p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## ASPEK HUKUM PRAKTIK INSIDER TRADING TERHADAP INVESTOR DALAM PASAR MODAL DI INDONESIA

## Firman Habib Patrianto, Darminto Hartono
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang firmanha99@gmail.com

## Abstrak
Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui kelemahan apa yang ada dalam Undang- Undang  Pasar  Modal,  sehingga  pejabat  berwenang  dapat  melakukan  rekontruksi terhadap  celah  hukum  tersebut.  P asar  modal  merupakan  suatu  sarana  yang disediakan  dalam  rangka  mencari  sumber  pembiayaan  maupun  sebagai  sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi dana masyarakat, dalam pelaksanaannya ditemukan celah sehingga muncul kejahatan dalam kegiatan pasar modal atau yang disebut insider  trading. Kejahatan  ini  tentunya  merugikan  investor  dalam  ber investasi  sehingga  perlunya  dilakukan  perlindungan  hukum.  Rumusan  masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu sejauhmana pengaturan tentang investor pada  praktik insider  trading dalam  bidang  pasar  modal  di  Indonesia  dan perlindungan investor dalam praktik insider trading dalam bidang pasar modal di Indonesia. Kajian pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis sehingga data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dengan  teknik  pengumpulan kepustakaan. Hasil kajian yang dilakukan diantaranya peraturan yang melarangan insider  trading terdapat  celah  hukum  pada  regulasi  tersebut,  dan  upaya perlindungan  hukum  terhadap  investor  ketika terjadi insider  trading berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  pasar  modal,  perlindungan  tersebut melalui sistem auto rejection dan gugatan secara perdata.
Kata kunci: Insider Trading; Investor; Pasar Modal.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## LEGAL ASPECT OF INSIDER TRADING PRACTICES ON INVESTORS IN CAPITAL MARKETS IN INDONESIA

## Abstract
The purpose of this studies is to find out what weakness esexistin the capital market law,  so  that  authorized  officials  can  reconstrukct  the  legal  loopholes.  Capital market is a facility provided in the context of finding sources of financing and as an  investment  facility  that  involves  the  full  potential  of  public  funds,  in  its implementation it is found a gap so that crime arises in capital market activities or so-called  Insider  Trading.    This  crime  is  certainly  detrimental  to  investors  in investing so the need for legal protection.    The formulation of the problem to be studied in depth is the extent of the regulation of investors in the practice of insider trading in the capital market in Indonesia and investor protection in the practice of insider  trading  in  the  capital  market  in  Indonesia.    The  study  approach  used  is Sociological  Juridical  so  that  the  data  used  is  secondary  data  with  library collection  techniques.    The  resulth  of  studiescarried  out  include  regulations prohibiting insider trading, and legal protection measures for investors in the event of  insider  trading  based  on  the  provisions  of  capital  market  legislation,  such protection    through an auto rejection system and a civil suit.
Keywords: Investment; Capital Market; Insider Trading.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pasar modal adalah “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan  perdagangan  efek,  perusahan  publik  yang  berkaitan  dengan  efek  yang diterbitkanya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. 1 Pasar modal merupakan  “suatu  sarana  yang  disediakan  dalam  rangka  mencari  sumber pembiayaan maupun sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi dana masyarakat, baik yang tersedia di kantong dalam negeri maupun pundi-pundi yang tersedia di luar negeri”. Pasar modal pun dijadikan alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta.
Salah satu penelitian yang membahas tentang pasar modal yaitu dengan judul “ Penentuan Inside  Information Dalam  Praktek Insider  Trading Di  Pasar  Modal Indonesia  :  Studi Perbandingan Dengan  Perkara Texas Gulf Sulphur Di Amerika Serikat”, menjadikan pasar modal sebagai pokok pikiran utama untuk selanjutnya embedah  perihal  praktik insider  trading. Adapun  hal  yang  membedakan  dengan penelitian  ini  adalah  penelitian  penulis  ini  adalah  terfokus  pada  perlindungan investor dalam praktik insider trading dalam bidang pasar modal di Indonesia. 2
Penelitian  tentang insider  trading dikaji  oleh  Fadhila  Haidar  (2015)  dalam penelitannya  tersebut  menjelaskan  bahwa  pelanggararan  berupa insider  trading sering  dilakukan  di  pasar  modal  Indonesia  yang  banyak  melanggar  tidak  hanya emiten  swasta  tetapi  juga  oleh  BUMN.    Perlindungan  hukum  terhadap  pelaku pasar  modal  sendiri  dirasa  belum  diakomodir  secara  kuat  di  UU  Pasar  Modal. Mengingat  UU  Pasar  Modal  sendiri  mempunyai  banyak  kelemahan  antara  lain pengaturan  dan  larangan    mengenai insider  trading sendiri  belum  secara  kuat memberikan perlindungan hukum kepada investor. 3
1 Makna Pasar Modal dalam ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Leembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.
2 Ilham  Rohjadina,  Bismar  Nasution,  Sunarmi,  Mahmul  Siregar ,  “Penentuan  Inside  Information Dalam Praktek Insider Trading Di Pasar Modal Indonesia : Studi Perbandingan Dengan Perkara Texas Gulf Sulphur Di Amerika Serikat” , USU Law Journal 7 (4), 2019, hal 152.
3 Fadilah  Haidar,  “ Perlindungan  Hukum  Bagi  InvestorTerhadap  Praktik  Kejahatan  Insider TradingPada Pasar Modal Di Indonesia ”, Jurnal Cita Hukum 3 (1), 2015, hal 135.
DOI: 10.15408/jch.v2i1.2311
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Sedangan  penelitian tentang insider  trading selanjutnya  juga  dikaji  oleh Made Dwi Juliana (2013), dalam kajiannya tersebut adalah hanya untuk mengetahui apakah  praktik insider  trading merupakan  pelanggaran  dalam  pasar  modal    dan bagaimana  perlindungan  hukumnnya  terhadap  para  investor  bila  terjadi  praktik insider trading dalam pasar modal. Ada dua acara untuk mengetahui adanya praktik insider  trading yaitu  dengan  mengidentifikasi  apakah  ada  orang  dalam  di  pasar modal  yang  melakukan  transaksi    atas  efek  perusahaan  yang  diikuti  dengan peningkatan harga dan volume. Cara kedua yaitu dengan    cara “memeriksa    para pihak    yang    dideteksi    telah  melakukan insider    trading dan    pemeriksaan dokumen-dokumen    tertulis,    termasuk    di  dalamnya    lembaran    transaksi elektronik    yang    merupakan    alat    bukti    yang    sah”. 4
Pada  salah  satu  penelitan  yang  dilaksanakan insider  trading merupakan istilah  yang  mengacu  kepada  praktik,  dimana  orang  dalam  ( corporate  insider ) melakukan  transaksi  sekuritas  dengan  menggunakan  informasi  eksklusif  yang mereka miiliki yang belum tersedia bagi masyarakat. Adanya insider trading dapat dikatakan  sebagai  suatu  tindakan  kecurangan,  hal  ini  tentunya  sangat  merugikan bagi investor, terkait dengan hal tersebut sudah semestinya untuk mencapai tujuan dari hukum terciptanya rasa keadilan maka investor perlu dilindungi secara hukum agar tidak adanya kecurangan dalam bursa efek.
Berdasarkan  dengan  adanya  ketidak  adilan  informasi  tersebut,  tentunya investor  akan  sangat  merasa  dirugikan,  serta  jelas  bawasanya  tindakan insider trading dapat  dikatakan  merupakan  tindakan  curang  oleh  oknum  yang  ingin mendapatkan  keuntungan  untuk  dirinya  sendiri,  agar  terwujudnya  rasa  keadilan untuk investor maka sangat perlu untuk melakukan penguatan perlindungan hukum agar  terciptanya  rasa  nyaman  dan  tidak  merasa  dirugikan. Adapun  tujuan  dari penelitian  ini  pada  dasarnya  adalah  untuk  mengkaji  perlindungan  investor  dalam praktik insider trading dalam bidang pasar modal di Indonesia. Melalui kajian ini diharapkan dapat menjadi kajian akademik agar dijadikan pertimbangan oleh aparat
4 Made Dwi Juliana, R.A. Retno Murni, Ni Putu Purwani, “ Perlindungan Hukum Terhadap Investor Bila Terjadi Insider Trading Dalam Pasar Modal”, Jurnal Kerthawicara 2 (1), 2013, hal 1-5.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
yang  berwenang  untuk  dilakukan  rekontruksi  terhadap  peraturan  perundang- undangan  agar  dapat  menutup  celah  hukum  terjadinya insider  trading ,  sehingga para  investor  dapat  merasa  nyaman  dan  tidak  adanya  kecurangan  dalam  pasar modal.

## B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka terdapat rumusan masalah yaitu mengangkat rumusan yaitu
1. Bagaimana  pengaturan  tentang  investor  pada  praktik insider  trading dalam bidang pasar modal di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan investor dalam praktik insider trading dalam bidang pasar modal di Indonesia.

## C. Metode Penelitian
Upaya untuk memecahkan masalah secara ilmiah, sistematis dan logis (masuk akal),  suatu  penelitian  tentu  adanya  kesenjangan  antara das  sollen dan das  sein dimana  antara  teori  yang  ada  dengan  realita  yang  terjadi  di  lapangan, sehinggametode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  yuridis  normatif.  Mengingat  permasalahan  yang  diteliti  dan  dikaji disamping berpegangan pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan,  teori-teori  hukum.  Sehubungan  dengan  upaya  ilmiah,  maka metode  menyangkut  masalah  kerja  untuk  dapat  memahami  objek  yang  menjadi ilmu yang bersangkut. 5 Sehingga penelitian ini tidak hanya mengacu pada produk hukum yang berlaku namun juga berdasar pada kenyataan yang terjadi di lapangan.
Spesifikasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  “deskritif  analitis karena  penelitian  ini  diharapkan  dapat  diperoleh  gambaran  yang  jelas,  rinci  dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk  pemecahan  terhadap  permasalahan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku,  tujuan  dari  penelitian  mengunakan  spesifikasi  deskriptif  analitis  untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif”. 6
5 Koentjaraningrat, “ Metode-Metode Penelitian Masyarakat ”, (Jakarta : PT. Gramedia, 1998), hal 16.
6 Muhammad  Zainuddin ,  “Pemahaman  Metode  Penelitian  Hukum  (Pengertian,  Paradigma,  dan Susunan Pembentukan)” , (Yogyakarta :CV Istana Agency, 2019) hal 53.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Mengingat pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif maka teknik dalam  “melakukan  pengumpulan  data  mengunakan  kepustakaan  dengan menitikberatkan  pada  data  sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, data yang telah diperoleh nantinya akan dikaji  secara  mendalam  kemudian  ditariklah  kesimpulan  dalam  bentuk  narasi ilmiah dalam penyajiannya”.

## II. PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Tentang  Praktik  Insider  Trading  Dalam  Pasar  Modal  Di Indonesia.
Pengaturan  Pasar  Modal  sebelumnya  diatur  dalam  Keputusan  Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal, kemudian peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi mengingat sudah diterbitkanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pencabutan tersebut berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  284/KMK.010/1995  tentang Pencabutan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  1548/KMK.013/1990  tentang Pasar Modal.
Perlindungan hukum bagi investor merupakan suatu hal yang krusial dalam kelangsungan dunia bisnis dan investasi, wujud dari perlindungan hukum itu sendiri berupa legal  structure dan legal  substance dimana  keduanya  saling  bersinergi dalam  memberi  kepastian  dan  perlindungan  hukum.  Dengan  tidak  adanya perlindungan  hukum  bagi  investor  terhadap  kejahatan insider  trading di  pasar modal maka akan tercipta unfair market , timbulnya illicit profit , dan untrustable market yang  merugikan  investor. 7 Sehingga  hal  ini  sangat  menarik  apabila dilakukan  kajian  secara  yuridis  dengan  menguraikan  rugelasi  yang  telah dikeluarkan oleh pemerintah.
Praktik insider  trading merupakan  hal  yang  baru  dan  belum  familiar  di masyarakat khususnya di masyarakat awam. Ditambah lagi dengan belum adanya payung  hukum  secara  khusus  terhadap  pelarangan    praktik insider  trading
7 Op.Cit, Fadilah Haidar, hal 135.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
menjadikan  suatu  celah  hukum  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  oknum  tertentu tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Meskipun sudah dilakukan pengaturan dengan diterbitkanya Undang-Undang Pasar  Modal,  pada  praktiknya  masih  ditemukanya  kejahatan  pada  pasar  modal hingga saat ini, kejahatan yang terjadi pada pasar modal yang paling dikenal adalah insider trading , yang patut diduga kejahatan ini terjadi dimana orang dalam yang memiliki  informasi  memanfatkan  untuk  melakukan  transaksi  perdagangan,  dan setiap  kali  transaksi  akan  menghasilkan  suatu  keuntungan  yang  besar.  Larangan perdagangan  oleh  orang  dalam  pada  dasarnya  adalah  agar  informasi  yang  keluar dari perusahaan dapat sampai kepada semua orang secara merata terlebih dahulu, sehingga tidak pihak yang diuntungkan, informasi di bursa dapat dikatakan faktor yang paling menentukan seseorang memutuskan melakukan investasi atau tidak.
Larangan  perdagangan  oleh  orang  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1995  tentang  Pasar  Modal,  yang  diatur  dalam  diatur  dalam  Pasal  95.  Selain  itu pelarangan  juga  dalam  bentuk  mempengaruhi  pihak  lain  untuk  melakukan pembelian atau penjualan efek dimaksud atau memberikan informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat mengunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. 8
Celah  hukum  yang  digunakan  oknum  orang  dalam  terletak  pada  Pasal  95 berbunyi:  “Orang  dalam  dan  emiten  atau  perusahaan  publik  yang  mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek: a). a.  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  dimaksud;  dan  b).  Perusahaan  lain  yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan”. Pasal  tersebut  hanya  menjangkau  orang  dalam  kapasitas Fiduciary  duty  theory , sehingga para pelaku yang masuk dalam kategori Misappropriation theory hampir dapat dipastikan akan terhindar dari ancaman sanksi pidana pada ketentuan Pasal 104.
8 Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Berdasarkan  celah  hukum  yang  terdapat  tersebut  maka  dapat  dilihat  jika dalam pengaturannya tidak menyeluruh dan tidak menjangkau secara keseluruhan dalam  lingkup  pembelian  maupun  penjualan  atas  efek.  Sehingga  praktik insider trading dalam  kategori Misappropriation  theory tetap  dapat  dilakukan  dan  lolos dari sanksi hukum. Hal ini merupakan satu hal yang perlu diperhatikan khususnya terhadap investor tersendiri.
Implementasinya terdapat kecurangan yaitu adanya insider trading , dengan kecurangan tersebut mengakibatkan ketidak adilan informasi yang hanya diperoleh beberapa  orang  tertentu,  tujuanya  adalah  untuk  memperoleh  keuntungan  yang bukan  menjadi  haknya. 9 Terkait  etika  dan  transaksi  atas  dasar  informasi  pihak dalam tidak etis dilakukan karena ada pihak lain yang berpotensi dirugikan, tujuan utama  dari  oknum  orang  dalam  adalah  mencari  keuntungan  yang  maksimal  atas dasar diri sendiri. 10
B. Perlindungan Investor Dalam Praktik Insider Trading Dalam Pasar Modal Di Indonesia.
Pasar  modal  merupakan  salah  satu  wujud  perkembangan  investasi  di  suatu negara. Dengan demikian perilaku keuangan dalam hal ini investor sangat berperan dalam  pengambilan  keputusan  seseorang  untuk  berinvestasi. 11 Pemerintah  yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Demikian juga pihak swasta yang dalam hal ini adalah  perusahaan  yang  membutuhkan  dana  dapat menerbitkan  efek,  baik  dalam bentuk  saham  maupun  obligasi  dan  menjualnya  ke  masyarakat  melalui  pasar modal. 12
Perlu  diketahui  bahwasanya  salah  satu  tolok  ukur  kemajuan  perekonomian negara dapat dilihat melalui pasar modal, sehingga negara berlomba-lomba untuk
9 Suryati dan Ramanata Dwi Surya, “ Pengembangan Jaring Jerat Hukum Dalam Upaya Perlindungan Infestasi Atas Praktek Insider Trading : Kajian Terhadap Kebijakan dan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan” , Jurnal Simbur Cahaya 24, 2017, hal 4811.
10 Arief Zuliyanto Susilo, “ Insider Trading : Isu Etika, Peraturan Dan Sudut Pandang Trader”, Jurnal Akuntansi & Investasi 15 (2), 2014, hal 122.
11 Natalia Christanti dan Linda Ariany Mahastanti, “ Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Investor Dalam Melakukan Investasi”, Jurnal Manajemen Teori dan Penerapan 4 (3), hal 37.
12 Tavinayati dan Yuli Qamariyanti, “ Hukum Pasar Modal Indonesia ”, (Jakarta : Sinar Grafia, 2009).
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
memajukan  pasar  modalnya. 13 Pasar  modal  dipandang  sebagai  salah  satu  sarana yang  efektif  untuk  mempercepat  pembangunan  suatu  negara,  mengingat  pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor sektor yang produktif. 14
Negara Indonesia membuat regulasi untuk mengatur pasar modal, peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, kegiatan yang terjadi dalam pasar modal secara terstruktur  telah  diatur  oleh  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI),  sehingga  kewenangan dalam mengelola dan pengaturan perdagangan di bursa efek. Meskipun telah diatur secara terstruktur dan terperinci masih ditemukannya celah untuk melakukan suatu kejahatan pada pasar modal, kejahatan ini sangat tersusun dengan rai dan sistematis, sehingga untuk pembuktian adanya suatu kejahatan sangat sulit untuk dibuktikan, kejahatan  yang  terjadi  pada  pasar  modal  sering  disebut  dengan  istilah insider trading.
Perlindungan  hukum  adalah  salah  satu  unsur  untuk  memperbaiki  aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara  kepada  masyarakatnya  demi  mewujudkan  stabilitas  dalam  hal  apapun, termasuk  di  dalamnya  dalam  hal  ekonomi  dan  hukum.  Menurut  terminologi perlindungan  hukum,  pengertian  perlindungan  hukum  dapat  dipisahkan  menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum. 15
Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal masih dianggap dianggap kurang mendukung dalam perlindungan kepada investor, sebab  prinsip  pengaturan  belum  menganut  teori  penyalahgunaan  ( misaproprition theory ) maka ketika terjadi praktik-praktik perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam,  maka  pemberian  sanksi  hukuman  dirasa  tidak  efektif  karena  keterlibatan orang  dalam  atau insider  trading, hal  ini  dikarenakan  Undang-Undang  Nomor  8
13 Velliana Tanaya dan Dicky Winata, “ Penerapan The Misappropriation Theory Dalam Pengaturan Insider Trading Di Indonesia” , Jurnal Legislasi Indonesia 12 (1), 2015, hal 1-2.
14 Op. Cit . Ilham Rohjadina, hal 152.
15 Hilda  Ilmiah  Dimyati,  “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Dalam  Pasar  Modal", Jurnal  Cita Hukum 2 (2), 2014, hal 342.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  masih  menganut  teori  hubungan  kepercayaan ( fiduciary duty theory ).
Teori penyalahgunaan ( misappropriation theory ) mengatakan “setiap orang yang  menggunakan inside  information atau  informasi  yang  belum  tersedia  untuk publik  melakukan  perdagangan  saham  atas  informasi  tersebut  dikategorikan sebagai insider .  Walaupun  orang  yang  melakukan  perdagangan  itu  tidak mempunyai fiduciary duty dengan perusahaan”. 16 Berdasarkan teori tersebut maka dapat  dipahami  jika  memang  "orang  dalam"  memiliki  kelebihan  dalam  hal informasi  yang  belum  terpublikasikan  memiliki  keuntungan  tersendiri  dalam melakukan praktik insider trading.
Dalam  rangka perlindungan  hukum  terhadap  investor  ketika  terjadi insider trading berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  pasar  modal, perlindungan tersebut melalui sistem auto rejection dan gugatan secara perdata.
Auto  rejection adalah  tindakan  penolakan  secara  otomatis  JATS  ( Jakarta Automated Trading System) terhadap penawaran jual atau permintaan beli akibat dilampauinya batasan harga atau jumlah saham. Tujuan dari sistem auto rejection adalah  untuk  menjaga  stabilitas  pasar  agar  tidak  ada  harga  saham  yang  sangat melonjak naik dan disisi lain tidak ada harga saham yang menurun drastis. Maka dengan  otomatis  JATS  akan  menolak  penawaran  tertinggi  atau  terendah  atas penawaran jual atau  beli  saham  tersebut apabila  harga  yang  dimasukan  melebihi batas yang ditentukan. 17
Adapun  upaya  yang  kedua  adalah  gugatan  secara  perdata,  dimana  investor diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  gugatan  perdata  ketika  mengalami kerugian yang disebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan pasar modal, termasuk insider trading . Pihak yang dirugikan secara perdata dapat melakukan gugatan ke pengadilan  yang  berwenang,  maka  dalam  hal  ini,  peranan  hakim  sangat
16 Munir Fuady, “ Pasar Modal Modern: Suatu Tinjauan Hukum” , (Bandung: Citra Adtyia Bakti, 2001), hal 264.
17 Riezdiani  Restu  Widyoningrum  dan  Yudho  Taruno  Muryanto,  “ Perlindungan  Hukum  Pemegang Saham MinoritasTerhadap Implikasi Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal”, Jurnal Privat Law 5 (2), 2017, hal 104.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
menentukan untuk melakukan terobosan-terobosan, terutama dalam hal penafsiran terhadap  Pasal  1365  KUH  Perdata  yang  lebih  flksibel.  Sebab,  Pasal  1365  inilah yang paling dapat dipakai untuk menggugat    para pelaku insider trading . 18
Penegakan hukum insider trading mencakup tiga hal, yaitu penegakan secara administratif,  perdata,  dan  pidana,  penegakan  hukum  dapat  dikatakan  sebagai wujud perlindungan setiap terjadinya suatu pelanggaran, ketika kita melihat aturan hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal dimana pelanggaran  terhadap  kegiatan  pasar  modal  dapat  diancam  dengan  sanksi administratif, perdata, dan pidana. ketentuan sanksi administratif diatur dalam pasal Pasal 102, sanksi perdata diatur dalam Pasal 111, dan ancaman sanksi secara pidana diatur dalam Pasal Pasal 103-110.

## III. PENUTUP
Peraturan  yang  melarangan insider  trading diatur  dalam  Pasal  95  sampai dengan  Pasal  98  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal, kejahatan yang terjadi pada pasar modal yang paling dikenal adalah insider trading . Hal itu dikarenakan masih ditemukanya kelemahan pada Pasal 95, pasal tersebut hanya  menjangkau  orang  dalam  kapasitas fiduciary  duty  theory ,  sehingga  para pelaku  yang  masuk  dalam  kategori Misappropriation  theory hampir  dapat dipastikan  akan  terhindar  dari  ancaman  sanksi  pidana  pada  ketentuan  Pasal  104. Masih  ditemukannya  adanya  celah  hukum  sehingga  timbul  kejahatan insider trading maka  kajian  ini  merekomendasikan  agar  dilakukanya  rekontruksi  hukum demi  terwujudnya  rasa  keadilan.  Untuk  menghindari  adanya    praktik insider trading diperlukan peraturan khusus untuk meminimalisasi tindakan menyimpang dalam  hal  investasi.  Upaya perlindungan  hukum  terhadap  investor  ketika  terjadi insider trading berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal, perlindungan tersebut melalui sistem auto rejection dan gugatan secara perdata. penegakan  hukum  dapat  dikatakan  sebagai  wujud  perlindungan  setiap  terjadinya suatu pelanggaran, ketika kita melihat aturan hukum pada Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1998  tentang  Pasar  Modal  dimana  pelanggaran  terhadap  kegiatan  pasar
18 Munir Fuady, Log.Cit, Halaman 186.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
modal dapat diancam dengan sanksi administratif, perdata, dan pidana. ketentuan sanksi administratif diatur dalam pasal Pasal 102, sanksi perdata diatur dalam Pasal 111, dan ancaman sanksi secara pidana diatur dalam    Pasal 103-110.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Fuady,  Munir.  2001,  “ Pasar  Modal  Modern  (Tinjauan  Hukum)”, (Citra  Aditya Bhakti : Bandung).
Koentjaraningrat 1998, “ Metode-Metode Penelitian Masyarakat ”, (PT. Gramedia :
Jakarta)
Muhammad Zainudin 2019, Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, Dan Susunan Pembentukan) . (CV.Istana Agency :Yogyakarta). Tavinayati  Dan  Yuli  Qamariyanti.  2009. Hukum  Pasar  Modal  Indonesia .  (Sinar Grafia : Jakarta).

## Jurnal
Arief Zuliyanto Susilo, “ Insider Trading : Isu Etika, Peraturan Dan Sudut Pandang Trader”, Jurnal Akuntansi & Investasi 15 (2), 2014. Christanti, Natalia. Linda Ariany Mahastanti. "Faktor-faktor yang dipertimbangkan Investor  dalam  melakukam  Investasi", Jurnal  Manajemen  Teori  dan penerapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Vol. 4 No.3 2011. DOI :
Fadilah Haidar, “ Perlindungan Hukum Bagi InvestorTerhadap Praktik Kejahatan Insider TradingPada Pasar Modal Di Indonesia ” Jurnal Cita Hukum 3 (1), 2015. DOI: 10.15408/jch.v2i1.2311
Hilda Ilmiah Dimyati, “ Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal"
Jurnal Cita Hukum 2 (2), 2014. https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473 Ilham Rohjadina, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar , “Penentuan Inside Information  Dalam  Praktek  Insider  Trading  Di  Pasar  Modal  Indonesia  : Studi  Perbandingan  Dengan  Perkara  Texas  Gulf  Sulphur  Di  Amerika Serikat” , USU Law Journal 7 (4), 2019.
Made  Dwi  Juliana,  R.A.  Retno  Murni,  Ni  Putu  Purwani,  “ Perlindungan  Hukum Terhadap Investor Bila Terjadi Insider Trading Dalam Pasar Modal”, Jurnal Kerthawicara 2 (1), 2013.
Natalia  Christanti  dan  Linda  Ariany  Mahastanti,  “ Faktor-Faktor  Yang Dipertimbangkan Investor Dalam Melakukan Investasi”, Jurnal Manajemen Teori dan Penerapan 4 (3), 2011. http://dx.doi.org/10.20473/jmtt.v4i3.2424
Riezdiani  Restu  Widyoningrum  dan  Yudho  Taruno  Muryanto,  “ Perlindungan Hukum  Pemegang  Saham  MinoritasTerhadap  Implikasi  Praktik  Insider TradingDalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal”, Jurnal Privat Law 5 (2), 2017
Suryati  dan  Ramanata  Dwi  Surya,  “ Pengembangan  Jaring  Jerat  Hukum  Dalam Upaya  Perlindungan  Infestasi  Atas  Praktek  Insider  Trading  :  Kajian
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Terhadap Kebijakan dan Kinerja Otoritas  Jasa Keuangan” , Jurnal Simbur Cahaya 24, 2017.
Velliana  Tanaya  dan  Dicky  Winata,  “ Penerapan  The  Misappropriation  Theory Dalam Pengaturan Insider Trading Di Indonesia” , Jurnal Legislasi Indonesia 12 (1), 2015.

## Peraturan Perundang-Undangan
Sekertariat  Negara  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang  Pasar  Modal.  Leembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1995 Nomor 64.
Sekertariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Sekertariat  Negara  Republik  Indonesia.  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 284/KMK.010/1995  tentang  Pencabutan  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal.