## Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law
Angga Dwi Prasetyo, Abdul Rachmad Budiono, Shinta Hadiyantina anggadwiprasetyo10@gmail.com

## Universitas Brawijaya Malang

## Abstract
The Job Creation Law passed and enacted in 2020 is a momentual result with the expectation that the Law will create jobs. But after the passage of the Job Creation Law with the use of the omnibus law method, it produced various responses and reactions from the community so that the community also among academics produced pros and cons to the Law. In addition, after the Uncang-Cipta Kerja Law was passed, it has had an impact on the elimination of industries included in the negative investment list, triggering an increase in foreign investment in Indonesia. Based on the description, a problem was formulated: what is the legal politics behind the change in licensing norms and the investment climate in the Job Creation Law using the omnibus law method.  The research method used in the writing of this article is the use of legal normative research. The source of legal materials used includes 3 (three) types of legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Legal data collection techniques use a literature research model that analyzes the legal data studied in the form of qualitative and descriptive content analysis. The results showed that the government’s efforts to reduce duplication of regulations through comprehensive legislation are expected to accelerate licensing.
Media Iuris Vol. 5 No. 2, June 2022                                                                                p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v5i2.36165                                                                                         e-ISSN: 2621-5225
Article history: Submitted 27 May 2022; Accepted 14 June 2022; Available online 30 June 2022.
Keywords:
Omnibus Law;
UU Cipta Kerja;
Licensing; Investment.
Copyright © 2022 Angga Dwi Prasetyo, Abdul Rachmad Budiono, Shinta Hadiyantina. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dan diundangkan pada tahun 2020 merupakan suatu hasil momentual dengan harapan dari Undang-Undang tersebut ialah menciptakan lapangan kerja. Tetapi pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dengan penggunaan metode omnibus law tersebut menghasilkan berbagai tanggapan dan reaksi dari lapisan masyarakat sehingga masyarakat pun juga dikalangan akademisi menghasilkan pro kontra terhadap Undang-undang tersebut. Selain itu, pasca Undang-Undang Cipta Kerja disahkan telah berdampak pada penghapusan industri yang masuk dalam daftar negatif investasi sehingga memicu peningkatan investasi asing di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut,
dirumuskan masalah: apa politik hukum dibalik perubahan norma perizinan dan iklim investasi dalam UU Cipta kerja menggunakan metode omnibus law.
Metode penelitian yang dipakai pada penulisan artikel ini ialah penggunaan penelitian normatif hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yakni materi hukum primer, materi hukum sekunder,
serta materi hukum tersier. Teknik pengumpulan data hukum menggunakan model penelitian kepustakaan yang menganalisis data hukum yang diteliti berupa analisis isi kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mengurangi duplikasi regulasi melalui undang-undang yang komprehensif diharapkan dapat mempercepat perizinan. Kata Kunci:
Omnibus Law; UU Cipta Kerja; Perizinan; Investasi.
Angga Dwi, dkk: Politik Hukum Perubahan...

## Pendahuluan
Konsepsi negara hukum merupakan hasil pemikiran yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Pemilihan suatu bentuk negara dengan konsepsi negara hukum bertujuan untuk memproteksi/melindungi dari berbgai tindakan kesewenangan yang berpotensi dilakukan oleh penguasa, sehingga setiap tindakan penguasa wajib didasarkan atas suatu dasar atau peraturan yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak yang berwenang. Namun, tidak jarang negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum kerapkali bertransformasi menjadi negara peraturan karena ia berpandangan bahwa jika peraturan sebagai dasar sudah dibentuk maka seluruh tindakannya dapat dibenarkan, padahal dalam konsepsi negara hukum juga wajib melihat unsur kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Dengan konstruksi yang demikian itu maka potensi disharmonisasi regulasi yang mengakibatkan apa yang disebut Richard Susskind sebagai hyper regulations 1 atau istilah yang kemudian populer disebut obesitas hukum. 2 Selain itu, meningkatnya peran pengadilan dalam menentukan validitas setiap regulasi maupun kebijakan negara, 3 mengakibatkan penyusunan regulasi yang dilakukan menjadi tidak sistematis, sehingga akibat dari penyusunan regulasi yang tidak sistematis dan pengadilan yang selalu masuk terlalu dalam untuk menentukan validitas regulasi dapat menjadikan bom waktu bagi penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. 4 Selain itu, obesitas peraturan dan komplesitasnya
1 Richard Susskind menguraikan “By that I meant we are all governed today by a body of rules and laws that are so complex and so large in extent that no one can pretend to have mastery of them all. I argued then that hyper-regulation means not that there is too much law, by some objective standard, but that there is too much law given our current methods of managing it.” Richard Susskind, ‘Legal Informatics: a Personal Appraisal of Context And Progress’ (2010) 1 European Journal of Law and Technology.[90–91].
2 Kementerian Hukum dan HAM, ‘Penyusunan Program dan Strategi Reformasi Regulasi dalam Rangka Memperkuat Substansi dan Operasionalisasi UU Nomor 12 Tahun 2011’ (2011).
3 Kecenderungan yang semacam ini sesungguhnya telah disinggung oleh Dejonghe Matthias yang  menyebutnya  fenomena  countermajoritarian  difficulty,  dengan  disediakannya  mekanisme judicial review maka akan mendorong segala pengujian validitas kebijakan regulasi negara melalui peradilan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan “Judicial review is countermajoritarian because it allows judges to thwart the will of the majority. It enables decisions by the legislature to be overturned by a small minority, through judgments”. Dejonghe Matthias, ‘Constitutional Courts: Democracy vs Juristocracy?’ (Genht University Brussel 2015).[4–5].
4 Ibnu Sina Chandranegara, ‘Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi’ (2019) 26 Jurnal Iuss Quia Iustum.[17].
permasalahan disharmonisasi peraturan juga bukan hanya berakibat pada konsep kepastian hukum yang di impikan oleh negara hukum, namun juga pada sisi ekonomi, berakibat terhambatnya hulu-hilir perekonomian dibidang investasi. 5
Indonesia sejak awal diproklamasikan sebagai Negara yang merdeka telah menetapkan pilihannya terhadap konsepsi negara hukum. Dengan berbagai konfigurasi yang ada pemerintah indonesia telah banyak menghasilkan produk atau regulasi untuk dijadikan dasar suatu tindakannya. Dengan berbagai macam regulasi dan peraturan yang telah dibuat Indonesia tidak jarang menghantarkan negara Indonesia bukan lagi sebagai negara hukum, namun lebih kepada sebutan negara peraturan sebagaimana yang dijelaskan diatas. Banyaknya peraturan yang dibuat sejak pemerintahan orde lama, orde baru hingga orde reformasi dan pada dewasa ini diakibatkan oleh perkembangan masyarakat yang terlalu kompleks dan tidak jarang juga diakibatkan oleh konfigurasi yang berkembang pada waktu itu. Akhirnya, banyaknya peraturan membuat ketidakpastian terjadi. Pun di sisi lain, Indonesia mencita-citakan dirinya menjadi negara yang dapat bersaing secara ekonomis pada tataran global.
Namun, hingga pada dewasa ini hal tersebut belum juga terwujud dikarenakan memang pada segi aturan selalu terjadi permasalahan yang cukup kompleks. Hal ini dibuktikan pada proses perizinan yang terlalu berbelit-belit hingga memakan waktu panjang dan juga berdampak pada ongkos yang juga tinggi. Maka dari itu dengan kompleksitasnya permasalahan dibidang perizinan telah membuat pemerintah memutar otak untuk mencari suatu rumusan yang tepat dengan menyederhanakan peraturan dengan menghasilkan satu produk hukum untuk mempayungi seluruh aktivitas di bidang perekonomian dan investasi. Dengan perkembangan yang ada dan kebutuhan penyatuan payung hukum untuk melancarkan aktivitas di bidang ekonomi telah menemukan metode penyatuan peraturan dalam satu undang-undang yang biasa digunakan pada negara yang berkarateristik common law system. Metode tersebut biasa yang disebut dengan omnibus law.
5 Eduardus Tandelilin, Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi (Kanisius 2010).[7].
Angga Dwi, dkk: Politik Hukum Perubahan...
Secara terminologi, 6 omnibus law merupakan proses penyatuan banyak hukum atau regulasi menjadi satu regulasi yang didalamnya memuat ketentuan yang saling beririsan. Jimly Asshiddiqie, menyatakan 3 kondisi buat mempraktekkan omnibus law , ialah UU yang hendak diganti berhubungan dengan cara langsung,
UU yang hendak diganti tidak berhubungan dengan cara langsung, serta UU yang hendak diganti tidak berhubungan namun dalam praktek bersangkutan. Selanjutnya Maria Farida Indrati “pergantian dalam undang-undang dicoba, bila terdapat ketetapan dalam undang- undang yang tidak cocok dengan suasana ataupun situasi yang resmi di masyarakat”. 7 Pada prakteknya di Indonesia, metode pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan omnibus law pernah diprakarsai oleh Sofyan Djalil yang pada dikala itu sebagai Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 8
Praktik omnibus law telah banyak dan sering diterapkan pada negara Amerika Serikat. Contohnya merupakan The Omnibus Public Land Management Act of 2009,
Pada Undang- undang ini memutuskan jutaan hektar tanah di Amerika Serikat selaku area lindung serta memutuskan sistem pemeliharaan lanskap nasional. 9
Pembuatan UU ini dimulai sebab terdapatnya kesedihan kepada pergantian hawa yang bisa pengaruhi akses kepada sumber daya air. Tidak hanya itu, UU ini pula memiliki nilai recovery act yang diinginkan bisa menciptakan pemodalan yang berguna untuk perlindungan serta perbaikan ekosistem di Amerika Serikat. 10 Memperhatikan The Omnibus Public Land Management Act of 2009, hingga wujudnya merupakan UU yang hakekatnya lebih dari satu materi substantif yang sebelumnya terpisahkan pada sebagian act/ UU.
6 Yayu Agustini Rahayu, ‘Regulasi masih jadi kendala investasi di Indonesia’ (Merdeka. com, 2018)<https://www.merdeka.com/uang/regulasi-masih-jadi-kendala-investasi-di-indonesia. html> diakses 20 Juni 2022.
7 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan I1 (Kanisius 2007).[179].
8 RIS, ‘Rantai Birokrasi Masih Jadi Kendala Investor Berinvestasi di Indonesia’ (okefinance, 2018)<https://economy.okezone.com/read/2018/02/12/320/1858267/rantai-birokrasi-masih- jadi-kendala-investor-berinvestasi-di-indonesia> diakses 20 Juni 2022.
9 Ima Mayasari, ‘Menggagas Omnibus Law’ (Kumparan, 2018) <https://kumparan.com/dr- ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibus-law-1542018891459839175> diakses 12 Mei 2022.
10 ‘Obama Signs the Omnibus Public Lands Management Act of 2009’ The New York Times (30 Maret 2009).
Pada penerapan metode omnibus law di Indonesia sudah diawali dengan mengganti UU yang mengenai investasi dan sejenisnya yang bersinggungan dengan investasi untuk disatukan menjadi satu payung hukum dan tidak adanya tumpang tindihpada segi yuridisnya. Dengan begitu kesepadanan UU aspek investasi  hendak  profitabel  para  penanam  modal,  warga  serta  negeri.  Menurut penulis perlunya mengganti UU aspek investasi terpaut dengan keringanan perizinan upaya sebab merujuk pada filosofi tahapan norma hukum ( Stufentheorie ) dari Hans Kelsen. Bagi Hans Kelsen:
“Norma-norma hukum itu bertingkat serta berlapis-lapis dalam suatu tahapan (susunan struktur), dalam arti, suatu norma yang lebih kecil sah, bermula dan berargumen pada norma yang lebih besar, norma yang lebih besar resmi, bermula dan berargumen pada norma yang lebih besar lagi, sedemikian itu selayaknya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan palsu yakni norma dasar (grundnorm)”. 11
Kebijakan reformasi regulasi melalui metode Omnibus Law di Indonesia, tentu bukan sebuah hal yang gegabah dilakukan pemerintah. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah mengapa memilih metode Omnibus Law dalam melakukan reformasi regulasi yang mendesak untuk dilakukan. Berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi dilakukan oleh pemerintah, namun di tengah era Revolusi Industri Keempat, berbagai kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk perbaikan iklim investasi masih belum memberikan ketertarikan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Salah satu metode untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional sejenis seperti sediakal yang banyak menghasilkan investasi masuk ke Indonesia. Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini ialah aspek berarti buat menggerakkan serta mendesak perkembangan ekonomi. Impian masuknya investasi asing dalam faktanya sedang susah buat direalisasikan. Banyak hal yang melatarbelakangi masuknya investasi ke Indoensia.  Aspek-aspek yang bisa jadi bantuan masuknya arus investasi ke suatu negeri, sejenis garansi keamanan, kestabilan politik, serta kejelasan hukum, kelihatannya jadi sesuatu kasus tertentu
11 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Russell & Russell 1945).[113].
Angga Dwi, dkk: Politik Hukum Perubahan...
untuk Indonesia. Apalagi kedaulatan wilayah yang saat ini dipraktikkan di Indonesia dikira jadi kasus terkini dalam aktivitas investasi di sebagian wilayah.
Pada 5 Oktober 2020, DPR RI bersama dengan Presiden (pemerintah) telah mengesahkan RUU Cipta Kerja dengan metode omnibus law menjadi Undang- Undang. Dengan disahkannya UU tersebut diharapkan percepatan pembangunan ekonomi nasional tercapai dengan satu sistem regulasi. Dengan dilakukannya deregulasi perubahan di aspek investasi, diharapkan masuknya investasi ke Indonesia dapat dilakukan dengan serangkaian yang mudah dan tidak berbelit- belit, sehingga outpunnya adalah untuk menghasilkan lapangan pekerjaan terkini. 12 Dengan visi menjadikan negara Indonesia masuk ke dalam daftar 5 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia  dan memiliki PDB Rp 27 juta per kapita per bulan pada tahun 2045 diharapkan terealisasi dengan langkah pertama yaitu mengesahkan  RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Melalui peraturan yang telah disahkan tersebut yang memang ditelurkan dari kebijakan-kebijakan strategis diantaranya adalah penigkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selin itu, kebijakan lainnya adalah peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional. Seiring berjalannya waktu ketika investor menjadi primadona di Indonesia untuk mencegah kemiskinan, muncul berbagai macam problematikanya. Berbagai problematik uraian, penjelasan dan data pada akhirnya sampai pada satu titik persoalan, yakni rumit atau sulitnya melakukan usaha di Indonesia disebabkan adanya over regulated di bidang perizinan yang substansinya tidak harmonis, tumpang tindih bahkan bertentangan satu dengan lainnya. 13
Regulasi yang demikian menciptakan sistem perizinan yang panjang dan berbelit sehingga berakibat pada iklim investasi di Indonesia menjadi
12 Adinda Pryanka, ‘Kemenkeu: UU Cipta Kerja Bisa Percepat Pemulihan Ekonomi’ (Republika.co.id, 2020) <https://www.republika.co.id/berita/qhrx15383/kemenkeu-uu-cipta- kerja-bisa-percepat-pemulihan-ekonomi> diakses 20 Juni 2022.
13 Kementerian PPN/Bappenas, Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan Tertib (Kementerian PPN/Bappenas 2015).[1].
rumit,  tidak  efektif  dan  efisien  serta  tidak  memberikan  kepastian  hukum. Pada akhirnya berpengaruh terhadap turunnya minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Kedatangan UU Ciptaker ini merupakan angin segar sehingga dapat memudahkan perizinan serta menghasilkan iklim investasi yang lebih bersahabat sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, hal tersebutjuga tidak berjalan lurus nan mulus, banyak beberapa lapisan masyarakat dan akademisi yang terpecah dengan statment pro dan kontra tentang pembentukan regulasi UU Cipta Kerja ini. Dengan metode yang tergolong baru yaitu omnibus law maka UU Cipta Kerja ini sangat beralasan untuk dibahas oleh penulis dengan mengkomperkan seluruh tata argumentasi yang berkembang di Masyarakat. Penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mana penelitian hukum normatif ialah, penelitian dengan penelitian kepada materi- materi rujukan yang ada dan yang berkaitan dengan rumor hukum yang lagi diawasi. Sumber materi hukum yang dipakai terdiri dari 3 (tiga) materi hukum ialah materi hukum pokok, sekunder serta tersier. Metode pengumpulan materi hukum dengan memakai bentuk studi daftar pustaka dengan memakai analisa materi hukum yang dipakai adalan berbentuk content analysis dengan cara deskriptif kualitatif.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam membahas hal ini adalah metode penelitian normatif, dengan materi hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang- undangan dan materi hukum sekunder yang terdiri dari literatur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan legislasi dan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan dengan berbagai upaya untuk mencapai kebenaran koherensi dengan menghubungkan  hasil  identifikasi  keselarasan  antara  peraturan  yang  berlaku dengan norma dan/atau prinsip hukum yang berlaku di masyarakat. 14 Peneliti
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media 2017).
Angga Dwi, dkk: Politik Hukum Perubahan...
menggunakan analisis data menggunakan pola deduksi untuk menjelaskan berbagai norma peraturan terkait masalah hukum terlebih dahulu dan kemudian menjelaskan fakta hukum nantinya.  Analisis data diatur secara sistematis, teratur, logis, hati-hati, dan dijelaskan secara holistik dan rinci.  Dengan demikian, pola penalaran diatur secara sistematis sehingga tercapai kesimpulan dari masalah hukum yang dipelajari. 15

## Proyeksi dan Tantangan dalam Pembentukan Regulasi dibidang Perizinan dan Iklim Investasi Melalui Konsep Omnibus Law
Apabila merujuk Visi Indonesia 2045, Indonesia berkehendak untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024, Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata- rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 (empat) +/- 1 (satu) persen. 16
Namun pada kondisi saat ini, Indonesia menghadapi tantangan yang besar, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal dipicu dari kondisi perekonomian global yang kini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian. Dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia, serta hadirnya berbagai teknologi baru pada era Revolusi Industri Keempat yang merubah landscape ekonomi global merupakan sumber ketidakpastian yang membatasi pergerakan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat telah
15 Dinda Fetty M.P. Fradhana Putra D. and others, ‘View of Tripartite Collaborative Institutions: Skema Konvergensi Institusi Untuk Mewujudkan Ketahanan Siber Indonesia’ (2021) 18 Istinbath Jurnal Hukum.[194–215].
16 Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang dilakukan pada tahun 2020-2024 akan membuat Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT) di tahun 2036. Dengan rata- rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 (lima koma tujuh) persen dan pertumbuhan PDB riil per Kapita sebesar 5 (lima) persen, pada tahun 2045 Indonesia diprediksi menjadi negara maju dengan ekonomi berelanjutan, tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol) persen, dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas.
memberikan  dampak  yang  cukup  signifikan  terhadap  perekonomian  Indonesia. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, maka logika Pemerintah yaitu terus berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong peningkatan konsumsi pemerintah, serta meningkatkan kinerja investasi. Hal ini didorong oleh rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen.
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dalam RPJMN 2020-2024 17
Pertumbuhan ekonomi yang saat ini tengah mengalami perlambatan dan hanya mencapai angka di kisaran 5 (lima) persen dinilai belum cukup dalam menghindari ancaman Middle Income Trap (MIT). 18 Indonesia sendiri masih menjadi negara Upper Middle Income pada tahun 2019 dengan Gross National Income (GNI) per kapita USD 6.010. Berpijak pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 sebagai basis langkah pencapaian, pendapatan (PDB) per kapita secara nominal Rp56 juta per tahun, nilai PDB nominal Rp14.837,4 Triliun dan tingkat kemiskinan 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) persen. Sementara itu PDB per kapita 2018 secara riil tercatat Rp39,4 juta per tahun dan pertumbuhan ekonomi secara riil dalam satu dekade terakhir 5,4 (lima koma empat) persen.
17 Kementerian PPN/Bappenas, ‘Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024’ (2019).
18 Middle income trap adalah situasi ketika suatu negara sudah mampu mencapai kelas pendapatan menengah, tapi tidak dapat naik ke kelas negara maju.
Angga Dwi, dkk: Politik Hukum Perubahan...
Jika Indonesia bertumbuh dengan tren pertumbuhan seperti sekarang, maka untuk melipatgandakan PDB per kapita dari Rp39,4 juta menjadi Rp78,8 juta per tahun memerlukan waktu 13 (tiga belas) tahun. Jika tren ini berlangsung, target Indonesia untuk mencapai cita-cita ini di tahun 2045 dengan pendapatan per kapita Rp320,- juta per tahun belum dapat dicapai dalam waktu 39 (tiga puluh sembilan) tahun. Padahal waktu yang tersisa dari sekarang hingga 2045 hanya 25 (dua puluh lima) tahun. Oleh karena itu, Indonesia perlu bertumbuh jauh lebih cepat dari rerata 5.4 (lima koma empat) persen per tahun. Dengan demikian, untuk mengubah tren pertumbuhan dari 5.4 (lima koma empat) persen ke arah 6 (enam) persen diperlukan usaha keras sehingga Indonesia dapat mencapai cita-citanya di tahun 2045. Perhitungan International Monetary Fund (IMF) juga menunjukkan proyeksi yang serupa, didukung oleh grafik berikut:
Perkembangan GDP per Kapita Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia 19
Beberapa persoalan untuk menjadikan perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing, antara lain persoalan daya saing yang relatif rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata. Pertama, persoalan daya saing rendah. Berdasarkan sejumlah kajian dan pemeringkatan dunia seperti S&P Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody’s yang membandingkan kemudahan berusaha dan daya saing Indonesia dengan negara lain di dunia,
19 Shekhar Aiyar and others, ‘Growth Slowdowns and the Middle-Income Trap’ (2013).
menunjukkan bahwa Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, khususnya Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pemerintah mengadopsi indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap antara lain perizinan, peraturan perundang- undangan, pelayanan pemerintah, akses terhadap keuangan, dan kepastian hukum. Masukan dari dunia usaha digunakan Pemerintah untuk melakukan pembenahan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga ke depan akan memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakuka usaha di Indonesia. Pemerintah juga didorong untuk merancang kebijakan yang lebih efisien, mudah diakses oleh semua pihak, dan dapat dilaksanakan dengan mudah.
Pencapaian peningkatan indeks EoDB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Perbaikan peningkatan indeks EoDB diharapkan mampu meningkatkan investasi, produktivitas dan daya saing, sehingga pada akhirnya akan menaikkan PDB secara berkesinambungan. Kedua, persoalan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tabel 1.1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Negara Asia   South   East Nation (ASEAN) dan Non- ASEAN Tahun 2010 sampai dengan 2018, menunjukkan posisi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai berikut:
Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Negara Asean dan Non Asean Tahun 2010 sampai dengan 2018 20
Angga Dwi, dkk: Politik Hukum Perubahan...
Ketiga, persoalan pertumbuhan ekonomi antar daerah kurang merata. Grafik 1.2. Data Peranan Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional sampai dengan Triwulan III 2019:
Peranan Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional 1983- Triwulan III 2019 21
Ketiga persoalan di atas antara lain disebabkan oleh iklim berusaha di Indonesia yang tidak kondusif dan investasi di Indonesia yang rendah dan tidak merata. Pada sisi lain, Indonesia memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh investor, di antaranya: (1) Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah; (2) bonus demografi yang sangat besar sehingga mampu menyediakan jumlah tenaga kerja yang sangat produktif; (3) jumlah penduduk yang besar adalah potensial pasar yang besar; (4) perbaikan infrastruktur yang kian memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal ini pula yang diisyaratkan oleh Price Waterhouse Coopers (PWC) maupun Bank Dunia (World Bank) tentang potensi perekonomian Indonesia tahun 2050 berpotensi masuk 4 (empat) besar dunia.
Berdasarkan RPJMN 2020-2024, untuk mencapai target pertumbuhan rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun maka diperlukan sumbangan peningkatan dari tiga area utama yaitu ketenagakerjaan. Kapital dan Total
21 Badan Pusat Statistik, ‘Ekonomi Indonesia 2019 Tumbuh 5,02 Persen’ (2020).
Factor Productivity (TFP). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perlu meningkat sebesar 68-70 persen, pertumbuhan investasi meningkat sebesar 7-81 persen, dan pertumbuhan Total Factor Productivity meningkat sebesar 30-40 persen dan rata- rata lama sekolah meningkat menjadi 10 (sepuluh) tahun dalam setiap skenario. Investasi pada sektor industri yang bernilai tambah tinggi akan membuat rata- rata pertumbuhan investasi sepanjang 2020-2024 mencapai 7 (tujuh) persen.
Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan investasi seperti di atas diupayakan melalui sumber dari dalam negeri, pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbankan maupun pasar modal dalam negeri, beserta dunia swasta, dan difasilitasi dengan pendalaman sektor keuangan baik bank maupun non-bank, antara lain melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan. Namun demikian, pembiayaan dari dalam negeri saja tidak cukup. Oleh karena itu dibutuhkan juga sumber pembiayaan investasi dari luar negeri, yang kita harapkan dalam bentuk investasi langsung (penanaman modal asing langsung). Pada akhirnya peningkatan investasi akan ditujukan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing yang akan mendorong penciptaan lapangan kerja.
Peringkat Kemudahan Berusaha (EoDB) dan Daya Saing Bisnis dan Digital Indonesia 22
Angga Dwi, dkk: Politik Hukum Perubahan...
Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia memang mengalami perbaikan  seperti  yang  terlihat  di  Grafik  1.3,  namun  masih  jauh  tertinggal dibandingkan negara lain (peer group) seperti Malaysia dan Thailand, yang mana terlihat pada Tabel 1.2. Berdasarkan peringkat kemudahan berusaha (EoDB) pada Tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 73 (tujuh puluh tiga), jauh di bawah Malaysia yang memiliki peringkat 12 (dua belas) dan Thailand di peringkat 21 (dua puluh satu). Dari sisi daya saing berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) pada tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 50 (lima puluh) sementara Malaysia di peringkat 27 (dua puluh tujuh) dan Thailand di peringkat 40 (empat puluh).
Bahkan dari sisi digitalisasi, Daya Saing Bisnis Digital Indonesia pada tahun 2019 berada pada peringkat 56 (lima puluh enam) sementara Malaysia di peringkat 26 (dua puluh enam). Meskipun potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak seperti yang digambarkan sebelumnya, namun kenyataannya tingkat investasi di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand.
Investor asing lebih memilih untuk berinvestasi di negara tersebut dibandingkan di Indonesia. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu 33 (tiga puluh tiga) perusahaan asal Tiongkok memutuskan untuk menanamkan investasi di luar negeri. Namun dari 33 (tiga puluh tiga) perusahaan tersebut, tidak terdapat perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2017, sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) perusahaan Jepang memilih untuk melakukan relokasi.
Sebanyak 43 (empat puluh tiga) perusahaan memilih melakukan penanaman modal di Vietnam. Sementara itu, 11 (sebelas) perusahaan memilih melakukan penanaman modal di Thailand dan Filipina. Hanya sepuluh perusahaan Jepang yang melakukan penanaman modal di Indonesia. 23
23 Ihsanuddin, ‘Presiden Jokowi Kecewa Calon Investor Banyak Lari ke Negara Tetangga’ ( Kompas.com , 2019) <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/04/16425441/presiden-joko- wi-kecewa-calon-investor-banyak-lari-ke-negara-tetangga> diakses 20 Juni 2022.
Tabel 2. Peringkat EoDB 2019/2020 Indikator EoDB DB 2020 Rank DB 2019 Rank Change DB 2020 Score DB 2019 Score Change Starting aBusiness 140 134 -6 81,2 79,4 +1,8 Dealing with Construction Permits 110 112 +2 66,8 65,9 +0,9 Getting Electricity 33 33 0 87,3 86,4 +0,9 Registering Property 106 100 -6 60 60,1 -0,1 Getting Credit 48 44 -4 70 70 0 Protecting Minority Inves- tors 37 51 +14 70 70 0 Paying Taxes 81 112 +31 75,8 68,4 +7,4 Trading across Borders 116 116 0 67,5 66,5 +1,0 Enforcing Contracts 139 146 +7 49,1 47,2 +1,9 Resolving Insolvency 38 36 -2 68,1 67,9 +0,2 TOTAL 73 73 0 69,6 67,96 +1,64
Menjawab persoalan diatas tahun 2019 Presiden Jokowi dalam pidatonya menyampaikan gagasan untuk mengeluarkan regulasi berbentuk undang- undang dengan metode Omnibus Law . 24 Metode Omnibus Law atau Atc terdapat banyak pengaturan yang dimana bertujuan untuk menciptakan sebuah peraturan mandiri tanpa terkait (atau setidaknya dapat menegasikan) dengan peraturan lain. 25 Selain itu Omnibus law diartikan sebagai suatu metode untuk menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas bukan bentuk produk hukum. Seperti halnya berbagai teknik/metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah cukup populer di Indonesia seperti: Regulatory Impact Assessment (RIA) dan
Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology (ROCCIPI).
Sedangkan Glen Stuart Krutz mengartikan; “omnibus drafting is any piece of major
24 Penerapan Omnibus Law di Indonesia, mengutip pendapat dari Sofyan Djalil selaku menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Petanahan Nasional Indonesia memandang dengan adanya metode Omnibus Law pemerintah dan palemen tidak harus merevisi undnag-undang (UU) satu per satu, melainkan cukup membuat satu UU baru yang mengamademen pasal-pasal dalam beberapa UU sekaligus. Omnibus law ini pun sudah sesuai dengan visi pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kalla yang menghendaki deregulasi peraturan-peraturan yang membebani dunia usaha. Omnibus law telah diterapkan di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat. Pendekatan tersebut dinilai cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki banyak regulasi tumpang tindih dan proses legislasi yang berbelit-belit.
25 Ahmad Redi, ‘Omnibus Law Gasasan Pengaturan untuk Kemajuan Rakyat’ (2020).[6].
Angga Dwi, dkk: Politik Hukum Perubahan...
legislation that: spans three or more major topic policy areas or ten more sub-topic policy areas, and is greater than the mean plus one standard devinition of major bilis in word”. 26
Penerapan Omnibus law pernah dipraktikkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia dan Vietnam . 27 Gagasan Omnibus law pertama kali dipraktikan di Amerika Serikat tepatnya pada tahun 1888 dalam perjanjian privat terkait pemisahan dua rel kereta api di Amerika. 28 Sedangkan di negara Vietnam Omnibus Law pertama kali dipraktekkan ketika Vietnam hendak mengadopsi hasil aksesi dengan WTO pada tahun 2006.
Jika diuraikan secara detail, permasalahan yang masih menjadi penyebab rendahnya peringkat kemudahan berusaha disebabkan oleh beberapa indikator seperti rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, pengadaan lahan yang rigid , sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, dan rumitnya penyelesaian kepailitan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya memiliki peringkat yang rendah namun pada tahun 2020 mengalami penurunan peringkat, sehingga perlu dilakukan sebuah upaya serius agar iklim investasi dapat menjadi lebih baik. Di sisi lain, efisiensi birokrasi di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan. Gambaran mengenai inefisiensi birokrasi muncul di laporan GCI pada Pilar Institution. Indikator Burden of Government Regulation pada sub pilar Public Sector Performance .
Sub pilar ini mengalami penurunan, baik dari segi peringkat maupun skor.
Indikator ini menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata  justru  menjadi  beban.  Padahal  efisiensi  birokrasi  adalah  modal  utama untuk meningkatkan kepercayaan asing berinvestasi di Indonesia. Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan cita-cita Indonesia Maju 2045 dalam pidato pelantikan di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanggal 20 Oktober 2019 dengan tiga indikator, yaitu: Pertama, pendapatan per kapita mencapai Rp320 (tiga ratus dua puluh) juta per tahun; Kedua, Produk Domestik Bruto (PDB)
26 Glen Krutz, ‘Hitching a Ride: Omnibus Legislating the Right of Environmental Scientist to Express Professional Opinion’ (2005).[35].
27 Tirta Citradi, ‘Tak Cuma di RI, Omnibus Law Banyak Dipakai Negara Lain’ ( CNBC , 2020) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121152155-4-131621/tak-cuma-di-ri-omnibus-law- banyak-dipakai-negara-lain> diakses 20 Juni 2022.
28 Ahmad Redi (n 25).
nominal mencapai USD 7 (Tujuh) Triliun atau setara dengan Rp98.000,- (Sembilan Puluh Delapan Ribu) Triliun—dengan nilai tukar Rp14.000,- (Empat Belas Ribu) per USD; dan Ketiga, tingkat kemiskinan mendekati nol. Mengawali langkah mewujudkan cita-cita 25 (dua puluh lima) tahun mendatang tersebut, Presiden menyebut lima pilar pembangunan, salah satunya pemangkasan regulasi dan penyiapan UU Cipta Kerja dengan metode omnibus law .
Dalam melakukan penataan regulasi, teknik legislasi baru yakni teknik
Omnibus Law pun diterapkan. Dengan menggunakan teknik Omnibus Law , persoalan dalam berbagai Undang-Undang tersebut dapat diselesaikan tanpa harus merevisi berbagai Undang-Undang yang substansinya terkait dengan perizinan, melainkan cukup dengan membuat 1 (satu) Undang-Undang baru yang mengamandemen pasal dalam beberapa Undang-Undang. Omnibus berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas.
Dalam sebuah Undang- Undang Omnibus mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan. Undang-Undang Omnibus mencerminkan sebuah  integrasi,  kodifikasi  peraturan  yang  tujuan  akhirnya  adalah  untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Teknik legislasi omnibus law dari segi teoritis maupun praktis masih belum terlalu dikenal di Indonesia. Berbagai teknik/metode pembentukan peraturan perundang-undangan serupa yang telah cukup populer di Indonesia contohnya adalah Regulatory Impact Assessment (RIA) dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology (ROCCIPI).
Merupakan suatu hal yang lazim dalam pembentukan Undang-Undang ketika terdapat norma dalam peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui teknik legislasi yang menghapus atau mengubah 1 (satu) norma dan mengaturnya kembali dalam undang-undang yang dibentuk.
Setidak-tidaknya terdapat (enam) tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja yakni, untuk mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efesie;, pengurusan perizinan lebih terpadu, efesien dan efektif;, mengingkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait;, menyeragamkan kebijakan
Angga Dwi, dkk: Politik Hukum Perubahan...
pemerintah di Pusat maupun di Daerah untuk menujang iklim investasi;, mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama;, dan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan. 29 Sampai saat ini terdapat 79 UU dan 1.203 Pasal yang terdampak oleh adanya UU Cipta Kerja. Selain itu setidaknya terdapat 11 klaster pembahasan didalam UU Cipta Kerja yaitu:
1.  Penyederhanaan Perizinan;
2.  Persayaratan Investasi;
3.  Ketenagakerjaan;
4.  Kemudahaan, Pemberdayaan dan Perlindungan UMK-M;
5.  Kemudahan Berusaha;
6.  Dukungan Riset dan Inovasi;
7.  Administrasi Pemerintahan;
8.  Pengenaan Sanksi;
9.  Pengadaan Lahan;
10.  Investasi dan Proyek Pemerintah; dan
11.  Kawasan Ekonomi.
Terlepas Pro dan Kontra, UU Cipta Kerja dinilai mampu manjadi solusi atas tumpang tindih peraturan yang terjadi di Indonesia baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan adanya UU Cipta Kerja dinilai dapat meningkatkan kecepatan dalam penyusunan undang-undang karena dengan menyusun UU Cipta Kerja ( Omnibus Law ) dapat sekaligus mengkoreksi UU ekisting yang dianggap bermasalah.

## Perubahan Proses Perizinan Dalam Undang-undang Ciptaker
Keputusan Pemerintah untuk menerapkan Omnibus Law merupakan metode yang cukup tepat untuk menyusn payng hukum dalam proses bisnis perizinan di Indonesia. Dengan melalui metode Omnibus Law akan membuat suatu regulasi mencakup lebih dari satu materi substantive, atau beberapa halkecil telah digabungkan menjadi satu aturan, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan.
Didalam metode Omnibus Law mampu melakukan perubahan, pencabutan,
29 BPHN, ‘Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja’ (2020).
atau pemberlakuan beberapa karakteristik dari sejumlah fakta yang terkait tapi terpisahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai lingkup yang diaturnya. Keberadann UU Cipta Kerja didesain sebagai Omnibus Law yang dapat menyeimbangkan antara ketiga tipe umum regulasi yaitu:
1. Economic Regulation yang  dimaksud  untuk  memastikan  efisiensi  pasar, sebagian melalui promosi daya saing yang memadai di antara para pelaku usaha.
2. Social Regulation yang dimaksud untuk mempromosikan internalisasi semua biaya yang relevan oleh aktor.
3. Administrative Regulation yang bertujuan untuk memastikan berfungsinya operasi sector public dan sasta.
Tipe Regulasi Keterangan Economic Regulation Economic regulation pada umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan  efisiensi  pasar  dalam  mengirimkan  barang  dan jasa, termasuk    pembatasan    yang    diberlakukan pemerintah pada keputusan perusahaan terhadap harga, kuantitas, layanan masuk dan keluar. Social Regulation Social regulation dimaksudkan untuk melindungi kesejahteraan dan hak-hak masyarakat luas. Mencakup perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, perlindungan hak- hak pekerja, dan perlindungan pembeli dari perilakupenipuan atau tidak kompetennya penjual. A d m i n i s t r a t i v e Regulation Administrative regulation berkaitan dengan manajemen pemerintah dari kegiatan pada sektor publik dan swasta. Mencakup peraturan yang berkaitan dengan pajak, pengoperasian bisnis, sistem distribusi, administrasi perawatan kesehatan dan hak kekayaan intelektual.
Reformasi regulasi diarahkan untuk memastikan bahwa regulasi ini tetap sepenuhnya responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan teknologi yang mengelilinginya. Reformasi regulasi memiliki beberapa tipe. Dalam economic regulation , reformasi dapat berarti deregulasi, privatisasi, atau pembukaan pasar untuk meningkatkan persaingan dan dalam hal social regulation, reformasi pada umumnya berarti meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas biaya regulasi,
sedangkan administrative regulation, reformasi biasanya diarahkan ke perampingan dan  peningkatan  efisiensi  regulasi.  Dalam  beberapa  kasus,  reformasi  regulasi dapat berarti peningkatan daripada penurunan tingkat regulasi atau pengawasan pemerintah.
Angga Dwi, dkk: Politik Hukum Perubahan...
Regulasi berpengaruh terhadap inovasi, baik pengaruh positif maupun negatif. Di bidang ekonomi, regulasi dapat mempertahankan tingkat tertentu keterbukaan atau persaingan. Di bidang sosial, regulasi dapat menempatkan tuntutan teknis pada industri. Regulasi juga telah melahirkan penciptaan industri baru dan produk seperti dalam kasus “industri lingkungan”. 30 Sementara di bidang administratif, regulasi memastikan terdapat “aturan dasar” yang adil untuk semua aktor ekonomi dalam proses inovatif, seperti halnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual. 31
Lebih lanjut, hubungan antara macro-level governance institutions dan inovasi cenderung mengabaikan interaksi antara market structure dan governance . Keefer dan Knack berpandangan bahwa perusahaan cenderung untuk menginvestasikan lebih sedikit teknologi baru jika hukum yang mengaturnya lemah dan risiko terhadap pengambilalihan tinggi. 32 Temuan ini didukung oleh Clarke, Lundvall, Dakhi and de Clercq dan Gimenez and Sanau yang melaporkan bahwa innovation performance cenderung lebih rendah pada negara dimana risiko pengambilalihan lebih tinggi dan rule of law lemah. 33
Oleh karena itu, daya saing, inovasi, dan performa perusahaan sangat bergantung pada sejauh mana lembaga pemerintahan efektif dalam membina inovasi sebagai hasil dari pengambilan risiko, menyelesaikan dan meminimalisir permasalahan, memitigasi kegagalan pasar, dan menyelaraskan kepentingan dari berbagai aktor seperti perusahaan dan pembuat kebijakan. Performa inovasi bergantung kepada tingkat daya saing, dimana tingkatan pre dan post keberhasilan inovasi dapat disesuaikan oleh inovator.
Governance institutions dapat dipertimbangan sebagai “the rules of the game” dan terdiri atas kelembagaan formal dan informal. Kelembagaan formal terdiri dari
30 OECD, ‘The Global Environmental Goods and Services Industry’.
31 ibid . 32 Stephen Knack dan Philip Keefer, ‘Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation’ (1997) 112 The Quarterly Journal of Economics.[1256].
33 Mehmet Ugur, Governance, Regulation and Innovation, Theory and Evidence From Firmas and Nations (Edward Elgar Publishing Limited 2013).[3].
hukum tertulis, regulasi, hukum dan kontrak serta kelembagaan informal terdiri atas norma, nilai dan trust (kepercayaan) dimana masyarakat mengembangkan dan terinternalisasi sepanjang waktu. Dixit berpandangan bahwa governance institutions berpengaruh terhadap economic outcomes secara umum karena good governance sangat penting untuk melindungi tiga esensi prasyarat untuk ekonomi pasar: (1) perlindungan terhadap hak milik; (2) penegakan hukum kontrak; (3) resolusi terhadap permasalahan dalam tindakan kolektif. Relevansi persyaratan ini untuk inovasi menjadi bukti.
UU Cipta Kerja membuat sederhana Mengenai perizinan ialah dengan cara pengurusan yang relatif pendek, metode yang sangat kompleks dan biaya yang dapat dikatakan ekonomis. 34 Penyederhanaan ini pasti amat mensupport iklim investasi yang mengharus seluruh perihal wajib segara ikuti pergantian zaman. Penyederhanaan yang penulis makna semacam berikut:
a.  Pertama, Pendirian bangunan
UU Cipta Kerja hendak meniadakan seluruh syarat administratif yang tertera pada syarat status hak atas tanah, status hak milik gedung bangunan serta izin mendirikan banguan (IMB). 35 Persyaratan itu diganti dengan keharusan untuk tiap gedung bangunan buat penuhi standar teknis gedung supaya menyamai fungsi serta klasifikasi gedung. 36
b.  Kedua, Perizinan untuk Kegiatan Investasi serta berusaha
Dalam UU Cipta Kerja pula memanage mengenai Perizinan Berbasis Resiko. Model perizinan semacam ini mewajibkan pengelompokan upaya yang ketentuan perizinannya hendak mengadaptasi dengan resiko dari upaya itu. Penilaian efek ditinjau dari aspek kesehatan, keamanan, area, serta ataupun pemanfaatan sumber daya, dicoba dengan mengkalkulasikan tipe kegiatan upaya, serta atau ataupun keterbatasan sumber daya. 37 Cocok dengan tepercaya pasal 8 Ayat (7) UU Membuat Kegiatan, aktivitas upaya beresiko besar
34 BPHN (n 29).[121].
35 Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
36 ibid.
37 Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Angga Dwi, dkk: Politik Hukum Perubahan...
membutuhkan Permisi mendirikan gedung. Perihal itu (izin) ialah persetujuan Penguasa Pusat supaya melaksanakan aktivitas upaya yang harus dipenuhi oleh pelaku upaya saat sebelum upaya itu dijalani ataupun dikembangkan.
Akibat dari ketentuan pemerintah hal Perizinan Berupaya berlandaskan resiko merupakan Pemerintah wajib menyusun pengelompokan yang clear mengenai tipe upaya serta tipe permisi yang hendak diaplikasikan. Ketentuan hal perizinan berupaya ini wajib diatur dalam peraturan penerapannya di dalam Peraturan Pemerintah.

## Strategi Kebijakan Investasi yang diterapkan dalam Prespektif Undang-Undang

## Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Secara khusus terkait investasi masuk dalam bagian pasal yang merupakan tujuan dirumuskan dan ditetapkannya UU Cipta kerja yaitu tertuang dalam pasal 3 huruf d yang berbunyi melaksanakan penyesuaian bermacam pandangan pengaturan yang berhubungan dengan kenaikan ekosistem pemodalan, keringanan serta percepatan cetak biru penting nasional yang mengarah pada kebutuhan nasional yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan serta teknologi nasional dengan berdasar pada arah ideologi Pancasila. Sedangkan untuk upaya mewujudkan tujuan tersebut diatur secara khusus dalam BAB III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha.
Melakukan adaptasi berbagai pemikiran pengaturan yang berhubungan dengan kenaikan ekosistem pemodalan, kelapangan serta percepatan cetak biru berarti nasional yang mengarah pada keinginan nasional yang bersumber pada pada ilmu wawasan serta teknologi nasional dengan beralasan pada arah, termuat pada Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yakni: 38
a.  Budidaya serta perusahaan narkotika kategori I; b.  seluruh wujud aktivitas pertaruhan serta atau ataupun kasino;
38 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, ‘Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)’ (2020).[5].
Media Iuris, 5 (2) 2022: 159-188
c.  penahanan genus ikan yang tertera dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
d.  penggunaan ataupun pengumpulan koral serta eksploitasi ataupun pengumpulan karang dari alam yang dipakai buat materi gedung atau kapur atau kalsium, akuarium, serta cenderamata atau perhiasan, dan koral hidup ataupun koral mati ( recent death coral) dari alam;
e.  perusahaan pembuatan senjata kimia; dan
f.  perusahaan materi kimia pabrik serta perusahaan bahan perusak susunan ozon.
Yang perlu dicermati ialah apabila UU Cipta Kerja pada kondisi existing dapat dikecualikan pabrik senjata kimia dari investasi asing, alhasil pabrik senjata yang lain sedang dimungkinkan bagi investasi asing. Pengaturan dengan Kondisi- kondisi semacam ini amat berpotensi besar buat mengecam kekuasaan negara Indonesia di tanah air sendiri. Mengenai ini disebabkan banyak perusahaan berarti dan berarti nasional tidak dikecualikan dari campur tangan asing melalui penanaman modal dan tidak menutup bisa jadi terjadinya keahlian bidang- bidang berarti itu oleh asing ke depannya.
Tidak hanya itu, pergantian Pasal 12 UU Investor dalam Pasal 77 UU Membuat Kegiatan pula tidak mengadopsi determinasi dalam Perpres No 44 Tahun 2016 hal Daftar Bidang Usaha yang Tertutup serta Bidang Usaha yang Terbuka perihal persyaratan pemodalan yang harus dipenuhi dikala saat sebelum melakukan pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (disingkat PT PMA), ialah:
a.  Bidang Usaha PT tidak termasuk di Daftar Negatif Investasi;
b.  Modal Minimal; serta
c.  Maksimal Penyertaan Modal Asing (Perpres No 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka).
Selanjutnya pada penghapusan “aspek upaya yang terbuka dengan persyaratan” pada UU Ciptaker, menghasilkan seluruh aspek upaya tidak hanya yang diklaim tertutup ataupun aktivitas yang cuma bisa dicoba oleh Pemerintah Pusat, bisa dipahami seluruhnya oleh penanam modal asing di Indonesia tanpa terdapatnya batas maksimal penyertaan modal yang ditata. Pengaturan aspek upaya tertutup yang sedemikian itu limitatif dan tidak terdapatnya ketetapan
Angga Dwi, dkk: Politik Hukum Perubahan...
persyaratan investasi krusial yang sanggup menjamin kedaulatan serta kepentingan nasional terus menjadi menguatkan kebingungan kalau ketetapan investasi cuma sekedar mengutamakan kebutuhan buat manarik penanama modal asing yang banyak tanpa mencermati kebutuhan independensi negeri. Catatan selanjutnya merupakan terpaut dengan keberlanjutan investasi ( investment sustainability ).
Mula-mula, keringanan investasi yang sedemikian itu besar diserahkan oleh UU Cipta Kerja pantas dipertanyakan agunan serta kepastiannya dalam menarik investasi, bagus dari dalam ataupun dari luar negara. Kedua, dengan bermacam keringanan yang diserahkan tidak nampak diiringi terdapatnya jaminan keberlanjutan investasi dari penanam modal. Sementara itu, investment sustainability jadi aspek yang tidak takluk berarti dalam menggapai kenaikan ekonomi dan keselamatan warga. Investment sustainability disini dapat tercerminkan dari adanya pengalihan teknologi dengan metode nyata, pemasukan daya aktivitas yang banyak, serta multiplier effect yang lain.
Dampak Kebijakan Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja Melalui Konsep Omnibus Law Terhadap Perizinan dan Iklim Investasi di Indonesia
Secara rinci UU Ciptaker diharapkan membagikan 5 manfaat untuk perekonomian Indonesia, salah satunya merupakan kenaikan investasi yang diproyeksikan sebesar 6,6-7,0% buat membuat upaya terkini ataupun meningkatkan upaya existing yang hendak menghasilkan lapangan kegiatan terkini serta tingkatkan kesejahteraan pekerja alhasil hendak mendesak kenaikan konsumsi (5,4-5,6%).
Kedatangan UU terkini ini diharapkan bisa menghasilkan iklim investasi yang lebih berkawan alhasil tingkatkan perekonomian Indonesia. Omnibus Law ini melingkupi 11 klaster, ialah:
a.  Penyederhanaan Perizinan Tanah;
b.  Persyaratan Investasi;
c.  Ketenagakerjaan;
d.  Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
e.  Kemudahan Berusaha;
f.  Dukungan Riset dan Inovasi;
g.  Administrasi Pemerintahan; h.  Pengenaan Sanksi; i.  Pengendalian Lahan; j.  Kemudahan Proyek Pemerintah;
k.  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Perkembangan investasi di sektor riil pula ialah fokus pemerintah buat menggerakan ekonomi lewat omnibus law ini. Saat sebelum terdapatnya omnibus law, memanglah nampak kalau realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengarah lalu berkembang tiap tahunnya. Akan tetapi, bila dibanding kepada Produk Dalam negeri Bruto (PDB), partisipasi PMA selaku persentase dari PDB sedang telihat kecil. Terakhir pada 2019, PMA cuma sebesar 2. 2% dari PDB, serta semenjak 1975 belum sanggup mendobrak 3%. Nilai ini untuk Indonesia, bila dibanding dengan negeri orang sebelah, Vietnam, sedang terabaikan jauh. Hingga itu, dengan terdapatnya keringanan pemodalan di Indonesia, penguasa berambisi terjalin kenaikan porsi PMA kepada PDB Indonesia alhasil bisa memesatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 39
Harapannya, apabila penanaman modal di Indonesia meningkat, hendak terbuka peluang buat membuat lapangan kegiatan terkini untuk masyarakat. Banyaknya pembangunan pabrik manufaktur dampak terdapatnya investasi yang masuk ke Indonesia diharapkan bisa mereformasi industri di Indonesia pula. Bila Indonesia memproduksi lebih banyak produk serta banyak melaksanakan ekspor barang tidak hanya barang mentah, pastinya pula hendak memperkuat nilai ekspor Indonesia buat waktu jauh serta pada kesimpulannya menolong menguatkan nilai rupiah. 40
Bersumber pada UU omnibus law ialah UU No 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja ada akibat dari terdapatnya kebijaksanaan itu antara lain:
a.  Upaya pemerintah dalam memotong terdapatnya menumpang bertumpukan ketentuan lewat omnibus law berakibat supaya bisa memesatkan perizinan.
39 Stefanus Adrian Chandra Wijaya, ‘Gimana Sih Dampak Omnibus Law Terhadap Iklim Investasi di Indonesia’ ( Newsletter Phillip , 2020) <https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/ LPNewsletter/v90/vol90_omnibuslawterhadapinvestasi.html> diakses 20 Juni 2022.
Angga Dwi, dkk: Politik Hukum Perubahan...
Tidak hanya itu, penghapusan sektor dalam catatan investasi negatif pula diharapkan bisa mengakibatkan bertambahnya investasi dari negeri asing ke Indonesia.
b.  Pembebasan pajak dividen bila anggaran itu diinvestasikan kembali di Indonesia diharapkan bisa menguntungkan investor pasar modal. Tidak hanya itu, ada pula bagian pajak tubuh untuk industri terbuka ( go public ) sebesar 3%,
dari 22% jadi 19%. Sedangkan buat perusahaan yang go public pada 2023, pajak badan akan turun dari 20% jadi 17%.
Meski lumayan banyak kontra dari masyarakat terpaut UU omnibus law yang nampak dari banyaknya kelakuan penyampaian opini ke Penguasa. Dengan cara totalitas, akibat terdapatnya omnibus law ini bisa membagikan keringanan dalam cara perizinan serta membuat dalam iklim investasi di Indonesia jadi terus menjadi bagus serta mengangkat perekonomian bangsa. 41

## Kesimpulan
Politik hukum perubahan norma di bidang investasi dan perizinan adalah dalam rangka memudahkan dan menciptakan kepastian hukum dalam sektor usaha, sehingga menciptakan pemajuan di bidang ekonomi. Perubahan regulasi tersebut meliputi beberapa sektor, yakni sektor keuangan dan juga administrasi dimana keduanya tersebut diharapkan menjadi sarana kepastian. Mengacu pada pengalaman sebelum kehadiran UU Cipta Kerja, beberapa informasi menunjukan bahwa skema perizinan dan usaha di Indoenesia masih belum memiliki kepastian sehingga investor/pemodal yang hendak mengeluarkan dananya untuk berusaha, ragu untuk memulai di Indonesia. Metode omnibus law digunakan untuk memangkan seluruh permasalahan yang tersebar dalam banyak undang-undang, sehingga tercipta efisiensi pembaharuan. UU Cipta Kerja dengan tujuan meningkatkan iklim usaha dan investasi, diharapkan juga dapat menyerap lapangan pekerjaan. Tujuan-tujuan itu seperti mata rantai yang tidak
bisa terputus seluruhnya adalah satu kesatuan, yakni menciptakan tujuan makro yakni terciptanya kesejahteraan umum.

## Daftar Bacaan

## Buku
Eduardus Tandelilin, Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi (Kanisius 2010).
Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Russell & Russell 1945).
Kementerian PPN/Bappenas, Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan Tertib (Kementerian PPN/Bappenas 2015).
Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan I1 (Kanisius 2007).
Mehmet Ugur, Governance, Regulation and Innovation, Theory and Evidence From Firmas and Nations (Edward Elgar Publishing Limited 2013).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media 2017).

## Jurnal
Dinda Fetty M.P. Fradhana Putra D. and others, ‘View of Tripartite Collaborative Institutions: Skema Konvergensi Institusi Untuk Mewujudkan Ketahanan Siber Indonesia’ (2021) 18 Istinbath Jurnal Hukum.
Ibnu Sina Chandranegara, ‘Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi’ (2019) 26 Jurnal Iuss Quia Iustum.
Richard Susskind, ‘Legal Informatics: a Personal Appraisal of Context And Progress’ (2010) 1 European Journal of Law and Technology.
Stephen Knack dan Philip Keefer, ‘Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation’ (1997) 112 The Quarterly Journal of Economics.

## Tesis/Disertasi
Dejonghe Matthias, ‘Constitutional Courts: Democracy vs Juristocracy?’ (Genht University Brussel 2015).

## Diskusi, Kertas Kerja, Laporan
Angga Dwi, dkk: Politik Hukum Perubahan...
Ahmad Redi, ‘Omnibus Law Gasasan Pengaturan untuk Kemajuan Rakyat’ (2020).
Arturo Bris dan Christos Cabolis, ‘IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019’ (2019).
Asian Development Bank, ‘2018 Annual Report’ (2019).
Badan Pusat Statistik, ‘Ekonomi Indonesia 2019 Tumbuh 5,02 Persen’ (2020).
BPHN, ‘Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja’ (2020).
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, ‘Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)’ (2020) 5.
Glen Krutz, ‘Hitching a Ride: Omnibus Legislating the Right of Environmental Scientist to Express Professional Opinion’ (2005).
Kementerian Hukum dan HAM, ‘Penyusunan Program dan Strategi Reformasi Regulasi dalam Rangka Memperkuat Substansi dan Operasionalisasi UU Nomor 12 Tahun 2011’ (2011).
——, ‘Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024’ (2019).
OECD, ‘The Global Environmental Goods and Services Industry’.
Shekhar Aiyar and others, ‘Growth Slowdowns and the Middle-Income Trap’ (2013).

## Perundang-undangan
BPHN, Naskah Akademik UU Cipta Lapangan Kerja , 2020.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

## Laman
‘Obama Signs the Omnibus Public Lands Management Act of 2009’ The New York Times (30 Maret 2009).
Adinda Pryanka, ‘Kemenkeu: UU Cipta Kerja Bisa Percepat Pemulihan Ekonomi’ ( Republika.co.id , 2020) <https://www.republika.co.id/berita/qhrx15383/ kemenkeu-uu-cipta-kerja-bisa-percepat-pemulihan-ekonomi> diakses 20 Juni 2022.
Ihsanuddin, ‘Presiden Jokowi Kecewa Calon Investor Banyak Lari ke Negara Tetangga’ ( Kompas.com , 2019) <https://nasional.kompas.com/ read/2019/09/04/16425441/presiden-jokowi-kecewa-calon-investor- banyak-lari-ke-negara-tetangga> diakses 20 Juni 2022.
Ima Mayasari, ‘Menggagas Omnibus Law’ ( Kumparan , 2018) <https:// kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibus- law-1542018891459839175> diakses 12 Mei 2022.
RIS, ‘Rantai Birokrasi Masih Jadi Kendala Investor Berinvestasi di Indonesia’ ( okefinance , 2018) <https://economy.okezone.com/ read/2018/02/12/320/1858267/rantai-birokrasi-masih-jadi-kendala- investor-berinvestasi-di-indonesia> diakses 20 Juni 2022.
Stefanus Adrian Chandra Wijaya, ‘Gimana Sih Dampak Omnibus Law Terhadap Iklim Investasi di Indonesia’ ( Newsletter Phillip , 2020) <https:// www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v90/vol90_ omnibuslawterhadapinvestasi.html> diakses 20 Juni 2022.
Tirta Citradi, ‘Tak Cuma di RI, Omnibus Law Banyak Dipakai Negara Lain’
( CNBC , 2020) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121152155-4- 131621/tak-cuma-di-ri-omnibus-law-banyak-dipakai-negara-lain> diakses 20 Juni 2022.
Yayu Agustini Rahayu, ‘Regulasi masih jadi kendala investasi di Indonesia’ ( Merdeka.com , 2018) <https://www.merdeka.com/uang/regulasi-masih- jadi-kendala-investasi-di-indonesia.html> diakses 20 Juni 2022.
How to cite: Angga Dwi Prasetyo, Abdul Rachmad Budiono, Shinta Hadiyantina, ‘Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law’ (2022) Vol. 5 No. 2 Media Iuris.
Angga Dwi, dkk: Politik Hukum Perubahan...
--This page is intentionally left blank--