## VALIDITAS DATA  PEMILIH POTENSIAL PEMILU (DP4)  PADA PEMILU SERENTAK 2019 DI LAMPUNG (Studi Di Kabupaten Pesawaran)
Handi Mulyaningsih 1 , Hertanto 2 , Damar Wibisono 3
1) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

## ABSTRAK
Problem  kualitas  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  selalu  terjadi  di  setiap  pemilu,  bahkan problem DPT selalu menjadi dasar gugatan di Mahkamah Konstitusi bagi peserta pemilu yang kalah. Komisi Pemilihan Umum yang diberikan kewenangan untuk menyusun DPT menjadi  pihak  yang  dianggap  tidak  profesional.  Padahal  bahan  dasar  untuk  menyusun DPT  adalah  Data  Potensial  Pemilih  Pemilu(DP4). Validitas  DP4    merupakan  salah  satu variabel  yang  menentukan  kualitas  DPT.    Penelitian  tentang    validitas  DP4  dan  proses penyusunan DP4  penting agar ada proses perbaikan secara sistemik untuk DP4 menuju DPT yang berkualitas. Penelitian  menggunakan metode kuantitatif yaitu menghitung data yang  tidak  valid  yang  terdapat  di  dalam  DP4,    dipadukan  metode    kualitatif    untuk menggali  penyebab    data  invalid  di  DP4    melalui  wawancara  dan  Focus Group Discussion. Hasil  penelitian  menunjukkan  DP4  pada Pemilu  serentak  2019  di  Lampung tidak    valid    karena  mengandung    elemen  data    yang  tidak  memenuhi  syarat; margin/selisih antara DP4 dan DPT  signifikan. Penyebab DP4 tidak valid karena belum semua  warga  memiliki  KTP  Elektronik.  Penyebabnya  sentralisasi  birokrasi  dalam pembuatan KTP Elektronik. Sentralisasi birokrasi ini berakibat pada terbatasnya inovasi daerah  dalam  penyediaan  sarana  prasarana  perekaman    KTP  Elektronik,  pelayanan lambat,  jadwal  pelayanan  tidak  jelas,  ketersediaan  blanko  tergantung  dari  pusat. Meskipun  demikian,  sistem  ini    paling  aman  dalam  menyimpan  data  dan  mengurangi sebanyak mungkin kegandaan KTP Elektronik.
Kata Kunci: Pemilu, DP4, DPT, KTP Elektronik

## ABSTRACT
The  problem  of the  quality  of  the  Permanent Voters List  (DPT) always  occurs in  every election,  even  the  DPT  problem  has  always  been  the  basis  of  a  lawsuit  in  the Constitutional Court for losing election participants. The General Election Commission, which is given the authority to compile the DPT, is considered an unprofessional party. Whereas  the  basic  material  for  compiling  the  DPT  is  Potential  Election  Voters  Data (DP4).  The  validity  of  DP4  is  one  of  the  variables  that  determines  the  quality  of  DPT. Research on the validity of the DP4 and the DP4 preparation process is important so that there is a systemic process of improvement for DP4 towards a quality DPT. The research used  quantitative  methods,  namely  calculating  invalid  data  contained in  DP4, combined with qualitative methods to explore the causes of invalid data in DP4 through interviews and Focus Group Discussions. The results showed that the DP4 in the 2019 simultaneous elections in Lampung was invalid because it contained data elements that did not meet the requirements;  the  margin  /  difference  between  the  DP4  and  the  DPT  is  significant.  The cause of the DP4 is invalid because not all residents have Electronic KTPs. The reason is the  centralization  of  the  bureaucracy  in  making  Electronic  KTPs.  This  centralization  of the bureaucracy resulted in limited regional innovation in the provision of infrastructure
for recording electronic ID cards, slow service, unclear service schedules, availability of blanks depending on the center. However, this system is the safest way to store data and reduce the duplication of Electronic KTP as much as possible.
Keywords: General Election, Data of Potential Election Voters (DP4), Permanent Voters List (DPT), Electronic Identity Card

## PENDAHULUAN
Proses pemutahiran data, merupakan proses yang paling penting pada saat pemilu  ,  karena  menentukan  seseorang    masuk  ke  DPT  atau  tidak.  Sebagaimana pasal 199 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu   untuk dapat  memilih, harus terdaftar  sebagai  pemilih  di  DPT  kecuali  yang  ditentukan  lain  dalam  Undang- Undang. Adapun syarat terdaftar sebagaimana diatur di pasal 198 UU no 7 tahun 2017 adalah sebagai berikut: WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17  tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;  didaftar 1 (satu)  kali;    tidak    dicabut  hak  politiknya;    Berdomisili  di  wilayah  administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP Elektronik;  Tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri.
Untuk  memastikan  pemenuhan  persyaratan  tersebut,  KPU  melakukan pemutahitan data dibantu Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) untuk coklit dari  rumah  ke  rumah.  Meskipun  proses  pemutahiran  data  pemilih  merupakan kewenangan  KPU,  namun  undang-undang  mengatur  bahwa    proses  pemutahiran data melibatkan pemerintah (Menteri Dalam Negeri). Kewenang Mendagri adalah wajib    menyediakan  Data  Penduduk  Potensial  Pemilih  Pemilu  (DP4).  Menurut Arfianto  Purbolaksono  (2018)    polemik  DPT  tahun  2014,  disebabkan ketidakakuratan data kependudukan.  Sebagai bukti terdapat 14,1 juta warga yang usianya antara 10-20 tahun dan 0,03%  penduduk berusia 10 tahun ke bawah ada di  dalam  DP4;    warga  yang  belum  memiliki  KTP  Elektronik.  Dari  190  juta pemilih  yang  terdaftar  dalam  dan  menyerahkan  ke  KPU  selambat-lambatnya  14 bulan sebelum hari H pemungutan dan penghitungan suara. Daftar pemilih paling sedikit  memuat  nomor  induk  kependudukan,  nama,  tanggal  lahir,  jenis  kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih.
Pada pemilu tahun 2009, 2014 dan 2019, DP4  yang menjadi bahan DPT, mengandung  sekitar  44  juta  di  antaranya  masih  menggunakan  KTP  manual (Arifianto  Purbolaksono,  2013).  Sebaliknya,  pada  tahun  2018  Kemendagri mengungkap  ada  12  daerah  yang  memiliki  DPT  lebih  banyak,  atau  berselisih sedikit dengan jumlah penduduknya.  Padahal akses melihat DP4 sudah diberikan Ditjen Dukcapil kepada  KPU di tingkat pusat dan daerah.  Akan tetapi, DP4 saat ini  hanya  digunakan  untuk  memasukkan  para  pemilih  pemula  ke  dalam  DPT sesuai PKPU 11/2018 (Rahadian, 2018).
Elemen  penting  dalam  penyusunan  DPT  adalah  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik.  Pelayanan  KTP  Elektronik  dilakukan  melalui  perekaman  di  kantor kecamatan atau di disdukcapil kabupaten/kota.  Mekanisme pelayanan pembuatan KTP  sangat mengharapkan berpartisipasi aktif dari Wajib KTP untuk datang ke tempat  pelayanan  e-KTP  (di  kantor  kecamatan).  Realitasnya,  semakin  modern semakin  meningkat  mobilitas  penduduk.  Banyaknya  masyarakat  yang  tinggal  di luar  domisili  tanpa  melakukan  proses  perpindahan,  membuat  data  administrasi kependudukan  tidak  tertata  dengan  baik.  Padahal  dalam  Undang-Undang  Nomor No.24/2013  tentang  Administrasi  kependudukan,  penduduk  yang  berpindah tempat  tinggal  harus  mengurus  surat  pindah  dari  lokasi  asal.  Idealnya  setiap perubahan  data  dalam  catatan  kependudukan,  khususnya  KTP    dan  KK  harus segera dilaporkan ke pemerintah, karena akan merubah database pemerintah serta mempengaruhi  arah  kebijakan  pemerintah.  Terkait  Pemilu,  perubahan  data  base karena perpindahan penduduk sangat penting terkait dengan penyusunan DP4 dan DPT.  Karena  syarat  masuk  ke  DPT  diantaranya  hanya  warga  negara  yang berdomisili  di  kabupaten  yang  menyelenggarakan  pemilu  atau  pilkada    yang dibuktikan dengan KTP Elektronik yang bisa masuk ke DPT.

## KAJIAN PUSTAKA
Pemerintah  memiliki  kewenangan  penuh  di  dalam  mengelola  tata pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang yang terkait dengan pelayanan  pada  publik.  Namun  dianggap  gagal  dalam  melayani  (Blau  dan Meyer,2000).
Weber, pakar birokrasi impersonal  menyatakan  bahwa birokrasi menjadi efektif,  profesional,  apabila  impersonal,  rasional,  menciptakan  perilaku  aparat
yang  formal  dan  robotic.    Namun,  birokrasi  yang  terlalu  rasional    berakibat disfungsional,inefesiensi  dan  bahkan  konflik  dengan  masyarakat  yang  dilayani. Hughes(1994)  menyarankan  pentingnya  disusun  agenda  kebijakan  yang  sifatnya mereformasi  administrasi  yang  berorientasi    pada  profesionalitas,  adil,  strandart etika tinggi, tingkat korupsi rendah).
Kelompok  strukturalis  (Marx,1942;  Dahrendorf,  1959),  berpendapat bahwa  birokrasi  merupakan  fungsi  kekuasaan  untuk  memelihara  tertib  sosial dalam  masyarakat  melalui  kepemimpinan  dan  keputusan  yang  berlaku  untuk keseluruhan. Namun, kalompok ini cenderung statis dan mengabaikan perubahan dan  tidak  mampu  mengatasi  konflik  (Cohen,1968;  Gouldner,1970).  Sedangkan kelompok  strukturalis  konflik  (Gramsci,  Baran,  Coser,  dalamTurner,1974) memandang  birokrasi  penuh  dengan  konflik  karena  dominasi  politik,  eksploitasi sosial,dan  perkembangan  ekonomi.  Birokrasi  mengandung  paksaan  ( coercion), mengintimidasi,  propaganda  dan  indoktrinasi.Apalagi  dominasi  itu  mengandung supremasi golongan/ras/budaya  yang sehingga terjadi hegemoni. Hal ini  menjadi semakin  buruk  karena  dominasi  ekonomi  menjadi  eksploitasi  berebut  alat produksi  untuk  kepentingan  kelas  borjuasi  dengan  proletar.    Konflik  muncul dalam  tatanan  kenegaraan,pemerintahan  dan  kemasyarakatan.  Struktur  birokrasi yang  sentralisitik-mekanistis,dianggap  tidak applicable dalam  situasi  yang menghendaki  demokratis.  Keberpihakan  birokrasi  bahkan  berkembang  relatif cepat. Apalagi ketika yang memenangi pemilu pilpres dan/atau gubernur, walikota dan  bupati  secara  langsung  adalah  partai-partai  politik  yang  berkoalisi. Dampaknya,  hampir  tidak  pernah  netral.  Gerakan  netralitas  birokrasi  ini,  bila merujuk  pada  pemikiran  Antlov  dan  Cederroth  (1994,  dalam  Rozi,  2006) dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pemihakan birokrasi pada satu partai politik,dan  ketidakpuasan-ketidakpuasan  politik  serta  mengingat  birokrasi  bahwa keasyikan  birokrasi  bermain  dalam  politik  pada  titik  tertentu  akan  menghasilkan birokrasi yang korup.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  metode  deskriptif kualitatif  dan  kuantitatif.  Metode  deskriptif    tidak  hanya  terbatas  pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data. Data
kuantitatif diambil dari  KPU Provinsi Lampung.  Data kualitatif  diambil melalui wawancara  dengan  informan  kunci  secara  on  line  karena  sedang  pandemi  Covid 19.  Data    yang  dikumpulkan    dilakukan  proses    reduksi,  display  data, kesimpulan/verifikas.  Data  kuantitatif  diolah  dengan  metode  perbandingan  dan diinterpretasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di bawah ini disajikan tabel tentang uji analisis DP4 kabupaten kota yang pilkada  tahun  2015  di  Provinsi  Lampung,  dikaitkan  dengan  elemen  data  DP4 khususnya padaUsia sebelum 17 tahun, beum 17 tahun tetapi sudah kawin, di atas 90 tahun, disabilitas dan pria wanita.
Tabel 1. Uji Hasil Analisis DP4  Kabupaten/Kota yang Pilkada 2015
No Kabupaten/ Kota Elemen Data DP4 Belum 17 Tahun Belum 17 Tahun tapi Sudah Kawin Umur diatas 90 Tahun Pemilih Pemula Disa- bilitas Pria Wanita Total 1 Kota  Bandar Lampung 0 16 1.458 9.928 172 360.836 333.788 694.624 2 Kota Metro 0 0 399 1.581 201 58.299 58.474 116.773 3 Lampung Selatan 0 13 4.483 11.324 152 486.541 452.173 938.714 4 Lampung Tengah 0 13 4.645 13.300 349 561.759 523.236 1.084.995 5 Lampung Timur 0 9 2.361 8.719 581 425.339 397.918 823.257 6 Pesawaran 0 3 1.871 4.475 157 209.188 193.980 403.168 7 Pesisir Barat 0 0 191 1.374 41 54.590 49.210 103.800 8 Way Kanan 0 5 971 4.437 438 177.116 165.265 342.381 Total 0 59 16.379 55.138 2.091 2.333.668  2.174.044 4.507.712
Sumber Data: KPU Prov Lampung, diolah 2020
Apabila  diperhatikan,  data  DP4  kabupaten/kota  yang  pilkada  pada  tahun 2015,    tidak  ada  data  yang  tidak  memenuhi  syarat.  Tidak  ada  yang  usianya  di bawah  17  tahun.  Kalaupun  ada  yang  di  bawah  17  tahun  tetapi  sudah  kawin dimana di Pesawaran ditemukan ada 3 orang, di Bandar  Lampung ada 16 orang, di Lampung Selatan dan Lampung Tengah ada 13 orang, di Lampung Timur ada 9 orang,  di  Way  Kanan  ada  5  orang.  Namun  data  tersebut  belum  dapat  dikatakan bahwa DP4 tahun 2015 itu valid.
Memperhatikan  DP4  Pilkada  tahun  2015  di  Kota  Bandar  Lampung, Kabupaten  Lampung  Timur,  Kabupaten  Pesawaran,  Kabupaten    Lampung Selatan,    lebih  besar  dari  DPT  Pilpres  tahun  2014.  Kondisi  seperti  ini  normal, dalam  arti  wajar  apabila  jumlah  pemilih  mengalami  kenaikan  pada  tahun-tahun berikutnya  karena  ada  penambahan  pemilih  baru  baik  pemilih  pemula  maupun pemilih baru karena migrasi masuk.
Data di atas juga menunjukkan di Kota Metro, Way Kanan, Pesisir Barat, jumlah DP4 Pilkada 2015 lebih sedikit dari DPT Pilpres tahun 2014. Kondisi ini membutuhkan  penjelasan,  apakah  ada  kejadian  khusus  yang  membuat  jumlah pemilih  (meskipun  Pemilih  Potensial)  mengalami  penurunan  yang  sangat signifikan.
Data di atas juga menunjukkan bahwa hasil sinkronisasi DPT Pilpres 2014 dengan  DP4  Pilkada  2014  mendekati  penjumlahan  keduanya.  Logikanya  apabila DPT  Pilpresnya  valid  dan  DP4  nya  valid  maka  banyak  data  yang  sinkron  antara keduanya.  Kecuali  pemilih  pemula,  yang  meninggal  dunia,  dan  migrasi  keluar masuk.  Namun  datanya  menunjukkan  penambahan,  artinya  DPT  Pilpres  2014 banyak yang tidak sinkron dengan DP4 Pilkada 2015.
Di  Kabupaten  Pesawaran  meskipun  dalam  analisis  DP4  tahun  2015  tidak ditemukan  data  yang  tidak  memenuhi  syarat;  karena  tidak  ada  data  potensial pemilih  yang  usianya  belum  17  tahun,  ada  yang  sudah  17  tahun    tetapi  sudah menikah,  ada  yang  usianya  di  atas  90  tahun.  Namun  DP4  ini  setelah disinkronisasikan  dengan  DPT  Pilpres  tahun  2014  menjadi  950.750.  Logikanya, apabila DPT Pilpres 2014 disinkronisasikan dengan DP4 tahun 2015, maka akan diperoleh minimal sejumlah DPT Pilpres yang sinkron, terdapat sejumlah pemilih pemula yang tidak sinkron. Setelah melalui coklit maka akan ditemukan sejumlah pemilih  pindahan  atau  meninggal  dunia.  Oleh  karena  itu,  sejumlah  950.750 pemilih  hasil  sinkronisasi  bermakna  adanya  ketidakjelasan  pada  jumlah  DP4. Karena  penjumlahan  DPT  Pilpres  2014  (425.221)  ditambah  DP4  Pilkada  2015 (435.234)  adalah  860.455.  Ada  penambahan  10.013  dari  hasil  sinkronisasi  yang tidak  diperoleh  dari  DPT  Pilpres  2014.  Tentu  saja  sejumlah  10.013  merupakan selisih  yang  menjadi  tanda  tanya.  Jumlah  DP4  pada  pilkada  2015  (435.234) apabila  dibandingkan  pada  DPT  Pilpres  2014    (425.221)  memang  bertambah
sejumlah 10.013. Secara logika, masuk akal karena jumlah pemilihnya bertambah. Dari  sejumlah  DP4  Pilkada  2015  (435.234)  setelah  selesai  proses  pemutahiran data,  hasilnya    DPT  Pilkada  2015  sejumlah  331.657  pemilih  (selisih  berkurang 103.577) ini bermakna begitu banyak DP4 yang tidak memenughi syarat sehinga dicoret dari DPT.
Tabel 2. Presentase DP4 yang sama dengan DPTHP3 (NKK, NIK, Nama) 2020
No Kabupaten/Kota Total DPTHP-3 Total DP4 Hasil Perhitungan (DPTHP-3/DP4) 1 Bandar Lampung 402.667 865.019 47% 2 Metro 92.298 124.974 74% 3 Lampung Selatan 512.327 753.436 68% 4 Lampung Tengah 600.726 1.094.516 55% 5 Lampung Timur 563.995 825.151 68% 6 Pesawaran 189.684 347.945 55% 7 Pesisir Barat 75.844 109.000 69,6% 8 Way Kanan 246.221 340.434 72% Jumlah 2.683.762 4.460.475 50,9%
Sumber Data: KPU Prov Lampung, diolah 2020
Bila  DP4  sinkron  dengan  DPTHP3  (DPT  Perbaikan)  pada  3  elemen  data yaitu  NIK,  NKK,  nama,  artinya  data  belum  sinkron  atau  ada  kesamaan  antara yang  di  DP4  dengan  yang  di  DPT.  Karena  bisa  jadi,  seseorang  yang  sama  NIK dan  NKK  itu    domisilinya  atau  bertempat  tinggal  pada  daerah  yang  sama.  Bisa jadi  sudah  pindah  domisili.  Bila  sudah  pindah  domisili  ke  kecamatan  yang  lain, maka  berdampak  pada  perbedaan  daerah  pemilihan  dalam  pemilu  maupun pilkada. Pindah domisili itu dapat disebabkan karena perkawinan atau pekerjaan. Dalam  banyak  kasus,  orang  pindah  domisili  tetapi  tidak  mengurus  KTP Elektronik.  Dalam  banyak  kasus  perubahan  status  pernikahan  juga  tidak  diikuti dengan mengurus KK baru.
DPT  terakhir  dalam  penyelenggaraan  Pilkada  serentak  2020  adalah DPTHP3.    DPTHP3  merupakan  sebutan  bagi  DPT  Pemilu  2019  yang  dalam proses  pemutahiran  data  dilakukan  hingga  tiga  kali.  Idealnya  DP4  tahun  2020 memiliki kesamaan (sinkron) dalam elemen-elemen DPTHP3 (NIK, NKK, Nama, alamat, tanggal lahir, usia, tempat lahir, jenis kelamin, disabilitas) kecuali pemilih pemula,  yang  pindah  domisili,  serta  yang  meninggal  dunia.  Namun  dari  tabel  di atas  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  DP4  sinkron  terhadap  DPTHP3  hanya    pada elemen Nama, NKK, NIK  di kota Metro (74%, Way Kanan (72%), Pesisir Barat
(69,6%), Lampung Timur (68%) dan Lampung Selatan (68%), Lampung Tengah dan Pesawaran masing-masing 55%,  Bandar Lampung (47%). Sangat diperlukan dalam menyusun DPT yaitu alamat, status perkawinan, disabilitas. Tanpa alamat, maka  tidak  akan  dapat  dipetakan  seorang  pemilih  akan  dimasukkan  dalam  DPT wilayah mana. Padahal harus ada kepastian pemilih akan memilih di propinsi dan kabupaten/kota,  hingga  kecamatan,  desa  dan  TPS.  Juga  harus  ada  kepastian jumlah baik laki-laki dan perempuan.
Tanpa status perkawinan maka validitas DPT tidak akan tercapai. Karena bisa  jadi    ada  pemilih  yang  usianya  belum  17  tahun  tidak  dimasukkan  di  dalam DPT,  karena  dianggap  tidak  memenuhi  syarat  usia.  Padahal  yang  bersangkutan ternyata  sudah menikah/pernah menikah. Regulasinya, meskipun belum 17 tahun tetapi  sudah  menikah/pernah  menikah  maka  memenuhi  syarat  sebagai  pemilih (masuk  dalam  DPT)  namun  karena  dianggap  usianya  belum  mencukupi  sebagai pemilih atau pernah menikah tidak dimasukkan di DPT.
Berdasarkan  tabel    sinkronisasi  DP4  tahun  2020    dengan  DPTHP3  2019, dapat dilihat bahwa ada ada 6-9% DP4 yang hanya sinkron dengan DPTHP3 pada elemen  data  NIK  dan  nama.  Artinya,  masih  ada  6-9%  yang  datanya  harus dilengkapi  pada  tujuh  elemen.  Melengkapi  elemen  data  dapat  dilakukan  melalui coklit,  dan  koordinasi  dengan  Dinas  Kependudukan  dan  catatan  sipil  setempat untuk memperoleh kelengkapan elemen data. Hanya dengan 2 elemen data  yaitu Nama  dan  NIK  maka  tidak  dapat  dipergunakan  untuk  menyusun  DPT.  Karena komponen DPT hanya dapat menunjukkan Provinsi dan kabupaten, tanggal lahir dan  tahun  lahir.  Namun  tidak  dapat  menunjukkan  alamat  secara  lengkap  hingga kecamatan, desa, jalan,  RT, dan RW. Masih diperlukan elemen data NKK untuk dapat mengelompokkan anggota keluarga dalam satu keluarga sehingga tidak ada keterpisahan anggota keluarga dalam TPS yang berbeda.Masih harus ditambahkan elemen data status perkawinan, disabilitas, alamat sesuai dengan KTP Elektronik, jenis  kelamin,  dan  disabilitas.Tanpa  NKK  maka  dikhawatirkan  menimbulkan kesulitan dalam menata TPS. Sebagaimana diatur bahwa anggota keluarga dalam satu rumah  berada dalam satu TPS. Melengkapi data dengan NKK adalah untuk memastikan pemilih berada dalam satu keluarga untuk pemetaan anggota keluarga tersebut dalam satu TPS. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pemilu dan pilkada
seringkali  ada  protes  mengapa  antara  suami  dengan  istri  juga  dengan  anggota keluarga terpisah TPS.
Selain  NKK,  elemen  data  yang  penting  adalah  alamat.  Alamat  yang dimaksud adalah yang sesuai dengan alamat yang di KTP Elektronik. Alamat ini untuk  memastikan  pemilih  masuk  dalam  DPT  di  dapil  kabupaten/kota  atau provinsi dimana diselenggarakan pilkada. Sehingga di dalam pilkada provinsi atau kabupaten/kota  yang bersangkutan merupakan pemilih di kabupaten/kota dimana yang  bersangkutan  berdomisili  sesuai  alamat  di  KTP  Elektronik.  Pemilih  yang berada di kabupaten A sedangkan alamat yang di KTP Elektronik di Kabupaten B maka  pemilih  tersebut  tidak  boleh  memilih  di  kabupaten  A.  Tetapi  yang bersangkutan tersebut adalah pemilih di kabupaten B.
Tabel  3.  Sinkron  DP4  dengan  DPTHP3  dalam  Elemen  NIK,  NKK+Nama, Nama+Tanggal lahir
No Kabupaten/Kota Total DPTHP-3 Elemen NIK Total DPTHP-3 Elemen  NKK dan Nama Total DPTHP-3 Neme, tgl lahir Total DP4 Hasil  Perhitungan (DPTHP-3/DP4) 1 Bandar Lampung 56.772 16.499 6.558 865.019 0,07 2 Metro 5.895 952 264 124.974 0,05 3 Lampung Selatan 45.635 7.808 5.213 753.436 0,06 4 Lampung Tengah 72.809 26.448 8.214 1.094.516 0,07 5 Lampung Timur 44.833 9.291 4.643 825.151 0,05 6 Pesawaran 24.024 14.241 2.507 347.945 0,07 7 Pesisir Barat 6.597 2.023 539 109.000 0,06 8 Way Kanan 17.134 2.713 916 340.434 0,05 Jumlah 273.699 79.975 28.854 4.460.475 0,48
Sumber Data: KPU Prov Lampung, diolah 2020
Data  diatas  juga  menunjukkan  bahwa  terdapat  DP4  sinkron  dengan DPTHP3  hanya  pada  elemen  NIK  saja  (kisaran  5-7%)  adalah  tidak  memadai dalam menyusun DPT. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa masih ada sekitar 5-7%  yang  harus  disempurnakan  datanya  dengan  8  elemen  data  lainnya. Meskipun  di  dalam  NIK  dapat  ditemukan  data  tanggal  lahir  dan  tahun  untuk mengetahui usia pemilih, namun tidak memenuhi elemen data yang lain.
Tabel  4.  DP4  Sinkron  DPTHP  3  Yang  TMS  (NIK,  NKK,  Nama,  Tempat  dan Tanggal Lahir)
No Kabupaten Total TMS NIK Total TMS NIK, Nama Total TMS Nama, Tanggal & Tempat Lahir TMS NIK NKK Nama Total DP4 1 Bandar Lampung 66 26 16 725 865.019 2 Metro 7 1 0 166 124.974 3 Lampung Selatan 85 20 14 1.114 753.436 4 Lampung Tengah 96 69 24 1.409 1.094.516 5 Lampung Timur 54 17 32 1.256 825.151 6 Pesawaran 74 54 20 1.049 347.945 7 Pesisir Barat 18 6 4 270 109.000 8 Way Kanan 18 4 2 310 340.434 Jumlah 418 197 112 6.299 4.460.475 Sumber Data: KPU Prov Lampung, diolah 2020
Petugas  Pemutahiran  Data  Pemilih  (PPDP)  atau  Pantarlih,  serta  PPS dengan  kesal  mengatakan  bahwa  data  yang  akan  dimutahirkan  adalah  data  yang telah dimutahirkan pada pemilu sebelumnya. Bahkan mereka mengatakan bahwa pada  pemutahiran  data  pemilu  sebelumnya,  pemilih  itu  sudah  di  TMS  karena bukan  penduduk,  sudah  meninggal,  TNI  Polri,  tetapi  ketika  ada  pemilu  lagi, pemilih  TMS  tersebut  ada  di  daftar  pemilih  yang  akan  dicoklit.  Mengapa? Meskipun  jumlahnya  kecil,  DP4  sinkron  dengan  TMS  DPTHP3  tidak  dapat diabaikan dan langsung di TMS, artinya harus dipastikan kembali.
Meskipun jumlahnya sangat sedikit, namun DP4 TMS NIK menunjukkan bahwa  DP4  tersebut  tidak  valid  dan  bermasalah.  Apalagi  yang  bermasalah  itu adalah TMS NIK.  Bila DP4 sinkron dengan TMS NIK, dapatkah dimaknai  yang TMS NIK itu berarti tidak TMS.

## Mengapa DP4 Tidak Valid
Elemen data yang harus ada di dalam DP4 dan DPT ad a lah Nama, NKK, NIK, jenis Kelamin, Tempat  Lahir, tanggal lahir, alamat, status perkawinan, dan disabilitas.  Elemen  ini  ada  di  KTP  Elektronik  dan  harus  sama  dengan  KTP Elektronik.  Oleh  karena  itu,  kepemilikan  KTP  Elektronik  menjadi  penentu kelengkapan isian DP4 an DPT serta validitasnya.
Problemnya  adalah  masih  banyak  yang  belum  memiliki  KTP  Elektronik, penyebabnya adalah: 1). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  lambat dalam
pelayanan  kepemilikan    KTP  Elektronik,  sehingga  banyaknya  laporan  maupun konsultasi  tentang  pelayanan  KTP  Elektronik  ke  Ombudsman  Lampung (Informan Nur Rakhman Yusuf, 2020). Selanjutnya dijelaskan bahwa jarak antara perekaman dengan pencetakan KTP Elektronik cukup lama,  tidak jelasnya jadwal dan  jangka  pencetakan  KTP  Elektronik  setelah  proses  perekaman.  Ombudman juga  menilai  profesionalitas  dalam  pelayanan  masih  lemah,    terlihat  dari  antrean mendaftar  hampir  di  seluruh  kecamatan  yang  menjadi  objek  pengamatan    ORI, antrean  dibuka  pukul  08.00  WIB.  Namun  kenyataannya,  sebelum  dibuka,  sudah banyak masyarakat yang mengantri; 2). Inovasi pelayanan masih belum dilakukan sebagaimana Surat Edaran (SE) Kemendagri Tahun 2016 tentang Percepatan dan Penerbitan  KTP  Elektronik  dan  Akta  Kelahiran,  diamanahkan  agar  dilakukan inovasi  pelayanan  dengan  membuat  sms/nomor  pengaduan  untuk  mempermudah komunikasi  dengan  pengguna  layanan  dan  tidak  memberikan  persyaratan tambahan selain fotokopi Kartu Keluarga untuk pemohon KTP Elektronik. Selain itu, tahun 2018 telah terbit Permendagri No. 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan,  pada  Pasal  3  mengatur penerbitan dokumen Adminduk diselesaikan dalam waktu 1 jam dan paling lama 24 jam setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Selanjutnya pada Pasal 4 Permendagri tersebut mengatur agar Disdukcapil Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  Adminduk  antara  lain menyediakan  layanan  nomor  pengaduan  (call  center)  dan  nomor  telepon pengaduan,  mengumumkan  semua  dokumen  yang  sudah  diterbitkan  per  hari melalui situs web/papan pengumuman, serta mengumumkan jumlah blanko yang tersedia  per  hari  melalui  papan  pengumuman/tempat  layanan.  Namun  hal  ini masih belum efektif; 3) Sarana dan Prasarana, perekaman sudah tidak mendukung kinerja  pendataan  karena    1/3  rusak  dan  sudah  tua,    listrik  sering  padam  dan internetnya  sering  mati  dan  tidak  stabil.  Sehingga  menjadi  kendala  pengiriman data hasil perekaman, validasi hingga verifikasi data atas dugaan identitas ganda; 4).  Ketersediaan  dan  kualitas  blangko  KTP  Elektronik  menjadi  hambatan  dalam kepemilikan  KTP  Elektronik.  Walaupun  digantikan  dengan  surat  keterangan  di kertas  biasa  yang  dikeluhkan  mudah  rusak,  sobek,  bahkan  hilang.  Selain  itu  ada pungutan liar dan percaloan.
Ombudsman  menginformasikan  bahwa  kelemahan  dalam  pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik memunculkan banyak celah oknum untuk mengambil keuntungan  pribadi.  Bentuk  percaloan  itu    calo  pengurusan  KTP  Elektronik  dan Kartu  Keluarga,  calo  antrean,  permintaan  biaya  pembuatan  KTP  Elektronik  dan Kartu  Keluarga,  resi  prioritas,  permintaan  imbalan  pengurusan  Nomor  Induk Kependudukan (NIK), permintaan imbalan surat pengantar, penundaan pemberian KTP  Elektronik,  pembayaran  biaya  perpanjangan  KTP  Elektronik,  dan  kotak sumbangan seikhlasnya.

## Kinerja Perekaman di Kabupaten Pesawaran
Informan  I  Ketut  Partayasa  menjelaskan  bahwa  beberapa  strategi dilakukan Disdukcapil dalam upaya pelayanan pembuatan KTP Elektronik yaitu:
a. Strategi Pelayanan Jemput Bola (JEBOL)  yaitu perelaman dari desa ke desa.
Desa  yang  menjadi  transit  pelayanan  adalah  desa  yang  strategis  dikelilingi desa  yang  masyarakatnya  masih  banyak  yang  belum  ber  KTP  Elektronik. Perekaman  keliling  dilakukan  pada  hari  Sabtu.  Dibentuk  Tim  1  perekaman, Tim  2    cetak  KTP  Elektronik  di  Kantor  Disdukcapil.  Meskipun  demikian masih  terkendala    mesin  server  terkadang  lemot  atau  lama  menunggu  saat  di operasikan.
b. Membangun  semangat  kerja  antara  Kepala  Disdukcapil  dengan  staf. Masyarakat  merasa  senang  dan  mengapresiasi  ketika  inovasi  pelayanan masyarakat yang dilakukan di hari libur bisa dimanfaatkan.
c. Disdukcapil merencanakan target jangka pendek adalah bisa mencetak semua yang  sudah  terekam  sebelum  pemilihan  gubernur  dilangsungkan.  Yaitu tercetak semua yang sudah melakukan perekaman.
d. Sarana  dan  prasarana.  Ditegaskan  oleh  Kadiscapil  bahwa  dengan  berbagai peralatan  sebagai  fasilitas  dalam  pelayanan  masyarakat  diharapkan meminimalisir keluhan. Untuk pelayanan prima serta keluhan atau pengaduan masyarakat  telah  ada  pelayanan  loket  khusus  pengaduan  dan  informasi  serta call center 08117833922.” tegas Ketut.
e. Membangun Good  Government. Untuk  meningkatkan  pelayanan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran terus
meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
akan mengurus data kependudukan, termasuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari berbagai praktek KKN, seperti sayembara terbuka tangkap calo dan pelaku pungli.
Apa  yang  dilakukan  oleh  Disdukcapil  Kabupaten  Pesawaran  merupakan bagian dari implementasi kewenangan pemerintah dalam menyelesaikan problem KTP  Elektronik  melalui  inovasi  pelayanan  pada  publik.  Ketika  Blau  dan  Meyer (2000) menyatakan pemerintah gagal dalam memberikan pelayanan kepada publik ternyata  Disdukcapil  mampu  membuat  terobosan  yang  disebut  “Jebol”.  Strategi dalam  pelayanan  ini  merupakan  terobosan  dalam  kekakuan  birokrasi  yang tersentral, dan yang diatur dalam Undang-Undang.
Upaya  untuk  membangkitkan  semangat  kebersamaan  merupakan  antitesa pemikiran  Weber  tentang  birokrasi  yang  impersonal  yang  selama  ini  justru melemahkan  semangat  staf.  Karena,  dalam  masyarakat  patrimonial,  struktur birokrasi  yang  terlalu  jauh  menempatkan  manajer  dengan  staf/operator  telah membuat inovasi staf tidak muncul. Padahal bekerja di bidang pendataan kepada masyarakat membutuhkan suasana yang tidak kaku. Oleh karena itu membangun semangat kebersamaan untuk menerobos birokrasi harus dilakukan bersama oleh manajer  dan  anggota  atau  staf  atau  operator.  Kondisi  ini  menjadikan  birokrasi fungsional,  efisien,  dan  terhindar  dari  konflik.  Dalam  pelayanan  “jebol”  yang penuh  semangat,  ternyata  disukai  masyarakat  yang  selama  ini  telah  membangun opini bahwa birokrat hanya mau dilayani.
Masyarakat    yang  dilayani.  Inilah  pola  yang  seperti  disampaikan Hughes(1994),  bahwa    perlu  agenda  kebijakan  yang  sifatnya  mereformasi administrasi  yang  berorientasi    pada  profesionalitas,  adil,  strandart  etika  tinggi, tingkat korupsi rendah).
Kelompok  strukturalis  (Marx,  1942;  Dahrendorf,  1959),  benar  dengan pendapatnya    bahwa  birokrasi  merupakan  fungsi  kekuasaan  untuk  memelihara tertib sosial dalam masyarakat melalui kepemimpinan dan keputusan yang berlaku untuk keseluruhan. Bahwa  kalompok ini bisa didinamisasikan dan tanpa konflik, berbeda dengan yang disampaikan Cohen (1968 dan ; Gouldner,1970); juga tidak seperti    kelompok  strukturalis  konflik  (Gramsci,  Baran,  Coser,  dalam Turner,1974)  memandang  birokrasi  penuh  dengan  konflik  karena  dominasi
politik, eksploitasi sosial,dan perkembangan ekonomi. Birokrasi juga tidak selalu mengandung paksaan ( coercion ), mengintimidasi, propaganda dan indoktrinasi.Apalagi  dominasi  itu  mengandung  supremasi  golongan/ras/budaya yang sehingga terjadi hegemoni. Hal ini menjadi semakin buruk karena dominasi ekonomi  menjadi  eksploitasi  berebut  alat  produksi  untuk  kepentingan  kelas borjuasi dengan proletar. Konflik muncul dalam tatanan kenegaraan,pemerintahan dan kemasyarakatan.
Bahwa  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Dinas  Catatan  Sipil  Kabupaten Pesawaran,  adalah  menerobos  birokrasi  yang  sentralisitik-mekanistis,  yang dianggap tidak applicable dalam situasi yang  menghendaki demokratis. Netralitas birokrasi  ternyata  terjaga  melalui  pelayanan  yang  profesional  ,  tidak    mengarah pada  keberpihakan  pada  rtai-partai  politik  yang  berkoalisi.  Apa  yang  terjadi, merupakan  bagian  dari  gerakan  netralitas  birokrasi  ini,  bila  merujuk  pada pemikiran  Antlov  dan  Cederroth  (1994,  dalam  Rozi,  2006)  dilakukan  dengan tujuan  untuk  menghindari  pemihakan  birokrasi  pada  satu  partai  politik,dan ketidakpuasan-ketidakpuasan  politik  serta  mengingat  birokrasi  bahwa  keasyikan birokrasi  bermain  dalam  politik  pada  titik  tertentu  akan  menghasilkan  birokrasi yang korup (Antlov dan Cederroth , 1994, dalam Rozi, 2006) bahwa membangun good governance adalah untuk menghindari pemihakan kepada partai politik.

## KESIMPULAN
Validitas  DP4  dinilai  baik  apabila  tidak  ada  elemen  data  yang  tidak memenuhi  syarat  ada  di  dalamnya.    DPT  yg  baru  saja  ditetapkan,  kemudian disandingkan  dg  DP4  terakhir,  idealnya  kecil  margin/selisih  antara  kedua  nya. Apabila  Dp4  diserahkan  terlalu  jauh  jaraknya  dari  coklit  maka  dapat  dipastikan DP4  tidak valid. Karena data bergerak akibat kematian, migrasi masuk dan keluar atau  perpindahan  penduduk  dari  dan  ke  kabupaten  lainlah  keharusan  karena menjadi  acuan  dalam  memperbaiki  anomali  NIK  atau  kesalahan-kesalahan  di dalam  pemutahiran  data  yang  dilakukan  KPU.  Kesalahan-kesalahan  tersebut diantaranya  kesalahan  penulisan  NIK,  dan  penulisan  NIK  tidak  lengkap, kesalahan  karena  terbolak-balik  penulisan  NKK  dengan  NIK;  DP4    menjadi rujukan  dalam  penyempurnaan  DPT  terkait  koreksi  NIK,  NKK,  Nama,  Tanggal Lahir, alamat.
Penyebab  DP4  tidak  valid  disebabkan  sentralisasi  pembuatan  KTP Elektronik.  Sedangkan  kewenangan  proses  perekaman    KTP  Elektronikektornik diserahkan kepada pemerintah daerah tidak terfasilitasi dengan baik seperti sarana dan  prasarana    yang  tidak  memadai  untuk  pelayanan  sehingga  muncul  problem pelayanan  lambat,  jadwal  pelayanan  tidak  jelas,  ketersediaan  blanko  tergantung pengiriman dari pusat, banyak percaloan, pelayanan perekaman tidak profesional, bahkan ada pungutan-pungutan liar.

## DAFTAR PUSTAKA
Blau,  Peter  M.  (2000). Birokrasi  dalam  masyarakat  Modern. Jakarta:  Prestasi Pustakaraya.
Hughes,  O.E.  (1994). Public  management  and  Administration ,  New  York, St.Martin’s Press Inc.Painter.
Rahadian,  Lalu.  (2018).    "Kemendagri  Ungkap  Temuan  DPT  Melebihi  Jumlah Penduduk di 12 Daerah", https://tirto.id/cZCN).
Rozi, Syafuan. (2006). Zaman bergerak, birokrasi dirombak: potret birokrasi dan politik di Indonesia. Publisher P2P-LIPI