Karima Auliya dan Marsha Aulia Putri Fata, Implementasi Restorative Justice Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, Halaman 106-117

## IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK

## Abstract
Karima  Auliya 1 dan  Marsha  Aulia  Putri  Fata 2
1 Fakultas  Hukum,  Universitas  Jenderal  Soedirman E-mail: karimaaulia03@gmail.com
2 Fakultas  Hukum,  Universitas  Jenderal  Soedirman E-mail: marshapf94@gmail.com
Children are the nation's generation and have a strategic role in the sustainability of a nation's life in the future. If a child comes into contact with the law, he or she is given the protection of the Juvenile Criminal Justice System Law which is mandated with the concept of implementing Restorative Justice through diversion in the juvenile justice system. The aim of this research is to find out how to strengthen protection and advocacy, as well as implement Restorative Justice for children in conflict with the law. The  approach  uses  qualitative  and  normative  methods,  which  are  sourced  from  data  and statutory regulatory materials which are reviewed and analyzed descriptively. The conclusion of this article is to see how weak regulations and handling are regarding the juvenile criminal justice system and how far the implementation of Restorative Justice through diversion is applied in handling juvenile cases. It is hoped that the Juvenile Criminal Justice System Law will be friendlier to children in conflict with the law.

## Keyword: Restorative Justice; Diversion; Juvenile Justice System

## Abstrak
Anak merupakan generasi bangsa dan mempunyai peran strategis dalam keberlangsungan kehidupan suatu bangsa di masa mendatang. Jikalau Anak menghadapi hukum,  ia akan diberikan perlindungan Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dimana  diamanatkan menerapkan  konsep penerapan Restorative  Justice lewat  diversi  dalam  sistem  peradilan  anak.  Maksud  terlaksananya  penelitian  ini menganalisis bagaimana penguatan perlindungan dan advokasi, serta implementasi Restorative Justice untuk  anak  dimana  menghadapi  hukum.  Pendekatan  memanfaatkan  metode  kualitatif  dan  normatif, dimana bersumber dari data dan bahan peraturan perundang-undangan yang dikaji dan dianalisis dengan cara deskriptif. Kesimpulan atas artikel ini ialah melihat bagaimana kelemahan regulasi dan penanganan terkait sistem peradilan pidana anak dan seberapa jauh implementasi Restorative Justice lewat diversi diterapkan pada penyelesaian perkara anak. Diharapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat makin ramah bagi anak dimana menghadapi hukum.
Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Diversi; Sistem Peradilan Anak

## PENDAHULUAN
Saat  ini  kejahatan  bukan  sekedar dilaksanakan  atas  orang  dewasa  saja, sekarang anak kecil pun dapat terlibat kasus hukum  yang  dapat  menyeretnya  masuk  ke dalam peradilan. Seorang anak pasti dikenal sebagai sosok yang polos dan sebagai
harapan  terbesar  dari  orang  tua  maupun sebagai generasi penerus bangsa, namun hal tersebut  tidak  selalu  terpenuhi  harapannya, terkadang seorang anak pun dapat terjerumus  kedalam  permasalahan  sosial maupun hukum. Di dalam relasi pertemanan masyarakat,  hampir tiap hari pasti
Karima Auliya dan Marsha Aulia Putri Fata, Implementasi Restorative Justice Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, Halaman 106-117
berlangsung  jalinan  anggota  masyarakat satu  sama  lain.  Relasi  itu  memunculkan beragam kejadian dimana bisa menggerakan fenomena  hukum  terjadi.  Keadaan  tersebut yang nantinya akan mengakibatkan munculnya berbagai motivasi dalam kejahatan serta menentang hukum. Semakin banyaknya pertumbuhan serta perkembangan dimana berlangsung pada sekitaran masyarakat  sehingga  menjadi  satu  dari beberapa alasan transformasi norma manusia yang  menyeleweng  atas  normal  pergaulan hidup  bermasyarakat salah  satunya  ada fenomena penyimpangan perilaku anak.
Fenomena  penyelewengan  tindakan anak  sekarang  sudah  melampaui  taraf pemakluman, peristiwa anak dimana menghadapi  hukum  (ABH)  telah  cukup memperhatikan,  saat  ini  anak-anak  pada beberapa  kejadian  bahkan  ikut  serta  dalam kejadian penyalahgunaan narkoba, pencurian,  premanisme,  kekerasan  seperti tawuran,  bahkan  penghilangan  nyawa  atas orang  lain.  Sesuai  dengan  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012,  anak dimana  mengahadapi  hukum  (ABH). Anak dimana  menghadapi  Hukum  ialah  pribadi dimana memiliki masalah atas hukum, anak sebagai korban atas penyelewengan hukum, serta  anak  atas  saksi  tindak  pidana, merupakan anak dimana sudah melaksanakan  perbuatan  kriminal  yang
wajib  menanggung  tindakannya  di  hadapan hukum,  yakni  anak dimana sudah  berada pada usia 12 tahun, akan tetapi tidak sampai 18 tahun dimana  disangka  telah  melaksanakan  tindak pidana.
Bersumber pada  Undang- Undang No 11  Tahun  2012  Pasal  1  ayat  1  mengenai Mekanisme  Peradilan  Pidana  Anak  jika totalitas  prosesi  penuntasan  masalah  Anak dimana menghadapi hukum, berawal dari sesi identifikasi  hingga  pada  sesi  asistensi sehabis menempuh  pidana. D alam  penjelasan  ABH tentang mekanisme peradilan anak, disebutkan bahwa  Anak Korban  ialah  anak  yang  tidak mencapai 18 tahun dan menghadapi kesengsaraan  fisik, mental,  maupun  ekonomi akibat  tindak  pidana.  Selanjutnya,  disebutkan tentang  anak  yang  berperan  sebagai  saksi dalam  tindak  pidana.  Anak  saksi  ialah  anak tidak  mencapai  18  tahun  yang  mampu menyerahkan informasi dalam proses penyidikan,  penuntutan,  serta  pemeriksaan pada  pengadilan  mengenai  sebuah  kasus pidana yang ia dengar, lihat,  maupun rasakan secara pribadi. Untuk melindungi martabat dan harkatnya, anak memiliki wewenang memperoleh  perlindungan  khusus,  utamanya perlindungan  hukum  pada proses  peradilan anak.  Ada  juga  hak-hak  Anak  pada  Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang  No  11  Tahun  2012,  antara lain:
Diberi perlakuan dengan manusiawi
Karima Auliya dan Marsha Aulia Putri Fata, Implementasi Restorative Justice Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, Halaman 106-117
keperluan
sepantasnya berdasarkan usianya;
a. dijauhkan dari orang dewasa;
b. mendapatkan pertolongan hukum juga pertolongan lainnya dengan efektif;
c. menjalankan aktivitas rekreasional;
d. terbebas  atas  siksaan,  penghukuman maupun  perlakuan  lain  dimana  jahat, jauh
e. dari  manusiawi,  juga  meremehkan derajat juga martabatnya;
f. tidak  diberikan  pidana  mati  maupun pidana seumur hidup;
g. tidak  ditangkap,  ditahan,  maupun dipenjara,  jika  bukan  karena  usaha terakhir  serta  pada  durasi  dimana sangat cepat;
h. menerima keadilan pada muka pengadilan  Anak  yang  objektif,  tidak memihak,  serta  pada  sidang  tertutup bagi umum;
i. tidak disebarkan identitasnya;
j. menerima pendampingan orang
tua/Wali serta orang yang dikat Anak;
k. menerima advokasi sosial;
l. menerima kehidupan normal;
m. menerima kemudahan akses,
utamanya pada anak cacat;
n. menerima pendidikan;
o. menerima layanan kesehatan; serta
p. menerima  wewenang  lainnya  sejalan atas ketetapan peraturan perundang-undangan. 1
Berlandaskan  aturan  hukum  acara pidana, hak-hak bagi seorang tersangka baik seseorang yang sudah dewasa  maupun masih anak-anak  tercantum  pada  Pasal  50 hingga Pasal  68  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  yang  berisi  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Maka atas itu, bagaimana permasalahan tentang seperti apa perlindungan hukum bagi anak  dimana  menghadapi  hukum  bisa dilimpahkan sebuah hak istimewa khususnya dalam konsep diversi hukum acara yang lain daripada  perlakuan  dimana  dijalani  untuk orang  dewasa,  dimana  konsep  tersebut sebagai peralihan sebuah kasus atas perosesi formal  menjadi  prosesi  informal.  Seorang anak mendapatkan haknya dalam pelengkapan  hak  juga  menjunjung  keadilan restoratif (Restorative Justice).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  sehingga artikel ini memiliki tujuan dalam menganalisis  serta  mempelajari  Diversi perlindungan  hukum  untuk  anak  dimana melakukan  tindak  pidana  dan  memahami batasan seorang anak
1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2012 Pasal (3) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai hak-hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Karima Auliya dan Marsha Aulia Putri Fata, Implementasi Restorative Justice Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, Halaman 106-117
dipertanggungjawabkan  di  mata  hukum sebagai pelaku kejahatan.
Dalam  melakukan  penelitian  kali  ini memanfaatkan metode kualitatif dan yuridis normatif, dimana sumber datanya ialah data sekunder  menggunakan  akumulasi data lewat  studi  pustaka.  Penelitian  hukum kepustakaan yang dilaksanakan menggunakan metode meneliti  dan mengkaji tentang  aturan,  doktrin  hukum,  serta kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan yang sedang dikaji. Kemudian artikel  ini  fokus  dalam  pemecahan  masalah dan pengkajian hukum, serta pencatatan dan analisis  aturan  perundang-undangan  dimana dikaji, khususnya aturan perundang-undangan  dimana  berjalan  di Indonesia, serta dianalisis secara deskriptif.
Artikel ini melakukan analisis mendalam  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  kelemahan-kelemahan  regulasi dan  penanganan  terkait  sistem  peradilan pidana anak dan seberapa jauh implementasi Restorative Justice melalui diversi diterapkan  di  penanganan  perkara  anak. Sumber data primer dalam artikel ini berupa putusan-putusan serta aturan perundang-undangan. Sumber data sekunder pada  artikel  ini  bersumber  dari  buku,  karya ilmiah,  jurnal  hukum,  artikel,  argumen  para ahli, juga studi lainnya dimana berhubungan atas persoalan pada artikel ini.

## PEMBAHASAN
A. Implementasi Restorative Justice Melalui Diversi Dalam Sistem

## Peradilan Pidana Anak
Kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  mengenai  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  terdapat  pelaksanaan  dari keadilan  restoratif  maupun  biasa  disebut restorative justice yang dikonsepkan melalui sebuah kelangsungan diversi yang melibatkan seluruh pihak serta menciptakan tanggungan dalam membentuk semua aspek kian  positif  lewat  pencarian  solusi 2 .  Sejalan atas  ketentuan  yang  ada  di  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  mengenai  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dalam  ketentuan umum jika keadilan restoratif ialah penuntasan  persoalan  tindak  pidana  lewat pengikutsertaan  pelaku  juga  korban,  serta pihak  lainnya  dimana  berkaitan  dengan perkara  guna  bekerja  sama  menemukan penuntasan yang adil lewat cara penekankan pemulihan  ulang,  bukan  untuk  pembalasan. Kondisi  tersebut  dimaksudkan  supaya  anak yang  menghadapi  hukum  tidak  terganggu perkembangan tumbuh kembangnya, konsep pendekatan keadilan restoratif ini diwujudkan melalui diversi. Adapun diversi juga  diatur  di  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni proses
2 Sufriadi, P. Erasmus, A, T. (2013). Studi atas Praktik- Praktik  Peradilan  Anak  di  Jakarta.  Jakarta:  Institute for Criminal Justice Reform.
Karima Auliya dan Marsha Aulia Putri Fata, Implementasi Restorative Justice Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, Halaman 106-117
penuntasan  kasus  Anak  atas peradilan pidana pada luar peradilan pidana.
Diversi ialah cara alternatif atas sanksi pidana  dimana  bisa  menurunkan  sejumlah dampak  buruk  atas  keikutsertaan  anak  pada sistem  peradilan 3 .  Pengaplikasian  konsep diversi tersebut diharapkan bisa mengurangi jumlah kenakalan anak dan dapat meminimalisir  jumlah  perkara  anak  yang menghadapi  hukum  lewat  keberlangsungan pidana  penjara.  Akan  tetapi  bagaimanakah implementasi restorative  justice lewat diversi  pada  mekanisme  peradilan  pidana anak ini pada fakta lapangannya, apakah ada kelemahan  dari  regulasi  yang  berlaku.  Hal tersebut menjadi pertanyaan terkait eksistensi Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 mengenai  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak yang memberikan amanat restorative justice melewati  diversi.  Lahirnya  diversi  di Indonesia memuat beberapa faktor diantaranya  sebab  anak  ialah  generasi penerus  serta  mempunyai  peran  strategis dalam  pembangunan  bangsa  bernegara  ini, maka keberadaanya perlu dilindungi. Sehingga  apabila  anak  tersebut  melakukan tindak pidana, ketika ia  menjalankan proses pidana  penjara  maka  terdapat  hak-hak  anak yang  dilanggar,  diantaranya  adalah  tidak dapat menjalankan sekolah.
3 Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum.  INICIO  LEGIS,  2(1). https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071
Pada tingkat pengadilan ketika dihadapi  kasus  anak  dimana  menjalankan tindak  pidana,  maka  diwajibkan  melewati prosedur restorative justice. Kondisi tersebut  selaras  menggunakan  ketapan Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  yang  membuat  penuntasan  konflik harus diusahakan agar menghindari jalannya peradilan  serta  dialihkan  ke  luar  proses peradilan. Dalam putusan  Pengadilan Negeri, terkhusus  di  ruang  lingkup  wilayah  Jakarta total  jumlah  putusan  Pengadilan  Negeri Peradilan  anak  dimana  menghadapi  hukum di tahun 2023, yaitu sejumlah 94 putusan.
Angka ini menunjukan masih mengkhawatirkan,  karena  dengan  demikian terdapat gagalnya proses diversi. Peningkatan  jumlah  narapidana  anak  perlu perhatian  khusus,  karena  melihat  pada putusan-putusan  tersebut  bahwa  perkara pidana  Anak  masih  terdapat  proses  pidana penjara  dimana  dijalankan  oleh  Anak  yang melaksanakan tindak pidana. Adapun beberapa  faktor  gagalnya  diversi  adalah pihak  korban  dan  keluarganya  merasa
Karima Auliya dan Marsha Aulia Putri Fata, Implementasi Restorative Justice Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, Halaman 106-117
proses  pendekatan  ini  berat  sebelah  karena tersangka  tidak  menjalani  proses  pidana penjara melainkan melalui proses musyawarah          dengan kesepakatan
perdamaian 4 . Kemudian dalam penerapannya  mekanisme  diversi  adalah keberlangsungan  peradilan  pidana  ke  luar peradilan namun kondisi tersebut masih jauh pada praktiknya karena tidak semua masalah anak  dimana  menghadapi  hukum  dapat diselesaikan  melalui  diversi.  Meskipun diversi  dalam  level  identifikasi,  penuntutan, penyelidikan  perkara  di  pengadilan  harus diusahakan diversi namun terdapat pembatasan  mengenai  diversi,  yaitu  cuman bisa dilaksanakan pidana penjara  kurang dari 7  (tujuh)  tahun  juga  bukan  berupa  tindak pidana  sebagaimana  tetapan  pada  Pasal  7 ayat  (2)  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, implementasi diversi harus tetap  sejalan pada Pasal  7  ayat  (2),  karena  pada  logikanya apabila  tuntutan  pidana  lebih  dari  7  (tujuh) tahun,  sehingga  bisa  dikatakan  kategori tindak pidana serius. Contohnya, pembunuhan, pemerkosaan, terorisme, peredaran narkotika, serta kejahatan lainnya dimana dianggap tindak pidana serius.
Peran  Diversi  sangat  dibutuhkan  bagi pada pemberian perlindungan dan keamanan
4 Ghoni,  M.  R.,  &  Pujiyono,  P.  (2020).  Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum  Melalui  Implementasi  Diversi  di  Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,2(3)
agar  wewenang  Anak  tidak dilanggar, karena  demikian  apabila  Anak  dihadapkan dengan  proses  pidana  penjara  hal  tersebut mempunyai dampak buruk bagi perkembangan  tumbuh  kembangnya  seperti yang  sudah  dijelaskan  diatas.  Adapun Diversi  ini  menganut  konsep  musyawarah dan  mufakat  untuk  menyelesaikan  konflik dalam  permasalahan  kejahatan  dimana dilaksanakan  oleh  anak. 5 Seperti  apa  yang tercantum  pada  ketetapan  Pasal  8  ayat  (1) Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak jika “Proses diversi dilakukan melalui musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan Orang  tua/Walinya,  korban  dan/atau  Orang tua/Walinya,  Pembimbing  Kemasyarakatan, dan  Pekerja  Sosial  Profesional  berdasarkan pendekatan  keadilan  restoratif”.  Kemudian prosesi diversi bermaksud untuk menetapkan kewajiban serta sesi rehabilitasi dimana dibutuhkan sebagaimana menyesuaikan  atas  kondisi  anak  yang menghadapi  hukum,  yang  mana  tidak menyeret  ke  peradilan  yang  formal 6 . Kemudian, sebagaimana amanat dari Deklarasi Hak Anak bahwa anak-anak harus diberikan  perlindungan,  dilengkapi  fasilitas
5 Sri Novita, M. (2022). Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Berhadapan Dengan  Hukum  Sebagai  Upaya  Perwujudan Restorative  Justice.  Jurnal  Pilar  Keadilan,  1(2), 15–31. https://doi.org/10.59635/jpk.v1i2.228
6 Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan  Pidana.  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum, 13(1),15-30
Karima Auliya dan Marsha Aulia Putri Fata, Implementasi Restorative Justice Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, Halaman 106-117
agar mereka dapat berkembang dengan fisik, mental, moral, sosial, serta spiritual. Kondisi tersebut  menunjukkan  bahwa  kepentingan perkembangan anak harus dipertimbangkan. Berdasarkan  pembahasan   di  atas, prosesi  peradilan   bagi    anak  acap   kali menghilangkan arti dasarnya, yakni dijadikan  sistem  dimana akan berujung atas usaha  guna  mempertahankan  kepentingan paling  optimal  untuk  anak ( the best interest of  child ) 7 .  Peradilan  pidana  anak  acap  kali ialah  suatu  prosesi  dimana  cuman  berfokus dalam  penegakan  hukum  dengan  formal serta tidak berfokus dalam  kepentingan anak. Penuntasan  dan  penanganan  kasus dalam konflik anak dimana berhadapan atas hukum, serta hal  ini  wajib  mendahulukan keperluan untuk  anak  masih  jauh  daripada ingin dicapai.  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 mengenai Mekanisme Peradilan Pidana Anak  diharapkan  semakin  ramah bagi  anak, akan  tetapi  ketentuan  tersebut masih  bukan solusi  yang  terbaik  dalam penyelesaian konflik  anak  dimana  harus menghadapi hukum.
Maka dari itu konsekuensinya, penanganan  perkara  pidana  anak  dilakukan secara  khusus  berdasarkan  Undang-Undang Mekanisme  Peradilan  Pidana  Anak.  Ini mencakup  prinsip  perlindungan  keadilan, tidak  mendiskriminasi,  keperluan  optimal untuk  anak,  keberlangsungan  hidup  serta
7 Sri Novita
perkembangan anak, pembinaan juga bimbingan anak, proporsionalitas, penggunaan  perebutan  serta  pemidanaan menjadi  usaha  terakhir,  serta  menjauhkan pembalasan.
B. Batasan  Perlindungan  Hukum  bagi
Anak yang dapat
Dipertanggungjawabkan sebagai
Pelaku Kejahatan
Isu  mengenai  anak  kemungkinan  bisa berlangsung  selama  sejarah  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  sebab  anak  ialah generasi  pewaris  yang  bertanggung  jawab dalam  melanjutkan  dan mengendalikan masa  depan  suatu  negara.  Dengan  sebab tersebut, perlindungan akan anak diperlukan untuk diterapkan. Perlindungan anak memiliki  kurang  lebih  dua  aspek.  Aspek utama  adalah ketentuan serta aturan perundang-undangan dimana menyusun perlindungan  kewenangan  anak.  Aspek  dua adalah  keberjalanan  ketentuan  serta  aturan itu.  Kedua  aspek  ini  pula  dikenal  sebagai aspek materil serta formil.
a. Aspek Materil
Pada  hukum  Pidana,  arti  anak  dalam hakikatnya  adalah  menuju  pada  taraf  umur pertanggungjawaban pidana (criminal liability/toerekeningvatbaarheid).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Pasal  1  angka  3  menerangkan jika “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak ialah anak
Karima Auliya dan Marsha Aulia Putri Fata, Implementasi Restorative Justice Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, Halaman 106-117
yang  sudah  berusia  12  (dua  belas)  tahun, namun  tidak  mencapai  18  (delapan  belas) tahun  dimana  disangka  menjalankan  tindak pidana.”
Jika  diperhatikan,  wujud  ganjaran dimana akan ditetapkan tidak mencerminkan maksud  pemidanaan  dimana  seharusnya mempertahankan kepentingan anak. Definisi anak untuk konteks hukum mencakup posisi anak  atas  perspektif  mekanisme  hukum, maupun  yang  dikenal  sebagai  posisi  pada makna khusus menjadi subjek hukum. Batas usia minimum untuk seorang anak ditentukan berdasarkan  situasi,  kondisi,  dan  latar belakang  budaya.  Jika  dilihat  dari kondisi objektif di Indonesia yang masih berkembang, maka perkembangan masyarakat di bidang sosial, politik, maupun ekonomi  juga  tergolong  rendah,  dengan  ini memberikan  dampak  terhadap  pertumbuhan anak, sehingga batas usia yang  sangat rendah dirasa  masih  sangat  rendah  dan  tidak searah atas  esensi  melemahkan  perlindungan untuk anak dan memenuhi wewenang seorang anak dalam mendapatkan perkembangannya dengan wajar  dan berjalan dengan baik.
b. Aspek Formil
Bentuk  perlindungan  kepada  anak pelaku kejahatan berdasarkan perkembangan hukum pidana dikenal sebagai Diversi. Diversi merupakan penanganan  kejahatan  anak  melalui  jalur ekstra  yudisial.  Diversi  dalam
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Pasal  1  angka  7  ialah  peralihan  penuntasan kasus  Anak  atas  prosesi  peradilan  pidana pada prosesi di luar peradilan pidana.
Pada dasarnya, tujuan dari diterapkannya  diversi  ini  adalah  alasan  dari prosesi peradilan Pidana untuk anak menjadi pelaku tindak pidana dikarenakan mekanisme peradilan  pidana  dinilai  akan  memunculkan akibat buruk selain dari keberuntungan anak sebagai  pelaku.  Peralihan  tersebut  pula sebagai  aspek  dalam  menjauhkan  dampak buruk  yang  timbul  akibat  penyelidikan konvensional  Peradilan  Pidana  Anak  untuk anak  dan  juga  menimbulkan  stigmatisasi anak  oleh  karena  perlakuan  dimana  telah dijalankannya  seperti  anak  yang  dianggap sangat  buruk,  yang  menjadikan  Diversi bertujuan  dalam menjauhkan  pelaku  Anak atas Peradilan Pidana.
c. Aspek Kriminologi
Seorang anak menjadi pelaku kejahatan dapat ditinjau juga atas pandangan kriminologi  dikarenakan  beberapa  sebab, diantaranya adalah aspek ekonomi misalnya pelanggaran hukum berupa perampasan atas anak  dampak  keadaan  ekonomi  orang  tua anak dimana dibawah standar  (miskin) tetapi keperluan  yang  darurat  duna  dilengkapi, tekanan maupun desakan yang membuat anak tersebut terpaksa melakukan pencurian.
Karima Auliya dan Marsha Aulia Putri Fata, Implementasi Restorative Justice Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, Halaman 106-117
Lalu  juga  faktor  lingkungan  sebagai  tempat tinggal  yaitu  jika  anak  tersebut  bergaul dengan orang yang memang mata pencaharian utamanya adalah sebagai pencuri  sehingga  anak  tersebut  akan  mem patokan  bahwa  pekerjaan  itulah  yang menjanjikan  baginya  untuk  mendapatkan upah.
Kondisi  sekitar  pribadi faktanya sangat  berdampak  akan  pendirian  sifat seorang anak, apabila seorang anak mendapatkan  kondisi  sekitar  yang  positif maka  karakter  anak  tersebut  juga  akan bertimbal  balik  juga.  Dan  yang  terakhir adalah faktor keluarga yaitu  keluarga dengan ketidakharmonisan, keluarga yang harmonis ialah salah satu kunci utama dari kebahagiaan  seorang  anak  namun  apabila ketidakhadiran  ketentraman  pada  keluarga dan  juga  kepedulian  dari  orang  tua  yang kurang,  sehingga  mengakibatkan  anak merasa tidak diperhatikan sehingga karakter seorang anak tidak dapat dikontrol.
Kemudian  berdasarkan  tabel  di  atas, menunjukkan  bahwa  jumlah  perkara  kasus oleh anak dimana menghadapi  hukum paling banyak  pada  Pengadilan Negeri
ruang  lingkup  wilayah  Jakarta  adalah kepemilikan senjata tajam dan pencurian. Hal ini  melihat  pada  keterlibatan  anak  dalam kepemilikan  senjata  tajam  terdapat  beberapa faktor,  yaitu  salah  satunya  melakukan perkelahian  maupun  tawuran 8 .  Kemudian pencurian juga terdapat beberapa faktor, salah satunya adalah kemiskinan yang mengharuskan  kebutuhan  yang  mendesak untuk dipenuhi seperti yang  sudah dijelaskan diatas.
Berlandaskan  keterangan tersebut, bisa  disimpulkan  jika  taraf  perlindungan hukum  untuk  anak  yang  dapat  dianggap bertanggung jawab atas kejahatan ialah anak dimana berumur 12 tahun ke atas namun tidak mencapai  18  tahun.  Anak-anak  pada golongan  umur  ini  dapat  dikenakan  sanksi pidana berupa tindakan.  Sanksi tindakan ini dapat berupa pengembalian untuk orang tua, pemberian untuk individu tertentu, pengobatan pada rumah sakit jiwa, pengobatan  pada  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA),  tanggungan  untuk menjalankan pendidikan formal atau pembinaan  dimana  diselenggarakan  dari instansi  negara  ataupun  lembaga  swasta, penarikan  surat  izin  mengemudi,  serta rekonstruksi karena tindak pidana.
8 Saputra,  N.  A.  E.  J.  (2021).  Putusan  Hakim  Dalam Menjatuhkan  Pidana  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Atau Benda Tajam. Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL), 3(1), 38–69. https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.115
Karima Auliya dan Marsha Aulia Putri Fata, Implementasi Restorative Justice Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, Halaman 106-117

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  sudah  memberikan  perlindungan hukum  bagi  anak  dimana  menghadapi hukum  melalui  diversi.  Hal  ini  wajib diupayakan  di  setiap  proses  perkara  anak supaya  kewenangan  anak  tidak  ada  yang dilanggar  dan  anak  tetap  mendapatkan kebebasan  sebagaimana  amanat  Konvensi Hak-hak Anak ( Convention on the Rights of the  Child ).  Oleh  sebab  tersebut,  apabila dialihkan  dari  proses  pemidanaan  formal menjadi  diversi  sehingga  kebebasan  anak dapat terjamin serta perampasan kemerdekaan  bisa  dijauhkan.  Kemudian tujuan dari restorative justice dapat tercapai, yaitu  balik  pada  kondisi  awal  dan  tidak menekankan untuk pembalasan.
Penting  bagi  penegak  hukum  untuk menerapkan konsep Diversi dalam Peradilan Anak  sesuai  dengan  prinsip  Keadilan Restoratif.  Dengan  demikian,  seorang  anak hanya akan dijatuhi hukuman anak dan anak dimana tidak mencapai 18 tahun  cuman akan dikenai  tindakan  berdasarkan  keringanan perlakuan,  kondisi  pribadi  anak,  dan  situasi waktu  saat  perilaku  dilakukan.  Kondisi tersebut  bisa  dipakai  sebagai perbandingan oleh  hakim  guna  tidak  menjatuhkan
hukuman dengan mempertimbangkan  aspek  keadilan  dan kemanusiaan berdasarkan pendekatan
Keadilan  Restoratif.  Tujuannya  ialah  guna
menciptakan sistem peradilan dimana menggaransi  perlindungan  keperluan  paling optimal  untuk  anak  dimana  menghadapi hukum,  sebagai  bentuk  kepedulian  dalam melindungi masa depan dan karakter anak di masa mendatang.
Kami sebagai penulis menyadari bahwa dengan  diterapkannya  keadilan  restoratif mengenai  penerapan  diversi  pada  peradilan anak merupakan bentuk batasan perlindungan hukum  yang  terbaik  untuk  seorang  anak sebagai  anak yang  menghadapi  hukum dengan  menyadari faktor materil, formil, dan kriminologi dari anak tersebut. Kami sebagai penulis menyadari penerapan sanksi tindakan berlandaskan  Pasal  28  UU  SPPA  ialah dikembalikan pada orang tua/wali, pengobatan pada rumah sakit jiwa, pengobatan  pada  lembaga  penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS), dan tanggungan untuk menjalani pendidikan  formal maupun pembinaan  dimana  digelar  oleh  instansi negara maupun  lembaga swasta merupakan tujuan  terbaik  terciptanya peradilan  dimana menggaransi perlindungan kepentingan untuk anak dimana berselisih dengan hukum.
Karima Auliya dan Marsha Aulia Putri Fata, Implementasi Restorative Justice Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, Halaman 106-117

## DAFTAR PUSTAKA
Budoyo,  Sapto,  and  Ratna  Kumala  Sari.
2019.  “Eksistensi  Restorative  Justice
Sebagai  Tujuan  Pelaksanaan  Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia.” Jurnal Meta Yuridis,
September. Universitas PGRI Semarang, 79–90. doi:10.26877/m-y.v2i2.4689. Hambali, Azwad Rachmat. 2019.
“Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam  Sistem  Peradilan Pidana.” Jurnal Ilmiah  Kebijakan  Hukum 13 (1). Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum
dan HAM: 15.
doi:10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30. Hamdan,  H.,  Alwi  Jaya,  and  Elvi  Susanti Syam.  2021.  “Batasan  Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan  Sebagai Pelaku Kejahatan.” Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 24 (1). Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia: 53–67. doi:10.56087/aijih.v24i1.62.
Hamzah,  Risma,  Abdul  Salam  Siku,  and Yulia  Hasan.  2021.  “Efektivitas  Fungsi Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam Pendampingan  Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum  Pada  Proses  Diversi Tindak  Pidana  Pencurian.”  Indonesia Journal of Legality of Law 3 (1).
Program Pascasarjana Universitas
Bosowa:
18–25.
doi:10.35965/ijlf.v3i1.586.
Ghoni,  Mahendra  Ridwanul,  and  Pujiyono

## 2020. “Perlindungan
Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia.”
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2 (3).
doi:10.14710/jphi.v2i3.331-342.
Krisnamurti, Hana. 2020. “Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban  Pidana  Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.”  Wacana  Paramarta:  Jurnal Ilmu Hukum 19 (2). Fakultas Teknik Universitas Langlangbuana: 111–20. doi:10.32816/paramarta.v19i2.91. Kusworo, Daffa Ladro, and Rini Fathonah.
2022. “Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara
Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian  (Studi  Kasus  Pengadilan Negeri Liwa).” Inovasi Pembangunan :  Jurnal  Kelitbangan 10 (02). Balitbangda Provinsi Lampung: 139.
doi:10.35450/jip.v10i02.297.
Saputra, Nanda Anggraeni Effendy Jefri.
2021. “Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku  Tindak  Pidana  Kepemilikan Senjata Api Atau Benda Tajam.”
Karima Auliya dan Marsha Aulia Putri Fata, Implementasi Restorative Justice Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, Halaman 106-117
Indonesian
Journal  of  Law  and
Islamic  Law  (IJLIL)  3  (1).  IAIN
Jember: 38–69.
doi:10.35719/ijl.v3i1.115.
Saputra,  Haris  Dwi,  and  Muhammad
Miswarik. 2021. “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” INICIO LEGIS 2
(1). University of Trunojoyo Madura.  doi:10.21107/il.v2i1.11071. Sufriadi, P. Erasmus, A, T. (2013). Studi atas
Praktik-Praktik Peradilan  Anak di
Jakarta .  Jakarta:  Institute  for  Criminal
Justice Reform.
Sri Novita, Maya. 2022. “Penerapan Diversi
Dalam  Penyelesaian  Perkara  Terhadap Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum Sebagai  Upaya  Perwujudan  Restorative Justice.”  Jurnal  Pilar  Keadilan  1  (2).
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan: 15– 31. doi:10.59635/jpk.v1i2.228.