## STRATEGI PENGEMBANGAN INSTALASI FARMASI BERBASIS EVALUASI AKREDITASI MANAJEMEN PENGGUNAAN OBAT (MPO) RUMAH SAKIT

## DEVELOPMENT STRATEGY OF PHARMACY UNIT BASED ON ACCREDITATION EVALUATION OF MEDICATION MANAGEMENT IN THE HOSPITAL
Noval, R.A. Oetari, Gunawan Pamudji Widodo Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi, Surakarta

## ABSTRAK
Pelayanan  farmasi  merupakan  pelayanan  penunjang  dan  merupakan  pendapatan  utama  rumah  sakit,  dengan  kontribusi  90% pelayanan  kesehatan  merupakan  perbekalan  farmasi.  Banyaknya  kesalahan  dalam  pemberian  obat  menyebabkan  kejadian  tidak diharapkan,  rumah  sakit  perlu  memperhatikan  akreditasi  instalasi  farmasi  dari  segi  manajemen  penggunaan  obat  (MPO).  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  tingkat  kesesuaian  pelayanan  farmasi  terhadap  tujuh  standar  akreditasi  MPO  dan  strategi pengembangannya  dengan  metode  hanlon  berdasarkan  standar  akreditasi  rumah  sakit  tentang  MPO  di  Instalasi  Farmasi  Rumah Sakit  PKU  Muhammadiyah  Surakarta.  Penelitian  ini  merupakan  rancangan  penelitian  non  eksperimental,  data  dianalisis  secara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan pada bulan februari sampai bulan maret tahun 2016. Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner penilaian diri sendiri dan wawancara kepada staf instalasi farmasi rumah sakit yang terlibat berdasarkan tujuh standar MPO. Strategi pengembangan untuk penyelesaian masalah elemen penilaian menggunakan analisis prioritas masalah dengan metode Hanlon. Hasil penelitian tingkat kesesuaian pelayanan farmasi terhadap standar akreditasi MPO adalah MPO1 organisasi dan manajemen sebesar 98,71%, MPO2 seleksi dan pengadaan 98,26%, MPO3 penyimpanan 98,37%, MPO4 pemesanan dan pencatatan 97,83%,  MPO5  persiapan  dan  penyaluran  96,37%,  MPO6  pemberian  98,82%,  dan  MPO7  pemantauan  94,10%.  Dari  24  elemen penilaian standar MPO yang dilakukan ada 7 yang belum memenuhi standar maksimal dan memiliki kekurangan. Analisis prioritas masalah  elemen  penilaian  menggunakan  metode  Hanlon,  prioritas  secara  berturut-turut  pertama  elemen  penilaian  MPO6.P3 identifikasi  petugas  untuk  memberikan  obat,  MPO7.P2  monitoring  efek  obat,  MPO4.P2  identifikasi  petugas  kompeten,  MPO1.P4 pelayanan  penggunaan  informasi  obat,  MPO3.P1  penyimpanan  produk  nutrisi,  MPO5.P3  penyiapan  produk  steril,  dan  terakhir MPO7.P3 pencatatan atau pelaporan obat yang tidak diharapkan dalam status pasien.
Kata kunci: evaluasi akreditasi MPO, strategi pengembangan, metode Hanlon

## ABSTRACT
Pharmacy services are support services and main income to hospital, 90% health care is pharmaceutical. Due to a number of errors in  the  administration  of  drugs  that  cause  unexpected  events,  the  hospital  must  be  concern  to  accreditation  process  in  terms Medication Management and Use (MMU/MPO) in hospital pharmacy unit. The objective of this study determine the level of pharmacy service  conformity  on  MPO  seven  accreditation  standards  and  its  development  strategy  with  Hanlon  method  based  on  hospital accreditation standards regarding MPO Pharmacy Unit at Hospital PKU Muhammadiyah Surakarta. This study was non-experimental. The data were analyzed quantitatively and qualitatively. Research conducted in February up to march 2016. The data collected using self-assessment questionnaire and depth  interviews  to hospital  pharmacy unit  staff involved  based on MPO  seven  standards.  The development  strategy  for  solving  problems  of  assessment  element  used  analysis  of  problem  priority  with  Hanlon  method.  This research find conformity level of pharmacy service on the accreditation standards of MPO is MPO1 organization and management 98.71%, MPO2 selection and procurement 98.26%, MPO3 storage 98.37%, MPO4 booking and recording 97.83%, MPO5 preparation and distribution 96.37%, MPO6 administration 98.82% and MPO7 monitoring 94.10%. Uses Hanlon method find 7 elemen still not raise maximum standards and have little flaws. The analysis of problem priority of assessment element uses Hanlon method, that is, the  first  priority  of  assessment  element  MPO6.P3  of  personnel  identification  to  administer  drugs,  the  second  is  MPO7.P2  of monitoring the effects of drugs, the third is MPO4.P2 of competent personnel identification, the fourth is MPO1.P4 of services of drug information use, the fifth is MPO3.P1 of storage of nutritional products, the sixth is MPO5.P3 of preparation of sterile products and the seventh is MPO7.P3 of recording or reporting drug that is not expected in the patient's status.
Keywords: MPO accreditation evaluation, development strategy, Hanlon method

## PENDAHULUAN
Rumah  sakit  merupakan  institusi  dan sarana  pelayanan  kesehatan  yang  paripurna bagi  masyarakat,  salah  satu  layanannya  ialah pelayanan      kefarmasian.    Pelayanan    farmasi
Korespondensi:

## Noval
Magister Manajemen Farmasi, Universitas Setia Budi Jl. Let. Jen. Sutoyo, Mojosongo, Surakarta Email : novalhalim10@gmail.com
merupakan  pelayanan  penunjang  dan  sekaligus merupakan  salah  satu  revenue  centre  utama, mengingat  lebih  dari  90%  pelayanan  kesehatan di  rumah  sakit  menggunakan  perbekalan farmasi  (obat-obatan,  bahan  kimia,  bahan radiologi, bahan alat kesehatan habis pakai, alat kesehatan dan gas medik) dan 50% dari seluruh pemasukan rumah sakit berasal dari pengelolaan  perbekalan  farmasi.  Pentingnya peran  instalasi  farmasi  dalam  kelancaran
pelayanan  kesehatan  dan  sebagai  sumber pendapatan  terbesar,  maka  perlunya  strategi dalam  pengembangan  instalasi  farmasi  di rumah  sakit  (Sutapa,  2011).  Peraturan  Menteri Kesehatan  No.  012  Tentang  Akreditasi  Rumah Sakit  menyebutkan  bahwa  setiap  rumah  sakit harus  terlebih  dahulu  lulus  akreditasi  nasional yang  dilakukan  oleh  Komite  Akreditasi  Rumah Sakit (KARS). Keselamatan pasien sebagai suatu tujuan dalam akreditasi rumah sakit, diharapkan memberikan  pelayanan  kepada  pasien  lebih aman.  Organisasi  kesehatan  dunia  (WHO)  juga telah  menegaskan  pentingnya  keselamatan dalam  pelayanan  kepada  pasien:  “Safety  is  a fundamental  principle  of  patient  care  and  a critical  component  of  quality  management”. Sehubungan  dengan  data  Kejadian  Tidak Diharapkan  (KTD)  di  rumah  sakit  di  berbagai negara  menunjukkan  angka  3-16%  yang  tidak kecil (WHO, 2004). Pelayanan kefarmasian yang merupakan inti dari pelayanan kesehatan rumah sakit  SK  Menteri  Kesehatan  Nomor  58  Tahun 2014  tentang  standar  pelayanan  kefarmasian  di rumah  sakit  mengatur  bahwa  Instalasi  farmasi di  rumah  sakit  harus  memenuhi  standar akreditasi  dalam  manajemen  penggunaan  obat (MPO)  dimana  terdapat  tujuh  standar  antara lain, standar organisasi dan manajemen, standar seleksi  dan  pengadaan,  standar  penyimpanan, standar  pemesanan  dan  pencatatan,  standar persiapan  dan  penyaluran,  standar  pemberian dan standar pemantauan.
Akreditasi  diperlukan  sebagai  cara efektif  untuk  mengevaluasi  mutu  dan  terutama pelayanan kepada pasien termasuk keselamatan pasien  suatu  rumah  sakit,  yang  sekaligus berperan sebagai sarana manajemen (Permenkes,  2012).  Di  Indonesia  hanya  51% rumah  sakit  yang  telah  melakukan  standar akreditasi  dari  1667  rumah  sakit,  lebih  dari separuhnya  hanya   terakreditasi   pada   tingkat dasar (Depkes RI, 2012).
Melalui metode analisis Hanlon, Hasanuddin  (2014)  meneliti  indikator  penilaian instalasi farmasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo  Makasar.  Ditemukan  bahwa terdapat selisih hasil penilaian standar akreditasi antara  manajemen  dan  penggunaan  obat  staf IFRS  (98,57%)  dengan  hasil  observasi  (89,04%). Oleh karena itu  RSUP  memerlukan strategi dan
rencana  pengembangan  yang  terdiri  dari pengembangan  staf  dan  program  pendidikan, meningkatkan evaluasi dan monitoring terhadap  semua  standar  kinerja,  menempatkan apoteker  penanggungjawab  di  setiap  bangsal, pelaporan kesalahan pengobatan, serta meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara dokter,  apoteker,  perawat  yang  berada  di bangsal  untuk  meningkatkan  keselamatan pasien.  Penelitian  lain  menggunakan  metode yang  sama,  Ningrum  (2014)  meneliti  RSUD Kraton Pekalongan, Ningrum (2014) menemukan  bahwa  terdapat  selisih  hasil penilaian  standar  akreditasi  antara  manajemen dan penggunaan obat staf IFRS (74,28%) dengan hasil  observasi  (79,5%).  Hasil  dari  data  tersebut maka  RSUD  perlu  melakukan  peningkatan kinerja  sesuai  dengan  standar  akreditasi,  upaya strategi  dan  rencana  harus  segera  dilakukan untuk  mengarah  ke  akreditasi  yang  lebih  tinggi (JCI).
Instalasi  Farmasi  Rumah  Sakit  PKU Muhammadiyah  Surakarta  adalah  rumah  sakit yang  sedang  berkembang  untuk  memperbaiki mutu  pelayanan  ditengah-tengah  persaingan rumah  sakit  swasta  di  Kota  Surakarta.  Demi menjadikan salah satu rumah sakit rujukan dan bertaraf  internasional,  maka  Rumah  Sakit  PKU Muhammadiyah Surakarta memerlukan akreditasi  tipe  paripurna  sekaligus  akreditasi internasional Joint Comission International (JCI). Oleh karena itu Rumah
Sakit PKU
Muhammadiyah  Surakarta  terutama  instalasasi farmasi membutuhkan pengembangan
pelayanan kefarmasian melalui elemen Manajemen.  Penelitian  ini  akan  memberikan rekomendasi  tingkat  kesesuaian  pelayanan farmasi  tentang  manajemen  penggunaan  obat (MPO) yang meliputi: organisasi dan manajemen, seleksi dan pengadaan, penyimpanan,  pemesanan  dan  pencatatan, persiapan dan penyaluran, pemberian (administration)  dan  pemantauan  (monitoring), sehingga diakhir penelitian rekomendasi tersebut dapat menjadi strategi dalam mengembangkan pelayanan farmasi berdasarkan  standar  akreditasi  manajemen penggunaan  obat  (MPO)  di  Instalasi  Farmasi Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Surakarta
dengan  analisis  prioritas  masalah  metode Hanlon.

## METODE

## Desain Penelitian dan Data
Penelitian  ini  merupakan  rancangan penelitian non eksperimental yang dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah
Sakit PKU Muhammadiyah  Surakarta.  Data  dianalisis secara  kuantitatif  dan  kualitatif,  pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner  self  assessment  berdasarkan  standar MPO  (Manajemen  Penggunaan  Obat)  dan penentuan sampel menggunakan metode simple random  sampling  yang  ditujukan  kepada apoteker  dan  TTK  yang  berjumlah  46  orang, dimana  terlibat  dalam  proses  akreditasi  berupa hasil  hitungan  dari  jawaban  responden  pada kuesioner. Wawancara dan penelusuran dokumen  juga  dilakukan  untuk  mendukung data yang diperoleh secara mendalam. Penelitian  dilakukan  mulai  tanggal  29  Februari 2016 sampai tanggal 28 Maret 2016.

## Instrumen
Instrumen penelitian merupakan
kuesioner  yang  berupa  daftar  pertanyaan  yang terstruktur untuk mendapatkan informasi tentang  tingkat  kesesuaian  pelaksanaan  tujuh standar akreditasi pelayanan farmasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Surakarta. Instrumen  mengacu dari tujuh standar elemen MPO, ini dimaksudkan  agar  seluruh  pertanyaan  dapat mewakili  setiap  standar  elemen.  Peneliti tidak  mengambil  seluruh  elemen  penilaian, karena  hanya  mengambil  sebagian  untuk berfokus  pada  pemenuhan  standar  akreditasi yang  sering  belum  tercapai  atau  belum memenuhi  oleh  rumah  sakit,  sehingga  dapat menilai kesesuaiannya dan membantu rumah sakit dalam penentuan prioritas masalah  yang  ingin  diselesaikan.  7  standar pelayanan  farmasi  berdasarkan  Manajemen Penggunaan Obat (MPO) ialah MPO1
Organisasi  dan  Manajemen,  MPO2  Seleksi  dan Pengadaan, MPO3
Penyimpanan,
MPO4 Pemesanan  dan  Pencatatan,  MPO5  Persiapan dan  penyaluran,  MPO6  Pemberian  dan  MPO7 pemantauan.

## Analisis
Analisis kualitatif variabel-variabel penelitian disusun secara deskriptif berdasarkan karakteristik setiap variabel penelitian. Sedangkan  analisis  kuantitatif  menggunakan strategi  pengembangan  menggunakan  Metode Hanlon, dengan menghitung nilai Basic Prioritas Rating (BPR) dan Overall Priority Rating (OPR). Prioritas  pertama  adalah  masalah  dengan  skor Overall Priority Rating (OPR) tertinggi (NACCHO,  2010).  Setelah  mendapatkan  hasil skor  dari  masing-masing  kriteria  dan  dihitung dengan rumus BPR dan OPR berdasarkan factor PEARL,  maka  dibuat  rangking  urutan  prioritas masalah yang ingin diselesaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  elemen  penilaian  yang  didapat dikumpulkan dan dianalisis, kemudian diperkuat dengan hasil wawancara dan penelusuran dokumen-dokumen terkait aktivitas  yang  dilakukan  dengan  Kepala Instalasi  Farmasi  Rumah  Sakit  (IFRS)  sekaligus sebagai  Ketua  Manajemen  Penggunaan  Obat (MPO) dalam akreditasi rumah sakit.
Dari  Tabel  I,  diketahui  semua  elemen mencapai  80%,  tetapi  ada  beberapa  elemen penilaian  yang  masih  belum  maksimal.  Hasil tersebut  menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya pelayanan  farmasi  di  Rumah  Sakit  PKU Muhammadiyah  Surakarta  sudah  memenuhi standar akreditasi. Dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan farmasi rumah sakit dalam meningkatkan keselamatan pasien (patient  saftey).  Hasil  dari  kuesioner  melalui standar  MPO  dari  24  elemen  penilaian, diketahui dari nilai semua elemen melebihi 80%. Dari 24 elemen penilaian terdapat 7 elemen yang masih belum sepenuhnya  dijalankan, dievaluasi atau dimonitoring (Tabel II).
Dari  hasil  pembobotan  yang  dilakukan dengan  metode  Hanlon,  diperoleh  skala prioritas yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang yang belum memenuhi sepenuhnya, dimana pembobotan ini dimaksudkan  agar  instalasi  farmasi  dapat mengatasi  permasalahan  secara  bertahap  sesuai dengan  hasil  skala  prioritas  dengan  metode Hanlon.

## Volume 6 Nomor 3 – September 2016
Tabel I. Selisih Persentasi Skor Akreditasi di Instalasi Farmasi RS PKU Muhammadiyah Surakarta dengan Standar yang Ditetapkan Oleh KARS untuk Pencapaian Akreditasi Maksimal
Standar MPO Hasil IFRS (%) Standar akreditasi KARS (%) Selisih (%) Organisasi dan Manajemen 98,71 100 -1,29 Seleksi dan Pengadaan 98,26 100 -1,74 Penyimpanan 98,37 100 -1,63 Pemesanan dan Pencatatan 97,83 100 -2,17 Persiapan dan penyaluran 96,73 100 -3,27 Pemberian 98,82 100 -1,18 Pemantauan 94,10 100 -5,90 Skor akreditasi dan rata-rata pencapaian 97,49 100 -2,51
Sumber: Data mentah yang diolah tahun 2016
Tabel II. Presentase Elemen Penilaian pada Standar MPO yang Belum Memenuhi Standar Akreditasi
Maksimal Standar Elemen Penilaian Skor IFRS (%) MPO1.P4 Pelayanan informasi penggunaan obat 99,60 MPO3.P1 Penyimpanan produk nutrisi 96,52 MPO4.P2 Identifikasi petugas kompeten 96,10 MPO5.P3 Penyiapan produk steril 99,10 MPO6.P3 Identifikasi petugas untuk memberikan obat 98,30 MPO7.P2 Monitoring efek obat (adverse effect) 87,00 MPO7.P3 Pencatatan efek obat 95,70 Skor elemen penilaian dan rata-rata pencapaian 96,04
Sumber: Data mentah yang diolah tahun 2016
Tabel III. Penilaian Skor Prioritas Masalah dari yang Paling Prioritas sampai Tidak Prioritas
Masalah Kriteria dan Bobot Maksimum *OPR Prioritas A B C *BPR PEARL / D Masalah MPO6.P3 1 1 7 5 1 5 1 MPO4.P2 1 0 6 2 1 2 2 MPO7.P2 1 3 1 1 1 1 3 MPO1.P4 1 3 2 3 0 0 4 MPO3.P1 1 2 3 3 0 0 5 MPO5.P3 1 4 1 2 0 0 6 MPO7.P3 1 5 0 0 1 0 7
Keterangan: A : Besar masalah. Skor 0-10 (kecil-besar) B : Keseriusan masalah. Skor 0-10 (tidak serius-sangat serius) C : Kemudahan penyelesaian masalah. Skor 0-10 (sangat sulit-sangat mudah) D atau PEARL : Kemungkinan pemecahan masalah. Skor 0 = tidak 1 = ya PEARL : Kemungkinan pemecahan masalah. Skor 0 = tidak 1 = ya.
Masalah  yang  terjadi  di  Rumah  Sakit PKU  Muhammadiyah  ialah  kekurangan  dari sebagian proses yang sudah dijalankan. Namun tetap  perlu  dilakukan  pengembangan  dalam rangka mencapai nilai akreditasi maksimal yang membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan  kefarmasian  di  rumah  sakit,  serta berupaya  membantu  rumah  sakit  menuju akreditasi internasional (JCI).

## Strategi  Pengembangan  Prioritas  Masalah dengan Metode Hanlon
Tahapan penyelesaian masalah di setiap elemen penilaian standar manajemen penggunaan obat (MPO) berdasarkan nilai skala prioritas  masalah  yang  dilakukan  dengan metode Hanlon maka terdapat beberapa elemen yang  perlu  segera  dibenahi.  Prioritas  pertama ialah  elemen  penilaian  MPO6.P3  dalam  hal  ini identifikasi  petugas  untuk  memberikan  obat, permasalahan  yang  terjadi  yaitu  tidak  terdapat uraian  jelas  jabatan  apa  saja  yang  memiliki otorisasi  dalam  pemberian  obat  ke  pasien apakah  hanya  apoteker  atau  bisa  juga  tenaga teknis  kefarmasian  lainnya.  Strategi  yang  dapat dilakukan ialah rumah sakit membuat kebijakan
berupa  SOP  dan  pedoman  yang  menetapkan uraian  jabatan  atau  petugas  yang  berwenang dalam memberikan obat dan penetapan batasan (bila  perlu)  otoritas  yang  berhak  menyerahkan obat  ke  pasien.  Identifikasi  masalah  obat  tidak mudah dilakukan, farmasis harus berada dalam tim  untuk  memastikan  tidak  terjadi  masalah medik.  Kemampuan  mengidentifikasi  masalah obat dapat meningkatkan  peran farmasis dalam asuhan kefarmasian
yang dalam
pelaksanaannya  merupakan  tanggung  jawab professional farmasis untuk menjamin penggunaan  obat  yang  aman  dan  efektif  dalam meningkatkan kualitas  hidup pasien (Yulistiani, et  al., 2008).  Prioritas  kedua  ialah  MPO4.P2 Identifikasi petugas kompeten, rumah sakit PKU Muhammadiyah  Surakarta  tidak  memiliki sistem  identifikasi  petugas  yang  menulis  dan memesan  obat  di  rumah  sakit.  Oleh  karena  itu rumah  sakit  PKU  Muhammadiyah  Surakarta diharapkan  memiliki  kebijakan  atau  regulasi yang  diterbitkan  dari  SK  direktur  dalam mengidentifikikasi petugas serta daftar pegawai yang  berhak  atau  diizinkan  menulis  resep khusus,  memesan  obat  dan  alkes.  Obat-obat yang  diberikan  harus  sesuai  dengan  yang
dituliskan  di  dalam  resep,  baik  jumlah  maupun aturan  pemakaiannya  (Larson,  2008).  Penulisan resep  yang  tidak  sesuai  dengan  elemen  yang telah dirancang dapat mengakibatkan kesalahan cukup  tinggi  yang  dapat  membahayakan keamanan  dan  keefektifan  obat  yang  diterima pasien (Nadeem, 2001).
Elemen Pemantauan dengan identifikasi MPO7  berada  pada  prioritas  ketiga  dengan permasalahan  pada  proses  monitoring  yang dilakukan  apoteker  belum  bersifat  aktif. Kedepannya  diharapkan  rumah  sakit  memiliki apoteker  yang  fokus  farmasi  klinik  untuk membantu  proses  pemberian  dan  monitoring obat.  Menurut  Leape, et  al. (1995)  salah  satu kesalahan pemberian obat adalah tidak cukupnya  informasi  terkait  data  atau  pelaporan dalam status pasien. Pelaporan dilakukan sesuai dengan  regulasi/panduan  rumah  sakit  dan ketentuan  yang  berlaku.  Temuan  selanjutnya ialah  permasalahan  pada  prioritas  keempat MPO1  yang  merupakan  elemen  organisasi  dan manajemen, temuan permasalahan dalam elemen  ini  cukup  kontradiktif  dimana  rumah sakit sebenarnya telah memiliki sumber informasi  yang  bersifat  tertulis  ataupun  lisan untuk  semua  pasien,  Namun  dikarenakan terbatasnya  waktu  dan  sumber  daya  apoteker sehingga  pemberian  informasi  tidak  mendalam. Kesalahan pengobatan dapat terjadi dimana saja dalam  rantai  pelayanan  obat  kepada  pasien mulai  dari  peresepan,  pembacaan  resep, peracikan,  penyerahan  dan  monitoring  pasien. Di  dalam  setiap  mata  rantai  ada  beberapa tindakan,  sebab  tindakan  mempunyai  potensi sebagai  sumber  kesalahan.  Setiap  tenaga kesehatan  dalam  mata  rantai  ini  dapat memberikan  kontribusi  terhadap  kesalahan (Cohen, 1999).
Wawancara dan
analisis
yang
mendalam dengan para responden menghasilkan  MPO3  sebagai  prioritas  kelima dengan  elemen  penyimpanan  produk  nutrisi. Elemen ini pada rumah sakit PKU Muhammadiyah  Surakarta  memiliki  beberapa masalah  diantaranya  ialah  tidak  adanya pedoman  rumah  sakit  untuk  penyimpanan produk  nutrisi,  selain  itu  tenaga  kerja  pada penyimpanan  produk  nutrisi  masih  tenaga kesehatan  lain,  dimana  seharusnya  adalah
tanggung  jawab  apoteker.  Oleh  karena  itu rumah  sakit  dapat  membuat  pedoman  berupa SPO  tentang  penyimpanan  produk  nutrisi, radioaktif dan obat  sampel, dan  siapa  saja yang berhak mengelola baik dari pengadaan, penyimpanan,  hingga  pendistribusian.  Kegiatan penyimpanan obat harus dijalankan dengan baik sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan untuk  menjamin  mutu  obat  demi  mencapai tujuan  terapi  dan  meningkatkan  kualitas  hidup pasien, penjaminan mutu obat dengan melakukan  pengecekan  kondisi  fisik  obat  yang tersimpan di gudang (Athijah, et al , 2011).
Pada  elemen  MPO5  persiapan  dan penyaluran  atau  penyiapan  produk  steril  masih dilakukan  oleh  perawat  di  setiap  bangsal. Instalasi  farmasi  belum  mampu  melakukan penyiapan produk steril dikarenakan kurangnya sumber  daya  farmasi,  sehingga  diberikan wewenang ke perawat. Perlu strategi yang tepat dalam  mengatasi  masalah  ini,  diharapkan kedepannya  instalasi  farmasi  memiliki  sumber daya khusus untuk penyiapan produk steril. Jika harus  tenaga  kesehatan  lain  yang  melakukan untuk  sementara  waktu,  maka  petugas  tersebut sudah  harus  mengikuti  pelatihan  dan  memiliki sertifikat  pelatihan  teknik  aseptik  untuk penyiapan produk steril. Faktor yang berpengaruh  dalam  menjamin  penelaahan  yang tepat adalah dengan sistem informasi yang baik dapat memberikan keuntungan dalam pengelolaan  manajemen  di  rumah  sakit  salah satunya  adalah  pada  proses  penyaluran, terutama penyaluran obat  baik penyaluran obat ke unit-unit ataupun penyaluran obat yang akan diberikan  kepada  pasien  di  rumah  sakit khususnya pasien rawat inap (Prodlove, 2005).
Prioritas  akhir  pembenahan  manajemen penggunaan  obat  (MPO)  di  rumah  sakit  PKU Muhammadiyah Surakarta ialah pencatatan dan pelaporan  efek  obat  tidak  diharapkan  dalam status pasien, permasalahan yang cukup krusial ialah  tidak  adanya  proses  pencatatan  dan pelaporan  reaksi  obat  yang  tidak  dapat  diduga kemudian  dicatat  dalam  status  pasien.  Hal  ini dapat  diselesaikan  dengan  stategi  penyusunan kebijakan  yang  menyatakan  bahwa, pada  setiap pasien yang mendapatkan obat yang selektif dan atau  non  selektif.  Kumpulan  informasi  dari pencatatan  sebagai  alat  atau  sarana  komunikasi
yang  penting  antar  petugas  kesehatan  guna mewujudkan  pengobatan  yang  rasional  dan terwujudnya  keselamatan  pasien  (Kozier  and Erb, 2009).
Dari  seluruh  prioritas  permasalahan diatas  maka  penentuan  skala  prioritas  masalah yang  harus  segera  ditangani  oleh  Instalasi Farmasi  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah Surakarta melalui pengembangan untuk menyelesaikan  masalah  dari  elemen  penilaian yang  berada  di  bawah  standar  maksimal  sudah dijabarkan  untuk  meningkatkan  akreditasi rumah sakit menuju akreditasi yang lebih tinggi. Akreditasi diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi  mutu  suatu  rumah  sakit,  yang sekaligus  berperan  sebagai  sarana  manajemen (Permenkes,  2012).  Shaw, et  al (2014)  dalam penelitiannya  menjelaskan  bahwa  akreditasi rumah sakit berkaitan erat dengan kualitas mutu pelayanan  rumah  sakit  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  keselamatan  pasien  ( patient safety ).  Sutapa  (2011)  dalam  penelitiannya menekankan bahwa akreditasi dapat mempengaruhi  kinerja  karyawan.  Program akreditasi juga dapat digunakan dan dimanfaatkan  untuk  menilai  kinerja  karyawan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan tingkat kesesuaian pelayanan  farmasi  terhadap  standar  akreditasi tentang  MPO  adalah  MPO1  organisasi  dan manajemen  sebesar  98,71%,  MPO2  seleksi  dan pengadaan sebesar 98,26%, MPO3 penyimpanan sebesar 98,37%, MPO4 pemesanan dan pencatatan sebesar 97,83%, MPO5 persiapan dan penyaluran  sebesar  96,37%,  MPO6  pemberian sebesar  98,82%,  dan  MPO7  pemantauan  sebesar 94,10%.  Dari  24  elemen  penilaian  standar  MPO yang  dilakukan  ada  7  yang  masih  belum memenuhi  standar  maksimal  dan  memiliki sedikit  kekurangan.  Analisis  prioritas  masalah elemen penilaian menggunakan metode Hanlon, yaitu  prioritas  pertama  elemen  penilaian MPO6.P3 identifikasi petugas untuk memberikan  obat,  kedua  MPO7.P2  monitoring efek  obat,  ketiga  MPO4.P2  identifikasi  petugas kompeten, keempat MPO1.P4 pelayanan penggunaan  informasi  obat,  kelima  MPO3.P1 penyimpanan  produk nutrisi, keenam MPO5.P3 penyiapan  produk  steril,  dan  yang  ketujuh MPO7.P3  pencatatan  atau  pelaporan  obat  yang tidak diharapkan dalam status pasien

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia. 2009.  UU  No.  44  Tahun  2009  Tentang Rumah Sakit. Jakarta: Depkes RI.
Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia. 2012.  Pedoman  Pemantauan  Terapi Obat. Jakarta: Depkes RI.
Fosmari. 2003. The Business Case for Medication
Safety.
Hanlon  and  Hyman.  Hanlon  and  Basic  Priority
Rating  System  (BPRS).  Public  Health: Administrasion  and  Practive  (Hanlon and Hyman, Aspen Publishers).
Hasan, W.E. 1986. Hospital Pharmacy.
Philadelphia:  Fifth  edition,  Lea  and
Febiger.
Hasanuddin.  2014.  Strategi  Pengembangan Instalasi  Farmasi  Berbasis  Evaluasi Akreditasi  dengan  Metode  Matrik  di RSUP  Dr.  Wahidin  Sudirohusodo, Makasar.
Kozier.  Erb.  2009.  Buku  Ajar  Keperawatan Klinis.  Kozier  &  Erb.  Edisi  5.  Jakarta: EGC.
Larson Trisnantoro. 2008. Aspek strategis dalam Manajemen  Rumah  Sakit.  Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Leape  LL,  Bates  DW,  Cullen  DJ, et  al .  2008. Systems  Analysis  of  Adverse  Drug Events. JAMA. ;274: 35-43.
Nadeem,  H.,  2001.  A  Survey  of  Prescription Errors in  General  Practice.  Pharm  J:  Vol 267, hal 55-60.
National  Association  of  Country  &  City  Health Officials (NACCHO), 2010. The National Connection for Local Public Health.
Ningrum,  W.A.  2014.  Strategi  Pengembangan Instalasi  Farmasi  Berbasis  Evaluasi Akreditasi  dengan  Metode  Matrik  di
RSUD Kraton Pekalongan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.  2012.  Tentang  Akreditasi

## Volume 6 Nomor 3 – September 2016
Rumah  Sakit  No.  012  Tahun  2012. Depkes RI.
Poerwani  SK  dan  Sopacua  E.  2004.  Upaya Pemerintah
dalam Penataan
Perumahsakitan  di  Indonesia  Melalui Kegiatan  Akreditasi.  Makalah  dalam Simposium I Badan Litbangkes. Jakarta. Prodlove,  N,  C  &  Boaden.  R.  2005.  Using operational information and information systems  to  improve  in-  patient  flow  in hospitals.
Journal of Health Organization  and  Management.  Vol  19 (6): 466-477.
Shaw, C,  D et al . 2014. The effect of certification and
accreditation
on
quality manajement  in  4  clinical  services  in  73 European
hospitals, International Journal  for  Quality  in  Health  Care.  Vol (26): 100-107.
Sutapa,  G.  2011.  Sistem  Penjaminan  Mutu Internal  Perguruan  Tinggi.  Jakarta:
Kementerian Pendidikan Nasional.
Yulistiani.  Suharjono.  Hasmono,  D.  Khotib,  J. Sumarno. Rahmadi, M. Sidharta, B. 2008. Identifikasi Problema Obat dalam Pharmaceutical  Care.  Jurnal  Farmasi Indonesia. Vol 4. No.1.