## Pakuan Law Review
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS ANAK JALANAN DI KOTA DAN KABUPATEN BOGOR)
Fitria Maharani Apriatin, Zainuddin Mappong, dan Yennie K.

## Milono
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pakuan Bogor, Staff Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pakuan Bogor, Staff Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas Pakuan Bogor

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji implementasi UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  di  Kota  dan Kabupaten Bogor terkait dengan anak jalanan, merumuskan upaya  untuk  mengatasi  anak  jalanan  dan  menganalisis bentuk  hambatan  yang  dihadapi.  dengan  anak  jalanan. Penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif  yang  didukung dengan  data  empiris.  Pendekatannya  adalah  pendekatan yuridis  sosiologis.  Pengumpulan  data  atau  informasi diperoleh  dengan  studi  pustaka  dan  wawancara.  Analisis data  dilakukan  dengan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Perlindungan  Anak  di  Kabupaten  dan Kota  Bogor  dilakukan  di  empat  bidang  yaitu  agama, kesehatan, pendidikan dan sosial. Kota dan kabupaten Bogor memberikan  bantuan  untuk  memastikan  hak-hak  anak jalanan  terpenuhi.  Di  kota-kota  dan  Kabupaten  Bogor,

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
pencegahan anak jalanan dilakukan dengan pendekatan: (a) Intervensi yang berpusat pada jalan, yang berpusat di jalan di mana  biasa  anak  jalanan  beroperasi;  (b)  Intervensi  yang berpusat  pada  keluarga,  pada  penyediaan  bantuan  sosial atau  pemberdayaan  keluarga,  (c)  Intervensi  yang  berpusat pada  lembaga:  penanganan  anak  jalanan  yang  berpusat  di lembaga  (lembaga),  baik  untuk  sementara  (mempersiapkan reunifikasi  dengan  keluarga  mereka)  atau  secara  permanen dan  (d)  Intervensi  yang  berpusat  pada  masyarakat,  jalan- jalan  yang  berpusat  di  sebuah  komunitas.  Langkah-langkah konkrit  yang  diambil  meliputi:  (a)  Secara  rutin  melakukan operasi  perayapan  pada  titik  distribusi  anak-anak  jalanan, (b)  mengoptimalkan  fungsi  tempat  bernaung  untuk penampungan sementara anak-anak jalanan, (c) Menciptakan  Kota  yang  Layak  dengan  membangun  taman bermain anak-anak infrastruktur dan pemerintah kebijakan mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pertumbuhan  fisik dan  perlindungan  untuk  anak-anak,  termasuk  penanganan anak  jalanan  dan  (d)  Penyediaan  modal  ventura  untuk memulai bisnis baru.
Kata Kunci: Anak Jalanan, Perlindungan Hukum, Kota Bogor, Kabupaten Bogor

## A. Latar Belakang
Konsentrasi kemiskinan di pedesaan telah mendorong urbanisasi  ke  perkotaan  yang  menimbulkan  berbagai permasalahan  sosial  di  perkotaan  seperti  bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(selanjutnya  disebut  PMKS). 1 Permasalahan  kemiskinan  di
1 Riza  Fitria  Sartika  Sari. Studi  Deskriptif  tentang  Efektivitas Pemberdayaan  dalam  Meningkatkan  Kemandirian  Anak  Jalanan  di  Unit Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  Kampung  Anak  Negeri .Dinas  Sosial  Kota

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
perkotaan  berdampak  pada  munculnya  permasalahan  sosial yang  lain  yang  salah  satunya  adalah anak jalanan.    Menurut data BPS Jawa Barat 2014, jumlah anak jalanan di Kabupaten Bogor  mencapai  3.440  orang,  tertinggi  di  Jawa  Barat  yang totalnya mencapai 8.163 orang. 2 Sementara itu,  Dinas Sosial (Dinsos)  Kota  Bogor,  Jawa  Barat,  mencatat  jumlah  anak jalanan  yang  menjadi  pengemis  dan  pengamen  di  kota tersebut mencapai 287 anak. 3
Fenomena anak jalanan di Kota dan Kabupaten Bogor pada  beberapa  tahun  terakhir  ini  mulai  mengkhawatirkan. Kehadiran  anak  jalanan  juga  sering  dikaitkan  dengan tindakan  kriminal. 4 Keberadaan  anak-anak  jalanan  juga sering dikaitkan dengan issu hak-hak atas anak.
Indonesia  telah  menunjukkan  komitmennya  terhadap perlindungan  anak  dengan  mengadopsi  kebijakan-kebijakan dan  memperkuat  kerangka  hukum  yang  menjamin perlindungan  hak-hak  anak. 5 Hak-hak  perlindungan  anak telah  dijamin  dengan  diadakannya  Konvensi  Hak  Anak  yang memuat empat hak yaitu Survival Rights, Development Rights, Protection  Rights,  dan  Participation  Rights. Indonesia menindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right  of  the  Child (Kovensi  Hak Anak). 6 Meskipun  sudah  ada
Surabaya.Kebijakan dan Manajemen Publik.  Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015
2 BPS Jabar. Jawa Barat dalam Angka 2014 . (Bandung:BPS Jabar, 2015).
Hal 166
3 Jumlah Anak Jalanan Kota Bogor Capai 287 .  Diakses tanggal 20 Maret 2015 dari http:// bogor.antaranews.com/berita/13245/jumlah-anak-jalanan- kota-bogor-capai-287, tanggal upload 3 Juni 2015
4 Anak Jalanan, Erat Dengan Seks Dan Kriminal . Diakses Dari Http://Yayasansetara.Org/Anak-Jalanan-Erat-Dengan-Seks-Dan-Kriminal- Bisnis-Indonesia-1997/ Pada Tanggal 20 Maret 2016.
5 Unicef. Penilaian  Cepat  Kesejahteraan  sosialAnak .Kementerian  Sosial Republik Indonesia-U NICEF , 2015). Hal 13-14
6 Riza Fitria Sartika Sari. Ibid . hal 2

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
kerangka hukum, Di level Pemerintah Daerah
(Kabupaten/Kotamadya),  belum  banyak  daerah  yang memiliki  Peraturan  Daerah  yang  secara  khusus  menangani masalah  anak  jalanan  dan  umumnya  masalah  anak  jalanan dimasukkan ke dalam Perda Kesejahteraan Sosial.  Kabupaten Bogor  baru  setahun  memiliki  Peraturan  Daerah  yang berhubungan  dengan  PMKS  yaitu  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bogor  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Kesejahteraan Sosial.Kota Bogor sudah terlebih dulu memiliki Peraturan  Daerah  yaitu  Peraturan  Daerah  No  8  Tahun  2009 Tentang  Penyelenggaraan  Dan  Penanganan  Kesejahteraan Sosial. Namun demikian, implementasi kedua Perda ini masih belum  optimla  padahal  sejatinya  keberadaan  perda  tersebut diharapkan  dapat  menekan  fenomena  eksodus  anak jalanan  yang semakin marak di daerah perbatasan seperti di Kecamatan  Dramaga,  Ciawi,  Citeureup,  Cileungsi,  dan Cisarua. 7
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  :  (1)  Mengkaji implementasi  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  di  Kota  dan  Kabupaten    Bogor  dikaitkan dengan  anak  jalanan  dan  implementasinya,  (2)  Merumuskan upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  praktek  untuk penanggulangan  terhadap  anak  jalanan  di  Kota  dan Kabupaten  Bogor  dan  (3)  Menganalisis  bentuk  bentuk hambatan  yang  dihadapi  Pemerintah  Daerah  Kota  dan Kabupaten Bogor dala menangani anak jalanan.

## B. Implementasi  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun
7 Pemkab Belum Tertarik Perda Anjal. Diakses tanggal 12 Januari 201 dari http://jabar.pojoksatu.id/bogor/2015/04/14/pemkab-belum-tertarik-perda- anjal/ , Tanggal Upload 14 April 2015

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN

## 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota dan Kabupaten Bogor dikaitkan dengan Anak Jalanan
Untuk memberikan perlindungan terhadap setiap anak di Indonesia, perlu diberikan batasan mengenai definisi anak itu sendiri. Menurut Pasal 1, angka 1,  Undang-Undang No. 35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.    Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat    dan martabat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.      Dalam kaitannya  dengan  perlindungan  terhadap  anak-anak  jalanan, perlindungan Anak ini dapat diartikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak jalanan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal  sesuai  dengan  harkat    dan  martabat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat    perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungaan  anak  tersebut,  termasuk  anak  jalanan, adalah sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.    Untuk  itu  pemerintah  pusat  dan  daerah menyelenggarakan  perlindungan  anak  yang  berasaskan Pancasila  dan  berlandaskan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  prinsip-prinsip  dasar Konvensi  Hak-Hak  Anak  meliputi  :  (a)  non  diskriminasi,  (b). kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak;  (c).  hak  untuk  hidup, kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan;  dan  (d) penghargaan terhadap pendapat anak. 8
8 Wawancara  dengan  Dian  Mulyadiansyah,  Kepala  Bidang  Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kabupaten Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Untuk itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  mengamanatkan  perlindungan  anak dilakukan  di  empat  bidang  yaitu  agama,  kesehatan, pendidikan dan sosial. Pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor menyelenggarakan perlindungan anak di keempat bidang ini.
1. Penyelenggaraan
Perlindungan Anak Bidang Keagamaan Pasal  42  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014
tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa setiap  anak  mendapat  perlindungan  untuk  beribadah menurut agamanya dan sebelum anak dapat menentukan pilihannya,  agama  yang  dipeluk  anak  mengikuti  agama orang tuanya.
Sedangkan  Pasal  43  mengamanatkan  bahwa Negara,  pemerintah,  masyarakat,  keluarga,  orang  tua, wali,  dan  lembaga  sosial  menjamin  perlindungan  anak dalam memeluk agamanya dan Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
Untuk mengimplementasikan Pasal-pasal terkait di atas, beberapa program kerohanian telah dilaksanakan di Kabupaten  dan  Kota  Bogor  terhadap  anak-anak  jalan. Beberapa program telah
dilaksanakan dalam memberikan  pembinaan  mental  kepada  anak-anak jalanan  di  Kabupaten  Bogor.    Program-program  ini diantaranya adalah : 9
a. Dinas  Sosial  Kabupaten  Bogor  telah  melaksanakan kegiatan  pembinaan  bagi  para  anak  jalanan  yang
Transmigrasi,  Jl. Bersih  No.  3  Komplek  Pemda  Kabupaten  Bogor, Telp.  (021) 8757668 – 8760273, Cibinong 16914
9 Ibid

## Pakuan Law Review
dilakukan selama dua minggu di Balai Kesejahteraan  Sosial  (BKS)  Citeureup  yang melibatkan unsur Satpol PP yang membantu dalam proses  penjangkauan  anak  jalanan,  Bappeda,  Dinas Kesehatan,  dan  BPPKB  Kabupaten  Bogor  sebagai narasumber  dan  motivator  dari  unsur  pemerintah serta  LPK  Citeureup  sebagai  instruktur  pelatihan dan  Taruna  Siaga  Bencana  (TAGANA)  sebagai  tim yang  menyediakan  fasilitas outbound .  Diantara materi  yang  diberikan  selama  masa  pembinaan adalah pendidikan rohani dari alim ulama setempat.
b. Dinas  Sosial  Kabupaten  Bogor  bekerjasama  dengan Yayasan  Senja  (Secerah  Anak  Negeri  Jaya) melakukan  kegiatan  Pengajian  Iqro  dan  Tahfiz  Al- Qur'an  untuk  anak  jalanan,  dan  anak  yatim  piatu Setiap Hari Senin s/d Jumat jam 18.00 - 20.00
c. Pembinaan keagamaan secara rutin terhadap anak- anak  jalanan  yang  terjaring  operasi  ketertiban masyarakat
Di  kota  Bogor,  pembinaan,  pembimbingan,  dan pengamalan  ajaran  agama  bagi  anak  juga  dijalankan. 10
Salah  satu  kegiatan  yang  dijalankan  adalah  melakukan pembinaan  keagamaan  terhadap  anak  jalanan  di  panti sosial  di  Cibadak  Kabupaten  Bogor  bagi  mereka  yang terjaring  razia.  Selama  di  panti  sosial,  anaka-anak jalanaan  diberi  bimbingan  mental,  seperti  ceramah agama, fisik dan beberapa bimbingan lainnya yang dapat memotivasinya untuk tidak kembali ke jalan yang salah.
Upaya  Penyelenggaraan  Perlindungan  Anak jalanan  di  Bidang  Keagamaan  melalui  pembinaan,
10 Wawancara  dengan  Hj.  Enong  Maesaroh,  S.Pd.,  MM.,    Kepala  Bidang Rehabilitasi  Sosial,  Dinas  Sosial,  Kota  Bogor  di  Kantor  Dinas  Sosial,  Tenaga kerja  dan  Transmigrasi,  Jl. Jalan  Raya  Merdeka  No.142,  Ciwaringin,  Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak- anak  jalanan  ini  diharapkan  mereka  nantinya  akan tumbuh  menjadi  anak-anak  yang  tidak  terlibat  dalam berbagai  kegiatan  kriminal  dan  sebagai  bekal  agar mereka tidak terlibat dalama Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya.
2. Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bidang Kesehatan Terkait  dengan  bidng  kesehatan,  aanaak  jalanan terpapar akan Lingkungan  yang  kumuh,  udara  tercemar, segatan matahari, dan gas kendaraan bermotor.  Kondisi ini  akan  sangat  berdampak  pada  kesehatan  anak  yang mempengaruhi  tumbuh  dan  berkembangnya  anak jalanan.  Dampaknya adalah mereka rawan akan penyakit infeksi,  seperti  ISPA,  diare,  tifus,  hepatitis,  dan  kulit maupun  rawan  masalah  gizi,  sulit  memperoleh  akses pelayanan  kesehatan  di  lingkungan  tempat  tinggal  anak jalanan,  perilaku  berisiko  di  antara  anak  jalanan  yang dapat menyebabkan penyakit menular seksual, sifilis, dan HIV/AIDS  sebagai  akibat  perilaku  seks  bebas,  pengaruh dan tekanan kelompok yang mengakibatkan anak jalanan minum  alkohol,  merokok,  dan  menyalahgunakan  NAPZA yang berdampak bagi kesehatan.
Pasal  44  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa Pemerintah wajib
menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yang  komprehensif bagi  anak,  agar  setiap  anak  memperoleh  derajat kesehatan  yang  optimal  sejak  dalam  kandungan. Penyediaan  fasilitas  dan  penyelenggaraan  upaya kesehatan  secara  komprehensif  didukung  oleh  peran serta  masyarakat.  Upaya  kesehatan  yang  komprehensif

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
meliputi  upaya  promotif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitatif,  baik  untuk  pelayanan  kesehatan  dasar maupun  rujukan.  Upaya  kesehatan  yang  komprehensif diselenggarakan  secara  cuma-cuma  bagi  keluarga  yang tidak mampu.
Perlindungan  anak  adalah  tanggung  jawab  orang tua  dan  keluarga.  Orang  tua  dan  keluarga  bertanggung jawab  menjaga  kesehatan  anak  dan  merawat  anak  sejak dalam  kandungan.    Dalam  hal  orang  tua  dan  keluarga yang  tidak  mampu  melaksanakan  tanggung  jawab tersebut  maka  pemerintah  wajib  memenuhinya. Keberadaan  anak  jalanan  di  satu  sisi  mencerminkan ketidakmampuan  orang  tua    dalam  menjaga  kesehatan anak  dan  merawat  anak  sehingga  dalam  konteks  anak jalanan pemerintah wajib memenuhinya.
Perlindungan  kesehatan  terhadap  anak  jalanan  di Kabupaten  dan  Kota  Bogor  dilaksanakaan  dengan  dalam bentuk yang hampir sama yaitu : 11, 12
a. Bekerja  sama  dengan  rumah  singgah,  melakukan sosialisasi  mengenai  masalah-masalah  kesehatan, khususnya  terkait  penggunaan  narkotika  dan  obat- obatan  berbahaya,  bahaya  merokok,  bahaya minuman keras, bahaya hidup tidak teratur, makanan bergizi dan sanitasi diri
b. Memberikan  akses  Kartu  Indonesia  Sehat  terhadap keluarga  anak  jalanan  sehingga  mereka  dapa
11 Wawancara  dengan  Dian  Mulyadiansyah,  Kepala  Bidang  Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kabupaten Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi,  Jl. Bersih  No.  3  Komplek  Pemda  Kabupaten  Bogor, Telp.  (021) 8757668 – 8760273, Cibinong 16914
12 Wawancara  dengan  Hj.  Enong  Maesaroh,  S.Pd.,  MM.,    Kepala  Bidang Rehabilitasi  Sosial,  Dinas  Sosial,  Kota  Bogor  di  Kantor  Dinas  Sosial,  Tenaga kerja  dan  Transmigrasi,  Jl. Jalan  Raya  Merdeka  No.142,  Ciwaringin,  Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
memperoleh  layanan  kesehatan  yang  memadai secara gratis di Puskesmas dan rumah sakit
 Memberikan  akses  kesehatan  terhadap  Rumah singgah  dan  Panti  sosial  asuhan  anak  (PSAA) terhadap  anak-anak  yang  berada  dalam pengawasaannya  untuk  memperoleh  layanan kesehatan  yang  memadai  secara  gratis  di Puskesmas dan rumah sakit
 Penyuluhan-penyuluhan  mengenai  arti  penting menjaga  menjaga  kesehatannya  seperti  Mencuci tangan dan memakai sabun dengan air mengalir, Makan  sayur  dan  buah  lebih  banyak, menghindari  rokok,  NAPZA,  dan  seks  bebas, menggunakan  pakaian  yang  melindungi  dari sengatan  matahari,  memperbanyak  aktivitas berguna  yang  diselenggarakan  oleh  rumah singgah,  mengurangi  waktu  di  jalanan  dan  tidak tidur  di  jalanan  tetapi  pulang  ke  rumah  atau rumah singgah.
 Kampanye imunisasi campak dan rubella di Kota Bogor,  Jawa  Barat  dengan  turut  menyasar  anak- anak  jalanan  untuk  mendapatkan  vaksinasi measles  rubella  (MR)  karena  untuk  pencegahan, mereka  beraktivitas  di  lapangan,  dan  punya potensi menularkan, mengingat begitu mudahnya virus ini menular.

## 3. Penyelenggaraan  Perlindungan  Anak  Jalanan  Bidang Pendidikan
Pemerintah  wajib  menyelenggarakan  pendidikan dasar  minimal  9  (sembilan)  tahun  untuk  semua  anak. Negara,  pemerintah,  keluarga,  dan  orang  tua  wajib memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada

## Pakuan Law Review
Halaman 289
anak  untuk  memperoleh  pendidikan.  Pendidikan  anak diarahkan pada :
a.   pengembangan  sikap  dan  kemampuan  kepribadian anak,  bakat,  kemampuan  mental  dan  fisik  sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
b.   pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
c.   pengembangan  rasa  hormat  terhadap  orang  tua, identitas  budaya,  bahasa  dan  nilai-nilainya  sendiri, nilai-nilai  nasional  di  mana  anak  bertempat  tinggal, dari  mana  anak  berasal,  dan  peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
d.   persiapan  anak  untuk  kehidupan  yang  bertanggung jawab; dan
e.   pengembangan  rasa  hormat  dan  cinta  terhadap lingkungan hidup.
Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan  biaya  pendidikan  dan/atau  bantuan  cuma- cuma  atau  pelayanan  khusus  bagi  anak  dari  keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal  di  daerah  terpencil.  Pertanggungjawaban pemerintah termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.
Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Sosial memberikan  berbagai  pelayanan  sebagai  upaya pemenuhan  kebutuhan  hak  dasar  pendidikan  melalui pemanfaatan  bantuan  PKSA  yaitu: Remedial  Course dan Pre Remedial Course ( Bridging Course ).
a. Layanan Pemantapan Belajar ( Remedial Course )
Layanan ini diperuntukan bagi anak-anak yang secara  khusus  mengalami  permasalahan  dalam pendidikan  dan  terancam  putus  sekolah  yang diakibatkan permasalahan akademis. Untuk sebagian anak  dilakukan  oleh  orang  tua  yang  mengarahkan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
anak untuk mengikuti pelajaran tambahan di sekolah, sehingga  dapat  memberikan  dukungan  motivasi  dan monitoring kondisi anak melalui pendampingan anak. Pendampingan  anak  merupakan  sisetem  pelayanan dan  perlindungan  kepada  anak  dengan  melibatkan keluarga  dan  kemunitas  sehingga  anak  memiliki kemampuannya untuk menjalankan
peran pengasuhan  anak  dan  memenuhi  hak-hak  dasar anak. 13 Pembelajaran  bagi  anak-anak  yang  secara khusus  mengalami  permasalahan  dalam  pendidikan dan terancam putus sekolah yang diakibatkan karena permasalahan akademis, Dinsoskertrans mengembalikan dan menawarkan anak jalanan untuk bersekolah dengan pelayanan-pelayanan pendampingan yang dilaksanakan serta mendampingi  selama  proses  pendidikan  dan pelatihan,  dengan  jenis  kegiatan  misalnya  : mendaftarkan  sekolah,  absensi  kehadiran  sekolah, menyediakan  tutor  PKBM,  seni  music,  seni  tari, keterampilan,  dan  laian  sebagainya.  Belajar pelajaran-pelajaran  di  sekolah  yang  sulit  dipahami oleh  anak,  konseling  dan  penghubung  dengan  guru sekolah, dan menjadi tutor keagamaan.
b. Layanan  Perantaraan  dan/  atau  Penghantaran  (Pre Remedial Course / Bridging Course)
Sejauh ini  tahapan  ini banyak  dilakukan  pada anak  anak  jalanan.  Dengan  metode  pembelajaran mandiri diharapkan anak siap dan mampu mengikuti ujian kesetaraan.
Metode modul akademis, merupakan  kumpulan  soal  yang  disusun  dan  setara dengan  materi  SD  (anak  sebagian  besar  belum  lulus
13 Kemensos  RI.  Pedoman  PKSA  (Program  Kesejahtearaan  Sosial  Anak) Kementerian Sosial Republik Indonesia. (Jaakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2013). Hal 5

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 291
SD)  merupakan  sarana  dalam  pembelajaran  mandiri dan  termasuk  didalamnya  adalah  proses  stimulasi anak  untuk  mengikuti  vocarional  training  sebagai pilihan  bentuk  pendidikan  lainnya.  Selain  itu  anak diikutkan pada program Keaksaraan Fungsional (KF) dari  dinas  pendidikan sebagai  modal  awal  bagi  anak terutama  untuk  materi  Membaca,  Menulis  dan Berhitung  (Calistung).  Layanan  perantaraan  atau penghantaran  (Bridging  Course)  tahapan  ini  banyak dilakukan  pada  anak  yang  berlatar  belakang  anak jalanan.  Dengan  metode  pembelajaran  mandiri diharapkan  anak  siap  dan  mampu  mengikuti  ujian kesetaraan  yang  dilaksanakan  dinas  pendidikaan. Untuk mendukung pencapaian tujuan dari pelayanan tersebut,  Dinsoskertrans  mempunyai  beberapa program yang dilaksanakan yaitu : 1) pendampingan belajar, yang tersebar di titik-titik kumpul anak-anak jalanan seperti perempataan Ciawi, Tegar Beriman,citereup  dan  sebagainyaa.  2)  Program Pelatihan  komputer  dan  sablon,    3)  Kelas  Memasak (Coocking  Class)  4)  TPQ  dan  5)  Pelatihan Keterampilan Tangan Program  pendididikan  anak  jalanan  di  Kabupaten Bogor dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; 14
1. Mengembalikan  anak-anak  jalanan  ke  sekolah  (back to  school),  dimana  pembinaan  yang  dilakukan berhasil  mengembalikan  anak  putus  sekolah  untuk mengikuti program
pendidikan kesetaraan, memasukan  anak  usia  SD  ke  sekolah  dasar, memotivasi  anak  untuk  mengikuti  program
14 Wawancara  dengan  Dian  Mulyadiansyah,  Kepala  Bidang  Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kabupaten Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi,  Jl. Bersih  No.  3  Komplek  Pemda  Kabupaten  Bogor, Telp.  (021) 8757668 – 8760273, Cibinong 16914

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
pembinaan  di  panti-panti  sosial,  anak  yang  sudah masuk  usia  remaja  mendapat  kontrak  oleh Event Organizer (EO)  untuk  bernyanyi  di  tempat-tempat hiburan  di  wilayah  Jabodetabek  dan  memperoleh pelatihan  komputer  melalui  program  mahir  belajar komputer  dan  mengoptimalkan  peran  Rumah Singgah anak jalanan
2. Pembinaan  kepada  40  (empatpuluh)  orang  anak jalanan  yang  biasa  mencari  nafkah  dengan  cara mengamen  di  wilayah  Cisarua,  Ciawi,  Cibinong,
Citeureup dan Babakan Madang, dengan menggunakan  musik  sebagai  media  pembinaan. Pemilihan  bermusik  sebagai  media  pembinaan dikarenakan  usik  adalah  dunia  yang  dekat  dengan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka juga merasa  senang  pada  saat  mengikuti  bimbingan mental  dan  spiritual  yang  merupakan  tujuan  utama dalam membina mereka.
3. Memberikan  pendidikan  ketrampilan  di  Balai Kesejahteraan  Sosial  yang  tersedia  di  kabupaten bogor  seperti  pelatihan  pembuatan  telor  asin, menjahit,  mengayam  dan  sebagainya  bagi  anak-anak jalanan yang terjaaring razia
4. Bekerjasama  dengan  perusahaan-perusahaan  seperti PT.  Indoment  dengan  meanfaatkan  program Corporate Social Responsibility melakukan pendidikan pertukangan  dan  kelistrikan  terhadap  anak-anak jalanan.    Program  ini  telah  berhasil  meluluskan sekitar  20  orang  yang  diberikan  ijazah  dari PT,Indocement.
Di  kota  Bogor  pendidikan  anak  jalanan diwujudkan dalam bentuk: 15
15 Wawancara dengan Hj. Enong Maesaroh, S.Pd., MM.,  Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kota Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
1. Program Go  To  School tahun  2016.    Pada  tahap pertama  Dinas  sosial    memprogramkan  kegiatan  ini untuk 40 orang. Selama 3 bulan anak-anak jalanan ini akan  dibina  agar  mempunyai  ahlak  yang  baik  dan setelah  itu  baru  kami  arahkan  apakah  mereka  mau sekolah program kesetaraan paket A, B dan C atau ke atau  ke  keterampilan  seperti  housekeping,  menjahit, dan  ketrampilan  lainnya.  Mereka  juga  perlu  dibekali dengan Ijazah formal supaya bisa melamar kerja, oleh karena itu mereka disekolahkan melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
2. Kerjasama  dengan  rumah  singgah  seperti  Rumah Singgah Baraya Ceu Atty (BCA) di Babakan Peundeuy, Kecamatan  Bogor  Tengah,  dalam  melakukan pembelajaran  anak-anak  jalanan  seperti  membaca dan  menulis,  para  anjal  juga  dibekali  berbagai keterampilan.
3. Dinsosnakertrans  menjalin  kerja  sama  dengan sejumlah komunitas di Kota Bogor  seperti Komunitas Peduli Pendidikan Anak Jalanan (KOPPAJA) di bawah naungan  Yayasan  Pendidikan  Anak  Jalanan,  Yayasan Merah  Putih  dan  Yayasan  lainnya  untuk  membantu penanganan pendidikan anak-anak jalanan. KOPPAJA memberikan  pendampingan  akademis,  religi,  dan berkreativitas.  Lima  hari  dalam  seminggu  relawan memberikan pendampingan, seperti mengerjakan PR sekolah,  bahasa  Inggris,  belajar  shalat  dan  mengaji, dan  ada  hari  khusus  untuk  mendengarkan  curhat anak-anak jalana Saat ini terdapat 80 anak jalanan di bawah pendampingan relawan KOPPAJA.

## 4. Pembinaan anak jalanan di Bidang Sosial
kerja dan Transmigrasi, Jl. Jalan Raya Merdeka No.142, Ciwaringin, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Pembinaan  anak  jalanan  di  Bidang  Sosial  dapat dikaitkan dengan kewajiban Pemerintah ajib menyelenggarakan  pemeliharaan  dan  perawatan  anak terlantar,  baik  dalam  lembaga  maupun  di  luar  lembaga.
Penyelenggaraan  pemeliharaan  dapat  dilakukan  oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan  dan  perawatan  anak  terlantar,  lembaga pemerintah  dan  lembaga  masyarakat  dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan
dan perawatan,
pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan  dan  perawatan  wajib  mengupayakan  dan membantu anak, agar anak dapat :
a.   berpartisipasi;
b.   bebas  menyatakan  pendapat  dan  berpikir  sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
c.   bebas  menerima  informasi  lisan  atau  tertulis  sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
d.   bebas berserikat dan berkumpul;
e.   bebas  beristirahat,  bermain,  berekreasi,  berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
f.   memperoleh  sarana  bermain  yang  memenuhi  syarat kesehatan  dan  keselamatan.      Upaya  ini dikembangkan  dan  disesuaikan  dengan  usia,  tingkat kemampuan  anak,  dan  lingkungannya  agar  tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.
Terkait  dengan  anak  jalanan,  pada  dasarnya pemerintah  sudah  memiliki  Program  Kesejahteraan Sosial Anak (selanjutnya disebut PKSA) yang merupakan bagian  dari  sistem  Kesejahteraan  Sosial  secara  luas. Menurut  UndangUndang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual,  dan  sosial

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
warga  Negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu mengembangkan  diri,  sehingga  dapat  melaksanakan fungsi  sosialnya.  Dalam  konsep  kesejahteraan  sosial, harus  terdapat  aspek  pencegahan  (primer),  penanganan resiko (sekunder), maupun penanganan korban (tersier). Program Kesejahteraan Sosial Anak juga mencakup aspek perlindungan  anak.  Disini,  titik  berat  ada  pada penanganan  masalah  yang  dialami  anak.  Konsep  ini masuk dalam pelayanan tersier. 16 Dalam PKSA, terdapat 5 cluster  pelayanan  anak.  Cluster  tersebut  adalah,  Anak Balita  Terlantar,  Anak  Terlantar  yang  tercakup  di dalamnya  Anak  Jalanan,  Anak  Berhadapan  dengan Hukum,  Anak  dengan  Kedisabilitasan,  dan  Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 17 .
PKSA  adalah  upaya  yang  terarah,  terpadu,  dan berkelanjutan  yang  dilakukan  pemerintah,  pemerintah daerah,  dan  masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  sosial guna  memenuhi  kebutuhan  dasar  anak,  yang  meliputi bantuan/  subsidi  pemenuhuan  kebutuhan  dasar, aksesibilitas  pelayanan  sosial  dasar,  meningkatkan potensi  diri  dan  kreativitas  anak,  penguatan  orang tua/keluarga  dan  penguatan  lembaga  kesejahteraan sosial anak.
Di  Kabupaten  Bogor 18 Perlindungan  anak  jalanan di  bidang  sosial  di  Kabupaten  Bogor  diwujudkan  dalam bentuk Mengembalikan anak jalanan ke keluarga ( back to family ) dan mengurangi jumlah jam anak-anak berada di
16 Mulia  Astuti  dkk.    Kebijakan  Kesejahteraan  Dan  Perlindungan  Anak Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteran Sosial Anak di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, dan Provinsi Aceh. (Jakarta:  P3KS Press, 2013). Hal iv..
17 Ibid.
18 Wawancara  dengan  Dian  Mulyadiansyah,  Kepala  Bidang  Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kabupaten Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi,  Jl. Bersih  No.  3  Komplek  Pemda  Kabupaten  Bogor, Telp.  (021) 8757668 – 8760273, Cibinong 16914

## Pakuan Law Review
Jalanan.    Dalam  hal  ini,  Dinsoskertrans  lebih  memilih pendekatan Family Intervention , yang merupakan bentuk pendekatan  penanganan  anak  dijalanan  dengan mengembalikan  fungsi  keluarga  dan  mengembalikan anak ke dalam lingkungan keluarga untuk  dididik, diasuh dan diawasai serta diberikan perhatian dan kasih sayang. Pendekatan  ini  merupakan  pendekatan  yang  lebih diutamakan karena pendekatan untuk tetap menyatukan anak-anak  dengan  keluarganya.  Intervensi  keluarga  ini diharapkan  agar  anak-anak  dapat  tetap  berkomunikasi dengan  orang  tua  dan  sebaliknya  orangtua  yang bertanggungjawab  dapat  tetap  mencurahkan  perhatian dan  kasih  sayang  kepada  anaknya.  Fungsi  keluarga diupayakan  untuk  kembali  berjalan  dengan  baik  karena beberapa  kasus  anak  dijalanan  bersumber  dari disharmoni  keluarga,  baik  karena  kondisi  ekonomi maupun  karena  faktor  putusnya  hubungan  komunikasi dengan  orang  tua.  Pendekatan  keluarga  ini  perlu dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga-lemabaga lain  dengan  memberikan  perhatian  dan  bantuan  seperti bantuan  modal  usaha  serta  keterampilan  agar  keluarga dapat berfungsi kembali dengan baik.
Pengembalian  anak-anak  yang  terjaring  razia  ke keluarga  secara  tidak  langsung  akan  mengurangi  jam anak-anak  berada  di  jalanan.    Pengurangan  jam  anak- anak  berada  di  jalanan  juga  dapat  dilakukan  dengan secaara  rutin  memberikan  aktivitas  produktif  lain sehingga mereka dapat menjauh dari aktivitas di jalanan seperti  belajar  bersama  di  taman  kota  sambil  bermain dan  sebaginya.    Mengurangi  jam  anak  berada  di  jalanan akan dapat mengurangi kebiasaan mereka beraktivitas di jalanan.
Untuk  kota  Bogor,  upaya  perlindungan  sosial terhadap  anak  dijalanan    akan  dioptimalkan  dengan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
rumah  singgah.    Selama  ini,  rumaah  singgah  yang  ada umumnya milik yayasan non profit atau lembaga swadaya masyarakat sehingga keterlibatan Pemerintah kota bogor dirasakan  masih  belum  optimal  dalam  memberikan perlindungan  sosial  bagi  anak-anak  jalanan.    Namun, mulai  Agustus  2017,  Rumah  Perlindungan  Sosial  Tresna Werdha  sebagai  Panti  Lansia  milik  Pemprov  Jawa  Barat yang  berlokasi  di  Jalan  Aria  Suriawinata,  Kampung  Pulo Empang  RT  04/05,  Kelurahan  Paledang,  Kecamatan Bogor  Tengah,  akan  direlokaasi  ke  Sukabumi  dan  akan difungsikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor sebagai rumah  singgah  bagi  Gelandangan  dan  Pengemis  serta anak jalanan.
Di  dalam  rumah  singgah  anak  jalanan  diberikan pelayanan  kesejahteraan  sosial  diantaranya  melalaui pemberdayaan  anak  jalanan.  Pemberdayaan  pada  anak jalanan  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  kegiatan  yang diselenggarakan oleh rumah singgah. Menurut Depsos RI, rumah singgah adalah wahana yang dipersiapkan sebagai perantara,  antara  anak  jalanan  dengan  pihak-pihak  yang membantu  mereka.  Rumah  singgah  merupakan  proses informal  yang  memberikan  suasana  resosialisasi  anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.  Rumah  singgah  diharapkan  akan  menjadi tahap  awal  bagi  seorang  anak  untuk  memperoleh pelayanan selanjutnya. Karena itu ditekankan pentingnya menciptakan  rumah  singgah  sebagai  tempat  yang  aman, menarik dan menyenangkan bagi anak jalanan. 19
Lembaga  Pelayanan  Sosial  Anak  jalanan  atau Rumah  singgah  adalah  suatu  wahana  yang  menyediakan pelayanan  sosial  bagi  anak  jalanan,  baik  yang  bersifat rehabilitasi,  pengembangan,  maupun  tindak  lanjut  baik
19 T.  Subhansyah,  Aan. Anak  Jalanan  Di  Indonesia .(Yogyakarta:  YLPS Humana Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial Humana, 2011). Hal 65

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  milik  pemerintah maupun lembaga milik masyarakat. 20
Masalah  Anak  Jalanan  merupakan  masalah  sosial yang kompleks, rumit dan faktor penyebabnya pun tidak berdiri  sendiri  tetapi  saling  terkait.  Berbagai  hal mendorong  anak-anak  yang  seharusnya  berada  di lingkungan  keluarga  dan  mendapatkan  perlindungan sebagai  anak,  terpaksa  turun  ke  jalan  untuk  sekedar mempertahankan  hidup  bahkan  menggantikan    orang tuanya dalam mencari nafkah.
Perlindungan  terhadap  Anak  yang  dilakukan selama ini belum memberikan  jaminan bagi Anak untuk mendapatkan  perlakuan  dan  kesempatan  yang    sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga    dalam  melaksanakan  upaya  perlindungan terhadap  Hak  Anak  oleh  Pemerintah  harus  didasarkan pada  prinsip  hak  asasi  manusia  yaitu  penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.
Pemerintah  telah    mengesahkan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak  dari  kelompok  minoritas,  Anak  dari  korban eksploitasi  ekonomi  dan  seksual,    Anak  yang diperdagangkan,  Anak  korban  kerusuhan,  Anak  yang menjadi  pengungsi  dan  Anak  dalam  situasi  konflik bersenjata.  Dalam  pelaksanaanya  Undang-Undang tersebut  telah  sejalan  dengan  amanat  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  terkait jaminan  hak  asasi  manusia,  yaitu  Anak  sebagai  manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.
20 Direktorat  Jenderal  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial. Standar Pelayanan  Sosial  Anak  Jalanan  Melalui  Lembaga. Jakarta  :  Departemen  Sosial Republik Indonesia Depsos RI. 2008). Hal 7

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Walaupun instrumen hukum telah  dimiliki, dalam perjalanannya    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  belum  dapat  berjalan  secara efektif  karena  masih  adanya  tumpang  tindih  antar peraturan  perundang-undangan  sektoral  terkait  dengan definisi  Anak.  Di  sisi  lain,  maraknya  kejahatan  terhadap Anak  di  Masyarakat,  salah  satunya  adalah  kejahatan seksual,  memerlukan  peningkatan  komitmen  dari Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  Masyarakat  serta semua  pemangku  kepentingan  yang  terkait  dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  juga mempertegas  tentang  perlunya  pemberatan  sanksi pidana  dan  denda  bagi  pelaku  kejahatan  terhadap  Anak, untuk  memberikan  efek  jera,  serta  mendorong  adanya langkah  konkret  untuk  memulihkan  kembali  fisik,  psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.
Terkait dengan anak jalanan terdapat beberapa isu dalam  Kontek  Perlindungan  Anak.  Perlindungan  anak adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  tumbuh  berkembang dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 4 Undang-Undang No.  23  Tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah diubah  menjadi  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan bahwa

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
salah  satu  hak  anak  adalah  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Kondisi  kekerasan  dan diskriminasi keraap dialami oleh anak-anak jalanan.
Terkait dengan perlindungan, secara umum semua anak  membutuhkan  perlindungan,  baik  dari  orang  tua, masyarakat,  maupun  pemerintah.  Namun  dalam beberapa  situasi,  anak  membutuhkan  perlindungan secara khusus. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang  diberikan  kepada  anak  dalam  situasi  darurat,  anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak  dari  kelompok minoritas  dan  terisolasi,  anak  yang  dieksploitasi  secara ekonomi  dan/atau  seksual,  anak  yang  diperdagangkan, anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika, alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  (NAPZA), anak  korban  penculikan,  penjualan,  perdagangan  anak, korban  kekerasan  baik  fisik  dan/atau  mental,  anak  yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.  Kondisi-kondisi  demikian  erat  kaaitannya dengan anak jalanan.
Peningkatan  perlindungan  bagi  anak,  termasuk anak  jalanan,    merupakan  salah  satu  prioritas pembangunan  bidang  sosial,  salah  satunya  perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang  memerlukan  perlindungan  khusus.  Dalam  proses tumbuh  kembang  anak  menuju  generasi  muda  yang berkualitas,  banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi, baik  dari  dirinya  sendiri  maupun  dari  lingkungannya, yang menyebabkan muncul permasalahan. Permasalahan hukum  yang  dihadapi  anak  adalah  merupakan pelanggaran  hak  anak  yang  dilakukan  oleh  orang  lain, baik orang dewasa maupun teman sebaya, orang terdekat dengan  anak  maupun  orang  lain.    Pelanggaran  hak  anak yang dilakukan oleh orang dekat anak (orangtua, kerabat dan  lain-lain)  pada  umumnya  terkait  dengan  kondisi

## Pakuan Law Review
rumah  tangga  atau  keluarga  yang  juga  sedang bermasalah.
Pada  keluarga  anak  jalanan,  kerapuhan  ekonomi dan  kehidupan  yang  serba  kurang  memberikan  tekanan bagi  anggota  keluarga  dan  kemudian  memunculkan  rasa frustasi.  Keadaan  frustasi  ini  mampu  membangkitkan tingkah  laku  agresif.  Objeknya  adalah  sesama  anggota keluarga,  dan  seringkali  anak  karena  posisinya  yang lemah.  Kondisi  demikian  membuat  anak  jalanan  rentna terhadap  tindak  kekerasan  dan  ketika  mereka  hidup jalanan,  kekerasan  sudah  menjadi  bagian  dari kehidupannya  dan  inilah  menyebabkan  terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak, termasuk pada anak jalanan.
Secara  umum,  faktor  penyebab  terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain: 21
1. Anak  mengalami  cacat  tubuh,  retardasi  mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperamen  lemah,  ketidaktahuan  anak  akan  hak- haknya, dan terlalu bergantung kepada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga, banyak anak,
3. Keluarga  pecah  ( broken  home )  akibat  perceraian, ketiadaan  ibu  dalam  jangka  panjang,  atau  keluarga tanpa ayah.
4. Keluarga  yang  belum  matang  secara  psikologis, ketidakmampuan  mendidik  anak,  harapan  orangtua yang  tidak  realistis,  anak  yang  tidak  diinginkan ( unwanted child ), anak lahir di luar nikah.
5. Penyakit gangguan mental pada salah satu orangtua.
21 Kekerasaan  terhadap  anak .    Diakses  tanggal  18  Agustus  2016  dari http://
file.upi.edu/Direktori/FPTK/Jur._Pend._Kesejahteraan_Keluarga/ 194903201974122-LIUNIR_ ZULBACHRI/makalah_ Ke\ke
rasan_terhadap_Anak.pdf).
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
6. Pengulangan  sejarah  kekerasan:  orangtua  yang  dulu sering  ditelantarkan  atau  mendapat  perlakukan kekerasan  sering  memperlakukan  anak-anaknya dengan pola yang sama, serta
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, keterbelakangan Beberapa  faktor  lain  yang  sebenarnya  menjadi fakta penyebab pelanggaran hak anak bukan saja karena faktor  kemiskinan  tetapi  adalah  karena  rendahnya tingkat  pendidikan,  pengangguran,  lemahnya  kesadaran hukum  oleh  orangtua/masyarakat  sehingga  mampu melakukan tindakan pelanggaran hak anak dan lemahnya penegak  hukum  atau  tindakan  hukum  terhadap  pelaku pelanggaran  hak  anak.  Menurut  Komisi  Nasional Perlindungan  Anak  bahwa  data  dari  lembaga perlindungan  anak  yang  ada  di  30  provinsi  di  Indonesia dan  layanan  pengaduan  lembaga  tersebut,  pada  tahun 2006 jumlah kasus pelanggaran hak anak yang terpantau sebanyak  13.447.921  kasus,  dan  pada  2007  jumlahnya meningkat  40.398.625  kasus.  Kemudian  Komnas  Anak melaporkan  bahwa  selama  periode  Januari-Juni  2008 sebanyak 12.726 anak menjadi korban kekerasan seksual dari  orang  terdekat  mereka  seperti  orangtua kadung/tiri/angkat,  guru,  paman,  kakek  dan  tetangga. Pada  tengah  tahun  2013,  menurut  Sekjen  Komnas Perlindungan  Anak,  data  pelanggaran  hak  anak  sekitar 59.396.336 kasus dari 80 juta jumlah anak Indonesia. 22
Selain  itu,  lembaga-lembaga  perlindungan  yang seyogyanya  memberikan  perlindungan  penuh  terhadap anak  sebagai  penerima  pelayanan  di  lembaga  tersebut,
22 59 juta dari 80 juta anak indonesia dilanggar haknya .  Diakses tanggal 18
Agustus 2017 dari  http://news. detik.
com/read/2013/07/18/154429/2307141/10/komnas-anak-59- juta-dari-80- juta-anak-indonesia-dilanggar-haknya

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
justru  sering  menjadi  tempat  terjaidnya  berbagai  tindak kekerasan.  Ditemukan  di  lapangan,  bahwa  pengurus lembaga tidak memahami hak anak yang harus dipenuhi oleh lembaga tersebut. Kemudian lembaga yang mendidik kedisiplinan  terhadap  anak  dengan  memberikan  beban kerja  yang  tidak  sesuai  dengan  kemampuan  anak, sehingga  terjadi  tindak  kekerasan  ketika  anak  tidak mampu  melakukannya,  seperti  bentakan,  pukulan,  dan lain-lain.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  anak belum  mendapatkan  perlindungan,  baik  dari  orangtua maupun  lembaga,  dan  lembaga  dan  orangtua  telah melanggar hak anak.
Keberadaan  lembaga  yang  belum  mampu memberikan perlindungan terhadap anak, terkait dengan kurangnya  kuantitas  dan  kulitas  SDM  lembaga,  serta sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  masih  belum memenuhi  kriteria  lembaga  yang  mampu  memberikan perlindungan  terhadap  anak.  Perlindungan  yang  belum mampu  diberikan  oleh  orangtua,  masyarakat  maupun lembaga,  merupakan  pelanggaran  hak  anak.  Sebagai contoh  anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  adalah anak  yang  sebagian  besar  waktunya  berada  dan/atau bekerja dan hidup di jalanan.
Kehidupan  yang  keras  di  jalanan  sering menyebabkan  anak-anak  jalanan  berhadaapan  dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak  jalanan,    merupakan  salah  satu  dari  anak  yang memerlukan  perlindungan  khusus.  Kasus-kasus  hukum yang menjerat anak tidak terlepas dari berbagi persoalan yang  ada,  baik  di  lingkungan  keluarga,  tetangga,  teman sebaya  ( peers  group ),  maupun  lingkungan  sekolahnya. Berbagai  kasus  hukum  yang  menjerat  anak  tersebut mulai  dari  kasus  kriminal  ringan  seperti  pencopetan, pemalakan, eksploitasi, pelecehan seks hingga

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
penyalahgunaan  zat  adiktif  dan  tawuran  pelajar.    Dalam Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  No.  15  Tahun  2010  tentang Pedoman  Umum  Penanganan  Anak  Yang  Berhadapan Dengan Hukum, diperjelas, bahwa Anak yang berhadapan dengan  hukum  termasuk  korban,  pelaku,  dan  saksi. Berbagai permasalahan yang dihadapi ABH antara lain:
1. Mereka  menghadapi  proses  persidangan  dan dimasukkan dalam penjara;
2. Seluruh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang menjalani  masa  hukuman  di  Rumah  Tahanan  tidak lagi melanjutkan sekolahnya;
3. Ruangan  dan  rumah  tahanan  sangat  tidak representatif  untuk  anak-anak  karena  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum  di  rutan  bercampur dengan Napi dewasa;
4. Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  senantiasa mendapat  julukan/label  dari  masyarakat  sebagai “narapidana” atau anak nakal;
5. Kesadaran  lembaga  penegak  hukum  tentang pentingnya  perspektif anak dalam penanganan  Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan pendekatan restoratif belum diselenggarakan sepenuhnya.
Permasalahan  Hukum  dalam  Implementasi Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor.
Hasil wawancara 23 menunjukkan bahwa perlindungan  hukum  terhadap  anak-anak  jalanan  di
23 Wawancara  dengan  Dian  Mulyadiansyah,  Kepala  Bidang  Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kabupaten Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Kabupaten  Bogor  selama  ini  diberikan  dalam  bentuk pendampingan  terhadap  anak-anak  jalanan  untuk memaastikan  hak-haknya  terpenuhi  seperti  yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Perlindungan terhadap hak-hak  tersebut  mencakup    hak  atas  keagamaan  (Pasal 42  dana  43),  kesehatan  ((Pasal  44  -  47),  pendidikan (Pasal  48-54),  sosial  (Pasal  55  dana  58).    Jika anak-anak jalanan  mengalami  kondisi  khusus,  maka  mereka  juga berhak  atas  perlindungan  khusus  seperti  yang diamanatkan  dalam  Pasal  29  yaitu  jika  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  anak  dari  kelompok minoritas  dan  terisolasi,  anak  tereksploitasi  secara ekonomi  dan/atau  seksual,  anak  yang  diperdagangkan, anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika, alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  (napza), anak  korban  penculikan,  penjualan  dan  perdagangan, anak korban  kekerasan  baik  fisik  dan/atau  mental,  anak yang  menyandang  cacat,  dan  anak  korban  perlakuan salah dan penelantaran.
Dalam  perlindungan  terhadap  anak  anak  jalanan ini, Dinas Sosial Kota Bogor dan  Kabupaten Bogor selalu mengedepankan  Prinsip-prinsip  umum  Konvensi  Hak Anak yaitu non diskriminasi, menghargai pendapat anak, kepentingan  terbaik  bagi  anak,  dan  hak  hidup; kelangsungan hidup; perkembangan.  Dalam hal ini anak adalah  sebagai  pemangku  hak  yang  bertanggung  jawab untuk  bertindak  dan  menyatakan  hak-hak  mereka;  dan Negara  sebagai  pengemban  tugas  yang  bertanggung jawab untuk
bertindak dan memenuhi/ melindungi/menghormati hak-hak pemangku hak.
Transmigrasi,  Jl. Bersih  No.  3  Komplek  Pemda  Kabupaten  Bogor, Telp.  (021) 8757668 – 8760273, Cibinong 16914

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Keluarga  dan  masyarakat  juga  berperaan  penting terhadap  pelaksnaaan  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Keluarga paling berkewajiban  mengakui  dan  memenuhi  hak-hak  anak, keluarga  berada  pada  posisi  sentral  dan  utama  dalam memberikan  perlindungan  pada  anak,  keluarga  adalah lingkungan  terdekat  bagi  anak  dan  keluargalah  yang paling  mengenali  kebutuhan  dan  kondisi  anak.    Peran Masyarakat  yaitu  masyarakat  berhak  memperoleh kesempatan  seluas-luasnya  untuk  berperan  dalam perlindungan  anak,  peran  masyarakat  dilakukan  oleh orang  perseorangan,  lembaga  perlindungan  anak, lembaga  sosial  kemasyarakatan,  lembaga  swadaya masyarakat,  lembaga  pendidikan,  lembaga  keagamaan, badan  usaha,  dan  media  massa,  dan  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Terakahir,  Peran  Pemerintah  yaitu  bertanggung jawab  atas  pelaksanaan  tahapan  pada  aspek  legislatif, administratif,  dan  lainnya  dengan  memaksimalkan sumber  yang  ada,  bertanggung  jawab  dalam  hal pembuatan  laporan  kepada  PBB  dan  masyarakat,  dan bertanggung  jawab  untuk  melakukan  hakaa-haak  anak baik kepada semua pihak termasuk kepada anak-anak.
Respon  terhadap  masalah/isu  anak  jalanan,  telah diatur  dalam  Kesepakatan  Bersama  antar:  Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian  Pendidikan  Nasional  RI,  Kementerian Kesehatan  RI,  Kementerian  Agama  RI,  Kementerian Hukum  dan  HAM  RI,  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan Kepolisian RI tentang  Peningkatan  Kesejahteraan  Sosial  Anak  Jalanan. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi  dalam  upaya  penanganan  dan  peningkatan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
kesejahteraan sosial anak jalanan yang berbasis hak anak. Pada  kesepakatan  bersama  ini  diatur  tentang  tugas  dan tanggung  jawab  pihak-pihak  yang  bersepakat.  Peran strategis  berbagai  kementerian  dan  Polri  dalam perlindungan anak jalanan sebagai berikut:
1. Peran Kementerian dalam Negeri, dalam penanganan anak jalanan menetapkan kebijakan, mensosialisasikan  dan  mendorong  pemerintah daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah  kabupaten dan  kota  dalam  pemenuhan  hak  identitas  anak terutama  pembuatan  akta  kelahiran  gratis  bagi  anak jalanan, dan harapannya di beberapa daerah semakin banyak  ditertibkan  akta  kelahiran  gratis  khususnya bagi anak jalanan
2. Kementerian  pendidikan  nasional,  sejak  tahun  2004 sudah  mendukung   pendidikan  bagi  anak  jalanan, terutama dalam pendidikan kesetaraan melalui paket pendidikan A,B,dan C dan Pendidikan Formal. Namun kiranya  dalam  kesepakatan  bersamaini  dapat memfasilitasiPKBM  yang  ada  dirumah  Singgah/ yayasan  yang  menangani  anak  jalanan,  memberikan pelatihan  kecakapan  hidup,  penyediaan  sarana  dan prasarana  serta  tenaga  untuk  layanan  pendidikan kesetaraan dimaksud
3. Kementrian kesehatan, agar dapat memfasilitasi bagi anak  jalanan  pendidikan  dan  kluarganya  agar  dapat mengakses  program  jamkesmas  melalui  puskesma dan rumah sakit yang terdekat
4. Kementerian  agama,  melalui  program  terpadu pendidikan  terpadu  anak  harapan  (Program  DiK terapan)  menyelelenggarakan  pendidikan  sedcara terpadu  bagi  anak  jalanan  bekerjasama  dengan pesantren/lembaga pendidikan  lain  lain  yang  setara. Program  ini  kami  harapkan  dapat  diakses  rumah

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
singgah/yayasan  yang  menangani  anak  jalanan sehingga  menjadi  tempat  rujukan  lanjutan  setelah dilayani rumah singgah.
5. Kementerian  Hukum  dan  HAM  ,  dapat  memberikan bimbingan,  pengawasan  dan  pendampingan  anak jalanan  yang  berhadapan  dengan  hukum,  sertia menyediakan  data  dan  registrasi  tahanan  anak,anak pidana dan klien anak Bapas yang berlantarbelakang anak jalanan
6. Kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan  Anak,  melakukan  sosialisasi  yang intensif  dan  advokasi  tentang  hak  anak  jalanan  dan mendorong peran serta masyarakat dalam penaganan anak  jalanan,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, melakukan  penegakan  hukum  bagi  para  pelaku eksploitasi  anak  jalanan  melalui  penyelidikan, penindakan  dan  perlindungan  terhadap  dugaan adanya  anak  jalanan  yang  menjalani  korban eksploitasi.
7. Kesepakatan bersama tentang peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan ini diharapkan  dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan dan lebih penting
dapat mengimplementasikan,  disinergikan  dalam  kegiatan di  masing-masing  kementerian  dan  Polri  serta dukungan  koordinasi  dari  Kementerian  Koordinator Bidang  Kesejahteraan  Rakyat,  serta  selanjutnya  di tindaklanjuti  oleh  pemerintah  daerah,  dunia  usaha dan masyarakat.

## C. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Jalanan di Kota dan Kabupaten Bogor
Fokus utama ( core business ) pembangunan kesejahteraan  sosial  adalah  pada  perlindungan  sosial  ( social

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
protection ).  Oleh  karena  itu,  model  perlindungan  terhadap anak  jalanan  bukan  sekadar  menghapus  anak-anak  dari jalanan  melainkan  harus  bisa  meningkatkan  kualitas  hidup mereka  atau  sekurang-  kurangnya  melindungi  mereka  dari situasi-situasi yang eksploitatif dan membahayakan.
Mengacu pada prinsip-prinsip profesi pekerjaan sosial, maka  upaya  perlindungan  sosial  mencakup  bantuan  sosial, asuransi  kesejahteraan  sosial,  rehabilitasi  sosial  dan pemberdayaan sosial yang dikembangkan berdasarkan right- based  initiatives ;  yakni  memperhatikan  secara  sungguh- sungguh  hak-hak  dasar  anak  sesuai  dengan  aspirasi  terbaik mereka.  Strategi  intervensi  pekerjaan  sosial  tidak  bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan Berdasarkan  hasil  wawancara, 24 secara  garis  besar, penanganan  anak  jalanan  di  Kabupaten  didasarkan  pada empat model, yaitu:
1. Street-centered  intervention .  Penanganan  anak  jalanan yang  dipusatkan  di  "jalan"  dimana  anak-anak  jalanan biasa beroperasi. Tujuannya  agar  dapat  menjangkau  dan melayani anak di lingkungan terdekatnya, yaitu di jalan.
2. Family-centered  intervention .  Penanganan  anak  jalanan yang  difokuskan  pada  pemberian  bantuan  sosial  atau pemberdayaan  keluarga  sehingga  dapat  mencegah  anak- anak agar tidak menjadi anak jalanan atau menarik anak jalanan kembali ke keluarganya.
3. Institutional-centered  intervention .  Penanganan  anak jalanan  yang  dipusatkan  di  lembaga  (panti),  baik  secara sementara (menyiapkan reunifikasi dengan keluarganya) maupun  permanen  (terutama  jika  anak  jalanan  sudah tidak  memiliki  orang  tua  atau  kerabat).  Pendekatan  ini
24 Wawancara  dengan  Dian  Mulyadiansyah,  Kepala  Bidang  Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kabupaten Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi,  Jl. Bersih  No.  3  Komplek  Pemda  Kabupaten  Bogor, Telp.  (021) 8757668 – 8760273, Cibinong 16914

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
juga  mencakup  tempat  berlindung  sementara  yang menyediakan  fasilitas  "panti  dan  asrama  adaptasi"  bagi anak jalanan.
4. Community-centered  intervention .  Penanganan  anak jalanan yang dipusatkan di sebuah komunitas. Melibatkan program-program  community  development  untuk memberdayakan  masyarakat  atau  penguatan  kapasitas lembaga-lembaga  sosial  di  masyarakat  dengan  menjalin networking melalui  berbagai  institusi  baik  lembaga pemerintahan  maupun  lembaga  sosial  masyarakat. Pendekatan  ini  juga  mencakup Corporate  Social
Responsibility (tanggungjawab sosial perusahaan).
Dengan  keempat  pendekatan  tersebut,    diharapkan bahwa  tiga  fungsi  utama  penanganan  anak  jalanan  di Kabupaten Bogor dapat terlaksana yaitu :
1.   Fungsi pencegahan.
Fungsi  pencegahan  dilakukan  dengan  cara  sosialisasi kepada  anak  jalanan  melalui  kerjasama  dengan  LSM, Yayasan  Sosial,    ataupun  pihak-pihak  lain  yang  terkait. Beberapa  LSM  yang  bekerja  sama  dengan  Dinas  Sosial adalah  Yayasan  Senja  di  Cibinong,  Jaringan  Pendamping Kebijakan  dan  Pembangunan  Bogor  dan  beberapa organisasi  masyarakat  lainnya.      Proses  sosialisasi  ini tidak  serta  merta  dapat  berjalan  dengan  maksimal. Sebagai  alternatif  pencegahan  yang  lain,  Dinas  Sosial bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol- PP)  untuk  melakukan  kegiatan  razia  anak  jalanan. 25,26
25 Satpol PP Kabupaten Bogor Sisir Anak Jalanan, Pengemis dan Pengamen . Diakses tanggal 21 September 2017 dari http://akuratnews.com/satpol-pp- kabupaten-bogor-sisir-anak-jalanan-pengemis-dan-pengamen/ dari Upload 24/07/2017

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh Satpol-PP, tetapi ada tim terkait yang bekerjasama dalam kegiatan ini, tim tersebut  adalah  gabungan  dari  Dinas  Sosial,  Satpol-PP, Polres  Kabupaten  Bogor,  dan  Kementerian  Agama Kabupaten  Bogor.  Operasi  ini  secara  rutin  dijalankan daaan  sudah  sesuai  dengan  peraturan  daerah  (Perda) Pemkab  Bogor  nomor  8  tahun  2014  tentang  penertiban umum (Tibum).
2.   Fungsi rehabilitasi: Anak  jalanan  yang  berhasil  ditangkap  dari  operaasi gabungan  kemudian  didata  dan  sementara  akan ditampung  di  rumah  singgah  yang  ada  di  Cisarua dan  Bandung  untuk  untuk  diberikan  pembinaan sosial  yaitu  tempat  yang  memang  disediakan  untuk membina  anak-anak  jalanan  yang  terjaring  dalam  razia. Materi  pembinaan  yang  diberikan  dalam  upaya rehabilitasi  antara  lain  adalah  pembinaan  mental, keagamaan,  dan  motivasi-motivasi.  Setelah  dilakukan pembinaan,  anak-anak  jalanan  ini  akan  dirujuk  ke  UPT- UPT (Unit Pelayanan Terpadu) sesuai dengan daerah asal anak jalanan untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dalam  tahapan  ini,    Dinas  Sosial  Kabupaten  Bogor bekerjasama  dengan  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat. Dinas Sosial juga bekerjasama dengan panti-panti asuhan untuk  merujuk  anak  jalanan  yang  tidak  memiliki  tempat tinggal tetap dan sudah tidak memiliki keluarga ataupun orang tua.
3. Fungsi pemberdayaan.
26 Dikeluhkan, Puluhan Anjal dan Gepeng Diamankan Satpol PP Kab.Bogor . Diakses tanggal 21 September 2017 dari https://bogorupdate.com/2017/08/02/dikeluhkan-puluhan-anjal-dan-gepeng- diamankan-satpol-pp-kab-bogor/ Upload  August 2, 2017

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Pemberdayaan ini dimaksudkan agar nantinya anak-anak jalanan  tersebut  dapat  memiliki  keterampilan  tertentu yang nantinya dapat mereka jadikan bekal dalam bekerja, hal  inilah  yang  diharapkan  secara  perlahan  dapat membuat  mereka  berhenti  menjadi  anak  jalanan. Pemberdayaan  ini  dimulai  dari  tahapan  identifikasi  atau pendataan  anak  jalanan,  dengan  skema by  name  by address. Setelah  dilakukan  pendataan/identifikasi,  data yang  ada  akan  diseleksi.  Proses  seleksi  ini  dimaksudkan agar  pelatihan  yang  diikuti  oleh  anak-anak  jalanan  ini sesuai  dengan  minat  dan  kemampuannya.  Untuk memastikan bahwa data yang didapat dan telah terploting merupakan  data  yang  benar,  maka  Dinas  Sosial melakukan  kunjungana  ke  rumah  anak  jalanan  ( home visit ) . Selanjutnya  dilakukan  tahapan assessment untuk dapat  mengetahui  latar  belakang  anak  jalanan  secara lebih menyeluruh. Dalam proses ini, para relawan (seperti halnya  pekerja  sosial,  ataupun  relawan-relawan  yang tergabung dalam LSM-LSM) melakukan pengidentifikasian  terhadap  anak  jalanan  untuk mendapatkan  data  yang  selengkap-lengkapnya  tentang mereka.  Setelah  semua  data  terkumpul  secara  rinci, dibuatlah  sebuah  rencana  intervensi  yaitu  upaya  yang dilakukan Dinas Sosial untuk memasukkan mereka dalam rangkaian  pelatihan  keterampilan  yang  dilakukan  di Lembaga  Pembinaan  Sosial.  Bagi  anak  jalanan  atau gelandangan  yang  dari  Kota  Bogor  akan  ditawarkan untuk  mengikuti  pelatihan  keterampilan  dan kejar paket A,  B  maupun  C.  Untuk  yang  dari  luar  Kota  Bogor,  kita berkoordinasi dengan  Dinas Sosial daerah asalnya untuk dipulangkan
Pemerintah  Kabupaten  Bogor  juga  berupaya mengoptimalkan  Rumah  Singgah  yang  berada  di  Kabupaten

## Pakuan Law Review
Bogor.    Beberapa  rumah  singgah  yang  ada  di  Kabupaten Bogor adaalah :
1.    Rumah  Singgah  Tabayun  yang  berdiri  sejak  tahun  2009 beralamat  di  Jl.  KSR.  Dadi  KUsmayadi  Gg.  PMI           RT 02/01 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor 16914.
2.    Rumah Singgah Peka, beralamat Jl. Sindang Barang Jero - Cifor No.50 Bogor 16117
3.  Rumah  singgah  Puspita  di  Desa  Pasir  Angin,  Kecamatan Megaamendung, Kabupaten Bogor. Rumah  singgah  tersebut  memberikan  pelaayanan
Pemeriksaan  kesehatan,  pengembangan  minat  dan  bakat, pendapingan,  pemberian  kebutuhan  dasar,  keagamaan, olahraga/rekreasi, pendidikan formal/informal, reintegrasi ke orang  tua/keluarga,  praktek  kerja  dan  penyaluran  kerja.  Ke depan,  terdapat    inisiatif  untk  mendirikan  Rumah perlindungan anak yang nantinya akan mempunyai beberapa fungsi diantaranya : 27
1.   Tempat  pertemuan  pekerja  sosial  dengan  anak  jalanan untuk  menciptakan  persahabatan,  mengkaji  kebutuhan, dan melakukan kegiatan
2.   Tempat  untuk  mengkaji  kebutuhan  dan  masalah  anak serta menyediakan rujukan untuk pelayanan lanjutan.
3.   Perantara  antara  anak  jalanan  dengan  keluarga,  panti, keluarga pengganti, dan lembaga lainnya.
4.   Perlindungan  bagi  anak  dari  kekerasan/penyalahgunaan seks, ekonomi, dan bentuk lainnya yang terjadi di jalanan.
5.   Pusat  informasi  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan kepentingan  anak  jalanan  seperti  data  dan  informasi
27 Wawancara  dengan  Dian  Mulyadiansyah,  Kepala  Bidang  Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kabupaten Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi,  Jl. Bersih  No.  3  Komplek  Pemda  Kabupaten  Bogor, Telp.  (021) 8757668 – 8760273, Cibinong 16914

## Pakuan Law Review
tentang  anak  jalanan,  bursa  kerja,  pendidikan,  kursus ketrampilan, dll
6.   Mengembalikan  dan  menanamkan  fungsi  sosial  anak dimana para pekerja sosial diharapkan mampu mengatasi permasalahan  anak  jalanan  dan  menumbuhkan keberfungsi-sosialan anak. Cara-cara penanganan profesional dilakukan antara lain menggunakan konselor yang sesuai dengan masalahnya.
7.  Jalur  masuk  kepada  berbagai  pelayanan  sosial  dimana pekerja  sosial  membantu  anak  mencapai  pelayanan tersebut.
8.   Pengenalan  nilai  dan  norma  sosial  pada  anak.  Lokasi Rumah  Perlindungan  Anak  berada  di  tengah-tengah lingkungan  masyarakat  sebagai  upaya  mengenalkan kembali  norma,  situasi,  dan  kehidupan  bermasyarakat bagi  anak  jalanan.  Pada  sisi  lain  mengarah  pada pengakuan,  tanggung  jawab,  dan  upaya  warga masyarakat  terhadap  penanganan  masalah  anak  jalanan ini.
Hampir sama  dengan Kabupaten  Bogor,    Pemerintaah kota  Bogor  telah  melakukan  berbagai  upaya  menanggulangi keberadan  anak-anak  jalanan  di  Kota  Bogor.    Beberapa langkah kongkrit yang telah dilakukan adalah :
1. Secara  rutin  melakukan  operasi  penjaringan  di  titik  titik penyebaran anak-anak jalanan di Kota Bogor
2. Hampir  sama  dengan  Kabupaten  Bogor,  Pemerintah Kabupaten  Juga  mengoptimalkan  fungsi  rumah  singgah bagi  penampungan  sementara  anak-anak  jalanan. Beberapaa rumah singgah di Kota Bogor adalah :
a. Rumah  singgah   Baraya  Ceu  Atty  (BCA),  di  Babakan Peundeuy, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.  Di rumah  singgah  tersebut,  sejumlah  anjal  kerap melakukan  aktivitas  belajar  mengajar  bahkan berkarya.
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
b. Rumah  Singgah  Anak  Sayang  di   Jalan  Aria Suriawinata,  Kampung  Pulo  Empang  RT  04/05, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah,  yang diperuntukkan  bagi  pembinaan  anak-anak  jalanan, pengamen,  pengemis  yang  berasal  asli  dari  Kota Bogor
c. Rumah Singgah Rumah Kita, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan  Bogor  Barat,  Kota  Bogor,  Propinsi  Jawa Barat.
d. Rumah  Singgah  Yayasan  Gessang  Jalan  Sukamulya Sukasari Bogor,
e. Rumah singgah Merah Putih  di Baranang siang, Kotaa Bogor.
3. Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak tingkat pratama  kaarena  komitmen  Pemerintah  Kota  Bogor untuk  membangun  infrastruktur  seperti  taman-taman bermain  bagi  anak-anak  dan  kebijakan  pemerintah  yang memikirkan  hal-hal  terkait  pertumbuhan  fisik  dan perlindungan bagi anak, termasuk penanganan anak-anak jalanan.
4. Pemberian modal usaha untuk memulai usaha baru Faktanya,  Bagi  Pemerintah  Kot  daan  Kabupaten  Boor, upaya  menghilangkan  dan  memberdayakan  anak  jalanan bukan  merupakan  persoalan  yang  mudah,  karena kenyataannya  sangat  sulit  mengentaskan  anak  jalanan  dari jalan  dan  tidak  kembali  ke  jalan  lagi.  Oleh  karena  itu dibutuhkan  tindakan  yang  lebih  komprehensif  dari  apa  yang telah dilakukan selama ini. Program pendidikan dan pelatihan yang  diselenggarakan  dalam  lembaga  sosial,  rumah  singgah, dan rumah perlindungan anak juga harus berorientasi untuk mengubah  mindset/pola  pikir  anak  jalanan.  Tidak  akan  ada artinya  pelaksanaan  program  pendidikan,  pelatihan  dan bantuan  permodalan  ekonomi  bagi  anak  jalanan  yang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
diberikan  oleh  pemerintah  jika  tidak  diikuti  dengan mengubah pandangan dan pola fikir anak jalanan.
Realitas  selama  ini  menunjukkan  bahwa  setelah diberikan  pendidikan  dan  pelatihan  ketrampilan  di  lembaga sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan anak ternyata banyak  anak  jalanan  yang  kemudian  terjun  lagi  di  jalanan. Bantuan  modal  usaha  untuk  keluarga  anak  jalanan  tidak mampu  acapkali  tidak  dapat  mengubah  sikap  mental  dan ketergantungan  mereka  pada  bantuan.  Hal  ini  disebabkan karena  persoalan  mentalitas  tadi  yang  selama  ini  belum digarap secara optimal.
Keberhasilan  pembinaan  terhadap  anak  jalanan  juga ditentukan  oleh  kemampuan  untuk  mengubah  mindset  dan stigma  anak  jalanan  dari  yang  negatif  menjadi  positif  yaitu dari anak jalanan yang merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya tak pantas bercita-cita dan  merasa  bebas  tak  punya  tanggungan  menjadi  anak  yang merasa  dirinya  mampu,  merasa  dirinya  mempunyai  masa depan  dan  merasa  dirinya  mempunyai  tanggungan  yang harus  ditunaikan.  Jika  persoalan  mentalitas  ini  juga  bisa ditangani,  maka  model-model  represif  penanganan  anak jalanan  seperti  penertiban  terhadap  anak  jalanan  yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat diminimalisir.
Ke  depan,  harus  ada  target  khusus  bagi  kedua pemerintah  daerah  terkait  dengan  upaya-upaya  penanganan anak  jalanan.    Untuk  Kasus  Anak  Jalanan,  perlu  ada  target bahwa :
1. Anak  jalanan  kembali ke  sekolah  ( back  to  school atau go to school ) dengan menyediakan bebas biaya dan bantuan peralatan sekolah (seragam dan buku-buku)
2. Memberikan  anak  jalanan  akses  ke  Puskesmas  dan Rumah  Sakt  Rujukan  bila  sakit  melalui  Pemberian  Kartu sehat.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
3. Menurunkan persentase anak turun ke jalan baik dari segi jumlah  dan  lama  di  jalan,  misalnya  yang  tadinya  5  jam menjadi 3 jam..
4. Memperoleh  kemudahan  dalam  mendapatkan  akses fasilitas  dan  pengobatan  kesehatan,  tetapi  tidak  untuk makanan bergizi
5. Memperoleh  kemudahan  dalam  mendapatkan  informasi tentang bahaya-bahaya termasuk bahaya di jalanan
6. Memperoleh  kemudahan  mendapatkan  perlindungan hukum  dari  tindak  kekerasan,  termasuk  pelecehan seksual
7. Memperoleh  kemudahan  mendapatkan  perlindungan termasuk penelantaran dari ibunya.
Terakhir,  peran  keluarga  dan  lingkungan  masyarakat sekitar  perlu  terus  didukung  dengan  tidak  memberikan stigma negatif kepada anak jalanan dan harus ada dukungan dari  Pemerintah  untuk  tumbuh  dan  berkembangnya Organisasi Non Profit di bidang-bidang sosial, khususnya yang menangani anak jalanan.
D. Bentuk-Bentuk  Hambatan  dalam  Penanganan    Anak Jalanan di Kota dan Kabupaten Bogor
Bentuk-bentuk  hambatan  yang  dihadapi  oleh  kedua Pemerintah Daerah ini adalah sebagai berikut : 28
1. Masalah  kesejahteraan  sosial  khususnya  anak  jalanan yang semakin hari semakin meningkat baik secara jumlah maupun  secara  kompleksitas  masalahnya.    Kondisi  ini berhubungan dengaan kondisi ekonomi Indonesia dimana pemerataan  kesejahteraan  masih  menjadi  kendala nasional.
28 Wawancara  dengan  Dian  Mulyadiansyah,  Kepala  Bidang  Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kabupaten Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi,  Jl. Bersih  No.  3  Komplek  Pemda  Kabupaten  Bogor, Telp.  (021) 8757668 – 8760273, Cibinong 16914

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
2. Terbatasnya sarana dan prasarana.  Keterbatasan sarana dan  prasarana  yang  dihadapi  berupa  minimnya  lokasi penampungan  sementara  dan  tempat  pembinaan  anak- anak  jalanan  yang  terjaring  razia.    Keterbatasan  ini membuat upaya pembinaan kurang berjalan efektif dalam melakukan  pemberdayaan  atau  rehabilitas  pada  anak jalanan  dengan  hasil  yang  kurang  maksimal  sehingga anak  jalanan  tidak  benar-benar  menekuni  dalam pemberian  pembinaan,  bimbingan,  arahan  serta pendidikan pelatihan keterampilan.
3. Sumber  daya  manusia  dalam  penanganan  anak  jalanan. Umumnya  penanganan  anak  jalanan  yang  dilakukan Dinas  Sosial  menggunakan  sumberdaaya  untuk menangani  masalah    sosial  yang  lebih  luas  yaitu Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial.    Sumberdaya manusia  yang  khusus  menangani  anak  jalanan  ini  masih sangat terbatas baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya.
4. Keterbatasan  Dana.  Penanganan  anak  jalanan  adalah aktivitas yang bersifat kontinyu dan harus terus menerus dilakukan.    Penanganan  anak  jalanan,  umumnya membutuhkan  sejumlah  tahapan  seperti    pembentukan Tim  Kerja  untuk  membantu  proses  penanganan  anak jalanan  yang  terdiri  dari  Dinsosnakertrans,  Kepolisian, Satpol PP, TKTK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan). Setelah Tim  Kerja  dibentuk,  selanjutnya  melaksanakan  program yang  telah  direncanakan,  yaitu  Penjaringan,  Identifikasi, Home  Visit,  dan  Pelatihan  Keterampilan.    Program selanjutnya  adalah  pelatihan  keterampilan  yang merupakan puncak dari pelaksanaan program penangananan  anak  jalanan  dan  teraakhir  monitoring yang  bertujuan  untuk  mengetahui  kelanjutan  anak jalanan  dalam  mengembangkan  pelatihan  yang  telah diterima.  Kesemua tahapan ini membutuhkan pendanaan

## Pakuan Law Review
yang  cukup  besar  untuk  keberlanjutan  program penanganan anak jalanan.
5. Faktor anak jalanan sendiri.  Akar persoalan anak jalanan sangat bergantung pada keseriusan anak-anak jalanan itu sendiri  untuk  kembali  ke  masyarakat  dan  tidak  lagi mencari  kehidupan  di  jalanan.    Pengalaman  mereka mencari  uang  di  jalanan  seringkali  menjadi  hambatan dalam menangani ank-anak jalanan karena ada keinginan kuat darai diri sendiri mereka kembali di jalanan
6. Hambatan  dari  lingkungan  sekitar.  Lingkungan  sosial merupakan  salah  satu  aspek  yang  dapat  mendorong seorang  anak  untuk  menjadi  anak  jalanan.  Hal-hal  yang terkait  dengan  lingkungan    sosial  masyarakat  tersebut adalah  :  (a)    Anak  jalanan  yang  turun  ke  jalan  karena adanya desakan ekonomi keluarga sehingga justru orang tua  yang  menyuruh  anaknya  untuk  turun  ke  jalan  guna mencari tambahan ekonomi keluarga, (b) Rumah
tinggal  yang  kumuh  membuat  ketidakbetahan  anak berada  di  rumah  sehingga  perumahan  yang  kumuh menjadi salah satu faktor pendorong untuk anak turun ke jalan, (c) Rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan mereka tidak mengetahui peran dan fungsi sebagai orang tua  dan  juga  tidak  mengetahui  hak-hak  anak.  Sehingga eksploitasi  anak  bisa  saja  muncul  kapan  saja termasukdengan mengarahkan anak untuk menjadi anak jalanan, (d) Peran lembaga sosial kemasyarakatan belum maksimal  berperan  dalam  mendorong  partisipasi masyarakat untuk menangani masalah anak jalanan.
7. Budaya  Masyarakat.  Upaya  Pemerintah  Daerah  dalam menanggulangi  permasalahan  anak  jalanan  harus berbenturan  dengan  suatu  kebiasaan  masyarakat  yang telah  membudaya  yakni  kerelaan  memberikan  sejumlah uang  kepada  anak  yang  ada  di  jalanan  karena  rasa  iba.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Kondisi ini kemudian menjadi alasan mengapa anak betah untuk tinggal dan mencari nafkah di jalanan.

## E. Penutup
Implementasi  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.  23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  terkait  dengaan  anak  jalanan   di Kabupaten dan Kota Bogor dilakukaan di empat bidang yaitu bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan dan sosial.  Terkait dengan  perlindungan  hukum  terhadap  anak-anak  jalanan, Kota dan Kabupaten Bogor memberikan perlindungan hukum dalam  bentuk  pendampingan  untuk  memastikan  hak-hak anak  jalanan  terpenuhi.    Jika  anak-anak  jalanan  mengalami kondisi khusus, maka mereka juga berhak atas perlindungan khusus yaitu jika anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  anak  tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika, alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  (napza),  anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Di  kota  dan  Kabupaten  Bogor,  penanggulangan terhadap  anak  jalanan  dilakukan  dengan  pendekatan:  (a) Street-centered  intervention ,  yaitu  penanganan  yang dipusatkan  di  jalan  dimana  anak-anak  jalanan  biasa beroperasi, (b) Family-centered intervention , yaitu
penanganan  anak  jalanan  yang  difokuskan  pada  pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga, (c) Institutional- centered  intervention yaitu  penanganan  anak  jalanan  yang dipusatkan  di  lembaga  (panti),  baik  secara  sementara (menyiapkan  reunifikasi  dengan  keluarganya)  maupun

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
permanen  dan  (d) Community-centered  intervention ,  yaitu penanganan  anak  jalanan  yang  dipusatkan  di  sebuah komunitas.    Langkah  konkrit  yang  dilakukan  mencakup  :  (a) Secara  rutin  melakukan  operasi  penjaringan  di  titik  titik penyebaran  anak-anak  jalanan,  (b)  mengoptimalkan  fungsi rumah  singgah  bagi  penampungan  sementara  anak-anak jalanan,  (c)    Mewujudkan  Kota  Layak  dengan  membangun infrastruktur  seperti  taman-taman  bermain  bagi  anak-anak dan  kebijakan  pemerintah  yang  memikirkan  hal-hal  terkait pertumbuhan  fisik  dan  perlindungan  bagi  anak,  termasuk penanganan  anak-anak  jalanan  dan  (d)  Pemberian  modal usaha untuk memulai usaha baru.
Kendala-kendala  dalam  penanganan    anak  jalanan  di Kota dan Kabupaten Bogor adalah :  (1)  Masalah anak jalanan yang  semakin  kompleks,  (2)  Terbatasnya  sarana  dan prasarana,  (3)  keterbatasan  Sumber  daya  manusia  dalam penanganan anak jalanan, (4)  Keterbatasan Dana, (5) Faktor anak  jalanan  sendiri,  (6)  Hambatan  dari  lingkungan  sekitar dan (7) Budaya Masyarakat.

## Pakuan Law Review

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Perundang-undangan:
Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945
___________.  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
___________.   Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak
___________.      Undang-undang  No.  4  tahun  1979  tentang
Kesejahteraan Anak,
___________.    Undang-undang  No.  11  tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
___________.   Undang-undang  No.  39  tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia ,
___________.   Undang-undang  No.  23  tahun  2002  tentang
Perlindungan Anak
Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

## B. Buku-Buku:
Andersen, Jørgen Goul. 2012. Welfare States and Welfare State Theory . Aalborg Universitet,  Denmark.
BKSN.  2002. Pedoman  penyelenggaraan  peningkatan kesejahteraan  sosial  anak  jalanan  melalui  rumah singgah .    Badan  Kesejahteraan  Sosial  Nasional (Indonesia). Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Jakarta

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 323
BPS  Jabar.    2015. Jawa  Barat  dalam  Angka  2014 .BPS  Jabar, Bandung.
Direktorat  Jenderal  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial.  2008. Standar  Pelayanan  Sosial  Anak  Jalanan  Melalui Lembaga .  Sosial  Republik  Indonesia  Depsos  RI.
Jakarta
Mulia  Astuti  dkk.    2013. Kebijakan  Kesejahteraan  Dan Perlindungan Anak Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteran  Sosial  Anak  di  Provinsi  DKI  Jakarta, DI.  Yogyakarta,  dan  Provinsi  Aceh .  P3KS  Press,
Jakarta
Paul  Spicker.  2000. The  Welfare  State:  a  general  theory .  Sage Publications,California, USA
T.  Subhansyah,  Aan.  2011. Anak  Jalanan Di  Indonesia. YLPS Humana  Yayasan  Lembaga  Pengkajian  Sosial Humana, Yogyakarta
UNICEF. Penilaian  Cepat  Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak (PKSA) (Jakarta : Kemensos-Unicef, 2015
Kemensos RI. Pedoman PKSA (Program Kesejahtearaan Sosial Anak)  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia.
(Jaakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2013). Lain-lain:
59  juta  dari  80  juta  anak  indonesia  dilanggar  haknya .    Diakses tanggal  18  Agustus  2016  dari    http://news.  detik. com/read/2013/07/18/154429  /2307141/10/komnas- anak-59-juta-dari-80-juta-anak-indonesia-dilangg ar- haknya
Agus  Suryono.    2012. Kebijakan  Publik  Untuk  Kesejahteraan Rakyat. Makalah  disampaikan  pada  Seminar  Nasional Sekolah  Tinggi  Ilmu  Administrasi  Mandala  Indonesia (STIAMI) Jakarta, Sabtu-23 Agustus 2014, di Gedung BPPT, Jl.MH.Thamrin No.25, Jakarta Pusat.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Dikeluhkan, Puluhan Anjal dan Gepeng Diamankan Satpol PP Kab.Bogor . Diakses tanggal 21 September 2017 dari https://bogorupdate.com/2017/08/02/dikeluhkan-puluhan- anjal-dan-gepeng-diamankan-satpol-pp-kab-bogor/ Upload August 2, 2017
Edi  Soeharto. Negara  Kesejahteraan  Dan  Reinventing Depsos .Paper . Seminar  yang  bertajuk  “Mengkaji  Ulang Relevansi  Welfare  State  dan  Terobosan  melalui Desentralisasi-Otonomi  di  Indonesia”  dilaksanakan  di Wisma MMUGM.
Hibnu  Nugroho.  Perkembangan  Ilmu  Hukum  Dan  Implikasi Metodologinya.  Paper disampaikan pada Seminar Nasional Diselenggarakan  Dalam  Rangka  Dies  Natalis  Fakultas Hukum Unsoed Yang Ke-31.
Kekerasaan terhadap anak .  Diakses tanggal 18 Agustus 2016 dari http:// file.upi.edu/Direktori/FPTK/Jur._Pend._Kesejahteraan_Kel uarga/  194903201974122-LIUNIR_ ZULBACHRI/makalah_ Ke\ke rasan_terhadap_Anak.pdf).
Riza  Fitria  Sartika  Sari.2015. Studi  Deskriptif  tentang  Efektivitas Pemberdayaan  dalam  Meningkatkan  Kemandirian  Anak Jalanan  di  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  Kampung Anak  Negeri  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya .Kebijakan  dan Manajemen  Publik.    Volume  3,  Nomor  1,  Januari  –  April
2015 Jumlah  Anak  Jalanan  Kota  Bogor  Capai  287 .    Diakses  tanggal  20 Maret 2017 dari
http://bogor.antaranews.com/berita/13245/jumlah-anak- jalanan-kota-bogor-capai-287, tanggal upload 3 Juni 2015
Anak  Jalanan,  Erat  Dengan  Seks  Dan  Kriminal .  Diakses  Dari Http://Yayasansetara.Org/Anak-Jalanan-Erat-Dengan- Seks-Dan-Kriminal-Bisnis-Indonesia-1997/  Pada  Tanggal 20 Maret 2016