Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 256-265
Tata Kelola Stakeholder dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah
Ihsan Muhadi 1*) , Giyoto 2) , Lilik Untari 3) 1,2,3 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta *Email korespondensi: ihsanmuhadi@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  stakeholder  governance  in  improving  the  quality  of  education  at  Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Sukoharjo. This governance includes the management of teaching staff and education personnel in improving the quality of secondary education at MTs Negeri 1 Sukoharjo, student management in improving the quality of secondary education at MTs Negeri 1 Sukoharjo, governance of partner communities and graduate users in improving the quality of secondary education at MTs Negeri 1 Sukoharjo. The methodology in this study uses a qualitative approach. Data collection techniques in this study include observation, in-depth interviews, FGD (Focus Group Discussion), and document review. Data analysis in this study was carried out in 4 (four) steps, namely: 1) performing data management, 2) writing memos on the edge of field notes or transcripts to  assist  database  exploration,  3)  delineation,  classification,  and  interpretation,  and  4)  visualization  and representation  findings.  The  results  showed  that  the  governance  of  stakeholders  in  improving  the  quality  of education at Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Sukoharjo which includes the management of teachers and education personnel, student governance, and how madrasahs manage the role of stakeholders in improving the quality of secondary education at Madrasah Tsanawiyah ( MTs) Negeri 1 Sukoharjo is done very well so that the quality of education at Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Sukoharjo is very good.
Keywords: governance of stakeholders, quality of education, Madrasah Tsanawiyah
Saran  sitasi :  Muhadi,  I,.  Giyoto.,  &  Untari,  L.  (2021).  Tata  Kelola  Stakeholder  Dalam  Meningkatkan  Mutu Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (01), 256-265.
doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2209
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2209

## 1. PENDAHULUAN
Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang memadukan  sistem  pendidikan  pondok  pesantren tradisional dan pendidikan sekolah modern. Keberadaan  madrasah  merupakan  wujud  dari kesadaran  umat  Islam  guna  menyiapkan  generasi masa  depan  yang  lebih  baik.  Madrasah  diharapkan dapat mendidik siswanya agar memiliki kemampuan dalam  bidang  sains  dan  teknologi,  tetapi  tetap memiliki identitas keislaman. Pendidikan di madrasah diharapkan  mampu  meningkatkan  mutu  pendidikan bagi  masyarakat  luas  dalam  rangka  meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia.
Pendidikan di Indonesia secara umum, tentunya termasuk  pendidikan  di  madrasah,  sampai  hari  ini masih  mengalami  banyak  permasalahan.  Salah  satu permasalahan  pendidikan  yang  dihadapi  rendahnya mutu  pada  setiap  jenjang  pendidikan.  Rendahnya
mutu pendidikan tersebut dapat dilihat dari hasil riset internasional  yang  selalu  menempatkan  pendidikan Indonesia dalam posisi ‘juru kunci’. Hasil studi The Third  International  Mathematics  And  Science  Sudy Repeat (TIMSSS-R 1999) yang dilaksanakan pada 38 negara dari lima benua yaitu Asia, Australia, Afrika, Amerika,  dan  Eropa,  menempatkan  peserta  didik SLTP/MTS  dari  Indonesia  pada  urutan  32  dan  34 untuk skor tres matematika dan IPA. Indikator lainnya menunjukkan  bahwa  berdasarkan  pada Human Development  Index (HDI),  Indonesia  berada  pada urutan  yangke  102  dari  164  negara  dan  Indonesia masih berada di bawah Vietnam (Maryono, 2018).
Berdasarkan  data  yang  dikutip  dari  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Sukoharjo,  jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Sukoharjo hingga  tahun  2020  sebanyak  18  (delapan  belas) Madrasah  Tsanawiyah,  terdiri  dari  3  (tiga)  MTs
Negeri  dan    15  (lima  belas)  MTs  Swasta.  Dari  18 (delapan belas) Madrasah Tsanawiyah tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu; Madrasah Tsanawiyah (MTs)  yang  menyelenggarakan  kegiatan  belajar mengajar terintegrasi langsung dengan penyelenggaraan pondok pesantren; Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang menyelenggarakan kegiatan belajar  mengajar  dengan  penambahan  program khusus;  dan  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  reguler yang  menyelenggarakan  kegiatan  belajar  mengajar seperti sekolah umum tetapi bercirikan keagamaan.
Karakteristik  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs) pondok  pesantren  materi  pelajaran  yang  diajarkan adalah  pelajaran agama  yang  bersumber dari kitab- kitab  klasik,  siswa tinggal di  asrama,  dan  kurikulum madrasah  dikembangkan  oleh  pondok  sendiri ditambah  dengan  kurikulum  pemerintah  yang diintegrasikan  dengan  materi  pelajaran  agama. Kelebihannya  adalah  madrasah  lebih  kental  dengan karakter  keIslamannya dan penguasaan bahasa Arab yang lebih menonjol.
Karakteristik  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs) program  khusus  memiliki  struktur  kurikulum  yang lebih banyak dengan penguatan kompetensi pada mata pelajaran  nasional,  jam  belajar  lebih  banyak  dari reguler, siswa yang diterima melalui seleksi, fasilitas untuk  kegiatan  belajar  mengajar  lebih  memadai  dan modern, dan kegiatan pengembangan diri yang lebih banyak, lebih variatif, sesuai dengan bakat dan minat siswa.  Kelebihannya  adalah  lebih  mengembangkan sumber  daya  yang  ada  untuk  menuju  terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil)  yang sesuai dengan norma agama.
Karakteristik  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs) reguler memiliki pola pembelajaran in between , yaitu pelajaran  umum  ditambah  dengan  pelajaran  agama. Madrasah reguler memberikan pelayanan pendidikan kepada setiap masyarakat tanpa terkecuali.
Kelebihannya  adalah  biaya  yang  lebih  murah, sebanding  dengan  fasilitasnya,  tidak  hanya  belajar mata pelajaran umum saja dan punya banyak kegiatan keagamaan.
Berdasarkan data kependidikan yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, jumlah pendaftar pada Madrasah Tsanawiyah  menunjukkan  adanya  kepercayaan masyarakat  untuk  menyekolahkan  anakanya  di Lembaga Madrasah Tsanawiyah  cukup tinggi, hal ini dibuktkan dalam tiga tahun terakhir jumlah pendaftar rata-rata mengalami peningkatan pada setiap
tahunnya. Tahun ajaran 2017/2018 jumlah siswa baru 2.613,  tahun  ajaran  2019/2020  jumlah  siswa  baru 2.937 dan tahun ajaran 2020/2021 jumlah siswa baru 3.366 siswa
Peningkatan minat masyarakat untuk menyekolahkan  anaknya  di  Madrasah  Tsanwiyah menjadi salah satu indikator  masih adanya kepercayaan masyarakat terhadap Madrasah Tsanawiyah. Meskipun secara umum dapat dinyatakan  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  di Madrasah Tsanawiyah masih ditemukannya berbagai kendala  yang  menghambat  peningkatan  mutu madrasah.  Hal    tersebut    dapat    diketahui  dengan melihat perolehan nilai Ujian Nasional (UN), dimana para  calon    peserta    didik    madrasah    relatif    lebih rendah    jika  dibandingkan    dengan    mereka    yang masuk    ke    sekolah  umum.  Kemudian  terbatasnya tenaga    pendidik   (guru)   khususnya  yang   memiliki kualifikasi  pendidikan yang  sesuai  dan  minimnya dukungan    dana    dari    pemerintah    dan    masyarakat berakibat  pada  terhambatnya  peningkatan    mutu madrasah.
Konsep  pendidikan  yang  bermutu  adalah pendidikan  yang  mampu  menjawab  berbagai tantangan  dan  permasalahan  yang  akan  dihadapi sekarang  dan  masa  yang  akan  datang.  Mutu pendidikan  adalah  kemampuan  lembaga  dan  sistem pendidikan  dalam  memberdayakan  sumber-sumber pendidikan  untuk  meningkatkan  mutu  yang  sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan  yang  efektif.  Karakteristik  pendidikan yang  bermutu  adalah  pendidikan  yang  dapat menghasilkan  lulusan  yang  bermutu,  yaitu  lulusan yang  memiliki  prestasi  akademik  dan  non-akademik yang  mampu  menjadi  pelopor  pembaruan  dan perubahan  sehingga  mampu  menjawab  berbagai tantangan  dan  permasalahan  yang  dihadapinya,  baik di  masa  sekarang  atau  di  masa  yang  akan  datang (Sukmadinata, dkk., 2006).
Upaya  perbaikan  mutu  pendidikan  di  madrasah selama ini yang sering disorot dan diperhatikan adalah melakukan perubahan dari segi program (kurikulum) tanpa  dibarengi  dengan  perbaikan  manajemen  dan pengelolaan pendidikan. Program (kurikulum) berubah,  namun  orang  yang  akan  menjalankannya serta  manajemen  terhadap  implementasi  program (kurikulum)  tidak  tertata  dan  terkelola  dengan  baik. Akhirnya  program  kurikulum  yang  ditetapkan  tidak mampu  diimplementasikan  secara  maksimal  sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini karena tidak diiringi
dengan  peningkatan  oleh  kompetensi  pendidik  dan tenaga kependidikan yang memadai, serta tidak pula ditunjang  oleh  manajemen  yang  baik  (Siregar  dan Lubis, 2017).
Oleh  karena  itu  konsep  mutu  harus  dipahami sebagai  suatu  upaya  perbaikan  dalam  membangun mutu.  Persoalan  mutu  merupakan  gambaran  tentang pandangan hidup ( way of life ) dan nilai flosofis dalam mengelola  masing-masing  insitusi  yang  pada gilirannya  hal  tersebut  bertransformasi  menjadi bangunan  budaya  mutu  (Maryono,  2018).  Untuk mengantisipasi    dan    memberikan    respon    terhadap perubahan tersebut diperlukan suatu bentuk managemen  modern  yang  disebut  Manajemen  Mutu Terpadu ( Total Quality Management ).
Gaspersz menyatakan total  quality management (TQM)  adalah  suatu    cara    meningkatkan  kinerja (performance)  secara  berkelanjutan  ( continuous performance improvement )  pada  setiap level  operasi dan    proses,    dalam    setiap    fungsional    dari    suatu organisasi    dengan    menggunakan    semua    sumber daya  manusia  dan  modal  yang  tersedia  (Gaspersz, 2003). Manajemen mutu terpadu sebagai suatu filosofi dari perbaikan terus menerus, yang dapat memberikan kepada  institusi  pendidikan  seperangkat  peralatan untuk    memenuhi    dan    melebihi    keinginan, kebutuhan dan  harapan  pelanggan  hari  ini  dan  masa yang  akan  datang (Sallis, 1996).
Kepala  sekolah  memiliki  peran  penting  dalam pelaksanaan  TQM  karena  sangat    erat    kaitannya dengan perubahan  budaya,  organisasi  atas  bawah, keterbukaan    pada  konsumen,    kualitas    belajar menentukan  hambatan  dan  cara mengatasinya  dan strategi    perencanaan.  Ada  dua  hal  penting,  pertama kebutuhan  staf  di  dalam  dan  di  luar  lingkungan kerja, dan  kedua,  sikap  kerja  yang  didukung  oleh latar    belakang  pendidikan  dan  lingkungan    budaya untuk  mencapai  keberhasilan  kerja.    Penyusunan personil  dan  tata  kerja  organisasi,  informasi akurat kepada    konsumen,    kecakapan    memahami permasalahan dan  cara  mengatasinya  serta  dinamika dalam  perencanaan kesemuanya  itu  erat  kaitannya dengan    perbaikan    kualitas  manajemen.Penerapan manajemen  mutu  madrasah  tentunya  kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam
mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyelaraskan  semua  sumber  daya pendidikan  yang tersedia (El Widdah & Huda,  2018).
Kepala  sekolah/madrasah  dapat  memfokuskan pada  pengembangan  potensi-potensi  yang  dimiliki
oleh stakeholder internal  dan  eksternal.  Kepala sekolah  dengan  visi  dan  misi  yang  jelas,  mampu menjabarkannya  dalam  bentuk  langkah-langkah  dan tindakan  yang  nyata,  mampu  menggerakkan  orang lain  untuk  bersama-sama  bekerja  mencapai  sekolah bermutu,  mampu  menggerakkan  semua  unit-unit misalnya  bidang  pengajaran  dan  kurikulum,  bidang sarana  prasarana  dan  kesiswaan,  serta  bidang hubungan  masyarakat  dan  publikasi,  serta  bidang perencanaan  dan  keuangan.  Sementara  unit-unit terkecil  lainnya  juga  mampu  digerakkan.  Semua bangga  menghasilkan  dan  mengembangkan  karya menjadi tidak saja secara meningkat secara kuantitas tetapi  juga  secara  kualitas  lebih  baik  (Kholis,  dkk, 2014).
Kepala  madrasah  dalam  hal  ini  berperan menjalankan  kegiatan  administrasi  pendidikan  yaitu suatu  proses  keseluruhan,  kegiatan  bersama  dalam bidang  pendidikan  yang  meliputi  perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan,  pengkoordinasian, pengawasan,  pembiayaan,  dan  pelaporan  dengan menggunakan  atau  memanfaatkan  fasilitas  yang tersedia,  baik  personel,  material,  maupun  spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efsien.  Ruang  lingkup  administrasi  pendidikan  di sekolah/madrasah ada tujuh kelompok, yaitu: (1) tata laksana  sekolah,  (2)  administrasi  guru  dan  pegawai sekolah, (3) administrasi murid/siswa, (4) administrasi supervisi  pengajaran,  (5)  administrasi  pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, (6) administrasi perencanaan  dan  pendirian  bangunan  sekolah,  (7) administrasi  hubungan  sekolah  dan  masyarakat (Ramayulis, 2012).
Penyelenggaraan kegiatan administrasi di sekolah bertujuan agar program pendidikan terlaksana secara  baik  dan  memberikan  pelayanan  yang memuaskan bagi stakeholder pendidikan. Pelaksanaan kegiatan administrasi pendidikan di sekolah dilakukan oleh seorang kepala sekolah yang dibantu oleh tenaga administrasi  sekolah.  Tenaga  administrasi  sekolah atau sering disebut sebagai petugas tata usaha sekolah memiliki  peran  penting  dalam  penyelenggaraan pendidikan  agar  tujuan  pendidikan  tercapai  dengan baik.  Sesuai  dengan  hadits  Rasulullah  SAW  yang artinya  Rasulullah  SAW  bersabda: “Tuhanku  telah menta’dib (mendidik)ku, maka ia sempurnakan ta’dib (pendidikan) ku.
Hadits tersebut memberikan arahan terkait upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan individu untuk kehidupan  yang  lebih  sempurna  dalam  etika,
sistematis dalam berpikir, memiliki ketajaman intuisi, giat  dalam  berkreasi,  memiliki  toleransi  pada  yang lain berkompetensi dalam hal yang baik, mengungkap dengan  dan  bahasa  lisan  dan  tulisan  yang  baik  dan benar serta memiliki beberapa keterampilan (Ramayulis, 2012).
Kepala  madrasah  dalam  hal  ini  harus  dapat memimpin  perubahan  tersebut  dengan  mengajak semua  untuk  belajar  kembali  bagaimana  mengelola pendidikan.  Kepala  madrasah  harus  dapat  menjaga agar tetap ada komitmen untuk melakukan perubahan, inovasi  dan  perbaikan  (Rahayu,  2015).  Ada  banyak pendekatan  yang  dapat  dipakai  untuk  menjadikan sekolah  lebih  bermutu  yaitu  dengan  mensinergikan fungsi kepemimpinan yang efektif dengan implementasi  sistem  penjaminan  mutu  dengan melibatkan stakholders sekolah  sebanyak  mungkin (Kholis,  dkk.,  2014).  Upaya  meningkatkan  mutu pendidikan  dapat  dilakukan  melalui  standarisasi manajemen pendidikan yang tentunya membutuhkan kesanggupan  semua stakeholder untuk  melakukan perubahan (Rahayu, 2015).
Istilah stakeholder pertama  kali  diperkenalkan oleh Edward Freeman di Standford Research Institute pada  tahun  1963  yang  mendefinisikan stakeholder sebagai  kelompok  maupun  individu  yang  dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Definisi lain dari stakeholder adalah  pemegang  atau  pemangku kepentingan.  orang  atau  kelompok  tertentu  yang mempunyai  kepentingan  apa  pun  terhadap  sebuah obyek. Stakeholder dalam lembaga pendidikan adalah orang-orang  atau  badan  yang  berkepentingan langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  kegiatan pendidikan  di  sekolah.  Menjadi  pemegang  dan sekaligus  pemberi  support  terhadap  pendidikan  atau lembaga  pendidikan.  Lembaga  pendidikan  memiliki berbagai macam stakeholder. yaitu stakeholder pimer (pemerintah), stakeholder  s ekunder  (kepala  sekolah, pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  siswa,  staf administrasi,  yayasan  dan  komite  sekolah),  dan s takeholder tersier  (masyarakat  mitra  penyedia lapangan pekerjaan atau masyarakat pengguna lulusan lembaga pendidikan) (Muhaimin, dkk., 2010).
Pengelolaan stakeholder di  sebuah  madrasah adalah  upaya  untuk  melibatkan  semua  orang  atau kelompok  yang  sinergis  dan  harmonis  antar  civitas akademik madrasah dalam upaya mencapai peningkatan mutu madrasah, baik keterlibatan jajaran pemimpin  madrasah,  tenaga  pendidik,  tenaga
kependidikan, peserta didik, komite, maupun lainnya. Pelibatan  atau  partisipasi stakeholder tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan madrasah yang bermutu (Kholis, dkk, 2014). Tata  kelola administrasi yang    baik    dan    akuntabel    merupakan  salah    satu necessary  conditions dan    pilar    penting  bagi  upaya peningkatan  mutu  pendidikan  madrasah  (Kemenag, 2012).
Studi  tentang  tata  kelola stakeholder sekolah belum banyak dilakukan, namun ada beberapa peneliti yang  mengkaitkan  konsep  mutu  dengan  pengelolaan stakeholder sekolah.  Kholis,  dkk  (2014)  dalam penelitiannya menyimpulkan: kepala sekolah merupakan  aktor  pengembangan  budaya  sekolah bermutu dan partisipasi stakeholder . Dua aspek mutu yang  dicapai  bidang  akademik  dan  nonakademik; tingkat partisipasi mulai dari pimpinan, staf pendidik, staf kependidikan, peserta didik, komite sekolah, dan paguyuban  kelas.  Budaya  mutu  yang  dikembangkan adalah  konsolidasi  dan  mensinergikan  potensi internal-eksternal,  mendekatkan  sekolah  dengan masyarakat,  bekerjasama  dengan  berbagai  pihak, restrukturisasi  dan  revitalisasi  komite  sekolah,  dan mengembangkan budaya bersih, indah dan nyaman.
Latifah  (2016)  menyimpulkan  pengelolaan madrasah dalam persfektif Total Quality Management di madrasah sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari pengelolaan  akademik  dan  administrasi  madrasah yang  lebih  unggul.  Strategi  manajemen  yang dilaksanakan  adalah  dengan  perencanaan,  tindakan, pengorganisasian sumber daya manusia, pemeriksaan hasil,  dan  memberikan  arahan  untuk  memajukan madrasah yang semakin unggul dengan lulusan yang berkompeten.
Siregar  dan  Lubis  (2017)  Kualitas  output pendidikan  berupa  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yang tinggi dan unggul serta dengan ketrampilan yang uptodate hanya dapat dihasilkan dari para pendidikan yang  berkualitas.  Pendidikan  yang  baik  akan  sangat ditentukan  bagaimana  tenaga  pendidikan  yang  baik juga. Patsun (2015) pengelolaan pendidikan yang baik hendaknya meletakkan transparansi dan akuntabilitas dalam  pelaksanaan  administrasi  kurikulum  dan pembelajaran,  kesiswaan,  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  sarana  dan  prasarana  pendidikan, keuangan  atau  pembiayaan,  program  hubungan sekolah dengan masyarakat, program bimbingan dan konseling,  dan  administrasi  persuratan  yang  harus selalu diperhatikan oleh kepala sekolah.
Hikmah  dan  Yudiawan  (2019)  dalam  rangka menciptakan  sekolah  yang  memiliki  tata  kelola, akuntabilitas,  dan  citra  madrasah  yang  ideal  dapat dilakukan dengan beberapa hal, yakni; (1) Otonomisasi  dan  Desentralisasi,  (2)  Manajemen
Berbasis Sekolah (3) Manajemen Berbasis Masyarakat.  Selanjutnya,  citra  publik  juga  berperan penting  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan.  Hal yang dapat dilakukan dalam peningkatan citra publik untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat adalah sebagai  berikut:  Pertama,  analisis  kebutuhan  sosial, menyesuaikan  dengan  kebutuhan  perkembangan sosial yang ada dalam masyarakat. Kedua, pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan. Ketiga, pelayanan sekolah.  Keempat,  daya  tarik  fisik,  membenahi gedung  sekolah/madrasah  yang  menghadap  kejalan secara artistik dan dengan desain yang baik, sehingga menarik perhatian masyarakat.
Beberapa kajian yang  dilakukan tersebut adalah terkait  dengan  pengelolaan  staf  pendidik,  staf kependidikan,  peserta  didik,  komite  sekolah,  dan paguyuban  kelas  (Kholis,  dkk,  2014),  pengelolaan akademik dan administrasi madrasah (Latifah, 2016), pengelolaan sumber daya manusia (Siregar dan Lubis, 2017),  administrasi  kurikulum  dan  pembelajaran, kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, keuangan atau pembiayaan, program  hubungan  sekolah  dengan  masyarakat, program  bimbingan  dan  konseling,  dan  administrasi persuratan (Patsun, 2015).
Kajian-kajian  tersebut  belum  ada  yang  secara komprehensif  menggali  unsur-unsur stakeholder madrasah baik internal maupun eksternal. Stakeholder madrasah  antara  lain  kepala  madrasah,  pendidik  dan tenaga kependidikan, siswa, staf administrasi, yayasan dan  komite  serta  stakeholder  pelengkap  masyarakat mitra dan pengguna lulusan lembaga pendidikan.
Perlu  adanya  kajian  terhadap  tata  kelola stakeholder madrasah, khususnya tenaga pendidik dan kependidikan,  siswa,  dan  masyarakat  mitra,  karena ketiganya  adalah  pelanggan  utama  jasa  pendidikan. Sejalan  dengan  fokus  utama  penerapan  manajemen mutu  terpadu  yaitu  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan tuntutan  seluruh  pelanggan.  Siswa  adalah  pelanggan utama  yang  secara  langsung  menerima  jasa, pelanggan  kedua  yaitu  orang  tua,  dan  pelanggan ketiga  yaitu  pemerintah  dan  masyarakat  secara keseluruhan. Guru, staf dan setiap orang yang bekerja di  lingkungan  madrasah  adalah    pelanggan  internal. Madrasah  yang  baik  adalah  madrasah  yang  mampu
menjaga  hubungan  dengan  pelanggannya  dan memiliki orientasi pada mutu.  Oleh karena itu perlu dilakukan studi  lebih  lanjut  terkait  tentang  studi tata kelola stakeholder dalam  upaya  meningkatkan  mutu pendidikan menengah di madrasah.
Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  (MTs  N)  1 Sukoharjo yang  berada  di  wilayah  Desa  Cangkol merupakan  salah  satu  Madrasah  Tsanawiyah  yang memiliki kualitas yang sangat baik sekaligus menjadi rujukan  bagi  madrasah  Tsanawiyah  yang  lain  baik negeri  maupun  swasta  khususnya  di  wilayah Sukoharjo  dan  sekitarnya.  Kondisi  yang  demikian inilah  perlu  dilakukan  kajian  atau  penelitian  agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi kehidupan masyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas, peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  dengan mengangkat  tema  “Tata  Kelola  Stakeholder  dalam Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Pada  Madrasah Tsanawiyah” dengan obyek penelitian di MTs Negeri 1 Sukoharjo.

## 2. KAJIAN TEORI

## 2.1. Mutu Pendidikan Madrasah
Mutu  didefinisikan  sebagai  suatu  kondisi dinamik  yang    berhubungan    dengan    produk    atau jasa,    manusia,  proses    dan    lingkungan    yang memenuhi  atau  melebihi  harapan. Kondisi dinamik di  sini  diartikan  selalu  berubah  untuk  mendekati kesempurnaan sedangkan  memenuhi  atau  melebihi harapan berkaitan  dengan  kepuasan  konsumen  atau pengguna  jasa (Tjiptono, 1997). Konsep mutu dalam bidang  pendidikan  merupakan  gambaran    dan karakteristik menyeluruh yang menunjukkan kemampuan  dalam    memenuhi  kebutuhan  yang diharapkan atau yang tersirat, yaitu mulai dari input, proses  dan  output  pendidikan  yang  dihasilkan (Mulyasa, 2007). Dapat dinyatakan bahwa pendidikan yang  bermutu adalah  pendidikan  yang menimbulkan kesinambungan  antara  input,  proses  dan  hasil pembelajaran peserta didik.
Mutu  pendidikan  ditentukan  oleh  input,  proses dan    output    pendidikan.    Oleh    sebab    itu,    mutu pendidikan sekolah/madrasah merupakan kemampuan mengelola input, proses dan mendayagunakan secara optimal untuk meningkatkan    kemampuan    belajar        dan    hasil belajar  lulusannya  (Sallis,  1993).  Mutu  di  bidang pendidikan termasuk mutu input, proses, output, dan outcome.  Input  pendidikan  dinyatakan  bermutu  jika
siap  berproses.  Proses  pendidikan  bermutu  yang mampu  mengintegrasikan  iman,  ilmu,  akhlak  dan budaya. Keluaran pendidikan dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik siswa tinggi. Hasil dinyatakan bermutu  jika  lulusan  terserap  di  dunia  kerja,  dengan gaji  wajar,  dan  semua  pihak  menyatakan  kehebatan lulusan serta mereka merasa puas (Usman, 2008).
Sebagai  suatu  jasa  layanan,  pendidikan  harus memiliki karakteristik tertentu yang memenuhi  mutu sebuah  layanan.  Karakteristik-karakteristik  mutu untuk  pelayanan  adalah    (1)    ketepatan    waktu pelayanan,    (2)   akurasi    pelayanan,    (3)    kesopanan dan    keramahan  dalam  memberikan  pelayanan,  (4) tanggungjawab  terhadap  mutu  jasa/produk  serta menangani  keluhan  pelanggan,  (5)  kelengkapan pelayanan  yaitu  ketersediaan  sarana  dan  pelayanan: inovasi pelayanan, penyesuaian dengan kebutuhan/selera    pelanggan,    (6)  pelayanan  pribadi, (7)  kenyamanan  dalam  memperoleh  pelayanan: berhubungan dengan lokasi/ruangan tempat pelayanan, fasilitas, ketersediaan  informasi  petunjuk- petunjuk    lain    dan    (8)    atribut  pendukung kenyamanan  pelayanan  seperti  lingkungan  kondusif, bersih  dan  ruangan  nyaman  dan  lain-lain.  Hal  ini sangat    identik    dan    tepat    untuk  diadopsi    dan diaplikasikan    dengan    karaktersitik    mutu    layanan pendidikan.    Yang    dimaksud    dengan    layanan pendidikan    yaitu  layanan-layanan    kurikuler, administrasi,  ekstrakurikuler, kebijakan  umum,  serta bagi    pendidikan    tinggi    termasuk    jasa  pengabdian pada masyarakat (El Widdah & Huda,  2018).
Selama ini yang menjadi indikator variabel mutu pendidikan adalah  meliputi (1) rata-rata NEM siswa baru    kelas    satu    dan    lulusan,    (2)    angka mengulang/tinggal  kelas, putus  sekolah  (drop  out) dan  angka  lulusan,  (3)  kualifikasi  guru yang  layak mengajar,  (4)  jumlah  guru  menurut  lulusan  dan bidang    studi    yang    diajarkan,    (5)    aktivitas    guru dalam  kegiatan MGMP,  (6)  kondisi  ruang  kelas, (7)  persentase  sekolah  yang memiliki  perpustakaan dan  lapangan  olahraga,  UKS, laboratorium,  ruang keterampilan,    ruang  konseling,    dan    ruang    serba guna,    (8)    frekuensi    pendayagunaan    sarana perminggu,  (9) partisipasi  orangtua,  dan  (10)  biaya pendidikan.    Dari    sepuluh  indikator    variabel  mutu tersebut,  kesemuanya  telah  mencakup input,  process dan  output (El Widdah & Huda,  2018).
Indikator-indikator    mutu    tersebut    di    atas cenderung  menekankan    pada    pendekatan    input, proses  dan  ouput  yang merupakan  indikator  mutu.
Pendekatan  ini  merupakan  suatu pendekatan  sistem, yang    dalam    dunia    pendidikan    merupakan  suatu kesatuan sistem yang saling mempengaruhi terutama untuk mendapatkan  ouput  yang  bermutu,  diperlukan suatu  input  dan proses yang bermutu pula.
2.2. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Manajemen  mutu  merupakan  semua  aktivitas dari  fungsi    manajemen  secara  keseluruhan  yang menentukan kebijaksanaan mutu, tujuan dan tanggung jawab, serta  mengimplementasi-kannya melalui  alat- alat  manajemen  mutu  (Gaspersz,  2003).  Manajemen mutu  merupakan  tindakan  mengawasai  semua kegiatan  dan  tugas-tugas  yang  diperlukan  untuk mempertahankan tingkat keunggulan yang diinginkan.  Manajemen  mutu  termasuk  penentuan kebijakan  mutu,  menciptakan  dan  menerapkan perencanaan  mutu  dan  jaminan  dan  kontrol  kualitas dan peningkatan mutu.
Konsep  manajemen  mutu  terus  mengalami perkembangan  yang  dimulai  dari  mutu  inspeksi ( inspection  quality ),  pengendalian  mutu  ( quality control ),  penjaminan  mutu    ( quality    assurance ), hingga  sampai    dengan  manajemen  mutu  terpadu ( total quality management ). Total Quality Management  (TQM)    merupakan  proses  untuk mengelola  mutu;  sebuah  filosofi  yang  menekankan pada  perbaikan  dalam  segala  hal,  yang  terdiri  atas sejumlah  prinsip  dan  merupakan  fondasi  untuk melakukan  perbaikan  berkelanjutan  (Goetsch  & Davis, 2006).
Penerapan  manajemen  kualitas  pada  lembaga pendidikan modern sekarang mulai mengadopsi Total Quality    Management (TQM),  yaitu  sebuah  filosofi tentang  perbaikan  secara  terus-menerus  yang  dapat memberikan  seperangkat  alat  praktis  kepada  setiap institusi  pendidikan  dalam  menambahi  kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan masa yang akan datang (Sallis, 1993).
Manajemen  Mutu  Terpadu  adalah  pendekatan strategis  yang  praktis  untuk  menjalankan  organisasi dan  difokuskan  pada  kepentingan    konsumen    atau klien.    Perbaikan    Manajemen    Mutu  Terpadu misalnya  inovasi  yang  konstan,  perubahan  program, penekanan    pada    program    tertentu,    kualitas manager,  tanggungjawab,    kebebasan    berkreasi dalam  kerangka  kerja  serta kejelasan  tujuan.  Dalam bahasa    Jepang    kata    untuk    perbaikan berkesinambungan    disebut    kaizen.  Esensi  kaizen yang    merupakan  proyek  kecil  untuk  meningkatkan
keberhasilan dan  keyakinan diri,  untuk  selanjutnya dapat    memperbaiki    dan  meningkatkan  kualitas manajemen.    Pendekatan    perbaikan    kualitas    tidak diartikan  implementasi  kepentingan  dengan  biaya yang    mahal,  tetapi    upaya    yang    sungguh-sungguh untuk  memperbaiki  segala kekurangan (El Widdah & Huda,  2018).

## 2.3. Stakeholder Pendidikan
Stakeholder dalam  lembaga  pendidikan  adalah orang-orang  atau  badan  yang  berkepentingan langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  kegiatan pendidikan  di  sekolah.  Menjadi  pemegang  dan sekaligus  pemberi  support  terhadap  pendidikan  atau lembaga  pendidikan  (Muhaimin,  dkk.,  2010). Merujuk pada UU  Sistem  Pendidikan  Nasional  No. 20    tahun    2003,    khususnya  Pasal    56  menjelaskan bahwa stakeholder, yaitu:
a. Masyarakat  berperan  dalam  peningkatan  mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan,  pengawasan  dan  evaluasi  program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.
b. Dewan    pendidikan    sebagai    lembaga    mandiri dibentuk  dan  berperan  dalam  peningkatan  mutu pelayanan    pendidikan    tenaga    sarana    dan prasarana,  serta  pengawasan  pendidikan  pada tingkat  nasional,  provinsi,    dan  kabupaten/  kota yang tidak mempunya hubungan hierarkis.
c. Komite  sekolah  sebagai  lembaga  mandiri, dibentuk  dan  berperan  dalam    peningkatan  mutu pelayanan  dengan    memberikan  pertimbangan, arahan    dan    dukungan    tenaga,    sarana    dan prasarana,    serta    pengawasan  pendidikan  pada tingkatan satuan pendidikan.
Muhaimin, dkk (2010) membagi menjadi stakeholder primer , sekunder, dan tersier.
a. Stakeholder  pimer  (utama)  adalah  stakeholder yang memiliki keterlibatan secara langsung dengan suatu kebijakan pendidikan, penentu utama dalam proses pengambilan keputusan, yaitu pemerintah. b. Stakeholder sekunder (Pendukung), adalah stakeholder  yang  memiliki  keterkaitan  langsung dalam  pendidikan  dan  menjadi  pelaku  dalam mengimplementasikan  kebijakan  dari  stakeholder primer.  Yang  dimaksud  dalam  pembagian stakeholder  ini  adalah  kepala  sekolah,  pendidik dan tenaga kependidikan, siswa, staf administrasi, yayasan dan komite sekolah.
c. Stakeholder tersier (pelengkap), merupakan stakeholder  yang  tidak  memiliki  pengaruh  dalam kebijakan  pendidikan  dan  pelaksanaan  atau implementasi kebijakan pendidikan, namun memiliki  hak  untuk  menentukan  penilaian terhadap  kebijakan  pendidikan  dan  memiliki  hak untuk menggunakan lulusan lembaga pendidikan. Stakeholder ini adalah masyarakat mitra penyedia lapangan  pekerjaan  atau  masyarakat  pengguna lulusan lembaga pendidikan.
Peran  setiap stakeholder dalam  pendidikan memiliki  peran  yang  berbeda-beda,  mulai  dari penentuan  kebijakan  pendidikan,  implementasi kebijakan dan pengguna lulusan (Mulyasa, 2007). a. Pemerintah, berperan mengusahakan dan menyelanggarakan  sistem  pendidikan  nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa.
b. Kepala  sekolah,  berperan  dalam  mengatur  rumah tangga  sekolah,  memelihara  hubungan  baik sekolah  dengan  orang  tua,  lembaga-lembaga  lain baik pemerintah maupun swasta
c. Guru,  berperan  dalam  pembelajaran  anak  dan komunikasi secara berkala dengan: orang tua atau wali tentang kemajuan anak dalam belajar
d. Orang tua, berperan untuk mendukung pelaksanaan belajar mengajar di sekolah, berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan  belajar  di rumah,
e. Komite  sekolah,  berperan  sebagai  pemberi pertimbangan  dalam  penentuan  dan  pelaksanan kebijakan pendidikan di sekolah
f. Masyarakat  usaha,  berperan  dalam  mendukung kebijakan  sekolah,  tidak  hanya  sekedar  memeras dan  menjadikan  lulusan  sekolah  sebagai  obyek komoditas.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan  alasan  penelitian  kualitatif  lebih  fleksibel, dapat    menggali    data    secara    mendalam    dan digunakan  untuk  meneliti  kehidupan  masyarakat, tingkah laku atau hubungan kekerabatan (Mack,et, al., 2005).  Selain  itu,  permasalahan  yang  dikaji  adalah makna  dari  suatu  tindakan    atau    apa    yang  berada dibalik  tindakan  seseorang.  Penelitian  kualitatif memberikan  peluang  untuk  melakukan  pengkajian mendalam  terhadap  suatu  fenomena.  Penelitian kualitatif  memungkinkan  untuk  digunakan  dalam
penelitian  tentang keyakinan, kesadaran dan tindakan individu  di  dalam  masyarakat,    karena    yang    dikaji ialah    fenomena    yang    tidak    bersifat  eksternal  dan berada    di    dalam    diri    masing-masing    individu. Penelitian  kualitatif  memungkinkan  untuk  meneliti fenomena  secara  holistik.  Fenomena  yang    dikaji merupakan    suatu    kesatuan    yang    tak    terpisahkan karena    tindakan  tidak  hanya  diakibatkan  oleh  satu atau  dua  faktor  saja,  akan  tetapi  melibatkan  sekian banyak  faktor  yang  saling  terkait  satu  sama  lain. Penelitian  kualitatif  memberikan  kesempatan  untuk memahami  fenomena  berdasarkan  pandangan  aktor setempat (Mack,et,al, 2005).
Penelitian dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) 1 Sukoharjo yang berada di wilayah Desa Cangkol. Pemilihan madrasah ini sebagai tempat penelitian  dikarenakan  MTs  Negeri  1  Sukoharjo merupakan  salah  satu  Madrasah  Tsanawiyah  yang memiliki kualitas yang sangat baik sekaligus menjadi rujukan  bagi  madrasah  Tsanawiyah  yang  lain  baik negeri  maupun  swasta.  Teknik  pengumpulan  data pada  penelitian  ini  antara  lain  observasi,  wawancara mendalam  ( indepthinterview ),  FGD  ( Focus  Group Discussion ),  dan  telaah  dokumen  (Mack, et,  al. , 2005).  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  4  (empat)  langkah  yaitu:  1)  melakukan manajemen  data,  2)  menulis  memo  di    tepi    catatan lapangan atau transkrip untuk  membantu  eksplorasi database,  3)  penggambaran,  penggolongan,  dan interpretasi,  dan  4)  visualisasi    dan    representasi temuan.  Keempatproses  tersebut  merupakan  siklus, dimana  proses  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 4. HASIL PENELITIAN
4.1. Tata  kelola  tenaga  pendidik  dan  tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan menengah pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Sukoharjo. Tata  kelola  tenaga  pendidik  serta  tenaga kependidikan  yang  ada  di  Madrasah  Tsanawiyah (MTs)  Negeri  1  Sukoharjo  meliputi:  melakukan analisis  pekerjaan  dan  kelemahan  para  peserta  didik yang  ada  di  MTs  Negeri  1  Sukoharjo,  melakukan rekrutmen  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan yang  dilakukan  dengan  cara  memilih  yang  sesuai dalam  bidang  yang  diperlukan  secara  profesional (obyektif)  serta  mempunyai  tingkat  kemampuan berkomunikasi minimal baik atau bahkan sangat baik. Pembinaan yang dilakukukan di Madrasah
Tsanawiyah  (MTs)  Negeri  1  Sukoharjo  ini  berbeda- beda serta beragam, kalau tenaga pendidik pembinaan yang dilakukan dengan mengundang narasumber dari luar  untuk  melakukan  kegiatan  diskusi  dalam meningkatkan kualitas para tenaga pendidik, sedangkan untuk tenaga kependidikan pembinaannya diselenggarakan  oleh  pihak  Madrasah  Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Sukoharjo maupun oleh Kementerian Agama  Sukoharjo,  dan  untuk  kasus  pemberhentian terhadap  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan alhamdulillah  belum  pernah  terjadi  atau  dilakukan kecuali  pemberhentian  tersebut  dikarenakan  tenaga pendidik serta tenaga kependidikan meninggal dunia.
Penilian  terhadap  tenaga  pendidik  di  Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Sukoharjo dilakukan oleh kepala  sekolah  dengan  melihat  hasil  raport  para peserta  didik  serta  melihat  daftar  hadir  tenaga pendidik  melalui  fingerprint,  kemudian  untuk penilaian  tenaga  kependidikan  kepala  Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Sukoharjo melihat daftar hadir  tenaga  pendidik  melalui  fingerprint,  melihat catatan harian mereka dan melihat kinerja para tenaga kependidikan  secara  obyektif  yang  terpantau  setiap harinya.
4.2. Tata  kelola  siswa  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan  pada  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs) Negeri 1 Sukoharjo.
Tata  kelola  siswa  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan  pada  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  1 Sukoharjo pertama kali dilakukan dengan peningkatan profesionalisme guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum, sebab hal itu (profesionalisme guru) merupakan faktor yang tidak kalah  pentingnya dengan  kurikulum  itu  sendiri.  Seorang  guru  yang profesional  akan  mampu  mengembangkan  silabus, metode, dan materi pembelajaran walau hanya dengan kurikulum yang sederhana terlebih dengan kurikulum yang  baik.  Selain  itu,  metode  penyampaian pembelajaran  yang  aktif  dan  kreatif  dilakukan  oleh para tenaga pengajar/pendidik di Madrasah Tsanawiyah  Negeri  1  Sukoharjo  yang  pada  akirnya siswa  mampu  meningkatkan  prestasinya  (mutunya) dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ada di  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  1  Sukoharjo.  Salah satu metode yang sering digunakan dalam meningkatkan  mutu  pendidikan  melalui  tata  kelola siswa pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sukoharjo yaitu metode Snowball Throwing.
Pada  pembelajaran Snowball  Throwing ,  guru berusaha memberikan kesempatan secara luas kepada para  siswanya  untuk  mengembangkan  keterampilan menyimpulkan isi berita atau informasi yang mereka peroleh  dalam  konteks  nyata  dan  situasi  yang kompleks. Guru juga memberikan pengalaman kepada siswa melalui pembelajaran terpadu dengan menggunakan  proses  yang  saling  berkaitan  dalam situasi  dan  konteks  komunikasi  alamiah  baik  sosial, sains,  hitungan  dan  lingkungan  pergaulan.  Dibentuk kelompok  yang  diwakili  ketua  kelompok  untuk mendapat  tugas  dari  guru  kemudian  masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas  pertanyaan)  lalu  dilempar  ke  siswa  lain  yang masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Di samping berbagai metode lain yang sifatnya  merangsang  kreatifitas  siswa  atau  peserta didik terus dilakukan dengan tujuan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sukoharjo semakin meningkat  dari  waktu  ke  waktu  yang  menghasilkan peserta  didik  yang  berprestasi  baik  IPTEK  maupun keilmuan  keagamaannya  sehingga  keseimbangan terhadap keilmuan keduanya diperoleh peserta didik.
4.3. Madrasah  mengelola  peran  serta  stakeholder dalam meningkatkan mutu pendidikan menengah pada  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  Negeri  1 Sukoharjo.
Berdasarkan  berbagai  temuan  data  yang  ada  di lapangan  yang  telah  disajikan,  dianalisis,  dan diinterpretasikan  sebelumnya,  partisipasi  stakeholder di lingkungan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Sukoharjo terlaksana dengan didukung oleh partisipasi stakeholder dalam perencanaan, partisipasi stakeholder dalam implementasi, partisipasi stakeholder  dalam  evaluasi,  partisipasi  stakeholder dalam manfaat program. Partisipasi stakeholder dalam perencanaan program di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri  1  Sukoharjo  dapat  terlaksana  dengan  baik karena  terdapat  peranan  yang  dilakukan  oleh  kepala sekolah, komite, guru, dan tenaga kependidikan dalam perencanaan pelaksanaan program-program Madrasah Tsanawiyah  (MTs)  Negeri  1  Sukoharjo.  Partisipasi stakeholder  dalam  implementasi  terlaksana,  karena seluruh  stakeholder  terlibat  dalam  pelaksanaan program,  mulai  dari  pihak  internal  yang  meliputi kepala  sekolah,  komite,  guru,  murid,  staff  TU, pengelola  kantin,  petugas  kebersihan,  dan  penjaga sekolah yang memiliki peranan masing-masing. Pihak eksternal meliputi  perwakilan  dari  Dinas  Pendidikan
Kabupaten  Sukoharjo,  perwakilan  Dinas  Kebersihan dan  Pertamanan  Kabupaten  Sukoharjo,  dan  Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. Partisipasi stakeholder  dalam  melakukan  evaluasi  terlaksana karena  dalam  mengatasi  masalah  pelaksanaan program, stakeholder dapat memberi solusi. Partisipasi  stakeholder  dalam  memperoleh  manfaat program  cukup  banyak,  terdapat  hubungan  dengan pembangunan  berkelanjutan  yang  bermanfaat  bagi setiap stakeholder yang berpartisipasi dalam program. Keseluruhan  program  yang  terlaksana  di  Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Sukoharjo telah berjalan dan sesuai dengan program yang telah direncanakan.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat disimpulkan  bahwa    tata  kelola  stakeholder  dalam meningkatkan  mutu  pendidikan  pada  Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Sukoharjo yang meliputi tata kelola tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, tata kelola siswa, dan bagaimana madrasah mengelola peran  serta  stakeholder  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan  menengah  pada  Madrasah  Tsanawiyah (MTs)  Negeri  1  Sukoharjo  dilakukan  dengan  sangat baik sekali sehingga mutu pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Sukoharjo sangat baik.

## 6. REFERENCES
El  Widdah,  M.  &  Huda,  S.  (2018). Manajemen Strategi  Peningkatan  Mutu  Madrasah. Jambi: Salim Media Indonesia
Gaspersz,  V.  (2003). Sistem  Manajemen  Kinerja Terintegrasi:  Balanced    Scorecard  dengan  Six Sigma    Untuk  Organisasi  Bisnis    dan Pemerintah .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama. Goetsch,  D.L.,  &  Davis,  S.B.  (2006). Quality Management:  Introduction  to  Total  Quality Management  for  Production,  Processing  and Service . New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Hikmah, A. N.,  & Yudiawan, A. (2019). Manajemen dan Kebijakan Madrasah melalui Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik
Pendidikan.  Jurnal  Pendidikan  Islam:  ALFIKR Vol.5, No.1, Juni 2019 ISSN 2088-690X Kemenag.  (2012). Standar  Dokumen  Administrasi Madrasah .  Jakarta:  Unit  Pelaksana  Program Akreditasi  Madrasah  (UPPAM),  Direktorat Pendidikan  Madrasah,  Ditjen  Pendidikan  Islam, Kementerian Agama RI.
Kholis,  N;  Zamroni,  &  Sumarno.  (2014).  Mutu Sekolah  Dan  Budaya  Partisipasi  Stakeholders: Studi  Fenomenologi  di  Sekolah  Konfesional
MIN Tegalasari Wlingi Blitar. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
Volume 2, Nomor 2, 2014.
Latifah,  I  N.  (2016).  Pengelolaan  Madrasah  Dalam Persfektif  Total  Quality  Management  Di  Min Hadiluwih Sumberlawang Sragen Tahun Ajaran 2015/2016.  Jurusan  Manajemen  Pendidikan Islam  Program  Pascasarjana  Institut  Agama Islam Negeri Surakarta Mack,  N.,  Woodsong,  C.,  MacQueen,  K.M.,  Guest, G.,  &  Namey,  E.  (2005). Qualitative  Research Methods: A  Data  Collector’s  field  Guide . North Carolina:  Family Health International &Usaid. Maryono.  (2018).  Akuntabilitas  Sekolah;  Suatu
Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan
Madrasah.  Jurnal  Paramurobi,  Vol.  1,  No.  1, Januari-Juni 2018.
Muhaimin,  dkk,  (2010).  Manajemen  Pendidikan,
Aplikasinya  dalam  Penyusunan  Pengembangan Sekolah/Madrasah.  Jakarta:  Prenada  Media Group.
Mulyasa,  E.  (2007). Manajemen  Berbasis  Sekolah, Konsep  Strategi  dan  Implementasi. Bandung: Remaja Rosda Karya
Patsun.  (2015).  Paradigma  Administrasi  Dalam Pengelolaan  Sekolah.  Jurnal  Cendekia:  Jurnal Studi Keislaman Volume 1, Nomor 2, Desember 2015: ISSN 2443-2741
Rahayu, M. (2015). Pelaksanaan Standar Pengelolaan
Pendidikan di Sekolah Dasar. Jurnal
PenelitianIlmu Pendidikan Volume 8, Nomor 1,
Maret 2015
Ramayulis.  2012. Manajemen  Pendidikan  Islam. Malang: Erlangga.
Sallis,  E.  (1996). Total    Quality    Management    in Education . London: Philadelphia Kogan PageLimited.
Siregar,  A.  N.  &  Lubis,  W.  (2017).  Manajemen
Pendidik  Dan  Tenaga  Kependidikan  Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Jurnal Educandu  Volume: X Nomor: 1 Edisi: Juni 2017 Sukmadinata,  N.  S.  ;  Jami’at,  Ayi  N;  &  Ahman.
(2006). Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah:  Konsep,  Prinsip  dan  Instrume n. Bandung: Refika Aditam.
Tjiptono,  F.  1997. Prinsip-prinsip  Total  Quality Service . Yogyakarta: Andi Offset. Usman,  H.  2008. Manajemen  :  Teori,  Praktek  dan Riset Pendidikan . Jakarta:  Bumi Aksara