## IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN CAPAIAN PBB (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI PROGRAM KADARKUM (KELUARGA SADAR HUKUM) DI DESA CIKURUTUG KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI
Dodi Sukmayana 1 , Tuti Anggraeni 2 , Arie Melani Purbasari 3
1 Universitas Winaya Mukti
2 Universitas Pendidikan Indonesia
3 STISIP Widyapuri Mandiri Email: dodisukma33813@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  implementasi  manajemen  pemerintahan  desa  dalam meningkatkan capaian PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) melalui Kadarkum (Keluraga Sadar Hukum)  di  desa  Cikurutug  Kecamatan  Cireunghas  Kabupaten  Sukabumi.  Manajemen Pemerintahan Desa adalah salah satu penunjang agar kesadaran masyarakat di desa Cikurutug dapat  ditingkatkan.  Kadarkum  (Keluarga  Sadar  Hukum  adalah  salah  satu  program  dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, salah satu program ini melalui sosialisasi dan edukasi. Peningkatan  Kesadaran  Masyarakat  secara  umum  menunjukkan  taraf  tercapainya  hasil. Contohnya adalah tercapainya target  pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di  desa Cikurutug. Peningkatan yang signifikan dalam capaian PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dapat diamati  melalui  hasil  penelitian.  Beberapa  faktor  internal  yang  berperan  mencakup kepemimpinan, kewenangan, struktur organisasi, sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana, tatalaksana, serta budaya organisasi.  Selain itu, faktor eksternal  seperti kebijakan pemerintahan  di  tingkat  nasional,  pembinaan  dan  pengawasan,  serta  partisipasi  masyarakat juga mendukung pencapaian tujuan tersebut.

## Kata  Kunci:  Implementasi,  Manajemen,  Kadarkum,  Pemerintahan,  Pajak  Bumi  dan
Bangunan.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  implementation  of  village  government management  in  increasing  the  achievement  of  PBB  (Earth  and  Building  Tax)  through Kadarkum  (Legal  Awareness  Family)  in  Cikurutug  Village,  Cireunghas  District,  Sukabumi Regency. Village Government Management is one of the supports so that community awareness in  Cikurutug  village  can  be  increased.  Kadarkum  (Legal  Awareness  Family)  is  one  of  the programs  in  increasing  public  awareness,  one  of  these  programs  is  through  outreach  and education. Increasing public awareness in general shows the level of achievement of results. An  example  is  achieving  the  target  of  paying  PBB  (Earth  and  Building  Tax)  in  Cikurutug village. Increasing The results of this research show that several internal factors play a role, including  leadership,  authority,  organizational  structure,  personnel  resources,  finance, facilities  and  infrastructure,  management,  and  organizational  culture.  such  as  government policies at the national level, coaching and supervision, as well as community participation also support the achievement of these goals.
Keywords: Implementation, Management, Contentkum, Governance, Land and Building Tax.

## A. PENDAHULUAN
Aspek  penunjang  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional  mencakup  sumber daya  manusia,  sumber  daya  alam,  dan  ketersediaan  dana  pembangunan,  yang  salah  satunya diperoleh dari pajak dan sumber-sumber non-pajak (Hakim, 2014; Saputri et al., 2015). Pajak merupakan  salah  satu  sumber  pembiayaan  pembangunan  nasional  yang  bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  pajak  harus  menjadi prioritas  bagi  pemerintah.  Keberhasilan  pelaksanaan  dan  pengelolaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  seperti  pemerintah  dan  faktor  eksternal  seperti masyarakat (Afandi & Warijo, 2015).
Di  Desa  Cikurutug,  yang  terletak  di  Kecamatan  Cireunghas,  Kabupaten  Sukabumi, terdapat beberapa kedusunan. Pada penyelenggaraan fungsi pembangunan di desa, dibutuhkan kemampuan manajerial yang handal dari aparat pemerintah desa untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan desa sesuai tujuan institusi pemerintahan sebagai organisasi publik.
Karakteristik  manajemen  yang  baik  dalam  meningkatkan  capaian  PBB  melalui Kadarkum  di  Desa  Cikurutug  melibatkan  semua  aspek  kehidupan  masyarakat  desa. Implementasi  dan  penerapan  fungsi-fungsi  manajemen  pemerintahan  secara  empiris  harus dilakukan  melalui  berbagai  bidang,  kegiatan,  atau  program  yang  saling  berkorelasi  dalam pelaksanaannya.  Masyarakat  memerlukan  bimbingan  dari  pemerintah  karena  masih menghadapi  berbagai  hambatan seperti kekurangan sumber daya alam,  keterbatasan sumber daya manusia, dan terutama keterbatasan modal (Eprilianto et al., 2020; Nugroho & Kusdarini, 2019).
Dalam konteks ini, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa diperlukan untuk menciptakan hubungan yang selaras dalam proses peningkatan capaian PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)  melalui  program  Kadarkum  (Keluarga  Sadar  Hukum).  Manajemen  mencakup upaya  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  secara  efektif  dan  efisien  melalui  fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen termasuk perencanaan, pengorganisasian, penggerakan,  pengawasan,  dan  evaluasi  yang  dilakukan  untuk  mencapai  target  yang  telah ditetapkan (Hidayat, 2022; Purnamasari & Ramdani, 2018).
Manajemen  juga  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  organisasi  yang  melibatkan  kerja sama sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, manajemen melibatkan berbagai elemen organisasi baik internal seperti sumber daya manusia, sarana, prasarana, alat, barang, maupun fungsi dan posisi jabatan yang diatur secara teratur untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen memberdayakan semua sumber daya  organisasi  dengan  harmonisasi  dalam  mencapai  tujuan  organisasi,  termasuk  unsur kepemimpinan,  pengambilan  keputusan,  hubungan  antarmanusia,  dan  manusia  itu  sendiri (Purhantara, 2010).
Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  menerapkan  asas  desentralisasi  dalam pemerintahan  di  setiap  daerah  dengan  memberikan  kesempatan  dan  kewenangan  kepada daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Hal ini tercermin dalam pengaturan pemerintahan desa melalui Undang-Undang tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yaitu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pemerintahan desa memiliki tugas ganda dan dikenal sebagai dwi fungsi pemerintahan. Di satu sisi, pemerintah desa bertindak sebagai perwakilan masyarakat, sedangkan di sisi lain bertindak  sebagai  perwakilan  dari  pemerintah.  Fungsi  ini  menempatkan  pemerintah  desa sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakatnya.
Peneliti  melakukan  kegiatan  presurvey  di  desa  Cikurutug,  berdasarkan  presurvey  ini dapat dilihat meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan),  sehingga  target  dapat  tercapai.  Hal  ini  dikarenakan  manajemen  yang diimplementasikan  oleh  pemerintah  desa  Cikurutug,  Kecamatan  Cireunghas,  Kabupaten
Sukabumi. Tindakan yang diambil oleh pemerintah desa Cikurutug meliputi sosialisasi kepada masyarakat  mengenai  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  penyebaran  Surat  Pemberitahuan Pajak  Terutang  (SPPT)  oleh  petugas  pemungut  pajak  kepada  setiap  wajib  pajak  dengan memberikan edukasi khusus tentang perpajakan, serta memberikan motivasi agar masyarakat lebih bertanggung jawab dalam pembayaran pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan setiap hari oleh petugas pemungut pajak.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Implementasi
Implementasi  dalam  KBBI  adalah  sesuatu  hal  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan, perencanaan,  kesepakatan  atau  penerapan  kewajiban  dan  tentunya  mengacu  pada  aturan tertentu. Menurut Nurdin dan Usman (2002), implementasi dapat diartikan sebagai tindakan atau  aktivitas  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  terikat  oleh  mekanisme  tertentu. Implementasi  bukan  hanya  sekadar  aktivitas,  tetapi  juga  merupakan  kegiatan  yang direncanakan dengan tujuan mencapai target atau sasaran.

## 2. Manajemen
Secara  etimologis,  istilah  "manajemen"  berasal  dari  Bahasa  Inggris,  yaitu "management",  yang  berkembang  dari  kata  kerja  " to  manage "  yang  berarti  mengatur  atau mengelola. Kata "manage" sendiri berasal dari Bahasa Italia, " maneggio ", yang diadopsi dari Bahasa  Latin  " managiare ",  yang  berakar  dari  kata  " manus "  yang  berarti  tangan  (Samsudin, 2006). Namun, secara terminologi, ada banyak definisi yang diajukan oleh berbagai ahli. G.R. Terry  mendefinisikan  manajemen  sebagai  suatu  proses  khas  yang  melibatkan  tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan yang  telah  ditetapkan  melalui  penggunaan  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  lainnya (Hasibuan, 2001).

## 3. Fungsi Manajemen
Pada  dasarnya,  manajemen  melibatkan  tugas  dan  tanggung  jawab  manajer  dalam mencapai tujuan atau sasaran dengan mengatur karyawan serta mengalokasikan sumber daya material  dan  finansial.  Manajer  perlu  mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya  dengan menggabungkannya menjadi satu kesatuan dan mengubahnya menjadi hasil yang diinginkan (Prafitri  et  al.,  2018;  Nugoho,  2019).  Untuk  mencapai  hal  ini,  manajer  harus  melaksanakan fungsi-fungsi  manajemen  yang  meliputi  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan, pengawasan, dan evaluasi (Pongantung et al., 2021; Suryani, 2019).
Menurut  Sondang  P.  Siagian,  fungsi-fungsi  manajemen  terdiri  dari  beberapa  hal sebagai berikut:
a. Perencanaan  ( Planning ):  Manajer  perlu  merencanakan  langkah-langkah  yang  akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
b. Pengorganisasian ( Organizing ): Manajer bertanggung jawab dalam mengatur struktur organisasi, menentukan tugas dan tanggung jawab, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan.
c. Penggerakan  ( Motivating ):  Manajer  harus  dapat  memotivasi  karyawan  agar  bekerja dengan semangat dan berkontribusi secara maksimal.
d. Pengawasan  ( Controlling ):  Manajer  perlu  melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan tugas dan mengukur hasil yang dicapai untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana.
e. Evaluasi  ( Evaluating ):  Manajer  harus  melakukan  evaluasi  terhadap  kinerja  dan  hasil yang dicapai guna memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kerja di masa depan.
Dengan  menjalankan  fungsi-fungsi  manajemen  ini,  manajer  dapat  mengoptimalkan penggunaan  sumber  daya  dan  mengkoordinasikan  pelaksanaan  tugas-tugas  untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 4. Pengertian Pajak
Menurut  Soemitro  dalam  Mardiasmo  (2011),  definisi  pajak  adalah  sebagai  berikut: "Pajak  adalah  kontribusi  wajib  yang  dibayarkan  oleh  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung, dan digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah."  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) merupakan pajak yang dikenakan oleh negara terhadap tanah dan/atau bangunan sesuai dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  memiliki  sifat  kebendaan,  yang  berarti  besarnya pajak  yang  harus  dibayar  ditentukan  oleh  kondisi  objeknya,  yaitu  tanah  dan/atau  bangunan. Sifat subjek (siapa yang membayar) tidak mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar. Bumi meliputi permukaan tanah dan perairan dalam negeri, termasuk rawa-rawa, tambak, dan perairan.  Sedangkan  bangunan  adalah  struktur  teknis  yang  ditanam  atau  dipasang  secara permanen  di  tanah  dan/atau  perairan,  seperti  rumah,  jalan  tol,  kolam  renang,  pagar  mewah, tempat  olahraga,  gelanggang  kapal,  dermaga,  taman  mewah,  tempat  penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, serta fasilitas lainnya yang memberikan manfaat (Lova & Amaliah, 2022).

## 5. Pengertian Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum)
Kadarkum  merupakan  sebuah  forum  yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  anggota masyarakat yang secara mandiri berupaya meningkatkan kesadaran hukum individu mereka.

## C. METODE

## 1. Metode yang digunakan
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  bertujuan  untuk memberikan penjelasan terperinci tentang permasalahan yang diteliti. Metode ini melibatkan penggunaan teknik pengumpulan data baik melalui sumber sekunder maupun sumber primer. Artinya  metode  ini  lebih  mengutamakan  pengamatan  fenomena  dan  lebih  fokus  terhadap substansi  fenomena  tersebut.  Pengumpulan  data  dalam  metode  kualitatif  menurut  Gill  et  al. (2008)  adalah  observasi,  analisis  visual,  studi  pustaka  dan  interview  baik  individu  ataupun kelompok.
Menurut  Rahmasari  (2017),  penelitian  kualitatif  memiliki  beberapa  karakteristik, seperti menggunakan lingkungan alami sebagai sumber data langsung, mengandalkan manusia sebagai  instrumen  utama  dalam  pengumpulan  data,  serta  melakukan  analisis  data  secara induktif. Sementara itu, Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif didasarkan  pada  filsafat  postpositivisme  dan  digunakan  untuk  melakukan  penelitian  pada obyek yang alamiah.
Adapun langkah-langkah dalam penelitian kualitatif ini adalah: 1) Pengumpulan data dapat berupa wawancara, kuisioner, dokumenter, diskusi masyarakat terfokus; 2) Reduksi dan klasifikasi  data;  3)  Tampuilan  data;  dan  4)  Menarik  kesimpulan.  Penelitian  dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengamatan fenomena, yaitu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya PBB melalui program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

## 2. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Pertama, perencanaan  adalah  proses  penyusunan  rencana  berdasarkan  tujuan  atau  kebutuhan  yang rasional.  Kedua,  pengorganisasian  melibatkan  pembagian  tugas-tugas  kecil  atau  penugasan
tugas sesuai dengan kemampuan atau peran mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Ketiga, pergerakan  adalah  tindakan  yang  diambil  untuk  mencapai  sasaran  atau  target  yang  telah ditetapkan. Keempat, pengawasan adalah kegiatan pemantauan dan pengukuran yang bertujuan untuk  memperbaiki  pelaksanaan  kegiatan  jika  diperlukan,  sehingga  rencana  dapat  tercapai sesuai dengan sasaran. Terakhir, evaluasi merupakan fungsi manajemen yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari hasil pelaksanaan kegiatan.

## 3. Informan Penelitian
Pada penelitian ini, informan dipilih menggunakan metode purposive sampling sesuai dengan pendapat Sugiyono (2015). Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel data yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Moelong (2006),  informan  merupakan  individu  yang  memberikan  informasi  mengenai  situasi  dan kondisi latar belakang penelitian. Pada penelitian ini, kepala desa Cikurutug beserta aparat desa dijadikan  sebagai  informan  penelitian,  karena  objek  penelitiannya  berada  pada  wilayah pemerintah desa Cikurutug, maka dalam hal ini mereka merupakan informan yang paling tepat dikarenakan peneliti dapat menerima data primer dan data sekunder. Selain kepala desa dan aparat desa, warga desa  Cikurutug  pun dijadikan informan walaupun hanya untuk  beberapa sampel.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan Sugiyono (2015), langkah yang sangat penting dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data. Hal ini karena tujuan  utama penelitian adalah  untuk  memperoleh data yang relevan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Terdapat  beberapa  langkah  yang  ditempuh  untuk  mendapatkan  sampel  dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu:
a. Menentukan topik dan tujuan (Topik yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi  manajemen  pemerintah  desa  dalam  capaian  PBB  di  desa  Cikurutug. Topik  ini  dibahas  guna  mencapai  tujuan  penelitian  yaitu  untuk  dapat  mengetahui keberhasilan  pemerintah  desa  Cikurutug  dalam  mengimplementasikan  manajemen pemerintah desa untuk capaian PBB
b. Menentukan  kriteria  dari  sample  yang  dibutuhkan  (Kriteria  dan  sampel  yang dibutuhkan  pada  penelitian  ini  lebih  ke  arah  pelaksana  implementasi,  seperti  halnya kepala desa dan aparat. Kemudian ada juga warga desa yang dijadikan sampel).
c. Menentukan populasi yang akan diambil sampelnya.
Alasan menggunakan teknik ini menurut statistikian karena lebih tepat bila penelitian membutuhkan kriteria khusus dengan maksud sampel yang diambil akan sesuai dengan tujuan penelitian serta dapat dijadikan solusi. Menurut sekaran (2013) sebenarnya ada dua tipe utama teknik  purposive  sampling,  yaitu:  1)  Pengambilan  sampel  berdasarkan  pertimbangan  atau judgement sampling; dan 2) Pengambilan sampel qouta atau quota sampling.

## 5. Analisis Data
Sugiyono  (2015)  mengemukakan  bahwa  analisis  data  kualitatif  melibatkan  langkah- langkah sistematis dalam mencari dan mengorganisir data yang diperoleh melalui wawancara, catatan  lapangan,  dan  sumber-sumber  lainnya.  Tujuan  dari  proses  ini  adalah  untuk mempermudah pemahaman dan penyampaian temuan kepada orang lain.

## Gambar 1. Analisi data pada Penelitian kualitatif
Sumber: dqlab.id

## D. HASIL PEMBAHASAN
Implementasi Manajemen Pemerintah Desa dalam meningkatkan capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) merupakan upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat dalam membayar PBB secara tepat dan patuh terhadap peraturan perpajakan.
Pemerintah  desa  menjalankan  fungsi-fungsi  manajemen,  seperti  perencanaan, pengorganisasian,  penggerakan,  pengawasan,  dan  evaluasi,  dalam  melaksanakan  program Kadarkum. Pertama, dalam perencanaan, pemerintah desa merumuskan strategi dan langkah- langkah  konkret  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  membayar PBB.  Hal  ini  meliputi  penyusunan  program  edukasi  dan  sosialisasi  mengenai  PBB  serta penyusunan target peningkatan capaian PBB (Kurniawan et al., 2020).
Kedua, dalam pengorganisasian, pemerintah desa membentuk tim atau kelompok kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program  Kadarkum. Tim  ini terdiri  dari berbagai pihak terkait, seperti petugas pemungut pajak, aparatur desa, dan tokoh masyarakat. Mereka bekerja  sama  dalam  menyusun  strategi  pelaksanaan  program,  membagi  tugas,  dan mengkoordinasikan kegiatan terkait PBB.
Ketiga,  dalam  penggerakan,  pemerintah  desa  melakukan  berbagai  kegiatan  untuk menggerakkan masyarakat  dalam memahami dan melaksanakan kewajiban membayar PBB. Ini termasuk kampanye edukatif, penyuluhan, dan pembentukan kelompok-kelompok diskusi untuk membahas masalah terkait PBB. Tujuannya adalah untuk memotivasi masyarakat agar lebih  bertanggung  jawab  dalam  membayar  PBB  dan  menjelaskan  manfaat  dari  pembayaran pajak tersebut.
Keempat,  dalam  pengawasan,  pemerintah  desa  melakukan  monitoring  dan  evaluasi terhadap pelaksanaan program  Kadarkum. Mereka memantau tingkat  partisipasi  masyarakat dalam pembayaran PBB, mengevaluasi efektivitas kegiatan sosialisasi, dan mengidentifikasi kendala  atau  hambatan  yang  mungkin  muncul.  Dengan  melakukan  pengawasan  yang  ketat, pemerintah  desa  dapat  mengidentifikasi  kekurangan  dan  melakukan  perbaikan  dalam pelaksanaan program.
Evaluasi  dilakukan  untuk  mengevaluasi  keberhasilan  program  Kadarkum  dalam meningkatkan capaian PBB. Pemerintah desa melakukan analisis terhadap data capaian PBB sebelum  dan  setelah  program  dilaksanakan,  serta  membandingkan  dengan  target  yang  telah ditetapkan. Dari evaluasi ini, pemerintah desa dapat menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan implementasi manajemen pemerintah desa yang baik dan program Kadarkum yang  efektif,  diharapkan  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  PBB  akan
meningkat. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan publik di desa tersebut.
Implementasi manajemen pemerintah desa dalam meningkatkan capaian PBB melalui program Kadarkum melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal. Pemerintah desa harus memastikan tersedianya sumber daya yang memadai, seperti anggaran  yang  cukup,  tenaga  kerja  terampil,  sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan,  serta teknologi  informasi  yang  mendukung  pengolahan  data  PBB.  Selain  itu  juga  bisa  dilakukan dengan kolaborasi dengan instansi terkait, seperti Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) atau Dinas  Pajak,  menjadi  langkah  penting  dalam  mendapatkan  dukungan  teknis  dan  informasi terkait  peraturan  perpajakan.  Kerjasama  ini  memungkinkan  pertukaran  pengetahuan  dan pengalaman yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan PBB (Fahri, 2017).
Penting untuk meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai PBB.  Pemerintah  desa  perlu  aktif  dalam  menyampaikan  informasi  melalui  berbagai  cara, seperti  penyuluhan,  pertemuan  warga,  pemasangan  spanduk,  leaflet  informatif,  dan pemanfaatan media sosial. Komunikasi yang baik akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembayaran PBB dan manfaatnya bagi pembangunan desa.
Pemberdayaan  masyarakat  juga  menjadi  aspek  penting  dalam  program  Kadarkum. Melibatkan  masyarakat  secara  aktif  dalam  pengawasan  dan  pengumpulan  data  terkait  objek pajak di wilayah desa dapat memperkuat partisipasi mereka dalam pengelolaan PBB. Dengan melibatkan masyarakat,  tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan program ini.
Monitoring dan evaluasi rutin perlu dilakukan oleh pemerintah desa untuk memantau pelaksanaan  program  Kadarkum.  Dengan  melakukan  evaluasi  secara  berkala,  dapat diidentifikasi  kekurangan  atau  hambatan  yang  muncul  dan  dilakukan  perbaikan  yang diperlukan  guna  meningkatkan  efektivitas  program.  Dengan  mengimplementasikan manajemen  pemerintah  desa  melalui  program  Kadarkum  dengan  baik,  diharapkan  capaian PBB dapat meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan desa secara keseluruhan.
Hasil  penelitian  dilapangan  sangat  berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap capaian PBB melalui program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Desa Cikurutug Kecamatan  Cireunghas  kabupaten  Sukabumi.  Dalam  hal  ini  pemerintah  desa  Cikurutug berhasil  mendapatkan  capaian  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sesuai  target,  kenaikan  pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Cikurutug meningkat secara signifikan mulai tahun 2021,  hal  ini  membuktikan  bahwa  perencanaan,  pengorganisasian,  pergerakan,  pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah desa Cikurutug berjalan dengan baik. Hal ini diketahui dari hasil wawancara  beserta  data  pendukung  lainnya  dari  informan  penelitian.  Diolah  menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.
Implementasi Manajemen Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melaui program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Desa Cikurtug Kecamatan  Cireunghas  Kabupaten  Sukabumi  sangat  baik  karena  terdapat  peningkatan  yang signifikan, yaitu warga desa Cikurutug bisa mentaati hukum dengan menunaikan kewajiban membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  tepat  waktu.  Oleh  karena  itu  Desa  Cikurutug dinobatkan sebagai juara PBB dan sukses dalam penilaian lomba Sadar Hukum (DARKUM) Jabar  2022.  Adapun  hal-hal  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  Cikurutug  beserta  perangkat desa  dalam  meraih  pencaiapan  yang  baik  adalah  melakukan  sosilaisasi  kepada  masyarakat tentang  pentingnya  membayar  pajak,  menjelaskan  dan  mengedukasi  masyarakat  mengenai perpajakan serta memotivasi masyarakat agar membayar pajak.

## E. KESIMPULAN
Implementasi  Manajemen  Pemerintah  Desa  Dalam  Meningkatkan  Capaian  PBB Melalui  Program  Kadarkum  (Keluarga  Sadar  Hukum)  di  Desa  Cikurutug  Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi diperoleh simpulan bahwa banyak faktor yang berpengaruh terhadap  capaian  PBB  melalui  program  KADARKUM.  Dalam  hal  ini  pemerintah  desa Cikurutug  berhasil  mendapatkan  capaian  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sesuai  target,  kenaikan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Cikurutug meningkat secara signifikan mulai  tahun  2021,  hal  ini  membuktikan  bahwa  perencanaan,  pengorganisasian,  pergerakan, pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah desa Cikurutug berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh aparat  desa guna tercapainya tujuan yaitu peningkatan capaian PBB di Desa Cikurutug  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya membayar  pajak  serta  mengedukasi  mengenai  perpajakan  dan  juga  memotivasi  masyarakat untuk  membayar  PBB  sebagai  kewajiban  setiap  masyarajat.  Selain  itu  petugas  melakukan pemungutan/penagihan PBB setiap hari kepada wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, M. I., & Warjio, W. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah  dalam  Pencapaian  Target  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (Studi  Deskriptif  di  Kelurahan  Bunut  Barat Kecamatan  Kota  Kisaran  Barat). Jurnal  Administrasi  Publik  (Public  Administration Journal) , 5 (2), 132-153.
Eprilianto,  D.  F.,  Pradana,  G.  W.,  &  Sari,  Y.  E.  K.  (2020).  Digital  Inovasi  Sektor  Publik: Efektivitas  Kolaborasi  dalam  Implementasi  Inovasi  Dega  Digital. Jurnal  El- Riyasah , 10 (2), 127-145.
Fahri,  L.  N.  (2017).  Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Dana  Desa  terhadap  Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara , 11 (1), 75-88.
George, T. R. (2006). Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara
Hakim, A. (2014). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) , 4 (1), 1-20.
Hasibuan, M. S. P. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara Hasibuan,  M.  S.P. (2015). Manajemen  Dasar,  Pengertian,  dan  Masalah. Jakarta:  Bumi Aksara.
Hidayat,  A.  (2022).  Implementasi  Pembangunan  Sustainable  Development  Goals  (SDGS) Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat. PAPATUNG:  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik , 5 (2), 55-62.
Kurniawan,  I.,  Setiawan,  B.,  &  Listiani,  T.  (2020).  Pembinaan  Aparatur  Pemerintah  Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa  bagi Para Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (2), 32-36.
Lova,  E.  F.,  &  Amaliyah,  A.  R.  (2022).  Peningkatan  Kemampuan  Pemerintah  Desa  dalam Manajemen  Pelayanan  Publik  di  Desa  Gampingan  Kecamatan  Pagak  Kabupaten Malang. I-Com: Indonesian Community Journal , 2 (2), 168-175.
Nugroho,  A.  (2019,  December).  Pelatihan  Pemanfaatan  Google  Drive  untuk  Manajemen Dokumen  dan  File  di  Pemerintahan  Desa  Sidowangi  Kabupaten  Magelang. In Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat (pp. 25-30).
Nugroho,  M.,  &  Kusdarini,  E.  (2019).  Stratedi  Pemerintah  Desa  dalam  Meningkatkan Kesadaran  Masyarakat  dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Jurnal  Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 4 (1), 117-127.
Pongantung, M. C., Dengo, S., & Mambo, R. (2021). Manajemen Strategis Pemerintah Desa dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Desa  Motoling  Dua  Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Administrasi Publik , 7 (103).
Prafitri, N., Setyoko, P. I., & Puspita, D. R. (2018). The Business Management of the Village Government  in  Managing  Village  Owned  Enterprise  Manajemen  Bisnis  Pemerintah Desa  dalam  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa. Masyarakat,  Kebudayaan  dan Politik , 31 (3), 328-338.
Purhantara, W. (2010). Evaluasi Implementasi Manajemen Pemerintahan Desa di Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo. Jurnal Penelitian Humaniora , 15 (1). Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2018). Manajemen Pemerintahan dalam Pembangunan Desa di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. Jurnal Politikom Indonesiana , 3 (1), 1-1. Sadili, S. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: Pustaka Setia.
Saputri, E., Hakim, A., & Noor, I. (2015). Implementasi Kebijakan Pemungutan  PBB–P2 di Kecamatan  Galis  Kabupaten  Pamekasan. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik (JISIP) , 4 (3).
Siagian, S. P. (2007). Fungsi - Fungsi Manajerial . Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods) . Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suryani,  A.  (2019).  Manajemen  Pengelolaan  Dana  Desa. J-MAS  (Jurnal  Manajemen  dan Sains) , 4 (2), 348-354.
Usman, N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum . Jakarta: Raja Gravindo Persada.