Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Ruang Publik Pantai Losari Makassar

## Ondang Surjana
Pasca Sarjana, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon Email: ondangsur@gmail.com

## ABSTRAK
Kebijakan publik serta implementasinya merupakan sebuah program yang  komplek karena perlu melibatkan  seluruh  stakeholder,  yaitu  pihak  pemerintah,  publik  dan  swasta.  Kebijakan  publik terdiri  dari  banyak  aktor  dengan  berbagai  kepentingannya  tetapi  publik  sebagai  target  sasaran sehingga menjadi aspek yang paling penting.
Ruang  publik  merupakan  salah  satu  sarana  fisik  yang  dalam  pembangunannya  memerlukan sebuah  kebijakan  publik.  Ruang  publik  adalah  sebuah  barang  publik  yang  dibangun  oleh pemerintah  bagi  kepentingan  publik.  Ruang  publik  dapat  diakses  bebas  dan  digunakan  oleh seluruh  warga  kota  dan  fungsi  utamanya  sebagai  tempat  interaksi  sosial.  Keberadaan  ruang publik sangat penting bagi warga kota dan merupakan salah satu elemen kota. Ironisnya, jumlah ruang publik di kota kota besar menurun.
Pantai Losari, Makassar, adalah salah satu ruang publik yang paling populer dan paling banyak dikunjungi  masyarakat  setempat  maupun  dari  daerah  lain.  Ruang  publik  tersebut  merupakan ruang publik utama di Kota Makassar serta sebagai landmark kota.
Daya  tarik  utamanya  adalah  lokasinya  yang  strategis  berada  di  pinggir  pantai.    Ruang  publik pantai Losari dibangun dengan menggunakan gaya arsitektur modern dipadukan dengan elemen elemen  estetis  tradisional.  Tujuannya  agar  dapat  mengakomodir  beragam  etnis  di  kota  tersebut. Pada dasarnya pantai Losari adalah hasil implementasi kebijakan publik.
Kata kunci: kebijakan publik, implementasi, ruang publik, arsitektur modern.

## ABSTRACT
Public  policy  and  its  implementation  is  a  complex  program  because  of  the  need  to  involve  all stakeholders, namely the government, public and private. It consists of many actors with different interests but the public as a target to become the most important aspect. Public space is one of the physical facilities in a city which its development requires a public policy. Public space is a public goods built by the government for public purposes. It  can be  free accessed and used by citizens and  its  primary  function  as  a  place  of  social  interaction.  The  existence  of  public  space  is  very important  for  the  citizens  of  the  city  and  is  one  important  elements  of  the  city.  Ironically,  the amount of public space in big cities declined.
Pantai  Losari,  Makassar,  is  one  of  the  most  popular  public  space  and  most  visited  by  local communities  and  other  areas.  This  is  a  major  public  space  in    Makassar  city    as  well  as  a  city landmark.  Its  main  attraction  is  its  strategic  location  at  the  seaside.    Pantai  Losari    built  using modern architectural style combined with traditional aesthetic elements. The goal is to be able to accommodate  diverse  ethnicities  in  the  Makassar.  Basically,  Pantai  Losari  is  the  result  of  the implementation of public policy.
Keywords: public policy, implementation, public space, modern archtecture.

## 1. PENDAHULUAN
Kebijakan  publik  serta  implementasinya  merupakan  sebuah  program  yang  komplek  karena  perlu melibatkan  seluruh stakeholder ,  yaitu  pihak  pemerintah,  publik  dan  swasta.  Tujuannya  agar  sebuah program  publik  dapat  memenuhi  kepentingan  semuanya,  seperti  dinyatakan  berikut  ini”Kajian mengenai sektor publik  membutuhkan metode yang lebih lengkap dengan alasan bahwa sektor publik terdiri  dari  banyak  aktor  dan  kepentingan  yang  beragam“  [1].  Hal  ini  disebabkan  persoalan  publik yang  bersifat  bermacam-macam,  kompleks,  multi  perspektif  dan  sebagainya.  Kompleksitas masalahnya  tersebut  telah  mendorong  penerapan  kebijakan  publik  yang  tepat  sasaran,  menggunakan pendekatan holistik agar mampu  mengakomodir kepentingan seluruh stakeholder .
Ruang  publik  ( public  space )  merupakan  salah  satu  sarana  fisik  yang  dalam  pembangunannya memerlukan sebuah kebijakan publik. Ruang publik termasuk salah satu barang publik ( public goods ) yang dibangun oleh pemerintah bagi kepentingan publik. Pengertian barang publik adalah” Pure public goods have two defining features. One is ‘non-rivalry’, meaning that one person’s enjoyment of good does not diminish the ability of other people to enjoy the same good. The other is ‘non-excludability’, meaning  that  people  cannot  be  prevented  from  enjoying  the  good ”  [2];  Pendapat  lainnya  mengenai barang-barang  publik  adalah  ” Public  goods are  those  for  which  consumption  by  one  individual  dose not reduce availability to others. Within typical urban economy, there is a whole range of goods that contain  elements  of  ‘publicness’  in  that  their  production,  while  not  necessarily  benefiting  everyone equally, does allow  consumers  other than  those  willing  and  able  to  pay  to  gain considerable  benefit from  their  use ”[3].  Dalam  kaitannya  dengan  penyediaan  ruang  publik,  pihak  pemerintah  idealnya mampu  mengakomodir  seluruh  kebutuhan  warganya  yang  memiliki  status    sosial  yang  berbeda, terutama  kalangan  masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah.  Pada  dasarnya  keberadaan  ruang-ruang publik tersebut  sangat  dibutuhkan  oleh  warga  kota.  Bahkan  menjadi  salah  satu  komponen  kota  yang tidak dapat dipisahkan.
Kota  Makassar  adalah  Ibu  Kota  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  termasuk  salah  satu  kota  besar  di Wilayah  Timur  Indonesia.  Jumlah    penduduknya    sekitar  1,6  juta  jiwa  dengan  luas  wilayah  199,26 km2. Penduduknya berasal dari berbagai latar belakang etnis, budaya, sosial, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Pantai  Losari adalah ruang  publik  utama  di Makassar yang  memiliki lokasi sangat strategis berada di pinggir pantai [12].

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Kebijakan Publik
Terdapat banyak pengertian  atau definisi mengenai kebijakan publik. Salah satu pengertian kebijakan publik  adalah  berkaitan  dengan  tindakan  pemerintah,  yaitu  “ The  term  public  policy  always  refers  to the  actions  of  government  and  the  intentions  that  determine  those  actions.  Making  policy  requires choosing  among  goals  and  alternatives,  and  choice  always  involves  intention ”  [3];  Menurut  Dye kebijakan  publik  adalah  “ Whatever  governments  choose  to  do  or  not  to  do” .  Sedangkan  James  E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau  serangkaian  aktor  dalam  dalam  suatu  bidang  kegiatan  tertentu.  Pembicaran  tentang kebijakan tidak terlepas dari kaitan kepentingan nilai kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum”[1];  “Kebijakan publik bervariasi menurut wilayah yang diintervensi, tujuan yang  ingin  dicapai,  kelompok  sasaran  yang  dituju,  dan  substansi  perubahan    yang  diharapkan. Berbagai  variasi  tersebut  menyebabkan  jenis  kebijakan  yang  lebih  mudah  diimplementasikan dibanding  dengan  kebijakan  yang  lain”[4];  Pengertian  lainnya  adalah  ”…,  maka  yang  ditekankan disini adalah  masalah,  kebutuhan  dan  aspirasi  dari  masyarakat  yang  seharusnya  dilayani.  Isu  penting yang sering munucl adalah sudahkah kebijakan public merespons secara baik aspirasi, kebutuhan dan
masalah  yang  dihadapi  masyarakat?”  [5];  Laswell  memperkenalkan  sebuah  model  proses  kebijakan yang terdiri dari tujuh tingkatan, yaitu 1) intelligence , 2) promotion , 3) prescription , 4) innovation , 5) application , 6) termination ,  dan  7) appraisal . The  model  itself  has been  highly  successful  as a  basic framework  for  the  field  of  policy  studies  and  become  starting  point  of  a  variety  of  typologies  of  the policy process “[6].
Pengertian  aktor  atau stakeholder adalah  orang-orang    yang  akan  terpengaruh,  mungkin mempengaruhi,    mereka  yang  tertarik  dengan  sebuah  kebijakan,  ataupun  orang  yang  mempunyai kemampuan  untuk  mempengaruhi  proses  kebijakan.  Barangkali  mereka  adalah  perseorangan, kelompok,  pemerintah,  departemen  pemerintah,  asosiasi,  perusahaan,  komunitas  dan  sebagainya. Pernyataaan di atas menunjukkan bahwa pengertian stakeholder sangat beragam.

## 2.2 Analisis Kebijakan Publik
Analisis  kebijakan  publik  adalah  ” Policy  analysis  is  principally  concerned  with  describing  and investigating  how  and  why  particular  policies  are  proposed,  adopted,  and  implemented.  A  policy option  mist  be  evaluated  in  the  light  of  what  policy  analysis  reveals  about  its  chances  of  being adopted,  the  probable  effectiveness  of  the  option,  and  the  difficulties  of  implementation ”[3].  Dunn mendefinisikan  analis  kebijakan  sebagai  “ An  applied  social  source  discipline  which  uses  multiple methods of inquiry and arguments to produce and transform policy-relevant information that may be utilized in political setting to resolve policy problems ”; Menurut Lowi dan Ginsburg analisis kebijakan adalah “ An officially expressed intention backed by a sanction, which can be reward or punishment”. As a course of  action  (or inaction),  a  public  policy  can  take  the  form  of  a  law,  a  rule,  a  statute,  an edict,  a  regulation  or  an  order ”  [7];  Saat  ini  terdapat  kecenderungan  analisis  kebijakan  baru  yang menekankan pada aspek  manajerial, yaitu “ Policy analysis, as it known today, has taken an empirical orientation geared more to managerial practices than to facilitation of demographic government per se ”[7];  Menurut  Purwanto  bahwa    analisis  kebijakan  ditinjau  dari  sudut  fungsinya,  yaitu  ”  Pertama, sektor  publik  secara  nyata  memiliki  tingkat  kompleksitas yang  lebih  dari  pada  sektor  privat.  Artinya sektor  publik  yang  terdiri  dari  banyak  aktor  dan  kepentingan  membutuhkan  metode  yang  lebih lengkap untuk  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapinya. Kedua, sektor  publik  memiliki resiko lebih tinggi  untuk  menghadapi  masalah-masalah  yang  tidak  dapat  diprediksi.  Artinya  sektor  publik  lebih memiliki peluang  untuk  mendapatkan  masalah-masalah  baru dari  kondisi  yang tidak  dapat  diprediksi sebelumnya.  Ketiga,  sektor  publik  memiliki  ruang  lingkup  masalah  yang  lebih  luas  dari  pada  sektor privat.  Artinya,  pemerintah  membutuhkan  pertimbangan-pertimbangan  yang  lebih  memiliki  cakupan luas, dan pertimbangan-pertimbangan yang lebih kompleks dari pada analisis kebijakan yang dimiliki oleh sektor privat” [4].

## 2.3 Implementasi Kebijakan Publik
Menurut Pȕzl bahwa implementasi adalah ” Implementation studies are to be found at the intersection of  public  administration,  organizational  theory,  public  management  research,  and  political  science studies.  In  broadest  sense,  they  can  be  characterized  as    studies  on  policy  change ”[8];  Menurut Santosa  bahwa  “Implementasi  kebijakan  adalah  aktivitas-aktivitas  yang  dilakukan  untuk melaksanakan  suatu  kebijakan  secara  efektif.  Implementasi  ini  merupakan  pelaksanaan  aneka  ragam program  yang  dimaksudkan  dalam  suatu  kebijakan”[9];  Menurut  King  dan  Stivers  (1998)  bahwa implementasi  mendesak agar para administrator  melibatkan warga  masyarakat. Mereka harus melihat rakyat sebagai  warga  masyarakat  (bukan  sebagai  pelanggan)  sehingga  dapat  saling  membagi  otoritas dan  melonggarkan  kendali,  serta  percaya  terhadap  keefektifan  kolaborasi.  Keterlibatan  masyarakat harus  dilihat  sebagai  “investasi”  yang  signifikan  [5];  Menurut  Warwick  implementasi  adalah “ Implementations  means  transaction.  To  carry  out  a  program,  implementers  must  continually  deal with tasks, environments, clients, and each other. The formalities of organizations and the mechanics of  administration  are  important  as  background,  but  the  key  to  success  is  continual  coping  with context,  personalities,  alliances,  and  events.  And  crucial  to  such  adaptation  is  willingness  to
acknowledge and correct mistakes, to shift directions, and to learn from doing. Nothing is more vital to  implementation  than  self  correction;  nothing  more  lethal  than  blind  preservation ”  [4];  Menurut Sabatier dan  Mazmanian  terdapat  faktor-faktor  berdampak  pada  proses implementasi,  yaitu  1) factor affecting the tractability of the problem, 2) non statutory variable affecting implementation, and 3) the ability  of  the  statute  to  structure  implementation “[9];  Sedangkan  Christopher  Hood  menawarkan konsep perfect implementation , yaitu: “ One way of analyzing implementation problems is to begin by thinking about what perfect administration would be like, comparable to the way in which economist employ  the  model  of  perfect  competition.  Perfect  administration  could  be  defined  as  a  condition  in which  external  elements  of  resource  availability  and  political  acceptability  combine  with administration, to produce perfect policy implementation “[10] ; Definisi implementasi kebijakan yang lebih luas adalah: “ What happens between the establishment of an apparent intention on the part of the government to do something, or to stop doing something, and the ultimate impact in the world action ” [6];  Sebuah  proses  implementasi  kebijakan    yang  ideal  mencakup  elemen-elemen  utama  berikut:  1) Specification of program details ( i.e., how and by which agencies/organization should the program be executed?  How  should  the  law/  program  be  interpreted? ) ; 2) Allocation  of  resources ( i.e.,  how  are budgets distributed? Which personal will execute the program? Which units of an organization will be in charge for the execution? ); 3) Decisions ( i.e., how will decisions of single cases be carried? )”[6].
Dalam  implementasinya  sebuah  kebijakan  publik  harus    sinergis,  terdapat  kesesuaian  antara masyarakat  sebagai  target  sasaran  dengan  pihak  birokrat  sebagai  implementor  program.  Mengenai adanya  kegagalan  pemanfaatan  yang  optimal  sebuah  ruang  publik  dapat  disebabkan  oleh  berbagai faktor,  antara  lain  rendahnya  sosialisasi  program  tersebut.  Sehingga  publik  tidak  memahami  tujuan atau  fungsi  ruang  publik  tersebut  secara  tepat.    Selain  itu  adalah  lemahnya  pengawasan  termasuk pemeliharaan  oleh  pihak  pemerintah  sebagai  implementor  program.  Pada  umumnya  faktor pemeliharaan, misalnya di dalam menjaga kebersihan, melakukan pemungutan sampah dan melakukan perbaikan  kerusakan  fisik  sangat  minim  dilakukan  oleh  kalangan  aparat  pemerintah.  Sebagai tambahan, lemahnya mekanisme pengawasan terhadap gangguan, tindakan vandalisme terhadap ruang publik.  Demikian  pula,  lemahnya  pengawasan  dalam  proses  pembangunannya  dapat  menyebabkan hasilnya tidak optimal, pemakaian bahan yang tidak sesuai spesifikasi dan sebagainya.
Sebenarnya  dalam  program  implementasi  kebijakan  publik  peranan  masyarakat  sangat  terbuka. Kesempatan  ini  didorong  oleh  kemunculan  era  demokrasi  dan  konsep governance yang  memberikan ruang partisipasi masyarakat. Sebagai sebuah konsep governance dirancang dengan pemikiran pokok, perlunya  mengakhiri  dominasi  negara  dalam  pembuatan  kebijakan  dan  eksekusinya  [4].  Konsep  di atas  telah  membuka  ruang  dan  peran stakeholder lainnya,  yaitu  sektor  swasta  dan  masyarakat  sipil dalam  kewenangan  ekonomi,  politik  dan  administrasi.  Kecenderungan  sekarang  ini  adalah  model implementasi multiple  agencies yang  melibatkan  banyak  aktor  dan  lembaga.  Pendekatan    ini disebabkan  oleh  kompleksitas  persoalan  publik  yang  menuntut  keterlibatan  banyak  pihak.  Namun terdapat gejala bahwa dalam implementasi sebuah kebijakan publik setiap aktor memiliki kepentingan sendiri  yang  dapat  berbenturan  kepentingan  satu  sama  lainnya.  Hal  ini  yang  menyebabkan implementasi sebuah kebijakan publik tidak mudah.
Selanjutnya  studi  implementasi  mengalami  perkembangan  cukup  pesat,  terutama  di  dalam  rangka merespon  perkembangan  dinamika  jaman  dan  masyarakat.  Perkembangan  yang  terakhir  mengenai studi  implementasi  telah  diarahkan  atau  didorong  menjadi  lebih scientific dan  mengikuti  perubahan mengenai publicness .  Paradigma  baru  tersebut  dengan  menggunakan  istilah  Denhardt  dan  Denhardt adalah dari paradigma old public administration menuju new public management dan selanjutnya new public service .

## 2.4 Ruang Publik
Pengertian sebuah ruang publik ( public space ) sangat beragam dan luas. Oleh karena itu, pemahaman tentang ruang publik dan fungsinya  belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai penyedia dan pengelolanya.  Ruang publik adalah sebuah tempat bagi publik atau  warga kota

## Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Ruang Publik Pantai Losari Makassar
dalam melakukan aktivitas dan interaksi sosial. Salah satu definisi ruang publik adalah  “ The modern city  and  its  expansion,  associated  with  the  problems  of  special  segregation,  social  polarization  and privatization  of  space…The  uses of  public  space  in  social  cohesion  and  reintegration,  as well  as in economic  regeneration  of  cities  are  examined  to  find  out  about  the  contested  social,  economic  and political  role  of  the  public  realm  in  the  contemporary  city ”[10];    Beberapa  kriteria  sebuah  ruang publik,  yaitu  ” In  each  instance  the  term  ‘public  space’  is  used  to  designate  a  location  which  is  (i) designed,  however  minimally,  such  that  (ii)  everyone  has  the  rights  of  access,  (iii)  encounter  in  it between individual users are unplanned and unexceptional, and (iv) their behavior towards each other is  subjected  to  rules  no  one  other  than  those  of  common  norms  of  social  civility” [11];  Menurut Stephen Carr bahwa ruang terbuka publik merupakan ruang wadah aktivitas sosial yang melayani dan juga mempengaruhi  kehidupan  masyarakat kota. Ruang terbuka juga  merupakan  wadah  dari kegiatan fungsional  maupun  aktivitas  ritual  yang  mempertemukan  sekelompok  masyarakat  dalam  rutinitas normal kehidupan sehari-hari  maupun  dalam  kegiatan  periodik. Ia  pun  menjelaskan terdapat  macam- macam  tipologi  ruang  terbuka  publik,  yaitu  taman-taman  publik  ( public  parks ),  lapangan  dan  plaza ( square  and  plaza ),  taman  peringatan  ( memorial  parks )  pasar  ( markets ),  jalan  (s treets) ,  lapangan bermain ( playground ), ruang terbuka untuk masyarakat ( community open spaces ), jalan hijau dan jalan taman ( green ways and park ways ), atrium/pasar tertutup ( atrium /indoor markets place ), pasar / pusat perbelanjaan  pusat  kota  ( market  place  /  down  town  shopping  center ),  tepi  laut  ( water  fronts )  ”[11]; Sedangkan jenis-jenisnya antara lain “ Public spaces (including high streets, street markets, shopping precincts, community centers, parks, play grounds and neighborhood space in residential areas) play a  vital  role  in  the  social  life  of  communities.  They  act  as  self  organizing  public  service,  a  shared resource in which experiences values are created “ [9].

## 2.5 Fungsi dan Peranan Ruang Publik
Ruang  publik  memiliki  fungsi  utama,  yaitu  memberikan  akses bebas bagi  siapa  pun  yang  memasuki dan  menggunakannya.  Hal  ini  pula  yang  membedakannya  dengan  ruang-ruang  privat  atau  ruang berbayar.  Disamping  itu,  menurut Siahaan [13]    bahwa  ruang  publik  ditandai  oleh  tiga  hal,  yaitu  1) responsif,  2)  demokratis,  dan  3)  bermakna.  Responsif  dalam  arti  bahwa  ruang  publik  adalah  ruang yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas, demokratis artinya ruang publik dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan budaya serta aksesibel  bagi  berbagai  kondisi  fisik  manusia.  Bermakna  memiliki  arti  kalau  ruang  publik  harus memiliki  tautan  antara  manusia,  ruang  dan  dunia  luas  dengan  konteks  social  [13].  Ia  pun menambahkan  bahwa  disamping  ruang  publik  yang  khusus  dibangun  atau  diperuntukkan  aktivitas publik, terdapat pula tempat-tempat yang dapat berfungsi sebagai ruang publik, yaitu “....bahwa ruang terbuka hijau ( open space ) publik seperti jalan dan taman serta ruang terbuka non-hijau publik seperti tanah  perkerasan  ( plaza )  dan public  squares dapat  difungsikan  sebagai  ruang  publik.  Sedangkan fungsi  atau  keuntungan  dari  sebuah  ruang  publik  adalah  “ Public  spaces  offer  many  benefits  :  the “’feel-good” buzz from being part of a busy street scene; the therapeutic benefits of quiet time spent on a park bench; places where people can display their culture and identities and learn awareness of diversity and difference; opportunities for children and young people to meet; play or simply ‘hang- out’  all  have  important  benefits  and  help  to  create  local  attachments,  which  are  at  the  heart  of  a source of community ” [12].

## 3. METODOLOGI
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu ” Descriptive research attempts to describe systematically a situation, problem, phenomenon, service or program, or provides information about, say,  living  condition  of  community,  or  describes  attitudes  towards  an  issue ”  [14].  Dalam  penelitian deskriptif  hanya  menjelaskan  fenomena  yang  terjadi  saat  ini  tanpa  meneliti  latar  belakang  terjadinya gejala-gejala tersebut.
Jenis  penelitiannya  studi kasus ” Case studies, on the other hand, are often seen as prime examples of qualitative research  –  which  adopts an  interpretative  approach  to  data,  studies ‘things’  within  their context and considers the subjective meanings that people bring to their situation ” [15].

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  kota-kota  besar  di  Indonesia  menunjukan  gejala  dinamis  mengikuti  perkembangan jaman,  teknologi  dan  masyarakatnya.  Disamping  itu,  banyak  kota  kondisinya  semakin  kompleks menghadapi  berbagai  permasalahan,  terutama  mengenai  pertumbuhan  penduduk  dan  keterbatasan lahan. Hal ini menyebabkan semakin padatnya kota-kota besar terutama di pusat kota dan pusat bisnis. Faktor penyebab lainnya adalah  urbanisasi,  kegiatan bisnis, aktivitas sosial, aktivitas keagamaan  dan sebagainya.  Hampir  seluruh  aktivitas  di  atas  memerlukan  lahan    yang  diperuntukan  membangun sarana-sarana  bagi  kegiatan-kegiatan  di  atas.  Contohnya  pembangunan  gedung  perkantoran,  pusat perdagangan,  fasilitas  transportasi,  sarana  pendidikan,  sarana  olah  raga,  komplek  perumahan  dan sebagainya.
Pada  hakekatnya  manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  memerlukan  medium  atau  ruang  untuk melakukan  interaksi  sosial  dengan  yang  lain.  Salah  satunya  melalui  fasilitas  ruang  –ruang  publik. Kebutuhan  ini  terutama  bagi  kalangan  masyarakat  menengah  ke  bawah  karena  mereka  memiliki keterbatasan biaya di dalam mengakses atau menggunakan ruang-ruang privat atau semi privat. Ruang publik  seperti  Alun-alun,  taman  kota,  plaza,  lapangan    olah  raga,  RTH,  tempat  rekreasi  merupakan sebuah alternatif  di  dalam  mengimbangi  kesibukan  dan  kepenatan  di  kalangan  penduduk  kota  besar. Ironisnya,  prosentase  jumlah  dan  luas  ruang  publik  di  berbagai  kota  besar  menunjukkan  penurunan, tidak seimbang dengan kebutuhan minimal.
Selama ini pengertian sebuah ruang publik berbeda-beda di kalangan masyarakat, antara lain  ada yang beranggapan  bahwa  ruang  publik  dapat  digunakan  untuk  semua  aktivitas,  baik  rekreasi  maupun ekonomi  seperti  berjualan  atau  berdagang.  Sebenarnya    ruang  publik  utamanya  diperuntukan  untuk kegiatan  sosial,  seperti  berinteraksi  dengan  cara  mengobrol,  bercanda,  olah  raga  dan  sebagainya. Namun  fenomena  yang  umum  terjadi  di  sebagian  besar  ruang-ruang  publik  di  Indonesia  adalah pemanfaatan  untuk  berjualan  atau  berdagang.  Kegiatan  usaha  ini  banyak  dilakukan  oleh  pedagang kaki lima atau  pedagang asongan. Sehingga luas sebuah  ruang  publik  menjadi  menyempit,  kecil atau bahkan  terserobot.  Selain  menyebabkan  kuantitasnya  berkurang  juga  kualitasnya  menurun  karena suasananya menjadi kurang nyaman, kurang tenang ataupun kotor akibat sampah.
Pantai  Losari  yang  terletak  di  sebelah  Barat  Kota  Makassar    adalah  salah  satu  ruang  publik  yang paling  populer  dan  paling  banyak  dikunjungi  masyarakat  setempat  maupun  dari  daerah  lain.  Ruang publik  tersebut  merupakan  ruang  publik  utama  di  Kota  Makassar  serta  berperan  sebagai landmark kota.  Daya  tarik  utamanya  adalah  lokasinya  yang  strategis  berada  di  pinggir  pantai.    Ruang  publik Pantai Losari  dibangun  dengan  menggunakan  gaya arsitektur  modern  sehingga tidak berbeda  kondisi dan tampilannya dengan ruang publik di kota besar lain.  Pembangunan proyek tersebut dimulai sejak tahun 2006 dan  diselesaikan selama 8 tahun. Luas areanya 11 hektar dengan total anggaran Rp.39,75 miliar.

## Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Ruang Publik Pantai Losari Makassar
Gambar 1 Pantai Losari, Makassar, merupakan ruang publik utama sebagai fasilitas sosial publik dirancang dengan gaya arsitektur modern.
Selama ini pantai Losari berfungsi sebagai ruang  publik  yang diperuntukkan  untuk berbagai  kegiatan atau  interaksi  sosial  warga  kota  Makassar.  Ruang  publik  di  atas  terdiri  dari  4  anjungan,  yaitu  1) anjungan Metro yang berbentuk segitiga, 2) anjungan Pantai Losari, 3) anjungan Toraja-Mandar,  dan 4)  anjungan  Bugis-Makassar.    Ruang  publik  ini  seluruhnya  bergaya  arsitektur  modern  dengan menggunakan elemen-elemen estetik tradisional. Konsepnya adalah untuk mengakomodir budaya dan tradisi etnis-etnis yang terdapat di Makassar. Namun  secara keseluruhan menampilkan gaya arsitektur modern.
Gambar 2 Setiap anjungan dibedakan dengan menempatkan ciri khas atau identitas daerahnya. Sebuah cara untuk mengakomodir publik yang beragam dalam sebuah ruang publik.
Mengenai  peraturan  ruang  terbuka  hijau  di  Kota  Makassar  adalah  sebagai  berikut  “Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Makassar No. 6/2006 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah Kota Makassar
Tahun 2005-2015 prosentase luas ruang terbuka hijau pada kawasan pusat kota ditargetkan sebesar 5% dari luas kawasan  pusat  kota  dengan arah pengembangannya, antara lain  mengembangkan jalur hijau berbunga  sepanjang  koridor  jalan  dan  hijau  produktif  di  pekarangan  rumah,  mempertahankan  lahan pemakaman  dan  lapangan  olah  raga  yang  ada,  serta  melestarikan  taman  lingkungan  di  area pemukiman” [12]. Secara umum keberadaan ruang-ruang publik  maupun RTH semakin minim “Saat ini  keberadaan  ruang  publik  maupun  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  kota-kota  besar  di  Indonesia, seperti  di  Jakarta,  Surabaya,  Medan  dan  Bandung,  luasan  RTH  telah  berkurang  dari  35%  pada  awal tahun  1970-an  menjadi  kurang  dari  10%  pada  saat  ini“ (Siahaan:4). Namun  menurut  pendapat Siahaan  bahwa  contoh  pengembangan  ruang  publik  yang  berhasil  adalah  ruang  publik  di  Pantai Losari, Makassar. Selain lokasinya yang strategis juga memiliki sejarah yang panjang mengenai pantai tersebut.  Oleh  karena  itu,  pembangunan  ruang  publik  Pantai  Losari  oleh  pemerintah  kota  Makassar merupakan program kebijakan publik yang tepat.

## 5. SIMPULAN
Permasalahan  kebijakan publik  maupun implementasinya di lapangan bersifat dinamis dan komplek. Implementasinya  memerlukan  pendekatan  holistic  yang  mencakup  seluruh  aspek,  termasuk mengakomodir  kepentingan  seluruh stakeholder nya,  yaitu  pemerintah,  masyarakat  dan  swasta. Peranan publik dalam sebuah kebijakan sangat penting karena sebagai target sasaran sebuah program.
Ruang  publik  adalah  ruang  interaksi  sosial  masyarakat.  Peranan  ruang  publik,  misalnya  taman  kota, sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  terutama  bagi  kalangan  menengah  ke  bawah.  Jumlah  dan  luas ruang-ruang  publik  di  kota-kota  besar  menunjukan  penurunan.  Sementara  penduduk  kota  terus meningkat terus, termasuk akibat urbanisasi dan penggunaan untuk kepentingan bukan sosial.
Pantai  Losari,  Makassar,  adalah  salah  satu  ruang  publik  terbaik  di  Indonesia.  Ruang  publik  tersebut berusaha  mengakomodir  seluruh  etnis  dan  tradisi  masyarakat  setempat  melalui  penempatan  elemen- elemen  estetik.  Namun  secara  keseluruhan  ruang  publik  tersebut  dirancang  dengan  gaya  arsitektur modern.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Indiahono. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis . Yogyakarta: Gava Media.pp.1,17.
[2] Kotchen. (2012). Public Goods . Yale University.pp. 2
[3] Cochran, Clark., E, Meyer, Lawrence., C, Carr, T., Cayer, Joseph., N. (2009). American Public Policy. An Introduction. Ninth Ed. Canada: Wadsworth, Cengage Learning. pp.104, 7.
[4] Purwanto, Erwan, Agus., Sulistyastuti, Ratih., Dyah. (2012). Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia .Yogyakarta: Gava Media.pp. 24-25, 1-3, 21,15.
[5] Keban, Jeremias., T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu. Edisi ke-2. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.pp. 7, 247.
[6] Fischer, Frank., Miller, Gerald, J., Sidney, Mara, S.eds. (2007). Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics, and Methods . Boca Raton, FL: CRC Press. pp. xix.
[7] Pȕzl, Helga., Treib, Oliver. (2007). Implementing Public Policy . In Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics, and Methods. Fisher, Frank et al. Eds. Boca Raton, FL: CRC Press.pp.89.
[8] Santosa, Pandji. (2012). Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama. Pp.43.
[9] Hill, Michael., & Hupe, Peter. (2002). Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice , London: SAGE Publications. pp.49,51.
Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Ruang Publik Pantai Losari Makassar
[10] Madanipour, Ali. (2003). Public and Private Spaces of the City. London and New York: Routledge.pp.193.
[11] Huat, Beng, Chua., Edwards, Norman. (1992). Public Space: Design, Use and Management . Singapore: Singapore University Press.pp. 2.
[12] Asmaulany, A.: (2014). Identifikasi Tingkat Penggunaan Ruang Terbuka Publik di Kota Makassar, Dilihat Dari Aspek Aktivitas, Fasilitas dan Kriteria Perancangan. Jurnal Teknosains : Vol. 8, No. 1. Pp. 2,3-4.
[13] Siahaan, James. (2008). Ruang Publik : Antara Harapan dan Kenyataan. 2
[14] Research Methodology. tanpa tahun.www.explorable.com/research.pp.4
[15] Kendal, Simon.(2015). How to Write a Research Paper.1 th Ed. Bookboon.com.