Hâmis Syarh Fath al-Qadîr VI, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1977. Masyhûr,  al-,    ‘Ubayd  Allah  ibn  Mas‘ûd, Syarh  al-Wiqâyah  bi  Hâmisy  Kasyf  al- Haqâ’iq Juz II, Al-Mathba‘ah al-Adabiyyah, 1318 H. Maznî, al,  Ibrâhîm Ismâ‘îl ibn Yahy â , Mukhtashar al-Maznî bi Hamisy al-’Umm Juz III, Bayrût: Dâr al-Ma‘rifah, 1972.
Mahallî, al,  Jalâl al-Dîn Muhammad ibn Ahmad, Syarh Jalâl al-Dîn al-Muhallâ ‘alâ Minhâj al-Thâlibîn Juz II, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th. Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  Universitas  Islam Indonesia Yogyakarta kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
Râfi‘î,  al-,  Abû  al-Qâsim  ‘Abd  al-Karîm  ibn  Muhammad, Fath  al-‘Azîz  Syarh  al- Wajîz Juz VIII, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
Ramlî,  al-, Syams al-Dîn Muhammad ibn Abî al-‘Abbâs Ahmad ibn Hamrah ibn Shahâb al-Dîn, Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Manhâj Juz III, al-Maktabah al- Isl â miyyah, t.th. Shan‘ânî, al-, Muhammad ibn Ismâ’il Amîr al-Dîn, Subul al-Salâm Syarh Bulûg al- Marâm min Jam‘i Adillat al-Ahkâm Juz III , Bayrût: Dâr al-Jayl, 1980.
Subkî,  al-,  Tâj  al-Dîn  ibn  Nashr  ‘Abd  al-Wahhâb  ibn  Taqiy  al-Dîn, Thabaqât  al- Syâfi‘iyyah al-Kubrâ Juz VI , Bayrût: Dâr al-Ma‘rifah, t.th.
Syîrâzî,  al-,    Majd  al-Dîn  Muhammad  ibn  Ya‘qûb  al-Fayrûz  Abâdî, al-Qâmûs  al- Muhîth Juz II , Bayrût: Dâr al-Fikr, 1398 H.
Syarbînî, al-,  Muhammad, Mughnî al-Muhtâj ilâ  Ma‘rifat Ma‘ânî Alfâzh al-Minhâj Juz II, al-Qâhirah: Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî wa Awlâdih, 1958. Syawkânî,  al-,  Muhammad  ibn  ‘Alî  ibn  Muhammad, Nayl  al-Awthâr  Juz  V, al- Qâhirah: Maktabah wa Mathba‘at Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî wa Awlâdih, t.th.
Syîrâzî,  al-,    Ibrâhîm  ibn  ‘Alî  ibn  Yûsuf, al-Muhadzdzab  fî  Fiqh  al-Imâm  al-Syâfi‘î Juz I , Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.
Tirmidzî, al-, Abû ‘Isâ Muhammad ibn ‘Isâ ibn Sûrah, Sunan al-Tirmidzî Juz II, al- Madînah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1964. Zuhaylî, al-, Wahbah, al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1997.

## MENIMBANG GADAI EMAS SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI SYARIAH
A. Chairul Hadi 
Abstract: Reviewing  Gold Pawn As an Instrument  of Sharia Investment . The increasing of  gold prices and high interest of the community to in- vest in gold responded by Islamic banking through Islamic gold pawning services  with  the  term  "gardening  gold".  This  investment  is  a  modifi- cation  of  the  mortgage  system  in  Islamic  banks  and  pawnshops.  This investment is not  neither a product of Islamic banks and Islamic pawn- shops. Islamic financial institutions provide only mortgage facilities not including  investment  to  customers.  The  nature  of  the  gardening  gold transaction is to borrow money to pay the storage fee pawned gold and then to expect a rise of the gold price at market exceeding the costs of the bank.
Keywords :  Islamic  gold  pawn,  investment,  gold  gardening, tijârah, tabarru’
Abstrak: Menimbang  Gadai  Emas  Sebagai  Instrumen  Investasi  Syariah . Kenaikan harga emas dan tingginya minat masyarakat untuk berinves- tasi  emas  direspons  oleh  perbankan  syariah  melalui  layanan  gadai emas syariah dengan istilah ‚berkebun emas‛. Investasi ini merupakan modifikasi  dari  sistem  gadai  di  bank  syariah  maupun  pegadaian.  In- vestasi  ini  bukanlah  sebuah  produk  dari  bank  syariah  dan  pegadaian syariah.  Lembaga  keuangan  syariah  hanya  memberikan  fasilitas  gadai bukan investasi kepada nasabah. Hakikat transaksi berkebun emas ada- lah meminjam uang di bank syariah dengan membayar biaya penyim- panan emas yang digadaikan, lalu mengharapkan kenaikan harga emas di pasar melebihi biaya-biaya bank.
Kata  Kunci :  gadai  emas  syariah,  investasi,  berkebun  emas, tijârah, tabarru’
Naskah diterima: 3 Januari 2012, direvisi: 8 Juni 2012, disetujui: 14 Juni 2012.
 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta Selatan. E-mail: chairulhadi@ymail.com
A. Chairul Hadi: Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah 182

## Pendahuluan
Perbankan  syariah  adalah  lembaga  investasi  dan  keuangan  yang  ber- operasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sumber dana yang didapatkan harus  sesuai  dengan  ketentuan syar’i ,  dan  alokasi  investasi  yang  dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat serta mela- kukan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dari definisi tersebut  jelas,  bahwa  perbankan  syariah  tidak  hanya  semata-mata  mencari keuntungan (profit) dalam  operasionalnya,  tetapi  terdapat  nilai-nilai  sosial kemasyarakatan  dan  spiritualisme  yang  ingin  dicapai. 1 Disamping  keunikan pada  fungsinya  bank  syariah  memiliki  keragaman  produk  yang  sangat  ba- nyak.  Produk-produk  ini  memiliki  kekhasan  dan  ciri-ciri  yang  berbeda.  Pro- duk-produk  tersebut  dikembangkan  dari  akad-akad  yang  ada  dalam  hukum bisnis syariah (muamalah). Setiap produk yang dikembangkan terse-but tidak dapat  disamaratakan,  masing-masing  memiliki  tata  cara  dan  persya-ratan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini tentunya memiliki status dan konse- kuensi hukum yang berbeda pula.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah (selanjutnya  disebut  UU  Perbankan  Syariah)  merupakan  payung  yuridis  da- lam  memberikan  jaminan  bagi  kepastian  usaha  dan  jaminan  perlindungan hukum  yang  sangat  diperlukan  bagi  kegiatan  usaha  perbankan  syariah.  UU Perbankan Syariah memberi keleluasaan ruang dan gerak bagi bank syariah untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk dan layanan jasa  perbankan  syariah,  serta  memberi  rambu-rambu  yang  jelas  dan  tegas pada  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan,  termasuk  mengatur  pula sanksi  pidana  dan  sanksi  administratif  kepada  perbankan  syariah  ketika melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut
Perkembangan  produk-produk  berbasis  syariah  kian  marak  di  Indo- nesia,  tidak  terkecuali  perbankan  syariah.  Perbankan  syariah  mengeluarkan produk  berbasis  syariah  salah  satunya  adalah  yang  disebut  dengan  gadai syariah. 2 Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteris- tik  seperti,  tidak  memungut  bunga  dalam  berbagai  bentuk  karena  riba, menetapkan  uang  sebagai  alat  tukar  bukan  sebagai  komoditas  yang  diper-
1 Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global , (Jakarta:  Zikrul Hakim, 2004), h. 127.
2 Menurut  kamus  Bahasa  Indonesia,  gadai  berarti  barang  sebagai  tanggungan  utang. Sedangkan dalam kamus perbankan, gadai berarti menahan sesuatu dengan baik. Barang yang ditahan  tersebut  memiliki  nilai  ekonomi,  sehingga  pihak  yang  menahan  memperoleh  jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Januari 2012

## Pendahuluan
Perbankan  syariah  adalah  lembaga  investasi  dan  keuangan  yang  ber- operasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sumber dana yang didapatkan harus  sesuai  dengan  ketentuan syar’i ,  dan  alokasi  investasi  yang  dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat serta mela- kukan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dari definisi tersebut  jelas,  bahwa  perbankan  syariah  tidak  hanya  semata-mata  mencari keuntungan (profit) dalam  operasionalnya,  tetapi  terdapat  nilai-nilai  sosial kemasyarakatan  dan  spiritualisme  yang  ingin  dicapai. 1 Disamping  keunikan pada  fungsinya  bank  syariah  memiliki  keragaman  produk  yang  sangat  ba- nyak.  Produk-produk  ini  memiliki  kekhasan  dan  ciri-ciri  yang  berbeda.  Pro- duk-produk  tersebut  dikembangkan  dari  akad-akad  yang  ada  dalam  hukum bisnis syariah (muamalah). Setiap produk yang dikembangkan terse-but tidak dapat  disamaratakan,  masing-masing  memiliki  tata  cara  dan  persya-ratan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini tentunya memiliki status dan konse- kuensi hukum yang berbeda pula.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah (selanjutnya  disebut  UU  Perbankan  Syariah)  merupakan  payung  yuridis  da- lam  memberikan  jaminan  bagi  kepastian  usaha  dan  jaminan  perlindungan hukum  yang  sangat  diperlukan  bagi  kegiatan  usaha  perbankan  syariah.  UU Perbankan Syariah memberi keleluasaan ruang dan gerak bagi bank syariah untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk dan layanan jasa  perbankan  syariah,  serta  memberi  rambu-rambu  yang  jelas  dan  tegas pada  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan,  termasuk  mengatur  pula sanksi  pidana  dan  sanksi  administratif  kepada  perbankan  syariah  ketika melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut
Perkembangan  produk-produk  berbasis  syariah  kian  marak  di  Indo- nesia,  tidak  terkecuali  perbankan  syariah.  Perbankan  syariah  mengeluarkan produk  berbasis  syariah  salah  satunya  adalah  yang  disebut  dengan  gadai syariah. 2 Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteris- tik  seperti,  tidak  memungut  bunga  dalam  berbagai  bentuk  karena  riba, menetapkan  uang  sebagai  alat  tukar  bukan  sebagai  komoditas  yang  diper-
1 Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global , (Jakarta:  Zikrul Hakim, 2004), h. 127. 2 Menurut  kamus  Bahasa  Indonesia,  gadai  berarti  barang  sebagai  tanggungan  utang. Sedangkan dalam kamus perbankan, gadai berarti menahan sesuatu dengan baik. Barang yang ditahan  tersebut  memiliki  nilai  ekonomi,  sehingga  pihak  yang  menahan  memperoleh  jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
dagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. 3
Sistem gadai juga pernah dilakukan pada masa Rasulullah Saw. Dalam sebuah  Hadis  yang  diriwayatkan  oleh  al-Bukhârî,  Ahmad,  al-Nasâ’î,  dan  Ibn Mâjah diterangkan bahwa  Rasulullah Saw. pernah menggadaikan baju besi- nya kepada orang Yahudi  untuk ditukarkan dengan gandum. 4 Berdasarkan  Hadis  ini,  maka  fungsi  sosial  konsumtif  itu  jelas  tersirat dan tersurat. Artinya, gadai syariah dasarnya untuk kepentingan yang sifatnya mendesak, seperti untuk keperluan hidup sehari-hari (konsumsi, pendidikan dan  kesehatan)  yang  sangat  dibutuhkan  kalangan  masyarakat  yang  strata sosial ekonominya dalam gologan ekonomi menengah ke bawah dan bersifat sangat mendesak, bukan yang sifatnya untuk usaha yang sifatnya komersial- produktif  yang  notabene  hal  itu  untuk  orang-orang  yang  masuk  golongan menengah ke atas.
Dalam perbankan syariah juga  terdapat produk gadai yang berbentuk gadai emas. Produk ini merupakan salah satu produk perbankan syariah yang sangat potensial untuk dikembangkan. Gadai di perbankan syariah dikategori- kan  sebagai  salah  satu  produk  pemberian  pembiayaan  dengan  perjanjian utang  piutang,  di  mana  kreditur  harus  menggadaikan  barang  jaminannya kepada debitur. Produk gadai (rahn) memiliki kombinasi akad di dalamnya, yakni transaksi di mana satu pihak menerima pinjaman dengan akad (qardh) dengan jaminan tertentu. Jaminan tersebut kemudian dipelihara pihak pem- beri  jaminan  dengan  menggunakan  akad  sewa-menyewa (al-ijârah) ,  pihak pemelihara (murtahin) memungut keuntungan dari proses pemeliharaan. 5
Kenaikan  harga  emas  beberapa  waktu  belakangan  ini  membuat  ba- nyak orang beramai-ramai menjadikan emas sebagai instrumen investasi ka- rena menjanjikan keuntungan  yang lebih baik. Harga emas 10 tahun tumbuh 40  persen  pertahun.  Harga  emas  yang  tinggi  dan  terus  naik  dari  waktu  ke waktu  juga  membawa  berkah  untuk  perbankan  yang  menyediakan  produk jasa gadai emas syariah.
Menurut  data  dari  Bank  Indonesia,  transaksi  gadai  emas  syariah  di industri perbakan syariah tumbuh hingga 15 persen sampai akhir semester 1-
3 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keungan, (Jakarta: PT. RajaGrapindo, 2007), h.31-37. 4 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: GMP, 2000), h. 253. 5 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah , (Jakarta: Zikrul Hakim,
2003), h. 23.
A. Chairul Hadi: Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah 184
2012.  Hingga  Juli  2012,  total  tranksaksi  akad qardh pada  perbankan  syariah mencapai Rp 7,5 triliun atau 8,9 persen dari total pembiayaan yang diberikan sebesar 85 triliun. 6 Sementara itu porsi bisnis gadai emas syariah berada pada kisaran  tiga  sampai  enam  persen  dari  total  pinjaman.  Hasilnya,  perbankan meraup keuntungan yang besar dari transaksi tersebut.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  No.  26/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn Emas  membolehkan rahn emas  berdasarkan  prinsip rahn .  Fatwa  itu megatur ketentuan ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhûn) ditang- gung  oleh  penggadai (râhin), namun  fatwa  ini  memberikan  batasan  bahwa ongkos yang dibebankan kepada rahin besarnya didasarkan pada pengluaran yang  nyata-nyata  dikeluarkan. 7 Artinya  fatwa  ini  menekankan  bahwa  tujuan utama  produk rahn emas  adalah    bersifat  sosial (tabarru’) bukan  untuk  ke- pentingan bisnis/komersial (tijârah).
Kecendrungan  kenaikan  harga  emas  dan  tingginya  minat  masyarakat untuk berinvestasi emas direspons oleh perbankan syariah melalui lanyanan gadai emas syariah. Kenaikan transaksi gadai emas syariah pada perbankan syariah  memunculkan  istilah  ‚berkebun  emas‛.  Skim  gadai  emas  syariah digunakan  sebagai  sarana  investasi  untuk  meraup  keuntungan  investor  dan pelaku perbankan syariah di tengah kenaikan emas saat ini. Pada prinsipnya, dalam  investasi  berkebun  emas  ini,  investor  berusaha  memiliki  emas    yang lebih  banyak  dengan  jumlah  modal  yang  sama.  Salah  satu  cara  yang  akan dilakukan  adalah  membeli  emas  yang  lebih  kecil  dari  yang  mampu  dibeli, kemudian digadaikan. Dana segar hasil dari transaksi gadai tersebut dibelikan emas  batangan  yang  lain,  kemudian  digadaikan  lagi.  Demikian  seterusnya hingga  batas  kemampuan  keuangan.  Pada  saat  dana  habis,  emas  terakhir yang dipegang di tangan tidak digadaikan tetapi disimpan sampai harga naik selangit. 8
Investasi model berkebun emas di bank-bank syariah  saat ini menjadi tren investasi baru. Perkembangan investasi ini pun cukup pesat di kalangan para  investor  emas.  Investasi  ini  merupakan  bentuk  investasi  kontemporer yang  pada  zaman  Rasulullah  belum  diatur  mengenai  hukumnya.  Bahkan sampai  saat  ini  pun    DSN  MUI  belum  mengeluarkan  fatwa  yang  mengatur
6 Statistk BI Tahun 2012.
7 Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  untuk  Lembaga  Keuangan  Syariah ,
(Jakarta, DSN_MUI-BI, 2001), h. 78.
8 ‚Investasi Maksimal dengan Berkebun Emas‛, Majalah Sharing Edisi 54 Juni 2011, h. 64- 67
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Januari 2012
2012.  Hingga  Juli  2012,  total  tranksaksi  akad qardh pada  perbankan  syariah mencapai Rp 7,5 triliun atau 8,9 persen dari total pembiayaan yang diberikan sebesar 85 triliun. 6 Sementara itu porsi bisnis gadai emas syariah berada pada kisaran  tiga  sampai  enam  persen  dari  total  pinjaman.  Hasilnya,  perbankan meraup keuntungan yang besar dari transaksi tersebut.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  No.  26/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn Emas  membolehkan rahn emas  berdasarkan  prinsip rahn .  Fatwa  itu megatur ketentuan ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhûn) ditang- gung  oleh  penggadai (râhin), namun  fatwa  ini  memberikan  batasan  bahwa ongkos yang dibebankan kepada rahin besarnya didasarkan pada pengluaran yang  nyata-nyata  dikeluarkan. 7 Artinya  fatwa  ini  menekankan  bahwa  tujuan utama  produk rahn emas  adalah    bersifat  sosial (tabarru’) bukan  untuk  ke- pentingan bisnis/komersial (tijârah).
Kecendrungan  kenaikan  harga  emas  dan  tingginya  minat  masyarakat untuk berinvestasi emas direspons oleh perbankan syariah melalui lanyanan gadai emas syariah. Kenaikan transaksi gadai emas syariah pada perbankan syariah  memunculkan  istilah  ‚berkebun  emas‛.  Skim  gadai  emas  syariah digunakan  sebagai  sarana  investasi  untuk  meraup  keuntungan  investor  dan pelaku perbankan syariah di tengah kenaikan emas saat ini. Pada prinsipnya, dalam  investasi  berkebun  emas  ini,  investor  berusaha  memiliki  emas    yang lebih  banyak  dengan  jumlah  modal  yang  sama.  Salah  satu  cara  yang  akan dilakukan  adalah  membeli  emas  yang  lebih  kecil  dari  yang  mampu  dibeli, kemudian digadaikan. Dana segar hasil dari transaksi gadai tersebut dibelikan emas  batangan  yang  lain,  kemudian  digadaikan  lagi.  Demikian  seterusnya hingga  batas  kemampuan  keuangan.  Pada  saat  dana  habis,  emas  terakhir yang dipegang di tangan tidak digadaikan tetapi disimpan sampai harga naik selangit. 8
Investasi model berkebun emas di bank-bank syariah  saat ini menjadi tren investasi baru. Perkembangan investasi ini pun cukup pesat di kalangan para  investor  emas.  Investasi  ini  merupakan  bentuk  investasi  kontemporer yang  pada  zaman  Rasulullah  belum  diatur  mengenai  hukumnya.  Bahkan sampai  saat  ini  pun    DSN  MUI  belum  mengeluarkan  fatwa  yang  mengatur
6 Statistk BI Tahun 2012.
7 Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  untuk  Lembaga  Keuangan  Syariah ,
(Jakarta, DSN_MUI-BI, 2001), h. 78.
8 ‚Investasi Maksimal dengan Berkebun Emas‛, Majalah Sharing Edisi 54 Juni 2011, h. 64- 67
khusus mengenai investasi model berkebun emas ini. Padahal sudah banyak masyarakat muslim yang melakukan investasi berkebun emas ini dan inves- tasi ini pun dilakukan menggunakan instrumen rahn emas di perbankan sya- riah.  Sebenarnya  apakah  investasi  model  berkebun  emas  ini  sesuai  dengan ketentuan  investasi  secara  syariah?,  dan  bagaimana  perspektif  ekonomi syariah terhadap investasi berkebun emas yang merebak di masyarakat?.

## Argumentasi Hukum Gadai Emas Syariah
Transaksi gadai dalam fikih Islam disebut al-rahn, yakni suatu jenis per- janjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. 9 Pengertian al-rahn dalam    bahasa  Arab  adalah ats-tsubût wa  ad-dawâm ( ماودلاو  توبثلا ), 10 yang berarti ‚tetap‛ dan "kekal‛. Pengertian tersebut merupakan yang terca- kup  dalam  kata al-habs ,  yang  berarti  menahan.  Kata  ini  merupakan  makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa al-rahn berarti "menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat‛ 11 . Adapun  menurut  terminologi  hukum  Islam, rahn sebagaimana  didefi- nisikan  oleh  para  ulama  adalah  menjadikan  barang  yang  berharga  menurut tinjauan  syariat  sebagaimana  jaminan  utang,  sekiranya  pembayaran  utang atau sebagian bisa diambil dari benda yang digadaikan tersebut  Sayyid Sâbiq merumuskan gadai dengan, ‚Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syarak   sebagai jaminan  utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.‛ 12
Rahn juga dapat diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang  diterimanya.  Barang  tersebut  memiliki nilai ekonomis. dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sedang- kan  dalam  pengertian  istilah  adalah  kepercayaan/penguat marhûn  bih dan murtahin berhak menjual/melelang barang yang  digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa ia adalah sema- cam jaminan utang atau gadai. 13
9 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.
10’Abd al-Rahmân al-Jâzirî, al-Fiqh 'ala Al-Madzâhib aI-Arba'ah, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1996), h. 76.
11 Al-Sayyid Sâbiq, Fiqh Sunah, Jilid III, (Jakarta: AI-I'tishom, 2008), h. 248. 12 Al- Sayyid Sâbiq, Fiqh Sunah, Jilid III, h. 248. 13 Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuargan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 208), h. 187.
Pengertian  gadai  yang  terungkap  dalam  Pasal  1150  Kitab  Undang-Un- dang  Hukum  Dagang  (KUHD)  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh  seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang  bergerak, karena itu makna ga- dai dalam bahasa hukum perundang-undangan tersebut sebagai barang jami- nan, agunan, dan rungguhan. 14
Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak pengua- saan secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (al- râhin) kepada  bank/pegadaian (al-murtahin) untuk  dikelola  dengan  prinsip al-rahn yaitu  sebagai  jaminan (a1-marhûn  bih) atas  peminjam (al-marhûn) yang diberikan nasabah/peminjaman tersebut.
Pembiayaan  gadai  emas  syariah  adalah  produk  pembiayaan  di  mana lembaga  keuangan  syariah  memberikan  fasilitas  pinjaman  kepada  nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut  ditempatkan  dalam  penguasaan  dan  pemeliharaan  pegadaian  sya- riah dan atas pemeliharaan tersebut pegadaian syariah mengenakan biaya se- wa atas dasar prinsip Ijârah .
Landasan hukum dari gadai syariah yaitu Alquran surah al-Baqarah [2] ayat 283 dan Hadis berikut ini:
                                                                                      
                                                                                              
                                                                    

## 
Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermuamalah  tidak  secara  tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan- nya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  berdosa  hatinya.  Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
14 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Januari 2012
Pengertian  gadai  yang  terungkap  dalam  Pasal  1150  Kitab  Undang-Un- dang  Hukum  Dagang  (KUHD)  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh  seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang  bergerak, karena itu makna ga- dai dalam bahasa hukum perundang-undangan tersebut sebagai barang jami- nan, agunan, dan rungguhan. 14
Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak pengua- saan secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (al- râhin) kepada  bank/pegadaian (al-murtahin) untuk  dikelola  dengan  prinsip al-rahn yaitu  sebagai  jaminan (a1-marhûn  bih) atas  peminjam (al-marhûn) yang diberikan nasabah/peminjaman tersebut.
Pembiayaan  gadai  emas  syariah  adalah  produk  pembiayaan  di  mana lembaga  keuangan  syariah  memberikan  fasilitas  pinjaman  kepada  nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut  ditempatkan  dalam  penguasaan  dan  pemeliharaan  pegadaian  sya- riah dan atas pemeliharaan tersebut pegadaian syariah mengenakan biaya se- wa atas dasar prinsip Ijârah .
Landasan hukum dari gadai syariah yaitu Alquran surah al-Baqarah [2] ayat 283 dan Hadis berikut ini:
                                                                                      
                                                                                              
                                                                     
Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermuamalah  tidak  secara  tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan- nya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  berdosa  hatinya.  Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
14 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2.
Hadis dari Anas ibn Mâlik R.a. yang diriwayayatkan oleh Ibn Mâjah yang berbunyi,  ‚Telah  meriwayatkan  kepada  kami  Nash  ibn  ‘Alî  aI-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hi- syâm  ibn  Qatâdah  dari  Anas  berkata,  ‚Sungguh  Rasulullah  Saw.  mengga- daikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarkannya dengan gandum untuk keluarganya.‛ 15 (H.r. Ibn Mâjah)
Hadis  Abû  Hurayrah  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  al-Bukhârî,  yang artinya:
Telah diriwayatkan kepada kami Muhammad ibn Mutaqil, mengabarkan kepada  ‘Abd  Allâh  ibn  Mubarah  mengabarkan  kepada  kami  Zakariyyâ dari  Sya'bî  dari  Abî  Hurayrah,  dari  Muhammad  Saw.  bahwasanya  beliau ber-sabda. ‚Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diam-bil manfaatnva  apabila digadaikan. Pegadai wajib memberikan nafkah dan  penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.‛ 16 (H.r. al- Bukhârî)
Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimak- sud, didasarkan pada kisah Muhammad Saw., yang menggadaikan baju besi- nya  untuk  mendapatkan  makanan  dari  seorang  Yahudi.  Para  ulama  juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw. tersebut, ketika beliau beralih  dari  yang  biasanya,  transaksi  kepada  para  sahabat  yang  kaya  kepada seorang  Yahudi,  bahwa  hal  itu    dipilih  sebagai  sikap  Nabi  Muhammad  Saw., yang  tidak  mau  memberatkan  para  sahabat  yang biasanya enggan meng- ambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada mereka.
Fatwa Dewan Syariah Nasional memperkukuh status hukum gadai sya- riah dengan beberapa fatwanya antara lain: (1) Fatwa Dewan Syariah Nasio- nal No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai Rahn; (2) Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/ IIII2002  tentang Rahn Emas;  (3)  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-MUI  No.  09/ DSN-MUUIV/2000  tentang Ijârah; (4)  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-MUI  No. 1O/DSN-MUI/IV/2000  tentang Wakâlah; (5)  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional- MUI No: 43/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ganti Rugi. 17
15 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakart: GMP, 2000), h. 253 .
16 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 256. 17 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8.
A. Chairul Hadi: Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah 188
Sebelum dilakukan gadai (rahn) , terlebih dahulu dilakukan akad . Akad ini  menurut  Musthafâ  Ahmad  al-Zarqâ 18 adalah  ikatan  secara  hukum  yang dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  dan  beberapa  pihak  yang  berkeinginan untuk  mengikatkan  diri.  Kehendak  pihak  yang  diikatkan  diri  itu  sifatnya  ter- sembunyi  dalam  hati.  Karena  itu,  untuk  menyatakan  bagaimana  keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad.
Ulama fikih berbeda pendapat dalam menctapkan rukun rahn. Menurut jumhur ulama, rukun rahn itu ada 4 (empat), yaitu: (a) shighat (lafadz): ijab dan qabul, (b) orang yang berakad (râhin dan murtahin) : (c) harta yang dijadikan (narhûn) ; dan (d) utang (marhûm bih). Ulama  Hanafiyyah  berpendapat,  rukun rahn  itu hanya ijâb (pernya- taan  menyerahkan  dengan  sebagai  jaminan  pemilik  barang)  dan qabûl (per- nyataan  kesediaan  memberi  utang  menerima  barang  jaminan itu). Menurut mereka,  agar  lebih  sempurna  dan  mengikat  akad rahn, maka  diperlukan qabdh (penerimaan barang) oleh penerima gadai (murtahin). Adapun râhin, murtahin,  nurhûn,  dan  marhûn  bih itu  bukan  termasuk  syarat al-rahn, hanya sebagai pendukung akad saja. 19
Sedangkan  syarat rahn, ulama  fikih  mengemukakannya  sesuai  dengan rukun rahn itu  sendiri,  yaitu: 20 Pertama,  syarat  yang  terikat  dengan  orang  yang berkat, adalah cakap bertindak hukum (balig dan berakal). Ulama Hanafiyyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.
Kedua, syarat sighah (lafadz) . Ulama Hanafiyah mengatakan dalam  satu akad itu tidak  boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan  masa  yang akan datang, karena akad rahn itu sama dengan akad jual-beli. Ketiga,  syarat marhûn  bih adalah:  (a)  Merupakan  hak  yang  wajib dikembalikan  kepada murtahin; (b) Marhûn  bih itu  boleh  dilunasi  dengan marhûn tersebut; (c) Marhûn bih itu jelas atau tetap dan tertentu. Keempat, syarat marhûn, menurut pakar fikih adalah: (a) Marhûn itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhûn bih; (b) Marhûn itu ber- nilai  harta  dan  boleh  dimanfaatkan  (halal);  (c) Marhûn itu  jelas  dan  ter- tentu; (d) Marhûn itu milik sah râhin; (e) Marhûn itu tidak terikat dengan
18 M.  Ali  Hasan, Berbagai  Macam  Transaksi  dakrm  Islam, (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2003), h. 102-103. 19 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, hal 254.
20 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, hal 254-257.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Januari 2012
Sebelum dilakukan gadai (rahn) , terlebih dahulu dilakukan akad . Akad ini  menurut  Musthafâ  Ahmad  al-Zarqâ 18 adalah  ikatan  secara  hukum  yang dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  dan  beberapa  pihak  yang  berkeinginan untuk  mengikatkan  diri.  Kehendak  pihak  yang  diikatkan  diri  itu  sifatnya  ter- sembunyi  dalam  hati.  Karena  itu,  untuk  menyatakan  bagaimana  keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad.
Ulama fikih berbeda pendapat dalam menctapkan rukun rahn. Menurut jumhur ulama, rukun rahn itu ada 4 (empat), yaitu: (a) shighat (lafadz): ijab dan qabul, (b) orang yang berakad (râhin dan murtahin) : (c) harta yang dijadikan (narhûn) ; dan (d) utang (marhûm bih).
Ulama  Hanafiyyah  berpendapat,  rukun rahn  itu hanya ijâb (pernya- taan  menyerahkan  dengan  sebagai  jaminan  pemilik  barang)  dan qabûl (per- nyataan  kesediaan  memberi  utang  menerima  barang  jaminan itu). Menurut mereka,  agar  lebih  sempurna  dan  mengikat  akad rahn, maka  diperlukan qabdh (penerimaan barang) oleh penerima gadai (murtahin). Adapun râhin, murtahin,  nurhûn,  dan  marhûn  bih itu  bukan  termasuk  syarat al-rahn, hanya sebagai pendukung akad saja. 19
Sedangkan  syarat rahn, ulama  fikih  mengemukakannya  sesuai  dengan rukun rahn itu  sendiri,  yaitu: 20 Pertama,  syarat  yang  terikat  dengan  orang  yang berkat, adalah cakap bertindak hukum (balig dan berakal). Ulama Hanafiyyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.
Kedua, syarat sighah (lafadz) . Ulama Hanafiyah mengatakan dalam  satu akad itu tidak  boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan  masa  yang akan datang, karena akad rahn itu sama dengan akad jual-beli. Ketiga,  syarat marhûn  bih adalah:  (a)  Merupakan  hak  yang  wajib dikembalikan  kepada murtahin; (b) Marhûn  bih itu  boleh  dilunasi  dengan marhûn tersebut; (c) Marhûn bih itu jelas atau tetap dan tertentu.
Keempat, syarat marhûn, menurut pakar fikih adalah: (a) Marhûn itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhûn bih; (b) Marhûn itu ber- nilai  harta  dan  boleh  dimanfaatkan  (halal);  (c) Marhûn itu  jelas  dan  ter- tentu; (d) Marhûn itu milik sah râhin; (e) Marhûn itu tidak terikat dengan
18 M.  Ali  Hasan, Berbagai  Macam  Transaksi  dakrm  Islam, (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2003), h. 102-103. 19 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, hal 254.
20 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, hal 254-257.
hak orang lain; (f) Marhûn itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat; dan (g) Marhûn itu boleh diserahkan, baik mate- rinya maupun manfaatnya.
Dewan  Syariah  Nasional  mengeluarkan  fatwa  tersendiri  mengenai rahn emas  ini,  yaitu  dalam  Fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional  No.  26/DSN- MUI/III/2002. Secara prinsip, ketentuan rahn emas juga berlaku ketentuan rahn yang  diatur  dalam  Fatwa  DSN  No.  25/DSN-MUI/II/2002.  Namun,  ada ketentuan  khusus  mengenai rahn ini,  sebagai  berikut: 21 (1)  Ongkos  dan biaya penyimpanan barang (marhûn) ditanggung oleh penggadai (rahn) . (2) Ongkos tersebut besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata- nyata diperlukan. (3) Biaya penyimpanan barang (marhûn) dilakukan ber- dasarkan akad ijarah.
Dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada mulanya  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  konsep  utang-piutang , di  mana sikap tolong-menolong dan sikap amanah saling ditonjolkan. Begitu juga dalam Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abû Hurayrah, di sana tampak sikap saling menolong antara Rasulullah dengan seorang Yahudi saat Rasulullah mengga- daikan baju besinya kepada orang tersebut.
Oleh  sebab  itu,  hakikat  dan  fungsi  dari  gadai  dalam  Islam  adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuh- kan  dengan  bentuk marhûn sebagai  jaminan,  dan  bukan  untuk  kepentingan komersial  dengan  mengambil  keuntungan  yang  sebesar-besamya  tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. 22 Bahkan, pada praktiknya rahn tersebut berfungsi bukan untuk sekedar tolong menolong, melainkan berfungsi sebagai jaminan atau utang piutang (qard). Produk rahn disediakan  untuk  membantu  nasabah  dalam  pembiayaan kegiatan multiguna. Rahn sebagai produk pinjaman, berarti pegadaian syariah hanya  memperoleh  imbalan  atas  biaya  administrasi,  penyimpanan,  peme- liharaan, dan asuransi marhûn , maka rahn ini biasanya digunakan bagi keper- luan  fungsi  sosial-konsumtif,  seperti  kebutuhan  hidup,  pendidikan,  dan kesehatan. 23 Sedangkan rahn sebagai  produk pembiayaan, berarti pegadaian syariah mengeluarkan dana kepada nasabah.
21 Brosur Gadai Emas Pada Bank BRI Syariah.
22 Sasli  Rais, Pegadaian  Syariah  (Konsep dan Sistem Operasional), (Jakarta: UI-PRESS, 2006).
23 Yadi  Janwari  dan  HA  Djazuli, Lembaga-Lembaga  Perekonomian  Umat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 82.
A. Chairul Hadi: Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah
Sifat  usaha  pegadaian  pada  prinsipnya  menyediakan  pelayanan  bagi kemanfaatan  masyarakat umum dan sekaligus menumpuk keuntungan ber- dasarkan prinsip pengelolaan yang baik oleh karena itu, adanya pegadaian bertujuan sebagai berikut: 24 (1) Turut melaksanakan dan menunjang pelak- sanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pem- bangunan  nasional  pada  umumnya  melalui  penyaluran  uang  pembiayaan atau pinjaman atas  dasar  hukum gadai. (2) Pencegahan praktik ijon, pega- daian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. (3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena ma- syarakat  yang  membutuhkan  dana  mendesak  tidak  lagi  dijerat  pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. (4) Membantu orang-orang yang membu- tuhkan pinjaman dengan syarat mudah dan proses cepat.
Adapun manfaat gadai itu sendiri antara lain: 25 Pertama, bagi nasa- bah, yakni tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit  perbankan,  di  samping  itu  nasabah  juga  mendapat  manfaat  penak- siran  nilai  suatu  barang  bergerak  secara  professional  serta  mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
Kedua, bagi perusahaan pegadaian, yakni penghasilan yang bersumber dari  sewa  modal  yang  dibayarkan  oleh  peminjam  dana,  penghasilan  yang bersumber  dari  ongkos  yang  dibayarkan  oleh  nasabah  memperoleh  jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah akan mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

## Investasi Berkebun Emas dengan Instrumen Gadai Emas
Investasi  berkebun  emas  adalah  sebuah  trend  baru  cara  investasi emas yang sedang marak digeluti oleh para investor emas. Metode kebun emas  ini  pertama  kali  dikenalkan  oleh  Rully  Kustandar,  seorang  investor emas. Dia adalah mantan manajer teknologi informasi pada salah satu peru- sahaan. Dia menyebut jurusnya sebagai "berkebun emas". Nama yang cukup unik  dan  membuat  orang  yang  mendengarnya  tertarik  untuk  mengetahuinya lebih  lanjut.  Metode  yang  ia  temukan  pada  tahun  2007  lalu  itu  melibatkan perbankan. syariah dan pegadaian. Metode Rully cukup sederhana. Setelah
24 Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 394. 25 Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 395.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Januari 2012
Sifat  usaha  pegadaian  pada  prinsipnya  menyediakan  pelayanan  bagi kemanfaatan  masyarakat umum dan sekaligus menumpuk keuntungan ber- dasarkan prinsip pengelolaan yang baik oleh karena itu, adanya pegadaian bertujuan sebagai berikut: 24 (1) Turut melaksanakan dan menunjang pelak- sanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pem- bangunan  nasional  pada  umumnya  melalui  penyaluran  uang  pembiayaan atau pinjaman atas  dasar  hukum gadai. (2) Pencegahan praktik ijon, pega- daian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. (3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena ma- syarakat  yang  membutuhkan  dana  mendesak  tidak  lagi  dijerat  pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. (4) Membantu orang-orang yang membu- tuhkan pinjaman dengan syarat mudah dan proses cepat.
Adapun manfaat gadai itu sendiri antara lain: 25 Pertama, bagi nasa- bah, yakni tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit  perbankan,  di  samping  itu  nasabah  juga  mendapat  manfaat  penak- siran  nilai  suatu  barang  bergerak  secara  professional  serta  mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
Kedua, bagi perusahaan pegadaian, yakni penghasilan yang bersumber dari  sewa  modal  yang  dibayarkan  oleh  peminjam  dana,  penghasilan  yang bersumber  dari  ongkos  yang  dibayarkan  oleh  nasabah  memperoleh  jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah akan mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

## Investasi Berkebun Emas dengan Instrumen Gadai Emas
Investasi  berkebun  emas  adalah  sebuah  trend  baru  cara  investasi emas yang sedang marak digeluti oleh para investor emas. Metode kebun emas  ini  pertama  kali  dikenalkan  oleh  Rully  Kustandar,  seorang  investor emas. Dia adalah mantan manajer teknologi informasi pada salah satu peru- sahaan. Dia menyebut jurusnya sebagai "berkebun emas". Nama yang cukup unik  dan  membuat  orang  yang  mendengarnya  tertarik  untuk  mengetahuinya lebih  lanjut.  Metode  yang  ia  temukan  pada  tahun  2007  lalu  itu  melibatkan perbankan. syariah dan pegadaian. Metode Rully cukup sederhana. Setelah
24 Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 394. 25 Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 395.
membeli batang emas yang pertama  investor harus menggadaikan emas itu ke  bank  syariah  atau  pegadaian.  Di  bank  syariah  metode  kebun  emas  ini menggunakan produk gadai syariah, yang merupakan instrumen utama dari investasi ini.
Investasi berkebun emas merupakan modifikasi dari sistem gadai di bank syariah  maupun  pegadaian.  Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  adalah membeli  emas  yang  lebih  kecil  dari  yang  mampu  kita  beli,  kemudian  lang- sung  kita  gadaikan.  Dana  segar  hasil  transaksi  gadai  tersebut  kita  belikan emas  batangan  yang  lain,  kemudian  digadaikan  lagi.  Demikian  seterusnya hingga  batas  kemampuan  keuangan  kita.  Pada  saat  dana  habis.  emas  ter- akhir yang kita pegang tangan tidak kita gadaikan, tetapi kita simpan sampai harganya naik selangit. 26
Rully merumuskan investasi berkebun emas ini dengan formula sebagai berikut:  Langkah  pertama.  investor  harus  membeli  emas  untuk  investasi awal.  Saran  Rully,  emas  untuk  investasi  ini  adalah  emas  batangan  murni produksi unit Logam Mulia PT Aneka Tambang yang memiliki sertifikat.
Langkah kedua, setelah memiliki sebatang emas investor harus meng- gadaikannya ke bank syariah atau pegadaian. Silahkan pilih mana yang me- nawarkan  biaya  penitipan  paling  murah  dan  memberikan  nilai  pembiayaan paling tinggi.
Langkah ketiga, investor akan menerima dana hasil gadai kurang lebih 60%-80%  nilai  emas  yang  digadaikan.  Ini  menjadi  modal  baru  investor  untuk membeli emas lagi. Tentu, investor harus mengeluarkan tambahan uang agar bisa  membeli  emas  seberat  emas  yang  pertama.  Emas  kedua  nanti  juga harus  digadaikan  untuk  mendapatkan  modal  baru  lagi.  Begitu  seterusnya, sampai investor merasa cukup. Emas yang terakhir jangan digadaikan karena akan menjadi modal menebus emas-emas yang lain saat harganya naik. 27
Sebagai contoh, suatu waktu, harga emas adalah Rp 350.000 per gram dan  nilai  taksir  bank  tersebut  adalah  93  %  dari  harga  pasar.  Kita  anggap bahwa kita akan melakukan sistem kebun emas ini sebanyak 50 gram. Berikut ini cata yang harus dilakukan: 28 (1) Beli emas batangan 10 gram di pasar / PT
26 Joko  Salim, Jangan  Investasi  Emas  Sebelum  Baca  Buku  Ini, (Jakarta:  Visimedia, 2010), h. 24.
27 ‚Menyemai Bibit Emas, Mengalahkan Inflasi‛. Kontan, Edisi 14-20 Desember 2009. h.
16.
28 Joko  Salim, Jangan  Investasi  Emas  Sebelum  Baca  Buku  ini!. (Jakarta:  Visimedia, 2010). h. 27.
A. Chairul Hadi: Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah 192
Aneka  Tambang;  (2)  Gadaikan  emas  yang  kita  miliki  tersebut;  (3)  Belilah emas batangan 10 gram di pasar/ PT Aneka Tambang dengan dana pinjaman ditambah dana segar baru dari kantong kita; (4) Gadaikan emas yang telah kita beli tersebut. Jadi, jumlah emas yang telah kita gadaikan adalah 20 gram; (5) Belilah  10  gram  emas  batangan  baru  lagi  dari  dana  pinjaman  ditambah dana segar baru lagi dari kantong kita; (6) Gadaikan emas yang baru saja kita  beli  tersebut  sehingga  emas  yang  kita gadaikan menjadi 30 gram. (7) Belilah  10  gram  emas  batangan  baru  lagi  dari  dana  pinjaman  ditambah dana segar baru lagi dari kantong kita; (8) Gadaikan emas yang baru saja kita  beli  tersebut  sehingga  emas  yang  kita gadaikan menjadi 40 gram; (9) Belilah  emas  baru  lagi  dari  dana  pinjaman  yang  telah  ditambah  dana segar  baru;  (10)  Simpan  emas  batangan  yang  baru  saja  kita  beli  (jangan digadaikan lagi) dan tunggulah hingga harga emas naik.

## Analisis Investasi Emas dengan Model “Berkebun Emas”
Dalam UU Perbankan Syariah semua pelaksanaan kegiatan operasional dari  perbankan  syariah  harus  berasaskan  pada  prinsip  syariah,  demokrasi ekonomi,  dan  prinsip  kehati-hatian.  Dalam  Pasal  1  Angka  12  UU  Perbankan Syariah, prinsip syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam ke- giatan  perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah disebut- kan  bahwa  kegiatan  usaha  yang  berasaskan  Prinsip  Syariah,  antara  lain, adalah  kegiatan  usaha  yang  tidak  mengandung  unsur  riba, maysir , gharâr , haram, dan zalim.
Ketentuan  mengenai  prinsip-prinsip  syariah  dalam  perbankan  syariah juga  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  9/19/PBI/2007  Tentang Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  Dan  Pe- nyaluran  Dana  Serta  Pelayanan  Jasa  Bank,  yang  telah  diubah  dengan  Per- aturan  Bank  Indonesia,  Nomor:  10/16/PBI/2008,  selanjutnya  disebut  PBI  Pe- laksanaan Prinsip Syariah. 29
Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  setiap  kegiatan  usaha  perbankan syariah  ini  merupakan  kewajiban  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  24 ayat (1) huruf a UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Bank Umum
29 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , (Bandung: PT. Citra AB, 2008), h. 352.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Januari 2012
Aneka  Tambang;  (2)  Gadaikan  emas  yang  kita  miliki  tersebut;  (3)  Belilah emas batangan 10 gram di pasar/ PT Aneka Tambang dengan dana pinjaman ditambah dana segar baru dari kantong kita; (4) Gadaikan emas yang telah kita beli tersebut. Jadi, jumlah emas yang telah kita gadaikan adalah 20 gram; (5)
Belilah  10  gram  emas  batangan  baru  lagi  dari  dana  pinjaman  ditambah dana segar baru lagi dari kantong kita; (6) Gadaikan emas yang baru saja kita  beli  tersebut  sehingga  emas  yang  kita gadaikan menjadi 30 gram. (7) Belilah  10  gram  emas  batangan  baru  lagi  dari  dana  pinjaman  ditambah dana segar baru lagi dari kantong kita; (8) Gadaikan emas yang baru saja kita  beli  tersebut  sehingga  emas  yang  kita gadaikan menjadi 40 gram; (9) Belilah  emas  baru  lagi  dari  dana  pinjaman  yang  telah  ditambah  dana segar  baru;  (10)  Simpan  emas  batangan  yang  baru  saja  kita  beli  (jangan digadaikan lagi) dan tunggulah hingga harga emas naik.

## Analisis Investasi Emas dengan Model “Berkebun Emas”
Dalam UU Perbankan Syariah semua pelaksanaan kegiatan operasional dari  perbankan  syariah  harus  berasaskan  pada  prinsip  syariah,  demokrasi ekonomi,  dan  prinsip  kehati-hatian.  Dalam  Pasal  1  Angka  12  UU  Perbankan Syariah, prinsip syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam ke- giatan  perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah disebut- kan  bahwa  kegiatan  usaha  yang  berasaskan  Prinsip  Syariah,  antara  lain, adalah  kegiatan  usaha  yang  tidak  mengandung  unsur  riba, maysir , gharâr , haram, dan zalim.
Ketentuan  mengenai  prinsip-prinsip  syariah  dalam  perbankan  syariah juga  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  9/19/PBI/2007  Tentang Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  Dan  Pe- nyaluran  Dana  Serta  Pelayanan  Jasa  Bank,  yang  telah  diubah  dengan  Per- aturan  Bank  Indonesia,  Nomor:  10/16/PBI/2008,  selanjutnya  disebut  PBI  Pe- laksanaan Prinsip Syariah. 29
Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  setiap  kegiatan  usaha  perbankan syariah  ini  merupakan  kewajiban  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  24 ayat (1) huruf a UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Bank Umum
29 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , (Bandung: PT. Citra AB, 2008), h. 352.
Syariah  dilarang  melakukan  kegiatan  usaha  yang  bertentangan  dengan Prinsip  Syariah.  Bahkan  dalam  UU  Perbankan  Syariah  diatur  pengenaan sanksi atas pelanggaran dalam pelaksanaan prinsip syariah di kegiatan usaha perbankan syariah.
Investasi berkebun emas adalah sebuah model dan tren  baru cara investasi emas yang sedang marak digeluti oleh para investor emas. Bahkan beberapa toko  emas  pun melakukan  investasi  kebun  emas  ini  di  bank-bank syariah. Investasi berkebun emas merupakan modifikasi dari sistem gadai di bank syariah maupun pegadaian.  Berkebun emas adalah teknik berin- vestasi emas dengan modal awal yang minimal namun dapat memperoleh emas dalam jumlah yang banyak dengan cara memanfaatkan dana pinjaman dari  produk rahn di  bank  syariah  atau  pegadaian.  Produk  gadai  syariah merupakan instrumen utama dari investasi ini.
Dari  penjelasan  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat  per- ubahan  produk  gadai  ( rahn )  menjadi  produk  investasi.  Penggunaan  produk layanan gadai emas syariah untuk kepentingan investasi/komersial dan bisnis/ treading (tijârah) , melanggar dari prinsip dasar dari gadai emas syariah yang tujuan utamanya bersifat sosial (tabarru’), bukan untuk mencari keuntungan. Karena hakekat produk gadai emas pada lembaga keuangan syariah adalah untuk membantu orang yang kesulitan keuangan jangka pendek, lalu mereka mendapatkan pinjaman (al-qardh) dengan jaminan gadai emas (rahn emas) dengan  kewajiban  untuk  membanyar  biaya  penitipan  dengan  skim ijârah .
Skim akad ini diatur dalam fatwa DSN No. 26 tentang rahn emas dan qardh . 30
Dalam    Fatwa  DSN  No.  26  gadai  emas  menggabungkan  tiga  bentuk transaksi,  yaitu  transaksi qard,  al-rahn ,  dan ijârah. Pinjaman  jangka  pendek yang  diberikan  kepada  nasabah    menggunakan  skim qard (pinjaman  tanpa bunga), di mana emas sebagai jaminan atas pinjaman tersebut menggunakan skim rahn .  Sementara  itu  ongkos  dan  biaya  penyimpanan  barang  (emas) yang dikenakan kepada nasabah didasarkan pada akad ijârah.
Apabila  dicermati  maka  transaksi  berkebun  emas  ini  hakekatnya adalah penggadai minjam uang di bank syariah, dengan membanyar biaya penyimpanan  emas  yang  digadaikan,  lalu  mengharapkan  kenaikan  harga emas di pasar melebihi biaya-biaya bank. Apabila demikian maka investasi ini  tidak  memberikan  dampak  positif  bagi  ekonomi  secara  keseluruhan,
30 Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  untuk  Lembaga  Keuangan  Syariah , (Jakarta: DSN_MUI-BI, 2001), h. 78.
A. Chairul Hadi: Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah 194
karena akan mendorong permintaan emas yang digunakan untuk kegiatan spekulasi (untung-untungan/ perjudian), padahal ekonomi syariah melarang maghrib (maysir,  gharar ,  dan  riba).  Karena  itu  berinvestasi  dengan  model berkebun emas jelas bukan bagian produk perbankan syariah.
Teknik  investasi  emas  dengan  cara  ‚berkebun  emas‛  memerlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Terdapat beberapa prinsip dasar transakasi menurut syariah dalam  investasi  keuangan  yang  ditawarkan  Ponjowinoto  (2003)  sebagai berikut: 31 Pertama,  transaksi  dilakukan  atas  harta  yang  memberikan  nilai manfaat  dan  menghindari  setiap  transaksi  yang  zalim.  Setiap  transaksi  yang memberikan  manfaat  akan  dilakukan  bagi  hasil.  Kedua,  uang  sebagai  alat pertukaran bukan komoditas perdagangan di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut. Ketiga, setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di  salah  satu  pihak  baik  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja.  Keempat, risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang  besar  atau  melebihi  kemampuan  menanggung  risiko.  Kelima,  dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.  Kelima,  manajemen  yang  diterapkan  adalah  manajemen  islami  yang tidak  mengandung  spekulatif  dan  menghormati  hak  asasi  manusia  serta menjaga lestari lingkungan hidup.
Selain  itu  terdapat  rambu-rambu  yang  harus  dicermati  dalam  inves- tasi berkebun emas antara lain: Pertama, terbebas dari unsur riba. Riba me- rupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti yang tidak  dibenarkan syariah yang diisyaratkan oleh satu dari dua orang yang berakad. Adapun jenis barang ribawi ada enam. barang-barang tersebut adalah emas. perak, garam, tepung, gandum. dan kurma.
Dari  pemyataan  di  atas,  emas  termasuk  dalam  barang  ribawi. Dalam kaitannya dengan ekonomi sy . ariah, implikasi ketentuan tukar-menukar antar  barang-barang  ribawi  dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  (1)  Jual  beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual beli. (2) Jual
31 Iwan  P  Pontjowinoto, Prinsip-prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal, (Jakarta:  Modal Publication, 2003), h. 73.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Januari 2012
karena akan mendorong permintaan emas yang digunakan untuk kegiatan spekulasi (untung-untungan/ perjudian), padahal ekonomi syariah melarang maghrib (maysir,  gharar ,  dan  riba).  Karena  itu  berinvestasi  dengan  model berkebun emas jelas bukan bagian produk perbankan syariah.
Teknik  investasi  emas  dengan  cara  ‚berkebun  emas‛  memerlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Terdapat beberapa prinsip dasar transakasi menurut syariah dalam  investasi  keuangan  yang  ditawarkan  Ponjowinoto  (2003)  sebagai berikut: 31 Pertama,  transaksi  dilakukan  atas  harta  yang  memberikan  nilai manfaat  dan  menghindari  setiap  transaksi  yang  zalim.  Setiap  transaksi  yang memberikan  manfaat  akan  dilakukan  bagi  hasil.  Kedua,  uang  sebagai  alat pertukaran bukan komoditas perdagangan di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta.
Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut. Ketiga, setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di  salah  satu  pihak  baik  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja.  Keempat, risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang  besar  atau  melebihi  kemampuan  menanggung  risiko.  Kelima,  dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.  Kelima,  manajemen  yang  diterapkan  adalah  manajemen  islami  yang tidak  mengandung  spekulatif  dan  menghormati  hak  asasi  manusia  serta menjaga lestari lingkungan hidup.
Selain  itu  terdapat  rambu-rambu  yang  harus  dicermati  dalam  inves- tasi berkebun emas antara lain: Pertama, terbebas dari unsur riba. Riba me- rupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti yang tidak  dibenarkan syariah yang diisyaratkan oleh satu dari dua orang yang berakad. Adapun jenis barang ribawi ada enam. barang-barang tersebut adalah emas. perak, garam, tepung, gandum. dan kurma.
Dari  pemyataan  di  atas,  emas  termasuk  dalam  barang  ribawi. Dalam kaitannya dengan ekonomi sy . ariah, implikasi ketentuan tukar-menukar antar  barang-barang  ribawi  dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  (1)  Jual  beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual beli. (2) Jual
31 Iwan  P  Pontjowinoto, Prinsip-prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal, (Jakarta:  Modal Publication, 2003), h. 73.
beli  antara  barang-barang ribawi  yang  berlainan  jenis  diperbolehkan  dengan jumlah dan kadar  yang berbeda dengan syarat  barang diserahkan pada saat akad  jual  beli.  (3)  Jual  beli  barang  ribawi  dengan  barang  bukan  ribawi  tidak disyariatkan  untuk  sama  dalam  jumlah  maupun  untuk  diserahkan  pada  saat akad.  (4)  Jual  beli  antara  barang-barang  yang  bukan  ribawi  diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad. 32
Di  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  menggunakan  uang  kertas  dan logam sebagai mata uang. Apabila emas dijadikan mata uang dalam bentuk uang  dinar  dan  dirham,  sehingga  menjadi  sebuah  kebutuhan  pokok,  maka komoditas emas akan semakin dibutuhkan oleh banyak orang dan peme- rintah.  Para  investor  yang melakukan  investasi  kebun  emas,  secara tidak langsung mereka menyimpan emas di bank, dan bank banyak meyimpan emas-emas  dari  para  investor.  Apabila  investor  memang  beniat  investasi, bukan untuk melakukan penimbunan maka investasi ini masih sesuai dengan prinsip syariah.
Kedua, terhidar dari unsur haram. Terhindar dari unsur haram baik dari zatnya  maupun  disebabkan  adanya  unsur: tadlîs,  taghrîr/gharar, riba  dan terjadinya: ikhtikâr dan bay’  najash. Secara  zatnya  jelas  bahwa  emas  bu- kanlah  barang  yang  diharamkan  oleh  hukum  Islam.  Dari  unsurnya  sampai saat  ini  pun  investasi  kebun  emas  masih  tidak  termasuk  ke  dalam  kategori haram,  karena  jelas,  tidak  mengandung  penipuan,  selama  para  pihak  yang melakukan  investasi  ini saling  mempunyai  dan memberikan informasi yang cukup. Para investor yang melakukan investasi ini diharapkan agar benar-benar mempunyai niat untuk melakukan investasi, yakni jangka panjang bukan untuk spekulasi atupun melakukan penimbunan yang dapat mengganggu mekanis- me pasar dan peredaran jumlah emas di masyarakat.
Ketiga, terhindar dari unsur gharar. Gharar dalam ilmu fiqh muamalah berarti  melakukan  sesuatu  secara  membabi  buta  tanpa  pengetahuan  yang mencukupi,  atau  mengambil  risiko  tanpa  mengetahui  dengan  persis  apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalam  lnvestasi  berkebun  emas,  tidak  termasuk  gharar  sepanjang  investor memiliki  pengetahuan  yang  cukup  baik  sebelum  meIakukan  investasi  ini, seperti (1) fluktuasi harga  emas; (2) biaya-biaya pada produk gadai  di bank
32 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 42.
A. Chairul Hadi: Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah 196
syariah yang bersangkutan, seperti biaya administrasi dan biaya sewa tempat; (3) ketentuan dan penetapan tanggal lelang sudah ditentukan pada saat akad.
Selain  itu,  pihak  bank  syariah  juga  mempunyai  kewajiban  untuk menginformasikan  risiko-risiko  di  produk  gadai  dan  risiko  fluktuasi  harga emas sehingga investor tidak hanya memiliki pengetahuan tentang kemung- kinan  keuntungan  yang  akan  diperoleh  tetapi  juga  memiliki  gambaran mengenai  kemungkinan  kerugian  yang  akan  timbul.  Dalam  transaksi  yang mengharapkan  hasil  harus  bersedia  menanggung  risiko.  Risiko  yang mungkin  timbul  harus  dikelola  sehingga  tidak  menimbulkan  risiko  yang lebih besar atau melebihi kemampuannya yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.
Keempat, terhindar dari unsur judi (masyir) . Maysir merupakan suatu bentuk  objek  yang  diartikan  sebagai  tempat  untuk  memudahkan  sesuatu. Dikatakan  memudahkan  sesuatu  karena  seseorang  yang  seharusnya  me- nempuh  jalan  yang  susah  payah  akan  tetapi  mencari  jalan  pintas  dengan harapan  dapat  mencapai  apa  yang  dikehendaki,  walaupun  jalan  pintas tersebut  bertentangan  dengan  nilai  serta  aturan  syariah.  Investasi  kebun emas  ini  bisa  termasuk  ke  dalam  kategori maysir, karena   ada  unsur spekulasi, di mana investor mengetahui bahwa dalam investasi  barang berupa emas memerlukan jangka waktu lama minimal 2 tahun atau kenaikan harga sebesar 20-30 %.
Kelima, terhindar dari unsur syubhat. Syubhat adalah sesuatu perkara yang  bercampur  (antara  halal  haram)  dan  akan tetapi  tidak  diketahui secara  pasti  apakah is  sesuatu  yang  halal  atau  haram, dan apakah ia hak ataukah  batil.  Investasi  kebun  emas  adalah  sesuatu  yang  halal.  Tidak tercampur antara antara halal dan haram. Karena emas adalah barang yang dihalalkan dan tidak bertentangan dengan syariah.
Dari  pernyataan-pernyataan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  jika  perkembangan  investasi  dengan  model berkebun emas ini  tidak dapat terkendali, investasi ini memungkinkan untuk dikatakan kurang  atau  tidak  lagi  memenuhi  kaidah  syariah  Islam  antara  lain karena:  Pertama,  dalam  prinsip-prinsip  umum  investasi  syariah  terdapat larangan  tidak  boleh  melakukan  hal-hal  yang  menyebabkan  gangguan  yang disengaja  mekanisme  pasar.  Dalam  investasi  kebun  emas  ini,  semakin  ba- nyak emas yang dijadikan  jaminan  atau  digadaikan  di  bank  syariah,  maka semakin  banyak  emas  yang  mengendap  di  bank-bank syariah.  Hal ini  dapat menyebabkan  terganggunya  kelancaran  sistem  peredaran  emas  di  masya-
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Januari 2012
syariah yang bersangkutan, seperti biaya administrasi dan biaya sewa tempat;
(3) ketentuan dan penetapan tanggal lelang sudah ditentukan pada saat akad.
Selain  itu,  pihak  bank  syariah  juga  mempunyai  kewajiban  untuk menginformasikan  risiko-risiko  di  produk  gadai  dan  risiko  fluktuasi  harga emas sehingga investor tidak hanya memiliki pengetahuan tentang kemung- kinan  keuntungan  yang  akan  diperoleh  tetapi  juga  memiliki  gambaran mengenai  kemungkinan  kerugian  yang  akan  timbul.  Dalam  transaksi  yang mengharapkan  hasil  harus  bersedia  menanggung  risiko.  Risiko  yang mungkin  timbul  harus  dikelola  sehingga  tidak  menimbulkan  risiko  yang lebih besar atau melebihi kemampuannya yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.
Keempat, terhindar dari unsur judi (masyir) . Maysir merupakan suatu bentuk  objek  yang  diartikan  sebagai  tempat  untuk  memudahkan  sesuatu.
Dikatakan  memudahkan  sesuatu  karena  seseorang  yang  seharusnya  me- nempuh  jalan  yang  susah  payah  akan  tetapi  mencari  jalan  pintas  dengan harapan  dapat  mencapai  apa  yang  dikehendaki,  walaupun  jalan  pintas tersebut  bertentangan  dengan  nilai  serta  aturan  syariah.  Investasi  kebun emas  ini  bisa  termasuk  ke  dalam  kategori maysir, karena   ada  unsur spekulasi, di mana investor mengetahui bahwa dalam investasi  barang berupa emas memerlukan jangka waktu lama minimal 2 tahun atau kenaikan harga sebesar 20-30 %.
Kelima, terhindar dari unsur syubhat. Syubhat adalah sesuatu perkara yang  bercampur  (antara  halal  haram)  dan  akan tetapi  tidak  diketahui secara  pasti  apakah is  sesuatu  yang  halal  atau  haram, dan apakah ia hak ataukah  batil.  Investasi  kebun  emas  adalah  sesuatu  yang  halal.  Tidak tercampur antara antara halal dan haram. Karena emas adalah barang yang dihalalkan dan tidak bertentangan dengan syariah.
Dari  pernyataan-pernyataan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  jika  perkembangan  investasi  dengan  model berkebun emas ini  tidak dapat terkendali, investasi ini memungkinkan untuk dikatakan kurang  atau  tidak  lagi  memenuhi  kaidah  syariah  Islam  antara  lain karena:  Pertama,  dalam  prinsip-prinsip  umum  investasi  syariah  terdapat larangan  tidak  boleh  melakukan  hal-hal  yang  menyebabkan  gangguan  yang disengaja  mekanisme  pasar.  Dalam  investasi  kebun  emas  ini,  semakin  ba- nyak emas yang dijadikan  jaminan  atau  digadaikan  di  bank  syariah,  maka semakin  banyak  emas  yang  mengendap  di  bank-bank syariah.  Hal ini  dapat menyebabkan  terganggunya  kelancaran  sistem  peredaran  emas  di  masya-
rakat.  Keadaan  ini  dapat  menimbulkan  berkurangnya  pasokan  emas  dan sedikitnya jumlah emas yang beredar di masyarakat sehingga dapat menim- bulkan harga emas menjadi  naik dan berakibat masyarakat pun susah untuk mendapatkan emas.
Kedua, sampai saat ini. Indonesia memang belum menggunakan emas sebagai  mata  uang,  namun  apabila  Indonesia  ke  depannya  menggunakan emas  sebagai  mata  uang  dinar  dan  dirham,  maka  tentu  saja  investasi  ini perlu kajian yang lebih mendalam lagi karena emas akan menjadi sebuah kebutuhan pokok.  Pemerintah harus dapat mengendalikan laju dari inves- tasi  kebun  emas.  Emas  termasuk  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat diperbaharui.  Walaupun  Indonesia  memiliki  banyak  tambang  emas,  tetap saja harus dilakukan pengendalian dan pengawasan.
Memang  akan  berbeda  cara,  emas  yang  akan  dijadikan  koin  (mata uang  dinar  dan  dirham)  dengan  emas  yang  dijadikan  alat  untuk  investasi (perhiasan,  emas  lantakan),  namun  dengan  adanya  investasi  kebun emas ini dapat merangsang masyarakat untuk terjun ke dalam investasi ini karena iming-iming  memiliki  emas  yang  lebih  banyak  dengan  modal  awal  yang minim  sehingga  bukan  tidak  mungkin  para  penambang  emas  melakukan penggalian emas yang dieksploitasi dari lingkungan tanpa terkendali. Hal ini akan bertentangan dengan norma berinvestasi syariah khususnya dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Ketiga,  bank  dan  pegadaian  syariah    turut  melakukan  usaha  syubhat, yaitu  terlibat  melakukan  transaksi  yang  mendorong  untuk  melakukan  spe- kulasi  karena  orang  yang  menggadaikan  emasnya    bukan  lagi  orang  yang kesulitan  keuangan,  tetapi  sudah  melakukan  perdagangan (trading) yaitu bertindak sebagai pedagang emas dengan berspekulasi mengharapkan kenai- kan harga secara jangka pendek. Keempat, menurunkan image bank syariah yang  konsen  kepada  sektor  riel,  menjadi  bank  yang  mendorkong  spekulasi dan ini membahayakan bank syariah dalam jangka panjang.
Hal penting yang perlu ditegaskan di sini adalah transaksi  gadai emas syariah yang ditawarkan oleh  perbankan syariah itu tidak melanggar prinsip syariah selama sesuai dengan  ketentuan fatwa DSN. Jual beli emas dan rahn emas itu diperbolehkan. Masalah utamanya adalah jika aktivitas gadai emas ini direkayasa menjadi ‚berkebun emas‛ dan  menjadi prioritas dan portofolio yang  dominan  dalam  pembiayaan  perbankan  syariah.  Karena  itu  akan bertentangan  dengan  fungsi  utama  perbankan  syariah  sebagai  penggerak sektor ekonomi masyarakat.
A. Chairul Hadi: Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah 198

## Penutup
Hakikat dan fungsi dari gadai dalam hukum Islam adalah semata-mata untuk  memberikan  pertolongan (tabarru’) kepada  orang  yang  membutuhkan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil  keuntungan yang sebesar-besamya  tanpa  menghiraukan  kemampuan  orang  lain.  bahkan  pada praktiknya rahn tersebut  berfungsi  bukan  untuk  sekedar  tolong  menolong, melainkan berfungsi sebagai jaminan atau utang piutang (qard). Produk gadai ( rahn) disediakan untuk membantu nasabah dalam pem- biayaan kegiatan multiguna. Rahn sebagai produk pinjaman, berarti pegadaian syariah  hanya  memperoleh  imbalan  atas  biaya  administrasi,  penyimpanan, pemeliharaan,  dan  asuransi marhûn ,  maka rahn ini  biasanya  digunakan  bagi keperluan  fungsi  sosial-konsumtif,  seperti:  kebutuhan  hidup,  pendidikan, dan  kesehatan.  Sedangkan rahn sebagai  produk biayaan, berarti pegadaian syariah mengeluarkan dana kepada nasabah.
Investasi  berkebun  emas  merupakan  modifikasi  dari  sistem  gadai  di bank syariah  maupun  pegadaian.  Investasi ini bukanlah sebuah produk dari bank syariah dan pegadaian syariah, lembaga keuangan syariah hanya mem- berikan fasilitas gadai bukan investasi kepada nasabah/investor.
Transaksi berkebun emas pada hakekatnya adalah meminjam uang di bank  syariah  dengan  membayar  biaya  peyimpanan  emas  yang  digadaikan, lalu mengharapkan kenaikan emas di pasar melebihi biaya-biaya bank. Inves- tasi  model  ini  tidak  memberikan  dampak  yang  positif  bagi  ekonomi  secara keseluruhan,  karena  akan  mendorong  permintaan  emas  yang  digunakan untuk spekulasi. Padahal ekonomi Islam melarang ‚ maghrib” (maysir, gharâr, dan riba). []

## Pustaka Acuan
Ali, Zainuddin, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Anshori,  Abdul  Ghofur, Pokok-Pokok  Hukum  Perjanjian  Islam  di  Indonesia, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007.
Ash-Shawi, Shalah, dan al-Mushlih, Abdullah, Fikih Ekonomi Keuangan Islam , Jakarta: Darul Haq, 2008. Asqalanî, al-, Ahmad ibn ‘Alî ibn Hajar, Fath al-Bârî , Bayrût: Dâr al-Fikr, 2000. Assiddieqy, Teuku Muhammad  Hasby, Hukum-Hukum Islam, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Januari 2012

## Penutup
Hakikat dan fungsi dari gadai dalam hukum Islam adalah semata-mata untuk  memberikan  pertolongan (tabarru’) kepada  orang  yang  membutuhkan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil  keuntungan yang sebesar-besamya  tanpa  menghiraukan  kemampuan  orang  lain.  bahkan  pada praktiknya rahn tersebut  berfungsi  bukan  untuk  sekedar  tolong  menolong, melainkan berfungsi sebagai jaminan atau utang piutang (qard).
Produk gadai ( rahn) disediakan untuk membantu nasabah dalam pem- biayaan kegiatan multiguna. Rahn sebagai produk pinjaman, berarti pegadaian syariah  hanya  memperoleh  imbalan  atas  biaya  administrasi,  penyimpanan, pemeliharaan,  dan  asuransi marhûn ,  maka rahn ini  biasanya  digunakan  bagi keperluan  fungsi  sosial-konsumtif,  seperti:  kebutuhan  hidup,  pendidikan, dan  kesehatan.  Sedangkan rahn sebagai  produk biayaan, berarti pegadaian syariah mengeluarkan dana kepada nasabah.
Investasi  berkebun  emas  merupakan  modifikasi  dari  sistem  gadai  di bank syariah  maupun  pegadaian.  Investasi ini bukanlah sebuah produk dari bank syariah dan pegadaian syariah, lembaga keuangan syariah hanya mem- berikan fasilitas gadai bukan investasi kepada nasabah/investor.
Transaksi berkebun emas pada hakekatnya adalah meminjam uang di bank  syariah  dengan  membayar  biaya  peyimpanan  emas  yang  digadaikan, lalu mengharapkan kenaikan emas di pasar melebihi biaya-biaya bank. Inves- tasi  model  ini  tidak  memberikan  dampak  yang  positif  bagi  ekonomi  secara keseluruhan,  karena  akan  mendorong  permintaan  emas  yang  digunakan untuk spekulasi. Padahal ekonomi Islam melarang ‚ maghrib” (maysir, gharâr, dan riba). []
Pustaka Acuan Ali, Zainuddin, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Anshori,  Abdul  Ghofur, Pokok-Pokok  Hukum  Perjanjian  Islam  di  Indonesia, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Ash-Shawi, Shalah, dan al-Mushlih, Abdullah, Fikih Ekonomi Keuangan Islam , Jakarta: Darul Haq, 2008.
Asqalanî, al-, Ahmad ibn ‘Alî ibn Hajar, Fath al-Bârî , Bayrût: Dâr al-Fikr, 2000.
Assiddieqy, Teuku Muhammad  Hasby, Hukum-Hukum Islam, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
Bank  Indonesia, Kodifikasi  Produk  Perbankan  Syariah, Jakarta:  Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008. Departeman  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Dini  dan  Muslik, Gold  Silver  Cerdas  Memilih  Emas  dan  Perak, Bandung: Maximalis, 2008. Dunil, Z. Kamus Istilah Perbankan Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004. Fatwa  MUI  No.  25/DSN-MUI/III/2002  Tentang RAHN dan  Fatwa  MUI  NO: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN EMAS. Hasan,  M.  Ali, Berbagai  Macam  Transaksi  dalam  Islam, Jakarta:  PT.  Raja- Grafindo Persada, 2004. HS, Salim, dkk, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Per- sada, 2008. Iman,  Nofie, Investasi  Emas  Investasi  Bijak  di  Masa  Krisis, Jakarta:  Daras
Books, 2009.
Jâzirî,  al-,  ‘Abd  al-Rahmân, al-Fiqh  ‘Ala  Madzâhib  al-Arba‘ah ,  al-Qâhirah: Mathba’ah al-Istiqâmah, t.th. Marthon, Said Sa’ad, Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004. Mas’adi,  Ghufron  A., Fiqh  Muamalah  Kontekstual, Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2002. Muhammad  dan  Hadi,  Sholikun, Pegadaian  Syariah, Jakarta:  Salemba  Dini- yah, 2003. Nafik, Muhamad, Bursa Efek dan Investasi Syariah, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009.
Naysabûrî,  Imam  Abî  Husayn  Muslim  ibn  Hajjâj  ibn  Muslim  Qusyairî, Shahîh Muslim , Riyadh:  Dâr al-Salâm, 1998 M/1419H. Nazir, Mohammad, Metode Penelitian , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. Rais, Sasli, Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer) ,  Jakarta: UI, 2006.
Rodoni,  Ahmad  dan  Hamid,  Abdul, Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Jakarta: Zikrul Hakim, 2008. Rodoni,  Ahmad, Investasi  Syariah ,  Jakarta:  Lembaga  Penelitian  UIN  Jakarta,
2009.
Salim,  Joko, Jangan  Investasi  Emas  Sebelum  Baca  Buku  Ini ,  Jakarta:  Trans Media Pustaka, 2010.
A. Chairul Hadi: Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah 200
Sudarso,  Heri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah, Yogyakarta:  Ekonisia, 2003.
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002. Tanuwidjaja, William, Cerdas Investasi Emas, Yogyakarta: MedPress, 2009.