## ANALISIS PENYUSUNAN SURAT GUGATAN
Oleh : ENJANG NURSOLIH *)
( enjangnorsolih949@gmail.com )

## Abstract
A  claim  is  a  letter  made  by  a  person  who  feels  aggrieved  and  submitted  to  a competent court with the identity of boty the Plainitiff and the Defendant is clear and complete  and  there  is  a  legal  relationship  with  the  problem  or  event  which  is  the reasons  of  the  claim  or  petitum  which  must  be  formulated  with  in  other  words  the lawsuit must be clear, compelte and perfect.
Keywords: Claim, the Plainitiff and the Defendant

## Abstrak
Surat gugatan  merupakan surat yang dibuat oleh orang  yang  merasa dirugikan dan diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan identitas baik pihak Penggugat maupun  pihak  Tergugat  jelas  dan  lengkap  serta  ada  hubungan  hukum  dengan permasalahan atau peristiwa yang merupakan alasan-alasan dari pada tuntutan atau petitum  yang  harus  dirumuskan  dengan  kata  lain  gugatan  harus  jelas,  lengkap  dan sempurna.
Kata Kunci: Surat Gugatan, Penggugat, Tergugat

## I. PENDAHULUAN
Sebelum  menyusun  Surat  Gugatan  terlebih  dahulu  harus  mempunyai pengetahuan  hukum  yang  memadai  tentang  permasalahan  yang  dihadapi  dan langkah  berikutnya  pengumpulan  alat-alat  bukti  serta  perlu  juga  melakukan identifikasi  terhadap  orang/  lembaga/objek  kemudian  dianalisa  hukumnya.  Artinya dengan permasalahan  yang dihadapi sedapat  mungkin  menggunakan  literatur  yang lengkap agar lebih akurat.
Setiap  orang  yang  merasa  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap pihak  yang dianggap  merugikan  melalui  pengadilan oleh  yang berkepentingan. Jadi inisiatif berperkara  datang dari  pihak yang  merasa dirugikan dalam  perkara perdata mengenai  perselisihan  antara  kepentingan  perseorangan  dengan  perorangan  atau sekelompok  orang  atau  kepentingan  suatu  badan  hukum,  pemerintah  dengan kepentingan  perseorangan  dan  pihak  yang  mengajukan  tuntutan    disebut  dengan
*) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Galuh
Penggugat atau kalau lebih dari satu disebut Para Penggugat sedangkan pihak yang digugat disebut Tergugat atau kalau lebih dari satu disebut Para Tergugat.
Di  zaman  sekarang  ini  hampir  semua  gugatan  yang  masuk  ke  pengadilan telah berbentuk tertulis baik disusun oleh Penggugat sendiri dan/atau oleh kuasanya.

## II.  PEMBAHASAN
Bahwa  dalam  menyusun  Surat  Gugatan  terlebih  dahulu  harus  diperhatikan formalitas-formalitas  dalam  menyusun  Surat  Gugatan.  Sebenarnya  format  gugatan tidak memiliki bentuk atau format  baku. Artinya, seluruh sistematika format gugatan diserahkan  kepada  pihak  Penggugat.  Namun,  tetap  ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan juga harus memenuhi syarat-syarat formal, yaitu :
a.  Gugatan  harus  jelas,  baik  mengenai  subjek,  objek  maupun  posita  dan petitumnya.  Misalnya,  alas  hak  penggugat  atau  alas  hukum  yang  menjadi  dasar gugatan,  identitas  penggugat  dan  tergugat,  serta  objeknya  (surat  gugatan  yang tidak  jelas  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima,  vide  Yurisprudensi  Mahkamah Agung  RI,  tanggal  05  Juni  1975,  Nomor  616  K/Sip/1973  dan  yang  telah sebagaimana disebutkan di atas);
b.  Gugatan  harus  lengkap,  baik  mengenai  subjek,  objek,  posita  dan  petitumnya. Maksudnya  harus  memuat  secara  lengkap  fakta  hukum  yang  menjadi  dasar gugatan,  serta  konsekuensi  logis  dari  fakta  itu  terhadap  permintaan-permintaan penggugat  yang  dimuat  dalam  petitum  misalnya,  kurang  pihak,  kurang  lengkap identitas  subjek  maupun  objeknya  (surat  gugatan  yang  tidak  lengkap  harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/Sip/1955).
c.  Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga  harus  memperhatikan  logika-logika  hukum  yang  dapat  menimbulkan konsekuensi,  bahwa  hal-hal  tersebut  harus  diajukan  dalam  surat  gugatan. Misalnya,  untuk  perkara  perbuatan  melawan  hukum,  harus  ada  petitum  yang menyatakan  bahwa  tergugat  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  untuk perkara ingkar janji,  harus ada petitum  yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat  antara  penggugat  dengan  tergugat  adalah  sah,  serta  petitum  yang menyatakan  bahwa  tergugat  telah  ingkar  janji.  Untuk  perkara  waris  harus  ada petitum  yang  menyatakan  bahwa  barang  sengketa  adalah  barang  peninggalan pewaris yang belum dibagi (boedel).
Surat  Gugatan  yang  diajukan  pada  pengadilan  setidaknya  memuat  hal-hal  sebagai berikut :
1.  Kop surat
2.  Nomor surat (jika ada)
3.  Lampiran (jika ada)
4.  Titel/hal gugatan
Merupakan  kata-kata/kalimat  pendek  yang  biasa  digunakan  dalam  surat gugatan,  yang  dicantumkan  di  bawah  tulisan  tempat  surat  gugatan  pada  bagian sebelah  kiri  dari  lembar  awal  dan  dalam  menentukan  judul  harus  diperhatikan dengan  isi  karena  harus  sesuai/sinkron  agar  gugatan  tidak  menjadi kabur/obscuur libel.
5.  Tanggal gugatan dan menyebutkan kota dimana gugatan tersebut di buat. Untuk tanggal gugatan dapat ditempatkan di awal atau di akhir gugatan.
Untuk  menunjukan  tempat  dan  waktu  dibuatnya  surat  gugatan  karena konsekwensi  hukumnya,  bisa  saja  surat  guatan  prematur  dan  /atau  kadaluarsa pencantumannya  dapat  diletakan  dibagian  atas  atau  pada  bagian  bawah  dari lembar terakhir surat gugatan seperti pada umumnya surat-surat resmi lainnya.
6.  Alamat tujuan gugatan (misalnya Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan)
Bahwa  surat  gugatan  harus  diajukan  kepada  ketua  pengadilan  tertentu untuk  menentukan  pengadilan  yang  berwenang  mengadili  dan  berpedoman terhadap ketentuan kompetensi/kewenangan absolut serta kewenangan relatif.
Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR / RIB
Gugatan  harus  diajukan  kepada  ketua  pengadilan  wilayah  hukum  tempat kediaman/tempat tinggal Tergugat.
Jika  tergugatnya  lebih  dari  satu  orang,  maka  Penggugat  dapat  memilih salah satu dari Tergugat (Pasal 118 ayat (2) HIR/RBG).
Apabila  alamat  Tergugat  tidak  diketahui,  maka  diajukan  ditempat  tinggal terakhir di ketahui dan apabila tempat tinggal terakhir tidak diketahui diajukan di Wilayah  Hukum  alamat  Penggugat  dan  berbeda  apabila  objek  gugatan  adalah barang tidak bergerak/benda tetap Penggugat dapat memilih apakah diajukan di tempat  tinggal  Tergugat  atau  di  alamat  tempat  barang  tidak  bergerak  itu  berada (Pasal 118 ayat (3) HIR/RIB).
Dalam  hal  ada  alamat  pilihan  yang  biasanya  dicantumkan  dalam  suatu perjanjian,  maka  diajukan  di  alamat  yang  ditunjuk  dalam  surat  perjanjian  (Pasal 118 ayat (4) HIR/RIB).
Dalam  hal  ada  alamat  pilihan  yang  biasanya  dicantumkan  dalam  suatu perjanjian,  maka  diajukan  di  alamat  yagn  ditunjuk  dalam  surat  perjanjian  (Pasal 118 ayat (4) HIR/RIB) yang paling penting harus dipertimbangkan efektifitas, baik mengenai proses, biaya maupun tenaga.
7.  Salam Pembuka
8.  Pengenalan identitas Penggugat, jika Penggugat tidak menguasakan perkaranya atau  identitas  Penggugat  dan  Kuasanya  jika  Penggugat  menguasakan  kepada pihak lain (Advokat).
9.  Penyebutan identitas Tergugat dan Kuasanya.
Identitas  merupakan  ciri-ciri  dari  pihak  Penggugat  atau  Para  Penggugat dan  Tergugat  atau  Para  Tergugat  atau  Turut  Tergugat  yang  bermacam-macam kualifikasinya  bisa  dalam  kapasitas/kualitas  hukum  sebagai  orang  pribadi  yang bertindak  untuk  diri  sendiri,  bisa  untuk  orang  lain  dan  bisa  untuk  atas  nama sebuah lembaga/persekutuan baik badan hukum atau bukan badan hukum. Serta identitas kusanya kalau menggunakan kuasa.
10. Uraian duduk perkaranya (Posita). Dalam posita ini untuk menjamin agar putusan hakim  dapat  dilaksanakan,  maka  perlu  diminta  sita  jaminan  terhadap  obyek sengketa kepada Majelis Hakim.
Merupakan  uraian  tentang  hal-hal/dalil-dalil  yang  menjadi  dasar  atau  alasan hukum  dengan  kata  lain  bagian  yang  menguraikan  kejadian/peristiwa  dan  bagian yang  menguraikan  tentang  dasar  hukumnya,  untuk  itu  dibutuhkan  pengetahuan hukum  yang  memadai  khususnya  yang  ada  kaitannya  dengan  materi  gugatan  agar dapat melakukan analisa terhadap fakta riil yang ada.
Mengenai  seberapa  jauh  harus  dicantumkannya  perincian  tentang  peristiwa  yang dijadikan dasar tuntutan ada beberapa pendapat :
a.  Menurut  Substantieringstheori,  tidak  cukup  disebutkan  hukum  yang  menjadi dasar  tuntutan  saja,  tetapi  harus  disebutkan  pula  kejadian-kejadian  yang  nyata yang  mendahului peristiwa hukum  yang  menjadi dasar gugatan  itu, dan  menjadi sebab  timbulnya  peristiwa  hukum  tersebut  misalnya  :  bagi  Penggugat  yang menuntut  miliknya,  selain  menyebutkan  bahwa  sebagai  pemilik,  ia  juga  harus menyebutkan asal usul pemilikan tersebut.
b.  Menurut  individualiseringstheori  sudah  cukup  dengan  disebutkannya  kejadian- kejadian  yang  dicantumkan  dalam  gugatan  yang  sudah  dapat  menunjukkan adanya  hubungan  hukum  yang  menjadi  dasar  tuntutan.  Dasar  atau  sejarah terjadinya  hubungan  tersebut  tidak  perlu  dijelaskan,  karena  hal  tersebut  dapat dikemukakan  di  dalam  sidang-sidang  yang  akan  datang  dengan  disertai pembuktian (R. Soeroso, 2006 : 27).
c.  Menurut  putusan  Mahkamah  Agung  sudah  cukup  dengan  disebutkannya perumusan kejadian materiil secara singkat (Putusan MA tanggal 15 Maret 1972 No. 145 k/Sip 1971).
Posita  harus  disusun  sedemikian  rupa,  dengan  memperhatikan  hal-hal berikut ini :
a.  Etika,  artinya  menggunakan  gaya  bahasa  yang  sopan,  tidak  menyerang kehormatan atau merendahkan pihak lain, khususnya tergugat (lawan).
b.  Estetika,  artinya  menggunakan  gaya  bahasa  yang  indah,  sehingga  enak dibaca dan mudah dipahami, serta tidak monoton.
c.  Bahasa baku, artinya tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit dan atau panjang, tetapi cukup sederhana, singkat, jelas dan tegas.
d.  Memilih  kata-kata  yang  tidak  bermakna  ganda,  sehingga  dapat  dihindari perbedaan penafsiran antara penggugat, tergugat dan hakim.
e.  Konsisten dalam menggunakan istilah, artinya tidak menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk hal tertentu, misalnya, tim 9, panitia IX, ketua, pimpinan, pemimpin, tanah sengketa, objek perkara, tanah terperkara dan lain-lain.
f.  Sinkron  artinya  tidak  kontradiktif  diantara  bagian-bagian  posita  maupun dengan petitum.
g.  Menggunakan kalimat yang bermakna hubungan sebab akibat (kausal) artinya fakta  hukum  yang  ditampilkan  dalam  kalimat  awal,  akan  membawa  akibat hukum  yang  diuraikan  dalam  kalimat  berikutnya,  misalnya  :  oleh  karena tergugat  menguasai  tanah  sengketa  tanpa  alas  hak  yang  sah,  maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
h.  Menyusun  posita  dengan  menggunakan  kronologi  peristiwa  hukum,  untuk memudahkan  pemahaman  yang  runtut,  guna  meyakinkan  hakim  akan  alas hak  yang  sah  bagi  penggugat,  dengan  memberi  nomor  urut  untuk  masing- masing alinea, serta memberi nomor halaman untuk setiap lembar kertas yang digunakan (Achmad Fauzan, 2007 : 60).
11. Uraian apa yang diminta atau dituntut (Petitum)
Petitum gugatan adalah berisi tentang permintaan-permintaan yang diajukan oleh penggugat  kepada  hakim/pengadilan,  berkaitan  dengan  adanya  berbagai pertimbangan  hukum,  yang  telah  diuraikan  dalam  posita.  Oleh  karena  itu,  di dalam membuat petitum harus memperhatikan hal-hal, sebagai berikut :
a.  Kesesuaian  /  sinkronisasi  dengan  posita,  artinya  alasan-alasan  yang  telah diuraikan  dalam  posita  itulah  yang  harus  digunakan  sebagai  dasar  untuk mengajukan  permintaan.  Contoh  I,  uraian  dalam  posita  sudah  berdasarkan hukum,  sehingga  petitum  pertama  yang  diminta  adalah  :  Mengabulkan gugatan  penggugat  untuk  seluruhnya.  Contoh  II,  uraian  yang  membuktikan tergugat telah menguasia tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, sehingga merupakan  perbuatan  melawan  hukum,  untuk  itu  petitum  yang  diminta  : Menyatakan, bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
b.  Tidak  kontradiksi,  artinya  petitum  tidak  boleh  kontradiksi  dengan  posita maupun  dengan  bagian  petitum  lainnya.  Contoh  :  dalam  posita  diuraikan tentang  tergugat  telah  menguasai  tanah  sengketa  tanpa  alas  hak  yang  sah, sehingga  merupakan  perbuatan  melawan  hukum,  akan  tetapi  dalam  petitum, lupa  tidak  disebutkan  adanya  perbuatan  melawan  hukum  tergugat  itu, misalnya dengan formulasi kalimat : Menyatakan bahwa tanah sengketa milik sah  Penggugat.  Menghukum  Tergugat  untuk  menyerahkan  tanah  sengketa kepada  Penggugat.  Contoh  II  :  Menyatakan  Pemutusan  Hubungan  Kerja (PHK)  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  kepada  Penggugat  adalah  tidak  sah. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  ganti  rugi.  Padahal  PHK  tidak  sah (recht wege nietig) artinya harus dikembalikan kepada keadaan semula, yaitu adanya  hubungan  kerja,  seolah-olah  tidak  pernah  terjadi  PHK.  Sehingga mestinya,  formulasinya  adalah  :  Menyatakan  PHK  yang  dilakukan  oleh tergugat  kepada  penggugat  tidak  sah.  Menghukum  tergugat  untuk mempekerjakan  kembali  penggugat,  terhitung  sejak  putusan  ini  diucapkan. Menghukum tergugat untuk membayar gaji dan hak-hak lain yagn sah kepada penggugat,  terhitung  sejak  tanggal  PHK,  ditambah  ganti  rugi  sebesar  sekian juta rupiah.
c.  Orang yang ditetapkan dalam petitum harus sebagai pihak dalam perkara Contoh  :  Menyatakan,  bahwa  penggugat,  tergugat  maupun  saudara penggugat dan tergugat yang  bernama Amin adalah ahli waris  yang sah  dari
suami –  istri  almarhum  dan  almarhumah  Jalil  dan  Romlah  yang  berhak  atas harta  peninggalannya,  yaitu  barang  sengketa.  Padahal  Amin  tidak  menjadi pihak dalam perkara.
d.  Petitum harus jelas dan tegas, artinya apa yang diminta harus jelas dan tegas, sehingga tidak membingungkan hakim. Berikut ini contoh-contoh petitum tidak jelas ( obscuur libel ).
Contoh  I  :  Menetapkan  hak  penggugat  atas  tanah  sengketa.  Padahal, seharusnya  disebutkan  berapa  yang  diminta  oleh  penggugat,  misalnya menetapkan  hak  penggugat  atas  tanah  sengketa  adalah  sebesar  ½ (setengah) bagian.
e.  Petitum tidak boleh bersifat negatif, artinya berisi tentang perintah untuk tidak berbuat.  Contoh  :  Menghukum  tergugat  supaya  tidak  mengambil  tindakan yang bersifat merusakkan bangunan sengketa.
f.  Petitum harus runtut dan disusun sesuai dengan poin-poin posita, serta diberi nomor  urut.  Misalnya,  dalam  perkara  ingkar  janji,  harus  dimintakan  terlebih dahulu tentang pengesahan perjanjian yang diingkari oleh tergugat. Contoh : a.  Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
b.  Menyatakan  bahwa  perjanjian  yang  dibuat  antara  penggugat dengan tergugat pada tanggal 1 Januarii 2019 adalah sah.
c.  Menyatakan tergugat telah ingkar janji ( wanprestatie ).
Menghukum  tergugat  untuk  memenuhi  isi  perjanjian  dengan cara menyerahkan barang yang menjadi objek perjanjian, yaitu 1  unit  mesin  fotokopi  merek  Canon,  dengan  seri  Canon IR5000,  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari,  terhitung  sejak putusan ini diucapkan.
d.  Menghukum  tergugat  untuk  membayar  penggantian  biaya sewa fotokopi, sebagai akibat keterlambatan dalam penyerahan, sebesar sekian rupiah, ditambah ganti rugi berupa keuntungan  yang  semestinya  didapat  dari  operasional  mesin fotokopi, sebesar sekian rupiah per hari, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.
e. Dan  seterusnya  …..  terakhir,  menghukum  tergugat  untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
Permintaan atau tuntutak baik primer/pokok atau tambahan dan subsidiair/ pengganti  yang  diajukan  /  diharapkan  penggugat  agar  diputuskan  oleh  hakim, oleh karena itu harus dirumuskan secara jelas dan tegas, oleh karena itu fetitum harus  sinkronisasi  dengan  posita  tidak  kontradiksi  dan  disusun  sesuai  dengan poin-poin  posita  sedangkan  jenis-jenis  petitum  dapat  dikelompokan  sebagai berikut :
a.  Petitum declaratoir ,  yang  isinya  bersifat  menerangkan  atau  menyatakan keabsahan.
Contoh  :  menyatakan  perjanjian  yang  dibuat  antara  penggugat  dengan tergugat adalah sah.
b.  Petitum consitutif ,  yang  isinya  bersifat  menciptakan  atau  meniadakan  suatu keadaan hukum. contoh I (menciptakan keadaan hukum) : Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum dan almarhumah suami-istri  Kromorejo  dengan  Markonah.  Contoh  II  (meniadakan  keadaan hukum) : Menyatakan, bahwa hubungan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena peceraian.
c.  Petitum condemnatoir ,  yang  isinya  bersifat  hukuman  yang  dapat  dipaksakan dengan  cara  eksekusi.  Dalam  praktik,  sering  terjadi  suatu  perkara  telah dimenangkan  oleh  pihak  penggugat,  akan  tetapi  penggugat  tidak  dapat menikmati  kemenangannya,  karena  putusannya  tidak  dapat  dieksekusi  ( non executable ).  Salah  satu  sebabnya  adalah  petitumnya  tidak  ada  yang  bersifat condemnatoir  (hanya  bersifat  constitutif  atau  declaratoir  saja).  Contoh  : Menghukum  tergugat  untuk  menyerahkan  tanah  sengketa  dalam  keadaan kosong  dan  baik,  tanpa  beban  apa  pun  juga  kepada  penggugat,  selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan diucapkan.
d.  Petitum provisionil ,  yang  isinya  bersifat  permintaan  kepada  hakim  agar diadakan  tindakan  pendahuluan,  selama  proses  pemeriksaan  perkara berlangsung,  misalnya  agar  pihak  penggugat  tidak  makin  dirugikan  oleh tindakan  tergugat.  Contoh  :  memerintahkan  kepada  tergugat  untuk menangguhkan pembangunan rumah di atas tanah sengketa, sampai dengan adanya  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van gewijsde )  atas  perkara  ini.  Apabila  perintah  ini  dilanggar,  kepada  tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat, sebesar sekian
juta, untuk tiap-tiap kali terjadi pelanggaran dan dapat ditagih secara tunai dan sekaligus, seketika setelah terjadinya pelanggaran.
e.  Petitum  alternatif,  yang  isinya  bersifat  pilihan,  dengan  tujuan  memberi kesempatan  kepada  hakim  untuk  menjatuhkan  pilihan,  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Petitum  model  ini  harus  dibuat  dengan  cara mengajukan  permintaan  kepada  hakim  agar  menjatuhkan  pilihan  yang pertama dan apabila hakim tidak berkenan, supaya menjatuhkan pada pilihan yang  kedua  dan  seterusnya.  Tetapi,  dalam  praktik,  biasanya  hanya  ada  dua pilihan  dan  kadang-kadang  ada  tiga  pilihan,  dengan  model  primair,  subsidair dan ex aequo et bono , seperti contoh-contoh berikut ini.
Contoh petium alterntif :
Primair :
a.  Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
b.  Menyatakan  sah  perjanjian  yang  dibuat  antara  penggugat  dengan tergugat.
c.  Menyatakan tergugat telah ingkar janji (wanprestatie)
d.  Menghukum  tergugat  untuk  memenuhi  isi  perjanjian,  dengan  cara menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) ton beras dengan mutu kualitas super, merek rojo lele, dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.
Dan seterusnya …….
Subsidair :
a.  Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
b.  Menyatkan sah perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat. c.  Menyatakan tergugat telah ingkar janji (wanprestatie).
d.  Menyatakan perjanjian antara penggugat dengan tergugat bubar, terhitung sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di pengadilan.
e.  Menghukum  tergugat  untuk  mengembalikan  kepada  penggugat,  uang pembelian  yang  sudah  diterima  sejumlah  sekian  rupiah,  selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.
f.  Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah sekian rupiah.
g. Dan seterusnya ….
Atau : Memberikan putusan yang seadil-adilnya / ex aequo et bono.
(Achmad Fauzan 2007 : 67)
12. Salam penutup
13. Nama terang Penggugat dan / atau kuasanya
14. Tanda tangan Penggugat dan / atau kusanya
Setelah  surat  gugatan  selesai  disusun  atau  dibuat,  maka  surat  gugatan  itu harus ditanda tangan Penggugat atau kuasa hukumnya apabila menguasakan,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  118  ayat  1  HIR  /  RIB  dalam  hal Penggugat  buta  huruf,  maka  gugatan  diajukan  dengan  lisan  kepada  Ketua Pengadilan kemudian ketua pengadilan  mencatat gugatan itu atau  menyuruh orang  lain  (pegawainya)  untuk  mencatat  (Pasal  120  HIR/RIB)  lalu  dibubuhi cap jempol (cap ibu jari) Penggugat dan dilegalisasi oleh Ketua Pengadilan.

## III.  KESIMPULAN
Bahwa  prinsipnya  menyusun  Surat  Gugatan  selain  harus  menguasai  materi pokok  permasalahan  juga  harus  menguasai  ketentuan  hukum,  lebih  dari  itu dibutuhkan  pengetahuan  yang  luas  untuk  memenuhi  prinsip  jelas,  lengkap  dan sempurna, agar menghindari dari kelemahan yang dapat dieksepsi oleh pihak lawan, sehingga dapat menimbulkan kerugian biaya dan waktu bahkan menimbulkan kesan kurang profesional.

## DAFTAR PUSTAKA
Fauzan, Achmad, dan Suhertanto,. Teknik menyusun gugatan perdata di Pengadilan Negeri, Y. Rama Widya. Bandung , 2007.
Soeroso  R., Praktik  Hukum  Acara  Perdata , Tata  Cara  dan  Proses  Persidangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Susilo, Budi, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007.