## EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN BERBASIS WILAYAH DI KPP PRATAMA BATU
Eka Celia Khairani 1) ; Santoso Wahyu Utomo 2)
1) celiakhairani@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) santos.backbone@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
Regional-based  supervision  is  one  of  the  strategies  of  the  Directorate  General  of  Taxes  as  the  Indonesian  tax authority to support the  achievement of the national development priority agenda, optimal state revenues. The main objective of implementing regional-based supervision is to optimize state revenues and expand the tax base through  increasing  tax  compliance  and  increasing  tax  potential.  This  study  aims  to  find  out  how  the implementation of regional-based supervision, the results of regional-based supervision, and the suitability of the results with the implementation objectives that have been mentioned as well as the constraints of region-based supervision in KPP Pratama Batu. Data was collected through interviews with account representatives of the KPP Pratama Batu and documentation. Furthermore, the research was conducted by combining qualitative methods and  simple  quantitative  methods.  The  results  showed  that  the  regional-based  supervision  activities  at  KPP Pratama Batu were in accordance with the regulations although there were still some procedures that had not been  fully  implemented.  Regional-based  supervision  is  able  to  realize an  increase  in  the  formal  compliance of corporate  taxpayers  in  the  form  of  reporting  compliance, action  compliance  and  increased  revenue.  However, regional-based supervision has not shown satisfactory results in terms of payment compliance, individual taxpayer reporting compliance, material compliance, tax potential exploration, and tax base. Furthermore, there are three obstacles in the implementation of regional-based supervision: differences in regional characteristics, challenges in the extensification of regional-based supervision and discrepancies in taxpayer data.
Keywords : Compliance, Tax Base, Tax Revenue, Regional-based Supervision. .

## Abstrak
Pengawasan  berbasis  wilayah  merupakan  salah  satu  strategi  Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagai  otoritas  pajak Indonesia untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional yaitu penerimaan negara yang optimal. Tujuan utama penerapan pengawasan berbasis wilayah adalah mengoptimalkan penerimaan negara serta memperluas basis pajak melalui peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan dan peningkatan penggalian potensi pajak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  pengawasan  berbasis  wilayah,  hasil pengawasan berbasis wilayah, dan kesesuaian hasil dengan tujuan penerapan yang telah disebutkan serta kendala pengawasan  berbasis  wilayah  di  KPP  Pratama  Batu.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  dengan account  representatives KPP  Pratama  Batu  dan  dokumentasi.  Selanjutnya,  penelitian  dilakukan  dengan mengombinasikan  metode  kualitatif  dan  metode  kuantitatif  sederhana.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kegiatan pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu telah sesuai dengan regulasi meskipun masih terdapat beberapa  prosedur  yang  belum  dapat  dilaksanakan  sepenuhnya.  Pengawasan  berbasis  wilayah  mampu mewujudkan peningkatan kepatuhan formal wajib pajak badan berupa kepatuhan pelaporan, kepatuhan perbuatan dan  peningkatan  penerimaan.  Akan  tetapi,  pengawasan  berbasis  wilayah  belum  menunjukkan  hasil  yang memuaskan pada sisi kepatuhan pembayaran, kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, kepatuhan material, penggalian potensi, dan basis pajak. Lebih lanjut, terdapat tiga kendala dalam pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah yaitu perbedaan karakteristik wilayah, tantangan dalam ekstensifikasi pengawasan berbasis wilayah, serta ketidaksesuaian data wajib pajak.
Kata Kunci : Basis Pajak, Kepatuhan, Penerimaan Pajak, Pengawasan Berbasis Wilayah .

## PENDAHULUAN
Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  menghadapi  tantangan  berupa  pertumbuhan  target penerimaan pajak yang selalu terjadi setiap tahun (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Sayangnya, target penerimaan pajak yang meningkat tidak diiringi dengan realisasi penerimaan pajak yang

## EDUCORETAX
memuaskan.  Berdasarkan  data Center  For  Indonesia  Taxation  Analysis (2020), realisasi penerimaan pajak dalam rentang periode tahun 2010-2019 belum pernah mencapai target yang telah ditentukan.
Lebih  lanjut,  DJP  (2020)  mengungkapkan  bahwa  permasalahan  realisasi  penerimaan pajak terjadi antara lain akibat tax ratio yang rendah, tingkat pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak  yang  kurang  terhadap  perpajakan,  serta  administrasi  perpajakan  yang  masih  perlu ditingkatkan. Kendala lain yang dihadapi oleh DJP dalam mewujudkan penerimaan pajak yang optimal ialah kepatuhan wajib pajak yang minim (Simanjuntak, 2020), keterbatasan kapasitas otoritas pajak, dan basis pajak Indonesia yang lemah.
Basis pajak yang lemah diindikasikan dengan struktur penerimaan pajak Indonesia yang masih bergantung  dari sektor konsumsi  (PPN) dan sektor komoditas  (PPh Badan), dominasi sektor yang sulit dikenai pajak, angka partisipasi jumlah wajib pajak yang kecil (yang berkaitan dengan  faktor  kepatuhan),  serta  penurunan  penerimaan  pajak  akibat  aturan  pajak  tertentu (Darussalam, Septriadi, Kristiaji, & Vissaro, 2019).
DJP mengambil beberapa langkah strategis untuk mengatasi permasalahan yang telah disebutkan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh DJP adalah mengubah tugas dan fungsi Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  (KPP).  Pengesahan  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pajak Nomor  KEP-75/PJ/2020  tentang  Penetapan  Perubahan  Tugas  dan  Fungsi  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama pada 20 Februari 2020 menandai perubahan tugas dan fungsi KPP. Perubahan tugas  dan  fungsi  KPP  dilandasi  konsideran  yang  menyatakan  bahwa  perubahan  ini  perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan serta penggalian potensi pajak. Secara implisit melalui perubahan tugas dan fungsi KPP, DJP ingin memperluas basis pajak ( tax base ) serta mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan  dan  meningkatkan  penggalian  potensi  pajak.  Sejalan  dengan  keinginan  tersebut, Brondolo dan John (2009) dalam Vissaro (2020) mengungkapkan bahwa reorganisasi tugas dan fungsi kantor pelayanan pajak akan berdampak pada peningkatan basis pajak.
Selanjutnya,  SE-07/PJ/2020  Tentang  Kebijakan  Pengawasan  dan  Pemeriksaan  Wajib Pajak Dalam Rangka Perluasan Basis Pajak diterbitkan untuk memberikan aturan pelaksanaan atas perubahan tugas dan fungsi KPP. Lebih dari itu, tujuan utama penerbitan SE-07/PJ/2020 adalah untuk menjawab kendala-kendala yang dihadapi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak melalui kebijakan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak. Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas basis pajak dengan meningkatkan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial.
Pengawasan berbasis segmentasi dilakukan dengan membagi wajib pajak berdasarkan dua  segmentasi  yaitu  wajib  pajak  strategis  dan  wajib  pajak  lainnya.  Terhadap  wajib  pajak strategis  akan  dilakukan  pengawasan  melalui  kegiatan  penelitian  secara  komprehensif  oleh Seksi  Pengawasan  dan  Konsultasi  II  sedangkan  terhadap  wajib  pajak  lainnya  dilakukan pengawasan  dengan  basis  kewilayahan  oleh  Seksi  Pengawasan  dan  Konsultasi  III,  Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, serta Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
Pengawasan berbasis wilayah menjadi strategi DJP untuk mencapai salah satu tujuan dalam  rangka  mendukung  agenda  prioritas  pembangunan  nasional  yang  ditetapkan  oleh Kementerian  Keuangan  yaitu  penerimaan  negara  yang  optimal  (Direktorat  Jenderal  Pajak, 2020).  Selain  itu,  melalui  kebijakan  pengawasan  yang  baru,  KPP  diharapkan  dapat memfokuskan  alokasi  sumber  daya  yang  tersedia  untuk  melakukan  kegiatan  pengawasan. Secara  khusus,  pengawasan  berbasis  kewilayahan  terhadap  wajib  pajak  lainnya  diharapkan dapat mengurangi ketergantungan penerimaan pajak dari sektor ekonomi, jenis pajak, maupun

## EDUCORETAX
wajib  pajak  tertentu  dengan  melakukan  pemerataan  beban  pajak  kepada  wajib  pajak  diluar wajib pajak strategis (Vissaro, 2020).
Penerapan  kebijakan  pengawasan  berbasis  wilayah  yang  masih  tergolong  segar mengakibatkan penelitian terhadap kebijakan ini masih jarang dijumpai. Penelitian yang ada pada  umumnya  dilakukan  terhadap  pengawasan  oleh  DJP  sebelum  diberlakukan  SE- 07/PJ/2020.  Sebagai  contoh  adalah  penelitian  oleh  Wulandari  (2020)  yang  menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan di KPP Pratama memiliki beberapa kendala berupa data pada sistem  yang  belum  memadai,  tidak  terkini,  dan  sulit  diolah.  Selanjutnya,  terdapat  penelitian oleh  Amilin  (2016) yang  dilakukan  untuk  mengetahui  peran  konseling,  pengawasan,  dan pemeriksaan  oleh  petugas  pajak  dalam  mendorong  kepatuhan  wajib  pajak  dan  dampaknya terhadap  penerimaan  negara.  Penelitian  Amilin  (2016) menunjukkan  bahwa  kegiatan pengawasan  tidak  memberikan  dampak  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak pada delapan KPP di daerah Jakarta.
Oleh  karena  latar  belakang  dan  tujuan  besar  yang  ingin  dicapai  melalui  penerapan kebijakan  pengawasan  berbasis  wilayah  serta  kebaruan  penerapan  kebijakan  pengawasan berbasis  wilayah,  penelitian  terhadap  kebijakan  ini  penting  dilakukan.  Penelitian  dilakukan untuk  melakukan  pengamatan  bagaimana  implementasi  kebijakan  pengawasan  berbasis wilayah secara langsung di lapangan serta apakah kebijakan ini memberi hasil yang signifikan. Alasan  tersebut  yang  membuat  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  ilmiah  dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah, mengetahui  dan  mengevaluasi  hasil  dari  pelaksanaan  pengawasan  berbasis  wilayah,  dan mengidentifikasi  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  pengawasan  berbasis wilayah di KPP Pratama Batu.

## KAJIAN PUSTAKA Penelitian Terdahulu
Penelitian  oleh  Amilin  (2016)  menunjukkan  hasil  bahwa  pengawasan  terhadap pemenuhan  kewajiban  wajib  pajak  tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Akan tetapi, jika ditinjau dari sudut penerimaan pajak, pelaksanaan pengawasan dinilai telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak sebagaimana disebutkan dalam hasil penelitian oleh Wulandari (2020). Wulandari memaparkan fakta  bahwa  pada  tahun  2019  kegiatan  pengawasan  berkontribusi  sebesar  17,24%  dari  total realisasi penerimaan pajak di KPP Makassar Selatan namun masih terdapat beberapa kendala dalam kegiatan pengawasan yaitu ketersediaan data yang tidak memadai, tidak terkini, dan sulit diolah. Kendala lain adalah wilayah yang harus diawasi terlalu luas serta ketidaksesuaian data wajib pajak. Kendala serupa juga ditemukan dalam kegiatan pengawasan wajib pajak badan di KPP Pratama Sukoharjo. Yulita (2019) menyebutkan bahwa wilayah kerja yang luas dengan jumlah wajib pajak yang besar dan tersebar menjadi kendala dalam kegiatan pengawasan.
Penelitian  oleh  Andini  (2020)  memiliki  objek  yang  lebih  spesifik  terkait  kegiatan pengawasan berupa penerbitan SP2DK. Andini menyebutkan meskipun penerbitan SP2DK di KPP Pratama Blitar mencapai angka tertinggi pada tahun 2018 dalam kurun waktu 2017-2019, jumlah penerimaan pajak dari kegiatan ekstra effort pada tahun 2018 justru berkurang. Andini menyimpulkan kegiatan penggalian potensi yang tidak optimal menjadi penyebab penurunan penerimaan tersebut.
Selain  itu,  dari  sisi  manajemen  sumberdaya  manusia  hasil  penelitian  oleh  Perdana (2018)  menunjukkan  bahwa  pemisahan  tugas  dan  fungsi account  representative pada  KPP Pratama  Batu  terbukti  mampu  mengatasi  masalah  keterbatasan  sumber  daya  manusia.

## EDUCORETAX
Pemisahan  tugas  dan  fungsi account  representative juga  mampu  meningkatkan  penerimaan pajak KPP Pratama Batu pada tahun 2013-2016.

## Pajak
Salah  satu  definisi  pajak  yang  terkemuka  adalah  definisi  pajak  dari  P.J.A.  Adriani. P.J.A.  Adriani  dalam  Santoso  Brotodihardjo  (1978)  memaknai  pajak  sebagaimana  kutipan berikut:
Pajak  adalah  iuran  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak  mendapat prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang  gunanya  adalah  untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung  dengan  tugas  negara  untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Para ahli mendefinisikan pajak dengan beragam.  Namun, terdapat  unsur-unsur utama dari pajak yang dapat diidentifikasi dari setiap definisi pajak. Berdasarkan kesimpulan Santoso (1978)  dalam  (Ayza,  2016)  terhadap  beberapa  definisi  pajak,  unsur-unsur  pajak  yaitu  pajak dipungut berdasarkan undang-undang, tidak terdapat kontraprestasi individual oleh pemerintah atas pajak yang dibayarkan, pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah, dan pajak ditujukan untuk pengeluaran pemerintah. Selain itu, Asher  dan Heij dalam Nurmantu (2005) menyimpulkan  terdapat  empat  unsur  pajak.  Dua  unsur  diantara  empat  unsur  yang  ada melengkapi  unsur  pajak  yang  telah  dikemukakan  oleh  Santoso,  yaitu  pajak  merupakan kontribusi  berbentuk  uang  dan  dikenakan  terhadap  individu,  organisasi  atau  entitas  lainnya (wajib pajak).

## Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia
Indonesia menganut sistem official assessment dan self-assessment dalam pemungutan pajak  (Aziz,  2009). Official  assessment merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  otoritas  pajak  untuk  menghitung  dan  menetapkan  besaran  pajak  terutang oleh  wajib  pajak.  Wajib  pajak  cenderung  pasif  dan  menunggu  ketetapan  pajak  dari  otoritas dalam sistem ini.
Sistem self-assessment berlawanan  dengan  sistem official  assessment .  Sistem pemungutan secara self-assessment memberi kepercayaan seluruhnya kepada wajib pajak untuk mendaftar,  menghitung,  memperhitungkan,  membayar  pajak  terutang,  melapor,  serta melakukan  pembetulan  atas  laporan  pajaknya  kepada  otoritas  pajak.  Melalui  sistem self- assessment wajib pajak dituntut untuk bersifat aktif dalam menunaikan kewajiban perpajakan mereka,  sedangkan  otoritas  perpajakan  bertugas  untuk  membimbing  dan  mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Peran pembinaan dan pengawasan oleh otoritas pajak diperlukan untuk meminimalkan hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan sistem self-assessment (Aziz, 2009).

## Pengawasan Wajib Pajak
Pengawasan  diartikan  sebagai  proses  untuk  memastikan  tugas  dan  fungsi  telah dilaksanakan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  (Direktorat  Jenderal  Pajak,  2020).  Pengawasan memiliki  fungsi  tersendiri.  Maringan  (2004)  berpandangan  bahwa  kegiatan  pengawasan berfungsi sebagai tindakan koreksi dan klarifikasi atas ketidaksesuaian yang terjadi. Tolak ukur untuk menilai kesesuaian tugas pengawasan tidak hanya berupa ketentuan. Rencana dan tujuan yang telah ditentukan juga dapat digunakan untuk mengukur kesesuaian tugas pengawasan.
Pengawasan wajib pajak dilakukan sebagai bagian dari konsekuensi atas penerapan self- assessment .  Penerapan self-assessment memunculkan  risiko  wajib  pajak  tidak  melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara sadar maupun tidak.  Oleh  karena  itu,  sistem  perpajakan  menggunakan self-assessment memerlukan
pengawasan  yang  memadai  dari  otoritas  pajak  (Hutauruk,  et  al.,  2019).  Tindakan  penelitian yang  dilakukan  oleh  otoritas  pajak  dapat  berupa  kegiatan  membandingkan  data  perpajakan sebenarnya dengan data perpajakan yang dilaporkan oleh wajib pajak (Yulita, 2019).

## Pengawasan Wajib Pajak Berbasis Wilayah
Setiap  kantor  pelayanan  pajak  memiliki  kebijakan  tersendiri  terkait  pembagian  tugas pengawasan  sebelum  kebijakan  pengawasan  berbasis  wilayah  ditetapkan.  Pembagian  tugas pengawasan  pada  masing-masing  kantor  pelayanan  pajak  dapat  dialokasikan  dengan  basis wilayah  kerja,  klasifikasi  usaha  wajib  pajak,  maupun  tingkat  kontribusi  pembayaran  pajak masing-masing  wajib  pajak  (Perdana,  2018).  Pembagian  pengawasan  yang  tidak  seragam tersebut dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan kurang efektif, kurang efisien, serta mengaburkan kinerja account representative.

## Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kepatuhan  kewajiban  perpajakan  merupakan  isu  strategis  dalam  perpajakan  dan pengawasan  menjadi  salah  satu  upaya  DJP  untuk  mewujudkan  kepatuhan  kewajiban perpajakan.  Nurmantu  (2005)  dalam  Fajarwati  (2014)  mengemukakan  bahwa  kepatuhan perpajakan  merupakan  “suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua  kewajiban perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya”.  Sebaliknya,  ketidakpatuhan  perpajakan didefinisikan sebagai kegagalan untuk memenuhi kewajiban perpajakan baik sengaja maupun tidak disengaja yang berujung  pada pemanfaatan celah pajak atau pelanggaran hukum  pajak (Kirchler & Wahl, 2010).
Jika dilihat dari sudut pandang teori slippery slope framework oleh Kirchler, E., dkk. dalam  Firman  (2019),  kepatuhan  pajak  dibagi  menjadi  dua  dimensi.  Dua  dimensi  tersebut adalah kepatuhan secara sukarela ( voluntary tax compliance ) dan kepatuhan paksaan ( enforced tax compliance ). Devano dan Rahayu (2010) dalam Amilin (2016) mendefinisikan kepatuhan secara sukarela sebagai tingkat kesadaran wajib pajak untuk tunduk dan konsisten menjalankan isi  dari  peraturan  perpajakan  tanpa  adanya  tindakan  dari  otoritas  pajak  untuk  menciptakan kesadaran  tersebut.  Disisi  lain,  kepatuhan  paksaan  merupakan  tingkat  kepatuhan  terhadap peraturan  perpajakan  yang  bergantung  pada  kekuatan  dari  otoritas  pajak  untuk  menegakkan aturan perpajakan (Muehlbacher, et.al., 2011). Oleh karena itu, tindakan pengawasan berbasis wilayah  merupakan  upaya  DJP  untuk  meningkatkan  kepatuhan  paksaan  karena  terdapat tindakan dari otoritas pajak didalamnya.
Selain  itu,  kepatuhan  kewajiban  perpajakan  secara  umum  dibagi  menjadi  kepatuhan formal  dan  kepatuhan  material.  Kepatuhan  formal  merupakan  kondisi  dimana  wajib  pajak memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara  formal  sesuai  aturan  undang-undang  perpajakan (Fajarwati, et.al, 2014). Indikator kepatuhan formal antara lain pendaftaran dan pengukuhan, ketepatan waktu dalam membayar (kepatuhan dalam pembayaran), kepatuhan dalam pelaporan serta kepatuhan dalam perbuatan. Kepatuhan material menurut Widodo (2010) dalam Fajarwati et al. (2014) adalah keadaan dimana Wajib Pajak menaati semua isi dan jiwa undang-undang perpajakan  dari  segi  substansi.  Kepatuhan  material  berkaitan  erat  dengan  kepatuhan  dalam menentukan  besaran  pajak  terutang  (Yulita,  2019).  Indikator  kepatuhan  material  antara  lain mengisi  surat  pemberitahuan  (SPT)  sesuai  jiwa  dan  aturan  dalam  undang-undang  ketentuan umum perpajakan (UU KUP).
Konsekuensi jika SPT tidak dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya dan aturan UU KUP adalah penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) oleh DJP. Jenis SKP salah satunya adalah SKP kurang bayar yang bermuara pada tunggakan pajak kurang bayar. Penerbitan SKP kurang bayar dapat  menjadi  salah  satu  indikator  wajib  pajak  berupaya  untuk  mengurangi  jumlah  pajak terutang  seharusnya.  Akan  tetapi,  pada  praktiknya  perlu  dibuktikan  kebenaran  atas  indikasi tersebut.  Sebaliknya, ketika SPT telah dilaporkan sesuai kondisi dan aturan perpajakan maka

## EDUCORETAX
tunggakan pajak berdasarkan surat ketetapan pajak kurang bayar akan kecil atau bahkan tidak ada. Kondisi terakhir merupakan kondisi dimana wajib pajak patuh secara material.

## Penggalian Potensi Pajak
Potensi pajak secara luas dapat diartikan sebagai jumlah maksimum pendapatan pajak yang dapat diperoleh suatu negara secara wajar pada periode tertentu (Langford & Ohlenburg, 2016). Akan tetapi, secara teknis Yunanto (2010) mendefinisikan potensi pajak sebagai hasil temuan dalam satuan moneter melalui penelitian lapangan berupa frekuensi dan jumlah objek pajak  dikalikan  dengan  tarif  pajak  yang  berlaku.  Sebagai  kesimpulan  potensi  pajak  dapat didefinisikan menjadi jumlah pajak yang seharusnya terutang secara wajar berdasarkan undang- undang perpajakan pada periode tertentu berdasarkan hasil penelitian lapangan.
Penggalian  potensi  menjadi  salah  satu  tujuan  dari  kegiatan  pengawasan.  Penggalian potensi pajak merupakan kegiatan pengungkapan informasi keuangan atau objek pajak milik wajib pajak yang semula belum sesuai  dengan keadaan sebenarnya menjadi  lebih wajar dan transparan dalam rangka menghasilkan penerimaan pajak (Nur, 2011). DJP melalui siaran pers nomor  SP-05/2020  menyatakan  “pengawasan  berbasis  kewilayahan  di  tingkat  pratama bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  kegiatan  ekonomi  yang  memiliki  potensi  pajak dapat direalisasikan menjadi penerimaan pajak”. Oleh karena itu, kegiatan penggalian potensi melalui pengawasan berbasis wilayah diharapkan akan bermuara pada penerimaan pajak.
Hasil  kegiatan  pengawasan  berbasis  wilayah  berupa  penggalian  potensi  dituangkan dalam  surat  permintaan  penjelasan  atas  data  dan/keterangan  (SP2DK)  dengan  ujung pelaksanaan berupa laporan surat permintaan penjelasan atas data dan/keterangan (LHP2DK). Hal ini didukung dengan kedudukan SP2DK sebagai surat yang memuat permintaan penjelasan atas data dan/keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi dapat berupa kewajiban secara material dimana wajib pajak tidak melaporkan jumlah pajak  sesuai  keadaan  sebenarnya  sehingga  jumlah  pajak  yang  seharusnya  terutang  dianggap sebagai potensi pajak oleh otoritas perpajakan. LHP2DK sebagai hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan penerbitan SP2DK menjadi dokumen penentu potensi pajak akhir yang diperoleh dari kegiatan pengawasan berbasis wilayah.

## Basis Pajak
Basis pajak merupakan jumlah keseluruhan dari penghasilan, properti, aset, konsumsi, transaksi maupun aktivitas ekonomi lainnya yang dikenakan pajak oleh otoritas pajak. Semakin luas basis pajak suatu  negara akan berdampak positif bagi  iklim  perpajakan negara tersebut. Basis pajak yang luas mengurangi biaya administrasi pajak dan menghasilkan pendapatan pajak lebih  banyak  pada  tarif  pajak  lebih  rendah  sedangkan  basis  pajak  yang  sempit  mendistorsi netralitas  pajak  dan  tidak  efisien  (Tax  Foundation,  n.d.).  Sejalan  dengan  pendapat  tersebut, Profesor Calvin Johnson dalam Brauner dan McMahon (2012) menyebutkan bahwa pajak yang berkelanjutan merupakan pajak dengan basis seluas mungkin, netral dan tidak dapat hindari. Oleh karena itu, basis pajak yang luas mutlak diperlukan untuk menjamin penerimaan negara.
Akan tetapi, kondisi perpajakan di Indonesia memiliki basis pajak yang sempit (Vissaro, 2020;  Nasikhudin,  2015;  OECD,  2012).  Identifikasi  kondisi  basis  pajak  yang  sempit  dapat dilihat  dari dua  indikasi  berikut,  yaitu  (1)  Partisipasi  jumlah  wajib  pajak  yang  rendah.  Pada 2019 hanya 31,4% wajib pajak yang terdaftar dari total angkatan kerja di Indonesia. Artinya, masih terdapat potensi  68,6% wajib pajak orang  pribadi  yang belum meberikan sumbangsih terhadap  penerimaan  negara  (Vissaro,  2020).  (2)  Kristiaji  (2019)  dalam  Vissaro  (2020) mengemukakan bahwa struktur penerimaan pajak masih didominasi oleh pajak pertambahan
nilai  (PPN)  dan  pajak  penghasilan  (PPh)  badan.  Struktur  penerimaan  pajak  tersebut menyebabkan pendapatan pajak rentan terhadap perlemahan ekonomi.
Berdasarkan kedua kondisi tersebut  dapat  disimpulkan bahwa perluasan basis pajak terjadi ketika partisipasi jumlah wajib pajak orang pribadi meningkat dan struktur penerimaan pajak  berimbang.  Pertama,  partisipasi  jumlah  wajib  pajak  diharapkan  terus  mengalami peningkatan dari segi jumlah partisipan dan kontribusi pembayaran pajak (Nasikhudin, 2015). Kedua,  struktur  penerimaan  pajak  lebih  berimbang  yaitu  tidak  didominasi  oleh  jenis  pajak tertentu  serta  basis  penerimaan  PPh  bergeser  dari  wajib  pajak  badan  ke  wajib  pajak  orang pribadi.

## Penerimaan Pajak
Penerimaan  pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  negara  untuk  membiayai belanja  negara.  Istilah  yang  digunakan  untuk  menyebut  penerimaan  pajak  dalam  anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan memasukkan  unsur  bea  perdagangan  internasional  dan  cukai  didalamnya  sedangkan penerimaan pajak tidak.
Sebagaimana pendapat Rahayu (2010) dalam Koto (2019), pemungutan pajak dilakukan dengan tidak melewatkan sedikitpun subjek maupun objek yang seharusnya dikenai pajak untuk menghasilkan penerimaan pajak yang optimal. Kegiatan penggalian potensi menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan kuantitas subjek maupun objek pajak. Selain itu, kepatuhan wajib pajak  juga  terbukti  berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan  pajak  (Fajarwati,  et.al.,  2014). Oleh  karena  itu,  penerapan  metode  pengawasan  berbasis  wilayah  diharapkan  dapat mewujudkan penerimaan pajak yang optimal melalui peningkatan kepatuhan dan peningkatan penggalian potensi.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  campuran.  Metode penelitian  campuran  yaitu  metode  penelitian  yang  mengombinasikan  metode  penelitian kualitatif  dan  metode  kuantitatif  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Metode  penelitian kualitatif  digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  mengenai  pelaksanaan  serta kendala  dalam  pelaksanaan  pengawasan  berbasis  wilayah  di  KPP  Pratama  Batu  yang  akan dibahas  secara  deskriptif  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber.  Sementara  itu, metode penelitian kuantitatif digunakan untuk menjawab hasil pengawasan berbasis wilayah di KPP  Pratama  Batu  melalui  komparasi  data  kriteria  hasil  yang  ingin  dicapai  sebelum  dan sesudah penerapan pengawasan berbasis wilayah.
Lebih lanjut, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu  wawancara  dan  dokumentasi.  Metode  wawancara  merupakan  metode  yang  digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif primer. Sebaliknya, metode dokumentasi pada umumnya digunakan  baik  dalam  pengumpulan  data  kualitatif  maupun  kuantitatif.  Pada  penelitian  ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif sekunder.

## Metode Wawancara
Metode  wawancara  dilakukan  dengan  jenis  wawancara  semi  terstruktur  dengan pertanyaan terkait pelaksanaan dan kendala pengawasan berbasis wilayah yang telah disusun sebelumnya.  Akan  tetapi,  pertanyaan  lain  sebagai  hasil  tanggapan  dari  jawaban  narasumber tetap diajukan guna memperdalam atau mengklarifikasi jawaban. Hasil wawancara selanjutnya diterjemahkan  kedalam  penjelassan  deskriptif  berdasarkan  makna  yang  narasumber  coba sampaikan.

## EDUCORETAX

## Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi  yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan dokumen terkait hasil yang ingin dicapai melalui pengawasan berbasis wilayah . Dokumen yang telah diperoleh akan  dianalisis  secara  kuantitatif menggunakan  statistika  deskriptif  sederhana . Analisis bertujuan untuk menentukan apakah hasil yang diinginkan dari pengawasan berbasis wilayah telah  tercapai  berdasarkan  indikator  yang  telah  disebutkan  dalam  landasan  teori.  Analisis dilakukan melalui persandingan data antara sebelum penerapan pengawasan berbasis wilayah dan sesudah pengawasan berbasis wilayah diterapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Wilayah di KPP Pratama Batu
Pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu secara garis besar tidak jauh berbeda dengan prosedur yang telah diatur dalam SE-07/PJ/2020. Hal ini didukung dengan hasil  wawancara  bersama  narasumber  ( account  representative Seksi  Pengawasan  dan Konsultasi III KPP Pratama Batu) yang memaparkan bahwa tidak terdapat penerapan kebijakan khusus  pada  pelaksanaan  pengawasan  berbasis  wilayah  di  KPP  Pratama  Batu.  Lebih  lanjut, narasumber  mengungkapkan  pelaksanaan  kegiatan  pembagian  wajib  pajak  ( assignment wilayah dan assignment wajib pajak) tetap mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam SE-07/PJ/2020.  Akan  tetapi,  masih  terdapat  beberapa  catatan  dalam  pelaksanaan  prosedur pengawasan berbasis wilayah berdasarkan SE-07/PJ/2020 di KPP Pratama Batu.
Kegiatan pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu dimulai sejak tanggal  1  Maret  2020  sesuai  dengan  tanggal  SE/07/PJ/2020  mulai  berlaku.  Akan  tetapi, kegiatan  klasifikasi  wajib  pajak  menjadi  wajib  pajak  strategis  dan  wajib  pajak  lainnya  telah dilakukan pada pertengahan Januari 2020. Kemudian KPP Pratama Batu mengajukan usulan klasifikasi wajib pajak yang telah disusun tersebut kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III pada bulan Februari 2020.
Usulan klasifikasi wajib pajak diterima dan ditindaklanjuti dengan assignment wilayah oleh Kepala KPP Pratama Batu. Assigment wilayah dilakukan untuk menentukan pembagian wilayah yang akan menjadi wilayah kerja masing-masing Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, IV serta Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan desa atau  kelurahan  yang  termasuk  dalam  wilayah  kerja  KPP  Pratama  Batu.Selanjutnya  wilayah kerja  yang  telah  dibagikan  kepada  tiap  seksi  dibagi  kembali  kepada  tiap-tiap account representative . Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, IV serta Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan  memiliki  tanggung  jawab  untuk  membagi  wilayah  kerja  seksi  kepada  masing- masing account representative . Ketika wilayah kerja telah dibagikan kepada tiap-tiap account representative ,  langkah  selanjutnya  adalah  pelaksanaan assignment wajib  pajak  berdasarkan wilayah yang telah ditentukan dalam assignment wilayah. Pihak yang diberi tanggung jawab untuk melakukan assignment wajib pajak tidak diatur secara jelas dalam SE-07/PJ/2020. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di KPP Pratama Batu, assignment wajib  pajak  dilakukan  oleh  pihak  Seksi  Pengolahan  Data  dan  Informasi. Pelaksanaan assignment wajib  pajak  dilakukan  oleh  pihak  Seksi  Pengolahan  Data  dan Informasi sebab seksi ini memiliki kewajiban untuk mengumpulkan dan mengolah informasi mengenai data hasil geo-tagging serta masterfile wajib pajak.
Hasil  akhir  dari  pelaksanaan assignment wajib  pajak  adalah  daftar  wajib  pajak  yang harus  diawasi  oleh  tiap account  representative berdasarkan  wilayah  kerja  masing-masing. Jumlah wajib pajak yang diawasi  oleh seorang account  representative di  KPP Pratama Batu mencapai  angka  2.000  hingga  3.000  wajib  pajak.  Angka  tersebut  menyusut  menjadi  ratusan

## EDUCORETAX
wajib pajak setelah dilakukan pemisahan dengan wajib pajak pengusaha, badan hukum, serta wajib  pajak  orang  pribadi  yang  bekerja  hanya  dari  satu  pemberi  kerja  (karyawan/  pegawai/ buruh  murni).  Kegiatan  pengawasan  dilakukan  setelah account  representative memperoleh daftar wajib pajak yang harus diawasi.
Kegiatan  pengawasan  terdiri  dari  pelaksanaan  pengawasan  berbasis  wilayah,  tindak lanjut  pengawasan  terhadap  wajib  pajak  yang  telah  memiliki  NPWP,  dan  tindak  lanjut pengawasan terhadap wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Kegiatan pengawasan setelah pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah secara mayoritas masih sama dengan pelaksanaan pengawasan  sebelum  diberlakukan  pengawasan  berbasis  wilayah.  Hanya  saja  terdapat perbedaan  pembagian  tugas  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  kepada  seksi  pengawasan  dan konsultasi  serta  seksi  ekstensifikasi  dan  penyuluhan  jika  dibandingkan  dengan  sebelum pengawasan berbasis wilayah mulai dilaksanakan.
Sebelum  penerbitan  PMK  87/PMK.01/2019  Tentang  Perubahan  Kedua  PMK 210/PMK.01/2017  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat  Jenderal Pajak yang melatarbelakangi SE-07/PJ/2020 (sebelum pengawasan berbasis wilayah), kegiatan ekstensifikasi hanya dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Akan tetapi, kegiatan ini  kemudian  dilakukan  baik  oleh  Seksi  Ekstensifikasi  dan  Penyuluhan  maupun  Seksi Pengawasan  dan  Konsultasi  III  dan  IV  sejak  PMK  87/PMK.01/2019  berlaku.  Begitu  pula dengan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan yang kemudian memiliki tugas untuk melakukan intensifikasi seperti Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dan IV. Oleh karena itu, ketiga seksi tersebut memiliki tugas dan fungsi yang sama sejak PMK 87/PMK.01/2019 terbit atau dengan kata lain tidak ada lagi pembatasan tugas ekstensifikasi dan intensifikasi antarketiga seksi.
Perbedaan  lain  pada  pengawasan  berbasis  wilayah  adalah  adanya  kewajiban penyusunan peta kerja. Akan tetapi, kewajiban penyusunan peta kerja ini tidak dilakukan oleh account representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, IV serta Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Batu. Narasumber mengungkapkan kewajiban ini tidak dilakukan akibat ketiadaan contoh resmi dari DJP mengenai susunan atau bentuk dari peta kerja tersebut.
Aturan yang kurang jelas juga muncul dalam prosedur tindak lanjut pengawasan wajib pajak ber-NPWP. Terdapat klausa ‘memperhatikan karakteristik kegiatan usaha wajib pajak’ pada prosedur tindak lanjut pengawasan terhadap wajib pajak ber-NPWP yang belum diperoleh maknanya. SE-07/PJ/2020 mengatur bahwa tindak lanjut pengawasan wajib pajak lainnya yang telah memiliki NPWP namun tidak termasuk dalam DSP3 serta bukan merupakan wajib pajak instansi pemerintah, kerja sama operasi ( Joint Operation ), PPJK, dan wajib pajak cabang tanpa pusat  ditindaklanjuti  dengan  memperhatikan  karakteristik  kegiatan  usaha  wajib  pajak. Narasumber  menuturkan  belum  ada  penjelasan  mengenai  karakteristik  kegiatan  usaha  wajib pajak  dalam  surat  edaran  terkait  (SE-39/PJ/2015,  SE-49/PJ/2016,  dan  SE-14/PJ/2018) sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  SE-07/PJ/2020.  Oleh  karena  itu,  menurut  pendapat narasumber aturan mengenai tindak lanjut pengawasan tersebut hanya mencoba menekankan bahwa account representative tetap berkewajiban melakukan pengawasan terhadap wajib pajak ber-NPWP  meski  wajib  pajak  tersebut  tidak  termasuk  dalam  DSP3  serta  bukan  merupakan wajib pajak instansi pemerintah, kerja sama operasi ( Joint Operation ), PPJK, dan wajib pajak cabang tanpa pusat.
Kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  secara  garis  besar  tidak  jauh  berbeda  dengan kegiatan  pengawasan  sebelum  penerapan  pengawasan  berbasis  wilayah.  Hanya  saja  saat  ini terdapat  perbedaan  dari  sisi  organisasi  yaitu  kesamaan  tugas  antara  Seksi  Pengawasan  dan Konsultasi  III  dan  IV  serta  Seksi  Ekstensifikasi  dan  Penyuluhan.  Selain  itu  masih  terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Catatan tersebut antara  lain  mengenai  pihak  yang  seharusnya  melakukan assignment wajib  pajak  dan

## EDUCORETAX
karakteristik usaha wajib pajak dalam kegiatan tindak lanjut pengawasan masih belum diatur secara  jelas  pada  SE-07/PJ/2020  serta  ketiadaan  format  khusus  mengenai  peta  kerja  bagi account representative .

## Evaluasi Hasil Pengawasan Berbasis Wilayah di KPP Pratama Batu
Evaluasi  hasil  pengawasan  berbasis  wilayah  di  KPP  Pratama  Batu  dilakukan berdasarkan komparasi data indikator pencapaian tujuan pengawasan berbasis wilayah sesuai tujuan SE-07/PJ/2020 sebelum (sebelum tahun 2020) dan sesudah (tahun 2020) pengawasan berbasis wilayah dilaksanakan. Indikator tersebut antara lain peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan  wajib  pajak,  peningkatan  penggalian  potensi  pajak,  perluasan  basis  pajak  serta optimalisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Batu. Akan tetapi terdapat catatan pada proses komparasi yang dilakukan yaitu kondisi tahun 2020 yang kurang ideal akibat adanya dampak kejadian luar biasa berupa pandemi COVID-19.
a. Kepatuhan kewajiban perpajakan.
1) Kepatuhan formal.
Indikator yang digunakan dalam mengukur pencapaian kepatuhan formal wajib pajak hasil  pengawasan  berbasis  wilayah  adalah  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  tepat  waktu  dalam membayar (kepatuhan pembayaran), kepatuhan  pelaporan, serta kepatuhan dalam perbuatan. Indikator-indikator kepatuhan formal tersebut dipilih karena berhubungan erat dengan kegiatan himbauan dan edukasi oleh account representative dalam rangka pengawasan berbasis wilayah. - Kepatuhan pembayaran.
Kepatuhan  pembayaran  dapat  dilihat  dari  rasio  kepatuhan  pembayaran  pajak penghasilan tepat waktu oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Perhitungan rasio  kepatuhan pembayaran pajak penghasilan orang pribadi  (PPh OP) dan rasio  kepatuhan pembayaran pajak penghasilan badan (PPh Badan) disajikan dalam Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1 menunjukkan informasi bahwa rata-rata rasio kepatuhan pembayaran PPh OP selama  tahun  pajak  2016-2020  adalah  97,59%.  Sebelum  pengawasan  berbasis  wilayah dilaksanakan (tahun pajak 2016-2019) hanya rasio kepatuhan pembayaran PPh OP pada tahun 2016 yang bernilai kurang dari rata-rata rasio tahun pajak 2016-2020. Selanjutnya, pada tahun 2017-2019, rasio kepatuhan pembayaran PPh OP lebih besar dari rata-rata rasio 2016-2020.
Tabel 1. Rasio Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Tahun 2016-2020 di KPP Pratama Batu No. Tahun pajak Pembayaran PPh Orang Pribadi Tepat Waktu (dalam ribuan rupiah) (a) Realisasi PPh Orang Pribadi (dalam ribuan rupiah) (b) Rasio Kepatuhan Pembayaran OP (c) = (a)÷(b)×100% Naik (Turun) dalam % 1. 2016 41.349.905 45.365.651 91,15% 0 2. 2017 30.557.695 31.155.768 98,08% 6,93 3. 2018 21.411.176 21.623.020 99,02% 0,94 4. 2019 24.570.842 24.597.136 99,89% 0,87 5. 2020 24.279.663 24.327.549 99,80% (0,09) Rata-rata rasio 2016-2020 97,59%
Sumber: Diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021) Setelah pengawasan berbasis wilayah dilaksanakan pada tahun 2020, rasio kepatuhan pembayaran PPh OP masih lebih besar dari rata-rata rasio tahun pajak 2016-2020. Akan tetapi, terdapat  penurunan  angka  rasio  sebesar  0,09%  dari  tahun  pajak  2019.  Fakta  yang  perlu

## EDUCORETAX
dipertimbangkan  adalah  pada  tahun  2020  terdapat  pandemi  COVID-19.  Penurunan  rasio kepatuhan pembayaran PPh OP yang hanya sebesar 0,09% (kurang dari 0,1%) ditengah wabah yang mengakibatkan kelesuan ekonomi tentu perlu diapresiasi.Berdasarkan hasil perhitungan dalam Tabel 3 rata-rata rasio kepatuhan pembayaran PPh Badan dalam kurun waktu 2016-2020 adalah 96,49%. Tahun 2016-2019 merupakan tahun sebelum pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah. Pada tahun 2016 dan 2017 rasio kepatuhan pembayaran PPh Badan lebih kecil dari rata-rata rasio. Namun, tahun 2018 dan 2019 rasio kepatuhan pembayaran PPh Badan berangsur meningkat hingga menyentuh angka rasio yang lebih besar dari rata-rata kelima tahun pajak.
Selanjutnya,  menginjak  tahun  2020  saat  pengawasan  berbasis  wilayah  dilaksanakan, rasio kepatuhan pembayaran PPh Badan masih  lebih besar dari rata-rata kelima tahun pajak. Meski  lebih  besar  dari  rata-rata  rasio  selama  lima  tahun,  rasio  kepatuhan  pembayaran  PPh Badan  mengalami  penurunan  sebesar  1,29%  dari  tahun  2019.  Komparasi  ini  kemungkinan memberikan hasil yang kurang ideal akibat adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020.
Tabel 2. Rasio Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan
Tahun 2016-2020 di KPP Pratama Batu N o. Tahun Pajak Pembayaran PPh Badan Tepat Waktu (dalam ribuan rupiah) (a) Realisasi PPh Badan (dalam ribuan rupiah) (b) Rasio Kepatuhan Pembayaran Badan (c) = (a)÷(b)×100% Naik (Turun) dalam % 1. 2016 57.405.914 62.026.346 92,55% 0 2. 2017 63.253.553 67.451.543 93,78% 1,23 3. 2018 85.458.755 87.503.704 97,66% 3,89 4. 2019 132.189.930 132.341.849 99,89% 2,22 5. 2020 109.128.848 110.688.603 98,59% (1,29) Rata-rata rasio 2016-2020 96,49% Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)
- Kepatuhan pelaporan.
Kepatuhan pelaporan dapat dilihat dari rasio kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh wajib pajak orang pribadi  maupun wajib pajak badan. Perhitungan rasio kepatuhan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) dan rasio kepatuhan pelaporan pajak  penghasilan  badan  (PPh  Badan)  disajikan  dalam  Tabel  3  dan  Tabel  4.  Selanjutnya, dihitung  rata-rata  rasio  kepatuhan  pelaporan  untuk  mengetahui  tren  kepatuhan  pelaporan selama tahun pajak 2016-2020.
Tabel 3. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh OP
Tahun 2016-2020 di KPP Pratama Batu No. Tahun Pajak WP OP Terdaftar (a) Wajib SPT Tahunan PPh OP (b) Realisasi SPT Tahunan PPh OP (c) Rasio  Kepatuhan Pelaporan OP (d) = (c) ÷ (b) × 100% Naik (Turun) dalam % 1. 2016 19.800 11.362 10.398 91,52% 0 2. 2017 21.504 12.307 10.646 86,51% (5,01) 3. 2018 24.315 13.905 11.509 82,77% (3,73) 4. 2019 27.434 15.703 15.406 98,11% 15,34

## EDUCORETAX
5. 2020 1 29.662 17.848 11.674 65,41% (32,7) Rata-rata rasio 2016-2020 84,86%

## Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)
Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 3, rata-rata rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan  PPh  OP  tahun  2016-2020  adalah  84,86%.  Sebelum  pengawasan  berbasis  wilayah dilaksanakan yaitu pada tahun pajak 2016-2019, rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP  lebih  besar  dari  rata-rata  rasio  2016-2020  kecuali  pada  tahun  2018.  Akan  tetapi,  rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2020 justru mengalami penurunan dan menjadi lebih kecil daripada rata-rata rasio lima tahun.
Penurunan rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2020 tentu tidak diharapkan dalam pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah. Rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2020 menurun hingga 32,7%  menjadi 65,41% dari tahun pajak 2019 dengan selisih sebesar 19,05% dari rata-rata rasio. Oleh karena itu, pengawasan berbasis wilayah belum memberikan hasil kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang optimal.
Selanjutnya  adalah  evaluasi  kepatuhan  pelaporan  SPT  Tahunan  PPh  Badan. Perhitungan rata-rata rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016- 2020  sebagaimana  pada  Tabel  4  menunjukkan  bahwa  kepatuhan  pelaporan  SPT  PPh  Badan cukup  rendah.  Tercatat  rata-rata  hanya  30,79%  wajib  pajak  badan  yang  melaporkan  SPT Tahunan dari keseluruhan wajib pajak badan wajib lapor dalam kurun waktu tahun pajak 2016- 2020. Rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan lebih besar dari rata-rata rasio lima tahun  pada  tahun  pajak  2016,  2017,  dan  2018.  Akan  tetapi,  pada  tahun  pajak  2019  terjadi penurunan rasio kepatuhan pelaporan. Penurunan tersebut yang menyebabkan rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 lebih kecil dari rata-rata rasio 2016-2020.
Tabel 4. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan
Tahun 2016-2020 di KPP Pratama Batu No. Tahun Pajak WP Badan Terdaftar (a) Wajib SPT Badan (b) Realisasi SPT Badan (c) Rasio Kepatuhan Pelaporan Badan (d) = (c) ÷ (b) Naik (Turun) dalam % 1. 2016 2.202 2.202 699 31,74% 0 2. 2017 2.409 2.409 781 32,42% (0,68) 3. 2018 2.630 2.630 823 31,29% (1,13) 4. 2019 2.815 2.815 780 27,71% (3,58) 5. 2020 2 3.023 3.023 930 30,76% 3,06 Rata-rata rasio 2016-2020 30,79%

## Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)
Perbaikan rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan terjadi pada tahun pajak 2020  saat  pengawasan  berbasis  wilayah  mulai  dilakukan.  Rasio  kepatuhan  pelaporan  SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2020 meningkat 3,06% dari tahun pajak 2019 menjadi 30,76%. Selisih  rasio  kepatuhan  pelaporan  SPT  Tahunan  PPh  Badan  sejak  dilakukan  pengawasan berbasis wilayah dengan rata-rata 2016-2020 adalah 0,03%. Meski terjadi pandemi COVID-19 rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan berhasil meningkat pada tahun pajak 2020.
- Kepatuhan dalam perbuatan.
1 Data diperoleh pada April 2021 sehingga telah mencakup pelaporan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2020.
2 Data diperoleh pada Mei 2021 sehingga telah mencakup pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020.
Kepatuhan  dalam  perbuatan  diukur  dari  intensitas  wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Batu melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan. Tindak pidana pada bidang perpajakan di tingkat kantor pelayanan pajak pratama dapat dilihat dari jumlah pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak .
Tabel 5. Tabel Jumlah Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Seksi Waskon III, IV dan Seksi Ekstensifikasi Tahun 2016-2020 di KPP Pratama Batu
No. Tahun Jumlah Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Seksi Waskon III, IV dan Seksi Ekstensifikasi 1. 2016 (Data tidak ditemukan) 2. 2017 (Data tidak ditemukan) 3. 2018 0 4. 2019 0 5. 2020 1

## Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)
Tidak  terdapat  usulan  pemeriksaan  bukti  permulaan  dari  Seksi  Pengawasan  dan Konsultasi  III,  IV,  dan  Seksi  Ekstensifikasi  sebelum  tahun  2020  dimana  pelaksanaan pengawasan  berbasis  wilayah  dilaksanakan.  Akan  tetapi,  terdapat  satu  usulan  pemeriksaan bukti permulaan dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi III sejak pengawasan berbasis wilayah dilakukan.  Berdasarkan  keterangan  dari  Seksi  Pemeriksaan  atas  usulan  tersebut  tidak ditindaklanjuti dikarenakan wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
Oleh  karena  itu,  wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Batu  tergolong  patuh  dalam  perbuatan sebelum pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah.  Kepatuhan dalam perbuatan juga nampak setelah pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah. Sebab, meski terdapat usulan pemeriksaan bukti  permulaan  setelah  pelaksanaan  pengawasan  berbasis  wilayah,  wajib  pajak  dengan sukarela melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
2) Kepatuhan material.
Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan material adalah jumlah tunggakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebelum dan sesudah pelaksanaan pengawasan berbasis  wilayah.  Semakin  besar  tunggakan  maka  semakin  rendah  kepatuhan  material  wajib pajak
Tabel 6. Nilai Pajak Kurang Bayar dalam SKPKB OP dan Badan
KPP Pratama Batu yang Terbit Pada Tahun 2016-2020
No. Tahun SKPKB OP (Rp) SKPKB Badan (Rp) Jumlah 1. 2016 4.015.745.729 4.620.432.425 8.636.178.154 2. 2017 598.072.898 4.197.989.506 4.796.062.404 3. 2018 211.843.903 2.044.949.531 2.256.793.434 4. 2019 26.294.176 151.918.903 178.213.079 5. 2020 47.886.115 1.559.755.527 1.607.641.642
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)
Jumlah  nilai  pajak  kurang  bayar  dalam  SKPKB OP  dan  Badan  sebelum pelaksanaan pengawasan  berbasis  wilayah  atau  selama  tahun  2016-2019  berturut-turut  mengalami penurunan  berdasarkan  data  dalam  Tabel  6  dan  Tabel  7.  Nilai  pajak  kurang  bayar  dalam SKPKB  terendah  terjadi  pada  tahun  2019.  Lebih  lanjut,  persentase  penurunan  jumlah tunggakan SKPKB tertinggi juga terjadi pada tahun yang sama. Pada tahun 2019, persentase penurunan jumlah tunggakan SKPKB mencapai 87,59% untuk tunggakan SKPKB OP, 92,57% untuk tunggakan SKPKB Badan, serta 92,10% untuk tunggakan keseluruhan .

## EDUCORETAX
Akan tetapi, nilai pajak kurang bayar dalam SKPKB justru meningkat pada tahun 2020 ketika pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah dilakukan. Peningkatan terbesar terjadi pada SKPKB Badan dengan persentase sebesar 926, 70%. Hal ini dapat disebabkan oleh pengawasan berbasis  wilayah  yang  masif  diiringi  dengan  kepatuhan  material  wajib  pajak  yang  rendah mengakibatkan  penerbitan  SKPKB  dengan  tunggakan  yang  tinggi  pada  tahun  2020.  Angka tersebut  dapat  memberikan  indikasi  bahwa  telah  dilakukan  upaya  penegakan  kepatuhan material  yang  lebih  intensif  selama  pengawasan  berbasis  wilayah.  Akan  tetapi,  hal  ini  juga menunjukkan  bahwa  pengawasan  berbasis  wilayah  pada  tahun  2020  belum  dapat  mencapai hasil berupa peningkatan kepatuhan material.
Tabel 7. Rasio Perubahan Nilai Pajak Kurang Bayar SKPKB OP dan Badan KPP Pratama Batu Tahun 2016-2020
No. Tahun Naik (Turun) dalam % SKPKB OP SKPKB Badan Jumlah 1. 2016 0 0 0 2. 2017 (85,11) (9,14) (44,47) 3. 2018 (64,58) (51,29) (52,94) 4. 2019 (87,59) (92,57) (92,10) 5. 2020 82,12 926,70 802,09 Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021) b. Penggalian potensi.
Kegiatan  penggalian  potensi  oleh account  representative Seksi  Waskon  III,  IV  dan Seksi  Ekstensifikasi  beserta  hasil  kegiatan  berupa  nilai  potensi  pajak  dituangkan  dalam LHP2DK. Nilai potensi pajak yang diperoleh dari kegiatan penggalian potensi tersebut dapat dilihat pada nilai estimasi akhir potensi pajak dalam LHP2DK. Peningkatan nilai estimasi akhir potensi  pajak  menunjukkan  bahwa  pengawasan  berbasis  wilayah  mampu  mewujudkan  hasil yang hendak dicapai.
Tabel 8. Jumlah LHP2DK Terbit beserta Estimasi Akhir Potensi Pajak dalam LHP2DK Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, IV serta Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
KPP Pratama Batu Tahun 2016-2020 No.  Tahun Jumlah LHP2DK Seksi Waskon III, IV, dan Seksi Ekstensifikasi Estimasi Akhir Potensi Pajak dalam  LHP2DK Seksi Waskon III, IV, dan Seksi Ekstensifikasi (Rp) Estimasi Akhir Potensi Pajak per LHP2DK (Rp) 1. 2018 4.959 6.746.968.343 1.360.550 2. 2019 4.569 6.289.202.592 1.376.494 3. 2020 2.497 1.992.061.515 797.782
Sumber: Diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021) Baik  jumlah  LHP2DK  maupun  nilai  estimasi  akhir  potensi  pajak  dalam  LHP2DK mengalami penurunan pada tahun 2020 berdasarkan data Tabel 8. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2018-2019) (sebelum pengawasan berbasis wilayah dilakukan) nilai estimasi  akhir  potensi  pajak  per  LHP2DK  mencapai  angka  Rp1.360.550,00  (2018)  dan Rp1.376.494,00  (2019).  Akan  tetapi,  nilai  tersebut  turun  menjadi  Rp797.782,00  pada  tahun 2020.  Lebih  lanjut,  berdasarkan  keterangan  dari  narasumber  wawancara,  kenaikan  jumlah LHP2DK pada tahun 2019 disebabkan oleh penerbitan LHP2DK atas SP2DK yang terbit pada tahun 2018 namun belum ditindaklanjuti. Sebaliknya, LHP2DK yang terbit pada tahun 2020
murni  hanya  berdasarkan  SP2DK  yang  terbit  pada  tahun  2020.  Oleh  karena  itu,  terjadi penurunan jumlah LHP2DK yang terbit pada tahun 2020.
Data yang ada menunjukkan fakta bahwa kegiatan pengawasan berbasis wilayah belum menghasilkan  peningkatan  potensi  pajak  pada  tahun  2020.  Narasumber  mengungkapkan penurunan nilai estimasi akhir potensi pajak per LHP2DK pada tahun 2020 disebabkan karena adanya penurunan kemampuan bayar wajib pajak. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan nilai estimasi yang seimbang dan wajar terhadap nilai realisasi dilakukan pengurangan angka nilai estimasi potensi akhir pada tahun 2020.
c. Basis pajak.
Terdapat dua indikator perluasan basis pajak yaitu peningkatan partisipasi jumlah wajib pajak dan struktur penerimaan pajak yang berimbang.
- Partisipasi jumlah wajib pajak.
Jumlah wajib pajak terdaftar terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016- 2020 dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 8,25% pada wajib pajak badan, 10,66% pada wajib pajak orang pribadi, dan 4,00% pada wajib pajak pemungut. Oleh karena itu, jika dilihat  berdasarkan  data  pada  Tabel  9  partisipasi  jumlah  wajib  pajak  selalu  mengalami pertumbuhan  dari  tahun  ke  tahun  baik  sebelum  maupun  setelah  pelaksanaan  pengawasan berbasis wilayah.
Tabel 91. Jumlah dan Perubahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Berdasarkan Jenis
Wajib Pajak di KPP Pratama Batu Tahun 2016-2020 No. Tah un Jumlah WP Naik (Turun) % Badan OP Pemu- ngut Perbandi- ngan Jumlah WP Badan OP Pemu- ngut 1. 2016 2.202 19.800 604 4 : 33 : 1 0 0 0 2. 2017 2.409 21.504 613 4 : 35 : 1 9,40 8,61 1,49 3. 2018 2.630 24.315 614 4 : 40 : 1 9,17 13,07 0,16 4. 2019 2.815 27.434 614 5 : 45 : 1 7,03 12,83 0 5. 2020 3.023 29.662 702 4 : 42 : 1 7,39 8,12 14,33 Rata-rata 2.616 24.543 629 8,25 10,66 4,00

## Sumber: Diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (2021)
Jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  terdaftar  memerlukan  perhatian  khusus  mengingat basis pajak yang luas ditandai dengan partisipasi wajib pajak orang pribadi yang tinggi. Wajib pajak orang pribadi merupakan wajib pajak dengan jumlah terbesar dibandingkan dengan wajib pajak lain selama 2016-2020. Akan tetapi,  meski  jumlah wajib pajak orang pribadi  terdaftar tergolong besar, jumlah tersebut masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja di wilayah kerja KPP Pratama Batu. Rata-rata hanya 21,89% wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dari keseluruhan angkatan kerja di Kota Batu selama tahun 2016-2020.
Persentase wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dari jumlah angkatan kerja di Kota Batu terbesar dalam kurun 2016-2020 adalah 24,78% yang terjadi pada tahun 2020 (Tabel 10). Namun perlu diperhatikan bahwa pada tahun 2020 peningkatan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar hanya sebesar 0,22% dari tahun 2019 atau 1,28% lebih rendah dibandingkan rata-rata peningkatan  wajib  pajak  orang  pribadi  terdaftar  tahun  2016-2020.  Oleh  karena  itu,  data menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan  berbasis  wilayah  belum  menghasilkan peningkatan partisipasi wajib pajak orang pribadi yang signifikan.

## EDUCORETAX
Tabel 10. Persentase dan Perubahan Persentase Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar terhadap Angkatan Kerja di KPP Pratama Batu Tahun 2016-2020
No. Tahun Jumlah WP OP (a) Jumlah Angkatan Kerja (b) Persentase WP OP Terdaftar Terhadap Angkatan Kerja (%) (c) = (a)÷(b) Naik (Turun) (%) 1. 2016 19.800 105.496 18,77 0 2. 2017 21.504 112.984 19,03 0,26 3. 2018 24.315 108.990 22,31 3,28 4. 2019 27.434 111.733 24,55 2,24 5. 2020 29.662 119.720 24,78 0,22 Rata-rata 24.543 111.785 21,89 1,50
Sumber: Diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan batukota.bps.go.id (2021) - Struktur penerimaan pajak.
Data pada Tabel 11 menunjukkan bahwa penerimaan pajak utama di KPP Pratama Batu pada tahun 2016-2018 berasal dari tiga jenis pajak yaitu PPh Pasal 21, PPh Final, serta PPN dan  PPnBM.  Selanjutnya,  pada  tahun  2019-2020  sumber  utama  penerimaan  pajak  di  KPP Pratama  Batu  berubah  menjadi  PPh  Pasal  25/29  Badan,  PPh  Final,  serta  PPN  dan  PPnBM. Lebih lanjut, penerimaan pajak PPh Final memiliki struktur sebagaimana pada Gambar 1. PPh Final yang disetor oleh wajib pajak badan menjadi penyumbang terbesar pada penerimaan pajak final tahun 2016, 2018, 2019, dan 2020.
Tabel 11. Struktur Penerimaan Pajak KPP Pratama Batu Tahun 2016-2020
Jenis Pajak 2016 2017 2018 2019 2020 dalam % A. Pajak Penghasilan 56,81 73,95 66,77 71,58 68,02 PPh Non Migas 56,81 73,95 66,77 71,58 68,02 PPh Pasal 21 13,18 19,32 21,10 15,84 18,05 PPh Pasal 22 0,67 1,40 0,95 0,98 1,11 PPh Pasal 22 Impor 0,57 1,39 2,32 1,36 2,14 PPh Pasal 23 1,40 2,34 2,53 2,07 1,91 PPh Pasal 25/29 OP 1,79 1,02 1,36 1,37 2,71 PPh Pasal 25/29 Badan 2,11 3,17 6,00 23,71 23,78 PPh Pasal 26 0,06 0,87 0,77 0,50 0,58 PPh Final 37,03 35,49 31,73 25,74 21,73 PPh Fiskal Luar Negeri 0 0 0 0 0 PPh Non Migas Lainnya 0 8,95 0 0 0 PPh Migas 0 0,02 0,05 0,01 0 B. PPN dan PPnBM 42,75 25,81 33,05 28,37 31,18 C. PBB dan BPHTB 0,41 0 0 0 0,41 D. Pendapatan PPh DTP 0 0 0 0 0,38 E. Pajak Lainnya 0,02 0,22 0,14 0,04 0,02 Jumlah A+B+C+D+E 100 100 100 100 100
Sumber: Diolah dari Seksi Pengolehan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)

## EDUCORETAX
Struktur  penerimaan  pajak  yang  mencerminkan  perluasan  basis  pajak  memiliki  ciri penerimaan pajak yang berimbang dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang optimal. Pajak penghasilan orang pribadi yang dimaksud adalah PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Final sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. KPP Pratama Batu memiliki basis pajak yang masih bergantung pada PPN dan PPnBM serta PPh Final yang didominasi oleh PPh Final dari wajib pajak badan setelah pelaksanaan pengawasan berbasis  wilayah.  Belum  terlihat  adanya  penerimaan  PPh  Pasal  25/29  Orang  Pribadi  yang signifikan untuk mengimbangi total penerimaan pajak selama tahun 2020 meski jenis pajak ini telah mengalami peningkatan kontribusi sebesar 1,34% dari tahun 2019.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  data  yang  tersedia,  KPP  Pratama  Batu  masih  perlu meningkatkan basis pajak baik dari segi partisipasi wajib pajak maupun struktur penerimaan pajak  yang  berimbang.  Partisipasi  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  masih  jauh  dari  jumlah angkatan kerja serta ketergantungan penerimaan dari jenis pajak yang rentan terhadap kondisi ekonomi (PPN dan PPnBM serta PPh Badan) pada tahun 2020 menunjukan basis pajak yang belum optimal. Oleh karena itu, kedua  fakta tersebut  memberikan kesan  bahwa pengawasan berbasis wilayah pada tahun 2020 belum memberikan hasil yang memuaskan dari segi basis pajak.
Gambar 1. Struktur Penerimaan Pajak Final KPP Pratama Batu Tahun 2016-2020
Sumber: Diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)
d. Penerimaan pajak.
Peningkatan  penerimaan  pajak  merupakan  hasil  yang  ingin  dicapai  melalui  pengawasan berbasis  wilayah.  Hasil  tersebut  dapat  diwujudkan  pada  tahun  2020  dimana  pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah mulai diterapkan. Berdasarkan Gambar 2, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,35% dari tahun 2019. Nilai peningkatan ini tidak jauh berbeda dari rata-rata pertumbuhan realisasi tahun 2016-2020 sebesar 0,41%.
0,48 0,51 0,40 0,36 0,42 0,52 0,49 0,60 0,64 0,58 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 2016 2017 2018 2019
2020
P ro p o rs i P P h F in al W P OP a tau B ad an ter h ad ap T o tal P en er im aa n P P h Fin al Tahun Struktur Penerimaan Pajak Final KPP Pratama Batu Tahun 2016-2020 PPh Final OP PPh Final Badan

## EDUCORETAX

## Gambar 2. Grafik Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batu Tahun 2016-2020

## Sumber: Diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)
Pencapaian  ini  perlu  diapresiasi.  Hal  ini  dikarenakan  meskipun  indikator  lain  berupa kepatuhan pembayaran, kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, kepatuhan perbuatan, kepatuhan  material,  penggalian  potensi  dan  basis  pajak  belum  menunjukkan  hasil  yang memuaskan,  peningkatan  penerimaan  pajak  masih  dapat  dicapai  pada  tahun  2020.  Artinya, pengawasan berbasis wilayah mampu mewujudkan tiga indikator pencapaian tujuan antara lain peningkatan  kepatuhan  formal  wajib  pajak  badan  berupa  kepatuhan  pelaporan,  kepatuhan perbuatan, dan peningkatan penerimaan. Meski belum memberikan hasil yang optimal, hasil wawancara bersama narasumber menunjukkan optimisme narasumber bahwa hasil yang telah dicapai  dari  pengawasan  berbasis  wilayah  berpotensi  memberi  dampak  positif  dalam  jangka panjang terhadap pencapaian visi misi KPP Pratama Batu dan tujuan optimalisasi penerimaan pajak DJP.
Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Wilayah di KPP Pratama Batu a. Perbedaan karakteristik antarwilayah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, kendala utama dalam  pelaksanaan pengawasan  berbasis  wilayah  adalah  perbedaan  karakteristik  wilayah  yang  diawasi  oleh masing-masing account representative . Perbedaan karakteristik wilayah yang menjadi kendala dalam  penerapan  SE-07/PJ/2020  yaitu  perbedaan  dalam  kepadatan  penduduk  dan  potensi ekonomi  antarwilayah.  Perbedaan  tersebut  menimbulkan  kemungkinan  terdapat  beban  kerja dan  hasil  kerja  yang  berbeda  antar-account  representative.  Hal  ini  yang  kemudian  menurut narasumber dianggap sebagai kekurangan dalam SE-07/PJ/2020.
Narasumber memberikan ilustrasi kendala melalui perbandingan antara wilayah kerja KPP Pratama Batu dengan kota besar berpenduduk padat seperti Kota Malang, Kota Surabaya, dan DKI Jakarta. Pengawasan berbasis wilayah lebih ideal jika diterapkan di kota-kota tersebut. Hal  ini  disebabkan  karena  kemungkinan  besar  terdapat  penduduk  yang  bermukim  di  setiap kelurahan atau desa maupun ruas jalan. Selain itu, penduduk yang ada di wilayah kota besar lebih  berpeluang  memiliki  kegiatan  usaha  sebagai  potensi  ekonomi  yang  dapat  dikonversi menjadi potensi pajak. Oleh karena itu, narasumber berkesimpulan bahwa kemungkinan besar tiap account  representative mendapat  bagian  wajib  pajak  yang  relatif  sama  secara  kuantitas jumlah dan kualitas ekonominya.
89,92 103,15 84,76 91,21 91,56 0 50 100 150 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 Per se nt as e R ea li sa si Pener im aa n Paj ak t er hada p T ar g et Pener im aa n Paj ak dal am % Tahun Pajak

## Re a l i s a s i  Pe ne r i ma a n  Pa j a k
Realisasi Penerimaan Pajak

## EDUCORETAX
Akan tetapi, jika pengawasan berbasis wilayah dilaksanakan di Kota Batu atau daerah terpencil lainnya maka kemungkinan akan terdapat  ketimpangan beban kerja dan hasil  kerja antar- account representative . Desa Sumberbrantas, Desa Sumbergondo, dan Desa Torongrejo menjadi  contoh  wilayah  dengan  kepadatan  penduduk  yang  rendah  di  wilayah  kerja  KPP Pratama Batu.  Disisi  lain terdapat  wilayah yang  merupakan pusat  kegiatan ekonomi di  Kota Batu yaitu Kelurahan Sisir dan Kelurahan Temas. Tentu saja beban kerja dan hasil kerja antar- account representative yang mengawasi wajib pajak di kedua wilayah tersebut akan berbeda. Sebab, kedua wilayah memiliki karakteristik penduduk dan potensi ekonomi yang berbeda.
b. Tantangan ekstensifikasi berbasis wilayah.
Ekstensifikasi berbasis wilayah menjadi tantangan bagi account representative dalam melakukan kegiatan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, kegiatan ekstensifikasi lebih menantang jika dibandingkan dengan kegiatan intensifikasi.   Hal ini karena terdapat kesulitan tersendiri dalam melakukan ekstensifikasi berbasis wilayah.
Tujuan  pelaksanaan  SE-07/PJ/2020  menurut  narasumber  lebih  ditekankan  pada penambahan jumlah wajib pajak baru. Tingkat tax ratio Indonesia yang rendah menandakan bahwa  masih  banyak  subjek  pajak  yang  belum  menjadi  wajib  pajak  terdaftar.  Akibatnya, sebagian  subjek  pajak  yang  seharusnya  wajib  membayar  pajak  belum  memenuhi  kewajiban tersebut. Perlu dilakukan kegiatan ekstensifikasi untuk membuat sebagian subjek pajak tersebut memenuhi kewajiban membayar pajak. Kegiatan ekstensifikasi melalui pengawasan berbasis wilayah mewajibkan account representative melakukan penyisiran untuk mengumpulkan data dan/atau informasi terkait wajib pajak melalui kegiatan pengumpulan data lapangan berbasis wilayah  sesuai  peta  kerja  yang  telah  dibuat. Account  representative diharuskan  untuk  turun langsung  ke  lapangan  serta  mengumpulkan  data  dari  berbagai  pihak  guna  menjaring  calon wajib pajak baru. Kegiatan ekstensifikasi inilah yang menurut narasumber merupakan kesulitan tersendiri dalam pengawasan berbasis wilayah.
c. Ketidaksesuaian data.
Hasil  penelitian  sebelumnya  oleh  Wulandari  (2020)  menyebutkan  salah  satu  kendala dalam  kegiatan  pengawasan  adalah  ketidaksesuaian  data  wajib  pajak.  Berdasarkan  hasil wawancara  bersama  narasumber  kendala  tersebut  masih  ada  pada  pengawasan  berbasis wilayah. Akan tetapi, saat ini kualitas data yang tersedia sudah lebih baik dari segi detil dan ragam  data  meski  kegiatan  validasi  tetap  harus  dilakukan  terlebih  dahulu  sebelum  data digunakan.

## PENUTUP Simpulan
Kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  secara  garis  besar  tidak  jauh  berbeda  dengan kegiatan pengawasan sebelum pengawasan berbasis wilayah. Pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah  di  KPP  Pratama  Batu  dilakukan  berdasarkan  prosedur  yang  diatur  dalam  SE- 07/PJ/2020 dengan catatan masih  terdapat  beberapa langkah yang belum dapat  dilaksanakan atau  memerlukan  penjelasan  lebih  lanjut.  Catatan  tersebut  antara  lain  mengenai  pihak  yang seharusnya  melakukan assignment wajib  pajak  dan  karakteristik  usaha  wajib  pajak  dalam kegiatan tindak lanjut pengawasan yang masih belum diatur secara jelas pada SE-07/PJ/2020 serta ketiadaan format khusus mengenai peta kerja bagi account representative.
Pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu mampu mewujudkan tiga indikator pencapaian  tujuan  antara  lain  peningkatan  kepatuhan  formal  wajib  pajak  badan  berupa kepatuhan  pelaporan,  kepatuhan  perbuatan,  dan  peningkatan  penerimaan.  Akan  tetapi, pengawasan berbasis wilayah yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang memuaskan pada indikator lain berupa kepatuhan pembayaran, kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi,

## EDUCORETAX
kepatuhan material, penggalian potensi dan basis pajak. Meski belum memberikan hasil yang optimal, hasil wawancara menunjukkan optimisme narasumber bahwa hasil yang telah dicapai dari pengawasan berbasis wilayah berpotensi memberi dampak positif dalam jangka panjang terhadap  pencapaian  visi  misi  KPP  Pratama  Batu  dan  tujuan  optimalisasi  penerimaan  pajak DJP.
Terdapat tiga kendala dalam pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah yaitu perbedaan karakteristik  wilayah,  tantangan  dalam  ekstensifikasi  pengawasan  berbasis  wilayah,  dan ketidaksesuaian data wajib pajak. Perbedaan karakteristik wilayah yang menjadi kendala dalam penerapan  SE-07/PJ/2020  yaitu  perbedaan  dalam  kepadatan  penduduk  dan  potensi  ekonomi antarwilayah.  Perbedaan  tersebut  menimbulkan  kemungkinan  terdapat  beban  kerja  dan  hasil kerja  yang  berbeda  antar- account  representative. Kedua,  kesulitan  dalam  melakukan ekstensifikasi  berbasis  wilayah  yang  mengharuskan account  representative untuk  turun  ke lapangan serta mengumpulkan data dari berbagai pihak guna menjaring calon wajib pajak baru menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah. Terakhir, ketidaksesuaian data wajib pajak yang masih menjadi kendala dalam kegiatan pengawasan meskipun saat ini kendala tersebut sudah mulai berkurang seiring dengan peningkatan kualitas data yang tersedia.

## Saran
Direktorat Jenderal Pajak perlu mengatur lebih lanjut mengenai pihak yang seharusnya melakukan assignment wajib  pajak,  karakteristik  usaha  wajib  pajak,  serta  ketiadaan  format khusus mengenai peta kerja bagi account representative. Selain itu, diperlukan kebijakan agar pembagian  wilayah  yang  diawasi  kepada account  representative mempertimbangkan ketimpangkan karakteristik wilayah agar tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas beban kerja dan hasil kerja antar- account representative . Saran bagi penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan rentang data pada periode yang lebih panjang untuk mengatasi data tahun 2020 yang kurang ideal akibat adanya pengaruh pandemi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Amilin.  (2016).  Peran  Konseling,  Pengawasan,  dan  Pemeriksaan  Oleh  Petugas  Pajak  Dalam Mendorong  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  Dampaknya  Terhadap  Penerimaan  Negara.
Jurnal Akutansi/ Volume XX, No.02 , 285-300.
https://www.researchgate.net/publication/321772343_PERAN_KONSELING_PENG AWASAN_DAN_PEMERIKSAAN_OLEH_PETUGAS_PAJAK_DALAM_MENDO RONG_KEPATUHAN_WAJIB_PAJAKDAN_DAMPAKNYA_TERHADAP_PENE RIMAAN_NEGARA
Andini,  I.  P.  (2020,  Agustus  14).  Tinjauan  Kegiatan  Pengawasan  dan  Konsultasi  Melalui Penyampaian Surat Himbauan Atau SP2DK di KPP Pratama Blitar. Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.
Ayza, B. (2016). Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: Kencana.
Aziz, A. (2009, Juli 2). Analisis Peranan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua). Diambil kembali dari lib.ui.ac.id:
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/121870-T%2025826
Analisis%20peranan-Literatur.pdf
Brauner, Y., & McMahon, M. J. (2012). The Proper Tax Base: Structural Fairness from an International and Comparative Perspective-Essays in Honor of Paul McDaniel. New
York: Wolters Kluwer Law & Business.
https://libgen.is/book/index.php?md5=96CF18BAA9C4B9786D1E8BBC544E7FEE Brotodihardjo, S. (1978). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: Eresco.
Darussalam,  Septriadi,  D.,  Kristiaji,  B.  B.,  &  Dhora,  K.  A.  (2019). Seri  Kontribusi  DDTC: Gagasan  dan  Pemikiran  Sektor  Perpajakan  2018/2019. Jakarta:  PT  Dimensi Internasional Tax.
Darussalam, Septriadi, D., Kristiaji, B. B., & Vissaro, D. (2019). Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak. Jakarta: PT Dimensi International Tax. Devano, S., & Rahayu, S. (2010). Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Kencana. Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2020,  n  n). Informasi  Publik. Diambil  kembali  dari  pajak.go.id: https://www.pajak.go.id/id/kinerja-page
Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020- 2024. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. Fajarwati,  R.  N.,  Kertahadi,  &  Kurniawan,  B.  C.  (2014).  Analisis  Peningkatan  Kepatuhan Wajib  Pajak  Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan  Modernisasi  Administrasi  Perpajakan (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  se-Malang  Raya). Jurnal  Mahasiswa Perpajakan , 1-10.
Hutauruk, M. R., Ghozali, I., Sutarmo, Y., Mushofa, A., Suyanto, Yulidar, M. A., & Yanuarta, W.  (2019).  The  Impact  of  Self-Assessment  System  on  Tax  Payment  Through  Tax Control  As  Moderation  Variables. International  Journal  of  Scientific  &  Technology Research , 3255-3260.
Kirchler, E., & Wahl, I. (2010). Tax Compliance Inventory: TAX-I Voluntary tax compliance, enforced  tax  compliance,  tax  avoidance,  and  tax  evasion. Journal  Of  Economic Psychology , 331-346.
Koto, F. H. (2019, Maret). Analisis Upaya Optimalisasi Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Melalui Penyuluhan dan Pengawasan di KPP Pratama Kosambi. Analisis  Upaya  Optimalisasi  Kepatuhan  Formal  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Non Karyawan Melalui Penyuluhan dan Pengawasan di KPP Pratama Kosambi . Tangerang Selatan, Banten, Indonesia: Politeknik Keuangan Negara STAN.
Langford,  B.,  &  Ohlenburg,  T.  (2016,  Januari  31). Tax  Revenue  Potenntial  and  Effort:  An Empirical Investigation. Diambil kembali dari theigc.org: https://www.theigc.org/wp- content/uploads/2016/01/Langford-Ohlenburg-2016-Working-paper.pdf
Muehlbacher, S., Kirchler, E., & Schwarzenberger, H. (2011). Voluntary versus enforced tax compliance: empirical evidence for the "slippery slope" framework. Eur J Law Econ , 89-97.
Nasikhudin.  (2015,  Juni  20). Pentingnya  Mengubah  Basis  Penerimaan  Pajak  di  Indonesia . Diambil kembali dari Nasikhudinisme:
https://nasikhudinisme.com/2015/06/20/pentingnya-mengubah-basis-penerimaan- pajak-di-indonesia/
Nur,  S.  (2011,  April  19). SP-Accountancy. Diambil  kembali  dari  Medan  Area  University Repository: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/4077
Nurini, D. T. (2019, Agustus 2). Tinjauan Atas Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi II & III Terhadap Penerimaan KPP Pratama Boyolali. Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.
Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
OECD.  (2012,  September  n.d.). OECD  Economic  Surveys:  Indonesia. https://read.oecd- ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-indonesia-2012_eco_surveys-idn- 2012-en#page4
Pemerintah  Indonesia.  (2008).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Perdana,  K.  W.  (2018).  Studi  Pemisahan  Tugas  dan  Fungsi  Account  Representative  (AR) Pengawasan dan Konsultasi Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu). Arthavidya Jurnal Ilmiah Ekonomi , 102-120.
Senjaya,  A.  J.  (2018).  Tinjauan  Kritis  Terhadap  Istilah  Metode  Campuran  (Mixed  Method) Dalam Riset Sosial. Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 4, No.1 , 103-118. Simanjuntak,  N.  F.  (2020,  Agustus  14).  Evaluasi  Pelaksanaan  Kegiatan  Penyuluhan  Dalam Rangka  Ekstensifikasi  dan  Intensifikasi  di  KPP  Pratama  Pontianak  Barat.  Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.
Simbolon,  M.  M.  (2004). Dasar-Dasar  Administrasi  dan  Manajemen. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Tax  Foundation.  (n.d.,  n.d.  n.d.). Tax  Basics:  Your  guide  to  understanding  taxes .  Diambil kembali dari Taxfoundation.org: https://taxfoundation.org/tax-basics/tax- base/#:~:text=The%20tax%20base%20is%20the,is%20non%2Dneutral%20and%20in efficient.
Vissaro,  D.  (2020,  Maret  24). Analisis  Pajak:  Strategi  Perluasan  Basis  Pajak  di  Tengah Perlemahan Ekonomi . Diambil
kembali dari DDTC News: https://news.ddtc.co.id/strategi-perluasan-basis-pajak-di-tengah-perlemahan-ekonomi- 19778?page_y=1495
Wulandari,  D.  W.  (2020,  Agustus  14).  Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  Pengawasan  Wajib Pajak  Dalam  Menunjang  Penerimaan  Pajak  di  KPP  Pratama  Makassar  Selatan. Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.
Yulita,  D.  A.  (2019,  Juli  28).  Tinjauan  Atas  Kegiatan  Pengawasan  Terhadap  Pemenuhan Kewajiban  Perpajakan  Wajib  Pajak  Badan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Sukoharjo. Tangerang Selatan, Banten, Indonesia: Politeknik Keuangan Negara STAN. Yunanto, L. (2010, April). Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas, dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas, dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten . Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.