## ANALISIS YURIDIS PANCASILA SEBAGAI NORMA FUNDAMENTAL NEGARA
( STAATSFUNDAMENTALNORM ) Oleh Yusron Pahlevi Program Pascasarjana  Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono 193 Malang

## Abstrak
Untuk mengatur dan dapat merumuskan perundang-undangan, politik hukum nasional harus  mengacu  pada  Pancasila  yang  berbasiskan  moral  dan  agama,  menghargai  dan melindungi  hak-hak  asasi  manusia  tanpa  diskriminasi  dan  rasialis,  mempersatukan  seluruh unsur  bangsa  dengan  semua  ikatan  primordialnya  dan  meletakan  kekuasaan  di  bawah kekuasaannya  dan  membangunkan  keadilan  sosial  untuk  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dasar pertimbangan diletakannya Pancasila di dalam kedudukan tertinggi tidak saja karena sumber dari  segala  sumber  hukum,  tetapi  substansi  dari  Pancasila  mengandung  nilai  filosofis, memiliki muatan sebagai identitas hukum nasional dan tidak mengatur perintah, larangan dan sanksi,  tetapi  lebih  kepada  asas-asas  fundamental.  Artinya,  Pancasila  itu  menjadi  berlaku karena merujuk pada prinsip sebagai sebuah kebenaran umum atau dasar realitas yang ada di Indonesia. Sebagai dasarnya, maka Pancasila tidaklah mungkin dapat terjadi produk-produk hukum  atau  perundang-undangan  yang  dihasilkannya  berkhianat  dengan  kebenaran  dan keagungan Pancasila itu sendiri.
Kata Kunci : Pancasila, norma, norma fundamental negara ( Staatsfundamentalnorm)

## Abstract
T o  regulate  and  be  able  to  formulate  legislation,  national  legal  politics  must  refer  to moral  and  religious-based  Pancasila,  respect  and  protect  human  rights  without discrimination and racism, uniting all elements of the nation with all its primordial ties and putting power under his authority and build social justice for all the people of Indonesia. The basis of consideration is the placement of Pancasila in the highest position not only because of  the  source  of  all  sources  of  law,  but  the  substance  of  Pancasila  contains  philosophical values, has a charge as national legal identity and does not regulate orders, prohibitions and sanctions,  but  rather  on  fundamental  principles.  That  is,  the  Pancasila  becomes  valid because it refers to the principle as a general truth or the basis of reality in Indonesia. As a basis,  the  Pancasila  is  impossible  for  legal  or  legislative  products  to  occur  which  result  in betraying the truth and majesty of the Pancasila itself.
Keywords: Pancasila, Norms, State Fundamental Norms (Staatsfundamentalnorm)

## Pendahuluan
Setiap  bangsa  memiliki  konsepsi dan  cita-citanya  masing-masing  sesuai dengan kondisi, tantangan, dan karakteristik  bangsa  yang  bersangkutan. Oleh  karena  itu,  cara  bangsa  Indonesia merumuskan konsepsi dan cita-cita
nasionalnya  tidak  begitu  saja  mengekor ideologi-ideologi dominan yang ada.
Sejarah  Indonesia  telah  mencatat bahwa  di  antara  tokoh  perumus  Pancasila itu ialah Mr. Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pancasila sebagai dasar  falsafah  Negara  Indonesia  yang harus diketahui oleh seluruh warga Negara Indonesia  agar  menghormati,  menghargai, menjaga  dan  menjalankan  apa-apa  yang telah  dilakukan  oleh  para  pahlawan  yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia  ini,  sehingga  baik  golongan muda ataupun golongan tua tetep meyakini Pancasila  sebagai  dasar  Negara  Indonesia tanpa  adanya  keraguan  guna  memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.
Sejak  tanggal  18  Agustus  1945, Pancasila  telah  menjadi  dasar  falsafah negara ( Philosophice Grondslag ), ideologi negara dan pandangan hidup ( Weltanschauung ) bangsa Indonesia. Istilah-istilah tersebut bisa dimaknai dengan  merujuk  pada  pidato  Bung  Karno pada  1  Juni  1945.  Dalam  pidato  tersebut, istilah Philosophisce  Grondslag sebanyak 4  kali  plus  satu  kali  menggunakan  istilah filosofiche  Principle sedangkan  istilah Welstanschauung ia  sebut  sebanyak  31 kali.
Istilah Philosophice Grondslag didefinisikan  sebagai  fundamen,  filsafat, pikiran  yang  sedalam-dalamnya,  jiwa, hasrat,  yang  sedalam-dalamnya  untuk diatasnya  didirikan  gedung  Indonesia merdeka. Perlu dijelaskan bahwa filsafat/falsafah ( Philosophy)
dan pandangan hidup /pandangan dunia ( Weltanschauung )  tidak  selalu  sebangun. Filsafat  berkonotasi  sebagai  pemikiran saintifik  dan  rasional  dengan  klaim validitas universalnya.
Sedangkan
Weltanschauung berkonotasi sebagai pandangan  yang  relatif  lebih  personal, eksistensial,  dan  historikal.  Filsafat  ada pada  lingkungan  pengetahuan,  sedangkan
Weltanschauung ada  dalam  lingkungan hidup 1 .
Pendapat Notonagoro yang menyimpulkan  bahwa  Pancasila  adalah pokok kaidah fundamental negara Staatsfundamentalnorm tanpa disertai keterangan  lain,  kiranya  perlu  dilengkapi pendapat  yang  menyempurnakan  yaitu dengan  menambahkan  Pancasila  sebagai Cita  Hukum  yang  berfungsi  sebagai bintang  pemandu  terhadap  Pancasila sebagai Pokok Kaidah Fundamentil
Negara 2 .
Rakyat  Indonesia  sudah  berabad- abad  mempunyai  cita  hukum  dalam kehidupan  kemasyarakatannya,  kemudian menempatkan  Cita  Hukum  tersebut  dalam kehidupan  kebangsaan  dan  kehidupan kenegaraannya. Cita hukum dalam kehidupan  masyarakat  tersebut  di  dalam pertumbuhannya  menjadi  Cita  Hukum Bangsa. Apa yang dikatakan Federich Carl Von  Savigny  (1779-1861)  dengan die gemeisame uberzugung des volkes 3 .
Prof.  Mr.  Dr.  Soepomo  dalam pidatonya  yang  terkenal  pada  tanggal  31 mei 1945 dalam Rapat Badan Penyelidikan Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia menegaskan  Bahwa  dasar  dan  bentuk  dari suatu  negara  itu  berhubungan  erat  dengan riwayat  hukum (Rechtsgeschichte )  dan lembaga  sosial  ( Sosiale  Structuur) dari negara itu 4 . Dengan terbentuknya Undang- Undang  No.12  tahun  2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,  sebagaimana  yang  termuat dalam  Pasal  2  Undang-Undang  No.12 tahun  2011  yang  menyatakan  bahwa ”Pancasila  merupakan  sumber  dari  segala
1 Wolters dalam Yudilatif, Revolusi Pancasila, Penerbit Mizan Jakarta, 2015, Hal 33.
2 Notonagoro  dalam  Oesman  Alfian  Oetojo, Pancasila  sebagai  Ideologi  dalam  berbagai  bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Direktorat  Publikasi  Ditjen  Pembinaan Pers  dan  Grafika  Departemen  Penerangan  Republik Indonesia, Jakarta,1991, Hal 78.
3 Federich  Carl  Von  Savirgny  dalam  Oesman  Alfian Oetojo, Ibid., hal 79
4 Soepomo dalam Oesman Alfian Oetojo., Ibid hal 79
sumber  hukum  negara”,  dengan  tegas menyebutkan  Pancasila  sebagai  sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut:
”Penempatan Pancasila sebagai
sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara adalah  sesuai  dengan  Pembukaan  UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis  bangsa  dan  negara,  sehingga setiap materi muatan peraturan perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Metode Penelitian
Penelitian doktrinal ( doctrinal reseach )  adalah  penelitian  yang  bertujuan untuk  memberikan  eksposisi  yang  bersifat sistematis  mengenai  aturan  hukum  yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis  hubungan  antara  aturan hukum  yang  satu  dengan  yang  lain, menjelaskan  bagian-bagian  yang  sulit untuk  dipahami  dari  suatu  aturan  hukum, bahkan  mungkin  juga  mencakup  prediksi perkembangan  suatu  aturan  hukum  pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder.
Merujuk  pada  latar  belakang  dan deskripsi  masalah  yang  diambil,  maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum kepustakaan.  Penelitian  hukum  normatif oleh  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji disebut dengan istilah penelitian kepustakaan 5 .
Penelitian hukum normatif merupakan  penelitian  kepustakaan,
yaitu penelitian terhadap data sekunder.  Data  sekunder  dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif  : Suatu  Tinjauan  Singkat,  dalam  Dyah Ochtorina  Susanti  , Penelitian  Hukum  (Legal  Research) , Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 19.
mengikatnya), menurut Ronny Hanitijo  Soemitro 6 ,  dapat  dibedakan menjadi  bahan  hokum    primer, sekunder, dan tersier:
Setelah  bahan  hukum  terkumpul selanjutnya  dilakukan  analisis  bahan hukum,  analisisnya  dilakukan  secara deskriptif  analisis  yaitu  melakukan analisa  dengan  menjelaskan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas selanjutnya ditarik kesimpulan.

## Pembahasan
Karakteristik nilai-nilai
Pancasila sebagai  norma  fundamental  negara ( staatsfundamentalnorm ) dalam ketentuan  materi  muatan  undang- undang  nomor  12  Tahun  2011  tentang pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan
Sila dalam Pancasila secara sistematis akan menggambarkan piramida  berpikir.  Bagaimana  sila kesatu  sampai  kelima  mempunyai hubungan  yang  erat.  Disinilah  kita tidak  bisa  memahami  masing-masing sila  secara  terpisah.  Karena  akan menimbulkan  perbedaan  makna  dan nilai  pada  sila  tersebut.  Dimana  sila pertama  menjiwai  sila  kedua,  dan  sila kedua  dijiwai  sila  pertama  dan menjiwai  sila  ketiga.  Kemudian  sila ketiga  dijiwai  sila  kesatu  sampai kedua,  dan  menjiwai  sila  keempat. Lalu  sila  keempat  dijiwai  oleh  sela kesatu  sampai  ketiga  dan  menjiwai sila  kelima.  Dan  akhirnya  sila  kelima adalah  sila  yang  dijiwai  semua  sila yang ada diatas 7 .
6 Ronny Hanitijo Soemitro, dalam Suratman dan Philips Dilllah, Metode Penelitian Hukum,
Alfabeta:Bandung, 2015 hal 66.
7 Wimmy Haliim, 2014, Bangkitlah Pncasila sebuah gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, UBPress: Malang, hal, 21.
Ketika  kita  ingin  memahami  dan menghayati sila dari Pancasila, alangkah lebih baik kita mengurai satu persatu  sila  tersebut.  Yang  pertama sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Dalam Pancasila memang tidak dikehendaki  negara  agama.  Karena ketika  itu  terjadi  akan  mematikan perbedaan  yang  ada  di  Indonesia secara  umum.  Kita  sudah  ketahui, bahwa  Indonesia  mempunyai  corak budaya  dengan  latar  belakang  agama yang berbeda.
Di  konstitusi,  berdasarkan  pasal 29 (2) UUD 1945 “ negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing- masing  dan  untuk  beribadat  menurut agamanya  dan  kepercayaannya  itu  “.
Dari sini kita pahami bahwa pancasila telah breakdown oleh  para founding Father kita  kepada  konstitusi  yang mempunyai kalimat lugas dan tegas. Mengutip  dari  ungkapan  M. Pabottinggi,  bahwa  kita  memerlukan agama  yang  menghormati  mekanisme dan  kebajikan  demokrasi  dan  kita memerlukan demokrasi dan menghargai  ritus,  amal  dan  terutama kebajikan agama. Kita sebagai bangsa yang  mempunyai  nilai  historis  akan nilai-nilai transenden yang tinggi pasti bisa mengejawantahkan nilai ketuhanan  Pancasila  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara 8 .
Lebih  dari  itu,  negara  maju  seperti Amerika  Serikat  pun  menjadikan agama titik sentral bagi perkembangan negara  mereka.  Hal  serupa  dikatakan oleh  Alexis  de  Tocqueville  dan Samuel  Huntington  bahwa  geografi peradaban  yang  berbasis  keyakinan atau  ketuhanan.  Singkat  kata,  bahwa berdirinya sebuah negara tanpa didampingi  atau  dilandasi  nilai-nilai transenden,  ibarat  bangunan  istana tanpa pasir.
8 M. Pabottingi, dalam Wimmy Haliim, angkitlah Pncasila sebuah gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegar, ibid., hal, 22.
Berikutnya  dari  semangat  sila pertama,  kita  menuju  sila  kedua  yang berbunyi  “ Kemanusiaan  yang  Adil dan  beradab  “. Sila  kedua  ini merupakan  sila  yang  dijiwai  oleh  sila pertama  dan  yang  nantinya  menjiwai sila ketiga. Sila kemanusiaan merupakan turunan dari semangat  sila ketuhanan.  Sila  yang  dimana  setiap orang harus mempunyai rasa kemanusiaan  yang  tinggi.  Hal  ini sangatlah logis untuk dicapai. Pertama ketika  seseorang  sudah  memahami dan  menghayati  nilai-nilai  ketuhanan, bahwa  mereka  meyakini  adanya  zat yang  maha  dari  segala-galanya,  maka niscaya mereka akan cenderung menghormati  sesama.  Hal  ini  terjadi karena  mereka  yakin  orang  lain merupakan hamba tuhan yang memiliki  hak  dan  keeajiban  yang sama.  Namun  sebaliknya,  ketika  ada seseorang  tidak  mengakui  adanya Tuhan  yang  Esa  bahkan  cenderung untuk meniadakan Tuhan, maka niscaya pula mereka cenderung menindas nilai-nilai kemanusiaan.
Maka dari itu, dasar kemanusiaan yang  adil  dan  beradab  tidak  lain adalah  kelanjutan  dengan  disertai perbuatan  dalam  praktikhidup  dasar Ketuhanan  yang  maha  Esa.  Sebab itulah  masing-masing  sila  ini  tidak bisa dipisahkan. Dalam kaitan sila-sila ini  mempunyai  sifat  yang  universal, tidak  terikat  kepada  batas  negara  atau corak bangsa saja. Kalau sila ketuhanan memberikan takanan- tekanan vertikal, maka sila kemanusiaan  akan  menekankan  pada hubungan horizontal antar manusia.
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  apa yang  dikatakan  Ki  Hajar  Dewantoro, bahwa  pancasila  menjelaskan  serta mengaskan  serta  menegaskan  corak warna  atau  watak  rakyat  kita  sebagai bangsa-bangsa  yang  keluhuran  dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar
kemanusiaan yang memiliki arti kenegaraan pada khususnya.
Dalam  arti  yang  luas,  sila  kedua memiliki  konsekuensi  kedalam  dan keluar,  kedalam,  sila  kedua  bisa menjadi pedoman untuk negara memuliakan  nilai-nilai  kemanusiaan dan  hak  asasi  manusia,  dengan menjalankan fungsi melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum, dan
mencerdaskan kehidupa bangsa. Keluar,  sila  kedua  akan  menjadi pedoman  politik  luar  negeri  bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dari  nilai  yang  sudah  dipaparkan diatas, nilai dalam Pancasila menyatakan  tagas  bahwa  kita  harus hidup  berdampingan.  Hidup  saling menghormati  diatas  perbedaan  corak budaya  sampai  agama  yang  ada  di Indonesia.  Dimana  dari  sila  pertama dan kedua adalah sila yang menunjukkan, sebelum kita
berserikatpun kita harus  menunjukkan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus bermoral. Agar nantinya  tidak  ada  penindasan  nilai- nilai kemanusiaan atas nama negara.
Menuju sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini merupakan  gambaran  suku-suku  di Indonesia harus disatukan, guna memusuhi  penjajah.  Karena  menurut bung  Karno,  bahwa  suku  itu  dalam bahasa jawa artinya adalah s ikil (kaki). Indonesia  terdiri  dari  banyak  kaki.
Kaki  jawa,  kaki  sumatera,  kaki kalimantan,  kaki  sulawesi,  sampai kaki papua. Bayangkan ketika memang  banyak  kaki  yang  melawan, Indonesia akan semakin  cepat  menuju kemerdekaan.
Tantangan  terbesar  berikutnya
adalah  bagaimana  agar  persatuan
Indonesia tetap berdiri kokoh.
Indonesia  merupakan  bangsa  yang terdiri  dari  beragam  suku  dan  bahasa. Dari  sanalah,  Indonesia  memiliki potensi  untuk  dipengaruhi  oleh  pihak yang  berkepentingan  yang  asalnya bukan  berasal  dari  Indonesia.  Karena niscaya  ketika  kita  tidak  mempunyai kesadaran  untuk  hidup  berdampingan bersama dalam bingkai ke
Indonesiaan, maka elemen yang secara sengaja memisahkan diri dari Indonesia akan mudah diporak- porandakan pihak lain.
Hal  ini  harusnya  membuat  kita bersyukur  bahwa  pada  17  Agustus 1945,  Indonesia  merdeka  dengan segala  elemen  didalamnya.  Jadi  yang harus  kita  lakukan  kedepan  adalah tetap  mempersatukan  suku-suku  yang ada  demi  kekuatan  wawasan  nasional dari  Indonesia.  Dengan  mengacu pendapat  Ernest  Renan,  bahwa  bung Karno  menyebutkan,  bahwa  bangsa adalah  satu  jiwa.  Kebangsaan  tidak tergantung  pada  persamaan  budaya atau  bahasa,  meskipun  lebih  lanjut harus memiliki bahasa persatuan guna meningkatkan  rasa  persatuan  yang ada.  Dan  lebih  dari  itu,  bangsa mempunyai  pengikat  persatuan  bagi dirinya  sendiri,  yatu  kehendak  untuk hidup  bersama  ( le  disire  d’  etre) . Akhirnya  ketika  ada  gerombolan manusia,  meskipun  berasal  dari  latar belakang agama yang berbeda, mempunyai bahasa  yang berbeda, dan memiliki asal keturunan yang berbeda-beda  pula,  namun  ketika mereka  memiliki  kehendak  untuk hidup  bersama,  maka  dari  detik  itu juga mereka bisa disebut bangsa 9 . Jika  dikaitkan  dengan  sila-sila sebelumnya,  bahwa  orang-orang  yang betuhan,  yang  berserikat  bersama menjadi  masyarakat  yang  bermoral, adil  dan  beradab,  harus  disatukan menjadi  sebuah  bangsa.  Bangsa  yang
9 P Rahardjo dan Gusmian, dalam Wimmy Haliim , Bangkitlah Pncasila sebuah gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegar, Ibid., hal, 26
ketika bersatu memiliki kekuatan yang besar  untuk  melawan  ketidak  adlian. Kedalam  kita  bisa  bahu  membahu membantu  satu  daerah  menuju  daerah lain  di  Indonesia  demi  kesejahteraan bersama. Keluar kita bisa mewujudkan perdamaian dunia dengan juga membantu  dan  berperan  aktid  kepada bangsa  mana  saja  yang  merasa ditindas oleh ketidak adilan.
Dalam  rangka  mempertahankan persatuan, maka perlu sebuah gagasan untuk mempertahankan persatuan Indonesia.  Kerakyatan  yang  dipimpin oleh  khikmad,  kebikjaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan,
ini merupakan  bunyi  dari  sila  keempat. Memang banyak orang yang mengartikan  bahwa  mekanisme  yang cocok untuk mempertahankan persatusn Indonesia ataupun
melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara  sesuai  dengan  sila  keempat adalah  musyawarah.  Dimana  dalam nilai-nilai  musyawarah  yang  ada    di indonesia adalah sebelum menentukan sebuah  kebijakan,  eloknya  ketika kebijakan tersebut dibincangkan bersama  guna  menuju  kebijakan  yang mufakat (kebijakan yang dilaksanakan oleh semua elemen tanpa desakan atau paksaan).
Dari  hal  tersebut  ada  beberapa tahap  yang  harus  dilakukan  agar mekanisme  yang  sesuai  sila  keempat berjalan demi mewujudkan sila kelima yaitu keadilan sosial.
Tahap pertama adalah pemahaman kembali gagasan demokrasi  Indonesia  kepada  seluruh rakyat  Indonesia.  Singkat  kata  adalah demokrasi permusyawaratan.
Demokrasi  tersebut  adalah  demokrasi yang sesuai dengan
kondisi masyarakat Indonesia.
Tahap yang kedua adalah pemahaman  terkait  pengejawantahan
Pancasila  dalam  politik.  Seyogyanya bahwa  nilai-nilai  nusyawarah  harus
berasal dari pedesaan 10 . Karena pedesaan adalah titik awal berjalannya kegiatan  politik  pada  masyarakat. Semangat musyawarah harusnya ditunjukkan  dari  sana.  Ketika  hal  ini bisa  dicapai,  maka  niscaya  wakil- wakil  rakyat  yang  memiliki  sifat  suka bermusyawarah pula yang akan dihasilkan dari masing-masing daerah.
Jadi  pada  akhirnya,  hubungan antar  sila  yang  dimulai  dari  sila pertama  sampai  keempat,  ketika benar-benar  dihayati  dan  dipahami oleh  semua  elemen,  niscaya  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indnesia akan  tercapai.  Memang  tidak  mudah, kesadaran  bersama,  memahami,  dan juga  penghayatan  terhadap  setiap  sila dari  Pancasila  sangat  perlu  dilakukan. Agar  segala  cita-cita  masyarakat Indonesia juga ikut tercapai.
Pancasila sebagai dasar (filsafat)  negara  diwujudkan  dengan pembentukan sistem
hukum nasional dalam suatu tertib
hukum dimana
Pancasila menjadi  norma   dasarnya,pancasila adalah  dasar  negara  dari  NKRI. Menurut teori jenjang norma ( stufentheorie )  yang  dikemukakan oleh  Hans  Kelsen,  dasar  negara berkedudukan  sebagai  norma  dasar ( grundnorm )  dari  suatu  negara  atau disebut juga normafundamental negara  ( staatsfundamental  norm ).
Grundnorm merupakan hukum tertinggi  dalam  negara.  Dibawah grundnorm  terdapat  norma-norma hukum  yang  lebih  rendah  dan membentuksusunan  hierarkis.  Teori Hans Kelsen ini dikembangkan oleh muridnya,  yaitu  Hans  Nawiasky. Hans  Nawiasky  berpendapat  norma hukum  negara  terdiri  atas  4  kelompok besar, yaitu:
1. Staatsfundamentalnorm atau norma norma fundamental negara.
10 M Hatta, dalam Wimmy Haliim, B angkitlah Pncasila sebuah gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Ibid., hal 27
2. Staatsgrundgesetz atau norma dasar/pokok negara. 3. Formellgesetz atau  undang- undang.
4. Verordnung dan Autinome Satzung atau  aturan  pelaksana  dan  aturan otonom.
Jadi  Pancasila  sebagai  dasar  negara
dapat disebutkan sebagai:
1. Norma dasar
2. Staatsfundamentalnorm
3. Norma pertama
4. Pokok kaidah negara yang fundamental
5. Cita hukum ( Rechtidee ) Pancasila  merupakan  dasar  yang fundamental  bagi  Negara  Indonesia. Kehidupan NKRI ini tergantung kepada  seberapa  besar  penghargaan warga Negara terhadap Pancasila, baik dari  segi  pengkajian  dan  pegamalan Pancasila  itu  sendiri  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Norma  hukum  pokok  dan  disebut pokok  kaidah  fundamental  daripada negara  itu  dalam  hukum  mempunyai hakikat  dan  kedudukan  yang  tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk.  Dengan  perkataan  lain, dengan  jalan  hukum  tidak  dapat diubah. Fungsi dan kedudukan Pancasila  sebagai  pokok  kaidah  yang fundamental.  Hal  ini  penting  sekali karena  UUD  harus  bersumber  dan berada  di  bawah  pokok  kaidah  negara yang fundamental itu.
Suatu  tertib  hukum  ( legal  order atau Rechtsodnung )  akan  terlihat sebagai  suatu  bangunan  yang  tersusun secara  hierarkis,  atau  tertib  derajat, tertib  tingkat,  dimana  dalam  susunan tersebut terdapat hukum yang berperan sebagai  dasar  dan  sumber  dari  segala sumber  hukum  negara,  yang  lazim dikenal  dengan  sebutan  Pokok  Kaidah Negara  yang  Fundamental.  Menurut Prof. Notonagoro 11 yang  disebut Pokok
11 Notonagoro, dalam Musthafa Kamal Pasha, 1988, Pancasila,  UUD  1945,  dan  Mekanisme  Pelaksanaannya, Mitra Gama Widya:Yogyakarta, hal 47
Kaidah  Negara  yang  Fundamental mengendung dua unsur pokok, yaitu:
1) Asal  usul  terjasinya  Pokok Kaidah Negara yang Fundamental;  bahwa  Pokok Kaidah Negara yang Fundamental  haruslah  dibentuk oleh  pembentuk  atau  pendiri negara,  dan  terjelma  dalam suatu pernyataan lahiriyah sebagai  pengejawantahan  atau penjelmaan kehendak dan kemauan  pembentuk  negara untuk menjadikan hal-hal tertentu  sebagai  dasar-dasar negara yang dibentuknya
2) Isi  Pokok  Kaidah  Negara  yang Fundamental;  bahwa  Pokok Kaidah Negara yang
Fundamental memuat asas kerohnanian negara, asas politik  negara,  serta  memuat ketentuan diadakannya UUD.
Dilihat  dari  kedua  unsur  pokok yang  harus  ada  pada  setiap  norma hukum  yang  pokok  (  Pokok  Kaidah Negara  yang  Fundamental)  maka Pembukaan UUD 1945 telah memenuhi kedua syarat tersebut diatas. Sebab,  ditinjau  dari  segi  sejarah terbentuknya,  Pembukaan  UUD  1945 dibentuk  oleh  pembentuk  atau  pendiri negara. Sedangkan apabila ditinjau dari segi  isinya,  Pembukaan  UUD  1945 nenuat  asas  kerohanian  negara  yaitu Pancasila,  asas  politik  yaitu  Republik yang  berkedaulatan  rakyat,  memeuat tujuan  negara  seperti  yang  tercantum dalam  UUD  1945  alinea  keempat, selanjutnya  menetapkan  pula  adanya suatu  Undang-undang  Dasar  Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
Dari  segi  Pokok  Kaidah  Negara yang Fundamental bagi Negara Republik  Indonesia  maka  menjadi  isi intinya  ialah  Pancasila  selaku  asas kerohanian negara Republik Indonesia. Oleh  karena  kedudukan  demikian dapat dikatakan juga Pancasial berfungsi sebagai Pokok Kaidah
Negara yang Fundamental bagi
Republik Indonesia. Sebagai  dasar  negara  Pancasila dipergunakan  untuk  mengatur  seluruh tatanan  kehidupan  bangsa  dan  negara Indonesia,  artinya  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan  RepublikIndonesia  (NKRI) harus  berdasarkan  Pancasila.  Hal  ini berarti  juga  bahwa  semua  peraturan yang  berlaku  di  negara  Republik Indonesia  harus  bersumberkan  kepada Pancasila.
Pancasila  juga  mempunyai  fungsi dan  kedudukan  sebagai  pokok  atau kaidah negara yang mendasar (fundamental norm). Kedudukan
Pancasila  sebagai  dasar  negara  bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapa  pun,  termasuk  oleh  MPR-DPR hasil  pemilihan  umum.  Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang diproklamasikan  pada  tanggal  17 Agustus 1945.
Pancasila  sebagai  kaidah  negara yang fundamental berarti bahwa hukum  dasar  tertulis  (UUD),  hukum tidak  tertulis  (konversi),  dan  semua hukum  atau  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dalam  negara
Republik  Indonesia  harus  bersumber dan  berada  di  bawah  pokok  kaidah negara  yang  fundamental  tersebut.
Dasar  hukum  Pancasila  sebagai  dasar
Negara

## PENUTUP
Pancasila  sebagai  dasar  (filsafat) negara diwujudkan dengan pembentukan sistem  hukum  nasional  dalam  suatu tertib hukum dimana Pancasila menjadi norma dasarnya, pancasila adalah  dasar  negara  dari  NKRI.    Apabila dikaitkan  dengan  teori  Hans  Kelsen dan  Hans  Nawiasky  untuk  norma hukum  diIn d o n e s i a ,   m a k a   P ancasil a berkedudukan  s ebagai  Grundnorm menurut Hans Kel sen
at au
Staatsfundamentalnorm menurut Hans
Nawiasky.  Pancasila  sebagai  dasar  negara Indonesia menjadi sumber bagi UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Zainuddin,  2008, Filsafat  Hukum , Jakarta: Sinar Grafika Aziz  Syamsudin  ,  2013, Proses  &  Teknik Penyusunan Undang-Undang ,
Sinar Grafika, Jakarta.
Bernard  L  Tanya  ,    2007, Teori  Hukum Strategi  Tertib,  Manusia  Lintas Ruang,  dan  Generasi, CV  Kita, Surabaya.
C.S.T  Kansil,  1989, Pengantar  Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta ---------------------, 2005, Pancasila dan UUD 1945, Pradnya Paramita, Jakarta. Darji  Darmodiharjo,  1979, Orientasi Singkat  Pancasila, Universitas Brawijaya, Malang ----------------- , 1998, Satiaji Pancasila Suatu Tinjauan
Filosofis,  Historis,  dan  Yurudis Konstitusional, Usaha  Nasional, Surabaya.
Dyah  Ochtorina  Susanti  ,  2014 Penelitian Hukum  (Legal  Research) ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Inu  Kencana  Syafii,  2001, Filsafat Pemerintahan  Mencari  Bentuk Good Governance yang
Sebenarnya Secara universal, Perca, Jakarta.
Jhonny Ibrahim, 2000, Teori & Metodologi  Penelitian  Normatif,
Bayu Media Publishing, Malang
Jimly  Asshidiqie,  2011, Hukum  Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika
Joenarto,  2001, Sejarah  Ketatanegaraan Republik Indonesia , Bumi Aksara,
Jakarta M. Taufik Dkk, 2018, Pendidikan Pancasila Untuk Perguruang Tinggi, Baskara Media, Malang.
Moh.  Mahfud  MD,  2010, Konstitusi  Dan Hukum  dalam  Kontroversi  Isu, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Mukhtie  Fajar  ,  2005, Tipe  Negara Hukum, Bayumedia, Malang Musthafa  Kamal  Pasha,  1988, Pancasila,
UUD  1945,  Dan  Mekanisme
Pelaksanaannya, Mitra Gama Widya: Yogyakarta
Ni’matul  Huda  ,  2005, Hukum  Tata Negara  Indonesia, Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Oesman  Alfian  Oetojo,  1991, Pancasila Sebagai  Ideologi  dalam  Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat,  Berbangsa,  dan Bernegara, Jakarta:  Direktorat Publikasi  Ditjen  Pembinaan  Pers dan Grafika Departemen Penerangan Republik Indonesia.
Soetomo,  1993, Ilmu  Negara, Usaha Nasional: Surabaya
Sri  Soemantri,  2014,  H ukum  Tata  Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan ,  Remaja  Rosdakarya,
Bandung.
Suratman dan Philips Dillah, 2015 Metode Penelitian Hukum, Alfabeta: Bandung.
Syukri  Albani  Nasution  ,  2017, Hukum dalam Pendekatan Filsafat , Kencana: Jakarta.
Titik  Triwulan  Tutik,  2006, Pengantar Ilmu Hukum , Prestasi Pustakaraya: Jakarta,
Umi  Salamah  Dkk,  2017 Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Madani: Malang.
Widodo  Ekatjahja,  2008, Pembentukkan Perundang-undangan  Dasar-dasar dan  Teknik  Penyusunannya, Citra
Aditya Bakti Bandung. Wimmy Haliim, 2016, Bangkitlah Pancasila (Sebuah Gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara), UBPress : Malang Winarno, 2017, Paradigma Baru
Pendidikan  Pancasila ,  Bumi  Aksara, Jakarta.
Yudi  Latif  ,  2015, Revolusi  Pancasila, Mizan, Jakarta.
Internet https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/ MKFIS/article/view/467/0/ diakses tanggal 1 Juni 2018
https://yogisaputera.wordpress.com/.../pan casila-sebagai-sumber-dari-segala- sumber-hukum/dikases tanggal  1 Juni 2018
https://agung77pras.blogspot.com/2017/10 /pancasila-sebagai-sumber-dari- segala hukum html /diakses tanggal
1 Juni 2018
https://lerishutapea.wordpress.com/.../panc asila-sebagai-sumber-dari-segala- sumber-hukum/diakses tanggal  1
Juni 2018
http://rahmanamin1984.blogspot.com/201 4/03/filsafat-hukum-aliran-
utilitarianism     e.html/ diakses tanggal 27 april 2019
https://www.academia.edu/8834367/BAB_ IX_TEORI- TEORI_KESEJATERAAN_NEG ARA/ diakses tanggal 27 april 2019
http://reniagustini4areguler.blogspot.com/ 2017/06/makalah-pancasila- sebagai-sumber-hukum.html/ diakses tanggal 27 april 2019
https://www.academia.edu/32510064/Pera n_Pancasila_sebagai_Sumber_Huk um_Sumber_Tata_Negara_Indones ia/ diakses tanggal 27 april 2019
https://media.neliti.com/media/publication s/238255-pancasila-sebagai- sumber-hukum-dalam-sis- a7283c4a.pdf/diakses tanggal  18 Juni 2019
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mm h/article/view/13677/diakses tanggal 18 Juni 2019
https://www.kompasiana.com/desijayanti/ 5964c53902b52f200c29eb13/tata- urutan-peraturan-perundang- undangan-di-indonesia /diakses tanggal 20 Juni 2019

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang  nomor  12  Tahun  2011 tentang
pembentukan
Peraturan Perundang-undangan