AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 2, Nov 2018

## PENERAPAN PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 TAHUNAN, TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK ORANG PRIBADI
SITI SALAMA AMAR
sitisalamaamar@gmail.com Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Madura

## ABSTRACT
Income  tax  is  one  of  the  taxes  collected  by Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Pamekasan , te better the level of colculation, payment, deduction and tax reporting carried out by individual taxpayers, the better the participation of the community in developing the country. Achieving the goals desired by the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan to find  out  the  application  of  annual  personal  tax  obligations  to  the  directer  general  tax number  regulation: PER-16/PJ/2016 .  The  purpose  of  the  study  is  to  find  out  the  annual income  tax  aplication  of  calculation,  deposit,  and  reporting  of  artical  21  annual  income tax on personal tax liability on Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan and knowing the  suitability  of  the  application  of  calculation,  deposit,  and  reporting  of  the  annual  21 atical income tax on the sample with the current regulations. The type of research used is a mixed  research  method  which  the  uses  the  results  of  research  in  the form  of  quantitative data and qualitative data by analyxing the comparision of the data obtained. The results of this study indicate the suitability of the application of calculation, deposit and reporting of income tax aticle 21 on an annual basis for individual taxpayers with the director general tax number regulation: PER-16/PJ/2016.
Keywords: PPh21 annual, personal taxpayer and PER-16/PJ/2016.

## ABSTRAK
Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, semakin baik tingkat penghitungan, pembayaran, pemotongan, dan  pelaporan  pajak  yang  dilakukan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  maka  semakin  baik  juga keikutsertaan  masyarakat  dalam  membangun  negara.   Pencapaian  tujuan  yang  diinginkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan untuk mengetahui penerapan Kewajiban Pajak  Orang  Pribadi  tahunan  terhadap  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  PER- 16/PJ/2016. Tujuan dalam penelitian ini mengetahui penerapan penghitungan, penyetoran, dan  pelaporan  Pajak  Penghasilan  pasal  21  tahunan  terhadap  Kewajiban  Pajak  Orang Pribadi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pamekasan  serta  mengetahui  kesesuaian penerapan  penghitungan,  penyetoran,  dan  pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  tahunan atas sampel dengan peraturan yang berlaku saat ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode  penelitian  campuran  yang  kemudian  menggunakan  hasil  penelitian  berupa  data kuantitatif  dan  kualitatif  dengan  menganalisis  perbandingan  data  yang  diperoleh.  Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian penerapan Penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak  Penghasilan  Pasal  21  secara  tahunan  untuk  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dengan Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-16/PJ/2016.  Dalam  penelitian  ini  Wajib Pajak Orang Pribadi harus selalu mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perpajakan, sehingga kesalahan penghitungan yang mengakibatkan kerugian dapat dihindari. Kata Kunci: PPh 21 Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi, dan PER-16/PJ/2016
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 2, Nov 2018

## PENDAHULUAN
Penerapan  penghitungan  Pajak  Penghasilan  pasal  21  (PPh  21)  menurut  aturan  yang berlaku,  dapat  dibedakan  menjadi  Pajak  Penghasilan  pasal  21  (PPh  21)  untuk  pegawai tetap, Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) atas uang pensiun, Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh  21)  terhadap  penghasilan  pegawai  harian,  tenanaga  kerja  lepas,  penerimaan  upah satuan dan penerimaan upah borongan.
Untuk  melakukan  penyetoran  pajak  terutang,  Wajib  Pajak  menggunakan  Surat Setoran Pajak (SSP) untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas  negara  melalui  Kantor  Pos  atau  Bank  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Bank BadanUsaha  Milik  Daerah  dan  tempat  pembayaran  lain  yang  ditunjuk  oleh  Menteri Keuangan.  Batas  waktu  penyetoran  pajak  terutang  paling  lambat  adalah  tanggal  10  bulan berikutnya  setelah  masa  pajak  berakhir.  Keterlambatan  membayar  atau  menyetor  pajak dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  bunga  sebesar  2%  per  bulan  yang  dihitung  dari jumlah jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh1 bulan.
Untuk  melakukan  pelaporan  pajak  terutang,  Wajib  Pajak  menggunakan  Surat Pemberitahuan  (SPT)  untuk  melaporkan  perhitungan  atau  pembayaran  pajak, objek  pajak atau bukan objek pajak dan aktiva dan kewajban menurut ketentuan peraturan perundang- undangan  perpajakan.  Wajib  Pajak  harus  mengambil  sendiri  Surat  Pemberitahuan  (SPT) ditempat  yang  telah  ditetapkan  oleh  Direktur  Jenderal  Pajak.  Batas  akhir  waktu penyampaian  Surat  Pemberitahuan  paling  lambat  20  hari  setelah  akhir  masa  pajak  dan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  peneliti  merumuskan  masalah  yaitu:  (1) Bagaimana  penerapan  penghitungan  Pajak  Penghasilan  pasal  21  tahunan,  terhadap Kewajiban  Pajak  Orang  Pribadi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pamekasan?  (2) Bagaimana penerapan penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21 tahunan, terhadap Kewajiban Pajak  Orang  Pribadi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pamekasan?  (3)  Bagaimana penerapan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 tahunan, terhadap Kewajiban Pajak Orang Pribadi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pamekasan?  (4)  Apakah  penerapan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan atas sampel sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016?
Pada  dasarnya  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  (1)  Untuk  mengetahui penerapan  penghitungan  Pajak  Penghasilan  pasal  21  tahunan,  terhadap  Kewajiban  Pajak Orang  Pribadi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pamekasan,  (2)  Untuk  mengetahui penerapan  penyetoran  Pajak  Penghasilan  pasal  21  tahunan,  terhadap  Kewajiban  Pajak Orang  Pribadi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pamekasan,  (3)  Untuk  mengetahui penerapan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 tahunan, terhadap Kewajiban Pajak Orang Pribadi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pamekasan,  (4)  Untuk  mengetahui kesesuaian  penerapan  penghitungan,  penyetoran,  dan  pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal 21 atas sampel dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)
Menurut  Mardiasmo  (2016;197)  PPh  21  adalah  pajak  atas  penghasilan  berupa  gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 2, Nov 2018
pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud daam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

## Tarif Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut  Mardiasmo  (2016;178)  tarif  pajak  yang  diterapkan  atas  Penghasilan  Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp 50.000.000 5% Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 15% Di atas Rp 250.000.000 sampai denganRp 500.000.000 25% Di atas Rp 500.000.000 30%
Sumber Data: Mardiasmo (2016;178)
Dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  PER-16/PJ/2016  bagi  penerima penghasilan  yang  dipotong  PPh  21  yang  tidak  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP), dikenakan pemotongan PPh 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah  PPh  21    yang  harus  dipotong  adalah  sebesar  120%  dari  jumlah  PPh  21  yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Tabel 2 Tarif Wajib Pajak yang Tidak Memiliki NPWP Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Tarif Pajak untuk Wajib Pajak yang tidak mempunyai NPWP Sampai dengan Rp 50.000.000 5% 6% atau (120% x 5%) Di  atas  Rp  50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 15% 18% atau (120% x 15%) Di  atas  Rp  250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 25% 30% atau (120% x 25%) Di atas Rp 500.000.000 30% 36% atau (120% x 30%)
Sumber Data: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016
Dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  PER-16/PJ/2016  penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagi berikut:
Tabel 3 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi WPOP Tidak Kawin Keterangan Status PTKP Wajib Pajak TK/0 Rp 54.000.000 Tanggungan 1 TK/1 Rp 58.500.000 Tanggungan 2 TK/2 Rp 63.000.000 Tanggungan 3 TK/3 Rp 67.500.000
Sumber Data: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 2, Nov 2018
Tabel 4 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi WPOP Kawin Keterangan Status PTKP WP Kawin K0 58.500.000,- Tanggungan 1 K1 63.000.000,- Tanggungan 2 K2 67.500.000,- Tanggungan 3 K3 72.000.000,- Sumber Data: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Tabel 5 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi WPOP jika penghasilan istri dan suami digabung Keterangan Status PTKP WP Kawin K/I/0 112.500.000,- Tanggungan 1 K/I/1 117.000.000,- Tanggungan 2 K/I/2 121.500.000,- Tanggungan 3 K/I/3 126.000.000,-
Sumber Data: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016

## Surat Setoran Pajak (SSP)
Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan  oleh  pejabat  kantor  penerimaan  pembayaran  yang  berwenang  atau  apabila  telah mendapatkan validasi.
Jangka  waktu  pembayaran  atau  penyetoran  pajak  PPh  21  yang  dipotong  oleh pemotong  PPh  harus  disetor  paling  lama  tanggal  10  bulan  berikutnya  setelah  masa  pajak berakhir.  Setiap  keterlambatan  pembayaran  dikenakan  bunga  sebesar  2%  sebulan,  yang dihitung  dari  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  sampai  dengan  tanggal  pembayaran,  dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

## Surat Pemberitahuan (SPT)
Fungsi  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  bagi  Wajib  Pajak  adalah  sebagai  sarana  untuk melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan  perhitungan  jumlah  pajak  yang  sebenarnya terutang.
Wajib  Pajak  dapat  memperpanjang  jangka  waktu  penyampaian  Surat Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  sebagaimana  dimaksud  untuk  paling  lama  2  bulan  sejak batas  waktu  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  dengan  cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Apabila  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  tidak  disampaikan  dalam  jangka  waktu  yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:
1. Rp 500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
3. Rp  1.000.000  untuk  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak Badan.
Rp  100.000  untuk  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak
Orang Pribadi.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian campuran,    karena  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  kuantitatif  berupa  data penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  tahunan  terhadap  Kewajiban  Pajak  Orang
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 2, Nov 2018
Pribadi  dan  data  kualitatif  berupa  hasil  wawancara  tentang  penerapan  penyetoran  dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan terhadap Kewajiban Pajak Orang Pribadi Dalam penelitian  ini, teknik analisis data  yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data  kualitatif  dengan  melalui  beberapa  tahapan  antara  lain:  1)  Penerapan  Penghitungan Pajak  Penghasilan  pasal  21,  2)  Penerapan  Penyetoran  Pajak  Penghasilan  Pasal  21,  3) Penerapan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 menggunakan e-SPT, 4) Membandingkan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 5) Menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, pegawai tetap atau  pegawai  tidak  tetap  yang  penghasilannya  dibayar  secara  bulanan  atau  jumlah komulatif  penghasilan  yang  diterima  dalam  1  bulan  sama  dengan  atau  melebihi  Rp 4.500.000 atau  jumlah penghasilan yang diterima sama dengan atau melebihi Rp 450.000 sehari.  Dari  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  memiliki sampel  sebanyak  5  orang  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  melakukan  Kewajiban  Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan sebagai berikut:
Tabel 6 Daftar Sampel Wajib Pajak Orang Pribadi No Nama Wajib Pajak NPWP Nama Instansi Wajib Pajak Jenis Kelamin Status Jumlah Tangga- ngan PTKP 1 Achmad Fauzi  Salam, SE 35.280.410.0- 480.000 Satuan  Polisi Pamong Praja Laki-laki Kawin 0 K/0 2 Moh. Rifai 55.900.590.5- 608.000 RSUD H.Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan Laki-laki Kawin 2 K/2 3 Aty Rahmawati 48.279.040.9- 622.000 RSUD H.Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan Perempu an Tidak Kawin 0 TK/0 4 Usmawatun Hasanah,A. Md.Kep 45.517.45.9- 608.000 RSUD H.Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan Perempu an Kawin 2 K/2 5 Johan Wahyudi Hidayat, A.Md 89.850.492.3- 608.000 DPU  Sumber Daya Air Provinsi Jatim Laki-laki Kawin 2 K/2
: Sumber Data: Diolah kembali oleh peneliti
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 2, Nov 2018
Tabel 7 Formulir Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto : 1  Gaji Pokok atau Pensiun XXX 2  Tunjangan Isteri XXX 3  Tunjangan Anak XXX 4 Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga (1 sampai 3) XXX 5  Tunjangan Perbaikan Penghasilan XXX 6  Tunjangan Struktural atau fungsional XXX 7  Tunjangan Beras XXX 8  Tunjangan Khusus XXX 9  Tunjangan Lain-lain XXX 10 Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji XXX 11 Jumlah Penghasilan Bruto (4 sampai 10) XXX Pengurangan: 12  Biaya Jabatan/Biaya Pensiun XXX 13  Iuran Pensiun atau Iuran THT XXX 14 Jumlah Pengurangan (12 + 13) XXX Penghitungan PPh Pasal 21: 15  Jumlah Penghasilan Neto (11 - 14) XXX 16  Jumlah Penghasilan Neto Sebelumnya XXX 17  Jumlah Penghasilan Neto Disetahunkan XXX 18  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) XXX 19 Penghasilan Kena Pajak Disetahunkan (17 - 18) XXX 20 Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PTKP disetahunkan XXX 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya XXX 22  Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang XXX 23 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi 23A Atas gaji dan tunjangan XXX 23B Atas penghasilan tetap dan teratur lainnya XXX
Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan
Berdasarkan  penerapan  penghitungan  di  atas,  maka  data  hasil  penghitungan  Pajak Penghasilan Pasal 21 secara tahunan  yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan adalah sebagai berikut:
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 2, Nov 2018

## 2. Penerapan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21
Penyetoran  Pajak  Penghasilan  Pasal  21,  untuk  setiap  Wajib  Pajak  disetorkan  ke Kantor Pos atau Bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Berikut data penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan 21 oleh Wajib Pajak:
Jumlah penyetoran diatas diperoleh dari bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari data diatas peneliti dapat memperoleh informasi, yaitu :
a. Setelah  peneliti  melakukan  penghitungan  kembali,  Penyetoran  pajak  atas  nama Achmad  Fauzi  Salam,  SE  seharusnya  tidak  melakukan  pembayaran  pajak,  dimana kesalahan  tersebut  berasal  dari  Wajib  Pajak  yang  kurang  mengetahui  akan  ketentuan Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  yang  terbaru,  yaitu  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
b. Untuk Wajib Pajak yang lain pada sampel, tidak perlu melakukan penyetoran karena sudah  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER- 16/PJ/2016,  sehingga  penghitungan  yang  diperoleh  hasilnya  nihil  dan  yang  wajib melakukan  penyetoran  adalah  Wajib  Pajak  yang  penghasilannya  Rp  54.000.000 setahun atau Rp 4.500.000 perbulan.
c.    Tambahan  untuk  setiap  tanggungan  yang  ditanggung  oleh  Wajib  Pajak  menurut ketentuan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-16/PJ/2016sebesar  Rp 4.500.000  pertahun  atau  Rp  375.000  perbulan,  dimana  untuk  setiap  keluarga  paling banyak memiliki 3 orang tanggungan.
d.  Penghitungan biaya jabatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu, jumlah penghasilan bruto  dikalikan  dengan  5%  atau  maksimal  Rp  500.000  perbulan  atau  Rp  6.000.000 pertahun.
e.  Data hasil penghitungan kembali oleh peneliti, sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

## 3. Penerapan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan e-SPT
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menganalisis  waktu  pelaporan  tahunan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  atas  Kewajiban Pajak Orang Pribadi melalui aplikasi e-SPT untuk Tahun Pajak 2017, dimana pelaporannya maksimal  3  bulan  setelah  akhir  Tahun  Pajak  atau  paling  lambat  tanggal  31  maret  2018. Berikut  waktu  pelaporan  pajak  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi menggunakan e-SPT:
Tabel 8 Waktu pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2017 yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan e-SPT Nomor Nama Pegawai NPWP Waktu Pelaporan 1 Achmad Fauzi Salam,SE 35.280.410.0-480.000 26 Februari 2018 2 Moh. Rifai 55.900.590.5-608.000 4 Januari 2018 3 Aty Rahmawati 48.279.040.9-622.000 4 Januari 2018 4 Usmatun Hasanah,A.Md.Kep 45.517.435.9-608.000 4 Januari 2018 5 Johan Wahyudi Hidayat 89.850.492.3-608.000 6 Februari 2018
Sumber Data: Diolah kembali oleh peneliti
Dari  tabel  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam melakukan  pelaporan  menggunakan  e-SPT  Tahun  Pajak  2017  telah  melakukan  pelaporan pajaknya tepat waktu atau tidak lebih dari tanggal 31 maret 2018.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 2, Nov 2018

## 4. Membandingkan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi
Berikut  perbandingan  hasil  penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  yang dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dengan  hasil  penghitungan  kembali  oleh peneliti pada tabel berikut:
Tabel 9 Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nama Pegawai/NPWP : Achmad Fauzy Salam,SE/35.280.410.0-480.000 Status : K/0 (Kawin dan tidak memiliki tanggungan) Nomor Penghasilan Penghitungan Oleh Wajib Pajak Penghitungan Oleh Peneliti Penghasilan Bruto : 1 Gaji Pokok atau Pensiun Rp 38.467.000 Rp 38.467.000 2 Tunjangan Isteri Rp 3.846.700 Rp 3.846.700 3 Tunjangan Anak - - 4  Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga (1 sampai 3) Rp 42.313.700 Rp 42.313.700 5 Tunjangan Perbaikan Penghasilan - - 6 Tunjangan Struktural atau fungsional Rp 2.405.000 Rp 2.405.000 7 Tunjangan Beras Rp 1.674.240 Rp 1.674.240 8 Tunjangan Khusus - - 9 Tunjangan Lain-lain Rp 910 Rp 910 10 Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji - - 11  Jumlah Penghasilan Bruto (4 sampai 10) Rp 46.393.850 Rp 46.393.850 Pengurangan: 12 Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Rp 2.319.693 Rp 2.319.693 13 Iuran Pensiun atau Iuran THT Rp 2.009.901 Rp 2.009.901 14  Jumlah Pengurangan (12+13) Rp 4.329.593 Rp 4.329.593 Penghitungan PPh Pasal 21: 15 Jumlah Penghasilan Neto (11 - 14) Rp 42.064.257 Rp 42.064.257 16 Jumlah Penghasilan Neto Sebelumnya - - 17 Jumlah Penghasilan Neto Disetahunkan Rp 42.064.257 Rp 42.064.257 18 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 39.000.000 Rp 58.500.000 19  Penghasilan Kena Pajak Disetahunkan (17 - 18) Rp 3.064.000 - 20 Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PTKP disetahunkan Rp 153.200 - 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya - - 22 Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Rp 153.200 - 23 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi 23A Atas gaji dan tunjangan Rp 153.200 - 23B Atas penghasilan tetap dan teratur lainnya - -
Sumber Data: Diolah kembali oleh peneliti
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 2, Nov 2018
Tabel 10 Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nama Pegawai/NPWP : Moh. Rifai/55.900.590.5-608.000 Status : K/2 (Kawin dan memiliki tanggungan 2 orang) Nomor Penghasilan Penghitungan Oleh Wajib Pajak Penghitungan Oleh Peneliti Penghasilan Bruto : 1 Gaji Pokok atau Pensiun Rp 41.043.600 Rp 41.043.600 2 Tunjangan Isteri Rp 4.104.360 Rp 4.104.360 3 Tunjangan Anak Rp 1.641.744 Rp 1.641.744 4  Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga (1 sampai 3) Rp 46.789.704 Rp 46.789.704 5 Tunjangan Perbaikan Penghasilan - - 6 Tunjangan Struktural atau fungsional Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 7 Tunjangan Beras Rp 3.348.480 Rp 3.348.480 8 Tunjangan Khusus Rp 1.104 Rp 1.104 9 Tunjangan Lain-lain - - 10 Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji - - 11  Jumlah Penghasilan Bruto (4 sampai 10) Rp 56.139.288 Rp 56.139.288 Pengurangan: 12 Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Rp 2.806.964 Rp 2.806.964 13 Iuran Pensiun atau Iuran THT Rp 2.222.511 Rp 2.222.511 14  Jumlah Pengurangan (12+13) Rp 5.029.475 Rp 5.029.475 Penghitungan PPh Pasal 21: 15 Jumlah Penghasilan Neto (11 - 14) Rp 51.109.813 Rp 51.109.813 16 Jumlah Penghasilan Neto Sebelumnya - - 17 Jumlah Penghasilan Neto Disetahunkan Rp 51.109.813 Rp 51.109.813 18 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 67.500.000 Rp 67.500.000 19  Penghasilan Kena Pajak Disetahunkan (17 - 18) - - 20 Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PTKP disetahunkan - - 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya - - 22 Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang - - 23 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi - - 23A Atas gaji dan tunjangan - - 23B Atas penghasilan tetap dan teratur lainnya - -
Sumber Data: Diolah kembali oleh peneliti
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 2, Nov 2018
Tabel 11
Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Nama Pegawai/NPWP : Aty Rahmawati/ 48.279.040.9-622.000 Status : TK/0 (Tidak Kawin dan tidak memiliki tanggungan) Nomor Penghasilan Penghitungan Oleh Wajib Pajak Penghitungan Oleh Peneliti Penghasilan Bruto : 1 Gaji Pokok atau Pensiun Rp 34.424.400 Rp 34.424.400 2 Tunjangan Isteri - - 3 Tunjangan Anak - - 4  Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga (1 sampai 3) Rp 34.424.400 Rp 34.424.400 5 Tunjangan Perbaikan Penghasilan Rp 2.220.000 Rp 2.220.000 6 Tunjangan Struktural atau fungsional - - 7 Tunjangan Beras Rp 837.120 Rp 837.120 8 Tunjangan Khusus Rp 600 Rp 600 9 Tunjangan Lain-lain - - 10 Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji - - 11  Jumlah Penghasilan Bruto (4 sampai 10) Rp 37.482.120 Rp 37.482.120 Pengurangan: 12 Biaya Jabatan Biaya Pensiun Rp 1.874.106 Rp 1.874.106 13 Iuran Pensiun atau Iuran THT Rp 1.635.159 Rp 1.635.159 14  Jumlah Pengurangan (12+13 ) Rp 3.509.265 Rp 3.509.265 Penghitungan PPh Pasal 21: 15 Jumlah Penghasilan Neto (11 - 14) Rp 33.972.855 Rp 33.972.855 16 Jumlah Penghasilan Neto Sebelumnya - - 17 Jumlah Penghasilan Neto Disetahunkan Rp 33.972.855 Rp 33.972.855 18 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 54.000.000 Rp 54.000.000 19  Penghasilan Kena Pajak Disetahunkan (17 - 18) - - 20 Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PTKP disetahunkan - - 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya - - 22 Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang - - 23 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi - - 23A Atas gaji dan tunjangan - - 23B Atas penghasilan tetap dan teratur lainnya - -
Sumber Data : Diolah kembali oleh peneliti
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 2, Nov 2018
Tabel 12
Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Nama Pegawai/NPWP : Uswatun Hasanah,A.Md.Kep/45.517.435.9-608.000 Status : K/2 (Kawin dan memiliki tanggungan 2 orang) Nomor Penghasilan Penghitungan Oleh Wajib Pajak Penghitungan Oleh Peneliti Penghasilan Bruto : 1 Gaji Pokok atau Pensiun Rp 34.424.400 Rp 34.424.400 2 Tunjangan Isteri Rp 3.442.440 Rp 3.442.440 3 Tunjangan Anak Rp 1.376.976 Rp 1.376.976 4  Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga (1 sampai 3) Rp 39.243.816 Rp 39.243.816 5 Tunjangan Perbaikan Penghasilan - - 6 Tunjangan Struktural atau fungsional Rp 3.180.000 Rp 3.180.000 7 Tunjangan Beras Rp 3.348.480 Rp 3.348.480 8 Tunjangan Khusus Rp 396 Rp 396 9 Tunjangan Lain-lain - - 10 Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji - - 11  Jumlah Penghasilan Bruto (4 sampai 10) Rp 45.772.692 Rp 45.772.692 Pengurangan: 12 Biaya Jabatan Biaya Pensiun Rp 2.288.635 Rp 2.288.635 13 Iuran Pensiun atau Iuran THT Rp 1.864.081 Rp 1.864.081 14  Jumlah Pengurangan (12+13) Rp 4.152.716 Rp 4.152.716 Penghitungan PPh Pasal 21: 15 Jumlah Penghasilan Neto (11 - 14) Rp 41.619.976 Rp 41.619.976 16 Jumlah Penghasilan Neto Sebelumnya - - 17 Jumlah Penghasilan Neto Disetahunkan Rp 41.619.976 Rp 41.619.976 18 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 67.500.000 Rp 67.500.000 19  Penghasilan Kena Pajak Disetahunkan (17 - 18) - - 20 Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PTKP disetahunkan - - 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya - - 22 Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang - - 23 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi - - 23A Atas gaji dan tunjangan - - 23B Atas penghasilan tetap dan teratur lainnya - -
Sumber Data : Diolah kembali oleh peneliti
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 2, Nov 2018
Tabel 13 Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nama Pegawai/NPWP : Johan Wahyudi Hidayat, A.Md/89.850.492.3- 608.000 Status : K/2 (Kawin dan memiliki tanggungan 2 orang) Nomor Penghasilan Penghitungan Oleh Wajib Pajak Penghitungan Oleh Peneliti Penghasilan Bruto : 1 Gaji Pokok atau Pensiun Rp 43.558.200 Rp 43.558.200 2 Tunjangan Isteri Rp 3.764.020 Rp 3.764.020 3 Tunjangan Anak Rp 1.505.608 Rp 1.505.608 4  Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga (1 sampai 3) Rp 48.827.828 Rp 48.827.828 5 Tunjangan Perbaikan Penghasilan Rp 2.385.000 Rp 2.385.000 6 Tunjangan Struktural atau fungsional - - 7 Tunjangan Beras Rp 3.476.160 Rp 3.476.160 8 Tunjangan Khusus - - 9 Tunjangan Lain-lain - - 10 Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji - - 11  Jumlah Penghasilan Bruto (4 sampai 10) Rp 54.688.988 Rp 54.688.988 Pengurangan: 12 Biaya Jabatan Biaya Pensiun Rp 2.586.500 Rp 2.586.500 13 Iuran Pensiun atau Iuran THT Rp 1.877.987 Rp 1.877.987 14  Jumlah Pengurangan (12+13) Rp 4.464.487 Rp 4.464.487 Penghitungan PPh Pasal 21: 15 Jumlah Penghasilan Neto (11 - 14) Rp 50.224.501 Rp 50.224.501 16 Jumlah Penghasilan Neto Sebelumnya Rp 39.304.740 Rp 39.304.740 17 Jumlah Penghasilan Neto Disetahunkan Rp 47.265.000 Rp 47.265.000 18 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 67.500.000 Rp 67.500.000 19  Penghasilan Kena Pajak Disetahunkan (17 - 18) - - 20 Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PTKP disetahunkan - - 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya - - 22 Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang - - 23 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi - - 23A Atas gaji dan tunjangan - - 23B Atas penghasilan tetap dan teratur lainnya - - Sumber Data: Diolah kembali oleh peneliti
Dari  hasil  perbandingan  diatas  antara  penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 secara  tahunan  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dengan  peneliti,  maka peneliti menemukan hasil analisis sebagai berikut:
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 2, Nov 2018
a. Berdasarkan  data  yang  diolah  kembali  peneliti,  bahwa  untuk  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  bernama  Achmad  Fauzi  Salam,SE  yang  mempunyai  NPWP 35.280.410.0-480.000  belum  tepat  dan  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  PER-16/PJ/2016.  Dikarenakan  masih  memakai  jumlah  PTKP lama  yang  berlaku  pada  Tahun  Pajak  2015,  yaitu  untuk  status  K/0  sebesar  Rp 39.000.000,  dimana  jumlah  PTKP  tersebut  tidak  sesuai  dengan  PTKP  terbaru  yang berlaku sejak Tahun Pajak 2016, yaitu untuk status K/0 sebesar Rp 58.500.000.
b. Setelah  peneliti  melakukan  perbandingan  penghitungan  Pajak  Penghasilan  pasal  21, Wajib Pajak Orang Pribadi  yang bernama Achmad Fauzi Salam,SE yang  mempunyai NPWP  35.280.410.0-480.000  seharusnya  tidak  melakukan  pembayaran  pajak,  karena yang diwajibkan untuk melakukan membayar pajak adalah Wajib Pajak yang memiliki penghasilan ≥Rp 4.500.000 per-bulan atau ≥Rp 54.000.000 setahun.
c. Untuk  Wajib  Pajak  yang  lainnya  dalam  sampel,  sudah  tepat  dan  sesuai  dengan ketentuan  yang  terbaru,  yaitu  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER- 16/PJ/2016,  dimana  jumlah  PTKP  yang    digunakan  oleh  Wajib  Pajak  sudah  sesuai dengan status Wajib Pajak,  yaitu  jumlah PTKP terbaru  untuk  status K/2  sebesar Rp 67.500.000 dan jumlah PTKP untuk status TK/0 sebesar Rp 54.000.000.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  oleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang bernama  Achmad  Fauzi  Salam,SE  dengan  NPWP  35.280.410.0-480.000  belum  tepat dan  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-16/PJ/2016, karena  kesalahan  dari  Wajib  Pajak  yang  mengacu  pada  peraturan  yang  lama  yaitu Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-01/PJ/2015.  Dalam  penghitungan Pajak  Penghasilan  Pasal  21,  masih  ada  kesalahan  dalam  menghitung  jumlah  PTKP, yang  seharusnya  jumlah  PTKP  yang  dicantumkan  merupakan  jumlah  PTKP  terbaru yang  berlaku  sejak  Tahun  Pajak  2016. Sedangkan  Moh.  Rifai,  Aty  Rahmawati, Uswatun  Hsanah,  A.Md.Kep  dan  Johan  Wahyudi  Hidayat  sudah  sesuai  dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
2. Penyetoran  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  yang bernama  Achmad  Fauzi  Salam,SE  dengan  NPWP  35.280.410.0-480.000  berdasarkan hasil penghitungan kembali seharusnya tidak melakukan pembayaran pajak, kesalahan tersebut  berasal  dari  Wajib  Pajak  yang  tidak  mengikuti  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  PER-16/PJ/2016  yang  menyebabkan  Wajib  Pajak  mengalami  kerugian. Sedangkan,  Moh.  Rifai,  Aty  Rahmawati,  Uswatun  Hsanah,  A.Md.Kep  dan  Johan Wahyudi  Hidayat  sesuai  dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER- 16/PJ/2016.
3. Dalam  melakukan  pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dari  semua  sampel  yang diteliti  sudah  menggunakan  aplikasi  e-SPT  mengingat  e-SPT  sudah  diterapkan  sejak tanggal 1 Januari 2014.  Penyampaian e-SPT sudah tepat  waktu dimana pelaporannya maksimal  3  bulan  setelah  akhir  Tahun  Pajak  atau  paling  lambat  tanggal  31  Maret 2018.
4. Hanya ada satu Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Achmad Fauzi Salam,SE dengan NPWP  35.280.410.0.480.000  yang  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 .
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 2, Nov 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, R. 2015. Pengertian Variabel Independen dan Variabel Dependen . Semuapengertian.blogspot.co.id . Diakses tanggal 21 November
2017.
Dewi, K. 2014. Apa Itu e-SPT? . https://www.ilmuakuntansipajak.wordpress.com . Diakses tanggal 25 November 2017.
Diana A dan Lilis Setiawati. 2004. Perpajakan Indonesia . Andi. Yogyakarta.
Homenta, H. 2015. Analisis Penghitungan, Pemotongan, Pencatatan dan   Pelaporan  Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV. Multi Karya Utama . Skripsi . Universitas Sam
Ratulangi Manado.
Lintuman, A. 2015. Metode Campuran. aryadilintuman.blogspot.co.id . Diakses   tanggal 21 November 2017.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan . Andi. Yogyakarta.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
Priadana, S dan Saludin Muis. 2009. Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis .   Graha Ilmu. Yogyakarta.
Purwono, H. 2010. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak . PT Gelora Aksara Pratama. Jakarta.
Radianto,  W.  2010. Memahami  Pajak  Penghasilan  dalam  Sehari .  Graha  Ilmu, Yogyakarta.
Setiawan,  Y.  2015.  Evaluasi  Penghitungan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi pegawai tetap Studi Kasus di Dinas Pendapatan  dan
Aset Kabupaten Sleman . Skripsi . Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Sudirman, R dan Antong Amiruddin. 2015. Perpajakan . Empatdua Media,.
Malang.
Sugiyono.  2011. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  dan  D .    Alfabeta, Bandung.
Susyanti, J dan Ahmad Dahlan. 2015. Perpajakan . Empatdua Media. Malang.
Syukur,  T.  2016.  Evaluasi  Penghitungan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi pegawai tetap Studi Kasus di Dinas Pendapatan  dan
Aset Daerah Provinsi NTT Kupang. Skripsi . Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Maulidi, A. 2016. Pengertian
Data
Kuantitatif dan Data Kulaitatif. https://www.kanalinfo.web.id. Diakses tanggal 21 November 2017.
Pengertian Data Primer dan Data Sekunder. https://www.kanalinfo.web.id. Diakses 9 november 2017.