## MIMBAR

## ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN REJANG  LEBONG
Oleh:
Herman  , Rudy Hartono² Email : hermanginting2109@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  dilakukan  di  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Rejang Lebong. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan kinerja pegawai pada Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong.  Penelitian  ini menggunakan  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  Pegawai  di  lingkungan Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong.  Pelaksanaan kinerja  di  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong  belum baik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  aspek  kualiatas  Pekerjaan  kurang  maksimal,  pegawai yang  yang  menduduki  jabatan  tidak  sesuai  kualifikasinya  kurang  mampu  menggunakan teknologi.  Dimensi  kuantitas,  pekerjaan  pegawai  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Rejang Lebong  belum tercapai target dikarenakan jumlah pekerjaan yang banyak  tidak  diimbangi  dengan  kompetensi  pegawainya,  dimensi  waktu,  jumlah  kehadiran tidak  maksimal  dan  terkesan  membuang-buang  waktu  untuk  bersantai  tanpa  memperdulikan waktu  yang  sudah  ditetapkan,  pegawai  merasa  jenuh  dengan  pekerjaan  yang overtime dan overload atas  pekerjaan  yang  diatur  oleh  atasan  mereka.  Dan  untuk  dimensi  kerjasama, pegawai  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong  sudah melakukan kerjasama antar pegawai lainnya. Karena dalam proses pengerjaan penyusunannya memang  dibutuhkan  kerjasama  antar  pegawai  agar  lebih  efektif  dan  efisien  serta  dimensi inisiatif  menunjukkan tidak ada inisiatif dalam  menyelesaikan pekerjaannya tepat  waktu dan progres  penyelesainnya  dinilai  lamban.  Padahal  dalam  hal  ini  terkait  kompetensi  pegawai dalam  berinovasi  memberikan  ide  maupun  tindakan  untuk  meningkatkan  kinerja  pegawai tersebut.  Dapat  disimpulkan  bahwa  masih  kurangnya  inisiatif  pegawai  dalam  menyelesaikan pekerjaan.  adapun  rekomendasi  untuk  permasalah  yang  ada  kepada  pegawai  Dinas  Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong  untuk  meningkatkan kompetensi  kerjanya  dengan  mengikut  Diklat  yang  ada. Kepada  seluruh  pegawai  untuk meningkatkan  kerjasama  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  kantor.Perlu  diadakan  pendidikan dan  pelatihan  (Diklat)  bagi  aparatur  untuk  meningkatkan  kinerja  pelayanan  di  Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
Kata  Kunci  :  Kinerja  Pegawai,  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah,  Kabupaten Rejang Lebong
 Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  Bengkulu
2 Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  Bengkulu

## MIMBAR

## A. Pendahuluan
Kinerja  organisasi  Sektor  publik  adalah hasil  kerja  yang  dicapai  oleh  sekelompok orang  di  dalam  suatu  organisasi  Publik dengan  wewenang  dan  tanggungjawab  yang telah  ditetapkan  organisasi  sebelumnya. Sehingga  dengan  adanya  kewenangan  dan tangunggjawab  yang  diberikan  kepada aparatur organisasi sektor publik diharapkan mampu  memberikan  pelayanan  prima  yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Kinerja  Dinas  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Rejang  sangat diharapkan  memiliki  tenaga  aparatur  yang ungul  dan  berkualitas.  Dengan  kompentensi yang  dimiliki  itu  maka  dapat  membatu aparatur  dalam  melaksanakan  tugas  yang dibebankan,
terutama dalam tertib administrasi  kepada  masyarakat  sesuai dengan tugas, wewenang dan
tanggungjawabnya  di  bidang  perijinan. Dengan  begitu  nantinya  kinerja  Badan Pelayanan  Perijinan  Terpadu  akan  lebih maksimal  dan  dapat  memberikan  pelayanan perijinan sesuai dengan tuntutan  masyarakat saat  ini,  serta  akan  dapat  mengembalikan kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja sektor  publik  terutama  dibidang  perijinan yang  mereka  anggap  masih  berbelit-belit belakangan ini.
Menurut  Sianipar  (2002:  28)  tertib merupakan  implementasi  dari  disiplin  kerja. Setiap pegawai hendaknya membudidayakan kerja  yang  tertib  dan  teratur  sebagai pencerminan  kepatuhan  terhadap  disiplin kerja. Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan  pokok  yang  dilakukan  oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu (Gie, 1981:9). Definisi  tertib  dan  administrasi  diatas disimpulkan peneliti menjadi tertib administrasi  yakni  kinerja  pegawai  dalam penataan terhadap pekerjaan pokoknya yang saling  bekerja  sama  untuk  mencapai  suatu tujuan tertentu.  Kinerja pegawai merupakan suatu  masalah  yang  cukup  menarik  untuk dibahas,  karena  akan  sangat  berguna  bagi penegakan  hukum  yang  juga  bermanfaat baik bagi kepentingan individu,  masyarakat, Bangsa dan Negara.
Namun  tidak  semua  pegawai  tersebut melakukan  peran  dan  fungsinya  dengan baik. Banyak pegawai yang bekerja semaunya  sendiri,  tidak  memperhatikan hasil  dari  pekerjaan  mereka.  Bidang  Aset Daerah mempunyai tugas merencana,
mengkoordinasi,  membina,  mengawasi  dan mengendalikan  serta  mengevaluasi  bidang administrasi  aset,  bidang  pengamanan  aset dan bidang penilaian aset.
Di  dalam  tugasnya,  bidang  aset  daerah memiliki  fungsi  melakukan  penyusunan kebijaksanaan  teknis  berpedoman  kepada aturan  yang  berada  di  atasnya,  diantaranya
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  Tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  /  Daerah,
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17 Tahun  2007  Tentang  Petunjuk  Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Menurut  Undang-Undang  No.  43  Tahun 1999  tentang  perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang Pokok-pokok  Kepegawaian.  Dalam  rangka usaha  mencapai  tujuan  nasional  untuk mewujudkan  masyarakat  madani  yang  taat hukum, peradaban modern, demokratis, adil, makmur  dan  bermoral  tinggi  diperlukan pegawai  negeri  yang  bertugas  sebagai  abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  kinerja pegawai dalam melaksanakan tertib administrasi  harus  memiliki  peningkatan demi  tercapainya  kelancaran  tugas  pegawai itu  sendiri.  Sebagaimana  diuraikan  di  atas diketahui bahwa tertib administrasi merupakan  masalah  pokok  bagi  Dinas Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi  aset  daerah.  Faktanya  penulis masih  mendapatkan  tidak  maksimalnya kinerja  yang  dilaksanakan  oleh  pegawai Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah Kabupaten Rejang  Lebong.
Berdasarkan  fenomena-fenomena  yang penulis  uraikan  di  atas  maka  tujuan penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui implementasi  “Analisis  Kinerja  Pegawai Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rejang Lebong”
B. Tinjauan Pustaka
Menurut  Moeheriono  (2001  :  162), Kinerja  adalah  sebagai  berikut:  merupakan gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian pelkasanaan  suatu  program  kegiatan  atau kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran, tujuan,  visi  dan  misi  organisasi  yang dituangkan  melalui  perencanaan  strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan

## MIMBAR
diukur jika individu atau kelompok karyawan  telah  mempunyai  kriteria  atau standar  keberhasilan  tolak  ukur  yang  telah ditetapkan oleh organisasi. Sedangkan menurut Wibowo
(2012:  4),  menyatakan  bahwa  kinerja merupakan  implementasi  dari  rencana  yang telah disusun  tersebut. Implementasi kinerja dilakukan  oleh  sumber  daya  manusia  yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi,  dan  kepentingan.  Bagaimana organisasi  menghargai  dan  memperlakukan sumber daya manusianya akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalkan kinerja. Mahmudi dalam bukunya manajemen kinerja sektor publik menegemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah :
1. Faktor  personal/individual,  meliputi  : pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu
2. Faktor kepemimpinan, meliputi : kualitas  dalam  memeberikan  dorongan, semangat,  arahan,  dan  dukungan  yang diberikan manajer atau team leader .
3. Faktor tim, meliputi : kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam  satu  tim,  kepercayaan  terhadap sesama  anggota  tim,  kekompakan  dan keeratan anggota tim,
4. Faktor  sistem,  meliputi  :  sistem  kerja, fasilitas  kerja  atau  infrastruktur  yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja organisasi,
5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan  eksternal  dan  internal. (Mahmudi, 2010: 20). Menurut  Soesilo  dalam  Hessel  Nogi (2005:  180-181),  kinerja  suatu  organisasi dipengaruhi adanya faktor-faktor berikut : 1. Struktur  organisasi  sebagai  hubungan internal  yang  berkaitan  dengan  fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi;
2. Kebijakan  pengelolaan,  berupa  visi  dan misi organisasi;
3. Sumber daya manusia, yang berhubungan  dengan  kualitas  karyawan untuk  bekerja  dan  berkarya  secara optimal;
4. Sistem  informasi  manajemen,  yang berhubungan  dengan  pengelolaan  data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi;
5. Sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki, yang  berhubungan  denganpenggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  metode  wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Kabupaten Rejang Lebong. Fokus  penelitian  ini  yaitu  pada  Kinerja
Pegawai  Pada  Dinas  Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Kinerja Pegawai Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Rejang Lebong
a. Kualitas Pekerjaan
Dimensi  Kualitas  pekerjaan  mengacu kepada  kualitas  sumberdaya  manusia  baik dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai dalam bekerja. Kualitas  pegawai  di  Dinas  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Rejang Lebong  masih kurang maksimal, hal ini  dilihat  berdasarkan  kualifikasi  para pegawai  yang  belum  sesuai  dengan  jabatan yang  diduduki  serta  kurangnya  kemampuan maupun penguasaan teknologi yang ada.
Diharapkan  kedepan  pemerintah  dapat meningkatkan
kualifikasi
rekrutmen pegawai agar lebih selektif lagi.
b. Kuantitas Pekerjaan
Dimensi  ini  mengarah  kepada  jumlah Pekerjaan  yang  berupa  ketepatan  kerja, kesesuaian kerja dan kerapian kerja pegawai dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Rejang Lebong.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pegawai  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong dalam jumlah kerja pegawai belum tercapainya  target  pekerjaan  dikarenakan jumlah  pekerjaan  yang  banyak  yang  tidak diimbangi dengan kompetensi pegawainya.
Dalam  hal  ini  seharusnya  jumlah  SDM yang  ada  bukan  dijadikan  alasan  dalam ketidak  tercapaian  target  yang  ditetapkan karena  apabila  SDM  yang  ada  sudah  sesuai dengan  kompetensinya  maka  walaupun pekerjaan  banyak  tetap  dapat  ditangani. Sehingga  disini  kuantitas  pekerjaan  yang dapat  dicapai  masih  belum  sesuai  dengan

## MIMBAR
target  yang  ditetapkan/  masih  kurang maksimal.

## c. Penggunaan Waktu dalam Bekerja
Penerapan  dimensi  penggunaan  waktu dalam melaksanakan tertib administrasi pada kinerja  pegawai  berdasarkan  kuantitas  kerja termasuk  waktu  dan  kedisiplinan  kerja pegawai  dalam  bekerja  yang  diharapkan terkategori  maksimal  karena  mengingat banyaknya  jumlah  tenaga  kerja  terutama pada bagian administrasinya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pegawai Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong dalam jumlah kehadiran tidak maksimal dan terkesan  membuang-buang  waktu  untuk bersantai  tanpa  memperdulikan  waktu  yang sudah  ditetapkan,  pegawai  merasa  jenuh dengan  pekerjaan  yang overtime dan overload atas  pekerjaan  yang  diatur  oleh atasan mereka. .
Oleh  karena  itu,  sebaiknya  Kepala
Bidang  Aset  Dinas  Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah dapat memberikan manajemen waktu yang baik, serta penentuan  prioritas  pada  pekerjaan  yang akan diselesaikan terlebih dahulu.
d. Kerjasama dalam Penyelesaian Pekerjaan Dimensi ini juga penting dalam pelaksanaan  tertib  administrasi  bagi  kinerja pegawai  karena  menyangkut  perencanaan, penganggaran,  pengelolaan  serta  evaluasi. Mengingat  banyaknya  pekerjaan  yang  harus dicapai,  maka  kerjasama  ( teamwork) dapat membantu  pegawai  dalam  meningkatkan kinerjanya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pegawai  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong sudah  melakukan  kerjasama  antar  pegawai lainnya  dalam  menyelesaikan  pekerjaan yang  banyak  dan  dirasa  sulit.  Karena  dalam proses  pengerjaan  penyusunannya  memang dibutuhkan  kerjasama  antar  pegawai  agar lebih efektif dan efisien.
e. Inisiatif
Dimensi inisiatif merupakan hal
penunjang  bagi  pegawai  dalam  bekerja  dan bisa  menjadi  salah  satu  penggerak  motivasi bagi  pegawai  lainnya.  Jumlah  pekerjaan yang banyak menuntut pegawai untuk selalu
berinisiatif  dalam  menyelesaikannya,  baik dari proses penyusunan dan pelaksanaannya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  tidak  ada inisiatif  pegawai  dalam  menyelesaikan pekerjaannya  tepat  waktu  dan  progres penyelesainnya dinilai lamban.

## C. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas
Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Rejang  Lebong  belum  baik. Karena  dari  hasil  penelitian  aspek  kualiats pekerjaan  kurang  maksimal  berdasarkan kualifikasi  para  pegawai  yang  belum  sesuai dengan jabatan yang diduduki serta kurangnya  kemampuan  maupun  penguasaan teknologi  yang  ada . Dimensi  kuantitas pekerjaan pegawai Dinas Pengelolaan
Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Rejang  Lebong    belum  mencapai  target dikarenakan  jumlah  pekerjaan  yang  banyak yang  tidak  diimbangi  dengan  kompetensi pegawainya, dimensi waktu, bahwa pegawai Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong  dalam jumlah  kehadiran  tidak  maksimal  dan terkesan  membuang-buang  waktu  untuk bersantai  tanpa  memperdulikan  waktu  yang sudah  ditetapkan,  pegawai  merasa  jenuh dengan  pekerjaan  yang overtime dan overload atas  pekerjaan  yang  diatur  oleh atasan mereka. Dan untuk dimensi kerjasam dengan  orang  lain  menunjukkan  bahwa pegawai  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong sudah  melakukan  kerjasama  antar  pegawai lainnya  dalam  menyelesaikan  pekerjaan. Karena dalam proses pengerjaan penyusunannya memang dibutuhkan kerjasama  antar  pegawai  agar  lebih  efektif dan efisien, serta dimensi inisiatif menunjukkan  tidak  ada  inisiatif  dalam menyelesaikan  pekerjaannya  tepat  waktu dan  progres  penyelesainnya  dinilai  lamban. Padahal  dalam  hal  ini  terkait  kompetensi pegawai  dalam  berinovasi  memberikan  ide maupun  tindakan untuk meningkatkan kinerja pegawai tersebut. Dapat disimpulkan bahwa  masih  kurangnya  inisiatif  pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan.

## MIMBAR
2. Saran
1) Kepada  pegawai  Dinas  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Rejang  Lebong  untuk  meningkatkan kompetensi  kerjanya  dengan  mengikut Diklat yang ada.
2) Kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan kantor. 3) Perlu diadakan pendidikan dan pelatihan  (Diklat)  bagi  aparatur  untuk meningkatkan  kinerja  pelayanan  di Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku: Agus, Dwiyanto. 1995. Pelayanan Mahmudi, 2005, Manajemen Kinerja Sektor
Publik,
Yogyakarta:
Akademi
Manajemen Perusahaan YKPN.
Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik  (edisi  2), Yogyakarta:  Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Moeheriono, 2012, Indikator Kinerja Utama
(IKU)  Bisnis  dan  Publik, Jakarta:  PT.
RajaGrafindo Persada. Moeheriono,  2012, Pengukuran  Kinerja Berbasi Kompetensi Edisi
Revisi ,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Moenir. 2010. Manajemen Pelayanan Umum  Di  Indonesia, Jakarta:  PT  Bumi Askara. Mustafa, Dilly. 2013. Birokrasi
Pemerintahan, Bandung:  ALFABETA, cv  Pasalong,  Harbani.  2012. Metode Penelian Administrasi Publik, Bandung:
ALFABETA, cv Sedarmayanti,  Hj.  2004. Good  Governance (kepemerintahan  yang  baik), Bandung:
Mandar Maju. Sugiyono.2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung:  ALFABETA,  cv  Surjadi,  H. 2009. Pengembangan Kinerja
Pelayanan  Publik. Bandung:  rafika ADITAMA. Sutopo,  dkk.  Pelayanan  Prima.  Jakarta, LAN. 2003. Wasistiono.  Pelayanan  Umum.  Jakarta, Bumi Aksara, 2003.
Peraturan Perundang-undangan : Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014. Tentang  Pemerintahan  Desa  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  tahun  2014 Tentang Desa.
Undang-Undang  No.  32  dan  Tahun  2004. Tentang  Otonomi  Daerah,  Fokusmedia.
Bandung, 2006.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  (  MENPAN  )  Nomor  04 Tahun 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 21 Tahun 2003 tentang Retribusi
Penggantian  Biaya  Cetak  Kartu  Tanda Penduduk, Akte Catatan Sipil dan Kartu Keluarga.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik.