## PEMALSUAN IDENTITAS ANAK DALAM AKTA OTENTIK OLEH KELUARGA KORBAN AKIBAT PEMERKOSAAN
Nurul fakhriyah 1 , Ahmad Mahyani 2 1,2 Fakultas hukum, Universitas 17 agustus 1945 surabaya Email: nurul.fafa2001@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  jaminan  Negara  terhadap Status  Anak  akibat  pemerkosaan,  tidak  ada  seorangpun  yang  menginginkan  menjadi  korban  dari perbuatan  keji  seseorang,  akibat  dari  perbuatan  keji  berupa  pemerkosaan  tak  jarang  korban mengalami trauma, kehamilan. Lahirnya seorang anak tentunya menjadi tanggung jawab yang besar bagi  korban  untuk  mengemban  status  baru  menjadi  seorang  ibu  dari  anak  yang  tak  diinginkan sebelumnya.  Setiap orang  dilindungi  serta  diberikan  hak  oleh  Negara  mulai  dari  dalam  kandungan sampai ia menutup usia. Meskipun korban dari pemerkosaan diperbolehkan untuk melakukan aborsi tetapi  tidak  jarang  korban  tetap  mempertahankan  kandungannya  hingga  anak  akibat  dari pemerkosaan lahir di dunia. Lahirnya anak tentunya juga lahir pula hak-haknya dari anak, kewajiban orang tua atas pemberian terhadap status identitas anak yang telah dijamin oleh Negara sepatutnya dijunjung  tinggi  serta  di  hormati  untuk  melindungi  harkat  dan  martabat  anak  sebagaimana  hal  itu dijelaskan  dari  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang  Perlindungan  Anak,  ketika  hak-hak  anak direnggut oleh keluarga korban akibat pemerkosaan disinilah terdapat konflik terhadap aturan yang mengaturnya dengan fakta yang terjadi dimana anak kehilangan jati dirinya akibat keegoisan dari para pihak.  Anak  berhak  untuk  memiliki  identitas  terhadap  dirinya  sejak  ia  dilahirkan  di  dunia.  Pada umumnya  anak  akibat  dari  pemerkosaan  hak  untuk  mengetahui  identitas  dirinya  mulai  dari  siapa orang  tua  kandungnya,  biasanya  disembunyikan  guna  untuk  menutupi  aib  bagi  keluarga  korban pemerkosaan. Permasalahan ini tentunya akan berakibat fatal untuk masa kini dan mendatang sebab Akta Otentik Merupakan surat yang biasa dipergunakan bagi kehidupan manusia. Hal ini diabaikan oleh  pihak  keluarga  korban,  padahal  tindakan  tersebut  merupakan  perbuatan  melanggar  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  dari  segi  pemalsuan  Akta  Otentik  sebagaimana  diancam  Pidana Penjara  Paling  Lama  Enam  Tahun,  dan  dijerat  dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016 sebagaimana merupakan Undang-Undang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Kata kunci : Hak Anak Akibat Pemerkosaan, Pemalsuan identitas anak, Dampak.

## Abstract
The purpose of this study is to find out how the state guarantees rape child status, that no one wants to be the victim of one's vile act, the result of rape is not uncommon in trauma, pregnancy. The birth of a child must have been a heavy responsibility for the victim to assume a new status as a mother of an  unwanted  child.  Everyone  is  protected  and  granted  rights  by  the  state  from  the  womb  until  it recovers age. While a rape victim is allowed to have an abortion, it is not uncommon for a victim to keep her pregnancy in check until the child resulting from rape is born in the world. The birth of the child is certainly born as well as the rights of the child, the parental obligation to give to the identity of the child which is guaranteed by the state should be highly valued and respected to protect the dignity and dignity of the child as it is defined by the legislation on child protection, when the rights of the child are taken away by the family as a result of rape, there isa conflict between the rules and the fact that the child has lost his identity as a result of the selfishness of the party. The child has a right to have an identity on him since he was born in the world. The child in general from the rape right to know his or her identity starting with his or her biological parents, usually hidden in order to cover up the shame of the rape victim's family. This would surely be fateful for the present and future because authentic
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
deeds are the letters used for human life. It is ignored by the victims' families, whereas it is a violation of the penal penal code on the part of authentic deed forgery as long as the maximum prison penalty of six years is threatened, and it is charged with 2016's second amendment act on child protection. Keywords : child rights to rape, child forgery , impact .

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  adalah  kejadian  sosial  yang  sering  terjadi  dalam  lingkungan kehidupan  masyarakat.  hal  ini,  perihal  tentang  masalah  tindak  pidana  sepertinya  terlihat terus menerus terjadi dan tidak berkurang baik dilihat dari karakter perbuatannya jika di nilai dari  segi  jumlahnya,  bertambahnya  perilaku  tindak  pidana  tentunya  mengakibatkan masyarakat dan pemerintah merasa keresahan.
Tindak  pidana  merupakan  tindakan  yang  menyimpang  dari  sebuah  ajaran,  tindak pidana  selalu  ada  dan  melekat  dalam  diri  masyarakat,  oleh  karena  itu  dapat  di  simpulkan bahwasannya  tindak  pidana  sering  terjadi  setiap  hari,  bulan,  tahun  dan  terus  mengulangi tindakan tersebut meskipun tidak dilakukan oleh orang yang sama atau bahkan orang yang sama yang melakukan tindakan yang serupa atau yang berbeda seperti halnya musim yang berganti setiap tahunnya. Adapun fungsi dari  Hukum Pidana yaitu sebagai alat atau sarana untuk  menyelesaikan  permasalahan  dan  bisa  memberikan  saran  yang  benar.  Maka pelaksanaan  pembangunan hukum  terutama dalam  segi  Hukum  Pidana harus ditingkatkan dan di upayakan semaksimal mungkin agar terarah dan terpadu agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kalangan masyarakat karena  dalam perkembangan jaman saat ini tindak pidana kejahatan berupa kekerasan seksual yang semakin meningkat. Oleh karena itu alasannya  dibentuknya  sebuah  aturan  Hukum  Pidana  agar  supaya  dapat  dijadikan  sebagai suatu penegakan hukum khususnya dalam bentuk penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan.
Terdapat berbagai bentuk perbuatan pidana yang terjadi, salah satunya yaitu berupa kejahatan  terhadap  pemalsuan,  hal  ini  biasanya  terdapat  keterangan  yang  tidak benar/dimanipulasi  sehingga  olah-olah  benar  dan  dapat  mengakibatkan  orang  lain mempercayainya  padahal  isi  dari  keterangan  tersebut  bertentangan  dengan  apa  yang sebenarnya.
1. Macam-macam bentuk kejahatan dari tindakan pemalsuan apabila di rinci menjadi 4 bagian, yaitu:
2. Kejahatan yang dilakukan dengan cara memberikan sumpah palsu kepada orang lain
3. Kejahatan yang dilakukan dengan cara menipu seseorang dengan mengedarkan uang palsu
4. Kejahatan dengan memanipulasi pernyataan dalam surat dengan  cara memalsukan materai dan memanipulasi barang dengan merek yang tidak asli
5. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kepentingan/ mengambil keuntungan dalam tindakannya dengan melakukan pemalsuan surat Akta Otentik Dalam keadaan masa sekarang terjadi perkembangan tindak pidana pemalsuan yang berbagai  macam  tindakannya  yang  tak  lain  yaitu  tindak  pidana  pemalsuan  terhadap  surat Akta Otentik, pemalsuan ini mengalami perkembangan yang sangat melesat sebab objek yang dipalsukan  berupa  Akta  Otentik,  sedangkan  Akta  Otentik  mempunyai  dimensi  yang  sangat luas.
Akta Otentik merupakan surat yang tidak terlepas dari hubungan dengan aktivitas masyarat pada  kehidupan  sehari-harinya.  Selain  perkembangan  tindak  pidana  terhadap  pemalsuan Akta Otentik hal ini juga sering terjadi pada pemalsuan identitas seseorang.  Meningkatnya kasus tindak pidana ini tidak terlepas dari faktor lingkungan sekitar dari pelaku, sebagian dari masyarakat  masih  beranggapan  bahwasannya  perbuatan  memalsukan  dokumen  penting berupa Akta Otentik yang tak lain yaitu Akta Kelahiran anak dianggap hal yang biasa terjadi dan sudah lumrah dikalangan masyarat.  hal ini kemungkinan dikarenakan masyarakat tidak melihat sanksi yang didapatkan bagi pelaku sehingga menganggap enteng peristiwa tersebut.
Tindakan  seperti  pemalsuan  identitas  merupakan  perbuatan  yang  bertentangan dengan  nilai-nilai  Hukum  Indonesia  terutama  pada  Hukum  Pidana  dan  apabila  hal  ini berdampak  kepada  orang  lain  yang  mengalami  kerugian  maka  akan  mengakibatkan masyarakat hilang kepercayaannya kepada surat dan Akta Otentik. Tindakan masyarakat yang menganggap  biasa  perbuatan  tersebut  sebenarnya  telah  menyerang  kepercayaan masyarakat terhadap Hukum Indonesia.
Status atau identitas adalah bentuk jati diri seseorang, akibat dari tindakan pemalsuan identitas dalam Akta Otentik maka mengakibatkan seseorang kehilangan jati dirinya karena telah dipalsukan. Oleh karena itu dapat kita gambarkan bagaimana besarnya pengaruh dari kejahatan tersebut serta seberapa besar seseorang mengalami kerugian yang diderita oleh
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
korban baik secara materiil maupun secara immaterial. Oleh sebab itu maka hal tersebut di upayakan agar tidak terjadi supaya tidak merusak citra bangsa Indonesia.
Namun faktanya tindak pidana pemalsuan terhadap identitas anak dalam Akta Otentik yang  dilakukan  tak  lain  yaitu  oleh  keluarga  dari  anak  yang  menjadi  korban  akibat pemerkosaan,  pemalsuan  ini  dilakukan  dengan  cara  identitas  anak  dari  korban  akibat pemerkosaan dialihkannya status anak ke dalam Kartu Keluarga orang lain. Hal ini sudah biasa terjadi dan  bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila dalam proses pengangkatan anak dilakukan dengan prosedur pengangkatan anak yang sebagaimana ditetapkan Menurut Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  tindakan  yang  ditempuh  oleh  korban  dan  keluarga biasanya bertentangan dengan Hukum Pidana atas tindakannya yang memasukkan data anak ke dalam kartu keluarga orang lain, yang tak lain yaitu:
1) Anak di adopsi secara ilegal oleh kakak korban
2) Anak di adopsi secara ilegal oleh sepupu korban
3) Anak di adopsi secara ilegal oleh orang tua korban
Hal ini tentunya mengakibatkan ada perubahan identitas anak yang awalnya identitas aslinya sebagai anak kandung beralih menjadi hubungan antara saudara dari ibu dengan keponakan dan bahkan juga bisa menjadi adik. Cara untuk melakukan pengangkatan anak melalui jalur Pengadilan Negeri maupun jalur Pengadilan Agama. Dalam proses untuk melakukan sebuah tindakan  hukum  berupa  pengangkatan  anak  secara  benar  dan  tidak  melanggar  ketentuan hukum yang berlaku maka seseorang harus memiliki dokumen hukum, dokumen hukum ini merupakan  hal  yang  penting  karena  dapat  mempengaruhi  pada  kehidupan  anak  di  dalam keluarga angkatnya bahkan hal ini dapat berdampak sampai sejauh mungkin apabila keluarga angkatnya  memberikan  anak  angkatnya  bagian  dari  kewarisannya,  selain  itu  dalam mengangkat  anak  tidak  hanya  tentang  dokumen  resmi  maupun  kewarisan  saja  tetapi  juga bagaimana tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkatnya.
keputusan  dari  Pengadilan  Negeri  terhadap  keputusan  seseorang  yang  ingin mengangkat seorang anak, merupakan peristiwa yang sangat penting karena keputusan dari tindakannya Pengadilan tentunya melihat kewajiban dari orang tua untuk memenuhi hak-hak anak  angkatnya  agar  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  layaknya  anak  pada  umumnya seperti  halnya  mendaftarkan  anak  dalam  Pencatatan  Kantor  Catatan  Sipil  agar  anak  juga
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
memperoleh sebuah Akta Kelahiran yang tertulis secara detail peristiwa apa saja yang terjadi sebelum dan sesudah pengangkatan anak tersebut terjadi (dolot A. Bakung 2017)
Dalam  Pasal  68  Ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan macam-macam Kutipan Akta Pencatatan Sipil salah satunya kutipan Akta Kelahiran  dan  pengesahan  anak  memuat  jenis  peristiwa  penting  (Pemerintah  and  others 2019).  Karena,  Setiap  anak  memiliki  hak  untuk  tetap  bertahan  untuk  melangsungkan kehidupannya  untuk  masa  yang  akan  mendatang  melalui  tumbuh  kembang  serta  ikut berpartisipasi untuk menjaga dan melindungi diri dari tindakan kekerasan serta diskriminasi, hal ini dilakukan agar tetap terus terjaga keutuhannya (Lestari 2017).  hal tersebut tertuang secara  tegas  Dalam  Pasal  28B  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  yang  merupakan  dasar  filosofis  untuk    memberikan  suatu  perlindungan  bagi anak.  Salah  satu  bentuk  cara  orang  tua  memenuhi  kebutuhan  dasar  anak  yaitu  dengan mencatatkan kelahiran anak agar anak mendapatkan Akta Kelahiran sebab hal ini merupakan Hak Asasi Manusia. Dilakukannya hal ini bukan hanya tanggungjawab dan kewajiban orang tua dari anak tetapi juga menjadi tanggungjawab dan kewajiban bagi Negara dan Pemerintah sebagaimana  yang  tertuang  Dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945  yang terdapat di alinea ke-empat di dalamnya terdapat perlindungan dari  Negara  kepada  Masyarakat  Indonesia  dengan  cara  menjamin  kehidupan  masyarakat sejahtera  melalui  Pendidikan  agar  Masyarakat  Indonesia  menjadi  penghuni  Bangsa  yang cerdas, dan tidak dapat di hilangkan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan.
Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab Negara dilakukan dengan upaya memastikan bahwa  anak  Indonesia  sudah  mempunyai  identitas  diri  berupa  Akta  Kelahiran  (Yenny  AS 2018).    Negara  bersama  Pemerintah,  Masyarakat,  orang  tua  harus  bersama-sama bertanggungjawab terhadap kebutuhan anak sebagai kelangsungan hidup anak secara utuh. Hal yang paling sederhana untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua minimal  menjalankan  hak  dasar  dari  anak  seperti  halnya  hak  sipil  dengan  mendapatkan Pencatatan Kelahirannya.
Terjadinya  berbagai  kasus  perkosaan  terhadap  perempuan  yang  telah  dewasa tentunya  mendapatkan  resiko  deskriminasi  dari  lingkungan  sosial  sebab  masyarakat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
menganggap  bahwasannya  terjadinya  peristiwa  tindak  kejahatan  kekerasan  seksual  tidak terpas  dari  cara  berinteraksi  antara  korban  dengan  pelaku.  Hal  ini  tidak  menutup kemungkinan bahwasannya terjadinya peristiwa tersebut akibat dari faktor lingkungan sosial dari  pelaku  kejahatan  dan  juga  lemahnya  terhadap  penegakan  hukum  yang  masih  kurang maksimal terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun sebagian pihak korban telah mendapatkan keadilan dengan memutuskan tuntutan hukuman yang berat bagi pelaku, namun korban tetap harus mendapatkan penanganan secara manusiawi sebagai hak  sosial seperti ganti rugi, pemulihan trauma dan mendapatkan pengembalian harkat dan martabat sebagai wanita. sebagaimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, hal ini adalah bentuk perlindungan terhadap wanita (Pratama and others 2020).
Adapun kesalahan korban akibat pemerkosaan yaitu:
1) diam, dan menerima keadaan yang telah menimpanya
2) Tidak memilki keberanian untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib
3) Takut terhadap ancaman pelaku sehingga menimbulkan trauma
4) Menganggap keadilan sulit untuk didapatkan untuk korban
Menurut  kriminologi  hankristuti  hankrisnowo  mengemukakan  (dalam  buku  abdul wahid      dan  muhammad  irfan),  mengemukakan  bahwa,  Dapat  dimengerti  bahwa  menjadi korban perkosaan merupakan derita yang luar biasa bagi seorang Wanita, Proses Peradilan Pidana yang rumit akan sulit untuk dikatakan dapat membantu korban. Penderitaan korban bertambah  lagi  misalkan,  dalam  proses  pemeriksaan  perkara  Di  Pengadilan,  yang  sifatnya tidak privasi dan korban akan di perlihatkan di dalam sidang sehingga hal itu tentunya akan menimbulkan peristiwa yang membuatnya trauma dan memalukan ketika harus diperlihatkan korban didepan Sidang Pengadilan....(Sangki 2012).
Lahirnya seorang anak dari orang tua yang menjadi korban akibat kekerasan seksual tentunya  memilki  hak  yang  sama  seperti  halnya  anak  pada  umumnya  dengan  memiliki identitas atas dirinya, identitas orang tuanya seperti halnya yang tertuang secara jelas dalam Pasal 28 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 17 2016). Maka dari itu sangat penting sekali dokumen atau bukti sah mengenai identitas dalam pencatatan Kelahiran
Anak  sebagai  sebuah  wujud  pengakuan  Negara  terhadap  adanya  anak  di  dunia,  identitas pribadinya  dari  segi  keperdataan  maupun  dari  segi  Kewarganegaraan  seseorang  sebagai kebutuhan dasar anak yang memiliki manfaat yang luas bagi anak dalam pembuatan Ijazah dll.
Proses Peradilan Pidana yang sulit untuk mendapatkan sebuah keadilan bagi korban dan anak membuat keluarga korban menempuh jalur yang bertentangan dengan hukum baik dari  segi  Hukum  Pidana  maupun  perlindungan  anak  serta  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan,  kondisi  yang  terdesak  dengan  keadaan  yang  tidak  memadai  untuk menempuh  jalur  hukum  sehingga  keluarga  korban  memilih  jalur  yang  sederhana  demi kemaslatan anak tetap mendapatkan Pendidikan dan salah satu prasyarat untuk menempuh Pendidikan yaitu dengan memberikan dokumen penting perihal identitas orang tua dan anak. Namun  yang  menjadi  permasalahan  hukum  pemikiran  masyarakat  yang  masih  awam  atau memang sengaja mengabaikan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang  sehingga  muncul  dari  benak  pikiran  keluarga  korban  akibat  pemerkosaan  untuk membuat  identitas  palsu  dikarenakan  sebagian  orang  menganggap  pemalsuan  identitas tersebut dirasa efektif dan tidak menguras waktu dengan mencari identitas ayah biologisnya. Sedangkan melalui pengurusan Akta Kelahiran anak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Buku nikah
2) Kartu keluarga
3) Kartu tanda penduduk orang tua/KTP
4) Surat keterangan lahir dari orang yang membantu kelahiran anak
Dalam  kelahiran  anak  akibat  pemerkosaan  tidak  dapat  memenuhi  sebagian  persyaratan Dipoint Nomor 1  dikarenakan tidak ada pernikahan sebelumnya antara ibu kandung dengan ayah biologisnya. Anak yang berstatus anak luar kawin dapat memilki akta kelahiran tetapi hanya  mencantumkan  identitas  ibu  kandungnya  yang  mana  dalam  hal  ini  tidak  tercantum identitas  ayah  kandungnya.  Namun  ketika  diberlakukan  Pasal  43  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  terdapat  penjelasan  bahwasannya  anak  yang dilahirkan  diluar  perkawinan  selain  ia  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibu  kandung beserta keluarga dari ibunya, anak tersebut juga memilki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya  dengan  catatan  selagi  hal  itu  dibenarkan  oleh  ayah  biologisnya  serta  dapat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
dibuktikan  berdasarkan  hasil  dari  uji  tes  DNA  dan  menurut  hukum  mempunyai  hubungan darah (P and Konstitusi 2012).  Namun apabila ayah biologisnya tidak mengakui anak tersebut tentu  membuat  kesulitan  untuk  meminta  sebuah  pertanggungjawaban.  oleh  karenanya Sebagian masyarakat menganggap jalur pembuatan akta diluar perkawinan tidak juga efektif dikhawatirkan  anak  akan  menanyakan  identitas  ayah  biologisnya  ketika  sudah  beranjak dewasa, alasan mengapa tidak tercantum dalam akta kelahirannya.  Akta kelahiran anak luar kawin  yang  tidak  sama  dengan  akta  kelahiran  anak  pada  umumnya  tentunya  dapat memberikan ruang bagi anak untuk mempertanyakan identitas ayahnya yang tidak tertera dalam akta kelahiran. sehingga hal ini dapat memberikan kesan buruk bagi psikologi ibu dan anak.
Adapun alasan dalam melakukan penelitian ini yaitu, dalam Undang-Undang Nomor 24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi Kependudukan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Undang- Undang tersebut pada Pasal 68 dimana Pasal tersebut didalamnya telah dijelaskan beberapa hal yang memuat Tentang Pencatatan Sipil yang tak lain menjelaskan peristiwa penting dalam pembuatan  akta,  baik  itu  pengangkatan  anak  maupun  pembuatan  akta  kelahiran  serta melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang  Tentang  Pemalsuan  Identitas  Anak  dalam  akta  otentik.  Dalam  kasus  ini terdapat  adanya  konflik  norma  antara  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang  Administrasi Kependudukan karena  isi dalam  Undang-Undang tidak  dijalankan pada  semestinya  sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP.
Berdasarkan  studi  yang  relevan  yang  digunakan  peneliti  dalam  jurnal  ini,  peneliti merumuskan formulasi masalah, yaitu  Apa akibat hukumnya pemalsuan terhadap identitas anak  dalam  Akta  Otentik  dan  Bagaimana  jaminan  Negara  terhadap  status  anak  akibat pemerkosaan di tinjau dari Hukum Pidana.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode riset Hukum Normatif (normative legal research) yaitu  penelitian  supaya  mendapatkan  sebuah  aturan  hukum  yang  sesuai  sebagaimana tentang aturan-aturan hukum ataupun pendapat hukum agar bisa menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang ada. Penelitian hukum ini ketika ingin memecahkan masalah maka dibutuhkannya beberapa pendekatan sesuai dengan yang dibutuhkan, dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan  Perundang-Undangan (statute  aprroach ),  pendekatan  konsep (conceptual aprroach) (Rachman 2018) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akibat hukum pemalsuan terhadap asal usul anak akibat pemerkosaan
Terdapat  beberapa  akibat  hukum  terhadap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  keluarga korban  dan  beserta  orang  yang  turut  serta  untuk  menyukseskan  tindakan  pidana  atau pelanggaran  administratif  seperti  halnya  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  tentang sanksi  keluarga  korban  yang  dengan  sengaja  menyuruh  orang  lain  agar  dibuatkan  Akta Otentik sebagaimana yang diinginkan oleh keluarga korban, yang awalnya putri dari ibu (B) beralih menjadi putra/putri dari bapak (A)  dan ibu (C) dengan bantuan Perangkat Desa.  Hal ini tentunya dapat dikenakan beberapa Sanksi Pidana diantaranya:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat (1) & (2)  Juncto Pasal 264 ayat (1)  &  (2)  dan  Pasal  266  ayat  (1)    Tentang  Pemalsuan    Surat  Akta  Otentik,  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Administrasi  Kependudukan,  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
Adapun  hukuman  yang  diberikan  kepada  orang  yang  memalsukan  sebagaimana menurut KUHP seseorang yang diketahui benar adanya telah melakukan perbuatan tersebut maka  sesuai dengan ketentuan hukum  apabila pelaku memenuhi syarat subjektif tersebut maka  dikenai  Pertanggungjawaban  Pidana.  Kepala  Desa  mempunyai  kewajiban  untuk mengurus  dan  membantu  kepentingan  warga  desanya  atau  bisa  dikenal  dengan  panutan Desa  yang  telah  ditunjuk  sebagai  orang  yang  diberikan  kepercayaan  dari  masyarakat  yang benar-benar  mampu  secara  rohani  dan  jasmani  menjadi  Kepala  Desa.  Namun  apabila ternyata  pemimpin  Desa  yang  mengkhianati  Peraturan  Undang-Undang  atau  tidak  taat hukum  maka  dengan  semestinya  Kepala  Desa/Perangkat  Desa  dikatakan  sebagai  pelaku
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
tunggal  sebab  secara  Undang-Undang  Kepala  Desa  memiliki  wewenang  untuk  mengurus kepentingan Warga Desa seperti Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya.
Kepala  Desa/  Perangkat  Desa  ketika  mengurus  akta  kelahiran  ia  mengiyakan permintaan dari keluarga korban selaku orang yang menyuruh untuk dibuatkan Akta Otentik sebagaimana yang keluarga korban inginkan. Perbuatan keluarga korban mengandung unsur- unsur  sebagai berikut :
a. Insiatif  untuk  berkehendak  membuat  Akta  Otentik  sebagaimana  isinya  sesuai dengan yang diinginkan yang awalnya berstatus keponakan beralih menjadi anak kandung
b. Memberikan keterangan yang bertentangan dengan aslinya
c. Pejabat  Kepala  Desa  mengetahui  bahwa  keterangan  yang  disampaikan  adalah benar adanya sehingga  keluarga korban menyampaikan fakta yang terjadi dan apa yang diinginkan
d. Perangkat Desa  telah mengetahui tentang peristiwa asli dibalik pernyataan akta kelahiran tersebut. maka ia layak dipidana akibat lahirnya Akta Otentik palsu .
Maka oleh karena itu perbuatan keluarga korban yang menyuruh  memasukkan data-data palsu dan dipenuhi permintaan dari keluarga korban oleh Kepala Desa/ Perangkat Desa, maka Kepala Desa/Perangkat Desa   dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara  paling  lama 8  (delapan) tahun    sebagaimana  mestinya dalam  ketentuan  Pasal  264 ayat (1) KUHP
Dalam  contoh  perkara  yang  serupa  yang  terjadi  di  Kabupaten  Sukoharjo  maraknya terjadi  kasus  pemalsuan  Akta  Kelahiran  anak  diluar  perkawinan  .  seorang  anak  dari  akibat pemerkosaan  yang  menjadi  korban  pemalsuan  identitas  oleh  keluarga  sendiri  dengan  cara menyuruh  Kepala  Desa/  Perangkat  Desa  untuk  memasukkan  data  anak  ke  dalam  Kartu Keluarga  orang  lain    sehingga  menjadi  berubah  status  anak  dari  keponakan  menjadi  anak kandung  kakak  korban.  Hal  ini  menjadi  permasalahan  sebab  menitipkan  identitas  anak kepada Kartu Keluarga orang lain yang mengakibatkan beralihnya hak dan kewajiban orang tua kepada orang lain misalkan perihal waris, nasab sebagai akibat hukum bagi anak. Sesuai dengan  peristiwa  tersebut  maka  diancam  dengan  Pidana  Penjara  paling  lama  7  Tahun sebagaimana dalam Pasal 266 KUHP (Hermawati 2020).
Akibat  Hukum  Pemalsuan  Asal  Usul  Anak  Dalam  Akta  Otentik  Menurut  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
Selain  itu,  akibat  hukum  dari  pemalsuan  asal  usul  anak  dalam  akta  otentik  juga terdapat  dalam  Undang-Undang  24  Tahun  2013  Tentang  Administrasi  Kependudukan sebagaimana hal ini yang menjelaskan bahwasannya akta kelahiran memiliki kekuatan hukum sebagai  bukti  yang  kuat yang  didalamnya tertera  peristiwa penting  atas kelahirannya  anak sebagai warga negara indonesia. yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. Pengubahan dari akta kelahiran dikenakan ancaman pidana  sesuai  dengan  Pasal  93  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  yang menyatakan:  “  bahwa  setiap  penduduk  yang dengan  sengaja    memalsukan  surat  dan/atau dokumen  instansi  pelaksana  dalam  melaporkan  peristiwa  kependudukan  dan  peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50 juta”.
Dalam  Undang-Undang tersebut  dinyatakan  dengan  jelas  kata  “sengaja”    oleh  karena  itu maka perbuatan dari keluarga korban  dapat memenuhi bunyi dari Undang-Undang tersebut sebab  telah  jelas  mengetahui  bahwasannya  identitas  anak  itu  “bukan”  anak  kandungnya tetapi  keponakannya  dan  sengaja  mengaburkan  identitas  orang  tuanya  demi  kepentingan anak untuk memenuhi syarat menempuh pendidikan.
Hal ini dilakukan oleh keluarga korban sebab proses penerbitan akta kelahiran anak luar  kawin  menempuh  berbagai  macam  tahapan  yang  kemungkinan  besar  dianggap  oleh keluarga  korban  sulit   untuk  dilaksanakan dan  banyak  pertimbangan  yang  dipikirkan mulai dari  sanksi  sosial  tentang  label  anak  zina  dll.    Karena  dalam  pembuatan  akta  apabila memenuhi  persyaratan  yang  sebagaimana  mestinya  maka  keluarga  korban  harus Menjelaskan bahwasannya  anak  lahir tersebut  merupakan  anak diluar perkawinan  sebagai cara untuk memperjelas nasab anak dan hal ini merupakan hal yang penting.
Asal  usul  dari  kelahiran  anak  dapat  dilihat  dari  akta  kelahirannya  anak  selagi  akta kelahiran anak tersebut tidak dipalsukan, karena dengan akta kelahiran maka identitas anak diketahui misalnya anak dari bapak A dan ibu B . hal ini benar dianggap penting dan dilindungi oleh hukum sebab peristiwa ini berakibatkan dikemudian hari ketika anak itu dewasa ia dapat menuntut haknya dalam hal hak kewarisan dari orang tuanya. Bukti bahwasannya memang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
benar akta kelahiran anak diatur oleh negara dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang tercantum  dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  1983  Tentang  Penataan  Dan Peningkatan  Pembinaan  Penyelenggara  Catatan  Sipil    yang  salah  satunya  memiliki  fungsi sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 2 adalah pencatatan dan penerbitan akta kelahiran. Hal ini ditetapkan  guna  untuk  mendapatkan  semacam  akta  kelahiran  agar  seseorang  memiliki kedudukan dan status hukum sebagai akta otentik. Selain itu akta otentik juga berguna agar keberadaan  seseorang  terlihat  dan  diakui  oleh  negara    sebagai  data  dan  informasi  untuk negara supaya dapat meningkatkan tertib administrasi kependudukan, menunjang bagi data perencanaan pembangunan dan pengawasan serta pengendalian.

## Prosedur pembuatan akta kelahiran anak di indonesia
Tata cara untuk membuat sebuah akta kelahiran anak di indonesia menurut peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:
1. Warga Mengisi formulir permohonan terlebih dahulu
2. sertakan  bukti  Surat  keterangan  lahir  dari  bidan/dokter/surat  keterangan  lahir  dari desa/lurah
3. Foto copy kutipan akta perkawinan orang tua anak
4. Foto copy KTP-El kedua orang tua anak
5. Foto copy KTP-El (dua) orang saksi yang dengan jelas menyaksikan kelahirannya anak tersebut
Selain itu, dalam pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dengan anak sah ada perbedaan, hal ini terlihat dari tata cara pembuatan akta lahir dari anak yang tidak diketahui asal-usulnya maka persyaratannya sebagai berikut:
1. Warga Mengisi formulir permohonan terlebih dahulu
2. Sertakan  Surat  keterangan  lahir  dari  bidan/dokter/surat  keterangan  lahir  dari desa/lurah
3. Foto copy KK dan KTP-El bagi yang menemukan anak tersebut
4. Berita  acara  pemeriksaan  kepolisian  sebab  hal  ini  harus  diusut  oleh  pihak  yang berwajib
5. Foto  copy  KTP-El  (dua)  orang  saksi  yang  menemukan  anak  tersebut/menyaksikan kelahiran anak
Meskipun  sebagian  orang  menganggap  bahwasannya  dalam  pembuatan  akta kelahiran  anak  diluar  perkawinan  harus  menyertakan  kutipan  akta  nikah  orang  tuanya, sedangkan anak luar kawin orang tuanya tidak melaksanakan perkawinan sehingga tak jarang orang mengambil jalur yang salah dengan membuat akta kelahiran anak dengan menyertakan buku  nikah  dari  orang  lain  agar  anak  tetap  mendapatkan  akta  kelahiran.  Padahal  dalam pelaporan kelahiran anak yang tidak menyertakan akta nikah maka pencatatan kelahirannya tetap  dilaksanakan  dengan  catatan  akta  kelahiran  anak  hanya  tercantum  nama  ibu kandungnya  saja  dan  apabila  ingin  memperoleh  nama  ayah  biologisnya  tercantum  dalam akta kelahiran maka dibutuhkan penetapan pengadilan (Lahati and Suleman 2020).

## Akibat  Hukum  Pemalsuan  Asal  Usul  Anak  Dalam  Akta  Otentik  Menurut  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
Akibat  hukum  yang  alami  oleh  seseorang  sesuai  dengan  KUHP,  administrasi kependudukan,  terdapat  juga  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.  Tak jarang ibu yang mengalami peristiwa hamil diluar perkawinan dan merasa panik sehingga mengambil tindakan  yang  salah  dengan  mengubah  identitas  dari  anak  kandungnya.  Perubahan  ini tentunya memberikan efek bagi keduanya, ibu terlepas dari tanggung jawabnya sedangkan anak tidak mendapatkan nasab sebagai anak dari ibu kandungnya. Hal ini dianggap merugikan sehingga apabila dikenakan hukuman maka ibu tersebut dapat dipidana atas dasar pemalsuan data  sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak  yang  mana  dalam  undang-undang  tersebut  menjelaskan  bahwasannya dalam  peristiwa  pengangkatan  anak  maka  anak  yang  diangkat  tersebut  tidak  terputus hubungan darah antara ayah biologisnya dengan anak biologisnya. Sebagaimana hal ini juga dibenarkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa “ setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya  secara bertentangan  dengan  kehendak  anak  sendiri,  kecuali jika ada  alasan  hukum yang sah bahwasannya pemisahan anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak”
Hal yang hampir banyak terjadi di kalangan masyarakat korban dan keluarga korban yang  memindahkan  identitas  anak  menjadi  anak  dari  kakak  kandung  (kakak  korban pemerkosaan) untuk menutupi jejak ayahnya, maka oleh karena itu ibu dan kakak tersebut melakukan pemalsuan terhadap identitas asli dari anak dengan tujuan supaya anak tidak bisa mengetahui identitas asli orang tua kandungnya terutama sang ayah. Dalam perkara kasus ini maka  korban dan kakak korban dikenakan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , yakni “ setiap orang yang melakukan pen gangkatan anak yang bertentangan  dengan  ketentuan  yang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 39  ayat  (2)....” dipidana dengan pidana penjara  paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.,00 (seratus juta rupiah)”. Selain itu masih terdap at Pasal lain yang mengincar perbuatan dari  korban dan  kakak  korban tersebut  seperti  halnya dalam  Pasal  277  ayat  (1) KUHP Tentang Menggelapkan Asal-Usul anak diberikan sanksi pidana penjara  paling lama 6 tahun  dan  masih  ada  lagi  Pasal  yang  dapat  dikenakan  bagi  kakak  korban  dalam  Pasal  278 KUHP Tentang Pengakuan Anak yang bukan anak kandungnya/ pengakuan anak palsu maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
Perbuatan  yang  dilakukan  atas  dasar  agar  anak  tidak  mengetahui  siapa  ayahnya apabila  hal  ini  dilaporkan  kepada  pihak  yang  berwenang  maka  keputusan  dari  pengadilan akan memberikan hak asuh anak tersebut kepada pihak sang ayah biologis anak sebab yang berhak atas hak asuh anak adalah ayah dan ibunya. Adapun orang yang diberikan hak asuh anak  harus  dapat  memenuhi  Pasal  3  ayat  (1)  dan  Pasal  2  huruf  (b)  sebagaimana  untuk melaksanakan perlindungan bagi anak maka dilakukan dengan cara yang berpedoman pada pancasila serta aturan tentang hak-hak anak sebagaimana sebagai berikut:
a. Tidak melakukan kekerasan terhadap anak
b. Orang tua harus mengedepankan kepentingan yang sekiranya baik untuk anak
c. Orang tua tidak boleh merampas Hak hidup anak, dan harus menyejahterakan anak agar tetap berkembang selayaknya anak pada umumnya
d. Orang tua harus mendengarkan dan menghargai pendapat anak
Jaminan Negara Terhadap Korban Dan Status Anak Akibat  Dari Pemerkosaan
Dalam pembahasan sub bab ini akan ditunjukan secara rinci bagaimana seharusnya jaminan  terhadap  status  anak  akibat  pemerkosaan  ditinjau  dari  berbagai  Peraturan Perundang-Undangan  yang  berlaku,  dan  dianalisa  sesuai  dengan  rasa  keadilan  serta perlindungan atas hidup orang, dan pandangan hukum lainnya.
Kewajiban seseorang untuk saling menghormati, memenuhi  dan juga melindungi hak asasi manusia merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh dikhianati oleh suatu negara sebab hal ini merupakan hak-hak warga negara indonesia untuk mendapatkan perlindungan diri dari warga negara sebagai kepentingan dalam hidup umat manusia oleh karena itu maka dibutuhkannya sebuah aturan hukum.
Melihat  dari  segi  jaminan  negara  terhadap  anak  atas  peristiwa  yang  dialaminya Tentang Pemalsuan Terhadap  Akta  Otentik  dengan  mengaburkan  identitas  orang tua  anak melalui bantuan Kepala Desa/Perangkat Desa maka dalam segi hukum pidana, hukum harus sebuah  keadilan  bagi  orang,  memberikan  manfaat,  serta  kebahagiaan  dan  juga  menjamin agar  orang  mendapatkan  hak-haknya  sebagai  wujud  bantuan  negara  sebagai  hak  asasi manusia  (HAM).  Penegakan  hukum  terhadap  pemenuhan  hak  identitas  anak  akibat pemerkosaan jika dilihat dari kasus yang disinggung maka kakak korban sebagai orang yang menyuruhlakukan  perbuatan  pidana,  Kepala  Desa/Perangkat Desa  sebagai  pelaku  sebab  ia memiliki  kewenangan  akan  hal  penerbitan  akta/  pengurusan  akta  kelahiran  anak  dan  ia mengiyakan permintaan dari keluarga korban sehingga terjadi perbuatan pidana pemalsuan identitas/data anak. Alat yang dipakai berbuat yaitu akta kutipan nikah, kartu keluarga. Sanksi tentang pengenaan bagi perbuatan Kepala Desa diberikan sanksi berupa penjatuhan sanksi moral,  hukuman  disiplin,  karena  telah  memberikan  pernyataan  yang  palsu/mendukung perbuatan keluarga korban atas dasar saling pengertian.
Penegakan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Anak Akibat Pemerkosaan
jika dilihat dari segi penegakan hukum yang kurang optimal sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mempercayai hukum dan kesadaran hukum dari masyarakat dapat dibentuk apabila masyarakat itu sendiri merasa keadilan bagi dirinya.
Berikut  Tentang  Sistem  Pemidanaan  dalam  tindakan  Penyertaan  dalam  Tindak  Pidana sebagaimana  yang  di  atur  dalam  KUHP.  Tindakan  Penyertaan  dalam  tindak  pidana
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
sebagaimana dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, tindakan penyertaan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:
1. Pembuat/ pelaku atau biasa di kenal dader sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP terdiri dari:
a. Pelaku dalam tindak pidana ( pleger )
b. Seseorang Yang menyuruhlakukan perbuatan pidana ( doenpleger )
c. turut serta dalam melakukan tindak pidana ( madepleger )
d. Penganjur untuk melakukan tindak pidana ( uitlokker )
2. Dari hal yang sebutkan di atas, maka apabila di uraikan secara jelas Maka sebagai berikut:
a) Pelaku tindak pidana ( plegen )
Pelaku  merupakan  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  perbuatannya  apabila diuraikan dapat memenuhi unsur-unsur Dalam delik sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. disini yang menjadi pelaku yaitu keluarga korban yang melengkapi berkas-berkas pembuatan akta palsu.

## b) Orang yang menyuruhlakukan perbuatan pidana ( Doenplegen)
Doenplegen  adalah  orang  yang  memerintahkan  (kakak  korban)  melalui perantara/bantuan dari orang lain (Perangkat Desa).Jika lihat dari latar permasalahan yang menjadi perantara yaitu Perangkat Desa. Sebab Perangkat Desa  yang memenuhi unsur- unsur pada Doenplegen : Alat yang dipergunakan adalah manusia, jika dilihat dari segi subyeknya Asisten  Perangkat  Desa  yang  dijadikan  sebagai  perantara  bagi  keluarga  korban  untuk memproses pembuatan akta kelahiran yang dipalsukan terhadap isinya, Maka unsur ini dapat dipenuhi.
Alat  yang  dipakai  berbuat,  akta  kutipan  nikah,  kartu  keluarga  Seseorang  yang digunakan  oleh  orang  lain  untuk  dijadikan  alat  perencanaan  tindak  pidana  tidak  dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu:
1. pertama;  pertumbuhan jiwanya  yang tidak  sempurna  maka,  jika  dilihat dari  duduk perkaranya seseorang yang di jadikan sebagai Perangkat Desa pastinya adalah orang yang sehat jiwa dan fisiknya seperti halnya ketentuan sebagai Kepala Desa, sebab itu tentunya  Kepala  Desa  menunjuk  seseorang  untuk  menjadi  asisten  Perangkat  Desa pastinya  yang  sehat  secara  jasmani  dan  rohani  karena  sebagai  orang  yang menjalankan  perbuatan  sesuai  dengan  apa  yang  di  perintahkan  maka  unsur  tidak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
sehat pertumbuhan jiwanya yang tidak sempurna tidak dapat dibenarkan bagi Asisten Kepala Desa.
2. Kedua;  Perbuatannya  karena  adanya  paksaan,  jika  dilihat  dari  latar  permasalahan tidak  ada  unsur  pemaksaan  sebab  asisten  Perangkat  Desa  melakukan  perbuatan tersebut  sesuai  dengan  tugasnya  untuk  membantu  dalam  pengurusan  pembuatan akta lahir.
3. Ketiga;  perbuatannya  karena  disesatkan,  jika  asisten  Perangkat  Desa  dikaitkan dengan  ini  tentu  tidak  dibenarkan  sebab  peristiwa  kelahiran  anak  korban  telah menjadi  asumsi  publik  sehingga  masyarakat  yang  bertempat  tinggi  di  wilayah tersebut mengetahui dengan betul dan sudah diperjelas oleh pihak keluarga korban perihal yang dimaksudkan dan yang diinginkan.
Seseorang yang ikut dalam perbuatan pidana (madepleger) merupakan orang yang dengan sengaja ikut berbuat tindak pidana untuk membuat berhasil melakukan aksinya pelaku. Untuk mengetahui kualitas masing-masing peserta ikut serta/tidaknya maka dalam diperinci sebagai berikut:
(1) Dalam tindakannya memenuhi rumusan delik pidana
(2) Dalam tindakannya memenuhi salah satu dari rumusan delik pidana
(3) Dalam tindakannya memenuhi sebagian dari rumusan delik pidana
Pembantu atau biasa di kenal madeplichtige sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP terdiri dari:
ketika  tindak  pidana  kejahatan  dilakukan,  seseorang  yang  dengan  sengaja  memberikan bantuan pada saat itu. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan, hal ini dilakukan pada saat sebelum tindak pidana itu dilakukan seseorang memberikan penjelasan, kesempatan serta sarana  (alat-alat) hal  ini bisa  melalui  pengaruh  maupun  sumbangan terhadap terwujudnya perbuatan tindak pidana pokok, misalkan menjadi orang yang menyemangati maupun orang yang memberikan instruksi bahwasannya dalam keadaan menjamin seseorang bahwasannya perbuatannya aman atau tidak aman. Hal ini terlihat ketika pelaku berhasil melakukan tindak pidana,  sebab  ketika  tindak  pidana  yang  dilakukan  mengalami  kegagalan  tentunya mengakibatkan seseorang yang ikut dalam pelaksanaan tindak pidana dapat diketahui (Kuhp and others 2019).
Selain hal itu seseorang bisa di pertanggung jawabkan perbuatannya apabila dengan sengaja melakukan  perbuatan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  disinggung  sebelumnya,  apabila dirinci bahwasannya perbuatan itu harus terjadi akibat dari kesalahan yang dilakukan (schuld) oleh si pembuat. Perbuatannya dianggap salah atau termasuk tindak pidana apabila dalam melakukan  tindakan  tersebut  disertai  dengan  niat  sehingga  perbuatannya  dapat  dipidana. Jika  seseorang  melakukan  tindak  pidana  tanpa  didasari  oleh  niat  sebelumnya  atau  bisa dikatakan perbuatan yang spontan terjadi, maka seseorang tersebut tidak dapat dipenuhinya unsur kesalahannya sehingga dengan sendirinya ia dapat dipidana.
Menurut wirjono prodjodikoro Kesalahan terbagi menjadi 2 macam, adapun kesalahannya sebagai berikut:
a. Kesengajaan dalam melakukan tindak pidana (opzet)
b. Kurang hati-hati dalam bertindak sehingga perbuatannya menyeleweng ke perbuatan tindak pidana (culpa)
Selain  itu  Kepala  Desa/Perangkat  Desa  dikenakan  sanksi  mengenai  pelanggaran terhadap kode etik sebagai Kepala Desa. dalam Pasal 6 kode etik dari Pemerintah Desa dalam bernegara yaitu harus melaksanakan tugasnya berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu  dengan  bekerja  secara  jujur,  tanggap,  terbuka  dan  bijaksana  dalam  melaksanakan program  Pemerintah  dengan  bersikap  jujur  dalam  memberikan  sebuah  kesaksian  dalam peristiwa dokumen penting milik warga desanya. hal ini dapat memenuhi unsur pelanggaran dalam  kode  etik  aparat  Pemerintah  Desa,  sebab  dalam  permasalahan  yang  ada  tindakan pembuatan akta kelahiran dilakukan dalam keadaan sadar, dan mengetahui secara jelas fakta yang  sebenarnya  dan  sengaja  dimanipulasikan  agar  memperoleh  akta  kelahiran  secara mudah.
Adapun  sanksi  pidana  terkait  dengan  tindakan  administratif  yang  dilakukan  oleh aparat Pemerintah Desa dapat dikenakan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14. Sebagaimana dalam Pasal 12,13,14 ini Perangkat Desa  yang melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi moral berupa pemberitahuan bahwasannya ia melakukan pelanggaran dalam bekerja di desa dan yang  berhak  memberikan  sanksi  moral  yaitu  pejabat  yang  berwenang  dalam  keputusan sidang  majelis    dalam  keputusan  yang  diberikan  berupa  sanksi  moral  disampaikan  secara tertutup  atau  terbuka  apabila  penyampaiannya  dilakukan  secara  tertutup  maka  cukup
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
dihadiri oleh pejabat yang memiliki kewenangan akan hal itu yaitu atasan dari terlapor dan pelapor  dan  apabila  sidangnya  bersifat  terbuka  maka  keputusannya  dilakukan  pada  saat upacara bendera dalam acara resmi pegawai dan ditempelkan di papan pengumuman desa. Selain  hal  itu  dalam  pengenaan  sanksi  moral  harus  terdapat  surat  pernyataan  yang  di tulis/disampaikan  oleh  pihak  terkait  bahwasannya  dalam  tindakan  yang  dilakukannya terdapat suatu penyesalan dan disertai dengan permohonan maaf. Selain tindakannya yang dilakukan  berupa  pelanggaran  kode  etik  biasanya  juga  terjadi  pelanggaran  disiplin  maka terdapat hukuman disiplin berupa teguran secara lisan maupun tertulis atau bahkan terberat bisa diberi sanksi pemotongan tunjangan kerja sebesar 25% (Etik and Pemerintah 2017).

## Bentuk jaminan negara terhadap perlindungan status anak akibat pemerkosaan
Bentuk jaminan negara terhadap perlindungan status anak akibat pemerkosaan hanya berupa  perlindungan  anak  secara  konvensional,  diantaranya  seperti  halnya  mengenai pemenuhan hak dan kewajiban anak, pengakuan dan pengesahan status anak, pemeliharaan anak  dan  lain-lain.  Hukum  memberikan  sebuah  perlindungan  bagi  anak  luar  kawin  di indonesia meliputi, perlindungan dari negara terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan  Anak,  perlindungan  melalui  pengesahan  dan  pembuktian  berupa  tes  DNA  . sebagaimana  dalam  hal  ini  sesuai  dengan  keputusan  dari  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010  dalam  Putusan  MK  ini  yang  menyatakan  bahwasannya  anak  luar  kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya saja tetapi juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selagi hal itu dibenarkan menurut hukum melalui pembuktian  berupa  tes  DNA.  Hal  ini  setidaknya  dapat  memberi  ruang  bagi  anak  untuk mendapatkan sebuah keadilan yang sebelumnya  mungkin tidak memiliki hak akan hal ini.
Perlindungan  anak  termasuk  anak  luar  kawin,  diantaranya  yaitu  berupa  hak  untuk hidup, bertumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, juga ikut serta dalam berkehidupan sosial dengan masyarakat sesuai dengan kedudukannya sebagai umat manusia, selanjutnya negara  memberikan  hak  anak  untuk  mendapatkan  identitas  dan  serta  mendapatkan kewarganegaraan,  negara memberikan jaminan agar anak mengetahui siapa orang tuanya dari  anak  tersebut.  Pada  hakikatnya hukum harus  memberikan  manfaat bagi  mereka  yang kurang beruntung dalam kehidupannya yang tak lain yaitu termasuk anak diluar kawin sebab
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
tidak ada seorangpun yang menginginkan menjadi anak dari akibat pemerkosaan sehingga anak mendapatkan sanksi sosial berupa penglabelan status anak tidak sah.
Hukum memberikan solusi agar anak diluar perkawinan mendapatkan hak-hak penuh selayaknya pada anak sah, yaitu dengan mengganti status anak melalui proses pengesahan anak, kedua orang tua anak harus mengakui bahwasannya anak tersebut merupakan anak biologisnya. Hal ini dibutuhkan dari keduanya sebab hubungan keperdataan anak dengan ibu biologisnya  sudah  terikat  dengan  sendirinya  sedangkan  hubungan  dengan  ayahnya  harus dilakukan sebuah pengesahan anak. Dalam pengakuan anak harus dilakukan secara ikhlas dan tanpa  adanya  unsur  pemaksaan,  pengancaman  dll.  Karena  hukum  tidak  mengikat  tentang keharusan  untuk  pengakuan  anak  tersebut.  Hanya  sebagian  anak  yang  beruntung mendapatkan sebuah pengesahan berupa  pengakuan dari ayah biologisnya dan apabila ayah biologisnya tidak mengakui maka anak luar kawin tetap hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga dari ibunya.
Ketidakberhasilan  negara  untuk  memperjuangkan  status  anak  luar  kawin  untuk mendapatkan  pengakuan  dari  ayah  biologisnya  merupakan  hutang  negara  terhadap  anak. Oleh karena itu negara menjamin kepada kehidupan masyarakatnya yang tak lain terhadap korban  pemerkosaan  dan  anak,  negara  menyejahterakan  kehidupan  masyarakatnya  agar hidup  dengan  sejahtera  lahir  dan  batin  serta  hidup  yang  layak.  Seperti  halnya  pelayanan kesehatan, dan  jaminan sosial berupa pemulihan jiwanya dari peristiwa yang ia alami.
Macam-macam hak  anak  luar  kawin akibat pemerkosaan  secara  garis besar  bentuk perlindungan  terhadap  anak  terbagi  menjadi  dua  pengertian  yang  berbeda  sebagaimana sebagai berikut:
1. Perlindungan negara dari dalam meliputi:
a. Kepentingan umum
b. Kepentingan pribadi
2. Perlindungan negara dari luar meliputi:
a. kerjasama
b. kesehatan, dan
c. pendidikan
Kepastian  hukum  terhadap  kelahiran  anak  diluar  perkawinan  yang disebabkan  oleh tindak  pidana  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  terhadap  wanita  sehingga mengakibatkan  terjadinya  sebuah  peristiwa  lain  selain  rasa  trauma,  kekerasan  fisik  dll. Terdapat juga korban yang tak jarang terjadi kehamilan, kehamilan korban tentunya menjadi beban  berat  bagi  korban  sebab  pilihannya  antara  tetap  melahirkan  dan  merawat  anak tersebut atau memilih untuk melakukan aborsi terhadap kandungannya hal tersebut sebagai upaya dari Pemerintah untuk mengurangi sedikit beban yang diderita oleh korban. Kepastian hukum  lainnya  yaitu  apabila  korban tetap  memilih  untuk  mempertahankan  kandungannya maka  wajib  bagi  negara    untuk  membuatkan  akta  kelahiran  anak  korban  tindak  pidana kejahatan  seksual  yang  diterbitkan  oleh  kantor  catatan  sipil  yang  sebagaimana  hal  ini merupakan akta kelahiran yang memiliki kekuatan yang nyata sehingga orang lain tidak dapat menyangkalnya.  Akta  catatan  sipil  memberikan  status  terhadap  mereka  yang  memiliki kepentingan akan hal itu. Akta catatan sipil memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena akta  kelahiran  merupakan  akta  otentik  yang  sebagaimana  di  terbitkan  oleh  dinas kependudukan pencatatan sipil. Adapun manfaat dari kepastian hukum akta kelahiran anak untuk  melindungi  keberadaan  anak  dalam  segi  perlindungan  hukum  untuk  terhindar  dari adanya  perbuatan  jahat seseorang  berupa perdagangan  manusia,  pernikahan  dini,dll.  Akta kelahiran dapat memberikan hak kewarisan dari keluarga yang terikat karena akta kelahiran merupakan bukti yang sempurna perihal apa yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut.
Selain itu kepastian hukum dalam akta otentik/ akta kelahiran dapat memberikan arah atau panduan bahwasannya usia benarnya anak berapa, dan anak dapat dikatakan dewasa atau  tidaknya,  berakhirnya  nafkah  orang  tua  terhadap  anaknya  dan  berakhirnya    hak perwalian setelah perkawinan dapat dilihat dari akta kelahiran anak. Bulan, tahun, jam dan tempat  dan tanggal lahir seseorang. Jenis kelamin, pekerjaan dari orang tua anak. Tujuan ini untuk  menghindari  terjadinya  penyeludupan  hukum,  artinya  melakukan  atau  memenuhi persyaratan  seolah-olah  benar,  padahal  palsu.  Hal  ini  apabila  diberikan  contoh  sebagai berikut:
Seorang anak yang terlahir dari ibu A  dan bapak B namun dalam pencatatan kelahiran anak tertulis bahwasannya anak tersebut terlahir dari ibu C dan bapak D  jadi tidak ada kesamaan
dalam  hal  nyata  dengan  akta  kelahiran.  Perbuatan  ini  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan manusia yang melakukan penyeludupan hukum
Buku  yang  dijadikan  pedoman  dalam    pencatatan  sipil  di  seluruh  dunia  yang dikeluarkan  oleh  PBB  mengungkap  bahwasannya  fungsi  pencatatan  sipil,  yaitu  sebagai berikut:
1. untuk memberikan status untuk orang
2. mempertahankan, melindungi hak asasi manusia
3. fungsi statistik.
Pencatatan  sipil  bertujuan  agar  seseorang  mendapatkan  sebuah  kepastian  berupa status  hukum,  sedangkan  dari  administrasi  kependudukan  memberikan  tujuan  untuk mengatur  hal  penting  masalah  kependudukan    sehingga  warga  bernegara  secara  tertib hukum.  Oleh karena itu, maka pencatatan sipil harus menjadi hal penting dari administrasi kependudukan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2015).
Perlindungan  hukum  sebagai  upaya  untuk  menghindari  perbuatan  manusia  kepada manusia  lainnya  dengan  sewenang-wenangnya.  Tidak  ada  manusia  yang  boleh mendiskriminasi  seseorang  karena  seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat tentunya menginginkan sebuah kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum maka masyarakat dapat hidup secara tertib seperti halnya kasus pemalsuan identitas/data dalam akta otentik berupa akta kelahiran tidak dapat terulang kembali minimal dapat mengurangi perbuatan tersebut.
Keberadaan  anak  diakui  pertama  kali  oleh  negara  apabila  ia  telah  melakukan pendaftaran kelahiran anak dalam pencatatan kelahiran anak. Sedangkan kelahiran seorang anak yang tidak terdaftar/tercatat maka anak tersebut kelahirannya tidak diakui oleh negara sebab akta lahir diumpakan sebagai tiket, tiket adalah bukti bahwasanya telah ada pencatatan sebelumnya dalam dokumen penting untuk dapat diketahui keberadaan anak dan mengakses fasilitas negara seperti halnya bantuan pendidikan, layanan kesehatan dll. Maka oleh karena itu agar anak memiliki ruang  untuk dapat memiliki hak sebagaimana dalam hal mendapatkan sebuah perlindungan sebagai bagian dari suatu Negara.
Fungsi  lain  dari  adanya  pencatatan  kelahiran  anak  yaitu  untuk  setiap  perbuatan manusia  dapat  diketahui  oleh  negara  sehingga  pencatatan  kelahiran  dapat  mengamankan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
pengakuan  diri  dari  setiap  warga  masyarakat  di  hadapan  hukum  secara  sama.  Pemberian identitas  penting  sebagai  pembeda.  Manfaat  pencatatan  kelahiran  selain  yang  diuraikan diatas ternyata masih banya lagi seperti halnya:
a. faktanya masyarakat masih belum terlalu mengetahui  bahwa akta lahir anak sebagai bukti terhadap umur anak, penentuan usia ini bisa diketahui dari akta kelahiran anak sehingga anak dengan secara jelas terbaca berapa usia anak agar anak terhindar dari tindakan  yang  merugikan  anak  seperti  pekerja  buruh  anak,  pernikahan  dini,  dan bahkan perdagangan manusia.
b. Namun  yang  secara  jelas  manfaat  dari  pembuatan  Akta  Kelahiran  anak  yaitu memberitahukan  kepada  masyarakat  bahwasannya  anak  yang  lahir  merupakan putra/putri dari orang tua atas nama siapa dan selain untuk mengetahui asal-usulnya, sebagai bukti yang berkekuatan hukum apabila dikemudian hari anak menuntut hak- haknya dalam keluarga.
c. Dan untuk manfaat bagi Pemerintah dan juga anak pada umumnya akta kelahiran anak dapat dijadikan sebagai perangkat dasar agar dapat mengetahui Pemerintah bekerja secara  efesien  dalam  tindakannya  guna  menyejahterakan  kehidupan  anak,  seperti halnya  menyekolahkan  anak,  fasilitas  kesehatan  yang  ada  kaitannya  dengan kebutuhan masyarakatnya.
Tujuan  utama  dibentuknya  aturan  tentunya  agar  masyarakat  dapat  keadilan  serta hukum  wajib  untuk  melihat  apakah  aturannya  telah  sesuai  dengan  fakta  yang  terjadi  oleh anak baik dilihat dari aturan Undang-Undang maupun program pemerintah lainnya apakah telah  menjamin  dan  memenuhi  hak  anak.  Oleh  karena  itu  maka  negara  harus  menyusun rencana  yang  simple untuk  perlindungan  anak.  Sehingga  anak  bisa  menikmati fasilitas  dari anggaran negara sebagai pemenuhan hak dasar berupa pencatatan kelahiran anak dalam akta kelahiran.  Hak  untuk  mendapatkan  bantuan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  hidup  dengan masyarakat  dilingkungan  sekitar,  Perencanaan  yang  dilakukan  ini  untuk  menjamin  sebuah keadilan bagi anak dan kesehatan anak maupun kesetaraan bagi anak dalam hal seperti turut serta dalam berpendapat dilingkungan masyarakat, untuk mengkontrol, dan agar anak dapat merasakan  manfaat  dari  pembangunan  negara,  perencanaan  yang  di  bentuk  dengan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
mempertimbangkan  gambaran,  kebutuhan  serta  permasalahan  dan  pengalaman  baik  bagi anak yang menjadi korban dari akibat tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:
(1) Akibat  Hukum  dalam  pemalsuan  identitas  anak  dalam  Akta  Otentik  maka  hal  yang diterima  oleh  anak  (korban)  perihal  Hukum  Kewarisan  dan  tanggung  jawab  hukum lainnya seperti halnya berubahnya nasab anak kepada orang lain. Dan akibat hukum bagi keluarga  korban  (kakak)  dikenakan  Pasal  266  KUHP  akibat  dari  tindakannya  yang menyuruh anak (korban) untuk memakai atau menggunakan Akta Otentik palsu. Hal ini tentunya  dikenakan  Pidana  Penjara  paling  lama  Tujuh  Tahun.  Dan  dikenakan  Pasal berlapis yaitu Pasal 277 ayat (1) KUHP karena telah sengaja menggelapkan asal usul orang dengan Pidana Penjara paling lama Enam Tahun. Dan selain itu berlaku juga Sanksi Pidana bagi Perangkat Desa dikenakan Pasal 264 ayat (1) KUHP disebut sebagai pelaku tunggal sebab apabila ia tidak mengiyakan permintaan klien/keluarga korban maka Tindak Pidana pemalsuan  identitas  anak  tidak  akan  terjadi  selain  itu  Perangkat  Desa  dikenakan pelanggaran  terhadap  Kode  Etik  sebagai  Penyelenggara  Pemerintah  Desa  yang  tidak sesuai dengan point  huruf h karena memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak  benar  hal  yang  sengaja  dimanipulasi  agar  memperoleh  Akta  Kelahiran  secara mudah.
(2) Jaminan  Negara  terhadap  status  anak  akibat  pemerkosaan  maka  Hukum  Pidana memberikan jaminan berupa keadilan bagi anak melalui penegakan hukum dengan cara memberikan  Sanksi  Pidana  berupa  Pemidanaan,  hukum  memberikan  jaminan perlindungan  hukum  berupa  Perlindungan  Anak  secara  konvensional  seperti  halnya pemenuhan hak  dan  kewajiban  anak  untuk  mendapatkan pengakuan dan  pengesahan status anak, pemeliharaan dan lain sebagainya seperti mendapatkan Hak Keperdataan dari  ayah  biologisnya,  kasih  sayang  dan  juga  nafkah.  Hal  ini  bisa  diwujudkan  apabila secara sah terbukti melalui tes DNA hasil tersebut menunjukkan bahwa memang benar ayah  yang  ditunjuk    merupakan  ayah  biologis  anak,  disertai  keputusan  hakim  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
memutuskan  secara  hukum  dibenarkan  hasil  tes  DNA  tersebut  dan  terdapat  pula pengakuan  dari  ayah  biologis  anak,  pengakuan  tersebut  tidak  boleh  disertai  dengan ancaman . Hal ini memberikan sedikit peluang keadilan bagi anak namun apabila ayah biologis anak tidak memberikan pengakuan padahal telah terbukti secara sah hasil tes DNA  menunjukkan  bahwa  ia  ayah  biologisnya  maka  tentunya  dapat  diberikan  Sanksi Pidana  Denda  atau  Pidana  Penjara  sesuai  dengan  Keputusan  Undang-Undang  yang berlaku. Namun tujuan dari Negara bukan tentang pemidanaan terhadap pelaku tetapi tujuan utamanya untuk memberikan jaminan terhadap anak korban dan apabila jaminan status  anak  tidak  terpenuhi  maka  dianggap  sebagai  sebuah  hutang  Negara  dan  untuk melunasi  hutang  Negara  terhadap  anak  korban  dengan  cara  melalui  jaminan pemeliharaan anak dan menjamin Kesehatan, Pendidikan dll.

## DAFTAR PUSTAKA
dolot A. Bakung. 2017. Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan

## Negeri Dan Pengadilan
Hermawati, Risa. 2020. ‘Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K /Pid/2015)’, Otentik’s : Jurnal Hukum Kenotariatan , 2.2: 160 – 77 <https://doi.org/10.35814/otentik.v2i2.2112>
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. ‘Pencatatan Kelahiran Sebagai Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum, Dan Pembuktian Hak- Hak Anak’, Riskesdas 2018 , 3: 103 – 11 Lahati, Nurlian M, and Zulkarnain Suleman. 2020. ‘Penerbitan Akta Kelahiran Anak Di Luar Perkawinan’, 1.1: 116– 26
Lestari, Meilan. 2017. ‘Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan
Perundang - Undangan’, UIR Law Review , 1.02: 183 – 90

## P, Muhammad Roy, and Mahkamah Konstitusi. 2012. ‘PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP STATUS ANAK DI LUAR NIKAH BERDASARKAN MASHLAHAH NAJMUDDIN AL- THUFI ( Dekonstruksi Undang- Undang Hukum Islam ) Abstract ’:, XII.1: 85– 108 Pemerintah, Peraturan, Republik Indonesia, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, and others. 2019. ‘Lembaran Negara’
Pratama, Teo Dentha Maha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. 2020. ‘Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan’, Jurnal Interpretasi Hukum , 1.2: 191 – 96 <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2463.191-196>
Rachman, Tahar. 2018. ‘METODE PENELITIAN’, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. : 10 – 27 Sangki, Agio V. 2012. ‘KORB AN KEJAHATAN SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN’, Lex Crimen : 33 – 47 Undang- Undang Nomor 17, 2016. 2016. ‘Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang’: 1– 90
Yenny AS. 2018. ‘UPAYA MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK ATAS IDENTITAS ANAK Yenny AS
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak ’