## TELAAH TEORI DEMOKRASI PROSEDURAL: REFLEKSI PILKADA DI KOTA CIMAHI
1 Iqbal Reza Satria, 2 Hamdani Kurniawan 1 Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: iqbalrezasatria@uinsgd.ac.id
2 Hukum Tata Negara, FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: hamdanikurniawan.hk@gmail.com

## ABSTRACT
All  Mayors  of  Cimahi  City  in  the  period  2007-2018  were  caught in  bribery  cases and processed by the Corruption Eradication Commission. It would be a critical issue for  the continuity of  elections in  Indonesia, specifically in  Cimahi.  This  research  analyzed  the failure  of  regional  elections  in  Cimahi  using  Robert  Dahl's  theories  about  procedural democracy. It used a qualitative descriptive research method in building logical constructs and interpretive excavations based on relevant literature documents while  library research was used as a data collection technique. The results stated that the failure of the elections in  the  city  of  Cimahi  was  mechanistic. It  was  due  to  the  absence  of  the  procedural democracy  element  that  creates  an  ideal  election  through  procedures,  legality,  and institutions. While criteria  of  procedural democracy are  the manifest role  of  citizens in supervising the post-election government. The bribery case that befell all former Mayors of Cimahi  proves  that the  criteria  for  equality  of  voice,  the  effectiveness of  participatory understanding, monitoring of agendas, and inclusion of adults are backward.
Keywords: Procedural Democracy, Local Election, Kota Cimahi

## ABSTRAK
Seluruh walikota hasil dari  Pagelaran pilkada kota cimahi dari  tahun 2007  hingga 2017 tercatat terjaring oleh KPK karena terjerat kasus suap. Hal ini kemudian menjadi cacatatan yang serius bagi keberlangsungan pemilu di Indonesia khususnya di kota cimahi.  Melalui artikel ini penulis berupaya untuk menganalisa kegagalan pilkada di kota cimahi dengan menggunakan teori demokrasi procedural yang dikembangkan oleh Robert Dahl.  Dalam penelitiannya  Artikel ini  menggunakan metode penilitan deskriptif  dengan pendekatan kualitatif yang berguna dalam membangun konstruksi logika  dan penggalian interpretatif berdasarkan  dokumentasi  dan  bahan-bahan literatur  yang  relevan  dengan  topik  dan masalah  penelitian  ini.sedangkan  Teknik  pengumpulan  data  dalam  artikel  ini menggunakan data sekunder yakni studi Pustaka (library research). Hasil  penelitian ini menyatakan jika  kegagalan pilkada di  kota  cimahi  bersfiat mekanistik. Kegalalan yang bersfiat  mekanistik  ini  dapat  diurai  dengan  minimnya  penerapan unsur  dan  kriteria demokrasi  prosedural  di  kota  Cimahi.  Unsur  demokrasi  prosedural  berbicara   tentang menciptakan Pemilu yang ideal melalui prosedur, legalitas, dan kelembagaan. Sedangkan kriteria  demokrasi  prosedural  adalah  pengejawantahan  peran  warga  negara  dalam mengawasi roda pemerintahan pasca Pemilu. Kasus suap yang menimpa seluruh mantan Walikota  Cimahi  membuktikan  jika  kriteria  persamaan  suara,  partisipasi  efektif pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, pencakupan orang  dewasa tidak berjalan dengan baik.
Kata Kunci : Demokrasi Prosedural, Pilkada, Kota Cimahi

## PENDAHULUAN
Sejak  abad  kedua  puluh  pertanyaan  tentang  “siapa  yang  harus memerintah?, cenderung menerima respon tunggal yang diterima secara universal yakni rakyatlah yang harus memerintah. Tidak ada gagasas politik lain yang  memperoleh  persetujuan yang tidak dipertanyakan lagi  seperti yang saat  ini dinikmati oleh demokrasi (Heywood, 2015) . Terlepas apakah mereka  kaum  liberal,  konservatif,  sosialis,  komunis atau  bahkan  fasis, semua politisi yang  memiliki  ideologi bercita-cita menjadi penguasa  dan berkomitmen kepada demokrasi harus berjalan melalui instrument pemilu untuk menjadi penguasa. Maka dari itu demokrasi menjadi padanan kata yang mulai digandrungi oleh ideologi lain semisal sosialisme demokratik, demokrasi liberal dan lain-lain
Pemilu merupakan produk  yang  dilahirkan dari  rahim demokrasi sebagai  upaya  menghadirkan  keadilan  dalam  prinsip egalite. Prinsip egalite ini  lalu  bertransformasi menjadi kepemilikan hak  semua  warga negara dalam politik untuk “memilih dan dipilih” yang diwadahi oleh satu wadah yang disebut pemilu ( election ).  Dari sini pemilu kemudian dimaknai sebagai  realisasi  preferensi  warga  negara  untuk menghidupi  keinginan mereka dalam konteks kekuasaan. Pemilu menjadi rutinitias sebuah negara demokratis untuk memenuhi tuntutan normatif, sebagai  salah  satu  dari prasyarat demokrasi. Tidak hanya sampai  disana pemilu nyatanya bukan sekedar  fenomena  politik,  tetapi  juga  fenomena  sosiologis.  Sebagai fenomena  politik,  pemilu  menghadirkan  kesadaran  politik  masyarakat melalui  kompetisi,  partisipasi  dan  sebagai  fenomena  sosial  pemilu mencerminkan perilaku  masyarakat dalam  merespon adanya  perbedaan pilihan, isu-isu , dan beragam kepentingan (Hastuti, 2004) .
Karena  pemilu merupakan bagian  dari  sistem demokrasi, saat  ini sejumlah model demokrasi telah bermunculan dalam periode sejarah yang berbeda  di  pelbagai  belahan  dunia  seperti  demokrasi  prosedural  dan demokrasi substansial. Pemenuhan terhadap tuntutan nilai-nilai normatif merupakan  bagian  dari  demokrasi  substansial yang  mengehendaki jika demokrasi harus menghasilkan kesetaraan, perlindungan,
keberlangsungan kekuasaan yang dapat  diakses oleh semua warga negara demi terciptanya kebaikan Bersama. Postulat yang muncul dari demokrasi substansial adalah ide bagaimana demokrasi dapat mengasilkan kebaikan untuk warga negara.  Sedangkan demokrasi prosedural hanya berkutat pada persoalan  bagaimana  keberlangsungan demokrasi dapat  berjalan dalam sebuah negara semisal sistem perwakilan, sistem pemilu, sistem kepartaian, pemisahan kekuasaan yang semua titik pijaknya dimulai dari hal-hal yang bersifat  empiris.  Hal  ini  kemudian membuat  demokrasi prosedural  dan
demokrasi substansial sulit berjalan beriringan. Contoh konkritnya adalah pemilu yang menjadi prasyarat demokrasi prosedural pada  akhirnya tidak dapat  menghasilkan kebaikan  menurut  kacamata demokrasi substansial dengan banyaknya koruptor yang dihasilkan dari pemilu.
Bagi sebagian kalangan, demokrasi prosedural mengalami masalah yang  cukup  serius.  Salah  satu  kritik yang  paling  popular  adalah  ketika sebuah  negara  melaksanakan  pemilu  lalu  kemudian  pemilu  tersebut menghasilkan  pemimpin  yang  buruk  maka  banyak  orang  akan menjustiffikasi bahwa prosedur demokrasilah dalangnya. Pemilu menurut Held (Held 2012) tidak selalu menjajakan keseimbangan bagi negara-negara demokratis  seperti  di  Indonesia.  Di  Indonesia  pemilu  tidak  selalu menghasilkan kebaikan bagi masyarakatnya. Hal ini terlihat dari beberapa kepala  daerah  yang  terpilih  melalui  pemilu  tertangkap  oleh  Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) karena terbukti melakukan korupsi.
Salah satu daerah yang menarik untuk diteliti adalah Kota Cimahi yang terletak di Provinsi Jawa  barat. Dalam pagelaran pilkada dari tahun 2007  hingga  2017  semua  walikota  tercatat  terjaring  oleh  KPK  karena terjerat  kasus  suap.  Tahun  2012  setelah  Itoc  Tochija  selesai  menjabat sebagai  walikota  pertama  di  Cimahi,  istrinya  yakni  Atty  Suharti menggantikan  posisinya  sebagai  walikota  pada  pilkada  cimahi  periode 2012-2017. Namun sebelum masa jabatannya selesai Atty terjaring Operasi Tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Suaminya Itoc Tochija juga ikut terjaring operasi senyap tersebut. Pada pilkada tahun 2017 Ajay Muhammad Priatna terpilih  menjadi  walikota  Cimahi.  Namun  kini  Ajay  mengikuti pendahulunya yang turut serta terjerat kasus suap dan terjaring OTT oleh KPK. Dalam kasus Cimahi, Pemilu yang dianggap sebagai corong idealitas bagi  demokrasi  kemudian  tidak  dapat  menghadirkan  kebaikan  bagi warganya. Realitas ini tentunya merupakan pukulan telak bagi demokrasi agar momentum prosedural demokrasi tidak hanya terfokus kepada pemilu akan  tetapi  juga  keterlibatan  warga  negara  dalam  proses  berjalannya kekuasaan.
Artikel  ini  berupaya  menganalisis  sejauh  mana  demokrasi prosedural dapat  menunjang proses  terciptanya kesalehan sosial di  kota Cimahi melalui Pemilu. Dalam analisisnya, artikel ini akan menggunakan konsep  demokrasi  prosedural.  Secara  konseptual demokrasi  prosedural mengandung 3  unsur yakni  legalitas,  prosedur  dan  kelembagaan. 3  hal tersebut kemudian di ejawantahkan melalui Pemilu dan lembaga-lembaga yang  membersamainya.  Melalui  penelehaan  pilkada  di  kota  Cimahi menggunakan teori demokrasi Prosedural, artikel ini akan  membongkar Pilkada di Kota  Cimahi yang selalu memunculkan ketidakpuasaan dalam
melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode  penilitan  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif digunakan karena menekankan konstruksi logika dan penggalian  interpretatif  berdasarkan  dokumentasi  dan  bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik dan masalah penelitian ini.” (Muhadjir 1990). Pendekatan kualitatif umumnya meletakan peneliti pada pandangan fenomenologis di  mana  peneliti berusaha memahami arti  peristiwa  dan keterkaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu. Oleh sebab itu penggunaan  pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini  lebih  kepada mensinkronkan, membandingkan serta mencari titik temu antara realitas empiris  dengan  teori.  Menurut Afrizal  (2017)  Metode  peneliti  kualitatif didefinisikan  sebagai  metode  penelitian  ilmu-ilmu  sosial  yang mengumpulkan  dan  menganalis  data  berupa  kata-kata(  lisan  maupun tulisan) dan  perbuatan-perbuatan manusia serta  peneliti tidak  berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan  demikian tidak  menganalisis angka-angka,  data  yang  dianalisis dalam  penelitian  kualitatif  adalah  kata-kata  dan  perbuatan-perbuatan manusia.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  artikel ini  menggunakan data  sekunder yakni  studi Pustaka  ( library  research). Kemudian untuk teknik analisis  data,  data  dianalisis  dengan  menggunakan empat  tahap yakni pertama ,  tahap  pemilahan  ( sortiring )  data  yang  terkait  dengan resistensi  kelompok  pendidik. Kedua ,  tahap  klasifikasi  ( categorizing ).
Tahap klasifikasi adalah melakukan perbandingan antara satu data dengan data yang lain. Ketiga , tahap komparasi adalah melakukan perbandingan antara  data  yang  satu  dengan  yang  lain.  K eempat tahap  sintesis ( synthesizing )  melakukan  penafsiran terhadap  data  dan  mengaitkannya dengan kerangka teori sehingga dapat dipahami fenomena Pilkada di Kota Cimahi (Anshori and Iswati 2009) .

## KERANGKA TEORI
Sebagaimana  telah  dicatat  para  penulis  Yunani  terdahulu,  kata demos menunjuk pada  orang kebanyakan: yaitu, masyarakat yang kurang beruntung  dan  biasanya  tidak  memiliki  kekayaan (Heywood,  2014) . Demokrasi karenanya tidak  mengimplikasikan kesetaraan politik,  tetapi sebuah keberpihakan kepada  rakyat miskin. Sejak awal pemikiran politik, pertanyaan  tentang  siapa  yang  harus  memerintah ?  telah  menjadi  isu berulang dalam argument dan perdebatan.  Akan tetapi sejak abad  ke-20 pertanyaan  tersebut cenderung menerima respon  tunggal yang  diterima secara u niversal: “rakyatlah yang harus memerintah”. Pada kenyataannya saat  ini makna demokrasi memiliki  makna yang sangat variatif.  Ia  tidak menjadi  fenomena tunggal  yang  ambigu.  Terdapat  sejumlah teori  atau model  demokrasi  yang  masing-masing  menawarkan  versinya  sendiri mengenai aturan yang populer salah satunya adalah demokrasi prosedural.

## DEMOKRASI PROSEDURAL
Demokrasi prosedural adalah  konsep  yang muncul melalui  proses reflektif  dalam  merumuskan common  good (Pratama,  2022) .    Istilah common  good diartikan  sebagai  kehendak umum yang  lantas  menjadi penjelasan  mengenai  penyelenggaraan  kekuasaan.  Secara  lebih  jelas, demokrasi  prosedural  dimulai  dari  proses  terselenggaranya  kekuasaan formal  yang  hadir  akibat  mandat  yang  diperoleh  melalui  mekanisme pemilu. Robert Dahl merupakan tokoh demokrasi prosedural yang banyak digandrungi karena sukses melahirkan konsep demokrasi yang mekanistik yakni prosedur, legalitas dan  kelembagaan. Menurut Firman (Firmansyah 2015) yang dimaksud Prosedur adalah keberlangsungan proses dem okrasi pada  pelaksanaan  pemilu  yang  mengacu kepada  hak-hak  konsitusional warga negaranya. Legalitas adalah jaminan terpenuhinya aturan main yang menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan  pemilu.  Dan  yang  terakhir  adalah kelembagaan,  kelembagaan  adalah  lembaga-lembaga  yang  ikut  wajib berperan  dalam  demokrasi  seperti  partai  politik,  eksekutif,legislatif,
yudikatif dan lain-lain.
Demokrasi prosedural ditemukan dalam definisi demokrasi menurut Schumpeter (Schumpeter 1976) yang dipahami sebagai sebuah proses yang didalamnya terdapat pemilihan yang dilaksanakan melalui pemilu sebagai upaya  menempati jabatan-jabatan politik.  Pemilu merupakan salah  satu syarat yang  harus dilalui oleh negara  yang  mengklaim bahwa negaranya menggunakan  demokrasi sebagai  sistem politiknya. Kebanyakan  konsep tentang demokrasi didasarkan pada prinsip pemerintahan oleh rakyat. Hal ini  yang  membawa  arus  perubahan  besar  dalam  kontestasi  kekuasaan bahwa sumber dari keterpilihan mereka sebagai penguasa ditentukan oleh rakyat.  Maka  satu-satunya sumber legitimasi kekuasaan yang  sah  hanya bersumber dari rakyat.
Demokrasi prosedural tidak hanya  berkaitan dengan pemilu akan tetapi  juga  dengan  lembaga-lembaga yang  membersamainya. Demokrasi prosedural seperti  yang  telah disebutkan diawal,  memiliki 3  unsur yang bersifat mekanistik yakni Prosedur , legalitas dan kelembagaan (Firmansyah,
2015) . Prosedur diarikan sebagai keberlangsungan proses demokrasi harus menekankan penyelenggaraan pemilu menurut hak-hak konstitusional tiap warga negara. Legalitas artinya terpenuhinya aturan-aturan formal yang menjadi  landasan  dalam  penyelenggaraan  pemilu. Kelembaan adalah keteraturan  fungsi  lembaga-lembaga  yang  membersamai  pemilu  yakni partai politik, penyelenggara pemilu, pers, eksekutif, legislatif dan yudikaitf. Salah satu dari  3 unsur yang krusial untuk dibahas adalah kelembagaan. Kelembagaan  artinya  dalam  melaksanakan  pemilu,  terdapat  lembaga- lembaga  yang  berkaitan  erat  dalam  proses  berjalannya  pemilu.  Partai politik menjadi unsur fundamental dalam proses penyelenggaran pemilu di negara  demokrasi.  Alasan  mengapa  partai  politik  menjadi  unsur fundamental karena salah satu fungsi dari partai adalah rekrutmen politik. Rekrutmen  politik  dimakanai  sebagai  cara  pemilihan,  seleksi  dan pengangkatan terhadap warga negara untuk diajukan sebagai calon-calon penguasa  dalam  sistem  politik  umumnya  dan  pemerintahan  pada
khususnya (Fitriyah, 2020) . Hal ini penting karena sebuah proses rekrutmen penguasa  yang  terinstitusinalisasi dapat  menjadi fitur kunci dari  sistem politik demokrasi (Ethridge and Handelman 2016) .
Setelah  mengetahui unsur penting  dalam  demokrasi  prosedural, maka tugas selanjutnya adalah memetakan konsep demokrasi prosedural melalui kriteria-kriteria yang telah dikembang oleh para  ilmuwan sosial. salah satu ilmuwan sosial yang memetakan mengenai demokrasi prosedural adalah  Robert  A.Dahl.  Dahl (Dahl  2001) mencoba  untuk  merumuskan kriteria-kriteria bagi  demokrasi prosedural dengan  pengambilan kriteria pertama , persamaan suara.  Persamaan suara dimaknai kesetaraan politik bagi warga negara dalam berekspresi sebagai konsekuensi pada  substansi demokrasi. Kedua ,  partisipasi  efektif yakni setiap  warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembuatan kebijakan yang mengikat secara  kolektif. Ketiga pemahaman yang  cerah.  Pemahaman yang  cerah dipicu  oleh kekhawatiran Dahl dengan masalah yang mengemuka dalam demokrasi. Permasalahan tersebut muncul karena minimnya pemahaman preferensi  warga  negara  terhadap  kebutuhan  dan  kepentingan  dalam memenuhi  kebetuhan  hidupnya. Keempat ,  pengawasan  agenda.
Pengawasan agenda berarti setiap masyarakat harus memiliki kesempatan yang  ekslusif  untuk  memutuskan  bagaimana  sebuah  agenda/kebijakan diputuskan. Kelima, pencakupan orang dewasa. Semua warga negara yang telah memperoleh hak  politiknya wajib  mendapatkan akses  dari  kriteria pertama hingga kriteria keempat.  Kriteria yang disebutkan oleh Dahl (Dahl 2001) dari pertama hingga kelima bersifat mekanistik. Artinya optimalisasi demokrasi prosedural dapat terjadi jika semua kriteria dapat terpenuhi.
Pemilu  memang  menjadi  elemen  fundamental  dalam  konsep demokrasi  prosedural  karena  pembahasannya  berkenaan  dengan penempatan  jabatan  politik.  Akan  tetapi  konsep  demokrasi  prosedural tidak  hanya sebatas  pada  pemilu. Konsep  ini  juga mementingkan ranah govern sebagai hasil dari pemilu. Dahl menyatakan jika pemilu yang ideal akan  melahirkan  pemimpin  yang  ideal  pula.  Karena  wujud  ideal  dari
demokrasi prosedural bukan hanya ketika pemilu akan tetapi pasca pemilu yang bertransformasi menjadi kesadaran politik bagi warga negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. PILKADA DI KOTA CIMAHI
Studi-studi yang telah lalu menunjukkan jika fenomena politik dalam pemilu  mengalami trust  issue yang  disebabkan  oleh  pelanggaran- pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  calon,  pendukung  calon  ataupun lembaga-lembaga  yang  berkaitan  dengan  pemilu.  Pelanggaran  ini kemudian menjadi salah satu penyebab fatal yang dikemudian hari banyak di evaluasi oleh kalangan akademisi sebagai salah satu kegagalan substansi pemilu.  Maka  daripada  itu  pemilu  sesungguhnya  merupakan  aspek fundamental  yang  harus  dijaga  agar  nilai-nilai  substansional  yang terkandung  didalamnya  dapat  menciptakan  kesejahteraan  bagi  warga negara.
Pemilu di  Indonesia  pertama  kali  dilaksanakan pada  tahun 1955 sebagai bentuk suka cita atas terbentuknya demokrasi sebagai sistem politik baru di  Indonesia. Terhitung dari tahun 1955  sampai dengan tahun 2019 Indonesia  telah  melaksanakan  pemilu  sebanyak  12  kali.  Pada  wilayah eksekutif, mayoritas pemilu yang  telah dilaksanakan di  Indonesia hanya memilih Presiden dan  Wakil  Presiden saja.  Sebelum adanya  UU  No  32 Tahun 2004 kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh anggota DPRD. Aturan ini juga mengilhami hadirnya otonomi daerah dengan dibaginya  daerah- daerah  dari  provinsi,  kabupaten  dan  kota  yang  memiliki  daerah administratif sendiri. Lalu sejak aturan ini berlaku semua kepala daerah di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.
Salah  satu  kota  di  Indonesia  yang  melaksanakan pilkada  adalah Cimahi. Pada  tahun 2001  cimahi diresmikan menjadi kota otonom yang memiliki wilayah administratif dan pemimpin yakni walikota di dalamnya. Pada  tahun  2002  Itoc  Tochija  terpilih  menjadi  walikota  pertama  Kota Cimahi dengan masa jabatan 5  tahun. Setelah hadirnya UU no 32  Tahun
2004  Cimahi  melaksanakan pemilu  pertama  dengan  calon  Itoc  Tochija berpasangan dengan Edi Rahmat, Ahmad Pawenei dan K.H. Syambas lalu terakhir  Iwa  Karniwa  berpasangan  dengan  Dyah  Nurwitasari (News.Detik.Com, 2022). Pada  pemilu pertama tersebut Itoc Tochija dan Edi  Rahmat  keluar sebagai  pemenang  dan  menjadikan mereka sebagai walikota dan wakil walikota pertama yang dipilih  melalui pemilu di kota Cimahi.
Setelah masa  jabatan Itoc  Tochija selesai tahun 2012,  pada  tahun yang sama Pilkada Kota Cimahi kembali digelar. Atty Suharti sebagai istri Itoc yang berpasangan dengan Sudiarto menjadi pemenang dalam Pilkada tersebut.  Tak  lama  setelah  KPU  Kota  Cimahi  mengumumkan  hasil pemenang Pilkada 2012, 3 pasangan calon walikota yakni Gantira Kusumah - Bambang Suprihatin (Nomor Urut 1),  Cecep Rustandi - Eman Sulaeman (Nomor  Urut  4),  serta  Supriyadi – Encep  Saepulloh  (Nomor  Urut  2) melayangkan gugatan  ke  Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang  diajukan adalah  tidak  professional  dan  lalainya KPU  Kota  Cimahi  melaksanakan Pilkada.  Ketidakprofesionalan  itu  ditunjukkan  oleh  KPU  Kota  Cimahi karena  dianggap  memihak kepada  pasangan  Atty  Suharti dan  Sudiarto (Mkri.Id, 2022). Akan tetapi gugatan tersebut ditolak yang pada  ujungnya pasangan no 3 yakni Atty Suharti dan Sudiarto tetap menjadi pemenang dan menjadi walikota Cimahi ke 2. Setelah masa jabatannya hampir selesai Atty Suharti mempunyai keinginan  untuk kembali maju  pada  pilkada  2017. Akan tetapi langkah tersebut harus terhenti karena Atty Suharti yang masih menjabat Walikota Cimahi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK bersama suaminya mantan Walikota Cimahi pertama  yakni  Itoc  Tochija (Kumparan.Com, 2022).  Atty dan  Itoc terjerat kasus suap  pembangunan pasar Cimahi tahap II pada 2017.
Setelah drama tersebut, pada tahun yang sama Pilkada Kota Cimahi tetap  dilangsungkan.  Hasil  dari  Pilkada  tersebut  menetapkan  Ajay  M. Priatna-Ngatiyana  berhasil  memenangkan  pemilu  dengan  hasil  suara sebanyak  107.011  suara  (Pikiran-rakyat.Com,  2022).  Sebenarnya
pencalonan  Ajay  pada  pilkada  2017  berpotensi  kalah  karena  Atty  yang menjabat Petahan sebagai  lawannya.   Karena Atty ditangkap  oleh KPK  , kasus ini yang membuat peta persaingan berubah. Atty yang pada mulanya berada  diatas angin ,terlempar dan  ajay menggantikan posisi Atty. Hasil rekapitulasi  KPU  mengumumkan  Ajay  menjadi  walikota  Cimahi  pada Pilkada Kota Cimahi 2017.  Setelah menjabat sebagai Walikota, tahun 2020 Ajay M.  Priatna dibekuk oleh KPK  karena menerima Suap dalam proyek pembangunan RS di Cimahi (Kumparan.Com, 2022).
Akhirnya semua walikota yang pernah menjabat di Cimahi berakhir di KPK karena kasus yang sama yakni Suap. Dari sini kita bisa berasumsi jika jabatan politik seperti walikota memiliki peluang yang sangat tinggi untuk melakukan tindakan  korupsi.  Tindakan  korupsi  ini  dapat  terjadi  untuk menutupi dana kampanye politik yang kemudian imbasnya adalah politisi memperdagangkan  keputusan  politik  untuk  pendanaan (Hariyani, Priyarsono, and Asmara 2018) .

## 2. DEMOKRASI PROSEDURAL DAN PILKADA DI KOTA CIMAHI
Demokrasi  prosedural  mengilhami  jika  satu-satunya  legitimasi yang  dapat  diperoleh  oleh seseorang untuk menempati jabatan  politik adalah melalui pemilu. Tetapi pemilu kemudian tidak selalu menghasilkan pejabat  politik  yang berintegritas. Jika  ditelusuri lebih dalam, memang dalam proses berjalannya pemilu nilai fundamental yang muncul adalah prinsip egalite yang  prinsip  ini  lalu  menghadirkan  rakyat  sebagai kebenaran tunggal yang  sulit disangkal.  Maka ketika terjadi keburukan pada pemilu baik sebelum atau pasca pemilu siapa yang harus disalahkan ? pemilu sebagai sistem sekaligus struktur ataukah manusianya?
Dalam  domain  nya  sebagai  politisi,  seorang  aktor  yakni  politisi memiliki tekanan yang  dilimpahkan pada  struktur yang  melekat pada dirinya. Struktur disini diartikan sebagai alat yang dapat  mengintervensi seseorang  untuk  melakukan sesuatu.  Contohnya ketika  seorang  aktor
politik mencalonkan diri dari partai  tertentu ia akan mendapati dirinya berada  dalam  tekanan yang  mengharuskan dirinya  untuk tunduk dan patuh.  Secara  eksplisit  dapat  kita  sebut bahwa  struktur adalah  hukum yang  mengatur  aktor  politik  baik  tertulis  ataupun  tidak.  Interpretasi terkait aktor dan struktur dalam studi ilmu politik telah menjadi sebuah perdebatan  yang  sejak  dulu  telah  terjadi.  Kelompok  teori  struktur menitikberatkan  peran  struktur  dalam  menentukan  tindakan  aktor, sebaliknya kelompok teori aktor mengatakan jika aktor tidak sepenuhnya diatur oleh struktur.
Sebagai  konsep,  struktur  adalah  mekanisme  yang  difungsikan untuk membatasi gerak dan  peran  seseorang dalam  sebuah ekosistem. Tapi  disisi lain konsep aktor juga menandai apa-apa  yang menjadi batas sebuah  struktur. Seorang  aktor  memang  mempunyai  kapasitas  untuk menentukan sejarahnya sendiri, akan tetapi kapasitas tersebut memiliki parameter yang berhubungan dengan konteks sturuktur mereka berada. Maka dari itu hubungan antara aktor dan struktur mempunyai keterikatan satu sama lain.
Disini  demokrasi  prosedural  tidak  hanya  memberikan  beban kepada  para  aktor politik  akan  tetapi  kepada  warga  negara  untuk bisa memfungsikan perannya masing-masing. Tetapi aktor politik atau politisi dalam  perjalanannya  sering  menghilangkan  beban  substansial  dari konsep demokrasi prosedural karena beban maupun intervensi dari nilai- nilai demokrasi dianggap  menggangu atau  tidak sesuai dengan  realitas yang ada. Banyak penelitian yang telah mengupas habis bagaimana pemilu justru menghadirkan tirani baru. Contoh yang paling sering terjadi adalah beban  yang  diberikan  oleh  pemilu  melalui cost yang  mahal  dalam pelaksanaanya. Beban ini tidak dapat  dihilangkan kecuali ada tukar janji antara aktor politik dengan oligarki, pengusaha ataupun yang lainnya agar cost dalam pemilu dapat terpenuhi.
Pilkada Cimahi adalah realitas yang paling konkrit untuk kita lihat bahwa  jabatan  walikota digunakan  untuk tugar guling  kebijakan yang
menguntungkan. Keuntungan tersebut diasumsikan akan diperuntukkan sebagai  modal  Pilkada  mendatang,  iuran  informal, ataupun  menutupi biaya  Pilkada  sebelumnya.    Lalu  bagaimana  demokrasi  prosedural menyelesaikan hal tersebut?. Untuk dapat  menganalisa kasus Pilkada di Cimahi, seyogjanya kita wajib menganalisa peran-peran lembaga-lembaga yang  membersamai  Pilkada  tersebut  salah  satunya  adalah  KPU  dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu merupakan penyelenggara pemilu yang masuk dalam  unsur  penting  dalam  demokrasi  Prosedural  yakni  unsur kelembagaan.
Pada Pilkada tahun 2012, 3 pasangan calon melaporkan KPU ke MK karena dianggap  memihak kepada istri dari Itoc yakni Atty Suharty yang maju sebagai  pemenang dalam  Pilkada tersebut. Indikasi yang  muncul adalah bahwa  KPU  Kota cimahi berpihak kepada  Atty Suharty   sebagai pasangan No. Urut 3. Walaupun putusan MK tersebut pada akhirnya tetap menetapkan Atty  sebagai  pemenang akan  tetapi  sebagai  penyelenggara pemilu yakni KPU dapat menjadi salah satu unsur yang dapat melahirkan disparitas  terhadap  subtansi demokrasi.  Selanjutnya Pada  tahun 2017 menurut  data  Bawaslu,  terdapat  10  pelanggaraan  yang  terjadi  pada pilkada  Kota  Cimahi.  Pelanggaran  tersebut  mayoritas  diisi  dengan pelanggaran yang bersfiat administratif berjumlah 6 pelanggaran. Sisanya berupa 3 pelanggaran pidana pemilu, 1 kode etik dan 1 netralitas ASN. Jika dianalisa  lebih  jauh  pelanggaran  Pilkada  Kota  Cimahi  tidak  terlalu substantif. Hal ini dapat  diartikan selama Pilkada di Kota Cimahi peran KPU dan Bawaslu telah memenuhi Standar dalam proses penyelenggaraan pemilu.
Setelah mengetahui bahwa pelanggaran Pilkada Kota Cimahi tidak memenuhi  kriteri  dalam  merusak  subtansi  pemilu.  Maka  pertanyaan selanjutnya adalah mengapa hasil dari pemilu yang  minim pelanggaran tetapi  masih  menghasilkan sosok pemimpin  yang  tidak  berintegritas?. Pertanyaan ini  akan membawa kita pada  perspektif  lain  dalam  konsep demokrasi  prosedural  yakni  mengenai  rekrutmen  politik.  Demokrasi
Prosedural  mengilhami  partai  politik  sebagai  bagian  dari  unsur  dan kriteria mencapai tujuan demokrasi.
Integritas partai  politik tidak hanya diuji ketika pemilu tapi  juga meliputi  seluruh aspek  dalam  proses  pemilu.  Ini  berarti  hal-hal yang berkaitan dengan partai politik yakni rekrutmen politik merupakan proses determinan yang nantinya akan mempengaruhi baik buruknya perjalanan suatu pemerintahan. Menurut Subakti (Surbakti 2007) rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seorang atau kelompok untuk duduk di  pemerintahan. Selain  pengangkatan  fungsi  rekrutmen merupakan  kelanjutan  lain  dari  mencari  dan  mempertahankan kekuasaan.  Fungsi ini yang mendorong politisi untuk berlomba-berlomba mempertaruhkan segalanya  di  Pemilu. Adapun  rekrutmen politik  pada pemilu diselenggarakan melalui tiga tahap. Pertama, tahap penyaringan dimana  tahap  ini  menyeleksi  kriteria  siapa  saja  yang  layak  dalam pencalonan. Adapun aturan yang digunakan adalah aturan-aturan partai politik,  kepemiluan  dan  norma-norma  sosial  yang  berlaku. Kedua, penetapan,  tahap  ini  memutuskan siapa  saja  yang  memenuhi  syarat. Ketiga ,  Pemilu  yakni  tahap  yang  menentukan  siapa  yang  menjadi pemenang dalam kontestasi politik (Fitriyah, 2020) .
Dalam  evaluasi  mengenai  pemilu  dan  partai  politik,  tahapan- tahapan  yang  dilakukan  oleh  partai  politik  inilah  yang  memunculkan beragam persoalan yang mengemuka. Telah menjadi rahasia bersama, jika penetapan calon yang diusulkan partai politik terkadang tidak memenuhi mekanisme yang layak. Alih-alih berbicara elektabilitas, terkadang partai politik  condong  untuk  menominasikan  seseorang  yang  memiliki kesamaan kepentingan dengan elite politik. Hal  ini yang  terjadi juga di Pemilihan  kepala  Daerah.  Pilkada  di  Indonesia  menggunakan  sistem perolehan suara terbanyak yang menjadi pemenang. Oleh karenanya figur calon  menjadi  elemen  fundamental  dan  berimplikasi  terhadap pertimbangan partai politik pengusung.
Kejadian penangkapan  kepada  seluruh mantan Walikota Cimahi,
membuktikan jika pemilu tidak selamanya menhadirkan pemimpin yang berintegritas. Perlu adanya pengawasan ketat dalam proses  pemilu dan pencolanan dari partai politik agar kasus-kasus seperti ini tidak kembali terjadi.    Konsep  demokrasi  prosedural  melalui  unsur  kelembagaan memang harus digaris bawahi untuk membenahi tahapan dalam pemilu. Lima  kriteria demokrasi prosedural  yang  dikemukakan oleh Dahl  juga menjadi elemen penting terhadap penguatan pengawasan dan kesadaran politik bagi masyarakat.  Terpilihnya Atty sebagai Walikota menggantikan suaminya juga  menjadi catatan  tambahan dalam  tumbuh  kembangnya politik dinasti di  Indonesia khususnya di Jawa  barat. Proses rekrutmen politik untuk menganulir jabatan politik sebagai warisan juga  dianggap sebagai  sesuatu yang  lumrah oleh  masyarakat. Terbukti dari  beberapa kepala  daerah  seperti  Purwakarta,  Kabupaten  Bandung  dan  Cimahi seharusnya  menjadi  langkah  konkrit  bagi  penyelenggara  pemilu  dan partai  politik  untuk  mencegah  munculnya  dinasti  politik  melalui Pendidikan politik.
Demokrasi  prosedural  pada  dasarnya  telah  mengetahui  bahwa terdapat potensi abuse of power yang akan dilakukan oleh pejabat publik.
Baik itu potensi dinasti politik, tukar guling kepentingan ataupun korupsi. Demi mencegah hal tersebut Dahl melalui kriteria demokrasi prosedural tidak hanya berfokus dalam persoalan pemilu saja akan tetapi pasca pemilu ketika suara  telah  bertransfromasi menjadi kursi jabatan.  Setelah calon telah  ditetapkan  sebagai  pemenang  ,  warga  negara  wajib  mengawasi pemenang dalam menjalankan roda pemerintahannya. Menurut Ambardi (Ambardi 2009) pertarungan sesungguhnya bukanlah ketika Pemilu akan tetapi pasca  pemilu ketika pemenang Pemilu harus memberikan janji-janji politik  di  lingkaran  elite  atau  pihak  yang  berada  disisinya.  Dari  sini Masrayakat  wajib  terlibat  dalam  penyelenggaraan  agenda  kebijakan, kesempatan yang sama dalam mengajukan preferensi kepentinggannya dan yang  paling  penting  adalah  akses  untuk ikut  terlibat dalam  pembuatan kebijakan.  Kriteria  demokrasi  prosedural  ini  penting  untuk  dilakukan
sebagai  upaya  warga  negara  menjaga  stabilitas  keberlangsungan  roda pemerintah kedepan.

## SIMPULAN
Peristiwa tertangkapnya semua walikota di  Cimahi sesungguhnya masih menjadi dilema dalam ekosistem pemilu di Inodnesia. Persoalan ini nyatanya tidak hanya bersumber dari Pemilu akan tetapi juga berasal dari partai politik melalui rekrutmen politiknya. Secara eksplisit kegagalan Kota Cimahi  menciptakan  pemimpin  yang  berintegritas bersifat  mekanistik. Kegalalan  yang  bersfiat  mekanistik  ini  dapat  diurai  dengan  minimnya penerapan unsur dan kriteria demokrasi prosedural  di kota Cimahi. Unsur demokrasi prosedural  berbicara tentang menciptakan Pemilu yang  ideal melalui  prosedur,  legalitas,  dan  kelembagaan.    Sedangkan  kriteria demokrasi prosedural adalah pengejawantahan peran warga negara dalam mengawasi roda pemerintahan pasca  Pemilu. Kasus suap  yang menimpa seluruh mantan Walikota Cimahi membuktikan jika  kriteria persamaan suara,  partisipasi  efektif  pemahaman  yang  cerah,  pengawasan  agenda , pencakupan orang dewasa tidak berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambardi, K.  (2009). Mengungkap  Politik Kartel :  Studi  Tentang  Sistem Kepartaian  di  Indonesia  Era  Reformasi (Pertama).  Kepustakaan Populer Gramedia.
Anshori,  M.,  &  Iswati,  S.  (2009). Metodologi  Penelitian  Kuantitatif (Pertama). Airlangga University Press.
Dahl,  R.  (2001). Perihal  Demokrasi  (Menjelajahi  Teori  dan  Praktek demokrasi  Secara  Singkat) (A.  R.  Zainuddin,  Ed.).  Yayasan  Obor Indonesia. Ethridge, M., & Handelman, H. (2016). Politik Dalam Dunia Yang Berubah (L. Yusron, Ed.; I). Nusa Media. Firmansyah, firdaus ali. (2015). GAGASAN DEMOKRASI  ROBERT ALAN DAHL . universitas brawijaya. Fitriyah.  (2020).  Partai  Politik,  Rekrutmen  Politik  dan  Pembentukan Dinasti  Politik  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada). Politika: Jurnal Ilmu Politik , 11 (1), 1 – 17. https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN
Hariyani, H.  F.,  Priyarsono, D.  S.,  &  Asmara, A.  (2018). Analisis Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan  Asia Pasifik. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan , 5 (2), 32 – 44. https://doi.org/10.29244/jekp.5.2.2016.32-44
Hastuti,  S.  (2004).  Pemilu  dan  Demokrasi Telaah  Terhadap  Prasyarat Normatif Pemilu. Jurnal Hukum2 , 11 (25). Held, D. (2012). Model Of Democracy (Third). Polity Press. Heywood, A. (2014). Politik (L. A. Lazuardi, Ed.; 1st ed.). Pustaka Pelajar. Heywood, A. (2015). Pengantar Teori Politik (I). Pustaka Pelajar.
Pratama,  A.  S.  (2022). Urgensi  Limitasi  Demokrasi  Prosedural  Bagi Penanganan Pandemi di Indonesia . 13 (1), 1 – 20. https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2513 Schumpeter, J. A. (1976). Capitalism, Socialism and Democracy (fifth edit). george Allen and Unwin.
Surbakti, R. (2007). Memahami Ilmu Politik. In Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  politik  Universitas  Airlangga (7th  ed.).  PT  Grasindo. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004