How to cite: Indah  Maria  Maddalena  Simamora,  Gunardi  Lie,  Moody  Rizqy  Syailendra  Putra  (2022)  Perlindungan Hukum  Bagi  Pemilik  Hak  Atas  Merek  Terkait  Perdagangan  Barang  Palsu  di  Lapangan, (7)  11,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12717 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PEMILIK  HAK  ATAS  MEREK  TERKAIT PERDAGANGAN BARANG PALSU DI LAPANGAN

## Indah Maria Maddalena Simamora, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra Putra
Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia Email: indah.205200182@stu.untar.ac.id, gunardi@fh.untar.ac.id, moodys@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Adanya merek diharapkan menjadi pembeda antara produk merek ini dengan produk merek pesaing. Besarnya persaingan dalam perdagangan yang tidak sehat, pencipta dan penjual barang palsu atas barang merek terkenal di pasaran, Negara memberikan hak eksklusif  kepada  pemilik  Merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Perlindungan merek diciptakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek terhadap para pemilik hak atas merek  yang dilakukan  oleh  pihak  yang  tidak  mempunyai  hak  atas  merek  tersebut.  Perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya  khusus  ( eksklusif ) bagi  pemilik merek ( exclusive right ). Apabila suatu merek  sudah  terdaftar,  maka  hak  atas  merek  tersebut  harus  mendapat  perlindungan hukum  baik  secara  hukum  pidana  maupun  hukum  perdata.  Setiap  yang  melakukan pelanggaran hak atas merek dalam meniru, menciptakan barang palsu merek terkenal, dan  menjual  barang  tiruan  tersebut  akan  mendapatkan  sanksi  baik  sanksi  pidana, perdata maupun administrasi.
Kata Kunci: Perlindungan; Merek; Barang Palsu.

## Abstract
The existence of a brand is expected to be a differentiator between this brand's products and  competitors'  brand  products.  The  amount  of  competition  in  unfair  trade,  the creators and sellers of counterfeit goods for well-known brand goods on the market, the State gives exclusive rights to Mark owners registered in the General Register of Marks for a certain period of time by using the Mark themselves or giving permission to  other  parties  to  use  it  .  Brand  protection  was  created  to  prevent  trademark
infringement against owners of trademark rights by parties who do not have rights to the trademark. Legal protection for legal brand owners is regulated in Law Number 20  of  2016  concerning  Marks  and  Geographical  Indications  which  is  intended  to provide special (exclusive) rights for brand owners (exclusive rights). If a mark has been  registered,  then  the  right  to  the  mark  must  receive  legal  protection  both  in criminal law and civil law. Anyone who violates trademark rights in imitating, creating counterfeit  goods  from  famous  brands,  and  selling  such  counterfeit  goods  will  be subject to criminal, civil and administrative sanctions.

## Keywords: Protection; Brand; Counterfeit Goods.

## Pendahuluan
Dalam Era Globalisasi ini, manusia cenderung ingin bekerja sendiri tanpa dibawah tekanan. Dengan adanya pemikiran menghasilkan uang dengan cara berbisnis, masyarakat Indonesia  banyak  terjun  dalam  dunia  perdagangan,  salah  satunya  menjual  belikan  barang palsu dengan merek terkenal (Harahap, 2018). Di era zaman yang sangat maju ini, barang- barang mewah dengan brand terkenal dari luar negeri dapat dikatakan cenderung menjadi kebutuhan untuk kalangan masyarakat (Humaira & Fitriani, 2021). Banyak masyarakat yang ingin tampil modis dengan menggunakan barang-barang brand terkenal, seperti sepatu, tas, baju dan sebagainya (Purnama & Soraida, 2018). Karena harga barang merek tersebut dapat dikatakan mahal dan tidak terjangkau, banyak masyarakat rela untuk membeli barang palsu tiruan merek tersebut untuk memenuhi gaya hidup dalam dunia fashion (Apriyanti, 2013). Hal  inilah  yang  menyebabkan  masyarakat  lebih  banyak  memilih  untuk  membeli  barang tiruan atau KW tersebut dibandingkan produk lokal buatan Indonesia (Iqbal & Adli, 2020).
Seiring berjalannya waktu, barang-barang palsu dengan berbagai merek terkenal ini, sudah beredar dan dijual belikan di Indonesia (Bulqis et al., 2019). Barang-barang tersebut diperjual-belikan dengan harga yang jauh dibawah harga aslinya (Munthe & Harahap, 2023). Tidak lagi disembunyikan, sudah banyak yang menjual barang palsu tersebut di pinggiran jalan, pasar modern, bahkan di e-Commerce sekalipun sudah banyak beredar bisnis barang KW . Tidak  hanya  itu,  ada  suatu  pasar  modern  di  Jakarta  yang  merupakan  pusat  jual  beli barang  merek  tiruan  yang  tidak  pernah  diberi  peringatan  oleh  pemerintah  tentang perlindungan hak merek (Ardila, 2019).
Karena  gaya  hidup  dan  konsumsi  masyarakat  akan  produk  barang  dengan brand terkenal, inilah yang menyebabkan peluang untuk industri dan perusahaan di Indonesia untuk memproduksi dan menghasilkan barang-barang tersebut dengan cara membuat barang tiruan yang serupa dengan barang aslinya atau melakukan impor barang tiruan tersebut dari luar negeri  yang  juga  menghasilkan  produk  tiruan,  dan  menjualnya  ke  kalangan  masyarakat dengan harga  yang tidak masuk akal dari harga aslinya (Nurikhsan, 2019). Namun sering terjadi dalam dunia transaksi online, kadang konsumen tidak cermat  dalam  pembelanjaan
online (Natih & Griadhi, 2019). Konsumen tergiur dengan harga  yang lebih murah untuk membeli barang asli, ternyata malah mendapatkan paslu. Sebagai konsumen, untuk membeli suatu barang khususnya barang asli bermerek, harus cermat dalam bertransaksi agar tidak mudah tertipu (Budaya, 2019).
Saat  ini  sangat  mudah  untuk  mendapatkan  barang  dengan  merek  terkenal  tanpa melihat barang itu asli atau tidak (Natih & Griadhi, 2019). Banyak penjual yang kita temui menjual barang merek terkenal tersebut tanpa sepengetahuan pemilik merek aslinya (Bukit et al., 2022). Dalam hal tersebut mungkin pedagang mendapatkan keuntungan karena barang palsu merek terkenal banyak laku dan banyak dibeli oleh masyarakat (Margaret & Esa, 2022). Sedangkan karena hal itu, pemilik merek dan konsumen yang membeli barang aslinya pasti merasa dirugikan karena beredarnya pedagang yang menjual barang-barang palsu tersebut kepada konsumen yang ingin terlihat modis di lingkungannya (Rahmahidayani, 2016).
Terhadap persoalan penggunaan hak merek, Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai  hak  untuk  memperoleh  perlindungan  hukum  atas  kreativitas  yang  dituangkan menjadi kekayaan intelektual yang mencakup merek dagang, paten, hak cipta yang dimiliki oleh  seseorang,  kelompok  maupun  perusahaan  (Sinaga,  2020).  Pada  dasarnya  tujuan diadakannya hak kekayaan intelektual adalah untuk dapat mendorong kreativitas, penemuan, ide pemikiran dan inovasi di masyarakat agar dapat terus berkembang (Simatupang, 2017).
Seorang maupun sekelompok pencipta Hak Kekayaan Intelektual pasti membutuhkan pemikiran, waktu, tenaga, bakat bahkan uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu inovasi yang dijadikan kekayaan intelektual (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Jika tidak ada perlindungan atas karya yang diciptakan, maka tiap orang dapat meniru dan menciplak hasil pemikiran orang  yang pertama kali menciptakan dan siapapun  secara bebas memiliki hak milik orang lain tanpa batas  yang mengakibatkan tidak adanya insentif  bagi  penemu atau pencipta untuk mengembangkan kreasi-kreasi baru (Mahadewi et al., 2022). Meskipun sudah adanya  perlindungan  secara  hukum  untuk  hak  kekayaan  intelektual  dalam  hukum  yang tertulis yaitu undang – undang, masih saja banyak yang meniru dan menjual produk milik orang lain dengan bebas dan luas (Ningsih & Maharani, 2019). Hal tersebut bukan hanya tidak  menghormati  kreativitas  orang  lain,  tetapi  merugikan  untuk  pihak  yang  menjadi pencipta suatu produk tersebut (Darwanto, 2013). Sudah adanya perlindungan hukum atas hak  kekayaan  intelektual  saja  masih  banyak  terjadi  hal  seperti  ini,  apalagi  tanpa  adanya hokum (Alfons, 2017).
Merek  adalah  suatu  nama,  tanda,  logo,  atau  lambang  dari  barang  atau  jasa  yang menjadi produk dari seorang atau sekelompok penjual dan diharapkan karena adanya merek, hal  tersebut  menjadi  pembeda  antara  produk  merek  ini  dengan  produk  merek  pesaing (Wilujeng & Edwar, 2014). Perlindungan hukum atas hak merek diatur Undang – Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (Rifai,  2016).  Tentang perlindungan hukum atas merek yang telah terdaftar diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan telah diganti menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Rifai, 2016). Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis,  sasaran  pembinaannya  tertuju  kepada  penjual  barang  palsu  bermerek,  dapat diperhatikan  dalam  Pasal  100  dan  102  UU  20/2016  yang  berfokus  pada  hukuman  pidana terhadap setiap orang yang memperdagangkan barang atau jasa yang tanpa hak menggunakan hak merek tersebut untuk ditiru bahkan untuk diperdagangkan.
Agar  dapat  ditindaklanjuti  oleh  pihak  yang  berwenang  atas  penjualan  produk  atau barang  palsu  ini,  pihak  yang  merasa  dirugikan  atau  sipemilik  hak  merek  tersebut  harus membuat  aduan  kepada  pihak  yang  berwenang.  Bukan  hanya  merasa  dirugikan  atas  hak mereknya, tetapi pemilik hak merek harus benar-benar terbukti memiliki hak merek tersebut untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Merek yang sah atau merek yang terdaftar harus dilindungi Negara melalui Undang-Undang dari pihak-pihak yang merugikan.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  yang  dilakukan  dengan  menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi. Teknik pengumpulan data  adalah  proses  penting  dalam  suatu  penelitian  karena  tujuan  utama  penelitian  adalah mendapatkan  data  yang  andal.  Dalam  penelitian  ini,  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan antara lain, Library research , yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian  yang dilakukan dengan  cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Internet searching adalah proses pencarian data melalui media  internet  untuk  memperoleh  informasi  berdasarkan  referensi,  jurnal,  artikel  ataupun perundangundangan secara online yang berkaitan objek penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Negara Harus Melindungi Merek Yang Terdaftar Secara Hukum
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  bertujuan  untuk  menegakkan supremasi hukum dalam penegakan kebenaran dan keadilan serta mempertanggungjawabkan setiap kekuasaan yang ada. Negara wajib melindungi setiap produk  atau  inovasi  intelektual  yang  diciptakan  seseorang  maupun  kelompok  dari kerugian  secara  hukum.  Khususnya  perlindungan  hukum  terhadap  merek  yang  sudah terdaftar. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak merek, hal ini menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek.
Negara memiliki tugas yang sangat besar dalam mengimplementasikan sistem hak kekayaan intelektual. Terlebih lagi karena keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO  dengan  konsekuensi  melaksanakan  ketentuan Agreement  on  Trade  Related Aspects  of  Intellectual  Property  Rights (Persetujuan TRIPS),  sesuai  dengan  Undang- undang  Nomor  7  tahun  1994  tentang  Pengesahan Agreement  Establishing  the  World
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dalam mengaplikasikan sistem hak kekayaan intelektual yang sesuai, bukan hanya memerlukan Peraturan  Perundang-Undangan  yang  tertuju  pada  ranah  hak  kekayaan  intelektualnya saja, namun perlu juga didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta sosialisasi dalam pengenalan yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.
Indonesia  memiliki  kumpulan  regulasi  yang  mengatur  tentang  Hak  Kekayaan Intelektual, mulai dari Undang – Undang sampai Keputusan Direktoral Jenderal. Berikut peraturan  yang  mengatur  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  revisi  terakhirnya  pada  13 April 2004:
Undang-Undang yang mengatur HAKI:
1. Paten:
a. UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
b. UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
c. UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)
2. Merek:
a. UU  Nomor  19  Tahun  1992  tentang  Merek  (Lembaran  Negara  RI  Tahun 1992 Nomor 81)
b. UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
c. UU  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  (Lembaran  Negara  RI  Tahun 2001 Nomor 110)
3. Hak Cipta:
a. UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
b. UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
c. UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  7  Tahun  1987  (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)
d. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
4. Desain Industri:
a. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 243)
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:
a. UU  Nomor  32  Tahun  2000  tentang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 244)
6. Rahasia Dagang:
a. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 242)
Peraturan Pemerintah di bidang HAKI:
7. Bidang Hak Cipta:
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tanggal 5 April 1989 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tanggal 14 Januari 1989 tentang Penterjemahan  dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan,
Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 Tanggal 6 Maret 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
8. Bidang Paten:
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 Tanggal 29 Agustus 1995 tentang Komisi Banding Paten.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1993 Tanggal 22 Februari 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 Tanggal 11 Juni 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten.
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tanggal 11 Juni 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.
9. Bidang Merek:
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 Tangga1 29 Agustus 1995 tentang Komisi Banding Merek.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tangga1 31 Maret 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tangga1 31 Maret 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.
Keputusan Presiden di bidang HAKI:
10. Bidang Umum:
b. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  189  Tahun  1998  tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Keputusan  Presiden  no.  26  Tahun 1995 (29 Oktober 1998).
c. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  144  Tahun  1998  tentang Perubahan  atas  Keputusan  Presiden  Nomor  61  Tahun  1998  tentang Kedudukan,  Tugas,  Susunan  organisasi  dan  Tata  Kerja  departemen
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Keputusan
Presiden Nomor 142 tahun 1998 (15 September 1998).
Peraturan Menteri di bidang HAKI:
11. Bidang Hak Cipta:
d. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HV.03.01 Tahun 1987 tanggal 26 Oktober 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
Keputusan Dirjen:
12. Keputusan  Direktur  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  no.  H-08-PR.07.10 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (8 Desember 2000)
Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Hak atas Merek adalah hak eksklusif  yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  untuk  jangka  waktu  tertentu dengan  menggunakan  sendiri  Merek  tersebut  atau  memberikan  izin  kepada  pihak lain  untuk  menggunakannya.  Hak  atas  merek  harus  dan  wajib  dilindungi  oleh Negara,  dikarenakan  fungsi  utama  dari  suatu  merek  adalah  untuk  membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat perusahaan lain yang sejenis. Hal itulah yang dijadikan masyarakat dalam membedakan suatu merek tersebut terkenal atau tidaknya. Karena pentingnya arti merek, maka adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek kepada pemegang merek terdaftar. Dan pemberian perlindungan hukum  tersebut  harus  diberikan  kepada  pemilik  merek  yang  sudah  terdaftar  di Direktoral Jenderal saja.
Perlindungan  merek  diciptakan  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran merek terhadap para pemilik hak atas merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak atas merek tersebut. Dalam dunia perdagangan, banyak penjual yang tidak  memikirkan  pemilik  hak  atas  suatu  merek  untuk  keuntungan  pribadi  yang ternyata menjadi kerugian untuk pihak lain. Hal ini sering terjadi dalam perdagangan jual beli barang merek terkenal. Menciptakan suatu barang palsu yang menyerupai barang  aslinya,  dengan  ini  tentu  merugikan  pihak  –  pihak  yang  menjadi  pemilik merek yang sudah terdaftar.
Perlindungan  terhadap  merek  terkenal  diberikan  Negara  melalui  Undang- Undang  baik  perlindungan  yang  bersifat preventif dan  yang  bersifat represif . Perlindungan  yang  bersifat preventitive terdapat  dalam  Pasal  4,  5,  6  Undang  – Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek,  dan  perlindungan  yang  bersifat represif terdapat dalam Pasal Ketentuan Pidana dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 95  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek.  Apabila  terjadi
pelanggaran merek, maka pemilik merek akan dilindungi oleh pasal preventive dan pasal represif .
Adanya perlindungan hukum atas pemilik hak merek tersebut, menunjukkan bahwa  Negara  berkewajiban  menegakkan  hukum  atas  produk  yang  ditiru  dan diperdagangkan dengan sebebas-bebasnya. Apabila terjadi pelanggaran atas merek yang  sudah  terdaftar,  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan  ke Kantor Pengadilan. Dengan adanya perlindungan hukum  ini,  maka akan terwujud keadilan  yang  menjadi  tujuan  hukum.  Dalam  hal  ini,  pemilik  merek  yang  sah terlindungi hak-haknya. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap pemilik ha katas merek sesuai dengan konteks State Law .

## B. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Merek Terkait Perdagangan Barang Palsu di Lapangan
Pasal 1 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dasar hukum yang mengatur tentang hak merek yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Terkait  dengan  perdagangan  barang,  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  UU  15/2001 menyatakan  bahwa  Merek  Dagang  adalah  Merek  yang  digunakan  pada  barang  yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum  untuk  membedakan  dengan  barang-barang  sejenis  lainnya.  Setiap  kekayaan intelektual memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum atas hak merek yang telah mereka daftarkan, dan pemilik merek tersebut berhak dilindungi jika merasa dirugikan oleh pihak-pihak lain.
Untuk membangun sebuah reputasi yang baik atas merek, pemilik hak merek baik perseorangan maupun perusahaan berusaha mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan pihak yang tidak bertanggungjawab. Sekarang sudah tidak asing lagi, banyaknya barang-barang palsu terkenal atau barang branded yang diperdagangkan di luar sana. Dapat temui hal tersebut di pinggiran jalan, toko-toko khusus barang tiruan ( KW ),  dan  pusat  perbelanjaan  di  kota  besar.  Tanpa  diketahui  atau  bahkan  sudah diketahui,  pada dasarnya para penjual sudah melakukan pelanggaran hukum  atas hak merek yang dimiliki oleh pemilik hak merek yang sudah terdaftar di Dirjen.
Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek berfokus pada sifat hak merek yang bersifat khusus ( exclusive ). Hak khusus ini bersifat monopoli dengan artian bahwa hak tersebut hanya dapat dilaksanakan dan dipergunakan oleh pemilik merek saja. Tanpa adanya  izin  dari  pemilik  merek,  pihak  lain  tidak  boleh  mempergunakan  hak  khusus tersebut. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus itu tanpa adanya izin dari
pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu. Perlindungan merek diatur secara internasional melalui Konvensi Paris convention for the Protection of Industrial Property . Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri adalah salah satu dari perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual pada tahun 1883 di Paris. Konvensi ini merupakan konvensi internasional bidang HAKI yang  sangat  penting  karena  meletakkan  dasar-dasar  perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual dan memberikan suatu pedoman bagi cakupan masalah HAKI bagi Negara- negara  di  dunia.  Hal  tersebut  dilihat  dari  ketentuan Article  1 Paris  Convention  for Protection of Industrial Property yang menyebutkan:
1. The  countries  to  which  this  Convention  applies  constitute  a  Union  for  the protection of industrial property.
2. The protection of  industrial property has as its object  patents, utility models, industrial  designs,  trademarks,  service  marks,  trade  names,  indications  of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.
3. Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only  to  industry  and  commerce  proper,  but  likewise  to  agricultural  and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour.
4. Patents shall include the various kinds of industrial patents recognized by the laws of the countries of the Union, such as patents of importation, patents of improvement, patents and certificates of addition, etc
Apabila  suatu  merek  sudah  terdaftar,  maka  hak  atas  merek  tersebut  harus mendapat perlindungan hukum baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Setiap  yang  melakukan  pelanggaran  hak  atas  merek  dalam  meniru,  menciptakan barang palsu merek terkenal, dan menjual barang tiruan tersebut akan mendapatkan sanksi  baik  sanksi  pidana,  perdata  maupun  administrasi.  Sanksi  yang  dapat dijatuhkan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran hak atas merek sebagai berikut.
1. Sanksi menurut hukum pidana
Sanksi  pidana  dapat  dijatuhkan  kepada  pihak  yang  melakukan pelanggaran  hak  atas  merek.  Dalam  dunia  perdagangan,  ada  pedagang  yang melakuan  perbuatan  curang  yang  dimana  melakukan  persaingan  yang  tidak jujur.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  juga  melindungi  para  pemilik merek dari pihak yang melakukan duplikat atau meniru barang terkenal tersebut dengan barang palsu dan di perdagangkan di lapangan tempat perbelanjaan. Hal ini  dapat  diperhatikan  pada  Pasal  382  Bis  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana, yang menyatakan unsur melakukan perbuatan curang atau tindakan yang bersifat  menipu  untuk  menyesatkan  atau  memperdaya  khalayak  umum  atau
orang  tertentu.  Telah  dijelaskan  nahwa  perbuatan  materil  diancam  hukuman penjara  setinggi-tingginya  1  tahun  atau  denda,  setinggi-tingginya  Rp900,00 ialah melakukan perbuatan yang tipu muslihat untuk mengelabuhi masyarakat atauseorang tertentu. Pengelabuhan ini dipakai oleh si pembuat sebagai upaya untuk  memelihara  atau  menambah  hasil  perdagangan  atau  perusahaannya  si pembuat atau orang lain.  Ketentuan ini digunakan oleh pemilik hak atas merek sebagai upaya untuk memelihara, melindungi mereknya atau menambah hasil perdagangan/perusahaannya  dari  pihak  yang  meniru  barang  terkenal  tersebut dari barang tiruan.
Dalam perlindungan merek, KUHP juga memberikan sanksi dalam Pasal 393  ayat  (1)  dan  (2)  menjelaskan  bahwa,  “ Barang  siapa  memasukkan  ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan,  menyerahkan,  membagikan  atau  mempunyai  persediaan  untuk dijual  atau  dibagi-bagikan.  barang-barang  yang  diketahui  atau  sepatutnya harus  diduganya  bahwa  pada  barangnya  itu  sendiri  atau  pada  bungkusnya dipakaikan secara palsu, nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau  pada bungkusnya ditirukan  nama,  firma  atau  merek  yang  demikian sekalipun  dengan  sedikit  perubahan,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. ” (2) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya  pemidanaan  yang  menjadi  tetap  karena  kejahatan  semacam  itu  juga dapat  dijatuhkan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan. Dalam  tindak pidana  ini  tidak  perlu  bahwa  merek,  nama  atau  firma  yang  dipasang  persis serupa  dengan  merek,  nama  atau  nama  firma  orang  lain  tersebut.  Dengan demikian  meskipun  ada  perbedaannya  kecil,  tetap  masih  dapat  dihukum. Perbuatan  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  hak  indikasi geografis  dan  hak  indikasi  asal,  semuanya  dikualifikasikan  sebagai  kejahatan dengan ancaman pidana bersifat kumulatif. Selain di dalam KUHP, terdapat juga ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Merek.
2. Sanksi menurut hukum perdata
Meniru  barang  terkenal  dengan  barang  palsu  seolah-olah  tidak  ada pembedanya , meniru merek dan menggunakan merek tersebut  tanpa hak  dari pemilik  hak  atas  merek,  peniru  merek  tersebut  dapat  digugat  berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang dinyatakan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan
dari  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang  dilakukannya.  “ Tiap  perbuatan melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti. ”  Sebagai pihak  penggugat  harus  membuktikan  bahwa  ia  karena  perbuatan  melanggar hukum tergugat, menderita kerugian.
3. Sanksi menurut hukum administrasi
Jika terjadi  pelanggaran  terhadap  hak  intelektual,  negara  dapat menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah. Melalui kewenangan administrasi negara, antara lain melalui Pabean, Standar industri, kewenangan  pengawasan  badan  penyiaran,  kewenangan  pengawasan  standar periklanan.
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk  jangka waktu  10 (sepuluh) tahun sejak tanggal  penerimaan dan jangka waktu  pelindungan  itu  dapat  diperpanjang  dan  dapat  diperpanjang  dengan jangka waktu yang sama.
Terkait dengan produk atau barang palsu/tiruan dari barang bermerek atau sering disebut barang KW,  Pasal  100  – Pasal  102 UU MIG diatur mengenai tindak pidana terkait merek:

## Pasal 100 UU MIG
1. Setiap  Orang  yang  dengan tanpa  hak  menggunakan  Merek  yang  sama  pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap  Orang  yang dengan  tanpa  hak  menggunakan  Merek  yang  mempunyai persamaan  pada  pokoknya  dengan  Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  ayat  (2),  yang  jenis  barangnya  mengakibatkan  gangguan  kesehatan, gangguan  lingkungan  hidup,  dan/atau  kematian  manusia,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## Pasal 101 UU MIG
1. Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  tanda  yang  mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang  dan/atau  produk  yang  sama  atau  sejenis  dengan  barang  dan/atau
produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda p.aling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  tanda  yang  mempunyai persamaan  pada  pokoknya  dengan  Indikasi  Geografis  milik  pihak  lain  untuk barang  dan/atau  produk  yang  sama  atau  sejenis  dengan  barang  dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## Pasal 102 UU MIG
Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pada Pasal 103 UU MIG dikatakan bahwa hal dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 UU MIG dapat ditindak pidana jika ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan (pemilik hak atas merek). Berarti penjual produk atau barang palsu dapat ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini pemilik merek dan pemegang lisensi.
Mengenai  penindaklanjutan  terhadap  penjual  barang  palsu  atau  KW  ini,
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki tugas beradsarkan Pasal 99 ayat (1) UU MIG, selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat  penyidik  pegawai  negeri  sipil  tertentu  di  lingkungan  kementerian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai  penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana merek. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil pada DJKI tersebut berwenang melakukan:
a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek;
c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek;
d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan,  pencatatan,  dan  dokumen  lain  yang  berkenaan  dengan  tindak pidana di bidang merek;
f. penyitaan  terhadap  bahan  dan  barang  hasil  pelanggaran  yang  dapat  dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek;
g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek;
h. permintaan  bantuan  kepada  instansi  terkait  untuk  melakukan  penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang merek; dan
i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang merek.
Mengenai  tugas  dari  DJKI  khususnya Direktorat  Merek  dan  Indikasi Geografis  memiliki  tugas  untuk  melaksanakan  penyiapan  perumusan  dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  permohonan,  klasifikasi  merek,  publikasi  dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek.
Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan  perumusan  kebijakan  di  bidang  permohonan,  klasifikasi  merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis;
3. Pelaksanaan fasilitasi komisi banding merek;
4. Pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang  permohonan,  klasifikasi merek,  publikasi  dan  dokumentasi,  pemeriksaan,  sertifikasi,  monitoring,  dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis; dan
6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
Pada dasarnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang akan melakukan pemantauan  dan  penegakan  hukum  terkait  pelaksanaan  merek  di  lapangan. Akan tetapi, untuk melakukan tindakan terhadap pihak yang menjual barang palsu, tetap harus ada pengaduan terlebih dahulu dari pemilik merek atau pemegang lisensi.

## Kesimpulan
Dalam perdagangan pihak-pihak yang merugikan pihak lain untuk menguntungkan dirinya  termasuk  kategori  perbuatan  curang  atau  perbuatan  tidak  jujur  dalam  dagang. Perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya khusus ( eksklusif ) bagi pemilik merek ( exclusive right ). Apabila suatu merek sudah  terdaftar,  maka  hak  atas  merek  tersebut  harus  mendapat  perlindungan  hukum  baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Setiap yang melakukan pelanggaran hak atas merek dalam meniru, menciptakan barang palsu merek terkenal, dan menjual barang tiruan tersebut akan mendapatkan sanksi baik sanksi pidana, perdata maupun administrasi. Dengan artian pedagang yang menciptakan, menjual barang palsu di lapangan seperti pinggiran jalan, toko  dan  pusat  perbelanjaan    akan  dikenakan  sanksi  yang  berlaku. Adanya  perlindungan hukum  atas  pemilik  hak  merek  tersebut,  menunjukkan  bahwa  Negara  berkewajiban menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan atas produk yang ditiru dan diperdagangkan dengan sebebas-bebasnya.

## BIBLIOGRAFI
Alfons, M. (2017). Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum. Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (3), 301–311.
Apriyanti, R. (2013). Praktek Penjualan Produk  Imitasi  Jenis  Fashion  di Pasar Sandang Pangan Kota Selatpanjang Menurut Tinjauan Ekonomi Islam . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Ardila, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang  (Studi Komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam) . IAIN Bengkulu.
Budaya,  F.  M.  (2019). Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Perdagangan  Gelap  Telepon Seluler  di  Wilayah  Hukum  Direktorat  Kepolisian  Perairan  Polda  Riau .  Universitas Islam Riau.
Bukit, A. N., Weley, N. C., Harahap, R. A., & Disemadi, H. S. (2022). Fenomena Produk dengan Merek Palsu: Perlindungan Konsumen? Sapientia Et Virtus , 7 (1), 1–17.
Bulqis, A. R., Marilang, M., & Erlina, E. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar. Alauddin Law Development Journal , 1 (2).
Darwanto, D. (2013). Peningkatan daya saing umkm berbasis inovasi dan kreativitas (strategi penguatan property right terhadap inovasi dan kreativitas). Jurnal Bisnis Dan Ekonomi , 20 (2), 24200.
Harahap,  N.  A.  (2018). Analisis  Penerapan  dan  Dampak  Etika  Bisnis  Islam  Terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermarket De’Halal Mart Yogyakarta .
Humaira, H.,  &  Fitriani, E. (2021). Penguatan  Masyarakat  Konsumen Abad Ke-21:  Studi Kasus  Konsumerisme  Fast  Fashion  di  Inggris. Paradigma:  Jurnal  Kajian  Budaya , 11 (2), 7.
Iqbal, M., & Adli, M. (2020). Pemalsuan Merek Body Protector Motor Oleh Produsen Terkait Dengan  Hak-Hak  Konsumen  (Suatu  Penelitian  di  Kota  Banda Aceh). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan , 4 (2), 321–334.
Mahadewi, K. J., Prasada, D. K., & Nandari, N. P. S. (2022). Perlindungan Hukum Motif Tradisional Perak Bali Dalam Kerangka Hak Cipta. International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement , 1 (1), 36–45.
Margaret,  M.,  &  Esa,  A.  A.  S.  (2022).  Rational  Choice  Penjual  dan  Pembeli  Dalam Perdagangan  Barang  Counterfeit  di  Pasar  Taman  Puring,  Jakarta. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora , 6 (2), 8–18.
Munthe, M. R., & Harahap, A. R. (2023). Penyalahgunaan Akun pada Handphone Iphone Perspektif  Ibnu  Taimiyah  (Studi  pada Akun  Jual  Beli  Online  di  Kota  Medan). AL- MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 5 (1), 321–330.
Natih, D. D., & Griadhi, N. M. A. Y. (2019). Perlindungan Konsumen terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online. Kertha Negara , 7 (1), 1–21.
Ningsih,  A.  S.,  &  Maharani,  B.  H.  (2019).  Penegakan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Jurnal Meta-Yuridis , 2 (1), 13–32. https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440
Nurikhsan, F. (2019). Fenomena coffe shop di kalangan konsumen remaja. Widya Komunika , 9 (2), 137–144.
Purnama, D. H., & Soraida, S. (2018). Praktek Konsumsi Produk Pakaian Merek Luar Negeri Tiruan Pada Mahasiswa Pagaralam di Kota Palembang. Jurnal Media Sosiologi (JMS) , 21 (2), 101–110.
Rahmahidayani, D. (2016). Jual beli barang fashion palsu perspektif Undang-undang nomor 15  tahun  2001  tentang  merek  dan  maslahah:  Studi  Kota  Kediri .  Universitas  Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Rifai, T. P. (2016). Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi  Geografis  Dalam  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  Asean. Fiat  Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (4), 733–776.
Rizkia,  N.  D.,  &  Fardiansyah,  H.  (2022). Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu  Pengantar . Penerbit Widina.
Simatupang, T. H. (2017). Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 17 (2),
195–208.
Sinaga,  N.  A.  (2020).  Pentingnya  perlindungan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal Hukum Sasana , 6 (2).
Wilujeng, S. R., & Edwar, M. (2014). Pengaruh Brand Awareness Dan Brand Trust Terhadap Keputusan Pembelian Produk Oriflame. Jurnal Pendidikan Tata Niaga , 2 (2), 1–15.
Copyright holder:
Indah Maria Maddalena Simamora, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra Putra (2022)
First publication right:

## Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: