Volume 4, Nomor 2, Maret 2024, hlm 207-213
BEMAS: JURNAL BERMASYARAKAT p ISSN 2745 5866 | e ISSN 2745 7958

## Pendampingan proses produk halal pada kelompok usaha mikro dalam mendukung halal value chain kota Jambi
Rafiqi * , Aditya Pratama, Heni Pratiwi, Yusuf Zaini Aprizal, Muhammad Roihan
Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Jambi, Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi,
Indonesia 36361 INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Article History: Submission: 13-08-2023 Revised: 06-09-2023
Accepted: 09-09-2023 * Korespondensi: Aditya Pratama adityapratama@unja.ac.id Permintaan  produk  halal  semakin  meningkat  di  seluruh  dunia,  baik  dari konsumen  Muslim  maupun  non-Muslim.  Hal  ini  membuka  peluang  bagi para  produsen  terutama  produsen  makanan  untuk  memproduksi  makanan halal  dan  mengembangkan  pangsa  pasar  makanan  halal  di  seluruh  dunia. Proses produk halal mengacu pada serangkaian langkah yang harus diambil untuk  memastikan  bahwa  produk  yang  dihasilkan  memenuhi  kualifikasi halal.  Menggunakan  metode Participatory  Rural  Appraisal dimana  mitra yakni pelaku usaha mikro Danau Teluk, Jambi dilibatkan secara aktif mulai dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  hingga  evaluasi.  Tujuannya  melalui sosialisasi  ini  pengetahuan  serta  pemahaman  tentang  prinsip  kehalalan meningkat  dan  pada  gilirannya  memotivasi  pelaku  usaha  untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. Kegiatan berjalan dengan baik dengan dihadiri oleh 72 pelaku usaha mikro, 40 diantaranya mendapat pendampingan proses produk halal. Pelaku usaha mikro  yang  memiliki  sertifikasi  halal  memberikan  kontribusi  dalam memastikan  keberlangsungan  rantai  nilai  halal  secara  keseluruhan  dari produksi hingga konsumsi.
Kata kunci : Proses; produk; halal.
Halal product process assistance for micro business groups in supporting the halal value chain in Jambi city

## ABSTRACT
The global demand for halal products is on the rise, driven by consumers both  within  and  outside  the  Muslim  community.  This  trend  presents significant  opportunities  for  manufacturers,  particularly  in  the  food industry,  to  produce  halal-compliant  products  and  expand  their  market presence  on  a  global  scale.  The  production  of  halal  products  involves adhering to a set of stringent criteria and processes to ensure compliance with  Islamic  dietary  laws.  This  study  employs  the  Participatory  Rural Appraisal  (PRA)  methodology,  wherein  micro-entrepreneurs  from  Danau Teluk,  Jambi,  actively  engage  in  various  stages  of  the  project,  spanning from initial planning to execution and subsequent evaluation. The primary objective of this initiative is to enhance the knowledge and comprehension of halal principles among micro-entrepreneurs, ultimately motivating them to  pursue  halal  certification  from  the  Halal  Product  Assurance  Agency (BPJPH).  The  conducted  activities  have  demonstrated  commendable progress, with the active participation of 72 micro-entrepreneurs. Notably, 40 of these individuals received guidance and support throughout the halal product  certification  process.  It  is  important  to  emphasize  that  micro- entrepreneurs possessing halal certification play a pivotal role in ensuring the  holistic  sustainability  of  the  halal  value  chain,  encompassing  all
Pendampingan proses produk halal pada kelompok usaha mikro dalam mendukung halal value cahain kota Jambi

## 1. PENDAHULUAN
Halal  menjadi  syarat  penting  bagi  umat  islam  saat  mengkonsumsi  makanan.  Seperti  beberapa kaidah  fiqh  yang  banyak  digunakan  dalam  menetapkan  halal  haram  makanan  serta  minuman,  di antaranya  pertama  Semua  makanan  yang  bersifat  najis  haram  dimakan,  makanan  halal  bercampur dengan makanan yang haram maka makanan haram dimakan, jika banyaknya itu bersifat memabukkan maka  sedikitnya  juga  bersifat  haram [1] .  Kehalalan  makanan  ditentukan  melalui  bahan  baku, kesesuaian proses, serta transportasi mulai dari tahap produksi sampai kepada konsumen [2] . Setiap produsen makanan yang ingin memenuhi standar halal harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Sistem Jaminan Halal. Konsep ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip halal dan larangan  syariah  terhadap  bahan-bahan  dalam  makanan  dan  minuman,  bertujuan  untuk  memastikan bahwa  produk  mereka  benar-benar  halal.  Jika  produsen  melanggar  prinsip-prinsip  ini,  mereka  akan bertanggung jawab tidak hanya secara hukum tetapi juga dari segi moral terhadap produk yang mereka hasilkan.
Terdapat fakta menarik bahwa Islam merangkul semua aspek kehidupan manusia [3] , sehingga masalah  halal  dan  haram  menjadi  sangat  signifikan  dalam  pandangan  umat  Islam,  terutama  ketika membicarakan makanan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Di Indonesia, walaupun tren gaya  hidup  halal  sedang  berkembang,  masih  jamak  ditemukan  masyarakat  yang  belum  sepenuhnya menyadari pentingnya menerapkan prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor yang mempengaruhi  situasi  ini  adalah  rendahnya  pemahaman  masyarakat  tentang  komposisi  produk  atau jenis zat yang terkandung dalam produk tersebut [4][5] .
Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan produk makanan halal semakin meningkat di seluruh dunia, baik dari konsumen Muslim maupun non-Muslim [6] Hal ini membuka peluang bagi produsen makanan  untuk  memproduksi  makanan  halal  dan  mengembangkan  pasar  makanan  halal  di  seluruh dunia. Industri. Makanan halal sangat penting bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia, karena hal tersebut merupakan bagian penting dari praktik keagamaan mereka. Dengan melakukan proses-produk halal  dengan  benar,  UMKM  akan  dapat  memasarkan  produk  mereka  tidak  hanya  pada  konsumen muslim, namun juga non-muslim yang ingin memilih makanan yang aman dan terjamin kehalalannya [7][8] . Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga permintaan akan ketersediaan produk halal seperti obat-obatan, makanan, dan barang konsumsi lainnya menjadi perhatian serius [9] . Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa mengkonsumsi dan menggunakan produk halal merupakan bagian integral  dari  pelaksanaan  ibadah [10] .  Pemerintah  Indonesia  memfasilitasi  hal  tersebut  dengan mengesahkan  UU  No.33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  yang  mengharuskan  semua produk  yang  dipasarkan  di  Indonesia  wajib  memiliki  sertifikat  halal [11] .  Dalam  sejarahnya wewenang  mengeluarkan  sertifikasi  halal  ada  pada  Majelis  Ulama  Indonesia  namun  belakangan wewenang tersebut diambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) [12]. Sertifikat  halal  menjadi  faktor  signifikan  yang  berkontribusi  dalam  keputusan  pembelian konsumen [13] .  Sedangkan  kegagalan  mendapatkan  sertifikasi  halal  dapat  merugikan  pelaku  usaha secara  substansial. Meskipun  demikian,  di  Indonesia,  banyak  perusahaan,  terutama  usaha  mikro, belum mengajukan sertifikasi halal karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman terhadap standar yang  diperlukan [14] .  Maka  dari  itu  sebelum  mengajukan  sertifikasi  halal  pelaku  usaha  mikro mendapat  pendampingan  Proses  Produk  Halal  untuk  mengidentifikasi  sarat-sarat  yang  diperlukan. Proses produk halal mengacu pada serangkaian langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan halal. Langkah-langkah ini meliputi memastikan semua bahan  baku,  proses  produksi,  dan  peralatan  yang  digunakan  dalam  pengolahan  produk  tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal. Kepastian yang sama juga berlaku dalam proses penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk [15] .

## aspects from production through to consumption
Keywords : Process; product; halal.
Hasil  wawancara  serta  diskusi  dengan  mitra  yakni  Ibu  Nurul  Hilal  selaku  Kepala  Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danau Teluk sekaligus Koordinator Usaha Mikro Danau Teluk berhasil  menemukan  masalah  mitra,  bahwasannya  belum  ada  pelaku  usaha  yang  memiliki  sertifikat halal di wilayah tersebut. Para pelaku usaha bahkan terkesan kurang peduli dengan jaminan kualitas produknya.  Hal  ini  diperparah  dengan  rendahnya  pemahaman  dan  kesadaran  mitra  mengenai  proses produk  halal  dan  pengajuan  sertifikasi  Halal  karena  berbagai  alasan,  namun  penyebab  utamanya adalah  terbatasnya  informasi,  dan  pengetahuan  tentang  mekanisme  sertifikat  halal,  serta  persoalan terkait dana yang wajib dikeluarkan. Sebagai tambahan, Danau Teluk adalah salah satu kecamatan di Kota  Jambi.  Data  dari Kementerian  Dalam  Negeri dalam  catatan  kependudukan,  jumlah  penduduk kecamatan ini hingga pertengahan tahun 2021 sebanyak 13.059 jiwa dengan kepadatan 841 jiwa/km². Kecamatan ini berada di seberang Sungai Batanghari. Pengabdian kepada masyarakat yang berfokus kepada pendampingan proses produk halal [16][17] keduanya berfokus pada beragamnya pelaku usaha mulai dari Usaha Mikro, kecil hingga menengah. Maka dari itu melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  ini,  berfokus  pada  pelaku  usaha  Mikro  agar  mendapat  tambahan  pengetahuan  terkait proses  produk  halal,  pendampingan  pengajuan  sertifikasi  halal  hingga  mendapat  sertifikat  halal  dari BPJPH untuk menangkap peluang permintaan makanan dan minuman halal yang semakin marak dari tahun ke tahun. yang menjadi mayoritas pelaku usaha di wilayah.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  adalah; Pendekatan  Edukatif:  melibatkan  berbagai  strategi  seperti  sosialisasi,  pelatihan,  dan  pembimbingan terkait proses produk halal untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan ke mitra yang dituju. Melalui metode didaktis, tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyampaikan informasi relevan dan  memberikan  pelatihan  khusus  atau  panduan.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  memberdayakan individu  dalam  komunitas  dengan  memberikan  keahlian  praktis.  Pendekatan  Model  Pengembangan Komunitas:  Berdasarkan  prinsip-prinsip  pembangunan  partisipatif,  pendekatan  ini  memandang komunitas sebagai subjek dan objek dari inisiatif Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan melibatkan anggota masyarakat secara langsung dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, pendekatan ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  motivasi  dan  memperkuat  kapasitas  komunitas.  Pemberdayaan dalam  paradigma  ini  meliputi  pelatihan,  pengembangan  keterampilan,  dan  peningkatan  kapasitas secara keseluruhan.
Pendekatan Participatory  Rural  Appraisal (PRA):  Pendekatan Participatory  Rural  Appraisal menekankan  keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  semua  tahapan  program [18] .  Keterlibatan masyarakat  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi,  dengan  komunitas  mengidentifikasi masalah-masalah  kunci  dan  merancang  solusi  yang  sesuai  secara  kolaboratif.  Metodologi  ini memastikan program sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari  komunitas [15] .  Pendekatan  Persuasif:  Di  bawah  pendekatan  persuasif,  motivasi  dan  dukungan diberikan  kepada  mitra  komunitas  tanpa  adanya  paksaan  atau  ancaman.  Tim  Pengabdian  Kepada Masyarakat berusaha untuk menginspirasi dan membantu mitra dengan sukarela berpartisipasi dalam aktivitas  program.  Pendekatan  persuasif  bertujuan  untuk  membangun  kemitraan  positif  dan merangsang keterlibatan sukarela.
Keempat  pendekatan  ini  berkumpul  pada  prinsip  kolaborasi  antara  tim  Pengabdian  Kepada Masyarakat dan komunitas penerima. Jika diimplementasikan dengan baik, pendekatan-pendekatan ini memastikan  bahwa  inisiatif  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  mencapai  hasil  yang  diharapkan  dan memberikan manfaat nyata bagi komunitas yang dilayani. Didasarkan pada metodologi partisipatif dan prinsip-prinsip pendidikan, strategi-strategi ini mendorong.
Pelaksanaan  proses  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dilaksanakan  pada  tanggal  31  Mei  2023 bertempat  di  Kantor  Pemerintah  Kecamatan  Danau  Teluk,  Kota  Jambi.  Acara  dibuka  langsung  oleh Camat Danau teluk dan dihadiri 72 pelaku Usaha Mikro yang bergelut di bidang usaha kuliner mulai dari Tekwan, anek kue, kerupuk, manisan hingga nasi gemuk. Tim pengabdian menyediakan E-book materi  Proses  Produk  Halal  yang  dibagikan  kepada  seluruh  peserta  serta  menggandeng  para Pendamping  Halal  dari  Universitas  Jambi  untuk  menangkap  antusias  peserta  yang  ingin  mendapat sertifikasi halal.
Pendampingan proses produk halal pada kelompok usaha mikro dalam mendukung halal value cahain kota Jambi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan dimulai dengan memberikan materi Proses Produk halal berupa urgensi UU Jaminan Produk  Halal,  mengidentifikasi  persyaratan  administrasi  dan  teknis  pengajuan  sertifikasi  halal, simulasi pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH serta peluang yang akan didapatkan oleh pelaku usaha apabila  mendapat  sertifikasi  halal  ( Gambar  1 ).  Acara  dilanjutkan  dengan  sesi  diskusi  untuk menangkap  antusias  peserta.  Dari  sesi  diskusi  didapat  kendala-kendala  yang  dirasakan  oleh  pelaku usaha mulai dari terbatasnya informasi, akses internet, sarana dan prasarana, pembuatan Nomor Induk Berusaha,  dan  ada  kesan  bahwa  pengajuan  sertifikasi  merupakan  sesuatu  yang  rigid  dan  memakan waktu yang lama ( Gambar 2 ).
Gambar 1 . Penyampaian materi PPH
Gambar 2 . Sesi diskusi
Meskipun  begitu  dari  72  peserta  yang  hadir  terdapat  40  pelaku  usaha  yang  meminta pendampingan langsung untuk pengajuan sertifikasi halal yang langsung difasilitasi oleh Pendamping Proses  Produk  halal.  Selebihnya  masih  mempersiapkan  syarat-syarat  administrasi  dan  teknis  yang diperlukan.
Perlu  ditegaskan  bahwa  tanggal  17  Oktober  2024  menjadi  hari  terakhir  dimana  pelaku  usaha dalam  bidang  makanan  dan  minuman,  hasil  sembelihan,  serta  jasa  penyembelihan  wajib  memiliki sertifikat halal. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibuatlah program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis)  dari  BPJPH  yang  menjadi  fokus  pada  pengabdian  ini.  Langkah-langkah  dalam  program "Sehati" adalah sebagai berikut:
a. Pelaku  usaha  membuat  akun  melalui  ptsp.halal.go.id  dan  menyiapkan  dokumen  permohonan sertifikasi halal serta memilih pendamping
b. Pendamping  PPH  melakukan  verifikasi  dan  validasi  atas  informasi  yang  diajukan  oleh  pelaku usaha
c. BPJPH  melakukan  verifikasi  dan  validasi  kemudian  menerbitkan  STTD  (surat  tanda  terima dokumen)
d. Komite  fatwa  produk  halal  menerima  laporan  hasil  pendampingan  PPH  dan  melakukan  sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk
e. BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal
Setelah seluruh proses telah dilalui maka Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi sihalal serta mengunduh label Halal Nasional untuk dicantumkan pada produk sesuai dengan Gambar 3 .
Gambar 3 dapat dicantumkan pada kemasan produk yang dijual kepada konsumen sebagai tanda resmi  telah  disertifikasi  halal.  Meskipun  begitu  tidak semua  pelaku  usaha  boleh  mengikuti  program Sehati, BPJPH secara selektif memilih unit mikro kecil dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Produk tidak mengandung  bahan berbahaya dan menggunakan bahan  yang  sudah dipastikan kehalalannya
b. Proses produksi dapat dipastikan kehalalannya
c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sah
d. Penjualan tahunan maksimal 500 juta Rupiah
e. Pemisahan  fasilitas  yang  jelas:  Lokasi  pengolahan  dan  alat  produksi  halal  berbeda dari  area produksi non-halal
f. Memiliki  atau  tidak  memiliki  surat  izin  edar  (PIRT/MD/UMOT/UKOT).  Sertifikasi  Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/ minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari/ izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari instansi terkait
g. Produk yang dihasilkan berupa barang
h. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021
i. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
j. Jenis produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari produsen atau Rumah Potong Hewan atau unggas yang sudah terverifikasi alat
k. Menggunakan  peralatan  produksi  dengan  teknologi  sederhana  dan  atau  dilakukan  secara manual dan atau semi otomatis usaha rumahan bukan usaha produk pabrik
l. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak mengajukan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan
Alur PPH (Proses Produk Halal)
Gambar 4 . Alur proses produk halal
Sesuai  dengan Gambar  4 ,  Proses  produk  halal  mengacu  pada  serangkaian  langkah yang  harus diambil untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kualifikasi halal. Alurnya mulai dari penyiapan bahan sampai penyajian produk. Langkah-langkah ini meliputi memastikan kehalalan semua bahan baku yang digunakan adalah halal dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Seluruh proses produksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip halal, dan diawasi oleh pihak yang kompeten. Selanjutnya  memastikan  semua  peralatan  yang  digunakan  dalam  pengolahan  produk  tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal. Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri dari
penyedian bahan Pengolahan Penyimpanan Pengemasan Pendistribusian Penjualan Penyajian Produk
Pendampingan proses produk halal pada kelompok usaha mikro dalam mendukung halal value cahain kota Jambi
bahan baku, olahan, tambahan, dan penolong yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi atau rekayasa genetika (UU No.33 2014 Pasal 17-20) Pelaku  usaha  diwajibkan  untuk  memisahkan  secara jelas dan  sistematis  antara  area  pengolahan yang  halal  dan  non-halal  meliputi  tempat  penampungan,  penimbangan,  pencampuran,  pencetakan, pemasakan dan proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan produk. Hal yang sama juga berlaku pada tempat penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Setelah seluruh alur proses  produk  halal  telah dilalui  maka  pelaku  usaha  harus  mensosialisasikan  seluruh  prosedur  PPH, mendokumentasikan  bukti sosialisasi,  menyampaikan  hasil  evaluasi  efektivitas  prosedur  PPH  secara berkala menyampaikan hasil evaluasi kepada penanggung jawab PPH dan pihak terkait.
Sertifikasi halal dapat membantu usaha mikro membangun reputasi yang baik di mata konsumen. Ini  bisa membantu  dalam  memperoleh  loyalitas  konsumen  dan  pertumbuhan  bisnis  jangka  panjang. Sertifikasi  halal  bagi  usaha  mikro  memiliki  peran  penting  dalam  mendukung  halal  value  chain  atau rantai nilai halal. Ini karena sertifikasi halal membantu menjaga integritas dan kepatuhan produk atau layanan terhadap prinsip-prinsip halal dalam Islam, serta membangun kepercayaan konsumen Muslim terhadap  produk  atau  layanan  yang  ditawarkan  oleh  usaha  mikro.  Usaha  mikro  yang  memiliki sertifikasi  halal  memberikan  kontribusi  dalam  memastikan keberlangsungan  rantai  nilai  halal  secara keseluruhan. Dengan setiap tahap di rantai nilai yang dilengkapi dengan sertifikasi halal, produk atau layanan memiliki jaminan kepatuhan terhadap prinsip halal sepanjang perjalanan dari produksi hingga konsumsi.
Program Sehati menawarkan pendekatan yang terstruktur dan didasarkan pada ilmu dalam proses sertifikasi halal gratis bagi bisnis makanan dan minuman. Dengan langkah-langkah yang teratur dan kriteria  kelayakan  yang  ketat,  program  ini  memastikan  integritas  halal  produk  sambil  mendukung pertumbuhan unit mikro dan kecil di industri ini.

## 4. SIMPULAN
Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan  mewajibkan  semua  produk  yang  dipasarkan  di  Indonesia  memiliki  sertifikat  halal.  Hasil wawancara  dan  diskusi  dengan  mitra  yakni  Ibu  Nurul  Hilal  selaku  Kepala  Seksi  Pemberdayaan Masyarakat  Kecamatan  Danau  Teluk  sekaligus  Koordinator  Usaha  Mikro  Danau  Teluk  berhasil menemukan fakta bahwasannya belum ada pelaku usaha mikro yang memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha  bahkan  terkesan  kurang  peduli  dengan  jaminan  kualitas  produknya.  Ditambah  dengan rendahnya pemahaman dan kesadaran mitra mengenai proses produk halal dan pengajuan  sertifikasi Halal  karena  berbagai  alasan,  namun  penyebab  utamanya  adalah  terbatasnya  informasi,  dan pengetahuan tentang mekanisme sertifikat halal, serta persoalan terkait dana yang wajib dikeluarkan guna  menyelesaikannya.  Melalui  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini,  pelaku  usaha  Mikro mendapat pengetahuan terkait proses produk halal, pendampingan pengajuan sertifikasi halal hingga mendapat  sertifikat  halal  dari  BPJPH untuk  menangkap  peluang  permintaan  makanan  dan  minuman halal yang semakin marak dari tahun ke tahun.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1] S.  H.  K.  Hasan, Sertifikasi  Halal  Dalam  Hukum  Positif  (Regulasi  Dan  Implementasi  Di Indonesia) . Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
[2] T.  N.  Ma’rifat  and  M.  Sari,  “Penerapan  Sistem  Jaminan  Halal  Pada  UKM  Bidang  Olahan Pangan  Hewani,” Khadimul  Ummah  J.  Soc.  Dedication ,  vol.  1,  no.  1,  pp.  40–46,  2017,  doi: 10.21111/ku.v1i1.1421.
[3] A.  Nazihah  and  B.  S.  Arifin,  “The  Impact  of  Food  on  Muslims  Spiritual  Development,” Indones. J. Halal Res. , vol. 2, no. 1, pp. 27–32., 2020, doi:
https://doi.org/10.15575/ijhar.v2i1.7870.
[4] F.  Yetty  and  P.  D.  Priyatno,  “Literasi  Gerakan  Gaya  Hidup  Halal  Di  Pondok  Pesantren  Al- Jadid Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten.,” RESWARA J. Pengabdi. Kpd. Masy. , vol. 2, no. 1, pp. 20–24, 2021, doi: https://doi.org/10.46576/rjpkm.v2i1.906.
[5] A.  F.  Hery  Soegiharto  and  Sudarman,  “Pendampingan  Pembelajaran  Keterampilan  Secara Daring di Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman Malang,” BEMAS J. Bermasyarakat , vol. 2, no. 1,
2021, doi: 10.37373/bemas.v2i1.131.
[6] S.  Sukoso,  Wiryawan  Adam,  Kusnadi  Joni, Ekosistem  Industri  Halal .  Jakarta:  Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2020.
[7] Komite  Nasional  Keuangan  Syariah,  “Strategi  Nasional  Pengembangan  Industri  Halal Indonesia,” Jakarta, 2020.
[8] I.  Idrus,  Arfianty,  and  Muhammad  Hatta,  “Pemberdayaan  masyarakat  nelayan  berbasis ekonomi  kreatif  untuk  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  di  Desa  Ujung  Lero,  Pinrang,” BEMAS J. Bermasyarakat , vol. 3, no. 2, pp. 73–80, 2023, doi: 10.37373/bemas.v3i2.267.
[9] M.  L.  Charity,  “JAMINAN  PRODUK  HALAL  DI  INDONESIA  (  HALAL  PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA ),” J. Legis. Indones. , vol. 14, no. 1, pp. 99–108, 2017, doi: https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.77.
[10]  M.  C.  Nafis,  “The  Concept  of  Halal  and  Thayyib  and  Its  Implementation  in  Indonesia,” J. Halal Prod. Res. , vol. 2, no. 1, pp. 1–5, 2019, doi: https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.1- 5.
[11]  L.  Mutmainah,  “The  Role  of  Religiosity,  Halal  Awareness,  Halal  Certification,  and  Food Ingredients on The Purchase Intention of Halal Food,” J. Islam. Econ. Financ. Bank. , vol. 1, no. 1&2, pp. 33–50, 2018, doi: https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.284.
[12]  H. D. Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi,” J. Halal Prod. Res. , vol. 2, no. 2, pp. 68–78, 2019.
[13]  D. Nastiti, M. Fakhrurozi, and A. Pratama, “Purchase Intention to Actual Purchasing of Halal Cosmetics in Indonesian Young Adults in The Covid-19 Pandemic,” J. Ilm. Ekon. Islam , vol. 8, no. 1, p. 90, 2022, doi: 10.29040/jiei.v8i1.4133.
[14]  M.  Maghfirotin,  N.  Istifadhoh,  W.  S.  Rolianah,  K.  Albar,  and  F.  Arifiansyah,  “Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Sertifikasi Halal Di Wilayah Desa Karangrejo Manyar Gresik,” J. Mandala Pengabdi. Masy. , vol. 3, no. 2, pp. 268–275, 2022, doi: 10.35311/jmpm.v3i2.110.
[15]  Rimayanti,  A.  T.  Wicaksono,  A.  Hafidzi,  and  Khairunnisa,  “Pelatihan  Pendamping  Proses Produk  Halal  (PPH)  secara  Online  oleh  Halal  Center  Universitas  Islam  Negeri  Antasari Banjarmasin,” Darmabakti J. Pengabdi. dan Pemberdaya. Masy. , vol. 04, no. 01, pp. 70–80, 2023.
[16]  B.  U.  Ilham,  “Pendampingan  Sertifikasi  Halal  Self  Declare  pada  Usaha  Mikro  dan  Kecil Binaan  Pusat  Layanan  Usaha  Terpadu  Sulawesi  Selatan,” J.  Pemberdaya.  Masy.  Univ.  Al Azhar Indones. , vol. 5, no. 1, p. 20, 2022, doi: 10.36722/jpm.v5i1.1753.
[17]  A. Rachman, Sunardi, A. D. R. Simatupang, S. Tidjani, and M. Azwar, “Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis ( SEHATI ) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang,” JAPI (Jurnal Akses Pengabdi. Indones. , vol. 8, no. April, pp. 1–8, 2023.
[18]  I.  Ridwan,  A.  Dollo,  and  A.  Andriyani,  “Implementasi  Pendekatan  Participatory  Rural Appraisal pada Program Pelatihan,” J. Nonform. Educ. Community Empower. , vol. 3, no. 2, pp. 88–94, 2019, doi: 10.15294/pls.v3i2.34913.