## ANALISIS PROSES MUTASI PROMOSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GOWA
*Edyanto 1)
1) Progam studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadyah Sorong, Indonesia
*Email Korespondensi : edypapua10@gmail.com

## Abstrak
Aktivitas  mutasi  kepegawaian  yang  paling  menonjol  di  Kabupaten  Gowa  adalah  dalam  rangka promosi jabatan dan pemindahan dalam rangka distribusi pegawai secara merata di jajaran Dinas, Badan dan Kantor di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang dianggap tepat dalam penelitian ini adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  secara  kualitatif.  Pengumpulan  data  penelitian  ini dilakukan dengan berpedoman pada observasi, interview dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis taksonomis ( taxonomis analysis ), yaitu membentuk analisis  secara  rinci  dan  mendalam  dalam  membahas  suatu  tema  atau  pokok  permasalahan. Analisis taksonomi ini digunakan untuk menjabarkan secara rinci proses mutasi promosi jabatan pegawai negeri sipil di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal  mutasi  pegawai negeri sipil, maka kewenangan yang ada pada pemerintah sangat luas. Hanya pengangkatan eselon II yang perlu mendapatkan persetujuan dari pemerintah tingkat atasnya, dan pengangkatan Sekwilda yang mendapatkan persetujuan dari DPRD setempat. Prosedur  untuk  mutasi  pegawai,  berbeda  sesuai  dengan  kedudukan  dari  mutasi  tersebut.  Untuk mutasi karena promosi, maka telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Mutasi; Promosi Jabatan; Pegawai Negeri Sipil

## Abstract
The most prominent employee transfer activity in Gowa Regency is in the context of promotion and transfer to distribute employees evenly in the ranks of Offices, Agencies and Offices in Gowa Regency. The type of research that is considered appropriate in this research is descriptive method with a qualitative approach. The research data collection was carried out based on observations, interviews and documents. The data analysis technique used in this study is a taxonomic analysis technique,  which  is  to  form  a  detailed  and  in-depth  analysis  in  discussing  a  theme  or  subject matter.  This  taxonomic  analysis  is  used  to  describe  in  detail  the  process  of  transferring  a promotion to a civil servant position at the Regional Civil Service Agency Office of Gowa Regency. Based on the research results, in terms of the transfer of civil servants, the government has very broad  authority.  Only  echelon  II  appointments  need  to  get  approval  from  the  top-level government, and Sekwilda appointments that get approval from the local DPRD. The procedures
for  transferring  employees  differ  according  to  the  position  of  the  transfer.  For  transfer  due  to promotion, it has been determined based on the applicable laws.
Keywords : Movements; Promotion of Position; Civil Servants

## PENDAHULUAN
Sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,  yang  kemudian  menjadi  Undang  -  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  sebagian kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/  kota. Kemandirian daerah untuk kegiatan mutasi kepegawaian, terletak pada kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam  pasal  130  ayat  2  Undang  -  Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  di  mana  dikatakan bahwa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada  pemerintah  daerah  kabupaten  /  kota  ditetapkan  oleh  Bupati  /  wali  kota  setelah berkonsultasi kepada gubernur dan mendapat persetujuan dari gubernur (Bratakusumah, 2001). Oleh sebab itu dalam kegiatan mutasi kepegawaian, maka pembinaan kepegawaian harus tetap dipandang sebagai satu kesatuan pembinaan kepegawaian secara nasional.
Hal ini juga berkaitan dengan pendapatan atau gaji yang diterima oleh pegawai negeri  sipil,  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  dibayar  melalui  APBD  yang sumbernya  berasal  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)(Sarwono,  2011)  .  Saat  terjadi  mutase kepegawaian  yang  disebabkan  oleh  perpindahan  karena  kenaikan  jabatan  maka  harus diikuti dengan kenaikan tunjangan jabatan atau kenaikan pendapatan dan tentu tetap harus melibatkan pemerintah tingkat atasnya (Fanhar, 2016). Oleh sebab itu dalam mutasi atau perpindahan pegawai di jajaran pemerintahan daerah Kabupaten / Kota prinsip koordinasi dengan  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini  Badan  Kepegawaian Negara (BKN) tetap harus berjalan sebagaimana mestinya.
Konsekuensi  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  memberikan  kewenangan yang  luas  kepada  Pemerintah  Daerah  termasuk  bidang  kepegawaian  itu  sendiri  (Sani, 2016). Meskipun harus diakui bahwa kemandirian kewenangan daerah dalam mengurus kepegawaian  di  daerah  masih  sangat  terbatas,  bahkan  saat  ini  sistem  pembinaan kepegawaian  kembali  bersifat  sentralistik  setelah  sebelumnya  pernah  berlaku  sistem desentralistik saat berlakunya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 hingga keluarnya Undang  -  Undang  Nomor  32  Tahun  2004.  Kemandirian  daerah  dapat  diartikan  bahwa
adanya kemampuan dan kewenangan daerah yang dapat dilakukan tanpa intervensi dari pihak lain baik pemerintah atasnya, maupun oleh kekuatan politik.
Oleh  sebab  itu,  kemandirian  daerah dalam melakukan  mutase  seharusnya merupakan  kewenangan  pemerintah  daerah,  berdasarkan  kebutuhan-kebutuhan  yang diperlukan  dimasing-masing  daerah  (Putro  &  Sugiyarti,  2012).  Sedangkan  pemerintah tingkat atasnya  baik pusat maupun Gubernur hanya  bersifat koordinasi, terutama untuk eselon II sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat 2 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004,  dimana  dikatakan  bahwa  pengangkatan,  pemindahan  dan  pemberhentian  dalam jabatan  eselon  II  pada  pemerintah  daerah  kabupaten  /  kota  ditetapkan  oleh  Bupati  / Walikota  setelah  berkonsultasi  kepada  Gubernur  dan  mendapat  persetujuan  dari Gubernur.  Sedangkan  untuk  perpindahan  dan  pengangkatan  pegawai  dalam  jabatan dibawahnya  merupakan  kewenangan  Bupati  Kepala  Daerah,  yang  dilaksanakan  oleh Badan Kepegawaian Daerah (Fanhar, 2016). Oleh sebab itu Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
Berdasarkan data penempatan dan mutasi pegawai di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013/2014, maka terlihat adanya beberapa pegawai yang memperoleh  mutasi karena alasan promosi, namun terkesan kurang sesuai dengan  latar belakang  kompetensinya,  terutama  dilihat  latar  belakang  pendidikan  pegawai  tersebut. Seperti  adanya  pegawai  yang  ditempatkan  pada  suatu  jabatan  namun  latar  belakang pendidikannya yang berbeda. Kondisi ini tentu memberikan kesan bahwa proses mutasi pegawai  yang  dilaksanakan  mengikuti  keinginan  masing-masing  individu,  tanpa memperhitungkan  tujuan  organisasi  secara  keseluruhan,  seharusnya  ada  keselarasan dalam tujuan individu pegawai dan tujuan organisasi.
Administrasi  sebagai  usaha  kerjasama  manusia  muncul  bersama  dengan timbulnya peradaban manusia melalui kemampuannya untuk menggunakan pikirannya  sehingga  melahirkan  cipta,  karsa  dan  rasa  (Rahman,  2017).  Pengembangan cipta dan karsa serta rasa memungkinkan manusia dapat bekerja sama yang merupakan unsur utama dalam administrasi. Mengenai istilah administrasi di Indonesia terdapat dua macam, yaitu ditinjau dari segi asal usulnya yakni dari Bahasa Belanda dan Inggris. Istilah
administrasi yang ditulis oleh orang Belanda adalah administratie pada umumnya berarti tata usaha, yaitu urusan pencatatan mengisi formulir, membaca informasi, menerima atau mengisi informasi, menyimpan catatan (Rahman, 2017)
(Karyana,  2014)  mengemukakan  bahwa  Administrasi  adalah  suatu  proses  yang biasanya terdapat pada semua usaha kelompok baik usaha pemerintah atau swasta, sipil atau militer baik secara besar-besaran ataupun secara kecil - kecilan. Sedangkan menurut (Rahman,  2017)  mengemukakan  bahwa:  Administrasi  adalah  keseluruhan  kerjasama sekelompok  manusia,  dua  orang  atau  lebih  yang  didasarkan  pada  rasionalitas  tertentu untuk  mencapai  tujuan  tertentu  yang  telah  ditentukan.  Berdasarkan  pengertian  diatas maka,  administrasi  adalah  segenap  rangkaian  kegiatan  atau  aktivitas  manusia  yang dilakukan suatu usaha kerjasama / kelompok untuk mencapai tujuan tertentu sesuai yang telah ditentukan sebelumnya.
Istilah kepegawaian dalam bahasa asing sering disebut sebagai personnel, labour and  worker man , sedangkan di Indonesia sering diterjemahkan dengan  istilah pegawai, pekerja,  buruh  dan  sebagainya.  (Satoto,  2004)  mengemukakan  bahwa:  “Kepegawaian adalah segenap aktivitas yang bersangkut paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia  untuk  mendapatkan  sesuatu  /  mencapai  tujuan  tertentu.  Masalah  pokoknya berkisar  pada  penerimaan,  pengangkatan,  pengembangan  pemberian  balas  jasa  dan sampai  pensiunnya”.  Permasalahan  dalam  pelaksanaan  mutasi  pegawai  negeri  sipil  di lingkup tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gowa adalah; Pelaksanaan mutasi pegawai, terutama  yang  berkaitan dengan promosi  belum sepenuhnya dilakukan secara obyektif dan transparans  yang  berpedoman pada  masa kerja (karier) dan prestasi kerja, yang  diindikasikan  pada  adanya  pegawai  yang  menduduki  jabatan  belum  memenuhi persyaratan  jabatan, banyak pegawai  yang  memiliki keinginan untuk ditempatkan pada tempat  yang diinginkan  sesuai pilihan  mereka sehingga  menimbulkan dinamika  mutasi kepegawaian  yang  berjalan  di  luar  prosedur  dan  mekanisme  yang  tidak  wajar.  Dalam proses mutasi pegawai, masih kadang adanya intervensi dari elit-elit politik atau elit lokal setempat, terutama dalam hal penempatan dalam jabatan-jabatan yang dianggap strategis. Berdasarkan  dari  asumsi-asumsi  tersebut  maka  penelulis  tertarik  untuk  mengadakan
penelitian tentang proses mutase promosi jabatan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gowa.

## TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Judas, 2013) dengan judul penelitian Motasi Dan Promosi Jabatan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada kawil Ditjen  Kekayaan  Negara  Suluttenggo  Dan  Maluku  Utara  Di  Madano.  Dengan menggunakan  sebanyak  48  pegawai  sebagai  sempel  dengan  menggunakan  metode analisis  regresi  linear  berganda.  Tujuan  dari  adanya  penelitian  ini  adalah  mengetahui pengaruh  mutase  dan  promosi  jabatan  dari  adanya  prestasi  kerja  pegawai  pada  Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Suluttenggo dan Maluku Utara di Manado. Adanya penelitian ini dilatar belakangi oleh sebagai tindak lanjut yang telah dilakukan dari hasil penilaian prestasi  kerja  pegawai  adalah  terjadinya  mutase  dan  promosi  jabatan.  Dengan  adanya penilaian prestasi pegawai maka akan diketahui kecakapan pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang di amanahkan. Pada penelitian ini menunjukan hasil bahwa mutase tidak  berpengaruh  terhadap  prestasi  kinerja  pegawai  sedangkan  promosi  jabatan berpengaruh  terhadap  kinerja  pegawai.  Hingga  dapat  disimpulkan  bahwa  mutase  dan promosi  jabatan  sangat  berpengaruh  terhadap  prestasi  kinerja  pegawai,  sehingga  perlu memberikan motivasi kepada para pegawai untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai. Karena hal tersebut merupakan kegiatan penting dalam pengembangan pegawai.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gowa. Tipe  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  analisa  kualitatif  yang  bertujuan  untuk memberikan gambaran secara jelas proses mutasi promosi jabatan pegawai negeri sipil di Kantor  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Gowa  (Miles  &  Huberman,  1994). Informan pada penelitian  ini  merupakan  pegawai yang sementara dalam proses  mutasi promosi.  Bentuk  penelitian  ini  adalah  Penelitian  lapangan,  yaitu  penelitian  yang menekankan  penggunaan  data  primer  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dengan informan (Krippendorf, 2004). Peneliti melakukan observasi secara langsung kelapangan
untuk  melakukan  pengamatan  mengenai  proses  mutase  promosi  jabatan  dengan  cara melakukan  telaah  dokumentasi  dan  wawancara  secara  langsung  oleh  informan  yang berada di Kantor Kepegawaian Daerah Kabupaten Gowa. Sedangkan teknik analisis yang digunakan  pada  penelitian  ini  merupakan  teknik  analisis  taksonomis  yaitu  membentuk analisis  yang  lebih  rinci  dan  mendalam  dalam  membahas  suatu  tema  atau  pokok permasalahan. Analisis taksonomi  ini digunakan untuk menjabarkan secara rinci proses mutasi  promosi  jabatan  pegawai  negeri  sipil  di  Kantor  Badan  Kepegawaian  Daerah Kabupaten Gowa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Mutasi Berdasarkan Kewenangan Daerah
Pelaksanaan  mutasi  pegawai  negeri  sipil  sejauh  ini  didasarkan  pada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2000  tentang  wewenang  pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 100  tentang  pengangkatan  pegawai  negeri  sipil  dalam  jabatan  struktural.  Peraturan perundang–undangan  tersebut  disetujui  oleh  lembaga  pembinaan  dan  pengembangan kepegawaian  dimana  mengacu  pada  prinsip  system  karier  dan  prestasi  kerja.  Dimana hanya  orang  yang  berpengalaman  dan  memiliki  prestasi  kerja  yang  tinggi  untuk diprioritaskan menduduki jabatan-jabatan yang telah disediakan. Khususnya jabatan yang tinggi memerlukan kemampuan teknis administratif, profesional dan memiliki loyalitas, impersonality serta integritas pribadi terhadap seluruh aspek tugas-tugasnya.
Aktivitas mutasi kepegawaian yang paling menonjol di Kabupaten Gowa adalah dalam rangka promosi  jabatan dan pemindahan dalam rangka distribusi pegawai secara merata  di  jajaran  Dinas,  Badan  dan  Kantor  di  Kabupaten  Gowa.  Sejak  berlakunya Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan  Daerah,  yang  kemudian diubah  menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka pelaksanaan pembinaan kepegawaian  daerah  sebagian  kewenangan  diberikan  kepada  pemerintah  daerah Kabupaten/ Kota. Kemandirian daerah untuk kegiatan mutasi kepegawaian terletak pada kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat 2 Undang-Undang Nomor
32  Tahun  2004,  di  mana  disebutkan  bahwa  pengangkatan,  pemindahan  dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur. Oleh sebab itu dalam kegiatan mutasi kepegawaian maka pembinaan kepegawaian harus tetap dipandang sebagai  satu  kesatuan  pembinaan  kepegawaian  secara  nasional.  Hal  ini  juga  berkaitan dengan pendapatan atau gaji yang diterima oleh pegawai negeri sipil yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dibayar melalui APBD yang sumbernya berasal dari Dana Alokasi Umum  (DAU).  Dalam  hal  mutasi  pegawai  dalam  bentuk  perpindahan  karena  kenaikan jabatan jelas juga harus diikuti dengan kenaikan tunjangan atau kenaikan pendapatan dan tentu tetap harus melibatkan pemerintah tingkat atasnya. Adapun mutasi atau perpindahan pegawai  di  jajaran  pemerintahan  daerah  Kabupaten/Kota  prinsip  koordinasi  dengan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam  hal  ini Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tetap harus berjalan sebagaimana mestinya.
Pada  prakteknya  hal  ini  dapat  ditunjukan  dengan  keikutsertaan  pegawai  negeri sipil dalam pendidikan dan latihan, pembinaan pegawai, serta mutasi baik mutasi dalam jabatan  (promosi  dan  demosi)  maupun  mutasi  tidak  dalam  jabatan  (rotasi)  antar  unit ataupun wilayah kerja. Hal menarik dari isyu strategis pada pelaksanaan otonomi daerah, yang menyangkut sumber daya manusia adalah mengenai mobilitas sumber daya manusia. Mobilitas  sumber  daya  manusia  dimaksudkan  agar  terjadi  penyebaran  sumber  daya manusia  dalam  bidang  keahlian  teknis  tertentu  agar tidak  menumpuk  pada  satu tempat saja.  Bentuk  mobilitas  sumber  daya  manusia  dalam  administrasi  kepegawaian  adalah mutasi pegawai negeri sipil baik dalam jabatan maupun tidak dalam jabatan. Terlepas dari alasan mutase pegawai negeri sipil tersebut yaitu karena alasan kedinasan maupun alasan pribadi,  keduanya  dapat  mengambarkan  upaya  mobilitas distribution  of  resourses . Kenyataan menunjukkan bahwa di Kabupaten Gowa sampai saat ini belum sepenuhnya terjadi distribusi pegawai negeri sipil yang memadai, masih terdapat SKPD (Satuan Kerja Pemerintah  Daerah)  di  jajaran  Kabupaten  Gowa  mempunyai  potensi  sumber  daya manusia secara kualitas kurang memadai dan handal untuk melaksanakan tugasnya dalam bidang  keahlian  tertentu  yang  diperlukan.  Oleh  sebab  itu  mutasi  pegawai  negeri  sipil
menjadi  sangat  penting  dalam  optimalisasi  perputaran  dalam  memperbaiki  formasi kepegawaian yang ada dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Gowa.
Pelaksanaan  mutasi  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  suatu  daerah  sudah  sering dilaksanakan  dan  tidak  terlalu  memunculkan  polemik,  karena  merupakan  tuntutan pengembangan  organisasi.  Disamping  itu  alasan  manajerial  yang  lebih  rasional  yaitu mengenai  formasi,  analisa  jabatan,  penataan  organisasi  dan  Daftar  Susunan  Pegawai (DSP),  selalu  menjadi  pertimbangan  utama,  meskipun  juga  harus  diakui  bahwa pertimbangan-pertimbangan dari sisi politis, menyangkut loyalitas bawahan juga menjadi isyu yang sering diketengahkan dalam pelaksanaan mutasi pegawai. Meskipun demikian dalam  rangka  penelitian  mengenai  pengembangan  mutasi  pegawai  negeri  sipil  di Kabupaten Gowa, maka penulis menyoroti tiga aspek yang menyangkut mutasi pegawai negeri  sipil,  yaitu  mutasi  karena  promosi,  mutasi  karena  perpindahan  biasa  dan  mutasi karena hukuman.

## Mutasi Promosi
Mutasi  karena  promosi  dalam  tubuh  pegawai  negeri  sipil  berarti  adanya pengembangan  karier  dalam  bentuk  bertambahnya  kewenangan,  tanggungjawab  serta hak-hak  yang  dapat  diperoleh  pegawai  negeri  sipil  yang  bersangkutan.  Promosi  berarti ada  kenaikan  peran  dari  sebelumnya  seperti  kenaikan  pangkat  atau  jabatan  dalam organisasi  ataupun  karena  adanya  nilai  tanggungjawab  terhadap  pemanfaatan  potensi dirinya, seperti untuk jabatan fungsional. Promosi adalah proses kenaikan  jabatan  yang berarti bahwa adanya perubahan kedudukan seorang pegawai dari jabatan yang rendah ke jabatan  yang  lebih  tinggi  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  lebih  besar.  Dengan adanya promosi jabatan memberikan kesempatan kepada aparatur untuk menduduki suatu jabatan  yang  lebih  tinggi.  Promosi  jabatan  sebagai  salah  satu  upaya  pengembangan sumber daya aparatur haruslah dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan antara lain; kepangkatan, latar belakang pendidikan dan kinerja aparatur selama melaksanakan tugas pokoknya sebagai pegawai negeri sipil.
Pelaksanaan  promosi  jabatan  merupakan  klimaks  dari  pengembangan  karier seorang  pegawai,  sebab  justru  individu-individu  pegawai  berkepentingan  melanjutkan pendidikan  dan  mengikuti  diklat,  bahkan  berprestasi  karena  dimotivasi  oleh  keinginan
untuk  mendapat posisi  yang  lebih  baik dalam kariernya. Bahkan terjadinya geliat  yang tinggi  dalam  tubuh  administrasi  kepegawaian  umumnya  dipicu  oleh  motivasi  yang berlebihan dalam mendapatkan promosi jabatan yang baik, bahkan ada segelintir pegawai yang menggunakan cara-cara di luar peraturan perundang-undangan dalam mendapatkan jabatan tersebut seperti sistem nepotisme, kolusi ataupun cara-cara lain yang tidak lazim. Promosi  biasanya  dilakukan  atau  diberikan  kepada  pegawai  yang  membuktikan kesanggupan dan  loyalitas kepada organisasi. Dengan adanya promosi  berarti kenaikan jabatan  yakni  menerima  keluasan  dan  tanggung  jawab  lebih  besar  dari  sebelumnya. Pemberian  promosi  kepada  seseorang  pegawai  berarti  bahwa  pegawai  tersebut  naik keposisi  yang  lebih  tinggi  dalam  suatu  struktur organisasi.  Promosi  tidak  selalu  diikuti oleh kenaikan gaji. Gaji bisa tetap, tetapi pada umumnya bertambah besar kekuasaan dan tanggug jawab seeorang bertambah juga balas jasanya dalam bentuk uang yang diterima. Dalam hal ini kenaikan upah tidak selalu dapat diartikan merupakan promosi. Pelaksanaan mutasi promosi pegawai, dalam arti pengangkatan dan pemindahan pegawai dalam suatu jabatan maka terdapat kewenangan yang cukup luas bagi pemerintah daerah Kabupaten Gowa di mana bahwa untuk pengangkatan dalam jabatan untuk eselon III ke bawah adalah merupakan kewenangan pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan untuk jabatan eselon II, maka Bupati kepala Daerah perlu berkonsultasi dengan Gubernur, hal ini sesuai dengan pasal  130  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  yang  mengatakan  bahwa pengangkatan,  pemindahan  dan  pemberhentian  dari  dan  dalam  jabatan  eselon  II  pada pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur.
Dengan  demikian  bahwa  untuk  pimpinan  SKPD  (Satuan  Kerja  Pemerintah Daerah) seperti Dinas dan Badan yang berkedudukan sebagai eselon II b, maka dalam hal pengangkatannya  perlu  berkoordinasi  dengan  Gubernur  dalam  arti  bahwa  calon-calon pimpinan dinas dan badan yang dianggap memenuhi syarat dapat diajukan ke Gubernur untuk dikonsultasikan. Meskipun  demikian dalam  prakteknya  bahwa umumnya pejabat yang  diajukan  untuk  dikonsultasikan  ke  Gubernur  adalah  mereka  telah  masuk  target pimpinan daerah, dalam hal ini oleh Bupati, dalam arti tentu ada muatan politik dalam arti ada  alasan  asas  kepatutan  dan  azas  kepatuhan  di  dalamnya.  Hal  ini  berkaitan  dengan
loyalitasnya  kepada  Bupati  selaku  Kepala  Daerah.  Oleh  sebab  itu  meskipun  terdapat aturan  dalam  pemindahan  dan  pengangkatan  pejabat  eselon  II,  namun  tentu  pejabat Pembina kepegawaian di daerah sangat berwewenang untuk mendapatkan pejabat sesuai dengan harapan organisasinya.
Dengan  adanya  kewenangan  yang  cukup  luas  tersebut  maka  memungkinkan pemerintah  Kabupaten  Gowa  untuk  melakukan  penyegaran  struktur  organisasi berdasarkan  kebutuhan-kebutuhan  organisasinya.  Meskipun  demikian,  dalam  hal pengangkatan dalam suatu jabatan, maka pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian dan  Diklat  Daerah  tentu  saja  melakukan  suatu  analisis  kompetensi  jabatan  untuk pengangkatan  pegawai  dalam  suatu  jabatan  dimana  hanya  pegawai  yang  benar-benar memenuhi  persyaratan  yang  dapat  di  angkat,  dalam  arti  memenuhi  syarat  prestasi  dan memenuhi  syarat  karier.  Dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Kepala  Bidang Perencanaan dan Mutasi PNS BKDD Kabupaten Gowa mengungkapkan bahwa penilaian pengangkatan  pegawai  dalam  suatu  jabatan  eselon,  maka  seharusnya  yang  menjadi pertimbangan utama adalah kompetensi dan profesionalisme pegawai, namun tentu tidak bisa juga dilepaskan dengan faktor loyalitas berdasarkan penilaian dari pejabat yang akan menggunakan pegawai tersebut, sebab seluruh pelaksanaan tugas-tugas SKPD yang ada di  Kabupaten  Gowa  tentu  harus  bertanggungjawab  kepada  Bupati  melalui  Sekwilda sebagaimana  dalam  tupoksi  yang  ada,  sehingga  meskipun  ada  pegawai  yang  secara kompetensi lebih bagus tapi belum tentu dapat diangkat sesuai harapan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan promosi jabatan dan kepangkatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2012- 2013 telah dilaksanakan terhadap promosi untuk kenaikan pangkat / golongan yang berpengaruh  kepada  pegawai  negeri  sipil  dalam  rangka  mutasi  promosi  jabatan.  Di Kabupaten Gowa saat ini terdapat pegawai negeri sipil yang pada umumnya berada pada golongan III, sehingga dapat dipastikan bahwa cukup banyak pegawai negeri sipil yang bersedia  untuk  siap  diangkat  dalam  suatu  jabatan  khususnya  untuk  eselon  IV  dan  III, kondisi  ini  tentu  membuat  persaingan  sumber  daya  aparatur  yang  cukup  ketat  dalam menempati posisi jabatan struktural. Dari wawancara yang dilakukan dengan Sub Bidang Mutasi Pegawai Negeri Sipil BKDD Kabupaten Gowa menyatakan banyaknya pegawai
yang  memperoleh  golongan  III  dan  IV  di  Kabupaten  Gowa,  merupakan  bagian  dari banyaknya pegawai pada antara 2008 – 2009 yang memperoleh kenaikan pangkat setiap tahun, bahkan ada pegawai yang naik pangkat pilihan; satu tahun dalam pangkat dan satu tahun  dalam  jabatan  bagi  pegawai  negeri  sipil  yang  memangku  jabatan  satu  tingkat dibawa pangkat dasar sehingga ketersediaan pegawai untuk golongan III memang cukup banyak di Kabupaten Gowa.
Bahkan  dari  penelitian  yang  dilakukan  maka  ada  beberapa  pegawai  yang menyatakan  bahwa  masa  kerja  mereka  selaku  pegawai  negeri  sipil  baru  10  tahun  dan diangkat pada golongan III a, namun saat ini telah berpangkat golongan IV a, dalam arti bahwa  bila  dihitung  dari  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  bahwa  kenaikan pangkat  regular  pegawai  adalah  4  tahun  dan  2  tahun  jabatan  struktural,  maka  pegawai yang  bersangkutan  sejak  dari  awal  hanya  membutuhkan  waktu  setiap  2,5  tahun  untuk masing-masing jenjang kepangkatan. Dalam hal pengangkatan jabatan struktural pegawai dalam suatu instansi pada dasarnya terjadi kewenangan secara berjenjang, di mana bahwa untuk  level  internal  SKPD  pihak  yang  berwewenang  menilai  pegawai  yang  akan dipromosikan adalah atasan  langsung dari pegawai  yang  bersangkutan. Pegawai eselon IV  akan  dinilai  dalam  rapat  yang  melibatkan  pegawai  eselon  III,  sedangkan  pegawai eselon  III  dinilai  oleh  Kepala  Dinas  atau  Kepala  Badan.  Sedangkan  pihak  yang berwewenang  untuk  mempertimbangkan  siapa  yang  akan  dipromosikan  adalah  tim Baperjakat  yang  bersidang  rata-rata  dua  kali  dalam  setahun.  Berita  acara  dari  sidang Baperjakat  merupakan  dokumen  rahasia.  Pegawai  yang  akan  dipromosikan  oleh Baperjakat tidak dilibatkan dalam sidang dan segera setelah keputusan dikeluarkan oleh Bupati, maka pegawai yang bersangkutan tidak mempunyai pilihan selain menerima surat keputusan tersebut.

## Sistem dan Prosedur Mutasi PNS Di Kabupatn Gowa
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  kewenangan  pemerintah  daerah dalam  hal  pengangkatan  dan  pemindahan  pegawai  di  era  otonomi  daerah  sangat  luas sehingga dalam dalam hal mutasi pegawai negeri sipil umumnya sangat bergantung pada kemampuan  dari  pembina  kepegawaian  daerah  itu  sendiri  meskipun  demikian  bukan tanpa batasan sebab pemerintah daerah tetap berpedoman pada sistem dan prosedur yang
ada. Dalam  pelaksanaan  pembinaan  dan  pengembangan  pegawai  pada  umumnya  dan promosi jabatan pegawai yang pada dasarnya selalu berpedoman pada sistem pembinaan dan  pengembangan  yang  ada  dan  sistem  pembinaannya  selalu  didasarkan  pada  sistem prestai  kerja  dan  sistem  karier  (Agustina  et  al.,  2013).  Di  jajaran  Pemerintah  Daerah Kabupaten Gowa, pelaksanaan promosi  jabatan  baik  jabatan struktural  maupun  jabatan fungsional  selalu  didasarkan  pada  sistem  karier  dan  prestasi  kerja.  Sistem  karier  yaitu didasarkan pada pertimbangan masa kerja dari pegawai yang bersangkutan dalam jabatan- jabatan  tertentu  serta  pengalaman-pengalamanya  selama  memangku  jabatan  selaku pegawai negeri sipil. Dimana promosi dilakukan dengan mempertimbangkan pada tingkat prestasi,  kecakapan  dan  keterampilan  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya  yang dicerminkan pada Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) (Wahyudi, 2014).
Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2002  Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural,  maka pemerintah daerah diberi  kewenangan  untuk  membentu  Baperjakat  (Badan  Pertimbangan  Jabatan  dan Kepangkatan).  Struktur  Baperjakat  ini  juga  mencerminkan  kekuatan  kewenangan  yang ada  di  daerah,  di  mana  Ketua  Baperjakat  adalah  Sekretaris  Daerah  dan  Sekretaris Baperjakat adalah Kepala BKDD, hasil kerja Baperjakat berujung pada keputusan Bupati (Pratamaputra  et  al.,  2010).  Oleh  sebab  itu,  kewenangan-kewenangan  dalam  penilaian pengangkatan pegawai dalam  suatu jabatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya  bahwa kecuali  jabatan  eselon  II  yang  harus  berkonsultasi  dengan  Gubernur,  maka  seluruh kewenangan pembinaan kepegawaian berada pada Kepala Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini adalah Bupati Kepala Daerah.
Dalam hal sistem dan prosedur sebagaimana diketahui bahwa dalam pembinaan kepegawaian tentu masih dilakukan secara nasional, sehingga untuk prosedur ditetapkan berdasarkan  petunjuk  teknis  dan  petunjuk  pelaksanaannya  yang  ditetapkan  dengan Keputusan pemerintah. Jadi standar sistem prosedur pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan  adalah  merupakan  petunjuk  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  yang sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2002  Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Ketentuan mengenai sistem prosedur  tersebut  tetap  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  yang
menyebutkan bahwa pembinaan karier pegawai negeri sipil di dasarkan pada sistem karier dan sistem prestasi kerja.
Oleh  sebab  itu  bahwa  pertimbangan  utama  untuk  menduduki  jabatan-jabatan struktural dalam lingkup Pemkab Gowa adalah didasarkan pada prestasi kerja dan masa kerja pegawai dalam arti bahwa pembinaan dan pengembangan pegawai lebih diarahkan pada kemampuan, keterampilan serta kecakapan pegawai itu sebagaimana yang tertuang dalam  syarat-syarat  khusus  dalam  promosi  jabatan  berupa  kompetensi  manajerial  dan kompetensi  substantif.  Dalam  pelaksanaan  promosi  jabatan,  maka  harus  tunduk  pada Peraturan perundang-undangan  yang ada termasuk kepada prosedur-prosedur kerja dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) yang merupakan suatu badan  yang  membantu  Bupati  dalam  pengangkatan,  pemindahan  dan  pemberhentian pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut: Dalam  hal  mutasi  pegawai  negeri  sipil,  maka  kewenangan  yang  ada  pada  pemerintah sangat  luas.  Hanya  pengangkatan  eselon  II  yang  perlu  mendapatkan  persetujuan  dari pemerintah tingkat atasnya, dan pengangkatan Sekwilda yang mendapatkan persetujuan dari  DPRD  setempat.  Semua  pegawai  negeri  sipil  yang  akan  diangkat  dalam  jabatan eselon  III  ke  bawah  dalam  lingkup  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gowa  menjadi kewenangan  pemerintah  daerah.  Oleh  sebab  itu  dalam  hal  mutasi  daerah  Kabupaten Gowa, dapat dikatakan cukup mandiri dalam arti seluruh keputusan-keputusan mengenai pengangkatan  pegawai  dalam  suatu  jabatan  berdasarkan  kebutuhan  ditetapkan  sendiri oleh pemerintah daerah tanpa intervensi dari pemerintah tingkat atasnya. Prosedur untuk mutasi  pegawai,  berbeda  sesuai  dengan  kedudukan  dari  mutasi  tersebut.  Untuk  mutasi karena promosi,  maka telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan  yang  berlaku, di  mana  terdapat  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pegawai  yang  akan  di  mutasi promosi  sesuai  dengan  pertimbangan  prestasi  kerja  dan  karier  yang  dimiliki,  dan mendapat proses dari BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat) yang terdiri  dari  Sekretaris  Daerah,  Asisten  Tata  Praja,  Asisten  Administrasi,  Kepala
Inspektorat,  Kepala  Badan  Kepegawaian  dan  Diklat  Daerah  dan  Kepala  Bidang Perencanaan  dan  Mutasi  pegawai  negeri  sipil,  jadi  pelaksanaan  mutasi  di  Kabupaten Gowa  khususnya  mutasi  jabatan  promosi  di  proses  oleh  BAPERJAKAT  berdasarkan usulan  dari  Kepala  SKPD  masing-masing.  Keluasan  kewenangan  daerah  dalam melakukan  mutasi  terutama  untuk  promosi  pegawai  di  lingkungan  internalnya,  maka disarankan perlu kinerja yang lebih tinggi dari Baperjakat melalui kewenagan pengawasan pembinaan  kepegawaian  oleh  pemerintah.  Agar  kewenangan  dan  pengembangan kemandirian daerah dalam pengangkatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan proses dan prosedur maka perlu di bentuk dewan etik kepegawaian, dengan kewenangan melakukan verifikasi kelayakan pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan oleh pemerintah.

## REFERENSI
Agustina,  D.  M.,  Sunarto,  M.  J.  D.,  &  Jatmiko,  K.  2013. Sistem  Informasi  Penilaian Kinerja  Pegawai  pada  Badan  Kepegawaian  dan  Diklat  Surabaya. Jurnal  Sistem Informasi Dan Komputer Akuntansi, 2(2), 1–6.
Bratakusumah,  D.  S.  2001. Otonomi  penyelenggaraaan  pemerintahan  daerah:  Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin . Gramedia Pustaka Utama.
Fanhar,  F.  T.  M.  2016. Kewenangan  Penjabat  Kepala  Daerah  Dalam  Melaksanakan Mutasi Kepegawaian Dikota Bandar Lampung .
Judas,  A.  2013. Mutasi  Dan  Promosi  Jabatan  Pengaruhnya  Terhadap  Prestasi  Kerja Pegawai Pada Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Suluttenggo Dan Maluku Utara Di Manado . Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi,  1(4),  1219– 1228. https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.2895
Karyana, A. 2014. Pengantar Ilmu Administrasi .
Krippendorf,  K.  2004. Content  Analysis :  An  Introduction  To  Its  Methodology .  Sage Publication.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  1994. Qualitative  data  analysis:  An  expanded sourcebook . sage.
Pratamaputra,  N.  A.  A.,  Hidayah,  N.  A.,  &  Waspodo,  B.  2010. Sistem  pendukung keputusan kenaikan jabatan dengan model ahp pada biro kepegawaian di sekretariat Negara Republik Indonesia . Studia Informatika: Jurnal Sistem Informasi, 3(1).
Putro, B. S., & Sugiyarti, S. R. 2012. Kemandirian Pengelolaan Mutasi Pns Antar Daerah Dalam Era Otonomi Daerah . Transformasi, 14(22).
Rahman, M. 2017. Ilmu Administrasi (Vol. 1) . Sah Media.
Sani, S. 2016. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. Jurnal Criksetra, 5(9), 79–83 . http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/278
Sarwono, E.  2011. Dan  Dana Alokasi  Umum  (  Dau  )  Terhadap Belanja  Daerah  Pada Kabupaten / Kota Se Indonesia Tahun Anggaran 2010-2011 .
Satoto,  S.  2004. Pengaturan  Eksistensi  dan  Fungsi  Badan  Kepegawaian  Negara . Universitas Airlangga.
Wahyudi,  J.  2014. Penilaian  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (Kajian  Pra  Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Barito  Timur ).  Jurnal  Administrasi  Publik Dan Birokrasi, 1(3), 72259.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002