Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Keterangan Ahli Dalam Persidangan Dalam Konteks Undang-Undang No 31 Tahun 2014

## Fiki Maulana Riskinda
fikiriskinda@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Proof  in a criminal case is a trial process in which the essence of seeking material truth (materiile waarheaid) for that case. evidence in examining a case cannot be separated from one of the most important aspects of proof is proof. One proof of evidence in accordance with 184 KUHAP is expert testimony, expert information becomes indispensable if judicial information is deemed necessary with  the  existence  of  experts  who  are  sufficiently  calculated  in  the  trial,  and  how  categories  to become experts, views are needed, protection is provided by experts contained in the Law. Law No.31 of 2014 is given to an expert, and how it is applied in the world of justice, how the application of expert protection applies only to criminal justice or in all courts, therefore it is necessary to have a more in-depth and comprehensive analysis of experts who submit information or the results of research in the court and the protection given to an expert and what are the legal instruments that can be used in an expert protection effort, so that expert protection efforts are maximized.
Keywords: Protection; Professional; Evidance.

## Abstrak
Pembuktian dalam kasus pidana adalah proses persidangan di mana esensi mencari kebenaran materiil (materiile waarheaid) untuk kasus tersebut. bukti dalam memeriksa suatu kasus tidak dapat dipisahkan dari salah satu aspek terpenting dari pembuktian adalah bukti. Salah satu bukti bukti sesuai dengan 184 KUHAP adalah kesaksian ahli, informasi ahli menjadi sangat diperlukan jika informasi peradilan dianggap  perlu  dengan  adanya  ahli  yang  cukup  diperhitungkan  dalam  persidangan,  dan  bagaimana kategori untuk menjadi ahli,diperlukan pandangan, perlindungan diberikan oleh ahli yang terkandung dalam Undang-Undang No.31 tahun 2014 diberikan kepada seorang ahli, dan bagaimana penerapannya di dunia peradilan, bagaimana penerapan perlindungan ahli berlaku hanya untuk peradilan pidana ataukah di semua peradilan, oleh karena itu perlu untuk memiliki analisis yang lebih mendalam dan komperhensif tentang para ahli yang menyampaikan keterangan ataupun hasil penelitian di pengadilan dan perlindungan yang diberikan kepada seorang ahli.dan apa saja instrumen hukum yang dapat digunakan dalam upaya perlindungan ahli,sehingga upaya perlindungan ahli menjadi maksimal.
Kata Kunci: Perlindungan; Ahli; Alat Bukti.

## Pendahuluan
Persidangan merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang terdiri dari beberapa  hal  di  dalamnya  salah  satunya  adalah  pembuktian,  pembuktian  dalam suatu  perkara  pidana  adalah  suatu  proses  persidangan  yang  hakekatnya  mencari kebenaran  materiil  ( materiile waarheaid) terhadap  perkara  tersebut  .pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara tidak bisa lepas dari salah satu aspek terpenting dalam pembuktian adalah alat bukti.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 5, September 2019
Histori artikel: Submit 28 Juli 2019; Diterima 23 Agustus 2019; Diterbitkan online 1 September 2019.

## 1692 Fiki Maulana: Perlindungan Hukum Bagi
Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat  bukti yang dapat dipergunakan untuk mencari kebenaran. Dari hal tersebut bahwa pembuktian harus berdasarkan KUHAP yaitu merujuk  pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi alat bukti sah sebagai berikut:
a.Keterangan Saksi; b.Keterangan Ahli:
c.Surat;
d.Petunjuk;
e.Keterangan Terdakwa. 1
Pada  pasal  184  huruf  b  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah. Hal tersebut  menjelaskan bahwa keterangan ahli sangat diperlukan dalam proses persidangan. Kondisi modern saat ini kebutuhan dari seorang ahli semakin diperlukan kehadirannya, seperti : dalam tindak pidana korporasi, kejahatan ITE, kejahatan perbankan, kejahatan tindak  pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lain lain. Keterangan ahli sangat diperlukan dalam tahapan penuntutan maupun tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan. Jaminan dari keterangan ahli didasari pada pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang-bidang keilmuannya, akan menambah data ,  fakta  dan  pendapatnya  ,  yang  dapat  ditarik  oleh  Hakim  dalam  menentukan putusan yang adil. 2
Merujuk pada pasal 1 angka 28 KUHAP mengenai definisi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 3 Dengan  merujuk  atas  ketentuan  diatas  maka  dengan  jelas  bahwa keterangan  ahli  tidak  memiliki  ketentuan  untuk  suatu  pendidikan  tertentu  atau bidang akademis tertentu, tetapi juga orang yang memiliki pengalaman dalam suatu bidang yang ditekuni tanpa memiliki pendidikan khusus.
1 Pasal 184 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana.
2 R Soeparmono, Keterangan ahli dan Visum Et Repertum dalam aspek hukum acara pidana (Mandar maju Semarang).[2].
3 Pasal 1 angka 28 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana .
Di  dalam  KUHAP    tidak  mengatur  mengenai  siapakah  yang  disebut  ahli, kategori  menjadi  ahli,  atau  klasifikasi  menjadi  seorang  ahli.  Dengan  demikian menimbulkan bahwa siapa saja boleh menjadi ahli hanya berdasarkan pengelaman dan keahlian khusus.
Dari uraian diatas bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang tidak bisa di lepaskan dari persidangan dan keterangan ahli sangat di perlukan untuk membuat  terang  suatu  perkara  guna  kepentingan  pemeriksaan.  Bagi  Pengadilan bantuan orang ahli bersama-sama dengan alat bukti lainnya akan berangkaian dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan berguna dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana itu disertai keyakinan Hakim ( Majelis Hakim). Sebeneranya nilai dari suatu alat bukti dalam hubungannya dengan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah mengikat. 4
Berkaitan  dengan  keterangan  ahli  belakangan  ini  yang  menjadi  perhatian publik adalah adanya gugatan terhadap keterangan ahli yaitu kepada ahli lingkungan saudara Basuki Wasis oleh Nur Alam dalam kasus korupsi di Sulawesi Utara  Di Pengadilan Negeri Cibinong dengan gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara: 47/Pdt.G/2018/PN.Cbi.
Perihal tersebut yang menjadi perhatian khusus dalam upaya perlindungan ahli yang menyampaikan keterangan ahli dalam persidangan , hal tersebut juga berpengaruh dikarenakan  keterangan  ahli  sangat  diperlukan  guna  kepentingan  pemeriksaan  di dalam persidangan. Tidak adanya tolak ukur yang jelas di dalam kebenaran keterangan ahli membuat ahli sangat rentan untuk digugat atas keterangannya.

## Metode Penelitian
Dalam  pembahasan  permasalahan  skripsi  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) dan Pendekatan kasus ( Case Approach ).:
1.  Pendekatan  Perundang-undangan  ( Statute Approach )  adalah  pendekatan  yang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang ada
4 R Soeparmono .Op .Cit.[112].

## 1694 Fiki Maulana: Perlindungan Hukum Bagi
dan berlaku saat ini berkaitan dengan isu hukum yang dalam pembahasan ini isu hukum yang diangkat adalah perlindungan hukum bagi keterangan ahli dalam persidangan. 5
2.  Pendekatan kasus ( Case Approach ).pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah  pada  kasus  yang  bersangkutan  dengan  memperoleh  putusan  pengadilan yang berkekuatan hukum tetap , hal pokok yang dikaji dalam setiap pertimbangan hakim yang digunakan sebagai argumentasi dalam memecah isu hukum yang ada. 6

## Ahli Menurut Kuhap Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
Keterangan ahli merupakan salah satu bukti yang sah dalam pasal 184 ayat (1) huruf b. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang hanya dirumuskan dalam pasal 184 KUHAP yakni “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di pengadilan”. Sehingga apa yang dijelaskan di dalam pasal 184 ini tidak menjawab secara komperhensif mengenai apa yang disebut dengan keterangan ahli adapun penjelasan keterangan ahli dijelaskan secara terpisah yaitu pasal 1 angka 28, pasal 120, pasal 132 ayat (1), pasal 133 ,pasal 179 dan pasal 180 KUHAP. Adapun penjelasan keterangan ahli di dalam KUHAP sebagai berikut : “Pasal 1 angka 28 KUHAP : “Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”
Dari pasal tersebut dalam disimpulkan:
a.  Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki “  kemampuan  khusus”  mengenai  masalah  yang  diperlukan  penjelasaannya dalam perkara pidana yang diperiksa.
b.  Maksud  dari  adanya  keterangan  ahli  adalah  untuk  “membuat  terang”  suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.
Berdasarkan beberapa penjelasan dari uraian dari diatas bahwa keterangan ahli  merupakan  alat  bukti  yang  sah,  tujuan  dari  dihadirkannya  keterangan  ahli
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005).[136].
6 ibid ,.[158].
adalah untuk memberikan keterangan yang dirasa diperlukan  dalam persidangan sesuai dengan keahlian khusus yang dimiliki, kemudian hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum akan meminta keterangan yang dapat membuat terang perkara persidangan. ditinjau dari segi hukum keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang artinya keterangan ahli dapat disebut sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut disampaikan oleh ahli yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan perkara yang ada dalam persidangan.
Tujuan  dari  pemeriksaan  ahli  yaitu  untuk  “membuat  terang”  pemeriksaan perkara  tindak  pidana  yang  sedang  diperiksa  seandainya  perkara  tersebut  sudah terang dan cukup jelas makan keterangan ahli tidak diperlukan akan bertentangan dengan tujuan adanya pemeriksaan ahli ditinjau dari segi pembuktian. Jika pasal 1 angka 28 ini dikaitkan dengan pasal 184 ayat (1) huruf  b KUHAP dan pasal 186 KUHAP, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah yakni:
i.  Merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang “memiliki keahlian khusus” pada perkara yang diperiksa.
ii.  Keterangan itu yang diberikan oleh seorang ahli, tetapi tidak memiliki keahlian khusus mengenai perkara yang diperiksa, keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.
Pasal 120 KUHAP
1.  Dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
2.  Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik, bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik baiknya, kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya  yang  mewajibkan  ia  menyimpan  rahasia  dapat  menolak  untuk memberikan keterangan yang diminta.
Dari ayat (1) diatas, maka “Ahli” sudah dirumuskan secara umum dalam pasal (1) butir 28 KUHAP tetapi dari pasal 120 ayat (1) tersebut dibedakan lagi antara:
i. orang ahli

## Fiki Maulana: Perlindungan Hukum Bagi
ii. orang yang memiliki keahlian khusus 7
Kemungkinan  perbedaan  istilah  bisa  terjadi,  sehingga  dibedakan  dengan orang  karena  ilmu  pengetahuannya  dan  pengalamannya  telah  memiliki  suatu keahlian khusus tentang suatu hal, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP sehingga maknanya sama. Dengan demikian keterangan ahli harus berasal dari  keterangan  seorang  ahli  berdasarkan  pengetahuan  akademiknya,  ataupun seorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya. 8 apabila ahli memberikan keterangannya berdasarkan sesuatu yang dilihat dan didengar atau pengalamannya berhubungan dengan perkara pidana maka keterangan tersebut tidak bernilai sebagai keterangan ahli melainkan sebagai keterangan saksi. Pasal 132 ayat (1) KUHAP.
“Dalam  hal  diterima  pengaduan  bahwa  sesuatu  surat  atau  tulisan    palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”.
Pasal ini menjelaskan terkait dengan adanya dugaan dipalsukannya surat dan tulisan,  penyidik  dapat  meminta  keterangan  dari  seorang  ahli  guna  kepentingan penyidikan.
Pasal 133 KUHAP
(1).  Dalam  hal  penyidik  untuk  kepentingan  peradilan  menangani  seorang korban baik luka, keracunan atau pun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. (2). Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat
Penjelasan pasal 133 ayat (2)
Keterangan  yang  diberikan  oleh  ahli  kedokteran  kehakiman  disebut  keterangan ahli,  sedangkan  keterangan  yang  diberikan  oleh  dokter  bukan  ahli  kedokteran kehakiman disebut keterangan. 9
7 R Soeparmono Op . Cit .[ 67].
8 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Sinar Grafika 2009).[299].
9 R Soeparmono Op . Cit.,.[ 81].

## Pasal 179 KUHAP
1.  Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
2.  Semua  ketentuan  tersebut  diatas  untuk  saksi  berlaku  juga  bagi  mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
Dari Pasal 179 KUHAP ini maka ada beberapa kategori  ahli yaitu:
1.ahli kedokteran kehakiman; atau
2.dokter (dokter bukan ahli kedokteran kehakiman); atau
3.ahli lainnya.
Dalam  pengadilan  ,  istilah  “keterangan  ahli”  harus  dinyatakan  oleh  ahli “in person” ( secara pribadi ) dipersidangan dan yang dicatat dalam berita Acara Pemeriksaan Persidangan. 10

## Pasal 180 KUHAP
1. Dalam  hal  diperlukan  untuk  menjernihkan  duduknya  persoalan  yang  timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkentingan.
2. Dalam hal ini timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
3. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukannya penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2)
4. Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.
Jadi, pada pasal 180 KUHAP diterapkan apabila majelis hakim menganggap perlu untuk menentukan keaslian suatu keterangan yang menjadi pokok perkaranya, untuk  hal  itu  majelis  hakim  dapat  meminta  keterangan  dari  seorang  yang  ahli. Namun jika terdakwa atau penasihat hukum keberatan akan hasil keterangan ahli, maka majelis hakim dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang atas kebenaran  keterangan  ahli  tersebut.  Adapun  menurut  pendapat  ahli  dikemukan oleh Calipornia Evidance Code bahwa seorang yang dapat memberikan keterangan

## 1698 Fiki Maulana: Perlindungan Hukum Bagi
sebagai  ahli  jika  ia  mempunya  pengetahuan  keahlian,  pengalaman  latihan,  atau pendidikan  khusus  dengan  memenuhi  syarat  tentang  hal  yang  berkaitan  dengan keterangan sebagai seorang ahli. 11
Keterangan ahli di dalam Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2006  tidak diatur secara jelas keterangan ahli dapat dilindungi oleh LPSK ( Lembaga Perlindungan Saksi dan korban ) Namun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2006  Maka,  Keterangan Ahli juga termasuk di dalam perlindungan LPSK Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014
“Selain  kepada  Saksi  dan  /  atau  Korban,  hak  yang  diberikan  dalam kasustertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangannnya yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri,tidak ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana”. 12
Dengan dimasukkannya ahli di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 memberikan  kewajiban  kepada  LPSK  untuk  melindungi  Ahli  yang  memberikan keterangannya di dalam persidangan, di dalam penjelasan  Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 pasal 5 ayat (3) “yang dimaksud “ahli” adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

## Perlindungan Hukum Keterangan Ahli Dari Gugatan Atas Keterangannya
Perbuatan  Melawan  hukum  berasal  dari  istilah onrechtmatige daad yang berasal dari istilah Belanda. Dalam istilahnya perbuatan melawan hukum terdiri dari perbuatan melawan hukum aktif dan pasif. Aktif yang berarti bahwa pelaku sengaja  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain,  berbeda  dengan  pasif dengan sengaja diam sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.
11 Syaiful  Bakhri, Hukum pembuktian dalam praktik peradilan pidana (Total  Media 2011).[195].
12 Pasal  5  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Un- dang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Menurut  Marian  Darus  ada  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk membuktikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, antara lain:
1. Harus ada perbuatan, baik bersifat positif maupun negatif artinya dalam keadaan berbuat maupun tidak berbuat.
2. Perbuatan harus melawan hukum
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan
4. Ada  hubungan  sebab  akibat  antara  perbuatan  melawan  hukum  itu  dengan kerugian yang ditimbulkan.
5. Adanya kesalahan ( schuld ). 13
Adapun penejelasan dari perbuatan melawan hukum diatur di dalam pasal 1365 BW sebagai berikut : tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain , mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Namun, masih ada beberapa perdebatan hingga saat ini mengenai penafsiran 1365  BW  apakah  ditafsikan  secara  sempit  ataupun  luas,  adapun  pengertian secara sempit dimulai dari kasus Nona De Vries yang memiliki pandangan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang/peraturan  perundang-undagnan,  namun  setelah  adanya  putusan Hoge raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen. Dalam putusan  tersebut  perbuatan  melawan  hukum  diaratikan  sebagai  keadaan  berbuat yang  bertentangan  atau  melanggar  hak  subjektif  orang  lain,  kewajiban  hukum pelaku, kaedah kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat. 14
Adapun  perluasan  penafsiran  setelah  tahun  1919  adalah  adanya  4  kriteria perbuatan melanggar hukum. Sebagai berikut:
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
Setiap  ketentuan  umum  yang  bersifat  mengikat  termasuk  dalam  “kewajiban hukum”, apabila seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara melanggar ketentuan undang-undang baik dalam formil maupun materiil, maka
13 Mariam Darus Badrulzaman , Kitab undang-Undang hukum perdata buku III hukum peri- katan dan penjelasan (alumni 1996).[146].
14 WrijonoProdjodikoro, HukumAtjara Perdata ( Sumur Bandung 1961).[7].

## Fiki Maulana: Perlindungan Hukum Bagi
ia melakukan suatu perbuatan melanggar hukum.
2. Melanggar hak subjektif orang lain yang dimaksud hak subjektif adalah kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum kewenangan tersebut diberikan kepadanya untuk mempertahankan kepentingannya  contohnya  :  hak-hak  kebendaan,  hak-hak  pribadi,  hak-hak khusus
3. Melanggar kaidah tatasusila;
Kaidah  tatasusila  merupakan  kriteria  dimaksudkan  sebagai  kaidah-kaidah moral, sejauh ini diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis.
4. Bertentangan  dengan  asas  kepatutan,  ketelitian  serta  sikap  hati-hati  yang seharusnya dimiliki seorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
Hoge Raad dalam putusannya menggukakan kata-kata “ataukah” ...... “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak diisyaratkan adanya 4 kriteria itu secara kumulatif, dengan dipenuhi salah satu kriteria itu, secara alternatif maka sudah memenuhi perbuatan melawan hukum. 15

## Anotasi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/Pn.Cbi A.Kasus Posisi
Bahwa Dr. H Nur Alam , SE.,Msi ( Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara ) Sebagai  (  Penggugat)  mengajukan  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  terhadap Dr.Ir  Basuki,M.Si  Sebagai  (Tergugat),  Tim  pembuatan  laporan  perhitungan kerugian akibat kerusakan tanah dan lingkungan PT. Anugrah Harisma Barakah Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawes Tenggara beralamat jalan Fakultas Kehutanan Pertanian Bogor, Institut Pertanian Bogor Jawa Barat : Bayu Winata, S.Hut, M.Si, Rizki Widiyatmoko, S.Hut,Msi, Ardiyansyah, S.Hut., Atikah, Wardana (Tergugat I) , Institut Pertanian Bogor ( Tergugat II) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai ( Penggugat Intervensi).
15 Setiawan S.H, Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata (Alumni 1992).[251].
Adapun dasar dan alasan hukum penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat,  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  adalah  bahwa  Tergugat  I  dan  Tergugat  II memberikan  keterangannya  bahwa  adanya  kerugian  akibat  kerusakan  tanah  dan lingkungan  akibat  pertambangan  PT.AHB  Kabupaten  Buton  dan  Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Sebesar Rp.2.728.745.136.000,- (dua triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah). Bahwa dalam penyusunan laporan Tergugat menggunakan dasar hukum yang tidak tepat yang berakibat laporang yang tidak tepat digunakan dasar  oleh  KPK  untuk  menetapkan  Penggugat  sebagai  Tersangka,  kemudian mendakwa  dan  menuntut  bahwa  Penggugat  telah  merugikan  keuangan  negara, jelas jelas telah merugikan Penggugat. Adapun dasar-dasar yang digunakan dalam gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa ketika proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi berlangsung, KPK telah meminta pendapat Ahli kepada Tergugat untuk menghitung kerugian tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT.AHB, dimana menurut tergugat kerugiannya mencapai lebih kurang Rp.3 triliun, akan tetapi ketika menginjak pada proses penyidikan, Tergugat menghitung kerugian dimaksud menjadi Rp. 2.728.745.136.000,-  jumlah  inilah  yang  kemudian  digunakan  sebagai  dasar dakwaan;
2. Bahwa inkonsistensi tergugat tersebut bukan merupakan persoalan sepele, tetapi menyangkut prinsip dalam menentukan kerugian keuangan negara yang mana menurut pasal 1 butir 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah adalah “ kekurangan uang , surat berharga, dan barang , yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”
3. Bahwa merujuk kepada laporan perhitungan halaman 2, tergugat menggunakan metode dan analisa berdasarkan PP No.150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  PP  No.150  Tahun  2000,  mengatur:  Kriteria baku kerusakan tanah nasional untuk kegiatan pertanian,perkebunan, dan hutan tanaman meliputi:
a. Kriteria baku kerusakan tanah akibat erosi air;
b. Keriteria baku kerusakan tanah di lahan kering;
c. Kriteria baku kerusakan tanah di lahan basah.
4. Bahwa  dalam  laporannya  tersebut  tergugat  tidak  menyebutkan  definisi kerusakan tanah seperti apa, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 1 ayat (4) PP No. 150 Tahun 2000, menyatakan :
Pasal 1 ayat (3) PP No. 150 Tahun 2000 kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah

## Fiki Maulana: Perlindungan Hukum Bagi
yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah Pasal 1 ayat (4) PP No.150 Tahun 2000 Biomassa  adalah  tumbuhan  atau  bagian-bagiannya  yaitu  bunga, biji,buah,daun,ranting,batang  dan  akar  termasuk  tanaman  yang    dihasilkan oleh kegiatan pertanian,perkebunan,dan hutan tanaman.
5. Bahwa  dalam  persidangan  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  mengadili penggugat,tergugat  di  muka  persidangan  telah  mengakui  sesuai  dengan keterangannya yaitu: Bahwa pada saaat pemeriksaan, dasar hukum yang dijadikan sebagai bahan analisis belum ada, maka dari itu Ahli menggunakan PP No.150 Tahun 2000
6. Bahwa oleh karena tergugat mengaitkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang  dengan  reklamasi,  maka  peraturan  yang  seharusnya  dipergunakan untuk menilai adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang tersebut adalah Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang ( PP No.78 Tahun 2010) serta Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
7. Bahwa  berdasarkan  uraian  diatas    perbuatan  tergugat  menggunakan  dasar hukum PP No. 150 Tahun 2000 merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu tergugat harus mencabut laporan.
8. Bahwa  dalam  membuat  laporan,  tergugat  selain  menggunakan  PP.No  150 tahun 2000, juga menggunakan dasar hukum/ landasan yuridis sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) No.Kep-43/MENLH/1996 tanggal 25 Oktober 1996 tentang kriteria kerusakan lingkungan bagi usaha kegiatan penambang bahan galian golongan C, tidak tepat melainkan golongan A
9. Bahwa penggunaan dasar hukum dalam membuat laporan tidaklah tepat karena berbeda dengan objek yang diteliti.
10. Bahwa tergugat menggunakan Permen LH No.13 Tahun 2011 sebagai dasar untuk menghitung kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup adalah salah seharusnya menggunakan Permen LH No 7 Tahun 2014 karena sejak Peraturan Menteri berlaku , Permen LH No.13 Tahun 2011 tidak berlaku.
11. Bahwa  tergugat  tidak  dapat  mempertanggung  jawabkan  laporannya mencantumkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, di dalam persidangan tergugat tidak mampu menjelaskan alasan kenapa adanya Undang-Undang tersebut.
12. Bahwa laporan a quo bertentangan dengan fakta, dimana fakta yang sebenarnya kegiatan  penambangan  PT.AHB  berada  di  Area  Penggunaan  Lain  (  APL), bukan berada di kawasan hutan lindung ataupun kawasan konservasi.
13. Bahwa  tergugat  bukan  merupakan  ahli  tanah  ,  sehingga  pernyataan  pada angka 20 laporan a quo adalah melanggar hukum, tergugat mengutip pendapat Hardjowigeno tanpa melakukan analisis secara baik dan benar , karena memang tergugat bukan ahli tanah sehingga tidak memiliki kapasitas keilmuan untuk menganalisis  pembentukan  tanah,  sehingga  dapat  dikategorikan  perbuatan
melanggar hukum.
14. Bahwa tergugat dalam laporan a quo bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 7 Tahun 2014
15. Bahwa tergugat ceroboh dalam menyusun laporan a quo Pada  halaman  9  angka  5  Dr.Ir  Basuksi  Wasis,M.Si,  menyebutkan  :  “hasil analisa  tanah  di  laboratorium  bioteknologi  lingkungan  (  ICBB)  pada  tanag rusak menunjukkan kadar air menjadi menurun.Penurunan kadar air sebesar 11,98 % yaitu dari 36,52 % pada tanah hutan alam meningkat menjadi 24,54 % pada tanah rusak .yang seharusnya menggunakan frasa “menurun”sehingga tergugat terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

## B. Pertimbangan Hakim
Adapun pertimbangan hakim sebagai berikut:
Menimbang  bahwa  oleh  Karena  eksepsi  dari  tergugat  intervensi  telah dikabulkan,maka terhadap gugatan penggugat intervensi majelis hakim berpendapat memiliki  cacat  formil  sehingga  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  ( Niet Ontvankelijke Verklaard ).
Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari tergugat dikabulkan, maka penggugat intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan besarannya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

## C.Putusan

## Dalam pokok perkara
1. Menyatakan  gugatan  penggugat  intervensi  tidak    dapat  diterima  ( Niet Ontvankelijke Verklaard )
2. Menghukum  penggugat  intervensi  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp.1.050.000; (seratus lima ribu rupiah)

## Analisa PUTUSAN Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Sesuai dengan pertimbangan hakim  yang menyatakan bahwa : eksepsi dari tergugat intervensi telah dikabulkan, maka terhadap gugatan penggugat intervensi majelis hakim berpendapat memiliki cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ) begitupun putusan yang menyatakan

## 1704 Fiki Maulana: Perlindungan Hukum Bagi
menyatakan gugatan penggugat intervensi tidak  dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ),  bahwa  pertimbangan  tersebut  kurang  tepat  untuk  diberikan  dalam perkara ini, hal ini dikarenakan kewenangan kompetensi absolut dan relatif dalam perkara  47/Pdt.G/2018/PN.Cbi  masih  merupakan  kewenangan  dari  pengadilan negeri Cibinong dalam perkara perdata, hal tersebut seolah olah pengadilan yang tergesa-gesa dalam kasus tersebut, sehingga tidak ada pembuktian secara materill apakah keterangan yang di sampaikan Basuki Wasis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  atau  bahkan  keterangan  tersebut  tidak  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  hal  tersebut  memberikan kepastian hukum diantara kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat dalam perkara ini.
Sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa di kemudian hari, dengan pertimbangan yang sangat kurang yang ada di putusan diatas mengakibatkan multitafsir di kalangan masyarkat, oleh karena itu putusan ini harus di evaluasi dan dikoreksi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas putusan ini, dan memperoleh kepastian hukum yang jelas diantara kedua belah pihak.

## Instrumen Perlindungan Hukum bagi AHLI
Sesuai dengan kasus posisi yang telah dijelaskan di dalam Bab 3.2 dengan Nomor  Perkara  :  47/Pdt.G/2018/PN.Cbi  bahwa  diperlukannya  instrumen perlindungan hukum bagi para ahli yang menyampaikan keterangannya ataupun hasil  penelitiannya  di  persidangan    sehingga  kasus  diatas  tidak  terjadi  lagi  di kemudian  hari,  jika  kita  melihat  beberapa  Undang-Undang  sudah  ada  beberapa ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi ahli antara lain:
1. Pasal 9 Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelengara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme
2. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Pasal 32 ayat (1) dengan Konvensi PBB anti Korupsi Tahun 2003 yang telah diratifikasi  Indonesia  melalui  Undang-Undang  No  7  Tahun  2006  tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption,2003 (Konvensi

## Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003)
4. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  substansi  yang  telah  penulis  uraikan  pada  Bab  2 dan Bab 3, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Keterangan ahli telah diatur di dalam KUHAP yaitu pada pasal pasal 1 angka 28, pasal 120, pasal 132 ayat  (1),pasal  133,  pasal  179  dan  pasal  180  KUHAP  sehingga  keterangan  ahli merupakan alat bukti yang penting di dalam tahapan persidangan.selain itu di dalam undang-undang  No.  31  tahun  2014  menjadikan  ahli  sebagai  objek  perlindugnan .dalam perlindugannya ada beberapa syarat ketika ahli mengajukan perlindungan atas keteranganya yaitu : 1.sifat pentingnya keterangan ahli 2.tingkat ancaman yang membahayakan ahli.
Perbuatan  melawan  hukum  dapat  dikategorikan  perbuatan  hukum  apabila memenuhi  unsur  sebagai  berikut:  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan,bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak  subjektif  orang  lain,  bertentangan  dengan  kesusilaan,  bertentangan  dengan kepatutan,  ketelitian  dan  kehati-hatian.  Menurut  analisis  kasus  bahwa  ahli  tidak dapat digugat baik pidana ataupun perdata sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang No.31  Tahun  2014,  selain  harus  membuktikan  unsur-unsur  gugatan    perbuatan melawan hukum, selain itu adanya beberapa aturan yang menjadi perlindungan ahli dalam keterangannya.

## Daftar Bacaan

## Buku
Syaiful Bakhri, Hukum pembuktian dalam praktik peradilan pidana (Total Media 2011).

## 1706 Fiki Maulana: Perlindungan Hukum Bagi
Soeparmono,R, Keterangan ahli dan Visum Et Repertum dalam aspek  hukum acara pidana (Mandar maju Semarang).
Setiawan, Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata ( Alumni Bandung 1992).
Mariam Darus Badrulzaman, Kitab undang-Undang hukum perdata buku III hukum perikatan dan penjelasan (alumni Bandung 1996).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Jakarta 2005).
M. Yahya  Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Sinar Grafika 2009).

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang  Hukum  Acara Pidana Lembaran negara Negara Repubik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelengara Negara Yang Bersih dan Bebas  Dari  Korupsi,Kolusi,  Dan  Nepotisme  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan lembaran Negara Nomor 3851.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  134,Tambahan lembaran Negara Nomor 4150.
Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption,2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32,Tambahan lembaran Negara Nomor 4620.
Undang-Undang  No  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor 140,Tambahan lembaran Negara Nomor 5059.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  294,Tambahan  lembaran Negara Nomor 5602.