## Jurnal de Facto
Volume 11 No. 1 Juli 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## Kepastian Hukum Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Pluralisme Hukum

## Legal certainty of regulation of land rights in Legal pluralism
Roziqin 1 , Muhammad Hakim 2 , Dimyati 3
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Damai, Balikpapan Selatan
1 roziqin@uniba-bpn.ac.id, 2 hakimbaqtayan@gmail.com, 3 mr.dimyati@gmail.com Abstrak Pluralisme  hukum  tidak  seketika  menyelesaikan  permasalahan  yang  muncul  dalam masyarakat.  Pluralisme  hukum  hadir  untuk  memberikan  pemahaman  yang  baru  kepada pembentukan  hukum,  serta  masyarakat  secara  luas  bahwa  di  samping  hukum  negara terdapat sistem-sistem hukum lain yang lebih dahulu ada di masyarakat. Dengan adanya pluralisme  hukum  juga  memiliki  kelemahan  yaitu  membuka  peluang  terjadinya  konflik norma  yang  akhirnya  memunculkan  ketidakpastian  hukum  dalam  masyarakat. Keberhasilan  pluralisme  hukum  memerlukan  syarat,  yaitu political  will dari  pemerintah terkait  mengimplementasikan  pluralisme  hukum  dalam  produk  hukum  mengakomodir pluralitas  sistem  normatif  tanpa  menghilangkan  esensi  kepastian  hukum  didalamnya. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  penelitian  yuridis  normatif  (metode  penelitian  hukum normatif), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder.  Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa Pluralisme  hukum  tidak  seketika  menyelesaikan  permasalahan  yang  muncul  dalam masyarakat.  Pluralisme  hukum  hadir  untuk  memberikan  pemahaman  yang  baru  kepada pembentukan  hukum,  serta  masyarakat  secara  luas  bahwa  di  samping  hukum  negara terdapat sistem-sistem hukum lain yang lebih dahulu ada di masyarakat. Kata Kunci: Kepastian Hukum; Hak Atas Tanah; Pluralisme Hukum.

## Abstract
Legal  pluralism does  not  immediately  solve  problems  that  arise  in  society. Legal  pluralism exists to provide a new understanding of the formation of law, as well as society at large that in  addition  to  state  law  other  legal  systems  existed  in  society  first.  The  existence  of  legal pluralism  also  has  a  weakness,  namely  opening  up  opportunities  for  norm  conflicts  which ultimately  give  rise  to  legal  uncertainty  in  society.  The  success  of  legal  pluralism  requires conditions, namely the political will of the relevant government to implement legal pluralism in legal products to accommodate the plurality of the normative system without eliminating the essence of legal certainty in it. This research is carried out by normative juridical research (normative law research method), which is literature law research carried out by researching literature materials or secondary data. From the results of the research, it can be concluded that  legal  pluralism  does  not  immediately  solve  the  problems  that  arise  in  society.  Legal pluralism exists to provide a new understanding to the formation of law, as well as society at large that in addition to state law there are other legal systems that existed in society first. Keywords: Legal Certainty, Land Rights, Legal Pluralism

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Eksistensi  tanah  dalam  kehidupan  manusia  mempunyai  arti  sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial  di  kalangan  masyarakat  untuk  hidup  dan  kehidupan,  dan  tanah  sebagai capital  asset yaitu  sebagai  faktor  modal  dalam  pembangunan  dan  telah  tumbuh sebagai  benda  ekonomi  yang  sangat  penting sekaligus  sebagai  bahan  perniagaan dan objek spekulasi. 1
Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara, dan rakyat.  Tanah menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi Bangsa Indonesia sehingga perlu campur tangan negara untuk  mengaturnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  konstitusi  dan  sebagai  dasar  politik hukum agrarian nasional sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang  menyebutkan:  Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara    dan  dipergunakan  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat. 2 Berdasrakan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 muncullah istilah tanah negara atau tanah  yang  dikuasai  langsung  oelh  negara,  Penguasaan  tanah  Negara  adalah kewenangan  Negara  untuk  menguasai  sesuatu  yang  dimana  dalam  suatu penguasaan ada hak yang dapat dipegang oleh pemegang haknya. 3
Pemaknaan terhadap terhadap hukum agrarian tidak saja harus ditelaah dari aspek hukum, tetapi juga dilihat dari segi politik dan administrasi yang berbentuk sebagai policy (kebijakan)  dalam  menegakan  dan  melaksanakan  ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Menurut  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disingkat UUPA), menyebutkan:
(1) Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaannya;
(2) Menentukan  dan  mengatur  hak-hak  yang  dapat  dipunyai  atas  (bagian  dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
(3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Hak negara atas tanah mengandung tugas kewenangan untuk mengatur dan mengelola tanah bersama tersebut bagi sebesar-sebesar kemakmuran rakyat, yang termasuk di dalam bidang hukum publik,  pelaksanaan kewenangan ini ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia. Hak Bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat komunalistik, artinya semua tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia, yang telah bersatu sebagai bangsa  Indonesia,  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,  yang menyebutkan: Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia. Selain itu juga mempunyai sifat religius, artinya
1 Achmad Robbie, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Malang, Bayumedia, hlm.1
2 Arie Sukanti Hutagalung, 2005, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Jakarta, Lambaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, hlm. 19
3 Ardiansyah, Ardiansyah. "IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KASUS PERTANAHAN." Journal de Facto 10.1 (2023): 31-44.
seluruh  tanah  yang  ada  dalam  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.
UUPA  yang  diterbitkan  pada  tahun  1960  belum  mengantisipasi perkembangan ilmu, teknologi, politik, sosial ekonomi, budaya serta perkembangan kebutuhan masyarakat.perubahan paradigm kebijakan ekonomi makro globalisasi, arus  investasi,  semakin  tajamnya  konflik  dalam  penguasaan  akses  terhadap pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah karena ketimpangan/ketidakadilan dalam  struktur  penguasaan/pemilikan  tanah,  alih  fungsi  tanah  sehingga mempengaruhi  ketahanan  pangan,  timbulnya  bencana  alam,  dan  kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan distribusi dan redistribusi tanah untuk pertanian maupun  non  pertanian  disertai  dengan  reformasi  akses.  Maka  diperlukannya pengaturan  untuk  menjadi  landasan  pembangunan  yang  menggunakan  ruang  di bawah tanah.
Perjalanan waktu seiring dan sejalan dengan ekonomi, politik makro, berbagai ketentuan  UUPA  telah  diberi  penafsiran  yang  tidak  sesuai,  bahkan  bertentangan dengan falsafah dan prinsip dasar UUPA yang antara lain telah berdampak terhadap ketidakadilan,  pelanggaran  HAM  terkait  hak  dasar  berupa  tanah  dan  semakin terpinggirkannya  hak-hak  masyarakat  hukum  adat.  Perubahan  hukum  yang mengatur agrariaan sangat tergantung pada politik hukum pemerintah, sekaligus dipengaruhi oleh konstelasi politik pada sekarang ini, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, fenomena sosial dan hukum itulah kemudian mengkristalisasi dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Selama  ini,  politik  hukum  agrarian  yang dilakukan  pemerintah  Indonesia  masih  bersifat  normatif  dan  sangat  tertutup terhadap fakta sosial (pluralisme hukum) dalam masyarakat, dimana masyarakat masih  mempertahankan  dan  melaksanakan  penguasaan  dan  pengelolaan  tanah berdasarkan hukum adat. Dalam kenyataanya konsep dan asas hukum adat  yang dapat memberikan sumbangsih terhadap pembangunan nasional. 4
Menurut John Griffiths mengemukakan konsep pluralism hukum yang lemah ( weak  pluralism )  dan  pluralism  hukum  yang  kuat  ( strong  pluralis ).  Pluralisme hukum  disebut  sebagai  pluralism  hukum  yang  lemah  ketika  Negara  mengakui kehadiran  anasir  sistem  hukum  lain  di  luar  hukum  negara,  tetapi  sistem-sistem hukum  non  negara  tersebut  tunduk  keberlakunnya  di  bawah  hukum  negara. Sementera  itu,  pluralism  hukum  yang  kuat  hadir  ketika  Negara  mengakui keberadaan hukum non Negara dan system hukum tersebut mempunyai kapasitas keberlakukan yang sama dengan hukum negara. 5
Kepastian  hukum  ini  tentu  sangat  penting,  sebab  hukum  bertugas menciptakan ketertiban dalam masyarakat, kepastian hidup merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, nilai kepastian hukum akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.
Dalam  konteks  hukum  di  Indonesia,  isu  mengenai  kepastian  hukum  dalam pengaturan  hak  atas  tanah  menjadi  salah  satu  tema  yang  sangat  relevan  dan signifikan. 6 Tanah adalah sumber daya yang tidak hanya memiliki nilai ekonomis
4 https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/904/pdf, diakses 30 Juli 2024
5 https://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Della_Pluralisme-Hukum-dalam-Perkembangan-Hukum- Indonesia.pdf, diakses 3 Agustus 2024
6 Ridho Afrianedi, “Kepastian Hukum Bagi Tanah Adat Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (08/01),” diakses 6 Agustus 2024, https://www.pa-
yang tinggi, tetapi juga sarat dengan makna sosial serta budaya. 7 Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, di mana terdapat berbagai sistem hukum dan tradisi yang hidup berdampingan, tantangan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengaturan  hak  atas  tanah  semakin  kompleks. 8 Perubahan  sosial,  ekonomi,  dan politik yang cepat juga berperan dalam dinamika hak atas tanah, sehingga menuntut adanya penyesuaian dan pengaturan yang lebih inklusif dan efektif.
Di  dalam  kerangka  pluralisme  hukum  ini,  terdapat  tantangan  besar  dalam menciptakan  kepastian  hukum  yang  tidak  hanya  melindungi  hak  atas  tanah individu,  tetapi  juga  memfasilitasi  pertumbuhan  masyarakat  dan  melestarikan lingkungan. 9 Tanpa adanya kepastian hukum yang jelas, konflik tanah dapat muncul antara individu dan komunitas, antara hukum adat dan hukum negara, serta antara sektor  publik  dan  swasta. 10 Kasus-kasus  sengketa  tanah  yang  melibatkan masyarakat  adat  dan  perusahaan  besar  sering  kali  mencuat  ke  permukaan, menunjukkan  adanya  ketidakpastian  dalam  pengaturan  hak  atas  tanah. 11 Dalam banyak kasus, masyarakat adat merasa posisi mereka tidak diakui secara hukum meskipun  mereka  telah  menguasai  dan  mengelola  tanah  tersebut  secara  turun- temurun. 12
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  Solusi  pada  permasalahan kepastian  hukum  terhadap  permasalahan  agrarian  dalam  tinjauan  pluralisme hukum dan dapat berkontribusi pada perkembangan hukum agrarian di Indonesia. Berdasarkan  latar  belajang  tersebut  maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih dalam tentang keapstian hukum pengatuan ha katas tanah dalam pluralisme hukum.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  diteliti  dan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum pengaturan hak atas tanah dalam pluralisme hukum.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  penelitian  yuridis  normatif  (metode penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan
cilegon.go.id/artikel/251-kepastian-hukum-bagi-tanah-adat-setelah-adanya-undang-undang-nomor-5- tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria.
7 Desi Apriani dan Arifin Bur, “KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA,” Jurnal Bina Mulia Hukum 5, no. 2 (2021): 220–39, https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11.
8 Mohammad Fahrur Rozi, “PLURALISME DANMULTIKULTURALISME DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI; KAJIAN PARADIGMATIK,” Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam 2, no. 2 (31 Desember 2017): 104–27.
9 Sugina Hidayanti, Indra Koswara, dan Yopie Gunawan, “The Land Legal System in Indonesia and Land Rights According to the Basic Agrarian Law (UUPA),” LEGAL BRIEF 11, no. 1 (30 November 2021): 366–78.
10 Try Widiyono dan Md Zubair Kasem Khan, “Legal Certainty in Land Rights Acquisition in Indonesia’s National Land Law,” LAW REFORM 19, no. 1 (9 Agustus 2023): 128–47, https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.48393.
11 Hans Nicholas Jong, “Indonesian Government Lagging Independent Effort to Recognize Indigenous Lands,” Mongabay Environmental News, 5 Mei 2022, https://news.mongabay.com/2022/05/indonesian- government-lagging-independent-effort-to-recognize-indigenous-lands/.
12 Sartika Intaning Pradhani, “Traditional Rights of Indigenous People in Indonesia: Legal Recognition and Court Interpretation,” Jambe Law Journal 1, no. 2 (2018): 177–205, https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.177-205.
dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder, 13 dan pendekatan  penelitian  ini  mempergunakan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan (statute approach), dan Pendekatan konsep (conceptual approach) , untuk menganalisis  dan  mengkaji  tentang  kepastian  hukum  pengaturan  hak  atas  tanah dalam pluralisme hukum.

## PEMBAHASAN
Pertimbangan  batasan  hak  atas  tanah  tertentu  akan  sulit  bagi  masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah untuk ikut serta menikmati hak atas tanah.  Hal  ini  dikarenakan  negara  memberikan  peluang  sebesar-besarnya  untuk memiliki atau menguasai hak atas tanah untuk kepentingan tertentu. Apabila hal ini tidak  dibatasi  maka  akan  terjadi  kesenjangan  dan  rasa  ketidakadilan  bagi masyarakat.  Mereka  yang  memiliki  modal  besar  akan  berkuasa  sementara masyarakat yang memilki keterbatasan akan merasa dirugikan. Sementara Negara selama  ini  terkesan  lebih  pragmatis  melakukan  pembiaran  dengan  dalil  tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Hans  Kelsen,  hukum  adalah  sebuah  sistem  norma,  norma  adalah pernyataan  yang  menekankan  aspek  seharusnya  atau das  sollen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif . Undang-undang yang berisi yang berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  umum  menjadi  pedoman  bagi  individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi  masyarakat  dalam  membebani  atau  melakukan  tindakan  terhadap  individu. Adanya  aturan  itu  dan  pelaksanaan  aturan  tersebut  menimbulkan  kepastian hukum. 14
Tujuan hukum, yakni: (1) Aliran etis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum  adalah  untuk  mencapai  keadilan.  (2)  Aliran  Utilitas  yang  menggap  pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan. (3) Aliran yuridis formal  yang  mengganggap  pada  dasarnya  tujuan  hukum  adalah  menciptakan kepastian  hukum. 15 Untuk  menciptakan  kepastian  hukum,  diperlukan  ketegasan penerapan  hukum  itu  sendiri  dimana  hukum  tersebut  berlaku  terhadap  tanpa pandang  bulu.  Kepastian  hukum  merupakan  syarat  mutlak  untuk  terlaksananya supremasi  hukum  di  dalam  suatu  Negara  hukum.  Suatu  negara  baru  dinyatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut menganut konsep supremasi hukum, adanya  persamaan  di  muka  hukum,  dan  Negara  berlandaskan  atas  konstitusi. Supremasi hukum bermakna bahwa semua permasalahan yang ada dikembalikan kepada hukum itu sendiri. 16
Hak-hak  tanah  yang  diberikan  kepada  investor  (pelaku  usaha)  diantaranya Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai. Dalam hal ini pemberian  hak  atas  tanah  yang  merupakan  kewenangan  negara  mengakibatkan
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo persada, 2003, hlm.13
14 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, hlm. 58
15 Achmad Ali, Tujuan dan Fungsi Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 100-1001
16 Fachmi, 2011, Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia Publishing, hlm. 296
tuntutan  adanya  penyesuaian  substansinya.  Kondisi  ini  akan  menciptakan kesenjangan terhadap prinsip-prinsip dan cita-cita UUPA dengan pelaksanaan atau realita  yang  terjadi  sekarang  ini.  Kesenjangan  ini  ditandai  ketidakkonsistenan antara  prinsip-prinsip  dan  cita-cita  UUPA  dengan  peraturan  pelaksanaanya, sejumlah peraturan pelaksanaan yang mencerminkan ketidaksinkronisasi adalah:
(1) Pemberian  tanah  yang  luas  kepada  pengusaha  di  sektor  perkebunan, kehutanan, dan properti sehingga menimbulakan akumulasi penguasaan tanah.
(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menorong pemahaman bahwa tanah  itu  merupakan  komoditi  dan  mengabaikan  hak  lainnya  seperti  fungsi sosial dan nilai religius.
(3) Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mendorong  pengabaian terhadap hak-hak tradisional atas tanah masyarakat adat.
(4) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberi peluang terjadinya pengabaian  dan  kurangnya  kesejahteraan  pemegang  hak  atas  tanah  yang terkena  pengambilaihan  untuk  kepentingan  umum  atau  kepentingan pembangunan.
Berlakunya  2  (dua)  sistem  hukum  yang  hidup  secara  berdampaingan  dan berkembang  dalam  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  berpotensi  menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan. Hal ini dikarenakan antara daerah yang satu dengan daerah  yang  lain  memiliki  perbedaan  tentang  pengaturan  atas  tanah.  Sementara semangat dari reforma agrarian adalah melakukan unifikasi hukum yang mampu mengakomudir kepentingan-kepentingan masyarakat di berbagai daerah menjadi ketentuan  baru  yang  sejalan  dengan  cita-cita  bangsa.  Masalah  yang  muncul berikutnya  dikemudian  hari  adalah  terjadinya  ketidakadilan.  Maka  negara  harus memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat.
Ketentuan UUPA maka akan diketahui kelemahan-kelemahan hukum karena semangat UUPA sudah tidak sejalan dengan nialai moral masyarakat saat ini. UUPA mengakomudir segala ketentuan yang berlaku termasuk didalamnya sistem hukum adat dan sistem hukum kolonial. Dengan kata lain UUPA mengandung unsur-unsur plural  yang  mengatur  kepentingan  dari  badan  atau  pengaturan  yang  berlaku  di daerah masing-masing. Dalam ini pluralism dikontruksikan sebagai suatu keadaan dimana 2 (dua) atau lebih norma hukum berlaku dalam kehidupan sosial dan dapat dirundingkan untuk menghasilkan 2 (dua) jenis sistem hukum.
Munculnya  pluralisme  pada  sistem  hukum  pertanahan  menyebabkan tumpang  tindih  penerapan  aturan  hukum,  karena  UUPA  sekarang  ini  sangat bertentangan dengan semangat kebangsaan Indonesia mengingat UUPA bertumpu pada  sistem  hukum  kolonial,  sehingga  peraturan  pelaksanaannya  dalam  sistem hukum  yang  memihak  kepada  investor  atau  pelaku  usaha  dan  mengabaikan masyarakat.
Keadilan sosial ( social justice ) adalah prinsip yang bersumber dari Pancasila sebagai  Dasar  Negara  Indonesia,  prinsip  tersebut  menjadi  dasar  kebijakan  dari kehendak  negara  untuk  mewujudkan  tujuan  dan  cita-cita  Bangsa  Indonesia  yang dituangkan  dalam  aliniea  ke  4  (empat)  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945,  yaitu: Melindungi  segenap  Bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan pada teori kausalitas, keberadaan Pancasila bagi
Bangsa  Indonesia  menurut  Notonagoro, 17 causa  materialis  Pancasila  adalah  adat kebiasaan,  kebudayaan  dan  agama  Bangsa  Indonesia.  Causa  formalis  adalah formulasi Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Causa finalis  adalah  dasar  negara  dan  causa  effesien  adalah  dasar  falsafah  negara. Berdasarkan  teori  causalitas  tersebut,  dalam  analisis  ilmiah  tentang  hakikat  dan hubungan antara Tuhan Yang Maha Esa dengan manusia, lebih lanjut Notonagoro berkesimpulan  bahwa  Tuhan  Yang  Maha  Esa  adalah  causa  prima  dan  motor immobilis. Sementara itu, hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa tersusun  monopluralis,  sarwa  tunggal  (jiwa  tubuh)  yang  dalam  keseluruhan  dan keutuhannya  beraktivitas  yang  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan kemanusiannya yang mengarah pada kesempurnaan (absolut, mutlak).
Menurut John Rowls, 18 subjek uatama prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar  masyarakat,  tatanan  institusi-institusi  sosial  uatama  dalam  satu  sketsa kerjasama. Prinsip-prinsip tersebut mengatur pemberian hak dan kewajiban dalam institusi-institusi  ini  serta  menentukan  pembagian  kenikmatan  serta  beban kehidupan  sosial.  Untuk  itu,  Pancasila  sebagai  dasar  negara  yang  merupakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, hendaknya dijadikan tolak ukur bagi hukum dam membagi sumber-sumber kehidupan Bangsa Indonesia berupa tanah tersebut, agar dapat dinikmati oleh komponen bangsa ini secara seimbang dalam basis keadilan sosial. Sebab, politik hukum pertanahan nasional adalah tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Konsep hubungan negara dengan sumber daya alam tersebut berangkat dari asumsi bahwa Negara sebagai subjek dalam arti personifikasi dari seluruh rakyat Indonesia, bukan sebagai perorangan atau badan kenegaraan. Dalam konsep ini, hak kommunes  atau  hak  imperium,  yaitu  hak  menguasai  tanah  atau penggunannya. 19 Maka hubungan negara dan tanah dalam konsep hak menguasai negara  tersebut  adalah  hubungan  yang  memberikan  wewenang  kepada  negara sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat  Indonesia,  untuk  pada  tingkatan tertinggi:
(1) Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
(2) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan buni, air dan ruang angkasa;
(3) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Wewenang  Negara  untuk  mengatur  hubungan  hukum  antara  orang-orang termasuk  masyarakat  hukum  adat  dengan  tanah  terkait  erat  dengan  hubungan hukum antara negara dengan tanah. Hal ini disebabkan karena hubungan hukum antara negara dengan tanah sangat mempengaruhi dan menentukan isi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang-orang dengan  tanah  dan  masyarakat  hukum  adat  dengan  tanah  ulayatnya,  serta pengakuan dan perlindungan hak-hak yang timbul dari hubungan-hubungan hukum tersebut.
17 Sudjito, 2012, Hukum Dalam Pelangi Kehidupan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 30- 31
18 John Rowls, 2006, A Theori of Justice, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 65
19 Imam Soetiknjo, 1994, Politik Agraria Nasional, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, hlm. 20
Hukum  positif  yang  mengatur  wilayah  tersebut  masih  cenderung dimanfaatkan memuluskan kepentingan kelompok tertentu dalam penguasaan dan pemanfatan  sumber  daya.  Dalam  kondisi  demikian,  peran  pemerintah  dan pemerintah  daerah  sangat  dibutuhkan  untuk  menjadi  wasit  yang  adil  guna memfungsikan hukum agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan kepada semua pihak, baik individu, masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri.
Menurut Roescoe Pound, 20 hukum yang ada harus mempu berfungsi sebagai a tool  of  social  engineering dan  instrument  pembaharuan  masyarakat  ( agent  of change ).  Kehadiran  hukum  harusnya  mampu  menuntun  pemerintah  dan masyarakatnya menuju apa yang di cita-citakan. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat diterima oleh masyarakat tanpa upaya penegakan (paksaan) malainkan suatu  kebutuhan.  Sedangkan  menurut  W.  Friedman 21 ,  harmonisasi  aturan  dan pelaksanaanya tidak akan pernah terwujud jika pemerintah selaku regulator tidak menempatkan diri sebagai provider dan posisi netral. Selain itu, perlu penerapan prinsip  keadilan  sosial  ( social  justice )  dalam  arti  mendahulukan  kepentingannya berdampak  pada  kesejahteraan  untuk  sebagian  besar  lapisan  masyarakat, dibandingkan dengan kepentingan eksploitasi semata yang justru hanya berdampak pada kepentingan individu dan kelompok tertentu saja.
Berdasarkan teori-teori terkait dengan kepemilikan, baik itu teori hak milik bersama maupun teori hak milik pribadi yang didasarkan pada teori hukum kodrat yang berkembang di negara barat, ternyata memiliki kemiripan dengan paham yang berkembang  di  negara  timur,  termasuk  di  Negara  Indonesia.  Teori  hak  milik bersama dan teori hak milik pribadi sebagaimana dianut oleh beberapa filsuf Barat seperti Cicero, Gratius, Thomas Aquinas, dan Pufendurf sesungguhnya menekankan pada pentingnya keselarasan dan keharmonisasian antara kepentingan pribadi dan kepentingan  bersama.  Bagi  Grotius  yang  mengembangkan  teorinya  berdasarkan paham kaum Stoa seperti Cicero, walaupun menekankan pada hak milik bersama, tetap  mengakui  pentingnya  milik  pribadi.  Gratius  mengakui  bahwa  sesuai  bias menjadi  milik  pribadi  dalam  pengertian  bahwa  seseorang  bias  mempunyai  hak untuk memilki dan dan menggunakannya secara pribadi. Disini terlihat perbedaan besar  antara  Thomas  Aquinas  dengan  Gratius.  Kalau  pada  Thomas  Aquinas  ada milik pribadi tetapi dapat digunakan juga untuk kepentingan bersama, pada Gratius justru ada milik bersama tetapi dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. 22
Kepastian  hukum  secara  normatif  merupakan  suatu  peraturan  yang  dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Tanpa adanya kepastian hukum, seseorang tidak tahu hal apa yang akan dilakukan dan akhirnya timbul perasaan tidak nyaman, namun ketika terlalu menitikberatkan pada suatu kepastian  hukum,  terlalu  ketat  mentaati  suatu  aturan  akibatnya  akan  kaku  dan menimbulkan ketidakadilan.
Kepastian hukum merupakan hal yang menjadi harapan subjek hukum untuk mengetahui hal yang dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum, sehingga perlu adanya suatu penormaan yang baik dan jelas dalam suatu peraturan perundang- undangan, serta jelas juga penerapannya di masyarakat. Kepastian hukum bukanlah
20 Roscoe Pound, 1972, An Introduction to the philosophy of law, Yole University Press
21 Friedman W, 1971, The State and The Rule of Lawin A Mixed Ekonomy, Steven and Sons, London
22 Farida Patittingi, 2012, Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, Studi atas Penguasaan dan Pemilikan Tanah, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm. 324
suatu  hal  yang  mutlak  untuk  memenuhi  tujuan  hukum,  melainkan  pada  sebagai saran  yang  digunakan  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  dengan  memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Kepastian hukum apabila dikaitkan dengan pendaftaran tanah yang secara umum diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  yang  menyebutkan: Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur dengan peraturan pemerintah.
Konsep  keadilan  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Teguh  Prasetyo tentang  keadilan  bermartabat  adalah  keadilan  bermartabat  memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, ditengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan ke dalam  cara  berhukum  bangsa  Indonesia. 23 Teori  keadilan  bermartabat  mencatat suatu  sikap  dalam  pembangunan  sistem  hukum  berdasarkan  Pancasila. Dikemukakan,  bahwa  sistem  hukum  Indonesia  tidak  menganut  sistem  hukum secara  mutlak statute  law ,  dan  juga  tidak  mutlak  menganut system  common  law , sekalipun banyak yang mendukung pendapat system judge made law itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun  suatu  ciri  yang  menonjol  dari  teori  keadilan  bermartabat  adalah  bahwa dalam  melakukan  penyelidikan  untuk  menemukan  kaidah  dan  asas-asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik.
Sifat yang melekat pada kekuasaan negara dalam penguasaan tanah tercermin dari berbagai rumusan undang-undang yang mengatur penggunaan, pemanfaatan dan pengalihfungsian tanah. Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  menyatakan  bahwa  untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama  dari  rakyat,  hak-hak  atas  tanah  dapat  dicabut,  dengan  memberi  ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Unsur- unsur yang harus terpenuhi Pasal 18 UUPA, adalah:
a. Dasar atau alasan atau reason de’tree untuk pencabutan ha katas tanah adalah adanya kepentingan umum, kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat.
b. Mekanisme atau cara mencabut ha katas tanah harus dengan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang.
Pluralisme hukum boleh dikatakan menjadi jawanban terhadap kekurangan yang  ditemui  pada  cara  pandang  sistem  hukum  nasional  di  Indonesia  yang cenderung sentralistik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan dan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  mengandung  ide  pluralism  hukum didalamnya. Contoh klasik adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  yang  jelas  menyebutkan  pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dan tanah ulayat. Pada perkembangannya, tidak saja di tingkat nasional tetapi di tingkat daerah juga bermunculuan peraturan
23 Teguh Prasetyo, 2015, Keadilan Bermartabat, Bandung, Nusa Media, hlm. 17
daerah  yang  mencoba  mengakui  atau  mengintegrasikan  keragaman  hukum  di tingkat lokal seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah dan otonomi khusus. Kondisi tersebut seakan-akan dapat diapresiasikan sebagai sebuah terobosan pembaharuan hukum dan upaya untuk mengakomodasi keragaman normatif yang ada  di  masyarakat.  Namun  demikian  dalam  pratiknya  dijumpai  pelbagai permasalahan yang membawa pada kondisi yang dilematis dan keadaan pluralisme hukum yang lemah, karena pada dasarnya keberadaan hukum rakyat atau hukum adat tersebut bergantung pada pengakuan hukum negara.  Lebih lanjut, apa yang disebut dengan hukum adat adalah konstruksi oleh hukum negara, dengan demikian hukum  adat  bukanlah  hukum  yang  hidup  dan  dipercayai  oleh  masyarakat melainkan hukum adat yang dirumuskan oleh hukum Negara. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan lembaga adat tersebut, dimana hasil dari penyelesaian lembaga adat tidak jarang dimentahkan oleh lembaga peradilan atau lembaga adat tidak  memiliki  kekuatan  dalam  menyelesaikan  sengketa  adat  di  lingkungan masyarakat  adat  sebab  lembaga  adat  tersebut  tidak  mempunyai  kapasitas mengeksekusi  keputusan  layaknya  institusi  peradilan.  Lain  halnya  peraturan daerah syariah, dimana dibeberapa daerah peraturan daerah tersebut mengundah penolakan oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan, dengan alasan ketentuan dalam  peraturan daerah  tersebut bertolak belakang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirarki harus selaras, bahkan pada titik  tertentu  peraturan  daerah  tersebut  dinilai  bertentangan  dengan  hak  asasi manusia.

## KESIMPULAN
Pluralisme hukum tidak seketika menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Pluralisme hukum hadir untuk memberikan pemahaman yang baru kepada pembentukan hukum, serta masyarakat secara luas bahwa di samping hukum  negara  terdapat  sistem-sistem  hukum  lain  yang  lebih  dahulu  ada  di masyarakat.  Dengan  adanya  pluralisme  hukum  juga  memiliki  kelemahan  yaitu membuka  peluang  terjadinya  konflik  norma  yang  akhirnya  memunculkan ketidakpastian  hukum  dalam  masyarakat.  Keberhasilan  pluralisme  hukum memerlukan syarat, yaitu political will dari pemerintah terkait mengimplementasikan  pluralisme  hukum  dalam  produk  hukum  mengakomodir pluralitas  sistem  normatif  tanpa  menghilangkan  esensi  kepastian  hukum didalamnya.

## Daftar Pustaka
Achmad  Robbie,  Hukum  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum,  Malang,

## Bayumedia, 2007
Afrianedi,  Ridho.  “Kepastian  Hukum  Bagi  Tanah  Adat  Setelah  Adanya  Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (08/01).”  Diakses  6  Agustus  2024.  https://www.pa - cilegon.go.id/artikel/251-kepastian-hukum-bagi-tanah-adat-setelah- adanya-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar- pokok-pokok-agraria.
Apriani, Desi, dan Arifin Bur. “KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA.” Jurnal
Bina Mulia Hukum 5, no. 2 (2021): 220 – 39. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11.
Ardiansyah, Ardiansyah. "IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KASUS PERTANAHAN." Journal de Facto 10.1 (2023): 31-44. Arie  Sukanti  Hutagalung,  Tebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah, Jakarta, Lambaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005 Achmad Ali, Tujuan dan Fungsi Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia Fachmi,  Kepastian  Hukum  Mengenai  Putusan  Batal  Demi  Hukum  dalam  Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia Publishing, 2011 Friedman W, The State and The Rule of Lawin A Mixed Ekonomy, Steven and Sons, London, 1971
Farida Patittingi, 2012, Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, Studi atas Penguasaan dan Pemilikan Tanah, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012 Hidayanti, Sugina, Indra Koswara, dan Yopie Gunawan. “The Land Legal System in Indonesia  and  Land  Rights  According  to  the  Basic  Agrarian  Law  (UUPA).” LEGAL BRIEF 11, no. 1 (30 November 2021): 366 – 78. Imam Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Yogyakarta Gadjah Mada University Press,
1994
Jong,  Hans  Nicholas.  “Indonesian  Government  Lagging  Independent  Effort  to Recognize Indigenous Lands.” Mongabay Environmental News, 5 Mei 2022. https://news.mongabay.com/2022/05/indonesian-government-lagging- independent-effort-to-recognize-indigenous-lands/.
John Rowls, A Theori of Justice, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006 Pradhani, Sartika Intaning. “Traditional Rights of Indigenous People in Indonesia: Legal  Recognition  and  Court  Interpretation.” Jambe  Law  Journal 1,  no.  2 (2018): 177 – 205. https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.177-205. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, 2008 Roscoe Pound, An Introduction to the philosophy of law, Yole University Press, 1972 Rozi,  Mohammad  Fahrur .  “PLURALISME  DANMULTIKULTURALISME  DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI; KAJIAN PARADIGMATIK.” Al- Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam 2, no. 2 (31 Desember 2017): 104 – 27. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo persada, 2003
Sudjito,  Hukum  Dalam  Pelangi  Kehidupan,  Yogyakarta,  Gadjah  Mada  University Press, 2012
Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Bandung, Nusa Media, 2015 https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/904/pdf, diakses 30 Juli 2024 https://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Della_Pluralisme-Hukum-dalam- Perkembangan-Hukum-Indonesia.pdf, diakses 3 Agustus 2024
Widiyono,  Try,  dan  Md  Zubair  Kasem  Khan.  “Legal  Certainty  in  Land  Rights Acquisition  in  Indonesia’s  National  Land  Law.” LAW  REFORM 19,  no.  1  (9 Agustus 2023): 128 – 47. https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.48393.