Dilemma Kebijakan Pengalihan Kewenangan SMA/K/ dari Kabupaten/Kota ke Provinsi:
Studi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## (The Dilemma of the Transfer of Authority of SMA/K from Regency/City to Province: Study in Bangka Belitung Islands Province)
Ariska Febriani 1 * , Mani Festati Broto 2 , Aos Kuswandi 3 1 Program Magister Adiminstrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia 2 Program Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia 3 Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam 45, Indonesia
* E-mail: ariskafebriani83@yahoo.com
Received:  21-08-2022 /Accepted: 24-12-2022 / Doi: https://doi.org/10.32923/sci.v7i02.2680

## ABSTRACT
The transfer of authority from the district/city government to the provincial government has had major implications in the governance of SMA/K education, as well as what happened in the Bangka Belitung Islands Province. The dilemma as a result of the policy surfaced accompanying the transfer of authority. By using descriptive qualitative method, this study evaluates the policy of the transfer of authority in question. This study found several important things. First, the transfer of authority to manage SMA/K from the district/city government to the provincial government has proceeded well. This is indicated by the transfer of all management authority of SMA/K from the district/city government to the provincial government.  Second,  there  are  two  main  factors  in  the  process  of  transferring  authority,  namely supporting factors and inhibiting factors that drive the dynamics in the transfer of authority process. Third,  in  overcoming  the  obstacles  that  arise  and  taking  advantage  of  the  available  support,  the provincial  government  has  taken  several  important  roles  as  problem-solving  steps.  Based  on  the analysis using the policy evaluation criteria, it is concluded that in terms of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy, the transfer of authority for the management of SMA/K is considered feasible because this policy has substantially encouraged changes for the better, although in each criterion There are some important notes that should be noted.
Keywords : Transfer of Authority Process, Regency to Province, SMA/K, Bangka Belitung
Pengalihan  kewenangan  dari  pemerintah  kabupaten/kota  ke  pemerintah  provinsi  telah  membawa implikasi yang besar dalam tata kelola pendidikan SMA/K, begitu juga dengan yang terjadi di Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung.  Dilema  sebagai  akibat  dari  kebijakan  mengemuka  mengiringi  proses pengalihan kewenangan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, studi ini mengevaluasi kebijakan pengalihan kewenangan dimaksud. Studi ini menemukan beberapa hal penting.  Pertama, pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/K dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi telah  berproses  dengan  baik.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  telah  beralihnya  semua  kewenangan pengelolaan  SMA/K  dari  pemerintah  kabupaten/kota  ke  pemerintah  provinsi.  Kedua,  terdapat  dua faktor utama dalam proses pengalihan kewenangan, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat yang mendorong dinamika dalam proses pengalihan kewenangan. Ketiga, dalam mengatasi hambatan yang  muncul  serta  memanfaatkan  dukungan  yang  tersedia,  pemerintah  provinsi  telah  mengambil beberapa  peran  penting  sebagai  langkah  pemecahan  masalah.  Berdasarkan  telaah  dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan disimpulkan bahwa dari sisi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan,  responsivitas,  dan  ketepatan,  pengalihan  kewenangan  pengelolaan  SMA/K    dianggap layak karena kebijakan ini secara substansi telah mendorong perubahan ke arah yang lebih baik, meski dalam setiap kriteria terdapat beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian.
Kata Kunci : Dilema, Pengalihan Kewenangan, SMA/K

## 1. Pendahuluan
Sistem  pemerintahan  di  Indonesia  menganut  prinsip  desentralisasi  melalui  UU  Nomor  22  Tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  membagi  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  UU  ini kemudian disesuaikan kembali melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 13 disebutkan bahwa salah satu urusan wajib pemerintah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan pendidikan. Sebagai implikasinya, jika mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  kewenangan  pengelolaan  pendidikan  di  satuan  pendidikan  dasar  sampai menengah  berada  di  kabupaten/kota,  meski  kebijakannya  tetap  dikelola  oleh  pemerintah  pusat.  Pemerintah provinsi  berdasarkan  Undang-Undang  tersebut  memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  dari pemerintah  pusat,  termasuk  didalamnya  pengelolaan  pendidikan  di  berbagai  satuan  pendidikan,  kecuali kewenangan pengelolaan Pendidikan tinggi. Artinya, mulai dari aset, sumber daya, dan tata kelola, maupun menyangkut infrastruktur pendidikan dititikberatkan pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam konteks ini, tata kelola pemerintahan menganut sistem desentralisasi dalam bentuk pembantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Said, 2015; Siswantari, 2019; Widyastuti, dkk, 2020).
Namun  perubahan  terjadi  secara  mendasar  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  memuat  ketentuan  bahwa  pemerintah  kabupaten/kota  hanya menanggung urusan pendidikan di tingkatan pendidikan menengah pertama ke bawah. Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah membagi urusan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disebut dengan urusan pemerintah konkuren ( Samad & Anas, 2017; Budi, 2017; Damayanti, 2017; Ngongira & Iriani, 2020) .
Baik  UU  22/1999,  UU  32/2004,  maupun  UU  23/2014  sama-sama  menganut  sistem  pembagian kewenangan  pendidikan.  Pada  UU  22/1999  dan  UU  32/2004,  pemerintah  pusat  memberikan  kewenangan otonom untuk jenjang SMA/K kepada pemerintah kabupaten/kota, namun pada UU 23/2014 pemerintah pusat menarik  kewenangan  pengelolaan  SMA/K  kepada  pemerintah  provinsi  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  di daerah. Pasal 404 UU No. 23/2014 menyatakan bahwa pengalihan kewenangan dilakukan selambat-lambatnya 2  tahun.  Ketentuan  lebih  lanjut  kemudian  dituangkan  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  No. 120/253/S4 tentang penyelesaian secara seksama pengalihan kewenangan tersebut.
Pendidikan adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib, namun konkuren. Urusan konkuren itu kemudian dibagi lagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa  urusan  pendidikan  di  bidang  menengah  atas  yang  sebelumnya  diserahkan  kepada  kabupaten/kota, menjadi  beralih  ke  pemerintah  provinsi,  sementara  kabupaten/kota  diserahi  urusan  pendidikan  menengah pertama ke bawah. Hal ini sejalan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota  dimana  sistem  otonomi  daerah  diterapkan  secara  berjenjang  sesuai  dengan  kebijakan pemerintah  pusat  pada  undang-undang  yang  berlaku.  Konsekuensinya,  urusan  pendidikan  di  tingkatan pendidikan menengah atas, dalam hal ini SMA/K menjadi tanggung jawab otonom pemerintah provinsi. Dalam Undang-Undang  tersebut,  disebutkan  bahwa  proses  pengalihan  kewenangan  dan  urusan  dari  pemerintah kabupaten/kota  ke  provinsi  harus  dilaksanakan  selambat-lambatnya  2  tahun  sejak  diundangkan.  Artinya, selambat-lambatnya  tahun  2016,  proses  pengalihan  kewenangan  tersebut  harus  dilakukan.  Transfer kewenangan Pendidikan Menengah Atas menjadi substansi mendasar dari pergeseran ke UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Surat Edaran Mendagri No. 120/253/S4 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kemudian mengatur lebih lanjut tentang bagaimana serah terima aset tersebut dilaksanakan.
Persoalan  kemudian  mengemuka  segera  setelah  peraturan  itu  diterbitkan  karena  menimbulkan  dampak besar dalam sistem pengelolaan satuan pendidikan SMA/K (Tiana, dkk., 2017; Satya, 2019; Nugroho, 2017; Habibi,  2017;  Sumarsyah,  dkk.,  2021;  Herawati,  2014;  Iskandar,  2020;  Prasetyo,  2017).  Pengalihan kewenangan ini melibatkan banyak urusan, selain soal transfer hak dan kewajiban yang juga berpindah dari pemerintah  pusat  ke  pemerintah  provinsi  dan  dari  pemerintah  kabupaten/kota  ke  pemerintah  provinsi. Pemerintah  daerah  di  tingkatan  kabupaten/kota  menghadapi  beberapa  dilema  mendasar.  Dilema  tersebut menyangkut soal tata kelola aset, kepegawaian, kelembagaan, anggaran, dan kewenangan kewilayahan. Jika ditilik dari maksud dan tujuannya, sebenarnya pengalihan kewenangan ini memiliki urgensi yang signifikan, yakni  mendorong  pemerataan  pemerintah  melalui  pengelolaan  yang  terstandardisasi  di  tingkat  pemerintah provinsi. Pengelolaan kewenangan  SMA/K  selama  ini  bertumpu di kabupaten/kota  sehingga  standard  mutu guru, distribusi guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta kualitas pendidikan relatif beragam. Ditariknya  kewenangan  ke  tingkat  provinsi  sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah  pusat  menunjukkan
bahwa pemerataan dan perhatian pemerintah pusat dapat lebih dioptimalkan.
Di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  pengalihan  kewenangan  SMA/K  juga  menemui  beberapa persoalan. Dari sisi usia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi baru yang memekarkan diri dari Sumatera Selatan. Bangka Belitung juga adalah satu dari sedikit provinsi yang berbentuk kepulauan dengan bentangan yang luas dan memiliki lebih kurang 256 buah pulau. Beberapa permasalahan yang menjadi gambaran awal bahwa proses pengalihan kewenangan umumnya berfokus pada aspek aset dan sumber daya manusia. Aset dalam hal ini lebih menyangkut inventaris yang diserah-terimakan seperti lahan dan bangunan, sementara aspek sumber daya manusia lebih menyangkut pada tenaga guru dan staf kependidikan.
Studi ini akan mengevaluasi kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/K dengan fokus pada aspek  sumberdaya  manusia  sehingga  akan  diperoleh  temuan  baru  yang  akan  berkontribusi  secara  teoritik maupun  praktis  bagi  keilmuan  administrasi  publik.  Sebagai  bagian  dari  kebijakan  publik  tentu  urusan pemerintahan  bidang pendidikan  menjadi  urusan  publik  (Leo, 2008; Akbar  &  Mohi,  2018;  Anggara,  2014) yang menarik untuk dievaluasi setiap kebijakannya.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif ( descriptive research ), yaitu dimaksudkan untuk pengukuran  yang  cermat  terhadap  penomena  sosial  tertentu.  Menurut  Singarimbun  (1989:4),  penelitian deskriptif  dimaksudkan  untuk  mengembangkan  konsep  dan  menghimpun  fakta  tetapi  tidak  melakukan pengujian hipotesis. Adapun Nawawi (1998:63) menyatakan metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan  atau  obyek  yang  diteliti,  seperti  individu,  lembaga, masyarakat dan lain-lain, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ dan Provinsi, Badan Pengelola Kepagawaian Daerah, dan Sekolah SMA/K yang menjadi sumber informasi. Data primer diperoleh langsung melalui  wawancara  dengan  informan.  Adapun  teknik  penentuan  informannya  adalah purposive  sampling , yakni  penentuan  informan  berdasarkan  kriteria  tertentu,  yakni  mereka  yang  terlibat  sebagai stakeholders pendidikan dan praktisi pendidikan. Dalam penelitian ini, informan yang digunakan sebagai sumber informasi adalah  Unsur  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  Unsur  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Kota, Kepala Sekolah, Guru, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung.  Adapun  data  sekunder  diperoleh  dari  literatur  berupa  buku-buku  laporan,  dokumen- dokumen,  hasil  penelitian  dan  sumber  lain  yang  memiliki  relevansi  dengan  permasalahan  penelitian  yang diangkat secara tidak langsung berasal dari objek penelitian.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (1) Wawancara, yakni mengikuti Moleong (2000:135) bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu  pewawancara  (interviewer)  yang  mengajukan  pertanyaan  dan  terwawancara  (interview)  yang memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  itu.  Wawancara  dilakukan  secara  bebas  dan  mendalam,  yaitu  berupa dialog atau tanya jawab kepada narasumber yang dalam ini adalah pegawai atau pejabat instansi terkait serta mayarakat untuk mendapatkan data primer. Sedangkan alat yang digunakan untuk menggali informasi adalah dengan inteview  guide ,  yaitu  daftar  pertanyaan  yang  ditujukan  pada  pelaksana  program  untuk  mendapat informasi yang dibutuhkan; (2) Observasi, yaitu cara mengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi. Peristiwa keadaan atau situasi ini dapat dibuat dan dapat pula  yang  sebenarnya.  Menurut  Sugiyono  (2010:81),  dalam  penelitian  kualitatif,  teknik  pengumpulan  data yang utama adalah observasi dan wawancara. Dalam praktiknya, kedua metode tersebut dapat digunakan untuk mengobservasi  kondisi  sekolah,  khususnya  kondisi  aset  yang  menjadi  masalah  dalam  proses  pengalihan kewenangan  pengelolaan;  dan  (3)  Dokumentasi,  yakni  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  meneliti dokumen-dokumen yang relevan. Penulis melakukannya dengan cara membaca literatur melalui media cetak maupun  elektronik  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini,  dokumen  yang  akan  dikaji menyangkut  dokumen  aset,  dokumen  sumber  daya  manusia,  dan  regulasi  di  tingkat  daerah.  Dokumen- dokumen dimaksud akan didapatkan dari sekolah, badan kepegawaian, badan keuangan daerah, serta dari biro hukum pemerintah daerah dan dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi.

## 3. Hasil dan Pembahasan
a. Kebijakan pengalihan kewenangan SMA/K
Ada  3  undang-undang  yang  terkait  dengan  pengaturan  kebijakan  pembagian  kewenangan  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu sektor yang terdampak adalah pada sektor pendidikan, terutama yang mengatur mengenai kebijakan pengelolaan pendidikan pada satuan Pendidikan Menengah Atas.
Kewenangan pengelolaan SMA/K dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Tentu saja hal ini seiring
dengan proses untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan SMA/K sesuai dengan wewenang yang dianggap paling tepat. Pengelolaan kewenangan untuk pendidikan sampai ke jenjang SMP diberikan kepada pemerintah  kabupaten/kota,  sementara  pengelolaan  untuk  SMA/K  diberikan  kepada  pemerintah  provinsi. Adapun kewenangan pengaturan pendidikan tinggi diserahkan kepada pemerintah pusat.
Sebagai implikasinya, maka praktis berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, diberikan batas waktu 2 tahun untuk  melakukan  proses  pengalihan  dari  kabupaten/kota  ke  pemerintah  provinsi  untuk  jenjang  pendidikan SMA/K.  konsekuensinya,  terjadi  mobilitas  yang  luar  biasa  dari  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  ke pemerintah provinsi yang ditandai dengan proses administrasi dan pengalihan semua sumber daya, termasuk pembebanan terhadap pemerintah provinsi.
Merespon perkembangan tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mematuhi ketentuan dimaksud,  terutama  setelah  terbitnya  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  No.  120/253/S4  tentang penyelesaian  secara  seksama  pengalihan  kewenangan  tersebut.  Koordinasi  dan  persiapan  pengalihan kewenangan  dilakukan  oleh  tim  dari  Dinas  Pendidikan  Provinsi,  bekerjasama  dengan  Badan  Kepegawaian Daerah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  Badan Keuangan  Daerah  selalu  penerima  dampak  keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku perencana pembangunan.
Berdasarkan data lapangan, terdapat  total 121 sekolah SMA/K yang dialihkan selama proses dua tahun tersebut. Secara umum penyerahan kewenangan berlangsung secara administratif dengan lebih kurang 50.126 siswa yang ikut diserahterimakan dengan jumlah Guru PNS 1.599, staf PNS 155, Guru honor 1.446, dan staf honor 693.
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pemerintah pusat tetap mengucurkan anggaran untuk pengelolaan SMA/K dengan jumlah yang terus meningkat, namun juga terdapat pembebanan anggaran yang mengalir dari pemerintah provinsi untuk pengelolaan tersebut dengan yang cukup besar, yakni 74.079.696.000 pada tahun pertama pengalihan, dan pada tahun 2021 menjadi 29. 237.370.518.
Berdasarkan  data  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan  pengelolaan  SMA/K  yang  diberikan  pada pemerintah  provinsi  telah  dijalankan  dengan  baik  pada  proses  implementasinya  meski  terdapat  beberapa catatan  mendasar.  Menurut  Des,  beberapa  persoalan  yang  muncul  adalah  soal  kepemilikan  aset  dan riwayatnya,  Sumber  Daya  Manusia  yang  banyak,  kesiapan  pemerintah  provinsi,  dan  hal  lain  adalah  soal anggaran. Sementara itu, BU, salah satu guru dan Ed, salah satu mantan kepala dinas pendidikan mengatakan bahwa soal aset adalah masalah paling besar dalam pengalihan kewenangan tersebut.
Meski  demikian,  secara  statistik,  pengalihan kewenangan  telah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan dalam UU.  Semua  sekolah  pada  jenjang  SMA/K  telah  berpindah  tangan  ke  pemerintah  provinsi  dalam  dua  tahun batas waktu yang diberikan oleh Mendagri. Hal ini menandakan bahwa kebijakan yang diambil melalui UU telah berhasil dijalankan dengan baik, sekurang-kurangnya dari sisi mayoritas pengelolaan berupa pindahnya tata kelola.

## b. Faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  pengelolaan  pasca  pengalihan  kewenangan,  serta  peran pemerintah
Proses  pengalihan  kewenangan  pengelolaan  SMA/K  dari  kabupaten/kota  ke  Pemerintah  Provinsi  telah dilaksanakan,  namun  demikian  tentu  terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses  tersebut.  Temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa setidaknya ada 2 faktor utama yang mempengaruhi proses pengalihan kewenangan dimaksud, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat.
Adapun faktor pendukung pengalihan kewenangan berdasarkan temuan di lapangan adalah (1) Tidak ada resistensi dari stakeholders pendidikan, (2) Kesempatan pemerataan pendidikan, (3) Peningkatan kesejahteraan guru  dan  staf,  (4)  Peningkatan  kesempatan  promosi,  (5)  Peluang  peningkatan  sinergi  antarsekolah,  (6) Standardisasi layanan pendidikan. Sementara faktor penghambat adalah  (1) Perubahan mindset pemerataan, (2) Ego kedaerahan, (3) Proses koordinasi lebih jauh, (4) Kesenjangan dengan sekolah swasta meningkat, (5) Banyak masalah pada aset sekolah, (6) Meningkatnya beban anggaran pemerintah provinsi Sementara  itu,  penulis  juga  menemukan  bawah  pemerintah  telah  berperan  penting  dalam  penyelesaian hambatan pengalihan, antara lain lain melalui (1) Akomodasi relokasi SDM, (2) Mutasi, Promosi, dan Demosi, (3) Pembentukan UPTD Cabdin, (4) Penguatan forum-forum pendidikan, (5) Pengaturan zonasi sekolah dan Jalur Alternatif Penerimaan Siswa, dan (6) Peningkatan intensitas koordinasi .

## c. Perspektif Teoritik dalam Evaluasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan
Berdasarkan  temuan  dalam  pembahasan  sebelumnya,  penulis  menggunakan  kategori  evaluasi  kebijakan sebagaimana  dipaparkan  oleh  William  Dunn  (2003)  yang  terdiri  atas  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Adapun perspektif dimaksud diuraikan berdasarkan kategori evaluasi dimaksud sebagai berikut :
1) Efektivitas
Dalam konteks penelitian ini, tujuan untuk mengalihkan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke  pemerintah  provinsi  adalah  mendorong  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  terhadap  pendidikan  di daerah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, pemerintah provinsi adalah jelmaan dari pemerintah pusat di daerah yang bertugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. Sebelum  pengalihan, beban  urusan  wajib  pemerintah  pusat  sebagian  besar  ditanggung  oleh  pemerintah kabupaten/kota, yakni dari SMA/K sampai ke tingkatan Pendidikan Anak Usia Dini. Hanya kewenangan pendidikan tinggi yang menjadi bagian dari urusan wajib langsung pemerintah pusat.
Dengan pengalihan kewenangan ini, pemerintah pusat telah secara efektif melaksanakan fungsi urusan wajib  di  bidang  pendidikan,  sekaligus  mengambil  jalan  tengah  dengan  tidak  langsung  mengambil  dan menarik  kewenangan  itu  ke  pemerintah  pusat.  Jalan  tengah  dengan  memberikan  kewenangan  ke pemerintah pusat adalah jalan yang dianggap efektif karena pada satu sisi mengurangi beban pendidikan pemerintah  kabupaten/kota  dan  di  sisi  lain  memberi  tanggung  jawab  lebih  kepada  pemerintah  provinsi yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah.
Di sisi lain, kebijakan pengalihan kewenangan ini dipandang efektif karena berdasarkan UU Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  memberi  batasan  waktu  2  tahun  kepada  pemerintah daerah  untuk  memindahkan  kewenangan  tersebut  telah  efektif  dijalankan  karena  semua  SMA/K  telah dipindahkan kewenangannya ke pemerintah provinsi secara tepat waktu. Artinya, kebijakan dalam UU ini telah  dijalankan  dengan  efektif.  Turunan  peraturan  dalam  bentuk  edaran  Menteri  Dalam  Negeri 120/253/S4 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  menjadi  kebijakan  efektif  dalam  melaksanakan pengalihan kewenangan tersebut.
Dengan  mengacu  pada  prinsip  efektivitas  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa pengalihan  kewenangan  ini  telah  efektif  menjawab  tujuan  organisasi  pemerintahan,  termasuk  tujuan diterbitkannya  berbagai  aturan  yang  mengatur  tentang  proses  pengalihan  kewenangan  tersebut.  Namun demikian, masih ada masalah yang muncul, yakni soal pengalihan aset yang belum semua selesai, namun secara  umum  semua  sekolah  telah  beralih  kewenangannya.  Catatan  atas  proses  pengalihan  yang  belum selesai  pada  dasarnya  diselesaikan  sambil  berjalan  sesuai  dengan  kasus  yang  terjadi  secara  parsial  dan tidak menghambat proses pengelolaan penuh oleh pemerintah provinsi. Sampai saat ini masih ada beberapa sekolah yang asetnya belum selesai dengan beberapa variasi masalah, antara lain adalah soal sertifikasi tanah.  Dapat disimpulkan  bahwa  pengalihan kewenangan  ini  efektif  dari  sisi  pencapaian  tujuan dengan catatan bahwa ada masalah pada persoalan aset.

## 2) Efisiensi
Dalam konteks penelitian ini, efisiensi dikaitkan dengan biaya yang harus dikeluarkan ketika kebijakan pengalihan  kewenangan  diterbitkan.  Hal  lain  yang  terkait  dengan  efisiensi  adalah  soal  dukungan  dan tantangan yang muncul, terutama karena dikaitkan dengan upaya yang dilakukan dalam proses penilaian efisiensi  tersebut.  Dari  sisi  pembiayaan,  setidaknya  peneliti  mengidentifikasi  dua  hal  penting  yang menunjukkan  bahwa  terjadi  efisiensi  anggaran  dalam  rangka  mengimplementasikan  pengalihan kewenangan tersebut.
Pertama  adalah  terkait  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  provinsi  dalam  pengalihan kewenangan dimaksud. Sesuai dengan ketentuan bahwa proses pengalihan kewenangan dibatasi maksimal dua  tahun.  Selama  proses  tersebut,  pemerintah  provinsi  melalui  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  nyaris  tidak  mengeluarkan  biaya,  selain  karena  tidak  dianggarkan  sejak  awal,  tidak diprediksi juga berapa biaya yang harus keluar selama proses tersebut. Penuturan informan Yuyun, bahwa biaya yang dikeluarkan relatif kecil karena hanya terkait dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang berarti hanya mendapatkan uang harian. Tidak ada biaya tim yang muncul karena memang tidak ada anggaran yang dialokasikan pemerintah provinsi sejak awal. Bagi Yuyun, hal ini justru menyulitkan karena akhirnya  begitu  efisiennya  sampai  anggaran  nyaris  tidak  memungkinkannya  dilakukan  pendataan, terutama soal aset. Namun karena menyangkut perintah UU, maka proses pendataan tetap harus dilakukan oleh dinas-dinas yang terkait. Adapun dari pihak kabupaten/kota juga tidak ada pembiayaan khusus karena pada dasarnya mereka berada dalam posisi pasif mengingat pemerintah provinsilah yang menjadi leading sector  terhadap  proses  pengalihan  ini.  Imam,  salah  satu  kepala  sekolah  yang  menjadi  informan  juga menuturkan bahwa biaya relatif tidak besar karena hanya menyedot untuk biaya bahan bakar bolak-balik mengantar berkas di dinas-dinas terkait. Menurutnya, biaya itu tidak seberapa dan dianggap sebagai proses administrasi biasa.
Kedua, pembiayaan dalam hal ini terkait dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang  harus  ditanggung  oleh  pemerintah  provinsi  sebagai  akibat  pengalihan  tersebut.  Memang  terjadi lonjakan anggaran, yakni mencapai 74.079.696.000 pada tahun pertama pengalihan, dan pada tahun 2021 menjadi  29.  237.370.518.  Jika  diperhatikan,  terjadi  pengurangan  yang  siginfikan  dari  tahun  ke  tahun mengingat kebutuhan sebagian besar sudah terpenuhi pada tahun-tahun awal pengalihan, antara lain karena menyangkut  soal  dukungan  fasilitas.  Sementara  pengeluaran  rutin  umumnya  untuk  kepentingan pembayaran biaya operasional dan honor untuk guru dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara (ASN). Biaya yang dikeluarkan tentu saja terkait dengan meningkatnya kewenangan pemerintah provinsi dan  sekaligus  melepaskan  beban  besar  dari  setiap  kabupaten/kota.  sementara  itu,  jika  diperhatikan  data dari  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung,  justru  anggaran dari  pusat  meningkat dari tahun ke tahun, yakni pada tahun pertama pengalihan sebesar 74.079.696.00 menjadi 82.777.053.256 pada tahun 2021. Artinya, pemerintah pusat tidak hanya mengalihkan kewenangan, namun juga memberikan dukungan pendanaan yang sepadan.
Ditinjau dari sisi perhitungan dukungan dan hambatan, peneliti telah mengidentifikasi bahwa ada 6 faktor pendukung dan ada 6 faktor penghambat. Keenam faktor pendukung tersebut adalah (a) Tidak ada resistensi  dari  stakeholders  pendidikan;  (b)  Kesempatan  pemerataan  pendidikan;  (c)  Peningkatan kesejahteraan  guru  dan  staf;  (d)  Peningkatan  kesempatan  promosi;  (e)  Peluang  peningkatan  sinergi antarsekolah; dan (g) Standardisasi layanan pendidikan. Adapun dari sisi hambatan adalah (a) Perubahan mindset  pemerataan;  (b)  Ego  kedaerahan;  (c)  Proses  koordinasi  lebih  jauh;  (d)  Kesenjangan  dengan sekolah swasta meningkat; (e) Banyak masalah pada aset sekolah, dan (f) Meningkatnya beban anggaran pemerintah provinsi
Jika demikian, maka dapat dikatakan bahwa pengalihan kewenangan ini telah berjalan efisien karena biaya proses pengalihan sedikit, lalu pendanaan dari pemerintah provinsi semakin berkurang dari tahun ke tahun  sementara  dari  pusat  justru  meningkat  di  tengah  kondisi  bahwa  beban  anggaran  pemerintah kabupaten/kota  yang  kewenangannya  diambil  justru  hilang.  Memang  ada  pembebanan  anggaran  yang lebih banyak dari pemerintah provinsi, namun hal ini dianggap sebagai konsekuensi tugas pemerintahan yang diamanatkan oleh UU. Namun terdapat persoalan biaya non-moneter yang seimbang antara dukungan dan  hambatan  dalam  proses  pengalihan  tersebut.  Dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  pengalihan kewenangan ini efisien dari sisi biaya moneter, namun berimbang dari sisi biaya non-moneter.
3) Kecukupan
Dalam  konteks  penelitian  ini,  peneliti  mengasumsikan  bahwa  berbagai  permasalahan  yang  telah muncul dicari alernatif penyelesaiannya sehingga diharapkan dapat mencapai kepuasan hasil yang cukup. Beberapa  masalah  yang  muncul  dicarikan  jalan  keluarnya  sehingga  mencapai  batas  toleransi  kepuasan
yang  tinggi  ketika  tidak  ada  lagi  masalah.  Artinya,  ketika  tidak  ada  masalah,  maka  kecukupan  akan terpenuhi. Oleh karena itu, penting bagi peneliti melihat aspek kecukupan dari upaya untuk menyelesaikan masalah sehingga capaian hasil yang tinggi dapat terpenuhi.
Setidaknya  peneliti  menemukan  6  alternatif  penyelesaian  masalah  yang  diambil  oleh  pemerintah provinsi yang menandakan bahwa ada upaya untuk mencari alternatif dalam penyelesaian masalah untuk mendapatkan prinsip kecukupan yang  tinggi. Adapun keenam penyelesaian masalah tersebut adalah (a) Akomodasi  relokasi  SDM;  (b)  Mutasi,  Promosi,  dan  Demosi;  (c)  Pembentukan  UPTD  Cabdin;  (d) Penguatan forum-forum pendidikan; (e) Pengaturan zonasi sekolah dan Jalur Alternatif Penerimaan Siswa Baru; dan (f) Peningkatan intensitas koordinasi.
Berdasarkan temuan di atas, proses pengalihan kewenangan pengelolaan sekolah masih memunculkan persoalan  yang  mempengaruhi  prinsip  kecukupan,  yakni  ditemukannya  faktor  penghambat.  Peneliti mengidentifikasi  6  masalah  sebagaimana  dikemukakan  pada  bagian  sebelumnya.  Namun  solusi  yang diambil  telah  menunjukkan  bahwa  masalah  tersebut  telah  berhasil  diatasi.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengalihan kewenangan ini telah memenuhi prinsip kecukupan.

## 4) Pemerataan
Pada penelitian ini, prinsip pemerataan setidaknya dilihat pada beberapa aspek. Pertama adalah pada aspek  perlakuan  antara  satu  sekolah  dengan  sekolah  lain  dalam  kabupaten/kota  yang  berbeda.  Dengan rujukan  aturan  yang  sama,  proses  pengalihan  kewenangan  berjalan  bersamaan  diantara  semua  sekolah. Terdapat 67 SMA dan 54 SMK yang dialihkan kewenangannya selama masa dua tahun alokasi waktu yang diberikan. Tidak ada sekolah yang tertunda proses pengalihan kewenangannya menandakan bahwa aspek pemerataan berjalan dengan baik.
Kedua, aspek pemerataan dianalisis dari perspektif pembagian alokasi bantuan dana provinsi, secara umum juga mengalami pemerataan berdasarkan jumlah sekolah yang ada di suatu kabupaten/kota. Pada dasarnya  alokasi  anggaran  terdistribusi  dengan  baik  karena  telah  ada  rumus  ketentuan  jumlah  murid sebagai salah satu pertimbangan.
Pada aspek pemerataan SDM, secara umum telah dilakukan promosi dan demosi secara proporsional, namun  memang  lebih  fokus  pada  proses  promosi,  sementara  mutasi  dalam  rangka  proses  penyegaran relatif  tidak  dilakukan  secara  optimal  mengingat  para  guru  dan  tenaga  kependidikan  yang  dialihkan sebagian  besar  tetap  bekerja  di  sekolah  awal  mereka.  Jikapun  ada  mutasi,  lebih  karena  pertimbangan mutasi dan demosi.
Dengan  kondisi  demikian,  maka  proses  pemerataan  dari  sisi  SDM  dan  tentu  saja  dukungan  fasilitas tertentu akan tidak jauh berbeda karena secara lokus memang tidak ada perubahan terhadap SMA/K yang dialihkan.  Pada  dimensi  ini,  proses  pemerataan  telah  berjalan,  namun  tidak  secara  signifikan  lantaran dikhawatirkan  menimbulkan  gejolak  yang  besar.  Dengan  kondisi  Bangka  Belitung  yang  berbentuk kepulauan,  kiranya  persoalan  pemerataan  masih  menjadi  persoalan  karena  banyak  sekolah  yang  berada dalam  wilayah  kepulauan dan  masih  jauh dari  akses  utama.  Dengan  proses  distribusi  SDM  yang  fokus pada proses mutasi dan cenderung meneruskan penempatan pada masa sebelum pengalihan, maka tujuan distribusi tidak maksimal. Dapat disimpulkan bahwa pemerataan berjalan pada aspek proses pengalihan dan dukungan fasilitas, namun dari sisi SDM baru fokus pada proses promosi dan demosi, belum mutasi secara massif.
5) Responsivitas
Responsivitas dalam suatu evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (1981) adalah suatu penilaian yang diberikan  oleh  para stakeholders terkait  dengan  kepuasan  atas  harapan  mereka  pada  suatu  kebijakan. Responsivitas  dalam  hal  ini  akan  terlihat  dari  bagaimana  tanggapan  berbagai  pihak  terhadap  suatu kebijakan  yang  mencerminan  preferensi  nilai-nilai  suatu  kelompok  masyarakat.  Selain  itu,  prinsip responsivitas juga adalah cerminan dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  responsivitas  dikaitkan  dengan bagaimana  tanggapan para  pihak  yang terkait terhadap proses pengalihan kewenangan SMA/K dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Kata kunci dari proses ini adalah apakah proses ini memenuhi harapan semua pihak yang terlibat atau tidak. Berdasarkan pemetaan di lapangan, peneliti  menemukan setidaknya ada dua kelompok yang cenderung memberi respon yang berbeda dari sisi responsivitas.
Pertama adalah kelompok yang menjadi objek pengalihan secara langsung, yakni pihak sekolah, siswa, dan  para  orangtua.  Secara  umum,  pihak  sekolah,  seperti  kepala  sekolah  dan  guru  merasa  puas  dengan proses pengalihan ini karena banyak aspek yang selama ini menjadi kendala, namun dapat diatasi dengan
bergabungnya mereka ke pemerintah provinsi. Beberapa hal yang direspon sangat positif antara lain adalah dukungan  sarana  dan  prasarana  yang  lebih  merata  dan  dukungan  bagi  guru  dan  tenaga  kependidikan honorer yang akhirnya mendapatkan gaji lebih memadai ketimbang mereka berada di bawah pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Hal ini terlihat dari wawancara beberapa kepala sekolah dan guru yang menjadi  informan  dalam  penelitian  ini.  Rata-rata  para  informan  dari  pihak  sekolah  menyatakan  rasa syukurnya  ketika  pengalihan  justru  terjadi  karena  dianggap  menjawab  banyak  hal  soal  pemerataan pendidikan.
Namun pihak kedua yang diidentifikasi sebagai pihak pemerintah daerah cenderung memberi catatan bahwa pengalihan ini justru membebani anggaran dan proses awalnya berjalan dengan beberapa kendala, antara  lain  soal  dukungan  anggaran  saat  proses  pencatatan  pengalihan  dan  menyangkut  soal  aset  yang ternyata tidak selesai begitu saja. Informan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merasa bahwa pengalihan ini telah secara nyata menambah anggaran pemerintah daerah sementara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri cenderung mengalami defisit anggaran dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari pihak Dinas Pendidikan berasumsi bahwa pengalihan ini adalah konsekuensi dan karenanya tidak jadi masalah, namun memang dianggap menambah pekerjaan pemerintah provinsi sendiri.
Berdasarkan analisis di  atas, dapat disimpulkan bahwa dari aspek responsivitas, terhadap  setidaknya dua  kelompok  yang  memberikan  tanggapan  relatif  berbeda,  yakni  kelompok  sekolah  cenderung menyatakan  kepuasan,  sementara  kelompok  pemerintah  daerah  cenderung  mengganggap  ada  beban tambahan yang dirasakan oleh mereka, walaupun memang hal ini dianggap sebagai konsekuensi dari tugas pemerintahan dari pusat Dari sisi responsivitas, pengalihan kewenangan ini dipandang responsif dengan catatan bahwa tidak semua pihak merasa puas.
6) Ketepatan
Dunn (1981) mengatakan bahwa prinsip ketepatan dikaitkan dengan kelayakan substansi dari sebuah kebijakan.  Kriteria  kelayakan  digunakan  untuk  menyeleksi  beberapa  alternatif  kebijakan  yang  berguna untuk menentukan apakah sebuah kebijakan telah mencapai tujuan atau tidak. Ketepatan ( appropriateness ) dapat juga dinilai dengan cara melihat keberhasilan hal-hal yang lebih mayoritas dari sekedar kebijakan tunggal yang diambil. Menimbang berbagai dampak dan aspek keberhasilan secara umum adalah indikator dari ketepatan.
Dalam konteks penelitian ini, prinsip ketepatan akan dikaitkan dengan tujuan substantif dari kebijakan ini, yakni apakah kebijakan pengalihan kewenangan ini telah mendorong peningkatan kualitas pendidikan atau  tidak.  Melihat  peningkatan kualitas  tentu  dengan mengamati  bagaimana  tanggapan  berbagai  pihak dikaitkan dengan tujuan utama dari pengalihan.
Dukungan atas pengalihan  pengelolaan SMA?K  dipandang telah mendorong pemerataan pendidikan yang  menjadi  salah  satu  dari  tujuan  utama  kebijakan.  Pemerataan  dalam  konteks  sarana  prasaran pendidikan dan pemerataan SDM adalah dua kata kunci yang menurut hemat peneliti menjadi substansi utama pengalihan. Dengan pemerataan sarana prasarana dan SDM ini, dipastikan bahwa pendidikan akan semakin meningkat kualitasnya. Terlepas dari catatan bahwa terdapat beberapa kendala kecil yang muncul, kebijakan pengalihan kewenangan ini dipandang berhasil dari indikator utama dalam konteks pemerataan.
Seperti dikatakan oleh Dunn (1981) bahwa kriteria ketetapan kebijakan, terlepas adanya aspek negatif dan positif, harus mampu menghadirkan alternatif tujuan yang lebih substansial sehingga suatu kebijakan dapat berjalan lebih dinamis. Dengan melihat bahwa kriteria lain telah menunjukkan posisi yang relatif dominan  menunjang  keberhasilan,  dengan  beberapa  catatan,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengalihan kewenangan ini dinilai memenuhi aspek ketepatan.

## 4. Kesimpulan
Studi  ini  berangkat  dari  keinginan  untuk  mengetahui  bagaimana  kebijakan  pengalihan  kewenangan  ini berjalan, mulai dari proses pengalihan sampai pada proses pengelolaannya. Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian setidaknya menyimpulkan beberapa hal.
Pertama ,  pengalihan  kewenangan  pengelolaan  SMA/K  dari  pemerintah  kabupaten/kota  ke  pemerintah provinsi telah berjalan dengan baik ditandai dengan telah beralihnya semua kewenangan pengelolaan SMA/K dari  pemerintah  kabupaten/kota  ke  pemerintah  provinsi  tanpa  terkecuali. Kedua ,  penelitian  ini  menemukan setidak dua faktor utama dalam proses pengalihan kewenangan tersebut, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Dari sisi faktor pendukung antara lain ditemukan bahwa tidak adanya resistensi dari stakeholders pendidikan mendorong berjalannya proses pengalihan kewenangan dengan baik. Pengalihan kewenangan juga menjadi bagian dari proses untuk mendorong pemerataan pendidikan, peluang peningkatan kesejahteraan guru, dan peluang peningkatan promosi SDM bagi para guru dan tenaga kependidikan. Pengalihan kewenangan ini
juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan sinergi antarsekolah serta mendorong terciptanya strandardisasi pelayanan, khususnya di bidang pendidikan. Sementara itu, dari sisi penghambat, ditemukan beberapa faktor penghambat,  antara  lain  perubahan mindset pemerataan  yang  masih  perlu  upaya  untuk  ditanamkan,  masih adanya ego kedaerahan yang muncul sebagai akibat dari lokasi sekolah di kabupaten/kota dengan kewenangan di  pemerintah  provinsi,  proses  koordinasi  menjadi  lebih  jauh,  kesenjangan  dengan  sekolah  swasta  yang semakin meningkat seiring menguatnya dukungan dari pemerintah provinsi ke sekolah-sekolah negeri, masih adanya masalah pada aset yang belum tuntas, serta meningkatnya beban anggaran pemerintah pusat sebagai konsekuensi dari pengalihan kewenangan.
Ketiga ,  dalam  rangka  mengatasi  hambatan  yang  muncul  serta  memanfaatkan  dukungan  yang  tersedia, pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah telah mengambil beberapa peran penting. Pemerintah provinsi telah melakukan akomodasi terhadap relokasi SDM yang berada di pemerintah kabupaten/kota  sebelumnya  sehingga  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan  dari  sisi  SDM.  Pemerintah  juga berpeluang  melakukan  promosi,  mutasi,  dan  demosi  dalam  rangka  mendorong  pemerataan  SDM. Pembentukan  UPTD  Cabdin pendidikan  juga  telah  dilakukan dalam  rangka  mendekatkan proses  pelayanan kepada  para  stakeholders,  selain  juga  dilakukan  penguatan  forum-forum  pendidikan  seperti  PGRI,  MKSS, MGMP,  dan  Dewan  Pendidikan.  Hal  lain  dari  peran  pemerintah  cukup  penting  adalah  mengatur  zonasi pendidikan dalam penerimaan siswa baru dalam rangka mengatasi masalah penerimaan siswa baru. Terakhir, pemerintah provinsi juga mengintensifkan koordinasi melalu berbagai saluran yang tersedia.
Berdasarkan  telaah  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  kriteria  evaluasi  kebijakan  sebagaimana dikemukakan oleh William Dunn, dapat disimpulkan bahwa dari sisi efektivitas, pengalihan ini telah berjalan dengan  efektif  karena  telah  menjawab  kebutuhan  pengalihan  yakni  untuk  membagi  kewenangan  dan memperkuat  peran  pemerintah  pusat  di  bidang  pendidikan,  meski  ada  catatan  dari  sisi  aset.  Pengalihan kewenangan  ini  juga  berjalan  efisien  karena  biaya  pengalihan  tidak  signifikan  dan  tetap  ada  dukungan anggaran dari pemerintah pusat, meski sebagai konsekuensi ada juga anggaran dari pemerintah provinsi yang terbebani, selain juga catatan yang bersifat non-moneter dari sisi hambatan. Adapun dari kriteria kecukupan, kebijakan  pengalihan  kewenangan  ini  juga  memenuhi  kecukupan  karena  ketika  ada  hambatan,  pemerintah provinsi  telah  mengambil  langkah-langkah  untuk  penyelesaian.  Sementara  itu,  berdasarkan  kriteria pemerataan, pengalihan ini telah mendorong proses pemerataan dari aspek sarana dan prasarana serta peluang untuk melakukan promosi, mutasi, dan demosi guru dan tenaga kependidikan, meski catatannya adalah bahwa proses yang masih berjalan untuk kepentingan promosi, belum mutasi yang massif mengingat sebagian besar SDM  yang  ada  di  kabupaten/kota  tetap  berada  di  sekolah  asal  masing-masing.  Dari  sisi  responsivitas, ditemukan  bahwa  secara  umum  pengalihan  kewenangan  ini  disambut  dengan  baik  oleh stakeholders pendidikan,  terutama  pihak  sekolah,  namun  menjadi  catatan  bagi  pemerintah  provinsi  karena  adanya pembebanan  anggaran  yang  meningkat  sebagai  konsekuensi  dari  tugas  pemerintahan.  Terakhir,  dari  sisi ketepatan,  pengalihan  kewenangan  ini  telah  dianggap  layak  karena  kebijakan  ini  secara  substansi  telah mendorong perubahan ke arah yang lebih baik, diantaranya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang menjadi tujuan utama dari kebijakan.

## 7. Daftar Pustaka
Artikel : Budi, M.W.K. (2017). Kebijakan Publik Menghadapi Tantangan (Pengalihan Kewenangan SMA dan SMK ke Provinsi di Kota Metro , Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora. https://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/1243/pdf Damayanti, S.N. (2017). Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah ,  Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen  Publik,  Vol.  5,  No.  3. https://repository.unair.ac.id/67673/
Yogyakarta; Gadjah Mada University Press. Habibi,  F.  (2017). Transisi  Peralihan  Kewenangan  bidang  Pendidikan  SMA/K  di  Provinsi  Banten,  Jurnal Sawala, Vol.
5, No. 2, Oktober 2017. pp. 11-22 . https://e- jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/469 Herawati,  N.R.  (2017). Analisis  Politik  Alih  Kewenangan  Pengelolaan  Guru  SMA/SMK  dari  Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi , Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 16, No. 2, Edisi Juli-Desember 2017. pp. 72-93. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/19429 Iskandar,  S.  dkk.  (2020). Pelaksanaan  Pengalihan  Kewenangan  Pengelolaan  Sekolah  Menengah
Atas/Kejuruan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi  (Studi Kasus di SMKN 2 Sumbawa Besar) , Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1, No. 4, 2020. pp. 242-245. Ngongira,  S.O.,  Iriani,  A.  (2020). Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Pendelegasian  Wewenang  Dinas Pendidikan Provinsi ke Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dalam Mengelola Pendidikan Menengah ,
Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Vol. 4, No. 3.
http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp/article/view/12516 Nugroho, G.S. (2019). Dampak Kebijakan Pengalihan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pendidikan Menengah  Atas  di  Provinsi  Riau  Tahun  2017 ,    JOM  FISIP,  Vol.  6:  Edisi  I  Januari  –  Juni  2019. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/23749 Prasetyo, I. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi (Studi Kasus Di Kota Blitar) , Surabaya : UIN Sunan Ampel. http://digilib.uinsby.ac.id/21977/ Said, A.R.A. (2015). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas- Luasnya  Menurut  UUD  1945, Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum  Volume  9  No.  4,  Oktober-Desember 2015. pp.577-602. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/613 Samad, S., Anas, M. (2017). GOVERNMENT ALIH SMA / SMK (Studi Tentang Persepsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Pangkep) , Jurnal Eklektika, Vol. 5, No. 1.
http://eprints.unm.ac.id/21478/1/Jurnal%20Eklektika%20Sulaiman%20Samad.pdf Siswantari,  dkk.  (2019). Evaluasi  Pengelolaan  SMA  dan  SMK  Setelah  Pengalihan  Urusan  Pendidikan  ke Pemerintah  Provinsi ,  Pusat  Penelitian  Kebijakan  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Badan  Penelitian  dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
http://repositori.kemdikbud.go.id/18044/1/Final_Cetak_05_Evaluasi_Pengelolaan_SMA_dan_SMK.pd f Solichin,  M.  (2015). Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  dan  Peran  Birokrasi ,  Religi:  Jurnal  Studi  Islam, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015; ISSN: 1978-306X; 148-178. http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/religi/article/view/486 Sumarsyah, W., dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi (Studi di Provinsi Sumatera Barat), Vol. 13, No. 2, Januari 2021, pp. 37-45. https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/4745
Tiana, H.A., Somantri, M.  (2017). Hambatan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dalam Pengintegrasian Pengelolaan  SMA  dan  SMK ,  Manajer  Pendidikan,  Volume  11,  Nomor  5,  Juli  2017,  hlm.  438-442. https://media.neliti.com/media/publications/270761-hambatan-dinas-pendidikan-provinsi-bengk- b40d7dd7.pdf Venty,  E.S.  (2019). Analisis  Pengalihan  Aset  SMA/SMK  sebagai  Dampak  dari  Pengalihan  Pengelolaan Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan: Studi di Provinsi Banten. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Volume 10, No. 2 Desember 2019. DOI: 10.46807/aspirasi.v10i2.1374 Widyastuti,  A.  dkk.  (2020). Tinjauan  Pengalihan  Kewenangan  Guru  Tidak  Tetap/Pegawai  Tidak  Tetap (GTT/PTT)  Pendidikan  Menengah  dari  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Ke  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah , Volume 2, No. 1, Desember 2020, pp. 23-36. http://ojs.uho.ac.id/index.php/NeoRespublica/article/view/14510
Buku : Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik , Bandung: Alfabeta. Akbar,  M.F.,    Mohi,  W.K.  (2018). Studi  Evaluasi  Kebijakan  (Evaluasi  Beberapa  Kebijakan  di  Indonesia) , Gorontalo : Ideas Publishing. Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik , Bandung : Pustaka Setia. Dunn,  W.N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa, dkk., Edisi Kedua,
Moleong, L.J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung:  Remaja Rosdakarya. Nawawi, H. (1998). Metode Penelitian Bidang Sosial , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Singarimbun, M., Effendi, S. (1989). Metode Penelitian Survei , Jakarta: Pustaka LP3ES. Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Bandung: CV.Alfabeta.