## KETENTUAN DAN PELAKSANAAN BUSINESS JUDGEMENT RULE DI AMERIKA, AUSTRALIA DAN INDONESIA

## Yafet Yosafet Wilben Rissy
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro 52-60, Salatiga, 50711 yafet.rissy@uksw.edu

## Abstract
The purpose of this study is to discuss the provisions and implementation of business judgment rules (BJR) in the United States (US), Australia and Indonesia. This study shows that in the US and  Australia  the  BJR  element  has  become  a  statutory  obligation.  The  business  decisions  of directors have been examined by the court in the common law tradition and they are now strictly regulated that a business decision can be examined if there is a violation of the director's duty of care  and  fiduciary  duties.  Indonesia  also  adopted  the  BJR  in  the  2007  Limited  Liability Company Law, but the court rarely examined it. In terms of the adoption of the BJR, this study indicates that the adoption has a number of fundamental problems. Therefore, it is recommended that BJR arrangements need to be carried out more systematically.
Keywords: Business Judgment Rule; Directors; Business Decision; Directors’ Duties; Courts

## Abstrak
Tujuan  studi  ini  ialah  membahas  ketentuan  dan  penerapan business  judgment  rule (BJR)  di Amerika  Serikat  (AS), Australia  dan  Indonesia dimana secara  khusus menganalisis  bagaimana dan  kapan  pengadilan  memeriksa  BJR  dan  bagaimana  BJR  diatur  dalam  hukum  perusahaan. Studi  ini  menunjukan  bahwa  di  AS  dan  Australia  elemen  BJR  telah  menjadi  sebuah statutory obligation . Keputusan bisnis direktur telah diadili pengadilan dalam tradisi common law dan kini diatur secara tegas bahwa keputusan bisnis bisa diadili jika terdapat pelanggaran duty of care dan tugas  fidusia  direktur.  Indonesia  juga  mengadopsi  BJR  dalam  Undang-Undang  Perseroan Terbatas  2007  namun  pengadilan  jarang  menguji  BJR.  Terkait  adopsi  BJR,  studi  ini mengindikasikan bahwa adopsi tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pengaturan BJR perlu dilakukan secara lebih sistematis.
Kata Kunci: Aturan Penilaian Bisnis; Direktur; Keputusan Bisnis; Tugas Direktur; Pengadilan

## A. Pendahuluan
Direktur,  ketika  menjalankan  tugasnya, diperhadapkan  pada  pilihan  pengambilan keputusan  bisnis  yang  bisa  mendatangkan nilai tambah atau menguntungkan tapi pada saat bersamaan tidak jarang keputusan bisnis mendatangkan  resiko,  kewajiban/hutang atau kerugian dan kepailitan bagi perusahaan.  Lalu  dimana  menilai  batas pertanggungjawaban  hukum  dan  pribadi
direktur  jika  sebuah  keputusan  bisnis  tidak menghasilkan keuntungan?
Pergumulan  untuk  menguji  keputusan atau tindakan bisnis direktur telah dilakukan dalam  waktu  yang  panjang  oleh  pengadilan di Amerika dan Australia. Pada saat dimana BJR  belum  diatur  secara  tegas  dalam Undang-Undang Perusahaan (UUP), praktek pengujian  terhadap  BJR  oleh  pengadilan  di kedua  negara  tersebut  didasarkan  pada tradisi common law (hukum kebiasaan) yang juga  diletakan  fondasinya  oleh  pengadilan.
Sekalipun  demikian,  perdebatan  diseputar aspek kepastian hukum penerapan BJR tetap saja  mengemuka.  Untuk  itu,  didahului Australia  tahun  1999  lalu  diikuti  Amerika tahun  2016,  prinsip-prinsip  BJR  yang dilahirkan  oleh  pengadilan  dikodifikasikan dalam  UUP  di  kedua  negara  tersebut  yakni the  Corporation  Act  1999  (The  Australia Corporations  Act  2011,  2011)  (Australia) dan  the  Model  Business  Corporation  Act 2016 (The Model Business Corporation Act 2016, 2016)  (the MBCCA, Amerika).
Studi  ini  membahas  isu  penting  yakni kapan  dan  bagaimana  pengadilan  menguji penerapan BJR oleh direktur dan bagaimana BJR dikodifikasikan dalam UUP di Amerika dan  Australia.      Ketentuan  dan  pelaksanaan BJR  di  Australia  dan  Amerika  perlu  dikaji karena  UU  Perusahaan  terkini  dari  kedua negara  tersebut  telah  mengkodifikasi prinsip-prinsip  BJR  yang  dihasilkan  oleh praktek  pengadilan  selama  ini  dimana elemen  BPR  diatur  secara  limitatif  dalam UU  Perusahaan  dan  disertai  penjelasan konsep  dari  elemen  inti  BJR.  Tujuannya ialah  untuk  menghindari  bias  interpretasi dan  implementasi  prinsip  BJR  oleh  satu pengadilan dan pengadilan lainnya.
Sementara itu, artikel ini juga mempersoalkan adopsi BJR dalam Undang- Undang  No. 40 Tahun 2007 (UU  PT 2007) dengan  menguraikan  sejumlah  kelemahan mendasarnya  dan  penerapannya  oleh pengadilan. Akhirnya, artikel
ini memberikan  sejumlah  rekomendasi  konkrit bagi  perubahan  UU  PT  2007  sepanjang terkait dengan adopsi BJR.

## B. Pembahasan
1. Business Judgment Rule di Amerika
BJR  di  Amerika  adalah  produk  hukum kasus  atau case  law yang  telah  digumuli oleh  pengadilan-pengadilan  di  Amerika dalam  putusan-putusannya  dalam  satu  abad terakhir.  Tugas  direktur,  khususnya  tugas untuk  bertindak  dengan  penuh  kepedualian ( duty  of  care )  dan  tugas  bertindak  dengan itikad  baik  dan  untuk  kepentingan  terbaik perusahaan  ( good  faith  and  in  the  best
interest of the company) serta tugas direktur lainya  yang  dirumuskan  dalam  the  MBCA 2016  lebih  merupakan  hasil  dari  perjalanan panjang  upaya  untuk  merumuskan  BJR sebagai  suatu  kewajiban  hukum  ( statutory obligation) .
Upaya ini dilakukan oleh pengadilan di Amerika,  khususnya  Pengadilan  Delaware, yang  terkenal  dengan  putusannya  terkait dengan  BJR,  dan  perjuangan  sistematis (ilmiah)  dari the  American  Law  Institute (ALI)  dalam  upayanya  merumuskan  BJR untuk  selanjutnya  diadopsi  dalam  undang- undang  baik  dilevel  negara  bagian  maupun federal  sebagaimana  terlihat  dalam  the MBCA  2016.  Sebelum  lebih  lanjut membahas  peran  Pengadilan  Delaware  dan ALI  dalam  dalam  merumuskan  BJR,  akan terlebih  dahulu  melihat  substansi  tugas direktur dalam the MBCA 2016.
The  MBCA  2016  mengatur  dua  tugas utama  direktur  yakni duty  of  care dan duty of  loyalty (istilah  yang  dipakai  untuk  tugas fidusia  di  Amerika).  Dalam duty  of  care, direktur  harus  bertindak  dengan  penuh kehati-hatian,  kepedulian  dan  perhatian  dan tindakan  ini  perlu  didukung  oleh  informasi yang layak dipercaya (s 8.30 (b) the MBCA 2016). Dalam duty of loyalty (tugas fidusia), direktur  diminta  untuk  bertindak  dengan itikad  baik  ( good  faith )  untuk  kepentingan terbaik  perusahaan  (s  8.30  (a))  the  MBCA 2016).
Ketentuan  terkait  dua  tugas  utama direktur  di  atas  sebenarnya  berbeda  sangat tipis  dengan  BJR.  Kalau  seorang  direktur telah  menjalankan  tugasnya  di  atas  dengan itikad baik, penuh kepedulian dan informasi yang  cukup,  dan  untuk  kepentingan  terbaik perusahaan,  dalam  konteks  pengambilan keputusan bisnis di  Amerika,  sesungguhnya direktur tersebut telah melakukan tindakannya  dalam  kerangka  BJR.  Dengan kata  lain,  direktur  yang  bertindak  sesuai dengan kedua tugas utama di atas, pada saat yang  sama  telah  melaksanakan  BJR  dan atasnya,  tindakan  atau  keputusan  bisnis tersebut  tidak  dapat  dituntut  (The  Model Business Corporation Act 2016, 2016).
Penjelasan  s  8.31  the  MBCA  2016 menegaskan kembali hubungan duty of care dan duty  of  loyalty dengan BJR. Dijelaskan bahwa  pertanggungjawaban  direktur  dapat dihilangkan  atau  dibatasi  oleh  ketentuan dalam  akta  pendirian  perusahaan.  Tetapi terdapat  sejumlah  batasan  dimana  direktur tidak dapat dilindungi (dapat dituntut) dalam mengambil  keputusan  bisnis.  Terdapat sejumlah  tindakan  dimana    jika  diambil seorang  direktur,  dia  bisa    bisa  dituntut karena  melanggar  BJR,  antara  lain  ketika direktur  a)  mengambil  sejumlah  manfaat keuangan  dimana  seharusnya  direktur  tidak berhak  atasnya;  b)  memiliki  niat  secara sengaja  untuk  merugikan  perusahaan  atau pemegang  saham;  c)  secara  sengaja melakukan  tindakan  kriminal  (s  2.02(b)(4) the  MBCA  2016);  d)  secara  langsung  atau tidak  langsung  mengambil  kesempatan bisnis bagi dirinya atau memberikan kepada orang  lain  sebelum  memberikan  atau menawarkan terlebih dahulu kepada perusahaan (Ss 2.02(b) (6), 8.61 (a), 8.70 the MBCA 2016); e) melakukan transaksi yang didalamnya  direktur  memiliki  konflik kepentingan  (s  8.61  (b)  the  MBCA  2016); dan  f)  dengan  sengaja  melakukan  distribusi aset  atau  saham  secara  melawan  hukum  (s 8.32 the MBCA 2016). Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  jika  BJR tidak  membebaskan  pertanggungjawaban direktur dari keputusan bisnisnya, ketentuan umum  yang  harus  ditetapkan  adalah  bahwa segala  kerugian  keuangan  atau  kerusakan lainnya  yang  diderita  perusahaan  atau pemegang  saham  adalah  merupakan  hasil dari  tindakan  secara  melawan  hukum  atau pembiaran  yang  dilakukan  direktur  (The Model  Business  Corporation  Act  2016, 2016). Ketentuan dan penjelasan terbaru dalam the  MBCA  2016  di  atas  semakin memperkuat dan membuat jelas praktek BJR yang  selama  ini  diinterpretasikan  dan dilaksanakan  oleh  pengadilan  di  Amerika, khususnya  Pengadilan  Delaware.  Dalam sejumlah  kasus  yang  diputuskan  oleh pengadilan  di  Amerika,  dinyatakan  bahwa BJR  melindungi  keputusan  direktur  yang
telah  dibuat  dengan  basis  informasi  yang cukup,  dengan  itikad  baik,  dan  dengan kepercayaan yang jujur dan keputusan bisnis dimaksud  adalah  untuk  kepentingan  terbaik perusahaan.  Jika  kriteria-kriteria  di  atas terpenuhi,  direktur  tidak  bertanggungjawab atas kerugian yang dihasilkan dari kesalahan jujur  dalam  penilaian  dan  pengadilan  tidak akan  mengadili  keputusan  bisnis  yang kompleks dari perusahaan. Secara tradisional,  untuk  membuktikan  bahwa seorang  direktur  telah  melanggar  BJR adalah dengan membuktikan bahwa direktur tersebut  telah  bertindak  dengan  tidak  tepat ( improper )  dan  dengan  itikad  buruk  ( bad faith ) (Berger, 1990).
Bahkan  jauh  sebelum dirincinya pedoman  BJR  seperti  dalam  the  MBCA 2016 di atas, praktek terkait BJR di Amerika didasarkan  pada  rumusan  Pengadilan Delaware mengenai BJR  dan rumusan BJR yang dihasilkan oleh ALI, yang telah banyak diadopsi oleh sejumlah Pengadilan Tinggi di Amerika (Branson, 2002).
Cikal  bakal  BJR  itu  sendiri  telah diintroduksi  Mahkamah  Agung  Delaware sejak  tahun  1927  ketika  menagani  kasus Bodell  v.  General  Gas  &  Electric  Corp. Dalam  kasus  ini  Mahkamah  Agung Delaware  menyatakan  bahwa  tindakan direktur yang telah ‘dilakukan dengan itikad baik, yang dilakukan dalam penilaian terbaik mereka,  dan  untuk  apa  yang  mereka  yakini menguntungkan  perusahaan  dan  semua pemegang sahamnya’ tidak dapat disalahkan (Supreme Court of Delaware, 1927).
Rumusan awal  BJR  ini yang  kemudian ditegaskan  lagi  oleh  Pengadilan  Delaware dalam kasus Aronson v. Lewis, tahun 1984. Pernyataan  dalam  putusan  ini  adalah pernyataan yang paling banyak dirujuk oleh pengadilan  lain  dan  berbagai  kalangan; akademi  dan  praktisi,  di  Amerika.  Dalam putusan ini, BJR didefinisikan sebagai:
BJR  adalah  sebuah  praduga  bahwa dalam  membuat  sebuah  keputusan bisnis,  direktur  perusahaan  bertindak berdasarkan  informasi,  dengan  itikad baik dan dengan keyakinan jujur bahwa tindakan  yang  diambil  adalah  demi
kepentingan  terbaik  perusahaan.  Jika tidak  ada  penyalahgunaan  diskresi, keputusan  itu  akan  dihormati  oleh Pengadilan. Beban ada pada pihak yang menantang keputusan untuk
menetapkan  fakta  yang  membantah anggapan  tersebut  (Supreme  Court  of
Delaware, 1984).
Mahkamah  Agung  Delaware,  dalam kasus Smith v. Van Gorkom,
menghubungkan  BJR  dengan  keputusan yang didasarkan pada informasi yang cukup. Pengadilan  berpendapat  bahwa  tindakan atau  keputusan  direktur  yang  tidak didasarkan  pada  informasi  yang  cukup merupakan  pelanggaran  atas  tugas  fidusia umumnya dan lebih khususnya duty of care . Para  direktur,  sebelum  memutuskan  untuk menjual  saham  Trans  Union,  seharusnya menkonsultasikan  terlebih  dahulu  dengan pihak  ahli  keuangan  dari  luar  terkait  harga saham.  Faktanya  para  direktur  ketika memutuskan menjual saham hanya mendapatkan  nasihat  dari  kepala  keungan perusahaan  ( chief  financial  officer, CFO). Keputusan  penjualan  ini  telah  merugikan pemegang  saham  Trans  Union.    Keputusan Mahkamah  Agung  Delaware  ini  sekaligus membatalkan  Putusan  sebelumnya  ( Trial Court/the  Chancery  Court) dimana  telah secara  salah  menerapkan  BJR  bagi  para direktur    (Supreme  Court  of  Delaware, 1985). Ketika  menangani  perkara Cede  &  Co.
v.  Technicolor,  Inc.  di  tahun  1993,
Mahkamah Agung Delaware juga menyatakan bahwa direktur dalam
menjalankan duty  of  care -nya  tidak  boleh bertindak  curang  dan  melakukan unfair dealing. Bahwa  direktur  oleh  karenanya, dalam penjualan saham perusahaan misalnya,  harus  berperan  langsung  dalam konteks  penjualan  saham  perusahaan  dari awal  hingga  akhir,  direktur  tidak  boleh menjadi  pasif  instrumentalis  selama  proses merger,  dan  direktur  harus  mencari  semua informasi  material  yang  masuk  akal  bagi mereka  sebelum  memutuskan  tindakan
merger  atau  penjualan  saham  (Supreme Court of Delaware, 1993).
Mahkamah  Agung  Delaware  juga memberikan petunjuk terkait dengan konsep direktur  harus  menginformasikan  diri mereka sendiri terkait subjek yang dibuatkan keputusan ( to inform themselves all material information  related  to  the  subject  matter ) yakni  bahwa  direktur  harus  melakukan sejumlah  percarian  atau  penelitian  dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang  ditelusuri  tersebut.  Proses  ini  harus dilaksanakan  sebelum  keputusan  atau penilaian  bisnis  dilakukan  (Supreme  Court of Delaware, 1993).
Sementara itu, harus diakui bahwa ALI berperan  besar  dalam  merumuskan  sebuah common  rule bagi  BJR,  yang  kemudian diadopsi  secara  meluas  di  Amerika.  Dalam dokumennya,  s  4  (c)  (1)  (2)  (3),  ALI  (The American  Law  Institute,  1994)  (1994) merumuskan BJR sebagai berikut:
(c)  A  director  or  officer  who  makes  a business  judgment  in  good  faith  fulfills the  [duty  of  care]  if  the  director  or officer:
(1) is not interested in the subject of his business judgment;
(2)  is  informed  with  respect  to  the subject  of  the  business  judgment to  the  extent  the  director  or officer  reasonably  believes  to  be appropriate under the
circumstances; and
(3)  rationally  believes  that  the business  judgment  is  in  the  best interests of the corporation.
Atas  pendapat  Mahkamah  Agung Delaware,  ALI  (The  American  Law Institute,  1994),  dan  dibandingkan  dengan pendapat Branson (Branson, 2002),
Weinberger (Weinberger, 2010), Hensey IV (Hinsey IV, 1984), Block, Barton, dan Radin (Block,  D.J.;  Barton,  N.E. ;  Radin,  1987), dan  McMillan    (McMillan,  2013)  dicatat setidaknya delapan unsur utama dari BJR di Amerika:  (a)  adanya  keputusan  bisnis;  (b) keputusan  didasarkan  pada  informasi  yang dapat  dipercaya;  (c)  keputusan  dilakukan
dengan  itikad  baik  (jujur);  (d)  keputusan dilakukan  dengan  penuh  kepedulian  dan kehati-hatian;  (e)  keputuan  bebas  dari konflik  kepentingan;  (f)  keputusan  tidak mengandung  unsur  curang  atau  melawan hukum;  (g)  keputusan  tersebut  rasional (tidak  menyalahgunakan  diskresi);  dan  (h) tidak ada unfair dealing .
2. Business Judgment Rule di Australia
Australia  adalah  negara  pertama  dari negara-negara  yang  berada  dalam  tradisi common  law yang  secara  eksplisit memasukan  BJR  dalam  amendemen  UU Perusahaanya di tahun 1999, yang kemudian dipertahankan  dalam  amendemen  UU Perusahaan  di  tahun  2001  (The  Australia Corporations  Act  2011,  2011).  Jika dicermati,  BJR  sebenarnya  merupakan perbaikan minor terhadap duty of care yang lahir  dari  aturan common  law atau  yang telah dikodifikasikan dalam karena undang- undang.  Ketentuan  ini  berlaku  dalam common  law maupun  dalam equity principle. S  180  (2)  the  Corporations  Act 2001 menyatakan sebagai berikut:
180 Care and diligence—civil obligation only (2) A  director  or  other  officer  of  a corporation  who makes a business  judgment  is  taken  to meet the requirements of subsection (1), and their equivalent duties at common law and  in  equity,  in  respect  of  the judgment if they:
(a) make  the  judgment  in  good faith  for  a  proper  purpose; and
(b) do  not  have  a  material personal  interest  in  the subject matter of the judgment; and (c) inform  themselves  about  the subject matter of the judgment  to  the  extent  they reasonably  believe  to  be appropriate; and (d) rationally  believe  that  the judgment  is  in  the  best
interests  of  the  corporation. The  director’s  or  officer’s belief that  the  judgment is  in the  best  interests  of  the corporation is a rational one unless  the  belief  is  one  that no reasonable person in their position would hold.
Dengan demikian BJR harus memenuhi empat  syarat  mutlak  yakni  keputusan tersebut  harus  a)  dibuat  degan  itikad  baik untuk  tujuan  yang  layak;  b)  tidak  memiliki kepentingan  material  pribadi  terkait  subjek yang  diputuskan;  c)  telah  memiliki informasi  yang  cukup  terkait  subjek  yang diputuskan yang pada tingkat tertentu dapat dan layak dipercaya; dan d) dapat dipercaya bahwa  keputusan  tersebut  adalah  untuk kepentingan terbaik perusahaan.
Menurut  penjelasan  s  180  (2)  the Corporations  Act  2001,  ketentuan  the  BJR ini  hanya  berlaku  dalam  hubungannya dengan tugas yang diatur secara tegas dalam s 180 (2) the Corporations Act 2001 ini dan berlaku  sama  seperti  tugas common  law direktur dan dalam equity principle.
S  180  (3)  the  Corporations  Act  2001 juga memberikan definisi yang terang terkait business  judgment yakni  setiap  keputusan untuk  mengambil  atau  tidak  mengambil tindakan  terkait  hal  yang  relevan  dengan beroperasinya  bisnis  perusahaan.  Jadi  ada dua  elemen  tindakan  dalam  s  180  (3)  the Corporations Act 2001 ini yakni: keputusan untuk  mengambil  atau  keputusan  untuk tidak mengambil tindakan bisnis perusahaan.
Farrar  (Farrar,  2001)  mengatakan bahwa  ‘ BJR  is  presumption  of  no  liability ’ dari  direktur  dan  mencatat  setidaknya terdapat sembilan hal yang harus digarisbawahi  dalam BJR di Australia yaitu a)  ketentuan  BJR  berlaku  tidak  hanya  bagi direktur tetapi juga bagi perjabat perusahaan ( officer );  b)  BJR  berlaku  terhadap duty  of care and  diligence  menurut  Corporations Act dan hukum umumnya, tetapi tidak untuk pelanggaran  tugas  wajib  lainnya  menurut undang-undang  lainnya;  c)  ke-empat  unsur
dalam  s  130  ayat  (2)  the  Corporations  Act 2001  harus  dipenuhi;  d)  sudah  ada keputusan bisnis (untuk bertindak atau untuk tidak  bertindak);  e)  keputusan  harus didasarkan  pada  informasi  yang  dapat dipercaya;  f)  kebutuhan  untuk  rasionalitas terkait  s  180  (2)  (d)  the  Corporations  Act 2001 tidak mencakupi keputusan yang tidak dapat  dijelaskan  secara  k;oheren  atau semberono atau pemborosan aset perusahaan;  g)  ketentuan  BJR  tidak dimaksukan untuk meniadakan tanggungjawab pejabat menurut the Corporations Act 2001; h) BJR merupakan a safe  harbour  (pengaman/perlindungan)  bagi direktur;  dan  i)  BJR  tidak  dimaksudkan untuk diberlakukan bagi perdagangan dalam kebankrutan ( insolvent trading ) atau kesalahan  pernyataan  dalam  dokumen prospectus atau pengambialihan (take over). Pada  kesempatan  lainnya,  Farrar (Farrar,  1989)  menggris-bawahi  lima  bahan dasar  dari  BJR  yakni  a)  adanya  keputusan bisnis; b) ketidaktertarikan ( disinterestedness) direktur terkait keputusan  bisnis  yang  diambil  yakni  tidak memiliki  kepentingan  personal  atau self- dealing; c)  Adanya due  care; d)  Adanya good faith dan e) tidak ada penyalahgunaan diskresi.
Konsekuensi dari ketentuan BJR di atas adalah pemegang saham harus semakin teliti dan  hati  untuk  memilih  direktur,  utamanya direktur non-eksekutif atau direktur independen.  Mengapa?  Jika  ditelisik, direktur independen memiliki peran penting untuk  memberikan  pertimbangan  yang obyektif bagi strategi dan tujuan perusahaan dan  memberikan  pengawasan  yang  efektif tanpa  dipengaruhi  oleh  kepentingan  pihak terafilisasi. Pertimbangan independen, rasional,  dan  obyektif  dari  direktur independen akan  sangat menentukan kualitas BJR itu sendiri.
Bagaimana  sikap  pengadilan  Australia terhadap  BJR  yang  baru  ini?  Apakah pengadilan  akan  melaksanakannya  dengan lebih  kaku  atau  bahkan  semakin  jarang mengadili  gugatan  yang  terkait  dengan tindakan atau keputusan bisnis direktur yang
tidak  mengandung  pertimbangan  yang cermat  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  s 180  (2)  the  Corporations  Act  2001?  Farrar (Farrar,  2001)  mengatakan  bahwa  indikasi awal  menunjukan  bahwa  pengadilan  akan menangani  perkara-perkara  bermuatan  BJR dengan  pendekatan  yang  konservatif  (ektra hati-hati).
Terlepas  dari  pendekatan  yang  akan digunakan  pengadilan  di  Australia  terkait penerapan  BJR  setelah  dimasukan  pertama kalinya  tahun  1999  dalam  Australian Corporations Act,  perlu dicatat bahwa telah terdapat kekuatiran mendasar terkait lemahnya standard  of  care  and  diligence dalam  putusan  pengadilan  maupun  undang- undang.  Kegelisahaanya  adalah  direktur tidak  mendapat  perlindungan  yang  cukup dalam  menjalankan  tugasnya.  Terdapat  tiga alasan  untuk  menjelaskan  situasi  ini. Pertama, pengadilan yang harus bertanggungjawab dalam merumuskan BJR. Kedua,  telah  ada  perlindungan  yang  cukup dalam  UUP  khususnya  ss1318  dan  1317A the  Corporations  Act  2001.  Dan  ketiga, pengadilan  menolak  mengawasi  keputusan bisnis yang dibuat dewan direktur (Greenhow, 1999).
Namun  perlu  diingat  bahwa  jauh sebelumnya  hadirnya  the  Corporations  Act 1999  dan  2001,  yang  mewajibkan  BJR, dalam  prakteknya,  Pengadilan  Tinggi
Australia
(MA Australia)
dalam keputusannya  telah  mengakomodasi  BJR. Putusan  mana  telah  merupakan  cikal  bakal BJR  di  Australia.  Dalam  kasus  Harlowes Nominees  Pty  Ltd  v.  Woodsite  (Lakes Entrace Oil  Co),  di  tahun 1968,  Pengadilan Tinggi  Australia  menyatakan  sebagai berikut:
direktur  yang  memiliki  hak  dan kewajiban  untuk  memutuskan  sesuai dengan  kepentingan  perusahaan  dan bagaimana  kepentingan  perusahaan tersebut  dilayani  yang  terkait  dengan sejumlah  pertimbangan  praktis,  dan penilaiannya,  jika  dilaksanakan  dengan itikad baik atau tidak untuk tujuan yang tidak  relevan,  maka  keputusan  tersebut tidak  terbuka  untuk  ditinjau  oleh
pengadilan.  (High  Court  Of  Australia, 1968) .
Terkait  cakupun  pengertian business judgment, dalam  kasus  ASIC  v.  Rich, Pengadilan  di  Australia,  juga  menawarkan cakupun business judgment yang luas, yang mencakupi  keputusan  privat  perusahaan, keputusan  untuk  menghentikan  litigasi  dan membuat  tujuan  kebijakan  dan  pembagian tanggungjawab  antara  dewan  direktur  dan manajemen  senior  (Keay,  A. ;  Loughrey, 2019).  Sekalipun  demikian,  keputusan  di atas  merupakan  keputusan  yang  kurang eksplisit (Keay, A. ; Loughrey, 2019).
Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  dengan  dirumuskannya  BJR  dalam Australian Corporations Act 1999 dan 2001, BJR telah memiliki sebuah kekuatan hukum wajib ( statutory obligation ) di Australia dan direktur  mendapat  jaminan  perlindungan yang  lebih  kuat  dalam  menjalankan tugasnya.
3. Business Judgment Rule di Indonesia
Indonesia  juga  mengadopsi  BJR  dalam Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  (UU PT  2007)  untuk  melindung  direktur  dan komisaris.  Terkait  pertanggungjawaban direktur  dan  komisaris,  diatur  dengan  tegas bahwa  keduanya  bertanggungjawab  secara pribadi  atau  tanggung  renteng  jika  direktur lalai atau tidak berhati-hati dalam menjalankan  tugasnya  dengan  itikad  baik dan penuh tanggungjawab ataupun komisaris  lalai  dan  tidak  berhati-hati  dalam melakukan  tugas  pengawasan  menimbul kerugian  atau  kepailitan  bagi  perusahaan (Pasal  97  ayat  (3,  4),  Pasal  104  ayat  (2,  3), Pasal 108 (1), Pasal 114 ayat (2, 3, 4), Pasal 115 ayat (1, 2) UU PT 2007). Namun demikian menurut Pasal 97 ayat (5),  Pasal  104  ayat  (4),  Pasal  114  ayat  (5) dan Pasal 115 ayat (3) UU PT 2007 direktur dan  komisaris  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawabannya  atas  kerugian  dan kepalitan  yang  diderita  perusahaan  jika direktur  dan  komisaris  dapat  membuktikan sebaliknya  bahwa  mereka  tidak  lalai  dan tidak  bersalah  dalam  menjalankan  tugas-
tugasnya.  Dengan  demikian  ketentuan- ketentuan  di  atas  adalah  konstruksi  UU  PT tentang  BJR  bagi  direktur  dan  komisaris terkait kerugian dan kepailitan perusahaan.
Pasal  104  ayat  (4)  UU  PT  2007 mengatur konsep BJR atas direksi dalam hal kepailitan,  dimana  selengkapnya  ketentuan ini adalah:
Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan
Perseroan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
a. kepailitan  tersebut  bukan  karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah  melakukan  pengurusan  dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung  jawab  untuk  kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan
kepentingan  baik  langsung  maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
d. telah  mengambil  tindakan  untuk mencegah terjadinya kepailitan.
Sementara  itu,  Pasal  115  ayat  (3)  UU PT  2007  mengatur  konsep  BJR  atas komisaris  dalam  hal  kepailitan,  dimana rumusan  selengkapnya  ketentuan  sebagai berikut:
Anggota  Dewan  Komisaris  tidak  dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  apabila  dapat membuktikan:
a. kepailitan  tersebut  bukan  karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah  melakukan  tugas  pengawasan dengan itikasd baik dan kehati-hatian untuk  kepentingan  Perseroan  dan sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung  atas  tindakan  pengurusan oleh  Direksi  yang  mengakibatkan kepailitan; dan
d. telah  memberikan  nasihat  kepada Direksi  untuk  mencegah  terjadinya kepailitan.
Doktrin BJR juga diadopsi Otoritas Jasa
Keuangan  (OJK)  bagi  perusahaan  publik melalui Peraturan OJK No.
33/PJOK.04/2014 tentang  Direksi  dan Dewan  Komisaris  Emiten  atau  Perusahaan Publik,  khususnya  terkait  dengan  kerugian perusahaan. Rumusan Pasal 13 ayat (2) No. 33/PJOK.04/2014 tidak  jauh  berbeda dengan  konstruksi  BJR  bagi  direktur  dan komisaris dalam UU PT 2007, yakni bahwa:
Anggota direksi tidak dapat
dipertanggungjawabkan  atas  kerugian Emiten  atau  Perusahaan  Publik  jika mampu membuktikan hal-hal berikut:
a. kerugian terjadi bukan karena karena kesalahan atau kelalaiannya
b. telah  melakukan  pengurusan  dengan itikad  baik,  penuh  tanggungjawab, kehati-hatian  untuk  kepentingan  dan sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan Emiten/Perusahaan Publik;
c. tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung; dan
d. telah  mengambil  tindakan  untuk mencegah  timbul  atau  berlanjutnya kerugian.
Jika dicermati berbagai ketentuan dalam
UU  PT  2007  maupun  Peraturan  OJK  No.
33/PJOK.04/2014 terkait BJR yang memberikan perlindungan bagi direktur dan komisaris dalam menjalankan tugasnya telah cukup  memadai.  Hanya  saja,  tidak sebagaimana  yang  diatur  dalam  the Corporations  Act  2001 di  Australia  dan  the MBCA 2016 di Amerika, UU PT 2007 dan POJK  No.  33/PJOK.04/2014,  tidak  secara eksplisit menggunakan istilah BJR.
Pengaturan  dan  penjelasan  elemen- elemen penting BJR dalam UU PT 2007 dan POJK  No.  33/PJOK.04/2014  ditempatkan seolah terpisah dari pelaksanaan tugas untuk bertindak  dengan  kepedulian  dan  keahlian (tugas common  law direktur)  dan  tugas untuk  bertindak  dengan  itikad  baik  dan
untuk kepentingan terbaik perusahaan (tugas fidusia  direktur).  Seharusnya,  sebagaimana di AS dan Austalia,  elemen-elemen penting BJR perlu dijelaskan dengan menghubungankannya dengan tugas
common law dan tugas fidusia direktur. Oleh karena  itu,  dalam  perubahan  UU  PT  2007 yang  akan  datang,  istilah  BJR  perlu  secara tegas dipakai dan penjelasan elemen-elemen penting  BJR  perlu  dikaitkan  dengan  tugas common law dan tugas fidusia direktur. Selain  itu,  empat  elemen  penting  BJR dalam  UU  PT  2007  dan  POJK  No.
33/PJOK.04/2014 belum cukup menggambar  konsep  BJR.  Oleh  karenanya element  BJR  perlu  ditambahkan  lagi  yakni bahwa  direktur  dan  komisaris  tidak  dapat dituntut  jika  a)  keputusan  bisnis  yang diambil telah dilakukan berdasarkan informasi  dan  data  yang  cukup,  dapat dipercaya dan rasional; b) tidak mengandung  unsur  kecurangan;  c)  tidak mengandung unsur penyalahgunaan
kedudukan  sebagai  direktur  atau  komisaris; dan  d)  direktur  dan  komisaris  tidak mengambil keutungan pribadi dari keputusannya.
Bagaimana
BJR diterapkan di Indonesia? Gugatan derivatif bisa digunakan pemegang  saham  minoritas  untuk  meminta pertanggungjawaban hukum direktur sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  97  (6) UU PT 2007 yakni:
Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)  bagian  dari  jumlah  seluruh saham  dengan  hak  suara  dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri  terhadap  anggota  Direksi  yang karena  kesalahan  atau  kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
Penjelasan  Pasal  97  ayat  (6)  UU  PT 2007 menyatakan bahwa:
Dalam  hal  tindakan  Direksi  merugikan Perseroan,  pemegang  saham  yang memenuhi  persyaratan  sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan  untuk  melakukan  tuntutan
atau  gugatan  terhadap  Direksi  melalui pengadilan.
Namun  catatan  kritis  perlu  diberikan terkait  penggunaaan  gugatan  derivatif  oleh pemegang  saham  minoritas  terkait  dengan pelanggaran  BJR.  Ketentuan  di  atas menegaskan  bahwa  gugatan  terhadap direktur dan komisaris yang
bertanggungjawab  atas  kerugian  ataupun kebangkrutan  perusahaan  hanya  sema-mata bisa  dilakukan  oleh  pemegang  saham minoritas (PSM). Tentu, ketentuan di kurang tepat karena telah membatasi gugatan terkait BJR hanya semata bisa dilakukan oleh PSM. Ini  suatu  kelemahan  konstruksi  BJR  dalam UU  PT  2007.    Mengapa  demikian?  Karena untuk  menilai  dan  menentukan  pelanggaran duty  of  care  and  skill maupun  tugas fidusianya,  sepanjang  terkait  penerapan BJR,  seharusnya,  sebagaimana  berlaku  di Australia dan di Amerika, pemegang saham, baik minoritas maupun pengendali ( controlling  shareholders) ataupun  individu pemegang  saham  tanpa  melihat  porsi kepemilikan saham, termasuk kreditur, dapat mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  jika merasa  telah  dirugikan  oleh  tindakan  atau keputusan bisnis direktur.
Kelemahan signifikan lainnya yang ada dalam UU PT ialah tidak  ada suatu definisi dan  uraian  terkait business  judgment ataupun business  decision (keputusan bisnis).  Sebaiknya,  perubahan  UU  PT  2007 yang  akan  datang  perlu  mendefinsikan konsep bisniss  judgment atau business decision . Mengapa? Jika dicermati,
utamanya di Amerika, dan Australia, doktrin BJR  ataupun statutory  obligation terkait BJR,  merujuk  kepada  keputusan  bisnis ( business  decision). Atas  alasan  tersebut, pengadilan  dan  undang-undang  di  kedua negara  ini  mendefisinikan  dan  menjelaskan business  decision dengan  sistematis  dan jelas.
Bagaimana  pengadilan  di  Indonesia menginterpretasi  dan  melaksanakan  BJR dalam  putusannya?  Sejauh  ini,  sepanjang pengetahuan  penulis,  sejak  berlakunya  UU PT  tahun  1995  dan  tahun  2007,  belum  ada kasus gugatan derivatif (perdata) yang sejak awal memang dimaksudkan untuk membuktikan  kesalahan  direktur  dan komisaris  terkait  BJR.  Namun  demikian, yang menarik adalah dalam hal kasus pidana (korupsi)  yang  dituduhkan  kepada  Karen Agustiawan  (Mantan  Direktur  Utama Pertamina),  Mahkamah  Agung  (yang diumumkan  Juru  Bicaranya,  Andi  Samson Nganro,  9  Maret  2020)  memutuskan melepaskan  Karen  Agustiawan  dari  segala tuntutan
dengan menggunakan pertimbangan  BJR  (Detik.,  2020).  Putusan MA  ini,  jika  kelak  putusannya  resmi dikeluarkan MA, menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait konstruksi dan penerapan BJR di Indonesia.
Setelah  membahas  BJR  di  Amerika Serikat,  Australia  dan  Indonesia  di  atas dilakukan  perbandingan  ketentuan  dan pelaksanaan  BJR  ketiga  negara  ini sebagaimana terlihat dalam  Tabel 1 sebagai berikut:
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020, Halaman 160-171
Tabel 1.

## Perbandingan Ketentuan dan Pelaksanaan BJR
di Amerika Serikat, Australia dan Indonesia Negara Elemen BJR dan sumber hukum Pelaksanaan BJR oleh pengadilan/ tradisi hukum Amerika Serikat  keputusan bisnis direktur  tidak mengambil manfaat keuangan dimana seharusnya direktur tidak berhak atasnya
 tidak memiliki niat secara sengaja untuk merugikan perusahaan atau pemegang saham;  tidak secara sengaja melakukan tindakan kriminal (s
2.02(b)(4) the MBCA 2016);
 tidak secara langsung atau tidak langsung mengambil kesempatan bisnis bagi dirinya atau memberikan kepada orang lain sebelum memberikan atau menawarkan terlebih dahulu kepada perusahaan (Ss 2.02(b) (6), 8.61 (a), 8.70 the MBCA 2016);  tidak melakukan transaksi yang memiliki konflik kepentingan (s 8.61 (b) the MBCA 2016); dan  tidak dengan sengaja melakukan distribusi aset atau saham secara melawan hukum (s 8.32 the MBCA 2016). Ya/sering Kombinasi statutory obligation dan tradisi common law Australia  keputusan bisnis direktur  dibuat tidak dengan itikad baik untuk tujuan yang layak  tidak memiliki kepentingan material pribadi terkait subjek yang diputuskan  tidak memiliki informasi yang cukup terkait subjek yang diputuskan yang pada tingkat tertentu dapat dan layak dipercaya (S 180 (2) the Corporations Act 2001). Ya/sering Kombinasi statutory obligation dan tradisi common law Indonesia  keputusan bisnis direktur dan komisaris yang tidak menimbulkan kerugian dan kepalitan  keputusan bisnis tersebut tidak mengandung kesalahan atau kelalaian direktur dan komisaris;  melakukan pengurusan (bagi direktur) dan pengawasan (bagi komisaris) tidak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;  direktur dan komisaris tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan;
 direktur tidak mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kerugian dan kepailitan;
 komisaris tidak memberikan nasihat kepada direktur untuk mencegah terjadinya kerugian dan kepailitan
(Pasal 97 ayat (5), Pasal 104 ayat (4), Pasal 114 ayat
(5) dan Pasal 115 ayat (3) UUPT 2007).
Tidak/jarang S tatutory  obligation dalam  tradisi civil law
Dioleh Penulis dari the US CBCA 2016, the Australian Corporations Act 2001, dan UUPT 2007.
C. Simpulan
Pengadilan  di  Amerika  Serikat  dan Australia, sekalipun BJR telah
dikodisifikasikan  dalam  undang-undang perusahaan  dan  menjadi  sebuah statutory obligation ,  dalam  menerapkan  BJR  untuk menguji  keputusan  bisnis  direktur,  tetap harus  memperhatikan  tradisi common  law . BJR di Amerika Serikta dan Australia pada intinya  menggariskan  bahwa  baik  direktur dan  keputusan  bisnis  yang  diambilnya dilindungi.  Pengadilan  tidak  diperbolehkan melakukan second  guest atas  sebuah keputusan  bisnis  karena  memang  pegadilan tidak  memiliki  kapasitas  untuk  itu.  Tetapi pengadilan  dapat  melakukan  penilaian  atas tindakan  binis  yang  dilakukan  direktur  jika terdapat  kelalaian  dan  kesalahan  direktur dalam  menjalankan duty  of  care dan  tugas fidusianya.
Kelalaian  dan  kesalahan  direktur  di Amerika dan Australia yang dapat membuat keputusan  bisnisnya  diuji  pengadilan  atau yang  membuat  BJR  diangkat  pengadilan adalah  jika  keputusan  bisnis  tersebut  tidak dibuat  dengan  itikad  baik  dan  untuk  tujuan yang  layak,  direktur  memiliki  kepentingan material  pribadi  terkait  subjek  yang diputuskan  baik self-dealing maupun conflict  of  interest termasuk  mengambil manfaat  keuangan  dan  kesempatan  bisnis dari keputusan tersebut, keputusan dilakukan  atas  dasar  informasi  yang  tidak cukup,  tidak  dapat  dan  tidak  layak dipercaya; keputusan tidak mengabdi kepada kepentingan  terbaik  perusahaan,  sejak  awal terdapat  niat  mengambil  keputusan  bisnis yang  secara  nyata  merugikan  perusahaan, dan  keputusan  mengandung  unsur  melawan hukum dan tindakan kriminal.
UU  PT  2007  dan  Peraturan  OJK  di tahun  2014 juga mengadopsi BJR     dimana dinyatakan bahwa keputusan bisnis direktur dan  kmisaris  bisa  diadili  jika  keputusan bisnis menimbulkan kerugian dan kepailitan karena kesalahan atau kelalaian direktur atau komisaris, direktur telah melakukan pengurusan  atau  komisaris  telah  melakukan pengawasan  tidak  dengan  itikad  baik,  tidak dengan penuh tanggungjawab, tidak dengan
penuh  kehati-hatian,  dan  tidak  sesuai maksud dan tujuan perusahaan, direktur dan komsaris  memiliki  benturan  kepentingan dan  direktur  tidak  mengambil  tindakan untuk  mencegah  timbul  atau  berlanjutnya kerugian atau kepailitan. Namun pengadilan di  Indonesia  jarang  menerapkannya;  dan komisaris  tidak  memberi  nasihat  kepada direktur  untuk  menghentikan  kerugian  dan kepailitan perusahaan.
Terkait  adopsi  BJR,  terdapat  sejumlah rekomendasi  bagi  perumusan  BJR  dalam UU  PT  yang  akan  datang.  Pertama,  perlu secara  tegas  membuat  pasal-pasal  khusus terkait  BJR  dan  menggunakan  istilah  BJR secara eksplisit. Kedua, perlu mendefinsikan secara  terang  konsep  keputusan  bisnis. Ketiga,  unsur  BJR  dalam  UU  PT  perlu ditambahkan  yakni  bahwa  direktur  dan komisaris tidak dapat  dituntut jika keptusan bisnisnya  telah  dilakukan  berdasarkan informasi  yang  cukup,  data  yang  dapat dipercaya  dan  rasional,  tidak  mengandung unsur  kecurangan,  dan  tidak  mengandung unsur  penyalahgunaan  kedudukan  sebagai direktur  atau  komisaris,  dan  direktur  tidak memperoleh  keuntungan  pribadi  dari keputusannya.  Keempat,  perlu  memperluas pihak  yang  dapat  atau  berhak  mengajukan gugatan  kepada  direktur  dalam  hal pelanggaran unsur-unsur BJR yakni pemegang saham baik minoritas, pengendali atau  individu,  termasuk  kreditur,  pekerja atau  pelanggan,  atau  siapapun  yang memiliki kepentingan dengan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
The  Australia  Corporations  Act  2011, (2011).
Berger,  D.  J.  (1990).  Exporting  the  Twin
Towers: The Development Of
Transnational  Business Judgment  Rule. Saint  Louis  University  Public  Law Review , 9 (1), 169–189.
Block,  D.J.;  Barton,  N.E. ;  Radin,  S.  E.
(1987). The  Business  Judgment  Rule  -
Fiduciary Duties of Corporate
Directors and Officers . Prentice Hall.
Branson,  D.  M.  (2002). The  Rule  at  Isn’t a Rule  -  e  Business  Judgment  Rule. Alparaiso  University  Law  Review ,
36 (34), 631–654.
Detik.  (2020). MA  Lepaskan  Eks  Dirut Pertamina  Karen  di  Kasus  Korupsi  Rp 568  M .  https://news.detik.com/berita/d- 4931904/ma-lepaskan-eks-dirut- pertamina-karen-di-kasus-korupsi-rp- 568- m?_ga=2.21407481.332223227.158356 7161-84216239.1549435714
Farrar, J. H. (1989). Business Judgment And Defensive  Tactics  In  Hostile  Takeover Bids. Canadian  Business  Law  Journal , 15 (1), 15–42.
Farrar, J. H. (2001). Corporate Governance Theories,  Principles,  and  Practices (2nd (ed.)). Oxford University Press.
Greenhow,  A.  (1999).  The  Statutory Business  Judgment  Rule:  Putting  The
Wind  Into  Directors’  Sails. Bond  Law Review , 11 (1), 33–38. http://www.austlii.edu.au/au/journals/B ondLawRw/1999/3.html
High Court Of Australia. (1968). Harlowe’s Nominees  Pty  Ltd  V  Woodside  (Lakes Entrance)  Oil  Co  NL,[1968]  HCA  37; 121  CLR  483.  Decided  21  June  1968 . Jade.io. https://jade.io/article/66053
Hinsey  IV,  J.  (1984).  Business  Judgment and  the  American  Law  Institute’s Corporate  Governance  Project:  The Rule,  The  Doctrine  and  the  Reality.
George Washington Law Review , 15 (4– 5), 609–623.
Keay, A. ; Loughrey, J. (2019). The Concept of  Business  Judgment. Legal  Studies ,
39 (1), 36–55.
McMillan,  L.  (2013).  The  Business Judgment  Rule  As  An  Immunity Doctrine. William  and  Mary  Business Law Review , 4 (2), 521–574.
Supreme  Court  of  Delaware.  (1927). Supreme  Court  of  Delaware,  Bodell  v. General  Gas  Electric  Corporation140 A. 264 (Del. 1927) 159 A. 376 Decided Feb 22, 1927, Cesetext, 6.
Supreme  Court  of  Delaware.  (1984). Supreme Court of Delaware Aronson v. Lewis,  473  A.2d  805,  812  (Del.  1984)
Decided: March 1, 1984, IV. https://law.justia.com/cases/delaware/su preme-court/1984/473-a-2d-805-4.html
Supreme  Court  of  Delaware.  (1985).
Supreme  Court  of  Delaware  Smith  v.
Van  Gorkom488  A.2d  858  (Del.  1985) Decided Jan 29, 1985 . https://law.justia.com/cases/delaware/su preme-court/1985/488-a-2d-858-4.html.
.
Supreme  Court  of  Delaware.  (1993).
Supreme  Court  of  Delaware,  Cede  & Co.  v.  Technicolor,  Inc.  634  A.2d  345 (1993)  Decided:  October  22,  1993 . https://law.justia.com/cases/delaware/su preme-court/1994/634-a-2d-345-1.html
The  American  Law  Institute.  (1994).
Principles  Of  Corporate  Governance: Analysis  And  Recommendations .  The ALI.
The Model Business Corporation Act 2016, (2016).
Weinberger,  L.  .  (2010).  The  Business Judgment Rule And Sphere Sovereignty. Cooley Law Review , 27 (2),
279–319.