## Community Engagement & Emergence Journal
Copyright © 2019 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International license.

## Penyuluhan Mengenai Peran Penting BUMDes dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat

## Dewi Mahmuda
Universitas Muhammadiyah Buton, Program Studi Akuntansi dwmahmuda@gmail.com

## Abstract
The condition of people in Lawela Village, who are mostly low-income and uncertain, makes this village need BUMDes as a village business institution that accommodates business creativity with the community. The purpose of this PkM is to provide counseling on the importance of the existence of Village-Owned Enterprises (BUMDes) to drive the economy in the Village and maximize the ability of  financial  managers  regarding  accountability  and  transparency  in  future  BUMDes  financial reporting. The method used is counseling and mentoring. The result was an increase in people's understanding of the establishment and management of BUMDes. This activity also succeeded in educating the public about SAK-ETAP as signs of BUMDes financial reporting. This PkM has been able to fully explain to the people of Lawela Village about BUMDes, both in terms of institutional and management of BUMDes financial administration. The community has acquired knowledge on how to optimize the potential of Lawela Village commercially that is very useful to support local community income.
Key words: BUMDes, village finance

## Abstrak
Kondisi  masyarakat  Desa  Lawela  yang  mayoritas  berpenghasilan  rendah  dan  tidak  menentu membuat  Desa  ini  membutuhkan  BUMDes  sebagai  lembaga  usaha  desa  yang  mewadahi kreativitas usaha bersama masyarakat. Tujuan dari PkM ini adalah untuk memberi penyuluhan tentang  pentingnya  keberadaan  Badan  usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  untuk  menggerakkan perekonomian di Desa serta memaksimalkan kemampuan para pengelola keuangan mengenai akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pelaporan  keuangan  BUMDes  nantinya.  Metode  yang digunakan  yaitu  penyuluhan  dan  pendampingan.  Hasil  dari  penyuluhan  ini  ialah  peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendirian dan pengelolaan BUMDes. Kegiatan ini juga berhasil mengedukasi secara mendalam mengenai SAK-ETAP kepada masyarakat sebagai rambu-rambu pelaporan  keuangan  BUMDes.  PkM  ini  telah  mampu  menjelaskkan  secara  lengkap  kepada masyarakat Desa Lawela mengenai BUMDes, baik dari segi pengelolaan kelembagaan maupun dari pengelolaan administrasi keuangannya. Masyarakat telah memperoleh pengetahuan tentang bagaimana  mengoptimalkan  potensi  Desa  Lawela  sehingga  dapat  bernilai  komersil  yang bermanfaat untuk mendukung pendapatan masyarakat setempat.
Kata kunci : BUMDes, keuangan desa

## 1. Pendahuluan
Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut dengan BUMDes adalah suatu lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan peran  masyarakat  desa  setempat  dengan  tujuan  untuk  membangun  serta memperkokoh perekonomian desa dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan  sumber  daya  alam  yang  terdapat  di  desa  tersebut.  Agar  dapat  menunjang kegiatannya,  sumber  modal  kerja  BUMDes  sebagian  besar  atau  seluruhnya
berasal  atau  dimiliki  oleh  desa  yang  mekanisme  kepemilikannya  melalui penyertaan  modal  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  Desa  yang dipisahkan  untuk  mengelola  aset,  jasa  pelayanan  dan  usaha  lainnya  demi kesejahteraan  masyarakat  desa  setempat. Mengingat  pentingnya  keberadaan BUMDes  ini  maka  ia  harus  hadir  atas  semangat  dan  kehendak  seluruh masyarakat  desa  yang  diputuskan  melalui Musyawarah  Desa  yang  merupakan forum  tertinggi  yang  melahirkan  berbagai  keputusan  utama  dalam  BUMDes mulai dari nama lembaga, pengangkatan pengurus hingga jenis usaha yang akan dijalankan  nantinya.  Pendirian  dan  pengelolaan  BUMDes  merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi desa yang dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan keberlanjutan. Oleh karena itu pengelolaan BUMDes yang optimal menjadi suatu keharusan  agar  perekonomian  desa  bisa  berjalan  secara  mandiri,  efektif  dan profesional  sehingga  peningkatan  kesejahteraan  sebagai  impian  seluruh masyarakat Indonesia dapat dicapai.
Desa Lawela merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) desa yang terdapat di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan. Desa ini terletak +/- 7 km dari Ibukota  Kabupaten  Buton  Selatan,  dengan  luas  wilayah  +/-8,7  Ha.  Batas-batas wilayah Desa Lawela yaitu: Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sulaa, Sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Desa  Lawela  Selatan,  Sebelah    Barat berbatasan dengan Selat Kadatua, Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sampolawa.  Desa  ini  terdiri  dari  3  (tiga)  dusun  yang  memiliki  penduduk sebanyak  852  jiwa,  dengan  jumlah  kepala  keluarga  sebanyak  239  kk.  Mata pencaharian  warga  adalah  sebagaian  besar  sebagai  petani  dan,  selain  itu  juga sebagai  pedagang, tukang, pengrajin dan sebagian kecil adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Misi  dari  pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  di  Desa Lawela  ini  adalah untuk  memberi  penyuluhan tentang  pentingnya  keberadaan Badan  usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  tengah-tengah  masyarakat  Desa  Lawela untuk  menggerakkan  perekonomian  di  Desa  tersebut.  Selain  itu  PkM  ini  juga bertujuan  untuk  memaksimalkan  kemampuan  para  pengelola  keuangan mengenai  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pelaporan  keuangan  BUMDes nantinya.
Hal  pertama  yang  kami  temui  saat  melaksanakan  PkM  di  Desa  Lawela adalah masih ada rongga dalam administrasi keuangan di Desa, khususnya dalam pelaporan,  meskipun  para  perangkat  desa  telah  cukup  sigap  dalam  tugas pokoknya  masing-masing.  Kekosongan  dalam  rongga-rongga  tersebut  tidak dapat  terelakkan  manakala  para  perangkat  desa  dihadapkan  dalam  kegiatan administrasi keuangan yang terstruktur dan akuntabel, khususnya mengenai isu pelaporan keuangan BUMDes. Hal ini tentu saja tidak boleh serta merta menjadi
tanggungjawab para perangkat desa, mengingat pemahaman tentang BUMDes ini masih belum sepenuhnya terserap oleh masyarakat secara utuh.
Tak dapat dipungkiri sebagian besar keberadaan BUMDes, tidak hanya di Desa Lawela melainkan juga di beberapa desa lain Indonesia masih belum dirintis atau masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang benar-benar “menghasilkan”. Bahkan beberapa BUMDes hanya sempat berdiri kemudian mati suri  akibat  minimnya  aktivitas  yang  dikelolanya.  Terdapat  beberapa  masalah yang  menjadi  pemicu  sulit  berkembanganya  BUMDes  tersebut  hingga keberadaannya  belum  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Pertama,  terjadi kelatahan  terhadap  isu  tentang  BUMDes  yang hanya  sekedar  diikuti  oleh  para perangkat desa namun sosialisasi yang diperoleh tentang seluk beluk kegiatan BUMDes masih belum optimal. Sejak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Desa  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  maka  praktis  para  aparatur  negara mencanangkan  lahirnya  BUMDes  di  seluruh  pelosok  tanah  air.  Padahal  tanpa adanya  infrastruktur  yang  baik  serta  SDM  yang  berkualitas  sebagai  pengelola BUMDes maka keberadaan BUMDes hanya akan menjadi pelengkap suatu Desa.
Alasan  kedua  yaitu  sejak  dahulu  telah  menjadi  kebiasaan  yang  lumrah ditemui bahwa desa adalah struktur pemerintahan yang mayoritas kegiatannya berjalan atas dasar instruksi dari lembaga di atasnya. Hampir seluruh program kerja yang diusung dan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan perangkatnya masih berkutat  pada  isu  atau  masalah  administrasi.  Kendatipun  desa  mendapatkan porsi pembangunan fisik, anggaran yang diperoleh boleh dibilang tinggal “ujung- ujungnya”. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Desa yang memberi cukup ruang dan keleluasaan bagi Kepala Desa untuk mengelola keuangan desa, namun pengaplikasian dari mandat Undang-Undang Desa tersebut membutuhkan waktu untuk mempelajari berbagai peran dan tanggung jawab baru berkaitan dengan Keuangan  Desa  sebagai  persiapan hadirnya  BUMDes  di  desanya.  Kedua  alasan inilah yang menjadi penyebab sulit berkembangnya BUMDes di mayoritas desa di Indonesia, tak terkecuali di Desa Lawela.
Berdasarkan penjelasan di atas maka maka perlu dikembangkan program pemberdayaan  bagi  para  perangkat  Desa  Lawela  melalui  kegiatan  Pengabdian kepada  Masyarakat  ini.  Hadirnya  PkM  ini  dapat  menjadi  salah  satu  alternatif solusi bagi isu-isu kemasyarakatan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan menjalin kerjasama antar pihak akademisi, perangkat pemerintah serta peran dari masyarakat. Dengan demikian isu-isu kemasyarakatan tersebut dapat diselesaikan secara optimal dari perspektif akademik.

## 2. Metode
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Lawela ini dilaksanakan dengan  menggunakan  2  (dua)  metode,  yaitu  metode  penyuluhan  dan
pendampingan.  Pelaksanaan  kedua  metode  tersebut  dapat  dijabarkan  sebagai berikut:

## Penyuluhan
Metode  pertama  adalah  penyuluhan.  Kegiatan  penyuluhan  tentang  peran penting  Badan  Usaha  Milik  Desa  sangat  penting  dilakukan  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  BUMDes  dalam menggerakkan  perekonomian  masyarakat.  Penyuluhan  dilaksanakan melalui pertemuan dengan masyarakat dan kunjungan ke beberapa rumah warga.  Penyuluhan  ini  sangat  penting  untuk  memberi  gambaran  kepada masyarakat agar pola pikir tentang pendapatan dan aktivitas ekonomis dapat diarahkan ke upaya-upaya pengembangan potensi desa yang lebih produktif melalui  hadirnya  BUMDes  ini.  Tindak  lanjut  dari  penyuluhan  ini  salah satunya  adalah  diharapkan  masyarakat  Desa  Lawela  dapat  membentuk kelompok-kelompok  masyarakat  yang  mandiri  dan  produktif  secara ekonomi.

## Pendampingan
Metode kedua adalah pendampngan. Pendampingan yang dilakukan berupa edukasi  permasalahan  atau  isu  administrasi  yang  kerap  ditemui  oleh perangkat maupun masyarakat desa. Oleh karena itu pendampingan dalam PkM ini berfokus pada aspek non teknis yang orientasinya pada administrasi keuangan BUMDes. Dengan demikian pendampingan tersebut dilaksanakan dengan  memberikan  edukasi  melalui  materi-materi  tentang  administrasi pembukuan dan pelaporan keuangan BUMDes tersebut.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Penyuluhan  tentang  peran  pentng  BUMDes  dalam  menggerakkan ekonomi masyarakat disambut baik oleh masyarakat Desa Lawela. Pemahaman warga  tentang  BUMDes  semakin  baik  dan  berimbang  sebab  penyuluhan tersebut  tetap  merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa. Penyuluhan ini berhasil menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa pada dasarnya BUMdes memiliki empat tujuan utama, yaitu: 1)Meningkatkan perekonomian  masyarakat  desa;  2)Meningkatkan  pendapatan  masyarakat desa;  3)Mengoptimalkan  potensi  sumber  daya  alam  untuk  kebutuhan masyarakat; dan 4)Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.
Kondisi masyarakat Desa Lawela yang mayoritas bermata pencaharian sebagai  petani,  nelayan  dan  pedagang/pengrajin  tentu  membutuhkan  suatu lembaga  desa  yang  mampu  mewadahi  potensi  masyarakat  dan  potensi  alam yang  dimiliki  Desa  Lawela  agar  dapat menjadi  sumber  pendapatan  baru  bagi masyarakat yang mayoritas berpenghasilan minim dan tidak menentu. BUMDes melalui  pengelolaan  Perangkat  Desa  yang  akuntabel  serta  peran  masyarakat yang bersinergi diyakini akan mampu mengoptimalkan SDA untuk memenuhi
kebutuhan  masyarakat  dan  dapat  dikomerrsilkan  secara  berimbang  untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa Lawela.
Dalam  perjalanannya  tentu  penyuluhan  ini  juga  menemui  beberapa pertanyaan  berisi  kecemasan  masyarakat  tentang  status  kelembagaan  serta seberapa  aman  pengelolan  dari  BUMDes  ini  kedepannya.  Oleh  karena  itu pemateri menjelaskan kembali tentang selu beluk BUMdes untuk menegaskan mengenai status dan pengelolaan BUMDes tersebut, yaitu: 1)Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa; 2)Modal bersama yakni bersumber  dari  desa  sebesar  51%  dan  dari  masyarakat  49%  melalui penyertaan modal; 3) Kegiatan operasional menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari nilai budaya atau kearifan lokal; 4)Bidang yang dipilih disesuaikan dengan  potensi  desa  5)Proses  operasionalisasi  dikontrol  bersama  oleh  BPD, Pemerintah  Desa  dan  masyarakat;  6)Keuntungan  yang  diperoleh  ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa; 7)Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah.
Hasil dari penyuluhan ini juga terlihat melalui peningkatan pemahaman masyarakat  tentang  jenis  usaha  yang  akan  dikelola  oleh  BUMDes  yang pemilihannya  disesuaikan  dengan  potensi  Desa.  Jenis  –  jenis  usaha  tersebut antara lain: 1)Bisnis Sosial yang berfokus pada pelayanaan pada warga sehingga warga  mendapatkan  manfaat  sosial  yang  besar;  2)Keuangan  yang  berfokus pada  pembangunan  lembaga  keuangan  untuk  membantu  warga  memperoleh akses  modal  dengan  mudah  dan  bunga  terjangkau;  3)Bisnis  Penyewaan memudahkan  warga  mendapatkan  kebutuhan  peralatan  dan  perlengkapan yang  dibutuhkan;  4)Lembaga  Perantara  yang  berfokus  pada  upaya memperpendek  jalur  distribusi  komoditas  warga  menuju  pasar;  5)Usaha Bersama yang berfoku pada usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang tidak bisa dilakukan warga secara perorangan; 6)Kontraktor yang berfokus pada pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa,, dan lain- lain.
Dari aspek pendampingan pengelolaan administrasi keuangan BUMDes, pemateri berfokus pada standar keuangan dan proses pengelolaan keuangan. Kegiatan pendampingan ini berhasil menjelaskan secara mendalam mengenai Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK-ETAP) kepada masyarakat sebagai rambu-rambu bagi para pengelola BUMDes terkait pelaporan  keuangan.  Pemateri  juga  memperkenalkan  jenis-jenis  laporan keuangan  sederhana  yang  akan  disusun  oleh  pengelola  nanti,  yaitu  laporan laba/rugi,  neraca  dan  arus  kas  yang  merupakan  standar  pelaporan  kuangan untuk  akuntansi  perusahaan  jasa.  Dengan  demikian  PkM  ini  telah  mampu memberikan  edukasi  secara  lengkap  bagi  masyarakat  Desa  Lawela  mengenai
BUMDes,  baik  dari  segi  pengelolaan  kelembagaan  maupun  dari  pengelolaan administrasi keuangannya.
Gambar 1. Penyuluhan dan Pendampingan Peran BUMDes

## 4. Simpulan
Ketercapaian dari misi yang diusung oleh kegiatan PkM ini mengenai peran penting BUMDes dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di Desa Lawela sudah baik.  Masyarakat  memperoleh  pengetahuan  tentang  bagaimana  mengoptimalkan potensi  Desa  Lawela  sehingga  dapat  bernilai  komersil  yang  bermanfaat  untuk mendukung pendapatan masyarakat setempat. Selain itu pengelolaan administrasi keuangan  BUMDes  juga  sangat  krusial  sehingga  diharapkan  dapat  tercipta sinergitas  antara  pemerintah  dan  masyarakat  desa  yang  terwujud  dalam pengelolaan  BUMDes  yang  kooperatif,  partisipatif,  emansipatif,  transparansi, akuntabel,  dan  keberlanjutan.  Sehingga  perekonomian  desa  bisa  berjalan  secara mandiri,  efektif  dan  profesional  dan  dapat  berimbas  pada  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  Desa  Lawela.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa misi atau tujuan kegiatan ini dapat tercapai.

## 5. Ucapan Terimakasih
Terima  kasih  kepada  Rektor  Universitas  Muhammadiyah  Buton,  Ketua Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (LPPM)  UM  Buton,  dan Dekan  Fakultas  Ekonomi  UM Buton  atas dukungan  pendanaan  kegiatan  sehingga kegiatan  PkM  dapat  berjalan  dengan  optimal. Terima  kasih  juga  kami  sampaikan kepada  kepala  Desa  Lawela  beserta  jajarannya  serta  seluruh  masyarakat  Desa Lawela. Penghargaan terbaik juga kami berikan kepada adik-adik mahasiswa KKA
Angkatan  XVIII  yang  telah  membantu  menyelenggarakan  Pengabdian  kepada Masyarakat ini.

## 6. Daftar Pustaka
Alkadafi,  M.  (2014).  Penguatan  Ekonomi  Masyarakat  Melalui  Pengelolaan Kelembagaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Menuju  Asean  Economic  Community 2015. Jurnal ElRiyasah, 5 (1), 32-40.
Anggraeni,  M.  R.  R.  S.  (2016).  Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan   (Studi   Pada   Bumdes   Di Gunung Kidul, Yogyakarta). Modus, 28 (2), 155-167. Arfianto,  A.E.W.,  &  Balahmar,  A.R.U.  (2014).  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Pembangunan  Ekonomi  Desa. Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen  Publik , 2 (1), 47-56.
Ridlwan,  Z.  (2014).  Urgensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam Pembangunan Perekonomian Desa. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8 (3), 424- 440.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa