## EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS IA
Oleh Nancy M.Rezeki Saragih Universitas Darma Agung, Medan E-mail : nancym.rezeki@gmail.com

## ABSTRACT
Mediation  is  an  obligation  that  must  be  taken  by  the  disputing  parties  who  wish to  resolve the dispute in court. The purpose of this study is to understand and analyze the effectiveness of the implementation  of  mediation  in  the  district  court  according  to  the  Regulation  of  the  Supreme Court  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  1  of  2016  concerning  Mediation  Procedures, obstacles and obstacles in the implementation of mediation at the Lubuk Pakam District Court. The method used in the discussion is an empirical juridical research method using a qualitative approach.  This  study  examines  and  analyzes  secondary  data  in  the  form  of  primary  legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique was  in  the  form  of  field  studies  by  conducting  interviews  with  the  case  examiner  judges  at  the Lubuk  Pakam  District  Court.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  effectiveness  and application  of  PERMA  No.1  of  2016  at  the  Lubuk  Pakam  District  Court  has  been  carried  out well  as  stipulated  in  the  regulation.  The  implementation  of  PERMA  2016  in  the  Lubuk  Pakam District Court is indeed less effective. The effectiveness of PERMA at the Lubuk Pakam District Court  is  still  very  low,  only  reaching  4.58%  in  2018  and  3.65%  in  2019.  Achievement  with successful cases in mediation depends on the respective parties. namely from the parties and the absence of advocate support.
Keywords: Effectiveness of Mediation, Perma No.1 Year 2016, Good Faith

## ABSTRAK
Mediasi  merupakan  kewajiban  yang  harus  ditempuh  oleh  para  pihak  bersengketa  yang  ingin menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Tujuan Penelitian ini untuk memahami dan menganalisis efektivitas  pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan  negeri  menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesa  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi,  hambatan  dan  kendala dalam  pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam.            Metode  yang  digunakan dalam  pembahasan  tersebut  adalah  metode    penelitian  yuridis  empiris  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini  mengkaji  dan  menganalisis  data  sekunder  berupa  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi    lapangan  dengan  melaksanakan  wawancara  dengan  hakim  pemeriksa    perkara  di Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  efektivitas  serta penerapan  PERMA  No.1  Tahun  2016  di  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam  telah  terlaksana dengan  baik  sebagaimana  telah  diatur  dalam  peraturan  tersebut.  Penerapan  PERMA  2016  di Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam  memang  kurang  efektif.  Keefektifan  PERMA  di  Pengadilan Negeri  Lubuk Pakam masih sangat rendah hanya mencapai 4,58% di tahun 2018 dan 3,65% di
tahun  2019.  Pencapaian  dengan  perkara  berhasil  di  mediasi  itu  tergantung  kepada  para  pihak masing-masing  masing  Hambatan  atau  kendala  dari    peraturan    mediasi    tersebut    yaitu    dari para  pihak  dan  tidak  adanya  dukungan  advokat.
Kata Kunci : Efektivitas Mediasi, Perma No.1 Tahun 2016 , Itikad Baik

## 1. PENDAHULUAN
Segala  hal  yang  terjadi  dalam kehidupan  dan  aktivitas  manusia  dapat menimbulkan  perselisihan  dan  berujung pada  sengketa.  Defenisi  sengketa  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah pertentangan  atau  konflik  beberapa  pihak mengenai  suatu  objek  permasalahan  yang melibatkan kepentingan-kepentingan tertentu di antara para pihak yang terlibat di dalamnya.
Sengketa  ialah  suatu  perselisihan yang  terjadi  antara  dua  pihak  /  lebih  yang saling mempertahankan persepsinya masing- masing  dimana  perselisihan  tersebut  dapat terjadi karena adanya suatu wanprestasi dari pihak-pihak  atau  salah  satu  pihak  dalam perjanjian.  Sengketa  biasanya  bermula  dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan  oleh  pihak  lain.  Pihak  yang merasa  dirugikan  akan  menyampaikan ketidak  puasannya  kepada  pihak  kedua. Apabila  pihak  kedua  dapat  menanggapi  dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua  menunjukkan  perbedaan  pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa.
Upaya  untuk  mencapai win-win solution ditentukan  oleh  beberapa  faktor diantaranya:
1. Proses  pendekatan  yang  obyektif terhadap sumber sengketa yang lebih dapat  diterima  oleh  pihak-pihak  dan memberikan hasil yang
menguntungkan  untuk  kedua  belah pihak.  Dengan    catatan,    pendekatan itu    harus  menitikberatkan  pada kepentingan  yang  menjadi  sumber konflik dan  bukan  pada  posisi  atau kedudukan    para    pihak.    Apabila
kepentingan yang menjadi fokusnya,    pihak-pihak    akan    lebih terbuka  untuk  berbagai  kepentingan. Sebaliknya,  jika  tekanannya  pada kedudukan,  para  pihak  akan  lebih menutup diri karena hal itu menyangkut harga diri mereka.
2. Kemampuan  yang  seimbang  dalam proses  negosiasi  atau  musyawarah.
Perbedaanvkemampuan tawar- menawar  akan  menyebabkan  adanya penekanan  oleh  pihak  yang  satu terhadap yang lainnya.
Mediasi  diambil  dari  bahasa  Ingris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan  atau  mufakat  para  pihak dengan  dibantu  oleh  mediatoryang  tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan  sebuah  penyelesaian.  Ciri utama  proses  mediasi  adalah  perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah  atau  konsensus.  Sesuai  dengan hakikat perundingan,musyawarah atau konsensus,  maka  tidak  boleh  ada  paksaan untuk  menerima  atau  menolak  sesuatu gagasan atau penyelesaian selama prosesmediasi berlangsung. Segala
sesuatunya  harus  memperoleh  persetujuan dari para pihak.
Mediasi  sebagai  salah  satu  alternatif penyelesaian    sengketa  selama    ini  belum diketahui  dan  dikenal  oleh  masyarakat  dan juga  belum  di  laksanakan  dengan  sungguh- sungguh.  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam adalah salah satu pengadilan yang menerapkan  atau  menggunakan  medasi. Dengan  adanya  ketentuan  dalam  pasal  130 ayat  (1) HIR atau  pasal  154  ayat  (1) RBg , maka  dalam  hal  ini    hakim  mempunyai
peranan yang  penting untuk mengusahakan penyelesaian  secara  damai  untuk  perkara perdata yang diperiksanya.
Peran  dan  tindakan  hakim,  mediator, serta  advokat  dalam  proses  penerapan ketentuan  aturan  (asas  wajib  mediasi) terhadap  kasus  di  Pengadilan  Negeri, menjadi salah satu tolak ukur dari efektivitas penegakan  hukum  melalui  peran  dan pengaruh  hakim  dan  mediator  dalam perdamaian terhadap kasus-kasus di Pengadilan  Negeri.  Dalam  kaitannya  ini hakim  haruslah  dapat  memberikan  suatu pengertian  bahwa  penyelesaian  perkara dengan  cara  perdamaian  merupakan  suatu cara  penyelesaian  yang  lebih  baik  dan bijaksana daripada diselesaikan dengan cara putusan  pengadilan,  baik  di  pandang  dari segi  hukum  masyarakat  maupun  dipandang dari  segi  waktu,  biaya  dan  tenaga  yang digunakan.
Berdasarkan  permasalaahan  yang  telah diuraikan    peneliti  tertarik  untuk  menyusun penelitian    dengan  judul  “ Efektivitas Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Perdata  di  Pengadilan  Negeri  Lubuk Pakam.” Hal  ini  penting  agar  dapat diketahui  bagaimana  proses  penyelesaian sengketa  perdata  dengan  mediasi  sesuai PERMA  No.1  Tahun  2016,  mediator  dan pelaksana  mediasi,  hambatan  dan  upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan mediasi di  Pengadilan  Negeri,Aturan  tentang  itikad baik  sesuai  Perma  No.1  Tahun  2016  agar menjadikan  mediasi  menjadi  pilihan  dalam penyelesaian sengketa perdata.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Tentang Sengketa Perdata
a. Defenisi Sengketa
Suatu  sengketa  timbul  biasanya  karena adanya permasalahan dalam masyarakat.Sengketa  dimulai  dari  situasi dimana  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan oleh  pihak  lain,yang  kemudian  pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan
kepada  pihak  keduaAda  dua  hal  yang menimbulkan masalah,yaitu:
1.  Karena  adamya  perbedaan  antara das Sollen dengan das Sein .
2.Karena adanya perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi.
Perbedaan  antara  apa  yang  terjadi  ( das Sein) dan  apa  yang  seharusnya  ( das  Sollen) itulah  yang  menjadi  permasalahan.Semakin jauh perbedaan semakin besar permasalahannya  dan  jika  semakin  dekat perbedaannya  maka  semakin  kecil  pula masalahnya.Apabila antar das Sollen dengan das  Sein  s udah  sama,  maka  tidak  ada masalah.  Perbedaan  antara das  Sollen dan das  Sein merupakan  masalah  yang  lebih bersifat  normatif,  sedang  perbedaan  antara apa yang diinginkan dan apa yang terjadi itu merupakan masalah yang bersifat individual atau emosionaL.
Apabila  suatu  masalah  berbenturan dengan  orang  lain  dan  disertai  rasa emosional, maka akan menimbulkan sengketa.  Tetapi  jika  tidak  disertai  rasa emosional,maka  tidak  ada  sengketa.  Rasa emosional inilah yang kemudian menimbulkan sikap bersengketa dan mendorong  yang  bersangkutan  untuk  ingin menyelesaikan  masalahnya.  Penyelesaian masalah  antara  individu  yang  bersengketa itu  merupakan  sengketa  sosial.  Sengketa
Das Sollen Das Sein Masalah Masalah Yang terjadi Keinginan
sosial  ini  terjadi  apabila  keinginan  pihak yang  satu  berbenturan  dengan  keinginan pihak yang lain .
Perbedaan  antara  keinginan  Pihak  I  dan keinginan  Pihak  II  menimbulkan  sengketa. Apabila  masalah/sengketa  sosial  itu  berada dalam  ruang  lingkup  tatanan  hukum,  maka akan menjadi masalah/sengketa hukum. Jika masalah / sengketa itu dibawa ke pengadilan untuk  diselesaikan  secara  litigasi,  maka  ia akan  menjadi  perkara  di  pengadilan.  Jika masalah/sengketa  diselesaikan  dengan  cara non  litigasi,  maka  penyelesaian  perkara  di luar pengadilan.

## b. Sengketa Perdata
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia arti dari hubungan perdata adalah hubungan formal  yg  mengatur  hak,  harta  benda,  dan hubungan  antara  orang  atas  dasar  logika, dan  material  yg  mengatur  hak,  harta  benda, hubungan antar orang atas dasar kebendaan. Dengan demikian dapat di ambil pengertian bahwa  hubungan  perdata  adalah  hubungan hukum ( rechtsrelatie) yaitu hubungan antara subjek  hukum  yang  akibatnya  diatur  oleh hukum  yang  dapat  menimbulkan  hak  atau meleyapkan hak.
Dari penjelasan di atas dapat di tarik pengertian  sengketa  perdata  adalah  konflik yang  terjadi  antar  subjek  hukum  yang  di dalamnya  terdapat  perselisihan  ataupun konflik hak - hak keperdataan.

## c. Penyelesaian Sengketa Perdata
Pengembagan  mediasi  di  Indonesia dipengaruhi  oleh  faktor  budaya,  karena mediasi  merupakan  bagian  dari  tradisi  yang berkembang  di  masyarakat.  Adanya  Perma No.1  Tahun  2016  yang  merupakan  revisi dari  Perma  No.1  Tahun  2008  diharapkan dapat menjadi instrument yang efektif dalam menghadapi berbagai perkara yang menumpuk  di  pengadilan,juga  mengurangi penumpukan  perkara  kasasi  di  Mahkamah Agung.  Keberadaan  mediasi  dalam  proses acara  ke  pengadilan  diharapkan  dapat
memaksimalkan  fungsi  lembaga  pengadilan dalam  menyelesaikan  sengketa.  Ada  4 Model Mediasi,yaitu:
1) . Model Penyelesaian
 Dikenal  sebagai  mediasi  kompromi yang tujuan utamanya adalah mendorong  terwujudnya  kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.
 Biasanya  mediator  adalah  orang yang  ahli  dalam  bidang  yang didiskusikan/
dipersengketakan,tetapi
tidak memiliki  keahlian  teknik  mediasi atau teknik mediation skill
 Yang  diutamakan  adalah  keahlian pada bidang yang sedang disengketakan
 Berfokus  pada  penyelesaian  bukan pada kepentingan
 Penyelesaiannya menjadi lebih cepat
 Kelemahannya  para  pihak  akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan tersebut
 Posisi  mediator  adalah  menentukan posisi “ bottom line ” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk  mendorong  para  pihak  untuk mencapai titik ekonomi.
 Contoh  pelaksanaan  model  mediasi penyelesaian  adalah  pertikaian  antar buruh  dan  pengusaha  yang  masing- masing  memiliki  tuntutan.  Pihak pengusaha  menghendaki  keuntungan yang  besar  dengan  cara  menekan upah  buruh  seminimal  mungkin. Buruh  menghendaki  upah  yang pantas  dengan  berbagai  fasilitas seperti tunjangan hari raya, hak cuti, hak  tanggungan  yang  berkaitan dengan  peningkatan  kesejahteraan. Pertikaian  terjadi  antara  tuntutan keduanya  tidak  menemui  suatu  kata sepakat. Cara terbaik untuk menyelesaikan  permasalahan  dua kubu  yang  berbeda  kepentingan
tetapi  saling  ketergantungan  ini adalah  melalui  cara  kompromi.yaitu masing-masing mengurangi tujuannya untuk kata sepakat, sehingga perdamaian dapat dicapai.
2) Model Fasilitasi
 Disebut  juga  sebagai  mediasi  yang berbasis kepentingan ( interest based) dari problem  solving yang  bertujuan untuk  menghindarkan  para  pihak yang  bersengketa  dari  posisi  mereka dan  menegosiasikan  kebutuhan  dan kepentingan  para  pihak-pihak  dari hak-hak legal mereka secara kaku.
 Yang  diutamakan  adalah  teknik mediasi tanpa harus ahli pada bidang yang sedang disengketakan.
3) Therapeutic
 Diebut juga
transformative mediation atau rekonsiliasi.
 Mediasi  ini  menekankan  untuk mencari  penyebab  yang  mendasari munculnya  permasalahan  diantara para  pihak  yang  bersengketa,dengan pertimbangan  untuk  meningkatkan hubungan  diantara  mereka  untuk melalui pengakuan dan
pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.
 Yang  diharapkan  adalah  selesainya sengketa  dan  juga  para  pihak  benar- benar menjadi baik/tetap berhubungan baik.
 Biasanya  digunakan  dalam family dispute (kasus keluarga)
 Contoh  pelaksanaan  model  mediasi therapeutic adalah penyelesaian pertikaian antar buruh dan pengusaha dibentuklah  adanya  tim  kerja  yang terdiri  dari  perwakilan  pihak  buruh dan  pengusaha  serta  wakil  dari pemerintah, dalam hal ini departemen  tenaga  kerja  untuk duduk bersama saling menyelesaikan permasalahan bersama, sehingga tercapai suatu kesepakatan damai.
4) Evaluative
 Disebut  juga  mediasi  normatif  yang merupakan  model  mediasi  yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari pihak yang  bersengketa  di  dalam  wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.
 Lebih  berfokus  pada  hak  dan kewajiban
 Mediator biasanya ahli pada bidangnya  atau  ahli  dalam  bidang hukum  karena  pendekatan  yang difokuskan  adalah  pada  hak  dan standar penyelesaian atau kasus yang serupa
 Kelemahannya  adalah  para  pihak akan  merasa  tidak  memiliki  hasil kesepakatan  yang  ditandatangani bersama.
 Contoh  pelaksanaan  model  mediasi evaluative adalah pelaksanaan mediasi  untuk  kasus  perceraian  di Pengadilan  Agama  untuk  perebutan hak asuh dan harta warisan.
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  di atur  dalam  sistem  Hukum  Negara  ataupun secara tradisional telah menjadi sistem yang dipakai dalam kelompok masyarakat.

## a) Penyelesaian Di Dalam Pengadilan
(Litigasi)
Litigasi adalah proses gugatan atas suatu sengketa  yang  di  ritualisasikan  untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana  para  pihak  memberikan  kepada seorang  pengambil  keputusan  (Hakim)  atas dua  pilihan  yang  bertentangan. Litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan  hukum  di  pengadilan  di  mana setiap  pihak  yang  bersengketa  mendapatkan kesempatan  untuk  mengajukan  gugatan  dan bantahan.Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (“UU Arbitrase dan APS”) berbunyi:
“Sengketa  atau  beda  pendapat  perdata dapat  diselesaikan  oleh  para  pihak  melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”
Litigasi bersifat  formal  terkait  dengan hukum acara, para pihak saling beragumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga  (hakim)  tidak  ditentukam  oleh  pihak dan  keahliannya  bersifat  umum,  prosesnya bersifat  terbuka  dan  transparan  serta  hasil akhirnya  berupa  putusan  yang  didukung pandangan atau pertimbangan hakim. Kelemahan dari proses penyelesaian sengketa  secara  litigasi  adalah  proses  yang berlangsung  lama  dan  berlarut-larut.  Untuk mendapat  putusan  akhir  yang  mengikat, menimbulkan  ketegangan  antar  para  pihak yang  bersengketa,  kemampuan  pengetahuan hukum bersifat umum, tidak bersifat rahasia. Kelebihan  litigasi  adalah  proses  beracara jelas dan ada protapnya.
Dalam  pasal  19,  Peraturan  Mahkamah Agung  No.1  Tahun  2008  menjelaskan tentang  keterpisahan  mediasi  dari  litigasi yaitu :
a. Jika  para  pihak  gagal  mencapai kesepakatan,pernyataan dan pengakuan  para  pihak  dalam  proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai  alat  dalam  suatu  proses persidangan perkara yang
bersangkutan atau perkara lain.
b. Catatan mediator wajib dimusnahkan
c. Mediator tidak boleh diminta
menjadi  saksi  dalam  proses  perkara yang bersangkutan
d. Mediator tidak dapat dikenai
pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.
b) Penyelesaian  Di  Luar  Pengadilan ( Non Litigasi) Alternative  dispute  resolution (ADR) atau  alternatif  penyelesaian  sengketa  (APS) merupakan  upaya  penyelesaian  sengketa  di luar litigasi  (non  litigasi ).  Frans  Winarta dalam  bukunya  menguraikan  pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:
1. Konsultasi merupakan suatu tindakan  yang  bersifat  personal antara  suatu  pihak  tertentu  yang disebut  dengan  klien  dengan  pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan  pendapatnya  kepada klien  tersebut  untuk  memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. 2. Negosiasi  merupakan  cara  untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung  antara  pihak-pihak  yang bersengketa,  yang  hasilnya  diterima oleh para pihak tersebut.
3. Mediasi merupakan proses
penyelesaian  sengketa  antara  para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral  dan  tidak  memihak  sebagai fasilitator,  dimana  keputusan  untuk mencapai  suatu  kesepakatan  tetap diambil  oleh  para  pihak  itu  sendiri, tidak oleh mediator.
4. Konsiliasi  merupakan  usaha  yang dilakukan  pihak  ketiga  yang  bersifat netral,  untuk  berkomunikasi  dengan kelompok-kelompok yang
bersengketa  secara  terpisah,  dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan kearah tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa. 5. Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian suatu  sengketa  perdata  di  luar peradilan  umum  yang  didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa  (Pasal  1  angka  1  UU Arbitrase dan APS.Arbitrase
dikeluarkan  dari  lingkup  ADR/APS dan  diberikan  defenisi  tersendiri dalam UU No.30 Tahun 1999.
6. Penilaian ahli dapat diartikan sebagai pendapat  hukum  atau  legal  opinion atas permintaan dari para pihak yang bersengketa.
a. Phillip  D.Bostwick  mengartikan ADR  sebagai  sebuah  perangkat pengalaman  dan  teknik  hukum yang bertujuan:Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak
b. Mengurangi biaya
litigasi konvensional  dan  pengunduran waktu yang biasa terjadi
c. Mencegah  terjadinya  sengketa hukum  yang  biasanya  diajukan ke pengadilan.
Tinjauan Tentang Mediasi
a. Defenisi Mediasi
Mediasi  adalah  penyelesaian  sengketa melalui  perundingan  dengan  dibantu  oleh pihak  luar  yang  tidak  memihak/netral  untuk memperoleh  penyelesaian  sengketa  yang disepakati  oleh  para  pihak.            Hal  ini berbeda  dengan  proses litigasi ataupun arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang  untuk  memutuskan  sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan  sengketa  yang  dipercayakan kepadanya.
b.  Tujuan Mediasi
a.  Menghasilkan  suatu  rencana kesepakatan  kedepan  yang  dapat diterima  dan  dijalankan  oleh  para pihak yang bersengketa. b.  Mempersiapkan  para  pihak  yang bersengketa untuk
menerima
konsekuensi dari
keputusan- keputusan yang mereka buat.
c.  Mengurangi  kekhawatiran  dan dampak  negatif  lainnya  dari  suatu konflik  dengan  cara  membantu  para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara
konsensus.

## 3. METODE PENELITIAN
Metodologi
penelitian yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Metode  Penelitian  yuridis  empiris  dengan pendekatan  kualitatif. Sumber  Data penelitian  yang  menggunakan  pendekatan yuridis  empiris  /  sosiologis  diperlukan  data, baik  data  primer  yang  diperoleh  dari penelitian  lapangan  maupun  data  sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Sumber  hukum  peneliti  yaitu  Peraturan Mahkamah  Agung.  Data  primer  peneliti didapat dari lap oran  data  mediasi, perkara  masuk  dan  perkara  yang  diputus  di Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam.  Sumber Data  Sekunder  peneliti  dapatkan  dari wawancara  hakim  mediator,  buku-buku literatur,  kerangka  ilmiah,  makalah  hukum dan  bacaan  lainnya  yang  berkaitan  dengan judul penelitian.   Teknik Pengumpulan Data Dengan  cara  Wawancara (Interview  ) dan Dokumentasi . Dokumentasi yang dimaksud adalah  mengambil  jumlah  data  berupa berkas  mediasi  dalam  perkara  perdata  di Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam.  Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti : Reduksi  Data,  Triangulasi  dan  Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan( Verifikasi)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA
Gambar  2.1    Skema  Prosedur  Mediasi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Mediasi  dalam  PERMA  No.1  Tahun 2016  dibagi  menjadi  tiga  tahap  yaitu  tahap pra  mediasi  dan  tahap  mediasi,tahap  akhir mediasi  yang  mana  sebelumnya  berlakunya PERMA  No.1  Tahun  2016,  juga  sudah diatur  sebelumnya  dalam  PERMA  No.1 Tahun 2008,yaitu :
1. Tahap Pra Mediasi
Tahapan  Pra  Mediasi  merupakan  tahapan sebelum  dilaksanakannya  proses  mediasi antara  lain  penjelasan  kewajiban  para  pihak untuk hadir dan beritikad baik pada mediasi, pemilihan  mediator  serta  batas  waktunya dan pemanggilan para pihak.

## 2. Tahap Proses Mediasi
Bahwa  tahapan  proses  mediasi  diatur dalam  pasal  24  Perma  No.1  Tahun  2016 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan yaitu :
a) Dalam  waktu  paling  lama  5  (lima) hari terhitung sejak penetapan
sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 20  ayat  (5),  para  pihak  dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.
b) Dalam  melaksanakan  mediasi  di Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam, para  pihak  wajib  menghadirinya dengan itikad baik. Para pihak dapat dikatakan tidak beritikad baik apabila para pihak telah  dipanggil 2 kali secara patut dan tidak menghadiri  mediasi  atau  menghadiri mediasi  dalam  petemuan  pertama dan  pertemuan  selanjutnya  tidak datang c) Mediator  menyiapkan  pertemuan mediasi  kepada  para  pihak  untuk berdialog.    Proses  mediasi  ini dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak  mediator  ditunjuk    atau  dipilih para  pihak  dan  telah  disepakati. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari terhitung  sejak  habisnya  jangka waktu mediasi 30 hari tersebut.
d) Dalam mendalami permasalahan yang  dihadapi  para  pihak  mediator dapat  melibatkan  tenaga  ahli  atau tokoh
masyarakat tertentu sebagaimana  tertuang    dalam  Pasal 26  (1)  Atas  persetujuan  para  pihak dan/atau  kuasa  hukum,  mediator dapat    menghadirkan  seorang  atau lebih  ahli,  tokoh  masyarakat,  tokoh agama, atau tokoh adat.
Hasil-hasil  dalam  proses  mediasi  wajib dikategorikan  menjadi  4  macam  hasil mediasi,yaitu:
 Mediasi Mencapai Kesepakatan ( Berhasil)
 Mediasi Berhasil Sebagian
 Mediasi Tidak Berhasil
 Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan 3. Tahap Akhir Mediasi
a) Jangka  waktu  proses  mediasi  di dalam pengadilan, sepakat atau tidak sepakat,  adalah  22  hari,  sedangkan
untuk  mediasi  di  luar  pengadilan jangka waktunya 30 hari.
b) Jika mediasi menghasilkan
kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara
tertulis
kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani  kedua  pihak,dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian.
c) Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan  perkara  sesuai  dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

## B. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam
Kelas IA Tahun 2018-2019
Untuk  mengetahui  efektivitas  pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, akan digunakan sampel penelitian pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Negeri Lubuk Pakam Tahun 2018-2019.

## 1. Jumlah Perkara
Perkara  yang  selesai  lewat  cara  mediasi  di Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam  memang tidak  terlalu  banyak  di  tahun  2018-2019. Beberapa  perkara  yang  masuk  adalah perbuatan melawan
hukum, perceraian,wanprestasi.  Diantara  beberapa perkara  yang  melalui  mediasi  perkara perbuatan  melawan  hukum  yang  paling dominan,kemudian  perceraian  dan  wan prestasi. Adapun jumlah penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  di  Pengadilan Negeri Lubuk Pakan adalah sebagai berikut: No  KETERANGAN 2018 2019 1 Perkara Masuk 297 253 2 Perkara Melalui Mediasi 131 137 3 Perkara Selesai Melalui Mediasi 6 5 Tabel  3.1.  Jumlah  Penyelesaian
Sengketa  Melalui  Mediasi  di  Pengadilan Negeri  Lubuk  Pakam  Kelas  IA  Tahun 2018-2019
Dari  data  diatas,  dapat  diketahui bahwa  perkara  masuk  secara  keseluruhan pada  tahun  2018  dan  2019,  dimana  peneliti melakukan  penelitian  adalah  sejumlah  550 perkara, akumulasi perkara itu dikurangi 268 perkara  melalui  mediasi.  Dari  jumlah perkara  melalui  mediasi  hanya  6  perkara tahun  2018  dan  5  perkara  pada  tahun  2019 yang  selesai  melalui  mediasi  (damai), sedangkan  selebihnya  gagal.  Persentase keberhasilan  mediasi  di  tahun  2018  hanya mencapai 4,58 % dan persentase keberhasilan  mediasi  di  tahun  2019  hanya mencapai 3,64 %. Perkara gagal disebabkan karena  para  pihak  berperkara  tidak  hadir, menghendaki  persidangan  (litigasi)  dan  ada yang mencabut perkaranya.
Pelaksanaan  mediasi  dalam  tahapan  Pra mediasi  yang  dilaksanakan  di  Pengadilan Negeri  Lubuk  Pakam,dapat  dilihat  dalam tabel berikut :
No.  Jawaban  Pihak
yang Bersengketa  di Pengadilan Negeri  Lubuk Pakam Jumlah Persentase 1 Melaksanakan 268 100% 2 Tidak Melaksanakan - 0% Jumlah 268 100%
Tabel  3.6.    Pelaksanaan  Tahap  Pra Mediasi  di  Pengadilan  Negeri  Lubuk Pakam Kelas IA Tahun 2018-2019.
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 268  pihak  atau  100%  yang  bersengketa  di Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam  Kelas  IA melaksanakan  proses  pra  mediasi,karena pelaksanaan  mediasi  dalam  tahap  pra mediasi  wajib  dilaksanakan  berdasarkan Peraturan  Mahkamah  Agung  No.1  Tahun 2016,sedangkan  yang  tidak  melaksanakan proses  pra  mediasi  di  Pengadilan  Negeri Lubuk  Pakam  tidak  ada,para  pihak  yang tidak melaksanakan tahap pra mediasi.
Ketika  Peneliti  Menanyakan  kepada seorang    hakim    Mediator,  tentang pelaksanaan Pra Mediasi dan Proses Mediasi di  pengadilan  negeri  Lubuk  Pakam,    hakim mediator  tersebut  menyatakan  bahwa  ketika proses  mediasi  mulai  memasuki  tahap penyelesaian,  maka  masing-masing  pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan  kepentingan  mereka  dalam bentuk butir-butir  kesepakatan.
Berdasarkan  Pasal  17  ayat  (1) PERMA  mediasi dinyatakan “ Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak      dengan  bantuan  mediator  wajib merumuskan  secara  tertulis  kesepakatan yang      dicapai  dan  ditandatangani  oleh  para pihak dan mediator ”.
Ketika  Penulis    menanyakan  tentang ketentuan kewajiban dan kesepakatan dalam Pembuatan        Akta  Perdamaian,  seorang hakim  mediator  mengatakan    bahwa ketentuan  tentang    kewajiban  kesepakatan damai harus dibuat secara tertulis juga diatur dalam  Pasal    1851  ayat  (2)  KUHPerdata yang  menyebutkan  bahwa  “Persetujuan perdamaian  ini  tidaklah  sah  melainkan  jika dibuat  secara  tertulis”  oleh  karena  itu,  jelas bahwa      perdamaian  sebagaimana  diatur dalam  PERMA  mediasi  dan  KUHPerdata merupakan  perjanjian  yang  harus  dibuat secara  tertulis.  Hal  ini  bertujuan  untuk mengantisipasi  jika  suatu  saat  salah  satu pihak  mengingkarinya,  maka  dokumen kesepakatan  itu  dapat  menjadi  bukti  untuk menuntut  pelaksanaan  kesepakatan    yang telah  dibuat.  Tidak  seperti  arbiter  atau hakim,  seorang  mediator  tidak  membuat keputusan  mengenai  sengketa  yang  terjadi tetapi  hanya  membantu    para    pihak  untuk mencapai  tujuan  mereka  dan  menemukan pemecahan  masalah  dengan  hasil  win- winsolution.  Tidak  ada  pihak  yang  kalah atau  yang  menang,  semua    sengketa diselesaikan  dengan  cara  kekeluargaan, sehingga  hasil  keputusan    mediasi  tentunya merupakan  konsensus  kedua  belah  pihak.
Pemerintah telah mengakomodasi kebutuhan  terhadap    mediasi  dengan mengeluarkan Peraturan   Mahkamah Agung (PERMA)  No.1  Tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Rendahnya kesadaran hukum juga mempengaruhi,  dimana  para  pihak  yang berperkara  di  pengadilan  bukan  untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan  perkara.  Karenanya,  tidak jarang  terdengar  adanya  pihak  yang  tidak mau  melaksanakan  putusan  pengadilan, biasanya    mereka  merupakan  pihak    yang merasa dikalahkan.
Berikut  pelaksanaan  prosedur  mediasi  di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu :
a. Ada ruangan khusus untuk pelaksanaan mediasi.
b. Ada ruangan untuk koukus
c. Mediator telah optimal dalam mengupayakan perdamaian.
d. Batas  waktu  yang  hanya  30  hari menyebabkan mediator kurang menggali  permasalahan  para  pihak dan menyerahkan kelanjutannya dalam persidangan.
e. Para pihak terpengaruh oleh kuasanya.
f. Tidak  adanya  itikad  baik  untuk melaksanakan  perdamaian  dari  para pihak.
g. Perkara yang sudah lama, para pihak tidak menghendaki damai.
h.
C. Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi Sebagai Alat Ukur Efektivitas  Mediasi  di  Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA 1. Tinjaun  Yuridis  PERMA  No.1 Tahun 2016.
Pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA harus dilihat sebagai pelaksanaan dari ketentuan HIR dan RBG ,  sehingga  kalau  prosedur  PERMA tidak diikuti berarti merupakan RBG . Sanksi
hukum nya adalah pemeriksaan demi hukum atau Nietigbaar, artinya  dianggap  tidak pernah ada pemeriksaan dan putusan perkara Setiap  pemeriksaan  perkara  perdata  di Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam  Kelas  IA harus  diupayakan  perdamaian  dan  mediasi sendiri  merupakan  kepanjangan  dari  upaya perdamaian.  Mediasi  akan  menjembatani para  pihak  dalam  menyelesaikan  masalah yang  buntu  agar  mencapai/memperoleh solusi bagi mereka.

## 2. Kualifikasi Mediator
Keberhasilan  mediasi  juga  bisa  dilihat dari  efektivitas  pelaksanaan  mediasi  yang bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi  (keahlian  di  bidang  hukum  f ormil dan materiil ,  dan  juga  keahlian  di  bidang psikologis), hakim mediator harus bersertifikat,  adanya  substansi  hukum  atau peraturan  yang  jelas  dan  terperinci  untuk mengupayakan  damai  dengan  sungguh- sungguh.  Seluruh  hakim  mediator  harus memiliki sertifikasi mediator untuk meyakinkan bahwa mediator tersebut mempunyai  keterampilan  dan  kemampuan untuk  menyelesaikan  perkara  dengan  teknik yang  baik  dan  efektif  serta  mediasi  dapat berhasil.

## 3. Fasilitas dan Sarana
Ruang  mediasi  di  Pengadilan  Negeri Lubuk  Pakam  secara  keseluruhan  sudah cukup  baik,  ada  1  ruang  yang  berukuran sekitar  6x7  m  dan  di  dalamya  ada  1  buah meja  panjang  yang  letaknya  di  tengah  dan terdapat kursi dengan jumlah 10 yang sesuai yang dibutuhkan pada saat mediasi berlangsung
4. Kepatuhan Masyarakat Mengenai kepatuhan masyarakat mengenai perilaku  dan  sikap  pihak  selama  proses mediasi  yakni  sering  kali  salah  satu  atau kedua  pihak  merasa  paling  benar  (egois), sebelum  para  pihak  memasuki  pemeriksaan perkara sering kali mereka sudah bersepakat untuk  bercerai.Para  pihak  yang  tidak
kooperatif  sehingga  proses  mediasi  cepat selesai dan dapat dilanjutkan proses persidangan.  Dari  hasil  perhitunga  tingkat keberhasilan  proses  mediasi  Tahun  2018- 2019  dapat  disimpulkan  bahwa  persentase keberhasilan mediasi masih berada di bawah rata-rata  dan  masih  digolongkan  dalam tingkat  rendah.Selisih  keberhasilan  antara keduanya juga sangat tipis , tidak beda jauh.
Hambatan-hambatan  untuk  mencapai perdamaian dalam mediasi :
1. Sikap  para  pihak  yang  berperkara sudah tidak menghendaki perdamaian. 2. Enggan untuk berkomunikasi permasalahannya  secara  bersama- sama.
3. Tidak  adanya  itikad  baik  dari  para pihak  untuk  melakukan  mediasi hingga tercipta perdamaian.
4. Batas waktu hanya 30 hari menyebabkan  para  pihak  ingin menyelesaikan dalam persidangan.
5. Para pihak terpengaruh oleh kuasanya  untuk  tetap  melanjutkan dalam persidangan/litigasi.
6. Perkara  lama  dari  awal  sudah  tidak dapat berdamai.

## 5. SIMPULAN
Simpulan 1. Penerapan proses mediasi di
Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam secara  umum  telah  berjalan  sesuai prosedur yang berlaku yaitu
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam praktiknya  semua  perkara  yang masuk  ke  pengadilan  negeri  Lubuk Pakan akan dimediasi terlebih dahulu dan  apabila  perkara  tidak  di  mediasi maka  putusan  dianggap  batal  demi hukum. Keberadaan Perma Nomor 1 Tahun  2016  ini  masih  belum  efektif penerapannya  di  Pengadilan  Negeri
Lubuk Pakam, karena volume perkara  yang  diajukan  di  Pengadilan Negeri  Lubuk  Pakam  sangatlah banyak  terlebih  lagi  mediator  yang tersedia di Pengadilan Negeri  Lubuk Pakan  hanyalah  mediator  hakim sedangkan seorang hakim mempunyai  tugas  yang  banyak dalam  memeriksa,  mengadili,  dan memutus berbagai penumpukan perkara  yang  telah  diajukan  di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
2. Efektivitas  mediasi  di  Pengadilan Negeri  Lubuk  Pakam  dari  segi  hasil masih  kurang  efektif  dikaenakan banyaknya  perkara  yang  gagal  pada proses  mediasi.  Yang  menjadi  tolak ukur  efektifnya  mediasi  adalah perundingan  berjalan,  jika  melihat pada  hasil  maka  mediasi  berhasil berarti  mediasi  efektif  dan  apabila gagal  berarti  mediasi  tidak  efektif. Mendamaikan  para  pihak  yang sedang  berperkara  di  Pengadilan bukannlah  pekerjaan  yang  mudah, apalagi  jika  sentimen  pribadi  lebih menonjol dibandingkan pokok persoalan  yang  sebenarnta.  Banyak faktor  yang  dapat  menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian,  diantara  sekian  banyak faktor  tersebut,  salah  satunya  adalah rendahnya tingkat keberhasilan mediasi  di  Pengadilan  yang  banyak diakibatkan oleh lemahnya
partisipasi para pihak terhadap proses  perdamaian  yang  ditawarkan. Selain  itu  ketersedian  prosedur  yang memadai  bagi  proses  perdamaian berdampak  pada  rendahnya  prakarsa hakum dalam mengupayakan perdamaian  bagi  para  pihak  yang berperkara.

## Saran
1. Disarankan  proses  mediasi  di  PN
Lubuk  Pakam  Kelas  IA  dalam
penyelesaian sengketa perdata diperlukan adanya sosialisasi/penyuluhan  hukum  oleh Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam Kelas IA yang diatur dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 1  Tahun  2016  guna  mengingatkan kepada  masyarakat  mengenai  arti penting penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi.
2. Disarankan untuk efektivitas mediasi di PN Lubuk Pakam Kelas IA dalam penanganan  kasus  sengketa  perdata, para  pihak  yang  bersengketa  untuk bisa  terlibat  aktif  dalam  proses mediasi.  Disarankan  kepada  hakim dan mediator untuk lebih dioptimalkan  proses  mediasi  agar terwujudnya  upaya  mediasi  yang menghasilkan
kesepakatan perdamaian  untuk  para  pihak  untuk meningkatkan  efektivitas  mediasi  di Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam Kelas IA.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku- Buku : Abbas,  Syahrizal, Mediasi  :  Dalam  Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional . Jakarta: Kencana, 2009. Abdulkadir,  Muhammad, Hukum  Acara Perdata Indonesia , Bandung :  PT Citra Aditya Bakti, 2008.
Amriani,  Nurnaningsih, Mediasi  Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Arto,Mukti, Teori  dan  Seni  Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan , Jakarta : Prenadamedia Group, 2017 Asadi,  Edi, Hukum  Acara  Perdata  dalam Perspektif Mediasi (ADR) di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Graha Ilmu,2012.