## Implementasi Peran Praktisi Humas dalam Mengkomunikasikan Kinerja Anggota Fraksi PKS DPR RI Jelang Pemilu 2024
Rahmadi Tri Yoga 1 , Yugih Setyanto 2*
1 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: rahmadi.915200230@stu.untar.ac.id
2 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta * Email: yugihs@fikom.untar.ac.id
Masuk tanggal : 10-10-2023, revisi tanggal : 15-11-2023, diterima untuk diterbitkan tanggal : 13-01-2024

## Abstract
In carrying out its vision and mission, the The Prosperous Justice Party (PKS) faction in the Indonesian Parliament (DPR RI) necessitates the involvement of public relations to effectively communicate the overall performance of its members to the public. This study aims to explore the role of public relations of the PKS DPR RI faction in socializing the performance of PKS faction  members  ahead  of  the  2024  elections.  In  this  study,  the  author  used  descriptive qualitative  methods  and  data  collection  techniques  through  interviews,  non-participant observation,  and  recording.  Based  on  the  findings, the  public  relations of  the PKS  DPR  RI faction plays a role in helping to communicate all the work of the PKS DPR RI faction in the form  of  activities, policies,  and  responses to  issues that  occur in  the  public  sphere  to  build public  perceptions in  a  more  responsible  way,  which  is assisted  by  a  public  relations work system  that  is  integrated  with  all  media  expert  devices,  with  outputs  in  the  form  of  public relations products in the form of releases, photos and videos published to all official faction channels,  faction  members,  and  media  crew.  Technically,  ahead  of  the  2024  election,  the Faction's public relations campaign the performance of Faction members by making a recap of the performance of the last four years, which is presented in the form of public relations products, which  will  then  be  distributed  to  all  internal  and  external  parties of  the  Faction, including  the  media  crew.  The  four  indicators  of  the  role  of  public  relations  practitioners applied  by  the  public  relations  of  the  PKS  DPR  RI  Faction  include  expert  prescriber  and communication facility The public relations practitioners of the PKS DPR RI Faction apply four  indicators  to  define  their  role,  which  encompasses  being  an  expert  prescriber, communication  facilitator,  problem-solving  process  facilitator,  and  communication technician, problem-solving process facilitator, and communication technician.

## Keywords: 2024 elections, PKS faction, role of PR practitioners

## Abstrak
Dalam  menjalankan  visi  dan  misinya,  Fraksi  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  DPR  RI membutuhkan peran humas untuk mengkomunikasikan seluruh kinerja anggota fraksi kepada masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  Humas  Fraksi  PKS  DPR  RI dalam  mensosialisasikan  kinerja anggota  Fraksi  PKS  jelang  Pemilu  2024. Dalam  penelitian ini  penulis  menerapkan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  metode  deskriptif kualitatif, observasi non-partisipan dan dokumentasi. Berdasarkan temuan, humas Fraksi PKS DPR  RI  berperan  dalam  membantu  mengkomunikasikan  seluruh  kerja  Fraksi  PKS  DPR  RI berbentuk  kegiatan,  kebijakan  dan  menanggapi  isu  yang  terjadi  di  ruang  publik,  untuk membangun  persepsi  publik  dengan  cara  yang  lebih  bertanggung  jawab.  Humas  dibantu dengan sistem kerja kehumasan yang terintegrasi dengan seluruh perangkat tenaga ahli media, dengan  luaran  berbentuk  produk  humas berupa  rilis, foto  dan  video  yang  dipublikasikan  ke
Vol. 8, No. 1, Maret 2024, Hal 151-159
seluruh kanal resmi fraksi, anggota fraksi, dan awak media. Secara teknis, jelang pemilu 2024, humas  fraksi  melakukan  kampanye  kinerja  anggota  fraksi  dengan  membuat  rekapitulasi kinerja empat tahun terakhir,  yang disajikan dalam bentuk produk humas yang disalurkan ke seluruh pihak internal dan eksternal fraksi. Adapun empat indikator peran praktisi humas yang diterapkan oleh humas Fraksi PKS DPR RI diantaranya penasehat ahli, fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecahan masalah, dan teknisi komunikasi.
Kata Kunci: fraksi PKS, pemilu 2024, peran praktisi humas

## 1. Pendahuluan
Menjelang pesta demokrasi 2024, seluruh komponen partai politik di Indonesia berlomba-lomba  memunculkan  diri  untuk  menyampaikan  informasi  kepada masyarakat akan keberadaan mereka di dunia perpolitikan Indonesia, termasuk fraksi di  dalamnya.  Merujuk  pada  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2018 menyatakan  bahwa  fraksi  adalah  pengelompokan  anggota  berdasarkan  konfigurasi partai politik sesuai dengan hasil pemilihan umum (Cahyawati et al., 2021). Berbagai cara pun dilakukan agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengenali setiap partai  politik  berdasarkan  identitas  masing-masing.  Untuk  mengkomunikasikan  hal tersebut, maka dibutuhkan peran humas yang memiliki kapabilitas dalam melakukan pengelolaan dan penyebaran informasi seluas-luasnya.
Secara harfiah, istilah humas berasal dari dua suku kata yaitu “masyarakat” dan “hubungan”. Masyarakat secara sederhana adalah sekelompok individu-individu yang membentuk  kelompok  besar.  Sementara  itu,  dalam  konteks  humas,  pengertian masyarakat secara lebih rinci mengacu pada sekelompok individu yang menjadi fokus kegiatan kehumasan. Ini berarti kelompok tersebut harus selalu dihubungi, dilibatkan, bahkan  diperhatikan  dalam  rangka  menjalankan  fungsi  Humas.  Istilah  "hubungan," jika  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia,  mengacu  pada  korelasi  yang melibatkan berbagai hubungan.
Menurut  John  E.  Maiston,  “ public  relations  is  planned,  persuasive communication  designed  to  influence  significant  public ”.  Marson  mendefinisikan humas  merupakan  sebuah  proses  terencana,  yang  bersifat  membujuk  dan  dirancang untuk  mempengaruhi  khalayak  yang  dianggap  signifikan  (Roberto  et  al.,  2018). Sedangkan Cutlip, Center dan Broom dalam bukunya Effective Public Relations edisi kesembilan mengartikan humas sebagai suatu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjalin dan memelihara hubungan yang baik dan bermanfaat antara suatu organisasi dengan  hubungan  publiknya.  Hubungan-hubungan  ini  memiliki  dampak  yang signifikan  terhadap  keberhasilan  atau  kegagalan  organisasi  (Cutlip  et  al.,  2009). Humas di sisi lain adalah sebuah konsep yang mencakup semua komunikasi terencana, baik  itu  ke  dalam  maupun  keluar,  antara  organisasi  dengan  seluruh  khalayaknya. Fungsi humas ini diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bersumber dari saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat.
Ruang lingkup kehumasan terbagi dalam dua bagian, yaitu humas internal dan humas  eksternal.  Humas  internal  berfungsi  sebagai  penjembatan  informasi  untuk menjalin hubungan dengan  khalayak  internal organisasi seperti pimpinan, karyawan dan komponen internal lainnya, dengan maksud agar persepsi dan reputasi organisasi tetap  positif  di  pandangan  khalayak  internal.  Sedangkan  humas  eksternal  berfungsi sebagai  penghubung  organisasi  dengan  khalayak  luar,  seperti  media,  komunitas, masyarakat, konsumen, simpatisan, para pemilih dan lain sebagainya, dengan tujuan agar  kesepahaman  antara  organisasi  dengan khalayak  luar  dapat  terbangun  dengan
positif, sehingga berimplikasi baik pada reputasi organisasi di mata khalayak eksternal. Jelang pemilu serentak 2024 inilah, humas eksternal berperan aktif dalam melakukan tugasnya untuk mengelola dan menyebarkan informasi, demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan tiap-tiap partai politik.
Menurut Ruslan (2010: 23), ruang lingkup tugas humas mencakupi sejumlah aktivitas, antara lain:
1) Membangun  hubungan  ke  dalam  (publik  internal),  yaitu  kemampuan  untuk mengidentifikasi atau mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan citra negatif  di  ranah  publik  sebelum  melaksanakan  kebijakan  organisasi,  dengan bekerjasama dengan publik di dalam organisasi.
2) Menjalin  hubungan  ke  luar  (publik  eksternal),  yakni  kemampuan  untuk mendorong  pertumbuhan  sikap  dan  citra  positif  dari  masyarakat  terhadap organisasi yang diwakili.
Selain  ruang  lingkup  kerja  humas,  peran  praktisi  humas  juga  penting  untuk dipahami. Adapun peran praktisi humas menurut Dozier dan Broom (dalam Ruslan, 2010: 20) meliputi:
1) Penasehat Ahli ( Expert Prescriber )
Seorang  praktisi  humas  yang  berpengalaman  dan  cakap  dapat  membantu menemukan solusi terbaik terhadap permasalahan masyarakat dan kehumasan.
2) Fasilitator Komunikasi ( Communication Fasilitator ) Praktisi humas berperan sebagai komunikator dan moderator dalam membantu manajemen untuk mendengarkan kebutuhan dan harapan dari publiknya.
3) Fasilitator Proses Pemecahan Masalah ( Problem Solving Process Facilitator ) Dalam  hal  ini  praktisi  humas  berperan  dalam  membantu  mencari  solusi permasalahan. Selain itu, humas juga merupakan bagian dari tim manajemen yang  membantu  para  pemimpin  organisasi,  baik  sebagai  konsultan  maupun sebagai  pemimpin,  untuk  bertindak  dan  melaksanakan  keputusan  secara rasional dan profesional, serta mengatasi permasalahan atau krisis yang mereka hadapi.
4) Teknisi Komunikasi ( Communication Technician ) Peran  teknisi  komunikasi  menjadikan  praktisi  humas  sebagai journalist  in residence yang  hanya  memberikan  layanan  komunikasi  teknis  atau  dikenal dengan communication in organization .
Poin-poin tersebut perlu dipahami dan dimiliki oleh seorang humas, agar dapat menunjang pekerjaan yang dilakukan secara optimal. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan  pengamatan  tentang  implementasi  peran  praktisi  humas  dalam mengkomunikasikan kinerja anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, khususnya menjelang Pemilu 2024.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan bertujuan untuk  mendeskripsikan  peran  praktisi  humas  dalam  mengkomunikasikan  kinerja anggota  Fraksi  PKS  DPR  RI,  khususnya  jelang  pemilu  2024.  Menurut  pendapat Denzin  dan  Lincoln  (dalam  Muhtadi,  2020)  penelitian  kualitatif  merupakan  bentuk penelitian yang mengaplikasikan metode ilmiah dengan tujuan untuk menginterpretasikan  fenomena  yang  terjadi.  Pendekatan  ini  melibatkan  berbagai metode penelitian yang tersedia untuk memahami konteks dan kompleksitas fenomena yang diteliti.
Vol. 8, No. 1, Maret 2024, Hal 151-159
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Baxter dan Jack  (dalam  Fadli,  2021),  menjelaskan  bahwa  studi  kasus  ( case  study )  merupakan pendekatan  yang  dilakukan  secara  intensif,  terinci,  dan  mendalam  terhadap  subjek penelitian, seperti program, peristiwa, aktivitas, dan lainnya. Tujuan dari studi kasus ini  adalah  memperoleh  pengetahuan  atau  informasi  yang  mendalam  terkait  subjek tersebut. Fenomena yang dipilih dalam studi kasus disebut sebagai kasus, yang berarti situasi aktual atau peristiwa kehidupan nyata yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah berlalu.
Sumber  data  merujuk  pada  segala  informasi  yang  dapat  memberikan  data terkait  dengan  penelitian  yang  sedang  dijalankan.  Data  dalam  penelitian  ini  berasal dari dua jenis sumber yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono, (2017: 225),  data  primer  adalah  sumber  yang  memberikan  data  secara  langsung  kepada peneliti. Data ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau lokasi  di  mana  objek  penelitian  berada.  Dalam  hal  ini,  peneliti  menggunakan  hasil wawancara dengan informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data,  melainkan melalui perantara, seperti orang lain atau dokumen. Dalam konteks penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder melalui studi literatur. Selanjutnya, untuk memperoleh  data,  peneliti mengimplementasikan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi non- partisipan dan dokumentasi.
Pada penelitian ini, peneliti memilih tiga informan untuk diwawancarai secara mendalam  dengan  bantuan  pertanyaan-pertanyaan  yang  sudah  disiapkan.  Tiga informan yang dipilih yaitu: Heryadi Silvianto, S.Sos., M.Si. yang merupakan Kepala Koordinator  Humas  Fraksi  PKS  DPR  RI;  Eko  Febrianto,  S.Sos.,  M.I.Kom. selaku Media Relations Humas Fraksi PKS DPR RI; serta Muhammad Rofik Nawawi, S.Pd. selaku Editor dan Content  Creator Humas  Fraksi  PKS  DPR  RI. Tiga  informan  ini dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi untuk dijadikan sumber terpercaya dalam menjawab  pertanyaan-pertanyaan  dan  masalah  yang  ada  pada  penelitian  ini  secara kualitatif,  sehingga  penulis  dapat  menemukan  jawaban  tentang  implementasi  peran praktisi  humas  seperti  apa  yang  dijalankan  oleh  Humas  Fraksi  PKS  DPR  RI  dalam mengkomunikasikan kinerja  anggota  Fraksi PKS DPR RI, khususnya jelang pemilu 2024.

## 3. Hasil Temuan dan Diskusi
Fraksi PKS DPR RI merupakan salah satu dari sembilan  fraksi yang aktif di parlemen Indonesia selama periode 2019-2024. Fraksi ini terdiri dari 50 anggota DPR RI  yang  mengusung  pandangan  politik  yang  sejalan  dengan  visi  dan  misi  partai pengusungnya  yaitu  PKS.  Fraksi  PKS  di  DPR  RI  menjadi  representasi  resmi  dari Partai Keadilan Sejahtera dalam arena parlemen Indonesia (Humas Fraksi PKS, 2016). Dalam menjalankan visi dan misinya, Fraksi PKS DPR RI membutuhkan peran humas Fraksi, untuk mengkomunikasikan kepada seluruh khalayaknya (yaitu masyarakat dan para pemilih PKS di pemilu 2019 lalu) terkait sikap, pandangan, serta putusan politik Fraksi PKS, di parlemen Indonesia.
Untuk mengetahui peran humas Fraksi PKS DPR RI dalam membantu kerja Fraksi,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Kepala  Koordinator  Humas  Fraksi yaitu  Heryadi  Silvianto,  S.Sos.,  M.Si.  Berdasarkan  hasil  temuan,  dapat  diketahui bahwa  Humas  Fraksi  PKS  DPR  RI  memiliki  peran  membantu  mengkomunikasikan
kepada khalayak seluruh kerja Fraksi PKS DPR RI yang berbentuk kegiatan, kebijakan dan respon isu yang terjadi di ruang publik, yang bertujuan untuk membangun persepsi khalayak dengan cara yang lebih bertanggung jawab.
Ketika  peneliti  ingin  mengetahui  peran  seperti  apa  yang  dijalankan  Humas Fraksi  PKS  DPR  RI  untuk  mensosialisasikan  kinerja  anggota  Fraksi  PKS,  peneliti melakukan  wawancara  bersama  tiga  informan  sekaligus  diantaranya,  Heryadi Silvianto,  S.Sos.,  M.Si.  selaku  kepala  koordinator  humas  Fraksi  PKS  DPR  RI,  Eko Febrianto, S.Sos., M.I.Kom. selaku media relations humas Fraksi PKS DPR RI serta Muhammad Rofik Nawawi, S.Pd. selaku editor dan content creator humas Fraksi PKS DPR RI.
Berdasarkan paparan Heryadi dan Eko, untuk mengkoordinir seluruh kegiatan anggota Fraksi PKS DPR RI yang berada di komplek perkantoran parlemen maupun diluar,  humas  Fraksi  PKS  DPR  RI  membangun  sebuah  sistem  kerja  untuk  seluruh perangkat tenaga ahli (TA) yang dikoordinasikan di awal periode, dengan memberikan pelatihan kepada seluruh TA media tiap anggota Fraksi PKS tentang bagaimana cara memproduksi produk humas, yang kemudian akan disempurnakan dan divalidasi oleh humas  Fraksi,  hingga  nantinya  dinilai  layak  untuk  dipublikasikan.  Sistem  yang dibangun  memberikan  kemudahan  kerja  bagi  humas  Fraksi  PKS  DPR  RI  dalam mengkoordinir dan meliput seluruh kegiatan anggota Fraksi PKS, karena mekanisme pekerjaan  menjadi  lebih  teratur  dan  terstruktur. Heryadi  juga  sempat  menyinggung bahwa  humas  Fraksi  PKS  DPR  RI  berada  pada top  management  level sehingga membuat humas Fraksi PKS DPR RI ikut andil dalam semua pengambilan kebijakan yang ada di ruang lingkup Fraksi PKS.
Untuk  mensosialisasikan  seluruh  kinerja  anggota  Fraksi  PKS,  Heryadi menjelaskan  bahwa  humas  Fraksi  PKS  DPR  RI  memilih  luaran  berbentuk  produk humas  yang  diproduksi  sendiri,  yang  selanjutnya  akan  disebarkan  melalui  media sosial, media relations , dan media non -media sosial dan non-media relations seperti berkomunikasi  dengan  kampus,  berkomunikasi  dengan  khalayak,  berkomunikasi dengan influencer , dll.
Pada wawancara itu, Heryadi juga mengatakan bahwa pertahanan terbaik pada saat-saat situasi krisis adalah kemampuan khalayak internal maupun eksternal dalam memberikan informasi yang cukup dan sesuai dengan yang diharapkan pada khalayak. Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  maka  Humas  Fraksi  PKS  DPR  RI  membangun ekosistem  komunikasi  yang  sudah  terintegrasi  sedari  awal,  dengan  memberikan informasi-informasi yang sesuai ke banyak pihak agar mereka dapat terpapar informasi yang  berasal  dari  Humas  Fraksi  PKS  DPR  RI,  sehingga  diharapkan  mereka  dapat menjadi bagian dari orang-orang yang membantu Fraksi PKS untuk menjelaskan pada pihak lain berdasarkan sudut pandang yang sama dengan humas Fraksi PKS DPR RI.
Dikarenakan  adanya  perpindahan  cara  khalayak  dalam  mengkonsumsi informasi  ke  media  sosial,  maka  Humas  Fraksi  PKS  DPR  RI  memilih  media  sosial sebagai salah satu kanal untuk melakukan penyebaran informasi yang mereka gunakan untuk  mensosialisasikan  kinerja  anggota  Fraksi  PKS  DPR  RI,  khususnya  untuk kalangan generasi muda. Pada wawancara penelitian ini, Rofik menjelaskan ketentuan dasar yang menjadi acuan dalam pembuatan konten terkait kinerja anggota Fraksi PKS DPR RI, diantaranya harus memastikan bahwa konten yang diproduksi memiliki nilai informatif  atau  menghibur  atau  mengandung  pesan-pesan,  tidak  berbau  sara,  tidak boleh  menyerang  seseorang  ataupun  kelompok-kelompok  tertentu.  Sedangkan  dari segi  teknis,  kualitas  gambar  dan  proses  pengambilan  harus  baik,  lalu  harus memperhatikan  pemilihan  tata  letak  yang  proporsional, font harus  sesuai  dengan
Vol. 8, No. 1, Maret 2024, Hal 151-159
kebutuhan konten dan pemilihan musik harus yang tidak terkena copyright . Heryadi menjelaskan bahwa deadline perlu untuk ditetapkan dalam pempublikasian informasi agar humas Fraksi PKS DPR RI dapat memberikan informasi yang update, realtime, sehingga  tidak  kehilangan  momen  dan  kesempatan  yang  lebih  besar  dalam mempublikasikan  informasi  yang  eksklusif  kepada  khalayak  terkait  kinerja  anggota Fraksi PKS DPR RI.
Jelang  pemilu  2024  mendatang,  humas  Fraksi  PKS  DPR  RI  berperan  dalam melakukan  kampanye  kinerja  Fraksi  sehingga  humas  Fraksi  akan  giat mensosialisasikan dan mengkampanyekan seluruh kinerja Fraksi PKS selama empat tahun terakhir, dengan membuat rekap kerja para anggota yang disajikan dalam bentuk produk  humas,  kemudian  akan  disebarkan  ke  seluruh  pihak  baik  internal  maupun eksternal, sehingga diharapkan gaungan informasi yang disampaikan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pemilih di pemilu 2024 mendatang.
Berdasarkan temuan di lapangan melalui wawancara, observasi non-partisipan dan dokumentasi  yang peneliti lakukan,  peneliti  menemukan kesinambungan antara konsep yang penulis pilih dengan metode penelitian yang digunakan. Adapun konsep ilmu komunikasi mengenai peran praktisi humas yang penulis gunakan adalah konsep peran praktisi humas menurut Dozier dan Broom  (dalam Ruslan, 2010) yang  terdiri dari empat kategori, diantaranya:
1) Penasehat Ahli ( Expert Prescriber )
Praktisi  humas  yang  berpengalaman  dan  memiliki  kemampuan  tinggi  dapat membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah hubungan dengan publik ( public relations ). Menurut Broom (dalam Ruslan, 2010) indikator yang menunjukkan bahwa seseorang menjalankan perannya sebagai expert prescriber , diantaranya:
a. Merumuskan kebijakan komunikasi.
b. Menelaah  permasalah public relations.
c. Merencanakan dan merekomendasikan tindakan yang perlu dilakukan.
d. Bertanggung jawab atas segala keberhasilan maupun kegagalan.
e. Dinilai oleh orang lain sebagai pakar.
f. Dipandang oleh anggota organisasi sebagai seseorang yang patut dipercaya. Humas  Fraksi  PKS  DPR  RI  mengimplementasikan  peran  praktisi  humas
kategori expert prescriber ini dalam ruang lingkup kerja mereka, diantaranya humas Fraksi PKS DPR RI diikutsertakan pada seluruh proses pengambilan kebijakan yang ada di Fraksi PKS DPR RI. Selanjutnya keberhasilan humas Fraksi PKS DPR RI dalam membangun sistem kerja humas khususnya dalam hal memproduksi produk humas, pada akhirnya memudahkan mereka dalam melakukan pekerjaan dengan teratur dan terstruktur,  yang  terintegrasi  pada  seluruh  TA  media  dari  tiap-tiap  anggota  Fraksi, membuat  orang-orang  di  internal  maupun  eksternal  Fraksi  menjadi  percaya  akan kiprah dan kinerja dari humas Fraksi PKS DPR RI dalam membantu kerja Fraksi PKS, khususnya  dalam  hal  mensosialisasikan  kinerja  anggota  Fraksi  PKS  DPR  RI  jelang pemilu 2024.
2) Fasilitator Komunikasi ( Communication Facilitator )
Dalam hal ini, praktisi humas berperan sebagai komunikator atau moderator, membantu  manajemen  dalam  mendengarkan  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat. Disisi lain, ia juga diharapkan mampu menjelaskan kepada publik mengenai aspirasi, kebijakan, dan harapan organisasi. Broom (dalam Ruslan, 2010) berpendapat bahwa indikator  yang  menunjukkan  peran  praktisi  humas  sebagai  fasilitator  komunikasi , antara lain:
a. Memastikan manajemen selalu mempunyai informasi terkini.
b. Melaporkan secara berkala hasil survei opini publik.
c. Ciptakan  peluang  bagi  manajemen  untuk  selalu  mendengarkan  apa  yang dikatakan.
d. Memastikan  bahwa  setiap  anggota  organisasi  mempunyai  akses  terhadap informasi yang diperlukan.
e. Melakukan tinjauan komunikasi.
f. Menjadi perwakilan organisasi di setiap acara dan pertemuan. Dalam  hal  ini,  jelas  bahwa  humas  Fraksi  melakukan  perannya  untuk mengkomunikasikan atau mensosialisasikan kerja anggota Fraksi PKS DPR RI kepada masyarakat, yang disuguhkan dalam bentuk produk humas berupa rilis, foto dan video. Selain  itu,  staf research  specialist humas  Fraksi  PKS  DPR  RI,  setiap  pagi  juga melakukan feeding isu kepada seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI dan TA masing- masing  anggota,  terkait  isu  terkini  dan  memiliki  relevansi  dengan  pembahasan  di masing-masing  komisi.  hal  ini  dilakukan  oleh  humas  Fraksi  PKS  DPR  RI  dengan tujuan untuk memberikan pembaruan informasi terkini, untuk tiap-tiap anggota Fraksi PKS DPR RI.
3) Fasilitator Proses Pemecahan Masalah ( Problem Solving Process Facilitator ) Humas adalah bagian yang tak terpisahkan dari tim manajemen, dengan tujuan untuk  mendukung  pimpinan  organisasi  sebagai  penasehat  ( adviser ),  yang memungkinkan  pemimpin  organisasi  untuk  mengambil  tindakan  dan  mengeksekusi keputusan  dalam  penanganan  masalah  atau  krisis  dengan  pendekatan  yang  rasional dan  profesional.  Broom  (dalam  Ruslan,  2010)  berpendapat  bahwa  ada  beberapa indikator  yang  mencerminkan  peran  fasilitator  proses  pemecahan  masalah,  antara lain:
a. Memenuhi kebutuhan perencanaan public relations yang sistematis.
b. Bekerjasama dengan manajemen untuk meningkatkan keterampilan.
c. Meningkatkan keterlibatan manajemen.
d. Melibatkan manajemen secara aktif.
e. Bertindak sebagai katalis.
f. Menghasilkan beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah. Humas  Fraksi  PKS  DPR  RI  membangun  ekosistem  komunikasi  yang  sudah terintegrasi sedari  awal, yang  melibatkan banyak pihak seperti  media, para TA dari tiap-tiap anggota hingga media sosial, yang diharapkan bisa menjadi bagian dari pihak- pihak yang akan memberikan informasi dari sudut pandang yang sama dengan Fraksi PKS, pada situasi-situasi krisis yang sedang dihadapi. Hal ini dilakukan oleh humas Fraksi PKS DPR RI karena mereka percaya bahwa pertahanan terbaik pada saat krisis adalah  kemampuan  khalayak  internal  maupun  eksternal  yang  sudah  terpapar informasi, menyampaikan informasi yang cukup dan sesuai dengan yang diharapkan, kepada khalayak berdasarkan sudut pandang yang sama.
4) Teknisi Komunikasi ( Communication Technician )
Peran  teknisi  komunikasi  memungkinkan  praktisi  humas  untuk  bertindak sebagai journalist in residence yang berspesialisasi dalam layanan komunikasi teknis, atau  lebih  umum  dikenal  dengan  istilah communication  in  organization .  Sistem komunikasi dalam suatu organisasi berbeda-beda pada setiap departemen atau level, termasuk perbedaan aspek teknis komunikasi serta proses komunikasi dan media yang digunakan  antara  level  pimpinan  dan  bawahan.  Sama  halnya  perbedaan  tersebut terlihat  dalam  aliran  dan  media  komunikasi  di  antara  rekan  sesama  tingkat,  seperti komunikasi  antar  karyawan  di  satu  divisi  dengan  karyawan  di  divisi  yang  berbeda ( employee relations media model ). Broom menyatakan dalam (Ruslan, 2010) bahwa
ada beberapa indikator yang mengungkapkan peran seorang teknisi komunikasi, antara lain:
a. Membuat materi-materi public relations .
b. Mengedit atau menulis ulang untuk pemeriksaan tata bahasa.
c. Bertanggung jawab pada aspek teknis.
d. Memproduksi brosur dan pamphlet.
e. Menyelenggarakan kegiatan fotografi dan desain grafis.
f. Menjaga hubungan dengan media dan menerbitkan siaran pers.
Humas Fraksi PKS DPR RI melakukan produksi produk humas sendiri yang diantaranya berbentuk rilis, foto dan video terkait kegiatan dan kerja anggota Fraksi PKS DPR RI. Untuk kegiatan para anggota Fraksi PKS DPR RI yang berada di luar kawasan komplek perkantoran parlemen seperti kunjungan dapil dan lain-lain, humas Fraksi PKS DPR RI juga akan membantu untuk melakukan pengecekan, merevisi dan memvalidasi  produk  humas  yang  telah  dikerjakan  para  TA  media  dari  tiap-tiap anggota Fraksi, sehingga dinilai layak untuk dipublikasikan. Terakhir, media relations humas  Fraksi  PKS  DPR  RI  juga  memelihara  hubungan  dengan  para  media  dengan melakukan  kumpul  bersama,  mencurahkan  perhatian  bagi  para  media,  yang selanjutnya  menggabungkan  mereka  di  dalam  satu  grup  sehingga  memberikan kesempatan bagi humas Fraksi PKS DPR RI untuk menyebarkan informasi berbentuk press  release terkait  Fraksi  PKS  di  dalamnya.  Semua  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk  mensosialisasikan  seluruh  kinerja  anggota  Fraksi  PKS  DPR  RI  kepada masyarakat, khususnya jelang pemilu serentak 2024 mendatang.

## 4. Simpulan
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan mengenai implementasi peran praktisi humas dalam mengkomunikasikan kinerja anggota Fraksi PKS DPR RI jelang Pemilu 2024, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal:
1) Dalam  membantu  kerja  Fraksi  PKS  DPR  RI,  humas  fraksi  memiliki  peran dalam  hal  membantu  mengkomunikasikan  kepada  khalayak  tentang  seluruh kiprah dan kerja Fraksi PKS DPR RI yang berbentuk kegiatan, kebijakan dan respon  isu  yang  terjadi  di  ruang  publik,  untuk  membangun  persepsi  publik dengan cara yang lebih bertanggung jawab.
2) Humas Fraksi PKS DPR RI berperan dalam mensosialisasikan seluruh kinerja anggota Fraksi PKS DPR RI, baik di lingkungan komplek parlemen maupun yang di luar kawasan, dengan memproduksi produk humas sendiri, berbentuk rilis yang akan dipublikasikan di website resmi Fraksi dan disalurkan kepada para wartawan, lalu foto dan video yang akan dipublikasikan ke seluruh kanal media sosial resmi Fraksi PKS DPR RI. Lalu untuk memudahkan peliputan di lapangan,  humas  Fraksi  PKS  DPR  RI  menerapkan  sistem  kerja  humas  yang sudah di bangun sejak awal periode, seperti memberikan pelatihan pada seluruh tenaga  ahli  media  anggota  Fraksi  PKS  DPR  RI  tentang  bagaimana  cara memproduksi  produk  humas  sendiri,  yang  kemudian  akan  dilakukan pengecekan,  revisi  dan  validasi  tentang  kelayakan  produk  humas  yang selanjutnya akan dipublikasikan ke seluruh kanal resmi fraksi dan kanal pribadi tiap anggota.
3) Jelang Pemilu 2024, Humas Fraksi PKS DPR RI berperan dalam melakukan kampanye kinerja  fraksi maupun anggota selama empat tahun terakhir, yang disajikan  dalam  bentuk  produk  humas  seperti  rilis,  foto  dan  video,  yang
kemudian akan disebarkan ke seluruh pihak internal dan pihak eksternal Fraksi PKS DPR RI.
4) Penulis menemukan adanya kesamaan atau kesinambungan antara konsep yang penulis  pilih  yaitu  konsep  ilmu  komunikasi  mengenai  peran  praktisi  humas menurut Dozier dan Broom, dengan metode penelitian yang penulis gunakan. Humas Fraksi PKS DPR RI menerapkan empat kategori peran praktisi humas menurut Dozier dan Broom, diantaranya ikut serta dalam seluruh pengambilan kebijakan,  mengkomunikasikan  atau  mensosialisasikan  kerja  anggota  Fraksi PKS DPR RI dalam bentuk produk humas, membangun ekosistem komunikasi sebagai solusi manajemen krisis, dan menjadi teknisi produksi seluruh produk humas yang dihasilkan.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Fakultas  Ilmu  Komunikasi Universitas  Tarumanagara,  narasumber,  dan  seluruh  pihak  yang  telah  mendukung penelitian ini.

## 6. Daftar Pustaka
Cahyawati, D. P., Hoesein, Z. A., & Widadi, E. (2021). Implikasi Keberadaan Fraksi Partai  Politik  Dalam  Kelembagaan  DPR. Al-Qisth  Law  Review , 5 (1),  44. https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.44-69
Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2009). Effective Public Relations (9th ed., Vol. 3). Kencana.
Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  Desain  Metode  Penelitian  Kualitatif. Humanika , 21 (1),  33–54.  file:///Users/rahmaditriyoga/Downloads/38075-110174-1- PB.pdf
Humas  Fraksi  PKS.  (2016,  May  16). Profil  Dan  Visi-Misi  Fraksi  PKS  DPR  RI . Website Resmi Fraksi PKS DPR RI . https://fraksi.pks.id/visi-dan-misi-fraksi/ Muhtadi,  Y.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Program  Penyediaan  Rumah  Layak
Huni  Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  Di  Kota  Tangerang. Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah , 20 (2), 188–197. http://ejournal.unis.ac.id/index.php/pelita/article/view/821 Roberto, A., Sari, Y. D., & Vidyarini, T. N. (2018). Strategi Komunikasi Humas PT Jasa  Marga  (PERSERO)  Tbk  Cabang  Surabaya  –  Gempol  Dalam Menyosialisasikan Sistem Pembayaran Elektronik. JURNAL E- KOMUNIKASI , 6 ,  2–12.  https://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu- komunikasi/article/view/8265
Ruslan, R. (2010). Manajemen Public Relations & Media Komunikasi - Konsep Dan Aplikasi (10th ed.). PT. RAJAGRAFINDO PERSADA . Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D (26th  ed.). Alfabeta.