## EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH (PERDA) No. 23 TAHUN 2014 TERHADAP PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KOTA PALANGKA RAYA

## Noorhidayah
IAIN Palngka Raya, Palangka Raya, Indonesia noorhidayah@gmail.com
Received:31-11-2018; Revised:15-12-2018; Accepted: 16-12-2018

## ABSTRACT
Circulation  liquor  is  a  polemic  that  is  still  being  debated  today.  Textually,  in  QS  Al- Maidah  [5]:  90  it  is  regulated  that  the  presence  of  intoxicating  drinks  which  one  of  them  is liquor  is  haram.  Explicitly,  liquor  can  cause  serious  problems  for  the  health  of  its  users. However,  no  one  refuses  to  sell  and  consume  liquor  as  if  entrenched  and  ordinary  in  certain communities.  In  order  not  to  cause  problems  and  losses  caused  by  uncertainty  in  regulating liquor  and  minimizing  various  concerns  about  the  existence  of  the  beverage  in  the  city  of Palangka  Raya.  Thus,  the  municipal  government  and  related  agencies  to  form  the  Regional Regulation  No.  23  of  2014  on  Liquor  Sales  License  Fees  in  the  city  of  Palangka  Raya  that include  distribution  and  control  arrangements  therein  liquor.  This  study  examines  the effectiveness of Regional Regulation No. 23 of 2014 concerning the control of liquor distribution in the city of Palangka Raya. as well as supporting and inhibiting factors for the implementation of Regional Regulation No. 23 of 2014 regarding the control of liquor distribution in the city of Palangka Raya. This study uses empirical normative legal research, with a descriptive approach and  legislation  (statute  approach).  Data  collection  methods  use  interviews,  observation,  and documentation  of  deductive  qualitative  data.  The  data  processing  uses  interactive  analysis models namely data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. The data collected is analyzed by theme the content analysis. The results of this study are: Regional Regulation  Number  23  of  2014  has  not  been  effective  in  regulating  efforts  to  control  the circulation of liquor in the city of Palangka Raya. This is based on the inhibiting factors of the implementation of Regional Regulation Number 23 of 2014: legal substance or material content of the problematic Regional Regulation, enforcement of laws that have not been maximized and the legal culture and legal awareness of communities that are still weak. Meanwhile, there are very  few  supporting  factors  for  the  implementation  of  this  regulation,  as  there  are  good intentions from law enforcement officials to continue to struggle to enforce the law despite the limitations of existing facilities Keywords :Effectiveness, control of alcohol circulation, supporting factors, inhibiting factors.

## ABSTRAK
Peredaran  minuman  keras  merupakan  polemik  yang  masih  menjadi  perdebatan  hingga saat  ini.  Secara  tekstual,  dalam  Q.S.  Al-Maidah  [5]  :  90  diatur  bahwa  keberadaan  minuman memabukkan yang salah satunya minuman keras adalah haram. Secara eksplisit, minuman keras dapat  menyebabkan  persoalan  serius  bagi  kesehatan  penggunanya.  Namun,  tidak  ada  yang menampik menjual dan mengonsumsi minuman keras seolah membudaya dan biasa di kalangan masyarakat  tertentu.  Agar  tidak  menimbulkan  persoalan  dan  kerugian  yang  disebabkan ketidakpastian  terhadap  pengaturan  minuman  keras  dan  meminimalisir  berbagai  kekhawatiran
akan  keberadaan  minuman  tersebut  di  kotaPalangka  Raya.  Maka,  pemerintahkota  dan  instansi terkait  membentuk  Peraturan  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Ijin  Retribusi  Penjualan Minuman  keras  di  kota  Palangka  Raya  yang include di  dalamnya  pengaturan  peredaran  dan pengendalian minuman keras. Penelitian ini mengkaji efektivitas Peraturan Daerah No. 23 tahun 2014  terhadap  pengendalian  peredaran  minuman  keras  di  kota  Palangka  Raya  serta  faktor pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  No.  23  Tahun  2014  terhadap pengendalian  peredaran  minuman  keras  di  kota  Palangka  Raya.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian  hukum  normative  empiris,    dengan  pendekatan  deskriptif  dan  perundang-undangan ( statute  approach ).  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi    data  kualitatif  deduktif.    Adapun  pengolahan  data  menggunakan  model  analisa interaktif  yaitu  reduksi  data,  sajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Data  yang terkumpul  di  analisis  dengan  metode content  analysis. Hasil  penelitian  ini  adalah:    Peraturan Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  belum  efektif  dalam  melakukan  pengaturan  terhadap  upaya pengendalian  peredaran  minuman  keras  di  kota  Palangka  Raya.  Hal  itu  didasari  faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 : substansi hukum atau materi muatan Perda yang bermasalah, penegakkan Perda yang belum maksimal dan budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat yang masih lemah. Sementara itu sedikit sekali faktor pendukung pelaksanaan  Perda  ini  seperti  masih  ada  itikad  baik  dari  aparat  penegak  hukum  untuk  tetap berjuang menegakkan Perda meski dengan berbagai keterbatasan fasilitas yang ada.
Kata Kunci : Efektivitas, Pengendalian Peredaran Miras, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat.

## A. Pendahuluan
Di beberapa daerah di Indonesia minuman keras merupakan tradisi lama yang tidak pernah lepas  dari  kehidupan  masyarakat.  Minuman  keras  selama  ini  telah  menjadi  penyebab  berbagai tindak  kejahatan  di  negeri  ini.  Oleh  karena  itu,  tidak  dapat  dipungkiri  mengonsumsi  minuman keras dilarang dalam berbagai sudut pandang yakni dari sisi norma agama, sosial, susila bahkan hukum.Namun,  jika  minuman  beralkohol  dilarang  secara  mutlak  masih  banyak  pertentangan seperti  anggapan  bahwa  telah  terjadi  diskriminasi  terhadap  wisatawan  asing  yang  berkunjung dan terhadap adat istiadat yang berlaku.
Hadirnya  Peraturan  Presiden  (Perpres)  No.  74  Tahun  2013  tentang  Pengendalian  dan Pengawasan Minuman Keras, mutlak diperlukan untuk mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap  pengadaan,  peredaran  dan  penjualan  minuman  keras.  Meskipun  telah  menjadi  paying hukum, Perpres ini belum efektif dalam pelaksanaannya. Selama 20 tahun terakhir telah terjadi penyeludupan Miras (Minuman Keras) secara illegal masuk ke Indonesia melalui Singapura dan Malaysia. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakkan hukum di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan.  Faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah buruknya substansi hukum positif yang belum berpihak kepada keadilan, rendahnya mentalitas aparat penegak hukum serta budaya hukum yang lemah.
Lawrence  M  Friedman  dalam  bukunya The  Legal  System (A  Social  Science  Perspective) menjelaskan  beberapa  komponen  pembentuk  hukum  yang  terdiri  atas  pertama,  struktur  (legal structure)  merupakan  kelembagaan  yang  ditetapkan  oleh  sistem  hukum  seperti  pengadilan  dan semua aparatur hukumnya, unsur ini  mempunyai pelayanan di bidang hukum. Kedua, subtansi hukum  ( legal  subtance )  terbagi  menjadi  dua  macam  pertama ,  primary  rule atau  aturan  yang berlaku  pada  masyarakat  secara  umum  dan secondary  rule atau  aturan  yang  berlaku  pada penegak  hukum.  Ketiga,  budaya  hukum  ( legal  culture )  yakni  jalan  berpikir,  kebiasaan  dan
perilaku yang membudaya dalam sebuah masyarakat hukum. Pada tataran implementasi hukum dikatakan efektif jika memiliki tiga faktor, sebagaimana yang dikatakan Lawrence M. Friedman:
“First, sanction, threats and promise. Second, there is influence, positive and negatif of the social  world:  the  peer  group.  Third,  there  are  internal  values  conscience  and  related  attitudes, sense of what is and is not legitimate and what is or is not whorthy to be obeyed.”
Uraian  di  atas  bermakna  bahwa  hukum  dikatakan  efektif  jika  terdapat  :  Pertama,  sanksi berupa ancaman. Kedua, adanya pengaruh positif dan negative dari dunia sosial. Ketiga, adanya kesadaran  nurani  yang  direfleksikan  dalam  perilaku  tentang  sesuatu  yang  diperbolehkan  dan sesuatu  yang  dilarang.  Efektivitas  hukum  memegang  peranan  penting  dalam  pelaksanaan rangkaian  kekuasaan  bidang  politik,  ekonomi  dan  sosial  dalam  berbagai  cara  dan  bertindak sebagai  perantara  utama  dalam  hubungan  sosial  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  hukum  diatur sedemikian rupa agar mampu memenuhi kebutuhan sosial masyarakat melalui banyak cara.
Negara  Indonesia  mengenal  dua  istilah  pola  pemerintahanya  itu  pemerintahan  pusat  dan pemerintahan  daerah.  Pemerintahan  daerahhanya  melaksanakan  urusan-urusan  pemerintahan yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  melalui  desentralisasi.  Penerapan  desentralisasi  pada negara  kesatuan  merupakan  perwujudan distribution  of  power antara  pemerintahpusat  dan pemerintah  daerah.  Sejak  reformasi  bergulir,  penyerahan  dan  pelimpahan  urusan  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  yang  kemudian  disebut  dengan  otonomi  daerah  .  Pemerintah daerah  diberi  kewenangan  mengelola,  menyejahterakan  dan  memajukan  daerah  melalui peraturan yang telah dibuatnya bersam adengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Kewenangan  pembentukan  Perdamerupakan  salah  satu  wujud  kemandirian  daerah  dalam mengatur  urusan  rumah  tangganya.  Dalam  konteks  otonomi  daerah,  keberadaan  Perda  pada prinsipnya  berperan  mendorong  desentralisasi  secara  maksimal.  Sabian  Ustman  juga menyebutkan  bahwa  Peraturan  Daerah  (Perda)  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan dari  jenis,  hierarki  dan  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor:  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.    Hal  ini  berarti,  Perda  merupakan  salah  satu produk hukum yang ada di daerah. Setelah ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan  peraturan  perundang-undangan  kepada  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  harus mengacu kepada hal-hal sebagai berikut:
1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang- undangan;
2. Keharusan  adanya  kesesuaian  bentuk  atau  jenis  peraturan  perundang-undangan  dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat;
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu;
4. Keharusan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi tingkatannya.
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengendalian peredaran minuman keras telah disahkan oleh H. M. Riban Satia pada tanggal 25 Agustus 2014. Pada prinsipnya Perda ini tidak  melarang  peredaran  minuman  keras  di  kota  Palangka  Raya,  akan  tetapi  mengatur sedemikian rupaperedarannya agar tidak menimbulkan banyak persoalan di kemudian hari.
Seiring dengan perputaran waktu bahwa Perda ini telah berjalan empat tahun, akan tetapi telah  melahirkan  berbagai  permasalahan.  Misalnya  peredaran  minuman  keras  yang  semerawut, pengawasan  terhadap  peredaran  minuman  keras  yang  lemah    dan  masih  ditemukan  peredaran minuman keras yang ilegal. Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014  yang  mengatur  tentang  pengendalian  peredaran  minuman  keras  terindikasi  terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kota Palangka Raya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini berfokus kepada bagaimana efektivitas Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2014 terhadap  pengendalian  peredaran  minuman  keras  di  kota  Palangka  Raya  juga,  berusaha mengungkap  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  efektivitas  Peraturan  Daerah  tersebut melalui konsistensi dan kesesuaian hukum serta konsep hukum.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Pendekatan  merupakan metode  atau  cara  mengadakan  penelitian  sebagaimana  halnya  penelitian  non  eksperimen  yang dari  segi  tujuannya  akan  diperoleh  jenis  atau  tipe  yang  di  ambil. 1 Deskriptif  sendiri  dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, objek, bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang  yang bertujuan menggambarkan secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  antar  fenomena  yang  diselidiki. Pendekatan  kualitatif    deskriptif  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  agar  dapat  mengetahui  dan menggambarkan  apa  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian  secara  lugas  dan  rinci. 2 Dalam  hal  ini penulis berusaha mengungkap data mengenai efektivitas Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2014 terhadap pengedaran minuman keras di kota Palangka Raya.

## C. Pembahasan
1. Efektivitas Peraturan Daerah No. 23 tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya
Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan peredaran, dan penjualan minuman  keras  di  kota  Palangka  Raya  serta,  untuk  meningkatkan  pelayanan  dan  kemandirian daerah  yang  berdasarkan  prinsip  demokrasi,  pemerataan  dan  keadilan  dengan  memperhatikan potensi  daerah 3 ,  diadakanlah  Peraturan  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  yang  merupakan perubahan  terhadap  Peraturan  Daerah  kota  Palangka  Raya  Nomor  13  Tahun 2013.Hakikatpembentukan  peraturan  daerah  ini  adalah  menciptakan  ketertiban  dan  legitimasi yang mempertimbangkan kompetensi di dalam daerah. 4
Langkah utama yang dilakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan daerah harus selaras dengan prinsip hidup masyarakat yang seluas-luasnya.Ini berarti, menginduksi berbagai nilai dan norma yang hidup di tengah masyarakat lalu digunakan semaksimal  mungkin  demitercapai  keadilan  yang  sebesar-besarnya.  Hal  ini  senada  dengan pendapat d’Anjo yang dikutip oleh Sabian Ustman dalam bukunya Living Law:
“...Orang  tidak  membuat  undang-undang  dengan  cara  duduk  dalam  satu  ruangan  dan kemudian  memikirkan  undang-undang  apa  yang  akan  dibuat.  Menurut  d’Anjo  ia  merupakan proses panjang yang dimulai jauh dalam realitas kehidupan masyarakat....” 5
Penerapan  dan  pemahaman  terhadap  realitas  yang  ada  dalam  masyarakat  harus  disadari betul  sebagai  proses  pemaknaan  terdalam  terhadap  realita  tersebut  sehingga  di  temukan kenyataan hukum  yang hidup di masyarakat. Penemuan terhadap hukum  yang ada di lapangan inilah yang di sebut oleh Erhlich sebagai the law beyond the law atau hukum di luar hukum. Dan
1 Santi, Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Anak Biologis dalam Tinjauan Hukum Islam (Pesrpektif Hakim Pegadilan Agama Palangka Raya), Skripsi IAIN Palangka Raya, 2014, h. 43.
2 Ibid.,
3 Konsideran 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Nomor 23 tahu 2014 tentang Izin Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, h. 1.
4 Sabian Ustman menjelaskan secara legitimasi harus adanya penerimaan dan pengakuan disamping sebagai ketahanan sosial yang merupakan suatu tujuan dari daerah atau negara  tetapi juga sudah mencapai legitimasi
5 Sabian Ustman Living., Loc Cit., h. 27.
temuan  di  masyarakat  akan  terus  berkembang  menyebabkan  peraturan  daerah  juga  harus  terus berkembang  sedemikian  rupa,  sebagaimana  klaim  Ehrlich’s  yang  dikutip  oleh  David  Nelken dalam : artikelnya “ Eugen Ehrlich, Living Law and Plural Legalities ” yang menyatakan: “The Centre  of  gravity  of  legal  development  lies  not  in  legislation,  nor  in  juristic  science,  nor  in judicial  decision,  but  in society  itself.” (Pusat  gravitasi  dari  perkembangan  suatu  hukum  bukan bersumber  dari  proses  legislasi  atau  ilmu  perundang-undangan  atau  putusan  pengadilan melainkan dari dalam masyarakat itu sendiri.)
Secara  sosiologis  penulis  juga  meyakini  bahwa  masyarakat  kota  Palangka  Raya  selain sebagai masyarakat beragama, masyarakat kota Palangka Raya menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku hingga kini, baik norma susila, kesopanan dan sosial. Tidaklah mengherankan jika ada warga yang mabuk juga mengganggu ketertiban masyarakat dilaporkan dan ditangkap oleh kepolisian kota Palangka Raya. 6 Peraturan Daerah nomor 23 tahun 2014 belum secara maksimal memperhatikan  aspek  sosiologis  masyarakatnya,  hal  ini  terbukti  dengan  minimnya  perhatian terhadap  ketentuan  yang  memperkecil  intensitas  peredaran  juga  pembatasan  jumlah  Miras  dan penjual Miras di kota Palangka Raya. 7
Faktor  penghambat  efektivitas  Perda  ini  ada  beberapa: pertama ,  Kendala  yang  dialami adalah  kami  DISPERINDAG  tidak  memiliki  PPNS  (Pegawai  Penyidik  Negeri  Sipil). Kedua , Peminat  minum  minuman  keras  di  kota  Palangka  Raya  bisa  dikatakan  tinggi  dan  animo masyarakat yang ingin menjual minuman keras pun banyak. Ketiga , Tidak ada pembatasan dan hitungan  yang  jelas  tentang  jumlah  ataupun  toko  yang  boleh  beredar  di  dalam  Perda  tersebut. Keempat , Batasan kata berdekatan  dengan tempat ibadah dan yang lain di dalam Perda minuman beralkohol  tidak  jelas  di  atur.  Sementara  itu,  faktor  pendukungnya  adalah  para  pelaku  usaha memiliki kesadaran untuk selalu membayar retribusi pajak, kalaupun ada yang tidak berizin pasti di tindak lanjuti oleh aparat penegak hukum seperti polisi. 8
Kepala  daerah/Walikota  berwenang  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  serta penertiban  peredaran  minuman  beralkohol  di  kota  Palangka  raya.  Pelaksanaan  kegiatan pengawasan,  pengendalian  dan  penertiban  peredaran  dan  penjualan  minuman  keras  di  kota Palangka  Raya  dilakukan  bersama  instansi  terkait.  Akan  tetapi,  dalam  hal  pembatasan  jumlah dan golongan yang boleh beredar di wilayah kota Palangka Raya tidak dilakukan. Meskipun hal tersebut tertuang dalam pasal 22 Bagian Ketujuh tentang Larangan, kewajiban, Pengawasan dan Pengendalian:
(7).  Dalam  Rangka  pengendalian  peredaran  minuman  beralkohol  Pemerintah  Kota Palangka  Raya  perlu  melakukan  pembatasan  pemberian  izin  tempat  penjualan  minuman beralkohol yang akan di atur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.
Terkait jam buka dan tutup tempat penjualan minuman keras yang tidak di atur secara jelas membuat pedagang menetapkan waktu secara subjektif pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 00.00 WIB. 9 Penulis  melihat  bahwa  pengaturan  ini  begitu  penting  dilakukan  agar  meminimalisir
6 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resort Palangka Raya, Data TIPIRING Tahun 2018 kota Palangka Raya.
7 Lihat Peraturan Daerah kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2014 tentang Izin Retribusi Penjualan Minuman Keras di kota Palangka Raya.
8 Data yang didapat bersumber dari seseorang yang berinisial MH yang bekerja sebagai salah satu pegawai di bidang pemasaran, promosi dan pendaftaran di Dinas Perindustrian dan perdagangan kota Palangka Raya. Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Mei 2018 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Palangka Raya pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.21 WIB
9 Wawancara bersama ibu bersama NN.
dampak  negatif  penjualan  Miras.  Dengan  bukanya  toko-toko  penjual  Miras  tanpa  pengaturan pasti bisa saja mengakibatkan pelajar membeli Miras pada jam sekolah dan mempermudah akses pembelian  dengan  selalu  tersedianya  toko-toko  Miras  pada  waktu  yang  tidak  terbatas.  Dengan demikian, semakin banyak pembeli Miras dalam waktu satu hari akan memperbanyak peredaran Miras di kalangan masyarakat.
Persoalan pelarangan meminum minuman dan menjual minuman beralkohol telah di atur pula pada Perda Nomor 23 Tahun 2014 pasal 28 yang melarang meminum minuman beralkohol dan menjual minuman beralkohol disembarang tempat kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan dan di izinkan oleh Walikota Palangka Raya antara lain:
a. Warung/kios, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah billyard, panti pijat, terminal, kios-kios kecil, tempat kost dan bumi perkemahan.
b. Berdekatan  dengan  tempat-tempat  ibadah,  sekolah,  rumah  sakit,  permukiman  dan  tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh walikota.
Walaupun  diatur  demikian,  berdasarkan  observasi  penulis  masih  di  temukan  toko-toko yang  berjualan  di  dekat  tempat  ibadah,  rumah  sakit,  warung  remang-remang,  sekolah  dan perguruan  tinggi,  hal  ini  terjadi  karena  tidak  adanya  rincian  pasti  pengaturan  jarak  toko  para penjual  yang  berakibat  kepada  peredaran  Miras  di  kota  Palangka  Raya  dapat  beredar  di  mana saja. Dilain pihak,  dengan adanya temuan-temuan minuman keras pada kegiatan razia kepolisian atau  razia  insidentil  beberapa  instansi  bersama  pihak  kepolisian  menunjukkan  masih  lepasnya pengawasan terhadap minuman keras yang beredar di kota  Palangka raya.
Pada  hakikatnya  penegakkan  hukum  merupakan  upaya  menyelaraskan  nilai-nilai  hukum dengan  merefleksikannya  dalam  tindak  laku  sehari-hari  guna  mewujudkan  keadilan,  kepastian hukum  dan  kemanfaatan  keadilan  dengan  menerapkan  sanksi-sanksi. 10 Tujuan  penegakkan hukum  juga  diartikan  bagaimana  memberikan  rasa  aman  dan  damai  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Penegakkan  Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  23  Tahun  2014 merupakan usaha mengejawantah nilai dan norma yang terkandung guna terciptanya keseluruhan tujuan dan nilai dasar pembentukan peraturan daerah itu sendiri. Untuk itu, Titik Triwulan Tutik membagi pola penegakkan hukum kepada dua jenis:
a. Wewenang  membuat  aturan-aturan  hukum  untuk  mengatur  berbagai  kepentingan ( jurisdiction of legislation atau jurisdiction of law ).
b. Wewenang penegakkan aturan hukum yang berlaku ( jurisdiction to enforce of the law ). 11
Berdasarkan  pembagian  di  atas  juga  berdasarkan  hasil  observasi  penulis  di  lapangan, kewenangan pembuatan peraturan daerah  yang di miliki oleh DPRD kota dan Pemerintah kota Palangka  Raya  belum  sepenuhnya  optimal  berjalan.  Terjadinya  kekosongan  hukum  tentang perincian  dan  penjelasan  terhadap  Peraturan  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  masih menjadiproblematika. 12 Fakta  lainnya  adalah  lemahnya  sumber  daya  manusia  pembentuk Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 pada saat itu menyebabkan Perda ini nir-sosiologis.
Masyarakat  yang  majemuk  ini  akhirnya  membentuk  berbagai  sikap  terhadap  hukum  dan sistem  hukum    seperti  kepercayaan,  nilai,  ide  dan  harapan-harapan.  Moh.  Mahfud  MD  dalam
10 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum , 2006, Jakarta: Prestasi Pustaka, h. 226.
11 Titik Triwulan Tutik, Pengantar ., Op Cit., . h. 227.
12 Kekosongan hukum terhadap perincian dan penjelasan lebih lanjut ini terungkap melalui wawancara penulis bersama informan SF yang menguraikan bahwa tidaksiapan sumber daya manusia dalam bidang hukum menjadi penyebab tidak pernah terbentuknya peraturan yang mendampingi peraturan daerah nomor 23 tahun 2014 dan pembentukan peraturan ini tidak didahului melalui pembentukan naskah akademik dengan alasan yang sama.
bukunya menerangkan situasi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum  itu  dituruti,  dilanggar,  dan  disimpangi  sebagai  budaya  hukum. 13 Berdasarkan  analisa penulis budaya hukum yang berkembang di masyarakat kota Palangka Raya belum cukup baik dengan beberapa alasan:
a. Banyaknya  kekosongan  hukum  yang  terdapat  di  dalam  Peraturan  Daerah  kota  Palangka Raya  Nomor  23  Tahun  2014  menyebabkan  para  pejabat  yang  berwenang  atas  Perda  ini mengeluarkan  keputusan  lanjutan  yang  merupakan  kehendak  dari  pemerintah.  Kenyataan seperti  ini  akan  mengaburkan  makna substantif  Perda  yang  pelaksanaannya  acapkali  tidak profosional.
b. Kesadaran hukum masyarakat serta para penyelenggara dan pelaksana Perda masih penulis katakan    lemah.  Meskipun  pengaturan  terhadap  larangan  penjualan  Miras  tanpa  izin  telah tercantum  dalam  Perda  dan  larangan  mengonsumsi  miras  telah  tertanam  dalam  benak keyakinan  beragama.  Masih  ditemukan  pelanggaran  yang  merangkul  masyarakat  yang beragama.  Tentu saja perbaikan nilai moralitas tidak terbatas pada substansi Perda Nomor 23 Tahun 2014 melainkan kepada masyarakat itu sendiri.
c. Lemahnya  sanksi  yang  diterapkan  kepada  pelaku  penyelenggara  Perda  membuat penegakkan  Perda  ini  seringkali  kecolongan.  Para  pelanggar  Miras  tanpa  izin  tidak merasakan  efek  jera berarti  dalam  proses  tangkap  tangan  karena sanksi  administratif  yang relatif kecil.
Semua  sebab  yang  penulis  ungkapkan  di  atas  akan  membentuk  pola  dan  tindakan  yang mencerminkan aspek moral sebagai kultur hukum dan pada gilirannya mempengaruhi pemikiran dan perilaku penegak hukum. pola kelakuan para penegak hukum yang dipengaruhi oleh kultur hukum diilustrasikan sebagai berikut: 14
2. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Efektivitas  Peraturan  Daerah  No.  23  Tahun 20104 terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Palangka Raya Adapun beberapa faktor pendukung efektivitas Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2014 yaitu:
a. Aparat  penegak  hukum  yang  terus  berbenah  diri  untuk  memberikan  pelayanan  yang  lebih baik.
b. Penjual  minuman  keras  yang  telah  memiliki  izin  di  kota  Palangka  Raya  tertib  membayar pajak dan melaporkan usahanya.
c. Penegakkan hukum oleh aparat
Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran dan  peraturan  kepala  daerah  yang  telah  diundangkan  dalam  berita  daerah.  Untuk  menegakkan peraturan  daerah,  dibentuk  satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang  dapat  diangkat  sebagai  penyidik pegawai  negeri  sipil  dan  melakukan  penyidikan,  serta  penuntutan  terhadap  pelanggaran  atas ketentuan  Perda dilakukan  oleh  pejabat  penyidik  dan  penuntut  umum  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. 15 Penegakkan hukum dalam hal ini peraturan daerah  juga sangat berkaitan dengan bagaimana implementasi peraturan tersebut di lapangan. 16
Implementasi  yang  merupakan  upaya  dari  penegakkan  hukum  ini  tidak  hanya  sekedar persoalan  mekanisme  penjabaran  keputusan-keputusan  politik  ke  dalam  prosedur  rutin  melalui saluran  birokrasi  melainkan  lebih  kedalam  kompleksitas  penegakkan  hukum,  keputusan  siapa
13 Moh. Mahfud MD, Op Cit , h. 2018. 14 Faried Ali dkk, Op Cit., h. 145. 15 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan... h. 39.
16 Ibid., h . 82.
dan  mendapatkan  apa  dari  suatu  kebijakan. 17 Guna  menegakkan  peraturan  daerah  diperlukan pemenuhan sumber daya yang mendukung berupa sarana prasarana, prosedur dan yang selainnya yang mendukung implementasi dan penegakkan hukum dalam Perda tersebut secara efektif. 18 Adapun di lain pihak beberapa faktor penghambat sebagai berikut:
a. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah  Nomor 23 Tahun 2014.
Penegakkan  peraturan  hukum  khususnya  peraturan  daerah  di  kota  Palangka  Raya  tentu tidak  terlepas  dari  peran-peran  lembaga  atau  organisasi  yang  menegakkan  peraturan  yang ada.Organisasi-organisasi  atau  lembaga  berwenang  ini  menjadi  perangkat  keras  penegakkan hukum  di  tengah-tengah  masyarakat. 19 Hukum  sebagai  peraturan  perundang-undangan,  tertulis maupun  tidak,  berfungsi  melakukan  pengaturan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  manusia dengan berbagai alat pemaksanya.
Didalam  tahap  ini  hukum  hanya  terlihat  sebagai  sesuatu  yang  abstrak  atau  hanya  yang diinginkan yang disebut ius constituendum . 20 Untuk melihat hukum sebagai bentuk yang konkret maka,  diperlukan  perangkat  pemberlakuan.  Perangkat  yang  terdiri  dari  organisasi  yang terstruktur  dan  dimasukkan  sebagai  bagian  kerangka  penegak  hukum  yang  disebut  struktur hukum. 21 Struktur hukum yang bekerja apabila sesuai dengan fungsi-fungsi yang diemban akan memperlihatkan prestasi yang dicapai atau kinerja dari struktur tersebut.
Penegakkan Peraturan Daerah di kota Palangka  Raya yakni Perda Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan:
“Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang  dibentuk  untuk  menegakkan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah, menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  serta  menyelenggarakan  pelindungan masyarakat.”
Berdasarkan pasal inilah, penulis menelusuri kinerja Satpol PP kota Palangka Raya selaku aparat  penegak  Perda  dan  menemukan  bahwa  Satpol  PPbelum  mampu  secara  optimal  dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 terhadap pengendalian miras. Bukan tanpa alasan  yang  jelas,banyaknya  kendala    di  lapanganmenyebabkan  belum  maksimalnya  aparat dalam  bertindak  sepertitidak  adanya  sanksi  tegas  dan  eksplisit  terhadap  pengedar  miras  yang tidak  berizin.  Selain  itu  juga  dikarenakan  tidak  adanya  petunjuk  teknis  yang  jelas  mengatur prosedur pemeriksaan  dan  razia  di  lapangan  menyebabkan  Satpol  PP    bertindak  hanya dengan melihat unsur kemaslahatan yang ada.
Kenyataan inimenyebabkan  para penjual tetap berjualan dan mengindahkan teguran serta perjanjian  dari  surat  pernyataan  yang  mereka  buat.Begitu  lemahnya  efek  jera  yang  mereka perolehbahkan tidak di ditipiringkan menimbulkan pelaku tetap meneruskan usaha mereka 22 . “Kami  melakukan  penegakkan  selama  ini  dengan  inisiatif  dan  kreativitas  kami  pribadi. Karena  kurangnya  koordinasi  dengan leading  sector selaku  pengawas  teknis.  Kami  tidak mengetahui  di  mana  tempat  yang  masih  berizin,  tidak  berizin  dan  izinnya  sudah  mati.    Kami menelusuri sendiri, kalaupun ada raziaan gabungan seperti yang dilakukan di bulan ramadhan ya, itu  gak  semata  untuk  penegakkan  pengendalian  miras,  tetapi  semua  aspek.  Pemeriksaan
17 Siswanto Sunarno, Loc Cit ., h. 82.
18 Ibid.,
19 Faried Ali dkk, Studi Sistem Hukum Di Indonesia, 2012,Bandung: PT Refika Aditama, h. 54.
20 Ibid.,  h. 55.
21 Ibid., h. 55.
22 TIPIRING merupakan singkatan dari tindak pidana ringan.
pengunjung  usia  dibawah  umur  dengan  menunjukkan  KTP,  pemeriksaan  narkoba,  pokonya semuanya  yang  ada dalam peraturan daerah kota Palangka Raya.Kalau  penjual miras  yang tak berizin kedapatan ada, daerah lingkar luar. Tapikan, mereka cuman jual 1 atau 2 botol saja mba kalau  mau  ditipiringkan  melalui  proses  pengadilan  kan  gak  sesuai  dengan  harga  botol  yang dijual. Mereka itu, cuman bermasalah ditempat bahwa mereka gak boleh jual miras dan minum di tempat mereka.” 23
Sebagaimana pernyataan di atas juga diketahui lemahnya tingkat koordinasi antar lembaga. Hal  tersebut  di  atas  juga  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  unit  SABHARA  dan  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan,  upaya  yang  dilakukan  terhadap  penjual  tak  berizin  dengan intensitas  miras  dijual  adalah  terbilang  kecil  hanya  dilakukan  pembinaan  terhadap  masyarakat yang  bersangkutan,  hal  ini  juga  disebabkan  adanya  pertimbangan  untuk  kemaslahatan masyarakat yang bersangkutan.
Tidak terbatas kepada bentuk penegakkan Perda melalui pemeriksaan dan razia, melainkan lemahnya  pengawasan  terhadap  para  penjual  minuman  keras  di  kota  Palangka  Raya  turut menjadi realitas di lapangan.Salah satu faktor yang terungkap adalah  karena tim yang dibentuk untuk  melakukan  pemeriksaan  hanya  dilakukanpada  momentum  tertentu  seperti  menyambut Ramadhan  dan  Natal.Yang  demikian  itu  pula  hanya  dalam  rangka  pemeriksaan  semua pelanggaran  Perda  yang  ada  di  kota  Palangka  Raya,  tidakbergerak  secara  berkala  melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap keberadaan Miras.
Terbentuknya  Tim  Terpadu  sesungguhnya  merupakan  amanah  dari  pasal  15    Peraturan Daerah kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2014 Bab XI Pengawasan dan Pengendalian yang mengatur  sebagaimana  berikut:“(1).  Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  peredaran  minuman beralkohol  dilaksanakan  oleh  Tim  Terpadu  antara  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  dengan Kepolisian dan instansi terkait lainnya.” Sementara itu, pada pasal 6 bagian Kedua Perda Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengendalian Tim terpadu bertugas melakukan peninjauan dan evaluasi kelayakan secara berkala terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol. Maka, dapat di pastikan keberadaan Tim Terpadu merupakan perangkat keras yang seharusnya mampu menjadi harapan besar bagi kesuksesan penegakkan Perda Nomor 23 Tahun 2014.
Fakta  lain  dari  observasi  penulis  terhadap  beberapa  toko  penjual  minuman  keras  di  kota Palangka Raya juga masih di temukan minuman keras yang tidak memiliki stiker pengendalian. Tidak  hanya  itu,  juga  ditemukan  pemasangan  stiker  yang  tidak  sesuai  dengan  tata  cara pemasangan  stiker  sebagaimana  yang  di  atur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014, Bagian  Keenam,  Tata  Cara  Permintaan  dan  Pemasangan  Stiker:  “(3).Pemasangan/penempelan stiker  pengawasan  dan  pengendalian    minuman  beralkohol  harus  dipasang  melingkar  dan melekat pada setiap botol”.
Melalui pengamatan penulis, stiker tidak dipasang melingkar melainkan hanya menempel pada bagian ujung botol dan tengah tutup bahkan ada lem yang lepas,hal ini salah satu penyebab sulitnya memprediksi berapa jumlah minuman keras yang legal beredar di kota Palangka Raya. Stiker  yang  mudah  lepas  ini  tentu  saja  dapat  mengakibatkan  penjual  dapat  mencabut  dan meletakkan kepada kemasan  yang belum di jual, alhasil kerugian  yang di timbulkan tidak saja menutup jalan terang terhadap jumlah Miras berizin yang beredar bahkan lepas dari maksud dan
23 Perolehan data tersebut bersumber dari informan bernama YD yang menjabat sebagai Kepala Unit (Kanit) Patroli Sat-SABHARA. Adapun pendidikan terakhir dari informan adalah Sekolah Menengah Atas. Wawancara yang penulis lakukan tepat pukul 08.00-09.21 WIB tanggal 4 Mei 2018.
tujuan  adanya  stikersebagai  alat  pengendalian.  Sebagaimana  yang  ditentukan  pada  pasal  17  : “Stiker pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol digolongkan berdasarkan kadar alkohol (ethanol) setiap jenis minuman beralkohol, baik yang diproduksi di Dalam Negeri maupun Luar Negeri”. Juga Pasal 18 : “Dalam rangka Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol,  setiap  botol/kaleng  minuman  beralkohol  yang  diedarkan  oleh  distributor  dan  sub distributor ke pengecer harus melalui sistem pengawasan dan pengendalian peredaran minuman berlakohol berupa penempelan stiker pada kemasan botol/kaleng minuman beralkohol.” b. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tidak memiliki naskah Akademik.
Pada dasarnya setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memiliki naskah akademik. Hal ini  berdasarkan  pasal  63  pada  bagian  keenam  tentang  penyusunan  peraturan  daerah kabupaten/kota  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011:“Ketentuan  mengenai  penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota”. 24 Sementara  ketentuan  padapasal  56  ayat  (2)  menyebutkan  :  “Rancangan Peraturan  Daerah  Provinsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disertai  penjelasan  atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.” 25
Berangkat  dari  penjelasan  di  atas  naskah  akademik  dapat  diartikansebagai  naskah  hasil penelitian  atau  pengkajian  hukum  dan  hasil  penelitian  lainnya  terhadap  suatu  masalah  tertentu yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara  ilmiah  mengenai  pengaturan  masalah  dalam  suatu Rancangan  Undang-Undang,  Rancangan  Peraturan  Daerah  Provinsi  atau  Rancangan  Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota  sebagai  solusi  terhadap  permasalahan  atau  kebutuhan  hukum masyarakat. 26 Kehadiran  naskah  akademik  memberikan  gambaran  mengenai  kondisi  hukum yang  ada  atau  peraturan  yang  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  substansi  atau materi  yang  akan  di  atur.  Naskah  akademik  juga  memuat  keterkaitan  peraturan  perundang- undangan  yang  baru  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lain,  harmonisasi  secara vertikal  dan  horizontal,  memperjelas  status  perundang-undangan  yang  ada  sehingga  mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan. 27
c. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tidak memiliki Peraturan Walikotaatau Peraturan Kepala Daerah.
Sebagai  salah  satu  syarat  suatu  peraturan  daerah  dikatakan  efektif  adalah  materi  muatan Perda tidak menimbulkan permasalahan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor  23  Tahun  2014  terdapat  beberapa  pasal  yang  memerlukan  kejelasan  dan  rincian mendalam melalui Peraturan Walikota Palangka Raya. Adapun fungsi dari Peraturan Walikota ( Peraturan  Kepala  Daerah/Keputusan  Kepala  Daerah)  adalah  dalam  rangka  menyelenggarakan pengaturan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang bersangkutan atau tugas pemerintah, dan merupakan fungsi delegasi dari peraturan daerahnya.
Hal  ini  berdasarkan  pasal  146Undang-Undang    RI  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-undang  yang  lainnya  yang  menyebutkan:“Peraturan  Kepala Daerah  dan  atau  keputusan  kepala  daerah  dilarang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum, Perda    dan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  “Dari  uraian  tersebut  dipahami bahwa kejelasan bunyi pasal yang harusnya termuat dalam peraturan Walikota bersifat penting
24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 63.
25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 56.
26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  lampiran I.
27 Anonim, Naskah Akademik , www.HukumOnline.com , Online pada 22 juni 2018 pukul 21.00 WIB.
dan  urgent.  Contohnya:  pengaturan  persoalan  pemberian  izin  tempat  penjualan  miras sebagaimana  yang  tercantum  pada    bagian  kelima  tentang  bentuk,  ukuran,  tulisan  dan  warna stiker  yang  mengatur  :“Bentuk,  Ukuran,  Tulisan  dan  Warna  Stiker  lebih  lanjut  diatur  dalam peraturan  Walikota.”  Tidak  adanya  peraturan  Walikota  yang  guna  mendampingi  peraturan daerah ini juga menyebabkan sulitnya pelaksanaan penegakkan peraturan daerah di lapangan.
d. Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai
Sarana  dan  prasarana    yang  di  maksud  terdiri  dari  beberapa.  Pertama,  sosialisasi  kepada masyarakat  masih  minim  dilakukan.  Sosialisasi  yang  dilakukan  hanya  dilaksanakan  terhadap calon  pengusaha  yang  ingin  memulai  usahanya.  Adapun  usaha  yang  dapat  dilakukan  untuk menunjang keberhasilan sosialisasi dibutuhkan sarana transportasi yang memadai, selain itu juga menggunakan media komunikasi yang lain misalnya koran, media sosial, poster, baliho, pamflet, pelatihan dan berbagai macam perlombaan.
Kedua, Persediaan dana atau anggaran biaya yang diperlukan selama ini tidak mencukupi. Oleh  karena  itu,  penganggaran  dan  ketersediaan  dana  haruslah  tepat  sasaran  dan  sesuai kebutuhan.    Ketiga,  sarana  dan  prasaran  yang  juga  tidak  ada  seperti  tidak  adanya  Pejabat Pegawai Negeri Sipil selaku penyidik serta penyelidik pelanggaran Perda di salah satu instansi dan tidak adanya Tim Terpadu untuk melakukan pengawasan terhadap pengendalian peredaran minuman keras. Tim Terpadu tersebut Minimal terdiri dari beberapa unsur terkait:
a) Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  di  bidang perindustrian dan perdagangan;
b) Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  di  bidang kesehatan;
c) Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  di  bidang pariwisata;
d) Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  di  bidang keamanan dan ketertiban;
e) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya;
f) Unsur  Organisasi  Keagamaan,  Organisasi  Masyarakat,  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat. 28
Faktor  lain  yang  juga  menghambat  efektivitas  peraturan  daerah  ini  adalah  sumber  daya manusia  (SDM)  pembentuk  dan  penegak  peraturan  yang  terbatas.  Ketidaksiapan  SDM  aparat pembentuk  ini  menyebabkan  masalah  serius  seperti  tidak  terbentuknya  peraturan  Walikota terkait  Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 selama ini.
e. Kondisi masyarakat
Berdasarkan  pantauan  di  lapangan  dan  hasil  wawancara,  peminat  minuman  keras  kota Palangka Raya masih cukup tinggidan hal ini menyebabkan banyak pula masyarakat yang ingin mengambil  keuntungan  besar  dengan  berjualan  minuman  keras.Berdasarkan  hasil  wawancara yang  penulis  peroleh  pula,  diketahui  bahwa      para  peminum  miras  sesungguhnya  mengetahui bahaya  meminum miras baik oplosan maupun tidak dan menjual serta membuat miras oplosan seperti  jenis tuak  bukan untuk upacara keagamaan melainkan untuk berusaha dan mendapatkan hasilnya tanpa bayar  pajak. Disisi lain,  adanya pengakuan  pemangku jabatan bahwa memang peraturan  daerah  ini  bermasalah  dan  harus  dievaluasi  namun,    upaya-upaya  pembenahan  ini ditentang pihak  lain  yang menginginkan keuntungan dari   lemahnya peraturan daerah tersebut.
28 Cahyono, Op Cit., . h. 73.
Juga, adanya aparat  yang mengambil keuntungan dengan menerima  intensif dari penjual yang nakal agar usahanya tetap aman.
Kenyataan  demikianlah  adalah  alasan  penulis  mengungkapkan  bahwa  keberadaan kesadaran  hukum  masyarakat  kota  Palangka  Raya,  baik  penegak  hukum  juga  digolongkan sebagai  masyarakat  dan  masyarakat  senyatanya  selaku  objek  hukum    harus  benar-benar mengetahui tujuan terbentuknya hukum.  Hukum tidak hanyamemberi pengaturan  yang  bersifat memaksa  namun,  keberadaan  hukum    adalah  hasil  kesepakatan  nilai    yang  diyakini kebenarannya bersama.

## D. Kesimpulan
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 selama ini belum efektif berjalan. Hal ini terjadi karena keberadaan Perda sendiri belum mampu mengkoordinir dan mengendalikan keberadaan Miras  legal  maupun  ilegal.  Keberadaan  Perda  ini  juga  minim  kontribusi  nyata  dalam pengendalian  peredaran  Miras  di  kota  Palangka  Raya.  Barometer  tidak  efektifnya  Perda  ini sendiri  terlihat  dari  materi  muatan  atau  substansi  yang  belum  berpihak  jelas  terhadap  upaya pengaturan keberadaan Miras di kota Palangka Raya.
Faktor-faktor  pendukung  efektivitas  Perda  ini  bisa  dikatakan  sangat  kecil  seperti  masih adanya upaya dari pihak penegak untuk beritikad baik dalam melaksanakan tugasnya meskipun fasilitas  dan  saran  prasarana  pendukung  sangat  terbatas.  Sementara  faktor  penghambat  dari efektivitas Perda ini antara lain : Pertama, adanya miskomunikasi antar lembaga yang berwenang dalam  melakukan  penegakkan  Perda.  Kedua,  Perda  di  buat  tanpa  ada  kajian  akademik  berupa naskah  akademik.  Tidak  adanya  naskah  akademik  ini  menyebabkan  Perda  Nomor  23  Tahun 2014  kering  akan  aspek  sosiologis.  Ketiga,  rendahnya  kesadaran  hukum  dan  mentalitas  aparat penegak Perda dan masyarakat kota Palangka Raya menyebabkan Perda ini semakin sulit untuk di tegakkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abercrombie, Nicholas, dkk, Kamus Sosiologi, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006.
Agama,  Departemen  RI, Al-Hidayah  (Al-Qur’an  Tafsir  Perkata  Tajwid  Kode  Angka) , Banten: PT.Kalim,2011.
Ali, Faried dkk, Studi Sistem Hukum Di Indonesia ,Bandung: PT Refika Aditama,2012.
Asshiddiqie,  Jimly  dan  M.  Ali  Syafa’at, Teori  Hans  Kelsen  tentang  Hukum ,  Jakarta:
sekertariat jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
Beni, Ahmad Saebani, MetodologiPenelitian Hukum ,  Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
Departemen  Agama  RI, Al-Hidayah  (Al-Qur’an  TafsirPerkata  Tajwid  Kode  Angka) , Banten: PT.Kalim, 2011.
Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Palangka  Raya, Laporan  Akuntabilitas Kinerja  dinas  perindustrian  dan  perdagangan  kota  Palangka  Raya  2017,
2017
Djazuli, A., Fiqh Jinayah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
Farida, Maria dkk, Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan , Jakarta:
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008.
Fauzan,  Moh.  Januari, Pengantar  Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial, Bandung:  CV Pustaka Setia, 2013.
Fernindo, E, M. Manullang, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, Jakarta: Prenada Gramedia Group, 2016 .
Fuady,Munir, Teori-Teori  Besar  (Grand  Theory)  Dalam  Hukum, Jakarta:  Kencana Prenada Media Grup, 2014.
Hamzah Halim dkk., Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual) ,Jakarta: Kencana, 2013.
Hasan,  Mustafa  dan  Beni  Ahmad  Saebeni, Hukum  Pidana  Islam  (Fiqh  Jinayah) dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam, Jawa Barat: Pustaka Setia, 2013.
Huda, Ni’matul, Ilmu Negara, Depok: Rajawali Pers, 2017.
Ilmar,Aminuddin, Hukum Tata Pemeritahan , Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
Irfan, Nurul dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah, 2013.
Iver, Mac, Negara Modern, Pentrj. Moertono, Jakarta: Aksara Baru, 1988,
Jannah, Miftahul dkk, Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Keras Beralkohol (TUAK)  Dikabupaten  Toraja  Utara ,  PKIP  Fakultas  kesehatan  masyarakat universitas hasanuddin, makassar, PDF, h. 1.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Daerah  Kalimantan  Tengah  Resortt  Palangka Raya, Data TIPIRING Tahun 2018 kota Palangka Raya.
M,  Lawrence  Friedman, The  Legal  System:  In  Social  Science  Perspective, New  York: Russel Sage Foundation, 1975.
Mahfud,  Moh  MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta:Bumi Aksara, 2015 .
Sanusi,  Ahmad, Alasan  Hukum  Nikah  Sesama  Pezina  Dalam  Q.S  An-Nur  [24]:  3  Dan Relevansinya  Dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  53  Tentang  Kawin Hamil, Skripsi  Sarjana,    Palangka  Raya:  Sekolah  Tinggi  Islam  Negeri
Palangka Raya, 2014.
Supranto,J. Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Tim  Penyusun, Pedoman  Penelitian  Skripsi, Palangak    Raya:  STAIN  Palangka  Raya, 2013.
Tim Penyusun, Selayang Pandang kota Palangka Raya, Palangka Raya : BAPPEDA kota Palangka Raya, 2016.
Triwulan, Titik Tutik, Pengantar Ilmu Hukum ,Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
Umar, Abu, Fathul Qarib, Terjemah Jilid 2, Kudus: Menara Kudus, 1983.
Ustman,  Sabian Restorative  Justice  (Hukum  Masyarakat  Nelayan  Saka  dalam  Sistem Hukum Nasional), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Ustman,  Sabian, Dasar-Dasar  Sosiologi  Hukum  Makna  Dialog  Antara  Hukum  Dan Masyarakat , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Ustman,  Sabian, Livig  Law ( Transformasi  Hukum  Saka  Dalam  Identitas  Hukum Nasional ),  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
Ustman,Sabian, Menuju  Penegakan  Hukum  Responsif  (Konsep  Philip  Nonet  dan  Philip Selznick, Perbandingan Civil Law System dan Common Law System, Spiral Kekerasan Dan Penegakkan Hukum ), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Ustman,Sabian, Metodologi  Penelitian  Hukum  Progresif ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2014.
Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
Wildan, Muhammad Fakhturi, Efektivitas Perda minuman keras terhadap tindak kriminal di Kulon progo (studi terhadap Perda No. 7 tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan terhadap minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar raja Grafika, 2012.
Zaki,  Muhammad, Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Natuna  nomor  10  tahun 2005 tentang Penyakit masyarakat Judi dan Minuman Keras di Tinjau dari Hukum  Islam  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Bunguran  Barat), 2010, Universitas Syarif Kasim Riau.
Zuhaili,Wahbah, Fiqh Imam Syafi’i, Jakarta Timur: Almahira, 2010.

## A. Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2013  tentang  Retribusi  Izin  penjualan  Minuman beralkohol.
Peraturan  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  peraturan  daerah nomor  13  tahun  2013  tentang  Retribusi  Izin  penjualan  Minuman beralkohol.
Tim Penyusun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Jakarta: Bumi Aksara,2007.

## B. Publikasi Ilmiah
Suharjono,  Muhammad Pembentukan  Peraturan  Daerah  YangResponsif  Dalam Mendukung Otonomi Daerah , Jurnal  Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19.
C. Internet
Ambaranie  Nadia  Kemala,  ratusan  ribu  miras  ilegal  diseludupkan  dari  malaysia  dan singapura,  www.kompas.com  di  unduh  pada  12  Februari  2018  pukul  00.00 WIB.
Budi  Yulianto, Ratusan  Miras  Tak  Berizin  Di  Musnahkan  Di  Kota  Palangka  Raya, Borneo News, Juni 2016, Diunduh Pada 15 Desember 2017 Pukul 08.20 Wib
Dapuntra,  Dadangsah, Ooh....Ternyata  Begini  Maksud  Zulkifli  Hasan  Tentang  RUU Minuman Alkohol , www.Aktual.com di unduh pada 1 April 2018 pukul 12.00 WIB.
Ramanto, Pesta  Miras  Oplosan  Di  Barak  Keperawanan  Gadis  Cantik  Bobol ,  Kalteng Pos, Juni 2016, Diunduh Pada 15 Desember 2017 Pukul 08.00 Wib.
Wibisono,Kunto, Pengawasan  Miras  Kota  Palangka  Raya  Terlalu  Lemah, Kalteng  Pos, Desember, Diunduh Pada 15 Desember 2017 Pukul 08.10 Wib.
Wibowo, Implementasi  Pasal  13  Ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tulungagung Nomor  4  Tahun  2011  Terkait  Dengan  Pengendalian  Dan  Pengawasan Peredaran  Minuman  Beralkohol  Oleh  Dinas  Perindustrian  Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung , Artikel “Fakultas Hukum Universitas Brawijaya”, Malang.