## A.  PENDAHULUAN
Penelitian  dari  Ruyadi,  Syarif  &  Sofyan  (2016)  menunjukkan  kalau  dalam kehidupan  sehari-hari  sebetulnya  masyarakat  sangat  mengecam  tindakan  korupsi, akan tetapi masyarakat masih saja membenarkan perilaku gratifikasi pada pelayanan publik. Dua hal yang saling berlawanan dan sangat tidak konsisten, yakni membenci korupsi namun di satu sisi yang lain masih mewajarkan gratifikasi sebagai bagian dari kebiasaan.  Padahal  gratifikasi  merupakan  salah  satu  bentuk  korupsi  yang  sama berbahayanya dengan bentuk korupsi lainnya, seperti suap dan pemerasan (Osborne, 2013).  Kebiasaan  dan  kewajaran  ini  diperparah  lagi  oleh  para  pejabat  pemberi layanan  publik  yang  tetap  menerimanya  meskipun  tindakan  gratifikasi  telah  jelas dilarang dalam hukum positif. Sebagaimana penelitian dari Mapuasari & Mahmudah (2018),  Iskandar  &  Kurniawan  (2020;  2020),  dan  Dwimawanti  &  Ramadani  (2023)

## JAP

## Jurnal Administrasi Publik
Volume 14 | Nomor 2 | Desember 2023

## Konsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik
1 Irvan Sebastian Iskandar
1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
1 sebastian.irvan@gmail.com

## ABSTRACT
Gratification  is  an  act  that  is  as  dangerous  as  bribery,  however,  this  act  is  still tolerated in the social life of Indonesian society in general. Data compiled from the Corruption Eradication Commission shows that the number of gratification reports in total value has continued to increase over the past five years. During this time, many public  officials  have  not  escaped  criminal  charges  and  fines  for  accepting  them. Unlike bribery, this act is carried out at the end when the service has been completed without prior agreement on the value of the material given. As its gray area, gratuities are used as a means of maintaining and obtaining a social relationship, access, and fostering  good  networks  when  living  in  society.  By  using  a  qualitative  method through  a  literature  review,  this  research  tries  to  explain  gratuity  as  an  act  of corruption, the difference between gratuities that are considered bribes and those that are not considered bribes. The results are, first, that gratuities do indeed fall into a  form  of  cheating  in  the  type  of  corruption  acts.  Second,  there  is  a  difference between gratuities and bribes, although some gratuities can be considered bribes and some are not considered bribes.
Keywords; gratification, fraud, corruption, bribery.
yang menjelaskan meskipun gratifikasi sudah dilarang penerimaannya tetap dilakukan oleh  seorang  pejabat  negara/publik  karena  dipengaruhi  oleh  empat  faktor  utama berupa tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas.
Tabel 1. Laporan Gratifikasi Lima Tahun Terakhir
No. Tahun Jumlah Laporan Gratifikasi (Dilaporkan kepada KPK) Total Nilai Gratifikasi 1. 2023 (hingga Juli) 1.523 Rp 4,2 miliar 2. 2022 2.126 Rp 5,5 miliar 3. 2021 1.983 Rp 5,2 miliar 4. 2020 1.767 Rp 4,9 miliar 5. 2019 1.561 Rp 4,3 miliar
(Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, diolah penulis tahun 2023).
Korupsi  dalam  bentuk  gratifikasi  tidak  bisa  diremehkan  begitu  saja  meski dibenci  sekaligus  dimaklumi.  Dari  data  yang  berhasil  terkumpul  selama  lima  tahun terakhir  pada  tabel  1,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  selalu  mendapatkan kenaikan  terhadap  jumlah  penerimaan  laporan  gratifikasi  yang  dilaporkan  kepada mereka  yang  berasal  dari  sejumlah  lembaga  tinggi  negara  dan  beberapa  pihak swasta.  Total  nilai  gratifikasi  yang  ditaksir  mencapai  miliaran  rupiah  dan  berbentuk aneka macam rupa seperti uang, barang, dan jasa. Dari hasil laporan yang terekap pada  tabel  1  dapat  menimbulkan  dua  asumsi  sekaligus.  Pertama,  meningkatnya laporan gratifikasi yang diterima oleh KPK menandakan kalau saat  ini para pejabat negara/publik  di  masing-masing  lembaga  negara  semakin  sadar  bahwa  aktivitas menerima gratifikasi adalah ilegal, apalagi jika mereka tidak melaporkannya kepada KPK  dalam  jangka  waktu  30  hari  kerja  sejak  menerima  gratifikasi.  Kedua, meningkatnya  laporan  gratifikasi  masih  menandakan  minimnya  kesadaran  dan pengetahuan  masyarakat  secara  umum  mengenai  gratifikasi,  termasuk  sampai  di mana  batas-batas  kewajarannya,  jika  pemberian  tersebut  diberikan  kepada  para pejabat publik/negara.
Di Indonesia pada kasus-kasus korupsi dalam bentuk gratifikasi, telah banyak menjerat  para  pejabat  publiknya.  Dalam  penegakan  hukum,  implementasi  pasal gratifikasi  dalam  putusan-putusan  pengadilan  tindak  pidana  korupsi,  selain  telah banyak  menjerat  para  terdakwa,  digunakan  pula  untuk  menyasar  kasus  yang  tidak terjangkau dalam pasal suap pasif hingga digunakan untuk membantu membongkar kejahatan  penyerta  ( predicate  crime) dalam  pencucian  uang  (KPK,  2016).  Berikut
beberapa  nama  pejabat  publik  yang  pernah  terjerat  kasus  korupsi  gratifikasi  di Indonesia.
Tabel 2. Pejabat Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Badan Usaha Milik Negara yang
Terjerat Gratifikasi No. Nama Terdakwa Jabatan Saat Menerima Gratifikasi 1. I Wayan Candra Kepala Daerah/Bupati Klungkung 2. Sri Hartini Kepala Daerah/Bupati Klaten 3. Taufiqurrahman Kepala Daerah/Bupati Nganjuk 4. Nyono Suharli Kepala Daerah/Bupati Jombang 5. Ojang Sohandi Kepala Daerah/Bupati Subang 6. Sunjaya Kepala Daerah/Bupati Cirebon 7. Gatot Sutejo ASN Pemerintah Kota Bekasi 8. Gendut Sudarto ASN Pemerintah Kabupaten Bantul 9. Gayus H.P Tambunan ASN Ditjen Pajak 10. Dhana Widyatmika ASN Ditjen Pajak 11. M. Iqbal Ruray Ketua DPRD Kota Ternate 12. M. Romahurmuziy Ketua Partai Persatuan Pembangunan 13. Yugo Saldian Anggota DPRD Kota Pangkal Pinang 14. Rudi Rubiandini Kepala SKK Migas 15. Emirsyah Satar Direktur BUMN PT Garuda Indonesia Tbk
(Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, diolah penulis tahun 2023).
Merupakan  sebuah  kewajaran  jika  gratifikasi  menjadi  salah  satu  penyumbang pada mandeknya reformasi birokrasi karena perilaku tidak etis dari para pejabat publik (Marliana  &  Marini,  2022 ; Kasiyanto  &  Jatmikowati,  2023).  Di  atas  merupakan beberapa  nama  pejabat  yang  tercatat  terjerat  kasus  pidana  korupsi  dalam  bentuk gratifikasi  dan  telah  dijatuhi  hukuman  sanksi  pidana  penjara  dan  denda.  Jabatan mereka bermacam-macam mulai dari kepala daerah, direksi perusahaan milik negara, elit  partai  politik  nasional  maupun  lokal,  dan  beberapa  di  antaranya  merupakan pegawai  negeri  sipil.  Beberapa  di  antaranya  mendapatkan  hukuman  pasal  berlapis karena terbukti sekaligus menerima suap. Tidak menutup kemungkinan, selain nama- nama  yang  ada  pada  tabel  di  atas,  masih  akan  terus  bertambah  lagi  pelaku  dari berbagai kalangan yang terjebak maupun sengaja melakukan tindakan korupsi dalam bentuk  gratifikasi.  Sehingga  tulisan  ini  mencoba  menjelaskan  serta  memahami mengenai  apa dan  bagaimana  konsepsi  gratifikasi  sebagai  perbuatan  korupsi  yang dilakukan oleh pejabat publik.

## B.  METODE
Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur. Riset tidak  bermaksud  untuk  menguji  teori  melainkan  mencari  makna  dan  memahami
fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  (Creswell,  2014).  Seluruh  data,  konsep,  dan teori yang dianalisis didapatkan menggunakan kajian literatur dari data sekunder yang berasal  dari  artikel  jurnal  penelitian,  artikel  media  massa,  buku,  dan  laporan  yang berkaitan  dengan  topik  riset.  Penulis  melakukan  analisis  deskriptif  dengan  teknik analisis data berupa reduksi data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dan baik (Yang & Spice, 2018).

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ruang Lingkup Korupsi Gratifikasi
Gratifikasi merupakan pemberian yang memiliki arti luas. Sebelum kata gratifikasi popular karena banyaknya pejabat publik yang terjerat, kata ini umum dikenal sebagai gift atau  sebuah  pemberian.  Pemberian  ini  dapat  berbentuk  barang  dan  jasa  yang meliputi  bentuk  fasilitas-fasilitas  lainnya.  Gratifikasi  dilakukan  dengan  berbagai macam cara serta memiliki nilai dan bentuk yang bervariasi. Seperti sejumlah uang tunai,  akomodasi  dan  perjalanan  wisata,  pinjaman  tanpa  bunga,  dan  rabat  yang diberikan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dan  melalui  media  elektronik maupun non elektronik. Dalam beberapa kajian dan tinjauan hukum mengenai makna “fasilitas  lainnya,”  bentuk  layanan  seksual  juga  dapat  digolongkan  sebagai  bentuk gratifikasi (Ikhwan: 2022, Akbar: 2016, Arsjad: 2021). Sekilas antara gift dan gratifikasi keduanya sama, adanya perpindahan sesuatu (barang atau jasa), akan tetapi ternyata keduanya memiliki perbedaan secara kontekstual. Gift diberikan tanpa mengharapkan pamrih  atau  imbalan  sama  sekali.  Sementara  gratifikasi  diberikan  meskipun  tanpa diminta atau diperjanjikan terlebih dahulu tetapi memiliki alasan atas pelayanan atau keuntungan  yang  didapatkan  oleh  pemberi  gratifikasi  (Santoso,  2013).  Gratifikasi memberi  penekanan  khusus  melalui  maksud,  latar  belakang,  dan  keuntungan  niat memberinya.
Dari Association  of  Certified  Fraud  Examiners (2011)  mengemukakan  bahwa gratifikasi adalah perbuatan yang digolongkan sebagai bagian dari bentuk kecurangan ( fraud ). Gratifikasi bisa dikenali dengan nama “illegal gratuities.” Perbuatan tersebut masuk ke dalam jenis tindakan korupsi bersamaan dengan konflik kepentingan, suap, dan  pemerasan.  Perbuatan  atau  tindakan  ini  menurut ACFE adalah  hampir  sama dengan suap ( bribery ), akan tetapi tidak perlu beban pembuktian berupa niat intens yang  bertujuan  untuk  mempengaruhi  sebuah  keputusan  penerimanya  dan pemberiannya dilakukan setelah transaksi atau urusan selesai dari pihak yang merasa
diuntungkan  oleh  pihak  pembuat  keputusan/paling  berpengaruh  (Manual  ACFE, 2011).  Definisi  tersebut  kini  mempertajam  atas  sulitnya  dalam  mengungkap pembuktian  pada  kasus  kecurangan  berbentuk  suap  ( bribery )  terutama  suap  yang bersifat pasif.
Pendapat  dari  Santoso  (2013)  mengenai  gratifikasi  yaitu;  Pertama,  gratifikasi adalah upaya menanam jasa dan biasanya diberikan dari pengusaha/individu kepada para pejabat publik sebagai seseorang yang memiliki kedudukan/pengaruh sebagai penyelenggara  negara;  Kedua,  gratifikasi  tidak  memiliki  komitmen  tertentu  dan maksud  dalam  pemberiannya,  akan  tetapi  tetap  punya  latar  belakang  keuntungan seperti  pihak  pemberi  dapat  memiliki  kedekatan  kepada  pihak  penerima  tanpa imbalan  sebagai  bentuk  tabungan  sosial;  Ketiga,  gratifikasi  bisa  diberikan  dan dilakukan kapan saja (pada saat, sedang, tanpa diminta, dan tanpa janji atau hal yang disyaratkan  terlebih  dahulu  setelah  selesai  mendapatkan  pelayanan  atau keuntungan);  Keempat,  gratifikasi  dapat  menimbulkan  dan  mengharapkan  pamrih; Kelima,  gratifikasi  dibebankan  kepada  penerima  bukan  pemberi.  Dari  penjelasan tersebut  gratifikasi  membebankan  kepada  penerima  (pasif)  bukan  pemberi  (aktif), sifatnya memang luwes dan luas, dan dalam pertukaran maupun pemberiannya dapat berpotensi  menimbulkan  konflik  kepentingan  beserta  penyuapan.  Alasan-alasan tersebut yang membuat mengapa tindakan gratifikasi adalah tindak pidana yang sama berbahayanya  dengan  penyuapan  dari  unsur  waktu,  pihak  penerima,  dan  maksud pemberian.
Chazawi  (2014)  memberikan  interpretasi  bahwa  gratifikasi  dapat  ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dari unsur-unsur yang memenuhinya sebagai berikut, yaitu:  Pertama,  unsur  subjek  hukumnya  yakni  dilakukan  oleh  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara; Kedua, berkaitan atau berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan  dengan  kewajiban  dan  tugasnya;  Ketiga,  unsur  perbuatannya  adalah penerimaan/menerima, dalam hal ini barang dan jasa termasuk fasilitas lainnya (dapat diperluas  di  luar  objek  yang  disebutkan  pada  Pasal  12B  ayat  1  UU Tindak  Pidana Korupsi) sebagai objek tindak pidana gratifikasi; Keempat, unsur kepatuhan di mana penerima  tidak  melaporkan  pemberian  (gratifikasi)  pada  Komisi  Pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima gratifikasi tersebut sebagai unsur syarat untuk dapat dipidananya perbuatan.
Berkembangnya  aktivitas  korupsi  dalam  bentuk  gratifikasi  terbukti  mampu menggeser substansi fungsi budaya, melumpuhkan fungsi sosial, dan menghilangkan
fungsi kejujuran (Dion, 2017). Tindakan ini semula adalah hal biasa dan wajar karena tidak berbahaya selama keputusan yang dibuat oleh penerimanya tidak terpengaruhi karena  janji  pemberian  tersebut.  Gratifikasi  semula  dianggap  sebagai  pemberian hadiah  yang  memiliki  makna  sosial,  budaya,  dan  bersifat  positif. Akan  tetapi,  pada perkembangannya, makna pemberian hadiah bergeser menjadi aktivitas ilegal ketika pemberinya menggunakan aktivitas ini dengan tujuan untuk mengincar ingatan baik atau sebagai bentuk dari tabungan sosial kepada seseorang yang berpengaruh dan memiliki  jabatan  publik.  Sehingga  dikhawatirkan  penerimanya  akan  terdorong melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kewenangannya  dan  akan mengesampingkan  prinsip  keadilan  beserta  objektivitas.  Pemberian  yang  semula wajar  secara  sosial  ternyata  dapat  menjadi  sebuah  celah  dan  titik  lemah  sebagai bentuk korupsi yang terselubung.
Dilema  soal  korupsi  gratifikasi  tidak  dihadapi  oleh  negara  Indonesia  sendirian dalam usahanya melakukan pemberantasan korupsi. Dilema gratifikasi juga dihadapi oleh  negara  lain  di  Asia  seperti  Malaysia,  Jepang,  Tiongkok,  dan  Korea  Selatan ( Chang, Chang, & Freese, 2001; D’ Souza, 2003 ). Praktik gratifikasi di negara-negara tersebut bertujuan sama, yaitu dilakukan sebagai sarana menjaga dan mendapatkan sebuah  relasi  sosial,  akses,  dan  membina  jejaring  yang  baik  ketika  hidup  dalam bermasyarakat.  Pemberian  hadiah  ini  dilakukan  lewat  sebuah  pertukaran  yang dimaksudkan  supaya  terjalinnya  hubungan  dan  mendapatkan  akses  yang bermanfaat,  apalagi  jika  pemberian  tersebut  ditujukan  kepada  pejabat  pemerintah.
Pemberian  sebagai  bentuk  hadiah  kepada  mereka  -pejabat  pemerintah-  ternyata memiliki peluang sebagai perbuatan korupsi yang sifatnya terselubung dan pasif.
Gratifikasi yang sangat dekat dengan suap memang sangat sulit dibedakan dan tidak  jarang  menimbulkan  kebingungan.  Pada  kasus  yang  dihadapi  Korea  Selatan misalnya dan umumnya juga dihadapi oleh negara lain di Asia disebutkan oleh Chang dkk (2001) setidaknya ada enam alasan yang menyebabkan hal ini terjadi, yaitu: (1) Gaya  hidup  masyarakat;  (2)  Hubungan  pemerintah  dengan  bisnis  (relasi birokrasi/politik dengan sektor privat);  (3) Regulasi dan hukum dari pemerintah;  (4) Kompetisi; (5) The Linking-pin atau hubungan kedekatan lewat jejaring yang sifatnya informal (keluarga, alumni dan daerah asal); (6) Pola-pola lain yang tidak ditentukan (ambiguitas)  dalam  masyarakat.  Pada  negara-negara Asia  pada  umumnya  sangat sulit  membedakan  pemberian  dan  gratifikasi  ini,  oleh  sebab  keduanya  saling bersinggungan  dengan  budaya  atau  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  mereka.
Sebuah keadaan yang rentan dan rawan apalagi jika negara memiliki kualitas institusi yang  rendah  (Hariyani,  Priyarsono  &  Asmara,  2016).  Korupsi  berbentuk  sebuah pemberian tersebut dilakukan untuk menjalin, memupuk, dan bahkan membalas budi hubungan baik sesama.
Tabel 3. Pembatasan Nilai Gratifikasi di Empat Negara
Nama Negara Batasan Maksimal Nilai Gratifikasi Tiongkok 2.000 yuan Jepang 3 juta yen Korea Selatan 50.000 won Malaysia 500 RM (pejabat sipil) 10.000 RM (pejabat kerajaan) Indonesia Rp 1.000.000
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (2016) & Jessica (2015), diolah penulis 2023) .
Dalam  rangka  mengatur  dilema  yang  dihadapi  sekaligus  penegakan  hukum  di bidang pemberantasan korupsi. Negara seperti Korea Selatan, Tiongkok,  Malaysia, dan Jepang memberi batas nilai maksimal gratifikasi yang diperbolehkan kepada para pejabat publiknya. Tabel di atas (5) merupakan perbandingan nilai maksimal gratifikasi antara  Korea  Selatan,  Jepang,  Tiongkok,  Malaysia,  dan Indonesia.  Di  Malaysia ditemukan terdapat perbedaan batas nilai maksimal gratifikasi yang bisa diterima oleh pejabatnya. Negara Malaysia memberikan batas nilai gratifikasi yang lebih besar bagi pejabat  kerajaan  dibandingkan  pejabat  sipilnya. Korea  Selatan  memberi  batas pemberian  gratifikasi  kepada  pejabat  publiknya  dengan  nilai  maksimal  sebanyak 50.000 won. Tiongkok memberi batas pemberian gratifikasi kepada pejabat publiknya dengan  nilai  maksimal  sebanyak  2.000  yuan.  Jepang  memberi  batas  pemberian gratifikasi yang diperbolehkan dengan nilai maksimal 3 juta yen. Terakhir, Indonesia memberi  batas  pemberian  gratifikasi  dengan  nilai  maksimal  sebesar  1  juta  rupiah.
Nilai-nilai  tersebut  tetap  dapat  menjadi  sebuah  tindak  pidana  korupsi  jika  penerima (pejabat public/kerajaan) terbukti terpengaruh dan berhubungan dengan jabatannya dari gratifikasi tersebut.

## Relasi Korupsi Gratifikasi dan Korupsi Suap
Gratifikasi dan suap sering  kali menjadi dua hal yang dianggap sama meski keduanya  adalah  hal  yang  berbeda.  Perbedaan  di  antara  keduanya  sangat  tipis, sehingga  bisa  saja  gratifikasi  dipersamakan  sebagai  sebuah  suap  apabila penerimanya  terbukti  melakukan  perbuatan  yang  berlawanan  dengan  tugas  dan
kewajibannya,  oleh  sebab  keputusannya  menjadi  tidak  lagi  objektif/adil  akibat gratifikasi  yang  diterimanya  (Jessica,  2015).  Sebagaimana  perbuatan  korupsi, gratifikasi  dan  suap  memiliki  persamaan  seperti  adanya  aktivitas  memberi  dan menerima barang dan/atau jasa yang memiliki nilai (adanya pertukaran), dilakukan dengan  niat  agar  seseorang  mau  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu, melanggar  aturan  formal,  dan  cenderung  dilakukan  secara  rahasia  (Argandona, 2005).  Gratifikasi  dan  suap  keduanya  sama-sama  berfungsi  cukup  besar  dalam menyatukan  atau  bertukar  kepentingan  maupun  kesepakatan  dalam  konteks kejahatan/perbuatan  kriminal.  Titik  sasaran  antara  keduanya  (gratifikasi  dan  suap) menempatkan jabatan atau posisi penerima sebagai hal yang sentral dan strategis, yaitu  terjadi  kepada  para  penyelenggara  negara,  sebagai  pihak  yang  memiliki kekuasaan dan kewenangan. Dalam kamus politik dan hukum, jenis pertukaran yang terjadi  melalui  gratifikasi  maupun  suap  dalam  kasus-kasus  korupsi  dikenal  dengan frasa “quid pro quo” atau “sesuatu untuk sesuatu” sebagai interpretasi kesepakatan jahat (Graycar & Jansics, 2017). Keduanya tentu saja memiliki daya rusak dan berisiko tinggi terhadap nilai keadilan dan objektivitas.
Gratifikasi  dan  suap  memang  serupa  tapi  tidak  sama.  Terdapat  beberapa perbedaan  dalam  pengertian  dan  pengaturan  hukum  di  antara  keduanya.  Jessica (2015) memberikan penjelasan, sebagai berikut: (1) Tindakan gratifikasi hanya diatur pada  undang-undang  tindak  pidana  korupsi,  sedangkan  suap  diatur  pada  dua undang-undang sekaligus, yakni undang-undang tindak pidana korupsi dan undang- undang  tindak  pidana  suap;  (2)  Gratifikasi  tidak  diawali  dari  niat  dan  kesepakatan secara  langsung  antara  pemberi  dan  penerima,  sedangkan  suap  diterima  secara langsung maupun tidak langsung dan sadar diberikan supaya melancarkan/mempermudah  segala  urusan  yang  diharapkan dari  pemberi.  Poin  ini memberi penekanan pada mens rea atau niat jahat diantara keduanya; (3) Penerima gratifikasi adalah pihak pasif, sedangkan penerima suap adalah pihak yang aktif. Dari kepasifan tersebut  tentu saja akan muncul secara  tidak langsung perasaan hutang budi kepada pemberi; (4) Meeting of mind atau kesepahaman/kesepakatan/komitmen yang  sama  untuk  mewujudkan  sebuah  tindakan.  Suap  memiliki  kesepakatan  yang jelas bahkan terukur sesuai yang telah dijanjikan, sementara gratifikasi lebih terlihat abu-abu  atau  samar  yang  berada  di  antara  perilaku  yang  berkesesuaian  (sesuai dengan norma) dengan perilaku kriminal. Agar lebih mudah, berikut ringkasan pada tabel 4 sebagai berikut.
Tabel 4. Perbedaan Gratifikasi dan Suap No Perbedaan Gratifikasi Suap 1. Dasar  hukum  yang mengatur  dan  sanksi bagi pelaku Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B. a.  Sanksi  pidana  penjara seumur hidup atau pidana penjara yang paling  singkat  empat tahun,  dan  paling  lama dua puluh tahun. b.  Sanksi  pidana  denda paling  sedikit  sebanyak Rp  200  juta  dan  paling banyak Rp 1 milyar. Undang-undang Tindak Pidana  Korupsi  pasal  12 huruf  a  dan  Undang-undang Tindak Pidana Suap pasal 3. a.  Sanksi  pidana  penjara seumur hidup atau pidana penjara yang paling singkat empat tahun,  dan  paling  lama dua  puluh  tahun  jika terbukti  menerima  suap Rp 5 juta atau lebih. b.  Sanksi  pidana  penjara paling lama tiga tahun jika terbukti  menerima  suap di bawah Rp 5 juta. c.  Sanksi pidana denda paling  sedikit  sebanyak Rp  200  juta  dan  paling banyak Rp 1 milyar. 2. Penerima dan pemberi barang/jasa a.  Pemberi  sebagai  pihak aktif. b.  Penerima  sebagai  pihak pasif. a.  Pemberi  dan  penerima sebagai pihak yang aktif. 3. Kesepakatan penerima dengan pemberi Samar-samar  (kesepakatan tidak  pasti)  dan  umumnya diberikan  setelah  transaksi atau urusan telah selesai Jelas, ada kesepakatan, memiliki komitmen. Umumnya diberikan sebelum transaksi atau urusan selesai. 4. Mens rea atau niat jahat pada tindakan/perbuatan Tidak ada niat jahat, sebatas memupuk pertemanan, sebagai ucapan rasa terima kasih,  dan  sebagai  bagian dari tabungan sosial. Ada niat jahat. Suap diberikan agar penerima tergerak melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang  sifatnya  bertentangan dengan kewajibannya karena terkait  jabatan  dan  tugas yang melekat padanya. 5. Beban pembuktian dan pembuktian unsur niat  jahat  (gratifikasi bukan sebagai suap) Terdakwa
yang harus membuktikan ada atau tidaknya niat jahat. Niat jahat terdakwa dibuktikan oleh Jaksa penuntut umum.
(Sumber: Jessica (2015) & Iskandar (2020), diolah penulis)
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (2019)  memberikan  pembedaan  antara gratifikasi  dengan penyuapan  (terutama  sifatnya  yang  pasif)  sebagai  tindak  pidana korupsi  sebagai  berikut:  Pertama,  pembuktian  unsur  terselubung  niat  jahat  untuk memiliki  pemberian.  Ada  atau  tidaknya  niat  jahat  pada  tindak  pidana  menerima gratifikasi dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa,  bukan oleh Jaksa Penuntut  Umum;
Kedua,  berdasarkan  waktu  terbentuknya  niat  jahat  untuk  memiliki  pemberian.  Niat jahat dalam gratifikasi terjadi setelah gratifikasi diterima dan bukan di awal; Ketiga, mengenai pembebanan pembuktian. Poin tiga dan pertama saling berkaitan, bahwa pembalikan  beban  pembuktian  berlaku  pada  tindak  pidana  gratifikasi,  artinya terdakwa  yang  harus  membuktikan  bahwa  pemberian  tidak  ada  hubungan  dan bertentangan  dengan  jabatan,  kewajiban  serta  tugasnya;  Keempat,  objek  tindak pidana gratifikasi adalah pemberian yang memiliki makna dan arti yang luas; Kelima, penerima  gratifikasi  mensyaratkan  untuk  melaporkan  penerimaannya  kepada  KPK dalam kurun waktu 30 hari kerja sejak menerima; Terakhir, waktu terwujudnya tindak pidana dan dipidananya pembuat pidana. Poin lima dan enam menganggap di mana niat jahat penerima gratifikasi terwujud apabila penerima tidak melaporkannya dalam batas waktu 30 hari kerja kepada KPK dan pada hari ke-31 itulah tindak pidana korupsi gratifikasi dianggap sudah terwujud.
Gratifikasi merupakan hal yang sulit untuk dihindari karena sering kali berkaitan sebagai pemberian yang berelasi dengan agama, adat, dan budaya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pada hukum positif di Indonesia, gratifikasi bisa saja gugur tidak  lagi  dianggap  suap  dan  bukan  tindak  pidana.  Yaitu,  apabila  penerima melaporkannya  tidak  lebih  dari  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  kepada  Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengendali Gratifikasi atau sejenis di masing- masing instansinya. Menurut Suryanto (2021) penerima yang melakukan pelaporan atas  gratifikasi  dapat  dimaknai  dalam  empat  hal,  sebagai  berikut:  (1)  Penerimaan gratifikasi tidak berpengaruh kepada statusnya sebagai pegawai atau penyelenggara negara  dalam  menjalankan  wewenangnya;  (2)  Penerima  gratifikasi  tidak  punya maksud tersembunyi di balik gratifikasi yang diterimanya; (3) Penerima gratifikasi telah menyerahkan keputusan atas status hukum pemberian gratifikasinya kepada negara;
(4)  Penerima  sebagai  pelapor  menunjukkan  dukungannya  terhadap  pencegahan korupsi. Selaras dengan pendapat dari Chazawi (2014) kalau pelaporan tersebut akan menimbulkan  beberapa  akibat  seperti  dasar  peniadaan  penuntutan  pidana, terhapusnya  sifat  melawan  hukum,  dan  syarat  agar  tidak dipidananya  si-penerima. Pelaporan ini wajib dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dan keraguan akibat ambiguitas dan tipisnya perbedaan antara gratifikasi dengan suap.
Menurut  Graycar  dan  Jansics  (2017)  di  antara  gratifikasi  atau  pertukaran pemberian dengan sebuah suap dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: (1) Social  gift atau  pemberian  yang  bersifat  sosial  sebagai  pertukaran  sumber  daya
antara individu atau kelompok dalam sebuah kelompok sosial yang memiliki tujuan utama untuk memfasilitasi hubungan dan kohesivitas sosial dan sifat pemberiannya yang transparan; (2) Social bribe atau suap yang berkedok sosial. Bentuknya memang sebagai pemberian yang bersifat sosial, tetapi dilakukan secara tidak transparan dan menyebabkan  kerugian  bagi  kelompok  lain;  (3) Bureaucratic  gift atau pemberian/pertukaran  secara  formal  dari  organisasi  kepada  organisasi  yang dilakukan  secara  transparan  dan  di  atur  dengan  batas  kewajaran  dalam  bentuk peraturan/hukum/kode  etik  masing-masing  organisasi;  (4) Bureaucratic  bribe atau suap kepada organisasi yang dilakukan secara tidak transparan dan bertujuan untuk menguntungkan  segelintir  individu  atau  kelompok.  Dari  keempat  jenis  perbedaan tersebut  ditemukan  bahwa  aspek  transparansi,  peraturan/kode  etik,  dan  penilaian atas maksud pemberian gratifikasi menjadi kata kunci pembeda agar “ quid pro quo” memang tidak muncul sebagai perihal yang potensial sebagai niat untuk berbuat jahat.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (2016)  dalam  hasil  tinjauannya  membagi bentuk gratifikasi menjadi dua jenis, yakni  gratifikasi yang dianggap suap dan tidak dianggap  suap.  Dianggap  suap  apabila  pemberian  tersebut  dimaksudkan  dalam rangka memiliki kepentingan sebagai imbalan karena telah mendapatkan kemudahan atas suatu urusan berkenaan dengan layanan publik. Sementara itu, gratifikasi yang tidak  dianggap  suap,  merupakan  pemberian  sebagai  wujud dari  nilai  budaya  balas budi  selama  tidak  terdapat mens  rea yang  memiliki  hubungan  dengan  kewajiban hukum  dan  pengaruh  untuk  melakukan  tindakan  kecurangan  (Maradona,  2020).
Dengan kata lain, gratifikasi tidak yang dianggap suap dimaksudkan sebagai imbalan atas  kemudahan tertentu dan tidak bertentangan dengan tugas, jabatan, wewenang yang  melekat  pada  diri  penerimanya.  Untuk  memudahkan  perbedaan  antara keduanya, berikut perbedaan gratifikasi sebagai sebuah pemberian hadiah/ fasilitas yang dianggap suap dan tidak dianggap suap pada tabel 5.

## Tabel 5. Perbedaan Gratifikasi Dianggap Suap dan Tidak Dianggap Suap
No Perbedaan Dianggap Suap Tidak Dianggap Suap 1. Tujuan dan motif pemberian; Situasi Pemberian Untuk mempengaruhi keputusan yang jadi kendali penerima  karena  jabatan, otoritas,  dan  kewenangan yang melekat padanya; Diberikan pada acara/peristiwa kolektif maupun  non-kolektif  secara terselubung. Untuk  menjalin  hubungan baik, menghormati seseorang, dan menjadi alasan yang dibenarkan secara sosial karena tuntutan agama  maupun  masyarakat; Pada  umumnya  diberikan saat acara sosial yang terkait dengan  adat  istiadat  dan
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319 No Perbedaan Dianggap Suap Tidak Dianggap Suap diberikan secara kolektif dan pada batas kewajaran. 2. Hubungan penerima dan pemberi; Sifat strategis. Timpang  dan  salah  satunya pasti  ada  yang  lebih  tinggi dan bersifat strategis. Berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas serta kewajiban. Setara  dan  pada  umumnya tidak bersifat strategis. Tidak berkaitan  dan  berhubungan dengan jabatan maupun berlawanan  dengan  tugas dan kewajiban. 3. Konflik Kepentingan Ada (terkait poin nomor 2). Tidak ada (terkait poin nomor 2). 4. Asas timbal balik Secara  alami  ada  timbal balik. Bisa  keduanya,  ada  dan terkadang  tidak  ada  timbal balik (ambigu). 7. Ikatan yang akan terbentuk dan kesenjangan waktu Sifatnya pendek, pertemuan kehendak, dan transaksional. Sifatnya  jangka  panjang  dan emosional. Dimungkinkan terjadinya kesenjangan jangka  waktu  yang  panjang untuk membalas kembali sebuah pemberian. 8. Sirkulasi barang Terjadinya sirkulasi. Tidak terjadi sirkulasi.
9. Nilai/harga pemberian Berpatokan pada nilai moneter. Menekankan pada nilai intrinsik sosial. 10.  Mekanisme penentuan nilai/harga Pihak  yang  terlibat  saling menentukan. Berdasarkan kewajaran secara sosial. 11.  Metode pemberian Tertutup  dan  bisa  terjadi langsung atau tidak langsung. Langsung dan terbuka.
(Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi 2016 & 2019 dan Tahir, Ali & Setiawan 2021, diolah penulis, 2023).

## D.  SIMPULAN
Terdefinisikannya  gratifikasi  sebagai  bentuk fraud atau  korupsi  menjadi  titik terang dalam sulitnya mengungkap pembuktian pada kasus suap yang sifatnya pasif.
Sehingga  telah  jelas,  bahwa  aktivitas  tersebut,  memiliki  dampak  serta  akibat  yang sama  berbahayanya  dengan  tindakan  suap.  Gratifikasi  memang  diberikan  di  akhir ketika semua urusan layanan telah didapatkan dan seakan menjadi tanda terima kasih dari pihak yang merasa telah diuntungkan. Akan tetapi, perbuatan ini ternyata menjadi senjata  ampuh  untuk  mengincar  ingatan  baik  melalui  niat  yang  bertujuan  untuk mempengaruhi keputusan penerimanya, yaitu para pejabat publik.
Gratifikasi jelas berbeda dengan suap meskipun keduanya memiliki beberapa persamaan  dalam  aktivitasnya.  Setidaknya  ada  lima  poin  perbedaan  yang  bisa menjadi  acuan  di  antara  keduanya.  Yaitu  berupa  dasar  hukum  yang  mengatur  dan sanksi  bagi  pelaku,  penerima  dan  pemberi  barang/jasa,  kesepakatan  penerima dengan  pemberi,  niat  jahat  pada  tindakan/perbuatan,  beban  pembuktian  dan
pembuktian  unsur  niat  jahat.  Lebih  jauh,  gratifikasi  pada  praktiknya  di  masyarakat ternyata saling bersinggungan dengan budaya dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang  ada  di  Indonesia.  Tidak  jarang  pada  persinggungan  keduanya  menimbulkan dilema bagi penerima dan pemberinya.
Bagi para pejabat publik supaya mudah membedakan antara gratifikasi yang dianggap suap dan tidak dianggap suap, terdapat sebelas poin perbedaan yang bisa menjadi  dasarnya.  Yaitu  berupa  tujuan  &  motif  pemberian  dan  situasi  pemberian, hubungan  penerima-pemberi  dan  sifat  strategis,  konflik  kepentingan,  asas  timbal balik,  ikatan  yang  terbentuk  dan  kesenjangan  waktu,  nilai/harga  pemberian, mekanisme penentuan nilai/harga, dan metode pemberian. Terakhir dan tidak kalah penting  pada  perbuatan  yang  dilematis  ini  akan  lebih  baik  jika  penerima  (pejabat publik)  secara  sukarela  dan  secepat  mungkin  untuk  melaporkan  pemberiannya supaya  memastikan  dapat  terputusnya  konflik  kepentingan  di  antara  penerima  dan pemberi gratifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methos approaches (5 th ed. ) , London: Sage publications.
Direktorat  Penelitian  dan  Pengembangan  KPK.  (2019). Kajian  Implementasi  Pasal Gratifikasi  Dalam  Putusan  Pengadilan  (Eds  Revisi) .  Jakarta:  Komisi Pemberantasan Korupsi.
Direktorat  Pendidikan  dan  Pelayanan  Masyarakat  KPK.  (2016). Managing Gift. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dion, M. (2017). The Impact of Disguised Bribes À Distorting the Basic Functions of Gift-Giving Practices. Assländer, M. S., & Hudson, S. (Eds.). The Handbook of Business  and  Corruption:  Cross-Sectoral  Experiences ,  pp  71-93.  Emerald Group Publishing.
Manual,  A.  F.  E.  (2011).  International  Edition. Association  of  Certified Fraud Examiners.
Gabrielian, V., Yang, K., & Spice, S. (2008). Qualitative  research  methods . Miller, Gerald J., & Yang, K., Editor (Eds). Handbook of Research Methods in Public Administration (2 nd ed., 141-168). New York: CRC Press.

## Artikel Jurnal
Akbar, S. (2016). Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana  Korupsi. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 4 (3),
485-500.
https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.378
Arsjad,  M.  (2021).  Gratifikasi  Pelayanan  Seksual  Sebagai  Tindak  Pidana
Korupsi. Jurnal Akta Yudisia , 3 (1), 296567. https://doi.org/10.35334/ay.v3i1.988
Chang, C. S., Chang, N. J., & Freese, B. T. (2001). Offering gifts or offering bribes? Code of ethics in South Korea. Journal of Third World Studies , 18 (1), 125-139. https://www.jstor.org/stable/45193911
Dwimawanti, I. H., & Ramadani, N. (2023). The Fraud Diamond of Public Service in
Indonesia. KnE Social Sciences , 503-515.
https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13569
D’Souza,  C.  (2003).  An  inference  of  gift ‐ giving  within  Asian  business  culture. Asia Pacific Journal of Marketing
and Logistics , 15 (1/2), 27-38. https://doi.org/10.1108/13555850310765051
Hariyani,  H.  F.,  Priyarsono,  D.  S.,  &  Asmara,  A.  (2016).  Analisis  faktor-faktor  yang memengaruhi korupsi di kawasan Asia Pasifik. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan , 5 (2), 32-44. https://doi.org/10.29244/jekp.5.2.2016.32-44
Ikhwan,  M.  (2022).  Comparison  of  Sexual  Gratification  in  Corruption  Crimes  in Perspective  of  Legislation  in  Indonesia  and  Singapore:  Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Singapura. Jurnal Analisis Hukum , 3 (1),17-24.http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah
Iskandar,  I.  S.,  &  Kurniawan,  T.  (2020).  Gratifikasi  di  Badan  Usaha  Milik  Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 5 (2), 81-97. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7690
Kasiyanto,  A.,  &  Jatmikowati,  S.  W.  (2023).  THE  EFFORTS  OF  PREVENTING BRIBERY AND GRATIFICATION AT THE LAND OFFICE. PETITA:  JURNAL
KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH , 8 (1), 50-62.
https://doi.org/10.22373/petita.v8i1.165
Mapuasari, S. A., & Mahmudah, H. (2018). Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial atas
Gratifikasi dan Suap. Integritas , 4 (2), 159 –176. https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.279
Maradona, T. B. (2021). Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya  Hukum. Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan  Ekonomi , 9 (1),  26-39. https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526
Marliana,  M.,  &  Marini,  H.  (2022).  SATU  DEKADE  GRATIFIKASI  DI  INDONESIA (2010-2019). JIPAGS  (Journal  of  Indonesian  Public  Administration  and Governance Studies) , 6 (1). http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v6il.12646
Osborne, Denis. (2013). An exploration of extortion. Journal of Financial Crime, Vol. 20 Iss 2 pp. 163 – 185 http://dx.doi.org/10.1108/13590791311322355
Ruyadi,  Y.,  Syarif,  E.,  &  Sofyan,  I.  (2016).  Gratifikasi  dan  Pelayanan  Sipil:  Suatu Fenomena Sosial dalam Kehidupan Masyarakat. SOSIETAS , 6 (1). https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i1.2865
Santoso,  T.  (2013).  Menguak  relevansi  ketentuan  gratifikasi  di  Indonesia.  Jurnal Dinamika Hukum , 13 (3),
402-414.
http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.246
Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia. " Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI , 1 (2), 4.
https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/4
Tahir, A., Ali, M., & Setiawan, M. A. (2021). Bribery and Gratuity: Regulatory Analysis and Judicial Response. Jurnal Ius Constituendum , 6 (2), 267-380. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4093

## Tesis dan Makalah
Iskandar,  Irvan  Sebastian.  (2020).  Analisis  Gratifikasi  Melalui  Pendekatan  Motif Kecurangan  Pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  (Studi  Kasus  Pada  Bank  X). Tesis, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok.
Jessica.  (2015). Tinjauan  Yuridis  Batasan  Nilai  Atas  Gratifikasi  dan  Pelaksanaan Lelang  Pada  Barang  Hasil  Gratifikasi. Tesis , Program  Studi  Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok.
Chazawi,  Adami.  (2014). Tindak  Pidana  Korupsi  Menerima  Gratifikasi & Pembuktiannya: Pasal 12B jo 12C UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Komisi Pemberantasan Korupsi. Dipresentasikan dalam Rangka Penyusunan Anotasi  Hukum  untuk  Penguatan  Pasal  Gratifikasi  Kasus  Gayus  Tambunan dan Dhana Widyatmika. Jakarta

## Peraturan dan Perundang-undangan
Republik  Indonesia,  Undang-undang    No.  20  tahun  2001  Tentang  Tindak  Pidana Korupsi.
Republik Indonesia, Undang-undang No. 11 tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.