Volume 3 Nomor 1, Desember 2019 e-ISSN : 2597-5234

## PERTANGGUNG JAWABAN PERATURAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 45 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KERJA BADAN MUSYAWARAH KELUARGA MINANG KABAU

## RESPONSIBILITIES OF REGULATION OF THE FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD NUMBER 45 TO FINANCIAL STATEMENTS WORK PROGRAM OF MUSYAWARAH KELUARGA MINANG KABAU

## Rika Fitri Ramayani
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prabumulih rika.fitriypp@gmail.com

## ABSTRACT
The situation and characteristics of the Minangkabau Family Consultative Body of the South Sumatra Province have work programs or activities. This appears related to the management  of  financial  statements.  This  research  in  the  research  design  used  is descriptive qualitative approach. The purpose of using qualitative research methods is to disclose comparatively and in accounting for financial statements in accordance with the guideline  PSAK  No.  45.  The  results  showed  the  weekly  general  cash  report  or transactions  recorded  manually  in  large  books,  and  became  the  basis  for  making  the budget realization report for the current year. Application of PSAK No. 45, will produce financial reports consisting of: Statements of Financial Position, Activity Reports, Cash Flow Statements and Notes to Financial Statements. The report has been presented in accordance with PSAK No. 45 of 2011. Conclusion, this standard looks more complicated but by applying this standard will produce more adequate financial statements.
Keywords: PSAK  Guideline  Number  45,  Financial  Statements,  Minang  Kabau  Family Consultative Body

## ABSTRAK
Keadaan dan krakteristik Badan Musyawarah Keluarga Minangkabau Provinsi Sumatera Selatan memiliki program-program kerja atau kegiatan. Hal tersebut muncul keterkaitan dengan  manajemen  laporan  keuangan.  Penelitian  ini  di  rancangan  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  melakukan  pendekatan.  Tujuan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggungkapkan secara komperatif dan secara akuntansi terhadap laporan keuangan sesuai peraturan pedoman PSAK Nomor 45. Hasil penelitian menunjukkan laporan kas umum setiap minggunya atau transaksinya di catat  secara  manual  dibuku  besar,  dan  menjadi  dasar  pembuatan  laporan  realisasi anggaran  untuk  tahun  berjalan.  Penerapan  PSAK  No.  45,  akan  menghasilkan  laporan keuangan yang terdiri atas: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut sudah di sajikan sesuai PSAK Nomor 45 Tahun 2011. Simpulan, standar ini terlihat lebih rumit tapi dengan menerapkan standar ini akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih memadai.
Kata  Kunci: Pedoman  PSAK  Nomor  45,  Laporan  Keuangan,  Badan  Musyawarah Keluarga Minang Kabau

## PENDAHULUAN
Badan Musyawarah Keluarga Minangkabau Provinsi Sumatera Selatan merupakan  organisasi  berbentuk  sosial kemasyarakatan  dalam  bentuk  kesatuan masyarakat  Miangkabau  di  perantauan khususnya  di  Sumatera  Selatan.  Bahwa untuk  kelancaran  kerja  dan  kegiatan perlu  ada  keterlibatan  pemerintah  yang bertanggung jawab. Badan Musyawarah Keluarga Minangkabau Provinsi Sumatera  Selatan    dibawah  tanggung jawab  Gebenur  Sumatera  Selatan.
Mengaju  pada  Undang-undang  Nomor 17  Tahun  2013  tentang  organisasi kemasyarakatan dan keputusan Gebenur Provinsi  Sumatera  Selatan  Nomor
145/KPTS/BAN.KBP/2016
tentang
perubahan  atas  keputusan  Gebenur Provinsi  Sumatera  Selatan  Nomor 865/KPTS/BAN.KBP/2016 tentang pembentukan forum pembauran
kebangsaan  Provinsi  Sumatera  Selatan (Wibisono 2009).
Keadaan  dan  krakteristik  Badan Musyawarah  Keluarga  Minangkabau Provinsi  Sumatera  Selatan  memiliki program-program  kerja  atau  kegiatan. Hal tersebut muncul keterkaitan dengan manajemen laporan
keuangan.
Mengingat pentingnya laporan keuangan bisa  pertanggung  jawaban  terhadap manajemen  laporan  keuangan  sesuai pedoman  pelaporan  keuangan  terhadap Peraturan Standar Akuntansi atau PSAK Nomor  45  tahun  2011  mengenai pelaporan  keuangan  entitas  nirlaba. Dikaitkan  antara  sistem  pelaporan keuangan, pertanggung jawaban, kinerja keuangan terhadap manajemen keuangan pada laporan posisi keuangan,
tujaun laporan posisi keuangan, klasifikasi aset, arus kas dan pemberian informasi jasa
Dalam  defenisi  Jumingan  (2006), laporan  keuangan  merupakan  hasil refleksi  dari  sekian  banyak  transaksi yang  terjadi  dalam  suatu  perusahaan,
sekaligus  merupakan  hasil  tindakan pembuatan  ringkasan  data  keuangan perusahaa.  Lantas  laporan  keuangan disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan  manajemen  dan  pihak  lain yang menaruh perhatian atau mempunyai  kepentingan  dengan  data keuangan perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002), mendefenisikan laporan  keuangan  sebagai  berikut: laporan  keuangan  merupakan  bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan biasa meliputi neraca, laporan rugi  /  laba,  laporan  perubahan  posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi  penjelasan  yang  merupakan bagian dari laporan keuangan.
Organisasi  nirlaba  adalah  suatu institusi yang menjalankan tidak berorientasi mencari laba yang bersasaran  pokok  untuk  mendukung perihal  di  dalam  menarik  perhatian publik  untuk  suatu  tujuan  yang  tidak komersil. Mardiasmo (2009). Karakteristik  organisasi  Nirlaba  terdiri dari : 1. Sumber daya organisasi berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan  pembayran  kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding  dengan  jumlah  sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan  baran  dan  jasa  tanpa bertujuan menumpuk laba, dan jika suatu  organisasi  menghasilkanlaba, maka jumlah tidak pernah dibagikan kepada  para  pendiri  atau  pemilik organisasi tersebut.
3. Tidak  ada  kepemilikan  seperti  izin pada  organisasi  bisnis,  dalam  arti bahwa kepimilikan dalam organisasi nirlaba  tidak  dijual,  diahlikan  atau ditebus  kembali  atau  kepemilikan tersebut  tidka  mencermin  proposi pembagian  sumber  daya  organisasi pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi.
Standar akuntansi merupakn pedoman untuk melakukan pratik akuntansi  yang  didalamnya    materi mencakup  semua  aspek  yang  terkait dengan akuntansi, yang dalam penyusunan melibatkan kemampuan dari sekumpulan  orang  yang  tergabung dalam suatu lembanga. (Gade 2002).
Sekumpulan orang tergabung
tergabung dalam suatu lembanga
dinamakan  Ikatan  Akuntansi  Indonesia (IAI)  yang  sebagai  buku  petunjuk  bagi pelaku  akuntansi  yang  berisi  pedoman tentang  segala  hal  yang  ada  hubungan dengan  akuntansi.  Pernyataan  Standar Akuntansi adalah  suatu kemulutan bagi setiap  perusahaan  dalam  membuat laporan keuangan.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia  (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi  Keuangan  Nomor  45  Tahun 2011 merupakan standar khusus
organisasi  nirlaba.  Dalam  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  satu  organisasi nirlaba dapat memperoleh suatu surplus yang  merupakan  selisih  antara  kas masuk  dengan  aliran  kas  keluar. Organisasi  nirlaba  pada  umum  nya memiliki  pemimpin,  pengurus  atau pertanggung  jawaban  yang  menerima amanat  dari  para  stakeholder  ,  terkait dengan konsep akuntabilitas.
Badan  menurut  Poerwadarmita (2005)  adalah  sekumpulan  orang  yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Penilitian ini dilakukan terhadap suku  minangkabau  yang  merantau tersebar  di  Provinsi  Sumatera  Selatan. Suku Bangsa Minangkabau adalah salah satu  suku  bangsa  yang  mendiami Indonesia.  Suku  bangsa  Minagkabau berasal dari Sumatera Barat dan terkenal keunikan anekaragaman dan adat istiadat yang  dimiliki.  Salah  satunya  sistem kekerabatan  matrilieal  yang  mereka anut.
Badan Musyawarah Keluarga Minangkabau (BMKM) Provinsi
Sumatera  Selatan  adalah  organisasi berbentuk  sosial  kemasyarakatan  dalam bentuk kesatuan masyarakat Minagkabau  di  prantauan  khusus  di Provinsi  Sumatera  Selatan.  Kelancaran organisasi perlu ditetapkan surat keputusan penggurusan Badan Musyawarah Keluarga Minagkabau (BMKM) Provinsi  Sumatera  Selatan  sesuai anggaran  dasar  Badan  Musyawarah Keluarga Minangkabau (BMKM)
Provinsi  Sumatera  Selatan  SK  Nomor 04/MB/BMKM-SUMSEL/XII/2014.

## METODE PENELITIAN Desain dan Metode Analisis
Desain  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  kualitatif  dengan melakukan pendekatan. Tujuan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggungkapkan secara komperatif terhadap berapa besar pengaruh PSAK Nomor 45 Tahun 2011 terhadap  laporan  keuangan  Badan Musyawarah  Keluarga  Minangkabau Provinsi Sumatera Selatan.
Sedangkan  metode  analisis  yang digunakan  adalah  metode  deskripif, yaitu menemukan fakta dan melukiskan secara akurat sifat fenomena baik secara kelompok  atau  individu.  Hal  ini dimaksudkan untuk melakukan keseragaman  dalam  penyajian  laporan keuangan  sesuai  peraturan  pemerintah yang telah ditetapkan terhadap pedoman akuntansi organisasi nirlaba.
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  nantinya  meliputi  fakta  dan informasi menyakut pengaruhnya
akuntansi penyajian laporan keuangan.
1. Data  primer  adalah  data  berasal  dari wawancara  dan  pengamatan  yang menghasilkan  data,  serta  perkataan informan  yang  ada  hubungannya dengan  objek  permasalahan  yang teliti.  Data  primer  diperoleh  staff keuangan.
2. Data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  atau  dikumpulkan  dari sumber-sumber  yang  ada.  Dalam penelitian  ini  yang  berasal  laporan keuangan, Asset, kewajiban, aktivitas dan  arus  kas  diambil  periode  tahun 2014-  tahun  2017  dalam  program kerja di Badan Musyawarah Keluarga
Minangkabau Provinsi Sumatera
Selatan.

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  suatu  himpunan unit yang biasanya berupa orang, objek, transaksi  atau  kejadian  dimana  kita tertarik untuk mempelajarinya (Kuncoro, 2001). Populasi dalam
penelitian  staff  keuangan  di  Badan Musyawarah  Keluarga  Minangkabau Provinsi  Sumatera  Selatan.  Sampel adalah  kriteria  untuk  pemilihan  sampel yanga  akan  teliti  dalam  penelitian  ini adalah  laporan  keuangan,  asset  ,    yang diambil periode Desember 2011- Desember 2013.
Definisi Operasional Variabel
Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai  unsur-unsur  yang  menjadi dasar  dari  suatu  penelitian  ilmiah  yang termuat  dalam  operasional  variabel penelitian.
Tabel 1 Tabel Operasional Variabel Variabel dan Defenisi Indikator PSAK Nomor 45 Defenisi dari Ikatan Akuntansi  Indonesia  (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tahun 2011  merupakan  standar khusus  organisasi  nirlaba. Dalam pelaksanaan pengelolaan  keuangan  satu organisasi  nirlaba  dapat memperoleh  suatu  surplus
yang  merupakan  selisih antara  kas  masuk  dengan aliran kas keluar.
Laporan keuangan
Defenisi  merupakan  hasil refleksi  dari  sekian  banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan, sekaligus merupkaan  hasil  tindakan pembuatan  ringkasan  data keuangan perusahaan. Jumigan (2006) 1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan Asset 3. Laporan aktivitas 4. Laporan Arus kas HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Keuangan dan Administrasi Keuangan Keuangan dan administrasi Keuangan Badan Musyawarah Keluarga Minagkabau (BMKM) Provinsi Sumatera  Selatan  adalah  semua  harta kekayaan yang di miliki Badan Musyawarah Keluarga Minagkabau (BMKM)    Provinsi  Sumatera  Selatan atau  barang  yang  di  kelola  oleh penggurusan  yang  telah  ditetapkan dalam  pengurusan  Badan  Musyawarah Keluarga Minagkabau (BMKM) Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  di  bina oleh    dewan  pembina  dari  surat keputusan  langsung  dari    Gebenur Provinsi Sumatera selatan. Sesuai bidang masing-masing  membantu  pelayanan Badan Musyawarah Keluarga Minagkabau (BMKM) Provinsi Sumatera Selatan yang pada hakekatnya administrasi  keuangan  wadah  para donatur  dalam  kegiatan  bakti  sosial, pendidikan  ,  pembanguna  mesjid  dari bidang  dakwah  dan  agama  serta  bidang ekonomi  dan  dana.  Keuangan  pada Badan Musyawarah Keluarga Minagkabau (BMKM) Provinsi Sumatera  Selatan  mencatat  segala kegiatan  pemasukan  dan  pengeluaran kas  keuangan  Badan  Musyawarah Keluarga Minagkabau (BMKM) Provinsi Sumatera Selatan . Sistem Pelaporan Keuangan Berdasarkan keputusan pengesahan anggaran dasar dan anggran rumah  tangga  pada  Bab  VI  pasal  16 tentang sumber keuangan dan
pendanaan,  data-data  di  peroleh  dan informasi  dari  nara  sumber  bagian keuangan    di  kantor  Keuangan  pada Badan Musyawarah Keluarga Minagkabau (BMKM) Provinsi Sumatera Selatan. Penulis dapat merangkum  bahwa  Keuangan  pada Badan Musyawarah Keluarga Minagkabau (BMKM) Provinsi Sumatera Selatan memiliki badan hukum yang sejak di dirikan hingga saat ini. Keuangan pada Badan Musyawarah Keluarga Minagkabau (BMKM)    Provinsi  Sumatera  Selatan masih  mencari  sistem  pengelolaan  dan penataan keuangan yang dapat dipertanggung jawab sepenuhnya. Sesuai perubahan dan informasi terbaru dalam  mengelolah  keuangan.  Secara langsung dari nara sumber untuk laporan keuangan  transaksi  masih  dilakukan manual dengan pencatatan secar manual.
Pendanaan bersumber dari donatur-donatur dalam pendanaan setiap progm kerja Badan Musyawarah Keluarga Minangkabau (BMKM) Provinsi Sumatera Selatan. Dimna setiap laporan  keuangan  kegiatan  yang  di ajukan  di  sajikan  secra  umum  tidak sesuai degngan peraturan Standar Akuntansi Keuangan No.45 Tahun 2011 hanya  35%  di  sajikan  sesuai  peraturan Standar  Akuntansi  Keuangan  No.45 Tahun  2011.  (sumber  nara  sumber laporan  keuangan  BMKM).  Laporan keuangan  pada  Badan  Musyawarah
Keluarga Minangkabau (BMKM) Provinsi  Sumatera  Selatan  kebanyakan di  lakukan  kegiatan  sosial  masyarakat dan  program  ke  agamaan,  seni  budaya sering  di  adakan  yang  bertujuan bersilatuhrahmi  keluarga  minangkabau di perantauan.
Pencatatan Laporan Keuangan
Informasi dan data yang diperoleh, Badan Musyawarah Keluarga Minagkabau  Provinsi  Sumatera  Selatan menyusun  laporan  keuangan  sesuai dengan Tata Dasar dan Peraturan Badan Musyawarah Keluarga Minagkabau Provinsi Sumatera Selatan, hal ini berarti Badan Musyawarah Keluarga Minagkabau  Provinsi  Sumatera  Selatan belum menerapkan penyusunan laporankeuangan  yang  sesuai  dengan format  laporan  keuangan  nirlaba  yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Nomor  45.Dalam  PSAK  No.45  dicatat mengenai sumbangan terikat dan sumbangan tidak terikat. Penyampaian  laporan  keuangan ada  lembaga  diatas  Badan  Musyawarah Keluarga Minagkabau Provinsi Sumatera  Selatan  yatitu  Musyawarah besar    45  Badan  Musyawarah  Keluarga
Minagkabau  Provinsi  Sumatera  Selatan dimana  pertanggung  jawaban  lapoaran keuangan  baik  ada  kegiatan  ataupun tidak  harus  disampaikan  perbulannya. Sesuai dengan wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## Penyajian Laporan Keuangan

## Tabel 2 Laporan Posisi Keuangan
Badan Musyawarah Keluarga Minagkabau Provinsi Sumatera Selatan Laporan Posisi Keuangan

## Aset
Kas dan setara kas                                         Rp. 1.508.329.481 Jumlah Aset Rp. 1.508.329.481

## Kewajiban dan Aset Bersih
Kewajiban                                                     -
Aset bersih tidak terikat                                Rp.     408.329.481
Aset bersih terikat                                         Rp.  1.100.000.000 Jumlah Kewajiban dan Aset Rp.  1.508.329.481
Penyajian Laporan Aktivitas menurut PSAK No. 45 Tabel 3 Penyajian Laporan Aktivitas menurut PSAK No. 45 Laporan Aktivitas
Untuk Tahun Pelayanan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2018 Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat : Sumbangan                                                    Rp. – Jasa Layanan                                                  Rp. 499.041.450,00 Penghasilan dari Investasi                              Rp.     2.075.000,00 Lain-lain                                                         Rp. 144.276.000,00 Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat                                                Rp.645.392.450,00 Aset Bersih yang Dibebaskan dari Pembatasan (Catatan C) : Pemenuhan Program Pembatasan                   Rp. 133.994.750,00 Jumlah Aset yang telah berakhir pembatasannya                              Rp.133.994.750,00
Jumlah Pendapatan, Penghasilan
dan Sumbangan Lain                                    Rp.779.387.200,00
Beban dan Pengeluaran :
Setoran ke BUMES BMKM                           Rp. 221.622.675,00 Beban Gaji Pengajar mengaji dan ulama        Rp. 331.908.505,00 Biaya Umum                                                   Rp.   71.866.050,00 Pembinaan                                                       Rp.   91.400.000,00 Kontribusi Kegiatan Internal                           Rp.   42.594.750.00 Kontribusi kegiatan Eksternal                         Rp.      5.050.000,00 Jumlah beban                                                 Rp. 825.096.080,00 Penurunan Jumlah Aset Bersih Tidak Terikat                                                 (Rp. 45.708.880,00) Penurunan Jumlah Aset Bersih Tidak Terikat                                                 (Rp. 45.708.880,00) Pemenuhan Program Pembatasan : Sumbangan                                                       Rp. 200.516.300,00 Aset Bersih terbebaskan dari pembatasan      (Rp. 133.994.750,00) Kenaikan Aset Bersih Terikat                        Rp. 66.521.550,00 Kenaikan Aset Bersih                                     Rp. 20.812.670,00 Aset Bersih pada Awal Tahun                        Rp.  8.468.465,00 Aset Bersih pada Akhir Tahun                      Rp. 29.281.135,00

## Tabel 4 Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas
Untuk Program Kegiatan berakhir tanggal 31 Desember 2018 Arus Kas dari Aktivitas Operasi : Kas dari pendapatan jasa                                  Rp. 499.047.450,00 Kas dari penyumbang                                       Rp. - Penerimaan Lain-lain                                        Rp. 144.276.000,00 Biaya Umum                                                    (Rp. 71.866.050,00) Biaya Gaji                                                       (Rp. 331.908.505,00) Biaya Lain-lain                                               (Rp. 152.054.100,00) Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi                                   Rp. 87.494.795,00 Arus Kas dari Aktivitas Investasi : Penerimaan dari Investasi                                   Rp. 2.075.000,00 Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas Investasi                                Rp. 2.075.000,00 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan : Penerimaan dari kontribusi pengurus untuk : Kemandirian                                                       Rp. 85.801.700,00 Keperuan listrik perbulan                                   Rp.  1.366.000,00 Donatur  khusus                                                  Rp. 46.677.400,00 Kegiatan dana dikeluarkan                                  Rp. 66.671.200,00 Aktivitas Pendanaan Lain : Setoran ke MUBES BMKM                              (Rp. 221.622.675,00) Kontribusi kegiatan Internal                               (Rp.    5.050.000,00) Kontribusi kegiatan Eksternal                          (Rp. 42. 594.750,00) Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas Pendanaan                            (Rp. 68.751.125,,00)
Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas dan setara kas                                           Rp. 20.812.670,00 Kas dan setara kas pada awal tahun              Rp.   8.468.465,00 Kas dan setara kas pada akhir tahun     Rp. 29.281.135,00 Sumber: Data Olahan, 2018
Penjelasan dari Laporan Arus Kas berdasarkan  Tabel  4  adalah  sebagai berikut.
1. Arus  Kas  dari  Aktivitas  Operasi. Akun-akun  yang  disajikan  adalah penambahan  dan  pengurangan  arus kas  yang  terjadi  pada  perkiraan  yang terkait dengan operasional seperti Kas dari  Dana  pembayaran  gaji,  Kas  dari MUBES,  Kas  dari  pendapatan  lain- lain.
2. Arus  Kas  dari  Aktivitas  Investasi. Dalam  Aktivitas  Investasi  tidak  ada saldo karena MUBES tidak melakukan aktivitas investasi
3. Arus  Kas  dari  Aktivitas  Pendanaan. Perkiraan yang termasuk dalam aktivitas  pendanaan  adalah  perkiraan penerimaan  dari  Infaq  yang  berasal dari  donatur-donatur  dan  bantuan  kas pemerintah yang penggunaannya dibatasi untuk pelaksanaan pembangunan  fisik  kantor  Badan Musyawarah  Keluarga  Minangkabau Provinsi Sumatera Selatan. Dasar Laporan Penyusunan Akuntansi  Laporan  dibuat  sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  (PSAK)  No.45  Revisi 2011tentang pelaporan keuangan untuk entitas nirlaba. Laporan keuangan  menurut  PSAK  45  akan menyajikan  jumlah  masing-masing kelompok aset bersih berdasarkan ada tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu (1) terikat permanen, (2) terikat temporer dan (3) tidak terikat Pembatasan yang bersifat permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan  oleh  penyumbang  agar sumber  daya  tersebut  dipertahankan secara  permanen  (Nasirudin  2009). Pembatasan  yang  bersifat  temporer adalah pembatasan penggunaan sumber  daya  oleh  penyumbang  yang menetapkan  sumber  daya  tersebut dipertahankan  untuk  periode  tertentu
atau  sampai  dengan  terpenuhinya keadaan  tertentu.  Metode  Arus  Kas disusun  dengan  metode  langsung  dan mengelompokan  arus  kas  kedalam kelompok  aktivitas  operasi,  investasi dan pendanaan. Kantor Badan Musyawarah  Keluarga  Minangkabau Provinsi Sumatera Selatan. aktivitasnya  menyajikan  aset  netto terikat  dalam  Donatur  dan  sumbagan dalam  program  kerja  yang  akan dilaksanakan.  Kas  infaq  ,donatur adalah sumbangan yang diperuntukkan untuk membiayai pembangunan fisik pembangunan mesjid, biaya gaji karyawan mengajar mengaji.  Jika  kebutuhan  untuk  akun tersebut  telah  terpenuhi,  maka  dana tersebut dapat digunakan untuk
pembiayaan aktivitas lainnya. Apabila aset netto terikat tersebut tidak cukup membiayai kebutuhan biaya Pembangunan  maka  kebutuhan  dana tersebut  dipenuhi  dengan  sumbangan lainnya.
Pencatatan Laporan Keuagan yang dibuat  Badan  Musyawarah  Keluarga Minagkabau  Provinsi  Sumatera  Selatan berdasarkan arahan pemilik yayasan dan Pemerintah  langusng  dari  Gebenur Sumatera  Selatan,  Dasar  pencatatannya yaitu  Bukti  penerimaan  kas  BUMES donatur tetap dan infaq untuk penerimaan dana Yayasan menggunakan slip  penarikan  dari  bank  sebagai  dasar pencatatan, untuk pengeluaran kas yang menjadi dasar pencatatan ialah kwitansi. Kemudian  bukti  transaksi  ini  diinput kedalam  Laporan  Badan  Musyawarah
Keluarga Minagkabau Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian akan dipergunakan untuk  membuat  Laporan  keuangan. Realisasi Anggaran untuk tahun berjalan.  Badan  Musyawarah  Keluarga Minagkabau  Provinsi  Sumatera  Selatan juga  memiliki  daftar  inventaris  walau hanya  mencantumkan  nama  inventaris
dan  jumlahnya,  tanpa  harga  perolehan. Masalah yang ditemukan dalam Laporan
Keuangan Badan Musyawarah Keluarga
Minagkabau  Provinsi  Sumatera  Selatan adalah masalah pengelompokkan transaksi. Pihak Badan Musyawarah Keluarga Minagkabau Provinsi Sumatera Selatan belum mengelompokkan  jenis  akun  dengan baik,  selain  itu  Badan  Musyawarah Keluarga Minagkabau Provinsi Sumatera  Selatan  belum  membuat penyusutan pada inventarisnya.
Kemudian  masih  banyak  terdapat  salah catat  dalam  Buku  Kas  Umumnya. Berdasarkan pada PSAK No. 45, sekilas terlihat lebih rumit dibandingkan dengan laporan  keuangan  Madrasah,  tetapi Laporan  Keuangan  yang  dihasilkan berdasarkan  PSAK  No.45  ini  jelas memberikan  hasil  yang  lebih  relevan (Hendrawan  2011),  dapat  diandalkan dan  dapat  dibandingkan,  karena  lebih akurat sehingga akuntabilitas dari laporan  keuangan  itu  sendiri  lebih memadai  dibandingkan  menggunakan laporan  keuangan  yang  dibuat  Badan
Musyawarah Keluarga Minagkabau Provinsi Sumatera Selatan.

## PENUTUP Kesimpulan
Laporan  keuangan  yang  dibuat oleh  Badan  Musyawarah  Keluarga Minagkabau  Provinsi  Sumatera  Selatan lebih  sederhana,  setiap  kas  masuk  yang diperoleh  dari  Komite  dan  Dana BUMES akan dicatat kedalam bukti kas setoran yang dipegang oleh pihak terkait yang  bertanggungjawab  dalam  hal tersebut.  Selain  itu,  ketika  terjadi transaksi yang menyebabkan kas berkurang  juga  dibuatkan  bukti  kas keluar.  Bukti  kas  setoran  dan  bukti  kas keluar ini yang diinput kedalam laporan kas  umum  setiap  minggunya  atau transaksinya  di  catatan  secara  manual
dibuku  besar,  dan  menjadi  dasar pembuatan  laporan  realisasi  anggaran untuk  tahun  berjalan.  Penerapan  PSAK no.  45  pada    Badan    Musyawarah Keluarga Minangkabau Provinsi
Sumatera  Selatan.    akan  menghasilkan laporan  keuangan  yang  terdiri  atas: Laporan  Posisi  Keuangan,  Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas  Laporan  Keuangan.  Standar  ini terlihat lebih rumit tapi dengan menerapkan standar ini akan
menghasilkan  laporan  keuangan  yang lebih memadai.
Saran Saran  yang  dapat  diberikan penulis, sebagai berikut:
1. Penyusunan Laporan Keuangan sebaiknya berpedoman dan mengikuti ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh Ikatan  Akuntan  Indonesia  yang tertuang  dalam  Pernyataan  Standar
Akuntansi  Keuangan  Nomor  45 Tahun  2011  agar  nformasi  yang disajikan  dalam  laporan  keuangan lebih jelas, relevan dan memiliki daya banding  yang  tinggi,  selain  itu  juga agar  tujuan  dari  penyusunan  laporan keuangan  dapat  tercapai  dengan maksimal.
2. Badan  Pengurus  Jemaat  melakukan penilaian kembali terhadap asset tetap sehingga tidak lagi dijabarkan jumlah unit  tetapi  disajikan  dalam  bentuk harga  perolehan  atau  dalam  bentuk nilai buku.

## DAFTAR PUSTAKA
Gade,  Muhammad.  (2002). Akuntansi Pemerintahan .  Jakarta.  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hendrawan,  Rony.  (2011). Analisis
Penerapan  PSAK  No.  45  Tentang Pelaporan  Keuangan  Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus  Badan  Layanan  Umum. Skripsi. Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro. Semarang. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2009). Standar Akuntansi Keuangan revisi . Salemba Empat. Jakarta. Jumingan.  (2006). Analisis  Laporan Keuangan. Jakarta:  PT.  Bumi Aksara.
Kuncoro,  Mudrajad.  (2009). Metode Riset  untuk  Bisnis  dan  Ekonomi. Edisi ketiga. Penerbit Erlangga.Jakarta. Mardiasmo,  (2009). Akuntansi  Sektor Publik. Edisi  Empat.  Penerbit
ANDI. Yogyakarta. Poerwadarminta,  W.  S.  (2005). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka Nasiruddin. (2009) . Evaluasi Penerapan PSAK NO.45 Pada PartaiKeadilan  Sejahtera. Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Malang. Wibisono, Nocika Lea. (2009). Penerapan PSAK No. 45 Terhadap Laporan  Keuangan  Organisasi
Nirlaba