Volume 3 Nomor 1 April 2021

## PERBUATAN MEMBELA AGAMA MENURUT KONSEP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
Rani Dewi Kurniawati 1
Zuraidah 2

## ABSTRAK
Kebebasan beragama di negara kita telah di jamin dalam UUD 1945, namun dalam  menjalankan  peribadatan  agama,    tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya pembenaran  adanya  aksi-aksi  yang  bersifat  melukai,  represif  serta  destruktif  dan mencedari hukum yang berlaku di Indonesia atas dasar agama
Metode  Penelitian  Hukum  yang  digunakan  adalah  penelitian  Hukum Normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan  yaitu  suatu  jenis  penelitian  hukum yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dengan  menganalisis  suatu  permasalahan hukum melalui perundang-undangan, literatur-literatur dan pendekatan kasus yang memiliki kesamaan tema dengan judul yang dibahas oleh penulis.
Hasil  dari  penelitian  hukum  ini  menjelaskan  bahwa  apakah  perbuatan membela  agama  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana,  yaitu  dapat dikatakan  sebagai  tindak  pidana  saat  perbuatan  membela  agama  tersebut dilakukan  dengan  menggunakan  cara  yang    bertentangan  dengan  hukum  yang berlaku atau  dengan  kata  lain  ada  peraturan  Undang-undang  yang  dilanggar  dari perbuatan  membela  agama  tersebut,  akan  tetapi  akan  berbeda  disaat  perbuatan membela agama ini dilakukan berdasar pada peraturan hukum yang berlaku, saat seseorang  melihat  atau  menyaksikan  ataupn  mendengar  telah  terjadi  perbuatan penodaan  agama,  maka  laporkan  hal  itu  kepihak  yang  bewajib  dan  biarkanlah penegak  hukum  menjalankan  kewajibannya,  masyarakat  hanya  sebatas melaporkan  dan  menunggu  seperti  apa  penegak  hukum  melakukan  fungsinya masing-masing  dan  permasalahan  apakah  dalam  perbuatan  membela  agama  ini dapat  diterapkan  alasan  penghapus  pidana,  dan  jawabannya  yaitu  tidak  dapat diterapkan  alasan  penghapus  pidana,  tiap  kasus  perbuatan  membela  agama dilakukan  secara  sadar  dan  berdasarkan  kemauan  yang  bersangkutan  sehingga secara unsur terpenuhi.
Kata Kunci : Membela, Agama, Pidana, Penghapus
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka, email rani.dewikurniawati@gmail.com
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka,email : zuraidahsyahdan@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## A. Latar Belakang
Indonesia  adalah  Negara  demoktratis  yang  memiliki  kebhinekaan  yang beragam  dari  ras,  suku  dan  agama.  Kepluralan  tersebut  dapat  berdampingan hidup  dengan  damai,  tanpa  adanya  pergesakan  berarti  dari  semenjak    masa Indonesia merdeka sampai tumbuhnya pemahaman-pemahaman berbeda dalam menyikapi  suatu  perbedaan.  Dalam  masa  10  tahun  terakhir  menjadi  familiar aksi-aksi  yang  mencederai  perbedaan  yang  setelah  kurun  waktu  dapat berdampingan secara damai di Indonesia. Bermunculannya beberapa kelompok islam  yang  „esktrim‟  yang  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  dianggap kelompok  ini  sebagai  tindakan  bela  agama  dengan  cara  represif. Sering  kita mendengar  alasan,  atau  tepatnya  klaim,  sejumlah  kelompok  “Islam  ekstrim” ketika  melakukan  aksi-aksi  kekerasan  (baik  kekerasan  fisik,  kultural,  maupun simbolik) terhadap berbagai kelompok agama di luar mereka (baik non-Muslim maupun  kaum  Muslim  itu  sendiri)  adalah  demi  membela  agama  (Islam)  atau demi membela Kitab Suci (Al-Qur'an). Dan yang lebih “fenomenal” lagi, demi membela Tuhan (Allah SWT).
Lebih tepatnya, aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan itu sering kali, jika  bukan  selalu,  untuk  membela  tafsir  (tentang)  agama  bukan  agama  itu sendiri, untuk membela tafsir (tentang) Kitab Suci bukan Kitab Suci itu sendiri, serta  untuk  mempertahankan  tafsir  (tentang)  Tuhan,  bukan  Tuhan  itu  sendiri. Tidak sebatas itu, bahkan sering kali kekerasan komunal antarpemeluk agama atau  kekerasan  atas  pemeluk  agama  tertentu  dipicu  oleh  faktor-faktor  yang sama  sekali  tidak  ada  sangkut-pautnya  dengan  ajaran,  doktrin,  dan  norma- norma keagamaan.  Kekerasan juga sering kali demi menuruti hawa nafsu dan egoisme  kelompok  tertentu  umat  beragama,  tidak  ada  korelasinya  dengan ajaran-ajaran  fundamental  agama.  Teks-teks  keagamaan  hanya  dicatut  atau dipakai  sebagai  pembenar  seolah-olah  tindakan  beringas  dan  konyol  yang mereka  lakukan  itu  mendapat  “mandat”  atau  restu  dari  Tuhan.  Misalnya, apakah  masalah  toa  ( loudspeaker )  masjid  itu  ada  hubungannya  dengan  ajaran agama Islam? Sama sekali tidak ada, bukan? Toa adalah barang profan-sekuler bukan  sakral-agamis  karena  ia  merupakan  produk  kebudayaan  manusia, tepatnya  manusia  kontemporer.  Nabi  Muhammad  sendiri  jelas  tidak  pernah memakai toa karena memang waktu itu belum ada teknologi pengeras suara ini. Tetapi  kenapa  gara-gara  “insiden  toa”,  sekelompok  umat  Islam  di  Tanjung Balai,  Sumatra  Utara,  bisa  menjadi  kalap  dan  gelap  mata  melakukan pengrusakan atas sejumlah kelenteng dan wihara? Apakah aksi-aksi kekerasan dalam  bentuk  penjarahan  dan  vandalisme  itu  merupakan  tindakan  pembelaan sebuah  agama  atau  nilai-nilai  keislaman?  Itu  adalah  satu  dari  sekian  banyak aksi/perbuatan  yang  memeperlihatkan  kebarbaran  dalam  rangka  melakukan perbuatan  yang  mereka  klaim  sebagai  tindakan  „membela  agama‟.  Hal  lain misalnya tentang status “kesesatan” umat agama atau pemeluk sekte keislaman tertentu  yang  juga  sering  dijadikan  sebagai  argumen  oleh  sejumlah  kelompok “Islam  ekstrim”  untuk  melakukan  aneka  tindakan  kekerasan,  lagi-lagi,  atas nama  (membela  kemurnian)  agama,  Kitab  Suci,  dan  Tuhan.  Padahal,  label sesat,  kafir,  bid'ah  dan  semacamnya  adalah  jelas  hanyalah  sebuah  tafsir  atas
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
teks,  ajaran,  diskursus,  dan  sejarah  keagamaan  yang  bersifat  terbatas,  relatif- subyektif dan bahkan politis.
Terbatas  karena  tidak  semua  kawasan  dimana  umat  Islam  tinggal  ikut menuding  sesat  sebuah  kelompok  atau  sekte  yang  dianggap  sesat  oleh kelompok  lain.  Tentang  Syiah  dan  Ahmadiyah  misalnya  yang  sering  dikafir- sesatkan oleh sejumlah kelompok Islam ternyata banyak daerah dan negara di dunia ini yang sangat “ welcome ” dengan mereka.
Di Wonosobo (begitu pula di daerah-daerah lain di Jawa Tengah seperti
Semarang,  Jepara  dan  sebagainya)  umat  Syiah  dan  Ahmadiyah  hidup  adem- ayem  dengan  umat  lain.  Di  Qatar  dan  Oman,  warga  Syiah  juga  hidup  dengan aman  dan  nyaman  berdampingan  dengan  pemeluk  Sunni  dan  Ibadi  sebagai kelompok mayoritas di kedua negara di kawasan Arab Teluk ini. Begitu pula di berbagai  kawasan  Islam  di  China  dan  Asia  Tengah,  lebih-lebih  di  negara- negara  Barat,  umat  Islam  hampir-hampir  tidak  mempersoalkan  sama  sekali “status teologis” atau “legalitas keislaman” Syiah, Ahmadiyah dan sekte-sekte keislaman lain. Status “kafir-sesat” juga sangat relatif-subyektif karena terbukti tidak semua umat Islam turut mengkafir-sesatkan sebuah kelompok atau sekte keagamaan  tertentu.  Kita  bisa  saja  memandang  sesat  atas  praktik  keagamaan orang lain. Tetapi sadarkah kita bahwa orang lain itu juga bisa jadi memandang sesat  terhadap  praktik  keagamaan  yang  kita  lakukan.  Jadi  tidak  ada  label “kafir-sesat” yang bersifat “obyektif” dan “inheren” karena faktanya apa yang kita  anggap  “benar”  dan  “ legitimate ”  itu  belum  tentu  dianggap  “benar”  dan “legitimate” di mata orang lain.
Sering  diklaim  oleh  (sebagian)  umat  Islam  sebagai  “nilai-nilai  agama” yang  dinilai  suci  dan  religius  dan  dibela  mati-matian  bahkan  sampai  rela melakukan  kekerasan  dan  beragam  kejahatan  kemanusiaan  itu  pada  dasarnya adalah sebuah “nilai-nilai budaya”  yang  bersifat sekuler dan profan. Pasalnya semua itu merupakan hasil interpretasi dan rekonstruksi pemikiran elit individu (seperti  ulama  dan  fuqaha  atau  ahli  Hukum  Islam)  serta  produk  sejarah pengalaman kemanusiaan dan kemasyarakatan kaum Muslim saat bersinggungan  dengan  fakta-fakta  sosial-politik-kebudayaan  sekitar.  Karena itu, sekali lagi, bukan agama melainkan tafsir agama yang sering kali menjadi sumber  pemicu  dan  peletup  beragam  kekerasan  dan tindakan  intoleransi  yang dilakukan  oleh  sejumlah  kelompok  agama  radikal-konservatif  di  masyarakat. Masalah  baru  muncul  yang  besebrangan  dengan  keyakinan  seorang  penganut agama  dengan  hukum  yang  berlaku  di  Negara  di  mana  pelaku  tersebut  hidup dan  tumbuh.  Khususnya  di  Indonesia  yang  ruh  asasnya  berdasarkan  piagam Jakarta  yaitu  ketuhanan  yang  maha  Esa  tapi  tetap  yang  berlaku  adalah  asas yang  umum  yaitu  Indonesia  adalah  Negara  hukum  bukan  Negara  yang berlandaskan  agama.  Di  Negara  ini  setiap  warna  Negara  dijamin  hak-hak asasinya  untuk  dijalankan,  baik  dalam  peribadatan,  mengungkapkan  pendapat dan hak-hak asasi lain yang secara konstitusional diatur dan harus dihormati.
Keironisan  ini  membuat  peneliti  tertarik  meneliti  tentang  bagaimana hukum  normative  kita  mengakomodasi  tindakan-tindakan  repsesif  seperti  ini dalam  rangka  membela  agama,  dengan  demikian  peneliti  memutuskan mengangkat judul artikel hukum  sebagai berikut „

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
PERBUATAN  MEMBELA  AGAMA  MENURUT  KONSEP  KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)’’
B. Rumusan Masalah/ Identifikasi Masalah
1. Apakah  Perbuatan  dalam  membela  agama  dapat  diklasifikasikan  sebagai tindak Pidana dalam konstruksi Hukum Pidana  ?
2. Apakah alasan untuk membela agama dapat dikualifikasikan sebagai alasan penghapus pidana?

## C. Tujuan penelitian
1. Untuk  menganalisa  tentang  penerapan  hukum  khususnya  dalam  kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  terhadap  setiap  perbuatan  dalam rangka membela agama.
2. Memberikan edukasi berupa pemahaman yang benar kepada warga Negara yang juga penganut agama tentang bagaimana limitasi tentang konsep bela agama dalam pemahaman Islam itu sendiri dan pengaturannya dalam hukum normatif yang berlaku di Indonesia .

## D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian Jenis  penelitian  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum normatif.  Menurut  Terry  Hutchinson  sebagaimana  dikutip  Peter  Mahmud Marzuki  mendefinisikan  bahwa  penelitian  hukum  Normatif  adalah  sebagai berikut :
“research  wich  provides  a  systematic  exposition  of  the  rules  goverming  a particular  legal  kategory,  analyses  the  relationship  between  rules,  explain areas of difficullty and, perhaps, predicts future development.”
(Penelitia  Normatif  adalah  penelitian  yang  memberikan  penjelasan sistematis  aturan  yang  mengatur  suatu  kategori  hukum  tertentu, menganalisis  hubungan  antara  peraturan  menjelaskan  daerah  kesulitan  dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan). 3
Penelitian  hukum  normatif  yang  nama  lainnya  adalah  penelitian  hukum doktrinal  yang  disebut  juga  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi dokumen  karena  penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain 4 . Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
2. Tipe Penelitian Tipe  penelitian  hukum  normative  yang  tipenya reform  oriented ,  peneliti menilai  diperlukannya  perubahan/reformasi  peraturan  yang  mengatur tentang  perbuatan  membela  agama  dalam  konstruksi  hukum  normatif  di Indonesia, dengan segera mengundangkan RKUHP yang dapat
3 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2011, hlm 32
4 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji , Penelitian Hukum Normatif , Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
meminimakan  perbuatan  penodaan  agama  yang  sebagai  awal  asal  mula adanya  perbuatan  membela  agama  dimasyarakat.  Juga  penelitian  terhadap sistematika  hukum  dan  penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  verikal  dan horizontal. Oleh sebab itu pada penelitian Normatif yang fokus kepada studi kepustakaan  dengan  menggunakan  berbagai  sumber  data  sekunder  seperti pasal-pasal PerUndang-undangan berbagai teori hukum.
3. Pendekatan penelitian
a. Pendekatan konseptual ( conceptual approach )
Mengutip  Peter  Mahmud  Marzuki, 5 bahwa  pendekatan  konseptual berpijak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Pemahaman  terhadap  doktrin  dan pandangan-pandangan diharapkan menimbulkan ide sehingga melahirkan pengertian-pengertian,  konsep-konsep,  dan  asas-asas  hukum  yang relevan  dengan  isu  yang  dihadapi.Doktrin  dan  pandangan-pandangan merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini upaya represif yang dilakukan oleh golongan tertentu dengan dalih membela agama itu secara agama memang dibenarkan akan tetapi ada asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur dengan tegas dan jelas upaya hukum apa yang bisa diupayakan apabila ditemukan suatu perbuatan yang dinilai bertentangan terhadap nilai suatu agama. Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara Islam.
b. Pendekatan Undang-Undang Peter  Mahmud  Marzuki 6 menyatakan  pendekatan  perundang-undangan dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bertalian  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani.  Pendekatan perundang-undangan  harus  dimaknai  lebih  luas  bukan  hanya  sekedar undang-undang  sebagai  nomenklatur,  namun  undang-undang  sebagai entitas  norma  hukum.  Pendekatan  perundang-undangan  mengantarkan penulis  pada  pencarian rasio  legis dan  dasar ontologis lahirnya  undang- undang  yang  bersangkutan.Usaha  mempelajari rasio  legis dan  dasar ontologis suatu  undang-undang  diharapkan  mampu  menangkap kandungan  filosofi  yang  ada  dalam  undang-undang  sehingga  dengan demikian  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai  ada  tidaknya  benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.
Dalam  penelitian  ini  peraturan  yang  peneliti  pakai  adalah  Al-quran, hadist-hadist shahih, Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum  Pidana,  Undang-undang  Nomor    39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999
5 Peter Mahmud Marzuki, , Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 95.
6 Ibid. , hlm. 93.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## E. Kerangka Pemikiran
Bhinneka  adalah  salah  satu  unsur  yang  dimiliki  oleh  masyarakat Indonesia, dari suku, bahasa, ras dan terlebih agama. Menilik sejarah beragama di  Indonesia  yang  menjadi concern dalam  menelitian  ini  adalah  tejadi perbedaan yang signifikan menurut penulis, pada saat dibawah tahun 1900 ke tahun  2000  disaat  akses  tentang  ilmu  agama  terjadi  keterbatasan  dari  sisi literasi  dan  kebijakan  pemerintah  yang  tidak  menjamin  kebebasan  dalam mengungkapkan  pendapat  serta  mencari  jawaban-jawaban  dari  pertanyaan kritis dari masyarakat. Kondisi yang demikian berbeda sekali denggan kondisi sekarang  yang  begitu  mudah  seseorang  mengakses  segala  macam  bentuk informasi  sehingga  kembali  pada  cara  beragama  seseorang  karena  sudah mendapatkan  kepastian  dari  kebenaran  dari  ritual  agama  yang  dilakukan selama  ini.  Demikian  juga  dalam  mengungkapkan  pendapat  secara  lisan maupun tulisan bagi penulis bahkan cenderung „kebablasan‟ atau diluar batas kepatutan  yang  seharusnya  seseorang lakukan. Hal ini tercermin dari semakin bermunculan  tindakan-tindakan  yang  memicu  suatu  tindakan defensif yang cenderung represif karena  adanya  unsur  yang  „dirasa‟  telah  melakukan penghinaan terhadap suatu agama tertentu, sehingga sebagai akibatnya lahirlah tindakan  membela    agama  sebagai  dampak  tindakan  penghinaan  terhadap agamanya. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia dan  pada faktanya ada beberapa  tindakan  penodaan  agama  Islam  yang  sempat  „ viral ‟  dan  dapat  kita simak di media cetak maupun tertulis.
Penulis akan mencoba menginventarisir beberapa kasus penodaan agama yang  memicu  tindakan  membela  agama  dan  sempat  menyita  perhatian masyarakat Indonesia pada umumnya.
Beberapa kasus tersebut sebagai berikut :
1. Aksi  Bela  Islam  1,2  dan  3  sebagai  dampak  dari  Perkataan  Ahok  pada kunjungan kerjanya (Kunker) di Kepulauan Seribu
2. Puisi  Sukmawati  :  soal  Konde,Kebaya  dan  cadar  antara  tren,  tradisi  dan identitas  Puisi  Sukmawati,  yang  kemudian  menjadi  kontroversi  sampai membuatnya  meminta  maaf  karena  dianggap  menyinggung  umat  Islam, mempertentangkan konde dengan cadar.
3. Aksi FPI dari Masa ke Masa 7
Inilah beberapa aksi membela agama Islam versi   Front Pembela Islam di Indonesia:
a. September  1999: Laskar  Pembela  Islam  menutup  tempat  perjudian  di Petojo Utara  dan tempat pelacuran di Ciputat, Tanah Abang, Jakarta.
b. 4  Mei  2001: Kantor SCTV, Jakarta, diprotes FPI karena menayangkan telenovela  Esmeralda,  yang  di  dalamnya  ada  tokoh  antagonis  bernama Fatimah.  FPI  khawatir,  citra  buruk  Fatimah  dalam  sinetron  bisa mencitrakan  hal  yang  sama  pada  Fatimah  Azahra,  putri  Nabi.  SCTV menghentikan tayangan telenovela.
7 Amirullah, https://nasional.tempo.co/read/383964/rentetan-aksi-fpi-dari-masa-ke- masa/ full&view = ok diakses tanggal 31 desember 2018 diakses jam 13.19.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
c. 20  April  2003: Ketua  FPI  Rizieq  ditahan  karena  dianggap  menghina polisi  dalam  dialog  di  SCTV  dan  Trans  TV.  Ia  sempat  dibawa  kabur pendukungnya, tapi akhirnya divonis tujuh bulan kurungan.
1. Pengertian Penodaan Agama Beberapa pakar hukum lebih memilih menggunakan kata cela atau mencela dibandingkan nista atau menista, perbedaan istilah tersebut disebabkan oleh penerjemahan  kata smaad dari  bahasa  Belanda.  Kesimpulannya,  secara umum  menistakan  agama  adalah  perilaku,  perbuatan  yang  menghinakan dan/atau merendahkan agama tertentu. 8
2. Peraturan Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam redaksi berbeda arti dari tindak pidana terhadap agama adalah  suatu tindakan  yang  secara  sah  menurut  undang-undang  yang  berlaku  adalah tindakan  penodaan agama  yang  dilakukan  oleh  penganut  agama  itu  sendiri atau  penganut  agama  lain.  Dalam  KUHP  (WvS)  sebenarnya  tidak  ada  bab khusus  mengenai  delik  agama,  meski  ada  beberapa  delik  yang  sebenarnya dapat  dikategorikan  sebagai  delik  agama.  Istilah  delik  agama  itu  sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian:
a. delik menurut agama;
b. delik terhadap agama;
c. delik yang berhubungan dengan agama.
Penjelasan detail pasal perpasal yang terdapat dalam KUHP sebagai berikut :
1. Pasal  156  a  dan  b  yang  dijabarkan  dalam  Penetapan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Dipidanakan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa  dengan  sengaja  di  muka  umum  mengeluarkan  perasaan  atau melakukan perbuatan:
a. Yang  pokoknya  bersifat  permusuhan,  penyalahgunaan  atau  penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,
b. Dengan  maksud  agar  supaya  orang  tidak  menganut  agama apapun juga, yang bersendikan Pada Tuhan yang Maha Esa.
Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.
a. Tindak  pidana  yang  dimaksudkan  di  sini  ialah  semata-mata  (pada pokoknya) ditunjukkan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.
b. Orang  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut  di  sini,  disamping mengganggu  ketentraman  orang  beragama,  pada  dasarnya  menghianati sila  pertama  dari  negara  secara  total,  dan  oleh  karenanya  adalah  pada temannya, bahwa perbuatannya itu dipidanakan sepantasnya.
8 Sadiq  Adhetyo,  “ Delik  Penistaan  Agama  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia”, http://rajapena.org/delik-penistaan-agama-dal am-hukum-positif-indonesia/, diakses tanggal 31 desember 2018.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
2. Pasal  177  ayat  1  KUHP  penghinaan  terhadap  petugas  agama  yang menjalankan
3. Pasal  503  menimbulkan  gaduh  di  dekat  tempat  ibadah  yang  sedang digunakan beribadah
Selain  peraturan  tindak  pidana  terhadap  agama  dalam  KUHP,  juga terdapat  peraturan  tindak  pidana  agama  diluar  KUHP.  Adapun  penjelasan detail pasal perpasal yang terdapat diluar  KUHP tentang tidak pidana terhadap Agama    adalah    Pasal  1    Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang  Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.  Pasal  4    Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1/PNPS Tahun  1965  tentang    Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama Pasal  4  Pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  diadakan  pasal  baru  yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.
Suatu  perbuatan  tidak  disebut  sebagai  tindak  pidana  selama  tidak  ada aturan  yang  dilanggar  dengan  perbuatan  tersebut.  Demikian  juga  apabila  kita membahas  suatu  perbuatan  yang  dalam  hal  ini  adalah  perbuatan  membela agama sebagai akibat dari suatu perbuatan yang dirasa/diduga telah melakukan penodaan/penghinaan  terhadap  agama  tertentu.  Pada  realitas  yang  terjadi  di Indonesia  dalam  kehidupan  beragama  masyarakatnya  yang  acapkali  terjadi pergesekan  secara  vertika  dan  horizontal,  dan  penulis  sudah  menjabarkan diatas  beberapa  contoh  kasus  yang  sangat  menarik  perhatian  sebagaian  besar masyarakat di Indonesia.
Perbuatan  membela  agama  itu  sendiri  beragam  bentuknya,  ada  yang sifatnya „represif‟ tapi ada juga yang sifatanya  „damai‟. Tentunya apabila kita berbicara  tentang  perbuatan  membela  Agama  yang  dikualifikasikan  sebagai tindak  pidana  maka  itu  sangat  bergantung  dari  bentuk    tindakan/perbuatan membela  agama  yang  dipilih  oleh  sipelaku,  karena  tindak  pidana  sendiri memiliki kekhususan  yang terlah dirumuskan oleh ahli-ahli hukum  Pidana di Indonesia  yaang  meliputi  tindak  pidana,  unsur-unsur  tindak  pidana,  syarat melawan  hukum,  kesalahan,  percobaan  dan  gabungan  tindak  pidana.  Penulis akan membahasnya dengan lebih rinci:
1. Tindak Pidana Istilah  tindak  pidana  merupakan  terjemahan  dari  “ strafbaar  feit ”perbuatan yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum  larangan  dengan  mana  disertai ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi  barang  siapa  yang melanggar  larangan  tersebut.  Delik  tercantum  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  sebagai  berikut  :  “Delik  adalah  perbuatan  yang  dapat  dikenakan hukuman  karena  merupakan  pelanggaran  terhadap  undang-undang  tindak pidana”. 9
9 Depdikbud Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  cet.  ke-2 ,  Balai  Pustaka,  Jakarta,  1989. hlm. 219
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. 10
2. Syarat Melawan Hukum
Suatu  perbuatan  dikatakan  melawan  hukum  apabila  orang  tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembenar, berdasarkan Pasal 50, Pasal 51 KUHP.
3. Kesalahan Berkaitan  dalam  asas  hukum  pidana  yaitu Geen  straf  zonder  schuld,  actus non  facit  reum  nisi  mens  sir  rea ,  bahwa  tidak  dipidana  jika  tidak ada kesalahan,  maka  pengertian  tindak  pidana  itu  terpisah  dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana.
4. Percobaan
Pada  umumnya  yang  dimaksud  dengan  percobaan  adalah  suatu  perbuatan dimana:
a. Ada perbuatan permulaan;
b. Perbuatan tersebut tidak selesai atau tujuan tidak tercapai;
c. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri Syarat ‐ syarat untuk dapat dipidananya percobaan adalah sebagai berikut:
a. Niat,
b. Adanya permulaan pelaksanaan,
c. Pelaksanaan  tidak  selesai  bukan  semata ‐ mata  karena  kehendaknya sendiri.
Aturan pidana, menjadi sangat sempurna aturannya karena adanya aturan penghapus  pidana,  ada  beberapa  tipe  tindak  pidana/perbuatan  pidana  yang terjadi  yang  dapat  diterapkan  alasan  penghapus  pidana  (alasaan  pembenar ataupun pemaaf), penulis akan menjabarkan konsep tentang alasan penghapus pidana  yang  terdapat  dalam  KUHP,  setelahnya  akan  penulis  analisis  bisa  dan tidaknya    ditetapakan  alasan  pembenar  terhadap  tindak  pidana  terhadap perbuatan membela agama.
Keadaan  yang  mengakibatkan  seseorang  melakukan  perbuatan  pidana tidak dipidana yang terletak di dalam Undang-Undang dapat dijelaskan melalui pendapat Memorie  van  Toelichting (MvT),  Ilmu  Pengetahuan,  atau  doktrin dalam hukum pidana. Penjelasan :
1. Alasan Penghapus Pidana Yang Terletak Didalam Undang – Undang Alasan  penghapus  pidana  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  hukum pidana  dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu  alasan  penghapus  pidana  yang umum dan alasan penghapus pidana yang khusus :
10 S.R.  Sianturi ,  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapan,  Cet.  3 ,  Storia Grafika, Jakarta 2002, hlm. 204
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
a. Alasan  penghapus  pidana  yang  umum  merupakan  alasan  penghapus pidana  yang  berlaku  untuk  tiap-tiap  delik  pada  umumnya  sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48 s/d 51 KUHP; sedangkan
b. Alasan  penghapus  pidana  yang  khusus,  merupakan  alasan  yang  hanya berlaku  untuk  delik-  delik  tertentu  saja,  seperti  misalnya  pasal  166 KUHP, Pasal 221 ayat 2 dan Pasal Pasal 310 ayat (3).
Berturut-turut  dalam  sub  bab  alasan  penghapus  pidana  ini  akan dibicarakan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP :
a. Tidak Mampu Bertanggung Jawab (Pasal 44)
b. Daya Paksa ( Overmacht ) (pasal 48).
c. Keadaan Darurat ( Noodtoestand )
d. Pembelaan Darurat ( Noodweer ) (Pasal 49)
e. Noodweer Exces (Pelampauan Batas Pembelaan Darurat) (Pasal 49 (2))
f. Menjalankan Peraturan Undang-Undang (pasal 50).
g. Melaksanakan Perintah Jabatan (pasal 51 ayat 1 dan 2)
2. Alasan Penghapus Pidana Yang Terletak Diluar Undang – Undang Selain karena hal-hal atau keadaan yang diatur di dalam UU seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak di pidana.
Alasan Penghapus Pidana Putatief
Alasan  penghapus  pidana  putative  terjadi  apabila  seseorang  mengira  telah berbuat  sesuatu  dalam  daya  paksa  atau  dalam  keadaan  pembelaan  darurat atau dalam menjalankan undang-undang atau dalam melaksanakan perintah jabatan  yang  sah,  pada  kenyataannya  ialah  tidak  ada  alasan  penghapus pidana tersebut.
Penulis akan mulai sebagai berikut:
1. Penghina Agama Islam dan Hukumannya
Sikap  dan  tabiat  “menghina”  atau  “menistakan”  adalah  akhlak  para musuh Allah Azza wa Jalla yang menjadi akhlak orang kafir dan munafiqin. Oleh  karena  itu,  Allah  Azza  wa  Jalla  menjelaskannya  secara  jelas  kepada Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam dan para Sahabatnya dalam banyak ayat dan peristiwa. Dalam sejarah kehidupan Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa  sallam  pernah  terjadi  dalam  peristiwa  perang  Tabuk,  kaum  munafikin menghina para Sahabat Radhiyallahu anhum. Rasulullah Shallallahu „alaihi wa  sallam  sebagai  seorang  yang  paling  sayang  kepada  manusia  waktu  itu tidak  memaafkan  dan  tidak  menerima  uzur  para  penghina  tersebut,  bahkan tidak  melihat  alasan  mereka  sama  sekali  yang  mengaku  melakukannya sekedar  bermain  dan  bercanda.  Beliau  Shallallahu  „alaihi  wa  sallam membacakan  wahyu  yang  turun  dari  langit  yang  diabadikan  dalam  al- Qur`an, Firman Allah Azza wa Jalla :
Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu),  tentu  mereka  akan  menjawab:”Sesungguhnya  kami  hanya  bersenda gurau  dan  bermain-main  saja”.  Katakanlah:”Apakah  dengan  Allah,  ayat- ayat-Nya  dan  Rasûl-Nya  kamu  selalu  berolok-olok?”.  Tidak  usah  kamu minta  maaf,  karena  kamu  kafir  sesudah  beriman.  Jika  Kami  mema’afkan

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
segolongan  dari  kamu  (lantaran  mereka  taubat),  niscaya  Kami  akan mengadzab  golongan  (yang  lain)  di  sebabkan  mereka  adalah  orang-orang yang selalu berbuat dosa. [At-Taubah/9:66]
Oleh  karena  itu  para  Ulama  memasukkan  perbuatan  menghina  Allâh  Azza wa  Jalla  ,  ayat  suci  dan  Rasûl-Nya  dalam  pembatal  keimanan.Syaikhul Islam  Ibnu  Taimiyah  rahimahullah  mengatakan  bahwa  menghina  Allâh Azza  wa  Jalla,  ayat  suci  dan  Rasul-Nya  adalah  perbuatan  kekafiran  yang membuat pelakunya kafir setelah iman. 11
2. Jenis Penghina Agama Islam
Islam  secara  umum  membagi  manusia  menjadi  tiga  kelompok:  kafir,
munafik  dan  muslim.  Semua  jenis  orang-orang  ini  sangat  memungkinkan melakukan  pencelaan  dan  penghinaan  terhadap agama  sehingga  diperlukan mengetahui  jenis  dan  hukuman  dari  penghina  agama  yang  berdasarkan pembagiannya.
Yang  wajib  dan  terbaik  adalah  mendengar  dan  mentaati  mereka. Namun bukan berarti tidak ada amar ma‟ruf nahi mungkar. Hal itu tetap ada tetapi  harus  dilakukan  menurut  kaedah  yang  telah  ditetapkan  oleh  syariat yang mulia ini.
Sehingga  bagi  penulis  jelaslah  bahwa  memahami  agama  ini  memang tidak bisa Cuma dari satu sisi saja, tapi secara keseluruhan syariat yang telah ditentukan, maka tidak heran apabila kita begitu fanatik dengan satu hukum lalu mengabaikan hukum yang lain yang bahkan kedudukannya lebih tinggi dari  hukum  yang  kita  pahami  sebelumnya.  Diaplikasikan  pada  perbuatan membela  Agama  yang  terbanyak  terjadi  adalah  menghalalan  tindakan anarkis,  penuh  dengan  kekerasan  dan  tidak  memanusiakan  manusia sehingga  wajar  selama  ini  sejarah  mencatat  tak ada  satu  kasuspun  di Indonesia  yang mengatas namakan membela  agama tapi ditetapkan asalan penghapus  pidana  dalam  proses  menghukuminya ,  hal  ini  beralasan  karena secara hukum positif dan secara hukum agama tidak ada yang membenarkan tidakan  represif,  kekerasan, sweeping ,  perampasan  dan  lainnya.  Boleh  jadi kita  menyaksikan  suatu  perbuatan  yang  menistakan  syariat  agama,  tapi dalam  hal  ini  pemerintah  telah  menyediakan  sarana/prosedur  yang  sesuai sengan ketentuan hukum yang berlaku tidak dengan tidakan kekerasan, yang pasti  akan  menimbulkan  kemudharatan  lebih  besar.  Saat  kita  melihat /mendengar  atau  apapun  yang  berkaitan  dengan  penghinaan  /pencelaan terhadap  agama  jangan  melakukan  tindakan  seorang  diri  ,  melaporlah  ke yang berwajib/berwenang untuk melakukan tindakan selanjutnya.
Perbuatan  membela  agama  akan  selalu  muncul  selama  Penodaan agama termasuk dalam kejahatan kekerasan pada agama terus tejadi  dan ini merupakan hal yang buruk karena agama mengajarkan nilai-nilai luhur.
11 Ibnu Taimiyyah ,Al-Fatâwa 7/273 , Pustaka Azzam, 2016.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
Dalam  pernyataannya  tersebut,  Juergensmeyer  menilai  bahwa  sumber utama konflik dan kekerasan di dunia adalah agama. 12 Meskipun penulis tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan ini tapi fakta lebih berkata banyak.

## F. Hasil Penelitianm dan Pembahasan
a. Refleksi  tentang  Penempatan  Tindak  Pidana  terhadap  Agama  dan Kehidupan Beragama dalam KUHP.
Pada  mulanya  tidak  ada  “Kejahatan terhadap  Agama  dan  Kehidupan Beragama”  yang  diatur  secara  khusus  dalam  KUHP.  Hanya  saja  terdapat beberapa rumusan delik yang dapat dipandang sebagai  “kejahatan terhadap kehidupan  beragama”,  yaitu  dalam  Pasal  175,  176  dan  177  KUHP. Sedangkan  Pasal  156a  KUHP  yang  didalamnya  memuat  rumusan  delik tentang  “kejahatan  terhadap  agama”  merupakan  “pasal  amandemen”  yang disisipkan berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965  Tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaaan  Agama. Pada masa itu Penetapan Presiden (Penpres) merupakan produk hukum yang setara  dengan  undang-undang,  yang  sekarang  dikenal  dengan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu),  sehingga  diintrodusirnya hal ini dalam KUHP mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat Indonesia. Baik Pasal 156a KUHP maupun Pasal 175, 176 dan 177 KUHP merupakan delik-delik  yang  berada  dalam  Bab  V  tentang  “Kejahatan  Terhadap Ketertiban  Umum”. Ketika tindak  pidana  terhadap  agama  dan  kehidupan beragama  ditempatkan  dalam  bab  tentang  kejahatan  terhadap  ketertiban umum,  maka  pada  dasarnya  “agama”  atau  “kehidupan  beragama” bukan kepentingan  utama  yang  hendak  dilindungi  dengan  hukum  pidana. Melainkan  pelarangan  atas  perbuatan  tersebut  karena  sangat  berpotensi menggangu  ketertiban  umum.Sementara  itu,  dalam  RKUHP  tindak  pidana ini  ditempatkan  dalam  bab  tersendiri.  Dengan  demikian,  “agama”  dan “kehidupan  beragama”  dipandang  sebagai  benda  hukum  tersendiri,  yang merupakan  kepentingan  khusus  bangsa  dan  karenanya  diperlukan perlindungan tersendiri dengan ancaman pidana.
Berdasarkan  hal  ini,  terdapat  perkembangan  yang  mengadakan perubahan secara fundamental dari KUHP kepada RKUHP, terutama dalam melihat  perbuatan-perbuatan  yang  “menista”  suatu  agama  atau  berbagai kegiatan  peribadahan  yang  dilakukan  pemeluknya.  RKUHP  menempatkan “agama” sebagai fundamen kehidupan bangsa, sehingga penodaan terhadap hal itu dipandang sebagai perbuatan tercela dan karenanya diancam pidana. Keleluasaan dalam menjalan “kehidupan beragama” bagi bangsa Indonesia merupakan  hak  dasar,  sehingga  segala  gangguan  terhadap  hal  itu  harus dieliminasi. Masyarakat Indonesia yang religius menyebabkan pemeliharaan atas pola hidup demikian mutlak diperlukan.
12 Ibid.,

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## b. Pembaruan Rumusan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Agama
Dalam  KUHP  “kejahatan  terhadap  agama”  ini dirumuskan:  “Barang siapa  dengan  sengaja  di  muka  umum  mengeluarkan  perasaan  atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan  atau  penodaan  terhadap  suatu  agama  yang  dianut  di Indonesia”.
selain  perumusan  secara  umum  seperti  itu,  rumusan  deliknya  juga lebih  dirinci  dan  dikonkritkan,  yaitu  dengan  menggunakan  perkataan “mengejek”, “menodai”,  atau  “merendahkan”.  Selain  itu,  mengingat “agama”  adalah  “benda  hukum”  yang  abstrak,  dalam  RKUHP  juga ditegaskan  objek  dari  “penghinaan  agama”,  yaitu dengan  menggunakan kata-kata  seperti  “keagungan  Tuhan”,  “firman  (Tuhan)”,  “sifat-Nya”, “rasul”, “kitab suci”, “ajaran agama”, atau “ibadah keagamaan”. Dalam hal tindak  pidana  penghinaan  terhadap  agama  dilakukan  dengan  sarana percetakan  atau  rekaman,  pidananya  diperberat  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  344  ayat  (1)  RKUHP.  Pemberatan  ini  lazim  digunakan  dalam hukum  pidana  seperti  yang  dianut  dalam  KUHP,  dan  tetap  dipertahankan dalam RKUHP.
c. Pembaruan Rumusan Tindak Pidana Penghasutan Untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama
KUHP  menyebutkan  tindak  pidana  dirumuskan  sebagai  berikut:
“Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan  perbuatan  dengan  maksud  agar  supaya  orang  tidak  menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Penjelasan  Penpres  No.  1  Tahun  1965,  pengertian  pasal  ini  ditentukan bahwa  “orang  melakukan  tindak  pidana  tersebut  disini,  disamping menggangu  ketentraman  orang  beragama,  pada  dasarnya  mengkhianati  sila pertama  dari  Negara  secara  total,  dan  oleh  karenanya  adalah  pada tempatnya,  bahwa  perbuatan  itu  dipidana  sepantasnya”.  Dalam  RKUHP perkataan  “mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan  perbuatan” dikonkretisasi  menjadi  perbuatan  “penghasutan”.  Perbuatan  “penghasutan” juga  merupakan mala  in  se ,  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  160  KUHP atau 288  s/d  290  RKUHP.  Keberatan  sebenarnya  dapat  diajukan  terhadap perumusan  bagian  inti (bestanddeel) “agama  yang  di  anut  di  Indonesia” yang  maknanya  lebih  sempit  daripada  unsur  “agama  apapun  juga”  yang terdapat dalam KUHP.
d. Pembaruan  Tindak  Pidana Gangguan  tehadap  Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan
Pasal  175  KUHP  menentukan  bahwa:  “Barang  siapa  dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  merintangi  pertemuan  keagamaan  yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara  penguburan  jenazah,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama satu tahun empat bulan” Dalam RKUHP delik ini ditempatkan dalam tindak pidana terhadap kehidupan beragama. Dalam hal ini, kriminalisasi diperluas sehingga mencakup  pelarangan  terhadap  perbuatan  yang  “menggangu,
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
merintangi,  secara  melawan  hukum  membubarkan  dengan  cara  kekerasan atau ancaman kekerasan”
e. Tindak Pidana perusakan Tempat Ibadah Pasal  348  RKUHP  merupakan lex  specialis dari  Pasal  646  RKUHP tentang  perusakan  bagunan  prasarana  umum.  Dalam  hal  ini ditentukan bahwa:  “Setiap  orang  yang  menodai  atau  secara  melawan  hukum  merusak atau  membakar  bangunan  tempat  ibadah  atau  benda  yang  dipakai  untuk ibadah,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau denda paling banyak Kategori IV.”
Keberatan  dapat  diajukan  tentang  perkataan  “menodai”,  yang sebenarnya masuk kedalam tindak pidana terhadap agama dengan menambahkan  “tempat  dan/atau  rumah  ibadah”  sebagai  “simbol keagamaan”  dalam  Pasal  343  RKUHP.  Selain  itu,  ancaman  pidana  dalam Pasal  348  mestinya  lebih  berat  daripada  Pasal  646,  untuk  memberi  sifat kekhususannya.
Berdasarkan  hal  di  atas,  RKUHP  telah  mengadakan  perubahan  yang mengarah  pada  “konkretisasi”  dan  “objektifikasi”  tindak  pidana  terhadap agama,  sehingga  prinsip lex  certa dan lex  stricta benar-benar  diperhatikan. Pikiran-pikiran yang  “mengkawatirkan”  hal  ini  menjadi  bentuk pembelengguan  atau  pembatasan  hak  untuk  menyampaikan  pendapat, pikiran atau gagasan.
Penulis  berpendapat  bahwa  pengaturan  yang  jelas,  rinci  dan  bersifat preventif  adalah  jawaban  dari  makin  banyaknya  tindakan  Pidana  terhadap agama  yang  terjadi  sehingga  perbuatan membela agama  yang  represif  oleh sekelompok orang dapat dihindari atau bahkan dihilangkan.

## G. KESIMPULAN
Berdasarkan  penjabaran  dan  analisis  yang  dilakukan  penulis  di  bab-bab sebelumnya, maka penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa :
1. Perbuatan  membela  agama  dapat  diklasifikasikan  sebagai    tindak  pidana apabila  memenuhi  unsur  tindak  pidana  dari  tiap  perbuatannya.  Sehingga Penulis berkesimpulan bahwa tiap-tiap perbuatan membela agama tidak bisa secara  general  tapi  harus  dianalisis  berdasarkan  kasusnya,  karena  kasus perbuatan    pembelaan  agama  yang  dilakukan  oleh  yang  melaporkan  kasus ahok berbeda dengan perbuatan membela agama yang dilakukan oleh salah satu  Ormas  yang  memakai  unsur  kekerasan  dalam  rangka  “  membela agama”,  dan  kasus-kasus  inipun  telah  penulis  terangkan  pada  bab sebelumnya  bahwa  dalam  penghukumi  setiap  perbuatan  dalam  rangka membela  agama  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  analisa  tiap  kasus karena tidak semua perbuatan membela agama dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
2. Perbuatan  membela  agama  bagi  setiap  pemeluk  agama  adalah  wajib. Termasuk dalam hal ini perbuatan membela agama yang dalam agama Islam ini  adalah  wajib  tapi  taat  terhadap  pemerintah  adalah  wajib,  akan  tetapi alasan  ini  tidak  bisa  dijadikan  suatu  alasan  pembenar  terhadap  setiap perbuatan  represif  yang  lahir  dari  perbuatan  pembela  agama  ini  karena

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
Indonesia  adalah  negara  hukum  dan  unsur  untuk  dimaafkannya  tindakan tersebutpun  secara  hukum  tidak  bisa  ditetapkaan  karena  unsur  alasan penghapus pidananya tidak ada.

## H. Saran
1. Melakukan Sosialisasi tentang konsep dan prosedur membela agama kepada masyarakat tentang bentuk dan jenis perbuatan membela agama yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara.
2. Pasal-pasal  baru  dalam  RKUHP  yang  pembahasan  tentang  Tindak  Pidana terhadap  agama  yang  memiliki  isi  yang  lebih  detail  dan  dapat mengakomodir  setiap  kondisi  yang  mungkin  muncul  dapat  segera diUndangkan  pada  2019  ini,  sehingga  bisa  menjamin  kenyamaanan  tiap umat beragama dalam menjalankan hak beragamanya tanpa harus khawatir agamanya  dilecehkan/hina  oleh  orang  lain  serta  konflik  secara  horizontal dan vertikal pun bisa dihindari.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Sumber buku
Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia , cet. ke-2 , Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
Ibnu Taimiyyah ,.Al-Fatâwa 7/273 , Pustaka Azzam,  2016.
Peter Mahmud Marzuki, , Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2005.
-----------------, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
S.R. Sianturi , Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3 , Storia Grafika, Jakarta 2002.
Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji , Penelitian Hukum Normatif , Cetakan ke- 8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Al-quran,
Hadist-hadist shahih,
Undang-undang Dasar 1945,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor    39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165Tahun 1999)
Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1/PNPS  Tahun  1965  tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## C. Sumber Lain
Amirullah , https://nasional.tempo.co/read/383964/rentetan-aksi-fpi-dari-masa- ke-masa/ full&view= ok diakses tanggal 31 desember 2018 diakses jam 13.19.
Sadiq  Adhetyo,  “ Delik  Penistaan  Agama  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia”, http://rajapena.org/delik-penistaan-agama-dalam-hukum-positif- indonesia/, diakses tanggal 31 desember 2018.