Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398
Vol. 6, No. 3, Maret 2021

## ANALISIS PEMAHAMAN GURU TERHADAP CAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN DI TINGKAT SMP/MTs DI KABUPATEN BANDUNG
Muhamad  Ihsan  Hasanudin,  Chaerul  Rochman,  Ida  Farida,  Hasan  Basri  dan Mohamad Erihadiana
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: mihsanhasanudin@gmail.com, chaerulrochman99@uinsgd.ac.id, farchemia65@uinsgd.ac.id, hasanbasri@uinsgd.ac.id dan erihadiana@uinsgd.ac.id.

## Abstract
One of the ways to improve the quality of education is to fulfill financing standards. Funding  in  education  is  very  important  because  it  is  related  to  infrastructure, human  resource  development  and  other  educational  components.  In  addition, teachers' understanding of financing standards is one of the most important factors in achieving financing standards. This study aims to determine the achievement of school  financing  standards  for  SMP  /  MTs  through  the  understanding  of  Islamic education  and  non-Islamic  education  teachers  of  the  standard  indicators  of financing.  The  method  used  is  descriptive  quantitative,  the  data  obtained  using observation,  questionnaires  and  interviews.  Data  analysis  was  performed  using simple statistical analysis and triangulation of the indicators with the lowest score. The  sample  used  was  5  Islamic  education  teachers  and  5  non-Islamic  education teachers  at  the  SMP  /  MTs  level.  The  results  showed  that  the  percentage  of understanding of Islamic Education teachers was 86% greater than the percentage of  understanding  of  non  Islamic  Education  teachers  by  85%.  Based  on  the triangulation of the lowest indicators, the problem of financing standards includes gaps  between budget  planning  and realization due to  limited funds, and a lack of teacher involvement in planning investment funds for facilities and infrastructure.

## Keywords: teacher's understanding; financing standards; quality of education

## Abstrak
Peningkatan  mutu  pendidikan  salah  satunya  berkaitan  dengan  pemenuhan  standar pembiayaan.  Pembiayaan  dalam  pendidikan  menjadi  sangat  penting  disebabkan berkaitan  dengan  sarana  prasarana,  pengembangan  sumberdaya  manusia  dan komponen  pendidikan  lainnya.  Selain  itu,  Pemahaman  guru  terhadap  standar pembiayaan  menjadi  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  dalam  pencapaian standar pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian standar pembiyaan sekolah tingkat SMP/MTs melalui pemahaman guru PAI dan non-PAI terhadap indikator Standar Pembiayaan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif,  data  yang  diperoleh  menggunakan  teknik  observasi,  angket  dan wawancara.  Analisis  data  dilakukan  dengan  analisis  statistik  sederhana,  dan triangulasi  terhadap  indikator  dengan  skor  terendah.  Sampel  yang  digunakan berjumlah  5  guru  PAI  dan  5  guru  non-PAI  di  tingkat  SMP/MTs.  Hasil  penelitian
menunjukan  bahwa  persentase  pemahaman  guru  PAI  86%  lebih  besar  dari persentase  pemahaman  guru  non  PAI  sebesar  85%.  Berdasarkan  triangulasi terhadap  indikator  terendah,  bahwa  permasalahan  standar  pembiayaan  meliputi adanya  kesenjangan  antara  perencanan  dan  realisasi  anggaran  yang  disebabkan keterbatasan  dana,  dan  kurangnya  keterlibatan  guru  dalam  perencanaan  dana investasi sarana dan prasarana.
Kata kunci : pemahaman guru; standar pembiayaan; mutu pendidikan

## Coresponden Author
Email: mihsanhasanudin@gmail.com Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Mutu  pendidikan  menjadi  salah  satu  indikator  kemajuan  suatu  bangsa.  Dengan demikian, Negara memiliki kewajiban menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu bagi warga negara. Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di  Indonesia, Salah satunya, pemerintah telah  menyususun  Standar  Nasional  Pendidikan  melalui  PP  Nomor  19  tahun  2005. Standar  nasional  tersebut  merupakan  sebagai  dasar  dan  arah  dalam  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan  dalam  praktik  pendidikan  agar  menghasilkan  layanan pendidikan yang bermutu dan berfungsi untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional.
Peningkatan mutu pendidikan salah satunya berkaitan dengan pemenuhan standar pembiayaan.  Menurut  Nuraeti,  formulasi  penentuan  kebutuhan  pembiayaan  dalam pendidikan  menjadi  faktor  esensial  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan  (Hidayah  & Etty Susilowati, 2014). Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan  sumber-sumber  pada  kegiatan-kegiatan  atau  program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas (Matin, 2014).  Pembiayaan  dalam  pendidikan  menjadi  sangat  penting  disebabkan  berkaitan dengan  sarana  prasarana,  pengembangan  sumberdaya  manusia  dan  komponen pendidikan lainnya.
Pembiayaan  pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah dan  masyarakat.  Dengan  demikian,  pemerintah  dan  masyarakat  harus  memahami  dan menjalankan tugasnya agar pendidikan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan amanat konstitusi  bahwa  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  untuk alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Hal  tersebut,  sangat berkaitan  erat  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  negara  untuk  menjamin  dan menyediakan  pendidikan  yang  bermutu  bagi  warga  negara.  Berdasarkan  data  dari Neraca Pendidikan Daerah, pada APBD 2019 hanya terdapat 4 provinsi dan 22 kab/kota yang telah merealisasikan 20% APBD untuk biaya pendidikan. Menurut Syaiful Huda, hasil evaluasi komisi X DPR menunjukan bahwa realisasi APBD untuk dana pendidikan hanya memiliki rata-rata 8-9% dari total APBD (Nainggolan, 2020).
Persoalan  sumber  dana  tersebut  menjadi  tantangan  yang  harus  dihadapi  lembaga pendidikan  di  Indonesia.  Hasil  Penelitian  OECD (the  Organization  for  Economic Coperation and Development) tentang sumber dana pendidikan yang dilakukan kepada kepala  sekolah  negeri  dan  swasta  di  Indonesia  dan  64  negara  lainnya  menunjukan bahwa  sumber  dana  pendidikan  sebesar  85%  dari  pemerintah,  10  persen  dari  orangtua siswa,  masing-masing  2%  dari  donatur  dan  pihak  lainnya  (Noval  &  Irawan,  2019). Selain  itu,  persoalan  pembiayaan  juga  ditemukan  dalam  proses  manajemen  biaya pendidikan.  Sekolah  tidak  melaksanakan  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan dengan baik, di antaranya masih ada sekolah yang kesulitan dalam penyusunan RKA.
Untuk  pemenuhan  standar  pembiyaan,  sekolah  harus  memiliki  kemampuan mengelola  pembiyaan  pendidikan  dengan  baik  dan  sesuai  kebutuhan  sekolah  untuk pemenuhan  dan  peningkatan  mutu  standar  pembiayaan.  Selain  itu,  Pemahaman  guru terhadap standar pembiayaan menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Guru akan terlibat dalam proses penyusunan RKA dan juga akan dituntut untuk membantu realisasi strategi  dan  tindakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  kepala  sekolah  untuk  pemenuhan standar  dan  peningkatan  mutu.  Maka  secara  moral,  guru  akan  senang  dapat  bekerja  di sekolah yang diakui sebagai sekolah bermutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian standar pembiyaan sekolah tingkat SMP/MTs melalui pemahaman guru PAI dan  non-PAI  terhadap  indikator  Standar  Pembiayaan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  sumbangan  ilmu  pengetahuan,  khususnya  manajemen  pembiayaan pendidikan, sehingga guru dan pengelola sekolah mampu bekerjasama untuk mencapai atau melampaui standar pembiayaan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, data yang diperoleh dari sampel  populasi  yang  di  analisis  sesuai  dengan  metode  statistik  yang  digunakan  dan bermaksud  untuk  mengetahui  pemahaman  guru  terhadap  capaian  standar  pembiayaan secara kuantitatif. Pengambilan data di lakukan dengan angket dan observasi, sedangkan sampel  yang  digunakan  berjumlah  5  guru  Pendidikan  Agama  Islam,  dan  5  guru  non- pendidikan Agama Islam.
Instrumen  yang  digunakan  adalah  angket  tentang  pemahaman  terhadap  standar pembiayaan  yang  berjumlah  16  butir  indikator. Adapun  indikator  tersebut  meliputi;  1) sekolah  memiliki  Rencana  Kerja  Anggaran  yang  memuat  alokasi  anggaran  untuk investasi, 2) sekolah memiliki Rencana Kerja Anggaran yang memuat alokasi anggaran non-personalia,  3)  sekolah  memiliki  dokumen  investasi  sarana  dan  prasarana  secara lengkap,  4)  sekolah  membelanjakan  biaya  untuk  pengembangan  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  5) sekolah  merealisasikan  modal  kerja  sesuai  dengan  RKA, 6) Sekolah/madrasah  menyampaikan  biaya  operasional  untuk  guru  dan  tenaga kependidikan, 7) sekolah merealisasikan rencana belanja anggaran pengadaan alat tulis sesuai  dengan  RKA,  8)  sekolah  merealisasikan  pengadaan  bahan  dan  alat  habis  pakai untuk pembelajaran sesuai RKA, 9) sekolah merealisasikan pemeliharaan dan perbaikan sarana  dan  prasaran  secara  berkala  sesuai  dengan  RKA,  10)  sekolah  mereliasasikan
biaya  pengadaan  daya  dan  jasa  sesuai  dengan  RKA,  11)  sekolah  merealisasikan  biaya transportasi  dan perjalanan dinas serta konsumsi, 12) sekolah mereliasasikan anggaran biaya  kegiatan  pembinaan  siswa,  13)  sekolah  membelanjakan  angaran  untuk  biaya pelaporan,  14)  sekolah  mengelola  sumbangan  Pendidikan  secara  sistematis,  tranparan, efesien  dan  akuntabel,  15)  sekolah  memiliki  pembukuan  keuangan  yang  lengkap,  16) sekolah meiliki laporan pertanggung jawaban yang disosialiasikan kepada yayasan dan orangtua siswa.
Data yang diperoleh kemudian dilakukan penentuan skor dengan skala ordinal 1-4 dengan ketentuan, yaitu; nilai 1 = kurang, nilai 2 = Cukup, nilai 3 = baik, dan nilai 4 = Unggul.  Dengan  demikian,  maka  jumlah  skor  maksimum  adalah  enam  puluh  empat (64).  Persentase  ketercapaian  =  (Perolehan  skor:  Skor  Maksimum)  X  100%.  Berikut adalah  tabel  penentuan  kualifikasi  persentase  ketercapaian  pemahaman  guru  terhadap capaian standar pembiayaan:
Tabel 1 Kualifikasi Persentase Ketercapaian NO Persentase Kualifikasi 1 90%-100% Unggul 2 80%-89.99% Baik 3 70%-79.99% Cukup 4 60%-69.99% Kurang 5 Kurang dari 59.99% Sangat Kurang Sumber: (Sudjana, 2009)
Setelah  diperoleh  analisis  data  berdasarkan  penentuan  skor  dan  rata-rata persentase,  maka  dilanjutkan  triangulasi  terhadap  indikator-indikator  yang  belum maksimal  dengan  cara  melakukan  wawancara  untuk  menayanakan  permasalahan  yang dihadapi dan penentuan solusi untuk pemecahan masalah tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
1. Profil Pemahaman Guru PAI dan non-PAI terhadap Capaian Indikator Standar Pembiayaan
Gambar 1
Profil Perbandingan Pemahaman Guru PAI dan Non-PAI terhadap Capaian
Standar Pembiayaan
Berdasarkan  gambar  1  bahwa  perolehan  skor  pemahaman  guru  terhadap capaian  standar  pembiayaan  sangat  variatif.  Persentase  tertinggi  pemahaman  guru PAI sebesar 95% berada pada indikator 6, 11, 12, dan 14. Ketiga indikator tersebut berkaitan  dengan  ketersedian  biaya  operasional  untuk  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  ketersediaan  biaya  transportasi  dan  perjalanan  dinas,  realisasi anggaran  dan  pengelolaan  sumbangan  biaya  Pendidikan.  Sedangkan  persentase tertinggi  pemahaman  guru  non-PAI  sebesar  95%  berada  pada  indikator  11  dan  16 tentang ketersediaan biaya transportasi  dan perjalanan dinas, dan sekolah memiliki laporan pertanggungjawaban pembiayaan yang disampaikan kepada yayasan/pemerintah dan orangtua.
Indikator  pemahan  guru  PAI  dengan  nilai  terendah  sebesar  75%  berada  pada indikator  3  dan  9.  Indikator  tersebut  menjelaskan  tentang  ketersediaan  dokumen investasi  sarana  dan  prasarana,  kesesuaian  realisasi  anggaran  pemeliharaan  sarana dan prasarana secara berkala. Sedangkan skor persentase terendah pemahaman guru non-PAI  sebesar  70%  berada  pada  indikator  4  dan  12  yang  menjelaskan  tentang kesesuain  realisasi  biaya  pengembangan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  serta realisasi biaya pengembangan dan pembinaan siswa.
Profil  guru  PAI  dan  non-PAI  belum  secara  utuh  memahami  setiap  butir indikator  standar  pembiayaan.  Indikator  yang  belum  dipahami  secara  optimal  oleh guru  PAI  yaitu  indikator  3  dan  9  yang  menjelaskan  realisasi  biaya  investasi  dan pemeliharan sarana prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu komponen  penting  dalam  sistem  pendidikan  yang  secara  langsung  dan  tidak langsung  dapat  mewujudkan  tujuan  pendidikan  (Hartoni,  2018).  Biaya  investasi sarana  pendidikan  merupakan  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  pengadaan  dan pembangunan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  yang  masa  pemanfaatan  dan penggunaannya lebih dari satu tahun. Ghozali memperinci BSP Investasi sarana dan prasarana menjadi kelompok besar komponen sbb: (1) bangunan 30,62% - 38,95%, (2)  perabot  20,43%  -  27,08%,  (3)  peralatan  14,38%  -  25,36%,  (4)  lahan  12,27%- 17,76% (Ghozali, 2012). Investasi sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pihak sekolah nantinya benar-benar akan mampu menghadirkan fasilitas pendidikan yang refresentatif  dan  mempermudah  proses  pembelajaran  yang  berpengaruh  terhadap hasil belajar siswa. Menurut  (Miski, 2017) bahwa ketersediaan dan kualitas sarana prasarana berkontribusi sebesar 42,26% terhadap hasil belajar siswa (Miski, 2017).
Realisasi  Anggaran  pemeliharan  sarana  dan  prasarana  menjadi  salah  satu bagian  dari  proses  manajemen  sarana  prasarana.  Kegiatan  pemeliharan  sarana prasarana  merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk  tetap  menjaga  kualitas  dan kondisi yang baik dan siap digunakan dalam proses pendidikan. Pemeliharan sarana dan  prasarana  yang  dilakukan  secara  kontinu  dapat  membantu  untuk  menekan pembiayaan  serta  mampu  mengurangi  resiko  kerusakan  berat.  Pemeliharan  sarana dan  prasarana  harus  dilakukan  dengan  manajemen  yang  baik  dengan  meliputi
perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan  (Suliyarti,  2019). Dalam  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  warga  sekolah  dan  masyarakat  sekitar harus mampu bekerja sama agar sarana dan prasarana tetap terjaga dengan baik dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
Indikator  yang  belum  dipahami  secara  optimal  oleh  Guru  non-PAI  adalah indikator  4  dan  12  yang  menjelaskan  biaya  pengembangan  pendidik  dan  tenaga kependidikan  serta  biaya  kegiatan  pembinaan  siswa.  Pengembangan  pendidik  dan tenaga  kependidikan  merupakan  sebuah  upaya  meningkatkan  kompetensi  dan produktivitas  kerja  pada  tingkatan  manajemen  dan  jenjang  pendidikan  (Purwanto., 2007)  Upaya  pengembangan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  perlu  adanya komitmen  dari  pimpinan  sekolah,  sehingga  program  pengembangan  pendidik  dan tenaga  kependidikan  selalu  menjadi  agenda  penting  yang  harus  dilakukan  antara pimpinan  sekolah  dan  pendidik  serta  tenaga  kependidikan.  Strategi  pengembangan dapat  dilakukan  dengan  beberapa  Langkah  yang  meliputi  1)  analisis  kinerja pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  2)  analisis  kebutuhan  pengembangan  pendidik dan tenaga kependidikan, dan 3) analisi sumber daya (Illahi, 2020). Salah satu faktor yang  akan  mempengaruhi  keberhasilan  program  pengembangan  adalah  biaya. Ketersediaan  anggaran  pengembangan  akan  berdampak  pada  perencanaan  dan pelaksanan  program  pengembangan  yang  fisibel  dan  realistis.  Sedangkan  menurut D. Suhardi (2010) bahwa kegiatan pembinaan siswa merupakan program khusus di luar  jam  pelajaran  yang  dilaksanakan  secara  sistematis  oleh  pihak  sekolah  untuk membantu  peserta  didik  dalam  mengembangkan  kepribadian,  karakter,  minat  dan bakat.  (Fufindo,  2020)  kegiatan  pengembangan  siswa/peserta  didik  sangat  penting dilakukan  untuk  optimalisasi  peran  sekolah  dalam  meningkatkan  prestasi  peserta didik  baik  prestasi  akademik  maupun  non-akademik.  Dengan  demikian,  setiap kegiatan  dan  program  sangat  penting  untuk  direncanakan  dalam  Rencana  Kerja Anggaran,  hal  ini  salah  satunya  berkaiatan  dengan  ketersediaan  dana.  Dengan ketersediaan dan dukungan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan, ketercapaian kegiatan  dan  program  sangat  besar.  Selain  itu,  penyusunan  rencana  kerja  anggaran harus melibatkan semua pemangku kepentingan agar menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan rencana kerja anggaran (Mursilah, 2015).
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas,  menunjukan  bahwa  persentase  profil pemahaman  guru  PAI  dan  non-PAI  menunjukan  kualifikasi  baik,  hal  tersebut ditandai  dengan  12  dari  16  jumlah  indikator  standar  pembiayaan  yang  memiliki persentase di atas 80%. Sedangkan 4 indikator lainnya memiliki nilai persentase di bawah  80%  yang  menunjukan  kualifikasi  cukup.  Dengan  demikian,  pihak  sekolah dan pemerintah secara bersama-sama harus mampu berkolaborasi untuk  memenuhi standar pembiayaan agar memberikan layanan pendidikan yang bermutu.
2. Perbandingan Persentase Responden terhadap Capaian Standar Pembiayaan
84,4 89,1 75,0 86,0 95,3 88 83 78 86 91 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 R1 R2 R3 R4 R5 Pr osent ase Pem ah am an (% ) Responden Guru PAI dan Non-PAI Guru PAI Guru Non-PAI

## Gambar 2 Perbandingan Persentase Pemahaman Standar Pembiayaan berdasarkan Responden
Berdasarkan  gambar  2  diperoleh  pemahaman  berdasarkan  responden  dengan persentase  tertinggi  sebesar  95,3%  dan  persentase  terendah  75%,  kedua  persentase tersebut diperoleh responden nomor 5 dan 3 dari guru PAI. Berdasarkan persentase ketercapaian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  4  responden  dari  masing-masing guru  PAI  dan  non-PAI  lebih  dari  80%  yang  menunjukan  bahwa  pemahaman terhadap  capaian  standar  pembiayaan  memiliki  kualifikasi  baik.  Sedangkan  1 responden  dari  masing-masing  guru  PAI  dan  non-PAI  memiliki  nilai  persentase kurang  dari  80%  yang  menunjukan  bahwa  pemahaman  terhadap  capaian  standar pembiayaan memiliki kualifikasi cukup.
Adapun  pemahaman  terhadap  capaian  standar  pembiayaan  berdasarkan  rata- rata persentase guru PAI dan non-PAI dapat dilihap pada gambar 3.

## Gambar 3 Perbandingan Rata-Rata Pemahaman Standar Pembiayaan
Berdasarkan  gambar  3  menunjukan  perbandingan  pemahaman  terhadap standar  pembiayaan  dalam  kategori  kelompok  guru  bahwa  persentase  pemahaman guru PAI sebesar 86% lebih besar dari pada persentase pemahaman guru non-PAI yang  memiliki  skor  85%,  dan  keduanya  lebih  besar  dari  80%  yang  termasuk kategori baik.
Perbandingan  persentase  pemahaman  terhadap  standar  pembiayaan berdasarkan  kelompok  guru  terlihat  bahwa  guru  PAI  lebih  memahami  terhadap standar  pembiayaan.  Tetapi,  pemahaman  berdasarkan  kelompok  responden  masih
terdapat responden ke-3 dari masing-masing kelompok guru PAI dan non-PAI yang memiliki  nilai  cukup.  Kedua  responden  tersebut  harus  mendapatkan  evaluasi  dan bimbingan  terkait  pemahaman  terhadap  capaian  standar  pembiayaan.  Karena efektivitas  pembiayaan  pendidikan  dapat  terlaksana  jika  ada  Kerjasama  dan kolaborasi antara Yayasan/pemerintah, sekolah, dan masyarakat yang di dalamnya termasuk  guru,  sehingga  keterbukaan,  partisipasi,  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  dapat  diwujudkan  dalam  kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (Ferdi, 2013).
3. Analisi Kesulitan Ketercapaian Standar Pembiayaan
Triangulasi  dilakukan  untuk  mendalami  masalah  penelitian,  serta  mencari penyebab  dan  solusi  standar  pembiayaan.  Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas, tringulasi  dilakukan  terhadap  responden  nomor  3  dari  kelompok  PAI  dan  no  PAI. Responden nomor 3 dari kelompok PAI memiliki skor terkecil pada indikator ke 3 dan  9,  sedangkan  responden  nomor  3  dari  kelompok  guru  non-PAI  memiliki  skor terkecil pada indicator ke 4 dan 12.
Berdasarkan  hasil  triangulasi  Indikator  ke  3  dan  9  yang  dilakukan  terhadap responden  nomor  3  dari  kelompok  guru  PAI  menyatakan  bahwa  indikator  ke-3 tidak  terpenuhi  karena  guru  tidak  terlibat  dalam  perencanaan  sehingga  tidak mengetahui keberadaaan dan kelengkapan dokumen investasi sarana dan prasarana. Oleh karenanya, Yayasan dan pimpinan sekolah harus melibatkan semua pemangku kepentingan  dalam  perumusan  investasi  sarana  dan  prasarana,  karena  keterlibatan guru dan semua pemangku kepentingan akan mampu menghasilkan investasi sarana dan  prasarana  yang  tepat  guna.  Misalnya,  dalam  perencanaan  investasi  sarana pembelajaran,  guru  akan  lebih  memahami  sarana  yang  sangat  dibutuhkan  untuk mempermudah proses pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini,  Yayasan,  pimpinan  sekolah  dan  warga  sekolah  secara  bersama-sama  harus mampu  berkolaborasi  untuk  mencapai  indikator  standar  tersebut.  Sedangkan indikator  ke  9  belum  optimal  disebabkan  adanya  kesenjangan  antara  rencana anggaran  dengan  kebutuhan  anggaran  dalam  pelaksanaan  pemeliharan  sarana  dan prasarana. Dengan demikian, dalam penyusunan RKA, pihak sekolah harus mampu melakukan  analisis  terhadap  kondisi  objektif  sekolah  baik  secara  mikro  maupun makro,  sehingga  dengan  kondisi  tersebut  sekolah  akan  mampu  menentukan program  kegiatan  sekolah  yang  efektif  dan  efesien  berdasarkan  kemampuan anggaran sekolah. Dalam penyusunan RKA sekolah sebaiknya melakukan Langkah sebagai  berikut:  1)  Melakukan  Evaluasi  Diri  sekolah  (EDS)  dengan  melibatkan semua  warga  sekolah.  2)  Melakukan  Akumulasi  isian  EDS  dan  menyusun rekomendasi.  3)  Menyusun  draft  RKAS,  RKA  berdasarkan  skala  prioritas  hasil analisis  ketercapaian  Standar  Nasional  Pendidikan.  4)  Malakukan  Sosialisasi  draft RKAS  dan  RKA  bersama  seluruh  warga  sekolah.  5) Forum  Group  DisucusionI draft  RKAS  dan  RKA  bersama  seluruh  warga  sekolah.  6)  Melakukan  pengesahan dan  sosialisasi  RKA.  7)  Menyediakan  fasilitas  untuk  penyampaian  saran
pengelolaan  pembiayaan  sekolah.  8)  Tim  Pengembangan  sekolah  melakukan monitoring dan evaluasi sesuai siklus penjaminan mutu (Soemanto, 2015).
Triangulasi  terhadap  indikator  ke  4  dan  12  dilakukan  kepada  responden nomor 3 dari kelompok guru non-PAI. Berdasarkan penjelasan responden nomor 3 dari kelompok guru non-PAI, bahwa realisasi dan penggunaan dana pengembangan dan  pembinaan  siswa,  pendidik  dan  tenaga  pendidikan  terhambat  dengan keterbatasan  dana  yang  dimiliki  sekolah.  Masalah  yang  dihadapi  sekolah  dalam pembiayaan pendidikan, bukan saja masalah sumber dana, juga masalah alokasi dan penggunaan dana, sehingga besaran biaya pendidikan yang ditanggung oleh sekolah harus  dilimpahkan  kepada  siswa.  Dengan  demikian,  sekolah  harus  mampu menentukan alokasi dan sumber dana dengan tepat, dan memeperhatikan ketentuan- ketentuan  dari  penyandang  dana  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  ada program  kegiatan  sekolah  yang  dibiayai  dengan  subsidi  silang.  Selain  itu  kepala sekolah dan unit kerja terkait harus mamiliki kemampuan dalam menggali dana dari pihak luar. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan dana pengembangan pendidik, tenaga  kependidikan  dan  siswa.  Sekolah  dapat  melakukan  kerjasama  dengan perguruan  tinggi  untuk  melakukan  kegiatan  pengabdian  yang  bertujuan mengembangkan  kompetensi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  juga  dapat melakukan  optimalisasi  peran  alumni  dalam  kegiatan  pengembangan  siswa. Dengan demikian, sekolah harus menyusun program pendanaan secara matang dan mampu  menggunakan  dana  pada  sektor-sektor  yang  benar-benar  dibutuhkan  oleh sekolah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  temuan  dan  pembahasan  bahwa  profil  pemahaman  guru  PAI dan  non-PAI  terhadap  capaian  standar  pembiayaan  menunjukan  kategori  baik,  tetapi satu  responden  dari  masing-masing  kelompok  guru  belum  memahami  beberapa indikator  standar  pembiayaan.  Malasah  pembiayaan  yang  dihadapi  sekolah  bukan  saja sumber dana, juga alokasi dana. Dengan demikian, strategi defensive menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menggunakan peluang dengan cara sekolah harus mampu  menggunakan  dana  yang  tersedia  dengan  memperhatikan  skala  prioritas  untuk peningkatan  standar  mutu  pendidikan.  Selain  itu,  guru  harus  mampu  meningkatkan pemahaman  terhadap  standar  pembiyaan  agar  mampu  bekerja  sama  dengan  warga sekolah lainnya dalam pencapaian standar pembiyaan.

## BIBLIOGRAFI
Ferdi,  W.  P.  (2013).  Pembiayaan  pendidikan:  Suatu  kajian  teoritis. Jurnal  Pendidikan Dan Kebudayaan , 19 (4), 565–578.
Fufindo,  Oscar  Gare.  (2020).  Pembinaan  kesiswaan  di  sekolah  menengah  pertama negeri  kecamatan  sungayang  kebupaten  tanah  datar. Jurnal  Bahana  Manajemen Pendidikan , 1 (1).
Ghozali,  Abbas.  (2012).  Biaya  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Kebutuhan  Dana  untuk Pendidikan Dasar Gratis. Cakrawala Pendidikan , (1), 77195.
Hartoni, Hartoni. (2018). Impelementasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Menengah Kejuruan. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam , 8 (1), 178–185.
Hidayah,  Isti,  &  Etty  Susilowati,  Sukirman.  (2014).  Analisis  Pembiayaan  Pendidikan SMA di Kota Semarang. Jurnal Riptek , 8 (2), 13–22.
Illahi,  Thomasna.  (2020). Pembinaan  dan  Pengembangan  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan .
Matin.  (2014). Manajemen  Pembiyaan  Pendidikan:  Konsep  dan  Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Pers.
Miski, Rihatul. (2017). Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Hasil Belajar Siswa.
Tadbir Muwahhid , 4 (2).
Mursilah, Mursilah. (2015). Manajemen Kesiswaan dan Manajemen Keuangan di SMA. Manajer Pendidikan , 9 (3).
Nainggolan,  Sri  Yanti.  (2020).  Hanya  Empat  Daerah  yang  Alokasikan  Anggaran Pendidikan 20%.
Noval,  Ahmad,  &  Irawan,  Irawan.  (2019).  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  di Madrasah Tsanawiyah Swasta: Studi kasus di MTs. Wihdatul Fikri Kab. Bandung. Manajemen Pendidikan , 14 (1), 73–81.
Purwanto. (2007). Administrasi Pendidikan. Suka Jaya.
SOEMANTO,  Soemanto.  (2015). Strategi  Pengelolaan  Keuangan  Di  SMP  Negeri  4 Ngadirojo Pacitan . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Suliyarti,  Riri.  (2019). Manajemen  Pemeliharaan  Sarana  Dan  Prasarana  Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan .
Sudjana. (2009). Metode Statistika. Bandung: Tarsito.