## Volume 1 Nomor 2 (2020) Pages 28 – 43
Jurnal Perbankan Syariah Jurnal EcoBankers

## Analisis Implementasi Produk Hasanah Card pada BNI Syariah Kota Cirebon
Nur Haida 1 dan Qushay Yahya 2
IAI Bunga Bangsa Cirebon 12
Email : nurhaida26684@gmail.com 1 , qushayyahya35@gmail.com 2

## Abstrak
Pembayaran  merupakan  salah  satu  aktivitas  penting  pada  setiap  transaksi  dalam  kegiatan ekonomi.  Dengan  perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat,  semakin  banyak  dan semakin besarnya nilai transaksi serta risiko, dibutuhkan adanya sistem pembayaran dan alat pembayaran  yang  cepat,  lancar,  dan  aman.  Keberhasilan  sistem  pembayaran  akan  dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Sebaliknya ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan memberikan dampak  yang  kurang  baik  pada  kestabilan perekonomian.  Hasanah  Card  adalah  salah  satu  Produk  dari  PT.  Bank  BNI  Syariah  yang ditawarkan  dan  bertujuan  untuk  semakin  meningkatkan  pelayanan  dan  kemudahan masyarakat  (nasabah)  dalam  menjalankan  transaksinya  sehari-hari  dengan  keuntungan  yang lebih dari kartu-kartu sejenisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hasanah Card dalam aplikasinya menggunakan akad kafalah, qard dan ijarah sehingga penggunaan kartu ini dijamin  kesesuaiannya  dengan  prinsip-prinsip  syariah  karena  sudah  sesuai  dengan  Fatwa DSN MUI.
Kata Kunci : Hasanah Card, Akad, Transaksi, Risiko

## Abstract
Payment is one of the important activities in every transaction in economic activities. With the rapid development of technology, the more and the greater the value of transactions and risks, we  need  a  payment  system  and  payment  instruments  that  are  fast,  smooth,  and  safe.  The success  of  the  payment  system  will  be  able  to  support  the  development  of  the  financial  and banking  system.  Conversely,  the  disruption  or  failure  of  the  payment  system  will  have  an adverse  impact  on  economic  stability.  Hasanah  Card  is  one  of  the  products  from  PT.  BNI Syariah  Bank  is  offered  and  aims  to  further  improve  the  services  and  convenience  of  the community (customers) in carrying out their daily transactions with more benefits than similar cards.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  Hasanah  Card  in  its  application  uses  the kafalah,  qard  and  ijarah  agreements  so  that  the  use  of  this  card  is  guaranteed  to  be  in conformity with sharia principles because it is in accordance with the MUI DSN Fatwa.
Keyword s: Hasanah Card, Contract, Transaction, Risk

## PENDAHULUAN
Berbicara  tentang  transaksi non tunai,  dewasa  ini  masyarakat  semakin      mengetahui model  transaksi  uang  bukan  cash/kontan.  Transaksi  demikian  dikenal  dengan  transaksi elektronik.  Penggunaannya  dapat  menggunakan  kartu  ATM  ( Automatic  Teller  Machine ), kartu  kredit,  alat  gesek EDC  (Electonic  Data  Capture) , internet  banking ,  atau e-money lainnya.  Transaksi-transaksi  elektronik  itu  memang  tidak  lepas  dari  jaringan  kemajuan teknologi dan informasi.
Transaksi  nontunai  memberikan  efek  rasa  aman  kepada  masyarakat.  Aman      bisa diartikan, terhindar  dari  segala  resiko  ,contohnya  dicuri  atau  dirampok  oleh  orang  yang ingin  berbuat  jahat. Resiko demikian bisa saja terjadi kapan pun dan dimana pun dan tidak mengenal  status  sosial.  Bagi  masyarakat  umumnya  tentu  tidak  mau  mengalami  resiko tersebut,  selain  itu  transaksi  nontunai  bias  menghindari  dari  tindakan  korupsi  atau penggelapan  karena  transaksi  nontunai  bisa  merekam  dan  mencatat  segala  aktivitas keuangan hal ini memudahkan seseorang atau pihak yang membutuhkan data transaksi uang masuk dan keluar.
Menurut  data  BPS  (Badan  Pusat  Statistik)  tindakan  perampokan  baik  yang menggunakan  kekerasan  ataupun  tidak  pada  tahun  2015  terjadi  125.869  tindak  kejahatan perampokan  dalam  satu  tahun,  angka  tersebut  merupakan  angka  yang  besar  dan  menjadi perhatian  khusus  bagi  masyrakat agar selalu berhati-hati. Angka yang besar pun didapatkan terkait kasus penggelapan dan korupsi sebesar 54.155 terjadi kasus penggelapan dan korupsi, hal  ini  bisa  di  minimalisir  apabila  menggunakan  transaksi  nontunai  karena  semua  aktivitas keuangan akan tercatat dan terekam.( www.bps.go.id : 2018)    Penggunaan transaksi online / elektronik  tentu  merupakan  pilihan  yang  tepat,  agar  aman  dari  resiko  tersebut.  Salah  satu manfaat transaksi nontunai adalah kemudahan dalam hal pembayaran.
Pembayaran  merupakan  salah  satu  aktivitas  penting  pada  setiap  transaksi  dalam kegiatan  ekonomi.  Dengan  perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat,  semakin  banyak dan semakin besarnya nilai transaksi serta risiko, dibutuhkan adanya sistem pembayaran dan alat pembayaran yang cepat, lancar, dan aman. Keberhasilan sistem pembayaran akan dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Sebaliknya ketidaklancaran atau kegagalan  sistem  pembayaran  akan  memberikan  dampak  yang  kurang  baik  pada  kestabilan perekonomian.  Pembayaran  adalah  aktivitas  pemindahan  dana  guna  memenuhi  suatu kewajiban  yang  timbul  dari  suatu  kegiatan  ekonomi.  Pembayaran  ini  terjadi  setiap  hari, melibatkan  ribuan  transaksi  ekonomi  yang  beraneka  ragam,  seperti  seperti  jual  beli  barang
Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah, Volume 1 (2) Tahun 2020 | 30
dan  jasa,  pembelian  dan  pelunasan  kredit,  melibatkan  miliaran  rupiah  dengan  berbagai  alat pembayaran seperti pembayaran tunai atau nontunai. ( www.kontan.co.id : 2018)
Bank  Indonesia  (BI)  bersama  dengan  pemerintah  dan  didukung  perbankan  serta perusahaan  telekomunikasi    meluncurkan    Gerakan    Nasional    Non    Tunai    (GNNT). Gerakan  ini  untuk memperkenalkan  transaksi  non  tunai  yang  lebih  aman  dan  efisien. Menurut  mantan  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung yang dilansir oleh  harian  Kompas  15  Agustus  2014,  Indonesia  akan  menjadi  negara  maju.  Guna  menuju status negara maju tersebut, salah satu syaratnya adalah transaksi dengan menggunakan uang non  tunai  harus  meningkat.  Chairul  Tanjung  mengungkapkan  saat  ini  jumlah  masyarakat Indonesia  yang  memiliki  akses  ke  lembaga  keuangan  formal  baru  20  persen.  Tugas pemerintah,  BI,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  untuk  meningkatkan  jumlah  tersebut hingga nantinya seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Gubernur  BI  Agus  DW  Martowardojo  menyatakan  transaksi  dengan  uang  non  tunai  akan membuat ekonomi lebih efissien. Bagi keuangan yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun  dunia usaha akan dapat  lebih  transparan  dan akuntabel.  Agus memaparkan transaksi  dengan  menggunakan  uang  tunai,  khususnya  dalam  jumlah  besar  dapat mengundang  terjadinya  tindak  korupsi  dan  penipuan.  Untuk  itu,  bank  sentral  bersama pemerintah akan menggalakkan program GNNT tersebut.( www.kompas.com : 2017)
Salah  satu  pembayaran  nontunai  adalah  dengan  menggunakan  kartu  kredit. Kebanyakan  masyarakat  mengartikan  kartu  kredit  ini  sebagai  kartu  yang  pada  umumnya dibuat  dari  bahan  plastik,  tetapi  dengan  semakin  pesatnya  perkembangan  dari  pemakaian Kartu Kredit sebagai metode transaksi pembayaran  pada  saat  ini  maka  sangat  perlu  untuk mengetahui  apa  arti  sebenarnya  kartu  kredit
tersebut.    Emmy    Pangaribuan    br.    Simanjuntak    mengatakan    kartu    kredit    adalah suatu  kartu  yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukkan dari kartu itu dan dengan menandatangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung.(Pangaribuan dan Simanjutak : 2001)
Munir  Fuady  mengatakan  kartu  kredit  merupakan  suatu  kartu  yang  pada  umumnya dibuat  dari  plastik  dengan  dibubuhkan  identitas  dari  pemegang  dan  penerbit  ( Card issuer) yang  memberikan  hak  terhadap  siapa  kartu  kredit  diisukan  untuk  menandatangani  tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa  atau  barang  yang  dibeli  dari  tempat-tempat  tertentu seperti  toko,  hotel,  restoran,  penjual  tiket  pengangkutan  dan  lain-lain.(Fuady  :  1995). Menurut  Imam Prayogo  Suryahadibroto dan  Djoko  Prakoso,  kartu  kredit adalah  suatu  jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, di mana sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa
aja  yang  diinginkan  yakni  di  tempat-  tempat  mana  saja  cabang  yang  dapat  menerima  kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkan atau dapat juga menguangkan kepada bank yang mengeluarkan atau pada cabang yang mengeluarkan.(suryohadibroto dan Prakoso : 2005)
Bisnis  kartu  kredit  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  yang  pesat,  jumlah seluruh  jenis  kartu  kredit  yang  beredar  hingga  2017  adalah  sebesar  16,89  juta  pengguna kartu  kredit  di  seluruh  Indonesia,  hal  ini  membuktikan  antusias  masyarakat  yang  besar terhadap terhadap penggunaan kartu kredit karena salah satu manfaat dari kartu kredit adalah kemudahan dalam transaksi pembayaran.( www.detik.com : 2018)
Manfaat  dari  kartu  kredit  memang  banyak,  di  samping  itu  kartu  kredit  konvensional memiliki beberapa kelemahan diantaranya;  Setiap ada tagihan yang tidak dibayarkan secara penuh  akan  dikenakan  bunga  yang  cukup  tinggi.  Parahnya  lagi  bunga  tersebut  akan  turut ditagihkan pada tagihan berikutnya.  Jika  tidak  dibayarkan  secara  penuh  kembali,  maka bunga    tersebut    akan    dibungakan  kembali  beserta  sisa  tagihan  lainnya.  Apabila  hal  ini terjadi  terus-menerus,  tagihan  kartu  kredit  tak  akan  pernah  lunas  karena  beban  bunga- berbunga yang semakin naik setiap bulannya.
Berbeda  dengan  kartu  kredit  konvensional,  kartu  kredit  syari’ah  memiliki  ketentuan sendiri.  Kartu  kredit    syari’ah    adalah    kartu    kredit    yang    menjunjung    tinggi    nilai-nilai syari’ah,    serta    mendasarkan  ideologi  perbankannya  dalam  prinsip-prinsip  dalam  ajaran islam. Kartu kredit syari’ah ditujukan untuk memenuhi  kebutuhan  nasabah  yang  memang ingin  menjalani  segala  transaksi  keuangan  dengan ideologi dan prinsip islam. Kartu kredit syari’ah  diatur  dalam  ketentuan  umum  fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  –  Majelis  Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN-MUI/X2006 yang mengatur tentang kartu kredit syari’ah. Negara  Indonesia  sendiri,  perkembangan  bank  berbasis  syari’ah  terbilang  cukup  pesat,  hal ini  dapat  dilihat  dari  hadirnya  beberapa  bank  yang  menggunakan  sistem  syari’ah diantaranya:  BRI  Syaria’ah,  CIMB  Syari’ah,  BTN  Syari’ah,  BNI  Syariah  dan  yang  lainya. Kehadiran bank syari’ah akan memberikan layanan terbaik yang nasabah butuhkan. Adanya persaingan  tentu  akan  menimbukan  peningkatan  pelayanan  dan  inovasi  suatu  produk  yang ditawarkan.  Terkait  dengan  produk  kartu  kredit  syaria’ah  setidaknya  hanya  baru  dua  bank syari’ah  yang  memiliki  layanan  tersebut  yakni  CIMB  Syari’ah  dan  BNI  Syariah.  BNI Syariah  sebagai salah  satu bank syariah terbesar yang ada di Indonesia mengeluarkan kartu kredit  syariah  yang  diberi  label  Hasanah Card .  Saat  ini  jumlah  pengguna    Hasanah Card yang  dikeluarkan  oleh  BNI  Syariah  hanya  sebesar  30  ribu  pengguna,  jumlah  yang  sangat kecil  dibandingkan  dengan  keseluruhan  16,89  juta  pengguna  seluruh  kartu  kredit  di
Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah, Volume 1 (2) Tahun 2020 | 32
Indonesia. Data tersebut menunjukan masih awamnya masyarakat tentang pengetahuan pola aplikasi  yang  terdapat  dalam  Hasanah Card sehingga  memicu  masyarakat  untuk  memilih kartu kredit konvensional.
Jadi  rumusan  masalah  ini  adalah  implementasi  produk  hasanah  card  pada  BNI Syariah  Kota  Cirebon.  Dan  tujuannya  untuk  mengetahui  dampak  diterapkannya implementasi produk hasanah card pada BNI Syariah di Kota Cirebon.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bersumber  dari  data- data  yang  dihasilkan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif.  Metode  penelitian  kualitatif merupakan  metode  penelitian  yang  menggunakan  peneliti  sebagai  instrumen  utama  dalam penelitian,  dan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  observasi, wawancara,  dokumentasi  dan  penggabungan  data  atau  triangulasi  (Sugiyono,  2016:9). Tujuannya  adalah  untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara  sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.
Dalam  penelitian  ini,  sumber  data  terbagi  menjadi  dua  yaitu,  data  primer  dan  data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil penelitian secara empirik melalui analisis mendalam kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengelola produk Hasanah  Card  pada  Bank  BNI  Syariah  di  Kota  Cirebon  Sedangkan  data  sekunder  dalam penelitian ini adalah sumber referensi seperti buku ilmah, buku pengetahuan, jurnal, internet dan  media  lain  yang  dapat  dijadikan  sebagai  referensi.  Subjek  penelitian  ini  adalah  Produk Hasanah Card di Bank BNI Syariah Kota Cirebon

## HASIL dan PEMBAHASAN

## 1. Syari’ah   Card
Syariah  Card adalah    kartu    yang    berfungsi    seperti    kartu    kredit    yang hubungan  hukum  (berdasarkan  sistem  yang  sudah  ada)  antara  para  pihak  (penerbit, pemegang, dan  penerima  kartu) berdasarkan  prinsip  syari’ah.  Kartu  kredit  syari’ah tidak sama dengan konvensional karena mempunyai batasan yang harus dipenuhi, di antaranya: Tidak  menimbulkan  riba,  tidak  mendorong  pengeluaran  berlebihan  dengan  menetapkan pagu  maksimal  pembelanjaan,pemegang  kartu  utama  harus  memiliki  kemampuan melunasi  tepat  waktu,  tidak  memberikan  fasilitas  yang  bertentangan  dengan  syari’ah. Pada  dasarnya,  kartu  kredit  syari’ah  adalah  fasilitas  dari  bank  untuk  memudahkan konsumen  bertransaksi    dan    tidak    konsumtif.    Hal    ini    karena    likuiditas    pemegang
kartu  diperhatikan  dan kemampuan finansial untuk melunasi utang tepat waktu menjadi syarat.
Istilah  syari’ah card banyak  dimunculkan  oleh  akademisi  maupun  praktisi diantaranya ada yang menyebutkan dengan , Kartu Kredit berbasis Syari’ah, Kartu Kredit Syari’ah,  Islamic  Credit Card ,  Kartu  Kredit  berdasarkan  Prinsip  Syari’ah.  Pada prinsipnya  keempat  istilah  ini  memiliki  makna    yang    sama,  dan  istilah-istilah   tersebut menggunakan  kata    kredit,  unsur  dari  kredit  itu  sendiri  mengandung  riba.  Istilah  lain dapat  dijumpai  dalam  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:54/DSN-MUI/X/2006  yang menggunakan istilah Syari’ah Card , Istilah ini memiliki kelemahan karena menimbulkan ambiguitas  bila  diartikan  berdasarkan  istilah  kata.  Syari’ah Card secara  kata diterjemahkan  menjadi  “Kartu  Syari’ah”.      Kartu  Syari’ah  atau  Syari’ah Card menurut praktisi  dapat bermakna luas   yang terbagi menjadi 2   (dua) yaitu kartu debit   dan kartu pembiayaan    (kartu    kredit  dalam    istilah    konvensional).  Sehingga    menurut  praktisi, istilah  kartu  kredit  dalam  Islam  lebih  tepat  menggunakan  istilah  “Kartu  Pembiayaan Syari’ah”.  Istilah  yang hampir  serupa juga dapat dijumpai dalam   buku   Abdul   Ghofur Anshori    yang    menggunakan    istilah  “Kartu  Pembiayaan  Berdasarkan  Prinsip Syari’ah”.(Anshori : 2010)
Salah  satu  Bank  yang  mengeluarkan  jenis  syari’ah card adalah  BNI  Syari’ah, mereka  mengeluarkan  produk  syari’ah card yang  dinamakan  dengan  Hasanah Card . Sebagai  sebuah  produk  perbankan,  Hasanah Card dari  Bank  Negara  Indonesia  (BNI) Syari’ah  pun  memiliki  biaya  tertentu  yang  harus  dibayar  oleh  pemegang  Kartu  Kredit Hasanah  BNI  Syari’ah.    Mengambil  biaya  atau  upah  atas  suatu  produk/jasa  adalah  hal yang  sangat  dibolehkan  dalam  agama  Islam,  seperti  yang  tercantum  dalam  Al-Quran berikut :
“Maka  keduanya  berjalan;  hingga  tatkala  keduanya  sampai  kepada  penduduk suatu  negeri, mereka  minta  dijamu  kepada  penduduk negeri itu,  tetapi penduduk negeri itu  tidak  mau  menjamu  mereka,  kemudian  keduanya  mendapatkan  dalam  negeri  itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu" (Q.S. Al-Kahfi: 77)
Hasanah Card pun    adalah    bagian    dari    jasa    yang    ditawarkan    oleh    BNI Syari’ah    kepada  pemegang  kartu  kredit  ini,  oleh  karenanya  pihak  BNI  Syari’ah  pun berhak  menarik  upah  dari  aktivitas  jasanya  ini,  dengan  tetap  mengusung  semangat Syari’ah  yang  kokoh,  maka  diadakanlah  Akad  atau  perjanjian  atas  dua  belah  pihak berkaitan dengan aplikasi Kartu Kredit Hasanah ini, antara pihak BNI Syari’ah dan calon pemegang  Kartu  Kredit  Hasanah  ini.  Tiga  akad  yang  digunakan  dalam  pengajuan  Kartu Kredit Hasanah ini, yang meliputi :
a. Kafalah
Al-kafalah berasal dari kata Kafala (menanggung), yaitu merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki  oleh  pihak  ketiga  terhadap  pihak  kedua  atau  yang  ditanggung.  Secara termnologi  kafalah  ialah  penjaminan  seseorang  terhadap  oranglain  yang  berkenaan dengan  jiwa,  hutang,  atau  zat  benda.  Atas  dasar  pengertian tersebut,  setidaknya  ada tiga  hal  yang  terkandung  oleh  kafalah  yaitu;  kesanggupan  untuk  memenuhi hak  yang menjadi kewajiban orang lain; kesanggupan mendatangkan barang yang ditanggung dan kesanggupan  menghadirkan  orang  yang  mempunyai  kewajiban  terhadap  orang  lain. Konsekuensi  dari  ijab  kobul  adalah  bahwa  pihak  penjamin  dapat  menerima  imbalan selama tidak memberatkan pihak lain sehingga kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak.(Atang : 2011)
Kafalah sebagai  akad  yang  dipergunakan  untuk  produk  jasa  perbankan  syari’ah disebut  oleh  UU  No.  21  Tahun  2008  Pasal  19  Ayat  (1)  dan  (2)  i.  Kasus  Kartu  Kredit Syari’ah  ini  adalah,  pihak  Penerbit  Kartu  yaitu  Bank  Syari’ah,  berperan  sebagai penjamin  ( kafil) bagi  Pemegang  Kartu  Kredit  Pihak  Ketiga)  ini  terhadap  Merchant (Pihak  Kedua)  atas  semua  kewajiban  bayar  (dayn)  yang  timbul  dari  transaksi  antara Pemegang Kartu dengan Merchant , dan  atau untuk aktivitas  penarikan tunai  selain  dari bank  atau  mesin  ATM  si  Penerbit  Kartu.  Atas  pemberian Kafalah ini,  pihak  penerbit kartu dapat menerima fee/upah (ujrah).
b. Qardh
Secara  bahasa,  al-qard  adalah  kata  turunan  dari  qaradha.  Berarti  al-qath’ (bagian),  artinya  bagian  dari  harta  milik  yang  meminjamkan,  dan  al-salaf. Qardh adalah  meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur, qardh dikategorikan  sebagai aqd  tathawwu’ ,  yaitu  akad  saling  membantu  tanpa mengharapkan imbalan apapun. Al-qardh sebagai salah satu  landasan  transaksi  produk pembiayaan  perbankan  syari’ah  mengacu  kepada  UU  No.21  Tahun 2008 Pasal 1 Ayat
(25)  d,  pasal  19  Ayat  (1)  dan  (2) e, dan  Pasal 21  huruf b  angka 3.  Menurut UU  ini  al- qardh diartikan dengan, “ akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah  wajib  mengembalikan  dana  yang  diterimanya  pada  waktu  yang  telah disepakati”. (Atang : 2011)
Kartu  kredit  syari’ah  ini,  pihak  Bank  Syari’ah  sama  sekali  tidak  membebankan biaya  berkaitan  dengan  akad  ini.  Penerbit  Kartu  yaitu  BNI  Syari’ah  disini  hanya berperan  sebagai  pemberi  pinjaman (muqridh )  kepada  Pemegang  Kartu  ( muqtaridh ) melalui  penarikan  tunai  dari  bank  atau  mesin  ATM  bank  Penerbit  Kartu  kredit Syari’ah.
c. Ijarah
Menurut  etimologis,  ijarah  adalah  menjual  manfaat.  Menurut  ulama  Malikiyah dan  Hambaliah  menerjemahkan  sebagai  mengambil  manfaat,  ada  pula  yang menerjemahkan  sewa  menyewa.  Jumhur  ulama  fiqih  berpendapat  bahwa ijarah adalah menjual  manfaat  dan  yang  boleh  disewakan  adalah  manfaatnya  bukan  bendanya. Mereka  melarang  menyewakan  pohon  yang  diambil  buahnya,  domba  untuk  diambil susunya dan lain-lain sebab semua itu bukan manfaatnya tapi bendanya.(Syafei : 2000)/
Ide  penggunaan      syari’ah card di  Indonesia  mulai  muncul  pada  awal  tahun 2003.      Sejak  saat    itu    wacana    penggunaan    syari’ah card mengalami  perdebatan panjang    hingga    sampai    saat  ini.      Perdebatan    panjang      tersebut  terjadi  baik  dalam teori  maupun  praktik.  Perspektif  teori  masih  banyak  yang  mengatakan  bahwa  syari’ah card lebih  mendekatkan  diri  kepada  sifat israf (berlebih-  lebihan)  sehingga  mendorong umat  Islam  bersikap  konsumtif, boros  dan  membiasakan untuk berutang.  Namun  di  lain hal  ada  juga  yang  berpendapat  jika  sifat israf tersebut  dibatasi  maka  akan  dapat mengontrol  hal  tersebut.      BNI  mengeluarkan  Hasanah Card sendiri  dengan  beberapa alasan  menurut  wawancara  pribadi  dengan  Bapak  Anggi  selaku  staff    umum  Hasanah card cabang Cirebon dikarenakan  masih  banyak  masyarakat  yang  awam  dengan  kartu kredit  konvensional  dan  sering  terjadi  permasalahan  di  pembayaran  atau  bunga  yang sangat  tinggi  serta  apabila  kartu  tersebut  tidak  digunakan  maka  tetap  dikenakan  biaya hingga  ratusan  ribu  dan  menimbulkan  ketakutan  tentang  penggunaan  kartu kredit.(Ibrahim, 2004).

## 2. Hasanah Card
Hasanah  Card  merupakan  kartu  pembiayaan  yang  berfungsi  sebagai  kartu  kredit berdasarkan  prinsip  syari’ah,  yaitu  dengan  sistem  perhitungan  biaya  bersifat  tetap,  adil,
transparan,  dan  kompetitif  tanpa  perhitungan  bunga  yang  diterima  di  seluruh  tempat bertanda  Master Card dan  semua  ATM  yang  bertanda  CIRRUS  di  seluruh  dunia  yang diterbitkan oleh BNI Syari’ah. Hasanah Card terdiri dari 3 jenis kartu antara lain :
a. Limit Kartu Kredit BNI Syari’ah Silver
BNI syari’ah Silver atau Hasanah Silver memiliki Limit yang dimulai dari 2  Juta sampai 10 Juta Rupiah. Untuk Mendapatkan fasilitas limit tersebut, Pemilik kartu kredit bni syari’ah silver diwajibkan untuk  membayarkan  iuran  tahunan  kartu  kredit  sebesar Rp.120.000  pertahun.  Pemberian  fasilitas  gratis  iuran  kartu  biasanya  untuk  tahun pertama,  untuk  tahun  selanjutnya  harus  dengan  mengikuti  program  yang  ditawarkan oleh bank BNI.
b. Limit Kartu Kredit BNI Syari’ah Gold
Syari’ah  Gold  atau  Hasanah Gold  Card memiliki  limit  mulai  dari  Rp.10.000.000 sampai  dengan  Rp.49.000.000.  Iuran  Tahunan  Kartu  kredit  Hasanah Gold  card adalah sebesar Rp.240.000/Tahun. Iuran kartu ini sama besarnya dengan iuran kartu kredit BNI Gold reguler seperti BNI Visa Gold atau Master Gold .
c. Limit Kartu Kredit BNI Syari’ah Platinum
Hasanah  Platinum Card Memiliki  limit  kartu  kredit  mulai  dari  Rp.49.000.000 sampai dengan 1 milyar.  Pemberian  limit  diluar  batasan  rentang  tersebut  mungkin saja    terjadi    sesuai    dengan  kesepakatan  antara  bank  bni  dengan  nasabah prioritas.( www.bnisyariah.co.id : 2018)
Tabel. 1
Jenis
Kartu Konvensio nal Syari’ah
Dasar Hukum UU Perbankan UU  Perbankan,  UU  Perbankan
Syari’ah, Fatwa DSN MUI Perjanjian Berdasarkan bung a Berdasarkan 3 akad yaitu: kafalah, qardh, dan ijarah Ketentuan Penggu naan Tidak dibatasi Tidak   bisa   digunakan   di   tempat yang berlawanan dengan syari’ah Pendapatan Ban k Annual Fee, bunga atas Annual  Fee,  Merchant  Fee,  montly
Fee,
3. Transaksi Hasanah Card
dengan  menggunakan  Hasanah Card tidak  jauh  berbeda  dengan  kartu  kredit  pada umumnya,  bahkan  prasarana  yang  digunakan  untuk  mendukung  akses  pembayaran
sama  dengan  kartu    kredit    pada    umumnya    yaitu    mesin EDC    (Electronic    Data Capture),    ATM    (Autimate    Teller  Machine), lembar  tagihan  dan  akses mobile  banking. Hasanah Card memiliki  letak  perbedaan  dengan  kartu    kredit    konvensional  dalam  hal akad  atau  perjanjian  yang  digunakan.  Akad  yang  mendasari penerbitan  Hasanah Card ini  adalah  letak  biaya  serta  tempat  penggunaan  Hasanah Card .  Hasanah card tidak mengambil  keuntungan  berdasarkan  bunga  seperti  halnya  yang  dterapkan  di  kartu  kredit konvensional. Hasanah Card memiliki 3 jenis akad yang menjadi pondasi kartu kredit ini berdasarkan prinsip syari’ah antara lain:
a. Kafalah
Akad kafalah ,  pihak  BNI  bertindak  sebagai  penjamin  bagi  pemegang  kartu terhadap merchant atas  segala  transaksi  penggunaan  Hasanah Card antara  pemegang kartu  dengan merchant atau  dapat  juga  dikatakan  bahwa merchant betindak  sebagai pihak penerima jaminan dari pihak pemberi jaminan yaitu BNI syari’ah. Atas pemberian jaminan ini pihak BNI menerima upah jasa dari pemegang kartu.
b. Qardh
Akad  qardh  berlaku  atas  segala  transaksi  pinjaman  pemegang  kartu  Hasanah kepada  pihak  BNI  Syari’ah,    pihak    BNI    Syari’ah    sama    sekali  tidak    membebankan biaya  langsung  apabila  pemegang Hasanah Card mengambil tunai melalui Teller Bank atau  ATM.  Pihak  BNI  berlaku  sebagi  pemberi  pinjaman  kepada  pemegang  kartu, pemegang  kartu  wajib  mengembalikan  pinjaman  dana  yang  diterimanaya  pada  waku yang telah disepakati.
c. Ijarah
Atas  segala  fasilitas  dan  manfaat  yang  diberikan  BNI Syari’ah  kepada pemegang Hasanah Card tentunya  BNI  Syari’ah  akan  mengambil  biaya  atas  jasa  pelayanan terhadap  pemegang  Hasanah card ,  hal  ini  dilakukan  guna  menunjang  segala  kegiatan operasional  Hasanah Card baik  sistem  maupun  pegawai  yang  berkaitan.  Biaya  yang dimaksud seperti annual membership  fee atau iuran  tahunan, dan membership   monthly fee atau  iuran  bulanan  yang  besran  angkanya  telah  disepakat  antara  BNI Syari’ah dengan pemegang Hasanah Card sesuai dengan jenis kartu yang digunakan.
Hasanah Card memiliki  aturan  sendiri  bagi  pemegang  Hasanah Card apabila mengalami  keterlambatan  dalam  pembayaran  kewajiban  dan  atau  pemakaian  yang berlebihan.  Konteks  kartu  kredit  konvensional  denda  keterlambatan  dapat  diakui seluruhnya  sebagai  sumber  keuntungan  bank,  dan  selalu  bunga  berbungan  apabila  dari bulan  ke  bulan  tidak  membayarnya  ii  dimanfaatkan  oleh  bank  sebagi  sumber
keuntungan  yang  cukup  besar.  BNI  Syari’ah  yang  mengeluarkan  Hasanah  sesuai prnsip  Syari’ah  maka  denda  yang  dibayarkan  kepada  BNI  Syari’ah  tidak  dimiliki sebagai pendapat BNI Syari’ah melainkan namun diberlakukan sebagai dana sosial. BNI hanya  bisa  mengakui  biaya  penagihan  sesuai  dengan  jumlah  hari  dan  perlakuan  dari keterlambatan  pembayaran  yang  nilainya  memang    riil    dari    biaya    perasional    dari kegiatan  penagihan.  Biaya  penagihan  biasanya  untuk menunjang kegiatan operasional penagihan seperti biaya telepon dan transport ke alamat penagihan.

## 4. Implementasi Hasanah Card
Motif  seseorang  untuk  memiliki  kartu  kredit  biasanya  agar  memudahkan  dalam pembayaran  di  mana    saja,    kapan    saja    dan    berapa    saja.    Hal    ini    tidk    berlaku    di Hasanah Card ,    sesuai    dengan  prinsipnya  Hasanah Card tidak  dapat  digunakan  untuk membelanjakan  barang non halal  seperti  minuman  keras,  daging  babi,  dan  sebagainya. Hasanah Card pula  tidak  dapat  digunakan  di  tempat-  tempat  yang  bertentangan  dengan prinsip  islam  seperti  tempat  karaoke,  panti  pijat,  hotel  melati  atau hotel di bawah bintang tiga  dan  tempat  lain  yang  di  khawatirkan  menimbulkan  kemudharatan.  Hal  ini  memang tidak  dapat  dikontrol  oleh  BNI  Syari’ah  langsung  mengingat  mesin  EDC    masih  satu sistem  dengan  kartu  kredit  konvensional,  aturan  ini  telah  dijelaskan  pada  saat  calon pemegang  kartu  Hasanah  membuat  pernyataan  untuk  menggunakan  Hasanah card sebagaimana mestinya atau yang sesuai dengan prinsip syari’ah. (Arifin, 2011)
Hasanah Card adalah kartu kredit yang secara prinsip baik dari sudut pandang dan pelaksanaanya  harus  sesuai  dengan  prinsip  syari’ah.  Segala  ketentuan  yang  mengikat antara BNI Syari’ah dengan pemegang   Hasanah Card dibawah pengawasan DPS (Dewan Pengawas  Syari’ah)  yang  telah  disepakati  antara  BNI  Syari’ah  dengan  calon  pemegang Hasanah Card ,  ketentuan  itu  wajib  dibaca  oleh  calon  pemegang  Hasanah Card karena bilamana ada hal yang tidak disepakati antara kedua  pihak  maka  batal  lah  akad  tersebut. Kedua  belah  pihak  wajib  memenuhi  kewajibanya  dan  berhak  mendapatakan  apa  yang menjadi haknya.
Hasanah card dalam  mengambil  keuntungan  atas  jasa  yang  mereka  berikan berdasarkan 3 prinsip akad yaitu kafalah , ijarah dan qardh. BNI Syari’ah mengambil  jasa atas    akad kafalah karena    bertindak    sebagai    pihak    penerima    jaminan    dari    pihak pemberi jaminan atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu di toko yang terdapat merchant,  BNI  Syari’ah  menanggung  atas  besaran  jumlah  yang  di  belanjakan  oleh pemegang kartu kepada merchant. BNI Syari’ah memakai akad qardh pada saat pemegang kartu  mengambil  uang  tunai  di  ATM  atau  Teller,  BNI  Syari’ah  tidak  membebankan  atas
nominal  yang  diambil  oleh  pemegang  kartu  dan  pemegang  kartu  wajib  mengembalikan pinjamanya  berdasarkan  waktu  yang  telah  disepakati.  Akad  ijarah  berlaku  atas  segala fasilitas  kemudahan  yang  diberikan  BNI  Syari’ah  kepada  pemegang  kartu,  biaya  yang dimaksud seperti annual membership fee atau iuran tahunan, dan membership monthly fee atau  iuran  bulanan  yang  besaran  angkanya  telah  disepakat  antara  BNI  Syari’ah  dengan pemegang Hasanah Card sesuai  dengan  jenis  kartu  yang  digunakan.
Prinsipnya,  Hasanah Card adalah  kartu yang tidak menerapkan pola pembiayaan bunga  berbunga  atau  dalam  kata  lain  adalah  riba,  untuk  menunjang  segala  biaya  yang dikeluarkan  baik  itu  operasional,  pemeliharaan  sistem  dan  pembiaayan  sumber  daya manusia  yang  terkait  dengan  Hasanah Card maka  di  terapkanlah  pola  ketiga  akad tersebut,  yang  mana  biaya  yang  dibayarkan  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  islam  atau sesuai dengan  prinsip  islam sehingga  menghindarkan dari praktek  riba. Kemudahan  yang diberikan  harus  dimanfaatkan  dengan  sebaik  mungkin  atau  dalam  kata  lain  tidak  boleh mendorong  perilaku  konsumtif  karena  dalam  islam  seseorang  tidak  dianjurkan  bersifat konsumtif atau israf, Hasanah Card yang pada prinsipnya mengikuti prinsip syari’ah harus bisa  mengawasi  agar  seseorang  tidak  terjerumus  dalam  perilaku  israf,  hal  ini  bisa dilakukan  BNI  Syari’ah  dengan  memberikan  batasan  atau  limit  kartu  sesuai  dengan kemampuan finansial seseorang, faktor ini juga yang akan berpengaruh dalam kemampuan membayar  kewajibanya  yang  telah  disepakati  agar  di  kemudian  hari  tidak  terjadi pelanggaran kesepakatan yang berdampak merugikan di satu pihak.
BNI  Syari’ah  harus  menganalisis  secara  akurat  kepada  calon  pemegang  Hasanah Card tentang kemampuan melunasi dengan tepat waktu tepat, karena  dalam  prinsip  islam seseorang    wajib    membayar    hutangnya.    BNI    Syari’ah    memiliki    aturan  kepada pemegang kartu agar mempergunakan Hasanah Card sesuai dengan prinsip syari’ah, BNI Syari’ah tidak bisa mengontrol untuk apa penarikan uang tunai, setelah uang tunai tersebut diterima maka itu menjadi tanggung jawab moral pemegang kartu dan harus dimanfaatkan sesuai  prinsip  syari’ah,  untuk  tempat-tempat  yang  dikhawatirkan  memiliki  banyak kemudharatan  Hasanah Card tersebut  tidak  dapat  digunakan  karena  mesin  EDC  yang dipakai  untuk  akses  Hasanah Card akan  menolak  secara  otomatis,  hal  ini  sesuai  dengan prinsip syari’ah bahwasanya penggunaan Hasanah Card tidak digunakan di tempat-tempat yang berlawanan dengan prinsip syari’ah.

## 5. Analisis
Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji variabel pembahasan yang sama dalam penelitian  ini  antara  lain  :  Agnie  Rosetyanjaya  Putra,  Problematika  Hukum  dalam
Pembiayaan Hasanah Card (Kartu Kredit) di Bank BNI (Bank Negara Indonesia) Syari’ah Surakarta,  Universitas  Sebelas  Maret.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam pembiayaan hasanah card di Bank BNI Syari’ah Surakarta, ada dua macam problematika hukum yang ditemui yaitu adanya kredit macet dan pemalsuan data. Apabila dibandingkan dengan  kartu  kredit  konvensional,  hasanah card memiliki  sejumlah  keuntungan  salah satunya adalah biaya yang dikenakan jauh lebih murah atau dengan kata lain hasanah card jauh  lebih  ekonomis  bila  dibandingkan  dengan  kartu  kredit  konvensonal  hal  ini dikarenakan dalam sistem perbankan syari’ah tidak dikenal adanya sistem bunga berbunga (riba)  oleh  karena  itu,  di  dalam  perhitungannya    hasanah card tidak   mengenal  adanya bunga    tetapi  hanya    ujrah    (jasa).    Di  dalam  penyelesaian  problematika  hukum  yang dijumpai  tersebut,  dalam  hal  kredit  macet  secara  garis  besar  penyelesaian  yang  ditempuh ada  dua  jalan,  yang  pertama  secara  prosedural  yang  meliputi  pengiriman  surat  tagihan maupun  mendatangi nasabah  secara  langsung, dan  cara  prosedural yang  selanjutnya yaitu dengan  jalan rescheduling , restructuring , recontioning (3R).  Cara  yang  kedua  adalah secara  penyelesaian  sengketa  yang  terbagi  atas  secara  litigasi  dan  non  litigasi.  Cara litigasi,  berdasarkan  Pasal  (49)  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan Agama  maka  penyelesaian sengketa  perekonomian  syari’ah  menjadi  wewenang  peradilan agama.  Jalan  non  litigasi  terbagi  atas  dua  jalan,  yaitu  jalan  arbitrase  yang  di  bawah naungan BASYARNAS (badan arbitrase syari’ah nasional),   dan   jalan   nonlitigasi   yang terakhir   adalah   jalaur   alternatif   penyelesaian   sengketa.
Sementara  itu  Delly  Galih  Febriansyah,  dalam  hasil  penelitiannya  dengan  juddul Pelaksanaan  Akad  Qardlu  Hasan  Pada  Produk  Hasanah Card dalam  Pembiayaan  Usaha Kecil (mikro), 2013, UINSGD. Menemukan bahwa jika dilihat dari perspektif mua’malah bahwa jaminan dalam pembiayaan usaha kecil pada produk Hasanah card di BNI syari’ah hukumnya  boleh.  Namun  hendaknya  bank  melakukan  evaluasi  berkala  antara  kesesuaina akad  yang  digunakan  dengan  praktenya  di lapangan  dari  waktu  ke  waktu.  Sehingga  bank tidak  lagi  meminta  jaminan  kepada  nasabah  yang  di  pinta  oleh  bank  sebagai  salah  satu bagian dari prinsip  kehati-hatian.. selain  itu  bank  juga  senantiasa  melakukan  penyaringan selektif  terhadap  calon  nasabah  yang  benar-benar  memenuhi  klasifikasi.  Hal  ini  di maksudkan  untuk      menghindari  terjadinya wanprestasi yang  pada  akhirnya  mencederai akad yang di gunakan.
Rahmat Nugraha, dalam penelitiannya Analisis Strategi Promosi Hasanah Card pada PT  Bank  BNI  Syari’ah,  2013,  IPB.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  faktor  yang  paling berpengaruh dalam penyusunan strategi promosi  hasanah Card adalah     lokasi     pasar,
selanjutnya        pelanggan.      Aktor      yang  berpengaruh    dalam    penyusunan    strategi pemasaran    perusahan    yaitu    manager  pengembangan  produk  dan  pemasaran  strategis, dan  manajer  operasional  pada  isi  Hasanah Card .  Tujuan  penyusunan  strategi  promosi Hasanah Card yang  ingin  dicapai  PT  Bank  BNI  Syari’ah  yaitu  meningkatkan  volume penjualan  lam  rangka  memperluas  market  share  jangka  panjang,  selanjutnya  mendorong konsumen  untuk    meningkatkan    penggunaan    Hasanah Card .    Alternatif    strategi promosi  yang  dapat  dilakukan  oleh  PT  Bank  BNI  Syari’ah adalah  dengan  lebih  pro-aktif dalam   mengadakan   promosi   penjualan dalam   bentuk   diskon   dan  siness  opportunity serta  meningkatkan  penjualan  pribadi  dengan  direct selling ency dan Office to Office.
Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Edy  Santoso,  dengaan  judul  Syari’ah card dan  Aplikasinya  pada  Produk  Dirham card di  Bank  Danamon  Syari’ah,2008,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian, pertama , tentang adanya problem akad pada syari’ah card .  Syari’ah Card menggunakan  mekanisme  akad  yang  berdasarkan  pinsip syari’ah.  Akad  yang  digunakan  dalam  syari’ah card adalah  kafalah,  qardh,  dan  ijarah. Sesuai  fatwa  DSN  MUI  No.54/DSN-MUI/IX/2006  tentang  syari’ah card menyatakan bahwa  penerbit  kartu  mengenakan  ta’widh,  yaitu  ganti  rugi  terhadap  buaya-biaya  yang dikeluarkan  oleh  penerbit  kartu  akibat  keterlamabatan  pemegang  kartu  dalam  membayar kewajibanya  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dalam  fatwa  tersebut  juga  disebutkan  bahwa penerbit  kartu  dapat  mengenakan  denda  keterlambatan  yang  akan  diakui  seluruhnya sebagai dana sosial. Berdasarkan hal tersebut maka tidak ditemukan adanya problem akad dalam  syari’ah card .  Kedua  tentang  ada  atau  tidaknya  kesulitan-kesulitan  dalam penerapan  syari’ah card pada  produk  dirham card .  Dalam  skripsi  ini  ditemukan beberapa kesulitan diantaranya penentuan persyaratan calon pemegang kartu Dirham card memiliki  kartu  kredit  konvensional  sebelumnya.  Hal  ini  membuat  Dirham card sulit diakses  oleh  kalangan  islamis  yang  tidak  mau  bersentuhan  dengan  kartu  kredit konvensional yang berbau riba.
Penelitian  Nurfaidah,  yang  melakukan  kajian  Analisis  Persepsi  Bankers  (Danamon dan DKI Syari’ah dan Masyarakat Terhadap Penerbitan Kartu Kredit Syari’ah,  2008, UIN Syarif Hiadayatullah  Jakarta.  Hasil  penelitian  berdasarkan  hasil  uji  statistik  chi  square dengan  taraf  nyata  yang  digunakan  sebesar  5%  untuk  mengamati  ada  tidaknya hubungan/persamaan  persepsi  antara  respnden  pria  dan  wanita  yakni  pertama,  tidak  ada hubungan/persamaan antara persepsi responden pria  dan  wanita  bankers  Bank  Danamon dengan  akad,  sistem  kontrol  dan  mekanisme  pembayaran  yang  digunakan  dalam  kartu kredit  tersebut,  tetapi  ada  hubungan  antara  persepsi  responden  pria  dan  wanita    bankers
Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah, Volume 1 (2) Tahun 2020 | 42
Bank    Danamon    dengan    batasan    minimal    kepemilikan    berdasarkan    penghasilan. Kedua,  ada  hubungan  antara  persepsi  responden  pria  dan  wanita  bankers.  Bank  DKI dengan  akad,  sistem  kontrol,  dan  batasan  minimal  kepemilikan  berdasarkan  penghasilan, tetapi  tidak  ada  hubungan antara    persepsi    responden   pria    dan   wanita    Bankers    Bank DKI    dengan    mekanisme    pembayaran.  Ketiga,  ada  hubungan  antara  persepsi  responden pria  dan  wanita  dalam  lingkup  masyarakat  dengan  akad,  mekanisme  pembayaran,dan batasan  kepemilikan  berdasarkan  penghasilan  tetapi  tidak  ada  hubungan    antara    persepsi responden  pria  dan  wanita  dalam  lingkup  masyarakat  dengan  sistem kontrol.

## KESIMPULAN
Penetapan  akad  antara  BNI  Syari’ah  dengan  pemegang  kartu  kedua  belah  pihak membuat  kesepakatan  berdasarkan  prinsip.  Materi  kesepakatan  telah  dibuat  oleh  BNI Syari’ah, pemegang kartu bisa  mengubah dan  menolak sebagian dari kesepakatan, hal yang terpenting adalah terjadinya antara kedua belah pihak, sehingga satu sama lain tidak merasa didzolimi  atau  dirugikan.  Akad kafalah ,    pihak  BNI  bertindak  sebagai  penjamin  bagi pemegang kartu terhadap merchant atas segala transaksi penggunaan  Hasanah Card antara pemegang  kartu  dengan merchant atau  dapat  juga  dikatakan bahwa merchant betindak sebagai  pihak  penerima  jaminan  dari  pihak  pemberi  jaminan  yaitu  BNI  syari’ah.  Atas pemberian jaminan ini pihak BNI menerima upah jasa dari pemegang kartu.
Sementara  Akad  qardh  berlaku  atas  segala  transaksi  pinjaman  pemegang  kartu Hasanah  kepada    pihak    BNI    Syari’ah,    pihak    BNI    Syari’ah    sama    sekali  tidak membebankan    biaya    langsung  apabila  pemegang  Hasanah Card mengambil  tunai  melalui Teller  Bank  atau  ATM.  Pihak  BNI  berlaku  sebagi  pemberi  pinjaman  kepada  pemegang kartu, pemegang kartu wajib mengembalikan   pinjaman dana yang diterimanaya pada waku yang telah disepakati. Adapun atas segala fasilitas dan manfaat yang diberikan BNI Syari’ah kepada  pemegang  Hasanah Card tentunya  BNI  Syari’ah  akan  mengambil  biaya  atas  jasa pelayanan  terhadap  pemegang  Hasanah card ,  hal  ini  dilakukan  guna  menunjang segala kegiatan operasional Hasanah Card baik sistem maupun pegawai yang berkaitan. Biaya yang dimaksud seperti annual membership fee atau  iuran tahunan, dan membership monthly fee atau  iuran  bulanan  yang  besaran  angkanya  telah  disepakat  antara  BNI  Syari’ah  dengan pemegang  Hasanah Card sesuai  dengan  jenis  kartu  yang  digunakan.  Pengamatan  penulis Hasanah Card sudah  sesuai  dengan  prinsip  syari’ah  dan  belum  menemukan  hal  yang menyimpang  baik  dari  segi  akad,  aplikasi  dan  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  pada Hasanah Card , semuanya masih sesuai dengan prinsip syari’ah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori,    Abdul  Ghofur,  2010. Pembentukan  Bank  Syari’ah    Melalui  Akuisisi  dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam) , UII Press, Yogyakarta Arifin, Zainal 2011, Penelitian Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung. Atang, Hakim 2011, Fiqih Perbankan Syari’ah , Reflika Aditama, Bandung.
Fuady,  Munir  1995, Hukum  tentang  Pembiayaan  dalam  Teori  dan    Praktik ,    Citra  Aditya Bakti, Bandung
Herdiansyah, Haris, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial , Salemba: Jakarta
Ibrahim, Johannes 2004, Kartu Kredit , Rafika Aditama, Bandung.
Pangaribuan, Emmy Br Simanjuntak, 1991, Surat Berharga , Media Cipta, Jakarta. Syafe'i,  Rachmat  2000, Fiqih  Muamalah ,  Pustaka  Setia  Bandung,  Syarifuddin,  Amir  2001, Ushul Fiqh Jilid  2 ,  PT. Logos Wacana Ilmu,  Jakarta.
Sugiyono, 2013, Metode Penelitian , Bandung, Alfabeta. Tohari, 2000, Membuka Usaha Kecil, Kanisius, Yogyakarta