## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Illegal Mining  pada Tingkat Penyidikan
Nirdes Ali 1* , Iyah Faniyah 2
1,2 Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
* Corresponding Author: nirdesali99@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 13/08/2023 Penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Sumbar  telah  melakukan  penyidikan  tindak pidana  pencucian  uang  yang  berasal  dari  pertambangan  illegal  dengan menerapkan  unsur  unsur  tindak  pidana  pencucian  uang.  Penelitian    ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari illegal mining pada  tingkat  penyidikan pada  Direktorat   Reserse  Kriminal  Khusus  Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu sebelumnya penyidik melakukan penelusuran  aset dan  aktivitas  keuangan  tersangka  sedetil  mungkin.    Adapun  unsur  unsur  yang diterapkan  adalah  pelaku  yang  melakukan  Perbuatan  (transaksi  keuangan  atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal) dan Merupakan hasil tindak pidana. Unsur objektif (actus  reus) dapat  dilihat  dengan  adanya  kegiatan  menempatkan,  mentransfer, membayarkan  atau  membelanjakan,  menghibahkan  atau  menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur  subjektif (mens  rea) dilihat  dari  perbuatan  seseorang  yang  dengan sengaja,  mengetahui  atau  patut  menduga  bahwa  harta  kekayaan  berasal  dari hasil  kejahatan,  dengan  maksud  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan harta  tersebut.  Kendala  yang  ditemui  dalam  penerapan  unsur  tindak  pidana pencucian  uang  yang  berasal  dari  illegal  mining  di  tingkat  penyidikan  pada Direktorat  Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat  adalah dalam  hal  penelusuran  Asset  karena  para  tersangka  ini  memakai  rekening  atas nama  orang  lain.  Kendala  lain  masalah  waktu  yang  lama  dan  jarak  yang  jauh karena banyak yang harus diperiksa saksi, saksi ahli, PPATK juga seperti kasus yang  sedang  ditangani  ini  koordinasi  bersama  PPATK  karena  jarak  jadi  sulit. Sementara  dalam  pemberkasannya  harus  ada  pemeriksaan  dari  PPATK.  Surat sudah  lama  tapi  sampai  sekarang  belum  juga  registrasinya,  dikarenakan saksinya juga jauh.
Direvisi, 25/09/2023
Dipublikasi, 06/10/2023

## Kata Kunci:
Unsur Tindak Pidana; Illegal Mining; Pencucian Uang; Penyidikan

## Abstract
Keywords: Elements of Crime; Illegal Mining; Money Laundering; Investigation Investigators  from  the  Ditreskrimsus  Polda  West  Sumatra  have  conducted  an investigation  into  the  crime  of  money  laundering  originating  from  illegal mining  by  applying  the  elements  of  the  crime  of  money  laundering.  This research  is  a  legal  research  with  descriptive  analytical  specifications.  The application  of  elements  of  money  laundering  crimes  originating  from  illegal mining  at  the  investigative  level  at  the  Special  Criminal  Investigation Directorate  of  the  West  Sumatra  Regional  Police,  namely before  investigators traced the suspect's assets and financial activities in as much detail as possible. The  elements  that  are  applied  are  actors  who  commit  acts  (financial  or financial  transactions)  with  the  intention  of  hiding  or  disguising  the  origin  of assets  from  illegal  forms  as  if  they  were  legal  assets  and  were  the  result  of  a crime. . The objective element (actus reus) can be seen by placing, transferring, paying  or  spending,  granting  or  donating,  depositing,  taking  abroad,
exchanging  or  other  actions  on  assets  (which  are  known  or  reasonably suspected  to  have  originated  from  crime).  Meanwhile,  the  subjective  element (mens  rea)  is  seen  from  the  actions  of  someone  who  knowingly,  knowingly  or reasonably suspects that assets originate from  the proceeds of crime, with the intention  of  hiding  or  disguising  these  assets.  The  obstacle  encountered  in applying the elements of the crime of money laundering originating from illegal mining  at  the  investigative  level  at  the  Directorate  of  Special  Criminal Investigation of the West Sumatra Regional Police is in terms of tracing assets because these suspects use accounts in other people's names. Another obstacle is the long time and the long distance, because there are many witnesses, expert witnesses,  PPATK,  as  well  as  the  case  being  handled,  coordination  with PPATK because distance makes it difficult. While in the filing there must be an inspection  from  PPATK.  The  letter  has  taken  a  long  time  but  until  now  it  has not been registered, because the witnesses are also far away.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  akan  bahan  galian  (tambang),  yang  meliputi emas,  perak,  tembaga,  minyak  dan  gas  bumi,  batu  bara  dan  lain-lain.  Bahan  galian  tersebut dikuasai  oleh  negara,  hak  penguasaaan  negara  berisi  wewenang  untuk  mengatur,  mengurus dan  mengawasi  pengelolaan  atau  pengusahaan  bahan  galian,  serta  berisi  kewajiban  untuk mempergunakan  nya  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  penguasaan  oleh  negara dilaksanakan  oleh  pemerintah. 1 Perkara  pidana  penambangan  tanpa  izin  merupakan  tindak pidana  yang  sangat  berbahaya  yang  mengancam  keamanan  dan  integrasi  NKRI  serta menimbulkan kerugian baik  dari  aspek  ekonomi, sosial,  dan politis. Salah satunya berujung pada tindak pidana pencucian uang akibat bisnis illegal mining. 2
Tindak  pidana Illegal  Mining merupakan  tindak  pidana,  perbuatan  pidana,  atau peristiwa  pidana  yang  terjadi  dalam  kegiatan  usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara. Sengketa  ini  berkaitan  dengan  adanya  aturan  ketentuan  pidana  dalam  peraturan  perundang- undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, baik dalam Undang-undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum itu. 3
Pada  tahun  2009  pemerintah  mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (UU  Minerba)  yang  diundangkan  tanggal  12 Januari 2009. 4 Dalam UU Minerba terdapat 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai pidana, yaitu  Pasal  158  sampai  dengan  Pasal  165  UU  Minerba.  Berkaitan  dengan  tindak  pencucian uang  merupakan  tindak  pidana  lanjutan,  maka  penulis  akan  menjelaskan  terlebih  dahulu mengenai  tindak  pidana,  tindak  pidana  pokok  dan  tindak  pidana  lanjutan.  Perkara  pidana adalah  sebuah  tindak  pidana  yang  artinya  suatu  perbuatan  atau  rangkaian  perbuatan  yang dapat dikenakan hukuman pidana, 5 dimana peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana
1 Danny Z. Herman, Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil, Kelompok Kerja Konservasi – Pusat Sumber Daya Geologi, Jakarta, 2009, hlm. 54
2 Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12.
3 Ahmad Redi, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Minera Dan Batubar a, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 54
4 Otong  Rosadi, Pertambangan  dan  Kehutanan  dalam  Perspektif  Cita  Hukum  Pancasila,  Dialektika  Hukum dan Keadilan Sosial, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 54.
5 Makalah  Pengungkapan  dan  Pembuktian  Perkara  Pidana  Melalui  Penelusuran  Hasil  Kejahatan  oleh  Ketua Mahkamah  Agung  RI  pada  acara  “Workshop  Pengungkapan  dan  Pembuktian  Perkara  Pidana  Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan” pada tanggal 9 Juni 2009 di Hotel Birawa Jakarta Selatan.
yang termasuk subjek dan objek dari peristiwa tersebut, dan tentunya peristiwa tersebut harus terdapat  perbuatannya,  dan  sesuai  dengan  yang  dilukiskan  dalam  ketentuan  hukum,  yaitu dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dapat terbukti dan dipertanggungjawabkan,  berlawanan  dengan  hukum,  serta  harus  tersedia  ancaman hukumannya.
Pengertian money  laundering atau  dalam  bahasa  Indonesia  disebut  pencucian  uang, sejauh  ini  tidak  ada  definisi  pencucian  uang  yang  bersifat  universal,  artinya  setiap  negara dapat  merumuskan  definisi  sendiri  sesuai  dengan  kondisi  negaranya. 6 Secara  sederhana pencucian  uang  diartikan  sebagai  suatu  proses  menjadikan  hasil  kejahatan  ( proceed  of crimes ) atau disebut uang kotor ( dirty money ), misalnya dari penyelundupan yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.
Polri  dalam  hal  ini  Ditreskrimsus  Polda  Sumbar  merupakan  garda  terdepan  dalam  hal pemberantasan PETI di Wilayah Hukum Sumatera Barat, bahkan Polda Sumbar sendiri telah menempatkan  PETI  sebagai  kasus  yang  mendapat  perhatian  serius  atau  diutamakan,  namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua elemen masyarakat.  Terdapat  tindak  pidana  pencucian  uang  sebagai  lanjutan  dari  hasil  yang diperoleh pada illegal mining. Perkara ini disidik oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar. Pada hari Jum’at tanggal 24 Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 pada wilayah hukum  Kepolisian  daerah Sumatera  Barat  yaitu  di  Kabupaten  Solok  Selatan,  Deddy  Purwanto  ditangkap  dengan sangkaan  telah  melanggar  ketentuan  pada  Pasal  158  UU  Minerba  yang  mengatur  mengenai usaha  penambangan  tanpa  izin.  Berdasarkan  penyidikan  yang  dilakukan  tersangka  telah terbukti  melakukan  kegiatan  penambangan  tanpa  izin.  Pada  proses  penyidikan  yang dilakukan  dalam  pengembangan  perkara  terbukti  tersangka  juga  melakukan  tindak  pidana pencucian uang terhadap hasil penambangan illegal yang dilakukan.
Permasalahan yang dibahas adalah penerapan unsur tindak pidana pencucian uang yang berasal  dari  illegal  mining  di  tingkat  penyidikan  pada  Direktorat    Reserse  Kriminal  Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat serta kendala-kendalanya.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian iadalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang penerapan unsur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari illegal mining pada tingkat  penyidikan.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normative  sebagai  pendekatan  utama,  didukung  pendekatan  yuridis  empiris.  Data yang  digunakan  adalah  data  sekunder  sebagai  data  utama  dan  data  primer  sebagai  data pendukung,  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan/studi  dokumen  dan  studi  lapangan dengan  teknik  wawancara.  Data  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam bentuk deskriptif kualitatif.
6 Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Rajagrafindo, Jakarta 2003, hlm. 49.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Yang  Berasal  Dari  Bisnis  Illegal Meaning Pada Tingkat Penyidikan
Seorang  tersangka  dapat  disebut  TPPU  oleh  penyidik  apabila  sudah    cukup  bukti, maksudnya  yaitu  kembali  lagi  ke  KUHAP  apabila  tersangka  sudah  kita  amankan  dengan barang  bukti  narkotika  terus  apabila  ada  barang  bukti  lain  seperti  aset  yang  patut  dicurigai, seperti  beberapa  kasus  yang  sering  terjadi  di  lapangan,  dimana  pada  saat  Dirkrimsus  Polda Sumbar mengamankan tersangka pertambangan ilegal ditemukan barang bukti di samping itu juga  ada  buku  tabungan  atau  tersangka  tersebut  diinformasikan  ada  memiliki  aset  yang diduga sebelumnya dia itu dalam memperoleh aset itu dari hasil pertambangan ilegal dari situ kemudian  diselidiki  dengan  cara  meminta  rekening  tersangka  tersebut,  dan  melakukan pengecekan terhadap profilnya apakah layak memiliki  transaksi  keuangan yang tidak sesuai dengan profilnya misalnya dia wiraswasta pedagang tapi dalam rekeningnya itu ada transaksi yang  mencurigakan  seperti  transaksi  puluhan  atau  ratusan  juta  dalam  waktu  hitungan  hari yang  patut  dicurigai  karena  tidak  sesuai  dengan  profil  dia  yang  pedagang  notabenenya pedagang kecil-kecilan. Patut dicurigai bahwa rekening dia itu adalah hasil dari tindak pidana pertambangan ilegal.
Sebelum  menetapkan  kasus  TPPU  penyidik  terlebih  dahulu  menggali  berbagai informasi  mengenai  tersangka  dan  kemudian  menganalisis  semua  sumber  aset  yang dimilikinya,  sehingga  kemudian  dapat  ditetapkan  sebagai  kasus  TPPU  atau  tidak.  Langkah kehati-hatian  ini  sangat  penting  untuk  dilakukan  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam menetapkan kasus TPPU atas kejahatan pertambangan ilegal.
Banyak  atau  sedikitnya  jumlah  pertambangan  ilegal  itu  tidak  menentukan  atau  tidak jadi  patokan  karena  kadang-kadang  pertambangan  tersebut  memang  penambang  besar  tapi pada saat ditangkap itu barang buktinya sedikit begitu. Selain itu, juga terdapat kasus dimana tidak  adanya  barang  bukti  pertambangan  ilegal  dari  dia  hanya  dia  yang  mengendalikan pertambangan illegal tersebut,  dialah  pelaku  utamanya  karena  dia  yang  mengendalikan memang masih ada yang di atas dia yang lebih besar itulah menjadi targer Diskrimsus Polda Sumbar karena TPPU ini juga membantu juga untuk mengungkap jaringan di atasnya karena ada transaksi keuangan atau aliran dananya yang mencurigakan itu.
Penetapan  kasus  TPPU  tidak  dilandasi  dari  banyak  atau  sedikitnya  jumlah  hasil pertambangan  ilegal  yang  ditemukan  pada  saat  penangkapan,  tetapi  lebih  memperhatikan lamanya  waktu  seseorang  tersangka  bergelut  pada  bisnis  pertambangan  illegal  tersebut. Penetapan  kasus  TPPU  juga  dimanfaatkan  untuk  mengungkap  kasus  yang  lebih  besar  dan mengungkap  jaringan  yang  terlibat,  sehingga  bisa  ditemukan  tersangka-tersangka  lainnya dalam tindak kejahatan ini.
Untuk  mengetahui  bahwa  mobil  atau  asset  yang  atas  nama  orang  lain  tersebut  milik tersangka  perlu  dilakukan  penyelidikan  lebih  lanjut.  Seperti  pada  sebuah  kasus  di  lapangan dimana  seorang  tersangka  yang  baru  membeli  mobil  sebelumnya  petugas  tidak  mengetahui kalau tersangka tersebut memiliki satu unit mobil jumlahnya ratusan juta, namun dapat dilihat dari  Riwayat  transaksi  tersangka  di  rekeningntransaksi  tersangka  di  rekeningnya  tersebut bahwa  ada  transaksi  uang  keluar  atau  penarikan  sekian  ratusan  juta,  yang  kemudian  di  usut lebih dalam kemana aliran uang tersebut misalnya mengalir ke leasing, leasing tersebut akan didalami  terus  dari  sanalah  dapat  ditemukan  aset  dari  tersangka  TPPU  tersebut.  Selain  itu,
juga dapat ditemukan dari informasi masyarakat, namun seringkali dilakukan penyelikan dari rekening transaksi tersebut.
Pemisahan  penyidikan  tindak  pidana  kejahatan  pertambangan  ilegal  dengan  tindak pidana  pencucian  uang  sangat  bergantung  pada  arah  dominan  alat  bukti  permulaan.  Jika dominan  alat  bukti  permulaan  kecenderungan  mengarah  ke  tindak  pidana  pencucian  uang maka  penyidikan  dapat  dipisahkan.  Namun,  jika  mengarah  kepada  tindak  pidana pertambangan  ilegal  sebagai  tindak  pidana  asal  maka  harus  dilakukan  penyidikan digabungkan  sehingga  dapat  dibuktikan  secara  bersamaan  secara  maksimal.  Pencarian  alat bukti  tindak  pidana  pencucian  uang  sangat  bergantung  pada  keahlian  penyidik  dalam memeriksa profil seseorang atau meminta bantuan PPATK untuk memeriksa sistem keuangan (financial  system) seseorang  sehingga  uang  tersebut  kemudian  dapat  dikeluarkan  dengan sistem  keuangan  tersebut  sebagai  uang  yang  halal.  Di  samping  itu,  jika  tidak  terdapat  di dalam  sistem  keuangan  yang  dimiliki  seseorang  maka  layaknya  penyidik  memeriksa  hasil kekayaan  yang  diperolehnya  atau  locus  delicti  dari  harta  yang  dimilikinya  apakah  sesuai dengan kelayakan penghasilan yang dihasilkan oleh seseorang.
Beberapa kasus kejahatan pertambangan illegal yang terjadi di Polda sumbar dari tahun 2021  sampai  dengan  tahun  2022  terdapat  beberapa  kasus  yang  ditetapkan  penyidik  sebagai kasus  pencucian  uang  dari  hasil  kejahatan  pertambangan  ilegal.  Di  mana  ditetapkannya beberapa kasus kejahatan pertambangan ilegal dan sebagai kasus pencucian uang dikarenakan adanya temuan bukti-bukti awal yang bisa dikenakan sebagai kasus pencucian uang.
Pertanggungjawaban  pidana  memiliki  karakteristik  yaitu  bersifat  pribadi  perorangan atau asas personal, hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas ) dan harus disesuaikan  dengan  karakteristik  dan  kondisi  pelaku  tindak  pidana.  Pertanggungjawaban dalam  hukum  pidana  merupakan  pertanggungjawaban  menurut  hukum  pidana.  Setiap  orang bertanggung  jawab  atas  segala  perbuatannya,  hanya  kelakuannya  yang  menyebabkan  hakim menjatuhkan  hukuman  yang  dipertanggungjawabkan  pada  pelakunya.  Pertanggungjawaban ini  adalah  pertanggungjawaban  pidana.  Menurut  E.Y  Kanter  dan  S.R.  Sianturi  menjelaskan bahwa: 7
Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan  dalam  mempertanggungjawabakan  perbuatannya.  Dalam  bahasa  asing dikenal  dengan  Toerekenings  vatbaarheid  dan  terdakwa  akan  dibebaskan  dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.
Secara  teoritis,  menurut  Barda  Nawawi  Arief 8 menjelaskan  bahwa  upaya  penegakan hukum  pidana  di  Indonesia  dilaksanakan  dua  cara,  yakni  Non  Penal  dan  Penal.  Non  penal (preventif)  yaitu  pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan  dengan  lebih  diarahkan  kepada proses  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  khususnya  yang  mengatur  mengenai kesusilaan.  Sedangkan  cara  Penal  (represif)  merupakan  pemberantasan  setelah  terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat  diproses  melalui  pengadilan  dan  diberikan  sanksi  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.
Salah  satu  unsur  tindak  pidana  pencucian  uang  adalah  Unsur  menempatkan yaitu, bahwa  unsur  tersebut  diatas  adalah  bersifat  alternatif,  sehingga  dalam  penerapannya  tidak
7 Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabann Pidana , Aksara Baru, Jakarta 1983, hlm. 54
8 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Prenada, Jakarta, 2017,  hlm. 63
diperlukan  terpenuhinya  seluruh  elemen  unsur,  melainkan  cukup  apabila  salah  satu  elemen unsur telah terpenuhi. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana  merupakan  unsur  selanjutnya.  Maksud  unsur  ini  adalah  bahwa  berdasarkan  hasil penyidikan dengan keterangan Para tersangka diduga bahwa uang yang dibelanjakan tersebut adalah hasil tambang illegal yang diusahakan oleh deddy Purwanto.
Selanjutnya  menurut    Penyidik  di  Ditreskrimum  Polda  Sumbar  menjelas-kan  bahwa pertimbangan  penerapan  unsur  melihat  dari  beberapa  aspek,  yakni  diantaranya  aspek kesalahan  pelaku  tindak  pidana,  aspek  motif  dan  tujuan  dilakukannya  suatu  tindak  pidana, aspek  cara melakukan tindak pidana, aspek sikap batin pelaku tindak pidana,  aspek  riwayat hidup  dan  keadaan  sosial  ekonomi,  aspek  sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah  melakukan tindak  pidana,  aspek  pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan  pelaku,  dan  aspek  tanggapan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. 9
Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yakni tindak pidana pertambangan liar tertuang di  dalam Pasal  2 ayat  (1) huruf  c bahwa  adapun harta  kekayaan dari  hasil  tindak  pidana  adalah  harta  kekayaan  yang  didapatkan  dari  bentuk,  atau  perbuatan tindak  pidana  dimana  perbuatan  tersebut  dilakukan  pada  ruang  lingkup  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perbuatan  tersebut  dapat  dikategorikan  perbuatan  tindak  pidana  pencucian  uang  apabila terdapat  kejahatan  yang  berperan  penting  dalam  memberikan  dampak  baik  secara  langsung ataupun tidak sehingga dapat menghasilkan uang, benda, harta kekayaan yakni salah satunya adalah tindak pidana Pertambangan. Penerapan unsur pidana Tindak Pidana Pencucian Uang akibat bisnis Illegal Mining pada tingkat Penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dirasa  sudah  sesuai  penerapannya  dengan  Teori  dalam Sistem Peradilan Pidana.

## Kendala  Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Pelaku  Pencucian  Uang  Yang  Berasal  Dari Illegal Mining Pada Tingkat Penyidikan
Hambatan yuridis disini mengandung maksud tidak hanya sebatas peraturan perundang- undangan  saja  akan  tetapi  lebih  luas  lagi  yakni  bagian  dalam  dari  hukum  itu  sendiri  terdiri atas  penegak  hukum,  hukum  atau  aturan  dan  sarana  serta  fasilitas.  Hambatan  yuridis  yang dihadapi penyidik dalam pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana pertambangan ilegal), sebagai berikut:
Menurut  hasil  wawancara  dengan  penyidik  pada  ditreskrimsus  polda  sumbar 10 diperoleh  informasi  bahwa  terdapatbanyak  kendala  dalam  penerapan  unsur  pidana  dalam kasus  Pemberantasan  TPPU  yang  sudah  dilakukan    koordinasi  dengan  perbankan  namun pihak perbankan tidak mau memberikan informasi nasabahnya walaupun sudah berulangkali masukan surat karena pihak bank merasa takut jika memberikan informasi dapat menurunkan tingkat  kepercayaannya  terhadap  Bank  tersebut.  Kemudain  hal  serupa  juga  terjadi  pada koordinasi  dengan  instansi  lain  yakni  tidak  mau  memberikan  informasi  karena  rahasia. Kadang  Petugas  diopor  ke  PPATK,  yang  memiliki  jarak  yang  sangat  jauh.  Kemudian  ada
9 Wawancara dengan bapak AKP Kusnedi penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumbar pada tanggal 30 April 2022
10 Wawancara dengan Bapak Kompol Firdaus penyidik TPPU pada Ditreskrimsus Polda Sumbar , 12 desember 2022
juga  transaksi  yang  dilakukan  secara  tunai  hal  itu  juga  jadi  kendala  karena  sangat  sulit menemukan  buktinya  karena  sebagian  besar  transaksi  tunai  tidak  memiliki  bukti  transaksi pembayaran  dan  sebagian  besar  juga  tidak  ada  saksi  yang  menyaksikan  terjadinya  transaksi itu.
Pengaturan  mengenai  pemisahan  di  atas  penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang dengan  tindak  pidana  asal  (tindak  pidana  pertambangan  ilegal)  tidak  secara  tegas menyebutkan klausula terkait pemisahan penyidikan akan tetapi justru memuat kata “dapat” yang  masih  dapat  diberi  arti,  yakni  boleh  dilaksanakan  atau  boleh  tidak  dilaksanakan sehingga walaupun telah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan penguatan terkait  pasal  di  atas,  yakni  boleh  terjadi  pemisahan  penyidikan.  Akan  tetapi,  sudah sepantasnya  kata  “wajib”  yang  tercantum  untuk  menggantikan  klasula  kata  dapat  sehingga jika  ditemukan  alat  bukti  yang  dominan  mengarah  kepada  tindak  pidana  pencucian  uang maka akan menjadi “wajib dipisah penyidikan” tidak lagi “dapat dipisah penyidikan”.
Selanjutnya, untuk mempertegas pemisahan penyidikan antara tindak pidana pencucian uang  dengan  tindak  pidana  asal  (pertambangan  ilegal)  sebaiknya  dipastikan  bahwa  hasil pemeriksaan  PPATK  seharusnya  dapat  dijadikan  alat  bukti  dalam  persidangan  tidak  hanya sekedar  rekomendasi  bagi  penyidik  (harus  dilakukan  perubahan  isi  pasal  yang  mengatur perihal  tersebut  pada  Undang-  Undang  No.  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantas  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang)  sehingga  potensi  untuk  dilakukan  pemisahan penyidikan  dapat  lebih  besar  dan  tujuan  dari  lahirnya  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dapat  tercapai  secara maksimal.
Kedua,  Faktor  Penegak  Hukum.  Penegak  hukum  merupakan  golongan  panutan  dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.  Mereka  harus  dapat  berkomunikasi  dan  mendapatkan  pengertian  dari  golongan sasaran,  di  samping  mampu  membawakan  atau  menjalankan  peranan  yang  dapat  diterima oleh  mereka.  Kecuali  dari  itu,  maka  golongan  panutan  harus  dapat  memanfaatkan  unsur- unsur  pola  tradisional  tertentu,  sehingga  menggairahkan  partisipasi  dari  golongan  sasaran atau masyarakat.
Banyak  kendala  yang  dialami  dalam  penyidikan  TPPU,  salah  satunya  dalam  hal penelusuran  mengenai  Asset  karena  para  tersangka  ini  memakai  rekening  atas  nama  orang lain. Contoh A tertangkap dalam kasus pertambangan ilegal kemudian Asset atas nama orang lain  tersebut  B,  C  dan  D  seperti  itu.  Jadi  untuk  membongkar  atas  nama  orang  lain  tersebut disitulah  kesulitan  penyidik  karena  itu  adalah  rahasia  bank,  karena  bank  mau  memberikan data  itu  setelah  dijadikan  tersangka  terlebih  dahulu  barulah  bank  mau  memberikan  data nasabahnya.  Sementara  B,  C  dan  D  tersebut  tidak  tahu  keberadaannya  di  mana,  kadang- kadang itu hanya nama-nama orang fiktif saja. Hal tersebut seringkali terjadi, dimana pelaku itu  menggunakan  nama  fiktif.  Tetapi  kalau  atas  nama  keluarga  dari  pelaku  sendiri  itu  tidak sulit  untuk  mencari.  Tapi  kalau  atas  nama  orang  lain  tersebut  susah  karena  alasan  undang- undang kerahasiaan bank itu.
Asset  tadi  yang  diperbankan  itu  kalau  bukan  dia  belum  tersangka  seperti  yang dijelaskan  tadi  misalnya  pelakunya  menyimpan  uang  atas  nama  B,C  dan  D  bank  tidak  mau kasih  dengan  kita  dengan  alasan  B,  C  dan  D  belum  tersangka  begitu.  Jadi  salah  satu  cara kami membongkar Asset yang bukan atas nama dia ini kami meminta informasi ke PPATK
cuma dari PPATK ini informasi yang diberikan ke kami ini untuk mengetahui siapa identitas B, C dan D ini mau memakan waktu sampai 6 bulan kemudian ada juga 1 tahun. Sementara namanya  uang  dari  rekening  itu  kan  cepat  berpindahnya  itulah  salah  satu  kendala.  Kalau  di TPPU itukan Asset yang kita cari untuk mendapatkan uang negara itu masuk ke kas negara lagi.
Kendalanya masalah waktu  yang lama dan jarak yang jauh  karena banyak yang harus diperiksa  saksi,  saksi  ahli,  PPATK  juga  seperti  kasus  yang  sedang  ditangani  ini  koordinasi bersama  PPATK  karena  jarak  jadi  sulit.  Sementara  dalam  pemberkasannya  harus  ada pemeriksaan dari PPATK. Surat  sudah lama tapi sampai sekarang belum juga registrasinya. Dikarenakan saksinya juga jauh.

## KESIMPULAN
Melakukan  penelusuran  aset  dan  aktivitas  keuangan  tersangka  sedetil  mungkin  pihak penyidik dapat membuat suatu regulasi khusus sehingga pihak Bank atau Lembaga keuangan dapat membuka akses dengan mudah dan tidak berbelit belit. Dalam pemeriksaan saksi, saksi ahli,  PPATK  penyidik  dapat  membuat  suatu  formulasi  aturan  yangn  dapat  memudahkan dalam pemeriksaan saksi saksi tersebut dan tidak memakan jangka waktu lama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Redi, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Pertambangan  Minera  Dan  Batubar a,  Sinar Grafika, Jakarta, 2016
Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Prenada, Jakarta, 2017 Danny Z. Herman, Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan  Skala  Kecil, Kelompok  Kerja  Konservasi  –  Pusat  Sumber  Daya Geologi, Jakarta, 2009
Otong  Rosadi, Pertambangan  dan  Kehutanan  dalam  Perspektif  Cita  Hukum  Pancasila, Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial, Thafa Media, Yogyakarta, 2012. Roeslan  Saleh. Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawabann  Pidana ,  Aksara  Baru,  Jakarta 1983.
Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
Yenti  Garnasih, Kriminalisasi  Pencucian  Uang  (Money  Laundering), Rajagrafindo,  Jakarta 2003
Makalah  Pengungkapan  dan  Pembuktian  Perkara  Pidana  Melalui  Penelusuran  Hasil Kejahatan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada acara “ Workshop Pengungkapan dan Pembuktian  Perkara  Pidana  Melalui  Penelusuran  Hasil  Kejahatan” pada  tanggal  9 Juni 2009 di Hotel Birawa Jakarta Selatan.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Penambangan;
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan  Pengendalian  Penanganan  Perkara  Pidana  di  Lingkungan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia;
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Sistem Informasi Penyidikan;
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan  Polri  Nomor  14  Tahun  2018  Tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kepolisian Daerah.