## KEBIJAKAN DISKRIMINATIF TERHADAP KELOMPOK MINORITAS ROHINGYA DI MYANMAR

## Hanifahturahmi
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract: Discriminative Policies to the Minorities Group of Rohingya in Myanmar. This paper is a research about “”why Myanmar’s government has not recognized the status of the Rohingya while the issues of democratization underway in Myanmar and how the international community’s response (UNHCR) against the Myanmar government’s attitude?.”This research uses several concepts, including Democracy and National Character Building, Security, Responsibility to Protect and the distribution of power within a country. This research shows that the Myanmar government has not recognized the Rohingyas because they do not want the sustainability of power of the government of Myanmar uninterrupted in the future. The response of the international community against the government of Myanmar came from the United Nations. The UN through UNHCR can go to Myanmar with the doctrine of Responsibility to Protect (RtoP). Serious human rights violations in Myanmar led to high flows of refugees from Myanmar who disturb the national security of other countries, especially Bangladesh and the countries located in the region of Southeast Asia.
Abstrak: Kebijakan Diskriminatif terhadap Kelompok Minoritas Rohingya di Myanmar. Penelitian ini menganalisis tentang “mengapa pemerintah Myanmar belum mengakui status Rohingya sedangkan isu demokratisasi sedang berlangsung dan bagaimana respon masyarakat internasional (UNHCR) terhadap sikap pemerintah Myanmar tersebut?”. Penelitian ini meng-gunakan beberapa konsep, diantaranya Demokrasi dan National Character Building , Security, Responsibility to Protect serta distribusi power dalam suatu negara. Hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah Myanmar belum mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis Myanmar karena tidak ingin sustainability of power pemerintahan Myanmar terganggu dimasa yang akan datang. Respon masyarakat internasional terhadap pemerintah Myanmar datang dari PBB. PBB melalui UNHCR dapat masuk ke Myanmar dengan adanya doktrin Responsibility to Protect (RtoP). Pelanggaran HAM serius yang terjadi di Myanmar menyebabkan tingginya arus pengungsi dari Myanmar yang menganggu keamanan nasional negara-negara lain terutama Bangladesh dan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.
Kata Kunci : Rohingya, tindakan diskriminatif, respon masyarakat internasional

## PENDAHULUAN
Rohingya adalah salah satu komunitas yang paling rentan di dunia. Mereka rentan terhadap tidak adanya status kewarganegaraan, diskrimi- nasi, perlakuan tidak adil, dikucilkan bahkan dianiaya. 1 Sejak kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, telah terjadi penganiayaan skala be- sar melalui pembersihan etnis dan tindakan geno- sida terhadap Rohingya. Sekitar 1,5 juta Rohing- ya dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. 2
Permasalahan Rohingya yang terjadi di Myanmar menjadi ancaman bagi stabilitas dan
keamanan kawasan Asia Tenggara. Sejak tahun 1978, ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar dan menuju negara-negara te- tangga. 3 Tindakan Rohingya yang melarikan diri dan masuk ke negara-negara tetangga secara il- legal tentunya mendatangkan masalah baru baik bagi Rohingya maupun negara yang ditujunya.
Rohingya melakukan aksi pemberontakan dengan melarikan diri dan masuk secara illegal ke negara-negara tetangga. Tindakan pembe- rontakan juga ini sebagai bukti bahwa Myanmar tidak mampu menangani krisis kemanusiaan di negaranya. Akibatnya banyak pihak yang terlibat dalam menyikapi tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Junta Militer terhadap permasa-
1 The Equal Rights Trust, 2014, “Equa.l Only in Name” The Human Rights of Stateless Rohingya in Malaysia , Malaysia: Mahidol University , hal. 1
2 Informasi terdapat di dalam “Fact About The Rohingya Muslims of Arakan” oleh Nurul Islam (Pemimpin Arakan Rohingya National Organisation ), pada 05 Oktober 2006, diakses dari http://www.rohingya.org/ (3/9/2015)
3 Aris Pramono, 2010, “Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh (Periode 1978-2002)” Tesis , Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 4
lahan Rohingya, seperti ASEAN dan UNHCR. UNHCR mulai terlibat dalam menangani pe- ngungsi Rohingya sejak tahun 1993.
Di dalam sejarah Myanmar, Rohingya sem- pat tidak terusik keberadaannya di Myanmar. Hal ini dibuktikan dengan adanya perwakilan Ro- hingya di parlemen Myanmar pada masa kepe- mimpinan perdana menteri U Nu. Berakhirnya masa kepemimpinan U Nu kemudian digantikan oleh Ne Win sejak tahun 1962. Di bawah ke- pemimpinan presiden Ne Win Rohingya terusir secara paksa melalui operasi-operasi militer yang terorganisir. Diskriminasi yang diterima Rohingya semakin terlihat jelas ketika diberlakukannya Burma Citizenship Law tahun 1982.
Myanmar telah mulai melakukan demo- kratisasi di negaranya melalui terselenggaranya pemilu tahun 2010. Demokrasi di Myanmar tidak berjalanan beriringan dengan pelaksanaan HAM sebagai mana mestinya. Artinya  terdapat  pene- rapan demokrasi, namun  semangat  demokrasi yang seharusnya  memberikan kebebasan  serta peran utama  kepada  pihak  sipil  menjadi  tidak ada. Bahkan Junta Militer tetap mengambil alih kekuasaan dan mengendalikan semua sistem pe- merintahan. Tulisan ini bertujuan untuk meng- analisis motif kebijakan pemerintah Myanmar yang belum bisa mengakui kewarganegaraan Ro- hingya serta untuk menganalisis respon masya- rakat internasional atas tindakan pemerintah Myanmar dalam permasalahan Rohingya.

## METODE
Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penulisan studi pustaka melalui data sekunder yang sudah tersedia dari berbagai literatur. Tulisan ini juga menggunakan konsep- konsep umum yang terdapat dalam studi hubu- ngan internasional seperti konsep keamanan dan demokrasi. Namun untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di Myanmar, diperlukan konsep-konsep khusus National Character Building , Responsibility to Protect , distribusi power dalam suatu negara serta respon masya- rakat internasional terhadap pelanggaran HAM. Adapun teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah beberapa teori yang berkaitan dengan HAM seperti teori universalis (universalist
theory) dan teori relativisme budaya (cultural relativism theory) serta teori transisi demokrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Myanmar Terhadap Rohingya
Permasalahan Rohingya tidak terlepas dari perpolitikan Myanmar itu sendiri. Pergantian pemimpin mempengaruhi posisi Rohingya di Myanmar. Rohingya sempat diakui keberadaan oleh pemerintah Myanmar ketika Perdana Men- teri U Nu berkuasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya perwakilan mereka di parlemen Myanmar. 4 Berakhirnya masa pemerintahan U Nu dan di- gantikan oleh rezim Junta Militer menjadikan Rohingya tidak diakui di dalam konstitusi Myanmar.
Pemerintah Myanmar telah melakukan ber- bagai operasi militer yang membahayakan kebe- radaan Rohingya sebagai salah satu kelompok minoritas di Myanmar. Dua operasi besar yang sangat menyiksa kehidupan Rohingya adalah operasi militer nasional Naga Min atau Dragon King yang dilakukan pada tahun 1977 serta ope- rasi Nasaka. Operasi Naga Min menyebabkan aksi pembunuhan, pemerkosaan serta kegiatan offensif lainnya sehingga mengakibatkan 200.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. 5 Operasi militer Nasaka hingga saat ini masih ber- jalan dan mengawasi setiap arus masuk pe- ngungsi ke Myanmar melalui wilayah perbatasan di Arakan Utara. Nasaka mengawasi pergerakan pengungsi dari Arakan Utara menyeberangi su- ngai Naf menuju Bangladesh atau sebaliknya. 6 Pemerintah Myanmar melakukan berbagai upaya untuk mencabut status kewarganegaraan Rohingya, baik melalui Union Citizenship Act tahun 1948 maupun melalui Burma Citizenship Law 1982 . Rohingya hanya diberikan kesem- patan untuk mendaftarkan diri sebagai warga asing. Kartu sebagai warga asing yang dimiliki Rohingya menyebabkan mereka sulit untuk mem- peroleh pendidikan serta kesempatan kerja.
4 Nurul Islam, op.cit.,
5 K. M. Atikur Rahman, “Ethno-political Conflict: The Rohingya Vulnerability in Myanmar” IJHSS , Vol.-II, Issue-I, July 2015 hal. 292
6 Irish Centre for Human Rights, 2010, “Crimes against Humanity in Western Burma: The Situation of the Rohingya”, hal 26
Secara hukum pemerintah memiliki semua tanah di Myanmar dan hanya warga negara yang memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati tanah mereka. Sebagai stateless person , Ro- hingya tidak memiliki hak secara hukum atas ta- nah dimana mereka tinggal dan bekerja. Sejak tahun 1995 hingga tahun 2010, pemerintah Myanmar memaksa Rohingya untuk keluar dari Myanmar tanpa membawa harta benda mereka, bahkan pemimpin desa di Arakan mengusir Rohingya untuk meminimalisir ketegangan antara Rohingya dan etnis Rakhine. 7
Pasukan Nasaka memaksa Rohingya untuk melakukan pekerjaan konstruksi, pertanian atau melayani sebagai penjaga dengan bayaran yang rendah. The Irish Centre for Human Rights melaporkan bahwa satu orang atau laki-laki di setiap rumah tangga Rohingya bekerja satu sampai dua hari dalam sebulan, rata-rata pada tugas-tugas seperti penjaga atau satpam. Pada tahun 2009 otoritas pemerintah memerintahkan sebagian besar rumah tangga Rohingya di daerah pedesaan mengirimkan anggota keluargnya satu atau dua kali seminggu untuk bekerja sebagai penjaga malam. Kesulitan finansial Rohingya menyebabkan mereka terpaksa untuk bekerja tanpa kompensasi.
Berdasarkan data Human Rights Watch tahun 2002, pemerintah mengeluarkan perintah militer untuk mengahancurkan masjid yang tidak sah. Beberapa masjid dan sekolah Islam ditutup dan digunakan sebagai kantor administrasi pemerintah. Pada tahun 2001, massa menyerang setidaknya 28 masjid dan sekolah agama. Pihak keamanan negara tidak berupaya menghentikan tindakan tersebut, melainkan ikut berpartisipasi menghancurkannya. 8
Pemerintah Myanmar juga mengesahkan undang-undang pada tahun 1990 yang meng- haruskan semua penduduk di negara bagian Ara- kan untuk melapor agar mendapatkan izin me- nikah. Undang-undang ini hanya ditujukan bagi seluruh penduduk Muslim di daerah tersebut.
Laki-laki dilarang berjenggot dan perempuan dilarang menggunakan kerudung dan cadar bah- kan pasukan Nasaka menyentuh perempuan Ro- hingya untuk memastikan apakah mereka sedang dalam keadaan hamil atau tidak. Orang-orang Rohinya bahkan hanya akan diberikan surat ni- kah apabila mereka setuju untuk tidak memiliki lebih dari dua anak. Jika melanggar, perempuan Rohingya akan dipenjara hingga sepuluh tahun. Semua kebijakan terkait pernikahan kelompok minoritas Rohingya berada dibawah otoritas negara. Negara bagian Arakan mengeluarkan dokumenn kebijakan pada tahun 2008 tentang “Kegiatan Pengendalian Penduduk”. 9 Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi pertumbuhan pen- duduk Rohingya serta mencegah kelahiran anak Rohingya.
Kebijakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas yang terjadi di Myanmar terus terjadi meskipun proses demokratisasi sedang berla- ngsung. Proses demokratisasi di Myanmar yang mengalami kebuntuan dapat dijelaskan melalui sifat keras kepala rezim militer terutama dalam tiga hal. Pertama dalam bentuk warisan pribadi. Periode masa kepemimpinan Ne Win yang cu- kup panjang dari tahun 1962 hingga 1981 memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pemerintahan setelahnya hingga tahun 1990an. Ne Win memainkan peran kunci dalam kemun- culan State Law and Order  Restoration Council (SLORC). Terbentuknya partai NUP yang me- rupakan nama baru dari Burma Socialist Program Party (BSPP), didukung oleh SLORC. Dengan kata lain partai NUP adalah bentuk karya otoriter terbaru Ne Win. 10
Kedua adalah gejolak pemilu yang terjadi pada tahun 1990. Pemerintah Myanmar men- janjikan pemilu yang bebas dan adil kepada mas- yarakat Myanmar dan masyarakat internasional. Hasil akhir pemilu sangat mengejutkan Junta militer karena partai oposisi memenangkan suara terbanyak. Namun yang terjadi setelah pemilu adalah, Junta militer mengumumkan bahwa ke-
7 Ibid.,
8 Allard K. Lowenstein, “Persecution of the Rohingya
Muslims: Is Genocide Occurring in Myanmar’s Rakhine State?” A Legal Analysis, Human Rights Clinic International , Yale Law School, October 2015, hal. 11
9 Ibid., hal. 15 1 0 Donald K. Emmerson, 2009, Hard Choices: Security, Democracy, and Regionalism in Southeast Asia , Utopia Press, Singapore, Hal. 159-160
kuasaan tidak bisa diberikan kepada partai yang memenangkan pemilu sampai negara tersebut memiliki sebuah konstitusi baru. 11
Ketiga adalah kekalahan kelompok yang mendukung perubahan. Di dalam kalangan per- wira militer sendiri terdapat dua kelompok yang saling berebut kekuasaan. Ada yang disebut se- bagai kelompok garis keras dan ada pula yang disebut dengan kelompok garis lunak. Kelompok garis lunak adalah mereka yang bersatu dan men- dukung perubahan yang dipimpin oleh Jenderal Khin Nyunt, sementara kelompok garis keras di pimpin oleh Maung Aye. Keberadaan kedua kelompok ini dimanfaatkan oleh Than Shwe untuk mengontrol pengaruh lawan politiknya. 12 Dengan sendirinya Than Swe memiliki pengaruh dan posisi yang cukup kuat di pemerintahan Myanmar. Setelah tahun 1997 SLORC dibentuk kembali sebagai SPDC dan Than Shwe menjadi figure yang berkuasa pada rezim tersebut.
Ketiga bentuk sifat keras kepala rezim mi- liter tidak mencerminkan upaya ataupun kriteria yang mendukung jalannya proses demokratisasi di myanmar. Proses demokratisasi di Myanmar tetap berjalan meskipun pada kenyataannya transisi yang terjadi hanya sebagai bentuk for- malitas. Kepemimpinan serta kontrol Than Shwe diharapkan dapat berkurang dengan terpilihnya Thein Sein sebagai presiden sipil pertama pada tahun 2011 atas kemenangan partai USDP pada pemilu tahun 2010.
Pada masa pemerintahan Thein Sein, kebi- jakan terkait upaya untuk mengontrol pertum- buhan populasi Rohingya tetap berjalan. Tin- dakan ini didasarkan oleh ketakutan dari pihak pemerintah akan pertumbuhan populasi umat Islam yang akan mempengaruhi kekuasaan politik dan ekonomi penduduk mayoritas yang ber- agama Buddha.
Letnan Jenderal Hla Min, seorang Menteri Pertahanan Myanmar mengungkapkan kekha- watirannya pada bulan Sepetember 2011 bahwa angka kelahiran Rohingya bergerak cepat mele- bihi standar internasional. Ungkapan itu dipre- sentasikan pada presentasi pelatihan militer de-
ngan judul “Fear of Extinction of Race” yang me- nyatakan ketakutan terhadap pertumbuhan po- pulasi penduduk Muslim yang akan melebihi jumlah penduduk Buddha. Penduduk Muslim yang menyusup secara illegal hanya akan mening- katkan jumlah penduduk Muslim. 13 Untuk itu operasi Nasaka hingga saat ini masih berjalan untuk memantau dan mengawasi wilayah perba- tasan yang menjadi pintu masuk imigran illegal.
Pada akhir September 2012 di Sittwe, di- adakan sebuah konferensi publik terbesar bagi etnis Rakhine mengenai resolusi yang mendukung pembentukan milisi lokal bersenjata, penegakan hukum kewarganegaraan, penghapusan desa Rohingya, dan reklamasi lahan mereka yang telah hilang. Konferensi tersebut menimbulkan peno- lakan dari kalangan biksu, kelompok perem- puan dan organisasi pemuda yang melakukan demontrasi di bulan Okotober terhadap usulan misi OKI. Mereka bahkan melakukan kerusuhan serta blokade terorganisir terhadap komunitas Islam dan melakukan serangan terhadap masjid dan kantor Muslim di negara bagian Kachin. 14 Kekerasan yang dilakukan terhadap umat Muslim juga terjadi ketika mendekati perayaan Iduh Adha pada 26 Oktober. Perayaan Idul Adha dibatalkan dan dua masjid di kota Kawkareik negara bagian Karen di bom. Dilaporkan bahwa sejak tanggal 21 hingga tanggal 30 Oktober, sekitar 89 orang tewas, 136 terluka dan 5.351 kehilangan tempat tinggal. 15
Melihat aksi protes yang dilakukan oleh para biksu, presiden Thein Sein khawatir akan mun- culnya militansi agama lebih lanjut serta menim- bang kuatnya posisi para biksu karena mereka dihormati dalam masyarakat. Presiden tidak melakukan upaya lebih selain meminta para biksu untuk mematuhi hukum demi citra internasional negara itu, sementara dukungan untuk melawan kekerasan dan intervensi lokal datang dari ke- lompok biarawan senior.
1 1 Ibid.,
1 2 Ibid., hal. 163
1 3 Allard K. Lowenstein, op.cit., hal. 17 1 4 International Crisis Group, “Myanmar: Storm Clouds on the Horizon”, Asia Report N°238 , 12 November 2012, diakses dari http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/ asia/south-east-asia/burma-myanmar/238-myanmar- storm-clouds-on-the-horizon.pdf (15/02/2016)
1 5 Ibid.,
Terselenggaranya pemilu tahun 2015 dinilai cukup adil bagi berbagai kalangan. Pemilu tahun 2015 dimenangkan oleh partai LND ( National League for Democracy ) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Partai NLD memenangkan 57,1 % suara sementara partai USDP hanya sekitar 28,2% suara. 16 Dari seluruh kandidat anggota parlemen dalam partai tidak ada yang beragama Islam. Salah satu pendiri NLD, Tin Oo mengata- kan hal itu dikarenakan adanya aturan kewarga- negaraan yang kompleks. 17 Hal itu adalah suatu kewajaran, karena setiap partai yang ingin me- narik perhatian masyarakat harus menyusun strategi agar memperoleh suara terbanyak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah me- ngambil suatu keputusan yang mengikuti kemauan orang banyak.
Misalnya seperti pemilu pada tahun 1960 yang dimenangkan oleh perdana menteri U Nu. U Nu menggunakan strategi politik dengan cara menarik simpatik seluruh umat Buddha di Myan- mar dengan menjadikan Buddha sebagai agama nasional dan cara hidup di Myanmar. Jika pada saat kampanye U Nu menjanjikan kebebasan hak-hak hidup kelompok minoritas, U Nu hanya akan memperoleh suara minoritas. Namun demi- kian hak-hak minoritas Muslim masih diper- hatikan.
Jenderal Aung San, seorang tokok kemer- dekaan Myanmar telah pernah menyatakan bah- wa untuk menjaga stabilitas politik di Myanmar adalah dengan menempatkan militer sebagai badan profesional dan tanpa melibatkan mereka di arena politik. Hal ini dikarenakan keterlibatan militer di dalam politik hanya akan membahaya- kan stabilitas politik satu negara (Myanmar). 18
Pemikiran Aung San terbukti ketika Ne Win mu- lai mengambil alih posisi U Nu sebagai pemimpin pemerintahan Myanmar.
Di bawah kepemimpinan militer yang cukup lama dengan sistem sosialis, tidak pernah terjadi distribusi kekuasaan. Kekuasaan bersifat ter- pusat. Sistem inilah yang kemudian mempe- ngaruhi keberlanjutan kekuasaan ( sustainability of power ) di masa yang akan datang, seperti yang terjadi di Myanmar saat ini. Dengan mem- berikan pengakuan kepada Rohingya akan me- mungkinkan terganggunya sustainability of power di Myanmar. Alasan agama kemudian menjadi alasan pemicu terdiskriminasinya Ro- hingya di Myanmar setelah pengaruh junta militer berkurang di pemerintahan Myanmar.
Kuatnya pengaruh Buddhist di Myanmar menjadi salah satu pertimbangan penting partai NLD dalam menarik simpatik masyarakat Myanmar, karena yang akan memilih adalah masyarakat Myanmar itu sendiri. Kembalinya Aung San Suu Kyi sebagai seorang tokoh refor- mis juga menjadi harapan besar bagi Rohingya. Suu Kyi pernah berjuang untuk mengangkat hak- hak minoritas, namun upayanya terkendala ka- rena menjadi tahanan rumah. Meskipun saat ini partai NLD memenangkan kursi parlemen, masih terdapat hambatan bagi Suu Kyi untuk maju se- bagai calon presiden. Konstitusi Myanmar tidak mengizinkan seorang calon yang memiliki anak keturunan asing. Mengingat suami Suu Kyi ada- lah warga negara asing, ini menjadi suatu ham- batan bagi Suu Kyi untuk tampil sebagai calon presiden.

## Respon Masyarakat Internasional terhadap Pemerintah Myanmar
Pada tahun 1989, Amerika Serikat meng- kritik kebijakan pemerintah militer Myanmar dan mengirim bantuan kemanusian ke Myanmar. PBB juga mendapat tekanan dari Uni Eropa untuk memperhatikan krisis Myanmar dan harus diselesaikan dibawah komisi perlidungan HAM PBB di Jenewa tahun 1998. Sementara itu ASEAN dengan prinsip non intervensinya mengasingkan Myanmar dan menerima desakan ILO untuk me- nolak pastisipasi Myanmar di ASEAN. 19
1 6 Informasi diperoleh dari “ Republic of The Union of Burma Legislative Election 0f 8 November 2015“ , diakses dari http://psephos.adam-carr.net/countries/b/burma/burma 2015.txt (20/02.2016)
1 7 BBC Indonesia, 8 September 2015, “Jelang Pemilu Myanmar, Tiada Kandidat Muslim dari Partai Aung San Suu Kyi” diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/ dunia/2015/09/150908_dunia_myanmar_muslim_pemilu (21/02/2015)
18 Mohamad Faisol Keling, Mohamad Nasir Saludin, Otto F. von Feigenblatt, Mohd Na’eim Ajis, Md. Shukri Shuib, “A Historical Approach to Myanmar’s Democratic Proses” Journal of Asia Pacific Studies , Vol. 1, No. 2
(2010), hal. 139 1 9 Ibid., Hal. 143
Pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar menyebabkan banyaknya etnis minoritas ter- utama kelompok minoritas Rohingya mengungsi ke negara tetangga. Tingginya jumlah pengungsi yang berasal dari Myanmar menimbulkan kere- sahan di beberapa negara yang menjadi negara tujuan pengungsi. Arus pengungsi akan ber- dampak pada national security negara yang bersangkutan serta mempengaruhi aspek eko- nomi negara tersebut.
Bangladesh merupakan salah satu negara dengan tujuan pengungsi Rohingya dalam jumlah yang cukup tinggi. Tingginya jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh menyebabnya timbulnya dilema kemanan bagi Bangladesh melalui konflik kepentingan nasional dan Human Security Ro- hingya. Pemerintah Bangladesh yang tidak mam- pu memenuhi semua kebutuhan para pengungsi pada akhirnya hanya akan menyebabkan kondisi pengungsi Rohingya semakin memprihatinkan.
Kebijakan pemerintah Myanmar yang me- nyebabkan Rohingya menjadi stateless person tidak hanya mendatangkan dampak negatif bagi Bangladesh, tetapi juga bagi negara-negara te- tangga Myanmar di regional Asia Tenggara. ASEAN sebagai sebuah organisasi regional Asia Tenggara mendapat tekanan untuk meyelesaikan permasalahan tersebut.
Meningkatnya aksi pelanggarah HAM yang dilakukan secara terang-terangan mempertanya- kan peran ASEAN. ASEAN tidak dapat ber- tindak lebih jauh dalam merespon tindakan pe- merintahan Myanmar karena adanya prinsip non intervensi terhadap kondisi internal negara ang- gota ASEAN. ASEAN hanya mampu mem- bentuk pandangan politik Myanmar melalui ke- bijakan “constructive engagement” serta mem- bujuk Myanmar untuk melakukan reformasi po- litik untuk menjalankan demokrasi dengan me- nghormati HAM untuk kebaikan Myanmar itu sendiri maupun ASEAN.
Komisi HAM PBB dan UNHCR telah ba- nyak terlibat dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Myanmar terutama dalam melindungi para pengungsi yang berasal dari Myanmar. Pada tanggal 5 November 1993, perwakilan UNHCR menandatangani Memorandum of Understanding dengan SLORC, untuk men-
jamin akses PBB terhadap para pengungsi yang kembali ke Arakan. 20 PBB sendiri tidak dapat terlibat jauh dalam menangani akar permasalahan yang terjadi di Myanmar.
Bantuan yang dilakukan PBB melalui UNHCR merupakan bentuk bantuan proteksi yang diberikan akibat dari tingginya tingkat pe- langgaran HAM yang terjadi di Myanmar serta memberikan bantuan finansial bagi stateless person di Myanmar. Mitra utama UNHCR di Myanmar akan terus berada di Kementrian Imig- rasi dan Kependudukan dan Kementrian Ke- majuan Wilayah Perbatasan dan Ras Nasional dan Urusan Pembangunan. UNHCR fokus ter- hadap masalah perlindungan internasional di seluruh Myanmar serta pengungsi.
Bantuan UNHCR terhadap penduduk tan- pa kewarganegaraan di Arakan Utara telah di- alokasikan sejak tahun 2009. Setiap tahunnya bantuan yang diberikan oleh UNHCR mening- kat, karena bantuan tidak hanya disalurkan untuk negara bagian Arakan tetapi juga bagi pengungsi di negara bagian Kachin serta negara bagian Shan. Pada tahun 2013 anggaran untuk Myanmar meningkat sekitar US$ 68,5 juta karena men- cakup wilayah Selatan dan Timur.
Berbagai organisasi seperti Burmese Ro- hingya Organisation UK (BROUK), Burmese Muslim Association UK, Bradford Rohingya Community UK dan Burma Campaign UK telah bergabung dan menyerukan kepada para pendukung HAM untuk memberikan tekanan politik serta langkah nyata untuk mengakhiri tin- dakan diskriminatif terhadap Rohingya. 21
Pada tanggal 16 Juli 2015, seorang pejabat dari badan pengungsi PBB Volker Türk melaku- kan kunjungan lima hari ke Myanmar. Melihat kondisi Rohingya, Türk melakukan diskusi de- ngan U Khin Yi, Menteri Imigrasi dan Kepen- dudukan dan pejabat pemerintah beserta ang-
2 0 Thomas K. Ragland, “Burma’s Rohingyas in Crisis: Protection of “Humanitarian” Refugees under International Law” Boston Collage Third World Law Journal , Vol. 14, No. 2, 1994Hal. 314
21 Mabrur Ahmed, November 2015 “5 th Nov 2015 – Public Demonstration Calling For End of Genocide Against Rohingya”, diakses dari http://www.restlessbeings.org/ projects/rohingya/5th-nov-2015-public-demonstration- calling-for-end-of-genocide-against-rohingya (20/02/2016)
gota parlemen. Dalam pertemuan regional ten- tang migrasi yang tidak teratur di Samudera Hindia, Türk menegaskan bahwa UNHCR siap membantu semua pemerintah di wilayah tersebut termasuk dari Myanmar. Dengan demikian Türk menjelaskan bahwa kunci solusinya adalah baik pemerintah maupun masyarakat harus mem- promosikan koeksistensi damai di negara bagian Arakan. 22 Melalui pemilu tahun 2015, masya- rakat internasional berharap agar pemerintah Myanmar membuat suatu kebijakan yang adil untuk menyelamatkan hak-hak minoritas.

## SIMPULAN
Tulisan ini telah menjelaskan berbagai ke- bijakan diskriminatif yang diterima oleh Rohingya dengan memaparkan sejarah kependudukan Myanmar. Ada beberapa faktor yang menyebab Rohingya menerima perlakuan diskriminatif. Se- belum kemerdekaan Myanmar, Rohingya ber- pihak kepada Inggris. Dengan demikian Ro- hingya dipercaya sebagai sekelompok orang yang didatangkan Inggris dari Chittagong untuk membantu Inggris menguasai Myanmar. Per- bedaan ideologi juga menyebabkan Rohingya dikucilkan. Tingginya angka pertumbuhan pen- duduk Myanmar dikhawatirkan akan mempe- ngaruhi eksistensi umat Buddha di Myanmar. Junta militer tidak ingin Rohingya terlibat dalam urusan politik, sehingga mereka dibatasi dengan dikeluarkannya Burma Citizenship Law 1982.
Adapun motif kebijakan pemerintahan Myanmar yang belum bisa mengakui kewarga- negaraan Rohingya adalah karena mereka tidak ingin sustainability of power Myanmar dimasa yang akan datang terganggu. Permasalahan per- bedaan agama hanyalah pemicu krisis kemanu- siaan di Myanmar ketika proses demokratisasi sedang berjalan. Selama militer berkuasa, tidak pernah terjadi distribusi kekuasaan. Kekuasaan militer bersifat absolut. Sistem inilah yang ke- mudian mempengaruhi politik pemerintahan di masa yang akan datang, seperti yang terjadi di Myanmar saat ini.
Respon masyarakat internasional terhadap pemerintah Myanmar datang dari PBB. Meski- pun ada upaya dari ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun langkah ASEAN terbatas dengan adanya prinsip non intervensi terhadap urusan internal negara anggota ASEAN. PBB melalui UNHCR dapat masuk ke Myanmar dengan adanya doktrin Responsibility to Protect (RtoP).

## DAFTAR RUJUKAN
Ahmed, Mabrur. November 2015. “5 th Nov 2015 – Public Demonstration Calling For End of Genocide Against Rohingya”, diakses dari http://www.restlessbeings.org/ projects/rohingya/5th-nov-2015-public- demonstration-calling-for-end-of- genocide-against-rohingya (20/02/2016) Emmerson, Donald, K. 2009. Hard Choices: Security, Democracy, and Regionalism in Southeast Asia . Singapore: Utopia Press Gravers, Michael. 2004. Nationalism as Political Paranoia in Burma: An Essay on the Historical Practice of Powe r. Routledge
Hartati, Anna, Y. 2013. “Konflik Etnis Myanmar (Studi Eksistensi Etnis Rohingya Ditengah Tekanan Pemerintah”, Jurnal Hubungan Internasional , Universitas Wahid Hasyim, Vol. 2, No1
International Crisis Group. 2012. “Myanmar: Storm Clouds on the Horizon”, Asia Report No. 238 , 12 November diakses dari http://www.crisisgroup.org/~/media/ Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/ 238-myanmar-storm-clouds-on-the- horizon.pdf (15/02/2016)
Irish Centre for Human Rights. 2010. “Crimes against Humanity in Western Burma: The Situation of the Rohingya”
Islam, Nurul. “Fact About The Rohingya Muslims of Arakan”, diakses dari http:// www.rohingya.org/ (3/9/2015)
Keling, M. F., Saludin, M.N., Feigenblatt, O. F., Na’eim Ajis, M., & Shuib, Shukri. 2010. “A Historical Approach to Myanmar’s Democratic Proses” Journal of Asia Pacific Studies , Vol. 1, No. 2
22 UNHCR’s protection chief completes visit to Myanmar with call for more support to Rakhine state, diakses dari http://www.unhcr.org/55a7b8146.html (09/03/2016)
Lemere, Maggie & West, Zoe. 2015. “A Brief History of Burma” in Nowhere to be Home: Narrratives From Survivors of Burma’s Military Regime. San Fransisco: McSweeney’s Lowenstein, Allard, K. 2015. “Persecution of the Rohingya Muslims: Is Genocide Occurring in Myanmar’s Rakhine State?” A Legal Analysis, Human Rights Clinic International . Yale Law School
Ragland, Thomas, K. 1994.  “Burma’s Rohingyas in Crisis: Protection of “Humanitarian”
Refugees under International Law” Boston
Collage Third World Law Journal , Vol.
14, No. 2 Rahman, K. M. Atikur. 2015.  “Ethno-political
Conflict: The Rohingya Vulnerability in Myanmar” IJHSS , Vol.-II, Issue-I Singh, Bilveer. 2014. “ASEAN, Myanmar and The Rohingya Issue”, Himalayan and
Central Asian Studies , Vol. 18, No. 1-2 Singh, Daljit & Thambipillal, Puspa. 2012.
Southeast Asian Affairs . Singapore: ISEAS The Equal Rights Trust. 2014. “Equal Only in Name” The Human Rights of Stateless Rohingya in Malaysia . Malaysia: Mahidol University Thontowi, Jawahir. 2013. “Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional” Jurnal Pandecta . Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol. 8, No. 1 UNHCR. UNHCR’s protection chief completes visit to Myanmar with call for more support to Rakhine state, diakses dari http://www. unhcr.org/55a7b8146.html (09/03/2016) Yegar, Mose. 1972. The Muslims of Burma: A Study of Minority Group . Jerman: Heidelberg University.