## Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 4, No. 1, Juni 2022, pp 32-44 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:

## 32

## Penerapan Prinsip Kehati-Hatiian Bagi Pejabat Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Di Luar Wilayah Kerjanya
Utari Andani Putri Darmawangsa 1 , Marwati Riza & Oky Deviany Burhamzah 1 Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Email: Utariandanipd@yahoo.com Artikel info
Artikel history: Received; ; 15-12-2021 Revised: 28-12-2021 Accepted: 26-01-2022 Published: 27-01-2022
Keywords: Notary Public; Deed; Buy and sell
Kata Kunci: Notaris; Akta; Jual Beli
Abstract . The  research  objective  to  analyze  the  Notary  Officer  in applying  the  precautionary  principle  in  making  the  Land  Sale  and Purchase  Binding  Agreement  Deed  outside  his  working  area  (2)  to know and analyze the legal implications of the Notary's responsibility who  does  not  apply  the  precautionary  principle  in  making  the  Land Purchase Binding Agreement Deed outside work area. The theoretical and  practical  benefits  of  this  research  are  expected  to  add  to  the knowledge of notarial law, especially strengthening the precautionary principle in making the deed of binding sale and purchase of land. This type of research is a normative legal research type. The results of the study (1) the application of the principle of prudence absolutely must be done to achieve legal certainty in order to protect the parties in the deed of agreement to bind the sale and purchase of land, and (2) the notary's  responsibility  is  the  implication  of  violating  the  norms  that have been determined in the legislation. -laws, as well as the need for strengthening in order to prevent repeated violations of norms .
Abstrak. Tujuan  penelitian  menganalisis  Pejabat  Notaris  dalam menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  membuat  Akta  Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  Tanah  di  luar  wilayah  kerjanya  (2)  mengetahui dan menganalisis implikasi hukum pertanggungjawaban Notaris yang tidak  menerapkan  prinsip  kehati-hatiann  dalam  membuat  Akta Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Tanah  di  luar  wilayah  kerjanya. Manfaat  penelitian  ini  secara  teoritis  dan  praktis  diharapkan  dapat menambah  khasahan  pengetahun  hukum  kenotariatan  khususnya penguatan  prinsip  kehati-hatian  dalam  pembuatan  akta  perjanjian pengikatan  jual  beli  tanah.  Tipe  penelitian  ini  merupakan  tipe penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  (1)  penerapan  prinsip kehati-hatian  mutlak  harus  dilakukan  untuk  mencapai  kepastian hukum  guna  melindungi  pihak-pihak  yang  ada  di  dalam  akta perjanjian  pengikatan  jual  beli  tanah,  dan  (2)  pertanggungjawaban notaris merupakan implikasi dari pelanggaran terahadap norma yang telah  ditentukan  dalam  perundang-undangan,  serta  perlunya penguatan  guna  mencegah  terjadinya  pelanggaran  norma  secara berulang.
Coresponden author:
* Email: Utariandanipd@yahoo.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY
33 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  adalah  Negara  hukum  yang memberikan  jaminan  dan  perlindungan  atas  hak-  hak  warga  Negara,  diantaranya  hak warga  negara  untuk  mendapatkan,  mempunyai,  dan  menikmati  hak  atas  tanah (Simamora,  2014) .  Fenomena  yang  terjadi  di  Indonesia  terkait  hak-hak  atas  tanah sebagaimana  d  Pasal  16  jo.  Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Pokok Agraria (UUPA). Berdasarkan waktu terjadinya, kejahatan terhadap tanah dapat terjadi saat;  1.)  Saat  Pra-Perolehan;  2.)  Menguasai  Tanpa  Hak;  dan  3.)  Mengakui  Tanpa  Hak (Rejekininhsih, 2016) .
Peralihan  hak  milik  atas  tanah  salah  satunya  dengan  jua  beli  haruslah  mengikuti ketentuan sebagaimana dalam UUPA. Dalam UUPA tersebut diatur proses hukum jual- beli  dimaana  membutuhkan  akta  autentik  (Pasal  1868  KUHPerdata)  dari  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana PP No. 10 Tahun 1961 dan PP No. 24 Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Fakta  yang  terjadi  seringkali  PPAT  seringkali  belum dapat  menerbitkan  Akta  Jual  Beli  (AJB)  karena  belum  dilengkapinya  persyaratan administrasi jual beli yang diperlukan dari pemohon akta ( Putra, Sukadana, & Suryani, 2019).
Pembuatan  suatu  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (APPJB)  memerlukan  bantuan Notaris.  Notaris  sebagai  perjabat  umum  (openbare  ambtenaren)  yang  memiliki  peran dalam  sector  pelayana  jasa  sebagai  pejabat  yang  diberi  wewenang  oleh  Negara  untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik. Dasar kewenangan  notaris  tersebut  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15  Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris. Dengan  demikian  Notaris  dalam  menjalankan  kewenangannya  harus  betindak  dalam koridor yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (Utama, Sumardika & Astiti, 2021).
Notaris  yang  tidak  cermat  dan  teliti  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  jabatannya akan  terjebak  dalam  modus  operandi  kejahatan  yang  akan  berdampak  pada  legalitas akta  yang  diterbitkan,  yang  ujung  penyelesaian  hukumnya  dapat  dinyatakan  bersalah melakukan  pelanggaran  kode  etik (Kawuryan,  2017) .  Ketidak  cermatan  dan  ketelitian Notaris dalam menerbitkan PPJB memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan  sebagaimana  undang-undang  karena  adanya  pihak  yang dirugikan dan dapat mengarah kepada unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata (Gumilang, 2019) .
Terkait  dengan  tidak  cermat  dan  telitinya  Notaris,  penulis  mendapatkan  data  dari Sekretariat  MPW  Provinsi  Banten  Periode  Tahun  2008-2013.  Dari  data  tersebut  pada intinya  adalah  data  pelanggaran  Notaris  yang  tidak  melaksanakan  kewenangan  sesuai dengan  prinsip  kehati-hatian  dengan  sanksi  yang  diterima  Notaris  yang  melakukan pelanggaran berbeda.
Berdasarkan  data    tersebut  dari  31  jumlah  kasus,  penulis  tertarik  untuk  mengangkat kasus Pejabat Notaris Buchari Hanafi S.H yang membuat PPJB diluar wilayah kerjanya dimana  kasus  ini  telah  diputus  melanggar  Kode  Etik  oleh  Majelis  Perwakilan  Notaris Provinnsi  Banten  Nomor:11/PTS/Mj.PWNProvBanten/XII/2018    tanggal  6  Desember 2018 dengan putusan Notaris tersebut terbukti telah melakukan pelanggaran kode  etik
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian … ( Darmawangsa, Niza & Burhamzah ) | 34 sebagaimana  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  dan  m  dan  Pasal  17  ayat  (1)  huru  a  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentnagg Jabatan Notaris.
Ketertarikan Penulis didasari sebagai sumbangsih kepada pejabat Notaris untuk selalu menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  melaksanakan  kewenangan  yang  diberikan agar  tidak  berdampak  adanya  sanksi  hukum  yang  diterima  sebagai  akibat tanggungjawab jabatan yang dilakukan.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  merupakan  penelitian  hukum normatif.penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau norma-norma  dalam  hukum  positif.  Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  menganalisis kaidah-kaidah hukum yang ada pada masyarakat atau hukum positif yang tertulis yang berkaitan dengan pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah.

## PEMBAHASAN

## A.  Pejabat  Notaris  harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Diluar wilayah kerjanya
Sebagai  pedoman  dasar  prinsip  kehati-hatian  memiliki  peranan  yang  sangat  penting bagi  notaris  dalam  menjalankan  kewenangannya.  Prinsip  kehati-hatian  memberikan gambaran kepada seorang pejabat Notaris sebelum, pada saat dan setelah menjalankan kewenangannya dalam hal ini membuat sebuah akta autentik (Isnaini & Wanda, 2017) .
Akta yang dibuat Notaris, harus dapat memberikan kepastian hukum tentang apa yang dinyatakan  di  dalamnya  telah  benar-benar  terjadi  atau  merupakan  hal-hal  yang  benar diterangkan  oleh  para  pihak  yang  datang  menghadap (Boty,  2017) .  Akta  yang  proses pembuatannya telah sesuai prosedur yang diatur oleh undang-undang berkaitan dengan pembuatan akta autentik oleh Notaris, akan menjamin sifat otentik akta tersebut serta kepastian  hukum  bagi  para  pihak  atau  subjek  dalam  akta  tersebut (Purnayasa,  2018) . Untuk  menjamin  kepastian  hukum  dari  akta  otentik  yang  dibuat  maka  Notaris  harus memperhatikan  prosedur  yang  ditatur  oleh  undang-undang,  jika  keluar  dari  norma hukum  maka  akta  yang  dibuat  nantinya  tidak  memiliki  kepastian  hukum  dan  akan merugikan para pihak.
Hal  ini  berakibat  hilangnya  rasa  percaya  terhadap  Notaris  padahal  kebutuhan  akan pelayanan jasa dari Notaris sangatlah berkaitan dengan persoalan kepercayaan diantara para pihak yang menghadap, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kepercayaan yang diberikan  kepada  Notaris  menjadikannya  sebagai  pihak  yang  memikul  tanggungjawab atas  kepercayaan  tersebut.  Tanggunggjawab  tersebut  dapat  berupa  tanggungjawab moril  dan  juga  tanggungjawab  secara  hukum,  sehingga  menjadikan  Notaris  terikat terhadap tanggungjawab baik secara moril maupun secara hukum.
Kembali ke prinsip kehati-hatian bahwa pada dasarnya Notaris harus berhati-hati dalam menjalankan  kewenangannya,  ada  beberapa  langkah  yang  bisa  dilakukan  untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (Rachmayani & Suwandono, 2017) . Sebagai proteksi dini agar terhindar dari permasalahan hukum. Untuk mencegah Notaris terjerat dalam permasalahan  hukum,  adapun  bentuk  prinsip  kehati-hatian  yang  dapat  dilaksanakan Notaris dalam proses pembuatan akta meliputi:
1) Melakukan Pengenalan Terhadap Identitas Penghadap
35 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
Dalam menjalankan tugasnya Notaris sebelum memulai tentunya dihadapkan oleh para  pihak  yang  ingin  membuat  akta  autentik,  tentunya  Notaris  sebelum memasukkan  identitas  para  pihak  kedalam  suatu  akta,  Notaris  harus  mengecek identitas  pihak-pihak  yang  membuat  akta  autentik.  Agar  mencegah  pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat Notaris.
2) Memverifikasi Secara Cermat Data Subyek dan Objek Penghadap. Maksud  dan  tujuan  memverifkasi  adalah  memeriksa  data-data  subyek  dari  para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 Tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a UUJNP. Sedangkan bagian dari proses menvalidasi data obyek adalah merupakan  bagian  dari  proses  dalam  memeriksa  dokumen-dokumen  obyek  yang dibawa  oleh  penghadap,  contohnya  memeriksa  sertifikat  tanah  ke  Badan Pertanahan Nasional apakah sertifikat tersebut merupakan sertifikat asli atau palsu atau  memang  benar  atau  tidak  yang  bersangkutan  (penghadap)  yang  memiliki sertifikat tersebut.
3) Memberikan Tenggang Waktu Dalam Pengerjaan Akta Autentik. Dalam  mengerjakaan  suatu  akta  agar  menghasilkan  akta  yang  baik  sepatutnya Notaris  memberikan  tenggang  waktu  dalam  proses  pembuatan  akta  agar  tidak terburu-buru  dan  dapat  bekerja  secara  cermat  serta  teliti  sehingga  tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta Notaris.
4) Bertindak Hati-Hati Cermat dan Teliti Dalam Proses Pembuatan Akta Bertindak  hati-hati,  cermat  dan  teliti  dalam  proses  pembuatan  akta  artinya  yaitu kata-kata  yang  dituangkan  ke  dalam  akta,  karena  dalam  pelaksanaannya  sangat sering  terjadi  akta  yang  dibuat  Notaris  dipermasalahkan  karena  kata-kata  yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan penafsiran.
5) Memenuhi Segala Syarat Teknik Pembuatan Akta Notaris Untuk membuat akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum tentunya Notaris  harus  memenuhi  syarat  formal  dan  syarat  materil  dari  perbuatan  akta notaris  berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  ketentuan  mengenai  syarat formal  dalam  pembuatan  akta  diatur  dalam  Pasal  38  UUJN,  sedangkan  syarat materil  yang  harus  dipenuhi  dalam  pembuatan  akta  autentik  diatur  dalam  Pasal 1320 KUH Perdata.
6) Melaporkan  Kepada  Pihak  Yang  Berwajib  Apabila  Ada  Indikasi  Pencucian  Uang Dalam Transaksi di Notaris.
Pada  saat  ini  menunjukkan  bahwa  salah  satu  pidana  pencucian  uang  yang  berasal dari tindak pidana korupsi oleh koruptor seringkali memanfaatkan notaris melalui bidang  real  estate  berupa  jual  beli  tanah  maupun  bangunan.  Contoh  kasus pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh  Mantan  Kepala  Korps  Lalu  Lintas  Polri, Inspektur  Jendral  Djoko  Susilo      yang  melibatkan  empat  Notaris/PPAT  di  Jakarta Pusat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Setelah  menjabarkan  mengenai  bentuk  prinsip  kehati-hatian  maka  penulis  kemudian menghubungkan  dengan  kasus  Notaris  yang  membuat  akta  diluar  wilayah  kerjanya yakni  Notaris  Buchari  Hanafi  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  Provinsi  banten  dan membuat  PPJB  yang  objeknya  berada  di  wilayah  kerja  Provinsi  DKI  Jakarta.  Jika mengacu  pada  UUJN  maka  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  secara  terang benderang  melenggar  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  hal  ini  menjadi indikasi bahwa prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dalam kasus ini. Namun dari hasil Wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  dua  Notaris  di  kota  Makassar  penulis
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian … ( Darmawangsa, Niza & Burhamzah ) | 36 mendapatkan  data  yang  berbeda  dengan  analisis  penulis,  berbeda  dengan  keputusan MPW  Provinsi  Banten,  dan  juga  berbeda  dengan  keputusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat.
Berikut hasil wawancara yang penulis dapati dari beberapa Notaris di Kota Makassar:
a.  hasil  wawancara  dari  Notaris/PPAT  Ibu  Kasmi  S.H.,  M.Kn,  beliau  berpendapat bahwa  pembuatan  PPJB  itu  dapat  dilakukan  dimana  saja  tanpa  harus  mengikuti tempat  atau    lokasi  objek  yang  diperjanjikan,  kecuali  pembuatan  AJB  maka  harus mengikuti tempat  atau lokasi objek yang diperjanjikan. “ PPJB dapat dibuat dimana saja  karena  sifatnya  adalah  perjanjian  berbeda  dengan  AJB  yang  di  dalamnya  ada peralihan hak menguasai atas obyek ”, kata Ibu Kasmi.
b.  Hasil  wawancara  dengan  Notaris/PPAT  Ibu  Syahmi  S.H.,  M.Kn,  bahwa  perjanjian memiliki  makna  yang  luas  tidak  terbatas.  Sehingga  perbuatan  Notaris  yang membuat  PPJB  diluar  wilayah  dapat  dilakukan.  “ Perjanjian  itu  luas  tidak  terbatas, PPJB dapat dibuat dimana saja ”. Kata Ibu Syahmi
c.  Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Bapak Abdul Muis S.H bahwa, ada dua hal yang  harus  dipisahkan  pertama  apakah  dalam  hal  pembuatan  PPJB  Notaris  yang mendatangi para pihak, kedua ataukah para pihak mendatangi kantor Notaris yang bersangkutan.    Jika  argumentasi  pertama  yang  terbukti  maka  perbuatan  notaris tersebut melanggar kode etik jabatan notaris, namun sebaliknya argumentasi kedua yang  terbukti  maka  Notaris  dalam  hal  ini  tidak  melakukan  pelanggaran  kode  etik. “perlu dicermati dulu apakah Notaris yang mendatangi para pihak atau sebaliknya, dari  peristiwa  kita  kita  dapat  melihat  perbuatan989  Notaris  tersebut  apakah melakukan pelanggaran kode etik atau tidak”, kata Pak Muis.
Namun yang jadi pertanyaan kemudian, pertama jika dalam UUJN telah diatur mengenai wilayah  kerja  seorang  Pejabat  Notaris  namun  dalam  prakteknya  notaris  bisa  bebas membuat Akta diluar wilayahnya lalu untuk apa aturan itu dibuat serta dalam lingkup kewenangan yang mana berlaku batasan wilayah tersebut?
Kedua, jika perbuatan Notaris Buchari Hanafi dapat dibenarkan kenapa kemudian MPW Provinsi Banten Memutus Buchari Hanafi melanggar Kode Etik pasal 17 ayat (1) huruf a kemudian  diperkuat  oleh  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dan  tidak  dibantah oleh  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta.  Berikut  penulis  mencoba  mengurai  benang  merah dari persoalan di atas.
1. Jika  Notaris  dapat  membuat  Akta  diluar  wilayah  khususnya  Akta  Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang secara nyata dan terang berada pada wilayah kerja Notaris  yang  lain  maka  penulis  berpendapat  bahwa  aturan  dalam  UUJN  itu ditafsirkan  dengan  bebas.  Padahal  seharusnya  UUJN  menjadi  lex  spesialis  dari KUHPerdata sehingga UUJN harus menjadi acuan utama kemudian jika ada hal yang tidak diatur dalam UUJN baru kemudian merujuk KUHPerdata Misalkan dalam UUJN telah di atur secara tegas mengenai batasan wilayah Pejabat Notaris dalam menjalankan tugasnya sedangkan dalam KUHPerdata tidak mengatur hal tersebut maka tidak bisa kemudian kita tafsirkan bahwa menjadi Notaris dapat membuat  PPJB  diluar  wilayah  kerjanya  dengan  dalil  perjanjian  itu  maknanya  luas karena secara spesifik batasan wilayah kerja telah diatur dalam UUJN serta hal ini melanggar kaidah asas dalam hukum yakni lex spesialis derogat legi generali . Yakni undang-undang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang umum. Selanjutnya  sejauh  mana  batasan  wilayah  yang  telah  ditetapkan  dalam  UUJN terhadap  kewenangan  Notaris.  Hal  yang  perlu  dibatasi  disini  yakni  Notaris
37 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
merupakan  Pejabat  Umum  yang  diberkan  kewenangan  untuk  membuat  akat autentik dan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang.
Sejauh yang penulis amati bahwa PPJB yang dibuat oleh Notaris Buchari merupakan akta autentik yang jika dihubungkan dengan pasal 17 ayat (1) huru a maka jelas ini merupakan pelanggaran terhadap norma.
Sebab  penulis  juga  belum  mendapatkan  satu  ketentuaan  baik  itu  undang-undang atau aturan yang dibawahnya secara hierarki membolehkan Notaris untuk membuat PPJB diluar wilayah kerjanya.
Adapun  aturan  yang  menyebutkan  PPJB  secara  jelas  yakni  Peraturan  Pemerintah Nomor  12  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14 Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman. Namun  dalam  aturan  ini  tidak  disebutkan  mengenai  pengecualian  Notaris  dapat melakukan kewenangannya diluar wilayah kerja.
Hal ini yang menurut hemat penulis perlu dikaji mengapa dalam prakteknya Notaris dapat membuat Akta PPJB diluar wilayah kerja.
2. Jika perbuatan Notaris Buchari Hanafi itu dapat dibenarkan dan ini memang telah menjadi  praktek  dalam  kerja  Notaris  maka  timbul  pertanyaan.  Pertama  kenapa MPW  Provinsi  Banten  menganggap  perbuatan  Notaris  ini  melanggar  ketentuan tentang batas wilayah, yang kedua apakah Justru Kuputusan MPW ini yang keliru. Untuk  menjawab  persoalan  tersebut  maka  harus  diuraikan  dulu  hal-hal  apa  saja yang  mengikat  Notaris  dalam  melaksanakan  kewenangannya.  Yang  kedua  seperti apa kedudukan MPW serta keputusan yang dikeluarkannya.
Dalam UUJN tegas disebutkan mengenai kewenangan Notaris yakni membuat akta autentik  serta  tegas  pula  larangannya.  Salah  satu  larangan  yakni  menjalankan jabatan diluar wilayah kerjanya. Secara aturan, maka sudah tegas disebutkan bahwa notaris tidak boleh menjalankan jabatannya diluar wilayah kerja.
Terkait  dengan  MPW  dalam  pasal  67  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  pengawasan Notaris  dilakukan  oleh  Menteri,  pada  ayat  (2)  Menteri  kemudian  membentuk Majelis Pengawas.
Selanjutnya  mengenai  MPW  disebutkan  pada  pasal  73  ayat  (1)  adapun  wewenangnya sebagai berikut:
a) Menyelanggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
b) Memanggil  Notaris  terlapor  untuk  dilakukan  pemeriksaan  atas  laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c) Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
d) Memeriksa  dan  memutus  atas  keputusan  Majelis  Pengawas  Daerah  yang  menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
e) Memberikan sanksi yang sanksi baik peringatan lisan maupun tertulis;
f) Mengusulkan  pemberian  sanksi  terhadap  Notaris  kepada  Majelis  Pengawas  Pusat berupa:
i. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau ii. Pemberhentian dengan tidak hormat
Sedangkan pada ayat 2 (dua) disebutkan bahwa Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  (satu)  huruf  e  bersifat  final.  Jika  merujuk  pada ketentuan di atas maka jelaslah posisi dari MPW serta keputusan yang dikeluarkan.
Dari uraian ketentuan di atas maka dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya  Notaris  bertindak  dengan  prinsip  kehati-hatian  untuk  menanamkan  rasa
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian … ( Darmawangsa, Niza & Burhamzah ) | 38 percaya  pada  masyarakat  mengenai  kedudukan  dan  wewenang  Notaris.  Sehingga kepercayaan  masyarakat  tidak  memudar  bahkan  hilang.  Sebab  prinsip  kerja  Notaris merupakan  sesuatu  yang  berlandaskan  pada  rasa  percaya.  Kepercayaan  dalam  artian para  pihak  memberikan  kepercayaan  pada  Notaris  untuk  dibuatkan  dalam  suatu  akta sebagai jaminan untuk mencapai kepastian hukum.
Kepastian hukum yang dimaksud yakni adanya legalitas untuk bertindak sesuai dengan akta  yang  dibuat  bukan  justru  menimbulkan  permasalahan  hukum  yang  baru.  Jika  hal seperti  ini  terjadi  maka  peran  mulia  Notaris  di  tengah  masyakat  menjadi kontraproduktif dengan wewenang dan tanggung jawab yang melekat pada Notaris.
Hakikatnya Notaris haruslah menjadi figure yang memberikan pemahaman hukum pada masyarakat  terlebih  klien  yang  datang  menghadap.  Memberikan  arahan  kepada  para pihak  tentang  apa  yang  perlu  dipersiapkan  dalam  pembuatan  akta  serta  hal-hal  yang harus  dihindari  baik  sebelum  dan  setelah  pembuatan  akta  agar  tercapai  kepastian hukum/perlindungan hukum.
Seorang  Notaris  menurut  Tan  Thong  Kie  yaitu:  Notaris  adalah  seorang  fungsionaris dalam  masyarakat,  hingga  sekarang  jabatan  seorang  Notaris  masih  disegani.  Seorang Notaris  biasanya  dianggap  sebagai  seorang  pejabat,  tempat  seseorang  dapat memperoleh  nasihat  yang  boleh  diandalkan”.  Segala  sesuatu  yang  ditulis  serta ditetapkan  (konstair)  adalah  benar,  Ia  adalah  pembuatan  dokumen  yang  kuat  dalam suatu proses hukum.
Tugas  dan  tannggungjawab  Notaris  merupakan  perwujudan  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  terkait  dengan  akta  autentik  sebagai  salah  satu  dasar  yang  mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap apa yang dinyatakan atau dicantumkan dalam  akta  tersebut,  sehingga  jika  dilihat  dari  hal  ini  maka  dapat  disimpulkan  bahwa keberadaan Notaris di tengah masyarakat merupakan hal yang sangat membantu bagi masyarakat guna memperoleh kepastian hukum/perlindungan hukum.
Dalam kasus yang dikaji oleh penulis bahwa Notaris Buchari Hanafi telah membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah diluar wilayah kerjanya. Dikatakan diluar wilayah kerjanya  sebab  objek  atau  tanah  yang  dibuatkan  PPJB  ini  berada  di  wilayah  kerja Provinsi  DKI  Jakarta  sementara  Buchari  Hanafi  memiliki  wilayah  kerja  di  Provinsi Banten hal ini melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a. serta ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a dan m yang dilanggar.
Hal  ini  kemudian  menimbulkan  konflik  atau  sengketa  di  antara  para  pihak  yang  ada dalam  akta.  Atas  laporan  dari  salah  satu  pihak  kepada  Majelis  Perwakilan  Wilayah Notaris  Provinsi  Banten  (selanjutnya  disebut  MPW)  sehingga  keluarlah  Putusan  dari MPW yang mengadili bahwa perbuatan dari Buchari Hanafi telah melanggar Kode Etik Notaris  dan  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  16  Ayat  (1) huruf  a  dan  m  dan  Pasal  17  Ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Jabatan  Notaris.  Putusan  dengan Nomor:11/PTS/Mj.PWN  Prov Banten/XII/2018 tanggal  4  Januari    2019  menjadi  dasar  pihak  penggugat  untuk melakukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya akta perjanjian pengikatan jual beli meminta Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan akta tersebut.
Dalam  amar  putusan  Nomor:  369/  Pdt.G  /2019  /PN.Jkt.Pusat  Majelis  hakim mengabulkan gugutan dari penggugat  untuk membatalkan akta PPJB
39 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
“ Menyatakan  batal  demi  hukum  terhadap  perjanjian  perikatan  jual  beli  antara  Para Penggugat  dan  Tergugat  atas  tanah  dan  bangunan  yang  terletak  di  Jalan  Banyumas Nomor 11. Jakarta Pusat sesuai persil yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1110/Menteng,  sebagaimana  dimaksud  dalam  akta  Notaris  Nomor:  77  tentang “Perjanjian Perikatan Jual Beli” yang dibuat oleh Tergugat I”
“Menyatakan Akta Notaris Nomor:77 tentang “Perjanjian Perikatan Jual Beli” tanggal 29 Februari  2012  yang  dibuat  oleh  Tergugat  I  bukan  sebagai  akta  notaril  berdasarkan ketentuan  Pasal  16  ayat  (9)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris dan Putusan Majelis Perwakilan Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor:11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018
Dalam amar putusan di atas yang dimaksud dengan para penggugat dan tergugat yakni:
1) Bakhrial, atau Penggugat I
2) Balkis Salfithri atau Penggugat II
3) Buchari Hanafi atau Tergugat I (Pejabat Notaris)

## 4) Jimmy Wijaya atau Tergugat III
Menurut analisis penulis Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  telah  sesuai  dan  berdasar  pada  aturan  hukum  yang  berlaku. Seharusnya  putusan  di  atas  bisa  menjadi  peringatan  terhadap  Pejabat  Notaris  agar senantiasa  bertindak  sesuai  dengan  koridor  hukum  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini penerapan  prinsip  kehati-hatian  sangat  perlu  dicermati  dalam  menjalankan kewenangannya  sehinngga  tidak  menimbulkan  permasalahan  hukum  yang  baru  serta merugikan para pihak yang ada dalam akta.
Prinsip  ini  penting  guna  menjamin  aspek  kepastian  hukum/perlindungan  hukum kepada  para  pihak  yang  seharusnya  dilindungi  dengan  adanya  akta  yang  dibuat  oleh Notaris  bukan  justru  sebaliknya  menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Ketidakpastian hukum yang dimaksud yakni munculnya permasalahan hukum baru akibat sebuah akta dibuat  tidak  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian.  Padahal  seseorang  berkehendak membuat  akta  autentik  guna  mendapatkan  perindungan  hukum  bukan  justru bermasalah dengan hukum.
Notaris  dalam  kedudukannya  yaitu  pejabat  umum,  menjadikan  akta-akta  yang  dibuat oleh  Notaris  mempunyai  kekuatan  dalam  hal  pembuktiannya  sangat  kuat  (sempurna). Notaris adalah suatu jabatan sebagai bentuk daripada kepercayaan yang diberikan baik oleh  hukum  maupun  oleh  masyarakat  menjadikan  Notaris  sebagai  profesi  yang  dalam pelaksanaannya  harus  dilaksanakan  dengan  penuh  kehati-hatian  serta  tanggungjawab. Notaris berpedoman pada etika dan juga marwah serta keluhuran dari jabatan Notaris. Oleh  karena  itu,  apabila  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  serta masyarakat  tersebut  dilanggar  dalam  pembuatan  akta,  dalam  hal  ini  baik  sengaja maupun tidak disengaja, maka Notaris harus mempertanggungjawabkan itu semua.
Maka  sudah  selayaknya  sebagai  pejabat  umum  hendaknya  produk  hukum  yang dihasilkan  oleh  Notaris  dibuat  dengan  hati-hati  dan  penuh  ketelitian  sesuai  prosedur yang telah ditetapkan undang-undang. Sebagaimana pejabat lainnya seperti pejabat tata usaha Negara dan pejabat publik.
Jika  membaca  kembali  UUJN  maka  pada  pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  menyatakan  bahwa “dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib  bertindak  amanah,  jujur,  seksama,
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian … ( Darmawangsa, Niza & Burhamzah ) | 40 mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
Meskipun  ketentuan  ini  kemudian  di  anggap  kurang  jelas  karena  tidak  menguraikan secara detail seperti apa itu bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum.  Namun, setidaknya ada gambaran serta petunjuk bagi Notaris untuk bertindak hati-hati dalam menjalankan  kewenangannya.  Bahwa  undang-undang  dibuat  sebagai  petunjuk bertindak,  artinya  undang-undang  itu  harus  terang  benderang  mengatur  suatu ketentuan beserta dengan langkah konkret untuk melaksanakannya agar meminimalisir berbagai penafsiran yang jauh melenceng dari tujuan undang-undang itu dibuat.
Tentunya  hal  ini  dapat  mencegah  Notaris  dari  perbuatan  yang  berdampak  pada permasalahan hukum. Dengan kehati-hatian maka marwah Notaris yang memiliki peran penting  dalam  memberikan  kepastian/perlindungan  hukum  dalam  masyarakat  tetap terjaga. Tentunya masyarakat akan semakin merasa terbantu dengan hadirnya Notaris sebagai figure yang memberikan pemahaman hukum sekaligus melindungi kepentingan atau  hak-hak  dari  pihak-pihak  yang  menghadap  ke  Notaris.  Hal  ini  sejalan  dengan ketentuan UUJN pada bagian menimbang poin b dan c sebagai berikut:
Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik  mengenai  perbuatan,  perjanjian,  penetapan,  dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenan
Bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum  kepada  masyarakat,  perlu  mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan  demi tercapainya kepastian hukum .
Jadi posisi dari produk yang dihasilkan oleh Notaris berupa akta autentik bukan hanya diperintahkan  oleh  undang-undang  dan  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sempurna. Bahkan lebih jauh memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum.
Perlindungan  hukum  ini  penting  sebagai  sebuah  konsekuensi  logis  adanya  ketentuan yang  mengharuskan  sebuah  akta  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  yang  berwenang agar  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sempurna  sebagaimana  memiliki  kekuatan pembuktian yang sempurna pula. Sebab aturan menghendaki hal yang demikian bahwa merujuk  pada  Pasal  1870  KUHPerdata  “ suatu  akta  autentik  memberikan  kepada  para pihak  yang  membuatnya  suatu  bukti  yang  sempurna  tentang  apa  yang  dimuat  di dalamnya ”. Dengan kata lain untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sempurna maka  diperlukan  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  yang berwenang dalam hal ini Notaris.
Kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai perjanjian permulaan sebelum terbitnya  AJB  (Akta  Jual  Beli)  harus  dipahami  sebagai  dasar  untuk  bertindak  sebelum terbitnya AJB. Artinnya PPJB tidak boleh dibuat semaunya dan cenderung mengabaikan aturan hukum. Sehingga dalam pembuatannya PPJB harus menerapkan prinsip kehati- hatian, karena sama halnya dengan akta autentik lainnya, PPJB yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Meskipun  keberadaaan  PPJB  tidak  selalu  dibutuhkan  dalam  proses  peralihan  hak  tapi kedudukannya  sebagai  perjanjian  permulaan  yang  berfungsi  untuk  menjamin tercapainya perjanjian pokok, maka sudah seharusnya PPJB menjadi hal yang mengikat para pihak. Tentunya dalam pembuatan PPJB haruslah mengikuti kaidah-kaidah hukum sebagaimana pembuatan akta autentik lainnya.
41 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
Dalam  analisa  penulis  terkait  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor: 369/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst  Penyangkalan  Penggugat  II  dalam  fakta  persidangan tersebut bukan hanya mengindkasikan ada proses yang buruk dari kerja Notaris Buchari Hanafi  namun  lebih  jauh  lagi.  Ada  indikasi  sejak  awal  pembuatan  akta  terjadi persekongkolan  atau  pemufakatan  jahat  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat IV.
Berikut  penulis  menguraikan  adanya  pemufakatan  jahat  jika  dilihat  dari  rangkaian peristiwa  sesuai  dengan  fakta  persidangan  yang  terlampir  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:369/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst:
1) Akta perjanjian pengikatan jual beli dibuat diluar wilayah kerja. Artinya  sejak  awal  penunjukan  Notaris  Buchari  Hanafi  sebagai  pejabat  yang berwenang telah melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf a UUJN. Tidak adanya penolakan dari Notaris Buchari Hanafi terkait keinginan para pihak membuat PPJB bukan  hanya  sekedar  tidak  menerapkan  prinsip  kehati-hatian.  Bahkan  menurut penulis,  Buchari  Hanafi  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  melawan  hukum dengan melanggar ketentuan UUJN.
2) Bantahan dari penggugat bahwa tidak ada niat untuk menjual sebidang tanah. Bahwa sejak tahun 1998 hingga saat ini para penggugat tetap mendiami tanah dan bangunan  yang  terletak  di  Jalan  Bayumas  Nomor  11  Jakarta  Pusat,  tidak  pernah pindah  dari  tempat  tinggalnya  oleh  karena  tidak  memiliki  tujuan  untuk  menjual tanah dan bangunan tersebut.
3) Pengingkaran dari penggugat, bahwa mereka tidak pernah hadir dihadapan Notaris Buchari Hanafi.
Bahwa  dalil  dari  Tergugat  I  yang  mengatakan  bahwa  notaris  tidak  bertanggungjawab atas  isi  dari  akta  dijadikan  pembelaan  dalam  eksepsinya.  Benar  bahwa  menurut aturannya Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta ( akta partij ). Namun dalam kasus  ini  bukan  isi  akta  yang  dipermasalahkan  tetapi  kewenangan  yang  dimiliki Tergugat I selaku Pejabat Notaris.
Dari  hal  ini  dikatakan  bahwa  penerapan  prinsip  kehati-hatian  harus  benar-benar menginternalisasi dalam diri setiap Pejabat Notaris. Internalisasi yang dimaksud yakni tidak  terpisahnya  antara  pemahaman  dan  tindakan  yang  dilakukan  Notaris  sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dalam menjalankan kewenangannya.
Sehingga  ke  depan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  memiliki  marwah  dan  menjadi teladan  di  tengah  masyarakat  terkait  persoalan  hukum  khususnya  dalam  pembuatan akta autentik.

## B.  Implikasi Hukum Dari Pertanggungjawaban Notaris Yang Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-hatian Dalam Membuat Akta Perjanjian Jual Beli Tanah diluar wilayah kerjanya
Pertanggungjawaban  Notaris  ini  maka  akan  berdampak  pada  proses  perbaikan  dari kinerja  Notaris  yang  memang  memiliki  peran  penting  di  dalam  masyarakat.  Artinya ketika  Notaris  bertanggungjawab  terhadap  apa  yang  telah  dilakukan  maka  akan menimbulkan  implikasi  hukum.  Implikasi  hukum  yang  dimaksud  adalah  serangkaian akibat hukum yang timbul dari pertanggungjawaban Notaris. Akibat hukum ini penting sebagai konsekuensi logis penerapan suatu aturan dan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ( incraht ).
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian … ( Darmawangsa, Niza & Burhamzah ) | 42
Berikut  penulis  menyajikan  beberapa  implikasi  hukum  yang  akan  timbul  dari pertanggungjawaban notaris yang membuat akta PPJB diluar wilayah kerjanya:

## a.  Memberikan kepastian hukum
Sudah  menjadi  konsekuensi  logis  jika  Notaris  bertanggung  jawab  terhadap  akta  yang dibuat maka akan memberikan kepastian hukum kepada klien atau penghadap. Artinya segala  kemungkinan  yang  dapat  membuat  penghadap  ataupun  Notaris  sendiri  terlibat dalam permasalahan hukum dapat diminimalisir.
Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang pasti dan sesuai dengan ketetapan serta ketentuan dari tujuan dibentuknya suatu hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan rasa nyaman dan aman, sebab hakikat dari kepastian hukum adalah menimbulkan  kepastian  terhadap  segala  segala  sesuatu  yang  menyangkut  keraguan, ketidakpastian dan rasa ketakutan yang bersifat manusiawi.
b.  Memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum
Jaminan  terhadap  Perlindungan  hukum  merupakan  konsekuensi  logis  yang mengaharuskan akta dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris  guna  memberikan  sebuah  bukti  yang  sempurna.  Keadaan  ini  yang  membuat PPJB sebagai sebuah akta dibuat oleh Notaris guna mendapatkan perlindungan hukum agar hak-hak dari yang berkepentingan dapat dilindungi.
Menurut  Satjipto  Raharjo,  perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
c.  Sebagai  peringatan  terhadap  notaris  untuk  tidak  melakukan  tindakan  yang bertentangan dengan undang-undang
Dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas dan konkret maka menjadi alarm bagi seluruh  Notaris  untuk  berpegang  teguh  pada  prinsip  kehati-hatian.  Sehingga  selalu berpedoman  pada  UUJN  dan  Kode  Etik  Jabatan  Notaris  agar  terindar  dari  potensi permasalahan hukum. Dalam prakteknya Notaris sebagai subjek hukum yang dianggap memiliki  pemahaman  yang  baik  atas  persoalan-persoalan  yang  menyangkut  akta autentik  tentunya  dituntut  untuk  dapat  sedini  mungkin  menghindari  perbuatan  yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.
Pada  prakteknya  tetap  saja  ditemukan  adanya  Notaris  melakukan  tindakan  yang bertentangan  dengan  kewenangannnya.  Seperti  kasus  yang  dikaji  oleh  Peniliti  terkait pembuatan  PPJB  yang  dilakukan  oleh  Buchari  Hanafi  diluar  wilayah  kerjanya mengakibatkan akta autentik menjadi turun derajatnya sehingga disebut sebagai akta di bawah tangan.
Tentunya hal ini harus dihindari agar ke depan kerja Notaris menjadi kerja yang benar- benar  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat.  Cara  terbaik  untuk menghindari ini dengan melekatkan tangungjawab pada Notaris. Tanggunggjawab yang tidak  hanya  ada  dikertas  dalam  bentuk  norma  tetapi  dapat  diimplementasikan  secara baik dan konseptual.
Sehingga  menurut  penulis  perlu  ada  pembaharuan  hukum  di  bidang  Kenotariatan. Sebab  dengan  pembaharuan  ini  maka  akan  ada  efek  jera  kepada  oknum  Notaris  yang bertindak melampaui kewenangannya. Pembaharuan yang dimaksud oleh penulis yang
43 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
pertama yakni adanya pasal penjelas terkait dengan bertindak amanah, atau secara jelas disebutkan penerapan prinsip kehati-hatian dan menjabarkan prinsip tersebut.
Yang  kedua  Memberikan  sanksi  yang  tegas  bagi  Notaris  yang  melakukan  perbuatan melawan  hukum  dengan  tidak  mengikuti  petunjuk  undang-undang.  Misalkan  jika Notaris  melanggar  ketentuan  pasal  17  ayat  1  Huruf  a  maka  dibebankan  pada  Jabatan untuk  mengganti  segala  bentuk  biaya  yang  timbul  akibat  pelanggaran  yang  dilakukan. Dan bentuk sanksinya langsung pada pemberhentian dengan tidak hormat.
Sanksi di atas menurut penulis akan memberikan semacam ancaman bagi Notaris dalam artian  ancaman  yang  positif.  Karena  hal  ini  bertujuan  memperbaiki  kinera  Notaris sebagai figure yang kata-kata dan aktanya dapat diandalkan.
Profesi  Notaris  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  memerlukan  keahlian  khusus, pengetahuan  yang  luas  dalam  bidangnya  dan  integritas  tinggi  dalam  menjalankan profesinya sebagai Notaris.
Sehingga seorang Notaris agar dapat menjalankan profesi hukumnya secara profesional maka harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:
1) Integritas moral yang tinggi (di dalamnya meliputi kejujuran dan tanggung jawab)
2) Pengetahuan yang luas dan mumpuni dalam bidang profesi Notaris.
3) Kecakapan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi
4) Memahami batasan-batasan atau ruang yang menjadi kewenangannya.
5) Mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan tidak melulu terkait uang.
Menurut penulis dengan memperhatikan lima poin di atas maka akan menjaga marwah jabatan Notaris dalam kaitannya soal kepercayaan yang diberikan baik oleh masyarakat maupun  oleh  hukum.  Serta  memberikan  perlindungan  hukum  secara  nyata  kepada masyarakat yang membutuhkannya.

## SIMPULAN
1.  Pejabat  Notaris  harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  membuat APPJB/PPJB  (Akta  Perjanjian  Pengkitan  Jual  Beli)  sebab  prinsip  ini  merupakan pedoman  dasar  dan  esensial.  Sebab  sebagaimana  layaknya  akta  autentik,  PPJB merupakan  bagian  dari  akta  autentik  yang  memiliki  pembuktian  sempurna. Kedudukan  sebagai  akta  autentik  mengharuskan  PPJB  dibuat  dengan  sempurna pula  agar  mencapai  kepastian/perlindungan  hukum  yang  sempurna.  Indikator sebuah akta autentik dibuat dengan sempurna yang pertama, apakah akta tersebut dibuat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan yang kedua apakah dalam proses  pembuatan  akta  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  serta tidak melanggar norma yang ada dalam masyarakat. Dua poin ini menjadi indikator utama  untuk  melihat  sebuah  akta  autentik  itu  sempurna  sebagaimana  undang- undang  mengatakan  bahwa  akta  autentik  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang sempurna.
2.  Implikasi hukum dari pertanggungjawaban Notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yakni akta autentik  yang  dibuat  menjadi  tidak  memiliki  kepastian  hukum  serta  Notaris  dan klien akan bermasalah dengan hukum. Sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Hal ini berakibat pada pertanggungjawaban Notaris sebab dialah yang bertanggugjawab terhadap produk akta yang dikeluarkan tersebut.
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian … ( Darmawangsa, Niza & Burhamzah ) | 44

## SARAN
1. Dalam menjalankan kewenangan Jabatan tekait Pembuatan PPJB hendaknya Notaris harus  selalu  berpedoman  pada  prinsip  kehati-hatian  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku agar produk hukum berupa akta autentik sebagai hasil kerja Notaris benar-benar memberikan kepastian hukum/perlindungan hukum.
2. Akta  autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  memiliki  akibat  hukum  sehingga  perlu dilakukan  kecermatan  dalam  pembuataan  agar  tidak  menimbulkan  permasalahan hukum dan ketidakpastian hukum. Pertanggungjawaban memiliki peranan penting guna  memberikan  peringatan  terhadap  Notaris  agar  akta  yang  dibuat  senantiasa berada pada rel hukum yang telah disediakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Boty, R. (2017). Kekuatan Akta Notaris Dalam Menjamin Hak Keperdataan. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 3 (1), 85-98.
Gumilang,  T.  S.  (2019).  Pertanggungjawaban  Notaris  dan  Akibat  Hukum  Pengesahan Pendirian  Perseroan  Terbatas  Melalui  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum. Lex Renaissance , 4 (1), 146-163.
Isnaini,  H.,  &  Wanda,  H.  D.  (2017).  Prinsip  Kehati-Hatian  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah dalam  Peralihan  Tanah  yang  Belum  Bersertifikat. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum , 24 (3), 467-487.
Kawuryan,  E.  S.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Atas  Kriminalisasi  Terhadap  Notaris. Al- Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam , 7 (2), 466-487.
Purnayasa,  A.  T.  (2018).  Akibat  Hukum  Terdegradasinya  Akta  Notaris  yang  Tidak Memenuhi  Syarat  Pembuatan  Akta  Autentik. Acta  Comitas:  Jurnal  Hukum Kenotariatan , 3 (3), 395-409.
Putra, I. M. H., Sukadana, I. K., & Suryani, L. P. (2019). Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat. Jurnal Analogi Hukum , 1 (3), 372-376.
Rachmayani,  D.,  &  Suwandono,  A.  (2017).  Covernote  Notaris  dalam  Perjanjian  Kredit dalam  Perspektif  Hukum  Jaminan. ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan , 1 (1), 73-86.
Rejekiningsih,  T.  (2016).  Asas  fungsi  sosial  hak  atas  tanah  pada  negara  hukum  (suatu tinjauan  dari  teori,  yuridis  dan  penerapannya  di  indonesia). Yustisia  Jurnal Hukum , 5 (2), 298-325.
Simamora,  J.  (2014).  Tafsir  Makna  Negara  Hukum  dalam  Perspektif  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum , 14 (3), 547- 561.
Utama, P. A. B., Sumardika, I. N., & Astiti, N. G. K. S. (2021). Perjanjian Pengikatan Jual Beli  Hak  Atas  Tanah  Sebagai  Dasar  Pembuatan  Akta  Jual  Beli  Dihadapan PPAT. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (1), 177-181.