JIGE 4 (1) (2023) 28-40

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

## KONSISTENSI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENISTA AGAMA DI INDONESIA
Basuki 1
1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

## History Article
Article history:
Received Feb, 3, 2023 Approved Feb, 17, 2023

## ABSTRACT
The  Indonesian  constitution,  namely  the  1945  Constitution,  is one  of  the  instruments  of  human  rights  fulfillment,  namely regulating  the  protection  of  religious  freedom  in  Indonesia  as stated  in  Article  27  paragraph  (1),  Article  28D  paragraph  (1), Article 28e, article 28i paragraph (1) and (2), Article 29 paragraph (2).  In  order  to  maintain  the  relationship  between  religious freedom  and  public  order,  the  state  makes  restrictions  on actions  that  are  considered  blasphemous  or  insulting  to  other religions  that  can  trigger  conflicts  in  public  life.  In  this  study raised  two  problems,  namely  how  the  consistency  of  the application  of  criminal  sanctions  against  perpetrators  of blasphemy in Indonesia ? and What is the form of updating the Criminal Code in realizing the consistency of the application of sanctions  against  perpetrators  of  religious  blasphemy  in Indonesia?  The  Theory  of  deferential  Association  by  Edwin  H. Sutherland  and  Emile  Durkheim's  theory  of  Anatomy.  The method  used  is  a  normative  juridical  research  method  that begins the collection of legal materials carried out by identifying and  inventorying  positive  legal  rules,  researching  library materials (books, scientific journals, research reports), and other sources  of  legal  materials  relevant  to  the  legal  issues  under study.  The  result  of  this  study  is  that  the  consistency  of  the application  of  criminal  sanctions  against  perpetrators  of blasphemy  in  Indonesia.  Has  not  been  consistent  and  the Criminal  Code  (KUHP)  relating  to  blasphemy  needs  to  be renewed
ABSTRAK
Konstitusi  Negara  Indonesia  yaitu  UUD  1945  adalah  salah  satu instrumen  pemenuhan  hak  asasi  manusia  yaitu  mengatur mengenai  perlindungan  terhadap  kebebasan  beragama  di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1),  Pasal  28E,  Pasal  28I  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  29  ayat  (2).  Guna memelihara  hubungan  antara  kebebasan  beragama  dengan ketertiban  umum  itu,  maka  negara  melakukan  pembatasan terhadap  tindakan-tindakan  yang  dianggap  menodai  atau

## Keywords:
Criminal  sanctions, Religious freedom,
menghina  agama  lain  yang  dapat  memicu  konflik  dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Penelitian ini mengangkat dua permasalahan,  yakni  Bagaimana  konsistensi  penerapan  sanksi pidana  terhadap  pelaku  penista  agama  di  Indonesia  ?  dan Bagaimana bentuk pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  dalam  mewujutkan  konsistensi  penerapan  sanksi terhadap  pelaku  penista  agama  di  Indonesia  ?  dengan menggunakan  Teori  Asosiasi  Deferensial  Edwin  H.  Sutherland dan  Teori  Anomi  Emile  Durkheim.  Metode  yang  digunakan adalah  Metode  Penelitian  Yuridis  Normatif  yang  memulai Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara mengidentifikasi  dan  menginventarisasi  aturan  hukum  positif, meneliti  bahan  pustaka  (buku,  jurnal  ilmiah,  laporan  hasil penelitian),  dan  sumbersumber  bahan  hukum  lainnya  yang relevan  dengan  permasalahan  hukum  yang  dikaji.  Hasil  dari Penelitian ini adalah bahwa Konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama di Indonesia. Belum konsisten dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  berkaitan dengan penistaan agama perlu dilakukan pembaharuan.
© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: bsoeky@gmail.com

## PENDAHULUAN
Indonesia  kebebasan  beragama  pertama-tama  dapat  dilihat  dari  konstitusi  atau  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  45).  Pasal  28  (e)  ayat  1  dan  2)  UUD  1945  hasil amandemen  yang  disebutkan:  1)  Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribada  menurut  agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan  sikap,  sesuai  dengan  hati  nuraninya.  Secara  normatif,  jaminan kebebasan  kehidupan  beragama  di  Indonesia  sebenarnya  cukup  kuat.  Namun,  kenyataannya  masih banyak  warga  Negara  Indonesia  yang  merasa  dikekang  kebebasannya  dalam  memeluk  agama  dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada apabila agama tersebut “diakui” oleh pemerintah Indonesia, itu berarti  kalau  memeluk  agama  di  luar  agama  yang  “diakui”  itu,  maka  ada  efek  yang  dapat  mengurangi hak-hak sipil warga negara. Bahkan, orang yang mempunyai keyakinan tertentu, bisa dituduh melakukan penodaan agama. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 29
1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu.
Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan: 1)  Setiap  orang  bebas  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribada menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
Dalam  pasal  8  juga  ditegaskan  bahwa  “Perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Dalam KUHP (WvS) sebenarnya tidak  ada  bab  khusus  mengenai  delik  agama,  meski  ada  beberapa  delik  yang  sebenarnya  dapat dikategorikan  sebagai  delik  agama.  “Istilah  delik  agama  itu  sendiri  sebenarnya  mengandung  beberapa pengertian:
a) delik menurut agama;
b) delik terhadap agama;
c) delik yang berhubungan dengan agama.
Konstitusi  Negara  Indonesia  yaitu  UUD  1945  adalah  salah  satu  instrumen  pemenuhan  hak  asasi manusia  yaitu  mengatur  mengenai  perlindungan  terhadap  kebebasan  beragama  di  Indonesia  yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2).  Di  samping  setiap  orang  memiliki  hak-hak  asasi  yang  harus  dilindungi,  maka  dia  juga  mengemban kewajiban-kewajiban asasi yang harus dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945.
Kebebasan  memeluk  agama  atau  kepercayaan  dan  menjalankan  ibadah  menurut  agama  atau kepercayaannya  itu  merupakan  kaidah  pribadi  (forum  internum)  sedangkan  ketertiban  dan  kedamaian hidup bersama merupakan kaidah antar pribadi (forum eksternum).( Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,  2018) Guna memelihara hubungan  antara kebebasan beragama  dengan ketertiban umum  itu, maka negara melakukan pembatasan terhadap tindakan-tindakan yang dianggap menodai atau menghina agama lain yang dapat memicu konflik dalam kehidupan bermasyarakat.
Oleh  karena  itu  pemerintah  mengeluarkan  Penetapan  Presiden  Nomor  1  Tahun  1965  tentang Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama  yang  selanjutnya  disebut  dengan  Penetapan Presiden (PP) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama, serta Undang-Undang Nomor 5  Tahun 1965 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden  sebagai  Undang-Undang  Anti  Penodaan  Agama  yang  selajutnya  disebut  dengan  UU  No.  5 Tahun 1965 tentang Undang-Undang Anti Penodaan Agama.
Uraian  tersebut  terlihat  jelas  bahwa  unsur  agama  dalam  kehidupan  hukum  Indonesia  merupakan faktor yang fundamental,  maka dapatlah  dimengerti apabila agama dijadikan  landasan yang  kokoh  dan kuat  dihidupkan  dalam  delik-delik  agama  (Oemar  Seno  Adji,  2001),  Agar  konsisten  dalam  Pengaturan tentang  Tindak  Pidana  Penodaan  Terhadap  Agama  dan  Kehidupan  beragama  menurut  Muladi, merupakan  refleksi  bahwa  Indonesia  merupakan  ‘ Nation  State’ yang  religius,  dimana  semua  agama (religion) yang diakui sah di Indonesia merupakan kepentingan hukum yang besar yang harus dilindungi dan tidak sekedar merupakan bagian dari ketertiban umum yang mengatur tentang rasa keagamaan atau ketenteraman  hidup  beragama.  Penodaan  terhadap  suatu  agama  yang  diakui  di  Indonesia  dan  ataupun dengan  cara  lain  mengganggu  kehidupan  beragama  akan  membahayakan  kedamaian  hidup bermasyarakat  dan  kesatuan  bangsa  (Muladi,  2004).  Dengan  adanya  kepentingan  hukum  yang  harus dilindungi tersebut maka sudah sewajarnya untuk mewujutkan konsistensi delik agama dari tindak pidana penodaan  agama  menjadi  suatu  prioritas  yang  harus  dilindungi  oleh  hukum  pidana,  khususnya  dalam rangka penerapan sanksi dan pembaharuan KUHP.
Guna  memberikan perlindungan hukum atas  adanya kepentingan hukum bagi  setiap  warga negara tersebut,  maka  ketentuan  tentang  delik  agama  harus  diatur  dalam  RUU  KUHP.  Oleh  karena  itu perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai delik agama harus direkonstruksi dan di  reevaluasi  kembali  sehingga  delik  agama  dapat  ditangani  secara  konsisten  dan  proporsional  dalam penerapan  oleh  aparat  penegak  hukum.  Dengan  demikian  negara  Indonesia  yang  “multi  agama,  multi etnik  dan  multi  ras”  dapat  terhindar  dari  hal-hal  menghancurkan  khususnya  konflik-konflik  antar  umat beragama.  Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan agama dengan segala perangkatnya merupakan suatu  kepentingan  hukum  yang  besar.  Untuk  itu  diperlukan  pengaturan  tindak  pidana  terhadap  agama (offenses  against  religion),  dan  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  agama  ( offenses  related  religion ).(  F Sugianto Sulaiman, 2014).
Pertimbangan  dalam  menentukan  pentingnya  delik  agama  dalam  hukum  pidana  Indonesia  adalah bagaimana  konsistensi  penerapan  hukum,  guna  mewujudkan  rasa  keagamaan  atau  ketenteraman  hidup beragama  sebagai  suatu  kepentingan  hukum  sekaligus  kepentingan  umum  bagi  setiap  masyarakat  yang sudah sepatutnya dilindungi. Hal tersebut berdasar pada kenyataan bahwa Indonesia adalah negara ber- Tuhan  dan  memiliki  filosofi  ke-Tuhanan.  Perasaan  keagamaan  pun  dianggap  sangat  tinggi  di  kalangan orang Indonesia. Pertimbangan yang juga harus diperhatikan adalah bahwa di Indonesia persoalan agama merupakan  persoalan  yang  sangat  sensitif  dan  merupakan  salah  satu  sumbu  peledak  yang  dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas maka terhadap penyalahgunaan dan/atau penodaan agama  di  Indonesia  dapat  dilakukan  kriminalisasi  terhadap  perbuatan  tersebut.  Kriminalisasi  diartikan
sebagai suatu proses dimana perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Jadi, pelanggaran terhadap kaidah tersebut dianggap  sebagai  tindak  pidana  dan  negara  dapat  menjatuhkan  pidana.  Dengan  demikian,  kepentingan agama yang awalnya merupakan  kepentingan pribadi atau kaidah pribadi berubah menjadi kepentingan publik atau kaidah antar pribadi dan lebih jauh lagi menjadi kaidah sosial.
Kasus-kasus  yang  berkembang  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  tujuan  pemidanaan  yang  hendak dicapai melalui undang-undang ini dapat dikatakan belum tercapai. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana  yang  diterapkan  melalui  undang-undang  dalam  rangka  untuk  melindungi  kepentingan  agama, menanggulangi  tindak  pidana  penodaan  agama,  dan  memenuhi  tujuan  pemidanaan,  sampai  saat  ini masih  menyisakan  berbagai  persoalan,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  selaku  lembaga  pemegang otoritas atas tafsir agama di Indonesia, mengeluarkan fatwa dan daftar aliran kepercayaan yang menodai agama, antara lain Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ikrar Sunah (nama salah satu aliran sesat), Qur'an Suci, Sholat  Dua  Bahasa,  Lia  Eden.  Dan  yang  terakhir  yang  paling  phenomenal  adalah  Penodaan  terhadap agama islam yang dilakukan oleh Ir, Basuki Cahaya Purnama atau yang lebi akrap dipanggil Ahok.
Kondisi di atas tentu menimbulkan kontroversi, diversi opini di kalangan masyarakat luas, ada yang setuju ada yang tidak setuju terhadap MUI dan pemerintah dalam menghadapi masalah penodaan agama yang  melakukan  penodaan  agama.  Artinya,  kebijakan  hukum  pidana  sebagai  bagian  dari  kebijakan kriminal yang seharusnya sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (Soedarto,  2013),  di  samping  secara  konseptual,  sebagai  bagian  integral  dari  upaya  perlindungan masyarakat ( social  defence ) dan upaya mencapai kesejahteraan  masyarakat ( social  welfare )  (Barda  Nawawi Arief,  2014),  namun  usaha  dan  upaya  tersebut,  seolah-olah  masih  belum  terpenuhi.  Indikasinya  adalah meningkatnya  masalah-masalah  kejahatan,  dan  kekerasan-kekerasan  yang  berlatar  belakang  agama  dan kepercayaan.
Penegak  hukum  di  Indonesia  yang  masih  terbilang  lemah  dan  tidak  tegas  itu  dapat  kita  lihat  dari kasus-kasus  seperti  kasus  lalulintas,  persidangan  yang  sering  kita  lihat  di  acara-acaran  berita  televisi. Begitu miris kita melihatnya dari kesaksian maupun dari pihak penegak hukum yang sepertinya pura-pura tidak  tahu  menahu  tentang  kebohongan  yang  para  pelaku  lakukan.  Tidak  konsisten  dan  tidak  malukah penegak  hukum  dengan  kejadian  tersebut,  padahal  mereka  sadar  hukum  dan  di  sumpah  untuk  berlaku jujur dalam menjalankan tugas mereka didalam menegakkan hukum.
Oleh  sebab  itu  kenyataan  di  atas  perlu  disadari  sebagai  persoalan  yang  sangan  mendasar  dan mendesak  yang  harus  dibenahi  dalam  praktek  bernegara  dan  bermasyarakat  di  Indonesia.  Mendasar, karena  menyangkut  harkat  dan  martabat  manusia  dan  harus  konsisten,  karena  yang  dipertaruhkan eksistensi kekinian manusia selain itu tentu saja masa depan kemanusiaan kita. Sebenarnya yang disakiti bukan hanya manusia, tetapi juga Tuhan pencipta manusia. Harkat dan martabat manusia sebagai citra Sang  Khalik  dilecehkan  oleh  anak-anak  bangsa  yang  secara  de  jure  mengklaim  dirinya  sebagai  bangsa yang  beriman,  manusiawi,  demokratis  dan  berkeadilan  sosial.  Dengan  demikian,  Bertitik  tolak  dari pemikiran  di  atas,  maka  penelitian  ini  menganalisis  permasalahan  Bagaimana  konsistensi  penerapan sanksi  pidana  terhadap  pelaku  penista  agama  di  Indonesia  dan  Bagaimana  bentuk  pembaharuan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  dalam  mewujutkan  konsistensi  penerapan  sanksi  terhadap  pelaku penista agama di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  menekankan  pada  penelitian  pustaka. Pada penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan konseptual, merupakan pendekatan yang mengkaji tentang  asas-asas  hukum,  norma-norma  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan sosiologis,  yakni  pendekatan  yang  melihat  atau  memperhatikan  keberlakuan  atau  penerapan  aturan- aturan hukum dalam praktik yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, serta Pendekatan Perundang- undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Konsistensi Penerapan Sanksi Pidana
Konsistensi  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  penistaa  agama  di  Indonesia,  patut dipertanyakan,  mengingat  masyarakat  pada  umumnya  sudah  sering  disuguhi  dengan  khabar  berita masalah penistaan agama dengan berbagai macam bentuknya.

## 1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama Menurut Hukum Positif
Sanksi pidana dalam KUHP sesungguhnya bersifat reaktif dalam suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan  lebih  bersifat  antisipatif  terhadap  pelaku  perbuatan  tersebut.  Menurut Alf  Ross Sanksi  pidana adalah  suatu  sanksi  yang  harus  memenuhi  dua  syarat/tujuan.  Pertama:  pidana  dikenakan  kepada pengenaan  penderitaan  terhadap  orang  yang  bersangkutan.  Kedua:  pidana  itu  harus  merupakan  suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.
Perumusan  sanksi  pidana  dalam  KUHP  pada  umumnya  memakai  dua  pilihan, misalnya  pidana penjara atau denda ( system alternative ). Jika dipandang dari sudut sifatnya , sanksi merupakan akibat hukum dari  pada  pelanggaran  suatu  kaidah, hukuman  dijatuhkan  berhubung  dilanggarnya  suatu  norma  oleh seseorang. Mengenai aturan penodaan agama, sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara sebagai bagian dari  sanksi  pidana dengan  membuat pelaku  tersebut menderita,  sanksi penodaan  agama ini diatur dalam pasal 2 UU PNPS No 1/1965 (jo Undang-Undang No 5/1965) dan pasal 156a KUHP. Pasal 2 UU PNPS No  1/1965  menyebutkan:  Ayat (1). “Barang  siapa  melanggar  ketentuan  tersebut  dalam  pasal  1  diberi  perintah dan peringatan  keras  untuk  menghentikan  perbuatannya  itu  di  dalam  suatu keputusan  bersama  Menteri  Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”. Ayat (2) “Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi  atau  sesuatu  aliran  kepercayaan,  maka  Presiden  Republik  Indonesia dapat  membubarkan  organisasi itu  dan  menyatakan  organisasi  atau  aliran tersebut  sebagai  organisasi  atau  aliran  terlarang,  satu  dan  lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”.
Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut suatu aliran  kepercayaan  maupun  anggota  maupun  anggota pengurus  organisasi  yang  melanggar  larangan tersebut  dalam  pasal  1,  untuk permulaannya  dirasa  cukup  diberi  nasehat  seperlunya.  Apabila penyelewengan  itu dilakukan  oleh  organisasi  atau  penganut-penganut  kepercayaan  dan  mempunyai efek yang  cukup  serius  bagi  masyarakat  yang  beragama,  maka  Presiden  berwenang  untuk membubarkan organisasi  itu  dan  untuk  menyatakan  sebagai  organisasi  atau  aliran terlarang  dengan  akibat- akibatnya. Apabila  setelah  dilakukan  tindakan  oleh  Menteri  Agama  bersama-sama Menteri/Jaksa  Agung  dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan atau  anggota  Pengurus  Organisasi  yang bersangkutan  dari  aliran  itu  dipidana  dengan  pidana  penjara  selama- lamanya lima tahun”.
Dalam  pasal  4  disebutkan:  Pada  KUHP  diadakan  pasal  baru  yaitu  pasal  156a yang berbunyi: “ Dipidana  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  lima  tahun barang  siapa  dengan  sengaja  di  muka umum  mengeluarkan  perasaan  atau melakukan  perbuatan:  a.  Yang  pada  pokoknya  bersifat  permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Pelaku tindak pidana  menurut  doktrin  adalah  barang siapa  yang  melaksanakan  semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : (1) di pidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan  kekerasan,  ancaman  atau  penyesatan,  atau  dengan  memberi  kesempatan,  sarana  atau  keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
Sebagaimana di atur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4 (empat) golongan yaitu :
1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger),
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen pleger)
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger)
4. Orang  yang  dengan  sengaja  membujuk  atau  menggerakan  orang  lain  untuk  melakukan  tindak pidana (uit lokken)
Di  lihat  dari  sudut  pertanggungjawabannya  maka  pasal  55  ayat  (1)  KUHP  di  atas  pelaku  tindak pidana  adalah  sebagai  penanggung  jawab  penuh,  yang  artinya  pelaku  di  ancam  dengan  hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

## 2. Eksistensi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Secara  normatif,  jaminan  kebebasan  kehidupan  beragama  di  Indonesia  sebenarnya  cukup  kuat. Namun, keindahan  aturan-aturan normatif tidak serta  merta indah  pula  dalam kenyataannya.  Di negara kita persoalan agama merupakan persoalan yang sangat sensitif dan merupakan salah satu sumbu peledak yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin masih segar dalam ingatan  kita  bagaimana  konflik  antar  umat  beragama  terjadi  di  Ambon,  Maluku  yang  bukan  saja membawa petaka untuk pihak-pihak yang bertikai namun juga membawa derita yang berkepanjangan yang masih terasa hingga saat ini khususnya di Maluku.
Hal itu dapat kita rujuk dari KUHP yakni pasal 156 huruf a. Pada prinsipnya kedua pasal tersebut melarang  seseorang  dengan  sengaja  dimuka  umum  untuk  mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, kebencian, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama dan/ atau suatu golongan rakyat Indonesia. Jadi berdasarkan pasal tersebut di atas tidaklah boleh seseorang itu dengan sengaja melakukan hal-hal yang menyebabkan timbulnya perasaan kebencian, permusuhan,  penyalah  gunaan  dan/atau  penodaan  baik  terhadap  suatu  agama  maupun  terhadap  suatu golongan  masyarakat.  Ancaman  hukuman  untuk  yang  melanggar  kedua  pasal  tersebut  ialah  pidana penjara selama empat sampai lima tahun.
Selain  di  KUHP,  larangan  terhadap  penodaan  agama  juga  diatur  dalam  Penetapan  Presiden  RI Nomor  1  Tahun  1965  tentang  pencegahan  penyalahgunaan  dan/atau  penodaan  agama  dan  keputusan Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama. Dari kedua aturan tersebut yang penting kita soroti ialah keputusan Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 1978 yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :
a. Untuk  menjaga  stabilitas  nasional  dan  demi  tegaknya  kerukunan  antar  umat  beragama, pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa,  teposeliro,  saling  menghargai,  hormat  menghormati  antar  umat  beragama  sesuai  jiwa Pancasila;
b. Penyiaran  agama  tidak  dibenarkan  untuk  ditujukan  terhadap  orang  dan/  atau  orang-orang  yang telah memeluk suatu agama lain;
c. Bilamana ternyata pelaksanaan pengembangan dan penyiaran agama sebagaimana yang dimaksud di atas, menimbulkan terganggunya kerukunan hidup antar umat beragama akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika  ditinjau  dari  sudut  KUHP  yang  berdasar  pada  Penetapan  Presiden  No  1  tahun  1965,  putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan tentang penistaan agama yang dipimpin oleh Ahmad Moshaddeq dan Lia Aminuddin belum sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam  putusan  tersebut  terdakwa  hanya  dijatuhi  hukuman  2  tahun  penjara  bagi  Lia  Aminuddin  dan  4 tahun penjara bagi Ahmad Moshaddeq, padahal dalam perkara tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan  meyakinkan  melakukan  perbuatan  penistaan  agama  (pasal  156a  KUHP)  dan  tindakan  tidak menyenangkan yang seharusnya dihukum 5 tahun penjara atas pelanggaran dakwaan pertama.
Jadi hukuman bagi Ahmad Moshaddeq seharusnya 5 tahun penjara dan bagi Lia Aminuddin 8 tahun penjara  karena  disebabkan  tidak  adanya  alasan-alasan  atau  hal-hal  memperingan  atas  putusan  terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Mengenai aturan penistaan agama sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara  sebagai  bagian  dari  sanksi  pidana  dengan  membuat  pelaku  tersebut  menderita,  sanksi  pidana  ini diatur dalam pasal 2 UU PNPS No 1/1965 (jo Undang-undang No 5/1969 dan pasal 156a (KUHP). Pasal 2 UU PNPS No 1/1965 menyebutkan: ayat (1), “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1
diberi  perintah  dan  peringatan  keras  untuk  menghentikan  perbuatannya  itu,  di  dalam  suatu  keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Ayat (2) apbila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi tersebut sebagai organisasi atau aliran  terlarang,  satu  dan  lain  setelah  Presiden  mendapat  pertimbangan  dari  Menteri  Agama, Menteri/Jaksa  Agung”.  Ajaran  Ahmad  Moshaddeq  juga  telah  dilarang  beredar  oleh  Kejaksaan  Negeri Jakarta untuk wilayah Jakarta sejak 29 Oktober 2007. Para pentolannya  ditangkap polisi untuk diproses. Kemudian  dilarang  secara  nasional  diseluruh  wilayah  Indonesia  oleh  pakem  (Pengawas  Aliran Kepercayaan Masyarakat) Kejaksaan Agung, November 2007.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik alasan pema’af maupun alasan pembenar. Pada dakwaan pertama, Lia dijerat Pasal 156a KUHP jo Pasal  55  ayat  1  ke  satu  KUHP.  Dalam  pasal  tersebut  disebutkan  barangsiapa  dengan  sengaja  di  muka umum  mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan  perbuatan  yang  pada  pokoknya  bersifat  permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dipidana maksimal lima tahun penjara.
Pada dakwaan kedua, Lia dijerat pasal 157 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat satu kesatu KUHP tentang menyiarkan,  mempertunjukkan  atau  menempelkan  tulisan  atau  lukisan  di  muka  umum  yang  isinya mengandung  pernyataan  perasaan  permusuhan,  kebencian  atau  penghinaan  di  antara  atau  terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia supaya isinya diketahui umum. Sedangkan pada dakwaan ketiga, Lia dijerat  pasal  335  ayat  satu  kesatu  KUHP  jo  pasal  65  ayat  1  KUHP  tentang  melakukan  perbuatan  tidak menyenangkan,  karena  membakar  salah  satu  pengikutnya  yang  berumur  sembilan  tahun  dalam  suatu kegiatan  penyucian  komunitas  Eden.  JPU  menyatakan  hal  yang  memberatkan  Lia  adalah  karena perbuatannya telah  merusak akidah dan  ajaran Islam  serta melukai  perasaan umat  Islam.  Selain itu, Lia juga  tanpa  merasa  bersalah  dengan  semaunya  sendiri  mengubah  makna  ayat-ayat  Al-Qur’an.  Perbuatan terdakwa  juga  menyesatkan  dan  meresahkan  masyarakat  di  kalangan  umut  Islam.  Terdakwa  juga  telah melecehkan  lembaga  peradilan  dengan  dalih  sebagai  Malaikat  Jibril  di  depan  persidangan,  menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili karena terdakwa yang berhak melakukan penghakiman," tutur JPU Arief Basuki.
Sebaliknya,  JPU  menyatakan  tidak  ada  hal  yang  meringankan  bagi  terdakwa.  JPU  menyatakan perbuatan  Lia  yang  menyebarkan  ajarannya  bahwa  Lia  adalah  Malaikat  Jibril  yang  diutus  untuk menyampaikan  wahyu  Tuhan,  serta  perbuatannya  yang  menyatakan  shalat  dalam  dua  bahasa  sah  serta daging  babi  adalah  halal,  telah  menodai  ajaran  Islam.  Nabi  palsu  yang  dianggap  jelmaan  Nabi Muhammad SAW itu semula mendapatkan vonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelah Lia Eden  terkena  sendiri  hukuman  dua  tahun  atas  tingkah  polanya  yang  terbukti  menodai  agama  Islam, diantaranya menghalalkan daging babi, atas nama apa yang Lia klaim sebagai wahyu dari Malaikat Jibril. Setelah  menikmati  putusan  bebas  ternyata  nabi  palsu  Abdul  Rahman  dikenai  vonis  tiga  tahum  penjara oleh Mahkama Agung, 9 November 2007.
Dari sini kita bisa memahami, dalam pengalaman sebelumnya, siapapun yang diadili dengan jeratan “penodaan  agama”  orang  itu  akan  sulit  lepas  dari  jeratan  hukum.  Karena  itu,  tanpa  bermaksud mencampuri  urusan  hakim,  saya  menduga  kuat,  selain  Lia  Eden  akan  ada    korban  baru  dari  pasal  ini apabila ancaman dalam KUHP tidak di perberat dan dia divonis sebagai orang yang menodai agama. Lia Eden  dan  tim  pengacaranya  boleh  saja  membuat  berbagai  argumen  tentang  kebebasan  beragama  yang dijamin konstitusi dan undang-undang, namun vonisnya akan tetap menyatakan Lia Eden telah sesat dan menodai agama Islam.
Selanjutnya  hukuman  yang  diberikan  majelis  hakim  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penodaan terhadap agama yang dilakukan oleh Ahmad Musaddeq hanya 4 tahun penjara. Hukuman ini dibawah apa yang ditetapkan pasal 156a KUHP yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara.Tetapi di balik itu semua hakim mempunyai interpretasi dalam menggunakan hukum sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi di dalam persidangan, jadi walaupun di dalam KUHP disebutkan hukuman yang ditetapkan sangat
memberatkan  akan  tetapi  dalam  prakteknya  hukuman  sangat  meringankan  pelaku  dan  itu  terbukti  dari contoh putusan hakim dalam tindak pidana penodaan terhadap agama tersebut.
Dan  akibat  hukuman  yang  ditetapkan  sangat  meringankan  para  pelaku  maka  tidak  menimbulkan efek  jera  baik  dalam  tindak  pidana  penodaan  terhadap  agama  maupun  tindak  pidana  lainnya  dan  ini merupakan  bentuk  ketidak  konsistenan  aparat  hukum  dalam  memutuskan  suatu  perkara.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  peran  kepolisian  sebagai  penyidik  perkara  tersebut,  sehingga  Jaksa  Penuntut  Umum  hanya menuntut  4  tahun  bagi  Ahmad  Moshaddeq,  yang  pada  akhirnya  majelis  hakim  pun  tidak  akan  jauh memutus perkara tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Apalagi  hakim  di  Indonesia  hanya  bertugas  menjalankan  undang-undang  untuk  menjatuhkan hukuman  bagi  pelaku,  karena  sistem  hukum  di  Indonesia  menganut  sistem  hukum  Eropa  Kontinental yaitu masih kebanyakan menggunakan hukum Belanda. Oleh sebab itu hukum yang berlaku di Indonesia untuk kasus penodaan agama, dalam hal ini tidaklah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam, yang benar-benar asli hukum yang diciptakan Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

## B. Ketidak  Konsistenan  Penegak  hukum  Dalam  Menerapkan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Penistaan Terhadap Agama
Seseorang  dinyatakan  bersalah  apabila  sudah  ada  putusan  hakim  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan hukum  tetap (inkrah)dan dalam putusan itu telah memenuhi minimal dua alat bukti yang sah. Dalam hal ini alat bukti yang sah didefinisikan sebagai alat bukti yang tercantum di dalam Pasal 184 ayat (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana dan Keterangan saksi adalah  alat bukti urutan pertama  dalam  Pasal  184  ayat (1) Undang- Undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Keterangan  saksi memiliki pengertian dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  merumuskan  “Keterangan  saksi  adalah  salah  satu  alat  bukti  dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”
Mencari  saksi  dalam  kasus  penistaan  agama  oleh  Ahok,  sangat  lah  mudah.  Panggil  saja  para pegawai PNS yang ada didalam video tersebut, yang sejajar dengan gubernur, yang merekam. Kemudian panggil juga  masyarakat Kepulauan Seribu yang hadir  pada 27 September 2016. Keterangan Ahli dalam Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  merumuskan  sebagai  berikut:    “Keterangan  yang  diberikan  oleh  seorang  ahli  yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan  pemeriksaan.”  Dalam  hal  ini  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  sudah  mengeluarkan pernyataan  sikapnya.  Surat  Pasal  187  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
a. Berita acara dan surat lain  dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau  yang  dibuat  di  hadapannya,  yang  memuat  keterangan  tentang  kejadian  atau  keadaan  yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat  mengenal  hal  yang  termasuk  dalam  tata  laksana  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
c. Surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan  keahliannya  mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”
Nilai kekuatan pembuktian surat: Secara formal alat bukti surat sebagaimana pada Pasal 187 huruf a, b,  dan  c  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) adalah bukti yang sempurna.
Terkait surat, kepolisian bisa mengecek SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) atau Memo Dinas. Petunjuk Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  merumuskan  sebagai  berikut:  “Petunjuk  adalah  perbuatan,  kejadian  atau keadaan,  yang  karena  persesuaiannya,  baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  maupun  dengan  tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Video yang diunggah  dilaman  youtube  pemerintah  provinsi  DKI,  dapat  dijadikan  alat  bukti  petunjuk  di  dalam persidangan.
Politisi  senior  Permadi  menyatakan  aparat  kepolisian  telah  mempraktikkan  ketidakadilan  terhadap para  tersangka  pelaku  penista  agama  di  Indonesia  selama  ini.  Para  tersangka  itu,  ungkapnya,  ditangkap terlebih  dahulu  sebelum  diperiksa  setelah  diketahui  telah  melakukan  penistaan  agama.  Tapi,  perlakuan berbeda  diterima  Basuki  Tjahaja  Purnama  (Ahok),  kata  dia.  Tersangka  penistaan  agama  ini  sudah ditetapkan  jadi  tersangka  tapi  tidak  langsung  ditangkap  hingga  pembacaan  ponis  di  pengadilan  Jakarta utara.
Pakar  Hukum  Pidana:  Seharusnya  Ahok  ditahan,  Permadi  hanya  menuntut  kepolisian  bertindak adil,  seperti  menangani  kasus-kasus  penistaan  agama  yang  telah  terjadi  di  Indonesia.  Permadi  pernah tersandung  kasus  penistaan  agama  saat  ia  menyebut  Nabi  Muhammad  Shallallahu  ‘Alaihi  Wasallam sebagai  “diktator  yang  baik”  dalam  sebuah  diskusi  mahasiswa.  Saat  itu,  Permadi  dilaporkan  dan diramaikan kasusnya oleh Din Syamsuddin yang kala itu masih sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah (Tommy Abdullah, 2016).
Terhadap  pelaku  penista  agama  Ahok  misalnya,  baik  Polisi  maupun  jaksa  terlihat  tidak  konsisten dalam penanganan kasus tersebut. Tebukti terhadap tuntutan jaksa sangat ringan, sehingga  menimbulkan ketidak pecayaan publik. Jaksa hanyak menuntut satu tahun penjara dengan  masa percobaan dua tahun. Kasus  ini  dalam  penanganannya  menjadi  perhatian,  tidak  hanya  mendapat  perhatian  masyarakat Indonesia namun juga menjadi perhatian dunia internasional.

## C. Pembaharuan KUHP Dalam Mewujutkan Konsistensi Penerapn Sanksi Pidana 1. Upaya Pembaharuan Hukum Pidana
Kebutuhan  pembaruan  hukum  pidana  bersifat  menyeluruh  (komprehensif)  sudah  dipikirkan  oleh pakar hukum pidana sejak Tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana materill(subtantif), hukum pidana formal( procedural,hukum acara pidana ), dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu  harus  sama-sama  diperbarui  sebagai  konsekoensi  dianutnya  asas  legalitas  di  dalam  hukum  pidana Indonesia.  Apabilah  hanya  salah  satu  bidang  hukum  pidana  saja  diperbarui  dan  yang  lain  tidak,  maka akan  timbul  kesulitan  dalam  pelaksanaan  hukum  dan  tujuan  pembaruaan  tidak  tercapai.  Ini  mengingat, tujuan utama pembaruan hukum pidana ialah untuk penanggulangan kejahatan (Teguh Sulistia, 2017).
Upaya  pembaharuan  hukum  pidana  termasuk  dibidang penal  policy merupakan  bagian  dan  terkait erat  dengan law  enforcement  policy,  criminal  policy dan social  policy. Ini  berarti  pembaharuan  hukum  pidana merupakan  bagian  dari  kebijakan  untuk  memperbaharui  substansi  hukum  dalam  rangka  lebih mengefektifkan  penegakan  hukum,  untuk  memberantas/menanggulangi  kejahatan  dalam  rangka perlindungan  masyarakat,  untuk  mengatasi  masalah  sosial  dan  masalah  kemanusiaan  dalam  rangka mencapai/menunjang  tujuan  nasional,  serta  upaya  peninjauan  kembali  pokok-pokok  pemikiran,  ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultur yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.
Selama ini diketahui bahwa tindak pidana dalam KUHP WvS hanya berada dalam tataran teori saja bukan  dalam  suatu  aturan  umum,  sehingga  dalam  penerapannya  orang-orang  akan  merujuk  pada  teori- teori  yang  ada.  Maka  dari  pada  itu,  perlulah  pengkajian  terhadap  sistem  pemidanaan  dalam  Ketentuan Umum  Konsep  Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  2004  sebagai pembaharuan dalam hukum pidana Indonesia.
Bambang Purnomo mengatakan “perkembangan pembaharuan pidana dan pemidanaan saat itu telah memasuki  era  baru  dari  konsep  reaksi  pemidanaan  ( punitive  reactions )  tumbuh  ke  arah  suatu  modifikasi konsep  reaksi  pembinaan  (treatment reactions )”.  Akibat  munculnya  paradigma  baru  dalam  pemidanaan tersebut, berkembang ide individualisasi pemidanaan.
Barda  Nawawi  Arif  berpendapat,  individual  pemidanaan  dibangun  berdasarkan  ide  keseimbangan dalam pemidanaan, yaitu mencakup empat hal berikut:
a. Keseimbangan  monodualistik  antara  kepentingan  umum  atau  masyarakat  dengan kepentingan individu atau perorangan. Dalam ide keseimbangan tersebut, kepentingan umum dan  kepentingan  individu  tersebut  tercakup  ide  perlindungan/kepentingan  korban,  dan  ide individualisasi pemidanaan.
b. Keseimbangan  antara  unsur  objektif  (yaitu  perbuatan  atau  lahiriah)  dengan  unsur  subjektif (batiniah atau sikap batin), dan ide daatdaader strafrecht.
c. Keseimbangan antara kriteria formal dan dengan materiel.
d. Keseimbangan  antara  kepastian  hukum  dengan  kelenturan  atau  elastisitas  atau  fleksibelitas, dan keadilan.
Hingga  kini,  Indonesia  memang  masih  memberlakukan  pasal  larangan  penistaan  agama.  Ada  dua dasar  hukum  yang  digunakan  untuk  menjerat  pelaku  penistaan  agama.  Pertama,  Penetapan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  1/PNPS  Tahun  1965  tentang  pencegahan  penyalahgunaan  dan/atau penodaan  agama.  Kedua,  Pasal  156  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Dalam  aturan  itu banyak  larangan  mengenai  menyebarkan  perasaan  permusuhan,  kebencian  atau  penghinaan  terhadap suatu  atau  beberapa  golongan  rakyat  Indonesia.  Ada  pula  larangan  perbuatan  permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
Salah satu kunci agar mereka tak saling bertengkar adalah adanya kesepahaman bersama bahwa kita hidup  di  Indonesia.  Untuk  itulah,  di  antara  mereka  jangan  saling  menghina,  memfitnah,  dan menyinggung.  Dalam  konteks  itu,  pasal  penistaan  agama  memang  masih  diperlukan.  Ini  untuk  menjaga agar pemeluk agama tidak saling menghina dan menista. Tapi, penerapan pasal ini harus sangat hati-hati. Hemat  penulis,  penyelesaian  kasus  penistaan  agama  melalui  proses  hukum  di  peradilan  akan  sangat melelahkan. Belum lagi,  proses peradilan sudah selesai, tapi polemiknya masih akan terus terjadi. Untuk itulah,  perlu  ada  jalur-jalur  penyelesaian  di  luar  peradilan.  Misalnya  melalui  tanpa  pengadilan  (non justicia),  mediasi  hingga  saling  memaafkan.  Penyelesaian  model  ini  akan  menunjukkan  kedewasaan, kebijakan dan memberikan pembelajaran bagi publik.
Menurut para anggota Tim Perumus Naskah Akademik Hukum Pidana Nasional, ada empat alasan utama yang menyebabkan pembaharuan hukum pidana menjadi sangat penting, yakni: 1. Alasan Polis, 2. Alasan Sosiologis, 3. Alasan praktis, 4. Alasan adktif.
Alasan-alasan  tersebut  di  atas  menjadi  penting  untuk  diperhatikan  sehingga  Rencana  Pembaruan KUHP melalui pembuatan RKUHP dapat memenuhi kebutuhan kekinian dan masa mendatang. Masalah yang  muncul  kemudian  adalah  apakah  alasanalasan  tersebut  sudah  memberikan  ruang  yang  cukup  bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum, penegakan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi, ataukah sebaliknya justru terhenti pada jargon saja dan semata-mata hanya sebagai tafsir sempit berkaitan dengan chauvinisme politik yang  berlebihan,  salah  pandang  atas  nilai-nilai sosiologis yang  berlaku  dalam kemajemukan budaya bangsa, pragmatisme yang mengarah pada simplifikasi masalah tanpa memandang cara  lain  yang  lebih  maju  meskipun  rumit  dan  adaptasi  hak  asasi  manusia  dalam  konteks  lokal  karena ketidakmampuan  mengikuti  standard  universal?  Alasan-alasan  yang  dikemukakan  tersebut  di  atas  hanya akan  menjadi  slogan  semata  jika  tidak  disertai  dengan  melakukan  perubahan  mendasar  terhadap paradigma hukum pidana sehingga dapat memenuhi syarat-syarat kemajuan.

## 2. Perumusan Delik Agama Dalam Pembaharuan KUHP
Istilah  “delik  agama”  pertamakali  diperkenalkan  oleh  Prof.  Oemar  Seno  Adji.  Istilah  ini  memang dapat menimbulkan kebingungan, karena membawa kita pada tiga pengertian atau asosiasi pikiran berikut ini:
- delik menurut agama;
- delik terhadap agama; dan
- delik yang berhubungan dengan agama.
Apalagi delik agama dalam tiga pengertian itu sudah tersebar dalam KUHP yang sekarang berlaku. Jadi mana yang sebetulnya yang lebih tepat disebutkan sebagai “delik agama” dari  ketiga anggapan atau
pengertian tersebut? Kalau kita merujuk atau membaca tulisan-tulisan Prof. Oemar Seno Adji, maka delik agama  yang  dimaksudkannya  adalah  dalam  pengertian  yang  kedua  dan  ketiga.  Untuk  kepentingan pembahasan  tulisan  ini,  saya  akan  menggunakan  istilah  “delik  agama”  tersebut  dalam  pengertian  yang dipahami oleh Prof. Oemar Seno Adji itu.
Dalam  perkembangan  pemikiran  yang  demikianlah,  kini  dalam  RUU  KUHPidana  yang  terakhir (Tim  Prof.  Muladi)  delik  agama  dikategorisasi  dan  disistematisasi  kembali  dari  KUHP  yang  sekarang berlaku  sehingga  disusun  ke  dalam  satu  bab  tersendiri,  yaitu  Bab  VII  (yang  berisi  8  pasal  --Pasal  341 sampai  348).  Bab  ini  terdiri  atas  dua  bagian.  Bagian  Kesatu  tentang  “Tindak  Pidana  terhadap  Agama”, terdiri  dari  dua  paragraf,  yakni  satu  tentang  penghinaan  terhadap  agama,  dan  paragraf  dua  tentang penghasutan  untuk  meniadakan  keyakinan  terhadap  agama.  Sementara  Bagian  Kedua  tentang  “Tindak Pidana  terhadap  Kehidupan  Beragama  dan  Sarana  Ibadah”,  terdiri  dari  2  paragraf,  yakni  satu  tentang gangguan terhadap penyelenggaran ibadah dan kegiatan keagamaan, dan paragraf dua tentang perusakan tempat Ibadah.

## 3. Pemidanaan
Masalah pemidanaan merupakan masalah yang paling  banyak disoroti masyarakat  saat ini. Hal ini disebabkan  masalah  pidana  menjadi  barometer  keadilan  dalam  hukum  pidana  dan  penegakan  hukum pidana. Oleh karena itu, perlulah kirannya ditinjau masalah pemidanaan dari sudut tujuan dan pedoman pemidanaan serta ide dasar dari sistem pemidanaan.
a. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan
Berbeda dengan KUHP WvS, di dalam Konsep dirumuskan tentang tujuan dan pedoman pemidanaan. Dirumuskannya hal ini bertolak dari pokok pemikiran bahwa:
- Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan melindungi hak-hak orang  lain  ( purposive  system )  dan  pidana  hanya  merupakan  alat/sarana  untuk  mencapai tujuan.
- Tujuan pidana merupakan bagian integral (subsistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem  hukum  pidana)  disamping  subsistem  lainnya,  yaitu  tindak  pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan pidana.
- Perumusan  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  dimaksudkan  sebagai  fungsi pengendali/kontrol/pengarah  dan  sekaligus  memberikan  dasar  landasan  filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan.
- Secara  fungsional/operasional,  sistem  pemidanaan  merupakan  suatu  rangkaian  proses melalui  tahap  formulasi  (kebijakan  legislatif),  tahap  aplikasi  (kebijakan  judicial/judikatif), dan  tahap  eksekusi  (kebijakan  administratif/eksekutif).  Oleh  karena  itu  agar  ada keterjalinan  dan  keterpaduan  antara  ketiga  tahap  itu  sebagai  satu  kesatuan  sistem pemidanaan, dilakukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.
b. Ide-ide Dasar Sistem Pemidanaan Sistem  pemidanaan  yang  dituangkan  di  dalam  Konsep  dilaterbelakangi  oleh  ide  dasar  atau prinsip-prinsip sebagai berikut:
- Ide  keseimbangan  monodualisti  antara  kepentingan  masyarakat  (umum)  dengan kepentingan individu.
- Ide keseimbangan antara social welfare dan social defance.
- Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku (individualisasi pidana) dan korban (victim).
- Ide penggunaan “double track system ” (antara pidana/punishment dan tindakan/treatment/measures).
- Ide mengefektifkan “noncustodial measures (alternative to imprisonment)”.
- Ide elastisitas/fleksibelitas pemidanaan.
- Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana ( modification of sanction; the alteration/annulment/revocation of sanction; redetermining of punishment ).
Pembentukan  KUHP  baru  diharapkan  dapat  menampung  berbagai  masalah  dalam  hukum  pidana yang selama ini tidak terakomodasi dalam KUHP lama dan selalu timbul ketidakadilan di masyarkat dan praktik  peradilan.  Disamping  itu,  substansi  KUHP  baru  juga  harus  mampu  mengantisipasi  berbagai perkembangan delik-delik baru pada proses perubahan masyarakat di dalam era reformasi, seperti masalah penyandraan, makar, terorisme, penistaan terhadap agama, delik-delik terhadap komunikasi lewat satelit, penghinaan  peradilan  ( contempt  of  court ),delik-delik  yang  berhubungan  dengan  computer,  teknologi informasi, dan ruang angkasa, delik-delik terhadap encemaran lingkungan, kejahatan ekonomi dan bisnis yang semakin berkembang pesat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Aspek  lain  daripada  politik  hukum  ini  ialah  hukum  pidana  nasional  harus  dapat  dikodifikasikan dalam rangka adanya kepastian hukum. Semua ketentuan hukum pidana merupakan pidana tertulis yang dihimpun  dalam  satu  system  yang  harus  bersifat  terbuka  untuk  dapat  menanggapi  berbagai  perubahan akibat  perkmbangan  ilmu  pegetahuan  dan  teknologi  yang  berlangsung  sangat  cepat  dalam  kehidupan masyarakat.  Kodifikasi  yang  ditempuh  oleh  pemerintah  ialah  kodifikasi  sektoral  dalam  arti  semua  asas, prinsip, dan ketentuan berlaku umum untuk seluruh bidang pidana dihimpun sebagai salah satu kesatuan dalam satu kitab undang-undang, yaitu KUHP Nasional.
Pemberlakuan  KUHP  Baru  dalam  ranka  penegakan  hukum  menjadi  tolak  ukur  sampai  dimana sanksi  hukum  pidana  memiliki  makna  khusus  berkarakter  khas  Indonesia  dalam  mengubah  perilaku bangsa yang sesuai dengan hukum. KUHP Baru merupakan hasil karya bangsa di bidang hukum pidana yang dibentuk dalam rangka menyongsong era baru, eraserba digital.

## KESIMPULAN
Konsistensi penerapan  sanksi pidana terhadap pelaku penistaan  agama  di  Indonesia. Belum konsisten, Hal  tersebut  terlihat  dari  beberapa  kasus  penenistaan  agama.  Dalam  penanganannya,  penegak  hukum  terkesan masih diskriminasi dalam memperlakukan setiap  pelaku, ada yang ditahan lebih dahulu sebelum proses hukum berjalan dan ada yang  tidak ditahan sama sekali hingga pembacaan ponis dipengadilan. Jaksa penuntut dan polisi sebagai penyidik dalam menentukan suatu dakwaan sangat lemah dan tidak cermat, Kelemahan penyidikan dan penyusunan  dakwaan  ini  kadang  bukan  disebabkan  rendahnya  kemampuan  aparat  maupun  ketiadaan  sarana pendukung, tapi lebih banyak disebabkan oleh lemahnya  mental aparat itu sendiri.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  berkaitan  dengan  penistaan  agama  perlu  dilakukan pembaharuan. Hal ini disebabkan karena, penistaan agama merupakan sebuah tindak pidana yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam kehidupan hukum, kepercayaan, politik, budaya, ekonomi dan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul,  Kadr,  Kardin.  Sekretaris  Jenderal  DPP  PKB  Periode  2014-sekarang.  Anggota  DPR  RI  periode 2009-2014  dan  2014-2019  dari  Fraksi  Partai  Kebangkitan  Bangsa  mewakili  Jawa  Tengah.  Saat  ini menjabat  sebagai  anggota  Komisi  III  DPR  RI.  Alumnus  Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan Universitas Diponegoro Semarang tahun 1997.
Barda Nawawi Arief, 1994, ”Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, Citra Aditya Bakti, Bandung. Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Cet. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. Calvin  S.  Hall,  Suatu  Pengantar  Ke  dalam  Ilmu  Jiwa  Sigmund  Freud,  Terjemahan  S.  Tasrif,
Pembangunan, Jakarta, 1962.
Ediwarman, Selayang Pandang Tentang Kriminologi, USU Press, Medan, 1994.
Hukum pidana difungsikan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Prakteknya, delikdelik agama digunakan untuk menanggulangi aliran sesat.
JE. Sahetapy, Kriminologi Suatu Pengantar, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
Mardjono Reksodiputro, 1995, “Pembaharuan Hukum Pidana”, Buku Keempat, Cet. 1, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
Marpaung, Leden, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta,2010. Muladi, 1988. “Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas di Indonesia”, Majalah Masalah Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 2.
Muladi,  2004.  “Beberapa  Catatan  Berkaitan  Dengan  RUU  KUHP  Baru”,  Makalah  Disampaikan  pada Seminar  Nasional  RUU  KUHP  Nasional  Diselenggarakan  oleh  Universitas  Internasional  Batam, Batam 17 Januari.
MWE.  Noach,  Kriminologi  Suatu  Pengantar,  diterjemahkan  oleh  JE.  Sahetapy,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1992.
Nanda  Agung  Dewantara,  Kemampuan  Hukum  Pidana  dalam  Menanggulangi  Kejahatan-  Kejahatan Baru yang Berkembang Jdalam Masyarakat, Liberty, Yogyakarta, 1988.
Oemar Seno Adji,”Pengaruh Kebudayaan dan Agama terhadap Hukum Pidana”, makalah 1975. --------------------, 1981, “Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi”, cet. 3, Erlangga, Jakarta. Praja,  Juhaya  S,  Ahmad  Syihabuddin,  Delik  Agama  dalam  Hukum  Pidana  di  Indonesia,  Angkasa,
Bandung, 1982.
Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto,  1982,  “Perihal  Kaidah  Hukum”,  Penerbit  Alumni, Bandung.
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Pliteia, Bogor, 1996.
Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik, USU Press, Medan, 1994.
Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. 1994. Stephan Hurwitz, Kriminologi, saduran Ny. L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986. Sudarto, 1996, ”Hukum dan Hukum Pidana”, Alumni, Bandung. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum. Liberti. Yogyakarta. Supanto, Delik Agama, UNS Press, Surakrta, 2007. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986. Undang-undang  Dasar,  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila,  1993.  Ketetapan  MPR  No II/MPR/1978, BP-7 Pusat, Jakarta,
Penetapan Presiden Indonesia No 1 tahun 1965 (UU No 1/PNPS tentang Pencegahan Penodaan Agama di Indonesia)
Penjelasan pasal 156a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1/PNPS  Tahun  1965  tentang  pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.