## Ideologi: Faktor Konflik dan Kegagalan Timur Tengah

## Muhammad Zainal Muttaqin
Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia Email: zeyneilzuqin@gmail.com Diserahkan: 06 September 2018 | Diterima: 26 November 2018

## Abstract
The  following  article  explains  how  Western  ideologies  become  major  factor  of  conflicts  and failures in the Middle East. In this paper the author looks  from the perspective of ideological hegemony. Ideology undermines the political and economic systems that cause social inequality and accelerate the outbreak of conflict in the Middle East. The author raised Syria and Libya as examples to prove the factors that led to the conflict. The author argues that the main cause of the  Middle  East  conflict  is  the  influence  of  Western  ideology  that  cannot  be  accepted  by government in power or even the people, so that it triggers conflicts and even war. Democracy which is an accepted model in various countries cannot be applied in the Middle East. The author also criticized the failure of democracy implementation and liberal economies in the Middle East.
Keywords : Ideology, Modernism, Imperialism, Capitalism, Democracy, Middle East.

## Abstrak
Tulisan berikut menjelaskan bagaimana ideologi Barat menjadi faktor utama terjadinya konflik dan kegagalan negara di Timur Tengah. Dalam tulisan ini penulis melihat dari perspektif hegemoni ideologi.  Ideologi  merusak  sistem  politik  dan  ekonomi  yang  menyebabkan  kesenjangan  sosial sehingga mempercepat pecahnya konflik di Timur Tengah. Penulis mengangkat Suriah dan Libya sebagai contoh untuk membuktikan faktor yang mendorong terjadinya konflik. Penulis berargumen bahwa penyebab utama dari konflik Timur Tengah adanya pengaruh ideologi Barat yang belum bisa diterima baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakatnya sehingga memicu perpecahan dan bahkan peperangan. Demokrasi merupakan model yang diterima di berbagai negara tidak bisa diterapkan  di  Timur  Tengah.  Penulis  juga  memberikan  kritikan  pada  kegagalan  implementasi demokrasi dan ekonomi liberal di Timur Tengah.
Kata Kunci : Ideologi, Modernisme, Imperialisme, Kapitalisme, Demokrasi, Timur Tengah .

## PENDAHULUAN
Di  tengah  berbagai  kemajuan secara global, konflik dan peperangan tanpa henti menjadi agenda diberbagai pelosok  dunia,  terutama  di  Timur Tengah  yang  telah  menjadi  tanah sengketa  bagi  berbagai  peradaban untuk  kesekian  abad.  Timur  Tengah yang  mewarisi  berbagai  suku  bangsa, agama  dan  budaya  kerap  bagaikan campuran  adonan  yang  tak  pernah
rampung  untuk  dimasak.  Ditambah lagi  dengan  tatanan  politik  di  setiap wilayah yang meyerupai Firaun di masa lampau.  Kekuasaan  menggoda  setiap penguasa  akan  kemewahan  yang diperoleh  dari  hasil  sumberdaya minyak  bumi.  Sehingga  menjadikan Timur Tengah yang kaya akan sumber minyak  bumi  ini  menjadi  tempat pertumpahan darah semenjak
peradaban  manusia  lahir.  Sebagai faktanya  sekarang Timur  Tengah dikontruksikan dengan konflik, fanatisme Islam dan bahkan terorisme.  Di  sisi  lain  Timur  Tengah juga  diagungkan  sebagai  tempat kelahiran  berbagai  peradaban  dengan kekayaan  kultur  budaya,  sumberdaya alam,  hingga  pusat  kemewahan  dan kehidupan yang serba mahal mempesona.
Timur Tengah yang telah menjadi kawasan konflik untuk kesekian abadnya  sangat  sulit  untuk  kembali menjadi sebuah “Timur Tengah” yang diimpikan  oleh    masyarakat  dunia. Perbedaan  suku  etnik,  agama  hingga kesenjangan sosial ekonomi menjadikan wilayah ini menjadi sebuah kawasan yang rentan terjadinya konflik antar agama  dan etnik hingga perebutan kekuasaan antara grup etnis tertentu.  Belum  lagi  ditambah  oleh unsur  kekayaan  alam  seperti  minyak bumi yang menjadi faktor utama dalam perpecahan  negara.  Ideologi  yang ditinggalkan  barat  pada  masa  mandat Perancis  dan  Inggris  di  wilayah  ini hanya sampai pada mendirikan negara yang bersifat otokratik, yang sebagaian besarnya  dikuasai  oleh  sebagian  kecil keluarga bawaan   dari kolonialisme. Sehingga  ideology  barat  terutama “demokrasi”  menjadi  senjata  utama dalam  meruntuhkan  rejim  yang  tidak diinginkan oleh sistem  kapitalisme global.
Pada dasarnya perselisihan ideology  hanyalah  terjadi  antara ideologi kapitalisme dengan rejim yang tidak  mendukung  kapitalisme  global. Seperti rejim sosialis dan komunisme. Timur Tengah terus mengalami konflik selama  ideologi  hegemon  menjadi rujukan  dalam  politik  bernegara.  Di mana  ideologi-ideologi  barat  menjadi motivasi  politik  yang  dibungkus dengan  unsur  demokrasi,  Islam,  dan bahkan  nasionalime-etnik.  Berbagai unsur  politik  digunakan  sebagai sentimen untuk membangun indentitas  sebuah  bangsa  dalam bernegara. Unsur tersebut sebenarnya pemecah yang menimbulkan peperangan  dengan  suku  etnis  dan pemeluk agama yang berbeda. Penulis berargumen  bahwa  Timur  Tengah tidak  akan  pernah  stabil  dikarenakan ideologi barat seperti rejim demokrasi yang berkembang di wilayah ini tidak sesuai dengan latar belakang masyarakatnya.  Baik  dari  segi  nilai agama,  kultur  dan  budaya  hingga sistem politik. Konflik yang terjadi di Timur  Tengah  menjadi  tanggung jawab  komunitas  internasional  dan harus  memberikan  solusi  yang kongkrit.  Karena  sudah  saatnya masyarakat  Timur  Tengah  menerima kesejahteraan dan masa depannya.
Penulis melihat fenomena konflik  yang  terjadi  di  Timur  Tengah dari  perspektif  teori  kritikal  Gramsci. Ideologi yang berkembang merupakan
pemikiran yang mendominasi kekuasaan  dan  hanya  mewakili kepentingan sebagian golongan semata.  Sehingga  ideologi  seperti demokrasi, liberalisme dan kapitalisme merupakan  gagasan  yang  hanya memberikan  kepentingan  ekonomi bagi golongan tertentu. Sebagai contoh idiologi  “demokrasi”  yang  digunakan kelompok  penguasa  kapitalis  barat untuk  menumbangkan  pemerintahan Libya  Kaddafi  demi  kemenangan ideologi kapitalis dan juga kepentingan sumber  daya  alam.  Oleh  karena  itu segala  aspek  dalam  kehidupan dibentuk  bedasarkan  kepentingan sebagian golongan kelompok. Hal  ini menjadikan  kultur  ideologi  hegemon menguasai golongan tertentu.

## Modernisasi Barat dan Timur Tengah
Modernisme  merupakan  sebuah fenomena yang berkembang di Eropa hingga lahirnya renaissance ( enlightenment). Fenomena ini merupakan  revolusi  pemikiran  yang mendorong  manusia  untuk  berpikir secara  bebas  dan  moderen.  Sehingga melahirkan  kelas  borjuis/bangsawan yang  memiliki  pemikiran  untuk mendirikan modern-state yang  sangat berbeda  dengan  sistem  kekuasaan monarki  sebelumnya.  Perkembangan peradaban  di  Eropa  melahirkan merkantilisme  dan  kapitalisme  yang mendorong kaum borjuis Eropa untuk
menjadi  kolonial  raksasa  dalam memenuhi kebutuhan dan merenggut kapital  lebih  besar  hingga  pecahnya perang dunia I dan II.
Meningkatnya berbagai kebutuhan  yang  disebabkan  oleh Revolusi  Industri  Inggis,  mendorong penjelajah  laut  untuk  mendapatkan bahan baku hingga ke pelosok dunia. Kebutuhan bahan baku dan perkembangan  industri  yang  terjadi selama  beberapa  abad  di  Eropa  baik secara ekonomi maupun ideologi telah merubah bangsa Eropa dalam berpikir, baik  gaya  hidup  hingga  politik  yang melahirkan  nasionalisme  dan  praktek demokrasi liberal. Akan tetapi apakah semua  hal  yang  sama  telah  terjadi  di “Timur Tengah”?.
Wilayah  yang  kerap  dikenal Timur Tengah, tidak pernah mengalami enlightenment seperti layaknya yang terjadi di Eropa ataupun revolusi industri yang terjadi di Inggris. Wilayah yang dulunya berada di bawah kekuasaan  Turki  Usmani  hingga Perang Dunia I ini hanyalah tempat di mana peradaban kuno lahir  yang  silih berganti.  Akan  tetapi setelah  pewaris terakhir Muawiyah tersapu  habis  oleh Imperium Turki Usmani,  menjadikan wilayah  ini  tempat persinggahan  bagi pedagang Lavantine yang  berasal  dari Suriah,  Lebanon,  Israel  dan  Jordan (Shea,  2003) . Setelah  Turki  Usmani hilang  kekuasaan  di  wilayah ini  pada abad  ke  19,  menjadikan  wilayah  ini
sebagai  lahan  baru  bagi  kolonialisme Eropa.  Inggris  dan  Perancis  secara mutlak  setelah  Perang  Dunia  I menjadikan wilayah ini sebagai wilayah kekuasaan. Kemudian setelah berahirnya Perang Dunia II diwariskan kepada keluarga ekskolonialisme untuk menjadi penguasa di wilayah ini.
Dari  segi  sejarah Timur  Tengah sangatlah  berbeda  jika  dibandingkan dengan Eropa. Eropa yang mengalami kemajuan baik dalam  sistem ekonomi maupun politik,  wilayah  ini  hanyalah menjadi bagian yang berada di  bawah kekuasaan Imperium dan kolonialisme. Oleh sebab itu wilayah ini tidak pernah menjadi  pusat  kemajuan  akan  tetapi Timur  Tengah hanya menjadi bagian “pinggiran”  ( peripheral ).  Timur Tengah berkembang secara tradisional dengan kekayaan kultur dan ideologi tersendiri.  Tempat  lahirnya  beragam agama dan ultur yang berakar pada nilai nilai keagamaan. Sehingga perkembangan  yang  terjadi  di  Timur Tengah  sangatlah  berlawanan dengan apa  yang  berkembang  di  Eropa. Ideologi  yang  berkembang  di  Eropa berbeda dengan apa yang berkembang di Timur Tengah. Timur Tengah yang dipenuhi  oleh  beragam  suku  dan  ras serta  kultur  yang  sangat  kental menjadikan wilayah ini seperti minyak dan  air  yang  tidak  pernah  bisa disatukan.  Sehingga  ideologi  barat terutama  rejim demokrasi menjadi ancaman  bagi  kekuasaan  otokratik
(kekuasaan  sebuah  keluarga)  yang diwariskan secara turun-temurun.

## Ideologisasi Istilah “Timur
Tengah”
“Timur  Tengah”  ( Midlle  East ) merupakan  sebutan  untuk  wilayah Timur dari Barat (Eropa) bagi kolonial barat  semenjak  runtuhnya  kekuasan Turki  Usmani  di  abad  kesembilan belas.  Timur  Tengah  tidak  pernah menjadi  sebuah  terminologi  yang menjelaskan  letak  geografis  dengan tepat. Karena Timur Tengah bukanlah wilayah  bisa  ditandai  secara  fisik. Penyebutan Timur Tengah merupakan sebutan negara barat yang memposisikan  geografisnya  sebagai central/ pusat  dunia.  Setelah  Perang Dunia  I  “Timur  Tengah”  merupakan sebutan kolonialisme Eropa ke wilayah Timur Imperial Turki Usmani. Dalam beragam literatur kajian Timur Tengah kerap ditemukan kata “Oriental” atau kajian yang mempelajari wilayah Timur Tengah.  Wilayah  ini  meliputi  wilayah Sahara Afrika, Mesir, perbatasan India hingga  ke  Teluk  Bosphorus  Istanbul. Dalam  literatur,  penggunaan  Timur Tengah  pertama  kali  digunakan  oleh geopolitikus  Amerika  Alfred  Thayer Mahan  pada  tahun  1902  (Koppes, 1976).  Penyebutan  Timur  Tengah menjadi  terminologi  asing  yang diberikan  oleh  barat.  Secara  ideologis Timur  Tengah  adalah  sebuah  wilayah yang dibentuk berdasarkan pandangan
dan kepentingan barat dalam melakukan  penjajahan  pada  abad  19 hingga  sekarang  (Gerald  &  Alasdair, 1985).

## Komposisi Etnik Yang Heterogen dan Ideologi Agama Yang Kental
Timur Tengah merupakan rumah bagi puluhan etnisitas dan suku agama. Bangsa  Arab  merupakan  suku mayoritas  yang  ada  di  Timur  Tengah (Ethnic  groups  in  the  Middle  East, 2018).  Selain  itu  di  antaranya  juga terdapap  suku  etnik  Iran,  Turkmen, Urdu,  Kurdi,  Yahudi,  Azeri,  Pasytun dan  Berber  (Shoup,  2011).  Sehingga komposisi  penduduk  di  setiap  negara di  Timur  Tengah  pun  sangatlah beragam.  Mesir  merupakan  negara yang  memiliki  populasi  penduduk Arab  Sunni  paling  banyak  di  Timur Tengah  dan  Bahrain  merupakan negara  yang  memiliki  populasi  paling rendah di dalam regional (Demographics of Egypt, 2018).
Timur  Tengah  juga  tempat lahirnya  nenek  moyang  dari  berbagai agama.  Geografis  ini  dimayoritaskan oleh  penduduk  Muslim.  Akan  tetapi Timur Tengah juga terdapat pemeluk agama Kristen, dan Yudaism, Yedisims,  Zerdus,  Nusairi,  Namiri, dan  bahkan  Ensari  (Religion  in  the Middle East, 2018).
Mayoritas populasi Timur Tengah adalah suku Arab, suku Arab pun  secara  agama  terpecah  ke  dalam
dua  golongan  yaitu  Sunni  dan  Syiah. Oleh  sebab  itu  nilai  agama  juga menjadi  salah  satu  pemicu  terjadinya konflik  antar  suku  yang  tak  kunjung selesai hingga turun-temurun. Komposisi penduduk yang heterogen ini merupakan salah satu faktor konflik antara grup etnik dalam memperebutkan  kekuasaan  politik. Perbedaan  nilai  agama  yang  berbeda juga  merupakan  faktor  konflik  dalam kompetisi  kekuasaan.  Sehingga  nilai demokrasi  barat  yang  berakar  pada sekularisme,  kebebasan  sangat  sulit untuk direalisasikan, apalagi membawa demokrasi  yang  berbau  liberal  yang mengancam  kekusaan  otokratik  atau kekuasaan keluarga. Seperti contohnya keluarga  Esad  di  Suriah  yang merupakan penganut agama minoritas Nusairi.  Memimpin  penduduk  yang 90%  manyoritas  Sunni  (Akdemir, 2000). Sehingga menimbulkan pemerintahan  yang  otokratik  dan memicu  konflik  antar  suku  etnik  dan agama. Tidaklah heran ketika sebagian besar  masyarakat  Suriah  menolak pemimpinnya sendiri karena menganggap penindasan dari keluarga yang  beragama  Nusairi  terhadapat penduduk  Sunni  selama  puluhan tahun.
Contoh lain dari perpecahan yang disebabkan  oleh  perbedaan  suku agama  dan  etnis  Irak,  di  mana  partai politik menyimbolkan nilai agama dan merepresentasikan  suku  tertentu.
Partai  politik  di  Irak  hanya  dipenuhi oleh  masyarakat  Sunni  atau  Syiah. Sehingga  melahirkan  partai  politik yang hanya dikomposisikan oleh suku Turkmen,  Arab  atau  Kurdi.  Sehingga bisa  disimpulkan  bahwa  komposisi penduduk  yang sangat  heterogen  dan bervariasi  memberikan  peluang  bagi setiap suku agama atau etnik di Timur Tengah  untuk  memiliki  pandangan yang  khas  dan  memiliki  pendekatan berbeda terhadap ideologi barat.

## Kepemerintahan Otokratik dan Monarki
Timur  Tengah  yang  merupakan wilayah  peninggalan  kolonialisme memiliki  sistem  politik  yang  sangat unik. Setelah kepemerintahan  mandat Inggris, Prancis dan Rusia berakhir di wilayah  ini  pada  abad  ke  19,  bagian- bagian negara di wilayah ini diwariskan kepada  keluarga  yang  memiliki hubungan  dekat  dengan  negara mandat. Ini akan mempermudah bagi negara  mandat  dalam  menjalin hubungan diplomatik di kemudian hari untuk  berbagai  kepentingan.  Akan tetapi  pemberian  kekuasaan  kepada keluarga  tertentu  di  wilayah  ini  telah menyebabkan  berkembangnya  negara yang bersifat otokratik di bawah Partai Sosialis Arab Ba’ath (Arab Baas Socialist Party).  Pemerintahan  hanya  dipegang oleh  sebagian  kecil  anggota  keluarga atau  yang  memiliki  afiliasi  dengan Partai Ba’ath (Atay, 2000).
Sistem  etnik  dan  keluarga  yang terdapat di Timur Tengah menyebabkan kekuasaan politik dikuasai  oleh  keluarga  tertentu. Sehingga  tatanan  politik  di  Timur Tengah  cenderung  bersifat  Monarki dan dikuasai oleh satu keluarga secara turun-temurun.  Seperti  Saudi  Arabia, Qatar,  Uni  Emirat  Arab  dan Kesultanan  Yaman.  Tidak  hanya  itu, juga  terdapat  sistem  politik  yang bersifat  republik  dan  berbasis  militer seperti  Mesir  dan  Iraq.  Akan  tetapi masih tetap saja meneruskan kekuasaan  warisan  yang  hanya mengedepankan kepentingan kelompok  tertentu  dan  juga  menjaga kekuasaan  yang  diperoleh.  Sehingga walaupun ada sistem yang demokratis, dalam prakteknya hanya terdapat rejim berbasis  militer  dan  radikal  yang dikuasai  oleh  keluarga  tertentu (Lenczowski, 1988).
Dengan  adanya  hasrat  dan keinginan  untuk  berkuasa,  hampir  di setiap  etnik  di  Timur  Tengah  sulit untuk  menerima  demokrasi.  Nilai demokrasi sendiri bahkan ditolak oleh otoritas  yang  berkuasa  dan  bahkan kawasan  ini  menolak  kehadiran demokrasi  (Ottaway  &  Carithers, 2004). Dikarenakan kekuasaan ditafsirkan  sebagai  milik  keluarga berdarah biru. Oleh sebab itu, ideologi kekuasaan yang ada di Timur Tengah sangatlah berlawanan dengan ideologi barat.  Sehingga  ideologi  barat  seperti
modernisme,  nasionalisme,  bahkan demokrasi  pun  tidak  mungkin berkembang  di  Timur  Tengah.  Oleh sebab itu demokratisasi Timur Tengah hanyalah  agenda  bagi  negara  barat yang memicu konflik dalam memperebutkan kekuasaan.

## Kegagalan Ekonomi Liberal dan Realisme
Dari total 17 negara (Arab Saudi, Bahrain,  Irak,  Iran,  Israel,  Kuwait, Lebanon,  Mesir,  Palestina,  Oman, Qatar,  Siprus,  Suriah,  Turki,  Uni Emirat  Arab,  Yaman  dan  Yordania) yang  ada  di  wilayah  Timur  Tengah, tidak  semua  negara  adalah  penghasil minyak  bumi.  Terdapat  juga  negara yang tidak memiliki sumber daya alam minyak  ataupun  gas.  Seperti  Israel yang bergantung pada export teknologi  yang  dikembangkannya. Contoh  lain  adalah  Yordania  yang terus berusaha menjadi pusat perdagangan  agar  bisa  tetap  bertahan di dalam perekonomian global. Secara umum  negara  di  Timur  Tengah tergantung pada satu sumber pendapatan  yaitu  minyak  bumi. Ketergantungan  pada  satu  komoditas seperti  minyak  bumi  menyebabkan ekonomi  yang  tidak  stabil  akibat regulasi  yang  diciptakan  oleh  pasar komoditas  global.  Oleh  karena  itu ketika  pendapatan  utama  menurun menimbulkan  masalah  ekonomi  yang serius.  Seperti  halnya  yang  terjadi  di
Mesir yang mangakibatkan pengangguran massal yang masif.
Paham  ekonomi  liberal  yang dipahami  negara  di  Timur  Tengah sangatlah  berbeda.  Masyarakat  Timur Tengah hanya paham akan kebebasan dalam bertransaksi dan dagang. Tidak menyadari bahwa negara-negara tersebut  harus  bersaing  di  berbagai produk  dalam  ekonomi  global. Dengan mengandalkan satu komoditas saja sebagai roda ekonomi menyebabkan  sektor  lain  tidak  bisa berkembang. Negara di Timur Tengah menjadi  tidak  produktif  dan  hanya menjadi  negara  konsumtif  atau  pasar bagi negara lain. Dari sisi perekonomian  Timur  Tengah  adalah wilayah yang dirugikan dan ketinggalan jauh  untuk  berkompetisi,  ini  juga diakibat  oleh  pemerintah  yang  hanya menggunakan sebagian besar pendapatan  negara untuk pembelanjaan  pertahanan  seperti alutsista.  Pengeluaran  ini  telah menguras  sebagian  besar  pendapatan nasional  hingga  4.2%  dari  GDP (Military Expenditure, 2017). Pendapatan  tidak  dialihkan  untuk investasi yang memberikan kontribusi untuk  pertumbuhan  ekonomi.  Hal seperti  ini  persis  seperti  yang  dialami oleh  pemerintah  Mesir,  Iran,  Suriah dan Yaman.
Paham keharusan memiliki kekuatan  militer  yang  kuat  untuk menjaga  rejimnya  telah  membuat
pemerintah di Timur Tengah mengeluarkan anggaran besar-besaran untuk pertahanan. Pendapatan negara sebagian  besarnya  digunakan  untuk pembelian senjata. Karena penguasa di Timur  Tengah  lebih  mementingkan keamanan  rejim  dan  kekuasaannya dibandingkan  kesejahteraan  rakyat. Oleh  sebab  itu  investasi  yang dilakukan  untuk  sektor  lain  sangatlah sedikit. Seperti tidak adanya pemberdayaan  pangan,  kurangnya infrastruktur air bersih, dan minimnya investasi  di  infrastruktur  utama lainnya.  Sehingga  menjadikan  Timur Tengah  sebagai  pasar  untuk  export pangan.  Kesalahpahaman  pemerintah akan  pentingnya  kekuatan  militer dalam  manjaga  keseimbangan  di Timur Tengah, telah menguras semua pendapatan  negara untuk pembelanjaan yang akhirnya membawa  ancaman  bagi  wilayah Timur Tengah. Seperti yang dilakukan oleh Saudi Arabia dengan pembelanjaan senjata hingga 70 milyar dolar  di  tahun  2017  (World  Military Spending  2017).  Hal  ini  membawa kekhawatiran  ke  kawasan  terutama yang  berpenduduk  Syiah.  Oleh  sebab itu  realisme  telah  menutup  mata panguasa  di  Timur  Tengah  dengan mementingkan  apa  yang  sebenarnya tidak  memberikan  kesejahteraan  bagi rakyatnya, dan bahkan menguntungkan negara barat dari segi pembelanjaan  negara.  Penulis  sendiri
melihat  ini  adalah  sebuah  tipuan ideologi barat yang dilakukan terhadap Timur Tengah untuk keuntungan dari industri persenjataan tanpa memperdulikan apa masalah sebenarnya  yang  dihadapi  Timur Tengah.  Di  mana  Timur  Tengah menjadi  pasar  bagi  industri  alutsista Barat.  Hal  ini  merupakan  kekejaman kapitalisme  global  yang  hanya  fokus pada  keuntungan dengan menanamkan  persepsi  kenegaraan yang salah terhadap penguasa politik di Timur Tengah.
Investasi di sektor yang memacu ekonomi  di  negara-negara  Timur Tengah  sangatlah  sedikit.  Seperti kurangnya investasi di sektor pangan, kanalisasi,  infrastruktur,  industri  dan bahkan pendidikan. Hal ini menimbulkan  masalah  baru  yang sangat  berpengaruh  secara  global. Masalah  utama  tersebut  adalah urbanisasi  yang  tidak  terkontrol  yang disebabkan oleh peningkatan populasi. Ditambah  lagi  dengan  infrastruktur yang  tidak  memadai seperti  kanalisasi menjadikan  kota  tidak  terawat  dan kotor. Seperti apa yang terjadi di Kairo, Karachi  dan  bahkan  Bagdad  yang pernah  menjadi  pusat  peradaban  di zamannya. Minimnya investasi pemerintah dalam sektor infrastruktur dan  industri  menimbulkan  angka pengangguran  yang  tinggi.  Fenomena ini  menyebabkan  masyarakat  Timur Tengah  sulit  untuk  mendapatkan
pekerjaan.  Angka penganggguran menyebabkan  timbulnya  masalah kemiskinan  yang  menjadi  pemicu berbagai  masalah  sosial  lainya . Dari data  Bank  Dunia  masyarakat  Timur tengah menunjukkan angka pendapatan  dengan  rata-rata  2$  per hari (The World Bank, 2017). Sehingga perputaran  ekonomi  pun  melemah akibat  daya  beli  yang  kurang  karena penduduk  didominasi  oleh  kelas menengah ke bawah. Dengan beragam masalah  yang  timbul  menyebabkan kawasan ini sangat dinamis baik secara politik  maupun  dari  segi  ekonomi. Sehingga  menjadikan  Timur  Tengah sebuah kawasan yang rentan terhadap konflik.

## Nasionalisme Arab
Di Eropa nasionalisme merupakan unsur penyebab pecahnya Revolusi  Perancis.  Di  Timur  Tengah nasionalisme adalah ideologi imaginatif yang sebenarnya tidak lahir dari Bangsa Arab. Nasionalisme Arab pertama  kali  di  pelopori  oleh  dua orang  pemikir.  Yaitu  Butrus  al- Bustani, tokoh Lebanon yang beragama kristen katolik dan Nasif El- yazici yang berasal dari Yunani Katolik (Abu-Manneh,  1980).  Al-Bustani merupakan pelopor dalam pembentukan indentitas bangsa Suriah dengan  penduduk  yang  heterogen dengan berbagai latar belakang agama dan  suku  etnik  (Abu-Manneh,  1980).
Pada  abad  ke  19.  Banyaknya  sekolah misionaris  Kristen  dan  katolik  di Timur Tengah seperti Amerikan Kolej di  Beirut,  Robert  Kolej  di  Istanbul memicu  menyebarnya  ideologi  barat. Sekolah  misionaris  ini  mengajari berbagai  ideologi  barat seperti; republik, nasionalisme, demokrasi. Hal ini  telah  mendorong  praktek  politik bagi suku Arab yang beragama Kristen pada  masa  itu.  Pada  dasarnya Nasionalisme  ini  muncul  untuk melawan  kekuasaan  Turki  Usmani yang berkuasa di wilayah ini pada masa abad  ke  19.  Sehingga  nasionalisme Arab  dimunculkan  untuk  melawan kekuasaan  Turki  Usmani  yang bercorak  islam.  Oleh  sebab  itu nasionalisme  arab  merupakan  sebuah ideologi  barat  yang  dipelopori  oleh tokoh  nonmuslim  untuk  memetik kekuasaan  dari  keruntuhan  Turki Usmani.
Hingga  saat  ini  tidak  terdapat nasionalisme  Arab  yang  solid,  karena masyarakat arab sendiripun mengalami konflik  terutama  antara  Sunni  dan Syiah.  Oleh  sebab  itu  nasionalisme Arab bukanlah setimen yang dibangun untuk  nasionalisme  arab  melainkan fanatisme  agama  yang  menjadi  unsur pemersatu  dan  pemecah  grup  etnik yang  ada  di  wilayah  ini.  Bisa disimpulkan bahwa ideologi nasionalisme  yang  ada  di  Timur Tengah  merupakan  sebuah  produk pemikiran  barat  yang  perkenalkan
melalui  sekolah  misionaris  Eropa. Masyarakat  Arab  sendiripun  tidak menerima  nasionalisme  model nation- state sebagai  identitas  kenegaraan. Sehingga sulit untuk masyarakat Arab untuk  bersatu,  belum  lagi  ditambah dengan latar belakang agama dan suku etnis yang berbeda.

## “ Arab Spring”: Benturan Ideologi Barat dan Intervensi Timur Tengah
Banyak yang berpendapat bahwa “ Arab  spring/awakening ”  adalah  awal mula wilayah Timur Tengah mengalami enlightenment. Masyarakat Arab  berbondong-bondong  turun  ke jalan untuk memperjuangkan demokrasi,  hak  asasi  manusia dan kehidupan yang layak dari pemerintahnya. Di berbagai media dan bahkan  menjadi  buku  banyak  tulisan yang  berargumantasi  bahwa Arab Spring merupakan  dinamika  yang ditimbulkan  oleh  masyarakat  Arab yang  sadar  akan  hak-haknya  sebagai warganegara. Gejolak Arab spring juga dipercepat  dengan  adanya  media sosial. Jika dikaitkan dengan argumentasi penulis sebelumnya semua  ini  terjadi  karena  kegagalan sistem  politik  dan  sistem  ekonomi yang  telah  dibahaskan penulis sebelumnya.  Yaitu  masalah  sosial seperti urbanisasi, peningkatan populasi, pengangguran dan kemiskinan  sehingga  menjadi  pemicu
demonstrasi yang dimulai dari Tunisia hingga  ke  Yaman.  Kegagalan  nilai ideologi  barat  baik  dalam  sistem ekonomi  maupun  rejim  pemerintah menyebabkan  terjadinya  berbagai perpecahan  yang  bisa  menjadi ancaman  bagi  perdamaian  global. Ideologi  barat  berupa  n ation-state, nasionalisme, ekonomic liberalization menjadi  bahan  utama  penguasa  di Timur  Tengah  dalam  membangun pemerintahan yang otokratik. Sehingga Arab Spring merupakan gambaran dari kegagalan rejim dan sistem ekonomi.
Sebagai contoh, Konflik di Libya salah  satu  progres  yang  menarik  saat terjadinya  penggulingan  Muammar Kaddafi  yang  juga  kerap  dikenal sebagai “revolusi  NATO” pada  tahun 2011  yang  silam.  Pertikaian  basar  di Libya pada dasarnya adalah pertikaian antara  kabilah.  Yaitu  pertikaian  antar kabilah/suku yang ada di Bengazi dan Trablusgarp  dalam  memperebutkan sumberdaya  alam  Libya.  Akan  tetapi pertikaian  ini  mengundang  negara ekskolonial  Perancis  ikut  serta  dalam penegakan “demokrasi” yang diinginkan  oleh  “masyarakat  Libya”. Masuknya  Perancis  dalam  pertikaian yang terjadi di Libya juga mengundang NATO  untuk  ikut  serta  dalam memerangi  Kaddafi  yang  dianggap sebagai diktator. Pada dasarnya secara ekonomi,  Perancis  juga  memiliki kepentingan  di  Libya.  Di  mana  salah satu  ladang  minyak  terbesar  di  Libya
dikelola  oleh  perusahan  asal  Prancis yaitu  Total  (Total,  2018).  Sehingga pada  ahirnya  pemerintahan  Kaddafi dijatuhkan  dengan  intervensi  pihak asing melalui tangan masyarakat Libya sendiri.
Ini  merupakan  salah  satu  akhir dari “ Arab Awekening ” yang dibanggakan  oleh  media  barat  pada umumnya.  Menurut  penulis  apa  yang terjadi  di  Libya  adalah  pertikaian ideologi barat dan timur. Kaddafi yang menjunjung  tinggi  nilai sosialis dan menguasai  sumber  besar  energi minyak  di  dunia  tidak  memberikan kesempatan bagi para pro barat. Barat sangat  tidak  senang  ketika  sumber perputaran  roda  ekonomi  kapaitalis berada di tangan rejim diktator sosialis. Barat  menggunakan  nilai  ideology demokrasi  untuk  menghancurkan Kaddafi dengan menggunakan rakyatnya  sendiri.  Sehingga  apa  yang terjadi  di  Libya  bukanlah  suatu  hal yang alami melainkan sebuah ideologi global untuk melawan Kaddafi. Media sebagai  ujung  tombak  dalam  misi menjatuhkan  rejim  Kaddafi  Libya, dengan  segala  upayanya  memberikan penjelasan  kepada  masyarakat  dunia bahwa  rejim  Libya  adalah  anti- demokrasi. Sehingga intervensi NATO  terhadap  Libya  secara  militer diawali  dengan  perselisihan  ideologi barat yaitu demokrasi yang tidak berhasil menggulingkan pemerintahan
Kaddafi.
Apakah  Libya  membaik  pasca Kaddafi?  Apakah  benar  masyarakat Libya  memperjuangkan  “demokrasi”? Apa  yang  dikehendaki  barat  dan koalisinya?  Ini  semua  menjadi pertanyaan  yang  harus  dicerna kembali.  Di  mana  Libya  pasca  rejim Kaddafi  menjadi  terbelah  antara Benggazi dan Trablusgarp dikarenakan kompetisi  kekuasaan  antara  dua kabilah.  Etnik  yang  terbelah  di  Libya tidaklah memperjuangkan nilai demokrasi, melainkan memperebutkan sumber  daya  alam  minyak.  Negara barat  seperti  Inggris,  Prancis  dan  AS tidak  mungkin  ikut  mengintervensi Libya jika tidak memiliki kepentingan baik secara ideologis maupun ekonomi.  Sumber  energi  minyak  di Libya di operasikan dan hasilnya dibeli oleh  perusahaan  Inggris dan  Perancis semenjak  Rejim  Kaddafi.  Perusahaan ini  seperti  Shell  Group,  British  Perol dan  Total.  Intervensi  barat  terhadap Libya  bisa  diterjemahkan  sebagai pengamanan Aset barat yang berada di Libya.  Ini  adalah  faktor  sistem ekonomi  liberal  yang  kejam  hingga dengan  harus  memecah  belah  Libya untuk  kepentingan sistem  kapitalisme global.  Untuk  melegitimasi  apa  yang terjadi  di  Libya,  media  barat memaparkan seakan-akan kesejahteraan  rakyat  Libya  akan  ada jika  demokrasi  bisa  diterapkan  di Libya.  Akan  tetapi  ini  merupakan ideologi  negara  hegemon  yang
memiliki  hegemoni  ideologi  baik dalam berpolitik internasional. Sehingga  ideologi  merusak  konsep bernegara  masyarakat  Timur  Tengah. Perpecahan dan konflik pun tidak bisa dihindari dengan dalih demi “demokrasi” dan masa depan masyarakat Libya.

## KESIMPULAN
Berbagai  peristiwa  yang  telah terjadi  di  Timur  Tengah  seperti  di Suriah, Libya, Iraq, Mesir dan bahkan Afganistan  sangatlah  jauh  dari perjuangan demokrasi demi kesejahteraan masyarakatnya. Pemahaman  ideologi  telah  memicu masyarakat  Timur  Tengah  berbeda pendapat  dalam  berpolitik.  Sehingga mendorong dalam konflik dan perang saudara.  Perbedaan  agama,  rejim politik  dan  juga  suku  etnik  adalah penyebab  utama  masyarakat  Timur Tengah berada dalam konflik. Ideologi barat seperti demokrasi adalah ideologi yang sangat bertentangan dengan nilai dan  kultur  rejim  yang  ada  di  Timur Tengah.  Di  mana  masyarakat  Timur Tengah  lebih  cenderung  nyaman dengan  rejim  otokratik  atau  bahkan diktator  dalam  ungkapan  barat. Ideologi seperti demokrasi, liberalisme dan hak asasi manusia bukanlah jalan keluar  untuk  penyelesaian  konflik  di Timur Tengah sangat tidak sesuai dan berseberangan dengan nilai kultur dan budaya berpolitik.
Kendatipun demikian demokrasi merupakan  rejim  politik  kerap diterapkan  di  berbagai  negara.  Akan tetapi  rejim  demokrasi  sulit  untuk diterapkan di negara yang ada di Timur Tengah.  Timur  Tengah  merupakan sebuah  kawasan  yang  sangat  dinamis dengan  komposisi  penduduk  yang heterogen  dari  berbagai  etnis,  agama dan  kultur.  Penulis  menyimpulkan bahwa demokrasi di  Timur  Tengah hanyalah ideologi yang digunakan oleh sebagian  kelompok  pro-barat  untuk legitimasi  publik  dalam  meraih kekuasaan.  Hal  ini  telah  dibuktikan dengan apa yang telah terjadi seperti di Mesir, Suriah, Libya, Irak dan bahkan Afganistan. Sehingga rejim demokrasi bukanlah  solusi  bagi  konflik  yang muncul  di  Timur  Tengah  hingga sekarang.  Dalam  hal  ini  penulis memberikan  rekomendasi  bahwa baiknya  sistem  pihak  asing  tidak  ikut intervensi dalam rejim politik yang ada di Timur Tengah. Karena masyarakat Timur  Tengah  memiliki  budaya berpolitik  tersendiri  yang  jauh  dari pembahasan  demokrasi,  pun  tujuan akhir yang dicapai adalah kesejahteraan rakyat.  Oleh  sebab  itu  membiarkan Timur  Tengah  tumbuh  dengan sedirinya tanpa intervensi pihak asing baik secara ideologi maupun intervensi militer merupakan jalan keluar terbaik. Hal  ini  telah  dibuktikan  bagaimana keberhasilan rejim politik yang ada di negara teluk seperti Qatar, Arab Saudi
dan  Emirat  Arab  yang  jauh  dari pemikiran  demokrasi.  Bahkan  Timur Tengah telah menjadi pusat perdaban terdahulu yang megah seperti Babilonia kuno hingga kerajaan Persia dan bertahan hingga berabad-abad.

## REFERENSI
Abu-Manneh, B. (1980) “The Christians between Ottomanism and Syrian Nationalism: The Ideas of Butrus Al- Bustani”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 11, pp. 287-304.
Akdemir, S. (2000) “Suriye’deki Etnik ve Dini Siyasi Yapının Oluşmasındaki Rolü/Peranan Struktur Politik Etnik dan Agama di Suriah”, Avrasya Dosyasi, Vol. 6 , pp. 201-237.
Atay, M. (2000) “Arab Baas Sosyalist Partisi Üzerine (Partai Sosialis Arab Ba'ath)”, Avrasya Dosyası, Vol. 6 (No. 1), pp. 131-154.
Chelkowski, Peter J. & Pranger, Robert J (Eds). (1988) Ideology and Power in the Middle East, London: Duke University Press.
Gerald, B. H., & Alasdair, D. (1985) The Middle East and North Africa: A Political Geography. The Middle East and North Africa , Oxford: Oxford University Press.
Koppes, C. R. (1976) “Captain Mahan, General Gordon, and the origins of the term ‘Middle East”, Middle Eastern Studies, Vol. 12 .
Ottaway, M., & Carithers, T. (2004) “Middle East Democracy”, Foreign Policy, Vol.
145.
Shea, J. J. (2003) “The Middle Paleolithic of the East Mediterranean Levant”, Journal of World Prehistory, Vol. 17, No.
4 , pp. 313-394.
Shoup, J. A. (2011) Ethnic Group of Africa and Middle East. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, LLC.
SIPRI. (2017) World Military Spending 2017 (Online). Tersedia di: http://visuals.sipri.org (Diakses: 28 Agustus 2018).
The World Bank. (2017) Wage and Salaried Workers, Male (% of Male Employment) (Modeled ILO Estimate) (Online). Tersedia di: https://data.worldbank.org/indicator /SL.EMP.WORK.MA.ZS?locations= EG&view=chart (Diakses: 27 Agustus 2018).
Total. (2018) Total in Libya (Online).Tersedia di: https://www.total.com/en/libya (Diakses 29 Agustus 2018).
Wikipedia (2018) Religion in the Middle East (Online). Tersedia di: https://en.wikipedia.org/wiki/Religio n_in_the_Middle_East (Diakses 28 Agustus 2018).
Wikipedia. (2018) Ethnic groups in the Middle East (Online). Tersedia di: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic _groups_in_the_Middle_East (Diakses 28 Agustus 2018).
Wikipedia. (2018). Demographics of Egypt (Online). Tersedia di: https://en.wikipedia.org/wiki/Demo graphics_of_Egypt#Ethnic_groups (Diakses 28 Agustus 2018).
World Bank. (2017) Military Expenditure (Online). Tersedia di: https://data.worldbank.org/indicator /MS.MIL.XPND.GD.ZS (Diakses 28 Agustus 2018).