Rusdin  Alauddin,  Bahri  Conoras,  Syawal  Abdul  Ajid  (2023) Efektivitas  Sidang  di  Luar  Gedung  dalam Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Labuha, (8) 11, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## EFEKTIVITAS SIDANG DI LUAR GEDUNG DALAM WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA LABUHA
Rusdin Alauddin*, Bahri Conoras, Syawal Abdul Ajid Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Email: *rusdin1973alauddin@gmail.com, hatisatria20@gmail.com, syawalabdulajid23@gmail.com

## Abstrak
Sidang  di  luar  gedung  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mendekatkan  akses keadilan kepada masyarakat. Hal ini penting, mengingat masih banyak masyarakat yang  kesulitan  untuk  mengakses  keadilan  di  pengadilan  karena  berbagai  faktor, seperti  jarak,  biaya,  dan  waktu.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis efektivitas  sidang  di  luar  gedung  dalam  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama Labuha.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Data dikumpulkan melalui observasi langsung saat sidang di luar gedung berlangsung, wawancara  dengan  hakim,  panitera,  dan  pihak  yang  terlibat  dalam  sidang,  serta studi  dokumen  seperti  berita  acara  sidang  dan  putusan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa sidang di luar gedung efektif dalam menyelesaikan perkara di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha. Waktu penyelesaian perkara melalui sidang  di  luar  gedung lebih cepat  dibandingkan  dengan  sidang  di  dalam  gedung. Selain itu, sidang di luar gedung juga memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang dapat mempengaruhi efektivitas sidang di luar gedung.
Kata Kunci: Sidang Luar Gedung, Wilayah Yuridiksi, Pengadilan Agama Labuha

## Abstract
Out-of-court hearings are one of the efforts to bring access to justice closer to the community.  This  is  important,  given  that  there  are  still  many  people  who  find  it difficult to access justice in court due to various factors, such as distance, cost and time. This study aims to analyze the effectiveness of out-of-house trials within the jurisdiction  of  the  Labuha  Religious  Court.  This  study  used  qualitative  research methods.  Data  were  collected  through  direct  observation  when  an  out-of-house hearing  took  place,  interviews  with  judges,  clerks,  and  parties  involved  in  the hearing,  as  well  as  document  studies  such  as  court  minutes  and  decisions.  The results showed that out-of-house sessions were effective in resolving cases in the jurisdiction of the Labuha Religious Court. The time to resolve cases through out- of-building hearings is faster than in-building hearings. In addition, out-of-building hearings also provide access to justice for people living in remote areas. However,
there are still some obstacles such as limited infrastructure and facilities that can affect the effectiveness of trials outside the building.
Keywords: Outdoor Court, Jurisdiction, Labuha Religious Court.

## Pendahuluan
Inovasi  dan  gagasan  Mahkamah  Agung  dalam  memberikan  pelayanan  terbaik semakin hari semakin di gencarkan seakan-akan tiada henti untuk memberikan pelayanan serta  kepuasan  terhadap  para  pencari  keadilan,  perubahan  dalam  pelayanan  tersebut, diberlakukan oleh Mahkamah Agung di semua instansi yang berada di bawah naungan Mahkamah  Agung  yakni,  Peradilan  Negeri,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Tata  Usaha Negara dan Peradilan Militer (Manan, 2005).
Dari keempat Peradilan tersebut khusus untuk lingkungan Peradilan Agama yang berada  di  bawah    tanggung  jawab  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  selalu melakukan  inovasi  dan  menawarkan  program-program  yang  sangat  membantu  dan memudahkan  masyarakat  khususnya  bagi  masyarakat  muslim  dalam  hal  berperkara  di Pengadilan Agama, untuk Pengadilan Agama sendiri mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara  perceraian  khusus  warga  yang  beragama  Islam,  tidak  hanya  perkara perceraian, ada juga perkara voluntair atau permohonan berupa penetapan ahli waris dan lain-lain.
Kemudian dari sekian banyaknya program mahkamah agung salah satunya adalah Program Sidang Keliling, sekedar untuk di ketahui  siding keliling adalah sidang diluar Gedung  Pengadilan  yang  bertujuan  memberikan  akses  yang  mudah,  biaya  murah  dan cepat kepada masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal di pelosok yang jauh, serta sulit terjangkau dan membutuhkan biaya transportasi  yang tidak sedikit hanya untuk mendaftarkan perkaranya ke Kantor Pengadilan Agama.
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Pokok-Pokok Perkawinan  (selanjutnya  ditulis  UU  No.  1  Tahun  1974),  Perkawinan  memiliki  tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Meskipun  demikian,  tidak  setiap  perkawinan  akan  mencapai  tujuan  yang  baik. Kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang tidak berlangsung lama, dalam arti perkawinan tersebut tidak berujung pada kebahagiaan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian walaupun sebelum menikah pasangan suami istri tersebut telah penuh  kehati-hatian  dalam  menjatuhkan  pilihannya.  Perceraian  merupakan  sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq (Sabiq & Sunnah, 1994).
Di negara Indonesia perceraian diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak. Pengadilan yang dimaksud yakni Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam sedangkan di luar agama Islam menjadi kewenangan Peradilan Umum (Rasyid & Roihan, 2016).
Secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 membagi  sebab-sebab  putusnya  perkawinan  ke  dalam  3  (tiga)  golongan,  yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 yakni: a) karena kematian salah satu pihak; b) perceraian; dan c) putusan pengadilan.
Perceraian di muka pengadilan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jika diajukan oleh pihak  suami  disebut  cerai  talak  dan  jika  diajukan  oleh  pihak  istri  disebut  cerai  gugat. Adapun cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, sedangkan cerai gugat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri Peradilan Agama sebagai salah satu badan di lingkungan peradilan menurut Yahya Harahap, sebagai salah satu bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman (Judicial Power)  di  negara  Republik  Indonesia,  selain  berfungsi  sebagai  pengayom  masyarakat pencari  keadilan  yang  beragama  Islam,  juga  mempunyai  upaya  untuk  menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum (Harahap, 2003).
Perceraian di muka Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni cerai talak  yang  diajukan  oleh  suami  dan  cerai  gugat  yang  diajukan  oleh  istri.  Permohonan suami untuk menceraikan isterinya dengan cerai talak, diajukan oleh suami (pemohon) kepada  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  kediaman  istri  (termohon).  Bila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin  pemohon  dan  atau  bila  termohon  bertempat  kediaman  diluar  negeri  maka permohonan  yang  diajukan  pemohon  ke  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat kediaman pemohon.
Sedangkan  perceraian  diajukan  oleh  isteri  (penggugat)  atau  kuasanya  ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri (penggugat). Bila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami), dan atau bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman tergugat (Rasyid & Roihan, 2016).
Berdasarkan  pengamatan,  rata-rata  masyarakat  miskin  dan  awam  hukum menganggap  Pengadilan  Agama  adalah  sebuah  momok  yang  menakutkan,  sehingga pandangan  masyarakat  tersebut  menjadi  hambatan  utama  (Salim  &  Nurbani,  2017). Selain  itu,  dalam  masalah  keuangan  untuk  mengakses  yang  berkaitan  dengan  biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan pun menjadi alasan untuk tidak  mereka  lakukan.  Masyarakat  miskin  yang  umumnya  minim  pengetahuan dikarenakan jauh dari akses beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan cenderung kaku, formal serta prosedural. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi para penegak hukum agar keadilan tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja melainkan juga menjangkau semua kalangan masyarakat (Atmasasmita, 2001).
Kemudian  karena  temuan  inilah  Mahkamah  Agung  membuat  aturan  yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman  Pemberian  Bantuan  Hukum.  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang terdiri  dari  ribuan  pulau.  Hubungan  antara  pulau  yang  satu  dengan  pulau  yang  lain kadang-kadang sulit dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana.
Sementara  itu,  keberadaan  kantor-kantor  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syar’iyah  yang  berkedudukan  di  ibukota  Kabupaten  atau  Kota,  banyak  menimbulkan kesulitan bagi pencari keadilan pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatanginya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit.
Selain itu, masih banyak Kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, yang belum dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. Kondisi objektif territorial tersebut merupakan  salah  satu  problema  yang  menghambat  para  pencari  keadilan  untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari pengadilan.
Menurut Roihan A. Rasyid Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 17 ayat 1  menggariskan  sidang  diharuskan  pemeriksaan  perkaranya  di  Pengadilan  dan  terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Selanjutnya di dalam Undang- Undang Nommor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989  Pasal  4  ayat  1  menyatakan  bahwa  Pengadilan  Agama  berkedudukan  di  Ibukota Kabupaten/Kota.
Selain  kendala  lokasi  yang  jauh  dan  sulit,  mereka  juga  dihadapkan  kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal  mereka  di  daerah-daerah  pedalaman  dan  terpencil  dengan  kantor  pengadilan tersebut.  Sedangkan  mereka  merupakan  warga  negara  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar.  Banyak  permasalahan  hidup  mereka  yang  membutuhkan  perlindungan  hukum, baik  dalam  kehidupan  rumah  tangga,  maupun  sosial  ekonomi.  Problema  hukum  yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (justice for the poor) (Rahardjo, 2000).
Salah  satu  bentuk  pelayanan  maksimal  yang  diberikan  pengadilan  adalah menyelenggarakan  sidang  keliling  guna  melayani  pencari  keadilan  yang  tidak  mampu baik secara ekonomi, transportasi, maupun sosial di daerah-daerah yang lokasinya jauh dari  kantor  Pengadilan  Agama  (Abubakar  &  Rahman,  2020).  Untuk  itulah  diperlukan adanya  sidang  keliling  pengadilan  guna  memberi  pelayanan  hukum  dan  keadilan  bagi pencari keadilan yang membutuhkan.
Melalui  sidang  keliling,  masyarakat  yang  bertempat  tinggal  jauh  dari  kantor Pengadilan  Agama  dan  tidak  mampu  mengakseskan  perkaranya  ke  pengadilan  karena miskin dan biaya tranportasi yang besar, Mahkamah Agung merespon hasil survei yang telah dilaksanakan oleh IALDF (Indonesia Australia Legal Development Facility) pada tahun 2007 terhadap pelayanan Peradilan Agama bagi masyarakat. Diharapkan, bahwa Pengadilan Agama dapat menjadi lebih mudah diakses oleh kelompok- kelompok yang saat ini tidak membawa perkara mereka ke pengadilan, padahal mereka memiliki masalah yang  berhubungan  dengan  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  dan  memberikan  tingkat pelayanan yang lebih baik.
Pengadilan Agama Kabupaten Labuha  adalah salah satu Pengadilan Agama yang mengikuti kebijakan yang dibuat Mahkamah Agung untuk berusaha menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan tumbuh dimasyarakat serta meberikan
kemudahan-  kemudahan  hukum.  Salah  satu  upayanya  yaitu  dengan  melaksanakan pemeriksaan perkara tersendiri diluar ruang gedung sidang pengadilan berkedudukan.
Pemerikasaan tersebut dilaksanakan di Desa atau tempat yang memang terindikasi adanya  masyarakat  yang  terbilang  sulit  unruk  melakukan  akses  ke  Pengadilan  yang kemudian  sidang  pemeriksaan  tersebut  dikenal  dengan  sebutan  sidang  keliling.  Sidang keliling,  atau  sidang  di  luar  gedung  Pengadilan, merupakan  salah  satu  penjabaran dari acces  to  justice,  yang  telah  menjadi  komitmen  masyarakat  hukum  di  banyak  negara. Sidang  keliling  ini  merupakan  langkah  untuk  mendekatkan  “pelayanan  hukum  dan keadilan” kepada masyarakat (Soekanto, 1988).
Sebagai program pengembangan dari asas acces to justice, sidang keliling mesti mendapat  perhatian  dari  semua  pihak  yang  terkait,  sehingga  keadilan  dapat  terjangkau oleh setiap orang (justice for all).  Manfaat dari sidang keliling adalah lokasi sidang lebih dekat dengan cepat tinggal yang mengajukan perkara, biaya transportasi lebih ringan, dan menghemat waktu (Hidayatullah, 2016). Dengan adanya sidang keliling pencari keadilan yang  kurang  mampu  khususnya,  dapat  sedikit  terbantu  karena  tidak  perlu  lagi mengeluarkan biaya besar untuk berpekara di pengadilan serta tidak lagi memakan waktu yang lama (Wardana, 2022).
Namun  dibalik  cita-cita  besar  diberlakukannya  sidang  keliling  masih  banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama. Minimnya anggaran yang  diberikan  oleh  Mahkamah  Agung  membuat  Pengadilan  Agama  hanya  dapat melakukan  sidang  keliling  beberapa  kali  dalam  setahun.  Selain  itu  hukum  acara  yang digunakan  sama  dengan  hukum  acara  yang  digunakan  di  Pengadilan  Agama,  sehingga menimbulkan beberapa masalah terkait dengan pemanggilan para pihak yang tidak hadir dalam persidangan, tahap jawab-menjawab, dan pembuktian (Abadi & Malang, 2021). Pemanggilan pihak yang tidak hadir dalam sidang keliling tetap mengacu pada tata cara pemanggilan  sebagaimana  biasa  dengan  memperhatikan  tenggang  waktu  pemanggilan dan alasan tidak hadirnya para pihak.
Dengan  minimnya  waktu  sidang  keliling  tersebut  tidak  mesti  perkara  selesai dalam  sidang  keliling,  tetapi  harus  diselesaikan  di  Pengadilan  Agama.  Hal  ini dikarenakan  masih  banyak  tahapan  yang  harus  dilalui  dalam  persidangan  dari  awal sampai  akhir  putusan,  sehingga  bagi  pihak  yang  perkaranya  tidak  dapat  diselesaikan dalam  sidang  keliling  harus  melakukan  sidang  kembali  ke  Kantor  Pengadilan  Agama. Karena lokasi Pengadilan Agama yang jauh hal tersebut tentunya akan menyulitkan bagi masyarakat,  mengingat  sidang  keliling  salah  satu  tujuannya  untuk  meringankan  atau memudahkan bagi para pihak yang kurang mampu (justice for the poor).
Perumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam bentuk pertanyaan, yaitu: 1) Bagaimanakah  Efektivitas  Pelaksanaan  sidang  di  luar  gedung  Pengadilan  Agama Labuha?  2)  Apakah  yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  sidang  di  luar  gedung Pengadilan  Agama  Labuha?  Tujuan  penelitian  sebagai  berikut:  1)  Untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  Efektivitas  Pelaksanaan  sidang  di  luar  gedung Pengadilan  Agama  Labuha  sebagaimana  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  2)
Untuk menganalisis kendala dalam pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Labuha.
Manfaat penelitian secara teoritis; Memperkaya kajian teoritis dan Memberikan pengayaan  kajian  tentang  efektivitas  sidang  di  luar  gedung  dalam  penerapan  asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  di  Pengadilan  Agama  Labuha.  Manfaat  penelitian secara praktis; Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Pengadilan Agama Labuha dalam mengefektifkan sidang di luar gedung dan sebagai bahan pertimbangan kepada Pengadilan Agama Labuha dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan efektivitas sidang di luar gedung.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penyelidikan  hukum  empiris.  Metode penyelidikan hukum empiris. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan live case  study  sebagai    pendekatan  terhadap  peristiwa  hukum  dimana  persidangan  masih berlangsung. Oleh karena itu, penulis akan melakukan pengamatan atau studi langsung di tempat untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyelesaian penulisan ini.
Menurut  Abdulkadir  Muhammad  yang  dimaksud  sebagai  penelitian  hukum empiris  adalah  penelitian  yang  menggunakan  studi  kasus  hukum  normatif  dan  empiris berupa produk perbuatan hukum. Karena penelitian hukum empiris (terapan) didasarkan pada norma hukum positif tertulis yang berlaku untuk peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat,  penelitian  selalu  melibatkan  kombinasi  dua  tingkat  penelitian:  1) Langkah pertama adalah mempelajari hukum normatif yang berlaku; 2) Langkah kedua adalah  aplikasi  untuk  peristiwa  konkret  untuk  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan. Penerapan ini dapat dicapai melalui langkah-langkah konkrit dan dokumentasi hukum.
Hasil dari implementasi tersebut menghasilkan pemahaman tentang implementasi penegakan  hukum  normatif,  apakah  dipelajari  dengan  baik  atau  tidak.  Untuk  kedua langkah  ini,  Anda  memerlukan  data  sekunder  dan    primer.  Dalam  penelitian  hukum empiris, peneliti tidak hanya memikirkan masalah hukum normatif (hukum yang tertulis dalam  buku),  tetapi  juga  teknis  dan  hukum,  seperti  mesin  yang  menghasilkan  dan menghasilkan  hasil tertentu  dari    proses  mesin  yang  digunakan  untuk mengoperasikan berbagai peraturan. Tentu saja harus wajib, tapi itu wajar mengingat  sifat norma hukum yang "seharusnya".
Selanjutnya,  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  dari  perspektif  ilmu-ilmu  sosial, pengakuan  bahwa  hukum  bukan  hanya  norma  hukum  atau  teknik  kerja,  tetapi  sebuah fenomena  sosial  dan  terkait  dengan  perilaku  manusia  di  tengah-tengahnya.  pergeseran kehidupan  sosial  yang  unik  dan  khas  yang  menarik  untuk  dikaji  karena  sifatnya  yang normatif dan deskriptif (Fuady, 2007).
Dilihat  dari  formatnya,  penelitian  ini  termasuk  dalam  bentuk  survei  deskriptif yang bertujuan untuk menyediakan data yang diteliti, seperti ditunjukkan dalam Setiono, oleh  karena  itu,  peneliti  menggunakan  norma  dan  aturan  hukum  yang  berlaku  untuk menyelidiki  dan  menyempurnakan  rumusan  masalah  dan  memberikan  solusi  hukum
terhadap masalah tersebut. Untuk mendukung kajian normatif ini, peneliti tidak menutup kemungkinan untuk memperoleh data di lapangan untuk mengkaji lebih lanjut rumusan masalah penelitian.
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode empiris yang menitikberatkan pada aspek hukum subjek penyidikan, serta pendekatan empiris untuk memahami tentang pelaksaan sidang di luar gedung di Pengadilan Agama Labuha. Sesuai dengan judulnya penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Labuha  yang  beralamatkan  di  Jl.  Karet Putih, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.
Ada dua cara yang diambil dalam penelitian ini, yaitu: a. Data Primer
Data primer berasal dari wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama, Panitera, juru sita dan masyarakat.
b. Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  dokumen–dokumen  yang terkait dengan pelaksanaan sidang di luar gedung antara lain: 1) Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 2) Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  No.  10  Tahun  2010  Tentang  pedoman  pemberian bantuan  hukum,  Lampiran  B,  pedoman  pemberian  bantuan  hukum  di  lingkungan peradilan Agama, Bab I pendahuluan. 3) Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI  Urusan  Lingkungan  Pengadilan  Agama  No.1/SK/TUADA-AG/I/2013  Tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama. 4) Keputusan Ketua Muda Urusan  Lingkungan  Peradilan  Ag  3  ama  dan  Sekretaris  Mahkamah  Agung  RI  No 04/TUADA-AG/II/2011  Tentang  Pelaksanaan  SEMA  RI  No.  10  Tahun  2010  Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B. Bab III, Pasal 6. 5) SEMA RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan HukuRedaksi Sinar Grafika, Peraturan Lengkap Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), cet ke-1.

## Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Pustaka
Studi  Pustaka  dilakukan  dengan  mengkaji  informasi  yang  diperoleh  dari  buku- buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan,  buku tahunan, ensiklopedia,  dan  sumber-sumber tertulis  baik cetak  maupun elektronik lain.
b. Wawancara
Wawancara  dilakukan  dengan  menggunakan  pertanyaan  dan  jawaban  langsung dan rinci dengan subjek penelitian tentang topik yang terkait dengan masalah.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif.  Artinya,  dilakukan  dengan mengolah data dan menyajikan data yang digunakan dengan mendeskripsikan  hasil data dari  Pengadilan  Agama  Labuha.  Dari  data  yang  diperoleh  kemudian  diedit  secara
sistematis setelah seleksi berorientasi masalah dan uji kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan dibahas secara teoritis dalam kaitannya dengan kenyataan di lapangan untuk menarik  kesimpulan  dalam  format  berikut:  Deskripsi  Pengadilan  Agama  Labuha, pelaksanaan  sidang  Di  luar  Gedung  Pengadilan  Agama  Labuha,  dan  kendala  yang  di hadapi dalam pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Labuha. Diharapkan juga ada pembahasan terkait solusi atas permasalahan mengenai kendala sidang di luar gedung.

## Hasil dan Pembahasan
Sidang keliling atau sidang di luar gedung adalah sidang yang dilakukan di luar gedung  pengadilan,  seperti  sidang  yang  diadakan  di  kecamatan  dan  lokasi  lainnya. Menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2014,  "Sidang  di  Luar  Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara berkala atau ad hoc oleh pengadilan di  suatu  tempat  yang  termasuk  dalam  wilayah  hukumnya,  tetapi  di  luar  gedung pengadilan.  Prinsip  utamanya  adalah  kesederhanaan,  kecepatan,  dan  biaya  ringan” (Mustafa, 2023).
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  tahun  2014  tentang  pedoman  pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan mendefinisikan "sidang di luar  gedung  pengadilan"  atau  yang  biasa  disebut  "sidang  keliling"  sebagai  salah  satu bentuk bantuan hukum. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan secara berkala  atau  secara  ad  hoc  oleh  pengadilan  di  suatu  tempat  yang  berada  di  wilayah hukumnya namun di luar gedung pengadilan (Alindah, Ilyas, & Izzah, 2022).
Prosedur  Layanan  Sidang  di  Gedung  Pengadilan  meliputi:  1)  Pengadilan  dapat menyelenggarakan  sidang  di  luar  gedung  Pengadilan  berdasarkan  pada  karakterisitik jumlah perkara dan keterjangakauan wilayah. 2) Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung  Pengadilan  dapaat  ditetapkan  malalui  koordinasi  antara  Pengadilan  dengan Pemerintah  Daerah  atau  insitansi  lain.  3)  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Agama,  dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.
Dalam  menyelenggarakan  sidang  di luar gedung  pengadilan,  pengadilan  secara terpadu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah atau kementerian/lembaga lain yang  berwenang  untuk  keperluan  penertiban  dokumen-dolumen  sebagai  akibar  dari putusan  pengadilan  pada  sidang  di  luar  gedung  pengadilan.  Sidang  di  luar  gedung pengadilan  dapat  dilaksanakan  secara  terpadu  dengan  layanan  posbakum  pengadilan. Pengadilan  dapat  berkoordinasi  dengna  Lembaga  Pemberi  Layanan  Posbakum Pengadilan  untuk  meelakukan  pendataan  kebutuhan  dan  koordinasi  penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan yang terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.
Sidang di luar pengadilan ini juga dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Labuha. Pengadilan Agama Labuhan berlokasi di Jln. Karet Putih, Kp. Makian, Kec. Bacan Sel., Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Pengadilan Agama Labuha saat ini sedang melaksanakan  sidang  di  luar  gedung  pengadilan  di  Pulau  Taliabu,  Maluku  Utara. Meskipun  menempuh  perjalanan  yang  cukup  jauh,  Ketua,  Wakil  Ketua,  Hakim,  dan Panitera  Pengganti  Pengadilan  Agama  Labuha  tetap  semangat  dalam  mempersiapkan segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  dalam  persidangan.  Terlebih  lagi,  delegasi  dari Pengadilan  Agama  Labuha  mendapatkan  dukungan  yang  luar  biasa  dari  pemerintah daerah Pulau Taliabu pada tanggal 13 Februari lalu. Dalam mempersiapkan lokasi sidang,
Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Kasubag PTIP Pengadilan Negeri Bobong, dan Kabag Hukum Pemda Pulau Taliabu juga turut membantu mempersiapkan ruangan.

## Gambar 1 Persiapan Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Labuha
Pengadilan  biasanya  melaksanakan  sidang  keliling  di  balai  sidang  pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat  yang  tinggal  jauh  dari  kantor  pengadilan.  Langkah-langkah  untuk mengajukan perkara pada sidang keliling:
Langkah  1:  Pencarian  Informasi  Sidang  Keliling  Dapat  dilakukan  dengan menghubungi  kantor  pengadilan  setempat,  melalui  telepon,  situs  web  pengadilan, kantor  kecamatan,  atau  kantor  desa.  Pastikan  mendapatkan  informasi  yang  akurat mengenai  jadwal,  lokasi  sidang  keliling,  biaya  perkara,  dan  prosedur  pengajuan perkara.
Langkah  2:  Melengkapi  Persyaratan  Administrasi  Diperlukan  persyaratan administratif,  seperti  surat  gugatan  atau  permohonan  yang  lengkap,  dokumen- dokumen yang sesuai dengan jenis perkara, dan membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan. Bagi yang tidak mampu, bisa mengajukan permohonan prodeo atau beperkara  secara  gratis.  Saksi  yang  mengetahui  permasalahan  harus  hadir  saat persidangan.
Langkah  3:  Mengikuti  Proses  Persidangan  Datang  tepat  waktu  ke  tempat  sidang keliling  bersama  saksi, membawa  bukti  pembayaran,  dan  salinan  dokumen  perkara. Ikuti  seluruh  proses  persidangan  dengan  tertib  dan  pakaian  sopan.  Jika  tidak  dapat hadir, pemeriksaan sidang bisa ditunda.
Langkah 4: Setelah Perkara Diputus Setelah perkara diputuskan, salinan putusan bisa diambil di Pengadilan atau tempat sidang keliling.
Sidang  di  Luar  Gedung  Pengadilan  Agama  Labuha memiliki  beberapa  dampak yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Akses Keadilan yang Lebih Mudah
Sidang di luar gedung memungkinkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau untuk mendapatkan akses keadilan yang lebih mudah. Dengan adanya sidang di luar gedung, masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke pengadilan untuk menghadiri sidang, sehingga meminimalisir hambatan geografis dan transportasi.

## 2. Efisiensi Waktu
Sidang di luar gedung dapat membantu mengurangi waktu penyelesaian perkara. Dengan  mengadakan  sidang  di  tempat  yang  lebih  dekat  dengan  masyarakat,  proses persidangan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat. Hal ini dapat mengurangi beban kerja pengadilan dan mempercepat penyelesaian perkara.

## 3. Akses Keadilan bagi Daerah Terpencil
Sidang di luar gedung pengadilan memberikan akses keadilan yang lebih mudah bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  terpencil.  Dalam  kondisi  geografis  yang  sulit dijangkau,  masyarakat  tidak  perlu  melakukan  perjalanan  jauh  ke  pengadilan  untuk menghadiri sidang. Sidang di luar gedung memungkinkan pengadilan mendatangi daerah- daerah tersebut, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menghadiri persidangan dan memperoleh akses keadilan yang setara dengan daerah lainnya.

## 4. Penghematan Biaya
Sidang  di  luar  gedung  juga  dapat  memberikan  dampak  positif  dalam  hal penghematan  biaya.  Masyarakat  tidak  perlu  mengeluarkan  biaya  transportasi  dan akomodasi  yang  mahal  untuk  menghadiri  sidang  di  pengadilan  yang  jauh.  Selain  itu, pengadilan juga dapat mengurangi biaya operasional dengan tidak perlu menyewa ruang sidang di gedung pengadilan.

## 5. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat
Dengan  adanya  sidang  di  luar  gedung,  masyarakat  dapat  lebih  terlibat  dalam proses peradilan. Mereka dapat dengan mudah menghadiri sidang dan melihat langsung bagaimana proses persidangan berlangsung. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

## 6. Penyelesaian Konflik Secara Damai
Sidang  di  luar  gedung  juga  memberikan  kesempatan  bagi  pihak  yang  terlibat dalam perkara untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai melalui mediasi atau negosiasi.  Dengan  suasana  yang  lebih  santai  dan  tidak  formal  seperti  di  gedung pengadilan,  pihak-pihak  yang  bersengketa  dapat  lebih  mudah  mencapai  kesepakatan tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang.
Dampak-dampak  tersebut  menunjukkan  pentingnya  pelaksanaan  sidang  di  luar gedung Pengadilan Agama Labuha dalam memberikan akses keadilan yang lebih luas, efisiensi waktu, penghematan biaya, keterlibatan masyarakat, dan penyelesaian konflik yang  lebih  baik.  Semua  perkara  pada  dasarnya  dapat  diajukan melalui  sidang  keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan  melalui  sidang  keliling,  di  antaranya  adalah:  a)  Itsbat  nikah: pengesahan/pencacatan  nikah  bagi  pernikahan  yang  tidak  terdaftar  di  KUA.  b)  Cerai gugat:  gugatan  cerai  yang  ajukan  oleh  istri.  c)  Cerai  talak:  permohonan  cerai  yang diajukan oleh suami. d) Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian. e) Hak asuh anak: Gugatan atau  permohonan  hak  asuh  anak  yang  belum  dewasa.  f)  Penetapan  ahli  waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.
Dalam  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Labuha,  terdapat  beberapa  faktor penghambat dan  pendukung efektivitas pelaksanaan sidang di luar gedung, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Faktor Penghambat
a. Infrastruktur
Kurangnya  infrastruktur  yang  memadai  di  daerah  tertentu  dalam  wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha dapat menjadi penghambat pelaksanaan sidang di luar gedung. Keterbatasan aksesibilitas, fasilitas pendukung, dan sarana transportasi yang terbatas dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sidang di luar gedung.
b. Koordinasi
Kurangnya  koordinasi  antara  Pengadilan  Agama  Labuha  dengan  pemerintah daerah  dan  instansi  terkait  dapat  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan  sidang  di  luar gedung.  Ketidaktepatan  koordinasi  dalam  menentukan  lokasi,  persiapan  ruangan,  dan dukungan logistik dapat mempengaruhi kelancaran sidang di luar gedung.

## 2. Faktor Pendukung
a. Dukungan Pemerintah Daerah
Adanya  dukungan  yang  kuat  dari  pemerintah  daerah  dalam  wilayah  yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha merupakan faktor pendukung efektivitas pelaksanaan sidang di luar gedung. Dukungan ini bisa berupa alokasi anggaran, fasilitas ruangan, dan bantuan logistik untuk memastikan kelancaran sidang di luar gedung.
b. Semangat dan Kerjasama
Semangat dan kerjasama dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, serta staf Pengadilan Agama  Labuha  merupakan  faktor  penting  dalam  memastikan  efektivitas  pelaksanaan sidang di luar gedung. Dengan semangat yang tinggi dan kerjasama yang baik, mereka dapat mengatasi hambatan dan menjalankan sidang dengan efisien di luar gedung.
Secara  keseluruhan,  faktor  penghambat  seperti  infrastruktur  yang  kurang memadai dan kurangnya koordinasi dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan sidang
di luar gedung dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha. Namun, dukungan pemerintah daerah dan semangat kerja yang tinggi dapat menjadi faktor pendukung yang membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan sidang di luar gedung.

## Kesimpulan
Sidang  di  luar  gedung  telah  membuktikan  efektivitasnya  dalam  menyelesaikan perkara di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha. Penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung cenderung lebih cepat dibandingkan dengan sidang yang dilakukan di dalam gedung pengadilan. Selain mempercepat proses penyelesaian perkara, praktik sidang di luar gedung juga memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Namun, kendati telah memberikan berbagai keunggulan, masih  terdapat  beberapa  kendala  yang  dapat  memengaruhi  efektivitas  sidang  di  luar gedung, terutama dalam hal keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan yang lebih optimal.

## BIBLIOGRAFI
Abadi, CVLN, & Malang, Kecamatan Lowokwaru Kota. (2021). Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama .
Abubakar,  Mardiana,  &  Rahman,  Gazali.  (2020).  Efektivitas  sidang  keliling  dalam pemberian  layanan  hukum  bagi  masyarakat  di  Pengadilan  Agama  Tilamuta. As- Syams , 1 (1), 47–79.
Alindah, Rifda Cahya Alindah, Ilyas, Musyfikah, & Izzah, Ibnu. (2022). EFEKTIVITAS SIDANG  DI  LUAR  GEDUNG  PENGADILAN  DALAM  PENYELESAIAN PERKARA  ISBAT  NIKAH  TAHUN  2022  DI  PENGADILAN  AGAMA  MAROS KELAS IB. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , 4 (1), 200– 214.
Atmasasmita,  Romli.  (2001). Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  &  Penegakan Hukum . Mandar maju.
Fuady, Munir. (2007). Dinamika teori hukum .
Harahap,  M.  Yahya.  (2003). Kedudukan kewenangan  dan  acara  peradilan  agama  UU No. 7 tahun 1989 Edisi Kedua .
Hidayatullah,  Muhammad  Zaki.  (2016).  Efektivitas  sidang  keliling  Pengadilan  Agama Sampit  dalam  penyelesaian  perkara  hukum  keluarga. Jurnal  Studi  Agama  Dan Masyarakat , 12 (2), 214–231.
Manan,  H.  Abdul.  (2005). Penerapan  hukum  acara  perdata  di  lingkungan  peradilan agama .
Mustafa,  Munawir.  (2023). EFEKTIVITAS  PELAKSANAAN  SIDANG  DI  LUAR GEDUNG  PENGADILAN  DALAM  PEMBERIAN  LAYANAN  HUKUM  BAGI
MASYARAKAT  DI  PENGADILAN  AGAMA  SENGKANG .  UNIVERSITAS BOSOWA.
Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu hukum . Citra Aditya Bakti.
Rasyid, Roihan A., & Roihan, A. (2016). Hukum acara peradilan agama .
Sabiq, Sayyid, & Sunnah, Fikih. (1994). . Al-Ma’arif .
Salim, H. S., & Nurbani, Erlies Septiana. (2017). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi/Salim HS .
Soekanto,  Soerjono.  (1988).  Efektivitas  Hukum  dan  Penerapan  Sanksi,  Bandung:  CV. Ramadja Karya .
Wardana, Muhamad Reza Dafa. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Mewujudkan  Asas  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya  Ringan  Di  Pengadilan  Agama Ponorogo . IAIN Ponorogo.

## Copyright holder:
Rusdin Alauddin, Bahri Conoras, Syawal Abdul Ajid (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: