## Jurnal Restorative Justice
Vol. 7 No. 2, November 2023 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200
PEMBATASAN NILAI PERKARA YANG DAPAT DIAJUKAN BANDING DAN KASASI UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA BIAYA RINGAN

## LIMITATION OF THE VALUE OF CASES THAT CAN BE FILED APPEAL AND CASATION TO REALIZE THE PRINCIPLE OF FAST, SIMPLE, CHEAP TRIAL
Cavin George Ngilawane 1 , Herry Hendri Fernando Mote 2 , Raymond Paradeys Fenetiruma 3 1 Universitas Musamus, Email: cavingeorge09@yahoo.com
2 Universitas Musamus, Email: herryhendri@unmus.ac.id
2 Universitas Musamus, Email: fenet@unmus.ac.id

## Abstrak
Pengadilan  sebagai  sarana  yang  banyak  dipakai  oleh  warga  negara  dalam  menyelesaikan masalah  tentunya  diharapkan  dapat  menjadi  lembaga  yang  dapat  memuaskan  keinginan dan  kehendak  dari  warga  pencari  keadilan.  Namun  dalam  praktiknya  di  pengadilan seringkali  ditemukan  hal  yang  mengganjal  dalam  sistem  peradilan  yang  tidak  efektif  dan efisien,  penyelesaian  perkara  memakan  waktu  bertahun-tahun,  proses  yang  lama,  dapat diajukan hukum yang berkepanjangan mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali, setelah  berkekuatan  hukum  tetap,  eksekusi  dibenturkan  lagi  hukum  verzet.  Selain  proses yang  lama  dan  biaya  mahal,  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  juga  menimbulkan penumpukan  jumlah  perkara  di  pengadilan.  Adagium  yang  menyatakan  peradilan  cepat, sedehana dan biaya ringan dirasakan tidak efektif bagi para pencari keadilan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari lembaga Makamah Agung untuk mewujudkan  asas  perdilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan.  Penelitian  hukum  normatif dipilih  sebagai  jenis  penelitian  pada  penulisan  ini  dengan  data  sekunder  yang  terdiri  dari bahan hukum primer dan sekunder menjadi lingkup jenis data yang dikaji. Alat pengumpul data  yang  digunakan  berupa  studi  kepustakaan  dan  dalam  analisis  data  dilakukan pendekatan  politik  hukum. Analisis  data  menggunakan  metode  deduktif  yang  kemudian diuraikan  secara deskriptif kualitatif  dalam  kesimpulannya.  Hasil  penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  untuk  mengurangi  penumpukan  perkara  perdata  di  Makamah Agung khusunya yang nilai perkara tertentu (kecil) demi mewujudkan asas peradilan cepat sederhana  biaya  murah,  maka  telah  dilakukan  pembatasan  upaya  hukum  dalam  bentuk undang, undang, PERMA dan SEMA, dan MA telah membuat cetak biru untuk melakukan pembatasan nilai perkara yang bisa dilakukan upaya hukum kasasi.
Kata Kunci: peradilan, penumpukan perkara, peradilan cepat sederhana biaya ringan

## Abstract
Courts  as  a  means  that  are  widely  used  by  citizens  in  resolving  problems  are  of  course expected  to  become  institutions  that  can  satisfy  the  desires  and  desires  of  citizens  seeking justice. However, in practice in court, things are often found that are obstacles in the judicial system that are not effective and efficient, the resolution of cases takes years, the process is long,  the  law can  be  submitted  for  a  long  time  starting  from  appeal,  cassation  and  judicial review, after it has permanent legal force, The execution was again violated by verzet law. Apart from the long process and expensive costs, resolving disputes through litigation also causes an accumulation of cases in court. The adage that states that justice is fast, simple and low cost is felt to be ineffective for justice seekers in Indonesia. The aim of this research is to determine the role of the Supreme Court institution in realizing the principles of fast, simple and  low-cost  justice.  Normative  legal  research  was  chosen  as  the  type  of  research  in  this writing with  secondary data consisting  of primary and secondary legal  materials being  the scope of the type of data studied. The data collection tool used was a literature study and a legal political approach was used to analyze the data. Data analysis uses a deductive method which  is  then  described  qualitatively  descriptively  in  the  conclusion.  The  results  of  this research  conclude  that  in  order  to  reduce  the  buildup  of  civil  cases  at  the  Supreme  Court, especially  those  with  a  certain  (small)  case  value  in  order  to  realize  the  principle  of  fast, simple, low-cost justice, restrictions on legal remedies have been implemented in the form of laws, statutes, PERMA and SEMA, and the Supreme Court has made blueprint for limiting the value of cases that can be taken as cassation.
Keywords: Trial, accumulation of cases, fast trial, simple, low cost

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum selalu mengatur kehidupan  bernegara  yang  di  dalamnya  mengatur  hubungan  antar  sesama individu  dan  hubungan  antara  individu  dengan  negara.  Jika  terjadi pertentangan atau bentrokan kepentingan hukum antara individu dan invidu atau  individu  dengan  negara  hukum  positif  selalu  digunakan  untuk menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  Sarana  yang  dipakai  oleh  warga negara  untuk  menyelesaikan  bentrokan  kepentingan  hukum  tersebut  bisa melalui  pengadilan  maupun  diluar  pengadilan,  litigasi  atau  non  litigasi. Namun  biasanya  penyelesaian  masalah  melalui  non  litigasi  dianggap  oleh pencari  keadilan  belum  mampu  atau  belum  cukup  memberikan  solusi sehingga perkara-perkara tersebut dilanjtkan melalui pengadilan.
Pengadilan  sebagai  sarana  yang  banyak  dipakai  oleh  warga  negara dalam menyelesaikan masalah tentunya diharapkan dapat menjadi Lembaga
yang  dapat  memuaskan  keinginan  dan  kehendak  dari  warga  pencari keadilan.
Namun  dalam  praktiknya  di  pengadilan  seringkali  ditemukan  hal yang  mengganjal  dalam  sistem  peradilan  yang  tidak  efektif  dan  efisien, penyelesaian  perkara  memakan  waktu  bertahun-tahun,  proses  yang  lama, dapat diajukan hukum yang berkepanjangan mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali, setelah berkekuatan hukum tetap, eksekusi dibenturkan lagi  hukum  verzet.  Selain  proses  yang  lama  dan  biaya  mahal,  penyelesaian sengketa melalui litigasi juga menimbulkan penumpukan jumlah perkara di pengadilan
Dengan  semakin  meningkatnya  problematika  dan  hasrat  manusia dalam mencari keadilan, maka tidak dapat dipungkiri lagi akan berdampak pada  meningkatnya  volume  perkara  yang  masuk  ke  pengadilan. 1 Perkara- perkara  ini  tidak  hanya  meliputi  perkara  pidana,  tetapi  juga  perdata,  tata usaha  negara,  dan  juga  militer.  Ironisnya  perkara-perkara  yang  menumpuk tersebut dibidang perdata nilai perkara tersebut cukup dibilang kecil.
Dengan  beragamnya  jenis  perkara  ini,  maka  pengadilan  selalu dituntut  untuk  selalu  berada  dalam  kondisi  prima,  tidak  hanya  dalam  sisi aparatur (pejabat pengadilan) nya, fasilitasnya, tapi juga sistemnya.
Penumpukan perkara di Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA), yang merupakan tingkatan tertinggi dalam hierarkis penanganan hukum di republik  ini,  menjadi  suatu  realitas  hukum  yang  tidak  dapat  dibantahkan lagi.  Dimana  antara  komparitas  perkara,  aparat,  dan  fasilitas  kian  tidak seimbang.  Data  terakhir  yang  dilansir  oleh  MA,  kian  menasbihkan  bahwa perbandingan tersebut menjadi sangat tajam. 2
1 Baca Buletin Komisi Yudisial, Menyongsong Sistem Kamar di Mahkamah Agung, Vol. V No. 5 (April – Mei 2011), hlm. 15.
2 Ibid, hlm. 16.
Tabel 1. Jumlah perkara di Makamah Agung Jenis Perkara Jumlah Perkara Persentase Perdata umum 4066 21,68 % Perdata khusus 1.327 7,08 % Pidana umum 1025 5,47 % Pidana Khusus 6.165 32,87 % Peradilan Agama 848 4,52 % Tata Usaha Negara 5.102 27,21 % Militer 202 1,17 %
Sumber: Makamah Agung RI 2022
Angka-angka  tersebut  tentunya  akan  terus  bertambah,  apabila permasalah  tersebut  tidak  diatasi.  Memang  masih  banyak  yang  perlu dibenahi,  tidak  hanya  jumblah  apparat  yang  perlu  ditambah  tepai  juga system peradilan juga perlu diperbaiki.
Penumpukan  perkara  di  MA  saat  ini  cukup  mengkhawatirkan. Tentunya  hal  ini  akan  berimpilkasi  pada  kualitas  putusan  hakim  yang menjadi  mahkota  keadilan  dalam  penegakan  hukum  itu  sendiri.  Jimly Asshidiqie  yang  merupakan  Mantan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi, menuturkan bahwa peradilan indonesia saat ini kebanjiran perkara. 3
Berdasarkan  permasalahan  yang  dijelaskan  di  atas  menurut  penulis perlu  menggunakan  pendekatan  politik  hukum  untuk  menyelesaiakn permasalahan tersebut.
Permasalahan
3 Ibid, hlm. 17.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  mengangkat  permasalahan sebagai  berikut:  bagaimanakah  pendekatan  politik  hukum  yang  perlu dilakukan  oleh  MA  demi  mewujudkan  asas  perdilan  cepat,  sederhana  dan biaya ringan?

## Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum yang  digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif yang bertitik fokus pada peraturan perundang-undangan.
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  politik  hukum. pendekatan politik hukum adalah legal policy atau garis  (kebijakan)  resmi tentang  hukum  yang  akan diberlakukan  baik  dengan  pembuatan  hukum baru  maupun  dengan  penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.
Dalam  penulisan  hukum  ini  penulis  menggunakan  data  sekunder sebagai data utama.
1. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:
a. Bahan hukum primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari hukum  positif  Indonesia  berupa  perundang-undangan  yang  berlaku. Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:
1) SEMA No. 6 Tahun 1992, yang menentukan agar penanganan dan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding diselesaikan paling lama dalam waktu (6) enam bulan, dan jika melampaui waktu tersebut harus melaporkannya kepada Mahkamah Agung disertai dengan alasan- alasannya
2) SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai
3) PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana kemudian disempurnakan dengan PERMA No. 1 tahun 2008
4) PERMA No. 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal
5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
b. Bahan hukum sekunder
Bahan  sekunder  merupakan  pendapat  ahli  dan  pendapat  bukan hukum tentang Politik Hukum Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana  Ringan  yang  diperoleh  dari  buku,  jurnal  dan  rancangan undang-undang, hasil penelitian dan internet.
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dalam  penelitian  ini  dilakukan melalui:
a. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder  berupa pendapat  hukum,  buku,  jurnal,  rancangan  undang-undang,  serta  hasil penelitian  mengenai  Politik  Hukum  Pidana  Kerja  Sosial  Bagi  Pelaku Tindak Pidana Ringan.
Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  melalui  langkah-langkah sebagai berikut.
1. Data sekunder

## a. Bahan hukum primer
1) Deskripsi
Deskripsi  merupakan  uraian  terhadap  isi  dan  struktur  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  Politik Hukum  Mengenai  Sanksi  Pidana  Kerja  Sosial  Bagi  Pelaku  Tindak Pidana Ringan.
2) Sistematis
Sistematisasi  secara  vertikal  terhadap  pasal-pasal  dalam  bahan hukum primer.
Ditinjau  secara  vertikal  tidak  ada  antinomi  antara  pasal-pasal dalam  peraturan  perundnag-undangan  sehingga  terdapat sinkronisasi.  Prinsip  penalaran  hukumnya  subsumsi  karena adanya hubungan logis antara peraturan yang lebih tinggi dengan yang  lebih  rendah.  Dengan  demikian  tidak  diperlukan  asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
Ditinjau  secara  horizontal  tidak  ada  antinomi  antara  pasal-pasal dalam  peraturan  perundnag-undangan  sehingga  terdapat harmonisasi.  Prinsip  penalaran  hukumnya  non  kontradiksi. Dengan  demikian  tidak  diperlukan  asas  berlakunya  peraturan perundang-undangan.
b. Bahan hukum sekunder
Analisis  hukum  sekunder  dilakukan  dengan  titik  fokus  pendapat- pendapat  hukum  dari  buku,  jurnal,  rancangan  undang-undang,  hasil penelitian,  serta  narasumber.  Data  tersebut  kemudian  dideskripsikan dan diabstraksi untuk dicari persamaan dan perbedaan pendapat dari narasumber  mengenai  politik  hukum  pidana  kerja  sosial  bagi  pelaku tindak pidana ringan.

## Pembahasan

## Pengaturan  Pembatasan  Upaya  Hukum  Di  Dalam  Peraturan  Perundang- undangan
Seiring  dengan  makin  meningkatnya  jumlah  perkara  yang  masuk,  dan juga  yang  berhasil  diputus  di  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi, jumlah  putusan  yang  diajukan  upaya  hukum  Kasasi  ke  Mahkamah  Agung juga  semakin  meningkat  dan  mulai  menjadi  masalah  serius.  Berkenaan dengan  hal  tersebut,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  menganggap serius hal ini dan meresponnya dengan mengeluarkan ketetapan, yakni TAP MPR  No.  VIII/MPR/2000  tentang  Laporan  Tahunan  Lembaga-lembaga Tinggi  Negara  pada  Sidang  Tahunan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  tahun  2000  yang  salah  satu  substansinya merekomendasikan  agar  Mahkamah  Agung  segera  menyelesaikan tunggakan perkara dengan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan dan agar  Mahkamah  Agung  membuat  peraturan  untuk  membatasi  masuknya perkara kasasi. 4
Berdasarkan  hal  tersebut  Makamah  Aggung  telah  mengeluarkan beberapa ketentuan dalam rangka untuk mengurangi atau membatasi upaya hukum  guna  mewujudkan  asas  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan, diantaranya yaitu:
a. SEMA  No.  6  Tahun  1992,  yang  menentukan  agar  penanganan  dan penyelesaian  perkara  pada  pengadilan  tingkat  pertama  dan pengadilan tingkat banding diselesaikan paling lama dalam waktu (6) enam bulan, dan jika melampaui waktu tersebut harus melaporkannya kepada Mahkamah Agung disertai dengan alasan-alasannya
4 Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Pembatasan Perkara: Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas, hlm. 9.
b. SEMA  No.  1  Tahun  2002  tentang  Pemberdayaan  Pengadilan  Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai
c. PERMA  No.  2  Tahun  2003  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan, sebagaimana kemudian disempurnakan dengan PERMA No. 1 tahun 2008
d. PERMA  No.  1  Tahun  2001  tentang  Permohonan  Kasasi  Perkara Perdata yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal
e. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
PERMA  No.  1  Tahun  2001  mengatur  dalam  hal  perkara  perdata  yang akan  diajukan  permohonan  kasasi  tidak  memenuhi  persyaratan  formal sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  46  dan  Pasal  47  UU  No.  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung, maka panitera pengadilan tingkat pertama yang memutus  perkara,  yang  dimohon  kasasi  tidak  perlu  meneruskan  kepada Mahkamah  Agung  permohonan  kasasi  yang  tidak  memenuhi  persyaratan formal  tersebut.  Namun  upaya  Mahkamah  Agung  ini  belum  juga  mampu mengurangi jumlah perkara secara signifikan. Hal ini seiiring dengan makin meningkatnya  jumlah  perkara  di  pengadilan  tingkat  pertama  dan  banding yang  berujung pada permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Di samping itu,  dalam  rangka  pembatasan  upaya  hukum  kasasi,  pemerintah  telah melakukan upaya dengan menetapkan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2009, yang mengatur  bahwa  perkara  yang  tidak  memenuhi  syarat  formal,  yaitu,  lewat waktu,  terlambat  mengirimkan  memori  kasasi  atau  tidak  mengirimkan
memori  kasasi,  untuk  tidak  diajukan  oleh  panitera  pengadilan  tingkat pertama ke Mahkamah Agung.

## Pembatasan Nilai Perkara Perdata Yang Dapan Dimohonkan Kasasi
Di  dalam  praktek  peradilan  seringkali  dijumpai  bahwa  upaya  hukum kasasi  perdata  dipergunakan  oleh  para  pihak  hanya  untuk  menunda pelaksanaan eksekusi. Hal ini menimbulkan efek besarnya biaya berperkara yang  harus  ditanggung  oleh  pencari  keadilan,  baik  biaya  uang  untuk pengajuan perkara dan advokat, serta waktu berperkara yang semakin lama, yang tidak seimbang dengan kompensasi yang diharapkan dari penyelesaian perkara melalui pengadilan. Hal ini menjadi faktor yang membuat sebagian pihak  yang  memiliki  sengketa  dengan  nilai  kecil  menjadi  enggan menyelesaikan sengketanya ke pengadilan.
Karena  itu  sudah  seharusnya  perkara  perdata  dengan  nilai kerugian/sengketa  di bawah  nominal  tertentu  (yang  dianggap  kecil)  cukup berhenti  dipengadilan  tingkat  banding,  atau  bahkan  pengadilan  tingkat pertama.  Rekomendasi  ini  sebenarnya  telah  masuk  pula  dalam  Cetak  Biru MA  tahun  2003. 5 Perkara-perkara  tersebut  yang  tidak  perlu  masuk  kasasi disuulkan sebagai berikut:
a. Perkara wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang tuntutan ganti rugi kerugiannya tidak melebihi Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah)
b. Perkara sengketa hak milik termasuk pembagian harta cerai dan waris yang nilainya tak lebih dari Rp.100.000.000 (serratus juta rupiah)
c. Sengketa  sewa  menyewa  yang  nilai  sewanya  tak  lebih  dari Rp.100.000.000 (serratus juta rupiah)
5 Makamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Makamah Agung, 2003, hlm. 190.
Selain itu untuk memastikan proses peradilan yang  cepat dan efisien untuk  perkara-perkara  perdata  dengan  nilai  nominal  kecil,  perlu  pula dilakukan  perubahan  hukum  acara  dibidang  perdata,  yakni  dengan membentuk Acara Cepat yang diadili oleh semacam Small Claim Court atau Summary Court misalnya, untuk perkara tertentu yang nilainya kecil, cukup diadili oleh hakim tunggal di pengadilan tingkat pertama dan jika tidak puas mungkin  dapat  diajukan  banding  ke  majelis  yang  terdiri  dari  tiga  orang hakim di pengadilan yang sama yang merupakan pengadilan terakhir, atau untuk  perkara-perkara  tertentu  yang  telah  diputus  oleh  majelis  hakim tersebut dapat pula diajukan ke Pengadilan Tinggi yang putusannya bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. 6

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  maka  penulis  menarik  kesimpulan sebagai berikut bahwah untuk mengurangi penumpukan perkara perdata di Makamah  Agung  khusunya  yang  nilai  perkara  tertentu  (kecil)  demi mewujudkan  asas  peradilan  cepat  sederhana  biaya  murah,  maka  telah dilakukan  pembatasan  upaya  hukum  dalam  bentuk  undang-undang, PERMA  dan  SEMA,  dan  MA  telah  membuat  cetak  biru  untuk  melakukan pembatasan nilai perkara yang bisa dilakukan upaya hukum kasasi.
Selain itu untuk memastikan proses peradilan yang  cepat dan efisien untuk  perkara-perkara  perdata  dengan  nilai  nominal  kecil,  perlu  pula dilakukan  perubahan  hukum  acara  dibidang  perdata,  yakni  dengan membentuk Acara Cepat yang diadili oleh semacam Small Claim Court atau Summary Court misalnya, untuk perkara tertentu yang nilainya kecil, cukup diadili oleh hakim tunggal di pengadilan tingkat pertama dan jika tidak puas mungkin  dapat  diajukan  banding  ke  majelis  yang  terdiri  dari  tiga  orang
6 Ibid, hlm. 190
hakim di pengadilan yang sama yang merupakan pengadilan terakhir, atau untuk  perkara-perkara  tertentu  yang  telah  diputus  oleh  majelis  hakim tersebut dapat pula diajukan ke Pengadilan Tinggi yang putusannya bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung

## Daftar Pustaka
Buletin Komisi Yudisial, Menyongsong Sistem Kamar di Mahkamah Agung Vol. V No. 5 (April – Mei 2011)
Lembaga  Kajian  &  Advokasi  untuk  Independensi  Peradilan  (LeIP), Pembatasan  Perkara:  Strategi  Mendorong  Peradilan  Cepat,  Murah, Efisien dan Berkualitas, Desember 2010.
Makamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Makamah Agung, 2003.
TAP MPR No. VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi  Negara  pada  Sidang  Tahunan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
SEMA No. 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negri
SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai
PERMA No. 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal
PERMA  No.  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2089-beban- perkara-ma-periode-januari-juli-2022-meningkat-54-70