Muhammadiyah Law Review  3 (2), Juli 2019, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAN NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG

## Intan Pelangi

## Universitas Muhammadiyah Metro

## ABSTRAK
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengulangan tindak pidana narkotika oleh pelaku (bandar narkotika)  bukan  tanpa  alasan,  hal  tersebut  dikarenakan  bandar  narkotika  ini  sendiri  masih  memiliki harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil penjualan narkotika, sehingga setelah terpidana narkotika tersebut  bebas  dari  lembaga  pemasyarakatan  mantan  narapidana  ini  dapat  mengulangi  tindak  pidana yang sebelumnya ia lakukan, bahkan terdapat juga jaringan pengedaran narkotika yang dikendalikan dari dalam  lembaga  pemasyarakatan  atau  bahkan  dapat  membentuk  jaringan  yang  lebih  besar  dan  tetap menjalankan kejahatannya dari dalam lembaga pemasyarakatan, dimana hal tersebut adalah bukti nyata dari dampak tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pengedar tindak pidana narkotika. Oleh karenanya upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika ini  menjadi  penting  bukan  hanya  menjadi sebuah  penegakan  hukum  semata  terhadap  upaya pemberantasan tindak pidana pencucian itu sendiri melainkan juga sebagai upaya pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana narkotika.

## Keywords: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Narkotika

## 1. PENDAHULUAN
Tindak Pidana pencucian uang merupakan sebuah kejahatan yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, dimana tindak pidana pencucian  uang adalah sebuah kejahatan tunggal  tetapi berkaitan dengan kejahatan lainnya maka kejahatan tersebut pula tergolong sebagai  kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak serta merta berdiri sendiri melainkan harta kekayaan yang  diperoleh  tersebut  ditempatkan,  ditransfer,  atau  dialihkan  sebagai  wujud  integrasi  dari tindak pidana lainnya, yang dalam hal ini maka dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana yang sebelumnya sudah mendahuluinya atau dengan kata lain (predicate crime) . 1 Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana kemudian telah diatur dalam Pasal 2 *Coresponding author. E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .
1 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 182

## Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunan Narkotika Di Provinsi Lampung

## Intan Pelangi
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai hasil tindak pidana, adalah merupakan sebuah Harta Kekayaan yang kemudian diperoleh dari hasil tindak pidana yang terdiri dari 26 macam.
Latar  belakang  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang  tentu  tidak  terlepas  dari berbagai macam pariabel tindak pidana lain, salah satunya adalah tindak pidana narkotika yang pada  dasarnya  pelaku  peredaran  gelap  nerkotika  kerap  kali  mengalihkan  dan  juga menyembunyikan  harta  kekayaan  dari  hasil  kejahatannya  melalui  sistem  keuangan  dengan memindahkannya  atau  menjauhkan  pelaku  dari  kejahatan  yang  menghasilkan  ( proceeds  of crime )  dari  tindak  kejahatan  yang  dilakukannya.  Tujuan  tersebut  tergambarkan  jelas  bahwa dengan memindahkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana  narkotika  ini  maka  akan  memisahkan  ( proceeds  of  crime )  dari  kejahatan  yang dilakukannya, kemudian pelaku dapat menikmati nya tanpa ada kecurigaan  kepada pelaku dan melakukan reinvestasikan hasil kejahatan tersebut dalam bentuk bisnis yang sah, dimana hal tersebut menempatkan tindak pidana narkotika sebagai ( core crime ). 2
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengulangan tindak pidana narkotika oleh pelaku (bandar narkotika)  bukan tanpa alasan, hal  tersebut  dikarenakan  bandar narkotika ini sendiri  masih  memiliki  harta  kekayaan  yang  diperolehnya  dari  hasil  penjualan  narkotika, sehingga  setelah  terpidana  narkotika  tersebut  bebas  dari  lembaga  pemasyarakatan  mantan narapidana ini dapat mengulangi tindak pidana yang sebelumnya ia lakukan, bahkan terdapat juga  jaringan  pengedaran  narkotika  yang  dikendalikan  dari  dalam  lembaga  pemasyarakatan atau bahkan dapat membentuk jaringan yang lebih besar dan tetap menjalankan kejahatannya dari dalam lembaga pemasyarakatan, dimana hal tersebut adalah bukti nyata dari dampak tindak pidana  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh  para  pengedar  tindak  pidana  narkotika.  Oleh karenanya  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  dari  hasil  tindak  pidana narkotika ini menjadi penting bukan hanya menjadi sebuah penegakan hukum semata terhadap upaya  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  itu  sendiri  melainkan  juga  sebagai  upaya pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana narkotika.

## 2. METODE
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika dan  pemikiran  tertentu  yang  tujuannya  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. 3 Untuk dapat menjawab setiap permasalahan-permasalahan
2 Ismar Nasution, Hukum Kegiatan Ekonomi I , Books Terrace & Library, Bandung, 2007, Hlm.
219
3 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm 38

## Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunan Narkotika Di Provinsi Lampung
Intan Pelangi
yang  terdapat  dalam  penelitian  proposal  ini,  penulis  akan  menggunakan  satu  pendekatan  yakni pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pengumpulan dan penemuan data serta  informasi  melalui  studi  lapangan  pada  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Lampung, Pendekatan tersebut bertujuan untuk mempelajari kenyataan yang terjadi pada praktek lapangan, dimana  pendekatan  ini  dilakukan  melalui  wawancara  langsung  terhadap  pihak-pihak  yang bersangkutan  dan  ada  kaitannya  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas  dengan  cara mengunjungi lokasi penelitian. 4

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) Penerapan  Hukum  Pidana  Materiil  Dalam  Uapaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Dari  Hasil  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Provinsi Lampung
Kepala  Bagian  Umum  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  (BNNP)  Lampung  Bapak Rohmansyah  menuturkan  tingginya  tingkat  peredaran  narkotika  itu  sendiri  tentu  bukan  tanpa alasan melainkan kurang efektifnya penerapan hukuman yang berlaku bagi bandar itu sendiri, hal tersebut tentu dapat mempengaruhi siklus pemberian efek jera kepada para pengedar yang sangat besar kemungkinan para bandar narkotika itu sendiri terkadang kedapatan lolos dari pengawasan petugas lembaga pemasyarakatan dan tetap melakukan peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan, dimana hal tersebut juga turut dipaparkan oleh Bapak Wahyudi Sabnara selaku Kepala  Bagian  Binopsnal  Direktorat  Narkotika  Polda  Lampung  bahwa  kini  Provinsi  Lampung bukan lagi sebagai daerah transit bagi peredaran narkotika melainkan telah menjadi bagian dari lumbung  peredaran  narkotika,  banyaknya  bandar  narkotika  yang  telah  ditangkap,  diadili,  juga telah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi  dikemudian  hari  setelah  mereka  selesai  menjalani  masa  pembinaan  dilembaga pemasyarakatan  masih  tak  jarang  ditemui  orang  yang  sama  pada  saat  dilakukan  penangkapan untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tetap berperan sebagai bandar narkotika. 5
Menyikapi  permasalahan  terrsebut  kini  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Lampung bersama  dengan  Direktorat  Narkotika  Polda  Lampung  tengah  mencoba  menelusuri  dan  juga membuat sebuah pendekatan Restorative Justice yang merupakan sebuah pendekatan dengan lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dengan  tetap  mengutamakan  instrument  hukum  materil  yang  berlaku  di  Indonesia,  dimana  hal tersebut dimaksudkan ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana merupakan suatu sebab
4 J Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, Hlm 3
5 Wawancara pada tanggal 07 Agustus 2020, Kepala Bagian Binopsnal Polda Lampung, Pukul 11.00wib
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunan Narkotika Di Provinsi Lampung
Intan Pelangi
dan akibat tertentu yakni akibat yang dilarang atau akibat konstitutif, dimana titik berat larangan adalah pada menibulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang dapat menimbulkan akibat itu sendiri tidak menjadi sebuah persoalan, maka untuk dapat dikatakan selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan pidana tertentu, melainkan bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum. 6
Upaya  dalam  memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang  dari  hasil  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika telah menemukan titik terang  yang dinilai efektif telah dilaksanakan dengan  diundangkannya  Undang–Undang  Nomor  08  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  cakupan  tindak  pidana  asal (predicate  crime) diperluas  menjadi  26  (dua  puluh  enam)  jenis,  yaitu  masing-masing  tindak  pidana:  korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyeludupan migran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan  senjata  gelap,  terorisme,  penculikan,  penggelapan,  penipuan,  pemalsuan  uang, perjudian,  prostitusi,  dibidang  perpajakan,  dibidang  perhutanan,  dibidang  lingkungan  hidup, dibidang  kelautan  dan  perikanan,  tindak  pidana  lain  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  4 (empat)  tahun  atau  lebih.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Masya  Tri  Utami  Jaksa Penuntut Umum pada bagian Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, menyangkut  dasar  dalam  menentukan  tindak  pidana  asal  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang terhadap  tindak  pidana  Narkotika  sendiri  sejatinya  terlebih  dahulu  dilihat  dari  karakteristik mekanisme tindak pidana pencucian uang dari harta kekayaan yang di dapatkan hasil tindak pidana Narkotika. 7

## b). Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Tindak Pidana Asal
Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal  yakni tindak pidana penyalahgunaan  Narkotika  tertuang  di  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  c  bahwa  adapun  harta kekayaan  dari  hasil  tindak  pidana  adalah  harta  kekayaan  yang  didapatkan  dari  bentuk,  atau perbuatan tindak pidana dimana perbuatan tersebut dilakukan pada ruang lingkup wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  atau  diluar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan perbuatan tersebut dapat dikatagorikan perbuatan tindak pidana pencucian uang apabila terdapat kejahatan yang berperan penting dalam memberikan dampak baik secara langsung ataupun tidak sehingga  dapat  menghasilkan  uang,  benda,  harta  kekayaan  yakni  salah  satunya  adalah  tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
6 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme , Pusat Utama Grafiti : Jakarta, .2004.  Hlm 5
7 Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2020, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pukul 10.00wib
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunan Narkotika Di Provinsi Lampung
Intan Pelangi
Penerapan  ketentuan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 bertujuan tidak hanya memberikan  dampak  jera  semata  bagi  para  pelaku  kejahatan  dalam  upaya  mereka menyembunyikan hasil kekayaannya yang diperoleh dari tindak kejahatan maupun menangkap pelaku  khususnya  tindak  pidana  yang  tergolong organized  crime yakni  tindak  pidana penyalahgunaan  Narkotika  tetapi  aparatur  penegak  hukum  juga  berperan  dalam  melakukan pembuktian, penelusuran hingga akhirnya menemukan modus hasil kejahatan dan kemudian merampasnya. Realitanya masih sedikitnya perkara pencucian uang yang sampai dengan hari ini  putusannya  dapat  menempatkan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  sebagai  bentuk tindak  pidana  asal,  atau  pada case lainnya  masih  sering  didapati  kasus  penyalahgunaan narkotika yang juga ikut melibatkan pelakunya dalam memproduksi narkotika itu sendiri akan tetapi tidak dikaitkan dengan tututan tindak pidana pencucian uang, yang dalam hal ini menjadi sebuah pekerjaan rumah juga pertanyaan bagi penegak hukum, sehingga alasan apa yang tepat untuk menjadi factor tersebut. Mengapa tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut juga perlu diberikan hukuman yang dilihat dari aspek keruugian yang ditimbulkkan dan dampaknya pada perkembangan organized crimes .
Berkenaan dengan hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri  Tanjung  Karang  bapak  Zuhairi,  S.H.,  M.H,  adapun  landasan  keberlakuan  hukum sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana asal yang salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika setidaknya bukan semata-mata hanya sebagai bentuk sanksi yang memberikan dampak jera, melainkan tindak pidana asal yang menjadi induk dari keberlakuan  tindak  pidana  pencucian  uang  itu  sendiri  tentu  akan  memberikan  dampak  yang sangat  sentral  dalam  hal  mempengaruhi  perkembangan  lembaga  penyedia  jasa  keuangan. Kejahatan Narkotika dengan maksud menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan melalui lembaga keuangan bagi pelaku dipandang sebagai suatu bentuk aktifitas yang sangat  menguntungkan  serta  dipandang  hanya melibatkan  beberapa  orang  tertentu  dalam transaksi tertentu yang biasanya tidak meninggalkan bukti fisik dan tidak menimbulkan korban individu,  oleh  karenanya  penegasan  dalam  menelusuri  harta  kekayaan  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika tentu perlu menjadi sebuah trobosan terbaru sehingga dimungkinkan terungkapnya berbagai kasus yang sejatinya memiliki keterkaitan dengan bentuk tindak pidana asal yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika itu sendiri. 8
8 Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2020, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung, Pukul 09.30wib
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunan Narkotika Di Provinsi Lampung
Intan Pelangi
Menyikapi permasalahan keterkaitan pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang akhirnya memberikan sebuah kesimpulan yang dapat memberikan pemahaman bahwa dalam penerapan  tindak  pidana  pencucian  uang  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika sendiri  sebenarnya  sangatlah  efektif  untuk  kemudian  dapat  diterapkan  berkelanjutan,  akan tetapi perlu kemudian juga dipahami bahwa terdapat hambatan juga berbagai kesulitan  yang dimungkinkan bagi  aparatur penegak hukum  dalam upaya mengumpulkan bukti awal  tindak piidana pencucian uang itu terjadi dari tindak pidana asal yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana kesulitan dalam memberantas kejahatan pencucian uang dari harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan Narkotika, juga ikut dipengaruhi salah satunya karena ciri dari kejahatan ini yang sulit dilacak, kemudian tidak ada bukti tertulis , tidak kasat mata selain itu tak juga tak jarang di dapati tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang terstruktur, sistematis dan masif sehingga tergolong rumit, karena didukung oleh teknologi yang canggih setiap kali pelaku  melakukan  transaksi  keuangan  yang  pada  akhirnya  menjadikan  kejahatan  pencucian uang bersifat sophisticated crimes. 9 orang tersebut haruslah dapat mempertanggungjawabkan segala  bentuk  tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya  dengan  proses  peradilan  untuk  dapat diadili juga dibuktikan, maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya. 10

## 4. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:
1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai tindak pidana  pidana  asal  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang  dilalui  menggunakan pendekatan penegakan hukum sebagaimana kemudian diintrodusir oleh Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan yang dalam hal menjerat pelaku yakni dengan tahapan sebagaimana patut diduga aset harta kekayaan milik  pelaku  berasal  dari  hasil  tindak  pidana  yang  tentu  perlu  dilakukan  penelusuran, sehingga kapasitas penggunaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 itu sendiri perlu memenuhi syarat mutlak sebagaimana perbuatan dari tindak pidana asal  yang dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang pada dasarnya pemberlakuan Undang-
9 Erman Rajaguguk, Anti Pencucian Uang : Perbandingan Hukum , Yayasan Pengembangan Hukum Binis, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, Volume 16 Nopember 2001, hlm 29.
10 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm 15
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunan Narkotika Di Provinsi Lampung

## Intan Pelangi
Undang  pencucian  uang  setidak-tidaknya  harus  diketahui  atau  patut  diduga  merupakan hasil dari suatu rangkaian tindak pidana asal.
2. Hambatan dalam penegakan hukum  tindak pidana Narkotika sebagai  tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang disebabkan setidaknya oleh dua faktor yaknii faktor penerapan  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  yang mengatur  mengenai  pencucian  uang  itu  sendiri,  dan  faktor  kesulitan  aparatur  penegak hukum  dalam  menemukan  atau  melacak  aset  dari  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari tindak  pidana  asal,  Formulasi  hukum  mengenai  tindak  pidana  pencucian  uang  sejatinya terdapat persoalan hukum tersendiri, dimana dalam hal tindak pidana pencucian uang yang kemudian dapat dinyatakan terbukti dengan menerapkan unsur patut diduga bahwa harta kekayaan  menjadi  obyek  tindak  pidana  pencucian  uang  pun  setidaknya  perlu  dikuatkan dengan  bukti-bukti  yang  memenuhi  sehingga  dalam  mencari  kebenaran  materil persiidangan  tidak  kemudian  mendapati  kesulitan  ekstra,  karena  aset  harta  kekayaan tersebut tentu harus dibuktikan merupakan hasil tindak pidana dari suatu tindak pidana asal sebagaimana  maksud  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  2010  tentang pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang,  dengan  terlebih  dahulu tentunya  penegak  hukum  harus  dapat  membuktikan  tindak  pidana  asal  melalui  putusan pengadilan  yang  inkrah,  pada  sisi  lain  tentu  perlunya  komunikasi  ekstra  yang  harus dilakukan antara instansi aparatur penegak hukum dalam hal  koordinasi yang dilakukan pihak-pihak  terkait  yaitu  Dit  Res  Narkoba  Polda  Lampung,  BNNP  Lampung  dan Kejaksaan.

## Saran
Atas  dasar  kesimpulan  tersebut  di  atas,  maka  penulis  mengemukakan  saran-saran  sebagai berikut:
1. Pemberlakuan  undang-undang  pencucian  uang  terhadap  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika tentu sebuah penegakan hukum  yang ektra, dimana dalam hal ini  tentu  selain  dapat  memberikan  dampak  jera  juga  sebagai  langkah  pencegahan  agar pelaku  tidak  dapat  mengulangi  tindak  pidana  asal  nya  yang  terkadang  bahkan  dapat dimungkinkan  terjadi  sekalipun  pelaku  berada  didalam  lembaga  pemasyarakatan,  oleh karenanya  penulis  menilai  perlu  adanya  perbaikan  pengaturan  yang  dapat  mempertegas atau  peraturan  pelaksana  terhadap  keberlakuan  undang-undang  pencucian  uang  terhadap tindak pidana asal yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika, khususnya terhadap aset
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunan Narkotika Di Provinsi Lampung
Intan Pelangi
harta  kekayaan  hasil  kejahatan  asal  yang  apabila  sulit  untuk  dibuktikan  padahal  tindak pidana  asalnya  sudah  dapat  dibuktikan  makanya  peraturan  tersebut  dapat  memberikan ruang kemudahan aparatur penegak hukum dalam melakukan penyitaan dan menganggap barang  tersebut  merupakan  bukti  sah  tindak  pidana  pencucian  uang,  hal  ini  dikarenakan ruang  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  2010  masih  sangat  kecil dalam hal memperkuat landasan hukum penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana asal, sehingga hemat penulis dimungkinkan juga dalam hal pembuktian tindak pidana asal lainnya.
2. Hal  berikutnya  tentu  harus  adanya  perubahan  pengertian  atau  rumusan  tindak  pidana pencucian uang sendiri  sebagaimana terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  hal  ini dimaksudkan  agar  dapat  dengan  mudah,  dan  berkesesuaian  dalam  memberikan  landasan kepastian  hukum,  yang  pada  dasarnya  landasan  tindak  pidana  pencucian  uang  tidak didasarkan hanya pada adanya dugaan saja melainkan, pada keterangan dan pengetahuan pelaku  berdasarkan  aset  harta  kekayaan  yang  kemudian  menjadi  objek  pencucian  uang, karena  walau  bagaimana  pun  penerapan  undang-undang  pencucian  uang  perlu  menjadi sebuah  pemahaman  bahwa  terdapat  keterkaitan  pemberlakuannya  dengan  tindak  pidana asalnya, dimana sejatinya tindak pidana asal merupakan sebuah sebab akibat yang adequaat dari suatu tindak pidana pencucian uang.

## Daftar Pusataka
Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang , Bandung: Citra Aditya Bakti
Ismar Nasution, 2007, Hukum Kegiatan Ekonomi I , Bandung: Books Terrace & Library
Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan , Jakarta: Sinar Grafika
Hambali Thalib, 2011, Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan, Jakarta : Kencana
Taufik Makarao, 2003, Tindak pidana narkotika , Jakarta: Ghalia Indonesi
Sudarto, 1997, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni
Gatot Supramono, 2009, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta: Djambatan
Munir Fuady, 2001, Hukum Perbankan Modern, Bandung: Citra Aditya Bakli
Yudha Pandu, 2004, Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No.30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Abadi
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunan Narkotika Di Provinsi Lampung
Intan Pelangi
S.R. Sianturi, 1996, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika
H. Soewarsono dan Reda Manthovani, 2004, Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang di Indonesia, Jakarta: Malibu
Yunus Husein, 2008, Negeri Sang Pencuci Uang, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima
Bismar Nasution, 2005, Rezim Anti Money Laundering , Bandung; Books Terrance & Library
Barda Nawawi Arief, 2003, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkai,
Sunu W. Purwoko, 2001, Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya , BEI NEWS Edisi 7
Erman Rajaguguk, 2001, Anti Pencucian Uang : Perbandingan Hukum , Yayasan Pengembangan Hukum Binis, Jakarta
Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
J Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT Rineka Cipta
Zainudin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana
Emzir, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Afrizal, 2014, Metode Penelitian Kualitatif :Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Yunus Husein, 2008, Negeri Sang Pencuci Uang, Penerbit Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, Cetakan 1

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Pemberlakuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunan Narkotika Di Provinsi Lampung

## Intan Pelangi
Peraturan  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  Nomor  7  Tahun  2009  Tentang Tatacara Penanganan Laporan dan/atau Informasi Dari Masyarakat.