How to cite:
Picesco  Andika  Tulus  (2023),  Penyetaraan  Aparatur  Sipil  Negara  Ke  Dalam  Jabatan  Fungsional  Dalam Perspektif  Pembangunan  Ekonomi,  Vol.  8,  No.  3,  Maret  2023, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/ syntax- literate.v8i3.11503
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 3, Maret 2023

## PENYETARAAN  APARATUR  SIPIL  NEGARA  KE  DALAM  JABATAN FUNGSIONAL DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN EKONOMI
Picesco Andika Tulus Universitas Borobudur Email: picesco@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan penyetaraan Aparatur Sipil Negara kedalam jabatan fungsional dalam sudut pandang pembangunan ekonomi. Penelitian ini  menggunakan mix  method dengan  literatur riview dengan  menguji  data menggunakan  Uji  Statistik  Deskriptif.  Penerapan  kebijakan  penyetaraan  Aparatur Sipil  Negara  kedalam  jabatan  fungsional  masih  memiliki  banyak  kendala  dalam penerapannya sehingga masih perlu dilakukan pengkajian dan sosialisasi lebih lanjut. Dilihat  dari sudut pandang pembangunan ekonomi, kebijakan ini dapat  membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sumber daya manusia pada pemerintah, Hasil  Uji  Deskriptif  menunjukan  bahwa  pelayanan  publik  diangka  tertinggi  4,00 yang  merupakan  tertinggi  dari  5  tahun  terakhir.  Kepuasan  masyarakat  akan pelayanan  publik  berada  pada  nilai  88,2.  Indeks  Reformasi  Birokrasi  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya  hingga  pada  titik  tertinggi  yaitu  74,93.  Pengujian tersebut  menunjukan  bahwa  pelayanan  publik  yang  merupakan  indikator  dari pembangunan  ekonomi  mengalami  peningkatan  dengan  adanya  penyetaraan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan fungsional ini.
Kata kunci : aparatur sipil negara, pembangunan ekonomi, jabatan fungsional

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  policy  of  equalizing  state  civil  apparatus  into functional positions in the point of view of economic development. This study used a mix method with literature review by testing data using a descriptive statistical test. The implementation of the equalization state civil apparatus into functional positions still has many obstacles in its application so that it still needs to be further studied and  disseminated.  Viewed  from  the  point  of  view  of  economic  development,  this policy can help improve the quality of public services and human resources in the government, the descriptive test Results show that public services are estimated to be
the highest at 4.00 which is the highest of the last 5 years. Public satisfaction with public services stood at 88.2. The Bureaucratic Reform Index has increased every year to a high of 74.93. The test showed that public services, which are indicators of economic development, have increased with the equalization of state civil apparatus in this functional position.

## Keywords:  state civil apparatus, economic development, functional position

## Pendahuluan
Kebijakan  penyetaraan  jabatan  Aparatur  Sipil  Negara  merupakan  bagian  dari program  strategi  untuk  memangkas  atau  perampingan  birokrasi.  Penyetaraan  Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah sudah lama digaungkan dan menjadi suatu wacana. Penyetaraan  Aparatur  Sipil  Negara  sudah  diagendakan  sejak  masa  kepemimpinan Presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono  melalui  Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (Kementiran  PANRB).  Tujuan  dari  agenda  tersebut adalah  untuk  memindahkan  orientasi  pegawai  dari  jabatan  struktural  ke  jabatan fungsional (Pratiwi et al., 2022).
Kebijakan penyetaraan jabatan ASN diharapkan dapat meminimalisir biaya yang tidak diperlukan untuk memberikan fasilitas dinas dan jabatan kepada pejabat eslon III dan  IV  (Lestari,  2019).  Pengambilan  kebijakan  ini  melalui  pertimbangan  pencepatan pengambilan  keputusan  pemerintah  dan  menggantinya  dengan  jabatan  fungsional. Pejabat  eselon  saat  ini  memiliki  4  level  bahkan  ada  sampai  5  level  dibeberapa kementerian.  Menurut  Abbas  dan  Sadat  (2020)  dengan  adanya  banyak  level  eslon membuat semua kebijakan yang diambil menjadi sangat lama. Disamping itu penyetaraan jabatan ASN dikarenakan banyak tugas yang bisa dilakukan oleh satu orang baik itu pada pemerintah  darah  maupun  pusat  kenyataannya  dilakukan  banyak  orang.  Hal  tersebut dipandang menjadi pemborosan uang negara serta kinerja ASN menjadi kurang efektif. Selain itu melihat dari ASN yang lebih mementingkan untuk mengejar jabatan dari pada memberikan  kualitas  pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada  masyarakat  (Winoto  & Handayani, 2022). Sehingga perlu dirubah pola fikir ASN tersebut melalui penyetaraan jabatan ASN.
Kementrian PANRB akan lebih memaksimalkan jabatan fungsional yang sudah ada  serta  akan  menambah  pos  jabatan  fungsional  bagi  ASN  yang  terkena  dampak. Terdapa 222 jabatan fungsional dengan instansi pembina sejumlah 51 Kementrian/lembaga  sampai  dengan  Juni  2020.  Apabila  terjadi  penyetaraan  jabatan manajerial maka jabatan fungsional dikembangkan sehingga jumlahnya akan bertambah. Melalui  pengembangan  jabatan  fungsional  ini  diharapkan  dapat  mempermudah  dan mempelancar pelayanan publik. ASN Pegawai Negeri Sipil merupakan mayoritas pengisi jabatan fungsional  dengan persentase sebesar 50,88% atau 2.096.876 PNS  yang terdiri dari:  69,23%  Tenaga  Guru  (1.451.591),  15,28%  Tenaga  Kesehatan  (320.427),  11,86% Tenaga Teknis (248.709) dan 3,63% Tenaga Dosen (Kementrian PANRB, 2022).
Pada  masa  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo,  penyetaraan  ASN  kedalam jabatan  fungsional  terus  digaungkan  dan  dipercepat  pelaksanaannya.  Melalui  pidato pertamanya  saat  pelantikan  presiden  di  Gedung  DPR/MPR  menyampaikan  bahwa struktur  jabatan  yang  ada  di  lembaga  terlalu  banyak.  Beliau  menginginkan menyederhanakannya kedalam 2 level saja dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai  keahlian,  keterampilan,  serta  kompetensi.  Kondisi  yang  ada  menunjukan bahwa  pada  rentang  struktur  birokrasi  pemerintahan  terdapat  4  (empat)  tingkatan birokrasi dari jabatan pimpinan tinggi madya (eselon 1), jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon  2),  administrator  (eselon  3)  dan  pengawas  (eselon  4).  Tingkatan  alur  birokrasi pemerintahan  tersebut  rentangnya  terlalu  tinggi,  panjang,  dengan  prosedur  pelayanan yang  tentunya  membutuhkan  waktu  lama.  Intinya  restrukturisasi  birokrasi  pemerintah tujuan  utamanya  adalah  untuk  mengurangi  rentang  eselonisasi  untuk  memperpendek pengambilan keputusan dan mempercepat rentang tindakan sistem kerja pelayanan publik dalam birokrasi pemerintahan.
Menurut Rakhmawanto dkk (2021) penyetaraan ASN kedalam jabatan fungsional melalui  program  reformasi  birokrasi  sangat  diperlukan  mengingat  seiring  berjalannya waktu  perkembangan  masyarakat  akan  kebutuhan  semakin  kompleks  serta  persaingan masyarakat global yang kian ketat. Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, Perkembangan zaman yang ditandai  dengan  ekspektasi  tinggi  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  kompleks maka  harus  diiringi  dengan  peran  birokrasi  yang  aktif  serta  dapat  menyesuaikan  dan memecahkan  masalah  dalam  masyarakat  yang  menjadi  bagian  dari  kewajibannya (Haning, 2018).

## Metode Penelitian Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian dengan mix method yang mengkaji kebijakan penyetaraan Aparatur Sipil Negara kedalam jabatan fungsional jika dilihat dari perspektif pembangunan ekonomi serta mengukurnya melalui penilaian angka-angka. Ide/gagasan kajian ini diasumsikan bahwa terdapat permasalahan mendasar pada struktur organisasi pemerintahan yang cenderung kurang efektif untuk memberikan pelayanan publik yang tepat dan cepat sehingga perlu disederhanakan.

## Populasi dan Sampel
Data  populasi  dan  sampel  dalam  penelitian  bersumber  dari  Kementrian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi.  Data  yang  diambil  sudah diolah  sebelumnya  oleh  Kementrian  PANRB  berupa  survei  kepada  populasi  yaitu masyarakat  Indonesia  yang  dilakukan  secara random  sampling. Data  yang  peneliti dapatkan berupa data Indeks Pelayanan Publik (IPP), Survei Kepuasan Masyarakat, dan Indeks Reformasi Birokrasi.

## Teknik Analisis Data
Kajian  ini  menggunakan  pendekatan  analisis  deskriptif  untuk  menjelaskan penyetaraan jabatan ASN dalam perspektik pembangunan ekonomi. Data kajian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur terkait. Fokus kajian pada pengaruh analisis  penyetaraan  jabatan  ASN  dalam  perspektik  pembangunan  ekonomi.  Teknik analisis  data  penelitian  menggunakan  pola  tiga  jalur  kegiatan:  pertama,  reduksi  data dilakukan  dengan  proses  pemilihan,  penyederhanaan,  pengabstrakan  dan  transformasi data  dari  catatan-catatan  tertulis  dari  studi  literatur;  kedua,  penyajian  data  dengan melakukan penyusunan atau penggabungan dari kumpulan informasi yang memberikan kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  serta  pengambilan  tindakan;  ketiga, penarikan  kesimpulan/verifikasi  dilakukan  dengan  menghubungkan  antara  pokok permasalahan,  tinjauan  teoritis,  dan  analisis  data  untuk  menguji  kebenaran  data. Pengujian  data  menggunakan  Uji  Statistik  Deskriptif  untuk  menemukan  nilai mean, minimal, maximal, dan standard deviation.

## Hasil dan Pembahasan

## Penyetaraan Aparatur Sipil Negara Ke Dalam Jabatan Fungsional
Penyetaraan ASN dalam jabatan fungsional sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Aparatur  Sipil  Negara  menduduki  jabatan  fungsional  terbanyak  dalam  kebijakan Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  Ke  Dalam  Jabatan  Fungsional.  Dengan  adanya pemangkasan  dari  jabatan  struktural  berupa  Aparatur  Sipil  Negara  maka,  pemerintah telah  menentukan  kebijak  pemberian  gaji  yang  setara  serta  menambah  jumlah  jabatan fungsional yang ada, Kebijakaan penyetaraan Aparatur Sipil Negara ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat pelayanan publik kepada masyarakat.
Pemerintah  telah  menambah  32  jabatan  fungsional  baru  dalam  rangka mendungkung  kebijakan  ini.  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi,  Tjahjo  Kumolo  menyampaikan  bahwa  hingga  Oktober  2020  ada  total  231 jabatan  fungsional.  Dalam  mendukung  kebijakan  penyetaraan  Aparatur  Sipil  Negara pemerintah.  Saat  ini  masih  memproses  109  jabatan  fungsional  baru  dari  berbagai kementerian/lembaga  terus  ditambah.  Sesuai  dengan  arahan  presiden,  dimana  jalur birokrasi  dipersingkat  dengan  pemangkasan  hirarki  dan  level  eselonisasi  pejabat struktural  menjadi  2  level  saja,  dan  mengganti  dengan  jabatan  fungsional  yang menghargai keahlian dan kompetensi.
Jika  ditinjau  dari  syarat  dan  kriteria  penerapan  kebijakaan  penyetaraan  jabatan administrasi  ke  dalam  jabatan  fungsional,  memang  benar  kebijakan  ini  tertuju  kepada ASN  yaitu  pegawai  negeri  sipil  (PNS).  Adapun  syarat  penyetaraan  adalah  sebagai berikut:
a. PNS yang masih menjalankan tugas dalam jabatan administrator, jabatan pengawas, dan  jabatan  pelaksana  yang  merupakan  eselon  V  berdasarkan  keputusan  pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang diberikan kewenangan
b. Me miliki ijazah paling rendah; (1) sarjana atau diploma empat bagi yang disetarakan ke  dalam  jabatan  fungsional  yang  mensyaratkan  jenjang  pendidikan  paling  rendah sarjana atau diploma empat; (2) magister bagi jabatan fungsional yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah magister; (3) sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan  yang  dipersyaratkan  dalam  pengangkatan  jabatan  fungsional  yang mensyaratkan  kualifikasi  pendidikan  tertentu  pada  jenjang  tertentu  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Memiliki  kesesuaian  tugas,  fungsi,  pengalaman,  atau  pernah  melaksanakan  tugas yang berkaitan dengan tugas jabatan fungsional. Dalam hal tidak memiliki kualifikasi atau  jenjang  pendidikan  yang  berkesesuaian  dengan  kualifikasi  atau  jenjang pendidikan yang disyaratkan, administrator, pengawas, dan pejabat  pelaksana yang merupakan  eselon  V  dapat  disetarakan  ke  dalam  jabatan  fungsional.  Penyetaraan jabatan dapat dilakukan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh  instansi  pemerintah  yang  bersangkutan  setelah  berkoordinasi  dengan  instansi pembina  jabatan  fungsional.  Dalam  hal  tidak  mengikuti  dan  tidak  lulus  uji kompetensi,  pejabat  administrasi  dapat  dialihkan  ke  jabatan  fungsional  lain  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Administrator,  pengawas,  dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 4 (empat) tahun  sejak diangkat  dan dilantik dalam jabatan  fungsional.  Administrator  yang  akan  diangkat  dalam  jabatan  fungsional jenjang  ahli  madya  harus  memperhatikan  ketentuan  jabatan  fungsional  yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan magister untuk menduduki jenjang ahli madya dan  wajib  memiliki  pendidikan  sesuai  dengan  persyaratan  jabatan  paling  lama  4 (empat) tahun sejak diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional.
Adapun kriteria penyetaraan jabatan fungsional diantaranya:
a. Pejabat  yang  diusulkan  dalam  penyetaraan  jabatan  merupakan  pejabat administrasi  yang  pada  saat  penyederhanaan  struktur  organisasi  duduk  dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi.
b. Tugas  dan  fungsi  jabatan  administrasi  berkaitan  dengan  pelayanan  teknis fungsional
c. Tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional.
d. Jabatan yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu.
Ditinjau dari syarat dan kriteria tersebut banyak permasalahan yang timbul dari kebijakan ini. Dalam hal jabatan fungsional yang diduduki mensyaratkan pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tertentu dan belum terpenuhi pada saat pengangkatan dan  pelantikan,  pejabat  fungsional  wajib  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  dan memiliki sertifikat  sesuai  yang disyaratkan paling lama 2  (dua) tahun setelah diangkat dan  dilantik  dalam  jabatan  fungsional.  Mayoritas  ASN  dalam  hal  ini  PNS  yang merupakan  pejabat  administrator  merasa  keberatan  apabila  harus  kembali  menempuh pendidikan  hanya  untuk  memenuhi  syarat  penyetaraan.    Para  ASN  yang  terdampak mayoritas berada pada jabatan administrasi diharuskan kembali menempuh pendidikan
karena  kualifikasi  pendidikannya  tidak  sesuai  dengan  persyaratan  jabatan  fungsional yang  akan  didudukinya.  Ditinjau  dari  waktu  studi  jika  harus  menempuh  pendidikan kembali, maka diperlukan waktu sekitar 4-5 tahun lagi. Ini bukanlah waktu yang singkat mengingat lagi kebanyakan ASN yang terdampak penyetaraan jabatan fungsional sudah berumur diatas 50 tahun. Apabila dilihat dari segi biaya ini memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Keputuasan  mengabaikan  kompentesi  keahlian  dalam  kebijakan  penyetaraan  ASN dalam  jabatan  fungsional  ini  di  dukung  dengan  penghasilan  yang  semakin  menurun. Berdasarkan identifikasi penyetaraan jabatan dilihat dari kelas jabatan dan penghasilan apabila  dialihkan  ke  dalam  jabatan  fungsional,  kelas  jabatan  dan  penghasilannya menurun.  Sehingga  kebanyakan  pejabat  administrasi  akan  dialihkan  ke  dalam  jabatan fungsional analis kebijakan yang memiliki kelas jabatan dan tunjangan jabatan yang lebih besar  dibandingkan  dengan  kelas  dan  tunjangan  jabatan  pada  jabatan  fungsional  yang lainnya.
ASN  masih  berfikir  bahwa  dengan  adanya  penyetaraan  ASN  kedalam  jabatan fungsional  maka  jenjang  karir  akan  sangat  terbatas.  Namun  melalui  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional ini  menjadi  suatu  instrumen  untuk  memberikan  peluang  pengembangan  karier  agar organisasi tetap dapat berjalan dengan sistem karier berbasis fungsional. Dengan adanya peraturan  tersebut  maka  pengangkatan  jabatan  administrasi  ke  jabatan  fungsional dilakukan lebih simpel. Pemerintah didorong mengusulkan paling lambat 30 Juni 2020 yang  kemudian  akan  menjadi  dasar  untuk  sistem  pengembangan  karier  dan kesejahteraannya. Jika melewati 30 Juni 2020 instansi pemerintah masih bisa melakukan pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dengan penyesuaian/inpassing dan perpindahan jabatan. Hal ini dikarenakan basis kerja di organisasi tidak hanya di jabatan struktural  saja  tetapi  juga  di  jabatan-jabatan  fungsional.  Mekanisme  pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penataan kelas jabatan, formasi dan peta jabatan serta pola karier jabatan fungsional harus sudah menjadi perhatian. Namun sayangnya masih saja mekanisme penyetaraan yang masih belum selaras.
Sesuai  penjelasan  tersebut  masih  saja  terdapat  beberapa  permasalahan  ketika melakukan penyetaraan jabatan ASN administrasi ke jabatan fungsional, yakni:
a. Terbatasnya  ruang  lingkup  tugas  jabatan  fungsional  pada  unit  kerja  yang menggantikan jabatan struktural (administrator dan pengawas)
b. Masih  adanya  pemahaman  bahwa  pengembangan  karier  ASN  hanya  dalam jabatan struktural (Pengawas, Administrator, JFT)
c. Masih terjadi disparitas kesejahteraan pejabat fungsional (kelas jabatan, tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya)
d. Belum selarasnya proses pengalihan jabatan melalui penyetaraan jabatan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja.

## Penyetaraan  Aparatur  Sipil  Negara  Ke  Dalam  Jabatan  Fungsional  Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi
Penyetaraan  Aparatur  Sipil  Negara  Ke  Dalam  Jabatan  Fungsional  merupakan kebijakan  reformasi  birokrasi.  Reformasi  birokrasi  merupakan  salah  satu  upaya  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  aparatur  sipil  negara  (ASN). Menurut  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Tjahjo Kumolo adanya penyetaraan jabatan fungsional ASN merupakan bagian dari reformasi birokrasi  yang  menghendaki  ASN  agar  profesional  dan  dinamis.  Salah  satu  langkah konkret  dalam  melaksanakan  tujuan  reformasi  birokrasi  adalah  melalui  penyetaraan jabatan  fungsional  ASN.  Penyetaraan  jabatan  fungsional  ASN  untuk  menghasilkan aparatur negara yang memiliki keahlian, kemampuan dan kompetensi tertentu dan dengan itu mereka dapat diarahkan pada bidang yang relevan.
Pada  kebijakan  penyetaraan  ASN  ke  dalam  jabatan  oprasional  ini  mengacu kepada peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia yang dalam kasus ini yaitu ASN di pemerintahan dalam melakukan pelayanan. Kualitas ASN adalah cerminan dari  kualitas  pemerintaahan  itu  sendiri.  Ketika  kualitas  pelayanan  yang  diberikan berkualitas maka pembanguan ekonomi seharusnya akan meningkat.
Pemerintah diharapkan mampu menjamin pemberian pelayanan publik yang baik kepada  masyarakat.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menyebutkan  Indonesia  merupakan  Negara  Kesejahteraan ( welfare state ) yang mempunyai tujuan antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Untuk  mewujudkan welfare  state ,  negara  harus  berupaya  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  dengan  standar  minimum  tertentu.  Perwujudan welfare  state dilaksanakan  antara  lain  melalui  pengentasan  kemiskinan  dan  peningkatan  kualitas Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  peningkatan  kesehatan  masyarakat,  dan  pembangunan ekonomi.  Pelaksanaan  kebijakan  dalam  mencapai welfare  state sangat  erat  kaitannya dengan  kualitas  layanan  publik.  Negara  sejahtera  berbanding  lurus  dengan  kualitas pelayanan  publik  yang  tinggi,  sebaliknya  negara  yang  kurang  sejahtera/maju,  kualitas pelayanan publiknya juga rendah.
Peningkatan  layanan  publik  juga  merupaka  faktor  penting  dalam  persaingan global untuk menarik investasi dan menciptakan iklim berusaha yang baik. Hal ini terlihat dari  indikator  Ease  of  Doing  Business  (EODB).  Pada  tahun  2019,  peringkat  EODB Indonesia berada pada posisi  ke-73 dari 190 negara. Peringkat  kemudahan bisnis yang baik menunjukkan kualitas layanan publik, keadaan ekonomi, dan sosial yang juga baik.
Dengan adanya kebijakan penyetaraan fungsional ASN dituntut untuk memiliki kualitas pendidikan dan  kualitas diri yang baik.  Sesuai  dengan syarat  dari  penyetaraan fungsional  yaitu  harus  sesuai  dengan  tingkat  pendidikan  yang  sesuai  dengan  jabatan fungsional  yang  dituju.  Ketika  adanya  syarat  ini  artinya  kualitas  dari  ASN  sudah  ada standar yang baik. Apalagi dengan adanya sistem kredit point yang merupakan penilaian dari pelayanan publik yang diberikan ASN menjadi suatu penilaian pasti bagi ASN itu
sendiri.  Kredit  point  ini  menjadi  suatu  standar  untuk  jenjang  karir  kedepannya  untuk ASN.  Selain  itu  dengan  adanya  penyederhanaan  dari  birokrasi  yaitu  hanya  menjadi  2 Eslon  sehingga  memempercepat  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  yang sebelumnya harus melalui rangkaian yang panjang.
Dari  penjelasan  diatas  penyetaraan  ASN  ini  jika  dilihat  dari  2  indikator pembanguan ekonomi yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan  publik.  Adanya  kebijakan  penyetaraan  ASN  ke  dalam  jabatan  fungsional seharunya menjadi langkah pembangunan ekonomi di Indonesia.

## Penilaiaan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia
Pelayanan  publik  merupakan  cerminanan  dari  pembangunan  ekonomi  suatu negara.  Selain  itu  pelayanan  publik  juga  merupakan  cerminan  kualitas  SDM  di pemerintahan.

## Penyajian Data
Sebagai bentuk penelian bagaimana penyetaraan ASN kedalam jabatan fungsional jika dilihat dalam perspektif pembangunan ekonomi bisa dinilai dari tiga aspek penilaian yaitu:  indeks  pelayanan  publik,  survei  kepuasan  masyarakat,  serta  indeks  reformasi birokrasi (RB).
Indeks pelayanan publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan  publik  di  lingkungan  K/L  pemda  di  Indonesia  berdasarkan  aspek  kebijakan pelayanan, aspek profosionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi pelayanan.
Berikut merupakan data indeks pelayanan publik sepanjang tahun 2017-2020 di Indonesia.
Tabel 1
Indeks Pelayanan Publik 2017-2020 Tahun IPP Pemerintah Daerah IPP Kementerian / Lembaga IPP Nasional 2017 3,33 3,39 3,28 2018 3,14 3,66 3,38 2019 3,43 3,83 3,63 2020 3,68 4,00 3,84
Berikut  merupakan grafik pergerakan indeks pelayanan publik sepanjang tahun 2017-2020 di Indonesia:

## Gambar 1 Pergerakan Indeks Pelayanan Publik 2017-2020
Survey kepuasan masyarakat adalah survey yang dilakukan dalam rangka menilai kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan pemerintah. Survey ini dilakukan oleh kementerian Deputi Bidang Pelayanan Publik. Survey dilakukan kepada 5 layanan publik  diantaranya:  layanan  konsultasi,  layanan  audiensi,  layanan  sosialisasi,  layanan data dan informasi, dan layanan pengaduan kepada publik. Pada tahun 2020 dilakukan 2 kali survey untuk  triwulan pertama dengan  responden sejumlah 76 orang dan triwulan kedua dengan jumlah responden 54 orang. Adapun data hasil nilai SKM yang diperoleh adalah sebagai berikut :

## Tabel 2
Survey Kepuasan Masyarakat 2022 Periode SKM Triwulan I 89,07 Triwulan II 88,19
Berikut merupakan grafik pergerakan kepuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah pada tahun 2022:
3,33 3,39 3,28 3,14 3,66 3,38 3,43 3,83 3,63 3,68 4,00 3,84 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 IPP Pemerintah Daerah IPP Kementerian / Lembaga IPP Nasional

## Indeks Pelayanan Publik 2017-2020
2017 2018 2019 2020

## Gambar 2 Pergerakan Kepuasan Masyarakat Tahun 2022
Indeks  Reformasi  Birokrasi  (RB)  adalah  tingkat  perkembangan  instansi pemerintah dalam penerapan budaya  anti korupsi,  pelaksanaan  anggaran  secara  efektif dan  efisien,  serta  kualitas  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Adapun  data  indeks reformasi birokrasi (RB) sebagai berikut:

## Tabel 3
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 2019-2020
Tahun RB Pemerintah Daerah RB Kementerian / Lembaga RB Nasional 2019 55,97 73,91 64,23 2020 53,85 74,93 64,28
Berikut merupakan grafik pergerakan indeks reformasi birokrasi pada tahun 2019-2020:
Gambar 3
Pergerakan Kepuasan Masyarakat Tahun 2022
89,07 88,19 87,6 87,8 88 88,2 88,4 88,6 88,8 89 89,2 Triwulan I Triwulan II KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022

## Uji Statistik Diskriptif
Pengujian dilakukan melalui uji statistik deskriftif yaitu mencari nilai m in, max, mean, dan standard deviation.
Pengujian Indeks Pelayanan Publik
Tabel 4 Uji Deskriptif - Indeks Pelayanan Publik Keterangan Hasil Mean = 3,55 Min = 3,14 Max = 4,00 Standard Deviation = 0,25
Hasil Uji Deskriptif pada Indeks Pelayanan Publik di Indonesia pada tahun 2017- 2020  menemukan  hasil mean sebesar  3,55, min sebesar  3,14, max sebesar  4,00,  dan standard  deviation sebesar  0,25.  Pengujian  ini  menunjukan  bahwa  pemerintah  daerah pernah memiliki pelayanan publik paling rendah yaitu diangka 3,14. Dan kementrian atau lembaga di tahun 2020 mendapat indeks tertinggi yaitu 4,00. Dilihat dari nilai standard deviation yang memiliki nilai 0,25 yang artinya resiko terjadi ketidakpuasan masyarakat akan pelayanan publik rendah karena nilai 0,25 lebih kecil dari 1. Dilihat dari pergerakan IPP setiap tahunnya sudah semakin meningkat dari tahun tahun sebelumnya.

## Pengujian Survei Kepuasan Masyarakat
Tabel 5 Uji Deskriptif - Survei Kepuasan Masyarakat Keterangan Hasil Mean = 88,63 Minimal = 88,19 Max = 89,07 55,97 73,91 64,23 53,85 74,93 64,28 0 20 40 60 80 RB Pemerintah Daerah RB Kementerian / Lembaga RB Nasional

## Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
2019 2020
Standard Deviation = 0,44
Hasil  Uji  Deskriptif  pada  survie  kepuasan  masyarakat  di  Indonesia  pada  tahun 2022  menemukan hasil mean sebesar 88,63, min sebesar 88,19, max sebesar 89,07, dan standard deviation sebesar 0,44. Pengujian ini menunjukan bahwa kepuasan masyarakat paling rendah yaitu diangka 88,19 dan mendapat kepuasan tertinggi yaitu 89,07. Dilihat dari  nilai standard  deviation yang  memiliki  nilai  0,44  yang  artinya  resiko  terjadi kelalayan  pelayanan  publik  rendah  karena  nilai  0,44  lebih  kecil  dari  1.  Dilihat  dari pergerakan kepuasan masyarakat terjadi penurunan dari triwulan I ke triwulan II sebesar 0,88.

## Pengujian Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
Tabel 6 Uji Deskriptif – Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Keterangan Hasil Mean = 68,49 Min = 53,85 Max = 74,93 Standard Deviation = 0,42
Hasil Uji Deskriptif pada Indeks Pelayanan Publik di Indonesia pada tahun 2017- 2020 menemukan hasil mean sebesar 68,49, min sebesar 53,85, max sebesar 74,93, dan standard  deviation sebesar  0,42.  Pengujian  ini  menunjukan  bahwa  pemerintah  daerah pernah memiliki pelayanan publik paling rendah yaitu diangka 3,14. Dan kementrian atau lembaga di tahun 2020 mendapat indeks tertinggi yaitu 4,00. Dilihat dari nilai standard deviation yang memiliki nilai 0,42 yang artinya resiko terjadi kelalayan pelayanan publik rendah karena nilai 0,42 lebih kecil dari 1. Dilihat dari pergerakan RB setiap tahunnya sudah semakin meningkat dari tahun tahun sebelumnya hanya  pada pemerintah daerah yang mengalami penurunan

## Kesimpulan
Berdasarkan  kajian  kebijakan  penyetaraan  Aparatur  Sipil  Negara  ke  dalam jabatan fungsional ternyata masih banyak terjadi permasalahan seperti terbatasnya ruang lingkup tugas jabatan  fungsional  pada unit kerja  yang menggantikan jabatan struktural (administrator dan pengawas), masih adanya pemahaman bahwa pengembangan karier ASN  hanya  dalam  jabatan  struktural  (pengawas,  administrator,  JFT),  masih  terjadi disparitas kesejahteraan pejabat fungsional (kelas jabatan, tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya)  sera  belum  selarasnya  proses  pengalihan  jabatan  melalui  penyetaraan  jabatan dengan  penataan  struktur  organisasi  dan  tata  kerja.  Ditinjau  dari  sudut  pandang pembangunan  ekonomi  penyetaraan  ASN  kedalam  jabatan  fungsional  akan  membantu peningkatan  dari  kualitas  pelayanan  publik  dan  sumber  daya  manusia  dalam pemerintahan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  Indeks  Pelayanan  Publik,  Survey  Kepuasan Masyarakat, dan Indeks Birokrasi (RB) yang semakin tahun semakin meningkat.

## BIBLIOGRAFI
Abbas, F., & Sadat, A. (2020). Model Pelayanan Publik Terhadap Reformasi Birokrasi. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 16–25. https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.525
Bagianto,  A.,  Wandy,  &  Zulkarnaen.  (2020).  Faktor  Faktor  Yang  Mempengaruhi Pembangunan  Ekonomi. Jurnal  Ilmiah Mea , VOL4  NO  1 (1),  316–332. www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/263
Daraba, D. (2019). Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. In News.Ge . Leisyah.
Dwiyanto, A., Partini, Ratminto, Wicaksono, B., Tamtiari, W., Kusumasari, B., & Moh, M. (2021). Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Sleman: Tim UGM Press.
Hamiddin,  M.  I.  N.,  &  Rapanna,  P.  (2020). Kebijakan  Publik  dan  Tantangan Pembangunan Ekonomi . https://osf.io/preprints/8b3fk/
Haning,  M.  T.  (2018).  Reformasi  Birokrasi  di  Indonesia:  Tinjauan  Dari  Perspektif Administrasi Publik. Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik , 4 (1), 25–37.
Kementrian PANRB. (2022). Reformasi Birokrasi . Retrieved from Kementrian PANRB.
Lestari,  R.  A.  (2019).  Reformasi  Birokrasi  Sebagai  Pelayan  Publik. Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 9 (1).
https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1421
Pratiwi,  M.  A.,  Yuwono,  T.,  Astuti,  R.  S.,  &  Afrizal,  T.  (2022). Analisis  Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kabupaten Pemalang . 11 (3), 1033–1042. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6272
Rakhmawanto,  A.,  Pengkajian,  P.,  Aparatur,  M.,  Negara,  S.,  &  Negara,  B.  K.  (2021).
Analisis  Dampak  Perampingan  Birokrasi  Terhadap  Penyetaraan  Jabatan  Administrator Dan Pengawas. 11–24.
Ridwan,  M.  (2018).  Wakaf  Dan  Pembangunan  Ekonomi. ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf , 4 (1), 105. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3034
Rohman,  &  Hardianto,  W.  T.  (2019).  Reformasi  Birokrasi  dan  Good  Govermance.  In Imtrans Publising .
Sahban,  M.  A.  (2018). Koloborasi  Pembangunan  Ekonomi  di  Negara  Berkembang. Makasar: CV Sah Media
Winoto, S., & Handayani, M. T. (2022). Penguatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Perspektif Policy Leadership . 2515 (1).

## Copyright holder:
Picesco Andika Tulus (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: