Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 10 Issue 1, 2024 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## KESADARAN  URGENSI  PERAN  PENGENDALI  DAN PROSESOR DATA PRIBADI DALAM RANGKA
PELINDUNGAN  DATA  PRIBADI  INDIVIDU  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  NOMOR  27  TAHUN  2022  TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
Jonathan Matthew 1
1 Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, Indonesia. E-mail: jonathan20002@mail.unpad.ac.id
Abstract: The scope of interactions or activities carried out by individuals electronically through systems such as electronic media and so on has expanded to various fields, such as trade, transportation, finance, and government, and includes the collection, processing, transmission and production of data quickly and effectively, including in this case, personal data. Personal data is a part or element of privacy, which is a human right, namely the right to be let alone. However, from the wide scope of these interactions, even though there are specific and comprehensive legal arrangements related to the protection of personal data in the PDP Law, especially in terms of the role of personal data controllers and processors, there are still  often  problems  related  to  violations  of  personal  data  in  the  form  of,  among  others,  data  leaks, unauthorized access and the like. These problems are caused, among other things, by a lack of awareness of the urgency or importance of the role of personal data controller and processor. Therefore, this study aims  to  determine  the  relationship  between  awareness  of  the  urgency  of  the  role  of  personal  data controllers  and  processors  with  efforts  to  protect  individual  personal  data  and  examples  of implementation and uses normative juridical research methods with analytical descriptive specifications. The results of the research show that the existence of awareness of the urgency of the role as controller and processor of personal data based on the PDP Law can result in good legal implementation, as well as create effective personal data protection efforts and create legal certainty. In addition, legal awareness can be raised through legal counseling by legal aid providers.
Keywords: Legal Awareness; Privacy; Personal Data Protection; Controller and Processor of Personal Data.
How to Site: Jonathan Matthew (2024). Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022  Tentang Pelindungan Data Pribadi. Jurnal hukum to-ra , 10 (1), pp 119-137. DOI. 10.55809/tora.v10i1.331

## Introduction
Pada dasarnya, dalam era digital seperti sekarang ini, cakupan interaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh individu secara elektronik melalui sistem seperti media elektronik dan sebagainya telah semakin meluas hingga ke berbagai bidang, seperti perdagangan, transportasi, keuangan, hingga pemerintahan. Cakupan interaksi atau kegiatan tersebut pula  tidak  terlepas  dari pengumpulan,  pemrosesan,  pengiriman hingga produksi data
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137
secara cepat dan efektif 1 , termasuk dalam hal ini yaitu data pribadi. Akan tetapi, dari luasnya  cakupan  interaksi  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  individu  tersebut,  tentu terdapat  pula  kelemahan  atau  kekurangan,  khususnya  terkait  data  pribadi.  Dalam pemanfaatannya, data pribadi tersebut rentan mengalami suatu permasalahan, seperti kebocoran  data  dan  sebagainya.  Sebagai  contoh,  dalam  bidang  keuangan  yaitu berkaitan  dengan  perbankan,  dengan  mana  data  pribadi  individu  atau  nasabah seringkali diperjualbelikan kepada pihak ketiga dalam rangka memeroleh keuntungan 2 tanpa izin dari individu atau nasabah yang bersangkutan, serta kejadian tersebut pula tentu  tidak  terlepas  dari  peran  pengendali  dan  prosesor  data  pribadi  pada  bank tersebut. Demikian pula pada bidang-bidang lain yang memiliki permasalahan serupa, dengan  mana  data  pribadi  individu  atau  konsumen  kemudian  diberikan  atau diperjualbelikan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau izin dari individu atau konsumen  yang  bersangkutan  sebagai  subjek  data  pribadi.  Selain  itu  pula,  seringkali terdapat  pengaksesan  yang  tidak  sah oleh  pihak  ketiga  yang  tidak  bertanggungjawab dalam bentuk peretasan terhadap sistem elektronik berbentuk aplikasi, sehingga data pribadi  individu  sebagai  pengguna  aplikasi  tersebut  kemudian  diambil  dan disalahgunakan.
Dari  terdapatnya  berbagai  permasalahan  hukum  terkait  data  pribadi  tersebut,  serta terjadinya  permasalahan  tersebut  tidak  terlepas  dari  peran  pengendali  dan  prosesor data pribadi, maka kesadaran akan urgensi atau pentingnya peran sebagai pengendali dan prosesor data pribadi  perlu ditingkatkan  kembali,  mengingat bahwa data pribadi merupakan  bagian  atau  elemen  dari  privasi.  Privasi  sendiri  merupakan  suatu  konsep universal  serta  diakui  di  berbagai  negara,  baik  secara  tertulis  maupun  dalam  bentuk aturan moral 3 , sebab privasi itu sendiri merupakan salah satu hak asasi manusia yaitu hak untuk dibiarkan sendiri ( the right to be let alone ). 4 Berkaitan dengan hal tersebut, apabila  kesadaran  individu  atau  badan  akan  pentingnya  peran  mereka  sebagai pengendali dan prosesor data pribadi dapat dikatakan lemah, maka tentu akan dapat berdampak pada individu atau subjek data pribadi yang memiliki data pribadi, dengan mana akan rentan terjadi suatu penyalahgunaan atau penyelewengan yang kemudian dapat  mengakibatkan,  sebagai  contoh,  tersebarnya  data  pribadi  individu  yang bersangkutan serta memberikan kerugian, baik materiil maupun immateril bagi individu tersebut. 5 Sebaliknya, kesadaran yang tinggi oleh individu atau badan akan pentingnya peran mereka sebagai pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, selain dapat meminimalisir  atau  bahkan  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  maupun
1 Sinta  Dewi.  (2015).  “Privasi  atas  Data  Pribadi:  Perlindungan  Hukum  dan  Bentuk  Pengaturan  di Indonesia”. Jurnal De Jure 15, no. 2, hal. 165
2 S.  Rosadi  D.  (2017).  “Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Data  Pribadi  Nasabah  Kartu  Kredit  Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”. Jurnal Area Hukum Universitas Brawijaya 19, no. 3 (2017), hal. 209
3 David  B.  (2000).  “Privacy  &  Human  Rights  2000:  An  International  Survey  of  Privacy  Laws  and Developments,” Electronic Privacy Information Center, Washington, DC, USA and Privacy International. London , UK.
4 Samuel D Warren dan Louis D Brandeis. (1890). “The Right to Privacy,” Harvard Law Review 4, no. 5, hal. 193
5 Fanny Priscyllia. (2019).  “Perlindungan Privasi  Data Pribadi dalam Perspektif Perbandingan  Hukum”. Jatiswara 34, no. 3, https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218, hal. 242
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137
penyelewengan  terhadap  data  pribadi,  pula  dapat  menjamin  pengakuan  serta penghormatan  terhadap  privasi  individu.  Kesadaran  yang  tinggi  tersebut  berdampak pada  meningkatnya  efektivitas  pelindungan  data  pribadi  serta  pada  akhirnya menciptakan kepastian hukum terkait pelindungan data pribadi.
Saat  ini,  terkait  kewajiban  pengendali  dan  prosesor  data  pribadi  sebenarnya  telah terdapat  pengaturannya,  yaitu  pada  Pasal  19  hingga  54  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun  2022  tentang  Pelindungan  Data  Pribadi  (UU  PDP).  UU  PDP  sendiri  terbentuk dalam  rangka  melaksanakan  amanat  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  (UUD 1945),  khususnya  Pasal  28G UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap orang  berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah  kekuasannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesautu yang merupakan hak asasi. Akan tetapi, dengan terdapatnya berbagai permasalahan terkait pelanggaran terhadap data pribadi,  seperti  penyalahgunaan  atau  penyelewengan  data  pribadi  yang  kemudian menyebabkan tersebarnya data pribadi individu yang bersangkutan serta memberikan kerugian, baik materiil maupun immateril, maka hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kesadaran akan urgensi atau pentingnya peran sebagai pengendali dan prosesor data pribadi masih dapat dikatakan lemah.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  terdapat  beberapa  permasalahan  hukum  yang melatarbelakangi  pembahasan  terkait  kesadaran  urgensi  peran  pengendali  dan prosesor  data  pribadi  dalam  rangka  pelindungan  data  pribadi  individu,  dengan  mana permasalahan  hukum  tersebut  terjadi  setelah  UU  PDP  di  sahkan  dan  berlaku  pada tanggal  17  Oktober  2022,  serta  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  permasalahan- permasalahan  hukum  tersebut  dapat  terjadi  di  waktu  yang  akan  mendatang  apabila tingkat kesadaran terkait urgensi atau pentingnya peran pengendali dan prosesor data pribadi dalam memanfaatkan data pribadi masih rendah.
Permasalahan hukum yang pertama yaitu terkait kebocoran data pribadi pada sistem elektronik PeduliLindungi. Permasalahan tersebut terjadi pada Bulan November Tahun 2022, dengan mana seorang hacker atau peretas anonym dengan nama akun “Bjorka”, melakukan  peretasan  terhadap  keamanan  aplikasi  kesehatan  PeduliLindungi  serta mengklaim  menjual  3,2  miliar  data  pengguna  (data  pribadi)  aplikasi  kesehatan PeduliLindungi tersebut. Besar data yang berhasil diretas terdapat di 48 Gigabyte data terkompresi  atau compressed  data ,  serta  157 Gigabyte data  tidak  terkompresi  atau uncompressed  data .  Kemudian, data-data  pribadi  yang bocor  tersebut  beformat CSV, dengan mana mengandung informasi antara lain seperti nama, alamat surat elektronik atau e-mail , Nomor Induk Kependudukan atau NIK, identitas perangkat, nomor telepon, tanggal lahir, status kesehatan terkait Covid-19 , riwayat penelusuran kontak, check-in hingga status vaksinasi Covid-19 . 6 Selain itu pula, Bjorka mengaku terkait menawarkan sampel  data  yang  terbagi  menjadi  lima  dokumen,  antara  lain  yaitu,  94  juta  data pengguna, 94 juta akun, 209 juta data terkait vaksinasi, 1,3 miliar data terkait riwayat
6 Luky Maulana Firmansyah. (2022). “Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022, Berikut Daftarnya”. https://www.fortuneidn.com/tech/luky/kasus-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022-berikut- daftarnya?page=all..
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137
check-in serta  1,5  miliar data  terkait riwayat  pelacakan  kontak.  Data  yang  dijual oleh Bjorka  tersebut  dinilai  seharga  US$  100.000  atau  apabila  di  konversi  ke  rupiah  yaitu sebesar Rp. 1,6 miliar.
Permasalahan  hukum  kedua,  dengan  mana  terjadi  pula  pada  Bulan  November  2022, yaitu  terkait  kebocoran  data  pribadi  pada  sistem  elektronik  MyPertamina  akibat peretasan,  serta  pelaku  yang  melakukan  peretasan  tersebut  sama  dengan  kasus kebocoran data pribadi aplikasi PeduliLindungi, yaitu peretas anonim dengan nama akun ”Bjorka”.  Bjorka  membocorkan  data  terkait  pengguna  aplikasi  serta  transaksi  pada aplikasi MyPertamina, dalam bentuk sampel data dengan jumlah sebesar 44 juta data. Data  dari  aplikasi  MyPertamina  yang  dibocorkan  oleh  Bjorka  tersebut  mengandung informasi yaitu antar lain, nama pengguna, alamat surat elektronik atau e-mail , Nomor Induk Kependudukan atau NIK, Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP, nomor telepon pengguna,  alamat,  tanggal  lahir  atau Date  of  Birth ,  jenis  kelamin,  penghasilan  (baik harian,  bulanan  maupun  tahunan),  data  terkait  pembelian  Bahan  Bakar  Minyak  atau BBM dan sebagainya.
Selain itu, bahkan hingga kini pada tahun 2024 pula, kasus atau permasalahan terkait pelanggaran  terhadap  data  pribadi  masih  terus  terjadi,  meskipun  Indonesia  pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang kuat dalam hal memberikan perlindungan terhadap data pribadi melalui UU PDP. Salah satu contoh daripada kasus tersebut yaitu seperti yang terjadi pada Biznet, dengan mana diduga bahwa sebanyak 380 ribu data pengguna daripada  Biznet  bocor  di Dark  Web .  Data-data  yang  diduga  bocor  tersebut dapat  dikategorikan  sebagai  data  pribadi,  sebab  terdiri  dari  data-data  berupa  nama (nama depan maupun belakang), jenis kelamin, tanggal lahir, kebangsaan e-mail , NIK, NPWP, nomor HP, alamat, ID Biznet dan sejenisnya. 7
Dari beberapa kasus atau permasalahan tersebut, dapat dikatakan bahwa meskipun UU PDP  telah  di  sahkan  dan  berlaku  saat  permasalahan-permasalahan  tersebut  terjadi, dengan  mana  didalamnya  mengatur  pula  terkait  kewajiban  pengendali  maupun prosesor data pribadi, akan tetapi kurangnya kesadaran akan urgensi atau pentingnya peran suatu individu atau badan sebagai pengendali dan prosesor data pribadi dalam memanfaatkan  data  pribadi  dapat  menyebabkan  terjadinya  tindakan  pelanggaran terhadap  data  pribadi  seperti  kebocoran  data  pribadi  dan  sebagainya.  Hal  tersebut memberikan dampak seperti tidak terjaminnya keamanan atau perlindungan terhadap data  pribadi  dari  pengaksesan  yang  tidak  sah  atau  melawan  hukum  seperti  melalui peretasan dan sebagainya sehingga terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Dari suatu tindakan pelanggaran terhadap data pribadi, maka kemudian dalam hal ini, yang dirugikan yaitu pengguna (subjek data pribadi)  dari  sistem  elektronik  berupa  aplikasi  seperti  pada  beberapa  permasalahan hukum  diatas,  dengan  mana  dapat  saja  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggungjawab kemudian akan menggunakan data pribadi yang telah disalahgunakan tersebut dalam
7 Liputan6.  (2024).  “380  Ribu  Data  Pengguna  Biznet  Diduga  Bocor  di  Dark  Web,  Pelaku  Disebut Karyawan,” Tech  News (blog).  https://www.liputan6.com/tekno/read/5547088/380-ribu-data-pengguna- biznet-diduga-bocor-di-dark-web-pelaku-disebut-karyawan?page=4. Diakses pada tanggal 29 Maret 2024
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137
melakukan  kejahatan  lainnya  seperti  melakukan  penipuan  dan  sebagainya,  sehingga memberi kerugian terhadap pemilik asli data-data pribadi tersebut.
Oleh  karena  itu,  perlu  terdapatnya  pembahasan  terkait  kesadaran  urgensi  peran pengendali dan prosesor data pribadi dalam rangka pelindungan data pribadi individu, dengan  mana  akan  dijelaskan  terkait  kewajiban  pengendali  maupun  prosesor  data pribadi  berdasarkan  UU  PDP  secara  lebih  rinci  ditinjau  dari  teori-teori  yang  relevan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran akan urgensi atau pentingnya peran pengendali dan prosesor data pribadi dalam memanfaatkan data pribadi, serta kemudian dapat meminimalisir penyalahgunaan maupun penyelewengan data pribadi suatu  individu  dan  pula  berdampak  pada  peningkatan  efektivitas  pelindungan  data pribadi serta terciptanya kepastian hukum terkait pelindungan data pribadi tersebut.
Metode  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis  normatif,  yang  mana penelitian akan dilakukan dengan meninjau suatu permasalahan hukum dari segi aturan hukumnya beserta bahan kepustakaan lainnya. 8 Dengan kata lain, suatu permasalahan hukum  akan  ditinjau  berdasarkan  peraturan  hukum  yang  berlaku  serta  dihubungkan dengan  macam  teori,  konsep,  prinsip,  hingga  literatur-literatur  lainnya  yang  relevan dengan topik penelitian. Adapun spesifikasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif  analitis,  dengan  mana  merupakan  penganalisisan  atau penggambaran terhadap  permasalahan  yang  diteliti  ditinjau  dari  data-data  yang  telah  dikumpulkan berupa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan hingga macam teori maupun konsep  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, dengan  mana  merupakan  suatu  metode  analisis  yang  menghasilkan  data  deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan, dari orang-orang ataupun perilaku yang diamati, serta tidak menggunakan prosedur analisis secara statistik ataupun cara-cara kuantifikasi lainnya. 9
Selain  itu,  tahap  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  studi  kepustakaan, dengan mana data dikumpulkan dari hasil analisa secara kepustakaan (analisa literatur atau  bahan pustaka)  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Data-data  tersebut  terdiri dari:
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  berupa peraturan perundang-undangan;
b. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  bersifat  membantu memberikan  penjelasan  terkait  bahan  hukum  primer  berupa  literatur- literatur  (buku,  karya  tulis  ilmiah,  jurnal  ilmiah,  laporan  hingga  hasil penelitian) yang relevan dengan topik penelitian;
c. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  suatu gambaran,  penjelasan  terkait  dengan  bahan  hukum  primer  maupun sekunder berupa kamus hukum, situs internet, ensiklopedia dan sebagainya.
8 Soejono dan H Abdurahman. (2003). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta. hal. 56
9 Lexy J. Moleong. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hal. 4
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137

## Discussion

## Dimensi Privasi dan Kaitannya dengan Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi
Pertama, berkaitan  dengan  privasi  itu  sendiri,  terdapat  suatu  teori  atau  konsep  yaitu dimensi  privasi,  dengan  mana  merupakan  aspek-aspek  yang  memiliki  keterkaitan dengan hak suatu individu sebagai subjek data pribadi untuk mengendalikan informasi (data  pribadi)  serta  akses  terhadap  dirinya  sendiri.  Dalam  konsep  tersebut,  menurut DeCew, privasi dapat terbagi menjadi tiga dimensi, yaitu antara lain: 10
a. Informational  Privacy ,  dengan  mana  berkaitan  dengan  penentuan bagaimana,  kapan,  hingga  sejauh  mana  data  pribadi  suatu  individu  akan diungkapkan  secara  benar  atau  sah  pada  pihak  lain.  Data  pribadi  yang dimaksud yaitu dapat berupa seperti data terkait keuangan, kesehatan dan sebagainya.  Inti  dari  dimensi  ini  yaitu  menekankan  bahwa  suatu  individu yang  dapat  menentukan  siapa  yang  memiliki  akses,  bagaimana  akses tersebut digunakan oleh pihak yang berkepentingan serta apa tujuannya.
b. Accessibility  Privacy ,  dengan  mana  berkaitan  dengan  individu  untuk mengendalikan  sejauh  mana  suatu  individu  tersebut  secara  fisik  dapat diakses  oleh  pihak  lain.  Pengendalian  oleh  individu  tersebut  dapat menggunakan  atau  melalui  akal  persepsi,  kontak  tubuh  maupun pengamatan.
c. Expressive  privacy, dengan  mana  berkaitan  dengan  individu  untuk mengekspresikan  identitas  diri  ataupun  kepribadiannya  melalui  suatu pembicaraan atau kegiatan, serta kemampuan dalam hal memutuskan serta melanjutkan  perilaku  kegiatan,  serta  terlindung  dari  gangguan,  tekanan ataupun paksaan dari pihak lainnya.
Apabila  ketiga  dimensi  tersebut  dikaitkan  dengan  peran,  yaitu  mengenai  kewajiban pengendali  dan  prosesor  data  pribadi  berdasarkan  Pasal  19  hingga  Pasal  54  Undang- undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindugan Data Pribadi atau UU PDP, maka akan ditemukan kaitan atau hubungan antara keduanya, dengan mana antara lain:
a. Berkaitan  dengan informational  privacy ,  dengan  mana  kaitan  dimensi tersebut  dalam  hal  kewajiban  pengendali  dan  prosesor  data  pribadi  yaitu mengenai hak suatu individu sebagai subjek data pribadi, untuk menentukan bagaimana, kapan serta sejauh mana informasi atau data pribadi mengenai individu  tersebut  diungkapkan  secara  benar  atau  sah  kepada  pihak  lain. Dalam UU PDP sendiri, telah diatur terkait hak subjek data pribadi, seperti hak untuk memberikan persetujuan, hak untuk mengetahui, hak akses, hak untuk memperbaiki, hak untuk menghapus atau memusnahkan, hak untuk
10 Carina  B.  Paine  Schofield  dan  Adam  N.  Joinson.  (2008).  “Privacy,  trust,  and  disclosure  online”. Psychological Aspects of Cyberspace: Theory, Research, Applications .
https://doi.org/10.1017/CBO9780511813740.003. hal. 14
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137
menarik persetujuan, hak untuk memindahkan data pribadi hingga hak untuk mengajukan keberatan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kewajiban dari pengendali  dan  prosesor  data  pribadi  yaitu  untuk  menghormati  serta melindungi hak-hak subjek data pribadi tersebut sesuai dengan prinsip atau asas yang terdapat dalam UU PDP. Dengan kata lain, pengendali dan prosesor data pribadi salah satunya berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas serta lengkap terkait tujuan, metode (bagaimana data akan di proses), ruang  lingkup,  waktu  dan  apa  saja  hak-hak  subjek  data  pribadi  kepada individu yang bersangkutan sebagai subjek data pribadi.
b. Berkaitan dengan accessibility privacy , dengan mana kaitan dimensi tersebut dalam hal kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi yaitu mengenai hak  suatu  individu  sebagai  subjek  data  pribadi  untuk  mengendalikan keputusan  tentang  siapa  yang  memiliki  akses  melalui  akal  persepsi, pengamatan,  hingga  kontak  fisik  atau  kontak  tubuh.  Dalam  UU  PDP,  telah diatur  terkait  kewajiban  pengendali  dan  prosesor  data  pribadi  dalam  hal penerapan  standar  keamanan  yang  memadai  dengan  tujuan  untuk meminimalisir  kebocoran,  kerusakan,  hilang  ataupun  perubahan  data pribadi, serta pengendali dan prosesor data pribadi pula berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang diproses, hingga memastikan hanya pihak-pihak yang berwenang yang memiliki akses terkait data pribadi suatu individu yang bersangkutan sebagai subjek data pribadi.
c. Berkaitan dengan expressive privacy , dengan mana kaitan dimensi tersebut dalam hal kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi yaitu mengenai suatu  individu  untuk  dapat  mengekespresikan  identitas  diri  ataupun kepribadiannya melalui suatu pembicaraan atau kegiatan, tanpa terdapatnya gangguan, tekanan ataupun paksaan dari pihak lain. Dengan kata lain, suatu individu memiliki hak dalam hal memutuskan ataupun melanjutkan perilaku kegiatan,  serta  terlindung  dari  gangguan,  tekanan  ataupun  paksaan  dari pihak  lainnya.  Berkaitan  dengan  kewajiban  pengendali  dan  prosesor  data pribadi,  bahwa  dalam  UU  PDP  telah  diatur  terkait  hak  subjek  data  pribadi yaitu dengan mana suatu individu sebagai subjek data pribadi untuk dapat mengakhiri pemrosesan, menghapus, memusnahkan data pribadi miliknya, menarik  kembali  persetujuan  pemrosesan  atau  bahkan  menunda  atau membatasi  pemrosesan  data  pribadinya,  serta  kemudian  pengendali  dan prosesor data pribadi berkewajiban untuk menghormati hak-hak subjek data pribadi tersebut.
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137

## Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam UU PDP
Selanjutnya,  secara  lebih  rinci,  peran  pengendali  dan  prosesor  data  pribadi  dalam konteks kewajiban pada dasarnya telah terdapat pada Pasal 20 hingga Pasal 54 UU PDP, dengan mana pengaturan tersebut pula dapat dikatakan merupakan perwujudan dari konsep  atau  teori  dimensi  privasi.  Dengan  kata  lain,  pengaturan  terkait  kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi dalam UU PDP berkaitan erat dengan aspek-aspek yang memiliki keterkaitan dengan hak suatu individu sebagai subjek data pribadi untuk mengendalikan informasi (data pribadi) serta akses terhadap dirinya sendiri. Kewajiban- kewajiban tersebut antara lain yaitu:
a. Kewajiban pengendali data pribadi:
a. Pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi. Maksud  dari  dasar  pemrosesan  data  pribadi  tersebut  yaitu  meliputi antara lain, persetujuan atau kesepakatan yang sah secara eksplisit dari subjek  data  pribadi  yang  bersangkutan  untuk  satu  ataupun  beberapa tujuan  tertentu  yang  telah  disampaikan  oleh  pengendali  data  pribadi kepada  suatu  individu  sebagai  subjek  data  pribadi,  kemudian  meliputi pula  pemenuhan  kewajiban  perjanjian  dalam  hal  subjek  data  pribadi merupakan  salah  satu  pihak  atau  dalam  hal  memenuhi  permintaan subjek  data  pribadi  pada  saat  akan  mengadakan  perjanjian,  serta pemenuhan  kewajiban  hukum  dari  pengendali  data  pribadi  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Selain  itu,  dasar  pemrosesan data  pribadi  meliputi  pula  pemenuhan  perlindungan  kepentingan  vital subjek data pribadi, pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  serta  pemenuhan kepentingan yang sah lainnya sesuai dengan tujuan, kebutuhan maupun keseimbangan  kepentingan  pengendali  data  pribadi  serta  hak  suatu individu sebagai subjek data pribadi.
b. Pengendali data pribadi wajib menyampaikan informasi terkait legalitas dari  pemrosesan  data  pribadi,  tujuan  pemrosesan  data  pribadi,  jenis serta relevansi data pribadi yang hendak diproses, jangka waktu retensi dokumen  yang  memuat  data  pribadi,  rincian  mengenai  informasi  yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan data pribadi hingga hak subjek data  pribadi.  Dalam  hal  itu  pula,  pengendali  data  pirbadi  wajib memberitahukan  atau  menginformasikan  kepada  suatu  individu  yang bersangkutan sebagai subjek data pribadi sebelum terjadinya perubahan informasi.
c. Pengendali  data  pribadi  wajib  melakukan  pemrosesan  data  pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum dan transparan.
d. Pengendali data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi yang telah ditentukan.
e. Pengendali  data  pribadi  wajib  memastikan  akurasi,  kelengkapan  dan konsistensi data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137
dengan mana untuk memenuhi hal-hal tersebut maka data pribadi wajib melakukan verifikasi.
f. Pengendali  data  pribadi  wajib  memperbarui  dan/atau  memperbaiki kesalahan  ataupun  ketidakakuratan  data  pribadi,  dengan  mana dijelaskan  bahwa  paling  lambat  untuk  melakukan  perbaruan  atau perbaikan  tersebut  yaitu  3x24  jam  terhitung  sejak  pengendali  data pribadi  menerima  permintaan  pembaruan  ataupun  perbaikan  data pribadi. Apabila telah dilakukan, maka pengendali data pribadi tersebut wajib memberitahukan hasil pembaruan ataupun perbaikan data pribadi kepada subjek data pribadi yang bersangkutan.
g. Pengendali  data pribadi  wajib  melakukan perekaman  terhadap  seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi.
h. Pengendali  data  pribadi  wajib  memberikan akses  kepada individu  yang bersangkutan sebagai subjek data pribadi terhadap data pribadinya yang diproses  beserta  rekam  jejak  pemrosesan  data  pribadi  sesuai  dengan jangka waktu penyimpanan data pribadi.
i. Pengendali  data  pribadi  wajib  menolak  memberikan  akses  perubahan terhadap  data  pribadi  kepada  subjek  data  pribadi  apabila membahayakan keamanan, kesehatan fisik maupun mental subjek data pribadi  ataupun  individu  lainnya,  berdampak  pada  pengungkapan  data pribadi  milik  individu  lainnya  atau  bertentangan  dengan  kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.
j. Pengendali data pribadi wajib melakukan penilaian dampak pelindungan data pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi memiliki potensi risiko yang tinggi terhadap subjek data pribadi.
k. Pengendali  data  pribadi  wajib  melindungi  dan  memastikan  keamanan data  pribadi  yang  diprosesnya.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan melakukan penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi  data  pribadi  dari  gangguan  pemrosesan  data  pribadi  yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat serta  risiko  dari  data  pribadi  yang  perlu  dilindungi  dalam  pemrosesan. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  pula,  pengendali  data  pribadi berkewajiban  untuk  mencegah  data  pribadi  diakses  secara  tidak  sah, dengan  mana  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  sistem  keamanan terhadap data pribadi yang di proses ataupun memproses data pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman serta bertanggungjawab, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
l. Pengendali  data  pribadi  wajib  melakukan  pengawasan  terhadap  setiap pihak  yang  terlibat  dalam  pemrosesan  data  pribadi  di  bawah  kendali pengendali data pribadi tersebut. Hal tersebut pula termasuk kewajiban pengendali data pribadi untuk melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah atau melawan hukum.
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137
m. Pengendali  data  pribadi  wajib  menghentikan  pemrosesan  data  pribadi apabila subjek data pribadi menarik kembali persetujuannya.
n. Pengendali data pribadi wajib melakukan penundaan serta pembatasan pemrosesan  data  pribadi,  baik  secara  sebagian  maupun  secara keseluruhan, terhitung sejak pengendali data pribadi tersebut menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi, serta apabila  telah  dilakukan,  maka  wajib  diberitahu  kepada  subjek  data pribadi yang bersangkutan.
o. Pengendali  data  pribadi  wajib  mengakhiri  pemrosesan  data  pribadi apabila telah mencapai masa retensi, tujuan daripada pemrosesan telah tercapai  ataupun  disebabkan  oleh  terdapatnya  permintaan  dari  subjek data pribadi. Berkaitan dengan hal itu pula, pengendali data pribadi wajib menghapus  dan  memusnahkan  data  pribadi  apabila  data  pribadi  yang bersangkutan  tidak  diperlukan  lagi  dalam  rangka  pencapaian  tujuan pemrosesan, subjek data pribadi telah menarik persetujuannya, terdapat permintaan  dari  subjek  data  pribadi  yang  bersangkutan  ataupun  data pribadi  diperoleh  atau  diproses  secara  melawan  hukum.  Baik  terkait penghapusan  maupun  pemusnahan  data  pribadi  harus  diberitahu kepada individu yang bersangkutan sebagai subjek data pribadi.
p. Apabila  terjadi  kegagalan  terkait  pelindungan  data  pribadi,  maka pengendali  data  pribadi  wajib  menyampaikan  pemberitahuan  secara tertulis kepada subjek data pribadi yang bersangkutan ataupun lembaga. Dalam  pemberitahuan  tersebut,  perlu  mengandung  informasi  terkait data  pribadi  yang  terungkap,  kapan  serta  bagaimana  data  pribadi tersebut dapat terungkap dan upaya penanganan serta pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi.
b. Kewajiban prosesor data pribadi:
a. Prosesor  data  pribadi  wajib  melakukan  pemrosesan  data  pribadi berdasarkan  perintah  pengendali  data  pribadi.  Dalam  hal  ini,  prosesor data  pribadi  ditunjuk  oleh  pengendali  data  pribadi,  serta  pemrosesan yang  dilakukan  oleh  prosesor  data  pribadi  harus  dilaksanakan  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku  (dalam  hal  ini  yaitu  UU  PDP),  serta termasuk  dalam  tanggung  jawab  pengendali  data  pribadi.  Apabila prosesor  data  pribadi  melakukan  pemrosesan  di  luar  perintah  serta tujuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pengendali  data  pribadi,  maka pemrosesan  tersebut  dapat  menjadi  tanggung  jawab  prosesor  data pribadi.
b. Prosesor  data  pribadi  dapat  melibatkan  prosesor  data  pribadi  lainnya dalam  menjalankan  tugasnya  terkait  pemrosesan  data  pribadi,  akan tetapi,  prosesor  data  pribadi  wajib  mendapatkan  persetujuan  secara tertulis terlebih dahulu dari pengendali data pribadi sebelum melibatkan prosesor data pribadi lainnya.
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137
c. Hal-hal  meengenai  kepastian  akurasi,  kelengkapan,  konsistensi  data pribadi, perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan, perlindungan  dan  kepastian  keamanan  data  pribadi  yang  diproses, menjaga  kerahasiaan,  melakukan  pengawasan  terhadap  setiap  pihak yang  terlibat  dalam  pemrosesan,  perlindungan  dari  pemrosesan  yang tidak  sah  hingga  perlindungan  dari  pengaksesan  yang  tidak  sah  pula merupakan tanggung jawab atau kewajiban prosesor data pribadi.

## Kaitan Kesadaran Akan Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dengan Upaya Perlindungan Terhadap Data Pribadi Individu
Selanjutnya, berkaitan dengan kesadaran akan urgensi peran pengendali dan prosesor data  pribadi,  maka pada  dasarnya  dapat  dikaitkan dengan  konsep  kesadaran  hukum. Kesadaran hukum itu sendiri menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kesadaran yang terdapat dalam diri manusia, terkait dengan hukum yang ada atau terkait hukum yang diharapkan ada, dengan mana pula berfokus pada nilai-nilai terkait fungsi hukum serta  bukanlah  pada  penilaian  hukum  terhadap  kejadian  konkrit  pada  masyarakat. 11 Dengan  kata  lain,  kesadaran  hukum  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kesadaran  yang dimiliki  suatu  manusia  akan  terdapatnya  hukum  yang  berlaku,  yaitu  dalam  bentuk mengerti,  mengetahui,  menginsafi  dan  sebagainya.  Terdapat  dua  jenis  daripada kesadaran  hukum  itu  sendiri,  dengan  mana  kesadaran  hukum  dapat  terdiri  dari kesadaran  hukum  yang  berbentuk  ketaatan  terhadap  hukum  ( within  the  law ,  taat  di dalam  hukum  serta  sesuai  dengan  aturan-aturan  hukum  yang  dimengerti),  serta kesadaran  hukum  yang  berbentuk  pertentangan  terhadap  hukum  ( against  the  law , melanggar hukum).
Selain itu, adapun terdapat beberapa tahap dalam perwujudan suatu kesadaran hukum, yaitu antara lain: 12
a. Pertama, dimulai dari terdapatnya pengetahuan terkait hukum, dengan mana  dapat  diartikan  bahwa  terdapatnya  pengetahuan  terkait  suatu perilaku yang pada dasarnya telah diatur oleh hukum (perilaku dalam hal ini  yaitu  dapat  berarti  menyangkut  yang  diperbolehkan  maupun  yang tidak  diperbolehkan  (menyangkut  hak,  kewajiban  dan  sebagainya) berdasarkan  aturan-aturan  hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak tertulis).
b. Kedua,  timbulnya  pemahaman  terhadap  hukum,  dengan  mana  dapat diwujudkan  dengan  terdapatnya  pemahaman  terhadap  isi  peraturan hukum tertentu. Pemahaman dalam hal ini pula dapat diartikan sebagai suatu  pemahaman  terhadap  isi  serta  tujuan  suatu  peraturan  hukum tertentu, beserta  manfaat  yang diperoleh  dari  terbentuknya  peraturan tersebut bagi pihak-pihak terkait.
11 Soerjono Soekanto. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum . Jakarta: Rajawali. hal. 152
12 Salman Otje. (1993). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris . Bandung: Alumni. hal. 40
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137
c. Ketiga, timbulnya sikap terhadap hukum,  dengan mana dapat diartikan sebagai suatu sikap dalam rangka menerima hukum, didasari oleh rasa penghargaan  (apresiasi,  keinsyafan)  terhadap  hukum  yang  pula  timbul dari  terdapatnya  pengetahuan  serta  pemahaman  terkait  hukum (memahami isi, tujuan serta manfaat dari hukum tersebut apabila ditaati dan sebagainya).
d. Keempat, timbulnya pola perilaku, dengan mana dapat diartikan sebagai suatu kepatuhan terhadap peraturan hukum tertentu. Hal ini pula dapat menjadi tolak ukur dalam mengetahui apakah suatu aturan hukum berlau atau tidak serta sejauh mana kepatuhan terhadapnya.
Kemudian,  berkaitan  dengan  upaya  perlindungan  terhadap  data  pribadi  individu, dengan mana data pribadi dalam hal ini pula merupakan bentuk atau aspek daripada privasi itu sendiri sebagai salah satu hak asasi yang harus dihormati, maka tentu dalam perwujudannya  harus  disertai  oleh  suatu  kepastian  hukum.  Menurut  Hans  Kelsen, kepastian  hukum  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  penerapan  hukum  secara  jelas, konsisten,  konsekuen  serta  tetap,  dengan  mana  pula  dalam  penerapannya  tersebut tidak  terpengaruh  hal-hal  subjektif.  Dalam  rangka  mewujudkan  penerapan  demikian, maka pada dasarnya diperlukan terdapatnya suatu aturan, serta pelaksanaan daripada aturan tersebut. 13
Oleh karena itu, maka apabila penerapan hukum yang jelas, konsisten, konsekuen, tetap serta netral tersebut ingin diwujudkan demi terciptanya kepastian hukum, maka salah satu unsur terpenting yang dibutuhkan yaitu terdapatnya pelaksanaan daripada hukum tersebut.  “Pelaksanaan”  itu  sendiri pada  dasarnya  dapat  diartikan  pula  sebagai  suatu tindakan secara lanjut (tindak lanjut) setelah suatu kebijakan atau program ditetapkan, dengan mana tindakan secara lanjut dapat terdiri dari pengambilan keputusan, strategi dan  sebagainya  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  diharapkan  dari  program  atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. 14 Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hukum merupakan suatu tindakan lanjut setelah suatu hukum (dalam bentuk aturan dan sebagainya) ditetapkan, dengan mana tindakan lanjut  yang  dimaksud  meliputi  pengambilan  keputusan,  langkah-langkah  strategis, pelaksanaan kebijakan dan lainnya dalam rangka mencapai atau memenuhi tujuan yang diharapkan dari ditetapkannya hukum.
Apabila dikaitkan antara kesadaran hukum dengan upaya perlindungan terhadap data pribadi  individu,  maka  dalam  mewujudkan  upaya  perlindungan  tersebut  demi terwujudnya  pula  suatu  kepastian  hukum,  diperlukan  terdapatnya  suatu  kesadaran hukum. Dalam hal ini, apabila upaya perlindungan terhadap data pribadi individu ingin diwujudkan  dengan  baik  oleh  pengendali  dan  prosesor  data  pribadi  sehingga  pada akhirnya terwujud kepastian hukum, maka diperlukan suatu kesadaran hukum terlebih
13 Peter Mahmud Marzuki. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana. hal. 158
14 Abdullah Syukur. (1987). Kumpulan Makalah “Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan ”. Ujung Pandang: Persadi. hal. 40
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137
dahulu  dari  pengendali  dan  prosesor  data  pribadi  tersebut,  dengan  mana  yaitu kesadaran  akan  urgensi  peran  sebagai  pengendali  dan  prosesor  data  pribadi berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait kewajiban pengendali maupun prosesor data pribadi  dalam  UU  PDP.  Mengacu  kembali  kepada  macam  tahap  kesadaran  hukum, dengan  mana  yaitu  dimulai  dari  perlu  terdapatnya  pengetahuan  serta  pemahaman hukum,  maka  dalam  rangka  menimbulkan  dan  meningkatkan  kesadaran  hukum diperlukan  suatu upaya untuk  memberikan pengetahuan  serta pemahaman  terhadap hukum.
Dalam  memberikan  pengetahuan  serta  pemahaman  hukum  tersebut  pada  dasarnya dapat  dilakukan  melalui  berbagai  bentuk  atau  cara,  salah  satunya  yaitu  melalui dilaksanakannya penyuluhan hukum, khususnya dalam konteks ini yaitu terhadap pihak- pihak  yang  memiliki  kewenangan  terkait  perlindungan  data  pribadi  dalam  bentuk pengendalian,  pemrosesan  data  pribadi  dan  sebagainya  seperti  pengendali  serta prosesor  data  pribadi.  Terkait  penyuluhan  hukum  itu  sendiri  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum,  yang  mana  ketentuan  pada Pasal 9 huruf c undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berhak  menyelenggarakan  penyuluhan  hukum,  konsultasi  hukum,  dan  program kegiatan  lain  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  bantuan  hukum”.  Penyuluhan hukum  merupakan  suatu  cara  yang  krusial  dalam  rangka  menyampaikan  informasi hukum  yang  relevan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  dengan  mana  di dalamnya  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  penyampaian  informasi,  akan  tetapi  pula terdapat  fungsi  pemberdayaan. 15 Dalam  penyuluhan  hukum  tersebut  pula  dapat diadakan  sesi  seperti  diskusi,  studi  kasus,  penyajian  macam  informasi  yang  relevan seperti  pentingnya  privasi  sebagai  hak  asasi  manusia,  kewajiban  pengendali  dan prosesor  data  pribadi,  prinsip  pelindungan  data  pribadi,  lingkup  pemrosesan  data pribadi, dasar pemrosesan data pribadi, pelanggaran-pelanggaran terhadap data pribadi individu dan sebagainya.
Dengan dilakukannya hal tersebut, maka pada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini yaitu terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait perlindungan data pribadi  dalam  bentuk  pengendalian, pemrosesan data  pribadi  dan  sebagainya  seperti pengendali serta prosesor data pribadi, dapat tercipta suatu kesadaran hukum dalam bentuk  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peran  mereka  terkait  perlindungan terhadap  data  pribadi  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  (UU  PDP). Setelah terciptanya kesadaran hukum, maka kemudian tercipta pula suatu pelaksanaan hukum dalam rangka perlindungan terhadap data pribadi, serta kemudian menghasilkan upaya perlindungan terhadap data pribadi yang jelas, konsisten, konsekuen, tetap dan tidak  terpengaruh  hal-hal  subjektif,  sehingga  di  saat  yang  bersamaan  dapat  tercipta suatu kepastian hukum.
15 Vina Hutama dan Virly Vidiasti Sabijanto, “Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan,” Multiverse: Open Multidisciplinary Journal 2, no. 2 (25 Oktober 2023): 212–18, https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130, hal. 214
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137

## Implementasi dari Kesadaran Akan Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Perlindungan Terhadap Data Pribadi Individu
Implementasi dari kesadaran akan urgensi peran pengendali dan prosesor data pribadi dalam  rangka  memberikan  perlindungan  terhadap  data  pribadi  individu  dapat  di contohkan  berdasarkan  permasalahan  hukum  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya. Apabila melihat kembali pada permasalahan hukum terkait pelanggaran terhadap data pribadi  dalam  bentuk  kebocoran  data  pribadi,  seperti  yang  terjadi  pada  aplikasi PeduliLindungi, MyPertamina hingga Biznet, dengan mana pihak yang tidak bertanggung jawab  melakukan  peretasan  (menembus  keamanan  sistem  elektronik  berupa  aplikasi tersebut  secara  melawan  hukum  atau  tanpa  hak)  sehingga  pada  akhirnya  dapat menimbulkan kerugian pada pengguna aplikasi sebagai subjek data pribadi, sebab data yang  telah  diperoleh  atau  diakses  dengan  cara  melawan  hukum  tersebut  kemudian dapat  saja  diperjualbelikan  dalam  rangka  memeroleh  keuntungan  bagi  pihak  yang melakukan peretasan.
Merujuk  pada  kewajiban pengendali  dan  prosesor  data  pribadi  berdasarkan  UU PDP, maka dalam hal ini, pengendali dan prosesor data pribadi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan  ketiga  sistem  elektronik  tersebut  dapat  dikatakan  telah  lalai  dalam melaksanakan kewajibannya. Mengacu pada Pasal 35 UU PDP, pengendali dan prosesor data pribadi tersebut pada dasarnya berkewajiban untuk melindungi serta memastikan keamanan  data  pribadi  yang  diprosesnya.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan melakukan  upaya-upaya  preventif  seperti  penyusunan  dan  penerapan  langkah  teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  serta  melakukan penentuan  atau  pengukuran  terkait  tingkat  keamanan  data  pribadi  dengan mempertimbangkan  sifat  serta  risiko  dari  data  pribadi  yang  perlu  dilindungi  dalam pemrosesan.  Selain  itu,  pengendali  dan  prosesor  data  pribadi  tersebut  pula  memiliki kewajiban untuk mencegah data pribadi diakses secara tidak sah, dengan mana dapat dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap data pribadi yang di proses ataupun memproses data pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, bertanggungjawab  serta  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Dalam  hal  ini,  pengendali  dan  prosesor  data  pribadi  seharusnya  menentukan  sistem keamanan  yang  baik  untuk  digunakan  dalam  rangka  menjamin  perlindungan  serta keamanan data pribadi yang hendak diproses, dengan mana sistem keamanan yang baik akan  dapat  dengan  semakin  baik  pula  mencegah  pengaksesan  yang  tidak  sah  atau melawan  hukum  oleh  pihak-pihak  yang  bertanggungjawab,  karena  tingkat  efektivitas keamanan yang ditawarkan oleh sistem keamanan yang baik dapat dikatakan tinggi. Hal tersebut  pula  berkaitan  dengan  salah  satu  dimensi  privasi  yaitu accessibility  privacy , dengan mana dimensi tersebut berkaitan dengan kewajiban pengendali dan prosesor data  pribadi  dalam  hal  penerapan  standar  keamanan  yang  memadai  dengan  tujuan untuk  meminimalisir  kebocoran,  kerusakan,  hilang  ataupun  perubahan  data  pribadi, serta  pengendali  dan  prosesor  data  pribadi  pula  berkewajiban  untuk  menjaga
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137
kerahasiaan  data  pribadi  yang  diproses,  hingga  memastikan  hanya  pihak-pihak  yang berwenang yang memiliki akses terkait data pribadi suatu individu yang bersangkutan sebagai subjek data pribadi.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  pula  bahwa  salah  satu  penyebab lalainya  pengendali  dan  prosesor  data  pribadi  yang  bertanggungjawab  dalam penyelenggaraan  ketiga  sistem  elektronik  pada  permasalahan  hukum  yang  telah dijelaskan sebelumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran akan urgensi atau pentingnya peran  individu  atau  badan  sebagai pengendali dan  prosesor  data  pribadi. Rendahnya  akan  kesadaran  tersebut  dapat  berpengaruh  pula  pada  kurangnya  upaya untuk mencegah dan menangani permasalahan hukum terkait data pribadi, khususnya kebocoran data pribadi. Akan tetapi, dengan mengetahui serta memahami ketentuan dalam  peraturan  perundang-undangan,  khususnya  dalam  hal  ini  yaitu  kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi dalam UU PDP secara lebih baik dan rinci, maka tingkat  kesadaran  akan  urgensi  atau  pentingnya  peran  individu  atau  badan  sebagai pengendali  dan  prosesor  data  pribadi  tersebut  akan  meningkat,  sehingga  dalam pengimplementasiannya dapat  menjadi  lebih  efektif  serta  kemudian  dapat  menjamin pengakuan  atau  penghormatan  terhadap  privasi  individu  dan  menciptakan  kepastian hukum terkait perlindungan data pribadi.
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137

## Conclusion
Pada dasarnya,  kaitan  antara  kesadaran akan urgensi peran  pengendali  dan prosesor data pribadi dengan upaya perlindungan terhadap data pribadi individu dapat diketahui dengan terdapatnya pengaruh antar kedua unsur tersebut. Diperlukan terlebih dahulu suatu  kesadaran  hukum  pada  para  pihak  yang  memiliki  kewenangan  dalam perlindungan data pribadi (pengendali dan prosesor data pribadi) melalui diberikannya pengetahuan serta pemahaman terkait peran mereka dalam hal perlindungan terhadap data  pribadi  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  UU  PDP.  Dari  terdapatnya  kesadaran hukum tersebut, maka kemudian akan timbul pelaksanaan hukum (dalam hal ini dapat disebut pula  sebagai penerapan hukum yang  jelas,  konsisten,  konsekuen,  tetap  serta tidak  terpengaruh  hal-hal  subjektif),  sehingga  pada  akhirnya  upaya  perlindungan terhadap  data  pribadi  individu  dapat  terlaksana  dengan  baik  serta  di  saat  yang bersamaan tercipta pula kepastian hukum.
Implementasi dari terdapatnya kesadaran hukum tersebut dapat di contohkan dengan mengacu pada permasalahan hukum terkait perlindungan data pribadi, dengan mana apabila mengambil contoh pada kasus kebocoran data pribadi pengguna PeduliLindungi, MyPertamina hingga Biznet, pengendali dan prosesor data pribadi terkait pada dasarnya berkewajiban  untuk  melindungi  serta  memastikan  keamanan  data  pribadi  yang diprosesnya, serta untuk mencegah pengaksesan yang tidak sah terhadap data pribadi pengguna.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  upaya-upaya  preventif seperti penyusunan dan penerapan langkah  teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan penentuan atau pengukuran terkait tingkat keamanan data pribadi dengan mempertimbangkan sifat  serta risiko dari data pribadi yang  perlu  dilindungi  dalam  pemrosesan,  menggunakan  sistem  keamanan  terhadap data  pribadi  yang  di  proses  hingga  memproses  data  pribadi  menggunakan  sistem elektronik  secara  andal,  aman,  bertanggungjawab  dan  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Akan tetapi, dari terdapatnya permasalahan terkait perlindungan data pribadi individu tersebut,  menunjukkan  bahwa  lalainya  pengendali dan prosesor  data  pribadi  sebagai pihak yang berwenang dalam perlindungan data pribadi masih kerap kali terjadi, dengan mana  pula  hal  tersebut  disebabkan  oleh,  salah  satunya,  kurangnya  kesadaran  akan urgensi peran sebagai pengendali dan prosesor data pribadi. Rendahnya akan kesadaran tersebut  dapat  berpengaruh  pula  pada  kurangnya  upaya  untuk  mencegah  dan menangani  permasalahan  hukum  terkait  data  pribadi,  khususnya  kebocoran  data pribadi. Sebaliknya, tingginya kesadaran hukum terkait perlindungan data pribadi dapat menciptakan  efektivitas  terhadap  upaya  perlindungan  data  pribadi  individu  serta menciptakan pula kepastian hukum.
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137

## Acknowledgments
Hal yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum, dalam hal ini yaitu  bagi  para  pihak  yang  memiliki  kewenangan  terkait  perlindungan  data  pribadi dalam bentuk pengendalian maupun pemrosesan data pribadi (pengendali dan prosesor data pribadi), yaitu salah satunya melalui kegiatan penyuluhan hukum. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), maka  Pemberi Bantuan  Hukum dapat  memberikan  suatu penyuluhan  hukum  sebagai salah satu bentuk bantuan hukum, dalam hal ini yaitu terkait dengan perlindungan data pribadi. Penyuluhan dapat dikatakan sebagai salah satu cara yang penting dalam rangka menyampaikan  informasi  hukum  yang  relevan  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan,  dengan  mana  selain  memiliki  fungsi  penyampaian  informasi, penyuluhan pula memiliki fungsi pemberdayaan.
Oleh  karena  itu,  Pemberi  Bantuan  Hukum  seperti  lembaga  bantuan  hukum  ataupun organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum (Pasal 1 Angka 3 UU Bantuan  Hukum)  dalam  hal  ini  dapat  secara  lebih  fokus  (intens)  menyelenggarakan suatu  penyuluhan  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  memiliki  kewenangan  terkait perlindungan  data  pribadi  dalam  bentuk  pengendalian,  pemrosesan  data  pribadi  dan sebagainya,  yaitu  seperti  pengendali  serta  prosesor  data  pribadi,  dengan  mana  di dalamnya dapat dilakukan diskusi, studi kasus, penyajian macam informasi yang relevan seperti  pentingnya  privasi  sebagai  hak  asasi  manusia,  kewajiban  pengendali  dan prosesor  data  pribadi,  prinsip  pelindungan  data  pribadi,  lingkup  pemrosesan  data pribadi, dasar pemrosesan data pribadi, pelanggaran-pelanggaran terhadap data pribadi individu  dan  lainnya.  Hal  tersebut  dapat  bertujuan  untuk  menimbulkan  dan meningkatkan  kesadaran  hukum  akan  pentingnya  peran  sebagai  pengendali  dan prosesor  data  pribadi,  serta  menjamin  terdapatnya  pelaksanaan  hukum  yang  jelas, konsisten,  konsekuen,  tetap  dan  tidak  terpengaruh  hal-hal  subjektif,  sehingga  pada akhirnya  pula  dapat  tercipta  suatu  upaya  perlindungan  terhadap  data  pribadi  yang efektif  dan  tercipta  pula  kepastian  hukum.  Dengan  terdapatnya  upaya  perlindungan data  pribadi  yang  efektif  tersebut,  maka  diharapkan  untuk  kedepannya  dapat meminimalisir,  hingga  diharapkan  tidak  terjadi  kembali  permasalahan-permasalahan hukum  terkait  pelanggaran  data  pribadi  dalam  bentuk  kebocoran  data  pribadi  dan sejenisnya.
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137

## References

## Books
Marzuki, P.M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana.
Moleong, L.J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Otje,  S.  (1993). Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  Hukum  Waris .  Bandung: Alumni.
Soejono dan Abdurahman, H. (2003). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Soekanto, S. (1982) Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum . Jakarta: Rajawali.
Syukur,  A.  (1987). Kumpulan  Makalah  “Studi  Implementasi  Latar  Belakang  Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan ”. Ujung Pandang: Persadi.

## Journals / Articles / Papers
Banisar, D. (2000). “Privacy & Human Rights 2000: An international survey of privacy laws and developments”. Electronic Privacy Information Center, Washington, DC,
USA and Privacy International, London, UK , 2000.
Rosadi, S.D. (2017) “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”. Jurnal Area Hukum Universitas Brawijaya 19, no. 3:209.
Dewi, S. (2015). “Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk
Pengaturan di Indonesia”. Jurnal De Jure 15, no. 2: 165.
Hutama, V dan Sabijanto, V.V. (2023). “Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan”. Multiverse: Open Multidisciplinary
Journal 2, no. 2: 212–18. https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130.
Priscyllia, F. (2019). “Perlindungan Privasi Data Pribadi dalam Perspektif Perbandingan Hukum”. Jatiswara 34, no. 3: 1–5. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218.
Schofield, Paine, C. B., dan Joinson, A.N. (2008). “Privacy, trust, and disclosure online”.
Psychological Aspects of Cyberspace: Theory, Research, Applications , 13–31. https://doi.org/10.1017/CBO9780511813740.003.
Warren, S.D., dan Brandeis, L.D. (1890). “The Right to Privacy”. Harvard Law Review 4, no. 5: 193–220.
Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137

## Documents / National and International Legal Instruments
Undang-Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Amandemen  Keempat (IV)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

## Websites / Internet / Other Sources
Firmansyah, Luky Maulana. (2022). “Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022, Berikut Daftarnya". https://www.fortuneidn.com/tech/luky/kasus-kebocoran- data-pribadi-sepanjang-2022-berikut-daftarnya?page=all.
Liputan6. (2024). “380 Ribu Data Pengguna Biznet Diduga Bocor di Dark Web, Pelaku Disebut Karyawan” Tech News (blog). https://www.liputan6.com/tekno/read/5547088/380-ribu-data-pengguna- biznet-diduga-bocor-di-dark-web-pelaku-disebut-karyawan?page=4.