## HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA PADA MASYARAKAT SUKU PATTAE (TELAAH ATAS HUKUM ISLAM)
Aminuddin
Usman Jafar
Supardin Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Email: aminuddin.lahami@gmail.com
Abstrak: Artikel  ini  membahas  tentang  ‚Hibah  sebagai  Alternatif Pembagian  Harta  pada  Masyarakat  Suku  Pattae  (Telaah  atas  Hukum Islam).‛ Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field reseach) dengan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Yaitu  suatu  jenis  penelitian yang  dimaksudkan  untuk  mengelola  data  yang  terkumpul  melalui wawancara  terstruktur.  Pendekatan  analisis  yang  digunakan  adalah descriptif  analisis  (analisis  deskriptif).  Sementara  pendekatan penelitiannya  adalah  teologis  normatif,  yaitu  suatu  pendekatan  yang mencoba  memaparkan  pemahaman  dari  sudut  pandang  hukum  Islam untuk  menjelaskan  persoalan  hibah  orang  tua  sebagai  alternatif pembagian harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hibah yang berlaku  pada  masyarakat  suku  Pattae  dilakukan  dengan  cara  berimbang, yaitu membagi rata tanah milik orang tua kepada seluruh anak yang ada melalui  musyawara  antara  orang  tua  dan  anak,  baik  ia  anak  laki-laki maupun anak perempuan. Namun perlu dicatat, bahwa harta milik orang tua yang telah diberikan kepada anak sewaktu-waktu bisa ditarik kembali oleh  orang  tua  apabila  terjadi  sesuatu  yang  tidak  diinginkan.  Implikasi Penelitian; Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan selalu hadir dari setiap keputusan yang bijaksana dan arif, tidak terkecuali dalam masalah pembagian  harta.  Al-Qur’an  sebelum  diturunkan  di  tanah  Arab  hak seorang perempuan dalam mendapatkan harta tidak dimungkinkan karena posisi  dan  derajat  yang  bangsa  Arab  anggap  tidak  ada  nilainya.  Namun setelah  ke-Islam  telah  datang,  maka  hak  seorang  perempuan  mulai tumbuh  selayaknya  hak  seorang  laki-laki  pada  umumnya.  Islam  tidak melihat  hak  seseorang  dari  sisi  subjeknya  tetapi  melihat  dari  sisi kebutuhan dan tanggungjawabnya, maka setiap hak seorang laki-laki atau perempuan  dalam  mendapatkan  harta  haruslah  berbanding  lurus  dengan kebutuhan  dan  tanggungjawab  yang  ia  emban  demi  suatu  keseimbangan dalam kehidupan yang lebih tentram.
Keywords : Hibah, Pembagian Harta, Suku Pattae, Hukum Islam

## I. Pendahuluan
Banyaknya  masyarakat  Indonesia  terus  memperluas  tanah  yang  mereka miliki,  untuk  dijadikan  sebagai  warisan  kepada  anak  keturunannya  demi kelangsungan  hidup  dimasa  akan  datang.  Tradisi  ini  telah  berjalan  sejak  lama bahkan  sebelum  masuknya  agama  Islam  di  Indonesia,  pada  saat  itu  mereka menggunakan  hukum  adat  sebagai  tolok  ukur  sah  atau  tidaknya  pembagaian harta  yang  mereka  lakukan.  Harta  merupakan  salah  satu  benda  berharga  yang dimiliki  manusia.  Karena  harta  itu,  manusia  dapat  memperoleh  apapun  yang dikehendakinya.  Salah  satu  cara  memperoleh  harta  itu  adalah  melalui  jalur kewarisan yaitu memperoleh sejumlah harta yang diakibatkan dari meninggalnya seseorang.  Tentunya  cara  ini  pun  harus  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang berlaku.
Islam  sebagai  ajaran  yang  universal  mengajarkan  tentang  segala  aspek kehidupan  manusia,  termasuk  dalam  hal  pembagaian  harta.  Islam  mengajarkan tentang  bagaimana  pembagian  harta  dengan  seadil-adilnya  agar  harta  menjadi halal  dan  bermanfaat  serta  tidak  menjadi  malapetaka  bagi  keluarga  yang ditinggalkannya.  Sebab  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  tidak  sedikit  terjadi perpecahan, pertikaian, dan pertumpahan dara akibat perebutan harta yang akan diwariskan kepada keturunan si mayit.
Berbagai  problem  dalam  masyarakat  tentang  pembagian  harta  muncul dalam  berbagai  bentuk,  misalnya  kasus  perebutan  warisan  Adi  Firansyah misalnya,  salah  seorang  artis  yang  tewas  karena  kecelakaan  motor,  akhirnya bergulir  ke  Pengadilan  Agama  Bekasi  pada  tanggal  12  April  2007,  hartanya diperebutkan  antara  ibundanya  dan  istrinya  Nielsa  Lubis. 1 Pada  tanggal  28 September  2010,  sebuah  makam  di  Desa  Buduran  Sidoarjo  Jawa  Timur dibongkar  guna  mencocokkan  DNA  garis  keturunan  keluarga  yang  bersengketa warisan  senilai  15  milyar. 2 Dan  masih  bayak  kasus-kasus  yang  serupa  dengan demikian.
Di  samping  itu,  masyarakat  Indonesia  misalnya  cenderung  tidak  ingin membedakan hak warisan laki-laki dan perempuan, pada hal dalam hukum Islam hak  laki-laki  dan  perempuan  dua  banding  satu  (    )  telah  dianggap  final  karena landasan hukumnya qath’iy/pasti, baik dari segi kebenaran beritanya maupun dari segi  petunjuknya,  sehigga  sangat  sulit  ditafsirkan  lain.  Bisa  dilihat  dalalam  QS al-Nisa/4:11, 12 dan, 176 bahwa ayat ini sudah jelas dan sulit untuk ditapsirkan.
1 Gossip,  ‚Sidang  Rebutan  Warisan  Adi  Firansyah‛,  Indosiar.com,  13  April  2007. http://www.Indosiar.com (05 Nopember 2016).
2 Hukum  dan  Kriminal,  ‚Rebutan  Warisan,  Sebuah  Makam  Terpaksa  Dibongkar‛, Metrotvnews.com, 28 September 2010. htt://www.metrotvnews.com (05 Nopember 2016).
Kalaupun ditafsirkan lain maka sangat sulit diterima oleh mayoritas masyarakat muslim pada umumnya. 3
Salah seorang feminis muslim yang kritis terhadap persoalan waris dalam Islam  adalah  Amina  Wadud.  Ia  adalah  seorang  Guru  Besar  Prongram  Studi Agama  di  Virginia  Commonwealth  University  (VCU)  Amerika  Serikat.  Ia mengemukakan  bahwa  konsep  pembagian  warisan  harus  menekankan  pada  dua hal  pokok,  yaitu:  kelompok  perempuan,  betapapun  jauh  hubungan kekeluargaannya  harus  mendapatkan  bagian,  semua  pembagian  warisan  antara kerabat  yang  ada  haruslah  bersifat  adil,  dan  keadilan  bukan  hanya  soal nominalnya  saja  melainkan  pada  manfaat  harta  bagi  orang  yang  ditinggalkan. Dengan  memperhatikan  manfaat  harta  bagi  penerimanya  ini,  tentunya  bagian laki-laki tidaklah harus selalu lebih besar dari yang diterima perempuan. 4
Amina  juga  berkesimpulan  bahwa,  adanya  kebebasan  pembagian  dari sepertiga  harta  tanpa  memandang  siapa  dan  golongan  manapun  dari  ahli  waris, dengan  tidak  mengurangi  sisa  pembagian  dari  bagian-bagian  yang  lainnya. Menurutnya,  dengan  cara  berpikir  demikian  dan  berdasarkan  semangat pembagian  warisan  yang  dijelaskan  oleh  al-Qur’an.  Hukum  waris  sangatlah fleksibel,  bisa  berubah  dan  yang  paling  penting  adalah  dapat  memenuhi  rasa manfaat dan keadilan. 5
Gencarnya  arus  feminisme  tersebut,  para  pemikir  muslim  kontemporer kemudian  menelaah  kembali  hukum  Islam.  Dari  penelaahan  tersebut  akhirnya tersimpulkan  bahwa  yang  salah  bukanlah  al-Qur’annya,  akan  tetapi penafsirannyalah  yang  keliru.  Merekapun  berusaha  untuk  menapsirkan  ulang ayat-ayat  al-Qur’an  yang  berkaitan  dengan  perempuan.  Dari  situlah  kemudian, muncul  berbagai  macam  produk  penafsiran  baru  yang  sangat  beragam.  Produk- produk  tafsir  baru  ini  memang  rata-rata  sangat  emansipatoris,  humanis  dan populis.  Namun  sayangnya,  penafsiran  yang  mereka  lakukan  sering  kali  tidak ditopang oleh metode dan kaidah penafsiran yang benar sebagaimana yang telah disepakati  oleh  para  Ulama. 6 Akibatnya  mayoritas  ummat  muslim  yang  ada menolak  akan  pendapat  tersebut  dan  tidak  mau  keluar  dari  konteks  al-Qur’an yang bersifat murni.
Meskipun  mayoritas  ummat  muslim  enggan  meninggalkan  konteks  al- Qur’an  yang  bersifat qath’iy/pasti  tetapi  mereka  juga  enggan  meninggalkan
3 Lihat,  Abdul  Gaffar, Hibah  dalam  Perspektif  Hadis  Nabi:  Kajian  Tematik  Terhadap Alternatif Pembagian Harta (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 2.
4 Amina  Wadud, Qur’an  and  Women:  Rereading  the  Sacread  Text  from  a  Women’s Perspective (New York; Oxford University Press, 1999), h. 114.
5 Amina  Wadud, Qur’an  and  Women:  Rereading  the  Sacread  Text  from  a  Women’s Perspective. h. 114.
6 Abdurrahman  bin  Nashir  As-Sa’di, Tafsir  al-Kari>mirrahma>n  (Damaskus:  Da>r  al-Fikr, t.th.), h. 845.
kebiasaan-kebiasaan  mayoritas  muslim  yang  tumbuh  dan  hidup  di  masyarakat khususnya di Indonesia yang masih kokoh dalam memengang adat istiadat yang dianggap  sebagai  nilai-nilai  leluhur  yang  telah  dipertahan  sejak  nenek  moyang mereka berada.
Begitupun  dengan  perbedaan  agama  di  Indonesia  yang  tunduk  kepada hukum  adat  dan  perdata  barat.  Hukum  tidak  menjadikan  perbedaan  agama sebagai  halangan  untuk  saling  mewarisi,  sebab  antara  muslim  dan  non-muslim dalam  satu  rumah  itu  merupakan  sesuatu  yang  lumrah.  Kondisi  seperti  ini  bisa kita  jumpai  di  wilayah  Sulawesi-Selatan  khususnya  di  bagian  Tana  Roraja. Sehingga apapun agamanya sepanjang dia memiliki hubungan kekerabatan maka ia  tetap  dijadikan  sebagai  ahli  waris  tanpa  terkecuali.  Berbeda  dengan  hukum kewarisan Islam yang selama ini diterapkan dilingkungan Peradilan Agama. Ahli waris non-muslim tidak akan mendapatkan warisan dari pewarisnya yang muslim atas dasar hadis. Demikian juga pasal 171 huruf b dan c KHI menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. 7
Permasalahan  lain  yang  terjadi  di  Indonesia  khususnya  di  Sulawesi- Selatan dan Sulawesi-Barat berupa praktik adopsi anak yang masyhur dilakukan di kalangan masyarakat. Prinsip-prinsip ini mengatur; pertama, bahwa anak yang diadopsi  secara  otomatis  dianggap  dan  dimasukkan  ke  dalam  lingkungan keluarga yang mengadopsi. Kedua, bahwa hubungan anak yang diadopsi dengan orang  tua  biologisnya  telah  terputus  dan. Ketiga,  bahwa  kedudukan  anak  yang diadopsi sama dengan kedudukan anak biologis. 8
Hubungan penuh anak yang diadopsi dengan orang tua yang mengadopsi dan  sebaliknya,  menurut  para  ahli  hukum,  harus  diluruskan  karena  hal  itu bertentangan  dengan  al-Qur’an.  Namun,  para  pembuat  draf  KHI  merasa  bahwa kebiasaan  mewarisi  satu  sama  lain  harus  dipertahankan,  karena  mereka  juga menganggap bahwa tidaklah adil jika masing-masing pihak tidak ditinggali atau diberi  bagian  dari  harta  ketika  pihak  lainnya  meninggal.  Selain  itu,  para penyusun KHI juga menganggap bahwa sistem yang dipakai untuk bisa memberi dan  menerima  warisan  di  antara  masing-masing  pihak,  baik  si  pihak  yang mengangkat  maupun    yang  diangkat  tidak  boleh  dikaitkan  dengan  kedudukan kedua belah pihak sebagai anak atau orang tua yang sebenarnya. 9
7 Dede Ibin, Hibah: Fungsi dan Kolerasinya dengan Kewarisan (t.d.), h. 3.
8 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Waris  Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum  Adat, Hukum Agama Hindu dan Islam (Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 1991), h. 73.
9 Asep  Saepudin  Jahar,  dkk., Hukum  Keluarga,  Pidana  dan  Bisnis:  Kajian  Perundang- Undangan  Indonesia,  Fikih  dan  Hukum  Internasional  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Grup, 2013), h. 89.
Hukum  Islam  menolak  lembaga  anak  angkat  berdasarkan  QS  al- Ahzab/33: ayat 4, 5 dan 37. 10 Dari tiga ayat tersebut menegaskan penolakan anak angkat  dalam  hal  adopsi,  yaitu  masuknya  anak  angkat  ke  dalam  lingkungan kerabatan orang tua angkatnya. Dengan demikian, tidak ada hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.
Selain adopsi anak, ada juga yang hangat diperbincangkan pada masa kini yaitu status anak di luar nikah (anak hasil perzinaan). Di Indonesia, masalah yang bisa  menimpa  para  remaja  dengan  pergaulan  bebas  adalah  kehamilan  di  luar nikah.  Ketika  kehamilan  terjadi,  bukan  hanya  pasangan  kekasih  yang  merasa bingung  dan  malu,  orang  tua  merekapun  akan  merasakan  hal  yang  sama,  dan bahkan lebih malu dari pasangan yang mengalami perbuatan itu sendiri.
Demi menghilangkan dan menyelesaikan permasalahan kehamilan di luar nikah  atau  akibat  perzinaan,  para  orang  tua  biasanya  menikahkan  anak-anak mereka  yang  telah  hamil  tersebut  baik  dengan  laki-laki  yang  menghamilinya ataupun  dengan  laki-laki  yang  bukan  menghamilinya. 11 Tetapi  yang  menjadi masalah selanjutnya, yaitu kaitannya dengan atatus anak dan hak-hak anak.
Seorang anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan hanya dapat dinasabkan kepada  ibunya  dan  tidak  bisa  dinasabkan  kepada  ayahnya.  Akibatnya,  beberapa hak  anak  yang  seharusnya  ia  dapatkan  dari  ayahnya  akan  hilang.  Ketentuan pandangan  para  Ulama  dalam  fikih  tersebut  didasarkan  pada  kesepakatan pandangan  mereka  bahwa  sebab  adanya  nasab  adalah  adanya  sebuah  akad pernikahan, dan perzinaan tidak dapat menyebabkan  tersambungnya nasab anak dengan ayahnya. 12
Berbagai  persoalan  dan  problemmatika  yang  dihadapi  masyarakat  Islam Indonesia  kususnya  di  Sulawesi-Selatan  dan  Sulawesi  Barat,  baik  yang  terkait perebutan  harta,  penyamarataan  warisan  antara  laki-laki  dan  perempuan, enggannya  masyarakat  meninggalkan  nilai-nilai  kebiasaan  yang  telah  hidup  di wilayah  tempat  tinggal  mereka,  hingga  status  hak  waris  anak  angkat  dan  anak diluar pernikahan. Dari berbagai masalah ini, maka dibutuhkan sebuah alternatif penyelesaian,  tanpa  harus  mengabaikan  konteks  ayat-ayat  al-Qur’an  dan  hadis Rasulullah saw. yang berkaitan dengan persoalan pembagian harta dan tidak juga menimbulkan perdebatan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.
Suku Pattae merupakan masyarakat yang hidup di wilayah Kec. Binuang Kab.  Polewali  Mandar,  Sulawesi  Barat.  Merupakan  salah  satu  wilayah  pertama
10 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 186.
11 Asep  Saepudin  Jahar,  dkk., Hukum  Keluarga,  Pidana  dan  Bisnis:  Kajian  Perundang- Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional, h. 50.
12 Wahbah Zuhayly, Al-Fiqh al-Isla>miy wa Adillatuhu (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1984), h.
453-454; dikutip dalam Asep Saepudin Jahar, dkk., Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional, h. 58.
yang didatangi oleh pembawa risalah ke Islaman di Sulawesi Barat yaitu  syekh Kamaluddin sebelum yang termasyhur Imam Lappeo di Campalangiang. 13
Menariknya dalam suku Pattae ini adalah metode pembagian harta orang tua  yang  menggunakan  ‚Sistem  Hibah‛  dengan  mengedepankan  musyawarah untuk kemudian menyamaratakan hak laki-laki dan perempuan yang merupakan nilai-nilai  leluhur  yang  tumbuh  di  wilayah  masyarakat  Pattae  tersebut,  dengan tidak  juga  menyalahi  konteks  ayat-ayat  al-Qur’an  dan  demikian  juga  halnya hadis Rasulullah saw. yang berkaitan dengan hibah.
II. Tinjauan Umum tentang Pembagian Harta Orang Tua
Pembagian  harta  orang  tua  pada  dasarnya  merupakan  peralihan  harta kepada keturunan dan kerabat-kerabat terdekatnya. Islam secara konseptual telah mengajarkan  dan menetapkan  tentang  peralihan  harta  tersebut  yang  dituangkan dalam al-Qur’an dan hadist dengan secara terperinci, sehinga ummat Islam dapat menerapkannya dalam kehidupnya.
Harta  benda  merupakan  aspek  yang  penting  dalam  kehidupan  manusia.
Tidak  mungkin  manusia  terlepas  dari  aspek  tersebut.  Bahkan  harta  benda menjadi tolak ukur status sosial seseorang. Syariat Islam dalam ilmu kewarisan, zakat,  infaq,  shodaqoh,  hibah,  wakaf,  dan  wasiat  merupakan  instrumen  Islam dalam  pendistribusian  harta  kekayaan,  karena  ajaran  Islam  tidak  mengizinkan terpusatnya  harta  kekayaan  pada  segelintir  orang.  Sehingga  syariat  Islam  yang berkaitan  dengan  harta  kekayaan  seperti  yang  disebutkan,  secara  mantap  juga meletakkan segi-segi sosial pada harta kekayaan yang ada pada manusia. 14
Adapun konsep pembagian harta orang tua banyak disinggung dalam ilmu kewarisan,  hibah  dan  wasiat  yang  secara  penerapannya  berbeda  satu  sama  lain. Sekalipun  demikian  dalam  pembagian  harta  orang  tua  khususnya  kewarisan sangatlah  bersifat  kaku  dan  kontekstual,  karena  ketentuan  hukumnya  bersifat qath’iy  sehingga  peluang  untuk  menafsirkan  tidak  ada  dan  tinggal pelaksanaannya dilakukan.
Peralihan  suatu  harta  orang  tua  dalam  ilmu  kewarisan  pada  dasarnya terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah swt. tanpa tergantung kepada kehendak  dari  pewaris  atau  permintaan  dari  ahli  warisnya,  sehingga  tidak  ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya. Hal ini tercantum dalam QS An- Nisa/4 ayat 11, 12, dan ayat 176.
Konsep  tersebut,  dapat  dilihat  dalam  asas ijbari  di  mana  ketentuannya menyatakan  bahwa  harta  akan  secara  otomatis  atau  berlaku  dengan  sendirinya
13 Suradi  Yasil,  dkk., Naskah  Awal  Sejarah  Polewali  Mandar  (Polewali  Mandar: Pemeriantah Kab. Polewali Mandar-Dinas Perhubungan dan Informatika, t.th.), h. 63-64.
14 Ali  Yafie, Menggagas  Fiqih  Sosial:  Dari  Lingkungan  Hidup,  Asuransi,  Hingga Ukhuwah (Cet. III; Bandung: Mizan, 1994), h. 23.
kepada  ahli  warisnya  menurut  ketetapan  Allah  tanpa  ditentukan  kehendak  ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si meninggal dunia kepadanya, sesuai dengan jumlah yang telah di tentukan. 15
Dari  pemaparaan  tesebut,  maka  perlu  dijelaskan  tiap-tiap  pengertian tentang  apa  itu  kewarisan,  hibah,  wasiat,  agar  dapat  mengklarifikasikan  atau membedakan  satu  sama  lain,  sehingga  memudahkan  dalam  memahami  suatu pembahasan. Adapun pengerian  yang dimaksud sebagai berikut:
1. Kewarisan
Secara  umum  kewarisan  merupakan  peralihan  harta  benda  atau  harta kekayaan berupa tirkah dari pewaris kepada ahli waris dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku. 16 Kata warisan sendiri merupakan sesuatu yang diwariskan, seperti  harta  dan  nama  baik, 17 kata  warisan  diambil  dari  bahasa  Arab  dengan dasar  kata  waris  yang  secara  etimologi  merupakan  bentuk isim  fa’il  dari  kata waritsa,  yaritsu,  irtsan,  fahuwa  waritsun  yang  bermakna  orang  yang  menerima warisan. 18 Adapun  yang  menggunakan  nama  warisan  memandang  kepada  harta pewaris yang menjadi objek dari hukum ini. 19
Di  dalam  istilah  hukum  yang  baku  digunakan  kata  kewarisan,  dengan mengambil  kata  waris  dengan  dibumbuhi  awalan  ‚ke‛  dan  akhiran  ‚an‛.  Kata waris  itu  sendiri  dapat  berarti  orang,  pewaris  sebagai  sabjek  dan  dapat  berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ihwal orang yang menerima  warisan  dan  dalam  arti  yang  kedua  mengandung  makna  hal  ihwal peralihan harta yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut  hukum  yang  diyakini  dan  diakui  berlaku  serta  mengikat  untuk  semua yang  beragama  Islam. 20 Sedangkan  warisan  dalam  KUH  Perdata  disebutkan hukum  waris  ialah  perpindahan  dari  sebuah  harta  kekayaan  yaitu  merupakan keseluruhan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  dari  orang  yang  mewariskan kepada para warisnya. 21 menurut Abu> al-Husain Ahmad bin Fa>ris bin Zakariyya>
15 Lihat, Abdul Wahid dan Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 23.
16 Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu (Cet. I; Makassar, Alauddin University Press, 2014), h. 129.
17 Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, (t.d). h. 1269. 18 Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.
1. 19 Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan (Jakarta:  PT. Buku Seru, 2015), h. 15.
20 Moh.  Muhibbin  dan  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam:    Sebagai  Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika 2011), h. 9.
21 G.  Kartasapoetra  R.  G.  Kartasapoetra, Pembahasna  Hukum  Benda  Hipotek  Hukum Waris (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 83.
warisan  ialah  sesuatu  yang  menjadi  milik  seseorang  atau  kelompok  kemudian menjadi milik orang lain karena keturunan atau sebab yang lain. 22

## 2. Hibah
Hibah merupakan sebuah bahasa serapan dari bahasa Arab yang kemudian diformalkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia.  Hibah  dalam  Kamus  Besar  Indonesia diartikan  sebagai  pemberian  dengan  sukarela  dengan  mengalihkan  hak  atas sesuatu  kepada  orang  lain. 23 Sedangkan  dalam  bahasa  Arab,  hibah  merupakan bentuk isim masdar dari kata بهو yang artinya adalah pemberian yang sepi dari imbalan. 24 Al-Jurjani  mengatakan  bahwa  hibah  secara  etimologi  adalah al- tabarru’/sedekah  atau  derma,  sedangkan  secara  termenologi  adalah  memilikkan suatu materi tanpa ada unsur imbalan. 25 Kemudian;
3. Wasiat Wasiat  pada  dasarnya  dari  kata  bahasa  Arab al-washiyah  (jamaknya washaya), secara harfiah antara lain berarti: pesan, perintah dan nasihat. Ulama fiqih  mendefinisikan  wasiat  dengan:  ‚Penyerahan  harta  secara  sukarela  dari seorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat‛. 26
Orang yang berwasiat dinamakan al-mushi atau al-muwashshi, sedangkan orang  (pihak)  yang  mengurus/diserahi  atau  pelaksana  wasiat  disebut  al-washiy (jamaknya  awshiya),  dan  sesuatu  yang  diwasiatkan  oleh  washi  dinamakan al- musha  bihi.  Adapun  orang  (pihak)  yang  menerima  wasiat  disebut  sebagai  al- musha lah, atau al-musha ilayh. 27
Disyaratkan  bagi  orang  yang memberi  wasiat  ialah  orang  yang  ahli kebajikan, yakni orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Kemudian bagi orang  yang  menerima  wasiat,  yakni  dia  bukanlah  ahli  waris  dari  yang  memberi wasiat;  orang  yang  diberi  wasiat  ada  pada  saat  pemberi  wasiat  mati,  baik  ada secara  benar-benar  ataupun  ada  secara  perkiraan;  serta  penerima  wasiat  tidak membunuh orang yang diberi wasiat. 28
22 Abu>  al-Husain  Ahmad  ibn  Fa>ris  ibn  Zakariya>, Mu’jam  Maqa>yi>s  al-Lugah,  Juz  IV
(Ba>irut: Da>r al-Fikr, 1423 H./ 2002 M.), h. 79.
23 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III, h. 398.
24 Muhammad bin Mukrim  bin Manzhu>r al-Afri>qi>, Lisa>n al-‘Arab, Juz I (Cet. I; Ba>irut: Da>r Shadir, t.th.), h. 803.
25 Ali  bin  Muhammad  bin  ‘Ali  al-Jurja>ni>, al-Ta’ri>fat  (Cet.  I;  Ba>irut:  Da>r  al-Kita>b  al- ‘Arabi>, 1405 H.), h. 319.
26 Tim  Penyusun, Ensiklopedi  Hukum  Islam  (Cet.  V;  Jakarta:  Ichtiar  Baru-Van  Hoeve, 1997), h. 1926.
27 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Cet. I; Jakarta: PT.
Raja Garafindo Persada, 2004) h. 128.
28 Lihat, Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Idonesia (Cet. II;  Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), h. 340.

## III. Gambaran Umum Suku Pattae
‚Pengembara yang melintas jauh dari pesisir, jejak setapak sunyi di lembah yang  mencekam,  langit  hitam  membendung  air  para  mahluk  yang  dahaga, inilah bate pallosa-losa padang nenek moyang parang suku Pattae.‛
‚Suku Pattae‛ bisa juga disebut ‚To-Pattae‛ merupakan suatu suku yang menurut  ahli  sejarawan  kerajaan  Binuang  Tengguru  Matta,  beliau  berpendapat bahwa;  kata  To-Pattae  secara  etimologi  terdiri  dari  tiga  makna  kata  yaitu  ‚To, Pat, dan Tae‛. ‚To‛ berarti orang, ‚Pat‛ berarti gelar tertinggi, dan ‚Tae‛ berarti rumpun,  yaitu  rumpun  Tae  dengan  bahasa  khas  tersendiri  yang  mendiami wilayah  Sulawesi-Selbar  melingkupi;  Polewali  Mandar,  Pinderang,  Enrekang, Palopo,  Luwu,  Toraja,  Makale,  Mamasa,  dan  Mamuju.  Sedangkan  secara terminologi  ‚To-Pattae‛  iyalah;  orang  atau  manusia  yang  bergelar  tinggi  yang masuk dalam rumpun Tae dengan adat istiadat tersendiri yang mendiami wilaya kerajaan  Binuang  yang  terletak  di  Kab.  Polewali  Mandar  bagian  Selatan berbatasan dengan Kab. Pinderang. 29
To-Pattae  atau  suku  Pattae  cukup  di  kenal  di  daerah  Sulawesi  Barat khususnya  di  Kab.  Polewali  Mandar,  sebab  suku  ini  cukup  memiliki  pengaruh dalam berngai sektor pemerintahan. Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Priode 2015-2019 misalnya, yang diduduki oleh Prof. Dr. H. Husain Syam, M.Tp. yang merupakan keturunan langsung dari suku Pattae, begitupun dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 sampai sekarang (2018) yang  dipengang  oleh  H.  Muhdi,  S.Ag.  M.Pd.I.  yang  tidak  lain  juga  merupakan suku Pattae dan masih bayak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, akan posisi dan jabatan penting yang duduki di negeri ini.
Nenek moyang To-Pattae merupakan orang yang berasal dari Tomakaka
Batu Tambuli, yaitu berupa batu besar dengan diameter kurang lebih 100x100 m. persegi  dengan  posisi  berdiri  tegak  di  puncak buttu  Pamutu    (gunung  Pamutu) yang  darinya  awal  tetesan  air  pertama  sungai  Binuang  yang  mengalir  hingga kepenghulu  muara  kerajaan  Binuang.  Sungai  Binuang  juga  merupakan  sungai berarus  deras  sebagai  sumber  pasokan  utama  air  persawahan  dan  perkebunan. Sungai ini dalam sejarahnya telah membelah dua wilayah kekuasaan Tomakaka yaitu  wilayah  kekuasaan  Tomakaka  Biru  dan  Tomakaka  Penaniang  yang merupakan  dua  kelompok  masyarakat  yang  selalu  bersaing  diberbagai  sudut kewibawahan kerajaan.
Sejarah  awal  mula  suku  ini  dengan  melihat  dari  sudut  pandang  cerita rakyat yaitu; ketika para pesuruh Tomakaka Batu Tambuli menemukan seorang wanita ditengah-tengah hutan yang pada saat itu, ia  sedang berburuan binatang
29 Matta (71 Tahun), Tokoh Adat Batetangnga, Wawancara, Batetangnga, 04 Desember 2017.
liar.  Sontak  mereka  langsung  melapor  kepada  Tomakaka  bahwa  ia  melihat seseorang  di  tengah-tengah  hutan,  dengan  perasaan  yang  terkejut  Tomakaka langsung bergegas untuk menemuinya.
Sesampainya Tomakaka pada wanita itu, ia langsung menyapanya; ‚Siapa anda sebenarnya?‛ Wanita ini menjawab, ‚aku adalah Tomillajang!‛ (melayang- layang/menghilag-hilang).  Karena  Tomakaka  ini  tidak  memiliki  istri  maka  ia berniat untuk menikahinya. Namun Tomillajang memberikan persyaratan dengan sumpah.  Persyaratan  tersebut  berupa  larangan  untuk  mencaci  atau  mencerca Tomillajang selama ia bersama kelak dan termasuk ke keturunan-keturunannya. Setelah  Tomakaka  menerima  persyaratan  tersebut,  maka  terjadilah pernikanhan  diantara  mereka.  Hari-hari  keduanya  dipenuhi  dengan  kebahagiaan dan  kebahagiaan  itu  ditamba,  ketika  lahirnya  seorang  anak  perempuan  dari pasangan ini.  Tidak berselang lama ketika Tomakaka datang berburuh binatang dan  ia  sangat  kelelahan.  Lalu  ia  menyandarkan  tubuhnya  di  salah  satu  tiang gubuknya tiba-tiba beberapa serbuk kayu yang berasal dari selah-selah alas papan atas menjatuhinya dan memasuki kedua matanya, sontak ia langsung membentak dan  mengeluarkan  kata-kata  cacian  yang  pelakunya  bukan  lain  adak perempuanya sendiri.
Tidak  sadar  atas  sumpah  yang  ia  janjikan,  tiba-tiba  tertiuplah  angin kencang dan Tomillajang yang tidak lain istrinya sendiri kemudian pergi menjauh darinya.  Menyadari  akan  perbuatannya,  Tomakaka  berdiri  kemudian  mengejar Tomillajang  hingga  jauh  dari  wilayah  yang  ia  kenal,  namun  ia  tidak  kunjung menemukan  istrinya  tersebut.  Lelah  dan  putus  asah,  Tomakaka  kemudian memutuskan mengakhiri akan usaha pencariannya dan kembali ke ‘buttu Paputu’ (gunung Pamutu). 30
Suku  Pattae  umumnya  mendiami  Kec.  Binuang  sebuah  Kecamatan  di Kabupaten  Polewali  Mandar,  Sulawesi  Barat,  Indonesia.  Dulunya  daerah  ini berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Binuang (Kerajaan suku Pattae) yang  diambil  dari  nama  kayu  binuang  yang  tumbuh  di  sepanjang  pesisir  sungai Binuang. Kayu Binuang ini digunakan untuk membangun rumah sang raja yang disebut  Salassa.  Pungsi  Salassa  sendiri  sama  halnya  dengan  rumah-rumah  raja pada  umumnya,  seperti  di  kerajaan  Gowa  disebut  Balla  Lompoa,  sedangka  di kerajaan Yogyakarta disebut dengan Keraton, yang semuanya berpungsi sebagai pusat aktifitas kerajaan.
Penduduk di Kecamatan Binuang mayoritas suku Pattae, selebihnya suku Mandar, suku Bugis, dan suku Pattinjo. Luas Kecamatan Binuang adalah 123,34 km.  persegi,  dengan  geografi  terdiri  dari  pulau-pulau,  daratan  pesisi  dan
30 Hasan  Dalle  (72  Tahun),  Tokoh  Adat  Batetangnga, Wawancara,  Batetangnga,  15 Desember 2017.
pegunungan.  Batas-batas  Kecamatan  Binuang,  antara  lain:  sebelah  utara berbatasan  dengan  Kecamatan  Anreapi,  sebelah  timur  berbatasan  dengan Kabupaten  Pinrang,  sebelah  barat  berbatasan  dengan  Kecamatan  Polewali  dan sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Selat  Makassar.  Kecamatan  Binuang  terdiri dari  sembilan  desa  dan  satu  kelurahan  diantaranya;  Desa  Batetangnga, Desa Tonyaman,  Desa  Rea,  Desa  Kuajang,Desa  Mirring,  Desa  Mammi,  Desa  Paku, desa Amola, Desa Kaleok dan Kelurahan Amassangan. 31
Jumlah  Penduduk  Kec.  Binuang  Dari  Agustus  2016  terdiri  dari  35.980 dengan  stemasi  17.270  jiwa  laki-laki  dan  18.710  jiwa  perempuan.  Sehingga dengan  jumlah  ini,  mununjukkan  Kec.  Binuang  masuk  dalam  urutan  kecamatan ke-empat terbayak penduduk di kabupaten Polewali Mandar, dari 16 kecamatan. Dari  16  kecamatan  penduduk  terbayak  tersebut,  urutan  pertama  diduduki  oleh Kec. Polewali, Kec. Wonomulyo, Kec. Campalangiang dan Kec. Binuang. 32
Sejarah  masuknya  Islam  di  Kecamatan  Binuang,  cukup  penting  untuk disampaikan  sebab,  daerah  ini  merupakan  termasuk  tempat  pertama  kali datangnya  Islam  di  Kab.  Polewali  Mandar,  bahkan  di  Provinsi  Sulawesi  Barat. Sekalipun ada beberapa pendapat lain mengklaim hal yang serupa. Namun bukti prasasti dan literatur membenarkan bahwa daerah inilah merupakan daerah awal datangnya  ke-Islaman,  yaitu  adanya  al-Qur’an  tertua,  Tasbih,  bekas  Mejid  Tua Penanian,  Makam  Tosalama  dan  Lontar  Kerajaan  Balanipa  yang  kesemuanya telah membenarkannya.
Masyarakat suku Pattae dulunya memegang teguh kepercayaan anemisme dan dinamisme, yaitu menyembah pohon-pohon besar, batu dan percaya kepada roh-roh nenek moyang mereka dengan meletakkan jasat para keluarga mereka ke dalam lubang-lubang tebing batu. Namun setelah kedatangan ajaran Islam yang dibawa oleh Syekh Kamaluddin, kerajaan dan masyarakat mulai memeluk ajaran Islam  dan  meninggalkan  kepercayaan  nenek  moyang  mereka.  Mereka  kagum terhadap  kromah  Syekh  Kamaluddin  yang  mampu  shalat  di  pelapah  pisang, berjalan  di  atas  air,  tidak  menyentuh  tanah  ketika  berjalan,  dan  dapat menyembuhkan orang sakit parah yang sulit lagi untuk disembuhkan.
Dari  aspek  pendidikan,  Kec.  Binuang  memiliki  tiga  Pesanteren  besar, empat MTs, satu sekolah kejuruan dan satu Pendidikan Tinggi Kejuraan. Ketiga pesanteren terkenal di daerah ini yaitu, Pondok Pesanteren DDI Kanang, Pondok Pesanteren Ar-Risalah Batetangnga, dan Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo.
Potensi  sumber-sumber  yang  dimiliki  Kecamatan  Binuang  terus dikembangkan  untuk  meningkatkan  kesejahtraan  penduduk.  Terutama  disektor
31 Wikipedia,  ‚Binuang‛,  t.d.  https://id.wikipedia.org/wiki/Binuang,_Polewali_Mandar (03 Januari 2018).
32 Pusat  Statistik  Kec.  Binuang  Kab.  Polewali  Mandar, Statistik  Kependudukan,  (18 Januari 2018).
pertanian dengan produksi buah-buahan yang terkenal kualitas terbaik. Tanaman perkebunan yang produksinya sangat besar adalah kakao, padi, kopi, kelapa, dan cengkeh.  Hal  ini  didukung  oleh  iklim  yang  sangat  sesuai  bagi  perkembangan komoditi tersebut. Selain produksi pertanian Kecamatan Binuang juga memiliki potensi Perikanan, Peternakan, Pariwisata, Industri dan jasa.
Pariwisata  misalnya  terdapat  beberapa  objek  wesata  cukup  terkenal diantaranya  Wisata  Buah,  Permandian  Biru,  Salu  Pajjan,  Limbong  Lopi,  Rawa Bagun Pulau Karamasang, Limbong Lebok, Air Terjun Eran Batu, dll. Semua ada untuk  memenuhi  peningkatan  kunjungan  para  wisatawan  dari  berbagai  daerah maupun  manca  negara.  Di  bidang  industri  dan  jasa,  Kec.  Binuang  memiliki pelabuhan Silopo sebagai pelabulan barang dan sentral pengangkutan barang dan hasil  pertanian  dan  perikanan  daera  setempat  ke  berbagai  pulau  di  Indonesia.
Semuanya  ada  untuk  meningkatkan  dan  memenuhi  pertumbuhan  ekonomi  Kec. Binuang.
IV. Konsep Hibah yang Berlaku pada Masyarakat Suku Pattae
Umumnya masyarakat suku Pattae di Kec. Binuang hidup dengan budaya hibah orang tua kepada anaknya. Hibah ini telah tumbuh sejak dahulu, semenjak nenek  moyang  mereka  mendiami  wilayah  ini  hingga  sampai  sekarang.  Mereka percaya bahwa kebiasaan ini perlu dipertahankan hingga sampai akhir kehidupan mereka dimasa akan datang. 33
Masyarakat  suku  Pattae  umumnya  memiliki  kebiasaan  menyimpan hartanya  dalam  bentuk  properti  atau  petakan  tanah  bukan  dalam  bentuk  uang, baik uang itu disimpan dirumah maupun di bank-bank tertentu. Sehingga ketika ditelusuri  di  tengah  masyarakat  suku  Pattae,  mereka  hampir  tidak  memiliki bayak  uang  namun  kekayaan  mereka  telah  dialihkan  dalam  bentuk  tanah.  Baik itu  bentuk  perkebunan  kopi,  kakao,  cengkeh,  durian,  kapling  rumah,  empang, sawah,  dll.  Karena  prinsip  mereka,  semakin  kedepan  uang  pasti  akan  selalu bernilai  turun  akan  tetapi  tanah  malah  sebaliknya,  akan  selalu  naik  dan  naik. Sehingga  tanah  yang  mereka  miliki  nantinya,  mereka  gunakan  sebagai penghidupan  atau  biaya  sekolah  anak-anak  mereka  dimasa  akan  datang  ketika semuanya sudah sangat dibutuhkan. 34
Berdasarkan kondisi masyarakat suku Pattae tersebut, maka wajar ketika mereka  menggunakan  hibah  orang  tua  sebagai  peralihan  harta,  sebab  hibah  ini nantinya  akan  dikategorikan  sebagai  warisan  ketika  orang  tua  mereka  telah meninggal  dunia.  Hibah  orang  tua  umumnya  berupa  sepetak  tanah  atau  lebih,
33 Sarianto A. Md. (39 Tahun), Kades Tappina, Wawancara, Tappina, 16 Desember 2017 dan Suleman (41 Tahun), dan Kades Mammi, Wawancara, Mammi, 10 Desember 2017.
34 Abd.  Muttalib  D.  (63  Tahun),  Tomakaka  Rappoang, Wawancara,  Rappoang,  08 Desember 2017.
yang diberikan kepada anak yang dianggap sudah dewasa. Namun kenyataannya masyarakat  suku  Pattae  terlihat  bahwa,  hibah  orang  tua  diberikan  kepada  anak ketika  baru  melangsungkan  pernikahan  sebagai  tanah  garapan  untuk  memenuhi kebutuhan hidup keluarga baru. 35
Sistem hibah orang tua suku Pattae, sekalipun sudah ada sejak lama tetapi ada kemiripan dengan sistem pembagian hibah suku Toraja. Dan apabila dilihat dari persamaan adat istiadat maka mereka bayak kemiripan. ‚Mabongi‛ misalnya, yaitu suatu upacara adat kematian keluarga, yang hidup dan dipraktekan dalam adat  istiadat  suku  Pattae.  Tetapi  ritual-ritual  yang  ada  semua  telah  dirubah dengan  bacaan-bacaan  al-Qur’an  sehingga  tidak  bertentangan  dengan  ajaran Islam, seperti yasinan dan menghatamkan al-Qur’an untuk si maiyit. Upacara ‚mabongi‛  awalnya  dilakukan  dengan  beberapa  kali,  mulai;
‚bongi  3‛,  ‚bongi  7‛,  dan  seterusnya  hingga  ‚bongi  100‛  yaitu  100  hari  dari kematian  si  maiyit.  Sementara  sanak  saudara  atau  keluarga  dekat  berdatangan membawa  sebagaian  hartanya  atau  hasil  panennya  sebagai  bantuan  dan belahsukkawa  atas  meninggalnya  si  maiyit.  Namun  peraktik  ini  mulai  berubah, yaitu dilakukan hanya beberapa kali saja atau cuma sekali saja selama 100  hari kematian si maiyit, karena sesuatu hal yang dianggap lebih baik.
Selain ‚ma  bongi‛,  ada  juga  yang  mirip  dengan  budaya  Toraja  yang disebut ‚mana’‛,  sebuah  harta  peninggalan  si  maiyit  yang  hak  kepemilikannya dimiliki  secara  kolektif  oleh  seluruh  anak  si  maiyit  yang  ditinggalkan  hingga sampai cucu-cicit. ‚Mana’‛ sendiri, merupakan salah satu jenis harta warisan dari orang  tua  kepada  anaknya  di  luar  dari  hibah  yang  diberikan  sewaktu  ia  masih hidup.  Namun  perbedaan  keduannya  terletak  pada  waktu  pemberian  dan  hak kepemilikan. 36
‚Mana‛  pada  dasarnya  merupakan  sisa  hibah  orang  tua  dalam  bentuk petakan  tanah  atau  sepohon  durian,  setelah  sebagian  besar  harta  miliknya  telah diberikan kepada anaknya. ‚Mana‛ merupakan harta dengan status kepemilikan bersama,  tetapi  hal  ini  berlaku  setelah  orang  tua  meninggal  dunia. ‚Mana‛ terkadang  memiliki  fungsi  sebagai  ajang  penyaluran hobby  orang  tua  di  masa senjanya,  sehingga  ia  tetap  memiliki  aktivitas  bercocok  tanam  atau  berkebun, dan  tidak  memiliki  kejenuhan  yang  hanya  berdiam  diri  di  rumah.  Sebab kebutuhan  dan  tanggungan  hidup  sudah  dijamin  oleh  anak-anaknya  yang  kini sudah  berkeluarga.  Sedangkan  fungsi ‚mana‛  khususnya  untuk  anak  yang ditinggalkan  adalah  sebagai  ajang  silaturahmi  dari  seluruh  keturunan  si  maiyit, sebab dari anak si maiyit akan menceritakan kepada anak keturunannya bahwa ia memiliki ‚mana‛  (kebun  durian  orang  tuanya)  dan  ia  berhak  kesana  untuk
35 Saraila (81 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Ammassangan, 02 Desember 2017.
36 Matta (71 Tahun), Tokoh Adat Batetangnga, Wawancara, Kanang, 04 Desember 2017.
memungutnya,  bersama  dengan  sepupu-sepupunya.  Mulai  dari  sepupu  sekali, sepupu  dua  kali,  sepupu  tiga  kali  dan  seterusnya  kebawah  selama  ia  memiliki hubungan darah dari si maiyit.
Sebelum  terjadinya  pembagian  hibah  orang  tua  kepada  anak,  mereka terlebih  dahulu  menentukan  waktu  untuk  membicarakan  perkara  ini,  guna mengetahui  bagian,  luas,  dan  di  mana  petakan  tanah  tiap-tiap  bagian  anakyang didapatkan. Biasanya di tengah-tengah pembagian ini, mereka di perantarai oleh seorang imam, yaitu imam mesjid sebagai hakim hibah harta orang tua. Karena mayoritas  masyarakat  suku  Pattae  biasanya  mengangkat  seorang  imam  mesjid merupakan  orang  yang  ditokohkan  karena  keturunan,  berpendidikan,  tahu persoalan  agama  dan  tentunya  dapat  dipercaya  berbuat  adil  dalam  persoalan ini.Selain  hakim  hibah  orang  tua,  mereka  juga  biasa  memanggil  beberapa  saksi dalam kesepakatan antara orang tua dengan anak  yang menerima hibah sebagai saksi mata apabila dikemudian hari ada persoalan yang ditimbulkan. 37
Pembagian  hibah  orang  tua  kepada  anak,  dilakukan  dengan  cara berimbang melalui musyawarah antara orang tua dengan seluruh anak yang ada. Baik ia anak laki-laki maupun anak perempuan dengan diperantarai oleh hakim hibah atau imam yang di pilih oleh orang tua. Dari kesepakatan bersama melalui musyawarah  antara  anak  dan  orang  tua  tersebut,  maka  harta  atau  tanah  milik orang  tua  kemudian  dialihkan  kepada  anak.  Biasanya  di  antara  kesepakatan tersebut  mereka  menyiapkan  sebuah  surat  tanda  bukti  kesepakatan  sebagai prasyarat  bahwa  harta  orang  tua  telah  dialihkan  sekaligus  sebagai  alat  apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari. 38
Adapun  jumlah  tanah  bagian  yang  berimbang  dimaksud  sebelumnya, bukan  berarti  harus  mesti  sama,  namun  terkadang  berbeda  dari  segi  luas  tetapi dari  segi  pemanfaatan  sama.  Misalnya  anak  pertama  mendapatkan  tanah  dua hektar  tetapi  kurang  subur,  sementara  anak  kedua  mendapatkan  satu  hektar tetapi  tanahnya  subur.  Begitupun  dengan  kondisi  lain  yang  agak  sama,  seperti anak pertama mendapatkan tanah dua hektar tetapi masih kosong akan tanaman yang bermanfaat seperti kakao, cengkeh, durian, kopi, dll. Sementara anak yang kedua mendapatkan tanah satu hektar tetapi tanahnya sudah penuh akan tanaman yang bermanfaat yang tinggal menunggu panen dan hasilnya. 39
Ada  juga  ketika  dalam  musyawarah,  terdapat  anak  yang  memilih menyerahkan sebagian miliknya karena beralasan bahwa ia telah mengambil hak
37 Abd.  Muttalib  D.  (63  Tahun),  Tomakaka  Rappoang, Wawancara,  Rappoang,  08 Desember 2017.
38 Saraila  (81  Tahun),  Tokoh  Adat  Batetangnga, Wawancara,  Ammassangan,  02 Desember 2017.
39 Andi  Nurlaela  (50  Tahun),  Isteri  Raja  Binuang, Wawancara,  Ammassangan,  18 Desember 2017.
hibahnya  dari  orang  tua  dengan  biaya  pendidikan  yang  ditempuh  selama  ini, sehingga  jika  dihitung-hitung  ia  sudah  mendapatkan  harta  cukup  bayak ketimbang  saudara-saudara  kandung  lainnya.  Inisiatif  tersebut  terkadang  juga diambil oleh orang tua dan diberi penjelasan kepada yang bersangkutan sehingga mengerti  dan  memahami  akan  keputusan  tersebut,  mengapa  ia  mendapatkan petak tanah lebih sedikit ketimbang dengan anak yang lain.
Selain  pembagian  hibah  orang  tua  dan ‚mana‛ dalam sistem pembagian harta orang tua suku Pattae sebelumnya, ada juga pembagian yang menarik untuk diuraikan  di  sini,  yaitu  rumah  orang  tua  yang  biasanya  didapatkan  oleh  anak bungsu  tetapi  dalam  hal  ini,  ia  juga  memiliki  tanggungjawab  lebih  besar khususnya dalam memelihara dan menjaga orang tua dimasa senjanya, sekalipun anak-anak  lain  tidak  bermaksud  untuk  melepas  tanggungjawab  sebagai  anak. Namun anak-anak yang lain, juga tetap senantiasa mengunjungi dan memberikan perhatian  sebaik  mungkin  baik  dari  kebutuhan  jasmani  maupun  rohani  orang tua. 40
Perlu dicatat disini dalam hal pemeliharaan orang tua, terkadang ada anak yang berkeinginan secara langsung untuk memelihara orang tua sendiri, sehingga orang tua tidak mesti bertempat tinggal atau dalam pemeliharaan anak si bungsu, tetapi terkadang dipelihara oleh anak sulung atau anak yang lain karena memilih untuk hidup dengan orang tua mereka. Begitipun dengan kondisi yang lain, orang tua  yang  langsung  memilih  tinggal  bersama  dengan  anak  yang  paling  disukai atau orang tua memilih tinggal di rumah anaknya  dengan cara menggilir rumah anak,  artinya  orang  tua  terkadang  dalam  setahun  ia  tinggal  di  beberapa  rumah anaknya secara bergantian.
Pembagian hibah orang tua suku Pattae juga perlu diketahui bahwa  harta yang telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya, dalam kondisi tertentu bisa ditarik atau diambil kembali oleh orang tua. Misalnya di kemudian hari ada anak yang  telah  diberikan  hibah  oleh  orang  tua,  ternyata  telah  berbuat  kasar  atau berbuat semenah-menah kepada orang tuanya maka sebagai orang tua, ia berhak untuk mengambil kembali harta atau petakan tanah yang telah diberikan kepada anak yang bersangkutan. 41
Budaya  hibah  orang  tua  suku  Pattae  di  Kecamatan  Binuang  setelah menempuh  perjalanan  jauh,  kini  mulai  ada  pergeseran  meski  dari  sekian bayaknya  masyarakat  suku  Pattae  ada  sekitar  kurang  lebih  10%  kini menggunakan jasa Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara peralihan harta orang tua dengan menggunakan hukum Islam secara sepenuhnya. Artinya mereka
40 bd.  Muttalib  D.  (63  Tahun),  Tomakaka  Rappoang, Wawancara,  Rappoang,    08 Desember 2017.
41 Hasan  Dalle  (72  Tahun),  Tokoh  Adat  Batetangnga, Wawancara,  Batetangnga,  15 Desember 2017.
terlebih  dahulu  menunggu  adanya  kematian  baru  terjadi  peralihan  harta kekayaan. 42
Namun  perlu  dicatat,  sekalipun  ada  masyarakat  suku  Pattae  yang membagi harta orang tua mereka dengan menggunakan jasa Pengadilan Agama, namun  mereka  tetap  menggunakan  proferti  dalam  membagi  harta  mereka  dan enggap  menjual  tanah  milik  orang  tua  hingga  dalam  bentuk  uang  atau  emas sehingga  dampaknya  akan  lebih  memudahkan.  Akan  tetapi,  mereka  tetap membagi  harta  milik  orang  tua  dalam  bentuk  perkebunan  atau  petakan  tanah dengan estimasi    yaitu, dua hektar untuk anak laki-laki dan satu hektar untuk anak perempuan. 43
Kondisi  seperti  ini  pada  dasarnya  tidak  bisa  memastikan  apakah  benar atau tidak mereka membagi harta milik orang tua mereka berdasarkan     yaitu, bagian anak perempuan sama dengan dua bagian anak laki-laki, atau hanya secara angka tepat   akan tetapi, angka ini tidak bisa menjadi acuan dalam menentukan tepat atau tidak pembagian   itu, sebab setiap petakan tanah pasti memiliki nilai yang berbeda dan bukan ditentuakan dari luas  suatu bagian petakan tanah anak tetapi harus dilihat juga dari sisi kesuburan tanah, letak geografis, tanaman yang ada dalam kebun, bentuk kebun, dll. Adapun bentuk kebun yang dimaksud yaitu, apakah dia datar atau terjal. Sementar dari sisi letak geografis yaitu, apakah dia di perkotaan, desa, atau pengunungan. Sebab hal ini sangat menentukan tingkat nilai mahal apa tidaknya suatu petakan tanah atau perkebunan tersebut. 44
Adapun  contoh  pembagian  hibah  orang  tua  suku  Pattae  di  Kecamatan Binuang yang sempat didapatkan yaitu;
Pertama, Keluarga Drs. Muhammad Natsir K., 59 (lima puluh sembilan) tahun,  seorang  Hakim  Pengadilan  Agama  Kota  Palu,  dengan  memiliki  saudara yang  terdiri  dari  6  (enam)  orang  dengan  rincian  dua  anak  laki-laki  dan  empat anak perempuan. Menyampaikan bahwa dalam pembagian warisan keluarganya, mereka  menggunakan  sistem  hibah  dengan  membagi  rata  harta  kekayaan  yang ada padanya melalui orang tua berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris. Mereka  membagi  harta  kekayaan  berupa  kavling  rumah  yang  kurang  lebih
42 Sarianto,  A.  Md.  (39  Tahun),  Kades  Tappina, Wawancara,  Tappina,  16  Desember 2017. 43 H.  Saraila  (81  Tahun),  Tokoh  Adat  Batetangnga, Wawancara,  Ammassangan,  02 Desember 2017.
44 Sarianto,  A.  Md.  (39  Tahun),  Kades  Tappina, Wawancara,  Tappina,  16  Desember 2017.
120x15  m  persegi  dengan  20x15  m  persegi  tiap  orangnya,  baik  itu  laki-laki maupun perempuan. 45
Kedua,  Keluarga  H.  Abd.  Hafid  Tanca,  81  (delapan  puluh  satu)  tahun, seorang  tokoh  masyarakat  (Tomakaka  Rea),  dengan  memiliki  saudara  6  (enam) orang  dengan  rincian  tiga  anak  laki-laki  dan  tiga  anak  perempuan.  Ia  membagi harta  miliknya  dengan  sistem  hibah  orang  tua.  Luas  tanah  yang  di  bagi  sekitar 900x600  m  persegi berupa lahan perkebunan, dalam keterangannya ia membagi tanah  miliknya  menjadi  enam  bagian  dengan  bagian  tiap  anak  150x100  m persegi. Berdasarkan hasil musyawarah bersamah keputusan yang diambil selalu mengutamakan keadilan dan kesepakatan sehingga  mereka merasa adil dan tidak merasa cumburu satu sama lain. 46

## V. Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  poin  kesimpulan bahwa  konsep  hibah  yang  berlaku  pada  masyarakat  Suku  Pattae  merupakan konsep hibah orang tua suku Pattae yang dilakukan dengan cara berimbang, yaitu membagi  rata  tanah  milik  orang  tua  kepada  anak-anaknya  melalui  musyawara antara  orang  tua  dengan  seluruh  anak  yang  ada.  Baik  ia  anak  laki-laki  maupun anak perempuan dengan diperantarai oleh hakim hibah atau imam yang di pilih oleh  orang  tua  sendiri.  Biasanya  di  antara  kesepakatan  tersebut,  mereka menyiapkan sebuah surat tanda bukti kesepakatan, sebagai prasyarat bahwa harta orang tua telah dialihkan sekaligus sebagai alat bukti apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari. Namun perlu dicatat, bahwa harta milik orang tua  yang  telah  diberikan  kepada  anak  sewaktu-waktu  bisa  ditarik  kembali  oleh orang  tua  apabila  terjadi  sesuatu  yang  tidak  diinginkan  seperti  membunuh, menganiaya, menghina, dan lain-lain.
45 Muhammad Natsir K. (59 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Kota Palu, Wawancara, Kanang, 18 Juli 2018.
46 Abd. Hafid Tanca (81 Tahun), Tomakaka Rea, Wawancara, Rea, 30 Juli 2018.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Shomad. Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum Indonesia. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
al-Afri>qi>,  Muhammad  bin  Mukrim  bin  Manzhu>r. Lisa>n  al-‘Arab,  Juz  I,  Cet.  I; Ba>irut: Da>r Shadir, t.th.
Gaffar,  Abdul. Hibah  dalam  Perspektif  Hadis  Nabi:  Kajian  Tematik  Terhadap Alternatif Pembagian Harta, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
G.  Kartasapoetra,  R.  G.  Kartasapoetra. Pembahasna  Hukum  Benda  Hipotek Hukum Waris, Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
Gossip, ‚Sidang Rebutan Warisan Adi Firansyah‛, Indosiar.com, 13 April 2007. http://www.Indosiar.com (05 Nopember 2016).
Hadikusuma,  Hilman. Hukum  Waris  Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum Adat, Hukum Agama Hindu dan Islam, Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 1991.
Hasbiyallah. Belajar Mudah Ilmu Waris Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
Hukum dan Kriminal, ‚Rebutan Warisan, Sebuah Makam Terpaksa Dibongkar‛, Metrotvnews.com,  28  September  2010.  htt://www.metrotvnews.com  (05 Nopember 2016).
Ibin, Dede. Hibah: Fungsi dan Kolerasinya dengan Kewarisan (t.d.)
al-Jurja>ni>, Ali bin Muhammad bin ‘Ali. al-Ta’ri>fat, Cet. I; Ba>irut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 1405 H.
Jahar,  Asep  Saepudin  dkk., Hukum  Keluarga,  Pidana  dan  Bisnis:  Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
Muthiah, Aulia dan Novy Sri Pratiwi Hardani. Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan  Praktis  Memahami  dan  Menghitung  Warisan,  Jakarta:    PT.  Buku Seru, 2015.
Moh.  Muhibbin  dan  Abdul  Wahid. Hukum  Kewarisan  Islam:    Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika 2011.
as-Sa’di, Abdurrahman bin Nashir. Tafsir al-Kari>mirrahma>n, Damaskus: Da>r al- Fikr, t.th.
Suma, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2004. Supardin, Fikih  Peradilan  Agama  di  Indonesia:  Rekonstruksi  Materi  Perkara Tertentu, Cet. I; Makassar, Alauddin University Press, 2014.
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Kewarisan  Islam,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2012.
Tim  Penyusun, Ensiklopedi  Hukum  Islam,  Cet.  V;  Jakarta:  Ichtiar  Baru-Van Hoeve, 1997.
Pusat  Statistik  Kec.  Binuang  Kab.  Polewali  Mandar, Statistik  Kependudukan, (18 Januari 2018).
Wadud,  Amina. Qur’an  and  Women:  Rereading  the  Sacread  Text  from  a Women’s Perspective, New York; Oxford University Press, 1999.
Wahid,  Abdul  dan  Muhibbin,  Hukum  Kewarisan  Islam,  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2009. Wikipedia, ‚Binuang‛, t.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Binuang,_Polewali_Mandar  (03  Januari 2018). Yafie,  Ali. Menggagas Fiqih  Sosial: Dari Lingkungan  Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah, Cet. III; Bandung: Mizan, 1994.
Yasil,  Suradi  dkk. Naskah  Awal  Sejarah  Polewali  Mandar,  Polewali  Mandar: Pemeriantah Kab. Polewali Mandar-Dinas Perhubungan dan Informatika, t.th.
bin Zakariya>, Abu> al-Husain Ahmad ibn Fa>ris. Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz IV (Ba>irut: Da>r al-Fikr, 1423 H./ 2002 M.
Zuhayly,  Wahbah. Al-Fiqh  al-Isla>miy  wa  Adillatuhu,  Damaskus:  Da>r  al-Fikr, 1984),  h.  453-454;  dikutip  dalam  Asep  Saepudin  Jahar,  dkk., Hukum Keluarga,  Pidana  dan  Bisnis:  Kajian  Perundang-Undangan  Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2013.