## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA
Enik Isnaini , SH.MH
Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan enikisnaini354@gmail.com

## ABSTRAK
Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu maka  kebutuhan  hidup  manusia  kian  berkembang  pula.Tidak  hanya  kebutuhan  akan papan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan saja. Kebutuhan untuk mempercantik atau  memperindah  diri  pun  sekarang    menjadi  prioritas  utama  di  dalam  menunjang penampilan sehari-hari. Pada era perdagangan bebas sekarang ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan beraneka jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil  cantik  banyak  dimanfaatkan  oleh  pelaku  usaha  yang  tidak  bertanggung  jawab dengan  cara  memproduksi  atau  memperdagangkan  kosmetik  yang  tidak  memenuhi persyaratan atau aturan yang ada untuk di edarkan kepada masyarakat. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan yang berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik itu dilarang. Penegakan hukum yang tidak terlalu keras serta denda yang tidak diberatkan  pada pelaku usaha kecil menyebabkan pelaku usaha  tidak  merasa  jera  serta  pelaku  usaha  merasa  tidak  takut  untuk  mengedarkan kosmetik berbahaya yang tidak mempunyai izin edar tersebut karena sanksi yang lemah. Adanya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen diharapkan  akan  dapat  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  pelaku  usaha  dan konsumen, serta diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk meminimalisir tindakan sewenang-wenang  dari  para  pelaku  usaha  untuk  melindungi  kepentingan  konsumen sehingga nantinya dapat menjamin tercapainya suatu perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.
Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Sanksi Hukum, Kosmetik Ilegal

## I. Pendahuluan
Pada era perdagangan bebas sekarang ini banyak kosmetik yang beredar di  pasaran  dengan  beraneka  jenis  merek. Keinginan  seorang  wanita  untuk  selalu tampil  cantik  banyak  dimanfaatkan  oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan cara memproduksi atau memperdagangkan  kosmetik  yang  tidak memenuhi persyaratan atau aturan yang ada untuk  di  edarkan  kepada  masyarakat.
Karena  pada  umumnya  konsumen  tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk itu dibuat,  bagaimana  proses  pembuatannya serta  strategi  pasar  apa  yang  dijalankan untuk mendistribusikannya, maka diperlukan  kaidah  hukum  yang  dapat melindungi.  Kebanyakan  wanita  sekarang ini  sangat  tertarik  untuk  membeli  produk kosmetik  dengan  embel-embel  harga  yang murah  serta  hasilnya  cepat  terbukti  atau terlihat. Oleh karena itu, banyak wanita yang
memakai  jalan  alternatif  untuk  membeli suatu produk tanpa memperdulikan dampak yang  ditimbulkanya  walaupun  produk kosmetik  yang  dibelinya  tidak  memenuhi suatu  aturan  dan  persyaratan  serta  tidak terdaftar dalam BPOM. Kosmetik-kosmetik tersebut  mudah  didapatkan  dengan  harga yang murah karena tidak adanya nomor izin edar  dari  BPOM,  tidak  adanya  tanggal kadaluwarsa produk, dan tidak adanya label bahan  baku  kosmetik.  Karena  harganya yang  relatif  murah,  dan  juga  dapat  dibeli dengan mudah karena ketersediaan
barangnya sangat banyak beredar dipasaran sehingga  kosmetik  tanpa  izin  edar  tersebut mudah  dikonsumsi  atau  digunakan  oleh masyarakat.  Ketidaktahuan konsumen akan efek  samping  yang  ditimbulkan  dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya  bisa  dijadikan  salah  satu  alasan mereka  menggunakanya.  Adanya  Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang perlindungan  konsumen  diharapkan  akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaku usaha dan konsumen, serta diharapkan  dapat  menjadi  payung  hukum untuk  meminimalisir  tindakan  sewenang- wenang  dari  para  pelaku  usaha  untuk melindungi kepentingan konsumen sehingga nantinya dapat menjamin tercapainya suatu perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.
Pemerintah  sebagai  penyelenggara yang mempunyai peranan penting di dalam
upaya  perlindungan  konsumen,  pemerintah selaku penengah antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, agar para pelaku  usaha  serta  konsumen  kegiatan  jual belinya  dapat  berjalan  dengan  baik  dan sesuai  aturan  yang  ada  seiring  tanpa merugikan satu sama lain. Pemerintah juga harus bertanggung jawab di dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan  perlindungan  konsumen, untuk menjamin hal-hal konsumen.

## II. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian yuridis  normative,  metode  atau  cara  yang dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  yang  ada  dan  didasari  pada  bahan hukum primer dan sekunder.
III. Hasil Peneitian
dan

## Pembahasan
Pengertian  hak  konsumen  menurut Sudikno  Martokusumo  adalah  kepentingan hukum  yang  dilindungi  oleh  hukum. Kepentingan  sendiri  berarti  tuntutan  yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.
Hak konsumen diatur didalam Pasal
4 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, yakni:
a) Hak atas kea manan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
b) Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan
c) Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
d) Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa yang digunakan
e) Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
f) Hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan pendidikan konsumen
g) Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif
h) Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi, ganti  rugi,  dan/atau  penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
i) Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan perundang-undangan lainnya.
Bentuk  perlindungan  konsumen  itu
dapat dibedakan menjadi dua aspek yaitu :
1) Perlindungan  terhadap  kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2) Perlindungan konsumen diberlakukannya  syarat-syarat  yang tidak adil kepada konsumen.
Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum larangan  yang  mana  disertai  (sanksi)  yang berupa  pidana  tertentu,  bagi  barangsiapa melanggar larangan tersebut, Sanksi tersebut dijatuhkan baik kepada perorangan maupun badan usaha yang telah melakukan perbuatan  yang  merugikan  diri  sendiri
dan/atau orang lain, salah satunya memproduksi produk kosmetik menggunakan bahan-bahan berbahaya.
Adapun  sanksi  pidana  bagi  pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik  yang  mengandung  bahan  kimia berbahaya terdapat dalam:
1. Pasal  62  undang-undang  nomor  8 tahun 1999
2. Pasal  8  undang-undang  nomor  8 tahun 1999
3. Pasal  9  undang-undang  nomor  8 tahun 1999
4. Pasal  63  undang-undang  nomor  8 tahun 1999
5. Pasal 196 undang-undang nomor 36 tahun 2009
6. Pasal 197 undang-undang nomor 36 tahun 2009
7. Pasal  7  peraturan  Kepala  Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik  Indonesia  nomor  7  tahun 2016

## IV. Kesimpulan
Dari  Penelitian  ini  dapat  diperoleh kesimpulan  sebagai  berikut  :  Kondisi Konsumen yang banyak  dirugikan memerlukan  peningkatan  upaya  untuk melindunginya, sehingga hak-haknya dapat ditegakkan  namun  disisi  lain,  perlindungan tersebut  harus  juga  melindungi  eksistensi produsen  yang  sangat  esensial  dalam perekonomian  Negara.  Oleh  karena  itu, diperlukan perundang-undangan yang dapat melindungi  kedua  belah  pihak.  Peraturan- peraturan  mengenai  Perlindungan  Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran
Kosmetik Yang Mengandung Bahan
Berbahaya dalam Undang-undang nomor 8
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,
Undang-undang  nomor  36    tahun  2009 tentang  kesehatan.  Peredaran  Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya masih banyak terjadi di masyarakat, maka dari itu beberapa upaya penanggulangan
Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen
Terhadap Peredaran
Kosmetik Yang
Mengandung  Bahan  Berbahaya  harus dikendalikan  dari  diri  sendiri,  lingkungan masyarakat, dan pemerintah.

## Daftar Pustaka
Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi  konsumen  di  Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011
Andi  Hamzah,  Asas-asas  Hukum  Pidana, Rineka Cipta, jakarta, 2008.
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum
Perlindungan konsumen , jakarta:
Sinar Grafika, 2008.
Johnny ibrahim, teori dan penelitian hukum normatif,  banyumedia  publishing, malang, 2012.
Peter  mahmud  marzuki,  penelitian  hukum, universitas air langga, surabaya, 2005.
Zulham,  hukum  perlindungan  konsumen, kencana pradana group, jakarta 2013.