## PERAN MASYARAKAT DALAM  MEMANTAU PENGGUNAAN DANA DESA

## The Role of the Community in Monitoring the Use of Village Funds
Boby Segah
Inspektorat, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: bobysegah66@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  masyarakat  dalam  memantau penggunaan dana desa. Mengingat d esa melaksanakan pemerintahan sendiri, pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa yang meliputi Kepala desa dan perangkat desa. Fenomena penggunaan dana desaa terjadi sejak adanya  penyalurkan  dana  kepada  desa  melalui    APBN  yang  fantasis sehngga perlu adanya pemantauan dalam penggunaannya dana desa.
Dalam  penelitian  ini,  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  studi literatur.  Studi  literatur  yang  digunakan  merupakan  cara  yang  dipakai  untuk menghimpun  data-data  atau  sumber  yang  berhubungan  dengan  topik  yang diangkat  dalam  tulisan  ini.  Studi  literatur  yang  didapatkan  bersumber  dari berbagai  macam  seperti  regulasi/peraturan  perundang-undangan,  junal,  buku hingga dokumentasi lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran masyarakat dalam memantau penggunaan  dana  desa  masih  belum  optimal.  Hal  ini  tercermin  dari minimnya  pengawasan  dari  masyarakat.  Hal  ini  didorong  oleh  saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah dan ruang  lingkup  evaluasi  dan  pengawasan  oleh  Camat  belum  maksimal.
Tranparansi  dan  akuntabilitas  dana  desa  kepada  masyarakat  belum  ada mekanisme kelembagaanya.
Kata Kunci: Peran Masyarakat Dana Desa Keywords : Role Public Fund Village Accepted Januari 2021

## Published
April 2021

## Abstract
This study aims to analyze the role of the community in monitoring the use of village  funds.  Considering  that  the  village  carries  out  self-government,  the village  administration  consists  of  a  village  government  which  includes  the village head and village officials. The phenomenon of using village funds has occurred since the distribution of funds to villages through the fantastic APBN, so there is a need for monitoring in the use of village funds.
In  this  study,  the  research  method  used  was  literature  study  method.  The literature study used is a method used to collect data or sources related to the topics raised in this paper. The literature studies obtained were sourced from various  kinds  such  as  regulations  /  laws,  journals,  books  and  other documentation.
The results showed  that  the role of the community in  monitoring the use of village funds was still not optimal. This is reflected in the lack of supervision from the community. This is due to the fact that public complaint channels are not well managed by all regions and the scope of evaluation and supervision by  the  Camat  is  not  optimal.  There  is  no  institutional  mechanism  for transparency and accountability of village funds to the community.

## PENDAHULUAN
Desa  melaksanakan  pemerintahan  sendiri, pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa yang meliputi  Kepala  Desa  dan    Perangkat  Desa.  Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan  Desa  berdasarkan  kebijakan  yang ditetapkan berasama – sama dengan Badan
Permusyarawatan Desa (BPD).
Undang – undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang  bersumber  dari  APBN  serta  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang  asal usul Bersumber  dari  APBN  adalah  aturan  tentang  Dana Desa.  Kemudian  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia  menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata  Cara  Pengalokasian,  Penyaluran,  Penggunaan, Pemantauan  dan  Evaluasi  Dana  Desa  yang  diterbitkan dengan  Nomor  93/PMK.07/2015  tanggal  4  Mei  2015 menjadi pedoman untuk mengalokasikan, menyalurkan hingga memantau dan mengevaluasi jalannya alur Dana Desa  dari  Kementerian  hingga  sampai  Kabupaten  dan Desa.Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa    dengan  tujuan  memberikan  harapan  bagi  warga desa  untuk  menuju  sejahtera,  karena  Desa  bukan  lagi menjadi  bagian  dari  pemerintahan  yang  terkecil  di negara ini, tetapi dari dana yang diberikan kepada Desa lebih  besar  dibandingkan  dengan  satuan  pemerintahan diatasnya.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa    pada  pasal18  “Kewenangan  dibidang penyelenggaraan  pemerintahan  Desa,  Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan  Pemberdayaan  Masyarakat    Desa  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul  dan  adat  istiadat Desasedangkan  pada  pasal  19  Undang – undang Nomor  6  Tahun  2014  Desa  menambahkan kewenangan  itu  berdasarkan  hak  asal  usul,  lokal berskala  desa,  yang  ditugaskan  oleh  pemerintah
Provinsi, Kabupaten/Kota dan kewenangan lainnya yang ditugaskan  oleh    pemerintah,  pemerintah  provinsi, pemerintah  kabupaten/kota  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku. Dengan kewenangan tersebut desa telah menerima  otonomi  yang  cukup  besar    dalam merencanakan, mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa.
Pada  tahun  2015  pemerintah  menyalurkan dana  kepada desa melalui  APBN Tahun 2015 sebesar Rp20,7  Triliun  dan  menurut  Badan  Pusat  Statistik jumlah desa yang menerima dana desa sebanyak 81.635 desa dan sampai saat ini ada 16 Kabupaten yang belum menerima  transfer  dana  desa  dari  Kementerian Keuangan.  Sedangkan  sebanyak  10  daerah  merupakan kabupaten  di  Provinsi  Papua  yaitu  Biak  Numfor, Marauke,  Paniai,  Sarmi,  Tolikara,  Waropen,  Supiori, Mamberano Raya, Mamberano Tengah, dan Waropen, Supiori,  Mamberano  Raya,  Maberano  Tengah  dan Puncak.  Sementara  di  Papua  Barat    adalah  kabupaten Teluk  Bintuni  dan  3  Kabupaten  di  Pulau  Jawa  yakni Bekasi, Majalengka dan Kota Batu  Malang Jawa Timur dan 2 daerah lainnya adalah Kepahiang di Bengkulu dan Konawe di Sulawesi Tenggara. (Kompas,2015)
Hal tersebut disebabkan 16 Kabupaten belum membuat  Peraturan  daerah  (perda)  tentang  Alokasi Dana  Desa  seperti  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  93/PMK.07/2015  tentang Tata  Cara  Pengalokasian,  Penyaluran,  Penggunaan, Pemantauan  dan  Evaluasi  Dana  Desa.  Perda  tentang alokasi dana desa menjadi salah satu masalah yang kini muncul  terkait    dengan  dana  desa  dan  adanya permasalahan  dana  yang  diterima  oleh  masing-masing desa  berbeda  jumlahnya.  Terjadinya  perbedaan pemberian  atau  besarnya  bantuan  tersebut  karena telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. (Kompas, 2015)
Dari  permasalahan  tersebut,  maka  penulis ingin  lebih  mendalam  memahami  posisi  masyarakat
dalam  penggunaan  dana  desa  sehingga  mengangkat judul “ Peran  Masyarakat  Dalam    Memantau Penggunaan Dana Desa ”.

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  studi  literatur.  Studi literatur  yang  digunakan  merupakan  cara  yang  dipakai untuk  menghimpun  data-data  atau  sumber  yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam tulisan ini.  Studi  literatur  yang  didapatkan  bersumber  dari berbagai macam seperti regulasi/peraturan perundang- undangan, junal, buku hingga dokumentasi lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  APBN – Perubahan  Tahun  nggaran 2015  anggaran  yang  disediakan  untuk  dana  desa sebesar  Rp20,7  triliun  dan  berdasarkan  dana  Badan Pusat  Statistik  jumlah  desa  yang  ada  di  indonesia sebanyak  82.635  desa.  Berdasarkan  peraturan pemerintah nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 11 :
- ayat    (1)    Dana  Desa  setiap  kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa
- ayat  (2)  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
a. alokasi dasar; dan
b. alokasi  yang  dihitung  dengan  memperhatikan jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas wilayah,  dan  tingkat  kesulitan  geografis  desa setiap kabupaten/kota
- ayat  (3)Tingkat  kesulitan  geografis    sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b  ditujukan  oleh indeks kemahalan konstruksi
- Data  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas wilayah  dan  indeks  kemahalan  konstruksi
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  bersumber dari  kementerian  yang  berwenang  dan/atau lemabaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statsistik
- Dana  Desa  setiap  kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
Prioritas  yang  terkait  dengan  pembangunan Desa antara lain :
1. Infrastruktur Desa
2. Jalan  Desa  antara  lain  permukimanke  wilayah pertanian  dan  prasarana  kesehatan  desa  seperti air bersih, sanitasi lingkungan, dan pos yandu
3. Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini  dan  balai  pelatihan/kegiatan  belajar masyarakat.
4. Sarana  dan  prasarana  ekonomi  yaitu  usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian  serta  pengembangan  usaha  ikan  dan ternak.

## Sistem Pemerintahan Desa
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 72  Tahun  2005  tentang  Desa  adalah  kegiatan masyarakat umum yang memiliki batas – batas wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  negara kesatuan  Republik  Indonesia.Desa  bukanlah  bawahan dari  Kecamatan, karena  Kecamatan merupakan bagian dari  perangkat    daerah    kabupaten/kota,  dan  desa bukanlah  bagian  dari  perangkat  daerah  dan  berbeda dengan  kelurahan,  karena  desa  memiliki  hak  untuk mengatur  wilayahnya  dan  sebauh  Desa  dapat  dirubah statusnya menjadi kelurahan.
Kewenangan Desa  Dibagia atas 4 (empat )  :
1. Menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  wilayah yang  menjadi  kewenangan  kelurahan/kota  yang diserahkan  pengaturannnya  kepada  desa,  yakni urusan  pemerintahan  yang  secara  langsung  dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
3. Tugas  pembantuan  dari  pemerintah,  pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
4. Urusan pemerintahan lainnya.

## Pemerintahan Desa
Desa  melaksanakan  pemerintahan  sendiri, pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa yang meliputi  Kepala  Desa  dan    Perangkat  Desa.  Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan  Desa  berdasarkan  kebijakan  yang ditetapkan berasama – sama dengan Badan Permusyarawatan  Desa  (BPD)  dengan  masa  jabatan selama 6 tahun dan dapat   diperpanjang kembali untuk 1  (satu)  kali  masa  jabatan.  Perangkat  desa  bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa SEKDES yang diisi  dan  dijabat  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) diangkat  oleh  Sekretaris  Daerah  Kabupaten/Kota  atas nama Bupati Kepala Daerah.
Badan Permusyarawatan Desa (BPD) merupakan  lembaga  perwujudan  demokrasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Desa.  Anggota  BPD terdiri  dari    Ketua  Rukun  Warga,  Perangkat  Adat, Golongan  Profesi,  Pemuka  Agama  dan  Tokoh Masyarakat  atau  Pemuka  Masyarakat.  Sedangkan keuangan  desa  penyelenggaraan  pemerintahan  desa yang  menjadi  kewenangan  desa  didanai  dan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didalam APBDesa

## Pendapatan Desa :
1. Pendapatan asli desa
2. Bagi hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota
3. Bagian  dari  dana  Perimbangan  Keuangan Pemerintah pusat dan daerah
4. Bantuan  keungan  dari  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah  kabupaten/Kota  dalam  rangka pelaksanaan urusan pemerintah
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ke 3 (tiga) yang tidak mengikat
6. Pinjaman desa

## Lembaga Kemasyarakat
Desa  dapat  membentuk  lembaga  masyarakat, yakni  lembaga  yang  dibentuk    oleh  masyarakat  sesuai dengan  kebutuhan  dan  merupakan  mitra  pemerintah desa  dalam  memberdayakan  masyakarat.  Lembaga masyarakat  ditetapkan  dengan  peraturan  desa  dan salah  satu  fungsi  kelembagaan  adalah  sebagai penampungan  dan  penyaluran  aspirasi  masyarakat dalam pembangunan.
Beberapa  kepentingan    yang  terjadi  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  kabupaten/kota sampai  saat  ini  masih  belum  siap  untuk  melaksanakan program  dan  kegiatan  atas  penggunaan,  pengelolaan dan  pertanggungjawaban  dana.  Pemerintah  dalam  hal ini  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta  Kementerian Dalam Negeri  terjadi tarik ulur dalam mengatur hal tersebut.
Beberapa  kendala  lainnya  yaitu  peraturan daerah  dan  peraturan  Bupati  yang  mengatur  tentang dana  desa  belum  semuanya  dibuat/diterbitkan  oleh beberapa  kabupaten  yang  menerima  dana  desa  yang menjadi  pedoman  dan  pegagangan  bagi  pemerintah kabupaten  dalam  penggunaan,  pengelolaan    dan pertanggungjawaban.  Kemeterian    Keuangan  Republik Indonesia  menerbitkan  Peraturan  tentang  Tata  Cara Pengalokasian,  Penyaluran,  Penggunaan,  Pemantauan dan  Evalusai  Dana  Desa  yang  diterbitkan  dengan Nomor  93/PMK.07/2015  tanggal  4  Mei  2015  yang menjadi Pedoman untuk mengalokasikan, menyalurkan hingga memantau dan mengevaluasi jalannya alur Dana
desa  dari  Kementerian  hingga  ke  Kabupten  dan  ke Desa.
Dalam  peraturan  Menteri  Keuangan  ini  alur  rumus alokasi dana Desa baik untuk Kabupaten maupun Desa benar – benar dapat dokontrol. Dalam pasal 2 Ayat  1 disebutkan  bahwa  Direktur  Jenderal  Perimbangan Keuangan menyusun Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa,  yang  diteruskan  pada  ayat  setelahnya  bahwa melakukan perhiungan rincian untuk setiap Kabupaten/Kota.
Prinsip  alokasi  dana  desa  pada  setiap  kabupaten/kota dilakukan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan  alokasi  dana  yang  diperhitungkan  dengan memperhatikan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitas geografis Desa setiap kabupaten/kota.    (pasa2  ayat3)  dimana  Rincian  Dana Desa  setiap  kabupaten/Kota  berdasarkan  alikasi  dasar adalah 90 %  dari  anggaran dana desa (pasal 3) berarti variabel pembedaan alokasi dana desa dari negara yang ditentukan dengan rumus sapujagad.

## Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota:
Rincian  Dana  desa  setiap  kabupaten/Kota berdasarkan  alokasi  yang  dihitung  dengan  penduduk, angka  kemiskinan,  luas  wilayah  dan  tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geogrfis  Desa setiap Kabupaten/Kota  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 ayat  (3)  huruf  b,  dihitung  dengan  bobot  sebagai berikut:
1. 25  %  (dua  puluh  lima  perseratus)  untuk  jumlah penduduk desa
2. 35  %  (tiga  puluh  lima  perseratus)  untuk  angka kemiskinan Desa;
3. 10  %  (sepuluh  perseratus)  untuk  luas  wilayah Desa; dan
4. 30  %  (tiga  puluh  perseratus)  untuk  tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota
Pada  peraturan  Menteri  Keuagan  RI  Nomor 93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 pada Pasal 4 ayat 1  akan  ditunjukan    dengan  jumlah  penduduk  miskin Desa  dan  IKK  (Indeks  Kemahalan  Konstruksi) Kabupaten/Kota  dengan  perhitungan  rincian  Dana Desa setiap untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada  Ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai  berikut  :  X  =  (0,25  x  Y)  +  (0,35  %  x  Y2)  +( 0,10 x Y3) + (0,30 x Y4)
Keterangan :
X  =  Dana  Desa  Kabupaten/Kota  yang  dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan,  Luas  Wilayah,  dan  Tingkat Kesulitan Geografis Desa setiap Kabupatn/Kota Y1  =  Rasio  jumlah  penduduk  Desa  setiap Kabupaten/Kota terhadap total Penduduk Desa Nasional Y2  =  Rasio  jumlah  penduduk  miskin  Desa  setiap Kabupaten/Kota  terhadap    luas  wilayah  Desa Nasional Kabupaten/Kota
Y3=  Rasio  luas    wilayah  Desa  setiap  terhadap  luas wilayah Desa Nasional  Kabupaten/Kota
Y4  =    Rasio  IKK  Kabupaten/Kota  terhadap  total  IKK Kabupaten/Kota yang memiliki Desa
Pada  peraturan Pasal 4 ayat 3 Permenkeu Nomor 93 /PMK.07/2015)  hasil  perhitungan  ini  kemudian disampaiukan  oleh  Pemerintah  kepada  DPR  pada  saat pembahasan  tingkat  1  Nota  Keuangan  dan  Rancangan Undang – undang    mengenai  APBN  untuk mendapatkan  persetujuan,  kemudian  baru  ditetapkan menjadi rincian Dana Desa setiapkabupaten/Kota  dan dicantunmkan dalam Peraturan Presiden.

## Pengalokasian Dana Desa
Berdasarkan  pasal  7,8  dan  9  Permenkeu 93/PMK.07/2015  tentang  Tata  Cara  Pengalokasian, Penyaluran,  Penggunaan,  Pemantauan  dan  Evaluasi Dana Desa mengacu kepada pasal 2, 3 dan 4 diatasnya dilakukan oleh Bupati/Walikota untuk menghitung dan menetapkan  rincian  dana  desa  untik  setiap  desa  di Kabupaten/Kota.Sedangkan  pada    pasal  9  ayat  1 menerangkan  bahwa  Rincian  Dana  Desa    setiap  desa berdasarkan  alokasi  yang  dihitung    dengan memperhatikan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,
luas  wilayah,  dan    tingkat  kesulitan  geografis  setiap desa  sebagaimana  dimaksud    dalam  Pasal  7  ayat  (2) huruf b dihitung dengan bobot sbb :
1. 25  %  (sepuluh  per  seratus  persen)  untuk  jumlah penduduk Desa
2. 35  %  (tiga  puluh  lima  perseratus  persen)  untuk angka kemiskinan Desa
3. 10  %(sepuluh  per  seratus  persen)  untuk  luas wilayah Desa; dan
4. 30 % (tiga puluh per seratus persen)untuktingkat kesulitan geografis
Angka kemiskinan desa dan Tingkat Kesulitan Geografis  Desa  masing-masing  ditujukan  oleh  Jumlah Penduduk  Miskin  Desa  dan  IKG  (Indeks  Kesulitan Geografis)  Desa  sedangkan  untuk  perhitungan  rincian Dana  Desa  setiap  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula  W = (0,25 x Z1) + ( 0,35 x Z2) +(0,10  x Z3) +( 0,30x Z4) Keterangan :
W   =  Dana  Desa  setiap  Desa    yang  dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan Tingkat Kesulitan geografis setiap desa
Z1   =    rasio  jumlah  penduduk  Desa  terhadap  total pendduduk  Desa  Kabupaten/Kota  yang bersangkutan
Z2  =    Rasio  jumlah  penduduk  miskin    Desa  setiap terhadap  total  penduduk  miskin  Desa Kabupaten/Kota
Z3  =    Rasio  luas  wilayah  Desa  setiap  terhadap  luas wilayah Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan
Z4   =  Rasio  luas  wilayah  Desa  terhadap  total  IKG
Desa Kabupaten/Kota yang   bersangkutan
Data  yang  dipergunakan  untuk  menghitung jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan  dan  luas  wilayah Desa  bersumber  dari  data  Kementerian  yang berwenang dan atau lembaga menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  statistik.  Pada  pasal  9  ayat  4 Permenkeu  Nomor 93 Tahun 2015  ini masih berhati – hati  sekali  dan  masih  sangat  sentralistik  sementara data – data  yang  selalu  digunakan  untuk  pemeberian raskin, BLT dan sebagainya tidak tepat sasaran, namun
masih    saja  digunakan  dan  belum  dilakukan permbeharuan  dan  valid  dalam  arti  kata  yang sesungguhnya. Kepentungan politik dan Birokrasi masih ada  membayangi      keberhasilan  impelementasi  UU Desa sejak dari hilir.

## Peraturan  Bupati  yang  dibutuhkan  terkait dengan Dana Desa.
Tata  cara  perhitungan  dan  penetapan  rincian Dana  Desa  dengan  Peraturan  Bupati/Walikota  (Pasal 11  Ayat  1)  cq  Direktur  Jenderal  Perimbangan Keuangan  dan  tembusan  kepada  Menteri  Dalam Negeri,  Menteri  Desa,PTD  dan  Transmigrsai, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa.
Peraturan  Bupati/Walikota  ini  paling  sedikit mengatur mengenai :
1. Tata cara perhitungan Dana Desa setiap desa
2. Penetapan Rincian Dana Desa
3. Meknisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa
5. Penyusuna dan penyampaian Laporan Penggunaan dana Desa; da
6. Sanksi  berupa  penundaan  penyaluran  dan pemotongan Dana Desa

## Penyaluran  Dana  Desa  dari  Pusat  hingga  ke Desa
Pada  Bab  III  Permenkeu  No.  93  /PMK.07/2015 dijelaskan tentang  Penyaluran Dana Desa yaitu :
1. Kuasa  Pengguna  Anggaran  yaitu  Direktur    Dana Perimbangan  yang  ditetapkan  oleh  Kemenkeu selaku  Pengguna  Anggaran  Bendahara  Umum Negara sebagai  KPA (Kuasa  Pengguna Anggaran) Dana Desa dalam Pasal 12 Ayat 1, dan tugas serta Kewenangan  diatur  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran,KPA Dana Desa menyusun  DIPA  Dana  Desa  berdasarkan  rincian Dana Desa setiap kabupaten/Kota (Pasal 13 Ayat
1).  DIPA  (Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran) Dana  desa  disampaikan  kepada  Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapatkan
pengesahan (pasal 33 Ayat2)
3. Berdasarkan  DIPA  Dana  Desa  KPA  Dana  Desa menerbitkan  SKPR  DD,  Surat  Keputusan Penetapan  Rincian  Dana  Desa  adalah  surat Keputusan yang mengakibatkan  pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana
Desa  setiap  kabupaten/Kota  dalam  satu  tahun anggaran
4. Berdasarkan  SKPR  DD  maka  KPA  Dana  Desa menerbitkan SPP (surat permintaan pembayaran) yang  berisi  permintaan  pembayaran  tagihan kepada Negara
5. SPP  menjadi  dasar  penerbitan  SPM  yaitu  Surat Perintah  Membayar.  SPP  dan  SPM  dan  dokumen yang  dikeluarkan  dalam  rangka  penyaluran  Dana Desa  dilaksanakan  oleh  pejabat  yang  berwenang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## Mekanisme Penyaluran Dana Desa
Mekanisme  penyaluran  Daan  Desadilakukan dengan  cara  pemindahbukuan  dari  RKUN  (rekening Kas  Umum  Negara  )  adalah  Rekening  tempat penyimpanan  uang  Negara  yang  ditetantukan  oleh Menteri  selaku  Bendahara  Umum  Negara      untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh  pengeluaran  negara  pada  Bank  sentral  ke RKUD  (  Rekening  Kas  Umum  Daerah)  adalah Rekening  tempat  penyimpanan  uang  Pemerintah Daerah  yang  ditentukan  oleh  Bupati/Walikota  untuk menampung  seluruh  penerimaan  daerah  dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.dan  pada  akhirynya  dipindahbukukan    ke RKD  (Rekening  Kas  Desa)    adalah  rekening  tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang  ditetapkan    sebagaimana  bunyi  pada  (pasal  15
Ayat  1)    yang  kemudian  diterangkan    lagi prosentasenya  pada  ayat  berikutnya  dilakukan  paling lambat  7  hari  dari  Rekening  RKUD  ke  RKD  pada setiaap tahapan dengan uraian :
1. Tahap  I,  pada  bulan  April  sebesar  40  % (empat puluh persen perseratus )
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen per seratus)
3. Tahap  III  pada  bulan  Oktober  sebesar  20  % (empat puluh persen perseratus)

## Penyaluran  dana  Desa  dari  Pusat  (RKUN)  ke Kabupaten/Kota (RKUD)
Penyaluran  Dana  Desa  dari  RKUN  tahap  I dilaksanakan  oleh  KPA  Dana  Desa  setelah Bupati/Walikota  menyampaikan  peraturan  daerah tentang APBD tahun Anggaran berjalan dan Peraturan Bupati/Walikota  mengenai Tata Cara Pembangian dan Penetapan  Rincian  Dana  Desa  setiap  Desa  kepada Menteri c.q  Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, namun  pada  Pasal  16  Ayat  3  menerangkan  jika  dalam Perda APBD belum ditetapkan maka penyaluran Dana Desa    dilakukan  setelah  ditetapkan  peraturan Bupati/Walikota mengenai APBD dan penyampaiannya dilakukan  paling  lambat  pada  minggu  ke  empat  bulan Maret.

## Panyaluran  Dana  Desa  dari  Kabupaten/Kota (RKUD) ke Desa 9RKD)
Penyaluran    da  mengenai  na  Desa  dari kabupaten/Kota  ke  Desa  (RKD)  dilaksanakan  oleh Bupati/Walikota  setelah  Kepala  Desa  menyampaikan Peraturan Desa  mengenai APBD Desa kepada Bupati atau Walikota yang dilalukan paling lambat pada Bulan Maret.  Ada  pengecualian  dalam  pemindahbukuan  dari RKUD ke RKD yang bisa diatur oleh Bupati /Walikota dalam hal kondisi Desa yang belum terjangkau dengan layanan  perbankan  yang  diatur  oleh  Bupati/Walikota mengenai  penarikan  Dana  Desa  dari  RKD  dengan Peraturan Bupati/Walikota.Bupati/Walikota
menyampaikan  laporan  realisasi  penyaluran  dan konsolidasi  penggunaan  Dana  Desa  setiap  tahun kepada  Menteri    c.q  Direktur  jenderal  Perimbangan Keuangan  dengan  tembusan  Mendagri,  Menteri  Desa, PDT  dan  Transmigrasi  dan  Gubernur  yang  dilakukan paling  lambat  minggu  ke  empat  Bulan  Maret  tahun anggaran  berikutnya.Laporan  realisasi  penyaluran konsolidasi  penggunaan  dana  Desa  menjadi  syarat penyaluran  dana  desa  dari  RKUN  ke  RKUD  tahap  I tahun  Anggaran  berikutnya  dengan  format  yang dilampirkan pada Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang  Tata  Cara  Pengalokasian,  penyaluran, penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

## Penggunaan Dana Desa
Penggunaan  dana  Desa  diatur  dalam Permenkeu  Nomor  93  /PMK.07/2015  tentang  Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan,
Pemantauan,  dan  Evaluasi  Dana  Desa  pada  Bab  IV tentang Penggunaan dari pasal 12 hingga pasal 25 yang bunyinya:
Pasal 21:
1. Dana Desa digunakan untuk mebiyayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan, pemberdayaan maayarakat dan kemasyarakatan
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayata (1) diprioritaskan  untuk  mebiayai  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat
3. Penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud pada  Ayat  (2)  dilaksanakan  sesuai  dengan prioritas  penggunaan Dana desa yang ditetapkan oleh  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah tertinggal dan Transmigrasi
4. Prioritas  penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (3)  dilengkapi  dengan Pedoman  Umum  pelaksanaan  penggunaan  Dana Desa.
Pasal 22  :Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman kepada Pedoman Umum Penggunaan  dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada
Pasal 21 Ayat (4) dan Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota Pasal 23 :
1. Dana  Desa  dapat  digunakan  untuk  mebiayai kegiatan  yang  tidak  termasuk  dalam  prioritas penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana  dimkasud pada  dalam  Pasal  21    Ayat  (3)  setelah  mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota
2. Persetujuan Buoati/Walikota sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (1)  diberikan  pada  saat evalusai  rancangan  Peraturan  Desa  mengenai APBD Desa
3. Dalam  memberikan  persetujuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Bupati/Walikota memastikan  pengalokasian  Dana  Desa  untuk kegiatan  yang  menjadi  prioritas  telah  terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan masyarakat
Pasal 24
1. Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  realisasi penggunaan  Dana  desa  kepada  Bupati/Walikota setiap semester
2. Penyampaian  laporan  realisasi  penggunaan  Dana Desa  kepada  Bupati/Walikota  sebagimana diamksud  pada  Ayat  (1)  dilalukan  dengan ketentuan :
a. Semester  I,  paling  lambat  minggu  keempat bulan Juli  tahun anggaran berjalan; dan
b. Semester  II,  paling  lambat  minggu  keempet bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya
3. Bupati/Walikota    dapat  memfasilitasi  percepatan penyampaian  laporan  realisasi  penggunaan  Dana Desa oleh Kepala Desa
4. Laporan  realisasi  penggunaan  Dana  Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa  dari    RKUD  ke  RKD  Tahap  II  Tahun Anggaran Berjalan
5. Laporan  realisasi  penggunaan  Daan  Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa  dari  RKUD  ke  RKD  Tahap  I  Tahun Anggaran berikutnya
6. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai  dengan  format  sebagaimana  tercantum dalam  Lampiran  IV  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

## Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan  dilakukan  oleh  Menteri  c.g Direktur  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  bersama dengan  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  tertinggal,  dan  Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran,  dan  penggunaan  Dana  Desa.  Pemanfaatan penyaluran Dana Desa dititikbertakan  pada penetapan peratruran  Buoati/Walikota  mengenai  tata  cara pembagian  dan  penetapan  Dana  Desa    setiap  fdesa; penyaluran Dana Desa untik setiap Desa.
Panyaluran  Dana  Desa  dari  RKUD  ke  RKD; dan  laporan  realisasi  penyaluran  dan  konsulidasi penggunaan  Dana  desa  pada  (Pasal  26  ayat  2)  dan Evalusai dilakukan pada perhitungan pembagian rincian Dana  Desa  setiap  Desa  oleh  Kabupaten/Kota  dan Realisasi  penggunaan  Dana  Desa    (Pasal  30). Bupati/Walikota  mengagendakan  untuk  melakukan Pemantauan dan Evaluasi SILPA Dana Desa (Sisa Lebih Perhitungan  Anggaran  Dana  Desa),  jika  ditemukan SILPA lebih dari 30 persen maka Bupati/Walikota akan meminta penjelasan kepada Kepala Desa tentang SILPA tersebut  dan/atau  meminta  pengawas  Fungsional didaerah untuk melakukan pemeriksaan

## Permasalahan  Dalam  Penggunaan  Dana  Desa yaitu :
Secara  umum  penyimpangan  yang  timbul  atas penggunaan Dana Desa
1. Adanya  mafia  anggaran    ditingkat  kabupaten  dan kota memotong alokasi dana untu desa
2. Ada  kemungkinan  digunakan  dalam  rangka peilihan  kepala  daerah  serentak  yang  tidak  ada teralokasi dalam APBD
3. Penggunaan  dana  desa  tidak  dipergunakan  tidak sesuai dengan peruntukan di desa
4. Aset desa tidak terinventarisasi dengan baik
5. Ketidakmampuan  adminstrasi  dan  rumitnya pertanggungjawaban    yang  berdampak  pada potensi penyalahgunaan wewenang dan melanggar hukum
6. Minimnya  pengawasan  dari  masyarakat  dan pendamping
7. Pengusaha  gelap  menyumbang  dana  kampanye agar mendapatkan proyek pengadaan di desa
8. Kapasitan  sumberdaya  manusia  pemerintahan desa belum memadai
9. Kesejanggan kemampuan antar desa
10. Pola  pikir  yang  masih  konservatif  antara  lain birokrasi  berlebihan,  APBDesa  dikahwatirkan banyak dihabiskan untuk penggunaan belanja oleh birokrasi aparat desa
11. Kelembagaan  belum  kompak,  ketidakjelasan sistem  dan  tata  kelola  keuangan  dari  pemerintah pusat sampai kabupaten
12. Tranparansi  dan  akuntabilitas  dana  desa  kepada masyarakat belum ada mekanisme pelembagaanya
Komisi  Pemerantasan  Korupsi  (KPK)  berdasarkan kajian  yang  dilakukan  lembaga  itu  pada  tahun  2014 menemukan  14  potensi  permasalahan  pengelolaan dana desa baik alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa.  Sebanyak  14  potensi  permasalahan  tersebut dimasukan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek regulasi, aspek  tata  laksana,  aspek  pengawasan  dan  aspek sumber daya manusia.

## Aspek regulasi dan kelembagaan
1. Petunjuk teknis keuangan desa belum ada
2. Formula  pembagian  dana  desa  dalam  PP  Nomor 22  Tahun  2015  tidak  transparan  dan  hanya  atas dasar pemerataan
3. Pengaturan  pembangian  penghasilan  tetap  bagi perangkat  desa  dan  ADD  yang  dosetor  sesuai
dalam  PP  Nomor  43  Tahun  2014  kurang berkeadilan
4. Kewajiban penyusunan laporan
pertanganggungjawaban  oleh  desa  tidak  efisien akibat  ketentuan  regulasi  dan  terjadi  tumpang tindih
5. Peraturan  dan  petunjuk  teknis  pengelolaan keuangan desa belum lengkap
6. Kemunginan  tumpang  tindih  kewenangan  antara Kementerian  Desa  dengan  Direktorat  Jenderal Bina  Pemerintahan  Desa  Kementerian  Dalam

## Negeri menyangkut
7. Formula pembangian dana desa belum transparan
8. Pembangian  penghasilan  perangkat  desa  belum adil
9. Kewajiban penyusunan laporan
petanggungjawaban oleh desa tidak efisien

## Aspek Tata Laksana
1. Kerangka  waktu  situs  pengelolaan  anggaran  desa sulit dipatuhi oleh desa
2. Satuan  harga  baku  barang/jasa    yang  dijadikan acuan  bagi  desa  dalam  penyusunan  APBD  Desa belum ada
3. Transpransi rencana penggunaan dan pengembangan APBD Desa masih rendah
4. Laporan  pertanggungjawaban  yang  dibuat  desa belum mengikuti standard / kriteria
5. APBD  Desa  yang  disusun  tidak  sepenuhnya menggambarkan  kebutuhan  yang  dipetlukan  oleh Desa
6. Saluran  pengaduan  masyarakat  tidak  dikelola dengan baik oleh semua daerah dan ruang lingkup evaluasi  dan  pengawasan  oleh  Camat  belum maksimal
7. Kerangka  waktu  pengelolaan  anggaran  sulit dipatuhi oleh desa
8. Satuan  harga  baku  barang – jasa  untuk  acun penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBDesa) belum ada
9. Penyusunan APBDesa belum sepenuhnya menggambarkan akan kebutuhan  yang diperlukan oleh desa 10. Transparansi rencana penggunaan dan pertangggungjawaban APBDesa rendah
11. Perantanggungjawaban  APBDesa  rendah  serta belum sesuai standar dan rawan dimanipulasi

## Aspek Pengawasan
1. Efeketipitas pengawasan pengelolaan keuangan
2. Saluran  pengaduan  masyarakat  belum  dikelola dengan baik
3. Evalusai  dan  pengawasan  pemerintah  daerah belum jelas

## Aspek Sumber Daya Manusia
1. Tenaga pendamping berpotensi terhadap
persoalan  yakni  tenaga  pendamping  dapat melakukan korupsi karena memanfaatkan kelemahan aparat desa
2. Kepala  desa  merupakan  pimpinan  penyelenggara pemerintahan  desa  berdasarkan  kebijakan  yang ditetapkan  bersama  Badan  Permusyarawatan Desa
3. Masa  jabatan  kepala  desa  selama  6  Tahun  dan dapat  diperpanjang  lagi  untuk  satu  kali  masa jabatan
4. Perangkat  desa  bertugas  membantu  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah SEKDES yang bertugas dari PNS,  diangkat  oleh  Sekda  Kabupaten/Kota  atas nama Bupati /Walikota
5. Badan  permusyawaratan  Desa  merupakan lembaga perwujudan demokrsai dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Anggota BPD  Desa  terdiri  dari  Ketua  RW,  Perangkat Adat,  Golongan  Profesi,  Pemuka  Agama  dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat.
6. Keuangan desa penyelenggara urusan
pemerintahan  Desa  yang  menjadi  kewenangan
desa  didinai  dan  anggaran  Pendapata  dan  Belanja Desa didanai dan APBD.
7. Adanya  potensi  korupsi  oleh  tenaga  pendamping dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa
8. Sadanya  ketimpangan/perbedaan  alokasi  dana desa  atas  dana  desa  antar  kabupaten/kota sehingga  mempengaruhi  dana  yang  diterima  oleh masing – masing desa
9. Pemerintah  daerah  belum  membuat  peraturan daerah tentang alokasi dana Desa
10. Pemerintah desa belum siap mengelola dana desa
11. Kegagalan  sosialisasi  dan  pedampingan  belum fokus pada tujuan desa, hanya sebatas program.
Koordinator  Advokasi  Forum  Indonesia Transparansi  Anggaran  (Fitra)  mengatakan  bahwa sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang Dana Desa  yang bersumber dari Dana bahwa pada  periode  pertama  akan  dicairkan  sebesar  40 persen  atau  sekitar  8  triliun  dari  total  Rp20,7  triliun, sedangkan  pada  tahap  ke  dua  sekitar  bulan  agustus rencananya  akan  turun  lagi  sebesar  40  persen  dan tahap ke tiga akhir tahun sebesar       20 persen.
Dengan jumlah dana desa tersebut diperkirakan sejumlah 72.944 desa (sesuai Permendagri Nomor  18  Tahun  2013)    rata – rata  desa  yang  akan mendapat  dana  sebesar  Rp.283,77  juta.  Alokasi  ini belum  ditambahkan  dari  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), walaupun jumlahnya tidak besar  .  Apaun  permasalahan  yang  akan  timbul  dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tersebut yaitu:
1. Dana  desa  khususnya  Kepala  desa  dan perangkatnya (SDM) belum siap dalam laksanakan penggunaan dan pengelolaan serta pertanggungjawabnnya  dana desa
2. Karakteristik  desa – desa  di  Indonesia  sangat beragam  dan  komplek,  sehingga  ketika  formulasi pembangian  dana  desa  disamakan,  maka  akan terjadi ketimpangan dan tidak efektip
3. Sebagian  besar  kabupaten  di  Indonesia  selaku penyalur  dana  desa  yang  ditrasnfer  oleh pemerintah  bakum  semuan  membuat  aturan pencairan,  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban dana  desa,  sehingga  dana  desa  rawan diselewengkan dalam tingkat Kabupaten.
4. Dari  sisi  olokasi  dana  desa  tahun  2015  sebesar Rp20,7  triliun    sebenarnya  belum  sesuai  dengan besaran konstitusi yaitu 10 persen dari total dana desa  yang  ditarnferke  daerah.  Jika  dihitung seharusnya  dana  desa  ditambah  dana  transfer daerah    akan  berjumlah  110  persen.Lihat  saja dana  tranfer  daerah  pada  APBN  P  2015  adalah sebesar Rp643,5 triliun, maka seharusnya  alokasi dana  desa  sudah  mencapai  10  persen  yaitu Rp64,35  triliun.  Dengan  dana  desa  tersebut  dari 72.944  desa  di  Indonesia  maka  rata – rata perdesa  akan  mendapatkan  alokasi  sebesar Rp882,2 juta.
5. Alokasi ADD dengan perhitungan 10 persen dari dau  ditambah  DBH  yaitu  Rp465,3  triliun,  maka akan  mendapat  tambahan  lagi  sebesar  Rp46,5 triliun,  sehingga  jumlah  desa  akan  menerima  / mendapatkan  alokasi  dana  desa  Rp64,35  triliun ditambah  Rp46,3  triliun  mejdai  Rp110,88  trilun. Sehingga  tiap  desa  dari  72.944  desa  seharusnya mendapatkan  alokasi  sebesar  Rp1,52  miliar, namun  pada  kenyataannya  masing – masing  desa hanya mendapat  kurang dari 30 persen dari total dana desa sesuai dengan amanat konstitusi.
6. Dari sisi alokasi daerah masih terjadi ketimpangan alokasi.  Alih-alih  merata,  yang  terjadi  justru kesenjangan alokasi antar daerah hal ini tercermin dari  besaran  dana  desa  di  setiap  kabupaten berbeda .
7. Alokasi  anggaran  yang  di  tranfer  ke  daerah – daerah  bisa  dimanfaatkan  oleh  oknum  politisi, pengusaha  dan  elit  yang  biasanya  disebut  mafia anggaran
8. Potensi  alokasi  belanja  birokrasi  besar  di  desa, sehingga  mengancam  anggaran  pembangunan insfrastruktur seperti postur anggaran APBN dan APBD yang mengalokasi belanja birokrasi   hingga 50 persen, dipetkirakan APBDesa akan dihabiskan untuk belanja birokrasi
9. Dana  Desa  berpotensi  dapat  diselewengkan  saat ini  bertepatan  dengan  Pilkada  langsung,  karena daerah  saat  ini  kekurangan  dana  pelaksanaan Pilkada  karena  belum  teralokasi  di  APBD  dan dana  desa  rawan  dipolitisasi  oleh  calon  petahana dalam bentuk distribusi alokasi ke desa

## KESIMPULAN
Dapat  disimpulkan  bahwa  Peran  masyarakat dalam  memantau  penggunaan  dana  desa  masih  belum optimal.  Hal  ini  tercermin  dari  minimnya  pengawasan dari  masyarakat.  Hal  ini  didorong  oleh  saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik  oleh semua  daerah  dan  ruang  lingkup  evaluasi  dan pengawasan oleh Camat belum maksimal. Tranparansi dan  akuntabilitas  dana  desa  kepada  masyarakat  belum ada mekanisme kelembagaanya.
Padahal sebenarnya bisa melalui pembentukan lembaga masyarakat yakni lembaga yang dibentuk oleh masyakarat  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  merupakan mitra  pemerintah  desa  dalam  memberdayakan masyakarat.  Lembaga  masyarakat  ditetapkan  dengan peraturan  desa  dan  salah  satu  fungsi  kelembagaan adalah  sebagai  penampungan  dan  penyaluran  aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

## REFERENSI
Aprilia,  R.,  &  Shauki,  E.  R.  (2020).  Peran  Masyarakat dalam  Pengawasan  Dana  Desa. Indonesian Treasury  Review: Jurnal  Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik , 5(1), 61-
75.
Aziz,  N.  L.  L.  (2016).  Otonomi  desa  dan  efektivitas dana  desa. Jurnal  Penelitian  Politik , 13 (2),  193- 211.
Indonesia,  K.  K. R. (2017). Buku Pintar Dana  Desa . adi asmara.
Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal  IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 6 (3), 430-442. Meutia,  I.,  &  Liliana,  L.  (2017).  Pengelolaan  Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 8 (2), 336-352. Nain,  U.  (2017). Relasi  pemerintah  desa  dan  supradesa dalam  perencanaan  dan  penganggaran  desa .
Pustaka Pelajar.
Purbantara,  A.  (2018).  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pembangunan Desa. Pengantar, 1(1), 27.
Setiawan,  A.  (2019).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Among Makarti , 11 (2).
Setyoko,  P.  I.  (2011).  Akuntabilitas  Administrasi
Keuangan  Program  Alokasi  Dana  Desa (ADD). JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) , 11 (01), 14-24. Ta'dung,  Y.  L.,  &  Lusdani,  W.  (2020).  Akuntabilitas Sosial Dana Desa: Peran Partisipasi Masyarakat. Jurnal  Ekonomi,  Bisnis  dan  Terapan
(JESIT) , 1 (1), 25-36.