Perlindungan Hukum Kepada Pengguna Elektronik Banking Atas Kejahatan Carding Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Arnold Bagas Kurniawan 1 , Hary Soeskandhi 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya e-mail: * 1 arnoldbagass@gmail.com , 2 soeskandihari@gmail.com

## Abstrak
Pada abad  ke-19 elekronik banking mulai  dikenalkan  pada  setiap nasabah  bank dengan  tujuan untuk  memberikan  fasilitas  baru  yang  lebih  praktis  untuk  kebutuhan  transaksi.  Kehadiran elektronik  banking  ini  tentu  di  topang  oleh  teknologi  jaringan  telekomunikasi  dan  jaringan internet,  sehingga  dalam  penggunaanya  dapat  melewati  ruang  dan  waktu,  dimanapun  dan kapanpun bisa digunakan. Namun perkembangan teknologi dalam bidang elektronik banking ini membawa  potensi  kejahatan  baru  yang  lebih  besar.  Untuk  mengidentifikasi  kejahatan  carding ini guna melihat bagaimana cara penegakan hukum sampai dengan bentuk perlindungan hukum pada  pengguna  kartur  transaksi  yang  berbentuk  elekronik  banking.  Jenis  penelitian  ini menggunakan metode normatif legal research , penelitian jenis ini tidak hanya membahas secara konseptuan  saja,  namun  juga  mengidentifikasi,  klasifikasi,  dan  singkronisasi  peraturan perundang-undangan yang relevan dalam pembahasan  dengan tujuan menghasilkan kesimpilan yang  preskriptif.  Hasil  dair  penelitian  in  adalah  upaya  yang  dapat  dilakukan  pertama  upaya preventif  dimana  melibatkan  berbagai  stake  holders  seperti,  Bank  Indonesia,  Bank  terkait, Kepolisian,  Masyarakat.  Dimana  saling  berkoordinasi  dan  meningkatkan  wawasan  guna mengantisipasi  terjadinya kejahatan carding.  Kedua upaya  hukum litigasi dapat  ditempuh  oleh korban dengan melaporkan kejahatan carding tersbut kepada aparat penegak hukum dalam hal ini  polri  yang  kemudian  diproses  sampai  pada  tahapan  penuntutan,  kemudian  pemeriksaan  di pengadilan. Putusan pengadilan terdapat dua tujuan yaitu pertama menghukum pelaku kejahatan carding  dengan  di  penjara  sifatnya  pembalasan,  dan  yang  kedua  menerbitkan  ganti  kerugian sejumlah  nominal  materil  yang  akan  diberikan  kepada  korban  atas  kerugian  yang  timbul  dari kerjahatan carding tersebut. Dengan demikian maka pemulihan hak korban dapat di laksanakan dengan  cepat  dan  efektif. Indonesia  dalam  perihal  ini  butuh  melaksanakan  pencegahan- pencegahan  kepada  kesalahan  carding,  sebab  Indonesia  ialah  salah  satu  negeri  dengan permasalahan kesalahan mayantara (cybercrime) paling banyak di bumi
Kata kunci: Cyber Crime , Carding , Perlindungan Hukum

## Abstract
In the 19th century electronic banking was introduced to every bank customer with the aim of providing  new,  more  practical  facilities  for  transaction  needs.  The  presence  of  electronic banking  is  certainly  supported  by  telecommunications  network  technology  and  internet networks, so that in its use it can pass through space and time, wherever and whenever it can be used. However, technological developments in the field of electronic banking have brought new, greater  potential  for  crime.  To  identify  this  carding  crime  in  order  to  see  how  the  law  is
enforced  to  the  form  of  legal  protection  for  transaction  card  users  in  the  form  of  electronic banking.  Research  method:  this  type  of  research  uses  normative  legal  research  methods,  this type  of  research  does  not  only  discuss  conceptually,  but  also  identifies,  classifies,  and synchronizes  relevant  laws  and  regulations  in  the  discussion  with  the  aim  of  producing prescriptive  conclusions.  The  first  steps  to  take  are  preventive  efforts  involving  various  stake holders such as Bank Indonesia, related banks, the police, the community. Where to coordinate with  each  other  and  increase  insight  in  order  to  anticipate  the  occurrence  of  carding  crimes. Both litigation legal remedies can be taken by the victim by reporting the carding crime to law enforcement  officials  in  this  case  the  National  Police  which  is  then  processed  until  the prosecution  stage,  then  examination  in  court.  The  court's  decision  has  two  objectives,  namely first to punish the perpetrators of the carding crime with retaliation in prison, and the second to issue  compensation  for  a  nominal  amount  of  material  that  will  be  given  to  the  victim  for  the losses arising from the carding crime. Thus, the restoration of victims' rights can be carried out quickly and effectively. Indonesia in this case needs to take precautions against carding errors, because Indonesia is one of the countries with the most cybercrime problems on earth.

## Keywords : Cyber Crime, Carding, Legal Protection

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  perkembangan  teknologi  khususnya  dalam  bidang  digital mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat,  perkembangan  itu  menghadirkan teknologi  yang  bisa  membantu  aktivitas  transaksi  keuangan  dalam  hal  ini  bank. Seperti melakukan transaksi pengiriman uang sekarang tidak harus pergi ke atm atau menggunakan  cara  konvensional,  namun  dengan  kehadiran  jaringan  internet meberikan  kemudahan  pada  nasabah  bank  untuk  melakukan  transaksi  keuangan dengan  cara  internet  banking  atau  m-banking,  sehingga  bisa  dilakukan  dengan mengoprasikan  aplikasi m-banking yang  ada di smart phone nasabah  bank. Dengan adanya  modernisasi  di  bidang  transaksi  keuangan  maka  membuka  pula  potensi kejahatan  modern  yang  bisa  menyasar  sistem  transaksi  keuangan.  Struktur  bisnis dengan  teknologi  yang  memakai  kartu  angsuran(  credit  card)  bisa  diamati  dalam bentuk  bisnis  elektronik  ( electronic  transaction )  lewat  mesin  Anjungan  Tunai Mandiri  ( Automated  Teller  Machine ),  memakai  telepon  genggam  ( phone  banking ), jaringan  internet  perbankan  ( internet  banking ),  serta  lain  serupanya  selaku  wujud terkini delivery channel memodernisasi tiap bisnis.
Electronic-based Uang  Elektronik  ( Electronic  Money )  didefinisikan  selaku perlengkapan  pembayaran  yang  penuhi  unsur-  unsur  ialah  diterbitkan  atas  bawah angka duit yang disetor terlebih dulu pada pencetak, angka duit ditaruh dengan cara elektronik  dalam  sesuatu  alat  semacam  server  ataupun  chip,  serta  angka  duit elektronik  yang  di  mengurus  oleh  pencetak  bukan  ialah  dana  begitu  juga  diartikan dalam  hukum  yang  menata  hal  perbankan.  Instrumen  pembayaran electronic  based terdiri dari e-money , internet banking, mobile banking , serta electronic mall . 1
1 Resa  Raditio, Aspek  Hukum  Transaksi  Elektronik: Perikatan,  Pembuktian,  dan Penyelesaian Sengketa, PT. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, Hal.1-2.
Bahwa revolusi sistem transaksi nyata-nyata telah terjadi dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun belakangan, perubahan tersebut dari paper based menjadi card based, kemudia card  based beralih  menjadi elektronic  based .  Tentu  perubahan tersebut  di  pengahuri  oleh  perkembangan  teknologi.  Namun  jika  dilihat  secara mendalam revolusi teknologi tersebut memiliki latar belakang yang begitu kuat yaitu upaya  untuk  meningkatkan  efektivitas/atau  praktis  dalam  bertransaksi.  Sehingga dalam  hal  bisnis  perusahaan  banking  dapat  menarik  minat  lebih  banyak  dari masyarakat  yang  awalnya  tidak  tertarik  untuk  menyimpan  uangnya  pada  bank, sekarang  menjadi  tertarik  dan  tidak  ada  alasan  untuk  tidak  menyimpan  uang  pada bank.
Bahwa  pada  era  modern  ini  semua  orang  tahu  tentang  bank,  baik  dari kalangan orang tua, kalangan anak muda, sampai dengan kalangan anak kecil. Semua kalangan  butuh  bank  dengan  berbagai  maksud  dan  tujuan,  ada  yang  tujuannya berinfestasi,  ada  yang  kredit  pinjaman,  ada  yang  hanya  sekedar  menyimpan  uang, dan  ada  pula  yang  memanfaatkan  untuk  efektifitas  transaksional.  Pada  abad  ke-19 elekronik  banking  mulai  dikenalkan  pada  setiap  nasabah  bank  dengan  tujuan  untuk memberikan  fasilitas  baru  yang  lebih  praktis  untuk  kebutuhan  transaksi.  Kehadiran elektronik  banking  ini  tentu  di  topang  oleh  teknologi  jaringan  telekomunikasi  dan jaringan  internet,  sehingga  dalam  penggunaanya  bisa  melwati  ruang  dan  waktu, dimanapun  dan  kapanpun  bisa  digunakan.  Namun  perkembangan  teknologi  dalam bidang  elektronik  baking  ini  membawa  potensi  kejahatan  baru  yang  lebih  besar. Kejahatan ini adalah kejahatan carding melalui jaringan internet.
Hal yang tidak dapat dihindari dari modernisasi dibidang transaksi keuangan adalah  modernnisasi  modus  kejahatan  baru  ( new  criminal )  hal  ini  dapat  terjadi karena dalam sistem jaringan transaksi keuangan secara elektronik menilbulkan suatu cela yang dapat dimafaatkan oleh setiap pelaku kejahatan cyber. Dalam hal ini adalah pelaku  carding,  kejahatan  carding  juga  mengalami  revolusi  sesuai  dengan perkembangan  sistem  transaksi  keuangan,  tentu  pada  era  elektronik  banking  ini kejahtannya carding  juga mengginakan sistem jaringan internet. wiretapping dicoba dengan  metode  menyadap  bisnis  kartu  angsuran  lewat  jaringan  komunikasi. Kesalahan ini dapat menyebabkan kehilangan yang besar untuk korbannya. 2
Sejak  tahun  2000  hingga  tahun  2021  jumlah  korban  terus  mengalami peningkatan dari tahun ketahun, artinya masyarakat Indonesia mengalami keresahan yang  sangat  mendalam  soal  keamanan  transaksinya,  mengingat  segala  aspek kehidupan  menggunakan  transaksi  keuangan,  sehingga  tidak  dapat  terhindarkan setiap  orang  yang  menggunakan  kartu  debet  maupun  yang  lainnya  juga  ikut merasakan  keresahan  dan  kegelisahan,  bahkan  tidak  sedikit  yang  telah  menjadi korban dari pada kejahatan carding. Sejak tahun 2008 Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  dan  sudah  di  perbaruhi  Undang-Undang
2 Mengenal Kejahatan Carding dan Antisipasinya .:: SIKAPI ::. (ojk.go.id) (Diakses pada 15 Oktober 2021, Pukul 20.05 WIB).
Nomor  19  Tahun  2016  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik,  hal  ini  guna memberikan  kepastian  hukum  bagi  setiap  masyarakat  agar  mendapat  perlindungan hukum  dari  padanya  kejahatan carding yang  telah  banyak  menimbulkan  korban, bahkan pelaku carding ini mendapat keuntungan yang sangat besar, berkisar puluhan juta sampai miliaran rupiah.
Dengan perkembangan tersebut dan segala dampak positif yang ada tentunya tidak  terlepas  dengan  konsekuensi  negatif  yang  ikut  serta,  dalam  hal  ini  terdapat modus  kejahatan  baru  untuk  mencuri  atau  mengambil  uang  dalam  rekening  saldo nasabah bank tanpa diketahui pemilik rekening. Modus kejahatan ini dikenal dengan istilah  (carding)  cara  kerjanya  adalah  pelaku  melakukan  pengiriman  pesan  bisa melalui  sms,  bisa  malalui  email  yang  isi  pesannya  menyatakan  bahwa  akun  m- banking korban sedang tidak aman ada upaya yang terdeteksi ingin masuk pada akun m-banking  korban  oleh  karena  itu  korban  di  suruh  untuk  masuk  pada  link  yang disertakan  pelaku  pada  pesan  itu  untuk  kemudian  korban  bisa  melakukan  verifikasi akun dengan memasukan normor rekning dan pasword dari m-banking milik korban. Dari situlah pelaku bisa mengakses m-banking korban dan mengambil seluruh uang yang terdapat pada saldo rekening korban.
Dengan terdapatnya kejadian internet warga mengalami sesuatu bumi terkini yang dikenal cyber space .“ Howard Rheingold melaporkan, cyber space ialah suatu ruang  angan-  angan  dimana  seluruh  orang  melaksanakan  aktivitas  yang  umumnya dicoba  dalam  kehidupan  tiap  hari  dengan  metode  yang  terkini.”  Dengan  internet, warga melaksanakan aktivitas ataupun kegiatan dalam bumi jelas semacam berlatih, berbelanja,  berbicara  serta  lain  serupanya  bisa  dengan  gampang  didatangkan dihadapan  mereka  meski  jaraknya  amat  jauh.  Warga  merasa  bisa  menjalajahi cyber space tanpa dihalangi oleh sesuatu hukum alhasil bisa disalahgunakan oleh sebagian orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  buat  melaksanakan  sesuatu  kesalahan. Penyalahgunaan  dalam cyber  space inilah  yang  setelah  itu  diketahui  dengan cyber crime .
Bagi  Kepolisian  Inggris,  cyber  crime  ialah  sesuatu  aksi  pidana  yang berteknologi  besar  dengan  menggunaan  jaringan  pc  serta  menyalahgunakan keringanan  teknologi  digital. 3 Kemajuan  yang  cepat  dalam  teknologi  internet berakibat  timbulnya  bermacam  berbagai  kesalahan  cyber  ataupun  cyber  crime, semacam  kesalahan  pemakaian  bawah  tangan  kartu  angsuran  ataupun  dapat  diucap dengan kesalahan carding.
Kejatahan  carding  ini  adalah  kejahatan  modus  baru,  “J.  E.  Sahetapy melaporkan,  kalau  kesalahan  akrab  kaitannya  dengan  kemajuan  warga.  Terus menjadi  maju  kehidupan  warga,  sehingga  kesalahan  pula  turut  terus  menjadi  maju. Kesalahan pula turut  bagian hasil dari adat  sendiri. Perihal  ini berarti terus menjadi
3 Ibid, h. 40.
besar  tingkatan  adat  serta  modern  sesuatu  bangsa,  sehingga  terus  menjadi  modern pula kesalahan itu dalam wujud watak serta pelaksanaanya” 4 .
Dalam kaitanya semakin berkembangnya kejahatan carding, maka dipandang perlu  suatu  landasan  hukum  yang  beru  pula  yang  dapat  memberikan  kepastian hukum pada modus kejahtan yang baru pula. Pada dasarnya carding adalah kejahatan yang  dilakukan  oleh  pelaku  dengan  cara  mencuri  data  elektronik  pada  kartu  ATM atau  data  elektronik  M-banking  pada  korban,  kemudian  dikopi  dalam  kartu  ATM yang  baru  dan  dilakukan  penarikan  tunai,  ada  pula  yang  juga  dibelanjakan  untuk kepentingan  si  pelaku,  dan  tagihan  atau  saldo  rekeningnnya  di  bebankan  pada korban.  Tentu  kejahatan  ini  adalah  kejatan  yang  tidak  kasat  mata,  yang  tidak  dapat secara langsung diketahui oleh korban. Tentu dalam pengakanya tidak efektif bahkan tidak  dapat  di  jerat  oleh  Pasal-Pasal  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian “Barang siapa mengambil barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyakan  orang  lain,  dengan maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam  dengan  pencurian,  dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enampuluh rupiah”. Tentu dengan karakterisitik pencurian yang unsur-unsur terdapa di Pasal 362 KUHP ini  sangat  konvensional,  sehingga  menimbulkan  kesulitan  dalam  pembuktian  dan berpotensi  tidak  memenuhi  unsur  delik  sehingga  para  pelaku  dapat  lolos  dari ancaman pidana criminal responsibility.
Dengan  munculnya  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memberikan kepastian hukum pada modus kejahatan carding yang pada intinya pencurian data elektronik yang kemudian data itu disalah gunakan  oleh  carder  atau  pelaku  kejahatan  carding.  Oleh  sebab  itu  perlu  adanya suatu  penelitian  dalam  mengidentifikasi  kejahatan  carding  ini  guna  melihat bagaimana cara penegakan hukum sampai dengan bentuk perlindungan hukum pada pengguna kartur transaksi yang berbentuk elekronik banking.

## 2. METODE PENELITIAN
Menggunakan metode normatif legal research, penelitian jenis ini tidak hanya membahas  secara  konseptuan  saja,  namun  juga  mengidentifikasi,  klasifikasi,  dan singkronisasi  daripadanya  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dalam pembahasan ini, tentu dengan tujuan menghasilkan kesimpilan yang preskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
4 Qurrotul Aini dan Aris Hardinanto, Hasil Cetak Informasi Elektronik Pada Website Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Tindak Pidana Carding, Madura , Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2019, h. 2.
1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Carding Ditinjau dari UU ITE.
Kejahatan carding merupakan  kejahatan  yang  dilahirkan  dari  adanya perkembangan zaman yang sangat modern, dimana hal tersebut ditandai dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi berbasis jaringan internet, hal demikian ini telah membawa suatu perubahan yang begitu besar dalam aktivitas kehidupan  masyarakat,  terutama  dalam  bidang  transaksi  keuangan.  Dalam transasksi  keuangan  perbankan  nasabah  yang  memiliki  uang  tabungan  ataupun mempunyai  kredit,  sama-sama  memegang  kartu  atm  baik  kredit  card  maupun deposit  card,  keduanya  sama-sama  bisa  digunakan  untuk  melakukan  transaksi keuangan,  cotohnya  bisa  digunakan  untuk  menarik  uang  tunai  yang  terdapat  di ATM  bank  tersebut,  atau  kartu  tersebut  dapat  digunakan  untuk  membayar barang  belanjaan  pada  toko  yang  tersedia  opsi  pembayaran  debt  atau  mesin EDC.
Carding  sendiri  ialah  perbuatan  kejahatan  yang  bertabiat  illegal interception  ataupun  menyadap  informasi  pelanggan  ataupun  owner  kartu angsuran  dengan  cara  raga  kartunya  buat  berbelanja  di  gerai online ( forgery ). Modus  ini  bisa terjalin  dampak lemahnya sistem  otentikasi yang dipakai  dalam membenarkan bukti diri pemesanan benda di gerai online. Mengenang perbuatan kejahatan  carding  ini  memakai  alat  pc  serta  ataupun  jaringan  pc  sehingga  bisa jadi  salah  satu  tipe  kesalahan  yang  bisa  dimasukkan  dalam  legislasi  kesalahan dunia maya ( cyber crime law ) 5 .
Seiring  dengan  perkembangnya  zaman  penggunaan  kartu  atm  ini semakin  jarang  untuk  digunakan,  hal  ini  dikarenakan  terdapat  fitur  baru  sejak tahun 2000 an fitur tersebut dinamakan dengan Elektronik Mobile Banking atau disebut  M-Banking,  fitur  ini  berupa  aplikasi  yang  terdapat  pada  smart  phone setiap nasabah bank. Penggunaan m-banking sangat mudah dan cepat, basis dari m-banking  ini  adalah  data  yang  terhubung  pada  sistem  jaringan  internet  yang terkoneksi pada sistem bank.
Akibat  positif  tentu  senantiasa  bergandengan  dengan  akibat  minus, sedemikian itu pula dengaan kejadian kemajuan teknologi data serta komunikasi yang  terus  menjadi  cepat  ini  pula  tidak  bebas  membagikan  akibat  kurang  baik kepada warga antara lain merupakan bisa mengganti sikap serta peradapan orang serta  menimbulkan  pergantian  sosial.  Tidak  hanya  itu  berkah  salah  satu karakternya  yang  transnasional  ataupun  melampaui  batasan  membuat  bumi seakan  tanpa  batasan  alhasil  jadi  alat  untuk  banyak  mereka  yang  tidak bertanggung  jawab  atas  tindakan  ilegal  menggunakan  Internet  sebagai  mode operasi  mereka  tanpa  terikat  oleh  kekuatan  ekstrateritorial  suatu  negara.
5 Ibid, h. 3.
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  khususnya  internet,  telah memunculkan  berbagai  jenis  kesalahan  yang  dikenal  sebagai  penjahat  dunia maya,  termasuk  kesalahan  kartu.  ataupun  kesalahan  pemakaian  bawah  tangan kartu kredit.
Kesalahan  carding  (pemakaian  bawah  tangan  kartu  angsuran)  ialah kesalahan  mencuri  informasi  ataupun  data  kartu  angsuran  orang  lain  yang dipakai  buat  membeli-  beli  online  lewat  situs-  situs  berbelanja  di  internet ataupun  membeli-  beli  dengan  cara  konvensional  yang  tagihannya  dialamatkan pada  owner  asli  dari  kartu  angsuran  itu.  Kesalahan  carding  tercantum  dalam cybercrime  yang  telah  mempunyai  hukum  spesial  ialah  Hukum  ITE  ataupun Hukum  No  19  Tahun  2016  mengenai  Data  serta  Bisnis  Elektronik  buat menanggulangi  kejahatan-  kejahatan  yang  spesial  berhubungan  dengan penyalahgunaan teknologi data serta komunikasi cocok dengan dasar hukum lex specialis  derogate  legi  generali  maksudnya  hukum  spesial  melepaskan  hukum yang  biasa.  Dalam  aspek  hukum  kejahatan,  dasar  lex  specialis  derogate  legi generali  diatur  dalam  Artikel  63  bagian(  2)  KUHP  yang  bersuara  selaku selanjutnya:
“ Jika suatu  tindakan masuk dalam suatu  ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan .”
Artinya,  bila  terdapat  sesuatu  perbuatan  kejahatan  yang  melanggar  2 determinasi  hukum  kejahatan  ataupun  lebih,  misalnya  yang  satu  melanggar determinasi  kejahatan  biasa  serta  yang  yang  lain  sudah  melanggar  determinasi hukum  yang  spesial  sehingga  yang  dikenakan  pada  pelakunya  merupakan determinasi hukum yang spesial.
Menurut  Bagir  Manan,  dalam  lex  specialis  derogate  legi  generali terdapat 3 prinsip yang wajib di cermati ialah: 6
1. Ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  putusan-putusan  hukum  biasa tetap berlaku, tetapi ketentuan-ketentuan yang diatur  dalam putusan-putusan hukum khusus.
2. Kepastian  dalam  menentukan  suatu  peraturan  khusus  harus  sejalan  dengan kepastian dalam menentukan suatu common law, misalnya law by law.
3. Kepastian dalam menentukan hukum KEK harus terletak pada satu kesatuan yurisdiksi  dengan  kepastian  dalam  menentukan  common  law,  misalnya Undang-Undang  Baru  tentang  Hukum  Bisnis  dan    Hukum  Hukum  Awas Fiksi yang tercantum dalam satu kesatuan yurisdiksi, dikenal civil law. .
Pada awal mulanya, saat sebelum Hukum No 19 Tahun 2016 mengenai Data serta  Bisnis  Elektronik  ataupun  Hukum  ITE  terdapat,  buat  memerangkap  para pelakon kesalahan cyber memakai pasal- pasal yang ada dalam KUHP tercantum kesalahan  carding  sendiri  pula  memakai  pasal-  pasal  semacam  perampokan,
6 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 56.
manipulasi  serta  kecurangan  yang  terdapat  di  KUHP. 7 Saat  sebelum  Undang- Undang  ITE  diundangkan  pula  ada  membela  serta  anti  terpaut  dibutuhkan ataupun tidak membuat Undang- Undang ITE. Terdapat 2 opini yang bertumbuh searah  dengan  penindakan  permasalahan  kesalahan  yang  berkaitan  dengan  pc ataupun permasalahan cyber crime ialah: 8
1. KUHP  sanggup  menanggulangi  kesalahan  yang  berhubungan  dengan  pc ataupun  cyber  crime.  Mardjono  Reksodiputro,  kriminolog  dari  Universitas Indonesia membagikan  pendapatnya kalau kesalahan pc tidaklah kesalahan terkini  serta  KUHP  sedang  sanggup  buat  menanganinya  jadi  tidak dibutuhkan membuat hukum spesial.
2. Kesalahan  yang  berkaitan  dengan  pc  ataupun  cyber  crime  membutuhkan hukum  tertentu  buat  mengaturnya.  Seperti  2  opini  para  pakar  selanjutnya yaitu:
a. Menurut  opini  Sahetapy  kalau  KUHP  tidak  sedia  buat  mengalami kesalahan  komputer  ataupun  cyber  crime  sebab  kesalahan  komputer berbentuk  perampokan informasi dikira selaku perampokan yang tidak lazim.  Dalam  permasalahan  perampokan  dalam  KUHP  wajib  terdapat benda  jelas  yang  lenyap.  Pembuktian  yang  susah  dicoba  ditambah kehilangan  yang  sungguh  besar  melatarbelakangi  pendapatnya  buat hendaknya  membuat  hukum  spesial  dalam  menanggulangi  kesalahan komputer ataupun cyber crime supaya gugatan yang diserahkan kepada pelaku tidak meleset.
b. J.  Sudama  Sastroandjojo  serta  mempunyai  opini  yang  serupa  kalau perlunya  hukum  spesial  buat  menanggulangi  kesalahan  komputer ataupun  cyber  crime,  sebab  area,  posisi,  durasi  serta  cara-  cara  dari kesalahan komputer ataupun cyber crime berlainan dengan kesalahan konvensional.
Cyber  crime  sudah  diatur  dalam  hukum  spesial  ialah UndangUndang  No  11  Tahun  2008  mengenai  Data  serta  Transaksi Elektronik dimana cocok dengan dasar hukum lex specialis derogate legi generali bisa jadi referensi buat memerangkap pelakon kesalahan carding atau  kesalahan  yang  lain  yang  berhubungan  dengan  penyalahgunaan teknologi  data.  Tetapi  pada  faktanya  dalam  menanggulangi  masalah kejahatan  yang  melanggar  ketetapan  kejahatan  biasa  ataupun  eksklusif sekalian  tidak  sedikit  yang  sedang  memakai  ketetapan  hukum  biasa
7 Nurma Octaviany, Skripsi : “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding Dalam Kejahatan Cyber Crime”, Universitas Islam Nege ri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, h. 4.
8 Teguh Arifiyadi, Pemberantasan cybercrime dengan KUHP dalam
www.depkominfo.go.id , di akses 23 November 2021.
sementara itu dalam perlengkapan fakta yang terdapat telah nyata dikenal kalau aksi pelakon sudah penuhi determinasi hukum spesial.
Terdapat  sebagian  hukum  positif  yang  legal  biasa  serta  bisa dikenakan  untuk  para  pelaksana  cyber  crime  paling  utama  buat  kasus- kasus yang memakai komputer selaku prasarana, antara lain:
1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Dalam  usaha  menanggulangi  kasus-  kasus  yang  terjalin  para pemeriksa melaksanakan kemiripan ataupun ibarat serta persamaaan kepada Pasal-  Pasal  yang  terdapat  dalam  KUHP.  Pasal-Pasal  didalam  KUHP umumnya  dipakai  lebih  dari  satu  Artikel  sebab  mengaitkan  sebagian  aksi sekalian  Pasal-  Pasal  yang  bisa  dikenakan  dalam  KUHP  pada  cyber  crime antara lain 9 :
a. Pasal  362  KUHP  yang  dikenakan  buat  permasalahan  carding  dimana pelakon mencuri no kartu angsuran kepunyaan orang lain meski tidak dengan  cara  raga  sebab    nomor  kartunya  saja  yang  didapat  dengan memakai aplikasi  card generator di  Internet buat  melaksanakan bisnis di ecommerce .  Sehabis  dicoba  bisnis  serta  benda  dikirimkan,  setelah itu pedagang yang mau melarutkan uangnya di bank nyatanya ditolak sebab owner kartu tidaklah orang yang melaksanakan bisnis.
b. Pasal  378  KUHP  bisa  dikenakan  buat  pembohongan  dengan  seakan olah menawarkan serta menjual sesuatu produk ataupun benda dengan memasang  promosi  di  salah  satu  web  alhasil  orang  terpikat  buat membelinya  kemudian  mengirimkan  duit  pada  pemasang  promosi. Namun,  pada  faktanya,  benda  itu  tidak  terdapat.  Perihal  itu  dikenal sehabis duit dikirimkan serta benda yang dipesankan tidak tiba alhasil konsumen itu jadi terkecoh.
c. Pasal 335 KUHP bisa dikenakan buat permasalahan penggertakan serta eksploitasi yang dicoba lewat e-mail yang dikirimkan oleh pelakon buat memforsir  korban  melaksanakan  suatu  cocok  dengan  apa  yang  di idamkan oleh pelakon serta bila tidak dilaksanakan hendak bawa akibat yang mematikan. Perihal ini umumnya dicoba sebab pelakon umumnya mengenali rahasia korban.
d. Pasal  311  KUHP  bisa  dikenakan  buat  permasalahan  kontaminasi julukan  bagus  dengan  memakai  alat  Internet.  Modusnya  merupakan pelakon  mengedarkan  e-mail  pada  sahabat  korban  mengenai  sesuatu narasi yang tidak betul ataupun mengirimkan e-mail ke sesuatu mailing list alhasil banyak orang mengenali narasi itu.
9 Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Perkembangan Cyber crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia oleh POLRI, Volume 4 No. 2, Agustus 2006.
e. Artikel  303  KUHP  bisa  dikenakan  buat  memerangkap  game  gambling yang  dicoba  dengan  cara  online  di  Internet  dengan  eksekutor  dari Indonesia.
f. Pasal  282  KUHP  bisa  dikenakan  buat  penyebaran  pornografi  ataupun web  porno  yang  banyak  tersebar  serta  gampang  diakses  di  Internet. Meski berbicara Indonesia, amat susah sekali buat menangani pelakunya sebab  mereka  melaksanakan  registrasi  daerah  itu  diluar  negara  dimana pornografi  yang  menunjukkan  orang  berusia  bukan  ialah  perihal  yang bawah tangan.
g. Pasal  282  serta  311  KUHP  bisa  dikenakan  buat  permasalahan penyebaran  gambar  ataupun  film  individu  seorang  yang  cabul  di internet, misalnya permasalahan Sukma Ayu- Bjah.
h. Pasal serta 262 KUHP bisa dikenakan pada permasalahan carding, sebab pelakon  melaksanakan  pembohongan  seakan  mau  membeli  sesuatu benda  serta  melunasi  dengan  kartu  kreditnya  yang  no  kartu  kreditnya ialah jarahan.
i. Pasal  406  KUHP  bisa  dikenakan  pada  permasalahan  deface  ataupun hacking  yang  membuat  sistem  kepunyaan  orang  lain,  semacam  web ataupun  program  jadi  tidak  berperan  ataupun  bisa  dipakai  begitu  juga mestinya.
2. Undang-Undang  No.  19  tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
UU  ITE  dipersepsikan  selaku  cyberlaw  di  Indonesia,  yang diharapkan  dapat  menata  seluruh  hal  bumi  Internet  (siber),  tercantum didalamnya  berikan  punishment  kepada  pelaksana  cybercrime.  Cybercrime dideteksi dari 2 ujung penglihatan:
a. Kesalahan  yang  Memakai  Teknologi  Data  Selaku  Sarana:  Pemalsuan, Pornografi, Manipulasi atau Perampokan Kartu Angsuran,
Pembohongan Melalui Email ( Fraud ), Email Spam, Pertaruhan Online, Perampokan Account Internet,  Terorisme,  Rumor  Sara,  Web  Yang Menyesatkan, dsb.
b. Kesalahan  yang  Menghasilkan  Sistem  Teknologi  Data  Selaku  Target: Perampokan  Informasi  Individu, Pembuatan atau Penyebaran Virus Pc, Pembobolan  atau  PembajakanSitus, Cyberwar , Denial  of  Service (DOS), Kesalahan Berkaitan Dengan Julukan Daerah, dsb.
Cybercrime jadi rumor yang menarik serta kadangkala mengalutkan seba b :
a. Aktivitas dunia cyber tidak dibatasi oleh kedaerahan negeri.
b. Aktivitas dunia cyber relatif tidak berbentuk.
c. Sulitnya  pembuktian  sebab  informasi  elektronik  relatif  gampang  buat diganti,  disadap,  dipalsukan  serta  dikirimkan  ke  semua  bagian  bumi dalam hitungan detik.
d. Pelanggaran hak membuat dimungkinkan dengan cara teknologi.
e. Telah tidak membolehkan lagi memakai hukum konvensional.
Kemiripan  perkaranya  merupakan  mendekati  dengan  kekagetan  hukum konvensional  serta petugas  kala dini mula terjalin  perampokan listrik.  Benda buktiyang dicuripun tidak membolehkan dibawah ke ruang konferensi. Begitu dengan  bila  terdapat  kesalahan  bumi  maya,  perampokan  bandwidth,  dsb Dengan  cara  biasa,  bisa  disimpulkan  kalau  UU  ITE  bisa  diucap  suatu cyberlaw sebab bagasi  serta cakupannya besar mangulas pengaturan di  bumi maya,  walaupun  di  sebagian  bagian  terdapat  yang  belum  sangat  saklek  serta pula  terdapat  yang  sedikit  terlampaui.  Bagasi  UU  ITE  jika  dirangkumkan merupakan selaku selanjutnya: 10
a. Indikasi tangan elektronik mempunyai daya hukum yang serupa dengan ciri tangan konvensional (tinta berair serta bermaterai). Cocok dengan e- ASEAN  Framework  Guidelines (pengakuan  ciri  tangan  digital  rute batasan).
b. Perlengkapan fakta elektronik diakui semacam perlengkapan fakta yang lain yang diatur dalam KUHP.
c. UU  ITE  legal  buat  tiap  orang  yang  melaksanakan  aksi  hukum,  bagus yang  terletak  di  area  Indonesia  ataupun  di  luar  Indonesia  yang mempunyai dampak hukum di Indonesia.
d. Pengaturan Julukan daerah serta Hak Kekayaan Intelektual.
e. Aksi  yang  dilarang  ( cybercrime )  dipaparkan  pada  Ayat  VII  (pasal  27- 37), ialah selaku selanjutnya.
Perlu diketahui yang dimaksud dengan Informasi elektronik telah dimuat dalam determinasi Pasal 1 poin 1 Undang- Undang No 19 tahun 2016 Mengenai ITE, yang selanjutnya
“ Data  Elektronik  merupakan  satu  ataupun  sekumpulan  informasi elektronik,  tercantum  namun  tidak  terbatas  pada  catatan,  suara,  lukisan,  denah, konsep,  gambar, electronic  informasi  interchange (EDI),  pesan  elektronik ( electronic mail ), telegram, teleks, telecopy ataupun sejenisnya, graf, ciri, nilai, Isyarat  Akses,  ikon,  ataupun  pelubangan  yang  sudah  diolah  yang  mempunyai maksud ataupun bisa dimengerti oleh orang yang sanggup memahaminya ”
Bahwa  dengan  definisi  diatas  dapat  diartikan  data  yang  terkadung didalam  kartu  atm  atau  m-banking  termasuk  dalam  informasi  elektronik.  Yang
10 Imam Sjahputra, Problematika Hukum Internet Indonesia, Prenhallido, Jakarta. 2002, h. 70
di  akses  oleh  para  pelaku  carding  ini  merupakan  informasi  elektronik  yang terdapat pada m-banking korban sehingga kemudian dapat di gandakan kedalam kartu  atm  maupun  langsung  digunakan  untuk  transaksi  online  lainnya  dan tagihannya di bebankan pada rekening korban.
Tidak  hanya  diamati  dari  dasar  ketetapannya,  wajib  memandang  unsur- unsur  dari  artikel  perampokan  dalam  KUHP  serta  pasal  perampokan  dalam Hukum  No  19  Tahun  2016  mengenai  Data  dan  Transaksi  Elektronik.  Unsur- unsur  pasal  penggelapan  dalam  KUHP  ialah  Pasal  363  bagian  (1)  ke  4 merupakan selaku selanjutnya:
a. Unsur Objektif :
1. Benda siapa.
2. Mengutip benda suatu yang segenap ataupun beberapa milik orang lain.
3. Dicoba oleh 2 orang ataupun lebih dengan berkawan.
b. Unsur Subjektif
Terdapat percakapan“ dengan arti untuk dipunyai dengan cara melawan hukum”,
Sebaliknya unsur- unsur artikel perampokan dalam Hukum No 19 Tahun 2016 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik ialah dalam Pasal 32 bagian (2) merupakan sebagai berikut
a. Unsur Objektif
Memindahkan  ataupun  mengirim  Data  Elektronik  serta  atau  ataupun  Akta Elektronik pada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berkuasa.
b. Unsur Subjektif
Begitu juga tertera tutur “dengan terencana”, setelah itu terdapat tutur “tanpa hak” ataupun“ melawan hukum”.
Unsur-  unsur  adil  ataupun  unsur-  unsur  individual  dari  kedua  artikel  yang sudah  dijabarkan  diatas  mempunyai  perbandingan  ada  pada  benda  yang  dicuri, dalam  artikel  perampokan  di  KUHP  melaporkan  kalau  benda  yang  dicuri  ialah benda berbentuk tercantum pula energi listrik serta gas yang sudah diatur dalam KUHP  sebaliknya  dalam  artikel  perampokan  di  Hukum  No  19  Tahun  2016 mengenai  Data  serta  Bisnis  Elektronik  benda  yang  diartikan  disini  merupakan benda berbentuk informasi elektronik yang tidak berbentuk.
Pengendalian carding dengan cara melindungi pengendalian carding dengan cara melindungi dicoba oleh sebagian pihak: 11
a. Kepolisian:
1. Melaksanakan  koordinasi  dengan  Bank  Indonesia  supaya  dicoba pengawasan  atau  pemisahan  kepada  penyebaran  atau  publikasi  kartu angsuran.
11 Rofikah, Supanto, Ismunarno, Sabar Slamet, Model Penanggulangan Carding, jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, h. 4.
2. Menerbitkan  novel  merah  mengenai  bimbingan  penangkalan  serta penggulangan carding.
3. Menginformasikan  pada  golongan  perbankkan  mengenai  tren  kesalahan carding yang terkini gempar terjalin,  alhasil golongan perbankkan dapat berjaga- jaga atau cermas. Misalnya saat ini terkini gempar carding oleh kelompok  Srilangka(  kesalahan  carding  oleh  orang  Srilangka  yang bertugas di pom gasolin Belanda dengan modus mengintip nomor Jarum semat  para  konsumen  BBM  yang  memakai  kartu  angsuran,  nomor- nomor  itu  setelah  itu  dikirim  pada  para  pengungsi  Srilangka  yang terhambur  di  tempat  penampungan  di  sebagian  Negeri,  setelah  itu  para pengungsi  ini  dengan  berbekal  kartu  Jarum  semat  ia  melaksanakan carding.  Para  pengungsi  ini  susah  dijerat  hukum  sebab  dengan  cara hukum global mereka dilindungi, alhasil kesempatan ini digunakan oleh kelompok golongan ini buat bertindak serta nyaman dari buruan penegak hukum).
b. Bank Indonesia.
Selaku  bank  esensial  sehingga  guna  Bank  Indonesia  bukanlah  langsung berkaitan  dengan  pelanggan  namun  mereka  merupakan  membuat  regulasi (kebijaksanaan  atau  peraturan).  Dalam  perihal  carding  sehingga  regulasinya merupakan  terkaitdengan  pengawasan  serta  pengaturan  mengenai  determinasi bahan-  bahan  perbankkan  serta  pula  proteksi  pelanggan  perbankkan  kepada penangkalan  terbentuknya  carding  serta  dari  usaha  menjamin  hak-  hak pelanggan bila terlanjur terjalin carding.
Terpaut  dengan  produk  layanan  perbankkan  yang  berbentuk  kartu angsuran  makaBank  Indonesia  sudah  menghasilkan  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 7 atau 6 atau PBI 2005 mengenai Kejernihan Produk Bank serta  Pemakaian  Informasi  Individu  Pelanggan.  Dikeluarkannya  ketentuan ini merupakan buat:
1. Usaha tingkatkan good governance pabrik perbankkan serta memberdayakan pelanggan.
2. Membagikan kejelasan mengenai khasiat serta efek yang menempel pada produk bank.
3. Kejernihan  pemakaian  informasi  individu  yang  di  informasikan pelanggan ke pada bank dibutuhkan buat tingkatkan proteksi kepada hak- hak individu pelanggan dalam berkaitan dengan bank.
Dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  itu  tiap  bank  diharuskan  buat membagikan data hal karakter produk bank sekurangnya hal:
1. Penerbit produk bank tersebut.
2. Julukan produk bank;
3. Tipe produk bank;
4. Persyaratan serta tatacara pemakaian produk bank;
5. Biaya- biaya yang menempel pada produk bank;
6. Kalkulasi bunga ataupun untuk hasil serta batas profit;
7. Waktu durasi berlakunya produk bank;
8. Pencetak produk bank itu.
Bank serta harus memohon persetujuan tercatat dari pelanggan dalam perihal  hendak  membagikan  ataupun  memberitahukan  informasi  individu pelanggan pada pihak lain buat tujuan menguntungkan dengan terlebih dulu menarangkan  tujuan  serta  akibat  dari  penyebarluasan  informasi  individu  itu pada pihak lain.
c. Perbankan
Selaku  suatu  badan  yang  dasar  penting  bidang  usaha  merupakan agregasi  anggaran  dari  pelanggan  sehingga  bank  telah  tentu  hendak membagikan layanan yang sebaik- bagusnya pada pelanggan jika tidak mau mengecewakan  serta  lelet  laun  dibiarkan  oleh  nasabahnya  alhasil  usahanya gulung karpet atau bubar.
Langkah-langkah  yang  dicoba  perbankkan  buat  menghindari terbentuknya cardingantara lain dengan: 12
1. Membuat  regu  eDU  ( Early  Detection  Bagian )  yang  bekerja  buat memantau,  menganalisa  serta  mengutip  aksi  yang  dibutuhkan  buat menghindari terbentuknya carding, antara lain dengan bertamu kastemer yang  lagi  melaksanakan  bisnis  apakah  betul  dicoba  oleh  yang berhubungan.
2. Melaksanakan  pemasyarakatan  penangkalan  fraud  (perampokan  kk) tercantum  efek  carding  dengan  membuat  pesan-  catatan  bimbingan  di lembar gugatan serta lewat catatan SMS dan pengiriman pesan spesial ke kastemer.
3. Menguatkan sistim penjagaan card link serta mesin EDU yang dipunyai oleh bank.
Penyelesaian  Carding  Dengan  cara  Represif  Penyelesaian  carding dengan  cara  represif  merupakan  langkah-  langkah  yang  dicoba  bila  perbuatan kejahatan  carding  telah  terlanjur  terjalin.  Lembaga-  lembaga  yang  berfungsi mengatasi bila terlanjur terjalin carding merupakan:
a. Perbankkan yang bersangkutan;
b. Kepolisian;
c. Bank Indonesia;
d. Bank penjamin Kartu kredit.
Bila  carding  telah  terlanjur  terjalin  sehingga  pihak  pelanggan  yang berhak atas kartu angsuran itu telah benda pasti jadi pihak yang dibebani sebab
12 Leo  T.  Panjaitan, Analisis  Penanganan  Carding  dan  Perlindungan  Nasabah  dalam Kaitannya  dengan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  no.11  Tahun  2008 ,  Jurnal Universitas Mercu buana, Jakarta, h. 19.
ia tidak membeli- beli benda ataupun pelayanan dengan memakai kartu angsuran yang  dipunyanya  namun  ia  yang  terserang  gugatan  dari  bank  seakan  ia  sudah membeli- beli benda atau pelayanan. Bila terjalin permasalahan begitu sehingga pemegang  kartu  angsuran(  pelanggan)  lekas  memberi  tahu  pada  banktentang terbentuknya  bisnis  aneh  yang  tercetak  pada  lembar  gugatan.  Aparat  customer service  bank lekas  menangani  lanjuti  dengan  memberi  tahu  pada  bagian  RMU ( Risk  Managemen  Unit ).  Aparat  RMU  sehabis  membaca  informasi  setelah  itu melaksanakan  membekukan  kartu  dengan  isyarat  “F”  pada  system  mainframe yang  bernama  card  link.  Berikutnya  dicoba  analitis  dalam  serta  eksternal,  bila teruji  carding  sehingga  dicoba  metode  bobot  balik  ( chargeback )  alhasil pemegang  kartu  tidak  jadi  kehabisan  duit  buat  melunasi  benda  ataupun pelayanan yang ia tidak berbelanja ataupun memakainya. 13
Bila  metode  di  atas  telah  bisa  melegakan  seluruh  pihak  sehingga permasalahan  carding  berakhir  namun  bila  tidak,  bisa  ditempuh  usaha perantaraan  antara  pelanggan  yang  terserang  carding  dengan  pihak  Bank Indonesia  selaku  jembatan.  Usaha  perantaraan  antara  pelanggan  yang  jadi korban  carding  dengan  pihak  bank  yang  dimediatori  Bank  Indonesia  bila  tidak berhasil  tutur  akur  sehingga  bisa  menempuh  rute  penguatan  hukum  kejahatan oleh kepolisian.
Penindakan  permasalahan  carding  oleh  kepolisian  merupakan  serupa dengan permasalahan kesalahan yang lain, diawali dengan pelacakan, investigasi sampai  terbuat  Informasi  acaraPemeriksaan  serta  pemberian  ke  Kejaksaan. Sebagian memo dari kepolisian selaku materi penyelesaian carding: 14
a. Buat  dikala  ini  pemakaian  teknologi  chip  belum  dapat  dibobol  pelakon carding;
b. Carding terkini merupakan dengan membuka kunci  batasan atas pemakaian kartu angsuran;
c. Perlunya  memakai  Kamera  pengaman  di  tempat  menggosok  pembayaran memakai kartu angsuran( mempermudah melacak pelakon);
d. Perlunya ganjaran kejahatan yang berat kepada pelakon carding;
e. Nyaris seluruh penjahat carding merupakan recidive;
f. Modus carding merupakan dengan menjiplak.
Bila  diamati  bentuk  penyelesaian  carding  yang  sepanjang  ini  ditangani oleh  Bank  Indonesia  serta  Kepolisian,  cocok  dengan  filosofi  hukum  kejahatan kalau ganjaran kejahatan yang jelas serta keras bisa bawa dampak prevensi atau penangkalan  kepada  terbentuknya  perbuatan  kejahatan.  Dalam  permasalahan perbuatan  kejahatan  carding  ini  nyata  kalau  belum  terdapat  determinasi  hukum
13 Ibid, h. 18.
14 Rofikah, Supanto, Ismunarno, Sabar Slamet, Model Penanggulangan Carding, Op. Cit, h. 6.
yang  jelas  serta  nyata(  spesial)  menata  serta  membagikan  ganjaran  kepada carding.  Determinasi  itu  terkini  hingga  ditempelkan  pada  artikel  362  KUHP: Barangsiapa mengutip benda suatu yang segenap ataupun beberapa milik orang lain,  dengan  arti  buat  dipunyai  dengan  cara  melawan  hukum,  diancam  sebab perampokan  dengan  kejahatan  bui  sangat  lama  5  tahun  ataupun  kompensasi sangat banyak 6 puluh rupiah. Artikel 32 (1) UU Nomor. 11 Tahun 2008: Tiap Orang  dengan  terencana  serta  tanpa  hak  ataupun  melawan  hukum  dengan metode  apa  juga  mengganti,  menaikkan,  kurangi,  melaksanakan  transmisi, mengganggu,  melenyapkan,  memindahkan,  merahasiakan  sesuatu  Data elektronik  serta  atau  ataupun  Akta  elektronik  kepunyaan  Orang  lain  ataupun kepunyaan khalayak diancam dengan kejahatan bui sangat lama 8 (8) tahun serta atau  ataupun  kompensasi  sangat  banyak  Rp.  2.000.000.000,00  (2  miliyar rupiah).  Memandang  bahaya  ganjaran  dalam  kedua  Artikel  itu  yang  tidak memakai  determinasi  bahaya  kejahatan  minimun,  sehingga  tidak  menutup mungkin  juri  hendak  menjatuhkan  tetapan  ganjaran  kejahatan  yang  relatif enteng. Akhirnya dampak prevensi biasa serta spesial atas pemidanaan pelakon carding  tidak  berhasil.  Kondisi  ini  tidak  membuat  kapok  untuk  pelakon  buat melaksanakan carding lagi ( residiv ) ataupun warga biasa tidak merasa khawatir buat melaksanakan carding.
2. Upaya Hukum Korban Kejahatan Carding
Dalam konteks korban kejahatan carding telah menyadari bahwa terdapat pencurian saldo pada rekeningnya maka korban dapat memohon kepada negara untuk dapat memenuhi rasa keadilannya dengan melalui proses sebagai berikut ;
a. Melaporkan kepada kepolisian RI
Ketika  korban  telah  menyadari  adanya  kejahatan  carding  yang  menimpa dirinya dan mengakibatkan sejumlah saldo yang terdapat di rekening dirinya berkurang  maka  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  membuat  laporan kepada  kepolisian  RI  yang  mana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  24  KUHAP sebagai berikut
“ Laporan  adalah  pemberitahuan  yang  disampaikan  oleh  seorang  karena hak  atau  kewajiban  berdasarkan  undang-undang  kepada  pejabat  yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana .”
b. Penyelidikan
Langkah percobaan ialah langkah awal yang dicoba oleh interogator dalam melaksanakan  pelacakan  perbuatan  kejahatan.  Interogator  wajib  bisa meyakinkan  perbuatan  kejahatan  yang  terjalin  dan  gimana  serta  sebab- sebab perbuatan kejahatan itu buat bisa memastikan wujud informasi polisi
yang  hendak  terbuat  Data  umumnya  nya  diterima  dari  interpol  yang menyambut  pesan  pemberitahuan  ataupun  informasi  dari  negeri  lain  yang setelah  itu  diteruskan  ke  Bagian  cybercrime  dasar  yang  ditunjuk  dalam pelacakan permasalahan permasalahan cybercrime Yang motifnya semacam permasalahan carding tata cara yang dipakai nyaris serupa dengan pelacakan dalam menanggulangi kesalahan narkotika paling utama paling utama under cover serta control delivery aparat sehabis menyambut data.
c. Penindakan
Penindakan  permasalahan  cybercrime  kerap  hadapi  halangan  paling  utama dalam penahanan terdakwa serta perampasan benda fakta dalam penahanan terdakwa  kerapkali  kita  tidak  bisa  menentukan  dengan  cara  tentu  siapa pelakunya  sebab  mereka  melaksanakannya  lumayan  lewat  komputer  yang bisa dicoba dimana saja tanpa terdapat yang mengenali alhasil tidak terdapat saksi  yang  mengenali  dengan  cara  langsung  sangat  jauh  cuma  bisa menciptakan  IP  Address  serta  komputer  yang  dipakai.  Perihal  itu  hendak terus menjadi susah bila memakai warnet karena dikala ini ini sedang tidak sering  sekali  warnet  yang  melaksanakan  pendaftaran  kepada  konsumen pelayanan  mereka  alhasil  kita  tidak  bisa  mengenali  siapa  yang  memakai komputer  itu  Pada  dikala  terjalin  perbuatan  kejahatan.  Perampasan  benda fakta  banyak  menemui  kasus  sebab  umumnya  informan  amat  lelet  dalam melaksanakan  peliputan  perihal  itu  membuat  informasi  serbuan  di  batang kayu  server  telah  dihapus  umumnya  terjalin  pada  permasalahan  deface, alhasil interogator menemui kesusahan dalam mencari batang kayu statistik Yang  ada  di  dalam  server  karena  umumnya  dengan  cara  otomatis  server menghilangkan  load  yang  terdapat  buat  kurangi  bobot  server.  Perihal  ini membuat tidak menciptakan informasi yang diperlukan buat dijadikan benda fakta  sebaliknya  datalock  statistik  ialah  salah  satu  fakta  vital  dalam permasalahan hacking buat memastikan arah datangnya serbuan.
d. Pemeriksaan
Penggunaan  pasal-  pasal  yang  cyber  crime  ialah  Ialah  sesuatu  kasus  besar yang amat mengusutkan, misalnya Bila terdapat hacker yang melaksanakan perampokan informasi Apakah bisa dikenakan artikel 362 KUHP artikel itu mewajibkan terdapat beberapa ataupun segenap kepunyaan orang lain yang lenyap, sebaliknya informasi yang dicuri oleh hacker itu serupa sekali tidak berganti.  Perihal  itu  bisa  dikenal  umumnya  sehabis  selang  durasi  yang lumayan lama sebab terdapat orang yang mengenali rahasia industri ataupun memakai  informasi  itu  buat  kebutuhan  individu  pengecekan  kepada  saksi korban  banyak  hadapi  halangan.  Hai  ini  diakibatkan  Tema  pada  dikala aktivitas  berjalan ataupun 8 tidak terdapat  satupun  saksi  yang memandang. Mereka  hanya  mengenali  sehabis  peristiwa  berjalan  sebab  menyambut akibat  dari  serbuan  yang  dilancarkan  itu  semacam  bentuk  yang  berganti
ataupun tidak berfungsinya program yang terdapat, perihal buat kasus- kasus carding.
e. Penyelesaian berkas perkara
Sehabis  investigasi  komplit  serta  dituangkan  dalam  wujud  arsip  masalah sehingga  kasus  yang  terdapat  merupakan  kasus  benda  khalayak  sebab  saat sebelum serupa yang terjalin di antara petugas penegak hukum benda fakta digital merupakan benda fakta dalam permasalahan cybercrime yang belum mempunyai  kesimpulan  yang  nyata  dalam  penentuannya.  Karena  digital evidence  tidak  senantiasa  dalam  wujud  raga  yang  jelas.  Misalnya  buat permasalahan  pembantaian  suatu  pisau  ialah  benda  fakta  penting  dalam melaksanakan  pembantaian  sebaliknya  dalam  permasalahan  cybercrime benda  fakta  kuncinya  merupakan  komputer  namun  aspek  itu  ialah  fisiknya saja  sebaliknya  yang  penting  merupakan  informasi  di  dalam  hardisk komputer  itu  yang  berupa  file,  yang  bila  terbuat  jelas  dengan  print menginginkan banyak kertas buat menuangkannya.
f. Tahap penuntutan
Pada  tahap  ini  seorang  jaksa  akan  merumuskan  suatu  surat  dakwaan  yang dihasilakan  dari  pemeriksaan  penyidikan,  dimana  pada  surat  dakwan tersebut  akan  menentukan  terdakwa  akan  dikenakan  undang-undang  dan pasal  yang  sesuai  dengan  perbuatannya  dalam  hal  ini  kejahatan  carding biasa dikenakan Pasal 31, 32 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.
g. Tahap Pemeriksaan pengadilan
Pada  tahap  ini  dilakukan  pemeriksaan  surat  dakwaan,  eksepsi,  saksi, keterangan  ahli,  terdakwa,  saksi  korban,  dan  tuntutan,  pledoi,  namun  hal yang  menjadi  penting  adalah  korban  melalui  penasehat  hukumnya  harus mengajukan gabungan perkara gugatan ganti kerugian.
tuntutan  ubah  kehilangan  diatur  dalam  Bab  XIII  KUHAP.  Ganti kehilangan  yang  diartikan  pada  kombinasi  kasus  petisi  ubah  kehilangan,  ialah ubah kehilangan atas sebagian karena selaku selanjutnya:
a. Yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan itu sendiri
b. Desakan  ubah  kehilangan  yang  disebabkan  perbuatan  kejahatan  tertuju pada “sang pelaku perbuatan kejahatan” ialah tersangka, dan
c. Desakan  ubah  kehilangan  yang  diajukan  pada  tersangka  digabung  serta ditilik  dan  diputus  sekalian  berbarengan  dengan  pengecekan serta tetapan masalah kejahatan yang didakwakan pada tersangka.
Pasal 98 bagian (1) melaporkan, bila sesuatu aksi yang jadi bawah cema dalam  pengecekan  masalah  kejahatan  oleh  majelis  hukum  negara,  sudah menimbulkan  kehilangan  untuk  orang  lain,  juri  ataupun  majelis  hukum  atas permohonan  orang  yang  dibebani  bisa  memutuskan“  buat  mencampurkan” masalah petisi ubah kehilangan pada masalah kejahatan yang lagi diselidik.
Pencampuran  pengecekan  serta  tetapan  petisi  ubah  kehilangan  dengan masalah kejahatan sekalian,  cocok dengan Dasar  penyeimbang yang  digariskan KUHAP, Tidak cuma memprioritaskan proteksi hak serta derajat tersangka saja, namun pula berikan proteksi pada kebutuhan orang lain,
Dalam  Mengenai  ini  keinginan  orang  yang  telah  menderita  kehabisan yang  diakibatkan  oleh  aksi  kesalahan  yang  dicoba  terdakwa.  Arti  serta  tujuan pencampuran  masalah  petisi  ubah  kehilangan  dengan  pengecekan  masalah kejahatan  yang  diatur  dalam  pasal  XIII  KUHAP  Bagi  uraian  pasal  98  ayat  (1) “ biar  masalah  petisi  itu  pada  sesuatu  kala  yang  serupa  ditilik  dan  diputus sekalian  dengan  masalah  kejahatan  yang  berhubungan ”.  Akan  namun,  tanpa kurangi  arti  yang  tercantum  dalam  uraian  pasal  98  bagian  1  KUHAP  tujuan sangat penting pencampuran antara lain: 15
1. Buat mempermudah cara pengecekan serta pengajuan petisi ubah kehilangan itu  sendiri,  alhasil  Bisa  berhasil  arti  yang  tercantum  dalam  dasar  peradilan yang simpel, kilat serta bayaran mudah,
2. Supaya  lekas  bisa  jadi  orang  yang  dibebani  menemukan  ubah  kehilangan tanpa  lewat  cara  petisi  awas  lazim  dan  Tidak  diwajibkan  terlebih  dulu menunggu  tetapan  kejahatan  terkini  mengajukan  petisi  ubah  kehilangan lewat  petisi  masalah  awas  lazim  dengan  begitu  pencampuran  petisi  ubah kehilangan ialah jalur pintas yang bisa digunakan orang yang dibebani buat sedini bisa jadi memperoleh pembayaran ubah kerugian
Dengan  demikian  penegakan  hukum  bagi  terdakwa  dapat  dilaksanakan dengan  cara  proses  litigasi,  bahwa  dalam  proses  tersebut  akan  menghasilkan putusan  pengadilan  yang  terdapat  dua  tujuan  pertama  menghukum  pelaku kejahatan  carding  dengan  di  penjara  sifatnya  pembalasan,  dan  yang  kedua menerbitkan  ganti  kerugian  sejumlah  nominal  materil  yang  akan  diberikan kepada  korban  atas  kerugian  yang  timbul  dari  kerjahatan  carding  tersebut. Dengan demikian maka pemulihan hak korban dapat di laksanakan dengan cepat dan efektif.
suatu  penelitian  dalam  mengidentifikasi  kejahatan  carding  ini  guna melihat  bagaimana cara penegakan hukum  sampai dengan bentuk  perlindungan hukum pada pengguna kartur transaksi yang berbentuk elekronik banking.

## 4. PENUTUP
Perlindungan  hukum  harus  diberikan  kepada  seluruh  masyarakat  Indonesia tanpa  terkecuali.  Dalam  permasalahan  carding,  korban  sangat  menderita  atas kerugian yang dialami, upaya yang dapat dilakukan adalah pertama upaya preventif dimana  melibatkan  berbagai  stake  holders  seperti,  Bank  Indonesia,  Bank  terkait,
15 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, 2019, Jakarta ,h. 82
Kepolisian,  Masyarakat  yang  dimana  saling  berkoordinasi  dan  meningkatkan wawasan  guna  mengantisipasi  terjadinya  kejahatan  carding.  Kedua  upaya  hukum litigasi  dapat  ditempuh  oleh  korban  dengan  melaporkan  kejahatan  carading  tersbut kepada  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  polri  yang  kemudian  diproses  sampai pada  tahapan penuntutan, kemudian pemeriksaan di pengadilan. Putusan pengadilan terdapat  dua  tujuan  pertama  yaitu  yang  pertama  menghukum  pelaku  kejahatan carding  dengan  di  penjara  sifatnya  pembalasan,  dan  yang  kedua  menerbitkan  ganti kerugian sejumlah nominal materil yang akan diberikan kepada korban atas kerugian yang timbul dari kerjahatan carding tersebut. Dengan demikian maka pemulihan hak korban dapat di laksanakan dengan cepat dan efektif.
Indonesia  dalam  perihal  ini  butuh  melaksanakan  pencegahan-pencegahan kepada  kesalahan  carding,  sebab  Indonesia  ialah  salah  satu  negeri  dengan permasalahan  kesalahan  mayantara  (cybercrime)  paling  banyak  di  bumi,  jadi  telah waktunya  kita  berbena  dengan  memperlengkapi  penegak-penegak  hukum  kita dengan  ilmu  wawasan  yang  dapat  menangani  serta  menghindari  terbentuknya  balik cybercrime di Indonesia. Penegak hukum di Indonesia dapat memidana sang pelaku kesalahan cybercrime spesialnya carding dengan metode memintanya buat mengajari serta memeragakan gimana cara sipelaku melaksanakan tindakkannya itu.  Sehingga diharapkan  penegak  hukum  mengerti  bagaimana  prosesnya  sehingga  dapat menghindari kesalahan carding.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir  Muhammad.  2006, Etika  Profesi  Hukum .:  PT.  Citra  Aditya  Bakti. Bandung.
Adang Al, 2007,  Hukum; Titik Pijak dan Kerangka Kebersamaan, Yogyakarta.
Assiddiqie  Jimly,  2004,  Cita  Negata  Hukum  Indonesia  Kontemporer,  fakultas hukum universitas sriwijaya, palembang.
Asshiddique  Jimly,  2006,    Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia,  Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
Asshiddiqie,  Jimly  2006,  Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi,  Sinar Grafika, Jakarta.
Bagir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta.
Efendi Marwan, 2005,  Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsi Dari Perspektif Hukum,
Gramedia, Jakarta.
Gozali Djoni & Usman Rachman, 2012, Hukum Perbankan, Cet II, Sinar Grafika, Jakarta.
Hadjon  Philipus  M.,  1987,  Perlindungan  Bagi  Rakyat  di  Indonesia,  Bina  Ilmu,
Surabaya.
I  Made  Widnyana.  2010, Asas-Asas  Hukum  Pidana .  PT.  Fikahati  Aneska  , Jakarta.
Imam  Sjahputra,  2002,  Problematika  Hukum  Internet  Indonesia,  Prenhallido, Jakarta.
Jurdi Fajlurrahman,  2016, Teori Negara Hukum, Setara Press, malang. Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
Marbun    SF.  Marbun,  dkk.  2001,  Dimensi-Dimensi  Pemikiran  Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.
Manan, Bagir 1996,  Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Gaya Media  Permata, Jakarta.
Marzuki Peter Mahmud, 2017, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
Marjono Reksodiputro,  1994, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan , Jakarta.
P.A.F.Lamintang . 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung. Sjahputra  Iman,  2002,  Problematika  Hukum  Internet  Indonesia,  Prenhallindo, Jakarta.
Soehino S. H, 2001, Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
Subekti, 1985, Pokok – Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta. Subekti, 1985, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta Sudikno  Mertokusumo,  2003,  Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar.  Liberty,
Yogyakarta.
Sudarto. 2005, Hukum Pidana I . Yayasan Sudarto ,Semarang.
Suhartini.  2012, Undang-Undang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia .:  Sinar Grafika. Jakarta.
Tian  Terina  dan  Fathur  Rachman.  2019, Konsep  Pemidanaan  dari  Kacamata Hukum Penitensier . Malang.
Warsito  Hadiutomo.  2005, Hukum  Kepolisian  Indonesia .:  Prestasi  Pustaka. Jakarta.
Wiranata, I Gede A.B. 2005, Dasar dasar Etika dan Moralitas .: P.T.Citra Aditya Bakti. Bandung
Yurizal,  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Cyber  Crime,  Media  Nuda  Creatif, Malang,
Yahya Harahap, 2019, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, , Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perkapolrian
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Pelaksanaan  Teknis Institusional  Peradilan  Umum  Bagi  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003  Tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jurnal
Ali  zaidan  dalam  bunga  rampai  Komisi  Yudisial,  2007,  Kontribusi  Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan.
Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Perkembangan Cyber crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia oleh POLRI, Volume 4.
Budi  Rizki  Husin. Studi  Lembaga  Hukum .  Universitas  Lampung.  Bandar Lampung.Giri Utama. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Gramedia. Diintisarikan  Dari  Buku  Karangan,  Lawrence  M.  Friedman,  1977,  Law  And Society An Introduction. New Jersey: Prentice Hall Inc.
Endah  Lestari,  Johanes  Arif,  2010,  “Tinjauan  Yuridis  Kejahatan  Penggunaan Kartu  Kredit  di  Indonesia”,  Jurnal  Hukum,  Volume  XVIII,  Nomor  18, (April)
Leo Panjaitan, 2012 Analisis dan Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam  Kaitannya  dengan  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  Nomor  11  tahun  2008,  Jurnal  Jurnal  Telekomunikasi  dan Komputer, Volume 3, Nomor.1, ().
Leo T. Panjaitan, 2008, Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam  Kaitannya  dengan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik no.11 Tahun , Jurnal Universitas Mercu buana, Jakarta. Nurma  Octaviany,  Skripsi  :  2018  ,  “Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Carding  Dalam  Kejahatan  Cyber  Crime”,  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,.
Rofikah,  Supanto,  Ismunarno,  Sabar  Slamet,  Model  Penanggulangan  Carding, jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Sigid  Suseno,  2004,  “Kebijakan  Pengaturan  Carding  dalam  Hikum  Pidana  di Indonesia”, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 6, Nomor 3, (November) .
W  Djatmika.  2007, Etika  Kepolisian  (dalam  komunitas  spesifik  polri ).  Jurnal Studi Kepolisian. STIK-PTIK.. Edisi 75.

## Website
Pengertian Tindak Pidana (gsihaloho.blogspot.com)
Teguh Arifiyadi, Pemberantasan cybercrime dengan KUHP dalam www.depkominfo.go.id ,