## ADOPSI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM KINERJA KEPOLISAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

## ¹ Simon Sumanjoyo Hutagalung, ² Tulfah H. Al Halim
Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung
Email:
¹ simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id , ² tulvahafiyeralhalim@yahoo.com

## Abstract
In order to optimizing its performance, regional police of Lampung used cultural approach as a problem solving. This research intend to analyze how is the performance of regional police Lampung with the presence of that adoption and describe  the  stages  of  adoption  of  local  wisdom.  The  type  of  this  research  is  descriptive  research  with  qualitative approach. The primary data was collected from the result of interview and observation, while the secondary data was collected  from  documents  such  as  the  decree  of  featured  programs  by  the  chief of  regional  police  Lampung  which included  program  that  has  been  adopted  from  local  wisdom  of  Lampung.  The  researcher  has  found  the  stages  of adoption of local wisdom in the performance of regional police Lampung; a) Awareness stage, b) Interest stage, c) Assessment  stage,  d)  Eksperiment  stage,  and  e)  Adoption  stage.  However,  the  performance  of  regional  police Lampung considered good enough and quite able to decreasethe number of crimes in Lampung, although they are still working hard to optimalize the process of reducing a crime in Lampung.
Key words : Adoption; Local Wisdom; Performance

## PENDAHULUAN
Polisi  merupakan  aparat  negara  yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan kepolisian secara  konstitusi  diatur  dalam  Undang Undang  Dasar  1945  Pasal  30  Ayat  4  yang menyatakan  bahwa  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  sebagai  alat  negara  yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani  masyarakat  serta  menegakkan hukum. Pihak kepolisian mendapatkan posisi yang  sangat  penting  bagi  masyarakat.  Oleh karena  itu,  kinerja  kepolisian  dituntut  untuk dapat optimal.
Kinerja  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (POLRI)  yang  dianggap  baik  oleh masyarakat  yaitu  dalam  hal  penanganan terorisme. Contohnya dalam aksi terorisme di
Sarinah, Jakarta Pusat tahun 2015,
penanganan  dari  pihak  POLRI  sangat  cepat hanya  dengan  kurang  dari  empat  jam  saja
POLRI  dapat  menangani  aksi  terorisme tersebut.  Hal  ini  sangat  diapresiasi  oleh masyarakat  Indonesia  dan  juga  diapresiasi oleh Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) atas kesigapan  POLRI  dalam  mengatasi  aksi serangan  teroris  yang  terjadi  di  kawasan Sarinah, Jakarta Pusat.
Namun  kelebihan  dari  kinerja  kepolisian masih  lebih  sedikit  daripada  kekurangannya. Sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  menilai kinerja kepolisian masih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Banyak  dari  kaum  politisi  yang  berpendapat bahwa kondisi POLRI saat ini berada di posisi gelap  karena  terlalu  banyak  kekurangannya sehingga  menimbulkan  cap  hitam  bagi POLRI.  Sekalipun  ada  praktik  dan  perilaku polisi  yang  bagus,  namun  jumlah  dan frekuensinya terlalu sedikit.
Kinerja  POLRI  bahkan  mendapatkan rapor  merah  dari Indonesian  Police  Watch (IPW). Pada tahun 2014, kinerja POLRI dinilai
sangat tidak memuaskan masyarakat. Reformasi  kepolisian  sebagai  pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat juga jalan ditempat.  Padahal  di  tahun  2014  POLRI memiliki  sebanyak  420.275  personel  disertai anggaran  Rp.44,5  triliun.  Sehingga  POLRI mendapat rapor merah dari IPW. Hal tersebut terjadi karena integritas, keteladanan, profesionalisme  dan  kemitraan  masih  sangat lemah dan tidak ada kemajuan sama sekali di tahun  2014.  Selain  itu,  citra  kepolisian  dinilai buruk  oleh  masyarakat.  Sebagian  masyarakat tidak  lagi  percaya  dengan  aparat  kepolisian. Bahkan  polisi  bukan  sebagai  pelindung  bagi masyarakat  namun  justru  ditakuti  atau bahkan  sampai  dijadikan  momok  bagi masyarakat.
Pada  wilayah  Provinsi  Lampung,  kinerja kepolisian  juga  masih  dapat  dinilai  kurang baik.  Tingginya  angka  kriminalitas  yang  ada sampai-sampai membuat citra Daerah
Lampung  kian  memburuk  belakangan  ini karena  aksi  pembegalan  yang  terjadi  di beberapa  kota  yang  sebagian  besar  pelaku pembegalannya berasal dari Daerah Lampung.  Keberadaan  dan  kondisi  polisi adalah  cermin  keadaan  masyarakat.  Jika masyarakat  maju  dan  kuat,  polisi  juga  kuat. Sebaliknya,  dalam  kondisi  masyarakat  yang lemah, kelemahan polisi juga tampil dominan di Indonesia.
Baik  buruknya  kinerja  kepolisian  salah satunya  dipengaruhi  oleh  pempimpin,  dalam hal ini yaitu Kapolda. Apabila kepemimpinan dari  kepala  kepolisian  baik,  maka  kinerja kepolisian  juga  dapat  dinilai  baik  pula. Begitupun  sebaliknya,  jika  kepemimpinan dari  kepala  kepolisian  buruk  maka  kinerja kepolisian  dapat  dinilai  buruk  pula.  Seorang pemimpin  memiliki  strateginya  masing- masing untuk mencapai tujuan dari kepolisian.  Maka  di  setiap  kepemimpinan kepolisian pasti memiliki hasil yang  berbeda- beda dalam kinerjanya.
Seperti  kepemimpinan  dari  Kepala Kepolisian Daerah Lampung yaitu Brigjen Pol Ike  Edwin  yaitu  Kapolda  Brigjen  Ike  Edwin dalam  masa  kepemimpinannya  memiliki tagline PIIL . PIIL  merupakan  singkatan  dari Profesional,  Integritas,  Iman,  dan Law enforcement.  Tagline PIIL  ini  diangkat  dari falsafah piil  pesenggiri. Dimana piil  pesenggiri merupakan  nilai  kearifan  lokal  Daerah Lampung.  Dalam  kepemimpinan  Brigjen  Pol Ike Edwin menggunakan pendekatan budaya dalam  mengatasi  permasalahan  yang  ada  di Daerah  Lampung.  Pendekatan  budaya tersebut  seperti  nilai  kearifan  lokal  Lampung yaitu piil pesenggiri dan juga anjau silau .
Piil  pesenggiri merupakan  falsafah  hidup orang  Lampung. Piil artinya  perilaku,  dan pesenggiri maksudnya bermoral tinggi, berjiwa besar,  tahu  diri,  tahu  hak  dan  kewajiban. Piil pesenggiri merupakan  potensi  sosial  budaya daerah,  memiliki  makna  sebagai  sumber motivasi  agar  setiap  orang  dinamis  dalam usaha  memperjuangkan  nilai-nilai  positif, hidup  terhormat  dan  dihargai  di  tengah- tengah  kehidupan  masyarakat.  Dalam  hal tingginya  tingkat  kriminalitas  di  Daerah Lampung,  nilai  kearifan  lokal  yang  diadopsi dalam  kinerja  kepolisian  Daerah  Lampung adalah anjau  silau.  Anjau  silau yang  berarti saling  datang  mengunjungi  untuk  menjalin komunikasi.  Salah  satu  program  Kapolda yaitu anjau  silau ini  bertujuan  untuk  dapat menampung masalah-masalah yang diresahkan  masyarakat  dan  untuk  mencegah terjadinya konflik sosial khususnya menurunkan tingkat kriminalitas yang tinggi.
Nilai  memiliki  arti  penting  dalam kepemimpinan.  Nilai-nilai  kepemimpinan merupakan  sejumlah  sifat-sifat  utama  yang harus  dimiliki  seorang  pemimpin  agar kepemimpinannya  dapat  efektif  dan  efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Beberapa  nilai  kepemimpinan  yang  perlu dimiliki  seorang  pemimpin  antara  lain  yaitu integritas,  moralitas,  tanggungjawab,  visi
pemimpin  dan  kebijaksanaan.  Nilai  berperan sebagai  pembentuk  karakter  pada  seorang pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya tersebut. Seperti contohnya arti penting nilai dalam
kepemimpinan kepolisian.
Pada  daerah  Lampung  sendiri,  nilai budaya  yang  ada  sangat  beragam.  Nilai budaya Lampung yang ada yaitu seperti sakai sambayan ,  yang  berarti  gotong  royong  saling tolong  menolong.  Lalu piil  pesenggiri ,  yang maknanya  harga  diri,  perilaku  dan  sikap hidup. Nengah  nyappur ,  yang  artinya membuka  diri  dalam  pergaulan.  Juga bejuluk beadek ,  yaitu  saling  menghormati  (Yulianto, Mulyana,  &  Hutagalung,  2017).  Seperti  yang sudah  diuraikan,  dalam  kepemimpinan Kepolisian  Daerah  Lampung,  nilai  budaya yang diadopsi yaitu piil pesenggiri .
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; (1). bagaimana penerapan bentuk-bentuk  adopsi  nilai  kearifan  lokal dalam  kinerja  kepolisian  Lampung?,  (2). bagaimana  kinerja  kepolisian  Lampung dengan adopsi nilai kearifan lokal tersebut?.
Guna  menganalisis  rumusan  masalah tersebut  perlu  dipahami  konsepsi  tentang adopsi nilai kearifan lokal dan kinerja. Secara konsepsi  adopsi  adalah  proses  perubahan perilaku yang berupa pengetahuan (cognitive) ,
sikap (affective) , dan keterampilan
(psikomotoric) pada  diri  seseorang  setelah menerima  pesan  yang  disampaikan  oleh orang  lain  seperti  seorang  penyuluh  kepada sasarannya. Untuk mengadopsi suatu inovasi memerlukan jangka waktu tertentu dari mulai seseorang mengetahui pesan tersebut, memahami, memikirkan
dan mempertimbangkan sampai terjadinya adopsi (Mardikanto, 1993).
Kemudian dinyatakan oleh Rogers bahwa perubahan  seseorang  untuk  mengadopsi suatu  perilaku  yang  baru  tersebut  terjadi
dalam  beberapa  tahapan  sebagai  berikut:  1) Tahap  kesadaran (awareness) ,  dalam  hal  ini mulai  sadar  tentang  adanya  sesuatu  yang baru,  mulai  terbuka  akan  perkembangan dunia luarnya, sadar apa yang sudah ada dan apa  yang  belum.  2)  Tahap  minat (Interest) , tahap  ini  ditandai  oleh  adanya  kegiatan mencari  keterangan-keterangan  tentang  hal- hal  yang  baru  diketahuinya.  3)  Tahap penilaian (Evaluation) ,  setelah  keterangan yang diperlukan diperoleh, mulai timbul rasa menimbang-nimbang  untuk  kemungkinan melaksanakannya  sendiri.  4)  Tahap  mencoba (Trial) ,  jika  keterangan  sudah  lengkap,  minat untuk  meniru    besar,  dan  jika  ternyata  hasil penilaiannya  positif,  maka  dimulai  usaha mencoba  hal  baru  yang  sudah  diketahuinya. 5)  Tahap  adopsi (Adoption), sudah  mulai mempraktekkan hal-hal baru dengan keyakinan akan berhasil (Rogers, 1983).
Nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih  alternatif  keputusan  dalam  situasi sosial tertentu. Kepribadian manusia terbentuk dan berakar pada tatanan nilai-nilai kesejarahan. Meskipun menempatkan konteks sosial sebagai dimensi nilai dalam kepribadian  manusia,  namun  hal  tersebut diakui  sebagai  kekuatan  individual  yang dikenal  dengan  istilah  roh  subjektif.
Sementara itu, kekuatan nilai-nilai kebudayaan merupakan roh objektif. Kekuatan  individual  atau  roh  subjektif didudukkan dalam posisi primer karena nilai- nilai  kebudayaan  hanya  akan  berkembang dan  bertahan  apabila  didukung  dan  dihayati oleh  individu  (Suryabrata,  1998).  Nilai  ini kemudian yang mempengaruhi upaya pembangunan  di  masyarakat,  dimana  salah satu  sumbernya  adalah  dari  kearifan  lokal (Suswanto et all, 2015).
Kearifan  lokal  adalah  semua  bentuk pengetahuan,  keyakinan,  pemahaman  atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam
kehidupan  di  dalam  komunitas  ekologis. Setiap  wilayah  tentu  memiliki  budayanya sendiri dengan berbagai kearifan di dalamnya (Suwardani,  N.  2015).  Jadi  kearifan  lokal  ini bukan  hanya  menyangkut  pengetahuan  dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia  dan  bagaimana  relasi  yang  baik  di antara  manusia,  melainkan  juga  menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang  manusia,  alam  dan  bagaimana  relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis ini  harus  dibangun.  Seluruh  kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan  dan  diwariskan  dari  satu  generasi ke  generasi  lain  yang  sekaligus  membentuk pola  perilaku  manusia  sehari-hari,  baik terhadap  sesama  manusia  maupun  terhadap alam dan yang gaib (Keraf, 2010).
Kinerja  adalah  bagaimana  seseorang diharapkan  dapat  berfungsi  dan  berperilaku sesuai  dengan  tugas  yang  telah  dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana  seseorang  harus  berperilaku dalam melaksanakan tugas,
berarti menunjukkan  suatu  peran  dalam  organisasi (Sutrisno,  2011).  Kinerja  adalah  tingkat pelaksanaan  tugas  yang  dapat  dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan  kemampuan  yang  ada  dan batasan-batasan  yang  telah  ditetapkan  untuk mencapai tujuan organisasi  (Samsudin, 1982). Kinerja  juga  dapat  dimaknai  sebagai kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas.
Kuantitas  adalah  hasil  yang  dapat  dihitung sejauh  mana  seseorang  dalam  menjalankan tugasnya, yaitu mengenai banyaknya kesalahan  yang  dibuat,  kedisiplinan  dan ketepatan.  Waktu  kerja  adalah  mengenai jumlah absen yang  dilakukan, keterlambatan, dan  lamanya  masa  kerja  dalam  tahun  yang telah dijalani (Sutrisno, 2011).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif.dengan fokus penelitian ini adalah:
1. Lima  tahapan  adopsi  dari  adopsi  nilai kearifan  lokal  pada  kinerja  kepolisian daerah  Lampung  menurut  Rogers  (1983), yaitu:
a. Tahap  kesadaran (awareness) ,  dalam  hal ini  pemimpin  (Kapolda)  mulai  sadar tentang  adanya  sesuatu  yang  baru  dan sadar akan apa yang sudah ada maupun yang belum.
b. Tahap  minat (interest) ,  ditandai  dengan adanya  kegiatan  mencari  keterangan tentang  hal  seperti  nilai  kearifan  lokal yang diketahuinya.
c. Tahap  penilaian (evaluation), mulai muncul rasa menimbang-nimbang untuk kemungkinan melaksanakan-nya sendiri.
d. Tahap  mencoba (trial), memulai  usaha mencoba hal tersebut. e. Tahap adopsi (adoption), sudah mempraktekkan nilai kearifan lokal pada kinerja pegawai dengan keyakinan akan berhasil.
2. Kinerja kepolisian Daerah Lampung setelah adanya adopsi nilai kearifan lokal tersebut. Adapun metode penilaian kinerja  menurut Robbins (2001) adalah:
a) Penilaian performansi berdasarkan hasil (result-based performance evaluation)
b) Penilaian performansi berdasarkan perilaku (behavior  based  performance evaluation) c) Penilaian performansi berdasarkan judgement  (judgement-based  performance evaluation)
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lima  Tahapan  Adopsi  dari  Nilai  Kearifan Lokal  Pada  Kinerja  Kepolisian  Daerah Provinsi Lampung

## Tahap Kesadaran (Awareness)
Dalam tahap kesadaran pada adopsi nilai kearifan lokal rembuk pekon yang digagas oleh Brigjen  Pol  Heru  Winarko  didasari  oleh keadaan  yang  mendesak  beliau  untuk berinovasi  dalam  rangka  mengoptimalkan kinerja Kepolisian Daerah Provinsi Lampung. Hal mengenai rembuk pekon bukanlah sesuatu yang  baru  di  masyarakat  Lampung.  Dengan adanya kunjungan Brigjen Pol Heru Winarko ke 14 kota dan kabupaten selain mengunjungi Polres  di  masing-masing  daerah,  beliau  juga bertemu  dengan  tokoh-tokoh  masyarakat  di berbagai  daerah  tersebut.  Kegiatan  tersebut juga  berlangsung  pada  saat  masih  terjadinya konflik sosial yang sedang marak terjadi.
Hal tersebut menjadi buah dari kesadaran Brigjen  Pol  Heru  Winarko  dalam  tercetusnya ide rembuk  pekon .  tahap  kesadaran  dalam adopsi  nilai  kearifan  lokal  falsafah piil pessenggiri yang dituangkan dalam tagline PIIL oleh  Brigjen  Pol  Ike  Edwin  diawali  dengan munculnya  kesadaran  beliau  bahwa  budaya merupakan hal yang baik. Serta disadari pula oleh  buruknya  citra  dari  Kepolisian  Daerah Provinsi Lampung dimata masyarakat. Beliau melihat adanya kesenjangan antara masyarakat  dan  pihak  kepolisian,  bahwa masyarakat  kurang  menyukai  perilaku  dari oknum-oknum  kepolisian.  Brigjen  Pol  Ike Edwin  menilai  bahwa  mungkin  oknum kepolisian  tersebut  tidak  memahami  tentang adat,  sopan  santun  dan  budaya  yang berkembang di masyarakat Lampung.
Kemudian  dengan  kesadaran  tersebut beliau mengharapkan perubahan dari perilaku  pihak  kepolisian  untuk  lebih  baik. Sehingga  citra  buruk  dari  kepolisian  yang memang  sudah  ada  di  masyarakat  akan
berubah  menjadi  baik.  tahap  kesadaran  dari Brigjen Pol Ike Edwin yang mengadopsi nilai kearifan  lokal  falsafah piil  pessenggiri hampir sama  dengan  Rogers  yang  dalam  tahap  ini sadar  tentang  adanya  sesuatu  yang  baru, mulai  terbuka  akan  perkembangan  dunia luarnya, dan sadar akan apa yang sudah dan yang belum.
Pada  tahap  ini  Brigjen  Pol  Ike  Edwin menyadari  bahwa  adanya  citra  buruk  dari perilaku Kepolisian Daerah Provinsi
Lampung  dan  beliau  mulai  mencoba menyisipkan sesuatu yang baik dalam kinerja Kepolisian  Daerah  Provinsi  Lampung  guna mengubah  citra  buruk  dari  masyarakat terhadap  organisasi  yang  dipimpinnya.  tugas kepolisian  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  30  ayat  4  yang menyatakan  bahwa  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  sebagai  alat  negara  yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani  masyarakat  serta  menegakkan hukum.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  jika pandangan  masyarakat  terhadap  kepolisian buruk,  maka  tugas  atau  fungsi  kepolisian sebagai  pelindung,  pengayom  dan  pelayan masyarakat  dan  penegak  hukum  dapat dianggap gagal.

## Tahap Minat (Interest)
Pada  tahap  minat,  dengan  adanya kesadaran  bahwa  budaya  itu  baik  dan  nilai kearifan  lokal  khusunya  pada  nilai  kearifan lokal  Lampung  merupakan  hal  yang  baik, maka  Kapolda  Lampung  mulai  menggali informasi  yang  lebih  mendalam  mengenai nilai  dan  kebudayaan  Lampung.  Menurut Rogers pada tahap minat (interest) ini ditandai oleh  adanya  kegiatan  mencari  keterangan- keterangan  tentang  hal-hal  yang  baru diketahuinya. Sedikit berbeda dengan Rogers, tahap minat dalam adopsi nilai kearifan lokal rembuk  pekon oleh  Brigjen  Pol  Heru  Winarko dilakukan bersamaan dengan tahap
kesadaran (awareness) .  Beliau  menggali informasi  mengenai rembuk  pekon yang didapatkannya  oleh  tokoh-tokoh  masyarakat yang  ditemuinya  pada  saat  kunjungan  ke  14 kota  dan  kabupaten.  Beliau  mendapatkan banyak  masukan  dari  tokoh  masyarakat tersebut  mengenai  pentingnya rembuk  pekon dalam mengatasi konflik sosial yang pada saat itu sedang marak terjadi di Lampung.
Beliau juga berpendapat bahwa keberadaan tokoh  masyarakat  pada  era  ini  sudah  banyak ditinggalkan.  Padahal  menurut  beliau,  jika keberadaan  tokoh  masyarakat  tersebut kembali  dikedepankan  kembali,  dan  tradisi terus  dihidupkan  maka  akan  ada  tokoh  yang dituakan dalam suatu lingkungan masyarakat.  Dengan  begitu  konflik  sosial diharapkan  dapat  terminimalisir,  karena segala  sesuatunya  dapat  dimusyawarahkan (Rogers, 1983).
Anjau Silau dan rembuk pekon yang diadopsi kedalam  kinerja  Kepolisian  Daerah  Provinsi Lampung merupakan bentuk upaya preventif untuk mengantisipasi kejahatan dan pelanggaran hukum. Sebagaimana dikemukakan  oleh  Baharuddin  Lopa,  salah satu  Jaksa  Agung  terbaik  yang  pernah dimiliki
bangsa ini, mengemukakan pikirannya  bahwa  upaya  menanggulangi kejahatan  dapat  dilakukan  dengan  langkah- langkah  preventif,  yaitu  a)  peningkatan kesejahteraan  rakyat  untuk  mengurangi pengangguran,  yang  dengan  sendirinya  akan mengurangi kejahatan. b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan- penyimpangan.  c)  Peningkatan  penyuluhan hukum untu memeratakan kesadaran hukum rakyat. d) Menambah personel kepolisian dan personel penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan  tindakan  represif  maupun preventif.  e)  Meningkatkan  ketangguhan moral  serta  professionalisme  bagi  para pelaksana penegak hukum (Baharuddin Lopa,
2001  dalam  Lampung  Post,  Bhayangkara Lampung Melintas Badai, 2016).
Jika  diperhatikan,  r embuk pekon  dan anjau silau memang sekilas memiliki arti yang sama. Perbedaan rembuk  pekon dengan anjau  silau ialah  jika  dalam rembuk  pekon aparat  yang mendatangi  masyarakat,  tetapi  dalam anjau silau aparat keamanan dan masyarakat saling berkunjung  dalam  suasana  yang  menjunjung tinggi  nilai-nilai  kearifan  lokal.  Keduanya merupakan  nilai  kearifan  lokal  Lampung sebagai  upaya  untuk  menekan  angka kriminalitas di Lampung dengan menggunakan pendekatan budaya.

## Tahap Penilaian (Evaluation)
Menurut  Rogers  (1983),  pada  tahap penilaian  merupakan  tahapan  dimana  mulai munculnya  rasa  menimbang-nimbang  untuk kemungkinan  melaksanakan  adopsi.  Sama halnya  dengan  tahap  adopsi  nilai  kearifan lokal rembuk  pekon oleh  Brigjen  Pol  Heru Winarko,  beliau  pada  tahap  ini  juga  merasa memikirkan  untuk  melaksanakan  adopsi rembuk  pekon pada  kinerja  Kepolisian  Daerah Provinsi  Lampung.  Beliau  meyakini  bahwa dengan rembuk  pekon dapat  mengatasi permasalahan sosial karena memiliki kemampuan  deteksi  dini  yang  dapat mencegah  suatu  masalah  terjadi  dengan memusyawarahkannya.
Tahap  penilaian  Brigjen  Pol  Heru Winarko  mengadopsi  nilai  kearifan  lokal rembuk pekon merupakan tahap dimana beliau mempertimbangkan  kemungkinan  untuk mengadopsi rembuk  pekon tersebut.  Beliau meninjau  kembali  manfaat  yang  didapat  jika mengadopsi nilai kearifan lokal rembuk pekon . Yaitu  dengan  memusyawarahkan  suatu permasalahan  agar  permasalahan  tersebut tidak melebar.
Kemudian  pada  tahap  penilaian  dalam adopsi  nilai  kearifan  lokal anjau  silau oleh Brigjen  Pol  Edward  Syah  Pernong,  beliau
melakukan  tahap  ini  dengan  mendiskusikan rencana  pengadopsian anjau  silau ke  dalam kinerja  Kepolisian  Daerah  Provinsi  Lampung bersama  dengan  Brigjen  Pol  Ike  Edwin  yaitu sepupunya  dalam  Kerajaan  Lampung  Skala Brak.  Dalam  kegiatan  berembuk  antara keduanya  memiliki  misi  yang  sama  yaitu menekankan  kearifan  lokal  dan  hubungan baik antara masyarakat. Kegiatan menimbang-nimbang  tersebut  sama  halnya seperti Rogers pada tahap penilaian.
Pada  tahap  penilaian  pada  adopsi  nilai kearifan  lokal  falsafah piil  pessenggiri ,  Brigjen Pol  Ike  Edwin  memiliki  penilaian  atas keyakinannya  dengan  falsafah piil  pessenggiri dapat merubah pandangan buruk masyarakat menjadi lebih baik seperti yang
diharapkannya.  Peneliti  melihat  niat  yang dilakukan oleh beliau sebagai putra Lampung juga dalam rangka menjunjung tinggi budaya yang  menurutnya  baik  dan  patut  untuk dijalankan  dalam  Kepolisian  Daerah  Provinsi Lampung.

## Tahap Mencoba (Trial)
Dalam  tahapan  ini  jika  keterangan  sudah lengkap, minat untuk meniru  besar, dan jika ternyata  hasil  penilaiannya  positif,  maka dimulai  usaha  mencoba  hal  baru  yang  sudah diketahuinya. Pada penelitian ini, dalam masa kepemimpinan  Brigjen  Pol  Heru  Winarko pada adopsi nilai kearifan lokal rembuk pekon , yaitu  dengan  membuat  nota  kesepahaman antara  tokoh-tokoh  yang  berpengaruh  di Lampung.  Yaitu  antara  Brigjen  Pol  Heru Winarko,  Gubernur  Lampung  pada  saat  itu Sjachroedin  ZP,  dan  Komandan  Korem Garuda  Hitam  Kolonel  (Czi)  Amalsyah Tarmizi  dalam  Forum  Komunikasi  Pimpinan Daerah  Lampung.  Dalam  nota  kesepahaman tersebut  menyepakati  pentingnya  rembuk pekon  sebagai  wadah  untuk  menanggulangi dan mengatasi konflik horizontal  di Lampung.
Peneliti  menilai  tahap  mencoba  ini merupakan  tahapan  bagi  Brigjen  Pol  Heru Winarko untuk menunjukkan bahwa program yang  kemudian  akan  dilaksanakannya  yaitu rembuk  pekon dapat  diterima  masyarakat  dan mendapatkan  respon  positif  di  semua kalangan.  Dengan  adanya  tahapan  ini  akan semakin  meyakinkan  pengadopsi  yaitu Brigjen  Pol  Heru  Winarko  untuk  langsung melaksanakan  adopsi  nilai  kearifan  lokal rembuk pekon dalam kinerja Kepolisian Daerah Provinsi Lampung bersamaan dengan pembuatan nota kesepahaman tersebut.
Tahap  mencoba  dan  tahap  adopsi seringkali  dilakukan  bersamaan  karena dengan  keyakinan  yang  baik  bahwa  adopsi akan  menjadi  sesuatu  yang  berhasil  maka akan  lebih  cepat  tahap  adopsi  dilakukan. Brigjen  Pol  Edward  Syah  Pernong  dalam tahapan  ini  dirasa  telah  sangat  yakin  dengan semua  pertimbangan  yang  telah  dilakukan sebelumnya.
Kemudian  pada  tahap  mencoba  oleh Brigjen Pol Ike Edwin dalam mengadopsi nilai kearifan  lokal  falsafah piil  pessenggiri ,  beliau mulai  mencoba  untuk  mengadopsi  nilai kearifan  lokal  Lampung  berupa  slogan  PIIL (Profesional,  Integritas,  Iman  dan Law enforcement )  yang  diangkat  dari  falsafah piil pessenggiri kedalam kinerja Kepolisian Daerah Provinsi  Lampung  dengan  menanyakan kepada  rekan-rekannya  mengenai  kecocokan falsafah piil  pessenggiri jika  dijadikan  slogan Kepolisian Daerah Provinsi Lampung. Kemudian beliau mendapatkan respon positif dari  pertanyaan  yang  beliau  ajukan  kepada orang-orang tersebut. Respon tersebut membuat  keyakinan  Brigjen  Pol  Ike  Edwin untuk  segera  melaksanakan  adopsi  nilai kearifan  lokal  falsafah piil  pessenggiri yang dituangkan  dalam tagline PIIL  ke  dalam kinerja Kepolisian Daerah Provinsi Lampung.
Peneliti  menilai  tahapan  ini  sangat penting  untuk  kelangsungan  adopsi  tersebut.
Sehingga apabila ada respon negatif, Kapolda dapat  segera  mengoreksi  pilihannya  untuk mengadopsi  nilai  kearifan  lokal  Lampung tersebut.

## Tahap Adopsi (Adoption)
Tahap  adopsi  nilai  kearifan  lokal anjau silau oleh  Brigjen  Pol  Edward  Syah  Pernong dimulai  bersamaan  dengan  tahap  mencoba dan  beliau  berkeyakinan  akan  berhasil.  Lalu adopsi  nilai  kearifan  lokal  falsafah piil pessenggiri dalam tagline PIIL oleh Brigjen Pol Ike  Edwin  juga  dilakukan  pada  tahap  adopsi ini  dengan  keyakinan  yang  sama  yaitu  akan berhasil merubah
pandangan buruk masyarakat terhadap kepolisian.
Jadi, keseluruhan dari nilai kearifan lokal yang diadopsi oleh Brigjen Pol Heru Winarko, Brigjen Pol Edward Syah Pernong, dan Brigjen Pol  Ike  Edwin  yaitu  kearifan  lokal  Lampung rembuk  pekon,  anjau  silau, dan  falsafah piil pessenggiri. Dengan  hadirnya  program anjau silau yang  merupakan  penajaman  program dari  Brigjen  Pol  Heru  Winarko  yaitu rembuk pekon, yang  bertujuan  sebagai  langkah meminimalkan  potensi  konfilik  yang  dapat terjadi  diberbagai  daerah  Provinsi  Lampung. Dengan anjau  silau, kegiatan  berkunjung  ini dapat  menghasilkan  diskusi  tentang  kabar dan gagasan permasalahan yang ada di suatu daerah yang dikunjungi tersebut.
Kemudian  dengan  adanya  slogan PIIL yang  merupakan  singkatan  dari  Profesional, Integritas, Iman dan Law enforcement diangkat dari  falsafah  Lampung  yaitu piil  pessenggiri yang bermakna harga diri, perilaku dan sikap hidup  diharapkan  dapat  mengubah  citra buruk  kepolisian  terhadap  masyarakat.  Para pemimpin  pada  masa  kepemimpinannya masing-masing berkeyakinan  bahwa  dengan pendekatan  budaya,  segenap  permasalahan yang ada di Lampung dapat teratasi.
Tahap adopsi merupakan tahap akhir dari tahapan-tahapan  di  atas.  Menurut  penulis,
dengan  adanya  tahapan  mulai  dari  tahap kesadaran  sampai  ke  tahap  adopsi  sudah cukup efektif untuk menciptakan adopsi yang dapat  berjalan  sesuai  harapan  dari  masing- masing  Kapolda  tersebut.  Karena,  dari tahapan  di  atas  telah  mencakup  segala pertimbangan  yang  matang  yang  kemudian menghasilkan  inovasi  baru  dalam  Polda Lampung  untuk  mengoptimalkan  kinerjanya. Terlihat  bahwa  adopsi  nilai  kearifan  lokal Lampung ke dalam kinerja Kepolisian Daerah Provinsi  Lampung  berdasarkan  pemikiran yang  matang  untuk  mengeluarkan  program Kapolda.  Sehingga  menghasilkan  program yang mengoptimal-kan kinerja kepolisian baik dengan  langkah  preventif  dan  dengan langkah penyelesaian yang bersifat kekeluargaan.  Program rembuk  pekon,  anjau silau, dan slogan PIIL merupakan hasil adopsi nilai  kearifan  lokal  Lampung  sebagai  upaya Kepolisian  Daerah  Provinsi  Lampung  untuk mengamankan Provinsi Lampung.

## Kinerja  Kepolisian  Daerah  Provinsi  Lampung Dengan Adanya Adopsi Nilai Kearifan Lokal
Kepolisian  Daerah  Provinsi  Lampung mengadopsi  nilai  kearifan  lokal  Lampung  ke dalam  kinerja  mereka  untuk  menjalankan tujuannya  yaitu  meminimalkan  potensi konflik  secara  efektif.  Dengan  melalui pendekatan budaya tersebut, kinerja Kepolisian Daerah Provinsi Lampung diharapkan dapat optimal. Kinerja Kepolisian Daerah Provinsi Lampung yang
menggunakan  adopsi  nilai  kearifan  lokal Lampung  yaitu dalam program rembuk pekon, anjau  silau, dan  PIIL  dari  falsafah  Lampung piil pessenggiri.
Kepolisian  Daerah  Provinsi  Lampung mengadopsi  nilai  kearifan  lokal  Lampung  ke dalam  kinerja  mereka  untuk  menjalankan tujuannya  yaitu  meminimalkan  potensi konflik  secara  efektif.  Dengan  melalui pendekatan budaya tersebut, kinerja
Penilaian  Performansi  Berdasarkan  Hasil (Result-based Performance Evaluation)
Robbins menyebutkan tipe kriteria performansi  ini  merumuskan  performansi pekerjaan  berdasarkan  pencapain  tujuan organisasi,  atau  mengukur  hasil-hasil  akhir (end  result) .  Sasaran  bisa  ditetapkan  oleh manajemen  atau  oleh  kelompok  kerja,  tetapi jika  menginginkan  agar  para  karyawan meningkatkan  produktivitas  mereka,  maka penetapan  sasaran  secara  partisipatif,  dengan melibatkan  para  karyawan,  akan  jauh berdampak  positif  terhadap  peningkatan produktivitas organisasi. Para karyawan akan cenderung  menerima  tujuan-tujuan  itu sebagai  tujuan  mereka  sendiri,  dan  merasa lebih  bertanggung  jawab  untuk  dan  selama pelaksanaan pencapaian tujuan-tujuan (Robbins, 2001).
Penilaian ini dapat dilihat dari hasil yang telah  dicapai  dari  tujuan  Kepolisian  Daerah Provinsi  Lampung.  Menjaga  rasa  aman  dan nyaman  merupakan  salah  satu  kewajiban Kepolisian  dalam  pengabdiannya  kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ditengah-tengah  keadaan  Daerah  Provinsi Lampung  dengan  kondisi  keamanan  yang buruk,  pihak  Kepolisian  Daerah  Provinsi Lampung  berupaya  meminimalisir  angka kriminalitas  salah  satunya  dengan  program anjau silau. Program tersebut dapat  dikatakan berhasil  karena  angka  kriminalitas  yang  ada di Provinsi Lampung menurun.
Dari  data  penyelesaian  masalah  melalui mediasi rembuk pekon tercatat pada tahun 2015 terdapat  5933  masalah  dan  pada  tahun  2016 terdapat  6714  masalah  yang  diselesaikan melalui rembuk  pekon. Penilaian  kinerja kepolisian  berdasarkan  data  penyelesaian masalah  melalui rembuk  pekon yang  telah dicapai  tersebut  sangat  mengacu  kepada tujuan  Kepolisian  Daerah  Lampung  yaitu memaksimalkan  kinerja  Kepolisian  Daerah Provinsi  Lampung.  dan  dibuktikan  dari  data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil dari
program yang mengadopsi nilai kearifan lokal sudah cukup optimal.
Dengan adanya penurunan angka kriminalitas  yang  ada  di  Provinsi  Lampung dan  dengan  kepuasan  masyarakat  akan kinerja yang diadopsi dari nilai kearifan lokal Lampung mencerminkan keberhasilan adopsi nilai  kearifan  lokal  dalam  kinerja  Kepolisian Daerah  Provinsi  Lampung.  Namun,  hal tersebut  harus  tetap  ditingkatkan  lagi. Mengingat angka kriminalitas belum sepenuhnya  nihil.  Pihak  kepolisian  harus tetap  berupaya  menekan  angka  kriminalitas yang ada di Lampung.
Penilaian  Performansi  Berdasarkan  Perilaku (Behavior-based Performance Evaluation)
Untuk  mencapai  tujuan  dari  Kepolisian sebagai pengaman dan pengayom masyarakat,  Kepolisian  Daerah  Provinsi Lampung  menggunakan  pendekatan  budaya dalam kinerjanya. Pendekatan budaya tersebut  dilakukan  sebagai  bentuk  upaya pemecahan  masalah  dan  langkah  preventif dari Kepolisian.
Kinerja  Kepolisian  Daerah  Provinsi Lampung jika dinilai berdasarkan proses dari pencapaian  tujuan  Polda  Lampung  sudah cenderung  baik.  Dalam  program  yang mengadopsi  nilai  kearifan  lokal  Lampung seperti rembuk  pekon dan anjau  silau berjalan dengan  sangat  baik.  Sasaran  kegiatan anjau silau adalah  orang-orang  yang  memiliki pengaruh  di  masyarakat,  meliputi  pemimpin masyarakat  formal  seperti  jabatan  negara, pemerintah  atau  pimpinan  instansi,  sivitas akademi  organisasi  politik,  pemilik  dan pemimpin  perusahaan,  serta  pemimpin lembaga  sosial.  Lalu,  pemimpin  masyarakat tidak  formal  yang  merupakan  orang-orang tertentu dalam masyarakat yang berpengaruh karena  disegani,  diteladani,  dihormati,  baik karena  sifatnya  yang  luhur  maupun kemampuan pribadinya, status dan perannya dalam  masyarakat,  seperti  tokoh  masyarakat,
tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Sementara  pelaksana  kegiatan anjau  silau adalah  kapolsek  dan  para  kanit  di  polsek, kapolres  dan  para  kabag,  kasat  di  polres, kapolda  dan  para  pejabat  utama  di  Polda, serta personel Polda Lampung yang di tunjuk berdasarkan surat perintah kapolda.
Sedangkan  mekanisme  pelaksanaannya adalah  melakukan  pendataan  orang-orang yang  mem  pengaruh  di  masyarakat,  baik secara  formal  maupun  tidak  formal, menentukan  jadwal anjau  silau hari  tokoh), menentukan  personel  yang  melaksanakan anjau silau ,  melaporkan  pelaksanaan  kegiatan anjau  silau kepada  Kapolda  Lampung  sesuai format  yang  telah  ditetapkan  (satu  minggu sekali).  Tempat  pelaksanaan  kegiatan anjau silau adalah  rumah  atau  tempat  kediaman, kantor  dari  pimpinan  masyarakat  formal maupun pimpinan masyarakat tidak formal.
Hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan  kegiatan anjau  silau ini  adalah tumbuh  kembangnya  kedekatan  emosional antara  personel  maupun  pimpinan  Polri, khususnya  Polda  Lampung,  dan  masyarakat maupun  kelompok  masyarakat  di  Lampung. Lalu,  terekam  dan  terakomodasinya  aspirasi masyarakat  dari  bawah  maupun  atas. Terbitnya  kebijakan  Polri,  khususnya  Polda Lampung, yang didukung oleh masyarakat di masing-masing wilayah di Lampung. Terantisipasi  dan  teredamnya  konflik  sosial, horizontal,  maupun  vertikal  sehingga  pada akhirnya anjau  silau juga  membentuk kedekatan  emosional  antarpersonel  maupun pimpinan  Polri,  khususnya  Polda  Lampung, dengan  masyarakat  maupun  kelompok masyarakat.
Dengan  demikian, early  warning  system dalam  pencegahan  konflik  akan  berjalan dengan  baik.  Pendekatan  budaya  menjadi cara  yang  optimal  dalam  menanggulangi masalah kriminalitas di Lampung dan bahkan sebagai  pencegahannya.  Langkah  tersebut
dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  dari program tersebut juga sudah terlihat berjalan dengan  baik  dan  menuai  banyak  respon positif dari masyarakat Lampung.
Penilaian Performansi Berdasarkan Judgement (Judgement-based  Performance

## Evaluation)
Tipe  kriteria  performansi  yang  menilai dan/atau  mengevaluasi  performansi  kerja karyawan  berdasarkan  deskripsi  perilaku yang  spesifik, quantity  of  work,  job  knowledge, cooperation,  initiative,  dependability,  personal qualities, dan  yang  sejenis  lainnya.  Program- program  yang  telah  diberlakukan  baik  oleh Kapolda  Lampung  yang  sekarang,  maupun Kapolda Lampung yang sebelum-sebelumnya merupakan  bentuk  upaya  yang  dilakukan oleh  Kepolisian  Daerah  Lampung  untuk memberantas kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Upaya  yang  dilakukan  mantan  Kapolda Lampung  dengan  sentuhan  adopsi  kearifan lokal  Lampung, piil  pessenggiri merupakan upaya yang sangat baik untuk mengubah citra kepolisian  dimata  masyarakat  Lampung. Namun seiring berjalannya program-program tersebut, masih seringkali ditemukan oknum- oknum  kepolisian  yang  bertindak  tidak sepatutnya.
Seperti contohnya dengan banyaknya laporan oleh masyarakat Lampung  yang  diterima  mantan  Kapolda Lampung  Brigjen  Pol  Ike  Edwin  tentang perilaku anggota kepolisian yang  berperilaku tidak baik.
Kinerja  Kepolisian  Daerah  Provinsi Lampung  dengan  adopsi  nilai  kearifan  lokal Lampung,  berdasarkan  segi  perilaku  yang spesifik  dari  tiap-tiap  anggota  Kepolisian sudah  cukup  baik.  Dengan  falsafah piil pessenggiri yang  merupakan  akar  dari  slogan PIIL  diformulasikan  dengan  sangat  baik  dan implementasi  yang  sudah  cukup  baik walaupun  masih  ditemui  oknum-oknum kepolisian  yang  tidak  bekerja  sesuai  dengan
slogan  kepolisian  Lampung  yaitu  PIIL tersebut.  Dibutuhkan  pengawasan  yang  lebih agar tindakan oknum-oknum kepolisian yang menyimpang  dapat  segera  hilang  sehingga kepolisian  Lampung  dapat  bekerja  dengan optimal.

## PENUTUP
Dalam  proses  adopsi  nilai  kearifan  lokal ke  dalam  kinerja  Kepolisian  Daerah  Provinsi Lampung,  terdapat  lima  tahapan  adopsi. Mulai  dari  1)  tahap  kesadaran,  dimana Kapolda  mulai  menyadari  adanya  sesuatu yang  baik  dari  nilai  kearifan  lokal  Lampung untuk  disisipkan  ke  dalam  kinerja  Polda Lampung.  2)  tahap  minat,  yaitu  Kapolda mencari  keterangan  tentang  hal  tersebut  dan menetapkan  nilai  kearifan  lokal  yang  akan digunakan.  3)  tahap  penilaian,  dimana Kapolda  mulai  menimbang-nimbang  untuk melaksana-kan  adopsi  tersebut.  4)  tahap mencoba,  yaitu  tahapan  memulai  usaha mencoba  mengadopsi  nilai  kearifan  lokal tersebut.
Sampai  ke  tahap  adopsi  dimana  Kapolda benar-benar melaksanakan adopsi tersebut ke dalam  kinerja  Kepolisian  Daerah  Provinsi Lampung dengan berkeyakinan akan berhasil. Kelima  tahapan  tersebut  telah  terlaksanakan seluruhnya  dengan  baik  pertama  kali  oleh Kapolda Lampung Brigjen Pol Heru Winarko, kemudian  diteruskan  dan  ditambahkan  lagi adopsi nilai kearifan lokalnya oleh Brigjen Pol Edward  Syah  Pernong,  dan  Brigjen  Pol  Ike Edwin.  Selanjutnya  terus  dilanjutkan  sampai dengan  kepemimpinan  Kapolda  Lampung yang sekarang yaitu Brigjen Pol
Sudjarno.Nilai  kearifan  lokal  Lampung  yang diadopsi  berupa  falsafah  Lampung piil pessenggiri, rembuk pekon , dan juga anjau silau. Adopsi  nilai  kearifan  lokal  tersebut dilakukan dalam rangka sebagai upaya untuk mengoptimalkan  kinerja  dari  Kepolisian
Daerah Provinsi Lampung
melalui pendekatan budaya.
Kinerja  Kepolisian  Daerah  Provinsi Lampung  dalam  penelitian  ini  dinilai menggunakan metode penilaian kinerja yaitu: Pertama,  penilaian  performansi  berdasarkan hasil (result-based performance evaluation) ,  yang dapat  dinilai  bahwa  kinerja  kepolisian berhasil  menurunkan  angka  kriminalitas  di Provinsi Lampung. Kedua, penilaian performansi berdasarkan perilaku (behavior based performance evaluation), dapat diambil kesimpulan  bahwa  pendekatan  budaya menjadi cara yang optimal dalam menanggulangi  masalah  kriminalitas  di Lampung dan bahkan sebagai pencegahannya. Ketiga  adalah  penilaian  performansi berdasarkan judgement (judgement-based
performance  evaluation) ,  berdasarkan  segi perilaku  yang  spesifik  dari  tiap-tiap  anggota kepolisian  Dengan  falsafah piil  pessenggiri yang  merupakan  akar  dari  slogan  PIIL  telah diformulasikan  dengan  sangat  baik  dan implementasinya sudah cukup baik, walaupun  masih  ditemui  oknum-oknum kepolisian  yang  tidak  bekerja  sesuai  dengan slogan  PIIL.  Hasil  dari  penilaian  kinerja dengan  adanya  adopsi  nilai  kearifan  lokal Lampung  didalamnya  yaitu  cukup  baik  dan cukup dapat mengatasi kriminalitas di Daerah Provinsi Lampung.
Adapun  beberapa  saran  yang  dapat dirumuskan antara lain:
1. Sebaiknya  program  dengan  adopsi  nilai kearifan lokal Lampung di dalamnya terus dilanjutkan  walaupun  dengan  adanya pergantian  Kapolda  Lampung.  Mengingat bahwa  program  tersebut  dapat  dikatakan cukup berhasil dan respon dari masyarakat juga sangat positif.
2. Sebaiknya  dalam  program anjau  silau dibuat  evaluasi  misalkan  berjenjang  per triwulan  atau  dapat  ditentukan  sesuai kebutuhan. Jadi hasil dari anjau silau dapat
lebih  terlihat  dan  menjadi  acuan  untuk terus meningkatkan kinerja kepolisian.
3. Sebaiknya  dilakukan  pengawasan  yang lebih  ketat  agar  oknum-oknum  kepolisian yang  masih  bertindak  tidak  baik  dapat segera hilang di Daerah Lampung.
4. Sebaiknya Kapolda ataupun pimpinan dari masing-masing  jabatan  terus  melakukan penyuluhan  tentang  slogan  PIIL  agar anggota  kepolisian  dapat  lebih  memahami makna  dari  slogan  tersebut  dan  dapat mengimplementasikannya.

## DAFTAR PUSTAKA
-----------. (2016). Bhayangkara Lampung Melintas Badai. Bandarlampung: Lampung Post.
Keraf,  A.  (2010). Etika  Lingkungan  Hidup.
Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Mardikanto, T. (1993). Penyuluhan
Pembangunan Pertanian. Surakarta: Sebelas
Maret University Press UNS.
Robbins,  S.  (.  (1983). Diffusion  of  Innovation,
Third Edition. New York: Free Press.
Samsudin,  U.  (1982). Dasar-Dasar  Penyuluhan dan  Modernisasi  Pertanian. Bandung:
Binacipta.
Suryabrata,  S.  (1998). Psikologi  Kepribadian.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suswanto,  B.  H.  (2015).  Model  Community
Development Sebagai Strategi
Pemberdayaan  Berbasis  Kearifan  Lokal.
Jurnal Review Politik, Vol. 3 (2) , 298-312.
Sutrisno,  E.  (2011). Budaya  Organisas. Jakarta:
Kencana.
Suwardani,  N.  (2015).  Pewarisan  Nilai-nilai Kearifan  Lokal  untuk  Memproteksi
Masyarakat  Bali  dari  Dampak  Negatif Globalisasi. Journal  Of  Bali  Studies,  Vol.  5 (2) .
Yulianto,  M.  N.,  &  Hutagalung,  S.  S.  (2017). Adoption of Local Values for Bureaucratic Reform  in  Lampung  Province. 6th  Global Conference on Business and Social Sciences on "Contemporary Issues in Business and Social Sciences  Research"  (CIBSR  -  2017) (pp.  98- 107).  Bangkok:  Global  Academy  of Training and Research (GATR).