## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munchen University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia) Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Editor in Chief Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar
Alamat Redaksi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. 3 NO. 2 DESEMBER 2015

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 195 Menyoal Kebebasan Beragama Dan  Penodaan Agama Di Indonesia
(Telaah Atas Putusan Mk No.140/Puu-Vii/2009)
Yayan Sopyan

## 213
Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif Menuju  Pembangunan  Kota  Berkelanjutan  ( Comprehensive  Urban Planning  Based  On  Integrative  Law  Towards  Sustainable  Urban Development ) T. Nazaruddin

## 225 Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional
Mara Sutan Rambe

## 247
Peran  Organisasi  Regional  Dalam  Pemeliharaan  Perdamaian  Dan Keamanan Internasional
Imam Mulyana & Irawati Handayani
269 Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan

## Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)
Rony Saputra

## 289 Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas  Hukum Agama
(Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama) Muhammad Ashsubli

## 303 Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria
Endah Sulatri & Teguh Triesna Dewa

## 313 Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar  Lampung
Upik Hamidah

## 327

## Politieke Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia
Nur Habibi

## 339
Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres
Ahmad Farhan Subhi
353 Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam penanganan Bank Gagal

## Wiwin Wintarsih Windiantina

## 365 Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia
Nazia Tunisa
Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.2(2015),pp.339-352,DOI: 10.15408/jch.v2i2.2324 .2015.3.2.339-352 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Pengusulan Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres 
Ahmad Farhan Subhi Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel E-mail : farhansubhi.ssy.sh@gmail.com
Abstract:  Nomination  of  President  and  Vice  President  Candidate  Package  as Election  Participant  according  to  Act  of  Presidential  Election. Regulation  on nomination of President and Vice President Candidate Package, as stipulated in article 9 and 14 (2) of Act No 42 Year 2008 on Presidential and Vice Presidential election  is  not  compatible  with  the  norms  of  article  22  E  (3)  and  article  6A  (2) Constitution of 1945. Therefore this article analyse legal capacity of presidential and  vice  presidential  candidate  and  also  political  party  that  participate  in election, including the regulation of those political party that nominate president and vice president candidate according to the law
Keywords: Presidential  and  Vice  Presidential  election,  Presidential  and  vice presidential candidate, Act Number 42 year 2008
Abstrak: Pengusulan  Pasangan  Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres . Aturan mengenai pengusulan calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2008  Tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  yakni  di  dalam norma Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (2) dinilai tidak sesuai dengan norma Pasal 22E ayat  (3)  dan  norma  Pasal  6A  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945).  Mengetahui  kedudukan  hukum  calon
Presiden dan Wakil Presiden dan Partai Politik Peserta Pemilu, yakni Mengetahui pengaturan Partai Politik Peserta Pemilu dalam pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan analisa hukum.
Kata Kunci: Pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Pasangan  Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
DOI: 10.15408/jch.v2i2.2324
 Naskah diterima: 23 Juli 2015, direvisi: 27 Agustus 2015, disetujui untuk terbit: 10 Oktober 2015.

## Pendahuluan
Pada dasarnya, konstitusi adalah suatu dokumen penting yang mengandung peraturan-peraturan dasar mengenai struktur pemerintahan, hak dan kewajiban serta pembatasan  dari  kewenangan  Negara.  Karena  konstitusi  merupakan  hukum  dasar (grundnorm), maka  secara  lebih  luas  bisa  berwujud  teks  tertulis (written  texts) dan tidak  tertulis (unwritten  texts), hal  tersebut  tergantung  pada  sistem  hukum  yang dianut  antara Civil  Law atau Common  Law . 1 Dalam  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia merdeka, telah tercatat beberapa upaya (a) Pembentukan Undang-Undang Dasar, (b) Pergantian  Undang-Undang  Dasar,  (c)  Perubahan  dalam  arti  pembaruan  Undang- Undang Dasar. 2 Negara Republik Indonesia mengalami empat kali perubahan  atau pergantian  konstitusi  dalam  kurun  waktu  15  tahun  (1945-1959),  dan  empat  kali perubahan (amandemen) konstitusi selama 2 tahun (1999-2002) yakni perubahan I-IV Undang-Undang Dasar 1945. 3
Dalam  amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  ketiga,  dinyatakan bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum. 4 Demokrasi  berkaitan  erat  dengan prinsip  penyelenggaraan  negara  hukum dengan  alasan  bahwa  dalam  literasi demokrasi,  pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  dari  sembilan  prinsip  negara hukum. 5 Pemilihan  umum  rakyat  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan  prinsip demokrasi, 6 dimana  rakyat  dapat  memilih  pemimpin  negara  atau  wakil-wakilnya yang berhak membuat suatu kebijakan berdasarkan kehendak rakyat yang digariskan oleh pemimpin negara atau wakil-wakil rakyat tersebut.
Hakikat  pemilihan  umum  adalah  sebagai  sarana  demokrasi  yang  intinya untuk  menyelenggarakan  suatu  pemerintahan  negara  oleh,  dari,  dan  untuk  rakyat. 7 atau dengan kata lain mewujudkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam bingkai negara hukum yang bersifat demokratis.
Demokrasi  di  Indonesia  adalah  demokrasi  yang  dibingkai  dengan  norma- norma  konstitusi. 8 Oleh  karena  itu,  agar  derap  demokrasi  dapat  berputar  sesuai sumbu  konstitusi,  maka  demokrasi  itu  harus  dijaga.  Pelaksanaan  demokrasi
1 Jawahir  Thontowi, Islam,  Politik,  dan  Hukum:  Esai-esai  Ilmiah  untuk  Pembaharuan, cet.  I, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), h. 150.
2 Jawahir Thontowi, Islam, Politik, dan Hukum: Esai-esai Ilmiah untuk Pembaharuan, h. 41.
3 Taufiqurrohman  Syahuri, Tafsir  Konstitusi  Berbagai  Aspek  Hukum, (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2011), h. 22.
4 Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Lihat  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi, cet.  X,  (Jakarta:  Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h. 64.
5 Ali Masykur Musa, Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati , (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) kerja sama Parliamentary Support and Public Participation, 2003),  h. 162.
6 Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, h. 155. 7 Kwik Kian Gie, Kebijakan Ekonomi-Politik dan Hilangnya Nalar , (Jakarta: Kompas, 2006), h. 160. 8 Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Lihat  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, h. 64.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 341
konstitusi  terihat  dalam  kegiatan  pemilihan  umum,  pembentukan  aturan  dan pelaksanaan kewenangan lembaga Negara. 9
Selanjutnya,  untuk  menyelenggarakan  pemilihan  umum  secara  demokratis pada  negara  hukum  ini,  dibentuklah  sebuah  aturan  atau  undang-undang  yang mencakup  segala  hal  mengenai  persyaratan  maupun  tekhnis  pelaksanaan  pemilu. Dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dibentuk Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2003  yang  kemudian  diamandemen  oleh Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden,  yang  selanjutnya  disebut  UU  Pilpres  ini,  terdapat beberapa  hal  tekhnis  yang  diatur  untuk  menyelenggarakan  pemilihan  umum Presiden  dan  Wakil  Presiden,  salah  satunya  ialah  mengenai  tekhnis  pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Terdapat  ketentuan  di  dalam  Pasal  1  ayat  (4),  Pasal  8,  Pasal  9,  dan  Pasal  13 ayat  (1)  UU  Pilpres  yang  apabila  dibaca  secara  bersamaan  dapat  memberikan pemahaman bahwa satu-satunya mekanisme atau jalur untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah melalui usulan partai politik atau gabungan partai politik peserta  pemilu.  Dengan  kata  lain,  hak  untuk  mengajukan  Pasangan  Calon  Presiden dan  Wakil  Presiden  adalah  hak  eksklusif  partai  peserta  pemilu  dan  tidak diperkenankan  atau  tidak  ada  kemungkinan  sama  sekali  bagi  Pasangan  Calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  perseorangan  atau  independen  di  luar  dari  yang diusulkan  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  tersebut,  dan  yang  diusulkan oleh organisasi non-partai. 10
Kemudian  dapat  dipahami  pula  dari  Pasal  9  UU  Pilpres  di  atas,  bahwa pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling  sedikit  20  persen  dari  jumlah  kursi  DPR-RI  atau  memperoleh  25  persen  dari suara  sah  nasional  dalam  Pemilu  anggota  DPR-RI,  sebelum  pelaksanaan  Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Ini  berarti  bahwa  berdasarkan  hukum  positif Presidential  Threshold di  Indonesia  sebesar  25  persen  suara  sah  nasional  dari  hasil pemilu legislatif atau 20 persen kursi parlemen yang terpilih. 11
Pasal  6A  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 menyebutkan  bahwa  “Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  oleh partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Maka berdasarkan ketentuan ini, semua partai politik atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilu  dapat  mengusulkan  pasangan  calon
9 Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, h. 155. 10 Hanta  Yuda  A.  R., Presidensialisme  Setengah  Hati:  dari  Dilema  ke  Kompromi, (Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama,  2010),  h. 94. 11 Shanti Dwi Kartika, “ Presidential Threshold dalam Revisi UU Pilpres”, jurnal diakses pada tanggal 11  Desember  2013  dari  http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-14-II- P3DI-Juli-2013-41.pdf.
342 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440.
Presiden  dan  Wakil  Presiden. 12 Namun  tidak  semua  partai  politik  peserta  pemilu dapat  mengusulkan  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  melainkan  hanya partai  politik  peserta  pemilu  yang  memperoleh  kursi  paling  sedikit  20  persen  dari jumlah  kursi  DPR-RI  atau  memperoleh  25  persen  dari  suara  sah  nasional  dalam Pemilu anggota DPR-RI, sesuai dengan ketentuan Presidential Threshold .
Selanjutnya,  mengenai  pelaksanaan  waktu  pengusulan  calon    Presiden  dan Wakil Presiden dalam Pasal 9 UU Pilpres apabila dikaitkan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD  NRI  1945,  maka  menimbulkan  sebuah  pertanyaan,  yakni  apakah  waktu pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dalam Pasal 9 UU Pilpres sesuai dengan pengaturan waktu pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksudkan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, yakni sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Juga  terkait  dengan  kedudukan  partai  politik  peserta  pemilu  yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU Pilpres, apakah sesuai dengan yang diatur oleh Pasal 22E  ayat  (3)  UUD  NRI  1945,  yakni  adalah  partai  politik  peserta  pemilihan  umum untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah, karena hal tersebut sangat berpengaruh di dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Pengaturan  Pasal  9  UU  Pilpres  tersebut  haruslah  sesuai  dengan  konstitusi Republik Indonesia yang menjamin adanya hak-hak warga negara berupa persamaan kedudukan  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  yang  diakui  secara  normatif  dan dilaksanakan  secara  empirik, 13 sebagaimana  yang  telah  digariskan  dalam  Pasal  27 ayat  (1),  selain  itu  pula  konstitusi  Republik  Indonesia  menjamin  adanya  hak  untuk memperoleh  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum  [Pasal  28D  ayat  (1)],  dan  hak  untuk memperoleh kesempatan  yang  sama  dalam  pemerintahan  [Pasal  28D ayat  (3)], serta hak  untuk bebas dari  segala  bentuk  diskriminasi  [Pasal  28  I  ayat (2)].  Semuanya  itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat yang telah digariskan dalam Pasal 1 ayat (2).

## Pengertian dan Kedudukan Hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden
Black’s  Law  Dictionary memberikan  sebuah  terminologi  mengenai  Presiden, yakni: “ President, The chief political executive of a government; the head of state. ” (Presiden ialah  kepala  eksekutif  politik  pada  suatu  pemerintahan  atau  kepala  Negara). 14 Sedangkan untuk Wakil Presiden, yakni: “ Vice President, an officer selected in advance to fill the presidency if the president dies, resigns, is removed from office, or cannot or will not serve ”,  (Wakil  Presiden  ialah  pejabat  yang  dipilih  terlebih  dahulu  untuk  mengisi
12 Ign  Ismanto,  dkk, Pemilihan  Presiden  Secara  Langsung  2004:  Dokumentasi,  Analisis,  dan  Kritik, (Yogyakarta:  Galang Press Group, 2004), h. 46.
13 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, h. 128. 14 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Ninth Edition, (West (USA): Thomson Reuters business, 2009), h. 1304.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 343
jabatan  presiden  jika  presiden  meninggal,  mengundurkan  diri,  akan  dihapus  dari kantor (diberhentikan), tidak dapat melayani atau tidak akan melayani). 15
Makna  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan  atau kepala  negara,  Jimly  Asshiddiqie,  berpendapat  bahwa  Presiden  dan  Wakil  Presiden cukup disebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden saja dengan seperangkat hak dan kewajibannya  masing-masing  atau  tugas  dan  kewenangannya  masing-masing,  tidak ada  keperluan  untuk  membedakan  kapan  ia  bertindak  sebagai  kepala  negara  dan kapan  ia  berperan  sebagai  kepala  pemerintahan  seperti  kebiasaan  dalam  sistem parlementer. 16
Selanjutnya  kata  “Calon”,  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia mempunyai  pengertian  yakni:  1)  Orang  yang  akan  menjadi;  2)  Orang  yang  dididik dan  dipersiapkan  untuk  menduduki  jabatan  atau  profesi  tertentu;  3)  Orang  yang diusulkan  atau  dicadangkan  untuk  dipilih  atau  diangkat  menjadi  sesuatu. 17 Sedangkan  kata  “Pencalonan”  mempunyai  pengertian:  proses,  cara,  atau  perbuatan mencalonkan. 18
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  sebuah  definisi mengenai calon Presiden, yakni ialah orang yang akan menjadi kepala pemerintahan atau  kepala  negara,  sedangkan  definisi  calon  Wakil  Presiden  ialah  orang  yang  akan menjadi wakil atau pengganti kepala pemerintahan atau kepala negara  jika presiden meninggal,  mengundurkan  diri,  akan  dihapus  dari  kantor  (diberhentikan),  tidak dapat melayani atau tidak akan melayani.
Perihal Calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam norma Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945, yakni:
Pasal  6A;  (1)  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan  secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan  pemilihan  umum.  (3)  Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang  mendapatkan  suara  lebih  dari  lima  puluh  persen  dari  jumlah  suara  dalam pemilihan  umum  dengan  sedikitnya  dua  puluh  persen  suara  di  setiap  provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil  Presiden  terpilih  dua  pasangan  calon  yang  memperoleh  suara  terbanyak pertama  dan  kedua  dalam  pemilihan  umum  dipilih  oleh  rakyat  secara  langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 19
15 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary , h. 1702.
16 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 167. 17 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, cet.  I,  edisi  IV,  (Jakarta:  PT. Gramedia, 2008),h. 238. 18 Ibid , h. 238.
19 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, cet. X, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h. 65.
Ketetuan  hukum  mengenai  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  juga terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yakni di dalam:
1. Pasal  1  ayat  (4)  yang  menjelaskan  tentang  ketentuan  umum  pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Pasal  5,  Pasal  6  dan  Pasal  7  yang  mengatur  tentang  persyaratan  calon Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang mengatur tentang tata cara penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
4. Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 yang mengatur tentang pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 yang mengatur tentang verifikasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
6. Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 yang mengatur tentang penetapan  dan  pengumuman  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden.
7. Pasal 26 yang mengatur mengenai pengawasan atas verifikasi kelengkapan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

## Pengertian dan Kedudukan Hukum Partai Politik Peserta Pemilu
Black’s  Law  Dictionary memberikan  sebuah  terminologi  mengenai  partai politik, yakni: “ Political Party, an organization of voters formed to influence the goverment’s conduct and policies by nominating and electing candidates to public office ”, (Partai Politik ialah  sebuah  organisasi  pemilih  yang  dibentuk  untuk  mempengaruhi  perbuatan pemerintah  dan  kebijakannya  dengan  pencalonan  dan  pemilihan  kandidat  untuk jabatan publik). 20
Menurut  Miriam  Budiardjo,  Partai  Politik  ialah  suatu  kelompok  terorganisir yang  anggota-anggotanya  mempunyai  orientasi,  nilai-nilai  dan  cita-cita  yang  sama. Tujuan  kelompok  tersebut  ialah  untuk  memperoleh  kekuasaan  politik  dan  merebut kedudukan  politik  (biasanya  dengan  cara  konstitusional)  untuk  melaksanakan programnya. 21
Adapun  definisi  “pemilihan  umum”  secara  terminologi,  sebagaimana  yang terdapat  dalam Black’s  Law  Dictionary, yakni: “ General  election ”,  1) An  election  that occurs at regular interval of time ; 2) An election for all seats, as contrasted with a by-election (by-election:  an  election  specially  held  to  fill  a  vacant  post ,  (Pemilihan  Umum  ialah:  1) Sebuah  pemilihan  yang  terjadi  pada  selang  waktu  yang  teratur;  2)  Pemilihan  untuk semua kursi, sebagai kontras dengan by-election ( by-election ialah pemilu khusus yang digelar untuk mengisi pos yang kosong). 22
20 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary , h. 1276.
21 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h. 403-404.
22 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, h. 595.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 345
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  menyebutkan  bahwa  Pemilihan Umum  yang  selanjutnya  disingkat  Pemilu,  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan rakyat  yang  diselenggarakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 23
Maka  dengan  demikian,  dapat  dipahami  sebuah  definisi  mengenai  “Partai Politik  Peserta  Pemilu”,  yakni  suatu  kelompok  terorganisir  dan  teratur  berdasarkan ideologi  yang  ikut  serta  atau  mengambil  bagian  dalam  Pemilu  yang  dilaksanakan berdasarkan  kedaulatan  rakyat  dan  diselenggarakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Perihal  partai  politik  peserta  pemilu  diatur  dalam  norma  Pasal  6A  ayat  (2) UUD NRI 1945, yakni: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden  diusulkan oleh partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” 24
Adapun mengenai kedudukan partai politik diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang selanjutnya disebut UU Parpol. Di dalam Pasal 2 UU Parpol tersebut dijelaskan bahwa untuk mendirikan sebuah partai politik  haruslah  minimal  berjumlah  50  orang  warga  negara  Indonesia  dan  dengan cara  menuangkan  keinginan  untuk  mendirikan  partai  politik  tersebut  dalam  Akta Notaris, dan selanjutnya di dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa partai politik itu akan sah berdiri setelah mendapat pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Meskipun  sebuah  partai  politik  telah  berdiri,  namun  partai  politik  tersebut tidaklah  secara  otomatis  menjadi  peserta  pemilihan  umum.  Oleh  sebab  itu,  untuk menjadi  peserta  pemilihan  umum,  partai  politik  wajib  mendaftarkan  diri  ke  KPU, sebagaimana  terdapat  di  dalam  norma  Pasal  14,  Pasal  15,  Pasal  16,  dan  Pasal  17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Daerah. Adapun tahapannya secara singkat sebagai berikut: 25
1. Partai Politik mendaftarkan diri ke KPU dengan membuat surat permohonan menjadi peserta pemilihan umum dengan ditanda tangani oleh ketua umum partai atau sebutan lain pengurus pusat partai politik (dewan pengurus pusat partai  politik  atau  nama  lainnya).  Surat  permohonan  tersebut  dilengkapi dengan dokumen persyaratan umum dan persyaratan khusus.
23 Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  15  Tahun  2011    tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
24 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, cet. X, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h. 65.
25 Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 165- 166.
2. KPU  selanjutnya  akan  melakukan  verifikasi  administrasi  dan  faktual  di lapangan  untuk  memastikan  apakah  partai  tersebut memenuhi  syarat  untuk menjadi peserta pemilihan umum sebagaimana diatur oleh undang-undang.
3. Setelah  melalui  tahapan  tersebut,  KPU  memutuskan  partai  politik  yang memenuhi  syarat  untuk  ditetapkan  sebagai  partai  politik  peserta  pemilihan umum.
Selanjutnya  terdapat  ketentuan  pula  mengenai  “partai  politik  peserta pemilihan  umum”  yang  telah  ditetapkan  KPU  sebagai  peserta  pemilihan  umum untuk  tahun  tertentu,  karena  mengingat  Pemilihan  Umum  sebagaimana dikemukakan  oleh  norma  Pasal  22E  ayat  (1)  UUD  1945  diadakan  setiap  lima  tahun sekali, misalnya Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014.

## Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik
Pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh partai politik atau  gabungan  partai  politik,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  6A  ayat  (2)  UUD  NRI 1945.  Partai  politik  yang  dimaksud  ialah  partai  politik  peserta  pemilu,  yakni  partai politik  yang  telah  melalui  tahapan  pendaftaran,  verifikasi  dan  penetapan  sebagai peserta pemilu oleh KPU. 26
Berdasarkan  hal  demikian,  maka  dapat  dipahami  bahwa  satu-satunya mekanisme untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah melalui usulan partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilu.  Dengan  kata  lain,  hak untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah hak eksklusif partai  politik  peserta  pemilu dan  tidak  diperkenankan  atau  tidak  ada  kemungkinan sama  sekali  bagi  Pasangan  Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  perseorangan  atau independen  di  luar  dari  yang  diusulkan  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik tersebut, dan yang diusulkan oleh organisasi non-partai. 27
Adapun selanjutnya, perihal waktu pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil  Presiden  dilakukan  sebelum  pelaksanaan  pemilihan  umum,  sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, antara lain di dalam Pasal 9, yakni:
Pasangan  Calon  diusulkan  oleh  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  peserta pemilu  yang  memenuhi  persyaratan  perolehan  kursi  paling  sedikit  20%  (dua  puluh persen)  dari  jumlah  kursi  DPR  atau  memperoleh  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Berdasarkan  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tersebut, persyaratan  perolehan  kursi  yang  harus  dipenuhi  oleh partai  politik  atau  gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil  Presiden,  yakni  paling  sedikit  20  persen  dari  jumlah  kursi  DPR-RI  atau
26 Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas, h. 165-166. 27 Hanta  Yuda  A.  R., Presidensialisme  Setengah  Hati:  dari  Dilema  ke  Kompromi, (Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama,  2010),  h. 94.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 347
memperoleh  25  persen  dari  suara  sah  nasional  dalam  Pemilu  anggota  DPR-RI.  Hal tersebut  menunjukan  bahwa  berdasarkan  hukum  positif Presidential  Threshold di Indonesia  sebesar  25  persen  suara  sah  nasional  dari  hasil  pemilu  legislatif  atau  20 persen kursi parlemen yang terpilih. 28
Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008 tersebut  pula,  ditentukan  mengenai  waktu  pengusulan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden, yakni “sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. 29 Pasal 14  ayat  (2)  memberikan  penjelasan  secara  spesifik  terhadap  pentuan  waktu pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 9 tersebut, yakni “Paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak  penetapan  secara  nasional  hasil  pemilu  anggota DPR.” 30

## Pengaturan  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  dalam  Pengusulan  Calon  Presiden  dan Wakil Presiden
Norma  Pasal  6A  ayat  (2) UUD NRI  1945  mengatur  bahwa:  “Pasangan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” 31
Partai politik dapat disebut sebagai “peserta pemilihan umum” apabila telah memenuhi beberapa tahapan yakni sebagai berikut: 32
1. Mendaftarkan diri ke KPU dengan disertai surat  permohonan dan dokumen persyaratan umum dan khusus.
2. Melewati  tahap  verifikasi  administrasi  dan  faktual  di  lapangan  untuk memastikan  persyaratan  menjadi  peserta  pemilihan  umum  sebagaimana diatur oleh undang-undang.
3. Mendapatkan  keputusan  dari  KPU  sebagai  partai  politik  peserta  pemilihan umum.
Selanjutnya di dalam norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 terdapat ketentuan mengenai  partai  politik  peserta  pemilu,  yakni:  “Peserta  pemilihan  umum  untuk
28 Shanti Dwi Kartika, “ Presidential Threshold dalam Revisi UU Pilpres”, jurnal diakses pada tanggal 11  Desember  2013  dari  http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-14-II- P3DI-Juli-2013-41.pdf.
29 Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
30 Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
31 Pasal  6A  ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Lihat  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, h. 65. 32 Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 165- 166. Hel tersebut berdasarkan norma Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” 33
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengatur pula mengenai  partai politik peserta pemilu, yakni: “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.” 34 Adapun frasa Pasal 9 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 sebagai berikut:
Pasangan  Calon  diusulkan  oleh  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  peserta pemilu  yang  memenuhi  persyaratan  perolehan  kursi  paling  sedikit  20%  (dua  puluh persen)  dari  jumlah  kursi  DPR  atau  memperoleh  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 35

## Pengaturan Waktu Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Terlebih  dahulu  difahami  sebuah  definisi  mengenai  “waktu  pengusulan, yakni tersusun dari dua kata, yakni kata “waktu” dan “pengusulan”. Menurut KBBI kata “waktu” mempunyai arti: 1) seluruh rangkaian saat ketika proses; 2) perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. 36 Sedangkan  kata  “pengusulan” berasal  dari kata  “usul”  yang  berarti  anjuran  (pendapat)  yang  dikemukakan  untuk dipertimbangkan atau untuk diterima, 37 maka “Pengusulan” mempunyai arti proses, cara, perbuatan mengusulkan. 38
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  “waktu  pengusulan”  ialah  suatu keadaan  dalam sebuah proses pemberian pertimbangan untuk diterima. Maka yang dimaksud “waktu pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden” adalah waktu untuk memberikan pertimbangan terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden agar dapat diterima (dalam hal ini menjadi peserta pemilihan umum).
Adapun  waktu  pengusulan  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden dilakukan  sebelum  pelaksanaan  pemilihan  umum,  sebagaimana  sesuai  dengan ketentuan  norma  Pasal  6A  ayat  (2)  UUD  NRI  1945.  Adapun  frasa  Pasal  6A  ayat  (2) UUD  NRI  1945  sebagai  berikut:  “Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” 39
33 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, h. 74. 34 Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
35 Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
36 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, cet.  I,  edisi  IV,  (Jakarta:  PT. Gramedia, 2008), h. 1554. 37 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. I, edisi IV, h. 1540. 38 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. I, edisi IV, h. 1540.
39 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, h. 65.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 349
Sedangkan  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008,  menentukan waktu  pengusulan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  yakni  “sebelum  pelaksanaan Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden”. 40 Pasal  14  ayat  (2)  memberikan  penjelasan secara  spesifik  terhadap  penentuan  waktu  pelaksanaan  pengusulan  calon  Presiden dan  Wakil  Presiden  dalam  Pasal  9  tersebut,  yakni  “Paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR.” 41

## Analisis  Yuridis  Mengenai  Pengusulan  Pasangan  Calon  Presiden  dan  Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu oleh Partai Politik
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  diatas,  penulis  berpendapat  bahwa Pemilihan Umum yang dimaksudkan oleh frasa dalam norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  sebelum  pelaksanaan  pemilihan umum.” 42 Yakni  adalah  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota-anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  karena  hanya  pemilihan umum inilah yang pesertanya adalah partai politik sebagaimana dirumuskan dalam norma  Pasal  22E  ayat  (3)  UUD  1945:  “Peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah adalah partai politik.” 43
Maka  telah  jelas  dan  terang  bahwa  yang  pesertanya  adalah  partai  politik adalah Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bukan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang tentunya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh perorangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Hal tersebut menimbulkan dampak pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yakni:
Pasangan  Calon  diusulkan  oleh  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  peserta pemilu  yang  memenuhi  persyaratan  perolehan  kursi  paling  sedikit  20%  (dua  puluh persen)  dari  jumlah  kursi  DPR  atau  memperoleh  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 44
Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tersebut  akan  menjadi  jelas dan  tegas  bertentangan  dengan  bunyi  norma  “Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan
40 Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
41 Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
42 Pasal  6A  ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Lihat  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, h. 65. 43 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, h. 74.
44 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, h. 74.
350 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440.
umum  sebelum  pelaksanaan  pemilihan  umum.” 45 Sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  6A  ayat  (2)  UUD  1945,  karena  telah  memanipulasi  kata  “pemilihan  umum” dalam Pasal 6A ayat (2) dan juga dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.
Jika  perolehan  kursi  masing-masing  partai  politik  peserta  pemilihan  umum untuk  memilih  anggota  DPR  telah  diumumkan  dan  telah  diketahui,  maka  partai politik  tersebut bukanlah  lagi  partai  politik  peserta  pemilihan  umum sebagaimana dimaksud oleh frasa dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan sebagaimana dirumuskan oleh  Pasal  17  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  karena  pemilihan  umum  yang  pesertanya adalah partai politik telah selesai dilaksanakan.
Demikian  pula  frasa:  “sebelum  pelaksanaan  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden” 46 dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah memanipulasi maksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, karena yang  dimaksud  dengan  istilah  “sebelum  pelaksanaan  pemilihan  umum”  adalah sebelum  pemilihan  umum  DPR  dan  DPRD  yang  pesertanya  adalah  partai  politik sebagaimana dimaksud norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.
Terkait  pula  ketentuan  Pasal  14  ayat  (2)  UU  Pemilihan  Presiden  yang normanya  berbunyi:  “Masa  pendaftaran  (pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden),  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13,  paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak penetapan  secara  nasional  hasil  Pemilu  anggota  DPR”  adalah  juga  bertentangan dengan frasa partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dirumuskan dalam norma  Pasal  6A  ayat  (2)  UUD  1945.  Jika  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik diperkenankan  mendaftarkan  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, maka pada saat itu partai politik atau gabungan partai politik tersebut bukanlah lagi partai politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum,  karena  pemilihan umum  yang  pesertanya  adalah  partai  politik  telah  selesai. Kalau  hasil  pemilihan umum sudah ditetapkan, maka partai politik tersebut bukan lagi partai politik peserta pemilihan  umum.  Partai  politik  tersebut  lebih  tepat  untuk  disebut  partai  politik “mantan” peserta pemilihan umum yang sudah selesai dilaksanakan.
Dengan  demikian  waktu  pengusulan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di dalam  ketentuan  norma Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum DPR dan DPRD, bukan sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Kemudian  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  yang  mengusulkan  calon  Presiden dan Wakil Presiden menurut norma Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah  bukanlah  lagi  partai  politik  peserta  pemilihan  umum melainkan  “mantan” partai politik peserta pemilihan umum.
45 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, h. 65.
46 Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 351
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa  apabila  pengusulan calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sebagai  Peserta  Pemilihan  Umum  ingin dilaksanakan  oleh  Partai  Politik  Peserta  Pemilu,  maka  harus  dilaksanakan  sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum DPR dan DPRD.

## Penutup
Setelah mengkaji dan menganalisa norma Pasal 9 dan norma Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dengan  norma  Pasal  22E  ayat  (3)  dan  norma Pasal  6A  ayat  (2)  UUD  NRI  1945,  maka  bagi  penulis  terdapat  beberapa  kesimpulan dari hal tersebut:
Pertama, calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  peserta  pemilu  ialah  calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik  peserta  pemilu  dalam  satu  pasangan  calon,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  6A ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Partai politik didaftarkan minimal oleh 50 orang warga  negara  Indonesia  dan  dengan  cara  meluangkan  keinginan  untuk  mendirikan partai  politik  tersebut  dalam  Akta  Notaris,  dan  partai  politik  sah  berdiri  setelah mendapat  pengesahan  sebagai  badan  hukum  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  sebagaimana  diatur  dalam  norma  Pasal  2  dan  Pasal  4  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai Politik Peserta Pemilu ialah partai politik yang telah: 1) Mendaftarkan  diri  ke  KPU  dengan  disertai  surat  permohonan  dan  dokumen persyaratan umum dan khusus; 2) Melewati tahap verifikasi administrasi dan faktual di  lapangan  untuk  memastikan  persyaratan  menjadi  peserta  pemilihan  umum sebagaimana  diatur  oleh  undang-undang;  3)  Mendapatkan  keputusan  dari  KPU sebagai partai politik peserta pemilihan umum, sesuai dengan norma  Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.
Kedua, partai politik peserta pemilu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bukanlah lagi partai politik peserta pemilihan umum melainkan “mantan” partai politik peserta pemilihan umum. Disebabkan jikalau perolehan kursi masing-masing partai  politik  peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota  DPR  telah diumumkan  dan  telah  diketahui,  sebagaimana  terdapat  di  dalam  norma  Pasal  9 Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan Wakil  Presiden,  maka  partai  politik  tersebut bukanlah  lagi  partai  politik  peserta pemilihan  umum sebagaimana  dimaksud  oleh  frasa  dalam  Pasal  6A  ayat  (2)  UUD 1945  dan  sebagaimana  dirumuskan  oleh  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2012  tentang  Pemilihan  Umum,  karena  pemilihan  umum  yang  pesertanya  adalah partai politik telah selesai dilaksanakan.
Ketiga, Waktu  pengusulan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  adalah  sebelum  pelaksanaan  pemilihan umum  DPR  dan  DPRD,  bukan  sebelum  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden.  Disebabkan  oleh  frasa:  “sebelum  pelaksanaan  Pemilu  Presiden  dan  Wakil
Presiden” dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Presiden dan  Wakil  Presiden  yang  telah  memanipulasi  maksud  Pasal  6A  ayat  (2)  UUD  1945, karena  yang  dimaksud  dengan  istilah  “sebelum  pelaksanaan  pemilihan  umum” adalah  sebelum  pemilihan  umum  DPR  dan  DPRD  yang  pesertanya  adalah  partai politik sebagaimana dimaksud norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.
Keempat, apabila  pengusulan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sebagai Peserta Pemilihan Umum ingin dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, maka harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum DPR dan DPR.

## Pustaka Acuan

## Buku-Buku
Ali Masykur Musa, Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati , (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) kerja sama Parliamentary Support and Public Participation, 2003).
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Ninth Edition, (West (USA): Thomson Reuters business, 2009).
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, cet.  I,  edisi  IV,
(Jakarta: PT. Gramedia, 2008).
Hanta Yuda A. R., Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,  2010).
H. Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
Hanta Yuda A. R., Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi, (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama,  2010).
Ign  Ismanto,  dkk, Pemilihan  Presiden  Secara  Langsung  2004:  Dokumentasi,  Analisis,  dan Kritik, (Yogyakarta:  Galang Press Group, 2004).
Jawahir Thontowi, Islam, Politik, dan Hukum: Esai-esai Ilmiah untuk Pembaharuan, cet. I, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002).
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Kwik Kian Gie, Kebijakan Ekonomi-Politik dan Hilangnya Nalar , (Jakarta: Kompas, 2006).
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun 2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi, cet.  X,  (Jakarta:  Sekretariat  Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006)
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta: PT. Gramedia, 1989).
Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).