## MANAJEMEN PERMODALAN DAN DIVIDEN PERSFEKTIF ISLAM Iwan Setiawan
UIN Sunan Gunung Djati Bandung iwansetiawan@uinsgd.ac.id

## Abstrak
This  study  aims  to  analyze  related  to  capital  management  and  dividends  from  an  Islamic perspective. The methods used are descriptive-analytical methods and qualitative approaches. Data collection sources and techniques are obtained by literature study. Data analysis techniques are carried out deductively and inductively. The results show that profit is not only for the benefit of the owner or founder, but also very important for the development of the Islamic bank business. Banks as financial institutions whose function is to collect public funds must have a source to collect funds before being distributed back to the community. As an intermediary institution, the first  capital  of  a  financial  institution  is  trust,  that  is,  the  trust  of  the  parties  to  which  it  is connected. In other words, the first capital of a financial institution is the credibility of customers or the wider community. While the second capital of a financial institution is  professionalism, namely professionalism in managing money or entrusted funds entrusted to it.
Kata Kunci : Management, Capital, Dividends

## Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan manajemen permodalan dan deviden perspektif Islam. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif-analitis dan pendekatan  kualitatif.  Sumber  dan  teknik  pengumpulan  data  diperoleh  dengan  studi literatur. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan laba  tidak  hanya  untuk  kepentingan  pemilik  atau  pendiri,  tetapi  juga sangat penting bagi perkembangan bisnis bank syariah. Bank sebagai lembaga keuangan yang salah satu fungsinya menghimpun dana masyarakat, harus memiliki sumber untuk menghimpun  dana  sebelum  disalurkan  kembali  kepada  masyarakat.  Sebagai  lembaga intermediasi, modal pertama lembaga keuangan adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan dari  pihak-pihak  yang  dihubungkannya.  Dengan  kata  lain,  modal  pertama  suatu lembaga  keuangan  adalah  kredibilitas  yang  dimiliki  nasabah  atau  masyarakat  luas. Sedangkan  modal  kedua  suatu  lembaga  keuangan  adalah  profesionalisme,  yaitu profesionalisme dalam mengelola uang atau dana titipan yang diamanahkan kepadanya. Kata Kunci : Manajemen, Permodalan, Dividen

## PENDAHULUAN
Bank Syariah
merupakan
lembaga keuangan syariah yang beriorentasi  pada  laba  (Profit).  Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk  pengembangan  usaha financial institution syariah. Laba financial institution syariah  terutama  diperoleh dari  selisih  antara  pendapatan  atas penanaman  dana  dan  biaya-biaya  yang dikeluarkan  selama  periode  tertentu. Guna  memperoleh  hasil  yang  optimal, financial  institution syariah  dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana yang  dikumpulkan  dari  masyarakat (dana  pihak  ketiga),  dana  modal pemilik/pendiri financial institution maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.
Bank  sebagai  suatu  lembaga keuangan  yang  salah  satu  fungsinya menghimpun  dana  masyarakat,  harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum di salurkan Kembali ke masyarakat. Oleh karena itu manajemen financial  institution harus menggunakan semua perangkat operasionalnya  dan  mampu  menjaga kepercayaan  masyarakat.  Salah  satu perangkat  yang  sangat  strategis  dalam menopang  kepercayaan  itu  adalah permodalan yang memadai.
Modal  merupakan  faktor  yang sangat penting bagi perkembangan dan
kemajuan financial institution sekaligus berfungsi  sebagai  penjaga  kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga perantara, modal  utama  pertama  sebuah  lembaga keuangan  adalah  kepercayaan,  yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkannya.  Dengan  kata  lain, modal pertama lembaga keuangan ialah keredibilitas  dimana  para  nasabah  atau masyarakat  luas.  Sedangkan  modal utama kedua sebuah lembaga keuangan adalah profesionalitas, yakni profesionalitas  dalam  mengelola  uang atau dana titipan yang telah diamanatkan.Dengan  kredibitas  dan profesionalitas  itulah  keberadaan  dan kelangsungan sebuah lembaga keuangan  di  pertaruhkan  (Dumairy, 2006: 99).
Investor  di  perusahaan  investasi mengharapkan untuk menerima pengembalian  dalam  bentuk  dividen dan/atau  capital  gain  (Halviani  dan Sisdyani,  2014).  Manajemen  tidak  suka membagikan  dividen  karena  mereka mengendalikan  dana  yang  lebih  sedikit (Widanaputra,  2010),  dan  di  beberapa perusahaan, pembayaran dividen dianggap membebani perusahaan karena  harus  selalu  menyediakan  uang tunai  untuk  membayar  dividen  kepada investor  (Halviani  dan  Sisdyani,  2014). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan dividen  merupakan  sumber  konflik antara  manajemen  dan  pemegang saham.
Konflik ini akan mempengaruhi/ mendorong manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba.
Penelitian  mengenai  pengaruh kebijakan  dividen  terhadap  manajemen laba  sudah  dilakukan  oleh  beberapa peneliti sebelumnya. Salah satu peneliti tersebut  adalah  Putri  (2012).  Penelitian ini  bertujuan  untuk  memperoleh  bukti empiris  tentang  pengaruh  kebijakan dividen dan good corporate governance terhadap manajemen laba. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  dari tahun  2005  sampai  dengan  2009  dan menggunakan
analisis regresi. Manajemen laba digantikan oleh akrual diskresioner menggunakan metode pengukuran  yang  diadopsi  dari  model revisi  Jones  (1991).  Kebijakan  dividen diukur  dengan  dividend  payout  ratio (DPR).  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  kebijakan  dividen  berpengaruh negatif  terhadap  manajemen  laba, artinya semakin tinggi dividend payout ratio  (DPR),  maka  manajemen  akan semakin melakukan
tindakan manajemen  laba  melalui  pengurangan pendapatan. Penelitian Putri (2012) mendukung hasil penelitian sebelumnya dari  Savov  (2006)  dan  Achmad  (2007) yang  menunjukkan  bahwa  kebijakan dividen
berpengaruh signifikan terhadap  terjadinya  manajemen  laba berupa pengurangan pendapatan.
Kebijakan dividen Indonesia ditentukan oleh  RUPS,  bukan  oleh  manajemen, sehingga  manajemen  memiliki  insentif untuk  merancang  untuk  mengurangi laba  yang  dilaporkan  (Widanaputra, 2010).  Penelitian  Putri  (2012)  dan penelitian Mahdi dan Sasan (2012) juga menunjukkan  terjadinya  manajemen laba  akibat  kebijakan  dividen.  Oleh karena itu, berdasarkan teori keagenan, untuk mengurangi konflik antara manajemen  dan  pemegang  saham, diperlukan sistem pemantauan/pengawasan  yang  dapat meminimalkan  perilaku  oportunistik manajemen.

## METODOLOGI
Metode  yang  digunakan  yaitu metode deskriptif-analitis dan pendekatan  kualitatif.  Sumber  dan teknik  pengumpulan  data  diperoleh dengan  studi  literatur  yang  merupakan salah  satu  metode  penelitian  dengan mengumpulkan, membaca, serta mencatat studi kepustakaan yang terkait dengan  penelitian,  lalu  mengolahnya sebagai dasar untuk membangun kerangka  judul  dengan  kesatuan  yang utuh.  Teknik  analisis  data  dilakukan secara  deduktif  dan  induktif  untuk menemukan rumusan konseptual tentang  manajemen  permodalan  dan dividen dalam perspektif Islam. Melalui hasil penelitian ini diharapkan memperoleh  kesimpulan  akhir  untuk memperkuat dan mengembangkan
hasil-hasil  penelitian  sebelumnya  yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Bank Syariah
Kata  bank  berasal  dari  bahasa Italia banco yang berarti uang. Biasanya bank  mendapat  untung  dari  biaya transaksi  dan  bunga  pinjaman  untuk menyediakan layanan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam  bentuk  kredit  dan/atau  bentuk lain  untuk  meningkatkan  taraf  hidup orang banyak. rakyat.
Sedangkan yang dimaksud dengan  bank  syariah  adalah  bank  yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum  syariah,  yaitu  sesuai  dengan ketentuan  hukum  syariah,  terutama bank-bank  yang  mengingkari  proses konversi  Islam. Dalam  tata  cara muamalat,  hindari  kegiatan  investasi atas  dasar  bagi  hasil  dan  pembiayaan perdagangan,  serta  hindari  praktik- praktik  yang  mungkin  mengandung rentenir  (Perwataatmadja,  1992:  2). Selain  itu,  bank  syariah  didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang mengambil undang-undang, aturan, dan prosedur  sebagai  bentuk  komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum Syariah dan melarang pengumpulan dan
pembayaran  bunga  dalam  operasinya (Rivai, 2010: 31).
Secara umum, bank adalah lembaga  yang  melakukan  tiga  fungsi utama,  yaitu  menerima  simpanan, pinjaman,  dan  memberikan  layanan pengiriman uang. Dalam sejarah ekonomi  umat  Islam,  sejak  zaman  Nabi Muhammad,  pembiayaan  berdasarkan kontrak  syariah  telah  menjadi  bagian dari  tradisi  umat  Islam.  Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan  uang  untuk  keperluan konsumsi  dan  untuk  keperluan  bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW.
Dengan  demikian  fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima  deposit,  menyalurkan  dana dan  melakukan  transfer  dana  telah menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari  kehidupan  Islam  bahkan  sejak zaman Rasulullah SAW (Karim, 2004:18). Bank  sebagai  lembaga  intermediasi dengan  fungsi  utama  menghimpun dana  masyarakat  yang  mengalami surplus kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam bank syariah. Dalam penghimpunan dana perbankan memberikan bunga (bank konvensioanl) atau bagi hasil pada perbankan syariah. Bunga  atau  bagi  hasil  yang  diberikan kepada pemilik dana tersebut bersumber dari pandapatan bank (Susilo,  2017:1).
Bank syariah merupakan lembaga
intermediasi keuangan ( financial  intermediary  institution )  yang kegiatan  operasionalnya  bebas  dari unsur-unsur  yang  dilarang  oleh  islam, yaitu Maisir , Gharar , Riba , Ryswah ,  dan
Bathil. Dengan demikian berbeda
dengan bank konvensional yang kegiatan  operasionalnya  menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama  dikatakan  sama  dengan  riba (Ilyas, 2015).
Sistem  perbankan  Islam  berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan subsistem dari suatu  sistem  ekonomi  Islam  yang cakupannya  lebih  luas.Oleh  karena  itu perbankan  Islam  tidak  hanya  dituntut untuk  menghasilkan  profit  secara komersial,  namun  dituntut  secara sungguh-sungguh
menampilkan
realisasi nilai-nilai
syariah
(Widyaningsih, 2005: 47).
Tujuan dari pendirian bank-bank
Islam umumnya adalah untuk
mempromosikan  dan  mengembangkan aplikasi  dari  prinsipprinsip  Islam, Syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis  lain  yang  terkait  agar  umat terhindar  dari  hal-hal  yang  bersifat maisir  dan  riba.  Prinsip  utama  yang dianut oleh bank Islam adalah, larangan riba  dalam  berbagai  bentuk  transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas
perdagangan yang berbasis pada memperoleh  keuntungan  yang  sah menurut syariah,
menumbuhkembangkan zakat.
2. Pengertian  Modal  Dalam  Bank Syariah
Modal adalah dana yang diserahkan  oleh  para  pemilik.  Pada akhir  tahun  buku,  setelah  dihitung keuntungannya  yang  didapat  pada tahun  tersebut,  pemilik  modal  akan memperoleh  bagian  dari  hasil  usaha yang  biasa  dikenal  dengan  deviden. Dana  modal  dapat  digunakan  untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan  sebagainya  yang  secara  langsung tidak  menghasilkan.  Selain  itu  juga modal  dapat  digunakan  untuk  hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi  pembiayaan  yang  berasal  dari modal,  hasilnya  tentu  saja  bagi  pemilik modal,  tidak  dibagikan  kepada  pemilik dana lainnya (Antonio, 2004: 146).
Secara tradisional, modal didefenisikan  sebagai  sesuatu  yang mewakili  kepentingan  pemilik  dalam suatu  perusahaan.  Berdasarkan  nilai buku,  modal  didefenisikan  sebagai kekayaan bersih ( net worth ) yaitu selisih antara  nilai  buku  dari  aktiva  dikurangi dengan  nilai  buku  dari  kewajiban ( liabilities )  (Arifin,  2006:135).  Pemegang saham  menempatkan  modalnya  pada bank dengan harapan memperoleh hasil
keuntungan  dimasa  mendatang.  Dalam neraca  terlihat  pada  sisi  pasiva  bank, yaitu  rekening  modal  dan  cadangan. Rekening  modal  berasal  dari  setoran para  pemegang  saham,  sedangkan rekening  cadangan  berasal  dari  bagian keuntungan  yang  tidak  dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan  untuk  keperluan  tertentu, misalnya  untuk  perluasan  usaha  dan menjaga  likuiditas  karena  adanya kredit-kredit  yang  diragukan  atau menjurus kepada  macet.
Modal terbagi kepada 2 macam:
1) Modal inti yang terdiri dari:
a) Modal  setor,  yaitu  modal  yang disetor  secara  efektif  oleh pemilik.
b) Agio  saham,  yaitu  selisih  lebih dari  harga  saham  dengan  nilai nominal saham.
c) Modal Sumbangan, yaitu modal yang  diperoleh  kembali  dari sumbangan  saham,  termasuk selisih nilai yang tercatat
dengan  harga  (apabila  saham tersebut dijual) d) Cadangan umum, yaitu
cadangan  yang  dibentuk  dari penyisihan  laba  yang  ditahan dengan persetujuan RUPS.
e) Cadangan  tujuan,  yaitu  bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu
atas persetujuan RUPS.
f) Laba  ditahan,  yaitu  saldo  laba bersih  setelah  pajak  yang  oleh RUPS  diputuskan  untuk  tidak di’obagikan.
g) Laba  tahun  lalu,  yaitu  laba bersih  tahun  lalu  setelah  pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya  oleh  RUPS. Jumlah  laba  tahun  lalu  hanya diperhitungkan  sebesar  50% sebagai  modal  inti.  Bila  tahun lalu  rugi  harus  dikurangkan terhadap modal inti.
h) Laba  tahun  berjalan,  yaitu  laba sebelum  pajak  yang  diperoleh dalam tahun berjalan.
2) Modal Pelengkap
Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan  yang  dibentuk bukan  dari  laba  setelah  pajak  serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara  terinci  modal  pelengkap dapat berupa:
a) Cadangan revaluasi aktiva tetap
b) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
c) Modal  pinjaman  yang  mempunyai cirri-ciri:
• Tidak  dijamin  oleh  bank  yang bersangkutan  dan  dipersamakan dengan  modal  dan  telah  dibayar penuh
• Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI
d) Mempunyai kedudukan yang sama  dengan  modal  dalam  hal memikul kerugian bank
• Pembayaran dapat ditangguhkan  bila  bank  dalam keadaan rugi
• Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
• Ada    perjanjian  tertulis  antara pemberi pinjaman dengan bank
• Mendapat persetujuan dari BI
• Tidak  dijamin  oleh  bank  yang bersangkutan
• Minimal berjangka 5 tahun.
• Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI
Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi- tinginya  100%  dari  jumlah  modal inti.Khusus menyangkut modal pinjaman  dan  pinjaman  subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal.

## 3. Fungsi Modal Bank Syariah
Bank  sebagai  unit  bisnis  tidak bisa  lepas  dari  yang  namanya  modal sebab  beroperasi  tidaknya  bank  atau dipercaya tau tidaknya bank merupakan salah  satu  hal  yang  mempengaruhi terhadap  pelaksanaan  bank  itu  sendiri, menurut Johnson and Johnson sebagaimana yang dikutip oleh
Muhammad  bahwa  modal  bank  itu mempunyai tiga fungsi:
1) Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian  operasional  dan  kerugian lainnya.  Dalam  fungsi  ini  modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan  atau  kerugian  bank  dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.
2) Sebagai  dasar  untuk  menetapkan batas maksimum pemberian kredit,
hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank  sentral,  sebagai  regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit  kepada  setiap  individu nasabah  bank.  Melalui  pembatasan ini  bank  sentral  memaksa  untuk melakukan diversifikasi kredit mereka  agar  dapat  melindungi  diri terhadap  kegagalan  keredit  dari suatu individu debitur.
3) Modal juga menjadi dasar perhitungan  bagi  para  partisipan pasar  untuk  mengevaluasi  tingkat kemampuan  bank  secara  relative untuk  mengahasilkan  keuntungan. Tingkat  keuntungan  bagi  para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para patisipan pasar membandingkan
return on investment  di  antara  bank-bank yang ada (Muhammmad, 2004: 92).
Sementara itu, Brenton C. Leavit, mengemukakan dalam kaitannya
dengan  fungsi  dari  modal  bank  lebih menekankan pada empat hal:
1) Untuk  melindungi  deposan  yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam  keadaan  insolvable  dan likuidasi.
2) Untuk  menyerap  kerugian  yang tidak  diharapkan  guna  menjaga kepercayaan  masyarakat  bahwa bank dapat terus beroperasi.
3) Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan  dasar  lainnya  yang diperlukan untuk menawarkan pelyanan bank.
4) Sebagai  alat  pelaksanaan  peraturan pengendalian  ekspansi  aktiva  yang tidak tepat. (Arifin, 136).

## 4. Sumber-Sumber Permodalan Bank
Sumber  dana  yang  terlihat  pada sisi pasiva neraca atau yang disebut pula dengan  manajemen  pasiva  (liability management)  adalah  suatu  proses dimana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber  dana  yang  tradisional melalui  pinjaman  di  pasar  uang  atau dengan  menerbitkan  instrumen  utang untuk digunakan secara menguntungka terutama untuk memenuhi alokasi yang produktif.
Secara umum manajemen pasiva mencakup  aktivitas  di  dalam  rangka mengumpulkan  dana  dari  masyarakat dan  sumber  lainnya  dan  menetapkan komposisi  dana  tersebut  sesuai  dengan
yang diinginkan/dibutuhkan. Dalam arti sempit,  manajemen  pasiva  diartikan dengan  kebutuhan  likuiditas,  yaitu aktivitas mencari dana pada waktu yang diperlukan (Rivai, 2007: 412).
Sumber  dana  yang  terbesar bersumber  dari  dana  masyarakat, disamping  sumber  dana  lainnya  yang berasal  dari  pinjaman  dan  modal sendiri.  Sumber  dana  pihak  ketiga seperti giro, tabungan dan deposito juga lazim  disebut  sebagai  sumber  dana tradisional.
Pada  dasarnya,  dilihat  dari sumbernya,  dana  bank  Syariah  terdiri atas
a. Modal
Sumber utama dana bank syariah adalah modal inti ( core capital ) dan kuasi ekuitas.  Modal  inti  adalah  modal  yang berasal  dari  para  pemilik  bank,  yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang  saham,  cadangan  dan  laba ditahan.Sedangkan ekuitas adalah dana- dana  yang  tercatat  dalam  rekening- rekening bagi hasil (mudharabah). Modal inti  inilah  yang  berfungsi  sebagai penyangga  dan  penyerap  kegagalan atau kerugian bank dan melindungi para kepentingan  para  pemegang  rekening titipan (wadiah) atau  pinjaman (qard), terutama  atas  aktiva  yang  didanai  oleh modal  sendiri  dan  dana-dana  wadiah atau qard (Muhammad, 2002: 247).
Dana-dana  rekening  bagi  hasil (mudharabah) sebenarnya juga dapat
dikategorikan  sebagai  modal,  inilah yang  biasanya  disebut  dengan  kuasi ekuitas.  Namun  demikian  rekening  ini hanya  dapat  meanggung  resiko  atas aktiva  yang  dibiayai  oleh  dana  dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik  rekening  bagi  hasil  dapat menolak untuk menanggung  risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti  bahwa  resiko  tersebut  timbul akibat  salah  urus  ( mismanagement ), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku mudharib (Muhammad, 2002: 247).
Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal
pemegang  saham  dapat  dilakukan melalui musyarakah  fi  sahm  asysyirkah atau equity  paryticipation pada  saham perseroan bank.
Mekanisme  penyertaan  saham tersebut  dapat  digambarkan  dalam sekema berikut ini:
b. Titipan
Salah satu prinsip yang digunakan bank
syariah dalam
memobolisasi  dana  adalah  dengan menggunkan  prinsip  titipan.  Adapun akad yang digunakan dalam prinsip ini adalah al-wadiah .  Adapun  pengertian dari wadiah itu  sendiri  yaitu  secara bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan  atau  meletakkan.  Yaitu meletakkan  sesuatu  pada  orang  lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut  istilah  yaitu  memberikan kekuasaan  kepada  orang  lain  untuk menjaga  hartanya/barangnya  dengan cara  terang-terangan  atau  dengan isyarat yang semakna dengan itu,   yaitu merupakan  titipan  murni  yang  setiap saat  dapat  diambil  jika  pemiliknya menghendaki.
Secara  umum  terdapat  dua  jenis wadiah :  wadi’ah  ah  yad  al-amanah dan wadiah yad adh-dhamamah.
1) Wadi’ah ah yad al-Amanah
Wadi’ah  ah  yad  al-Amanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak pertama tidak diperkenankan menggunakan  barang/uang  yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab  atas  kerusakan atau kehilangan barang titipan yang diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan (Widyaningsih, 2005:128). Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut: • Harta atau   barang yang ditipkan  tidak   boleh
dimamfaatkan  dan  digunakan  oleh penerima titipan
• Penerima  titipan  hanya  berfungsi sebagai  penerima  amanah  yang bertugas  dan  berkewajiban  untuk menjaga barang yang ditipkan tanpa boleh memamfaatkannya
• Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan
untuk membebankan  biaya  kepada  yang menitipkan.
• Mengingat  barang  atau  harta  yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh  penerima  titipan,  aplikasi perbankan  memungkinkan  untuk jenis  ini  adalah  jasa  penitipan  atau safe deposit box.
2) Wadiah yad adh-Dhamamah Wadiah  yad  adh-dhamamah  yaitu, akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa  izin  pemilik  barang/uang dapat  memanfaatkan  barang/uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.Semua manfaat dan  keuntungan  yang  diperoleh dalam  penggunaan  barang/uang tersebut  menjadi  hak  penerima titipan. (Zulkifli,  2003:35).
Dalam hal ini, bank syariah dapat menggunakan  akad wadiah  yad  adh-
dhamamah, yaitu bank dapat
menggunakan  uang  simpanan  nasabah untuk  dikelola.  Hasil  keuntungan  dari
pengelolaan dana tersebut adalah milik bank,  namun  kerugian  yang  dialami harus  ditanggung  oleh  bank,  karena nasabah mendapat jaminan perlindungan atas dananya.
Melihat  defenisi  dan  penjelasan diatas,  jenis  produk  perbankan  yang dapat diaplikasikan dengan menggunkan  akad  wadiah  adalah  giro bank.  Karena  giro  bank  pada  dasarnya adalah  penitipan  dana  masyarakat  di bank  untuk  tujuan  pembayaran  dan penarikannya  dapat  dilakukan  setiap saat.  Hal  ini  sesuai  dengan  UU  no  7 tahun  1992  artinya  giro  hanyalah merupakan dana titipan nasabah, bukan dana yang dapat diinvestasikan.
Selanjutkan bank syariah memberlakukan  giro  sebagai  titipan wadiah yad ad-dhamanah. Dana titipan tersebut dapat dipergunakan oleh bank sebagai  penerima  titipan  selama  dana tersebut  mengendap  di  bank.  Tetapi bank  mempunyai  kewajiban  untuk membayarnya  setiap  saat.  Jika  nasabah mengambil  titipan  tersebut.  Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh  bank  syariah,  nasabah  dapat menerimaimbalan jasa dari pemanfaatan  dana  yang  mengendap dibank  dalam  bentuk  bonus.  Bonus tidak  boleh  diperjanjikan  sebelumnya dan  merupakan  hak  penih  bank  untuk memberikannya atau tidak.

## 5. Kecukupan Modal bank Syariah
Kecukupan  modal  merupakan hal  yang  sangat  penting  dalam  bisnis perbankan.Bank  yang  memiliki  tingkat kecukupan  modal  baik  menunjukkan indiator  sebagai  bank  yang  sehat.Sebab kecukupan  modal  bank  menunjukkan keadaannya  yang  dinyatakan  dengan suatu rasio tertentu yang disebut dengan ratio  kecukupan  modal  atau capital adequacy ratio (CAR). Tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan cara:
a. Membandingkan  modal  dengan dana-dana pihak ketiga
Dilihat  dari  sudut  perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos- pos pasiva merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak  ketiga  (giro,  deposito  dan tabungan) sebagai  berikut:
Modal dan Cadangan=
10%Giro+Deposito+Tabungan Dari
perhitungan tersebut diketahui  bahwa  rasio  modal  atas simpanan  cukup  dengan  10%  dan dengan  rasio  itu  permodalan  bank dianggap sehat.Rasio antara modal dan simpanan  masyarkat  harus  dipadukan dengan  memperhitungkan  aktiva  yang mengandung  risiko.Oleh  karena  itu modal  harus  dilengkapi  oleh  berbagai
cadangan  sebagai  penyagga  modal, sehingga  secara  umum  modal  bank terdiri  dari  modal  inti  dan  modal pelengkap (Muhammad, 2002: 248).

## b. Membandingkan  modal  dengan aktiva berisiko
Untuk ukuran kedua ini merupakan  kesepakatan  BIS  (bank  for International
Settlements) yaitu organisasi  bank  sentral  dari  negra- negara  maju  yang  disponsori  oleh Amerika  Serikat,  Kanada,  Negara- negara  Eropa  dan  Jepang.Kesepakatan tentang  ketentuan  permodalan  dicapai pada  tahun  1998  dengan  menetapkan CAR  yaitu  rasio  minimum  yang mendasarkan  kepada  perbandingan antara  modal  dengan  dengan  aktiva berisiko.
Kesepakatan  ini  dilatarbelakangi oleh  hasil  pengamatan  para  ahli perbankan Negara-negara maju, termasuk  pakar  IMF  dan  World  Bank, tentang  adanya  ketimpangan  struktur dan  system  perbankan  internasional. Hal ini didukung oleh beberapa indikasi berikut:
1) krisis pinjaman negara-negara Amerika  Latin  telah  mengganggu kelancaran  arus  peredaran  uang Internasioanl.
2) Persaingan  yang  dianggap unfair antara  bank-bank  Jepang  dengan bank-bank  Amerika  dan  Eropa  di pasar uang internasional. Bank-bank
jepang  memberikan  pinjaman  amat
lunak (bunga rendah) karena
ketentuan CAR di Negara itu aman lunak,  yaitu  antara  2%  sampai  3  % saja.
3) Terganggunya situasi pinjaman
internasional yang berakibat terganggunya perdagangan internasional.
Berdasarkan indikasi-indikasi tersebut,  BIS  menetapkan  ketentuan perhitungan  Capital  Adequacy  Ratio (CAR)  yang  harus  diikuti  oleh  bank- bank  di  seluruh  dunia  aturan  main dalam  kompetisi  yang  fair  dipasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8 % permodalan terhadap aktiva beresiko (Arifin: 140).

## 6. Kebijakan Dividen
Ada  tiga  argumentasi  mengenai kebijakan dividen yang berkaitan dengan  nilai  perusahaan  yang  sampai sekarang  masih  diperdebatkan.  Hal  itu terjadi karena dividen masih merupakan hal  yang  membingungkan  ( dividend puzzle) . Argumentasi tersebut dikemukakan oleh Miller
dan Modigliani,  Lintner  dan  Gordon,  serta
Litzenberger dan Ramaswamy (Hartono,
2000) dan dapat dijelaskan dengan,
(1) Dividen tidak relevan, teori Modigliani dan Miller ini menyatakan bahwa pembayaran
dividen  tidak  berpengaruh  terhadap kemakmuran pemegang saham,
(2) Dividen dapat meningkatkan kesejahtera  an  pemegang  saham. Gordon dan Lintner mengemukakan argumentasi  nya  bahwa  semakin tinggi dividend  pay  out  ratio ,  maka semakin  tinggi  nilai  perusahaan. Investor  lebih  senang  menerima pembayaran  dividen  pada  masa sekarang  dibandingkan  menunggu capital  again dari  laba  ditahan. Pandangan  GordenLintner  ini  oleh Modigliani-Miller  diberi  nama the bird  in  the  hand  fallacy ,  yang  dikenal dengan bird in the hand theory , dan (3) Dividen menurunkan tingkat kesejahtera an pemegang saham. Pandangan Litzenberger dan Ramaswamy  ini  dikenal  dengan tax different  theory ,  yang  mengemukakan bahwa  semakin  tinggi dividend  pay  out ratio suatu  perusahaan  maka  nilai perusahaan  semakin  rendah.  Hal  ini didasari  pada  pemikiran  bahwa  pajak yang  dikenakan  terhadap capital  gain lebih rendah daripada pajak dividen.
Ketiga  pandangan  dalam  teori kebijakan  dividen  tersebut  ternyata saling bertentangan atau terjadi kontroversial.  Pandangan  Modigliani- Miller  menyatakan  bahwa  tidak  ada kebijakan  dividen  yang  optimal  karena kebijakan  apa  pun  yang  diambil  tidak akan  mempengaruhi  nilai  perusahaan. Gordon dan Lintner menyarankan agar
perusahaan  membagi  dividen  yang tinggi, pendapat yang ketiga menyarankan
perusahaan untuk
membagi kan dividen yang rendah atau tidak membagikan dengan tujuan mengurangi biaya modal dan menaikkan nilai perusahaan.
Kebijakan  dividen  merupakan keputusan  apakah  laba  yang  diperoleh perusahaan  pada  akhir  tahun  akan dibagi  kepada  pemegang  saham  dalam bentuk  dividen  atau  ditahan  untuk menambah  modal  guna  pembiayaan investasi  di  masa  yang  akan  datang. Realisasi  besarnya  kebijakan  dividen  di Indonesia ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  dan  bukan merupakan keputusan manajemen.
Namun  manajemen  bisa  mengestimasi besarnya dividen yang akan dikeluarkan melalui prospektus
perusahaan.
Prospektus  perusahaan  menjelaskan besarnya kebijakan dividen yang direncanakan  oleh  perusahaan  dalam bentuk  jumlah persentase dividen tunai dikaitkan dengan jumlah laba bersih.
Bird in the hand theory menyatakan bahwa pemegang saham lebih menyukai dividen  yang  dibagikan  dalam  jumlah yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan capital  gain (Sartono,  2001:285).  Disisi lain, residual  theory  of  cash  dividend menyatakan  bahwa  manajemen  kurang suka  membagikan  dividen  dan  lebih suka  menginvestasikan  sebagai  laba ditahan, kecuali manajemen tahu bahwa
dana  tersebut  tidak  memberikan Net Present  Value (NPV)  yang  positif  pada tambahan investasi (Widanaputra, 2010). Teori  tersebut  menunjukkan  bahwa antara  prinsipal  dan  agen  memiliki kepentingan  yang  berbeda  dengan  kata lain  antara  prinsipal  dan  agen  terjadi konflik  keagenan.  Agen  dan  Prinsipal akan  berusaha  untuk  memaksimalkan kesejahteraan masing-masing (Belkaouhi,  2007:  188).  Manajemen dalam  mencapai  tujuan  menurunkan jumlah  dividen  yang  akan  dibayarkan (yang  besarnya  telah  direncanakan dalam  prospektus  perusahaan)  maka manajemen  sebagai  penguasa  informasi keuangan  memiliki  insentif  untuk melakukan  pengelolaan  laba  untuk memperkecil  laba  yang  dilaporkan (Widanaputra, 2010).
Dalam  penelitian  ini,  kebijakan dividen  diproksikan  dengan Dividend Payout  Ratio (DPR).  Hasil  penelitian Savov (2006), Putri (2012) serta penelitian Mahdi  dan  Sasan  (2012)  menunjukkan bahwa  kebijakan  dividen  berpengaruh negatif signifikan pada manajemen laba. Kebijakan  dividen  berpengaruh  negatif pada  manajemen  laba  yang  berarti bahwa  semakin  tinggi dividend  payout ratio maka  manajemen  akan  semakin melakukan  manajemen  laba  dalam bentuk income  decreasing (Putri,  2012). Dividend Payout Ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap probabilitas perusahaan untuk melakukan
manajemen laba dalam bentuk perataan
laba  (Noviana  dan  Yuyetta,  2011  dan Budiasih, 2009).
Hasil  penelitian  Savov  (2006), Achmad    (2007)  dan  Putri  (2012).  yang menyatakan  bahwa  manajemen  dan pemegang saham  memiliki kepentingan yang berbeda yang menyebabkan terjadinya  konflik  kedua  belah  pihak. Kaitannya  dengan    kebijakan    dividen, konflik  ditunjukkan  oleh  teori  dimana pemegang  saham  lebih  suka  laba dibagikan dalam bentuk dividen ( Bird in the  hand  theory )  (Sartono,  2001:285)  dan disisi  lain  manajemen  kurang  suka membagikan  dividen  atau  lebih  suka laba  ditahan  guna  kegiatan  investasi (Teori  dividen  kas  residual)  (Husnan  & Pudjiastuti, 2012: 304). Perbedaan kepentingan  kedua  belah  pihak  terkait dengan  dividen  memicu  terjadi moral hazard dalam  bentuk  manajemen  laba.
Hasil  penelitian  ini  juga  mendukung teori    PAT  (Watts  dan  Zimmmerman, 1986)  yang  kemudian  dikembangkan oleh  Achmad  (2007)  yang  menyatakan bahwa  ada  beberapa  faktor  penyebab terjadinya  manajemen    laba  seperti kebijakan bonus, kebijakan utang,  biaya politik  dan  salah  satu  faktor  lain penyebab manajemen laba adalah kebijakan  dividen  yaitu  dengan  cara menurunkan laba ( income decreasing ).
7. Aktiva  Tertimbang  Menurut  resiko (aTMr) Bank Syariah
Resiko  atas  modal  berkaitan dengan  dana  yang  diinvestasikan  pada aktiva  beresiko,  baik  yang  beresiko
rendah  ataupun  yang  resikonya  lebih tinggi  dari  yang  lain.  ATMR  adalah faktor  pembagi (denominator) dari  CAR sedangkan  modal  adalah  faktor  yang dibagi (numerator) untuk  mengukur kemampuan modal menanggung resiko atas aktiva tersebut.
Dalam  menelaah  ATMR  pada bank  syariah,  terlebih  dahulu  harus dipertimbangkan,  bahwa  aktiva  bank syari’ah dapat dibagi  atas:
1. Aktiva  yang  didanai  oleh  modal sendiri  dan/atau  kewajiban  atau hutang  (wadi’ah  atau  qard  dan sejenisnya) dan
2. Aktiva  yang  didanai  oleh  rekening bagi  hasil  ( Profit  and  loss  Sharing
Investment Account ) yaitu mudharabah (baik General Investment Account/mudharabah  mutlaqah yang tercatat pada neraca/ on balance sheet maupun Restricted Investment Account/mudharabah muqayyadah yang dicatat pada rekening administratif /off balance sheet)
(Muhammad: 103) .
Aktiva  yang  didanai  oleh  modal sendiri  dan  kewajiban  atau  hutang, resikonya  ditanggung  oleh  modal sendiri,  sedangkan  aktiva  yang  didanai oleh  rekening  bagi  hasil,  resikonya ditanggung  oleh  dana  rekening  bagi hasil  itu  sendiri.  Namun  demikian, sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas, pemilik  rekening  bagi  hasil  dapat menolak untuk menanggung resiko atas
aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti  bahwa  resiko  tersebut  timbul akibat    salah  urus  ( mismanagement), kalalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku mudharib.  Oleh  karenanya  tetap  ada potensi  resiko,  (katakanlah  dengan probability 50 %), yang harus ditanggung oleh modal bank sendiri.Hal ini  mengandung  konsekuensi  bahwa atas aktiva ini harus pula dibentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).
Berdasarkan  pembagian  jenis aktiva  tersebut  di  atas,  maka  pada prinsipnya  bobot  resiko  bank  syari’ah atas :
1. Aktiva  yang  dibiaya  oleh  modal bank sendiri dan/atau dana pinjaman ( wadi’ah, card dan sejenisnya) adalah 100 %.
2. Aktiva yang dibiaya oleh pemegang rekening  bagi  hasil  (baik general ataupun restricted investment
account ) adalah 50 % (Muhammad :
104).

## KESIMPULAN
Islam  mengenal  modal  sebagai suatu  komponen  utama  dalam  usaha, dan hak atas modal diakui dalam Islam sebagai  hak  individu  atau  golongan yang  berbeda  dengan  hak  atas  modal menurut  pandangan  kapitalis.  Pada kapitalis  modal  merupakanhak  mutlak individu.
Sebagai lembaga perantara, modal  utama  pertama  sebuah  lembaga keuangan  adalah  kepercayaan,  yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkannya.  Dengan  kata  lain, modal pertama lembaga keuangan ialah kredibilitas  dimana  para  nasabah  atau masyarakat  luas.  Sedangkan  modal utama kedua sebuah lembaga keuangan adalah profesionalitas, yakni profesionalitas  dalam  mengelola  uang atau  dana  titipan  yang  diamantkan kepadanya.  ringkas  kata,  kedua  modal utama  inilah  yakni  kredibitas  dan profesionalitas  yang  ditawarkan  dan dijual  oleh  setiap  lembaga  keuangan. Dengan  kredibitas  dan  profesionalitas itulah  keberadaan  dan  kelangsungan sebuah lembaga keuangan di pertaruhkan.
Dalam  hal  pengumpulan  modal ada beberapa cara yang dilakukan yaitu dengan modal sendiri dari pemilik bank itu  sendiri  bisa  juga  dengan  sistem titipan  dari  para  nasabah  dan  bisa berbentuk wadi’ah. Modal dapat dipergunakan untuk menjaga
kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas  investasi  pada  aktiva,  terutama yang  berasal  dari  dana-dana  pihak ketiga  atau  masyarakat.  Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan  harus  serentak  dibarengi dengan  pertimbangan  resiko  yang mungkin  timbul  guna  melindungi kepentingan para pemilik dana.
Kebijakan  dividen  merupakan keputusan  apakah  laba  yang  diperoleh perusahaan  pada  akhir  tahun  akan dibagi  kepada  pemegang  saham  dalam bentuk  dividen  atau  ditahan  untuk menambah  modal  guna  pembiayaan investasi  di  masa  yang  akan  datang. Realisasi  besarnya  kebijakan  dividen  di Indonesia ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  dan  bukan
merupakan keputusan manajemen. Namun  manajemen  bisa  mengestimasi besarnya dividen yang akan dikeluarkan melalui prospektus perusahaan.
Prospektus  perusahaan  menjelaskan besarnya kebijakan dividen yang direncanakan  oleh  perusahaan  dalam bentuk  jumlah persentase dividen tunai dikaitkan dengan jumlah laba bersih.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafii. 2004. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik . Jakarta: Gema Insani Press.
Arifin,Zainul.  2006. Dasar-Dasar  Manajemen  Bank  Syariah  Edisi  Revisi,  Cet  4 .  Jakarta: Pustaka Alvabet.
Dumairy.  2006. Bank  Syariah  Analisis  Kekuatan,  Kelemahan,  Peluang  dan  Ancaman , Yogyakarta: Ekonisia.
Healy.  Paul  M.  dan  Wahlen,  James  M.  1999.  A  Review  of  the  Earning  Management Literature and its Implications For Standars Setting . Accounting Horizons. Vol. 13: 365-383
Herawaty,  Vinola.  2008.  Peran  Praktek  Corporate  Governance  Sebagai  Moderating Variable dari Pengaruh Earning Management Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. Vol 10: 97-108
Husnan, Suad dan Pudjiastuti, Enny. 2012. Dasar – Dasar Manajemen Keuangan. Edisi ke Enam. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN
Ilyas,Rahmat. 2015. Konsep pembiayaan Dalam perbankan  syari’ah . Jurnal Penelitian . Vol. 9, No. 1.
Karim,Adiwarman  A.  2004. Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan .  Jakarta:    PT. RajaGrafindo Persada.
Komite Nasional Kebijakan Governance . 2006. Pedoman Umum Good Corporate  Governance Indonesia . Jakarta.: KNKG
Kustono,  A.S.  2001.  Pengaruh  Ukuran,  Dividend  Payout,  Risiko  Spesifik,  dan Pertumbuhan  terhadap  Praktik  Perataan  Laba  pada  Perusahaan  Manufaktur: Studi Empiris Bursa Efek Jakarta 2002 - 2006. Jurnal Ekonomi Bisnis, Nomor 3: 200- 205
Jensen,  M.  C  and  Meckling,  W.  H.  1976.  Theory  of  the  Firm:  Managerial  Behavior,
Agency Costs and Ownership Structure . Journal of Financial Economics. Vol 3: 305- 360.
Muhammad.  2002. Manajemen  Bank  Syariah .  Yogyakarta:  (UPP)  AMP  YKPN.  2004.
Manajemen Dana Bank Syariah . Yogyakarta: Ekonisia.
Nasution,  M  dan  Setiawan,  D.  2007.  Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X . AKPM- 05: 1-25
Noviana, S.R dan Yuyetta, Enna. 2011. Analisis Faktor-faktor yang mepengaruhi Praktik Perataan  Laba  (Studi  Empiris  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  BEI Periode 2006-2010). Jurnal Akuntansi dan Auditing. Vol.  8: 69-82
Perwataatmadja  Karnaen  &  Muhammad  Syafii  Antonio.    1992. Apa  &  Bagaimana  Bank Islam . Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa.
Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin. 2010. Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi . Jakarta: Bumi Aksara.
Rivai, Veithzal dkk. 2007. Bank and Financial Institution Management: Conventional & Sharia Sistem .Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Susilo, Edi. 2017. Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Tim   Pengembangan   Perbankan   Syariah   Institut   Bankir
Indonesia.2001. Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Wirdyaningsih. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia . Jakarta:
Prenada Media.
Widyaningsih, et. al. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana.
Zulkifli,  Suhartono.2003.  . Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syariah .Jakarta:  Zikrul Hakim.