E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 9, September 2022

## STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK POLITISI PEREMPUAN

## Mesakh Mirin
LSPR Institute of Communication & Business, Indonesia Email: mesakh.521.dpr@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini mencoba mengetahui standpoint para politisi perempuan petahana di Jawa Tengah. Sebab tidak mudah perempuan mempertahankan posisi struktural di lingkaran  perpolitikkan  dan  perlu  sebuah  strategi  serta  taktik  khusus  untuk mengatur keseluruhanya. Sumber data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode  yaitu  wawancara  mendalam  baik  secara  langsung  maupun  secara  virtual dan  dokumentasi  yang  ditemukan  di  internet.  Hasil  penelitian  ini  menemukan bahwa  untuk  terpilih  kembali  menjadi  politisi  partisan  perempuan  harus meningkatkan  loyalitas  pemilik  suara  dan  pengusung  partai  melalui  berbagai  cara yang  tepat.  Merawat  politisi  perempuan  di  lingkungan  pribadi  dan  lingkungan keluarga  sedangkan  politisi  perempuan  mendirikan  lembaga  aktif  sebagai  Dewan Pengurus Daerah (DPD). Menciptakan kebersamaan bukan hanya reses para politisi yang  juga  melakukan  kegiatan  melalui  organisasi  \/  komunitas  di  masyarakat, publisitas  media  juga  disesuaikan  dengan  kondisi  daerah  pemilihan  (dapil)  karena tidak semua konstituen bisa mengakses media. Politisi perempuan juga melibatkan kerabat  dari  kerabat  terdekat  ketika  menerapkan  seni  kompromi  untuk  bisa mendapatkan  banyak  suara  jika  masa  "pileg"  tiba.  Membangun  konsensus  politisi perempuan  mengajak  kolaborasi  calon  kabupaten  atau  kota  untuk  meningkatkan jumlah suara.
Kata kunci : komunikasi; politik; politisi perempuan

## Abstract
This study tries to find out the standpoint of incumbent female politicians in Central Java.  Because  it  is  not  easy  for  women  to  maintain  a  structural  position  in  the political  circle  and  requires  a  special  strategy  and  tactics  to  manage  the  whole thing.  Sources  of  research  data  obtained  from  primary  sources  and  secondary sources.  While  the  data  collection  techniques  were  carried  out  through  several methods, namely in-depth interviews both directly and virtually and documentation found  on  the  internet.  The  results  of  this  study  found  that  to  be  re-elected  as partisan  politicians,  women  must  increase  the  loyalty  of  voice  owners  and  party bearers  through  various  appropriate  ways.  Caring  for  female  politicians  in  their personal and family circles, while female politicians establish an active institution as the Regional Executive Board (DPD). Creating togetherness is not only a recess for  politicians  who  also  carry  out  activities  through  community  /  community organizations,  media  publicity  is  also  adjusted  to  the  conditions  of  the  electoral district  (dapil)  because  not  all  constituents  can  access  the  media.  Female
politicians  also  involve  relatives  of  the  closest  relatives  when  applying  the  art  of compromise  to  be  able  to  get  a  lot  of  votes  when  the  "pileg"  period  arrives. Consensus  building  for  women  politicians  invites  collaboration  of  district  or  city candidates to increase the number of votes.

## Keywords: communication; political; female politician

## Pendahuluan
Budaya  patriarki  menempatkan  perempuan  pada  posisi  yang  lebih mengutamakan peran-peran domestik. Perempuan dibebani tanggung jawab yang lebih besar  dalam  pengurusan  rumah  tangga  (home  maker),  perawatan,  pengasuhan  dan pendidikan  anak  dan  penjaga  moral  (Sihete,  2007).    Umumnya  di  berbagai  belahan dunia masih menghormati budaya patriarki, dan partisipasi perempuan di ruang publik masih  minim.  Dominasi  laki-laki    dalam    politik    menunjukkan    kuatnya    budaya patriarki    yang  seolah  memberi  garisan  tegas  bahwa  antara  perempuan  dan  politik, merupakan dua dunia yang berbeda dan  tidak mungkin  saling  bersinergi satu  dengan yang    lainnya  (Wahyudi,  2018).  Banyaknya  politisi    laki-laki    yang    masih    dianggap lebih    berkompeten    dibanding    perempuan    bisa    menjadi  salah      satu      faktor keterwakilan      perempuan      rendah.      Tidak      hanya      politisi      laki-laki      yang menganggapnya      demikian,      perempuan      sendiri      menganggap      laki-laki      lebih berkompeten dibanding perempuan (Susilo & Nisa, 2019).
Perempuan     dalam     kancah     politik memangtidak gampang karena budaya partiarki  yang    masih    mendominasi    sehingga    komunikasi  pun    terkadang    menjadi kendala.  Keterwakilan  perempuan    di    parlemen    yang    sangat    timpang  sebenarnya bukan  disebabkan  oleh  perbedaan seks   (kodrat   atau   takdir),   tetapi   lebih   pada perbedaan    gender    (konstruksi    sosial).    Hal    ini  karena    adanya    persepsi    dan konstruksi    sosial  yang    menutup    akses    kaum    perempuan    untuk  lebih    banyak berkiprah  dalam  bidang  politik (Agustina, 2009).
Kesadaran  akan  pentingnya  kesetaraan  gender  di  Amerika  Serikat  berkembang pesat  setelah  terbitnya  “Women  as  Subjects”  pada  tahun  1869  oleh  John  Stuart  Mill, yang diilhami oleh istrinya Harriet Taylor. Bahkan negara demokrasi sebesar Amerika Serikat  telah  mampu  memilih  perempuan  selama  144  tahun  sejak  kemerdekaannya (Haqsaleh & Ashadi, 2021).
Kesadaran  politik  perempuan  berdasarkan  sejarah  Indonesia.  Setelah  kongres perempuan pertama diadakan di Yogyakarta pada tahun 1928, itu berkembang, dan pada tahun  1955,  ketika  mereka  memiliki  hak  untuk  memilih  dan  dipilih,  kesadaran  politik ditunjukkan  melalui  partisipasi  nyata  dan  pelaksanaan  hak-hak  politik  perempuan. Pengakuan  hak-hak  perempuan  yang  setara  dengan  laki-laki,  dalam  kehidupan bernegara dan  pemerintahan di Indonesia, diketahui dengan jelas bahwa pengakuan ini diwujudkan  dengan  disetujuinya  berbagai  dokumen  hukum  dan  berbagai  perjanjian yang mengukuhkan hak-hak politik mereka.
Terlihat  bahwa  wanita  selalu  berjuang  agar  suaranya  didengar  dan  diwujudkan dalam  kehidupan.  Diskriminasi  terhadap  perempuan  sudah  ada  sejak  lama.  Kehadiran patriarki  dalam  masyarakat  menciptakan  persepsi  bahwa  laki-laki  dominan  di  semua lapisan  masyarakat  (Silviani,  Bafadhal,  &  Elsi,  2021).  Perbedaan  karakter,  status  dan kekuasaan antara  laki-laki  dan  perempuan  telah  dipraktikkan  dalam masyarakat  secara turun-temurun.  Ketidakadilan  ini  memanifestasikan  dirinya  dalam  stereotip, marginalisasi, penaklukan dan bahkan kekerasan terhadap perempuan.
Fenomena perempuan berkecimpung dalam ranah politik sudah tidak asing bagi masyarakat  (Jeumpa,  2016).  Secara  global  para  perempuan  sudah  menyerukan kesetaraan  berpolitik  melalui  Convention  on  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination  Againts  Women  (CEDAW)  negara-negara  anggota  Perkumpulan Bangsa-Bangsa (PBB) melaksanakan konvensi persamaan hak bagi peremuan dan laki- laki disegala aspek kehidupan dimana salah satu bentuk implentasi keputusannya berupa keterwakilan  kaum  perempuan  dalam  lingkaran  politik  (Rasyidin  &  Fidhia,  2016). Kegiatan  politik  secara  alami  bukan  termasuk  lahan  yang  diminati  perempuan  secara umum  (White  &  Naafs,  2012).  Di  Indonesia  beberapa  nama  politisi  perempuan  mulai bermunculan di panggung politik, bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pernah dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri selaku Presiden perempuan pertama di Indonesia sekaligus Presiden RI ke-empat pada periode jabatan 2001-2004.
Menjadikan  important  point  bagi  para  aktivis  perempuan  khususnya  mereka yang memiliki skill and passion di ranah perpolitikkan untuk menyuarakan ide ataupun gagasan  besarnya  terkait  isu-isu  keperempuanan  dengan  cara  mencalonkan  dirinya sebagai  kontestan  politik.  Keberadaan  perempuan  dalam  hal  mempunyai  akses berpolitik  sangat  diperlukan  sebagai  wakil  dari  para  perempuan  lain  sehingga kepentingan-kepentingan  kaum  perempuan  dapat  diperjuangkan  (Manuahe,  Lapian,  & Kairupan,  2017).  Pada  pemilihan  umum  (pemilu)  tahun  1999  para  aktivis  perempuan Indonesia  di  parlemen  mencoba  melempar  poin  penting  mengenai  kuota  perempuan. Sampai  pada  akhirnya  gayung  bersambut  dengan  adanya  affirmative  action.  Adanya affirmative  action  dapat  digunakan  sebagai  salah  salah  satu  pintu  pembuka  kelahiran politik  ramah  perempuan.  Perlu  menjadi  catatan  bagi  aktivis  perempuan  dengan booming-nya  affirmative  action  jangan  dianggap  formalitas  semata.  Partisipasi  politik perempuan  merupakan  dua  kata  yang  acapkali  dijadikan  slogan  oleh  partai  politik menjelang pemilu (Dhafir, 2012).
Pada  pemilu  2019  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  mengeluarkan  hasil rekapitulasi  data  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  dengan  jumlah  total  187.781.884  orang, hasil  campuran  pemilih  laki-laki  sebanyak  92.802.671  sedangkan  pemilih  perempuan 92.929.422. Bila dicermati pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan pemilih laki- laki  dan  menjadi  unsur  menarik  apabila  politisi  perempuan  mampu  mengajak  sesama pemilih  perempuan  agar  memenangkannya  diperhelatan  pemilu  akbar  selanjutnya. Keterwakilan  perempuan  dalam  bidang  politik  diperlukan  untuk  memperjuangkan problematika yang sering menimpa kaum perempuan (Setiawan, 2019). Maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), minimnya upah buruh perempuan, hak cuti
buruh  perempuan  ketika  menstruasi,  hamil,  melahirkan  hingga  menyusui,  angka kematian  tinggi  ibu  melahirkan  dan  isu-isu  pokok  berkaitan  dengan  perempuan  wajib disuarakan  sesama  perempuan.  Baik  itu  melalui  kebijakan  diranah  parlemen  ataupun level  bawah  dengan  metode  demonstrasi.  Melalui  lembaga  politik  kaum  perempuan dapat  mencurahkan  sebagian  besar  energi,  waktu  dan  pikirannya  dalam  proses pembuatan  undang-undang  dengan  kapasistas  struktural  yang  dimilikinya  untuk membentuk atau mempengaruhi kebijakan publik (Jandevi, 2019).
Maka  partisipasi  perempuan  di  jalur  politik  khususnya  di  struktural  legislatif harus  ditingkatkan  agar  polemik  kaum  perempuan  dapat  diminimalisir.  Menyoroti keterwakilan  perempuan  pada  tingkatan  kursi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  RI periode  2019-2024  dari  total  575  kursi  legislatif  sudah  118  kursi  atau  21%  diduduki oleh  anggota  dewan  perempuan.  Dibandingkan  periode  sebelumnya  hanya  ada  97 anggota  dewan  perempuan  berhasil  duduk  di  mimbar  senayan,  periode  ini  terjadi peningkatan  sebesar  22%.  Sedangkan  untuk  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  tingkat  provinsi  kuantitas  politisi  perempuan  berbeda  satu  sama  lain.  Dilihat melalui  tiga  posisi  DPT  dari  33  provinsi  di  seluruh  Indonesia,  DPT  terbanyak  berasal dari  Provinsi  Jawa  Barat,  Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah.  Dari  ketiga  provinsi  tersebut Provinsi Jawa Tengah, mempunyai jumlah pemilih perempuan sebesar 13.995.538 dan pemilih  laki-laki  13.901.364.  Meskipun  Jawa  Tengah  menduduki  peringkat  ketiga secara DPT, dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur perwakilan perempuan di kursi DPRD sedikit lebih unggul. Mempertahankan posisi kekuasaan tentu saja berlaku juga bagi  kaum  hawa  di  dunia  politik.  Para  politisi  perempuan  mendapatkan  nilai  plus tersendiri  bila  mereka  mampu  dan  bisa  memperoleh  banyak  suara  dikancah  politik sehingga  dapat  memenangkan  mereka  meraih  kursi  di  dewan  perwakilan  rakyat. Apalagi  bila  politisi  perempuan tersebut mampu  mempertahankan  posisinya  lebih  dari satu periode di DPRD.
partisipasi    perempuan   dalam    politik    di    beberapa  negara    berkembang,    ada tiga  tantangan  utama  yang  dihadapi  oleh  perempuan.  Yang  pertama adalah  adalah supply    and    demand.  Supplyyang    berarti    faktor-faktor    yang  prinsipal    yang mempengaruhikualitas  perempuan  dan demandadalah  faktor-faktor  institutional  dan politis yang  terkait  dengan  sistem  rekrutmen  partai.  Sedangkan  faktor  yang  kedua adalah    masalah  sosialisasi  politik  yang  selalu  menganggap  bahwa  kesuksesan perempuan adalah karena bantuan  pihak lain dan yang ketiga adalah faktor situasional yang mencakup masalah keibuan (Mukarom, 2008).
Perjuangan tersendiri bagi para perempuan mau bekerja keras menyuarakan hak- hak perempuan berkecimpung serta berkiprah disektor non domestic seperti lingkungan politik  yang  notabene  “dihegemoni”  oleh  kaum  laki-laki.  Bila  masyarakat  Jawa mengenal  perempuan  hanya  lincah  di  dapur,  kasur  dan  sumur  maka  narasi  itu  tidak berlaku bagi para perempuan Jawa yang terjun di lintas perpolitikkan. Setiap perhelatan pemilu  ada  wajah-wajah  lama  terpilih  kembali,  para  petahana  tersebut  mampu mempertahankan posisinya dan dipilih kembali oleh konstituen dapilnya.
Keistimewaan  bagi  politisi-politisi  perempuan  yang  berhasil  melakukan  hal tersebut  dimana  minimal  dua  kali  berturut-turut  mereka  mampu  terpilih  sebagai  wakil rakyat,  tak  terkecuali  di  DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah.  Jarang  ada  politisi  perempuan mengulang suksesnya di pemilu periode berikutnya dan ini berbeda dengan politisi laki- laki  yang  bisa  terpilih  kembali  minimal  dua  periode  secara  berturut-turut  (Kertati, 2014). Penelitian ini mencoba mengetahui standpoint para politisi perempuan petahana di  Jawa  Tengah.  Sebab  tidak  mudah  perempuan  mempertahankan  posisi  struktural  di lingkaran  perpolitikkan  dan  perlu  sebuah  strategi  serta  taktik  khusus  untuk  mengatur keseluruhanya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  berbagai  strategi  komunikasi  politik politisi  perempuan  petahana  di  level  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Provinsi Jawa Tengah agar tetap bisa bertahan lebih dari satu periode pemilihan.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menerapkan  desain  penelitian  deskriptif-kualitatif  dengan pendekatan  fenomenologi.  Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  berusaha memberikan  gambaran  dengan  menggunakan  kata-kata  dan  angka-angka  atau  profil masalah atau daftar langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan siswa tentang kapan, di  mana,  dan  bagaimana  untuk  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.Ada  juga  jenis  deskriptif kualitatif.  Penelitian  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  menentukan  modus  mean  dan median  atau  untuk  menguji  hipotesis  deskriptif  data  statistik,  oleh  karena  itu  perlu ditegaskan bahwa penelitian deskriptif bukan sekedar penelitian deskriptif tanpa tujuan yang ingin dicapai.
Teori  yang  digunakan  adalah  teori  loyalitas  yang  disajikan  melalui  tiga  poin strategi  komunikasi  politik  yaitu  ketokohan  dan  kelembagaan;  menciptakan kebersamaan;  membangun  consensus.  Narasumber  penelitian  hanya  khusus  politisi perempuan  petahana  di  DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  minimal  dua  kali  berturut- turut  terpilih  kembali  sebagai  anggota  dewan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan lewat  beberapa  metode  yakni  wawancara  mendalam  baik  secara  langsung  maupun virtual dan dokumentasi-dokumentasi yang ditemukan di internet.

## Hasil dan Pembahasan
Merawat  ketokohan  diterapkan  oleh  politisi  perempuan  secara  internal  dan eksternal. Ketokohan secara internal mencakup kepribadian individu politisi perempuan dengan  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi  (tipikor),  tidak  terseret  dan  menjadi pelaku  kolusi  dan  nepotisme,  tidak mengkonsumsi  narkoba, tidak  melakukan  rindakan penganiayaan dan tidak melakukan perselingkuhan sama sekali. Karena apabila politisi perempuan  tersandung  kasus-kasus  tersebut  masyakarat  akan  langsung  melabeling negatif  dan  tidak  memilih  kembali.  Sedangkan  merawat  ketokohan  secara  eksternal yakni  politisi  perempuan  memastikan  orang-orang  dalam  lingkarannya  terutama keluarga  tidak  terlibat  dalam  perilaku-perilaku  menyimpang.  Hal  ini  membuat  politisi perempuan  petahana  di  Jawa  Tengah  mampu  melenggang  memenangkan  kontestasi
pileg lebih dari satu kali periode. Memantapkan kelembagaan serta tidak tergoda ajakan pindah ke partai poltik lain juga kunci politisi perempuan di Jawa Tengah bisa terpilih kembali.
Selain  itu  dengan  aktif  menjadi  Dewan  Pengurus  Daerah  (DPD)  partai  politik akan  memudahkan  politisi  perempuan  mendapatkan  nomor  urut  satu  saat  pemilihan legislatif (pileg). Manfaat lain selain mudah memperoleh nomor emas, politisi  petahana juga bisa semakin dekat dengan Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai politiknya dan dapat  melakukan  kerjasama  salah  satunya  memasang  tandem  politik  ketika  masa pencalegan.  Suara  politisi  perempuan  petahana  bisa  bertambah  lewat  tandem  politik. Tidak  hanya  pada  partai  politik  saja,  politisi  perempuan  juga  tidak  meninggalkan organsisasi  non  partai  yang  sudah  mengusung  dirinya  dan  membantu  dalam memperoleh suara. Organisasi tersebut merupakan organisasi yang memang sudah lama diikuti oleh para politisi perempuan sebelum akhirnya berkiprah di dunia politik.
Dalam  memahami  khalayak  politik,  politisi  perempuan  di  DPRD  Jawa  Tengah tidak  turun  ke  daerah  pemilihan  saat  mengerjakan  tugas  reses  saja.  Justru  politisi perempuan  petahana  rajin  mengunjungi  konstituen  dapil  di  luar  reses  agar  masyarakat semakin  dekat  dengan  dirinya  dan  para  politisi  perempuan  petahana  juga  dapat mendengarkan  aspirasi  serta  segera  membantu  permasalahan  masyarakat.  Sering merealisasikan kunjungan dapil secara informal adalah kunci kemenangan para politisi perempuan  petahana  di  DPRD.  Komunikasi  interpersonal  terbukti  masih  menjadi komunikasi  yang  cukup  efektif  dibandingkan  dengan  komunikasi  massa  dan  media sosial.  Tim  sukses  dan    konsultan  politik  mempunyai    dampak  yang  besar  dalam membangun  komunikasi  politik  dan  strategi  politik  caleg  (Umari  dan  Dewi,  2020). Komunikasi politik dan perempuan memiliki strategi yang seharusnya dapat mendorong perempuan untuk berpolitik sehat (Adeni dan Harahap, 2017).
Akan  tetapi,  banyaknya  perempuan  yang  berkiprah  di  dunia  politik  ternyata belum  mampu  menawarkan  kultur  politik  yang  berbeda.  Perempuan  belum  mampu menunjukkan  diri  sebagai  agen  perubahan.  Lemahnya  peran  perempuan  di  parlemen terjadi karena kapabilitas perempuan yang lolos ke parlemen kurang teruji. Kebanyakan perempuan  yang  terpilih  dan  berkiprah  di    dunia  politik  formal  saat  ini  berasal  dari dinasti politik atau figur populer seperti artis. Pasalnya, mekanisme perekrutan diwarnai aroma nepotisme, ditambah proses kaderisasi tidak berjalan (Amalia 2012).
Provinsi  Jawa  Tengah.  Politisi  perempuan  mengunjungi  dapilnya  selain  dalam rangka  diundang  sebagai  pembicara  acara  di  masyarakat  atau  sebatas  tamu  undangan dalam  “gawe”  masyarakat,  sekaligus  menyerap  aspirasi  dengan  metode  informal. Politisi perempuan petahana juga tidak pelit ketika ada masyarakatnya meminta bantuan dana,  bantuan  dana  yang  dikeluarkan  oleh  politisi  perempuan  bukan  sebatas  anggaran pemerintah  tetapi  juga  anggaran  pribadi.  Sering  melakukan  kunjungan  dan  berbagi dapat membuat loyalitas pemilih lama pada politisi perempuan tetap terjaga.
Publisitas  media  tidak  semua  diterapkan  oleh  politisi  perempuan  petahana  di Jawa  Tengah,  mereka  melihat  segmentasi  konstituennya.  Media  massa  baik  cetak maupun  online  tidak  setiap  bulan  digunakan  oleh  politisi  perempuan.  Namun  ada
beberapa  politisi  perempuan  memanfaatkan  akun  media  sosial  pribadinya  berupa facebook  untuk  mengupload  kegiatan-kegiatannya  selama  diamanahi  menjadi  anggota dewan.  Media  hanya  dikerahkan  intens  oleh  para  politisi  perempuan  petahana  di awal kampanye  memasuki  gerbang  politik  saja.  Setelah  memasuki  periode  kedua,  politisi perempuan petahana jarang menggunakan media massa.
Strategi  komunikasi  politik  partai  politik  dilakukan  melalui  media  untuk menyampaikan  pesan-pesan  politik.  Media  tidak  selamanya  sebagai  saluran  yang menggambarkan  perempuan  secara  negatif.  Media  juga  mampu  mengangkat  posisi perempuan sederajat dengan laki-laki bila digunakan sebagai media strategi komunikasi (Mukarom, 2008). Penyampaian pesan politik melalui media sangat tepat menggunakan teori  difusi  inovasi.  Difusi  melakukan  penyebaran  pesan-pesan  sebagai  ide  baru. Pelaksanaan  kegiatan  strategi  pemasaran  politik  (political  marketing),  dalam  hal  ini untuk kegiatan promasi melakukan personal branding untuk menciptakan kesan positif kepada khalayak tehadap dirinya (Jumriani, Sultan, & Maria, 2019).
Tetapi  lebih  intens  mendatangi  rumah  masyarakat.  Dalam  seni  berkompromi, politisi  perempuan  petahana  juga  memanfaatkan  relasi  keluarga  baik  dari  relasi  sang suami maupun sang ayah. Jejaring keluarga dioptimalkan saat pencalonan pertama, hal itu  dilakukan  untuk  meraih  suara  terbanyak  agar  terpilih  terlebih  dahulu.  Kompromi dilakukan  dan  dibantu  oleh  relasi  keluarga  terlebih  dahulu  supaya  politisi  perempuan dapat  masuk  ke  kolega-kolega  dari  relasi  keluarganya.  Politisi  perempuan  di  DPRD Jawa Tengah cenderung berkompromi santun apabila menyelesaikan konflik dan sesuai AD  ART  yang  dipegang.  Hal  semacam  itulah  yang  membuat  politisi  perempuan petahana di Jawa Tengah tidak didepak dari partai politik maupun kursi anggota dewan.
Politisi  perempuan  petahana  di  Jawa  Tengah  untuk  menggaet  dan  menambah konstituennya juga turut aktif di beberapa organisasi maupun komunitas yang memang sudah  ada  di  masyarakat.  Politisi  perempuan  tersebut  masuk  dalam  jajaran kepengurusan, sehingga hal ini menambah point plus bagi dirinya. Selama jadi pengurus di organisasi/komunitas tersebut terjadi hubungan simbiosis mutualisme. Komunitas itu akan  mudah  mendapatkan  hibah  melalui  sang  politisi,  begitupun  sebaliknya  politisi perempuan akan makin dikenal oleh konstituen dan bisa menaikkan jumlah suara ketika musim  pileg.  Selain  itu  faktor  politisi  perempuan  petahana  mampu  bertahan  karena mereka  juga  tidak  membatasi  konstituen  untuk  berkomunikasi  secara  langsung, konstituen  mudah  mendatangi  kediaman  politisi  perempuan  untuk  menyampaikan “uneg- unegnya.”. politisi perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah hanya sebagian yang  memang  mengakar  terlahir  dari  aktivis  perempuan,  selebihnya  berasal  dari “sanad” politik keluarga. Perlu kerja keras ekstra bagi politisi-politisi perempuan yang memang  berjuang  dari  akar  rumput  serta  tidak  memiliki  privilage  keluarga  apabila masih  ingin  melanjutkan estafet  perjuangan  dan  tidak tersingkir  dari  lingkaran  politik. Ada corak perbedaan komunikasi politik politisi perempuan petahana yang berasal dari grassroot  (aktivis)  dan  berasal  dari  lingkungan  keluarga  berbasis  politik,  yakni kemudahan memperoleh konstituen berkat relasi keluarga politisi perempuan.

## Kesimpulan
Merawat  ketokohan  diterapkan  oleh  politisi  perempuan  secara  internal  dan eksternal. Ketokohan secara internal mencakup kepribadian individu politisi perempuan dengan tidak melakukan tindak pidana korupsi, tidak terseret dan menjadi pelaku kolusi dan nepotisme, tidak mengkonsumsi narkoba, tidak melakukan rindakan penganiayaan dan  tidak  melakukan  perselingkuhan  sama  sekali.  Sering  merealisasikan  kunjungan dapil  secara  informal  adalah  kunci  kemenangan  para  politisi  perempuan  petahana  di DPRD.
Dalam  penelitian  ini,  politisi  perempuan  petahana  mampu  bertahan  di  kursi parlemen lebih dari satu periode secara berkelanjutan karena tidak pernah memandang konstituen  berdasarkan  jenis  kelamin  hingga  agama.  Bahkan  para  politisi  perempuan tidak  segan  serta  tidak  pelit  ide  mengajak  politisi  laki-laki  yang  satu  dapil  untuk bekerjasama  merealisasikan  gagasan  dari  politisi  perempuan  tersebut.  Politisi perempuan  di  DPRD  Jawa  Tengah  cenderung  berkompromi  santun  apabila menyelesaikan  konflik  dan  sesuai  AD  ART  yang  dipegang.  Hal  semacam  itulah  yang membuat politisi perempuan petahana di Jawa Tengah tidak didepak dari partai politik maupun kursi anggota dewan.

## BIBLIOGRAFI
Agustina,  Heriyani.  (2009).  Keterwakilan  perempuan  di  parlemen  dalam  perspektif keadilan  dan  kesetaraan  gender. Dlm.  Siti  Hariti  Sastriyani  (Pnyt.).  Gender  and Politics. Hlm , 163–170.
Dhafir,  Ahmad.  (2012). Rekrutmen  Perempuan  Dalam  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surakarta .
Haqsaleh,  Afied  Dien,  &  Ashadi,  Ashadi.  (2021).  Study  Of  Feminism  Architecture Concept In Museum Building" The Solomon R Guggenheim Museum in America US". Journal of Development and Integrated Engineering , 1 (1), 12–25.
Jandevi,  Uspal.  (2019).  New  media  for  increasing  political  participation  in  Indonesia. Ijcs , 1 , 19.
Jeumpa,  Nurul.  (2016).  Peran  Perempuan  Aceh  pada  Pendidikan  dan  Politik:  Studi kasus  di  lingkungan  Universitas  Muhammadiyah  Aceh. JURNAL  ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran , 16 (2), 153–168.
Jumriani,  Sultan,  Iqbal,  &  Maria,  Jeany.  (2019).  Perempuan  dan  Politik  (Strategi Komunikasi  Politik  untuk  Pemenangan  Bupati  Indah  Putri  pada  Pilkada  Luwu Utara 2015). Ejournal.Iain.Palopo.Ac.Id , 2 (1). Retrieved from http://ejournal.iainpalopo.ac.id/
Manuahe,  Fien,  Lapian,  Marlien,  &  Kairupan,  Josef.  (2017).  Peran  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Perempuan  Dalam  Memperjuangkan  Kepentingan Perempuan  Di  Kabupaten  Kepulauan  Siau  Tagulandang  Biaro. Jurnal  eksekutif , 2 (2).
Mukarom,  Zaenal.  (2008).  Perempuan  dan  Politik:  Studi  Komunikasi  Politik  tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. Mediator: Jurnal Komunikasi , 9 (2), 257– 270.
Rasyidin,  Rasyidin,  &  Fidhia,  Aruni.  (2016). GENDER  DAN  POLITIK:  Keterwakilan Perempuan Dalam Politik . Unimal Press.
Setiawan,  Eko.  (2019).  Studi  Pemikiran  Fatima  Mernissi  Tentang  Kesetaraan  Gender. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak , 14 (2), 221–244.
Sihete,  Romany.  (2007). Perempuan  kesetaraan  keadilan  suatu  tinjauan  berwawasan Gender.
Silviani,  Deby,  Bafadhal,  Faizah,  &  Elsi,  Sutri  Destemi.  (2021). Pengaruh  Budaya Patriarki Terhadap Kegagalan Calon Legislatif Perempuan Di Dprd Kota Sungai Penuh Tahun 2019 . Universitas Jambi.
Susilo, Muhammad Edy, & Nisa, Nurul Latifatun. (2019). Strategi Komunikasi Politisi
Perempuan. Jurnal Ilmu Komunikasi , 16 (1), 54–65.
Wahyudi,  Very.  (2018).  Peran  Politik  Perempuan  dalam  Persfektif  Gender. Politea: Jurnal Politik Islam , 1 (1), 63–83.
White,  Benjamin,  &  Naafs,  Suzanne.  (2012).  Generasi  antara:  refleksi  tentang  studi pemuda Indonesia. Jurnal Studi Pemuda , 1 (2), 89–106.

## Copyright holder:
Mesakh Mirin (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: