## URGENSI PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SADD ADZ- DZARI’AH
DAN MAQASHID SYARI ’ AH
Habibah Fiteriana 1 1 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia
*Correspondence: habibah.fiteriana13@gmail.com

## Abstract
The provisions of Islamic law don’t specifically stipulate at what age a person may enter into a marriage. However, as a consequence of the rule of law, Indonesia regulates marriage matters including the minimum age limit as stated in Article 7 Paragraph (1) of Law Number 16 of 2019, namely that man and woman must be both 19 years old. The making of this rule departs from the paradigm of achieving benefit and rejecting all harm, which of course also inspires the spirit of upholding Islamic law. In line with the opinion of the jurists that the minimum age limit for marriage is a matter that can be regulated by humans themselves by taking into account the benefits and goodness in society. Based on the sadd adz-dzari'ah point of view, the issuance of minimum age limit regulations is an effective and solutive step as an effort to prevent harm that will be caused by marriage at too young an age. Likewise, in the perspective of maqasid shari'ah, this age limit certainly considers many aspects such as studies of the texts of the Qur'an and sunnah regarding the purpose of marriage, as well as views of contemporary science such as medicine, psychology, sociology and so on. The urgency of the marriage age limit is in accordance with maqashid shari'ah which in practice wishes to carry  out life planning with better self- protection, offspring, reason, and economic preparation before entering the household ark towards a sakinah mawaddah warahmah family.
Keywords : Urgency; Marriage Age Limit; Sadd Adz-Dzari'ah; Maqashid Shari'ah.

## Abstrak
Ketentuan  hukum  Islam  tidak  secara  khusus  mengatur  pada  usia  berapa seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Namun, sebagai konsekuensi dari aturan hukum, Indonesia mengatur masalah perkawinan termasuk batasan usia minimum  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni laki-laki dan perempuan harus sama-sama berusia 19 tahun. Pembuatan aturan ini berangkat dari paradigma meraih kemaslahatan dan  menolak  segala  kemudharatan,  yang  tentunya  juga  menggugah  semangat menegakkan syariat Islam. Sejalan dengan pendapat para ahli fikih bahwa batas minimal  usia  perkawinan  adalah  suatu  hal  yang  dapat  diatur  oleh  manusia  itu sendiri  dengan  memperhatikan  kemaslahatan  dan  kebaikan  dalam  masyarakat. Ditinjau dari sudut pandang sadd adz-dzari'ah, dikeluarkannya peraturan batas

## Habibah Fiteriana
Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd Adz- Dzari’ah…
usia  minimum  merupakan  langkah  yang  efektif  dan  solutif  sebagai  upaya pencegahan kerugian yang akan ditimbulkan oleh perkawinan di usia yang terlalu muda. Demikian pula dalam perspektif maqasid syari'ah, batasan usia ini tentunya mempertimbangkan banyak aspek seperti kajian nash-nash Al-Qur'an dan sunnah tentang  tujuan  pernikahan,  serta  pandangan  ilmu  pengetahuan  kontemporer seperti  kedokteran,  psikologi,  sosiologi  dan  sebagainya.  Urgensi  batas  usia perkawinan  sesuai  dengan  maqashid  syari'ah  yang  dalam  praktiknya  ingin melakukan perencanaan hidup dengan lebih baik perlindungan diri, keturunan, akal, dan persiapan ekonomi sebelum memasuki bahtera rumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Kata  Kunci: Urgensi;  Batas  Usia  Perkawinan;  Sadd  Adz-Dzari'ah;  Maqashid Syariah.

## Pendahuluan
Sebagai  suatu  perbuatan  hukum  yang  sakral  dan  penting,  perkawinan menyebabkan  orang  yang  melakukannya  terkait  seumur  hidup  dengan pasangannya. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang matang baik dari segi psikis  maupun  fisik.  Jika  perkawinan  dilangsungkan  pada  usia  yang  belum memenuhi  batas  minimal  dimana  fisik  maupun  psikis  belum  siap  cenderung memantik masalah  bagi pasangan tersebut, bahkan tidak sedikit yang akhirnya berakhir di persimpangan jalan. Sebaliknya, perkawinan yang dilangsungkan oleh sejoli  yang  sudah  cukup  dewasa  akan  menanamkan  pengaruh  yang  baik  bagi keberlangsungan rumah tangga. Suasana damai dan tentram dalam rumah tangga akan  dapat  tercipta  dengan  berbekal  kedewasaan  dari  kedua  belah  pihak,  juga sebagai  upaya  mendapat  keturunan  yang  sehat  dan  berkualitas  sekaligus mempertahankan perkawinan tanpa diakhiri dengan hadirnya perceraian. 1
Penerapan  batas  usia  perkawinan  bagi  masyarakat  pada  dasarnya ditujukan agar pasangan yang berniat untuk menikah diharapkan telah memiliki kematangan jiwa, kekuatan fisik dan kedewasaan berpikir yang sekiranya memadai untuk  melangsungkan  bahtera  perkawinan.  agar  kemungkinan  retaknya  rumah tangga yang berpotensi menuju perceraian mampu diantisipasi karena pasangan telah mempunyai pemikiran yang lebih luas perihal maksud dari perkawinan yang mengingikan terwujudnya aspek kebahagiaan secara lahir maupun batin. 2
Adapun  dalam  hukum  Islam  seperti  yang  tertera  pada  Al- Qur’an  dan hadits, bahwa ketika seseorang telah mampu untuk kawin maka dianjurkan untuk melaksanakannya.  Namun  tidak  disebutkan  secara  jelas  dan  tegas  mengenai berapa batasan umurnya layaknya yang ada dalam peraturan negara. Tetapi secara
1 A.  Zuhdi  Muhdlor, Memahami  Hukum  Perkawinan:  Nikah,  Talak,  Cerai  dan  Rujuk, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm.18
2 Husein Muhammad, Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Agama dan Gender , (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm.68
implisit syari’at m enganjurkan orang yang akan menikah ialah orang yang sudah mempunyai  kesiapan  dalam  segi  fisik,  psikis,  mental,  dewasa  dan  memahami makna perkawinan sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripada ibadah. Selain itu,  para  fuqaha  mengatakan  bahwa  persoalan  tentang  batas  minimal  usia perkawinan  tergolong  perkara  yang  boleh  diaturkan  sendiri  oleh  masyarakat namun  harus  tetap  mempertimbangkan  segi  mashlahat  dan  positifnya  bagi masyarakat tersebut. 3
Walaupun  demikian,  terdapat  teori  dalam  hukum  Islam  yang  dapat dipergunakan dalam perumusan batas usia perkawinan berdasarkan pemahaman yang  integral,  komprehensif  dan  universal  yaitu  melalui  pendekatan Sadd  Adz- Dzari’ah dan Maqashid Syari’ah . Yang mana kedua pendekatan ini tidak sekedar melihat  sisi  tekstual  Al- Qur’an  dan sunnah  semata  dalam  merumuskan  suatu hukum, namun juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berupa tujuan dan maksud hakiki di balik pensyari’atan suatu ketentuan hukum.

## Metodologi
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  untuk menjelaskan variable yang terkait dengan problema yang akan diteliti. Penelitian deskriptif  kualitatif  juga  berguna  untuk  mendeskripsikan  perilaku  masyarakat, kejadian yang ada di sebuah wilayah ataupun aktivitas tertentu yang terintegrasi serta bersifat mengakar. 4 Untuk proses analisis data yang diperoleh, nantinya akan diberikan dengan pola paparan dan penjabaran mengenai kondisi atau situasi yang diteliti  dalam  bentuk  uraian  naratif,  bukan  dengan  penuangan  dalam  bentuk bilangan atau angka. 5

## Hasil dan Pembahasan
Batas Minimal Usia untuk Menikah dalam Konsep Fiqih
Secara  bahasa,  perkataan  nikah  diambil  dari  bahasa  Arab حاكنلا ,  yang berarti mengumpulkan. Dalam pembahasan fiqih dipergunakan kata zawaj dan kata nikah. Adapun dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan kata perkawinan. Dewasa  ini,  kerapkali  diperdebatan  antara  kata  perkawinan  dan  pernikahan, padahal pada prinsipnya kata perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam penarikan asal katanya. 6 Rahmat Hakim mengatakan bahwa kata nikah itu pada dasarnya berasal dari bahasa Arab “ nikahun ”, asal kata atau masdar dari fi’il madhi
3 Achmad Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang- Undang Perkawinan di Dunia Islam , Al- ‘Adalah, Vol.12, No.4 (2015): hlm.811
4 Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial , (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18.
5 S. Margono, Metodologi Penelitian , (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39.
6 Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional , (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.62

## Habibah Fiteriana
Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd Adz- Dzari’ah…
(kata  kerja) “ nakaha ” ,  bersinonim  juga  dengan “ tazawwaja ”.  Kata -kata  ini kemudian diserap dengan terjemahan perkawinan dalam bahasa Indonesia. 7
Berdasarkan  pengertian  yang  terdapat  dalam  KBBI,  perkawinan merupakan  suatu  perjanjian  antara  lelaki  dan  perempuan  untuk  secara  resmi menjadi  suami-istri. 8 Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  perkawinan  bahwa maksud dari perkawinan atau pernikahan merupakan akad atau perjanjian yang dengan  hal  itu  hubungan  badan  antara  lelaki  dan  perempuan  yang  melakukan perjanjian  atau  akad  itu  menjadi  halal. 9 Sajuti  Thalib  menuturkan  bahwa perkawinan dimaknai sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan kuat untuk secara resmi  hidup  bersama  antara  lelaki  dan  perempuan  dalam  rangka  membentuk keluarga yang tentram, bahagia, kekal, kasih mengasihi dan santun menyantuni. 10 Di  sisi  lain,  ulama-ulama  fiqih  empat  madzhab  juga  mengartikan  perkawinan selaku  akad  yang  menjadikan  munculnya  kebolehan  bagi  seorang  lelaki  untuk menggauli  seorang  perempuan,  yang  mana  dalam  akad  itu  itu  diawali  dengan lafadz nikah, kawin, atau kata lain yang memiliki makna serupa dengan kata-kata tersebut. 11 Adapun  ketentuan  mengenai  batas  minimal  usia  perkawinan  tidak dinyatakan  secara  lugas  dalam  Al- Qur’an ataupun  hadits  yang  berkedudukan sebagai sumber utama bagi hukum Islam. Al- Qur’an hanya menyiratkan dalam Q.S. An- Nisa’ ayat 6, y ang mana lafadz balagh al-nikah pada ayat tersebut dijadikan landasan oleh fuqaha dalam merumukan batas minimal usia perkawinan. 12 Lafadz balagh al-nikah ini ditafsirkan oleh Hamka sebagai kedewasaan. Ia menambahkan bahwa  dewasa  disini  tidak  bergantung  pada  umur,  namun  pada  kedewasaan pikiran  dan  kecerdasan  akal. 13 Sedangkan  dalam  Tafsir  Al-Kabir  Ar-Razi mengatakan  bahwa  tanda  kedewasaan  pada  umumnya  diketahui  apabila  telah datang mimpi, telah mencapai usia tertentu, telah datang haid, terjadi kehamilan, serta sudah tumbuh rambut pada daerah tertentu badan. 14
Para ulama madzhab juga merumuskan kriteria kedewasaan, yang dapat dicermati dalam tabel di bawah: 15
7 Tihami, dkk, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.6
8 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm.456
9 Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia , (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm.741
10 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.2
11 Hosen Ibrahim, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk , (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam, 1971), hlm.65
12 Salmah Fa’atin, Tinjauan terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiperspektif , Yudisia, Vol.6, No.2 (2015): hlm.436
13 Hamka, Tafsir Al-Azhar , (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm.301
14 Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir Al-Kabir , (Kairo: Dar El-Hadith, 2012), hlm.196
15 Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Surabaya: Jaya Karya Abadi, 2015), hlm.141

## Tabel 1.1 Kriteria Kedewasaan Menurut Ulama Fiqih
Madzhab Kriteria Maliki Perempuan  dan  laki-laki:  Tumbuh  rambut  kasar  pada kemaluan, tumbuh rambut di ketiak, keluarnya air mani dalam keadaan  tidur  atau  terjaga,  perubahan  pita  suara,  indera penciuman hidung menjadi peka, usia genap 18 tahun atau 17 tahun hamper memasuki 18 tahun.
Perempuan: Hamil dan haid. Usia rata-rata perempuan dan laki-laki 18 tahun. Syafi’i Perempuan  dan  laki-laki:  Usia  15  tahun  qamariyah,  tumbuh rambut  pada  kemaluan,  keluarnya  air  mani  dengan  minimal usia 9 tahun. Perempuan: Hamil dan haid. Usia rata-rata perempuan dan laki-laki 15 tahun. Hanbali Sama dengan Syafi’i. Hanafi Laki-laki: Berusia 12 tahun minimal, menghamili perempuan, keluar air mani (ihtilam) karena berhubungan badan ataupun tidak.
Perempuan: Hamil, haid, berusia minimal 9 tahun. Usia rata-rata perempuan 17 tahun dan laki-laki 18 tahun.
Sumber: Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, diolah penulis.
Variasi  tersebut  hadir  karena  perbedaan  landasan  argumen  yang dipergunakan, walaupun pada dasarnya semua ulama memandang bahwa hukum suatu perkawinan tetap sah sekalipun dilakukan pada usia yang amat muda. Pada realitanya, kedewasaan yang didasarkan pada usia atau tanda fisik dapat berbeda tergantung  dengan  tempat,  keadaan,  dan  waktu.  Hal-hal  yang  telah  ditetapkan oleh ulama-ulama fiqih hanyalah batasan yang sifatnya relatif, sehingga mereka menambahkan  bahwa  persoalan  tentang  batas  minimal  usia  perkawinan  ini termasuk perkara yang mengandung kebolehan untuk diatur sendiri oleh manusia dengan menimbang segi kebaikan dan manfaatnya bagi masyarakat. 16

## Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia
Sejauh ini, di Indonesia pengaturan batas minimal usia perkawinan telah mengalami beberapa kali perombakan. Pada awalnya, RUU Perkawinan Tahun 1973  menginginkan  batas  minimal  usia  perkawinan  ialah  18  tahun  bagi perempuan dan  21 tahun bagi laki-laki, sebagaimana yang ada dalam rumusan
16 Salmah Fa’atin, op.cit ., hlm.437

## Habibah Fiteriana
Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd Adz- Dzari’ah…
Pasal 7 Ayat (1) RUU Perkawinan tahun 1973. 17 Namun akhirnya pembahasan mengenai  batas  minimal  usia  perkawinan  ini  ditunda  karena  dipandang  rawan akan  konflik  serta  berpotensi  menuai  perdebatan. 18 Setelah  melalui  berbagai tahapan, akhirnya isi kandungan Pasal 7 UU Perkawinan tahun 1974 menurunkan batas  minimal  usia  perkawinan  seperti  yang  dapat  dilihat  pada  bunyi  pasalnya berikut ini: 19 “Ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. ” “Ayat (2): Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. ” Meskipun UU Perkawinan Tahun 1974  telah diterbitkan  bukan berarti perdebatan argumen tentang batas minimal usia perkawinan yang dianggap ideal di  Indonesia  sudah  selesai.  Kritik-kritik  atas  ketentuan  batas  minimal  usia perkawinan  masih  saja  merebak  baik  dari  kalangan  tradisionalis,  reformis, perlindungan anak, aktivis HAM maupun gender. Keadaan ini diperparah pula dengan fakta dampak negatif dari pernikahan dini di kalangan masyarakat yang turut menyebabkan memuncaknya kritik atas batas usia perkawinan yang sudah ditetapkan. 20 Secara garis besarnya, ada 3 (tiga) alasan pemicu munculnya pro dan kontra terhadap ketetapan batas minimal usia perkawinan ini, sebagaimana yang dikemukakan  oleh  Ratno  Lukito.  Pertama,  masih  melekatnya  relasi  gender tradisional  di  masyarakat.  Kedua,  keyakinan  kebenaran  terhadap  pemahaman antara  budaya  dan  fiqih  yang  sulit  dilepaskan  dari  masyarakat.  Ketiga,  kajian teoritis tentang usia perkawinan belum selaras antara negara dan umat Islam. 21
Tidak hanya sampai disini saja, dalam sejarahnya upaya untuk merubah Undang-Undang  Perkawinan  juga  pernah  dilakukan.  Pada  tahun  2003,  LBH APIK sebagai salah satu Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta mengusulkan untuk memberikan perubahan pada Undang-Undang Perkawinan karena diklaim tidak selaras dengan nilai-nilai dalam Hak Asasi Manusia dan kesannya seperti ingin
17 Dalam rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 Pasal 7 Ayat (1) berbunyi “ Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  21  tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai  18  tahun ”.  Dalam  penjelasan  ayat  tersebut  juga  disebutkan  bahwa  “ Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur minimum untuk kawin. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mempunyai pengaruh terhadap tingkat kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Hal ini juga untuk mencapai tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian . ” 18 Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia , (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm.232
19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm.3
20 Syahrul  Musthofa, Hukum  Pencegahan  Pernikahan  Dini:  Jalan  Baru  Melindungi  Anak , (Bogor: Guepedia, 2015) hlm.36
21 Ratno Lukito, op.cit., hlm.269
melegalkan  adanya  pernikahan  di  usia  dini.  Satu  tahun  kemudian,  ketua  Tim Pengurus Utamaan Gender (PUG) yakni Musdah Mulia mewakili cendekiawan muslim  dan  kelompok  akademisi  menyatakan  pendapatnya  bahwa  UU Perkawinan tidak mampu mengakomodir hukum Islam yang sifatnya humanis, serta tidak selaras dengan UU lain baik yang berada di Indonesia ataupun tingkat internasional lainnya. 22
Pada tahun 2010, kembali digencarkan langkah-langkah untuk mengubah ketetapan  batas  minimal  usia  perkawinan  oleh  Badan  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  dan  Kementerian  Agama.  BKKBN meluncurkan  sebuah  buku  dengan  judul  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  dan Perlindungan  Hak-Hak  Reproduksi  bagi  Remaja  Indonesia.  Dalam  hal  ini, BKKBN  bermaksud  untuk  dapat  mengubah  batas  minimal  usia  perkawinan menjadi  20  tahun  untuk  perempuan  dan  25  tahun  untuk  laki-laki.  Sedangkan Kementerian  Agama  membuat  RUU  HMPA  Bidang  Perkawinan  (Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan) yang dibahas dalam Program Legislasi Nasional tahun 2010-2014. 23
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  juga  pernah  memproses langkah Judicial Review yang diajukan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Yayasan  Kesehatan  Perempuan  dan  Yayasan  Pemantauan  Anak  yang  dalam pengajuannya menyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan yang ada pada UU  Perkawinan  berseberangan  dengan  UU  Perlindungan  Anak  serta  UU Kesehatan.  Mereka  berargumen  bahwa  batas  minimal  usia  perkawinan  yang ditetapkan  di  Indonesia  nantinya  tidak  hanya  akan  berdampak  buruk  bagi kesehatan anak, namun juga berpeluang mengganggu keadaan stabilitas negara. Sayangnya, usaha mereka ditolak oleh MK melalui putusan perkara Nomor 30- 74/PUU-XII/2014 tertanggal 18 Juni 2015.
Judicial Review yang sama kembali dilakukan oleh 3 orang pemohon pada tanggal  20  April  2017.  Pemohon  I  merupakan  perorangan  WNI  yang  telah menikah di usia 14 tahun dengan seorang lelaki berumur 33 tahun karena faktor ekonomi serta orang tua yang berhutang sejumlah uang kepada calon suaminya itu.  Argumen  dampak  negatif  yang  disampaikan  dari  perkawinan  ini  ialah pemohon selalu mengalami keguguran dan tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya karena menikah di usia yang relatif muda. 24
Adapun  pemohon  II  juga  merupakan  perorangan  WNI  yang melangsungkan pernikahan pada usia 13 tahun dengan lelaki berusia 23 tahun dengan  alasan  yang  masih  sama  yakni  karena  kondisi  ekonomi  keluarga. Pemohon  melahirkan  anak  pertamanya  pada  usia  14  tahun.  Pemohon  juga
22 Sofia  Hardani, Analisa  tentang  Batas  Umur  untuk  Melangsungkan  Perkawinan  menurut Perundang-Undangan di Indonesia, An- Nida’: Jurnal Pemikiran Islam, Vol.40, No.2 (2015): hlm.132 23 Shafa Yuaninda Sekarayu dan Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi, Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat (JPPM), Vol.2, No.1 (2021): hlm.38
24 Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017

## Habibah Fiteriana
Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd Adz- Dzari’ah…
terhitung sudah menikah 2 kali dalam usia anak karena faktor ekonomi keluarga. Sedangkan  totalnya  pemohon  telah  menjalani  sebanyak  4  kali  pernikahan sepanjang hidupnya.
Sedangkan pemohon III merupakan perorangan WNI yang dinikahkan saat  berusia  14  tahun  dengan  seorang  lelaki  duda usia  37  tahun  karena  faktor ekonomi  keluarga  yang  terhimpit.  Dalil  yang  Pemohon  ajukan  dalam Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi ini di antaranya ialah berbagai dampak negatif yang dirasakan semenjak menjalani perkawinan tersebut seperti keadaan ekonomi yang tetap buruk karena tingkat pendidikan yang rendah sebab pemohon putus sekolah ketika berada di kelas 2 SMP. Bahkan pemohon juga menderita infeksi organ reproduksi akibat melangsungkan perkawinan usia di dini tersebut.
Mahkamah  Konstitusi  menilai  dalam  pertimbangan  hukumnya  bahwa UU  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  7  Ayat  (1)  merupakan  bentuk kebijakan  yang  mendiskriminasi  jenis  kelamin,  namun  Putusan  MK  dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 ini masih belum merombak ketentuan batas minimal usia perkawinan. Hanya saja, Pasal 7 Ayat (1) dinilai  bertentangan dan bersifat mendiskriminasi  dengan  UUD  1945  pada  Pasal  27  Ayat  (1)  yang  menyatakan bahwa “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ”. M ahkamah Konstitusi berkeyakinan bahwa untuk menentukan  batas  minimal  usia  perkawinan  tetaplah  ranah  kebijakan  dari pembentuk  UU.  Melalui  pembacaan  putusan  MK  Nomor  22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018, muncullah titik terang sebagai awal perubahan batas minimal usia perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).
Selanjutnya,  DPR  dan  Pemerintah  mengetuk  palu  pada  tanggal  16 September  2019  untuk  Rancangan  Undang-Undang  tentang  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lalu tepat tanggal 14 Oktober 2019 disahkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Undang-Undang RI  No.16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.1  Tahun 1974.  Dan  seperti  yang  bisa  kita  lihat  sekarang,  redaksi  dari  Pasal  7  Ayat  (1) berubah menjadi “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun .” 25

## Konsekuensi Perkawinan di Bawah Batas Minimal Usia
Secara  definitif,  terdapat  beberapa  konsekuensi  dari  perkawinan  yang dilakukan di bawah batas usia yang telah ditentukan, sebagaimana yang dirincikan di bawah ini:
Secara biologis :
25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Perkawinan di bawah batas usia dapat menimbulkan masalah dengan alat- alat reproduksi yang seyogyanya masih berproses meraih kematangan sehingga belum saatnya untuk melakukan hubungan dengan lawan jenisnya. Hal ini akan semakin  parah  jika  sampai  terjadi  kehamilan  dan  kemudian  melahirkan.  Jika keadaan  ini  terus  berlanjut  justru  akan  menimbulkan  perobekan  yang  luas, trauma,  infeksi  berbahaya  bagi  organ  reproduksi  bahkan  sampai  bisa membahayakan jiwa anak. 26
Secara hukum : Ketika sebuah perkawinan di bawah umur terlaksana, terdapat beberapa pelanggaran kepada UU lain di Indonesia.  Yakni UU No.16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dinyatakan dalam Pasal 26 Ayat (1) bahwa orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk  memelihara,  melindungi,  mengasuh,  mendidik,  menumbuhkembangkan anak sesuai dengan minat, kemampuan dan bakatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. 27
Secara psikologis :
Jika  dilihat  secara  psikis,  orang  yang  mengalami  perkawinan  di  bawah batas  minimal  usia  masih  belum  paham  dan  belum  siap  mengalami  hubungan seksual  sehingga  berpotensi  memunculkan  trauma  yang  mendalam  dan  sulit untuk disembuhkan, kerap menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan dini  yang  ia  sendiri  mungkin  tidak  mengerti  keputusan  tersebut,  serta  sering berperilaku  murung.  Ikatan  perkawinan  yang  terlalu  dini  juga  mencoreng  hak anak  untuk  menjalani  pendidikan  yang  layak,  menghilangkan  hak  menikmati waktu luang dan bermain, serta hak untuk mengembangkan diri anak. 28
Kemungkinan terjadinya perilaku seksual menyimpang : Salah satu dampak buruk lain dari perkawinan di bawah batas usia yang sudah ada ialah kekhawatiran  munculnya perilaku seksual menyimpang  seperti pedofilia  atau  gemar  berhubungan  seksual  dengan anak-anak.  Perilaku  dengan menggunakan  seks  anak  seperti  ini  merupakan  tindakan  ilegal  yang  dikemas dengan dalih perkawinan yang sah sehingga seakan-akan terlihat legal. 29
Secara sosial :
26 Supri  Yadin  Hasibuan, Pembaharuan  Hukum  Perkawinan  tentang  Batas  Minimal  Usia Pernikahan dan Konsekuensinya , Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.1, No.2 (2019): hlm.85
27 Yusuf, Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam , JIL: Journal of Islamic Law, Vol.1, No.2 (2020): hlm.213
28 Fitria Olivia, Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Jurnalica, Vol.12, No.3 (2015): hlm.208
29 Defanti  Putri  Utami  dan  Finza  Khasif  Ghifarani, Batas  Minimal  Usia  Pernikahan  di Indonesia (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Pandangan  Medis) , Al- ‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol.6, No.2 (2021): hlm.202

## Habibah Fiteriana
Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd Adz- Dzari’ah…
Ditinjau dari segi sosial, perkawinan yang terlalu awal dapat menimbulkan perasaan takut, minder dan malu kepada tetangga di lingkungan rumah karena umumnya perkawinan dini terjadi karena kehamilan di luar nikah, akhirnya juga akan  memicu  perasaan  segan  untuk  bergabung  dan  bersosialisasi  dengan masyarakat  sekitar.  Perkawinan  usia  dini  juga  sering  berdampak  pada perselingkuhan  dan  perceraian  sebab  kondisi  mental  belum  dapat  dikontrol dengan baik dan gampang dipengaruh emosi apabila ada masalah dalam rumah tangga walaupun permasalahannya sepele. 30
Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd Adz- Dzari’ah dan Maqashid Syari’ah
Sebagai  upaya  agar  sebuah  ikatan  perkawinan  mampu  mencapai tujuannya seperti yang dihendaki oleh UU Perkawinan, maka perlu ditentukan aturan-aturan untuk membuatnya terealisasi. Sebagai konsekuensi dari keinginan ini,  maka  perempuan  dan  laki-laki  dituntut  telah  mempunyai  kesiapan  jasmani maupun  rohani  sebelum  menjalani  bahtera  rumah  tangga  dalam  bingkai perkawinan. Kesiapan ini tentu bertalian erat dengan usia kedua calon mempelai yang  berpengaruh  pada  kematangan  fisik  dan  kedewasaan  mental  untuk membangun bahtera rumah tangga. 31
Terjadinya perubahan batas minimal usia perkawinan merupakan suatu upaya untuk menampakkan bahwa dalam perkawinan perkara usia adalah bagian yang menyatu dan inhern dengan tujuan perkawinan serta menjiwai dasar-dasar perkawinan,  sekaligus  untuk  mempersiapkan  pembangunan  kualitas  generasi muda Indonesia demi masa depan yang lebih maju. 32 Jika ditelisik lagi, batasan minimal  usia  yang  tercantum  dalam  UU  Perkawinan  sebenarnya  amat menekankan  aspek  maslahah  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  perkawinan yang harmonis antara kedua suami isteri, sekaligus mencegah kejadian-kejadian yang  tidak  diingini  dalam  rumah  tangga.  Tindakan  pencegahan  ini  dapat  kita ditelaah melalui pendekatan sadd adz- dzari’ah . Istilah sadd  adz- dzari’ah berasal  dari  kata sadd dan dzari’ah . Sadd artinya mencegah,  melarang,  menutup  celah,  dan  menutup  kerusakan. 33 Sedangkan dzari’ah ialah  jalan  menuju  sesuatu  ke  arah  pekerjaan  yang  dihalalkan  atau diharamkan. 34 Ketetapan  hukum  yang  ada  pada dzari’ah selalu  sejalan  dengan ketetapan  perbuatan  hukum  yang  disasar  olehnya.  Apabila  suatu  pekerjaan
30 Lina  Dina  Maudina, Dampak  Pernikahan  Dini  bagi  Perempuan ,  Jurnal  Harkat:  Media Komunikasi Gender, Vol.15, No.2 (2019): hlm.94
31 Andi Syamsul Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah, ( Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), hlm.43 32 Muhammad  Habibi  Miftakhul  Marwa, Pengaturan  Batas  Usia  Perkawinan  Perspektif Keluarga Sakinah , Justisi , Vol.7, No.1 (2021): hlm.9
33 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.90
34 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih , (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.132
mengarah pada sesuatu yang terlarang oleh fiqh, maka pekerjaan lain yang juga mengarah pada sesuatu yang terlarang itu juga terlarang. 35
Sadd  adz- dzari’ah menyebabkan  hukum  larangan  pada  suatu  pekerjaan tertentu yang mulanya dibolehkan ataupun dilarang untuk menghindari adanya pekerjaan lain yang berpeluang membawa dampak negatif. 36 Mengingat hilangnya kemafsadatan dan terwujudnya kemaslahatan merupakan cita-cita utama dalam syari’at  Islam,  maka  dengan  penggunaan  metode sadd  adz- dzari’ah merupakan langkah  yang  solutif  dan  efektif  sebagai  upaya  mencegah  mafsadat  yang  akan disebabkan oleh perkawinan di bawah batas minimal usia. Adanya batasan dan perubahan kenaikan batas minimal usia perkawinan tidak lain merupakan sebuah cara yang dilakukan dengan mempertimbangan kemaslahatan  dan kebahagiaan keluarga dalam berumah tangga ke depannya. 37
Perkawinan yang dilangsungkan pada umur yang relatif muda memiliki efek yang kurang bagus bagi pihak perempuan. Penyebabnya ialah karena secara intelektual maupun mental belum ada kesiapan, dan akan berpengaruh terhadap kualitas  keturunan.  Jika  perempuan  menikah  di  usia  yang  terlalu  muda dikhawatirkan  mengalami  kejadian-kejadian  yang  tidak  diingini  ketika  terjadi kehamilan,  sebab  organ  reproduksinya  belum  siap  untuk  mengandung  bahkan melahirkan. 38 Selain itu, dalam ilmu Psikologi dikatakan bahwa fase kedewasaan manusia baru dimulai pada awal usia 20-an sampai usia 30-an tahun. Di masa- masa  inilah  terbentuk  kepribadian  yang  mandiri  secara  ekonomi  dalam mengembangkan karir serta pemilihan pasangan yang tepat untuk menjalin ikatan perkawinan. 39 Dengan demikian, langkah preventif terhadap bahaya perkawinan diusia  dini  melalui  ketentuan  batas  minimal  usia  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah makin selaras dengan maksud hukum Islam yakni untuk menghindari mafsadat dan mewujudkan mashlahat.
Berdasarkan  analisa  menggunakan  pendekatan sadd  adz- dzari’ah pada ketentuan  batas  minimal  usia  untuk  menikah,  ditemukan  3  (tiga)  aspek  dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang kiranya penting untuk dicermati, yakni sebagai berikut: 40
Aspek kesiapan raga:
35 Moh  Dahlan, Paradigma  Ushul  Fiqih  Multikultural  Gus  Dur ,  (Yogyakarta:  Kaukaba Dipantara, 2013), hlm.128
36 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh , (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.239
37 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.59
38 Hasbi  Indra, Pendidikan  Keluarga  Islam  Membangun  Generasi  Unggul, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm.36
39 Amelia  Khairunisa  dan  Atik  Winanti, Batasan  Usia  Dewasa  dalam  Melaksanakan Perkawinan:  Studi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 ,  Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Humaniora , Vol.8, No.8 (2021): hlm.780
40 Taufiq  Hidayat, Tinjauan  Saad  Al- Dzari’ah  terhadap  Aturan  Batas  Usia  Minimal Perkawinan di Indonesia , El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga , Vol.5, No.1 (2022): hlm.64

## Habibah Fiteriana
Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd Adz- Dzari’ah…
Yang mana calon pasangan suami-istri harus memiliki kematangan secara fisik. Sehingga mereka mampu mengemban tanggung jawab wajibnya memberi nafkah  sekaligus  menunggu  kematangan  organ  reproduksi.  Matangnya  organ reproduksi perempuan seharusnya menjadi opini penting sebab amat berkaitan dengan keselamatan ibu maupun bayinya ketika melahirkan.
Aspek kesiapan jiwa :
Aspek ini bertalian erat dengan proses kematangan psikologis suami-istri. Mental  suami  dan  isteri  harus  dipersiapkan  dengan  baik  agar  dapat  mengatur kehidupan  berumah  tangga,  atau  bahkan  sebagai  orang  tua  bagi  anak  mereka nantinya. Pasangan suami-istri harus bisa meredam konflik dalam rumah tangga serta mengatasinya dengan pemikiran bijak.
Aspek kontrol kependudukan :
Pemerintah  telah  berusaha  untuk  mengatur  control  kependudukan melalui  laju  angka  kelahiran.  Selain  itu,  usaha-usaha  untuk  meratakan  taraf pendidikan juga telah dimaksimalkan agar setidaknya anak dapat menyelesaikan pendidikan wajibnya sebelum melanjutkan pada jenjang perkawinan.
Memang tidak dapat dinafikan bahwa pada hakikatnya perkawinan boleh dilaksanakan pada umur berapa pun, dengan syarat yang bersangkutan dinyatakan telah  baligh.  Namun,  melihat  banyaknya  mudharat  yang  ditimbulkan  dari perkawinan di usia kurang dari 19 tahun maka harus ada pencegahan yang nyata agar  dampak  buruk  dari  perkawinan  semacam  ini  bisa  ditekan  seminimal mungkin, dengan mengacu pada kaidah fiqih yang berbunyi:
ِحِلاَصَمْلا  ِبْلَج ىَلَع ُمَدَقُم ِدِساَفَمْلا ُءْرَد
“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ”. Berdasarkan kaidah ini diketahui bahwa apabila ada pertentangan antara maslahat dan mafsadat, maka segi mafsadat yang mengandung larangan atau kerusakan lah yang mesti dihindari terlebih dahulu. 41
Begitu  pula  dengan  pendekatan maqashid  syari’ah sebagai  teori  hukum Islam  yang  dalam  merumuskan  sebuah  hukum  tidak  hanya  bertumpu  pada tekstualitas Al- Qur’an dan sunnah semata, namun juga menimbang faktor lain berupa  tujuan  dan  maksud  dari  pemberlakuan  hukum  itu. 42 Seperti  yang dikemukakan oleh Satria Effendi bahwa dalam maqashid syari’ah ada dua makna secara  khusus  dan  umum.  Pengertian  khusus  ialah  tujuan  atau  substansi  yang ingin  dicapai  dalam  suatu  rumusan  hukum.  Sedangkan  pengertian  umum mengacu  pada  maksud  ayat-ayat  hukum  atau  hadits-hadits  hukum,  baik  yang
41 Duski  Ibrahim, Al- Qawai’d  Al -Fiqhiyah  (Kaidah-Kaidah  Fiqih) , (Palembang:  Amanah, 2019), hlm.84
42 Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah , (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm.10
ditunjukkan  oleh  makna  kebahasaannya  maupun  tujuan  yang  dikandung  di dalamnya. 43
Dalam merumuskan tujuan hukum Islam sehubungan dengan penentuan batas  minimal  usia  perkawinan,  kerangka maqashid  syari’ah yang  dikembangkan berangkat dari paradigma menolak segala mudharat dan meraih maslahat yang beriringan  dengan  spriti  penegakkan  syari’at Islam. 44 Batasan  usia  perspektif maqashid syari’ah ini tentunya telah menimbang banyak sisi, seperti kajian atas teks- teks Al- Qur’an dan hadits mengenai tujuan-tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu kontemporer seperti ilmu psikologi, medis, sosiologi dan lain-lain sehingga pemahaman  yang  didapat  sifatnya  komprehensif. 45 Dengan  harapan pemeliharaan terhadap tujuan- tujuan syari’at Islam dalam hubungannya dengan unsur  pokok-pokok  kemashlahatan  yang  ada  dalam maqashid  syari’ah dapat diterapkan  secara  optimal  bagi  kemanfaatan  hidup  manusia  yang  dapat dikategorikan sebagai berikut: 46 Hifz al-aql (memelihara akal) :
Pasangan muda yang menikah pada usia dini dikhawatirkan tidak mampu meredam  pertengkaran  antara  suami-istri  karena  masih  belum  dewasa  dan emosinya  masih  labil.  Sekurang-kurangnya,  pemikiran  yang  dewasa  dapat berfungsi  sebagai  pengontrol  sikap  dan  tindakan  agar  tidak  selalu  muncul pertengkaran karena memprioritaskan ego masing-masing dalam rumah tangga.
Memelihara jiwa ( hifz al-nafs ) : Perkawinan  yang  dilangsungkan  pada  usia  yang  relatif  muda  sama  saja dengan membuka peluang yang lebar bagi suami-istri untuk mempunyai banyak anak.  Terlebih  lagi,  apabila  jarak  kehamilan  begitu  dekat  cenderung  membuat anak  tidak  berkesempatan  mendapat  kasih  sayang  yang  cukup  untuk  proses pertumbuhan  dan  perkembangan  biologisnya.  Hubungan  badan  dengan  isteri yang terlalu muda serta belum dewasa fisiknya dapat menyebabkan robekan atau nyeri pada kelamin karena alat reproduksi belum siap.
Hifz al-nasl (memelihara keturunan) : Batasan  usia  perkawinan  bertalian  dengan  pemeliharaan  terhadap keturunan  atau hifz  al-nasl .  Sebab  kehamilan  yang  terjadi  pada  usia  dini  akan menimbulkan resiko berbahaya terhadap ibu maupun anak yang dikandungnya, seperti  rentan  keguguran  bahkan  jika  anak  yang  lahir  selamat  masih berkemungkinan  kesehatannya  nanti  kurang  bagus.  Maqashid  syari ’ ah  untuk
43 Satria Effendi, Ushul Fiqh , (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.14
44 Holilur  Rohman, Batas  Usia  Ideal  Pernikahan  Perspektif  Maqasid  Shariah, Journal  of Islamic Studies and Humanities , Vol.1, No.1 (2016): hlm.83
45 Ahmad Rofei, Maqashid Syari`ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia, Asy- Syari’ah, Vol.23, No.1 (2021): hlm.11
46 Muawwanah , Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.7, No.2 (2018): hlm.8-9

## Habibah Fiteriana
Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd Adz- Dzari’ah…
menjaga keberlangsungan keturunan ini termasuk aspek yang menempati tingkat primer. Diharapkan, urgensi yang mampu untuk diraih bukan hanya dalam sisi keberlanjutan nasab, namun kualitas keturunan itu sendiri juga perlu dijaga.
Memelihara harta ( hifz al-mal ) :
Dinaikkannya batas minimal usia perkawinan akan menghindarkan diri dari ketidaksiapan ekonomi sebagai salah satu fondasi utama dalam perkawinan. Jika  seorang  suami  dianggap  belum  mapan  secara  ekonomi  dan  tidak  mampu memberi  nafkah  yang  layak  bagi  isteri  dan  anaknya,  maka  harapan  akan kesejahteraan keluarga pun sulit untuk diwujudkan.
Dari berbagai penjabaran di atas, ketetapan batasan usia perkawinan telah berkesesuaian dengan maqashid syari’ah dalam pengaplikasiannya, yang bercita-cita untuk menata perencanaan hidup dengan perlindungan atas akal, diri, keturunan, serta  mempersiapkan  tingkat  ekonomi  yang  lebih  mapan  sebelum  memasuki mahligai  rumah  tangga.  Oleh  sebab  itu,  penerapan  batasan  minimal  usia perkawinan merupakan suatu perkara yang urgen untuk dilaksanakan sehingga muda-mudi  yang  ingin  menikah  dapat  merencanakan  dan  mempersiapkan terlebih dahulu pewujudan keluarga yang tentram, bahagia, sakinah mawaddah serta rahmah.

## Kesimpulan
Batasan  dan  perubahan  kenaikan  batas  minimal  usia  untuk melangsungkan perkawinan tidak lain merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencegah mafsadat yang mungkin terjadi dalam perkawinan dini, sekaligus menjaga kemaslahatan dan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri ke depannya. Karena fakta di masyarakat menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang relatif muda mempunyai efek yang kurang bagus bagi pasangan, khususnya  pihak  perempuan.  Urgensi  batas  usia  perkawinan  ini  sesuai  pula dengan teori maqashid syari’ah yang dalam pelaksanaannya berkeinginan untuk melakukan  perencanaan  hidup  dengan  perlindungan  diri,  akal,  keturunan,  dan persiapan  ekonomi  yang  lebih  baik  sebelum  memasuki  bahtera  rumah  tangga. Batasan usia ini juga mempertimbangkan banyak aspek seperti kajian terhadap teks Al- Qur’an dan hadits mengenai tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu - ilmu kontemporer seperti ilmu medis, psikologi, sosiologi dan lain sebagainya.

## Daftar Pustaka
Alam,  Andi  Syamsul. Usia  Ideal  Memasuki  Dunia  Perkawinan:  Sebuah  Ikhtiar Mewujudkan  Keluarga  Sakinah. Jakarta:  Kencana  Mas  Publishing  House.
2005.
Ar-Razi, Fakhruddin. Tafsir Al-Kabir . Kairo: Dar El-Hadith. 2012.
Asrori,  Achmad. Batas  Usia  Perkawinan  Menurut  Fukaha  dan  Penerapannya  dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam . Al- ‘Adalah. Vol.12. No.4 (2015)
Dahlan, Abd. Rahman. Ushul Fiqh . Jakarta: Amzah. 2011.
Dahlan, Moh. Paradigma Ushul Fiqih Multikultural Gus Dur . Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2013.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
Effendi, Satria. Ushul Fiqh . Jakarta: Kencana. 2015. Fa’atin, Salmah. Tinjauan terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiperspektif . Yudisia. Vol.6. No.2 (2015)
Faisal, Sanapiah. Format-Format Penelitian Sosial . Jakarta: Rajawali Press. 1992.
Hamka. Tafsir Al-Azhar . Jakarta: Bulan Bintang. 1983. Hardani, Sofia. Analisa tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia. An-Ni da’: Jurnal Pemikiran Islam. Vol.40. No.2 (2015) Hasibuan, Supri Yadin. Pembaharuan Hukum Perkawinan tentang Batas Minimal Usia Pernikahan  dan  Konsekuensinya .  Jurnal  Syariah  dan  Hukum.  Vol.1.  No.2
(2019)
Hidayat,  Taufiq. Tinjauan  Saad  Al- Dzari’ah  terhadap Aturan  Batas  Usia  Minimal Perkawinan  di  Indonesia .  El-Usrah:  Jurnal  Hukum  Keluarga . Vol.5.  No.1 (2022)
Ibrahim,  Duski. Al- Qawai’d  Al -Fiqhiyah  (Kaidah-Kaidah  Fiqih) .  Palembang:
Amanah. 2019.
Ibrahim, Hosen. Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk . Jakarta:
Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam. 1971.
Imron,  Ali. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia .  Surabaya:  Jaya  Karya  Abadi.
2015.
Indra,  Hasbi. Pendidikan  Keluarga  Islam  Membangun  Generasi  Unggul. Yogyakarta:
Deepublish. 2017.
Khairunisa, Amelia dan Atik Winanti. Batasan Usia Dewasa dalam Melaksanakan Perkawinan:  Studi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 .  Justitia:  Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora . Vol.8. No.8 (2021) Lukito, Ratno. Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia . Jakarta: Pustaka Alvabet. 2008.
Margono, S. Metodologi Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah . Justisi . Vol.7. No.1 (2021)

## Habibah Fiteriana
Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd Adz- Dzari’ah…
Maudina, Lina Dina. Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan . Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender. Vol.15. No.2 (2019)
Muawwanah .  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  Perspektif  Maqasid  Syariah. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.7. No.2 (2018)
Muhammad,  Husein. Fikih  Perempuan:  Refleksi  Kiai  atas  Agama  dan  Gender . Yogyakarta: LKIS. 2000. Muhdlor, A. Zuhdi. Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk.
Bandung: Al-Bayan. 1995.
Musthofa, Syahrul. Hukum Pencegahan Pernikahan Dini: Jalan Baru Melindungi Anak .
Bogor: Guepedia. 2015.
Nasution, Harun. Ensiklopedi Islam Indonesia . Jakarta: Djambatan. 1992.
Olivia, Fitria. Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lex Jurnalica. Vol.12. No.3 (2015)
Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Perkawinan Islam . Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
Rofei,  Ahmad. Maqashid  Syari`ah  dalam  Pengaturan  Batas  Usia  Pernikahan  di Indonesia. Asy- Syari’ah. Vol.23. No.1 (2021)
Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Depok: Rajawali Pers. 2017.
Rohman, Holilur. Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. Journal of Islamic Studies and Humanities . Vol.1. No.1 (2016) Sanusi, Ahmad dan Sohari. Ushul Fiqh . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017. Sarwat, Ahmad. Maqashid Syariah . Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
Sekarayu, Shafa Yuaninda dan Nunung Nurwati. Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap  Kesehatan  Reproduksi. Jurnal  Pengabdian  dan  Penelitian  kepada
Masyarakat (JPPM). Vol.2. No.1 (2021)
Sudarsono. Hukum Keluarga Nasional . Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
Syafe’i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih . Bandung: Pustaka Setia. 2010. Tihami.  dkk. Fiqih  Munakahat  Kajian  Fiqih  Lengkap .  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada. 2009.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Utami, Defanti Putri dan Finza Khasif Ghifarani. Batas Minimal Usia Pernikahan di Indonesia (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Pandangan Medis) . Al- ‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam. Vol.6. No.2 ( 2021)
Yusuf. Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam . JIL: Journal of Islamic Law. Vol.1. No.2 (2020)
© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative  Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Habibah Fiteriana
Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd Adz- Dzari’ah…