## Analisis Peran Inspektorat Dalam Menyelesaikan Temuan Audit Menggunakan Konsep Fraud Triangle

## Ari Nugroho Cahyono
Universitas Muhammadiyah Kendal Batang - ari8cahyono@gmail.com 1
Abstract — The function of the inspectorate as an internal auditor will be very important in detecting fraud and resolving fraud so that corruption can be prevented. This study aims to analyze the audit process carried out by the DIY Inspectorate in detecting fraud to resolve one of the audit findings and then analyze the case using the fraud triangle theory. The research was conducted at the DIY Inspectorate with a case finding on UPTD in 2017.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  research  with  data  collection  techniques using interviews, and document analysis. In this study, the data validity test will use triangulation procedures, member cheking and data reliability. The first result of this study is that the DIY Inspectorate audit process begins with a routine inspection, then the auditor finds fraud through interviews with UPTD employees. The case  is  followed  up  by  holding  a  case  expose  and  formulating  a  solution  to  the  case.  The  case  was  then resolved by the UPTD and the DIY Inspectorate. The second research result is a case analysis using the fraud triangle,  case  pressure  because  the  vendor  owner  ordered  employees  not  to  pay  the  employment  BPJS deposit. The opportunity occurred because the UPTD did not routinely check the employment BPJS payments of  vendor  employees.  The  rationalization  in  this  case  is  that  the  vendor  wants  to  get  more  profit  than  the employment BPJS money that should be paid.
Keywords: Role of Inspectorate 1 ; Implementation of Audit 2 ; Fraud triangle 3 .

## 1. PENDAHULUAN
Fraud adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau  kelompoknya  yang  secara  langsung  merugikan  pihak  lain.  (Wati  ,2019)  Pada kenyataannya, fraud hampir terdapat di setiap lini pada suatu organisasi, dan dapat dilakukan oleh  siapa  saja,  bahkan  oleh  seorang  pegawai  yang  tampaknya  jujur  sekalipun.  (Sari  & Kusuma,2019)  Fraud  juga  merupakan  tindakan  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  aparatur melalui  berbagai  cara, berupa  kelicikan  dan  kebohongan  sehingga  sering tidak disadari oleh masyarakat.  Tindakan  fraud  yang  dilakukan  oleh  aparatur  meliputi  penyalahgunaan  aset, curang  dalam  membuat  laporan  keuangan,  dan  korupsi.  Fraud  sering  terjadi  di  Indonesia, khususnya pemerintahan atau sector public seperti perkara spekulasi korupsi yang dilakukan oleh segenap pejabat pada jenjang pusat hingga daerah. (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020)
Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengaktifkan dan menerapkan audit secara berkala. Korupsi di  lembaga gereja  menunjukkan  bahwa  audit  belum dilakukan  dengan  cara yang  efektif  sejak  awal,  dan  belum  ada  upaya  mencegah fraud (tindakan  menyimpang  dan menyalahgunakan  dana.  (Ayu,  2020)  Apabila  audit  pada  sebuah  organisasi  lemah  maka kemungkinan  terjadinya fraud dan  kesalahan  sangat  besar,  begitu  juga  sebaliknya  ketika pengendalian yang diterapkan kuat maka kemungkinan terjadinya fraud dan kesalahan dapat diperkecil, walaupun fraud dan kesalahan masih terjadi, tetapi hal tersebut dapat diketahui lebih cepat dan dapat segera diatasi. (Indraswari, & Yuniasih., 2022)
Salah  satu faktor  yang diduga  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud  adalah  audit internal.  Audit  internal  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  proses  yang  digunakan  untuk mengevaluasi  efektivitas  sistem  pengendalian  intern dan operasi  dalam suatu  organisasi.  [3] Bebrapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya  proses  audit  dapat  mencegah  fraud  seperti penelitian yang dilakukan oleh (Christ, dkk., 2021) menunjukkan bahwa Faktor-faktor pemicu yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan, yaitu: audit internal, kesadaran anti fraud dan independensi auditor internal. Pengendalian internal memiliki peran vital dalam suatu entitas, yaitu  mencegah dan  mendeteksi  tindakan  kecurangan,  serta  mengawasi,  mengarahkan, dan melindungi sumber. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif, diharapkan pemimpin dapat mencapai tujuan organisasi dengan perilaku yang baik. (Zakaria, A., dkk., 2021)
Namun  beberapa  penelitian  tersebut  hanya  menjelaskan  konsep  audit,  bukan  praktik yang sebenarnya. [8] Sangat jarang penelitian tentang audit yang menunjukkan proses nyata mulai  dari  pemeriksaan  sampai  penyelesaian  temuan.  Pentingnya  mengetahui  praktik  audit bedasarkan kasus nyata agar penelitian bukan hanya bersifat teori namun juga sesuai dengan praktik  audit  yang  ada dilapangan.  Manfaat fraud  triangle  memberi  sudut  pandang  mengapa fraud bisa terjadi sehingga bisa mencegaf fraud terulang kembali. (Pamungkas, W., 2022)
Pada  tahun  1953,  seorang  peneliti  yang  Bernama  Donald  R.  Cressey  menerbitkan sebuah  teori  yang  dinamakan fraud  triangle.  Fraud  triangle adalah  teori  yang  meneliti  faktor penyebab  terjadinya  kecurangan  dalam  laporan  keuangan. Fraud  triangle ini  menjelaskan alasan  dibalik  terjadinya  kecurangan  yang  terdiri  dari  tiga  elemen  yaitu  tekanan (pressure) , kesempatan (opportunity), dan  rasionalisasi (rationalization) [9] Banyak  teori  yang dikembangkan untuk mencegah terjadinya korupsi, salah satunya yaitu fraud  triangle. Teori ini menyatakan  fraud  dapat  terjadi  oleh  tiga  faktor,  yaitu  tekanan,  peluang,  dan  rasionalisasi. (Awaliyah, 2023)
Dalam  penelitian  ini  memilih  inspektorat  karena  sebagai  lembaga  auditor  internal pemerintah  yang  berperan  paling  depan  untuk  mencegah  fraud.  Selain  itu  inspektorat  jogja meiliki kewenangan dan keleuasaan atas pemeriksaan laporan keuangan di pemerintah daerah. Inspektorat juga menjadi internal audit yang sangat memahami karakteristik budaya dan sistem pelaporan keuangan di pemerintah daerah. (Sabatian, dkk.,  2020)
Dari  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  peneliti  mencoba mengidentifikasi masalah yang ditemukan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana peran inspektorat dalam menyelesaikan suatu temuan audit?
2. Apakah  proses  audit  dan  penyelesaian  temuan  sesuai  dengan  konsep  fraud triangle?
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  proses  audit  internal  dapat mendeteksi  suatu  temuan  dan  peran  inspektorat  dalam  menyelesaikan  suatu  temuan  audit tersebut.  Selanjutnya  peneliti  ingin  menganalisis  proses  audit  tersebut  menggunakan pendekatan konsep fraud triangle untuk mengetahui penyebab terjadinya fraud.
2.1 Teori Fraud Triangle ( Fraud Triangle Theory)
Gambar 2.1 Konsep Fraud Triangle.
Donald  R  Cressey  (1953)  mengajukan  teori fraud  triangle yang  berisi  penjelasan  berkaitan penyebab terjadinya penipuan yang dikenal dengan istilah segitiga penipuan. Menurut Donald R. Cressey dalam. (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020) Fraud financial statement umumnya disertai  oleh  tiga  keadaan,  ketiga  keadaan  tersebut  merupakan  tekanan,  peluang  serta rasionalisasi.  Faktor  terakhir  mengarah  pada  perilaku  curang  merupakan  rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan sikap yang membenarkan kecurangan yang telah dilakukan. 2.1.1  Tekanan ( Incentive atau Pressure ) Komponen pertama dari segitiga penipuan merupakan tekanan  yang  bisa  menimbulkan  sikap  tak  etis.    Berdasarkan  komponen pressure  atau tekanan , terbisa berbagai keadaan umum yang bisa menyebabkan terjadinya fraud . Salah

## JURNAL ILMIAH RAFLESIA AKUNTANSI VOLUME  10 NOMOR  1 TAHUN  2024.
satu  tekanan  yang  mungkin  dilaksanakan karyawan  merupakan  menjalankan penyelewengan  uang  bisnis  oleh  karyawan  yang  berasal  dari  suatu  tekanan  yang memaksanya. (Rianti, N., 2020)
2.1.2 Kesempatan ( Opportunity)
Peluang  dijadikan  salah  satu  faktor  atau  situasi  yang  bisa  membuka  kesempatan  dalam menjalankan kecurangan. Menurut SAS No. 99,,fraud financial statement bisa muncul pada tiga macam kesempatan, yaitu nature of industry, ineffective monitoring, serta organization structure. (Rianti, N., 2020)
2.1.3 Rasionalisasi ( Rationalization)
Sikap atau rasionalisasi menjelaskan sikap, kelakuan, serta seperangkat hukun moral yang memungkinkan  manajer  atau  pegawai  berencana  menjalankan  ketakjujuran,  atau  jika mereka  berada  dalam  lingkungan  yang  cukup  stres  untuk  membenarkan  tindakan ketakjujuran. Rasionalisasi merupakan salah satu elemen yang paling banyak ditemui dalam kecurangan.  (Rianti,  N.,  2020)  Menurut  teori fraud  triangle ,  bisa  dikatakan  jika  aktivitas penipuan, tiga faktor risiko wajib dipenuhi, yaitu tekanan, peluang, serta rasionalisasi. Pada kasus  penipuan  laporan  keuangan,  manajer  mempunyai  kesempatan  dalam  mengganti laporan keuangan untuk menjaga tarif saham permanen maksimal. Sebab asertaya benturan kepentingan,  kesempatan  tadi  dimiliki  oleh  manajemen  merupakan  auditor  disewa  oleh lembaga,  sampai  mengganggu  independensi  auditor.  Jika  manajemen  percaya  bahwa tindakan  mereka  merupakan  hal  yang  biasa  bagi  perusahaan  lain,  faktor  rasionalisasi terpenuhi. (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020)
2.2 Audit Internal Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara No.PER/05/M.PAN/03/2008 audit dapat didefinisikan sebagai: “proses identifikasi masalah, analisis,  dan  evaluasi  bukti  yang  dilakukan  secara  independen,  objektif  dan  profesional berdasarkan  standar  audit,  untuk  menilai  kebenaran,  kecermatan,  kredibilitas,  efektivitas, efisiensi,  dan  keandalan  informasi  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  instansi  pemerintah.” (Cahyaningtyas, dkk., 2023)
2.2.1  Audit sektor publik Auditor pemerintah (sektor publik) ialah auditor yang dipekerjakan oleh pemerintah bersifat independen dan bertujuan mendukung kongres dalam memenuhi tanggug jawab konstitusionalnya  dan  membantu  meningkatkan  kinerja  serta  menjamin  akuntabilitas pemerintah (Cahyaningtyas, dkk., 2023)
2.2.2  Audit internal sektor publik
Pengawasan internal diperlukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tata kelola yang baik. Pemerintah membentuk aparat pengawas internal pemerintah atau APIP untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dengan baik. (Herawaty, N., & Hernando, R., 2021)
APIP  merupakan  auditor  internal  di  sektor  pemerintah  yang  terdiri  atas  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada  Presiden;  Inspektorat  Jenderal  (Itjen)/Inspektorat  Utama  (Itama)  yang bertanggung  jawab  kepada  Menteri/Lembaga  Pemerintah  Nondepartemen  (LPDN); Inspektorat  Pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Kota  yang  masing-masing  bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota. (Herawaty, N., & Hernando, R., 2021)
Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah telah ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2008 dalam Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/ 03/2008. SA-APIP adalah sebagai berikut: 1. Prinsip-Prinsip Dasar, 2. Standar Umum, 3. Standar Audit Kinerja, 4. Standar Audit Investigatif. (Herawaty, N., & Hernando, R., 2021)
2.2.2.1 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia disusun untuk menjaga mutu hasil audit yang  dilaksanakan  oleh  APIP  adalah      Standar  Atribut  dan  Standar  Pelaksanaan. (Herawaty, N., & Hernando, R., 2021)
2.3 Tahapan Audit
Tahapan audit umum menurut Taylor dan Glezen (1997) dalam BPKP (2009) yang selanjutnya diadaptasi untuk audit operasional antara lain, sebagai berikut: 1. Persiapan
audit:  Survei  pendahuluan.,2.  Evaluasi  sistem  pengendalian  manajemen,  3.  Pengujian substantif dan pengembangan temuan, 4. Pelaporan dan tindak lanjut. (Wati, R., 2019) 2.3.1 Program Audit
Program  Kerja  Audit  (PKA)  merupakan  rancangan  prosedur dan  teknik  audit  yang disusun  secara  sistematis  yang  harus  diikuti/dilaksanakan  oleh  auditor  dalam menjalankan  kegiatan  audit  untuk  mencapai  tujuan  audit.  PKA  disusun  setelah  auditor memperoleh  pemahaman  yang  cukup  tentang  tujuan  audit  pada  setiap  tahap.  Konsep PKA  disiapkan  oleh  ketua  tim  kemudian  pengendali  teknis  melakukan  tinjauan  untuk memberikan  tambahan  informasi  dan  arahan.  Selanjutnya,  PKA  ditinjau  kembali  oleh pengendali mutu untuk disetujui. (Wati, R., 2019)
2.3.2 Teknik Audit Dalam kegiatan audit terdapat sepuluh jenis teknik audit antara lain, sebagai berikut:
1. Prosedur Analitis, 2. Inspeksi, 3. Konfirmasi, 4. Permintaan Keterangan, 5. Perhitungan, 6.  Penelusuran,  7.  Pemeriksaan  Bukti  Pendukung,  8.  Pengamatan,  9.  Pelaksanaan Ulang, 10. Teknik Audit Berbantuan Komputer. (Wati, R., 2019)
2.3.3 Laporan Hasil Audit
Laporan hasil audit merupakan hasil akhir dari proses audit. Auditor harus membuat laporan  hasil  audit  sesuai  dengan  penugasannya  yang  disusun  dalam  format  yang sesuai/telah ditentukan setelah auditor selesai melakukan kegiatan audit. Laporan hasil audit menurut PER/05/M.PAN/03/2008 bertujuan antara lain untuk: (1) mengomunikasikan  hasil  audit  kepada  auditan  dan  pihak  lain  yang  berwenang berdasarkan peraturan; (2) menghindari kesalahpahaman dalam audit; (3) menjadi bahan untuk  melakukan  perbaikan  bagi  auditan  dan  instansi  terkait;  dan  (4)  memudahkan pemantauan  tindak  lanjut  atas  pengaruh  tindakan  perbaikan  yang  semestinya  telah dilakukan. (Wati, R., 2019

## 2.  METODE PENELITIAN
A.  Desain Penelitian
Metode yang digunakan dalam  riset ini adalah riset kualitatif deskriptif.  Hennink et al.  (2010)  dalam  (Nuruddinia,  M.,  &  Rahmawati,  I.  P.,  2021)  mengatakan  bahwa  riset kualitatif merupakan riset yang dilakukan untuk mempelajari pengalaman atau fenomena yang  dialami  partisipan  dengan  detail.  Hal  ini  dilakukan  dengan  beberapa  metode pengambilan  data  seperti  wawancara  mendalam,  focus  group  discussions,  atau observasi. (Nuruddinia, M., & Rahmawati, I. P., 2021)
Selain itu, pendekatan riset kualitatif juga dapat mengidentifikasi isu-isu yang terjadi dari sudut pandang partisipan. Data yang digunakan dalam riset ini menggunakan data primer  dan  data  sekunder.  [21]  Data  primer  diperoleh  dengan  menggunakan  metode wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen di Inspektorat DIY dan UPTD ABC DIY. (Nuruddinia, M., & Rahmawati, I. P., 2021)
B.  Objek Penelitian
Penilitian ini mengambil objek di Inspektorat Provinsi Yogyakarta dengan studi kasus pada salah satu fraud yang terjadi pada salah satu SKPD di Provinsi Yogyakarta. Terdapat 5  narasumber  sebagai objek  pengumpulan  data melalui  wawancara  mendalam  yaitu  1 orang Inspektur Pembantu Inspektorat DIY, 1 orang Ketua Tim Audit Inspektorat DIY, 1 orang  auditor  Inspektorat  DIY,  1  orang  kepala  UPTD  dan  1  orang  kepala  tata  usaha UPTD.
C.  Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam riset ini menggunakan data primer dan data sekunder. (Zakaria, A., dkk., 2021)  Data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen di Inspektorat DIY dan SKPD.
D.  Teknik Pengumpulan Data
Dalam  mengumpulkan  data,  peneliti  melakukan  riset  lapangan  (field  research). (Zakaria, A., dkk., 2021) Riset lapangan adalah riset yang dilakukan dengan mendatangi
secara langsung objek yang menjadi penelitian, yaitu Kantor UPTD dan kantor Inspektorat DIY.
E.  Teknik Analisis Data
Proses  analisis  data  secara  keseluruhan  melibatkan  usaha  memaknai  data  yang berupa teks atau gambar (Zakaria, A., dkk., 2021). Dalam penelitian ini analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari analisis dokumen dan hasil wawancara.
F.  Pengujian Validitas
Uji  validitas  dalam  penelitian  kualitatif  merupakan  upaya  pemeriksaan  terhadap akurasi  hasil  penelitian  dengan  menerapkan  prosedur-prosedur  tertentu.  (Zakaria,  A., dkk., 2021)  Dalam penelitian ini uji validitas data akan menggunakan prosedur triangulasi, member cheking dan keandalan data.

## 3.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Proses Inspektorat dalam menyelesaikan fraud
Gambar 3.1 Kronologi terjadinya fraud dan penyelesaian fraud
Sesuai  dengan  analisis  hasil  transkrip  wawancara,  berikut  merupakan  penjelasan gambar  3.1  tentang  proses  bagaimana  Inspektorat  DIY  dalam  mendapatkan  temuan. Inspektorat melaksanakan pemeriksaan rutin atau pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang biasanya dilakukan dalam waktu triwulan atau setiap tiga bulanan.  Pelaksanaan audit dilakukan  secara  berkala  dan  sistematis  untuk  mencegah  terjadinya  fraud  pada  suatu organisasi. (Wati, R., 2019)
“proses  temuan  terjadi  melalui  mekanisme  pemeriksaan  rutin  (audit),  kami  diperiksa setiap  triwulan  itu  ada  pemeriksaan,  kebetula  pada  triwulan  keempat  ini  ada pemeriksaan  kita  mendapatkan  temuan  bahwa  UPTD  tersebut  tidak  menyetorkan jaminan kecelakaan atau klaim BPJS ketenagakerjaan.” (Inspektur pembantu) “Eh mas, sebentar mas. Itu kan reguler jadi biasa kecuali kalo ada kasus sih. Kalo kita pemeriksaan reguler itu ya biasa setiap triwulan ya kita periksa. Kebetulan waktu itu kami memiliki jadwal unruk memeriksa UPTD itu ” (Ketua Tim Auditor) .
Selanjutnya  tim audit  melakukan  inspeksi dan  mereview  dokumen  yang  ada  di  UPTD ABC. Salah satu  tim audit mewawancarai tenaga kerja yang bekerja di UPTD ABC, melalui wawancara  tersebut  auditor  mendapatkan  informasi  bahwa  para  tenaga  kebersihan  belum terdaftar  atau  tidak  mengikuti  program  BPJS  ketenagakerjaan.  Pemeriksaan  dokumen  dan wawancara merupakan salah satu cara untuk mengetahui atau mendeteksi terjadinya fraud. (Awaliyah, 2023)
“Nah  kta  panggil  tenaga  kebersihan.  Njenengan  sebagai  anu  memperoleh    ndak kewajibannya  kaitannya  dengan  BPJS  setelah  itu  kita  panggil  setelah  itu  kita  tanya
ternyata  ada  yang  bilang  ikut  ada  yang  bilang  belum.  Nah  tetapi  di  kontrak  kok dianggarkan,  nah  gitu. (Ketua  Tim  Auditor) Nah  ini  mulai  sudah  satu  ketahuan  kan terdapat  indikasi  itu  kita  panggil  yang  lainnya,  ternyata  memang  seperti  itu.  Jadi  ada memang istilahnya perbuatan yang sebetulnya solah-olah dari rekanan ada unsur sedikit kesengajaan mugi- mugi ora konangan.” (Auditor) .
Melalui  informasi  awal  itulah,    tim  audit  mereview  dokumen  kontrak  atau  SP3  antara UPTD ABC dengan pihak ketiga penyedia jasa kebersihan. Setelah dilakukan review ternyata memang belum ada bukti atau dokumen pembayaran BPJS ketenagakerjaan yang dilaporkan pihak ketiga ke UPTD ABC. Dengan bukti awal tersebut, tim audit mengomunikasikan pada pihak UPTD ABC untuk mengklarifikasi ke pihak ketiga. Ternyata memang pihak ketiga belum mendaftarkan para tenaga kebersihan dalam program BPJS ketenagakerjaan. Ketidaklengkapan  dokumen  bisa  menjadi  bukti  terjadinya fraud dalam  sebuah  organisasi pemerintahan. (Nuruddinia, M., & Rahmawati, I. P., 2021)
“Ya kita panggil orangnya, saya ikut bayar sendiri karena sudah dulu. Nah tapi kok ini dianggarke?  Lalu  satu-satu  kita  panggil  ternyata  anu,  muncullah  angka  seperti  ini. Intinya  itu  nggak,  bukan  khusus  ini  biasa  ini.  Terus  kan  mulai  kita  cermati  terus rekanannya  kita  panggil.  Njenengan  kok  terima  duit  segini  kok  njenengan  ndak anggarke gitu, ndak dianggarkan kesana? Ohh ini sudah saya bayarkan ternyata nggak gitu nggak dibayarke, terus kita klaim terus mohon ini di sesuaikan.” (Ketua Tim Auditor)
Proses  komunikasi  temuan dan  pembuatan  BAP  tersebut disebut  dengan  penegasan atau  komunikasi  awal  temuan  sebelum  menjadi  laporan  hasil  pemeriksaan  (LHP).  Ketika semua pihak sudah menandatangani BAP dan sepakat untuk segera menyelesaikan temuan, selanjutnya  tim  audit  melakukan  gelar  perkara  atau expose temuan. Expose temuan  ini dilaksanakan  oleh  tim  audit  yaitu  ketua  dan  anggota  tim  serta  disupervisi  oleh  pengendali teknis audit (Dalnis) dalam internal inspektorat. Kegiatan lain yang dilakukan dalam expose juga menyusun redaksi LHP serta merumuskan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan.  Temuan  kasus  keterlambatan  pembayaran  BPJS  ketenagakerjaan  ini merupakan  kasus  yang  pertama  terjadi  di  UPTD  ABC.  Audit  juga  dapat  berperan  untuk mencari solusi atas permasalahan fraud yang terjadi pada sebuah organisasi. (Pamungkas, W., 2022)
“Lalu  perusahaan  panggil  kesini  dengan  penyedianya  bersama-sama,  terus menjelaskan.  Ya  kadang  ada  yang  jujur  dan  ada  yang  berkelit.  Kalo  misalnya  udah berkelit  kemudian  kita  introgasi  inspeksi  dan  dia  mengakui,  lalu  BAP. (Inspektur pembantu) Bawasannya mengakui bahwa pada bulan sekian belum dibayarkan, kami bersedia membayarkan seperti ini. Tandatangan-tandatangan semua, sudah oke, kuat. Terakir BAP hasil dari klarifikasi temuan itu BAP, bahwa dia bersedia membeyar sekian karena kekurangan ini dan terakir itu BAP.” (Auditor)
Ketika  semua  pihak  sudah  menandatangani  BAP  dan  sepakat  untuk  segera menyelesaikan temuan, selanjutnya tim audit melakukan gelar perkara atau expose temuan. Expose temuan ini dilaksanakan oleh tim audit yaitu ketua dan anggota tim serta disupervisi oleh pengendali teknis audit (Dalnis) dalam internal inspektorat. Expose temuan ini bertujuan untuk  merumuskan  LHP.  Beberapa  hal  yang  menjadi  fokus  dalam  expose  adalah  mencari kriteria  temuan  atau  mencari  dasar  hukum  dan  peraturan  untuk  menjadi  landasan  regulasi atas klaim temuan. Kegiatan lain yang dilakukan dalam expose juga menyusun redaksi LHP serta merumuskan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan. Seluruh proses audit  yang  telah  dilaksanakan  harus  didokumentasikan  kedalam  laporan  hasil  audit  (LHP). (Sari, I. M., & Kusuma, H., 2019)
“Tapi sebelumnya juga ada yang namanya expose sebelum pra penegasan itu namanya expose, jadi seluruh auditor yang terlibat mengexpose hasil temuannya untuk koreksi. Dari narasinya apakah ini perlu diklaim atau tidak, itu semua.” (Auditor)
“Setelah  bukti  kasus  sudah  lengkap  dan  sudah  ada  BAP  semua  pihak  yang  terkait kemudian  kita  terbitkan  LHP  atau  laporan  hasil  pemeriksaan  untuk  ditindaklanjuti ” (Ketua Tim Auditor)
“Kalo kita kan kerja tim, nati kita kerjasama dengan ketua tim. Tapi itu sebetulnya yang menentukan  ketua  tim.  Nanti  kita  juga  saling,  kadang-kadang  yang  menemukan  kan anggota nah nati dirumuskan bersama- sama. Tapi intinya itu tugas ketua tim” (Inspektur pembantu)
Selanjutnya LHP yang telah dikeluarkan oleh Inspektorat harus dilaksanakan oleh UPTD sehingga fraud yang terjadi bisa diperbaiki dan mencegah fraud terulang kembali. Selain itu perlu adanya monitoring oleh pihak Inspektorat terhadap UPTD atau objek pemeriksaan agar rekomendasi pada LHP telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Rekomendasi hasil audit harus dilaksanakan dan dipantau agar fraud yang terjadi bisa diperbaiki dan mencegah terjadinya korupsi. (Sari, I. M., & Kusuma, H., 2019)

## 3.2 Analisis fraud triangle terhadap adanya temuan audit
Gambar 3.2 Analisis kasus dengan faraud triangle
Pada  gambar  3.2  terlihat  bahwa  hasil  penelitian  menunjukkan  ada  3  faktor  yamg mempengaruhi  terjadinya  fraud  yaitu  dimulai  dari  adanya  kesempatan  sistem  pengawasan internal yang lemah yang dimanfaatkan oleh pemilik vendor untuk menekan para karyawan kontrak untuk tidak membayarkan setoran BPJS Kesehatan. Selanjutnya rasionalisasi vendor yaitu menginginkan keuntungan yang lebih besar dari uang BPJS Ketenagakerjaan yang tidak disetorkan oleh karyawan.
Dalam konteks keuangan publik, penerapan Fraud Triangle Theory menjadi penting untuk mencegah dan mengatasi kecurangan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan,  organisasi  dapat  mengambil  langkah-langkah  yang  tepat  untuk  mengurangi peluang  terjadinya  kecurangan  dan  meningkatkan  transparansi  serta  akuntabilitas  dalam pengelolaan keuangan publik. (Awaliyah, 2023) 4.2.1 Tekanan (Incentive atau Pressure)
Komponen pertama dari segitiga penipuan merupakan tekanan yang bisa menimbulkan sikap  tak  etis.  Berdasarkan  komponen  pressure  atau  tekanan,  terbisa  berbagai  keadaan umum yang bisa menyebabkan terjadinya fraud. (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020) Salah satu
tekanan yang mungkin dilaksanakan karyawan merupakan menjalankan penyelewengan uang bisnis oleh karyawan yang berasal dari suatu tekanan yang memaksanya.
Berikut penjelasan dari kepala UPTD yang menjadi objek pemeriksaan Inspektorat DIY. “Setelah  mendapatkan  laporan  dari  Inspektorat  kita  panggil  vendor  dan  pekerja.  Kita tanya  kepada  pekerja  vendor  apakah  tahu  kalo  uang  BPJS  Ketenagakerjaan  itu harusnya disetorkan. Kemudia mereka menjawab ya kami tahu tapi kami disuruh diam oleh vendor ” (Kepala UPTD). “ Kami melakukan kroscek ke para pekerja kenapa mereka tidak  menyetorkan  uang BPJS  Ketenagakerjaan,  mereka  bilang  kalo  vendor  meminta mereka tidak setor. Vendor meminta pekerja diam dan tidak melaporkan hal tersebut. Jika  dilaporkan  mereka  akan diancam  untuk  diganti  atau  diberhentikan”  (ketua  tim auditor)
Tekanan adalah faktor pertama dalam Fraud Triangle. Ini merujuk pada tekanan finansial atau emosional yang dialami oleh individu. Tekanan finansial dapat terjadi ketika seseorang menghadapi masalah keuangan yang mendesak, seperti utang yang besar atau kebutuhan yang  tidak  terpenuhi.  Tekanan  emosional  dapat  meliputi  tekanan  untuk  mempertahankan status sosial, memenuhi ekspektasi, atau memperoleh kekayaan secara cepat. Tekanan ini dapat mendorong seseoranguntuk mencari jalan pintas atau cara tidak etis untuk memperoleh uang atau aset. (Momot, T. dkk., 2021)
3.2.2 Kesempatan(Opportunity)
Peluang dijadikan salah satu faktor atau situasi yang bisa membuka kesempatan dalam menjalankan kecurangan. Menurut SAS No. 99 dalam  (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020) fraud financial  statement  bisa  muncul  pada  tiga  macam  kesempatan,  yaitu  nature  of  industry, ineffective monitoring, serta organization structure.
Melalui  informasi  awal  itulah,    tim  audit  mereview  dokumen  kontrak  atau  SPK  antara UPTD ABC dengan pihak ketiga penyedia jasa kebersihan. Setelah dilakukan review ternyata memang belum ada bukti atau dokumen pembayaran BPJS ketenagakerjaan yang dilaporkan pihak ketiga ke UPTD ABC. (Momot, T. dkk., 2021)
“Itu  memang  kesalahan  kami  karena  tidak  mengecek  dokumen  pembayaran  BPJS Tenagakerja karyawan, karena yang sudah-sudah itu tidak ada masalah. ” (Kepala TU) “Kayanya yang dokumennya dulu diperiksa, diperiksa kemudian karyawan ditanya, dari TU ditanya kemudian kroscek ke lapangan seperti itu. Jadi disini bisa terjadi celah karena kepala TU itu tidak ngecek dokumen pembayaran BPJS Tenagakerja karyawan ”. (Auditor 1)
3.2.3 Rasionalisasi (Rationalization)
Sikap  atau  rasionalisasi  menjelaskan  sikap,  kelakuan,  serta  seperangkat  hukun  moral yang  memungkinkan  manajer atau pegawai  berencana  menjalankan  ketakjujuran, atau  jika mereka  berada  dalam  lingkungan  yang  cukup  stres  untuk  membenarkan  tindakan ketakjujuran. Rasionalisasi merupakan salah satu elemen yang paling banyak ditemui dalam kecurangan  (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020)
“Pihak  vendor  kita  mintai  keterangan  setelah  inspektorat  memberitahu  kami  tentang kasus ini, vendor mengatakan jika mereka menginginkan keuntungan yang lebih banyak dengan cara tidak menyetorkan uang BPJS Tenagakera tersebut. Setelah itu langsung kontrak vendor kita cabut dan vendor harus mengembalikan uang yang tidak disetorkan untuk BPJS Ketenagakerjaan” (Kepala UPTD)
“Itu  ternyata  pihak  vendor  sengaja  tidak  membayarkan  iuran  BPJS  Ketenagakerjaan karena mereka menginginkan keuntungan yang lebih besar. Tapi itu sudah kami tindak, vendor  tersebut  akhirnya  mengembalikan  uang  yang  tidak  disetorkan  dan  kontrak vendor sudah dihentikan oleh pihak UPTD” (Ketua Tim Auditor)

## 4  KESIMPULAN DAN SARAN
1.  Penyelesaian temuan audit dilaksanakan dengan prosedur audit internal secara sistematis. Berawal dari sidak auditor, menemukan indikasi, pembahasan temuan, peningkatan status temuan, konfirmasi pihak terkait, perumusan temuan, perumusan rekomendasi, pelaksanaan rekomendasi dan pemantauan rekomendasi
2.  Dari proses audit dapat disimpulakn bahwa tekanan terjadi kepada pihak supervisor rekanan pekerja  agar  pekerja  tidak  perlu  mengikuti  BPJS.  Selanjutnya  kesempatan  adanya  fraud terjadi  karena  pihak  dinas  tidak  mengecek  dokumen  karyawan  dengan  teliti  termasuk dokumen  BPJS  ketenagakerjaan.  Selanjutnya  rasionalisasi  dalam  kasus  ini  adalah  pihak vendor  tidak  mau  membayar  BPJS  ketenagakerjaan  karyawan  untuk  mendapatkan keuntungan yang lebih besar
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah bisa menerapkan variable yang sama yaitu peran auditor internal dengan objek penelitian selain inspektorat. Ataupun dapat merubah analisis fraud  triangle dengan  konsep atau  analisis  lain untuk  mengembangkan  referensi  tentang peran internal audit.

## DAFTAR PUSTAKA
Awaliyah,  Kiswah  N.  (2023). Fraud  Triangle  Theory :  Pendekatan  Strategis  Dalam  Mendeteksi Korupsi Dan Kecurangan Pada Laporan Keuangan Publik. Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 5 (2023), e-ISSN 2963-590X
Ayu,  N.  N.  (2020).  Financial  Statement  Fraud  Financial Statement  Fraud dalam  perspektif  Fraud Triangle.
The
Master Guide to Controllers’ Best Practices , 445 –448. https://doi.org/10.1002/9781119723349.ch15 Betri,  &  Murwaningsih,  E.  (2021).  Auditor  toward  Internal  Audit  Effectivenss  with  Whistleblowing Systems  as  Moderating  Variable. Riset  Akuntansi  dan  Keuangan  Indonesia,  6 (21),  62-73. https://doi.org/10.23917/reaksi.v6i1.13863 Cahyaningtyas  W.,  I.  Wahyuni,  and  S.  Jayanti,  (2023)  "Peranan  Auditor  Internal  dalam  Upaya Pencapaian  Zero  Accident  di  PT  Dirgantara  Indonesia," Media  Kesehatan  Masyarakat IndonesiA , vol. 22, no. 2, pp. 89-93, Apr. 2023. https://doi.org/10.14710/mkmi.22.2.89-93 Christ,  M.  H.,  Eulerich,  M.,  Krane,  R.,  &  Wood,  D.  A.  (2021).  New  Frontiers  for  Internal  Audit Research. Accounting Perspectives, 20 (4), 449-475. https://doi.org/10.1111/1911-3838.12272 Herawaty, N., & Hernando, R. (2021). Analysis of Internal Control of Good Corporate Governance and  Fraud  Prevention  (Study  at  the  Regional  Government  of  Jambi  City). Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business , 4 (2), 103 –118.
Indraswari,  &  Yuniasih.  (2022).  Pengaruh  Bystander  Effect  dan  Tekanan  Finansial  Terhadap Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  (Fraud)  di  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  se- Kecamatan Mengwi.
Ismael, H. R., & Kamel, H. (2021). Internal Audit Quality and Earning Management: Evidence from UK. Managerial Auditing Journal, 35 (7), 951-978. https://doi.org/10.1108/MAJ-09-2020-2830 Kurnia,  Novandino,  dan  Nur  Fadjrih  Asyik.  2020.  Analisis  Fraud  Triangle  sebagai  Pendeteksi Kecurangan  Laporan Keuangan  pada  Perusahaan  yang  Terdaftar di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 9(11), 1 –22.
Lestari, A. A. M., & Nuratama, I. P. (2020). Pengaruh Financial Stability, External Pressure, Nature of Industry, dan Rationalization Terhadap Financial Statement Fraud dalam Sudut Pandang Fraud  Triangle pada  Perusahaan Sektor  Real  Estate and Property  yang  Terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia Tahun 2021. Hita Akuntansi Dan Keuangan , 407 –435.
Momot,  T.,  Vlasova,  O.,  Gordienko,  N.,  Karpushenko,  M.,  Illyashenko,  O.,  Yaroshenko,  I.,
Solodovnik,  O., &  Kozlova,  A. 2021.  Internal  Auditing  in  The  Public Sector:  Issues of  Risks Compliance Application. Academy of Accounting and Financial Studies Journal , 25 (3), 1 –9. Nurma Awaliah, K. (2023). Fraud Triangle Theory: Pendekatan Strategis Dalam Mendeteksi Korupsi Dan  Kecurangan  Pada  Laporan  Keuangan  Publik. Karimah  Tauhid , 2 (5),  1493 –1506. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9023
Nuruddinia, M., & Rahmawati, I. P. (2021). Fraud Triangle dan Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi , 12 (1), 110 –124.
Pamungkas,  W.  (2022).  Pengaruh  Akuntansi  Forensik,  Audit  Investigatif,  Independensi,  dan Skeptisme Profesional Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah). Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 15 (1), 99-109. Rianti,  N.  (2020).  Pengaruh fraud  triangle terhadap financial  statement fraud  pada  perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2016-2018.
Sabatian,  Zakharia,  dan  Francis  M.  Hutabarat.  2020.  The  Effect  of  Fraud  Triangle  in  Detecting Financial
Statement Fraud. Jurnal Akuntansi , 10(3), 231 –244.
https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.3.231-244
Sari, I. M., & Kusuma, H. (2019). Fraud Triangle Theory: Pendekatan Strategis Dalam Mendeteksi Korupsi dan Kecurangan pada Laporan Keuangan Publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(1), 1-12. DOI: 10.18202/jamal.2019.04.10001
Wati, R. (2019). Internal Audit Sebagai Salah Satu Ukuran Sistem Pengendalian dan  Pencegahan Terjadinya Fraud. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(2), 1-12. DOI:
10.18202/jamal.2019.08.10007
Zakaria, A., Khumaira, A. R., Utaminingtyas, T. H., Purwohedi, U., & Indriani, S. (2021). Accuracy in Giving  an  Audit  Opinion:  Government  Interna l  Auditors’  Perspectives. Quality-Access  to Success, 22 (184), 40-48.