Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 7-12| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## AKIBAT HUKUM MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS
Julius Roland Lajar, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Malpraktik merupakan suatu tindakan kelalaian atau suatu tindakan dengan standar operasional prosedur yang benar tetapi  mengakibatkan  kerugian  pada  konsumen  dalam  ini  adalah  pasien  dan  ini  dapat  mengancam  kesehatan  dan keselamatan  pasien.  Malpraktik  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis  tentunya  sangat  merugikan  pihak-pihak  yang membutuhkan penanganan medis dan sangat mempengaruhi kaulitas rumah sakit yang tentunya merupakan central dari segala tindakan medis. Berdasarkan hal ini, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaturan hukum bagi tenaga  medis  yang  melakukan  malpraktik  dan  bagaimana  sanksi  pidannya.  Untuk  menjawab  permasalahan  ini digunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  pendekatan  konseptual  untuk  mengkaji  bahan-bahan  kepustakaan  dalam bentuk teori-teori dan para pendapat pakar hukum. Pengaturan hukum bagi tindakan  malpraktik oleh tenaga medis diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  dasar-dasar  pedoman  seputar  tindakan malpraktik  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis.  Adapun  peraturan  tersebut  ditemukan  dalam  undang-undang kedokteran dan undang-undang kesehatan dimana memberikan suatu kepastian hukum bagi yang dirugikan. Hal ini merupakan  ciri  dari  hukum  itu  sendiri  dalam  menegakkan  keadilan.  Perbuatan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh tenaga  kesehatan  sudah  diatur  hukumnya  dalam  peraturan  perundang-undang  Nomor  23  Tahun  1992  tentang Kesehatan  dan  Kode  Etik  Kedokteran  yang  berlaku.  Selain  itu  terdapat  sanksi  terhadap  perbuatan  tindakan  tenaga medis  yang  melakukan  malpraktik,  antara  lain  yaitu  sanksi  pidana,  sanksi  perdata,  sanksi  administrasi  dan  sanksi moral.
Kata Kunci : Akibat Hukum; Malpraktik; Tenaga Medis

## Abstract
Malpractice refers to an act of negligence or an act with the correct standard operating procedures but causes harm to  consumers,  in  this  case  the  patients  and  this  can  threaten  the  health  and  safety  of  the  patient.  Malpractice committed  by  medical  personnel  is  certainly  very  detrimental  to  those  who  need  medical  treatment  and  greatly affects  the  hospital’s  integrity  which  is  certainly  the  center  for  all  medical  actions.  Based  on  this,  this  study examines what the legal regulatory for medical personnel who commit malpractice and how to sanction his speech are. To uncover the issues a normative research method is used by applying the legislative approach that examines the  applicable  laws  and  regulations  and  a  conceptual  approach  to  reviewing  library  materials  in  the  form  of theories  and  opinions  of  legal  experts.  The  legal  regulatory  for  malpractice  actions  by  medical  personnel  are regulated  in  several  laws  and  regulations  providing  basic  guidelines  regarding  malpractice  actions  committed  by medical personnel. The regulations are found in the medical and health laws which provide legal certainty for the injured. This is a characteristic of the law itself in upholding justice. Malpractice acts committed by health workers have been regulated in the legislation No. 23 of 1992 concerning Health and the Medical Code of Conduct in force. In  addition  there  are  sanctions  for  the  actions  of  medical  personnel  commiting  malpractice,  including  criminal sanctions, civil sanctions, administrative sanctions and moral sanctions.
Keywords: Legal Consequence; Malpractice; Medical Personnel

## I. PENDAHULUAN
Tindakan  malpraktik  merupakan  kesalahan  atau  kelalaian  yang  dibuat  secara  sengaja  maupun  tidak sengaja  oleh  tenaga  medis  dapat  mengakibatkan  kerugian  kesehatan  dan  keselamatan  seorang  pasien
yang sedang ditanganinya ( Sibarani, 2017 ).  Hal ini sangat mempengaruhi kualitas tenaga medis di mata masyarakat  luas  dan  tindakan  ini  juga  dapat  mempengaruhi  kualistas  rumah  sakit  dalam  menanggani masyarakat  pada umumnya.  Di  samping  itu malpraktik juga sangat  bertentangan dengan hukum karena tidak  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  ( Michel  &  Mangkey,  2014 ),  dimana  setiap tenaga medis diharuskan dan berkewajiban untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi pasien yang membutuhkan  penanganan  medis,  karena  ini  merupakan  salah  satu  standar  operasional  prosedur  (SOP) yang  harus  dan  wajib  dilakukan  oleh  tenaga  medis  dalam  menangani  para  pasien  sesuai  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Profesionalisme dari  penanganan tenaga medis terhadap pasien sangat menentukan kinerja seorang tenaga  medis  di  mata  masyarakat  luas  oleh  karena  itu  dibutuhkan  tenaga  medis  yang  profesional  dan berpengalaman  dalam  menangani  pasien  agar  tidak  terjadi  dugaan  malpraktik  oleh  masyarakat  atau kesalahan  dalam  menangani  para  pasien  sehingga  merugikan  pasien.  Dilihat  dari  kejadian-kejadian sebelumnya  hingga  Maret  2011  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  telah menanggani  127  pengaduan  kasus  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  oleh  dokter  maupun  tenaga medis  ( Andryawan,  2016 ).  Dari  angka  tersebut  sekitar  80  persen  disebabkan  kurangnya  komunikasi antara  dokter  atau  tenaga  medis  dengan  pasien.  Bila  dirinci  disiplin  ilmu  yang  diadukan,  yang  paling banyak  adalah  dokter  umum  (48  kasus)  pengaduan  oleh  masyarakat.  Dalam  hal  ini  dokter  dan  pasien harus saling terbuka dalam melakukan penanganan medis tersebut sehingga terhindar dari kesalahan dan atau  kelalaian  yang  diduga  sebagai  malpraktik  dilakukan  oleh  tenaga  medis,  sehingga  perlu  adanya payung hukum untuk mengatur tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Untuk itu keberadaan  hukum  kesehatan  sangatlah  membawa  pengaruh  yang  besar  terhadap  pembangunan, khususnya  di  bidang  kesehatan  termasuk  hukum Lex  Specialis yang  melindungi  secara  khusus  tugas profesi kesehatan ( provider ) dalam program pelayanan kesehatan manusia ke arah tujuan deklarasi Health For  All  dan  perlindungan  secara  khusus  terhadap  pasien  ( receiver )  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan  ( Kijanti,  2009;  14 ).  Dan  Undang-undang  No  36  Tahun  2009  tentang  tenaga  kesehatan merupakan peraturan terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindakan malpraktik.
Beberapa  kajian  tentang  malpraktik  telah  mendominasi  kajian  di  bidang  kesehatan  dalam  sau dekade  terakhir.  Sebagai  tenaga  kesehatan,  dokter  juga  perlu  mendapat  perlindungan  hukum  dalam memberikan pelayanan kesehatan ( Michel & Mangkey, 2014 ). Kajian lain mengkaji tentang perlindungan hukum  bagi  pasien  layanan  medis  yang  menjadi  korban  malpraktik  ( Nurdin,  2015 ).  Hukum  malpraktik wajib  mendapat  penegakan  melalui  mediasi  penal  ( Fitriono  dkk.,  2016 ).  Kajian  lain  mengkaji  tentang perlindungan  hukum  bagi  profesi  dokter  dalam  penyelesaian  sengketa  medis  ( Trisnadi,  2016 ). Perlindungan hukum terhadap pasien korban tindakan malpraktik juga perlu ditinjau dari sudut pandang hukum Indonesia ( Sibarani, 2017 ). Tanggung jawab dokter atas tindakan malpraktik dalam memberikan pelayanan  medis  juga  dapat  dilihat  dari  perspektif  hukum  perdata  ( Riza,  2018 ).  Tindakan  melawan hukum  dan  malpraktik  oleh  dokter  wajib  dipertanggungjawabkan  oleh  tenaga  kesehatan  yang bersangkutan ( Hadi, 2018 ).
Kajian  kali  ini  mengkaji  tentang:  (1)  Bagaimana  pengaturan  hukum  bagi  tenaga  medis  yang melakukan  malpraktik?  (2)  Bagaimana  sanksi  pidana  bagi  tenaga  medis  yang  melakukan  tindakan malpraktik?  Adapun  tujuan  penelitian  terdiri  dari  tujuan  yang  umum  dan  tujuan  khusus.  Tujuan  umum meliputi: (1) untuk  melatih  kemampuan  mahasiswa  dalam  menyatakan  pikiran  secara tertulis; (2) untuk menerapkan setiap ilmu yang diperoleh selama dalam perkuliahan; (3) untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan  tinggi  khususnya  pada  bidang  penelitian  yang  dilakukan  oleh  mahasiswa.  Tujuan  khusunya meliputi  (1)  untuk  mengetahui  mengenai  pengaturan  hukum  bagi  tenaga  medis  yang  melakukan malpraktik; (2) untuk  mengetahui  akibat  hukum  bagi  tenaga  medis  yang  melakukan malpraktik.
Beberapa  menfaat  dari  penelitian  terbagi  dalam  dua  jenis,  yaitu  manfaat  teoretis  dan  manfaat praktis.  Manfaat  teoretis  mencakup  (1)  agar  penelitian  ini  dapat  memberikan  manfaat  kepada pengembangan  ilmu  pengetahuan  dibidang  ilmu  hukum;  (2)  agar  hasil  penelitian  ini  dapat  menambah refrensi  atau  literature  mengenai  suatu  tindakan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis  dalam melakukan praktik kesehatan. Manfaat praktis terdiri dari (1) tulisan ini bagi peneliti untuk  menerapkan ilmu  yang  diperoleh  pada  bangku  kuliah  sekaligus  melatih  dan  mengembangkan  pengetahuan  maupun
wawasan  hukum;  (2)  bagi  masyarakat  hasil  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  informasi  yang bermanfaat kedepannya dalam menggunakan tenaga medis; dan (3) bagi pemerintah dari hasil penelitian ini  diharapkan  memperjelas  pengaturan  pekerjaan  tenaga  medis  khususnya  dokter  dalam  melakukan pengawasan terhadap tindakan malpraktik dari tenaga medis.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  normatif,  tujuannya  ialah  menemukan  peraturan perundang-undangan  yang  selanjutnya  dikaji  dengan  permasalahan  yang  sesuai  dengan  masalah  pokok dalam penelitian tersebut. Sedangkan pendekatan masalahnya ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan  konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan  dimaksud  adalah  pendekatan  yang  dilakukan atas  dasar  ketentuan  hukum  positif  Indonesia  dan  norma-norma  yang  berlaku.  Sedangkan  pendekatan konseptual adalah mengacu pada asas-asas konsep seputar permasalahan yang menjadi pembahasan. 1. Sumber  bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  mengikat  meliputi  peraturan  pokok dalam  hukum pidana  dan pengaturan  pokok Undang-undang  kesehatan  yang  menjadi  landasan  bagi pelaku malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis berupa sanksi dan standar operasional prosedur atau (SOP).
2. Bahan  Hukum  sekunder  yaitu  dikaji  literatur yang berupa  buku-buku  hukum, pendapat para serjana atau ahli yang sesuai dengan pokok masalah yang dibahas.
3. Bahan  hukum  tersier  yaitu  meliputi  kamus  hukum,  majalah  hukum  yang  dapat  menunjang  pokok pembahasan tersebut.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dimaksud  adalah  pengumpulan  datadengan  cara  studi kepustakaan  dimana  penulis  memperolehnya  dengan  cara  membaca,  memahami,  mengidentifikasi, mempelajari dan pemahaman terhadap apa yang dilihat di dalam bahan-bahan hukum sesuai dengan topik permasalahan  yang  dikaji  penulis  tersebut.  Analisis  yang  dimaksud  yaitu  deskriptif,  di  mana  penulis menjabarkan  permasalahan,  memberikan  pandangan  dan  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dengan menarik kesimpulan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan  Hukum  bagi  Tenaga  Medis yang Melakukan Malpraktik
Malpraktik  pada  dasarnya  tidak  hanya  dilakukan  oleh  profesi  kedokteran  melainkan  juga  diprofesi lain  seperti  perbankan,  pengacara,  akuntan  publik  dan  wartawan  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  didasari dengan  adanya  potensi-potensi  untuk  melakukan  hal  yang  dapat  merugikan  pihak  lain,  menurut  kamus hukum Black  Law  Dictionary merumuskan  malpraktik  sebagai Any  Professional  misconduct, Unreasonable  lack  of  Skill  or  Fidelity  in  Professional  or  judiacry  duties,  evil  or  illegal  or  immoral conduct artinya  perbuatan  jahat  dari  seseorang  ahli,  kekurangan  dalam  keterampilan  di  bawah  standar atau  tidak  cermatnya  seorang  ahli  dalam  menjalankan  kewajibannya  secara  hukum,  praktek  salah  atau illegal atau perbuatan yang tidak bermoral ( Arifko, 2014; 107 ). Secara etimologi Malpraktik berasal dari kata malpractice artinya  cara  mengobati  yang  salah  atau  tindakan  tidak  benar  dan  tidak  sesuai  dengan standar operasioanl prosedur yang ada.
Dalam  bidang  kesehatan,  malpraktik  medis  merupakan  tindakan  dari  tenaga  medis  yang profesional  tetapi  tindakan  tersebut  merugikan  seseorang  atau  pasien  yang  sedang  ditanganinya.  Ini merupakan  bagian  dari  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis  dalam  melakukan kewajibannya  dalam  melayani  pasien. Sedangkan  defenisi  dari  malpraktik  itu  adalah:  kesalahan  atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis dalam melaksanakan profesinya yang tidak  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur  operasional,  akibat  kelalaian  atau  kesalahan tersebut pasien memderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia.
Perkembangan  Indonesia  saat  ini  kalau  dilihat  dari  kasus  malpraktik  dilakukan oleh tenaga medis sebagai  pelaku  yang  melakukan  pelanggaran  bisa  bersifat  pidana,  perdata  dan  administrasi,  dengan demikian  malpraktik  dibagi  menjadi  tiga  (3)  golongan  besar  yaitu  Malpraktik  medik (medical malpractice) ,  malpraktik  etik (Ethical  malpractice) dan  malpraktik  yuridik (juridical  malpractice) , dimana  malpraktik  yuridik  dibagi  menjadi  tiga  yaitu:  Malpraktik  perdata,  malpraktik  pidana  dan
malpraktik  administrasi  dimana  masing-masing  memiliki  sifat  sama  dimana  merugikan  pihak  lain  dan melanggar standar operasional prosedur yang berlaku ( Mucthar, 2016; 177 ).
Sejak tahun 2006 hingga 2012, tercatat ada 183 kasus kelalaian medis atau malpraktik medis yang dilakukan oleh tenaga medis dalam hal ini dokter maupun perawat diseluruh Indonesia dan ada berbagai macam  hal  dan  faktor  yang  menyebapkan  timbulnya  malpraktik  tersebut  adalah  standar  profesi kedokteran,  dimana  harus  memliki  kemampuan  diatas  rata-rata  dan  ketentuan  umum  yang  mumpuni sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis  atau  dokter  betul-betul  dapat  memberikan  hasil  yang baik. Selain itu standar operasional prosedur juga merupakan suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutinitas tertentu dan informasi antara dokter dan pasien agar saling terbuka dalam pelayanan medis tersebut.
Selain  itu  juga  ada  beberapa  faktor  lain  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  malpraktik  seperti kelalaian yang dilakukan dengan kurangnya kehati-hatian dan adanya kesengajaan yang sebenarnya tidak dikehendaki  oleh  tenaga  medis  itu  sendiri  dan  kurangnya  pengetahuan  dan  pengalaman  dari  seorang tenaga  medis  tentu  saja  di  harapkan  memiliki  kemampuan,  pengetahuan  dan  keterampilan  dibidang kesehatan, ada juga faktor ekonomi dan rutinitas  dapat menimbukan terjadinya malpraktik tersebut.
Selain  dari  pada  faktor  dan  hal  lain  yang  menyebabkan  terjadinya  malpraktik  ada  juga  unsur- unsur  melawan  hukum,  seperti  adanya  unsur  kesengajaan,  unsur  kelalaian,  dan  tidak  ada  alasan pembenar  atau  pemaaf  seperti,  membela  diri,  alasan  tidak  waras  dan  lain-lain,  unsur  kelalaian  tersebut diatas terjadi ketika terpenuhinya beberapa hal pokok seperti, adanya perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang harus dilakukan, tidak  menjalankan kewajiban ketidak hati-hatian dan adanya kerugian bagi orang lain ( Badlrujaman, 2001; 47 ).
Akibat  hukum  ketika  orang  mengalami  kerugian  terhadap  malpraktik  tersebut,  orang  karena kesalahanya  tersebut  menerbitkan  kerugian  itu  untuk  mengantikan  kerugian  tersebut,  dari  segi  yuridis ganti rugi dalam hukum itu ada dua hal antara lain konsep ganti rugi karena wanprestasi dan konsep ganti rugi  Karena  perikatan  berdasarkan  Undang-undang  termasuk  perbuatan  melawan  hukum,  kerugian tersebut  memang  harus  dibuktikan  sehingga  seseorang  diwajibkan  untuk  membayarnya,  dimana  dalam perbuatan melanggar hukum dapat berupa ganti rugi meterill dan non materill.
Pengaturan hukum merupakan sebuah dasar landasan untuk memberikan jaminan hukum terhadap adanya  kepastian  hukum  agar  terciptanya  cita-cita  hukum  yaitu  keadilan,  dan  sebaliknya  setiap pelanggaran hukum sudah tentu mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  dengan  demikian  setiap  tindakan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis  yang  dapat merugikan  pasien  atau  menimbulkan  luka  berat  pada  tubuh  pasien  merupakan  pelanggaran  terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelanggaran terhadap kode etik kedokteran. Hal ini juga dapat  menimbulkan  berbagai  macam  tangapan  negatif  dari  masyarakat  sehingga  dapat  mempengaruhi kepercayaan  masyarakat terhadap tenaga medis maupun rumah sakit, selain itu efek  dari  pada  tindakan malpraktik oleh tenaga medis ini dapat menimbulkan tanggung jawab besar terhadap, pribadi, kelompok dan institusi sehingga mempunyai tanggung jawab bersama dalam menghadapi masalah tersebut.

## Sanksi Pidana bagi Tenaga Medis yang Melakukan Tindakan Malpraktik
Tindakan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  sudah  diatur  hukumnya  dalam  peraturan perundang-undang  Nomor  23  Tahun  1992  tentang  kesehatan  dan  kode  etik  kedokteran  yang  berlaku selain  itu  juga  adapun  sanksi  terhadap  perbuatan  tindakan  tenaga  medis  yang  melakukan  malpraktik, sanksi yang  dimaksud  antara  lain,  sanksi  pidana,  sanksi  perdata,  sanksi  administrasi  dan  sanksi  moral, dimana  sanksi-sanksi  tersebut  berupa  pidana  penjara,  ganti  rugi,  teguran, denda atau  pembekuan  izin akibat  kelalaian  tersebut  dan  pelanggaran  terhadap  norma  dan  moralitas  ( Syah,  2019;  129 ). Terhadap sanksi  administrasi  umumnya  dikenakan  kepada  pelanggaran  diklasifikasikan  pelanggaran  administrasi bersifat  privat  yang  dijatuhkan  oleh  aparatur  atau  pejabat  tata  usaha  negara,  sanksi  teguran  merupakan teguran secara lisan dan tertulis.
Penjatuhan  sanksi  teguran  ini  kepada  pihak  penerima  sanksi  harus  diberitahu  jenis  kesalahanya. Jenis  sanksi  ini  bersifat  ringan  dan  kepada  pihak  yang  ditegur  masih  diberikan  kesempatan  untuk memperbaiki  diri,  adapula sanksi  dalam  pembekuan  hingga  pencabutan  sertifikat,  sanksi  ini  merupakan
penghentian  dalam  jangka  waktu  sementara  dan  selamanya,  apabila  untuk  sementara  sanksi  tersebut mempunyai  batas  waktu  dan  sanksi  tersebut  dianggap  selesai  ketika  penerima  sanksi  sudah  melewati batas  waktu  tersebut  dan  kembali  pada  kondisi  semula  yakni  kondisi  sebagaimana  sebelum  menerima sanksi  tersebut,  sanksi  administrasi  yang  terakhir  adalah  sanksi  denda,  besar  kecilnya  denda  akan ditentukan oleh hukum yang mengaturnya karena setiap ketentuan mempunyai dasar hukum dan kriteria masing-masing.
Perbuatan  tenaga  medis  yang  melakukan  tindakan  malpraktik  ini  juga  menimbulkan  suatu  sanksi tidak tertulis  yaitu  sanksi  moral,  sanksi  moral  memang  tidak  tertulis. Oleh karena itu, pemberian sanksi juga  tidak  tertulis.  Kendati  pun  tidak  tertulis,  itu  memiliki  kekuatan  yang  dasyat  karena  mempengaruhi kualitas tenaga medis di mata masyarakat.
Tenaga medis pada dasarnya sudah memiliki dasar hukum atau payung hukum  untuk memberikan jaminan  hukum  kepada  tenaga  medis  atau  tenaga  kesehatan  pada  umumnya  yang  melakukan  profesi dalam  melakukan  tindakan  medis  atau  melakukan pelayanan kesehatan, karena tenaga medis merupakan komponen utama  pemberi  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  untuk  mencapai  suatu tujuan dalam melakukan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana sudah diamanatkan  oleh  konstitusi  ( Kijanti,  2009;  141 ).  Hukum  positif  Indonesia  terdapat  beberapa  peraturan perundang-undang  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  medis  atau  tenaga kesehatan dalam melakukan profesi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab terdahulu, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Malpraktik  merupakan  tindakan  profesional  dari  pelayanan  kesehatan  yang  merugikan  pihak  lain dalam  bentuk  materil  maupun  non  materil.  Malpraktik  sendiri  timbul  akibat  dari  kurangnya pengetahuan,  faktor  ekonomi,  dan  faktor  rutinitas,  hal  ini  sangat  berpotensi  terjadinya  malpraktik dalam  tindakan  medis  itu  sendiri,  dan  akibat  hukum  itu  terjadi  apabila  tenaga  medis  terbukti melakukan tindakan malpraktik atau perbuatan pelanggaran hukum dalam profesi kedokteran, maka tenaga  medis  tersebut  akan  dituntut  secara  hukum  adminitrasi,  hukum  perdata  dan  hukum  pidana, selain  itu  juga  ada  sanksi  hukum  terhadap  tindakan  malpraktik  oleh  tenaga  medis  yakni,  sanksi pidana, sanksi perdata,  sanksi administrasi dan sanksi moral,  dimana semua sanksi ini akan di terima oleh  tenaga  medis  yang  melakukan  kelalaian  atau  pelanggaran  hukum  terhadap  pasien.  Untuk mengurangi  terjadi  malpraktik  oleh  tenaga  medis  harus  terus  meningkatkan  pengetahuan  terhadap tenaga  medis  dalam  melakukan  tindakan  kesehatan  terhadap  masyarakat  dan  pelayanan  kesehatan yang sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan menyediakan sarana prasarana yang lengkap  untuk  menunjang  kinerja  dari  tenaga  medis  itu  sendiri  dalam  melakukan  pelayanan  medis terhadap pasien.
b. Untuk  mencegah  dan  menyelesaikannya,  Undang-undang  Nomor  29  Tahun 2004 tentang praktek kedokteran  dan  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  kesehatan  sudah  jelas  mengatur tentang  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  medis  dan  sanksi  hukum  terhadap  tenaga  medis  itu sendiri, oleh  kerena  itu  adanya  peraturan  tersebut  diharapkan  hukum  tampil  demi  perlindungan  dan kenyamanan  semua  pihak,  untuk  itu  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  dan  tenaga  medis  harus benar-benar  diterapkan  dan  benar-benar  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  siapa  saja  yang merasa dirugikan, dan tenaga medis pun harus memiliki kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang luas  di  bidang  kesehatan  sehingga  tidak  terjadinya  sesuatu  yang  tidak  diinginkan,  seperti  adanya dugaan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis.
2. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan masalah antara lain:
1. Perlu  diperhatikan secara  menyeluruh  terhadap sarana prasana dalam rumah  sakit  untuk menunjang tenaga medis dalam bekerja, agar kecil kemungkinan terjadinya malpraktik tersebut.
2. Perlu  adanya  sinergitas  dalam  pelayanan  kesehatan  antara  pasien  dan  tenaga  medis,  agar  saling terbuka dalam kegiatan pelayanan kesehatan tersebut.
3. Terhadap  tenaga  medis  agar  tetap  fokus  pada  profesinya  dan  terus  menerus  mengembangkan  dan meningatkan profesionalisme dalam bidang kesehatan untuk memberikan yang terbaik sesuai harapan semua masyarakat, dan terhadap kelalaian dan kesengajaan tenaga medis dalam melakukan tindakan malpraktik harus diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Andryawan.  (2016).  Kedudukan  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  dan Konsil  Kedokteran  Indonesia  (KKI)  dalam  Penegakan  Disiplin  Kedokteran  di  Indonesia  (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 298K/TUN/2012). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 14 (2), 1–31. Arifko, J. (2014). Kesehatan (Teori dan Aplikasi) di Lengkapi Kesehatan dan Keperawatan . IN Media. Badlrujaman, M. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan . Citra Aditysa Bakti.
Fitriono,  R.  A.,  Setyanto,  B.,  &  Ginting,  R.  (2016).  Penegakan  Hukum  Malpraktik  Melalui  Pendekatan Mediasi Penal. Yustisia , 5 (1), 87–93.
Hadi,  I.  G.  A.  A.  (2018).  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam  Pertanggungjawaban  Dokter  terhadap Tindakan Malpraktik Medis. Jurnal Yuridis , 5 (1), 98–113. Kijanti, N. (2009). Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran . Pustaka Yustisia.
Michel,  O.,  &  Mangkey,  D.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Dokter  Dalam  Memberikan Pelayanan Medis. Lex Et Societatis , 2 (8), 14–21.
Mucthar,  M.  (2016). Etika  Profesi  dan  Hukum  Kesehatan,  Perspektif  Profesi  Bidan  dalam  Pelayanan Kebidanan di Indonesia . Pustaka Baru Pers.
Nurdin, M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 10 (1), 92–109.
Riza,  R.  A.  (2018).  Tanggung  Jawab  Dokter  terhadap  Pasien  dalam  Hal  Terjadinya  Malpraktik  Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 4 (1), 1–8.
Sibarani, S. (2017). Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia. Justitia et Pax , 33 (1), 1–22. Syah, M. I. (2019). Tuntutan Hukum Malpraktik Medis . Bhuana Ilmu Popular.
Trisnadi, S. (2016). Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. Masalah- Masalah Hukum , 45 (2), 150–156.