Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 5, No. 4 April 2020
IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PENGELOLAAN  SAMPAH  DI  DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TASIKMALAYA (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya)

## Muhammad Ibrahim Sahupala
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( STISIP ) Tasikmalaya Email: bram.patty88@gmail.com

## Abstract
Waste management that often occurs as a result of people's behavior and lifestyle tends to be lack of awareness, so that people throw littering. The theory of policy implementation  from  Van  Meter  and  Van  Horn,  Policy  Implementation  will  be successful  and  whether  implemented  is  determined  by the  size  and  purpose  of  the policy,  sources  of  wisdom,  characteristics  or  nature  of  the implementing  agency / agency,  communication  between  related  organizations  and  implementation activities,  The  attitude  of  the  implementers,  as  well  as  the  economic,  social  and political  environment.  The  results  showed  that  the  implementation  of  the  Waste Management  policy  at  the  Department  of  the  Environment  was  carried  out.  open communication  to  the  public  by  socializing  these  regulations.  The  Office  of  the Environment coordinates with other agencies. conduct supervision and guidance to implementers in the field and provide adequate infrastructure facilities to manage waste,  but  the  Tasikmalaya  City  Environmental  Agency  has  not  been  intense  in doing so due to budget constraints
Keywords : Policy Implementation, Communication, Coordination,Disposition

## Abstrak
Pengelolaan  sampah  yang  sering  terjadi  akibat  dari  perilaku  dan  pola  hidup masyarakat  cenderung  masih  belum  adanya  kesadaran,  sehingga  masyarakat membuang  sampah  sembarangan.  Teori  implementasi  kebijakan  dari  Van  Meter dan  Van  Horn,  Implementasi  Kebijakan  akan  berhasil  dan  tidaknya  di implementasikan  ditentukan  oleh    Ukuran  dan  tujuan  kebijaksanaan,  Sumber- sumber  kebijaksanaan,  Karakteristik  Lembaga  penyelenggara,  Hubungan  diantara Organisasi  yang  berhubungan  dan  Aktivitas-aktivitas  penyelenggara,  perbuatan anggota  penyelenggara,  dan  Lingkungan  ekonomi,  sosial  serta  politik.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  Pengelolaan  Sampah  di Dinas  Lingkungan  Hidup  telah  dilaksanakan.  komunikasi  secara  terbuka  kepada masyarakat  dengan  mensosialisasikan  peratauran  tersebut.  Dinas  Lingkungan Hidup  berkoordinasi  dengan  instansi  lainnya.  melakukan  pengawasan  dan pembinaan kepada para penyelenggara di lapangan dan memberikan fasilitas sarana prasarana  yang  cukup  untuk  mengelola  sampah  tetapi  Dinas  Lingkungan  Hidup Kota Tasikmalaya belum intens dalam melakukannya karna terbatasnya anggaran.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Koordinasi, Disposisi.

## Pendahuluan
Lingkungan  selalu  ada  di  antara  manusia,  sejak  dari  manusia  lahir  sampai manusia  mati,  Oleh  karena  itu  adanya  keterkaitan  antara  keduanya  bisa  diartikan lingkungan  bisa  mempengaruhi  manusia  serta  manusia  mempengaruhi  lingkungan (Muslih, 2016).
Sampah  bukan  hanya  menjadi  isu  lingkungan  saja,  tetapi  sudah  menjadi  isu multidimensi karna apabila pengelolaan sampah ini tidak baik maka akan menyebabkan bencana banjir, mewabahnya penyakit cikungunya, demam berdarah dengue (DBD) dan lain sebagainya.
Permasalahan  sampah  merupakan  permasalahan  yang  dihadapi  manusia  dalam kehidupan  sehari-hari,  hal  ini  terjadi  karena  pada  dasarnya  manusia  hidup  untuk memenuhi  kebutuhan  kehidupannya  maka  selama  itu  pula  sampah  akan  terus dihasilkan.  Kondisi  ini  membuat  sampah  menjadi  hal  yang  tidak  mungkin  dapat dihilangkan  keberadaannya  dan  akan  terus  muncul  selama  kehidupan  manusia  terus berlangsung di dunia ini. Masalah sampah di daerah berkembang menjadi masalah yang cukup serius dan memerlukan perhatian khusus.  Selanjutnya pengelolaan sampah pada manajemen 3P (Pengumpulan, Pengangkutan, dan Penimbunan di TPA) diubah dengan disahkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2008  tentang Pengelolaan  Sampah.  Pasal  8  mengamanatkan  proses  pemilahan  sampah  harus  segera dilaksanakan  oleh  semua  unsur  masyarakat  pada  semua  aktivitas.  Sebagaimana diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya.
Kenyataan  di  lapangan,  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah  Nomor  7 Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  Sampah  di  Kota  Tasikmalaya  belum  berjalan  sesuai dengan  apa  yang  diharapkan,  dengan  adanya  permasalahan  yang  terlihat,  Dinas Lingkungan  Hidup  melakukan  komunikasi  dengan  cara  mensosialisasikan  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 kepada Ketua RW, RT, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat  ditiap-tiap Kelurahan di wilayah Kecamatan Indihiang , tetapi kenyataan di lapangan tidak semua masyarakat Kecamatan Indihiang mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan masyarakat juga seolah apriori  terhadap  permasalahan  sampah  ini  karna  walaupun  sudah  disosialisasikan  dan bahkan  ketua  RT  sudah  mengingatkan,  tetapi  masyarakat  tetap  saja  membuang sampahnya ke parit dan sungai yang berakibat banjir.
Dinas  Lingkungan  Hidup  membuat  jadwal  pengangkutan  sampah  tetapi  sikap pelaksana  dalam  pelaksanaannya,  masih  terlambatnya  pengangkutan  sampah  tidak sesuai jadwal dan sudah melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait  tetapi  dilapangan  belum  adanya  sanksi  terhadap  pelanggaran  yang  membuang sampah  sembarangan  dan  masih  banyaknya  yang  membuang  sampah  ke  parit  dan sungai.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dipakai  yaitu  melalui  pendekatan  kualitatif  studi  kasus dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif dilakukan agar penelitian lebih komprehensif  dan  apa  adanya  bagaimana  implementasi  kebijakan.  Metode  ini digunakan  untuk  memotret  kondisi  dilapangan  dan  menemukan  fakta  dengan interpretasi  dan  melukiskan  secara  akurat  sifat  dari  beberapa  kejadian  kelompok  serta perorangan yang berawal dari hasil penemuan penelitian.
Metode  penelitian  kualitatif  bisa  disebut  juga  metode  penelitian  naturalistik karena  penelitiannya  dilaksanakan  kepada  keadaan  yang  alamiah  artinya  penelitian  ini dilakukan  langsung  turun  kelapangan.  Seperti  yang  dikatan  (Hidayat  &  Ahza,  n.d.) dalam  buku  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D  metode  penelititan kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

## Hasil dan Pembahasan
Upaya  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah ke tiap-tiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Indihiang. Upaya yang dilaksanakan seperti mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah,  upaya peremajaan armada pengangkut sampah,  penambahan  SDM,  penambahan  TPSS,  peningkatan  keahlian  pegawai  dalam pengelolaan  sampah,  pembinaan  petugas  pengangkut  sampah,  berkoordinasi  dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, contoh dengan BAPPEDA.
Kebijakan Publik di ciptakan oleh pemerintah melalui proses kerjasama dengan masyarakat  untuk  menciptakan  kesejahteraan  dan  keteraturan  hidup  di  suatu  Negara, sedangkan  proses  untuk  pembuatan  kebijakan  itu  adalah  formulasi,  implementasi  dan evaluasi.  Dalam  jurnal  ini  peneliti  menitik  beratkan  pada  pembahasan  tentang bagaimana  implementasi  kebijakan  Peraturan  Daerah  Nomor  7  tahun  2012  tantang pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya agar dapat di realisasikan.

## 1. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan
Kinerja  implementasi  kebijakan  dapat  diukur  tingkat  keberhasilannya  dari ukuran serta tujuan kebijakan yang sifatnya nyata dengan sosio-kultur yang ada di tingkat  penyelenggara  kebijakan.  Pada  saat  ukuran  serta  tujuan  kebijakan  terlalu ideal (utopis),  oleh karena akan sulit direalisasikan  (Agustino, 2006) (Sulaeman et al.,  1998)  menyatakan  untuk  mengukur  kinerja  pelaksanaan  kebijakan  pastinya memperjelaskan  standar  serta  tujuan  khusus  yang  mesti  diperoleh  oleh  para penyelenggara  kebijakan,  kinerja  kebijakan  pada  umunya  menggambarkan penilaian terhadap tingkat ketercapaian standar serta sasaran itu.
Penafsiran mengenai maksud umum dari suatu standar serta tujuan kebijakan itu  penting.  Pelaksanaan  kebijakan  yang  berhasil,  bisa  juga  gagal (frustated) pada saat  para  penyelenggara (officials) ,  tidak  seutuhnya  sadar  kepada  standar  serta tujuan  kebijakan.  Standar  dan  tujuan  kebijakan  mempunyai  kaitan  erat  dengan disposisi  para  penyelenggara (implementors) .  Arah  disposisi  para  penyelenggara
(implementors) terhadap  standar  serta  tujuan  kebijakan  pula  merupakan  perihal yang “crucial” .  Implementors    bisa  jadi  gagal  dalam  melakukan  kebijakan, disebabkan  mereka  melawan  serta  tidak  paham  apa  yang  menjadi  sasaran  dalam kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975)
2. Sumber-sumber Kebijaksanaan
Sumber  kebijakan  dalam  pengelolan  sampah  diatur  oleh  Negara  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah  diperkuat  oleh  pemerintahan  Kota  Tasikmalya  dengan  Peraturan  Daerah Nomor  7  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  Sampah  di  Kota  Tasikmalaya  Untuk selanjutnya  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  dalam  hal ini  Dinas  Lingkungan  Hidup memperjelas dengan membuat standart operation procedur (SOP).
Standard  Operating  Prosedures (SOP)  penyelenggara  kebijakan,  sudah mempermudah  para  pelaku  kebijakan  untuk  mengetahui,  mengartikan  serta memahami makna terhadap hasil yang dilakukan oleh pelaku kebijakan. Salah satu isi dari standart operation procedur (SOP)  yaitu:
1. Tata  cara  membuang  sampah  saat  ini  yang      dilakukan  oleh  warga  masyarakat Kecamatan Indihiang dengan dua pola yaitu  pola individual langsung dan pola individual tidak langsung.
a.  Pola  individual  langsung  adalah  pengangkutan  sampah  yang  langsung  pada sumbernya atau pemukiman menggunakan dump truck . Sampah yang berada dipemukiman  dibawa  oleh  petugas  kebersihan  dan  dikumpulkan  di  truk sampah.  Setelah  sampah  terkumpul  di  truk  maka  dibuang  langsung  ke Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA).  Sistem  pengangkutan  sampah  pola individual  langsung  digunakan  apabila  akses  jalan  menuju  sumber  sampah atau  pemukiman  bisa  dilewati  oleh  armada  pengangkut  sampah.Seperti gambar di bawah ini yang dilakukan oleh pengangkut sampah menggunakan mobil armada dump truck dengan petugas pengangkutnya 5 orang.
b.  Pola  individual  tidak  langsung  adalah  petugas  yang  dibentuk  oleh  RT/RW mengangkut  sampah  dari  sumber  dan  pemukiman  lalu  dikumpulkan  di Tempat  Pembuangan  Sampah  Sementara  (TPSS)  dan  setelah  itu  diangkut oleh  petugas  kebersihan  menggunakan  truk  amroll  ke  Tempat  Pembuangan Akhir  (TPA).  Sistem  pengangkutan  sampah  pola  individual  tidak  langsung digunakan pada pemukiman padat. Karena akses jalan tidak bisa dilalui oleh armada pengangkut sampah.
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
Ciri-ciri atau sifat Badan ini akan mempengaruhi terimplementasinya suatu kebijakan,  dalam  hal  ini  instansi  dari  pelaksana  kebijakan  pengolahan  sampah  di kota  Tasikmalaya  adalah  Dinas  Lingkungan  hidup.  para  pelaksana  yang dibawahnya  yaitu  Bidang  Pengelolaan  Persampahan,  seksi  sarana  prasarana persampahan,  seksi  peningkatan  kapasitas  dan  kemitraan  kebersihan  sudah berpendidikan  minimal  S1  tetapi  memang  struktur  yang  terbawah  yaitu  tim
pengambilan sampah dan penyapu jalanan tidak diharuskan berpendidikan S1 karna itu hanya di bidang teknis.
Para  pelaksana  dalam  hal  ini  UPS-UPS  bagian  di  Kecamatan  Indihiang belum  optimal  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  terhadap  tugas karna kurangnya pengawasan dan pembinaannya oleh Dinas lingkungan Hidup.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Supaya kebijakan publik dapat dilakukan dengan efektif, menurut (Widodo, 2007)  segala  sesuatu  yang  menjadi  standar  tujuan  mesti  dimengerti  oleh (implementors). Yang  memiliki  beban  terhadap  perolehan  standar  serta  tujuan kebijakan,  oleh  karenanya  standar  serta  tujuan  harus  ada  hubungan  terhadap  para penyelenggara.  Komunikasi  dalam  konteks  penyampaian  informasi  terhadap  para penyelenggara  kebijakan  mengenai  apa  yang  menjadi  standar  serta  tujuan  mesti stabil  serta  seragam (consistency  and  uniformity) dari  bermacam-macam  sumber informasi yang di peroleh.
Apabila  tidak  ada  kejelasan,  kestabilan  serta  kesamaan  kepada  suatu standardan  tujuan  dari  kebijakan  itu,  oleh  karenanya  yang  menjadi  standar  serta tujuan kebijakan tidak mudah digapai. Adanya penjelasaan itu, para penyelenggara kebijakan  bisa  memahami  apa  yang  diinginkannya  serta  paham  apa  yang  akan dilakukan.  Dalam  suatu  organisasi  publik,  pemerintah  daerah  contohnya, komunikasi  kadang-kadang  dilakukan  adalah  cara  yang  tidak  mudah  serta  rumit. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi serta dari suatu organisasi ke  organisasi  lain,  serta  ke  komunikator  lain,  sering  terjadi  ganguan (distortion) baik  yang  dilakukan  terencana  ataupun  tidak  terencana.  Apabila  asal  muasal  dari sumber  komunikasi  berbeda  memberikan  interprestasi  yang  tidak  sama (inconsistent) suatu standar serta tujuan, atau sumber informasi sama menyerahkan interprestasi  yang  komplit  dengan  perselisihan (conflicting) ,  Oleh  karena  itu  pada suatu  saat  penyelenggara  kebijakan  akan  menemukan  suatu  hal    yang  lebih  sulit untuk melakukan suatu kebijakan secara sungguh-sungguh.
Dengan  demikian,  peluang  pelaksanaan  kebijakan  yang  ampuh,  banyak ditetapkan  oleh  komunikasi  terhadap  para  penyelenggara  kebijakan  dengan  cara teliti  serta  stabil (accuracy  and  consistency) (Van  Mater  dan  Varn  Horn,  dalam Widodo  1974).  Dilain  hal,  koordinasi  adalah  mekanisme  yang  ampuh  dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara aspek-aspek yang ada di dalam pelaksanaan kebijakan, oleh karenanya kesalahan akan semakin sedikit  dilihat,  demikian  kebalikannya.  Faktor  hambatannya    dalam  sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah disampaikan oleh  bawahan,  pimpinan  hanya  menerima  laporannya,  tidak  sampainya  informasi Peraturan  Daerah  tersebut  kepada  masyarakat  padahal  Dinas  Lingkungan  Hidup telah  menyampaikan  peraturan  daerah  tersebut  kepada  Ketua  RT  dan  Ketua  RW akibatnya masyarakat tidak mengetahui peraturan daerah itu, berarti para Ketua RT dan  RW  tidak  menyampaikan  lagi  kepada  masyarakat  tentang  Peraturan  Daerah tersebut.
Komunikasi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya selama  ini  menggunakan  komunikasi  satu  arah  dianggap  belum  optimal,  ini  bisa dilihat  dari  adanya  sebagian  masyarakat  Kecamatan  Indihiang  belum  mengetahui adanya  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  Sampah, menurut (Widodo, 2007). Supaya kebijakan publik  dapat dilakukan dengan efektif maka  para  pelaksana  harus  mengetahui apa  yang  menjadi  standar  dan  tujuan  oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana.  Komunikasi  dalam  kerangka  penyampaian  informasi  kepada  para pelaksanaan kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan  seragam (consistency  and  uniformity) dari  berbagai  sumber  informasi Selanjutnya  belum  optimalnya  koordinasi  dengan  SATPOL  PP  karena  instansi  ini penegakan Peraturan Daerah itu berupa sanksi, hambatan lainnya belum optimalnya petugas  pengangkut  sampah  mematuhi  SOP,  dikarenakan  tidak  semua  petugas lapangan memahami aturan yang telah ditetapkan.
5. Sikap Para Pelaksana
Menurut  pendapat  (Nasution  &  Agustinus,  2006):  ”sikap  penerimaan  atau penolakan  dari  agen  pelaksana  kebijakan  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  atau kegagalan  implementasi  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi  karena kebijakan  yang  dilaksanakan  bukanlah  hasil  formulasi  warga  setempat  yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak  mengetahui  bahkan  tak  mampu  menyentuh  kebutuhan,  keinginan  atau permasalahan yang harus diselesaikan.
Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan  cara  melihat  pengaruh  kebijakan  itu  terhadap  kepentingan-kepentingan organisasinya  dan  kepentingan-kepentingan  pribadinya.  (Van  Meter  &  Van  Horn, 1975)  menjelaskan  disposisi,  bahwa  implementasi  kebijakan  diawali   penyaringan (befiltered) lebih  dahulu  melalui  persepsi  dari  pelaksana (implementors) dalam batas  mana  kebijakan  itu  dilaksanakan.  Terdapat  tiga  macam  elemen  respon  yang dapat  mempengaruhi  kemampuan  dan  kemauannya  untuk  melaksanakan  suatu kebijakan,  antara  lain  terdiri  dari  pertama,  pengetahuan (cognition) ,  pemahaman dan  pendalaman (comprehension  and  understanding) terhadap  kebijakan,  kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection) , dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.
Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa  jadi  gagal (frustated) ketika  para  pelaksana (officials) ,  tidak  sepenuhnya menyadari  terhadap  standar  dan  tujuan  kebijakan.  Arah  disposisi  para  pelaksana (implementors) terhadap  standar  dan  tujuan  kebijakan.  Arah  disposisi  para pelaksana (implementors) terhadap  standar  dan  tujuan  kebijakan  juga  merupakan hal  yang “crucial” .  Implementors  mungkin  bisa  jadi  gagal  dalam  melaksanakan
kebijakan,  dikarenakan  mereka  menolak apa  yang  menjadi  tujuan  suatu  kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975).
Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam  mengimplementasikannya  menemui hambatan  yaitu  sikap  para  pelaksana  di  lapangan  belum  optimal  melaksanakan tugas  yang  menjadi  tanggungjawabnya,  untuk  UPS-UPS  yang  tidak  berjalan dengan baik kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Perihal terakhir yang harus dilihat supaya bisa menilai kinerja  pelaksanaan kebijakan  ialah  sejauh  mana  lingkungan  luar  ikut  mendukung  keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi  serta politik yang tidak  mendukung bisa  menjadi  sumber  masalah  dari  kegagalan  kinerja  implementasi  kebijakan. Karena sebab itu, upaya pelaksanaan kebijakan memberi syarat keadaan lingkungan luar yang mendukung.
Kegiatan implementasi suatu kebijakan tidak akan bisa berlangsung dengan baik  tanpa  adanya  sumber  daya  yang  dibutuhkan  dalam  proses  implementasi kebijakan.  Sumber  daya  adalah  salah  satu  faktor  yang  berarti  dalam  melakukan kebijakan  publik.  Sumber  daya  yang  penting  meliputi  staf  yang  mencukupi  serta keahlian  –  keahlian  yang  baik  untuk  melakukan  tugas–tugas  mereka,  informasi, wewenang  serta  fasilitas  yang  dibutuhkan  untuk  menterjemahkan  pendapat- pendapat diatas kertas agar bisa melakukan pelayanan–pelayanan publik
Sumber  daya  yang  dibutuhkan  dalam  implementasi  kebijakan  itu  meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan/anggaran, dan sumber daya peralatan (gedung,  peralatan,  tanah,  dan  sebagainya).  Tapi  dari  ketiga  sumber  daya  tersebut yang  paling  penting  adalah  sumber  daya  manusia  karena  tanpa  adanya  manusia maka sumber daya – sumber daya yang lain tidak dapat di dapatkan, tetapi sumber daya manusia pun harus cukup jumlah orang yang dibutuhkan dan juga mempunyai keahlian yang cukup.
Kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan  sampah, kurang ketertarikan para kader  pengelolaan  sampah,  dan  kurangnya  anggaran  untuk  pengelolaan  sampah. Selanjutnya kurangnya sarana prasarana seperti armada pengangkut sampah, TPSS, kurang  optimalnya  Pemerintah  memberikan  motivasi  untuk  memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah, anggaran dari APBD sangat minim, belum sadarnya masyarakat Kecamatan Tawang membayar retribusi sampah.

## Kesimpulan
Implementasi  Kebijakan  akan  berhasil  dan  tidaknya  di  implementasikan tergantung  oleh  variable-variabel  bebas  yang  akan  menuntun  dalam  mencapai  prestasi kerja, hal ini seiring dengan apa yang di katakan oleh (Abdul Wahab, 2008) yaitu Jalan yang  menjadi  jembatan  diantara  kebijaksanaan  serta  prestasi  kerja  dipisahkan  oleh sejumlah variabel bebas ( independent variable ) yang memiliki ikatan yaitu Ukuran dan tujuan kebijaksanaan, Sumber-sumber kebijaksanaan, Karakter serta sifat Lembaga/Instansi  pelaksanan,  Komunikasi  diantara  organisasi  terikat  dan  aktivitas-
aktivitas  penyelenggara,  Sikap  para  pelaksana  serta  Lingkungan  ekonomi,  sosial  serta politik. Prestasi kerja yang dimaksud dalam hai ini adalah terimplementasinya kebijakan tentang  pengelolaan  sampah  yaitu  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan  Sampah  oleh  dinas  Lingkungan  Hidup  khususnya  di  wilayah  Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.
Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah harus membuka komunikasi secara terbuka  kepada  masyarakat  dengan  mensosialisasikan  peratauran  tersebut  melalui pengajian,  acara  informal  seperti  dalam  acara  Jumat  bersih  (Jumsih)  dan  Dinas Lingkungan  Hidup  harus  intens  dan  lebih  ditingkatkan  koordinasi  dengan  instansi lainnya,  terutama  dengan  Dinas  Kesehatan,  SATPOL  PP  karena  instansi  ini  adalah sebagai  penegakan  Peraturan  Daerah  tersebut  sesuai  dengan Standard  Operating Prosedures (SOP).  Dinas  Lingkungan  Hidup  harus  intens  melakukan  pengawasan  dan pembinaan  terhadap  para  pelaksana  di  lapangan  dan  memberikan  fasilitas  sarana prasarana yang cukup untuk mengelola sampah dan memberikan motivasi seperti bonus dan lain sebagainya.

## BIBLIOGRAFI
Abdul  Wahab,  S.  (2008).  Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta .
Agustino, L. (2006). Politik dan Kebijakan publik . AIPI Bandung.
Hidayat,  B.,  &  Ahza,  A.  B.  (n.d.).  Sugiyono.  2007. Karakteristik  Tepung  Ubi  Jalar (Ipomoea  Batatas  L.)  Varietas  Shiroyutaka  Serta  Kajian  Potensi  Penggunaannya Sebagai Sumber Pangan Karbohidrat Alternatif .
Muslih, M. (2016). Pengaruh Lingkungan Keluarga Dan Lingkungan Sekolah Terhadap Prestasi  Belajar  Siswa  Kelas  6  SDN  Limbangan. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia , 1 (4), 41–50.
Nasution,  I.,  &  Agustinus,  R.  (2006).  Restorasi  Pancasila:  Mendamaikan  Politik Identitas dan Modernitas. Bogor: Brighten Institute .
Parsons,  W.  (2006).  Public  Policy:  An  Introduction  to  The  Theory  and  Practices  of Policy  Analysis,  diterj  Tri  Wibowo:  Public  Policy:  Pengantar  Teori  dan  Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana .
Sulaeman, E., Udall Jr, J. N., Brown, R. F., Mannick, E. E., Loe, W. A., Hill, C. B., & Schmidt-Sommerfeld, E. (1998). Gastroesophageal reflux and Nissen fundoplication  following  percutaneous  endoscopic  gastrostomy  in  children. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition , 26 (3), 269–273.
Tachjan, D. H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik Cetakan 1 . Bandung.
Van  Meter,  D.  S.,  &  Van  Horn,  C.  E.  (1975).  The  policy  implementation  process:  A conceptual framework. Administration & Society , 6 (4), 445–488.
Widodo,  J.  (2007).  Analisis  kebijakan  publik:  Konsep  dan  aplikasi  analisis  proses kebijakan publik. Malang: Bayumedia Publishing .