https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2024, Vol. 8 No. 01
Received: November 2019 Accepted: Januari 2024 Published: Januari 2024 Article DOI: http://dx.doi.org/10.24903/jam.v8i01.2642

## Sosialisasi Pengawasan Pemilu yang Berkualitas untuk Melahirkan
Pemimpin yang Berintegritas

## Jaidun
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
doktorJaidun@gmail.com

## Abstrak
Pengawasan pemilihan umum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta perangkat pengawas di tingkat desa dan kecamatan adalah  untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang langsung, umum, jujur, bebas dan rahasia. Jika penyelenggaraan pemilu benar-benar dilaksanakan secara bebas, rahasia, jujur, adil, berkualitas dan demokratis, maka sudah  barang  tentu  akan  menghasilkan  pemimpin  bangsa  yang  berkualitas,  berwibawa, transparan, kredibel dan berintegritas. Penyelenggaraan pemilihan umum memiliki keterkaitan yang  erat  dengan instrumen  hukum  sebagai  alat  pengaturan  dalam  rangka  penguatan  sistem demokrasi. Hukum dan demokrasi ibarat dua sisi mata uang yang saling membutuhkan dalam sebuah negara demokrasi. Tanpa instrumen hukum sulit untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Instrumen hukum dapat mewujudkan keadilan dan integritas peserta pemilu, termasuk  penyelenggara  pemilu.  Instrumen  hukum  menjamin  konsistensi  dalam  pengaturan pemilu. Artinya, jika tidak ada konsistensi mengenai pengaturan pemilihan umum, maka akan berdampak  buruk  bagi  penyelenggaraan  pemilihan  umum.  Hal  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh peserta  dan  penyelenggara  pemilihan  umum  untuk  melakukan  kecurangan  atau  melanggar hukum  dalam  pemilihan  umum.  Instrumen  hukum  memberikan  kepastian  hukum  dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengaturan pemilihan umum. Instrumen hukum dapat menciptakan pemilihan umum yang efektif dan efisien.

## Kata Kunci: Pengawasan pemilu; kualitas; pemimpin yang berintegritas. Pendahuluan
Pendahuluan harus ada di bagian ini. Font Size 12, Times New Roman.
Penyelenggaraan  pemilihan  umum  hanya  ada  pada  negara-negara  yang  menganut  paham demokrasi,  termasuk  negara  monarki  demokratis,  seperti  negara-negara  persemakmuran dengan sistem pemerintahan parlementer. Indonesia termasuk negara yang paham demokrasi dengan  sistem  pemerintahan  Presidensiil.  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  telah  berlangsung sejak tahun 1955 hingga tahun 2019 dan akan direncanakan Pemilihan Umum secara serentak pada tahun 2024 yang akan datang. Perangkat hukum sebagai alat untuk mengatur tata tertib penyelenggaraaan  Pemilihan  sudah  disiapkan  oleh  negara  guna  menjamin  adanya  kepastian hukum dan pemilihan umum yang demokratis serta berintegritas.
Ketentuan  Pasal  4  Undang-Undang  nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum menyebutkan, pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan yaitu: (1)    memperkuat sistem ketatanegaraan  sistem  demokratis;  (2)  mewujudkan  pemilu  yang  adil  dan  berintegritas;  (3)
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2024, Vol. 8 No. 01
menjamin  konsistensi  pengaturan  sistem  pemilu;  (4)  memberikan  kepastian  hukum  dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan (5) meurujudkan pemilu yang efektif dan efisien.
Penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki hubungan erat dengan instrument hukum sebagai alat  yang  mengatur  dalam  rangka  penguatan  sistem  demokrasi.  Hukum  dan  demokrasi bagaikan  dua  sisi  mata  uang  yang  saling  membutuhkan  dalam  sebuah  negara  demokratis. Tanpa ada instrument hukum sulit mewajudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Instrumen hukum  dapat  mewujudkan  keadilan  dan  integritas  peserta  pemilihan  umum,  termasuk penyelenggara  pemilihan.  Instrumen  hukum  menjamin  konsistensi  pengaturan  pemilihan umum.  Artinya,  jika  tidak  ada  konsistensi  mengenai  pengaturan  pemilihan  umum  akan berdampak  buruk  pada  penyelenggaan  pemilihan  umum.  Hal  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh peserta  dan  penyelenggara  pemilihan  umum  untuk  melakukan  kecurangan  atau  melanggar hukum  dalam  pemilihan  umum.  Instrumen  hukum  memberikan  kepastian  hujum  dalam mencegah dupkasi dalam pengaturan pemilihan umum. Instrumen hukum dapat mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisian.
Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara nasional dan Badan Pengawas Pemilihan umum (BAWASLU) secara nasional mulai dari pusat sampai ke pelosok desa, di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilihan umum, sementara posisi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) melaksanakan pengawasan terhadap tahapam penyelenggaraan pemilihan umum secara sistimatis mulai dari tingkat Pusat sampai dengan ke pelosok desa dan juga Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal ini dilaksanakan  untuk  menjamin  penyelenggaraan  Pemilihan  umum  secara  langsung,  umum, jujur, bebas dan rahasia.  Jika penyelanggaraan Pemilu benar-benar dilaksanakan secara bebas, rahasia,  jujur,  adil,  berkualitas  dan  demokratis,  maka  pasti  akan  menghasilkan  pemimpin bangsa yang berkualitas, berwibawa, transparan, kredible dan berintegritas.
Pengawasan  adalah  keseluruhan  upaya  pengamatan  pelaksanaan  kegiatan  operasional  guna menjamin  berbagai  kegiatan  sesuai  rencana  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  sifat pengawasan yang dilakukan adalah preventive yaitu mencegah terjadinya penyimpangan dari rencana semula (Siagian, 2002). Pengawasan pemilihan yang berkualitas adalah pengawasan yang  mampu  mencegah  terjadinya  kecurangan,  antara  politik  uang  (money  politik), penggelembungan  suara  dan  memintahkan  suara  orang  lain  kedalam  suara  yang  lain  yang menentukan kekalahan dan kemenangan.
Pengawasan merupakan pengujian terhadap segala sesuatu agar berlangsung sesuai perintah Undang-undang dengan tujuan menunjukkan (menentukan) aspek kelemahan atau kesalahan dengan maksud untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya penyimpangan (Victor & Juhir, 1994).    Pengawasan  pemilu  merupakan  serangkaian  aktivitas  dan/atau  tindakan  badan pengawas  pemilihan  Umum  beserta  apatur  pengawas  secara  nasional  untuk  memastikan terhadap  semua  tahapan  Pemilu  berjalan sesuai  ketentuan  hukum  dan  Peraturan  Perundanh- Undangan yang berlaku.
Dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, fokus utama adalah mencapai tujuan yang bertujuan  untuk  mendukung  program  Perguruan  Tinggi  sebagai  pusat  pendidikan  dalam memberikan  dan  meningkatkan  ilmu  pengetahuan  pada  masyarakat  terkait  penyelenggaraan Pemilihan  Umum.  Kegiatan  ini  akan  berfokus  pada  sosialisasi  mengenai  pengawasan pemilihan  umum,  dengan  harapan  dapat  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilihan umum oleh Badan Pengawas Pemilihan
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2024, Vol. 8 No. 01
Umum  (BAWASLU)  yang  berintegritas.  Selain  itu,  kegiatan  ini  juga  bertujuan  untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilihan umum yang bersih, berkualitas, dan demokratis, serta  menyebarkan  informasi  terkait  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  kepada  masyarakat secara luas.
Dalam pelaksanaan PkM ini, pihak yang terlibat akan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut dengan  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  kepada masyarakat,  sehingga  diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses Pemilihan Umum. Dengan begitu, diharapkan pemilihan umum yang dilakukan akan lebih transparan, adil, dan berintegritas, serta dapat memberikan hasil yang berkualitas dan demokratis bagi masyarakat serta bagi lembaga negara.
PkM  ini  diharapkan  berguna  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat,  khususnya  bagi  para  peserta dalam kegiatan ini untuk mengetahui dan memahami tentang betapa pentingnya pengawasan pemilihan  Umum  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  dalam  rangka melahirkan pemimpin yang berintegritas.

## Metode
Kegiatan  dilaksanakan  di  Gedung  C,  ruang  Serbaguna  Universitas  Widya  Gama  Mahakam Samarinda. Acara berlangsung selama satu hari dan dihadiri oleh mahasiswa dan dosen. Para peserta mendapatkan pelatihan, diskusi, dan sesi tanya jawab tentang pengawasan pemilihan umum  dan  demokrasi.  Kegiatan  ini  berfokus  pada  peningkatan  pemahaman  peserta  tentang pentingnya  pemilihan  umum  yang  bersih  dan  berkualitas  serta  dampak  positifnya.  Dengan dilaksanakannya  sosialisasi  ini,  Perguruan  Tinggi  dapat  berkontribusi  kepada  masyarakat tentang pentingnya edukasi dalam pemilihan umum.
Gambar 1. Penulis foto bersama Wakil Rektor UWGM, ketua BAWASLU Kalimantan Timur beserta para staf BAWASLU Kalimantan Timur
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2024, Vol. 8 No. 01

## Hasil dan Pembahasan
In this section please present the results including tables, figures, numbers and graphs (if any). Font Size 12, Times New Roman.
Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa hal yang terkait pelaksanaan sosialisasai mengenai pengawasan pemilihan yang diselnggarakan oleh Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan  Timur.    Hal  ini  meliputi  hasil  yang  dicapai  dan  pembahasan  pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM).

## Pengawasan Pemilihan Umum yang berintegritas
Pengawasan Pemiliahn umum yang berintegritas mengandung unsur kejujuran, transparansi, akuntabelity,  cermat  dan  akurat  dalam  melaksanakan  fungsi,  tugas  dan  kewenangannya. Integritas  Badan  Pengawas  Pemilu  sangat  penting,  karena merupakan  salah  satu  tolak  ukur terwujudnya Pemilu yang demokratis. Melalui pengawasan tersebut, Badan Pengawas Pemilu dapat menjamin dan memastikan pelaksanaan semua tahapan pemilu berjalan secara jujur, adil, berkualitas dan demokratis. Artinya secara profesionalitas Badan Pengawas dapat mencegah pelanggaran pemilu, termasuk kecurangan pemilu yang dilakukan oleh internal penyelenggara pemilu  itu  sendiri,  termasuk  mengenai  kemungkinan  adanya  suap-menyuap  antara penyelenggara dengan peserta pemilu (Parpol, para caleg).
Untuk  mewujudkan  pemilihan  umum  yang  bebas,  rahasia,  jujur,  adil,  berkualitas  dan demokratis sangat tergantung kualitas moral publik dalam memilih calon pemimpin mereka. Artinya kualitas pemimpin yang akan dipilih kelak sangat tergantung kualitas para pemilihnya juga. Jangan salahkan pemimpin, jika dikemudian hari setelah dilantik menjadi pemimpin, suka berbicara bohong/berdusta, suka janji-janji palsu, demikianlah gambaran kualitas dan integritas pemilihnya.
Sukses, gagal, bersih, jujur, tidak jujur, adil, tidak adil, berkualitas dan/atau tidak berkualitas, demokratis  atau curang  dalam  setiap  tahapan  PEMILU  sangat  tergantung  kualitas  “kinerja” “Penyelenggara  Pemilu”  (KPU,  BAWASLU,  DKPP)  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawab yang diembannya.

## Pemilihan umum yang bersih, berkualitas dan demoktratis
Komitmen yang kuat dan pengawasan yang berintritas yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilihan (BAWASLU) secara nasional merupakan harapan besar bagi rakyat Indonesia agar pemilihan umum dilaksanakan sesuai asas pemilu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang menegaskan, bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, ahasia, jujur dan adil.  Secara demoktratis  setiap  WNI  yang  mempunyai  hak  pilih  dapat  menyalurkan  pilihannya  secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Pemilihan  umum  dalam  suatu  negara  demokratis  harus  dilaksanakan  secara  jujur,  adil  dan demokratis, karena pada dasarnya pemilihan umum yang demoktrais adalah akan melahirkan pemimpin  yang  berintegritas  yang  mampu  dan  mau  mengubah  system  Pemerintahan
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2024, Vol. 8 No. 01
berdasarkan keinginan mayoritas rakyat, kaerna hal tersebut hak dan kewajiban warga negara dalam  suatu  negara  demokrasi,  hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh    Munir Fuady,  yang  menegaskan,  bahwa  demokrasi  adalah  suatu  sistem  pemerintahan  dalam  suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik  dalam  menjalankan  kehidupannya  maupun  dalam  berpartisipasi  terhadap  kekuasaan negara,  dimana  rakyat  berhak  untuk  ikut  serta  dalam  menjalankan  negara  atau  mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang ruang public (public sphere) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (from the people by the people to the people) (Fuady, 2010).
Prosedur  pergantian  kekuasaan  dalam  negara  demokrasi  dilaksanakan  secara  konstitusional berdasarkan  kehendak  rakyat,  karena  rakyat  merupakan  pemilik  kekuasaan  dan  kedaulatan dalam negara demokrasi, oleh karena itu penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  rumusan  Pasal  3  Undang- Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, menyebutkan, bahwa Pemilihan umum dilaksanakan  sesuai  prinsip  penyelenggara  pemilu,  yaitu  mandiri,  jujur,  adil,  berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

## OutPut pemilihan umum yang bersih, berkualitas dan demokratus
Salah  satu  faktor  penting  dalam  penyelenggaraan  Pemilihan  umum  guna  menghasilkan pemimpin-pemimpin  yang  berkualitas  adalah  sistem  pengawasan  yang  berkualitas  dan transparan.  Kenapa  pengawasan  pemilihan  itu  harus  diawasi  dan  dianggap  penting?  karena secara filosofis manusia itu pada hakekatnya cendrung berbuat curang, melanggar hukum, tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, bahkan bisa terjadi suap, menyuap. Factor lain adalah dapat menggunakan pendekatan keimanan  personal dan kesadaran individu yang meyakini bahwa semua perilakunya akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tugas  mengawasi  Pemilihan  umum  adalah  amanat  yang  harus  diklaksanakan  sebagaimana semestinya,  tidak  boleh  menjadi  pengawas  yang  berkhianat.  Dengan  demikian  pengawasan seperti  ini  akan  melahirkan  sugesti  untuk  menjaga  diri  dari  penyalahgunaan  wewenang, menerima  atau  memberi  suap,  penyelewengan,  dan  korupsi,  sehingga  out-put-nya  adalah menghasilkan  Presiden,  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyar  (DPR),  anggota  Dewan Derwakilan Daerah (DPD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang  jujur, bermoral, kredible, transparansi, akuntable, Profesionalitas, berintegritas dan demokratis

## OutPut pemilihan umum yang curang,  tidak jujur, tidak bermoral, tidak berkualitas dan tidak demokratis
Sulit  barangkali  menghasilkan  pemimpin  masa  depan  bangsa  yang  jujur  dan  bermoral  dan berintegritas, salah satu indikator penyelenggaraan pemilihan yang curang, tidak jujur, tidak
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2024, Vol. 8 No. 01
bermoral,  tidak  berkualitas  dan  tidak  demokrtatis  akan  menghasilkan    Presiden,  anggota- anggota DPR, anggota-anggota DPD dan anggota-anggota DPRD yang dapat dipastikan tidak bersih, tidak jujur, curang, tidak bermoral, tidak kredible, tidak transparansi, tidak akuntable, tidak professional, tidak punya integritas dan tidak demokratis.
Gambar 2: Penulis sedang menyampaikan materi didampingi moderator dan salah seorang komisioner BAWASLU Kalimantan Timur
Gambar 3: Sesi Tanya jawab
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2024, Vol. 8 No. 01

## Gambar 4 Foto bersama dengan para peserta selesai acara “Sosialisasi” Pengawasan Pemilu

## Simpulan dan rekomendasi
Hasil  pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  yang  berfokus  pada  sosialisasi pengawasan  pemilihan  umum  yang  berkualitas  memberikan  beberapa  kesimpulan  penting. Pertama,  PkM  telah  berhasil  memberikan  ilmu  pengetahuan  kepada  peserta,  terutama mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, bermoral, dan berintegritas, dengan tujuan  menghasilkan  pemimpin  yang  memiliki  moralitas  tinggi,  kualitas,  dan  berprinsip demokratis. Kedua, materi yang disampaikan dalam kegiatan ini dipahami dengan baik oleh peserta. Ketiga, kegiatan berjalan lancar, tepat waktu, sesuai dengan ekspektasi, dan peserta dapat berkomunikasi dengan pembicara dan peserta lainnya dengan baik.
Selain  itu,  penulis  memberikan  saran  untuk  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  agar bekerjasama  dengan  tokoh  masyarakat,  agama,  pemuda,  mahasiswa,  dan  LSM  yang  peduli terhadap pemilihan umum yang bersih, mulai dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan. Hal ini bertujuan  untuk  meningkatkan  pengawasan  terhadap  tahapan  pemilihan  umum  dan memastikan proses berjalan dengan integritas dan transparansi.
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2024, Vol. 8 No. 01

## Daftar Pustaka
Fuady, M. (2010). Konsep negara demokrtasi . PT. Refika Aditama.
Siagian, S. P. (2002). Manajemen Stratejik . PT. Bumi Aksara.
Victor, M. S., & Juhir, J. (1994). Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Rineka Cipta, Yogyakarta .

## Peraturan Perundang-undangan.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945)
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)