The Effect Of Taxpayers Who Do Not Re-Register Motorized Vehicles (KTMDU) On Local Revenue From Motorized Vehicle Tax (PKB) In Bandung City
Pengaruh  Wajib  Pajak  Yang  Tidak  Melakukan  Daftar  Ulang  Kendaraan  Bermotor (KTMDU) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kota Bandung
Rudi 1* , Barkah Rosadi 2 , Bambang Sucipto 3
Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Bandung 1,2,3 rudi@stiabandung.ac.id 1 , barkah.rosadi@stiabandung.ac.id 2 , bambang.sucipto@stiabandung.ac.id 3
* Corresponding Author

## ABSTRACT
Motor Vehicle Tax has an important role in contributing to local revenue (PAD) which is used for financing and organizing government, but there needs to be optimization of motor vehicle tax revenue. The purpose of this research is to determine the effect of taxpayers who do not re-register motorized vehicles (KTMDU) on local revenue from motorized vehicle tax (PKB) Bandung City II Kawaluyaan. this type of research is quantitative where researchers use descriptive and associative methods. The population in this study is data on vehicle taxpayers who do not re-register at the Bandung City II Kawaluyaan Regional Revenue Management  Center  during  the  2018-2022  period.  The  data  analysis  method  used  is  simple  linear regression method, the results of this study conclude that there is an influence of taxpayers who do not re- register  motorized  vehicles  (KTMDU)  on  the  local  revenue  of  motor  vehicle  tax  in  Bandung  City.  The amount of contribution of taxpayers who do not re-register (KTMDU) to local tax revenue for motorized vehicles is 52.6%.
Keywords: Taxpayers, KTMDU, PKB, local taxes

## ABSTRAK
Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi pada pendapatan Asli Daerah  (PAD)  yang  digunakan  untuk  pembiayaan  dan  menyelenggarakan  pemerintahan,  tetapi  perlu adanya  optimalisasi  dari  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor.  Tujuan  dari  penelitan  ini  adalah mengetahui  pengaruh    wajib  pajak  yang  tidak  melakukan  daftar  ulang  kendaraan  bermotor  (KTMDU) terhadap pendapatan asli daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) Kota Bandung II Kawaluyaan. jenis penelitian ini adalah  kuantitatif dimana peneliti menggunakan  metode deskriptif dan asosiatif. Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  data  Wajib  Pajak  Kendaraan  Tidak  Melakukan  Daftar  Ulang  di  Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung II Kawaluyaan selama periode 2018-2022. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linier sederhana, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang kendaraan bermotor (KTMDU) terhadap  pendapatan  asli  daerah  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kota  Bandung.  Adapun  besarnya kontribusi wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) terhadap penerimaan pajak daerah kendaraan bermotor sebesar 52,6%.
Kata Kunci : Wajib Pajak, KTMDU, PKB, pajak daerah

## 1. Pendahuluan
Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat besar dan penting bagi negara. Pajak adalah  sumber  pendanaan  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  negara  untuk  mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta kontak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Dharma & Suardana, 2014). Pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk  mendapatkan  otonomi  daerah  yang  nyata,  dinamis,  serasi,  dan  bertanggung  jawab
(Cahyadi  &  Jati,  2016).  Memiliki  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  maksimal  merupakan keinginan  setiap  daerah.  Sumber  PAD  yang  banyak  berkontribusi  pada  setiap  daerah  adalah pajak  daerah  yang  wajib  dipenuhi  dan  dipaksakan  bagi  setiap  orang  baik  pribadi,  kelompok maupun badan/lembaga yang berdasarkan Undang-undang (Nirajenani & Aryani, 2018).
Menurut Djajadiningrat yang di kutip oleh Diaz Prantara (2016), pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan kejadian atau perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu  tetapi  bukan  sebagai  hukuman  menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Dalam Peraturan Undang-Undang pasal 1 Angka 13 No 28 Tahun 2009 mengenai kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan kerandaan beroda dua atau beroda empat yang dapat bergerak dengan menggunakan  peralatan  teknik  supaya  dapat  bergerak,  yang  dimaksud  dengan  jumlah kendaraan  bermotor  adalah  semua  jenis  kendaraan  roda  dua  dan  roda  empat  yang  berupa sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang .
Walaupun telah ada peraturan yang dikeluarkan Pemerintah tentang pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak masih  sering  muncul  dalam  perpajakan.  Masih  banyak  wajib  pajak  yang  belum  memenuhi kewajiban  perpajaknya  dikarenakan  masih  rendahnya  tingkat  ketaatan  dari  wajib  pajak.  Hal tersebut sangat berdampak pada tingginya Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran
2018-2022 Tahun Target Realisasi Nilai % 2018 423.572.000.000 433.175.889.700 102,27 2019 460.088.000.000 448.652.135.600 97,51 2020 492.673.426.000 420.454.525.950 85,34 2021 421.227.121.000 431.908.400.650 102,54 2022 461.654.173.000 456.814.240.800 98,95 Total 2.259.214.720.000 2.191.005.192.700
Sumber: Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung II Kawaluyaan 2023 Tabel 1. di atas menunjukan bahwa potensi KTMDU atau jumlah wajib pajak yang tidak mendaftarkan ulang kendaraannya mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahun, pada  realisasinya  kesadaran  dari  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya masih rendah. Data tersebut menunjukkan masih adanya selisih yang cukup tinggi perbandingan antara jumlah potensi dengan realisasi KTMDU sehingga dapat dilihat sisa dari KTMDU setiap tahun masih tinggi.
Beberapa  Permasalahan  menunjukkan  adanya  penyebab  tidak  terealisasinya  potensi pajak  kendaraan  yang  terdaftar.  Permasalahan  tersebut  terletak  pada  KTMDU  yang diindikasikan oleh banyaknya wajib pajak yang menghindari pajak. Salah satu upaya yang gencar dilakukan untuk membuat wajib pajak patuh adalah dengan memberikan surat pemberitahuan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak setelah pembayaran jatuh tempo. Pemberian surat tersebut sering kali kurang ditanggapi oleh wajib pajak, dikarenakan kurang  meratanya  pemberian  sosialisasi  atau  pemahaman  tentang  pengetahuan  pajak  oleh petugas pajak. Berbagai macam kriteria yang menjadi indikasi permasalahan wajib pajak tidak membayar  pajak  berdasarkan  laporan  kategori  hasil  penelusuran  SPKP2KB  (Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor), antara lain: 1. Kendaraan hilang  tidak  melaporkan  ke  polisi;  2.  Kendaraan  ditarik  leasing/penjamin;  3.  Kendaraan  yang
sudah  dipindahtangan;  4.  Kendaraan  rusak  berat;  5.  Alamat  tidak  dikenal/tidak  sesuai/tidak ditemukan; 6. Alasan lain, berkaitan dengan perekonomian dari wajib pajak yang tidak stabil (krisis ekonomi) sehingga belum mampu membayar pajak, pemilik kendaraan telah meninggal dunia, bahkan wajib pajak tidak memiliki keinginan untuk membayar pajak.
Hal tersebut di atas menandakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga realisasi penerimaan pajak yang dipungut  Pusat  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung  II  Kawaluyaan.  Mobil  tidak melakukan  registrasi  ulang  merupakan  isu  selanjutnya  yang  berdampak  pada  kendaraan bermotor. Kendaraan yang telah habis masa STNKnya adalah kendaraan yang seharusnya sudah dibayar pajaknya, tetapi wajib pajak kendaraan bermotor tidak melakukannya. Menurut Sakir & Mustari, (2022), banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang menunjukkan bahwa tingkat  kepatuhan  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  masih  rendah.  Sebanyak  144.563 kendaraan, yang terdiri dari 136.809 kendaraan roda dua dan 7.754 kendaraan roda empat, tidak  terdaftar  di  Pusat  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung  II  Kawaluyaan  pada tahun 2019 karena Wajib Pajak tidak membayar pajak dan tidak melaporkan hasil penjualan kendaraannya (Masitoh, 2019). Sutrisno melaporkan hingga 31 Desember 2020, sebanyak 227 ribu atau 38% mobil belum didaftarkan ulang. Menurut data yang ada, jumlahnya mencapai Rp 160 miliar atau 38% dari seluruh potensi kendaraan bermotor yang ada di Kota Bandung. Kota Bandung  memiliki  tiga  kantor  pusat  Samsat,  yang  berlokasi  di  pajajaran,  kawaluyaan  dan Soekarno Hatta. Pembayaran pajak oleh wajib pajak harus dilakukan dengan ketaatan.
Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor akan dipengaruhi oleh semakin banyaknya mobil  yang  tidak  melakukan  registrasi  ulang  setiap  tahunnya  (Krisnadeva  &  Lely  Aryani Merkusiwati,  2020).  Menurut  paham  kepatuhan,  untuk  meningkatkan  potensi  pemungutan pajak kendaraan bermotor, wajib pajak harus patuh dan sadar akan perlunya membayar pajak kendaraan  bermotor.  Tiawan,  H.,  Erfit,  E.,  &  Zulgani,  Z.  (2020),  diperkirakan  bahwa  semakin tinggi  tingkat  kepatuhan  dan  kesadaran  akan  pentingnya  memenuhi  tanggung  jawab  pajak kendaraan  bermotor  akan  menghasilkan  pendapatan  pajak  kendaraan  bermotor  yang  lebih besar.  Kepatuhan  pajak  kendaraan  bermotor  di  kalangan  wajib  pajak  masih  rendah  (Sakir  & Mustari, 2022). Hal ini dapat ditunjukkan dengan membandingkan jumlah kendaraan bermotor yang  terdaftar  di  kantor  Samsat  dengan  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  melaksanakan komitmennya dengan membayar pajak kendaraan bermotor (Nurlaela, 2017). Kendaraan tidak melakukan daftar ulang adalah jumlah kendaraan beredar yang tidak melakukan pembayaran pajak  kendaraan  pada  waktu  jatuh  tempo,  sehingga  kendaraan  bermotor  yang  dimiliki  oleh wajib pajak tersebut tidak terdaftar pada Kantor Pusat Pengolaan Pendapatan. Sehingga Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan akan memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak taat dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  (Sakir  &  Mustari,  2022).  Temuan  penelitian konsisten  dengan  temuan  Pentanurbowo,  Sakir  &  Mustari,  dan  Arifin  et  al.  (2021),  yang menemukan bahwa mobil yang tidak terdaftar mengurangi jumlah uang yang terkumpul dari pajak  kendaraan  bermotor.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  pengaruh  Kendaraan  Tidak  Melakukan  Daftar  Ulang terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

## 2. Tinjauan Pustaka Pajak Daerah
Pengertian Pajak Daerah Menurut Mardiasmo (2011) beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain :
1. Daerah  Otonom  Selanjutnya  disebut  daerah  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat berhak mengurus urusan pemerintahan.
2. Pajak adalah kontribusi wajib kepada  negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang  tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dan badan usaha milik negara (BUMN).
5. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan  pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi bayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan  pajak,  yang  mempunyai  hak  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  peraturan undang-undang yang  berlaku.
Menurut Darwin (2010:99) pajak daerah secara umum adalah pajak yang di pungut oleh Daerah  berdasarkan  peraturan  pajak  yang  ditetapkan  oleh  daerah  untuk  kepentingan pembiayan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Sedangkan Menurut Siahaan (2010:7) pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang- undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan.    Dapat  disimpulkan  pajak daerah  adalah  pajak  yang  di  pungut  daerah  berdasarkan  peraturan  pajak  yang  ditetapkan daerah untuk keperluan daerah guna kemakmuran rakyat.

## Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang
Kendaraan tidak melakukan daftar ulang adalah jumlah kendaraan beredar yang tidak melakukan  pembayaran  pajak  kendaraan  pada  waktu  jatuh  tempo,  sehingga  kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut tidak terdaftar pada Kantor Pusat Pengolaan Pendapatan. Sehingga Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan akan memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Sakir & Mustari, 2022).

## Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  merupakan  realisasi  hasil  akhir  pendapatan yang diperoleh dengan melihat data yang didapatkan dari Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah. Pendapatan yang didapatkan akan dibagikan hasilnya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota (Novien Rialdy, 2022).

## Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Jumlah  kendaraan  yang  tidak  melakukan  daftar  ulang  setiap  tahunnya  semakin meningkat, hal ini akan berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor (Krisnadeva & Lely Aryani Merkusiwati, 2020). Pada teori kepatuhan dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor, harus disertai dengan ketaatan dan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan  pajak  kendaraan  bermotor.  Semakin  tinggi  orang  yang  taat  dan  sadar  akan pentingnya membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor diharapkan akan berimbas pada peningkatan  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor.  Kepatuhan  wajib  pajak  masih  rendah dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor (Sakir & Mustari, 2022). Hal ini dapat dilihat
dari  banyaknya  perbedaan  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  melaksanakan  kewajibannya dalam  membayarkan  pajak  kendaraan  bermotor  dibandingkan  dengan  jumlah  kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor samsat (Nurlaela, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hal ini sejalan dengan penelitian Pentanurbowo, (2021), Sakir & Mustari, (2022) dan Arifin et  al.,  (2021)  yang  mengatakan  bahwa  kendaraan  yang  tidak  melakukan  daftar  ulang berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Hipotesis :Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

## 3. Metode Penelitian
Metodologi kuantitatif digunakan dalam jenis penelitian ini. Sugiyono (2013) mengklaim bahwa  metode  penelitian  kuantitatif  adalah  pendekatan  berbasis  positivis  yang  digunakan untuk  mempelajari  populasi  dan  sampel  tertentu.  Pengambilan  sampel  biasanya  dilakukan dengan  menggunakan  sampel  acak,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan instrumen  penelitian,  dan  analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  statistik  kuantitatif dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  ditentukan.  Peneliti  dalam  penelitian  ini mengambil metode deskriptif dan asosiatif. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini, baik dari segi jenis maupun sumbernya. Data sekunder adalah informasi yang berasal dari sumber selain dari pengumpul data itu sendiri. Untuk mendapatkan informasi dari Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung II Kawaluyaan, diperoleh data sekunder dengan melakukan pencatatan dokumen. Populasi dalam penelitian ini adalah data Wajib Pajak Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung II Kawaluyaan selama  periode  2018-2022.  Menurut  Sekaran  &  Roger,  (2017)  sampel  adalah  sebagian  dari populasi.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Analisis  Regresi Linear sederhana, Uji Determinasi (R2), Uji Parsial (Uji t), dan Uji Simultan (Uji F).

## 4. Hasil Dan Pembahasan Uji Normalitas
Uji normalitas adalah alat untuk menguji apakah data residual yang ada pada variabel- variabel independen dan dependen didistribusikan secara normal atau tidak normal.
Tabel 2.  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 35 Normal Parameters a,b Mean -.0000977 Std. Deviation 13561265567.0 0286100 Most Extreme Differences  Absolute .202 Positive .202 Negative -.151 Test Statistic .202 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: olahan SPSS, 2023
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  menggunakan  uji  One-Sample  Kolmogorov-Smirnov Test diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.200 dimana angka tersebut lebih besar
dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini Berdistribusi Normal.

## Analisa Regresi Linier Sederhana
Analisis  regresi  linier  berganda  digunakan  untuk  meramalkan  variabel  terikat  ketika variabel bebas dinaikkan atau diturunkan. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Regresi Linier Sederhana Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 724272397524.201  448393743547.434 1.615 .043 X -591045.536 926303.134 -2.346 -6.638 .009
a. Dependent Variable: Y
Dari tabel di atas diperoleh persamaan sebagai berikut:
Y = 724272397524,201 - 591045,536 X Artinya persamaan tersebut mengandung makna:
1. Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  nilai  konstanta  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  (Y)  = 724272397524,201 .  Koefesien  positif  mengandung  arti  bahwa pengaruh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi memiliki hubungan searah dengan  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor.  Oleh  karena  itu,  nilai  konstanta sebesar 724272397524,201 memiliki makna apabila variabel kendaraan tidak melakukan daftar ulang adalah nol maka terjadi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 724272397524,201
2. Wajib Pajak Kendaraan tidak melakukan daftar ulang mempunyai koefesien regresi sebesar - 591045,536 Jika diasumsikan variabel indepensen lainnya konstan, maka setiap penurunan satuan Kendaraan tidak melakukan daftar ulang akan berdampak pada penurunan variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar - 591045,536

## Uji Fit Model
Untuk  mengetahui  kesesuaian  model  (fit  model)  Wajib  Pajak  Kendaraan  Tidak Melakukan Daftar Ulang berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor maka perlu diadakan Uji Fit Model yang dalam penelitian ini akan menggunakan uji f.
Tabel 4. Perhitungan Uji F
Berdasarkan  pada  tabel  diatas  menunjukan  tingkat  signifikansi  0.028  <  0.05  dapat disimpulkan model regresi linear sederhana layak digunakan pada penelitian ini.

## Koefisien Determinasi
Tabel 5. Analisis Koefisien Korelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .725 a .526 .534 15659200651.322 a. Predictors: (Constant), X, Y ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 99833154599946550000.000 1 99833154599946550000.000 7.407 .028 b Residual 735631695115108600000.000 3 245210565038369540000.000 Total 835464849715055200000.000 4 a.Predictors: (Constant), X
b.Dependent Variable: Y
Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan koefisien determinasi adalah sebesar 0,725 atau 52,6%, artinya variabel Wajib Pajak Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang  mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 52,6% dan sisanya 47,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.
Uji t
Uji statistik t menunjukan pengaruh kendaraan tidak melakukan daftar ulang  (X) secara individual atau parsial dalam menerangkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Tabel 6. Pengujian Hipotesis
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 724272397524.201 448393743547.434 1.615 .043 X -591045.536 926303.134 -2.346 -6.638 .009 a. Dependent Variable: Y
Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, dihasilkan nilai signifikansi sebesar 0,009 atau lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang mana hal ini berarti adanya pengaruh Wajib Pajak kendaraan tidak melakukan daftar ulang terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

## Pembahasan

## Pengaruh Wajib Pajak kendaraan tidak melakukan daftar ulang terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor
Penerimaan pajak kendaraan bermotor berkurang akibat Wajib Pajak kendaraan yang tidak tidak melakukan daftar ulang. Artinya, penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor terjadi  ketika  bertambahnya  jumlah  wajib  pajak  kendaraan  yang  tidak  membayar  pajak kendaraan  bermotornya.  Hal  ini  terjadi  karena  banyaknya  kendaraan  bermotor  yang  terjual, kendaraan yang rusak berat, alamat wajib pajak yang tidak benar, dan kendaraan bermotor yang ditarik  dengan  leasing  tanpa  melapor  ke  Kantor  Pusat  Pengelolaan  Pendapatan,  maka  besar kemungkinan penerimaan pajak kendaraan bermotor akan hilang. Banyaknya wajib pajak yang akan  menunggak  pada  kewajiban  membayar  pajak  kendaraan  bermotornya  yang  akan menurunkan jumlah uang (pendapatan) yang terkumpul dari pajak kendaraan bermotor dan menambah jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftari ulang.
Dinas Pendapatan Kota Bandung II Kawaluyaan harus mencari cara untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari jumlah kendaraan yang tidak daftar ulang. Hal ini sejalan  dengan  teori  kepatuhan  yang  menyatakan  bahwa  mendorong  wajib  pajak  untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu dapat meningkatkan pendapatan. Banyaknya jumlah  kendaraan  bermotor  di  jalan  dan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayarnya  dapat menjadi sumber dana untuk mendukung infrastruktur lokal dan meningkatkan perekonomian daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Y Pentanurbowo  (2021) dan Sakir & Mustari (2022) yang menunjukkan bahwa mobil yang tidak melakukan daftar ulang berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

## 5. Penutup Kesimpulan
Temuan  dalam  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh Wajib  Pajak kendaraan  tidak  melakukan  daftar  ulang  terhadap  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor. Adapun  saran  yang  dapat  peneliti  uraikan  yaitu  Dinas  Pendapatan  daerah  Kota  Bandung  II Kawaluyaan  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  harus  lebih  gencar
dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, menelaah kembali besarnya tarif yang diberlakukan dan betul-betul menegakan aturan atau sangsi bagi mereka yang tidak melakukan daftar ulang kendaraan bermotor. Sehingga memberikan efek jera dan mereka  sadar  sebagai  kewajiban  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Serta  bagi  wajib  pajak kendaraan bermotor untuk lebih meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## Daftar Pustaka
Ahmad, B., Romadhoni, B., Adil, M., & Makassar, U. M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Riset Perpajakan, 3(1), 15–23.
Arifin, L., Agustang, A., & Idkhan, A. M. (2021). Analysis of the Challenges of Motor Vehicle Tax Revenue at the Technical Service Unit Office Revenue. 8(2), 427–434.
Bratakusumah, Deddy Supriady & Riady. (2010). Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama
Cahyadi, I Made Wahyu dan I Ketut Jati. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayan Publik, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.Vol.16.3, 2342-2373.
Darwin. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Dharma & Suardana (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana; 2014 : 340-353
Hakim, Vita Amaliah. 2013. “ Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya: Studi kasus pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya”, Skripsi Jurusan Akuntansi, FE Universitas Siliwangi.
Krisnadeva, A. A. N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. E- Jurnal Akuntansi, 30(6), 1425. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Keuangan Daerah. ANDI. Yogyakarta Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi. Masitoh, S. (2019). 144 Ribu Kendaraan Tak Lakukan Daftar Ulang di Samsat Sumber Kabupaten Cirebon.  Tribun  Jabar.Id.  https://jabar.tribunnews.com/2019/0/25/144-ribu-kendaraan- tak- lakukan-daftar-ulang-di-samsat-sumber-kabupaten-cirebon?page+allf
Nirajenani, C.I.P., dan Aryani M. N.K.L. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 24.1 hlm. 339-369.
Nurlaela,  L.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  E-Filling  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP Pratama Garut. Jurnal Wahana Akuntansi, 2(2), 1–8.Sakir, A. R., & Mustari, S. H. (2022). Analisis  Tantangan  Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  pada  Kantor  UPT  (  Unit Pelayanan Teknis ) Pendapatan Maros. 5(1), 14–22.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 13 tahun 2011, tentang pajak daerah Peraturan  Gubernur  No.  68  tahun  2011,  tentang  penghitungan  dasar  pengenaan  pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2011, tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
Priantara Diaz. (2016). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Medika
Pungky  Prasetyo,  Diana  Hertati  (2019).  “Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Pemutihan  Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  di  Jombang”.  Jurnal  Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.
Ratnasari, Nepung, T., & Suriadi, L. O. (2016). Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi sulawesi tenggara. 1, 82–95.
Sekaran, U., & Roger, B. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan- keahlian (6th ed.). Salemba Empat.
Siahaan, Marihot Pahala, 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu Sugiyono.  (2013).  METODE  PENELITIAN  KUANTITAIF  KUALITATIF  DAN  R&D  (19th  ed.).  Cv Alfabeta.
Tahar, A., & Rachman, A. K. (2013). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 387656(174).
Tiawan,  H.,  Erfit,  E.,  &  Zulgani,  Z.  (2020).  Pengaruh  jumlah  kendaraan  bermotor,  jumlah penduduk  dan  kebijakan  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  melalui penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  di  Provinsi  Jambi.  E-Jurnal  Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 9(3), 119–130. https://doi.org/10.22437/pdpd.v9i3.12486
Undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Yuskar,  &  Yanti,  F.  (2014).  Analisis  Efektivitas  dan  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Sumatera  Barat.  Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Bisnis, 14(2), 158– 175.