Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## TINJAUAN TENTANG EFEKTIVITAS ORGANISASI INTERNASIONAL

## Hartana, Astri Asmarandani Adjani
Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : hartana_palm@yahoo.com,  astri.asmarandani@undiksha.ac.id

## Abstrak
Sesepuh  disiplin  hukum  organisasi  internasional,  Henry  Schermers,  mengenang  bahwa  ia pertama kali mempertimbangkan, sebagai judul untuk buku seminalnya, Hukum Konstitusional Internasional,  tetapi  kemudian  memilih,  setelah  berkonsultasi  dengan  rekan-  rekannya,  judul Institusional Internasional. Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode  penelitian  hukum  normatif.  Metode  penelitian  hukum  normatif  adalah metode  yang meneliti  hukum  dari  perspektif  internal  dengan  objek  penelitiannya  adalah norma  hukum. Penelitian  hukum  normatif  merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum maupun  doktrin  hukum  untuk  menjawab  persoalan  hukum  yang  sedang  dihadapi.  Penelitian hukum normatif Organisasi internasional selanjutnya berusaha untuk meningkatkan efektivitas internal dan eksternal melalui manajemen publik baru, kemitraan publik-swasta, dan privatisasi langsung. Laporan rutin Sekjen PBB banyak memberikan contoh kemitraan antara pelaku usaha dengan  sub-organisasi  atau  program  PBB.  Area  kebijakan  penting  untuk  kemitraan  publik- swasta adalah manajemen pengungsi dan kesehatan masyarakat Privatisasi dalam arti yang lebih luas adalah jalan menuju bentuk-bentuk hukum privat. Meskipun demikian, organisasi ini telah memenuhi syarat sebagai organisasi internasional
Kata Kunci : Hukum Konstitusional, PBB, Organisasi Internasional

## Abstract
The elder of the discipline of international organizational law, Henry Schemers, recalls that he first considered, as a title for his seminal book, International Constitutional Law, but then chose,  after  consulting  with  his  colleagues,  the  title  Institutional  International.  The  type  of writing used in writing this research is the normative legal research method. The normative legal research method  is  a method  that examines law from an internal perspective with the object of research being legal norms. Normative legal research is a process to find a rule of law  or  legal  doctrine  to  answer  the  legal  issues  being  faced.  Normative  legal  research International organizations are further seeking to increase internal and external effectiveness through  new  public  management,  public-private  partnerships,  and  direct  privatization.  The UN  Secretary  General's  regular  reports  provide  many  examples  of  partnerships  between business  actors  and  UN  sub-organizations  or  programs.  Important  policy  areas  for  public- private  partnerships  are  refugee  management  and  public  health.  Privatization  in  a  broader sense  is  a  pathway  to  forms  of  private  law.  Nonetheless,  this  organization  has  fulfilled  the requirements as an international organization.

## Keywords : Constitutional Law, United Nations, International Organizations
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PENDAHULUAN
Sesepuh disiplin hukum organisasi internasional, Henry Schermers, mengenang bahwa ia  pertama  kali  mempertimbangkan,  sebagai  judul  untuk  buku  seminalnya,  "Hukum Konstitusional Internasional", tetapi kemudian memilih, setelah berkonsultasi dengan rekan- rekannya, judul "Institusional Internasional". 1
Konstitusionalisme  generasi  pertama  dipahami  dokumen  pendirian  organisasi internasional  berwajah  Janus,  yaitu  “perjanjian  konstitusional”  atau  “perjanjian-konstitusi.” Mahkamah  Internasional  (ICJ)  menggambarkan  hibriditas  dokumen-dokumen  ini  sebagai berikut:  “Dari  sudut  pandang  formal,  instrumen  konstituen  organisasi  internasional  adalah perjanjian multilateral ... Tapi instrumen konstituen organisasi internasional juga merupakan perjanjian  dari  jenis  tertentu.”  “Perjanjian  Pembentukan  Konstitusi  untuk  Eropa”  yang dibatalkan  pada  tahun  2004  telah  menangkap  hibriditas  dalam  nama  resminya. 2 Berkenaan dengan UE, peran konstitutif hukum paling efektif dibentuk dan digunakan oleh Pengadilan Eropa (ECJ). Pengadilan ini adalah pendorong pertama “konstitusionalisasi” UE. Pengadilan mengklaim kembali otoritas untuk menentukan secara sentral efek langsung dari Masyarakat Eropa (EC) yang kemudian menjadi undang-undang Uni Eropa (UE). (van Gend & Loos) dan, di Costa v ENEL, menegakkan supremasi hukum Eropa. atas hukum negara anggota (termasuk atas  konstitusi  negara  anggota).  Pada  1980-an  dan  1990-an,  para  sarjana  Uni  Eropa  mulai mengakui keputusan penting ini sebagai “momen konstitusional”, dan membahas peran ECJ sebagai  pembuat  konstitusi.  Berikut  ini,  ECJ  sering  menggunakan  kosakata  konstitusional untuk melindungi dan memperluas kekuasaan kehakimannya. Perdebatan yang menyertainya terkait dengan kualifikasi akta pendirian yang diubah berturut-turut sebagai konstitusi. Salah satu  konsep  untuk  menggambarkan  keseluruhannya  adalah  “Verbundverfassung”  atau “konstitusi bertingkat. 3
Paradigma hukum menyeluruh kedua tentang organisasi internasional, fungsionalisme hukum, juga terutama berusaha untuk memungkinkan organisasi internasional bekerja lebih efektif. Ide dasarnya adalah bahwa raison d’être organisasi internasional adalah pemenuhan tugas (fungsi) tertentu, yang menjadi perlu untuk mengatasi masalah yang menyangkut lebih dari  satu  negara.  Pernyataan  khas  penulis  buku  teks  paling  penting  tentang  organisasi internasional dapat berfungsi sebagai ilustrasi: Blokker menulis bahwa “buku kami … diilhami oleh  kebutuhan  akan  kerja  sama  internasional  dan  oleh  keyakinan  bahwa  Negara  berdaulat tidak lagi dapat menangani daftar masalah lintas batas yang terus bertambah.” 4 Menurut Klein dan Sands, “peran dan kekuatan organisasi internasional terus berkembang, dan transformasi kelembagaan  sedang  berlangsung.  Seiring  globalisasi  berjalan  dengan  cepat,  kebutuhan organisasi  internasional  untuk  mencakup  kegiatan  yang  bahkan  lebih  luas,  dan  untuk memperluas fungsi mereka untuk melakukannya, semakin meningkat.” “Kebutuhan” (nyata atau persepsi) inilah yang membenarkan dan mengesahkan aktivitas organisasi. Dari perspektif ini, organisasi internasional dibenarkan karena mengejar kepentingan publik global. Mereka adalah  “kolektif  publik”  (“collectivités  publiques”).  Meskipun  paradigma  fungsionalis  juga memandang  fungsi-fungsi  sebagai  batasan  aktivitas  organisasi,  tampaknya  adil  untuk mengatakan  bahwa  peran  hukum  yang  memungkinkan  berdiri  di  latar  depan.  Dalam  karya mani oleh Michael Virally, ini ditekankan oleh gagasan bahwa organisasi internasional tidak hanya "diaktifkan", tetapi juga "diwajibkan" untuk menjalankan fungsinya. 5
Pemberdayaan organisasi melalui fungsionalisme hukum juga dicari dengan menyoroti "teknis ” dan dengan demikian seolah-olah bersifat “tidak politis” dari aktivitas organisasi. Kerja sama yang murni “fungsional” telah dilihat sebagai strategi alternatif dari jalur politisasi yang sering diasosiasikan dengan pemerintahan dunia (yang tidak diinginkan). Penekanan pada fungsi-fungsi melindungi organisasi dari celaan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dengan  demikian  memperkuatnya.  Unsur  pemberdayaan  lain  dari  teori  ini  adalah  gagasan limpahan,  keyakinan  bahwa  kerja  sama  fungsional  dan  integrasi  pada  akhirnya  akan memajukan dan menjamin  perdamaian.  Inis  Claude secara klasik menyatakan bahwa “misi fungsionalisme adalah membuat perdamaian menjadi mungkin dengan mengorganisir lapisan- lapisan  tertentu  dari  kehidupan  sosial  manusia  sesuai  dengan  kebutuhan  khusus  mereka, meruntuhkan  kepalsuan  dari  pengaturan  zonasi  yang  terkait  dengan  prinsip  kedaulatan.” Akhirnya,  penalaran  fungsionalis  terus  mengilhami  hukum  tentang  kekebalan  organisasi dimana organisasi dilindungi dari tuntutan hukum domestik. Misalnya, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) mendukung kekebalan yurisdiksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam kasus Srebrenica dengan argumen bahwa sejak operasi  yang ditetapkan oleh resolusi Dewan  Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  berdasarkan  Bab  VII  Piagam  Perserikatan Bangsa-Bangsa  adalah  fundamental.  untuk  misi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk mengamankan  perdamaian  dan  keamanan  internasional,  Konvensi  tidak  dapat  ditafsirkan dengan  cara  yang  akan  membuat  tindakan  dan  kelalaian  Dewan  Keamanan  tunduk  pada yurisdiksi  domestik  tanpa  persetujuan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Membawa  operasi semacam itu ke dalam ruang lingkup yurisdiksi domestik berarti mengizinkan masing-masing Negara 6 , melalui pengadilan mereka, untuk mencampuri pemenuhan misi utama Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang ini, termasuk dengan pelaksanaan operasinya yang efektif. 7
Peran yang memungkinkan dari hukum kekebalan internasional muncul dengan jelas dalam penalaran ini. Konstitusionalisme 1.0. telah berpihak pada fungsionalisme dalam hal ini. Selain  “membentuk”  organisasi,  penalaran  konstitusionalis  telah  digunakan  untuk  menjaga agar  anggota  organisasi  tetap  terkendali.  Ini  paling  terlihat  untuk  Organisasi  Perdagangan Dunia  (WTO).  Meskipun  Appellate  Body  pernah  menekankan  karakter  “kontraktual” (berlawanan dengan karakter “konstitusional”) dari Perjanjian WTO, keilmuan WTO terlibat dengan  konstitusionalisme.  Pertama,  yudisial  mekanisme  penyelesaian  sengketa  dan penggunaan teknik perimbangan “konstitusional” dianggap sebagai penanda konstitusionalisasi  WTO. 8 Kedua,  fungsi  WTO  sebagai  penghambat  tindakan  proteksionis yang  diadopsi  oleh  anggota  yang  parlemen  dan  eksekutifnya  dilobi  secara  berlebihan  oleh kelompok masyarakat pencari rente disorot. Pengakuan terhadap kedua ciri tersebut cenderung melegitimasi dan memperkuat WTO sebagai organisasi vis-à-vis anggotanya. 9

## METODE PENELITIAN
Metode  adalah  kegiatan  ilmiah  yang  terkait  dengan  pendekatan  (sistematis)  untuk meneliti suatu topik atau tujuan penelitian guna mencari solusi dengan landasan dan nilai ilmiah. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang metodis, sistematis, dan koheren yang meliputi analisis dan  konstruksi.  Sugiyono  menjelaskan  bahwa  metode  penelitian  adalah  metode  ilmiah pengumpulan data untuk tujuan mendeskripsikan, mendemonstrasikan, mengembangkan, dan menemukan informasi, teori, serta memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah tentang keberadaan  manusia  (Wijayanti,  2022:33).  Menurut  Soerjono  Soekanto,  penelitian  hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan refleksi tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau lebih fenomena hukum dengan metode analitis. Penelitian hukum juga melakukan  penelaahan  secara  menyeluruh  terhadap  faktor-faktor  hukum  tersebut, untuk kemudian  mencari  solusi  atas  permasalahan  yang  muncul  dalam  gejala  yang  dimaksud  (Ali, 2021).
Jenis teks yang digunakan untuk menulis penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum adalah metode mempertimbangkan peraturan hukum dari perspektif  internal,  objek  penelitiannya  adalah  peraturan  hukum.  Penelitian  hukum  adalah proses  pencarian  aturan  hukum  atau  doktrin  hukum  untuk  memecahkan  masalah  hukum. Penelitian hukum  (legal  research) biasanya hanya desk  research,  yaitu menggunakan sumber
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
hukum  berupa  dokumen  hukum,  putusan/keputusan.  Nama  lain  penelitian  hukum  adalah penelitian  hukum  teoretis,  disebut  juga  dengan  penelitian  kepustakaan  atau  penelitian dokumenter.  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  menjelaskan  bahwa  penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  mempelajari  bahan  pustaka (Muhaimin,  2020:47).  Jenis  penelitian  ini  berfokus  untuk  mempelajari  dan  menganalisis keberadaan norma-norma yang berkaitan dengan konflik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Masalah Efektivitas dan Perdebatan Reformasi
Dalam  lanskap  hukum  pasca-1989,  dirasakan  kebutuhan  untuk  mengadaptasi organisasi internasional ke lingkungan politik, militer, ekonomi, dan hukum  yang baru, dan untuk menanggapi tuntutan baru akan keefektifan dan legitimasinya. Defisit efektivitas tidak hanya  berasal  dari  pemborosan  atau  salah  urus,  tetapi  juga  dari  rancangan  hukum.  Contoh paling terkenal adalah blokade Dewan Keamanan PBB (DK PBB) melalui penggunaan (dan penyalahgunaan) hak veto oleh salah satu dari lima anggota tetapnya, sehingga menghalangi Dewan  untuk  melaksanakan  “tanggung  jawab  utamanya  untuk  memelihara  perdamaian internasional. dan keamanan” (Pasal 24 Piagam PBB). Fenomena baru dan mengkhawatirkan lainnya adalah pengabaian seluruh organisasi oleh instrumen lain. 10
Misalnya, WTO saat ini diambil alih oleh ratusan perjanjian perdagangan bilateral dan regional.  Hal  ini  tidak  hanya  berpotensi  menjadi  sumber  ketidakefektifan  WTO  tetapi  juga menimbulkan  hilangnya  legitimasi  yang  berada  dalam  multilateralisme.  Laporan  substantif mengusulkan reformasi PBB (terutama DK PBB dan tanggapannya terhadap ancaman baru dan pemeliharaan  perdamaian)  dari  WTO,  dan  Organisasi  untuk  Keamanan  dan  Kerjasama  di Eropa (OSCE). Laporan ini telah menimbulkan hasil praktis yang relatif sedikit. . Alasan utama stagnasi adalah kesulitan dalam mengubah secara formal dokumen pendirian organisasi yang membutuhkan  kebulatan  suara.  Misalnya,  lembaga  Bretton  Woods  telah  dihadapkan  pada kritik atas perwakilan yang tidak memadai dari belahan dunia selatan, terutama negara-negara BRICS (yaitu, Brasil, Rusia,  India, Cina, dan Afrika Selatan), dan kegagalan mereka untuk menanggapi krisis keuangan sejak 2007 Kuota Dana Moneter Internasional (IMF) yang krusial dan reformasi tata kelola (meramalkan redistribusi hak suara untuk mendukung ekonomi yang meningkat dan transformasi dewan eksekutif menjadi dewan yang dipilih semua orang) pada tahun 2015 disetujui oleh Amerika Serikat, yang telah suara pemblokiran. Reformasi terkait adalah keputusan IMF tahun 2015 untuk memasukkan renminbi ke dalam keranjang mata uang yang  membentuk  Hak  Penarikan  Khusus.  Masih  harus  dilihat  apakah  China  dan  negara berkembang lainnya akan puas dengan langkah-langkah ini, atau akan memilih untuk mengejar minat mereka melalui lembaga keuangan baru. 11
Demikian pula, inisiatif untuk memperbaiki metode kerja PBB oleh sekelompok negara kecil  diblokir  dengan  argumen  bahwa  hal  ini  akan  berimplikasi  pada  amandemen  Piagam. Sejak  2013,  sebuah  kelompok  yang  terdiri  dari  dua  puluh  satu  negara  bagian,  “kelompok Akuntabilitas,  Koherensi,  dan  Transparansi,”  berupaya  mengejar  tujuan  yang  sama  tanpa amandemen formal. 12
Dalam  praktiknya,  evolusi  dan  adaptasi  organisasi  telah  terjadi  melalui  interpretasi dinamis dari dokumen pendirian, melalui praktik kelembagaan (negara anggota dan/atau organ organisasi itu sendiri), dan melalui hukum sekunder seperti aturan prosedur. Oleh karena itu, satu-satunya  reformasi  yang  diwujudkan  dalam  PBB,  yaitu  pembubaran  Komisi  Hak  Asasi Manusia,  pembentukan  Dewan  Hak  Asasi  Manusia  pada  tahun  2006,  dan  pembentukan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pengadilan  Banding  PBB  untuk  perselisihan  ketenagakerjaan  adalah  hal-hal  yang  dapat diwujudkan tanpa amandemen resmi dari Piagam PBB. Contoh menonjol dari evolusi informal suatu  organisasi  adalah  Pakta  Pertahanan  Atlantik  Utara.  Sejak  setidaknya  tahun  1999, organisasi  tersebut  telah secara teratur mengadopsi  “konsep strategis” baru  yang terkadang dikritik  sebagai  amandemen  perjanjian  terselubung  yang  mengabaikan  prosedur  domestik (terutama parlementer) untuk menyetujui amandemen formal. Dalam istilah hukum, perubahan tersebut dapat dikualifikasikan baik sebagai amandemen informal, sebagai pelapisan hukum adat, atau sebagai persetujuan negara-negara anggota. Tapi mereka juga bisa saja melanggar dokumen pendirian dan dengan demikian melanggar hukum. Garis tipis antara evolusi yang sah dan sah dan misi merayap yang melanggar hukum mungkin tidak mudah untuk ditarik. 13

## Manajemen Publik Baru, Kemitraan Publik–Swasta, dan Privatisasi
Organisasi internasional selanjutnya berusaha untuk meningkatkan efektivitas internal dan  eksternal  melalui  manajemen  publik  baru,  kemitraan  publik-swasta,  dan  privatisasi langsung.  Laporan  rutin  Sekjen  PBB  banyak  memberikan  contoh  kemitraan  antara  pelaku usaha  dengan  sub-organisasi  atau  program  PBB.  Area  kebijakan  penting  untuk  kemitraan publik-swasta adalah
“hibrida” adalah Word Anti-Doping Agency dan Global Water Partnership. 14 Privatisasi dalam arti  yang  lebih  luas  adalah  jalan  menuju  bentuk-bentuk  hukum  privat.  Misalnya,  Bank  for International Settlements adalah perusahaan saham di bawah hukum Swiss; anggotanya bukan negara bagian tetapi bank sentral. Meskipun demikian, organisasi ini telah memenuhi syarat sebagai organisasi internasional. 15
Fasilitas  Stabilitas  Keuangan  Eropa  didirikan  di  Luksemburg  sebagai  perseroan terbatas publik (“societé anonyme”) berdasarkan hukum Luksemburg. Privatisasi dalam arti sebenarnya sejauh ini hanya terjadi dengan organisasi telekomunikasi satelit: Organisasi antar pemerintah  sebelumnya  INTELSAT,  EUTELSAT,  dan  INMARSAT  dibubarkan  sekitar pergantian abad ke-20, dan aktivitas mereka sejak saat itu dijalankan oleh perusahaan bisnis swasta.  Integrasi  sektor  swasta  (komersial)  ke  dalam  pembuatan  kebijakan  oleh  organisasi internasional, terutama PBB, dan privatisasi mekanisme PBB” telah menjadi “revolusi diam- diam yang sebagian besar tidak terdeteksi radar keilmuan hukum”. Harga dari lebih banyak fleksibilitas  dan  lebih  banyak  orientasi  keefektifan  dari  format-format  baru  mungkin  akan merugikan  dalam  hal  akuntabilitas:  prinsip  legalitas  berisiko  dirusak,  dan  atribusi  risiko kompetensi dan tanggung jawab mungkin menjadi kabur. Sekarang telah disadari bahwa tujuan yang  bertentangan  dari  tindakan  yang  lebih  efektif  dan  orientasi  dampak  harus  diimbangi dengan mengamankan tingkat akuntabilitas yang memadai. 16

## PENUTUP Kesimpulan
Dalam  lanskap  hukum  pasca-1989,  dirasakan  kebutuhan  untuk  mengadaptasi organisasi  internasional  ke  lingkungan  politik,  militer,  ekonomi,  dan  hukum  yang  baru,  dan untuk  menanggapi  tuntutan  baru  akan  keefektifan  dan  legitimasinya.  Hal  ini  tidak  hanya berpotensi  menjadi  sumber  ketidakefektifan  WTO  tetapi  juga  menimbulkan  hilangnya legitimasi  yang  berada  dalam  multilateralisme.  Laporan  ini  telah  menimbulkan  hasil  praktis yang  relatif  sedikit.  Alasan  utama  stagnasi  adalah  kesulitan  dalam  mengubah  secara  formal dokumen pendirian organisasi yang membutuhkan kebulatan suara.
Misalnya, lembaga Bretton Woods telah dihadapkan pada kritik atas perwakilan yang tidak  memadai  dari  belahan  dunia  selatan,  terutama  negara-negara  BRICS  ,  dan  kegagalan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mereka untuk menanggapi krisis keuangan sejak 2007 Kuota Dana Moneter Internasional yang krusial  dan reformasi  tata kelola pada tahun 2015 disetujui  oleh Amerika Serikat,  yang telah suara  pemblokiran.  Reformasi  terkait  adalah  keputusan  IMF  tahun  2015  untuk  memasukkan renminbi ke dalam keranjang mata uang yang membentuk Hak Penarikan Khusus. Sejak 2013, sebuah  kelompok  yang  terdiri  dari  dua  puluh  satu  negara  bagian,  "kelompok  Akuntabilitas, Koherensi, dan Transparansi," berupaya mengejar tujuan yang sama tanpa amandemen formal. Oleh karena itu, satu-satunya reformasi yang diwujudkan dalam PBB, yaitu pembubaran Komisi Hak  Asasi  Manusia,  pembentukan  Dewan  Hak  Asasi  Manusia  pada  tahun  2006,  dan pembentukan Pengadilan Banding PBB untuk perselisihan ketenagakerjaan adalah hal-hal yang dapat diwujudkan tanpa amandemen resmi dari Piagam PBB.
Sejak  setidaknya  tahun  1999,  organisasi  tersebut  telah  secara  teratur  mengadopsi "konsep  strategis"  baru  yang  terkadang  dikritik  sebagai  amandemen  perjanjian  terselubung menyetujui amandemen formal. Garis tipis antara evolusi  yang sah dan sah dan misi merayap yang melanggar hukum mungkin tidak mudah untuk ditarik.
Organisasi internasional selanjutnya berusaha untuk meningkatkan efektivitas internal dan  eksternal  melalui  manajemen  publik  baru,  kemitraan  publik-swasta,  dan  privatisasi langsung. Laporan rutin Sekjen PBB banyak memberikan contoh kemitraan antara pelaku usaha dengan  sub-organisasi  atau  program  PBB.  Area  kebijakan  penting  untuk  kemitraan  publik- swasta adalah manajemen pengungsi dan kesehatan masyarakat Privatisasi dalam arti yang lebih luas adalah jalan menuju bentuk-bentuk hukum privat. Meskipun demikian, organisasi ini telah memenuhi syarat sebagai organisasi internasional. "Integrasi sektor swasta ke dalam pembuatan kebijakan oleh organisasi internasional, terutama PBB, dan privatisasi mekanisme PBB" telah menjadi  "revolusi  diam-diam  yang  sebagian  besar  tidak  terdeteksi  radar keilmuan  hukum". Sekarang  telah  disadari  bahwa  tujuan  yang  bertentangan  dari  tindakan  yang lebih efektif  dan orientasi dampak harus diimbangi dengan mengamankan tingkat akuntabilitas yang memadai.

## Saran
Kerjasama internasional merupakan suatu bentuk hubungan antara suatu negara dengan negara  lain  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  manusia  untuk  kepentingan  bangsa- bangsa di dunia. Kerja sama internasional yang meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan dan  keamanan,  budaya,  dan  ekonomi  berpedoman  pada  kebijakan  luar  negeri masing-masing. Dari artikel ini, penulis dapat memberikan saran, terutama dalam bentuk artikel ini yang dapat memberikan wawasan tentang apa yang ada di artikel ini dan berharap pembaca sekali lagi dapat memberikan wawasan tentang hal-hal yang tercantum dalam artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. databases.icrc.org/customary  ihl/eng/docs/v1_rul_rule114}  Muhaimin.  (2020).
Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
Deborah  Z.  Cass,  “Konstitusionalisasi  Hukum  Perdagangan  Internasional:  Generasi  Norma Yudisial sebagai Mesin Konstitusionalisasi,” Jurnal Eropa Hukum Internasional 13 (2001): 39–77
Henry  Schermers,  “Kelahiran  dan  Perkembangan  Hukum  Kelembagaan  Internasional,” Tinjauan Hukum Organisasi Internasional 1 (2004): 5−8, 6.
ICJ, Legalitas Pendapat Penasehat, Laporan ICJ 1996, 66, para. 19.
Komisaris  Tinggi  untuk  Pengungsi,  “Partenariat: HRC” (2004).
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Ingolf  Pernice,  “Konstitusionalisme  Bertingkat  dan  Perjanjian  Amsterdam:  Eropa  Pembuatan Konstitusi Ditinjau Kembali?,” 36 (1999): 703–50;
Inis  Lothair  Claude,  Pedang  Menjadi  Mata  Bajak:  Masalah  dan  Kemajuan  Organisasi Internasional (New York: Random House, 1956), 378.
Jeffrey  Dunoff,  “Kesombongan  Konstitusional:  ‘Konstitusi’  WTO  dan  Disiplin  Hukum Internasional,” Jurnal Hukum Internasional Eropa 17 (2006): 647–75.
Jeffrey  Dunoff,  “Kesombongan  Konstitusional:  ‘Konstitusi’  WTO  pada  Disiplin  Hukum Internasional,” Jurnal Hukum Internasional Eropa 17 (2006): 647–75.
Laurance R. Geri, “Publik Baru Manajemen dan Reformasi Organisasi Internasional,” Tinjauan Administrasi Internasional Ilmu 67 (2001): 445–60.
Memerlukan Konsepsi Bersama tentang Negara Hukum dan Keadilan,” Jurnal Hukum Ekonomi Internasional 10 (2007): 529–51.
Niels  Blokker,  “Membandingkan  Apel  dan  Jeruk?  Menemukan  Kembali  Roda?”  Tinjauan Hukum Organisasi Internasional 5 (2008): 202.
Peter  Sutherland  et  al.,  masa  depan  WHO  (Jenewa:  Organisasi  Perdagangan  Dunia,  2004). Ernst-Ulrich  Petersmann,  “Tata  Kelola  Peradilan  Bertingkat  Perdagangan Internasional
Pierre Klein, “Pembaharuan : Hukum Organisasi Internasional,” hukum organisasi internasinal Review 5 (2008): 221
Régis Bismuth, “organisasi internasional,” (2013), 192–8. Traktat 29 Oktober 2004, OJ 2004 C 310/1. Itu ditolak oleh penduduk Prancis dan Belanda dan tidak pernah berlaku
Wijayanti, L. A. (2022). 4.3 Tujuan metode Penelitian. Metodologi Penelitian Pendidikan, 36. Studi  Hukum  Adat ICRC, Peraturan 114.  Tersedia di: 〈 https://ihl-