## ANALISIS INOVASI BIROKRASI DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) CIMAHI TECHNO PARK
Dicky Febriansyah Rokhmat 1) , Caroline Paskarina 2) .
1) Prodi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia
2) Prodi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran, Indonesia

## Abstrak
Artikel  berjudul  Analisis  Inovasi  Birokrasi  di  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Cimahi Techno  Park bertujuan  untuk  menganalisis  inovasi  birokrasi  di  Unit  Pelaksana Teknis  Cimahi Technopark dan  menganalisis  faktor  pendukung  dan  penghambat inovasi  birokrasi  di  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Cimahi Technopark .  Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Cara memperoleh  data  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  dan  observasi.  Hasil penelitian  menunjukkan  inovasi  birokrasi  di  Unit  Pelaksana  Teknis  Cimahi Technopark berada pada tipe inovasi Top Down Innovation to Bottom-up Innovation dengan  tingkat  inovasi,  inovasi  birokrasi  yang  dilakukan  pada  UPT  Cimahi Technopark  berada  pada  tingkat  inovasi  perbaikan  layanan,  inovasi  sistem  dan inovasi  konseptual.  Faktor  pendukung  inovasi  birokrasi  di  Unit  Pelaksana  Teknis Cimahi  Technopark  terdiri  dari  kebijakan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  yang mendukung,  infrastruktur  yang  memadai,  ketersediaan  sumber  daya  manusia yang melimpah, jaringan kerja sama yang sudah mulai terbentuk, adanya sumber teknologi  dalam  klaster,  sumber  permodalan  dan  kondisi  permintaan  sektor terkait.  Faktor  penghambat  inovasi  birokrasi  di  Unit  Pelaksana  Teknis  Cimahi Technopark  terdiri  dari  jumlah  anggaran  yang  kurang, sosialisasi yang  dilakukan masih  belum  menunjukkan  hasil  yang  optimal,  perkembangan  industri  bisnis digital  sangat  dinamis,  Jumlah  SDM  pengelola  sarana  prasarana  pendukung masih  kurang  seiring  dengan  jumlah  anggaran  yang  kurang  dan  minimnya sertifikasi dana akreditasi untuk pelaksana Creative Business Digital .
Kata Kunci : Inovasi, Birokrasi, Cimahi Techno Park .

## Abstract
The  Analysis  of  Bureaucratic  Innovation  at  the  Cimahi  Techno  Park  Technical Implementation  Unit  (UPT)  aims  to  analyze  bureaucratic  innovation  in  the  Cimahi Technopark Technical Implementation Unit and analyze the supporting and inhibiting factors  of  bureaucratic  innovation  at  the  Cimahi  Technopark  Technical Implementation  Unit  (UPT).  The  research  method  uses  a  descriptive  qualitative approach.  How  to  obtain  data  is  done  by  literature  study  and  observation.  The results  showed  that  bureaucratic  innovation  in  the  Cimahi  Technopark  Technical Implementation  Unit  was  in  the  Top  Down  Innovation  to  Bottom-up  Innovation  type with  a  level  of  innovation,  bureaucratic  innovation  carried  out  at  UPT  Cimahi Technopark  was  at  the  level  of  service  improvement  innovation,  system  innovation and conceptual  innovation. The supporting factors for bureaucratic  innovation  in  the Cimahi  Technopark Technical  Implementation  Unit  consist  of supporting  central  and regional  government  policies,  adequate  infrastructure,  availability  of  abundant human  resources,  cooperative  networks  that  have  begun  to  form,  the  presence  of technology  resources  in  clusters,  capital  sources  and  demand  conditions.  related
sectors.  The  inhibiting  factors for  bureaucratic  innovation  at  the  Cimahi  Technopark Technical  Implementation  Unit  consisted  of  a  lack  of  budget,  the  socialization  that was  carried  out  had  not  shown  optimal  results,  the  development  of  the  digital business  industry  was  very  dynamic,  the  number  of  human  resources  managing supporting infrastructure was still lacking in line with the lack of budget certification of accreditation funds for Creative Business Digital implementers.
Keywords : Innovation, Bureaucratic, Cimahi Techno Park.

## PENDAHULUAN
Keberadaan techno  park atau  taman  sains  di  Indonesia  diperkuat dengan program Nawa Cita 2014-2019. Technopark merupakan salah satu prioritas  pemerintahan  presiden  dan  wakil  presiden  terpilih  periode  2014- 2019 yang tertuang dalam Nawa Cita. Nawa Cita menyebutkan bahwa akan meningkatkan  produktivitas  rakyat  dan  daya  saing  di  pasar  internasional, sehingga  bangsa  Indonesia  bisa  maju  dan  bangkit  bersama  bangsa-bangsa Asia  lainnya  (Program  Nawacita  Keenam).  Salah  satu  penjabaran  prioritas Nawa  Cita  tersebut  yaitu  membangun  sejumlah Science dan Technopark di daerah-daerah,  politeknik  dan  SMK-SMK  dengan  prasarana  dan  sarana dengan  teknologi  terkini.  Urgensi  mendirikan  100  Techno  park  menjadi kebutuhan  sangat  penting  agar  Indonesia  bisa  bertahan  dan  bersaing dalam persaingan global. Techno Park akan memberi kontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian nasional.
Kota  Cimahi  menjadi  salah  satu  dari  100  kota  di  Indonesia  yang memiliki  sains  dan techno  park .  Pembangunan techno  park di kabupaten/kota  oleh  kementerian/Lembaga  sesuai  dengan  kompetensi, tugas  pokok  dan  fungsinya.  Dalam  RPJMN  2015-2019,  Kota  Cimahi menjadi salah satu kota yang terpilih dalam pembangunan technopark . Kota Cimahi  merupakan  salah  satu  kota  yang  menyambut  baik  rencana Techno Park .  Hal  ini  sejalan  dengan  visi  Kota  Cimahi  “Kreatif”  di  segala  bidang khususnya  bidang  industri  kreatif.  Berdasarkan  Peraturan  Wali  Kota  Cimahi Nomor  14  Tahun  2018  tentang  Cimahi  Techno  Park  Sebagai  Kawasan  Sains  dan Teknologi  Pasal  1  Ayat  (8), Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Cimahi Techno  Park (CTP)  adalah  lembaga  atau  instansi  yang  mempunyai  tugas  pokok  untuk melaksanakan sebagian tugas teknis dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan  Perindustrian  dalam  pengelolaan  Cimahi Techno  Park serta  kebijakan
yang  ditetapkan  oleh  Kepada  Dinas.  UPT  Cimahi Techno  Park merupakan pengelola  kawasan  sains  dan  teknologi  (KST)  di  Kota  Cimahi.  KST  Cimahi Techno Park terdiri dari dua kawasan gedung yaitu pertama Gedung Cimahi Technopark dan  kedua  Gedung  Baros Information  Technology  Creative (BITC).  Kedua  fasilitas  gedung  tersebut  memiliki  fungsi  yang  berbeda, namun  berada  dalam  satu  birokrasi,  yaitu  di  bawah  pengelolaan  Unit Pelaksana Teknis Cimahi Techno Park . Gedung Cimahi Technopark memiliki fungsi untuk memfasilitasi kegiatan inkubasi bisnis para pelaku usaha dan juga  sarana  bagi  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  masyarakat  atau perangkat  daerah  di  Kota  Cimahi.  Sementara  Gedung  Baros Information Technology Creative (BITC) memiliki fungsi sebagai akselerasi bisnis dengan co-working space untuk para pengusaha pemula.
Techno  Park memiliki  beberapa  fasilitas,  antara  lain  inkubator  bisnis, angel  capital , seed  capital dan venture  capital .  Dalam  birokrasi,  tidak terlepas  dari  peran  berbagai  aktor.  Stakeholder  di  Cimahi  Techno  Park adalah  pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  komunitas  peneliti  (akademis), komunitas bisnis dan media yang saling bekerja sama untuk mengintegrasikan  penggunaan  dan  pemanfaatan technopark .  Sebagai  hub untuk  membangun  sinergi  dan  pertumbuhan  interaksi  antar  unsur kelembagaan  IPTEK  (Akademisi–Bisnis–Pemerintah–Komunitas-Media),  UPT Cimahi  Technopark  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  di  bidang pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  tidak  semata-mata bersifat  profit  oriented,  pelayanan  di  bidang  pendidikan  dan  pelatihan ketenagakerjaan,  pelayanan  bidang  riset  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan UKM / penumbuhan wirausaha baru berbasis teknologi dan wisata edukasi. Seluruh layanan tersebut dapat berjalan  dengan  birokrasi  yang  digerakan  oleh  sumber  daya  yang  ada  di UPT Cimahi Technopark .
Unit  Pelaksana  Teknis  Cimahi Techno  Park pada  tahun  2019 memfasilitasi  337  kegiatan  di  Gedung  Cimahi  Technopark.  Selain  itu, terdapat  25  tenant  inkubasi  bisnis  yang  dibina  oleh  Dinas  Perdagangan, Koperasi,  Perindustrian  dan  UKM  Kota  Cimahi.  Seluruh  tenant  tersebut dibina  oleh  Disdagkoperin  Kota  Cimahi  di  Gedung  Cimahi  Technopark
dalam mengembangkan usahanya. Terdapat beraga usaha yang dijalankan, di antaranya mengembangkan sistem aplikasi, menghasilkan produk digital kreatif,  mengembangkan  bisnis  model,  Bidang  Engineering/Teknologi khususnya mechanical dan electrical ,  memiliki  layanan  jasa  di  bidang product branding dan film.
Permasalahan  yang  muncul  yaitu  Berkembangnya  bidang  pelayanan Unit  Pelaksana  Teknis  Cimahi Techno  Park mengarahkan  pengelola kawasan untuk melakukan inovasi agar kebutuhan penerima manfaat atau konsumen  dalam  hal  ini  masyarakat  dan  perangkat  daerah  dapat terpenuhi.  Atas  perkembangan  kebutuhan  tersebut,  Unit Pelaksana  Teknis Cimahi  Techno  Park  melakukan  beberapa  inovasi  birokrasi  pada  tingkat sistem,  perbaikan  pengelolaan  dan  tingkat  konsep,  yaitu  dengan berkolaborasi  dengan  pilar  penta  helix,  mengembangkan  sistem  aplikasi untuk  perizinan  peminjaman  fasilitas  di  UPT  Cimahi  Techno  Park  dan memfasilitasi  pengembangan  bisnis  para  pelaku  usaha  dengan  membantu pemasaran  produk  secara online termasuk  dengan  pembuatan  desain produk.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  penulis  memiliki ketertarikan  untuk  menganalisis  inovasi  birokrasi  yang  dilaksanakan  oleh Unit  Pelaksana  Teknis  Cimahi Techno  Park .  Untuk  itu  penulis  membuat rumusan  masalah,  yaitu  pertama  bagaimana  gambaran  umum  Unit Pelaksana  Teknis  (UPT)  Cimahi Technopark ?;  kedua,  bagaimana  inovasi birokrasi  di  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Cimahi Technopark ?;  ketiga,  apa saja  faktor  pendukung  inovasi  birokrasi  di  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) Cimahi Technopark ?;  dan  keempat,  apa  saja  faktor  penghambat  inovasi birokrasi  di  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Cimahi Technopark ?.  Tujuan penelitian  ini  yaitu untuk  menganalisis  inovasi  birokrasi  di  Unit  Pelaksana Teknis  (UPT)  Cimahi Technopark dan  menganalisis  faktor  pendukung  dan penghambat  inovasi  birokrasi  di  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Cimahi Technopark .
Menurut Blau (Blau dalam Kumorotomo, Wahyudi, 2008) birokrasi adalah organisasi  yang  memaksimumkan  efisiensi  dalam  administrasi  sekaligus yang menyarankan agar istilah ini digunakan secara netral untuk mengacu kepada  aspek-aspek  administratif  dari  organisasi.  Birokrasi  sesungguhnya
dimaksudkan  sebagai  sarana  bagi  pemerintah  yang  berkuasa  untuk melaksanakan  pelayanan  politik  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat. Birokrasi  mula-mula  dibentuk  supaya  keputusan-keputusan  pemerintah dapat  dilaksanakan  dengan  sistematis  melalui  aparat-aparat  negara. Keputusan-keputusan  politik  hanya  akan  bermanfaat  bagi  setiap  warga negara  jika  pemerintah  mempunyai  birokrasi  yang  tanggap,  sistematis  dan efisien.  Birokrasi  juga  dapat  digunakan  sebagai  alat  pembaruan.  Ini  akan terlaksana bila tujuan-tujuan organisasi memang diarahkan kepada strategi pembaruan  dan  pembangunan.  Untuk  dapat  merealisasi  cita-cita pembangunan sosial ekonomi, pemerintah harus memiliki pranata-pranata yang  mudah  menerima  inovasi-inovasi  baru  yang  bermanfaat  bagi pembangunan.
Menurut  pendapat  Irwan  (Irwan,  2010)  bahwa  untuk  melakukan inovasi  perlu  yakin  bahwa  inovasi  tersebut  akan  memberikan  keuntungan dari  berbagai  segi.  Rogers  dalam  Irwan  menyampaikan  bahwa  beberapa karakteristik  intrinsik  inovasi  yang  mempengaruhi  keputusan  individu untuk  mengadopsi  atau  menolak  inovasi  di  antaranya  keunggulan  relatif, kompabilitas, kerumitan, kemampuan  diuji coba dan kemampuan diamati. Dalam  perspektif  lain,  Mulgan  (Mulgan  dan  Albury,  2003)  mengemukakan beberapa  elemen  utama  dalam  proses  inovasi,  yaitu generating  posibilities, incubating dan prototyping , replicating dan scalling  up , analysing dan evaluate .  Dari  beberapa  pendapat  tersebut  penulis  melihat  bahwa  pada dasarnya  inovasi  merupakan  perubahan.  Inovasi  merupakan  perubahan dengan  upaya  untuk  mengembangkan  sebuah  konsep  menjadi  lebih  dapat diaplikasikan  dan  memberikan  manfaat  untuk  memecahkan  masalah.  Di dalam  inovasi  terdapat  tahap  generalisasi  kemungkinan  inovasi,  inkubasi, mengamati,  meniru  dan  modifikasi.  Untuk  itu  tujuan  utama  dari  inovasi adalah memecahkan masalah yang dihadapi.
Irwan  berpendapat  bahwa  terdapat  dua  dimensi  yang  melingkupi inovasi,  yaitu  dimensi  daya  saing  dan  dimensi  toleransi  risiko.  Dimensi daya  saing  berkaitan  dengan  budaya  organisasi  dan  kecenderungan  sikap inovatif  individu  dalam  organisasi.  Sementara  dimensi  toleransi  risiko berkaitan  dengan  kesanggupan  biaya  yang  dikeluarkan  organisasi  untuk
membiayai  penelitian  dan  pengembangan  inovasi.  Dari  dua  dimensi tersebut  dapat  dipetakan  posisi  inovasi  pada  beberapa  kuadran,  yaitu reactive  innovation,  incremental  innovation,  anticipatory  or  explanatory dan radical innovation . Berbeda dengan Irwan, Turrel (Turrel dalam Irwan, 2010) melihat  inovasi  dari  dua  dimensi  yang  berbeda,  yaitu  dimensi  internal inovasi  dan  dimensi  eksternal  inovasi.  Untuk  itu,  akar  dari  meningkatnya daya  saing  nasional  adalah  menumbuh  kembangkan  inovasi  dari  tingkat organisasi  perangkat  daerah  sebagai  lingkungan  internal  dan  di  setiap pemerintahan  daerah  sebagai  lingkungan  eksternal.  Dengan  inovasi, pemerintah  pusat  maupun  daerah  diharapkan  mampu  menghadapi tantangan  dan  permasalahan  yang  ada  seperti  tuntutan  peningkatan kualitas  pelayanan  publik,  serta  rendahnya  kepercayaan  publik  dan  dunia usaha terhadap birokrasi.
Sementara  itu  pendapat  lain  dari  Osborne  dan  Brown  (Osborne  dan Brown,  2005)  menyederhanakan  proses  inovasi  dalam  tiga  tahapan  utama yaitu invention stage , implementation stage , dan diffusion stage . Salah satu faktor  pendorong  munculnya  aksi  inovasi  pada  organisasi  pemerintah adalah  adanya  perubahan  tuntutan  peningkatan  kualitas  pelayanan  dari lingkungan eksternal maupun stakeholder dan juga didorong oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat melalui agenda program percepatan reformasi  birokrasi.  Salah  satu  agenda  dari  reformasi  birokrasi  ini dilakukan  melalui  program  inovasi  pelayanan  publik.  Menurut  Immanudin (Imanuddin,  2016)  target  yang  hendak  dicapai  dari  program  ini  adalah  cita- cita  pemerintahan  kelas  dunia  ( World  Class  Government )  yang  diharapkan dapat terwujud pada tahun 2025. Tantangan penyelenggaraan pemerintahan  daerah  di  era  globalisasi  menuntut  pemerintah  daerah melakukan inovasi. Pemerintah dalam beberapa regulasi juga menekankan pentingnya  kepala  daerah  melakukan  inovasi  untuk  mendorong  efektivitas pelayanan  publik,  menciptakan  nilai  tambah,  serta  tetap  terbuka  pada persaingan domestik dan internasional.
Menurut  De  Vries  (De  Vries,  dkk,  2018)  inovasi  dipengaruhi  beberapa faktor-faktor  yang  dapat  mendukung  atau  menjadi  penghambat  yang dikategorikan pada empat tingkatan, yaitu:
a. Tingkat  lingkungan,  meliputi  tuntutan  publik/perhatian  media, partisipasi  dalam  jaringan,  aspek  regulasi,  kompatibilitas  lembaga mengadopsi inovasi yang sama dan persaingan dengan organisasi lain.
b. Tingkat  organisasi,  meliputi  sumber  daya,  gaya  kepemimpinan,  tingkat risiko  keengganan/ruang  untuk  belajar,  insentif,  konflik  dan  struktur organisasi.
c. Tingkat  inovasi,  meliputi  kemudahan  dalam  penggunaan  inovasi, keuntungan relatif, kesesuaian dan trialability .
d. Tingkat individu/karyawan, meliputi otonomi karyawan, posisi organisasi,  pengetahuan  dan  keterampilan  kerja,  kreativitas,  aspek demografis, komitmen/kepuasan dengan pekerja, perspektif dan norma- norma  bersama,  inovasi  penerimaan,  hasil  inovasi  sektor  publik, efektivitas, efisiensi, mitra swasta yang terlibat, warga yang terlibat dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Pendapat  dari  De  Vries,  dkk  tersebut  dapat  merangkum  beberapa pendapat dari para ahli yang telah disebutkan sebelumnya.  Penulis menilai bahwa  faktor  lingkungan,  organisasi,  tingkat  inovasi  dan  individu  memiliki keterkaitan  dalam  membangun  iklim  inovasi  di  pemerintah  daerah.  Untuk itu  guna  menguraikan  faktor-faktor  yang  menghambat  inovasi  Pemerintah Daerah  akan  dilandasi  pemikiran  pada  tingkatan  faktor  inovasi  yaitu tingkat lingkungan, tingkat organisasi, tingkat inovasi dan tingkat individu. Tingkatan  inovasi  tersebut  akan  dapat  membantu  mendeskripsikan  tipe inovasi yang dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Cimahi Techno Park .
Pada  dasarnya  inovasi  merupakan  perubahan  yang  mengarah  kepada keadaan lebih baik dengan terpecahkannya masalah. Menurut Makmur dan Thahir (Makmur dan Thahir, 2012) inovasi didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan  atau  pemikiran  manusia  untuk  menemukan  sesuatu  yang  baru yang  berkaitan  dengan  input,  proses  dan  output,  serta  dapat  memberikan manfaat  dalam  kehidupan  manusia.    Inovasi  yang  berkaitan  dengan input artinya  sebagai  pola-pola  pemikiran  atau  ide  manusia  yang  disumbangkan pada  temuan  baru.  Adapun  inovasi  yang  berkaitan  dengan  proses  banyak berorientasi  pada  metode,  teknik,  ataupun  cara  bekerja  dalam  rangka
menghasilkan  sesuatu  yang  baru.  Selanjutnya,  Makmur  dan  Thahir (Makmur  dan  Thahir,  2012)  menjelaskan  inovasi  yang  berkaitan  dengan output berdasarkan  definisi  tersebut  lebih  ditujukan  pada  hasil  yang  telah dicapai terutama penggunaan pola pemikiran dan metode atau teknik kerja yang dilakukan.
Menurut  Kurniawan  (Kurniawan,  2017)  inovasi  pada  sektor  birokrasi publik harus dapat memberikan dampak berupa layanan publik yang lebih profesional,  efektif,  sederhana,  transparan,  terbuka,  tepat  waktu,  responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan  kapasitas  individu  dan  masyarakat  untuk  secara  aktif menentukan masa depannya sendiri. Samson (dalam Anatan, Lina dan Ellitan, 2009 )  menerangkan  salah  satu  alasan  mengapa  inovasi  sangat  diperlukan karena  cepatnya  perubahan  lingkungan  organisasi  yaitu  semakin  dinamis, sehingga  sebuah  organisasi  harus  bisa  mengelola  inovasi  sebagai  penentu keberhasilan  organisasi  untuk  menjadi  kompetitif.  Berdasarkan  beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk menghasilkan dampak  perbaikan  terhadap  birokrasi,  inovasi  pada  sektor  birokrasi  perlu memiliki nilai kompetitif yang dapat disandingkan, sehingga daya saingnya akan mampu meningkatkan taraf inovasi.
Halversen  membagi  tiga  tipe  spektrum  inovasi  dalam  sektor  publik meliputi:
a. Tipe  inovasi Incremental  Innovation  To  Radical  Innovation atau Inovasi  Inkremental  menuju  inovasi  radikal.  Tipe  inovasi  inkremental menuju  radikal    ditandai  oleh  tingkat  perubahan,  perbaikan  sedikit demi  sedikit  secara  teratur  terhadap  produk  inovasi  dalam  proses layanan  yang  sudah  ada. Incremental  innovation hanya  dibangun berdasarkan  apa  yang  sudah  ada.  Misalnya  dalam  bidang  pelayanan publik  pada  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  yang semula  pendaftaran  dilakukan  secara  manual,  sekarang  dapat dikembangkan  menjadi  daring,  sehingga  menghilangkan  antrean  dan pelayanan menjadi lebih efisien.
b. Tipe  Inovasi Top  Down  Innovation  To  Bottom-up  Innovation merupakan  inovasi  yang  ditandai  oleh  aktor  yang  mengawali  proses
mengarah  kepada  perubahan  perilaku  dari top manajemen  atau organisasi  atau  institusi  di  dalam  hierarki.  Perubahan  tersebut merupakan  visi  pimpinan  yang  diturunkan  kepada  para  pekerja  di tingkat  bawah  seperti  pegawai  negeri,  pelayanan  masyarakat,  dan pembuat  kebijakan  di  level  menengah).  Contohnya  visi  misi  kepala daerah  yang  dituangkan  dalam  bentuk  kebijakan  atau  program pemerintah  daerah.  Pada  bentuk  inovasi top  down , top manajemen menekankan kepada kerangka inovasi. Sementara pelaksana mempertajam  sasaran  inovasi  sesuai  dengan  permasalahan  yang dihadapi.
c. Tipe  Inovasi Need  Led  Innovation  to  Efficiency  Innovation atau inovasi  terarah  menuju  efisiensi  inovasi.  Tipe  inovasi  ini  ditandai proses  yang  diawali  untuk  menyelesaikan  masalah  spesifik  agar inovasi  layanan  atau  prosedur  yang  sudah  ada  lebih  efisien.  Tipe inovasi  efisiensi  berfokus  pada  peningkatan  apa  yang  sudah  ada, misalnya alur kerja, produksi, atau proses bisnis. Inovasi semacam itu dapat  menghasilkan  peningkatan  besar  dalam  kinerja  dan  efisiensi bisnis.  Inovasi  efisiensi  mengambil  bentuk  inovasi  berupa  perbaikan proses atau model bisnis yang lebih efisien. Inovasi ini memungkinkan birokrasi  untuk  menyederhanakan  dan  merampingkan  proses  yang ada, memproduksi layanan yang sudah ada dengan biaya lebih rendah dan  menghasilkan  layanan  kepada  pelanggan  yang  sudah  ada  dengan keunggulan, misalnya harga lebih rendah.
Dari  tiga  tipe  inovasi  tersebut,  Halverson  (dalam  Nurdin,  2016) memberikan  rincian  tipe  inovasi  dalam  sektor  publik  di  antaranya  berupa layanan baru atau perbaikan layanan, inovasi proses, inovasi administrasi, inovasi  sistem,  inovasi  konseptual  dan  perubahan  radikal  yang  bersifat rasional.  Pada  inovasi  layanan  baru  atau  perbaikan  layanan  contohnya pelayanan  puskesmas  rawat  inap.  Contoh  dari  inovasi  administrasi  yaitu penggunaan  instrumen  kebijakan  baru  sebagai  hasil  dari  sebuah perubahan  kebijakan.  Inovasi  pada  sistem  berupa  sistem  baru  atau perubahan  fundamental  dari  sistem  yang  ada  dengan  menetapkan
organisasi  baru  atau  pola  kerja  sama  atau  interaksi  baru.  Inovasi  pada konseptual  berupa  perubahan  dalam  memandang  aktor  seperti  perubahan dicapai  dengan  menggunakan  konsep  baru,  misal  pengintegrasian pengelolaan sumber daya. Sementara perubahan radikal berupa perubahan cara pandang atau pergeseran mental pegawai dari sebuah organisasi atau sasaran  inovasi.  Dari  pendapat  tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  inovasi birokrasi  merupakan  kesatuan  utuh  antara  instrumen  kebijakan,  aktor perubahan dan pengelolaan sumber daya.
Menurut  Mulgan  dan  Albury  (Mulgan  dan  Albury,  2003)  inovasi  juga dapat  dimanfaatkan  untuk  mengembangkan  strategi  dan  tindakan  dalam pelayanan publik. Inovasi juga merupakan instrumen untuk mengembangkan  cara-cara  baru  dalam  menggunakan  sumber  daya  dan memenuhi  kebutuhan  secara  lebih  efektif.  Organisasi  birokrasi  senantiasa mendapatkan  nilai  negatif  karena  banyak  persoalan  yang  belum  teratasi sementara pada saat yang bersamaan tuntutan dan kebutuhan masyarakat terus berkembang. Sementara itu keberanian para pejabat untuk berinovasi juga rendah karena insentif rendah yang diperoleh dari inovasinya dan pada saat  yang  sama  risiko  yang  besar  dihadapi  jika  terjadi  kegagalan  dalam berinovasi.  Namun  demikian,  dalam  konteks  pemerintah  daerah  di Indonesia,  inovasi  merupakan  suatu  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  karena  pada  pasal  389 bahwa  “Dalam  hal  pelaksanaan  inovasi  yang  telah  menjadi  kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan,  aparatur  sipil  negara  tidak  dapat  dipidana”.  Pasal  tersebut sejatinya  mendukung  para  pegawai  negeri  di  daerah  untuk  dapat melakukan inovasi bahkan meningkatkan inovasinya.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  makalah  ini  adalah  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Subjek  yang  diteliti  yaitu  Unit  Pelaksana  Teknis (UPT)  Cimahi Techno  Park .  Cara  memperoleh  data  dilakukan  dengan  studi kepustakaan  dan  observasi.  Studi  Pustaka  dilakukan  dengan  meninjau
dokumen-dokumen terkait inovasi birokrasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cimahi Techno  Park .  Observasi  dilakukan  dengan  cara  partisipatif  pasif karena  penulis  dapat  langsung  mengamati  kegiatan  birokrasi  yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cimahi Techno Park .

## PEMBAHASAN
Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cimahi Techno Park.
Berdasarkan  Peraturan  Wali  Kota  Cimahi  Nomor  35  Tahun  2018 tentang  Unit  Pelaksana  Teknis  Cimahi  Technopark  dan  berdasarkan Dokumen  Master  Plan  Cimahi  Technopark  UPT  Cimahi  Techno  Park memiliki tugas pokok dan fungsi meliputi :
a. Penyusunan  program  kerja  dan  perencanaan  pengelolaan  Cimahi Techno  Park,  pelaksanaan  operasional  kegiatan  penyediaan  dan pemeliharaan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  kawasan  Cimahi  Techno Park.
b. Pelaksanan kegiatan penyewaan sarana dan prasarana Cimahi Techno Park.
c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan Cimahi Techno Park dengan instansi terkait.
d. Pelaksanaan  pembinaan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
e. Pelaksanaan  urusan  tata  usaha  ,  keuangan,  kepegawaian  dan perlengkapan.
f.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
g. Pelaksanaan  tugas  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai  dengan  bidang tugasnya.
Lembaga pengelola technopark bertanggung jawab untuk melaksanakan  fungsi  technopark  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam
perundangan.  Lembaga  ini  harus  berperan  menjadi  jembatan  yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah (dalam bentuk kebijakan) dengan  para  pemangku  kepentingan  ( stakeholder )  yang  menerima  manfaat dari  kebijakan  tersebut.  Lembaga  pengelola  harus  mendorong  adanya penerapan  teknologi  yang  dihasilkan  lembaga  penghasil  teknologi  dan mendiseminasikan  kepada  masyarakat  (pelaku  usaha,  terutama  UMKM) yang membutuhkannya, agar UMKM memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu,  lembaga  pengelola  juga  harus  menjadi  jembatan  untuk  mengadvokasi, melatih  dan  menjadi  tempat  magang  bagi  pelaku  usaha,  UMKM  dan masyarakat  luas.  Pada  sisi  lain, technopark di  berbagai  negara  maju didorong  untuk  menjadi  tempat  tumbuhnya  perusahaan  pemula  berbasis teknologi.  Sehingga  menyiapkan  tempat  dan  sarana  untuk  melakukan inkubasi  usaha  pemula  harus  menjadi  bagian  penting  dari  keberadaan technopark .  Peran  penting  inilah  yang  harus  dijalankan  oleh  pengelola technopark .
Birokrasi  yang  dilakukan  pada  UPT  Cimahi Technopark berkaitan dengan  jenis-jenis  pelayanan  yang  disediakan.  Ada  pun  jenis-jenis pelayanan  yang  disediakan  meliputi  penyewaan  sarana  dan  prasaran kawasan  Cimahi  Technopark,  pengembangan  dan  pengembangan  sumber daya  manusia  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawab,  koordinasi  dan  kerja sama  pengembangan  technopark  dan  tugas  lainnya  yang  diberikan  Kepala Dinas.  Dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  juga perangkat daerah, UPT Cimahi Technopark memiliki ruangan dan aset yang dapat disewa dan menjadi sumber retribusi, di antaranya Ruang Convention Hall ,  Ruang  Kelas,  Ruang  Komputer  Multimedia, Jogging  Track,  Creative Corner dan Co-working space . Alur birokrasi yang terdapat dalam pelayanan UPT  Cimahi  Technopark  dilakukan  dengan  melakukan  inovasi  berupa perizinan secara online atau daring.
Analisis  Inovasi  Birokrasi  Di  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Cimahi

## Techno Park.
Inovasi birokrasi yang terdapat di UPT Cimahi Technopark berada pada tipe  inovasi Top  Down  Innovation  to  Bottom-up  Innovation . Hal  tersebut
ditunjukan  dengan  awal  berdirinya technopark yang  merupakan  visi  dari Presiden  untuk  mendirikan  100  taman  sains  untuk  meningkatkan  daya saing  nasional  di  tingkat  global.  Technopark  merupakan  salah  satu prioritas  pemerintahan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  terpilih  periode  2014- 2019  yang  tertuang  dalam  Nawacita.  Nawa  cita  menyebutkan  bahwa  akan meningkatkan  produktivitas  rakyat  dan  daya  saing  di  pasar  internasional, sehingga  bangsa  Indonesia  bisa  maju  dan  bangkit  bersama  bangsa-bangsa Asia  lainnya.  Salah  satu  penjabaran  prioritas  Nawa  Cita  tersebut  adalah membangun sejumlah Science dan Techno park di daerah-daerah, politeknik dan  SMK-SMK  dengan  prasarana  dan  sarana  dengan  teknologi  terkini. Pembangunan Taman Tekno di kabupaten/kota oleh kementerian/Lembaga sesuai  dengan  kompetensi,  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Dalam  RPJMN 2015-2019,  Kota  Cimahi  menjadi  salah  satu  kota  yang  terpilih  dalam pembangunan  technopark.  Kota  Cimahi  merupakan  salah  satu  kota  yang menyambut  baik  rencana  Techno  Park.  Hal  ini  sejalan  dengan  visi  Kota Cimahi “Kreatif” di segala bidang khususnya bidang industri kreatif.
Usulan  inovasi  birokrasi  di  UPT  Cimahi  Technopark  yang  diawali dengan tipe inovasi top down kemudian dikembangkan dengan inovasi yang bersumber  dari  inovator  pada  tingkat  pelaksana  aparatur.  Kemudian  pada tingkat  inovasi,  inovasi  birokrasi  yang  dilakukan  pada  UPT  Cimahi Technopark  berada  pada  tingkat  inovasi  perbaikan  layanan,  inovasi  sistem dan  inovasi  konseptual.  Indikasi  tingkatan  inovasi  tersebut  diperoleh  dari beberapa  inovasi  yang  terdapat  di  UPT  Cimahi  Technopark  di  antaranya Kolaborasi  Antar  Empat  Pilar  Di  Cimahi  Technopark  (Katerpillar  Hi-Park), LKA CTP dan Sistem Peminjaman sarana dan prasarana gedung via website dan aplikasi.
Inovasi  briokrasi  Katerpillar  Hi-Park  dilatar  belakangi  upaya pengembangan  ekonomi  lokal  di  Kota  Cimahi  yang  merupakan  salah  satu isu strategis sekaligus permasalahan utama yang harus menjadi prioritas di dalam penanganannya, para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) maupun Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  telah  terbukti  mampu  bertahan  dan  tetap eksis, di tengah berbagai krisis ekonomi, sosial maupun politik yang datang
silih  berganti.  Melihat  fenomena  tersebut,  Pemerintah  Kota  Cimahi  sangat fokus  dan  konsisten  di  dalam  upaya  pengembangan  ekonomi  lokal khususnya  bagi  para  pelaku  IKM/UKM  eksisting,  maupun  upaya-upaya untuk  melahirkan  wirausaha  baru  berbasis  inovasi  dan  teknologi. Kebijakan ini tentu sangat sejalan dengan kondisi Kota Cimahi yang nyaris tidak memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) namun di sisi lain memiliki Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  cukup  melimpah.  Dengan  luas  wilayah Kota  Cimahi  yang  hanya  42  ha  dan  jumlah  penduduk  sebanyak  586.580 jiwa (data pada tahun 2016), maka dapat disimpulkan bahwa Kota Cimahi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi.
Hasil  dari  inovasi  Katerpillar  Hi-Park  menciptakan  kolaborasi  antara Cimahi  Technopark  dan  para  pelaku  IKM/UKM  di  Cimahi  Technopark dengan  para  Stakeholder.  Para  pelaku  IKM/  UKM  di  Kota  Cimahi  sudah dapat memanfaatkan teknologi, sehingga sulit melakukan inovasi terhadap produk-produk  unggulannya.  Adanya  penggunaan  animasi  sebagai  media promosi.  Tersedianya  fasilitas  yang  respresentatif,  yaitu  Ruang  pusat layanan  konsultasi  bisnis  dan  teknologi  dan  layanan  informasi  bagi IKM/UKM, Ruang Purwarupa (prototype) & Ruang Pamer produk unggulan IKM/UKM,  Ruang  layanan  konsultasi  pembuatan  video  animasi  sederhana bagi  pelaku  IKM/UKM,  Ruang  pelatihan/pemagangan,  Ruang  Lab. Komputer  Multimedia  Kantor  Bersama  ( co-working  space ),  Sarana  olahraga (Outdoor  Gym,  Jogging  Track  dan  Lapangan  Futsal),  Creative  Corner, Convention  Hall,  Ruang  Kantor,  Studio dubbing , mixing dan mastering audio, Internet,dll dan terintegrasinya dan terdokumentasikannya kegiatan –  kegiatan  pelaku  ekonomi  kreatif  mulai  dari  pelatihan,  fasilitasi,  festival berjumlah 337 kegiatan.
Inovasi  birokrasi  Katerpillar  Hi-Park  berada  pada  tingkatan  inovasi konseptual.  Kolaborasi  Pemerintah  Daerah  dengan  akademisi,  bisnis, komunitas  dan  media  menciptakan  hubungan  simbiosis  mutualisme  yang dapat  memberikan  kemudahan  dalam  birokrasi.  Pemerintah  daerah  Kota Cimahi  mendukung  inovasi  tersebut  dengan  memberikan  kemudahan
dalam  perizinan  dan  akselerasi  serta  pendampingan  kepada  para  pelaku UKM melalui kegiatan inkubasi bisnis.
Inovasi  LKA  CTP  dilatarbelakangi  untuk  menyediakan  layanan konsultasi/layanan  teknologi  bagi  potensi  yang  sedang  dikembangkannya. Ada  2  (dua)  program  utama  yang  didirikan  oleh  Pemerintah  Kota  Cimahi, yaitu  Inkubasi  Teknologi  bagi  para  pelaku start  up (Perusahaan  Pemula Berbasis  Teknologi)  dan  juga  Akselerasi  bari  para  UKM  Inovatif. Pendampingan  dan  pembinaan  para  pelaku  UKM  memang  didukung  oleh anggaran  Dinas  Perdagangan  Koperasi  UKM  dan  Perindustrian  Kota Cimahi,  namun  untuk  layanan  yang  bersifat  teknis  dan  berkelanjutan Cimahi  Techno  Park  dengan  potensi  pelaku  desain  dan  animasi  yang melimpah, berusaha untuk mendukung perkembangan usaha UKM Inovatif melalui Layanan desain kemasan dan desain video promosi produk. Semula layanan  ini  dilaksanakan  oleh  SDM  Cimahi  Techno  Park,  namun  dengan konsultasi,  koordinasi  maka  pada  masa  depan  layanan  ini  akan  beririsan langsung  dengan  para start  up yang  ada  di  Cimahi  Techno  Park  (baik  di Gedung  Cimahi  Techno  Park  maupun  di  Gedung  BITC).  Update  dan Upgrade  layanan  ini  terus  dilakukan.  Pada  masa  pandemi  covid-19  ini, dimana  seluruh  UKM  sedang  mengalami  penurunan  omzet,  maka  promosi yang baik dari sisi Social Media harus dilakukan dan ini bisa didukung oleh Layanan Konsultasi Animasi dan Video Promosi oleh Cimahi Techno Park.
Dengan  layanan  tersebut,  maka  para  pelaku  UKM  Inovatif  dapat menggencarkan  promosi  melalui  IG,  Youtube,  Facebook,  Twitter  dan  sosial media lainnya untuk meningkatkan omzet ataupun hanya untuk menaikan ekuitas  merek  produk  yang  akan  bermanfaat  baik  di  masa  pandemi maupun  saat  pandemi  telah  berakhir  dan  daya  beli  masyarakat  kembali normal  dan  meningkat.  Layanan  ini  merupakan  gambaran  dasar  dari potensi  klaster  animasi  dan  telematika  yang  ada  pada  Kawasan  Cimahi Techno  Park  yang  disambungkan  dengan  kebutuhan  atas  promosi  produk dari  para  pelaku  UKM  di  Kota  Cimahi.  Berdasarkan  masterplan  Cimahi Techno  Park  dan Road  Map pengembangan  klaster  inovasi  bisnis  digital kreatif  yang  disepakati  bersama  oleh  Pemerintah  Kota  Cimahi,  Badan
Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi  Republik  Indonesia,  dan  Kementerian Riset  dan  Teknologi,  bahwa  kolaborasi  yang  dilakukan  harus  mendukung program  utama  (Inkubasi  dan  Akselerasi),  untuk  itu  kolaborasi  antara Akademisi-Bisnis-Komunitas-Pemerintah-Media  (ABCGM)  pada  layanan  ini sangat erat dan akan menjadi simbiosis mutualisme bagi semua pihak yang bergabung  di  dalamnya.  Hasil  manfaat  dari  inovasi  LKA  CTP  yaitu  dapat menyediakan  konten  promosi  yang  sangat  dibutuhkan  para  pelaku  usaha Kota Cimahi berdasarkan potensi animator yang melimpah di Kota Cimahi. Ada  pun  konten  promosi  yang  dihasilkan  berupa  Poster,  Banner,  Desain Kemasan, Video Profil Produk, Foto Produk, Video Animasi dan Copywriting .
Inovasi birokrasi Sistem Peminjaman sarana dan prasarana gedung via website  dan  aplikasi  dilatarbelakangi  tugas  pokok  Cimahi  Technopark untuk  melaksanakan  sebagian  tugas  teknis  pada  Dinas  Perdagangan Koperasi  UKM  dan  Perindustrian  dalam  pengelolaan  Cimahi  Techno  Park yang mengembangkan ekonomi kreatif yang merupakan wahana pengembangan  dan  pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  untuk mendorong  pertumbuhan  ekonomi  kreatif  yang  terdiri  dari  16  subsektor ekonomi  kreatif,  di  antaranya  aplikasi  dan  game  developer,  arsitektur, desain  interior,  desain  komunikasi  visual,  desain  produk,  fashion,  flm, animasi  dan  video,  fotograf,  kriya,  kuliner,  music,  penerbotan,  periklanan, seni  pertunjukan,  seni  rupa,  televise  dan  radio  dan  untuk  kegiatan  SKPD Kota  Cimahi.  Pada  tahun  2019  jumlah  kegiatan  di  UPT.  Cimahi  Techno Park  sangat  padat  dengan  total  375  kegiatan  per  tahun,  dan  peminjam booking melalui  aplikasi www.peminjaman.cimahitechnopark.id dan  tidak bisa booking di hari yang sudah terisi. Sebelum ada aplikasi Cimahi Techno Park,  peminjaman  mengisi  formulir  peminjaman,  semakin  padatnya kegiatan  maka  dibuatkan website untuk  peminjaman,  dan  untuk Handphone  Android  bisa  download  di  Play  Store  yaitu  SmartCTP  untuk booking tanggal  kegiatan.  Di  Masa  Pandemi  ini,  Cimahi  Techno  Park  telah dibuka kembali dan sudah mulai banyak yang booking kegiatan di website Cimahi Techno Park, dengan menerapkan protokol Covid-19 untuk kegiatan yang  akan  dilangsungkan,  masing-masing  tempat  dan  ruangan  hanya  di
perbolehkan  50%  dari  jumlah  kapasitas  ruangan,  kecuali Convention  Hall hanya  di  perbolehkan  sebanyak  150  peserta  karna  di  buat  jarak  2  meter, Protokol Covid-19 sangat diterapkan untuk tamu sebelum masuk wajib cuci tangan dan cek suhu tubuh terlebih dahulu, setelah kegiatan ruangan steril dengan disemprot Disinfektan.
Manfaat  yang  dihasilkan  dari  inovasi  birokrasi  tersebut  yaitu  Cimahi Techno  Park  dapat  memfasilitasi  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  16  sub sektor  Industri  kreatif  atau  yang  disebut  dengan  konsep  kolaborasi  Penta Helix  (Akademisi,  Bisnis,  Komunitas,  Pemerintah  dan  Media).  Jumlah Valuasi    Penyelenggaraan  Kegiatan  Kolaboratif  di  Gedung  Cimahi  Techno Park  tahun  2017  sekitar  Rp  10.495.848.000  dengan  total  kegiatan sebanyak  342  kegiatan.  Tahun  2018  Valuasi  Penyelenggaraan  Kegiatan Kolaboratif  di  Gedung  Cimahi  Techno  Park  sekitar  Rp  8.103.417.000 dengan  total  kegiatan  sebanyak  325  kegiatan  dan  tahun  2019  Valuasi Penyelenggaraan  Kegiatan  Kolaboratif  di  Gedung  Cimahi  Techno  Park sebesar  Rp  15.835.031.000  dengan  total  kegiatan  375  kegiatan;    Selain memfasilitasi  kegiatan  di  Cimahi  Techno  Park,  kawasan  bisnis  di  Gedung BITC  juga  diisi  oleh  perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  IT Kreatif  dengan  jumlah  tenant  sebanyak  11  tenant.  Total  omzet  yang dihasilkan  para  pelaku  bisnis  di  Gedung  BITC  setiap  tahunnya  mencapai Rp 55 Milyar ( https://www.cimahitechnopark.id/visi-dan-misi.html , 2021).

## Faktor  Pendukung  Inovasi  Birokrasi  di  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)
Cimahi Technopark.
Sebagaimana  diungkapkan  Turrel  (dalam  Irwan,  2010)  yang  melihat inovasi  dari  dua  dimensi  yang  berbeda,  yaitu  dimensi  internal  inovasi  dan dimensi  eksternal  inovasi.  Untuk  itu,  akar  dari  meningkatnya  daya  saing nasional  adalah  menumbuh  kembangkan  inovasi  dari  tingkat  organisasi perangkat  daerah  sebagai  lingkungan  internal  dan  di  setiap  pemerintahan daerah  sebagai  lingkungan  eksternal.  Untuk  itu  diuraikan  faktor-faktor yang  mendukung  inovasi  birokrasi  di  UPT  Cimahi  Technopark  sebagai berikut :
a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mendukung.
Terdapat kebijakan  Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang  mendukung terlaksananya  inovasi  birokrasi  di  UPT  Cimahi  Technopark,  seperti Perpres106  Tahun2017  tentang  Kawasan  Sains  dan  Teknologi  dan Permenristek  No  25  Tahun  2019  tentang  Tata  Kelola  Penyelenggaraan KST.  Terbitnya  Peraturan  Wali  Kota  Cimahi  Nomor  14  Tahun  2018 tentang  Cimahi  Techno  Park  sebagai  Kawasan  Sains  dan  Teknologi Pengembangan  Klaster  Industri  Telematika/Digital  Kreatif  tertuang dalam  Dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  Kota  Cimahi  Tahun  2017-2022.  Penempatan  Lokasi  Klaster yang  strategis  membuat  Gedung  Cimahi  Technopark  mudah  diakses. Terdapat  pula  kemudahan  perizinan  bagi  pelaku  bisnis  Digital  Kreatif yang  dipermudah.  Fasilitas  Gedung  Cimahi  Techno  Park  yang  dapat digunakan  gratis  khususnya  oleh  pelaku  digital  kreatif  adalah  bentuk investasi  Pemerintah  Kota  Cimahi  terhadap  perkembangan  sektor digital kreatif kota Cimahi.
b. Infrastruktur yang Memadai.
Tersedia  Gedung  Cimahi  Techno  Park  untuk  Kawah  Candra  di  muka Pengembangan Klaster Digital Kreatif. Selain itu tersedia Gedung BITC sebagai Pengembangan Bisnis Klaster Digital Kreatif.
c. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Melimpah.
Banyaknya  Jumlah  Lulusan/Siswa  SMK,  Polteknik  dan  Perguruan Tinggi  di  Kota  Cimahi.  Adanya  Pelaku  bisnis  Digital  Kreatif  di  Kota Cimahi  dalam  (inwall/outwall).  SDM  Kawasan  Sains  Technopark  yang solid dan terampil.
d. Jaringan kerja sama yang Sudah Mulai Terbentuk.
Terdapat  61 Stakeholders dari  pilar  Akademisi-Bisnis-Komunitas- Pemerintah-Media (A-B-C-G-M) yang berkolaborasi di Kawasan Cimahi Techno  Park .  Ada  Hubungan  Kerja  sama  antar tenant Pelaku  Bisnis Digital  Kreatif  ( inwall/outwall ).  Terwujudnya  kerja  sama  antara
Pemerintah  Kota  Cimahi  dengan  12  stakeholders  yang  terdiri  dari akademisi,  bisnis  dan  komunitas  yang  dituangkan  dalam  MOU. Terwujudnya  kerja  sama  di  antara  SMKN  2  Cimahi  dengan  Industri (AyenaStudio) pada kegiatan Teaching Factory .
e. Adanya Sumber Teknologi dalam Klaster.
Tersedianya  5  orang  mentor  bidang  digital  kreatif  pada  kawasan klaster  dan  tersedianya  kerja  sama  dengan  Perguruan  Tinggi,  Industri dan Pelaku Industri.
f. Sumber Permodalan.
Adanya  Fasilitasi  Akses  ke  Lembaga  Permodalan  berupa Business Matching .
g. Kondisi Permintaan Sektor Terkait.
Adanya  Permintaan  Pemerintah  untuk  produk  DCD  untuk  Pelayanan. Ada  lulusan  Inkubasi  yang  bergerak  pada  Bidang  Percetakan  dan  ada Tenant  Inkubasi  yang  bergerak  mengembangkan Internet  of  Things (IoT).

## Faktor  Penghambat  Inovasi  Birokrasi  di  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)
Cimahi Technopark.
Sebagaimana  diungkapkan  Turrel  (dalam  Irwan,  2010)  yang  melihat inovasi  dari  dua  dimensi  yang  berbeda,  yaitu  dimensi  internal  inovasi  dan dimensi  eksternal  inovasi.  Untuk  itu  diuraikan  faktor-faktor  yang menghambat inovasi birokrasi di UPT Cimahi Technopark sebagai berikut:
a. Jumlah Anggaran yang kurang.
Pengurangan  anggaran  besar  –  besaran  terkait  pengembangan  Klaster Bisnis Digital Kreatif yang menjadi akibat dari realokasi dan refocusing anggaran penanganan covid-19.
b. Sosialisasi  yang  dilakukan  masih  belum  menunjukkan  hasil yang optimal.
c. Perkembangan  Industri bisnis digital sangat dinamis, sehingga permintaan selalu upgrade setiap saat. Untuk itu dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam sektor birokrasi publik.
d. Jumlah  SDM  pengelola  sarana  prasarana  pendukung  masih kurang seiring dengan jumlah anggaran yang kurang.
e. Minimnya  sertifikasi  dana  akreditasi  untuk  pelaksana Creative Business Digital .

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan mengenai analisis inovasi birokrasi di Unit Pelaksana  Teknis  Cimahi  Technopark  di  atas,  penulis  dapat  memberikan simpulan  bahwa  Inovasi  birokrasi  di  Unit  Pelaksana  Teknis  Cimahi Technopark  berada  pada  tipe  inovasi Top  Down  Innovation  to  Bottom-up Innovation dengan  tingkat  inovasi,  inovasi  birokrasi  yang  dilakukan  pada UPT  Cimahi  Technopark  berada  pada  tingkat  inovasi  perbaikan  layanan, inovasi sistem dan inovasi konseptual. Faktor pendukung inovasi birokrasi di  Unit  Pelaksana  Teknis  Cimahi  Technopark  terdiri  dari  kebijakan Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  yang  mendukung,  infrastruktur  yang memadai,  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  melimpah,  jaringan kerja  sama  yang  sudah  mulai  terbentuk,  adanya  sumber  teknologi  dalam klaster,  sumber  permodalan  dan  kondisi  permintaan  sektor  terkait.  Faktor penghambat inovasi birokrasi di Unit Pelaksana Teknis Cimahi Technopark terdiri dari jumlah anggaran yang kurang, sosialisasi yang dilakukan masih belum  menunjukkan  hasil  yang  optimal,  perkembangan  industri  bisnis digital  sangat  dinamis,  Jumlah  SDM  pengelola  sarana  prasarana pendukung masih kurang seiring dengan jumlah anggaran yang kurang dan minimnya  sertifikasi  dana  akreditasi  untuk  pelaksana Creative  Business Digital .

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-Undangan.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2017  Tentang Inovasi Daerah.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2010  tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Wali  Kota  Cimahi  Nomor  14  Tahun  2018 tentang Cimahi Techno Park Sebagai Kawasan Sains dan Teknologi.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Wali  Kota  Cimahi  Nomor  35  Tahun  2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Cimahi Technopark.

## Buku
Anatan,  Lina  dan  Lena  Ellitan.  2009.  Manajemen  Inovasi  (Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia). Penerbit, CV. Alfabeta Bandung.
Hutagalung,  Simon  dan  Hermawan,  Dedi.  2018.  Membangun  Inovasi Pemerintah Daerah. Sleman: CV. Budi Utama.
Kumorotomo,  Wahyudi.  2008.  Etika  Administrasi  Negara.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Makmur  dan  Thahir,  Rohana.  2012.  Inovasi  &  Kreativitas  Manusia  dalam Administrasi dan Manajemen. Refika Aditama. Bandung
Ngadisah.  Pengertian  dan  Teori  -  Teori  Klasik  Birokrasi.  Universitas Terbuka.
Osborne,  S.  P.  dan  Brown,  K.  2005. Managing  Change  And  Innovation  In Public Service Organizations . Madison Ave, N.Y.: Routledge.
Thoha,  Miftah.  2005.  Perilaku  Organisasi  :  Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Kurniawan,  Robi  Cahyadi.  2017.  Inovasi  Kualitas  Pelayanan  Publik Pemerintah Daerah. Jurnal FIAT JUSTISIA Universitas Lampung.
Mulgan,  G.  dan  Albury,  D.  2003. Innovation  in  the  Public  Sector,  Working Paper Version 1.9. October, Strategy Unit, UK Cabinet Office.
Nurdin,  Zulfa.  2016.  Inovasi  Kawasan  Bebas  Asap  Rokok  di  Desa  Bone- Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang: Universitas Hasanudin Makassar.

## Disertasi, Tesis dan Skripsi
Noor,  Irwan.  2010.  Desain  Inovasi  Pemerintah  Daerah.  Universitas Brawijaya. Disertasi.
Ernawan.  1988.  Peranan  Birokrasi  Terhadap  Peningkatan  Efektifitas Pengambilan  Keputusan  di  Perusahaan  Besar.  Skripsi  Tidak Diterbitkan. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

## Sumber Terbuka.
Imanuddin,  M.  (2016,  April  06).  Inovasi  pelayanan  publik:  percepatan peningkatan  kualitas  pelayanan  publik.  Kemepan-RB.  Diunduh  dari http://sinovik.menpan.go.id/index.php/site/article/223 .
Program  Nawa  Cita  Tahun  2014  –  2019  Poin  Keenam.  Diakses  melalui https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A +9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis pada  1  Mei 2021.
Visi  Misi  UPT  Cimahi  Technopark https://www.cimahitechnopark.id/visi- dan-misi.html diakses pada 1 Mei 2021.