## Kristalisasi Fakisonalisme PKB dan PKNU Pasca Pemilihan Presiden 2004
Ahmad Zaki Fadlur Rohman    

## Abstrak
Artikel  ini  mencoba  untuk  melacak  kembali  konseptualisasi  faksi  dalam  studi  partai  politik. Faksionalisasi adalah fenomena yang sering hadir di tubuh partai politik. Dalam konteks partai di  Indonesia, bentuk  faksionalisasi  terjadi  di  PKB. Ketika  faksionalisasi  semakin  tajam  dalam PKB  tidak  dapat  dikelola  dengan  baik,  maka  ada  bola  liar  yang  menyebabkan  pembentukan PKNU. Kelahiran PKNU ini merupakan bentuk nyata dari faksionalisasi yang terjadi di PKB. Kelahiran PKNU adalah bukti bahwa faksionalisasi di tubuh PKB tidak dapat dikendalikan dan dikelola  dengan  baik.  Ini  merupakan  indikasi  bahwa  organisasi  partai  politik  tidak  adaptif terhadap  pandangan  yang  berbeda  dan  garis  politik  di  PKB.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa  proses  pelembagaan  PKB  namun  kokoh  dan  kuat  dalam  dinamika  bergolak mengelolaan di tubuhnya sendiri.
Kata kunci: Faksionalisasi, PKB, PKNU dan Pilpres

## Abstract
This  article  attempts  to  trace  back  conceptualization  of  the  factions  in  the  study  of  political parties. Factionalization is a phenomenon that is often present in the body of a political party. In  the  context  of  the  party  in  Indonesia,  factionalization  form  occurs  in  the  PKB.  When factionalization  increasingly  sharp  in  the  PKB  can  not  be  managed  well,  then  there  is  a  wild ball  which  led  to  the  formation  of  PKNU.  Birth  PKNU  This  is  a  clear  form  of  factionalization that occur in the PKB. The birth of PKNU is evidence that factionalization in the body of PKB can  not  be  controlled  and  managed  properly.  This  is  an  indication  that  the  organization  of political parties is not adaptive to different views and political line in the PKB. Thus, it can be said that the process of institutionalization PKB yet sturdy and strong in mengelolaan turbulent dynamics in his own body.
Keywords: factionalization, PKB, PKNU and election
*Korespondensi:
Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Brawijaya Jalan Veteran, Malang 65145 Email: ahmadzakifr@ub.ac.id

## Ahmad Zaki F. R, Kristalisasi Faksionalisme PKB dan PKNU Pasca Pilpres 2004

## Pendahuluan
Pasca reformasi yang ditandai oleh lengsengnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  studi  tentang  Indonesia.  Sebelum reformasi,  studi  tentang  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  sejumlah  ilmuan  politik memfokuskan pada kajian tentang  negara. Mulai  dari perdebatan antara Harry  J  benda dan  Herbert  Feith  tentang  kemunduran  demokrasi  konstitusi  di  Indonesia  pasca munculnya  demokrasi  terpimpin  dibawah  Soekarno.  Dilanjutkan  studi  tentang  Orde Baru seperti “ Bemtenstaat ” Ruth T. Mc Vey, “ Bureaucratic Polity ” Karl D Jackson, dan “ Patromonial  State ”  yang  di  Indonesia  lebih  banyak  dipopulerkan  oleh  Emmerson, Liddle,  Crouch,  dan  Brown.  Dengan  demikan,  konteks  politik  rezim  otoritarianisme pada zaman orde baru menyebakan kajian tentang politik di indonesiaemua fokus pada lembaga eksekutif.
Fokus  kajian  tentang  Indonesia  yang  banyak  mengkaji  tentang  “negara”  di tingkat  eksekutif  birokrat,  pasca  reformasi  mulai  fokus  pada  kajian  tentang  partai politik.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  efouria  politik  yang  diekspresikan  melalui  pendirian partai  politik  sebagai  instrumen  penting  dalam  meraih  kekuasaan  baik  di  tingkat eksekutif  maupun  legislatif.  Lokus  kekuasaan  yang  dulu  pada  masa  Soeharto  berpusat pada  poros  eksekutif  birokrat  dan  militer  beralih  pada  kekuasaan  ditangan  para  elite- elite  politik  yang  berada  di  partai  politik.  Oleh  karena  itu,  kajian  tentang  partai  politik pasca  reformasi  menjadi  sangat  menarik  dalam  konteks  demokrasi  elektoral  di Indonesia.
Kajian  tentang  partai  politik  di  Indonesia  tidak  pernah  lepas  dari  fenomena faksionalisme  partai  politik.  Menjamurnya  partai  politik  di  Indonesia  sering  kali merupakan  implikasi  dari  gejala  fakisonalisme.  Tiga  partai  politik  yang  ada  dibawah rezim orde baru, yaitu Golkar, PPP, dan PDI merupakan induk partai di Indonesia yang pecah  menjadi  beberapa  partai  pada  pemilu  tahun  1999.  Dalam  kasus  partai  PPP  yang menjadi  pelabuhan  politik  terakhir  bagi  kelompok  Islam  sejak  adanya  kebijakan  fusi partai pada tahun 1973, pada pemilu tahun 1999  pecah  menjadi  banyak partai  berlabel islam seperti PAN, PKB, PNU, PKU, dan Masyumi.
Dalam  studi  tentang  faksionalisme  intra  partai,  pekembangan  faksi-faksi didalam  partai  sangat  ditentukan  oleh  faktor  internal  partai  maupun  faktor  ekternal partai  seperti setting sosial  dan  politik.  Perbedaan  konteks  sosial  dan  politik  dapat memberikan  perubahan  pola  faksonalisme  yang  terjadi  didalam  internal  partai.  Pada konteks  politik  di  Indonesia  pasca  transisi  demokrasi  Tahun  1998,  faktor  eksternal terkait kondisi setting sosial dan politik sangat berpengaruh terhadap pola faksionalisme partai.  Konteks  transisi  demokrasi  di  Indoensia  pasca  tumbangnya  rezim  Soeharto, setidaknya  ada  dua  agenda  utama  reformasi,  yaitu  perubahan  sistem  kepartaian  dan pemilu  ulang.  Sistem  kepartaian  merupakan  agenda  utama  reformasi  dalam mengembalikan hak-hak politik masyarakat Indonesia yang telah lama dimonopoli oleh partai penguasa Orba melalui pendirian partai baru. Sedangkan pemilu menjadi agenda
Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
utama  reformasi  dalam  proses  pergantian  ( transplecement )  pemerintahan  baru  atau rezim demokratik menggantikan pemerintahan otoriter yang telah tumbang.
Dalam  tulisan  ini  akan  menjelaskan  kristalisasi  faksionalisme  yang  ada  di internal  PKB  (Partai  Kebangkitan  Bangsa)  pasca  Pilpres  2004  Tahun  2004  sehingga lahir  partai  baru  pecahan  PKB,  yaitu  Partai  Kebangkitan  nasional  Ulama  (PKNU). Pendirian  PKNU  tidak  lepas  dari  dinamika  internal  PKB  yang  mengurucut  pada polarisasi  antara  PKB  “Gus  Dur”  dan  PKB  “Ulama”.  Masing-masing  kubu  sempat membuat kongres  masing-masing sehingga  menghasilkan dualisme kepengurusan pada akhir  tahun  2005.  Meskipun  dalam  pengadilan  PKB  “Ulama”  dikalahkan  oleh  PKB “Gus Dur”, namun pada pemilu tahun 2009 bertransformasi menjadi PKNU. Dalam hal ini,  konteks  politik  pilpres  2004  menjadi  titik  balik  dari  konsolidasi  PKB  sehingga muncul  perpecahan  antara  PKB  Gus  Dur  dan  PKB  “Ulama”  yang  berubahan  menjadi PKNU.  Oleh  karena  itu,  dinamika  faksionalisme  internal  di  tubuh  PKB  sehingga  lahir PKNU akan mejadi fokus dalam penulisan paper ini.
Dengan mengkaji tema faksionalisme partai politik pasca reformasi di Indonesia dengan  kasus  PKB,  setidaknya  ada  sumbangan  akademik  dalam    melihat  geliat faksionalisme  partai  politik  pasca  refromasi.  Kajian  ini  juga  turut  memperkuat argumentasi  para  Indonesianis  dalam  melihat  demokratisasi  di  Indonesia    telah mengarah pada sistem oligarki dimana sistem pemerintahan yang didasarkan atas elite- elite politik. Dalam konteks ini, partai politik yang menjadi aktor demokratisasi ternyata sistem  internalnya  sangat oligarkis .  Gejala oligarki ini  dapat  dilihat  dari  gejala faksionalisme  parta  politik  yang  kemunculannya  sangat  elitis  maupun  personal.  Oleh karena  itu,  kristalisasi  faksionalisme  dalam  kasus  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB) menjadi kajian penting dalam melihat Indonesia pasca reformasi.
Tulisan  ini  secaa  garis  besar  dibagi  menjadi  empat  bagian  besar. Pertama, pendahuluan . Dalam sub bagian ini akan dijelaskan latar belakang dan relevansi kajian tentang faksionalisme partai politik sehingga tema ini penting untuk dikaji dlam melihat Indonesia  pasca  refromasi. Kedua, kerangka  konseptual .  Dalam  sub  bagian  ini  akan dijelaskan kerangka konseptual tentang faksionalisme partai politik, mulai dari karakter dasar  faksi,  tipologi  faksi,  faktor  pembentukan  faksi,  hingga  proses  kristalisasi  faksi. Ketiga, pembahasan. Dalam  bagian  sub  bagian  ini  akan  dijelaskan  tentang kontekstualisasi  dari  kerangka  konseptual  yang  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya. Diawali  dengan  penjelasan  relasi  antara  PKB  dan  NU  yang  menyebakan  munculnya faksi-faksi  menjelang  Pilpres  2004.  Sealnjutnya  akan  dijelaskan  kristalisasi  faksi-faksi yang  ada  di  PKB  mulai  dari  fragmentasi  faksi,  institusionalisasi  faksi  dan  polarisasi faksi.  Pada  bagian  terakhir,  yaitu kesimpulan ,  akan  merefleksikan  kristalisasi faksionalisme sehingga dapat diambil lesson learned dalam tulisan ini.

## Konseptualisasi Fakisonalisme Partai Politik
Dalam  sub  bab  ini  akan  menjelaskan  kerangka  dasar  dalam  memahami teoritisasi tentang faksionalisme internal partai yang dirujuk melalui tulisan Patrick

## Ahmad Zaki F. R, Kristalisasi Faksionalisme PKB dan PKNU Pasca Pilpres 2004
Kolner  &  Matthias  Basedau  yang  berjudul Factionalism  in  Political  Parties:  An Analytical  Framework  for  Comparative  Studies .  Studi  tentang  faksionalisme  politik didalam  internal  partai  merupakan  kajian  tersendiri  dalam  teori  partai  politik. Faksionalisme  politik  merupakan  sebuah keniscayaan didalam  kebanyakan  partai politik.  Hal  ini  disebabkan  karena  partai  politik  bukanlah  sebuah entitas tunggal  yang memiliki  tujuan  dan  consensus  politik  yang monolitik .  Akan  tetapi,  partai  politik merupakan  sebuah entitas kolektif  yang  sarat  dengan  kompetisi  dan pluralitas kepentingan  diantara  individu-indidu  didalamnya  sehingga  melahirkan  sebuah pandangan,  tujuan,  dan  kepentingan  yang  berbeda  antara  satu  sama  lain.  Konsensus politik  diantara  individu-individu  didalam  partai  yang  memiliki  pandangan,  tujuan  dan kepentingan  yang  sama  akan  terbentuk  sebuah  “blok”  atau  kelompok  didalam  partai politik.  Blok  inilah  yang  disebut  dengan faksi di  internal  partai  politik  (Basedau  dan Kolner, 2005).

## Definisi Faksi dan Tipologi Faksionalisme
Secara etimologi (bahasa), istilah “faksi” didalam kamus besar bahasa Indonesia adalah “ kelompok di  dalam suatu  partai politik, yg umumnya anggotanya para politisi yg mencoba menonjolkan diri dng cara-cara oportunistis atau dengan cara mendorong perpecahan  di  dalam  partai  politiknya,  bahkan  di  dalam  negara  secara keseluruhan”. Sedangkan secara epistimologi (istilah), Faksi menurut Beller dan Belloni adalah “setiap  kelompok  yang  terorganisir  dan  eksis  dalam  berhadapan  dengan kelompok  lain  dan  berkompetisi  dengan  lawan  dalam  kelompok  yang  lebih  besar” . Sedangkan  menurut  Kollner  dan  Basedau,  faksi  adalah “setiap  pengelompokan intrapartai  yang  eksis  dalam  satu  kurun  waktu,  memiliki  organisasi  minimal, menunjukkan  kesadaran  kelompok,  secara  aktif  mengejar  tujuan  politik,  dan  dapat dilihat  sebagai  blok  dalam  partai” (KBBI,  2011).  Dengan  demikian,  dari  ketiga devinisi  diatas,  istilah  “faksi”  dapat  disimpulkan  sebagai  setiap  kelompok  yang  (1) menunjukkan  kesadaran  kelompok,  (2)  memiliki  organisasi  minimal,  (3)  eksis  dalam beberapa  jangka  waktu  tertentu,  (4)  aktif  mengejar  tujuan  politik,  dan  (5)  dapat dikatakan sebagai blok dalam partai.
Salah  satu  bagian  dari  konseptualisasi  faksionalime  internal  partai  adalah tipologi  faksi-faksi  yang  muncul  didalamnya.  Penjelasan  mengenai  tipe  atau  karakter khusus yang dibangun didalam faksi dapat dilihat dari sifat khusus organisasi faksi yang terbentuk  atas  dasar  factor-faktor  tertentu.  Dalam  hal  ini,  tipe  faksi  yang  sering  kali muncul ada tiga bentuk, yaitu (1) faksi yang terbentuk atas dasar kepentingan ( factions of  interest ),  (2)  faksi  yang  terbentuk  atas  dasar  hubungan  personal  ( factions  of personalized ),  dan  (3)  faksi  yang  terbentu  atas  aturan  organisasi  yang  terikat  secara institusional ( factions of  institusionalized ) (Patrick Kollner & Matthias Basedau, 2005: 8). Dari ketiga pola faksionalisme internal partai tersebut, faksi “kepentingan” dan  faksi

## Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
“personal”  adalah  pola  faksi  yang  sering  kali  dijumpai  dalam  dinamika  partai  politik yang  ada  didalam  negara  berkembang  atau  negara  yang  demokrasinya  belum  mapan. Sedangkan  pola  faksi  “institusionalisasi”  hanya  terdapat  didalam  dinamika  internal partai  politik  di  negara  yang  sistem  demokrasinya  telah  mapan  (Patrick  Kollner  & Matthias Basedau, 2005: 12). Oleh karena itu, penjelasan menganai faksi “kepentingan” dan faksi “personal” menjadi pembahasan utama dalam tulisan ini.
Pola  paling  sederhana  didalam  dinamika  faksionalisme  internal  partai  adalah pola  faksionalisme  yang  dibentuk  atas  dasar  “kepentingan”( factions  of  interest ).  Di dalam  jenis  faksionalisme  seperti  ini,  faksi  yang  ada  merupakan  faksi  yang  dibentuk dengan  tanpa  terorganisir  secara  matang  dan  cenderung  mengejar  sebuah  isu  tertentu untuk  memenangkan  kepentingan  kelompok  mereka.  Karakter  dasar  dari  pola faksionalisme jenis ini adalah adanya isu-isu strategis yang sedang diperjuangkan tanpa adanya organisasi  secara  matang  yang ada didalam  masing-masing  faksi.  Karena tidak ada  organisasi  secara  matang,  faksi-faksi  yang  ada  didalamnya  tidak  memiliki  stuktur hierarkis yang jelas sehingga tidak mampu memiliki ruang publik secara formal. Selain itu, fakisonalisme yang terjadi atas pola kepentingan tidak bisa berdiri pada batas waktu yang  lama  karena  eksistensinya  sejalan  dengan  isu-isu  strategis  yang  sedang diperjuangkan (Basedau dan Kolner, 2005).
Pola  faksionalisme  selanjutkan  adalah  faksionalisme  yang  terbentuk  atas  dasar hubungan  personal  ( Factions  of  Personal ).  Pola  faksionalisme  personal  sebanarnya hampir  sama  dengan  pola  faksionalisme  yang  terbentuk  atas  dasar  “kepentingan” ( Factions  of  interest ).  Namun,  yang  membedakan  dengan  pola  faksionalisme “kepentingan” adalah adanya kekuatan personal yang muncul didalam faksi-faksi yang ada sehinga eksistensi faksi didalamnya tergantung pada eksistensi personal. Jenis pola faksionalisme “personal” sangat kental dengan jaringan klientalistik yang dibangun oleh patron  yang  ada  didalam  faksi.  Dengan  adanya  “patron”  didalam  faksi  maka  sistem organisasinya  cenderung  “hierarkis”  dan  rantai  komandonya  bersifat  vertical.  Adapun identitas  faksi-faksi  yang  ada  dialam  pola  faksonalisme  “personal”  cenderung dilekatkan pada seorang yang memiliki sumber daya seperti pemimpin kelompok. Oleh karena  itu,  eksistensi  faksi-faksi  yang  ada  dalam  pola  faksionalisme  “personal”  sangat bergantung pada eksistensi pemimpin faksi (Basedau dan Kolner, 2005).

## Faktor Pembentukan Faksionalisme
Studi tentang faksionalisme dalam partai partai telah banyak membahas tentang factor  yang  dianggap  dapat  mendorong  muncul  dan  berkembangnya  faksi,  baik  factor internal  partai  maupun  factor  eksternal  seperti  setting  sosial  dan  politik.  Adapun kombinasi  kedua  factor  tersebut  dapat  dibagi  menjadi  tiga  kategori  (Basedau  dan Kolner, 2005).
Pertama, dinamika dan strukur sosial-ekonomi dan politik secara umum. Dalam kondisi masyarakat yang ditandai oleh hubungan klientalistik yang kuat atau perpecahan
Ahmad Zaki F. R, Kristalisasi Faksionalisme PKB dan PKNU Pasca Pilpres 2004
yang  tegas  sering  kali  terlihat  didalam factions  of  interest .  Di  sisi  lain,  tingkat pembangunan  yang  rendah  dan  meningginya  kepentingan  untuk  mengakses  sumber daya  dapat  memicu  munculnya  faksi.  Pada  tingkatan  yang  sama  sekali  berbeda,  butuh isu  politik  khusus  yang  konfliktif  (berpeluang  menimbulkan  konflik)  untuk  memicu munculnya faksi.
Kedua, institusi  formal  Negara  seperti  sistem  pemilu  dan  struktur  negara. Karakteristik  formal  struktur  negara  dan  sistem  pemerintahan  membentuk  struktur pendorong  yang  berbeda  pada  pendirian  faksi.  Pemilihan  presiden  langsung  yang dibantu  dengan  wewenang  eksekutif  yang  kuat  membawa  bagian  elemen  pribadi  ke dalam  konflik  politik  sehingga  memicu  adanya factions  of  personalized .  Pemilu  dapat meningkatkan  perbedaan  dalam  internal  organisasi  ketika  pendukung  berkumpul  di sekitar kandidat yang menguntungkan dalam fase nominasi. Selain itu, sistem pemilihan proporsional  memberikan  kerangka  institusional  yang  menyetujui  pembentukan  dan perkembangan faksi. Bahkan dalam beberapa kasus pada sistem pemilu majoritian tidak menutup kemungkinan munculnya faksi.
Ketiga, karakteristik  sistem  kepartaian  dan  partai.  Adanya  sistem  kepartaian  yang memberikan  ruang  bagi  munculnya  banyak  partai  baru  dapat  mempengaruhi pembentukan  faksi.  Karakteristik  umum  sistem  kepartaian  dapat  juga  mempengaruhi pembentukan  faksi  baik  ditingkat  polarisasi  antar  partai  maupun  konflik  idiologi  di dalam  partai.  Dengan  adanya  sistem  kepartaian  tersebut,  seringkali  pembentukan  faksi terjadi  pada  parta-partai  besar  yang  berpotensi  untuk  melahirkan  partai  baru  dari munculnya faksi baru di dalam partai tersebut. Oleh karena itu, fenomena faksionalisme sering kali terjadi pada partai besar atau dominan.

## Kristalisasi Faksionalisme
Kristalisasi  faksionalisme  merupakan  puncak  dari  proses  pembentukan  faksi- faksi  yang  ada  didalam  internal  partai  setelah  melalui  tiga  tahapan,  yaitu fragmentasi faksional , institusionalisasi  faksional , dan Polarisasi  faksional (Basedau  dan  Kolner, 2005). Tahapan  pertama  dalam  perkembangan  faksi  adalah fragmentasi  faksionalisme . Pada  tahap  ini  dapat  dideteksi  melalui  jumlah  faksi  yang  muncul  apakah  faksi  yang muncul  tersebut  mengarah  ke  sistem  faksionalisme  bipolar  (dua  faksi)  atau  multipolar (ada  banyak  jumlah  faksi).  Sedangkan  kekuatan  faksi  dalam  tahap  ini  dapat  dilihat apakah  mengarah  pada  faksionalisme simetris yang  kekuatan  berimbang  dintara  faksi- faksinya,  atau  faksionalisme  (A-) simetris yang  kekuatannya  tidak  berimbang.  Selian itu,  tekanan  vertical  faksionalisme  pada  tahap fragmentasi dapat  dilihat  melalui faksionalisme yang terjadi ditingkat pusat.
Tahapan  karakteristik  faksionalisme  yang  kedua  adalah institusinalisasi faksional . Tahapan ini merupakan proses institusionalisasi faksi-faksi yang ada sehingga mengerucut menjadi beberap faksi yang memiliki struktur organisasi yang jelas. Dalam tahap institusinalisasi faksional , derajat organisasi, daya tahan, dan kohesifitas

## Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
(keterikatan) disesuaikan dengan pola faksionalisme yang ada. Pada pola faksionalisasi “kepentingan”, derajat organisasi, daya tahan, dan keosifitas cenderung rendah sehingga pola  faksionalisme  semacam  ini  cenderung  tidak  bertahan  pada  jangka  waktu  yang lama.  Sedangkan  pada  pola  faksionalisme  “personal”,  derajat  organisasi,  daya  tahan, dan kohesifitas cenderung sedang sehingga  mampu bertahan dalam  jangka  yang cukup lama. Sedangkan pada pola faksionalisme “institusinal”, derajat organisasi, daya tahan, dan  kohesifitas  cenderung  tingi  sehingga  mampu  bertahan  lama  dibandingkan  pola faksionlisme “kepentingan” dan “personal”.
Tahapan  karakteristik  faksionalisme  yang  terakhir  adalah polarisasi  faksional . Pada perkembangan  faksionalisme tahap  ini, faksi-faksi  yang ada didalam partai sudah mengkristal  menjadi  faksi-faksi  sendiri  yang  memiliki  intensitas  konflik  cukup  tinggi sehingga kemungkinan untuk tahap pemisahan sangat besar. Kristalisasi diantara faksi- faksi  yang  ada  didalam  partai  politik  dapat  diukur  dari  intensitas  konflik  antar  faksi apakah cenderung tinggi  atau rendah. Selain  itu, pada tahap  ini,  bisa dilihat perbedaan idiologi  yang  ada  diantara  faksi-faksi.  Dan  yang  terakhir  adalah  dinamika  kompetisi interfaksional menjadi momentum utama didalam melihat eskalasai konflik yang terjadi dainatara faksi-faksi yang ada apakah ada pemisahan atau tidak.

## Lahirnya PKB Sebagai Kendaraan Politik NU Pasca Reformasi
Tumbangnya  rezim  Soeharto  yang  diawali  dengan  krisis  ekonomi  sejak pertengahan tahun 1997 telah membuka pintu liberalisasi politik di Indonesia sehingga terjadi euphoria politik rakyat  yang telah  lama terkooptasi oleh system otoritarianisme Orde  Baru.  Di  level  elite  politik,  luapan  politik  mereka  diekspresikan  dengan mendirikan partai untuk merespon pemilu pertama kali pasca transisi pada tahun 1999. Tercatat  sebanyak  148  partai  yang  terdaftar  sebagai  partai  politik  meskipun  hanya  48 yang  lolos  seleksi  Tim  11,  yaitu  panitia  yang  dipercaya  pemerintah  untuk  menyeleksi partai-partai  yang  layak  ikut  pemilu  tahun  1999.  Pendirian  partai-partai  baru  juga dilakukan  di  dalam  lingkungan  organisasi  keagamaan  terbesar  di  Indonesia,  yaitu dilingkungan  elite-elite  NU  (Nahdlatul  Ulama).  Mengingat  NU  memiliki  massa  yang cukup  besar,  pendirian  parta-partai  yang  mengatasnamakan  NU  tidak  bisa  dihindari. Tercatat  ada  empat  partai  politik  yang  mengusung  bendera  NU,  yaitu  PKB  (Partai Kebangkitan  Bangsa,  PKU  (Partai  Kebangkitan  Umat),  PNU  (Partai  Nahdlotul Ummah), dan SUNI (Serikat Uni Nasional Indonesia) (Imam Baehaqi, 1999:56).
PKB  merupakan  satu-satunya  partai  politik  NU  yang  proses  pembentukannya difasilitasi secara langsung oleh PBNU. Gencarnya arus dari bawah yang menghendaki agar  NU  segera  membentuk  partai  politik  yang under  control NU,  direspon  oleh  Gus Dur dengan membentuk Tim Lima melalui rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Guna mempercepat kinerja Tim Lima yang bertugas untuk
Ahmad Zaki F. R, Kristalisasi Faksionalisme PKB dan PKNU Pasca Pilpres 2004
memenuhi  aspirasi  warga  NU  dalam  membentuk  partai  politik,  maka  dibentuk  tim asistensi yang berjumlah sembilan orang. Tim Asistensi ini membantu Tim  Lima dalam menginventarisasi  dan  merangkum  usulan  warga  NU  untuk  mendirikan  parpol  baru. Setelah  mengadakan  berbagai  diskusi  dan  pertemuan,  Tim  Lima  dan  Tim  Asistensi merampungkan  tugasnya  dan  menyerahkan  hasil  akhir  rancangan  pembentukan  parpol tersebut  kepada  rapat  harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU  tanggal  22  Juli  1998. Akhirnya, pada tanggal 23 Juli 1998,  lahirlah PKB (Partai  Kebangkitan Bangsa),  yang dipimpin  langsung  oleh  Gus  Dur  (panggilan  akrab  Abdurrahman  Wahid)  sekaligus masik aktif sebagai Ketua Umum PBNU (Al-Zastrouw, 1999:34).
Mengingat  PKB  menjadi  satu-satunya  partai  NU  yang  proses  pendiriannya difasilitasi langsung oleh PBNU dan diharapkan mampu menjadi wadah aspirasi politik warga NU, maka komposisi pengurusnya  juga tidak  jauh dari elite-elite struktural NU. Pasca  terbentuknya  PKB  sebagai  partai  politik  yang  diklaim  mewakili  suara  aspirasi politik  NU,  maka  PBNU  memberikan  instuksi  kepada  seluruh  pimpinan  wilayah  dan pimpinan cabang NU, untuk secepatnya  membantuk DPW (Dewan Pengurus  Wilayah) dan DPC (Dewan Pengurus Cabang) PKB. Sejak saat itu, NU telah melahirkan lembaga baru  yang  komposisi  susunan  pengurusnya  merupakan  bagian  dari  pengurus  NU  baik dari  unsur  pengurus  tanfidliyah  dan  Syuriah  NU  maupun  unsur  badan  otonom  NU (Laode  Ida,  1996:56).  Dengan  demikian,  pada  masa  awal  berdirinya  PKB  sebelum Muktamar  ke-30  di  Lirboyo,  NU  dan  PKB  secara  structural  merupakan  satu  kesatuan yang tidak bisa dipisahkan meskipun dalam wadah lembaga yang berbeda.
Fragmentasi Faksionalisme PKB: Conflict Interest Menjelang Pilpres 2004
Dalam  konsep  kristalisasi  faksionalisme  partai  politik,  fragmentasi  faksi merupakan  awal  dari  tahapan  menuju  pembelahan  partai  politik.  Pada  proses fragmentasi  faksi,  kondisi  internal  partai  sering  kali  muncul  ketegangan  politik  yang ditandai oleh konflik kepentingan dianatar elite-elite yang ada didalamnya. Dalam kasus partai  PKB,  konteks  politik  menjelang  Pilpres  2004  menjadi  faktor  eksternal  yang mempengaruhi  kemunculan  faksi-faksi  di  PKB.  Selain  itu  faktor  internal  PKB  yang tidak  dipisahkan  dari  keterlibatan  ormas  islam  NU  turut  memberikan  kontribusi terhadap perkembangan faksi di PKB.
Sebagai  partai  yang  dibentuk  oleh  NU,  dinamika  internal  PKB  tidak  pernah lepas  dari  pengaruh  pengurus  NU.  Keduanya  sama-sama  memiliki  massa nahdliyyin (warga  NU)  yang  loyal  terhadap  para  kiai-kiai  NU.  Mengingat  ada  budaya patronase yang  didalam  warga  NU,  faksi-faksi  yang  terbangun  dalam  PKB  sangat  personal (Zamakhsari  Dofier,  1990:65).  Peran  tokoh  yang  ada  di  PKB  dan  NU  menjadi  figur penting  dalam  proses  fragmentasi  faksi  di  PKB.  Meskipun  PKB  sudah  lekat  dengan

## Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
figur Gus Dur, namun hadirnya kiai-kiai karismatik yang ada di PKB tidak bisa anggap sebelah  mata.  Mereka  memiliki  ribuan  ummat  di  daerah  masing-masing  hingga  turut andil  dalam  perolehan  suara  PKB  pada  pemilu  2004.  Kebanyakan  para  kiai-kiai  itu duduk  sebagai  dewan  penasehat  (Mustasyar)  PKB.  Peran  mereka  cukup  kuat  dalam proses pengambilan kebijakan di PKB, khususnya PKB di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah  (Fuad  Anwar,  2004:35).  Kedua  daerah  ini  merupakan  lumbung  suara  terbesar PKB yang sebagaian besar adalah warga NU.
Perkembangan  faksionalisme  PKB  sehingga  muncul  partai  PKNU  berawal  dari konflik  kepentingan  ( conflict  of  interest )  antara  elite  NU  dan  PKB  menjelang  Pilpres 2004.  Tidak  adanya  kesepakatan  antara  NU  dan  PKB  dalam  penentuan  nama-nama yang  mengikuti  pencalonan  Pilpres  mendorong  munculnya  banyak  faksi  di  PKB. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa PKB dan NU seperti dua gambar mata uang  logam  yang  tidak  bisa  dipisahkan.  Meskipun  sudah  ada  pembagian  antara pengurus NU dan PKB, namun dalam prakteknya tetap saja elite-elite NU  yang duduk di  dalam  struktur  organisasi  tetap  memiliki  jabatan  di  PKB,  khususnya  para  kiai  khos (para penasehat PKB). Hal ini yang memfasilitasi kemunculan faksi-faksi di PKB.
Jauh  sebelum  partai-partai  lain  mengumumkan  calon  presiden  yang  diajaukan pada  Pilpres  2004,  PKB  sudah  terlebih  memproklamasikan  Gus  Dur  sebagai  calon presiden.  Pencalonan  ini  ternyata  tidak  didukung  oleh  sejumlah  kiai-kiai  NU  seperti KH. Idris Marzuki selaku anggota Musytasar (penasehat) PKB sekaligus Musytasar NU. Bahkan,  sejumlah  kiai-kiai  NU  dalam  pertemuan  1000  kiai  di  jakarta  turut  menolak pencalonan Gus Dur pada Pilpres 2004. Mereka berdalih bahwa Gus Dur secara hukum Islam  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  seorang  pemimpin  karena  dianggap  tidak memenuhi  syarat  sehat  secara  jasmani  (Nur  Kholiq,  2004:25).  Karena  saat  itu  kondisi kesehatan pengeliatan  Gus Dur sudah  sangat kritis. Langkah  ini dinilai oleh kelompok Gus  Dur  sebagai  upaya  gerakan  politik  untuk  menjegal  Gus  Dur  maju  dalam  Pilpres 2004 dan ada indikasi  lain untuk mencalonkan nama  lain didalam elite NU. Dalam  hal ini  Hasyim  Muzadi  santer  disebutkan  sebagai  calon  presiden  yang  diajukan  oleh  kiai- kiai NU.
Wacana  para  kiai  dalam  mencalonkan  Hasyim  Muzadi  menjadi  sangat  jelas ketika  muncul  usulan  dari  para  peserta  rapat  pleno  PBNU  supaya  Hasyim  Muzadi menjadi  wakil  NU  dalam  Pilpres  2004.  Tentu  wacana  ini  semkain  memperkeruh dinamika  internal  PKB  menjelang  Pilpres  2004.  Sebagian  besar  pengurus  PKB  masih loyal  pada  keputusan  Gus  Dur  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  Capres  PKB.  Namun tidak  sedikit  dari  pengurus  PKB  yang  memiliki  hubungan  erat  dengan  para  Kiai-Kiai NU  di  Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah  mendukung  pencalonan  Hasyim  Muzadi  seagai Capres  NU.  Praktis  kondisi  internal  PKB  menjelang  Pipres  2004  terjadi  ketegangan antara  kubu  Pro  Gus  Dur  dan  Pro  Hasyim  Muzadi.  Ketegangan  kedua  kelompok  ini mendapatkan  respon  keras  dari  Gus  Dur  sebagai  pemegang  jabatan  tertinggi  di  PKB. Terlebih  lagi  ketika  KPU  menjegal  Gus  Dur  pada  saat  pendaftaran  calon  presiden karena dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani (Fuad Anwar, 2004:45).

## Ahmad Zaki F. R, Kristalisasi Faksionalisme PKB dan PKNU Pasca Pilpres 2004
Tentu  hal  ini  mendorong  Gus  Dur  untuk  melakukan  konsolidasi  kelompoknya  di internal  PKB.  Upaya  konsolidasi  Gus  Dur  diinternal  PKB  tanpa  disadari  mendorong perkembangan  faksionalisme  PKB  kepada  tahap institusionalisasi  faksi yang  nantinya akan lahir PKNU.

## Institusionalisasi Faksionalisme PKB : Dualisme Muktamar Antara PKB “Ulama” dan PKB “Gus Dur”`
Institusionalisasi  faksionalisme  merupakan  tahapan  lanjutnya  dalam  proses kristalisasi  faksi  sehingga  muncul  PKNU  sebagai  partai  sempalan  PKB.  Sebagaimana yang  dijelaskan  pada  proses  fragmentasi  faksi  pada  Pilpres  2004,  dinamika  internal PKB  saat  itu terbelah  menjadi  dua  faksi  besar,  yaitu  faksi  pendukung  pencalonan  Gus Dur dan faksi pendukung Hasyim Muzadi yang dimotori oleh beberapa kiai karismatik. Sebagai  pimpinan  partai,  Gus  Dur  dan  faksinya  berada  diatas  angin  untuk  melakukan pembersihan  terhadap  faksi  pendukung  Hasyim  Muzadi  yang  kebanyakan  adalah pengurus  partai  di  tingkat  propinsi,  khususnya  Jawa  Tumur.  Meskipun  begitu,  bukan berarti  kekuatan  beberapa  kiai  karismatik  dianggap  sebelah  mata.  Ketika  mereka mengkonsolidasikan  diri  sebagai  sebagai  faksi  di  PKB  maka  akan  memperkuat fragmentasi  faksi  ketahap  institusionalisasi.  Hal  ini  ditandai  dengan  munculnya dualisme muktamar PKB antara PKB faksi Gus Dur yang diselenggarakan di Semarang dan  PKB  faksi  “ulama”  yang  diselenggarakan  di  Surabaya.  Kedua  Mukatamr  ini menghasilkan strktur kepengurusan yang sangat berbeda.
Proses intitusionalisasi faksi yang ada di PKB bermula dari gerakan politik faksi Gus Dur dalam mengkonsolidasikan diri dengan cara reposisi sejumlah kader PKB yang bergabung  dalam  faksi  PKB  Ulama.  Sejumlah  Ketua  DPC  (Dewan  Pengurus  Cabang) dan DPW (Dewan  Pengurus Wilayah) PKB di Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk dalam daftar reposisi Gus Dur. Terutama Ketua DPW PKB Jatim Choirul Anam (Ketua Umum  DPP  PKNU)  menjadi  peletuk  utama  dalam  mengkosolidasikan  diri  kedalam faksi  PKB  Ulama. Cak  Anam ,  sebutan  Choirul  Anam,  didukung  penuh  oleh  sejumlah kiai  khos  yang  tergabung  dalam  forum  langitan  untuk  membuat  PKB  tandingan,  yaitu PKB “ulama” (Fuad Anwar, 2004:64). Para ulama tersebutan merasa aspirasi politiknya sering kali tidak digubris oleh Gus Dur. Padahal mereka merupakan aktor penting dalam proses  kampanye  saat  pemilu  2004.  Hal  ini  menjadi  alasan  penting  sikap  politik  kiai- kiai  di  Jawa  Timur  untuk  pisah  dengan  PKB  Gus  Dur  yang  dinilai monolitik dan dianggap seagai institusionalisasi politik Gus Dur pribadi.
Selain aksi pemecatan Choirul Anam yang dikenal cukup dekat dengan kiai-kiai di  Jawa  Timur,  Gus  Dur  juga  melakukan  pemecatan  terhadap  Ketua  DPP  PKB  Alwi Sihab  dan  digantikan  oleh  Muhaimir  Iskandar  (DPP  PKB).  Selain  itu,  Sekjen  PKB Syaifullah  Yusuf  juga  dipecat  oleh  Gus  Dur  dan  digantikan  oleh  Efendy  Choiri. Persoalan  ini  semakin  mendorong  para  kader  PKB  yang  dipecat  oleh  Gus  Dur mengkonsolidasikan  diri  untuk  membuat  PKB  tandingan.  Hal  ini  mengakibatkan munculnya dualisme keputusan Muktamar di PKB. Sebelumnya, pada Muktamar
Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
(Kongres)  PKB  di  Semarang  memutuskan  Gus  Dur  sebagai  Ketua  Dewan  Syuro’  dan Muhaimin  Iskandar  sebagai  Ketua  Umum  DPP  PKB.  Keputusan  ini  ditolak  oleh  PKB faksi  ulama  sehingga  mereka  mendirikan  Muktamar  sendiri  di  Surabaya  yang memutuskan Kiai Abdurrahman Chudlori sebagai Ketua Dewan Syura’ PKB dan Chirul Anam sebagai Ketua Umum DPP PKB (Sholahuddin Wahid, 2004:58).

## Polarisasi Faksonalisme PKB : Lahirnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama
Polarisasi  faksionalisme  partai  politik  merupakan  tahapan  terakhir  kristalisasi faksi  sehingga  dalam  tahap  ini  sudah  dipastikan  akan  ada  proses  pemisahan  partai sehingga  muncul  partai  baru.  Pasca  munculnya  dualisme  PKB  yang  didasarkan  atas masing-masing hasil keputusan Muktamar antara PKB Gus Dur dan PKB Ulama, maka dualisme  partai  ini  berujung  pada  legitimasi  dari  Mahkamah  Agung  terkait  dengan partai yang sah hasil keputusan Muktamarnya. Oleh karena itu, perseteruan kedua faksi dilanjutkan di pengadilan sebagai cara untuk  memutuskan parti  mana  yang diakui oleh pemerintah.  Setelah  melalui  proses  yang  cukup  panjang,  akhirnya  PKB  Gus  Dur dipastikan  menang  setelah  keluar  putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan  yang  mengakui  keputusan  Muktamar  Semarang.  Dengan  keputusan  ini, dipastikan kubu PKB ulama hasil Muktamar Surabaya harus segera keluar dari PKB.
Tidak  lama  setelah  dinyatakan  kalah  dari  PKB  Gus  Dur,  PKB  Ulama  hasil Muktamar  Surabaya  langsung  memproklamasikan  diri  sebagai  partai  baru  bernama PKNU  (Partai  Kebangkitan  Nasional  Ulama)  pada  tanggal  31  Maret  2007  di  Pondok Pesantren  (Ponpes)  Langitan,  Widang,  Tuban  (Tempo,  2004).  Kepastian  atas  deklarasi PKNU  dilakukan  setelah  melalui  beberapa  kali  pertemuan  oleh  Tim  17  yang beranggotakan  kiai-kiai  kharismatik  di  Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah  seperti  KH Ahmad  Sofyan  (Situbondo,  Kediri),  KH  M  Idris  Marzuki  (Lirboyo,  Kediri),  dan  KH Chasbulloh  Bawadi  (Cilacap,Jawa  Tengah),  dan  Ketua  Dewan  Syuro  PKNU  KH Abdurrahman  Chudlori  (Magelang,  Jawa  Tengah).  Partai  ini  diklaim  oleh  sejumlah deklarator PKNU sebagai gerakan politik berbasis Islam Ahlussunnah Waljama’ah.
PKNU sebagai partai baru sempalan PKB berhasil masuk sebagai peserta pemilu tahun  2009  meskipun  tidak  lolos  ambang  batas  suara  dan  parlemen.  Meskipun  begitu, PKNU  masih  memiliki  kekuatan  politik  di  daerah-daerah  terutama  di  Jawa  Timur  dan Jawa  Tengah.  Pada  Pemilu  2009  yang  lalu,  PKNU  mendapatkan  126  kursi  di  DPRD Kab/Kota dan Provinsi (Tempo, 2004). Perolehan suara PKNU lebih banyak didapatkan melalui  kantong-kantong nahdliyyin (warga  NU)  di  daerah  tapal  kuda,  seperti Banyuwangi,  Situbondo,  Bondowoso, Probolinggo,  dan  Jember.  Kemudian  di  wilayah Mataraman seperti di Tulungagung dan Trenggalek. Sedangkan di wilayah Madura juga banyak  didapatkan  oleh  PKNU  seperti  di  Sampang,  Bangkalan,  Pamekasan  dan Sumenep.  Selain  itu,  di  wilayah  Pantura,  seperti  di  Gresik,  Lamongan,  Tuban  dan Bojonegoro juga menjadi lumbung suara PKNU.

## Ahmad Zaki F. R, Kristalisasi Faksionalisme PKB dan PKNU Pasca Pilpres 2004

## Kesimpulan
Faksionalisme  partai  politik  yang  diakhiri  dengan  munculnya  partai  baru merupakan  hasil  akhir  dari  proses  kristalisasi  faksionalisme  partai.  Kristalisasi  faksi bermula  dari  adanya  konflik  kepentingan  antar  elite  partai  sehinggamuncul faksionalisme  partai.  Setlah  faksi-faksi  partai  pada  tahap  fragmentasi  sehingga mengkonsolidasikan  diri  sebagai  faksi  yang  solid  maka  akan  masuk  pada  tahap instituisonalisasi  faksi.  Pada  tahap  ini  faksi  benar-benar  telah  terlembagakan  dengan berbagai perangkat struktur keanggotaan didalamnya. Ketika faksi sudah terlembagakan pada  tahap  institusionalisasi  partai,  maka  akan  masuk  pada  tahap  terakhir,yaitu polarisasi faksi dimana mulai ada pembelahan faksi sehingga muncul partai politik baru.
Deskripsi  tentang  kristalisasi  faksionalisme  partai  yang  ada  pada  kasus  PKB sehingga  lahir  PKNU  dapat  dijadikan  sebagai  cara  untuk  melihat  bagaimana  dinamika internal partai politik sehingga muncul partai baru. Apa yang diperankan oleh faksi Gus Dur  menunjukkan  cork  faksi  di  Indonesia  masih  sangat  personal.  Pertukaran  sumber daya antar aktor partai menjadi basis munculnya faksi personal diIndonesia. Munculnya faksi personal di Indoensia juga tidak lepas dari faktor ketokohan didalam partai politik sehingga patronase  politik sangat  kuat  didalam  partai  politik.  Ketika  muncul  tekanan faktor  eksternal  seperti  kepentingan  Pilprer,  maka  kemunculan  faksi  tidak  bisa terhindarkan.  Dengan  demikian,  faktor  konflik  kepentingan  antar tokoh  partai  menjadi landasan  bagi  kemunculan  faksi-faksi  yang  selanjutnya  tumbuh  partai-partai  baru  di Indonesia.
Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
Daftar Pustaka
Anwar, Fuad. (2004). Melawan Gus Dur. Yogyakarta: Pustaka Putra
Bangsa,  Al-Zastrouw. (1999). Gus Dur Siapa Sih Sampean? ,
Jakarta: Penerit Erlangga.
Baehaqi, Imam (Peny). (1999). Soeharto Lengser; Perspektif Luar Negeri. Yogyakarta: LKis.
Dhofier, Zamakhsyari . ( 1990). Tradisi Pesantren , Jakarta: LP3ES.
Francoise  Boecek.  (2009). Rethinking  Factionalism:  Typology,  intra-Party  Dynamics and  Tree  Face  of  Factionalism, Political  Organizations  and  Parties  Section  of the American Political Science Association, SAGE.
Ida, Laode. (1996). Anatomi Konflik: NU, Elit Islam dan Negara . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Patrick Kolner & Matthias Basedau, Matthias. (2005). Factionalism in Political Parties: An Analytical Framework for Comparative Studies, Working Papers Global and Area Studies. Hunberg: Deutsches Ubersee-Intitut.
Ridwan,  Nur  Kholiq  dan  Nurhasim,  Ahmad.  (2004) Demoralisasi  Khittah  NU  dan Pembaharuan . Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa.
Wahid, Sholahuddin. (2004). Membangun Demokrasi. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.