## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN JALAN BERKESELAMATAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR
Bethari Ulfa Suryani bethari_ulfa@gmail.com

## Abstract
The high number of traffic accidents on the road caused by the low quality of the  roads  we need  an regulations governing road  safety,  in  particular  the rules  to minimize  accidents  caused  by  the  quality  of  roads  that  do  not  fit  the  standard. importance of road safety regulation jatim due according to the data, the number of accidents  in  java  is  very  high,  even  increasing.  with  the  passing  of  The  East  Java provincial regulation no. 1 year 2014 on the implementation of road safety, with the purpose  of  (1)  the  establishment  of  roads  that  meet  the  standards  roadworthy  in accordance  with the  legislation  in  force;  and (2)  the  realization  of  the  road  safety services  that  are  safe,  comfortable,  orderly  and  smooth  to  drive  the  regional economy of East Java.
This  study  aims  to  determine how  the  implementation  of  the  policy  of  east java provincial regulation no. 1 of 2014 on the implementation of road safety and how obstacles in the implementation of these policies.
The  research  used  descriptive  qualitative  methods  with  observations,  deep interview  and  documentation  in  collecting  datas.  results  of  research  on implementation  of  east  java  provincial  regulation  no.  1  year  2014  on  the implementation  of  road  safety  is    DPU  Bina  Marga  East  Java  Province,  has implemented  a  policy  of  East  Java  Provincial  Regulation  1  of  2014  on  the implementation of road safety, it is reflected through a reduction in the number of accidents  along jl. mastrip surabaya. obstacles that must be faced by the dpu bina marga  in  realizing  the  implementation  of  the  road  safety  is  in  terms  of  finance, infrastructure, and the attitude of people who are less active in terms of complaints to the dpu bina marga east java province.
Keywords : Policy Implementation, Road Safety, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014, Highway Mastrip Surabaya

## I. Pendahuluan
Keselamatan lalu lintas di jalan raya merupakan tuntutan mendesak yang perlu diwujudkan oleh pihak perencana dan  pengelola infrastruktur  transportasi  darat, khususnya oleh pengelola jalan bebas hambatan, yaitu untuk menjamin rasa aman dan  keselamatan  bagi  setiap  pengguna  jalan.  Keselamatan  lalu  lintas  merupakan aspek  penting  untuk  meningkatkan  sistem  angkutan  jalan  selain  kelancaran, keamanan,  keandalan,  efisiensi  dan  keselarasannya  dengan  lingkungan.  Indikator utama  keselamatan  lalu  lintas  adalah  tinggi-rendahnya  tingkat  kecelakaan  yang terjadi, baik yang disebabkan oleh faktor utama dalam sistem lalulintas jalan, yaitu
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
manusia,  kendaraan  dan  jalan/lingkungan,  maupun  oleh  faktor-faktor  lain  yang dominan berpengaruh dalam implementasi lalu lintas angkutan jalan, seperti jumlah penduduk,  faktor  pengemudi,  faktor  kendaraan,  panjang  jalan,  dan  jumlah kendaraan.
Data yang dikeluarkan world health organization (who) menunjukkan, india menempati  urutan  pertama  negara  dengan  jumlah  kematian  terbanyak  akibat kecelakaan lalu lintas. sementara, Indonesia menempati urutan kelima. namun yang mencengangkan,  indonesia  justru  menempati  urutan  pertama  peningkatan kecelakaan menurut data global status report on road safety yang dikeluarkan who. indonesia  dilaporkan  mengalami  kenaikan  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  hingga lebih dari 80 persen. di indonesia, jumlah korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas mencapai  120  jiwa  per  harinya.  Tak  berbeda  jauh  dengan  di  nigeria,  yang mengklaim  140  jiwa  warganya  tewas  akibat  kecelakaan  setiap  hari.  sementara, angka  kematian  global  saat  ini  tercatat  mencapai  angka  1,24  juta  per  tahun. diperkirakan, angka tersebut akan meningkat hingga tiga kali lipat menjadi 3,6 juta per tahun pada 2030 (www.republika.co.id, diakses 16 november 2016 ).
Studi kasus angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di ruas jalan seluruh jatim pun hingga kini masih tergolong tinggi,  sepanjang tahun 2015 sebanyak 192 pengendara motor di surabaya meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan. Hal ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 186 korban. sedangkan angka kecelakaan  juga  meningkat  di  tahun  2015  sebanyak  866  kasus  dibanding  tahun 2014  sebanyak  716  kasus  kecelakaan.  rata-rata  kendaraan  1.187  roda  dua  yang terlibat  kecelakaan.  kejadian  kecelakaan  rata-rata  terjadi  pada  pukul  06.00  wib sampai 12.00 wib. untuk pelanggaran lalu lintas, andre mengatakan tahun 2015 juga mengalami  peningkatan.  menurut  data  analisis  dan  evaluasi  (  anev)  Polrestabes Surabaya,  tahun  2014  jumlah  pelanggaran  lalu  lintas  sebanyak  199.128  dan meningkat di tahun 2015 menjadi 227.445.
Sebanyak  120  orang  meninggal  dalam  kecelakaan  lalu  lintas  di  Surabaya enam  bulan  terakhir  di  tahun  2016.  Satlantas  Polrestabes  Surabaya  mencatat, kendaraan  terlibat  kecelakaan  tertinggi  didominasi  kendaraan  roda  dua (motor).   profesi  korban  kecelakan  lalu  lintas  didominasi  oleh  pegawai  swasta dengan  jumlah  585  orang,  mahasiswa  80  orang,  dan  pelajar  99  orang  (www, surabayaonline.com, diakses 22 September 2016).
Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Provinsi Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016. Jumlah Kejadian Jl. Mastrip Jl. Gunung Sari Jl. Joyoboyo 2013  2014  2015  2016  2013  2014  2015  2016  2013  2014  2015  2016 Jumlah Kecelakaan 39 28 19 10 6 5 2 1 3 2 1 0 Meninggal Dunia 18 11 5 2 2 1 0 0 0 1 0 0 Luka Berat 14 2 6 2 1 0 1 1 1 3 0 0 Luka Ringan 28 27 20 7 4 4 3 1 4 0 3 0
sumber : diolah peneliti berdasarkan data dari polsek dukuh pakis kota surabaya
2016.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
Berdasarkan  data  tabel  kecelakaan  di  atas,  polsek  dukuh  pakis  kota surabaya mencatat bahwa angka kecelakaan di jalan Mastrip kota Surabaya tertinggi dibandingkan  dua  jalan  provinsi  yaitu  jalan  Gunungsari  dan  jalan  Joyoboyo. walaupun per tahun mengalami penurunan jumlah angka kecelakaan, jalan mastrip sebagai  salah  satu  jalan  provinsi  di  kota  Surabaya  selalu  menjadi  urutan  pertama jumlah kecelakaan tertinggi. meski dalam paparan akhir tahun 2015 menyebutkan total  jumlah  kejadian  masih  tinggi  yaitu  19  kejadian,  namun  jika  dibandingkan  2 tahun sebelumnya terjadi penurunan.
Tingginya  angka  kecelakaan lalu  lintas  di  jalan  raya yang diakibatkan  oleh rendahnya kualitas jalan maka dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang keselamatan  di  jalan  raya,  khususnya  peraturan  yang  dapat  meminimalisir kecelakaan  yang  diakibatkan  oleh  kualitas  jalan  yang  tidak  sesuai  oleh  standart. akhirnya  pimpinan  DPRD  Jawa  Timur  mengesahkan  Raperda  tentang penyelenggaraan jalan berkeselamatan, menjadi Perda (peraturan daerah). Perda ini diperlukan untuk membenahi kinerja penyelenggaraan jalan serta menekan angka kecelakaan.
Anggota  Komisi  D  Jatim,  Irwan  Setiawan  menyatakan  bahwa  tujuan  dari peraturan  daerah  ini  berlaku  untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan  sarana  dan prasarana  jalan  berkeselamatan  yang  aman,  selamat,  tertib,  dan  lancar.  yakni, melalui  peningkatan  perbaikan  badan  jalan  seperti  bergelombang,  berlubang  dan retak-retak,  peningkatan  perbaikan  bangunan  pelengkap  jalan  seperti  gorong- gorong,  drainase,  jembatan  beserta  pelengkapnya,  dan  lain-lain.  lingkup kewenangan  peraturan  daerah  ini,  berlaku  pada  seluruh  jalan  yang  berada  di wilayah  provinsi  jatim  yang  pengelolaannya  di  bawah  kewenangan  provinsi  jatim sesuai  dengan  aturan  yang    berlaku  dan  di  tetapkan  dengan  surat  keputusan gubernur (www.kominfo.jatimprov.go.id,  diakses 27 april 2015).
Dengan  disahkannya  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  no.  1  tahun 2014  tentang  Penyelenggaraan  Jalan  Berkeselamatan,  dengan  tujuan  untuk    (1) terwujudnya  jalan  yang  memenuhi  standar  laik  jalan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku;  dan  (2)  terwujudnya  pelayanan  jalan berkeselamatan  yang  aman,  nyaman,  tertib  dan  lancar  untuk  mendorong perekonomian regional jawa timur.
II. Landasan Teori Pengertian  kebijakan  publik  menurut  Thomas  R.  Dye  (2000:110)  adalah “whatever  governments  choose  to  do  or not to do” .  Kebijakan  publik  adalah  segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. dalam konteks pelayanan  publik  dikemukakan  bahwa  pelayanan  umum  adalah  mendahulukan kepentingan  umum,  mempermudah  urusan  publik,  mempersingkat  waktu pelaksanaan  urusan  publik  dan  memberikan  kepuasan  kepada  publik.  Pelayanan publik  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang dengan  landasan  faktor  material  melalui  sistem,  prosedur  dan  metode  tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini  kurang  berpengaruh.  akan  tetapi  dalam  kenyataannya,  tahapan  implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  benar.  dengan  kata  lain  implementasi

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.
Model  implementasi  kebijakan  (van  meter  dan  van  horn)  pengertian implementasi  kebijakan dan faktor-faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan suatu implmentasi Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:
1. standar dan sasaran kebijakan
2. sumber daya
3. karakteristik badan pelaksana
4. komunikasi antar organisasi dan pelaksanaan kegiatan
5. sikap pelaksana
6. lingkungan ekonomi, sosial dan politik. berdasarkan pengertian model implementasi van meter dan van horn diatas, dapat disimpulkan dalam bagan berikut :

## Gambar 1 Kerangka Model Implementasi Van Meter Dan Van Horn Sumber: Mas Roro Lilik Ekowati,2004
Berikut  adalah  kerangka  konsep  yang  digunakan  dalam  penelitina  ini. kerangka  konsep  merupakan  penggambaran  dari  alur  pemecahan  masalah  yang didasarkan  kepada  kerangka  teori  yang  digunakan.  Paparan  diatas  untuk  melihat sejauh  mana  implementasi  kebijakan  peraturan  daerah  provinsi  Jawa  Timur  no.1 tahun  2014  tentang  penyelenggaraan  jalan  berkeselamatan  di  jalan  Mastrip  kota Surabaya.
Standar dan sasaran kebijakan
Sumber daya
Karakteristik badan Komunikasi antar
organisasi dan pelaksanaan kegiatan Lingkungan ekonomi,sosial , dan politik Sikap para pelaksana Kinerja Kebijak an
Kebijakan
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
Gambar 2 Kerangka Konsep Sumber : Diolah Peneliti ( 2015 )
III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan metode  kualitatif,  dan  menggunakan  observasi,  wawancara  mendalam  dan dokumentasi  dalam  mengumpulkan  data-data.  Fokus  penelitian  pada implementasi kebijakan peraturan daerah provinsi jawa timur no.1 tahun 2014 tentang  penyelenggaraan  jalan  berkeselamatan  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina Marga  Provinsi  Jawa  Timur.  Lokus  penelitian  di  jalan  Mastip  kota  Surabaya termasuk  salah  satu  jalan  provinsi  yang  terpanjang  dan  angka  kecelakaan tertinggi.
IV. Hasil Dan Pembahasan
Bab ini akan menyajikan dan menganalisa temuan lapangan berhubungan dengan implementasi kebijakan peraturan daerah provinsi jawa timur no.1 tahun 2014  tentang  penyelenggaraan  jalan  berkeselamatan  di  Dinas  PU  Bina  Marga provinsi  jawa  timur.  penjelasan  pada  masing-masing  sub  bab  diantaranya membahas tentang ruang lingkup dalam penyelenggaraan jalan berkeselamatan, proses implementasi penyelenggaraan jalan berkeselamatan oleh Dinas PU Bina
4.Komunikasi antar organisasi dan pelaksanaan kegiatan : - Komunikasi antar Instansi - komunikasi antar masyarakat 1. Standar dan sasaran Kebijakan: - Tujuan - Sasaran 2. Sumber daya : - SD sarana dan prasarana 3. Karakteristik badan pelaksana : - Kompetensi dalam bidangnya - Pengalaman kerja
6.Lingkungan eksternal : - Sosial
5. Sikap pelaksana : - Struktur birokrasi - Pola hubungan - Disiplin kerja Kinerja kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Jalan
Berkeselamatan di Jalan Raya Mastrip Kota Surabaya
4.Komunikasi antar organisasi dan pelaksanaan kegiatan : - Komunikasi antar Instansi - komunikasi antar masyarakat 1. Standar dan sasaran Kebijakan:
- Tujuan
- Sasaran

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
Marga  Provinsi  Jawa  Timur,  dan  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan alan berkeselamatan di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur.
1. standar dan sasaran kebijakan ukuran kebijakan Tabel 1. Ukuran Kebijakan Pelayanan Publik No. Jenis Ukuran Ukuran Keterangan 1. visi tersedianya  sistem  jaringan  jalan yang  andal  dan  terpadu  guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. ada 2. misi 1. mewujudkan  sistem  jaringan jalan yang andal dan berwawasan lingkungan sebagai unsur pendukung dalam  mencapai  efisiensi  dan efektifitas transportasi jalan. ada 2. menyediakan dan mengembangkan sistem jaringan  jalan  yang  terpadu sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi ada 3. menyelenggarakan tertib pemanfaatan jalan ada 4. melaksanakan pembinaan teknis  penyelenggaraan  jalan kabupaten/kota ada 5. menyelenggarakan  pembinaan sumber daya manusia ada 3. sasaran : · penyedia jalan membuat  jalan  berkeselamatan sesuai  kebijakan  yang  sudah ditetapkan oleh pemerintah. ada · masyarakat menikmati pelayanan jalan berkeselamatan yang aman, nyaman,  tertib  dan  lancar  untuk mendorong perekonomian ada
Sumber : Diolah Oleh Penulis, (2016)
Bahwa  ukuran  sebuah  kebijakan  penyelenggaraan  jalan berkeselamatan  sudah  jelas,  proses  pelaksanaan  dari  ukuran  kebijakan penyelenggaraan  jalan  berkeselamatan  oleh  Dinas  PU  Bina  Marga  Provinsi Jawa Timur sudah berjalan sesuai dengan visi, misi, dan sasaran DPU Bina Marga.  peningkatan  kapasitas  kinerja  jalan  berkeselamatan  dapat  dilihat berdasarkan jumlah angka kecelakaan yang terjadi disetiap tahunnya. Tujuan  adalah  sasaran  yang  ingin  dicapai  di  masa  yang  akan  datang dengan arah pimpinan agar tujuan tersebut dapat tercapai. jika tujuan yang telah  ditetapkan  dapat  tercapai  sesuai  rencana  dan  masyarakat  mampu menerima dan menjalankan kebijakan itu disebut implementasi.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Kejadian Kecelakaan Di Jalan Mastrip Tahun Jumlah Kejadian Jumlah Korban Meninggal Dunia Luka Berat Luka Ringan 2013 39 18 14 28 2014 28 11 2 27 2015 19 5 6 20 mei 2016 10 2 2 7 rata-2 24 9 6 21 Sumber : Diolah Oleh Penulis, (2016) Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur sudah melakukan upaya keras untuk menyediakan jalan berkeselamatan selama periode 2013-2016 sesuai Perda Provinsi Jawa Timur no.1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan  Berkeselamatan.  Dengan  adanya,  jalan  berkeselamatan  ini  jumlah kejadian  kecelakaan  yang  terjadi  periode  2013-2016  telah  mengalami penurunan sebanyak  74,4%  dari  tahun  2013  sebanyak  39  kejadian  hingga pertengahan 2016 sebanyak 10 kejadian.
Menurut  dari  teori Van Meter  dan Van Horn  tujuan adalah sasaran yang  ditetapkan  dan  dapat  tercapai  sesuai  rencana  dan  masyarakat menerima  dan  menjalankan  kebijakan  dengan  baik.  tetapi,  menurut pengamatan  langsung  di  lapangan    dapat  dijelaskan  mengenai  tujuan  dari implementasi kebijakan penyelenggaraan jalan berkeselamatan dengan jelas yang  tertuang  dalam  petunjuk  operasional  kebijakan  itu  sendiri.  dari  hasil tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan dan sasaran dari DPU Bina Marga sudah  jelas,  angka  dan  prosentase  kejadian  kecelakaan  yang  terjadi mengalami  penurunan  cukup  signifikan,  dari  banyaknya  jumlah  kejadian sebelum perda tersebut terbit menunjukan bahwa dpu bina marga berusaha mewujudkan jalan berkeselamatan tersebut secara efektif walaupun masih ada  beberapa  kejadian kecelakaan yang masih  diperlukan  uji khusus  salah satunya human error .
2. Sumber Daya Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sumber:  Data  Pegawai  Dinas  Pu  Bina  Marga  Provinsi  Jawa  Timur  -2016.
(Diolah Oleh Penulis) No Tingkat Pendidikan Jumlah Jenjang Teknik Non Teknik 1. S2 79 29 108 2. S1 145 125 270 3. D3 16 19 35 4. SLTA 255 541 796 5. SLTP 28 176 204 6. SD - 174 174 Jumlah 1.593

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
Menurut teori Van Meter dan Van Horn didukung oleh tabel diatas, bahwa setiap pegawai mampu memahami sebuah kebijakan dan peraturan daerah  di  sebuah  instansi  pemerintahan  tersebut,  menurut  tabel  diatas Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur mempunyai riwayat pendidikan yang  berbeda-beda.  dalam  sebuah  intansi  pekerjaan  lapangan  sangat dibutuhkan pegawai atau komisioner yang memiliki fisik yang kuat sehingga tidak  perlu  untuk  pendidikan  tinggi  dalam  pembuatan  jalan,  namun  tetap juga  dibutuhkan  karyawan  yang  memiliki  pendidikan  tinggi  untuk memanajemen pekerja yang ada dibawahnya.

## Sumber Daya Sarana Dan Prasarana
Menurut  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn  ketersediaan  sumber  daya sarana  dan  prasarana  ini  memegang  peranan  penting.  dalam  hal  ini, pembuatan  jalan  berkeselamatan  membutuhkan  peralatan-peralatan pembangunan  yang  cukup  banyak  dan  canggih  sehingga  dapat  membuat jalan  yang  sesuai  dengan  Perda  Provinsi  Jawa  Timur  no.1  tahun  2014 tentang Jalan Berkeselamatan. Tabel 4.  Sarana Dan Prasarana Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur no daftar sarana dan prasarana jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik sedang  rusak ringan rusak berat 1. kantor dinas pu bina marga provinsi jawa timur - - - - 2. kantor upt - - - - 3. kantor pembantu upt - - - - 4. sarana transportasi - - - a. kendaraan roda dua (r2) - - - - b. kendaraan roda empat (r4) - - - - 5. rumah dinas - - - - 6. peralatan unit pemeliharaan rutin a. buldozer 2 - - - b. motor greader . 3 - 1 - c. wheel loader 6 - 2 - d. mobil crane 2 - - - e. excavator 1 - - - f. breaker 1 - - - g. cold milling 2 - - - h. soil compactor 1 - - - i. forklif 1 - - - j. self loader 1 - - - k. fb.truck crane 22 - 8 - l. dump truck 26 - 25 - m. pick up 28 - 2 - o. tandem roller 1.5t 2 - - - p. tandem roller 2.5t 12 - - -
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
q. tire roller 2 - 1 - r. three wheel roller 1 - 45 - s. vib.roller hand guid 17 - 1- - t. plate compactor 16 - - - u. compressor 17 - 1 - v. asphal sprayer 14 - - - w. concret cutter 16 - - - x. gensed type silent 3 - - - y. chain saw 34 - - - z. grass cutter 4 - - - aa. water pump 2 - - - bb. plate stamper 6 - - - cc. burner 6 - - - dd. concret mixser 2 - - - ee. jack hammer 14 - - - Sumber: Diolah Dari Bina Marga Provinsi Jawa Timur 3. Karakterstik Badan Perlaksana
Menurut  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn  adalah  tingkat pendidikan,pendidikan  sangat  diperlukan  karena  dapat  membantu  pada hasil  kinerja  yang  akan  diciptakan,  pendidikan  juga  sangat  berpengaruh dalam  proses  pemahaman  materi  dan  cara  berkomunikasi  terhadap masyarakat, namun DPU Bina Marga juga membutuhkan tenaga kasar yang bersumber dari karyawan dengan pendidikan rendah.  hal tersebut mampu menunjukan  bahwa  efisiensi  dan  efektifitas  DPU  Bina  Marga  dalam  hal pendidikan  sudah  dapat  memenuhi  seperti  apa  yang  disampaikan  dalam teori van meter dan van horn.
4. Komunikasi  Antar  Organisasi  Dan  Pelaksanaan  Kegiatan  Komunikasi Antar Instansi
Dalam  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn,  komunikasi  antar  badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai  sasaran  dan  tujuan  program.  Komunikasi  ini  harus  ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. DPU Bina Marga sudah melakukan koordinasi terhadap instansi pemerintahan  untuk  melaksanakan  kebijakan  pemerintah,  dalam wawancara  tersebut  menyatakan  bahwa  setiap  bulannya  DPU  Bina  Marga selalu mengadakan sosialisasi terhadap instansi yang berbeda sesuai dengan tema dan keperluan sosialisasi. Tidak hanya rutin, namun ada saat dimana kondisi yang mendesak untuk melakukan komunikasi dan koordinasi antara DPU  Bina  Marga  bersama  instasi  terkait  dalam  penyelenggaraan  jalan berkeselamatan.
Menurut  teori  komunikasi  Van  Meter  dan  Van  Horn  terhadap masyarakat  sangat  diperlukan  untuk  mengetahui  informasi  dan  adanya sebuah  kebijakan  dari  pemerintah  disamping  itu  masyarakat  juga  orang yang menerima layanan jasa. namun, yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga ini  merupakan  tindakan  represif  dengan  melakukan  penggusuran  paksa, seharusnya  dinas  tersebut  harus  melakukan  koordinasi  dengan  dinas  lain yang terkait dengan gangguan ini sehingga dapat dicarikan solusi terbaik.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016

## 5. Sikap Pelaksana Struktur Organisasi
Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Pu Bina Marga Prov. Jatim
Sumber : Diolah Dari Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim
Pola hubungan adalah antara  dua orang  atau  lebih   dalam proses pengiriman  dan  penerimaan  pesan  yang  dikaitkan  dua  komponen,  yaitu gambaran atau rencana yang meliputi langkah-langkah pada suatu aktifitas dengan  komponen-komponen  yang  merupakan  bagian  penting  atas terjadinya  hubungan  komunikasi  antar  manusia  atau  kelompok  dan organisasi.
Sesuai  dengan  struktur  organisasi  komisi  pelayanan  publik  antara kepala  dinas  dan  sekretariat  dengan  semua  divisi  terdapat  garis  lurus kebawah  menunjukkan  bahwa  bentuk  organisasi  pelimpahan  wewenang langsung  terhadap  bawahan,  kemudian  garis  antara  sekretariat  dan kelompok  jabatan  fungsional  terdapat garis,  selanjutnya ketika  ada sebuah permasalahan  yang  menyangkut  keuangan,  administrasi  umum,  dan masalah pengaduan adalah salah satu tugas sekertaris yang mengkoordinasi secara  langsung.  organisasi  seperti  ini  termasuk  organisasi  lini  yaitu hubungan  antara  pimpinan  &  bawahan  masih  bersifat  langsung  melalui satu garis wewenang selain  kepala  dinas  ,divisi  dibawahnya hanya sebagai

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
pelaksana, jumlah karyawan banyak, sarana dan alatnya banyak, organisasi bercabang banyak.
Karakteristik pegawai di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur sudah  melakukan  kedisiplinan  kerja  yang  cukup  tinggi,  hal  ini  membuat pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  PU  Bina  Marga  dalam  melaksanakan Perda Provinsi  Jawa  Timur  no.1  tahun  2014 tentang  Jalan Berkeselamatan ini, dapat dijalankan dengan baik, sehingga pembangunan dan pemeliharaan jalan pun juga tidak akan mengalami efek negatif yang signifikan. Tabel 5. Daftar Sanksi Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim Tahun 2015 Kelompok Jumlah Hari Tidak Masuk Kerja ( Hari ) Sanksi Jumlah Pegawai I (Disiplin Ringan) 5 teguran lisan 34 6-10 teguran tertulis 11 11-15 pernyataan tidak puas secara tertulis 2 Ii (Disiplin Sedang) 16-20 penundaan kenaikan gaji berkala 3 21-25 penundaaan kenaikan pangkat - 16-30 penurunan pangkat selama 1 tahun - Iii (Disiplin Berat) 31-35 penurunan pangkat selama 3 tahun - 36-40 penurunan jabatan 1 41-45 pembebasan jabatan - ≥ 46 pemberhentian dengan atau tidak hormat 3 total 54 Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur.2016 6. Lingkungan Eksternal Setiap  keberhasilan  suatu  kebijakan  tidak  lepas  dari  lingkungan eksternal  untuk  membantu  implementasinya  pelayanan  publik  yang prima.lingkungan  eksternal  membutuhkan  bantuan  eksternal  seperti instansi-instansi dan masyarakat.
Sosial  dapat  didefinisikan  sebagai  hubungan  kerjasama  antar instansi, LSM, badan hukum, maupun masyarakat yang mengalami masalah pada pelayanan publik. dinas pu bina marga provinsi jawa timur mempunyai pos  pengaduan  diberbagai  daerah  supaya  mempermudah  masyarakat melakukan  pengaduan  didaerah  masing-masing,  pos  pengaduan  Dinas  PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur bekerjasama media. Faktor pendukung implementasi kebijakan jalan berkeselamatan:
1. Ukuran  dan  tujuan  kebijakan  dalam  pelaksanaan  implementasi  jalan berkeselamatan Faktor  pendukung  yang  paling  utama  adalah  adanya  kejelasan dari  visi,  misi  dan  sasaran  sebuah  kebijakan.itu  yang  membuat pelaksanaan perda berjalan dengan baik.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
2. Tingkat  Pendidikan  Dalam  Pendukung  Implementasi  Jalan Berkeselamatan Faktor pendukung dalam implementasi jalan berkeselamatan di Jawa  Timur  adalah  tingkat  pendidikan  para  pemegang  jabatan strategis.  yakni  ada  1-8  pegawai  ini  memiliki  tingkat  pendidikan strata-2  ini  cukup  memadai  dalam  pelaksanaan  implementasi kebijakan  jalan  berkeselamatan.secara  administratif  persoalan- persoalan jalan berkeselamatan dapat teratasi, tetapi tetap saja masih ada  masyarakat  yang  melapor  tentang  jalan  berkeselamatan  yang kurang baik. Kualitas  para  pegawai  di  Dinas  PU  Bina  Marga  Provinsi  Jawa Timur  ini  juga  tergolong  tinggi  dengan  para  komisioner  yang mempunyai  pendidikan  minimal  SD,  SLTP,  SLTA,  D3,  S-1  pendidikan tertinggi  yaitu  pendidikan  S2  dan  mempunyai  staff  yang  rata-rata pendidikan  terakhir  s1,  dan  pendidikan  paling  rendah  adalah sd.dengan  tingkat  pendidikan  yang  relatif  tinggi  tersebut  mampu menghasilkan produktifitas kerja yang baik. 3. Kompetensi  Dalam  Bidang  Untuk  Pelaksanaan  Implementasi  Jalan Berkeselamatan Pendukung  implementasi  jalan  berkeselamatan  adalah kompetensi  yang  dipunyai  para  komisioner  dalam  menjalankan tanggungjawabnya  dibidang  masing-masing.  para  komisioner diwajibkan mampu menguasai semua divisi, karena setiap pergantian kepala  dinas    per  divisi  juga  melakukan  pergantian.  dengan  latar belakang  pendidikan  yang  tinggi  dan  dukungan  kemampuan komisioner  dalam  semua  bidang,  akan  menambah  tingkat  kualitas para komisioner 4. Struktur Organisasi Pendukung Proses Kerja Anggota KPP organisasi  dinas  pu  bina  marga  provinsi  jawa  timur  dapat mendukung ketepatan para karyawan, rasa solidaritas dan spontanitas seluruh  anggota  organisasi  besar,  proses decision  making berjalan dengan  cepat,  rasa  saling  pengertian  antar  anggota  komisi  jalan berkeselamatan  juga  tinggi,  loyalitas  dan  disiplin  kerja  tinggi  karena struktur  yang  tidak  terlalu  panjang  membuat  keputusan  yang  dibuat dapat segera di disposisi. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Jalan  Berkeselamatan: 1. Sumber  Daya  Finansial  Dalam  Pelaksanaan  Implementasi  Kebijakan Jalan Berkeselamatan Faktor  penghambat  pertama  adalah  sumber  daya  finansial  di dinas pu bina marga provinsi jawa timur belum optimal. hal tersebut menyebabkan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur tidak dapat memaksimalkan  perbaikan  jalan  maupun  jembatan,  karena kaitannya  dengan  anggaran  terbatas  yang  diberikan  pemerintah dalam  apbd, sehingga  untuk  dapat  menyelesaikan  penyelenggaraan jalan  berkeselamatan  menjadi  terkendala,  sehingga  Dinas  PU  Bina Marga Provinsi Jawa Timur harus memprioritaskan jalan mana yang harus terlebih dahulu akan dikerjakan.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
2. Kuantitas  Pekerjaan  Dalam  Kinerja  Implementasi  Kebijakan  Jalan Berkeselamatan Karena  kurangnya  sumber  daya  finansial  yang  dimiliki  oleh dinas  pu  bina  marga  provinsi  jawa  timur,  menyebabkan  dinas  pu bina  marga  provinsi  jawa  timur  tidak  dapat  membuat  jalan berkeselamatan lebih banyak lagi. 3. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Mendukung Kinerja Implementasi Kebijakan Jalan Berkeselamatan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur mempunyai banyak alat-alat  berat  sendiri,  namun  alat  tersebut  dirasa  masih  kurang karena banyak juga alat berat yang mengalami kerusakan, sehingga membuat  pengerjaan  jalan  berkeselamatan  menjadi  terlambat  dan memakan  biaya  tambahan,  yakni  dinas  pu  harus  sewa  alat  kerja kepada  pihak  swasta  sehingga  menimbulkan  pembengkakan anggaran.

## V. Kesimpulan Dan Saran
A. Kesimpulan
Hasil  analisa  dari  bab  sebelumnya,  maka  peneliti  menarik  kesimpulan sebagai berikut :
a) Dpu Bina Marga Provinsi Jawa Timur, telah mengimplementasikan kebijakan peraturan  daerah  provinsi  jawa  timur  no.1  tahun  2014  tentang penyelenggaraan  jalan  berkeselamatan,  hal  tersebut  tercermin  melalui observasi  dan  wawancara  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis  dengan mengambil  studi  kasus  jalan  provinsi  jawa  timur  yang  berada  di  kota surabaya, yakni salah satunya adalah jalan mastrip surabaya, terbukti bahwa dengan  sudah  diterapkannya  jalan  berkeselamatan,  angka  kecelakaan  di jalan mastrip  mengalami penurununan  yang cukup  signifikan, dimulai  dari tahun  2013  dengan  angka  kecelakaan  39  kejadian  sebelum  adanya  perda tersebut,  lalu  tahun  2014  setelah  perda  tentang  jalan  berkeselamatan diterbitkan,  dpu  bina  marga  langsung  melakukan  pembenahan  jalan  guna mematuhi  perda  tersebut  di  tahun  2014,  sehingga  tahun  2014  mengalami penurunan angka kecelakaan sebanyak (28,2%) dan sebanyak (32,1%) pada tahun 2015, selanjutnya sampai dengan bulan mei 2016 angka kecelakaan di jalan  mastrip  tersebut  juga  mengalami  penurunan  sebanyak  (47,4%) dibanding tahun sebelumnya. artinya  dengan  munculnya  perda  no.1  tahun  2014  ini  dapat  mengurangi angka kecelakaan di jalan provinsi, dan dinas bina marga melakukan respon cepat terhadap perda tersebut. b) Faktor-faktor pendukung  dalam  implementasi  kebijakan  jalan berkeselamatan  ini  adalah  adalah  adanya  kejelasan  dari  visi,  misi  dan sasaran  sebuah  kebijakan.itu  yang  membuat  pelaksanaan  perda  berjalan dengan  baik.    kualitas  para  pegawai  di  dinas  pu  bina  marga  provinsi  jawa timur  ini  juga  tergolong  tinggi  dengan  para  komisioner  yang  mempunyai pendidikan  minimal  SD,  SLTP,  SLTA,  D3,  S-1  pendidikan  tertinggi  yaitu pendidikan S2 dan mempunyai staff yang rata-rata pendidikan terakhir S1, dan  pendidikan  paling  rendah  adalah  sd.dengan  tingkat  pendidikan  yang relatif  tinggi  tersebut  mampu  menghasilkan  produktifitas  kerja  yang  baik. kompetensi  yang  dipunyai  para  komisioner  dalam  menjalankan

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
tanggungjawabnya dibidang masing-masing. rasa solidaritas dan spontanitas seluruh  anggota  organisasi  besar,  proses decision making berjalan  dengan cepat, rasa saling pengertian antar anggota komisi jalan berkeselamatan juga tinggi, loyalitas dan disiplin kerja tinggi
Sedangkan  yang  jadi  faktor penghambat oleh  Dinas  PU  Bina  Marga dalam mewujudkan terselenggaranya jalan berkeselamatan adalah dari segi finansial,  segi  kuantitas  pembangunan  jalan  berkeselamatan  menjadi permasalahan yang harus dihadapi, karena masih banyak jalan provinsi yang masih belum memenuhi standar.  sarana dan prasarana, memang sarana dan prasarana dinas pu bina marga jatim termasuk banyak, namun masih kurang untuk dapat memperbaiki jalan provinsi di seluruh wilayah. dan sikap  dari masyarakat yang kurang aktif dalam hal pengaduan kepada pihak dinas pu bina  marga,  karena  masyarakat  menunggu  jalan  tersebut  rusak  parah  dan menimbulkan korban jiwa terlebih dahulu baru melapor.
B. Saran a.  Dalam  pembuatan  jalan  berkeselamatan,  baiknya  pihak  dinas  pu  bina marga dapat menentukan prioritas yang harus dikerjakan sehingga tidak timbul keirian di masyarakat.
b.  Dinas  PU  Bina  Marga  harus  lebih  aktif  turun  ke  masyarakat  sehingga permasalahan  mengenai  jalan  dapat  dikoordinasikan  dengan  dinas terkait.  yaitu  dengan  cara  membuat  layanan  pengaduan  online  khusus mengenai jalan bekerja sama dengan dinas LLAJR dan sosialisasi kepada masyarakat  mengenai  kriteria  jalan  yang  masuk  dalam  kategori berbahaya  bagi  pengguna  jalan.  sehingga  dapat  ditindak  lanjuti  dengan segera,  apabila  pengaduan  tersebut  belum  dapat  ditindak  lanjuti, alangkah  baiknya  dinas  pu  bina  marga  bersama  dinas  LLAJ  melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk membantu mengamankan jalan yang sedang dalam kondisi rusak yang menimbulkan kecelakaan.

## Daftar Referensi
Agatha,  Ayu  Adelia.  2015.  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Publik  Di  Komisi Pelayanan Publik. Skripsi. Universitas Hang Tuah. Surabaya.
Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . . Jakarta:
Pt Rineka Cipta.
Arusmeswari,  Rindang  ;  Bhinnety,  Magda.  2009.  Hubungan  Antara  Persepsi  Iklim Kesehatan  Dengan  Kepatuhan  Peraturan  Keselamatan  Lalu  Lintas  Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Kampus Ugm. Jurnal. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta Dpu  Binamarga.  2015.  Visi  Dan  Misi.  (Online).  Http://Binamarga.Jatimprov.Go.Id/ Portal/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=1143&Itemid=335 Diakses Pada Tanggal 21 Nopember 2015 Dpu  Binamarga.  2015.  Tugas  Pokok  Dan  Fungsi.  (Online).  Http://Binamarga .Jatimprov.Go.Id/Portal/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=1 145&Itemid=281. Diakses Pada Tanggal 21 Nopember 2015 Dpu  Binamarga.  2015.  Susunan  Kelembagaan.  (Online)  Http://Binamarga. Jatimprov.Go.Id/Portal/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=1 488. Diakses Pada Tanggal 21 Nopember 2015

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
Indiahono,  Dwiyanto.  2009.Kebijakan  Publik  Berbasis  Dynamic  Policy  Analysis . Yogyakarta: Gava Media. Irawan Dan Suparmoko. 1992.Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Bpfe Jatimprov. 2014. Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan. (Online). Http://Dprd.Jatimprov.Go.Id/Berita/Id/3255/Harapan-Pimpinan-Dprd-Jatim- Terkait-Perda-Penyelenggaraan-Jalan-Berkeselamatan.  Diakses  Pada  Tanggal 27 April 2014. Kepolisian  Republik  Indonesia.  2014.  Kecelakaan  Lalu  Lintas.  (Online). Http://Www.Gatra.Com/Hukum-1/44540-Pada-2013,-23-385-Tewas- Kecelakaan-Lalu-Lintas.Html,. Diakses Pada Tanggal 27 April 2014
Khusaini,  Muhammad.  2006.  Ekonomi  Publik :  Desentralisasi  Fiskal  Dan Pembangunan Daerah. Malang : Bpfe Unibraw. Lilik Ekowati, Mas Roro. 2004. Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Atau Program. Surakarta: Pustaka Cakra.
Mangkusubroto, Guritno. 1993. Ekonomi Publik. Yogyakarta: Bpfe Sugiyono.  2011.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R  &  D.  Bandung: Alfabeta. Sujanto, Supradian, Mulyono, Dan Agus Taufik. 2010 . Inspeksi Keselamatan Jalan Di Jalan Lingkar Selatan Yogyakarta. Universitas Gajah Mada. Vol.10 No.1
Suparmoko.  2011.  Ekonomi  Publik  Untuk  Keuangan  Dan  Pembangunan  Daerah . Yogyakarta: Andi
Suryana.  2000.  Ekonomi  Pembangunan  Problematika  Dan  Pendekatan . Jakarta: Salemba Empat
Wijaya,  Haw.  2002.
Otonomi  Daerah  Dan  Daerah  Otonom .2002.  Jakarta: Pt.Rajagrafindo Persada.