Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 459-464| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3981.459-464

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA HAK DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA
I Made Dwi Wahyu Kartika, Ni Made Jaya Senastri, Ni Gusti Ketut Sri Astiti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia wahyukartika284@gmail.com, nimadejayasenastri@gmail.com

## Abstrak
Waralaba  merupakan  sebuah  konsep  pemasaran  dalam  rangka  memperluas  usaha  guna  sebagai  penunjang perekonomian,  dalam  hal  ini  seringkali  terdapat  permasalahan  terkait  perjanjian  yang  telah  ditetapkan.  Maka sebab itu dibutuhkan sebuah perlindungan hukum bagi penerima hak. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap pilihan  perjanjian  dalam  pelaksanaan  perjanjian  waralaba  di  Indonesia  serta  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  penerima  waralaba  di  Indonesia.  Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  normatif  penelitian berfokus  kepada  perilaku  masyarakat  hukum  dan  melalui  referensi  buku  ilmu  hukum.  Sumber  data  yang digunakan  adalah  data  primer  yaitu  dengan  meneliti  peraturan  yang  berkaitan  dengan  waralaba  dan  data sekunder  yaitu  dengan  meneliti  literatur,  buku,  makalah  dan  jurnal.  Teknik  pengumpulan  data  dengan mengklasifikasikan  bahan  hukum  primer  dengan  bahan  hukum  sekunder  sebagai  penunjang.  Analisis  Bahan Hukum  diperoleh  dengan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  bisnis  franchise  di Indonesia telah diatur dalam ketentuan PP Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, untuk syarat sah berdirinya usaha  waralaba  harus  memenuhi  ketentuan  dalam  Pasal 1320  KUHPerdata, serta  bentuk  perlindungan  hukum terhadap franchisee tertuang didalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/MDAG/Per/3/2006 jadi pihak franchisor tidak dapat memutuskan perjanjian setiap waktu atau kapan saja.
Kata Kunci : Perjanjian Baku, Perlindungan Hukum,Waralaba

## Abstract
Franchising is a marketing concept in order to expand the business to support the economy, in this case there are often problems related to the agreement  that has been set. Therefore, a legal protection is needed for the recipient  of the right. The purpose of this study is to  reveal  the choice of  agreement  in  the implementation  of franchise agreements in Indonesia and the form of legal protection for franchisees in Indonesia. The research method in this study is normative research focusing on the behavior of the legal community and through legal science book references. Sources of data used are primary data by examining regulations related to franchises and  secondary  data  by  examining  literature,  books,  papers  and  journals.  Data  collection  techniques  by classifying  primary  legal  materials  with  secondary  legal  materials  as  a  support.  Analysis  of Legal  Materials obtained  by  qualitative  analysis.  The  results  of  the  study  reveal  that  the  franchise  business  in  Indonesia  has been regulated in  the provisions of  PP No. 42 of 2007 concerning  franchising, for the legal requirements for the establishment of a franchise business, it must meet the provisions in Article 1320 of the Civil Code, and the form  of  legal  protection  for  franchisees  is  contained  in  Article  7  of  the  Regulation  of  the  Minister  of  Trade Number 12/ MDAG/Per/3/2006 so the franchisor cannot terminate the agreement at any time or at any time. Keywords: Standard Agreement, Legal Protection, Franchise

## I. PENDAHULUAN
Pada  setiap  transaksi-transaksi  bisnis  tentunya  diperlukan  suatu  perjanjian  sebagai  dasar  ataupun aturan  main  transaksi  bisnis  tersebut.  Salah  satu  yang  menonjol  dalam  bidang  hukum  perikatan,  hal tersebut  dikarenakan,  banyak  transaksi-transaksi  bisnis  yang  di  dalamnya  berdasarkan  pada perjanjian-perjanjian  yang  belum  dikenal  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya disebut KUH Perdata) atau disebut  juga  sebagai perjanjian  innominaat, melainkan memakai konsep- konsep  perjanjian  yang  ada  di  dalam  sistem  hukum  common  law.  Salah  satunya  adalah  perjanjian franchise (waralaba).
Bentuk  franchise  sepatutnya  melingkupi  beraneka  macam  aspek  kehidupan,  sedari pengetahuan  hingga  pada  aspek  restoran.  Seperti  yang  diketahui  bahwa  bukuke-III  KUH  Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dengan syarat tidak melanggar  undang-undang,  Ketertiban  umum  dan  kesusilaan (Subekti,  2002) .  Waralaba  merupakan
salah  satu  bentuk  kemitraan  yang  didasarkan  pada  hubungan  yang  saling  menguntungkan  antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee). Dalam sistem waralaba, penerima waralaba  diberi  hak  untuk  memanfaatkan  hak  atas  kekayaan  intelektual  dan  sistem  kegiatan operasional oleh penerima waralaba.
Bisnis  waralaba  mempunyai  karakteristik  tersendiri  didalam  kehidupan  ekonomi  yang  dapat menimbulkan  permasalahan  dalam  bidang  hukum  dikarenakan  bisnis  ini  didasarkan  pada  suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, maka dalam hal ini diperlukannya perlindungan hukum bagi setiap pihak didalamnya (Sesaria et al., 2017) .
Waralaba merupakan suatu perikatan yang tunduk pada ketentuan umum mengenai  perikatan yang  diatur  dalam  KUH  perdata.  Dasar  hukum  kontrak  waralaba  di  Indonesia  hingga  kini  belum diatur  secara  tegas  meskipun  demikian,  terdapat  beberapa  pasal  dalam  KUH  Perdata  yang  dapat dipengaruhi  sebagai  dasar  dari  adanya  kontrak  waralaba  yaitu,  Pasal  1320  KUHPerdata.  Pasal  ini menghendaki terjadinya suatu kontrak yang sah, maka perlu dipenuhi empat persyaratan diantaranya; 1. Kesempatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Dalam  persyaratan  menurut  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  di  atas  telah  terpenuhi, kontrak  yang  dibuat  itu  berlaku  sebagai  undang-undang  yang  mengikat  bagi  mereka  yang membuatnya (Syahmin,  2006) .  Perlindungan hukum  dalam  masyarakat  adalah  untuk mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  kepentingan-kepentingan  yang  biasa  bertentangan  antara satu  sama  lain.  Oleh  sebab  itu,  hukum  layak  guna  untuk  kredibilitasnya  sampai-sampai  kekacauan relevansi tersebut bisa dihilangkan semaksimal mungkin.
Perlindungan hukum ialah suatu langkah ataupun jalan guna membentengi khalayak oleh aksi sesuka  hati  bagi  pemimpin  yang  dimana  belum  sebanding  dengan  peraturan  hukum  yang  ada,  guna menciptakan  kesopanan  dan  keharonisasian  sampai  mengharuskan  khalayak  guna  mengahayati derajatnya  sebagai  ciptaan  tuhan  yang  sempurna  Di  Tengah  lingkungan  bisnis  eksistensi permufakatan baku ialah menjadikan suatu fakta yang belum bisa dielakkan dimana ialah suatu yang berpengaruh  guna  terwujudnya  daya  guna  kerja  pelaku  usaha.  Perjanjian  baku  umumnya  berisi klausa-klausa yang dibakukan pula, sesuai dengan karakter perjanjian baku terutama perjanjian baku yang  sepihak  pada  umumnya  lebih  banyak  melindungi  kepentingannya  sendiri  dan  cenderung merugikan pihak yang lainnya yang kurang dominan.
Jenis-jenis perjanjian baku/standar secara kuantitatif perjanjian baku yang hidup berkembang dalam  masyarakat  (dunia  bisnis)  sangat  banyak,  sebab  pelaku  usaha  (perusahaan)  selalu mempersiapkan  standar  baku  dalam  mengelola  usaha.  Dengan  begitu  bagian-bagian  permufakatan baku  bisa  dilihat  sejak  penggolongan,  Mariam  Darus  Badrulzaman  yang  mengkategorikan  golongan permufakatan baku kedalam empat jenis :
1.  Perjanjian  baku/standar  sepihak,  yaitu  perjanjian  ini  diisinya  ditentukan  oleh  pihak  yang  kuat kedudukannya didalam perjanjian itu.
2.  Perjanjian  baku/standar  timbal  balik,  yaitu  perjanjian  yang  isinya  ditentukan  oleh  kedua  belah pihak.
3.  Perjanjian  baku/standar  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  yaitu  perjanjian  standar  yang  isinya ditetapkan oleh pemerintah terhadap pembuatan-pembuatan hukum tertentu. 4. Perjanjian baku/standar yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat.
Seraya  dengan  adanya  kapabilitas  ilmu  teknologi  dan  pengetahuan  yang  istimewa  serta biasanya  lebih  modern  serta  imajinatif,  para  wirausaha  bisa  memasarkan  kemahiran  tersebut  pada khalayak  lain  guna  memutar  bisnisnya,  Hal  ini  sering  kali  tidak  menciptakan  kemitraan  usahaan, bahkan  dalam  perjanjian  waralaba  sering  tidak  melindungi  kepentingan  penerima  waralaba  sebagai akibat  dari  tidak  dimilikinya  kekuatan  penerima  waralaba  timbulnya  permasalah  tersebut  bisa disebabkan  dari  muatan  permufakatan  yang  pada  umumnya  telah  baku  diserahkan  oleh  pihak franchisor terhadap pihak franchisee sudah sepatutnya pihak franchisee dapat melaksanakan tindakan menolak pada muatan permufakatan yang dimana bisa menyusahkan pihak franchisee sendiri seperti yang  diatur  dalam  syarat  sah  nya  perjanjian  Pasal  1320  KUH  Perdata  yaitu  dalam  pembuatan perjanjian harus dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh waralaba yang berkembang di indonesia  yaitu  seperti  ayam  geprek,  kedai  kopi,  jco  donuts,  es  krim.  Berdasarkan  pemaparan  latar
belakang  masalah  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  menganalisa  penerimaan  hak  dalam  perjanjian waralaba di Indonesia.
Jika  ditinjau  dari  sudut  pandang  hukum franchise merupakan  perjanjian  legal  antara  dua pihak  dalam  bekerjasama  memproduksi,  merakit,  menjual,  memasarkan  suatu  produk  jasa (Hanim, 2011) .  Perjanjian  franchise  sangat  diperlukan  sebagai  salah  satu  syarat  administratif  bagi  franchisee untuk  mendapatkan  Surat  Tanda  Pendaftaran  Waralaba  (STPW)  sebagai  bukti  sebuah  perusahaan penerima  waralaba  (franchisee)  sesuai  yang  tertera  dalam  pasal  5  Perturan  Pemerintah  No.42  tahun 2007 tentang waralaba kedua belah pihak harus memenuhi kriteria  dalam membuat perjanjian (Putri, 2020) . Adapun penelitian yang dilakukan  oleh Cahyadi et al., (2020) mengungkapkan bahwa bentuk perjanjian  franchise  belum  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  franchisee,  usaha  waralaba yang  diberikan  oleh  PT.  Sumber  Alfaria  Trijaya  Tbk  kepada  CV.  Putra  Mas  dikarenakan  praktek bisnis franchise yang berlangsung belum berpijak pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana dalam pasal 1338 juncto Pasal 1233 KUHPerdata.
Maka  berdasarkan  uraian  diatas,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkap  pilihan perjanjian  dalam  pelaksanaan  perjanjian  waralaba  di  Indonesia  serta  bentuk  perlindungan  hukum terhadap penerima waralaba di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  Sumber  bahan  hukum  yang diterapkan  dalam  observasi  berikut  terdapat  2  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum  primer  meliputi peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  serta  bahan  hukum  sekunder  meliputi bahan  hukum tertulis berupa literatur jurnal  yang ditulis oleh  para ahli, Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini diklasifikasikan berdasarkan bahan hukum primer, dengan bahan hukum sekunder  sebagai  penunjang,  Dalam  penelitian  ini  adapun  pengolahan  dan  analisis  bahan  hukum yang dilakukan yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pilihan Perjanjian dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba di Indonesia
Ketetapan-ketetapan yang memikul adanya suatu kejelasan hukum pada struktur usaha franchise ialah :
1. Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di dalam Undang- Undang  ini terdapat ketentuan mengenai pengecualian.  pengkhususan  yang  tercatat  pada  ketetapan-ketetapan  berikut  tentunya  belum membagikan definisi yang spesifik perihal dikecualikannya perjanjian frenchise.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Pihak  frenchisor  diharuskan  menerangkan  selebaran  usaha  waralabanya  terhadap  pihak franchisee,  keabsahan  bisnis  pihak  franchisor,  riwayat  aktivitas  bisnisnya,  susunan  formasi franchisor,  informasi  finansial  dua  tahun  belakang,  banyaknya  lokasi  bisnis,  susunan franchise,  maupun  kewenangan  serta  tanggung  jawab  dari  pihak  franchisor  dan  pihak franchisee (Asyadie, 2012) .
3. Perjanjian Sebagai Dasar Hukum
(H.S,  2011) Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata  menegaskan  mengenai  berlakunya  asas kebebasan  berkontrak  yaitu  bahwa  para  pihak  bebas  melakukan  kontrak  apapun  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  hukum  positif,  kepatutan  dan  ketertiban  umum.  Sehubungan dengan bentuk perjanjian waralaba, Pasal 4 ayat (1) PP tentang waralaba, menentukan bahwa waralaba  diselenggarakan  berdasarkan  perjanjian  tertulis  antara  pemberi  waralaba  dengan penerima waralaba dengan memperhatikan  hukum  Indonesia. Berdasarkan  ketentuan pasal 4 ayat  (1)  pp  tentang  waralaba  ini  jelas  dimengerti  bahwa  apabila  pemberi  dan  penerima waralaba  telah  sepihak  maka  perjanjian  waralaba  harus  dibuat  dalam  bentuk  perjanjian tertulis, Salim H.S menyebutkan ada tiga bentuk perjanjian tertulis yaitu :
a. Perjanjian di bawah tangan di tanda tangani oleh pihak yang bersangkutan saja.
b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris
Ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang-undangan  memastikan  bahwasannya  perjanjian yang absah ialah perjanjian yang berkapasitas menjadi ketetapan-ketetapan. seluruh kesepakatan yang
dilakukan  sebagai  yang  absah  berlangsung  menjadi  ketetapan-ketetapan  oleh  para  pihak  yang mengerjakannya.  Persetujuan-persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali,  selain  kesempatan  kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
Menurut Sutedi  (2011) pada  tiap  jenis  kesepakatan  usaha  franchise  memiliki  beberapa elemen-elemen adalah sebagai berikut :
1. Adanya minimal dua pihak, yaitu pihak franchisor dan pihak franchise.
2. Adanya penawaran dalam bentuk paket usaha dari franchisor
3. Adanya  kerjasama  dalam  bentuk  pengelolaan  unit  usaha  antara  pihak  franchisor  dengan franchise.
4. Dipunyai Nya unit usaha tertentu (outlet) oleh pihak franchise yang akan memanfaatkan paket usaha milik pihak franchisor.
5. Terdapat  kontrak  tertulis  berupa  perjanjian  baku  antara  pihak  franchisor  dengan  pihak franchise.
Kesepakatan  bisnis  franchise  ini  tentunya  mesti  dibuatkan  secara  tertulis  dalam  bahasa Indonesia, perihal tersebut beralaskan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2007  Tentang  Waralaba.  kesepakatan  franchise  atas  latar belakangnya  tidak  harus  dikerjakan  pada  format  akta  notaris,  akan  tetapi  pihak  franchise  dan  pihak franchisor  bisa  melakukannya  sendiri  membuat  suatu  akta  dibawah  tangan  beralaskan  ketetapan- ketetapan  yang  telah  diatur  dalam  KUHPerdata.  Ketentuan  absahnya  suatu  kesepakatan  usaha franchise  sama  dengan  dalam  kesepakatan-kesepakatan  lainnya,  dimana  harus  patuh  pada  ketentuan yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu antara lain:
1. Kesepakatan
Definisi  sepakat  dilukiskan  menjadi  suatu  perjanjian  kemauan  maupun  kepentingan  yang telah dimufakatkan oleh para pihak.
2. Kecakapan
Yang  dimaksud  kecakapan  disini  yaitu  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  harus  mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
3. Suatu Hal Tertentu
Arti  suatu  hal  tertentu  disini  adalah  bahwa  perjanjian  dicantumkan  apa  yang  menjadi  objek dari perjanjian tersebut.
4. Suatu Sebab Yang Halal
Suatu  sebab  yang  diperbolehkan  disini  memiliki  pengertian  bahwa  perjanjian  tersebut  tidak bertentangan dengan undang- undang, agama,ketertiban umum dan kesusilaan.
Substansi  dari  kesepakatan  franchise  dimohonkan  bisa  mengamankan  pada  para  pihak,  baik pihak pemberi waralaba maupun pihak penerima waralaba. Oleh sebab itu, perlu bagi pihak pemberi waralaba  sebelum  melaksanakan  ulasan  pada  substansi  kesepakatan  bisnis  waralaba  sebelum melaksanakan  penandatanganan.  Bilamana  pada  kesepakatan-kesepakatan  genting  yang  nantinya sensitif  memicu  persoalan,  salah  satunya  contohnya  seperti  klausula  kerahasian.  Harus  diberikan interferensi dan batas yang tepat untuk klausul tersebut.
Perjanjian  baku  atau  (standar  contract)  memiliki  karakteristik  sebagai  ciri-ciri  dari  suatu perjanjian baku sebagai berikut :
1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat.
2. Masyarakat (debitur/konsumen) sama sekali tidak bersama-sama menentukan perjanjian.
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur/konsumen terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuk tertentu (tertulis).
5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba di Indonesia
Perjanjian berdasarkan dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdata merupakan satu kegiatan yang mana terdiri  dari  1  individu  ataupun  lebih  yang mana mengikatkan pada dirinya sendiri kepada 1 individu lain  ataupun  lebih.  Oleh  sebab  itu  bahwasannya  dalam  satu  kesepakatan  timbulah  suatu tanggungjawab  ataupun  prestasi  oleh  1  individu  ataupun  lebih  individu  (pihak)  terhadap  1  ataupun lebih individu (pihak) lainnya yang dimana berwenang terhadap prestasi atau janjinya tersebut.
Van  Dunne  menyebutkan  bahwa  perjanjian  atau  kontrak  adalah  suatu  hubungan  hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat  untuk  menimbulkan  akibat  hukum.  Definisi  ini
telah  memuat  perbuatan  hukum  meliputi  pra  kontraktual,  tahap  kontraktual  dan  post  kontraktual (H.S,  2007) .  Kehadiran  usaha  franchise  di  Indonesia  sudah  bisa  diakui  dikarenakan  pada  usaha franchise  tersebut  mempunyai  dua  faktor  yaitu  faktor  perjanjian  serta  faktor  lisensi,  jadi bahwasannya  semua  kualifikasi  serta  substansi  dari  perjanjian  tersebut  sudah  ditentukan  semuanya oleh pihak franchisor. Terdapat sejumlah klausul-klausul pada kesepakatan usaha franchise ini adalah sebagai berikut:
1. Sifat  perjanjian  dari  waralaba  sangat  pribadi  yang  maksudnya  adalah  bahwa  hak  dan kewajiban penerima waralaba tidak mudah dialihkan kepada pihak lain, baik dengan cara jual beli, maupun karena pemindahan hak dan kewajiban penerima waralaba.
2. Posisi pemberi waralaba lebih kuat karena dapat memutuskan perjanjian secara sepihak atas dasar  adanya  pelanggaran  atau  kesalahan  dari  penerima  waralaba  dalam  menjalankan usahanya.
3. Pada  saat  berakhirnya  perjanjian  atau  bila  perjanjian  waralaba  itu  tidak  diperpanjang  lagi, penerima  waralaba  diwajibkan  mengembalikan  dan  menghentikan  seluruh  penggunaan merek  pemberi  waralaba,  nama  dagang/jasa,  trade  secret,  know-how,  termasuk  pula pemulangan  semua  barang atau  benda yang dimana bersangkut paut terhadap ciri-ciri pihak franchisor  contohnya ialah daftar menu, point of sale serta desain outlet yang  dipunyai  oleh pihak franchisor.
4. Bila ada perubahan atau penambahan pada outlet milik penerima waralaba yang dimintakan oleh  pemberi  waralaba,  yang  mana  menurut  pemberi  waralaba  penambahan  atau  perubahan tersebut  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  perbaikan  kualitas  suatu  toko/outlet/gerai,  oleh karenanya semua dana yang diakibatkannya adalah menjadi kewajiban dari pihak franchisee .
5. Jika  toko/outlet/tempat  usaha  perlu  direnovasi  ataupun  dipindahkan  berdasarkan  atas keinginan  pemberi  waralaba  setelah  diadakan  perpanjangan  perjanjian,  maka  kewajiban penerima  waralaba  adalah  harus  mengikuti  kehendak  pemberi  waralabaMenjadikannya  satu peraturan sosial pada aktivitas ekonomi, hadirnya usaha franchise ini sudah melahirkan suatu persoalan  pada  ranah  hukum.  Hal  ini  sebagai  akibat  adanya  hubungan-hubungan  dalam sistem  waralaba (franchise) yang  dibangun  atas  dasar  hubungan  kontrak,  yang  dikenal dengan  kontrak  franchise.  Kontrak  franchise  adalah  suatu  kaidah  hukum  yang  mana menggariskan suatu kewajiban pada pihak franchisor serta pihak franchisee.
Perjanjian waralaba sangat erat hubungannya dengan pemberian lisensi untuk memanfaatkan hak  kekayaan  intelektual  tertentu  sebagai  salah  satu  kriteria  waralaba  yaitu  HKI  (Hak  Kekayaan Intelektual)  yang  telah  terdaftar  mengacu  pada  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 42 Tahun 2007. Yang dimaksud dengan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang telah terdaftar adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan pelaksanaan usaha waralaba seperti Hak Cipta, Hak  Paten,  Hak  Merek  dan  Rahasia  Dagang  yang  sudah  didaftarkan  dan  mempunyai  sertifikat. Dalam hal ini waralaba bisa termasuk kedalam 3 hak yaitu :
1. Hak  Cipta  :  memungkinkan  perlindungan  hukum  terhadap  waralaba  dari  kemampuan, imajinasi, kecekatan, atau keterampilan yang dituangkan dalam bentuk khas dan pribadi,
2. Hak  Paten  :  memberikan  Perlindungan  Hukum  Hak  Paten  terhadap  waralaba  terhadap kemungkinan adanya usaha peniruan,
3. Hak  Merek  :  memungkinkan  perlindungan  hukum  terhadap  waralaba  berkaitan  dengan nama perusahaan, Logo, dan lambang suatu perusahaan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba di Indonesia diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang merupakan peraturan  pemerintah  pengganti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  1997,  maka  pilihan  hukum dalam  perjanjian  waralaba  adalah  perjanjian  baku  yang  tertuang  didalam  pasal  3  PP  Nomor  42 Tahun  2007.  Selain  itu,  secara  umum  pengaturan  mengenai  Waralaba  juga  terdapat  pada  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  pada  Pasal  1338  tentang  syarat  sah  perjanjian,  Pasal  1341  tentang perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan tersebut di dalam perjanjian, dan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  53/MDAG/PER/8/2012  tentang Penyelenggaraan  Waralaba.  Adapun  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap franchisee dalam
perjanjian dengan  franchisor  terdapat  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 12/MDAG/Per/3/2006  yang  terdapat  dalam  Pasal  7  bahwasannya  jangka  waktu  perjanjian  waralaba (franchising) antara  Pemberi  Waralaba dengan Penerima Waralaba Utama berlaku paling  sedikit 10 tahun  dan  Jangka  Waktu  Perjanjian  Waralaba  antara  Penerima  Waralaba  Utama  dengan  Penerima Waralaba  Lanjutan  berlaku  paling  sedikit  5  tahun.  Dalam  peraturan  berikut  ini  menjadikannya mendapat suatu payung hukum yang jelas kepada pihak penerima waralaba, karena oleh dari pada itu pemberi waralaba tidak bisa membatalkan suatu perjanjian pada waktu kapan saja. Ketentuan hukum yang melindungi pihak franchisee apabila mendirikan usaha yang serupa setelah perjanjian waralaba berakhir  dapat  dilihar  dari  Pasal  1338  KUH  Perdata  menggambarkan  adanya  asas  kebebasan berkontrak akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang bersifat memaksa sehingga franchisor sebagai pihak dominan dilarang untuk membuat perjanjian yang sewenang-wenang.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyadie, Z. (2012). Hukum Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia . Rajawali Pers, Jakarta.
Cahyadi, A., Aminah, & Sukma, N. M. (2020). Perlindungan Hukum Merek Jasa di Dalam Perjanjian Waralaba Alfamart. NOTARIUS: Jurnal Studi Kenotariatan , 13 (1), 1–11. H.S, S. (2007). Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU) . PT Sinar Grafika, Jakarta.
H.S, S. (2011). Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak . Sinar Grafika, Jakarta. Hanim,  L.  (2011).  Perlindungan  Hukum  HaKI  Dalam  Perjanjian  Waralaba  di  Indonesia. Jurnal Hukum Unissula , 26 (2), 571–589.
Putri,  E.  A.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Usaha  Waralaba (Franchise). Tadulako Master Law Journal , 4 (2), 174–200.
Sesaria,  A.,  Prananigtyas,  M.,  &  Mahmudah,  S.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Penerima Waralaba  di  Kabupaten  Kendal  (Studi  Pada  Alfamart  Desa  Pucang  Rejo). Diponegoro  Law Journal , 6 (1), 1–12. Subekti. (2002). Hukum Perjanjian . Intermasa, Jakarta. Sutedi, A. (2011). Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayan Publik . Sinar Grafika, Jakarta. Syahmin. (2006). Hukum Perjanjian Internasional . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.