## ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG IMPLEMENTASI AKAD QARDH

## Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara e-mail: titimartini86@gmail.com , resiatnasari@stain-madina.ac.id , nurmayani@gmail.com
Abstrak: Masyarakat  Tangga  Bosi  II  memiliki kebiasaan  dalam  meminjamkan uang disertai syarat penguasaan sawah oleh pemberi pinjaman. Satu sisi, hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar, namun disisi lain hal ini perlu kajian lebih lanjut dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Berkenaan dengan itu penelitian ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kondisi  akad Qardh yang  sudah terimplementasi di desa Tanga Bosi II, dan menganalisis kondisi tersebut dalam tinjauan  analisis  hukum  ekonomi  syariah.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumentasi.  Sumber  primer dalam  penelitian  ini  ialah  pelaku qardh di  Desa  Tangga  Bosi  II  sedangkan sumber  data  sekunder  penulis  ialah  tokoh  agama,  buku,  jurnal,  dan  hasil penelitan  terdahulu.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  akad qardh yang dilakukan  masyarakat  Desa  Tanggga  Bosi  II  masih  berdasarkan  lisan  dan  itu sudah  kebiasaan  atas  dasar  kesepakatan  dan  kepercayaan  dengan  tujuan  saling mambantu atau tolong-menolong, dengan cara si pemberi pinjaman memberikan jaminan  atas  hutangnya  berupa  sawah.  Tinjauan  hukum  ekonomi  syariah terhadap  permasalahan  tersebut  di  atas,  hal  itu  termasuk  zhalim  kepada peminjam  dikarenakan  dua  alasan  yakni  tidak  adil  untuk  si  peminjam,  dan dengan penguasaan terhadap sumber nafkahnya peminjam.
Kata Kunci: Akad Qard, Ekonomi Syariah, Fikih Islam, Jaminan Piutang
Abstract: The  people  of  Tangga  Bosi  II  have  a  habit  of  lending  money, accompanied by the condition that the lender controls the rice fields. On the one hand, this is considered something reasonable, but on the other hand, this needs further  investigation  in  a  review  of  sharia  economic  law.  In  this  regard,  this study  aims  to  describe  the  conditions  of  the  Qardh  contract  that  have  been implemented in the village of Tanga Bosi II and to analyze these conditions in a review of sharia economic law analysis. The research method used is qualitative with  a  case  study  approach.  Data  collection  techniques  using  observation, interviews,  and  documentation  studies.  The  primary  sources  in  this  study  are qardh actors in the village of Tangga Bosi II and related people. In contrast, the secondary  data  sources  are  obtained  from  books  related  to  the  author's  thesis. The  results  of  the  study  revealed  that  the  qardh  contract  carried  out  by  the Tanggga Bosi II village community was still based on oral, and it was customary based on agreement and trust intending to help each other or help each other, by way of the lender providing guarantees for his debt in the form of rice fields. A review  of  sharia  economic  law  on  the  problems  mentioned  above  includes injustice to the borrower because it is unfair to the borrower; other than that, he owes the rice fields for his livelihood to be controlled by the lender.
Keywords: Qard Contract, Sharia Economics, Fikih Islam, Receivable Guarantee
Ti t i Martini Harahap, Resi Atna Sari Siregar, Nurmayani Pasaribu

## PENDAHULUAN
Islam  mengajarkan  kepada  manusia agar memiliki sikap tolong menolong kepada sesama  manusia.  Sikap  tersebut  berdampak positif  bagi  kehidupan  orang  lain,  sebab orang  lain  akan  mendapatkan  keringanan beban  terhadap  pertologan  orang  yang diberikan  kepadanya.  Dalam  Islam  konsep tolong  menolong  dibingkai  dengan  prinsip kebaikan, artinya umat Islam dapat melakukan  tolong  menolong  khusus  untuk kebaikan  saja,  sedangkan  dalam  keburukan dilarang.
Dalam  kajian  Fikih,  hubungan  antar satu  orang  dengan  lainnya  disebut  dengan muamalah.  Termasuklah  tolong  menolong juga  konsep  dari  hubungan  muamalah tersebut.  (Muntaqo,  2021).    Printah  Allah tentang  pertolongan  dalam  kebaikan  itu, ternyata  tidak  selamanya  selaras  dengan fakta  yang  ada  di  lapangan,  sebab  tidak sedikit umat Islam yang kurang
memperhatikan perintah Allah dan
memberikan  pertolongan  yang  di  dalamnya terkandung potensi aspek pelanggaran syari’at  di  antaranya  adalah  pinjam meminjam  uang  atau  yang  disebut  dengan Qardh (Abdullah, 2015).
Qardh atau  utang  piutang  dalam pengertian  umum  mirip  dengan  jual  beli karenan qardh merupakan bentuk kepemilikan atas  harta  dengan  imbalan qardh juga merupakan  salah  satu  jenis salaf ( salam ). Beberapa ulama di kutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan  bahwa qardh (utang–piutang) adalah jual beli itu sendiri (Az-Zuhaili, 2018). Menurut Firdaus qardh adalah pemberian harta kepada  orang  lain  yang  dapat  ditagih  atau diminta  kembali.  Dalam  literatur  Fikih, qardh
dikategorikan  dalam aqad  tathawwu’i atau akad  saling  membantu  dan  bukan  transaksi komersil (Triyawan, 2014).
Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya  bahwa  tak  sedikit  ditemukan  di masyarakat  yang  menyelenggarakan  praktik qard tersebut,  seperti  masyarakat  di  Desa Tangga  bosi  II  Kecamatan  Siabu  Kabupaten Mandailing  Natal,  yang  telah  melakukan praktik  pinjam  meminjam  berupa  uang,  yang mana  praktik  pinjam  meminjam  disertai jaminan yang sudah disetujui mereka dan yang berlaku  dalam  masyarakat  tersebut  sudah berlangsung  sejak  lama.  Kegiatan  praktik pinjam  meminjam  ini  dilakukan  untuk  saling tolong  menolong  dan  membantu  sesama manusia  dalam  mencukupi  kebutuhan  hidup. Praktik  pinjam  meminjam  disini  merupakan salah  satu  bentuk  kegiatan  ekonomi,  karena dari pinjam meminjam inilah mereka mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan  hidup  dan  sebagai  modal  untuk menjalankan usaha mereka.
Sebagaimana  observasi  awal  peneliti dengan masyarakat  muslim Desa Tangga  bosi II  Kecamatan  Siabu  Kabupaten  Mandailing Natal,  praktik qard dalam  bentuk  kegiatan yang  jika  dideskripsikan tampak si  peminjam datang  kepada  orang  yang  akan  memberi pinjaman dengan jumlah tertentu lalu menawarkan  sawahnya  menjadi  jaminan selama  peminjam  belum  mampu  untuk melunasi  hutangnya,  lalu  pemberi  pinjaman setuju maka terjadilah akad pinjam meminjam. Di  lain  pihak  dengan  keadaan  yang  sama, pemberi  pinjaman  mensyaratkan  jaminan berupa sawah kepada peminjam.
Dengan adanya pinjaman tersebut masyarakat Desa Tangga Bosi II menganggap
65 | Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Implementasi Akad Qard h
itu  adalah  sebuah  kemudahan  dan  merupakan tolong menolong. Karena menurut masyarakat itu  sendiri  sangat  mudah  untuk  melakukan transaksinya karena bias langsung dipergunakan  untuk  memenuhi  kebutuhannya dan peminjam pun beruntung bisa menggunakan jaminan tersebut dengan bercocok tanam dan peminjam bisa menghasilkan  uang  atas  apa  yang  dicocok tanamkannya di tanah tersebut.
Namun  seperti  yang  telah  diungkapkan sebelumnya  bahwa  setiap  muamalah  tentu memiliki  konsekuensi  antara  sah  atau  sesuai dengan  ketentuan  syariat,  atau  tidak  sah  atau bertentangan dengan syariat.  Maka dari itu lah implementasi  praktik qard tersebut  di  tengah- tengah  masyarakat,  perlu  untuk  di  ditinjau posisi  hukumna  dalam  perspektif  hukum ekonomi  syariah.  Secara  khusus  penelitian  ini akan  fokus  pada  dua  hal  yakni  deksripsi tentang  praktik qard di  Desa  Tangga  Bosi  II , dan analisisnya  dalam  perspektif    hukum ekonomi syariah.
Penelitian  ini  tentu  berimplikasi  pada perbaikan  kehidupan  masyarakat  muslim  di Desa  Tangga  Bosi  II,  khususnya  dalam bermuamalah  pinjam  meminjam.  Dengan demikian pandangan para ulama dalam bidang hukum  ekonomi  syariah  akan  menjadi formulasi penentuan status posisi hukum Qard pada  masyarakat  Desa  Tangga  Bosi  II.
Formulasi  hukum  itu  lah  yang  kemudian menjadi sasaran novelty utama dalam penelitian ini.
Penelitian  ini  tentu  memiliki  distingsi dari  penelitian  lain,  berikut  dikemukakan beberapa  penelitian  terdahulu,  di  antaranya penelitian  tentang qard dalam  pelaksanaan arisan dagang, penelitian ini tentang
pelaksanaan arisan dagang dengan memasukkan  akad qard di  dalamnya  (Lestari, 2021), sifat ta’awun dalam lembaga keuangan syariah, penelitian ini tentang upaya mengimplementasikan  sikap ta’awun dalam keuagan  syariah  (Rukiah,  2019),  pemanfaatan tanah  dalam  akad qard, penelitian  ini  tentang penggunaan tanah sebagai jaminan dalam akad qard (Abdussakur, 2021), qard dalam koperasi syariah,  penelitian  ini  tentang  pelaksaksanaan akard  Qard  dalam  koperasi  (Abdillah,  2021), tinjauan  konsep qard dalam  praktik  arisan (Nurhasanah,  2018),  dan  tinjauan  qard terhadap  pelunasan  hutang  (Nanik,  2018). Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan  yang  penelitian  penulis  adalah  sama sama  membahas  tentang qardh bersyara, namun  perbedaannya  muncul  ketika  penulis memfokuskan  analisa  dari  sudut  pandang Hukum Ekonomi Syariah.
Penelitian  ini  secara  garis  besar  akan mengkaji  terlebih  dahulu  tentang  konsep umum qard dalam  Islam,  lalu  kemudian melihat  praktik qard di  desa  tangga  bosi  II, lalu  kemudian  menganalisis  prkatik  tersebut dalam  perspektif  kajian  hukum  ekonomi syariah.  Pendapat  para  ahli  akan  memberikan judgment atau  dalam  islam  dikenal  dengan fatwa  terkait  dengan  praktik  yang  masyarakat muslim lakukan di desa tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan (field  reasearchi). Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif  berbasis  studi  kasus. Penelitian  ini  menggunakan  masalah  yang berawal  dari  adanya  kasus  jaminan  bersyarat berupa ‘lahan sawah’ dalam pinjam meminjam yang mereka lakukan. Penelitian ini
Ti t i Martini Harahap, Resi Atna Sari Siregar, Nurmayani Pasaribu | 66
menggunakan  teknik  penelitian  observasi, wawancara,  dan  studi  dokumetasi.  Observasi digunakan  untuk  melihat  praktek  penerapan pinjam  meminjam  uang  dengan  syarat jaminann lahan sawah. Wawancara digunakan untuk  mengetahui  pemahaman  masyarakat terkait  posisi  hukum  aktivitas  tersebut,  dan studi  dokumentasi  untuk  melihat  hukum sebagai  suatu  sistem  peraturan-peraturan  yang abstrak,  pendekatan  kualitatif  untuk  penelitian berkaitan dengan penilaian subjektif dari sikap, pendapat dan perilaku. Penelitian dalam situasi seperti  itu  adalah  fungsi  dari  wawasan  dan kesan peneliti. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk
menggambil  kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.
Secara  garis  besar,  sumber  data  alam pembahasan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder  sebagai  berikut:  (1)  Data  primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Orang  yang akan diwawancarai adalah orang yang melakukan akad qardh baik penghutang  maupun  orang  yang  memberikan hutang  yang  ada  di  Desa  Tangga  Bosi  II Kecamatan Siabu. (2) Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti  dengan  cara membaca, melihat  atau  mendengarkan,  yaitu  berupa: buku, jurnal, tugas akhir.
Analisis data menggunakan teknik Miles dan  Huberman  yakni  pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan simpulan. (Creswell, 2007).  Sedangkan untuk menjamin  keabsahan  data  peneliti  melakukan beberapa  hal  yakni  trianggulasi,  member
crosscheck ,  memperpanjang  masa  penelitian. Jika  digambarkan  maka  alur  penelitian sebagaimana berikut:
Gambar 1: Skema Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  menjelaskan  lebih  lanjut tentang  pembahasan  penelitian  ini,  sebagai apersepsi  pemahaman  terlebih  dahulu  akan dijelaskan konsep umum dari akad Qard .
Deskripsi Umum Qard
Konsep  Umum  Secara  etimologi akad  adalah  ikatan  antara  dua  perkara,  baik ikatan  secara  nyata  maupun  ikatan  secara maknawi,  dari  satu  segi  maupun  dua  segi. (Hasan,  2017).  Menurut  ulama  fikih,  akad dapat  ditinjau  dari  dua  segi,  secara  umum dan secara khusus. (Mohammad et al., 2017). Kata  umum  yang  digunakan  mu’amalah adalah  kata  akad  dan  mempunyai  daya  ikat kepada para pihak yang melakukan perikatan. Akad atau al-aqdu adalah perjanjian,  perikatan,  dan  pemukafakatan.  .
Praktik Pinjaman Bersyarat Sawah pada Masyarakat Muslim Desa Tangga Bosi II Observasi Wawancara Dokumentasi Praktik qard Peminjam dan pemberi pinjaman Konsep fikih Islam Analisis data
Deskripsi Pratik Qard di desa
Tangga Bosi II Analisis hukum ekonomi Syariah
(Pirdayanti, 2022). Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa
                                                    
Artinya: Wahai  orang-orang  yang  beriman, penuhilah janji-janji (Q.S. al-Maidah: 1)
Janji yang dimaksud dalam penelitian ini selain janji kepada Allah Swt, perjanjian yang dibuat  oleh  manusia  juga  harus  dipenuhi. Selain  kata  akad  di  dalam  Al-Quran  dikenal juga  kata ‘ahd atau al-ahdu yang  secara etimologi berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan  janji  atau  perjanjian.  Syarat-syarat  dalam akad  di  antaranya  ialah:  (1)  yang  dijadikan objek  akad  bisa  menerima  hukumnya;  (2) Akad tersebut diizinkan oleh syara’, dikerjakan oleh orang yang memiliki hak mekerjakannya, walaupun  dia  bukan aqid yang  memiliki barang;  (3)  Janganlah  akad  itu  akad  yang dilarang  oleh  syara’,  seperti  jual  beli mulasamah .  Akad  bisa  memberikan  faedah, sehingga  tidaklah  sah  bila rahn (gadai)  di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan), (4) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut  sebelum  terjadi qabul .  Maka  apabila orang  ber- ijab menarik  kembali ijab -nya sebelum qabul maka batallah ijab- nya, (5) Ijab dan qabul harus  bersambung,  sehingga  bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul ,  maka  ijab  tersebut  menjadi batal. (Pudjiraharjo & Muhith, 2019).
Penjelasan Budiwati untuk sahnya suatu akad  harus  memenuhi  hukum  akad  yang merupakan  unsur  asasi  dari  akad.  (Budiwati, 2018).  Menurutnya  rukun-rukun  akad  di antaranya, ialah:
1. Aqid ialah  orang  yang  berakad  (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang;
2. Ma‘qud ‘alaih atau objek transaksi, harus memenuhi  beberapa  persyaratan  sebagai berikut:
a. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
b. Objek  transaksi  harus  berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara‘ untuk
ditransaksikan)  dan  dimiliki  penuh oleh pemiliknya. c. Objek
transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
d. Adanya  kejelasan  tentang  objek transaksi.
e. Objek  transaksi  harus  suci,  tidak terkena najis dan bukan barang najis.
3. Maudhu’  Al-Aqid ialah  tujuan  atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda  akad  maka  berbedalah  destinas pokok  akad.  Dalam  akad  jual  beli misalnya,  destinsasi  pokoknya  yaitu mengalihkan  barang  dari  penjual  untuk pembeli dengan diberi ganti.
4. Shighat  Al-Aqid yakni  ijab  qabul. Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan  kerelaan  atau  kesepakatan dua  pihak  yang  melakukan  kontrak  atau akad.
Jadi  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa akad ijab qabul merupakan ungkapan  antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau  kontrak  atas  suatu  hal  yang  dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan hak antara kedua pihak tersebut.
Perlu  diketahui  bahwa,  Para  ulama fikih  berpendapat  bahwa  pembagian  akad dapat  dibedakan  menjadi  beberapa  bagian,
berdasarkan dari segi keabsahannya menurut syara’ , maka akad dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Akad shahih
Akad shahih adalah akad yang memenuhi rukun  dan  syarat  yang  ditetapkan  oleh syara’ . Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya  seluruh  akibat  hukum  yang ditimbulkan  akad  itu  dan  mengikat kepada  pihak - pihak  yang  berakad.  Akad shahih ini terbagi pula kepada dua yaitu: a. Akad nafiz , yaitu akad yang sempurna dilaksanakan.
b. Akad mauquf ,  yaitu  akad  yang dilakukan  seseorang  yang  cakap bertindak  hukum,  tetapi  dia  tidak memiliki kewenangan untuk
melangsungkan  dan  melaksanakan akad  itu,  seperti  akad  yang  dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz.
2. Akad yang tidak shahih Akad  yang  tidak  shahih  dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Akad  Batil,  akad  batil  adalah  akad yang  tidak  memenuhi  salah  satu  dari rukun akad, dengan demikian syaratnsya  juga  tidak  terpenuhi  atau terdapat larangan syara’. Seperti tidak jelasnya objek yang diakadkan.
b. Akad Fasid ,  akad fasid adalah  akad yang  semua  rukunnya  terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi.
Selanjutnya  berkaitan  dengan qard , secara  etimiologi  berarti  potongan.  Harta yang  dibayarkan  kepada muqtarid (yang diajak akad Qardh ) dinamakan Qardh , sebab merupakan  potongan  dari  harta Muqrid (orang yang  membayar). Qardh atau
pinjaman  adalah  pemberian  harta  kepada orang  lain  yang  dapat  ditagih  kembali  atau dengan  kata  lain  meminjamkan  tanpa mengharapkan imbalan. (Hannanong & Aris, 2018).  Dalam  fikih, qardh termasuk  dalam kategori  akad tabarru .    (Ayu  et  al.,  2022). Berdasarkan pendapat Az-Zuhaili “ Al-Qardh (utang  piutang)  adalah  memberikan  sesuatu kepada  seseorang  dengan  pengembalian yang sama, sedangkan utang adalah kebalikan  definisi  piutang,  yakni  menerima sesuatu (uang/ barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dengan jumlah yang sama.” (Az-Zuhaili, 2018).
Terdapat  beberapa  landasan qard ,  yakni firman Allah dalam Al-Qur’an:
                                                          
                         
Artinya: Jika  kamu  meminjamkan  kepada Allah  pinjaman  yang  baik,  niscaya  Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni  kamu. dan  Allah  Maha pembalas  Jasa  lagi  Maha  Penyantun. (Q.S. At-Taghabun: 17).
Selain pada Al-Qur’an juga terdapaat landasan dari Hadis Nabi Saw. Yakni:
ِ نَع ِ نْبا ِ دْوُعْسَم ِ نَا ِ  بِ نلا َِلاَق : ِْن ماَم ِ م لْسُم ُِض رْقُ ی اًم لْسُم اًضْرَ ق ِ ْیَ ت رَم ِ لّ ا َِناَك َِدَصَك ِ ةَق ًِة رَم
Artinya: Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah Saw,  bersabda  “tidak  ada  seorang  muslim yang  menukarkan  kepada  seorang  muslim Qardh  dua  kali,  maka  seperti  sedekah sekali” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).
Selain  itu  terdapat  juga  dalil  berupa kesepakaan  ulama  atau  Ijma’,  yakni qardh
69 | Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Implementasi Akad Qard h
bahwa  dibolehkan  dalam  Islam.  Hukum qardh adalah  dianjurkan  (mandhub)  bagi muqrid dan  mubah  bagi muqtarid. Ada beberapa  syarat  di  akad qardh, diantaranya adalah:  (1) aqid (orang  yang  berutang  dan berpiutang);  (2)  objek  utang,  Objek  utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai  adalah,  benda  bernilai,  dapat  di miliki,  dapat  diberikan  kepada  pihak  yang berutang,  telah  ada  pada  masa  perjanjian  di lakukan; (3) shigat ( ijab dan qabul ), maksud dari ijab adalah  permulaan  penjelasan  yang keluar dari salah satu seorang  yang berakad, untuk  memperlihatkan  kehendaknya  dalam membuat  akad  bagi  siapa  saja  yang memulainya, sedangkan qabul adalah jawaban dari pihak yang lain sesudah adanya ijab ,  untuk  menyatakan  persetujuannya. (Hayati, 2016).
Ada beberapa rukun akad qardh yaitu: (1)  kedua  belah  pihak,  yaitu  orang  yang memberikan  pinjaman  dan  orang  yang meminjam. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad qard harus baligh, berakal dan mampu mengelola harta pinjaman.  Akad qardh tidak  sah  di  lakukan anak kecil, orang gila dan orang bodoh (tidak mampu mengelola harta); (2) objek dari akad qardh yaitu    harta  (uang),  harta  haruslah dimiliki penuh pemberi pinjaman, harta yang dipinjamkan harus diketahui ukurannya (baik takaran,  timbangan  dan  jumlah)  pada  saat akad  dilakukan  dan  harta  yang  dipinjamkan harus  sesuai  dengan  syarat  Islam;  (3) Pernyataan ijab dan qabul harus  dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak  (akad).  Serah  terima (ijab  qabul ) dibuat  secara  tertulis,  melalui  korespondensi
atau  menggunakan  cara-cara  berkomunikasi modern, hal ini dikarenakan untuk memperkecil masalah yang timbul dikemudian hari.(Syafe’I, 2015).
Hutang  piutang  yang  dilakukan  untuk mengambil  manfaat  adalah  akad  yang dilarang.  Sebuah  kaidah  yang  sangat masyhur  dalam  kajian  fikih  menyatakan bahwa:
ٌِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِماَرَحَِوُهَ فًِةَعَفْ نَمِ رَجِ ضْرَ قُِّلُك ِ Artinya: Setiap  hutang  piutang  yang  di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram.
Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang  mengambil  manfaat  hukumnya  haram, apabila  hal  itu  disyaratkan  atau  di  tetapkan dalam  perjanjian.  Hal  ini  sesuai  dengan kaidah  semua  utang  yang  manfaat,  maka  ia termasuk riba.
Berdasarkan  kepada  larangan  itu  pula terdapat  beberapa  larangan  yang  berkaitan dengan akad lainnya, yaitu:
1. Dalam  akad  gadai  ( Rahn )  yang  mana pemberi gadai memberikan barang gadaiannya  untuk  mendapatkan  hutang, maka  penerima  gadai  (pemberi  pinjaman uang) tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan  barang  gadaiannya  jika memang  hal  itu  disyaratkan  di  awal  atau sudah  menjadi  kebiasaan  yang  berlaku, kecuali  jika  pemilik  barang  sudah mengizinkannya untuk dipakai atau dimanfaatkan.  Syekh  Wahbah  Zuhaili menyebutkan  bahwa  sebagian  Madzhab Hanafi  berpendapat  bahwa  meskipun pemilik barang memberikan izin memakai atau  memanfaatkan  barang  gadaian  atas hutang piutang tetaplah diharamkan.
2. Hadiah  atau  hibah  yang  diberikan penerima  hutang  ( muqtaridh )  kepada pemberi  hutang  ( muqridh )  juga  haram untuk  diterim  karena  termasuk  dalam kategori  riba.  Dengan  demikian  jika memang  di  dalam  akad  disyaratkan  atau sudah  menjadi  kebiasaan  yang  berlaku, dengan  kata  lain,  jika  tidak  disyaratkan dan  bukan  merupakan  kebiasaan  yang sudah berlaku pemberi hutang diperbolehkan  menerima  hadiah  atau hibah tersebut.
3. Termasuk  yang  dilarang  adalah  penerima hutang  menjual  kepada  pemberi  hutang dengan  harga  yang  tidak  sewajarnya (lebih  murah  dari  harga  normalnya)  atau penerima  hutang  membeli  barang  dari pemberi  hutang  dengan  harga  yang  lebih tinggi  dari  harga  sewajarnya.  Seperti riwayat yang menyatakan bahwa
Rasulullah  Saw.  melarang salaf (hutang
piutang) dan jual beli, artinya menggabungkan  dua  akad  tersebut  dalam sebuah akad. (Arif, 2019).
Selain akad-akad yang dilarang tersebut,  akad-akad  lain  yang  dalamnya terdapat  manfaat  yang  diambil  oleh  pemberi hutang  ( muqridh )  dan  penerima  hutang ( muqtaridh )  merupakan  akad  yang  tidak diperbolehkan karena manfaat yang didapatkan itu tergolong dalam kategori riba, misalnya  hutang  sekaligus  akad ijarah yang dilakukan  dengan  tidak  adil.  (Sukma  et  al., 2019).
Kehidupan  masyarakat  Desa  Tangga Bosi  II  sangat  kental  dengan  tradisi-tradisi peninggalan  leluhur.  Upacara-upacara  adat yang  berhubungan  dengan  siklus  kehidupan manusia (lahir-dewasa/berumah tangga-
mati),  seperti  kelahiran,  khitam,  perkawinan dan  upacara-upacara  yang  berhubungan dengan  kematian,  hampir  dilakukan  oleh warga.
Kondisi  ekonomi  masyarakat  Desa Tangga  Bosi  II  secara  kasat  mata  terlihat jelas  perbedaannya  antara  rumah  tangga yang  berkateggori  miskin,  sangat  miskin, sedang  dan  kaya.  Hal  ini  disebabkan  karena matapencahariannya  di  sektor-sektor  usaha yang  berbeda-beda  pula,  sebagian  besar  di sektor  non  formal  seperti  buruh  bangunan, buruh tani, petani, petani sawah tadah hujan, perkebunan  karet  dan  palawija  dan  sebagian kecil di sektor formal seperti honorer, tenaga medis, dan lain-lain.
Implementasi  Akad Qardh di  Desa  Tanga Bosi II Kecamatan Siabu
Sebagian besar masyarakat desa Tangga  Bosi  II  memiliki  Sawah  dan  dari sebagian 516 kepala keluarga dan 1.950 jiwa dan  kebanyakan  masyarakatnya  bermata pencaharian  bertani  atau  bercocok  tanam  di sawah  tersebut.    Dengan  adanya  sawah  di Desa  Tangga  Bosi  II  sebagian  di  antara mereka  tidak  sanggup  untuk  mengelola sawahnya dikarenakan kurangnya biaya atau uang,  dengan  kurangnya  biaya  untuk mengelola  sawah  tersebut  maka  masyarakat Desa Tangga Bosi II melakukan praktik akad qard di Desa Tangga Bosi II.
Praktek  pinjam  meminjam  yang  mana penulis  membuat  sebagai  akad qardh yang ada di Desa Tanga Bosi II sudah berlangsung sejak  lama  yang  mana    sudah  berlangsung selama  5  (lima)  tahun  dan  sampai  sekarang masih  ada  juga  yang  menggunakan  praktek pinjam  meminjam  tersebut  demi  memenuhi kebutuhan hidup.
Sebagaimana kebutuhan hidup masyarakat  yang  sangat  banyak  dan  yang terkadang  tidak  terpenuhi  dikarenakan  tidak mencukupinya keuangan sebahagian masyarakat, dan dikarenakan tidak mencukupinya  maka  masyarakat  melakukan praktek pinjam meminjam.
Adapun  yang  melakukan  praktek  akad qardh di  Desa  Tangga  Bosi  II  yang  mana melakukan  praktik  pinjam  meminjam  yang pemberi  pinjaman  adalah  Bapak  Wahiddin, Ibu  Sibah,  Ibu  Rosmalia,  dan  yang meminjam  adalah  Bapak  Ali  Usron,  Ibu Atikah,  Ibu  Nehru.  Dari  hasil  wawancara dengan  pelaku  akad qardh peneliti  dapat menyimpulkan beberapa point terkait praktik Qardh di Desa Tangga Bosi II yaitu:
Pertama ,  awal  mulanya  terjadi  pinjam meminjam adalah ketika ada seseorang yang kesulitan keuangan sementara dia memerlukan  untuk  kebutuhan  hidup  maka datanglah  dia  kepada  orang  yang  dianggap bias  menolong  yaitu  orang  yang  biasa memberikan  pinjaman  kepada  orang  lain. Lalu  terjadilah  kesepakatan  yang  dalam kesepakatan itu awalnya tidak ada disebutkan  bahwasanya  sawah  peminjam akan  dipakai  oleh  pihak  yang  memberikan uang  dan  terjadinya  akad  seperti  itu  setelah uang yang di pinjam peminjam bertambah.
Kedua ,  dalam  praktek  akad Qardh yang terjadi di desa Tangga Bosi II tidak ada persyaratan  untuk  melakukannya  hanya  saja di  waktu  peminjam  ingin  meminjam  uang ianya  langsung  mengatakan  berapa  lama  si pemberi pinjaman untuk mengelola sawahnya.
Ketiga ,  adapun  batas  waktu  yang diberikan yang memberikan pinjaman
kepada peminjam tidak ada karena itu semua tergantung  bagaimana  dan  kapan  ada  uang terbagi  peminjam  untuk  mengembalikannya, apabila  sudah  dilunasi  maka  sawah  itu  pun akan dikembalikan kepada peminjam.
Keempat ,  Terkadang  sawah  itu  bisa dimiliki pemberi pinjaman apabila peminjam sudah  menambah  hutangnya  lalu  dia  tidak dapat  melunasinya.  Maka  sebagai  gantinya sawah dikuasai oleh pemberi pinjaman.
Kelima ,  menurut  masyarakat  pelaku qardh ,  praktik qardh itu  sendiri  sangat bermanfaat  yang  bagi  peminjam,  sebab mereka  beralasan  dapat  menggunakan  uang itu untuk keperluannya dan manfaatnya bagi pemberi pinjaman adalah bahwa mereka bisa mengelola sawah itu.
Keenam ,  selain  manfaat  di  atas adakalanya  juga  kerugian  yang  didapatkan pemberi pinjaman dikarenakan turunya harga padi  atapun  pendapatan  dari  sawah  tersebut tidak  seberapa.  Kerugian  yang  dialami pemberi  pinjaman  itu  bisa  dikarenakan pendapatan  yang  disebabkan  hama  yang banyak,  yang  mana  contohnya  seperti  tikus dan  bisa  juga  dikarenakan  air  yang perairannya  sering  mati  sehingga  petani hanya memanfaatkan air hujan yang terkadang pula hujan jarang turun dan jadilah padi para petani tersebut mendapat penghasilannya  sedikit  dan  uang  ongkos sawah tersebut tetap dibayar.
Dari  adanya  bayaran  seperti  itu  maka dapat  disimpulkan  bahwa  yang  terjadi  di masyarakat  Desa  Tangga  Bosi  II  itu  ada ‘akad  di  atas  akad’,  yakni  akad  yang sebelumnya  akad qardh bertambah  menjadi akad  bagi  hasil  ( mudharabah) ,  dikarenakan selain meminjamkan uang pemberi pinjaman
juga  harus  membayar  ongkos  dari  sawah tersebut.
Bayaran  uang  ongkos  sawah  tersebut adalah  sebanyak  20 belek (kaleng)  dalam satu bun-bun (ukuran  tertentu)  yang  jika dalam  bentuk  nominal  uang  sebanyak  Rp. 1.000.000  (satu  juta  rupiah)  bayaran  ongkos sawah  tersebut  dibayar  ketika  padi  di  sawah sudah  dipanen.  Dengan  ketentuan  jika pendapatannya  mencapai  mencapai  60 belek (kaleng)  maka  yang  dibayarkan  adalah sebanyak  20 belek (kaleng)  dan  tetapi,  jika pendapatannya  di  bawah  50 belek (kaleng) maka pendapatannya dibagi menjadi 3 (tiga) dari  situlah  bayarannya  didapatkan  sesuai berapa  pendapatan  yang  dihasilkan  diwaktu panen.
Analisis Hukum
Ekonomi Syariah Tentang  Implementasi  Akad Qardh Di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu
Akad  adalah al-‘Aqd (akad/kontrak) berasal  dari  kata  ‘ aqada-ya’qidu-‘aqdan. Jamaknya adalah al-‘uqud, secara bahasa al- ‘aqd bermakna ar-rabth (ikatan), asy-syadd (pengokohan), at-taqwiyah (penguatan)  jika dikatakan  ‘ aqada  al-habla (mengikat  tali) maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang  lain,  mengencangkan  dan  menguatkan iaktannya. Al-‘aqdu juga  bisa  bermakna al- ‘ahdu (janji) atau al-mitsaq (perjanjian).
Pada awalnya kata ‘aqada digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun  kemudian  dengan majaz  isti’arah kata  ini  juga  diterapkan  untuk  yang  lain seperti ‘aqd al-bay (akad jual beli), ‘aqd al- ahd (akad  perjanjian), ‘aqd  an-nikah (akad nikah)  dalam  hal  ini ‘aqada dimaknai sebagai ilzam (pengharusan)  dan iltizam (komitmen atau irtibathi pertautan).
Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada objek perikatan dimaksudkan  adalah  terjadinya  perpindahan pemilikan  dari  satu  pihak  (yang  melakukan ijab )  kepada  pihak  lain  (yang  menyatakan qabul ). Ijab dan qabul ini menimnulkan hak dan  kewajiban  atas  masing-masing  pihak yang melakukan kontrak. Sedangkan menurut ekonomi syariah adalah kesepakatan  dalam  suatu  perjanjian  antara dua  pihak  atau  lebih  untuk  melakukan  dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
Dalam  surah  Al-Baqarah  ayat  188 terdapat  larangan  makan  harta  dengan  cara yang  tidak  sah.  Banyak  ayat  menyebutkan berbagai  macam  kebutuhan  hidup  manusia, baik  yang  primer  maupun  yang  sekunder. Seperti  kebutuhan  pangan  dan  ayat  yang menjelaskan tentang  tolong  menolong. Karakteristik ekonomi Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. Diistilahkan  dengan  sekumpulan  dasar- dasar  yang  disimpulkan  dari  Al-Qur’an dan Hadis  yang ada hubungannya dengan urusan-urusan ekonomi. Dasar-dasar umum  ekonomi  tersebut  antara  lain tercermin  dengan  prinsip-prinsip  sebagai berikut:
a. Bahwa  segala  cara  usaha,  pokok asalnya adalah mubah (boleh).
b. Bahwa hasil pekerjaan kembali kepada  yang  mengerjakannya  tidak ada perbedaan dalam hal ini (ekonomi) antara laki-laki dan wanita.
c. Bahwa pemimpin harus dapat mengembalikan  distribusi  kekayaan dalam masyarakat manakala tidak ada keseimbangan  diantara  mereka  yang dipimpinnya.
73 | Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Implementasi Akad Qard h
d. Bahwa yang  haram  menganiaya dengan menerjang hak atas orang lain.
e. Prinsip-prinsip  lainnya  dalam  Al- Quran  dan  hadis-hadis  yang  bersifat membatasi motif-motif ekonomi pelaku  ekonomi  seperti  larangan menghasilkan harta dengan jalan yang batil,  larangan  menimbun  harta  tanpa ada  manfaat  bagi  mansuia,  dan larangan melampaui batas.
2. Istilahnya  dengan  bangunan  perekonomian yang didirikan di  atas landasan  dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa,  maksud  dari  istilah  tersebut  adalah cara-cara  penyesuaian  atau  pemecahan masalah  ekonomi  yang  dapat  dicapai  oleh para  ahli  dalam  negara  Islam,  sebagai pelaksanaan  dari  prinsip  Al-Qur’an  dan Hadis
Masyarakat  Desa  Tangga  Bosi  II Kecamatan  Siabu  di  samping  sebagai  petani mereka  juga  sebagai  buruh,  pedagang  dan pegawai,  namun  dalam  keadaan  mendesak seperti  butuh  biaya  untuk  sekolahkan anaknya, modal usaha, biaya pernikahan dan sebagainya, mereka melakukan praktek akad Qardh dengan menggunakan jaminan sawahnya.  Sawah  yang  digadaikan  tersebut adalah tanah milik mereka sendiri.
Praktek  akad  akad qardh yang  ada  di Desa Tangga Bosi  II sudah mereka jalankan sekitar  lima  tahun  dan  alasan  mereka melakukannya  adalah  untuk  memudahkan perekonomian  mereka,  dengan  cara  seperti itu  mereka  bisa  memenuhi  perekonomian dan cara mereka memanfaatkan barang yang dijadikan  jaminannya  adalah  dengan  cara mereka kelola.
Cara  masyarakat  Desa  Tangga  Bosi  II mengelola  sawah  yang  dijadikan  jaminan adalah  dengan  cara  mengelolanya  dengan bercocok  tanam  dengan  apa  yang  mereka inginkan  dan  kebiasaan  yang  masyarakat desa  Tangga  Bosi  II  bagi  yang  melakukan praktek  akad Qardh di  desa  Tangga  Bosi  II yang dicocok tanam adalah dengan menanam padi  karena  mayoritas  masyarakat  desa Tangga  Bosi  II  penghasilannya  bersumber dari menanam padi.
Adapun  Hadis  yang  berkaitan  dengan hutang piutang adalah sebagai berikut :
ِى  ب نلاِ نَعِهنعِاللهِىضرَِةَرْ یَرُهِ  بَِأِْنَع ِِ ِهيلعِاللهِىلص
ملسو ِِ َِأَِذَخَأِْنَمِ َلاَق
ُِ للَّاِى دَأِاَهَءاَدَأُِدی رُیِ  سا نلاِ َلاَوْم ُِ للَّاُِهَفَلْ تَأِاَهَ فَلاْت إُِدی رُیَِذَخَأِْنَمَوِ،ُِهْنَع Artinya: Dari  Abu  Hurairah.,  ia  berkata bahwa  Nabi  Saw.  Bersabda,  barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya  (mengembalikannya),  maka Allah akan tunaikan untuknya. Barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak  melunasinya)  maka  Allah  akan membinasakannya. (H.R. Bukhari).
Hadist  di  atas  menjelaskan  bahwa kewajiban untuk membayar hutang dikarenakan  hutang  harus  dibayar  dan  jika berhutang  hanya  untuk  menghabiskannya tanpa  ada  niat  untuk  mengembalikannya maka  lebih  jangan  berhutang.  Dari  uraian yang  di  kemukakan  diatas  jelas  terlihat bahwa  menurut  tinjauan  hukum  ekonomi syariah praktek akad Qardh yang ada di desa Tangga Bosi II itu jika dilihat dari segi rukun dalam  praktek  akad Qardh di  Desa  Tangga Bosi  II  antara  peminjam  dengan  yang
memberi  pinjaman  telah  terpenuhi,  di  mana sudah  ada  pihak  yang  melakukan  akad rahn dan murtahin ,  yang  digadaikan  barang  dan hutang, siqhat akad sudah ada dan jelas.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas maka dapat ditarik simpulan, bahwa penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi  akad qardh di  desa  Tangga Bosi  II  yaitu  akad  hutang  piutang  ( qardh ) yang  mana  si  peminjam  datang  kepada  ke pemberi  pinjaman  dan  dalam  melakukan praktek  tersebut  perjanjian  yang  masyarakat desa  Tangga  Bosi  II  lakukan  adalah  dengan perjanjian  lisan  akan  tetapi  dengan  syarat  si pemberi  pinjaman  akan  mengelola  sawah  si peminjam  sampai  si  pemberi  pinjaman melunasi  hutangnya  bahkan  sampai  dimiliki jika  tidak  bias  dilunasi  dengan  harga  yang tidak  seharusnya.  Ditinjau  dari  hukum ekonomi  syariah  tentang  akad qardh dalam pelaksanaan masyarakat desa Tangga Bosi II dalam  melakukan  hutang  piutang  dengan tambahan  syarat mengelola  sawah  si peminjam  maka  itu  termasuk  kepada zalim kepada  karena  tidak  adil  baginya  dengan memberikan sawah tersebut sumber nafkahnya  telah  dikuasai  dan  juga  tidak sesuai dengan prinsip dasar hukum  ekonomi syariah  dalam  larangan  memakan  harta dengan cara yang batil.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Y.  K.  (2021).  Pelaksanaan  Akad
Pembiayaan Qardh di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung. Ecopreneur:  Jurnal  Ekonomi Dan Bisnis Islam , 2 (1), 42–51. https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i
1.290
Abdullah,  M.  (2015).  Analysing  the  moral aspect  of  qard:  a  shariah  perspective.
International  Journal  of  Islamic  and Middle Eastern Finance and Management , 8 (2), 171–184. https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2013-
0116
Abdussakur,  A.  (2021).  Pemanfaatan  Tanah sebagai  Jaminan  Praktik  Qard  dalam Tinjauan  Ekonomi  Syari’ah:  Studi  di  Desa Somalang,  Kecamatan  Pakong,  Kabupaten Pamekasan,  Madura. Maliyah:  Jurnal Hukum Bisnis Islam , 11 (1), 1–27.
https://doi.org/10.15642/maliyah.2021.11.1.
1-27
Arif,  M.  H.  D.  F.  (2019).  Qardh  Dalam Pandangan  Islam. Siyasah:  Jurnal  Hukum Tata Negara , 2 (2), 16–32. http://ejournal.an- nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view /121
Ayu,  D.,  Arzam,  A.,  &  Witro,  D.  (2022). Klasifikasi Akad Tabarru’:
Implementasi  Akad  Qardh  Atas  Take Over  Di  Bank  Syariah  Indonesia. ASY
Syar’iyyah:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan Perbankan Islam , 7 (1), 31–51. https://doi.org/10.32923/asy.v7i1.2278
Az-Zuhaili,  W.  (2018). Al  Fiqhu  Islami  Wa Adillatuh . Dar Al-Fikr.
Budiwati,  S.  (2018).  Akad  Sebagai  Bingkai
Transaksi Bisnis Syariah. Jurnal Jurisprudence , 7 (2), 152–159. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v 7i2.4095
Creswell,  J.  (2007). Qualitiative  inquiry  &
Research design; Choosing Among Five Approaches . Sage Publications.
Hannanong,  I.,  & Aris,  A. (2018). Al-Qardh al-Hasan:  soft  and  Benevolent  Loan pada  Bank  Islam. Diktum:  Jurnal Syariah  Dan  Hukum , 16 (2),  171–182. https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.6 17
Hasan,  A.  F.  (2017). Fiqh  Muamalah  Dari Klasik  Hingga  Kontemporer .  UIN-
75 | Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Implementasi Akad Qard h
Maliki Malang Press.
Hayati, I. (2016). Aplikasi Akad Tabarru’Wadi’ah Dan Qard Di Perbankan  Syariah. Al-Falah:  Journal of  Islamic  Economics , 1 (2),  187–204. http://dx.doi.org/10.29240/jie.v1i2.100
Lestari,  E.  D.  (2021). Tinjauan  Akad  Qard
Dalam  Pelaksanaan  Arisan  Dagang (Studi  Kasus  di  Pasar  Tanjung  Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto) . IAIN Ponorogo.
http://etheses.iainponorogo.ac.id/13190/
Mohammad,  M.  Bin,  Firdaus,  W.  M.  K.,
Tajuddin, E. M., Ismail, D., & Azmi, S.
M.  (2017).  Qard  Hasan  Melalui  Asnaf Al-Gharimin. Media  Syari’ah:  Wahana
Kajian  Hukum  Islam  Dan  Pranata
Sosial , 16 (1), 123–142. http://dx.doi.org/10.22373/jms.v16i1.17 96 Muntaqo,  L.  M.  (2021).  Akad  Qard  dalam
Pembiayaan  Gadai  Emas  Syariah.
Manarul  Qur’an:  Jurnal  Ilmiah  Studi Islam , 21 (2),
238–260. https://doi.org/10.32699/mq.v21i2.2339
Nanik,  L.  (2018). Tinjauan  Qard  terhadap Pelunasan Hutang dengan Hasil Panenan di  Desa  Tahunan  Kecamatan  Tegalombo Kabupaten  pacitan. IAIN  Ponorogo. http://etheses.iainponorogo.ac.id/2479/
Nurhasanah, N. (2018). Tinjauan Konsep Qard dalam  Praktik  Arisan  di  Desa  Lembang Lohe  Kecamatan  Tellulimpoe .  Institut agama  Islam  Muhammadiyah  sinjai. http://repository.iaimsinjai.ac.id/id/eprint/2
09/
Pirdayanti, Y. (2022). Qard dan Rahn dalam
Pandangan Para Fuqaha. Jurnal Muamalah , 8 (1), 47–57.
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ Almuamalah/article/download/12441/4 705
Pudjiraharjo,  M.,  &  Muhith,  N.  F.  (2019). Fikih  Muamalah  Ekonomi  Syariah .
Universitas Brawijaya Press.
Rukiah,  R.  (2019).  Implementasi  Sifat  Ta’awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad  Al-Qardh. Studi  Multidisipliner: Jurnal  Kajian  Keislaman , 6 (1),  87–103. http://dx.doi.org/10.24952/multidisipliner.v6 i1.1751
Sukma,  F.  A.,  Akbar,  R.  K.,  Azizah,  N.  N.,  & Juliani,  G.  P.  (2019).  Konsep  dan Implementasi  Akad  Qardhul  Hasan  pada Perbankan  Syariah  dan  Manfaatnya.
Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 3 (2), 148–162.
https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.42 96
Syafe’I, R. (2015). Fikih Muamalah . Pustaka Setia.
Triyawan,  A.  (2014).  Konsep  Qard  dan  Rahn menurut Fiqh al madzhahib. Ijtihad: Jurnal Hukum  Dan  Ekonomi  Islam , 8 (1),  51–68. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.ph p/ijtihad/article/download/2587/1818