## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4, November 2021 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2587/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Sistem Pengambilan Keputusan Di Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) Ditinjau Dari Pendekatan American Realism Dan Scandinavian Realism

## Muh Nur Isra
Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 16 November 2021 Publish19 November 2021 The  number  of disputes  included  in  the  international  court  of  justice  is  expected  that judges in making decisions in international mahmah can provide a sense of justice to the dispute. However, one example in the settlement of the case of the attack and destruction of Iranian oil rigs by the United States, the court found it difficult to balance its desire to further discuss international law on violence on the grounds of self-defense against the jurisdictional boundaries  imposed on  it  by  the  procedural  nature  of  the  international judiciary. If the judge tends to follow the law, then it will be very easy to foresee what the judge decides in most cases. The legal definition that states the law as what is decided by the court, is the same as stating that the drug is what is written on the prescription paper by the doctor. Based on this, the author raises the formulation of the problem of how to make an ideal decision in the International Court of Justice (International Court of Justice) in view of the approach of American legal realism and Scandinavian realism?. The  methods  in  this  study  use  interdisciplinary  methods  with  socio-legal  studies approaches. The results of the study can be concluded that you look at the reality in the international world that not all cases are in mahmakah internationally, especially severe cases are regulated in law. So in reality judges have a freer role to choose and determine and be more creative in the application of the law than just taking in the rules made by the ruler. In practice it turns out that factors such as the psychological temperament of judges, social class and values that exist in judges are more functional in legal decision- making than in written rules.
Keywords:
Mahkamah Internasional American Realism
Scandinavian Realism
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima 16 November 2021 Publis 19 November 2021 Banyaknya sengketa yang masuk dalam mahkamah internasional maka diharapkan para hakim dalam mengambil keputusan dimahkamah internasional dapat memberikan rasa keadilan terhadap yang bersengketa. Namun, salah satu contohnya dalam penyelesaian kasus  penyerangan  dan  pengrusakan  anjungan  minyak  Iran  oleh  Amerika  Serikat,
mahkamah  mendapatkan  kesulitan  untuk  menyeimbangkan  keinginannya  untuk membahas  lebih  lanjut  hukum  internasional  mengenai  kekerasan  dengan  alasan self- defense terhadap  batas-batas  yurisdiksi  yang  dikenakan  padanya  oleh  sifat  dari prosedural dari peradilan internasional. Jika hakim cenderung untuk mengikuti hukum, maka  akan  sangat  mudah  untuk  meramalkan  apa  yang  diputuskan  oleh  hakim  dalam banyak  kasus.  Definisi  hukum  yang  menyatakan  hukum  sebagai  apa  yang  diputuskan oleh pengadilan, sama dengan menyatakan bahwa obat adalah apa yang dituliskan di atas kertas resep  oleh dokter. Berdasarkan hal tersebut  maka penulis  mengangkat rumusan masalah  agaimana  pengambilan  keputusan  yang  ideal  di  mahkamah  internasional (International  court  of  justice)  ditinjau  dari  pendekatan  american  legal  realism  dan Scandinavian realism?. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode interdisipliner dengan  pendekatan  socio-legal  studies.  Hasil  dari  penelitian  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa Melihat pada kenyataan di  Dunia  Internasional  bahwa tidak semua kasus  yang ada  di  Mahmakah  internasional,  khususnya  kasus-kasus  berat  diatur  dalam  undang- undang. Sehingga pada kenyataannya hakim mempunyai peranan yang lebih bebas untuk memilih dan menentukan serta lebih kreatif di dalam penerapan hukum dari pada sekadar mengambil  di  dalam  aturan-aturan  yang  dibuat  oleh  penguasa.  Dalam  praktiknya ternyata  faktor  seperti  temperamen  psikologis  hakim,  kelas  sosial  dan  nilai-nilai  yang ada pada hakim lebih berfungsi dalam pengambilan keputusan hukum dari pada aturan- aturan yang tertulis.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Muh Nur Isra , Magister Hukum Universitas Indonesia Email: muhammadnurisra12@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sengketa merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan internasional. Hukum internasional  menjadi  sebuah  landasan  dalam  pengaturan  penyelesaian  permasalahan  dalam lingkup internasional. Dalam sejarahnya, sengketa terjadi dikarenakan berbagai aspek pendorong yang  menyebabkan  negara-negara  menjadi  berseteru  dan  bahkan  dapat  berakhir  dengan peperangan.
Cara-cara penyelesaian sengketa ditunjukan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih  baik  berdasarkan  prinsip  perdamaian  dan  keamanan  dalam  lingkup  internasional.  Fungsi hukum  internasional  dalam  penyelesaian  sengketa  atau  konflik  internasional  menurut  hukum internasional.
Mahkamah  internasional  memandang  bahwa  sengketa  internasional  merupakan  suatu kondisi dimana dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai pelaksanaan dan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam sebuah perjanjian internasional.
Berbicara tentang pembentukan mahkamah internasional, Dalam Konferensi San Fransisco yang berakhir pada tanggal 26 Juni 1945 telah dibentuk organisasi dunia yang baru yang diberi nama "The United Nations Organisation" atau disingkat menjadi "he U.N" dan diterjemahkan ke dalam  bahasa  Indonesia  menjadi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  Bersamaan  dengan  itu, dalam  konferensi  tersebut  telah  disetujui  pula  berdirinya  Mahkamah  Internasional (The International  Court  of  Justice) yang  dalam  struktur  organisasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa berkedudukan sebagai organ utama (the principal organ) sejajar dengan organ-organ lain seperti Majelis  Umum,  Dewam  Keamanan  dan  lain-lain.  Pembentukan  Mahkamah  Internasional  itu sejalan  dengan  tujuan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tersebut  diatas  yaitu  dalam  rangka penyelesaian sengketa secara damai dan perlu adanya lembaga atau badan peradilan yang diberi wewenang untuk meyelesaikan sengketa antar negara.
Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat 4 Piagam yang melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian pelarangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai telah merupakan norma-norma imperatif dalam pergaulan antar bangsa. Oleh karena itu hukum  internasional  telah  menyusun  berbagai  cara  penyelesaian  sengketa  secara  damai  dan menyumbangkannya  kepada  masyarakat  dunis  demi  terpeliharanya  perdamaian  dan  keamanan serta terciptanya pergaulan antar bangsa yang serasi.
Dewasa  sekarang  ini,  dengan  banyaknya  sengketa  yang  masuk  dalam  mahkamah internasional  maka  diharapkan  para  hakim  dalam  mengambil  keputusan  dimahkamah internasional  dapat  memberikan  rasa  keadilan  terhadap  yang  bersengketa.  Namun,  salah  satu contohnya dalam penyelesaian kasus penyerangan dan pengrusakan anjungan minyak Iran oleh Amerika Serikat, mahkamah mendapatkan kesulitan untuk menyeimbangkan keinginannya untuk membahas  lebih  lanjut  hukum  internasional  mengenai  kekerasan  dengan  alasan self-  defense terhadap batas-batas yurisdiksi yang dikenakan padanya oleh sifat dari prosedural dari peradilan internasional.  Jika  hakim  cenderung  untuk  mengikuti  hukum,  maka  akan  sangat  mudah  untuk meramalkan  apa  yang  diputuskan  oleh  hakim  dalam  banyak  kasus.  Definisi  hukum  yang menyatakan  hukum  sebagai  apa  yang  diputuskan  oleh  pengadilan,  sama  dengan  menyatakan bahwa obat adalah apa yang dituliskan di atas kertas resep oleh dokter.
Dengan  menyatakan  bahwa  tujuan  hukum  untuk  mewujudkan  keadilan  semata-mata, masih  lebih  muda  jika  dibandingkan  dengan  pertanyaan  tentang  apa  yang  dimaksud  keadilan. Keadilan adalah sesuatu yang abstrak, subjektif karena keadilan menyangkut dengan nilai-nilai yang dianut masing-masing individu.
Tugas dan wewenang hakim sebagai penegak hukum dengan tunduk pada bunyi undang- undang  (keadilan  prosedural  dan  tugasnya  sebagai  penegak  keadilan  meski  harus  keluar  dari ketentuan-ketentuan undang-undang atau keadilan substantif), merupakan isu klasik. Mengingat begitu  penting  kedudukan  hakim  mahkamah  internasional  bagi  penegakan  kebenaran  dan
keadilan  dalam  dunia  internasional,  dan  begitu  tinggi  harapan  masyarakat  internasional  bagi tegaknya kebenaran dan keadilan.
N.E. Algra mengemukakan:
“Apakah  sesuatu  itu  adil  ( rechtvaardig ),  lebih  banyak  tergantung  pada rechtmatigheid (kesesuaian  dengan  hukum)  pandangan  pribadi  seorang  penilai.  Kiranya  lebih  baik tidak  mengatakan  ‘itu  adil’.  Tetapi  mengatakan  ‘hal  itu  saya  anggap  adil’. Memandang  sesuatu  itu  adil  merupakan  suatu  pendapat  mengenai  nilai  secara pribadi.”
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H, menuliskan bahwa:
“Sekalipun  hukum  itu  langsung  dihadapkan  kepada  pertanyaan-pertanyaan  yang praktis,  yaitu  tentang  bagaimana  sumber-sumber  daya  itu  hendak  dibagi-bagikan dalam  masyarakat,  tetapi  ia  tidak  bisa  terlepas  dari  pemikiran  yang  lebih  abstrak  yang menjadi  landasannya,  yaitu  pertanyaan  tentang  ‘mana  yang  adil’  dan  ‘apa  keadilan itu’.  Tatanan  sosial,  sistem  sosial  dan  hukum,  tidak  bisa  langsung  menggarap  hal tersebut  tanpa  diputuskan  terlebih  dahulu  tentang  konsep  keadilan  oleh  masyarakat  yang bersangkutan.  Kita  juga  mengetahui  bahwa  keputusan  ini  tidak  bisa  dilakukan oleh subsistem budaya,[ …..”].
Untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  jalan  damai  yang  sesuai  dengan  asas-asas keadilan  dan  hukum  internasional,  maka  diperlukan  badan  yang  berdiri  sendiri  dan independen.  Badan  ini  tidak  boleh  dipengaruhi  oleh  kepentingan  pihak  tertentu  dan  harus bebas dari segala pengaruh.
Oleh  karena  itu,  penyelesaian  secara  hukum  dewasa  ini  dapat  ditempuh  salah  satunya melalui  Mahkamah  Internasional.  Mahkamah  Internasional  dalam  rangka  PBB  disebut Mahkamah Internasional ( International Court of Justice - ICJ). Menurut pasal 92 Piagam PBB disebut statute ICJ didasarkan pada Statuta PCIJ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  Piagam  PBB.  Dikarenakan  peran  Mahkamah  Internasional  begitu  penting  dalam penyelesaian sengketa internasional, maka dalam tulisan ini, bertujuan untuk mengurai konsep penjatuhan  keputusan  di  Mahkamah  Internasional  dengan  menaruh  perhatian  pada  prinsip keadilan serta dikaji dari sudut pandang realisme Amerika dan realisme Scandinavia.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode dalam tulisan ini ialah interdisipliner dengan pendekatan socio-legal studies, yaitu dengan  menggunakan  sebuah  pendekatan  yang  memfokuskan  dalam  melihat  hukum  melalui penggabungan antara analisa normatif [norma-norma hukum yuridis] dan pendekatan ilmu non- hukum. Sifat sosio-legal adalah penjabaran preskripsif dengan memberi solusi atas permasalahan hukum, menggabungkan antara analisa normatif dan pendekatan nohukum/aspek sosial.
Perspektif  socio-legal  berarti  penelitian  ini  tidak  eksklusif  menilai  hukum  sebagai manfaat  dari  sekedar  sebuah  aturan  yang  telah  menjadi  produk  hukum  (industri  sendiri/ the industry  selfregulation ),  tetapi  juga  dilihat  dari  industri  pengaturan  diri  sebagai  sosial,  proses organisasi. Dalam definisi pengaturan diri, yang diberikan oleh Van Driel dan Rajadan  Lenox, self-regulation juga dianggap sebagai proses sosial.
Lebih  lanjut  dikatakan  oleh  Reza  Banakar  dan  Max  Travers  “Sosio  -  legal  studi  ilmu hukum  sebagai  fenomena  sosial  dan  merupakan  subdisiplin  sosiologi”.  Keduanya  kemudian mengutip  Griffiths  yang  menjelaskan  bahwa  sosiologi  hukum  sebagai  ilmu  sosial  empiris ditujukan pada desain teori yang berkaitan dengan kontrol sosial.
Penelitian socio-legal menuntut  peran  aktif  dari  peneliti  dalam  upayanya  memperoleh kebenaran.  Penelitian  socio-legal  dapat  pula  mengumpulkan  suatu  data  dari  pengamatan  yang sistematis.  Socio-legal  tidak  sama  dengan  penelitian  empiris,  utamanya  penelitian  yang  biasa dikenal  di  lingkungan  hukum  dengan  sebutan  penelitan  yuridis  empiris.  Cakupan  penelitian socio-legal  lebih  luas  daripada  sekedar  memahami  dunia  empiris  yang  berkaitan  dengan hukum.  Socio-legal  berasumsi  bahwa  justru  dengan  pendekatan  sosiologi  atau  antropologi, maka substansi hukum dapat lebih dijelaskan secara lebih mendasar.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Prosedur Keputusan Mahkamah Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional
ICJ atau yang dikenal dengan World Court atau Mahkamah Internasional adalah organ yudisial utama dari PBB, yang beranggotakan 15 hakim yang dipilih oleh General Assembly (Majelis Umum) dan Security Council (Dewan Keamanan). Mahkamah ini berkedudukan di Den  Haag,  Belanda,  di  Istana  Perdamaian  (Peace  Palace),  namun  hal  ini  tidak  menutup kemungkinan pengadilan bersidang di tempat lain bila dianggap perlu. Sidang pada prinsipnya dihadiri  oleh  15  anggota;  tetapi  quorum  anggota  cukup  untuk  mengadili  suatu  perkara. Biasanya  persidangan  dilakukan  oleh  11  anggota  tidak  termasuk  hakimhakim  ad  hoc.  ICJ memilih ketua dan wakil ketuanya untuk masa jabatan tiga tahun dan meraka dapat dipilih Kembali. ICJ juga mengangkat paniteranya dan pegawai-pegawai lain yang dianggap perlu. Bahasa-bahasa resmi menurut pasal 39 Statuta adalah perancis dan Inggris. Atas permintaan salah  satu  dari  pihak  yang  bersengketa,  ICJ  dapat  mengizinkan  penggunaan  bahasa  lain. Mengenai  hukum  yang  dipakai  telah  ditetapkan  oleh  ketentuan-ketentuan  dalam  pasal  38 Statuta. Pasal tersebut menyatakan:
The  Court,  whose  function  is  to  decide  in  accordance  with  international  law  such disputes as are submitted to it, shall apply:
a. international  conventions,  whether  general  or  particular,  establishing  rules  expressly recognized by the contesting states;
b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
c. the general principles of law recognized by civilized nations;
d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly  qualified  publicists  of  the  various  nations,  as  subsidiary  means  for  the determination of rules of law.
Ketentuan-ketentuan  prosedural  dalam  kegiatan  ICJ  sama  sekali  berada  diluar kekuasaan negara-negara yang bersengketa. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah ada sebelum lahirnya  sengketa-sengketa  dan  hal  ini  diatur  dalam  Bab  III  Statuta.  Selanjutnya  pasal  30 Statuta  memberikan  wewenang  kepada  ICJ  untuk  membuat  aturan-aturan  tata  tertib  untuk melengkapi Bab III tersebut.
Jadi  bila  Statuta  merupakan  suatu  konvensi,  aturan  prosedur  tadi  merupakan  suatu perbuatan multilateral ICJ yang juga mengikat negara-negara yang bersengketa. Disini teknik internasional identik dengan teknik interim suatu negara. Mengenai isi ketentuan-ketentuan prosedural dicatat bahwa jalannya proses dimuka ICJ mempunyai banyak kesamaan dengan yurisdiksi intern suatu negara, yaitu:
1. Prosedur tertulis dan perdebatan lisan diatur sebegitu rupa untuk menjamin sepenuhnya masing- masing pihak mengemukakan pendapatnya.
2. Sidang-sidang ICJ terbuka untuk umum, sedangkan sidang-sidang arbitrasi tertutup. Tentu saja rapat hakim-hakim ICJ diadakan dalam sidang tertutup.
ICJ  memiliki  yurisdiksi  dalam  dua  jenis  kasus,  yang  pertama  atas  kasus  sengketa (contentious  cases)  yang  menghasilkan  putusan  yang  mengikat  antara  negara-  negara  yang menjadi pihak, yang sebelumnya telah sepakat untuk tunduk kepada putusan pengadilan, dan yang  kedua  yaitu  untuk  mengeluarkan  pendapat  nasehat  (advisory  opinions)  yang menyediakan  alasan-  alasan/jawaban-jawaban  hukum,  sesuai  pertanyaan  yang  ditanyakan dalam lingkup hukum internasional, tetapi tidak mengikat.
Kasus  Sengketa  (Contentious  Case)  Yurisdiksi  ICJ  terhadap  contentious  case bergantung pada kesepakatan pihak- pihak yang bersengketa untuk membawa kasus mereka ke hadapan ICJ. Kesepakatan negara-negara yang bersengketa diajukan dalam bentuk special agreement  (persetujuan  khusus)  atau  yang  dikenal  dengan  compromis.  Compromis  sendiri selain  berisi  persetujuan  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk  mengajukan  perkara  ke Mahkamah, juga berisi penentuan hal-hal yang dipersengketakan dan pertanyaanpertanyaan yang  diajukan  ke  Mahkamah.  Hanya  negara  yang  bisa  menjadi  pihak  bersengketa.  Hal  ini
jelas dimuat dalam pasal 34 ayat (1) yang menyatakan “Only states may be parties in cases before  the  Court.”  Individu,  Korporasi,  Organisasi  Internasional,  bahkan  organ-organ  PBB tidak dapat menjadi pihak dalam ICJ. Namun hal ini tidak menghalangi kepentingan dari non- negara  untuk  menjadi  subyek  proses  jika  satu  negara  terlibat  terhadap  yang  lain.  Sebagai contoh, negara dalam kasus perlindungan terhadap warga negaranya (diplomatic protection), membawa kasus ke ICJ atas nama warga negaranya atau perusahaan. ICJ memiliki yurisdiksi wajib (compulsory jurisdiction) apabila:
a) Para  pihak  yang  bersengketa  terikat  dalam  perjanjian  atau  konvensi  dimana  dalam perjanjian tersebut mereka telah menyapakati bilamana terjadi sengketa antar pihak-pihak tersebut maka mereka menerima yurisdiksi wajib ICJ untuk memutus perkara tersebut.
b) Ketika  para  pihak  yang  bersengketa  menyatakan  mereka  menerima  yurisdiksi  wajib Mahkamah, atau yang dikenal dengan istilah optional clause. Dalam pasal 36 paragraf 2 dari  Statuta  Mahkamah  dikatakan  bahwa  pihak-pihak  dari  Statuta  tersebut  dapat  setiap saat menyatakan menerima yurisdiksi Mahkamah tanpa adanya persetejuan khusus dalam hubungannya  dengan  negara  lain  yang  menerima  kewajiban  yang  sama,  dalam  semua sengketa hukum mengenai:
1. the interpretation of a treaty (penafsiran perjanjian)
2. any question of international law (setiap persoalan dalam hukum internasional)
3. the  existence  of  any  fact  which,  if  established,  would  constitute  a  breach  of  an international  obligation  (adanya  suatu  fakta  yang  bila  terbukti  akan  menjadi  suatu pelanggara terhadap kewajiban internasional)
4. the  nature  or  extent  of  the  reparation  to be  made  for  the  breach  of  an  international obligation  (jenis  atau  besarnya  ganti  rugi  yang  harus  dilaksanakan  karena atau  (iii) hanya untuk kurun waktu tertentu.
Pasal 65(1) Statuta ICJ, menyatakan bahwa “the Court may give an advisory opinion on any legal question at the request of whatever body may be authorized by or in accordance with the Charter of the United Nations to make such a request.” Hal ini menjelaskan bahwa ICJ  juga  mempunyai  fungsi  konsultatif,  yaitu  memberikan  pendapat-  pendapat  yang  tidak mengikat terhadap suatu pertanyaan hukum oleh badan yang diakui oleh Piagam PBB sebagai badan  yang  memiliki  wewenang  untuk  mengajukan  pertanyaan  kepada  ICJ.  Sudah  jelas bahwa terdapat perbedaan antara fungsi penyelesaian sengketa dan fungsi konsultatif dari ICJ. Dalam  melaksanakan  fungsi  penyelesaian  sengketa,  keputusan  ICJ  merupakan  keputusan hukum  yang  mengikat  pihakpihak  yang  bersengketa.  Sedangkan  pendapat-pendapat  yang dikeluarkan  oleh  ICJ  bukan merupakan  putusan  hukum  yang  memiliki  kekuatan mengikat, apalagi pelaksanaan pendapat tersebut tidak dipaksakan. Yang dikeluarkan oleh ICJ hanyalah suatu pendapat nasehat dan bukan suatu keputusan. Menurut pasal 96(1) Piagam PBB, Majelis Umum  dan  Dewan  Keamanan  PBB  dapat  meminta  advisory  opinion  mengenai  masalah hukum ke ICJ.
Selanjutnya menurut ayat 2 pasal tersebut, hak untuk meminta pendapat pelanggaran dari  suatu  kewajiban  internasional).  Pernyataan  ini  dapat  dibuat:  (i)  tanpa  syarat,  atau  (ii) dengan syarat resiprositas oleh negara-negara lain, hukum juga dapat diberikan kepada organ- organ  lain  PBB  dan  badanbadan  khusus,  dengan  syarat  bahwa  semuanya  harus  mendapat otorisasi terlebih dahulu dari Majelis Umum. Prosedurnya dalam meminta pendapat nasehat haruslah dibuat dalam bentuk permintaan tertulis yang berisi pernyataan yang jelas tentang hal yang dimintakan dari Mahkamah, sementara itu dokumen- dokumen serupa yang menjadi pelengkap harus diserahkan pada saat yang bersamaan dengan permintaan tertulis, atau segera sesudahnya, sebanyak jumlah yang disyaratkan. Ini adalah syarat formal yang harus dipenuhi agar Mahkamah dapat memberikan pendapat nasehat. Pantitera kemudian memberitahukan negara- negara mana saja yang akan tampil dalam persidangan. Panitera juga memberitahukan kepada  negara  atau  organisasi  international  mana  saja  yang  dianggap  dapat  memberikan informasi  mengenai  subyek  masalah,  dalam  hal  ini  Mahkamah  akan  menerima  pernyataan tertulis dan lisan. Negara-negara dan Organisasi-organisasi internasional yang membawakan
pernyataan baik secara lisan maupun tertulis berhak memberikan komentar terhadap negara atau organisasi internasional lain yang juga membawakan pernyataan lisan ataupun tulisan. Pendapat nasehat dibawakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
Keputusan  Mahkamah  diambil  dengan  suara  terbanyak  atau  mayoritas  dari  hakim- hakim yang hadir. Bila dalam proses pengambilan keputusan seimbang, maka seara ketua atau wakilnya yang akan menentukan. Misalnya, keputusan Mahkamah tanggal 7 September 1927 dalam masalah  Lotus  antara  Prancis  dan  Turki  mengenai  tabrakan  kapal  di  laut  lepas  dan keputusan Mahkamah tanggal 18 Juli 1966 mengenai peristiwa Afrika Barat Daya tersebut. Keputusan hanya dapat diambil dengan pemberian suara Ketua Mahkamah.
Keputusan Mahkamah terdiri dari 3 bagian, yaitu :
a. Berisikan komposisi Mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa serta wakilwakilnya,  analisa  mengenai  fakta-fakta,  dan  argumentasi,  bukan  pihak-pihak  yang bersengketa.
b. Berisikan  penjelasan  mengenai  motivasi  Mahkamah.  Pemberian  motivasi  keputusan Mahkamah merupakan karena suatu penyelesaian yuridiksi. Hal ini sering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa. Oleh karena itu, perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa.
c. Berita  dispositif,  ini  berisikan  keputusan  Mahkama  yang  mengikat  negara-negara  yang bersengketa.
Pasal 57 statuta menjelaskan tentang pendapat terpisah ialah bila suatu keputusan tidak mewaili seluruh atau hanya sebagian dari pendapat bulat para hakim, maka hakim-hakim yang lain  berhak  memberikan  pendapatnya  secara  terpisah.  Pendapat  terpisah  disebut  dissenting opinion, maksudnya adalah pendapat seorang hakim yang tidak menyetujui suatu keputusan dan menyatakan keberatannya terhadap motif-motif yang diberikan dalam keputusan tersebut. Dengan  kata  lain,  pendapat  terpisah  adalah  pendapat  hakim  yang  tidak  setuju  dengan keputusan yang diambil oleh kebanyakan hakim.
Pasal 13 Pakta Liga Bangsa-Bangsa telah memulai usaha ke arah pelaksanaan suatu keputusan  dengan  menyatakan,  bila  suatu  keputusan  peradilan  tidak  dilaksanakan,  maka dewan dapat  mengusulkan  tindakan-tindakan  yang  akan  menjamin  pelaksanaan  keputusan tersebut. Piagam PBB dalam Pasal 94 menjelaskan:
a. Tiap-tiap negara anggota PBB harus melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional dalam sengketa apabila dia merupakan pihak.
b. Bila  negara  pihak  suatu  sengketa  tidak  melaksanakan  kewajiban-kewajiban  yang dibebankan  oleh mahkamah  kepadanya,  negara  pihak  lainnya  dapat  mengajukan persoalannya  kepada  Dewan Kemanan  dan  dewan,  kalau  perlu  dapat  membuat rekomendasi-rekomendasi atau memutuskan tindakan-tindakan yang akan diambil supaya keputusan tersebut dilaksanakan.
Mahkamah Internasional memutuskan sengketa berdasarkan hukum. Keputusan dapat dilakukan  berdasarkan  kepantasan  dan  kebaikan  apabila  disetujui  oleh  negara  yang bersengketa.  Keputusan  Mahkamah  Internasional  berdasarkan  keputusan  suara  mayoritas hakim.  Apabila  jumlah  suara  sama  maka  keputusan  ditentukan  oleh  Presiden  Mahkamah Internasional.
Dalam mengeluarkan keputusannya, MI juga menerapkan hukum internasional yang berasal  dari  traktat,  praktik-praktik  yang  dapat  diterima  secara  luas  sebagai  hukum (kebiasaan),  dan  prinsip-prinsip  umum  yang  ditemukan  dalam  sistem  hukum  utama  dunia. Selain itu, MI juga merujuk pada keputusan hukum di masa lalu atau tulisan para ahli dalam bidang hukum internasional. Keputusan Mahkamah Internasional ini bersifat mengikat, final dan tanpa banding. Artinya mengikat para pihak yang bersengketa dan hanya untuk perkara yang disengketakan.

## Contoh Sengketa di Mahkamah Internasional
Secara singkat dan konkret, kita dapat mencontohkan prosedur penyelesaian sengketa internasional kasus pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, sebagai berikut:
1. Indonesia  dan  Malaysia  bersepakat  untuk  mengajukan  penyelesaian  sengketa  ini  ke Mahkamah Internasional dengan menandatangani Special Agreement for the Submission to  the  International  Court  of  Justice  on  the  Dispute  between  Indonesia  and  Malaysia concerning  the  souvereignity  over  pulau  Ligitan  and  pulau  Sipadan.  Agreement  ini dilakukan  di  Kuala  Lumpur  pada  tanggal  31  Mei  1997  dan  disampaikan  kepada Mahkamah  Internasional  pada  tanggal  2  November  1998  melalui  Joint  Letter  atau notifikasi bersama;
2. Masalah  pokok  yang  diajukan  ke  Mahkamah  Internasional,  yaitu  “Apakah  kedaulatan atas  pulau  Sipadan  dan  Ligitan  berdasarkan  perjanjian  yang  ada,  bukti,  serta  dokumen yang tersedia merupakan milik Indonesia atau Malaysia”;
3. Pembuktian  klaim  dari  kedua  belah  pihak  dengan  cara  Written  Pleadings  and  Oral Hearing. Pada Written Hearing Process, hal-hal yang disampaikan terdiri dari memorial, counter memorial dan reply ke Mahkamah Internasional. Proses ini ditarget akhir Maret 2002, sedangkan penyampaian Oral Hearing oleh Malaysia pada tanggal 6-7 Juni 2002 dan Indonesia pada tanggal 12 Juni 2002;
4. Mahkamah Internasional menampung dan mempelajari pembuktian yang dilakukan oleh kedua  belah  pihak  dan  selambat-lambatnya  6  bulan  setelah  Oral  Hearing  harus  sudah menjadi keputusan;
5. Tahap  terakhir  adalah  tahap  keputusan  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Internasional (kasus pulau Sipadan dan Ligitan diputuskan pada pertengahan Desember 2002).
3.2.Pengambilan Keputusan Yang Ideal Di Mahkamah Internasional (International Court of  Justice)  Ditinjau  Dari  Pendekatan  American  Legal  Realism  Dan  Scandinavian Realism

## Realisme Amerika
Aliran ilmu hukum Amerika, yang dibangun atas penerimaan umum terhadap realisme filsufis, khususnya dipengaruhi oleh pandangan-pandangan James (1890-1922) dan Dewey (1859-1952).  James,  menguraikan  teori  pragmatisme,  sebagai  suatu  filsafat  positivis  yang menolak  “sistem-sistem  tertutup  dan  kemutlakan-kemutlakan  serta  asal  usul  yang  bersifat kepura-puraan  belaka”  dan  berpaling  ke  “fakta-fakta,  tindakan-tindakan  an  kekuasaan- kekuasaan.” Hal ini berarti “ the open air and the possibilities of nature” sebagai hal  yang bertentangan dengan dogma, kepalsuan-kepalsuan dan kemunafikan dari “ finality in truth ”. Aliran ilmu hukum Amerika, yang dibangun atas penerimaan umum terhadap realisme filsufis, khususnya dipengaruhi oleh pandangan-pandangan James (1890-1922) dan Dewey (1859-1952).  James,  menguraikan  teori  pragmatisme,  sebagai  suatu  filsafat  positivis  yang menolak  “sistem-sistem  tertutup  dan  kemutlakan-kemutlakan  serta  asal  usul  yang  bersifat kepura-puraan  belaka”  dan  berpaling  ke  “fakta-fakta,  tindakan-tindakan  dan  kekuasaan- kekuasaan.” Hal ini berarti “ the open air and the possibilities of nature” sebagai hal  yang bertentangan dengan dogma, kepalsuan-kepalsuan dan kemunafikan dari “ finality in truth ”. Sedangkan Dewey menekankan pentingnya kajian logika yang didasarkan pada suatu penyelidikan  tentang  kemungkinan-kemungkinan.  Dewey  berpendapat  bahwa  pencarian prinsip-prinsip  universal  yang  “ ready  made ”,  harus  dihentikan;  hukum  tidak  lebih  dari eksperimen yang didalamnya logika hanyalah salah satu dari faktor-faktor yang menentukan. Mereka  yang  mengkaji  hukum  harus  mengingat  bahwa  pengetahuan  adalah successful practice .
Karakteristik  pendekatan  aliran  realis  terhadap  permasalahan-permasalahan  ilmu hukum mencakup:
a. Suatu penyelidikan ke dalam unsur-unsur khas dari kasus-kasus;
b. Suatu kesadaran tentang faktor-faktor irrasional dan faktor-faktor yang tidak logis dalam pembuatan putusan pengadilan;
c. Penaksiran  tentang  atuan-aturan  hukum  melalui  evaluasi  terhadap  konsekuensi- konsekuensi praktis dari aturan-aturan tersebut;
d. Suatu perhatian terhadap hukum dalam kaitannya dengan politik, ekonomi dan lain-lain.
Di Amerika beberapa pemikiran tentang hukum mengikuti arah yang telah digariskan dalam  filsafat  pragmatisme.  Pemikir-pemikir  itu  tidak  memberi  perhatian  lagi  kepada masalah-masalah teoritis tentang hukum, bukan juga mengindahkan lagi aspek normatif dari hukum. Bagi mereka hanya pentinglah apa yang diperlakukan dengan hukum secara aktual. Orang-orang  yang  menjalankan  hukum  ialah  para  hakim  dan  pegawai-pegawai  pengadilan lainnya. Mereka membuat hukum. Oleh karena itu kaidah-kaidah hukum dipandang sebagai suatu generalisasi dari kelakuan para hakim. Maka ilmu pengetahuan hukum harus pertama- tama berpedoman pada kelakuan hakim.
Sarjana  hukum  yang  pertama  kali  menemukan  teori  semacam  ini  adalah  Oliver Wendell Holmes (1841-1935), terutama dalam karangannya yang berjudul The Part of Law , 1920. Menurut Holmes, seorang sarjana hukum harus menghadapi gejala-gejala hidup secara realistis. Jika ia berusaha mengambil sikap yang demikian, dia akan sampai pada keyakinan bahwa para penjahat sama sekali tidak mempunyai interesse dalam prinsip-prinsip normatif hukum,  sekalipun  kelakuan  mereka  seharusnya  diatur  menurut  prinsip-prinsip  itu.  Bagi mereka hanya  penting  kelakuan  aktual  ( patterns  of  behaviour )  seorang  hakim,  yakni pertanyaan apakah seorang hakim akan menerapkan sanksi pada suatu kelakuan yang tertentu atau tidak.
Kelakuan  para  hakim  pertama-tama  ditentukan  oleh  kaidah-kaidah  hukum. Berdasarkan tafsiran lazim kaidah-kaidah hukum itu dapat diramalkan, bagaimana kelakuan para  hakim  di  kemudian  hari.  Disamping  kaidah-kaidah  hukum  bersama tafsirannya  moral hidup pribadi dan kepentingan sosial ikut menentukan keputusan para hakim juga. Menurut Holmes kehidupan hukum bukan logika, melainkan pengalaman ( the life of the law  has  been,  not  logic,  but  experience ).  Semua  aspek  pragmatis  dan  empiris  hukum adalah teramat penting. “yang saya anggap sebagai hukum adalah ramalan tentang apa yang akan dilakukan  oleh  pengadilan  di  dalam  kenyataannya  dan  tidak  ada  yang  lebih  penting daripada itu. (“ the prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law ”).
Holmes  menekankan  bahwa  meskipun  bahasa  yang  digunakan  oleh  putusan pengadilan kebanyakan  adalah  bahasa  logika,  tetapi  dibalik  bentuk  logika  tersebut,  sering terdapat “suatu putusan yang tidak jelas dan bersifat bawah sadar … yang sangat berakar dari keseluruhan prosedur itu”. Oleh karena itu, “kepastian hukum hanya merupakan suatu ilusi”, dan “ketenangan bukanlah takdir manusia”.
Metode Holmes untuk menafsirkan hukum positif menggunakan penyingkiran secara sengaja  ( deliberate  exclucion) “setiap  kata  yang  bermakna  moral  dari  kajian  seseorang. Namun,  Holmes  menerima  bahwa  standar-standar  serta  prinsip-prinsip  moral  masyarakat memainkan  suatu  bagian  dalam  pembentukan  aturan-aturan  hukum.  Meskipun  demikian, perkembangan  suatu corpus  juris lebih  terkait  langsung  dengan  keinginan-keinginan  dari “kekuatan-kekuatan yang dominan yang ada di dalam masyarakat”, yang didukung oleh suatu “kekuasaan yang bersifat mengancam” ( the threat of force ).
Kenyataan  hukum  di  Amerika  seperti  gerakan  realis  dalam  yurisprudensi  Amerika dapat dicirikan  sebagai  sayap  radikal  dari  sekolah  sosiologis  hukum,  Gerakan  ini  bukan merupakan sekolah  hukum  itu  sendiri,  karena  tidak  terdiri  dari  sekelompok  orang  dengan keyakinan yang sama dan program terpadu. Ini adalah metode khas pendekatan, cara spesifik berfikir tentang hukum yang khas dari para penulis yang menggambarkan diri mereka sebagai realis  hukum. Selain  itu  hakim  juga  diharapkan  mampu  menemukan  hukum  karena perpustakaan  tidak selamanya  dapat  memberikan  jawaban  atas  permasalahan  hukum  oleh karena itu kemampuan hakim sangat diperlukan. Kemudian putusan pengadilan secara nyata merupakan  sesuatu  yang tidak  pasti  dan  seringkali  tidak  terprediksi,  Ketidakpastian  dari hukum  ini  bukan  merupakan  sesuatu  yang  harus  disesalkan,  tapi ia  memandang  bahwa  ini merupakan  nilai-nilai  dalam  masyarakat.  Bahwa  hukum  harus  stabil,  pasti  dan  terstruktur merupakan mitos dasar dari hukum.
Dalam banyak kasus, Holmes melihat adanya “ketidak jelasan tentang premis mayor” yang digunakan oleh hakim. “premis mayor” yang dimaksud disini adalah interpretasi hakim tentang kebijakan  publik  yang  mendasari  hukum.  Oleh  karena  itu,  Holmes  mengarahkan perhatiannya pada  sifat  kepastian,  di  mana  menurut  Holmes  dibutuhkan  kepastian  dalam pembuatan  hukum, baik  sebagai a  caunter  balance maupun  sebagai  bisnis,  dalam  hal  ini bukan  bisnis  pengadilan, melainkan  bisnis  dari  badan-badan  legislatif  yang  ada  dalam masyarakat. Kecenderungan dari para hakim untuk membuat hukum harus dicegah. Melalui wakil  yang  mereka  pilih,  yang duduk  di  badan  legislatif  mempunyai  hak  untuk  membuat hukum-hukum yang mereka anggap sebagai kebutuhan mereka.
Jika  kita  ingin  mengetahui  tentang  hukum,  maka  menurut  Holmes  kita  harus memandangnya “sebagai orang jahat yang hanya peduli terhadap akibat-akibat yang bersifat materiil,  yang  dengan  pengetahuan  seperti  itu,  si  orang  jahat  itu  dimungkinkan  untuk meramalkan apa yang di dalam kenyataannya mungkin dilakukan oleh pengadilan.” hukum dipandang oleh Holmes sebagai “seperangkat konsekuensi-konsekuensi”. Menurut Holmes, kita memahami  hukum  ketika  kita  dapat  meramalkan  dengan  kepastian  tertentu,  apa  yang dihasilkan  oleh  pelaku  pengadilan,  ketika  pengadilan  dihadapkan  dengan  permasalahan- permasalahan hukum.
Karl Llewellyn (1893-1962) dalam tulisan-tulisan sebelumnya, adalah juru bicara teori realis orthodox. Ia berpendapat bahwa aturan hukum substantif yang dari jauh lebih penting dalam praktek yang sebenarnya hukum daripada yang sampai sekarang telah diasumsikan. Ia mengusulkan bahwa titik fokus dari penelitian hukum harus digeser dari studi aturan untuk ketaatan  perilaku  nyata  dari  pejabat  hukum,  khususnya  hakim.  "Apa  yang  para  pejabat  ini dilakukan tentang perselisihan adalah, menurut saya, hukum itu sendiri". Pernyataan terakhir ini, bagaimanapun, ditarik oleh Llewellyn pada tahun 1950.
Kritik terhadap cara berpikir kaum realis Amerika Serikat itu cukup banyak dan keras. Pendekatan realis telah didakwa sebagai penyebab terjadinya banyak sekali kebingungan dan melebih-lebihkan  peran  hakim  dalam  membentuk  dan  membuat  hukum.  Pendapat  itu menganggap  bahwa  hukum  bukanlah  apa  yang  dilaksanakan  oleh  pengadilan,  tetapi pengadilan  adalah  pranata  yang  melaksanakan  hukum.  Jika  hakim  cenderung  untuk mengukuti hukum, maka akan sangat mudah untuk meramalkan apa yang akan diputus oleh hakim  dalam banyak  kasus.  Lagi  pula,  hukumlah  yang  lebih  dahulu  ada,  baru  kemudian pengadilan.  Definisi hukum  yang  menyatakan  hukum  sebagai  apa  yang  diputuskan  oleh pengadilan,  sama  dengan orang  yang  mengatakan  bahwa  obat  adalah  apa  yang  dituliskan dokter di atas kertas resep.
Menurut  buku  karya  editor  Christopher  Berry  Gray,  Philosophy  of  Law  :  An Encyclopedia, Volume II (1999: 722-723), meskipun secara umum penganut realisme hukum berpandangan bahwa  yang  dimaknakan  sebagai  hukum  adalah  putusan  hakim,  dan  bukan undang-undang, karena  undang-undang  hanyalah  sumber  hukum  dan  baru  menjadi  hukum setelah diterjemahkan  dalam  puutusan  hakim.  Tetapi  dalam  kalangan  kaum  realis  sendiri terdapat dua sayap, yaitu:
a. The sosiological wing of realism , yang dianut oleh Karl Llewellyn, Oliphant, Moore dan Cohen. Inti pendapat mereka adalah ada beraneka ragam kekuatan sosial yang memaksa dan mempengaruhi  penilaian  hakim  terhadap  fakta-fakta  dari  kasus  yang  sedang dihadapinya, yang  mana,  kekuatan,  sosial  itulah  yang  menentukan  lahirnya  putusan hakim,  ketimbang aturan-aturan  hukum.  Kekuatan  sosial  itu  termasuk;  latar  belakang ekonomi para hakim dan juga termasuk pengalaman-pengalaman sosialisasi profesional para hakim.
b. The idiosyncracy wing of realism, yang menekankan pada pengaruh faktor psikologis dan kepribadian  individu.  Dianut  oleh  Jerome  Frank  dan  Hutcheson.  Inti  pendapat  mereka adalah faktor  yang  paling  dasar  yang  mempengaruhi  hakim  dalam  menilai  fakta-fakta terkait  kasus yang  diadilinya  adalah  faktor  kepribadian  dan  psikologis  dari  individu. Jerome Frank dipengaruhi oleh ajaran psikoanalisis dari Sigmund Freud.

## Realisme Skandinavia
Mashab hukum yang berkembang di Uppsala, Swedia juga disebut mashab realisme hukum. Namun  perbedaan  dengan  mashab  realisme  hukum  Amerika  cukup  besar  karena bukan praktek  hukum  pejabat-pejabat  hukum  menjadi  titik  tolak  pandangan,  melainkan kelakuan orang-orang di bawah hukum. Ilmu pengetahuan yang menerangkan kelakuan orang adalah psikologi. Karenanya psikologi diminta bantuannya oleh tokoh-tokoh maszab Swedia untuk mencari arti hukum yang sebenarnya.
Tokoh  realisme  hukum  Scandinavia,  Axel  Hagerstorm  (1868-1939)  merupakan pendiri dari “Uppsala School” menaruh perhatiannya pada konsep dasar hukum yang menjadi Analisa kritis pada konsep “hak”; Ia memberikan contoh mengenai hak kepemilikan. Yang mana hal tersebut tidak akan ada persoalan sampai dengan adanya tuntutan atau hal tersebut menjadi obyek perkara di pengadilan. Bahkan, tuntutan dari pihak lain pun akan dipandang tidak  nyata atau  spekulatif  sampai  ia  dapat  membuktikan  yang  sebaliknya; Doktrin  yang dibawa oleh Uppsala school (Axel Hagerstorm) ini dikritisi oleh Filsuf hukum Denmark, F. Vinding  Kruse  dan  menyebutkan  bahwa  elaborasi  normatif  dan  etikal jurisprudence  masih tetap metoda yang diuji cobakan. Dia mengambil sikap bahwa masih memungkinkan untuk membangun nilai dasar moral dan keadilan berdasarkan keilmuan; Dengan demikian, prinsip bahwa  manusia  hidup  bersama  dalam  masyarakat  tidak  boleh  saling melukai  merupakan reaksi  normal  untuk menjaga  manusia  dan  kekayaannya.  Prinsip  ini  tidak dapat  dipandang sebagai dalil normatif yang sewenang-wenang; Lundstedt, seorang profesor hukum Swedia, mengikuti  Hangerstrom  dalam  penolakannya secara  total  terhadap  argumen  yang  bersifat metafisik.  Apa  yang  tidak  dapat  dibuktikan  sebagai fakta  bahasa  serta  reaksi-reaksi  yang murni yang bersifat emosional yang menjadi penyebab timbulnya banyak argumen yang tidak berguna  yang  berkaitan  dengan  sifat  hukum.  Konsep-konsep  keadilan  merupakan  ilusi, dimana tidak pernah ada ilmu yang berkaitan dengan nilai-nilai.
Menurut  Lundstedt,  hukum  hanyalah  merupakan  fakta-fakta  dari  eksistensi  sosial, sedangkan  selain  itu  tak  lebih  hanya  sekedar  ilusi.  Hukum  merupakan  hal  esensial  jika masyarakat  ingin  bertahan;  oleh  karena  pada  dasarnya  hukum  merupakan  persyaratan  bagi “kesejahteraan sosial”. lebih lanjut ia berpendapat bahwa suatu sistem hukum mencerminkan aspirasi-aspirasi sosial yang secara sistematik mengorganisir fakta sosial, maka tujuan-tujuan sistem itu akan muncul pula secara jelas.
Kenyataan hukum di Scandinavia memfokuskan pada kenyataan, dimana menekankan pada hak kepemilikan (Axel Hagerstrom). Yang mana hal tersebut tidak akan ada persoalan sampai  dengan  adanya  tuntutan  atau  hal  tersebut  menjadi  obyek  perkara  di  pengadilan. Bahkan, tuntutan dari pihak lain pun akan dipandang tidak nyata atau spekulatif sampai ia dapat membuktikan yang sebaliknya. Selain hak kepemilikan, ada juga norma dalam hukum hanya akan  valid  apabila  dapat  diprediksi  bahwa  pengadilan  dapat  mempergunakan  hal tersebut dalam  suatu  perkara  (Alf  Ross).  Dari  pandangan  Ross  ini,  ia  menyatakan  bahwa hukum sejatinya ditujukan kepada pengadilan ketimbang individual; Dalam pandangan Realis Skandinavia, hukum bukanlah upaya untuk menyadarkan keadilan, melainkan dibawa oleh tekanan kelompok sosial atau kebutuhan kelompok sosial.
Penganut  realisme  Skandinavia  lainnya,  Olivecrona,  seorang  juris  Swedia menganggap tidak perlu mendefenisikan hukum. Metode analisis digunakan oleh Olivercrona mencakupi penyelidikan  tentang  keseluruhan  fakta  yang  ada  dalam  istilah  ‘aturan-aturan hukum’.  Sistem aturan-aturan  hukum  bukanlah  suatu  sistem  yang  tertutup;  sistem  aturan- atuaran  hukum  tidak mempunyai  batasan  yang  tegas.  Hukum  muncul  dari  aturan-aturan normatif  yang  berdasarkan pada  kenyataan-kenyataan  sosial;  hukum  hanya  ada  dalam imajinasi.  “kekuatan  mengikat” seperti  yang  dikemukakan  oleh  Olivercrona,  tidak mempunyai eksistensi objektif. Tidak ada “kekuatan mengikat” dalam hukum alam, karena hukum  alam  bersandar  hanya  pada kepercayaan.  Kekuatan  mengikat  dari  hukum  tidak mempunyai asal usul dalam kehendak negara yang bersangkutan (kekuatan mengikat hukum tidak lebih daripada sebuah mitos). “Mengikatnya” hukum ada hanya sebagai suatu ide dalam
pikiran manusia. Orang “merasa” bahwa mereka diikat oleh hukum dan dalam suatu analisis tentang perasaan-perasaan inilah esensi hukum dapat ditemukan.
3.3.Pengambilan  Keputusan  yang  seharusnya  di  Mahkamah  Internasional  (International Court  of  Justice)  dengan  Pendekatan  American  Legal  Realism  dan  Scandinavian Realism
Penegakan  hukum  adalah  bahasa  Indonesia  untuk law  enforcement .  Dalam  bahasa Belanda  dikenal rechtstoepassing dan rechtshandhaving .  Pemikiran  yang  dominan mengatakan,  penegakan  hukum  adalah  suatu  proses  logis  yang  mengikuti  kehadiran  suatu peraturan  hukum.  Apa  yang  harus  terjadi  menyusul  kehadiran  peraturan  hukum  hampir sepenuhnya  terjadi  melalui  pengolahan  logika.  Logika  menjadi  kredo  atau  kepercayaan dalam penegakan hukum.
Penegakan  hukum  bukan  suatu  proses  logis  semata,  melainkan  syarat  dengan keterlibatan  manusia  didalamnya.  Hal  itu  berarti  penegakan  hukum  tidak  dapat  dilihat sebagai  proses  logislinier,  melainkan  sesuatu  yang  kompleks.  Masuknya  faktor  manusia menjadikan  penegakan  hukum  sarat  dengan  dimensi  perilaku  dengan  semua  faktor  yang menyertainya. Penegakan hukum bukan lagi hasil deduksi logis, melainkan lebih merupakan hasil  dari  pilihan-pilihan.  Dengan  demikian,  luaran  ( output )  dari  penegakan  hukum  tidak dapat  hanya  didasarkan  pada  ramalan  logika  semata,  melainkan  juga  hal-hal  yang  tidak menurut logika.
Dari  segi  teoretis,  masalah  hubungan  hukum  nasional  dengan  hukum  internasional sangat tergantung pada dari mana kita memandang persoalan itu, atau sangat tergantung dari sudut pandang pembahas. Dalam teori ada dua pandangan tentang hukum internasional, yaitu pandangan  voluntarisme  dan  obyektivis.  Voluntarisme  mendasarkan  berlakunya  hukum internasional pada kemauan negara. Sedangkan pandangan obyektivis menganggap ada dan berlakunya  hukum  internasonal  ini  lepas  dari  kemauan  negara.  Pandangan  yang  berbeda tersebut  akan  membawa  akibat  yang  berbeda,  pandangan  pertama  mengakibatkan  adanya hukum  nasional  dan  hukum  internasional  sebagai  dua  perangkat  hukum  yang  hidup berdampingan  dan  terpisah,  sedangkan  pandangan  obyektif  menganggapnya  sebagai  dua bagian  dari  satu  kesatuan  perangkat  hukum.  Menurut  pandangan  pertama  di  atas,  bahwa ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional. Kusumaatmadja menyimpulkan, bahwa apabila kita menghendaki adanya masyarakat internasional yang aman dan sejahtera, maka kita  harus  mengakui  adanya  hukum  internasional  yang  mengatur  masyarakat internasional. Konsekuensinya  adalah  hukum  nasional  mau  tidak  mau  harus  tunduk  pada  hukum internasional.  Dengan  demikian  berlakunya  hukum  internasional  tergantung  pada kemauan negara.
Seperti  itulah  sekiranya  kekuatan  keputusan  mahkamah  internasional,  jika  suatu masyarakat tidak menginginkannya maka hal tersebut tidak akan berlaku bagi mereka, maka dari  itu  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  mahkamah  internasional  haruslah  bertolak  pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat internasional dan tidak hanya melihat pada segi prosedural saja.  Tokoh-tokoh legal  realism yang  berasal  dari  kalangan  praktisi  hukum,  yakni  Holmes (1841-1935),  Jerome  Frank  (1859-  1957)  dan  seorang  ahli  ilmu  sosial,  Karl  Nickerson Llewellyn (1893-1962), melihat kenyataan bahwa tidak semua kasus yang ada di pengadilan, khususnya  kasus-kasus  berat  diatur  dalam  Undang-Undang.  Sehingga  pada  kenyataannya hakim  mempunyai  peranan  yang  lebih  bebas  untuk  memilih  dan  menentukan  serta  lebih kreatif dalam penerapan hukum dari pada sekadar mengambil di dalam aturan-aturan  yang dibuat oleh penguasa (undang-undang). Dalam praktiknya ternyata faktor seperti temperamen psikologis  hakim,  kelas  sosial  dan  nilai-nilai  yang  ada  pada  hakim  lebih  berfungsi  dalam pengambilan keputusan hukum dari pada aturan-aturan yang tertulis.
Sarjana  hukum  yang  pertama  kali  menemukan  teori  semacam  ini  adalah  Oliver Wendell Holmes (1841-1935), terutama dalam karangannya yang berjudul The Part of Law , 1920. Menurut Holmes, seorang sarjana hukum harus menghadapi gejala-gejala hidup secara
realistis. Jika ia berusaha mengambil sikap yang demikian, dia akan sampai pada keyakinan bahwa para penjahat sama sekali tidak mempunyai interesse dalam prinsip-prinsip normatif hukum,  sekalipun  kelakuan  mereka  seharusnya  diatur  menurut  prinsip-prinsip  itu.  Bagi mereka hanya  penting  kelakuan  aktual  ( patterns  of  behaviour )  seorang  hakim,  yakni pertanyaan apakah seorang hakim akan menerapkan sanksi pada suatu kelakuan yang tertentu atau tidak.
Kelakuan  para  hakim  pertama-tama  ditentukan  oleh  kaidah-kaidah  hukum. Berdasarkan tafsiran lazim kaidah-kaidah hukum itu dapat diramalkan, bagaimana kelakuan para hakim di kemudian hari. Disamping kaidah-kaidah hukum bersama tafsirannya, moral hidup pribadi dan kepentingan sosial ikut menentukan keputusan para hakim juga. Menurut Holmes kehidupan hukum bukan logika, melainkan pengalaman ( the life of the law  has  been,  not  logic,  but  experience ).  Semua  aspek  pragmatis  dan  empiris  hukum adalah teramat penting. “yang saya anggap sebagai hukum adalah ramalan tentang apa yang akan dilakukan  oleh  pengadilan  di  dalam  kenyataannya  dan  tidak  ada  yang  lebih  penting daripada itu. (“ the prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law ”).
Pada  kasus  AS  dengan  Iran  yakni  Amerika  Serikat  (AS)  akan  menarik  diri  dari Perjanjian Persahabatan atau Perjanjian Amity (Treaty of Amity) yang digunakan Iran sebagai dasar  untuk  menutut  negara  itu  di  Mahkamah  Internasional  (ICJ).  Iran  menyeret  AS  ke Mahkamah Internasional setelah kembali memberlakukan sanksi dan mundur dari perjanjian nuklir  pada  Mei  lalu.  Iran  berargumen,  keputusan  itu  melanggar  syarat-syarat  Perjanjian Amity 1955. Iran menuntut AS karena bersikap bermusuhan dan melanggar Perjanjian Amity serta Kerjasama Ekonomi AS-Iran sejak 1955 tersebut. Namun, setelah ICJ memerintahkan AS untuk meringankan sanksi, AS mengatakan perjanjian itu akan dihentikan. AS menyebut klaim Iran tidak berdasar dan menolak keputusan ICJ. Putusan Mahkamah Internasional ini mengikat,  namun  pengadilan  tidak  memiliki  kekuatan  untuk  menegakkannya.  Mahkamah Internasional  merupakan  organ  peradilan  utama  PBB  dan  menyelesaikan  sengketa  hukum antara  negara-negara  anggota.  Namun  kedua  negara  di  masa  lalu  mengabaikan  putusan pengadilan.
Beranjak  daripada  kasus  tersebur  menjelaskan  bahwa  keputusan  yang  dikeluarkan hakim-hakim pada mahkamah internasional belum memberikan kepuasaan terhadap beberapa negara  yang bersengkata di  ICJ, sehingga dampak  yang terjadi yakni kehilangan  kepastian hukumnya.  Kasus  lainnya, ICJ  memutuskan  tindakan  Israel  dalam  membangun  tembok perbatasan di jalur Gaza adalah ilegal dan merugikan Palestina. Untuk itu berdasarkan putusan ICJ,  Israel  harus  memulihkan  lingkungan  maupun  hak-hak  dari  masyarakat  Palestina  yang terkena dampak dari pembangunan tembok tersebut. Namun Israel tidak tidak akan mudah mematuhi keputusan tersebut, Israel sebagai negara besar yang berdaulat tidak akan begitu mudahnya menuruti perintah ICJ. Apalagi, sudah ada dukungan terhadap Israel untuk tidak melaksanakan putusan tersebut  yang sudah dikeluarkan oleh Juru Bicara Departemen  Luar Negeri Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah sekutu utama Israel. Amerika sendiri sebagai anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak untuk menghentikan situasi  ilegal  yang dianggap  ICJ  telah  diterapkan  oleh  Israel  dalam  kasus  pembangunan tembok  tersebut.  Sedangkan  ICJ  dalam  putusannya  menyatakan,  konsekuensi  dari pembangunan  tembok  ilegal  tersebut  memberi  dampak  bagi  Majelis  Umum  dan  Dewan Keamanan untuk menghentikan pembangunan tembok tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  timbul  sebuah  pertanyaan  bagaimana  seharusnya keputusan yang harus dikeluarkan Mahkamah internasional untuk dapat mengikat kedua belah pihak  yang  bersengketa  sehingga  kepercayaan  publik  terhadap  hukum  internasional  tidak hilang. Peter  mengatakan  bahwa  sering  hukum  dinilai  berlebihan,  yaitu  sebagai  alat untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  sosial  dalam  masyarakat.  Akan  sering  ditemukan bahwa masalah sosial tersebut seharusnya (sebenarnya) dapat diselesaikan dengan cara lain. Dikatakan  juga  bahwa  sering  hukum  itu  dipergunakan  untuk  menyalurkan  rasa
emosional publik. Hal ini bertentangan dengan pemikiran bahwa penyelenggaraan peradilan (menjatuhkan  sanksi  hukum)  harus  merupakan  suatu  aksi  sosial  yang  rasional. Rasa  emosional  atau  rasa  marah  publik  sering  ditujukan  kepada  perbuatan  yang  sering disidangkan  di  pengadilan  tetapi  dapat  pula  ditujukan  kepada  putusan  pengadilan  yang dirasakan publik bertentangan dengan rasa keadilan.
Penganut  realisme  Skandinavia  lainnya,  Olivecrona,  seorang  juris  Swedia menganggap tidak perlu mendefenisikan hukum. Metode analisis digunakan oleh Olivercrona mencakupi penyelidikan  tentang  keseluruhan  fakta  yang  ada  dalam  istilah  ‘aturan-aturan hukum’.  Sistem aturan-aturan  hukum  bukanlah  suatu  sistem  yang  tertutup;  sistem  aturan- atuaran  hukum  tidak mempunyai  batasan  yang  tegas.  Hukum  muncul  dari  aturan-aturan normatif  yang  berdasarkan pada  kenyataan-kenyataan  sosial;  hukum  hanya  ada  dalam imajinasi.  “kekuatan  mengikat” seperti  yang  dikemukakan  oleh  Olivercrona,  tidak mempunyai eksistensi objektif. Tidak ada “kekuatan mengikat” dalam hukum alam, karena hukum  alam  bersandar  hanya  pada kepercayaan.  Kekuatan  mengikat  dari  hukum  tidak mempunyai asal usul dalam kehendak negara yang bersangkutan (kekuatan mengikat hukum tidak lebih daripada sebuah mitos). “Mengikatnya” hukum ada hanya sebagai suatu ide dalam pikiran manusia. Orang “merasa” bahwa mereka diikat oleh hukum dan dalam suatu analisis tentang perasaan-perasaan inilah esensi hukum dapat ditemukan. Menurut Lundstedt, hukum hanyalah merupakan fakta-fakta dari eksistensi sosial, sedangkan selain itu tak lebih hanya sekedar  ilusi.  Hukum  merupakan  hal  esensial  jika masyarakat  ingin  bertahan;  oleh  karena pada  dasarnya  hukum  merupakan  persyaratan  bagi “kesejahteraan  sosial”.  lebih  lanjut  ia berpendapat  bahwa  suatu  sistem  hukum mencerminkan aspirasi-aspirasi  sosial  yang  secara sistematik mengorganisir fakta sosial, maka tujuan-tujuan sistem itu akan muncul pula secara jelas.
Arti dari opini publik terhadap putusan suatu pengadilan dikemukakan oleh sarjana hukum  Belanda  M.P.  Vrij  dengan  teori  “subsosial”nya.  Menurut  teori  ini  suatu  tindak pelanggaran hukum mempunyai empat akibat  subsosial: dorongan mengulangi dari pelaku, rasa tidak puas korban, keinginan meniru dari pihak ketiga dan rasa kecewa pihak keempat. Adapun fungsi penghukuman adalah mengatasi gejolak-gejolak sosial-psikologis diatas. Menurut  teori  Vrij,  rasa  kecewa  atau  kemarahan  pihak  keempat  (yaitu  publik)  atas perbuatan tercela yang terjadi, memang seharusnya dipertimbangkan dalam putusan hakim. Ini berarti  bahwa  sentimen  moral  publik  atau  opini  publik  diangggap  mencerminkan  rasa keadilan yang telah digangu oleh perbuatan tercela tersebut, dan ini harus dipertimbangkan oleh  majelis  yang  akan  memutuskan  perkara  bersangkutan.  Kekecewaan  dan  kemarahan publik terhadap apa yang dirasakan tidak atau kurang adil, adalah apa yang dapat termasuk dalam “ civic enggagement ”.

## 4. KESIMPULAN
1. Dengan  melihat  segala  ketentuan  yang  mengatur  pembentukan  dan  prosedural  berdirinya Mahkamah  Internasional  yang  sejalan  dengan  tujuan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tersebut yaitu dalam rangka penyelesaian sengketa secara damai dan perlu adanya lembaga atau badan peradilan  yang  diberi  wewenang  untuk  meyelesaikan  sengketa  antar  negara.  Tentulah  ICJ (International Court of Justice) sebagai sebuah peradilan memiliki peranan penting selama ini dalam menjaga perdamaian dunia.
2. Pendekatan realis telah didakwa sebagai penyebab terjadinya banyak sekali kebingungan dan perlebihan  peran  hakim  dalam  membentuk  dan  membuat  hukum.  Pandangan  seperti  itu menganggap  bahwa  hukum  bukanlah  apa  yang  dilaksanakan  oleh  pengadilan,  tetapi pengadilan adalah  pranata  yang  melaksanakan  hukum. Jika  hakim  Internasional  cenderung untuk mengikuti hukum, maka akan sangat mudah untuk meramalkan apa yang diputuskan oleh hakim dalam banyak kasus. Melihat pada kenyataan di Dunia Internasional bahwa tidak semua kasus yang ada di Mahmakah internasional, khususnya kasus-kasus berat diatur dalam undang-undang.  Sehingga pada kenyataannya hakim mempunyai peranan yang lebih bebas
untuk  memilih  dan  menentukan  serta  lebih  kreatif  di dalam  penerapan  hukum  dari  pada sekadar  mengambil  di  dalam  aturan-aturan  yang  dibuat  oleh penguasa.  Dalam  praktiknya ternyata  faktor  seperti  temperamen  psikologis  hakim,  kelas  sosial dan  nilai-nilai  yang  ada pada  hakim  lebih  berfungsi  dalam  pengambilan  keputusan  hukum  dari pada  aturan-aturan yang tertulis.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. Sosiologi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan. Jakarta: Kecana. 2012
Ali,  Achmad. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicalprudence) termasuk  Interpretasi  Undang-undang  (legisprudence) volume 1 Pemahaman  Awal, Jakarta: Kencana, 2009.
Azizky,  A.  Qadri. Eklektisisme  Hukum  Nasional , Kompetisi  antara  Hukum  Islam  dan  Hukum Umum . Cet I. Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002.
Brotosusilo, Agus, Philosophy of Law. Jakarta: Universitas Indonesia, 2018. Huijbers, Theo Huijbers. Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah. Yogyakarta : Kanisius, 1982.
Mauna,  Boer. Hukum  Internasional,  Pengertian,  Peranan  Dan  Fungsi  Dalam  Era  Dinamika Global , Bandung: PT Alumni, 2005. Rahardjo, Satjipto. Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
Wagiman  dan  Anasthasya  Saartje  Mandagi. Terminologi  Hukum  Internasional ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2016.
Jurnal: Amal,  Bakhrul  Amal.  “ Sengketa  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Keraton  Kasepuhan  di  Kota Cirebon (Suatu Kajian terhadap Putusan MA No. 1825 K/Pdt/2002) Dispute Of Ownership Of Land In Kasepuhan Palace Cirebon (A Study on MA Decision No. 1825 K / Pdt / 2002) E-Journal” .  Semarang:  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Program  Pascasarjana Universitas
Diponegoero. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/viewFile/11979/9149,  diakses  09
Maret 2021.
Anis, Andrew Alexandro. “Eksistensi Mahkamah Pengadilan Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara Menurut Hukum Internasional”, Lex et sociates 6 (Agustus 2018), Hlm. 107-118.
Astawa, Kt. Diara. “Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”, tahun 2017 (februari 2014), Hlm. 24-42.
Kalalo, Julianto Jover Jotam. “Penyelesaian Sengketa Terhadap kasus imunitas negara melalui IJC (International Court of Justice)”, Jurisprudentie 3 (Desember 2016), Hlm. 98-109.
Nasser, Nur Asyraf Munif Junaidy. “Peran mahkamah internasional dalam penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  internasional”,  Jurnal  ilmiah  hukum  dirgantara  9  (September  2018), Hlm. 117-126.
Putri,  Riani.  “Penafsiran  Hukum  Hakim  Dalam  Menangani  Sengketa  Antara  Iran  Vs  Amerika Serikat (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Internasional” 6 (November 2003), Hlm. 14.
Selviria.  “Sistem  pemidanaan  Indonesia  ditinjau  dari  pendekatan  American  legal  realism  dan Scandinavian realism”, jurnal simbur cahaya, Hlm. 189-206.
Winaryawati,  Indien.  “Eksistensi  Mahkamah  internasional  sebagai  lembaga  kehakiman perserikatan bangsa-bangsa (PBB)”, Rechtidee Jurnal hukum vol 9 (juni 2014), Hlm. 56- 71.

## Dan lain-lain:
Brotosusilo,  Agus. The American  Legal System, baca “Bahan Bacaan Filsafat Hukum Buku ke 1”, Hlm. 658.
Charter of the United Nations
Gie,
“Pakar: Hukum Internasional Tidak akan menyentuh negara besar”,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10697/pakar-hukum-internasional-tidak- akan-menyentuh-negara-besar, diakses pada 11 maret 2021. Hukum Online, Hakim itu adalah hakim, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4aeaf83a7a372/hakim-itu-adalah-hakim, diakses pada 08 maret 2021.
Michio, Nathania Riris Michio. “Tolak Putusan Mahkamah Internasional, AS  Akhiri Perjanjian dengan Iran”, https://www.inews.id/news/internasional/tolak-putusan-mahkamah-
internasional-as-akhiri-perjanjian-dengan-iran, diakses pada 11 maret 2021.
Statute of International Court of Justice, San Fransisco, 1945 [ICJ Statute], United Nations, Overview, https://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html, diakses pada 08 maret 2021.