Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1936

## Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Parkir
Sri Endang Rahayu 1* , Rita Handayani 2 & Hastina Febriaty 3
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , Medan, Indonesia
1* sriendang@umsu.ac.id , 2 ritahandayani@umsu.ac.id , hastinafebriaty@umsu.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 16 September 2023 Disetujui : 22 September 2023
Dipublikasi : 1 Oktober 2023

## ABSTRACT
Parking levy revenues in the city of Medan have decreased. This happened possibly because of illegal  parking  practices  which  are  increasingly  common  in  the  city  of  Medan.  To  increase Regional  Original  Income,  the  Medan  City  Government  through  the  Mayor  of  Medan  is currently implementing an E-Parking program at 22 parking points in the city of Medan. This research aims to determine the growth, effectiveness, efficiency and contribution  of parking levy  revenues  in  the  city  of  Medan  from  2019  to  2022,  as  well  as  to  compare  parking  levy revenues before and after the implementation of E-Parking in the city of Medan. The method used  is  quantitative  descriptive,  by  testing  the  effectiveness,  efficiency  and  contribution  of parking levy revenues to Medan city PAD. Furthermore, we also carried out a comparative analysis of parking levy receipts before and after the implementation of E-Parking in the city of  Medan.  The  growth  in  the  realization  of  parking  fees  in  the  city  of  Medan  in  2020  has decreased, but in 2021 and 2022 there has been an increase of 4.99% in 2021 and 49.10% in 2022. If seen from the effectiveness test, parking fees from 2019-2022 are not effective because the value is still below 60%. The ineffectiveness of collecting parking fees from 2019 to 2021 is due to the large number of illegal parking attendants and the lack of employees from the Technical Implementation Unit of the Medan City Transportation Service Parking Service, as supervisors of parking management in the field, so that the potential for  parking fees is not managed optimally.  The contribution of  parking levies to the PAD of Medan City for 2019- 2022 is still below 1%, therefore it is necessary to increase parking levy revenues, namely by implementing e-parking in the city of Medan. The implementation of e-Parking in the city of Medan started in October 2021. To see a comparison of the implementation before and after e-parking  by  looking  at  the  comparison  of  parking  levy  receipts  before  and  after  the implementation  of  e-parking.  Realization  of  parking  levy  revenues  in  2021  and  2022  has increased compared to the previous year. This is because e-parking has been implemented in the city of Medan.

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  kota  metropolitan  ke-3  adalah  kota  Medan  di  mana  kota  Medan  telah berkembang  melampaui  batas  wilayah  administrasi  kota  dengan  pemusatan  perhatian  yang sangat tinggi untuk masalah jumlah penduduk, administrasi pemerintahan, kegiatan ekonomi, perdagangan,  industri,  juga  perbankan.  Kota  Medan  merupakan  kota  termacet  ke-6  di Indonesia. Total penduduk kota Medan sekitar 2,5 juta jiwa dengan total kendaraan baik mobil pribadi penumpang, bus, mobil barang dan sepeda motor tercatat sebanyak 288 ribu unit, atau
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1936
hampir dari setengah total populasi kendaraan bermotor di Sumatera Utara yang berjumlah 552 ribu unit berada di kota Medan (BPS, 2023).
Yang menjadi tolak ukur suatu kota untuk menilai seberapa besar tingkat kemandirian Pemerintah  Daerah,  suatu  kota  memiliki  sumber  pendapatan  Asli  Daerah.  Kota  Medan memiliki  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Pendapatan  Asli  Daerah  berasal  dari penerimaan dari hasil sumber-sumber di dalam suatu daerah. Suatu daerah itu dapat dikatakan maju dilihat dari pendapatan Asli Daerahnya yang tinggi. Dan menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah yang diliaht dari peningkatan dari Pendapatan Asli Daerahnyaa. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus menggali potensi PAD atau harus terus-menerus meningkatkan PAD dari sumber-sumber yang ada di daerah tersebut  (Usivianti Latifah Humairah dkk., 2021).
Perlu  perhatian  yang  khusus  dan  serius  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  baik,  supaya  tidak  menggantungkan  diri  atau mengandalkan  dari  pemerintah  pusat  namun  suatu  daerah  harus  mampu  mandiri  dengan menggali potensi sumber-sumber dana yaitu dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Moh. Faisal, 2017).
Retribusi  daerah  adalah  salah  satu  sumber  penerimaan  PAD  yang  cukup  potensial. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, pasal 18 ayat 2 yang menerangkan penetapan jenis retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa  umum,  jasa  usaha,  dan  perizinan  tertentu.  Retribusi  parkir  adalah  termasuk  salah  satu komponen dari retribusi jasa umum.
Pembayaran atas pemakaian tempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah itulah yang disebut  dengan  retribusi  parkir.  Aktivitas  Masyarakat  yang  meningkat  dan  dibarengi  oleh jumlah  kendaraan  yang  semakin  meningkat,  dibutuhkan  area  parkir  yang  lebih  luas.  Setiap tahunnya alat transportasi meningkat dan jumlah kendaraan di kota terus menerus meningkat, inilah yang menyebabkan permasalahan perparkiran serta terjadinya kemacetan.  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dari  komponen  retribusi  parkir  yaitu  banyaknya  penggunaan  lahan  atau area parkir. Akan tetapi dalam prakteknya penerimaan retribusi parkir sering terjadi kebocoran yaitu dengan adanya pungutan liar (Lestari dkk., 2023).
Kemudian sejalan dengan (Rahadatul Hayati, 2018) “Dengan penggunaan lahan parkir yang  banyak  seharusnya  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  bisa  meningkat  dari  penerimaan retribusi  parkir.  Akan  tetapi  dalam  kenyataannya  masih  ditemukan  kebocoran  PAD  dari retribusi parkir. Hal ini dikarenakan terjadinya pungutan liar oleh juru parkir, itulah terjadinya parkir liar”.
Realisasi retribusi perparkiran kota Medan pada tahun 2020 sebesar Rp14,11 milyar atau sebesar 82,15% dari total target sebesar Rp17,18 milyar. Sementara pada tahun 2019 realisasi retribusi parkir sebesar Rp 26,56 milyar, atau terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020. Di tahun 2020 realisasi penerimaan retribusi parkir hanya sebesar Rp 12,98 milyar atau sebesar  58,72%  dari  target  sebesar  Rp  22,10  milyar.  Penerimaan  mengalami  penurunan mencapai Rp 9 milyar dari tahun 2019 yang mampu mencapai realisasi penerimaan sebesar Rp 21,99 milyar. Hal ini sangat bertolak belakang dengan naiknya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun.
Maraknya praktek parkir liar dan pungutan liar yang menyebabkan terjadinya penurunan realisasi retribusi perparkiran dan retribusi parkir tepi jalan umum di kota Medan. Juru parkir yang  bertugas  tidak  memiliki  izin  dan  diperkirakan  dilindungi  oleh  pihak-pihak  yang mengambil keuntungan yang besar setiap bulannya. Inilah yang membuat terjadinya kebocoran sehingga pendapatan asli daerah (PAD) sangat dirugikan dengan penurunan retribusi parkir.
Pemerintah kota Medan melalui Walikota Medan saat ini sedang melakukan program E- Parking  (mesin  parkir  elektronik)  di  22  titik  parkir  dikota  Medan.  Hasil  dari  pelaksanaan program  e-parkir  ternyata  mampu  meningkatkan  pendapat  asli  daerah  (PAD)  hingga  150
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1936
persen setelah diuji coba selama 24 hari. Penerapan e-parkir merupakan strategi pemanfaatkan teknologi  digital  agar  potensi  penerimaan  daerah  dari  retribusi  parkir  dapat  dioptimalkan. Namun  sampai  saat  ini  masih  dirasa  penerapan  e-parkir  belum  maksimal  di  ruas-ruas  jalan yang  telah  ditetapkan  dan  masih  ditemukan  2  praktek  pengutipan  parkir  yaitu  dengan  cara manual dan e-parkir yang disinyalir karena kurangnya informasi dan sosialisasi dari program yang dilakukan pemerintah daerah ini.

## STUDI LITERATUR

## Pendapatan Asli Daerah
“Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang  mana  pemungutan  dan  pengelolaannya  merupakan  kewenangan  pemerintah  daerah (Zulia, 2011). Menurut (Jufrizen, 2013) P endapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  dalam  menetapkan  target  penerimaan  dari  pos  ini seyogyanya dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya.
“ Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari dipungut dari  beberapa  sumber  berdasarkan  peraturan  daerah  yang  sudah  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan. Tujuan dari PAD adalah wewenang yang diberikan kepada  Pemerintah Daerah  dengan  memberikan  dana  untuk  pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi daerah untuk tercapainya desentralisasi (Kementerian Keuangan, 2023)
“Pendapatan Asli Daerah adalah pemerintah daerah yang memiliki hak yang diakui untuk meningkatkan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah” (Bappeda, 2021)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat komponen, yaitu : 1) Penerimaan Pajak daerah, 2) Penerimaan Retribusi dearah 3) Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan, 4) Lain-lain PAD yang sah (Sari Hayati, 2016).

## Implementasi Parkir di Kota Medan
Kebutuhan parkir di kota Medan yang merupakan kota terbesar ketiga Indonesua setelah DKI  Jakarta  dan  Surabaya  dan  merupakan  kota  terbesar  di  pulau  Sumatera  menjadi permasalahan  yang  sangat  penting  dan  mendesak  serta  butuh  perhatian  yang  besar  oleh pemerintah daerah. Perlu adanya peraturan yang sistematis sehingga pungutan liar dan parkir liar dapat teratasi agar tidak terjadi kebocoran dana ke PAD.
Dengan adanya parkir liar akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada lalu lintas yaitu adanya kemacetan. Kemacetan ini akan menggangu aktifitas Masyarakat. Perlu adanya tindak lanjut  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  dan  satuan  Polisi  Pamong  Praja  dengan menertibkan kepada para juru parkir yang berada di jalan.
Kondisi pelayanan parkir yang tidak baik memberikan gangguan bagi sistem lalu lintas salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan tersebut cukup mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat.  Dinas  perhubungan  dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  kemudian menindaklanjuti ketidaklancaran lalu lintas tersebut dengan menertibkan para petugas parkir yang berada di jalan raya.
Namun penertiban ini  tidak membuat  para juru  parkir  menjadi  jera. Juru  parkir  malah memakai bahu jalan  untuk  tempat  parkir  dan tidak lagi  menyetor  penerimaan parkir  kepada unit  pelaksana  teknis  Dinas  Perhubungan.  Parkir  liar  inilah  yang  membuat  hilangnya pemasukan  pendapatan  daerah.  Juru  parkir  ini  juga  menerapkan  pungutan  parkir  yang  tidak
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1936
sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Ini juga membuat hilangnya pendapatan daerah. Seharusnya perlu adanya pengawasan yang ketat untuk masalah retribusi parkir ini.
Sesuai  dengan  penelitian  (Sopbaba  dkk.,  2012)  yang  menunjukkkan  bahwa  kontribusi retribusi  parkir  masih  tergolong  kecil.  Selanjutnya  pelaksanaan  pungutan  retribusi  parkir  di Kota Batu melalui beberapa tahapan yaitu penetapan objek parkir , pemungutan dan Penagihan retribusi parkir. Rendahnya kesadaran Masyarakat dan rendahnya sistem pengawasan.
Pada bulan Oktober 2021 kota Medan telah menerapkan e-parkir. Dimana penerapan e- parkir  ini  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap  pendapatan  asli  daerah  dan  menjadi sumber pendapatan yang potensial bagi pemerintah kota Medan.
Dalam  penelitian  (Lestari  dkk.,  2023)  yang  berjudul  penerapan  elektronik  parkir  (e- parkir)  di  kota  Surakarta.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  e-parkir  di  Kota Surakarta meliputi perencanaan dan persiapan kelengkapan administrasi e-parkir, sosialisasi, pengisian saldo dan pembayaran e-parkir. Serta adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-parkir.
Menurut penelitian (Putu Mery Astuti dkk., 2019) menunjukkan bahwa penggunaan e- parkir pada sistem informasi akuntansi untuk pembayaran retribusi parkir sudah dirancang dan berjalan dengan baik dimana pendapatan dari retribusi parkir langsung bisa disetorkan ke kas daerah. Dan disini dihasilkan juga laporan keuangan yang sesuai dengan pendapatan yang ada.

## METODE
Metode pada penelitian ini adalah dengan menggabungkan metode analisis kualitatif dan kuantitatif  secara  sekuensional.  Pada  analisis  data  kualitatif  peneliti  akan  melakukan wawancara secara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Pada analisis data kuantitatif akan melakukan uji efektifitas, efisiensi  dan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan  PAD  kota  Medan.  Selanjutnya  juga  melakukan  analisis  komparasi  penerimaan retribusi parkir sebelum dan sesudah diterapkan e-parkir di kota Medan.

## HASIL

## Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
Secara efektif  kebijakan otonomi  daerah  dimulai pelaksanaannya pada  1  Januari  2001 yang  implementasi  adalah  pembiayaan  daerah  dan  pembangunan  sangat  diperlukan  sumber penerimaan  yang  handal.  Pemerintah  daerah  didorong  untuk  mencari  sumber-sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran (Sari Hayati, 2016).
Berikut data Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 yang terlihat pada tabel 1.
Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2019-2022
Tahun Target PAD (Rupiah) Realisasi PAD (Rupiah) Perkembangan Realisasi PAD (Persen) Selisih 2019 2.312.760.384.058 1.829.669.955.348,31 - (483.090.428.709.69) 2020 5.434.682.028.854 5.531.237.378.774,99 202,31 96.555.349.920,99 2021 2.159.475.572.085 1.906.512.189.047,29 -65,53 (252.963.383.037,71) 2022 3.050.594.560.414 2.230.554.495.746,85 17 (820.040.064.667,15)
Sumber : Dispenda Kota Medan, 2023 (Diolah).
Dari data PAD kota Medan pada tabel 1 di atas hanya pada tahun 2020 PAD kota Medan realisasi lebih besar daripada target yang artinya tercapainya target PAD kota Medan dimana realisasi PAD tahun 2020 sebesar Rp 5.531.237.378.774,99. Sementara tahun 2019, 2021 dan 2022 tidak mencapai target yang telah di tetapkan.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1936
Penerimaan PAD yang terbesar dan mencapai target di tahun 2020. Meskipun covid-19 melanda pada bulan Maret 2020 tetapi tidak membuat penerimaan PAD kota Medan menurun. Penerimaan  PAD  kota  Medan  mengalami  kenaikan  sebesar  202,31%  dibandingkan  tahun sebelumnya  tahun  2019.  Pada  tahun  2021  PAD  kota  Medan  mengalami  penurunan  sebesar 65,53%. Namun tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 17%.
Kontribusi terbesar dari komponen PAD terhadap PAD kota Medan adalah berasal dari pendapatan  pajak  daerah  yaitu  hampir  sebesar  90%.  Namun  komponen  yang  lain  juga berkontribusi terhadap PAD kota Medan yaitu berasal dari pendapatan retribusi daerah.
Semakin meningkatnya PAD di kota medan akan meningkatkan keuangan daerah dan ini akan berdampak kepada meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Medan. Sejalan dengan penelitian dari (Chindy Febry Rori dkk., 2016) bahwa peningkatan PAD didapat dari partisipasi masyarakat  akan  jalannya  pemerintahan  di  daerahnya.  Peningkatan  PAD  maka  akan menambah  pemasukan  dana  bagi  pemerintah  daerah.  Dana  ini  akan  digunakan  untuk membangunan sarana prasarana di daerah dimana ini menjadi tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sebagai bentuk kemandirian daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi.

## Pertumbuhan, Efektifitas dan Kontribusi Retribusi Parkir di Kota Medan
Retribusi parkir menjadi salah satu penerimaan yang potensial untuk meningkatkan PAD kota Medan.
Berikut data pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Medan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terlihat pada tabel 2.
Tabel 2. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Kota Medan Tahun 2019-2022
Tahun Penerimaan Retribusi Parkir Pertumbuhan Retribusi Parkir 2019 22.868.811.000 - 2020 13.528.265.000 -40,84% 2021 14.203.092.359 4,99% 2022 21.171.520.222 49,10%
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan, 2023 (Diolah).
Dari  tabel  2  terlihat  penerimaan  retribusi  parkir  tertinggi  pada  tahun  2019  sebesar  Rp 22.868.811.000.  Kemudian  tahun  2020  mengalami  penurunan  penerimaan  retribusi  parkir sebesar  -40,84%  yaitu  menjadi  sebesar  Rp  13.528.265.000.  Keadaan  ini  disebabkan    juru parkir    liar    di   kota    Medan   yang    mengutip    retribusi   parkir  yang   tidak   sesuai    dengan Peraturan  Daerah yang  menjadi  salah  satu  faktor  yang mengakibatkan  tidak  terealisasinya Pendapatan  Asli  Daerah  kota  Medan yang tidak maksimal.
Diperparah lagi dengan adanya covid-19 yang membuat masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Sehingga pusat perbelanjaan, mall-mall, hotel dan banyaknya kedai-kedai yang  tutup.  Pada  saat  itu  Presiden  menetapkan  peraturan  pemerintah  tentang  PSPB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang berlaku sejak 1 April 2021. Dengan di berlakukannya PSPB  menyebabkan  Masyarakat  takut  untuk  keluar  rumah.  Inilah  yang  menyebabkan penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan.
Tahun  2021  penerimaan  retribusi  parkir  mengalami  pertumbuhan  sebesar  4,99%  atau meningkat  menjadi  sebesar  Rp  14.203.092.359.  Penerimaan  retribusi  parkir  ini  mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya salah satunya adanya penerapan e-parkir di bulan Oktober 2021.  Kemudian  mengalami  peningkatan  yang  drastis  di  tahun  2022  sebesar  49,10%  atau
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1936
meningkat  menjadi  sebesar  Rp  21.171.520.222.  Keadaan  ini  juga  dipengaruhi  oleh pemberlakuan e-parkir di kota Medan.
Adanya penerapan e-Parkir di kota Medan dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan parkir adalah salah satu strategi untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari retribusi parkir. Walikota Medan optimis target pendapatan Asli Daerah akan mencapai target apabila tercapainya sektor perparkiran ini. Kemudian penerapan e-parkir ini dilakukan juga  untuk  transparansi  transaksi  dan  memberikan  kemudahan  bagi  Masyarakat  untuk melakukan pembayaran parkir.
Bagaimana  efektifitas  retribusi  parkir  di  kota  Medan  dapat  dilihat  pada  tabel  3. Pengukuran  efektifitas  dilihat  dari  realisasi  retribusi  parkir  di  tepi  jalan  umum  tahun  2019 sampai dengan tahun 2022. Penerimaan Retribusi parkir pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022  menunjukkan  kategori  tidak  efektif  karena  nilai  efektifitasnya  di  bawah  60%.  Artinya realisasi retribusi parkir jauh tidak mencapai yang ditargetkan.
Tabel 3. Efektifitas Retribusi Parkir Kota Medan Tahun 2019-2022 Tahun Target Retribusi Parkir Realisasi Retribusi Parkir Efektifitas Retribusi Parkir Kriteria 2019 50.462.600.000 22.868.811.000 45,32% Tidak efektif 2020 22.746.802.000 13.528.265.000 59,47% Tidak efektif 2021 31.079.575.450 14.203.092.359 46% Tidak efektif 2022 36.871.073.058 21.171.520.222 57,42% Tidak efektif
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan, 2023 (Diolah).
Efektifitas retribusi parkir di tepi jalan umum pada tahun 2019 adalah sebesar 45,32%, yang menunjukkan  bahwa Retribusi Parkir  di  Tepi  Jalan Umum  tahun  2019  tergolong  pada kategori  tidak  efektif.  Kemudian retribusi parkir  mengalami  peningkatan nilai efektifitasnya pata tahun 2020 menjadi 59,47% yang artinya terjadi kenaikan realisasi penerimaan retribusi parkir  terhadap  yang  ditargetkan  walaupun  masih  dikategorikan  tidak  efektif.  Kemudian penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan efektifitasnya di tahun 2021 menjadi 46% yang dikategorikan tidak efektif.
Penerimaan  retribusi  parkir  yang  tidak  efektif  di  tahun  2019  sampai  tahun  2021 dikarenakan  banyaknya  juru  parkir  liar  dan  kurangnya  pengawasan  dalam  pengelolaan perparkiran di lapangan oleh pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dinas Perhubungan  Kota  Medan  sehingga  potensi  retribusi  parkir  tidak  dikelola  secara  maksimal. Sementara  jumlah  kendaraan  bermotor  di  kota  Medan  dari  tahun  ke  tahun  mengalami peningkatan. Sesuai dengan penelitian  (Saragih, 2018) menerangkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di kota Medan meningkat, sehingga membutuhkan lahan parkir yang lebih banyak. Tapi kenyataannya, lahan parkir di tepi jalan yang resmi masih belum begitu banyak. Inilah yang menyebabkan maraknya parkir liar di Kota Medan.
Sejalan  dengan  penelitian  (Sari  Hayati,  2016)  yang  menerangkan  bahawa  penerimaan retribusi parkir pada tahun 2012 samapai 2013 tidak efektif karena beberapa factor, yaitu : 1). Penerimaan  retribusi  parkir  ditetapkan  oleh  Dinas  Perhubungan    dengan  target  yang  terlalu tinggi, 2) para juru parkir yang ada masih kurang disiplin, 3) kurang sadarnya pengelola parkir untuk menyetorkan secara penuh penerimaan retribusi parkir.
Salah  satu  konponen  penerimaan  yang  memberikan  potensi  yang  besar  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan adalah penerimaan retribusi parkir. Berbagai cara yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah kota Medan. Seberapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap peningkatan PAD kota Medan dapat dilihat pada tabel 4.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1936
Tabel 4. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD Kota Medan Tahun 2019-2022 Tahun Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Realisasi Penerimaan PAD Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD 2019 22.868.811.000 1.829.669.955.348,31 0,0125% 2020 13.528.265.000 5.531.237.378.774,99 0,0024% 2021 14.203.092.359 1.906.512.189.047,29 0,7450% 2022 21.171.520.222 2.230.554.495.746,85 0,9492% Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan, 2023 (Diolah).
Walaupun  kontribusi  retribusi  daerah  kecil  dibandingkan  dengan  penerimaan  pajak daerah, namun juga berpengaruh terhadap peningkatan PAD kota Medan. Salah satu retribusi daerah yang paling besar dan potensial untuk meningkatkan PAD adalah penerimaan retribusi parkir.
Dari  data  4  tahun  terakhir  dari  tahun  2019  sampai  tahun  2022,  di  tahun  2019  adalah realisasi  penerimaan  retribusi  parkir  yang  paling  besar  yaitu  Rp  22.868.811.000  yang berkontribusi sebesar 0,0125% terhadap PAD kota Medan. Realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis sebesar Rp 3.528.265.000 yang berkontribusi hanya sebesar 0,0024%. Sudah diketahui bahwa penyebab penurunan ini karena adanya Covid- 19 yang melanda Indonesia, dengan kebijakan PSPB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
Pada tahun 2021 realisasi penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp14.203.092.359 dimana berkontribusi terhadap PAD kota Medan sebesar 0,7450% dan  pada  tahun  2022  mengalami  peningkatan  lagi  sebesar  Rp  21.171.520.222  yang berkontribusi  terhadap  PAD  kota  Medan  sebesar  0,9492%.  Realisasi  retribusi  parkir  ini mengalami peningkatan karena adanya penerapan e-Parkir di kota Medan yang dimulai pada bulah Oktober 2021 hingga sekarang yaitu hingga penelitian ini dilaksanakan.

## PEMBAHASAN

## Komparasi Penerapan Sebelum dan Sesudah E-Parkir
Adanya  penerapan  e-Parkir  di  kota  Medan  adalah  salah  satu  strategi  agar  potensi penerimaan  daerah  dari  retribusi  parkir  dapat  dioptimalkan.  Walikota  Medan  optimis  target pendapatan  Asli  Daerah  akan  mencapai  target  apabila  tercapainya  sektor  perparkiran  ini. Kemudian penerapan e-parkir ini dilakukan juga untuk transparansi transaksi dan memberikan kemudahan bagi Masyarakat untuk melakukan pembayaran parkir.
Tabel 5 . Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2019-2022 (Rupiah)
Tahun Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir 2019 22.868.811.000 2020 13.528.265.000 2021 14.203.092.359 2022 21.171.520.222
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan, 2023.
Bagaimana  perbandingan  penerimaan  retribusi  parkir  sebelum  dan  sesudah  adanya penerapan  e-parking  dapat  dilihat  pada  tabel  5.  Terlihat  dari  data  pada  tabel  5  realisasi penerimaan  retrbusi  parkir  di  kota  Medan  pada  tahun  2020  sebesar  Rp  13.528.265.000  dan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,99% menjadi Rp 14.203.092.359.  Akan tetapi pada  tahun  2022  penerimaan  retribusi  parkir  di  kota  Medan  mengalami  peningkatan  yang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1936
cukup besar menjadi Rp 21.171.520.222 atau meningkat sebesar 49,10%, hampir mendekati 50% peningkatannya.
Peningkatan  penerimaan  retribusi  parkir  pada  tahun  2022  sampai  mencapai  50% dikarenakan adanya penerapan e-parkir di kota Medan yang di mulai pada bulan Oktober 2021. Dengan  adanya  penerapan  e-parkir  ini  penerimaan  retribusi  parkir  dapat  dioptimalkan  dan dimaksimalkan.
Sebelum  diberlakukannya  e-parkir,  terjadi  banyaknya  kebocoran  pendapatan  dalam penerimaan  retribusi  parkir  sehingga  berkurangnya  pendapatan  dari  retribusi  parkir  ke  kas daerah  dan  tidak  transparansinya  pendapatan  dari  retribusi  parkir  ini.  Kemudian  juri  parkir tidak bisa dipantau kinerjanya secara mudah, cepat dan akurat. Kemudian Dinas Perhubungan tidak dapat memonitor setiap transaksi pembayaran parkir di semua lokasi parkir. Dan tidak mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi layanan parkir.
Setelah  diberlakukannya  e-Parkir  di  kota  Medan,  di  22  titik  lokasi  di  kota  Medan, penerimaan  retribusi  parking  meningkat  drastis.  Di  mana  penerapatan  e-Parkir  menjadikan proses  pengelolaan  pendapatan  retribusi  parkir  akan  lebih  efektif,  efisien,  akuntabel  dan transparan.  Efektif,  efisien,  akuntabel  dan  transparansi  artinya  penerapan  e-Parkir  ini menjadikan proses parkir lebih cepat, dan teratur. Sampai saat ini Dinas Perhubungan masih memberikan  izin  bersamaan  untuk  juru  parkir  untuk  mengutip  uang  parkir  dan  e-Parkir  di lokasi  yang  sama.  Inilah  yang  membuat  pengelolaa  retribusi  parkir  ini  kurang  efisien  dan efektif. Penerapan e-Parkir akan semakin transparan dalam pengelolaan penerimaan retribusi parkir, karena dana yang masuk ke kas daerah akan terdata di e-Parkir.
Pemerintah pusat dan daerah mulai memanfaatkan E-Government agar bisa memenuhi kebutuhan  Masyarakat  yang  terus  meningkat  (Billqis,  2022).  Menurut    (Nugraha,  2019)  E- government  adalah  salah  satu  teknologi  informasi  yang  dipakai  oleh  pemerintahan  agar menjadi lebih efektif dan transparan dalam pengelolaan pemerintahan. Manfaat dari E-parkir adalah  mewujudkan  pelayanan perparkiran yang efektif dan efisien bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi untuk menuju smart city  (Deldha Eqy Artamalia & Indah Prabawati, 2019).
E-Parkir merupakan salah satu pencapaian dalam e-government, dimana e-government adalah  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  proses  pemerintahan  untuk meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik.
Adapun keuntungan penerapan e-Parkir ( https://eparkir.id/#beranda ) adalah
1. Membantu pengelolaan parkir dan retribusinya di lingkungan pemda lebih terkendali, transparan, cepat, mudah dan akuntabel.
2. Melibatkan  partisipasi  aktif  masyarakat  pengguna  parkir  untuk  membantu pengendalian dan pengawasan pengelolaan parkir dan retribusinya.
3. Meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi parkir lebih  terkendali dan maksimal dengan melibatkan kontribusi aktif masyarakat.
4. Meningkatkan kesejahteraan para juru parkir dengan lebih adil dan merata.

## KESIMPULAN
Pertumbuhan realisasi retribusi parkir di kota Medan tahun 2020 mengalami penurunan, namun taun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,99% tahun 2021 dan 49,10% tahun 2022. Jika dilihat  dari  uji  efektifitas,  retribusi  parkir  dari  tahun  2019-2022  dengan  kriteria  tidak  efektif  karena nilainya masih di bawah 60%. Tidak efektifnya penerimaan retribusi parkir di tahun 2019 sampai tahun 2021  dikarenakan  banyaknya  juru  parkir  liar  dan  kurangnya  pegawai  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas Perparkiran Dinas Perhubungan kota Medan, sebagai pengawas pengelolaan perparkiran di lapangan, sehingga potensi retribusi parkir tidak dikelola secara maksimal. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1936
PAD Kota Medan Tahun 2019-2022 masih di bawah 1%, oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan penerimaan retribusi parkir yaitu dengan penerapan e-parkir di kota Medan. Penerapan e-Parkir di kota Medan  dimulai  sejak  Oktober  2021.  Untuk  melihat  komparasi  Penerapan  Sebelum  dan  Sesudah  E- Parkir  dengan  melihat  perbandingan  penerimaan  retribusi  parkir  sebelum  dan  sesudah  adanya penerapan e-parkir. Realisasi penerimaan retribusi parkir tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini disebabkan telah diberlakukannya e-parkir di kota Medan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Univeristas Muhammadiyah melalui LP2M yang sudah memberikan bantuan berupa pendanaan penelitian Internal dengan skim penelitian dasar.
REFERENSI Bappeda. (2021). Pendapatan Asli Daerah . https://bapenda.sumutprov.go.id/website/story/read-realisasi/pendapatan-asli-daerah.
Billqis,  A.  (2022).  Implementasi  program  PArkir  Elektronik  (E-Parkir)  di  Kota  Surakarta. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik , 2 (2).
BPS. (2023). Kota Medan Dalam Angka 2023 .
Chindy Febry Rori, Antonius Y Luntungan, & Audie O Niode. (2016). ANALISISPENGARUH  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  (PAD)TERHADAP PERTUMBUHAN  EKONOMI  DI  PROVINSISULAWESI  UTARA  TAHUN  2001- 2013. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (2). Deldha Eqy Artamalia, & Indah Prabawati. (2019). Evaluasi Program E-Parking di Kawasan Parkir Balai Kota Surabaya. Publika , 7 (3). Jufrizen.  (2013).  ANALISIS  POTENSI  PENERIMANAAN  RETRIBUSI  PARKIR  PADA PUSAT-PUSAT  PERBELANJAAN  KOTA  MEDAN. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  & Bisnis , 13 (1), 30–45.
Kementerian Keuangan. (2023). UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah . UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Lestari, W., Indrawati, C. D. S., & Subarno, A. (2023). Penerapan elektronik parkir (e-parkir) di kota Surakarta. Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran , 7 (2), 154– 162. https://doi.org/10.20961/jikap.v7i2.60681
Moh.  Faisal.  (2017).  PENGARUH  JUMLAH  TITIK  PARKIR,  JUMLAH  PETUGAS PARKIR  DAN  JUMLAH  KENDARAAN  TERHADAP  PENERIMAAN  RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PALU . Jurnal Katalogis , 5 (4), 81–91.
Nugraha.  (2019).  E-Government  dan  Pelayanan  Publik  (Studi  tentang  Elemen  Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman. Jurnal Komunikasi dan kajian Media , 2 (1), 32–42.
Putu  Mery  Astuti,  D.,  Ayu  Ketut  Rencana  Sari  Dewi,  G.,  Putu  Julianto,  I.,  Studi,  P.  S.,  & Jurusan  Ekonomi  Dan  Akuntansi,  A. (2019).  ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN  SISTEM  E-PARKING  DALAM  PEMBAYARAN  RETRIBUSI PARKIR  DI  KABUPATEN  TABANAN.  Dalam Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha (Vol. 10, Nomor 3).
Rahadatul Hayati. (2018). Strategi Pengembangan Pelayanan Parkir Melalui E-Parking Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Studi Kasus E-Parking Di Jalan Jimerto dan Jalan Sedap Malam Kota Surabaya). Publika , 6 (1).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1936
Saragih, D. S. (2018). Tata Cara Pemungutan Retribusi Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan. Resipotori  Institusi  Universitas  Sumatera Utara .
Sari  Hayati.  (2016).  Efektivitas  dan  Kontribusi  Penerimaan  Retribusi  Parkir  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Seruyan. Jurnal  Terapan  Manajemen  dan  Bisnis , 2 (1).
Sopbaba, S. J. E., Rusmiwari, S., & Hardianto, W. T. (2012). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI  PARKIR  TERHADAP  PAD.  Dalam JISIP (Vol.  1,  Nomor  2). www.publikasi.unitri.ac.id
Usivianti  Latifah  Humairah,  Endah  Dwi  Kusumastuti,  &  Iyeh  Supriatna.  (2021).  Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus  Pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung). Indonesian  Accounting  Reaserch Journal , 1 (3).
Zulia, H. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Serdang Bedagai. Jurnal Ilmiah & Bisnis , 10 (2).