## EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN HIV MELALUI TRANSMISI SEKSUAL (PMTS)DI KOTA SEMARANG
Benita Noffritasari 1 , Zahroh Shaluhiyah 2 , M. Sakundarno Adi 3 1-3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang Email: noffritasari@gmail.com

## ABSTRAK
Epidemi HIV di Indonesia masih bersifat terkonsentrasi pada kelompok populasi kunci. Secara global sekitar 47% kasus infeksi baru  pada tahun 2017 ditemukan pada  kelompok  populasi  kunci  dan  pasangannya.Jumlah  kasus  HIV  pada kelompok  LSL  di Indonesia  meningkat  hingga  500%  selama  tahun  2007 hingga tahun  2015.  Peningkatan  kasus  HIV  AIDS  pada  kelompok  populasi  kunci  LSL menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan kelompok yang berisiko tinggi baik untuk  terinfeksi  ataupun  untuk  menginfeksi.Program  PMTS  sebagai  upaya pencegahan  HIV/AIDS  yang  berfokus  pada  faktor  risiko  penularan  melalui hubungan seksual, dirasa belum memberikan hasil yang optimal.Program PMTS dialksanakan  dengan  menggunakan  empat  komponen  utama  yaitu  peningkatan peran  positif  pemangku  kepentingan,  komunikasi  perubahan  perilaku, manajemen  pasokan  kondom  dan  pelicin,  serta  layanan  IMS  dan  HIV.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  pelaksanaanempat  komponen  utama program PMTS pada LSL di Puskesmasyang ada di  Kota Semarang.  Penelitian ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Semarang  selama  bulan  Agustus  hingga  Oktober  2019.  Subjek  penelitian sebanyak  14  orang  yang  dipilih  dengan  teknik purposive  sampling .  Instrumen penelitian  adalah  peneliti  sendiri.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara  mendalam,  observasi  dan  dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan dengan content  analysis. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  masih  ada stigma  dan  diskriminasi  dari  pemangku  kepentingan,  LSl  belum  menjadi  fokus utama  dalam  program  PMTS.  Klien  LSL  belum  terbuka  terhadap  program  dan pemakaian  kondom  pada  LSL  masih  rendah.  Belum  semua  Puskesmas menyediakan  pelicin  untuk  program  PMTS.  Layanan  HIV  di  Puskesmas  belum komprehensif  serta  masih  ada  stigma  dan  diskriminasi  dari  petugas  terhadap LSL.  Rekomendasi  dari  penelitian  ini  adalah  peningkatan  upaya  penghapusan stigma  dan  diskriminasi  terhadap  LSL,  baik  dari  para  pemangku  kepentingan maupun petugas kesehatan; peningkatan upaya penjangkauan dan pendampingan terhadap LSL,  sehingga mereka lebih terbuka terhadap program penanggulangan  HIV;  serta  peningkatan  kapasitas  layanan  HIV  di  Puskesmas, sehingga layanan HIV yang diberikan lebih komprehensif, termasuk penyediaan kondom dan pelicin.
Kata Kunci : evaluasi PMTS, LSL

## ABSTRACT
The  HIV  epidemic  in  Indonesia  is    concentrated  in  key  population  groups. Globally about 47% of new infections in 2017 are found in key population groups
JKM
Jurnal Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus
and  their  partners.  The  number  of  HIV  cases  in  the  MSM  group  in  Indonesia increased by 500% during 2007 to 2015. An increase in HIV AIDS cases in key MSM  population  groups  indicates  that  this  group  is  a  high-risk  group  both  for infection and for infection. The PMTS program as an effort to prevent HIV/AIDS, which  focuses  on  risk  factors  for  sexual  transmission,  is  not  provide  optimal results.  The  PMTS  program  is  implemented  by  using  four  main  components, namely  increasing  the  positive  role  of  stakeholders,  communicating  behavior change,  condom  and  lubricant  supply  management,  and  STI  services.  The purpose  of  this  study  was  to  evaluate  thefour  main  components  of  the  PMTS program  among  MSM  at  the  public  healthcare  centres  in  Semarang    City.  This research is a descriptive qualitative research. This research was conducted in the city of Semarang during August to October 2019. The research subjects were 14 people  who  were  selected  by  purposive  sampling  technique.  The  research instrument  is  the  researcher  himself.  Data  collection  is  done  by  in-depth interviews,  observation  and  documentation.  Data  analysis  was  performed  with content  analysis.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  is  still  stigma  and discrimination from stakeholders, MSM has not been a major focus in the PMTS program. MSM clients are not yet open to the program and the use of condoms at MSM is still low. Not all public healthcare centre provide lubricants for the PMTS program.  HIV  services  in  public  health  care  centre  are  not  yet  comprehensive and  there  is  still  stigma  and  discrimination  from  staff  towards  MSM. Recommendations from this research are to increase efforts to eliminate stigma and  discrimination  against  MSM,  both  from  stakeholders  and  health  workers; increasing outreach and assistance efforts to MSM, so that they are more open to HIV  prevention  programs;  and  increasing  the  capacity  of  HIV  services  in  public healthcare  centre,  so  that  HIV  services  provided  are  more  comprehensive, including the provision of condoms and lubricants.
Keywords: PMTS evaluation, MSM

## LATAR BELAKANG
Epidemi  HIV  di  Indonesia  sebagian  besar  masih  bersifat terkonsentrasi  pada  kelompok  populasi  kunci  dengan  angka  prevalensi sebesar  0,33%.(1)Data  dari  UNAIDS  menyebutkan  bahwa  sekitar  47% kasus  infeksi  baru  secara  global  pada  tahun  2017  ditemukan  pada kelompok  populasi  kunci  dan  pasangannya.  Persentase  ini  bahkan mencapai  95%  di  negara-negara  Eropa  Timur,  Asia  Tengah  dan  Timur Tengah.(2)
Salah  satu  permasalahan  yang  dijumpai  baik  di  Indonesia  maupun beberapa  negara  lain  di  dunia,  adalah  meningkatnya  jumlah  kasus HIV/AIDS pada kelompok populasi kunci Lelaki Seks Lelaki (LSL).Secara global,  dijumpai  peningkatan  kasus  HIV  pada  kelompok  LSLdi  beberapa negara  di  wilayah  Eropa  Barat  dan  Eropa  Tengah  dengan  peningkatan prevalensi  sebesar  17%  dan  Amerika  Utara  dengan  peningkatan prevalensi  sebesar  8%.(3)  Di  Indonesia  sendiri,  jumlah  kasus  HIV  pada kelompok  LSLmeningkat  hingga  500%  selama  tahun  2007  hingga  tahun 2015,  dan  pada  tahun  2017,  jumlahnya  mencapai  24,17%  dari keseluruhan kasus baru yang ditemukan.(4,5)
Peningkatan  kasus  HIV  AIDS  pada  kelompok  populasi  kunci  LSL menunjukkan  bahwa  kelompok  ini  merupakan  kelompok  yang  berisiko tinggi baik untuk terinfeksi ataupun untuk menginfeksi. Faktor risiko  relatif kelompok LSL adalah 28 kali lebih besar untuk terkena HIV dibandingkan dengan  kelompok  populasi  umum.(3)Beberapa  faktor  yang  terbukti menyebabkan  kelompok  LSL  menjadi  kelompok  yang  sangat  berisiko terhadap  penularan  HIV,  antara  lain  yaitu  faktor  biologis  dimana  dinding anus  yang  lebih  tipis  dan  lebih  mudah  untuk  terjadi  luka  terbuka  saat melakukan seks anal tanpa pelindung, faktor perilaku pemakaian kondom yang  masih  rendah  dan  kurangnya  perilaku  pemeliharaan  kebersihan organ  reproduksi,  serta  faktor  sosial  dimana  masih  adanya  stigma  dan diskriminasi terhadap LSL.(6 – 9)
Program  Pencegahan  HIV  Melalui  Transmisi  Seksual  (PMTS) merupakan  salah    program  penanggulangan  HIV  yang  berfokus  pada
faktor  risiko  penularan  melalui  hubungan  seksual,  baik  heterosekual maupun  homoseksual.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  program PMTS  ini  adalah  dengan  menggunakan  empat  komponen  utama  yaitu peningkatan peran positif  pemangku  kepentingan,  komunikasi  perubahan perilaku, manajemen pasokan kondom dan pelicin, serta layanan IMS dan HIV.(10)
Program  PMTS  telah  berjalan  sejak  tahun  2010  di  Kota  Semarang. Meskipun  demikian,  pelaksanaan  4  komponen  utama  dalam  program PMTS  di  Kota  Semarang  dirasa  belum  memberikan  hasil  yang optimal.Pada  tahun  2017,  Kota  Semarang  menduduki  peringkat  kedua dalam  penemuan  kasus  HIV  terbanyak  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Faktor risiko  hubungan  seksual  yang  tidak  aman  masih  menjadi  penyumbang terbesar dalam penemuan kasus HIV baru.(11) Penemuan kasus HIVpada LSLmeningkat  dari  43  kasus  pada  tahun  2013  menjadi  147  kasus  pada tahun  2017.(11)  Prevalensi  sifilis  pada  LSL  meningkat  dari  5,20%  pada tahun 2011 menjadi 11,38% pada tahun 2015. Angka pemakaian kondom dalam  hubungan  seks  anal  terakhir  pada  kelompok  LSL  tidak  mencapai 50%.(4)  Hasil  evaluasi  terhadap  peran  KPA  Kota  Semarang  juga menunjukkan  bahwa  belum  semua  instansi  yang  tergabung  dalam keanggotaan  Komisi  Penanggulangan  AIDS  (KPA)  Kota  Semarang menjalankan  tugas  fungsi  pokoknya  dalam  program  penanggulangan AIDS.(12)Dari  37  Puskesmas  yang  ada  di  Kota  Semarang,  hanya  ada  3 Puskesmas  yang  memberikan  layanan  khusus  HIV/AIDS  di  malam  hari bagi populasi kunci. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengevaluasipelaksanaan komponen peningkatan pemangku kepentingan,  komunikasi  perubahan  perilaku,  manajemen  pasokan kondom,  serta  layanan  IMS  dan  HIV  di  Puskesmas  yang  ada  diKota Semarang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti ingin
melihat  permasalahan  yang  adasecara  lebih  mendalm  dengan  sajian deskriptif  dari  gejala  yang  diamati.(13)  Penelitian  dilaksanakan  di  Kota Semarang selama bulan  Agustus hingga Oktober 2019.  Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam ( indepth interview ), observasi dan telaah dokumen. Wawancara  mendalam  dilakukan  melalui  wawancara  yang  bersifat  semi terstruktur  kepada  informan.  Pedoman  wawancara  dipergunakan  untuk mengevaluasi  pelaksanaan  komponen  peningkatan  peran  pemangku kepentingan,  komunikasi  perubahan  perilaku,  manajemen  pasokan kondom dan pelicin, sertaIMS dan HIV dalamprogram PMTS pada LSL di Puskesmas  yang  ada  di  Kota  Semarang.  Observasi  dilakukan  dengan melihat  situasi  dan  kondisi  yang  ada  di  layanan.  Telaah  dokumen dilakukan  dengan  mengkaji  dokumen  yang  dimiliki  instansi  terkait  seperti SOP, dokumen perencanaan, laporan tahunan dan laporan kegiatan.
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  14  orang  informan  yang  dipilih secara purposive  sampling .  Metode  ini  dipilih  dengan  pertimbangan bahwa informan yang ditetapkan memiliki pengalaman, pengetahuan dan kredibilitas yang cukup untuk dapat menjawab pertanyaan tentangprogram  PMTS  pada  LSL  di  Puskesmas  yang  ada  di  Kota Semarang.(14)  Informan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  6  orang pengelola  program  HIV/AIDS  pada  6  Puskesmas  di  Kota  Semarang. Informan  triangulasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pengelola  program HIV/AIDS  di  KPA  Kota  Semarang,  Dinas  Kesehatan,  LSM  PKBI,  dan5 orang klien LSL yang mengakses layanan HIV di Puskesmas. Puskesmas terpilih adalah Puskesmas dengan cakupan layanan HIV pada LSL tertingi diantara  37  Puskesmas  yang  ada  di  Kota  Semarang.  Triangulasi  untuk meningkatkan  validitas  hasil  dari  penelitian  menggunakan  metode triangulasi sumber data. Analisis data menggunakan analisis isi.(15)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  awal  pelaksanannya  di  tahun  2010,  program  PMTS  di  Kota Semarang  secara  lebih  intensif  dilaksanakan  di  dua  lokasi,  yaitu  di lokalisasi  Argorejodan  Gambilangu  ,  dengan  kelompok  sasaran  utama
adalah  pada  kelompok  populasi  kunci  Wanita  Pekerja  Seks  (WPS). Dengan  berbagai  program  dan  intervensi  yang  telah  diberikan,  kelompok polulasi  kunci  WPS  dinilai  sudah  cukup  mandiri  untuk  bisa  berperilaku aman  dan  sehat.  Hal  ini  tampak  dari  tren  kasus  HIV  pada  kelompok populasi  kunci  WPS  dan  pelanggan  pekerja  seks  selama  periode  tahun 2012 hingga 2016 yang terus menunjukkan penurunan. Hal yang berbeda dijumpai  pada  kelompok  populasi  kunci  LSL,  dimana  tren  penemuan kasus HIV pada kelompok ini terus mengalami peningkatan.  Oleh karena itu,  dalam beberapa tahun terakhir ini, program PMTS  di Kota Semarang mulai diarahkan untuk dapat menjangkau kelompok populasi kunci ini.
“...Jadi  kalau  kita  dulu  itu  intervensi  di  kelompok  WPS  paling  intens, cuma, ehm.. sekarang sudah apa istilahnya, melebarkan sayap, atau istilahnya teman-teman WPS kan sudah mandiri... jadi kita beralih ke pendampingan di kelompok masyarakat yang lain, yaitu teman-teman LSL,  teman-teman  pengguna  narkoba  suntik,  kemudian  di masyarakat umum, di ibu hamil, kemudian remaja, begitu...” (Informan
9)
Program  PMTS  pada  LSL  di  Kota  Semarang  dilaksanakan  dengan menggunakan  pendekatan  intervensi  struktural.  Komponen  dalam program  PMTS  ini  terdiri  dari  peningkatan  peran  aktif  pemangku kepentingan,  komunikasi  perubahan  perilaku,  manajemen  pasokan kondom  dan  pelicin,  serta  penatalaksanaan  HIV  dan  IMS.  Semua komponen tersebut saling mendukung satu sama lain untuk memungkinkan  dan  memfasilitasi  terjadinya  perubahan  perilaku  pada populasi kunci.

## Peningkatan Peran Aktif Pemangku Kepentingan
Peran  pemangku  kepentingan  adalah  mereka  yang  karena kedudukanya dapat berperan memberi lingkungan yang mendukung, baik berupa  tatanan  fisik,  sosial  kemasyarakatan,  ekonomi,  kebijakan  serta peraturan  perundangan,  untuk  terjadinya  perubahan  perilaku  pada populasi kunci.Keterlibatan aktif pemangku kepentingan adalah salah satu komponen  kunci  keberhasilan  program  PMTS.  Keterlibatan  para
pemangku  kepentingan  merupakan  penggerak  yang  penting  untuk mendorong pelaksanaan komponen-komponen program PMTS lainnya.(10)
Hasil  wawancara  dengan  informan  dari  Puskesmas,  menyebutkan peningkatan  peran  pemangku  kepentingan  dilaksanakan  dengan menggandeng  para  pemangku  kepentingan  yang  berada  di  tingkat kecamatan  dan  kelurahan,  termasuk  dengan  pemberdayaan  warga masyarakat  yang  ada  di  wilayah  kerja  Puskesmas  melalui  pembentukan Warga Peduli AIDS (WPA) di setiap kelurahan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh informan penelitian berikut :
“...Lintas  sektor  kita  dengan  kecamatan,  kelurahan,  KPA,  Dinas Kesehatan, LSM juga...” (Informan 2) “ ...Termasuk  dari  linseknya,  masuk  di  Forum  Kesehatan  Kecamatan (FKK),  FKK  nanti  kita  masuk  di  situ,  pencegahan  penyakit  menular, diantaranya termasuk TB dan HIV.. terus yang kedua juga ada itu, tim WPA nya sudah ada, sudah ada di setiap kelurahan..“ (I nforman6)
Upaya  peningkatan  peran  pemangku  kepentingan  di  Puskesmas dilaksanakan  melaluikegiatan  sosialisasi,  advokasi,  dan  rapat  koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah kerja Puskesmas. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan kagiatan petemuan rutin lintas sektor  yang  dilaksanakan  Puskesmas  setiap  3  bulan  sekali.  Anggaran dana yang dipergunakan dalam kegiatan ini sebagian besar menggunakan  alokasi  dana  Bantuan  Operasional  Khusus  (BOK) Puskesmas.  Meskipun  telah  berjalan  dengan  rutin,  kegiatan  sosialisasi dan  pertemuaan  koordinasi  yang    dilaksanakan  di  tingkat  Puskesmas lebih  banyak  membahas  tentang  program  HIV  pada  kelompok  populasi umum,  dan  belum  secara  spesifik  membahas  program  PMTS  pada populasi  kunci  LSL.  Hal  ini  seperti  yang  disampaikan  oleh  informan berikut:
“ ...Pertemuan lintas sektor secara umum program Puskesmas 3 bulan sekali, tapi kalau spesifik kita tidak pernah, untuk saat ini kan program secara  umum,  tentang  HIV  AIDS,  kalau  tentang  LSL  tok,  enggak... kalau penyuluhan ya secara global.. ” (I nforman 4)
Hasil  wawancara  mendalam  dengan  informan  dari  tiga  Puskesmas juga  menyebutkan  bahwa  masih  dirasakan  adanya  stigma  dan diskrimimasi  dari  para  pemangku  kepentingan  terhadap  komunitas  LSL. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan penelitian berikut:
“ ...Stigma  dan  diskriminasi  harus  dikendorin..karena  dari  pemegang tampuk  kepemimpinan  kan  masih  ada  stigma,  oh  itu  LSL  kan menyimpang itu perilakunya..” (I nforman 4)
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan  penelitian  terkait  dengan peningkatan  peran  aktif  pemangku  kepentingan  dalam  program  PMTS pada LSL di Puskesmas, didapatkan bahwasemua pemangku kepentingan  telah  terlibat  secara  aktif  dalam  program  PMTS,akan  tetapi berbagai  kegiatan  dalam  program  PMTS  belum  berfokus  kepada kelompok populasi kunci LSL serta masih dijumpai stigma dan diskriminasi dari para pemangku kepentingan terhadap kelompok LSL.
Stigma didefinisikan sebagai memberikan label sosial yang bertujuan untuk  memisahkan  atau  mendeskreditkan  seseorang  atau  sekelompok orang  dengan  cap  atau  pandangan  buruk.  Dalam  prakteknya  stigma mengakibatkan  tindakan  diskriminasi,  yaitu  tindakan  tidak  mengakui  atau tidak  mengupayakan  pemenuhan  hak-hak  dasar  individu  atau  kelompok sebagaimana  selayaknya  manusia  yang  bermartabat.(16)  Masih  adanya stigma dan diskriminasi terhadap LSL, terlebih LSL dengan HIV positif dari para pemangku kepentingan, jelas akan berdampak terhadap keberhasilan  pelaksanaan  program  PMTS  pada  LSL.Stigma  dan diskriminasi terhadap LSL menyebabkan kegagalan untuk mengangkat isu tentang  LSL  sebagai  topik  utama  dalam  pembahasan  permasalahan HIV/AIDS di Kota Semarang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiraihati juga  menunjukkan  bahwa  adanya  stigma  negatif  terhadap  LSL  menjadi penghambat keberhasilan upaya penanggulangan HIV di Surabaya.(17)

## Komunikasi Perubahan Perilaku
Komunikasi  Perubahan  Perilaku  atau  KPP  adalah  berbagai  macam kegiatan  komunikasi  yang  direncanakan  dan  dilakukan  secara  sistematis
untuk memenuhi kebutuhan populasi kunci agar selalu berperilaku aman. Tujuan  komponen  ini  adalah  mengubah  perilaku  populasi  kunci  secara kolektif  baik  tingkat  individu,  kelompok  dan  komunitas  sehingga kerentanan populasi kunci terhadap HIV akan berkurang.(10)
Bersama  dengan  elemen  lain  dalam  Pokja  PMTS  KPA  Kota Semarang,  LSM  PKBI  Kota  Semarang  memegang  peranan  yang  cukup penting  dalam  pelaksanaan  komponen  komunikasi  perubahan  perilaku. Salah  satu  tugas  pokok  dan  fungsi  LSM  PKBI  Kota  Semarang  dalam program penanggulangan HIV di Kota Semarang adalah untuk melakukan penjangkauan  terhadap  kelompok-kelompok  populasi  risiko  tinggi, termasuk  kelompok  populasi  LSL.  Dalam  melaksanakan  kegiatan komunikasi  perubahan  perilaku,  LSM  PKBI  mendapat  pendanaan  dari lembaga donor.
Seiring dengan mulai meningkatnya tren kasus HIV pada LSL, sejak tahun  2014  LSM  PKBI  Kota  Semarang  mulai  melebarkan  jangkauannya untuk  lebih  fokus  melakukan  penjangkauan  terhadap  kelompok  populasi LSL.  Dalam  melakukan  penjangkauan  terhadap  kelompok  populasi  LSL, LSM  PKBI  Kota  Semarang  bermitra  dengan  beberapa  Organisasi Berbasis Komunitas (OBK) yang ada di Kota Semarang, antara lain yaitu Semarang  Gay  Community  (SGC), Rumah  Pelangi  Indonesia  (RPI), Persatuan Waria Semarang (Perwaris) dan Yayasan Peduli Kasih (YPK). Dengan bekerja sama dan melibatkan teman-teman yang berada di dalam komunitas, akan mempermudah dalam melakukan penjangkauan kepada kelompok populasi LSL.
LSM  PKBI  dengan  tim  penjangkau  sebanyak  13  orang,  melakukan penjangkauan  untuk  seluruh  wilayah  Kota  Semarang.    Dalam melaksanakan penjangkauan terhadap kelompok populasi LSL, LSM PKBI juga  melibatkan  keberadaan  pendidik  sebaya.  Pendidikan  sebaya  adalah pendidikan  yang  dilakukan  oleh  anggota  kelompok  kepada  anggota kelompok  lainnya.  Pendidik  sebaya  ini  diharapkan  akan  dapat  menjadi role model perilaku seks yang aman di dalam komunitas LSL itu sendiri.
Dalam melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi, LSM PKBI menggunakan  media  cetak  berbentuk  poster  dan  leaflet  yang  diperoleh baik dari pengadaan LSM PKBI sendiri maupun dari KPA Kota Semarang. Media  elektronik  berupa  media  sosial  juga  dimanfaatkan  sbagai  sarana untuk  menjangkau  komunitas  LSL.  Seorang  petugas hot  line  service secara  khusus  diberi  tanggung  jawab  untuk  melakukan  sosialisasi  dan edukasi melalui media sosial.Dalam pelaksanaan penjangkauan terhadap komunitas LSL, setiap klien yang berhasil dijangkau akan mendapatkan 1 paket logistik promosi kesehatan yang terdiri dari 3 kondom, 3 pelicin, dan 1 media KIE berupa leaflet.
Bersamaan  dengan  kegiatan  sosialisasi  yang  dilaksanakan  untuk kelompok  LSL,  seringkali  akan  dirangkai  dengan  kegiatan  tes  HIV. Kegiatan  Konseling  dan  Tes  Sukarela  (KTS)  HIV  AIDS  begerak (VCT mobile) ini dilaksanakan bersama antara PKBI dan Puskesmas yang ada di  wilayah  tersebut.  Secara  rutin  dalam  satu  tahun  Puskesmas  akan melaksanakan minimal 2 kali kegiatan KTS bergerak.
Kegiatan  kampanye  masal  dilaksanakan  olah  LSM  PKBI  dalam bentuk edutainment dan Focus  Group  Discussion  (FGD) . Edutainment adalah    kegiatan  edukasi  yang  dirangkaikan  dengan  kegiatan  yang bersifat entertainment. Dalam  kegiatan edutainment ini  dilaksanakan sosialisasi  dan  penyuluhan  kesehatan  yang  langsung  diikuti  dengan kegiatan  tes  HIV  bagi  kelompok  populasi  risiko  tinggi.  Kegiatan  FGD adalah  kegiatan  edukasi  dengan  melakukan  diskusi  berkelompok  oleh kelompok populasi kunci yang selanjutnya juga diikuti dengan kegiatan tes HIV.
Di  tingkat  layanan  Puskesmas,  kegiatan  komunikasi  perubahan perilaku  juga  dilaksanakan  dalam  rangkaian  kegiatan  konseling.  Petugas kesehatan  selalu  menyampaikan  edukasi  tentang  perubahan  perilaku berisiko, perilaku aman dengan metode ABCD serta memberikan motivasi kepada  klien  LSL  untuk  tetap  menggunakan  kondom  dan  melakukan pemeriksan HIV secara rutin 3 bulan sekali.  Pendanan untuk kegiatan ini berasal dari dana BOK Puskesmas.
Beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  komunikasi  perubahan perilaku  pada  LSL  di  tingkat  layanan  Puskesmas  adalah  adanya keterbatasan waktu untuk melakukan konseling, sulitnya untuk melakukan pemantauan terhadap klien, belum terbukanya klien LSL terhadap layanan serta  masih  rendahnya  kesadaran    untuk  memakai  kondom  dalam hubungan seksual berisiko.
“...Klien  inginnya  cepat  dilayani,  cepat  pergi,  sehingga  tidak  banyak yang  tahu..  Perubahan  perilaku  sulit  dipantau  karena  kontak  ke layanan hanya saat skrining saja...” (Informan 5) “...Karena mereka pada tidak mau ya diberi kondom.. mereka datang ke sini, konseling, terus langsung di tes gitu.. kebanyakan mereka itu masih tertutup, tidak terbuka...” (Informan 6)
Keengganan kelompok LSL dalam mengakses layanan kondom dan pelicin  yang  disediakan  oleh  KPA  melalui  Puskesmas,  antara  lain disebabkan  karena  penggunaan  kondom  tersebut  membuat  mereka merasa  tidak  nyaman  saat  berhubungan  seksual  dengan  pasangan.  Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan berikut :
“...Untuk kondom, kalau yang belum biasa itu lebih tebel.. sama-sama Sutra sih, cuma Sutra yang kita dapat dari program itu lebih tebel dari yang  kalau  kita  beli  di  Alfamart..  apa  ya,  lebih  ngedibel..  kalau  yang belum biasa ya enggak nyaman...” (Informan 10)
Belum  optimalnya  pelaksanaan  komunikasi  perubahan  perilaku dalam  program  PMTS  tampak  dari  masih  adanya  keengganan  dari  LSL untuk  mengakses  layanan  dan  terbuka  terhadap  petugas  kesehatan.  Hal ini  menyebabkan  pelaksanaan  konseling  menjadi  tidak  maksimal  dan petugas  mengalami  kesulitan  untuk  melakukan  pemantauan  terhadap klien.  Rendahnya  angka  pemakaian  kondom  pada  LSL  tentu    perlu menjadi  perhatian  yang  serius  karena  faktor  risiko  relatif  kelompok  LSL adalah  28  kali  lebih  besar  untuk  terkena  HIV  dibandingkan  dengan kelompok  populasi  umum.(3)  Rendahnya  angka  pemakaian  kondom oleh LSL  karena  kondom  yang  diperoleh  dari  layanan  memberikan  rasa  tidak nyaman ketika dipergunakan untuk berhubungan seksual, sesuai dengan
hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sidjabat  terhadap  108  orang  LSL  di Kota Semarang. Penelitian tersebut menyatakan bahwa salah satu alasan rendahnya  konsistensi  pemakaian  kondom  pada  LSL  adalah  karena mereka  merasa  tidak  nyaman  atau  tidak  mendapatkan  kepuasan  ketika memakai  kondom.  Kondom  yang  dipakai  justru  dirasa  membuat  panas dan keset.(6)

## Manajemen Pasokan Kondom dan Pelicin
Komponen manajeman pasokan kondom dan pelicin dalam program PMTS  bertujuan  untuk  menjamin  ketersediaan  dan  akses  kondom  dan pelicin bagi populasi kunci (LBT, WPS, LSL dan waria) dalam jumlah yang cukup,  dengan  cara  memperbaiki  manajemen  pemasokan,  termasuk distribusi kondom dan pelicin.(10)
Dalam  program  PMTS  pada  LSL  di  Kota  Semarang,  manajemen pasokan  kondom  dan  pelicin  dikoordinir  oleh  KPA  Kota  Semarang. Kondom  dan  pelicin  yang  dipergunakan  dalam    program  pecegahan  HIV diperoleh dari  Kementerian Kesehatan yang kemudian didistribusikan ke Dinas  Kesehatan  Propinsi  dan  Dinas  Kesehatan  Kota.  KPA  juga melakukan  koordinasi    dengan  Dinas  Kesehatan  untuk  mendistribusikan kondom  dan  pelicin  ke  outlet-outlet  kondom  yang  ada  di  layanan kesehatan dan outlet kondom PKBI Kota Semarang.
Hasil  wawancara  dengan  informan  dari  Puskesmas,  informan  dari dua  Puskesmas  menyatakan  bahwa  mereka  mendapatkan  stok  kondom dari  KPA,  sedangkan empat  Puskesmas  lain menyatakan  bahwa  mereka mendapatkan kondom dari BKKBN sebagai bagian dari progam KIA/ KB.
“.. Kalau kita menyediakan kondom saja, pelicin belum ada.. Kondom yang merah itu dari mana ya..dari KPA ..” (Informan 3)
“...Kalau  kondom  biasanya kita kelihatannya  dapatnya  dari Dinas..itu kan masuk di ini, KIA KB, iya masuknya di situ..” (Informan 6)
Mengingat  besarnya  risiko  penularan  HIV  melalui  hubungan  seks anal  pada  kelompok  LSL,  ketersediaan  kondom  dan  pelicin  memegang peranan  penting  keberhasilan  program  PMTS  pada  LSL.  Dari  hasil
wawancara dengan  enam  Puskesmas, hanya dua Puskesmas saja yang menyediakan pelicin, sedangkan empat Puskesmas yang lain menyatakan bahwa  mereka  belum  menyediakan  pelicin  untuk  didistribusikan  kepada klien  LSL.  Informan  dari  Puskesmas  menyatakan  bahwa  mereka  tidak tahu kalau selama ini ada pelicin dari KPA.
“... Kalau  kita  sih  sampai  sejauh  ini  belum  punya  layanan  untuk pelicinnya..Kalau  pelicinnya  itu  kan,  engga  tahu  ya,  selama  saya  di sini  belum  pernah  ada  sih..mungkin  juga  kita  engga  ngerti  sampai sejauh itu permintaannya. ..”(Informan 3)
Ketersediaan  kondom  dan  pelicin  di  layanan  HIV  dan  IMS,  perlu mendapat  perhatian  khusus,  hal  ini  karena  kondom  dan  pelicin  menjadi sarana yang penting dalam upaya perubahan perilaku seksual yang aman pada  LSL.  Penggunaan    kondom  dan  pelicin  yang  tepat  pada  hubungan seks  anal,  dapat  mengurangi  risiko  penularan  HIV  dengan  memperkecil kemungkinan  terjadinya  kerusakan  dan  robekan  pada  kondom.(18) Keterjangkauan  akses  ke  sarana  kesehatan  yang  menyediakan  kondom dan  pelicin  berpengaruh  terhadap  konsistensi  penggunaan  kondom  dan pelicin  pada  LSL.  Konsistensi  penggunaan  kondom  dan  pelicin  di Surakarta  pada  LSL  dengan  akses  ke  layanan  penyedia  kondom  dan pelicin adalah sebesar 30%, sedangkan konsistensi penggunaan kondom dan  pelicin  pada  LSL  yang  tidak  mempunyai  akses  adalah  sebesar 18,2%.(19)

## Layanan IMS dan HIV
Dampak dari perubahan perilaku pada populasi LBT, WPS, LSL dan waria  adalah  kemandirian  populasi  tersebut  untuk  mencari  layanan kesehatan  yang  menyediakan  layanan  pemeriksaan  IMS  dan  HIV  sesuai kebutuhan  populasi  kunci.  Tujuan  komponen  ini  adalah  menyediakan layanan  diagnosis  dan  pengobatan,  serta  konseling  perubahan  perilaku yang  bertujuan  menyembuhkan  IMS  pada  individu,  sehingga  dapat memutus  rantai  penularan  IMS.  Pelaksana  komponen  ini  adalah  tim
layanan  IMS  yang  terdiri  dari  dokter,  perawat,  konselor  dan  petugas laboratorium dari Puskesmas atau klinik yang berada dekat lokasi.(10)
Dalam  pelaksanaan  program  PMTS  di  Kota  Semarang,  sejak  awal pelaksanaannya  hinga  akhir  tahun  2018,  telah  banyak  kemajuan  yang dicapai dalam pengembangan layanan kesehatan untuk penanggulangan HIV dan AIDS. Di tingkat layanan dasar Puskesmas, layanan pemeriksaan IMS  serta  layanan  konseling  dan  tes  HIV  (KTHIV)  sudah  tersedia  di seluruh  37 Puskesmas  yang  ada  di  Kota  Semarang.  Layanan  perawatan dan pengobatan HIV (PDP) bisa dilakukan oleh 4 Puskesmas yang ada di Kota Semarang.
Dalam  menanggapi  tingginya  kasus  HIV  pada  kelompok  populasi kunci,  KPA  Kota  Semarang  bersama  Dinas  Kesehatan  dan  jajarannya mengembangkan  layanan  konseling  dan  tes  HIV  di  luar  jam  pelayanan reguler  Puskesmas,  yaitu  layanan  IMS  dan  HIV  yang  dilaksanakan  pada malam hari. Layanan ini merupakan hasil penggabungan dari ide-ide yang berasal  dari  pemerintah  pusat  dan  lembaga  donor  serta  adanya kebutuhan  yang  berasal  dari  komunitas.  Layanan malam hari diharapkan akan  dapat  memfasilitasi  komunitas  populasi  kunci  yang  kesulitan  untuk mengakses layanan pada pagi dan siang hari. Layanan pemeriksaan HIV pada  malam  hari  ini  dilaksanakan  di  tiga  Puskesmas,  yaitu  Puskesmas Halmahera, Puskesmas Poncol dan Puskesmas Ngemplak Simongan.
Layanan  tes  HIV malam hari dilaksanakan  secara terjadwal  untuk 3 Puskesmas,  yaitu  Puskesmas  Halmahera  setiap  hari  Jumat  pertama  dan Jumat  keempat,  Puskesmas  Poncol  setiap  Rabu  kedua  dan  Puskesmas Ngemplak  Simongan  setiap  Rabu  ketiga.  Adanya  layanan  malam  hari dinilai  sangat  bermanfaat  bagi  kelompok  populasi  LSL  yang  sebagian besar  bekerja  sehingga  tidak  bisa  mengakses  layanan  HIV  pada  siang hari.
Terkait  dengan  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  layanan,  secara kuantitatif  dirasa  sudah  mencukupi.  Permasalahan  yang  dijumpai  adalah masih  adanya  stigma  dan  diskriminasi  dari  petugas  kesehatan  terhadap kelompok LSL.
“ ..ya ada beberapa petugas yang misalnya nih kita mau VCT malam, itu kan selesainya jam 9 malam.. Cuma kalau yang jaga si dia nih, itu mesti  sudah  yuk, tutup yuk...  kadang  juga  kalau  ada  yang  reaktif  ya, lho  kamu  itu  kan  cowok  kok  suka  sama  cowok..kamu  kapan berubahnya..itu  yang  kadang  kita  kurang  nyaman  sih. ..”    (Informan 10)
Kendala  lain  yang  dihadapi  dalam  layanan  HIV  dan  IMS  di Puskesmas  adalah  belum  semua  layanan  memberikan  pelayanan  yang komprehensif.  Hal  ini  seperti  yang  terjadi  di  Puskesmas  Ngemplak Simongan.  Puskesmas  Ngemplak  Simongan  adalah  salah  satu Puskesmas  yang  memberikan  layanan  khusus  HUV  di  malam  hari,  akan tetapi  di  Pusesmas  ini  belum  di set  up untuk  menjadi  memberikan pelayanan  ARV.  Apabila  ditemukan  klien  yang  reaktif  HIV  pada  saat pelayanan tes HIV, maka harus dirujuk ke Puskesmas lain atau ke rumah sakit untuk mendapatkan akses ARV.
“...Kegiatanya skrining, soalnya kita PDP nya belum bisa.. Kita sudah pengajuan  ke  Dinas  untuk  pelatihan  tim  CST,  PDP,  cuma  belum bisa...”(Informan 3)
“...Baik,  pelayanan  juga  ramah,  welcome  terhadap  komunitas.. kelemahannya kalau di situ ketemu klien reaktif, tidak bisa ARV kan di situ,  harus  dilimpahkan  ke  RS  atau  Puskesmas  yang  akses ARV...”(Informan 12)
Layanan Puskesmas malam hari merupakan salah satu strategi yang dikembangkan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Semarang  dalam  rangka meningkatkan  cakupan  akses  kelompok  populasi  kunci  terhadap layanan kesehatan pada umumnya dan tes HIV pada khususnya. Salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi LSL untuk mengakses layanan, adalah jam layanan yang bertepatan dengan jam kerja.(20) Layanan malam hari yang dilaksanakan  di  beberapa  Puskesmas  di  Kota  Semarang,  diharapkan dapat  mengatasi  hambatan  waktu  untuk  mengakses  layanan  kesehatan bagi komunitas LSL.
Masih  adanya  stigma  dari  petugas  kesehatan  terhadap  komunitas LSL, akan menghambat keberhasilanprogram PMTS. Pengalaman stigma dan  perlakuan  diskriminasi  oleh  petugas  kesehatan,  baik  secara  individu
ataupun  secara  umum  di  layanan  kesehatan,  akan  mempengaruhi hubungan  yang  tercipta  antara  petugas  kesehatan  dengan  klien  LSL, termasuk  di  dalamnya  ketepatan  jadwal  untuk  melakukan  kunjungan  di layanan  kesehatan.(21)  Petugas  kesehatan  sebagai  pilar  pertama  yang langsung  berhubungan  dengan  komunitas  LSL  dalam  pelayanan kesehatan,  semestinya  mampu  membangun  suasana  yang  nyaman sehingga  LSL  dapat  terbuka  dalam  menyampaikan  dan  menerima informasi yang berkaitan dengan kesehatan mereka.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pelaksanaan  program  PMTS  pada  LSL  di  Puskesmas  yang  ada  di Kota  Semarang  melalui  keempat  komponen  program  belum  berjalan dengan  optimal.  Masih  adanya  stigma  dan  diskriminasi  terhadap  LSL menyebabkan  LSLbelum  menjadi  fokus  utama  dalam  program  PMTS. Kelompok  LSL  masih  belum  terbuka  terhadap  program  PMTS  dan pemakaian  kondom  dalam  perilaku  seksual  berisiko  pada  kelompok  LSL masih  rendah.  Beberapa  layanan  HIV  di  Puskesmas  tidak  menyediakan pelicin  dalam  program  PMTS.  Pelayanan  HIV  di  Puskesmas  belum komprehensif  serta  masih  terdapat  stigma  dan  diskriminasi  dari  petugas kesehatan terhadap LSL.

## Saran
Rekomendasi  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  KPA  Kota  Semarang selaku  koordinator  upaya  penangglangan  HIV  di  Kota  Semarang,  perlu terus meningkatkan peran aktif  para  pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya  upaya  penghapusan  stigma  dan  diskriminasi  dari  para pemangku kepentingan terhadap kelompok LSL. (2) Dinas Kesehatan dan Puskesmas  perlu  melakukan  peningkatan  kapasitas  layanan  HIV  di Puskesmas,  sehingga  layanan  HIV  yang  diberikan  lebih  komprehensif. Layanan  HIV  di  Puskesmas  harus  ramah  terhadap  komunitas  LSL, termasuk di dalamnya penghapusan stigma dan diskriminasi dari petugas
kesehatan  terhadap  LSL  serta  penyediaan  kondom  dan  pelicin.  (3)  LSM PKBI  perlu  meningkatkan  upaya  penjangkauan  dan  pendampingan terhadap  LSL,  sehingga  LSL  lebih  terbuka  terhadap  program penanggulangan HIV yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Direktorat  Jenderal  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Kajian  Epidemiologi HIV Indonesia 2016 1. Jakarta; 2016. 1 – 66 p.
2. UNAIDS.  UNAIDS  Data  2018  [Internet].  2018.  Available  from: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data- 2018_en.pdf
3. UNAIDS.  Miles  to  GO :  Closing  Gaps,  Breking  Barriers,  Righting
Injusticer [Internet]. 2018. Available from:
http://www.unaids.org/en/20180718_GR2018
4. Indonesian Ministry of Health. Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) 2015. Jakarta; 2015.
5. kemenkes  RI.  Laporan  Perkembangan  HIV/AIDS  &  Penyakit Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2017. 2017.
6. Sidjabat  FN,  Setyawan  H,  Sofro  MAU,  Hadisaputro  S.  Lelaki  Seks Lelaki,  HIV/AIDS  Dan  Perilaku  Seksualnya  Di  Semarang.  J Kesehata Reproduksi. 2017;8(2):131 – 42.
7. Fauk  NK,  Merry  MS,  Sigilipoe  MA,  Putra  S,  Mwanri  L.  Culture, Social  Networks  and  HIV  Vulnerability  Among  Men Who  Have  Sex With Men in Indonesia. PLoS One. 2017;1 – 14.
8. Centers  for  Disease  Control  and  Prevention.  HIV  Transmission [Internet].
Available from: https://www.cdc.gov/hiv/basics/transmission.html
9. Firdaus  S,  Agustin  H,  Baiturrahmah  FKM,  Human  HI  V,  Virus  I, Immuno A, et al. Faktor Risiko Kejadian HIV pada Komunitas LSL ( Lelaki  Seks  dengan  Lelaki  )  Mitra  Yayasan  Lantera  Minangkabau Sumatera Barat. J Kesehat Komunitas. 2013;2(2):94 – 9.
10.   National  AIDS  Coalition.  Pedoman  Program  Pencegahan  HIV Melalui Transmisi Seksual. Jakarta; 2010.
11.   Semarang  AIDS  Coalition.  Laporan  Perkembangan  HIV  AIDS  Kota Semarang Tahun 2017. Semarang; 2017.
12.   Renda  Y.  Peran  Komisi  Penanggulangan  AIDS  Kota  Semarang dalam  Penyadaran  Masyarakat  Rentan  HIV  dan  AIDS.  J  Polit  Gov Stud. 2015;4(2):1 – 15.
13.   Sugiyono.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta; 2015.
14.   Moleong  LJ.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya; 2000.
15.   Creswell  JW.  Penelitian Kualitatif  dan  Desain  Riset :  Memilih  di
antara Lima Pendekatan. Edisi Ke-3. Qudsy SZ, editor. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2015.
16.   Kementerian  Kesehatan  RI.  Buku  Pedoman  Penghapusan  Stigma dan  Diskriminasi  Bagi  Pengelola  Prpgram,  Petugas  Layanan Kesehatan dan Kader Pengjapusan Stigma dan Diskriminasi. 2012;
17. Tiraihati  ZW.  Pengaruh  Politik  Terhadap  Legalisasi  “Semu” Kelompok LSL sebagai Populasi Kunci HIV/AIDS. J Keperawata dan Kebidanan. 2017;9(1):31 – 8.
18.   Sanders  SA,  Yarber  WL,  Kaufman  EL,  Crosby  RA,  Graham  CA, Milhausen RR.  Condom Use Errors and Problems : A Global View. Sex Health. 2012;9:81 – 95.
19.   Wardhani  PK,  Shaluhiyah  Z,  Demartoto  A.  Perilaku  Penggunaan Kondom dan Pelicin pada LSL di Kota Surakarta. J Promosi Kesehat Indones. 2015;10(1).
20.   Fatmala  RD.  Faktor  Predisposing,  Enabling  dan  Reinforcing  dalam Pemanfaatan  VCT  oleh  Laki-laki  Seks  dengan  Laki-laki  (LSL).  J Berk Epidemiol. 2016;4(1):138 – 50.
21.   Eaton LA, Drif DD, Kegler C, Smith H, Conway-washington C, White D,  et  al.  The  Role  of  Stigma  and  Medical  Mistrust  in  the  Routine Health  Care  Engagement  of  Black  Men  Who  Have  Sex  With  Men. Am J Public Health. 2015;105(2):75 – 82.