## POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)

## MULIADI NUR

## ABSTRAK
Pada  asasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai seorang  isteri.  Seorang  isteri  hanya  boleh  mempunyai  seorang  suami.  Hanya apabila  dikehendaki  oleh  pihak  yang  bersangkutan,  maka  pengadilan  dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974). Ketentuan ini adalah salah satu contoh yang mengharuskan campur tangan  pemerintah  melalui  institusi  pengadilan  dalam  perkawinan,  yakni  dalam hal memberi izin untuk poligami. Dalam kaitan ini, pelaksanaan undang-undang tersebut  berhadapan  dengan  nilai-nilai  hukum  perkawinan  yang  hidup  dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu  dalam  tulisan  ini  penulis  mengangkat  judul “Poligami Tanpa Izin: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado”, penelitian ini  menggunakan  pendekatan  sosio-yuridis.  Pendekatan  sosio-yuridis  ini  sangat berperan  dalam  mengukur  tingkat  ketaatan  serta  kesadaran  hukum  masyarakat terhadap  peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Hasil  temuan  penelitian ini telah terjadi poligami tanpa izin pengadilan di kalangan masyarakat Manado, maupun  dicatat  atau  dibawah  tangan.,  dan  ini  membawa  efek  kepada  tujuan perkawinan tersebut.
Kata Kunci : Poligami, Pengadilan Agama Manado, UU No. 1 1974

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1
Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu aqad yang sangat  kuat  atau miitsaqon  ghaliidhan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan
1 Lihat Pasal 1 Undang-undang No.I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
melaksanakannya  merupakan  ibadah,  yang  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 2
Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa perkawinan tidak hanya merupakan ikatan  lahir  (hubungan  keperdataan)  saja  atau  ikatan  batin  saja  akan  tetapi  ia merupakan  ikatan  kedua-duanya.  Perkawinan  sebagai  ikatan  lahir  merupakan hubungan  hukum  yang  sifatnya  nyata  baik  bagi  kedua  mempelai  maupun  bagi orang  lain/masyarakat,  yang  ditandai  dengan  upacara  perkawinan  dan  segala prosesnya.  Sedang  sebagai  ikatan  batin,  perkawinan  merupakan  pertalian  jiwa yang  terjalin  karena  adanya  kemauan  yang  sama  antara  pria  dan  wanita  untuk hidup  bersama  suami  isteri  yang  dawali  dengan  adanya  persetujuan  dari  calon mempelai dan selanjutnya tercermin dalam bentuk kerukunan hidup suami isteri. 3
Terjadinya  ikatan  lahir  batin  tersebut  merupakan  dasar  utama  dalam mencapai  tujuan  luhur  perkawinan  yaitu  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia {sakinah), penuh cinta ( mawaddah ) dan kasih saying {rahmah) serta kekal, yaitu bukan untuk sementara (dalam jangka waktu tertentu) dan tidak boleh diputus begitu saja kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.
Dalam  rumusan  pengertian  perkawinan  tersebut  dinyatakan  pula  secara tegas  bahwa  pembentukan  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  itu adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini  berarti perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Keabsahan Perkawinan
Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 bukan hanya sekedar perbuatan hukum  yang  menimbulkan  akibat-akibat  hukum,  akan  tetapi  juga  merupakan perbuatan  keagamaan  (ibadah),  sehingga  sah  tidaknya  suatu  perkawinan ditentukan  menurut  hukum  agama  dan  kepercayaan  masing-masing  yang melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsep perkawinan menurut
2 Lihat Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
3 K Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Cet XI; Jakarta Ichtiar Baru, 1976), h 15.
KUH Perdata yang memandang perkawinan hanya  sebagi perbuatan keperdataan belaka (Pasal 26 KUHPa).
Dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan:
(1)  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Pada penjelasan pasal tersebut disebutkan:
"Dengan  perumusan  pada  Pasal  2  ayat  (1)  ini,  tidak  ada  perkawinan  di  luar hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  sesuai  dengan UUD  1945.yang  dimaksud  dengan  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku bagi  golongan  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  sepanjang  tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini".
Menanggapi  rumusan  ketentuan  Pasal  2  UU  No.  1  Tahun  1974  dikutip  di atas,  terdapat  perbedaan  pendapat  di  kalangan  para  ahli  hukum.  Saidus  Syahar berpendapat 4 bahwa  sah  tidaknya  suatu  perkawinan  diukur  dengan  ketentuan hukum  agama  dan  kepercayaan  masing-masing  orang  yang  melangsungkan perkawinan.  Perkawinan  sah  apabila  telah  memenuhi  semua  syarat  dan  rukun hukum  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Pencatatan  perkawinan  hanyalah merupakan tindakan administratif, bukan menentukan sah tidaknya perkawinan.Pandangan seperti inilah yang dianut oleh umat Islam Indonesia.
Pencatatan  adalah  perintah  UU  No.  1  Tahun  1974  sebagai  perwujudan siasah  Syar'iyyah dari  pemerintah  yang  harus  ditaati  untuk  terwujudnya
4 Saidus  Syahar, Undang-undang  Perkawinan  dan  Masalah  Pelaksanaannya  Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Bandung Alumni, 1985), h 29.
kemaslahatan  dan  memenuhi  tuntutan  kehidupan  umat  yang  terus  berkembang demi kepastian hukum. 5
Akan  tetapi  para  ahli  hukum  dari  golongan  yang  selama  ini  tunduk  dan melaksanakan  perkawinan  berdasarkan  KUH  Perdata  dan  Huwelijks  Ordonantie Christen  Indonesia  (HOCI)  berpendapat  bahwa  perncatatan  perkawinan  dengan akta  perkawinan  (Pasal  100  KUHP  dan  Pasal34  HOCI),  oleh  karena  itu,  bila pencatatan  perkawinan  dianggap  tidak  menentukan  sahnya  sauatu  perkawinan maka banyaklah di antara perbaikan-perbaikan yang diinginkan masyarakat yang hendak  dicapai  undang-undang  perkawinan  yang  tidak  dilaksanakan,  misalnya pengawasan poligami, pencegahan perkawinan anak-anak dan sebagainya. 6
Dengan dua pandangan di atas  seharusnya  dapat dibedakan antara dua hal, yaitu  proses  dilangsungkannya  perkawinan  yang  berkaitan  dengan  status perkawinan yang sah atau tidak sah dengan masalah pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan telah terjadinya perkawinan. Yang pertama menyangkut masalah yuridis,  dan  yang  kedua  menyangkut  masalah  administratif,  meskipun  pada akhirnya secara tidak langsung berkaitan juga dengan masalah yuridis, khususnya dalam hal pembuktian.
Sesuai ketentuan Pasal  2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan menurut hukum (tata cara) agama telah dipandang sah menurut ajaran agama,  namun perkawinan demikian belum termasuk kategori perbuatan hukum, sehingga belum mempunyai akibat hukum.
Perbuatan  kawin  baru  dapat  dikatakan  perbuatan  hukum  apabila  telah memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah. Kedua unsur tadi berfungsi  secara  kumulatif,  bukan  alternatif.Unsur  pertama  berperan  sebagai pertanda  sah  dan  unsur  kedua  sebagai  pertanda  perbuatan  hukum.  Kalau  akad nikah  menurut  agama  tidak  dilakukan  menurut  kehendak  unsure  tata  cara
5 Wiladan  Suyuti  Mustafa, Nikah  Siri  Antara  Kenyataan  dan  Kepastian  Hukum dalam Majalah " Mimbar Hukum " (No 28 Tahun VII, Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Badan Peradilan Agama Islam Depag, 1996), h. 35.
6 Riduan Syahrani. Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata (Bandung: Alumni, 1985), h89
pencatatan  nikah,  maka  berakibat  belum  memperoleh  pengakuan  dan perlindungan  hukum  terhadap  akad  nikah  tersebut  berupaperolehan  akta  nikah. Dalam  hal  ini,  meskipun  pencatatan  perkawinan  belum  penentu  sahnya perkawinan,  namun  perkawinan  yang  tidak  tercatat  dipandang  bukan  perbuatan hukum,  sehingga  tidak  mempunyai  akibat  hukum  serta  tidak  mendapat perlindungan hukum. 7
Bagi  orang  yang  melakukan  perkawinan  namun  belum  tercatat,  maka bersangkutan  dapat  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  (penetapan  nikah)  ke Pengadilan  Agama 8 .Dengan  penetapan  tersebut  pernikahan  yang  bersangkutan mempunyai kekuatan hukum sekaligus menjadi bukti sahnya nikah.
Memenuhi ketentuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan  (2)  secara  simultan  merupakan  perwujudan  dari  ketaatan  kepada  Allah, ketaatan kepada Rasul dan Ulil amri (pemimpin). Perkawinan secara sah menurut hukum  agama  Islam  (Pasal  2  ayat  1)  adalah  tanda  ketaatan  kepada  Allah  dan Rasul,  sedang  mencatatkan  perkawinan  (Pasal  2  ayat  2)  adalah  tanda  ketaatan kepada pemimpin. 9

## 2. Poligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974
Dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa:
(1)  Pada  asasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
7 Gani Abdullah, Tidak  Memenuhi  Hukum Perkawinan  Positif  Berarti  Keluar Dari Sistem Perkawinan Yang Berlaku dalam Majalah " Mimbar Hukum " (Mo 28 Tahun VII, Jakarta Al-Hikmah dan Direktorat Badan Peradilan Agama Islam Depag, 1996), h 26
8 Lihat Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
9 Damsyi Hanan, Permasalahan Itsbat Nikah (Kajian Terhadap Pasal 2 UU No. l Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI dalam Majalah " Mimbar Hukum " (No. 31 Tahun VIII, Jakarta Al-Hikmah dan Direktorat Badan Peradilan Agama Islam Depag, 1997), h 80.
(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Menurut  penjelasan  umum  angka  4  c  UU  No.  1  Tahun  1974,  poligami hanya  diperuntukkan  bagi  mereka  yang  hukum  dan  agamanya  mengizinkan seorang  suami  beristeri  lebih  dari  seorang.Maksud  perkataan  hukum  adalah hukum  perkawinan  positif  orang-orang  yang  hendak  melakukan  poligami. Sebagaimana maksud penjelasan Pasal 3 yang menyatakan bahwa:
(1) Undang-undang ini menganut asas monogami.
(2)  Pengadilan  dalam  memberi  putusan,  selain  memeriksa  apakah  syarat  yang tersebut  dalam  Pasal  4  dan  5  dipenuhi  harus  mengingat  pula  apakah  ketentuan- ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.
Sedangkan  perkataan  agama  harus  ditafsirkan  dengan  agama  dan kepercayaan  calon  suami  yang  akan melakukan  poligami.  Penafsiran  ini diambil untuk  menghindari  terjadinya  kevakuman  hukum  bagi  mereka  yang  hingga  kini belum memeluk sesuatu agama tetapi menganut suatu kepercayaan. 10
Dengan  demikian,  UU  No.  1  Tahun  1974  masih  tetap  mempertahankan berlakunya  asas  monogamy  dalam  hukum-hukum  perkawinan  yang  berlaku sebelumnya, seperti pasal  27 KUH Perdata dan Pasal 2 HOCI bagi mereka yang semula  berada  di  bawah  lingkungan  kuasa  hukum-hukum  tersebut  kendatipun mereka  beragama  Islam,  Hindu  dan  kepercayaan  yang  lain  yang  membolehkan poligami, mereka tetap tidak boleh melakukan poligami.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal 3  ayat  (2)  UU No. 1  Tahun  1974,  poligami tidak  dapat  dilakukan  oleh  setiap  orang  dengan  sekehendak  hati  atau  asal dikehendaki  pihak-pihak,  tetapi  poligami  hanya  dapat  dilakukan  setelah  ada  izin dari  pengadilan.Untuk  ini  yang  bersangkutan  wajib  lebih  dahulu  mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggal pemohon.
10 Abdurrahman  dan  Riduan  Syahrani, Masalah-Masalah  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia (Bandung: Alumni, 1978), h 84.
Pengadilan  hanya  memberikan  izin  kepada  seorang  suami  untuk melakukan  poligami  apabila  ada  alasan  yang  dapat  dibenarkan  dan  telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
Alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  seorang  suami  untuk  melakukan poligami telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Sedangkan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  seluruhnya  (kumulatif)  oleh seorang suami untuk melakukan poligami disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:
1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2.  adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan-keperluan  hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak- anak mereka.
Bahwa  Pegawai  negeri  Sipil  yang  ingin  melakukan  poligami  selain  harus mengindahkan ketentuan umum yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No.  9  Tahun  1975,  juga  harus  mengindahkan  ketentuan  khusus  yang  termuat dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  1983  tentang  Perkawinan  dan Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  jo.  PP  No.  45  Tahun  1991  tentang Perubahan atas PP No. 10 tahun 1983.
3. Poligami Menurut Hukum Islam
Hukum  Islam  membolehkan  seorang  laki-laki  menikahi  sejumlah  empat orang  wanita  dalam  waktu  yang  bersamaan.  Hal  ini  di  dasarkan  pada  Alquran surah An-Nisa ayat 43 yang terjemahannya sebagai berikut:
Jika kamu khawatir untuk tidak berlaku adil terhadap para anak perempuan yatim, maka kawinilah dari wanita-wanita itu dua atau tiga atau empat.Jika kamu  kwatir  untuk  tidak  dapat  berlaku  adil  di  antara  isteri-isteri  kamu  itu, maka  kamu  mengawini  seorang  perempuan  saja.Atau  wanita-wanita  yang ada  dalam  genggamanmu,  yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada tidak berbuat aniaya.
Pada surah an-Nisa ayat 129 Allah SWT juga berfirman yang terjemahannya sebagai berikut:
Kamu  tidak  akan  sanggup  untuk  berlaku  adil  di  antara  wanita-wanita  itu walaupun  ingin  sekali  untuk  melaksanakan  keadilan  itu;  oleh  sebab  itu janganlah  kamu  condong  kepada  salah  seorang  di  antaranya  sehingga menyebabkan yang lain seperti tergantung. Dan kalau kamu berusaha untuk berbuat  baik  dan  bertaqwa  kepada  Allah,  maka  sesungguhnya  Allah  Maha Pengampun Maha Penyayang.
Setelah  mengutip  kedua  ayat  di  atas,  Musthafa  As  Siba'y 11 menjelaskan sebagai berikut:
1.  Poligami  boleh  dilaksanakan  sampai  empat  isteri.  Walaupun  kata fankihuu (menikahlah kamu) berbentuk perintah, namun maksudnya hanyalah mengandung perintah  boleh,  dan  bukan  bermaksud  wajib.  Demikianlah  pendapat  mayoritas ulama, dan kami belum menemukan adanya ulama berpendapat lain.
2.  Poligami  dilaksanakan  dengan  syarat  berlaku  adil  di  antara  isteri-isteri.  Jika khawatir  akan  tidak  berlaku  adil,  maka  hanya  boleh  menikah  seorang  saja.  Dan jika  dia  berpoligami  juga,  maka  aqad  nikahnya  itu  sah,  tetapi  ia  berdosa  dalam perbuatannya  yang  tidak  adil  itu.  Para  ulama  sependapat  bahwa  yang  dimaksud adil  di  sini  adalah  adil  dalam  soal  materi,  seperti  tempat  tinggal,  pakaian,
11 Mustafa  As  Siba'y, Al  Mar  'atu  fíaina  al-Fiqhi  wa  al-Qunun ,  alih  bahasa  Chadijah Nasution  dengan  Judul  " Wanita  Di  Antara  Hukum  Islam  dan  Perundang-undangan (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 137-139.
makanan,  minuman  dan  waktu  bermalam  dan  segala  apa  yang  berhubungan dengan  pergaulan  suami  isteri,  yang  mungkin  diterapkan  keadilan  padanya.  Hal ini  dipahami  dari  kata  "yang  bermaksud  jangan  sampai  mempunyai  keluarga banyak yang menjadi tanggungan kamu.
3. Ayat yang kedua memberi pengertian bahwa adil dalam masalah cinta di antara wanita-wanita  itu  adalah  suatu  hal  yang  tidak  mungkin.  Suami  hanya diperintahkan  agar  jangan  terlalu  condong  kepada  salah  seorang  di  antara  isteri- isterinya.Jadi  suami  tetap  wajib  bergaul  dengan  istetinya  yang  tidak  begitu dicintainya itu dengan baiksekuat tenaganya.
Menurut  Syekh  Muhammad  Abduh  dalam  Tafsir  Al-Manaar  jilid  4, sebagaimana dikutip Musthafa As Siba'y 12 bahwa barang siapa yang merenungkan dua  ayat  dalam  surah an-Nisa' di  atas,  tentu  akan  mengerti  bahwa  kebolehan poligami  dalam  Islam  adalah  suatu  peraturan  yang  dipersempit,  seolah-olah merupakan suatu keadaan yang terpaksa, yang hanya dibolehkan mengerjakannya dengan  syarat yang  meyakinkan  bahwa  dia  akan  berlaku  adil  dan akan  terhindar dari penganiayaan.
Nur Chozin 13 mengemukakan bahwa untuk memahami maksud ayat 3 surah an-Nisa haruslah  melihat  siatuasi  dan  kondisi  yang  melatarbelakangi  turunnya ayat  tersebut.Adanya  kebolehan  berpoligami  tentu  ada  sebabnya,  yaitu pengurangan isteri sampai batas paling banyak empat orang, tujuannya agar dapat berlaku adil.
Dari  segi  isi  dan  susunan  ayat  3  surah an-nisa’ tampaknya  lebih  tepat dikatakan  sebagai  ayat  yang  menunjukkan  cara  untuk  dapat  berlaku  adil,  dan bukan  ayat  untuk  berpoligami.  Kandungan  ayat  tersebut  adalah  perintah  kepada para  pengasuh  anak  yatim  agar  berlakuadil  kepada  mereka,  dan  kandungan  ayat
12 Ibid , h 149-150.
13 Nur Chozin, Poligami Dalam Alquran dalam Majalah Mimbar Hukum (No 29 Tahun VII, Jakarta Al-Hikmah dan Direktorat Badan Peradilan Agama Islam Depag, 1996), h 82.
lainnya,  agar  keadilan  dapat  terjamin  dengan  baik,  maka  kawinilah  dengan seorang isteri saja bahkan kalau perlu kawin dengan budak atau hamba sahaya.
Bila  dikaitkan  uraian  di  atas  dengan  pembatasan  poligami  dengan  syarat- syarat yang ketat sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahu 1974, maka jelaslah bahwa pembatasan poligami bukan pelanggaran terhadap ketentuan Alquran ayat 3 surah an-Nisa' tersebut, karena Islam adalah agama yang sangat mengutamakan keserasian,  keselarasan,  keseimbangan  serta  ketertiban  dan  ketenangan  dalam kehidupan  masyarakat  termasuk  di  dalamnya  kehidupan  keluarga.  Kepentingan orang  lain  harus  diperhatikan  pada  saat  seseorang  melaksanakan  haknya. Kepentingan  orang  banyak/umum  harus  didahulukan  dari  kepentingan pribadi.Kesewenang-wenangan  adalah  sesuatu  hal  yang  sangat  tidak  sesuai dengan ajaran Islam.Dengan demikian, dalam mengaktualisasikan ayat tersebut di atas  haruslah  dihubungkan  dengan  ruh/semangat  ajaran  agama  Islam.Untuk  itu mutlak  diperlukan  ijtihad  dalam  rangka  menemukan  ketentuan-ketentuan  hukum bagi kebolehan poligami dimaksud. 14
Ketentuan-ketentuan hukum poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974, jo. PP No.  9  Tahun  1975  jo.  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  adalah  bersifat  mengatur pelaksanaan  kebolehan  berpoligami  menurut  hukum  Islam,  dan  bukan  menutup kebolehannya.  Hal  ini  merupakan  hasil  ijtihat  yang  didasarkan  pada maslhlahah al-ummah (kepentingan  masyarakat)  serta tujuan syari'at perkawinan  itu  sendiri, karena pada kenyataannya tidak sedikit suami yang sewenang-wenang melakukan poligami dengan menyalahgunakan kebolehan poligami menurut ayat 3 surah an- Nisa'  itu,  yang  banyak  mengakibatkan  terlantarnya  kepentingan  istri  dan  anak- anak  dan  yang  lebih  tragis  lagi  adalah  munculnya  saling  permusuhan  di  antara para isteri, anak-anak maupun sanak keluarga masing-masing. 15
14 Zuffan  Sabri, Sekitar  Syarat  Persetujuan  ĩsteri  Bagi  Suami  Yang  Bermaksud Berpoligami, dalam  Majalah  " Mimbar  Hukum "  (No  39  Tahun  IX,  Jakarta  Al-Hikmah  dan Direktorat Badan Peradilan Agama Islam Depag, 1998), h 34.
15 Ibid ., h 36.
Pandangan yang mengatakan bahwa poligami adalah hak suami merupakan pandangan yang tepat dan dapat diterima, namun di dalam melaksanakan haknya itu  suami  tidak  boleh  sewenang-wenang,  oleh  karena  itu,  mengatur  pelaksanaan kebolehan poligami melalui nerundangan-undangan menjadi suatu keharusan.

## 4. Sanksi Atas Pelanggaran Aturan Poligami
Dalam rangka mempertahankan dan menjamin UU No. 1 Tahun 1974 agar ditaati,  maka  undang-undang  ini  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya memuat beberapa sanksi terhadap orang yang melanggar UU No. 1 Tahun 1974, khususnya  sanksi  terhadap  pelanggaran  aturan  poligami,  baik  sanksi  perdata maupun sanksi pidana.
1. Sanksi perdata
Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa:
"Barang  siapa  karena  perkawinan  masih  terikat  dirinya  dengan  salah  satu  dari kedua  belah  pihak  dan  atas  dasar  adanya  perkawinan  dapat  mengajukan pembatalan  perkawinan  yang  baru  dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  Pasal  3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang ini".
Berdasarkan ketentuan tersebut, bagi seorang suami yang melakukan perkawinan tanpa  izin  pengadilan  atau  seorang  isteri  kawin  lagi  dengan  seorang  lelaki  lain, perkawinannya  tersebut  dapat  dimintakan  pembatalan  oleh  isteri  atau  suami  yang bersangkutan kepada pengadilan.

## 2. Sanksi pidana
Dalam Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1979 dinyatakan :
(1)  Kecuali  apabila  ditentukan  lain  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, maka:
a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40  Peraturan  Pemerintah  ini  dihukum  dengan  hukuman  denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10  ayat  (1),  11,  13,  44  Peraturan  Pemerintah  ini  dihukum  dengan  hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
Pasal 40 ayat (1) huruf a ancaman pidana yang ditukan kepada mempelai, sedangkan  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  b  ancaman  pidana  ditujukan  kepada  Pejabat Pencatat Perkawinan (PPN).
Salah  satu  pelanggaran  yang  diancam  pidana  terhadap  mempelai  dalam ketentuan  di  atas  adalah  pelanggaran  Pasal  40  PP  No.  9  Tahun  1975,  yang berbunyi:  Apabila  seorang  suami  bermaksud  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan secara  tertulis  kepada  Pengadilan.  Yang diatur  di  sini  ialah  pelanggaran  ketentuan  administrasi  perkawinan,  yaitu kewajiban  mengajukan  permohonan  izin  poligami  secara  tertulis  kepada Pengadilan. Sedangkan ancaman pidana terhadap PPN (Pasal 40 ayat (1) huruf b) ialah  bilamana  melanggar  ketentuan  Pasal  44  PP  No.  9  Tahun  1975,  yaitu  delik mengawinkan  suami  yang  akan  beristeri  lebih  dari  seorang  sebelum  adanya  izin Pengadilan.
Badri  R 16 mengemukakan  bahwa  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH  Pidana)  dengan  dua  alasan,  yaitu:  pertama,  berdasarkan  asas lex  specialis derogate  lex  generalis, dalam  hal  ini,  ketentuan  pidana  dalam  UU  No.  1  Tahun 1974  jo.  PP  No.  9  Tahun  1975  merupakan  ketentuan  khusus  dari  KUH
16 Badri  R, Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  &  KUHP (Surabaya:  CV Amin, 1985), h. 11-14.
Pidana.Kedua,  berdasarkan  teori  bahwa  Hukum  Tata  Pemerintahan  dan  Hukum Pidana saling melengkapi. Dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 merupakan salah satu sumber hukum tata pemerintahan, sedangkan KUH Pidana merupakan salah satu  sumber  hukum  pidana  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  maka  untuk mempertahankan UU No. 1 Tahun 1974 agar ditaati, ia perlu didukung oleh KUH Pidana.
Beberapa  pasal  KUH  Pidana  yang  mengatur  ancaman  pidana  mengenai pelanggaran hukum perkawinan, adalah sebagai berikut:
Pasal 279
(1) Dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun:
1.e.  barang  siapa  yang  kawin,  sedang  diketahuinya,  bahwa  perkawinannya  yang sudah ada menjadi halangan yangsah baginya akan kawin lagi.
2.e. barang siapa yang kawin lagi, sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah  ada  dari  pihak  yang  lain  itu  akan  menjadi  halangan  yangsah  bagi  pihak yanglain itu akan kawin lagi.
(2)  Kalau  orang  yang  bersalah  karena  melakukan  perbuatan  yang  diterangkan  di l.e,  menyembunyikan  kepada  pihakyang  lain  bahwa  perkawinannya  yangsudah ada  itu  menjadi  halangan  yang  sah  akan  kawin  lagi,  dipidana  penjara  selama- lamanya 7 tahun.
Pasal 280:
Barang siapa kawin dengan sengaja menyembunyikan kepada pihak yang lain, bahwa ada halangan yang baginya untuk kawin itu, dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun, kalau kawin itu dibatalkan atas dasar halangan tersebut.
Pasal 436:
(1)  Barang  siapa  berhak  mengawinkan  orang  menurut  hukum  yang  berlaku  bagi kedua  belah  pihak,  mengawinkan  orang,  sedang  diketahuinya,  bahwanikahnya
yang  sudah  ada  pada  waktu  itu,  menjadi  halangan  yang  sah  bagi  ia  akan  kawin lagi dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
(2)  Barang  siapa  berhak  mengawinkan  orang  menurut  hukum  yang  berlaku  bagi kedua belah pihak, mengawinkan orang, sedang diketahuinya bahwauntuk itu ada sesuatu  halangan  sah  yang  lain  dipidana  penjara  selama-lamanya  dua  tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
Dengan  mengikuti  pandangan  bahwa  ketentuan  pidana  dalam  PP  No.  9 Tahun  1975  merupakan lex  specialis terhadap  KUH  Pidana,  apabila  ternyata seorang  PPN  melanggar  ketentuan  Pasal  44  PP  No.  9  Tahun  1975,  yaitu mengawinkan suami yang belum memperoleh izin poligami dari pengadilan, maka terhadapnya hanya diancam pidana berupa kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya  Rp.  7.500,-  (ex  Pasal  45  ayat  (1)  huruf  b  PP  No.  9  Tahun  1975), terhadapnya  tidak  dapat  diancam  pidana  berupa  penjara  selama-lamanya  dua  tahun delapan  bulan  atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp.  4.500,-  sebagaimana  tersebut  dalam Pasal 436 ayat (2) KUH Pidana, karena materi yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b  PP  No.  9  Tahun  1975  sama  dengan  materi  yang  diatur  dalam  Pasal  436  (2)  KUH Pidana, oleh karena itu, ketentuan yang terakhir harus dikesampingkan berdasar asas lex specialis derogate lex generalis.
Lain  halnya,  jika  seorangsuami  yang  kawin  lagi  tanpa  izin  pengadilan, maka terhadapnya harus diterapkan ketentuan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1  KUHP,  yaitu  ancaman  pidana  selama  lima  tahun,  terhadapnya  tidak  dapat diancam pidana menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, karena yang  diatur  secara  khusus  dalam  PP  tersebut  adalah  pelanggaran  ketentuan administrasi perkawinan, tidak mengatur secara khusus mengenai ancaman pidana bagi  suami  yang  kawin  lain  padahal  perkawinannya  yang  sudah  ada  menjadi halangan sah baginya untuk kawin.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  bagi  orang  yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan diancam dengan sanksi:
1. Sanksi perdata berupa ancaman pembatalan perkawinan
2. Sanksi pidana berupa:
a.  Denda  setinggi-tingginya  Rp.  7.500,-  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah)  karena pelanggaran  administrasi  perkawinan  (ex  Pasal  45  ayat  (1)  huruf  a  PP  No.  9 Tahun 1975).
b.  Penjara  selama-lamanya  lima  tahun  karena  kawin,  sedang  ia  mengetahui, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan baginya akan kawin lagi (ex  Pasal  279  ayat  (1) ke  1  KUH  Pidana). Hal  ini  berlaku juga  bagi  pihak  isteri kedua bila ia mengetahui suaminya itu sudah kawin.
c.  Penjara  selama-lamanya  7  tahun  karena  menyembunyikan  kepada  pihak  lain bahwa  dirinya  telah  kawin  sehingga  perkawinannya  itu  menjadi  halangan  untuk kawin lagi (ex Pasal 279 ayat (2) ke 2 KUH Pidana).
d.  Penjara  selama-lamanya  5  tahun  karena  menyembunyikan  kepada  pihak  lain bahwa ada halangan baginya untuk kawin (ex Pasal 280 KUH Pidana).
Bagi  PPN  yang  mengawinkan  suami  yang  berpoligami  tanpa  izin pengadilan dikenakan sanksi pidana  berupa kurungan selama-lamanya  tiga  bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Delik sebagaimana diuraikan di atas merupakan pelanggaran dan termasuk delik  aduan,  oleh  karena  itu  penegakannya  ditentukan  sikap  proaktifnya  pihak isteri yang dimadu.

## 5. Teori Sistem Hukum dan Penegakan Hukum
Hukum ataupun undang-undang pada dasarnya memiliki 3 (tiga) komponen yang secara dialektika saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Strategi  untuk  memperjuangkan  perubahan  kebijakan  hukum  dalam  rangka menciptakan  suatu  peraturan  hukum  yang  ideal  harus  memiliki  tiga  komponen tersebut  yaitu  komponen:  substansi/isi  hukum  ( substance  of  the  rule),
struktur/aparat penegak hukum ( legal structure ) dan budaya/kultur hukum (legal culture) masyarakat. 17
Struktur  hukum  merupakan  pola  yang  memperlihatkan  bagaimana  hukum itu  dijalankan  menurut  ketentuan  formalnya.  Dalam  hal  ini  memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain institusi serta proses hukum berjalan  dan  dijalankan.  Substansi  hukum  merupakan  peraturan-peraturan  yang dipakai  oleh  para  pelaku  hukum  pada  saat  melakukan  perbuatan-perbuatan  serta hubungan-hubungan hukum. 18
Sedangkan  kultur  atau  budaya  hukum  merupakan  jaringan  nilai-nilai  serta sikap yang terkait dengan hukum yang menentukan: kapan, mengapa dan di mana seorang meminta pertolongan hukum, kepada pemerintah atau membelakanginya. Dalam  hal  ini,  budaya  hukum  bermuatan  nilai  dan  sikap  indivisu  dalam masyarakat,  sehingga  merupakan  suatu  variable  yang  menentukan  berfungsi efektif atau tidaknya suatu produk hukum. 19
Dalam  ulasan  Satjipto  Raharjo 20 tentang  kultur  (budaya)  hukum dipertanyakan  mengapa  system  hukum  itu  tidak  dapat  dijalankan  sebagaimana mestinya, atau menjalani pelaksanaan  yang berbeda dari pola aslinya. Dalam hal ini  dicontohkan,  tentang  dua  orang  yang  bertetangga bersengketa  karena  sesuatu hal  atau  mengenai  suatu  kepentingan.Mereka  ini  dapat  menyelesaikan sengketanya  dengan  adu  kekuatan  fisik,  atau  mereka  minta  diwasiti  oleh  orang lain, atau mereka minta jasa pengadilan. Di belakang pilihan cara menyelesaikan sengketa tersebut terlihat adanya faktor-faktor ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat  yang  bersangkutan  mengenai  hukum.  Orang  yang  secara  sadar  datang
17 Lawrence  M.  Friedman, The  Legal  Sistem:  A  Social  Science  Perspective (New  York: Russel Sage Fondation, 1975), h. 11.
18 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1986), h. 167.
19 Amir  Syarifuddin, Refleksi  Budaya  Hukum  Dalam  Kehidupan  Hukum  (Sketsa  Hukum Indonesia  di  Tahun  Emas). Makalah  yang  dibawakan  dalam  Seminar  Sehari  dengan  thema "Refleksi  Pembangunan  dan  Penegakan  Hukum  50  tahun  Indonesia  Merdeka  di  Universitas Tadulako Palu,1995, h. 14
20 Satjipto Raharjo, Loc. cit.
kepada  institusi  hukum  (pengadilan)  tentunya  disebabkan  oleh  penilaian  positif mengenai institusi tersebut, yang merupakan hasil positif dari bekerjanya berbagai faktor yang telah disebutkan.
Meskipun  ketiga  komponen  system  hukum  tersebut  saling  berkaitan  dan saling  mempengaruhi  dalam  proses  bekerjanya  hukum,  akan  tetapi  menurut Hermien  Hadiati  Koeswadji 21 komponen  budaya/kultur  hukum  merupakan  inti dari konsep hukum, karena budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap masyarakat yang menentukan apa yang digunakan dan mengapa itu yang digunakan.
Berbeda dengan Hermien, oleh Lawrence M. Friedman 22 dinyatakan bahwa struktur  hukum  bagaikan  jantung  dari  system  hukum  itu.Artinya,  struktur hukumlah yang merupakan inti dari system hukum.
Agar  hukum  berfungsi  melindungi  kepentingan  manusia  dalam  pergaulan hidupnya, maka hukum harus dilaksanakan.Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara  normal,  damai  dan  juga  dapat  berlangsung  karena  adanya  pelanggaran hukum  melalui  penegakan  hukum.  Artinya,  hukum  yang  telah  dilanggar  harus dipulihkan  melalui  penegakan  hukum  agar  kembali  normal.  Namun  demikian, oleh Sudikno dan A. Pitlo 23 dinyatakan bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsure yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum,  kemanfaatan dan keadilan.  Ketiga  unsure  tersebut  harus  diterapkan  secara  proporsional  dan berimbang.
Menurut  Soejono  Soekanto 24 penegakan  hukum  dipengaruhi  oleh  lima factor,  yaitu:  (a)  materi  hukum  atau  undang-undang,  (b)  penegak  hukum,  (c) sarana  dan  fasilitas,  (d)  masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut
21 Hermien Hadiati Koeswadji, Heberaap Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan Hukum & Hukum dan Bantuan Hukum (Jakarta PT Bina Ilmu, 1980), h 48-49.
22 Lawrence M. Friedman, op. cit., h 12
23 Sudikno  Mertokusumo  dan  A  Pitlo, Bab-bab  Tentang  Penemuan  Hukum (Cet.  I;  t.tp: Citra Aditya Bakti, 1993), h 1.
24 Soeijono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Cet  III, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1993), h 5.
berlaku  dan  (e)  budaya  masyarakat.  Kelima  faktor  tersebut  saling  berkaitan  erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum.

## C. PENUTUP
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  telah  terjadi  poligami  tanpa  izin pengadilan  di  kalangan  masyarakat  Manado,  baik  dilakukan  di  hadapan  PPN (tercatat)  maupun  dilakukan  secara  di  bawah  tangan  (tidak  tercatat).  Bagi  yang melakukannya  dihadapan  PPN,  yang  bersangkutan  memalsukan  identitasnya, yaitu mengaku berstatus bujang/jejaka. Poligami demikian terjadi pada kelompok umur 21 s.d 50 tahun, yang dari hasil penelitian kasus di dominasi oleh kalangan swasta.
Terjadinya poligami tanpa izin pengadilan dipengaruhi oleh faktor-faktor:
a. Budaya  hukum  masyarakat,  meliputi  pandangan  keagamaan  bahwa poligami adalah hak suami (tidak perlu izin), rasa takut isteri menggugat pidana  suami  dengan  alasan  diancam,  demi  anak-anak,  demi  keluarga dan rasa malu.
b. Substansi/materi  hukum  yang  bertentangan  dengan  agama,  seperti keharusan  persetujuan  isteri  untuk  berpoligami  yang  secara  kodrati mustahil  terwujud,  serta  ketidak  singkronan  antara  ketentuan  pidana dalam PP No. 9/1975 dengan KUH Pidana.
c. Struktur/penegak  hukum  yang  bersifat  formalistik  dan  pasif (pengaduan).
Poligami tanpa izin pengadilan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena kehidupan rumah tangga mereka diwarnai konflik, teror dan umumnya berakhir dengan perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Gani, Tidak Memenuhi Hukum Perkawinan Positif Berarti Keluar Dari Sistem Perkawinan Yang Berlaku dalam Majalah " Mimbar Hukum " Mo 28 Tahun  VII,  Jakarta  Al-Hikmah  dan  Direktorat  Badan  Peradilan  Agama Islam Depag, 1996.
Abdurrahman  dan  Syahrani,  Riduan, Masalah-Masalah  Hukum  Perkawinan  di Indonesia, Bandung: Alumni, 1978.
As Siba'y Mustafa, Al Mar 'atu fíaina al-Fiqhi wa al-Qunun , alih bahasa Chadijah Nasution dengan Judul " Wanita Di Antara Hukum Islam dan Perundang- undangan, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
Badri R, Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan & KUHP , Surabaya: CV Amin, 1985.
Chozin  Nur, Poligami  Dalam  Alquran dalam  Majalah Mimbar  Hukum (No  29 Tahun  VII,  Jakarta  Al-Hikmah  dan  Direktorat  Badan  Peradilan  Agama Islam Depag, 1996.
Friedman  Lawrence  M., The  Legal  Sistem:  A  Social  Science  Perspective ,  New York: Russel Sage Fondation, 1975.
Hanan Damsyi, Permasalahan Itsbat Nikah (Kajian Terhadap Pasal 2 UU No.  l Tahun  1974  dan  Pasal  7  KHI dalam  Majalah  " Mimbar  Hukum "  No.  31 Tahun  VIII,  Jakarta  Al-Hikmah  dan  Direktorat  Badan  Peradilan  Agama Islam Depag, 1997.
Koeswadji Hermien Hadiati, Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum,  Hukum  dan  Pendidikan  Hukum  &  Hukum  dan  Bantuan  Hukum (Jakarta PT Bina Ilmu, 1980.
Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Mertokusumo  Sudikno  dan  A  Pitlo, Bab-bab  Tentang  Penemuan  Hukum ,  Citra Aditya Bakti, 1993.
Mustafa  Wiladan  Suyuti, Nikah  Siri  Antara  Kenyataan  dan  Kepastian  Hukum dalam  Majalah " Mimbar  Hukum ",  No  28  Tahun VII,  Jakarta:  Al-Hikmah dan Direktorat Badan Peradilan Agama Islam Depag, 1996.
Raharjo Satjipto, Ilmu Hukum , Bandung: Alumni, 1986
Saleh K Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta: Ichtiar Baru, 1976.
Syahar  Saidus, Undang-undang  Perkawinan  dan  Masalah  Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam , Bandung: Alumni, 1985.
Syahrani Riduan. Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung: Alumni, 1985.
Sabri  Zuffan, Sekitar  Syarat  Persetujuan  ĩsteri  Bagi  Suami  Yang  Bermaksud Berpoligami, dalam Majalah " Mimbar Hukum ", No 39 Tahun IX, Jakarta Al-Hikmah dan Direktorat Badan Peradilan Agama Islam Depag, 1998.
Syarifuddin  Amir, Refleksi  Budaya  Hukum  Dalam  Kehidupan  Hukum  (Sketsa Hukum  Indonesia  di  Tahun  Emas). Makalah  yang  dibawakan  dalam Seminar  Sehari  dengan  thema  "Refleksi  Pembangunan  dan  Penegakan Hukum 50 tahun Indonesia Merdeka di Universitas Tadulako Palu,1995.
Soekanto  Soeijono, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1993.
Undang-undang No.I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam