## KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN DASAR HUTANG PIUTANG
Oleh: Syawal Amry Siregar Kristofel Ablio Manalu Universitas Darma Agung, Medan
E-mail: syawalamrysiregar@gmail.com kristofelabliomanalu@gmail.com

## ABSTRACT
The form of responsibility  for the perpetrator in a criminal act of fraud on the basis of  accounts  payable  is  to  follow  the  existing  procedures,  from  the  investigation process to the detention process.  This research  method is normative juridical.  The formulation  of the problem under study is what is the form of fraud on the basis of accounts payable; What is the form of legal protection  for victims of criminal cases of fraud on the basis of accounts payable and what is the form of accountability  of the  perpetrators  for  criminal  acts  of  fraud  on the  basis  of accounts  payable. The result  is  a form of  fraud  on the basis  of  accounts payable,  including  the criminal act of fraud in the Criminal  Code regulated in Book II concerning  Crimes against Assets, which is in the form of attacks on people's  legal interests  for their property and fraud on the basis of accounts payable related to money lending and borrowing problems (accounts payable),

## Keywords; Accounts Payable, Criminal Liability,  Fraud

## ABSTRAK
Bentuk pertanggungjawaban  pelaku  dalam  tindak pidana penipuan  dengan dasar hutang piutang adalah mengikuti prosedur yang ada, dari mulai  proses penyidikan sampai proses penahanan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative. Adapun rumusan  masalah  yang diteliti adalah  Bagaimana  bentuk tindak pidana penipuan dengan  dasar  hutang  piutang;  Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap korban  atas  kasus  tindak  pidana  penipuan  dengan  dasar  hutang  piutang  dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana penipuan dengan dasar  hutang  piutang.  Adapun  hasilnya  adalah  Bentuk  tindak  pidana  penipuan dengan  dasar  Hutang  Piutang  antara  lain  tindak  pidana  penipuan  dalam  KUHP diatur  pada  Buku  II  tentang  Kejahatan  terhadap  Harta  Kekayaan,  yaitu  berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya dan tindak pidana penipuan  dengan dasar hutang piutang terkait dengan masalah pinjam meminjam  uang (hutang piutang),
Kata  Kunci;  Hutang  Piutang,  Pertanggungjawaban  Pidana,  Tindak  Pidana Penipuan

## I  PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Hutang  piutang  merupakan persoalan  yang  lazim  dilakukan  oleh semua  kalangan  masyarakat.  Hutang piutang  merupakan  menitikberatkan kepada  uang  atau  barang  yang dipinjamkan kepada seseorang dengan kewajiban untuk mengembalikan  uang  atau  barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau apa  yang  sudah  disepakati  sesuai dengan  perjanjian.  Secara  singkat, hutang  piutang  itu  memberikan sesuatu  kepada  orang  lain  dengan perjanjian  bahwa dia akan membayar atau mengembalikan dengan semestinya.Namun,  belakangan  ini sangat  banyak  tindakan atau  laporan pengaduan  terhadap  tindak  pidana berdasarkan penipuan hutang piutang. Hutang  piutang  biasanya  berkaitan dengan proses  gadai sebagai  jaminan atas  apa  yang  dihutangkan  sebagai bentuk  bahwa  pertanggung  jawaban pemiutang untuk melunaskan hutangnya,  seperti  contoh-contoh yang dijelaskan dalam buku “Hukum Jaminan, hak-hak jaminan kebendaan” Kejahatan termasuk  penipuan merupakan gejala sosial yang senantiasa  dihadapi  oleh  setiap masyarakat  di  dunia  ini.  Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat  meresahkan,  disamping  itu juga  mengganggu  ketertiban  dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal  mungkin  untuk menanggulangi  kejahatan tersebut. B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  bentuk  tindak  pidana penipuan  dengan  dasar  hutang piutang ?
2. Bagaimana  bentuk  perlindungan hukum terhadap korban atas kasus
tindak  pidana  penipuan  dengan dasar hutang piutang ? 3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban  pelaku  atas tindak  pidana  penipuan  dengan dasar hutang piutang?

## C. Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  bentuk  tindak pidana  penipuan  dengan  dasar hutang piutang.
2. Untuk  mengetahui  bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban  atas kasus  tindak pidana  penipuan  dengan  dasar hutang piutang.mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana  penipuan  dengan  dasar hutang piutang. 3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban  pelaku  atas tindak  pidana  penipuan  dengan dasar hutang piutang.

## II. METODE PENELITIAN
Menggunakan metode yuridis normative, yakni mengkaji kepustakaan. 1. Jenis dan Sumber Data
Jenis  dan  sumber  data  yang  akan digunakan yaitu : Data  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh melalui studi kepustakaan  terhadap  berbagai macam bahan  bacaan  yang berkaitan  dengan  obyek  kajian seperti literature-literatur, dokumen, putusan hakim tentanmaupun  sumber  lainnya yang  berkaitan  dengan  masalah dan tujuan penelitian.
2. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data dilakukan  dengan 2  (dua)  cara  yaitu  :  Metode penelitian  kepustakaan,  penelitian ini penulis lakukan  dengan membaca  serta mengkaji  berbagai literature  serta  putusan  yang
relevan  dan  berhubungan  dengan masalah  penelitian  yang  dibahas sebagai landasan teoritis.
3. Analisis Data
Data-data yang  telah  diperoleh  baik data primer  maupun data sekunder kemudian  akan  dianalisis  agar menghasilkan kesimpulan. Kemudian  hasil  akan  disajikan secara  deskriptif,  sehingga  dapat memberikan  pemahaman  yang jelas  dan  terarah  dari  hasil penelitian nantinya.

## III. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN A. Bentuk Tindak Pidana Penipuan

## Dengan Dasar Hutang Piutang
Tindak  pidana  penipuan  yang  diatur dalam buku II bab XXV Pasal 378 – 395 KUHP. Pasal-pasal  tersebut menjelaskan  tentang  jenis-jenis tindak  pidana  penipuan  dalam KUHP yaitu :
1. Pasal 378 KUHP mengenai  tindak pidana dalam bentuk pokok
2. Pasal 379 KUHP mengenai  tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini  merupakan  bentuk  penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan. 3. Pasal  379  a  KUHP  merupakan bentuk  pokok  yang  disebut penarikan  botol  ( Flessentrekkerij ) yang  mengatur  tentang  tindak pidana kebiasaan  membeli  barang tanpa  membayar  lunas  harganya.
Unsur dari Flessentrekkerij adalah unsur  menjadi  sebagai  mata pencaharian atau sebagai kebiasaan. 4. Pasal  380  ayat 1 – 2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda  atas  seusatu  karya  ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi  hak  cipta  seseorang, melainkan untuk melindungi
konsumen  terhadap  perbuatan- perbuatan  yang  bersifat  menipu oleh orang-orang tertentu.
5. Pasal  381  KUHP  mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian. 6. Pasal  382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan  pada  benda  yang dipertanggungkan. 7. Pasal  382  bis  KUHP  mengatur tindak  pidana  persaingan  curang atau oneerlijke  mededinging . 8. Pasal  383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli 9. Pasal  383  bis  KUHP  mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan ( copy ) kognosement . 10. Pasal  384  KUHP  mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk geprivilegeerd . 11. Pasal  385  KUHP  mengatur tentang stellionet yaitu  tentang tindak  pidana  penipuan  yang menyangkut tanah.
12. Pasal  386  KUHP  mengatur penipuan  dalam  penjualan  bahan makanan dan obat. 13. Pasal  387  KUHP  mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembangunan atau pemborongan. 14. Pasal  388  KUHP  mengatur penipuan  terhadap  penyerahan barang untuk angkatan perang. 15. Pasal  389  KUHP  mengatur penipuan terhadap batas pekarangan. 16. Pasal  390  KUHP  mengatur tindak  pidana  menyebarluaskan berita  bohong  yang  membuat harga  barang-barang  kebutuhan naik. 17. Pasal  391  KUHP  mengatur penipuan  dengan  memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
18. Pasal  392  KUHP  mengatur penipuan  dengan  penyusunan neraca palsu. 19. Pasal  393  KUHP  mengatur penipuan dengan pemalsuan  nama firma  atau  merk  atas  barang dagangan. 20. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara. 21. Pasal  394  KUHP  mengatur penipuan dalam keluarga.
22. Pasal  395  KUHP  mengatur tentang hukuman tambahan.
Unsur-unsur  tindak pidana  penipuan juga  dikemukakan  oleh  Togat sebagai berikut :
1. Unsur  menggerakkan  orang  lain ialah tindakan-tindakan,  baik berupa perbuatan-perbuatan mupun  perkataan-perkataa  yang bersifat menipu. 2. Unsur  menyerahkan  suatu  benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus  dilakukan  sendiri  secara langsung  oleh  orang  yang  tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal  ini  penyerahan  juga  dapat dilakukan  oleh  orang  yang tertipu itu  kepada  orang  suruhan  dari orang yang menipu.
3. Hanya  dalam  hal  ini,  oleh  karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan  akibat  langsung  dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. 4. Unsur  memakai  nama  palsu. Pemakaian  nama  palsu  ini  akan terjadi apabila seseorang menyebutkan  sebagai  nama  suatu nama  yang  bukan  namanya, dengan demikian menerima barang  yang  harus  diserahkan kepada  orang  yang  namanya disebutkan tadi. 5. Unsur  memakai  martabat  palsu. Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam  suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan  si  korban  percaya kepadanya, dn berdasarkan kepercayaan  itu  ia  menyerahkan suatu barang atau memberi  hutang atau menghapus piutang. 6. Unsur memakai  tipu  muslihat  dan unsur  rangkaian kebohongan. Unsur  tipu  muslihat  adalah rangkaian  kata-kata,  melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan  tersebut  menimbulkan keprcayaan terhadap orang lain.Sedangkan rangkaian kebohongan  adalah  rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan  dengan  kebenaran yang  memberikan  kesan  seolah- olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.
Berdasarkan  semua  pendapat  yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka  seseorang baru  dapat dikatakan telah  melakukan  tindak pidana  penipuan  sebagai  mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila   unsur-unsur  yang  disebut di  dalam  pasal  tersebut  telah terpenuhi,  maka  pelaku  tindak pidana  penipuan  tersebut  dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya. Pasal  378  KUHP  tentang  tindak pidana  penipuan  merumuskan, yaitu:
“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat  palsu,  dengan  tipu muslihat, ataupun rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang lain  untuk  menyerahkan  barang sesuatu  kepadanya,  atau  supaya memberi utang maupun menghapuskan  piutang,  diancam karena  penipuan  dengan  pidana penjara  paling  lama  empat tahun”.
Dari  rumusan  Pasal  378  KUHP  di atas,  maka  unsur  tindak  pidana penipuan  seperti  pada  umumnya tindak  pidana  terdiri  dari  unsur objektif  dan  subyektif.  Unsur subyektif meliputi maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  dan  melawan  hukum. Unsur  objektif  yang  meliputi perbuatan  (menggerakkan),  yang digerakkan  (orang),  perbuatan  itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan  benda,  memberi hutang, dan menghapuskan piutang),  dan  cara  melakukan perbuatan  menggerakkan  dengan memakai  nama  palsu,  memakai tipu  muslihat,  memakai  martabat palsu,  dan  memakai  rangkaian kebohongan. Berikut merupakan penjelasan singkat terkait unsur subyektif dan unsur  objektif  tindak  pidana penipuan, yaitu:
a. Unsur subyektif, yaitu:
1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan  harus  ditujukan pada  menguntungkan  diri  sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap  sebuah  kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain
dibelakangnya, seperti unsur melawan  hukum,  menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya.  Kesengajaan  dalam maksud ini  harus sudah ada dalam diri  si  pelaku,  sebelum  atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan.  Menguntungkan artinya  menambah  kekayaan  dari yang  sudah  ada.  Menambah kekayaan ini  baik bagi  diri sendiri maupun bagi orang lain.
2) Dengan melawan hukum
Dalam  hal  ini  unsur  maksud sebagaimana  yang  diterangkan  di atas,  juga  ditujukan  pada  unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  dengan  melakukan perbuatan menggerakkan  haruslah berupa  maksud  yang  melawan hukum.  Unsur  maksud  dalam rumusan  penipuan  ditempatkan sebelum  unsur  melawan  hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus  ditujukan  pada  unsur melawan  hukum.  Dalam  hal  ini sebelum  melakukan  atau  setidak- tidaknya ketika memulai perbuatan  menggerakkan,  pelaku telah  memiliki  kesadaran  dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain  dengan melakukan  perbuatan  itu  adalah melawan hukum.
b. Unsur obyektif
1) Unsur barangsiapa
Yang  dimaksud  dengan  barangsiapa adalah  orang  yang  melakukan perbuatan  penipuan,  yang  mana terhadap perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu dapat dipertanggungjawabkan.

## 2) Unsur perbuatan menggerakkan
Kata  menggerakkan  dapat  juga diartikan dengan istilah membujuk atau  menggerakkan  hati.  Dalam KUHP  sendiri  tidak  memberikan keterangan  apapun  tentang  istilah menggerakkan. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan  mempengaruhi  atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan  juga  merupakan perbuatan  yang  abstrak,  dan akan terlihat  bentuknya  secara  konkrit bila  dihubungkan  dengan  cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk,  yang  bisa  dilakukan dengan  perbuatan-perbuatan  yang benar  dan dengan perbuatan  yang tidak  benar.  Karena  di  dalam sebuah  penipuan,  menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu  dan bersifat membohongi atau menipu. 3) Yang digerakkan adalah orang Pada umumnya, orang yang menyerahkan  benda,  orang  yang memberi  hutang  dan  orang  yang menghapuskan  piutang  sebagai korban  penipuan  adalah  orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan,  karena  dalam  rumusan Pasal  378  KUHP tidak sedikitpun menunjukkan  bahwa  orang  yang menyerahkan  benda,  memberi hutang  maupun  menghapuskan piutang  adalah  harus  orang  yang digerakkan. Orang yang menyerahkan  benda,  memberi hutang  maupun  menghapuskan
piutang bisa  juga oleh  selain  yang digerakkan,  asalkan  orang  lain atau  pihak  ketiga  menyerahkan benda  itu  atas  perintah  atau kehendak orang yang digerakkan.
4) Tujuan  perbuatan
Tujuan  perbuatan  dalam  sebuah penipuan  dibagi  menjadi  2  (dua) unsur, yakni:
a) Menyerahkan benda
Dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan  memiliki  arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan,  yakni  sebagai  benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan  benda  yang  diserahkan dapat terjaditerhadap benda miliknya  sendiri  asalkan  di dalam hal  ini  terkandung maksud  pelaku untuk menguntungkan  diri  sendiri atau orang lain. b) Memberi hutang dan menghapuskan piutang Dalam  hal ini  perkataan hutang tidak sama  artinya  dengan  hutang piutang, melainkan diartikan sebagai  suatu  perjanjian  atau perikatan.  Yang dimaksud dengan hutang  adalah  suatu  perikatan, misalnya  menyetor sejumlah  uang jaminan.  Oleh karenanya memberi hutang  tidak  dapat  diartikan sebagai  memberi  pinjaman  uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat  suatu  perikatan  hukum yang  membawa  akibat  timbulnya kewajiban  bagi  orang  lain  untuk menyerahkan atau  membayar sejumlah  uang  tertentu.Demikian juga  dengan  istilah  utang,  dalam kalimat  menghapuskan  piutang mempunyai  arti  suatu  perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang
mempunyai  pengertian  yang lebih luas  dari  sekedar  membebaskan kewajiban  dalam  hal  membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena  menghapuskan  piutang diartikan  sebagai  menghapuskan segala  macam  perikatan  hukum yang  sudah  ada,  di  mana karenanya menghilangkan kewajiban  hukum  penipu  untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu  pada  korban  atau  orang lain.
5) Upaya-upaya penipuan
Upaya-upaya  penipuan  dalam  Pasal 378  KUHP  ada  beberapa  cara, yaitu:
a) Menggunakan nama palsu
Dalam  hal  ini  terdapat  2  (dua) pengertian  nama  palsu,  yaitu dengan menggunakan  suatu  nama bukan namanya  sendiri  melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman)  dan  menggunakan  suatu nama  yang  tidak diketahui  secara pasti  pemiliknya  atau  tidak  ada pemiliknya  (misalnya  orang  yang bernama  A  menggunakan  nama samaran  B).  Nama  B  tidak  ada pemiliknya  atau  tidak  diketahui secara  pasti  ada  tidaknya  orang tersebut.  Dalam  hal  ini  kita  harus berpegang pada nama yang dikenal oleh  masyarakat  luas.  Misalkan  A dikenal  di  masyarakat  dengan nama C, maka A mengenalkan diri dengan  nama  C  itu  adalah menggunakan nama palsu
b)  Menggunakan  martabat  atau kedudukan palsu
Kedudukan  palsu  adalah  suatu kedudukan  yang  disebut  atau digunakan  seseorang,  kedudukan
mana  menciptakan  atau  memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak  tertentu  itu.  Jadi  kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya  daripada  sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan  tertentu,  seperti  dosen, jaksa,  kepala,  notaris,  dan  lain sebagainya.  Sudah  cukup  ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris,  yang  dengan  demikian menerima  bagian  tertentu  dari warisan, atau sebagai seorang wali, ayah  atau  ibu,  kuasa,  dan  lain sebagainya.
c)  Menggunakan  tipu  muslihat  dan rangkaian kebohongan Dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama- sama  bersifat  menipu  atau  isinya tidak  benar  atau  palsu,  namun dapat  menimbulkan  kepercayaan atau  kesan  bagi  orang  lain  bahwa semua  itu  seolah-olah  benar adanya. Namun terdapat perbedaan,  yakni  pada  tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan  berupa  ucapan  atau perkataan. Tipu  muslihat diartikan sebagai  suatu  perbuatan  yang sedemikian rupa dan  yang menimbulkan kesan atau kepercayaan  tentang  kebenaran perbuatan  itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi  percaya  dan tertarik  atau tergerak hatinya.
B. Bentuk  Perlindungan  Hukum Terhadap  Korban  Atas  Kasus Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang
Hukum  pada  dasarnya  dibuat  untuk mengatur  tingkah  laku  manusia sehingga  dalam  pelaksanaannya perlu  adanya  penegakan  hukum (law enfercement).Upaya penegakan  hukum  pada  dasarnya harus  menjamin  agar  setiap warga Negara  mematuhi  hukum  yang berlaku dalam masyarakat.
Terkait  dengan  masalah  pinjam meminjam  uang  (hutang  piutang) termasuk  dalam  lingkup  hukum Perdata, sehingga ke ranah  Pidana adalah  jalan terakhir,  dasar hukumnya  diatur  dalam  Pasal  19 ayat  2  UU  No.  39  tahun  1999, tentang Hak  Asasi  Manusia,  yang berbunyi:
“Tidak  seorangpun  atas  putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau  kurungan  berdasarkan  atas alasan  ketidakmampuan  untuk memenuhi  suatu kewajiban  dalam perjanjian  utang piutang.”
Namun  jalur  Pidana bisa  digunakan, jika  memang  ada  unsur  penipuan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 378  KUHPidana  atau  pun  unsur Pasal  tindak  Pidana  lainnya, seperti Pasal 372 KUHPidana yang dapat  dikenakan  pidana  kepada pelakunya  dengan  sanksi  pidana penjara,  dan  tindakan  Pidana  ini dilakukan  dengan  syarat  kreditur telah melakukan penagihan beberapa kali kepada debitur C. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku  Atas  Tindak  Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang
Kebijakan  hukum  pidana  berkaitan dengan perumusan  atau perbuatan yang  dianggap  melanggar  hukum atau  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat  ke  dalam  suatu peraturan perundang-undangan yang  dalam  ilmu  hukum  disebut kebijakan kriminal ( criminal
policy ).  Barda  Nawawi  Arief menjelaskan,  kebijakan  hukum pidana adalah :
Suatu  konsep  atau  asas  dalam menentukan  perbuatan  apa  yang dilarang  dan  termasuk  ke  dalam tindak  pidana,  serta  menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Kebijakan pencegahan  adan penanggulangan kejahatan termasuk dalam kebijakan  kriminal.  Kebijakan kriminal  sangat  luas,  meliputi kebijakan sosial ( social policy ) dan kesejahteraan sosial ( social welfare  policy )  serta  kebijakan untuk  perlindungan  masyarakat ( social  defence policy ).
Kebijakan  kriminal  merupakan bagian  dari  upaya  perlindungan terhadap  masyarakat  dan  upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.  Oleh karena  itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan  masyarakat  untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sudarto, mengemukakan  tiga arti mengenai kebijakan kriminal  yaitu :
1.  Dalam  arti  sempit,  adalah keseluruhan  atas dan metode yang menjadi  dasar  reaksi  terhadap pelanggaran  hukum  yang  berupa pidana.
2. Dalam arti luas, adalah keseluruhan fungsi  dari  aparatur  penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgan Jepsen), adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan  melalui  perundang- undangan  dan badan-badan  resmi
yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma  yang  sentral  dari masyarakat.
Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan  masalah  kriminilasasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penelisasi  yaitu sanksi apa  yang sebaiknya dikenakan  pada si  pelakuu  tindak pidana. Penegakan hukum merupakan  upaya  aparat  penegak hukum  untuk melaksanakan  nilai- nilai  yang  terjabarkan  dalam kaidah  hukum  yang  terwujud dalam  bentuk  tindakan  untuk menciptakan,  memelihara,  dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum  sangat  dipengaruhi  oleh unsur-unsur dari sistem hukum,yang  terdiri  dari  beberapa komponen  yaitu substansi  hukum,
pranata hukum dan budaya hukum. Keseluruhan  unsur-unsur  sistem hukum  tersenut  dapat  memberi pengaruh  positif  dan  sebaliknya dapat  pula  memberi  pengaruh negatif  dalam  proses  penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan  hukum  bukan  suatu proses  logis  semata,  melainkan sarat  dengan keterlibatan  manusia di  dalamnya.  Penegakan  hukum tidak  dapat  dipandang  sebagai usaha  deduksi  yang  logis,  akan tetapi  merupakan  hasil  dari pilihan-pilihan.  Dengan  demikian penegakan  hukum  tidak  dapat didasarkan  pada  ramalan  logika semata,  akan  tetapi  juga  hal-hal yang tidak menurut logika.
Korban  kejahatan  pada  dasarnya merupakan  pihak  yang  menderita dalam  hal  terjadinya  suatu  tindak pidana.  namun  sayangnya,  hak- hak  korban  dalam  penegakan hukum  pidana  tidak  memperoleh porsi  dan  perlindungan  sebanyak yang  diberikan  undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, setelah pelaku kejahatan  dijatuhi  sanksi  pidana oleh  pengadilan,  kondisi  korban seringkali terabaikan, bahkan sama sekali tidak diperdulikan. Perlindungan hukum pidana merupakan bagian dari perlindungan  hukum  terhadap masyarakat  agar  tidak  menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu, sebagai  bagian  dari  perlindungan kepada masyarakat, maka di dalam proses  peradilan  pidana  dalam kaitan  mewujudkan  perlindungan hak-hak  korban  dapat  dilakukan dalam berbagai bentuk atau model.
Beberapa  bentuk  atau  model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu 1.  Pemberian kompensasi dan Restitusi Setiap  korban atau  ahli  waris  dari korban  tindak  pidana  penipuan dengan  dasar  hutang  piutang berhak  memperoleh  restitusi  dari pelaku.  Restitusi  ini  merupakan ganti  kerugian  atas  kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya  untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis  serta kerugian lain yang diderita  korban.  Dilihat  dari kepentingan korban  dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu  untuk  memenuhi  kerugian materiil  dan  segala  biaya  yang telah  dkeluarkan  dan  merupakan pemuasan emosional korban. Adapun dilihat dari sisi kepentingan  pelaku,  kewajiban mengganti  kerugian  dipandang sebagai  bentuk  pidana  yang dijatuhkan  dan  dirasakan  sebagai suatu  yang  konkret  dan  langsung
berkaitna  dengan  kesalahan  yang diperbuat  pelaku.  Selain  restitusi, kompensasi terhadap korban penipuan  terhadap  tindak  pidana dengan  dasar  hutang  piutang merupakan bentuk lain perlindungan korban tindak pidana ssebagai  ganti  kerugian  yang diberikan  oleh  Negara.  Ganti kerugian  oleh  Negara  tersebut merupakan  suatu  pembayaran pelayanan  kesejahteraan,  karena Negara  bertanggungjawab  dan berkewajiban  secara  moral  untuk melindungi masyarakatnya.
1. Layanan Konseling dan Pelayanan Medis
Pelayanan  konseling  dan medis yang diberikan  kepada  korban  tindak pidana  dengan  dasar  hutang piutang,  antara  lain berupa pendampingan konseling, pengobatan  medis  dan  laporan tertulis  atau  visum  tercantum dalam  Pasal  6  Ayat  (1)  Undang-
Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.
2. Bantuan Hukum Berkaitan dengan proses peraadilan  pidana  dan  untuk kepentingan  hukumnya  korban kejahatan  memerlkukan  bantuan hukum dan  nasihat hukum sebagaimana  jaminan  hak tersebut diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) sub n Undang-Undang Perlindungan Saksi  dan  Korban,  pemberian bantuan  hukum  kepada  korban diberikan dalam bentuk pendampingan  yang  yang  lebih banyak  deberikan  oleh  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan Organisasi atau Lembaga pemerhati  korban  kejahatan, LSM berperan sebagai tempat
pengaduan dan  penyampaian aspirasi  serta pendampingan untuk menjembatani antara korban dengan  aparatur  berwajib  agar lebih  tercipta  bentuk keadilan dan perlindungan  terhadap  korban tindak pidana dengan dasar hutang piutang.
Bantuan  hukum  sangat  dibutuhkan korban  kejahatan  sehubungan dengan  keterkaitannya  dengan proses  peradilan  pidana  yang memposisikannya  sebagai  saksi korban  sebagai  satu  alat  bukti keterangan  saksi,  yang  berhak memberikan  keterangan  tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat. Di samping itu pula bantuan  hukum  akan  diperlukan bilama korban hendak memperjuangkan  pemulihan  atas kerugian  yang  telah  dialaminya melalui  pranata-pranata  hukum yang  ada.  Penggabungan  perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP,  dan  gugatan  perdata ganti  kerugiatan  atas  dasar  Pasal 1365  KUHPerdata,  mengajukan permohonan  ke LPSK merupakan pranata hukum yang dapat dipergunakan oleh korban kejahatan  untuk  mengembalikan ganti  kerugian  yang  dideritanya. Kedua pranata hukum ini diserahkan sepenuhnya atas inisiatif  korban untuk mengajukan permohonan  kepada  pengadilan dan  untuk  hal  tersebut  korban memerlukan  bantuan  dan  nasihat hukum  agar  dapat bertindak tepat secara hukum.
3. Pemberian Informasi  Kepada
Korban  Tindak  Pidana  Penipuan Dengan  Dasar  Hutang  Piutang Mengenai  Duduk  Perkara  dan
Perkembangan Kasus
Bekerjanya sistem peradilan pidana kejahatan  harus  dipandang sebagai pihak yang kedudukan dan kepentingannya  harus  dilindungi oleh  hukum  sehubungan  dengan kasus  yang  ditangani  oleh  pihak yang  berwajib.  Seringkali  korban hanya  berperan  dalam  pemberian kesaksian baik di tingkat penyidikan  maupun  persidangan tetapi  korban  tidak  mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Pemberian Informasi  kepada  korban  tindak pidana  penipuan  dengan  dasar hutang  piutang  bertujuan  untuk menciptakan  keterbukaan  dan transparansi terhadap proses hukum yang sedang berjalan,  juga bertujuan  agar  korban  lebih  jelas mengetahui bagaimana hak, kewajiban serta bentuk perlindungan yang akan didapatkan  oleh  korban  tindak pidana  penipuan  dengan  dasar hutang piutang tersebut. Setelah  terbitnya Undang-Undang Perlindungan  Saksi  dan  Korban, jaminan hak korban untuk mendapatkan  informasi  mengenai perkembangan  kasus  telah  diatur dalam Pasal 5 huruf F. Bahkan jika terdakwa  dibebaskan,  dikenakan pidana  bersyarat  atau  bahkan mendapatkan pelepasan  bersyarat, maka korban  berhak untuk memperoleh ganti kerugian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 7A  Ayat  (1)  Undang-Undang
Perlindungan  Saksi  dan  Korban, yang  menentukan  bahwa  korban tindak  pidan  berhak  memperoleh restitusi berupa : a) ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;  b)  ganti  kerugian yang menimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan
langsung  sebagai  akibat  tindak pidana;  dan  atau  c)  penggantian biaya  perawatan  medis  dan/atau psikologis.

## IV. KESIMPUAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  penulis dapat menarik  kesimpulan  sebagai berikut :
1.  Bentuk  tindak  pidana  penipuan dengan  dasar  Hutang  Piutang antara lain tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang  Kejahatan  terhadap  Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya  dan  tindak  pidana penipuan  dengan  dasar  hutang piutang  terkait  dengan  masalah pinjam  meminjam  uang  (hutang piutang)  termasuk  dalam  lingkup hukum Perdata, sehingga ke ranah Pidana adalah jalan terakhir, dasar hukumnya  diatur  dalam  Pasal  19 ayat  2  UU  No.  39  tahun  1999, tentang Hak  Asasi  Manusia,  yang berbunyi:“Tidak  seorangpun  atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi  suatu kewajiban  dalam perjanjian  utang piutang” .  Namun jalur  Pidana  bisa  digunakan,  jika memang  ada  unsur  penipuan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 378  KUHPidana  atau  pun  unsur Pasal  tindak  Pidana  lainnya, seperti Pasal 372 KUHPidana yang dapat  dikenakan  pidana  kepada pelakunya  dengan  sanksi  pidana penjara,  dan  tindakan  Pidana  ini dilakukan  dengan  syarat  kreditur telah melakukan penagihan beberapa kali kepada debitur.
2.  Bentuk  Perlindungan  Hukum terhadap  korban  adalah  pemerian kompensasi  dan restitusi ,  layanan konseling  dan  pelayanan  medis  , bantuan  hukum  serta  pemberian informasi.
3. Bentuk pertanggungjawaban pelaku  dalam  tindak  pidana penipuan  dengan  dasar  hutang piutang adalah mengikuti prosedur yang  ada,  dari  mulai  proses penyidikan sampai proses penahanan sesuai dengan prosedur ataupun  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dan upaya  penanggulangan  tindak pidana  penipuan  dengan  dasar hutang  piutang  bisa  dengan langkah  penindakan  (represif) maupun dengan langkah pencegahan (preventif). B. Saran Adapun saran penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut : 1.  Disarankan  bentuk  tindak  pidana penipuan  dengan  dasar  hutang piutang  ini  lebih  disempurnakan agar  para  penegak  hukum  tidak salah dalam mengambil keputusan.
2.  Disarankan  bentuk  perlindungan hukum  korban  tindak  pidana dengan  dasar  hutang  piutang  ini lebih  diperhatikan  kedepannya.
Karena  studi  mengenai  kejahatan selalu  akan  menimbulkan  korban. Dengan  demikian,  korban  adalah partisipasi  utama  yang  dapat menimbulkan  gejala-gejala  rasa takut,  kesepian  gelisah dan perilaku penghindaran lainnya. 3. Disarankan bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana  penipuan  dengan  dasar
hutang  piutang,  akim  harus  lebih hati-hati,  tegas  dan  teliti  dalam mempertimbangkan  hal-hal  yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa. Hal tersebut  untuk  memberikan  efek jerah  dan  memberikan  pelajaran dan  peringatan  bagi  masyarakat agar  tidak  melakukan  tindak pidana.  Disamping  itu,  juga menghindari penilain-penilaian negatif  dari  masyarakat  terhadap sanksi  yang  dijatuhkan  dan untuk menjaga  wibawa  hakim  sendiri. Penuntut umum  harus tegas dalam membuat  surat  tuntutan, terutama sanksi  pidananya,  tidak  hanya penuntut umum, hakim  juga  harus tegas dalam mengambil keputusan.
Karena bagaimanapun  juga sanksi sangat berpengaruh dalam menurunnya  atau  meningkatnya angka  kriminalitas  yang  terjadi dimasyarakat.  Artinya  bahwa hakim  harus  mampu  memberikan efek  jerah  melalui  sanksi  pidana yang  akan  dijatuhkan. Tujuannya, bagi terdakwa  untuk tidak melakukan  kembali  tindak pidana dan  bagi  masyarakat  agar  takut melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Prasetyo,  Teguh,  Hukum  Pidana, Rajawali Pers, Jakarta: 2014.
Ali,  Achmad  ,Menjelahi  Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana Prenada Media   Grup, Jakarta:2012. Waluyo,  Bambang,  Pidana  dan Pemidanaan, Sinar Grafika,Jakarta:2004.
Soekanto,  Soerjono,  Pokok-Pokok Sosiologi  Hukum,  Rajawali  Pers, Jakarta:2014.
B,  Amran,  Pengantar  Tata  Hukum Indonesia, Graha Kirana, Medan:2010. Hamzah,  Andi,  KUHP  &  KUHAP Edisi Revisi, Rineka
Cipta,
Jakarta:2011.
Supramono,  Gatot,  Perjanjian  Utang Piutang,  Kencana  Prenadamedia Group,Jakarta:2013.
Gonggom  T.P.Siregar, Hak-Hak Korban  Dalam  Penegakan  Hukum Pidana, CV. Manhaji, Medan: 2020
B. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
C. Internet
https://cerdika.com/hukum/ ,  diakses pada  tanggal  4  agustus  2020  pukul 19.00 WIB