## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESTINASI PARIWISATA DI KELURAHAN PENYENGAT KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
Wahjoe Pangestoeti wpangestoeti@yahoo.com
(Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH)

## Abstract
The  efforts  of  Tanjungpinang  government  in  realizing  Penyengat  Island  to  be  a tourist icon that puts the pilgrim tourist witha historical relics dan cultural heritage sites are very well known in the Province of Riau Archipelago at Region Regulation (Peraturan Daerah  No.  8  Tahun  2010)  about  archaeological  management,  history,  traditional  value and Museum. The purpose of this research is to investigate the policy of implementation tourism destinations in Penyengat Island and to identify inhibiting factor while doing the policy  implementation  that  have  implementation  that  have  implementation  that  have implemented in Penyengat Island tourism destinations.Based on that analyzes, researcher try  to  blow  up  how  the  tourism  destination  implementation  that  have  implemented  in Penynengat  Island,  Tanjungpinang  district.  The  sample  techniques  used  was  purposive sampling.  The  reasech  methode  used  a  qualitative  descriptive  research  that  describing social  phenomena  without  comparison  and  answer  the  hypothesis.  The  result  of  this research  is  the  lack  of  implementation  of  Penyengat  tourism  destinations  and  lack  of socialization in the government in issued a policy. The conclusions of this research can bee seen from the implementation indicators and the implementation of employee respondents who  stated  policy  implementers  tourism  destination  rarely  attend  trainning  to  improve knowledge  in  the  tourism  sector.  The  suggestion  from  this  research  is  that  the Tanjungpinang’s government can engage implementing tourism destination employees in Penyengat  Island.  Increased  the  monitoring  of  implementing  tourism  destination employees  perfomance  and  give  socialization  to  people  so  tourism  destinations  policy implementation can run as it should.

## Key word: Policy Implementation of, tourism destination

## Pendahuluan
Pembangunan nasional mengisyaratkan  kepada  seluruh  elemen masyarakat terhadap
pentingnya
pelaksanaan  di  semua  sektor,  termasuk pariwisata.  Sektor  pariwisata  merupakan salah  satu  penyumbang  yang  cukup berpengaruh  di  dalam  pembangunan nasional.  Dalam  rangka  meningkatkan
pembangunan  nasional  sektor  pariwisata telah  mengalami  perkembangan  yang signifikan. Sehingga penting bagi pemerintah untuk terus dapat memperhatikan kelangsungan
dan kemajuan  yang  di  capai  di  dalam pelaksanaan  pariwisata.  Tidak  berlebihan jika  dikatakan  bahwa  sektor  ini  menjadi penghasil  omset  yang  lumayan  besar  bila dibandingkan sektor-sektor industri lainnya.  Wisatawan  internasional  tidak henti-hentinya  berdatangan  ke  Indonesia untuk  menikmati  panaroma  alam,  seni maupun budaya asli nusantara.
Pariwisata sendiri mempunyai arti perpindahan  orang  untuk  sementara  dan dalam  jangka  waktu  pendek  ke  tujuan- tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup  dan  bekerja  dan  melakukan kegiatan-kegiatan
mereka tinggal ditempat-tempat tujuan tersebut. Soekadijo  (2000:3).  Keunikan  yang  telah menjadi peluang ekonomi
dan pembangunan itu yang terus memberikan konstribusi  bagi  pemerintah-pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan dalam mengurus  serta  mengatur  daerahnya masing-masing  agar  sektor  pariwisata dapat berkembang sebagaimana mestinya. Terutama  untuk  kemajuan  daerah-daerah tujuan  wisata  yang  disebut  sebagai destinasi pariwisata. Seperti yang tertuang didalam  Undang-Undang  No  10  tahun 2009  menyebutkan  destinasi  pariwisata merupakan  kawasan  geografis  yang berada  dalam  satu  atau  lebih  wilayah administratif  yang  didalamnya  terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,  aksesibilitas,  serta  masyarakat yang  saling  terkait  dan  melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
Salah  satu  destinasi  pariwisata religi  islami  yang  sangat  terkenal  di Kepulauan Riau (KEPRI) adalah Kelurahan  Penyengat.  Kelurahan  ini menjadi  situs  kerajaan  dan  memiliki
artefak-artefak,  bangunan  arsitektrural serta makam-makam bersejarah. Berkaitan dengan  hal  ini  menurut  Pendit  (2002:39) merincikan jenis-jenis pariwisata meliputi:
1. Wisata Budaya
Ini  dimaksudkan  agar  perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan  atau  peninjauan  ke tempat  lain  atau  ke  luar  negeri, mempelajari, keadaan rakyat,
kebiasaan dan adat istiadat
mereka,  cara  hidup  dan  budaya seni.
2. Wisata Kesehatan Merupakan  perjalanan  seorang wisatawan  dengan  tujuan  tersebut untuk  menukar  keadaan  dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan kesehatannya.
3. Wisata Pilgrim Jenis  wisata  ini  dikaitkan  dengan agama,  sejarah,  adat  istiadat,  dan kepercayaan  umat  atau  kelompok dalam  masyarakat.  Wisata  ini banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci,  ke  makam-makam  dan  lain sebagainya.
Berdasarkan rincian jenis pariwisata  menurut  Pendit  (2002:39) Kelurahan  Penyengat  termasuk  ke  dalam jenis pariwisata
pilgrim. Karena menyuguhkan  objek  wisata  peninggalan zaman  dulu  yang  bernuansa  islami.
Mengacu  pada  Undang-Undang  No  10 Tahun 2009, untuk itu Kota Tanjungpinang membuat Peraturan
Daerah  No  8  Tahun  2010  tentang Pengelolaan  Kepurbakalaan,  Kesejarahan nilai  Tradisional  dan  Museum  yang
memuat  segala  hal  yang  terkait  dalam pengelolaan  benda-benda  kuno,  cagar alam baik dari segi perbaikan, pemeliharaan,  dan  kelestarian  untuk dimasa yang akan datang.
Di sisi lain keberadaannya berdampingan dengan pemukiman
penduduk  yang  semkain  bertambah sehingga  memerlukan  penanganan  yang serius agar dapat mengaplikasikan
kebijakan  yang  telah  dibuat  pemerintah setempat (pemerintah kota Tanjungpinang). Adapun bangunan bersejarah yang membuat
Pulau Penyengat  semakin  terkenal  sebagai wisata pilgrim di Kepulaaun Riau (KEPRI) yaitu berdirinya sebuah mesjid bersejarah yang  memiliki  nilai  arsitektur  tinggi  nan islami. Namun para pengunjung tekadang lebih  tertarik  berfoto  atau  sekedar  makan bersama  sehingga  meninggalkan  banyak sampah. Semakin berkurangnya kesadaran  masyarakat  dalam  memelihara lingkungan,  terutama  sekitar  bangunan bersejarah  membuat  pemerintah  semakin ketat dalam mengeluarkan kebijakan. Hal ini  lebih  ditegaskan  dalam  Peraturan Daerah  Kota  Tanjungpinang  No  8  Tahun 2010  Pasal  2  ayat  4  yang  berbunyi “meningkatkan  kepedulian,  kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap tinggalan budaya daerah”. Namun kebijakan  yang  telah  di  keluarkan pemerintah  tersebut,  belum  pernah  di sosialisasikan kepada masyarakat kelurahan  penyengat.  Hal  ini  terlihat dalam  kurang nya kesadaran  dan partisipasi
masyarakat dalam pemeliharaan serta pelestarian bangunan- bangunan  peninggalan  sejarah  yang terdapat di Kelurahana Penyengat, sehingga  kebijakan  tersebut  tidak  dapat dilaksanakna secara optimal.
Petugas  yang  telah  diamanatkan oleh  pemerintah  untuk  merawat  dan memelihara  peninggalan  makam-makam
pahlawan  melayu  cenderung  seolah mengambil  keuntungan  pribadi  semata, dikarenakan hanya mengharapkan “imbalan” seadanya dari para pengunjung. Objek wisata pilgrim lainnya,  yaitu  benteng  bukit  kursi. Benteng  megah  peninggalan  Belanda  ini sudah  terlihat  sangat  tidak  menarik, terutama  dilihat  dari  segi  kebersihan, keindahan dan kenyamanan bagi wisatawan  yang  datang.  Padahal  di benteng tersebut masih terdapat beberapa meriam peninggalan Belanda dan pemandangan laut yang sangat indah jika dilihat dari atas benteng tersebut. Renovasi  yang  dilakukan  pemerintah setahun  yang  lalu,  tidak  membuat benteng  bukit  kursi  ini  lebih  menarik. Minimnya  biaya  dan  atau  singkatnya waktu yang diberikan kepada pemborong menyebabkan renovasi
serta
pemeliharaan bangunan bersejarah tersebut terbengkalai sebelum semua siap untuk  dilaksanakan.  Menurut  Undang- Undang  No  10  Tahun  2009,  terdapat  di Pasal 24 yang menyebutkan:
Setiap orang berkewajiban:
1. Menjaga  dan  melestarikan  daya tarik wisata; dan
2. Membantu  terciptanya  suasana aman,  tertib,  bersih  berprilaku santun,  dan  menjaga  kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.
Sektor  pariwisata  termasuk  salah  satu sektor  yang  dapat  meningkatkan  Sumber Pendapatan  Daerah  (PAD).  Sehingga selalu menjadi perbincangan yang menarik bagi semua kalangan. Masyarakat  menengah  kebawah  dapat ikut  terlibat  langsung  dalam  pariwisata sebagai  penjual  barang  atau  makanan khas  daerah  mereka  masing-masing.  Bagi kalangan  elit  seperti  pengusaha  dapat menyediakan  fasilitas  dalam  bidang pariwisata,  misalnya  penyediaan  alat
transportasi.

## Tinjuan Pustaka
1. Implementasi Kebijakan Hendaknya selalu diingat bahwa
implementasi  sebagian  besar  program pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijkan yang berusaha keras  untuk  mempengaruhi  perilaku birokrat-birokrat/pejabat-pejabat lapangan ( street level  bureaucrats )  dalam  rangka memberikan  pelayanan  atau  jasa  tertentu kepada masyarakat atau mengtur perilaku dari  suatu  atau  lebih  kelompok  sasaran. Djopari (2001;6.4). Implementasi kebijakan menurut  Syafri  dan  Setyoko  (2008:22) adalah “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Lebih lanjut Luankali (2007:83) mendefinisikan “Implementasi  sebagai  suatu  proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan (dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan
Pengadilan  dan  Perintah  Eksekutif)”  . Adapun  implementasi  masih  menurut Luankali (2007:21) merupakan :
a. Suatu  proses  dalam  melaksanakan keputusan;
b. Menyediakan sarana untuk
melaksanakan sesuatu;
c. Menimbulkan  dampak  atau  akibat terhadap sesuatu.
Menurut  Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul A.  Sabatier    dalam  Djopari  (2001:6.6) mengatakan bahwa “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan merupakan  fokus  perhatian implementasi kebijakan,  yakni  kejadian-kejadian  dan kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan  pemerintah,  yang  mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya  maupun  untuk menimbulkan
akibat/dampak pada
masyarakat atau kejadian-kejadian”. Menurut Van Meter dan van Horn dalam Winarno (2007:146) “(implementasi
sebagai  proses)  proses  implementasi merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh  individu  /  pejabat-pejabat  atau  unit- unit  pemerintahan  yang  diarahkan  pada tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah digariskan  dalam  keputusan  kebijakan”. Sedikit  berbeda  dengan  variabel-variabel yang  diajukan  oleh  Edwards  (1980:  10) yaitu:
1) Communication
For  implementation  to  be  effective,  those whoseresponsibility  it  is  to  implement  a decision must know what they are supposed to do.  Order  to  implement  policies  must  be transmitted  to  the  appropriate  personel,  and they must be clear, accurate, and consistent. If the  policies  decisionmakers  wish  to  see implemented  are  not  clearly  specified,  they may be misunderstood by those at whom they are directed.

## 2) Resources
Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and  adequate  information  on  how  to implement  policies  and  on  the  compliance  of others  involved  in  implementation;  the authority to ensure that policies are carried out as they are intended; and facilities (including  buildings,  equipment,  land  and supplies)  in  which  or  with  which  to  provide services.

## 3) Dispositions
The  dispositions  or  attitudes  of  implementers is  the  third  critical  factor  in  our  approach  to the study of public policy
implementation.Most implementers can
exercise  considerable  discretion  in  the implementation of policies. One of the reasons for  this  is  their  independrnce  from  their nominal  superiors  who  formulate  the  policies.
Another reason is the complexity of the policies themselves.

## 4) Bureaucratic Structure
Even  if  sufficient  resources  to  implement  a policy exist and implementers know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Menurut Edward dalam Winarno
(2002:174), sejalan dengan variabel- variabel yang telah disebutkan menurutnya “dalam mengkaji implementasi suatu kebijakan memerlukan  empat  faktor  yang krusial
terdiri atas:
1) Komunikasi;
2) Sumber-sumber
3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku
4) Struktur birokrasi Menelaah beberapa pendapat sebelumnya dalam mengkaji dan melakukan penelitian penulis menggunakan variabel- variabel  yang  dikemukan  oleh  Edwards (1980:  10).  Dari  definisi  tersebut  maka dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan
kebijakan  daerah  Kota  Tanjungpinang menyangkut penerapan Peraturan Daerah dalam Pengelolaan
Kepurbakalaan,
Kesejarahan nilai Tradisional dan Museum yang dalam hal ini telah menjadi daya  tarik  Kelurahan  Penyengat  sebagai destinasi pariwisata tempatan.
Destinasi  pariwisata  adalah  suatu  entitas yang mencakup wilayah geografis tertentu yang didalamnya terdapat komponen  produk  pariwisata  ( attraction, amenities,  accebilities )  dan  layanan,  serta unsur  pendukung  lainnya  (masyarakat, pelaku  industri  pariwisata,  dan  institusi pengembang)  yang  membentuk  sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan serta totalitas
pengalaman  kunjungan  bagi  wisatawan. Pelaksanaan destinasi pariwisata di Kelurahan  Penyengat  dapat  dilihat  dari definisi  sederhana  dan  korelasi  yang relevan  dengan  bentuk  atau  wujudnya pelaksanaan destinasi pariwisata sebagaimana  menurut  Hadinoto  (1996  : 18)  menulis  bahwa  suatu  cara  untuk menggolongkan atraksi dan ciri-ciri destinasi adalah :
1) Sumberdaya  alam  seperti  iklim, pantai, hutan;
2) Sumberdaya  budaya  seperti  tempat bersejarah,  museum,  teater,  dan masyarakat lokal;
3) Fasilitas rekreasi seperti taman hiburan;
4) Event seperti Pesta Danau Toba, Pasar Malam;
5) Aktivitas  spesifik,  seperi  kasino  di Genting Highland- malaysia, berbelanja di  Hongkong; 6) Daya tarik psikologis seperti romantik, petualangan, keterpencilan.
Salah  satu  uraian  diatas  telah  terbukti bahwa  gejala  implementasi  kebijakan destinasi  pariwisata    mencakup  semua dimensi  yang  peneliti  angkat,  sehingga dapat  melestarikan  kondisi  bangunan bersejarah  dimasa  yang  akan  datang. Demikian juga halnya dengan pemanfataan  potensi  pariwisata  bagi peningkatan kemajuan pelaksanaan
destinasi  pariwisata,  sehingga  dapat dilaksanakan secara optimal. Ada beberapa  faktor  yang  mempengaruhi wisatawan  dalam  proses  pemilihan  suatu destinasi.  Biasanya,  faktor-faktor  tersebut dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu faktor  pendorong  dan  faktor  penarik (pikkemaat,  2004:  88).“Yang  termasuk dalam faktor pendorong adalah psikologi, nilai-nilai, motivasi, dan kepribadian yang termasuk  dalam  faktor  sosial  (umur, pendidikan,  dan  status).  Sedangkan  yang
termasuk  dalam  faktor  penarik  adalah jarak,  tipe  dari  area,  infrastruktur,  luas wilayah,  tipe  dari  vegetasi  dan  aktivitas yang dapat dilakukan ditempat”. Pariwisata  adalah  keseluruhan  gejala- gejala  yang  ditimbulkan  oleh  perjalanan dan  pendiaman  orang-orang  asing  serta penyediaan  tempat  tinggal  sementara, asal  pendiaman  itu  tidak  menetap  dan memperoleh  penghasilan  dari  aktivitas yang  sementara  itu.  Dari  pendapat tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  seluruh kegiatan  perpindahan  orang-orang  dari suatu  tempat  lainnya  dengan  tidak menetap  dan  memperoleh  penghasilan adalah  kegiatan  pariwisata.  Berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, disebutkan bahwa:“pariwisata  adalah  segala  sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk  pengusahaan  objek  dan  daya tarik  wisata  serta  usaha-usaha  yang terkait di  bidang  tersebut”.  Ada  beberapa pengertian  dasar  tentang  kepariwisataan yang  terdapat  didalam  undang-undang ini antara lain:
1) Wisata  adalah  kegiatan  perjalanan atau  sebagian  dari  kegiatan  tersebut dilakukan  secara  sukarela  bersifat sementara  untuk  menikmati  objek dan daya tarik wisata.
2) Usaha  wisata  adalah  kegiatan  yang bertujuan menyelenggarakan jasa wisata atau mengusahakan objek dan daya  tarik  wisata,  usaha  sarana wisata  dan  usaha  lainnya  terkait dengan bidang tersebut.
3) Objek  dan  daya  tarik  wisata  adalah segala  sesuatu  yang  menjadi  sasaran wisata.
Kemudian lebih dijelaskan didalam Undang-undang  No  10  Tahun  2009 tentang pengertian dasar antara lain:
1) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata; 2) Pariwisata  adalah  berbagai  macam kegiatan wisata dan didukung berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 3) Kepariwisataan  adalah  keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata  dan  bersifat  multidimensi serta  multidisplin  yang  muncul sebagai  wujud  kebutuhan  setiap orang  dan  negara  serta  interaksi anatara  wisatawan  dan  masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan
Pengusaha;
4) Daya  Tarik  Wisata  adalah  segala sesuatu  yang  memiliki  keunikan, keindahan,  dan  nilai  yang  berupa keanekaragaman kekayaan alam,
budaya  dan  hasil  buatan  manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
Keterlibatan pemerintah pada perkembangan pariwisata atau
pemerintah  yang  ada  di  destinasi  dalam hal  ini  pihak  Kelurahan  Penyengat  yang merupakan  dibawah  Pemerintah  Kota Tanjungpinang bertindak sebagai pemberi kebijakan dan fasilitator. Keterlibatan lain yang  dapat  dilakukan  pemerintah  di dalam pengembangan pariwisata di suatu destinasi dapat dilakukan dengan melakukan  promosi  pariwisata  yang pastinya  akan  meningkatkan  jumlah kunjungan ke suatu destinasi.
Menurut  Dr.  Samsuridjal  D  dan Drs.  Kaelany  HD  (1997:25)  merincikan jenis- jenis pariwisata yaitu:
1) Wisata untuk Rekreasi
Jenis  wisata  ini  tergolong  paling populer.  Mereka  ingin  berpergian untuk  mendapatkan  suasana  baru agar  menjadi  lebih  segar  sebelum kembali bertugas. Mereka
mengunjungi  daerah-daerah  wisata, yang  terkadang  untuk  tinggal  lama atau hanya sekedar berkunjung.
2) Wisata Bahari
Jenis  wisata  ini  biasanya  cenderung berusaha  untuk  menarik  wisatawan dengan menyedikan berbagai fasilitas  untuk  bersenang-senang atau  berolah  raga  di  laut.  Yang termsuk  jenis  wisata  ini  seperti menyelam ( diving ), berselancar
( surfing ),  berlayar,  memancing,  dan lain sebagainya.
3) Wisata Alam
Jenis  wisata  ini  banyak  menarik kaum  remaja  kerana  mempunyai unsur  petualangan.  Wisata  alam mengandung  banyak  resiko,  karena itu  wisatawan  yang  menggemsri jenis  wisata  ini  perlu  memahami resikko-resiko tersebut. Apabila resiko  tersebut  diabaikan,  maka dapat menimbulkan kecelakaan atau bahkan korban jiwa.
4) Wisata Budaya
Wiasat  ini  menarik  bagi  wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Keunikan budaya tersebut  perlu  dijaga,  jangan  karena ingin  mengkomersialkan,  nilai-nilai sumber budaya menjadi rendah dan menurun kualitasnya.
5) Wisata Olahraga
Pesta olahraga tingkat nasionl maupun internasional yang dilakukan pada suatu tempat tentunya  akan  menarik  perahatian masyarakat.  Baik  yang  mengikuti pertandingan  atau  hanya  sekedra menjadi  penonnton  pada  suatu pertandingan  olahraga,  sehingga dapat menyedot ribuan pengunjung
ke  tempat  olahraga  bersangkutan diselenggarakan.
6) Wisata Bisnis
Para  niagwan  yang  bergerak  dalam kegiatan  impor-ekspor  sering  kali membutuhkan  hubungan  secara langsung diantara para relasi.
Sehingga  kegiatan  yang  mereka lakukan  dari  suatu  tempat  ke tempat  lain  menjadi  suatu  bentuk wisata yang disebut wisata bisnis.
7) Wisata Konvensi Semakin banyaknya simposium
maupun  sidang  yang  diadakan berbagai  negara  merupakan  salah satu  pendorong  bagi  kalangan tertentu  untuk  berpergian.  Mereka datang  ke  negara  penyelenggara sebagai  utusan  atau  mungkin  atas nama  pribadi.  Motivasi  berpergian untuk keperluan tersebut melahirkan  suatu  bentuk  wisata tersendiri  yang  dikenal  dengan
Wisata konvensi.
8) Wisata jenis lain
Sesuai dengan keinginan masyarakat  yang  beraneka  ragam, perkembangan jenis wisata semakin banyak. Kini mulai populer. Apa yang disebut dengan wisata  sejarah,  arkeologi,  berburu, safari,  fotografi,  bulan  madu  dan sebagainya.

## Hasil Dan Pembahasan
Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi  yang  dimaksudkan  untuk mengatasi  permasalahan  tertentu  sebagai keputusan  atau  untuk  mencapai  tujuan tertentu,  berisikan  ketentuan-ketentuan yang  dapat  dijadikan  pedoman  perilaku
dalam  pengambilan  keputusan  lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan, penerapan,
pelaksanaan  dan  suatu  kebijakan  yang telah  ditetapkan  baik  dalam  hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.  Dalam  pembuatan  suatu kebijakan  publik  mulai  dari  penyusunan agenda,  formulasi,  adopsi,  implementasi, hingga evaluasi kebijakan akan senantiasa terkait  dengan  konsekuensi-konsekuensi dan kebijakan-kebijakan tersebut.
Untuk menghindari dan meminimalisir  hal-hal  yang  tidak diinginkan,  maka  setiap  tahap-tahap kebijakan tersebut haruslah terlaksana dengan baik. Implementasi kebijakan  publik  merupakan  salah satu  tahapan  dan  proses  kebijakan publik  ( public  policy  process )  karena bagaimanapun
baiknya suatu kebijakan,  kalau  tidak  dipersiapkan dan  direncanakan  secara  baik  dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya,  bagaimanapun  baiknya persiapan dan perencanaan implementasi  kebijakan,  kalau  tidak dirumuskan  dengan  baik,  maka tujuan  kebijakan  juga  tidak akan  bisa diwujudkan. Dengan demikian, jika menghendaki  tujuan  kebijakan  akan dapat  dicapai  dengan  baik,  maka bukan  saja  pada  tahap  implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan dan pembuatan  kebijakan  juga  telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Dengan demikian,  tentu  aja  tidak  terlepas dalam  mewujudkan  impelmentasi
kebijakan  destinasi  pariwisata  di Kelurahan Penyengat. Potensi pariwisata  di  Kelurahan  Penyengat, yang  termasuk  dalam  jenis  wisata pilgrim, tentunya membutuhkan kerjasama  pemerintah  dengan  pihak yang terlibat langsung dengan aktivitas kepariwisataan di Kelurahan Penyengat. Untuk mengetahui implementasi  kebijakan  destinasi  di Kelurahan Penyengat terlaksana
dengan baik atau tidak, maka peneliti telah  melakukan  wawancara  dengan responden yaitu sejumlah masyarakat Kelurahan  Penyengat  yang  biasanya beraktivitas  atau  berusaha  rutin secara  langsung  dalam  memberikan pelayanan  kepada  wisatawan,  baik berupa  produk  maupun  jasa  dan seorang  tokoh  masyarkat  selaku kunci  informasi,  menetapkan  konsep operasional yang mengacu pada teori- teori  pendapat ahli,  peneliti mengacu pada  pendapat  Edwards  (1980:10) yaitu :
1. Komunikasi ( communication ) Merupakan proses pemindahan  pengertian  dalam bentuk  gagasan,  informasi  dari seseorang  ke  orang  lain.  Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan  agar  implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.  Apa  yang  menjadi tujuan  dan  sasaran  kebijakan haruslah  ditransmisikan  kepada kelompok  sasaran  ( target  group ). Ada tiga hal penting dalam proses komunikasi  kebijakan,  adapun pengukuran sebagai berikut: a.  Transmisi Merupakan  proses  penyebaran kebijakan  yang  akan  dikeluarkan kepada  pihak-pihak  yang  terkait
dalam pengambilan keputusan
dikeluarkan  atau  tidaknya  suatu kebijakan. Terkadang di tahap ini lah, kebijakan  tidak  dapat  dikeluarkan, karena  banyak  pihak  pelaksana kebijakan  dalam  penelitian  ini  yaitu pegawai pelaksana destinasi pariwisata  bertentangan  pendapat dengan pembuat kebijakan. Berdasarkan
wawancara
dengan  responden  yaitu  sejumlah masyarakat  Kelurahan  Penyengat. Peneliti  menyimpulkan  4  responden memberikan
tanggapan
“implementasi  kebijakan  destinasi pariwisata  di  Kelurahan  Penyengat telah  berjalan  dengan  baik,terus dilakukan perbaikan dalam mengembangkan potensi wisata. b. Kejelasan Kejelasan  dalam  menyampaikan
suatu kebijakan sangatlah penting. Ketidakjelasan  pesan  komunikasi  yang disampaikan berkenaan dengan implementasi  kebijakan  akan  mendorong terjadinya  interpretasi  yang  salah  bahkan mungkin  akan  bertentangan  dengan makna  pesan  awal.  Namun  demikian, ketidakjelasan  makna  komunikasi  tidak selalu menghalangi implementasi.
c. Konsistensi
Dalam artian sederhana merupakan  suatu  sikap  yang  tetap  (tidak berubah-ubah)  taat  asas,  serta  sesuai perbuatan  dengan  kata-  kata  yang dikeluarkan. Dalam hal konsistensi terhadap suatu kebijakan menurut peneliti merupakan suatu hal yang seringkali sulit dilakukan  oleh  setiap  pembuat  kebijakan. Tidak  jarang  suatu  kebijakan  hanya sebatas  teori,  namun  tidak  berlangsung baik saat di proses pelaksanaannya.
Selanjutnya  tanggapan  responden menyatakan “mengetahui dan memahami serta dapat menjalankan kebijakan tersebut sebagaimana mestinya”. Jawaban
tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam mewujudakan  Implementasi  Kebijakan Destinasi Pariwisata di Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota  ada  yang  mengetahui  sekaligus memahami,  meskipun  lebih  banyak  yang tidak  mengetahui  apa  lagi  memahami Peraturan Daerah tersebut.
Berdasarkan dari tanggapan
tersebut,  maka  diketahui  bahwa  hanya  2 reponden yang mengetahui dan memahami Peraturan Daerah No 8 Tanhu 2010  tentang  Pengelolaan  Kepurbakalaan Kesejarahan Nilai Tradisonal dan Museum.  Oleh  karena  itu,  jika  kebijakan ingin  diimplementasikan  sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan  tidak  hanya  harus  difahami, melainkan  juga  petunjuk-petunjuk  itu harus  jelas. Jika  petunjuk  pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (implementator) akan mengalami kebingungan  tentang  apa  yang  harus mereka  lakukan  atau  tidak  bahkan  tidak akan melaksanakan kebijakan tersebut.
Dari wawancara dengan informasi kunci,  yaitu  Kepala  Kelurahan  Penyengat Kecamatan  Tanjungpinang  Kota  tentang Implementasi    Peraturan  Daerah  No  8 Tahun 2010  diperoleh tanggapan, yaitu: “ Perturan Daerah No 8 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan
Kepurbakalaan,
Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum  memang  telah  dilaksanakan. Meskipun  masih  ada  kekurangan,  tetapi kita  terus  berupaya  agar  kebijakan tersebut  dapat  berjalan  sesuai  dengan Peraturan  Daerah  yang  telah  dikeluarkan Pemerintah”
Mengacu  dari  jawaban  tersebut maka  dapat  diambil  kesimpulan    bahwa dalam implementasi kebijakan destinasi di Kelurahan  Penyengat  maish  diperlukan sosislisasi  terhadap  masyarakat  pada umumnya  dan  pegawai  penjaga  situs
sejarah  dan  cagar  budaya  pada  umunya.
Hal  ini  harus  lebih  dtingkatkan,  agar kebijakan tersebut dapat di implementasikan  sebagaimana  yang  di harapkan. 2.    Sumber-sumber ( Resources ) Dalam pelaksanaan suatu kebijakan,  sumber-sumber  menjadi point
yang  sangat  penting  agar  kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Perintah-perintah
implementasi  mungkin  diteruskan  secara cermat,  jelas  dan  konsisten,  tetapi  juga akan cenderung tidak efektif bila pelaksana  kekurangan  sumber-sumber yang  diperlukan  untuk  melaksanakan kebijakan-kebijakan.Tanpa  sumber  daya, kebijakan  hanya  tinggal  dikertas  menjadi dokumen  saja.  Sumber-sumber  tersebut terdiri dari:
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Satu  hal  yang  harus  senantiasa diingat  bahwa  jumlah  tidak  selalu mempunyai efek positif bagi implementasi  kebijakan.  Hal  ini  berarti jumlah  staf  yang  banyak  tidak  secara otomatis  mendorong  implementasi  yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya  kecakapan  yang  dimiliki  oleh para  pegawai  pemerintah  maupun  staf, namun  di  sisi  lain  kekurangan  staf  juga akan  menimbulkan  persoalan  yang  pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.
Berdasarkan hasil responden
berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan peneliti, mengenai jumlah pegawai pelaksana  kebijakan  destinasi  pariwisata di  Kelurahan  Penyengat  maka  diperoleh jawaban  “Banyaknya  pegawai  sudah tepat, karena kami merasa sangat nyaman dengan  mengerjakan  pekkerjaan  kami ditempat kami masing-masing”, ini merupakan pendapat 6 responden Selanjutnya  3  responden  menyatakan “Mungkin  telah  adanya  penetapan  untuk
disetiap situs-situs sejarah cukup di jaga 1 orang  agar  tidak  terjadinya  saling  “iri” dalam pembagian tugas”
.  Dari jawaban  responden  tersebut
disimpulkan telah tepatnya jumlah pegawai  pelaksana  kebijakan  destinasi Pariwisata  di  Kelurahan  Penyengat,
sehingga para pelaksana kebijakan tersebut  merasa  nyaman  dan  adil  dalam menjalankan kebijakan tersebut. Sedangkan 2 responden berpendapat “Jika memperhitungkan
jumlah pegawai situs di sini, tentunya kita harus  melihat  besar  atau  kecilnya  ruang lingkup  situs-situs  yang  dijaga,  seperti Pengurus  Mesjid  Raya  Sulthan  Riau Penyengat,  tidak  mungkin  kita  tugaskan hanya  1  orang  pegawai  pelaksana  sama seperti  penjaga  sebuah  makam  atau  situs lainnya”.
Dari  jawaban  tersebut  peneliti menyimpulkan, jumlah pegawai pelaksana  destinasi  pariwisata  di  nilai sudah  cukup  memadai,  hanya  saja  perlu dilakukan  penambahan  pegawai  di  situs- situs tertentu. Hal ini harus dipeerhatikan, karena  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) adalah pegawai yang setiap hari berinteraksi dengan wisatawan, mengurus situs  sejarah  sehingga  situs  sejarah  dapat terus dilestarikan di Kelurahan Penyengat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan  informasi  kunci  yaitu Kepala Kelurahan Kecamatan
Tanjungpinang kota dengan jawaban :
“Mengenai  sesuai  atau  tidaknya jumlah  pegawai/penjaga  situs  tergantung pada  keadaan  situs  masing-masing,  tidak dapat  kita  menetapkan  jumlah  pegawai disuatu  situs  sama  dengan  jumlah pegawai  di  situs  lainnya.  Karena  peran dari pegawai selain membersihkan, menjaga,  juga  mencerminkan  masyarakat di  suatu  daerah  apalagi  ketika  pegawai tersebut  berinteraksi  langsung  kepada
wisatawan. Akan ada kesan yang ditimbulkan  sehingga  wisatawan  dapat tertarik unutk datang kembali. ”
Pegawai pelaksana kebijakan memiliki  peran  yang  sangat  penting  di dalam melestarikan situs sejarah yang ada di Kelurahan Penyengat agar tetap bersih, dan  terus  meningkatkan  keinginan  para wisatawan  yang  sudah  datang  ingin datang  kembali  maupun  wisatawan  yang belum pernah datang dapat tertarik untuk segsera  melihat  langsung  peninggalan situs-situs  sejarah  yang  ada  di  Kelurahan Penyengat.  Sehingga,  hal  tersebut  perlu menjadi perhatian pemerintah terkait.
Kurangnya keterampilan- keterampilan pengelolaan  merupakan masalah besar yang dihadapi oeh pemerintah  daerah.  Untuk  itu,  perlu adanya  pengelolaan  yang  benar  untuk meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  seperti  merencanakan  kebutuhan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dengan promosi  dan  kewirausahaan  di  bidang pariwisata,  menyediakan  pendidikan  dan latihan-latihan yang cukup untuk menyelenggarakan pariwisata dan terapkan  program  kepedulian/kesadaran masyarakat sehingga dapat turut berperan positif  terhadap  kesuksesan  destinasi pariwisata.
Hasil  dari  wawancara  dengan informasi kunci tentang pegawai
pelaksana  kebijakan  yang  belum  pernah mengikuti  pelatihan  maka  diperoleh jawaban:
“Hampir setiap tahun Rapat Musrembang yang di adakan di Kelurahan  Penyengat  sudah  di  usulkan agar pegawai/penjaga situs-situs di Kelurahan  Penyengat,  diikut  sertakan dalam  pelatihan-pelatihan.  Tidak  hanya Pelatihan dibidang pariwisata saja, bidang keagaamaan  pun  sangat  perlu  dibekali ilmu.  Ini  dilakukan  dengan  harapan
pegawai/penjaga dapat membantu wisatawan  yang  terkadang  minta  tolong di  bacakan  do’a  atau  lain  sebagainya. Karena  situs-situs  sejarah  yang  ada  di Penyengat  ini  bukan  hanya  bercorakkan melayu tetapi juga memiliki nuansa islami yang  sangat  dominan.  Baru-baru  ini, sebagian penjaga situs-situs tersebut telah mengikuti  seminar  yang  dilaksanakan oleh Pemerintah Batu Sangkar”.
Berdasarkan  jawaban  informasi kunci  semakin  mempertegas,  bahwa pegawai  pelaksana  kebijakan  destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat sebagian ada yang belum pernah mengikuti  pelatihan  guna  meningkatkan kemampuan  mereka.  Untuk  itu,  peneliti menyimpulkan belum maksimalnya Pemerintah  terkait  untuk  meningkatkan mutu pegawai pelaksana kebijakan, padahal  pegawai  pelaksana  tersebut merupakan  salah  satu  sumber-sumber yang  penting  agar  terlaksananya  suatu kebijakan.
b.   Informasi Merupakan sinonim kata berita atau kabar. Informasi mengenai suatu kebijakan harus dilaksanakan dengan jelas dan  akan  tersampaikan  jika  komunikasi terjalin dengan baik. Dalam penelitian ini, berdasarkan wawancara peneliti responden  bahwa:”  Jika  ada  masalah dapat  langsung  menghubungi  pihak terkait, meskipun harus menunggu proses yang  agak  lama”.  Mengenai  Informasi, informasi kunci menjawab dengan tegas: “Jika terjadi sesuatu terutama masalah dalam  hal  pegawai,  harus  langsung menghubungi ke Pemerintah Pusat (dalam hal ini Pusat Situs dan Peninggalan  Sejarah)  di  Batu  Sangkar, untuk  pegawai/penjaga  yang  berstatus PNS,  sedangkan yang  belum  PNS  bias  ke Dinas Pariwisata agar dapat di sampaikan ke Pusat, tetapi kalau untuk
melaksanakan  kebijakan  destinasi  di Kelurahan  Penyengat  sendiri,  belum maksimal”.
Dari  jawaban  tersebut,  peneliti  dapat menyimpulkan  bahwa  masih  rumitnya penyampaian
iniformasi dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk itu,
Pemernitah  terkait  dapat  menggunakan sistem On  Line sehingga  dapat  dengan mudah  dalam  menyampaikan  informasi, begitu  pula  sebaliknya  dengan  pegawai pelaksana kebijakan.
c. Wewenang
Memiliki arti yaitu kekuasaan membuat  keputusan  memerintah  dan melimpahkan  tanggung  jawab  kepada orang  lain  atau  hak  seorang  individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan  batas-batas  tertentu  dan  diakui oleh individu lain  dalam  suatu kelompok tertentu.  Dalam  penelitian  ini,  walikota memiliki  wewenang  dan  tanggung  jawab untuk  melakukan  pengelolaan  di  bidang kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional  dan  museum  yang  kemudian di limpahkan ke dinas terkait.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan 3  orang  responden,  tanggapan  mereka tentang  wewenang  yang  dilaksanakan oleh  Walikota  melalui  dinas  terkait  dapat dilihat dari tingkat pengawasan, mengatakan:
“Pemerintah daerah
khususnya  untuk  hal  pengawasan  cukup minim,  tetapi  dalam  hal  pengelolaan  di bidang pengelolaan sudah sangat
memberikan perhatian,
misalnya:pengecatan  rutin  tiap  tahun yang di lakukan oleh pemerintah” d. Fasilitas
Merupakan  sarana  yang  mendukung serta menunjang berlangsungnya
pelaksanaan  suatu  kebijakan.  Adapun penjelasan  yang  diungkapkan  4  orang responden tentang fasilitas yang
disediakan  oleh  pemerintah  “Sarana transportasi  darat,  seperti  becak  motor,
jalan-jalan menuju ke situs-situs peninggalan sejarah terus diadakan
perbaikan.  Beberapa  bulan  lalu,  walikota baru  saja  menyumbang  25  unit  becak motor baru demi kenyamanan wisatawan yang berkunjung”. Berdasarkan  hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pegawai pelaksana kebijakan  detinasi  di  Kelurahan  menilai sudah semakin membaiknya fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah terkait.
3. Kecenderungan-kecenderungan
( Dispositions ) Disposition adalah  watak  dan karekterisitik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor  memiliki  disposisi  yang baik,  maka  akan  dapat  menjalankan kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan. Ketika  implementor  memiliki  sikap  atau perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat kebijakan,  maka  proses  implementasi kebijakan  juga  menjadi  tidak  efektif. Kebijakan pemerintah selalu mengandung setidaknya 3  (tiga)  komponen dasar yaitu tujuan  yang  luas,  sasaran  yang  spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut.
Hendaknya  selalu  diingat  bahwa implementasi  sebagian  besar  program pemerintah yang dalam hal ini implementasi kebijakan destinasi pariwisata pasti akan melibatkan sejumlah pembuat  kebijakan  yang  berusaha  keras untuk  mempengaruhi  perilaku  pegawai pelaksana kebijakan dalam rangka memberikan  pelayanan  atau  jasa  tertentu kepada masyarkat atau mengatur perilaku dari  satu  atau  lebih  kelompok  sasaran. Adapun  pengukuran  yaitu  tingkah  laku birokrasi  pemerintah  bersifat  homogen dan kurangnya komunikasi dan
pengawasan  antar  pegawai  pelaksana kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat.
Berdasarkan hasil wawancara mengenai  tingkah  laku  birokrasi  yang bersikap  homogen  5  orang  responden mengatakan bahwa ”Selama kami
menjalankan tugas tentunya sesuai dengan  yang  diperintahkan  pemerintah”. Dari  hasil  wawancara  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa,  pegawai  pelaksana kebijakan destinasi pariwisata di
Kelurahan  Penyengat  menjalakan  tugas dan  kewajibannya  sesuai  dengan  yang diperintahkan
oleh pemerintah. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informasi  kunci    yaitu  seorang  tokoh masyarakat Kelurahan Penyengat mengatakan: ”Jika  tingkah  laku  pemerintah yang bersikap homogen kepada pegawai/penjaga  memang  saat  ini  tidak ada.  Ini  dapat  dilihat  dari  kepuasan masing-masing  pegawai/penjaga  dalam menyelesaikan  pekerjaan  dalam  ruang lingkup  kerja  masing-masing.  Tetapi bukan  berarti  pemerintah  tidak  harus berusaha  agar  kepercayaan  masyarakat umunya dan pegawai pelaksana destinasi pada  khususnya  tetap  terjaga  dengan terus menjalankan kebijakan ini sebagaimana mestinya”
Berdasarkan  wawancara  dengan informasi kunci dapat disimpulkan bahwa belum  adanya  indikasi  pemerintah  yang bertingkah  laku  homogen,  meskipun demikian  konsisitensi  kebijakan  harus tetap di laksanakan sebagaimana mestinya  agar  kebijakan  dapat  berjalan dengan  efektif  dan  pegawai  pelaksana kebijakan fleksibel melaksanakan kebijakan tersebut.
Ada beberapa hal penting disposisi implementator  seperti:  Pertama,  respon implementator  terhadap  kebijakan  yang
akan  mempengaruhi  kemauanya  untuk melaksakan  kebijakan.  Kedua,  kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan ke tiga, intensitas disposisi implementator, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator. 4.    Struktur Birokrasi ( Bureaucratic Structure) Bagaimanapun baiknya suatu undang-undang atau keputusan-
keputusan kebijakan dasar lainnya menstrukturkan  proses  kebijakan  formal, upaya  pencapaian  tujuan  resmi  yang dimaksudkan  untuk  mengubah  perilaku kelompok  sasaran  tidak  akan  membawa hasil  yang  diharapkan,  terkecuali  kalau para pejabat dalam badan-badan pelaksana  memiliki  kesepakatan  upaya yang  tinggi  terhadap  upaya  pencapaian tersebut. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  implementasi  kebijakan.  Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap  organisasi  adalah  adanya  SOP ( Standard Operating Procedures ). Hal tersebut  menjadi  pedoman  bagi  setiap implementator dan bertindak.
Berdasarkan hasil wawancara dengan
7  orang  responden  tentang  tersedia  atau tidak  SOP  ( Standart  Operating  System ) dengan tanggapan sebagai berikut:
“Tentang  tugas  apa  yang  harus  kami kerjakan disini (SOP) tentu ada, selanjutnya hanya
tinggal melaksanakannya saja”.
Hal  yang  tidak  kalah  pentingnya didalam  melaksanakan  suatu  kebijakan tentunya  adalah  Fregmentasi  (pembagain tugas). Fregmentasi tentu perlu dilakukan agar  setaip  pegawai  pelaksana  kebijakan dapat  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya berdasarkan  kemampuan  dibidangnya masing-masing.  Manfaat  lainnya  perlu dilakukan fregmentasi adalah agara setiap pegawai  pelaksana  kebijakan  agar  proses
pelaksanaan  kebijakan  dapat  berjalan dengan efektif dan se efisien mungkin.
Dalam  hal  ini,  dapat  disimpulkan bahwa Badan Pengelola pernah di dirikan di  Kelurahan  Penyengat,  tetapi  ditutup karena  dinilai  kurang  efektif.  Badan pengelola  pariwisata  sangat  penting, agar segala  hal  informasi  yang  dibutuhkan wisatawan dapat dipenuhi, sehingga tidak terjadi  kesimpangsiuran  informasi  yang didapat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan infomasi  kunci  peran  serta  pemerintah terhadap kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat yaitu:
“Perhatian pemerintah untuk kebijakan  pariwisata  sangat  baik,  ini dibuktikan  dengan  adanya  perbaikan situs-situs  sejarah,  sarana  fasilitas,  serta saat  ini  rencana  pembangunan  monumen bahasa yang sedang dalam proses. Sejauh ini  upaya  tersebut  tentulah  dalam  rangka menambah lagi objek wisata sebagai daya tarik  bagi  wisatawan.  Dengan  harapan tentunya  semua  rencana  maupun  proses perbaikan yang sedang berlangsung dapat selesai tepat pada waktunya dan mendapatkan hasil yang terbaik”.
Dari  hasil  wawacara  dengan informasi  kunci,  yaitu  Kepala  Kelurahan Penyengat  dapat  disimpulkan  bahwa peran serta pemerintah terhadap kebiajakan  destinasi  pariwisata  dinilai sudah  sangat  baik.  Ini  terlihat  pada perbaikan-perbaikan di situs-situs sejarah, fasilitas  yang  terus  dilakasanakan  di Kelurahan Penyengat.

## Penutup
A. Simpulan
Setelah  peneliti  mengkaji  dan
menganalisis  berdasarkan  data  yang diperoleh di lapangan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Destinasi Kelurahan Penyengat Kecamatan
Tanjungpinang  Kota  adalah  sebagai berikut:
1.  Implementasi  kebijakan  Destinasi Pariwisata  di  Kelurahan  Penyengat Kecamatan  Tanjungpinang  Kota  masih sangat  minim,  dari  segi  komunikasi terutama  seperti  dalam  melakukan sosialisasi Implementasi Kebijakan Destinasi  Pariwisata  di  Kelurahan Penyengat  kepada  masyarakat  pada umumnya dan kepada pegawai pelaksana kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat. 2.  Dalam mengimplementasikan kebijakan  Destinasi  Pariwisata  di Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota  cukup baik,
fasilitas-fasilitas  penunjang  wisatawan menuju  situs-situs  sejarah.  Seperti tersedianya  perahu  motor  atau  biasa yang  disebut  pompong,  ”bemor” (becak  motor)  dan  keadaan  jalan menuju situs-situs sejarah terus dilakukan perbaikan.
3. Pegawai pelaksana destinasi pariwisata di  Kelurahan  Penyengat  menjalankan tugas  mereka  dengan  kemampuan seadanya  karena  jarang  sekali  diikut sertakan  dalam  pelatihan-pelatihan kepariwisataan  maupun event-even t pariwisata yang diadakan oleh Pemerintah terkait.
4.      Koordinasi  antar  pegawai  pelaksana destinasi  pariwisata  di  Kelurahan Penyengat sudah terjalin dengan baik, ini  terlihat  dari  tanggungjawab  setiap pegawai  dalam  bekerja  ditempat mereka  masing-masing.  Meskipun demikian,  Pemerintah  terkait  kurang melakukan pengawasan khusus, sehingga  kecil  kemungkinan  terjadi peningkatan dalam destinasi
pariwisata.
5 . Standard Operating Procedure (SOP) yang
cukup jelas sehingga pegawai pelaksana kebijakan destinasi
pariwisata  di  Kelurahan  Penyengat tidak mengalami masalah yang berarti dalam menjalankan tugas.
6.   Faktor penghambat implementasi kebijakan  Destinasi  Pariwisata  di
Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota yaitu: a. Kurangnya  sosialisasi  Pemerintah terkait dalam melaksanakan
Implementasi  Kebijakan  Destina Pariwisata di Kelurahan Penyengat b. Kurangnya diikutsertakan pegawai pelaksana kebijakan destinasi
pariwisata di Kelurahan Penyengat dalam peltihan-pelatihan kepariwisataan  maupun  event- event  pariwisata  yang  di  adakan oleh Pemerintah terkait.
c. Kurangnya pengawasan terhadap  kinerja  yang  dilakukan oleh pegawai pelaksana  kebijakan destinasi  pariwisata  di  Kelurahan Penyengat.
B. Saran Setelah peneliti melakukan penelitian di Kelurahan
Penyengat Kecamatan  Tanjungpinang  Kota  maka yang dapat disarankan kepada Kelurahan Penyengat  maupun  Pemerintah  yang terkait dalam hal ini, sebagai berikut;
1. Perlu  adanya  peningkatan  dalam
bidang komunikasi sehingga kebijakan  destinasi  di  Kelurahan Penyengat dapat berjalan sebagaiman mestinya. 2. Perlu  adanya  pelatihan-pelatihan untuk  pegawai  pelaksana  destinasi pariwisata  di  Kelurahan  Penyengat,
sehingga meningkatkan
pengetahuan tentang pariwisata setempat. Perlu  adanya  pengawasan  bagi  pegawai pelaksana destinasi pariwisata di Kelurahan  Penyengat,  sehingga  situs sejarah  maupun  cagar  budaya  dapat
dirawat  lebih  baik  lagi,  yang  tentu  saja akan  meningkatkan  kunjungan  para wisatawan .

## Daftar Pustaka
Bungin, M.Burhan, 2007. Penelitian Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi, Kebijkan Publik,  dan  Ilmu  Sosial lainnya . Jakarta:Kencana. Chambers, Robert. 1996. PRA (Participatory Rural  Approsial):  Memahami  Desa Secara  Partisipasif. Yogyakarta:
Kanisius.
Damanik,  Janianton,  dan  Helmut  F.
Weber, 2006. Perencanaan
Ekowisata:  Dari  Teori  ke Aplikasi .
Yogyakarta:Andi.
Djopari,  Jrg,  2001.Materi Pokokn  Kebijakan Pemerintah, Jakarta:  Univearsitas
Terbuka
Edwards, George C III, 1980, Implementing Public Policy, dalam Congressional  Quarterly  INC, 1414 22 nd Steert, Washington DC. Luankali, Bernadus, 2007. Analisis Kebijakan  Publik  Dalam  Proses Evaluasi Pengambilan Keputusan.  Jakarta  :  Amelia Press Malik,  Abdul.  2009. Memelihara  Warisan
Yang agung. Yogyakarta:akar Indonesia:Yogyakarta Pendit,  Nyoman  S.  2006,  Ilmu  Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
Pitana,  I  Gde  dan  I  Ketut  Surya  Diarta. 2009. Pengantar  Ilmu  Pariwisata , Jakarta:CV. ANDI OFFSET
Putra.  Lukmannulhakim.  2006. Pulau Penyengat  Nyatanya  Inderasakti . Bandung:CV. Rijakarsa Mandiri
Ridwan,  2002. Variabel-variabel  Penelitian,
Bandung:Alfabeta
Samsuridjal dan Kaelany HD,1997, Peluang Bidang Pariwisata ,
Jakarta:PT. Mutiara Sumber Widya Siagian,  Sondang.  P.  2005. Administrasi Pembangunan:  Konsep,  Dimensi,  &
Strateginya. Jakarta:Bumi Aksara. Subarsono,  AG.  2008. Analisis  Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sugiyono, 2003. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijaksanaan . Jakarata  :  Sinar
Grafika.
Winarno,  Budi.  2002. Teori  Dan  Proses
Kebijakan  Publik. Yogyakarta  :
Media Pressindo
Wrihatnolo, Randy R & Riant Nugroho D. 2007. Manajemen  Pemberdayaan: Sebuah  Pengantar  dan  Panduan Untuk  Pemberdayaan  Masyarakat. Jakarta:Elek  Media  Komputindo Kelompok Gramedia:Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang  Nomor  9  Tahun  1990 tentang Kepariwisataan Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang Kepariwisataan
Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2010
tentang Pengelolaan Kepurbakalaan,
Kesejarahan , Nilai  Tradisional  dan Museum