## KAPASITAS PERANGKAT DESA TELUK BAKAU KECAMATAN GUNUNG KIJANG DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA
Imam Madiyono Adji Suradji Muhammad Dian Prima Safitri (dianprima2000@gmail.com)

## (Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH)

## Abstract:
Village Government is the lowest administrative unit in the state governments that have given the right of indigenous autonomy with certain limits as a unified community law (adat) are entitled to regulate and manage the affairs of the local community in the implementation of the rule of origin. The success of an organization to meet the challenges set by people who do the work on it, so the capacity of the individual must be considered. Considering there is a budget increase for the village, the  village  is  required  to  develop  the  capacity  to  manage  these  budgets  to  the  maximum.  The purpose  of  this  study  is  essentially  to  Know  the  capacity  of  Teluk  Bakau  manage  Village  Fund Allocation. According to Law No. 6 Tahun2014 about the village in Article 72 paragraph (1) item d,  explained  that  the  allocation  of  village  funds  that  are  part  of  the  balance  funds  received  by Regency / City. This study uses the theory Riyadi Soeprapto (Novita Sari, et al., 2014: 635) who suggested that capacity building should be implemented in an effective and sustainable in three (3) levels: Level Individual, Organizational Levels, and Level System. Data analysis techniques used in this research is qualitative descriptive analysis technique. After doing research, the final results of the study suggested that the Irish village of Teluk Bakau manage Village Allocation Fund, taking into account the dimensions of capacity development are taken from the individual level, the level of organization,  as  well  as  the  systems  level,  overall  there  are  no  constraints  or  problem-  a  big problem that can inhibit the allocation of these funds. General Allocation Fund budget absorption, both  in  Shopping  Indirect  and  direct  expenditure  amounted  Rp.334.072.480,  and  absorbed amounted  Rp.302.828.130  or  approximately  90.6%. The  problem  that  occurs  is  contained  by  the village which still provides maximum performance in carrying out its duties and functions as the manager of the Village Fund Allocation, this is because the device is  that Village take office in the government of Teluk Bakau, so mastery of tasks and functions are still not optimal.
Keywords: Capacity Building, Village Fund Allocation Management,

## Pendahuluan
Desa merupakan kesatuan
masyarakat  hukum  yang  mendiami  dan
menghuni suatu wilayah yang masyarakatnya  saling  kenal-mengenal karena adanya hubungan
seketurunan (geneologis) ataupun rasa kewilayahan  yang  membentuk  suatu masyarakat yang khas. Desa juga merupakan satuan pemerintahan terendah  dalam  status  pemerintahan
Negara  yang  diberi  hak  otonomi  adat dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  (adat)  yang berhak  mengatur  dan  mengurus  urusan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asal usulnya. Desa  disebut  sebagai  pelopor
pembanguan nasional, karena desa merupakan  agen  pemerintah  terdepan yang dapat menjangkau kelompok
sasaran riil yang  hendak  disejahterakan, sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa sebagai lembaga yang memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena desa merupakan kesatuan masyarakat  hukum  adat  desa  dan  telah terbukti  memiliki  daya  tahan  yang  luar biasa  sepanjang  keberadaannya.  Sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  adat  desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan  yang  di  hormati  dan  dilestarikan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
Dalam  rangka  mensejahterakan rakyat  desa  telah  diundangkan  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Di  dalam  UU  ini  dijelaskan  status pemerintahan  desa  adalah  lembaga  semi formal  yang  diberi  tugas  pemerintah pusat untuk mengurus urusan pemerintah di  tingkat  desa.  Ia  disebut  lembaga  semi formal  karena  dibentuk  Negara  melalui UU  dan  mendapatkan  dana  dari  Negara tetapi  kepala  desa  dan  perangkatnya bukan official  goverment atau civil  servant sebagaimana diatur dalam UU No. 5/ 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Satu hal yang membedakan pengaturan desa di bawah UU No. 6/2014 dengan  pengaturannya  di  bawah  UU sebelumnya  adalah  diberikannya  dana
dari  APBN  dan  10%  dari  pajak  dan retribusi  daerah  dan  dana  perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  kebijakan  ini  pada  tahun anggaran  2015  Desa  diperkirakan  akan menerima  dana  kurang  lebih  1  milyar. Sebanyak  334  desa  yang  tersebar  di  lima kabupaten  di  Provinsi  Kepri  akan dikucurkan  dana  desa  yang  dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran  (DIPA)  dari  APBN  Tahun Anggaran  2015,  sebesar  Rp340  miliar. Dengan  akan  dikucurkannya  dana  desa yang  sangat  besar  tersebut  pembuat  UU yakin  bahwa  desa  dapat  meningkatkan pembangunan  yang  pada  gilirannya kesejahteraan masyarakat desa membaik.
Kabupaten  Bintan  adalah  salah satu  kabupaten  di  Provinsi  Kepulauan Riau.
Sejalan dengan perubahan administrasi  wilayah  pada  akhir  Tahun 2003, maka dilakukan pemekaran Kecamatan  di  Kabupaten  Bintan  yaitu Kecamatan Bintan Utara menjadi Kecamatan  Teluk  Sebong  dan Bintan Utara. Kecamatan Lingga menjadi Kecamatan  Lingga  Utara  dan  Lingga. Pada akhir Tahun 2003 dibentuk Kabupaten Lingga sesuai dengan Undang-Undang No. 31/2003, maka dengan demikian wilayah Kabupaten  Bintan  meliputi  6  Kecamatan yaitu  Bintan  Utara,  Bintan Timur,  Teluk Bintan, Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Tambelan.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bintan  nomor  12  Tahun  2007 telah dibentuk 4 Kecamatan baru
sehingga saat ini Kabupaten Bintan
memiliki  10  Kecamatan,  yaitu  Kecamatan Toapaya hasil pemekaran dari Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Pesisir dan  Mantang  adalah  pemekaran dari Kecamatan  Bintan  Timur,  Kecamatan  Sri Kuala  Lobam  adalah  hasil  pemekaran
Kecamatan Bintan  Utara.  Di  Kabupaten Bintan terdapat 15 Kelurahan dan 36 desa.
Penyelenggaraan  pemerintah  desa menjadi  faktor  penentu  kemajuan  suatu desa, untuk itu kapasitas dari penyelenggara  pemerintahan  desa  sangat perlu  diperhatikan  baik  oleh  pemerintah pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan terkait pengembangan kapasitas pemerintah  desa,  serta  masyarakat  desa itu  sendiri  dalam  memilih  kepala  desa harus  memilih  orang  yang  berkapasitas dalam  hal  memimpin  desa.  Termasuk  di Desa  Teluk  Bakau  yang  berada  di Kecamatan  Gunung  Kijang  Kabupaten Bintan. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah  desa  di  Desa  Teluk  Bakau dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa  yang berjumlah  13  (tiga  belas)  orang  yang terdiri  atas  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa, Kaur  Pemerintahan,  Kaur  Pembangunan, Kaur Trantib, Kaur Kesra, Kaur Keuangan (Bendahara  Desa),  Kepala  Dusun,  dan anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) berjumlah 5 (lima) orang.
Kapasitas  pemerintah  desa  harus lebih ditingkatkan, sesuai dengan
tuntutan Pemerintah
Pusat yang dituangkan  didalam  kebijakan-kebijakan yang  mengharuskan  pemerintah  desa untuk lebih berperan aktif dalam mensejahterakan masyarakat desa.
Khususnya  kebijakan  dana  desa,  didalam APBDes  2015  terdapat  penambahan  dana untuk desa yang berasal dari APBN 2015, untuk  itu  pemerintah  Desa  Teluk  Bakau diharapkan mampu mengelola dan mengalokasikan  dana  tersebut  sesuai dengan  apa  yang  diharapkan  dan dibutuhkan masyarakat Desa Teluk .
Sebagai  tolak  ukur  atau  bahan perbandingan, maka peneliti akan membandingkan  penelitian  yang  peneliti lakukan dengan hasil penelitian terdahulu yang  dilakukan  oleh  Sarif  (2011)  tentang “Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa
Rambah  Hilir  Kecamatan  Rambah  Hilir Kabupaten Rokan Hulu” pada tahun 2011, yang  memperoleh  hasil  bahwa  secara keseluruhan  pelaksanaan  pengalokasian dana  desa  di  Desa  Rambah  Hilir  untuk Tahun Anggaran 2009, “belum maksimal” karena  masih  banyak  program  dan pembangunan  pemerintah  Desa  Rembah Hilir  yang  terkendala  seperti  pembuatan parit  di  belakang  pasar  Muara  Rumbai yang  tidak  sesuai  dengan  fungsinya. Yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Rambah Hilir pada Tahun Anggaran 2009 disebabkan oleh minimnya sumber pendapatan  desa,  kondisi  pemerintahan desa  yang  belum  profesional  dalam menjalankan pemerintahan.
Penelitian
Sarif (2011),
memfokuskan  penelitian  pada  bagaimana Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Rambah  Hilir  Kecamatan  Rambah  Hilir Kabupaten  Rokan  Hulu.  Sedangkan  pada penelitian  yang  peneliti  lakukan  di  Desa Teluk  Bakau  Kecamatan  Gunung  Kijang Kabupaten  Bintan,  lebih  memfokuskan pada bagaimana kapasitas perangkat desa dalam  mengelola  Alokasi  Dana  Desa. Selanjutnya,  dalam  penelitian  ini  juga memuat  tentang  bagaimana  kapasitas perangkat  desa  dalam  penggunaan  dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.
Berdasarkan  Keputusan  Bupati Bintan  Nomor: 575/XI/2014 Tentang Reward untuk  Desa  Administrasi  Terbaik di  Kabupaten  Bintan,  Desa  Teluk  Bakau memperoleh  urutan  terbaik  ke-2.  Selain itu  pada  tanggal  17  Agustus  2014  dalam resepsi  kenegaraan  HUT  RI  ke-69,  Ansar Ahmad selaku Bupati Bintan mengumumkan  bahwa  “Desa  Teluk Bakau  memperoleh  juara  ke-2  sebagai Desa  terbaik  di  Kabupaten  Bintan”.  Atas prestasi yang diperoleh Desa Teluk Bakau tersebut  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  di  Desa  Teluk
Bakau,  apakah  prestasi  yang  diperoleh
Desa Teluk Bakau sesuai dengan kapasitas yang dimiliki termasuk dalam
pengelolaan  dana  yang  diperoleh  setiap desa.

## Tinjauan Pustaka
1. Pengembangan
Kapasitas (Capacity Building)
Secara umum, konsep capacity building dapat dimaknai
sebagai proses membangun  kapasitas  individu,  dan organisasi. Capacity  building dapat  juga diartikan  sebagai  upaya  memperkuat kapasitas  individu  dan  organisasi  yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan,  keterampilan,  potensi  dan bakat  serta  penguasaan  kompetensi- kompetensi  melalui  tingkatan  individu, organisasi,  dan  sistem  sehingga  individu atau  organisasi  dapat  bertahan  dan mampu  mengatasi  tantangan  perubahan yang  terjadi  secara  cepat  dan  tidak terduga.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang diungkapkan Soeprapto (Sari, dkk., 2014:635) bahwa pengembangan kapasitas harus  dilaksanakan  secara  efektif  dan berkesinambungan pada 3 (tiga)
tingkatan-tingkatan:
1) Tingkatan  Sistem,  seperti  kerangka kerja  yang  berhubungan  dengan pengaturan,  kebijakan-kebijakan  dan kondisi  dasar  yang  mendukung pencapaian  obyektivitas  kebijakan tertentu.
2) Tingkatan
Institusional atau Keseluruhan  Satuan,  contoh  struktur organisasi-organisasi, proses
pengambilan  keputusan  di  dalam organisasi-organisasi,  prosedur  dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan  sarana  dan  prasarana,
hubungan-hubungan  dan  jaringan- jaringan organisasi 3) Tingkatan Individual, contohnya ketrampilan-ketrampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang  di  dalam  organisasi- organisasi.
Lebih  jelasnya  Sagune  (2009:45-46) menyatakan  Pengembangan  kapasitas  ini sendiri merupakan sebuah proses di mana individu, organisasi, institusi, dan masyarakat mengembangkan kemampuan secara  sendiri  maupun  bersama    untuk menjalankan fungsi, memecahkan masalah, dan merancang dalam mencapai tujuan, secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.  Seperti  yang  dikemukakan diatas  bahwa  dimensi  pengembangan kapasitas  mencakup  3 (tiga) aspek, yaitu:
1. Individu, Orang-orang pada
organisasi  maupun  di  luar  organisasi yang terkait dengan tujuan yang akan dicapai
2. Organisasi,  baik  organisasi  formal maupun  non-formal  tidak  saja  yang ada  dalam  struktur  pemerintahan tetapi  juga  mencakup  pihak  swasta dan masyarakat
3. Sistem,  menyangkut  seluruh  proses yang  terkait  dengan  perumusan- perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan”. Kegiatan administrasi dan manajemen yang efektif tentu memperhatikan dan memahami
perbedaan  setiap  individu  yang  ada didalam  organisasi  tersebut.  Dengan memperhatikan  dan  memahami  setiap individu,  tentu  akan  mempermudah penempatan  dan  pengelompokan  kerja setiap individu sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki. Arif (2011:5.34)  menjelaskan  bahwa  “Dengan memahami  pola  tingkah  laku  individu dan motivasinya diharapkan pada manajer
dapat meramalkan atau
memperkirakan  apa  tindakan  individu yang  akan  terjadi  pada  berbagai  situasi sehingga sebelumnya
dapat menyesuaikan kebijakannya
dalam mengelola organisasi”.
Mengingat bentuk kerjasama dalam  organisasi  itu  demikian  kompleks, sehingga bentuk kerjasama tersebut harus dirancang  dengan  sebaik-baiknya  agar tujuan  dari  organisasi  dapat  terlaksana dengan  hasil  yang  maksimal.  Handoko (1995:168) mengemukakan bahwa “Pengorganisasian merupakan suatu proses  untuk  merancang  struktur  formal, mengelompokan  dan  mengatur  serta membagi  tugas-tugas  atau  pekerjaan diantara  para  anggota  organisasi,  agar tujuan  organisasi  dapat  dicapai  dengan efisien”.
Respon Organisasi terhadap lingkungan,  menandakan  bahwa  sebagai sistem,  organisasi  berinteraksi  dengan lingkungan.  interaksi  organisasi  dengan lingkungan ini  terjadi karena  sistem  yang berproses tersebut bersifat terbuka. Dikatakan  terbuka  karena  sebagai  suatu sistem organisasi mendapat masukan atau dipengaruhi sumber energi dari lingkungan  sekitar.  Hal  tersebut  sejalan dengan apa yang diungkapkan Indrawijaya  (Istianda dkk., 2012:1.4)  yang menyatakan bahwa:
“organisasi  memasukan  sumber energi  dari  lingkungan  sekitarnya berupa modal, material, informasi, manusia,  dan  kekuatan  sosial. masukan  tadi  diolah  menjadi suatu  hasil  produksi  melalui proses  transformasi  dan  untuk selanjutnya  diteruskan  sebagai suatu  keluaran (output) berupa
barang atau jasa untuk digunakan oleh pengguna”.

## 2. Alokasi Dana Desa
Alokasi  Dana  Desa  atau  ADD  adalah bagian  keuangan  Desa  yang    diperoleh dari  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan  Bagian dari  Dana  Perimbangan  Keuangan  Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Undang-undang
Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  pada Pasal  72  ayat  (1)  butir  d  menjelaskan bahwa  Alokasi  Dana  Desa  merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Kemudian kembali dijelaskan  pada  Pasal  72  ayat  (4)  Alokasi Dana  Desa  paling  sedikit  10%  (sepuluh perseratus)  dari  dana  perimbangan  yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## Pembahasan
Pengembangan
kapasitas
perangkat  desa  merupakan  hal  yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu perubahan yang terjadi, dimana perubahan  tersebut  menuntut  setiap perangkat  desa  untuk  dapat  menguasai dan bertanggungjawab atas pekerjaannya.  Pengembangan  kapasitas tidak  hanya  dilakukan  pada  individu masing-masing, tetapi juga harus dilakukan  pada  organisasi  serta  sistem yang  ada  pada  pemerintahan  desa tersebut.  Dimana  ketiga  dimensi  tersebut merupakan  suatu  hal  yang  tidak  bisa dipisahkan  dan  harus  dilakukan  secara sejalan.
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa mengharuskan  perangkat  desa  mampu melaksanakan  fungsi  selaku  pengelola dengan  semaksimal  mungkin,  karena Alokasi  Dana  Desa  tersebut  mempunyai
peranan  dan  fungsi  yang  sangat  penting dalam  pembangunan  dan  kesejahteraan suatu  desa.  Apabila  Alokasi  Dana  Desa tersebut  tidak  dikelola  oleh  orang-orang yang  memiliki  kapasitas  yang  baik  maka dikhawatirkan  pembangunan  desa  dan kesejahteraan masyarakat  desa itu  sendiri yang  akan  dikorbankan.  Baik  dan buruknya pengelolaan Alokasi Dana Desa berhubungan  dengan  kapasitas  lembaga desa itu sendiri dan model governance- nya.
Untuk  itu  diperlukan  pengembangan kapasitas  bagi  perangkat  desa,  organisasi dan sistem yang ada dalam pemerintahan desa  agar  pengelolaan  dana  tersebut nantinya akan lebih maksimal.
Peneliti  menggunakan  pendapat dari  teori  Soeprapto  (Novita  Sari,  dkk.,
2014:635) mengemukakan bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan: 1. Tingkatan
Individu,  2.  Tingkatan  Organisasi,  dan  3. Tingkatan  Sistem.  Teori  ini  memadukan antara teori dan kondisi empiris yang ada pada  Desa  Teluk  Bakau  Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Pengembangan kapasitas harus dilaksanakan mulai dari individu perangkat  desa  itu  sendiri,  selanjutnya melalui  organisasi  pemerintahan  desa serta  sistem  yang  ada  agar  seluruhnya dapat berkembang secara sejalan. Adapun dimensi-dimensi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  tingkatan  individu, tingkatan organisasi, dan tingkatan sistem.

## 1. Analisis Tingkatan Individu
Pengembangan kapasitas dimulai melalui  individu  dari  masing-masing perangkat  desa  Teluk  Bakau,  karena setiap perangkat desa memiliki tugas dan
fungsi  masing-masing  dalam  pengelolaan Alokasi  Dana  Desa,  sehingga  setiap individu diharuskan memiliki pengetahuan  yang  luas  terkait  tugas  dan fungsi  mereka.  Kemudian,    mereka diharuskan  memiliki  keterampilan  dan kemampuan  yang  baik  serta  menempati suatu  bidang  pekerjaan  sesuai  dengan keahlian yang dimiliki. Beberapa
indikator yang akan dijelaskan yaitu:
a. Kemampuan
Kemampuan  merupakan  hal  yang penting  dalam  mengelola  Alokasi  Dana Desa  yang  perlu  dimiliki  oleh  perangkat desa  teluk  bakau,  sebab  kemampuan perangkat  desa  Teluk  Bakau  akan menunjukan  kapasitas  yang  mereka miliki.  Kemampuan  akan  menentukan hasil  dari  apa  yg  mereka  kerjakan,  hasil kerja dengan sedikit kendala yang didapat dalam  melaksanakan  tugasnya  akan menunjukan  bagaiamana  kemampuan perangkat desa Teluk Bakau itu sendiri.
Kemampuan merupakan potensi yang  dimiliki  Pemerintah  Desa  Teluk Bakau  yang  kemudian  diaplikasikan kedalam tugas yang dibebankannya. Atas dasar inilah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan perangkat desa Teluk Bakau dalam  mengelola  Alokasi  Dana  Desa, maka ditanyakan kepada semua Responden,  dengan  menanyakan  kendala seperti apa yang sering dihadapi perangkat  desa  Teluk  Bakau  dalam melaksanakan  tugas  sebagai  pengelola Alokasi  Dana  Desa.  Dari  pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut :
Pernyataan  yang  disampaikan  oleh salah  seorang  Responden  (R1)  yang menyatakan bahwa:
“Untuk saya pribadi sejauh ini belum ada  kendala  yang  besar  dalam melaksanakan tugas. Untuk kebijakan ini  sudah  berjalan  cukup  lama, sehingga  saya  sudah  terbiasa  karena ini juga tentang pengalaman. kendala itu  sebenarnya  bisa  diminimalisir selagi  kita  benar-benar  mengikuti prosedur yang berlaku”. (Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)
Kembali pernyataan diperoleh dari key  informan ,  dan  diperoleh  jawaban sebagai berikut :
“Dalam segi kemampuan, kami dalam melaksanakan  tugas  masih  terdapat kendala-kendala karena murni manusia,  tetapi  secara  keseluruhan kemampuan  kami  sudah  cukup  baik, ini  dapat  dilihat  kami  masih  mampu mengatasi  kendala-kendala  yang  ada. Dan  kami  dalam  melaksanakan  roda pemerintahan desa saling bekerjasama, baik itu pengelolaan ataupun pelayanan  terhadap  masyarakat  agar kinerja  kami  dapat  berjalan  secara maksimal”.  (Wawancara,  Senin,  26 Oktober 2015)
Dari hasil wawancara yang dilakukan, maka  diketahui  bahwa  selama mereka mematuhi dan mengikuti prosedur-prosedur  yang  berlaku,  maka kendala atau masalah dalam
melaksanakan tugas itu dapat
diminimalisir.  Berdasarkan  pengamatan peneliti  di  lapangan,  diketahui  bahwa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan  di  desa  mereka  saling bekerjasama.  Kerjasama  yang  dimaksud dalam hal ini ialah apabila ada salah satu dari  mereka  yang  tidak  mengerti  tentang sesuatu  yang  sedang  dikerjakan  maka
akan diberitahu dan dijelaskan oleh rekan kerjanya.
Untuk mendapatkan informasi yang lebih  jelas  terkait  kemampuan  perangkat desa  Teluk  Bakau,  maka  ditanyakan  pula kepada R6 dan diperoleh jawaban sebagai berikut:
“Kemampuan  perangkat  desa  Teluk Bakau  dalam  mengelola  ADD  sejauh ini  tidak  ada  masalah.  Memang  jika dalam  pengelolaan  ADD    para perangkat desa
tidak saling
bekerjasama maka pengelolaanya akan terhambat.  Namun,  menurut  saya kemampuan  perangkat  desa  Teluk Bakau  cukup  baik,  ya  Karena itu  tadi, mereka  dapat  saling  bekerjasama”. (Wawancara, Kamis, 26 Mei 2016)
Berdasarkan hasil wawancara dengan  semua  Responden,  diperkuat pula  dengan  pernyataan  dari  R6  dan hasil  pengamatan  penulis  sendiri , maka dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan Alokasi Dana  Desa  yang dilakukan  oleh Perangkat  Desa  Teluk  Bakau  sajauh  ini belum  terdapat  kendala-kendala  yang berarti,  karena  pada  dasarnya  selama mereka  mengikuti  prosedur  dan  aturan yang berlaku maka kendala yang terjadi dapat diminimalisir, dan biasanya kendalanya itu hanya bersifat teknis saja. Meskipun masih terdapat kendala namun  mereka  masih  mampu  dan memiliki cara untuk mengatasinya, salah satunya  adalah  apabila  ada  salah  satu dari  mereka  yang  tidak  mengerti  akan suatu pekerjaan yang sedang dikerjakannya,  maka  mereka  akan meminta  bantuan  kepada  rekan  kerja untuk  membantu  dalam  menyelesaikan pekerjaannya
b. Pengelompokan Kerja
Pengelompokan  kerja  merupakan  hal yang  penting  untuk  diperhatikan,  sebab perangkat  desa  akan  memberikan  kinerja yang  maksimal  apabila  perangkat  desa tersebut  ditempatkan  pada  posisi  yang sesuai  dengan  keahlian  yang  dimiliki. Apabila perangkat desa tersebut ditempatkan  pada  posisi  yang  sesuai dengan  keahliannya,  maka  perangkat desa tersebut akan memberikan kontribusi yang  besar  dan  dapat  mengembangkan kapasitas  dalam  tugas  yang  diembannya. Atas  dasar  inilah  maka  ditanyakan kepada  semua  Responden  apakah  bidang pekerjaan  yang  diberikan  telah  sesuai dengan  keahlian  yang  dimiliki.  Dari pertanyyan  tersebut  diperoleh  jawaban sebagai berikut :
Seperti yang diungkapkan oleh Responden (R1) bahwa :
“Menurut saya, keahlian bisa didapat salah satunya dari
pengalaman.  Dan  saya  sendiri sudah  lama  bekerja  untuk  Desa Teluk  Bakau  dan  pada  bidang  ini sehingga  bisa  dikatakan  untuk tugas  saya  pribadi  telah  sesuai”. (Wawancara,  Senin,  26  Oktober 2015)
Kembali dijelaskan pula oleh
Responden (R2) yang menjelaskan :
“Untuk  bidang  pekerjaan  saya  rasa sudah  sesuai  dengan  keahlian  saya, karena  sebelumnya  saya  juga  telah bergabung dengan organisasi- organisasi  yang  ada  di  Desa  Teluk
Bakau.  Jadi  Sedikit  banyaknya  saya sudah menguasai”. (Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)
Dari hasil wawancara dapat diketahui  bahwa  untuk  bidang  pekerjaan telah sesuai dengan keahlian yang mereka miliki,  dan  keahlian  tersebut  mereka
dapatkan  dari  pengalaman.  Dari  sini sudah  dapat  dilihat  bahwa  secara  tidak langsung mereka sudah melakukan pengembangan kapasitas melalui pengalaman, karena semakin lama mereka menekuni  suatu  bidang  pekerjaan,  maka mereka  akan  semakin  ahli  dalam  bidang pekerjaan tersebut.
Selanjutnya  dijelaskan  kembali  oleh Responden (R3) bahwa :
“Kalau  soal  keahlian  mungkin  ini soal  pengalaman  dan  lama  bekerja. Karena  saya  disini  masih  baru sehingga  saya  masih  dibantu  oleh rekan-rekan saya. Mengenai prosedur  dan  lain-lain  saya  sudah mengerti hanya saja dalam prakteknya saya masih perlu
dibantu”.  (Wawancara,  Senin,  26 Oktober 2015)
Untuk  mendapatkan  informasi  yang lebih  jelas  terkait  pengelompokan  kerja yang  diberikan  kepada  perangkat  desa, maka  ditanyakan  pula  kepada key informan ,  dan  diperoleh  jawaban  sebagai berikut :
“Menurut saya bidang pekerjaan yang  diberikan  sudah  sesuai,  ini bisa  dilihat  dari  kinerja  mereka bagus  dan  jarang  mendapat masalah dalam menjalankan tugas.    Meskipun  ada  dari  kami yang belum sepenuhnya mengerti terkait tugasnya karena Ia  baru,  namun  disini  kami saling  membantu  apabila  ada yang tidak dimengerti”. (Wawancara,  Senin,  26  Oktober 2015)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari beberapa Responden dan diperkuat dengan  pernyataan  dari Key  Informan,
maka  dapat  diketahui  bahwa,  untuk pengelompokan  kerja  perangkat  desa Teluk  Bakau  bisa  dikatakan  telah  sesuai dengan  keahlian  yang  mereka  miliki, karena  dilihat  dari  kinerja  mereka  sudah bagus  dan  jarang  mendapat  masalah dalam  menjalankan  tugas.  Meskipun  ada salah  satu  dari  mereka  masih  ada  yang kurang  menguasai  bidang  pekerjaannya namun  seluruh  perangkat  desa  Teluk Bakau dapat saling membantu.
Dari  sini  dapat  diketahui  bahwa keahlian juga bisa didapat dari pengalaman  dan  lama  mereka  bekerja, karena  dari  pengalaman  terdapat  proses pembelajaran.  Dari  kesalahan-kesalahan yang mereka dapatkan dalam menjalankan  tugas  sebelumnya,  disitulah mereka dapat belajar
sehingga kedepannya  kesalahan  tersebut  tidak terulang kembali.

## 2. Analisis Tingkatan Organisasi
Organisasi Pemerintahan Desa memiliki  peran  yang  penting  dalam mensejahterakan  masyarakat  desa  itu sendiri. Sebagai wadah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa,
organisasi  pemerintahan  desa  Teluk Bakau  harus  memiliki  kapasitas  yang baik.  Untuk  melihat  bagaimana  kapasitas organisasi  pemerintahan  desa,  harus memperhatikan proses pengambilan keputusan,  sumber  daya,  mekanisme pekerjaan, dan struktur pekerjaan.
Adapun indikator dari dimensi ini adalah sebagai berikut:
a. Pengambilan Keputusan
Tujuan  utama  dari  diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk mensejahterakan  masyarakat  desa  itu sendiri,  dan  untuk  mensejahterakan
masyarakat  desa  tidaklah  mudah,  karena setiap masyarakat pasti memilki kebutuhan  yang  berbeda-beda.  Untuk  itu dalam  mengalokasikan  Dana  Desa  perlu memperhatikan  kebutuhan  apa  yang paling dibutuhkan masyarakat desa.  Atas dasar inilah proses pengambilan keputusan  untuk  mengalokasikan  dana tersebut  dapat  menentukan  kapasitas organisasi  pemerintahan  desa  Teluk Bakau. Maka peneliti menanyakan kepada semua  Responden  apakah  keputusan yang  diambil  dalam  pengelolaan  Alokasi Dana Desa telah didasarkan atas keputusan  bersama.  Maka  diperoleh jawaban sebagai berikut:
Jawaban  diperoleh  dari  Responden (R3) yang menyatakan bahwa:
“Kami dalam mengambil keputusan untuk mengelola Alokasi Dana Desa selalu melakukan musyawarah  bersama.  Misalnya
BPD, RT, RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat,  Tokoh  Pemuda,  dan lain-lain”.  (Wawancara,  Senin,  26 Oktober 2015)
Dari hasil wawancara dapat diketahui  bahwa  proses  pengambilan keputusan  organisasi  pemerintahan  Desa Teluk  Bakau  didasarkan  atas  keputusan bersama  dari  hasil  musyawarah  yang selalu dilakukan bersama.
Selanjutnya juga didapatkan jawaban dari Key Informan yang menyebutkan bahwa: “Dalam penyelenggaraan pengelolaan  dana,  kami  selalu melaksanakan  Musyawarah  dari tingkat RT, RW, BPD, dan masyarakat agar memperoleh keputusan secara bersama”.
(Wawancara,  Senin,  26  Oktober 2015) Untuk memperkuat hasil
penelitian,  maka  ditanyakan  juga  secara langsung  kepada  R6  dengan  penjelasan yang diperoleh yaitu:
“Pihak  pemerintahan  desa  dalam mengadakan
Musrenbang-Des
biasanya  mengundang  seluruh  RT,
RW, Tokoh-tokoh yang ada di Desa Teluk Bakau, dll, untuk menentukan program-program yang dibutuhkan. Dan untuk tingkat partisipasi dalam
Musrenbang  Desa  Teluk  Bakau cukup  tinggi,  untuk  pesertanya  itu sekitar  50  orang.  Kalau  untuk pembahasan  dalam  Musrenbang- Des  itu  sendiri  biasanya  yang dibahas  program-program  seperti pembangunan  fasilitas  umum  dan pemberdayaan masyarakat”. (Wawancara, Kamis, 26 Mei 2016)
Dengan  adanya  jawaban  dari beberapa Responden dan diperkuat dengan  pernyataan Key  Informan, maka dapat  disimpulkan  bahwa  pengambilan keputusan  organisasi  pemerintahan  desa Teluk  Bakau  telah  didasarkan  atas keputusan  bersama,  hal  ini  dapat  dilihat dari  proses  pengambilan  keputusan mereka  selalu  mengadakan  musyawarah ditingkat  desa,  mulai  dari  RT,  RW,  BPD, dan perwakilan mayarakat lainnya.
Sesuai  dengan  Pasal  80  ayat  (2) Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2015 Tentang  Desa  yang  mewajibkan  dalam pengambilan  keputusan  yang  berupa penetapan  perencanaan  pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang-Des) sehingga nantinya
kebijakan  dan  program-program  yang dibuat  telah  didasarkan  atas  keputusan bersama.
Selanjutnya untuk tingkat partisipasi  dalam  pelaksanaan  kegiatan Musrenbang  Desa  Teluk  Bakau  cukup tinggi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  kepada  salah  satu  Responden, yang menyebutkan bahwa peserta Musrenbang-Des  di  Desa  Teluk  Bakau berkisar  50  orang.  Hal ini  tentu  saja  akan membuat  proses  pengambilan  keputusan suatu program akan semakin baik, karena keputusan  yang  diambil  telah  didasarkan atas keputusan bersama.
Pokok-pokok bahasan yang dibahas pada saat pelaksanaan Musrenbang-Des dapat diketahui berdasarkan pernyataan salah satu Responden ialah program-program seperti  pembangunan  fasilitas  umum dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam Musrenbang-Des  akan  ditentukan  secara bersama  pembangunan  apa  yang  akan dibuat  pada  tahun  anggaran  berikutnya, anggaran untuk pembangunan ini berasal dari  Dana  Alokasi  Khusus.  Dan  untuk pemberdayaan  masyarakat  menggunakan anggaran  yang  berasal  dari  Dana  Alokasi Umum  yang  dikategorikan  kedalam Belanja  Langsung.  Selanjutnya  untuk Kategori  Belanja  Tidak  Langsung  yang bersumber  dari  Dana  Alokasi  Umum tidak  dibahas  dalam  Musrenbang-Des, karena  didalamnya  memuat  gaji  dan tunjangan  perangkat  desa  sehingga  tidak perlu dibahas karena anggaran untuk gaji dan tunjangan tersebut sifatnya tetap.

## b. Sumber Daya
Untuk  membangun  sesuatu  tentu membutuhkan  sebuah  sumber  daya,  baik itu  berupa  materi  maupun  non  materi.
Sama halnya seperti ketika ingin membangun desa yang tidak lain tujuannya  adalah  untuk  mensejahterakan masyarakat  desa  itu  sendiri,  tentu dibutuhkan  sumber  daya  didalam  proses penyelenggaraannya,  yang  dalam  hal  ini ialah biaya/dana.
Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa  adalah  untuk  membangun  desa, seberapa  mampu  perangkat  desa  Teluk Bakau  untuk  mengelola  Dana  tersebut tentu akan menentukan kapasitas
perangkat  desa  Teluk  Bakau  itu  sendiri. Pertanyaan yang diberikan kepada Responden adalah apakah anggaran yang diterima  Desa  Teluk  Bakau  telah  dikelola dengan  semaksimal  mungkin  untuk kepentingan  masyarakat  desa.  Maka diperoleh jawaban dari Responden sebagai berikut:
Pendapat  yang  disampaikan  oleh Responden (R2) yang menyatakan bahwa:
“Iya tentu saja anggaran yang kami terima selalu kami utamakan untuk pembangunan  desa,  dan  saya  rasa sudah  maksimal  bisa  dilihat  dari pembangunan-pembangunan di desa  Teluk  Bakau  ini  dari  tahun ketahun. Tidak hanya pembangunan  fisik,  anggaran  yang ada  juga  kami  anggarkan  untuk mengadakan kegiatan-kegiatan
yang  bermanfaat,  seperti  kegiatan kepemudaan, keagamaan, dan masih  banyak  lagi”.  (Wawancara,
Senin, 26 Oktober 2015)
Selanjutnya  diperoleh  jawaban  dari Key  Informan. Dan  diperoleh  jawaban bahwa:
“Dana  yang  kami  dapatkan  selalu
kami mengutamakan untuk mensejahterakan  masyarakat  Desa
Teluk  Bakau,  memang  jika  kita bicara tentang mensejahterakan masyarakat  pasti  bagaimana  pun tidak  seluruhnya  akan  sejahtera, ya karena  setiap  masyarakat  pasti memiliki  keinginan  yang  berbeda- beda,  tetapi  yang  pasti  kami mengelola  dana  ini  tujuannya untuk  masyarakat  Teluk  Bakau  itu sendiri.  Dan  oleh  karena  itu program-program  yang  kami  buat itu  lebih  kepada  pembangunan- pembangunan  fasilitas  umum  dan juga mengadakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.  Selain  itu,  dana tersebut  sudah  pasti  kami  gunakan untuk  menunjang  pekerjaan  kami seperti pemenuhan kebutuhan berupa  peralatan  kantor  dan  lain sebagainya”. (Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015)
Dari hasil wawancara yang dilakukan,  maka  dapat  diketahui  bahwa selama  ini  anggaran  yang  didapat  Desa Teluk  Bakau  melalui  Alokasi  Dana  Desa dipergunakan  secara  maksimal  untuk kepentingan  masyarakat  Desa  Teluk Bakau  itu  sendiri.  Hasilnya  bisa  dilihat dari pembangunan fasilitas-fasilitas umum  dan  kegiatan-kegiatan  untuk masyarakat desa, dan juga untuk menunjang  pekerjaan  perangkat  desa  itu sendiri agar penyelenggaraan roda pemerintahan  desa  Teluk  Bakau  tetap berjalan.
Untuk memperkuat
data penelitian  maka  diperlukan  tanggapan dari  Responden  yang  bukan  berasal  dari Perangkat  Desa  Teluk  Bakau  itu  sendiri, sehingga  peneliti  menanyakan  hal  serupa kepada R5, dan diperoleh jawaban bahwa:
“Untuk  program-program  yang akan dibuat itu tentu saja
dilandaskan atas kebutuhan masyarakat desa, jadi dalam Musrenbang-Des  tadi  kebutuhan- kebutuhan masyarakat akan
ditampung  dan  selanjutnya  akan ditentukan  kebutuhan  apa  yang akan  diprioritaskan.  Jika  untuk pemerataan  dalam  satu  tahun anggaran  itu  tidak  bisa  diratakan karena  terkendala  oleh  dana  yang terbatas.
Pembangunan disini merata tetapi ya bertahap. Selanjutnya untuk kebutuhan kantor juga dibahas dalam Musrenbang-Des,  karena  anggaran tersebut  untuk  pelayanan  kepada masyarakat  juga”.  (Wawancara, Kamis, 26 Mei 2016)
Berdasarkan wawancara yang
dilakukan  kepada  Responden  dan Key Informan ,  serta  diperkuat  pula  oleh  R5 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam mengelola  Alokasi  Dana  Desa  mereka selalu mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan  Desa  untuk  menentukan kebijakan dan program apa yang diprioritaskan,  sehingga  dana  tersebut benar-benar dipergunakan untuk mensejahteraan masyarakat desa maupun untuk  mengatasi  masalah  yang  tengah terjadi di Desa Teluk Bakau.
Dengan  dana  itu  juga  mereka pergunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan kantor,  seperti  penyediaan  peralatan untuk  menunjang  pekerjaan  serta  untuk meningkatkan  pelayanan  administrasi yang  ada  di  Desa  Teluk  Bakau  dengan memenuhi segala
sesuatu yang diperlukan  dalam  penyelenggaraannya. Kemudian, dana tersebut mereka alokasikan  juga  untuk  membayar  honor seluruh Perangkat Desa Teluk Bakau yang masuk  kedalam  kategori  belanja  tidak langsung.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,  seperti  pembangunan  hanya bisa  dilakukan  secara  bertahap,  hal tersebut  dikarenakan  anggaran  yang tersedia tidak cukup jika untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang terdiri dari  beberapa  kampung.  Pembangunan yang  diprioritaskan  hanya  jika  fasilitas umum  tersebut  sudah  benar-benar  tidak layak  untuk  dipergunakan,  sehingga  bila ada  fasilitas  umum  lainnya  yang  masih bisa  dipergunakan  maka  fasilitas  umum tersebut  akan  mendapat  perbaikan  pada Tahun  Anggaran  berikutnya.  Dan  proses penentuan  layak  atau  tidaknya  suatu program  yang  akan  dilakukan  itu didasarkan atas hasil Musrenbang-Des.
Dalam menentukan besaran anggaran  Alokasi  Dana  Desa  pada penelitian  yang  dilakukan  Sarif  (2011) yaitu, Besaran ADDM (Alokasi Dana Desa Minimum) adalah 40% dari Alokasi Dana Desa,  selanjutnya  ADDP  (Alokasi  Dana Desa  Proporsional)  adalah  60%  dari Alokasi Dana Desa yang didasarkan pada luas  wilayah  desa,  jumlah  penduduk, keluarga  miskin,  keterjangkauan,  dan pendapatan asli desa. Sedangkan  besaran anggaran  Alokasi  Dana  Desa  pada penelitian  yang  peneliti  lakukan  telah tertuang  didalam  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 20  ayat  (3),  yang  menjelaskan  bahwa, Besarnya  prosentase  perbandingan antara azas  merata  dan  adil  adalah    besarnya ADDM    adalah    60%    (enam  puluh persen)    dari  jumlah  ADD  dan  besarnya ADDP  adalah  40%  (empat  puluh  persen) dari jumlah ADD.
Dari  sini  dapat  diketahui  bahwa penentuan  besaran  Alokasi  Dana  Desa  di Desa  Rambah  Hilir  Kecamatan  Rambah Hilir  Kabupaten  Rokan  Hulu  pada  tahun 2009  sebesar  Rp.  304.340.000,  atau  jumlah
anggaran berdasarkan ADDM sebesar Rp.
121.736.000, dan jumlah anggaran berdasarkan ADDP sebesar Rp. 182.604.000. Sedangkan penentuan
besaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh  Desa  Teluk  Bakau  Kecamatan Gunung  Kijang  Kabupaten  Bintan  tahun 2014  sebesar  Rp.  490.072.480,  atau  jumlah anggaran berdasarkan ADDM sebesar Rp. 294.043.392, dan jumlah anggaran berdasarkan ADDP sebesar Rp.
196.029.088.
Pada hasil penelitian yang dilakukan  Sarif  (2011),  diketahui  bahwa Desa  Rambah  Hilir  memiliki  pendapatan asli  desa,  yaitu  sebesar  Rp.  146.500.000, Namun  hal  serupa  tidak  didapatkan peneliti saat melakukan penelitian di Desa Teluk Bakau, tentu saja hal tersebut sangat disayangkan  mengingat  di  Desa  Teluk Bakau sendiri memiliki potensi diberbagai bidang,  seperti  pariwisata,  perikanan  dan lain sebagainya. Apabila Pemerintah Desa mampu untuk membuat sebuah BUM-Des maka Desa Teluk Bakau akan memperoleh  anggaran  tambahan  yang berasal  dari  pendapatan  asli  desa.  Untuk mengetahui  kenapa  Pemerintah  Desa Teluk Bakau tidak membuat sebuah BUM- Des, maka peneliti melakukan wawancara kepada R1, dan diperoleh jawaban bahwa:
“Kami  sudah  pernah  konsultasi  ke BAPEDA  untuk  membuat  BUM- Des,  namun  mengingat  anggaran kita  tidak  banyak  dan  jika  kita memaksakan untuk membuat BUM-Des maka akan dikhawatirkan akan mengorbankan anggaran yang benar-benar penting, seperti penyedian peralatan
kantor dan lain sebagainya.  Kami  memang  sudah ada rencana  untuk membuat  BUM- Des
dengan menggunakan
anggaran  yang  berasal  dari  pusat, karena  itu  memang  tujuan  dari diberikannya dana tersebut”.
(Wawancara, Kamis, 26 Mei 2016)
Dari  sini  dapat  diketahui  bahwa tidak  adanya  BUM-Des  di  Desa  Teluk Bakau dikarenakan anggaran yang tersedia  tidak  cukup  untuk  mendanai pembentukan BUM-Des. Dengan diberikannya Dana Desa, maka Pemerintah  Desa  Teluk  Bakau  sudah merencanakan  untuk  membuat  BUM-Des yang  bertujuan  agar  Desa  Teluk  Bakau memiliki Pendapatan Asli Desa, selain itu, tujuan  diberikannya  Dana  Desa  tersebut memang untuk memberdayakan masyarakat desa yang salah satu contohnya adalah dengan membuat BUM-
Des.

## 3. Analisis Tingkatan Sistem
Sistem sangat mempengaruhi proses  penyelenggaraan  kegiatan  suatu organisasi,  karena  sistem  yang  mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian  organsisasi  tersebut.  Didalam penyelenggaraan  pengelolaan  Alokasi Dana  Desa,  perangkat  desa  Teluk  Bakau dituntut  untuk  memahami  sistem  yang ada agar proses penyelenggaran pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  akan berjalan sesuai apa yang diharapkan serta dapat  melahirkan  kebijakan-kebijakan desa  yang  bermanfaat  bagi  desa  Teluk Bakau sendiri.
Untuk itu penguasaan serta pemahaman  terhadap  dasar  acuan  yang dijadikan pedoman Perangkat Desa Teluk Bakau  dapat  menentukan  bagaimana kapasitas  Perangkat  Desa  Teluk  Bakau sendiri,  serta  kebijakan  dan  program seperti  yang  telah  dibuat  agar  nantinya dapat  dinilai.  Adapun  indikator  dari dimensi ini adalah sebagai berikut:

## a. Kerangka Kerja
Kerangka  Kerja  merupakan  dasar acuan  atau Standard  Operating  Procedure (SOP)  yang  dijadikan  sebagai  pedoman kerja  bagi  pemerintah  desa  Teluk  Bakau dalam  mengelola  Alokasi  Dana  Desa. Penguasaan  serta  pemahaman  perangkat desa Teluk Bakau terhadap kerangka kerja dapat menentukan kapasitas serta pencapaian  kerja  dari  perangkat  desa  itu sendiri. Atas dasar inilah peneliti menanyakan  kepada  semua  Responden apa  yang  menjadi  dasar  acuan  atau  SOP
yang dijadikan pedoman dalam mengelola  Alokasi  Dana  Desa,  serta bagaimana  pemahaman  terhadap  SOP tersebut  dan  apa  kendala  yang  sering terjadi.  Maka  diperoleh  jawaban  sebagai berikut:
Jawaban disampaikan oleh Responden (R1) yang mengatakan bahwa: “Untuk dasar acuan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa kami menggunakan Peraturan Bupati
Bintan  karena  itu  memang  sudah menjadi  keharusan  bagi  setiap  desa yang  ada  di  Bintan.  Untuk  saya pribadi  saya  sudah  memahaminya, dan  yang  sering  menjadi  kendala adalah  ketika  ada  Peraturan  Bupati yang  baru  sehingga  kami  harus mempelajarinya kembali”.
(Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015) Untuk mendapatkan jawaban yang lebih  jelas,  sehingga  ditanyakan  pula  hal serupa  kepada Key  Informan. Maka diperoleh jawaban bahwa:
“Kami  tetap  berpedoman  pada Undang-undang  yang  mengatur  hal ini, tetapi untuk prosedur pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  itu sendiri  diatur  dalam  Peraturan Bupati  Kabupaten  Bintan  sehingga dalam pengelolaannya kami
mengikuti  Peraturan  Bupati  dan  itu
sudah  menjadi  keharusan.  Untuk pemahaman  saya  rasa  kami  semua sudah  memahami  prosedur  yang berlaku,  dan  untuk  kendala  itu sebenarnya  ketika  terdapat  prosedur maupun  aturan  baru  sehingga  kami harus mempelajarinya kembali”. (Wawancara, Senin, 26 Oktober 2015) Dari  wawancara  diatas  dapat diketahui  bahwa  dalam  pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  prosedurnya  tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bintan.  Untuk  pemahan,  mereka  sudah memahami tentang prosedur yang berlaku,  dan  yang  menjadi  kendala  itu biasanya  ketika  ada  Peraturan  Bupati yang  baru  sehingga  mereka  harus mempelajarinya kembali.
Untuk memperkuat data penelitian, maka peneliti kembali melakukan  wawancara  kepada  R6,  dan diperoleh jawaban bahwa: “Jelas  dalam  melakukan  pengelolaan ADD mereka selalu bekerja berdasarkan  prosedur  dan  itu  harus, jika  tidak  maka  mereka  sendiri  yang akan mendapat masalah, Contoh yang saya tahu itu dalam proses pengelolaan diwajibkan untuk
dilakukannya  Musrenbang-Des  dan itu  terlaksana,  selanjutnya  pelaporan- pelaporan  itu  juga  ada”  (Wawancara, Kamis, 26 Mei 2016)
Dari hasil wawancara yang dilakukan  kepada  R5,  maka  peneliti tertarik  untuk  kembali  menanyakan terkait  laporan  pelaksanaan  anggaran, apakah  perangkat  desa  Teluk  Bakau transparan  dalam  pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  tersebut.  maka  diperoleh jawaban sebagai berikut:
“Pihak Pemerintah Desa Teluk Bakau cukup transparan dalam pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  ini,  bila  ada
warga yang ingin mengetahui pelaksanaan  suatu  program  itu diperbolehkan”. (Wawancara, Kamis, 26 Mei 2016)
Berdasarkan wawancara yang telah  dilakukan  dan  diperkuat  dengan jawaban  dari Key  Informan, maka  dapat disimpulkan  bahwa  pada dasarnya  setiap Organisasi pemerintahan
harus
berpedoman kepada Undang-undang
sebagai sumber hukum tertinggi dibawah Undang-undang  Dasar,  Namun  untuk prosedur pelaksanaan pengelolaan Alokasi  Dana  Desa,  mereka  berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Bintan, karena  disana  terdapat  aturan  yang mengatur segala sesuatu terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.
Secara  keseluruhan  mereka  sudah memahami  tentang  prosedur  yang  ada, dan  yang  menjadi  kendala  bagi  mereka ialah ketika ada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Bupati  baru  yang  mengatur  hal  tersebut, sehingga  mereka  diharuskan mempelajari kembali prosedur-prosedur yang berubah.
Berdasarkan hasil wawancara, juga diketahui  bahwa  Pemerintah  Desa  Teluk Bakau cukup transparan dalam pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa,  hal  ini dibuktikan dengan Pemerintah Desa tidak melarang atau menutupi apabila
masyarakat  ingin  melihat  semua  jenis rancangan maupun laporan suatu kegiatan  yang  sedang  ataupun  sudah dilakukan.  Hal  ini  diharapkan  akan meningkatan  partisipasi  masyarakat  yang bukan  hanya  sebatas  sebagai  penerima program  tapi  juga  sebagai  pihak  yang mengawasi suatu program yang dilaksanakan  Pemerintah  Desa,  tentu  hal ini  akan  menguatkan  rasa  kepemilikan masyarakat  terhadap  pemerintah  yang
didasarkan  atas  keterlibatan  masyarakat diberbagai  tahap  pembangunan,  mulai dari perencanaan, perancangan, pelaksanaan,  pertanggungjawaban,  dan sampai kepada pemeliharaan.

## b. Kebijakan
Kebijakan  pemerintah  desa  akan menentukan  kemajuan  dan  kesejahteraan masyarakat  desa  itu  sendiri,  bermanfaat atau tidaknya kebijakan tersebut tergantung  kepada  kapasitas  perangkat desa  Teluk  Bakau  dalam  menentukan kebijakan apa yang harus diutamakan dan dibuatkan, sehingga perangkat desa Teluk Bakau  dituntut  untuk  dapat  mengelola Alokasi  Dana  Desa  semaksimal  mungkin dengan  membuat  program-program  yang benar-benar  bermanfaat  bagi  masyarakat desa. Atas dasar inilah peneliti menanyakan  kepada  semua  Responden apa saja program-program unggulan yang telah  dibuat  dan  bagaimana  hasil  yang dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  desa Teluk  Bakau.  Dari  pertanyaan  tersebut maka diperoleh jawaban sebagai berikut:
Jawaban  didapatkan  dari  (R3) yang menyatakan bahwa:
”.program kami selalu untuk kepentingan umum, misalnya pembangunan infrastruktur, kegiatan untuk ibu-ibu, dan
pemuda. Hasil yang dapat dirasakan  yaitu  sudah  banyak fasilitas-fasilitas umum yang
berguna  untuk  masyarakat,  dan juga  minat  pemuda  yang  semakin tinggi terhadap olah raga misalnya”.  (Wawancara,  Senin,  26 Oktober 2015)
Selanjutnya  diperoleh  jawaban dari  Responden  (R1)  yang  menyatakan bahwa:
“Untuk  program  unggulan,  selama ini kami imbangkan antara
pembangunan  fisik  maupun  non fisik  agar  semuanya  sejalan.  Untuk pembangunan fisik, misalnya
pembangunan  infrastruktur  atau fasilitas umum, dan untuk non fisik itu  berupa  kegiatan  keagamaan, ibu-ibu PKK, dan lain-lain”. (Wawancara,  Senin,  26  Oktober 2015)
Dari  wawancara  yang  dilakukan, maka  dapat  diketahui  bahwa  untuk program-program  unggulan  yang mereka buat  itu  berjalan  secara  seimbang  antara pembangunan  fisik  maupun  non  fisik. Hasil  yang  bisa  dirasakan  ialah  semakin baiknya  fasilitas-fasilitas  umum,  dan semakain  tinggi  minat  pemuda  desa terhadap olahraga.
Untuk mendapatkan jawaban yang lebih  jelas,  maka  dipertanyakan  pula  hal serupa kepada Key Informan , dan diperoleh  jawaban  yang  menjelaskan bahwa:
“Untuk  program  unggulan,  kami selalu  mengutamakan  kepentingan umum, misalnya
pembuatan
maupun  perbaikan  fasilitas-fasilitas umum, kemudian mengadakan kegiatan keagamaan dan kepemudaan, Dan untuk manfaatnya sendiri bisa dilihat dari pembangunan-pembangunan  yang ada di desa ini, serta untuk manfaat dari  pembangunan  non  fisik  itu salah  satunya  berupa  semakin tinggi  minat  pemuda  terhadap olahraga, karena kami ada membuat program misalnya pertandingan-pertandingan
olahraga.”.  (Wawancara,  Senin,  26 Oktober 2015)
Berdasarkan jawaban yang didapat dari  semua  Responden  dan  diperkuat dengan  penyataan  yang  diperoleh  dari
Key  Informan ,  maka  dapat  disimpulkan bahwa Untuk program-program unggulan yang  dibuat  perangkat  desa  Teluk  Bakau tetap mengutamakan kepentingan umum, pembangunan  yang  dilakukan  secara seimbang  anatara  pembangunan  fisik maupun  non  fisik,  adapun  pembangunan fisik  itu  berupa  pembuatan  maupun perbaikan  fasilitas-fasilitas  umum  yang ada  di  desa  Teluk  Bakau,  dan  untuk pembangunan  non  fisik  itu  berupa pengadaan  kegiatan  keagamaan,  Ibu-ibu PKK,    dan  kegiatan    kepemudaan  seperti mengadakan pertandingan olah raga.
Kebijakan yang dibuat oleh perangkat  desa  Teluk  Bakau  telah  sesuai dengan  apa  yang  diamanatkan  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  80 ayat  (4),  yang  menerangkan  bahwa penetapan  prioritas,  program,  kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap  kebutuhan  masyarakat  desa meliputi:
1) Peningkatan  kualitas  dan  akses terhadap pelayanan dasar.
2) Pembangunan  dan  pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3) Pengembangan  ekonomi  pertanian berskala produktif.
4) Pengembangan  dan  pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan  ekonomis  Peningkatan kualitas ketertiban  dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan
kebutuhan masyarakat.

## Penutup
Kesimpulan  pada  akhir  penelitian  ini adalah  Kapasitas  Perangkat  Desa  Teluk Bakau  Kecamatan  Gunung  Kijang  dalam
Mengelola  Alokasi  Dana  Desa  secara keseluruhan  telah  berjalan  sesuai  dengan apa  yang  diharapkan.  Ini  dapat  dilihat dari  kesimpulan  dari  masing-masing dimensi sebagai berikut:
1. Pada  dimensi  Tingkatan  Individu, dapat diketahui bahwa pada dasarnya  mereka  sudah  memahami proses,  prosedur,  dan  tugas  masing- masing. Pemahaman tersebut didapat
dari mempelajari aturan serta prosedur  pelaksanaan  dan  didukung dengan pelatihan-pelatihan.
2. Pada  dimensi  Tingkatan  Organisasi, dapat  diketahui  bahwa  pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Teluk Bakau  dilaksanakan  sesuai  dengan aturan perundang-undangan maupun aturan lainnya yang mengatur.
3. pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa.  Hal ini  dapat  dilihat  mulai  dari  proses pengambilan keputusan selalu diadakannya  musyawarah  ditingkat desa  untuk  menentukan  program yang dibutuhkan, serta pengelolaannya  yang  dimulai  dari perencananaan hingga pertanggungjawaban dana yang
seluruhnya  dikelola  oleh  Perangkat Desa  Teluk  Bakau  sesuai  dengan tugas dan fungsi masing-masing
4. Dimensi  Tingkatan  Sistem,  dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai pengelola Alokasi Dana Desa, mereka  berpedoman  pada  Undang- undang,  Peraturan  Pemerintah,  serta
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Bintan, karena  disana  terdapat  aturan  yang mengatur  segala  sesuatu  terkait pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa. Secara  keseluruhan  mereka  sudah memahami  tentang  prosedur  yang ada,  dan  yang  menjadi  kendala  bagi mereka ialah ketika terdapat prosedur atau  aturan  baru  yang  mengatur  hal
tersebut, sehingga mereka diharuskan mempelajari kembali prosedur- prosedur yang berubah. Untuk pengelolaan anggaran telah seimbang antara  pembiayaan  segala  sesuatu yang  dibutuhkan  Perangkat  Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan untuk pembiayaan  program  dan  kegiatan untuk masyarakat

## Daftar Pustaka
Amirullah  dan  Haris  Budiyono,  2005.
Pengantar  Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Anggarini,  Yunita    dan    B.    Hendra Puranto,  2010. Anggaran  Berbasis
Kinerja. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Bastian,  Indra,  2006. Sistem  Perencanaan dan  Penganggaran  Pemerintah  Daerah di Indonesia . Jakarta: Salemba Empat Handoko  dan  T.  Hani,  1995. Manjemen. Yogyakarta: PBFE
Istianda,    Meita      dkk.,    2012. Pengembangan      Organisasi. Banten:
Universitas Terbuka. Joko Purwanto, Agus, 2010. Teori
Organisasi. Jakarta:  Universitas Terbuka Kustiwan,  Iwan,  2011. Perencanaan  Kota. Jakarta: Universitas Terbuka. Mangkunegara,  Anwar  Prabu,  2006.
Perencanaan    dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia. Bandung:
Refika Aditama.
Mulyawan,  Rahman  dan  Enceng,  2011.
Administrasi Keuangan. Jakarta: Universitas Terbuka. Nurcholis,  Hanif  dkk.,  2011. Administrasi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Universitas Terbuka. Sedarmayanti, 2010. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan
Kepemimpinan Masa Depan , Bandung:
PT. Refika Aditama.
Sofyan  Arif,  Mirrian,  2011. Organisasi  dan Manajemen, Jakarta: Universitas Terbuka. Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta. , 2013. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D, Bandung: Alfabeta. Syukron Hanas, Ade dkk., 2011 Manajemen Proyek, Jakarta: Universitas Terbuka. Toha,  Muharto  dan  Darmanto,  2010. Perilaku Organisasi. Jakarta: Universitas Terbuka. Wursanto, 2005. Dasar-dasar Ilmu Organisasi, Yogyakarta: ANDI.

## A. Undang-undang
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1979 tentang Pemerintahan Desa.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa.
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014
Tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan  Bupati  Bintan  Nomor  9  Tahun 2014  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 37  Tahun  2007  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Keputusan Bupati Bintan Nomor: 575/XI/2014  Tentang  Dana  Bantuan Reward Untuk  Desa  Administrasi  Terbaik  dan Desa  Penerima  Bantuan Reward Untuk  Administrasi  Terbaik  Di Kabupaten  Bintan  Tahun  Anggaran 2014