Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distributionof this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia and Asosiasi Penerbitan Jurnal Komunikasi Indonesia.
E-ISSN: 2442-4102 | P-ISSN: 1693-3699

## Strategi Komunikasi dalam Gerakan Penolakan Isu Relokasi dan Penutupan Pulau Komodo

## Communication Strategy in the Resistance Movement toward Komodo Island Relocation and Closure Issues
Rici Tri Harpin Pranata 1,* , Sarwititi Sarwoprasodjo 2 , Arif Satria 2
1 Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia
2 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia
*) E-mail korespondensi: rici_pranata@apps.ipb.ac.id
Diterima: 13 Agustus 2021 | Disetujui: 09 September 2021 | Publikasi online: 28 September 2021

## ABSTRACT
Komodo  National  Park  (KNP)  as  a  conservation  area  and  a  strategic  national  tourism  area  involves  various actors/stakeholders  with  different  roles  and  interests  in  its  management.  Communication  analysis  is  important  to create conditions of mutual understanding, so that KNP management can benefit to all parties. In 2019, the Governor of  East  Nusa  Tenggara discussed  the  relocation of  the  community  and  the  closure  of  Komodo  Island,  which  caused tension  in  relations  with  various  parties.  This  study  aims  to  analyze  the  community's  communication  strategy  in  the resistance  of  relocation  and closure  of  Komodo  Island  issues.  This  study  uses  qualitative  methods  through  in-depth interviews,  analysis  of  events  and  the  SPEAKING  Hymes  method.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  are differences  in  stakeholder  groups  based  on  the  level  of  influence  and  importance,  as  follows:  crowd , context  setter, subject and key  player.  This  study  also  shows  that  the  communication  strategy  carried  out  by  the  community  with other  stakeholders  is  mostly  dialogical  as  a  form  of  advocacy.  The  communication  events  analyzed  show  that  the community  is  able  to achieve  its  interests,  but  it  requires  enormous  efforts  and  the  mobilization  of  all  the  collective strengths of the community.
Kata kunci: Advocacy, Communication strategy, Komodo National Park, SPEAKING, Stakeholder

## ABSTRAK
Taman  Nasional  Komodo  (TNK)  sebagai  kawasan  konservasi  dan  kawasan  strategis  pariwisata  nasional  (KSPN) melibatkan  beragam  aktor/ stakeholder dengan  peran  dan  kepentingan  yang  berbeda  dalam  pengelolaannya.  Analisis komunikasi  merupakan  hal  penting  untuk  menciptakan  kondisi  saling  pengertian,  sehingga  pengelolaan  TNK  dapat memberikan  manfaat  bagi  semua  pihak.  Tahun  2019,  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  mewacanakan  relokasi masyarakat  dan  penutupan  Pulau  Komodo,  kemudian  menimbulkan  ketegangan  hubungan  dengan  berbagai  pihak. Studi  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  strategi  komunikasi  masyarakat  dalam  gerakan  penolakan  isu  relokasi masyarakat  dan  penutupan  Pulau  Komodo.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  melalui  wawancara mendalam,  analisis  peristiwa  dan  metode  SPEAKING  Hymes.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat perbedaan  kelompok stakeholder berdasarkan  tingkatan  pengaruh  dan  kepentingannya,  yaitu crowd , context  setter, subject dan key  player .  Studi  ini  juga  menunjukkan  bahwa  strategi  komunikasi  yang  dilakukan  masyarakat  dengan stakeholder lain  mayoritas  secara  dialogis  sebagai  bentuk  advokasi.  Peristiwa  komunikasi  yang  dianalisis menunjukkan  masyarakat  mampu  mencapai  kepentingannya, namun diperlukan upaya besar dan pengerahan  seluruh kekuatan kolektif masyarakat.
Kata kunci: Advokasi, Strategi komunikasi, Taman Nasional Komodo, SPEAKING, Stakeholder

## PENDAHULUAN
Kebijakan  pembangunan  dan  lingkungan  (termasuk  kawasan  konservasi)  seringkali  menimbulkan kesenjangan  antara  kondisi  yang  diharapkan  dengan  hasil  yang  terjadi  (Glasbergen,  1995;  Strzelecka, Rechciński,  Tusznio,  Akhshik,  &  Grodzińska-Jurczak,  2021).  Pembangunan  dalam  perspektif  komunikasi tidak  memberi  tempat  yang  sentral,  setidaknya-tidaknya  seimbang,  kepada  hak  berekspresi  untuk  bersikap dan  berpendapat  secara  terbuka  kepada  setiap  kelompok  di  masyarakat  (Lubis,  2018).  Beberapa  kebijakan yang tidak efektif dalam mencapai tujuan dapat ditolak oleh masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai  masyarakat  (Nurrochmat,  Darusman,  &  Ekayani,  2006).  Di  Indonesia,  salah  satu  pendekatan pengelolaan  konservasi  bersifat  sentralistik 1 ,  dimana  pendekatan  tersebut  memiliki  kelemahan  seperti mengakibatkan  masyarakat  terpinggirkan  (Satria,  2009).  Masyarakat  di  kawasan  taman  nasional  sering diposisikan  sebagai  objek  pengelolaan  dan  tidak  dilibatkan  dalam  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan (Roslinda,  Darusman,  Suharjito,  &  Nurrochmat,  2012).  Padahal,  pelibatan  aktor  lokal  penting  dalam meningkatkan  kualitas  kebijakan  dan  menciptakan  peluang  yang  lebih  besar  agar  kebijakan  dapat  diterima secara sosial maupun politik (Bonsu et al., 2019).
Beberapa  literatur  menunjukkan  konflik  dalam  pengelolaan  kawasan  konservasi  dapat  terjadi  ketika kepentingan berbagai pihak/ stakeholder tidak diakomodir (Cox, Butler, Webber, & Young, 2020; Hodgson, Redpath, Fischer, & Young, 2019; Juerges, Leahy, & Newig, 2020). Meski konflik merupakan bagian alami dari proses sosial,  konflik dapat menunjukkan atau berkontribusi pada ketidakefisienan dan ketidakstabilan masyarakat (Scheffran, 2006), dan apabila konflik tidak tertangani dapat mengakibatkan pencapaian tujuan konservasi  menjadi  tidak  efektif  (Madden  &  McQuinn,  2014).  Temuan  Bonsu  et  al.  (2019)  menunjukkan bahwa  kurangnya  komunikasi  dan  kepercayaan  antar- stakeholder menjadi  penyebab  konflik  dalam pengelolaan  konservasi.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  bidang  komunikasi  juga  telah  memberi  perhatian pada isu pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam (Bessette, 2006; MacKeracher, Diedrich, Gurney, & Marshall, 2018), termasuk dalam pengelolaan konservasi (Margles, Peterson, Ervin, & Kaplin, 2010).
Tinjauan komunikasi penting untuk memahami proses pertukaran informasi, pengetahuan, dan kearifan lokal untuk  menciptakan  saling  pengertian  ( mutual  understanding )  antara  para  pihak  dalam  pengelolaan konservasi  (Ardian,  2019).  Dalam  tataran  ideal,  pengelolaan  lingkungan  (termasuk  kawasan  konservasi) perlu mengaplikasikan prinsip, strategi dan teknik komunikasi yang tepat (Bessette, 2006). Menurut Bessette (2006), praktisi pembangunan harus bekerja aktif dengan memfasilitasi dialog, pembelajaran, dan partisipasi aktif  dalam  inisiasi  pengelolaan  sumber  daya  alam  bersama  semua stakeholder. Disamping  itu,  Analisis peran stakeholder penting sebagai sarana untuk memperbaiki komunikasi, mendapat dukungan masyarakat, mengumpulkan  data  dan  ide  yang  bermanfaat  dan  memberikan  ruang  yang  lebih  luas  bagi  pengambilan keputusan yang berkelanjutan (Susilo, Prayudi, & Erawati, 2016).
Salah  satu  kawasan  konservasi  yang  dikelola  secara  sentralistik  adalah  Taman  Nasional  Komodo  (TNK). Disamping  sebagai  kawasan  konservasi,  TNK  dan  sekitarnya  juga  ditetapkan  sebagai  Kawasan  Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) (PP No. 50/2011). UU No. 5 (1990) menyebutkan bahwa taman nasional dapat dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Beragam jenis pemanfaatan tersebut menandai adanya beragam kepentingan dalam pengelolaannya. Sejak  penetapan  sebagai  KSPN,  kepentingan  para  aktor/ stakeholder semakin  kompleks.  Pada  tahun  2019, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebut: Gubernur NTT) mewacanakan penutupan Pulau Komodo dan merelokasi masyarakat Pulau Komodo (Rosary, 2019; Wacana… 2019). Sejak muncul wacana tersebut, berbagai  ketegangan  antar- stakeholder mengemuka.  Masyarakat  juga  menggelar  aksi  untuk  memprotes wacana Gubernur NTT di beberapa tempat sebagai usaha membangun komunikasi agar kepentingan mereka tercapai.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  pertanyaan  utama  pada  penelitian  ini  adalah  bagaimana  strategi  komunikasi masyarakat dalam gerakan penolakan isu relokasi dan penutupan Pulau Komodo. Kemudian untuk menjawab pertanyaan  utama  tersebut,  terdapat  dua  pertanyaan  pendukung  yang  diajukan  yaitu:  1)  bagaimana kepentingan  dan  pengaruh stakeholder/ para  pihak  dalam  pengelolaan  TNK?  2)  bagaimana  strategi komunikasi  masyarakat  kepada stakeholder /pihak  lain  dalam  isu  relokasi  dan  penutupan  Pulau  Komodo?
1 Pendekatan  sentralistik  dalam  pengelolaan  kawasan  konservasi  dapat  ditemui  misalnya  pada  pengelolaan  taman nasional  yang  berada  di  bawah  rezim  Kementerian  Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  berdasarkan  UU  No.  5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Satria, Muthohharoh, Suncoko, & Muflikhati, 2017). UU  No.  5/1990  menyebutkan  bahwa  pengelolaan  taman  nasional  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  (Pasal  34),  sebagian urusan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pasal 38).
Sejalan  dengan rumusan  masalah tersebut,  penelitian ini  memiliki  tujuan  utama yaitu  menganalisis  strategi komunikasi  masyarakat  dalam  gerakan  penolakan  isu  relokasi  dan  penutupan  Pulau  Komodo,  serta disampaikan  tujuan  pendukung  untuk  menjawab  tujuan  utama  dengan  menganalisis  kepentingan  dan pengaruh stakeholder/ para pihak dalam pengelolaan TNK, dan menganalisis strategi komunikasi masyarakat kepada stakeholder/ pihak lain dalam isu relokasi dan penutupan Pulau Komodo.

## METODE
Pelaksanaan  penelitian  ini  berlokasi  di  Desa  Komodo,  Kecamatan  Komodo,  Kabupaten  Manggarai  Barat, Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  pada  bulan  Juli-September  2019.  Penelitian  ini  menggunakan  paradigma konstruktivis  dengan  pendekatan  kualitatif,  terutama  pada  gerakan  komunikasi  masyarakat  sebagai  bentuk advokasi  mereka  terhadap  isu  atau  kebijakan  rencana  relokasi  masyarakat  dan  penutupan  Pulau  Komodo. Sumber  data  menggunakan  data  primer  melalui  wawancara  mendalam  dan  observasi.  Pengambilan  data menggunakan  strategi  triangulasi  (teknik  pengambilan  data,  jenis  data,  dan  informan  penelitian).  Informan dipilih  menggunakan snowball  sampling .  Analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  analisis  peristiwa yaitu peristiwa demontrasi dan diskusi pasca demontrasi, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat melalui wawancara, lalu memetakan dengan matriks stakeholder berdasarkan pengaruh ( influence ) dan kepentingan ( interest )  yang  dianalisis  melalui  pendekatan  yang  dikemukakan  oleh  Reed  et  al.  (2009).  Analisis  data dilakukan  dengan  tiga  tahap  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi (Silalahi, 2009).
Untuk  melihat  proses  komunikasi stakeholder menggunakan  metode  Hymes  (SPEAKING).  Metode SPEAKING terdiri dari Setting and scene, Participant, Ends, Act Sequence, Key, Instrumentalization, Norm, dan Genre . Setting and scene untuk melihat tempat, waktu, dan aspek fisik saat berkomunikasi. Participant untuk  menganalisis  aktor  yang  terlibat  dalam  komunikasi,  dijelaskan  melalui  umur,  jenis  kelamin,  status sosial, hubungan dengan aktor lain. Ends adalah tujuan dan capaian dari komunikasi yang terjadi termasuk tujuan  masing-masing  individu  aktor  itu  sendiri. Act  Sequence merupakan  urutan  peristiwa  komunikasi dilakukan  dan  topik-topik  yang  dibicarakan. Key merupakan  nada  atau  sikap  ketika  berkomunikasi . Instrumentalization untuk menganalisis bentuk atau gaya komunikasi yang dilakukan (bahasa, dialek, lisan, tertulis). Norm merupakan aturan-aturan sosio-budaya ketika berinteraksi . Genre adalah bentuk komunikasi yang  dilakukan  (kuliah,  puisi,  sajak,  surat,  dll).  Metode  ini  mampu  melihat  peristiwa  komunikasi (penggunaan  bahasa  dan  budaya,  pola  serta  fungsi)  untuk  menyampaikan  makna-makna  sosial  yang dipergunakan (ketika makna komunikasi dipertukarkan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Stakeholder dalam Pengelolaan TNK
Pengelolaan TNK melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan dan saling mempengaruhi. Freeman (2015) menyebutkan bahwa kelompok  individu yang  dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu tujuan tertentu disebut pemangku kepentingan/ stakeholder . Stakeholder dapat memberi atau terkena dampak kebijakan,  program  dan  aktivitas  pembangunan,  bisa  individu,  kelompok  sosial  ekonomi  atau  lembaga. Stakeholder memiliki perhatian dan/atau dapat mempengaruhi hasil dari suatu kegiatan  (Kusumedi & Rizal HB,  2010).  Pengertian stakeholder dalam  penelitian  ini  adalah  orang/kelompok  orang  atau kelompok/organisasi tertentu yang terlibat dalam pengelolaan TNK.
Menurut  Bryant  &  Bailey  (1997)  aktor/ stakeholder dikelompokkan  menjadi  5  (lima)  yaitu  negara, pengusaha, lembaga multilateral, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan aktor akar rumput.  Kelompok negara  terdiri  dari  (1)  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK),  dengan  tugas  teknis pengelolaan  TNK  dilaksanakan  oleh  Balai  Taman  Nasional  Komodo  (BTNK),  (2)  Kementerian  Pariwisata (Kemenpar)  dengan  (3)  Badan  Otorita  Pariwisata  (BOP)  Labuan  Bajo  Flores  (LBF),  serta  (4)  Pemerintah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (Pemprov  NTT),  (5)  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Manggarai  Barat (DPRD  Mabar)  dan  Kepolisian  Labuan  Bajo,  dan  (6)  Pemerintah  Kabupaten  Manggarai  Barat  (Pemkab Mabar).  Balai  Taman  Nasional  Komodo  merupakan stakeholder penting,  memiliki  tugas  utama  dalam mengelola  Taman  Nasional  Komodo  meliputi  pemberdayaan  masyarakat,  penyediaan  ijin  pelayanan ekowisata, serta perlindungan kawasan dan hewan Komodo.
Stakeholder swasta  bidang  pariwisata  meliputi  pengusaha  sarana  akomodasi/hotel,  pengusaha  transportasi, pengusaha  agen  perjalanan/ tour ,  restoran  dan  lain  sebagainya.  Pengelompokan  swasta  dibagi  menjadi  dua, yaitu swasta kelas atas yang memiliki modal yang besar meliputi pengusaha hotel berbintang, pemilik resor, bahkan investor asing maupun dalam negeri, dan sebagainya serta swasta kelas bawah dengan modal rendah hingga  sedang,  meliputi  pengusaha  kapal  wisata  kecil  dengan  standar  rendah,  para  hotel  tipe  melati,  dan sebagainya.  Swasta  memiliki  peran  dalam  meningkatkan  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  melalui pariwisata.  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yaitu  LSM Sunspirit  for  Justice  and  Peace memiliki  peran pemberdayaan  masyarakat  dan  mengawal  advokasi  atas  isu  relokasi  masyarakat  dan  penutupan  Pulau Komodo. Stakeholder masyarakat menjadi pihak yang sangat tergantung pada kondisi Sumber Daya Alam di TNK. Stakeholder masyarakat pada penelitian ini merupakan Masyarakat yang berada Desa Komodo (sebut: Masyarakat  Komodo)  dan  organisasi  pariwisata  yang  dikelola  oleh  Masyarakat  Komodo.  Organisasi  ini merupakan perhimpunan masyarakat Komodo yang bergerak dalam bidang jasa pariwisata seperti penyedia homestay , pembuat souvenir , kuliner, tour guide dan sebagainya.

## Analisis Pengaruh-Kepentingan Stakeholder dalam Pengelolaan TNK
Setelah  dilakukan  identifikasi  dan  klasifikasi stakeholder dalam  pengelolaam  TNK,  selanjutnya pengelompokan  dilakukan  untuk  melihat  peran  para stakeholder dalam  pemanfaatan  SDA  di  TNK. Pengelompokan stakeholder dibedakan  menurut influence (pengaruh)  dan interest (kepentingan). Influence (pengaruh)  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  peran stakeholder dalam  perumusan  kebijakan (membuat,  memfasilitasi  dan  mempengaruhi  pihak  pembuat  kebijakan).  Sementara interest (kepentingan) merupakan harapan, aspirasi dan manfaat yang diinginkan/didapatkan oleh stakeholder. Tingkat kepentingan dan  pengaruh stakeholder dikelompokkan  berdasarkan  derajat  kepentingan  dan  pengaruh  masing-masing, yaitu tinggi, sedang dan rendah (Eden & Ackermann, 2007; Grimble, 1998; ODA, 1995).
Kelompok stakeholder dengan  derajat  kepentingan tinggi  memiliki  harapan  memiliki  harapan,  aspirasi  dan manfaat  potensial  yang  tinggi  atas  pengelolaan  TNK.  Kelompok  derajat  kepentingan  sedang  memiliki harapan  dan  aspirasi  tetapi  tidak  menerima  manfaat  potensial  secara  langsung  dari  pengelolaan  TNK. Kelompok  derajat  rendah  tidak  memiliki  harapan,  aspirasi  dan  manfaat  potensial  yang  tinggi  atas pengelolaan  TNK.  Kelompok stakeholder dengan  derajat  pengatuh  rendah  memiliki  kewenangan  penuh dalam  membuat  kebijakan,  memfasilitasi  implementasi  kebijakan  dan  mempengaruhi  pihak  lain  dalam membuat  kebijakan.  Kelompok  derajat  pengaruh  sedang  memiliki  kewenangan  yang  terbatas  dalam membuat  kebijakan,  memfasilitasi  implementasi  kebijakan  dan  mempengaruhi  pihak  lain  dalam  membuat kebijakan.  Kelompok  derajat  pengaruh  rendah  tidak  memiliki  wewenang  dalam  membuat  kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan dan mempengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan.
Berdasarkan pengelompokkan tersebut, stakeholder dikelompokkan menjadi empat kategori menurut Reed et al. (2009) yaitu (1) key player sebagai stakeholder yang memiliki derajat pengaruh dan derajat kepentingan yang tinggi; (2) Context setter yaitu stakeholder dengan derajat pengaruh tinggi namun derajat kepentingan sedang/rendah; (3) Subject merupakan stakeholder yang mempunyai derajat kepentingan yang tinggi namun derajat pengaruh sedang/rendah; dan (4) Crowd merupakan stakeholder dengan derajat pengaruh dan derajat kepentingan yang rendah.
Interest (Kepentingan) Influence (Pengaruh) High High Low Low Subject Key Player Crowd Context Setter -BTNK & KLHK -BOP LPF & Kemenpar -Pemprov NTT - Swasta (kelas atas) - Pemkab Mabar - LSM SJP - Masyarakat Komodo - Swasta (kelas bawah)
- Organisasi Pariwisata
Kepolisian Mabar
DPRD Mabar
Gambar 1 menunjukkan bahwa BTNK, BOP-LPF, Pemprov NTT, dan swasta kelas atas dalam key player . BTNK/KLHK  memiliki  derajat  pengaruh  dan  kepentingan  yang  tinggi  karena  memiliki  peran  dalam menentukan  kebijakan  atas  pengelolaan  TNK,  bertanggung  jawab  atas  yang  terjadi  di  kawasan  TNK  baik sosial, ekonomi, lingkungan, serta aktif memberdayakan masyarakat sekitar. BOP LBF termasuk sebagai key player karena  memiliki  kewenangan  dalam  menentukan  kebijakan  pengelolaan  pariwisata  khususnya  di kawasan  TNK.  BOP  LBF  dibentuk  melalui  (Perpres  No.  32/2018),  memiliki  kepentingan  akan pengembangan kondisi lingkungan, serta sarana dan prasaranan pendukung untuk pengembangan pariwisata. Pemprov  NTT  memiliki  kepentingan  yang  tinggi  akan  pengembangan  kawasan  TNK  untuk  pendapatan daerah.  Pengaruh  yang  tinggi  ditunjukkan  dengan  adanya  isu  relokasi  Masyarakat  Komodo  dan  penutupan Pulau  Komodo.  Melalui  pernyataan  Gubernur  NTT,  TNK  ditingkatkan  menjadi  kawasan  destinasi  super premium, sehingga pembangunan fisik di kawasan TNK terus dilakukan. Adapun swasta kelas atas memiliki kepentingan tinggi untuk mendapatkan manfaat ekonomi, juga mampu memengaruhi kebijakan pengelolaan. Aktor swasta kelas atas menjalin relasi dengan negara, bahkan masuk dalam struktur negara.
Stakeholder kelompok subject antara  lain  Pemkab  Mabar,  LSM  SJP,  Masyarakat  Komodo,  Organisasi Pariwisata,  dan  Swasta  (kelas  bawah).  Pemkab  Mabar  sebagai  implementator  kebijakan  juga  memiliki kepentingan atas pendapatan daerah, namun memiliki pengaruh yang sedang sehingga dalam hal kebijakan masih terbatas. Swasta kelas bawah memiliki kepentingan yang tinggi untuk mendapatkan manfaat ekonomi, namun  memiliki  pengaruh  rendah.  Organisasi  pariwisata  memiliki  harapan,  aspirasi  dan  manfaat  potensial yang  tinggi  atas  pengelolaan  TNK  untuk  usaha  mereka.  LSM  Sunspirit  memiliki  kepentingan  yang  tinggi akan  advokasi  masyarakat  di  dalam  kawasan,  khususnya  Masyarakat  Komodo,  namun  tidak  memiliki pengaruh dalam pembuatan ataupun mempengaruhi pihak key player dalam menentukan kebijakan.
Masyarakat Komodo sebagai subject sudah sejak lama berinteraksi dengan kawasan TNK. Bahkan sebelum ditetapkan sebagai kawasan konservasi, mereka sudah hidup berdampingan dengan hewan Komodo. Sebagai penerima  manfaat,  mereka  memiliki  harapan  dan  aspirasi  yang  tinggi  atas  terwujudnya  pengelolaan  yang baik  di  TNK.  Sebagai  ruang  hidup  masyarakat  sekitar,  pengelolaan  TNK  akan  sangat  menentukan  kondisi masyarakat.  Mereka  memiliki  pengaruh  yang  rendah  karena  tidak  dapat  menentukan  kebijakan  akan pengelolaan TNK.
Kelompok context  setter adalah  DPRD  Mabar.  DPRD  Mabar  memiliki  pengaruh  yang  tinggi  karena memiliki  kewenangan  penuh  dalam  membuat  kebijakan  di  tingkat  kabupaten,  memfasilitasi  implementasi kebijakan  dan  mempengaruhi  pihak  lain  dalam  membuat  kebijakan.  Namun  secara  kepentingan,  DPRD Mabar  memiliki  kepentingan  yang  sedang  karena  tidak  menerima  manfaat  potensial  secara  langsung  dari pengelolaan TNK. Kelompok crowd dalam penelitian ini adalah Kepolisian Labuan Bajo, memiliki pengaruh dan  kepentingan  yang  rendah  karena  tidak  memiliki  wewenang  dalam  membuat  kebijakan,  memfasilitasi implementasi  kebijakan  dan  mempengaruhi  pihak  lain  dalam  membuat  kebijakan.  Kepolisian  Labuan  Bajo memastikan  keamanan  dan  ketertiban  pengelolaan  TNK  terutama  saat  demonstrasi  dilakukan  oleh masyarakat

## Strategi Komunikasi dalam Gerakan Penolakan Isu Relokasi dan Penutupan Pulau Komodo
Dinamika  kebijakan  pengelolaan  suatu  kawasan  dapat  dilihat  dari  besarnya  kepentingan stakeholder yang terlibat  di  dalamnya,  dicirikan  dengan  beragamnya  karakteristik  dan  orientasi  dalam  pengelolaan  (Sabir, Avenzora,  &  Winarno,  2018).  Para stakeholder memiliki  berbagai  kepentingan  dan  pengaruh  masing- masing.  Komunikasi  menjadi  jembatan  berbagai  kepentingan  dan  pengaruh  para stakeholder .  Sehingga makna  komunikasi  mengalami  perubahan  ke  arah  menyediakan  fasilitas  di  antara stakeholder untuk menentukan masalah bersama. Namun, selama ini pihak yang paling terdampak karena kebijakan yang ada adalah masyarakat.
Kebijakan yang disampaikan oleh key player tentu akan berdampak pada stakeholder yang lain. Hal itu yang kemudian  membuat  masing-masing stakeholder melakukan  kegiatan  komunikasi  sesuai  kepentingannya, terutama  masyarakat  yang  setiap  hari  berada  di  kawasan  TNK.  Sarwoprasodjo  (2009)  menjelaskan  bahwa dalam  mempersepsi  suatu  materi  sosialisasi/komunikasi,  masyarakat  bersifat  selektif  karena  dibatasi  oleh filter  fisiologis  (daya  ingat)  dan  filter  psikologis  (harapan  terhadap  lembaga  pemerintahan  sebagai  sumber informasi dan pemecah masalah pembangunan).
Isu  relokasi  dan  penutupan  Pulau  Komodo  awalnya  diketahui  masyarakat  melalui  media.  Tidak  ada  jejak pendapat  atau  membangun  aspirasi  dari  masyarakat.  Bahkan  pemerintah  kabupaten  tidak  memberikan
penjelasan terhadap isu yang ada. “Belum lama ini, baru bulan Juli ini. Begitu kami dengar langsung gerak, di  Facebook  awalnya.  Viral  di  sana,  anak-anak  tahu  langsung  kumpul-kumpul.  Tidak  ada  himbauan  dari pemerintah  terus  akhirnya  pak  bupati  bilang  begitu,  berarti  ada  yang  disembunyikan.” (HAK,  Desa Komodo, 11/8/2019)
Selain itu, ikatan kuat antara masyarakat dengan hewan Komodo yang dianggap sebagai saudara melahirkan makna  konservasi  di  masyarakat  sendiri.  Masyarakat  menganggap  tanah  kelahiran  dan  Komodo  sebagai saudara  sehingga  harus  mereka  lindungi.  “ Sejak  dulu  kami  menjaga  ini  (Pulau  Komodo  dan  Hewan Komodo). Nenek moyang kami mengajarkan kami tentang konservasi. Jika kami jahat, satu batang korek api bisa menghabiskan pulau ini. Tapi kami tidak melakukannnya .” (AKB, Loh Liang, 25/8/2019)
Masyarakat berusaha mempertahankan diri  dan desa karena mereka lahir dan melangsungkan kehidupan di Pulau Komodo.  “ Namanya  kan  ini  kan  kampung  halaman  kan.  Gak  mungkin  lah  kita  biarkan  itu. Ya  kata saya  gak  mungkin,  tapi  gatau  nanti  pemerintah ”.  (AB,  Loh  Liang,  11/8/2019).  Atas  adanya  isu  tersebut, masyarakat  melakukan  gerakan  perlawanan  melalui  strategi  komunikasi.  Cangara  (2014)  menyebutkan bahwa  strategi  komunikasi  dilakukan  melalui  komunikasi  yang  dibangun  dengan  melihat  komunikator, komunikan/target  saran,  pesan,  media/alat/sarana  komunikasi  dan  evaluasi.  Analisis  terhadap  komunikator dan  komunikan  akan  menjadi  pembahasan  dalam  sub  bab  tersendiri.  Pada  sub  bab  ini  komunikator  utama adalah  masyarakat  yang  menyampaikan  pesan  terhadap  isu  relokasi  dan  penutupan  Pulau Komodo,  namun stakeholder lain dapat menjadi komunikator karena turut menyuarakan tentang isu tersebut. Analisis terhadap pesan  dan  saluran/media/alat/sarana  komunikasi  melalui  peristiwa  penting  yang  terjadi  di  masyarakat menggunakan model SPEAKING Hymes.

## Membangun Komunikasi dengan Stakeholder Lain
Pada isu penutupan pulau dan relokasi Masyarakat Komodo, masyarakat sebagai aktor utama dalam aktivitas komunikasi, karena mereka yang paling terdampak. Masyarakat membangun komunikasi dengan stakeholder lain  seperti  Pemerintah,  LSM,  dan  Swasta.  Komunikasi  dengan stakeholder lain  tersebut  memiliki  bentuk dan  karakteristik  yang  berbeda-beda.  Hal  ini  disesuaikan  dengan  pengaruh  dan  kepentingan  setiap stakeholder serta tujuan utama masyarakat yaitu penolakan terhadap relokasi dan Penutupan Pulau Komodo.
Saat penelitian dilakukan, tidak semua aktivitas komunikasi dapat diamati secara langsung. Hanya  aktivitas komunikasi saat terjadi demonstrasi kedatangan Tim Terpadu (terdiri dari BTNK, KSDAE, Pakar Pariwisata, Pemda Manggarai Barat, Kemitraan, BOP-LBF, Independen, Pemprov NTT, Perguruan Tinggi, LIPI, LSM) dan  pertemuan  dengan  BTNK  dan  Kepolisian  Labuan  Bajo.  Komunikasi  dengan stakeholder lain  terjadi sebelum  dan  sesudah  penelitian  dilakukan.  Seperti  komunikasi  dengan  DPRD,  Pemerintah  Kabupaten Manggarai Barat melalui aksi dan audiensi, Pemprov NTT melalui rencana audiensi dan sudah mengirimkan 3 surat permohonan audiensi.
Organisasi Pariwisata Masyarakat Komodo LSM Sunspirit Swasta kelas bawah Akar rumput Subject BTNK/KLHK BOP-LPF/Kemenpar Pemprov NTT Pemkab Mabar DPRD Mabar Kepolisian Labuan Bajo Negara Key player Subject Context Setter Crowd Keterangan Komunikasi dialogis: Komunikasi monologis: Swasta kelas atas
Gambar 2 menunjukkan komunikasi yang dibangun oleh komunikator bersama komunikan. Gambar tersebut juga memperlihatkan bahwa masyarakat merupakan membangun komunikasi dengan stakeholder lain secara satu  arah  (monologis)  dan  dua  arah  (dialogis).  Tufte  dan  Mefalopulos  (2009)  membagi  pendekatan komunikasi  menjadi  dua  kategori  yaitu  komunikasi  monologis  dan  komunikasi  dialogis.  Komunikasi monologis adalah pendekatan komunikasi satu arah dari komunikator seperti kampanye media, penyebaran informasi dan pendekatan difusi lainnya, sedangkan komunikasi dialogis merupakan komunikasi yang terjadi secara dua arah, dan berakhir pada ruang lingkup dan membahas isu-isu dan menghasilkan pengetahuan baru dan solusi, bukan hanya mengirimkan informasi.
Komunikasi dialogis dilakukan masyarakat dengan LSM Sunspirit for Justice and Peace (SJP). Komunikasi dialogis  dengan  LSM  SJP  dipengaruhi  adanya  kesamaan  kepentingan  keduanya.  Komunikasi  antara masyarakat  dengan  LSM  SJP  dilakukan  sebagai  upaya  peningkatan  kesadaran  kritis  masyarakat  agar memahami  permasalahan  dan  pemecahan  masalah  dalam  pengelolaan  TNK  melalui  kegiatan  diskusi  dan diseminasi publikasi hasil-hasil kajian. Informasi yang mengalir dari masyarakat kepada LSM SJP berkenaan dengan kondisi faktual yang terjadi pada masyarakat dalam konteks pengelolaan TNK.
Komunikasi  dialogis  juga  dibangun  masyarakat  dengan  Balai  Taman  Nasional  Komodo/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BTNK/KLHK). Dalam konteks isu penutupan dan relokasi masyarakat Pulau  Komodo,  masyarakat  menyampaikan  kondisi  mereka  secara  sosial,  ekonomi,  budaya,  sementara BTNK/KLHK menyampaikan kebijakan/pandangan dalam isu tersebut. Masyarakat berusaha mempengaruhi dan  menyampaikan  aspirasi  penolakan  isu  penutupan  dan  relokasi  masyarakat  Pulau  Komodo  melalui  tiga peristiwa berikut: 1) demonstrasi pada 17 Juli 2019 di Kantor BTNK, Labuan Bajo; 2) pada 2 Agustus 2019, lima orang perwakilan masyarakat Desa Komodo menuju Jakarta dan beraudiensi kepada Direktur Jenderal Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  (KSDAE)  KLHK  untuk  menyampaikan  penolakan  atas rencana Gubernur NTT; dan 3) Aksi demonstrasi kedatangan Tim Terpadu KLHK. Aksi ini sangat penting dilakukan masyarakat untuk menggagalkan isu yang disampaikan Gubernur NTT.  “ Apakah itu masih bisa, mudah-mudahan  saja bisa,  dengan  wacana  oleh  pak Gubernur  itu  mungkin  itu salah  satu jalan  keluarnya nanti,  salah  satu  jalan  tengah  yang  akan  kita  lakukan .” (AB, Loh Liang, 11/8/2019). Bahkan, masyarakat menganggap  gerakan yang mereka lakukan bernilai spiritual/sakral bagi mereka. Karena ketika masyarakat merasa  terganggu  oleh  pihak  lain,  Komodo  yang  dianggap  sebagai  saudara,  akan  menampakkan  diri. Sebagaimana yang pernah terjadi di demonstrasi sebelumnya di Labuan Bajo. Komodo juga terlihat di salah satu  dermaga  di  Labuan  Bajo.  “ Jadi  kenapa  namanya,  ritual.  Seperti  yang  mereka  omongkan  kemarin  di kantor DRPD itu (forum dengar pendapat di kantor DPRD). Ada Komodo terlihat di dermaga. ” (AB, Loh Liang, 11/8/2019)
Komunikasi  Masyarakat  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Manggarai  Barat  dan  DPRD  Manggarai  Barat berlangsung  dialogis.  Kegiatan  komunikasi  diawali  dari  inisiasi  gerakan  masyarakat  pada  saat berdemonstrasi  tanggal  17  Juli  2019  di  Kantor  DPRD  dan  Kantor  Bupati  Manggarai  Barat.  DPRD Manggarai  Barat  memfasilitasi  diskusi  dengan  masyarakat.  Masyarakat  kemudian  melanjutkan  aksi demonstrasi  di  halaman  Kantor  Bupati  Manggarai  dan  Kantor  DPRD  pada  17  Juli  2019.  Beberapa pernyataan  sikap  masyarakat  antara  lain:  1)  menuntut  Gubernur  NTT  untuk  segera  membatalkan  rencana menutup  Pulau  Komodo  dan  memindahkan  sebagian  atau  pun  seluruh  penduduk,  2)  menuntut  Presiden Jokowi  untuk  segera  mencabut  kembali  pertanyaan  dukungannya  terhadap  rencana  penutupan  Pulau Komodo,  3)  menuntut  pemerintah  untuk  bertanggung  jawab  atas  model  pengembangan  pariwisata  di Kampung  Komodo  yang  berpihak  pada  kepentingan  masyarakat,  4)  menuntut  pihak  BTNK  untuk  juga berpihak  pada  kepentingan  Masyarakat  Komodo  di  samping  menjalankan  fungsinya  sebagai  badan konservasi (Warga…, 2019).
Komunikasi  dialogis  dibangun  masyarakat  dengan  Kepolisian  Manggarai  Barat/Labuan  Bajo.  Pada  setiap aksi  masyarakat,  Kepolisian  Manggarai  Barat  turut  serta  dalam  pengamanan.  Termasuk  peristiwa komunikasi antara masyarakat dengan Kepolisian Labuan Bajo terjadi pada 15 Agustus 2019 dalam diskusi yang  juga  dihadiri  oleh  BTNK.  Selain  itu,  saat  aksi,  masyarakat  juga  bersama  swasta  kelas  bawah  yang terhimpun pada organisasi pariwisata. Saat perencanaan dan pelaksanaan aksi, masyarakat dan swasta kelas bawah  bersama-sama  merumuskan  dan  menyampaikan  tuntutan  mereka.  Swasta  kelas  bawah memberdayakan  masyarakat  sekitar,  termasuk  masyarakat  Komodo  dalam  aktivitas  ekonomi  yang  mereka bangun. Sehingga mereka sangat berkepentingan terhadap isu relokasi dan penutupan pulau.
Komunikasi  monologis  terjadi  antara  masyarakat  dengan  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Pemprov NTT secara sepihak mengeluarkan pernyataan isu relokasi dan penutuan Pulau Komodo. Informasi penutupan  dan  relokasi  masyarakat  Pulau  Komodo  oleh  Gubernur  NTT  kepada  masyarakat  disampaikan secara satu arah melalui saluran media massa. Tidak hanya menyampaikan mengenai rencana penutupan dan relokasi  masyarakat  Pulau  Komodo,  Gubernur  NTT  juga  menyampaikan  pernyataan  kontroversial,  antara lain:  1)  Gubernur  NTT  menyebutkan  masyarakat  Komodo  sebagai  penduduk  liar  (Dale,  2020);  2)  dalam wawancara Gubernur NTT menyebutkan “ It’s called Komodo Island, so it’s for the Komodo not for humans. There will be no human rights there, only animal rights ” (Henscke & Wijaya, 2019). Masyarakat merespon pernyataan  Gubernur  NTT  dengan  mengirimkan  surat  audiensi  kepada  Gubernur  NTT,  namun  Gubernur NTT tidak  memenuhi  permintaan  audiensi tersebut. Kunjungan  Gubernur  NTT  sebelumnya  ke  TNK  untuk penataan kawasan dan pengembangan pariwisata, namun kenyataannya muncul wacana relokasi masyarakat. Dicurigai ada motif ekonomi atas wacana relokasi penduduk, karena Gubernur NTT memiliki latar belakang pengusaha.  “ Pernah  ke  sini  juga  dia,  dulu  wacananya  ini  dia  hanya  ditata  ulang  dan  dihidupkan  lagi wisatanya, tapi merembet malah jadi relokasi. Karena dia sudah tau bahwa ada teluk intan di sini, kan dia seorang pengusaha ”. (JMN, Desa Komodo, 14/8/2019)

## Pesan dan Media/Saluran Komunikasi Masyarakat
Media  atau  saluran  komunikasi  merupakan  sarana  untuk  menyampaikan  pesan  kepada stakeholder lain (Cangara,  2014).  Penyusunan  pesan  dilakukan  dengan  tetap  melihat  pada  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh komunikator.  Pesan  bisa  dalam  bentuk  simbol,  ekspresi  dan  bahasa  dalam  serangkaian  makna.  Proses komunikasi  digunakan  sebagai  bagian  untuk  menganalisis  pesan  dan  media/saluran  komunikasi  yang dilakukan  masyarakat.  Analisis  proses  komunikasi  masyarakat  Komodo  menggunakan  model  SPEAKING Hymes.  Metode  SPEAKING  ( Setting,  Participant,  Ends,  Act  sequence,  Key,  Instrument,  Norm,  Genre ) digunakan  untuk  menganalisis  peristiwa  komunikasi  dalam  isu  relokasi  masyarakat  dan  penutupan  Pulau Komodo.  Model  SPEAKING  merupakan  cara  untuk  menelusuri  dan  menjelaskan  stakeholder  dan  tujuan- tujuan sosial yang terlihat dari cara mereka berkomunikasi (Hymes, 1974).
Dua  peristiwa  penting  yang  menjadi  fokus  pembahasan  pada  bagian  ini  yaitu pertama, aksi  demonstrasi antara Masyarakat Komodo atas kedatangan Tim Terpadu di Desa Komodo Pulau Komodo. Kedua, diskusi BTNK, Kepolisian Labuan Bajo dan Masyarakat Komodo di Kantor BTNK Loh Liang, Pulau Komodo. Dua peristiwa  ini  penting  dalam  menggambarkan  isu  yang  terjadi  serta  bagaimana  komunikasi  pembangunan memandang  suatu  kejadian  di  masyarakat.  Selain  itu,  dua  peristiwa  ini  penting  sebagai  media/sarana  bagi masyarakat untuk mencapai kepentingannya.
Tabel 1. Analisis Komunikasi menggunakan metode SPEAKING
Komponen Keterangan Peristiwa 1 Keterangan Peristiwa 2 Setting Darmaga Desa Komodo. Peserta adalah Tim Terpadu dan Masyarakat Komodo. Peristiwa terjadi pukul 8.33-9.28 WITA (15/8/19). Teras Kantor BTNK Loh Liang. Peserta pertemuan duduk melingkar. Pertemuan pukul 09.48-10.37 WITA (25/8/19) Participant Jumlah aktor yang terlibat adalah hampir seluruh Masyarakat Komodo dan Tim Terpadu. Jumlah aktor yang terlibat sekitar 20 orang yaitu BTNK, Kepolisian Labuan Bajo dan Masyarakat Komodo. Ends Tim Terpadu bermaksud melakukan kajian, masyarakat menyampaikan penolakan relokasi dan penutupan Pulau Komodo. Membahas isu relokasi dan penutupan TNK, masyarakat menaruh kecurigaan akan kedatangan Pemprov NTT dan Bappenas. Act sequence Pertemuan diawali oleh Kepala BTNK, sekaligus memperkenalkan anggota Tim Terpadu. Dilanjutkan dialog dengan masyarakat. Tidak ada penutupan dialog.
Pertemuan dibuka oleh Kepala BTNK, sekaligus menjadi moderator dalam pertemuan ini. Kemudian mendengarkan tanggapan dari peserta yang lain. Tidak ada penutupan secara resmi.
Key
Pertemuan sangat ramai dan penuh massa, dibalut dalam suasana aksi/demo. Terjadi sahut menyahut pendapat diantara peserta. Massa masyarakat selalu lantang menyampaikan pernyataan.
Pertemuan dilakukan dengan santai sekaligus menikmati kopi yang disiapkan oleh BTNK. Seluruh peserta pertemuan mendengarkan pihak yang berbicara dan dapat menanggapi langsung. Beberapa peserta menyampaikan tanggapannya dengan semangat dan tegas.
Instruments Menggunakan Bahasa Indonesia. Frasa yang sering disampaikan seperti ‘independen’, ‘menolak’,’tolak’ Menggunakan Bahasa Indonesia, sesekali Masyarakat Komodo menggunakan bahasa daerah. Frasa yang sering disampaikan seperti ‘aspirasi’, ‘audiensi’, ‘harga diri’. Norm Suasana sangat ramai, tidak formal, tidak ada aturan waktu penyampaian dan tanggapan. Saat pembicara lain belum selesai, ada pemotongan pembicaan oleh pihak lain. Suasana dalam pertemuan tidak terlalu formal. Tidak ada pengaturan waktu untuk peserta memberikan tanggapan. Peserta berhenti berbicara ketika selesai menyampaikan pendapat dan tanggapanya. Genre Pertemuan berbentuk aksi/demonstrasi Pertemuan berbentuk diskusi informal
Tabel  1  menunjukkan  terdapat  perbedaan  karakteristik  bentuk  komunikasi  di  kedua  peristiwa.  Peristiwa  1 merupakan puncak ketegangan antara masyarakat dengan pengelola TNK. Masyarakat yang berharap bahwa BTNK  dengan  tegas  menolak  isu  relokasi  masyarakat  dan  penutupan  Pulau  Komodo,  tetapi  kemudian membentuk  Tim  Terpadu.  Masyarakat  menyesalkan  atas  pembentukan  Tim  Terpadu  yang  seharusnya menjadi  motor  penggerak  konservasi  di  TNK.  Seakan-akan  BTNK  tidak  memiliki  sikap  atas  wacana  yang ada.
“ Yang kami ketahui konservasi itu sudah punya lembaga yang punya akuntabilitas, yaitu Balai Taman Nasional Komodo. Nah disini sekarang, jika di taman nasional komodo ini bermasalah, kenapa pihak BTNK tidak membantah wacana dari Pemprov ini. kenapa mengambil jalan tengah untuk membentuk Tim Terpadu ?” (MK, Desa Komodo, 15/8/2019)
Dua  peristiwa  tersebut  memiliki  kondisi  yang  berbeda.  Pada  peristiwa  1,  setting  terjadi  dalam  yang  tidak kondusif. Dialog terjadi berlangsung di dermaga ketika Tim Terpadu baru sampai di Pulau Komodo. Hal ini tidak sesuai dengan rencana bahwa diskusi akan dilaksanakan di kantor Desa Komodo. Meski Tim Terpadu berangsur  menuju  kantor  Desa  Komodo,  massa  mendorong  mundur  Tim  Terpadu.  Massa  yang  memenuhi dermaga  menimbulkan  suasana  yang  riuh  dan  hampir  seluruh  masyarakat  mengekspresikan  emosi kekecewaan, kesedihan dan kemarahan terhadap Tim Terpadu. Setting yang demikian menyebabkan sulitnya mencapai  pemahaman  atas  pesan  yang  disampaikan.  Pada  peristiwa  2,  ketegangan  masyarakat  sudah cenderung  menurun  dan  berlangsung  kondusif.  Setting  pertemuan  tepat  digunakan  untuk  pelaksanaan diskusi. Jumlah peserta yang tidak terlalu banyak membuat berbagai pihak dapat bergantian menyampaikan pendapat.
Tabel 2. Act Sequence Peristiwa 1 dan Peristiwa 2
Susunan acara Peristiwa 1 Peristiwa 2 Pelaku Isi pesan Pelaku Isi pesan Pem- bukaan P2 - Membuka dan menyampaikan tujuan kedatangan, dan siapa saja yang datang (dipotong P1). P3 - Membuka pertemuan dengan mempersilahkan hadirin untuk menyampaikan pendapat. P4 - Menyampaikan tujuan yaitu silaturahmi dan menawarkan bantuan meneruskan aspirasi sesuai kapasitas P4.
Susunan acara Peristiwa 1 Peristiwa 2 Pelaku Isi pesan Pelaku Isi pesan Diskusi P1 - Mempertanyakan posisi BTNK, dan mengapa membentuk Timdu. P3 - Mempersilakan P1 untuk memberikan pendapat. - Menyampaikan tujuan kedatangan.
P2 - Keputusan Timdu dari Kementerian (Dirjen), menyampaikan tujuan, namun dipotong P1 P1 - Menyampaikan permasalahan. - Mempertanyakan solusi dari P4
- Menuntut Gubernur NTT meminta maaf dan klarifikasi (khususnya Gubernur NTT telah menyebutkan masyarakat Komodo sebagai penduduk liar). P1 - Mempertanyakan kembali tujuan, serta menuntut independensi Timdu. P4 - P1 perlu lebih terbuka agar menemukan solusi terbaik. P2 - Tujuan Timdu untuk mendapat penguatan dari P1. - Kepala BTNK menjamin independensi P2. - P2 tidak diberikan wewenang mengambil kebijakan. P1 - Perlu pertemuan dengan pihak yang berwenang mengambil kebijakan. P3 - Mengakui kawasan TNK merupakan satu kesatuan antara satwa Komodo dan masyarakat. P1 - Meminta perwakilan Pemprov NTT mundur. - Meminta Timdu memakai baju penolakan penutupan P. Komodo - P2 dipersilahkan ke kantor
desa Komodo, namun belum
sampai masuk P1 mendesak P2 pulang. - Menyerahkan surat untuk Presiden dari anak-anak P1. P1 - Menyampaikan kembali bahwa Masyarakat dan Komodo adalah saudara, sudah ada sejak sebelum Indonesia Merdeka - Masyarakat juga diakui sebagai warga negara. P2 - Tidak berkenan menggunakan kaos penolakan. - Memahami suasana kebatinan P1 - Menerima surat anak-anak P1 P3 - Mengakui masyarakat adalah satu kesatuan dengan kawasan - Pihak P1 juga mendata jumlah hewan Komodo di kawasan Penutup (Tidak ada penutupan dialog, P2 kembali ke Labuan Bajo) P3 - Menutup pertemuan (secara tidak resmi)
Tabel 2 menunjukkan Act Sequence yang terjadi pada Peristiwa 1 dan Peristiwa 2. Pada peristiwa 1, mulanya terjadi  perbedaan  pemahaman  dalam  masyarakat.  Sebagian  besar  masyarakat  memahami  bahwa  Tim Terpadu  (P2)  merupakan  perwakilan  Pemprov  NTT  dan  berelasi  dengan  Gubernur  NTT,  sehingga  ketika Tim Terpadu baru sampai di dermaga, sebagian massa menolak kedatangan Tim Terpadu. Sedangkan pada kenyataannya Tim Terpadu yang datang terdiri dari perwakilan dari berbagai unsur.
“ Tim  ini  untuk  mendengarkan,  untuk  mendengarkan  aspirasi  masyarakat.  Memang  kemarin perwakilan masyarakat sudah ketemu dengan Pak Dirjen. Tapi, tim ini kan dari berbagai pihak, tidak hanya  dari  Pak  Dirjen,  ada  dari  Daerah,  ada  akademisi.  Ada  dari  UGM,  IPB,  LSM,  untuk
mendengarkan, untuk memberikan rekomendasi kepada Ibu Menteri” . (AW, Dermaga Desa Komodo, 15/8/2019)
Pada Peristiwa 2, Masyarakat Komodo (P1) menyuarakan aspirasi Warga Desa Komodo atas isu relokasi dan penutupan  Pulau  Komodo  kepada  BTNK  (P3)  dan  Kepolisian  Labuan  Bajo  (P4).  Penyampaian  kepada  P3 menunjukkan  bahwa  P3  menjadi key  player dalam  pengelolaan  TNK.  Peran  P3  sebagai key  player dapat dilihat dari kewenangannya mengatur jalannya diskusi dan menyampaikan kebijakan yang selama ini sudah dikeluarkan.
Peristiwa  2  juga  menunjukkan  bahwa  P3  sudah  mengakui  bahwa  keberadaan  P1  sangat  penting  dalam pengelolaan  TNK.  Komunikasi  dari  3  (tiga) stakeholder tersebut  menunjukkan  kemauan  yang  baik  akan terwujudnya  TNK  sebagai  kawasan  konservasi  yang  tidak  hanya  melihat  alam  sebagai  unsur  utama,  tetapi masyarakat  sebagai  unsur  yang  hidup  dan  berinteraksi  langsung  dengan  kawasan  TNK  sebagai  pariwisata. Karena  mayoritas  Masyarakat  Komodo  (60,36%)  bekerja  di  sektor  wisata  (Kogeta,  2019  dikutip  BTNK, 2019).  Pendekatan  partisipasi  masyarakat  sangat  penting  sebagai  sebuah  bagian  utuh  pembangunan pariwisata  berkelanjutan  (Okazaki,  2008).  Masa  depan  kawasan  TNK  juga  sangat  tergantung  dengan aktivitas (interaksi) masyarakat dengan SDA dalam kawasan.
Dua  peristiwa  komunikasi  tersebut  menggambarkan  bahwa  peristiwa  1  menunjukkan  puncak  ketegangan dalam  masyarakat Komodo, sementara  peristiwa 2 tensi ketegangan dalam masyarakat Komodo cenderung menurun.  Meski  pada  peristiwa  1  tidak  kondusif,  pesan  dan  ekspresi  yang  ditunjukkan  oleh  masyarakat Komodo  yang  menolak  relokasi  masyarakat  dan  penutupan  Pulau  Komodo  sangat  kuat  sehingga  diterima oleh  Tim  Terpadu.  Setelah  dua  peristiwa  tersebut,  Tim  Terpadu  menyusun  rekomendasi  kepada  Menteri LHK  bahwa  tidak  diperlukan  adanya  penutupan  dan  relokasi  masyarakat  Pulau  Komodo.  Kepentingan masyarakat  akan  penolakan  wacara  Gubernur  NTT  tentang  penutupan  dan  relokasi  masyarakat  Pulau Komodo  dapat  dicapai.  Namun,  sebelum  kepentingan  tersebut  terpenuhi,  masyarakat  perlu  mengeluarkan usaha  yang  cukup  besar  dan  perlu  memobiliasi  kekuatan  kolektif  di  masyarakat,  mengingat  aspek komunikasi  dalam  pengelolaan  TNK  belum  menjadi  perhatian  penting  dalam  strategi  pengelolaan  TNK. Meski  kepentingan  masyarakat  dalam  isu  relokasi  dan  penutupan  Pulau  Komodo  tercapai,  namun  dalam pengelolaan  TNK  di  masa  mendatang,  sejumlah  tantangan  komunikasi  masih  muncul  dengan  adanya pertarungan kepentingan stakeholder yang masih berjalan.

## KESIMPULAN
Stakeholder dalam  pengelolaan  TNK  memiliki  derajat  kepentingan  dan  pengaruh  yang  berbeda, menyebabkan proses komunikasi stakeholder berjalan dinamis. Mayoritas pemerintah dan swasta (kelas atas) bertindak  sebagai key  player .  LSM  SJP,  Masyarakat  Komodo,  Organisasi  Pariwisata,  dan  Swasta  (kelas bawah)  sebagai subject .  DPRD  Mabar  termasuk  dalam context  setter ,  sementara  Kepolisian  Labuan  Bajo sebagai crowd .  Pengaruh  dan  kepentingan  ini  yang  mendasari  strategi  komunikasi  masyarakat  dengan s takeholder lain terhadap isu relokasi masyarakat dan penutupan Pulau Komodo. Hampir semua stakeholder melakukan komunikasi dialogis, hanya masyarakat dan Pemprov NTT sebagai stakeholder yang melakukan komunikasi  monologis/searah.  Sebagai  upaya  mencapai  kepentingan,  masyarakat  membangun  komunikasi dengan  banyak stakeholder sebagai  bentuk  advokasi  terhadap  isu  atau  kebijakan  rencana  relokasi  dan penutupan Pulau Komodo, namun posisi mereka dalam kondisi rentan.
Masyarakat  membangun  komunikasi  dengan  banyak  pihak  untuk  mencapai  kepentingannya.  Aktivitas komunikasi  yang  dibangun  masyarakat  seperti  demonstrasi  saat  Tim  Terpadu  melakukan  kajian  di  Pulau Komodo  dan  diskusi  setelah  demontrasi  terjadi.  Selain  itu  aktivitas  komunikasi  tersebut,  masyarakat  juga mengirimkan  surat  permohonan  audiensi  kepada  Gubernur  NTT,  beraudiensi  dengan  Direktur  Jenderal (Dirjen)  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  (KSDAE)-KLHK,  serta  berdemontrasi  di  Labuan Bajo,  yaitu  DPRD  Manggarai  Barat,  kantor  Bupati  Manggarai  Barat,  dan  Kantor  BTNK.  Dua  peristiwa komunikasi  dalam  isu  relokasi  masyarakat  dan  penutupan  Pulau  Komodo  pada  tahun  2019  dianalisis menggunakan  metode  SPEAKING.  Pada  Peristiwa  1  menunjukkan  puncak  ketegangan  dalam  masyarakat Komodo,  sementara  Peristiwa  2  tensi  ketegangan  dalam  masyarakat  Komodo  cenderung  menurun.  Meski pada  Peristiwa  1  tidak  kondusif,  pesan  dan  ekspresi  yang  ditunjukkan  oleh  masyarakat  Komodo  dapat
diterima  oleh  Tim  Terpadu.  Peristiwa  yang  terjadi  menghasilkan  rekomendasi  bahwa  tidak  diperlu  adanya penutupan  pulau  dan  relokasi  masyarakat.  Kepentingan  yang  dimiliki  masyarakat  mampu  dicapai  sesuai tujuan, tetapi mereka perlu memobilisasi masyarakat dan usaha yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardian,  H.  Y.  (2019).  Kajian  Teori  Komunikasi  Lingkungan  Dalam  Penelitian  Pengelolaan  Sumber  Daya Alam. Jurnal  PERSPEKTIF  Komunikasi  Program  Studi  Ilmu  Komunikasi  Dan  Magister  Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta .
Bessette, G. (2006). Facilitating dialogue, learning and participation in natural resource management. In G. Bessette  (Ed.), People,  Land  and  Water:  Participatory  Development  Communication  for  Natural Resources Management . London: Earthscan. https://doi.org/10.1080/15330150590934480
Bonsu, N. O., McMahon, B. J., Meijer, S., Young, J. C., Keane, A., & Dhubháin, Á. N. (2019). Conservation conflict:  Managing  forestry  versus  hen  harrier  species  under  Europe’s  Birds  Directive. Journal  of Environmental Management , 252 (April). https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109676
Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). Thrid World Political Ecology . London: Routledge.
BTNK.  (2019). Data  dan  Informasi  Kajian  Kemungkinan  Penutupan  Sementara  Pulau  Komodo  di  Taman Nasional Komodo . Labuan Bajo.
Cangara, H. (2014). Perencanaan Strategi Komunikasi (2nd ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo.
Cox,  T.  R.,  Butler,  J.  R.  A.,  Webber,  A.  D.,  &  Young,  J.  C.  (2020).  The  ebb  and  flow  of  adaptive  co- management: A longitudinal evaluation of a conservation conflict. Environmental Science and Policy ,
114 , 453–460. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.09.017
Dale,  C.  J.  P.  (2020,  March  12).  Pariwisata  Super  Premium  dan  Penguasaan  Sumber  Daya  di  Flores. Indoprogress . Retrieved from https://indoprogress.com/2020/03/pariwisata-super-premium-dan- penguasaan-sumber-daya-di-flores/
Eden,  C.,  &  Ackermann,  F.  (2007).  Making  Strategy:  The  Journey  of  Strategic  Management. European Journal of Operational Research , 176 (2), 1294–1297. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.02.002
Freeman. (2015). Strategic Management: A Stakeholder Approach . Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781139192675
Glasbergen,  P.  (1995). Managing  Environmental  Disputes:  Network  Management  as  an  Alternative . Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Grimble,  R.  (1998). Stakeholder  Methodologies  in  Natural  Resource  Management .  Chatam:  Natural Resource Institute. Retrieved from http://www.nri.org/publications/bpg/bpg02.pdfk
Henscke, R., & Wijaya, C. (2019). The Fight for Dragon Island.
Hodgson, I. D., Redpath, S. M., Fischer, A., & Young, J. (2019). Who knows best? Understanding the use of research-based  knowledge  in  conservation  conflicts. Journal  of  Environmental  Management , 231 (September 2018), 1065–1075. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.09.023
Hymes, D. (1974). Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach . Philadephia: University of Pennsylvania Press.
Juerges,  N.,  Leahy,  J.,  &  Newig,  J.  (2020).  A  typology  of  actors  and  their  strategies  in  multi-scale governance  of  wind  turbine  conflict  within  forests. Land  Use  Policy , 96 (May  2019),  104691. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104691
Kusumedi, P., & Rizal HB, A. (2010). Analisis Stakeholder Dan Kebijakan Pembangunan Kph Model Maros Di  Propinsi  Sulawesi  Selatan. Jurnal  Analisis  Kebijakan  Kehutanan , 7 (3),  179–193. https://doi.org/10.20886/jakk.2010.7.3.179-193
Lubis, S. (2018). Komunikasi Dialogis Landasan Masyarakat Demokrasi. CommuniquE , I (1), 1–6.
MacKeracher, T., Diedrich, A., Gurney, G. G., & Marshall, N. (2018). Who trusts whom in the Great Barrier Reef? Exploring trust and communication in natural resource management. Environmental Science and
Policy , 88 (February), 24–31. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.06.010
Madden,  F.,  &  McQuinn,  B.  (2014).  Conservation’s  blind  spot:  The  case  for  conflict  transformation  in wildlife conservation. Biological Conservation , 178 (2014), 97–106.
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2014.07.015
Margles, S. W., Peterson, R. B., Ervin, J., & Kaplin, B. A. (2010). Conservation without borders: Building communication  and  action  across  disciplinary  boundaries  for  effective  conservation. Environmental Management , 45 (1), 1–4. https://doi.org/10.1007/s00267-009-9383-8
Nurrochmat,  D.  R.,  Darusman,  D.,  &  Ekayani,  M.  (2006). Kebijakan  Pembangunan  Kehutanan  dan Lingkungan: Teori dan Implementasi . Bogor: IPB Press.
ODA. (1995). Guidance note on how to do stakeholder analysis of AID project and programmes .
Okazaki,  E.  (2008).  A  community-based  tourism  model:  Its  conception  and  use. Journal  of  Sustainable Tourism , 16 (5), 511–529. https://doi.org/10.2167/jost782.0
Perpres.  Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2018  tentang  Badan  Otorita  Pengelola  Kawasan  Pariwisata Labuan Bajo Flores, Pub. L. No. Perpres No 38/2018 (2018).
PP. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (2011). Indonesia.
Reed,  M.  S.,  Graves,  A.,  Dandy,  N.,  Posthumus,  H.,  Hubacek,  K.,  Morris,  J.,  …  Stringer,  L.  C.  (2009). Who’s  in  and  why?  A  typology  of  stakeholder  analysis  methods  for  natural  resource  management.
Journal of Environmental Management , 90 (5), 1933–1949.
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001
Rosary, E. de. (2019, July 31). Ini Dampak Rencana Penutupan Pulau Komodo Bagi Warga dan Wisatawan. Mongabay .
Roslinda,  E.,  Darusman,  D.,  Suharjito,  D.,  &  Nurrochmat,  D.  R.  (2012).  Stakeholders  analysis  on  the management  of  danau  sentarum  national  park  kapuas  hulu  regency,  West  Kalimantan. Jurnal Manajemen Hutan Tropika , 18 (2), 78–85. https://doi.org/10.7226/jtfm.18.2.78
Sabir, L. O., Avenzora, R., & Winarno, G. D. (2018). Persepsi Stakeholder untuk Pembangunan Ekowisata di Taman Nasional Tesso Nilo. Media Konservasi , 23 (1), 1–8. https://doi.org/10.29244/medkon.23.1.1-
8
Sarwoprasodjo,  S.  (2009).  Efektivitas  Iklan  Politik  Humas  Departemen  Pertanian:  Politik  Pencitraan  atau Pembentukan  Ruang  Publik? Sodality:  Jurnal  Transdisiplin  Sosiologi,  Komunikasi,  Dan  Ekologi Manusia , 03 (03), 283–298.
Satria, A. (2009). Pesisir dan Laut untuk Rakyat . Bogor: IPB Press.
Satria, A., Muthohharoh, N. H., Suncoko, R. A., & Muflikhati, I. (2017). Seaweed farming, property rights, and  inclusive  development  in  coastal  areas. Ocean  and  Coastal  Management , 150 ,  12–23. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.09.009
Scheffran,  J.  (2006).  Tools  for  stakeholder  assessment  and  interaction.  In  S.  Stoll-Kleemann  &  M.  Welp (Eds.), Stakeholder  Dialogues  in  Natural  Resources  Management:  Theory  and  Practice (p.  386). Berlin: Springer.
Silalahi, U. (2009). Metode Penelitian Sosial . Bandung: PT Refika Aditama.
Strzelecka, M., Rechciński, M., Tusznio, J., Akhshik, A., & Grodzińska-Jurczak, M. (2021). Environmental justice  in  Natura  2000  conservation  conflicts:  The  case  for  resident  empowerment. Land  Use  Policy , 107 , 105494. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105494.
Susilo, M. E., Prayudi, & Erawati, H. (2016). Pendekatan Stakeholders Engagement dalam Pengembangan Desa Wisata. Jurnal Ilmu Komunikasi , 14 (2), 122–135.
Tufte, T., & Mefalopulos, P. (2009). Participatory communication: A practical guide .
UU. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (1990). Indonesia.
Wacana  penutupan  Taman  Nasional  Komodo :  Apakah  Pulau  Komodo  dan  Labuan  Bajo  menghadapi ancaman pariwisata massal? (2019, July 22). BBC News Indonesia .
Warga Labuan Bajo Demo Tolak Rencana Penutupan Pulau Komodo. (2019, July 17). Kompas.Com .