## Lahan sebagai Matra Dasar Ruang Lingkungan Hidup

## Bambang Deliyanto

## Abstract
This article discusses area as a basic component of living environment. Area can be defined by different perspectives'. The difference of perspectives and land use ethics causes conflict of interest among land user. The conflict will lead to degradation of environmental qualityl. The phenomena can be observed through factors such greenhouse effect, acid rain, ozone depletion, pollution, and social inequality.
Keywords : Area, land, soil, region, living environmental space

## PENDAHULUAN
Terjadi saling ketergantungan yang sangat kuat antara lahan sebagai matra dasar ruang dengan lingkungan hidup sebagai tempat kehidupan. Lingkungan hidup adalah suatu konsep holistik yang berwujud di bumi ini dalam bentuk, susunan, dan fungsi interaktif antara semua pengada baik yang insani  maupun  ragawi.  Keduanya  saling  mempengaruhi  dan  menentukan  baik  di  bumi  sebagai tempat berlangsungnya kehidupan yaitu biosfir maupun bentuk dan perwujudan dari kehidupan itu sendiri. Biosfir atau ekosfir adalah bulatan bumi tempat kehidupan, yaitu daerah kulit bumi tempat persinggungan antara daratan (litosfir), air (hidrosfir) dan udara (atmosfir).
Litosfir sebagai bagian biosfir inilah oleh masyarakat umum dikenal dengan nama lahan, yaitu kulit  bumi  yang  berupa  daratan  tempat  mahluk  hidup  melangsungkan  kehidupannya.  Dalam hipotesis Gaia semua  makhluk  hidup    (termasuk  di  dalamnya  manusia) tidak  hanya mengadaptasikan  dirinya  pada  bumi,  tetapi  juga  pada  seluruh  sistem  kehidupan  sehingga  tercipta dan  terpeliharanya  kondisi  lingkungan  yang  sedemikian  rupa  untuk  menjamin  kelangsungan  dan perkembangan kehidupan itu sendiri.
Kompleksnya  masalah  yang  ditimbulkan  akibat  pemanfaatan  lahan  khususnya  oleh  manusia dapat mengganggu ekosistem, yang akhirnya akan dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup itu sendiri.  Gejala  adanya  degradasi  kualitas  lingkungan  ini  ditandai  dengan  adanya  dampak  rumah kaca,  hujan  asam,  lubang  lapisan  ozon,  pencemaran  Iimbah  bahan  beracun  dan  berbahaya  (B3), kemerosotan kualitas SDA, dan kesenjangan sosial. Salah satu sebab terjadinya konflik tersebut di atas  adalah  karena  adanya  perbedaan  sudut  pandang  antar  pemanfaat  lahan,  sehingga  dapat menimbulkan  benturan  kepentingan  dalam  pemanfaatan  lahan.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  akan membahas beberapa sudut pandang tentang lahan dari kaca mata lingkungan hidup yang merupakan suatu konsep holistik, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman tentang lahan sebagai matra dasar ruang lingkungan hidup.
Secara khusus pembahasan meliputi lingkungan hidup, konsep lahan, dan pemanfaatan lahan.

## LINGKUNGAN HIDUP
Reksohadiprodjo  (1992)  dalam  bukunya  Ekonomi  Lingkungan,  menyebutkan  bahwa lingkungan  hidup  merupakan  hubungan  timbal  balik  antara  makhluk  hidup  termasuk  manusia  di
dalamnya  dengan  faktor-faktor  alam.  Lingkungan  hidup  terdiri  dari  berbagai  proses  ekologi  dan merupakan  suatu  kesatuan.  Proses  ini  merupakan  siklus  yang  mendukung  keberlangsungan lingkungan  hidup  itu  sendiri,  yang  berupa  (1)  siklus  hidrologi,  yang  mengatur  tata  perairan;  (2) siklus hara, yang  mengatur tata makanan; (3) siklus energi dan bahan yang  mengatur penggunaan dan perubahan bentuk energi, dan siklus lainnya yang merupakan struktur dasar ekosistem.
Struktur  dasar  ekosistem  berlangsung  di  bulatan  bumi  tempat  kehidupan  atau  biosfir  yaitu daerah  kulit  bumi  tempat  persinggungan  antara  daratan  (litosfir),  air  (hidrosfir),  dan  udara (atmosfir).  Pendapat  Lovelock,  Odum,  dan  Myers  yang  dikutip  oleh  Mohamad  Soerjani  (1991) menyebutkan: biosfir sebagai tempat kehidupan adalah sistem yang dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga  memungkinkan  bumi  tetap  ada,  berlanjut  secara  sehat,  dan  nyaris  sempurna  melalui pengendalian lingkungan hidup secara fisik, kimiawi, dan biologis.
Lingkungan  hidup dapat  diartikan  sebagai  lingkungan  hidup  manusia,  yang  didukung  oleh pengertian lingkungan  hidup  yang  tertera  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  No  23  tahun 1997,  tentang  ”Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup”.  Dalam  Undang- Undang tersebut disebutkan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya  keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  di  dalamnya  manusia  dan  perilakunya,  yang mempengaruhi  kelangsungan  perikehidupan  dan  kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup lainnya".
Para  ahli  lingkungan  pun  seperti  Otto  Soemarwoto,  Soerjani,  dan  Rambo  sepakat  bahwa lingkungan  hidup  terdiri  dari  lingkungan  alam,  yang  meliputi  lingkungan  fisik  dan  biologis; lingkungan buatan, yang juga terdiri dari lingkungan fisik dan biologis dengan intervensi manusia; dan lingkungan antar manusia atau lingkungan sosial budaya. Menurut Soerjani, lingkungan sosial budaya  menentukan  sampai  seberapa  jauh  lingkungan  hidup  alam  mengalami  perubahan  menjadi lingkungan buatan. Bahwa lingkungan hidup alam dapat berubah secara drastis menjadi lingkungan buatan  tergantung  perilaku  manusia  yang  terjadi  dalam  lingkungan  hidup  sosial  dan  budaya. Maksudnya adalah lingkungan alam yang terdiri dari "benda-benda mati" (abiotik) dan "jasad-jasad hidup" (biotik) termasuk manusia, pada mulanya dibentuk secara alami, artinya manusia tidak ikut serta  dalam  pembentukan  lingkungan.  Sejak  manusia  muncul,  lingkungan  alami  mengalami perubahan,  karena  perilaku  manusia  dalam  usahanya  untuk  meningkatkan  kehidupannya,  baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lingkungan alami  menjadi lingkungan buatan manusia ( man- made environment ).
Pada saat manusia tercipta sebagai satu di antara hampir dua juta jenis makhluk hidup lainnya, maka  tempat  tinggal  atau  habitat  hidupnya  bersifat  alamiah  sama  dengan  makhluk  hidup  lainnya. Tetapi  dengan  perubahan-perubahan  Lingkungan  alam  menjadi  lingkungan  buatan  akibat  desakan manusia, habitat manusia sekarang beralih ke lingkungan buatan.

## LAHAN
Mendefinisikan pengertian lahan tidak mudah, karena begitu banyaknya pengertian lahan yang tergantung pada kepentingan seseorang. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lahan diartikan sebagai  tanah  terbuka  atau  tanah  garapan,  sementara  kata  tanah  itu  sendiri  diartikan  sebagai permukaan  bumi  atau  lapisan  bumi  yang  paling  atas.  Pengertian  lahan  yang  lebih  lengkap disebutkan  dalam  Kamus  Tata  Ruang  Edisi  1  (1997)  yaitu,  lahan  adalah  tanah  terbuka,  tanah garapan,  maupun  tanah  yang  belum  diolah  yang  dihubungkan  dengan  arti  atau  fungsi  sosio- ekonominya bagi masyarakat.
Pakar  geografi  Indonesia    Prof.  I  Made  Sandy  (1989)  menyebutkan  lahan  adalah  istilah  tanah dalam ukuran luas, yaitu Ha, m 2 , tumbak, bahu, atau lainnya yang merupakan sumberdaya alam dan mempunyai pelbagai bentuk dan ukuran, yaitu:
 Tanah bisa dilihat sebagai benda atau tempat tumbuhnya tanaman, ukurannya adalah subur dan gersang.
 Tanah juga bisa dilihat sebagai benda yang dapat diukur dengan ukuran berat atau isi (volume), misalnya satu ton atau satu meter kubik tanah.
 Tanah bisa dipandang sebagai ruang muka bumi yang ukurannya adalah luas (Ha, m 2 , tumbak, dan lain-lain). Tanah dalam ukuran luas inilah yang akhirnya sering disebut dengan lahan.
Dari  beberapa  pengertian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  lahan  setidaknya mengandung dua arti yaitu yang sepadan dengan (1) land atau lahan, dan yang sepadan dengan kata (2) soil atau  tanah  yang  di  atasnya  dapat  dimanfaatkan  berbagai  kepentingan  manusia (Deliyanto, 1996).  Pengertian  lahan  yang  sepadan  dengan land adalah  tanah  terbuka,  tanah  garapan,  maupun tanah  yang  belum  diolah  yang  dihubungkan  dengan  arti  atau  fungsi  sosio-ekonominya  bagi masyarakat (Kamus Tata Ruang, 1997). Sedangkan pengertian tanah sendiri yang sepadan dengan kata soil adalah permukaan bumi, termasuk bagian tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sampai yang langsung berhubungan dengan tata guna tanahnya (UUPA, 1960).
Dari sisi dimensi, lahan mempunyai beberapa dimensi yaitu dimensi untuk ukuran luas lahan; 3 dimensi untuk ukuran lahan sebagai ruang atau isi (baik itu ruang di atas tanah maupun di bawah tanah);  4  dimensi  untuk  ruang  yang  di  dalamnya  ada  kegiatan  kehidupan;  dan  5  dimensi  untuk untuk ruang dengan isinya dalam satu satuan waktu.
Pengertian lahan dalam konteks sebagai ruang di atas muka bumi, dapat dilihat dari pengertian ruang  menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  24  Tahun  1992  tentang  Penataan  Ruang, sebagai berikut: "Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai  satu  kesatuan  wilayah,  tempat  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya  melakukan  kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (Pasal 1 ayat 1)".
Menurut  Watt  (1980) ruang  merupakan  salah satu  dari  kategori  sumber  daya  alam,  disamping materi,  energi,  waktu,  dan  keanekaragaman.  Ruang  sebagai  salah  satu  sumber  daya  alam  tidaklah mengenal  batas  wilayah.  Akan  tetapi  kalau  ruang  dikaitkan  dengan  pemanfaatan  maupun pengaturannya,  ruang  haruslah  mempunyai  batas  fungsi  dan  sistem  dalam  satu  kesatuan.  Seperti yang diungkapkan dalam Pasal 1 ayat 5 UU RI No. 24 Tahun 1992 tersebut, wilayah adalah ruang yang  merupakan  kesatuan  geografis  beserta  segenap  unsur  terkait  padanya  yang  batas  dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
Wilayah  yang  batas  dan  sistemnya  ditentukan  berdasarkan  aspek  fungsional  disebut  kawasan, yang terdiri dari kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan  fungsi  utama  lindung,  meliputi  kawasan  hutan  lindung,    kawasan  bergambut,    kawasan resapan  air,  sempadan  pantai,  sempadan  sungai,  kawasan  suaka  alam  laut  dan  perairan  lainnya, kawasan  pantai  berhutan  bakau,  taman  nasional, taman  hutan  raya  dan  wisata  alam,  cagar  budaya dan ilmu pengetahuan alam, dan kawasan rawan bencana alam.
Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,  dan  sumber  daya  buatan,  meliputi  hutan  produksi,  kawasan  pertanian,  kawasan permukiman,  kawasan  industri,  kawasan    berikat,  kawasan  pariwisata,  kawasan  tempat  beribadah, kawasan pendidikan,  dan kawasan pertahanan keamanan.
Untuk  wilayah  yang  batas  dan  sistemnya  ditentukan  berdasarkan  aspek  administrasi  disebut wilayah pemerintah. Di wilayah negara Republik Indonesia, berdasarkan aspek administratif batas
dan  sistemnya  terbagi  dalam  wilayah  Nasional,  wilayah  Propinsi  Daerah  Tingkat  I,  dan  wilayah Kabupaten atau wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II.
Dengan  melihat  pengertian  ruang,  wilayah,  dan  kawasan  tersebut  posisi  lahan  dalam  sebagai land bukan dalam arti soil , namun demikian lahan termasuk dalam  kategori ruang daratan. Secara skematis dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1: Posisi  lahan  pada  ruang,  wilayah  maupun  kawasan  adalah  sebagai  matra  dasar pembentuk ruang.
Lahan  sebagai matra dasar ruang dapat dilihat dalam 3 fungsi yaitu fungsi lingkungan, fungsi ekonomi,  dan  fungsi  sosial.    Fungsi  lingkungan  dapat  dilihat  dari  Lahan  yang  dipandang  sebagai muka bumi sebagai biosfir yang berfungsi sebagai tempat kehidupan.
Fungsi  ekonomi  dapat  dilihat  dari  lahan  yang  dipandang  sebagai  lokasi  dan  benda  ekonomi, yaitu  benda  yang  dapat  diperjualbelikan,  sebagai  tempat  usaha,  benda  kekayaan,  jaminan. Disamping  itu  lahan  juga  sebagai  sarana  produksi  yang  berfungsi  sebagai  tempat  tumbuhnya tanaman  yang  dibudidayakan.  Dan  lahan  yang  mempunyai  fungsi  sosial  dapat  dilihat  dari  lahan yang  di  atasnya  terdapat  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial  untuk  kepentingan  masyarakat umum. Secara skematis digambarkan oleh Salim (2005) Fungsi lahan.
Gambar 2:  Fungsi  ekonomi,  sosial    dan  lingkungan    dalam  lahan  sebagai  matra  dasar  pembentuk ruang (Sumber: modifikasi dari Salim, 2005).
Bentuk  lahan  (landform)  juga  merupakan  salah  satu  komponen  satuan  lahan.  Ilmu  yang mempelajari  dan  menjelaskan  landform  serta  proses-proses  pembentukannya  di  atas  permukaan bumi  serta  ilmu  yang  menelaah  hubungan  antara  bentuk-bentuk  landform  dan  proses-proses pembentukan  dalam  tata  ruangnya  disebut geomorfologi .  Landform  adalah  gambaran  yang  nyata dari permukaan lahan, pegunungan, bukit, lembah, dataran, dan yang sejenis dengan itu. Landform
Ruang Udara Ruang Daratan Ruang Lahan Sosial Ekonomi Lingkungan
akan  berpengaruh  terhadap  hidrologi  dan  proses  pembentukan  tanah.  Oleh  karena  berpengaruh terhadap  proses  pembentukan  tanah  inilah  maka  landform  perlu  diketahui  sebagai  dasar  dalam mempelajari survai tanah.
Para surveyor mencoba mempelajari landform melalui interpretasi foto udara karena foto udara dapat  mengurangi  waktu  penyelesaian  survai.  Kualitas  pemetaan  landform  dari  foto  udara  sangat ditentukan oleh skala foto, kualitas foto, posisi objek, dan juga kemampuan interpreternya.
Suatu katalog bentuk Iahan (landform) yang sudah populer di Indonesia dibuat oleh Desaunettes (1977).  Dasar  klasifikasinya  adalah  hasil  proses  pelapukan  dan  erosional  yang  bekerja  pada berbagai  batuan  yang  berbeda.  Faktor  yang  diperhatikan  adalah  kondisi  iklim,  sifat  alami  dan susunan struktural dari perlapisan, dan waktu yang diperlukan untuk berlangsungnya proses.

## PEMANFAATAN LAHAN
Manusia  di  dalam  memanfaatkan  lahan  atau  ruang  merupakan  kegiatan  adaptasi  manusia terhadap  lingkungan  hidupnya.  Adaptasi  dapat  berupa  kegiatan  manusia  yang  menyesuaikan  diri terhadap  lingkungannya  ( adaptation )  atau  lingkungan  alam  diubah  sedemikian  rupa  agar  sesuai dengan kehidupan/kemauan manusia ( adjustmen ).

## 1.  Adaptasi manusia terhadap lahan
Demi  kelangsungan  hidupnya,  manusia  melakukan  adaptasi  berdasarkan  kondisi  muka  bumi yang  ditempatinya.  Aksi  yang  dilakukan  melalui  coba-coba  dan  serangkaian  kegagalan  ( trial  and error )  hingga  berhasil  dan  menjadi  suatu  budaya  dari  masyarakat  yang  bersangkutan.  Sebagai contoh  orang  Eskimo  yang  tinggal  di  kutub  tidak  menggunakan  lahan  di  mana  ia  tinggal  untuk menanam  padi  atau  jagung.  Berbeda  dengan  petani  Jawa  yang  dalam  perkembangan  hidupnya terbiasa  makan  nasi,  mengolah  lahannya  menjadi  persawahan,  dengan  membangun  teras-teras sawah pada lereng agar air dapat tergenang.
Kalau  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  itu  kondisi  gurun,  maka  yang  terbentuk  lambat  laun adalah budaya gurun pada masyarakat itu. Begitu pula kondisi kepulauan akan membentuk budaya masyarakat yang berbeda dengan budaya masyarakat yang tinggal di tengah-tengah daratan (Sandy, 1989).

## 2.  Pola Penggunaan Lahan di Indonesia
Iklim  di  Indonesia  termasuk  iklim  tropik  dengan  suhu  rata-rata  tahunan  di  pantai  atau  pada ketinggian 0 meter adalah 26°C. Tiap naik 100 meter suhu rata-rata tahunan turun 0,6°C, dan suhu rata-rata musiman hampir tidak ada bedanya antara musim kemarau (panas) dengan musim hujan. Namun  demikian,  ada  bagian-bagian  pulau  yang  beriklim  sejuk  sampai  dingin  dengan  hadirnya salju abadi.
Walaupun  iklim  di  Indonesia  termasuk  iklim  tropik,  namun  tumbuhan  tropik  hanya  tumbuh pada  ketinggian  500  meter  hingga  1.000  meter  dan  ketinggian  2.000  meter  merupakan  batas  dari tumbuhnya  pohon  yang  berbatang  besar.  Pada  ketinggian  di  atas  2.000  meter,  tumbuhan  berupa semak dan rumput. Di atas ketinggian 4.200 meter sudah terdapat salju, dan lumutpun sudah tidak ada. Berdasarkan gambaran kondisi alam Indonesia tersebut, di bawah ini secara bertahap pola tata guna lahan atau pemanfaatan lahan digambarkan oleh Sandy (1989) sebagai berikut:
Tahap  1: Pada  tahap  awal,  manusia  belum  berada  di  daerah  ini.  Maka  seluruh  daerah  atau permukaan  lahan  masih  tertutup  hutan.  Dan  daerah-daerah  yang  letaknya  di  bawah  ketinggian  10
meter  masih  tertutup  oleh  rawa  dan  hutan  rawa.  Lingkungan  hidup  masih  merupakan  lingkungan hidup alami tanpa ada intervensi manusia sedikitpun.
Tahap2: Manusia  pertama  datang,  dan  mereka  sudah  mengenal  cara-cara  bertani.  Kehidupan mereka  masih  sederhana.  Peralatan  merekapun  masih  sederhana  pula.  Langkah  pertama  yang mereka lakukan adalah membersihkan sebidang tanah untuk menjadi tempat tinggal dan menanami lahan tersebut. Di daerah ini usaha berladang telah dimulai pada tempat dengan ketinggian sekitar 25 meter, sebab di tempat itu mereka masih dekat dengan sumber air, tanpa perlu takut akan banjir. Lereng  tanah  belum  terlalu  curam,  malahan  sebagian  besar  masih  datar  dan  karena  itu  mudah digarap.  Karena  jumlah  manusia  sedikit,  sedang  tanah  masih  relatif  banyak,  tidak  ada  yang menghalangi  mereka  untuk  pindah-pindah  tempat  di  dalam  membuka  tanah  perladangan.  Jumlah hutan  cukup  banyak  dan  suhu  tidak  atau  belum  memaksa  manusia  untuk  bergerak  dengan berpakaian tebal.  Makin  lama  jumlah  mereka  makin  besar,  dan  akhirnya  terasa perlu  oleh  mereka untuk mempunyai tempat tinggal yang tetap dan tempat bertani yang tetap.
Tahap  3: Pada  tahap  ini  manusia  sudah  tinggal  dan  bertani  secara  menetap,  oleh  karena  itu sebagian dari ladang mereka telah dijadikan persawahan, dengan pola tempat tinggal sudah dalam bentuk-bentuk  perkampungan.  Di  samping  tanah  persawahan,  merekapun  masih  mempunyai sejumlah  tanah  yang  dipergunakan  untuk  berladang  pindah,  meskipun  berpindah  namun  mulai "terbatas",  dan  tidak  jauh  dari  perkampungan  mereka  itu.  Lambat  laun  jumlah  manusia  itu  makin bertambah.  Perkampungan-perkampungan  menjadi  lebih  besar  dan  makin  banyak  jumlahnya. Sementara itu, manusia itupun mengetahui cara-cara untuk "menertibkan sungai", sehingga tanaman mereka  tidak  sepenuhnya  hanya  bergantung  kepada  hujan  yang  jatuh  semusim  sekali.  Dengan demikian,  sebagian  dari  tanah  pesawahan  yang  merupakan  tanah  pertanian  dengan  tanaman  satu kali semusim atau setahun, kini dapat diusahakan untuk bisa menghasilkan lebih sering lagi.
Tahap  4: Pada  tahap  ini  pesawahan  yang  tadinya  merupakan  pesawahan  tadah  hujan  untuk sebagian telah bisa diairi, sebagian dari tempat berladang telah pula berubah wajah menjadi sejenis "kebun  campuran"  yang  ditanami  dengan  macam-macam  buah-buahan  atau  umbi-umbian  seperti sereh, kunir atau lainnya, yang merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang juga nampak  lebih  meningkat.  Pada  tahap  ini  pemanfaatan  lahan  masih  terlihat  adanya  daerah perladangan karena luas tanah yang masih memungkinkan, dengan perkembangan perluasan naik ke atas ke arah pegunungan. Sedangkan daerah hutan yang letaknya lebih rendah dan rawa di dataran rendah di bawahnya masih tetap utuh.
Tahap  5: Perkembangan  pemanfaatan  lahan  selanjutnya  telah  pula  menampakkan  segi-segi  yang baru.  Pertama-tama  nampak,  bahwa  wilayah  hutan  yang  berada  pada  daerah  yang  lebih  rendah tersebut,  telah  mulai  digarap  dan  dijadikan  pesawahan.  Pesawahan  yang  dibuat  pada  tempat  yang lebih rendah itu tidak bisa diairi, karena ternyata jumlah air tidak mencukupi  untuk daerah-daerah yang  sejauh  itu.  Hal  ini  juga  disebabkan  oleh  kenyataan,  bahwa  tanah-tanah  yang  tadinya merupakan pesawahan tadah hujan, yang letaknya sejajar dengan pesawahan-pesawahan yang bisa diairi,  telah  pula  dijadikan  sawah-sawah  yang  berpengairan.  Daerah-daerah  atau  zone-zone pesawahan dengan pengairan merupakan daerah-daerah yang terpadat penduduknya. Pada tahap ini jumlah  manusia  telah  pula  semakin  besar.  Perkampungan  makin  bertambah  banyak  dan  makin bertambah  besar  pula.  Dengan  demikian,  kebutuhan  hidup  makin  terasa  meningkat,  sehingga nampak,  usaha  untuk  mengusahakan  tanah  yang  lebih  intensif.  Sebagian  dari  tanah  yang  tadinya merupakan kebun campuran, kini nampak telah diusahakan sebagai "tegalan". Namun begitu, baik kebun  campuran  maupun  tanah  perladangan  masih juga  terdapat  pada  zona lahan  hutan di tempat yang lebih tinggi.
Tahap  6: Pemanfaatan  lahan  pada  tahap  ini  masih  seperti  pada  pemanfaatan  lahan  tahap  5. Perbedaan hanyalah terletak pada kenyataan, bahwa jumlah tanah ladang pada taraf ini telah mulai berkurang. Karena jarak lokasi antara ladang dan kampung telah semakin jauh, di samping apa yang diperoleh  dari  hasil  pesawahan  dan  tegalan  lebih  memadai  kebutuhan  mereka.  Lambat  laun,  cara bertani  ladang,  makin  tidak  bisa  lagi  dipertahankan.  Ladang  telah  dirubah  menjadi  kebun-kebun campuran yang ditanami dengan macam-macam buah-buahan dan rempah-rempah.
Tahap 7: Pada tahap ini jumlah manusia yang mendiami daerah tersebut, tidak lagi memungkinkan untuk  usaha  pertanian  yang  berpindah.  Hal  ini  disebabkan  oleh  semakin  sempitnya  lahan,  akan tetapi mungkin juga oleh karena keturunan mereka sudah tidak "mengetahui" lagi cara bertani yang berpindah-pindah.  Pada  tahap  ini  tekanan  kebutuhan  rupanya  memaksa  mereka  untuk  bergerak lebih tinggi lagi dalam membuat tanah-tanah perkebunan. Di samping itu, telah pula nampak usaha- usaha ke arah pengeringan rawa-rawa yang ada di tepi pantai.
Tahap 8: Tekanan jumlah manusia nampaknya telah sangat terasa, kebun-kebun campuran mereka yang  tadinya  masih  banyak  mengandung  pohon-pohon  kayu  yang  besar,  nampaknya  sudah  tidak bisa  lagi  memenuhi  akan  kayu.  Baik  untuk  keperluan  bahan  bangunan,  maupun  untuk  keperluan kayu bakar. Lambat laun nampak bahwa hutan yang ada di atas, di lereng-lereng gunung telah mulai jarang penumbuhannya, karena ditebangi.
Dengan jarangnya pohon-pohon besar, sinar matahari pun telah sempat pula masuk  menyusup ke dalam tanah yang tadinya merupakan hutan lebat. Dengan adanya kesempatan itu, semak-semak telah pula dimungkinkan untuk tumbuh di tanah bekas tanah hutan tersebut. Demikian juga nampak, bahwa  di  sekitar  pantai,  tanah  yang  tadinya  tidak  pernah  dijamah,  karena  selalu  dilanda  banjir, terpaksa pula dihuni, atau dipergunakan untuk persawahan, meskipun air pengairan tidak mungkin lagi sampai ke tempat itu.

## 3.   Pemanfaatan Wilayah Nasional
Pemanfaatan lahan secara nasional dapat dilihat dari pemanfaatan lahan sebagai wilayah, yang dimaksud  dengan Wilayah  Nasional  Indonesia adalah  seluruh  wilayah  Negara  yang  meliputi daratan, lautan dan udara berdasarkan peraturan yang berlaku (UUTR no 24 tahun 1992). Wilayah udara adalah ruang udara yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar  wilayah Negara  dan  melekat  pada  bumi,  dimana  Negara  kita  mempunyai  hak  yurisdiksi.  W ilayah  lautan adalah  ruang  lautan  yang  terletak  di  atas  dan  di  bawah  permukaan  laut  dimulai  dari  garis  laut terendah  sampai  dengan  dasar  laut  dan  bagian  bumi  di  bawahnya,  dan  yang  dimaksud wilayah daratan adalah  ruang  daratan  yang  terletak  di  atas  dan  di  bawah  permukaan  daratan,  termasuk permukaan perairan darat dan isi darat dari garis laut terendah.
Secara  geografis  letak  dan  kedudukan  Negara  Indonesia  sebagai  Negara  kepulauan  adalah sangat  strategis,  baik  dari  segi  kepentingan  nasional  maupun  internasional.  Secara  ekosistem kondisi alamnya adalah sangat khas karena menempati posisi silang di khatulistiwa antar dua benua dan dua samudra dengan cuaca, musim dan iklimnya  yang tropis.
Seluruh  sumberdaya  wilayah  nasional  ini  dimanfaatkan  untuk  pembangunan  sebagai  upaya mensejahterakan  penghuninya.  Di  bawah  ini  digambarkan  oleh  Sughandy  (1998)  tentang pemanfaatan wilayah nasional untuk pembangunan.
Gambar 3: Skema Pemanfaatan Wilayah Nasional Untuk Pembangunan (Sumber : Sughandy, 1998)

## PERENCANAAN PEMANFAATAN LAHAN
Pembangunan  suatu  negara  tidak  bisa  terlepas  dari  pemanfaatan  tanah  atau  lahan.  Tanah  atau lahan ini tanpa pembangunan tidak berarti bagi penghuninya khususnya manusia. Penggunaan tanah untuk keperluan pembangunan menurut Sandy (1989) dengan Penggunaan Tanah Berencana yang kebutuhannya  disesuaikan  dengan  tempat  dan  waktu  maupun  aspirasi  masyarakat.  Lebih  lanjut dikatakan  bahwa  penggunaan  tanah  berencana  ini  tidak  diawali  dengan  pembuatan  Rencana  Tata Ruang  melainkan  dengan  kebijakan  pembangunan,  jadi  kebijakan  pemanfaatan  tanah/lahan/ruang ditetapkan lebih dahulu baru rencana pemanfaatannya.
Penggunaan  tanah  berencana  atau  rencana  tata  ruang  harus  memperhatikan  cakupan  penataan dan azas perencanaan pemanfaatan lahan. Penataan pemanfaatan lahan mencakup tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya lainnya.
Sedangkan azas perencanaan pemanfaatan lahan adalah untuk kepentingan semua, terpadu dan holistic, berdaya guna, seimbang dan berkelanjutan, keterbukaan dan berkeadilan.
Dalam  menentukan  kebijakan  pemanfaatan  lahan  perlu  diperhatikan  pendekatan  kebijakan pemanfaatan  lahan,  kondisi  yang  mempengaruhi  kebijakan,  dan  konsep  pemanfaatan  lahan  yang diuraikan  berdasarkan  pendekatan  kebijakan  pemanfaatan  lahan,  kondisi  yang  mempengaruhi kebijakan, dan konsep pemanfaatan lahan.
Adapun  proses  perencanaan  diawali  dengan  persiapan  penyusunan,  pengumpulan  data  dan informasi, analisis data, dan diakhiri dengan legalisasi rencana menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Seiring  dengan  penerapan  otonomi  daerah  bentuk  kelembagaan  yang  terlibat  di  setiap  daerah bisa  berbeda.  Secara  umum  kelembagaan  dikelompokkan  sebagai  lembaga  formal  pemerintah, lembaga fungsional, dan organisasi kemasyarakatan.
Adapun  mekanisme  keterkaitan  masyarakat,  pemerintah  dan  tim  penyusun    dalam  proses penyusunan penataan ruang adalah sebagai berikut:
Wilayah lautan Wilayah Daratan Wilayah angkasa Kawasan Pedesaan Kawasan Budidaya Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Kawasan Lindung Kawasan Permukiman Kaw. Non Permukiman Kawasan Permukiman Kaw. Non Permukiman Wilayah Nasional Permukiman Khusus Permukiman Umum Permukiman khusus Permukiman Umum Pertanian Non Pertanian Kawasan Perkotaan
Gambar 3: Skema  mekanisme  keterkaitan  masyarakat  dan  pemerintah  dalam  proses  penyusunan penataan ruang

## BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PEMANFAATAN LAHAN
Kebutuhan  akan  lahan  untuk  pembangunan  seringkali  mengalami  benturan  kepentingan. Sebagai contoh, suatu lahan yang kondisinya sangat baik untuk pertanian, tetapi demi kepentingan untuk  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  yang  lebih  besar  maka  lahan  dimanfaatkan  untuk pembangunan industri atau permukiman.
Pada  umumnya  benturan  kepentingan  ini  mempunyai  ciri  yang  sama,  yaitu  konflik  antara "pembangunan  dengan  pendekatan  kualitas"  dan  "pembangunan  dengan  pendekatan  kuantitas". Yang  pertama  menginginkan  pembangunan  yang  sekaligus  mengembangkan  segi-segi  kualitas hidup, sedangkan yang kedua mengutamakan pertumbuhan yang menghasilkan penambahan materi (Soeryani,  1987).  Benturan  kepentingan  ini  tidak  terlepas  dari  etik  yang  digunakan  dalam memanfaatkan  lahan.  Menurut  Miller  (1979)  ada  3  (tiga)  etik  dalam  pemanfaatan  lahan,  yaitu  (1) etik  ekonomi  yang  menggunakan  lahan  berdasarkan  pertimbangan  ekonomi  dan  yang  paling menguntungkan,  (2)  etik  konservasi,  yaitu  etika  penggunaan  lahan  yang  berorientasi  pada pelestarian  kehidupan,  dan  (3)  etik  ekologi  yaitu  penggunaan  lahan  yang  berorientasi  pada pelestarian kehidupan dan pemanfaatan yang optimal.
Dari  ketiga  etik  tersebut  di  atas  didapat  bahwa  penggunaan  lahan  dengan  etik  ekonomi cenderung  mengeksploitasi  lahan  sehingga  dapat  menurunkan  kualitas  lingkungan.  Sebaliknya penggunaan  lahan  dengan  etik  konservasi  menyebabkan  terhambatnya  pembangunan  yang  pada dasarnya untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu dalam konteks pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memperhatikan keterbatasan sumberdaya alam, maka etik ekologi adalah etik penggunaan lahan yang dianjurkan pada pembangunan berkelanjutan.

## PENUTUP
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  lahan  ada  yang  sepadan  dengan pengertian ruang terbuka ( land ), dan ada yang sepadan dengan pengertian tanah ( soil) . Lahan dalam arti land merupakan matra dasar pembentuk ruang baik itu ruang wilayah atau kawasan. Perbedaan sudut  pandang  dan  etika  pemanfaatan  lahan  berpotensi  menimbulkan  konflik  kepentingan  yang
Masyarakat Pemerintah Tim Penyusun
berakibat dapat mengganggu ekosistem, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri. Gejala adanya degradasi kualitas lingkungan ini ditandai dengan adanya dampak rumah kaca,  hujan  asam,  lubang  lapisan  ozon,  pencemaran  limbah  B3,  kemerosotan  kualitas  SDA,  dan kesenjangan  sosial.  Oleh  karena  itu  kesadaran  akan  etika  lingkungan  atau  ekologi  dalam memanfaatkan lahan perlu ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Deliyanto, B (1996): Manajemen Lahan (Modul 1), Universitas Terbuka, Jakarta
Dirjen Cipta Karya dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (1997): Kamus Tata Ruang , Edisi 1
Mangun Wijaya (1988), Wastu Citra, Gramedia
Miller, G Tyler, Jr(1979): Living in the Environment An Introduction to Environment Science ; 4 th Edition; Wadsworth Publishing Co, Belmont, California A Division of Wadsworth, Inc
Reksohadiprodjo, S, dkk (1992): Ekonomi Lingkungan Suatu Pengantar , BPFE, Yogyakarta
Rusdianto, E (1996) : Manajemen Lahan (Modul 4}, Universitas Terbuka, Jakarta
Salim, E (2005) : Pembangunan Berkelanjutan , Seminar FMIPA Universitas Terbuka
Sandy, I Made (1989): Tanah ; Geografi - FMIPA Universitas Indonesia
Soerjani, M (1991), Pengembangan lingkungan, Universitas Indonesia
Soerjani,  M,  (1987)  R.  Ahmad  dan  R  Munir :  Sumberdaya  Alam  dan  Kependudukan  dalam Pembangunan ; UI - Press, Jakarta
Soemarwoto,  O  (1991)  : Ekologi,  Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan ;  edisi  ke-5;  Penerbit Jambatan, Jakarta
Sughandy. A (1998) : Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Lingkungan, Grasindo, jakarta
Undang-undang Pokok Agraria 1960
Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  23  tahun  1997  tentang  "Ketentuan-ketentuan  Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup".