JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 405 - 423
www.jurnalmandiri.com
ISSN : 2580-3220, E-ISSN : 2580-4588 J. Mandiri., Vol. 2, No. 2, Desember 2018 (425 - 440) ©2018 Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM)

## PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA TANGERANG
Ahmad Nazir Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang naziramangkurat@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskrifsikan bagaimana mekanisme kerja BKM dalam pembangunan dan Untuk mengetahui dan mendeskrifsikan bagaimana peran BKM dalam pembangunan daerah. Penelitian ini dilakukan pada BKM Mekar Sejati Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kel Gondrong, Kec Cipondoh, Kota Tangerang. Dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Metode Deskriptif Menurut Kuncoro adalah “Penelitian deskriptif meliputi kegiatan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian”. Penelitian kualitatif tidak hanya mengumpulkan data, tetapi merupakan pendekatan terhadap dunia empiris, serta memberikan penjelasan tentang perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil dari penelitian ini adalah mekasnisme kerja BKM diwali denga rembuk warga tahunan yang disebut RWT atau musyawarah yang dilakukan oleh pengurus badan kesedayaan masyarakat dengan rukun tetannga, rukun warga yang dihadiri oleh perwakilan dari aparatur pemerintahan ditingkat kelurahan dan pendamping BKM itu sendiri yang disebut dengan paskel. Disitu para Rt dan Rw mengajukan program­program yang berhubungan dengan pembangunan di wilayah masing­masing seperti pembanguan jalan paving block , pembangunan saluran air dan pembuatan jamban sampai yang belum diusulkan pada Musrenbang kelurahan dan menjalankan program pembangunan yang sudah disyahkan oleh pemerintah melalui dinas terkait. Peran BKM di masyarakat adalah sebagai roda penggerak masyarakat yang akan mengembangkan modal sosial yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Sebagai wadah aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar pro aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pembangunan dll.

## Kata Kunci: BKM dan Pembangunan

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Dalam menghadapi era globalisasi saat ini masyarakat dihadapkan dengan persaingan yang semakin ketat dan kompetitif dalam ber- bagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah persaingan dari sisi aspek ekonomi. Semakin ketatnya persaingan menyadarkan kita betapa pentingnya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal agar dapat
me ningkatkan taraf hidup ekonominya. Selain itu pula, tingginya kualitas SDM suatu dae rah menjadi salah satu indikator kemajuan pem- bangunan ekonomi di daerah tersebut Pemerintah Republik Indonesia telah men- canangkan bahwa pembangunan nasional di- lak sanakan secara terencana, komprehenshif, ter padu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu tata lingkungan yang dinamis serta te-
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 425 - 440
tap memelihara kelestarian lingkungan hi dup. Pembangunan perkotaan, merupakan ba gian dari pembangunan nasional, harus ber lan- daskan keseimbangan antara berbagai ke pen- tingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan ke selarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materil dan spiritual, jiwa dan raga ser- ta individu dan masyarakat.
Kota sebagai pusat perekonomian wila- yah memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan, dimana konstribusinya ter ha- dap pemenuhan kebutuhan hidup warganya me lahirkan berbagai permasalahan. Jumlah pen duduk yang terus bertambah dan dikaitkan dengan implikasinya pada ruang kota, bagi para pakar dan pemerhati lingkungan sangatlah me- nakutkan. Apalagi ada banyak kejadian ter- utama di negara berkembang, kota-kota ter- sebut berkembang tanpa pengendalian. Jum lah penduduk terus bertambah, ruang kota se- makin padat dan berkualitas rendah, lalu lintas semrawut, penghijauan sangat kurang, terjadi banjir dan sebagainya.
Kondisi kota-kota di negara berkembang, semakin hari semakin terpuruk. Meskipun, ada gejala ekonomi kota meningkat, padahal di balik itu tingkat stres warga sangatlah tinggi, jumlah orang yang sakit terus saja bertambah, jumlah penduduk dengankualitas tinggi terus menurun, dan pada akhirnya, kota yang katanya mengalami kemajuan ekonomi itu mengalami kemunduran dalam berbagai hal. Pembangunan infrastruktur khususnya di perkotaan harus terus menerus dilakukan, hal ini berkaitan dengan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya suatu daerah dengan kondisi infrastrukturnya. Di era modernisasi, dengan meningkatnya kom pleksitas kehidupan masyarakat perkotaan yang menyangkut berbagai aspek, yang meliputi ekonomi, industri, sosial, budaya dan sebagainya telah mengalami proses transformasi dan peru- bahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan, salah satunya ada- lah pembangunan infrastruktur perkotaan.
Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan Infrastruktur diartikan sebagai segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk menopang keberja- lanan kegiatan masyarakat sehingga dapat me-
nekan inefisiensi dari aktivitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Se- hing ga, dapat dikatakan bahwa pembangunan infra struktur adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sa  dar dan terencana terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan prasarana fisik/struktur yang digunakan untuk menopang aktivitas ma- syarakat. Infrastruktur dapat dibedakan men- jadi infrastruktur jalan dan jembatan, infra- struktur gedung dan perumahan dan infra- struktur sumber daya air.
Sejak lama, pembangunan infrastruktur didominasi oleh dunia laki-laki. Hal ini terkait pandangan masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur berhubungan dengan pekerjaan kasar, buruh bangunan atau kuli bangunan. Dengan semakin berkembangnya dunia pen- didikan di Indonesia, semakin banyak perem- puan yang menggeluti pendidikan tinggi di bidang Arsitektur dan Teknik Sipil, sehingga pandangan masyarakat bergeser dan mulai me mahami bahwa suatu bangunan tidak me- ngalami proses pembangunannya saja, tetapi mulai dari proses perencanaan desain gambar rencana, Rencana Anggaran Biaya, time schedule , dan lain sebagainya hingga sampai pa- da proses pengawasan, monitoring dan evaluasi. Pembangunan ekonomi daerah adalah sua tu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah ter- sebut. (Lincolin Arsyad, 1999) Masalah pokok dalam pembangunan dae- rah adalah terletak pada penekanan terha dap kebijakan-kebijakan pembangunan yang ber- dasarkan pada kekhasan daerah yang ber- sangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah suatu proses yaitu proses yang mencakup pembentukan- pembentukan ins titusi baru, pembangunan
industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan pro duk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, ahli ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru. Pembangunan yang dilaksanakan oleh peme rintah dalam rangka meningkatkan kese- jah traan masyarakat masih belum maksimal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rak- yat itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah men coba melakukan melakukan pembangunan tersebut melalui aspirasi dari masyarakat de- ngan megikutsertakan masyarakat dalam pem - bangunan, hal itu menjadikan masyarakat lebih bertanggungjawab atas pemanfaatan apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Badan kesewedayaan masyarakat (BKM) merupakan suatu organisasi indevenden yang berada di dalam masyarakat yang mendukung program pemerintah baik pemerintahan pusat maupun dan pemerintahan daerah dalam pem- bangunan masyarakat. Oleh karena itu peneliti bermaksud meneliti Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pembangunan daerah.

## Perumusan Masalah
1.  Bagaimana mekanisme Kerja BKM dalam pembangunan.
2. Bagaimana peran BKM dalam pem- bangunan daerah.

## Tujuan Penelitian
1.  Untuk mengetahui dan mendeskrifsikan bagaimana mekanisme kerja BKM dalam pembangunan.
2.  Untuk mengetahui dan mendeskrifsikan ba gaimana peran BKM dalam pemba- ngunan daerah.
Manfaat Penelitian Peneliti berharap, penelitian ini akan ber- manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun ke- dua hal tersebut adalah:

## Manfaat Teoritis
1). Menambah wawasan ilmu pengetahuan sesuai dengan teoritis 2).  Bahan kajian bagi peneliti lain yang ber- kaitan dengan Pembangunan

## Manfaat Praktis
1).   Bagi Peneliti Dapat mengetahui lebih mendalam tentang Peran BKM dalam pembangunan daerah.
2).   Bagi Pembaca Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan dijadikan dasar acuan untuk pem buat- an karya ilmiah lain di masa yang akan datang.

## Kajian Teori
Pengertian BKM/LKM BKM/LKM adalah singkatan dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang merupakan nama “jenerik” atau istilah untuk suatu lem- baga masyarakat dengan kedudukan sebagai pim pinan kolektif dari suatu himpunan ma- syarakat warga di tingkat Kelurahan/Desa. Dengan kalimat lain dapat dikatakan BKM/ LKM adalah lembaga pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa dengan peran utama sebagai de wan pengambilan keputusan yang dalam pro ses pengambilan keputusan dilakukan se- cara partisipatif.
BKM/LKM disamping sebagai dewan pe- ngambilan keputusan juga untuk menggalang potensi dan sumber daya, baik yang dimiliki ma syarakat maupun yang bersumber dari luar (channeling) , dalam upaya menanggulangi ber   bagai  persoalan  pembangunan  di  wila yah desa/kelurahan. BKM/LKM juga meru pa kan jembatan penghubung aspirasi warga ke pe- merintahan desa/kelurahan serta memper- juang kan kebutuhan warga di tingkat desa/ke- lu rah an  dalam  musbangdes/kelurahan.
Jadi tidak ada yang diwakili, dalam hal ini semua orang sebagai warga mewakili di ri sendiri jadi semua dalam kesetaraan, meski- pun mungkin saja kedudukan sehari-hari se- orang adalah kepala sekolah, yang lain tu- kang sapu dinas kebersihan, yang lain lagi tu- kang pos, guru, direktur suatu perusahaan, dokter, komandan kodim, pendeta, dsb dalam himpunan masyarakat warga berkedudukan mereka setara yaitu sesama warga. Oleh sebab itu masyarakat warga baik secara keseluruhan maupun dalam arti himpunan atau paguyuban warga setempat selalu memiliki kemerdekaan sendiri (independency) . BKM / LKM merupakan kepemimpinan ko lektif dari organisasi masyarakat warga sua-
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 425 - 440
tu kelurahan yang anggota-anggotanya di pi lih berdasarkan kriteria kemanusiaan, se hingga berperan secara penuh sebagai pe mim  pin ma- syarakat  warga.  Kolektifitas  ke  pemim pina n ini penting dalam rangka mem perkuat ke- mampuan individu untuk dapat meng hasilkan dan mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana oleh sebab terjadinya proses saling asuh, saling asah dan saling asih antar anggota kepemimpinan yang pada akhirnya akan men- jamin terjadinya demokrasi, tanggung gu- gat, dan transparansi. Disamping itu pola ke- pemimpinan kolektif juga merupakan desin- sentif bagi para pemimpin yang justru ingin mendapatkan kekuatan absolut di satu tangan yang pada gilirannya akan melahirkan tirani dan anarki yang mementingkan diri sendiri dan ketidakadilan.
Pengertian Himpunan Masyarakat Warga Masyarakat warga adalah terjemahan dari civil society , yaitu himpunan masyarakat yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri, yang dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama de ngan tetap menghargai hak orang lain untuk ber- buat yang sama dan tetap mempertahankan ke merdekaannya (otonomi) terhadap institusi negara, keluarga, agama dan pasar.
Himpunan masyarakat warga atau civil society adalah “organisasi masyarakat yang di- prakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga, yang secara damai berupaya me me- nuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, me mecahkan persoalan bersama dan atau me- nyatakan kepedulian bersama dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan kemer- dekaannya (otonomi) terhadap institusi negara, keluarga, agama dan pasar”.
Civil Society is totally of self initiating and self regulating organizations, peacefully pursuing a common interest, advocating a common cause, or expressing a common passion; respecting the right of others to do the same, and maintaining their relative autonomy vis­à­vis the state, the family, the temple and the market (Saad Eddin Ibrahim, Nurturing Civil Society at the World Bank, Dec 1996) Secara singkat sering kali masyarakat warga di rumuskan sebagai organisasi-organisasi war-
ga yang diprakarsai dan dikelola oleh warga ma syarakat yang posisinya berada diantara ke- luarga dan negara Civil society is generally defined as the self initiating and self regulating organizations that are situated between the household and the state
Ciri Utama Masyarakat Warga Ciri utama suatu masyarakat warga atau civil society adalah sebagai berikut: Adanya kesetaraan, dimana masyarakat ter bentuk sebagai himpunan warga yang setara Tiap anggota atau warga berhimpun secara proaktif, yaitu telah mempertimbangkan ber- bagai aspek sebelum bertindak, karena adanya ikatan kesamaan (common bond) seperti antara laín kepentingan, persoalan, tujuan, dsb. Tiap anggota atau warga berhimpun secara suka rela dan bukan karena terpaksa karena adanya paksaan : Membangun semangat saling percaya dan Bekerja sama dalam kemitraan Secara damai memperjuangkan berbagai hal termasuk dalam hal ini menanggulangi ke miskinan serta pembangunan air minum dan sanitasi, Selalu bersikap menghargai kera- gaman dan hak azasi manusia sebagai da- sar membangun sinergi. Menjunjung nilai- nilai demokrasi, dalam konsep musyawarah, dalam setiap keputusan yang diambil. Selalu mempertahankan otonomi atau kemerdekaan dari berbagai pengaruh kepentingan. Mampu bekerja secara mandiri
Posisi Masyarakat Warga Secara tegas dapat dikatakan bahwa masya- rakat warga ini adalah himpunan warga yang posisinya :
■  di luar institusi pemerintah ■  di luar institusi militer
■  di luar institusi agama
■  di luar institusi pekerjaan atau usaha ■  di luar institusi keluarga Dengan demikian BKM/LKM merupakan alternatif pilihan bagi warga masyarakat sebagai lembaga yang menjadi motor penggerak da- lam penanggulangan kemiskinan seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karenanya BKM/LKM sebagai dewan pimpinan kolektif adalah milik seluruh penduduk kelurahan yang bersangkutan.

## Peran, Fungsi dan Tugas BKM
Peran BKM di masyarakat adalah “se- bagai roda penggerak masyarakat yang akan mengembangkan modal sosial yaitu ke mam- puan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam ber ba- gai kelompok dan organisasi”. Sebagai wa- dah aspirasi masyarakat dengan cara meli- bat kan masyarakat agar pro aktif dalam pro ses pengambilan keputusan dalam pro- gram pemberdayaan masyarakat dalam pe- nanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan memperjuangkan di penuhinya kebutuhan da- sar, sosial, ekonomi dan sarana prasarana dasar lingkungan bagi masyarakat miskin.

## Fungsi BKM
1.  Pusat penggerak dan penumubuhan kem- bali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ke- masyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setem- pat.
2.  Pusat Pengembangan aturan.
3.  Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan.
4.  Pusat pengendalian dan kontrol sosial ter- hadap proses pembangunan, utamanya pe- nanggulangan kemiskinan.
5.  Pusat pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat.
6.  Pusat informasi dan komunikasi bagi war- ga masyarakat desa.
7.  Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah ataupun pihak ketiga (chanelling) .

## Tugas Pokok BKM
1.  Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) se- cara demokratis dan partisipatif menge- nai hal-hal yang bermanfaat untuk me- ningkatkan kesejahteraan masyarakat pe - de saan, termasuk penggunaan dana BLM program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wila yah- nya.
2.  Mengorganisasi masyarakat untuk ber- sama-sama merumuskan misi, visi, ren cana strategis dan rencana program penang gu- langan kemiskinan (pronangkis).
3.  Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil BKM, termasuk penggunaan dana program pemberdayaan masyarakat di penanggulan kemiskinan di wilayahnya.
4.  Mendorong berlangsungnya proses pem- bangunan partisipatif sejak tahap peng- galian ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pe- me liharaan hingga monitoring dan eva- luasi.
5.  Memperivikasi penilaian yang telah di- la kukan oleh unit-unit pelaksanaan dan memutuskan proposal mana yang di- prio ritaskan didanai oleh dana pro gram pem berdayaan masyarakat dan pe nang- gulangan kemiskinan di wilayahnya atau dana-dana lain yang dihimpun oleh BKM, atas dasar kreteria dan prosedur yang di sepakati dan di tetapkan bersama.
6.  Memonitor, mengawasi dan memberikan masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunannya di pedesaan.
7.  Menjamin dan mendorong peran serta ber bagai unsur masyarakat, khususnya ma syarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya, melalui proses serta hasil keputusan yang adil dan demokratis.
8.  Membangun transparansi kepada masya- rakat khususnya dan pihak luar umum nya, melalui berbagai media, seperti pengu- muman, sirkulasi laporan kegiatan dan ke uangan bulanan/triwulanan serta rapat- rapat terbuka dan lainnya.
9.  Membangun akuntabilitas kepada masya- rakat dengan mengauditkan diri melalui aditor external/independen serta menyebar luaskan hasil auditnya kepada seluruh la- pisan masyarakat.
10. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dengan di hadiri masyarakat luas dan mem- berikan pertanggung jawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil ke- pada masyarakat.
11. Membuka akses dan kesempatan seluas- luasnya kepada masyarakat untuk mela- kukan kontrol terhadap kebijakan, kepu- tusan, kegiatan, dan keuangan yang di ba- wah kendali BKM.
12. Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa ma- syarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penaggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah kelurahan se- tempat, untuk dapat di komunikasikan, di koordinasikan dan diintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah kelu- rahan, kecamatan dan kabupaten.
13.  Mengawal penerapan nilai-nilai dasar da- lam setiap keputusan maupun pelaksa naan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan.
14. Menghidupkan serta menumbuh kem- bang kan kembali nilai-nilai luhur da lam kehidupan bermasyarakat, pada se tiap ta hapan dan proses pengambilan ke pu- tus an serta pelaksanaan kegiatan pe na- ng gulangan kemiskinan dan atau pem- bangunan pedesaan dengan bertumpu pa da kondisi budaya masyarakat setempat (ke arifan  lokal).
15.  Merencanakan dan menetapkan kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan eko- nomi rakyat, dan peningkatan kualitas ling- kungan serta pemukiman yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat. 16. Memfasilitasi net working (jejaring) kerja- sama dengan berbagai potensi sumber daya yang ada sumber-sumber luar masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan Program Kegiatan BKM Kota Tangrang, maka dibentuk unit-unit pengelola kegiatan yang terdiri dari : ■  1 orang Sekretariat ■  3 orang UPL (Unit Pengelola Lingkungan) ■  2 orang UPS (Unit Pengelola Sosial) ■  3 Orang UPK (Unit Pengelola Keuangan )
Peran dan Fungsi UPL Sebagai Unit Pengelola Lingkungan yang bertugas mengelola kegiatan di bidang pem- bangunan lingkungan perumahan dan pe- mukiman, yang bertanggung jawab dalam hal penanganan rencana perbaikan lingkungan, pe- meliharaan dan perbaikan sarana lingkungan, sebagai motor penggerak dalam rangka mem- bangun kepedulian bersama dalam menata lingkungan yang lestari dan sehat.

## Peran dan Fungsi UPK
Unit Pengelola Keuangan bertugas un - tuk mengelola dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangan, baik yang berasal dari bantuan stimulan BLM PNPM maupun dari pihak-pihak lain seperti pemerintah, swasta, pihak ketiga yang memilki kepedulian terhadap masyarakat miskin di Pedesaan
Peran dan Fungsi UPS Unit Pengelola Sosial bertugas untuk me- ngelola kegiatan sosial kemasyarakatan ber- tindak sebagai motor penggerak dalam rangka membangun kepedulian bersama dalam me- ngatasi persoalan sosial masyarakat berupa pe ningkatan sumber daya manusia melalui pe latihan keterampilan dan peningkatan kese- jahteraan masyarakat, lansia/jompo dan juga memberikan santunan untuk mengatasi anak putus sekolah melalui pemberian beasiswa, pemberian santunan anak yatim, serta beberapa pelatihan keterampilan, dan perbaikan rumah tidak layak huni .
Semua pengelola ini tidak boleh di rangkap oleh anggota BKM. Semua perangkat tersebut berperan menjalankan kebijakan/keputusan yang ditetapkan oleh BKM dan mereka adalah orang-orang yang berasal dari masyarakat Desa setempat, memiliki nilai-nilai kemanusiaan ser ta memiliki keahlian di bidang yang ber- sangkutan.
KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Semua perangkat ini dibentuk oleh BKM dan orang-orang yang duduk dalam unit pe- ngelola adalah mereka yang memiliki ko mit men untuk memperjuangkan kepentingan masya- rakat miskin dan memiliki nilai kerelawanan, kejujuran serta memiliki kemampuan dan waktu luang.
Pengertian Pembangunan Di kehidupan sehari-hari, istilah pem- bangunan sangat sering digunakan dalam ber- bagai bidang. Pembangunan selalu dikait-kait- kan dengan bidang ekonomi, bidang politik, mental, tata negara, dan bisang-bidang lainnya. Istilah ini sering kali dikait-kaitkan dengan perubahan ke arah yang lebih baik ataupun pe- rubahan hal-hal lama ke berbagai hal baru. Kegiatan pembangunan mutlak perlu di- laksanakan demi terciptanya kehidupan yang
lebih baik dan juga untuk beradaptasi de ngan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Setiap orang tidak dapat terlepas dari kata pem- bangunan. Semuanya wajib melaksanakan pem bangunan demi bertahan dalam menjalani ke hi dupan.
Lantas apa sih sebenarnya pembangunan itu? Secara singkatnya, pembangunan dapat diar tikan “sebagai setiap kegiatan terencana yang dilakukan demi mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik”. Selain dari definisi di atas, ada banyak sekali definisi dari kata pem- bangunan yang diungkapkan oleh para ahli.
Ada banyak sekali pendapat para pakar mengenai definisi pembangunan. Beberapa di antara pendapat tesebut yaitu :
Menurut Mohamma Ali, “pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia.”
Menurut Seers, “pembangunan dapat di- pas tikan sebagai sebuah istilah teknis, yaitu seni dalam membangkitkan masyarakat di ber bagai negara berkembang dari kemiskinan, ting kat melek huruf yang rendah, tingginya angka pengangguran, dan ketidakadilan dalam bidang sosial.”
Menurut Inayatullah, “pembangunan me- ru pakan kegiatan perubahan menuju ke pola- pola masyarakat yang lebih baik dengan me- ngedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membuat sekelompok masyarakat memi- liki kendali yang lebih besar terhadap kondisi ling kungan dan juga tujuan politiknya, serta membuat warganya menjadi lebih memiliki kontrol terhadap kehidupan diri sendiri.” Menurut Rogers dan Shoemaker, penger- tian pembangunan adalah “suatu jenis peru- bahan sosial, yang mana terdapat berbagai ide baru yang diperkenalkan di sebuah sistem so- sial yang bertujuan agar bisa menghasilkan pen dapatan per kapita dan level kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan metode produksi yang lebih canggih dan organisasi sosial yang lebih terarah.”
Menurut Benny H. Hoed, “pembangunan dapat diartikan setiap upaya sistematis yang dilaksanakan untuk melepaskan diri dari keter- tinggalan, dan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.”
Menurut Dissaynake, “pembangunan seba- gai sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan ataupun budaya/kultur lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk tujuan mereka sendiri.”
Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional Hakikat Pembangunan dan UUD 1945 Pembangunan hakikatnya adalah “upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, ber- dasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa”. Sesuai tujuan yang tercantum da lam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan na- sional adalah: “mencerdaskan kehidupan bang- sa, menciptakan kesejahteraan umum, melin- dungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.”
Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk negara kesatuan Republik In- donesia, maka tujuan nasional perlu diwu jud- kan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Dalam penye- lenggaraan pembangunan, pemerintah ber- tindak mewakili kepentingan seluruh la pisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sen diri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mi kro individu atau pribadi rakyat; tingkat agre- gat-nasional dimulai di tingkat kelompok ma- syarakat, desa-kalurahan, kecamatan, kabu- paten-kota, propinsi sampai nasional; dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara  bangsa.
Sesungguhnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi dise- butkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 425 - 440
berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat. Dalam tahap dan pemahaman ini disebut: (1) secara politik: demokrasi te- lah berjalan; (2) secara sosial: terjadi peran ser ta aktif masyarakat; (3) secara ekonomi: me ka nisme  pasar  berperan (market work ­mechanism) ; (4) secara hukum: berjalan sesuai hu kum dan peraturan (law and order) ; dan(5) secara administrasi publik: pembangunan dike- lola secara baik ( good governed , terjadi good governance dan good government ). Sementara itu pada negara yang se dang dalam masa transisi menuju negara demo- krasi, maka pembangunan belum dapat sepe- nuhnya berlangsung sesuai harapan tersebut di atas. Pemerintah sebagai penggerak pem- bangunan berfungsi membantu rakyat untuk melaksanakan pembangunannya sendiri. Da- lam hal ini pemberdayaan masyarakat berarti: memihak, mempersiapkan dan melindungi (empowerment) .
Landasan Penyelenggaraan Pembangunan Pembangunan di Indonesia sesusungguhnya merupakan proses memanusiakan manusia yang dihadapkan oleh sejumlah tantangan yang multidimensi. Dalam system ketatanegaraan di Indonesia dikenal tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara, meliputi: Indonesia ada lah negara hukum; sistem konstitusional; kekuasaan tertinggi dijalankan oleh MPR; pre- siden adalah penyelenggara pemerintahan ne- gara yang tertinggi di bawah MPR; presiden tidak bertanggung-jawab kepada DPR; men- teri negara adalah pembantu presiden; dan ke- kuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Ke- lembagaan penyelenggara negara di Indonesia didasarkan pada tujuh kunci pokok itu.
Kelembagaan penyelenggaran negara (di ke nal sebagai sistem administrasi Ne ga- ra Indonesia) mempunyai tugas po kok me- nyelenggarakan tugas umum pemerin tahan dan mengorganisasikan tugas-tugas pem bangunan. Dalam rangka pengorga ni sasian tugas-tugas pembangunan maka sesungguhnya peran pe- merintah adalah membantu pelaksanaan pem- bangunan dengan peran utama: (1) membantu mengelola potensi nasional dan global sebagai sumber pembangunan nasional; (2) membantu
merumuskan alokasi sumberdaya untuk penye- lenggaraan pembangunan nasional; dan (3) mendampingi rakyat dalam pelaksanaan pem- bangunan nasional.
Dalam rangka menyelenggarakan pemba- ngunan nasional maka sejak awal tahun 2000 telah disepakati secara nasional adanya landasan penyelenggaraan pembangunan nasional yang mencakup sebagai berikut: Pertama , lan- dasan konstitusional pembangunan adalah UUD 1945. UUD 1945 merupakan arahan yang paling dasar dalam menyusun tujuan po kok pembangunan nasional sebagai suatu visi pembangunan nasional guna dijadikan landasan dalam Keputusan/Ketetatapan MPR. Khusus dalam Pembukaan UUD 1945 dise- butkan empat pokok tujuan pembangunan na- sional mencakup: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, me lindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan berperanserta dalam membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Kedua , landasan idiil pembangunan adalah Pancasila. Pancasila merupakan arahan yang paling dasar guna menjiwai seluruh pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka memperkokoh perwu- judan visi pembangunan yang termuat da lam UUD 1945 guna dijadikan menjiwai penyu- sunan Keputusan/Ketetatapan MPR. Ketiga , landasan operasional pembangunan adalah Keputusan/Ketetapan MPR. Keputusan/Ke te- tapan MPR terutama Ketetapan tentang Ga ris- garis Besar Haluan Negara (GBHN) meru pakan arahan paling dasar sebagai misi pembangunan nasional lima tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan pem bangunan nasional- lima tahunan. GBHN di susun oleh MPR. Dasar penyusunan GBHN adalah UUD 1945. Keempat , landasan peren canaan pembangunan nasional adalah Pro gram Pembangunan Nasional-lima tahun (Propenas). Propenas merupakan arahan paling dasar sebagai strategi pembangunan lima tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah).

## METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian Dari 104 BKM yang terdapat di kota Tangerang, diantaranya adalah BKM Mekar
Sejati yang berada di kelurahan Gondrong dan BKM Mekar Sejati tersebut peneliti bermaksud melakukan penelitian.
BKM Mekar Sejati Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro Kel Gondrong Kec Cipondoh Kota Tangerang No. Telepon : 081218566383
Waktu Penelitian Agar waktu yang digunakan dalam pene- litian ini eifisien dan tepat, perlu kiranya pe- neliti membuat tabel rencana penelitian de- ngan perkiraan waktu mulai dari bulan Juli- Desember 2017 atau 6 bulan, adapun rencana kerja penelitian ini sebagai berikut:

## TABEL 1. PERENCANAAN PENELITIAN
NO KEGIATAN BULAN JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Pengajuan Judul
√
2 Pembuatan Proposal √ √ √ √ 3 Proposal √ √ 4 Pengumpulan Data
√ √ √ √ √ √ √
6 Analisis Data √ √ √ √ 7 Penyusunan Laporan √ √ √ 8 Revisi/pelaporan √ √
Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif de- ngan pendekatan kualitatif. Metode Deskriptif Menurut Kuncoro adalah “Penelitian deskriptif meliputi kegiatan pengumpulan data untuk men jawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian”, karena dalam penelitian ini dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan program Bappeda Kota Tangerang dan masyarakat yang terlibat dalam Perencanaan Pembangunan pada BKM di Kota Tangerang.
Penelitian kualitatif tidak hanya mengum- pulkan data, tetapi merupakan pendekatan ter hadap dunia empiris, serta memberikan penjelasan tentang perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Tangerang, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran BKM Mekar Sejati di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.
Ungkapan kualitatif merujuk pada ung- kapan yang luas terhadap penelitian yang meng hasilkan deskriptif, yaitu “berupa kata- kata dan perilaku orang-orang yang dapat di observasi baik lisan maupun tulisan secara faktual, menganalisis dan menginterprestasikan data yang ada.”
Desain Penelitian Metode yang digunakan peneliti adalah
me tode deskriptif yaitu menggambarkan ser- ta menganalisa data yang dilakukkan de- ngan mengumpulkan data berdasarkan hasil observasi. Peneliti menggunakan metode des- kriptif ini karena dimaksudkan untuk mem- beri gambaran tentang BKM Mekar Sejati di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang
A.  Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:
1.  Studi Pustaka, yaitu “dengan membaca dan mencari buku-buku yang berhubungan dengan Analisis kebijakan, serta doku- menter, yaitu format pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia pada kantor Bappeda KotaTangerang.” Studi pustaka ini bertujuan untuk menjawab masalah– masalah yang muncul dari penelitian de- ngan menggunakan data-data yang saling berhubungan dengan BKM Mekar Sejati di kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.
2.  Studi Lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung pada Dinas Perkim yang menjadi objek penelitian untuk me- ngetahui dan mencari data yang akurat tentang BKM Mekar Sejati di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 425 - 440
Tangerang yang berkaitan dengan pem- bangunan daerah dengan beberapa ke- giatan: a)  Observasion partisipan yaitu peneliti turun dan melihat langsung ke la- pangan dengan pengamatan dan men- catat gejala-gejala yang diteliti ber- hubungan dengan pelaksanaan BKM Mekar Sejati tahun 2017.
b)  Wawancara, melakukantan taya jawab dengan nara sumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya mengenai Pelaksanaan BKM Mekar Sejati Kel Gondrong, Kec Cipondoh di Kota Tangerang.
c) Internet searching , yaitu peneliti mencari informasi-informasi menge- nai pelaksanaan BKM Mekar Sejati, Kel Gondrong, Kec Cipondoh, Kota Tangerang dengan mengaksesnya mela lui media elektronik.

## B.  Teknik Penentuan Informan
Yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive (pengambilan informan berdasarkan tujuan).Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota infor man diserahkan pada pertimbangan pe- ngumpulan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.
Penentuan informan dalam peneliti ini berdasarkan objek yang diteliti dan berda sar- kan keterkaitan informan tersebut dengan pe- nelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan yang memahami Peran BKM dalam Pembangunan Kota Tangerang. Melalui informan ini peneliti bisa me- ngetahui keberlangsungan Peran BKM dalam Pembangunan di kota Tangerang, sesuai dengan keterangan di atas, bahwa informan yang dimaksud adalah pejabat Kelurahan, Ko- misioner/anggota BKM dan penerima manfaat dalam pembangunan itu sendiri serta ketua RW dan RT yang ada di Kelurahan Gondrong, Ke camatan Cipondoh, Kota Tangerang. 1.  Komisioner/anggota BKM
2.  Setaf Kelurahan Gondrong 3. RW 4. RT 5.  Warga Kelurahan Gondrong yang me ne- rima manfaat pembangunan

## C.  Teknik Analisis Data
Analisa data dalam penelitian ini meng- gunakan metode kualitatif. Analisa data dari berbagai sumber tentang Peran BKM dalam Pem bangunan di Kota Tangerang. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami. Penelitian kualitatif tidak hanya mengumpulkan data, tetapi merupakan pene- litian yang berdasarkan pada pengumpulan data-data mengenai pelaksanaan Peran BKM dalam Pembangunan Kota Tangerang. Ungkapan kualitatif merujuk pada ung- kapan yang luas terhadap penelitian yang meng hasilkan deskripsi, yaitu berupa kata- kata dan perilaku orang-orang yang dapat di observasi baik lisan maupun tulisan secara faktual, menganalisis dan menginterprestasikan data yang ada.
Penyajian data yang telah disusun berda- sarkan data dan hasil wawancara, observasi, serta tinjauan pustaka yang berhubungan dengan Peran BKM dalam Pembangunan Kota Tangerang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BKM Kota Tangerang dalam Pembangunan Perubahan paradigma pemerintahan mem buat masyarakat memiliki peran penting da lam keberhasilan pembangunan, sehingga boleh dibilang berhasil atau tidaknya suatu pro gram pembangunan tergantung pada pe- ran aktif masyarakat. Sehingga tidak heran, bila mulai banyak program pembangunan yang melibatkan sektor swasta ataupun unsur masyarakat di dalamnya. Seperti dilakukan oleh Pemkot Tangerang yang telah melibatkan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) seba- gai representasi masyarakat dalam program Tangerang Berbenah. Salah satu kegiatan pem- bangunan yang dikerjakan adalah terkait pem- bangunan drainase atau saluran air. Sejalan dengan misi Pemkot untuk meli- batkan BKM dalam pembangunan, Pemkot Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan Sosialisasi Pem- bangunan Drainase Kawasan Permukiman oleh Kelompok Masyarakat (Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi anggota BKM terkait
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 425 - 440
pengembangan drainase di Kota Tangerang. "Pengembangan sistem drainase dimaksudkan sebagai upaya mengatasi banjir dan genangan terjadi di beberapa wilayah Kota Tangerang." ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang H Dadi Budaeri dalam sambutannya pada Sosialisasi Pembangunan Drainase Kawasan Per mukiman oleh Kelompok Masyarakat (BKM) di Ruang Rapat Akhlaqulkarimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (30/8).
Pada sosialisasi yang dihadiri oleh perwa- kilan 104 BKM se-kota Tangerang tersebut, Sekda mengatakan, bahwa seluruh unsur ma- syarakat dapat turut serta terlibat dalam proses pembangunan yang ada di kota Tangerang. "Setiap unsur masyarakat yang ada di Kota Tangerang dapat ikut berkontribusi dalam pro ses pembangunan di kota Tangerang, se- hingga bisa merasa untuk memiliki dan mau memelihara hasil pembangunan," lanjut Sekda. Menurut Sekda, bahwa berbagai kelompok swadaya masyarakat yang ada, baik yang ada di kelurahan maupun kecamatan berperan dalam pembangunan di Kota Tangerang. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penga- wasan dalam pembangunan.
"Dukungan kelompok keswadayaan dapat mempercepat proses pembangunan guna me- ningkatkan kesejahteraan masyarakat sehing- ga pembangunan tersebut tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat," tambah Sekda.
Pada kesempatan itu, Sekda meminta agar aparatur pemerintah di kecamatan dan kelu- rahan dapat ikut membantu mendampingi pro- gram pembangunan di Kota Tangerang. "Aparatur pemerintah kecamatan dan kelu rahan agar ikut membantu mendampingi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga melakukan pengawasan di lapangan agar se- suai dengan spesifikasi teknis yang telah diten- tukan dan mampu mendorong partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dalam pe lak sanaan pembangunan ini," tutup Sekda. (Suyono).
Tangerang - Perubahan paradigma peme- rin tahan membuat masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan. Se- hingga, boleh dibilang berhasil tidaknya suatu program pembangunan tergantung pada peran aktif masyarakat.
Tidak heran, mulai banyak program pem- bangunan yang melibatkan sektor swasta atau-
pun unsur masyarakat di dalamnya. Seperti yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang yang melibatkan BKM (Badan Keswadayaan Ma- syarakat) sebagai representasi masyarakat da- lam program Tangerang Berbenah, di mana salah satu proyek yang dikerjakan adalah pem- bangunan drainase atau saluran air. Sejalan dengan misi pemkot untuk meli- batkan BKM dalam pembangunan, digelar So sialisasi Pembangunan Drainase Kawasan Per mukiman bagi 104 BKM yang tujuannya meningkatkan kompetensi anggota BKM terkait pengembangan drainase di Kota Tangerang. "Pengembangan sistem drainase dimaksudkan sebagai upaya mengatasi banjir dan genangan terjadi di beberapa wilayah Kota Tangerang." ujar Sekda Kota Tangerang Dadi Budaeri, di ruang rapat Akhlakul Karimah, Puspemkot Tangerang, Rabu (30/8).
Sekda mengatakan, seluruh unsur masya- rakat dapat turut serta terlibat dalam proses pem bangunan yang ada di kota Tangerang. "Setiap unsur masyarakat yang ada di Kota Tangerang dapat ikut berkontribusi dalam proses pembangunan, sehingga bisa merasa untuk memiliki dan mau memelihara hasil pembangunan," terang Dadi. Ia menambahkan, berbagai kelompok swadaya masyarakat yang ada, baik yang ada di kelurahan maupun keca- matan berperan dalam pembangunan di Kota Tangerang, mulai dari proses perencanaan, pelak sanaan dan pengawasan. "Dukungan ke- lom pok keswadayaan dapat mempercepat pro- ses pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, pem ba- ngunan tersebut tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat," jelasnya.
Sekda juga meminta agar aparatur peme- rintah di kecamatan dan kelurahan dapat ikut membantu mendampingi program pem- bangunan. "Aparatur pemerintah keca matan dan kelurahan agar ikut membantu men- dampingi mulai dari pelaksanaan, hingga me- lakukan pengawasan di lapangan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan mampu mendorong partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pem bangunan," papar Dadi. Diinformasikan, melalui program Tange- rang Berbenah. Pemkot Tangerang telah ber- hasil membangun 79,436 meter saluran air, 109,625 jalan lingkungan, dan membedah
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 425 - 440
14.05 unit rumah pada tahun 2016. Sedangkan di tahun 2017 ditargetkan sebanyak 2.314 unit ru mah.(Humas Pemkot Tangerang)

## Profil BKM Mekar Sejati
Nama Lembaga  : BKM Mekar Sejati Alamat Lengkap : Jl. Ki Hajar Dewantoro Rt. 08/04, Kel Gondrong Kec
Cipondoh, Kota Tangerang Banten No Telp / Hp :  081218566383 No Rek BRI :  0818-01-039269-53-7 Ketua :  H. Sariyanto Anggota :  Ahmad Nazir, Halimi, Abdul Rosyid Zulkifli Mansyur, Muklis, Warisman Sahrudin, Zarkasih UPL :  H Adi Sucipto, Husin UPK :  Sapinatunnajah, Sumiyati Periode : 2014-2017 Notaris : Yulita Roestam, SH No : 276/ Waarrk/ IV/ 2014- tanggal 28 April 2018 Mekanisme Kerja BKM Secara umum mekasnisme kerja BKM diawali dengan rembuk warga tahunan yang di sebut RWT atau musyawarah yang di- lakukan oleh pengurus badan kesedayaan ma - syarakat dengan rukun tetangga, rukun warga yang dihadiri oleh perwakilan dari apa ratur pemerintahan ditingkat kelurahan dan pen- damping BKM iitu sendiri yang disebut dengan paskel. Disitu para Rt dan Rw mengajukan pro- gram-program yang berhubungan dengan pem- bangunan di wilayah masing-masing seperti pem banguan  jalan paving block , pembangunan saluran air dan pembuatan jamban sampai renovasi rumah yang tidak layak huni. Sehingga BKM dapat menginventarisir pembangunan yang ada di wilayah kelurahan yang menjadi acuan program kerja BKM yang akan dijadikan rencana program jangka panjang atau RPJP atau rencana program jangka menengah atau RPJM atau rencana program jangka pendek atau RPJP. Rencana program jangka panjang atau RPJP menjadi acua program kerja BKM dalam satu priode kepengurusan. Satu prode kepengurusan BKM Mekar Sejati Kelurahan Gondrong 3 tahun. Rencana program jangka menengah atau RPJM menjadi acuan program BKM dalam satu
tahun yang mana hasil penurunan dari rencana program jangka panjang yang akan dilakukan di tahun sekarang. Rencana program jangka pendek atau RPJP menjadi acuan program yang akan dikerjakan oleh BKM dengan membentuk kelompok swadaya masyarakat atau KSM di wilayah Rt atau Rw setempat dibawah penga- wasan unit pengelola lapangan UPL. Baik rencana program jangka panjang, rencana program jangka menengah dan ren- cana program jangka pendek dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana pisik ling- kungan terbatas hanya sebagai penyusun usulan dan pengawas pada saat pelaksanaan, sedangkan pemilihan dan penentuan rekanan pelaksana dilakukan oleh dinas terkait Pemerintah Kota Tangerang. Optimalisasi penggunaan anggaran tersebut dapat meningkat jika pengelolaan ke- giatan dilakukan secara swakelola oleh ma- syarakat dibawah pengendalian KSM dan BKM.
Peran BKM Dalam Pembangunan Peran BKM di masyarakat adalah seba gai roda penggerak masyarakat yang akan me- ngem bangkan modal sosial yaitu kemam puan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Sebagai wadah aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar pro aktif dalam proses pengambilan keputusan da- lam program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan diwilayah nya dan memperjuangkan dipenuhinya kebutuhan dasar, sosial, ekonomi, dan sarana prasarana dasar lingkungan (perbaikan jalan lingkungan/ paving block , saluran air/drainase, jamban dan renovasi rumah tidak layak huni) bagi masya- rakat miskin.
Senada dengan yang dikatakan oleh Ina- yatullah, pembangunan merupakan kegiatan pe- rubahan menuju ke pola-pola masyarakat yang lebih baik dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membuat sekelompok masyarakat memiliki kendali yang lebih besar terhadap kondisi lingkungan dan juga tujuan politiknya, serta membuat warganya menjadi lebih memiliki kontrol terhadap kehidupan diri sendiri. Begitu juga apa yang dikatakan oleh H. Sariyanto sebagai ketua BKM Mekar Sejati mengatakan Bahwa: “ BKM hadir ditengah ma sya rakat berupaya untuk menyadarkan
ma sy arakat dalam berpikir serta bertindak bah wa pembangunan yang seutuhnya adalah bukan hanya pembangunan secara fisik saja akan tetapi membangunan mental dan pola pikir masyarakat juga dikatakan sebagai pem- bangunan.”
Oleh karena itu salah satu pembangunan yang dilakukan oleh BKM Mekar Sejati dalam upaya membangun penyadaran masyarakat dalam berpikir serta bertindak dilakukannya pelatihan setiap satu tahun sekali. Adapun pela- tihan tersebut melibatkan rw, rw, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat se-kelurahan Gondrong.
Dalam kegiatan pembangunan sarana pra- sa rana pisik lingkungan terbatas hanya se ba- gai penyusun usulan dan pengawas pada saat pelaksanaan, sedangkan pemilihan dan pe- nentuan rekanan pelaksana dilakukan oleh di- nas terkait Pemerintah Kota Tangerang. Opti- malisasi penggunaan anggaran tersebut dapat meningkat jika pengelolaan kegiatan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat dibawah pengendalian KSM dan BKM. Sistem swakelola juga berpotensi meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat membiayai pembangunan lingkungan dan meningkatkan prinsip trans- paransi dan akutabilitas pengelolaan anggaran. Sistem pemilihan dan pengangkatan pengurus BKM dilakukan dengan prinsip sukarela dan musyawarah mufakat. Dengan sistem seperti itu sulit diharapkan dapat menarik orang profe- sional untuk masuk dalam struktur pengurus BKM. Sementara itu disatu sisi pengelola ke- giatan BKM mempunyai tanggung jawab yang besar baik dalam pengelolaan anggaran maupun tuntutan terhadap keberhasilan pro- gram pemberdayaan.

## TABEL 2. REALISASI PEMBANGUNAN BKM MEKAR SEJATI
NO URAIAN PEMBANGUNAN VOLUME SUMBER DANA TAHUN 1. Drainase/ Saluran Air 2 Lokasi APBN, Swadaya 2014 2. Paving Block/Perbaikan Jalan Lingkungan 2 Lokasi APBN, Swadaya 2014 3. Drainase/Saluran Air 1 Lokasi APBD, Swadaya 2015 4. Pembuatan Jamban 2 Lokasi APBD, Swadaya 2015 5. Paving Block/Perbaikan Jalan Lingkungan 2 Lokasi APBN, Swadaya 2015 6. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 7 Rumah APBD, Swadaya 2015 7. Drainase/Saluran Air 2 Lokasi APBD, Swadaya 2016 8. Pembuatan Jamban 4 Lokasi APBD, Swadaya 2016 9. Paving Block/Perbaikan Jalan Lingkungan
10. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 11 Rumah APBD, Swadaya 2016 11. Drainase/Saluran Air 1 Lokasi APBD, Swadaya 2017 12. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 22 Rumah APBD, Swadaya 2017 Sumber: BKM Mekar Sejati
Tabel diatas menunjukkan bahwa BKM Mekar Sejati sudah berupaya dan melaksanakan pembangunan pada satu priode kepengurusan, yaitu pembangunan drainase/saluran air seba- nyak 6 lokasi, yang terdiri dari tahun 2014 sebanyak 2 lokasi yaitu di Rt 01/06 dan Rt 01/04, tahun 2015 sebanyak 1 lokasi yaitu di Rt 08/04 tahun 2016 sebanyak 2 lokasi yaitu di Rt 01/02, Rt 01/06 dan tahun 2017 sebanyak 1 lokasi Rt 02/04. Paving Block /perbaikan jalan lingkungan sebanyak 6 lokasi, yang terdiri dari tahun 2014 sebanyak 2 lokasi yaitu Rt 04/02 dan Rt 02/04, tahun 2015 sebanyak 2 lokasi yaitu Rt 05/01 dan 03/03 dan tahun 2016 sebanyak 2 Rt 01/05 dan 04/04 lokasi.
Pembangunan drainase/saluran air dan paving block /perbaikan jalan lingkungan dise- rahkan kepada BKM oleh Pemerintah ber tu- juan agar masyarakat merasa memiliki fasi- litas tersebut, karena ketika masyarakat sudah merasa memiliki nantinya masyarakat akan dapat menjaganya dengan baik.
Senada dengan yang dikatakan oleh Husi sebagai UPL bahwa: “dalam pembangunan sa luran air dan perbaikan jalan lingkungan melibatkan masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dapat menjaga pasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah”.
Oleh karena itu, sebelum pembangunan Saluran air/drainase dan perbaikan jalan ling- kungan/ paving bock BKM terlebih dahulu mem bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nama KSM yang diusulkan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan karakter masing- masing, seperti cirri khusus di wilayah Rt/Rw yang bertepatan dalam melaksanakan pem- bangunan, agar pembangunan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yaitu dengan me libatkan kelompok masyarakat yang akan bertanggungjawab di lingkungannya dengan diawasi oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL).
Sedangkan pembangunan renovasi rumah tidak layak huni dan pembangunan jamban di laksanakan melalui program Tangerang Be- benah yang mana program tersebut diker- ja kan oleh Dinas Perkim (Perumahan, Ka-
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 425 - 440
wasan, Permukiman) melalui BKM. BKM ber tanggungjawab dalam pengerjaan renovasi rumah tidak layak huni dan jamban yang dikhu- suskan bagi masyarakat yang tidak mampu.
Hubungan BKM dengan Pemerintah Salah satu pihak yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemberdayaan di masyara- kat ialah Kepala Kelurahan atau biasa kita se- but Lurah. Pada prosesnya peran serta dari Pihak Kelurahan sangat diperlukan, mulai dari Kantor Lurah yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan berbagai ke- giatan pemberdayaan, keikutsertaan aparat ke- lurahan dalam pelaksanaan kegiatan hingga peran serta Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di masyarakat.
Hubungan yang erat terjadi antara BKM “Mekar Sejati” dan Kepala Kelurahan Gondrong bukan serta merta terjadi dengan mudah dan tanpa rintangan. Salah satu poin yang sangat penting dari eratnya hubungan ini ialah antusias dari anggota BKM “Mekar Sejati”, yaitu dimana hampir keseluruhan dari Anggota BKM “Mekar Sejati” menyempatkan hadir dalam setiap ke- giatan, juga dari Pihak Kelurahan selalu sedia menyempatkan waktu untuk dapat hadir dalam kegiatan-kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Gondrong.
Menurut Hendri Kasie Ekbang Kelurahan Gondrong mengatakan bahwa: “untuk mem- per lancar dan mendukung tugas kasie ekonomi pembangunan di wilayah kelurahan gondrong BKM Mekar sejati sudah seharusnya harus sering-sering berkoordinasi dengan Kasie Ekbang, agar rencana pembangunan berjalan de ngan lancer dan dapat dilaksanakan dengan baik.” Oleh karna itu sampai sekarang masya- rakat dan pihak Kelurahan Gondrong selalu bersenergi dalam setiap kegiatan dikelu rahan- nya, sehingga nampak tidak ada pembatas di- antara mereka. Mereka saling bahu membahu da lam membangun kelurahan dan, tidak ada yang lebih ditinggikan dan direndahkan da- lam tatanan kehidupan sehingga terjalin rasa kekeluargaan dan saling menghormati antara satu dengan yang lain.
Koordinasi yang dilakukan oleh BKM Mekar sejati tidak terputus sampai di tingkat kelurahan saja, akan tetapi koordinasi dan hu bungan yang baik juga dilakukan di Peme-
rintahan Kecamatan Cipondoh terutama Kasie Ekonomi dan Pembangunan yang sering kali BKM Mekar Sejati berkoordinasi dengan pihak kecamatan Cipondoh. Akan tetapi tidak hanya ditingkat kecamatan koordinasi yang dilakukannya hingga ke tingkat Pemerintahan Kota Tangerang yaitu ke Dinas Perkim Menurut H. Saiyanto Ketua BKM Mekar Sejati bahwa: “ ketika BKM malas berkoordinasi dengan pemerintahan dengan sendirinya BKM itu sendiri yang akan rugi, karena usulan pem- bangunan yang dilakukan diwilayah BKM akan ditentukan oleh Pemerintah setempat.” Jadi ketika BKM malas berkoordinasi de- ngan pemerintah yang rugi bukan hanya BKM itu sendiri akan tetapi masyarakat yang se- harusnya menerima manfaat dari program ter- sebutpun akan rugi.
Oleh karena itu jika ketua BKM berhalangan hadir pada pertemuan rapat yang dilakukan oleh Pemerintahan Kecamatan Cipondoh atau pun Pemerintahan Kota Tangerang, ketua mendelegasikan kepada pengurus yang lain yang dapat menghadirinya dan yang ber kom- peten, agar usulan-usulan BKM dapat dite tap- kan oleh pemerintah.
Hambatan yang dialami oleh BKM Mekar Sejati Walaupun seyogyanya BKM Mekar sejati sudah berjalan dengan baik dalam menjalankan program pemerintah, masih saja terdapat ham- batan dalam pelaksanannya. Adapun hambatan itu diantaranya adalah hambatan internal dan hambatan ekternal. Hambatan internal berupa hubungan koordinasi sesama anggota BKM Mekar Sejati yang kurang kompak dan kurang harmonis dalam melaksanakan program ter- sebut, tidak cukup sampai disitu hubungan BKM Mekar Sejati dengan KSM pun terkadang masih terasa belum berjalan secara baik juga.
Hubungan sesama anggota BKM dan hubungan BKM dengan KSM kurang baik disebabkan oleh pemahaman yang berbeda di dalam menanngapi dan menyelesaikan sua tu masalah walaupun pada akhirnya dapat ter- selesaikan juga, dan ini menjadi hambatan atau memperlambat dalam pelaksanaan pem- bangunan di wilayah kerja BKM, karena setiap pekerjaan BKM harus sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pemerinbtah setempat.
Adapun hambatan ekternal yang dihadapi
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 425 - 440
oleh BKM Mekar Sejati diantaranya adalah terlambatnya dalam pencairan anggaran baik yang bersumber dari APBN dan APBD, dan Rt serta masyarakat yang wilayahnya ke- betulan akan dilaksanakan pembangunan ku- rang mendukung sepenuhnya dikarenakan ke- tidakpahaman bagaimana pola kerja BKM yang sebenarnya.

## KESIMPULAN dan SARAN Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan analisa, maka da- pat disimpulkan bahwa
1.  Secara umum mekasnisme kerja BKM diawali dengan rembuk warga tahunan yang disebut RWT atau musyawarah yang dilakukan oleh pengurus badan kesedayaan masyarakat dengan rukun tetannga, rukun warga yang dihadiri oleh perwakilan dari aparatur pemerintahan ditingkat kelu- rah an dan pendamping BKM itu sendiri yang disebut dengan paskel. Disitu para Rt dan Rw mengajukan program-pro- gram yang berhubungan dengan pem- ba ngunan di wilayah masing-masing se- perti pembanguan jalan paving block , pem  bangunan saluran air dan pembuatan jamban sampai renovasi rumah yang tidak layak huni yang belum diusulkan pada Musrenbang kelurahan dan menjalankan program pembangunan yang sudah disah- kan oleh pemerintah melalui dinas terkait.
2.  Peran BKM di masyarakat adalah sebagai roda penggerak masyarakat yang akan me ngembangkan modal sosial yaitu ke- mam puan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Sebagai wadah aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar pro aktif dalam proses pengambilan keputusan da- lam program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan diwi- layahnya dan memperjuangkan dipe nuhi- nya kebutuhan dasar, sosial, ekonomi dan sarana prasarana dasar lingkungan (per- baikan jalan lingkungan/ paving block , saluran air/drainase, jamban dan renovasi rumah tidak layak huni) bagi masyarakat miskin.
Saran Adapun saran dalam yang sampaikan da- lam penelitian ini adalah:
1.  Seharusnya Pemerintahan Daerah mem- fasilitasi semua urusan BKM agar berjalan sesuai dengan harapan semua lapisan masyarakat.
2.  Karena BKM dituntut bekerja dengan profesional, akuntabilitas, oleh karena itu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat memberikan anngaran operasional kepada seluruh anggota BKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Isbandi Rukminto. 2007. “Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan” . Depok: FISIP UI Press Ahmad Shukri Md Nain. 2003. “Konsep, Teori, Dimensi & Isu Pembangunan”. Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia Coyen, Diana. 1999. “Perencanaan Sosial Dunia Ketiga” . Yogyakarta: UGM Press Hayati, dkk. 2006 . “Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi untuk SMP dan MTs Kelas VIII 2” . Jakarta: Erlangga. Kartini, Kartono. 1996. “Pengantar Metodologi Riset Sosial” . CV. Mandar Maju. Bandung Mulyono, Widjajanti. 2016. ”Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan” . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Nawawi, Hadari. 2007. “Metode Penelitian Bidang Sosial” . Gajah mada University Press. Yogyakarta
Nazir Moh.2014. “Metode Penelitian” . Bogor. Ghalia Indonesia.
Nes, Marnia. 2008. “Seri Siklus PNPM­Mandiri Perkotaan Panduan Pemngembangan BKM” . Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum Rustiadi, dkk. 2011. “Perencanaan dan Pengem­ bangan Wilayah” . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Slamet, Y. 1994. “Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi” . Surakarta: Sebe- las Maret University Press. Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. “Kemitraan dan Model­Model Pemberdayaan” . Yogyakarta: Gava Media Tim Penyusun. “Petunjuk Teknis Pengembangan Badan Keswadayaan Masyarakat/
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 425 - 440

## Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/
LKM)” . Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum
Tim Penyusun. “Petujuk Teknis Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Program Nasional Pemberdayaan Masyara­ kat Perkotaan” . Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum. Todara, M dan Smith, S. 2011. “Pembangunan Ekonomi” . Edisi 9. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm: 19.
Wicaksono, Andri. 2016. “Konsep Dasar IPS” .
Yogyakarta: Penerbit Garudhawacahlm: 347-349
Zulkarimen Nasution, 2007. “Komunikasi Pem­ bangunan (Pengenalan Teori dan Pene­ rap annya)” . Yang Menerbitkan PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.