## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BRIGADE SIAGA BENCANA DALAM TANGGAP DARURAT DI KABUPATEN BANTAENG

## IMPLEMENTATION OF DISASTER ALERT BRIGADE POLICY IN EMERGENCY RESPONSE IN BANTAENG
A.M. Azhar Aljurida 1 , Muhammad Zulkifli 2 1 Universitas Indonesia Timur, Indonesia
2 STISIP 17-8-1945 Makassar, Indonesia Email : azharaljurida51@gmail.com

## ABSTRACT
The  Disaster  Preparedness  Brigade  in  the  emergency  response  in  Bantaeng district as one of the policy products made by the Bantaeng district government aims  to  provide  health  services  to  the  public  quickly,  precisely  and  efficiently. The  research  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  descriptive  method, which  is  to  describe  and  fully  describe  the  information  obtained.  The  results showed  that  the  implementation  of  policies  from  the  theoretical  approach  of van  Meter  and  van  Horn  implementation  showed  that  the  disaster  alert Brigade  aims  to  bring  closer  and  accelerate  health  care  to  the  community carried out by special and skilled task force who are on standby 24 hours a day. Natural conditions in Bantaeng Regency especially in terms of geography and topography,  sometimes  causing  delays  in  handling  health  for  the  community, the  Bantaeng  district  disaster  preparedness  Brigade  has  the  main  task  of carrying out part of the duties of the health service and hospitals in the context of providing emergency health services or prehospital health care.
Keywords: Policy Implementation; Emergency Response; Disaster Alert Brigade.

## ABSTRAK
Brigade  Siaga  Bencana  dalam  tanggap  darurat  di  Kabupaten  Bantaeng sebagai salah satu produk kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng  bertujuan  untuk  memberikan  layanan  kesehatan  kepada masyarakat  secara  cepat,  tepat  dan  efisien.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif,  yaitu mendekripsikan dan menggambarkan secara utuh informasi yang diperoleh. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan dari pendekatan teori  implementasi  van  Meter  dan  van  Horn  menunjukkann  bahwa  Brigade Siaga Bencana bertujuan untuk mendekatkan dan mempercepat penanganan kesehatan  kepada  masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh  satgas  khusus  dan terampil  yang siaga selama 24 jam penuh.  Faktor  kondisi  alam yang  ada di Kabupaten  Bantaeng  terutama  dari  aspek  geografi  dan  topografi,  terkadang menjadi  penyebab  keterlambatan  penangan  kesehatan  bagi  masyarakat, Brigade  Siaga  Bencana  Kabupaten  Bantaeng  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan  sebagian  tugas  Dinas  Kesehatan  dan  rumah  sakit  dalam
rangka  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  yang  bersifat  darurat  atau penangan kesehatan pra rumah sakit.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan; Tanggap Darurat; Brigade Siaga Bencana

## PENDAHULUAN
Sebuah  fakta  yang  tidak  dapat  dipungkiri  di  era  pemerintahaan  saat ini, telah begitu banyak kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  tingkat  daerah,  sasaranya  pun  bermacam- macam  mulai  dari  produk  kebijakan  yang  ditujukan  untuk  mengaplikasan program-program  nasional  yang  telah  ditetapkan,  hingga  pada  inisiatif pemerintah  untuk  menangani  masalah  yang  bersifat  teknis  operasional. Namun  yang  terjadi,  kebijakan  yang  lahir  bukan  menyelesaikan  masalah dengan  baik  akan  tetapi  justru  malah  menjadi  masalah  baru.  Seperti bertambahnya  beban  pembiayaan  pemerintah,  dan  daftar  tugas  yang  harus dikerjakan.
Saat  ini,  produk  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  masih memiliki wajah  yang  memprihatinkan,  ditandai  masih  seringnya  ditemukan adanya  tumpang  tindih  kebijakan,  prosedur  yang  tidak  tepat  hingga  pada fenomena over  regulation. Padahal  dalam  pandangan  teori  menurut mustopadidjaja  (2002)  kebijakan  publik  adalah  suatu  keputusan  yang dimaksudkan  untuk  tujuan  mengatasi  permasalahan  yang  muncul  dalam suatu  kegiatan  tertentu  yang  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
Di  sisi  lain,    pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  diwajibkan untuk  membuat  produk  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  warga  negara sebagaimana    diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  pasal 28C ayat 1, menuangkan salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara yaitu hak  untuk  dipenuhi  kebutuhan  dasarnya  demi  meningkatkan  kualitas hidupnya.
Brigade  Siaga  Bencana  (BSB),  merupakan  salah  satu  kebijakan pemerintah kabupaten berdasarkan
SK Bupati Bantaeng
No.430/595/XII/2009  Tentang  Pembentukan  Tim  Emergency  Service Kabupaten  Bantaeng,  sebagai    program  pemberian  layanan emergency atau darurat  bagi  masyarakat  di  Kabupaten  Bantaeng,  konsep  ini  adalah  bentuk mendekatkan  layanan  dasar  yang  bersifat  darurat,  khususnya  bagi  daerah pegunungan  dan  pinggiran  kota    yang  membutuhkan  waktu    untuk menjangkau pusat pelayanan.
Sejak  terbentuk  pada  tanggal  7  Desember  2009,  Brigade  Siaga Bencana Kabupaten Bantaeng telah menunjukkan eksistensinya sebagai yang terdepan  dalam  memberikan  penanganan  tanggap  darurat  dalam penanganan  bencana.  Dalam  hal  pendefinisian,  satuan  kerja  Brigade  Siaga Bencana  (BSB)  mendefinisikan  bencana  sebagai  keadaan  darurat  bagi manusia  yang  perlu  ditangani  dan  dianggap  darurat,  seperti  kebakaran, kecelakaan, penyakit dan musibah lainya yang dialami oleh masyarakat, pada intinya membutuhkan penanganan secara sistematis.
Tim Emergency Service yang tergabung dalam Brigade Siaga Bencana disiapkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bantaeng  merupakan  salah  satu program  inovasi  sektor  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat.  Inovasi tersebut  merupakan  inisiasi  dari  Bupati  Bantaeng,  Nurdin  Abdullah  untuk menjawab  kebutuhan  masyarakat  sebagai  bantuan  sosial  dan  juga pengejawantahan  tugas-tugas  pemerintahan.    Dari  aspek  tujuan  penting hadirnya  Brigade  Siaga  Bencana  telah  menjadi  salah  satu  terobosan  yang sangat berharga bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng maupun Indonesia.
Apresiasi  pemerintah  pusat  terhadap  inovasi  pemerintah  Kabupaten Bantaeng dibuktikan  dengan  adanya pujian  dari  Menteri  Kesehatan  RI yang ditindak  lanjuti  dalam  bentuk  penghargaan  untuk  kategori  layanan  publik bidang  kesehatan  pada  “Anugerah  Otonomi  Award  2011  oleh The  Fajar Institute of  Pro-Otonomi (Antaranews.com ).  Olehnya itu, kehadiran BSB, yang bermula  dari  keputusan  bupati  harus  ditingkatkan  kapasitasnya  dengan menyiapkan  pilar-pilar  untuk  menjaga  keberlanjutannya,  baik  dari  aspek ketersediaan payung hukum di tingkat daerah, sarana dan prasarana hingga
pada  peningkatan  skill  aparatur  pemerintah  yang  tergabung  dalam  satuan kerja tersebut.
Pada sektor kebijakan, Brigade Siaga Bencana telah di desain sebagai komponen yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam penanganan bencana  dilapangan,  yang  diharapkan  dapat  memberikan  unsur  pelayanan kesehatan  pra  rumah  sakit  maupun  unsur  pelayanan  rumah  sakit  secara cepat  yang  bertujuan  mengurangi  angka  kematian  dan  angka  kecacatan korban bencana hal ini dapat kita lihat setiap tahunnya  Angka Kematian Ibu sampai  200  kasus  dan  angka  kematian  bayi  sebanyak  165  kasus,    namun sejak  adanya  kebijakan  Brigade  Siaga  Bencana  kasus-kasus  tersebut  terus menurun  secara drastis,  khusus untuk penanganan  kasus lain seperti banjir dan  kebakaran  kesigapan  tim  emergency  service  tersebut  selalu  menjadi yang terdepan dalam penangan .
Fakta empiris menujukkan bahwa dalam penanganan bencana banyak faktor  yang  menyebabkan  korban  meninggal  atau  cacat  disebabkan  karena penanganan  yang  tidak  maksimal.  Faktor  tersebut  meliputi  kesiagaan masyarakat,  atau  kesadaran  masyarakat  untuk  mengambil  peran  dalam penanganan,  seperti  pemberian  informasi  dan  kordinasi  kepada  pusat pelayanan  juga,  lemahnya  sistem  kerja  sama  antar  tim  multidisiplin  dalam penanganan  tanggap  darurat,  seperti  masih  terkotak-kotaknya  pada tanggung  jawab  masing-masing.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  terjadinya kegagalan  dalam implementasi  kebijakan. Pada dasarnya kehadiran  Brigade Siaga  Bencana  di  Kabupaten  Bantaeng  dapat  mengalami  kegagalan kebijakan (policy failure) apabila dilihat  dalam dua kategori, yaitu kebijakan yang  tidak  terimplementasikan (non-implementation) dan  implementasi yang  tidak  berhasil (unsuccessful  implementation) .  Tidak  terimplementasi mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan  sesuai rencana, hal  ini  bisa  disebabkan  karena  pihak-pihak  yang  terlibat  di  dalam pelaksanaannya  tidak  mau  bekerjasama.   Implementasi  yang  tidak  berhasil biasanya  terjadi  manakala  suatu  kebijakan  dilaksanakan  sesuai  rencana,
namun  mengingat  kondisi  eksternal  ternyata  tidak  menguntungkan (misalnya  karena  pergantian  kekuasaan,  bencana  alam  dan  sebagainya) kebijakan  tersebut  tidak  berhasil  dalam  mewujudkan  dampak  atau  hasil akhir yang dikehendaki.
Dalam  beberapa  kasus  yang  terjadi  seringkali  kebijakan  mengalami kegagalan  disebabkan  karena  faktor  politik,  yaitu  menyangkut  siapa  yang mendapatkan apa dari kebijakan tersebut atau antara pihak pelaksana tidak dapat bekerjasama secara efektif, hinggga faktor pergantian kekuasaan yang memodifikasi kebijakan sehingga tidak lagi sesuai dengan perencanaan pada awalnya.

## METODE PENELITIAN
Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  tersebut  digunakan  untuk  mengeksplorasi (menemukan)  dan  menjelaskan  fenomena  yang  sedang  terjadi  dalam masyarakat.  Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti  dibatasi  hanya mengungkapkan  fakta-fakta dan  tidak menggunakan hipotesa.

## HASIL DAN DISKUSI
Brigade  Siaga  Bencana  (BSB)  resmi  terbentuk  pada  tanggal  7 Desember  2009,  melalui  SK  Bupati  Bantaeng  No.  430/595/XII/2009, Tentang  Pembentukan  Tim  Emergency  Service  Kabupaten  Bantaeng, bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Bantaeng yang ke 755, kebijakan ini  memiliki  tujuan  untuk  mendekatkan  pemberian  layanan  kesehatan kepada  masyarakat  dengan  cepat,  mudah  dan  tepat  sasaran.  respon  cepat dalam penangan kasus merupakan karateristik dari tim BSB, sehingga tidak
berlebihan  apabila  satuan  ini  merupakan  salah  satu  andalan  pemerintah Kabupaten Bantaeng pada bidang pelayanan publik.
Dalam  optimalisasi  pelakasanaan  tugas  oleh  Dinas  Kesehatan Kabupaten Bantaeng sebagai penanggung jawab umum membentuk struktur dan  garis  komando  BSB,  yang  ditetapkan  berdasarkan  keputusan  Kepala Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bantaeng  Nomor  1241/440.1-2.4/2009 Tentang Penetapan  Prosedur Tetap  (Protap)  Pelayanan pada  Brigade Siaga Bencana Kabupaten Bantaeng tanggal 7 Desember 2009. Pembentukan BSB sendiri, didasari oleh begitu banyaknya kasus-kasus emergency yang dialami oleh  masyarakat,  khususnya  pada  wilayah  pinggiran  kota  dan  pedesaaan, yang jauh dari pusat layanan kesehatan dan kurangnya keterampilan tenaga kesehatan di tingkat desa serta sulitnya transportasi bagi masyarakat untuk dapat menjangkau layanan kesehatan.
Hal  ini  dilatari  kondisi  kewilayahan  Kabupaten  Bantaeng,  yang memiliki  kondisi  geografi  dataran  dan    daerah  pegununan  sehingga  faktor jarak dan minimnya akses transportasi menjadi faktor penyebab lambatnya penanganan  bencana,  sehingga  peristiwa  seperti  ini  biasanya  disertai dengan  jatuhnya  korban  dan  bila  tidak  ditangani  dengan  tepat  akan menghambat,  mengganggu  dan  merugikan  masyarakat,  Masalah-masalah inilah  yang  menjadi  renungan  tersendiri  bagi  Bupati  Bantaeng,  Nurdin Abdullah,  untuk  mencari  solusi  sehingga  diformulasi  sebuah  langkah strategis  untuk  membentuk  sistem  koordinasi  antara  sektor  sebagai  tim tanggap  darurat, dalam  Brigade  Siaga Bencana  Kabupaten  Bantaeng.  Posko Pusat  Brigade Siaga Bencana  berada pada daerah stratregis  terletakdi  jalan poros provinsi, Jalan Pahlawan No. 55, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu.  pemerintah  Kabupaten  Bantaeng,  melahirkan  kebijakan membentuk  tim tanggap darurat yang yaitu PSC (Public Safety Center) , 119 yang didalamnya tergabung BSB Kabupaten Bantaeng.
Dalam  hal  pendefenisian  Bencana,  Pemerintah  Kabupaten  Bantaeng, menerjemahkan  bencana  sebagai  kondisi  musibah  yang  dialami
masyarakatnya  yang  memerlukan  pertolongan  seperti,  orang  sakit, melahirkan,  kecelakaan  dan  lain-lain,  yang  pada  dasarnya  membutuhkan pertolongan  maka  Brigade  Siaga  Bencana  menjadi  yang  terdepan  dalam penanganan,  yang  terpenting  adalah  tugas  Brigade  Siaga  Bencana  adalah memberikan  pelayanan  dasar  kesehatan  kepada  masyarakat  yang membutuhkan,  dengan  kondisi  daerah  Kabupaten  Bantaeng  yang  rawan bencana, maka inovasi pemerintaha dalam melahirkan tim emergency service sangat  dibutuhkan,  dalam  perjalanannya  hingga  saat  ini  Brigade  Siaga Bencana  telah  sukses  menangani  jatuhnya  korban  yang  disebabkan  karena keterlambatan penanganan.
Salah  satu  fenomena  kebijakan  yang  akan  diamati  dalam  penelitian ini    adalah  impelementasi  kebijakan  Brigade  Siaga  Bencana  dalam  tanggap darurat  di Kabupaten Bantaeng, dimana posisi kebijakan  pembentukan  tim emergency  service Brigade  Siaga  Bencana  merupakan  rangkaian  pilihan pemerintah  Kabupaten  Bantaeng,  dalam  hal  ini  pejabat  publik  yang berkewenangan    untuk  memformulasi  kebijakan  dan  membuat  keputusan bertindak  utnuk  menangani  kejadian  gawat  darurat  yang  dialami masyarakat  Kabupaten  Bantaeng  melalui  panggilan  darurat  kepada call center tim emergency  service Brigade  Siaga  Bencana.  Serangkaian  arah tindakan  pemerintah  Kabupaten  Bantaeng  didasarkan  pada  isu-isu  yang strategis  aktual  dan  potensial  berdasarkan  segmentasi  kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan.
Pada  tataran  keputusan  bertindak  maka  Pemerintah  Kabupaten Bantaeng,  melahirkan  kebijakan  untuk  memecahkan  masalah  publik  di bidang  kesehatan  yaitu  dengan  dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Bupati Bantaeng  Nomor:  430/595/XII/2009  tanggal  1  desember  2009  Tentang Pembentukan  Tim Emergency  Service dan  selanjutnya  Dinas  Kesehatan Kabupaten Bantaeng sebagai penanggung jawab umum membentuk struktur dan  garis  komando  BSB  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Bantaeng  Nomor  1241/440.1-2.4/2009  tentang  Penetapan
Prosedur Tetap (Protap) Pelayanan pada Brigade Siaga Bencana Kabupaten Bantaeng tanggal 7 Desember 2009.
Berdasarkan pendapat  yang dikemukakan oleh Thomas R Dye bahwa "Public  Policy  is  whatever  the  government  choose  to  do  or  not  to  do", Kebijakan  publik  adalah  apapun  pilihan  pemerintah  untuk  melakukan sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  (Nugroho,  2004).  Dengan  melihat kedudukan,  latar  belakang  dan  dasar  pembentukan  tim  emergency  service Brigade  Siaga  Bencana  dan  teori  yang  dikemukakan  oleh  ahli  kebijakan Thomas  R  Dye,  dapat  dinyatakan  bahwa  Brigade  Siaga  Bencana  adalah sebuah  produk  kebijakan  publik  yang  dibuat  oleh  pejabat  publik  yang berwenang yaitu pemerintah Kabupaten Bantaeng.
Selanjutnya penelitian  ini  akan  menjabarkan  salah satu tahap dalam analisis  kebijakan  publik  yaitu  tahapan  implementasi,  untuk  memperoleh temuan  penelitian  berdasarkan  permasalahan  yang  diangkat  dalam penelitian  ini  maka,  digunakan  teori  impelementasi  kebijakan  yang dikemukakan  oleh  van  Meter  dan  van  Horn,  dimana  menurutnya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 1) standar dan  tujuan  kebijakan (standar  and  objectivity) ,;  2)  sumberdaya (resource); karakteristik  agen  pelaksana (the  characteristic  of  the  implementing agencies) ;  4)  sikap  dan  kecenderungan  para  pelaksana (Disposition) ;  5) komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas  pelaksana (introrganization communication  and  enforcement  activities );  dan  6)  kondisi  lingkungan ekonomi, sosial, dan politik ( economic, social and political conditions ).
Berikut  paparan  analisa  implementasi  kebijakan  Brigade  Siaga Bencana  dalam  tanggap  darurat  di  Kabupaten  Bantaeng adalah  sebagai berikut :

## Ketetapan Sasaran dan Tujuan Kebijakan
Standar  dan  tujuan  kebijakan  merupakan  faktor  yang  akan mempengaruhi  proses  implementasi  kebijakan  program tim  emergency service Brigade  Siaga  Bencana  Kabupaten  Bantaeng.  Ketidakmenentuan
standar  dan  tujuan  kebijakan  dapat  membuat  kesulitan  bagi  implementor untuk  memahaminya  dan  sekaligus  dapat  memunculkan  keragaman  pada disposisi  (kecenderungan  implementor  untuk  melaksanakan  kebijakan) berbagai aktor yang terlibat dalam proses implementasi, kondisi ini akhirnya akan  kurang  mendukung  kelancaran  dan  keberhasilan  implementasi kebijakan tim emergency service Brigade Siaga Bencana Kabupaten Bantaeng. Dalam  penelitian  ini  peneliti  membagi  penilaian  standar  (ukuran-ukuran dasar) dan tujuan program tim emergency service brigade bencana.
Tujuan dilahirkannya program Brigade Siaga Bencana, apabila dilihat dari  sisi    dasar  hukum  pelaksanaannya  sesuai  dengan  Undang  Dasar  1945 pasal  28  ayat  1  dimana  dinyatakan  bahwa  :  “Salah  Satu  Hak  Dasar  Rakyat adalah  Hak  Untuk  Memperoleh  Pelayanan  Kesehatan”  dengan  mengambil kebijakan  bahwa  pelayanan  kesehatan  merupakan  hak  warga  Negara Indonesia, yang  selanjutnya  secara teknis diterjemahkan  melalui  Keputusan Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  462  Tahun  2002  tentang Safe  Community . Kebijakan  pemerintah  inilah  yang  diharapkan  mampu  memperbaiki  derajat kesehatan masyarakat.
Pemerintah  Kabupaten  Bantaeng  di  bawah  kepimpinan  Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah mengacu kepada tujuan  nasional dan kebutuhan masyarakat  Kabupaten  Bantaeng    maka  dilahirkanlah  kebijakan    program Brigade  Siaga  Bencana,    apabila  dilihat  dari  tujuan  terbentuknya  Brigade Siaga  Bencana  merupakan  jawaban  atas  persoalan  yang  terjadi  selama beberapa tahun terakhir, yaitu pada kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu sejak tahun  2005  sampai  dengan  tahun  2009  terlihat  angka  kematian  ibu melahirkan dan Angka kematian kasar tetap menduduki posisi teratas, hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah Kabupaten Bantaeng.
Dari  hasil  analisis  wawancara  informan,  dapat  dijelaskan  bahwa tujuan  dibentuknya  kebijakan  Program  Brigade  Siaga  Bencana  disebabkan karena  adanya  masalah  pubik  di  bidang  kesehatan  sehingga  mendorong pemerintah  untuk  mengintervensi  persoalan  dengan  memformulasikan
kebijakan  agar  terselesaikannya  masalah  publik.  Fungsi  penting  dari program  ini  telah  dirasakan  oleh  masyarakat,    berdasarkan  analisis wawancara informan diperoleh informasi bahwa subtansi tujuan pemerintah untuk  melahirkan  program  kebijakan  yang  ditujukan  untuk  memberikan respon  cepat  kepada  kejadian  bencana  telah  sesuai  dengan  harapan masayarakat, juga terlihat adanya kepercayaan masyarakat yang cukup baik terhadap kemampuan petugas BSB dalam menangani masalah mereka.

## Sumber Daya
Van Meter dan van Horn Mengemukakan sumber daya kebijakan juga menjadi  salah  satu  faktor  penting  yang  menunjang  keberhasilan  sebuah kebijakan,  kurang  tersedianya  sumber  daya  yang  dibutuhkan  memberikan kontribusi  terhadap  kegagalan  kebijakan,  karena  bagaimanapun  jelas  dan konsistennya  ketentuan-ketentuan  atau  aturan-aturan  suatu  kebijakan,  jika para  personil  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengimplementasikan kebijakan  kurang  mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan  pekerjaan secara efektif, maka implementasi  kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif berdasarkan pernyataan tersebut maka ketersediaan sumber daya.
Pada  dimensi  ini  indikator  yang  dinilai  adalah  kemampuan  petugas BSB  dalam  menjalankan  tugas  yang  diberikan  oleh  organisasi,  apakah  dari segi  latar  belakang  keahlian  petugas  menunjang  kinerjanya  pada  organisasi dan  apakah  ketersediaan  jumlah  pegawai  dapat  memenuhi  kebutuhan organisasi.
Sumber  daya  manusia  yang  bertugas  pada  Brigade  Siaga  Bencana adalah sumber daya manusia yang telah diseleksi dan memiliki keahlian pada bidangnya  masing-masing,  bahwa  dari  segi  jumlah  maupun  keahlian  SDM yang bertugas pada tim BSB, dianggap telah cukup memadai, dari segi jumlah personil dengan prosedur kerja tim BSB  dinilai sudah seimbang, mengingat posisi BSB adalah arus lalu lintas penanganan pra rumah sakit sehingga tidak begitu  banyak  membutuhkan  personil  jika  dibandingkan  dengan  unit pelayanan kesehatan lainnya. Dari segi keahlian personil yang bertugas pada
BSB,  tim  dokter,  perawat,  sopir,  dll,  dari  informasi  diatas  dianggap  tidak masalah, ukuran dari kemampuan personil dapat dilihat dari kemampuannya menjalankan  pekerjaan  juga  sertifikat  keahlian  dan  pelatihan  yang  telah diikuti.
Tabel 1. Personil Tim BSB Kabupaten Bantaeng No Jenis Tenaga Jumlah Tenaga 1 Dokter bersertifikat (ATLS, ACLS, GELS/SPGDT, EKG 20 2 Perawat bersertifikat (BTCLS) 26 3 Sopir terlatih (MFR) 6 4 Cleaning Service terlatih (MFR) 2 Jumlah 54 Data Sekunder: Tahun 2016
Selain  faktor  sumber  daya  manusia,  faktor  pendanaan  juga  menjadi sumber  daya  yang  sangat  penting  untuk  menunjang  implementasi  program BSB  Kabupaten  Bantaeng,  ketersediaan  dana  yang  cukup  untuk  menunjang operasional  kegiatan  akan  mendukung  kelancaran  pelakasanaan  tugas Brigade  Siaga  bencana,  berikut  kondisi  penganggaran  BSB  dari  tahun  ke tahun yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
Anggaran  tersebut  digunakan  untuk  membayar  insentif  dokter, perawat, sopir, dan petugas kebersihan; biaya operasional kendaraan (bahan bakar,  oli,  dan  lain-lain);  dan  biaya  makan  minum  petugas  jaga.  Selain bersumber  dari  APBD,  pembiayaan  Brigade  Siaga  Bencana  juga  didukung oleh JAMKESDA (Program Layanan Kesehatan Gratis) dan Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN)  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS  Kesehatan  per  1  Januari 2014.
Tabel 2. Kondisi Penganggaran BSB dari Tahun ke Tahun No Tahun Jumlah anggaran 1 2010 Rp. 981.6  Juta 3 2011 Rp. 1 Milyar
4 2012 Rp.  1,5 Milyar 5 2013 Rp.2,5 Milyar
Data Sekunder: Tahun 2016
Dari analisis hasil wawancara diperoleh informasi bahwa sumberdaya anggaran yang dibutuhkan oleh brigade siaga bencana, dialokasikan  melalui Dinas Kesehatan yang juga merupakan penanggung jawab program, sehingga kebutuhan-kebutuha organisasi BSB berasal dari anggaran dinas kesehatan.

## Karakteristik Badan Pelaksana
Berdasarkan  teori  implementasi  pada  dimensi  kareteristik  badan pelaksana,  maka  kompentensi  staf  dan  dukungan  dari  para  personil pelaksana  program  Brigade  Siaga  Bencana  dalam  implementasi  kebijakan, merupakan  salah  satu  unsur  yang  spesifik  mempengaruhi  keberhasilan implementasi  program, indikatornya adalah dukungan  politik dari  eksekutif dan legislatif, dan hubungan pelaksana dengan pembuat keputusan.
Dari  hasil  analisis  wawancara  diketahui  bahwa  bentuk  dukungan pemerintah  kabupaten  terhadap  program  ini  cukup  memadai  baik  dari  sisi anggaran  maupun kebutuhan  yang diperlukan  oleh BSB dalam menjalankan tugas,  kehadiran  tim emergency  service dirasakan  membawa  dampak  yang cukup  signifikan  terhadap  derajat  kesehatan  masyarakat.    Keberhasilan  tim BSB  menekan  jumlah  korban  jiwa  karena  keterlambatan  penangan, melahirkan  kepercayaan  bagi  eksekutif  maupun  legislatif    untuk  terus memaksimal fungsi program ini, selain itu menjadikan BSB sebagai salah satu program  unggulan  diKabupaten  Bantaeng  merupakan  dukungan  dari pemerintah  sebagai  program  yang    harus  terus  dikembangkan.  Pada indikator  hubungan  pelaksana  dengan  pembuat  kebijakan  pada  program Brigade siaga bencana, hubungan yang dimaksud disini adalah kaitan secara formal antara pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan.
Dari  hasil  analisis  wawancara  diatas  diperoleh  informasi  bahwa kaitan  formal  antara  pembuat  kebijakan (policy  maker) ,  dengan  para pelaksana kebijakan (implementor), memiliki kaitan yang sangat erat, posisi
bupati  Bantaeng  sebagai  kepala  daerah  yang  juga  merupakan  penanggung jawab  pembangunan  adalah  inisiator  dari  lahirnya  program  BSB  ini,  kaitan ini  memberikan  dampak (impact), positif  terhadap  keberhasilan  program, pada  fakta  lain  ditemukan  informasi  bahwa  beberapa  fasilitas  penunjang operasional  kegiatan  BSB,  yaitu  ambulance  modern  yang  berasal  dari bantuan  CSR pemerintah jepang dan  juga Bank Sulsel, atas dasar kerjasama dari  Bupati  Bantaeng  selaku  pembuat  kebijakan (policy  maker) .  Sehingga pada dimensi  dimensi  hubungan  dan  keterkaitan  antara pembuat  kebijakan dengan  para  pelaksana  kebijakan  dapat  dikatakan  sudah  cukup  baik  dan menunjang terimlementasinya program ini.

## Kondisi Lingkungan, Sosial dan Ekonomi
Van  Meter  dan  van  Horn  menyatakan  bahwa  sukses  tidaknya implementasi  kebijakan  juga  dipengaruhi  oleh  kondisi-kondisi  lingkungan ekonomi  dan  sosial,  Dukungan  dan  penolakan  dari  lembaga  eksternal.  Jika lembaga eksternal mendukung, maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil.  Sebaliknya,  jika  menolak  maka  kebijakan  akan  gagal.  Oleh  karena itu,  agar  sukses,  pengambil  kebijakan  dan  para  pelaksananya  harus melakukan penyamaan visi dan persepsi dalam kebijakan yang diambil.
Pada  dimensi  ini  dukungan  kuat  terhadap  keberhasilan  program Brigade  Siaga  Bencana  terletak  pada  modal  sosial  yang  dimiliki oleh  bupati Bantaeng  Nurdin  Abdullah  selaku  inisiator  dari  brigade  siaga  bencana, kepercayaan  masyarakat  dan  kelompok  sosial  politik  kepada  keberhasilan- keberhasilan  program  terdahulu  memberikan  kontribusi  positif  terhadap inovasi yang sedang dikembangkankan.
Dari  analisis  hasil  wawancara  di  atas  diperoleh  informasi  bahwa pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati Bantaeng memiliki modal sosial dan  reputasi  yang  cukup  baik  dimata  masyarakat  dan  kelompok  sosial sehingga dukungan senantiasa diberikan apabila ada program-program yang masih baru, terutama program untuk yang berbasis kebutuhan masyarakat.
Keterlibatan  kelompok  masyarakat  dalam  mendukung  program  BSB, terlihat pada sektor ketenagaan BSB, dimana tokoh masyarakat tokoh agama dan  kelonmpok  forum  jaringan  serta  ormas  seperti  Fatayat  NU, berpartisipasi  secara  langsung  untuk  mendukung  program  ini.    Dari  hasil analisis  wawancara  ini  diperoleh  informasi,  bahwa  program  BSB  ini mendapat  dukungan  dari  kelompok-kelompok  masyarakat  disebabkan karena  adanya  kepercayaan  kepada  pemerintah  bahwa  program  tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat.

## KESIMPULAN
Brigade Siaga Bencana Kabupaten Bantaeng mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan dan rumah sakit dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat darurat atau penangan kesehatan  pra  rumah  sakit,  tugas  ini  ditujukan  agar  tidak  ada  jatuh  korban yang  disebabkan  karena  keterlambatan  penanganan,  tim  Brigade  Siaga Bencana setelah mendapatkan informasi pengaduan dari masyarakat dengan secepat  mungkin  mendatangi  lokasi  tujuan  dan  melakukan  pemeriksaan langsung  kepada  pasien  dan  kemudian  menentukan  tindakan  diberikan. Petugas  kesehatan  yang  ditempatkan  pada  brigade  siaga  bencana,  adalah petugas yang berada dibawah naungan dinas kesehatan, hal ini berdasarkan SK  Bupati  Bantaeng    Nomor  430/595/XII/2009  tanggal  1  Desember  2009 tentang  pembentukan  tim emergency  service ,  yang  menempatkan    Kepala Dinas  Kesehatan  sebagai  salah  satu  penanggung  jawab  organisasi.  Armada kesehatan  maka  salah  satu  keandalan  tim emergency  service Brigade  Siaga Bencana terletak pada armada yang dimiliki, sopir yang terlatih dan armada ambulane  yang  didukung  oleh  sarana  modern  bertekhnologi  tinggi  menjadi penunjang keberhasilan tim BSB.

## REFERENSI
Abdul  Wahab,  Solichin.  1997. Analisis  Kebijakan  Publik  dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijaksanaan Negara , Jakarta. Bumi Aksara.
Anugrah  Otonomi  Award,  2011. The  Fajar  Institute  of  Pro-Otonomi . (Antaranews.com).
Bantaeng  Dalam  Angka.  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bantaeng  Tahun 2016.
Dunn,  Willian.N.  2000. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik. Diterjemahkan oleh: Samodra Wibawa, dkk. Jogjakarta: Gajah Mada University.
Jones,  Charles  O.  1996. Pengantar  Kebijakan  Publik  (Public  Policy). Diterjemahkan oleh Ricky Ismanto. Jakarta : PT Raja Grafmdo Persada. Kadji,  Julianto.  2008. Implementasi  Kebijakan  Publik  Melalui  MSN  Approach.
Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika, Volume 6 Edisi Khusus Juli 2008. Malang : Universitas Merdeka Malang.
MPBI  (Masyarakat  Penanggulangan  Bencana  Indonesia).  2005. Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana , Jakarta MPBI. Nudgroho  D,  Riant.  2003. Kebijakan  Publik  :  Formulasi,  Implementasi,  dan Evaluasi. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
SK  Bupati  Bantaeng  No.430/595/XII/2009  Tentang Pembentukan Tim Emergency Service Kabupaten Bantaeng.
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C ayat 1.