ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Penerapan e-Government Melalui Website Bandung
Smart Map Plus (BSM + ) dalam Penataan Ruang di Kota Bandung Tahun 2022
Athaya Muhamad Zahran 1, * ; Samugyo Ibnu Redjo 2 ; Ivan Darmawan 3 1, 2, 3 Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia; athaya19002@mail.unpad.ac.id
* Correspondence : athaya19002@mail.unpad.ac.id
Kata kunci
e-Government, Informasi Data Geospasial, BSM +
Keywords
e-Government, Data Spatial Informations,
BSM +

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang penerapan e-Government oleh Pemerintah Kota Bandung  mellui  website  BSM + dalam  membantu  penataan  ruang  di  Kota Bandung pada tahun 2022. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teori hasil riset Harvard JFK School of Government yang terdiri dari tiga elemen diantaranya Support , Capacity, dan Value . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif,  pengumpulan  data  menggunakan  studi  Pustaka,  wawancara,  dan observasi, serta penentuan informan menggunakan purposive . Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Disciptabintar Kota Bandung, Diskominfo Kota  Bandung,  Bappelitbang  Kota  Bandung,  DPRD  Kota  Bandung,  serta lembaga peneliti Agrarian Resource Center . Adapun hasil penelitian ditemukan masih terdapat  faktor  penghambat  serta  masalah  seperti  integrasi  yang  tidak  tercipta dalam  internal  pemerintah,  kurangnya  anggaran,  menyebabkan  tidak  adanya updating system data peta udara, serta sosialisasi yang dilakukan masih belum secara massif, merata, dan kontinyu.

## ABSTRACT
This research discusses the implementation of e-Government by the Government of Bandung City through the BSM+ website in helping spatial planning in the city of Bandung in 2022. This research using the theory of research results Harvard JFK School of Government which consists of three elements including Support , Capacity ,  and Value .  This  research  uses  descriptive  qualitative  methods,  data collection  using  literature  studies,  interviews,  and  observations,  as  well  as  the determination  of  informants  using  purposive.  The  parties  involved  in  this research  are  Disciptabintar  Bandung,  Diskominfo  Bandung,  Bappelitbang Bandung,  DPRD  Bandung,  and  Agrarian  Resource  Center  Research  Institute. The results of the study found that there are still inhibiting factors and problems such  as  integration  that  is  not  created  in  the  internal  of  government,  lack  of budget, causing the absence of updating the air map data system, and socialization is still not done massively, evenly, and continuously.

## Pendahuluan
Negara Indonesia yang masih bisa disebut sebagai negara berkembang menuju kearah negara maju saat ini terus melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas di  segala  aspek  kehidupan  bernegara.  Melalui  pemerintah,  negara  terus  berusaha untuk meningkatkan kualitasnya. Adanya penyelenggaraan pemerintahan berbasis online  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  merupakan  salah  satu  usaha  untuk menghadapi  tantangan  yang  ada.  Perihal  mengenai  penerapan  e-Government  di Indonesia, berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh United Nation melalui e-Government  Development  Index  (EDGI)  Indonesia  mengalami  peningkatan peringkat  pada  tahun  2020  menjadi  peringkat  88  yang  dimana  sebelumnya  pada tahun 2018 Indonesia masih berada di peringkat 107.
Adanya  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  secara waktu terus berkembang secara pesat, tentunya melalui konsep e-Government bisa dimanfaatkan  oleh  pemerintah  untuk  memberikan  suatu  pelayanan  di  berbagai sektor serta kontribusi yang lebih baik terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan bersama  dalam  menjawab  permasalahan  maupun  tuntutan-tuntutan  yang  ada  di masyarakat, salah satunya mengenai permasalahan penataan ruang di Indonesia.
Permasalahan ataupun isu yang terjadi mengenai penataan ruang kota tidak terlepas dari adanya urgensi ketersediaan ruang bagi masyarakat itu sendiri. Jumlah penduduk  semakin  meningkat  menyebabkan  kebutuhan  akan  ruang  akan meningkat  juga,  namun  yang  menjadi  masalah  adalah  ketersediaan  ruang  yang tidak bisa bertambah. Jadi bisa dikatakan bahwa tata ruang kota ini menjadi salah satu  komponen  penting  yang  memang  harus  diperhatikan  seiring  dengan perkembangan jumlah penduduk. pemerintah sendiri sudah memiliki landasan atau aturan yang mengatur tentang penataan ruang kota yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Setiap daerah yang ada di Indonesia pasti memiliki  berbagai  masalah  penataan  ruang  kota  yang  berdasarkan  ciri  khas wilayahnya masing-masing.
Hadirnya  konsep  e-Government  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  terus diusahakan  oleh  pemerintah.  Salah  satunya  adanya  Instruksi  Presiden  Nomor  3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government yang  menjelaskan  bahwa  adanya  penyelenggaraan  pemerintah  berbasis  online memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Selain dari adanya aturan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 terdapat aturan  lain  yang  memberikan  penjelasan  lebih  detail  mengenai  bagaimana pelaksanaan  penyelenggaran  pemerintahan  berbasis  online  (e-Government)  harus dilaksanakan dengan semestinya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  yang  mencakup  aturan mengenai  tata  kelola,  manajemen,  audit  teknologi  informasi  dan  komunikasi, penyelenggara,  percepatan,  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  penyelenggaraan SPBE.
Sebagai  salah  satu  contoh  adanya  penyelenggaraan  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik  (SPBE)  adalah  Kota  Bandung.  Adanya  pemanfaatan  serta penerapan e-Government yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dipertegas melalui adanya Peraturan Walikota Bandung Nomor 60 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung terus berupaya  memberikan  suatu  inovasi baru  melalui  adanya  pemanfaatan  teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sebagai salah satu upaya dalam  mewujudkan  inovasi  baru  dari  adanya  pemanfaatan  perkembangan teknologi dan informasi contohnya yaitu adalah adanya pembuatan website resmi oleh pemerintah Kota Bandung yang bernama Bandung Smart Map Plus (BSM+).
Melalui  adanya  penerapan  konsep  e-Government  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Kota Bandung memiliki tujuan untuk mengintegrasikan serta menyerap manfaat  yang  diberikan  dari  kemajuan  teknologi  yang  ada  untuk  kepentingan masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  kota  agar  berjalan  lebih  efektif  dan efisien. Selain  itu,  penataan  ruang  kota  khususnya  Kota  Bandung  juga  diarahkan kepada  kota  cerdas  (Smart  City)  yang  terus  diupayakan  oleh  pemerintah  Kota Bandung  dengan  dipertegas  melalui  Peraturan  Walikota  Bandung  Nomor  1470 Tahun  2018  tentang  Rencana  Induk  Bandung  Kota  Cerdas  (Master  plan Bandung Smart City). Di dalam aturan tersebut terdapat beberapa indikator Smart City yang ingin  dicapai  oleh  pemerintah  Kota  Bandung  yang  mencakup Smart  Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment . Permasalahan - permasalahan mengenai penataan ruang di Kota Bandung saat ini masih menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Bandung. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023  disebutkan  beberapa  permasalahan  yang  muncul  dan  belum  mencapai titik  penyelesaian  dalam  sektor  penataan  ruang  di  Kota  Bandung  mulai  dari penyediaan  prasarana  jalan  yang  masih  kurang  dan  tidak  memenuhi  standar, permasalahan banjir yang disebabkan karena jumlah ataupun fungsi dari drainase tidak optimal, serta kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) di beberapa wilayah, serta belum  optimalnya  perihal  pengendalian  pemanfaatan  ruang  yang  disebabkan karena  masih  banyaknya  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan peruntukan  penggunaan  lahan  serta  perizinannya.  Salah  satu  bentuk  contohnya yaitu  persoalan  penggusuran  serta  konflik  lahan  di  Taman  Sari,  Dago  Elos,  serta permasalahan  penggusuran  lahan  milik  BUMN  PT.Kai  yang  masih  menjadi permasalahan hingga saat ini.
Jika merujuk pada data tabel 1  maka dapat dikatakan bahwa nyatanya Kota Bandung  dalam  hal  peningkatan  jumlah  penduduk  terus  meningkat  dari  setiap tahun ke tahunnya. Dari adanya peningkatan jumlah penduduk di Kota Bandung dari  tahun  ke  tahunnya  menjadi  suatu  pekerjaan  rumah  yang  memang  harus dikerjakan  oleh  pemerintah  Kota  Bandung  guna  menghadapi  dari  resiko-resiko yang  ada  yang  disebabkan  karena  jumlah  penduduk  cukup  padat.  Apabila
pemerintah  tidak  memperhatikannya  maka  hal  tersebut  juga  akan  berpengaruh, baik  terhadap  Kota  Bandung  maupun  masyarakat  Kota  Bandung  itu  sendiri. Bertambahnya  jumlah  penduduk  maka  akan  beriringan  dengan  sektor pembangunan  yang  didasari  oleh  kebutuhan  masyarakat  yang  meningkat,  mulai dari  kepentingan  pembangunan  rumah,  bangunan  kegiatan  jasa,  industri,  dan kepentingan masyarakat lainnya terhadap kebutuhan akan suatu ruang. Maka dari itu  pemerintah  sebagai  aktor  utama  harus  mampu  memberikan  jaminan  serta kelayakan hidup yang berkeadilan bagi masyarakatnya.
Tabel 1. Data Sensus Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2015-2020
Tahun Jumlah Penduduk 2015 2.481.469 2016 2.490.622 2017 2.497.938 2018 2.503.708 2019 2.507.888 2020 2.510.103

## Sumber : BPS Kota Bandung (2020)
Dalam  hal  ini  jika  dikaitkan  dengan  3  (tiga)  elemen  sukses  dalam  hal penerapan e-Government seperti yang dijelaskan dalam buku Indrajit (2006) hasil riset  dari  JFK  School  of  Government  dapat  dipertanyakan  apakah  dalam  proses penerapan  e-Government  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Bandung  sudah memenuhi serta melaksanakan beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam mencapai  kesuksesan  penerapan  e-Government  berdasarkan  elemen  support? Capacity? serta value?. Pada elemen support, berdasarkan hasil dari obeservasi awal yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Deni selaku Kepala Tim Website BSM+ pada tanggal 20 Februari 2023 ditemukan masih terdapat beberapa kekurangan dari adanya  penyelenggaraan  website  Bandung  Smart  Map  Plus  (BSM+)  dimana kekurangan  tersebut  diantaranya  tidak  diiringi  bersamaan  dengan  aturan  yang mengikat. Kota Bandung masih belum memiliki aturan yang mengikat perihal tata kelola data geospasial. Tidak adanya aturan yang mengikat perihal tata kelola data geospasial menyebabkan Bandung Smart Map Plus (BSM+) berjalan secara pincang. Hal  tersebut  terlihat  jelas  dari  tidak  adanya  integrasi  yang  tercipta  diantara  tiap Operasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung. Karena tidak adanya regulasi yang mengikat  sehingga  perihal  “siapa  berbuat  apa”  masih  belum  jelas,  selain  itu  juga setiap OPD yang seharusnya meng-upload data geospasial melalui Bandung Smart Map Plus (BSM+) masih belum terlaksana dengan baik. Kemudian perihal mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung terhadap masyarakat mengenai adanya website Bandung Smart Map Plus  (BSM+)  belum  terlalu  maksimal,  hal  tersebut  disebabkan  karena  selama  ini
hanya sebatas disebar melalui kanal Youtube saja. Selain daripada itu terlihat juga bahwa sosialisasi yang dilakukan masih belum tepat sasaran.
Kedua,  elemen  capacity  adalah  elemen  yang  melihat  kepada  unsur kemampuan atau keberdayaan (sumber daya) dari pemerintah dalam mewujudkan serta  mencapai  cita-cita  atau  tujuan  dari  adanya  eGovernment.  Adanya permasalahan  mengenai  kurangnya  anggaran  mempengaruhi  juga  terhadap permasalahan  yang  terjadi  di  sektor  infrastruktur.  Kurangnya  anggaran  sehingga menyebabkan  tidak  adanya  update  sistem  data  maupun  peta  yang  dimiliki  oleh Bandung  Smart  Map  Plus  (BSM+).  Peta  udara  yang  dimiliki  oleh  Bandung  Smart Map Plus (BSM+) terakhir kali di update yaitu pada tahun 2016 sedangkan merujuk pada Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2017 tentang Cetak  Biru  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  Badan  Informasi Geospasial  Tahun  2017-2021  menyebutkan  bahwa  update  peta  udara  optimalnya adalah  5  tahun  sekali  karena  kota  mengalami  perubahan  secara  dinamis  seiring dengan berjalannya waktu.
Ketiga, elemen Value adalah seberapa jauh manfaat yang bisa diberikan dari adanya  penerapan  e-Government  baik  terhadap  pemerintah  sebagai  penyedia layanan  (supply  side)  maupun  masyarakat  sebagai  penerima  layanan  (demand side).  Pada  kenyataannya  manfaat  yang  diberikan  dari  adanya  penerapan  e- Government melalui Bandung Smart Map Plus (BSM+) masih belum cukup optimal. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya aturan yang dimiliki oleh pemerintah Kota  Bandung  mengenai  tata  kelola  data  geospasial  sehingga  menyebabkan integritas  tiap  OPD  belum  tercipta  dengan  baik,  adanya  keterbatasan  mengenai anggaran yang lebih difokuskan kepada penanganan covid-19 menyebabkan tidak adanya updating data system dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih  belum  bisa  dikatakan  cukup  masif  karena  hanya  sebatas  melalui  kanal Youtube milik pemerintah.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugroho dan Purbokusumo (2020) mengeksplorasi  kesiapan  aktor  utama  dalam  menerapkan  e-government  di Indonesia.  Mereka  mengidentifikasi  faktor-faktor  kunci  yang  mempengaruhi kesiapan tersebut dan memberikan penilaian mendalam terhadap tingkat kesiapan para pelaku utama. Sementara itu, Damanik dan Purwaningsih (2018) fokus pada kesiapan  pemerintah  daerah  menuju  pengembangan  konsep  Smart  Province, dengan  studi  kasus  di  Kabupaten  Mandailing  Natal,  Sumatera  Utara.  Mereka menganalisis  langkah-langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah  daerah  dalam mengimplementasikan e-government serta dampaknya terhadap kemajuan daerah tersebut.  Penelitian  terakhir  yang  dilakukan  oleh  Sudirman,  Sari,  dan  Abdullah (2022) membahas penerapan e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah di  Kota  Kendari.  Mereka  menyoroti  kontribusi  e-planning  terhadap  pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses  perencanaan  pembangunan  di  tingkat  lokal.  Berdasarkan  uraian  tersebut
maka perlunya dilakukan penelitian implementasi e-Government melalui platform website
Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi e-Government melalui platform  website  BSM+  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  pada tahun  2022, dengan fokus  pada  penataan  ruang.  Kontribusinya  bagi  kajian  e-Government  adalah memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  tantangan  dan  peluang  dalam menggunakan  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  dan penataan  ruang  di  tingkat  lokal.  Dengan  mengidentifikasi  hambatan-hambatan yang  ada,  penelitian  ini  memberikan  dasar  bagi  perbaikan  kebijakan  yang  lebih efektif  untuk  mendorong  kemajuan  e-Government  di  Kota  Bandung  dan potensialnya di daerah.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif secara  deskriptif.  Dikarenakan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  mengenai  sejauh  mana  peran  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan penerapan e-Government melalui  website  BSM + dalam  penataan  ruang  di  Kota Bandung  tahun  2022  serta  menggambarkan  hal  atau  faktor-faktor  apa  saja  yang menjadi  penghambat  pemerintah  dalam  penyelenggaraan e-Government maupun website BSM + . Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Dalam  studi  lapangan  dapat  dilakukan berbagai cara yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan  teknik purposive dalam  menentukan  informan  yang  akan  digunakan dengan  pertimbangan  dan  tujuan  tertentu.  Peneliti  menggunakan    triangulasi sebagai  teknik  dalam  memvalidasi  data  dan  informasi.  Dalam  melakukan triangulasi data  terdapat  beberapa  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  peneliti  yakni Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, dan Triangulasi Waktu. Dalam melakukan analisis data, Sugiyono (2010)  menyampaikan terdapat  3 tahapan diantaranya yakni reduksi  data,  penyajian  data,    dan  penarikan  kesimpulan.  Lokasi  penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Garut.

## Hasil dan Pembahasan
Penerapan e-Government Melalui  Website Bandung  Smart  Map  Plus (BSM + ) Dalam Penataan Ruang di Kota Bandung Tahun 2022

## 1. Elemen Support
Dalam  elemen  support  merupakan  salah  satu  hal  terpenting  yang  memang harus  dimiliki  khususnya  pemerintah  dalam  menjalankan  program  atau  inovasi penyelenggaraan  pemerintahan  secara  elektronik.  Adapun  dukungan  yang diperlukan yaitu berupa dukungan dari berbagai pejabat publik dan politik untuk menerapkan  konsep  e-Government  yang  dimiliki.  Tanpa  adanya  dukungan  di dalam  pemerintah  itu  sendiri,  maka  akan  sulit  untuk  memberikan  suatu
pembangunan  serta  pengembangan  konsep  e-Government  agar  berjalan  sesuai dengan tujuan dan fungsinya. peran serta dukungan dari pemerintah menjadi unsur terpenting guna mewujudkan berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-Government.  Tanpa  adanya  dukungan  dari  pemerintah  maka  akan  mustahil pembangunan  serta  pengembangan  e-Government  dapat  terwujud  serta memberikan manfaat baru terhadap masyarakat itu sendiri baik persoalan mengenai keterbukaan data informasi maupun terhadap penataan ruang khususnya di Kota Bandung.
hadirnya  konsep  e-Government  khususnya  melalui  website  BSM+  dalam penataan ruang di Kota Bandung masuk dan selaras serta dijadikan sebagai kunci sukses  utama  untuk  mencapai  target  dari  Visi  maupun  Misi  yang  dimiliki  Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung memiliki keinginan untuk menciptakan suatu kota  yang  maju  dan  dapat  menunjang  segala  aktifitas  maupun  produktifitas kegiatan  yang  dimiliki  masyarakat  baik  dalam  menciptakan  lingkungan  yang bersih,  sehat,  maupun  penunjang  infrastruktur  kota  lainnya  guna  mencapai  taraf hidup masyarakat yang lebih baik.
jika  merujuk  pada  tujuan  dan  manfaat  yang  ingin  dicapai  pada  homebase website  BSM+,  bertujuan  untuk  menciptakan  Bandung  Kota  Cerdas  (smart  city), Dimana  untuk  konsep  smart  city  juga  sudah  didukung  serta  disebutkan  dalam Peraturan Walikota Nomor 1470 Tahun 2018 tentan Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (Master Plan Bandung Smart City). Untuk dukungan adanya penerapan e- Government juga tidak luput untuk dipertegas melalui Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung. Adanya aturan serta kebijakan tersebut menjelaskan bahwasannya pemerintah Kota Bandung sudah berusaha dan mendukung perihal adanya penerapan e-Government . Namun  sangat  disayangkan  adanya  penerapan  konsep  e-Government khususnya  terhadap  mengenai  optimalisasi  infrastruktur  dan  penataan  ruang  di Kota  Bandung  sudah  didukung  dan  dijadikan  prioritas,  tetap  saja  masih  belum mencapai  di  titik  dorong  (support)  yang  optimal.  hal  tersebut  disebabkan  karena masih  belum  merata  persoalan  penggunaan  website  BSM+  dijajaran  OPD pemerintah  maupun  masyarakat  Kota  Bandung,  adanya  tumpang  tindih  dalam sistem  aplikasi  yang  mana  banyak  OPD  lebih  memilih  menggunakan  peta  digital dari Google dibanding BSM+, belum terciptanya integrasi dari setiap OPD yang ada di jajaran pemerintah Kota Bandung.
Hadirnya  konsep  e-Government  serta  untuk  mewujudkan  tujuan  serta  cita- citanya  memang  bukan  suatu  hal  yang  mudah.  Dengan  hadirnya  e-Government bukan hanya sebatas formalitas, tapi memang suatu hal yang harus dan perlu untuk diupayakan  dalam  hal  mencapai  tujuan  dari  konsep  e-Government  itu  sendiri. upaya yang diperlukan berupa dukungan serta komitmen yang dimiliki dalam hal menjalankan  aplikasi  website  BSM+  disetiap  kalangan  OPD  yang  ada  di  jajaran pemerintahan Kota Bandung.
Persoalan mengenai political will dalam hal penerapan konsep e-Government dalam  pemerintahan  tentu  memegang  peran  penting  juga  untuk  mencapai kesuksesan  dalam  penerapannya.  untuk  membangun  konsep  e-Government diperlukan adanya dukungan political will untuk mengatur dalam hal pelaksanaan inovasi  aplikasi/website  secara  lintas  sectoral  maupun  dari  tingkat  atas  hingga kebawah. n tujuan dari hadirnya dukungan political will itu sendiri adalah untuk memastikan serta menjamin suatu program dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditujukan atas dasar suatu aturan maupun instruksi ataupun kebijakan dari tingkat atas (pimpinan) hingga ke tingkat yang paling bawah.
Persoalan  mengenai  adanya  political  will  terhadap  website  BSM+  milik pemerintah  Kota  Bandung  pada  dasarnya  sudah  diatur.  aturan  yang  dijadikan sebagai landasan dasar dari berdirinya website BSM+ yaitu aturan yang mengatur untuk menciptakan satu data (kebijakan satu data) khususnya mengenai informasi data geospasial. Mengenai informasi satu data geospasial sudah diatur dari tingkat level teratas hingga ke bawah (daerah) yaitu melalui Pertaturan Presiden Nomor 39 Tahun  2019  tentang  Satu  Data  Indonesia,  kemudian  turun  ke  tingkat  bawahnya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Satu Data Jawa Barat, dan turun kembali hingga ke daerah (Kota Bandung) melalui Peraturan  Wali  Kota  Bandung  Nomor  11  Tahun  2023  tentang  Satu  Data  Kota Bandung. persoalan dalam hal mewujudkan adanya kebijakan satu data terintegrasi tersebut masih terjadi permasalahan. Hal tersebut bisa dilihat melalui peran serta dari  political  will  sebagai  salah  satu  hal  pendorong  dalam  mencapai  kesuksesan penerapan khususnya website BSM+ masih belum terlihat. terlihat bahwa memang masih banyak beberapa OPD yang tidak mengupload data maupun menggunakan website BSM+ perihal mengenai Informasi Geospasial (IG) Kota Bandung.
dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan integrasi di dalam lingkungan pemerintah khususnya Kota Bandung tentu selain daripada aturan yang mengikat, peran  dari  pimpinan  juga  menjadi  suatu  hal  yang  penting  untuk  mengatur  serta mengurus  dan  mengontrol  dari  jalannya  suatu  program.  Persoalan  mengenai political will yang terjadi dalam penyelenggaraan website BSM+ khususnya tahun 2022 masih belum berjalan. Hal tersebut dibuktikan melalui masih banyaknya OPD lain yang tidak mengupload data maupun menggunakan website BSM+ itu sendiri dan  adanya  ego  sektoral  yaitu  lebih  memilih  menggunakan  aplikasi  selain  BSM+ yaitu menggunakan google.
Dukungan terhadap infrastruktur serta superstruktur juga menjadi salah satu hal  yang  tidak  bisa  untuk  dilewatkan  dalam  mengsukseskan  penerapan eGovernment  khususnya  website  BSM+.  pemanfaatan  teknologi  informasi  tentu memerlukan  kehadiran  infrastruktur  serta  superstruktur  pendukung  guna mewujudkan  tujuan  dan  keberhasilan  dari  adanya  penerapan  e-Government khususnya website BSM+ di Kota Bandung.
Persoalan mengenai dukungan infrastruktur yang dimiliki sudah mendukung untuk  adanya  pelaksanaan  e-Government  khususnya  website  BSM+  dalam membantu pemerintah menetapkan suatu kebijakan dalam penataan ruang di Kota Bandung. persoalan penyediaan mengenai jaringan, server, penyimpanan data dan hal lainnya oleh pihak Ciptabintar merasa sudah memadai, dimana semua hal yang berkaitan  jaringan  data,  server,  maupun  penyimpanan  sudah  disediakan  dan dilimpahkan kembali ke pihak Diskominfo.
Bentuk  dukungan  infrastruktur  pemerintah  Kota  Bandung  tahun  2022  bisa dilihat melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  (PANRB)  Nomor  108  Tahun  2023  tentang  Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 khususnya Kota Bandung menunjukan hasil yang memuaskan.
Berdasarkan  hasil  pemantauan  dan  evaluasi  SPBE  Jawa  Barat,  menunjukan bahwa Kota Bandung menduduki peringkat ke 2 (dua) dengan indeks 3,61 dengan predikat sangat baik setelah Pemerintah Kab. Sumedang yang menduduki peringkat ke  1  (satu)  dengan  indeks  3,84  dengan  predikat  sangat  baik  dari  total  25 Kota/Kabupaten  yang  ada  di  Provinsi  Jawa  Barat. Jika  disimpulkan  persoalan mengenai kesiapan infrastruktur teknologi yang dimiliki pemerintah Kota Bandung sendiri  sudah  mumpuni  untuk  menyelenggarakan  SPBE  khususnya  di  Kota Bandung
Selanjutnya dari segi superstruktur yang dimaksud adalah adanya dukungan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan e-Government sendiri. Adapun mengenai penerapan e-Government website BSM+ dalam penataan ruang  di  Kota  Bandung  Tahun  2022  yang  ditunjuk  sebagai  Dinas  Teknis penanggungjawab dalam pelaksanaannya yaitu Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung yang dikeluarkan melalui Perwal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung.
Aturan  soal  berdirinya  website  BSM+  secara  mandiri  masih  belum  ada,  dan bahkan sejak d ilaunching tahun 2019 hingga 2022 website BSM+ mengalami “stuck”. Pembuatan  aturan  mengenai  turunan  dari  satu  data  Kota  Bandung  baru  diusung tahun  ini  (2023)  dimana  hal  tersebut  sangat  dibutuhkan  untuk  menyatukan  data agar tiap OPD yang memiliki keterkaitannya dengan IG (Informasi Geospasial) Kota Bandung dapat terkumpul melalui website BSM+ sebagai sarana penyimpanan data tersebut. Kemudian persoalan mengenai tujuan untuk menciptakan satu data Kota Bandung serta terintegrasinya data-data khususnya satu data mengenai informasi geospasial Kota Bandung melalui website BSM+ yang diharapkan belum tercapai.
Jika merujuk pada teori Indrajit (2006), sosialisasi disebut juga sebagai salah satu  pendukung  dalam  elemen  support  untuk  mencapai  suatu  kesuksesan penerapan  e-Government  dalam  hal  ini  yaitu  website  BSM+.  Lahirnya  konsep  e- Government  memiliki  tujuan  dan  fungsinya  yaitu  untuk  mewujudkan  suatu  tata kelola pemerintahan dan juga membantu untuk meningkatkan pelayanan terhadap
masyarakat  lebih  baik,  efektif,  dan  efisien.  Persoalan  mengenai  sosialisasi  dalam penerapan e-Government menjadi salah satu langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah setelah membuat suatu ide/gagasan/inovasi.
Berkaitan  dengan  sosialisasi  website  BSM+  sudah  dilakukannya  sosialisasi terhadap  OPD  melalui  pertemuan-pertemuan  rapat  kerja  maupun  masyarakat dengan hanya sebatas melalui media sosial. Sosialisasi memang sudah dilakukan, namun  pada  kenyataannya  belum  mencapai  target  yang  dituju,  baik  dari  jajaran pemerintah (OPD) Kota Bandung maupun terlebih terhadap masyarakat.
Hal tersebut bisa dilihat melalui claim dari Disciptabintar bahwasannya mereka juga  tidak  mengetahui  apakah  memang  masyarakat  sudah  menggunakan  atau belum  karena  memang  belum  ada  yang  berinteraksi  secara  langsung  maupun mengisi  kolom  saran  dan  masukan  dalam  website  BSM+.  hal  serupa  juga  terlihat ketika  bertanya  kepada  lembaga  ARC  yang  berfokuskan  pada  isu  agraria  dan penataan  ruang  kota  yang  tidak  mengetahui  bahwa  pemerintah  Kota  Bandung memiliki website resmi yang berisikan tentang data informasi geospasial.
Persoalan  mengenai  sosialisasi  jika  merujuk  pada  teori  elemen  sukses  oleh Indrajit (2006) salah satunya melalui sosialisasi secara merata, dan kontinyu. Namun jika  melihat  pada  kenyataan  yang  ada  dilapangan  bisa  dikatakan  sosialisasi  yang dilakukan  oleh  pihak  Disciptabintar belum  mencapai  sosialisasi  yang  merata  dan kontinyu.  Padahal  bisa  dikatakan  bahwa  sosialisasi  merupakan  salah  satu  hal pendorong yang sangat penting. Jika sosialisasi yang dilakukan tidak berhasil maka inovasi  konsep  e-Government  yang  dimiliki  pemerintah  (BSM+)  hanya  sebatas kepentingan  untuk  menjalankan  aturan  maupun  kebijakan  yang  ada  saja,  tanpa memberikan  manfaat  yang  ingin  dituju  dari  hadirnya  konsep  e-Government  itu sendiri

## 2. Elemen Capacity
Ketersediaan  sumber  daya  finansial  atau  anggaran  merupakan  hal  yang berkaitan dengan urusan keuangan. Perihal mengenai adanya ketersediaan sumber daya  finansial/anggaran  merupakan  salah  satu  hal  terpenting  mengenai  adanya penerapan konsep e-Government dalam hal ini salah satunya yaitu website BSM+. ketersediaan  anggaran  akan  mempengaruhi  pada  peningkatan  infrastruktur sehingga  akan  memberikan  dampak  terhadap  suatu  keberhasilan  program penerapan e-Government. Adanya sumber daya finansial maka akan  memberikan suatu modal untuk mendanai aktivitas baik untuk penyediaan sumber daya material maupun  non-material.  Penyelenggaraan  website  BSM+  dalam  penataan  ruang, sumber daya finansial/anggaran menjadi salah satu hal terpenting untuk mendanai persoalan  pengembangan  sistem  aplikasi,  infrastruktur  teknologi  website  BSM+ yang bisa dikatakan memerlukan biaya yang tidak kecil.
anggaran yang diberikan kepada Diskominfo mengenai adanya penerapan e- Government  (SPBE)  di  Kota  Bandung  cukup  besar  sekitar  160M,  namun  jika
mengenai website BSM+ hal tersebut memang menjadi bagian tanggungjawab dinas Teknis yaitu Disciptabintar untuk menentukan seberapa besar mengenai anggaran yang diperlukan dalam menjalankan website BSM+ itu sendiri.
Berdasarkan  pernyataan  Disciptabintar  mengatakan  bahwa  anggaran  yang dimiliki pada tahun 2022 berfokuskan kepada pengembangan data website BSM+ bukan mengenai pengembangan sistem. persoalan anggaran untuk website BSM+ dirasa masih kurang, yaitu hanya sebesar 2M yang terserap sekitar 70% ditambah dengan bentuk budaya soal pemenuhan atas dasar kebutuhan, kebutuhanlah yang harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
Dari  pernyataan  maupun  penjelasan  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  dapat disimpulkan  bahwa  secara  umum  mengenai  anggaran  soal  penyelenggaraan  e- Government  Kota  Bandung  mungkin  sudah  dirasa  cukup  mumpuni,  hal  itu  bisa dilihat pada pembahasan sebelumnya terdapat data yang menunjukan bahwa Kota Bandung  menjadi  Kota  peringkat  ke-2  dengan  pelaksanaan  e-Government  sangat baik  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Namun  jika  kita  melihat  secara  spesifik  terhadap ketersediaan  finansial/anggaran  terhadap  penyelenggaraan  website  BSM+  bisa dikatakan  belum  memenuhi  kriteria  dalam  mendorong  pengembangan  website BSM+  dari  sisi  anggarannya.  Tentu  dari  kurangnya  anggaran  dalam  mendorong pengembangan website BSM+ akan berpengaruh terhadap sisi infrastruktur.
Selanjutnya Ketersediaan infrastruktur teknologi menjadi suatu hal yang wajib dan  utama  dalam  mensukseskan  konsep  e-Government.  Tanpa  adanya  kemajuan teknologi  informasi  mungkin  saja  konsep  eGovernment  itu  sendiri  tidak  akan tercipta. Infrastruktur teknologi sendiri terdiri dari berbagaimacam perangkat lunak maupun  perangkat  keras  yang  dapat  digunakan  dalam  menjalankan  maupun mengoperasikan  suatu  aplikasi/website  tertentu.  persoalan  mengenai  kesiapan dalam pengoperasian aplikasi/website tersebut maka dapat dilihat dari sisi kesiapan infrastruktur teknologinya. Apabila penyediaan infrasktruktur teknologinya sudah memadai maka hal tersebut akan menunjang produktifitas pengopreasian aplikasi tersebut, namun jika sebaliknya ketika infrastruktur teknologi tidak memadai dalam hal pengoperasian aplikasi/website tersebut, maka hal tersebut juga akan menjadi faktor  penghambat  dalam  menjalankan  maupun  mengoperasikan  suatu aplikasi/website tersebut.
Jika  kita  melihat  secara  lebih  spesifik  terhadap  salah  satu  aplikasi/website, yaitu  website  BSM+  mengenai  ketersediaan infrastruktur  teknologi  website  BSM+ itu  sendiri  berbeda  dengan  infrastruktur  teknologi  informasi  secara  umum  yang dimiliki  oleh  pemerintah  Kota  Bandung.  Persoalan  mengenai  kesiapan  serta penyediaan  infrastruktur  teknologi  pada  website  BSM+  dirasa  masih  mengalami beberapa  kendala.  Adapun  kendala  tersebut  disebabkan  karena  belum  siapnya infrastruktur teknologi dan informasi yang matang yang disebabkan oleh beberapa hal dan salah satunya permasalahan mengenai anggaran yang sebelumnya sudah dijelaskan.  Tentu  mengenai  penyediaan  infrastruktur  teknologi  informasi
memerlukan  biaya  yang  cukup  tinggi,  ketika  anggaran  tersebut  terbatas  untuk menyelenggarakan konsep eGovernment salah satunya melalui website BSM+ maka akan  memberikan  dampak  penghambat  pada  penyelenggaraan  website  BSM+ tersebut.
Adapun claim dari  pihak  Disciptabintar  yang  menyatakan  bahwa  mengenai penyediaan  infrastruktur  teknologi  BSM+  dalam  penyelenggaraannya  masih terdapat  suatu  kendala.  Adapun  kendala  tersebut  yaitu  peta  udara  yang  tidak  di update disebabkan karena kekurangan anggaran. Padahal jika melihat dari urgensi serta tujuan hadirnya website BSM+ adalah berfokuskan untuk me-mapping Kota Bandung.  Tentunya  foto  peta  udara  menjadi  salah  satu  hal  yang  krusial,  namun memang  persoalan  mengenai  kesiapan  serta  ketersediaan  infrastruktur  teknologi mengenai peta udara belum tercapai. Dari penliaian pihak Diskominfo mengatakan bahwa  memang  masih  banyak  OPD  (Perangkat  Daerah)  masih  menggunakan layanan peta dari google dibanding peta udara milik Disciptabintar karena alasan soal  update  peta  yang  lebih cepat dibanding  website  BSM+.  Selain itu  juga  pihak Diskominfo memang menyayangkan bahwa pemanfaatan BSM+ belum mencapai di titik yang optimal dalam penyelenggaraannya.
Selain persoalan mengenai peta udara yang tidak di update sejak tahun 2016, Adapun permasalahan lainnya mengenai kesiapan serta penyediaan infrastruktur teknologi yaitu website BSM+ nyatanya sempat mengalami peretasan (hacking) oleh pihak yang tidak bertanggungjawab pada tahun 2020-2021. Dari pernyataan tersebut mengindikasikan  bahwa  keamanan  terhadap  akan  suatu  data  yang  ada  di  dalam website  BSM+  belum  terjamin.  Padahal  persoalan  mengenai  jaminan  kemanan terhadap akan suatu data menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dan dijaga khususnya dalam penyelenggaraan website BSM+.
Dari  penjelasan  yang  ada  dapat  disimpulkan  bahwa  persoalan  mengenai kesiapan  pemerintah  dalam  menyediakan  teknologi  infrastruktur  penunjang penerapan  konsep  e-Government  khususnya  website  BSM+  memang  sudah  bisa dikatakan  memadai.  Teknologi  informasi  yang  disediakan  oleh  pemerintah  Kota Bandung meliputi ketersediaan jaringan, penyimpanan data, dan juga server yang terpusat. Namun dalam pelaksanaan secara teknis memang bisa dikatakan belum mencapai  di  titik  optimal,  dimana  hal  tersebut  terlihat  masih  terdapat  beberapa faktor penghambat seperti peta yang tidak di update sejak tahun 2016 padahal jika merujuk pada aturan dari Badan Informasi Geospasial peta udara paling maksimal di update 5 tahun sekali karena suatu kota berubah secara cepat dan dinamis seiring berjalannya waktu.
Selain itu masih terdapat permasalahan mengenai kemanan data yang sempat diretas  (hack)  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggungjawab.  Hal  tersebut mengindikasikan bahwa infrastruktur teknologi dalam hal menjaga keamanan data masih  belum  maksimal,  walaupun  sejak  tahun  2022  hingga  saat  ini  (2023)  terus diupayakan  untuk  meningkatkan  keamanan  website  BSM+  agar  tidak  terulang
kembali  serta  meminimalisir  peretasan  (hacking)  oleh  pihak  yang  tidak bertanggungjawan.
Kemudian, Pada setiap suatu pekerjaaan, Sumber Daya Manusia menjadi salah satu  hal  terpenting  dan  dibutuhkan  dalam  melakukan  suatu  kegiatan  maupun pekerjaan dalam pelaksanaannya. Suatu pekerjaan 172 maupun kegiatan jika tanpa adanya SDM maka hal tersebut akan menjadi suatu penghambat dalam melakukan suatu  kegiatan  dalam  pekerjaan.  Maka  dari  itu  persoalan  mengenai  ketersediaan SDM  menjadi  salah  satu  hal  terpenting  dalam  sebuah  pekerjaan.  Oleh  karenanya SDM  menjadi  suatu  hal  krusial  yang  harus  diperhatikan  dari  adanya  penerapan konsep  e-Government  khususnya  website  BSM+  dalam  penataan  ruang  di  Kota Bandung.
Jika melihat kesiapan SDM yang dimiliki oleh Disciptabintar selaku pelaksana teknis  sudah  memiliki  ahlinya  dalam  menunjang  pelaksanaan  website  BSM+. Namun sangat disayangkan masih belum ada program ataupun kegiatan pelatihan yang dimiliki guna kepentingan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia yang sudah  dimiliki.  Bisa  dikatakan  bahwa  program-program  pelatihan  kemudian ketersediaan  jumlah  serta  kualitas  SDM  yang  ada  masih  dirasa  kurang.  Padahal kesiapan mengenai SDM yang mumpuni dan berkompetensi menjadi salah satu hal paling penting dalam penerapan e-Government, ditambah dengan perkembangan teknologi  yang  sangat  cepat  maka  diperlukan  juga  penyesuaian  SDM  yang  ada terhadap perubahan – perubahan teknologi yang cepat. Padahal program ataupun kegiatan  pelatihan  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  meningkatkan  kualitas maupun  kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  serta  bisa  dijadikan  sebagai  evaluasi penilaian terhadap SDM yang sudah dimiliki.

## 3. Elemen Value
Melalui kehadiran website BSM+ bukan hanya dari sisi  pemerintah saja, tapi dari sisi masyarakat Kota Bandung selaku pengguna dari hadirnya website BSM+ harus juga mendapatkan manfaat yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Bandung perihal inovasi yang dimiliki mengenai informasi data geospasial melalui website BSM+.  Hal  tersebut  karena  suatu  inovasi  dari  hadirnya  pengembangan  teknologi informasi  yang  dikeluarkan  pemerintah  tentu  juga  harus  bermanfaat  bagi masyarakat,  baik  dari  kebijakan  penataan  ruang  kota  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  Kota  Bandung  maupun  persoalan  mengenai  manfaat  dari  hadirnya website  BSM+  dalam  mencari  informasi  data  mengenai  data  geospasial  Kota Bandung.
Persoalan  mengenai  adanya  inovasi  dari  penerapan  e-Government  maka tidak  akan  mencapai  keberhasilan  jika  tidak  terdapat  pihak  yang  diuntungkan dengan adanya penerapan e-Government itu sendiri. Maka dari itu suatu hal yang menentukan besar atau tidaknya manfaat yang dapat diberikan maupun diperoleh dengan hadirnya penerapan e-Government salah satunya yaitu pihak pemerintah.
Hadirnya website BSM+ yang berisikan mengenai data informasi geospasial Kota  Bandung,  tujuannya  adalah  dijadikan  sebagai  decision  support  bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan maupun aturan mengenai tata ruang di  Kota  Bandung  dan  juga  sebagai  komitmen  pemerintah  Kota  Bandung  untuk menciptakan  Bandung  Kota  Cerdas  (smart  city).  Persoalan  mengenai penyelenggaraan  website  BSM+  nyatanya  belum  berdaya  untuk  mencapai  target, nilai maupun manfaat yang akan dituju. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya masih terdapat beberapa macam faktor penghambat mulai dari persoalan mengenai belum  adanya  aturan  yang  mengikat  tentang  tata  kelola  data  geospasial  Kota Bandung yang merembet kepada tidak terciptanya integrasi yang ada di setiap OPD Kota Bandung, kemudian permasalahan mengenai anggaran yang belum memenuhi sehingga berlanjut menyebabkan updating system data yang belum juga di update. Jadi  pada  nyatanya  bisa  dikatakan  pada  elemen  value  terkhususnya  182  bagi pemerintah  belum  berada  di  titik  yang  optimal,  hal  tersebut  karena  disebabkan masih  banyaknya  beberapa  faktor  penghambat  dalam  penyelenggaraan  website BSM+ itu sendiri.
Semakin cepat perkembangan teknologi informasi seiring berjalannya waktu menghasilkan suatu kondisi masyarakat yang semakin kritis sehingga pemerintah dituntut untuk bisa beradaptasi akan hal tersebut. Persoalan mengenai ketersediaan ruang,  akomodasi  transportasi,  lingkungan  hidup  yang  berkelanjutan  dan  sehat perlu diperhatikan.  Maka dari itu  pemerintah  menerapkan  konsep e-Government khususnya  melalui  website  BSM+  sebagai  arah  strategis  yang  dapat  ditempuh melalui  adanya  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  berisikan  mengenai  data informasi geospasial, dimana hal tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat serta memberikan transparansi mengenai keterbukaan informasi data geospasial di Kota Bandung.
Seperti  pada  pembahasan  sebelumnya  masih  belum  ada  masyarakat  yang berinteraksi  secara  langsung  dan  pihak  Disciptabintar  tidak  mengetahui  apakah masyarakat sendiri menggunakan website BSM + atau tidak sama sekali. persoalan mengenai keberadaan website BSM+ milik pemerintah Kota Bandung dari segi nilai dan  manfaat  belum  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  masyarakat. Suatu manfaat tidak akan tercapai apabila persoalan mengenai penggunaan website BSM+  di  kalangan  masyarakat  sendiri  belum  terdeteksi  dan  tidak  ada  kepastian apakah  masyarakat  sendiri  menggunakan  website  BSM+  atau  tidak.  Padahal  dari kehadiran  website  BSM+  ini  memiliki  berbagai  macam  potensi  yang  dapat digunakan baik oleh pemerintah Kota Bandung maupun sebagai bentuk pelayanan mengenai informasi data geospasial terhadap masyarakat.

## Kesimpulan
Jika  dilihat  dari  elemen  support,  pemerintah  Kota  Bandung  sudah menyepakati bahwasannya konsep penerapan eGovernment merupakan salah satu
kunci sukses dalam mencapai tujuan pemerintahannya. Hal tersebut terlihat mulai dari  Visi  Misi  pemerintah  Kota  Bandung,  kemudian  juga  aturan  yang  mengikat persoalan mengenai hadirnya konsep e-Government dan jika merujuk pada RPJMD Kota  Bandung  tahun  2018-2023  hadirnya  penerapan  e-Government  khususnya website  BSM+  masuk  kedalam  isu  strategis  dalam  mewujudkan  Bandung  Kota Cerdas (smart city) dan juga pengembangan infrastruktur kota yang berlandaskan pada lingkungan hidup.
Untuk  mewujudkan  kesuksesan  dalam  penerapan  e-Government  harus adanya dukungan dari political will untuk mengatur dalam pelaksanaannya secara lintas sektoral maupun dari tingkat atas hingga kebawah. Sayang dalam penerapan website  BSM+  pada  tahun  2022  masih  belum  terlihat.  Hal  tersebut  dapat  dilihat masih  banyak  OPD  lain  yang  tidak  mengupload  data  maupun  menggunakan website  BSM+  dan  juga  masih  adanya  ego  sektoral  yaitu  lebih  memilih menggunakan aplikasi lain selain BSM+ yaitu google.
Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang  Kota  Bandung  dirasa  belum  cukup  untuk  memenuhi  poin  sosialsasi  yang merata dan kontinyu. Hal tersebut dapat terlihat dari penemuan peneliti di lapangan yang menunjukan bahwa dari Pihak Disciptabintar yang mengaku sosialisasi yang dilakukan  tidak  tepat  sasaran  baik  terhadap  internal  pemerintah  Kota  Bandung maupun  masyarakat.  Selain  itu  Dinas  Teknis  (Disciptabintar)  juga  tidak mengentahui  apakah  dari  sisi  masyarakat  betul-betul  menggunakan  atau  tidak website  BSM+  karena  memang  tidak  ada  interaksi  secara  langsung  mengenai penyelenggaraan  website  BSM+.  Bahkan  dalam  website  BSM+  terdapat  fitur komentar  untuk  memberikan  masukan  dan  saran,  tapi  fitur  komentar  tersebut belum ada pengguna yang mengisinya.
Melalui Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung dalam penerapan website BSM+ pada sisi anggaran yang digunakan dititikberatkan kepada sumber APBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah juga. Namun persoalan mengenai kemampuan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota  Bandung  dirasa  belum  cukup  untuk  memenuhi  penyelenggaraan  website BSM+.  persoalan  mengenai  anggaran  yang  tidak  mencukupi  disebabkan  karena adanya recofusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung untuk menangani penanganan covid-19 sehingga penyelenggaraan website BSM+ menjadi salah satu korban dari adanya pemangkasan terhadap anggaran.
Kemudian  kemampuan  pemerintah  dalam  menyediakan  infrastruktur teknologi  dalam  penerapan  website BSM+  masih  juga  belum  dikatakan mencapai dititik  yang  optimal.  Padahal  secara  ketersediaan  infrastruktur  teknologi  secara umum untuk menyelenggarakan SPBE di Kota Bandung sudah memadai, tapi jika hanya  melihat  pada  website  BSM+  persoalan  mengenai  kemampuan  pemerintah terhadap  ketersediaan  infrastruktur  teknologi  belum  tercapai.  Hal  tersebut  bisa dilihat belum adanya updating foto peta udara yang seharusnya di-update 5 tahun
sekali, selanjutnya persoalan mengenai peretasan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab, kemudian persoalan mengenai kemudahan pengaplikasian bagi pengguna juga masih belum terdapat fitur bertanya secara real-time bersama admin website BSM+.
Terakhir  ditinjau  dari  elemen value ,  dari  hadirnya  website  BSM+  belum terpenuhi,  terlihat  dari  penerapan  website  BSM+  yang  belum  optimal.  penerapan website BSM+ yang belum optimal ditandai dengan masih belum adanya pengguna dari sisi masyarakat. Selain itu juga dari sisi pemerintah pada elemen value belum tercapai juga, hal tersebut bisa dilihat dari permasalahan – permasalahan yang ada dan sudah disinggung baik pada elemen support dan capacity, dimana hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap elemen vaulue. Dari permasalahan tersebut baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat terlihat bahwa kebermanfaatan yang ingin dicapai dari hadirnya website BSM+ bisa dikatakan belum tercapai.

## Referensi
Berg, B. L. & Lune, H. (2012). Qualitative Research Methods For Social Sciences . Boston and New York: Pearson Education
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Bandung  (BPS)  “Jumlah  dan  Laju  Pertumbuhan
Penduduk di Kota Bandung, 2014-2018.
https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2020/07/06/687/jumlah-dan-laju- pertumbuhan-penduduk-di-kota-bandung-2014-2018.html
Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2018). Kesiapan E-Government Pemerintah Daerah  Menuju  Pengembangan  Smart  Province  (Studi  pada  Pemerintah Kabupaten  Mandailing  Natal,  Provinsi  Sumatera  Utara). Jurnal  Studi Komunikasi Dan Media , 22(2), 185-196.
Dona  &  Laelabilkis,  (2019).  Urgensi  Sistem  Informasi  Tata  Ruang  (SIMTARU) Sebagai  Instrumen  Pendukung  Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang  di  Kota Magelang. Jurnal Jendela Inovasi Daerah (Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang).
Indrajit,  R.E.  (2005). E-Government  in  Action:  Ragam  Kasus  Implementasi  Sukses  di Berbagai Belahan Dunia . Yogyakarta. Andi. Indrajit,  R.E.  (2006). ELECTRONIC  GOVERNMENT:  Strategi  Pembangunan  dan Pengembangan  Sistem  Pelayanan  Publik  Berbasis  Teknologi  Digital .  Yogyakarta: C.V. ANDI OFSET.
Moleong, L. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nugroho,  R.  A.,  &  Purbokusumo,  Y.  (2020).  E-Government  Readiness:  Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia (E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment for E-Government Application in  Indonesia). JURNAL  IPTEKKOM  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  &  Teknologi Informasi , 22(1), 1-17.
Ndraha, T. (2002). Metodologi Ilmu Pemerintahan . Jakarta: Rineka Cipta.
Rustanto,  B.  (2015). Penelitian  Kualitatif  Pekerjaan  Sosial .  Bandung:  PT.  REMAJA ROSDAKARYA.
Rosidin, U. (2019). Otonomi Daerah dan Desentralisasi . Bandung: CV Pustaka Setia Simanjuntak & Elvis. (2012). Metode Penelitian . Medan: Percetakan SADIA. Sitoruus, S. R. P. (2019). Penataan Ruang . Bogor: IPB Press.
Sutaryono, dkk. (2020). Tata Ruang dan Perenanaan Wilayah “Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan”.
Sudirman,  F.  A.,  Sari,  E.  I.,  &  Abdullah,  A.  (2022).  Penerapan  E-Planning  dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Kendari: Kontribusi untuk SDGs. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3(2), 174.
Sutaryono,  Westi  Utami.  (2019). Modul  Analisis  Tata  Ruang . Yogyakarta:  Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional