sangat strategis  dan  penting  yang  dapat  ditinjau  dari berbagai  aspek.  Jumlah  industri  yang  besar  dan
1 Amir  Syarifuddin,  “ Garis-Garis  Besar  Fiqh” , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 239.
2 Amir Syarifuddin , “Garis-Garis Besar Fiqh” , 242.
3 Rohmah  Niah  Musdiana,  “ Efektivitas  Pembiayaan Mudharabah  Dalam  Meningkatkan  Kinerja  UMKM ” Vol. 1, No. 1, (Januari, 2015), 22.
terdapat  dalam  setiap  sektor  ekonomi  membuat UMKM  memiliki  posisi  yang  sangat  penting dalam  perekonomian.  Selain  itu  peranan  Usaha Mikro, Kecil, dan Mengah (UMKM) yang besar ditunjukan  oleh  jumlah  unit  usaha  dan  serta kontribusinya  terhadap  pendapatan  nasional  dan penyediaan lapangan kerja. UMKM memberikan banyak  pengaruh  bukan  hanya  meningkatkan perekonomian  tetapi  juga  mengurangi  jumlah pengangguran karena UMKM menyerap banyak lapisan masyarakat untuk berpartisipasi. 3

## 1. Kerjasama
Kerjasama  merupakan  salah  satu  bentuk interaksi  sosial  yang  merupakan  suatu  bentuk proses  sosial,  dimana  didalamnya  terdapat aktivitas  tertentu  yang  diajukan  untuk  mencapai tujuan  bersama  dengan  saling  membantu  dan saling  memahami  aktivitas  masing-masing  yang di  lakukan  secara  bersama-sama  dari  berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. 4
Kerjasama  dapat  diartikan  sebagai  suatu upaya  untuk  menghimpun  kekuatan  guna menyelesaikan  pekerjaan  berat  dan  besar  yang tidak dapat diselesaikkan oleh satu orang. Mereka menambahkan  kerjasama  yang  postif  sangat bermanfaat  dan  dibutuhkan  untuk  memecahkan berbagai  masalah  teknis  pekerjaan  dan  berbagai masalah intern organisasi. Selain itu kerjasama ini juga  dapat  meningkatkan  pelayanan  terhadap relasi  atau  pelanggan  yang  dapat  digunakan sebagai  benteng  pertahanan  dalam  menghadapi persaingan. 5
Sehingga dapat disimpulkan kerjasama adalah suatu  bentuk  proses  yang  dimana  didalamnya terdapat  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  bersama dengan  saling  membantu  dan  saling  memahami terhadap kegiatan masing-masing 2. Musyarakah (Syirkah)
Syirkah menurut etimologi berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau pencampuran, pencampuran disini ialah seseorang mencampurkah hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan 6
4 Safrudin, “Pengembangan  Kepribadian  dan Pofesionalisme  Bidan” ,  (Malang:  Wineka  Media,  2018), 79.
5 M.  Amsal  Sahban, “Kolaborasi  Pembangunan Ekonomi  Dinegara  Berkembang” ,  (Makasar:  CV  Sah Media, 2018), 112.
6 Hendi  Suhendi,  “ Fiqih  Muamalah”, (Depok: PT RajaGrafindo persada, 2019), 125.
Dalam literature ilmu fikih terdapat tidak ada istilah yang mengacu pada pengertian percampuran, kemitraan, persekutuan, dan perkongsian, yaitu al-musyârakah, al-syirkat, dan al-syarikat . Yang lebih tepat dari ketiga istilah itu adalah al-syirkat . Oleh karena itu, literature ilmu fikih  lebih  banyak  mempergunakan  istilah  ini sedangkan peraturan perbankan syariah mempergunakan istilah musyârakah . 7
Syirkah menurut terminologi para ulama fiqih berpendapat  dalam  mendefinisikannya  antara lain: 8
Menurut  Malikiyah,  Perkongsian  adalah  izin untuk  mendayagunakan  harta  yang  dimiliki  dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya  saling  mengizinkan  kepada  salah satunya  untuk  mendayagunakan  harta  milik keduanya,  namun  masing-masing  memiliki  hak untuk medayagunakan harta tersebut.
Menurut  Syafi’iyah  Perhimpunan  adalah  hak (kewenangan) atau pengelolaan harta. Sedangkan menurut  Hanafiyah,  Ungkapan  tentang  adanya transanksi (akad) antara dua orang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.
Adapun pengertian menurut fatwa DSN-MUI adalah  pembiayaan  berdasarkan  akad  kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang  masing-masing  pihak  berkontribusi  dana dengan ketentuan, bahwa keuntungan dan risiko akan  di  tanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan. 9
Setelah  diketahui  definisi-definisi  syirkah yang  dimaksud  para  ulama,  kiranya  dapat dipahami bahwa yang di maksud dengan syirkah adalah  kerjasama  antara  dua  orang  atau  lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.
Syirkah  merupakan  akad  yang  diperbolehkan hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran, Hadits, ataupun Ijma’ Dalil Alquran, Allah Swt berfirman: ِثُلُّ ثلا  ِفِ ُءاَكَرُش ْمُهَ ف َكِلََٰذ ْنِم َرَ ثْكَأ اوُناَك ْنِإَف “ Maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu…
“ (QS. An-nissa: 12)

## A. Rukun Syirkah
Rukun  syirkah  secara  garis  besar  dibedakan menjadi 3 macam, yakni :
7 Panji Adam, “ Fiqih Muamalah Maliyah”, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2017), 130.
8 Rachmat Syafe’i, “ Fiqih Muamalah”, (Bandung: CV Pustaka Setia.2001), 183.
Dua  belah  pihak  yang  berakad  (‘aqidani). Syarat orang yang melakukan akad adalah harus mempunyai  kecakapan  atau  ahliyah,  melakukan tasharruf (pengelolaan harta).
Objek  akad  ( ma’qud  ‘alaihi )  terdiri  atas pekerjaan  atau  modal.Syarat  pekerjaan  atau benda yang boleh dikelola dalam syirkah adalah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan.
Akad  (shigat).  Syarat  sah  akad  harus  berupa tasharruf adalah harus adanya aktivitas pengelolaan
B. Syarat Syirkah Akad syirkah harus menerima
wakalah (perwakilan),  setiap partner merupakan wakil  dari  yang  lain  karena  masing-masing mendapatkan  izin  dari  pihak  lain  untuk menjalankan  perannya.  Kemudian  Keuntungan bisa di kuantifikasikan.
Penentuan  pembagian  keuntungan  tidak  bisa disebutkan  dalam  jumlah  nominal  yang  pasti karena  hal  ini  bertentangan  dengan  konsep syirkah untuk  berbagi  dalam  keuntungan  dari risiko atau usaha yang dijalankan. 10

## C. Macam-Macam Syirkah
Syirkah  terbagi  menjadi  dua  macam,  yaitu syirkah  amlak (kongsi  harta)  dan syirkah  uqud (kongsi transaksi).
1) Syirkah amlak Syirkah amlak
adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi syirkah . Syirkah hak milik ini terbagi menjadi dua:
a) Syirkah  ikhtiyar (sukarela),  yaitu syirkah yang lahir atas kehendak kedua belah pihak yang bersekutu. Contohnya: dua orang yang mendapatkan  hibah  atau  wasiat,  dan  keduanya menerimanya sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
b) Syirkah  jabar (paksa),  yaitu  persekutuan yang  terjadi  diantara  dua  orang  atau lebih  tanpa sekehendak mereka. Contohnya: dua orang yang mendapatkan  sebuah  warisan  sehingga  barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik orang yang bersangkutan.
9 Panji Adam, “ Fiqih Muamalah Maliyah. 133
10 Panji Adam, “ Fiqih Muamalah Maliyah. 144.
2) Syirkah Al-Uqud Syirkah Al-Uqud adalah bentuk transaksi yang terjadi  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk bersekutu  dalam  harta  dan  keuntungannya. Pengertian ini sama dengan pengertian perseroan yang telah dikemukakan oleh ulama Hanafiyah di atas.
Menurut  ulama  Hanabilah,  persekutuan  ini dibagi  lima,  yaitu: Syirkah  ‘inan,  Syirkah Mufawadhah,  Syirkah  Adban,  Syirkah  Wujuh, Syirkah Mudharabah 11
Menurut  ulama  Hanafiyah  membaginya menjadi  enam  macam: Syirkah  amwal,  Syirkah a’mal, Syirkah wujuh. Masing-masing dari ketiga bentuk  ini  terbagi  menjadi mufawadhah dan ‘ inan .
Secara umum, fuqah Mesir, yang kebanyakan bermadzhab syafi’I dan  Maliki,  berpendapat bahwa Syirkah terbagi atas empat macam, yaitu: Syirkah  ‘inan,  Syirkah  mufawadhiah,  Syirkah abdan, Syirkah wujuh
3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
UMKM  adalah  kelompok  usaha  dengan jumlah terbesar dan terbukti handal menghadapi goncangan  krisis  ekonomi.  UMKM  berdasarkan Undang-Undang  No.  20  Tahun  2008  tentang UMKM, menggariskan sebagai berikut:
Usaha  Mikro adalah  usaha  produktif  milik orang  perorangan  atau  badan  usaha  perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang  berdiri  sendiri  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dari  Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar  yang memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil  sebagaimana dimaksud salam undang-undang.
Usaha  Menengah adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri  yang  dilakukan oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan  Usaha  Kecil  atau  Usaha  Besar  dengan jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan
11 Hendi  Suhendi,  “ Fiqih  Muamalah”, (Depok:  PT Rajagrafindo persada, 2019), 129.
12 David Wijaya, “ Akuntansi UMKM”, 10.
tahunan  sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang.

## A. Kriteria UMKM
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20
Tahun 2008, Rahmana (2008) sudah mengelompokan UMKM kedalam empat kriteria, antara lain sebagai berikut:
Livelihood  Activities, merupakan  usaha  kecil menengah  yang  digunakan  sebagai  kesempatan kerja  untuk  mencari  nafkah,  yang  leboh  umum dikenal  sebagai  sektor  informal,  misalnya pedagang kaki lima (PKL).
Micro  enterprise, merupakan  usaha  kecil menengah  yang  memiliki  sifat  pengerajin  tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
Small  dynamic  enterprise, merupakan  usaha kecil  menengah  yang  sudah  memiliki  jiwa kewirausahaan  dan  mampu  menerima  pekerjaan subkontrak dan ekspor.
Fast  moving  enterprise, merupakan  usaha kecil  menengah  yang  telah  memiliki  jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. 12

## B. Peranan UMKM
Diakui  bahwa  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di Negara- Negara maju (NM). Di  Negara  maju,  UMKM  sangat  penting,  tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak  tenaga  kerja  dibandingkan  usaha  besar (UB),  seperti  halnya  di  Negara  sedang berkembang,  tetapi  juga  kontribusinya  terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar. 13

## C. Asas dan Prinsip Pemberdayaan
Berdasarkan  perundang-undangan  UMKM dalam  menjalankan  kegiatan  pemberdayaaan usahanya didasari oleh asas-asas sebagai berikut:
Asas kekeluargaan , yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian  nasional  yang  diselenggarakan berdasarkan  atas  dasar  demokrasi  ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadil- an,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  dan kesatuan  ekonomi  nasional  untuk  kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
13 Tulus Tambunan, “ Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia” , (Bandung: Salemba Empat, 2012), 1.
Asas demokrasi ekonomi , yaitu pemberdayaan UMKM disselenggarakan sebagai kesatuan  dari  pembangunan  perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
Asas kebersamaan , yaitu asas yang mendorong  peran  seluruh  UMKM  dan  dunia usaha  secara  bersama-sama  dalam  kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Asas  efesiensi  keadilan ,  yaitu  asas  yang mendasari  pelaksanaan  pemberdayaan  UMKM dengan  mengedepankan  efesiensi  berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
Asas  berkelanjutan ,  yaitu  asas  yang  secara terencana  mengupayakan  berjalannya  proses pembangunan melalui pemberdaya UMKM yang dilakukan  secara  kesinambungan  sehingga terbentuk  perekonomian  yang  tangguh  dan mandiri.
Asas  berwawasan  lingkungan ,  yaitu  asas pemberdayaan  UMKM  yang  dilakukan  dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan  dan  pemeliharaan  lingkungan hidup.
Asas kemandirian , yaitu asas pemberdayaan UMKM  yang  dilakukan  dengan  tetap  menjaga dan  mengedepankan  potensi,  kemampuan,  dan kemandirian UMKM.
Asas  kesimbangan  kemajuan ,  yaitu  asas pemberdayaan  UMKM  yang  berupaya  menjaga keseimbangan  kemajuan  ekonomi  wilayah UMKM  yang  berupaya  menjaga  keseimbangan kemajuan  ekonomi  wilayah  dalam  kesatuan ekonomi nasional.
Asas kesatuan ekonomi nasional , yaitu asas pemberdayaan  UMKM  yang  merupakan  bagian dari pembangunan kesatuan nasional. 14
Maksud dari penulis melakukan penelitian ini adalah:  Untuk  mengetahui  akad  kerjasama UMKM  dengan  pengelola Food  Court Toserba Yogya Purwakarta; Untuk mengetahui
kesesuaian  konsep akad Musyarakah pada Food Court Toserba Yogya Purwakarta.
14 Rio  F  Wilantara,  “ Strategi  &  Kebijakan Pengembangan  UMKM” ,  (Bandung:  PT  Refika  Adiama, 2016), 9.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi  adalah  ilmu  tentang  kerangka kerja untuk melakukan penelitian yang bersistem sekumpulan  peraturan,  kegiatan  dan  prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, studi  atau  analisis  teoritis  mengenai  suatu  cara metode  atau  cabang  ilmu  logika  yang  berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  data  dengan tujuan dan kegunaan tertenu. 15
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu  pengamatan  wawancara,  atau  penelaahan dokumen, metode kualitatif ini dugunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyelesaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hahikat hubungan antara peneliti dan  responden.  Ketiga,  metode  ini  lebih  dapat menyesuaikan  diri  dengan  banyak  penajaman pengaruh  bersama terhadap  pola-pola  nilai  yang dihadapi. 16
Peneliti ini difokuskan pada nisbah kerjasama UMKM  dengan  pengelola Food  Court Toserba Yogya  Purwakarta.  Jenis  penelitian  yang dilakukan  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Peneliti deskriptif merupakan  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk mengumpulan  informasi  mengenai  status  suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya  pada  saat  penelitian  bukan  eksperimen, karena  tidak  dimaksudkan  untuk  menguji hipotesis  tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa  adanya  tentang  suatu  variabel,  gejala,  atau keadaan.  Oleh  sebab  itu,  dalam  penelitian  ini peneliti akan mendeskripsikan tentang bagaimana akad kerjasama UMKM dengan pengelola Food Court Toserba Yogya Purwakarta.
Selain hal itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian  lapangan,  yaitu  peneliti  mencari  data secara  langsung  ke  lapangan  dengan  melihat langsung  dari  dekat  objek  yang  diteliti  yang kemudian  di  padukan  juga  dengan library research yaitu dengan membaca buku-buku yang
15 Sugiyono. “Metode  Penelitian  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif ”, (Bandung: Alfabeta, 2014), 3.
16 Lexy J. Moleong, M.A. “Metodologi Penelitian Kualitatif ” (Bandung:  Rosda, 2017), 9.
berhubungan  dengan  kerjasama  umum  dan kerjasama secara Islam. Objek penelitian ini yaitu akad kerjasama UMKM dengan pengelola Food Court Toserba Yogya Purwakarta Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang  paling  strategis  dalam  penelitian,  karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.  Tanpa  mengetahui  teknik  pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan. 17 Teknik  pengumpulan  data  merupakan  cara mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan  untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 18
Penelitian  data  dapat  dilakukan  dalam  berbagai setting , berbagai sumber , dan berbagai cara . Bila dilihat  dari setting -nya,  data  dapat  dikumpulkan pada  setting  alamiah,  pada  laboratoruim  dengan metode  eksperimen,  di  rumah  dengan  berbagai responden, pada suatu seminar, diskusim dijalan dan lain-lain. 19
Berdasarkan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, maka teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumenasi.
Observasi  penelitian  ini  peneliti  melakukan observasi terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Observasi  yang dilakukan  peneliti  meliputi  akad  kerjasama UMKM  dengan  pengelola Food  Court Toserba Yogya Purwakarta.
Wawancara, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan semistruktur. Peneliti terlebih  dahulu  mempersiapkan  pertanyaan- pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber atau informan, selain itu peneliti juga menyiapkan instrument penelitian berupa handpone untuk merekam suara saat wawancara dan  juga  buku  catatan  dan  alat  tulis.  Sebelum melakukan  wawancara  peneliti  terlebih  dahulu menelpon narasumber untuk memastikan dimana dan  kapan  waktunya  untuk  bisa  melakukan wawancara. Setelah waktu dan tempat ditentukan, baru peneliti melakukan wawancara.
17 Sugiyono. “Metode  Penelitian  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D ”, 224.
18 Juliansyah  Noor,  “ Metodologi  Penelitian  Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah” , (Jakarta: Prenadamedia Group. 2011), 23.
Adapun dalam peneliti ini, peneliti melakukan wawancara  kepada  narasumber  yaitu:  Bapak Hendry Loamayer dalam melakukan wawancara, peneliti  terlebih  dahulu  memperkenalkan  diri kepada  narasumber.  Setelah  itu,  peneliti  mulai wawancara dengan narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan  pembuka,  setelah  itu langsug  kepertanyaan  yang  mengarah  kepada tujuan penelitian. Selain itu dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara semistruktur yang  termasuk  kedalam  katagori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaan wawancara peneliti  dengan  informan  sudah  saling  terbuka, sudah terjalin ikatan sosialnya sehingga suasananya tidak terlalu tegang, sehingga peneliti sudah  tidak  canggung  lagi  dalam  mengajukan wawancara pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
Dokumentasi,  adapun  dokumentasi  dalam penelitian  ini  yaitu  berupa  file  tentang  sejarah Toserba Yogya Purwakarta, buku menu yang ada di Food  Court Toserba  Yogya  Purwakarta  dan foto-foto Food Court Toserba Yogya Purwakarta.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Data Yang Ditemukan
Berdasarkan data yang ditemukan hasil dari observasi dan wawancara di Food Court Toserba Yogya  dengan  salah  satu  pihak  UMKM  yaitu pengurus dari kedai pentol ceker dower bernama Ibu Tiara Tresnawati pada tanggal 22 September 2019,  akad  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  para pihak UMKM dengan pihak “Yogya Rasa” yaitu sistem  akad  kerjsama  bagi  hasil.  Perjanjian kerjasama  bagi  hasil  disini  perjanjian  kerjasama yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  satu  dengan pihak  yang  lain.  Dimana  salah  satu  pihak menyediakan  fasilitas  atau  sarana  prasarana berupa  tempat  dalam  bentuk counter sedangkan pihak  yang  lain  menempati counter tersebut dengan sistem bagi hasil. 20
Begitupun  hasil  wawancara  di Food  Court Toserba  Yogya  dengan  pihak  pengelola  “Yogya Rasa”  yaitu  Bapak  Hendry  Loamayer  akad kerjasama  yang  mereka  lakukan  kerjasama  bagi
19 Sugiyono. “Metode  Penelitian  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D ”, 225.
20 Wawancara  dengan  Ibu  Tiara  Tresnawati  “Akad Kerjasama”  (Purwakarta,  Food  Court  Toserba  Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30
hasil. Adapun nisbah yang ditetapkan pada Food Court Toserba  Yogya  yaitu  sebesar  75% keuntungan  untuk  pihak  UMKM  dan  25% keuntungan  untuk  pihak  pengelola Food  Court “Yogya  Rasa”.  Perjanjian  kerjasama  bagi  hasil tersebut merupakan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis  yaitu  dibuat  dengan  akta  dibawah tangan. 21
Sebelum  perjanjian  dilakukan,  terlebih dahulu  pihak  UMKM  harus  memenuhi  syarat- syarat untuk melakukan suatu perjanjian tersebut, yaitu  memberikan  proposal  yang  berisi:  Data Pemilik,  Foto  Produk,  Range  Harga,  Jumlah Produk,  Lokasi:  Cabang  Yogya,  Melampirkan KTP  &  Halaman  Pertama  Buku  Tabungan, Bersedia  Mengikuti  Test  Food,  Bersedia Mengikuti Tata Tertib Yang Dikeluarkan Yogya Grup.  Setelah  pihak  UMKM  memenuhi  syarat- syarat  tersebut  sudah  boleh  menempati  kedai- kedai  yang  disediakan  dan  melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pihak Food Court Toserba Yogya. 22
Adapun  ketentuan-ketentuan  yang  harus harus  dilaksanakan  oleh  pihak  UMKM  wajib membuka counter sesuai dengan hari dan waktu yang di tetapkan, walaupun hari libur seperti hari raya  idul  fitri,  hari  raya  idul  adha  ataupun  hari raya lainnya. Jika pihak UMKM tidak berjualan pada hari yang ditetapkan akan diberi denda oleh pihak Food  Court sebesar  yang  ditentukan. Pembagian hasil usaha antara pihak pertama dan pihak  kedua  sebesar  25%  dari  total  penjualan bersih  menjadi  hak  pengelola Food  Court Toserba Yogya, sebesar 75% dari total penjualan bersih  menjadi  hak  UMKM.  Pembagian  hasil usaha  tersebut  diberikan  pada  UMKM  setiap bulan sekali, pembagian tersebut sudah dipotong pajak  dan  biaya  konsensi.  Biaya  konsensi  itu nantinya akan diberikan kepada Yogya Grup. 23
Proses pembayaran yang ada di Food Court Toserba Yogya., semua konsumen yang memesan makanan  dan  minuman  membayarnya  dengan sistem satu kasir, setiap konsumen yang memesan makanan  dan  minuman  diberi  kertas  nota pembayaran yang berisikan harga suatu makanan dan  minuman,  setelah  kertas  nota  pembayaran diberikan  kekasir  untuk  membayar  harga
21 Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer “Akad Kerjasama”  (Purwakarta,  Food  Court  Toserba  Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30
22 Wawancara dengan Bapak Hendry Loamayer “Syarat &  Ketentuan”  (Purwakarta,  Food  Court  Toserba  Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30
makanan  dan  minuman  yang  dipesan  tersebut. Setiap  kertas  nota  pembayaran  makanan  dan minuman  yang  sudah  dibayar  dikasir  akan dipisahkan  setiap  nota  pembayarannya  sesuai nama  kedai  yang  dipesan  oleh  para  konsumen. Setelah  kertas  nota  pembayaran  terkumpul pemasukan  akan  dicatat  sesuai  masing-masing makanan dan minuman yang mereka jual.

## B. Pembahasan
1. Akad  kerjasama  yang  dilakukan  oleh UMKM dengan pengelola Food Court Toserba Yogya Purwakarta
Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang  atau  lebih  dalam  berusaha,  yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.
a. Faktor yang Mempengaruhi Bekerjasama Faktor yang menyebabkan pihak UMKM dan  pengelola  Food  Court  dalam  bekerjasama adalah  berdasarkan  pada  kebutuhan  pihak UMKM  membutuhkan  modal  tempat  untuk mereka berjualan, karena modal salah satu faktor utama  yang  diperlukan  untuk  mengembangkan suatu unit usaha. Pada umumnya, sering dijumpai kondisi  rendahnya  kemampuan  UMKM  untuk memberikan  agunan,  baik  karena  terbatasnya kepemilikan  aset  berharga  maupun  kurangnya legalitas  aset  yang  dimiliki  oleh  UMKM. Sedangkan  alasan  pihak  pengelola  Food  Court Toserba Yogya yang menyediakan tempat untuk mereka  berjualan.  Dengan  mereka  bekerjasama keuntungannya  dibagi  hasil  sesuai  kesepakatan berdua,  sesuai  perjanjian  kerjasama  yang dilakukan  oleh  pihak  yang  satu  dengan  pihak yang lain. Dimana salah satu pihak menyediakan fasilitas  atau  sarana  prasarana  berupa  tempat dalam bentuk counter sedangkan pihak yang lain menempati  counter  tersebut  dengan  sistem  bagi hasil.
b. Proses bekerjasama antara pihak UMKM dengan pengelola Food Court Toserba Yogya.
Sebelum  perjanjian  dilakukan,  terlebih dahulu  pihak  UMKM  harus  memenuhi  syarat- syarat  untuk  melakukan  stautu  perjanjian tersebut, yaitu memberikan proposal yang berisi: Data Pemilik, Foto Produk, Range Harga, Jumlah
23 Wawancara  dengan  Bapak  Hendry  Loamayer “Pembagian  Hasil”  (Purwakarta,  Food  Court  Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30
Produk,  Lokasi:  Cabang  Yogya,  Melampirkan KTP  &  Halaman  Pertama  Buku  Tabungan, Bersedia  Mengikuti  Test  Food,  Bersedia Mengikuti Tata Tertib Yang Dikeluarkan Yogya Grup.  Setelah  pihak  UMKM  memenuhi  syarat- syarat  tersebut  sudah  boleh  menempati  kedai- kedai  yang  disediakan  dan  melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pihak Food Court Toserba Yogya.
Dalam  pelaksanaan  kerjasama  dengan menempuh  tahapan,  seperti  tahapan  proses kerjasama,  tahapan  proses  penanda  tanganan kerjasama, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi dan  tahapan  pelaporan  kerjasama.    Pihak  Food Court  Toserba  Yogya    dengan  pihak  UMKM telah memenuhi tahapan ini.
c. Penentuan bagi hasil yang telah disepakati.
Sistem  bagi  hasil  yang  di  terapkan  oleh pihak pengelola Food Court Toserba Yogya 75% untuk UMKM dan sisanya 25% untuk Food Court Toserba  Yogya  karena  pembayaran  yang dilakukan dengan sistem satu kasir dan hasil dari penjualan  para  UMKM  akan  dibagikan  setiap bulan  secara  merata.  Dari  bagi  hasil  itu  sudah termasuk  dengan  beban  yang  ada  seperti  bayar listrik,  keamanan,  kebersihan  dan  bayar  pajak bangunan  di  tannggung  oleh  pengelola  Food Court Toserba Yogya Purwakarta.
Dalam  kerjasama  bagi  hasil  merupakan perjanjian  yang  para  pihak  pertama  dapat memberikan  berkontribusi  modal  dan  kerja sekaligus  sedangkan  pihak    kedua    hanya berkontribusi modal tanpa kontribusi kerja.
d. Kerugian dan keuntungan yang diapatkan oleh  pegelola  Food  Court  Toserba  Yogya  dan pihak UMKM.
1) Keuntungan dan kerugian bagi pihak UMKM Keuntungan  bagi  UMKM  yaitu  mendapatkan tempat untuk mengembangkan usahanya; Kebutuhan kehidupan terpenuhi;
Tidak
dipersulitnya  proses  untuk  bekerjasama  dengan pihak  pengelola Food  Court Toserba  Yogya Purwakarta;  Kerugiannya  jika  makanan  & minuman  tidak  terjual  habis  maka  dagangan tersebut  di  bagikan  kepada  orang  yang membutuhkan ataupun di bawa pulang saja.
2) Keuntungan  dan  kerugian  bagi  pihak  Food Court Toserba Yogya Purwakarta.
Keuntungan  bagi  pengelola  Food  Court Toserba  Yogya  Purwakarta  yaitu  mendapatkan hasil  yang  menguntungkan;  Memperbanyak UMKM  yang  ikut  bergabung  akan  lebih
meningkat  daya  tarik  konsumen  untuk  sekerdar istirahat  di      Food  Court  Toserba  Yogya Purwakarta;  Kerugiannya  untuk  UMKM  yang baru  pihak  pengelola  mencari  cara  bagaimana produk  usahanya  biar  bisa  melesat  di  kalangan konsumennya.
Berdasarkan literature mengenai akad kerjasama,  bahwa  kerjasama  yaitu  persekutuan dua  orang  untuk  memanfaatkan  harta  bersama sebagai modal untuk berdagang dan keuntungannya  dibagi  dua.  Para  ulama  sepakat bahwasannya  Syirkah  semacam  itu  hukumnya adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mundzir. Menurut pendapat penulis bahwa akad kerjasama yang digunakan Syirkah Mudharabah . Karena  pihak  pertama  berkontribusi  modal  dan kerja  sekaligus  sedangkan  pihak    kedua    hanya berkontribusi modal usaha tanpa kontribusi kerja sedangkan  keuntungan  dibagi  hasil  sesuai kesepakatan bersama.
Syirkah  jenis  ini  paling  popular  di  kalangan masyarakat  karena  dalam  Syirkah  ini  tidak disyaratkan  persamaan,  baik  dalam  modal maupun  dalam  kerja.  Dengan  begitu,  bisa  saja modal  salah  satunya  lebih  besar  dari  yang  lain atau  salah  satunya  menjadi  penanggung  jawab penuh atas pengelola modal, sementara yang lain tidak.  Untuk  itu,  dalam  Syirkah  ini  tidak  ada istilah kafâlah (jaminan) sehingga masing-masing pihak  hanya  dimintai  tanggung  jawab  atas tindakannya  sendiri  dan  sama  sekali  tidak bertanggung  jawab  atas  tindakan  mitranya. Meskipun  begitu,  keuntungan  yang  diterima keduanya bisa sama atau bisa jadi berbeda sesuai dengan kesepakatan.
Terkait  hal  yang  di  atas  kerjasama  yang dilakukan  dengan  landasan  hukum  tentang syirkah yang tercantum dalam Alquran surat An- nissa: 12
ْنِإ اوُناَك َرَ ثْكَأ ْنِم َكِلََٰذ ْمُهَ ف ُءاَكَرُش ِفِ ِثُلُّ ثلا
“ Maka  mereka  bersekutu  dalam  sepertiga itu… “(QS. An-nissa: 12)
Berdasarkan dasar hukum Musyarakah, bahwa pelaku  UMKM  dengan  pengelola Food  Court Toserba  Yogya  sudah  melakukan  sistem  bagi hasil dengan baik dan benar berdasarkan prinsip Ekonomi  Syariah  dimana  para  pelaku  UMKM mengikuti akad-akad yang sudah ditentukan oleh pihak pengelola Food Court Toserba Yogya.
2. Kesesuaian Konsep Akad Musyarakah pada Food Court Toserba Yogya Purwakarta Perikatan
berhubungan dengan kontra/perjanjian. Perjanjian adalah suatu persetujuan yang dilakukan oleh dua orang/pihak atau  lebih  untuk  saling  mengikat  diri  guna melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan, Pelaksanaan perjanjian sebuah kerjasama  suatu  hal  yang  harus  mendapatkan perhatian  khusus  dari  semua  pihak  dan  harus adanya  ijab  dan  Kabul  bahwasannya  salah  satu perikat mengucapkan  “aku  berserikat  denganmu dengan  barang  ini”.  Kemudian  pihak  teman berserikatnya menjawab “ya aku menerimanya”. Dengan  akad  seperti  ini  bisa  dikatakan  dalam Syirkah ini sah. 24
Tabel 4.1

## Kesesuaian Adanya Shighat
N o Kesesuaian Shigat Kesesuaian
Keterangan Iya Tdk 1. Akad syirkah harus  dinyatakan secara tegas, menjelaskan mudah  dipahami dan mengerti, serta  di  terima oleh  para  Mitra (Syarik).  Sebelum  melakukan kerjasama, pihak pengelola Food Court Toserba Yogya  memberikan penjelasan mengenai  ketentuan
yang  harus  di  ikuti oleh setiap para calon pihak  UMKM yang akan bekerjasama. 25 2. Akad syirkah boleh  dilakukan secara lisan, tertulis dan perbuatan/tindak an,  serta  dapat dilakukan  secara elektronik  sesuai syariah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.  Pihak pengelola Food Court Toserba Yogya dengan pihak UMKM  melakukan akad kejasama dengan  cara  lisan dan menandatangani surat perjanjian yang telah  di  tetapkan
oleh pihak pengelola Food Court Toserba Yogya. 26
(Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2019)
Pada tabel 4.1 menjelaskan adanya kesesuaian dalam  melakukan  akad  kerjasama  dimana  pihak Food  Court Toserba  Yogya  sudah  menjelaskan
24 Maulana Hasanudi, “ Perkembangan
Akah Musyarakah ”, 104.
25 Wawancara  dengan  Bapak  Hendry  Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30
26 Wawancara  dengan  Bapak  Hendry  Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30
secara detail tentang ketentuan yang harus di ikuti oleh  pihak  UMKM  yang  akan  melakukan kerjasama,  hal  ini  sudah  sesuai  dengan  syarat akad Musyarakaih yang berkaitan dengan praktek kerjasama.
Tabel 4.2 Ketentuan para pihak No Ketentuan Para Pihak Kesesuaian Keterangan Iya Tdk 1. Syarik (mitra) boleh berupa orang atau lembaga yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. 
Setelah pihak UMKM  memahami aturan dan ketentuan yang berkalu maka kedua belah pihak tersebut telah melakukan kerjasama dengan pihak pengelola Food Court Toserba Yogya dimana perusahaan  tersebut telah  memiliki  akta pendirian dan berbadan hukum yang kuat. 27 2. Syarik (mitra) wajib memiliki harta yang disetarakan sebagai modal  usaha atau memiliki keahlian/ket erampilan dalam mengelola usaha.  Kedua pihak menyertakan modalnya akan tetapi pihak UMKM hanya  berkontribusi dibidang  usahanya saja, sedangkan pihak Food  Court Toserba Yogya meyediakan  tempat dan  mengelolanya bersama  karyawan nya. 28

## (Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2019)
Tabel  4.2  menjelaskan  bahwa  adanya ketentuan-ketentuan yang harus harus dilaksanakan  oleh  pihak  UMKM,  Sebelum perjanjian  dilakukan,  terlebih  dahulu  pihak UMKM  harus  memenuhi  syarat-syarat  untuk melakukan  suatu  perjanjian  tersebut,  yaitu memberikan proposal yang berisi: Data Pemilik, Foto  Produk,  Range  Harga,  Jumlah  Produk, Lokasi:  Cabang  Yogya,  Melampirkan  KTP  &
27 Wawancara  dengan  Bapak  Hendry  Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30
28 Wawancara  dengan  Bapak  Hendry  Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30
Halaman  Pertama  Buku  Tabungan,  Bersedia Mengikuti  Test  Food,  Bersedia  Mengikuti  Tata Tertib  Yang  Dikeluarkan  Yogya  Grup.  Setelah pihak  UMKM  memenuhi  syarat-syarat  tersebut sudah  boleh  menempati  kedai-kedai  yang disediakan dan melaksanakan ketentuan- ketentuan  yang  telah  dibuat  oleh  pihak Food Court Toserba Yogya.
Dalam pelaksanaan kerjasama dengan menempuh  tahapan,  seperti  tahapan  proses kerjasama,  tahapan  proses  penanda  tanganan kerjasama, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi dan  tahapan  pelaporan  kerjasama. 29 Pihak Food Court Toserba  Yogya    dengan  pihak  UMKM telah memenuhi tahapan ini.
Tabel 4.3
Penyertaan modal
N o Modal Usaha Kesesuaian Keterangan
Iya Tdk 1 . Wajib diserahkan,  baik secara tunai
maupun  secara bertahap  sesuai kesepakatan.

Setelah ketentuan yang  disepakati  dan telah  menjalani  tes food pihak pengelola Food Court Toserba Yogya menyetujuinya  dan lalu melakukan perjanjian hitam diatas  putih.  maka pihak UMKM menyerahkan  setiap hari usaha dagangannya sebagai modal untuk bekerjasama. 30 2
. Boleh dalam bentuk harta, keahlian/ketera mpilan, dan reputasi  usaha/ nama baik  Pihak Food  Court Toserba Yogya menyertakan reputasi/  nama  baik dan  keahlian  dalam mengelola usaha, sedangkan pihak UMKM hanya berkontribusi  dalam bidang usahanya saja. 31 3 . Modal boleh berupa uang, barang atau  Modal yang diserrtakan oleh UMKM hanya
29 SOP  Inisiasi,  Pengembangan,  dan  Pengelolaan Kerjasama Universitas Tadulako (Sulawesi Tengah, 2017), 2
30 Wawancara  dengan  Bapak  Hendry  Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30
31 Wawancara  dengan  Bapak  Hendry  Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30
N o Modal Usaha Kesesuaian Keterangan Iya Tdk kombinasi antara  uang  dan barang berupa barang dagangan, sedangkan pihak Food Court Toserba Yogya berkontribusi dalam  bentuk  uang dan barang. 32 4 . Jika modal usaha dalam bentuk  barang, maka harus jelas penaksiran harga barang/penaksir an  aset  dengan mata uang tertentu yang disepakati pihak-pihak pada saat melakukan akad.  Barang dagangan yang akan dijadikan modal  harus  sudah di  sepakati  harga jual dan belinya oleh kedua pihak. 33
5 . Modal tidak boleh dalam bentuk piutang.  Penyertaan modal dalam  bentuk  tunai karena  penyertaan dilakukan dalam bentuk barang dagang  yang  siap dijualkan kepada para konsumen.
(Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2019)
Tabel  4.3  menjelaskan  bahwa  kedua  belah pihak  telah  sama-sama  menyertakan  modalnya dalam  bentuk  usaha  barang  dagang  yang  telah disepakati harga jualnya. Sedangkan pihak pihak Food Court Toserba Yogya berkontribusi dalam bentuk  reputasi/nama  baik,  dan  barang.  Dimana Permodalan  salah  satu  faktor  utama  yang diperlukan  untuk  mengembangkan  suatu  unit usaha. Meskipun demikian, dari aspek pemilikan modal, sebagian besar UMKM memiliki berbagai permasalahan.  Pada  umumnya,  sering  dijumpai kondisi  rendahnya  kemampuan  UMKM  untuk memberikan  agunan,  baik  karena  terbatasnya kepemilikan  aset  berharga  maupun  kurangnya legalitas aset yang dimiliki oleh UMKM. 34
32 Wawancara  dengan  Bapak  Hendry  Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30
33 Wawancara  dengan  Bapak  Hendry  Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30
34 Wawancara  dengan  Bapak  Hendry  Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30

## Tabel 4.4 Ketentuan bagi hasil
N o Bagi Hasil Kesesuaian Keterangan Iya Tdk 1 . Pembagian  hasil keuntungan harus disepaakati  dan dinyatakan secara jelas dalam akad.  Keuntungan yang didapat perbulannya lalu  dibagi hasil sesuai  kesepakatan bersama. 35
2 . Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah proposional  atau dalambentuk nisbah kesepakatan.  Nisbah  bagi  hasil yang dilakukan oleh pihak UMKM dengan pengelola Food Court Toserba Yogya bersepakat membagi  hasilnya berbentuk harta dengan cara mentransfer keuntungannya kepada pihak UMKM. 36 3
. Nisbah boleh dinyatakan dalam bentuk angka presentase terhadap keuntungan.  Keuntungan dinyatakan dalam bentuk presentase 75%  untuk  pihak UMKM, 25% untuk pihak
pengelola
Food Court Toserba Yogya. 37 (Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2019)
Tabel  4.4  menjelaskan  bahwa  di Food  Court Toserba  Yogya  menggunakan  sistem  bagi  hasil dimana  pembayaran  makanan  dan  minuman dengan sistem satu kasir, dimana para pengunjung  yang  memesan  makanan  atau minuman  akan  diberi  nota  pembayaran,  setelah itu  mereka  harus  langsung  membayar  pesanan tersebut  dikasir,  kasir  akan  memisahkan  kertas nota  pembayaran  sesuai  dengan  nama  UMKM dan  hasil  dari  penjualan  para  UMKM  akan dibagikan  setiap  bulannya  secara  merata  oleh pihak  pengelola Food  Court Toserba  Yogya, dengan hasil 75% untuk masing-masing UMKM dan  sisanya  25%  untuk  Food  Court  Toserba Yogya, dari bagi hasil itu mereka masing-masing
35 Wawancara  dengan  Bapak  Hendry  Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30
36 Wawancara  dengan  Bapak  Hendry  Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30
belum  dikurangi  dengan  beban  yang  ada  seperti biaya  layanan  dan  listrik  yang  tiap  bulan  harus dibayar,  untuk  pajak  bangunan  itu  sudah ditanggung  oleh  pengelola Food  Court Toserba Yogya.
Akad-akad  yang  terdapat  dalam  kitab-kitab fikih  yang  diadaptasi  dengan  perkembangan sistem  bisnis  kontemporer,  di  implementasikan dalam  akta  perjanjian  baik  yang  dibuat  dibawah tangan  maupun  yang  dibuat  oleh  pihak  pejabat yang berwenang, antara lain notaris. Oleh karena itu,  asas-asas  kontrak  perlu  dijelaskan  guna memahami akad syirkah secara lebih komprehensif. 38
Sistem  bagi  hasil  masih  jarang  ditemukan  di UMKM-UMKM  Indonesia.  Tetapi  sistem  bagi hasil  ini  sudah  dilaksanakan  pada  zaman Rasullullah  Saw.  Padahal  sistem  bagi  hasil  itu merupakan model membiayaan alternatif dimana suatu  usaha  dimodali  pemberi  pinjaman  (dapat merupakan  individu  atau  kelompok).  Pemodal dan  pemilik  usaha  menyetujui  bahwa  sebagian dari  penghasilan  atau  keuntungan  usaha  akan dibagikan ke pemodal. 39
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh pelaku UMKM dengan pengelola Food  Court Toserba  Yogya  telah  sesuai dengan konsep Syirkah Mudharabah dimana kerjasama ini  dilakukan  oleh  pihak  UMKM  yang menggunakan harta dagangannya sebagai modal dengan  pihak  pengelola Food  Court Toserba Yogya  dengan  modal  menyediakan  sarana  dan prasarana  sehingga  keuntungan  di  bagi  hasil sesuai  kesepakatan,  dan  risiko  kerugianpun  di tanggung  bersama.  Untuk  menjamin  kebaikan dan  kemaslahatan  antara  pihak  yang  berakad maka  kedua  belah  pihak  harus  memperhatikan ketentuan-ketentuan  yang  berlaku.  Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapkan antara pihak  yang  berakad  dapat  memahami  apa  yang menjadi  hak  dan  kewajiban  masing-masing
37 Wawancara  dengan  Bapak  Hendry  Loamayer (Purwakarta, Food Court Toserba Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30
38 Maulana Hasanudi, “ Perkembangan Akah
Musyarakah ”, 101. 39 Maulana Hasanudi, “ Perkembangan Akah
Musyarakah ”, 101.
sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun rukunnya: Pelaku, pemilik modal ( shahibul maal ) dan  pengelola  usaha  ( mudharib );  Objek  (modal dan  kerja);  Persetujusn  kedua  belah  pihak  ( ijab- kabul ); Nisbah keuntungan.
Sedangkan  syaratnya  sebagai  berikut:  Modal berbentuk tunai; Modal tidak boleh dalam bentuk hutang;  Modal  harus  diketahui  dengan  jelas jumlah dan jenis nya agar dapat dibedakan antara modal  dan  keuntungan;  Keuntungan  yang menjadi bagian perkerja dan pemilik modal harus jelas prosentasenya. 40
Agar akad itu sah maka harus memenuhi rukun dan  syarat  tersebut,  apa  bila  rukun  sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi  tidak  lengkap  sehingga  akad  tersebut menjadi fasid (rusak).  Syarat  bukanlah  rukun sehingga tidak boleh dicampur adukan.

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  penulis dapat  menarik  kesimpulan  bahwa,  kerjasama antara  pihak  UMKM  dengan  pengelola Food Court Toserba  Yogya,  merupakan  kerjasama yang menggunakan akad Syirkah Wujuh dimana kerjasama ini dilakukan oleh pihak UMKM yang menggunakan harta dagangannya sebagai modal, pihak  pengelola Food  Court Toserba  Yogya memanfaatkan  kedudukan  (nama  baik)  yang mereka miliki dalam masyarakat sebagai modal.
Dimana  Perjanjian  kerjasama  yang  dilakukan oleh pihak UMKM dengan pihak pengelola Food Court Toserba  Yogya  merupakan  perjanjiaan tertulis dengan bentuk akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak.
Kendala  yang  kerap  dihadapi  adalah  kedai makanan tidak berjualan pada hari dan jam yang telah  ditentukan  oleh  pengelola Food  Court Toserba  Yogya  maka  dikenakan  denda  sebesar yang telah disepakati.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  penulis dapat  menarik  kesimpulan  bahwa,  kerjasama antara  pihak  UMKM  dengan  pengelola Food
40 Moch  Faizal,  “ Syirkah  Prinsip  Bagi  Hasil  Pada Pembiayaan  di  Bank  Syariah ”  Vol.  2,  No.  2,  (Februari  , 2017), 64
Court Toserba  Yogya,  merupakan  kerjasama yang menggunakan akad Syirkah Wujuh dimana kerjasama ini dilakukan oleh pihak UMKM yang menggunakan harta dagangannya sebagai modal, pihak  pengelola Food  Court Toserba  Yogya memanfaatkan  kedudukan  (nama  baik)  yang mereka miliki dalam masyarakat sebagai modal.
Dimana  Perjanjian  kerjasama  yang  dilakukan oleh pihak UMKM dengan pihak pengelola Food Court Toserba  Yogya  merupakan  perjanjiaan tertulis dengan bentuk akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak.
Kendala  yang  kerap  dihadapi  adalah  kedai makanan tidak berjualan pada hari dan jam yang telah  ditentukan  oleh  pengelola Food  Court Toserba  Yogya  maka  dikenakan  denda  sebesar yang telah disepakati.

## REFERENSI
Amir  Syarifuddin,  (2010). Garis-Garis  Besar Fiqh . Jakarta: Kencana Prenada Media.
David  Wijaya,  (2018).  Akuntansi  UMKM,
Yogyakarta: Gava Media.
Hendi Suhendi, (2019). Fiqih Muamalah . Depok:
PT RajaGrafindo persada.
Juliansyah  Noor,  (2011).  Metodologi  Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, Jakarta: Prenadamedia Group.
Lexy  J.  Moleong,  M.A,  (2017).  Metodologi
Penelitian Kualitatif, Bandung:  Rosda. M. Amsal Sahban, (2018) . Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Dinegara Berkembang . Makasar: CV Sah Media.
Maulana Hasanudi, (2012). Perkembangan Akah Musyarakah, Jakarta: Kencana..
Moch Faizal, (2017). “ Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan di Bank Syariah ” Vol.
2, No. 2.
Panji  Adam,  (2017). Fiqih  Muamalah  Maliyah . Jakarta: PT Refika Aditama.
Rachmat  Syafe’i,  (2001). Fiqih  Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia.
Rio F Wiliantra, (2017). Strategi Dan Kebijakan Pengembangaan UMKM, Bandung: PT Refika Aditama.

## Rohmah  Niah  Musdiana,  (Januari,  2015).
Efektivitas  Pembiayaan  Mudharabah

## Dalam  Meningkatkan  Kinerja  UMKM
Vol. 1, No. 1.
Safrudin,  (2018). Pengembangan  Kepribadian dan
Pofesionalisme  Bidan .  Malang:
Wineka  Media. SOP  Inisiasi,  Pengembangan,  dan  Pengelolaan Kerjasama Universitas Tadulako (Sulawesi Tengah, 2017), 2 Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif,
kualitatif, dan R&D,
Bandung: Alfabeta.
Tulus Tambunan, (2012). Usaha Mikro Kecil dan
Menengah di Indonesia, Bandung:
Salemba Empat.
Wawancara  dengan  Bapak  Hendry  Loamayer Purwakarta,  Food  Court  Toserba
Yogya, 2019), tanggal 22 September 2019 jam 15:30.
Wawancara  dengan  Ibu  Tiara  Tresnawati
(Purwakarta, Food Court Toserba Yogya,
2019),  tanggal  22  September  2019  jam
15:30.