## I                   NNOVATIVE: Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022 Research & Learning in Primary Education

## Penegasan Budaya Antikorupsi Pada Lembaga Pemasayarakatan Di Indonesia
Yuan Nicola Audicrist Tambunan 1 , Ali Muhammad 2
1,2 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: Yuannicolatam@gmail.com

## Abstrak
Lembaga  pemasyarakatan  atau  Lapas  adalah  salah  satu  fasilitas  publik  yang  dalam  pemanfaatannya digunakan  sebagai  tempat  pembinaan  terhadap  para  terpidana  kejahatan.  Memiliki  fungsi  sebagai lembaga  pembinaan  maka  seharusnya  di  dalam  Lembaga  pemasyarakatan  dapat  menggambarkan ketaatan  terhadap  aturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Tetapi  pada  fakta  dan  data  yang  ada, Lembaga  pemasyarakat  malah  menjadi  salah  satu  tempat  yang  kerap  kali  dijadikan  selaku  praktek kejahatan. Salah satu perkara yang sampai dikala ini tengah berlangsung dan ditemukan pada Lembaga pemasyarakatan yakni masih suburnya budaya korupsi serta suap menyuap yang dilakukan kepada pihak penjaga lapas atau sipir. Pada penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dimana informasi yang dipakai  ialah  informasi  sekunder  yang  berawal  dari  kajian  literatur  terhadap  penelitian  sejenis  lainnya. Selain  itu,  data  yang  ada  juga  diperoleh  berdasarkan  adanya  pemberitaan  di  media  sosial  mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi pada wilayah Lembaga pemasyarakatan. Upaya yang dilakukan salah satunya  yakni  dengan  melakukan  budaya  antikorupsi,  yang  diawali  dengan  pemberian  edukasi  dan pendidikan  karakter  anti  korupsi  yang  ditanamkan  sejak  dini,  selanjutnya  langkah  nyata  yang  dapat dilakukan  sebagai  bentuk  komitmen  dalam  penyelesaian  permasalahan  korupsi  ini  merupakan  dengan membuat  peraturan  perundang – undangan  yang  bisa  menimbulkan  dampak  jera  pada  para  pelaku perbuatan kejahatan korupsi.
Kata Kunci : Korupsi, Lembaga Pemasyarakatan, Suap, Kebijakan

## Abstract
Penitentiary is one of the public facilities which in its utilization is used as a place of guidance for convicts of  crime.  Having  a  function  as  a  coaching  institution,  the  correctional  institution  should  be  able  to describe compliance with the applicable legal rules in Indonesia. However, based on the available facts and data, prisons have  become  one  of  the  places  that  are  often  used  as criminal  practices.  One  of  the problems that still occurs and is found in correctional institutions is that there is still a fertile culture of corruption  and  bribery  being  carried  out  to  prison  guards  or  wardens.  In  writing  this  article  using  a qualitative  method  where  the  data  used  is  secondary  data  derived  from  a  literature  review  of  other similar  studies.  In  addition,  the  existing  data  was  also  obtained  based  on  the  news  on  social  media regarding corruption that occurred in the area of the correctional institution. One of the efforts made is by carrying out an anti-corruption culture, which begins  with the provision of anti-corruption education and character education that is instilled from an early age. deterrent effect on perpetrators of criminal acts of corruption.
Keywords: Corruption, Correctional Institution, Bribery, Policy

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum,  dimana  dalam  proses  penyusunan  dan  penyelenggaraan negaranya berdasarkan atas nilai-nilai hukum yang ada. selain itu dengan prinsip demokrasi yang dianut olehnya menjadikan peran serta masyarakat di Indonesia memiliki peranan sangat penting dalam proses keberlanjutan  sebuah  bangsa.  Hal  ini  secara  mutlak  telah  dijabarkan  di  dalam  dasar  negara  Indonesia yakni  Undang-Undang  dasar  1945  pada  pasal  1  yang  menyatakan  bahwasannya  pemegang  kekuasaan tertinggi  adalah  rakyat,  sehingga  dalam  hal  ini  pada  berbagai  proses  perumusan  dan  pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat  memiliki posisi penting dalam keberlangsungan kebijakan yang dibuat oleh pihak pemerintah tersebut. selain itu, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di  Negeri  ini  masyarakat  pula  mempunyai  hak-  hak  yang  wajib  dipenuhi  oleh  pihak  pemerintah,  ketika masyarakat  telah  memenuhi  kewajiban  yang  dimiliki  olehnya.  Pemenuhan  hak  ini  menjadi  salah  satu amanah  undang-undang  dasar  1945  yang  telah  diberikan  kepada  pihak  pemerintah  selaku  pemegang kekuasaan. Salah satu bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah adalah dengan menyediakan Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu fasilitas publik yang dapat digunakan oleh masyarakat.
Lembaga  pemasyarakat  merupakan  salah  satu  fasilitas  publik  yang  dalam  pemanfaatannya  digunakan sebagai  tempat  pembinaan  terhadap  para  terpidana  kejahatan.  Memiliki  fungsi  sebagai  Lembaga pembinaan  maka  seharusnya  di  dalam  Lembaga  pemasyarakatan,  pihak-pihak  yang  ada  di  dalamnya dapat  menggambarkan  ketaatan  terhadap  aturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Tetapi  pada  fakta dan  data  yang ada,  Lembaga  pemasyarakat  malah menjadi  salah  satu  tempat  yang  seringkali  dijadikan sebagai  praktek  kejahatan,  baik  yang  dilakukan  oleh  antar  pegawainya  maupun  yang  dilakukan  oleh narapidana  yang  ada  di  dalamnya.  Salah  satu  perkara  yang  sampai  dikala  ini  tengah  terjadi  dan ditemukan  pada  Lembaga  pemasyarakatan  yakni  masih  suburnya  budaya  korupsi  serta  suap  menyuap yang dilakukan kepada pihak penjaga lapas atau sipir. Hal ini menunjukkan sistem hukum yang ada masih belum  dapat  menjamin  terbebasnya  Lembaga  pemasyarakatan  dapat  terbebas  dari  tindakan  yang melanggar peraturan tersebut (Avianto & Wijaya, 2020).
Beberapa tindak kejahatan yang seringkali ditemukan pada Lembaga pemasyarakatan antara lain seperti adanya peredaran narkoba, penyelundupan barang- barang elektronik hingga senjata tajam serta yang  paling  sering  menyita  perhatian  masyarakat  adalah  dengan  ditemukannya  banyak  kasus  korupsi yang  terjadi  pada  Lembaga  pemasyarakatan  ini.  Kasus  korupsi  yang  terjadi  pada  wilayah  Lembaga pemasyarakatan,  bukan  hanya  seputar  kasus  besar  seperti  adanya  kasus  sel  mewah  yang  sempat menghebohkan  publik,  hingga  adanya  kasus  suap  yang  dilakukan  agar  memperoleh  fasilitas  seperti penggunaan barang elektronik dan sebagainya (Silitonga et al., 2019). Adanya kasus korupsi yang terjadi pada  Lembaga  pemasyarakatan  ini mengakibatkan  citra  yang  ditampilkan oleh  Lembaga masyarakat  di mata masyarakat menjadi tercoreng, hal ini pula mengakibatkan tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat  terhadap  nilai  integritas  yang  dimiliki  oleh  Lembaga  pemasyarakatan  menjadi  menurun, karena seringkali terjadi kasus korupsi baik dalam rasio besar ataupun dalam rasio kecil.
Adanya fenomena ini menjadikan perlu adanya tindakan lebih lanjut yang  wajib dilakukan oleh pihak – pihak  yang mempunyai  keterkaitan dan berkepentingan, agar budaya  korupsi yang terjadi pada wilayah  Lembaga  pemasyarakatan  serta  telah  merusak  citra  yang  ada  di  masyarakat  mengenai  aparat penegak  hukum  Indonesia,  oleh  sebab  itu  dalam  tulisan  ini  diberikan  ulasan  mengenai  bagaimana Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah khususnya agar citra di masyarakat serta
kebiasaan korupsi yang terjadi pada wilayah Lembaga pemasyarakatan dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.  Selain  itu,  dengan  adanya  artikel  ini  diharapkan  bisa  membagikan  uraian  serta  wawasan yang lebih mendalam pada pihak pembaca berkaitan dengan pelaksanaan budaya antikorupsi.

## METODOLOGI PENELITIAN
Pada  penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dimana  informasi  yang  dipakai  ialah informasi sekunder yang berawal dari kajian literatur terhadap penelitian sejenis lainnya. Selain itu, data yang  ada  juga  diperoleh  berdasarkan  adanya  pemberitaan  di  media  sosial  mengenai  tindak  pidana korupsi yang terjadi pada wilayah Lembaga pemasyarakatan.

## HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Korupsi ialah salah satu perbuatan pidana yang terstruktur dan terorganisir dengan maksud dan tujuan  untuk  memperkaya  diri  sendiri  maupun  golongan  serta  untuk  mempermudah  pemberian perizinan  yang  dibutuhkan  oleh  individu.  Adanya  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sendiri  bukan merupakan hal baru yang jarang ditemui. Beberapa kasus korupsi besar yang pernah mewarnai sejarah sistem pemerintahan di Indonesia yakni adanya kasus hambalang, kasus korupsi setya novanto, hingga yang  terbaru  yakni  adanya  kasus  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  Probolinggo  serta kerajaan  dinasti  yang  dibangunnya.  Adanya  kasus  korupsi  yang  semakin  sering  terungkap  ini menggambarkan bahwasannya di Indonesia kasus korupsi masih banyak dan merajalela. Salah satu kasus korupsi dan suap yang menyita perhatian masyarakat berkaitan dengan Lembaga pemasyarakatan yakni dengan ditemukannya sel mewah yang dimiliki oleh para narapidana kasus korupsi selain itu beberapa waktu
sebelumnya juga terjadi kasus yang menggemparkan yakni mudahnya Gayus Tambunan untuk kabur dari sel  penjara  dan  menikmati  liburan.  Adanya  beberapa  kasus-kasus  korupsi  dan  suap  yang  mencuat  ke permukaan  publik  yang  terjadi  pada  wilayah  Lembaga  pemasyarakatan  semakin  memperburuk  citra Lembaga  pemasyarakatan  yang  seharusnya  bersih  dari  adanya  kasus  korupsi  serta  suap  menyuap (Mustopa et al., 2021).
Adanya kasus korupsi serta suap menyuap ini harus dihentikan, agar kepercayaan publik kepada oknum  pemerintahan  khususnya  kepada  para  penegak  hukum  dapat  kembali  lagi  serta  Lembaga penegakan  hukum  khususnya  yakni  pada  Lembaga  pemasyarakatan  dapat  bersih  dari  tindak  pidana korupsi  serta  suap  menyuap.  Salah  satu  teknik  yang  bisa  dicoba  buat  menciptakan  Lembaga pemasyarakatan  yang  bersih  dan  terbebas  dari  tindak  pidana  korupsi  dan  suap  menyuap  ialah  dengan membuat budaya antikorupsi pada wilayah Lembaga pemasyarakarakatan. Budaya antikorupsi ini dapat dilakukan  dengan membiasakan  diri  untuk mengedepankan  integritas  serta melakukan  perbuatan  jujur mulai  dari  hal  terkecil  sekalipun.  Integritas  serta  sifat  jujur    yang  dimiliki  oleh  masing-masing  individu dapat ditumbuhkan dengan melakukan edukasi kepada pihak Lembaga pemasyarakatan mengenai efek negatif yang dapat ditimbulkan akibat adanya ketidakjujuran serta hilangnya integritas yang dimiliki oleh masing – masing di dalam diri individu (Sarkol et al., 2021). Dengan memberikan edukasi ini, setidaknya, tercipta  pengetahuan  baru  serta  memberikan  peringatan  mengenai  dampak  buruk  berkaitan  dengan hilangnya integritas dan sifat jujur dalam diri masing – masing individu.
Pemberian  edukasi  ini  memang  tidak  berdampak  nyata  pada  proses  budaya  anti  korupsi  pada Lembaga pemasyarakatan. Dampak nyata yang akan dapat dirasakan secara langsung oleh para pelaku tindak kejahatan korupsi serta suap yakni dengan melakukan penegakan hukum yang secara tegas dan nyata  dapat  diterapkan  dan  diimplementasikan  kepada  para  pelakunya  (Ubwarin  et  al.,  2020).  Dengan kata lain, sebenarnya yang menyebabkan budaya korupsi serta suap masih sering terjadi  di
Indonesia khususnya pada wilayah Lembaga pemasyarakatan disebabkan masih sangat lemahnya sistem hukuman  yang  diberikan  kepada  para  penegak  hukum.  Sehingga,  para  pelakunya  akan  cenderung “meremehkan” dan “menganggap enteng” sanksi yang diberikan pada pelaku perbuatan pidana korupsi serta suap. Oleh sebab itu, untuk memberikan efek jera kepada para pelakunya, dibutuhkan kerjasama pihak  pemerintah  yang  memiliki  peran  sebagai  pembuat  kebijakan  yang  bersinergi  dengan  pihak masyarakat, yang dapat  hal ini memiliki kedudukan tertinggi sebagai pemegang kekuasaan yang dalam hal ini diwakilkan oleh para wakil rakyat yang ada pada Lembaga dewan.
Sehingga,  salah  satunya  bahkan  dapat  dikatakan  sebagai  upaya  satu – satunya  yang  dapat dilakukan  untuk  menghilangkan  budaya  korupsi  dan  suap  menyuap  yang  ada  di  Indonesia  khususnya pada  wilayah  Lembaga  pemasyarakatan  yakni  dengan  melakukan  reformasi  di  bidang  kebijakan  dan penegasan sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada pihak yang terlibat dalam kasus kejahatan korupsi serta suap. Reformasi kebijakan yang dimaksudkan dapat dilakukan dengan membuat kebijakan baru  berupa  produk  perundang-undangan  yang  didalamnya  memuat  sanksi  tegas  atau  adanya  tindak pidana  korupsi  suap  yang  terjadi,  dengan  adanya  sanksi  tegas  ini  diharapkan  dapat  memberikan setidaknya  efek  jera,  sehingga  perlahan-lahan  budaya  korupsi  ini  dapat  diminimalisir  (Santoso  et  al., 2015).  Dalam  pembuatan  kebijakan  ini  apabila  tanpa  adanya  implementasi  secara  langsung  yang diterapkan kepada para pelakunya, maka akan dapat diremehkan dan dianggap enteng, sehingga setelah adanya kebijakan baru yang dibuat, maka penerapannya harus benar-benar dilakukan dan dalam hal ini, pihak masyarakat memegang peranan kunci sebagai pihak yang melakukan monitoring atas pelaksanaan kebijakan tersebut (Marziah, 2018).
Beberapa  tahun  silam  sempat  terdapat  wacana  adanya  pemiskinan  yang  dapat  dilakukan  kepada  para narapidana  terpidana  korupsi,  hal  ini  dapat  menjadi  pertimbangan  berkaitan  dengan  opsi  pemberian hukuman.  Hal  ini  dikarenakan  dengan  adanya  upaya  pemiskinan  ini  akan  lebih  terasa  efek  yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran yang dilakukan, apabila dibandingkan dengan hukuman penjara yang  bisa  saja  ketika  dipenjara  melakukan  kasus  atau  pidana  suap  kembali.  Untuk  memulai membudayakan  anti  korupsi  pada  negara  yang  dikenalkan  dengan  tingkat  korupsi  yang  cukup  tinggi memang bukanlah hal yang mudah, segala wacana yang diberikan diatas merupakan salah satu cara yang dapat  ditempuh  dan  dilakukan  setidaknya  untuk  mulai  melakukan  budaya  antikorupsi  di  negeri  ibu pertiwi ini, karena tanpa adanya inisiasi maka budaya korupsi ini akan dapat terus menerus terjadi dan menjadi  hal  yang  lama  kelamaan  akan  dianggap  sebagai  perihal  yang  umum  serta  bukan  lagi  dikira sebagai  kejahatan.  Oleh  sebab  itu,  adanya  inisiasi  yang  dilakukan  dapat  membawa  angin  segar  pada sistem  membudaya  antikorupsi  pada  wilayah  Lembaga  pemasyarakatan  khususnya.  Agar,  pada  masa yang akan mendatang ketika kebijakan diperbaharui dan dapat lebih tegas, maka tindak kejahatan suap menyuap dan korupsi dapat perlahan – lahan dihentikan.

## SIMPULAN
Adanya  budaya  korupsi  yang  terus  menerus  terjadi  pada  Kawasan  Lembaga  pemasyarakatan menjadi  salah  satu  indikasi  masih  minimnya  penegakan  hukum  di  Indonesia,  sehingga  pada  Lembaga pemasyarakatan  yang  sepatutnya  jadi  tempat  pembinaan  untuk  para  penghuninya,  malah  menjadi tempat  berkembangbiaknya  praktek  korupsi  dan  suap  yang  terjadi  dan  tumbuh  subur  secara terselubung.  Adanya  fenomena  ini  menjadikan  perlu  adanya  upaya  yang  dapat  dilakukan  agar  dapat meminimalisir  praktek  korupsi  yang  terjadi  khususnya  pada  wilayah  Lembaga  pemasyarakatan.  Upaya yang  dilakukan  salah  satunya  yakni  dengan  melakukan  budaya  antikorupsi,  yang  diawali  dengan pemberian edukasi dan pendidikan karakter anti korupsi yang ditanamkan sejak dini, selanjutnya langkah nyata  yang  dapat  dilakukan  sebagai  bentuk  komitmen  dalam  penyelesaian  permasalahan  korupsi  ini merupakan  dengan  membuat  peraturan  perundang – undangan  yang  bisa  menimbulkan  dampak  jera pada para pelaku perbuatan pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Avianto,  A.  S.,  &  Wijaya,  E.  (2020). Tantangan  Pemenuhan  Hak  Pembinaan  Bagi  Para  Narapidana  the Challenge of Implementing . 3 (2), 344 – 364. Marziah,  A.  (2018). APLIKASI  KEBIJAKSANAAN  DALAM  SISTEM  BIROKRASI  PEMASYARAKATAN  (  Sesuatu Riset di Badan Pemasyaratkan Kategori II Banda Aceh ) PENDAHULUAN pembantaian, aksi sodomi dampingi sesama lak- laki, mabuk- mabukan, melaksanakan bidang usaha narkoba di dalam Lapas serta di . 2 (1), 122 – 131.
Mustopa,  Z.,  Sururie,  R.  W.,  Tsamrotul,  A.,  Bandung,  K.,  &  Barat,  J.  (2021). Korupsi  dalam  perspektif sosiologi hukum 1 . 5 (2).
Santoso,  Listiyono,  &  Meyrasyawati,  D.  (2015).  Bentuk  Strategi  Kultur  dalam  Pemberantasan Penggelapan di Indonesia. Review Politik , 5 (2), 22 – 45.
http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/58
Sarkol, T., Ayomi, P. K., & Ubwarin, E. (2021). Penyuluhan Hukum Bebas Korupsi dan Tertib Administrasi Kepada Pemerintah Ohoi Ohoiren . 1 (1), 20 – 24. Silitonga, B., Karim, E., & Puspitasari. (2019). Keikutsertaan Organized Crime pada Sikap Uang sogok  di Golongan Penegak Hukum dalam Penyebaran Hitam Narkotika di Indonesia . Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol.2, No.1, 2019 , 2 (1), 1 – 17.
Ubwarin,  E.,  Hattu,  J.,  & Leatemia,  W.  (2020).  Adat Hukum  Anti Penggelapan Pada Masyarakat  Arahan
Lapas Klas Ii a Ambon. 74 – 77.
https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article /view/ 700