## TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP FENOMENA PENENTUAN WALI NIKAH ANAK HASIL DI LUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA

## Achmad Nasrulloh
UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang Nasrullohahmed199709@gmail.com

## Abstract:
This study aims to explain the Islamic law in terms of maslahah mursalah on the child's nasab to the parents conducted by the Religious Affairs Office officials. With that, it can  also  be  known  the  steps  and  views  of  Religious  Affairs  Office  officials  in determining the marriage guardian of children resulting from extramarital relations. This type of research is empirical research that uses descriptive-qualitative analysis with a juridical-empirical approach. The data sources used in this research are divided into 3 data sources, namely primary, secondary and tertiary. Primary data sources are obtained  by  data  collection  methods  consisting  of  observation,  interviews  and documentation, while secondary and tertiary data sources are obtained from articles, journals,  previous  theses,  Marriage  Law  No.1  of  1974,  Compilation  of  Islamic  Law and  books  and  books  related  to  the  research.  The  results  of  the  study  show  that Religious Affairs Office officials use dialogue steps in determining and identifying the nasab  of  children  and  marriage  guardians  of  children  resulting  from  extramarital relations. In addition, the steps and views of the Religious Affairs Office officials have fulfilled  the  principles  of  maslahah  mursalah.  Among  them,  hifz  al-Din,  namely maintaining  religion  in  the  rank  of  daruriyyat,  hajiyat  and  tahsiniyat.  Hifz  al-Nafs, namely maintaining the soul both in the rank of daruriyat, hajiyat and tahsiniyat. Hifz al-nasl,  namely,  maintaining  offspring  both  in  the  rank  of  daruriyat,  hajiyat  and tahsiniyat.  Hifz  al-Aql,  namely  maintaining  the  mind  both  in  the  rank  of  daruriyat, hajiyat  and tahsiniyat. And Hifz  al-Mal  is  also  in  the rank of  daruriyat,  hajiyat  and tahsiniyat.  The  procedural  steps  taken  by  KUA  officials  do  not  contradict  the arguments of the Qur'an, Hadith, Ijma and Qiyas.
Keywords : Marriage Guardian, Out-of-Marriage Child , Islamic Law, KHI

## Abstrak :
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  tentang  hukum  islam  yang  ditinjau  dari maslahah mursalah terhadap nasab anak kepada orang tua yang dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama. Dengan itu pula dapat diketahui langkah dan pandangan pejabat Kantor  Urusan  Agama  dalam  menentukan  wali  nikah  anak  hasil  hubungan  di  luar nikah. Jenis  penelitian ini merupakan penelitian empiris  yang menggunakan analisis descriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier. Sumber  data  primer  didapatkan  dengan  metode  pengumpulan  data  yang  terdiri  dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan sumber data sekunder dan tersier didapatkan dari artikel, jurnal, skripsi-skripsi terdahulu, Undang-Undang Perkawinan No.1  Tahun  1974,  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  buku-buku  dan  kitab-kitab  yang berkaitan  dengan  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pejabat  Kantor Urusan  Agama  menggunakan  langkah  berdialog  dalam  menentukan  dan  identifikasi
nasab anak dan wali nikah anak hasil hubungan di luar nikah. Selain itu langkah dan pandangan  pejabat  Kantor  Urusan  Agama  ini  sudah  memenuhi  prinsip  maslahah mursalah.  Diantaranya, hifz  al-Din, yakni  memelihara  agama  dalam  peringkat daruriyyat,  hajiyat dan tahsiniyat . Hifz  al-Nafs, yakni  memelihara  jiwa  baik  dalam peringkat daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Hifz al-nasl , yakni, memelihara keturunan baik dalam peringkat daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat . Hifz al-Aql, yakni memelihara akal baik dalam peringkat daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Dan Hifz al-Mal baik juga dalam peringkat daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Langkah prosedur  yang dilakukan oleh pejabat KUA tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur’an, Hadist, Ijma dan Qiyas.
Kata Kunci : Wali Nikah, Anak Hasil Di Luar Nikah, Hukum Islam, KHI

## Pendahuluan
Keabsahan  pernikahan  memiliki  dampak  pengaruh  yang  signifikan  dan berkaitan erat  dengan status  anak dalam  Islam, termasuk juga dalam  norma hukum. Pernikahan yang sah memberikan kepastian bagi status anak secara jelas, sebaliknya pernikahan  yang tidak sah memberikan dampak negatif bagi status anak baik dalam konteks islam maupun negara. Betapa sakralnya syari’at Islam dapat mengubah situasi hukum  yang  asal  tidak  boleh  menjadi  halal  dengan  sebuah  syarat  yang  sakral  pula yakni  dengan  sebuah  pernikahan  yang  menjadikan  hubungan  antara  laki-laki  dan wanita yang asalnya tidak diperbolehkan, lantaran sebuah pernikahan menjadi halal. Ironisnya ketika terjadi sebuah peristiwa yang menghasilkan anak dari luar hubungan pernikahan  yang  mayoritas  masyarakat  menganggapnya  sebagai  anak  hasil kumpul kebo atau  anak  hasil  hubungan  gelap  dan  lain  sebagainya,  justru  masih  banyak kalangan masyarakat yang belum memahami terkait dampak negatif ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Padahal dalam hal ini anak tidak memiliki kesalahan apapun dan bahkan dianggap seolah-olah mereka diperlakukan secara diskriminatif oleh keluarga maupun masyarakat. Kemudian anak disini menjadi korban dari kesalahan dari kedua orang tuanya yang melakukan hubungan dari luar nikah yang sah.
Berdasarkan  data  Direktoral  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (Dukcapil)  Kementerian  Dalam  Negeri  menyebutkan  jumlah  masyarakat  yang memeluk agama Islam sebanyak 236,53 juta jiwa, secara prosentase menyentuh angka 86,88  %  masyarakat  Indonesia  yang  beragama  Islam,  otomatis  mayoritas  penduduk Indonesia  adalah  beragama  Islam. 1 Namun  dalam  pelaksanaan  didalam  negara
1 Viva Budy Kusnandar, “Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan Di Indonesia (Juni 2021),” accessed  June  23,  2023,  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688- penduduk-indonesia-beragama-islam.
tersebut, secara konstitusi tidak terdapat pengakuan diri dari negara Indonesia sebagai negara Islam, sebaliknya menyatakan diri sebagai negara Hukum. 2 Kemudian dalam konteks  hukum  dalam  persoalan  pernikahan,  kewarisan,  kewalian,  perwakafan, Indonesia menggunakan pedoman UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI.
Lembaga perkawinan  yang menangani persoalan ini, yakni pejabat KUA dan para jajaranya sangat sering menghadapi tantangan yang semacam ini. Khususnya yang berkaitan dengan sosial di tengah masyarakat selalu memandang eksistensi kinerja dari pejabat tersebut. Ironisnya justru banyak masyarakat yang masih memandang sebelah mata terhadap kinerja para pejabat KUA (Kantor Urusan Agama). Yang paling pelik adalah  persoalan  wanita  yang  mengalami  hamil  di  luar  nikah,  lebih  lanjut  bahwa persoalan ini tidak hanya berhenti di situ saja, namun sampai pada hal perwalian dan juga  kewarisan  bagi  si  anak  tersebut.  Justru  adanya  Pejabat  Kua  ini  menjadi  bentuk bukti kepedulian negara terhadap nasib anak, yang menjadi penerus generasi bangsa, sehingga  telah  diatur  didalam  Undang-Undang  dan  didukung  dengan  syari’at  Islam yang menambah kekuatan hukum dalam mengatur persoalan tersebut.
Pada  praktik  di  lapangan,  setiap  lembaga  peradilan  agama  khususnya  bagi pejabat  KUA  (Kantor  Urusan  Agama)  menyikapi  persoalan  di  atas  dengan  varian pandangan dan sikap yang berbeda-beda. Diantaranya dengan sikap yang tegas sesuai dengan bunyi pasal 99 KHI tersebut, ada pula yang menyikapi dengan ijtihad penghulu secara pribadi yang menyesuaikan dengan kondisi objeknya namun tetap tidak keluar dari koridor norma hukum baik normatif maupun Islam. Lebih lanjut dalam persoalan yang menyangkut status anak hasil luar nikah adalah bagaimana status nasab si anak tersebut, bagaimana status perwalian si anak tersebut, bagaimana status hak kewarisan anak  tersebut.  Dalam  Islam  telah  di  jelaskan  dengan  detail,  bahwa  anak  yang mendapatkan hak waris adalah anak yang memiliki nasab yang jelas antara anak dan ayahnya (orang tua) melalui hubungan nikah yang sah.
Persoalan tidak berhenti hanya di situ, pejabat KUA juga mengalami kesulitan dalam mengedintifikasi terkait status anak. Karena wali nikah juga berkaitan dengan status anak sah, maka status anak tersebut harus dipastikan dengan bukti-bukti bahwa anak  tersebut  memang  dilahirkan  secara  sah  baik  dalam  hukum  Islam  dan  Negara.
2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Dalam Pasal 27 ayat 1 tentang pencatatan kelahiran disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib  dilaporkan  oleh  Penduduk  kepada  Instansi  Pelaksana  di  tempat  terjadinya peristiwa  kelahiran  paling  lambat  60  hari  sejak  kelahiran.  Justru  dalam  praktik  di lapangan  bermunculan  hal  yang  sulit  untuk  dihadapi  oleh  pejabat  KUA  yang menangani  persoalan  ini.  Sebab  dikarenakan  banyak  kejadian  pencatatan  akta kelahiran ini sengaja di atasnamakan dengan selain dari orang tua yang melahirkanya, sebaliknya  diatasnamakan  kepada  orang  lain  seperti  kerabat  dan  lain  sebagainya. Penulis mendapatkan laporan tersebut dari pihak yang bersangkutan secara langsung, maka  ini  menjadi  peristiwa  yang  menarik  untuk  dikaji  secara  mendalam  dalam penulisan penelitian ini.
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  memiliki  kemiripan  dan  dapat  dijadikan referensi dalam analisis penelitian ini, yaitu Penelitian ditulis oleh Khalimatus Sa’adah yang  mengangkat  judul  penelitian  “Penetapan  wali  nikah  anak  hasil  kawin  hamil: perbandingan  KUA  Kab.Purworejo  dan  Kota  Yogyakarta”.  Dalam  sisi  kesamaan penelitian ini adalah mengangkat tema wali anak hasil di luar nikah, meskipun secara istilah  penelitian  tersebut  menggunakan  istilah  anak  hasil  kawin  hamil. 3 Selain  itu terdapat penelitian yang ditulis oleh Ma’muroh ini membahas tentang penentuan wali nikah bagi anak yang dihasilkan dari hubungan di liar nikah. Dalam sisi kesamaannya adalah sama-sama fokus pada penentuan wali nikah bagi anak hasil di luar nikah. 4
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  yang  menjadi  rumusan  masalahnya  adalah bagaimana fenomena penetapan wali nikah bagi anak luar nikah yang dilakukan oleh Pejabat  KUA  menurut  maslahah  mursalah.  Artikel  ini  juga  membahas  pandangan pejabat KUA yang berwenang dalam memberikan putusan terhadap persoalan terkait. Sehingga diharapkan menjadi penambah pengetahuan serta solusi  yang benar sesuai dengan kaidah hukum baik Islam maupun norma hukum negara.

## Metode Penelitian
3 Ma’muroh , Penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil nikah: Studi kasus di KUA kec. Susukan Kab.Banjarnegara , Skripsi Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Purwokerto, 2017.
4 Khalimatus  Sa’adah, Penetapan  wali  nikah  anak  hasil  kawin  hamil:  perbandingan  KUA Kab.Purworejo  dan  Kota  Yogyakarta, Tesis  Prodi  Magister  Hukum  Islam  Universitas  Islam  Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2017.
Metode  penelitian  digunakan  untuk  menjelaskan  isi  tentang  penelitian  yang berguna untuk menyelidiki subuah keadaan, alasan dan konsekuensi terhadap keadaan khusus . 5 Metode  Penelitian  secara  sederhana  diartikan  sebagai  tata  cara  bagaimana melalukan sebuah penelitian. Dalam metode penelitian yang dibicarakan tentang tata cara  pelaksanaan  penelitian.  Metode  adalah  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  berkaitan dengan cara kerja dalam memahami sesuatu objek atau objek penelitian. 6
Berdasarkan  pada  fokus  masalah  dan  tujuan  penelitian  ini,  maka  jenis penelitian ini adalah deskriptif- kualitatif, sebuah prosedur penelitian dengan hasil data bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari segala sesuatu yang diamati. 7
Penulis  harus  memiliki  bekal  teori  dan  wawasan  yang  luas  dan  bisa  melontarkan sebuah pertanyaan, menganalisis, mengkonstruksi, objek penelitian yang jelas. 8 Pada aplikasinya, peneliti akan menjabarkan atau mendeskripsikan hasil yang dilihat, yaitu fenomena yang terjadi di  lapangan dan  realitas yang terjadi di  masyarakat  di  daerah Kua Dau dan Lowokwaru.
Adapun metode pengumpulan peneliti ini menggunakan observasi, wawancara dan  dokumentasi.  Observasi  berarti  melakukan  sebuah  pengamatan  dan  pencatatan terhadap  realita  yang  sedang  diselidiki 9 .  Data  dapat  berupa  interaksi  dalam  suatu lembaga  atau  kepada  individu 10 .  Wawancara  dilakukan  dalam  rangka  untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuisioner. Ini disebabkan penulis tidak dapat mengobservasi secara keseluruhan 11 . Dalam hal ini yang diwawancarai adalah pihak keluarga dari orang tua yang bersangkutan di daerah Kua  Dau  dan  Lowokwaru,  yang  mereka  bertempat  tinggal  di  beberapa  daerah  dari tujuan  penulis  baik  menggunakan  pedoman  ataupun  tidak  menggunakan  pedoman dalam wawancara 12 . Adapun data primer berasal dari data-data yang didapat langsung dari hasil waancara dengan para keluarga orang tua yang mengalami peristiwa tersebut
5 Surya Darma, Konsep dan Teknik Penelitian Gender , (Malang: UMM Press, 2008) 45-46
6 Junaedi  Effendi,  Jhonny  Ibrahim ,  Metode  Penelitian  Hukum  Empiris  dan  Normatif ,  (Depok: Prendamedia Group, 2016), 3-4.
7 Lexi J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), 4
8 Juliansyah  Nor,  Metodologi  Penelitian  Skripsi,  Tesis,  Disertasi,  dan  Karya  Ilmiah,  (Jakarta: Kencana, 2011), 33
9 Sutrisnoe Hadi, Metodologi Research II , (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 136
10 J.R Racoe, Metode Penelitian Kualiatif , (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010), 112.
11 J.R Racoe, Metode Penelitian Kualiatif , (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010), 116.
12 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif , (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.
sedangkan data sekunder berupa beberapa jurnal dan buku yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinah untuk menunjang data refrensi terhadap isi penelitian ilmiah ini.
Pada proses pengolahan data, peneliti menganalisis atas apa yang telah peneliti temui  di  lapangan,  yaitu  berbagai  peristiwa  atau  fakta  yang  dilakukan  oleh  para keluarga dan orang tua  yang mengalami  peristiwa tersebut  di  daerah Kantor  Urusan Agama  (KUA)  Dau  dan  Lowokwaru.  Peristiwa  tersebut  pneleiti  analisis  dengan pendekatan  maslahah  mursalah  agar  peneliti  menemukan  hukum  atas  fenomena penetapan wali nikah bagi anak lahir luar nikah yang terjadi di lokasi tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Wali Nikah Perspektif Hukum Islam
Dalam  literatur  fiqih  Islam,  perwalian  berasal  dari  kata  wilayah  )ةيلاولا(. Dalam arti etimologi, kata tersebut memiliki beberapa makna, diantaranya yakni cinta )ةبحملا(dan pertolongan )رصنلا(. Bisa juga bermaka sebagai )ةردقلا( / ةطلسلا( yang berarti kekuasaan atau otoritas. Hakikat dari wali itu adalah  رملأا ىلوت( yang berarti menguasai sesuatu. 13
Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah peristiwa yang sangat sakral, begitu juga didalam hal tersebut juga dibutuhkan beberapa hal yang sangat penting untuk menjadikan perkawinan itu menjadi sah. Salah satunya adalah persoalan wali nikah. Wali nikah dalam Islam merupakan syarat sah dalam perkawinan, menurut pandangan Ulama’ Syafi’iyyah tidak sah sebuah perkawinan  yang tanpa adanya seorang wali bagi  pihak  wanita, sedangkan bagi  pihak laki-laki tidak diperlukan seorang wali. Namun menurut Ulama’ Hanafiyah, pernikahan tanpa adanya wali tetap  dianggap  sah,  bahkan  seorang  wanita  dapat  mengawinkan  dirinya  sendiri. Disini memunculkan perbedaan pedapat antara kedua Ulama’ yakni antara Ulama’ Syafi’iyyah  dan  Hanafiyyah.  Yang  menjadi  penyebab  munculnya  perbedaan pendapat ini antara lain, 1) Tidak ada penegasan atau dalil yang eksplisit didalam al-qur’an yang membahas tentang sah atau tidak sahnya perkawinan tanpa adanya wali  bagi  wanita.  2)  Tidak  ada  satu  hadist  mutawatir  yang  mengandung  dilalah
13 M. Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Indonesia , (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2005), 134.
qathiyyah sah tidaknya perkawinan tanpa adanya seorang wali, begitu juga tidak ada satupun hadis ahad yang disepakati keshahihanya. 3) Tidak ada nash Al-Qur’an ataupun  hadist  yang  digunakan  oleh  mereka,  baik  yang  masing  mengandung kemungkinan boleh atau tidaknya menggunakan seorang wali dalam perkawinan. 14 Adapun  kedudukan  wali  nikah  dalam  perkawinan  menurut  ulama’ Syafi’iyyah dalam persoalan wali nikah dalam sebuah perkawinan harus memiliki rukun  atau  syarat  sahnya  berjumlah  3  yakni,  syarat-syarat  wali,  macam-macam wali dan kedudukan wali dan alasanya.
Pada bagian syarat-syarat wali nikah, Ulama’ syafi’iyyah menyatakan bahwa syarat pertama untuk sahnya menjadi seorang wali adalah beragama Islam. Apabila yang menikah adalah seorang yang beragama Islam, maka walinya harus beragama Islam tidak boleh selain Islam. 15 Ini juga berpedoman pada Firman Allah Swt Q.S At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:
ِر َكنُمۡلٱ  ِنَع  َنۡوَهۡنَيَو  ِفوُرۡعَمۡلٱِب  َنوُرُم ۡ أَي  ٖۚ  ضۡعَب  ُء ٓاَيِلۡوَأ  ۡمُهُضۡعَب  ُتََٰنِمۡؤُمۡلٱَو  َنوُنِمۡؤُمۡلٱَو َٰوَل َ صلٱ  َنوُميِقُيَو
َ َ للّٱ  َ نِإ ُُۗ َ للّٱ ُمُهُمَحۡرَيَس  َكِئ ََٰٓلْوُأ  ٓۚٓۥُهَلوُسَرَو َ َ للّٱ َنوُعيِطُيَو َةَٰوَكَ زلٱ َنوُتۡؤُيَو َة ٞميِكَح ٌزيِزَع
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah)  menjadi  penolong  bagi  sebahagian  yang  lain.  Mereka  menyuruh (mengerjakan)  yang  ma'ruf,  mencegah  dari  yang  munkar,  mendirikan shalat,  menunaikan  zakat  dan  mereka  taat  pada  Allah  dan  Rasul-Nya.
Mereka  itu  akan  diberi  rahmat  oleh  Allah;  sesungguhnya  Allah  Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Syarat  kedua  adalah  baligh  (orang  yang  berakal),  sebab  orang  yang mukallaf sebagai orang yang mendapatkan beban dan mempertanggung jawabkan atas  segala  apa  yang  dilakukan  olehnya.  Oleh  karena  itu  baligh  menjadi  syarat sahnya seorang yang ingin menjadi wali nikah dalam perkawinan. Adapun syarat ketiga adalah berakal sehat, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah orang yang mempunyai akal yang sehat. Sebab apabila orang yang menjadi wali nikah masih  kecil,  atau  akalnya  masih  belum  mencapai  batas  tepat  untuk  menjadi seorang  wali  nikah,  apalagi  jika  seorang  tersebut  gila,  maka  tidak  sah  menjadi
14 Ibrahim Husen, Fiqih Perbandingan dalam Masalah nIkah Talak dan rujuk , (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), 112
15 Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuh , (Bayrut: Dar al-fikr, 2004), 6700.
seorang wali nikah dalam sebuah perkawinan. 16
Syarat keempat adalah merdeka, bahwa seorang wali nikah tidak boleh dari seorang budak, maka harus dari orang yang merdeka. Karena budak tidak memiliki kebebasan  baginya  dalam  melaksanakan  segala  apapun  kecuali  atas  kehendak tuanya. Kemudian syarat kelima adalah laki-laki, bahwa syarat ini menjadi syarat yang  sudah  disepakati  oleh  jumhur  Ulama’  yakni  Ulama’  Syafi’I,  Maliki  dan Hanbali. Sebab terdapat hadist yang membahas tentang hal itu yang berbunyi:
جوزتلا :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق .يضر ةريره يبأ نع
اهسفن ةأرملا جوزتلاو ةأرملا ةأرملا

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: wanita itu tidak sah menikahkan wanita lain dan tidak sah pula menikahkan dirinya sendiri. (H.r. Abu Dawud).
Melihat hadist diatas, mengandung sighat ijab, yakni sebuah larangan bagi seorang  wanita  menikahkan  wanita  lain  dan  wanita  yang  menikahkan  dirinya sendiri. Apabila hal ini dilaksanakan, yakni seorang wanita menikahkan wanita lain atau seorang wanita manikahkan dirinya sendiri, maka perkawinanya tidak sah.
Syarat keenam adalah adil, disini yang dimaksud seorang yang menjadi wali nikah adalah orang yang beragama baik. Dan juga seorang wali nikah tersebut memiliki akal yang cerdas dan adil. Ini berdasarkan dari hadist Ibn Abbas RA yang berbunyi:
نع نبا سابع لاق : لاق لوسر هللا ىلص هللا هيلع ملسو : لا حاكن لاإ يلوب نم يدهاش لدع .
Dari Ibn Abbas, ia berkata bersabda Rasulullah Saw: tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali yang cerdas.
Berdasarkan  hadist  diatas,  menurut  Ulama’  Syafi’iyyah  yang  dimaksud dengan  cerdas  adalah  orang  yang  adil  yakni  seseorang  yang  selalu  menjaga agamanya  dan  menjaga  dirinya  sendiri  dari  dosa  kecil  yang  berkelanjutan  dan sering. 17
Menurut Ulama’ Syafi’iyyah wali nikah dibagi  menjadi  2 macam,  yakni wali mujbir dan wali ghoiru mujbir. Wali nikah yang masuk dalam kategori wali
16 Abu Ishak Al-Syairazi, Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Syafi’I (Semarang: Thaha Putra), 32.
17 Taqiyuddin Al-Husaini, Kifayatu al-Akhyar Fi Hilli Ghoyatu al-Ikhtishar , (Indonesia: Dar al- Ihya’), 51.
mujbir  adalah  ayah,  kakek,  dan  terus  ke  atas,  sayid  (tuan  budak)  atau  majikan. Sedangkan wali yang masuk dalam kategori wali ghoiru mujbir adalah ayah, kakek dan ahli waris ashobah. Adapun menurut Ulama’ Hanabilah secara urut sebagai berikut:  ayah,  orang  yang  telah  di  wasiati  oleh  ayah,  hakim,  para  kerabatnya, jkerabat dari golongan ashobah. 18
Pandangan Ulama’ Hanafiyyah dalam hal urutan wali nikah tidak jauh beda denga pendapat Ulama’ Syafi’iyyah yaitu keluarga yang terdekat dalam kategori ahli ashobah. Ulama’ Hanafiyyah tidak memberikan batasa pada wali yang terdekat pada ahli ashobah saja namun juga yang terdekat dengan dzawil arham . Sedangkan dalam  persoalan  macam  wali,  Ulama’Hanafiyyah  hanya  menyatakan  1  kategori saja yakni wali mujbir tanpa adanya wali ghoiru mujbir.
Adapun  syarat-syarat  wali  nikah  pandangan  Ulama’  Hanafiyyah  terkait persoalan  syarat  sah  menjadi  wali  nikah  memiliki  beberapa  kesamaan  dengan pendapat  Ulama’  Syafi’iyyah  yakni  dalam  syarat  Islam,  baligh,  berakal  dan merdeka.  Namun  yang  berbeda  dalam  syarat  laki-laki  dan  adil,  karena  menurut pandangan Ulama’ hanafiyyah wali nikah itu tidak harus seorang laki-laki dan taat dalam  menjalankan  ibadah  dan  menjauhi  larangan  agama.  Namun  cukup  untuk memiliki  sifat  pandai  dalam  memilihkan  calon  bagi  si  anak  perempuan  tersebut. Pandangan Ulama’ Hanafiyyah ini bertendensi pada hadist Nabi Saw dari sahabat Ibn Abbas RA yang berbunyi:
نع
نبا سابع : نأ يبنلا ىلص هللا هيلع و ملس لاق بيثلا قحأ اهسفنب نم لو اهي ركبلاو رمأتست و اهنذإ اهتوكس . هاور ملسم .
Artinya:  Orang-orang  yang  tidak  mempunyai  jodoh  lebih  berhak  atas (perkawinan). Dirinya dan gadis itu dimintakan perintah agar ia dikawinkan kepadanya dan tanpa izinnya ialah diamnya. (HR. Bukhari dan Muslim).
Ulama’  Hanafiyyah  tidak  menjadikan  wali  itu  harus  adil  sebagai  syarat disebabkan  adanya  hadist  diatas  yang  diangap  sebagai  hadist  dha’if.  Menurut Ulama’  Hanafiyyah  seorang  fasik  pun  tetap  dapat  menjadi  seorang  wali,  karena sidat  kefasikan  tidak  mempengaruhi  terhadap  rasa  kasih  sayang  dan  rasa  dalam menjaga kemaslahatan bagi keluarganya sendiri. 19
18 F. Ismi Hidayah , Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Nikah Anak Angkat , Istidlal: Jurnal Studi Hukum Islam Vol.1 No.1 Tahun 2014, 74.
19 Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuh , (Bayrut: Dar al-fikr, 2004),6700.
B. Wali Nikah Perspektif Undang-Undang (KHI)
Peranan  wali  nikah  dalam  sebuah  perkawinan  sangatlah  penting  demi sebuah  keabsahan  suatau  perkawinan  tersebut  baik  dalam  konteks  hukum  Islam maupun  Undang-Undang.  Pasal  19  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa wali nikaha merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi dalam syarat keabsahan sebuah pernikahan. Calon mempelai wanita wajib untuk menyertakan wali nikah baginya yang hendak dinikahi oleh seorang laki-laki.
Wali  nikah  merupakan  suatu  peran  untuk  diberikan  sebuah  kekuasaan dalam  akad  atau  transaksi,  baik  yang  berupa  akad  secara  individu  maupun  akad yang  bergantung  pada  orang  lain.  Pasal  1  huruf  h  Kompilasi  Hukum  Islam menyebutkan  bahwa  perwalian  adalah  kewenangan  yang  diberikan  kepada seseorang  untuk  melaksanakan  suatu  perbuatan  hukum  sebagai  wakil  dalam sebuah kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Dalam konteks pernikahan, wali nikah bertindak sebagai seseorang yang menjadi wakil  atas  nama  seorang  perempuan  dalam  suatu  akad  nikah.  Sebab  sebuah pernikahan dilakukan atas dua belah pihak, yakni pihak pertama adalah pihak yang hendak menikahi sebagai pihak laki-laki dan pihak yang mau dinikahi dari pihak perempuan  yang  diwalikan  atas  nama  wali  nikah. 20 Dalam  pasal  20  KHI  ayat, disebutkan  bahwa  yang  berhak  menjadi  wali  nikah  dalam  sebuah  pernikahan adalah seseorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat seperti Islam, baligh, dan berakal.
Wali  nikah  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  dibagi  menjadi  2  yang  telah dijelaskan  dalam  Pasal  20  ayat  2  yang  berbunyi  bahwa  wali  nasab  memiliki  4 kategori dalam urutan kedudukan yang mana kelompok pertama didahulukan dari kelompok lain dari keluarga mempelai perempuan. Jika dirinci yang senada dengan konteks hukum Islam secara urut dari ayah, kakek, ayahnya kakek (buyut), saudara laki-laki seayah ibu (kakak/adik), saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki seayah  seibu  (keponakan),  anak  saudara  laki-laki  seayah.  paman  seayah  seibu., paman seayah, paman ayah seayah seibu (kakak/adik kakek), paman ayah seayah. anak  paman  ayah  seayah  seibu.  anak  paman  ayah  seayah.  paman  kakek  seayah
20 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fikih  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga, 2009), 69.
seibu (kakek/ adik buyut) paman kakek seayah. Anak paman kakek seayah seibu. Anak  Paman  seayah.  Adapun  untuk  wali  hakim  yaitu  wali  yang  mempunyai kedudukan sebagai hakim atau penguasa.

## C. Pandangan Pejabat KUA Kecamatan Dau Tentang Wali Nikah Anak Hasil di Luar Nikah
1. Keabsahan Nasab Anak Kepada Orang Tua
Menurut  Imam  Muttaqin  selaku  Kepala  KUA  Kecamatan  Dau, mengatakan bahwa syarat kebenaran (keabsahan) nasab anak kepada orang tua itu ditentukan oleh kebenaran pernikahan. jadi seorang ayah atau wali yang lain dari pernikahan  yang sah secara agama dan negara. Beliau juga menegaskan bahwa setiap sebelum melaksanakan akad, setiap orang tua atau wali tersebut diberikan berbagai pertanyaan mengenai status anaknya, diantaranya, apakah pernikahan orang tuanya dilakukan sesuai dengan agama dan negara atau tidak. Melihat dari pendapat kepala Kua Dau diatas, memberikan pemahaman bahwa beliau dalam menyatakan keabsahan nasab bagi anak kepada kedua orang tua itu dikembalikan pada hukum Undang-Undang dan Hukum Islam.
Kemudian Pejabat KUA mengatakan, ada beberapa faktor yang dapat mendukung  keabsahan  status  nasab  anak  kepada  kedua  orang  tuanya. Menurutnya  semua  itu  ada  pada  tingkatan  statistik  data  itu,  dokumen, kemudian  verifikasi  dengan  menghadirkan  pihak  berdua  secara  tatap  muka. Maka dalam pemeriksaan pra nikah itu harus teliti.
Melihat jawaban kepala Kua Dau diatas, disebutkan bahwa faktor yang mendukung  dalam  menentukan  status  keabsahan  anak  kepada  kedua  orang tuanya adalah dengan verifikasi dan observasi data yang ada seperti buku nikah dan lain sebagainya. Jika masih menimbulkan keraguan, maka mungkin bisa di buktikan  dengan  test  DNa,  namun  karena  tidak  ada  regulasi  dalam membenarkan  persoalan  tersebut,  jadi  masih  belum  bisa  dilakukan.  Namun beliau  juga  tetap  perlu  menempuh  jalur  yang  bisa  disetujui  oleh  pihak  yang bersangkutan (calon mempelai berdua) demi kebaikan mereka dan status anak dari hubungan mereka berdua.
Kemudian  persoalan  di  lapangan  justru  lebih  beragam,  ketika  ada
berbagai  macam  latar  belakang  dari  pihak  keluarga.  Ada  yang  memahami persoalan  pernikahan  dengan  utuh  dan  baik,  namun  ada  yang  masih  buta pemahaman  pada  persoalan  tersebut.  Ini  juga  ditanggapi  dengan  berbagai macam langkah dan tanggapan dari pihak yang berwenang dalam menangani kasus  tersebut,  dalam  hal  ini  adalah  pejabat  Kua.  Peneliti  telah  mewancarai bpk. Imam muttaqien selaku Kepala Kua dalam persoalan ini, sebagai berikut; pihak KUA mendapati klien yang pada mulanya mengaku sebagai wali, namun saat tiba di kantor, justru pengakuanya berbeda jauh dengan statusnya sebagai wali yang sah.
Dari  kasus  yang  diselesaikan  oleh  kepala  Kua  diatas,  memberikan pemahaman  bahwa  dalam  menangani  persoalan  nasab  anak  kepada  orang tuanya sendiri, perlu adanya verifikasi dan klarifikasi dengan detail. Karena di lapangan terkadang ada beberapa pihak keluarga yang tidak memahami dengan baik  pada  kasus  persoalan  tersebut,  sehingga  pihak  pejabat  yang  berwenang dalam menangani kasus persoalan nasab anak kepada ayah kandungnya sendiri tersebut  diperlukan  untuk  meverifikasi  dan  memastikan  bahwa  pihak  yang bersangkutan  adalah  benar-benar  dari  pihak  yang  berhak  menjadi  wali  bagi anak tersebut dan memiliki nasab yang sah pada anak tersebut. Lanjut dalam kasus  yang sudah pernah terjadi  juga tidak lepas dari berbagai  kesulitan  dan kendala yang dialami dari pihak pejabat yang berwenang. Mulai dari minimnya pengetahuan dari pihak keluarga, atau human eror dari pribadi pihak keluarga itu sendiri atau ada berbagai hal yang diluar jangkauan atau pemikiran orang- orang  yang  selama  ini  sudah  terjadi.  Peneliti  telah  mewancarai  bpk.  Imam Muttaqin sebagai berikut: Kendala yang dialami oleh pejabat KUA, ada pada kemauan  baik  dari  masing-masing  keluarga,  ada  keluarga  yang  terlalu mwnonjolkan status pribadinya, ada juga yang mudah menerima alias legowo. Jadi  ketidakjujuran  atau  sengaja  nutup-nutupi  itu  memang  menjadi  kendala bagi pihak KUA dalam menentukan nasab bagi anak tersebut. Kendala Kedua adalah dari pemahaman dasar tentang keagamaan keilmuan dari pihak keluarga yang minim, kadang-kadang kita menentukan secara ini begini, tapi dari pihak keluarga  yang  latar  belakang,  seeprti  kurang  menjaga  sholatnya,  kurang  taat dalam  beragama.  Atau  secara  keilmuan  yang  minim,  dimana  pihak  KUA
pernah didatangi seseorang yang untuk diajak debat terkait hal tersebut. Pihak KUA mengatakan, jika sebagai warga negara Indonesia, makaharus patuh pada Undang-undang  seperti  KHI  atau  hukum  islam  mazhab  syafi’I  dan  lain sebagainya. Yang ketiga adalah SDM yakni sumber daya manusia, karena di KUA  sendiri  yang  dibekali  dan  berkompeten  dalam  menangani  kasus-kasus hanya  dari  kepala  Kua  sendiri  karna  yang  lain  hanya  sebagai  tenaga administrasi. 21
Dari  pernyataan  kepala  Kua  Dau  diatas,  bisa  diambil  kesimpulan bahwa kendala yang dialami olehnya dalam menangani kasus tersebut adalah; kurangnya  kejujuran  dari  pihak  keluarga,  minimnya  pengetahuan  atau keilmuan  dari  pihak  keluarga,  sdm  (sumber  daya  manusia)  yang  minim  di kantor.
2. Persoalan Wali Nikah Anak
Wali  nikah  baik  dalam  konteks  Hukum  Islam  maupun  Undang- Undang merupakan suatu yang harus ada dalam sebuah perkawinan. Menurut pandangan Ulama’ Syafi’iyyah, bahwa tidak sah sebuah pernikahan jika tidak disertai dari seorang wali bagi anak perempuan yang hendak dinikahi. Dalam Syafi’iyyah, syarat sah seorang wali ada 6 yakni Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki dan adil. 22 Adapun pandangan dan tangapan pejabat KUA dalam memberikan pendapatnya terkait syarat wali nikah anak adalah sebagai berikut dari hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Dau. Pejabat  KUA mengatakan  hampir semua orang memahami tentang syarat jadi seorang wali mulai  dari  agama,  berakal,  faktor  baligh,  itu  terjadi  perdebatan.  Padahal  di sebutkan dalam PMA dibatasi sekurang-kurangnya Wali dan saksi itu berumur 19  tahun.  Kemudian  PMA  terbaru  menyebutkan  dengan  bahasa  baligh, memunculkan multi tafsir, contoh bagi keluarga yang memilki latar belakang sangat dewasa, umur 14 tahun sudah dinyatakan  baligh. Bahkan pihak KUA pernah  mengalami  persoalan  yang  membahas  perkara  minimal  batas  umur dalam  pernikahan,  yang  mana  dari  pihak  yang  menghadap  ke  pejabat  KUA adalah  berlatarkelakang  pesantren  sehingga  menimbulkan  tidak  sinkron
21 Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).
22 Abu Ishak Al-Syairazi, Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Syafi’I (Semarang: Thaha Putra), 32.
dengan pemahaman pihak tersebut yang berasal dari kalangan pesantrenn yang menggunakan sumber hukum islam saja. 23
Pandangan  pejabat  Kua  Dau,  beliau  menyebutkan  bahwa  beberapa syarat seorang sah untuk menjadi wali nikah adalah seperti yang ada didalam hukum Islam ataupun syafi’iyyah dan lain sebagaimana yang telah diketahui oleh kita.
Kemudian dalam pandangan pejabat Kua terkait posisi wali nikah bagi seorang anak dalam konteks Hukum Islam maupun Undang-Undang, sebagai berikut  hasil  wawancara  peneliti  dengan  kepala  KUA  Dau;  pertama  karena posisi  wali  nikah  sebagai  rukun,  maka  harus  dipenuhi  dalam  sebuah pernikahan, jika tidak maka tidak sah. Jadi ini rata-rata syafi’iyyah utamanya secaar mazhab. Salah satunya wali merupakan  syarat sah nya suatu pernikahan. Ketika  wali,  maka  wali  nasab  yang  paling  utama  dan  berhak  untuk  menjadi wali baru setelah itu wali hakim.
Berdasarkan  jawaban  kepala  KUA  Dau  diatas,  menunjukkan  bahwa wali nikah bagi seorang anak itu sangatlah penting dan menjadi rukun untuk sebuah pernikahan. Khususnya wali nikah nasab secara tertib atau urut, maka tidak mudah sekali langsung menjatuhkan pilihan untuk menunjuk wali nikah hakim selagi masih ada wali nikah nasab secara urut. Karena wali nikah nasab itu  yang  paling  berhak  untuk  menjadi  wali  bagi  anak,  untuk  wali  hakim  itu adalah menjadi alternatif paling terkahir setelah tidak adanya wali nasab sama sekali. Secara urut mula dari ayah kandung, kakek, paman sampai keatas, sayid (tuan) bagi budaknya atau majikan baru ketika wali nasab itu semua tidak ada maka  boleh  untuk  menunjuk  wali  hakim  sebagai  wali  nikah  bagi  anak tersebut. 24
Adapun dalam menentukan dan mengidentifikasi wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah, pejabat Kua Dau dalam menangani kasus di lapangan sebagai  berikut  hasil  dari  wawancara  peneliti.  Langkah  prosedur  yang dilakukan  oleh  pihak  pejabat  KUA  yakni;  pertama  mereka  bertanya  kepada yang  bersangkutan  terkait  keabsahan  nikah  orang  tua,  dengan  ditunjukkan
23 Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).
24 Taqiyuddin Al-Husaini, Kifayatu al-Akhyar Fi Hilli Ghoyatu al-Ikhtishar , (Indonesia: Dar al- Ihya’), 51.
bukti-bukti  nikah  seperti  buku  nikah  dan  lain  sebagainya.  Kemudian menjelaskan  panjang  lebar  kepada  yang  bersangkutan  baik  secara  konteks hukum Undang-undang maupun Islam, bahwa anak ini hasil hubungan di luar nikah dan bapaknya tidak sah untuk menjadi wali bagi si anak tersebut, dengan kondisi  demikian,  pihak  pejabat  KUA  selalu  berhati-hati  dalam  menangani kasus  persoalan  tersebut,  dan  selalu  berusaha  dalam  menentukan  pencatatan atau penentuan wali nikah bagi anak tersebut dengan diskusi secara detail pada pihak yang bersangkutan. 25
Berdasarkan  wawancara  diatas,  dapat  difahami  bahwa  langkah- langkah  kepala  Kua  dalam  menangani  kasus  tersebut,  adalah  dengan melakukan  diskusi  secara  mendalam  dan  detail  kepada  pihak  yang bersangkutan agar mendapatakan jawaban dan pengakuan yang valid dari pihak keluarga.  Kemudian  memberikan  pemahaman  dan  edukasi  secara  utuh  baik dalam  konteks  Islam  maupun  Undang-Undang.  Karena  terkadang  ada persoalan  dari  pihak  keluarga  yang  kurang  jujur  untuk  mengakui  seadanya, maka menurut kepala Kua diatas, perlu dilakukan diskusi secara intens guna mendapatkan  jawaban  dan  pengakuan  secara  utuh  agar  memudahkan  untuk memberika keputusan yang adil dan baik untuk kebaikan seluruh pihak yang mengalami kasus tersebut.
Berbagai  persoalan  di  lapangan,  dalam  menangani  kasus  wali  nikah bagi  anak  yang  dilahirkan  dari  luar  hubungan  nikah  sah  itu  tidak  lepas  dari berbagai kendala yang dialami oleh pihak yang berwenang dalam menangani kasus  tersebut,  berikut  hasil  wawancara  peneliti  dengan  kepala  Kua  Dau. Kendala yang paling urgent menurut pejabat KUA adalah pemahaman agama dari warga atau ummat itu sendiri. Kendala kedua adalah ada beberapa pihak yang  belum  bisa  memberikan  pemahaman  yang  baik  kepada  warga  secara menyeluruh.  Atau  mungkin  sebaliknya,  karena  seiring  kemajuan  peradaban dan  zaman,  maka  kemudian  warga  seperti  tidak  mau  tahu  pada  hal  tersebut. Kemudian kendala selanjutnya adalah pihak KUA dituntut kerja cerdas, cepat dan  sesuai  UU,  dan  ketika  ingin  berusaha  dengan  berkreasi  untuk menyelamatkan  persoalan  munakahat  seperti  tadi  itu  malah  terkadang
25 Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).
dibenturkan dengan pekerjaan yang lain, jadi dengan sebanyak itu perkerjaan pihak  KUA,  maka  diperlukan  sdm  yang  melimpah  di  sektor  tersebut  karena banyak menangani persoalan-persoalan yang beragam dan banyak sekali. 26
Berdasarkan  jawaban  wawancara  dengan  kepala  Kua  diatas,  bisa diambil  kesimpulan  bahwa  kendala  dalam  menangani  persoalan  identifikasi dan menentukan wali nikah bagi anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah  adalah;  pemahaman  warga  dan  ummat  terhadap  persoalan  pernikahan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pernikahan, kurang adanya peran tokoh  agama  dalam  memberikan  pemahaman  kepada  mereka  secara menyeluruh atau karena sebaliknya, karena para masyarakat yang sudah tidak mau tahu pada persoalan kasus tersebut, kurangnya Sdm dalam sektor KUA, terlalu banyak pekerjaan yang membuat pejabat Kua kurang maksimal dalam menangani kasus persoalan yang sangat banyak terjadi.
Dari persoalan nasab bagi seorang anak, pasti akan dapat memberikan dampak dan pengaruh bagi anak tersebut, diantaranya terkait persoalan waris, perkawinan dan lain sebagainya. Menurut pendapat pejabat Kua Dau sebagai berikut dari hasil wawancara peneliti dengan beliau. Beliau pernah menemukan kasus, ada seseorang pada tahun 2012 itu baru menikah kemudian pada tahun 2020 itu mau nikah lagi, dan sudah cerai dengan pernikahan yang pertama dan ada  bukti  cerainya.  Setelah  melalui  dialog  dengan  intens,  pejabat  KUA menyimpulkan bahwa ada permaslahan didalam rumah tangganya. Kemudian pejabat  KUA  memaparkan  dalil  dalam  Al-Qur’an  sudah  disebutkan  dalam penggalan Q.S Al-Isra’ ayat 32 yang berbunyi: اَل َو ا اوُب َرْقَت ا اَن ِّ زلا ا ا  ۖ اُهَّنِّإ ا اَناَك ا ا ةَش ِّحاَف ا اَءاَس َو ا
ا ليِّبَس . Pejabat  KUA memahami dari ayat diatas, dan nasihat  yang didapatkan dari  beberapa  kyai,  bahwa  dosa  zina  itu  adalah  hutang.  Kalau  ada  orang berzina, maka keturunanya akan berzina juga atau  menjadi korban perzinaan sampai  dia  mau  bertobat.  Kemudian  pejabat  KUA  memiliki  satu  pemikiran, mungkin  ini  sebab  dari  salah  satu  azab  atau  cobaan  bagi  seorang  tersebut. Rumah tangga berulang kali cerai, melalui pengamatan pejabat KUA. 27
Berdasarkan jawaban kepala Kua Dau diatas, bahwa dampak pengaruh
26 Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).
dari  nasab  anak  yang  dilahirkan  dari  pernikahan  yang  tidak  sah  atau  di  luar hubungan  nikah  yang  sah  adalah;  rumah  tangga  yang  tidak  harmonis, keturunannya akan mendapatkan cobaan, tidak mendapatkan keberkahan hidup dan nikmat hidup yang tentram.
Kemudian dalam persoalan dampak yang akan terjadi jika saat dalam pernikahan bagi seorang anak namun yang menjadi wali nikah yang disengaja bukan  dari  ayah  kandungnya  sendiri  yang  disebabkan  oleh  berbagai permaslahan. Berikut pendapat Kepala KUA Dau dari hasil wawancara peneliti dengan  beliau:  Perbuatan  yang  dilanggar  dengan  sengaja  seperti  itu  akan menimbulkan  dampak  rumah  tangga  yang  kurang  harmonis,  anaknya  bisa dilahirkan dengan keadaan anggota tubuh  yang kurang sempurna, namun  itu semua ketetapan Allah Swt. Karena hal itu, pejabat KUA menemukan berbagai kasus  di  kabupaten,  ketika  ada  yang  tidak  benar  atau  sengaja  memanipulasi pada persoalan wali nikah dan lain sebagainya, maka bisa menimbulkan cobaan bagi  rumah  tangga  tersebut.  Jadi  kemudian  melihat  dari  si  pihak  yang bersangkutan  mau  sadar  dan  mengakui  atau  tidak,  dari  pengamatan  pejabat KUA yang terpenting, kalau ada kesengajaan untuk memanipulasi wali nikah dan  lain  sebagainya  maka  akan  berdmapak  pada  rumah  tangga  tersebut  di kemudian hari. 28
Berdasarkan wawancara diatas, bisa diambil kesimpulan jika dampak atau  pengaruh  yang  ditimbulkan  ketika  wali  nikah  itu  bukan  dari  ayah kandungnya sendiri adalah; rumah tangga diterpa berbagai cobaan dan ujian, anak  dilahirkan  dalam  kondisi  kurang  sempurna,  sulit  untuk  mengakui  pada persoalan yang sebenarnya sudah terjadi (wali nikah).
D. Pandangan Pejabat KUA Kecamatan Lowokwaru Tentang Wali Nikah Anak Hasil di Luar Nikah
1. Keabsahan Nasab Anak Kepada Orang Tua
Berbicara tentang keabsahan nasab anak kepada orang tua telah dibahas dengan  detail  serta  beragam  pendapat.  Pertama  telah  disebutkan  didalam Undang-Undang  khususnya  dalam  KHI,  kemudian  disebutkan  dalam  hukum
28 Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).
Islam  yang tersebar di  berbagai  mazhab fiqih  yang sudah  familiar di  tengah- tengah  masyarakat.  Berikut  hasil  wawancara  peneliti  dengan  kepala  Kua Lowokwaru. Dikatakan bahwa KHI datang dengan format yang tegas, singkat dan jelas. Bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah, maka ayahnya bisa menjadi wali dan nasabnya ikut pada ayah tersebut. Namun jika berbicara dengan  pada  mazhab  syafi’I,  Hanafi,  maka  ada  penjelasan  lebih  lanjut  dan muncul perbedaan disana. Disana dikatakan, apabila hamilnya di dalam masa 1 bulan sampai 3 bulan maka husnudzon yang menjadi wali tetap bapaknya yang menikahi ibunya. Dengan catatan jika masa kehamilan tidak lebih dari 2 bulan, karena  nyawa  belum  dimasukkan  ke  dalam  kehamilan  itu.  Kalau  masa kehamilan  lebih  dari  3  atau  2  bulan,  Disana  ada  pendapat  yang  mengatakan bahwa  ayah  yang  menikahi  ibunya  itu  menjadi  bapaknya.  Namun  jika  masa kehamilan sudah mencapai 6 bulan, maka baik ayah yang hanya menikahi tanpa menghamili atau ayah yang menghamili saja itu tidak bisa menjadi wali bagi anak tersebut alias wali hakim. 29
Dari  hasil  wawancara  diatas,  bisa  diambil  sebuah  pemahaman  bahwa nasab  anak  kepada  orang  tua  itu  bisa  sah  jika  ada  pernikahan  yang  sah  baik secara hukum Islam maupun hukum negara. Namun lanjut dari pendapat kepala Kua  Lowokwaru,  jika  melihat  dari  mazhab  fikih,  masih  terdapat  perbedaan pendapat. Sesungguhnya jika masa kehamilan itu tidak lebih dari 2 bulan, maka ayah yang menikahi ibunya berhak menjadi wali otomatis ayah tersebut sebagai ayah  kandungnya  anak  dan  memiliki  nasab  yang  sah.  Namun  jika  masa kehamilan  itu  sudah  mencapai  6  bulan,  karena  masa  kehamilan  6  bulan  itu sudah mencapai  fase kehamilan  yang sudah sempurna, maka baik  ayah  yang menikahi ibunya saja atau yang menghamili namun tidak menikahi ibu tersebut tidak  berhak  menjadi  wali  nikah  bagi  anak  tersebut,  secara  otomatis  yang berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut adalah wali hakim. Lebih jelas lagi,  bahwa  dalam  mazhab  Hanafi  juga  menyebutkan  bahwa  jika  masa kehamilan setelah akad nikah itu mencapai 6 bulan, maka nasab anak tersebut ikut  pada  ayah  yang  menikahi  ibunya,  namun  bagi  ayah  tersebut  berhak memilih,  mau  tetap  mengakui  anak  tesrebut  sebagai  anak  kandungnya  atau
29 Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).
tidak. 30 Namun dalam mazhab Syafi’I, jika terjadi seperti itu maka tetap yang berhak  menjadi  ayahnya  atau  nasab  anak  tersebut  tetap  diikutkan  pada  ayah yang menikahi ibunya.
Nasab anak kepada orang tua, juga didukung dengan beberapa faktor. Termasuk dilihat dari akta kelahiran si anak tersebut. Namun tidak cukup disitu, masih perlu untuk diajak berdialog dengan baik dan koperatif dengan orang tua yang bersangkutan agar mendapatkan pengakuan  yang valid serta bukti  yang kuat terkait nasab dari anak tersebut. Berikut Hasil wawancara peneliti dengan kepala  Kua  Lowokwaru  yang  menyinggung  hal  tersebut.  Terkait  nasab  anak kepada orang tua, bisa dibuktikan dengan beberapa hal  yang mendukung  hal tersebut.  Salah  satunya  jika  dalam  format  hukum  negara,  maka  dibuktikan dengan  akta  kelahiran.  Namun  persoalan  tersebut,  tidak  bisa  langsung memberikan  putusan  terkait  status  keabsahan  anak,  yang  harus  melaui  cara berdialog dengan pihak bersangkutan guna mendapatkan data yang valid. 31
Melihat  dari  pendapat  kepala  Kua  Lowokwaru  terkait  faktor  yang mendukung  status  nasab  anak,  maka  bisa  diambil  kesimpulan,  bahwa  ada  3 faktor  yang  mendukung  pada  ppersoalan  nasab  anak  kepada  orang  tuanya, yakni; akta kelahiran, dialog, kejujuran dari pihak keluarga (orang tua)
Terkait akta kelahiran, memang tidak bisa sepenuhnya dapat dijadikan kesimpulan  dalam  membuktikan  persoalan  status  nasab  anak  kepada  orang tuanya. Karena sesungguhnya dalam format hukum negara, akta kelahiran itu bisa  dibuat  meskipun  tanpa  keberadaan  ayah  si  anak  itu  sendiri.  Maka  yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang menangani persoalan tersebut dengan cara berdialog kepada pihak yang terkait dengan harapan agar dapat menggali kebenaran yang valid dari orang tua dari pihak tersebut.
Terkait  kendala  dari  persoalan  dalam  menentukan  nasab  anak  kepada orang  tuanya  itu  juga  tidak  lepas  dari  karakter  dan  latar  belakang  dari  pihak keluarga  itu  sendiri.  Berikut  hasil  wawancara  peneliti  dengan  kepala  Kua Lowokwaru:  Mungkin  selama  ini,  menjadi  kendala  dari  kamu  dalam  hal tersebut adalah sebagian masyarakat ada yang kurang jujur dalam menyatakan
30 Muhammad Jawad Al-Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Terj. Masykur A.B, dkk , cet. Ke-18, (Jakarta: Lentera, 2006), 386.
31 Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).
persoalan  tersebut,  ditandai  dengan  dalam  penulisan  nama  ayah  di  akta kelahiran  yang  ditulis  dengan  nama  selain  ayah  asli  dari  anak  itu  sendiri. Terkadang  anak  itu  dilahirkan  dari  seorang  yang  sudah  tidak  ada  lagi  disini entah  sebab  melarikan  diri,  kdrt  dll.  Kemudian  akta  kelahiranya  yang  buat adalah keluarga dari ibunya sendiri, diatasnamakan dengan kakeknya, pamanya dan  lain  sebagainya.  Maka  kendala  yang  ada  adalah  kurang  sadarnya masyarakat, sehingga pejabat KUA perlu menggunakan metode dialog tersebut dalam menggali kebenaran terkait persoalan nasab anak tersebut. 32
Jawaban dari kepala Kua Lowokwaru terkait kendala selama ini yang dialami  dalam  menangani  persoalan  penentuan  nasab  anak  kepada  ayahnya sendiri adalah kurang jujurnya dari pihak orang tua dalam menyatakan nasab anak nya sendiri. Ditambah dengan tanda beberapa kejadian dalam penulisan nama ayah di akta kelahiran dengan nama selain ayah asli dari anak tersebut. Perlu  diketahui  bahwa  kejujuran  adalah  suatu  hal  yang  sangat  menentukan dalam  berbagai  hal,  khsususnya  dalam  persoalan  yang  sangat  fundamental seperti ini. Q.S Al-Ahzab ayat 70 menjelaskan tentang kejujuran itu sangatlah penting. Ayatnya yang berbunyi:
اَي ا اَهُّيَأ
ا اَنيِّذَّلا ا اوُنَمَآ ا اوُقَّتا ا اَهَّللا ا اوُلوُق َو ا ا ل ْوَق ا ا ديِّدَس ا ا. اْحِّلْصُي ا اْمُكَل ا اْمُكَلاَمْعَأ ا اْرِّفْغَي َو ا اْمُكَل ا اْمُكَبوُنُذ ا اْنَم َو ا اِّعِّطُي ا اَهَّللا ا اُهَلوُس َر َو اْدَقَف ا اَزاَف ا ا  ز ْوَف ا ا ميِّظَع
.
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kamu  kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
2. Persoalan Wali Nikah Anak
Dalam  konteks  Islam,  syarat  untuk  menjadi  wali  nikah  bagi  seorang anak, itu ada 6 syarat yakni Islam, baligh, berakal sehat, merdeka dan adil. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak tersebut. Beriktu hasil wawancara peneliti dengan  kepala  Kua  Lowokwaru  terkait  persoalan  syarat  untuk  menjadi  wali nikah:  pihak  KUA  mengatakan  bahwa  dalam  beberapa  syarat  untuk  menjadi wali nikah bagi anak itu dalam hukum Islam. Islam, baligh, berakal sehat dan
32 Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).
seterusnya.  Itu  juga  sudah  disebutkan  didalam  Undang-Undang  meski  tidak secara terperinci yang sudah disebutkan dalam berbagai mazhab fikih. 33
Dalam  persoalan  syarat  untuk  menjadi  wali  nikah,  ada  berbagai pendapat  yang  berbeda  yang  bermunculan  dari  ulama  fikih.  Antara  Ulama Syafi’iyyah  dan  Hanafiyyah  sama-sama  berpendapat  bahwa  wali  nikah  itu harus Islam, baligh, berakal sehat dan merdeka, namun tidak untuk syarat laki- laki dan  adil. Karena menurut Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan bahwa wali itu harus laki-laki dan adil, menurut mereka wali itu yang penting pandai mencarikan pasangan yang sesuai dan cocok bagi si wanita tersebut.
Kemudian dalam persoalan menentukan wali nikah bagi anak yang lahir di luar hubungan nikah yang sah. Dari jawaban pengalaman yang dialami oleh kepala Kua Lowokwari telah menghasilkan hasil wawancara sebagai berikut; pihak KUA pernah menghadapi beberapa kasus, diantaranya ada orang datang untuk  mau  menikahkan  anaknya,  namun  disaat  diverifikasi  datanya  terkait kelengkapan  bukti  pernikahan  atau  akta  kelahiran  si  anak  tersebut.  Sehingga tidak  langsung  memberikan  penafsiran  hukum  dari  pedoman  KHI  ataupun hukum  mazdhab  fikih  yang  lain,  justru  pihak  KUA  berdialog  dengan  baik. Sehingga pada akhirnya si orang tua tersebut mengakui kalau anak tersebut dari hubungan yang tidak sah baik secara islam maupun negara. 34
Melihat dari pendapat dan jawaban kepala Kua lowokwaru diatas, bisa diambil kesimpulan, bahwa beliau dalam menangani persoalan penentuan wali nikah  bagi  anak  yang  lahir  di  luar  nikah  tidak  serta-merta  langsung menggunakan  pedoman  KHI  atau  pun  hukum  Islam.  Namun  justru  lebih mengarah  pada  metode  dialog  scara  fleksibel  sehingga  diharapkan  untuk mencapai  keputusan  yang  seadil-adilnya  dan  menciptakan  suasana  yang nyaman serta mencari kebenaran yang paling baik dan bisa diterima dari pihak yang bersangkutan.
Dalam persoalan wali nikah bagi anak tersebut, jika memang ayah dari anak tersebut masih ada, maka sesungguhnya yang paling berhak untuk menjadi wali  nikah  bagi  anak  tersebut  adalah  ayahnya  sendiri,  jika  ayahnya  memang
33 Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).
34 Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).
tidak ada, baru dari pihak keluarga lain seperti paman, kakeknya dan seterusnya yang berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti  dengan  kepala  Kua  Lowokwaru  terkait  dampak  dan  pengaruh  dalam persoalan nasab anak dan wali nikah bagi anak yang seharusnya ada ayahnya sendiri namun dengan sengaja di walikan kepada orang lain; posisi status nasab dan wali nikah itu sangat penting, seyogyanya juga harus diperhatikan dengan baik terkait hal tersebut. Jika nasab anak itu kepada orang tuanya jelas dan valid, maka  kedepanya  anak  tersebut  tidak  akan  menghadapi  persoalan  yang  sulit. Namun jika sebaliknya, akan menemukan permasalahan. Kemudian wali nikah sebagai syarat sah sebuah pernikahan dalam salah satu pendapat mazhab fikih, maka dari seluruh elemen masyarakat harus memahami seberapa urgent posisi wali  nikah  itu  bagi  anaknya,  jika  disengaja  dengan  tidak  menggunakan  wali yang sesuai kaidah hukum yang ada baik dalam konteks hukum negara ataupun Islam, melalui pengamatan pihak KUA, bisa mengakibatkan keluarganya tidak harmonis dan rentang untuk mengarah pada peristiwa perceraian ataupun kdrt. 35
Melihat dari jawaban dari hasil wawancara peneliti dengan kepala Kua Lowokwaru  diatas,  maka  menghasilkan  jawaban  sebagai  berikut  terkait dampak dan pengaruh dari nasab anak yang lahir di luar hubungan nikah yang sah;  anak  tersebut  akan  menghadapi  persoalan  yang  sulit  di  kemudian  hari, mendapatkan  persoalan  yang  rumit  di  beberapa  hal  seperti  wali  nikah, pernikahan, warisan dan lain sebagainya.
Adapun dalam dampak persoalan wali nikah bagi anak yang seharusnya masih memiliki ayah tersendiri, maka kesimpulan jawaban nya sebagai berikut; rumah tangga kurang harmonis  dan akan rentan  terjadi kdrt, hubungan nikah yang rentan menuju persoalan perceraian.

## E. Analisa  Hasil  Wawancara  Dengan  Kepala  Kua  Dau  dan  Lowokwaru Perspektif Maslahah Mursalah
Setelah  memberi  gambaran,  paparan  terkait  hasil  wawancara  dengan pejabat  kepala Kua kecataman Dau dan  Lowokwaru mengenai  rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka data wawancara diatas menghasilkan jawaban-
35 Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).
jawaban Pandangan dan Langkah Kepala Kua Tentang Wali Nikah Anak Hasil Di Luar Nikah Perpsektif Maslahah Mursalah.
Ketika  Kepala  Kua  Dau  dan  Lowowkaru  melakukan  langkah-langkah dalam  menentukan  wali  nikah  bagi  anak  yang  dihasilkan  dari  hubungan  di  luar nikah  yang  sah,  serta  memberikan  pandangan  terkait  hal  tersebut.  Mereka melakukan variasi langkah dan metode dalam penentuan wali nikah dari peristiwa tersebut.
Pertama, kepala Kua Dau pada mulanya, mengawalinya dengan berdialog guna mendapatkan jawaban dan pengakuan yang valid dari pihak orang tua. Pada peristiwa  tersebut,  Kepala  Kua  Dau  menemukan  bahwa  orang  tua  yang  awalnya mengakui sebagai ayah kandung, setelah ditelusuri dan diajak berdialog di tempat, ternyata ditemukan bahwa dia bukan ayah kandung, namun ayah angkat yang juga sebagai  saudara laki-laki ayahnya sendiri atau bisa dianggap sebagai  paman dari anak tersebut. Di dalam peristiwa lain juga diakui bahwa anak nya ternyata hasil saat dia dan ibunya belum memiliki hubungan nikah secara sah baik dalam konteks Hukum  Islam  maupun  Undang-Undang.  Sehingga  Kepala  Kua  Dau  memberikan edukasi dan pemahaman bahwa ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak nya sendiri, namun yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. Yang dilakukan oleh kepala KUA Dau mengandung unsur hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Nasl, Hifz  al-Aql,  dan  Hifz  al-Mal 36 .  Hifz  al-Din, sehingga  peristiwa  ini  masuk  dalam kategori  peristiwa al-dhoruri karena  pendapat  dan  pandangan  pejabat  kua  Dau dengan  memberikan  pemahaman  bahwa  ayah  tersebut  tidak  bisa  menjadi  wali nikah sebab anak ini lahir dari hubungan yang tidak sah. Sehingga wali yang dipilih oleh pejabat Kua adalah wali hakim, ini bertujuan agar menjaga agama dari anak tersebut. Sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yag berbunyi:
الا احااكِن الاِإ ،ٍّ يِل اوِب نااطْلُّسلا او ُّيِل او ْنام الا ايِل او هال 37 Dari lafadz الا احااكِن الاِإ ،ٍّ يِل اوِب
, ini menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak sah  jika  tanpa  adanya  wali,  jika  difahami  secara  lanjut,  maka  meunjukkan
36 , Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Ahkam , (Beirut: Dar Al-Ma’rifah), 16.
37 Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal , juz  III,i Ali bin Hisam al-Din al-Muqti, Muntakhab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqwam wa af’al (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/ 1978 M), 377.
pemahaman bahwa wali yang sah untuk menjadi wali bagi seorang tersebut. Hifz al-Nafs , karena dengan menunjuk wali hakim bagi anak tersebut ini dapat menjaga jiwa  dari  anak  tersebut  agar  tidak  menghadapi  persoalan  yang  sulit  di  kemudian hari. Hifz al-Nasl , karena dengan penunjukan wali hakim bagi anak tersebut, dapat menjaga  persoalan  keturunan  atau  nasab  bagi  seluruh  keturunan  yang  akan  lahir dari pernikahan tersebut. Sesuai dengan makna kandungan Q.S al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:
اٗريِدَق  َكُ بَر َن َكََو ُۗاٗرۡه ِصَو اٗب َسَن ۥُهَلَعَجَف اٗر َشَب ِءٓاَم ۡ لٱ َنِم  َقَلَخ يِذ َ لٱ َوُهَو
Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Karena semisal dipaksakan untuk menggunakan ayah nya itu padahal ayah tersebut  tidak  berhak  menjadi  wali  bagi  anak  tersebut,  maka  dapat  menjadikan pernikahan  anak  tersebut  tidak  sah  dan  mengakibatkan  hubungan  anak  tersebut dengan suaminya juga tidak sah secara otomatis tidak dapat menjadikan keturunan yang  baik  juga. Hifz  al-Aql, menjaga  akal  sehat,  karena  dengan  menunjuk  wali hakim  dapat  menjadikan  pernikahan  anak  tersebut  sah  dan  tidak  menganggu peroslan di kemudian hari yang memungkinkan dapat menganggu akal dari anak tersebut. Hifz  al-Mal ,  sebab  dalam  penunjukan  wali  hakim  bagi  anak  tersebut dengan berbagai pemahaman yang sudh disampaikan sehinggan menjadikan anak tersebut tidak memiliki permaslahan yang berkaitan harta di kemudian hari seperti harta warisan dan lain sebagainya.
Dari  pandangan  dan  langkah  yang  dilakukan  oleh  kepala  Kua  Dau  telah selaras dalam prinsip maslahah mursalah, yakni mengandung unsur 5 diatas, tidak bertentangan  dengan  dalil  al-Qur’an  maupun  Hadist,  ijma’  dan  qiyas  dan  masuk dalam kategori peristiwa yang bersifat al-Dharuri.
Kedua, kepala Kua Lowokwaru dalam menangani persoalan tersebut, juga tidak  serta-merta  memberikan  justifikasi  dengan  pedoman  Undang-Undang ataupun hukum Islam. Justru juga memilih untuk berdialog dengan intens dengan pihak terkait, kemudian baru memberikan pendapat nya baik dari hasil pandangan yang bersumber dari pedoman Undang-Undang maupun Hukum Islam. Peristiwa tersebut, ketika ada seseorang yang datang kepadanya, kemudian mau menikahkan anaknya,  namun  saat  ditanyai  terkait  status  anak  tersebut,  ayahnya  langsung mengakui bahwa anak tersebut lahir saat dia sama ibu nya berhubungan dan sudah
hamil sebelum adanya pernikahan yang sah. Sehingga hampir sama dengan kepala Kua  Dau,  yang  mana  beliau  memberikan  pemahaman  dan  edukasi  bahwa  yang berhak  menjadi  wali  adalah  wali  hakim.  Setelah  mendengarkan  pendapat  dari kepala  Kua  Lowokwaru  panjang  lebar,  akhirnya  di  pihak  terkait  meu  menerima keputusan tersebut.
Pandangan dan langkah yang dilakukan oleh kepala Kua Lowokwaru juga mengandung  5  unsur  dalam  prinsip  maslahah  mursalah  yakni hifz  al-Din, yakni menjaga  agamanya  sebab  dengan  memilih  wali  hakim,  agar  mendapatkan keabsahan nikah bagi anak tersebut, sehingga dia dan suaminya juga mendapatkan status pernikahan yang sah baik dalam konteks hukum Islam atau Negara. Hifz al- Nafs,  Hifz  al-Nasl, dari  hubungan  pernikahan  yang  sah,  maka  melahirkan keturunanyang  sah  pula,  berawal  dari  keputusan  dan  pandangan  pejabat  Kua Lowokwaru, sehingga itu dapat menjaga status nasab keturunan anak mereka nanti. Hifz al-Aql, dan Hifz al-Mal seperti sebelumnya. Dan langkah dan pendapat beliau juga tidak bertentangan dengan dalil al-Qur’an, hadist, ijma’ dan qiyas.

## Kesimpulan
Persoalan  dalam  menangani  nasab  anak  terhadap  orang  tua,  baik  dari  kepala Kua  Dau  dan  Lowokwaru  sama-sama  memilih  jalur  untuk  berdialog  terlebih  dahulu sebelum memberikan pandangan dalam memutuskan perkara tersebut. Dialog dengan baik,  serta  memberikan  pemahaman  dan  edukasi  secara  mendalam,  dengan  harapan agar  mereka  sebagai  pihak  yang  bersangkutan  mau  mengakui  dengan  mengatakan dengan sejujurnya dan tidak serta mengakui atas kebenaran dari bukti secara tertulis saja.  Setelah  melakukan  dialog,  kemudian  baru  dilanjutkan  untuk  memberikan pendapat  dalam  memutuskan  persoalan  nasab  kepada  anak  dari  pedoman  Undang- Undang maupun hukum Islam.
Persoalan dalam menentukan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah, juga  hampir  sama  dengan  perosalan  dalam  menentukan  nasab  anak  kepada  orang tuanya. Kepala Kua Dau dan Lowokwaru juga memilih untuk tabayyun atau menggali informasi  secara  mendalan  guna  mendapatkan  jawaban  dari  pengakuan  pihak  yang bersangkutan dengan sejujur-jujurnya. Sehingga  yang memiliki hak dalam perwalian nikah tepat sasaran dan pernikahannyapun sah menurut agama.
Langkah dan pandangan yang dilakukan oleh kepala Kua Dau dan Lowokwaru diatas  telah  memenuhi  prinsip  maslahah  mursalah.  Bahwa  langkah  tabayyun  atau berdialog  terlebih  dahulu  dengan  pihak  yang  bersangkutan  ini  mengandung  unsur  5 pokok dalam prinsip maslahah mursalah yakni hifz al-Din dengan menunjuk wali bagi hakim baginya untuk menjaga agamanya sekaligus menjaga jiwa yang termasuk dalam Hifz al-Nafs, Hifz al-Nasl dengan menunjuk wali hakim menjadikan pernikahanya sah dan menjaga keabsahan status keturunanya , Hifz al-Aql dengan menunjuk wali hakim, maka dapat menjaga akal sehat dari tersebut di kemudian hari dan tidak menimbulkan persoalan juga , dan Hifz al-Mal dengan menunjuk wali  hakim menjadikan persoalan dalam  hal  materi  menjadi  jelas  dan  tidak  samar  dalam  segi  hukum . Kemudian  yang dilakukan oleh beliau berdua juga tidak ada yang bertentangan dengan dalil Al-Qur’an, Hadist,  Ijma’  maupun  qiyas.  Dan  peristiwa  merupakan  peristiwa  yang  bersifat al- dharuri sehingga memenuhi prinsip maslahah mursalah. Meskipun telah sesuai dengan maslahah mursalah, namun KUA belum memiliki SOP yang jelas. Sehingga terdapat perbedaan dalam tahapan penyelesaian penetapan wali nikah. Maka harapanya adalah KUA memiliki SOP yang serasi dari berbagai lingkungan di wilayah KUA. Sehingga masyarakat  mudah  untuk  diarahkan  dan  ditangani  secara  professional,  dan memudahkan pejabat Kua dalam menangani persoalan kasus tersebut.

## Referensi
Abu  Yasid  Adnan  Quthni,  Implementasi  Maslahah  Mursalah  Sebagai  Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat, Jurnal As’Syari’ah Vol.5 No. 1 Januari  2019.  Adi,  Hendri  Hermawan,  Mashudi,  Al-Maslahah  Al-Mursalah dalam  Penentuan  Hukum  Islam,  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam  Vol.4  No.1 2018.
Al-Ghazali, Shifa’ Al-Ghalil, Amir Syarifuddin, Usul Fikih Jilid II. al-Syairazi, Abu Ishak, Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Syafi’I, Semarang: Thaha Putra. al-Wa’I, Taufiq Yusuf, Al-Bid’ah wa Al-Masalih Mursalah.
Amir Syarifuddin,  Hukum  Perkawinan  Islam di  Indonesia: Antara  Fikih Munakahat dan  Undang-Undang  Perkawinan,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, Cetakan Ketiga, 2009.
Andi  Herawati, Maslahat  Menurut  Imam  Malik  dan  Imam  Ghazali ,  Artikel  UIN Alauddin Universitas Islam Makassar.
Ardi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004.
Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 1990. Asy-Siddieqy, Hasbi, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975. Bungin,  Burhan,  Metodologi  Penelitian:  Format-format  Kuantitatif  dan  Kualitatif,
Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan, Bandung: CV. Darus Sunah.
Edyar, Busman, Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca  Keluarnya  Putusan  MK  tentang  Uji  Materiil  UU  Perkawinan,  Al- Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol 1 No.2 Tahun 2016.
Efendi,  Jonaedi,  Jhonny  Ibrahim,  Metode  Penelitian  Hukum  Empiris  dan  Normatif, Depok: Prendamedia Group, 2016.
Ferly Eko Darmawan, Persepsi masyarakat terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina: Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timur, Tesis Prodi Magister Hukum Keluarga Islam IAIN Metro Lampung 2019.
Harry Kurniawan, Status Perwalian Anak Zina dalam Pernikahan, Jurnal Al-Mursalah Vol.2 No.2 Juli 2016.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. Kasdi, Abdurrahman, Maqashid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam  dalam Kitab Al-
Muwaffaqat, Yudisia Vol:5, No.1 Juni tahun 2014.
Khalimatus  Sa’adah,  Penetapan  wali  nikah  anak  hasil  kawin  hamil:  perbandingan KUA Kab.Purworejo dan Kota Yogyakarta, Tesis Prodi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2017.
Ma’muroh, Penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil nikah: Studi kasus di KUA kec. Susukan Kab.Banjarnegara, Skripsi Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Purwokerto, 2017.
Mas’ud, Khalid, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, ter. Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
Moleong,  Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif,  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya,
2006.
N.W, Tri Kartika, Emmi Rahmiwita N, Irda Pratiwi, Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar  Pernikahan  Ditinjau  dari  Kompilasi  Hukum  Islam,  DE  LEGA  LATA: Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.2 Tahun 2020.
Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Jakarta: Kencana, 2011.
Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No1/1974  sampai  KHI, Jakarta: Kencana ,2004.
Raco, J.R, Metode Penelitian Kualiatif, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010. Rahardi,  F.,  Panduan  Lengkap  Menulis  Artikel,  Feature  dan  Esai,  Tangerang:  PT. Agromedia Pustaka, 2006.
Subagyo, Joko, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik. Cet. 4, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Subroto,  Hubungan  Keperdataan  Anak  dengan  Bapaknya,  Kajian  Kritis  Penafsiran Pasal-Pasal  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  Jurnal  Kodifikasia  Vol  6  No.1 Tahun 2012.
Suprayogo,  Imam,  Metodologi  Penelitian  Sosial  Agama,  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2003.
Surahman,  M.  Rahmat,  Sudibyo  Supardi,  Metodologi  Penelitian,  Jakarta:  Bpsddm,
2016.
Syafi’I, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 1999. Syafi’I, Rahmad, Ilmu Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Syarif Hidayatullah, Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali, al-Mizan Vol.2 No. 1 Feb 2018.
Syarifuddin, Amir, Ushul Fikih Jilid III, Jakarta: Kencana, 2011.
Taqiyuddin Al-Husaini, Kifayatu al-Akhyar Fi Hilli Ghoyatu al-Ikhtishar, Indonesia: Dar al-Ihya’.
Ya’qub, Aminuddin, Nurul Irvan, Azharuddin Lhatif, Ushul Fiqih, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
Zahrah, Muhammad Abu, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Damaskus: Dar- al-Fikr, 1985. Zuhaili, Wahbah, Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Bayrut: Dar al-fikr, 2004.