PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Oleh : Sukiran, SH, M.Kn

## Abstrak
Peran  pemerintah  dalam  mengarahkan  dan  menuntun  warga masyarakatnya  dibutuhkan  sebuah  perangkat  yakni  lewat  peraturan perundang-undangfan. Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratsi butuh  pemahaman  dari  warganya  secara  universal  dan  utuh  sehingga tidak disalah tafsirkan oleh warganya. Kebebasan berpendapat lewat akasi- aksi demonstrasi yang merupakan bagian dari proses demoktratisasi harus diiringan penegakan hukum lewat peraturan perundang-undangan agar jangan  sampai  mengarah  pada  anarkisme  yang  justru  merugikan  dan meresahkan  warga  negara  yang  lainya.  Penyelenggaraan  pemerintahan pun  harus  dikawal  atau  dikontrol  dengan  penegakan  hukum  sehingga tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang.
Kata Kunci : Peran Hukum, Demokrasi.

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Hukum  dalam  kehidupan  manusia  merupakan  sesuatu yang  tidak  dapat  dipisahkan,  seperti  yang  tertera  dalam  pameo “ Ubi societas ibi ius “, yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum.  Hukum  diciptakan  dengan  tujuan  yang  berbeda-beda, seperti:  (1)  tujuan  hukum  adalah  keadilan,  (2) tujuan  hukum adalah  kegunaan  dan  (3) tujuan  hukum  adalah  ketertiban  atau order.
Keadilan  harus  berlaku  untuk  setiap  orang,  bukan  hanya untuk  golongan  tertentu  saja.  Oleh  karena  itu  lahirlah  “negara konstitusi” yang melahirkan doktrin “ rule of law “, yang merupakan doktrin dengan semangat idealisme keadilan yang tinggi, seperti
“supremasi  hukum”  dan  “kesamaan  setiap  orang  di  depan hukum”. Di negara konstitusi itulah berlaku sistem pemerintahan demokrasi konstitusional.
Pergantian kepemimpinan nasional biasanya dilatarbelangi oleh  munculnya  berbagai  macam  tuntutan  masayarakat  terkait dengan  persoalan  multidimensional  dari  mulai  krisis  ekonomi, sosial, kemanusiaan sampai krisis politik yang menimbulkan arus perubahan  hingga   berujung  pada  pemakzulan  atau  pergantian kepemimpinan.
Agenda  perubahan  yang  digulirkian  mahasiswa, cendikiwan   dan  tokoh  masyarakat  adalah  adanya  kesejahteraan rakyat,  kebebasan  berpendapat  dan  kepastian  hukum.  Artinya peran pemerintah
sebagai pelayan masyarakat harus diimplementasi  dalam  kehidupan  sehingga  masyarakat  bisa merasakan hasil dari kebijakan  bukan ingin dilayani masyarakat.
Secara  sosiologis  yang  mendasari   munculnya  ide  atau gagasan  perubahan karena:
1.  Bertambahnya jumlah tuntutan dan kebutuhan
2.  Bertambahnya sifat kebutuhan dan tuntutan
3.  Munculnya tuntutan akan kebebasan
4.  Bertambahlebarnya jurang pemisah antara pemerintah dengan yang diperintah
5.  Hilangnya keseimbangan antara kekuasaan eksekutif,legeslatif dan  yudikatif  dengan  menitikberatkan  pada  kekuasaan eksekutif.
Dari  kelima  akar  masalah,  yang  mendasari  munculnya gagasan  perubahan  yang  dimotori  oleh  kaum  cendikiawan terdidik  yang  bermuara  pada  upaya  manusia  untuk mempertahankan  hidupnya  yang  di  implementasikan  dalam kehidupan  sehari-hari  dalam  masyarakat  yang  bersifat  dinamik, melalui  imigrasi  dan  mobilitas  sosial  serta  berhubungan  dengan ekonomi dan proses produksi.
Dari  rezim  otoriter  yang  kental  dengan  tindakan  refresif hingga  pembunuhan  yang  tidak  sefaham  dengan  pemerintah
menuju  suasana  demokratis,  dimana  masyarakat  bisa menyuarakan  aspirasinya  ketika  hak-haknya  terdzolimi.  Namun ditengah  eforia  masyarakat  muncul  satu  kejenuhan  karena rentetan-rentetan masalah belum juga tuntas ditambah lemahnya perangkat  hukum,  sehingga  kebebasan  yang  dirasakan  belum menyelesaikan maslah malahan semakin memperbesar masalah.
Dari uraian di atas penulis ingin membahas  beberapa hal yang berkaitan dengan peran hukum dan kedudukanya di tengah masyarkat demokratis, pranata sosial, prinsip dasar pemerintahan yang  dipakai  sebagai  acuan  dan  hukum  dan  peraturan  guna menata  kehidupan  bermasyarakat  supaya  tertib,  aman  dan terkendali.

## 1.2. Tujuan Penulisan
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan hukum dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

## 1.3. Metode Penulisan
Penulisan  ini  menggunakan  metode  tinjauan  literatur ( library  research ).    Tulisan  ini  didasarkan  pada  pendapatan- pendapatan  ahli  dan  hasil-hasil  penelitian  yang  berhubungan hukum dan demokrasi di Indonesia.

## 2. Landasan Teoritis

## 2.1. Demokrasi dan Negara Hukum
Konsep demokrasi menekankan bahwa adanya kedaulatan tertinggi  untuk  mengelola  kehidupan  suatu  negara  adalah  di tangan  rakyat.  Setiap  orang  memiliki  posisi  yang  sama  untuk menentukan  ke  arah  mana  suatu  masyarakat  atau  bangsa  harus melangkah.
Arti  dan  makna  demokrasi  secara  falsafah  dapat melahirkan bermacam penafsiran dan definisi. Lawan demokrasi adalah  otokrasi.  Seperti  juga  demokrasi,  otokrasi  ada  banyak varian dan hibridnya. Secara tradisional, tujuan penyelenggaraan
pemerintahan  demokrasi  adalah  untuk  mencegah  akumulasi kekuasaan  ke  dalam  satu  atau  beberapa  orang.  Demokrasi sebagaimana  dikemukakan Winston  Churchill sebagai  ‘ least bad ’ form  of  government ,  artinya  bahwa  pemerintahan  demokrasi bertujuan  mengurangi  ketidakpastian  dan  instabilitas  serta menjamin  warga  negara  dalam  mendapatkan  kesempatan  yang berkala.
Dalam teori demokratisasi dikenal dua tahap, yaitu tahap transisi  dan  tahap  konsolidasi. O’Donnell dan Schmitter berpendapat, bahwa transisi adalah masa antara dua rezim politik. Transisi  demokrasi  dimulai  sejak  bergulirnya  proses  desolusi (tumbangnya)  sebuah  rezim  otoriter  pada  ujung  yang  satu  dan ditegakannya  rezim  demokrasi  pada  ujung  yang  lainnya.  Pada tahapan  ini  penekanan  ada  pada  penegakan  demokrasi  secara prosedural  yakni  berfungsinya  berbagai  institusi-institusi  politik secara demokratis.
Namun  untuk  benar-benar  menjadi  negara  demokrasi, haruslah dilalui tahap konsolidasi yang menurut berbagai literatur merupakan  konsep  yang  tidak  kalah  sulitnya  dibanding  proses transisi.  Bahkan  banyak  negara  yang  jatuh  kembali  ke  rezim otoriter karena gagal menyelesaikan proses konsolidasi demokrasi.
Menurut Linz dan Stepan (1996),  konsolidasi  demokrasi berarti bahwa demokrasi bukan hanya telah tegak sebagai sebuah sistem  politik  tetapi  juga  telah  membudaya  di  kalangan masyarakat. Bahkan betapapun besarnya tantangan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat tidak akan berpaling dari demokrasi ke sistem  politik  lain.  Sedangkan,  tahap  konsolidasi  menghendaki perhatian  pada  segi-segi  substantiv  yang  merepresentasikan kesempatan dan sumberdaya bagi perbaikan kualitas hidup serta bagi kehidupan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu,  konsolidasi  demokrasi  harus  menjamin  terwujudnya  esensi demokrasi:  pemberdayaan  rakyat  ( popular  empowerment )  dan pertanggung jawaban sistemik ( systemic responsiveness ).
Demokrasi  dan  negara  hukum  adalah  dua  konsepsi mekanisme  kekuasan  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya  tidak  dapat dipisahkan,  karena  pada  satu sisi demokrasi memberikan  landasan  dan  mekanisme  kekuasaan  berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara  hukum  memberikan  patokan  bahwa  yang  memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.
Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat  dapat  menjamin  peran  serta  masyarakat  dalam  proses pengambilan  keputusan,  sehingga  setiap  peraturan  perundang- undangan  yang  diterapkan  dan  ditegakkan  benar-benar mencerminkan  perasaan  keadilan  masyarakat.  Sedangkan  dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai  sebagai  kesatuan  hirarkis  tatanan  norma  hukum  yang berpuncak  pada  konstitusi.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  suatu negara  hukum  menghendaki  adanya  supremasi  konstitusi. Supremasi  konstitusi,  di  samping  merupakan  konsekuensi  dari konsep  negara  hukum,  sekaligus  merupakan  pelaksanaan demokrasi  karena  konstitusi  adalah  wujud  perjanjian  sosial tertinggi.
Berdasarkan teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin dicapai masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka, dibuatlah perjanjian sosial  yang  berisi  tentang  tujuan  bersama,  batas-batas  hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan  tersebut  dan  menjalankan  perjanjian  yang  telah  dibuat dengan  batas-batasnya.  Perjanjian  tersebut  diwujudkan  dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara, yang kemudian  dielaborasi  secara  konsisten  dalam  hukum  dan kebijakan negara.
Oleh  karena  itu,  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan
dengan  prinsip  demokrasi,  karena  hukum  tidak  dimaksudkan hanya  untuk  menjamin  kepentingan  beberapa  orang  yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat , tetapi demcratische rechtsstaat .
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  didasarkan  atas prinsip-prinsip  demokrasi  dan  keadilan.  Dimana  hukum seyogianya  senantiasa  harus  mengacu  pada  cita-cita  masyarakat bangsa,  yaitu  tegaknya  negara  hukum  yang  demokratis  dan berkeadilan  sosial.  Meski  demikian  ada  pendapat  yang mengemukakan, bahwa adalah tidak benar seluruhnya jika hukum adalah alat masyarakat untuk menegakkan demokrasi. Penekanan fungsi hukum cenderung lebih mendukung kekuasaan pemerintah serta  implementasinya,  baik  untuk  mendapatkan  basis penggunaan  kekuasaan  yang  kukuh  dalam  melaksanakan pembangunan.
Untuk mendalami hal diatas, kiranya perlu dikemukakan ciri-ciri dari produk hukum yang demokratis:
1)  Produk hukum harus bersifat mengatur.
2)  Produk  hukum  yang  bernama  undang-undang  keatas  dan peraturan  daerah,  penetapannya  harus  melibatkan  rakyat setidak-tidaknya wakilnya.
3)  Dilihat  dari  segi  isinya,  isi  produk  hukum  harus  untuk kepentingan rakyat dan kepentingan umum.
4)  Dilihat  dari  segi  pelaksanaannya  harus  untuk  kepentingan umum dan kepentingan rakyat.
Jika dijumpai di dalam kenyataan fungsi hukum cenderung lebih mendukung kekuasaan pemerintah serta implementasinya ia sesungguhnya tidak identik dengan tidak benarnya hukum sebagai alat penegakkan demokrasi. Tidak terlihatnya kemampuan hukum sebagai  alat  untuk  menegakan  demokrasi  bukanlah  disebabkan oleh  faktor  hukum  sendiri,  tetapi  karena  hukum  itu  diabaikan, dimana  politik  dan  kekuasaan  lebih  penting  dari  pada  hukum. Sementara  disisi  lain,  lembaga  negara  yang  telah  dibentuk
berdasarkan hukum tidak pula berfungsi sebagaimana mestinya. Yang  terlihat  justru  politik  lebih  menentukan  dari  pada  hukum. Pendeknya  bila  politik  adalah  panglima,  maka  hukum  hanya tinggal cita-cita.
Tegak  atau  berfungsinya  hukum  sebagaimana  mestinya tergantung dari semangat penyelenggara negara dan sistem politik yang  dipakai  yang  menjadi  penopang  tegaknya  hukum.  Diakui bahwa  hukum  tidak  dapat  dijalankan  tanpa  kekuasaan,  tetapi apabila kekuasaan tidak terkendali yang muncul justru kekuasaan dan kesewenang-wenangan dan ketidak adilan.
Dapat  atau  tidaknya  hukum  sebagai  penegak  demokrasi dan keadilan tergantung kepada sistem politik yang dipakai. Dari sistem  politiklah,  apakah  hukum  dapat  berfungsi  sebagai  alat penegakkan  demokrasi  dan  keadilan.  Sebab  sistem  politik  yang dipakai suatu negara menentukan produk hukum. Sistem politik otoriter  atau  non-demokratis  melahirkan  hukum-hukum  yang cendrung  ortodok/  konservatif.  Sedangkan  sistem  politik demokratis melahirkan hukum-hukum yang responsif/populistik. Adalah sulit untuk menempatkan hukum sebagai alat penegakan demokrasi apabila bangunan dasar hukum represip, ortodok/konservatif.
Bangunan  hukum  yang  demikian  menjadikan  hukum cendrung  dirasakan  sebagai  penindasan  dan  pelecehan  terhadap hak-hak  asasi  warga  negara.  Hukum  melembagakan disprivile dengan menekankan kewajiban dan tanggung jawab, bukan pada hak-hak  yang  dipunyai  oleh  golongan-golongan  yang  tidak berkuasa.  Golongan  miskin  yang  memiliki  ketergantungan menjadi  sasaran  bekerjanya  lembaga-lembaga  atau  birokrasi tertentu  maupun  distimatisasi  oleh  klasifikasi-klasifikasi  resmi. Huk um represif mengorganisasi pengamanan sosial atas “klas -klas berbahaya”  dengan  mengkriminalisasikan  perilaku -perilaku tertentu. Dalam keadaan sistem politik otoriter dengan outputnya hukum  represif/konservatif,  maka  jelas  hukum  lebih  dirasakan
sebagai  penindasan  dan  legitimasi  kekuasaan  bagi  penguasa (pemerintah).
Tidak demikian halnya apabila suatu negara
(pemerintahan)  menjalankan  sistem  politik  yang  demokratis. Bangunan  dasar  hukum  dalam  sistem  politik  demokratis  adalah responsif.  Hukum  lebih  bertujuan  agar  hukum  lebih  tanggap terhadap  kebutuhan  terbuka  pada  pengaruh  dan  lebih  efektif dalam menanggapi masalah-masalah sosial. Tujuan serupa itu bisa terwujud  apabila  sistem  politik  yang  dipakai  demokrasi,  karena sistem politik demokratis bercirikan: adanya lebih dari satu partai politik.  tersebut  bebas  berkompetisi  satu  sama  lain  untuk mendapatkan  kekuasaan  politik;  kompetisi  politik  dilakukan secara terbuka dan didasarkan pada aturan permainan yang tetap dan  telah  diterima;  memasuki  dan  merekrut  ( recruitment )  untuk mendapatkan  posisi-posisi  kekuasaan  politik  adalah  terbuka; adanya pemulihan secara berkala ( period ) dan yang bersifat umum ( a wide frachi ); golongan penekan ( presure groups ) diberi kesempatan untuk mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan keputusan; kebebasan-kebebasan  dasar  manusia  ( civil  liberties )  seperti kebebasan  berbicara  dan  menganut  agama  dan kebebasan untuk tidak ditahan secara tidak sah ( freedom from arbitracy arrest ) diakui dan dilindungi oleh pemerintah; Kekuasaan peradilan bebas tidak memihak;  media  masa  seperti  televisi,  radio,  surat  kabar  tidak dimonopoli oleh pemerintah dan dalam batas-batas tertentu dapat mengkritik pemerintah.

## 2.2. Demokrasi di Indonesia
Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut paham demokrasi,  karena  sistem  pemerintahan  demokrasi  ini  dianggap baik  untuk  menjaga  kestabilan  suatu  bangsa  dalam  menjalankan roda pemerintahan negara. Dalam hal demokrasi dikenal adanya kedaulatan  adalah  di  tangan  rakyat,  sehingga  secara  ekonomi Indonesia  adalah  negara  demokrasi.  Segala  sesuatu  berasal  dari, oleh dan untuk rakyat adalah inti dari konsep pemerintahan yang
demokratis, sehingga dapat menjamin kebebasan masing-masing individu dalam suatu negara untuk bergerak mengembangkan dan melakukan hal yang mereka inginkan.
Indonesia  menganut  paham  Demokrasi  Pancasila  yang berbeda dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal meletakkan kebebasan  individu  yang  toleran  sebagai  urgensi  kehidupan negara dan masyarakat. Oleh karena itu kontrol rakyat dan atau wakilnya  kepada  penguasa  dan  negara  adalah  prinsip  yang  tak bisa  ditawar.  Dalam  konteks  ini C.F.  Strong mengemukakan; negara  konstitusional  sekarang  ini  harus  didasarkan  atas  suatu sistem  perwakilan  yang  demokratis  yang  menjamin  kedaulatan rakyat. Mengenai hal ini harus tercermin dalam konstitusi negara tersebut.  Sedangkan  perihal  bagaimana  pelaksanaan  Demokrasi Pancasila dalam arti bentuknya, maka pertama-tama harus dilihat dalam  UUD  1945  beserta  penjelasannya,  meskipun  ini  bukanlah satu-satunya cara untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.
Dalam  kesempatan  ini  yang  terpenting  adalah,  apakah hukum  dan  pelaksanaan  hukum  di  negara  Indonesia  akan berfungsi  dan  memainkan  peranannya  sangat  ditentukan  oleh keinginan melaksanakan UUD 1945 secara konsekuen. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di dalam UUD 1945 termuat cita- cita  bangsa  dan  arah  kehidupan  bernegara  dan  berbangsa, termasuk  di  dalamnya  keberadaan  hukum  dalam  kehidupan negara.
Reformasi politik dan reformasi ekonomi yang terjadi pada tahun  1998,  telah  memperbaharui  norma-norma  dan  struktur pengambilan  keputusan  di  bidang  politik.  Sehingga  dapat mengurangi  faktor-faktor  negatif  yang  dapat  membebani  sektor perekonomian.  Seperti  adanya  monopoli,  korupsi,  dan  bentuk- bentuk penyimpangan lain. Sedangkan, reformasi ekonomi dapat mendorong  percepatan  terjadinya  proses  demokratisasi.  Namun, kedua hal tersebut apabila dijalankan sekaligus, tetap mengandung risiko. Sehingga diperlukan sinergi dalam pelaksanaan kedua hal tersebut. Proses demokratisasi di Indonesia yang dihasilkan oleh
gerakan reformasi di tahun 1998 telah merubah secara substansial sistem  bernegara  bangsa  kita  dan  membuat  Indonesia  sekarang menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia.
Indonesia  meyakini  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dan pemerataan pendapatan itu dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  budaya  hukum  yang dapat  mengakomodasi  tujuan-tujuan  tersebut  (terciptanya kesejahteraan  rakyat),  sehingga  dapat  menjaga  integrasi  dan persatuan  nasional.  Hal  tersebut  diharapkan  dapat  mendorong pertumbuhan  perdagangan  dan  industri,  serta  berfungsi memajukan  keadilan  sosial  dan  kesejahteraan  manusia.  Dalam mencapai  tujuan  terciptanya  kesejahteraan  rakyat  dengan  proses demokratisasi dalam pembangunan ekonomi, diperlukan adanya institusi  hukum  dan  profesi  hukum  yang  baik.  Hal  ini  menjadi bertambah  penting  karena  bangsa  kita  berada  dalam  era globalisasi, artinya harus bersaing dengan bangsa-bangsa lain.
Proses  demokrasi  yang  sedang  berlangsung  di  Indonesia (di  tingkat  Negara  atau  state),  belum  terlihat  dampaknya  bagi kesejahteraan rakyat. Proses tersebut antara lain adalah kebijakan desentralisasi  (otonomi  daerah),  kebebasan  pers,  kebebasan berserikat,  meningkatnya  peran  parlemen,  berlangsungnya pemilihan  umum  (pemilu)  yang  bebas,  dan  pemilihan  presiden dan kepala daerah secara langsung.
Tingginya  angka  penduduk  miskin  dan  pengangguran, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan, merupakan persoalan yang mencerminkan kondisi sosial-ekonomi bangsa kita. Sehingga hal  tersebut  menjadi  problem  dalam  mewujudkan  kesejahteraan rakyat.  Berbagai  masalah  tersebut  diperparah  dengan  adanya bencana  alam  yang  disebabkan  oleh  kerusakan  lingkungan. Maraknya perkara korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta merosotnya karakter dan harga diri bangsa. Ditambah lagi dengan merebaknya pornografi dan siaran tv yang merusak akhlak bangsa. Sehingga  hal  tersebut  menjadikan  generasi  muda  Indonesia sebagai  manusia  konsumtif,  berbudaya  instan,  tanpa  idealisme,
dan  pada  akhirnya  dapat  melemahkan  rasa  nasionalisme  dan patriotisme.
Demokrasi  di  Indonesia  terkesan  hanya  untuk  mereka dengan  tingkat  kesejahteraan  ekonomi  yang  cukup.  Sedangkan bagi  golongan  ekonomi  bawah,  demokrasi  belum  memberikan dampak ekonomi yang positif buat mereka. Inilah tantangan yang harus  dihadapi  pemerintah.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu tantangan  terberat  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  saat  ini. Karena,  demokrasi  dalam  arti  sebenarnya  terkait  dengan pemenuhan  hak  asasi  manusia.  Dengan  demikian,  hal  itu merupakan sesuatu yang harus dikelola agar menghasilkan output yang baik. Sehingga setiap masyarakat Indonesia dapat terpenuhi haknya  untuk  menyampaikan  pendapat,  berkumpul,  berserikat dan bermasyarakat.
Harapan  dari  adanya  demokrasi  yang  mulai  tumbuh adalah  ia  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  untuk  rakyat. Misalnya,  demokrasi  mampu  memaksimalkan  kesejahteraan rakyat  dan  distribusinya  mampu  mengurangi  kemiskinan. Disamping  itu,  demokrasi  diharapkan  bisa  menghasilkan pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak seperti  masalah  kesehatan  dan  pendidikan.  Tidak  hanya  itu, demokrasi  diharapkan  mampu  menjadikan  negara  kuat. Demokrasi  di  negara  yang  tidak  kuat  akan  mengalami  masa transisi  yang  panjang.  Dan  ini  sangat  merugikan  bangsa  dan negara. Demokrasi di negara akan berdampak positif bagi rakyat. Sedangkan,  demokrasi  di  negara  berkembang  seperti  Indonesia tanpa  menghasilkan  negara  yang  kuat  justru  tidak  akan  mampu mensejahterakan rakyatnya.
Harapan  rakyat  banyak  tentunya  adalah  pada  masalah kehidupan  ekonomi  mereka  serta  bidang  kehidupan  lainnya. Demokrasi  membuka  celah  berkuasanya  para  pemimpin  yang peduli dengan  rakyat  dan sebaliknya  bisa melahirkan  pemimpin yang buruk. Harapan rakyat akan adanya pemimpin yang peduli di  masa  demokrasi  ini  adalah  harapan  dari  implementasi
demokrasi  itu  sendiri.  Di  masa  transisi  ini,  implementasi demokrasi  masih  terbatas  pada  kebebasan  dalam  berpolitik, sedangkan masalah ekonomi masih terpinggirkan. Maka muncul kepincangan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Politik dan ekonomi adalah dua sisi yang berbeda dalam sekeping mata uang, maka masalah ekonomi pun harus mendapat perhatian yang serius  dalam  implementasi  demokrasi  agar  terjadi  penguatan demokrasi.
Semakin  rendahnya  tingkat  kehidupan  ekonomi  rakyat akan  berdampak  buruk  bagi  demokrasi  karena  kuatnya  bidang politik  ternyata  belum  bisa  mengarahkan  kepada  perbaikan ekonomi.  Melemahnya  ekonomi  akan  berdampak  luas  kepada bidang lain, seperti masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia  yang  lemah  jelas  tidak  bisa  memperkuat  demokrasi, bahkan  justru  bisa  memperlemah  demokrasi.  Demokrasi  di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang  memiliki  kebebasan  berpendapat,  berserikat,  berumpul, berpolitik dimana masyarakat mengharap adanya iklim ekonomi yang  kondusif.  Untuk  menghadapi  tantangan  dan  mengelola harapan ini agar menjadi kenyataan, dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik.

## 4. Pembahasan
Dilatar  belakangi  cita-cita  yang  tertuang  dalam  kalimat “masyarakat adil dan makmur”, maka pembangunan telah dipilih sebagai satu-satunya kendaraan yang dianggap paling tepat untuk membawa  bangsa Indonesia  menuju kearah  sana.  Dalam hal ini, pemerintah  sejak  tiga  dasawarsa  terakhir  telah  menjadikan pembangunan  di  bidang  ekonomi  sebagai  tulang  punggung pembangunan nasional. Sikap suatu pemerintah dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan tersebut untuk  mencapai  kepentingan  nasional  negaranya.  Termasuk didalamnya  adalah  hal  perekonomian.  Pemerintah  Indonesia
pernah  menerapkan  kebijakan  deregulasi  ekonomi  yang menyangkut 3 aspek, antara lain yaitu:
1)   Untuk  menyehatkan  persaingan  pasar  dengan  membuka kesempatan bagi pendatang baru.
2)  Mengurangi campur tangan pemerintah dalam hal pengelolaan badan usaha.
3)  Pengambilan keputusan produksi maupun harga. Melihat  hal  tersebut,  maka  peranan  hukum  dalam pembangunan  ekonomi  dan  modernisasi  masih  sering  kali diperdebatkan.  Perdebatan  ini  merupakan  sebagian  dari perdebatan  yang  lebih  luas,  tentang  peranan  hukum  di  dalam masyarakat.  Lembaga  hukum  adalah  salah  satu  di  antara lembaga/pranata-pranata  sosial,  seperti  juga  halnya  keluarga, agama,  ekonomi,  perang  atau  lainnya.  Hukum  bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam  segala  aspeknya,  apakah  itu  kehidupan  sosial,  kehidupan politik,  budaya,  pendidikan  apalagi  yang  tak  kalah  pentingnya adalah  fungsinya  atau  peranannya  dalam  mengatur  kegiatan ekonomi.
Dalam  kegiatan  ekonomi  inilah  justru  hukum  sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak  dan  tidak  terbatasnya  permintaan  atau  kebutuhan  akan sumber  ekonomi  dilain  pihak  sehingga  konflik  antara  sesama warga  dalam  memperebutkan  sumber-sumber  ekonomi  tersebut akan sering terjadi.
Peranan  hukum  untuk  melindungi,  mengatur  dan merencanakan  kehidupan  ekonomi  sehingga  dinamika  kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas  dalam  Suma  Theologica.  Hukum  bukan  hanya  bisa membatasi  dan  menekan  saja,  akan  tetapi  juga  memberi kesempatan  bahkan  mendorong  para  warga  untuk  menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi negara. Dan pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia
perlu  diatur  oleh  suatu  instrumen  yang  disebut  sebagai  hukum. Hukum  disini  direduksi  pengertiannya  menjadi  perundang- undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Negara.
Dengan  adanya  globalisasi  ekonomi,  maka  menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi menyebabkan  terjadinya  globalisasi  hukum.  Globalisasi  hukum tersebut  tidak  hanya  didasarkan  kesepakatan  internasional  antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat  dan  timur.  Globalisasi  di  bidang  kontrak-kontrak  bisnis internasional  sudah  lama  terjadi.  Karena  negara-negara  maju membawa transaksi baru ke negara berkembang, maka mau tidak mau  mereka  yang  dari  negara-negara  berkembang  menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut. Hal itu disebabkan bisa karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut  atau  dapat  juga  karena  posisi  tawar  yang  lemah.  Oleh karena  itu  tidak  mengherankan,  perjanjian  patungan  (joint venture),  perjanjian  waralaba  (franchise),  perjanjian  lisensi, perjanjian  keagenan,  hampir  sama  di  semua  negara.  Konsultan hukum  suatu  negara  dengan  mudah  mengerjakan  perjanjian- perjanjian semacam itu di negara-negara lain.
Persamaan  ketentuan-ketentuan  hukum  berbagai  negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan  dengan  institusi-institusi  hukum  untuk  mendapatkan akumulasi  modal.  Tuntutan  keterbukaan  (transparency)  yang semakin  besar,  berkembangnya  kejahatan  internasional  dalam pencucian  uang  (money  laundering)  dan  insider  trading mendorong  kerjasama  internasional.  Dibalik  usaha  keras menciptakan globalisasi hukum, masih menurut Prof. Erman, tidak ada jaminan bahwa hukum tersebut akan memberikan hasil yang sama  yang  di  semua  tempat.  Hal  mana  dikarenakan  perbedaan politik, ekonomi dan budaya.
Friedman,  mengatakan  bahwa  tegaknya  peraturan- peraturan  hukum  tergantung  kepada  budaya  hukum masyarakatnya.  Budaya  hukum  masyarakat  tergantung  kepada
budaya  hukum  anggota-anggotanya  yang dipengaruhi  oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.
Melihat  hal  tersebut  sudah  menjadi  satu  keniscayaan, bahwa  pembangunan  ekonomi  di  suatu  negara,  apalagi  secara khusus negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk  turut  memberi  peluang  pembangunan  ekonomi. Pelaksanaan  roda  pemerintahan  dengan  demokratis,  dengan menggunakan  hukum  sebagai  instrument  untuk  merencanakan dan  melaksanakan  program  pembangunan  yang  komprehensif, akan  membawa  negara  ini  menuju  masyarakat  dengan  tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan.
Indonesia  berbeda  dengan  negara  maju  seperti  Amerika dan  Inggris.  Jika  di  kedua  negara  tersebut,  mereka  menempuh pembangunan  secara  berturut-turut  dari  yang  pertama, meciptakan  persatuan  dalam  negaranya,  kedua,  menggalakkan industrialisasi, dan yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan sosial. Urutan pembangunan negara seperti yang di tempuh kedua negara tersebut  di  atas,  adalah  merupakan  suatu  langkah  ideal  untuk mewujudkan negara yang kokoh, dengan dukungan ekonomi dan warga yang solid. Namun demikian untuk Indonesia hal ini tidak mungkin  kita  jalankan  secara  satu  persatu,  melainkan  harus sekaligus.  Menciptakan  persatuan,  menggalakkan  pembangunan dan  mewujudkan  kesejahteraan  harus  di  lakukan  secara bersamaan.  Kondisi  tersebut  di  atas,  memang  memberi  peluang terciptanya  ketidakharmonisan  pencapaian  tujuan  pembangunan hukum. Terlebih lagi jika aparat yang menjalankan agenda tersebut tidak paham dengan kondisi kenegaraan (warga) sehingga justru tidak  satupun  dari  tiga  agenda  yang  di  jalankan  tersebut  dapat terwujud sesuai dengan harapan.

## 4. Kesimpulan
Peran  pemerintah  dalam  mengarahkan  dan  menuntun warga masyarakatnya dibutuhkan sebuah perangkat yakni lewat
peraturan perundang-undangfan. Untuk mewujudkan masyarakat yang  demokratsi  butuh  pemahaman  dari  warganya  secara universal dan utuh sehingga tidak disalah tafsirkan oleh warganya. Kebebasan  berpendapat  lewat  akasi-aksi  demonstrasi  yang merupakan  bagian  dari  proses  demoktratisasi  harus  diiringan penegakan  hukum  lewat  peraturan  perundang-undangan  agar jangan sampai mengarah pada anarkisme yang justru merugikan dan  meresahkan  warga  negara  yang  lainya.  Penyelenggaraan pemerintahan  pun  harus  dikawal  atau  dikontrol  dengan penegakan  hukum  sehingga  tidak  terjadi  penyelewengan  dan penyalahgunaan wewenang. Kesadaran hukum dari semua pihak baik  masyarakat,  pemerintah  dan  penegak  hukum  untuk mengusung  tegaknya  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  warganya sehingga  terwujudnya  masyarakat  yang  damai,  tenteram  lewat payung hukum sesuai perundang-undang yang disepakati.

## Daftar Pustaka
Ridwan  Effendi,  Elly  Malihah,  2007. Pendidikan  Lingkungan  Sosial Budaya dan Teknologi . Yasindo Muli Aspek, Bandung. Elly  M.  Stiadi,  dkk  2006 .  Ilmu  Sosial  dan  Budaya  Dasar .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Sumarsono,  S,  dkk.  2001. Pendidikan  Kewarganegaraan .  Jakarta: Gramedia. Koentjaraningrat  (Ed),  1975. Manusia  dan  Kebudayaan  di  Indonesia . Jakarta: Jambatan. Boy Yendra Tamin 2012. Demokrasi dan Hukum di Indonesia .
[online] diakses 08 Oktober 2013.
Tersedia: http://boyyendratamin.blogspot.com/2012/04/ demokrasi-dan-hukum-di-indonesia.html.
_______________. 2012. Peranan  hukum  dalam  demokratisasi  dan pembangunan  ekonomi  di  Indonesia. [online]  diakses  08 Oktober 2013. Tersedia: http://bagoesseto.wordpress.com.
Muntoha, 2009. Demokrasi dan Negara Hukum . Jurnal Hukum  No. 3 Vol. 16. 379-395.