How to cite:
Nabilla N. Afifah (2024) Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan, (06) 06, https://doi.org/10.36418/syntax- idea.v3i6.1227
E-ISSN: 2684-883X

## PERBANDINGAN  ANTARA  PENDEKATAN  KEADILAN  RESTORATIF  DAN PENDEKATAN HUKUMAN ADAT DALAM KASUS TINDAK PIDANA RINGAN
Nabilla N. Afifah Universitas Pelita Harapan, Indonesia Email: Nabilla.legalcounsel@gmail.com

## Abstrak
Studi penelitian ini, "Perbandingan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat  dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Ringan",  memberikan  kajian  mendalam  mengenai  dua pendekatan  yang  berbeda,  yaitu  keadilan  restoratif  dan  hukuman  adat,  serta  penerapannya dalam  kasus-kasus  tindak  pidana  ringan.  Dengan  menggunakan  teknik  penelitian  hukum normatif,  penelitian  ini  mengkaji  dasar-dasar  teori  dan  hukum  dari  kedua  metode  tersebut dalam konteks tindak pidana ringan. Penelitian ini mengkaji paradigma peradilan pidana saat ini dan mengkritik model peradilan retributif, yang menekankan pada tindakan penghukuman. Keadilan  restoratif,  di  sisi  lain,  dipandang  sebagai  pergeseran  paradigma  yang memprioritaskan  penyembuhan,  reparasi,  dan  reintegrasi  pelaku  ke  dalam  masyarakat,  serta memenuhi kebutuhan korban. Studi ini juga melihat akar dari ide-ide keadilan restoratif dan kesesuaiannya  dengan  praktik-praktik  adat  di  berbagai  negara.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  hukum  adat  adalah  sebenarnya  merupakan  akar  dari  konsep  keadilan restoratif.  Keduanya  sama-sama  bertujuan  untuk  pemulihan  kembali  kondisi  di  masyarakat akibat  terjadinya  tindak  pidana  dan  perilaku  menyimpang.  Di  Indonesia,  kerangka  kerja legislatif  mengakui  nilai-nilai  masyarakat  dan  keberadaan  doktrin  yang  melanggar  hukum dalam hukum pidana, yang menjadi dasar penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam menangani perilaku menyimpang dan konsekuensinya, terutama dalam konteks tindak pidana ringan. Pengakuan ini menggarisbawahi komitmen negara untuk mendorong pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada masyarakat terhadap keadilan, sejalan dengan pemahaman yang  berkembang  bahwa  tindakan  retributif  saja  tidak  dapat  sepenuhnya  mengatasi  dampak beragam dari tindak pidana ringan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat yang lebih luas. .
Kata kunci : pendekatan keadilan restoratif, pendekatan hukuman adat, tindak pidana ringan, , hukum adat

## Abstract
This  study,  "Comparison  of  Restorative  Justice  Approaches  and  Customary  Punishment Approaches in Minor Crime Cases", provides an in-depth study of two different approaches, namely restorative justice and customary punishment, and their application in cases of minor crimes.  Using  normative  legal  research  techniques,  this  study  examines  the  theoretical  and legal  foundations  of  both  methods  in  the  context  of  minor  crimes.  This  study  examines  the current  criminal  justice  paradigm  and  critiques  the  retributive  justice  model,  which emphasizes punitive action. Restorative justice, on the other hand, is seen as a paradigm shift
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 06, Juni 2024
that prioritizes healing, reparation, and reintegration of perpetrators into society, as well as meeting the needs of victims. The study also looks at the roots of restorative justice ideas and their conformity to indigenous practices in different countries. The results of this study show that  customary  law  is  actually  at  the  root  of  the  concept  of  restorative  justice.  Both  aim  to restore  conditions  in  society  due  to  criminal  acts  and  deviant  behavior.  In  Indonesia,  the legislative framework recognizes community values and the existence of unlawful doctrines in criminal  law,  which  forms  the  basis  for  the  application  of  restorative  justice  principles  in dealing with deviant behavior and its consequences, especially in the context of minor crimes. This  recognition  underscores  the  country's  commitment  to  fostering  a  more  holistic  and community-oriented  approach  to  justice,  in  line  with  the  growing  understanding  that retributive  action  alone cannot  fully  address  the diverse  impact  of  minor crimes  on  victims, perpetrators, and wider society
Keywords: restorative justice approach, customary punishment approach, minor crimes, criminal justice paradigm, customary law

## PENDAHULUAN
Hukum adalah sebuah entitas yang terjalin erat ke dalam tatanan masyarakat, evolusinya mengikuti  evolusi  masyarakat  yang  dilayaninya.  Hukum  pidana  adalah  salah  satu  bidang hukum yang paling mendasar di Indonesia, yang mengekspresikan interaksi yang rumit antara standar hukum dan faktor-faktor masyarakat (Istiqamah, 2018). Istilah "pidana" memiliki arti yang  unik  dalam  lingkup  hukum  pidana,  yang  mencerminkan  aspek  penting  dari  tindakan penghukuman  dalam  domain  hukum.  Namun,  untuk  mendapatkan  pengetahuan  yang menyeluruh  tentang  makna  istilah  tersebut  merupakan  proses  yang  berkelanjutan.  Menurut Roeslan  Saleh,  sebagaimana  dikutip  dalam  buku  Effendy  (2014),  "pidana"  mengacu  pada respons yang dipaksakan oleh negara terhadap suatu pelanggaran, yang mencakup penderitaan yang disengaja terhadap pelakunya (Effendy, 2018). Penerapan hukum pidana ini menemukan pijakannya dalam menangani kejahatan, salah satu dari sekian banyak sisi kehidupan manusia (Sahabuddin, 2014).
Kejahatan, seperti yang dikatakan Emil Durkheim, adalah bagian yang tak terhindarkan dari  eksistensi  manusia,  yang  terkait  dengan  aktivitas  politik,  sosial,  dan  ekonomi,  sehingga kehadirannya  menjadi  tugas  yang  harus  diatasi,  bukan  disesali.  Strategi  penanggulangan kejahatan berkisar dari penegakan hukum  hingga upaya pencegahan dan  pembentukan opini publik.  Hukum  pidana,  yang  didasarkan  pada  tindakan  penghukuman,  mencapai keseimbangan  yang  sulit  antara  melindungi  hak-hak  individu  dan  kesejahteraan  Masyarakat (Hakim, 2020).
Hukum  pidana,  yang  biasanya  dikaitkan  dengan  pengertian  hukuman,  berusaha  untuk mempromosikan  keamanan,  ketertiban,  dan  keadilan  dengan  bertindak  sebagai  alat  hukum yang  memiliki  konsekuensi.  Menurut  Pasal  10  KUHP,  lanskap  hukum  Indonesia  mencakup berbagai  macam  hukuman  yang  dibagi  menjadi  sanksi  pokok  dan  sanksi  tambahan.  Dalam konteks  ini,  penjara  muncul  sebagai  mekanisme  hukuman  utama.  Namun,  Barda  Nawawi Arief  menarik  perhatian  pada  dilema  yang  dihadapi  oleh  pemenjaraan-penurunan  prioritas karena  dianggap  tidak  efektif  (B.  N.  Arief,  2005).  Skeptisisme  terhadap  hukuman  penjara bukannya  tidak  beralasan,  karena  hukuman  penjara  memiliki  konsekuensi  yang  menjangkau
lebih dari sekedar terpidana itu sendiri. Hukuman penjara memiliki dampak negatif terhadap keluarga,  tanggungan,  dan  masyarakat  secara  keseluruhan,  sebagaimana  dibuktikan  oleh residivisme  dan  konsekuensi  ekonomi  yang  terkait  (Muladi  &  dalam  Kriminalisasi,  1990). Hal  ini  menunjukkan  keterbatasan  pidana  penjara  dalam  menjaga  ketertiban  masyarakat, sehingga perlu adanya perubahan paradigma.
Keadilan  restoratif  muncul  sebagai  solusi  persuasif  untuk  mengatasi  kelemahan  ini. Keadilan  restoratif,  yang  didasarkan  pada  keyakinan  progresif,  melampaui  pendekatan hukuman adat  dengan mendorong rekonsiliasi,  restitusi, dan keterlibatan masyarakat.  Ketika teknik hukuman adat gagal, penelitian ini menyelidiki kemungkinan keadilan restoratif dalam mengatasi  kelemahan  hukuman  kurungan  sekaligus  mendorong  kohesivitas  masyarakat  dan keadilan yang komprehensif (Istiqamah, 2018).
Bidang  peradilan  pidana  telah  menyaksikan  perkembangan  paradigma  yang  berusaha menyeimbangkan  pengejaran  keadilan  dengan  rehabilitasi  pelaku  kejahatan  dan  pemulihan keharmonisan  masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  dikotomi  antara  keadilan  retributif  dan keadilan  restoratif  telah  muncul  sebagai  wacana  penting  dalam  membentuk  sistem  hukum modern. Artikel penelitian ini berjudul "Perbandingan antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan  Pendekatan  Pemidanaan  Adat  dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Ringan"  bertujuan  untuk mengkaji  secara  kritis  dan  membandingkan  keampuhan  pendekatan  keadilan  restoratif  dan pendekatan pemidanaan adat dalam menangani tindak pidana ringan dalam kerangka hukum yang berlaku.
Keadilan  retributif,  yang  secara  historis  dominan  dalam  arena  hukum,  berpusat  pada tindakan  hukuman  yang  bertujuan  untuk  menimbulkan  penderitaan  bagi  pelanggar  sebagai sarana pembalasan Masyarakat (Meidianto & STK, 2021). Paradigma penghukuman ini telah menjadi  sasaran  kritik  karena  keterbatasannya  dalam  memberikan  ganti  rugi  yang komprehensif  kepada  para  korban  dan  mengatasi  penyebab  utama  perilaku  kriminal. Menanggapi  kekurangan  ini,  keadilan  restoratif  telah  muncul  sebagai  pendekatan  alternatif yang  menekankan  penyembuhan,  rekonsiliasi,  dan  reparasi  (Meidianto  &  STK,  2021). Dengan  berfokus  pada  perbaikan  kerugian  yang  dialami  oleh  korban,  mengintegrasikan kembali  pelaku  kejahatan,  dan  melibatkan  masyarakat,  keadilan  restoratif  berusaha menciptakan bentuk keadilan yang lebih inklusif dan partisipatif.
Signifikansi  dari  penelitian  ini  terletak  pada  eksplorasi  bagaimana  keadilan  restoratif, dengan penekanannya pada dialog, empati, dan keterlibatan masyarakat, dibandingkan dengan metode penghukuman adat dalam konteks tindak pidana ringan. Istilah "tindak pidana ringan" dalam penelitian ini mengacu pada pelanggaran dengan tingkat yang lebih rendah yang sering kali  melibatkan  pelanggaran  ringan  atau  pelanggaran  yang  tidak  terlalu  berat.  Kasus-kasus seperti ini sangat penting untuk diteliti karena merupakan bagian penting dari beban perkara dalam  sistem  peradilan  pidana  dan  menawarkan  kesempatan  untuk  mengeksplorasi pendekatan inovatif yang dapat meringankan beban proses hukum konvensional.
Dalam konteks Indonesia, sistem hukum berada di persimpangan jalan, berada di antara ketaatan  historisnya  pada  tindakan  penghukuman  dan  pengakuan  yang  semakin  besar terhadap  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif.  Lanskap  hukum  Indonesia  ditandai  dengan adanya  keselarasan  antara  kerangka  hukum  modern  dan  relevansi  praktik-praktik  adat  yang
masih terus berlangsung (MASIUN, 2016). Pengakuan terhadap hukum adat dalam kerangka hukum  yang  lebih  luas  semakin  menggarisbawahi  pentingnya  memeriksa  interaksi  antara keadilan  restoratif  dan  pendekatan  penghukuman  adat,  terutama  dalam  ranah  kejahatan ringan.  Dengan  membedah  pendekatan-pendekatan  ini  dalam  konteks  hukum,  sosial,  dan budaya,  penelitian  ini  berkontribusi  pada  wacana  reformasi  peradilan  pidana  yang  sedang berlangsung,  menawarkan  wawasan  yang  dapat  menjadi  dasar  pengambilan  kebijakan  dan membentuk arah perkembangan hukum dalam menangani tindak pidana ringan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini berfokus pada evaluasi norma-norma hukum, asas-asas hukum, undang-undang yang berlaku, peraturan-peraturan,  teori-teori  hukum,  doktrin-doktrin  hukum,  yurisprudensi,  dan  literatur- literatur  yang  relevan  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  (Soekanto  &  Mamudji, 1979). Dari segi  metode, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Melalui analisis data yang ketat, teknik ini memungkinkan penyajian yang sistematis dari keseluruhan subjek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelanggaran ringan adalah kasus-kasus yang memiliki potensi hukuman hingga 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda tidak lebih dari Rp 7.500,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk  pelanggaran  ringan  dan  penghinaan,  tetapi  tidak  termasuk  yang  diuraikan  dalam pemeriksaan  prosedural  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  untuk  pelanggaran lalu  lintas  (Mulyani,  2017).  Kisah  Deli  Suhandi,  14  tahun,  yang  harus  mendekam  di  balik tembok  dingin  Rutan  Pondok  Bambu,  adalah  contoh  menarik  dari  situasi  seperti  ini.  Deli dituduh  mengambil  kartu  perdana  telepon  genggam  di  dekat  rumahnya  di  kawasan  Johar Baru,  Jakarta  Pusat.  Padahal  kartu  tersebut  hanya  berisi  uang  tunai  sebesar  Rp  10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang diambil Deli di jalan saat pulang sekolah bersama dua temannya (Ibid.). Contoh  lainnya adalah kasus  AAL, seorang anak berusia 15 tahun yang menghadapi intervensi polisi atas tuduhan mencuri sandal jepit seharga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupee) dari  Brigadir  Ahmad  Rusdi  Harahap  dan  Brigadir  Simon.  Kejadian  ini  terjadi  di  Palu, Sulawesi Tengah, dan berujung pada pemenjaraan setelah interaksi masyarakat dengan Mabes Polri  (Mulyani,  2017).  Banyak  kejadian  serupa  yang  melibatkan  desa-desa  kecil  yang  dapat diakses  oleh  publik,  menimbulkan  empati  dan  menciptakan  dukungan  masyarakat  luas.  Hal ini menekankan pentingnya penerapan keadilan restoratif.
Keadilan  restoratif  melibatkan  penyelesaian  masalah  melalui  dialog  antara  korban  dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, dan masyarakat. Konsep penyelesaian sengketa melalui kesepakatan konsensual ini telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia, dan menemukan resonansi  dalam  sila  ke-4  Pancasila,  yang  berpusat  pada  "kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan.  "Filosofi  ini  mengutamakan musyawarah untuk kebaikan bersama, menghargai keputusan yang dibuat secara kolektif dan dengan tanggung jawab  moral  kepada Tuhan Yang Maha Esa. Esensi  filosofi ini terdiri  dari lima konsep terperinci (Sarbini & Ma’arij, 2020):
1) Mendengarkan dan berbagi keinginan;
2) Menemukan solusi atau titik temu untuk mengatasi kesulitan;
3) Menerima kewajiban bersama;
4) Memperbaiki konsekuensi yang tidak diinginkan; dan
5) Saling membantu bantuan timbal balik.
Konsep  ini,  yang  sangat  penting  untuk  keadilan  restoratif,  membentuk  landasan konstitusional  dalam  sila  ke-4  Pancasila.  Keadilan  restoratif  memperkenalkan  pendekatan penyelesaian  konflik  di  mana  pihak-pihak  yang  bersengketa  memulihkan  situasi  saat  ini, melampaui  prosedur  hukum  di  pengadilan.  Perspektif  ini  diabadikan  dalam  beberapa  pasal dalam Rancangan KUHP, termasuk pasal 2, 12, 54, 55, dan 145 huruf d (Sarbini & Ma’arij, 2020).
Di  sisi  lain,  pengakuan  hukum  adat  dalam  rancangan  KUHP  bertujuan  untuk memulihkan  keadilan  dengan  memperbaiki  keretakan  masyarakat.  Hal  ini  terjadi  bahkan ketika  rekonsiliasi  dan  pemaafan  telah  terjadi  antara  korban  dan  pelaku;  kewenangan  untuk menuntut  tetap  tidak  terpengaruh  (Amdani,  2017).  Sebaliknya,  keadilan  restoratif mensyaratkan  proses  pemulihan  yang  secara  langsung  melibatkan  pelaku  dan  korban  dalam penyelesaian masalah. Proses pidana adat sebagian besar mereduksi korban menjadi saksi di tingkat pengadilan dengan dampak yang terbatas pada putusan. Jaksa mendasarkan dakwaan pada  berkas  investigasi,  seringkali  tanpa  memahami  inti  permasalahan,  sementara  terdakwa mengantisipasi  hukuman.  Prinsip-prinsip  ini  harus  bersinergi,  menghasilkan  penyelesaian sengketa secara damai di luar ruang sidang sebelum keadilan retributif diterapkan (H. Arief & Ambarsari, 2018).
Ketika masyarakat menyelesaikan perselisihan secara damai, prosedur peradilan pidana resmi seharusnya tidak diperlukan, kecuali jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, sehingga memerlukan proses pengadilan (H. Arief & Ambarsari, 2018). Kasus-kasus muncul di mana keluarga korban mencabut laporan karena penyelesaian damai yang difasilitasi oleh otoritas  lokal,  tokoh  masyarakat,  dan  kepedulian  bersama.  Namun,  penegak  hukum  sering mengabaikan  hal  ini  dan  melanjutkan  proses  pengadilan,  lebih  menekankan  pada  frekuensi daripada  substansi  (H.  Arief  &  Ambarsari,  2018).  Ada  ruang  hukum  bagi  keluarga  korban, masyarakat,  dan  keluarga  pelaku  untuk  berdamai,  karena  klasifikasi  kejahatan  bergantung pada  sentimen  komunal.  Sehingga,  dalam  mempertimbangkan  tujuan  hukuman  untuk ketertiban dan perdamaian masyarakat, proses hukum harus mempertimbangkan penyelesaian secara komunal.
Memberikan  alternatif  melalui  pendekatan  sosiokultural  yang  melibatkan  korban, pelaku, dan masyarakat  untuk  kepentingan perdamaian adalah puncak dari gagasan keadilan restoratif.  Pendekatan  ini  didasarkan  pada  kesadaran  bahwa  salah  satu  tujuan  pemidanaan adalah ketertiban dan perdamaian sosial, yang membenarkan penghentian kasus ketika tujuan ini dapat dicapai secara damai. Sangat penting untuk menggunakan pendekatan sosiokultural daripada  pendekatan  normatif.  Perkembangan  teoritis  dari  wacana  dan  reformasi  hukum pidana  Indonesia  menunjukkan  preferensi  yang  signifikan  untuk  menggunakan  mediasi sebagai instrumen penyelesaian masalah hukum pidana alternatif.
Pada  kenyataannya,  masyarakat  secara  teratur  menggunakan  prosedur  perdamaian  dan institusi  adat  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  pidana.  Namun,  upaya-upaya  ini  terhambat oleh  sudut  pandang  resmi.  Penegak  hukum  memandang  masalah  kriminal  sebagai  masalah negara,  yang  mengamanatkan  bahwa  semua  konflik  kriminal  harus  diselesaikan  melalui peradilan  formal.  Namun,  peradilan  formal  seringkali  gagal  memberikan  penyelesaian  yang memuaskan, sehingga kasus-kasus yang meningkat ditangani di pengadilan, yang merupakan tren  yang  menguntungkan  dalam  konteks  praktik  hukum  komunitas.  Menyadari  keinginan masyarakat  akan  alternatif  untuk  menjaga  ketertiban  dan  perdamaian,  gagasan  keadilan restoratif  harus  menemukan  tempat  di  dalam  tahapan  penyelesaian  pidana  formal, menyelesaikan sengketa dan mengembalikannya kepada para pemangku kepentingan: korban, pelaku,  dan  masyarakat.  Inti  dari  keadilan  restoratif  adalah  penekanannya  pada  perbaikan ketidaksetaraan masyarakat untuk mencapai keadilan.
Gagasan ini diformalkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Undang-undang  ini  memberikan  ketentuan  diversi  yang  konsisten dengan cita-cita keadilan restoratif. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga  melanggar  hukum  dari  proses  peradilan  pidana,  dengan  atau  tanpa  batasan. Dimasukkannya  diversi  ke  dalam  UU  No.  11  Tahun  2012  bertujuan  untuk  menghindarkan anak  dari  proses  peradilan  pidana.  Konsep  ini  mendorong  aparat  penegak  hukum  di  semua tingkatan untuk menekankan kesepakatan di luar proses peradilan. Selain itu, masyarakat juga dapat terlibat dalam diversi dengan mendorong rekonsiliasi antara kedua belah pihak, korban dan pelaku, dengan persetujuan dari semua pihak yang terkait (H. Arief & Ambarsari, 2018).
Penyelesaian konflik di luar pengadilan harus diprioritaskan, dengan mediasi diizinkan setelah  prosedur  pengadilan.  Jika  pihak-pihak  yang  bersengketa  memintanya,  panel  hakim yang  mengadili  harus  mendorongnya,  dan  jika  konsiliasi  disetujui  bersama,  sidang  harus diselesaikan  sesegera  mungkin.  Dalam  batasan  tertentu,  pembentukan  ruang  untuk penyelesaian di luar pengadilan diperluas di luar peradilan anak untuk mencakup kasus-kasus pidana  lainnya.  Berikut  ini  adalah  rekomendasi  kebijakan  hukum  nasional  yang  mendukung keadilan restorative (Prayitno, 2012):
1. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa tanggung jawab utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 huruf c). kewenangan tambahan dalam  bidang  fungsionalnya  (Pasal  15  ayat  2  huruf  k)  dan  tindakan  lain  menurut  hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat 1 huruf l) diberikan kepada polisi.
2. Pelayanan Publik diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 8 angka 4,  untuk  selalu  beroperasi  sesuai  dengan  hukum,  dipandu  oleh  standar  agama,  moralitas, dan  praktik-praktik  yang  baik,  dengan  tetap  menjaga  nilai-nilai  kemanusiaan  di  seluruh masyarakat. Kehormatan dan martabat profesi harus dijaga setiap saat.
3. Dalam  Pasal  1  ayat  1,  UU  No.  48  Tahun  2009  menetapkan  lembaga  peradilan  sebagai badan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan  keadilan  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik  Indonesia,  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum Republik Indonesia.
4. Menurut  Pasal  50  ayat  1  UU  No.  48  Tahun  2009,  putusan  pengadilan  tidak  hanya  harus memberikan  penjelasan  dan  alasan,  tetapi  juga  harus  mengutip  hal-hal  tertentu  dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undangan, atau sumber hukum tidak tertulis yang digunakan dalam proses peradilan.
5. Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan menghargai  konsep-konsep hukum  dan nilai-nilai keadilan yang hidup  dalam  Masyarakat (Prayitno, 2012).
Berdasarkan  prinsip-prinsip  ini,  aparat  penegak  hukum  (polisi,  jaksa,  dan  hakim) memiliki  kemampuan  untuk  menggunakan  kekuasaan  mereka  dengan  cara-cara  baru  dalam mengejar  hukum  dan  keadilan.  Undang-undang  legislatif  nasional  menawarkan  kerangka kerja  di  mana  penegak  hukum  dapat  berinovasi,  menemukan  cara-cara  alternatif  untuk penegakan  hukum  pidana.  Prinsip-prinsip  hukum  nasional  ini  meramalkan  kemajuan masyarakat  global, ilmu  pengetahuan, dan peradaban, memberikan persyaratan yang  relevan untuk  penegakan hukum pidana. Namun,  penggunaan yang efektif tergantung  pada keahlian dan keberanian para penegak hukum.
Meskipun  tidak  ada  hukum  formal  yang  memandu  keadilan  restoratif,  penggunaannya adalah  sah.  Selain  itu,  sesuai  dengan  gagasan  penemuan  hukum,  tugas  penegak  hukum termasuk  mencari  hukum  dari  putusan  pengadilan  sebelumnya  dan  mengenali  hukum  yang beresonansi  dalam  Masyarakat  (B.  N.  Arief,  2011).  Sebagai  contoh,  ketika  kerangka  kerja keadilan  retributif  yang  ada  saat  ini  tidak  cukup  untuk  menyelesaikan  masalah  korban, analisis  sosio-legal  berpendapat  bahwa  penegak  hukum  tidak  boleh  menerima  begitu  saja, tetapi  harus  berusaha  untuk  mengubah,  berinovasi,  dan  mengadaptasi  hukum  untuk membangun pendekatan yang lebih adil (Samekto & MHum, 2006).
Sementara itu, terkait dengan hukum adat atau hukum adat, ada banyak penelitian yang telah  dilakukan  terkait  dengan  hukum  adat,  yang  melahirkan  banyak  definisi.  Di  antara berbagai  penafsiran  yang  ada,  hukum  adat  sering  kali  memasukkan  unsur-unsur  berikut (Alting, 2011):
1) Dari segi bentuk, ia adalah hukum tidak tertulis pada umumnya;
2) Asalnya dari adat dan kebiasaan;
3) Bersifat dinamis, terus berkembang, dan mudah beradaptasi;
4) Dari proses yang tidak disengaja;
5) Mengandung unsur religius;
6) Mengenai fungsinya mengatur hubungan antar manusia dan;
7) Ditaati oleh para pemangku adat dan;
8) Mempunyai sanksi
Eva Achyani Zulfa , mengutip Supomo, menunjukkan akar-akar keadilan restoratif yang terdapat dalam hukum adat, seperti (Istiqamah, 2018) :
1) Corak religius  yang menempatkan hukum  adat  sebagai  bentuk  kesatuan internal  komunal dalam satu kesatuan (komunal);
2) Corak komunal dari hukum adat yang mendudukkan individu sebagai pribadi-pribadi yang terkait  dengan  masyarakat.  Individu  tidak  bebas  dalam  segala  aspek  perilakunya  karena dibatasi oleh standar-standar yang telah dibebankan kepadanya.
3) Tujuan  organisasi  masyarakat  adalah  untuk  menjaga  individu,  masyarakat,  dan lingkungannya  dalam  keseimbangan  jasmani  dan  rohani.  Setiap  anggota  memiliki  tujuan ini untuk mencapai tujuan bersama.
4) Tujuan untuk menjaga keseimbangan internal dan eksternal berasal dari gambaran tatanan alam  semesta  (kosmos).  Kepentingan  masyarakat  adalah  interaksi  yang  harmonis  antara segala sesuatu yang sesuai dengan garis dan keseimbangan kosmos;
5) Pelanggaran terhadap hukum adat adalah pelanggaran terhadap tatanan kosmos.
6) Jika  garis  kosmik  tidak  diikuti,  bahkan  oleh  seorang  individu,  baik  masyarakat  maupun individu tersebut akan menderita karena berada di luar garis kosmik yang ada.
Menurut  Sudikno,  sebagaimana  dikutip  oleh  J.  van  Kan,  lembaga  peradilan  adalah badan  yang  secara  khusus  dipercayakan  dengan  kompetensi  untuk  menyelidiki  pengaduan tentang  pelanggaran  hak  (hukum)  atau  untuk  menyelidiki  proses  pengadilan,  dan  badan tersebut  mengeluarkan  putusan  pengadilan  (Mertokusumo,  1971).  Administrasi  peradilan pidana adat adalah prosedur yang berfungsi untuk administrator organisasi hukum adat yang mencakup  pengumpulan  laporan,  pemanggilan  pihak-pihak  dan  saksi,  mengadakan musyawarah,  dan  pengambilan  keputusan  oleh  para  pemimpin  (Ubbe,  2013).  Lembaga- lembaga  adat.  Prosedur  ini  diikuti  untuk  mencapai  tujuan  dari  upaya  penyelesaian  hukum adat.  Lembaga  adat  bekerja  sebagai  sebuah  sistem,  yang  berarti  bahwa  berbagai  komponen penyelesaian  konflik  memainkan  peran  dalam  proses  peradilan  adat  (Syarifuddin,  2019). Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  penyelesaian  konflik  melalui  peradilan  adat  merupakan sebuah struktur masyarakat.  Sebelum sampai pada sistem peradilan pidana adat,  perlu untuk mengevaluasi  sistem  penyelesaian  perkara  pidana  common  law.  Sistem  memiliki  dua pengertian.  Yang  pertama  adalah  sebuah  unit  dengan  urutan  tertentu.  Dalam  konteks  ini, urutan mengacu pada sebuah struktur yang terdiri dari bagian-bagian. Kedua, melihat sistem sebagai strategi, teknik, atau prosedur untuk melakukan sesuatu.
Perdebatan  mengenai  peradilan  adat,  sebuah  aspek  penting  dalam  membangun  teori peradilan  pidana  restoratif,  muncul  dari  gagasan  bahwa  keadilan  restoratif  pada  dasarnya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat. Proses pidana dipandang sebagai "pelanggaran  terhadap  orang  dan  hubungan,"  yang  membutuhkan  komitmen  untuk memperbaiki kerusakan.Sudut pandang ini melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian  masalah  secara  kolaboratif  dengan  tujuan  penyembuhan,  rekonsiliasi,  dan ketenangan  (Zehr, 1990). Rumusan Howard Zehr mencerminkan ide-ide  kunci  dari keadilan restoratif, yang serupa dengan perspektif yang lebih besar dalam hukum pidana, yang melihat kejahatan  sebagai  serangan  terhadap  individu,  masyarakat,  dan  perdamaian  sosial  (Zulfa, 2010).
Lebih  lanjut,  perbandingan  penerapan  keadilan  restoratif  dan  hukum  adat  dapat dirangkum dalam penjelasan berikut (Zulfa, 2010):
Tabel  1 Perbandingan Keadilan Restoratif dan Hukum Adat Aspek Perbandingan Keadilan Restoratif Hukum Adat Fokus Nilai Keadilan  restoratif  berfokus  pada pemulihan  dan  rekonsiliasi  antara pelaku,  korban,  dan  masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kerusakan yang disebabkan  oleh  tindakan  pidana, mengatasi  konflik,  dan  mendorong pertumbuhan individu serta komunitas. Hukum  adat  berasal  dari  tradisi dan  nilai-nilai  masyarakat  adat. Hal  ini  berfokus  pada  norma  dan aturan  yang  telah  ada  dalam budaya dan kehidupan masyarakat adat selama berabad-abad. Penerapan Sanksi Keadilan  restoratif  mengutamakan sanksi yang mengarah pada pemulihan,  seperti  permintaan  maaf, pelayanan masyarakat, dan kompensasi kepada korban. Tujuannya adalah  mengubah  perilaku  pelaku  dan memulihkan  hubungan  antara  pelaku, korban, dan masyarakat. Hukum adat memiliki sanksi yang beragam, termasuk sanksi nonmateriil seperti pengucilan sosial  atau  permintaan  maaf. Sanksi tersebut sering kali mencerminkan  norma  dan  nilai- nilai masyarakat adat. Partisipasi Aktif Prosedur keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, dan
masyarakat  secara  aktif  dalam  proses penyelesaian.  Mereka  berkolaborasi untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Di
Indonesia, hukum adat mendapatkan pengakuan dari pemerintah, sepanjang masih hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat.  Hal  ini  memberikan landasan  yuridis  bagi  penerapan hukum  adat  dalam  penyelesaian sengketa. Dimensi  Sosial dan Moral Keadilan  restoratif  mendasarkan  pada pertimbangan moral, sosial, dan empati  terhadap  semua  pihak  yang terlibat.  Pertimbangan  ini  tidak  hanya pada  aspek  hukum  formal,  tetapi  juga pada  dampak  sosial  dan  moral  dari tindakan. Hukum  adat  memiliki  sistem penyelesaian konflik yang disesuaikan  dengan  budaya  dan tradisi  lokal.  Tujuan  utamanya adalah untuk memulihkan harmoni  dalam  komunitas  dan mempertahankan keseimbangan sosial. Penerapan 1) Keadilan  restoratif  lebih  bersifat universal  dalam  pendekatannya, tidak  hanya  bergantung  pada budaya atau tradisi tertentu. 2) Keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan korban dan hubungan sosial. 3) Keadilan  restoratif  lebih  dikenal dalam  konteks  sistem  peradilan modern  yang  berbasis  pada prinsip-prinsip pemulihan. 1) Hukum  adat  khusus  untuk masyarakat yang
menerapkannya.
2) Hukum  adat  cenderung  lebih terkait  dengan  penghormatan terhadap  nilai-nilai  dan  tradisi masyarakat. 3) Hukum adat biasanya berkembang dalam masyarakat yang masih
memegang  kuat  tradisi  dan
Aspek Perbandingan Keadilan Restoratif Hukum Adat 4) Kedua pendekatan tersebut memiliki  fokus  pada  rekonsiliasi dan  pemulihan,  namun  keadilan restoratif  juga  dapat  melibatkan pihak  ketiga  yang  netral  dalam proses mediasi. nilai-nilai lokal.
Korban  utama  dari  kejahatan  dalam  paradigma  keadilan  restoratif  bukanlah  negara, seperti  dalam  peradilan  pidana  adat  (Siswosoebroto,  2009).  Akibatnya,  kejahatan mengimplikasikan  adanya  kewajiban  untuk  memperbaiki  hubungan  yang  rusak  yang disebabkan  oleh  pelanggaran.  Meskipun  keadilan  dicirikan  sebagai  mekanisme  penyelesaian masalah  dalam  kasus-kasus  pidana,  tanggung  jawab  korban,  masyarakat,  dan  pelaku semuanya  memainkan  peran  penting  dalam  kemajuan,  rekonsiliasi,  dan  perbaikan  jangka panjang.  Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  keadilan  restoratif,  sikap  ini  berbeda  dengan pandangan  adat  tentang  kejahatan  dan  pelaku,  sesuai  dengan  tujuan  filosofi  restoratif  yaitu penyelesaian kasus yang berhasil (Siswosoebroto, 2009).
Sudut  pandang  ini  didasarkan  pada  nilai-nilai  dasar  keadilan  restoratif,  yang  terutama didasarkan  pada  prinsip-prinsip  hukum  adat.  Pelanggaran  terhadap  hukum  adat  dipandang sebagai  pelanggaran  terhadap  tatanan  kosmik,  yang  mengharuskan  semua  orang  untuk menyesuaikan  diri  dengan  struktur  fundamentalnya  (Mustafa  &  SH,  2021).  Pelanggaran terhadap  garis-garis  kosmik  ini,  baik  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  kelompok, mengakibatkan  rusaknya  keseimbangan,  dan  keduanya  akan  menderita  sebagai  akibatnya. Demikian pula, hukuman adat dan proses likuidasi mewakili pendekatan rehabilitatif daripada pendekatan  menghukum.  Hukuman  adat  berusaha  untuk  mengembalikan  keseimbangan  dan keselarasan  dengan  mengoreksi  kegiatan  yang  menyimpang  dari  tatanan  kosmik.  Di  masa lalu,  prosedur  peradilan,  terutama  sistem  peradilan  pidana,  mengaitkan  komponen  agama, budaya, pemerintahan, dan ekonomi (Mustafa & SH, 2021). Sebagai hasilnya, konsep-konsep kunci  dari  keadilan  restoratif,  yang  meliputi  korban,  pelaku,  dan  kesediaan  dan  keterlibatan masyarakat  dalam  menangani  tindak  pidana,  secara  inheren  terwakili  dalam  hukum  adat (Mustafa & SH, 2021).
Dari  penjelasan  ini,  jelas  bahwa  hukum  adat  memainkan  peran  penting  dalam memberikan  dasar  untuk  menerapkan  konsep  keadilan  restorative  (Zulfa,  2010).  Gagasan keadilan  restoratif,  yang  menekankan  pemulihan,  rekonsiliasi,  dan  tanggung  jawab  pribadi, konsisten dengan norma-norma hukum adat yang berlaku saat ini. Hukum adat berakar pada kearifan  lokal  dan  tradisi  masyarakat,  dan  telah  menjadi  metode  penyelesaian  konflik  yang melibatkan  partisipasi  aktif  Masyarakat  (Zulfa,  2010).  Metode  adat  sering  kali  melibatkan proses diskursus, mediasi, dan kompensasi yang bertujuan untuk membangun kembali ikatan sosial  dan  menyelesaikan  masalah  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  keadilan restoratif  tidak  bertentangan  dengan  tradisi  atau  budaya,  melainkan  memperdalam  dan meningkatkan metode penyelesaian konflik yang ada saat ini.
Dalam  konteks  Indonesia,  hukum  adat  memiliki  keterkaitan  erat  dengan  keadilan restoratif  karena  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsipnya  sejalan  dengan  pendekatan  tersebut.
Namun, penerapan keduanya juga harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum formal dan perlindungan  hak  asasi  manusia  (Waluyo,  2022).  Implementasi  keadilan  restoratif  dalam kasus-kasus  tindak  pidana  ringan  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  kepuasan korban,  akuntabilitas  pelaku,  dan  keterlibatan  Masyarakat  (Waluyo,  2022).  Berikut  adalah elaborasi  tentang  sejauh  mana  implementasi  keadilan  restoratif  dalam  kasus-kasus  tindak pidana  ringan  berkontribusi  terhadap  tiga  aspek  tersebut  dibandingkan  dengan  hasil  dari metode penghukuman adat:

## Kepuasan Korban:
Keadilan  restoratif  menempatkan  korban  sebagai  bagian  integral  dari  proses penyelesaian  (Aryadi,  2021).  Dalam  pendekatan  ini,  korban  memiliki  kesempatan  untuk berbicara,  berbagi  keinginan,  dan  mendapatkan  jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  yang mungkin belum terjawab. Hal ini memberikan ruang bagi korban untuk merasa didengar dan dihargai,  yang  dapat  meningkatkan  kepuasan  korban  secara  psikologis.  Korban  juga  dapat berkontribusi dalam merumuskan sanksi yang dapat membantu pemulihan mereka (Ghozali & Delmiati, 2023).

## Akuntabilitas Pelaku:
Keadilan  restoratif  mendorong  akuntabilitas  pribadi  dan  bertanggung  jawab  atas tindakan yang telah dilakukan (Aryadi, 2021). Pelaku diajak untuk menghadapi dampak sosial dan  emosional  dari  perbuatannya  melalui  dialog  dengan  korban  dan  masyarakat.  Ini membantu  pelaku  merasa  lebih  terhubung  dengan  konsekuensi  dari  tindakannya  serta memahami  dampak  yang  ditimbulkannya.  Dengan  melibatkan  pelaku  dalam  proses merestorasi  kerusakan  yang  telah  dilakukan,  pelaku  juga  memiliki  kesempatan  untuk mengubah perilakunya.

## Keterlibatan Masyarakat:
Keadilan  restoratif  melibatkan  masyarakat  sebagai  pendukung  dalam  proses penyelesaian. Melalui dialog dan mediasi, masyarakat dapat memberikan pandangan mereka tentang  konflik  dan  mengambil  bagian  dalam  menemukan  solusi  yang  sesuai  dengan  norma dan  nilai-nilai  lokal.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  merestorasi  harmoni  dan  keseimbangan juga  menghasilkan  dukungan  sosial  yang  dapat  membantu  korban  dan  pelaku  dalam pemulihan  mereka.  Dibandingkan  dengan  metode  penghukuman  adat,  keadilan  restoratif memberikan  pendekatan  yang  lebih  holistik  dan  berpusat  pada  perbaikan  hubungan  dan pemulihan.  Pendekatan  hukuman  adat  cenderung  lebih  fokus  pada  hukuman  dan  penalti, sering  kali  mengabaikan  aspek  pemulihan  dan  rekonsiliasi.  Implementasi  keadilan  restoratif juga lebih mengakui nilai-nilai budaya dan sosial dalam penyelesaian masalah, sejalan dengan filosofi hukum adat yang telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia

## KESIMPULAN
Dari  penjelasan  tersebut,  terlihat  dengan  jelas  bahwa  hukum  adat  atau  hukum  adat memiliki  peran  fundamental  dalam  landasan  penerapan  konsep  keadilan  restoratif.  Prinsip-
prinsip  keadilan  restoratif,  yang  menekankan  pemulihan,  rekonsiliasi,  dan  tanggung  jawab pribadi,  sejalan  dengan  nilai-nilai  yang  telah  ada  dalam  hukum  adat.  Hukum  adat  memiliki akar  dalam  kearifan  lokal  dan  budaya  masyarakat  tertentu,  dan  telah  berfungsi  sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan pelibatan aktif masyarakat. Praktik-praktik hukum  adat  sering  melibatkan  proses  musyawarah,  mediasi,  dan  kompensasi  yang memberikan  perhatian  pada  pemulihan  hubungan  sosial  dan  pemecahan  masalah  secara kolektif.  Oleh  karena  itu,  penerapan  keadilan  restoratif  tidaklah  bertentangan  dengan  tradisi atau  budaya,  melainkan  memperkaya  dan  memperkuat  praktik-praktik  penyelesaian  konflik yang telah ada.
Dalam  konteks  lebih  luas,  penggabungan  nilai-nilai  hukum  adat  ke  dalam  pendekatan keadilan  restoratif  memberikan  cara  yang  lebih  inklusif  dan  terkait  secara  lokal  untuk menangani  konflik.  Hal  ini  juga  berkontribusi  pada  penghormatan  terhadap  keragaman budaya  dan  masyarakat.  Dengan  memahami  dan  memadukan  prinsip-prinsip  hukum  adat dalam  kerangka  kerja  keadilan  restoratif,  masyarakat  dapat  merasakan  hubungan  yang  lebih erat antara penerapan hukum dan nilai-nilai yang mereka anut. Secara substansial, pendekatan ini dapat membantu memperbaiki hubungan antara negara dan masyarakat, serta menciptakan cara yang lebih berkelanjutan dan bermakna dalam menyelesaikan konflik..

## BIBLIOGRAFI
Alting,  H.  (2011).  Penguasaan  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  (Suatu  Kajian  terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate). Jurnal Dinamika Hukum , 11 (1), 87–98. Amdani,  Y.  (2017).  Konsep  Restorative  Justice  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh. Al-’Adalah , 13 (1), 76–81. Arief,  B.  N.  (2005). Pembaharuan  hukum  pidana  dalam  perspektif  kajian  perbandingan . Citra Aditya Bakti.
Arief,  B.  N.  (2011). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:(Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru) .
Arief,  H.,  &  Ambarsari,  N.  (2018).  Penerapan  Prinsip  Restorative  Justice  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum , 10 (2), 173–190.
Aryadi,  D.  (2021).  Implementasi  keadilan  restoratif  dalam  sistem  peradilan  pidana  sebagai perwujudan  nilai-nilai  yang  berwawasan  pancasila. Al  Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana Dan Ketatanegaraan , 9 (2), 138–154. Effendy, M.  (2018). Teori  Hukum dari perspektif  kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana .
Ghozali,  E.,  &  Delmiati,  S.  (2023).  Perlindungan  Hak  Korban  Berbasis  Restorative  Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Ensiklopedia of Journal , 5 (2). Hakim, L. (2020). Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa . Deepublish.
Istiqamah, D. T. (2018). Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. Veritas et Justitia , 4 (1), 201–226.
Masiun,  S.  (2016).  Kajian  Yuridis  Terhadap  Deklarasi  Pbb  Tentang  Hak-Hak  Masyarakat Adat  Tahun 2007 (United Nations Declarartion  On The Rights Of  Indigenous Peoples 2007) Dalam Sistim Hukum Internasional Dan Nasional Serta Pengakuannya Terhadap Hak-Hak  Masyarakat  Adat. Jurnal  Hukum  Prodi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura , 4 (2).
Meidianto, A. D., & STK, S. I. K. (2021). Alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam
rumah tangga: dalam perspektif mediasi penal . Nas Media Pustaka. Mertokusumo, S. (1971). Sejarah peradilan dan perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942  dan  apakah  kemanfaatannya  bagi  kita  bangsa  Indonesia .  Universitas  Gadjah Mada.
Muladi,  H.  T.,  &  dalam  Kriminalisasi,  B.  P.  P.  (1990).  Proyeksi  Hukum  Pidana  Materiel Indonesia di Masa Datang. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, Tanggal , 24 . Mulyani,  S.  (2017).  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Ringan  Menurut  Undang-Undang Dalam  Perspektif  Restoratif  Justice  (Adjudication  Of  Misdemeanor  Based  On Legislation In Current Perspectives). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (3), 337.
Mustafa, M. E., & SH, M. H. (2021). Bunga rampai hukum dan Peradilan . Penerbit Alumni. Prayitno,  K.  (2012).  restorative  justice  untuk  peradilan  di  Indonesia  (perspektif  yuridis filosofis  dalam  penegakan  hukum  In  concreto). Jurnal  Dinamika  Hukum , 12 (3),  407– 420.
Sahabuddin, S. (2014). Reorientasi Kebijakan Kriminal dalam Menyelesaikan Kasus Ringan (dari  Due  Process  Model  ke  Reintegrative  Model). Jurnal  Dinamika  Hukum , 14 (1), 162–175.
Samekto, A., & MHum, S. H. (2006). Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan. Jurnal Hukum Progresif , 2 (2).
Sarbini, I., & Ma’arij, A. (2020). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum , 9 (1), 31–42.
Siswosoebroto, K. (2009). Pendekatan baru dalam kriminologi .
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (1979).  Peranan  dan  Penggunaan  Kepustakaan  di  Dalam Penelitian Hukum. Jakarta: Pusat Dokumen Universitas Indonesia . Syarifuddin,  L.  (2019).  Sistem  Hukum  Adat  Terhadap  Upaya  Penyelesaian  Perkara  Pidana. Risalah Hukum , 1–10.
Ubbe,  A.  (2013).  Peradilan  Adat  dan  Keadilan  Restoratif. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional , 2 (2), 161–175.
Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia . Sinar Grafika. Zehr, H. (1990). Changing lenses: A new focus for crime and justice . Herald press. Zulfa,  E.  A.  (2010).  Keadilan  Restoratif  dan  Revitalisasi  Lembaga  Adat  di  Indonesia. Indonesian Journal of Criminology , 4199.
Copyright holder: Nabilla N. Afifah (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: