Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 230-242 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7568

## ESTIMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  DAN PERTUMBUHAN EKONOMI JAKARTA PRA-PANDEMIC COVID -19

## Yurianto
Widyaiswara Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta yuribpsdm@gmail.com
Dikirim: 17 September 2020; Direvisi: 30 November 2020; dipublikasikan: 24 Desember 2020

## ABSTRAK
Pandemic Covid-19  merupakan  krisis  kesehatan  yang  berimbas pada perekonomian. Dinamika perekonomian    mempengaruhi    Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Pertumbuhan  ekonomi. Tujuan  kajian  ini  adalah  melakukan  estimasi  nilai  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  estimasi pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 jika tanpa ada Pandemic Covid-19. Metode yang digunakan adalah  model persamaan simultan (Simultaneous Equation Model), Model persamaan simultan terbagi menjadi lima blok dan terdiri dari 32 persamaan. Lima blok tersebut adalah Blok Fiskal Penerimaan  Daerah,  Blok  Fiskal  Pengeluaran  Daerah,  Blok  PDRB,  Blok  Inflasi,  dan  Blok Indikator Sosial. Jika tidak ada  pandemic Covid-19, diperkirakan total Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp.64,26 triliun dan ekonomi Jakarta tumbuh 5,22 persen.
Kata Kunc i: Covid 19, Pendapatan Asli Daerah,  Pertumbuhan Ekonomi

## ABSTRACT
The  Covid-19  pandemic  is  a  health  crisis  that  has  an  impact  on  the  economy.  Economic dynamics  affect  Regional  Original  Income  (PAD)  and  economic  growth.  The  purpose  of  this study  is  to  estimate  the  value  of  Regional  Original  Income  and  estimate  economic  growth  in 2020  if  there  is  no  Covid-19  Pandemic.  The  method  used  is  a  simultaneous  equation  model (Simultaneous  Equation  Model).  The  simultaneous  equation  model  is  divided  into  five  blocks and  consists  of  32  equations.  The  five  blocks  are  the  Regional  Revenue  Fiscal  Block,  the Regional  Expenditure  Fiscal  Block,  the  PDRB  Block,  the  Inflation  Block,  and  the  Social Indicator  Block.  If  there  is  no  Covid-19  pandemic,  it  is  estimated  that  the  total  Regional Original Revenue in 2020 will be Rp. 64.26 trillion and the economy of Jakarta will grow 5.22 percent.
Keyword : Covid 19, Regional Original Income, Economic Growth.
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 230-242 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7568

## PENDAHULUAN
Undang  undang  No  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  merupakan  salah  satu landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada era ini yang sering disebut dengan era  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiscal,  pembangunan  daerah  sangat  tergantung  pada pertumbuhan  dan  perkembangan  perekonomian  daerah.  Perkembangan  dan  pertumbuhan perekonomian daerah membutuhkan kondisi iklim usaha yang sehat, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi yang mencukupi dan memadai. Menurut penelitian Tiebout (1956) dalam Rodriguez-Pose  dan    Kroijer  (2009)  bahwa  salah  satu  keuntungan  dari  desentralisasi  fiskal adalah  bahwa  desentralisasi  akan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  pemerintah  lokal  karena pemerintahnya akan lebih mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakatnya. Jika  demikian,  maka  perekonomian  dan  kesejahteraan  daerah  diharapkan  akan  lebih  inovatif, kreatif  maju,  sustain  dan  berketahanan.  Namun  dengan  perkembangan  sekarang  kinerja perekonomian  daerah terlebih lagi Jakarta tentu  akan terpengaruh secara langsung oleh adanya wabah  pandemic  covid  -19.  Variable  perekonomian  Jakarta  lebih  kompleks  dari  daerah  lain. Berdasarkan undang undang No 29 tahun 2007 bahwa otonomi daerah di Jakarta diletakan pada tingkat  Provinsi  bukan  pada  tingkat  Kabupaten  atau  kota.  Pemerintah  Provinsi  menjadi  sangat sentral  dan  strategis  dalam  perencanaan  dan  penganggaran.  Kontribusi  perekonomian  Jakarta dalam  lingkup  nasional  mencapai  17,7  hingga  18  persen  dari  keseluruhan  produk  domestik bruto  nasional  (bisnis.tempo.co.,2020)  .  Selain  itu,  Jakarta  merupakkan  kota  yang  mempunyai multi  fungsi.  Dengan  demikian  permasalahan  ekonomi  lebih  komplek,  lebih  besar,  dan  lebih sensitive  terhadap  perubahan.  Untuk  itu,  diperlukan  usaha  lebih  sistematis  untuk  memperoleh data yang akurat dan akuntabel.
Indikator kinerja perekonomian daerah bisa direpresentasikan dengan beberapa indikator, antara lain kinerja fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, Nilai PDRB, jumlah penduduk miskin, penyerapan  tenaga  kerja,dan  angka  IPM.  Indikator  kinerja  perekonomian  tersebut  merupakan kelompok  indikator  yang  sering  digunakan  untuk  mengukur  perkembangan  tingkat kesejahteraan rakyat suatu daerah.
Dari  beberapa  ukuran  tersebut,  indikator  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  indikator kunci  utama  dalam  peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Berdasarakan  hasil  kajian  Bappenas (2017)  bahwa  berkembangnya  perekonomian  daerah,  akan  berdampak  positif  terhadap penyerapan  tenaga  kerja,  peningkatan  PAD  dan  lain  sebagainya  yang  pada  akhirnya  akan bermuara  kepada  kesejahteraan  masyarakat  dan  kemandirian  daerah,  serta  penurunan  terhadap ketergantungan  pada  pemerintah  pusat.  Namun  menurut  Yurianto,  2019  bahwa  penerimann daerah  tidak  terlepas  dari  penerimaan  daerah.  Penerimaan  daerah  yang  semakin  tinggi  maka semakin  tinggi  tingkat  pengeluarannya  untuk  pembangunan.  Pemerintah  daerah  pada  era otonomi  daerah  mengharapkan  mempercepat  pembangunan  daerah  yang  membutuhkan  dana atau  penerimaan  daerah.  Dengan  kata  lain  pemerintah  derah  selain  berusaha  untuk meningkatkan PAD guan pembiayaan pembangunan daerahnya.
Berdasarkan  pada uraian di atas muncul pertanyaan sampai seberapa besar pertumbuhan ekonomi dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Jakarta jika tidak ada pandemic covid 19. Dengan mengetahui PAD  dan pertumbuhan  ekonomi sebelum  pandemic covid 19 dan  membandingkan dengan  angka  PAD  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  riil  terjadi  tahun  2020    maka  akan  bisa diketahui berapa nilai dampak pandemic covid 19 terhadap kedua indikator tersebut.
Sejalan  dengan  pemikiran  tersebut,  kajian  ini  dimaksudkan  untuk  menjawab  beberapa pertanyaan berapa pengaruh belanja daerah pada APBD terhadap kinerja perekonomian daerah Provinsi  DKI  Jakarta.  Dengan  focus  pada  perhtiungan  estimasi  milai  PAD  dan  pertumbuhan ekonomi  Jakarta  pada  tahun  2020  jika  tidak  ada  pandemic  Covid  19.  Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan simultaneous equation model.
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 230-242 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7568
Adapun maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis estimasi pendapatan asli daerah dan  pertumbuhan  ekonomi  Jakarta  tahun  2020.  Sedangkan  secara  rinci  tujuan  penelitian  ini adalah:
1. Melakukan estimasi nilai PAD pada tahun 2020 tanpa ada pandemic covid 19 2. Melakukan estimasi pertumbuhan,ekonomi.tahun 2020 tanpa ada pandemic covid 19

## Studi Desentralisasi Fiskal
Temuan  Martinez-Vazquez  dan  McNab  (2001)  bahwa  alasan  mendasar  di  Negara berkembang  untuk  memilih  desentralisasi  fiskalnya  adalah:  (1)    dengan  adanya  desentralisasi fiskal  diharapkan  pengeluaran  pemerintah  akan  lebih  lebih  efisien  .  (2)  dengan  sentralisasi  fiskal diakui telah  mengalami  kegagalan (3)  peran pemerintah daerah akan  lebih besar dan pemerintah daerah tidak didikte oleh pemeirntah pusat.
Berkaitan  dengan  pengeluaran  pemerintah,  menurut  pendapat  Todaro  dan  Smith  (2006) bahwa pertumbuhan ekonomi negara atau wilayah sangat tergantung dari tingkat akumulasi modal yang  meliputi  semua  bentuk  atau  jenis  investasi  baru  yang  dialokasikan  dalam  perekonomian. Sejalan  dengan  hal  ini,,  Simanjuntak  (2010)  menyatakan  bahwa  kebijakan  otonomi  daerah mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  tetapi  tidak  semua  daerah  memperoleh  tingkat perbaikan  kesejahteraan.  Ini  artinya  pada  daerah  tertentu  kebijakan  fiskal  tidak  mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dikatakan oleh Brodjonegoro, dalam Imamah (2018) bahwa kebijakan  fiskal  pada  dasarnya  merupakan  suatu  kebijakan  ekonomi  dalam  rangka  mengarahkan kondisi  perekonomian  untuk  menjadi  lebih  baik  dengan  jalan  mengubah  penerimaan  dan  belanja pemerintah.
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dalam konteks ini,  dari  sisi  permintaan  agregat,  maka  peningkatan  output  domestik  dapat  diidentifikasi  dengan empat  komponen  perekonomian,  yaitu  :  (1)  pengeluaran  konsumsi  oleh  rumahtangga  (C),  (2) pengeluaran investasi oleh dunia bisnis dan rumahtangga (I), (3) belanja pemerintah untuk barang dan jasa (G), dan (4) nett eksport (X-M) (Dornbusch, Fischer dan Startz, 2004
Selanjutnya  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  hubungan  keuangan  pusat  daerah  diatur dengan  Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pada penjelasan  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  antara  lain  diuraikan  bahwa  tujuan  secara regulasi  desentralisasi  fiskal  (1)  memberikan  keleluasaan  kepada  Daerah  dalam  menggali pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai  perwujudan    asas  desentralisasi;    (2) membantu  daerah  dalam  mendanai  kewenangannya  dan  untuk  mengurangi  ketimpangan  sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.
Sesuai  dengan  Undang  undang  No.  25  tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional  bahwa  perencanaan  pembangunan  daerah  diperoleh  melalui  proses pelibatan seluruh pemangku  kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah,  masyarakat, dan dunia usaha  yang  prosesnya  melalaui  proses  politik,  teknokratik,  partisipatif, top  down dan bottom  up. Hal  ini  sejalan  dengan  yang  dikemukakan  Siahaan  dan  Solomo,  2012.  Pendapatnya  mengatakan bahwa salah satu konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah adalah adanya perubahan manajemen keuangan  daerah.  Dalam  hal  ini,  bahwa  sistem  anggaran  harus  berbasis  kinerja.  Penyusunan  dan pembahasan  APBD  dengan  DPRD  lebih  difokuskan  alokasi  anggaran  pada  tiap  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan capaian keluaran (output) dan hasil (outcome)  yang terukur untuk mencapai  sasaran  dan  tujuan  pemerintah  daerah.  Yang  perlu  mendapat  perhatian  adalah  bahwa World Bank (2004) dalam Hasanah, Heni dan Siregar, 2014 juga menemukan bahwa pengeluaran publik  di  bidang  kesehatan  dan  investasi  infrastruktur  lebih  banyak  memberikan  manfaat  untuk rumah tangga yang lebih mapan dan lebih berduit jika dibandingkan dengan rumah tangga miskin.
Dalam hal pendapatan di daerah dikenal dengan pendapatan asli daerah (PAD). p endapatan asli  daerah  terdiri  atas  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 230-242 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7568
dipisahkan dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Secara perundangan pendapatan asli daerah adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.   Adapun tujuan  dari adanya PAD  itu adalah  memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mendanai  pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai dengan  potensi  daerah  sebagai  perwujudan  desentralisasi.Semuanya  ini  dalam  implementasinya memdomani Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Berkaitan  dengan  pengeluaran  daerah  secara  umum  bisa  diklasifikasikan  menjadi  (1) pengeluaran  pemerintah  untuk  kebutuhan  barang  dan  jasa  yang  digunakan  sekarang  atau  yang disebut  dengan final  consumption (2)  pengeluaran  pemerintah  investasi  yaitu  pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastuktur dan riset (3) pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk produksi yang menggunakan faktor tenaga kerja yang berasal dari pemerintah itu sendiri dan penggunaan  aset  tetap  dan  pembelian  barang  dan  jasa  yang  sifatnya  antara.  Selain  itu,  (4) pengeluaran  pemerintah  bisa  digunakan  untuk  keperluan  transfer  dalam  rangka  pembiayaan kepentingan dan pengamanan sosial (Mankiw,2003).
Empat  faktor  yang  mempengaruhi  perkembangan  pengeluaran  pemerintah  adalah    (1) Perubahan  permintaan  akan  barang  publik.  (2)  Perubahan  aktivitas  pemerintah  dalam menghasilkan barang publik.  (3) Perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses  produksi  barang  publik,  dan  (4)  Perubahan  kualitas  barang  publik  dan  perubahan  harga- harga  faktor  produksi  (Mangkusubroto,  1998).  Faktor  faktor  ini  menjadi  penting  bagi  penyusun kebijakan agar output yang dihasilkan dapat optimal dalam arti sesuai dengan kemampuan daerah dan kebutuhan daerah.

## METODE
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari berbagai sumber untuk periode 1987-2017. Sedangkan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensia.  Analisis deskriptif  dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai kondisi obyektif di lapangan.
Model persamaan simultan ( simultaneous equation model ) akan digunakan dalam penelitian ini.  Dalam  pengolahan  data  terkait  analisis  inferensia  ini  akan  menggunakan software  Statistical Analysis System/Estimation Time Series (SAS/ETS) versi 9.1.

## 1) Spesifikasi Model
Selanjutnya  agar  model  dapat  digunkan  maka  dilakukan  spesifikasi  model.  Model  yang digunakan  adalah  dengan  pendeakatan  ekonometrika.  Model  ekonometrika  adalah  suatu  pola khusus dari model aljabar, yakni suatu unsur yang bersifat stochastic yang mencakup satu atau lebih  peubah  penggangguran.  Model  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  model  persamaan simultan  ( Simultaneous  Equation  Model ).  Model  persamaan  simultan  yang  disusun  terbagi menjadi  lima  blok  dan  terdiri  dari  32  persamaan.  Lima  blok  tersebut  adalah  Blok  Fiskal Penerimaan  Daerah,  Blok  Fiskal  Pengeluaran  Daerah,  Blok  PDRB,  Blok  Inflasi,  dan  Blok Indikator Sosial. Masing-masing blok terdiri dari persamaan strutkural dan persamaan identitas . Formulasi model secara umum dirumuskan sebagai berikut:
Y it = β 0 + β 1 Y* it + β 2 X it + β 3 Z it + β 4 Y it-j + u it
dimana i = 1……N dan t = 1…..T
i = menunjukkan dimensi cross section
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 230-242 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7568
t = menunjukkan dimensi time series
Y it = Variabel endogen β i = Parameter X it = Variabel eksogen Y* it = Variabel endogen penjelas Z it = Variabel instrumen Y it-j = Lag variabel endogen u it = Error
Blok  Fiskal  Penerimaan  Daerah  terdiri  atas  13  persamaan  dengan  rincian  7  persamaan struktural dan 6 persamaan  identitas. Blok Fiskal Pengeluaran Daerah teridri dari 4 persamaan dengan  3  persamaan  struktural  dan  1  persamaan  identitas.  Blok  PDRB  mempunyai  7 persamaan, tediri atas 5 persamaan struktural dan 2 persamaan identitas. Blok Inflasi tediri atas 4  persamaan,  3  persamaan  struktural  dan  1  persamaan  identitas.  sedangkan  Blok  Indikator Sosial  tediri  dari  4  persamaan,  yang  semuanya  persamaan  struktural.  Secara  rinci  Blok  dan persamaan dapat dilihat pada Lampiran 1.
Hubungan  kelima  blok  dalam  persamaan  simultan  tersebut  dapat  digambarkan  dalam diagram berikut.
Gambar 1 . Diagram  Keterkaitan  Antar  Blok  dalam  Model  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Pada APBD Terhadap Indikator Perekonomian DKI Jakarta

## 2) Identifikasi Model dan Metode Estimasi
Secara teori bahwa proses identifikasi terhadap suatu model dengan menggunakan model persamaan  simultan  merupakan  langkah  yang  perlu  untuk    tujuan  menentukan  metode  dalam mengestimasi  parameter.  Model  persamaan  simultan  mensyaratkan  jumlah  persamaan  harus sama dengan jumlah peubah endogen. Identifikasi model ditentukan atas dasar order condition sebagai  syarat  keharusan  dan rank  condition sebagai  syarat  kecukupan.  Dalam  hal  ini  bahwa menurut  Koutsoyionis  (1978),  pendekatan  ekonometrika  dengan  menggunakan  sistem persamaan  simultan  mensyaratkan  jumlah  persamaan  harus  sama  dengan  jumlah  variable endogen.
Menurut  Gujarati  (1995),  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  proses  identifikasi  adalah order condition of identification yaitu bahwa jumlah  variabel  endogen dan  eksogen  yang tidak masuk dalam persamaan tetapi  masuk  dalam persamaan lain  dalam sistem persamaan simultan tersebut  harus  sama  dengan  atau  lebih  besar  dari  jumlah  variable  endogen  di  dalam  model dikurangi satu. Deskripsi tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:
B B L L O O K K F F I I S S K K A A L L P P E E N N E E R R I I M M A A A A N N D D A A E E R R A A H H
B B L L O O K K I I N N D D I I K K A A T T O O R R S S O O S S I I A A L L B B L L O O K K P P D D R R B B B B L L O O K K I I N N F F L L A A S S I I
B B L L O O K K F F I I S S K K A A L L P P E E N N G G E E L L U U A A R R A A N N D D A A E E R R A A H H
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 230-242 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7568
(K – M) ≥ (G – 1)
Keterangan:
K     =   jumlah variabel dalam model (variabel endogen dan predetermined) M   =   jumlah variabel endogen dan eksogen yang teradapat dalam persamaan yang diidentifikasi, dan
G     =   jumlah persamaan dalam model, yaitu sama dengan jumlah variable endogen dalam model
Berdasarkan order condition tersebut:
a. Jika (K – M) > (G – M) maka persamaan disebut dikatakan persamaan teridentifikasi secara berlebih ( overidentified ).
b. Jika (K – M) = (G – M) maka persamaan dikatakan terdientifiaksi secara tepat ( just/exactly identified ).
c. Jika (K – M) < (G – M) maka persamaan dikatakan tidak teridentifikasi ( unidentified ). Hanya  persamaan  yang exactly dan overidentified saja  yang  parameternya  dapat diestimasi berdasarkan kriteria order condition tersebut.

## 3) Validasi Model
Validasi  model  dapat menggunakan  indikator statistik Root Mean Square  Percent Error (RMSPE).  Formula  statistik Root  Mean  Squares  Percentage  Error (RMSPE)  dan Theil’s Inequality Coefficeint (U-Theil) adalah sebagai berikut:
Keterangan:
T   =   Jumlah periode (tahun) pengamatan Y t s =   Nilai estimasi pengamatan pada period ke-t Y t a =  Nilai pengamatan aktual pada periode ke-t
Secara umum  nilai  indikator statistik  dalam  model  menunjukkan bahwa nilai  dugaannya tidak  menyimpang  dari  nilai  aktualnya  sehingga  cukup  baik  dilakukan  simulasi.  Dalam penelitian ini validadsi model akan menggunakan bantuan Software SAS/ETS versi 9.1. dengan perintah PROC SIMNLIN ( Simulation Non Linear ).
4) Penyusunan Model dan Pembahasan
Berdasarkan  kriteria order  condition ,  maka  model  adalah overidentified karena  seluruh persamaan  struktural  yang  ada  dalam  model  adalah overidentified .  Karena  model  adalah overidentified maka two-stage  least  squares (2SLS)  merupakan  prosedur  estimasi  yang  sesuai untuk  memperoleh  nilai  parameter  struktural  (Pyndyck  dan  Rubinfeld,  1998).  Hasil  estimasi secara lengkap dapat dilihat di Lampiran
Hasil  estimasi  dari  model  yang  telah  disusun  selanjutnya  dilakukan  pengujian berdasarkan kriteria ekonomi, statistik dan ekonometrika. Nilai koefisien determinasi (R 2 ) setiap persamaan struktural berkisar antara 0,62 sampai dengan 0,99, kecuali untuk persamaan jumlah penduduk  miskin  (JUMIS)  dan  penerimaan  retribusi  (RET)  yang  bernilai  masing-masing  0,32 dan 0,39.
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 230-242 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7568
Secara  konsep,  nilai  statistik  uji-F  yang  dihasilkan  untuk  menguji  apakah  variabel- variabel  penjelas  yang  digunakan  berpengaruh  nyata  terhadap  variabel  endogennya  semuanya bernilai  kurang  dari  0,01.  Ini  berarti  variabel-variabel  penjelas  yang  digunakan  dalam  model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel endogennya.
Hasil  statistik  uji-t  untuk  menguji  apakah  suatu  variabel  penjelas  secara  individu berpengaruh  terhadap  variabel  endogennya  atau  tidak.  Dengan  tingkat  kesalahan  (α)  sampai dengan  10  persen  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  variabel  penjelas  secara  individu berpengaruh  nyata  terhadap  variabel  endogennya.  Namun  terdapat  beberapa  variabel  penjelas dalam model yang secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel endogennya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Blok Fiskal Penerimaan Daerah
1.1 Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Kendaraan Bermotor
Hasil pendugaan parameter persamaan penerimaan pajak  kendaraan bermotor bahwa  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  di  DKI  Jakarta  dipengaruhi  secara nyata oleh banyaknya kendaraan bermotor (JMKEND). Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 juga berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta.
Parameter  dugaan  JMKEND  sebesar  0.726327  dan  mempunyai  hubungan yang positif. yang menunjukkan bahwa peningkatan JMKEND sebanyak seribu unit berpotensi  meningkatkan  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  bagi  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  sebesar  Rp.  726,3  juta.  Ini  menunjukkan  bahwa  meskipun masalah  tumbuhnya  kendaraan  bermotor  menyebabkan  masalah  seperti  kemacetan, namun  mempunyai  pengaruh  positif  untuk  memperbesar  pendapatan  yang  diterima oleh pemerintah di daerah tersebut.
b. Jumlah Kendaraan Bermotor
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  jumlah  kendaraan  bermotor  terlihat bahwa  jumlah  kendaraan  bermotor  di  DKI  Jakarta  dipengaruhi  secara  nyata  oleh produk domestik bruto (PDRB) dan harga eceran bahan bakar minyak (HECBBM).
Parameter  dugaan  PDRB  sebesar  0.009393  dan  mempunyai  hubungan  yang positif. yang menunjukkan bahwa peningkatan PDRB sebesar Rp 1 miliar berpotensi meningkatkan jumlah  kendaraan bermotor di Provinsi  DKI Jakarta sebanyak 9 unit. Ini menunjukkan bahwa peningkatan perekonomian di DKI Jakarta akan mendorong bertambahnya  jumlah  kendaraan.  Sementara  parameter  dugaan  HECBBM  sebesar 0.888281  dan  mempunyai  hubungan  yang  positif.  Hasil  ini  kurang  sesuai  dengan asumsi  bahwa  kenaikan  harga  eceran  BBM  akan  menekan  jumlah  kendaraan bermotor.  Hal  ini  kemungkinan  disebabkan  kenaikan  harga  eceran  BBM  tidak mempengaruhi  minat  orang  untuk  memiliki  kendaraan  bermotor  baik  karena  sudah menjadi kebutuhan maupun karena kenaikan pendapatan masyarakat.
c. Pajak Hotel dan Restoran
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  penerimaan  pajak  hotel  dan  restoran bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran di DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh  pengeluaran  konsumsi  pemerintah  (GOV)  dan  jumlah  hotel,  baik  berbintang maupun non bintang (HOTEL).
Parameter  dugaan  GOV  sebesar  0.015010  dan  mempunyai  hubungan  yang positif. yang menunjukkan bahwa peningkatan GOV sebesar Rp 1 miliar berpotensi meningkatkan penerimaan pajak  hotel  dan restoran  di  Provinsi DKI Jakarta sebesar
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 230-242 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7568
Rp.  15  juta.  Ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  di  DKI Jakarta akan mendorong pengeluaran untuk penggunaan usaha hotel dan restoran.
Parameter  dugaan HOTEL sebesar 4.387484 dan  mempunyai  hubungan  yang positif.  yang  menunjukkan  bahwa  peningkatan  jumlah  hotel  1  unit  berpotensi meningkatkan penerimaan pajak  hotel  dan restoran  di  Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.  4,39  juta.  Ini  menunjukkan  bahwa  perkembangan  usaha  akomodasi  di  DKI Jakarta akan mendorong peningkatan pajak hotel dan restoran.
d. Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  penerimaan  bea  perolehan  hak  atas tanah dan bangunan (BPHTB) bahwa penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan  di  DKI  Jakarta  dipengaruhi  secara  nyata  oleh  nilai  investasi  (INV)  dan jumlah penduduk (POP).
Parameter  dugaan  INV  sebesar  0.005883  dan  mempunyai  hubungan  yang positif.  yang  menunjukkan  bahwa  peningkatan  investasi  sebesar  Rp  1  miliar berpotensi meningkatkan penerimaan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 5 juta.  Ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  investasi  di  DKI  Jakarta  berpotensi meningkatkan penerimaan BPHTB.
Parameter  dugaan  POP  sebesar  0.600467  dan  mempunyai  hubungan  yang positif.  yang  menunjukkan  bahwa  peningkatan  jumlah  penduduk  1.000  orang berpotensi  meningkatkan  penerimaan  BPHTB  di  Provinsi  DKI  Jakarta  sebesar  Rp. 600  juta.  Ini  dapat  dijelaskan  bahwa  peningkatan  penduduk  berakibat  naiknya kebutuhan  atas  tempat  tinggal  yang  akan  mendorong  peningkatan  peningkatan BPHTB
e. Retribusi Daerah
Selain  pajak  daerah,  sumber  pendapatan  lain  adalah  retribusi  daerah.  Hasil pendugaan  parameter  persamaan  penerimaan  retribusi  daerah  bahwa  penerimaan retribusi  daerah  di  DKI  Jakarta  dipengaruhi  secara  nyata  oleh  jumlah  kendaraan (JMKEND).  Hal  ini  dapat  dipahami  peningkatan  jumlah  kendaraan  berarti  lebih banyak penerimaan pemerintah dari retribusi perparkiran.
Parameter  dugaan  JMKEND  sebesar  0.024208  dan  mempunyai  hubungan yang  positif.  yang  menunjukkan  bahwa  peningkatan  jumlah  kendaraan  bermotor 1.000 unit berpotensi meningkatkan penerimaan retribusi Pemenrintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 24,21 juta.
1.2 Dana Perimbangan
Selain berasal dari pendapatan asli daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerima  transfer  dana  dari  pemerintah  pusat  berupa  dana  perimbangan  yang  terdiri dari  dana  bagi  hasil  pajak  dan  bukan  pajak  serta  dana  alokasi  umum.    Dalam  hal  ini akan didekatai dengan dua variabel, yaitu variabel dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.
a. Bagi Hasil Pajak
Hasil pendugaan parameter persamaan bagi hasil pajak disajikan pada Tabel 6. Pada Tabel  6  dapat  dilihat  bahwa  penerimaan  bagi  hasil  pajak  Pemerintah  provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh PDRB dan PBB.
Parameter  dugaan  PDRB  sebesar  0.010791  dan  mempunyai  hubungan  yang positif.  yang  menunjukkan  bahwa  peningkatan  PDRB  Rp  1  miliar  berpotensi meningkatkan  penerimaan  dana  bagi  hasil  pajak  Pemenrintah  Provinsi  DKI  Jakarta sebesar  Rp.  10,79  juta.  Sementara  parameter  dugaan  PBB  sebesar  1.380958  dan mempunyai  hubungan  yang  positif.  yang  menunjukkan  bahwa  peningkatan  PBB berpotensi  meningkatkan  penerimaan  dana  bagi  hasil  pajak  Pemenrintah  Provinsi
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 230-242 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7568
DKI  Jakarta.  Namun  beberapa  tahun  belakang  PBB  sudah  menjadi  pajak  daerah tidak lagi dipungut pemerintah pusat.
b. Bagi Hasil Bukan Pajak
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  bagi  hasil  bukan  pajak  disajikan  pada Tabel  7.  Dari  Tabel  7  dapat  dilihat  bahwa  penerimaan  bagi  hasil  bukan  pajak Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dipengaruhi  secara  nyata  oleh  PDRB.  Parameter dugaan  PDRB  sebesar  0.000220  dan  mempunyai  hubungan  yang  positif.  yang menunjukkan  bahwa  peningkatan  PDRB  Rp  1  miliar  berpotensi  meningkatkan penerimaan  dana  bagi  hasil  pajak  Pemenrintah  Provinsi  DKI  Jakarta  sebesar  Rp. 0,22 juta.
2. Blok Fiskal Pengeluaran Daerah
2.1 Belanja Pegawai
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  belanja  pegawai  bahwa  pengeluaran belanja  pegawai  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dipengaruhi  secara  nyata  oleh  total penerimaan yang diterima pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Parameter  dugaan  kapasitas  fiskal  sebesar  0.285348  dan  mempunyai  hubungan yang positif, yang berarti peningkatan penerimaan yang diterima Pemprov DKI Jakarta berpotensi meningkatkan belanja untuk pegawainya.

## 2.2 Belanja Barang dan Jasa
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  belanja  barang  dan  jasa  bahwa pengeluaran  belanja  barang  dan  jasa  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dipengaruhi secara nyata oleh total penerimaan yang diterima pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Parameter  dugaan  kapasitas  fiskal  sebesar  0.171371  dan  mempunyai  hubungan yang positif, yang berarti peningkatan penerimaan yang diterima Pemprov DKI Jakarta sebersar Rp 1 miliar berpotensi meningkatkan belanja untuk barang dan saja sebesar Rp 171 juta.
2.3 Belanja Modal
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  belanja  modal  disajikan  bahwa pengeluaran  belanja  modal  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dipengaruhi  secara  nyata oleh belanja barang dan jasa pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Parameter  dugaan  belanja  barang  dan  jasa  sebesar  0.574626  dan  mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan belanja barang dan jasa Pemprov DKI Jakarta  berpotensi  meningkatkan  belanja  modal  yang  akan  dikeluarkan  Pemprov  DKI Jakarta.
3. Blok PDRB
Dalam perekonomian produk  domestik regional bruto  (PDRB) sangat penting  karena indikator  ini  dapat  digunakan  untuk  mengukur  kondisi  perekonomian  suatu  daerah.  Selain itu,  PDRB  juga  merupakan  salah  satu  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, wilayah, atau daerah. Dalam teori makro ekonomi, PDB atau  PDRB  merupakan  persamaan  identitas  dari  konsumsi  rumah  tangga,  investasi, pengeluaran  pemerintah,  ekspor  dan  impor.  Blok  PDRB  terdiri  dari  persamaan  Konsumsi Rumah Tangga,   Investasi  dan Pengeluaran Pemerintah
4. Blok Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar
4.1 Indeks Harga Konsumen
Hasil pendugaan parameter persamaan indeks harga konsumen (IHK) bahwa IHK dipengaruhi secara nyata oleh uang beredar, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga eceran BBM dan tarif dasar listrik.
Parameter  dugaan  uang  beredar  sebesar  0.000012  dan  mempunyai  hubungan yang  positif,  yang  berarti  meningkatnya  jumlah  uang  beredar  memicu  kenaikan  IHK dan  berarti  memicu  inflasi.  Sementara  parameter  dugaan  nilai  tukar  rupiah  terhadap
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 230-242 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7568
dolar  Amerika  Serikat  sebesar  0.003612  dan  mempunyai  hubungan  yang  positif,  yang berarti  melemahnya  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar  Amerika  Serikat  dapat  memicu inflasi.  Ini  dikarenakan  melemahnya  rupiah  terhadap  dolar  Amerika  Serikat menyebabkan  harga  di  dalam  negeri  lebih  mahal  daripada  barang  luar  negeri  atau dengan kata lain terjadi kenaikan harga di dalam negeri.
Parameter  dugaan  harga  eceran  BBM  sebesar  0.006888  dan  mempunyai hubungan yang positif, yang berarti kenaikan harga BBM dapat memicu kenaikan IHK dan  berarti  memicu  inflasi.  Hal  ini  dikarenakan  BBM  merupakan  salah  satu  sumber energy  utama  bagi  dunia  usaha,  sehingga  kenaikan  harga  BBM  akan  menyebabkan kenaikan biaya produksi. Akibatnya harga produk yang dihasilkan juga cenderung naik untuk menutupi biaya produksi.
Sementara parameter dugaan tarif dasar listrik sebesar 0.029826 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti kenaikan tarif dasar listrik dapat memicu kenaikan IHK  dan  berarti  memicu  inflasi.  Hal  ini  dikarenakan  listrik  merupakan  salah  satu sumber energi utama selain BBM bagi dunia usaha, sehingga kenaikan tarif dasar listrik akan  menyebabkan  kenaikan  biaya  produksi.  Akibatnya  harga  produk  yang  dihasilkan juga cenderung naik untuk menutupi biaya produksi.
4.2 Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat
Hasil pendugaan parameter persamaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat  bahwa  fluktuasi  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar  Amerika  Serikat  dipengaruhi secara nyata oleh indeks harga konsumen (IHK) dan nilai cadangan devisa yang miliki Indonesia.
Parameter dugaan IHK sebesar 134.9961 dan mempunyai hubungan yang positif, yang  berarti  terjadinya  inflasi  dapat  memicu  melemahnya  nilai  tukar  rupiah  terhadap dolar  Amerika  Serikat.  Sementara  parameter  dugaan  cadangan  devisa  sebesar  0.09111 dan  mempunyai  hubungan  yang  negatif,  yang  berarti  meningkatnya  cadangan  devisa yang  dimiliki  Indonesia  dapat  memicu  menguatnya  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar Amerika Serikat.
4.3 Jumlah Uang Beredar
Hasil pendugaan parameter persamaan uang beredar bahwa jumlah uang beredar di  DKI  Jakarta  dipengaruhi  nilai  investasi  (INV)  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  suku bunga  (SBI).  Krisis  ekonomi  yang  terjadi  tahun  1998  juga  berpengaruh  terhadap peredaran uang di DKI Jakarta.
Parameter  dugaan  Investasi  sebesar  5.518375  dan  mempunyai  hubungan  yang positif,  yang  berarti  kenaikan  investasi  dapat  memicu  kenaikan  uang  beredar.  Ini dikarenakan  kenaikan  investasi  berarti  memerlukan  uang  yang  lebih  banyak,  sehingga uang  beredar  juga  naik.  Sementara  parameter  dugaan  SBI  sebesar  36993.8  dan mempunyai  hubungan  yang  negatif,  yang  berarti  kenaikan  suku  bungan  dapat  memicu penurunan  uang  beredar.  Ini  dikarenakan  kenaikan  suku  bunga  dapat  memicu masyarakat untuk menabung, sehingga uang beredar akan menurun.
Krisis  ekonomi  tahun  1998  juga  berpengaruh  terhadap  kenaikan  uang  beredar. Hal  ini  dikarenakan  pada  saat  krisis  terjadi  penarikan  uang  besar-besaran  karena ketakutan  kebangkrutan  bank  tempat  mereka  menyimpan  uang,  sehingga  uang  beredar di masyarakat meningkat tajam.
5. Blok Indikator Sosial
5.1. Indeks Pembangunan Manusia
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  indeks  pembangunan  manusia  (IPM) bahwa IPM di DKI Jakarta dipengaruhi rata-rata lama sekolah. Parameter dugaan rata- rata lama sekolah sebesar 3.008889 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 230-242 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7568
kenaikan  rata-rata  lama  bersekolah  akan  menaikan  IPM.  Hal  ini  dikarenakan  rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen penghitungan IPM.
5.2. Jumlah Penduduk Miskin
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  jumlah  penduduk  miskin  bahwa  jumlah penduduk  miskin  di  DKI  Jakarta  dipengaruhi  jumlah  pengangguran.  Krisis  ekonomi tahun 1998 juga berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta.
Parameter  dugaan  jumlah  pengangguran  (UNEMP)  sebesar  0.104685  dan mempunyai  hubungan  yang  positif,  yang  berarti  meningkatnya  jumlah  pengangguran akan memicu kenaikan jumlah penduduk miskin.
5.3. Rata-rata Lama Sekolah
Hasil  pendugaan  parameter  persamaan  rata-rata  lama  sekolah  bahwa  rata-rata lama  sekolah  penduduk  DKI  Jakarta  dipengaruhi  disposable  income  (DINCOME)  dan tingkat pengangguran (RUEMP).
Parameter  dugaan  DINCOME  sebesar  4.66E-6  dan  mempunyai  hubungan  yang positif, yang berarti meningkatnya pendapatan masyarakat akan memicu kenaikan rata- rata lama sekolah. Sementara parameter dugaan tingkat pengangguran sebesar 0.291460 dan  mempunyai  hubungan  yang  positif,  yang  berarti  kenaikan  tingkat  pengangguran akan memicu kenaikan rata-rata lama sekolah.
5.4. Jumlah Tenaga Kerja
Hasil pendugaan parameter persamaan jumlah tenaga kerja bahwa jumlah tenaga kerja  DKI  Jakarta  dipengaruhi  PDRB  dan  jumlah  angkatan  kerja.  Sementara  krisis ekonomi tahun 1998 tidak  mempengaruhi secara signifikan  jumlah  orang  yang bekerja di DKI Jakarta.
Parameter  dugaan  PDRB    sebesar  0.000899  dan  mempunyai  hubungan  yang positif, yang berarti kenaikan PDRB akan menaikkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Hal ini dikarenakan kenaikan kapasitas ekonomi akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak.  Jumlah  orang  yang  bekerja  juga  dipengaruhi  jumlah  angkatan  kerja.  Semakin meningkat  jumlah  angkatan  kerja,  maka  orang  yang  bekerja  juga  semakin  naik  baik pada sektor formal maupun non formal.
Berdasrakan hasil analisis tersebut  dan  kaitannya  dengan perhitungan  nilai PAD dan  pertumbuhan  ekonomin  Jakarta  tahun  2020  tanpa  ada  pandemic  covid  19  cukup prospektif.  Pada  tahun  2020  dengan  asumsi  normal  tidak  ada  perubahan  drastis  baik karena  faktor  internal  maupun  eksternal  baik  nilai  PAD  mupun  tingkat  pertumbuhan ekonomi Jakarta cukup menjanjikan.
Tabel 1.
Perkiraan Nilai PAD, Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

## Sumber: Hasil analisis, diolah 2020
Pada tahun 2020 tanpa ada pendemic Covid 19 , nilai  PAD Jakarta diperkirakan sebesar  Rp.64,26  triliun  pada  tahun  2020.  Pertumbuhan  ekonomi  juga  mengalami mencapai 5,22 persen. Sebetulnya perkiraan pertumbuhan  ekonomi Jakarta juga cukup baik dan memberi harapan kepada perekonomian Jakarta.
Variabel Keterangan Satuan 2020 (1) (2) (3) (4) PAD Total PAD Miliar Rp 64.259,6 GROWTH Pertumbuhan ekonomi Miliar Rp 5,22
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 230-242 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7568

## SIMPULAN
1. Berdasar kriteria ekonomi maupun statistik, model perekonomian DKI Jakarta yang disusun cukup  representatif  untuk  menggambarkan  keterkaitan  antar  variabel-variabel  pendapatan maupun pengeluaran Pemprov DKI Jakarta, perekonomian, dan berbagai  indikator sosial  di DKI Jakarta. Berdasar hasil validasi, model yang disusun juga cukup valid digunakan untuk melakukan peramalan dan simulasi kebijakan.
2. Jika  dampak  pandemic  covid19  tidak  diperhitungkan  maka  diperkirakan  total  PAD  pada tahun  2020  sebesar  Rp.64,26  triliun  dan  pertumbuhan  ekonomi  juga  diperkirakan  akan tumbuh cukup baik, yaitu 5,22 persen.
3. Pengeluaran pemerintah berhubungan secara positif  dengan  kinerja PAD, dan pertumbuhan ekonomi.  Artinya  semakin  tinggi  pengeluaran  pemerintah  yang  efektif  maka  akan  semakin tinggi PAD dan pertumbuhan ekonommi.

## SARAN
1. Diperlukan  usaha  yang  antisipatif  dan  komprehensif  berkaitan  dengan  penanggualangan dampak  pandemic  covid  19  terhadap  perekonmian  Jakarta.  Hal  ini  mengingat  dampaknya mulai tampak dari melemahnya daya beli masyarakat dan lesunya bisnis di Jakarta.
2. Kepada Penyusun APBD DKI Jakarta agar dalam mengalokasikan belanja harus selektif dan memfokuskan  pada  peningkatan  belanja  modal  untuk  menjaga  agar  perekonomian  tetap tumbuh  dan aspek  kesehatan tetap terjaga. Alokasi belanja dikedepankan infrastruktur yang mendukung pulihnya komndisi Kesehatan amsyarakat.
3. Kepada  Pemerintah  agar  memeberikan  system  merit  dalam  menegakkan  aturan  protocol Kesehatan. Bagi pelanggar harus dikenakan  denda  yang  menjerakan dan bagi  yang berhasil melaksanakan dengan baik maka perlu diberi reward yang sepadan.

## DAFTAR RUJUKAN
Bappenas, (2017). Laporan Hasil Kajian Penyusunan Model Perencanaan Lintas Wilayah dan Lintas Sektor , Direktorat Kewilayahan I, Bappenas, Jakarta.   Hal 39 s.d. 65.
Dornbusch, R., S. Fischer and R. Startz. (2004). Macroeconomics . Ninth Edition. The McGraw- Hill Company, New York. Gujarati, D.N.(1995). Basic Econometric . Mc.Graw Hill.New York Koutsoyiannis, A. (1977). Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometrics Methods . Second Edition. Harper and Row Publisher, London. Mankiw, N.G. (2003). Macroeconomics . Fifth Edition. Worth Publisher, New York. Martinez-Vazquez.J. dan M.R.Mc Nab.(2001). Decentralization Fiscal and Economic Growth . International Studies Working paper Series No. 97-7 Andrew Young Schools of Policies Studies. July.
Hasanah,  Heni  dan  Hermanto  Siregar.  (2014). Pengaruh  Belanja  Pemerintah  Daerah  untuk kesejahteraan  rakyat  terhadap  Penurunan  Kemiskinan  di  Indonesia:  Analisis Ekonometrika  Panel  Data  Tingkat  Provins i. Prosiding  Seminar  Nasional  &  Sidang Pleno ISEI XVII. Hal 255-264.
Mangkoesoebroto.  G.(1998). Ekonomi  Publik Badan  Penerbit  Fakultas  Ekonomi    Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Pyndick,R.S.dan  D.L.Rubinfeld.  (1997). Econometric  Model  dan  Economic  Forecast ,  Fourth Edition. McGraw–Hill International Editions, Boston., Massachussets.
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 230-242 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7568
Rodriguez-Pose,  A.  dan  A.  Kroijer.  2009. Fiscal  Decentralization  and  Economic  Growth  in Central  and  Eastern  Europe .  LEQS  Paper  No.  12.  London  School  of  Economics  and Political Science. October.
Simanjuntak, R. (2010). Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi ,  Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia. Prisma, 29 (3): 35-57.
Imamah, Nurul, (2018). Dampak  Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Persamaan Simultan. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri Vol. 3 No. 2, September 2018. ISSN: 2541-0180
Siahaan,  Febi  Christine,  dan  Roy  Valiant  Salomo.  (2012).    Alokasi  Anggaran  Belanja  Sektor Transportasi  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kota  Depok  tahun Anggaran 2006-2010 .  Jurnal Transportasi Vol 12 No. 1 April 2012 : 21-32. Todaro, M. dan Stephen, S.C. (2006). Economic Development, Ninth Edition. Addison Wesley Harlow, Boston
Yurianto,  (2019).  Analisis  Proyeksi  Fiskal  DKI  Jakarta  dengan  Pendekatan  Simultaneous Equation Model. Inovasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen. Vol. 6. 2019 ISSN 2356-2005. Hal.21-40.
Undang Undang  No: 25 tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah
Pusat dan Daerah.
Undang-Undang No 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
https://bisnis.tempo.co/.  15  September  2020.  DKI  Sumbang  18  Persen  PDB  RI,  BPS:  PSBB Jakarta  Berpengaruh  Besar  ke  Ekonomi.  https://bisnis.tempo.co/read/1386522/dki- sumbang-18-persen-pdb-ri-bps-psbb-jakarta-berpengaruh-besar-ke-ekonomi