Volume 4, No 2, September 2017 (117-130)
Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi

## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNTUK ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA
Syahrul * 1 , Amika Wardana 1 1 Universitas Negeri Yogyakarta
1 Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia
* Corresponding Author. Email: syahrulkadir7@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (a) kebijakan pendidikan untuk anak jalanan, (b) implementasi kebijakan pendidikan untuk anak jalanan, dan (c)  dampak  kebijakan pendidikan pada  anak  jalanan  di  Kota  Yogyakarta.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling terdiri atas anak jalanan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta, PKBM Anak Mandiri, PKBM Reksonegaran, dan Rumah Singgah Ahmad  Dahlan. Data penelitian dikumpulkan  melalui wawancara  mendalam,  observasi,  catatan  lapangan,  dan  analisis  dokumen.  Data  penelitian  ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif bergerak dalam lingkaran di antara pengumpulan data, pengorganisasian data, pembacaan/ memoing , deskripsi, klasifikasi, penafsiran, dan penyajian/ visualisasi. Hasil penelitian ini adalah: (1) kebijakan pendidikan layanan khusus untuk mengentaskan anak dari jalanan melalui pendidikan informal dan nonformal sudah tidak relevan lagi dengan realitas kehidupan  di  Kota  Yogyakarta;  (2)  implementasi  “akuntabilitas  jalur  pendek”  oleh  Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta menyalurkan bantuan secara langsung ke rekening masing-masing anak  jalanan,  sedangkan  “akuntabilitas  jalur  panjang”  oleh  Dinas  Pendidikan  Kota  Yogyakarta menyalurkan  bantuan  untuk  anak  jalanan  melalui  perantara  pengelola  PKBM/rumah  singgah;  (3) kebijakan pendidikan berdampak pada anak jalanan yang sudah mulai berkurang di Kota Yogyakarta, Kata kunci: kebijakan pendidikan, anak jalanan, Yogyakarta

## ANALYSIS OF EDUCATION POLICY FOR STREET CHILDREN IN YOGYAKARTA

## Abstact
The  study  aims  to  investigate  (a)  the  education  policy  for  street  children,  (b)  the implementation  of  education  policy  for  street  children,  and  (c)  the  effect  of  education  for  street children  in  Yogyakarta.  This  study  employed  the  qualitative  approach.  The  research  subjects consisting  of  street  children,  Head  of  Education  in  Yogyakarta,  Head  of  Social,  Manpower  and Transmigration in  Yogyakarta, PKBM  Anak Mandiri, PKBM Reksonegaran, and  Rumah Singgah Ahmad  Dahlan.  The  data  was  collected  through  in-depth  interview,  observation,  field  notes,  and document analysis. Meanwhile, the data was analyzed using qualitative analysis in one circle among data collection, data categories, memoing, descriptive, clasification, intepretation, and visualisation. The result of studi are follows: (1) a particular service in education policy which eradicates children from  street  through  informal  and  non-formal  education  is  not  relevant  with  the  life  reality  in Yogyakarta;  (2)  the  implementation  of  “short  path  accountability”  made  by  the  Head  of  Social, Manpower and Transmigration is to distribute donation directly into the account of street children. Otherwise,  the  implementation  of  “long  path  accoutability”  made  by  the  head  of  education  in Yogyakarta  is  to  distribute  donation  for  street  children  through  the  organizer  of  PKBM/Rumah singgah;  (3)  the  education  policy  affects  the  eradication  of  number  of  homeless  children  in Yogyakarta.
Keywords: education policy, street children, Yogyakarta

## 118 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS

## Pendahuluan
Kebijakan  pendidikan  untuk  anak  ja- lanan di Indonesia saat ini dikelola sepenuhnya oleh  setiap  pemerintah  daerah  sebagai  wujud desentralisasi pendidikan. Hal ini diungkapkan oleh Dwiningrum (2011) bahwa desentralisasi pendidikan akan memudahkan akses pada pro- ses  implementasi  kebijakan  pendidikan  khu- susnya bagi anak jalanan. Lebih jauh lagi, di- perjelas dalam Pergub DIY No. 31 Tahun 2012 (Gurbernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, 2012) tentang tata cara penjangkauan dan pe- menuhan  hak  anak  yang  hidup  di  jalan,  yaitu program  kebijakan  pendidikan  untuk  anak  ja- lanan di Kota Yogyakarta saat ini dilimpahkan ke rumah singgah karena dianggap efektif da- lam  mendidik  anak  jalanan.  Di  antara  anak jalanan tersebut memiliki karakteristik masing- masing, seperti yang dikatakan Dahlan (2014) bahwa  ada  yang  masih  berstatus  pelajar  serta tinggal  bersama  orang  tuanya  dan  ada  yang sudah  tidak  bersekolah  serta  tidak  tinggal bersama orang tuanya.
Pardede  (2008)  menjelaskan  bahwa dalam  konsep  diri  anak  jalanan  cenderung negatif  disebabkan  karena banyak  yang  putus sekolah  atau  tidak  mendapatkan  pendidikan yang sesuai. Anak jalanan tersebut merasa ke- cewa dan sangat malu dan merasa semua orang beranggapan bahwa dirinya bodoh. Di sisi lain, anak jalanan tersebut merasa bahwa dirinya ti- dak ada apa-apanya dan ia juga merasa minder jika dibandingkan dengan anak-anak yang lain- nya. Maka kebijakan pendidikan untuk anak ja- lan dianggap penting karena anak jalanan perlu mendapatkan  keterampilan  dalam  mendapat- kan  pekerjaan  yang  layak.  Hal  ini  didukung oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdi- knas)  yang  mewajibkan  setiap  warga  negara Indonesia  untuk  bersekolah  selama  9  tahun. Kebijakan  ini  kemudian  dikembangkan  lagi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangun- an  Manusia  dan  Kebudayaan,  Puan  Maharani yang  telah  memberlakukan  program  wajib belajar 12 tahun pada Juni 2015 lalu.
Upaya pendidikan untuk anak jalanan telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi, dalam hal ini pemerintah maupun lem- baga-lembaga sosial yang peduli terhadap per- masalahan anak jalanan. Demikian pula peme- rintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  beserta  Kementerian  Sosial telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  me-
nanggulangi masalah anak jalanan dengan me- libatkan  berbagai  instansi  terkait  (Aminatun, 2013). Salah satu program kebijakan pendidik- an untuk anak jalanan tersebut adalah PKBM. Nurkholis  (2014)  mengatakan  bahwa  PKBM memberikan  gambaran  positif  pada  program pendidikan  anak  jalanan.  Dia  membuktikan dalam  penelitiannya  di  Yayasan  Domore  Sle- man tentang anak jalanan menunjukkan adanya kegiatan  pendidikan calistung (baca,  tulis, hitung) diberikan bagi anak yang putus sekolah dan ingin melanjutkan sekolah kembali.
Hal  tersebut  di  atas  diperjelas  oleh Pemerintah DIY dalam menaggulangi persoal- an anak jalanan melalui Lembaga Kesejahtera- an  Sosial  Anak  (LKSA)  seperti  yang  diatur dalam  Perda  DIY  No.  6  Tahun  2011.  LKSA merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial  yang  menyelenggarakan  kesejahteraan sosial  anak  yang  dibentuk  oleh  masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah DIY, seperti  panti  sosial  anak,  panti  asuhan  anak, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial anak. Isi Perda DIY No. 6 Tahun 2011 tentang pemenuhan hak pendidikan, Pasal 29 Ayat (1) (Pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yog- yakarta, 2011) setiap anak yang hidup di jalan berhak  mendapatkan  pemenuhan  hak  pendi- dikan, (2) pendidikan bagi anak yang hidup di jalan  diberikan  melalui  pendidikan  layanan khusus  anak  yang  hidup  di  jalan,  (3)  pendi- dikan  layanan  khusus  sebagaimana  dimaksud pada ayat 2 diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
Itsnaini  (2010)  mengatakan  bahwa salah satu rumah singgah di Kota Yogyakarta telah melakukan pembinaan pada anak jalanan. Hal  ini  dibuktikan  dalam  penelitiannya  yang me-nunjukkan  beberapa  program  pendidikan yang  dilaksanakan  untuk  anak  jalanan  yaitu memberikan  bantuan  pelayanan  pendidikan dengan  memberikan  pelayanan  pendidikan nonformal  dan  informal  yang  berbasis  kese- taraan.  Lebih  jauh  lagi,  Nurwijayanti  (2012) mengungkapkan bahwa pendidikan anak jalan- an yang dilakukan di Kota Yogyakarta secara informal maupun nonformal di antaranya; de- ngan  cara  perhatian,  pengertian,  pembinaan dan pendampingan di rumah singgah.
Pendidikan informal untuk anak jalan- an sebagian besar diselenggarakan di panti so- sial anak, panti asuhan anak, dan rumah singg- ah.  Itsnaini  (2010)  mengatakan  bahwa  pen-
didikan informal berfungsi memberikan bekal keterampilan  yang  berbasis  pada  jiwa  wira- usaha dan pengembangan bakat, sebagai bekal bagi  anak  untuk  dapat  mandiri  dan  tidak mengamen  di  jalanan.  Namun  kebijakan  ini tidak  berjalan  mulus,  seperti  yang  dikemuka- kan oleh Demartoto (2012) bahwa anak merasa jalanan dapat menghasilkan uang daripada ha- rus menghabiskan waktu mengikuti pendidik- an di rumah singgah. Di samping itu, dalam diri anak  jalanan  tertanam  bahwa  kehidupan  di jalanan merupakan tempat yang  menguntung- kan  dibanding  harus  mengikuti  pendidikan  di rumah singgah.
Itsnaini  (2010)  mengungkapkan  bah- wa pendidikan nonformal yang diberikan pada anak jalanan berupa program pendidikan kejar paket A,B,C. Fungsi program ini mempersiap- kan  anak-anak  menjelang  mereka  masuk  se- kolah  (pendidikan  formal)  dan  memberikan berbagai  pelayanan pendidikan.  Namun  prog- ram ini tidak berjalan begitu mulus, Sitompul (2014)  mengatakan  bahwa  tenaga  pendidik mengalami kesulitan ketika hendak mengurus anak  jalanan  dalam  mengikuti  kejar  paket A,B,C yang diselenggarakan oleh Dinas Pendi- dikan,  Pemuda  dan  Olahraga  DIY.  Ada  pun faktor lain yang menyebabkan hal tersebut yai- tu kurangnya kerjasama pihak lembaga dengan Dinas  Pendidikan  selaku  lembaga  yang  ber- wewenang  dalam  mengurus  pendidikan  yang layak  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  ke- mampuan anak jalanan. Di samping itu, diper- oleh  informasi  bahwa  Dinas  Pendidikan,  Pe- muda  dan  Olahraga  DIY  kurang  memberikan informasi  terkait  dengan  pendidikan  melalui jalur paket A,B,C.
Menilik dari berbagai uraian tersebut, penelitian  tentang  kebijakan  pendidikan  anak jalanan  di  Kota  Yogyakarta  perlu  dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Kota  Yogyakarta,  (2) implementasi  kebijakan pendidikan  untuk  anak  jalanan  di  Kota  Yog- yakarta, dan (3) dampak kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta. Oleh karena  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui:  (a)  kebijakan  pendidikan  untuk anak jalanan, (b) implementasi kebijakan pen- didikan  untuk  anak  jalanan,  dan  (c)  dampak kebijakan  pendidikan  pada  anak  jalanan  di Kota Yogyakarta.

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  pene- litian ini adalah kualitatif yang didasarkan pada subjek  penelitian  yang  menekankan  interpre- tasi serta pemaknaan data ( verstehen ). Subjek penelitian  dengan  teknik purposive  sampling terdiri  atas  anak  jalanan,  Dinas  Pendidikan Kota  Yogyakarta,  Dinas  Sosnakertrans  Kota Yogyakarta, PKBM Anak Mandiri, PKBM Re- ksonegaran, dan Rumah Singgah Ahmad Dah- lan.  Kriteria  sampel  anak  jalanan  disesuaikan dengan  kebutuhan,  yakni  anak-anak  jalanan yang  berpropesi  sebagai  pengamen,  gelan- dangan,  pengemis,  penjual  koran,  dan  peda- gang asongan yang masih berusia remaja atau berusia 5-18 tahun, sedangkan kriterian untuk lembaga  adalah  telah  menyelenggarakan  pen- didikan untuk anak jalanan. Setelah menjaring sebanyak  mungkin  informasi  dan  telah  men- capai  titik  jenuh,  maka  dipilih  sebanyak  20 sampel  untuk  dianalisis,  sebagaimana  diung- kapkan  Creswell  (2014)  agar  peneliti  dapat mengembangkan  suatu  teori  yang  lengkap. Data  penelitian  dikumpulkan  melalui  wawan- cara  mendalam,  observasi,  catatan  lapangan, dan analisis dokumen. Keabsahan data dilaku- kan  dengan  mentriangulasi  sumber,  metode, dan teori. Data penelitian ini dianalisis meng- gunakan  teknik  analisis  kualitatif  bergerak dalam  lingkaran  di  antara  pengumpulan  data, pengorganisasian  data,  pembacaan/ memoing , deskripsi, klasifikasi, penafsiran, dan penyaji- an/visualisasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Memahami Kebijakan Pendidikan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta
Kebijakan  Pemerintah  Kota  Yogya- karta  adalah  mengentaskan  anak  dari  jalanan melalui  pendidikan  dengan  tujuan  agar  Kota Yogyakarta terbebas dari aktivitas anak jalan- an.  Oleh  karena  itu,  melalui  Pergub  DIY  No. 31  Tahun  2012  (Gurbernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  2012)  Pemerintah  Kota  Yogya- karta mewajibkan semua anak jalanan di Kota Yogyakarta untuk sekolah. Keputusan ini juga diperjelas dalam Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 29 bahwa: (1) Setiap anak yang hidup di jalan  berhak  mendapatkan  pemenuhan  hak pendidikan,  (2)  pendidikan  bagi  anak  yang hidup  di  jalan  diberikan  melalui  pendidikan

## 120 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
layanan  khusus  anak  yang  hidup  di  jalan,  (3) pendidikan  layanan  khusus  diselenggarakan pada jalur formal, informal dan nonformal.
Pendidikan layanan khusus menurut Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 1 “adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk anak- anak  yang  hidup  di  jalan  melalui  berbagai jenjang  (tingkat  satuan  pendidikan  dasar  dan satuan  pendidikan  menengah)  dalam  rangka mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia  yang  bermartabat,  kreatif,  dapat memiliki kompetensi hidup dan mandiri untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik”. Hal ini  berarti  bahwa  pendidikan  layanan  khusus adalah adanya kegiatan pendidikan yang hanya diperuntukkan  pada  anak  jalanan  dan  tidak pada  anak-anak  di  luar  kategori  anak  jalanan dengan model pelaksanaan pembelajaran yang sifatnya fleksibel (Kemendikbud, 2012).
Supriadi (Wawancara Jumat 15 Janua- ri 2016) mengatakan bahwa pendidikan layan- an  khusus  untuk  anak  jalanan  melalui  model fleksibel, misalnya: Pertama, anak jalanan da- pat mengakses pendidikan melalui PKBM/ru- mah  singgah  tanpa  dipungut  biaya  sepersen pun, justru anak jalanan akan mendapatkan bea- siswa, kedua, anak jalanan  di rumah  singgah/ PKBM  diberi  kebebasan,  tidak  terlalu  diikat, bahkan diberi kebebasan apabila ingin kembali ke jalanan, sebaliknya jika ingin kembali lagi ke  rumah  singgah, ketiga, anak  jalanan  yang mengikuti  paket  kesetaraan  disesuaikan  de- ngan  usianya,  yaitu  (1)  usia  15  tahun  ke  atas yang sudah putus sekolah serta tidak berminat lagi untuk melanjutkan pendidikan akan meng- ikuti  pelatihan  kerja  dengan  mengirimkan langsung anak-anak tersebut ke tempat-tempat pelatihan  kerja  seperti  bengkel,  sablon  baju, menjahit,  servis  hendphone,  potong  rambut, laundry,  tataboga,  dll.  (2)  Sedangkan  untuk anak  jalanan  yang  usianya  berkisar  antara  6 sampai  14  tahun  lebih  diprioritaskan  untuk masuk  ke  panti  asuhan.  Hal  ini  agar  mereka bisa  melanjutkan  pendidikan  formal  seperti anak  pada  umumnya, keempat, pembelajaran anak jalanan juga disesuaikan dengan keingin- annya,  misalnya  ada  yang  mau  belajar  siang, sore dan malam akan disesuaikan; anak jalanan maunya libur, diliburkan atau jika anak jalanan mau  belajar  di  tempat  I,  II,  atau  III  juga  di- sesuaikan, kelima ,  anak  jalanan  tidak  terlalu dituntut  untuk  meguasai  materi  pelajaran  ka- rena akan disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing, keenam , metode pembelajaran
tidak harus tatap muka karena ada juga belajar mandiri  atau  disesuaikan  dengan  kebutuhan anak jalanan.
Namun  berdasarkan  pada  uraian  di atas,  pendidikan  layanan  khusus  untuk  anak jalanan  yang  diselenggarakan  secara  flesibel, melahirkan  persoalan  baru  dalam  kebijakan pendidikan  untuk  anak  jalanan.  Hal  ini  di- ungkapkan oleh Dinas Sosial DIY dan Jurusan Pembangunan  Sosial  dan  Kesejahteraan  Fisi- pol  UGM  yang  pernah  melakukan  penelitian pada penanganan anak jalanan di rumah sing- gah  di  DIY.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa model penanganan anak jalanan yang sering di- lakukan oleh rumah singgah kadangkala justru memanjakan  anak  jalanan  yang  akhirnya  me- nyebabkan jumlah anak jalanan terus mening- kat (Suyatna, 2011).
Implementasi Kebijakan Pendidikan untuk Anak Jalanan di Kota Yogyakarta
Implementasi  kebijakan  pendidikan untuk anak jalanan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan  Kota  Yogyakarta  melalui  pendi- dikan  nonformal  yang  berkerja  sama  dengan PKBM Reksonegaran dan PKBM Anak Man- diri.  Sedangkan  Dinas  Sosnakertrans  Kota Yogyakarta melalui pendidikan informal yang bekerjasama  dengan  PSM,  Rumah  Singgah Anak  Mandiri,  dan  Rumah  Singgah  Ahmad Dahlan.

## Pendidikan Nonformal oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
Dinas  Pendidikan  Kota  Yogyakarta melalui  program  pendidikan  nonformal  yang bermitra  dengan  PKBM  Reksonegaran  dan PKBM Anak Mandiri juga telah menamatkan banyak  anak  jalanan  melalui  paket  A,B,C, misalnya:
Pertama ,  kegiatan  pembelajarannya PKBM  Reksonegaran  pada  hari  Selasa  jam 13.00-14.30  dan  hari  Sabtu  jam  13.00-14.30. Materi  pembelajarannya  adalah  IPA,  IPS, Matematika,  Bahasa  Inggris,  dan  Bahasa  In- donesia.  Metode  pendikan  yang  digunakan adalah: (1) Metode terapi, yaitu terapi dilaku- kan pada malam-malam tertentu dan terkadang anak  jalanan  disuruh  berenang  pada  tengah malam, kemudian dilanjutkan dengan meditasi atau yoga. Hasilnya adalah anak jalanan lang- sung sadar. Metode ini tidak pernah dilakukan oleh  rumah  singgah  lainnya,  (2)  metode  pen- jenuhan,  yaitu  Sudarmaji  juga  mendidik  anak
jalanan dengan cara melepas dan membiarkan tetap  di  jalanan,  hingga  anak  jalanan  jenuh, karena menurutnya apabila anak jalanan tidak jenuh sulit untuk mengarahkan mereka, setelah itu kemudian diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan kerja di perusahaan Turki yang  bermitra  dengan  PKBM  Reksonegaran, dan (3) metode privat, yaitu kegiatan pembel- ajaran yang dilakukan oleh Sudarmaji dengan membimbing  satu  per  satu  anak  jalanan  (wa- wancara Sudarmaji Selasa 12 Januari 2016).
Kedua , kegiatan pembelajaran PKBM Anak Mandiri dari jam 13.00-14.30 setiap hari Senin  sampai  Kamis.  Pembelajarannya  paket A,B,C menggunakan satu meja yang lumayan panjang  sehingga  beberapa  stafnya  juga  ikut menyelesaikan  tugastugasnya  dengan  meja yang sama. Proses pembelajaran digabung da- lam waktu bersamaan antara paket A,B,C. Kata seorang  guru,  kegiatan  pembelajaran  dengan model  yang  seperti  ini  sangat  menyulitkan karena guru yang mengajar harus selangseling antara paket A,B,C dan peserta didik pun susah fokus  dan  memahami  materi  (wawancara  Iis dan observasi selasa 12 dan Kamis 14 Januari 2016).
Dari  uraian  tersebut,  menunjukkan kendala pada implementasinya. Hal ini, karena anak  jalanan  tidak  mau  mengikuti  kegiatan pembelajaran,  keterbatasan  tenaga  pengajar, kurangnnya anggaran dan sikapa apatis Dinas Pendidikan  Kota  Yogyakarta.  Hal  ini  diper- jelas  dalam  hasil  wawancara  dengan  Supriadi (Jumat  15  Januari  2016)  yang  mengatakan bahwa
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tidak terlalu  tau  tentang  urusan  anak  jalanan karena anak jalanan telah menjadi tang- gung  jawab  PKBM.  Dinas  Pendidikan Kota Yogyakarta hanya membantu dalam program  penyelenggaraan  paket  kese- taraan.
Sikap  apatis  Dinas  Pendidikan  Kota Yogyakarta  di  atas  membuat  kegiatan  pendi- dikan  tidak  berjalan  maksimal,  guru  yang mengajar di PKBM tidak melengkapi kebutuh- an anak jalanan akibat tidak adanya guru tetap dan  kurangnya  fasilitas  pembelajaran.  Hal  ini dijelaskan  dalam  Pergub  DIY  No.  31  Tahun 2012  (Gurbernur  Daerah  Istimewa  Yogya- karta, 2012) Pasal 23 bahwa seharusnya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melakukan peng- awasan terhadap (1) penerapan prinsip perlin-
dungan  anak  oleh  Tim  Perlindungan  Anak  di dalam  kegiatan  penjangkauan;  (2)  penerapan standar  pelayanan  dan  pengasuhan  anak  di LKSA.

## Pendidikan Informal oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta
Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta dalam menjalankan program pendidikan infor- mal bermitra dengan beberapa LKSA, di anta- ranya: PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Ru- mah Singgah Anak Mandiri, dan Rumah Sing- gah Ahmad Dahlan. Secara umum rumah sing- gah  dimaksudkan  sebagai  wadah  pendidikan anak  jalanan  dimana  anak  diharapkan  dapat memperoleh  ilmu  pengetahuan,  keterampilan, vokasional,  dan  informasi  yang  berguna  bagi peningkatan  taraf  hidupnya. Kegiatannya sebagai berikut:
Pertama ,  program  sapaan  dan  pen- jangkauan yaitu pemetaan dengan membentuk tim  yang  terdiri  dari  70  orang  per  kota  yang dibagi  jadi  3  wilayah  Barat,  Tengah,  dan  Se- latan.  Kemudian  membentuk  program  matrik kegiatan  yang  terdiri  dari  14  kecamatan  45 kelurahan.  Kegiatan  ini  dilakukan  oleh  PSM dengan cara melakukan kunjungan ke beberapa titik kumpul anak jalanan dan rumah orangtua anak jalanan secara berkala.
Kedua ,  program  pembinaan  seperti melakukan pendekatan, motivasi, mediasi, dan negosiasi kepada anak jalanan dan orangtuanya agar tidak turun lagi ke jalanan, mau ikut dalam kegiatan  pendidikan  formal,  orangtua  tidak menyuruh lagi anaknya ke jalanan.
Ketiga ,  program  pendampingan  dila- kukan dengan mengikutkan anak jalanan pada kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, misal- nya kerja bakti, diajak shalat, kemudian dike- nalkan hukum yang ada di masyarakat, kadang juga didatangkan tokoh-tokoh agama.
Keempat , program pelatihan keteram- pilan  hidup  ( life  skill )  termasuk  keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan anak jalanan, misal- nya  pelatihan  teknis handphone ,  pelatihan komputer,  kursus  bhs.  Inggris,  pelatihan potong  rambut,  menonton  TV,  radio,  latihan musik, tidur dan makan.
Berdasarkan  pada  uraian  di  atas,  ke- giatan pembelajaran secara informal di rumah singgah  menjadi  hal  yang  rutin  dilakukan, namun  yang  menjadi  persoalan  adalah  anak jalanan  tidak  menetap  di  rumah  singgah.  Hal

## 122 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
ini  diungkapkan  Eka  (Wawancara  Senin  18 Januari  2016)  bahwa  “anak  jalanan  jarang mendapatkan pendidikan karena mereka lebih sering  mengamen  di  jalanan  daripada  meng- ikuti pendidikan di rumah singgah”.

## Model Pasar Bebas sebagai Jawaban atas Pendidikan Anak Jalanan
Pendidikan model pasar bebas adalah sebuah  paradigma  baru  yang  diusung  oleh James Tooley sebagai jawaban atas pendidikan informal,  nonformal,  dan  formal  yang  tidak relevan  lagi  dengan  kehidupan  anak  jalanan. Pendidikan model pasar bebas ini juga sabagai jawaban  atas  paradigma post-education yang mengaggap  tidak  ada  lagi  jarak  antara  pen- didikan  informal,  nonformal,  dan  formal.  Le- bih  jauh  lagi,  pendidikan  model  pasar  bebas sejalan  dengan  program  Menejemen  Berbasis Sekolah  (MBS),  seperti  yang  diungkapakan oleh Dwiningrum (2011, p. 29) bahwa “tujuan dari program MBS adalah berusaha untuk me- ningkatkan partisipasi masyarakat dalam pen- didikan”, dalam hal ini anak jalanan memiliki partisipasi  dan  layanan  pendidikan  di  sekolah formal. Di sisi lain, pendidikan model pasar be- bas di sini berusaha untuk lebih kritis terhadap James  Tooley,  yang  mengaggap  bahwa  pen- didikan  pasar  bebas  harus  lepas  dari  naungan pemerintah. Hal ini karena pendidikan di Indo- nesia  masih  terkendala  soal  dana,  sehingga masih  tetap  membutuhkan  suntikan  dana  dari pemerintah.
Melihat  kondisi  anak  jalanan  dengan pendidikan  informal  dan  nonformal,  peneliti menemukan banyak hal yang tidak lagi relevan di era sekarang ini khususnya di Kota Yogya- karta. Hal ini didasarkan pada hasil observasi dan wawancara dengan Nani (Rabu 13 Januari 2016)  bahwa  program  pendidikan  informal memiliki  banyak  persoalan  dalam  pelaksana- annya, di antaranya: (1) Lingkungan masyara- kat Kota Yogyakarta yang tidak lagi mendidik; teman  bergaul  dan  tetangga  yang  memiliki latar  belakang  pendidikan  yang  rendah,  (2) media sosial masyarakat yang tidak mendidik; internet  dan  siaran  TV  hanyak  mengatarkan anak  pada  kerusakan  berfikir  secara  rasional, ditambah  media  yang  sudah  terlanjur  porno justru  akan  mengembalikan  anak-anak  pada esensi  kebinatangan,  dan  (c)  LKSA  di  Kota Yogyakarta tidak dapat menjalankan fungsinya secara  maksimal,  anak  jalanan  justru  selalu
menghindari berbagai pelatihan yang diseleng- garakan di rumah singgah .
Selain  persoalan  pendidikan  informal di  atas,  pendidikan  nonformal  juga  sudah banyak masalah dalam pelaksanaannya, hal ini didasrakan pada wawancara Sudarmaji (Selasa 12  Januari  2016), Supriadi  (Jumat  15  Januari 2016),  dan  Nunu  (Selasa  26  Januari  2016), bahwa:  (1)  Anak  jalanan  menganggap  bahwa pendidikan  nonformal  hanya  sebagai  tempat untuk  memperoleh  ijazah,  (2)  anak  jalanan malas  mengikuti  kegitan  pembelajaran  paket kesetaraan yang diselenggarakan oleh PKBM, (3)  pendidikan  nonformal  dapat  mengurangi minat belajar anak karena mereka terlalu diberi kebebasan,  (4)  pembelajaran  melalui  PKBM tidak  dapat  melengakapi  kebutuhan  anak  ja- lanan, seperti guru dan perangkat pembelajar- an; akibat kurangnya dukungan dari Dinas Pen- didikan Kota Yogyakarta.
Berdasarkan  pada  uraian  tersebut, pendidikan model pasar bebas dapat diilustra- sikan  sebagai  berikut:  Lembaga  pendidikan ibarat  sebuah  pasar  yang  hanya  berperan  se- bagai  penyedia  layanan,  segala  bentuk  kebu- tuhan sudah tersedia, barang-barang sudah ber- labelkan  dengan  produk  dan  kualitasnya  ma- sing-masing; begitupun dengan guru-guru yang sudah siap mengajar sesuai dengan profesinya masing-masing;  pembeli  memilih  barang-ba- rang sesuai dengan kebutuhannya masing-ma- sing; begitupun dengan anak-anak tinggal me- milih  pelajaran  dan  guru  yang  sesuai  dengan minat dan kebutuhannya masing-masing.
Post-education seperti yang dikatakan oleh Freire (2008, pp. 79-80) bahwa “generasi masa  kini  ingin  melakukan  pembebasan  de- ngan kesenangan, cinta, dan tubuh.” Anak ja- lanan yang menginginkan kebebasan dan tidak ingin terikat dengan pendidikan, dirasa cukup relepan dengan model pendidikan pasar bebas. Sehingga,  konsep  pendidikan  untuk  anak jalanan, sebagai berikut: (1) Anak jalanan tidak membutuhkan penilaian dan pengukuran tetapi mereka ingin dihargai bahwa mereka memiliki keunikan masing-masing perindividu, (2) anak jalanan tidak cocok dengan metode belajar ha- falan dan textbook , mereka membutuhkan mo- del  belajar  yang  mengedepankan  kreativitas, dan  (3)  anak  jalanan  membutuhkan  sistem pendidikan  formal  yang  baru  dalam  bentuk pendidikan  model  pasar  bebas,  yang  berarti tidak  dalam  bentuk  sistem  pendidikan  Indo-
nesia,  karena  anak  jalanan  termasuk  dalam poin 1 dan 2.
Pendidikan  model  pasar  bebas  dapat dimisalkan  dalam  bentuk  pelayanan  restoran siap saji, sebagai berikut:

## Tabel 1. Pendidikan Model Pasar Bebas
Restoran Siap Saji Pendidikan Model Pasar Bebas Delegasi dan Pembiayaan Seseorang membeli roti lapis; dalam membeli roti lapis, anda memintanya dan membayarnya Delegasi dan Pembiayaan Sekolah sudah menyiapkan mata pelajara yang sudah disesuaikan dengan harga dan guru yang akan mengampuhnya. Anda memilih pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat anda Pelaksanaan Roti lapis pun dibuat untuk anda Pelaksanaan Guru dan mata pelajaran sesuai dengan pilihan peserta didik Kualitasnya Anda memakan roti lapis yang menghasilkan informasi yang relevan terkait kualitasnya Kualitasnya Proses pembelajaran berlangsung, peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan; informasi terkait kualitasnya dan sewaktu-waktu peserta didik dapat mengganti guru dan mata pelejaran jika itu tidak relevan untuknya Keberlakuan Anda kemudian memilih untuk membeli atau tidak membeli roti lapis itu di kemudian hari, yang akan memengaruhi keuntungan penjual Keberlakuan Anda kemudia memilih untuk melajutkan pendidikan pada sekolah tersebut atau mencari sekolah lain, yang kemudian akan memengaruhi sekolah tersebut, apakah itu berdampak negatif atau positif pada masadepan sekolah
Sumber: Dikembangkan dari Tooley (2013)
Delegasi dan Pembiayaan : Kebijakan pendidikan  anak  jalanan  di  Kota  Yogyakarta dengan  pendidikan  layanan  khusus  melalui program  pendidikan  informal,  nonformal  dan formal menunjukkan bahwa anak jalanan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara gratis dan juga memperoleh beasiswa. Kebijakan ini sangat  membantu  anak  jalanan  bahkan  telah memberi  banyak  pengaruh  pada  anak  jalanan seperti anak jalanan dapat mengikuti pendidik- an formal. Namun dalam mengefektifkan anak jalanan  dalam  mengikuti  pendidikan  formal diperlukan sebuah konstruksi dalam pendidik- an formal di sekolah, dalam hal ini “pendidikan model pasar bebas”, yaitu: Sekolah sudah me- nyiapkan mata pelajaran yang sudah disesuai- kan dengan biayanya yang kemudian akan di- tanggung oleh pemerintah, begitu pun dengan guru yang akan mengampuhnya sesuai dengan disiplin  ilmu  masing-masing.  Anak  memilih
pelajaran  dan  guru  sesuai  dengan  kebutuhan dan minatnya.
Pelaksanaan :  Pendidikan  untuk  anak jalanan di Kota Yogayakarta menunjukkan ti- dak adanya guru tetap dan mata pelajaran yang di ajarkan tidak jelas. Sedangkan, model pasar bebas  dalam  pelaksanaannya  menuntut  agar sistem pendidikan formal, yaitu guru dan mata pelajaran sesuai dengan pilihan peserta didik.
Kualitasnya :  Proses  pembelajaran anak jalanan di Kota Yogyakarta tidak berjalan maksimal, anak jalanan tidak sepenuhnya men- dapatkan ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Hal  ini  karena  anak  jalanan  tidak  memiliki pilihan  dalam  mengembangkan  minat  dan bakatnya.  Sedangkan  pendidikan  model  pasar bebas, proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan  kesepakatan  guru  dan  peserta  didik. Peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan; informasi  terkait  kualitasnya  dan  sewaktu- waktu peserta didik dapat mengganti guru dan mata pelejaran jika itu tidak relevan untuknya. Keberlakuan :  Anak  jalanan  di  Kota Yogyakarta  tidak  sepenuhnya  memilih  pendi- dikan  formal  justru  memilih  kembali  lagi  ke jalanan. Hal ini karena hidup anak jalanan yang tidak  terbiasa  dengan  aturan,  sehingga  pendi- dikan  formal  tidak  relevan  dengan  kondisi hidup  anak  jalanan.  Pendidikan  model  pasar bebas  menawarkan  sebuah  solusi,  yaitu  anak jalanan  dapat  memilih  untuk  melajutkan  pen- didikan pada sekolah yang sama atau mencari sekolah lain, yang kemudian akan berpengaruh pada peserta didik, apakah itu berdampak ne- gatif  atau  positif,  dan  juga  akan  memberi pengaruh pada masadepan sekolah.

## Implementasi Akuntabilitas Pendanaan
Pendidikan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta
Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 42 dan diperbaharui dalam Perda DIY No. 1 Ta- hun  2014  Pasal  20  dijelaskan  bahwa  pembia- yaan  atas  kegiatan  pemenuhan  hak-hak  anak yang hidup di jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapat- an  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  Pemerintah Kota dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nani (Wawancara Rabu 13 Januari 2016) mengung- kapkan bahwa penyelenggaraan program pen- didikan anak jalanan di Kota Yogyakarta men- dapatkan bantuan dari APBD, Dinas Sosnaker-

## 124 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
trans Kota Yogyakarta, dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
Pencairan  dana  tersebut  harus  meng- ajukan beberapa persyaratan, yaitu  (1) penge- lola  rumah  singgah  harus  memperlihatkan bukti, berupa adanya rincian pengeluaran ang- garan, misalnya anak membeli buku harus ada notanya,  (2)  setiap  anak  jalanan  harus  men- dapatkan  rekomendasi  dari  lembaga  yang mendampingi  untuk  mendapatkan  uang,  dan (3)  harus  ada  tujuan  uangnya  untuk  apa.  Pe- laporan pertanggung-jawaban yang agak meru- mitkan bagi para pengelola rumah singgah dan kadang-kadang ada rumah singgah yang tidak mengajukan laporan karena mereka tidak ingin repot.  Persyaratan  ini  diputuskan  oleh  Dinas Sosnakertrans  Kota  Yogyakarta  karena  jika tidak,  bisa  disalahgunakan  (Wawancara  Nani Rabu 13 Januari 2016).

## Akuntabilitas Jalur Panjang untuk Anak Jalanan
Struktur  pendanaan  pendidikan  anak jalanan  yang  dikelola  Dinas  Pendidikan  Kota Yogyakarta,  Tooley  (2013)  menyebutnya “akuntabilitas jalur panjang” yaitu pemerintah pusat  mengirim  bantuan  ke  daerah  setempat, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengelola alokasi dana tersebut (delegasi pertama); ban- tuan disalurkan ke pengelola PKBM (delagasi kedua);  bantuan  disalurkan  ke  anak  jalanan (pelaksanaan), masih ada anak jalanan yang ti- dak mendapatkan beasiswa (pembiayaan tidak merata);  Dinas  Pendidikan  Kota  Yogyakarta tidak mengevaluasi berapa banyak anak jalan- an  yang  telah  mendapatkan  beasiswa  dan mengikuti  pendidikan  di  PKBM/sekolah  (be- asiswa  tidak  mencukupi);  masih  banyak  anak jalanan yang tidak dapat mengikuti pendidikan (ketercapaian yang belum maksimal).
Berdasarkan pada uraian di atas, dana dari  Dinas  Pendidikan  Kota  Yogyakarta  jelas menggunakan “akuntabilitas jalur panjang” ya- itu bantuan disalurkan melalui perantara Dinas Pendidikan  Kota  Yogyakarta  dan  pengelola PKBM, setelah itu kemudian dibagikan kepada anak  jalanan.  Sehingga  dana  tersebut  melalui proses yang panjang dan lamban karena harus melalui  beberapa  delegasi.  Delegasi  tersebut- lah yang membuat dana terhambat dan bahkan tidak maksimal sampai pada anak jalanan.
Anak  jalanan  yang  mengikuti  pendi- dikan di PKBM, diberikan beasiswa oleh Dinas Pendidikan  Kota  Yogyakarta  dengan  syarat
ada  KMS,  yaitu  paket  C  1.500.000  pertahun, paket  B  1.250.000  pertahun,  dan  paket  A 1.000.000  pertahun  (Wawancara  Supriadi Jumat 15 Januari 2016). Namun yang menjadi persoalan  adalah  tidak  semua  anak  jalanan memiliki  KMS,  sehingga  masih  banyak  anak jalanan yang tidak mendapatkan beasiswa.

## Akuntabilitas Jalur Pendek untuk Anak Jalanan
Struktur  pendanaan  pendidikan  yang diselenggarakan  oleh  Dinas  Sosnakertrans Kota Yogyakarta, Tooley (2013) menyebutnya “akuntabilitas jalur pendek”, yaitu: Pemerintah pusat  mengirim  bantuan  ke  daerah  setempat, Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta menge- lola dana tersebut (delegasi); bantuan langsung disalurkan  ke  rekening  masing-masing  anak jalanan  (pelaksanaan);  berkurangnya  anak jalanan di Kota Yogyakarta (ada pembiayaan); adanya  program  evaluasi  dan  penjangkauan anak  jalanan  di  Kota  Yogyakarta  (informasi yang  relevan  terkait  kualitasnya);  masih  ba- nyak  anak  jalanan  yang  belum  mendapatkan bantuan  dan  tidak  semua  anak  jalanan  dapat mengikuti  diklat  dan  pelatihan  (keberlakuan yang belum maksimal).
Hal  di  atas  sesuai  dengan  apa  yang pernah dinyatakan oleh Nani bahwa,
Dinas  Sosnakertrans  Kota  Yogyakarta menyalurkan  dana  untuk  anak  jalanan melalui rekening masing-masing per anak atau  dibuatkan  bagi  anak  jalanan  yang tidak memiliki rekening. Dana tersebut di- pisah dengan biaya pengelolaan lembaga rumah singgah karena untuk pengelolaan rumah  singgah  mendapatkan  biaya  ope- rasional sendiri. Ada juga biaya operasio- nal  untuk  anak  bertemu  dengan  orang tuanya. Dinas Sosnakertrans Kota Yogya- karta mendatangi orangtua anak jalanan untuk pendampingan karena jangan sam- pai  anak  mendapat  biaya  justru  diman- faatkan  orangtuanya.  Adanya  pertemuan orangtua anak jalanan dengan pihak Di- nas  Sosnakertrans  Kota Yogyakarta  bisa memberikan  arahan  untuk  penggunaan uang tersebut karena uang itu hanya un- tuk kepentingan anak bukan untuk orang tuanya (Wawancara Nani Rabu 13 Janu- ari 2016).
Berdasarkan keterangan di atas, kebi- jakan  pendanaan  pendidikan  anak  jalanan  di
Kota  Yogyakarta  oleh  Dinas  Sosnakertrans Kota Yogyakarta jelas menggunakan “akunta- bilitas jalur pendek” yaitu bantuan untuk anak jalanan  melalui  rekening  masing-masing  per anak atau dibuatkan rekening masing-masing, dipisah  dengan  biaya  anggaran  untuk  penge- lolaan  lembaga  rumah  singgah  karena  untuk pengelola  rumah  singgah  mendapatkan  biaya operasional sendiri. Namun persoalannya ada- lah akuntabilitas jalur pendek yang digunakan oleh  Dinas  Sosnakertrans  Kota  Yogyakarta tidak  berjalan  maksimal  karena  belum  pada konsep akuntabilitas pasar yang dimaksudkan oleh  James  Tooley  yaitu  pendidikan  dengan model pasar bebas.
Adapun  dana  penunjang  pendidikan untuk anak jalanan melalui lembaga PKSA dari Dinas Sosial DIY dan Kementerian Sosial yang dikelolah oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yog- yakarta, memberikan bantuan bagi yang tidak tinggal  di  rumah  singgah  atau  binaan  di  luar rumah  singgah  sebanyak  1.000.000  perorang pertahun.  Sedang  dana  dari  APBD  yang  juga dikelolah oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yog- yakarta  sebesar  2.000.000  perorang  pertahun untuk kebutuhan sehari-hari (Wawancara Nani Rabu 13 Januari 2016).
Dampak Kebijakan Pendidikan pada Anak Jalanan di Kota Yogyakarta
Anak jalanan di Kota Yogyakarta su- dah mulai berkurang, beberapa rumah singgah di  Kota  Yogyakarta  sudah  tidak  terlalu  fokus dengan anak jalanan karena anak jalanan sudah mulai  tergeser.  Dinas  Sosial  DIY  mengung- kapkan  bahwa  rumah  singgah  dalam  sepuluh tahun terakhir telah berkembang dengan pesat, baik dari sisi jumlah maupun jenisnya. Namun perkembangan  tersebut  tidak  diimbangi  de- ngan peningkatan kualitas rumah singgah, baik dari  segi  kelembagaan  maupun  pelayanannya (Dinas Sosial DIY, 2012).
Berdasarkan  pada  Tabel  2,  program pendidikan informal telah memberikan berba- gai dampak, yaitu gaya hidup yang diterapkan oleh  anak  jalanan  sebelum  masuk  ke  Rumah Singgah  Anak  Mandiri  antara  lain  merokok, mabuk-mabukan,  mewarnai  rambut.  Kebiasa- an seperti itu kini telah ditinggalkan oleh anak binaan rumah singgah dikarenakan ada sebagi- an  anak  binaan  yang  telah  mengenyam  pen- didikan formal, anak jalanan juga memiliki ke- terampilan setelah mengikuti berbagai pelatih-
an  dan  diklat,  selain  itu  berkat  kerja  keras pendamping yang memberikan pendampingan memperbaiki  perilaku  mereka  (observasi  dan wawancara Nunu Selasa 12, 26 dan Kamis 14 Januari 2016).
Tabel 2. Dampak Kebijakan Pendidikan
Informal Pendidikan Informal Positif Negatif Rumah Singgah Anak Mandiri  Anak jalanan meninggalkan kebiasaan buruknya
 Anak jalanan telah mengikuti pendidikan formal  Anak jalanan mendapatkan keterampilan  Anak kembali lagi menjadi anak jalanan  Kebanyakan yang berhasil hanya anak rentan jalanan
Rumah Singgah Ahmad
Dahlan  Anak jalanan telah mengikuti pendidikan formal  Anak jalanan hidup mandiri  Anak kembali lagi menjadi anak jalanan
Begitu pun dengan anak jalanan yang ada di  Rumah  Singgah  Ahmad  Dahlan,  beberapa anak jalanan sudah sekolah dan ada yang sudah tamat SMA dan bahkan sudah ada yang lanjut kuliah.  Beberapa  anak  jalanan  yang  pernah mengikuti diklat dan pelatihan telah memiliki usaha  sendiri,  sehingga  anak  jalanan  tersebut sudah  hidup  mandiri  tidak  di  rumah  singgah lagi, ada yang kost dan ada yang sudah kembali ke  orangtuanya  (wawancara  Eka  Senin  18 Januari 2016).
Di sisi lain, pendidikan informal tidak dapat dikatakan telah berhasil maksimal karena masih banyak lagi anak jalanan yang sudah per- nah  mengikuti  program  pendidikan  informal namun mereka kembali lagi ke jalanan jadi pe- ngamen, penjual koran, pedagang asongan, dan pemulung.  Menurut  Sudarmaji  (wawancara Kamis14 Januari 2016) anak jalanan yang ba- nyak berhasil di Rumah Singgah Anak Mandiri kebanyakan anak rentan jalanan karena masih ada orangtuanya yang menjalankan usahanya. Eka  (wawancara  Eka  Senin  18  Januari  2016) juga  mengatakan  bahwa  anak  jalanan  yang mereka bina kembali lagi jadi pencuri, bahkan mereka  mencuri  di  rumah  singgah  dengan membawa  lari  sepeda.  Anak-anak  jalanan  se- perti Dira dan Sinta putus sekolah karena harus membantu orangtuanya, ada juga yang beralas- an harus cari uang, dan ada yang sekolah sam- bil  ngamen  karena  ikut  perintah  pimpinannya

## 126 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
di jalanan (wawancara Dira & Sinta Selasa 26 Januari  2016).  Begitu  pun  dengan  Ani  yang profesinya sebagai penjual koran pada sore hari dan di pagi hari mengikuti pendidikan di seko- lah (wawancara Ani Senin 25 Januari 2016).

## Tabel 3. Dampak Kebijakan Pendidikan Nonformal
Pendidikan Nonformal Positif Negatif PKBM Reksonegaran  Anak jalanan membuka usaha mandiri  Ada yang sudah jadi anggota militer  Anak kembali lagi menjadi anak jalanan
PKBM Anak Mandiri  Anak jalanan melanjutkan pendidikan di sekolah formal  Anak jalanan membuka usaha mandiri  Anak kembali lagi menjadi anak jalanan
Berdasarkan  pada  Tabel  3,  dampak kebijakan pendidikan nonformal, yaitu anak ja- lanan yang pernah dididik Sudarmaji (wawan- cara  Selasa  12  Januari  2016)  di  PKBM  Rek- sonegaran  kebanyakan  sudah  hidup  mandiri dan  punya  usaha  sendiri,  di  antaranya  “ada  3 anak  yang  sudah  berhasil  dengan  membuka usaha  Sosis  Goreng  di  Gamping,  jualannya dititip di sekolah dan kampus. Ada juga  yang membuat usaha sablon seperti baju Distro, ada juga yang sudah jadi tentara (militer), wira usa- ha,  bekerja  di  Jakarta,  dan  kerja  di  Kaliman- tan”.  Anak  jalanan  di  PKBM  Anak  Mandiri yang sudah mendapatkan pendidikan dicarikan akses pekerjaan, anak jalanan diberikan modal untuk membuka usaha, anak jalanan telah me- lanjutkan  kembali  pendidikan  di  sekolah  for- mal.  Akibatnya  mereka  kebanyakan  sudah  ti- dak  lagi  di  jalan,  sekarang  yang  ada  mantan anak jalanan. Perilaku mereka juga sudah bisa terkontrol karena diterapkan aturan yang lebih ketat, mendidik, dan juga menggunakan pende- katan  kekeluargaan  (wawancara  Nunu  Selasa 26 Januari 2016).
Selain dari dampak yang telah disebut- kan di atas, anak jalanan di PKBM masih ba- nyak  yang  kembali  lagi  ke  jalanan.  Misalnya “ada  lima  anak  jalanan  yang  ikut  kejar  paket kesetaraan  di  PKBM  Anak  Mandiri  namun yang dapat beasiswa hanya satu, sehingga me- mungkinkan anak tersebut tetap turun ke jalan” (wawancara Nunu Selasa 26 Januari 2016). Be- gitu pun dengan anak jalanan yang ada di PKB-
M  Reksonegaran,  ada  yang  kembali  lagi  ke jalanan mengamen, menipu, mencuri dan lain- lain. Dampak kebijakan pendidikan pada anak jalanan  secara  umum  akan  diuraikan,  sebagai berikut;

## Dilema Kebijakan Pendidikan pada Anak Jalanan
Dilema ( pertama ) kebijakan pendidik- an  pada  anak  jalanan  adalah  belum  adanya lembaga  pemerintah  yang  bertanggung  jawab penuh  atas  pendidikan  anak  jalanan.  Hal  ini karena kurangnya kerjasama antara Dinas Pen- didikan Kota Yogyakarta dan Dinas Sosnaker- trans Kota Yogyakarta dalam mengurus pendi- dikan anak jalanan. Hal ini diungkapkan oleh Sudarmaji (wawancara Selasa 12 Januari 2016) bahwa anak jalanan tidak terlalu direspon oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta karena me- reka  menganggap  bahwa  anak  jalanan  adalah masalah sosial yang seharusnya ditangani oleh Dinas  Sosnakertrans  Kota  Yogyakarta,  seba- liknya  Dinas  Sosnakertrans  Kota  Yogyakarta menganggap  bahwa  pendidikan  anak  jalanan adalah wilayah Dinas Pendidikan Kota Yogya- karta. Sehingga tidak ada pihak yang sepenuh- nya  bertanggungjawab  atas  pendidikan  anak jalanan.
Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  pada beberapa  LKSA  dan  PKBM  yang  ada  di  Ko- taYogyakarta,  yaitu:  (1)  Di  Rumah  Singgah Ahmad  Dahlan,  terkadang  anak  jalanan  ada tetapi  yang  mengajar  tidak  bisa,  kadang  juga yang mengajar bisa, anak jalanannya tidak ada. Persoalannya  karena  kebanyakan  yang  meng- ajar adalah mahasiswa yang melakukan peneli- tian, jadi jika mereka sudah selesai kuliah ba- nyak yang kembali ke daerahnya dan sebagian sudah  sibuk  kerja  (Wawancara  Eka  Senin  1 Februari 2016). (2) Kesulitan dalam mengajar anak  jalanan  di  PKBM  Anak  Mandiri  adalah mengajar  paket  A,B,C  yang  harus  selang  se- ling.  Kemudian  juga  pembelajarannya  diga- bung  sekaligus  antara  paket  A,B,C,  jadi  jika guru menjelaskan materi belajar paket A, anak yang  belajar  paket  B,C  terganggu  begitu  pun sebaliknya  (Observasi  Selasa  12,  Kamis  14 Januari  2016).  (3)  Ada  kesulitan  pada  tenaga pendidik di PKBM Reksonegaran karena tena- ga pendidik hanya mengandalkan relawan, ter- kadang  ada  uang  yang  diberikan  secukupnya. Guru yang  mengajar di PKBM Reksonegaran hanya  satu  dan  tidak  mungkin  menguasai semua materi yang diajarkan pada tingkat SD,
SMP,  SMA.  Terkadang  ada  mahasiswa  yang mengajar  tapi  hanya  sekedar  relawan  itu  pun dalam rangka penelitian (Observasi Selasa 12, Kamis 14 Januari 2016).
Dilema  ( kedua )  kebijakn  pada  anak jalanan adalah hak identitas. Anak yang hidup di jalan membutuhkan pengakuan dan identitas sebagai warga negara. Hal ini dijelaskan dalam Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 15 bahwa pemenuhan  atas hak  pelayanan anak  yang  hi- dup  di  jalan  meliputi:  hak  identitas;  hak  atas pengasuhan; hak atas kebutuhan dasar; hak ke- sehatan; hak pendidikan; dan hak untuk men- dapatkan  bantuan  dan  perlindungan  hukum. Pasal  16  (1)  Setiap  anak  yang  hidup  di  jalan berhak  memiliki  dokumen  kependudukan  se- bagai  pemenuhan  hak  identitas.  (2)  Dokumen kependudukan  meliputi:  surat  keterangan orang terlantar; kartu tanda penduduk; dan/atau akta pencatatan sipil.
Berdasarkan  pada  Perda  tersebut  di atas, anak jalanan yang tidak punya kartu iden- titas  berhak  mendapatkan  pelayanan,  karena melalui  kartu  identitas  tersebut  anak  jalanan mendapatkan  KSM,  sehingga  dapat  memper- oleh  beasiswa  dan  pendidikan  gratis.  Hal  ini diperkuat dalam Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 17 Ayat 1, bahwa  Dinas yang  memiliki tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial atau  LKSA  dapat  mengajukan  permohonan penerbitan dokumen kependudukan bagi anak yang diampunya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun hal tesebut di atas belum ber- jalan  maksimal,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  ba- nyak  anak  jalanan  yang  tidak  memiliki  kartu identitas  disebabkan  karena  proses  pengurus- annya yang rumit. Persoalan ini diungkapakan oleh Eka bahwa para pengelola rumah singgah, sudah  beruhasa  dalam  membantu  pengurusan kartu identitas pada setiap anak jalanan  tetapi masih  terkendala pada  pengurusan  yang  sulit. Sehingga pengurus identitas anak jalanan bia- sanya dibantu oleh Sabtipeksos karena jika pi- hak  rumah  singgah  yang  mengurusnya  tidak dilayani  (Wawancara  Eka  Senin  18  Januari 2016).
Di Kota Yogyakarta sebenarnya masih banyak  anak  jalanan  yang  belum  memiliki kartu  identitas.  Hal  ini  karena,  orangtuanya sendiri  yang  memang  sudah  tidak  memiliki kartu identitas. Sehingga keinginan anak jalan untuk  mendapatkan  beasiswa  dan  pendidikan
gratis  tidak  tercapai  karena  mereka  tidak  me- miliki KMS.
Dilema  ( ketiga )  kebijakan  pada  anak jalanan  adalah  larangan  berempati  pada  anak jalanan  yaitu  tidak  boleh  memberikan  uang secara langsung pada anak yang ada di jalanan. Hal  ini  karena  pemerintah  Kota  Yogyakarta mengeluarkan  kebijakan  untuk  membebaskan anak  dari  jalanan.  Kebijakan  ini  diatur  dalam Perda  DIY  No.  6  Tahun  2011  Pasal  7,  yaitu: Upaya  pencegahan  anak  di    jalanan  meliputi kampanye,  edukasi,  dan  informasi  mengenai anjuran  untuk  menyalurkan  bantuan  secara benar; dan tidak memberikan bantuan uang di jalan. Diperbaharui lagi dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2014 Pasal 22 ayat (1) Setiap orang/ lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan  dan  pengemis  di  tempat  umum. (2) Pemberian uang dan/atau barang disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan pada Perda di atas, nam- paknya  sulit  untuk  ditanamkan  pada  setiap individu karena naluri manusia sebagai mahluk sosial memiliki sifat empati yang kuat. Hal ini terbukti di sepanjang jalan Malioboro dan be- berapa titik lainnya di Kota Yogyakarta, orang dengan  jelas  memberi  uang  pada  anak-anak yang hidup di jalan. Sehingga sikap empati ter- hadap anak jalanan sangatlah sulit untuk dihi- langkan  pada setiap  orang  khususnya  di Kota Yogyakarta. Hanya saja, apabila ada seseorang yang  memberikan  uang  kepada  anak  jalanan, akan dikenakan denda atau hukuman.

## Mendidik Anak Jalanan dan Keuntungan di Dalamnya
Sudarmaji  (wawancara  Selasa  12  Ja- nuari 2016) mengatakan bahwa “Rumah Sing- gah Anak Mandiri memiliki dana yang banyak dibanding  rumah  singgah  lainnya,  anggaran tersebut dari Dinas Pemerintahan Kota Yogya- karta dan tetap diabadikan karena tempat untuk mencari  duit  dan  menjual  kemiskinan”.  Hal tersebut tidak sejalan lagi dengan tujuan huma- nis rumah singgah dan PKBM sebagai lembaga sosial non-profit serta berbagai bentuk kegiat- an lembaga pendidikan yang tidak mementing- kan keuntungan.
Analisis  kebijakan  pendidikan  anak jalanan merupakan penelusuran mencari haki- kat dan dampak suatu  pendidikan. Tujuan lain, penelitian  ini  hendak  menciptakan  cakrawala

## 128 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
baru pemahaman relasional anak jalanan terha- dap  pendidikan.  Bila  rasio  selalu  diperlawan- kan dengan kehidupan dan materialisme diben- turkan  dengan  kemanusian,  maka  berdampak pada  lahirnya  matrealisme  baru.  Mendidik anak jalanan memang begitu menggiurkan, hal ini  karena  anak  jalanan  dapat  menjadi  modal usah  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  le- bih.  Oleh  karena  itu,  pendanaan  pendidikan untuk  anak  jalanan  akan  berdampak  pada beberapa hal, sebagai berikut;
Pertama ,  pergeseran  kerangka  kerja pendidikan  anak  jalanan.  Bagi  Marx,  sifat esensi dan potensi manusia terkait erat dengan kerja. Kerja adalah suatu proses ketika manusia dan  alam  berpartisipasi  dan  manusia  atas  ke- mauannya sendiri memulai, mengatur, dan me- ngendalikan hubungan material di antara diri- nya dan alam. Oleh karena itu, dengan bertin- dak kepada dunia luar dan mengubahnya, ma- nusia sekaligus mengubah hakikatnya sendiri. Dia  mengembangkan  kekuatannya  yang  se- dang  tidur  dan  memaksanya  patuh  pada  ke- mauannya (Ritzer, 2014).
Pandangan Marx di atas diwakili oleh para  pengelola  kebijakan  pendidikan  yang tidak  lagi  menganggap  bahwa  mendidik  anak jalanan adalah  sebuah pekerjaan  atas  hak-hak humanis anak jalanan, tetapi hal ini telah ber- geser pada seberapa banyak uang yang mereka peroleh.  Paradigma  pendidikan  semacam  ini telah bergeser pada ideologi kapitalisme. Para- digma lama adalah sebagai relawan atas dasar jiwa sosial, kini bergeser sebagai pekerja sosial yang mendapatkan keuntungan. Relawan ada- lah  tenaga  kerja  yang  murni  atas  sikap  sosial terhadap  anak  jalanan,  sedangkan  pekerja  so- sial dijelaskan dalam Pergub DIY No 31 Tahun 2012 Pasal 1 (Gurbernur Daerah Istimewa Yog- yakarta, 2012) adalah seseorang yang bekerja, baik  di  lembaga  Pemerintah  maupun  swasta yang memiliki kompetensi dan kepedulian.
Kedua, pergeseran mindset pendidik- an  anak  jalanan.  Program  kemanusia  untuk membantu  dan  mendidik  anak  jalanan  telah bergerser pada konsep matrelisme. Humanisasi pendidikan telah begeser pada paradigma ma- trealisme.  James  &  Prout  (2015)  mengatakan bahwa  dibutuhkan  sebuah  paradigma  baru dalam  kajian  sosiologi  khususnya  konstruksi dan rekonstruksi pada anak, dalam hal ini, kita mesti labih jelih melihat bagaimana paradigma baru  itu  ada.  Anak  jalanan  dididik  tidak  lagi berdasar pada hak-hak atas dasar kemanusian,
melainkan  seberapa  banyak  keuntungan  yang dapat diperoleh dari mereka.
Prinsip-prinsip kemanusian kini telah jauh meninggalkan  manusia  itu  sendiri,  hal  ini  di- ungkapkan Marx (Ritzer, 2014) bahwa ada satu hubungan yang melekat antara mindset dan ha- kikat  manusia,  dia  menganggap  bahwa  hu- bungan  itu  disesatkan  oleh  kapitalisme.  Para- digma ini juga telah bergeser pada ideologi ka- pitalisme. Paradigma lama adalah sebagai rela- wan atas dasar kemanusian, kini bergeser seba- gai  pekerja  sosial  yang  mendapatkan  keun- tungan. Dengan begitu, paradigma baru dalam pendidikan  anak  jalanan  tidak  sepenuhnya mengakui keberadaan anak jalanan, atau dalam terminologi Heideggerian hiddenness of object , yaitu anak jalanan dijelaskan melalui penjelas- an  ontologis,  dapat  ditemukan  karakter  Ada ( being ) sebagai substansi, humanis, keutuhan. Namun,  Ada  ( being )  dalam  paradigma  baru anak jalanan hanya sebatas entitas tersembunyi (Dewi, 2015).

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pem- bahasan yang telah disampaikan maka simpul- an  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut.  Per- tama. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk  mengentaskan  anak  dari  jalan  dengan pendidikan layanan khusus yang diselenggara- kan secara fleksibel melalui pendidikan infor- mal  dan  nonformal  berlangsung  tidak  maksi- mal. Hal ini karena, pemberian jaminan, peri- zinan  penyelenggaraan,  dan  standar  kriteria layanan pendidikan untuk anak jalanan diang- gap  terlalu  membebaskan  dan  memanjakan anak jalanan.
Kedua ,  implementasi  program  pendi- dikan  informal  untuk  anak  jalanan  di  Kota Yogyakarta  masih  berjalan  hingga  sekarang, misalnya  program  sapaan  dan  penjangkauan, pembinaan, pendampingan,  dan pelatihan. Se- dangkan  program  pendidikan  nonformal  juga masih  terlaksana,  misalnya  Dinas  Pendidikan Kota Yogyakarta masih menyelenggarakan ke- jar paket A,B,C melalui PKBM. Namun kedua program  pendidikan  tersebut  di  atas  dirasa tidak relevan lagi dengan realitas kehidupan di Kota Yogyakarta yang semakin modis sehing- ga nilai-nilai pendidikan semakin terabaikan.
Ketiga , akuntabilitas jalur pendek oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta menya- lurkan  bantuan  untuk  anak  jalanan  melalui
rekening masing-masing per anak, dipisah de- ngan biaya anggaran untuk pengelolaan lemba- ga rumah singgah. Sedangkan akuntabilitas ja- lur panjang oleh Dinas Pendidikan Kota Yog- yakarta menyalurkan bantuan melalui peranta- ra  pengelola  PKBM  atau  rumah  singgah,  se- telah itu dibagikan kepada anak jalanan.
Keempat ,  kebijakan  pendidikan  ber- dampak  pada  berkurangnya  anak  jalanan  di Kota Yogyakarta. Namun, program ini kurang didukungan oleh Dinas Pendidikan Kota Yog- yakarta karena menganggap anak jalanan ada- lah  masalah  sosial  yang  seharusnya  ditangani oleh  Dinas  Sosnakertrans  Kota  Yogyakarta. Sehingga, kebijakan ini berdampak pada dile- ma  kebijakan  pendidikan  untuk  anak  jalanan dan  anak  jalanan  hanya  sekedar  profit  bagi lembaga  pemberdayaan  dan  pendidikan  anak jalanan.
Berdasarkan simpulan yang disampai- kan tersebut maka dapat disampaikan saran se- bagai berikut. Pertama, pelaksanaan penelitian analisis  kebijakan  pendidikan  untuk  anak  ja- lanan sebaiknya melibatkan sekolah formal se- hingga memperoleh informasi tentang anak ja- lanan  yang  telah  melanjutkan  kembali  pendi- dikan dan bagaimanan pendidikan gratis yang mereka peroleh di sekolah formal.
Kedua, pelaksanaan penelitian analisis kebijakan pendidikan untuk anak jalanan juga diupayakan  agar  mengunjungi  rumah,  keluar- ga, orangtua anak jalanan sehingga dapat lebih jauh  menganalisis  program-program,  imple- mentasi,  dan  dampak  kebijakan  pendidikan tersebut.
Ketiga, penelitian kebijakan pendidik- an  anak  jalanan  diupayakan  melakukan  eva- luasi secara keseluruhan dengan menggunakan metode  mix  dalam  mengukur  tingkat  persen- tase  keberhasilan  kebijakan  pendidikan  anak jalanan.

## Daftar Pustaka
Aminatun, S. (2013). Pemberdayaan anak jalanan melalui sanggar karya anak bangsa. Jurnal Penelitian
Kesejahteraan Sosial, 12 (4).
Creswell, J.W. (2014). Penelitian kualitatif dan desain riset: memilih di antara lima pendekatan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Dahlan, H. (2014). Gerakan nyata dalam penanganan anak jalanan. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial , 38 (2).
Demartoto, A. (2012). Need-based street children management in Surakarta City of Central Java Province of Indonesia. Asia Social Science, 8 (11).
Dewi, S. (2015). Ekofenomenologi: Mengurai disekuilibrium relasi manusia dengan alam . Tangrang Selatan: CV. Marjin Kiri.
Dinas Sosial DIY. (2012). Standar Kelembagaan Organisasi Sosial . Yogyakarta.
Dwiningrum, S. I. A. (2011). Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Itsnaini, M. (2010). Pemberdayaan anak jalanan oleh Rumah Singgah Kawah di Kelurahan Kliten, Gondokusuman, Yogyakarta . Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta.
James, A. & Prout, A. (2015). Contemporary issues in the sociological study of childhood. London & New York: Routledge.
Kemendikbud. (2012). Konsep dan strategi pengembangan pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM). Jakarta: Kemendikbud.
Nurwijayanti, A.M. (2012). Eksploitasi anak: Perlindungan hukum anak jalanan dalam perspektif hukum pidana di
Daerah Yogyakarta. Jurisprudence , 1
(1)
Nurkholis, D. (2014). Program kesejahteraan sosial anak untuk anak rentan jalanan di Yayasan Domore. Skripsi S1.
Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta.
Pardede, Y. O. K. (2008). Konsep diri anak jalanan usia remaja. Jurnal Psikologi , 1(2).
Peraturan Pemerintah. (1991). Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Jakarta.

## 130 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Daerah Istimewa Yogyakarta. (2011).
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan. (2014).
Gurbernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Gurbernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan. (2012)
Republik  Indonesia.  (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional . Jakarta.
Ritzer, G. (2014). Teori sosiologi: dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sitompul, N. (2014). Evaluasi program penjangkauan anak jalanan melalui lembaga kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Tesis S2. Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta.
Suyatna, H. (2011). Revitalisasi model anak jalanan di rumah singgah. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 15 (1).
Tooley, J. (2013). Sekolah untuk kaum miskin. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.