JURNAL AUDIENS VOL. 2, NO. 2 (2023): JUNE 2023                                                                                                         https://doi.org/ 10.18196/jas.v4i2.17

## Pola Komunikasi Pelayanan Publik pada Aplikasi “JENDELAKU” di Kabupaten Kulon Progo
Desta Lia Tri Rejeki Candra Suci Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia Ade Putranto Prasetyo Wijiharto Tunggali
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia ade.putra.tunggali@unisayogya.ac.id

## Abstract
The government's goal is to improve the quality and reach of public services to the public at large, as well as to emphasize the level of abuse of authority in the form of collusion, corruption, and nepotism. So the local government conducts public services through accessible media, the delivery of communication can be brief, clear, and on target.  This is contained in Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning Electronic-Based  Government  Systems  (SPBE).  Like  the  local  government  Kulon  Progo  created  a  public  service  application  called JENDELAKU. This study aims to find out the communication patterns of public services in the application. This researcher uses qualitative approach research method and observation of public service communication in the application. The results showed that the communication patterns of public services in each tool have their own functions that still need to be developed. and lack of access from the community so that the application only runs in the local government.
Keywords: Jendelaku, Pola Komunikasi, Pelayanan Publik, SPBE.

## Abstrak
Tujuan  pemerintah  adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  jangkauan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  luas,  serta mempertegas  tingkat  penyalahgunaan  wewenang  berupa  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme.  Sehingga  pemerintah  daerah melakukan pelayanan publik melalui media yang mudah diakses, penyampaian komunikasi dapat singkat, jelas dan tepat sasaran. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).  Seperti  Pemda  Kulon  Progo  membuat  aplikasi  pelayanan  publik  yang  diberi  nama  JENDELAKU.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi pelayanan publik pada aplikasi. Peneliti ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dan observasi komunikasi pelayanan publik pada aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi pelayanan publik pada masing-masing alat memiliki fungsi masing-masing yang masih perlu dikembangkan. dan kurangnya akses dari masyarakat sehingga aplikasi hanya berjalan di pemerintah daerah.
Kata Kunci: Jendelaku, Pola Komunikasi, Pelayanan Publik, SPBE.

## PENDAHULUAN
Komunikasi  merupakan  suatu  proses  menyampaikan  informasi  (pesan,  ide,  gagasan)  melibatkan  dua orang  atau  lebih  sebagai  komunikan  dan  komunikator  sehingga  menimbulkan  interaksi  yang berkesinambungan dan tidak memiliki akhir (West & Turner, 2007). Maka dari itu komunikasi menjadi bagian yang paling erat dengan kehidupan makhluk sosial, jika tanpa adanya komunikasi manusia tidak dapat berkembang.
Komunikasi  dapat  dilakukan  dengan  cara  komunikasi  lisan  (komunikasi  verbal)  maupun  tertulis (komunikasi nonverbal) dengan melalui media, suara, gambar, logo, lambang dan lainnya. Komunikasi verbal dilakukan dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk berbicara maupun tertulis. Komunikasi ini dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan emosi, pemikiran, gagasan, menyampaikan fakta, data, dan informasi. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan penyampaian pesan  yang  dikemas  bentuk  tanpa  kata  bersifat  jujur  dalam  mengungkapkan  hal  secara  spontan. Menggunakan komunikasi ini lebih memiliki potensi untuk adanya feedback , dikarenakan penyampaian yang  dilakukan  dapat  berupa  lambang-lambang  seperti gesture ,  warna,  mimik  wajah,  dan  lain-lainnya (Kusumawati, 2016).
Komunikasi  yang  dilakukan  akan  menjadi  efektif  apabila  komunikator  dan  komunikan  dapat membina  hubungan,  serta  mempengaruhi  orang  lain.  Maka  dari  itu  ada  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi komunikasi. Menurut Effendy faktor yang mempengaruhi komunikasi yaitu komunikasi dapat  tepat  sasaran,  komunikasi  yang  disampaikan  harus  lengkap,  komunikasi  perlu  memperhatikan situasi dan kondisi, komunikasi perlu menghindari kata-kata yang kurang baik, adanya persuasi dalam komunikasi (Hardiansyah, 2015).
Saat  ini  komunikasi  tidak  hanya  dapat  dilakukan  dengan  secara  tatap  muka  namun  dapat menggunakan media. Melalui media komunikasi yang disampaikan dapat secara singkat, jelas, dan tepat sasaran.  Komunikasi  yang  dilakukan  melalui  media  seperti  pelayanan  publik.  Dalam  memenuhi kebutuhan masyarakat maka pemerintah daerah perlu memberikan pelayanan publik berbasis teknologi. Tertuang pada peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)  komunikasi  dengan  menggunakan  media  dilakukan  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta dapat menekankan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melaui penerapan system pengawasan dan pengaduan berbasis elektronik/teknologi (SPBE, 2020).
Pelayanan  publik  yang  dilakukan  melalui  media  seperti  pada  pemerintah  daerah  Kulon  Progo. Pemerintah daerah membuat aplikasi website yang bernama JENDELAKU, merupakan aplikasi dengan sistem single integritas layanan masyarakat yang mampu menghubungkan segala pelayanan di kabupaten Kulon Progo sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan. Keberhasilan pelayanan publik maka dilihat dari pola komunikasi yang menjadi pokok utama. Maka dari itu peneliti bertujuan untuk meneliti bagaimana pola komunikasi yang ada pada aplikasi tersebut. Apakah komunikasi tersebut sudah sampai kepada masyarakat atau sebaliknya? Berdasarkan latar belakang diatas penulis membuat rumusan  masalah  Bagaimana  pola  komunikasi  pelayanan  publik  pada  aplikasi  “JENDELAKU”  di Kabupaten Kulon Progo?

## KAJIAN PUSTAKA POLA KOMUNIKASI
Pola komunikasi menurut Djamarah 2004 diartikan sebagai suatu bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan yang dapat dipahami. Pola komunikasi
merupakan  proses  yang  mudah  dirancang  dengan  unsur-unsur  yang  berlangsung  dan  memudahkan pemikiran yang secara sistematis dan logis (RUNDENGAN NABELLA, 2013). Pola komunikasi terdiri dari  beberapa  macam  yaitu:  Pola  Komunikasi  Primer,  Pola  Komunikasi  Sekunder,  Pola  Komunikasi Linier, dan Pola Komunikasi Sirkuler (Permata, 2013).
1. Pola Komunikasi Primer
Pola  Komunikasi  Primer  yaitu  proses  penyampaian  komunikasi  yang  dilakukan  dengan menggunakan  simbol  sebagai  media  atau  saluran.  Pada  pola  ini  terdapat  dua  lambang  yaitu lambang  verbal,  dan  lambang  nonverbal.  Lambang  verbal  merupakan  lambang  yang  sering digunakan oleh komunikator untuk mengungkapkan pikirannya yaitu seperti bahasa. Lambang nonverbal yaitu lambang yang untuk berkomunikasi menggunakan isyarat dengan anggota tubuh seperti: mata, kepala, bibir, tangan, jari dan lainnya.
2. Pola Komunikasi Sekunder Proses komunikasi yang menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah pemakaian lambang sebagai media pertama. Media kedua ini digunakan ketika sasaran berada pada tempat jauh dan jumlah massa banyak. Proses komunikasi ini semakin lama akan menjadi efektif dan efisien, karena didukung oleh teknologi yang semakin canggih.
3. Pola Komunikasi Linier Proses  komunikasi  yang  dilakukan  dengan  tatap  muka  ( face  to  face )  dengan  pesan  yang disampaikan secara efektif dan ada perencanaan yang sebelum melakukan komunikasi.
4. Pola Komunikasi Sirkuler Sirkuler  artinya  bulat  atau  bundar,  maka  proses  komunikasi  ini  terjadi  adanya feedback atau umpan  balik,  hal  ini  terjadi  membuktikan  bahwa  komunikasi  dilakukan  berhasil  dan  proses komunikasi ini berjalan terus menerus.
Menurut  Stewart  L.  Tubbs  dan  Sylvia  Moss  (Bungin,  2006)  terdapat  tiga  model atau  pola  komunikasi,  yaitu  pola  komunikasi  linier,  pola  komunikasi  dua  arah,  dan  pola komunikasi  transaksional.  Pola  komunikasi  linier  merupakan  model  komunikasi  satu  arah ( one-way  view  of  communication ).  Pola  komunikasi  dua  arah  adalah  model  komunikasi  yang memiliki  umpan  balik.  Pola  komunikasi  transaksional  merupakan  model  komunikasi  yang dapat dipahami dalam konteks hubungan ( relationship ) di antara dua orang atau lebih.

## PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan  publik  merupakan  kewajiban  pemerintah  dalam  memenuhi  hak  setiap  warganya,  untuk mempermudah  tersampaikan  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat,  maka  perlu  adanya  model pelayanan publik (Bungin, 2006). Adanya model pelayanan publik ini tergantung pada setiap instansi pemerintahan yang lebih tahu akan kondisi dan situasi wilayah mana yang perlu adanya model pelayanan publik ini.
Pelayanan  publik  harus  memenuhi  asas-asas  pelayanan  yang  dapat  memuaskan  jasa  dar penyelenggaraan pelayanan. Menurut Mahmudi (dalam Sellang, Jamaluddin, & Mustanir, 2019) instansi dalam menyediakan pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik yaitu:
a. Transparansi, yaitu pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh  semua  pihak  yang  membutuhkan  serta  dapat  menyediakan  fasilitas  yang  memadai  dan mudah dimengerti.
b. Akuntabilitas, yaitu  pelayanan  publik  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan.
c. Kondisional, pemberian  pelayanan  publik  harus  sesuai  dengan  kondisi  dan  kemampuan  serta tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
d. Partisipatif, mendorong  masyarakat  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  public  dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
e. Tidak diskriminatif (kesamaan hak), yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status sosial, dan ekonomi.
Menurut keputusan Menpan No 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik, proses kegiatan pelayanan publik diatur juga mengenai prinsip pelayanan tang sebagai panganan dan pendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik sebagai berikut:
1. Kesederhanaan,  prosedur  pelayanan  publik  yang  tidak  berbelit-belit,  mudah  dipahami,  dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan dalam persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. Seperti unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Serta rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Ketepatan waktu, pelaksanaan pelayanan public dapat menyelesaikan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.
4. Akurasi, produk pelayanan public diterima dengan benar, tepat, dan sah.
5. Keamanan, proses dalam memberikan pelayanan publik harus dengan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab, pemimpin penyelenggara publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas  penyelenggaraan  pelayanan  dan  penyelesaian  keluhan/persoalan  dalam  pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  tersedianya  sarana  dan  prasarana  pada  tempat  kerja  dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
8. Kemudahan akses, tempat dan lokasi bagi sarana pelayanan publik seharusnya memadai, mudah dijangkau, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, memberikan pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan,  ruangan  dalam  pelayanan  harus  bersih,  rapi  nyaman,  serta  dilengkapi  dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lainnya.
Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah atau pemerintah dalam melayani masyarakat, sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan(Sugeng Suharto, 2018). Apabila pelayanan publik dilakukan dengan baik maka otonom daerah juga berhasil begitu juga sebaliknya.  Tidak  hanya  itu  pemerintah  juga  harus  mampu  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik kepada masyarakat.
Kualitas pelayanan merupakan sesuatu yang diharapkan publik dalam berbagai urusan dan kebutuhan mulai  dari  tingkat  yang  mudah  hingga  sampai  ke  tingkat  kompleks  (Yanhar  Jamaluddin,  2009).  3 tingkatan harapan pelanggan mengenai kualitas, yaitu:
1. Tingkatan  paling  sederhana  adalah  “Harus  Bisa”  atau  adanya  jaminan  bahwa  publik  akan mendapatkan layanan.
2. Tingkatan menengah mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan.
3. Tingkatan tinggi adalah harapan mendapatkan kesenangan, kenyamanan dan keamanan.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pasal 2 berbunyi “Undang-Undang tentang pelayanan publik yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik” pasal 3 berbunyi Tujuan Undang-Undang tentang pelayanan publik adalah:
a) Terwujudnya batasan dan hubungan mengenai hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik
b) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas tujuan pemerintahan dan korporasi yang baik
c) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
d) Terwujudnya  perlindungan  serta  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik.
Ruang lingkup pelayanan publik yang terdapat pada pasal 5 ayat 1adalah pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketegasan pelayanan yang terperinci dengan landasan hukum. Landasannya terdapat pada ayat 4 yang menjelaskan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan:
1) Kepentingan umum;
2) Kepastian hukum;
3) Kesamaan hak;
4) Keseimbangan hak dan kewajiban;
5) Keprofesionalan;
6) Partisipatif;
7) Persamaan perilaku/tidak diskriminatif;
8) Keterbukaan;
9) Akuntabilitas;
10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11) Ketepatan waktu; dan
12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

## SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM APLIKASI MEDIA BARU
Aplikasi  merupakan  software  yang  dibuat  oleh  perusahaan  komputer  untuk  dapat  dikerjakan  dalam membuat tugas - tugas misalnya pada Microsoft Word, Microsoft Excel dan lainnya (Reni Nursyanti, R.Yadi Rakhman Alamsyah, 2019). Aplikasi secara spesifik memiliki fungsi yang berbeda - beda seperti sebagai komunikasi, pendidikan, berita, kesehatan dan lainnya. Aplikasi dapat diakses melalui komputer atau smartphone dengan bahasa yang ringan dan dapat dipahami oleh masyarakat. Aplikasi bisa dibuat oleh baik dari perusahaan, pemerintah, dan lainnya.
Aplikasi yang dibuat pemerintah berupa pelayanan publik yang disebut dengan SPBE, yaitu singkatan dari Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Hal ini ada pada  peraturan  Presiden  No.  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintah  Berbasis  Elektronik,  yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE ini memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya (SPBE, 2020).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering dinamakan metode  baru  yaitu post  positivistic,  artistic  dan  interpretive  research .  Metode post  positivistic karena berlandaskan  pada falsafah  post  positivism ,  sedangkan  proses  penelitian artistic lebih  bersifat  pola,  dan interpretive hasil dari data penelitian yang ditemukan di lapangan. metode yang berlandaskan falsafah post positivism ,  digunakan  untuk  meneliti  yang  mana  objek  pada  penelitian  bersifat  alamiah  serta  peneliti sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasii (gabungan), analisis data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  lebih  menekankan  makna  dari  pada  generalisasi (Sugiyono,  2013).  Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang berfokus pada pengamatan pola komunikasi pada aplikasi JENDELAKU dan melakukan wawancara serta observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aplikasi JENDELAKU merupakan aplikasi pelayanan publik yang berada di daerah Kulon Progo dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Aplikasi tersebut memiliki susunan sub- bagian yang jelas sesuai dalam tugasnya masing-masing. Selain itu aplikasi ini juga sudah berpedoman pada system pemerintah Indonesia yang berbasis elektronik (SPBE). Pelayanan publik pada JENDELAKU ini dibuat dengan cara single web atau satu aplikasi yang mampu menghubungkan segala layanan yang ada di Kabupaten Kulon Progo dan juga untuk mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugasnya.
Fokus pada penelitian ini yaitu pola komunikasi, fungsi, dan penyampaian pesan pelayanan publik pada aplikasi JENDELAKU di Kabupaten Kulon Progo. Pola komunikasi pada aplikasi JENDELAKU ini yaitu  pola  komunikasi  sekunder.  Pola  komunikasi  sekunder  merupakan  penyampaian  pesan  oleh komunikator  kepada  komunikan  dengan  menggunakan  alat  atau  media  kedua.  Komunikator menggunakan media kedua ini untuk sasaran yang memiliki jarak jauh atau banyak jumlahnya. Proses komunikasi ini efektif dan efisien karena adanya dukungan teknologi yang semakin canggih (Andreano, 2013).
Pola komunikasi sekunder menjadi efektif dalam memberikan pelayanan publik pada JENDELAKU ini  karena  masyarakat  dapat  memilih  pelayanan  yang  ada  di submenu aplikasi  tersebut  tanpa  harus bingung.  JENDELAKU  memiliki  beberapa submenu yaitu  Layanan  umum  yang  berisi  LacakKU, LaporKU, Apirasi DPR, WBS, PBB, PDAM. Informasi Publik yang berisi Berita, Video, Loker, Agenda, RSUD,  JDIH,  Perijinana,  PPID,  Satu  Data,  Harga  Pasar.  Sedangkan  Informasi  tempat  berisi  layanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

## Gambar 1. Submenu Aplikasi JENDELAKU
Penyampaian pesan pelayanan publik pada aplikasi JENDELAKU terdapat di setiap tools pada masing- masing submenu . Seperti submenu Layanan Publik pada tools LacakKU digunakan bagi orang yang akan memasuki ruangan publik yang rentan ramai dan rentan terkena covid-19. Namun hal ini pelayanan ini hanya berlaku di kepemerintahan daerah Kulon Progo, yang mana masyarakat yang akan memasuki akan dimintai NIK pada KTP atau login JENDELAKU untuk melakukan scan barcode .
Lalu  pada tools LaporKU  sebagai  layanan  aduan  masyarakat  seperti  infrastruktur,  pendidikan, perizinan, bencana, permohonan informasi dan lainnya. Pada tools ini maka akan langsung tersambung dengan website laporku.kulonprogo.go.id tidak hanya itu saja, tools lainnya juga langsung terhubung ke website yang dituju. Namun pada tools PBB belum bisa diakses oleh masyarakat dikarenakan masih butuh untuk melakukan pembaharuan dari dinas terkait.
Layanan publik pada submenu Informasi Publik ini berisi berbagai macam tools seperti, Berita yang berisi berita dari berbagai media baik media online nasional/local, ataupun berita PEMDA. Sama halnya dengan tools lainnya pada tools ini juga akan terhubung dengan website berita yang berkaitan dengan Kulon Progo, sehingga dapat memudahkan pembaca. Pada kolom berita juga terdapat E-Kliping dari media cetak seperti koran, majalah, brosur dan lainnya.
Tools RSUD  yang  biasanya  berisi  mengenai  pengambilan  nomor  antrian  serta  pendaftaran  pasien rawat jalan, namun pada aplikasi ini justru hanya berisi dengan jadwal pelayanan poliklinik dan jadwal dokter saja. Dikarenakan rumah sakit yang ada seperti rumah sakit RSUD Wates, RS Nyi Ageng Serang pengambilan  nomor  tersebut  masih  secara  manual  dan  dari  rumah  sakit  terkait  belum  mampu mengembangkan  secara  elektronik.  Layanan  publik  pada submenu Informasi  Tempat  ini  hanya  berisi lokasi yang tersambung dengan maps. Informasi Tempat seperti lokasi pemerintahan, yang terdiri dari sekretariat,  dinas,  kapanewon  (Kecamatan),  dan  Kelurahan.  Lalu  seperti  transportasi  yang  berisi bandara/stasiun, dan terminal. Tidak hanya itu untuk lingkungan terdapat isi bank sampah, TPS, TPA.
Apabila pengguna aplikasi ini adalah seorang pegawai PNS maka yang harus dilakukan adalah login lagi  dengan  memasukan  NIP,  maka  pegawai  dapat  melakukan  pekerjaan  rumah  yang  seharusnya dikerjakan di kantor. Hal ini karena pemerintah masih menetapkan sistem satu hari Work From Home (WFH) dan satu hari Work From Office (WFO) untuk mengurangi pergerakan orang agar tidak berdampak suspect covid-19. JENDELAKU ini aplikasi yang masih belum digunakan oleh masyarakat, hal ini karena
beberapa pelayanan dari dinas terkait masih ada kendala, sehingga JENDELAKU masih belum berani mengambil risiko. Namun aplikasi ini sudah digunakan pertama kali yaitu untuk pemilihan ketua OSIS seluruh SMP dan SMA se-kabupaten Kulon Progo. Hingga saat ini pengguna aplikasi ini yaitu Perangkat Daerah dan siswa.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi pelayanan publik yang terjalin pada aplikasi JENDELAKU ini masih belum efektif. Hal ini disebabkan adanya  beberapa  pelayanan  yang  belum  terintegrasi  dengan  elektronik  atau  masih  dengan  manual. Sehingga aplikasi ini hanya dapat melayani pengguna yang sudah PNS atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pekerjaan di rumah atau Work From Home (WFH). Tidak hanya itu masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui layanan aplikasi tersebut.
Selain itu pola komunikasi yang terjadi yaitu pola komunikasi linier model komunikasi satu arah. Pada  aplikasi  ini  penyampaian  kepada  publik  baru  sampai  pada  aplikasi  saja  dikarenakan  masyarakat belum login ke JENDELAKU. Tidak hanya itu penyampaian pesan pada aplikasi ini juga masih sangat umum, yang mana pesan tersebut masih bisa diakses pada website lain yang dipercaya sama masyarakat. Aplikasi pelayanan publik ini dapat diakses siapa saja terkhusus masyarakat Kulon Progo sehingga tidak adanya diskriminatif yang membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status sosial, dan ekonomi. Namun, untuk pegawai pemerintahan dan mahasiswa harus memasukan data diri lagi berupa memasukan Nomor Induk Siswa dan Nomor Induk Pegawai.

## REFERENSI
Andreano, R. S. (2013). Pola komunikasi public relation officer dalam mempertahankan citra PT. Lion Air Indonesia cabang Manado. Journal Acta Diurna , 1 (1), 1–18. Bungin, B. (2006). Sosiologi komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat . Jakarta: Kencana.
Hardiansyah. (2015). Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi . Yogyakarta: Gava Media. Kusumawati, T. I. (2016). Komunikasi Verbal Dan Nonverbal. Jurnal Pendidikan Dan Konseling , 6 (2). Permata, S. (2013). Pola Komunikasi Jarak Jauh Antara Orang Tua Dengan Anak (Studi Pada Mahasiswa Fisip Angkatan 2009 Yang Berasal Dari Luar Daerah). Jurnal Acta Diurna , (Vol 2, No 1 (2013)). Reni Nursyanti1, R.Yadi Rakhman Alamsyah2, S. P. (2019). Perancangan Aplikasi Berbasis Web Untuk Membantu Pengujian Kualitas Kain Tekstil Otomotif. Jurnal Sistem Informasi Dan Telematika , 10 . Rundengan  Nabella.  (2013).  Pola  Komunikasi  Antarpribadi  Mahasiswa  Papua  Di  Lingkungan  Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Acta Diurna , 11 (1), 69–73. https://doi.org/10.11113/jt.v56.60
Sellang, K., Jamaluddin, & Mustanir, A. (2019). Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dimensi, Konsep Indikator dan Implementasinya. Retrieved March 27, 2023, from Qiara Media Partner.
SPBE. (2020). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Suharto. (2018). Kajian Survey Kepuasan Layanan Publik dan Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu  dalam  Bidang  Kesehatan. Uwais  Inspirasi  Indonesia ,  146.  Retrieved  from https://www.google.co.id/books/edition/Kajian_Survey_Kepuasaan_Layanan_Publik_d/JMKID wAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=jurnal+tentang+pelayanan+publik+kesehatan&printsec=frontcove Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan . Bandung: CV ALFABETA. West, R. L., & Turner, L. H. (2007). Introducing communication theory : analysis and application . 20. Yanhar Jamaluddin. (2009). Model Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal TAPIS , 12 , 54–68.