## POPULISME DI INDONESIA SEBAGAI ANCAMAN POLARISASI MASYARAKAT

## Bachtiar Nur Budiman
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember Jalan Kalimantan 37, Jember, 68121 Email: bnbachtiar23@gmail.com

## Abstract
This article discusses about populism in Indonesia as a potential threat to cause polarization in the  society.  It  is  written  as  a  response  of  how  thriving  populism  is  towards  the  political  and social system in Indonesia. Although populism is still not a familiar word to hear in the society, but  the  society  has  to  understand  this  phenomenon  because  populism  already  grows  to  be  a political weapon and maneuver by political actors to leverage their names and groups they were organize,  especially  during  the  election.  However,  populism  has  its  dilemma.  In  one  side,  it  is proven to  be effective to  leverage the names of  certain political  actors and gain  more support. But in the other side, populism as political strategy could in short polarize and divide the society that  would  decrease  the  sense  of  unity  and  increase  tension,  even  if  the  election  times  has passed. That is why it is urgent to reflect and understand this phenomenon. This article will use literature  review  to  collect  data  and  information  as  reference  to  come  up  with  the  result  and discussion. The writer hopes that this manuscript can be beneficial to anyone who is reading and bring a whole new understanding towards the society.
Keywords: Populism; Polarization; Society; Politics.

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  populisme  di  Indonesia  yang  berpotensi  menimbulkan  ancaman polarisasi  masyarakat.  Disusun  sebagai  sebuah  respon  terhadap  bagaimana  populisme  dapat berkembang  secara  pesat  dalam  sistem  sosial  dan  politik  di  Indonesia.  Meskipun  populisme bukan  merupakan  kata  yang  familiar  di  masyarakat,  namun  masyarakat  harus  mengetahui fenomena ini karena populisme telah menjelma menjadi senjata dan manuver politik oleh aktor politik  tertentu  untuk  menaikkan  nama  maupun  kelompoknya,  terutama  di  masa  pemilihan umum.  Namun,  populisme  memiliki  dilema  tersendiri  di  satu  sisi,  populisme  terbukti  efektif dalam  menaikkan  nama  aktor  politik tertentu  dan  menggaet  lebih  banyak  dukungan.  Namun  di sisi  lain,  populisme  sebagai  strategi  berpolitik  secara  kasar  dapat  mempolarisasi  dan  memecah masyarakat  yang  akan  berdampak  pada  berkurangnya  kesadaran  akan  kesatuan  dan meningkatkan  potensi  konflik,  walaupun  masa  pemilihan  umum  telah  usai.  Itulah  mengapa masyarakat  harus merefleksikan serta mengetahui  fenomena ini. Artikel  ini  akan menggunakan studi pustaka untuk mengumpulkan data dan informasi untuk menuju pada sebuah pembahasan dan  kesimpulan.  Penulis  berharap  bahwa  artikel  ini  dapat  bermanfaat  bagi  siapa  saja  yang membaca dan membawa pemahaman baru pada masyarakat.
Kata Kunci: Populisme; Polarisasi; Masyarakat; Politik.
A. Pendahuluan
Pembahasan mengenai populisme telah menjadi  hal  yang menarik dalam studi ilmu  sosial  dan  ilmu  politik.  Di  Indonesia, populisme  menjadi  semakin  banyak  diteliti setelah  fenomena  pemilihan  umum  2014 ketika melibatkan dua kandidat dengan gaya kepemimpinan  populis  yaitu  Joko  Widodo dan Prabowo Subianto  (akan dibahas secara rinci pada bagian ketiga artikel ini). Namun, meski ide, gagasan, atau fenomena populisme  telah  menjadi  tinjauan  sejak lama,  perbincangan  mengenai  populisme  di kalangan  masyarakat  umum,  khususnya  di Indonesia masih sangat sedikit didengar. Hal ini terjadi karena kurang tertariknya masyarakat umum dalam membahas ataupun memperbincangkan dinamika politik Indonesia, karena secara umum masyarakkat Indonesia  masih  percaya  bahwa  politik adalah sekedar perebutan kekuasaan oleh elit yang tidak mungkin orang awam memahaminya  dan  tidak  ada  ketertarikan untuk menjadikannya sebagai topik perbincangan.  Sehingga,  populisme  hanya sekedar  menjadi  bahan  penelitian  atau pembahasan  sebuah  artikel  ilmiah  yang meneliti tentang fenomena sosial dan politik dan  jarang  menjadi  isu  atau  bahan perbincangan di kalangan masyarakat umum.  Padahal,  fenomena  populisme  dapat dirasakan  kehadirannya  dan  mempengaruhi tatanan  sosial  dan  politik  di  suatu  negara yang  membuat  topik  ini  cukup  memberikan urgensi.Hal  inilah  yang  diharapkan  bahwa dengan  kontribusi  penulis  memuat  topik populisme  dalam  sebuah  artikel  maka semakin  banyak  masyarakat  yang  tertarik untuk  membaca  serta  memahami  fenomena ini.
Argumen  dan  teori  tentang  populisme telah dimuat di dalam artikel-artikel penelitian  serta  buku-buku  sebelumnya. Pertama, populisme dapat dipandang sebagai sebuah  proses  yang  alami  dari  dinamika demokrasi  di  suatu  negara.  Hal  ini diakibatkan  oleh  sistem  perwakilan  yang semakin  korup  dan  dikuasai  elit  politik membuat  gerakan  populis  muncul  sebagai
ekspresi  langsung  rakyat  terhadapnya.  Di sisi lain, populisme justru dapat menghambat pertumbuhan demokrasi dalam konteks Indonesia karena kurang terinstitusionalisasinya demokrasi di
Indonesia  (Eby  Hara,  2018).  Dengan  nada yang  sama,  muncul  tinjauan  kritis  tentang populisme  dan  mempertanyakan  apakah populisme merupakan sebuah cara mencapai pemerintahan  yang  berkedaulatan  rakyat atau  hanya  sebuah  cara  baru  dalam memperebutkan kekuasaan (Mustofa, 2019). Kemudian, Kenny dalam bukunya Populism in  Southeast  Asia menyatakan  bahwa terdapat dua kelompok yang mendefinisikan populisme secara berbeda. Kelompok pertama  mendefinisikan  populisme  sebagai ideologi, dan kelompok kedua mendefinisikan  populisme  sebagai  senjata atau strategi politik yang bertujuan memobilisasi  massa  untuk  mendapatkan dukungan  dengan  menghilangkan  jarak antara figure populis (sosok pemimpin yang kharismatik)  dengan  pengikutnya  (Kenny, 2019:  9).  Selanjutnya,  bahwa  aktor  politik sesungguhnya menggunakan ideologi- ideologi  kunci  yang  terbagi  menjadi  lima untuk  menjadi  figur  populis.  Kelima ideologi kunci ini adalah memperluas makna kedaulatan  rakyat,  membangun  advokasi untuk rakyat yang tertindas, strategi menyerang  elit  yang  korup,  mengucilkan kelompok  lain  yang  berkedudukan  sama secara  horizontal,  serta  mengembalikan keadaan atau ruang yang telah hilang dalam keadaan  saat  ini  (Engesser  et.  al,  2016). Terakhir, Wirajuda mendefinisikan populisme sebagai sebuah suara protes serta fenomena  sementara  yang  tetap  harus ditinjau  serta  diperhatikan  oleh  demokrasi (Wirajuda, dalam Wisnu, 2018: 21-22).
Beberapa penelitian diatas telah menjabarkan tentang bentuk-bentuk
populisme, bagaimana
populisme
mengancam  demokrasi,  adanya  kelompok- kelompok  yang  mendefinisikan  populisme secara  berbeda,  populisme  yang  dikaitkan dengan memiliki lima ideologi kunci, hingga bagaimana  demokrasi  harus  tetap  menjadi
pengawas  serta  berada  diatas  populisme. Menurut  penulis,  salah  satu  hal  yang  tidak kalah  pentingnya  untuk  ditinjau  selain ancaman terhadap demokrasi adalah bagaimana  populisme  dapat  menyebabkan sebuah  polarisasi  dan  perpecahan  yang berujung  konflik  jika  tidak  disertai  dengan pemahaman serta masih memelihara prasangka  buruk  terhadap  kelompok  lawan yang  berlanjut  dan  bertumbuh  menjadi narasi perlawananmeski kontestasi pemilihan  umum  telah  berakhir.  Penulis percaya  bahwa  dalam  konteks  Indonesia yang multikultural  dan heterogen pasti akan sangat  mudah  dikotak-kotakkan  atas  nama identitas.  Hal  ini  akan  mengganggu  atau bahkan  mencoreng  cita-cita  luhur  bangsa untuk  menjadi  sebuah  negara  yang  bersatu di  tengah  keberagaman.  Oleh  karena  itu, artikel  ini  muncul  untuk  mengisi gap atau kekosongan penelitian-penelitian sebelumnya tentang populisme serta menyatakan  akan  adanya  ancaman  dalam menimbulkan  polarisasi  di  masyarakat sebagai  sebuah  cara  untuk  meningkatkan kesadaran  pembaca  serta  masyarakat  untuk memiliki good citizenship, yaitu menjunjung tinggi  persatuan,  kesatuan,  menghilangkan prasangka, serta menyadarkan bahwa populisme  yang  dijunjung  oleh  figur  politik dalam  pemilihan  umum  bukanlah  sebuah alasan  untuk  menjadi  masyarakat  yang terpecah-belah.
Artikel  ini  disusun  menggunakan metode  studi  pustaka  untuk  mendapatkan berbagai  data  dan  informasi  terkait  topik. Sumber-sumber  yang  digunakan  dalam penyusunan  artikel  ini  adalah  buku  dan jurnal  penelitian  ilmiah.  Adapun  cara  untuk memberikan  penjelasan  serta  pemahaman yang  komprehensif,  artikel  ini  akan  dibagi menjadi lima bagian, dimana bagian pertama merupakan  latar  belakang.  Bagian  kedua artikel  ini  adalah  pendefinisian  populisme secara  jelas  yang  disertai  tinjauan  tentang hubungan  antara  populisme  dan  demokrasi. Kemudian  dilanjutkan  bagian  ketiga  yang membahas  tentang  bagaimana  fenomena serta  pola  populisme  di  Indonesia,  bagian
keempat  menjelaskan  bagaimana  populisme dapat menyebabkan polarisasi di masyarakat,  dan  bagian  kelima  merupakan konklusi atau kesimpulan.

## B. Pembahasan
1. Populisme:  Sebuah  Strategi Politik di tengah Perkembangan atau
Kemunduran Demokrasi?
Populisme  merupakan  sebuah istilah  yang  multitafsir.  Namun,  yang merupakan  inti  dari  populisme  adalah bagaimana
seseorang bisa menempatkan dirinya sebagai “pemimpin  yang  kharismatik”  serta mewakili kelompok yang
mengidentifikasikan diri sebagai “rakyat  yang  sesungguhnya”  atau “orang  biasa”  untuk  melawan  sistem yang  telah  diisi  oleh  elit-elit  politik yang  korup  dan  menjadi  penghambat kesejahteraan masyarakat. Dalam definisi  ini,  populisme  dapat  disebut sebagai  gerakan.  Gerakan  populis hadir  sebagai  respon  secara  langsung dari  “rakyat  biasa”  terhadap  sistem sosial, politik, birokrasi, serta representasi  yang  semakin  korup  dan dikendalikan  oleh  elit-elit  politik  serta oligarki (Eby Hara, 2018). Keberhasilan  populisme  menjelma sebagai sebuah gerakan sangat bergantung  pada  pemimpin  yang berkharisma  dari  pencetus  gerakan  itu sendiri. Bagaimana pemimpin tersebut bisa  membawa  serta  membangun narasi-narasi  yang  mewakili  perasaan serta  keadaan  yang  sedang  dialami rakyat biasa sebagai bentuk perlawanan  terhadap  sistem  yang korup.  Dalam  definisi  ini,  populisme dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah gaya  komunikasi  yang  menargetkan rakyat biasa sebagai cara mendapatkan dukungan. Selanjutnya, gerakan populis akan mendapatkan penerimaan ataupun  tantangan  berupa  penolakan.
Gerakan populis yang mendapat penerimaan  secara  luas  akan  memiliki banyak  dukungan  sehingga  dapat menjadikan  gerakan  tersebut  menjadi mayoritas yang otomatis akan menjadi representasi rakyat yang
sesungguhnya.  Jika  hal  ini  terjadi, pemimpin kharismatik gerakan populis ini  akan  terpilih  menjadi  pemimpin seluruh  negara  serta  mendapatkan kesempatan untuk melakukan reformasi  struktural  terhadap  negara tersebut.  Dalam  hal  ini,  populisme dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah strategi  politik  aktor  tertentu,  karena mengandung  sebuah  kiat-kiat  untuk mencapai  suatu  tujuan.  Terakhir,  jika gerakan populis dalam keadaan tertentu  dapat  menjelma  menjadi sebuah kelompok meski bukan mayoritas  tetapi  tetap  dapat  menuai ketegangan antarkelompok yang
berpotensi  menyebabkan  polarisasi,
maka  populisme  dapat  didefinisikan sebagai fenomena sosial.
Sebuah pertanyaan muncul ketika  membahas  populisme  sebagai salah  satu  fenomena,  yaitu  apakah populisme  berkembang  serta  dengan mudah  menjustifikasi  keberadaannya karena berkembangnya demokrasi suatu  negara  atau  justru  karena kemunduran  atau  penurunan  kualitas demokrasi  negara  tersebut?  Pertama, sebagian  peneliti  berpendapat  bahwa salah satu faktor yang paling mempengaruhi kemunculan populisme adalah berkembangnya dinamika demokrasi  di  suatu  negara.  Saat  ini, dinamika  demokrasi  telah  berada  di tahap  perwakilan  rakyat  yang  tinggi (Mustofa, 2019). Hal ini menyebabkan pemilihan umum kerap disebut sebagai sumber  utama  partisipasi  politik  atau hak  masyarakat  dalam  kebebasan menentukan nasib suatu negara melalui memilih wakil rakyat
(Mustofa,  2019).  Namun,  populisme dan  demokrasi  memiliki  hubungan
yang kontradiktif serta menjadi banyak perdebatan  diantara  para  peneliti  ilmu sosial. Hal ini dikarenakan istilah serta parameter  kedua  ide  ini  masih  belum pernah  jelas  dalam  penemuannya (Kaltwasser,  2011).  Selain  itu,  dilema juga  terjadi  mengingat  populisme menyebabkan  sebuah  kontestasi  yang tinggi  dalam  panggung  politik  suatu negara  (Moffit  &  Tormey,  2013). Dalam  keadaan  tertentu  kontestasi tersebut  dapat  menjelma  menjadi prasangka antar kelompok yang berpotensi menyebabkan konflik.
Namun, Robert Dahl dalam pemikiran lamanya  yang  dituangkan  dalam  buku
Polyarchy:
Participation and Opposition mengungkapkan  bahwa salah  satu  dari  delapan  dimensi demokrasi  adalah  tingginya  kontestasi yang memungkinkan terjadinya perimbangan serta sikap saling mengawasi  satu  sama  lain  dengan memberikan gagasan-gagasan alternatif  sehingga  tidak  ada  suatu kelompok yang
mendominasi kelompok lain (Dahl, 1971: 4).
Untuk  mengimbangi  perdebatan, sebagian  peneliti  lain  berpendapat bahwa  sejak  13  tahun  yang  lalu, demokratisasi telah mengalami kemunduran  yang  disebabkan  oleh maraknya  praktik  korupsi,  rendahnya penegakan  hukum,  dan  kemunculan populisme  sebagai trend (Hilmy, 2020).  Dinamika  politik  suatu  negara yang sangat kompleks membuat demokrasi  menjadi  sebuah  konsep abstrak yang pada dasarnya mengedepankan  kebebasan  terutama dalam  berpolitik.  Kebebasan  yang abstrak tersebut kemudian berpengaruh terhadap penurunan
kualitas  moral  dalam  masyarakat (Hilmy,  2020).  Sehingga,  kebebasan tersebut  dimanfaatkan  oleh  aktor tertentu  untuk  menghalalkan  segala cara  untuk  memperoleh  kekuasaan. Berbagai contoh kasus telah
menunjukkan  bagaimana  populisme muncul  sebagai  senjata  politik  untuk memperoleh kekuasaan serta memberikan  dampak  polarisasi  di masyarakat. Salah satunya adalah yang terjadi  di  India,  ketika  partai  populis BJP  yang  dipimpin  Perdana  Menteri Narendra Modi mengeluarkan undang- undang Citizen Amandement Bill yang memperkuat narasi tentang sektarianisme serta menyebabkan penyerangan terhadap sejumlah masjid di  India  (Hilmy,  2020).Kasus  diatas menunjukkan  bahwa  populisme  hadir karena  rendahnya  kualitas  demokrasi yang membangun narasi bahwa seakan-akan majority  rule merupakan suatu hal yang absolut dan tidak dapat diganggu  gugat,  melupakan  konteks kemajemukan  identitas  di  Negara tersebut.  Kemungkinan  lain  adalah adanya ketidaksesuaian konteks
demokrasi  sehingga  Negara  yang memiliki banyak identitas dan multikultural harus dipaksa mengadopsi  nilai-nilai  demokrasi  dari
Negara-Negara Barat yang telah menunjukkan  dirinya  sebagai  Negara- Negara  yang  maju  sebagai  acuan untuk hidup berbangsa dan bernegara.
Indonesia  sendiri merupakan sebuah negara demokrasi yang dibuktikandengan  Pancasila  sebagai dasar  negara  dimana  pada  Sila keempat  dijelaskan  bahwa  sistem demokrasi  di  Indonesia  menganut konsep  permusyawaratan/perwakilan. Dalam  hal  ini,  demokrasi  yang  dianut oleh Indonesia berbeda dengan demokrasi  yang  diimplementasikan  di sebagian besar Negara Barat. Demokrasi  di  Barat  yang  disebut  juga sebagai  Demokrasi  Liberal  hanya didasari  oleh  cara  berpikir  yang rasional sehingga menempatkan individualisme, sekulerisme, serta antroposentris sebagai dasar
menentukan  kesadarannya  (Djarsono, 2013).  Sehingga,  demokrasi  dibentuk
secara kuantitatif atau suara mayoritas (Djarsono,  2013).  Sementara  itu,
Demokrasi Pancasila
sangat didasarkan pada kesadaran akan kesamaan identitas, rasa senasib sepenanggungan  yang  selain  didasari oleh  pikiran-pikiran  rasional  tetapi juga  didasari  nilai-nilai  religius  atau keagamaan
(Djarsono, 2013). Penjelasan  ini  membuktikan  bahwa sebagian besar
Negara-Negara Demokrasi  dianggap  sebagai  negara yang  menjunjung  tinggi  kedaulatan rakyat  serta  kebebasan  individual, mulai  dari  kebebasan  berekspresi hingga berpartisipasi politik.
Demokrasi memang selalu identik  dengan  kebebasan  berekspresi serta  kesempatan  dalam  berpartisipasi politik.  Pemilihan  umum  merupakan pintu  bagi  masyarakat  untuk  terlibat secara  langsung  dalam  menentukan nasib  suatu  negara  dengan  memilih pemimpinnya. Pemilihan umum memang membuat masyarakat terbelah  menjadi  dua  atau  beberapa kubu  dengan  preferensi  kandidat masing-masing.  Selain  itu,  seseorang yang  memiliki  preferensi  kandidat tertentu  secara  tidak  langsung  pasti akan  “membela”  kandidat  tersebut yang terkadang mengundang perdebatan jika bertemu  dengan orang lain  dengan  preferensi  kandidat  yang berbeda.  Perdebatan-perdebatan  ini merupakan  hal  yang  wajar  terjadi karena  setiap  orang  pasti  memiliki keinginan  untuk  memilih  pemimpin yang  terbaik.  Namun  yang  harus digarisbawahi  adalah  seseorang  tidak seharusnya  memaksakan  kehendak atas alasan “kebebasan” dan “demokrasi”  kepada  orang  lain  yang memiliki  preferensi  yang  berbeda. Karena  pada  dasarnya  kebebasan seseorang  memiliki  batasan  yaitu sejauh  tidak  mengusik  kebebasan orang  lain.  Sebagaimana  dikatakan oleh Benjamin Franklin “ only virtuous
people  are  capable  of  freedom” (Thorgeirsdottir,  2011:  563),  yang berarti  hanya  orang-orang  tertentu yang bermoral baik serta berbudi luhur yang  “pantas”  atau  bisa  bertanggung jawab  atas  kebebasannya.  Karena, kebebasan membutuhkan sebuah kontrol  diri.  Sebuah  dorongan  moral untuk  tidak  memaksakan  kehendak demi mencegah sebuah ketegangan. Konsep ini sangat relevan ketika kita  kaitkan  dengan  berbagai  gerakan populis  yang  dalam  perjalanannya seringkali  menimbulkan  ketegangan antarkelompok karena dibangun berdasarkan  narasi-narasi  kebencian sehingga  semakin  menguatkan  stigma di  kalangan  masyarakat  bahwa  politik tidak  bertujuan  untuk  kesejahteraan ataupun  ketertiban,  melainkan  hanya sekedar  perebutan  kekuasaan  yang menghalalkan  segala  cara.Hal  ini diperparah  dengan  pemikiran  yang terlalu memuja sistem demokrasi Barat sebagai  sistem  terbaik  yang  dapat memajukan  suatu  Negara.Selain  itu, rendahnya memasukkan nilai-nilai demokrasi  yang  kualitatif-kuantitatif (musyawarah  dahulu  lalu  voting)  di Indonesia  membuat  sistem  Demokrasi Pancasila  telah  mengalami  erosi  dan mulai  meniru  Demokrasi  gaya  Barat. Hal ini dikarenakan tidak mungkinnya dilakukan  sebuah  musyawarah  untuk memilih  pemimpin  di  Indonesia,  dan kalaupun setiap perwakilan bisa
merepresentasikan suara suatu kelompok tertentu maka pemerintahan akan  tersusun  sangat  lamban  karena harus  mengakomodir  seluruh  suara. Hal ini menjadi faktor utama mengapa Demokrasi  di  Indonesia  saat  ini sekedar  menjadi  Demokrasi  yang kuantitatif  dan  memuja majority  rule . Hal  ini  dengan  mudah  dimanfaatkan oleh  para  figur-figur  politik  untuk mengotak-kotakkan  masyarakat  atas nama  identitas  yang  menyebabkan keadaan menjadi sangat rawan
terhadap  konflik.  Padahal,  tidak  ada yang  lebih  baik  serta  mulia  selain mencapai  ketertiban,  persatuan,  serta kesatuan dalam suatu bangsa. Persatuan  dan  kesatuan  tetap  harus dijadikan  tujuan  terakhir  dalam  suatu bangsa, terlepas dari perbedaan identitas  yang  beragam.  Oleh  karena itu,  masyarakat  harus  tetap  sadar bahwa  sebagai  Bangsa  Indonesia,  kita memiliki  identitas,  budaya,  serta  cara berpikir  sendiri  dan  tidak  seharusnya menjadikan  Barat  sebagai  kiblat. Kesadaran  ini  harus  dibangun  dengan cara-cara  mengimplementasikan  nilai- nilai  Pancasila  sebagai  cita-cita  luhur bangsa.
Terlepas  dari  populisme  yang menjelma  sebagai  sebuah  gerakan maupun  yang  telah  menjadi  fenomena sosial,  inti  dari  populisme  adalah kemunculan  seseorang  yang  memiliki kehendak  untuk  menjadikan  dirinya sebagai sosok reformis yang kharismatik serta didukung oleh kemampuan  komunikasinya  dalam memperoleh dukungan serta memantik terciptanya  sebuah  gerakan  populis yang  disatukan  oleh  ide-ide  atau narasi-narasi  tentang status  quo yang sudah tidak sesuai atau tidak menunjukkan  adanya  kemajuan  bagi masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan  pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang populisme, demokrasi,  serta  identitas  Bangsa Indonesia,  penulis  menyatakan  bahwa populisme  merupakan  sebuah  strategi atau  senjata  politik  yang  digunakan oleh  aktor  politik  untuk  memperoleh kekuasaan demi tujuan tertentu.

## 2. Populisme di Indonesia
Pemilihan Umum Indonesia tahun  2014  telah  menjadi  saksi persaingan  populisme  diantara  dua kandidat  Presiden.Pada  saat  itu,  Joko Widodo  mengklaim  bahwa  sistem birokrasi  di  Indonesia  telah  menjadi
sangat  korup.  Ia  pun  menggunakan narasi  “reformasi  birokratis”  untuk membantu rakyat biasa yang seringkali kesulitan dalam mendapatkan akses di bidang  pendidikan,  kesehatan,  serta fasilitas publik lainnya. Sementara itu, Prabowo  Subianto  membangun  narasi bahwa  orang-orang  seperti  petani, nelayan, dan buruh adalah rakyat yang sesungguhnya.  Prabowo  mengklaim bahwa  sistem  pemerintahan  telah dikotori  oleh  sekelompok  elit  pemilik modal  asing  yang  mencari  uang dengan  menguras  sumberdaya  yang dimiliki  Indonesia.  Oleh  karena  itu, narasi  yang  dikembangkan  adalah narasi  “anti-asing”  (Eby  Hara,  2018). Tanpa  disadari,  memilih  salah  satu kandidat  pada  Pemilu  2014  membuat seseorang  menjadi  bagian  dari  salah satu  kelompok  populis  yang  akan melakukan  reformasi  sistem.  Karena, keberpihakan  dalam  pemilu  termasuk dalam  sebuah  perilaku  politik  yang bisa  berubah-ubah  sesuai  preferensi individual  (Huntingtin  &  Nelson, dalam  Mufti,  2019:  91).  Menurut penulis,  perilaku  politik  seperti  ini sangat  dipengaruhi  oleh  narasi  yang dimainkan  oleh  setiap  kandidat  yang akan menjelma menjadi sebuah identitas.  Contohnya,  Prabowo  yang membawa  narasi  “anti-asing”  yang secara tidak langsung, pendukung atau pemilih Prabowo dapat disebut sebagai “nativisme”  yaitu  kelompok  yang menjunjung  tinggi  nilai,  budaya,  dan identitas  lokal  atau  nasional  diatas identitas asing (Eby Hara, 2018).
Munculnya populisme di Indonesia  sangat  berhubungan  dengan fakta  bahwa  telah  terjadi  ketimpangan serta  ketidakadilan  dalam  sistem demokrasi  desentralisasi  yang  telah dibangun  sejak  awal  masa  reformasi (Madung, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa populisme muncul di Indonesia sebagai  sebuah  strategi  politik  oleh para figur populis ditengah
kemunduran demokrasi.Selain itu, selain  memainkan  narasi  anti-elit, kelompok  populis  juga  membangun narasi  bahwa  kelompok  merekalah satu-satunya yang mencerminkan kehendak  rakyat  yang  sesungguhnya yang secara tidak langsung gerakan ini mengidentifikasikan  dirinya  sebagai antipluralis  (Madung,  2018).  Hal  ini dapat  menimbulkan  masalah  karena Indonesia  merupakan  negara  yang plural serta memiliki beragam identitas serta  banyak  aspirasi-aspirasi  yang seharusnya didengar serta diakomodasi. Apalagi, kasus
Pemilihan  Umum  2014  melibatkan dua figur populis yang berarti terdapat dua  kelompok  populis  besar  yang mengidentifikasi dirinya sebagai “rakyat  yang  sesungguhnya”.  Disini telah terjadi pemisahan identitas menjadi  dua  kelompok  besar.  Lantas, bagaimanakah dengan identitas- identitas  lain  yang  tidak  pernah mendapat kesempatan untuk mengutarakan aspirasi-aspirasinya seperti  etnis  serta  kelompok  kultural? Bagaimana  jika  ternyata  aspirasi- aspirasi mereka tidak terwakilkan oleh kelompok populis yang telah mengklaim  tempat  sebagai  “rakyat yang  sesungguhnya”?  hal  ini  tentu telah  menimbulkan  penindasan  baru dan  akan  sangat  pasti  menciptakan kesempatan  aktor-aktor  lain  untuk memulai  gerakan  serupa  sehingga yang terjadi adalah terciptanya banyak identitas  yang  merasa  tertindas  yang interaksi  antarkelompoknya  sangat rentan terhadap gesekan-gesekan yang berpotensi  menimbulkan  polarisasi dan konflik.
Tidak terwakilinya aspirasi sebagian  kelompok  oleh  gerakan populis kubu Jokowi maupun Prabowo dalam  kontestasi  Pemilihan  Umum 2014 terbukti setelah pada tahun 2017 muncul  sebuah  gerakan  populisme islam  yang  dibawa  oleh  FPI  (Front
Pembela  Islam).  Populisme  yang dibawa  oleh  FPI  mengidentifikasi bahwa  kelompok  elit  di  Indonesia telah  menjadi  kelompok  yang  korup serta  didominasi  oleh  etnis  Tiongkok yang  ingin  menguasai  Indonesia, sehingga  narasi  yang  dibangun  adalah narasi untuk menyatukan ummat untuk melawan  orang-orang  kafir  yang diidentifikasi  sebagai  kelompok  etnis
Tiongkok (Eby Hara, 2018). Populisme Islam di Indonesia semakin menemukan tempatnya ketika menjelang  Pemilihan  Gubernur  DKI Jakarta,  kandidat  beretnis  Tionghoa yaitu Basuki Tjahaja Purnama dianggap  melakukan  penistaan  agama dengan  menafsirkan  Ayat  Al-Qur’an Surat  Al-Maidah  ayat  51  dalam  salah satu  pidato  kampanyenya  (Pratama, 2021).
Peristiwa tersebut menjadi kesempatan  bagi  figur  populis  FPI yaitu  Rizieq  Shihab  untuk  melakukan konstruksi agama dengan memojokkan etnis  Tionghoa  dengan  memantik kemunculan  gerakan  212  (Pratama, 2021). Dalam konteks yang lebih luas, gerakan  212  muncul  karena  semakin rendahnya  representasi  kaum  muslim diantara sistem politik maupun
ekonomi di Indonesia, serta menguatnya kemunculan borjuasi etnis Tionghoa khususnya di bidang ekonomi  yang  mendominasi  serta mengalienasi  kelompok  pribumi  yang diidentifikasikan  sebagai  umat  Islam (Mudhoffir  et.  al,  2017).  Kemampuan gerakan  212  dalam  memobilisasi massa  untuk  menduduki  kawasan Monumen Nasional di Jakarta menunjukkan  bahwa  populisme  Islam yang  dibawa  oleh  gerakan  212  sukses menarik  perhatian  segelintir  umat Islam  serta  masyarakat  secara  umum. Mobilisasi  massa  gerakan  212  seakan sukses  dalam  membangun  narasi kebencian  terhadap  etnis  Tionghoa yang  dianggap  telah  mendominasi  di
Indonesia.  Peristiwa  ini  lagi-lagi menunjukkan  bahwa  selain  identitas politik,  masyarakat  Indonesia  juga sangat  mudah  dipecah  atas  nama identitas  agama  dan  etnis,  yang  juga sama  sekali  tidak  mencerminkan identitas  Bangsa  Indonesia  sebagai Bangsa yang multikultural serta multiidentitas, yang seharusnya mengedepankan komunikasi serta membangun pemahaman bersama untuk mencegah ketegangan.
Ketiga  fenomena  populisme  di Indonesia yang telah dibahas mengingatkan  kita  bahwa  populisme merupakan sesuatu yang dapat muncul serta  menjelma  menjadi  sebuah  narasi perlawanan  kapan  saja  dan  dimana saja  jika  keadaan  di  masyarakat  tetap tidak  memiliki  pemahaman  yang mendalam tentang populisme. Meskipun kehadiran populisme di satu sisi  dapat  mengingatkan  masyarakat bahwa  terdapat  sistem  yang  korup yang  harus  segera  direformasi,  namun para figur populis seharusnya mengurangi atau bahkan tidak menggunakan  narasi-narasi  kebencian serta  mencari  suatu  kelompok  untuk disalahkan, direndahkan, maupun dijelek-jelekkan.  Hal  ini  harus  sangat dipertimbangkan karena dampak polarisasi  yang  diberikan  akan  selalu lebih  besar  dibandingkan  dampak reformasi  itu  sendiri,  yang  telah terbukti  kejadiannya  bahwa  hingga saat ini narasi-narasi kebencian terhadap  pendukung  Jokowi  maupun oposisinya, ataupun kebencian terhadap  etnis  Tionghoa  yang  masih membekas  hingga  saat  ini  masih menjadi penghambat untuk melakukan reformasi yang pada awalnya diharapkan akan menciptakan perubahan yang positif serta kesejahteraan.
3. Populisme Menimbulkan Polarisasi:  Kampanye  Hitam, Perkembangan Teknologi serta Budaya Konsumsi Kedua  bagian  sebelumnya  telah membahas bagaimana populisme secara  agresif  dapat  memecah-belah masyarakat serta mempertajam perbedaan akibat pengelompokan identitas  yang  disertai  dengan  sikap nativisme, menganggap kelompok atau identitas  sendiri  berada  lebih  superior dibandingkan  dengan  kelompok  yang lain,  serta  sentimen  atau  narasi kebencian  yang  berusaha  dibangun oleh  figur  populis  untuk  memperoleh dukungan.  Pembahasan  dan  analisis bgian-bagian sebelumnya terfokus pada  gerakan  populis  itu  sendiri beserta  kecenderungan  seorang  figur populis  dalam  memainkan  narasinya. Dalam  bagian  ini,  penulis  akan menjabarkan  sudut  pandang  dari masyarakat  secara  umum,  bagaimana bisa masyarakat sangat mudah dipecah karena  identitas,  serta  faktor  yang mempengaruhi populisme sangat cepat berkembang serta memperoleh banyak dukungan di kalangan masyarakat.
Secara garis besar, hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pada era  modern  saat  ini,  perkembangan teknologi telah bisa disebut mapan dan hampir  seluruh  masyarakat  Indonesia memilki  akses  terhadap  teknologi tersebut.  Sebagaimana  dilansir  dari internetworldstats.com, pengguna internet  di  Indonesia  pada  tahun  2021 telah  mencapai  76,8%  dari  total populasi  ( 76,8%  dari  total  populasi menunjukkan  bahwa  ada  sekitar  212,35 juta  jiwa  pengguna  internet  dari  seluruh jumlah  penduduk  yaitu  276,3  juta  jiwa. Hasil data ini membuat Indonesia menduduki  urutan  ke-15  se-Asia  dalam hal  penggunaan  internet  di  kalangan masyarakat. Sumber:
internetworldstats.com ). Dari data tersebut,  kita  bisa  menyimpulkan
bahwa  sebagian  besar  masyarakat Indonesia  telah  bisa  mendapatkan akses terhadap segala macam informasi  dengan  mudah.  Selain  itu, dilansir dari kompas.com yang mendasarkan  informasinya  pada  data yang di rilis oleh agensi marketing asal Inggris We  Are  Social dalam  laporan bertajuk Digital  2021:  The  Latest Insights  Into  The  State  of  Digital menunjukkan  bahwa  sebanyak  61,8% dari  keseluruhan  penduduk  Indonesia merupakan  pengguna  media  sosial mulai  dari Facebook,  Instagram, Twitter , dan media sosial lainnya. Data tersebut  menunjukkan  bahwa  lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia  menggunakan  media  sosial yang  pada  esensinya  adalah  sebuah platform untuk mendapatkan informasi, melakukan interaksi, hingga menjadi hiburan di waktu luang. Besarnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia
menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat  Indonesia  telah  melek terhadap  teknologi  serta  sirkulasi informasi yang menyertainya. Teknologi  informasi  seperti  internet dan  media  sosial  telah  membuat masyarakat bisa memperoleh informasi  secara  cepat.  Namun,  yang perlu  dipertimbangkan  adalah  apakah seluruh  atau  sebagian  besar  dari pengguna  teknologi  di  Indonesia  telah memanfaatkan  teknologi  secara  bijak? Menyikapi hal ini, statistik yang dirilis perusahaan teknologi
Microsoft
kembali  menunjukkan  data  bahwa dalam hal Digital Civility Index (DCI) atau  tingkat  kesopanan  pengguna media  sosial  di  Indonesia  menduduki peringkat  29  dari  32  negara  di kawasan Asia Tenggara. Data tersebut menunjukkan bahwa disamping jumlah  pengguna  media  sosial  di Indonesia yang sangat banyak, ternyata  sebagian  besar  dari  pengguna itu pula masih belum bisa
memanfaatkan  media  sosial  secara bijak,  dalam  artian  berinteraksi  antara satu  dengan  yang  lain  dengan  baik tanpa  merendahkan,  menggunakan kata-kata  yang  baik,  serta  membaca secara
keseluruhan sebelum
menyebarkan. Dari sini dapat disimpulkan  bahwa  dalam  kaitannya dengan populisme, masyarakat
Indonesia bisa menjadi sasaran empuk untuk  menggaet  dukungan  oleh  figur- figur  populis  yang  ingin  memperoleh kekuasaan  dengan  taktik  penggunaan media sosial.
Masyarakat Indonesia  secara umum telah hidup ditengah
modernitas. Modernitas seringkali dikaitkan  dengan  kemajuan,  seperti kemampuan  berpikir  masyarakat  yang lebih rasional sehingga bisa membentuk institusi-institusi yang lebih  mapan  dalam  struktur  sosial, ekonomi,  maupun  politik  (Muzaini, 2014).  Proses  untuk  mencapai  sebuah modernitas  adalah  moderniasai,  yang didefinisikan  sebagai  proses  transisi masyarakat mulai dari bentuk tradisional  ke  bentuk  modern  yang melibatkan industrialisasi masif,
spesialisasi,  sekularisasi,  diferensiasi sosial,  serta  rasionalisasi  sehingga terjadi perubahan dari bentuk masyarakat  tradisional  yang  homogen menjadi  masyarakat  dengan  berbagai latar belakang atau masyarakat perkotaan  yang  rumit  dan  heterogen
(Abraham,  dalam  Muzaini,  2014).
Dalam prosesnya, modernitas menciptakan  sebuah  kebudayaan  baru yaitu konsumerisme yang artinya pada masa  modern  saat  ini,  seseorang  akan lebih  dinilai  berdasarkan  barang  yang dikonsumsi, bukan lagi dinilai berdasarkan  apa  yang  bisa  dihasilkan seseorang  (Octaviana,  2020).  Hal  ini menunjukkan bahwa persepsi
masyarakat  telah  bergeser,  bahwa semakin  banyak  mengonsumsi  maka semakin baik pula penilaian orang lain
terhadapnya  karena  dianggap  mampu atau memiliki sumberdaya lebih.
Konsumsi bukan hanya berbentuk  konsumsi  barang,  tetapi juga  konsumsi  non-barang  yang  dapat menaikkan  penilaian.  Salah  satunya adalah  konsumsi  informasi.  Saat  ini, kebutuhan manusia terhadap informasi yang up-to-date telah banyak terpenuhi oleh perkembangan
teknologi. Sehingga, informasi- informasi  mulai  dari infotainment , informasi  sosial,  ekonomi,  dan  politik menjadi  sangat  mudah diakses dengan banyaknya media-media yang melaporkannya. Namun, yang menjadi masalah  adalah  ketika  masyarakat telah hidup dibawah budaya konsumerisme,  maka  yang  terjadi adalah mereka akan melakukan konsumsi  informasi  tanpa  filterisasi moral  dari  informasi  tersebut.  Hal  ini menyebabkan banyak bermunculannya fake  news atau  berita  palsu  yang semakin  marak  karena  kecenderungan konsumsi  masyarakat  yang  tinggi  dan tidak  disertai  kemampuan  filterisasi informasi  yang  bijaksana.  Dalam kaitannya  dengan  gerakan  populis, kebudayaan  atau  persepsi  yang  sudah menjamur  seperti  ini  akan  sangat mudah dimanfaatkan oleh figur populis untuk melakukan black campaign atau  kampanye  hitam. Kampanye  hitam  seringkali  dilakukan dalam bentuk-bentuk penyebaran berita hoax yang  tujuannya  tidak  lain adalah untuk mempolarisasi masyarakat menjadi kelompok- kelompok yang berlawanan. Parahnya, seringkali  berita-berita hoax yang dibawa oleh kampanye hitam mengandung unsur-unsur identitas seperti  suku,  agama,  ras,  dan  adat- istiadat (Budiman, 2014).
Populisme, dalam batasan tertentu  akan  selalu  menggunakan kampanye hitam sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan. Istilah
kampanye  hitam  sendiri  bermakna melakukan  kampanye  dengan  cara
yang
buruk, yaitu dengan menyebarkan  sisi  buruk  dari  politikus agar  nama  baik  politikus  tersebut tercemar  yang  akan  berdampak  pada menurunnya dukungan (Budiman, 2014).  Salah  satu  contoh  beredarnya kampanye  hitam  secara  luas  adalah pada  saat  Pemilihan  Umum  2014, dimana  kedua  kandidat  baik  Jokowi maupun  Prabowo  memperoleh  narasi- narasi  buruk  akibat  kampanye  hitam yang  dilontarkan  terhadap  satu  sama lain.  Cara  kampanye  hitam  ini  sama sekali  tidak  sesuai  dengan  aturan normatif seperti yang tertulis pada UU Nomor  42  Tahun  2008  Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden  yang  seharusnya  dilakukan dengan  cara  meyakinkan  pemilih melalui  visi,  misi,  serta  program  kerja pasangan  calon  dalam  mewujudkan pembangunan (Budiman, 2014).
Selain  itu,  dampak  yang  dihasilkan dari  melakukan  kampanye  hitam  juga sangat berbahaya di kalangan masyarakat  umum.  Kita  kaitkan  saja dengan fakta bahwa saat ini masyarakat  yang  telah  terdoktrin bahwa  seseorang  akan  lebih  dilihat karena apa yang dikonsumsinya, maka ketika  seseorang  itu  mengonsumsi suatu  informasi  tanpa  melakukan filterisasi,  maka  yang  terjadi  adalah orang  tersebut  akan  menyebarkan berita tersebut bahkan sebelum membacanya  secara  tuntas.  Sementara itu, para penerima informasi juga pasti akan memberikan tanggapan- tanggapan  serta  komentar-komentar yang tidak pantas, dan dalam sebagian kasus  membawa-bawa  unsur  identitas dengan  menjelek-jelekkan  identitas lain yang memantik terjadinya pertengkaran  serta  gesekan-gesekan antarkelompok.  Berdasarkan  rasional tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa populisme  merupakan  salah  satu
penyebab  terjadinya  polarisasi  di masyarakat.

## C. Simpulan
Populisme, dapat menyebabkan polarisasi  sosial  di  masyarakat  karena dibangun  atas  narasi  kebencian  oleh kelompok  satu  terhadap  kelompok  yang berkuasa  sehingga  populisme  kerap  kali mendapat dukungan.
Kemunculan
populisme merupakan akibat dari kemunduran  atau  menurunnya  kualitas demokrasi  di  suatu  negara  yang  tidak  lagi mengedepankan  nilai-nilai order dalam masyarakat,  namun  hanya  menekankan bahwa  esensi  demokrasi  adalah  kebebasan. Persepsi seperti inilah yang harus diperbaiki, terutama  dalam  konteks  keberagaman  dan kesatuan  yang  menjadi  identitas  bangsa Indonesia. Maka, beradaptasi dengan teknologi seharusnya membuat kita semakin bijak  dalam  komunikasi  daring  terutama sosial  media,  mengingat  kualitas Digital Civility  Index masyarakat  Indonesia  masih sangat  rendah  dan  membuktikan  bahwa masyarakat Indonesia masih tidak bisa bijak dalam  bermedia  sosial.  Gesekan-gesekan yang  terjadi  tersebut  akan  sangat  mudah dibawah  ke  ranah  publik  diluar  fasilitas daring, seperti memulai gerakan, membangun  narasi  buruk,  serta  pertikaian yang disebabkan oleh konflik sebagai akibat yang dibawa oleh populisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiman,  A.  (2014).  Kampanye  Hitam Pemilu  Presiden  2014. Info  Singkat Pemerintahan  Dalam  Negeri , VI (11), 17–20.
Engesser, S., Ernst, N., Esser, F., & Büchel, F. (2017). Populism  and social media: how  politicians  spread  a  fragmented ideology. Information  Communication and Society , 20 (8), 1109–1126.
https://doi.org/10.1080/1369118X.201
6.1207697
Hara,  A.  E.  (2018). Digital  Repository
Universitas Jember Populism in Indonesia and its Threats to Democracy Digital Repository Universitas  Jember . 129 (Icsps  2017), 106–111.
Hilmy,  M.  I.  (2020).  Fenomena  Gerakan
Populisme Dalam Kemunduran
Demokrasi. Jurnal Civic Hukum , 5 (2), 145–156. https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.1308 0
Madung,  O.  G.  (2018).  Populisme,  Krisis
Demokrasi, Dan Antagonisme |
Populism,  the  Crisis  of  Democracy, and  Antagonism. Jurnal  Ledalero , 17 (1),
58. https://doi.org/10.31385/jl.v17i1.129.5 8-76
Moffitt, B., & Tormey, S. (2014). Rethinking populism: Politics, mediatisation  and  political style.
Political  Studies , 62 (2),  381–397. https://doi.org/10.1111/1467- 9248.12032
Mufti,  M.  (2013). Teori-Teori  Politik.
Pustaka Setia. Jakarta
Mustofa,  M.  U.  (2019).  Tinjauan  kritis populisme di indonesia. Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas  Bale  Banndung , 3 (1),  70– 84. Retrieved from http://unibba.ac.id/ejournal/index.php/j isipol/article/view/8 Muzaini, M. (2014). Perkembangan Teknologi  Dan  Perilaku  Menyimpang
Dalam  Masyarakat  Modern. Jurnal Pembangunan  Pendidikan:  Fondasi
Dan Aplikasi , 2 (1), 48–58.
https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.26
17
Octaviana, R. (2019). Konsep konsumerisme masyarakat  modern  dalam  kajian Herbert
Marcuse (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
Pratama,  D.  B.  (2021).  Populisme  Islam Dalam  Gerakan  212  (Studi  Kasus: Lima Organisasi Keagamaan). Saskara -  Indonesian  Journal  of  Society Studies , 1 (1),  1–26.  Retrieved  from http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/ij rs/article/view/20387
Thorgeirsdóttir,  Herdís.  (2011)  “Only  a Virtuous  People  are  Capable  of Freedom”:  Constitutional  Principles and  Preceding  Causes  of  the  Crash  in Iceland. Essays  on  Human  Rights  in Honour  of  Gudmundur  Alfredsson ,
563-588
Tjarsono,  I.  (2013).  Demokrasi  Pancasila dan  Bhineka  Tunggal  Ika  Solusi Integrasi. Transnasional , 4 (2),  881–
894. Retrieved from https://transnasional.ejournal.unri.ac.id /index.php/JTS/article/view/1211/1202 WARE,  A.  (1974).  Polyarchy. European Journal  of  Political  Research , 2 (2),
179–200.
https://doi.org/10.1111/j.1475-
6765.1974.tb01237.x
Wisnu,  D.  (2018). Populisme,  Politik Identitas  dan  Erosi  Demokrasi  di Abad ke 21 .
Yasih,  Mudhoffi,  H.  (2017).  Populisme
Islam dan Tantangan. Prisma : Bangkitnya  Populisme  Dan  Krisis Demokrasi , 36 (3), 48–60.