## ANALISIS HUKUM DALAM MELACAK JEJAK DIGITAL DAN MEMAHAMI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM ERA TEKNOLOGI
Muhammad Iqbal 1 , Heru Juli Ardie 2 , Zainudin Hasan 3
Universitas Bandar Lampung 1,2,3
Email: muhammadiqbal9293@gmail.com 1 , herujuliardie10@gmail.com 2 , zainudinhasan@ubl.ac.id 3

## Abstrak
Informasi  menjadi  sebuah  kebutuhan  sangat  primer  bagi  masyarakat.  Saat  ini dengan  memanfaatkan  fasilitas  media  dan  jaringan  internet,  masyarakat  dapat menerima  dan  menyebarkan  informasi  melalui  media  digital.  Pesatnya perkembangan  teknologi dan komunikasi memiliki konsekuensi yang berdampak pada  perubahan  pola  produksi  dan  konsumsi  informasi  yang  dilakukan  oleh khalayak  umum.  Sehingga  peneliti  tertarik  dalam  melakukan  ini  guna  untuk meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan transaksi dan privasi data sehingga dapat mengurangi Tindakan kriminal yang berkaitan dengan data atau cybercrime .
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  era  digital  ini,  fungsi  perpustakaan sebagai  penyedia  layanan  informasi dan pengetahuan  pun  berubah. Perpustakaan harus  berubah  paradigma  menjadi  berbasis  teknologi  dan  lebih  mengembangkan diri,  agar  sebagai  sumber  pembelajaran  perpustakaan  tetap  menjadi  tulang punggung  bangsa  dalam  memperoleh  pengetahuan  dan  memperdalam  keilmuan, Dinamika  tindak  pidana  yang  terus  berkembang  dengan  cepat  adalah  alasannya, dan Big Data juga menjadi salah satu tools mereka menjalankan aksinya. Kata Kunci: Alat bukti elektronik; Jejak digital; cybercrime.

## Abstract
Information  has  become  a  very  primary  need  for  the  community.  Currently,  by utilizing  media  facilities  and  internet  networks,  people  can  receive  and disseminate  information  through  digital  media.  The  rapid  development  of technology  and  communication  has  consequences  that  have  an  impact  on changing  patterns  of  production  and  consumption  of  information  by  the  general public.  So  that  researchers  are  interested  in  doing  this  in  order  to  increase awareness  in  conducting transactions and data  privacy so as to  reduce criminal acts related to data or cybercrime. The results showed that in this digital era, the function  of  the  library  as  a  provider  of  information  and  knowledge  services  has changed. Libraries must change their paradigm to become technology-based and develop themselves more, so that as a source of learning the library remains the backbone  of  the  nation  in  gaining  knowledge  and  deepening  knowledge,  the dynamics  of  criminal  acts  that continue to  grow rapidly are the reason, and Big Data is also one of the tools they carry out their actions.
Keywords: Electronic evidence; Digital footprint; cybercrime.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 286-298

## A. Pendahuluan
Globalisasi  pasar  keuangan  merupakan  salah  satu  perkembangan kontemporer  yang  paling  penting.  Apa  implikasinya  terhadap  pemberantasan pencucian  uang?  Jelasnya,  globalisasi  menyiratkan  bahwa  strategi  pencegahan harus  diterapkan  secara  universal.  Semua  negara  harus  berpartisipasi—dan berpartisipasi dengan antusias—atau pencucian uang akan mengalir dengan cepat ke titik terlemah dalam sistem internasional. Dalam hal inilah FATF memainkan peran yang sangat penting. Negara ini telah mengembangkan serangkaian standar internasional  yang  komprehensif  dan  berwenang  mengenai  kebijakan  anti pencucian  uang,  serta  prosedur  penerapan  dan  penegakannya.  Melalui  apa  yang disebut  latihan  “tipologi”,  FATF  telah  mengumpulkan  intelijen  para  anggotanya mengenai  instrumen  dan  lembaga  keuangan  yang  digunakan  oleh  para  pelaku pencucian  uang,  dan  hal  ini  tercermin  dalam  standar-standarnya 1 .  FATF  juga sangat  enerjik  dalam  menyebarkan  pesannya  ke  luar  anggotanya,  yang  sebagian besar  terdiri  dari  negara-negara  industri.  Seperti  IMF,  format  "misi",  yang digunakan  oleh  kelompok  ahli  FATF  untuk  mengunjungi  negara-negara  non- anggota,  sangat  bermanfaat  dalam  mensosialisasikan  dan  mempromosikan kebijakan-kebijakannya.  Namun  proses  ini  akan  lebih  efektif  jika  negara-negara yang  bersangkutan  menjadi  anggota  kelompok  FATF—dan  dapat  menikmati kedekatan,  “kepemilikan”,  dan  evaluasi  diri  yang  diperoleh  dari  keanggotaan. Oleh  karena  itu,  merupakan  pencapaian  yang  signifikan  bahwa  FATF  telah membentuk, dalam beberapa tahun sejak pembentukannya, dua cabang regional— FATF Karibia, dan baru-baru ini, Kelompok Asia/Pasifik untuk Pencucian Uang. Badan-badan regional ini akan memainkan peran penting dalam mendorong pasar keuangan
"modern" yang saya sebutkan
sebelumnya—dengan mempertimbangkan  ciri-ciri  khusus  dan  perkembangan  sistem  regional. https://www-imf-org.Money  Laundering:  the  Importance  of  International Countermeasures--Address  by  Michel  Camdessus  (diakses  pada  hari  selasa tanggal 28 November 2023 pukul 08:58).
Perkembangan  teknologi  di  bidang  keuangan  dan  komunikasi  tidak  hanya membuka pintu bagi inovasi dan kemudahan, tetapi juga menimbulkan risiko baru terkait keamanan dan integritas transaksi keuangan. Oleh karena itu, peran hukum dalam  menjawab  tantangan-tantangan  tersebut  menjadi  semakin  penting.  Jurnal ini tidak hanya akan membahas kerangka regulasi yang ada, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum dapat terus berevolusi untuk mengakomodasi dinamika baru di ranah  digital.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan wawasan  yang  substansial  bagi  para  praktisi  hukum,  penegak  hukum,  dan pembuat  kebijakan  dalam  memahami,  mengantisipasi,  dan  merespons  tindak pidana pencucian uang di era teknologi.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh 2 , tindak pidana pencucian uang dan
1 Brian Septiadi Daud and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal,” Journal of Judicial Review 24, no. 1 (2022): 59– 80, https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5953.
2 Dio  Morrel  Rae  Sembiring  Depari  and  Elfrida  Ratnawati  Gultom,  “Analisis  Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pengungkapan Kasus Narkotika,” Ensiklopedia of Journal 5, no. 4 (2023): 396–400.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 286-298
tindak  pidana  narkotika  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dan  tidak  dapat dipisahkan,  karena  tindak  pidana  pencucian  uang  sering  kali  berawal  dari  kasus narkotika. Untuk menanggulangi hal tersebut, perlu adanya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam membangun struktur hukum, budaya hukum, dan substansi hukum yang kuat.
Penelitian 3 menyoroti  kelemahan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010,  yang  mengatur  tentang  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana pencucian  uang.  Kelemahan  ini  memungkinkan  para  pelaku  kejahatan  untuk menyamarkan  asal  usul  dana  ilegal  melalui  Bitcoin.  Para  pelaku  menggunakan metode baru yang mengedepankan keamanan, kecepatan, dan keunggulan privasi Bitcoin  untuk  menutupi  jejak  mereka  di  dunia  maya.  Studi  kriminologi menganalisa berbagai  faktor, termasuk  faktor internal  dalam diri individu,  faktor eksternal  yang  dipelajari  dari  lingkungan  sekitar,  dan  kemajuan  teknologi  yang memberikan  kemudahan  dan  kecanggihan  bagi  para  pelaku  kejahatan  untuk menjalankan operasinya tanpa terlacak.
Kemajuan  teknologi  informasi  membawa  implikasi  yang  mendalam terhadap  tatanan  sosial  dan  hukum.  Fenomena  jejak  digital,  yang  kini  menyertai setiap  transaksi  online,  memberikan  dinamika  baru  bagi  penegakan  hukum, khususnya  dalam  upaya  melacak  dan  mencegah  tindak  pidana  pencucian  uang. Dalam  kerangka  ini,  penelitian  ini  berupaya  memberikan  analisis  hukum  yang mendalam,  mengeksplorasi  keterkaitan  antara  perkembangan  teknologi  dan dampaknya  terhadap  efektivitas  penegakan  hukum  dalam  menanggulangi  tindak pidana keuangan.

## B. Metode Penelitian
Menurut 4 metode  penelitian  merupakan  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  Penelitian ini dibuat memakai metode penelitian  deskriptif  kualitatif  analisis  yuridis.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  wawancara,  observasi,  dan  studi  pustaka.  Menurut  Miles  and Huberman  dalam 5 ,  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  interaktif  dan  terus  menerus.  Aktivitas  dalam  analisis  data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## C. Hasil dan Pembahasan (Bold)
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  menjadikan  transfer pengetahuan  menjadi  semakin  mudah.  Hal  ini  membuat  generasi  muda  mulai meninggalkan  buku-buku  fisik  dan  mulai  beralih  ke e-book yang  bisa  diakses  di mana  saja  secara online. Karena  itu,  dalam  era  digital  ini,  fungsi  perpustakaan sebagai  penyedia  layanan  informasi dan pengetahuan  pun  berubah. Perpustakaan harus  berubah  paradigma  menjadi  berbasis  teknologi  dan  lebih  mengembangkan diri,  agar  sebagai  sumber  pembelajaran  perpustakaan  tetap  menjadi  tulang
3 Chandra Ardiano, Pujiyono Pujiyono, and Nur Rochaeti, “Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan  Mata  Uang  Elektronik  Bitcoin  Sebagai  Sarana  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,” Diponegoro Law Journal 11, no. 1 (2022).
4 Sugiyono (2019)
5 Sugiyono (2019)

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 286-298
punggung bangsa dalam memperoleh pengetahuan dan memperdalam keilmuan 6 . Perpustakaan, menurutnya, menjadi salah satu pilar penting bagi penyelenggaraan pendidikan  di  perguruan  tinggi.  Oleh  karena  itu,  sudah  seharusnya  perguruan tinggi  menaruh  perhatian  penting  bagi  pengelolaan  dan  pengembangan perpustakaan,  baik  dari  segi  ketersediaan  buku,  akses  ke  jurnal  ilmiah internasional,  penerapan  teknologi,  serta  sumber  daya  manusia  pustakawan  yang handal. (https://ugm.ac.id/id/berita/12652-perubahan-paradigma-perpustakaan menghadapitantangan-era-digital/ (diakses pada tanggal 28 November 2023 pukul 09:07).
Customer  due  dilligence (selanjutnya  disebut  CDD),  sangat  penting  bagi lembaga keuangan dan  perusahaan yang ingin bekerja sama dengan  klien jangka panjang  di  Indonesia.  Ini  juga  merupakan  keterampilan  penting  yang  harus dimiliki  oleh  semua  analis  yang  terlibat  dalam  Countering  the  Financing  of Terrorism  (CFT)  atau  Anti-Money  Laundering  (AML) 7 .  Apa  itu  CDD  dan mengapa begitu penting? Perusahaan, terutama lembaga keuangan, melakukan uji tuntas nasabah untuk mendapatkan wawasan tentang klien potensial. Wawasan ini memungkinkan organisasi untuk mengetahui seberapa besar risiko yang disajikan klien,  dan  apakah  mereka  bisa  menjadi  pelaku  atau  penipuan  yang  berpotensi buruk.  Melaksanakan  customer  due  dilligence  yang  efektif  di  Indonesia  dapat sangat  membantu  mencegah  potensi  kerugian  ketika  individu  atau  perusahaan ternyata  tidak  sadar  hukum  atau  tidak  jujur.  CDD  (Customer  Due  Diligence) adalah  kegiatan  berupa  indetifikasi,  verifikasi  dan  pemantauan  yang  dilakukan bank  untuk  memastikan  bahwa  transaksi  tersebut  sesuai  dengan  profil  dari nasabah 8 .
CDD diatur di dalam Pasal  1 Peraturan BI Nomor 14/27/PBI/2012  tentang Penerapan  Program  Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi  Bank  Umum  yang  merupakan  penerapan  dari  rekomendasi  standar  dari FATF  (Financial  Action  Task  Force).  Dalam  perkembangannya,  istilah  Prinsip Mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) berubah menjadi Customer Due  Diligence  (CDD)  dan  Enhanced  Due  Diligence  (EDD)  yang  lebih  khusus dalam  kegiatan  identifikasi,  verifikasi,  dan  pemantauan  yang  dilakukan  Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. Mampu mendeteksi  potensi  bahaya  melalui  CDD  juga  dapat  mencegah  bank  mengalami kerugian  yang  luar  biasa.  Customer  due  diligence  adalah  proses  yang  digunakan oleh  lembaga  keuangan  untuk  mengumpulkan  dan  mengevaluasi  informasi  yang relevan  tentang  nasabah  atau  nasabah  potensial.  Proses  ini  bertujuan  untuk mengungkap potensi risiko bagi lembaga keuangan yang melakukan bisnis dengan organisasi  atau  individu  tertentu  dengan  menganalisis  informasi  dari  berbagai
6 Mohamad  Nasichin  and  Nanda  Putri  Nofita,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang: Korporasi, Pencucian Uang, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana.,” 2021.
7 M Ilham Wira Pratama, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif  Economic Analysis of Law),” Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and  Criminology (IJCLC) 3, no. 1 (2022): 48–56, https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343.
8 Syahrudin, “Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kasus Indonesia Dan Korea Selatan Merusak  Sistem  Sosial  Dan  Keuangan  Global,” Taqorrub:  Jurnal  Bimbingan  Konseling  Dan Dakwah 3, no. 2 (2023), https://doi.org/10.55380/taqorrub.v3i2.145.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 286-298
sumber 9 .
Pemanfaatan mata uang kripto dan teknologi blockchain, Blockchain adalah teknologi  informasi  terkini,  dan  saat  ini  sudah  mulai  banyak  diterapkan  dalam kebutuhan  sehari-hari  di  berbagai  bidang  terapan.  Teknologi  ini  dikembangkan dalam rangka mendukung era disruption informasi yang memberi alternatif solusi dari  arsitektur  teknologi  yang  terpusat.  Teknologi  Blockchain  direalisasikan dengan  konsep  desentralisasi  informasi  dalam  pengolahan  datanya.  Data  dalam Blockchain  disimpan  secara  permanen  dalam  record  data  yang  akan dikomunikasikan  secara  peer-to  peer  dalam  jaringan  internal  dan  berkolaborasi secara  aktif.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  konsep  internet-based  yang berkembang di teknologi informasi sebelumnya. Teknologi Blockchain digembar- gemborkan  sebagai  teknologi  yang  akan  menggantikan  arsitektur  informasi terpusat  yang  saat  ini  dominan  dikembangkan,  yaitu  melalui  implementasi teknologi  internet-  based.  Peluang  dan  tantangan  pergeseran  teknologi  dari internet-based  ke  model  peer-to-peer  mulai  banyak  diakomodasi  oleh  praktisi  di industri maupun bisnis 10 .
Usecase awal  dari implementasi  teknologi  Blockchain  adalah sebagai  mata uang  kripto  yang  biasa  digunakan  untuk  transaksi  bisnis,  sehingga  beberapa konsep  penjagaan  keamanan  dari  transaksi  tersebut  sangat  dipentingkan.  Di  sisi lain, pendidikan tinggi sebagai institusi non bisnis tertantang juga untuk mencoba mengadaptasi  konsep  dan  implementasi  teknologi  Blockchain  ke  dalam  bisnis utama  pendidikan  tinggi  yaitu  proses  pembelajaran  dan  pendidikan.  Dalam makalah  ini  akan  diuraikan  apa  saja  kekuatan  teknologi  Blockchain  dalam menunjang  kebutuhan  proses  di  pendidikan  tinggi.  Dalam  dunia  Pendidikan, penerapan  teknologi  Blockchain  masih  belum  banyak  diterapkan,  selain  karena teknologi  ini  sering  dicontohkan  untuk  penanganan  informasi  keuangan,  kontrak pekerjaan  yang  melibatkan  sekumpulan  transaksi  keuangan  dan  ecommerce  juga dikarenakan  kekurang  pedulian  para  pemangku  kepentingan  di  dunia  pendidikan akan manfaat social dan potensi dari teknologi Blockchain 11 .
Teknologi  Blockchain  "Blockchain"  dengan  cepat  menjadi  bagian  dari teknologi  vernakular,  namun  masih  sangat  disalahpahami.  Definisi  Blockchain adalah  buku  besar  yang  didistribusikan.  Dalam  pendistribusian  nya  teknologi  ini menyediakan  cara  agar  informasi  dapat  direkam  dan  dibagikan  oleh  suatu komunitas.  Di  komunitas  ini,  setiap  anggota  menyimpan  salinan  informasi mereka,  dan  setiap  terjadi  transaksi  maka  semua  anggota  akan  memvalidasi pembaharuan  tersebut  secara  kolektif.  Informasi  dalam  Blockchain  dapat mewakili  transaksi,  kontrak,  aset,  identitas,  atau  apa  pun  yang  dapat  dijelaskan
9 Leslyn  Kho  and  Tantimin  Tantimin,  “Efektivitas  Penerapan  Customer  Due  Dilligence Pada  Nasabah  Bpr  Dalam  Pencegahan  Pencucian  Uang  Di  Batam,” UNES  Law  Review 4,  no.  4 (2022): 417–29.
10 Iwan  Setiawan  et  al.,  “Jejak  Digital  Sebagai  Alat  Bukti  Petunjuk  Menurut  Pasal  184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 10, no. 1 (2022): 119– 32.
11 Ridwan  Arifin  and  Shafa  Amalia  Choirinnisa,  “Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle),” Jurnal Mercatoria 12, no. 1 (2019): 43–53.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
dalam bentuk  digital. Entri  bersifat  permanen, transparan, dan dapat  dicari,  yang memungkinkan  anggota  komunitas  untuk  melihat  riwayat  transaksi  secara keseluruhan.  Setiap  pembaruan  adalah  "blok"  baru  yang  ditambahkan  ke  akhir "rantai"/chain.  Protokol  mengatur  bagaimana  aktualisasi  atau  entri  data dilaksanakan, divalidasi, direkam, dan didistribusikan.
Dengan  Blockchain,  kriptologi  menggantikan  peran  perantara  pihak  ketiga dengan  menjalankan  algoritma  kompleks  untuk  mengesahkan  integritas  seluruh block. Percobaan dengan topik Blockchain diawali sejak awal 1990-an, tetapi baru pada  tahun  2008  dikeluarkan  sebuah  whitepaper  dari  kelompok  individu  yang beroperasi di bawah nama samaran Satoshi Nakamoto. Blockchain pertama yang terkenal  adalah  Bitcoin  Blockchain,  yang  juga  merupakan  nama  cryptocurrency yang pertama kali digunakan secara luas dan terdesentralisasi. "Bitcoin" mengacu pada  protokol  jaringan  yang  mendasari  cryptocurrency.  Selain  bitcoin,  teknologi Blockchain  lain  yang  sudah  dipakai  di  masyarakat  adalah  Ethereum.  Blockchain adalah record (basis data) yang terus berkembang, disebut block, yang terhubung dan  diamankan  menggunakan  teknik  kriptografi.  Setiap  blok  memuat  hash kriptografis  dari  blok  sebelumnya,  timestamp,  dan  data  transaksi.  Setiap  block pada sistem ini saling terkait dan jika ada upaya untuk mengubah data pada satu block,  maka  harus  mengubah  data  pada  block  yang  lain.  Masing-masing  block yang dilindungi oleh kriptografi ini saling terhubung dan membuat suatu jaringan. Semua  komputer  dalam  jaringan  secara  kontinyu  dan  matematis  memverifikasi salinan Blockchain dengan semua salinan lain di jaringan 12 .
Aplikasi  Blockchain  yang  dikenal  luas  saat  ini  adalah  sebuah  ledger/buku besar  transaksi  yang  menerapkan  cryptocurrency 13 ,  seperti  Bitcoin  dan  Ether. Dalam sebuah ledger publik, Blockchain memberikan catatan asal dan pengalihan kepemilikan suatu  aset.  Struktur transaksional protokol Blockchain memfasilitasi tidak hanya transfer mata uang digital, tetapi juga aset digital lainnya. Aset dapat berwujud,  seperti  rumah,  mobil,  uang  tunai,  tanah,  atau  tidak  berwujud  seperti kekayaan  intelektual,  seperti  paten,  hak  cipta,  atau  merek.  Secara  virtual,  segala sesuatu  yang  bernilai  dapat  dilacak  dan  diperdagangkan  di  jaringan  Blockchain, mengurangi  risiko  dan  memangkas  biaya  untuk  semua  yang  terlibat.  Properti kunci lainnya yang terkait dengan Blockchain adalah keamanan, imutabilitas dan programabilitas, yang menjadi karakter protokol konsensus yang dijalankan 14 . Sosio  Teknologi  dalam  Blockchain  pengembangan  dan  penerapan Blockchain, kecenderungan pengguna lebih difokuskan pada penerapan teknologi tsb  di  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  digital  disruption,  ekonomi  digital, industri pengetahuan dan sistem inovasi. Hal ini memungkinkan para pengembang untuk  memahami  konteks  gangguan  digital 15 .  Namun,  biasanya  bukan  hanya
12 R  Wiyono, Pembahasan  Undang-Undang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang (Sinar Grafika, 2022).
13 Randa  Risgiantana  Ridwan,  “Transaksi  Mata  Uang  Virtual  (Cryptocurrancy)  Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang,” Jatiswara 37, no. 3 (2022).
14 Ivan  Kurniawan,  “Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Dan  Tindak Pidana Pencucian Uang,” Corruptio 1, no. 1 (2020): 15–26.
15 Sahuri Lasmadi and Elly Sudarti, “Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang,” REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2021): 199–2018.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 286-298
teknologi  digital  yang  penting,  namun  juga  pentrigger  sosial-ekonomi  yang menciptakan  permintaan  untuk  teknologi  (atau  perubahan  dalam  menanggapi teknologi  tsb)  juga  perlu  diperhatikan.  Christensen  dalam  menyatakan  bahwa dalam  merancang  sebuah  bisnis  digital  yang  harus  pertama  disiapkan  adalah bagaimana membuat orang memahami akan kebutuhannya, barulah mengidentifikasi  teknologi  digital  yang  dapat  mensolusikannya.  Mengadaptasi argumen  Christensen  di  atas,  maka  mengusulkan  seperangkat  prinsip  dasar  yang mendukung  proposisi  nilai  sosial  teknologi  dari  Blockchain  untuk  menerapkan teknologi Blockchain di sektor pendidikan 16 .
Dalam  proses  penghapusan  data  atau  melindungi  dari  sebuah  ancaman  ada beberapa  tahapan  yang  harus  dilakukan  untuk  melindungi  dari  kejahatan cybercrime yaitu :
1. Ajukan Permohonan Penghapusan Konten di Google Google menerapkan “right to be forgotten” atau hak untuk dilupakan. Jadi, Google  akan  mempertimbangkan  permintaan  untuk  menghapus  konten.
Misalnya,  foto  eksplisit  non-  konsensual,  data  keuangan,  sampai  rekam medis.  Untuk  menerapkan  cara  menghapus  jejak  digital  ini,  Anda  harus mengirimkan formulir dan memberikan bukti kontennya. Berikut langkah- langkahnya:
a) Buka legal help di halaman Google Support
b) Klik “ create a request ”
c) Pilih  produk  Google  di  mana  konten  yang  ingin  dihapus  diunggah. Misalnya, Google Search, Google Image, hingga YouTube
d) Tuliskan  alasan  pengajuan  penghapusan  konten  dengan  jelas  dan lengkap
e) Lampirkan link untuk setiap konten yang ingin dihapus
f) Submit formulir permohonan penghapusan
2. Tutup Akun Lama yang Sudah Tidak Dipakai Sebelum  Anda  paham  tentang  bahaya  jejak  digital,  Anda  mungkin  asal membuat  akun  yang  mencantumkan  nama  lengkap,  umur,  hingga  lokasi tempat  tinggal.  Hal  ini  bisa  menjadi  peluang  bagi  pelaku  cyber  crime untuk  menyalahgunakan  data  Anda  demi  keuntungan  pribadinya.  Supaya terhindar  dari  tindak  cyber  crime  alangkah  baiknya  kalau  akun-akun tersebut ditutup. Nah, coba ingat kembali semua akun lama Anda, baik itu media  sosial,  email,  maupun  akun  game.  Lalu,  hapuslah  akun-akun tersebut.  Sedikit  ribet?  Tenang,  ada  jalan  pintas  yang  bisa  dilalui  untuk menghapus  akun-akun  tersebut  kok.  Caranya,  dengan  menggunakan aplikasi Justdelete.me. Dengan aplikasi ini, Anda akan langsung diarahkan ke halaman penghapusan akun- akun Anda.
3. Hapus Unggahan Lama Sebanyak  45% orang menyesal sudah mengunggah  segala  macam konten ke  media  sosial  di  usia  muda.  Sebab,  tanpa  mereka  sadari  mereka  ini
16 Ade  Chandra  Nugraha,  “Penerapan  Teknologi  Blockchain  Dalam  Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Jurusan Teknik Komputer Dan Informatika POLBAN,” Produktif: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi 4, no. 1 (2020): 302–7,
https://doi.org/10.35568/produktif.v4i1.386.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 286-298
pernah mengunggah informasi sensitif di media sosial. Untuk menghapus jejak  digital  ini,  Anda  bisa  menggunakan  beberapa  cara.  Misalnya  untuk Twitter, Anda bisa menggunakan  TweetDeleter. Atau, untuk unggahan di Facebook, Anda bisa menghapus unggahan Anda dengan cara 17 :
a. Buka Pengaturan & Privasi
b. Klik Log Aktivitas
c. Pilih  jenis  aktivitas  yang  ingin  Anda  hapus  seperti  unggahan tulisan atau tag foto
d. Klik kelola lalu hapus aktivitas yang Anda pilih.
Potensi  solusi  teknologi  untuk  mendeteksi  pola  pencucian  uang. Big  data analytics memungkinkan  untuk  memproses  dan  menganalisis  data  nonlinear dalam  volume  besar  dan  mengidentifikasi  pola  tertentu  yang  tersembunyi  serta menghubungkan  data  yang  tampak  tidak  saling  berkaitan.  “ Big  data  analytics tidak  hanya  digunakan  untuk  pengungkapan  suatu  kejahatan  namun  juga  dapat memprediksi  suatu  kejadian  melalui  pemrosesan  data  dalam  volume  besar  baik data  linear  maupun  nonlinear  dari  sumber  yang  berbeda-beda  sehingga  dapat mendeteksi  anomali  secara  cepat.  Bagi  PPATK  dan  penegak  hukum, big  data tools dapat digunakan untuk melakukan pemetaan dan visualisasi sehingga dapat menyediakan  gambaran  lebih  utuh  mengenai  aliran  dana  illegal  serta mengidentifikasi  area  geografi,  industri,  channel  dan  para  pihak  yang  diduga terlibat  suatu  kejahatan 18 .  “Penggunaan big  data  analytics untuk  memerangi pencucian  uang  sejalan  dengan  The  FATF Report  on  Opportunities  and Challenges  of  New  Technologies  for  AML/CFT ,” tutup Kepala PPATK.  PPATK saat  ini  sudah tidak dapat  bekerja  secara sederhana.  Di era  teknologi  4.0 dan  era 5.0 Money Laundering , sudah bukan waktunya lagi bekerja berdasarkan textbook , namun harus bisa out of the box 19 .
Dinamika  tindak  pidana  yang  terus  berkembang  dengan  cepat  adalah alasannya,  dan Big  Data juga  menjadi  salah  satu  tools  mereka  menjalankan aksinya.  Untuk  itu  perlu  kesamaan  tujuan  serta  komitmen  seluruh  pemangku kepentingan dalam Rezim APUPPT untuk berkolaborasi dan sinergi, menciptakan sebuah  basis  data  yang  terangkai  menjadi  informasi  berharga  guna  menghalau berbagai  kejahatan  ekonomi 20 .  Inovasi  dalam  sistem  keuangan  untuk  melawan pencucian  uang 21 .  Bank  Indonesia  melakukan  penilaian  risiko  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (TPPU),  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme  (TPPT),  dan
17 Dewi  Estri  Jayanti,  Rusydi  Umar,  and  Imam  Riadi,  “Analisis  Forensik  Digital  Storage Pada Owncloud Drive,” Jurnal Repositor 2, no. 8 (2020): 1143–54.
18 Rina Indriati, “Tindak Pidana Pencucian Uang Di Tingkat Korporasi Perusahaan Sebagai Pintu Masuk Melakukan Korupsi,” SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan 2, no. 1 (2022): 78–85.
19 A.  Prasetyo  and  A.  Soemarmi,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Pencucian  Uang  Menurut Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang,” Jurnal Undip 1, no. 7 (2013).
20 Adrian  Formen  Tumiwa,  “Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam  Perspektif  Undang- Undang  No  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang,” Lex Crimen 7, no. 2 (2018).
21 Raihan Saputra and Purnama Ramadani Silalahi, “Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax  Avoidance  Dalam  Transaksi  Cryptocurrency  Di  Indonesia,” JIKEM:  Jurnal  Ilmu  Komputer, Ekonomi Dan Manajemen 2, no. 1 (2022): 266–74.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 286-298
Pendanaan  Proliferasi  Senjata  Pemusnah  Massal  (PPSPM)  pada  sektor  Penyedia Jasa  Pembayaran  (PJP)  Lembaga  Selain  Bank  dan  Kegiatan  Usaha  Penukaran Valuta  Asing  (KUPVA)  Bukan  Bank 22 .  Penilaian  dilakukan  berdasarkan pengguna  jasa,  negara  atau  wilayah  geografis,  produk  atau  jasa,  serta  jalur  atau jaringan  transaksi.  Penilaian  risiko  tersebut  dituangkan  dalam Sectoral  Risk Assessment (SRA)  yang  mengacu  pada National  Risk  Assesment (NRA)  TPPU,
TPPT, dan PPSPM. Tujuan dari penyesuaian SRA antara lain: https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang- dan-pencegahan-pendanaan-terrorisme/default.aspx  (diakses  pada  tanggal  28 November 2023 pukul 09:41):
1. Mengidentifikasi  dan  menganalisis  faktor  ancaman,  kerentanan  dan dampak  pencucian  uang,  pendanaan  terorisme  dan  pendanaan  proliferasi senjata pemusnah massal;
2. Mengidentifikasi,  menganalisis,  dan  mengevaluasi  berbagai  risiko pencucian  uang,  pendanaan  terorisme  dan  pendanaan  proliferasi  senjata pemusnah massal mencakup pemetaan risiko berdasarkan profil pengguna jasa  (perorangan  dan  badan  usaha),  wilayah,  produk  dan  layanan,  serta jalur atau jaringan transaksi ( delivery channel );
3. Mengidentifikasi  dan  menganalisis  ancaman  pencucian  uang,  pendanaan terorisme  dan  pendanaan  proliferasi  senjata  pemusnah  massal  yang  baru muncul dan/atau berkembang atau “emerging threat" ; serta
4. Merumuskan  langkah-langkah  strategi  mitigasi  risiko  pencucian  uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
Teknologi  kecerdasan  buatan  dalam  identifikasi  transaksi  mencurigakan.
Pertumbuhan  teknologi  telah  mendiversifikasi  pilihan  transfer  uang,  termasuk transfer  kawat,  penukaran  mata  uang,  pembayaran  online  anonim,  mata  uang kripto,  dan  transfer  peer-to-peer.  Pengiriman  uang  elektronik  telah  menambah metode pencucian uang tradisional. Oleh karena itu, AML perlu mengintegrasikan teknologi untuk mengejar kejahatan dunia maya seperti yang digunakan oleh para pelaku  pencucian  uang.  Para  peneliti  telah  mengeksplorasi  kelayakan  berbagai teknik AI dan pembelajaran mesin dalam menangani pencucian uang.
AI  diimplementasikan  menggunakan  berbagai  algoritma  yang  memantau, mengumpulkan  data,  dan  mengidentifikasi  pola  pasar  tertentu.  Prinsip pengoperasian  teknik  AI  hampir  sama  karena  mencakup  eksplorasi  transaksi keuangan  yang  membantu  mencatat  kebiasaan,  perilaku,  dan  fitur  transfer  bank lainnya.  Algoritme  mengklasifikasikan  transaksi  keuangan  sebagai  normal  atau penipuan.  Klasifikasi  ini  didasarkan  pada  pelatihan  mesin  AI  menggunakan transaksi  bank  masa  lalu  yang  mengidentifikasi  fitur-fitur  yang  membentuk transaksi mencurigakan. Efektivitas dan akurasi algoritme bervariasi berdasarkan berbagai faktor seperti pelatihan, kualitas data, dan lama pengoperasian.
Untuk  menghasilkan  peringatan  berdasarkan  aturan  yang  telah  ditentukan sebelumnya, sistem AML dan perangkat lunak menggunakan sistem logika fuzzy, yaitu  metode  yang  tidak  menggunakan  benar  dan  salah  untuk  mewakili  semua
22 Gatot  Subroto  Ansori,  “Peran  PPATK  Dalam  Mencegah  Dan  Memberantas  Tindak Pidana Pencucian Uang,” Unira Law Journal 1, no. 1 (2022): 37.
bentuk  logika.  Logika  klasik  bergantung  pada  0  atau  1  saja,  sedangkan  ada hubungan lain yang posisinya dapat dianggap benar sebagian atau salah sebagian sekaligus  memberikan  persentase  dari  data  yang  dimasukkan  untuk menggambarkan situasi di mana data tersebut berada. tidak jelas atau tidak jelas. Karena  aturan  fuzzy  tidak  dihasilkan  secara  otomatis,  logika  fuzzy  menangkap model  statistik  tertentu  yang  dibuat  melalui  pemrograman  intensif  oleh  manusia. Seperangkat aturan dan pengetahuan kondisional yang dibuat oleh ahli disertakan dalam fuzzifier. Aturan ini didasarkan pada data transaksi keuangan mentah yang digunakan  untuk  menentukan  kekuatan  penyetoran  dan  penarikan  langsung. Setiap  transaksi  diberi  nomor  mencurigakan.  Jumlah,  frekuensi,  dan  waktu transaksi digunakan untuk membuat aturan.
ANFIS  sangat  penting  untuk  melacak  transaksi  keuangan  dan  pencucian uang karena digunakan untuk memetakan hubungan antara data input dan output. ANFIS  memiliki  lima  lapisan  dan  sejumlah  node,  beberapa  di  antaranya  dapat disesuaikan  dan  lainnya  tetap,  yang  menunjukkan  fungsi  dari  node  tersebut. Sistem ini menganalisis dan meneruskan data keuangan dari pelanggan ke sistem pengetahuan berdasarkan parameter yang disediakan. Jumlah bursa, bursa standar, dan  bursa  riil  per  minggu,  misalnya,  merupakan  beberapa  parameter  yang diperiksa  oleh  ANFIS.  Risiko  pertukaran  uang  untuk  setiap  pelanggan  dihitung berdasarkan  transaksi  ekonomi  khas  klien.  Perubahan  kebiasaan  konsumsi nasabah,  seperti  meningkatnya  belanja  online  dan  banyaknya  simpanan,  akan membuat transaksi abnormal mudah dikenali.
Dalam  proses  pembersihan  uang  ilegal  dan  mengembalikan  uang  bersih kepada  pelaku  pencucian,  pencucian  uang  menciptakan  suatu  jalur  dan  siklus. Jalur ini terkadang sederhana dan terkadang rumit, namun semuanya membentuk jaringan  yang  dapat  diikuti  dengan  perangkat  lunak.  Transaksi  pelanggan  dan pengguna  dapat  dipantau  oleh  AI,  yang  dapat  membantu  mengidentifikasi aktivitas  yang  tidak  biasa  atau  mencurigakan.  Lembaga  keuangan  menyediakan konsolidasi  operasi,  yang  melacak  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu transaksi.  Ketika  transaksi/pengguna  melanggar  aturan  dan  parameter  tertentu, teknik  pembelajaran  mesin  digunakan  untuk  menghasilkan  alarm.  Untuk mengidentifikasi  perilaku  pencucian  uang,  pendekatan  pembelajaran  mesin melibatkan pelatihan sampel data mentah, yang kemudian dimodelkan, diuji, dan dievaluasi  sebelum  diterapkan.  Ketika  klien  memenuhi  atau  melanggar  satu  atau lebih  ketentuan,  peringatan  akan  dihasilkan.  Sebelum  dapat  secara  efektif memerangi  pencucian  uang  dalam  skala  global,  pendekatan  semacam  ini memerlukan pelatihan dan evaluasi yang ekstensif.
Perbandingan  regulasi  global  terkait  pencucian  uang.  Pengaturan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  Melalui  Cryptocurrency  Di  Indonesia:  Studi Perbandingan  Negara  Amerika  Serikat,  Kanada,  Dan  Australia  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji  kesiapan  regulasi  Indonesia  untuk  menampung perkembangan  cryptocurrency  (atau  crypto-asset)  yang  berimplikasi  terhadap pencegahan  dan  pemberantasan  digunakannya  sebagai  wadah  tindak  pidana pencucian  uang  (TPPU).  Ukur  dari  ketersediaan  tersebut  dinilai  dengan membandingkan dengan  negara yang ramah akan cryptocurrency , yaitu Amerika Serikat,  Kanada,  dan  Australia.  Ketiga  negara  ini  selain  mengatur  lebih  luas
penggunaan cryptocurrency, namun juga telah menambahkan unsur cryptocurrency  kedalam  undang  -  undang  pencegahan  TPPU.  Dengan membandingkannya,  maka  dapat  dikaji  potensi  diserapnya  pada  pengaturan  di Indonesia. Jenis penelitian pada Penulisan ini adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang - undangan dan perbandingan.
Selain  menggunakan  bahan  hukum,  Penelitian  ini  juga  melakukan wawancara  narasumber  dengan  Ahli  Hukum  Pidana,  BAPPEBTI,  PPATK,  dan Ahli  Crypto-asset.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah sistem  snow  ball. Cryptocurrency  dinilai  rentan  digunakan  sebagai  wadah  TPPU disebabkan  karena  teknologinya  yang  masih  asing  untuk  penegak  hukum  dan lembaga  negara,  karakternya  yang  pseudonymous,  serta  belum  matangnya regulasi.  Di  Indonesia  hanya  mengatur  cryptocurrency  sebagai  sebuah  aset komoditas  (crypto-  asset)  pada  Permendagri  No  99  Tahun  2018.  Peraturan BAPPEBTI  No.  8  Tahun  2021  adalah  peraturan  terbaru  dan  telah mengembangkan mitigasi risiko sektor crypto-asset sebagaimana direkomendasikan  oleh  FATF  seperti  adanya  travel  rule.  Dengan  ini  Indonesia sudah  memiliki  kerangka  pengaturan  crypto-asset  yang  memadai  sebagaimana ketiga negara tersebut, meskipun belum secara efektif dipraktikan. Disamping itu perlu  ditambahkannya  kewajiban  pelaporan  yang  melibatkan  Transaksi  Crypto- asset,  serta  penyegeraan  regulasi  Initial  Coin  Offering  (ICO)  sebagai  solusi kekosongan  pengaturan  dan  pengawasan  sehingga  meningkatkannya  kerentanan digunakannya  sebagai  TPPU.  Initial  Exchange  Offering  menjadi  solusi  untuk pengembangan kebijakan menjawab kekosongan hukum ICO.

## D. Penutup
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  menjadikan  transfer pengetahuan  menjadi  semakin  mudah.  Hal  ini  membuat  generasi  muda  mulai meninggalkan  buku-buku  fisik  dan  mulai  beralih  ke e-book yang  bisa  diakses  di mana  saja  secara online. Karena  itu,  dalam  era  digital  ini,  fungsi  perpustakaan sebagai  penyedia  layanan  informasi dan pengetahuan  pun  berubah. Perpustakaan harus  berubah  paradigma  menjadi  berbasis  teknologi  dan  lebih  mengembangkan diri,  agar  sebagai  sumber  pembelajaran  perpustakaan  tetap  menjadi  tulang punggung  bangsa  dalam  memperoleh  pengetahuan  dan  memperdalam  keilmuan, Dinamika  tindak  pidana  yang  terus  berkembang  dengan  cepat  adalah  alasannya, dan Big  Data juga  menjadi  salah  satu  tools  mereka  menjalankan  aksinya.  Untuk itu  perlu  kesamaan  tujuan  serta  komitmen  seluruh  pemangku  kepentingan  dalam Rezim  APUPPT  untuk berkolaborasi dan sinergi, menciptakan sebuah  basis  data yang  terangkai  menjadi  informasi  berharga  guna  menghalau  berbagai  kejahatan ekonomi. Inovasi dalam sistem keuangan untuk melawan pencucian uang.
Penggunaan Big  data masih  sering  marak  terjadi  baik  di  instansi  maupun pribadi  harapanya  adalah  dari  sebuah  karya  ilmiah  ini  penulis  berharap pemerintah  untuk  dapat  menindak  lanjut  atau  pelaku  yang  menggunakan  data yang  tidak  sesuai,  ataupun  dapat  membuat  sebuah  regulasi  hukum  kepada masyarakat sehingga kejahatan yang berkaitan dengan data atau cybercrime tidak terjadi  lagi  sehingga  tindak  pidana  pencucian  uang  bisa  di  bilang  minim  atau rentang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D .  Bandung: Alfabeta, 2019.
Wiyono,  R. Pembahasan  Undang-Undang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Sinar Grafika, 2022.

## Jurnal
Ansori,  Gatot  Subroto.  “Peran  PPATK  Dalam  Mencegah  Dan  Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.” Unira Law Journal 1, no. 1 (2022): 37. Ardiano,  Chandra,  Pujiyono  Pujiyono,  and  Nur  Rochaeti.  “Analisis  Yuridis
Kriminologis  Penggunaan  Mata  Uang  Elektronik  Bitcoin  Sebagai  Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang.” Diponegoro Law Journal 11, no. 1 (2022). Arifin,  Ridwan,  and  Shafa  Amalia  Choirinnisa.  “Pertanggungjawaban  Korporasi Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam  Prinsip  Hukum  Pidana Indonesia  (Corporate  Responsibility  on  Money  Laundering  Crimes  on Indonesian  Criminal  Law  Principle).” Jurnal  Mercatoria 12,  no.  1  (2019): 43–53.
Daud, Brian Septiadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal.” Journal of Judicial Review 24, no. 1 (2022): 59–80. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5953.
Depari,  Dio  Morrel  Rae  Sembiring,  and  Elfrida  Ratnawati  Gultom.  “Analisis Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam  Pengungkapan  Kasus  Narkotika.” Ensiklopedia of Journal 5, no. 4 (2023): 396–400.
Indriati, Rina. “Tindak Pidana Pencucian Uang Di Tingkat Korporasi Perusahaan Sebagai  Pintu  Masuk  Melakukan  Korupsi.” SINTAKSIS:  Jurnal  Ilmiah Pendidikan 2, no. 1 (2022): 78–85.
Jayanti,  Dewi  Estri,  Rusydi  Umar,  and  Imam  Riadi.  “Analisis  Forensik  Digital Storage Pada Owncloud Drive.” Jurnal Repositor 2, no. 8 (2020): 1143–54. Kho,  Leslyn,  and  Tantimin  Tantimin.  “Efektivitas  Penerapan  Customer  Due
Dilligence  Pada  Nasabah  Bpr  Dalam  Pencegahan  Pencucian  Uang  Di Batam.” UNES Law Review 4, no. 4 (2022): 417–29.
Kurniawan,  Ivan.  “Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Dan Tindak Pidana Pencucian Uang.” Corruptio 1, no. 1 (2020): 15–26. Lasmadi,  Sahuri,  and  Elly  Sudarti.  “Pembuktian  Terbalik  Pada  Tindak  Pidana Pencucian Uang.” REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2021): 199–2018.
Nasichin,  Mohamad,  and  Nanda  Putri  Nofita.  “Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang:  Korporasi,  Pencucian Uang, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana.,” 2021.
Nugraha,  Ade  Chandra.  “Penerapan  Teknologi  Blockchain  Dalam  Lingkungan Pendidikan:  Studi  Kasus  Jurusan  Teknik  Komputer  Dan  Informatika POLBAN.” Produktif: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi 4, no.
1 (2020): 302–7. https://doi.org/10.35568/produktif.v4i1.386.
Prasetyo,  A.,  and  A.  Soemarmi.  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Pencucian  Uang Menurut  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.” Jurnal  Undip 1,  no.  7 (2013).
Pratama,  M  Ilham  Wira.  “Analisis  Terhadap  Sanksi  Pidana  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (Perspektif  Economic  Analysis  of  Law).” Indonesian Journal of  Criminal  Law and Criminology (IJCLC) 3, no. 1 (2022): 48–56. https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343.
Ridwan,  Randa  Risgiantana.  “Transaksi  Mata  Uang  Virtual  (Cryptocurrancy) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.” Jatiswara 37, no. 3 (2022).
Saputra,  Raihan,  and  Purnama  Ramadani  Silalahi.  “Kajian  Praktik  Money Laundering  Dan  Tax  Avoidance  Dalam  Transaksi  Cryptocurrency  Di Indonesia.” JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen 2, no. 1 (2022): 266–74.
Setiawan, Iwan, Ibnu Rusydi, Anisa Rahmawati, and Siti Hasanah. “Jejak Digital Sebagai  Alat  Bukti  Petunjuk  Menurut  Pasal  184  Kitab  Undang  Undang Hukum Acara Pidana.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 10, no. 1 (2022): 119–32. Syahrudin. “Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kasus Indonesia Dan Korea
Selatan  Merusak  Sistem  Sosial  Dan  Keuangan  Global.” Taqorrub:  Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah 3, no. 2 (2023).
https://doi.org/10.55380/taqorrub.v3i2.145.
Tumiwa,  Adrian  Formen.  “Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam  Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” Lex Crimen 7, no. 2 (2018).

## Websites
https://www-imf-org.Money  Laundering:  the  Importance  of  International Countermeasures--Address  by  Michel  Camdessus  (diakses  pada  hari  selasa tanggal 28 November 2023 pukul 08:58).
https://ugm.ac.id/id/berita/12652-perubahan-paradigma-perpustakaan- menghadapitantangan-era-digital/  (diakses  pada  tanggal  28  November  2023 pukul 09:07).
https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang- dan-pencegahan-pendanaan-terrorisme/default.aspx  (diakses  pada  tanggal 28 November 2023 pukul 09:41):