Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006                                  ISSN 0216-969X

## Tinjauan Hukum Terhadap Upaya Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Mewujudkan Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA)
(Legal Review on the Effort of Kutai Kartanegara District in Realizing the Children Worker Free Zone)

## RINI APRIYANI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123 0541 – 7095092 /

## ABSTRACT
As far as we concern, children are the biggest gift for us. Children will be the country next generation. They are the agent of change of a nation. If there are no educated children, a nation will be just a place with many citizens without any development in it. According to the Convention of  ILO  182,  there  are  some  worst  jobs  for  children  such  as  slaveries,  trafficking,  compulsory works and even prostitutes. All abovementioned jobs are not suitable for children and only give a worthless experiences for them and of course can hurt themselves. In order to give education for children and to create the next generation agent of change for Indonesia, Kutai Kartanegara has tried to conduct a program called ‘Free Zone of Child Employee’ which aims to make a zero zone of child employee in Kutai Kartanegara since 2002.
Key  words: pekerja  anak  ( children  employee ),  zona  bebas  pekerja  anak  ( free  zone  of  child employee ), pekerjaan terburuk ( worst jobs ).

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Anak  merupakan  anugerah  dari  Allah SWT.  Anak  anak  merupakan  titik  awal kemunculan  genarasi  muda  dan  keberadaan anak  sendiri  diharapkan  dapat  menjadi tumpuan  dan  harapan  bangsa.  Berawal  dari anak-anak itulah diharapkan dapat berkembang suatu  generasi  muda  yang  berpotensi  dan berdaya  guna.  Karena  itulah  maka  semua  hal yang  berkenaan  dengan  anak-anak  menjadi salah  satu  dari  sekian  banyak  hal  yang diperhatikan  dan  patut  diprioritaskan  oleh negara.
Berbicara  mengenai  anak  maka  yang akan  terbayang  adalah  sosok  yang  haus  akan kasih  sayang  dan  memerlukan  perhatian  dari orang lain terutama dari orang tua dan keluarga mereka  sendiri.  Tidak  ada  satu  anakpun  yang
tidak menginginkan adanya perhatian yang bisa mereka  dapatkan.  Seiring  dengan  pertumbuhan dan  perkembangan  anak-anak  maka  mereka akan mendapatkan segala pengalaman, pemahaman  dan  pengetahuan  yang  terkait dengan  segala  sesuatu  dalam  kehidupan  ini. Mereka  pun  akan  mulai  dapat  membedakan perbuatan-perbuatan  apa  yang  boleh  atau  tidak boleh  dilakukan  serta  hal-hal  apa  yang  dapat memberikan  manfaat  atau  merugikan  bagi mereka.
Seiring  dengan  berlalunya  waktu,  keadaan dan  kehidupan  masyarakat  juga  mengalami perubahan.    Kebudayaan  dan  tata  cara  bergaul masyarakat  juga  mengalami  perubahan.  Hal  itu diperkeruh  lagi  dengan  kemajuan  di  bidang perindustrian  dimana  dengan  meningkatnya bidang perindustrian maka kehidupan masyarakat  juga  mengalami  perubuahan  dan cenderung meningkat setiap waktu. Masyarakat
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006                                  ISSN 0216-969X
Indonesia yang dulunya merupakan masyarakat  agraris  sekarang  sudah  berubah menjadi  masyarakat  industri.  Meningkatnya bidang  industri  menyebabkan  harga-harga kebutuhan  hidup  masyarakat  juga  mengalami peningkatan.  Sebagai  akibatnya  masyarakat cenderung  bekerja  keras  dan  terus  berusaha menambah  penghasilan  mereka  agar  dapat memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok mereka.
Selain membawa kemajuan dan perkembangan  dalam  kehidupan  ternyata perubahan  itu  juga  membawa  dampak  negatif bagi  kehidupan  masyarakat.  Dampak  tersebut akan terus berlanjut dan menghasilkan dampak-dampak  lainnya  sehingga  juga  akan berdampak  pada  kehidupan  anak-anak.  Orang tua  yang  terus  bekerja  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  keluarga  mereka  tidak  akan lagi memperdulikan bagaimana keadaan keluarga  mereka  di  rumah.  Orang  tua  hanya tahu  bahwa  tugas  mereka  adalah  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarga  yang terkadang  masih  tetap  dirasa  tidak  cukup karena melambungnya berbagai harga kebutuhan pokok masyarakat.
Menyadari bahwa mereka juga mempunyai kebutuhan dan juga melihat bahwa keadaan  keluarga  mereka  tidak  mampu  untuk memenuhi kebutuhan hidup membuat sebagian anak merasa harus ikut bertanggung jawab atas hal  ini.  Apa  akibat  kalau  anak  sudah  mulai merasa ikut bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, dengan kesadaran  anak-anak  itu  sendiri  atau  karena pengaruh  dan  tekanan  dari  orang  tua  mereka? Akibatnya  adalah  anak  akan  mulai  mencari pekerjaan  untuk  dapat  menghasilkan  uang. Mereka  tidak  akan  peduli  orang  akan menganggap mereka hanya ingin mendapatkan uang tambahan karena pada dasarnya masyarakat  tidak  mengetahui  bahwa  para pekerja  anak  bekerja  justru  untuk  menghidupi keluarga  mereka.  Pada  sebagian  kasus, sebagaimana  asumsi  umum  masyarakat,  anak hanya  akan  bekerja  untuk  diri  mereka  sendiri tetapi  pada  kenyataannya  tidak  sedikit  anak yang  bekerja  karena  memang  diwajibkan
keluarganya  untuk  mendapatkan  penghasilan agar  mereka  bisa  memenuhi  kebutuhan  hidup mereka. Mereka pun menjadi pekerja anak.
Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara  tidak  menginginkan  penduduknya yang  berstatus  sebagai  anak  menjadi  pekerja anak.  Karenanya  pada  tahun  2002  Pemerintah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  mencanangkan suatu program yang bertujuan untuk mengembalikan  anak  ke  status  mereka  sebagai seorang  anak  dan  bukan  menjadi  bagian  dari kategori seorang pekerja anak.
Zona  Bebas  Pekerja  Anak  merupakan komitmen  dari  pimpinan  daerah  setempat bahwa  didaerah  tersebut  (Kabupaten  Kutai Kartanegara)  dalam  jangka  waktu  yang  telah ditetapkan  tidak  akan  ada  lagi  pekerja  anak. Dalam  hal  ini  Kabupaten  Kutai  Kartanegara telah  mencanangkan  diri  sebagai  Zona  Bebas Pekerja Anak atau ZBPA pada bulan November tahun  2002  dan  direncanakan  pada  tahun  2009 tidak  akan  ada  lagi  pekerja  anak  di  Kabupaten Kutai  Kartanegara  ( zero  zone  of  child employee ).
Melalui  program  ZBPA,  maka  seluruh anak usia wajib belajar dapat berada di sekolah dan  mendapatkan  pendidikan  sesuai  dengan program  wajib  belajar  sembilan  tahun.  Anak- anak yang tidak lagi menjadi pekerja anak akan mendapatkan program pelayanan sosial (konseling dan rehabilitasi sosial) serta kembali bersekolah.

## B.  Perumusan Masalah
Terkait  dengan  pemaparan  diatas,  dalam penulisan  ini  akan  dibahas  mengenai    pekerja anak  serta  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Kabupaten Kutai  Kartanegara dalam rangka mewujudkan Zona Bebas Pekerja Anak  atau  ZBPA  ( Children  Employee  Free Zone )  khusus  di  wilayah  Kabupaten  Kukar sendiri.

## PEMBAHASAN A.  Pekerja Anak
Bung Karno pernah mengatakan “Berikan aku 10 pemuda, aku akan mampu memindahkan sebuah  gunung  dan  berikan  aku  100  pemuda
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006                                  ISSN 0216-969X
maka  aku  akan  dapat  menggerakkan  dunia (Priadi, Eksekutor;2006). Pernyataan itu merupakan  penegasan  betapa  pentingnya peranan  pemuda  dalam  negara.  Keberadaan pemuda  menjadi  salah  satu  komponen  penting dalam  terlaksananya  pembangunan  suatu bangsa.  Melalui  pemuda  maka  suatu  bangsa bahkan dunia akan dapat berjalan sebagaimana yang  diistilahkan  oleh  Bung  Karno  tersebut. Orang  juga  akan  berpendapat  apa  kaitannya dengan  masalah  anak-anak?  Bukankah  yang diperlukan  adalah  peranan  para  pemuda?  Apa yang  dapat  dilakukan  oleh  anak-anak  dalam kaitannya  dengan  masalah  pergerakan  bangsa atau  bahkan  pergerakan  dunia?  Ternyata kaitannya  sangat  besar  dimana  para  pemuda yang  dikatakan  orang  Bung  Karno  itu  tidak akan  mempunyai  peranan  apapun  dalam  suatu negara  atau  bangsa  jika  para  pemuda  itu  pada masa  anak-anaknya  dihabiskan  dengan  hal yang  sia-sia  tanpa  ada  kesempatan  untuk menuntut  ilmu  dan  menambah  pengetahuan. Para  pemuda  tidak  akan  menjadi  harapan bangsa  jika  pada  masa  kanak-kanaknya dihabiskan  dengan  menjadi  pekerja  anak  dan tidak  mendapatkan  pendidikan  yang  layak serta kesempatan untuk berkembang sebagaimana  seharusnya  anak-anak.  Pemuda itupun  akan  berawal  dari  sesosok  anak-anak yang  berarti  anak  yang  akan  menjadi  tulang punggung negara.
Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah  delapan  belas  tahun  (18  tahun) menurut  UU  Ketenagakerjaan  Nomor  13 Tahun  2003.  Jadi  berdasarkan  UU  tersebut maka  setiap  orang  yang  berumur  di  bawah  18 tahun  masih  tergolong  anak-anak  dan  apabila ditemukan  mereka  yang  berumur  dibawah  18 tahun  itu  melakukan  pekerjaan  terutama pekerjaan  yang  bisa  dilakukan  oleh  orang dewasa  maka  mereka  dikatakan  sebagai pekerja anak.
Menurut  UU  No.23  Tahun  2003 tentang  Perlindungan  Anak,  yang  dimaksud dengan  anak-anak  adalah  semua  orang  laki- laki dan perempuan yang berumur dibawah 18 tahun.  Menurut  UU  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Pengadilan  Anak,  yang  dimaksud
dengan anak-anak adalah semua orang laki-laki dan  perempuan  yang  berumuar  dibawah delapan belas  tahun.
Melalui  beberapa  pengertian  mengenai anak,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa seseorang  masih  dapat  dikategorikan  sebagai seorang  anak  apabila  dia  belum  berumur delapan belas tahun.
Berdasarkan data susenas tahun 2003, di Kabupaten  Kutai  Kartanegara  terdapat  30,9% penduduk  usia  muda  atau  sekitar  52.621  anak yang  berusia  diantara  10  –  14  tahun  (46,6% anak  laki-laki  dan  53,4%  anak  perempuan  dan sekitar  46.338  anak  yang  berusian  antara  15  – 19 tahun (54,9% anak laki-laki dan 45,1% anak perempuan).  Jadi  ada  sekitar  98.959  orang penduduk  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yang masih dikategorikan sebagai anak-anak. Dari  sekian  banyak  jumlah  penduduk yang  tergolong  anak-anak  itu  terdapat  sekitar 1,2%  anak-anak  yang  berusia  10  –  14  tahun yang  menjadi  pekerja  anak  dan  sekitar  16,2% pekerja  anak  yang  berusia  antara  15-18  tahun. Pada  umumnya  mereka  bekerja  atau  menjadi pekerja  anak  disektor  pertanian.  Mengapa?  Hal itu  dikarenakan,  masyarakat  Kutai  Kartanegara sebagian  besar  merupakan  masyarakat  yang agraris dan  menjadi salah satu Kabupaten  yang bisa  swasembada  beras.  Adapun  penyebab lainnya adalah karena sebagian besar penduduk Kabupaten  Kutai  Kartangera,dalam  hal  ini sekitar  76%  masih  tinggal  didaerah  pedesaan dan  cuma  sebagian  kecil,sekitar  24%,yang sudah  tinggal  di  daerah  perkotaan  terutama  di ibukota dari Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Tenggarong  (Kab.Kukar, Paket  Informasi ZBPA,  1005).  Sebagian  besar  pekerja  anak  itu masih tinggal di pedesaan dimana masyarakatnya  menggantungkan  hidup  pada sektor  pertanian  maka  bukanlah  suatu  hal  yang mengherankan apabila ternyata anak-anak yang berstatus  sebagai  pekerja  anak  ternyata  bekerja di sektor pertanian.
Hal  yang  lebih  menyedihkan  daripada melihat  anak-anak  itu  menjadi  bagian  dari pekerja  anak  adalah  bahwa  mereka  ternyata tidak  lagi  mendapatkan  kesempatan  untuk menambah  ilmu  secara  formal  melalui  sekolah
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006                                  ISSN 0216-969X
yang  dicanangkan  oleh  Pemerintah  Indonesia dengan program  wajib belajar selama 9 tahun. Sebagian  besar  dari  pekerja  anak  itu  hanya lulus  sekolah  dasar  (terutama  bila  ternyata didaerah pedesaan itu  yang ada hanya sekolah dasar  saja.  Bahkan  ada  pula  diantara  para pekerja  anak  itu  yang  tidak  pernah  mengikuti kegiatan belajar mengajar disekolah. Pada  pasal  68  UU  No.13  Tahun  2003 dinyatakan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan  anak  dan  pada  pasal  185 dinyatakan  bahwa  barang  siapa  melanggar ketentuan  sebagaimana  pasal  68,  69  ayat  2 (tentang  persyaratan  bagi  pengusaha  yang memperkerjakan  anak  pada  pekerjaan  ringan untuk  anak  berumur  antara  13  (tiga  belas) tahun  dan  15  (lima  belas)  tahun),  dikenai sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan  paling  lama  empat  tahun  dan  atau  denda paling  sedikit  Rp.100  juta  dan  paling  banyak Rp.400 juta.
Dari  ketentuan  pasal  tersebut  dapat diketahui  bahwa  ternyata  memang  siapapun dilarang  untuk  memperkerjakan  seorang  anak tetapi  ternyata  ada  pengecualian  untuk  anak yang  berumur  antara  tiga  belas  sampai  lima belas  tahun  yang  hanya  ingin  melakukan pekerjaan  ringan  dan  tidak  akan  mengganggu kesehatan  fisik  anak  tersebut  serta  tidak mengganggu  perkembangan  mental  serta keadaan sosial si anak tadi.
Sesuai  dengan  pasal  68  UU  No.13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  maka dalam  program  Zona  Bebas  Pekerja  Anak  di Kabupaten  Kutai  Kartanegara  juga  terdapat perbedaan  antara  pekerja  anak  dengan  anak yang  bekerja.  Dalam  program  ZBPA,  yang dilarang  adalah  pekerja  anak  yaitu  anak  yang memang benar-benar bekerja siang dan malam sehingga tidak bersekolah dan dapat terganggu mental  dan  fisiknya.  Sedangkan  anak  yang bekerja  sekedar  membantu  orang  tua  tanpa mengganggu  waktu  sekolah  bahkan  bisa mentransfer keahlian serta tidak membahayakan  kondisi  fisik  dan  mental  si anak  maka  tidak  akan  dilarang  (Basran Yunus,Pos Kota Kaltim; 2006).
Ada  beberapa  penyebab  seorang  anak menjadi pekerja anak, yaitu: a. Faktor  ekonomi  dimana  orang  tua  si  anak berpenghasilan rendah sehingga selain ayah, maka anggota  keluarga  yang  lain turut  serta mencari tambahan penghasilan
b. Budaya  dan  kebiasaan  dimana  adanya pendapat  umum  masyarakat  terutama  di daerah  pedesaan  bahwa  seorang  anak  harus berbakti  kepada  orang  tua  dengan  cara mencari  nafkah  bagi  orang  tuanya  serta minimnya  penanaman  nilai-nilai  moral  dan agama.
c. Pendidikan  dimana  orang  tua  tidak  lagi mampu
melihat
adanya manfaat pendidikanyang lebih tinggi bagi si anak dan hasil  yang  didapat  dari  pendidikan  tadi dinilai  tidak  dapat  menjamin  masa  depan  si anak dan keluarganya.

## B.  Zona Bebas Pekerja Anak
Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara menyetujui  pernyataan  Bung  Karno  bahwa peranan pemuda begitu penting dalam pembangunan suatu bangsa dan untuk mewujudkan terciptanya peranan pemuda itulah maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memulainya  dengan  mencanangkan  program Zona  Bebas  Pekerja  Anak  sehingga  muncul anak-anak  sebagai  cikal  bakal  penerus  bangsa yang  terdidik  dan  terlatih  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara.  Selain  itu  Zona  Bebas  Pekerja Anak  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  nyata dari  pelaksanaan  Konvensi  ILO  No.182  yang diratifikasi  dengan  UU  No.1  Tahun  2000 tentang  Bentuk-bentuk  Terburuk  Pekerjaan untuk  Anak  serta  Konvensi  ILO  No.183  yang diratifikasi  dengan  UU  No.20  Tahun  1999 tentang Usia Minimum untuk Bekerja.
Selain  bekerja  di  sektor  pertanian  yang dilakukan oleh para pekerja anak di Kabupaten Kutai  Kartanegara,  ternyata  ada  juga  jenis pekerjaan lainnya di berbagai bidang pekerjaan yang  termasuk  dalam  kategori  pekerjaan terburuk  yang  dapat  dilakukan  oleh  pekerja anak. Mengapa pekerjaan itu  dikatakan sebagai pekerjaan  terburuk?  Hal  itu  dikarenakan ternyata  beberapa  pekerjaan  itu  mengandung
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006                                  ISSN 0216-969X
resiko  yang  dapat  membahayakan  nyawa  dan kondisi kesehatan para pekerja anak itu sendiri. Pada  pasal  74  ayat  2  UU  No.13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  ada  beberapa jenis  pekerjaan  yang  terburuk  bagi  pekerja anak, yaitu:
1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
2. Segala  pekerjaan  yang  memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran,produksi  pornografi,  pertunjukan porno atau perjudian
3. Segala  pekerjaan  yang  memanfaatkan, menyediakan  atau  melibatkan  anak  untuk produksi  dan  perdagangan  minuman  keras, narkotika,  psikotropika  dan  zat  adiktif lainnya
4. Semua  pekerjaan  yang  membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak
Berdasarkan  hasil  penelitian  Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat beberapa  contoh  bentuk  –  bentuk  terburuk pekerjaan  anak  di  Kutai  Kartanegara  dan akibat  yang  ditimbulkan  dari  pekerjaan tersebut, yaitu:
1. Pekerja rumah tangga anak.
Pekerjaan  sebagai  pekerja  rumah  tangga anak atau lebih sering dikenal dengan istilah pembantu rumah tangga biasanya mempunyai  tugas  untuk  menjaga  bayi  atau anak  kecil  dari  keluarga  tersebut,berbelanja keperluan  dapur,memasak,  membersihkan rumah, mencuci piring dan pakaian.
Adapun  resiko  yang  dapat  dialami oleh  para  pekerja  rumah  tangga  anak  ini adalah  jam  kerja  yang  panjang,  resiko mengalami  kekerasa  fisik  dan  seksual  di tangan  majikan,  jenis  kerja  yang  berat  dan pastinya terisolasi atau terpisah dari keluarga mereka  sendiri  karena  pada  umumnya pekerja  rumah  tangga  anak  ini  tinggal  di tempat majikannya.
2.  Pekerja anak sebagai pedagang kaki lima tau bekerja di jalanan Pekerja  anak  yang  menjadi  pedagang kaki lima seperti namanya pasti mempunyai tugas  untuk  menjajakan  dagangan  di  jalan- jalan.
Adapun  resiko  yang  dapat  dihadapi oleh pekerja anak sebagai pedagang kaki lima ini  adalah  resiko  terlibat  tindak  kekerasan atau  kegiatan  kriminal  lainnya,  menghirup asap  knalpot  kendaraan  yang  akhirnya  dapat merusak dan mengganggu kesehatan mereka, menjadi  korban  tindakan  kekerasan  dan pelecehan  seksual  dari  para  preman  dewasa, menjadi korban pemerasan preman dan anak- anak
berandalan lainnya, serta kecenderungan  untuk  menjadi  pengguna narkoba. 3.  Pekerja  anak  sebagai  pencuci  kendaraan bermotor Pekerja anak sebagai pencuci kendaraan bermotor sebagian besar berada di daerah
perkotaan terutama di kota
Tenggarong  karena  tentu  saja  biasanya  di daerah
perkotaanlah banyak terdapat kendaraan-kendaraan bermotor.
Tugas  dari  pekerja  anak  sebagai pencuci  kendaraan  bermotor  adalah  untuk mencuci  motor,  mobil  dan  karpet  mobil, mereka  juga  membersihkan  karpet  atau ambal.
Adapun  resiko  yang  mungkin  dihadapi oleh  para  pekerja  anak  sebagai  pencuci kendaraan  bermotor  adalah  resiko  terendam air  dalam  waktu  yang  cukup  lama,  terluka karena tergores bagian kendaraan yang tajam dan  berkarat  atau  tergores  besi  mobil  yang dapat mengakibatkan luka fisik atau akhirnya mengakibatkan  timbulnya  infeksi  pada  luka tersebut.
4. Pelacuran anak
Tugas utama pekerja anak yang bekerja di bidang pelacuran anak adalah menyediakan jasa seks kepada para pelanggan.
Adapun  resiko  yang  mungkin  mereka hadapi  adalah  mengalami  kekerasa  fisik  dan mental  serta  resiko  untuk  terkena  berbagai jenis penyakit menular seperti
HIV,Gonorrhea, Sipilis dan penyakit kelamin lainnya, resiko untuk melakukan aborsi yang dapat membahayakan jiwa mereka sendiri,timbulnya  depresi  dan  rasa  rendah diri (Paket Informasi ZBPA, Kab.Kukar).
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006                                  ISSN 0216-969X
Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja  anak  diatas  hanyalah  sebagian contoh  bentuk  pekerjaan  terburuk  yang  ada bagi  pekerja  anak  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara.  Masih  ada  banyak  bentuk pekerjaan  yang  seharusnya  tidak  boleh dilakukan oleh anak-anak karena membahayakan jiwa dan fisik mereka.
Pada pasal 74 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003  dikatakan  bahwa  siapapun  dilarang memperkerjakan  dan  melibatkan  anak  pada pekerjaan-pekerjaan  yang  terburuk.  Lalu pada  pasal  183  dinyatakan  bahwa  barang siapa  melanggar  ketentuan  dalam  pasal  74 akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat  dua  tahun  dan  paling  lama  lima tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp.200 juta dan paling banyak Rp.500 juta.
Dari  ketentuan  pasal  74  dan  183  UU No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan tersebut  maka  terdapat  perlindungan  hukum bagi anak jika ternyata ia dilibatkan pada jenis pekerjaan  terburuk  dan  bukannya  pekerjaan ringan  dan  pekerjaan  untuk  pengembangan minat dan bakat anak dan juga terdapat sanksi hukum bagi siapapun khususnya para pengusaha yang melanggar ketentuan itu.
Adapun  hal  yang  diharapkan  melalui program  Zona  Bebas  Pekerja  Anak,  sesuai dengan isi deklarasi ZBPA yaitu:
1. Tidak akan ada lagi pekerja anak di bawah usia  15  tahun  pada  lima  tahun  pertama  di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Tidak  ada  lagi  segala  bentuk  pekerjaan terburuk untuk anak pada tahun 2009, yang terdiri dari;
a. Anak-anak yang dilacurkan
b. Anak-anak yang
bekerja
di pertambangan
c. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara
d. Anak-anak  yang  bekerja  di  sektor konstruksi
e. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
f. Anak-anak  yang  dilibatkan  dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.
g. Anak-anak yang bekerja di jalan
h. Anak-anak yang bekerja menjadi pekerja  rumah  tangga  dan  menjadi pengasuh anak
i. Anak-anak  yang  bekerja  di  industri rumah tangga
j. Anak-anak  yang  bekerja  di  perkebunan dan pertanian
k. Anak-anak  yang  bekerja  di  industri  dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya
l. Anak-anak yang bekerja menjadi pengemis
m. Anak-anak yang bekerja sebagai pencuci kendaraan
n. Anak-anak  yang  menjadi  pedagang asongan,penjaja  Koran  dan  penyemir sepatu
o. Anak-anak yang menjadi nelayan dengan membawa ces
3. Anak-anak  dibawah  usia  18  tahun  akan sepenuhnya  memperoleh  pendidikan  dasar sesuai  dengan  program  wajib  belajar  12
tahun pada akhir lima tahun pertama.
Tujuan  dari  program  ZBPA  yang termuat  dalam  deklarasi  ZBPA  ternyata  sesuai dengan pasal 68 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  yang  berupaya  agar  tidak  ada anak  di  bawah  15  tahun  yang  menjadi  pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesuai  dengan  pasal  74  dan  183  UU No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan maka dalam program Zona Bebas Pekerja Anak di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  ada  tiga kategori  pekerja  anak  yang  dihapuskan  di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:
1.   Pekerjaan  berbahaya,  merupakan  pekerjaan yang membahayakan fisik,mental dan kesehatan moral seorang anak yang disebabkan  oleh  sifat  dasar  dari  pekerjaan itu maupun karena kondisi pelaksanaannya. Pekerjaan berbahaya ini sendiri meliputi;
a. Pekerjaan  dimana  anak  akan  mengalami kekerasan fisik, psikologis atau seksual
b. Pekerjaan  bawah  tanah,  dalam  air, ketinggian  yang  berbahaya  atau  tempat- tempat terlarang lainnya
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006                                  ISSN 0216-969X
c. Pekerjaan  dalam  lingkungan  tidak  sehat dimana anak akan terinfeksi zat-zat atau proses  berbahaya  atau  pada  suhu, tingkat  kebisingan  dan  getar  yang ternyata dapat membahayakan kesehatan mereka
d. Pekerjaan  pada  kondisi-kondisi  sulit seperti  kerja  dalam  waktu  panjang  atau pada malam hari
2.  Bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  bagi anak-anak  yang  tidak  dapat  ditolerir  atau bertentangan dengan hak-hak dasar manusia  seperti  anak-anak  yang  bekerja dalam  kondisi  kerja  sejenis  perbudakan, menyediakan  atau  memanfaatkan  anak untuk  pelacuran,  perekrutan  anak  untuk dimanfaatkan  dalam  konflik  bersenjata, memproduksi dan mengedarkan narkoba.
3.  Pekerjaan  yang  dilakukan  seorang  anak dibawah usia tertentu yang telah ditetapkan untuk  jenis  pekerjaan  tersebut  dimana pekerjaan tersebut akan dapat menghambat pendidian  dan  pertumbuhan  si  anak (Kab.Kukar, Paket Informasi ZBPA, 2005).
Ada  beberapa  langkah  yang  dapat ditempuh
oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
mewujudkan  pelaksanaan  program  ZBPA  ini, yaitu:
1.  Pendataan Merupakan  data  akurat  dari  pekerja  anak yang terdiri dari jumlah, usia, jenis kelamin, jenis  pekerjaan,  daerah  asal,  pendidikan, orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, jumlah keluarga dan alamat. Data pekerja  anak  ini  digunakan  sebagai  acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan pekerja anak.
2.  Pembinaan mental bagi pekerja Pembinaan  mental  ini  diberikan  kepada pekerja  anak  dan  orang  tuanya  dengan melibatkan  tokoh  agama,  psikolog,  tokoh masyarakat  dan  pemerintah  terkait  serta ditujukan  untuk  merubah  sikap  mental pekerja anak dan keluarga serta masyarakat agar anak tidak lagi bekerja
3.  Pemberian  pelatihan  keterampilan  bagi pekerja anak dan orang tua pekerja anak
Pelatihan  ketrampilan  ini  diberikan  kepada pekerja  anak  dan  orang  tua  mereka  yang disesuaikan dengan minat masyarakat setempat serta bertujuan untuk
meningkatkan  kemampuan  pekerja  anak, keluarga maupun masyarakat sekitar.
4.  Pemberian bantuan modal usaha Pemberian  bantuan  modal  ini  ditujukan untuk  meningkatkan  kemampuan  keluarga pekerja anak melalui pemberian modal kerja, baik  berupa  stimulan  kredit  lunak  agar mereka mampu mengadakan usaha mandiri.
Sedangkan  upaya  yang  ditempuh  oleh pemerintah  Kabupaten Kutai  Kartanegara dalam  rangka  menjalankan  program  Zona Bebas Pekerja Anak, yaitu:
1. Membentuk komite aksi ZBPA
2. Menyusun rencana aksi
3. Menyusun program kerja Untuk mendukung
terlaksananya program  Zona  Bebas  Pekerja  Anak  di Kabupaten  Kutai  Kartanegara  maka  selain melakukan  4  langkah  yang  ditempuh  Pemkab Kukar tadi, dibuat pula Perda No.9 Tahun 2004 tentang  Zona  Bebas  Pekerja  Anak  sehingga program  ini  akan  dapat  benar-benar  terlaksana dengan  adanya  dasar  hukum  yang  kuat.Dalam pasal  6  Perda  No.9  Tahun  2004  tentang  Zona Bebas  Pekerja  Anak  di  Kabupaten  Kutai
Kartanegara, ada beberapa program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan ZBPA, yaitu:
1. Bebas SPP untuk semua  anak sekolah
2. Subsidi bagi sekolah swasta
3. Peningkatan  pelaksanaa  kejar  Paket  A  dan B di desa dan kota
4. Peningkatan sarana pendidikan
5. Penyantunan anak terlantar
6. Pengentasan kemiskinan
7. Peningkatan  kesadaran  orang  tua  dan masyarakat tentang pekerja anak
8. Rehabilitasi  untuk  bentu-bentuk  pekerjaan terburuk bagi anak
9. Pemerataan pembangunan
10. Pemerataan kesempatan kerja
11. Pemerataan kesempatan berusaha
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006                                  ISSN 0216-969X
12. Pemerataan semua
sector
untuk
memerangi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
Bagi  para  pihak  yang  memperkerjakan anak maka sesuai dengan pasal 10 Perda No.9 Tahun  2004  akan  dikenakan  sanksi  pidan kurungan  paling  lama  enam  bulan  atau membayar  denda  paling  banyak  lima  juta rupiah.Dengan  adanya  berbagai  dasar  hukum yang mendukung program Zona Bebas Pekerja Anak  ini,    maka  diharapkan  sesuai  dengan rancangannya,  pada  tahun  2009  tidak  akan ditemukan lagi pekerja anak.
Program yang dicanangkan oleh Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara dalam  mewujudkan  program  ZBPA  mulai membawa  hasil  dengan  menurunnya  jumlah pekerja  anak  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara menjadi  10.251  anak,  pada  tahun  2004  turun menjadi 6.236 anak, tahun 2005 turun menjadi 3.012  anak  dan  jumlah  pekerja  anak  di Kabupaten  Kutai  Kartanegara  ini  terus mengalami penurunan seperti yang diharapkan dan  pada  awal  tahun  2006  sampai  sekarang mencapai  angka  hanya  1.500  anak  yang menjadi  pekerja  anak  dan  diharapkan  pada tahun  2009  dapat  terwujud zero  zone  of  child employ ee  atau  terwujud  zona  bebas  pekerja anak  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  serta dapat  terlaksananya  program  aksi  nasional untuk  menghapus  bentuk-bentuk  pekerjaan terburuk  bagi  anak  sesuai  dengan  pasal  6 Konvensi ILO No.182 yang diratifikasi dengan Undang-undang  No.1  Tahun  2000  tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat memperhatikan keberadaan  generasi  penerus  bangsa yaitu anak-anak dimana generasi penerus  itulah  yang  nantinya  akan berperan  penting  dalam  pembangunan daerah dan bangsa sehingga pertumbuhan  dan  perkembangan  dari anak-anak di Kabupaten Kutai
Kartanegara sangatlah dijaga dan dilindungi  agar  mereka  dapat  menjadi anak  yang  berkualitas  dan  tidak  akan terganggu  kondisi  fisik,  mental  dan social serta intelektualnya. Karena itulah maka  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Kartanegara  melarang  dan  berupaya menghapus  adanya  pekerja  anak  di Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Tetapi untuk  anak  yang  bekerja  sekedar  untuk membantu orang tua dan tidak menyebabkan  anak  kehilangan  waktu sekolah  atau  bermainnya  serta  tidak mengganggu kondisi fisik dan mental si anak tidaklah dilarang.
2. Pemerintah  Indonesia  telah  melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO No.138  tentang  Usia  Minimun  untuk Bekerja  dengan  UU  No.20  Tahun  1999 serta  Konvensi  ILO  No.182  tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk  Anak  dengan  UU  No.1  Tahun 2000.  Melalui  ratifikasi  Konvensi  ILO dengan dua Undang-undang yang berkenaan  dengan  pekerja  anak  maka Indonesia  harus  melaksanakan  isi  dari konvensi  tersebut.  Program  Zona  Bebas Pekerja  Anak  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara  yang  dicanangkan  oleh
Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara  merupakan  salah  satu bentuk  pelaksanaan  dari  Konvensi  ILO tersebut.  Melalui  berbagai  upaya  yang telah  dilakukan  oleh  Tim    Zona  Bebas Pekerja  Anak  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara  sejak  awal  dicanangkannya program  Zona  Bebas  Pekerja  Anak  ini dari  tahun  2002  hingga  saat  ini  telah mengurangi secara drastis jumlah pekerja  anak  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara.  Salah  satu  upaya  yang telah dilakukan oleh
Pemerintah
Kabupaten  Kutai  Kartanegara  adalah dengan mengeluarkan dasar hukum bagi pelaksanaan program Zona Bebas Pekerja  Anak  melalui  Peraturan  Daerah No.9  Tahun  2004  tentang  Zona  Bebas
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006                                  ISSN 0216-969X
Pekerja  Anak  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara.

## B. SARAN
1.  Untuk  bisa  mewujudkan  zona  bebas pekerja anak maka
Pemerintah
Kabupaten  Kutai  Kartanegara  tidak hanya  harus  memikirkan  bagaimana menghapuskan  pekerja  anak  tetapi  juga bisa meningkatkan taraf
hidup masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara  sehingga  suatu  keluarga tidak  akan  lagi  membiarkan  anaknya bekerja  untuk  menambah  penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga  tersebut.  Karena  masih  akan ada  anak  yang  bekerja  untuk  membantu keluarga apabila penghasilan dari keluarga si anak masih belum mencukupi  kebutuhan  hidup  keluarga tersebut.
2.  Selain  upaya  dari  Pemerintah  Kutai Kartanegara  untuk  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat  maka  diperlukan peranan  yang  lebih  luas  lagi  terutama dari  negara  untuk  bisa  memperbaiki perekonomian  negara  dan  untuk  dapat membuka  lapangan  pekerjaan  sehingga taraf hidup masyarakat membaik.Karena memang  sudah  merupakan  tugas  dari negara  untuk  mengurus  kepentingan masyarakatnya dan bukan hanya merupakan  program  dari  Pemerintah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara  hanyalah  solusi  parsial  dari seluruh permasalahan yang ada di negara ini.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur Gosita,  Arif ,  1996, Masalah  Perlindungan
Anak, Akademika, Jakarta.
Kusumah,  Mulyana ,  1993,  Hukum  dan
Hak-hakAnak,
CV.Rajawali,
Jakarta.
Priadi, I Gede , 2006, EKSEKUTOR: Pekerja Anak di Kukar Turun Drastis , Yayasan Insani Pers, Samarinda. Prinst,  Darwan ,  1997,  Hukum  Anak Indonesia, PT.Bina Cipta, Bandung,
____________,  2004,  Paket  Informasi  Zona Bebas Pekerja Anak, Pemkab Kukar, Tenggarong.
Sari, Nirmala , 1996, ORIENTASI:  Urgensi Perlindungan  Anak  dalam  Upaya Perlindungan  Anak,  Fakultas  Hukum Unlam, Banjarmasin.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  20  Tahun1999
tentang Usia Minimum untuk
Bekerja.
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2000 tentang  Bentuk-bentuk  Terburuk Pekerjaan Untuk Anak. Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor  9  Tahun  2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak.

## C. Lain-lain
Pos Kota Kaltim, 13 Juni 2006
Pos Kota Kaltim, 8 Juli 2006