EFEKTIFITAS PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Hendri Sayuti  dan M. Alawi
Lembaga Pengabdian Masyarakat UIN SUSKA Riau
Maraknya kasus Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,  yaitu  Undang-undang  No.  12  Tahun  1995.  Serta  fasilitas  dan  sarana juga  menjadi  perhatian  penulis  dalam  menelitinya  karena  jumlah  narapidana pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kota  Pekanbaru  telah  over  crowding  atau kelebihan  kapasitas.  Dalam  prakteknya,  Lembaga  Pemasyarakatan  Pekanbaru mengalami  banyak  kendala  terutama  masalah  kelebihan  kapasitas.  Belum maksimalnya  sistem  manajemen  pembinaan  serta  sistem  pengawasan  dan penjagaan  yang  masih  lemah,  dan  tidak  adanya  jaminan  pekerjaan  setelah narapidana  bebas  membuat  keefektifan  pembinaan  tidak  terkontrol  dengan  baik lagi  dan  berdampak  kepada  tingginya  angka  residivis.  Dari  berbagai  masalah tersebut,  Lembaga  Pemasyarakatan  Pekanbaru  belum  bisa  dikatakan  efektif, karena konsep dan prakteknya tidak berjalan dengan baik. Padahal, jika ditinjau dari  hukum  Islam  konsepnya  mempunyai  tujuan  yang  sama  antara  Undang- undang  No.  12  Tahun  1995  dengan  Hukum  Islam  yaitu  lebih  mengutamakan pembinaan daripada penyiksaan.
Penitentiary  rampant  cases  that  are  not  in  accordance  with  applicable  rules, namely  Law  No..  12  of  1995.  And  facilities  and  infrastructure  is  also  a  concern because  the  authors  examined  the  number  of  convicts  in  the  Penitentiary Pekanbaru  City  has  over  crowding  or  excess  capacity.  In  practice,  Pekanbaru Penitentiary  experienced  many  obstacles,  especially  the  problem  of  excess capacity. Not to maximum management system guidance and control systems and safeguards that are still weak, and lack of job security after the inmates are free to make the effectiveness of coaching is not well controlled again and the impact to  the  high  number  of  recidivists.  Of  the  various  problems,  Pekanbaru Penitentiary  can  not  be  effective,  because  the  concept  and  practice  is  not  going well.  In  fact,  if  the  review  of  the  concept  of  Islamic  law  has  the  same  purpose between Law no. 12 of 1995 by Islamic law that is more priority to coaching than torture.
Keyword : Effectiveness and Coaching

## Pendahuluan
Pidana  penjara  merupakan  suatu  pembatasan  kebebasan  bergerak  dari seorang  terpidana,  yang  dilakukan  dengan  menutup  orang  tersebut  di  dalam sebuah  Lembaga  Pemasyarakatan,  dengan  mewajibkan  orang  itu  untuk  mentaati
semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan  dengan  suatu  tindakan  tata  tertib  bagi  mereka  yang  telah  melanggar peraturan  tersebut. 1 Pidana  penjara  juga  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  pada  pasal  12  ayat  (3)  tentang  jumlah  waktu  pidana penjara  dan  pada  Undang-undang  No  12  Tahun  1995  tentang  pemasyarakatan. 2 Dengan  berdasarkan  Undang-undang  tersebut,  tentulah  dapat  kita  lihat  bahwa pidana penjara mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
Di  dalam  hukum  Islam,  penjara  atau  Lembaga  Pemasyarakatan  sama halnya  dengan ta‟zir . Ta‟zir yaitu  menolak  dan  mencegah  kejahatan  yang bertentangan  dengan  nilai-nilai,  prinsip-prinsip  dan  tujuan  syari‟ah,  seperti melanggar  peraturan  lalu  lintas,  merusak  lingkungan  hidup,  dan  lain-lain. 3 Yang menentukan hukuman ta‟zir, sepenuhnya adalah hak penguasa/Ulul Amri. 4 Kaitan Lembaga  Pemasyarakatan  dengan ta‟zir sangat  erat,  karena  selain  mempunyai tujuan  yang  sama  dan  cara  penetapan  hukumannya  oleh  Ulul  Amri,  Lembaga Pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari ta‟zir. Hal ini bisa kita lihat dari cara proses  hukumannya  yang  sama-sama  diasingkan  dari  masyarakat.  Pada  masa Rasulullah, ta‟zir atau  pidana  penjara  dilakukan  dengan  cara  mengasingkan  dari masyarakat ke suatu tempat  yang tidak ada penghuninya. 5 Sedangkan pada masa sekarang,  yaitu  dengan  mengasingkan  terpidana  dari  masyarakat  ke  Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun prakteknya sama antara masa Rasulullah dengan masa sekarang,  namun  efek  jera  yang  diberikan  lebih  baik  pada  masa  Rasulullah.  Di zaman  sekarang  bisa  kita  lihat,  banyaknya  penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan hingga  terjadi  over  kapasitas  atau  kelebihan  muatan,  belum  lagi  angka  residivis yang setiap tahunnya semakin meningkat.
Pada  tahun  2006,  tercatat  87.185  jumlah  penghuni  dengan  kapasitas tersedia 68.141 atau terjadi kelebihan 27,95%. Pada tahun 2007, jumlah penghuni Lembaga  Pemasyarakatan  secara  nasional,  baik  tahanan  maupun  narapidana tercatat  92.853%,  padahal  kapasitasnya  hanya  68.141  yang  berarti  terjadi  over kapasitas  36,26%.  Pada  tahun  2008,  jumlah  penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan melonjak  menjadi  112.740  dengan  kapasitas  tersedia  76.550  yang  berarti  terjadi kelebihan  kapasitas  47,28%.  Sedangkan  pada  tahun  2009,  jumlah  penghuni Lembaga  Pemasyarakatan  tercatat  127.995  dengan  kapasitas  86.550  atau  terjadi kelebihan kapasitas 47,88%. Sementara hingga bulan Mei 2010, jumlah penghuni
1 Dwidja  Priyatno,  2009. Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia ,  Cet.  ke-2, (Bandung: PT Refika Aditama), hal. 71.
2 Ibid.
3 Djazuli, 2000. Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal. 163.
4 Nasir Cholis, 2008. Fiqh Jinayat , (Pekanbaru: Suska Press), hal. 126.
5 Ibid.
Lembaga  Pemasyarakatan  sudah  tercatat  130.419  dengan  kapasitas  88.599  atau terjadi kelebihan kapasitas 47,20%. 6
Dengan keadaan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak efektif. Karena  terbatasnya  segala  sarana  yang  tersedia  sehingga  tidak  jarang  terjadi konflik  antara  sesama  narapidana  bahkan  antara  narapidana  dengan  petugas.  Hal ini  tentu  saja  membuat  narapidana  stres  dan  tidak  sedikit  juga  narapidana  yang kabur  bahkan  ada  yang  meninggal  dengan  bunuh  diri  hingga  penyakit  yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 7 Hal ini otomatis mendapat cap yang buruk  dari  masyarakat  dan  konsep  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  tujuannya membina telah hilang dan malah menyengsarakan warga binaannya.
Di  sisi  lain,  banyak  juga  kita  temui  permasalahan  yang  tidak  seharusnya terjadi  pada  Lembaga  Pemasyarakatan.  Diantaranya  yaitu  masih  bebasnya peredaran obat-obatan terlarang atau narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, bahkan muncul statemen bahwa peredaran narkotika yang aman adalah di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Berbagai masalah yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan erat kaitannya dengan norma dan rasa keadilan yang sudah tidak kondusif lagi dengan landasan dasar yaitu Pancasila yang pada sila ke-5 berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia.”  Hal  ini  makin terlihat  pada kasus  Artalyta Suryani,  tersangka kasus  penyuapan  RP  6  miliar  terhadap  jaksa  urip  Tri  Gunawan  yang  mana ruangan tempat ia ditahan disulap seperti hotel mewah. Terbukanya kasus  ini ke publik  ketika  tiga  anggota  Satuan  Tugas  Pemberantasan  Mafia  Hukum  (Satgas), yakni Denny Indrayana, Achmad Santosa, dan Yunus Husein melakukan inspeksi mendadak  ke  Rumah  Tahanan  Pondok  Bambu,  Jakarta  Timur  pada  hari  minggu tanggal  10  Januari  2009.  Kedatangan  Satgas  Mafia  Hukum  ini  dan  disertai wartawan  membuat  petugas  rutan  menjadi  kalang  kabut  dan  berusaha menghalang-halangi  rombongan  wartawan.  Namun  karena  ini  perintah  presiden, petugas  rutan  pun  hanya  bisa  pasrah  membiarkan  anggota  Satgas  mengobrak- abrik „isi dapur‟ mereka. Kejadian yang lebih mencengangkan lagi ketika anggota Satgas memergoki Ayin (sapaannya) tengah duduk berselonjor di sebuah sofa bed di  dalam  ruangan  yang  lapang  dan  berpendingin  udara  sambil  menjalani perawatan  kecantikan  oleh  seorang  dokter  ahli  kosmetik  laser  Hadi  Sugiarto. 8 Kejadian  ini  tentu  saja  membuat  geram  setiap  orang  yang  melihatnya,  ruangan yang  seharusnya  dihuni  oleh  beberapa  orang  narapidana  bisa  disulap  seperti kamar pribadi seperti hotel berbintang.
6 Data Ditjen Pemasyarakatan. Diambil Jum‟at 8 Juli 2011.
7 Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1990. Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Cetakan I (Jakarta), hal. 43.
8 http://kifni.com/sel-tahanan-artalyta-layaknya -hotel-mewah.html#more-202

## Metode Penelitian
Dalam  penulisan  skripsi  ini  penulis  mengangkat  beberapa  pokok permasalahan  yakni,  efektifitas  pembinaan  bagi  narapidana  pada  Lembaga Pemasyarakatan  Kota  Pekanbaru,  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan pembinaan,  dan  tinjauan  Hukum  Islam.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian lapangan  ( field  research )  yang  berlokasi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kota Pekanbaru.  Adapun  metode  pengumpulan  data  ini  adalah  melalui  observasi  atau pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dan wawancara kepada instansi yang terkait serta narapidana dan residivis.

## Kendala di dalam Pelaksanaan Pembinaan
1. Kapasitas dan Sarana
Persoalan  yang  paling  pelik  di  Lembaga  Pemasyarakatan  yang selalu  mejadi  sorotan  dan  masih  sulit  diatasi  adalah  masalah overcrowding atau kelebihan kapasitas lantaran rendahnya daya tampung
Pada  tahun  2006,  tercatat  87.185  jumlah  penghuni  dengan  kapasitas tersedia  68.141  atau  terjadi  kelebihan  27,95%.  Pada  tahun  2007,  jumlah penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan  secara  nasional,  baik  tahanan  maupun narapidana tercatat 92.853%, padahal kapasitasnya hanya 68.141 yang berarti terjadi  over  kapasitas  36,26%.  Pada  tahun  2008,  jumlah  penghuni  Lembaga Pemasyarakatan  Persoalan  yang  paling  pelik  di  Lembaga  Pemasyarakatan yang  selalu  mejadi  sorotan  dan  masih  sulit  diatasi  adalah  masalah overcrowding atau kelebihan kapasitas lantaran rendahnya daya tampung.
Melonjak  menjadi  112.740  dengan  kapasitas  tersedia  76.550  yang berarti  terjadi  kelebihan  kapasitas  47,28%.  Sedangkan  pada  tahun  2009, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan tercatat 127.995 dengan kapasitas 86.550 atau terjadi kelebihan kapasitas 47,88%. Sementara hingga bulan Mei 2010,  jumlah  penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan  sudah  tercatat  130.419 dengan kapasitas 88.599 atau terjadi kelebihan kapasitas 47,20%.
Kelebihan  kapasitas  di  dalam  penjara  pada  gilirannya  membawa berbagai  dampak  ikutan  yang  bersifat  negatif.  Mulai  dari  perkelahian  antara sesama napi maupun antara napi dengan petugas, berbagai bentuk kekerasan, tingginya  angka  pelarian,  kualitas  makanan,  sanitasi,  lingkungan  dan kesehatan yang buruk, petugas yang korup, pemerasan terhadap napi maupun keluarganya  dan  bebasnya  para  terpidana  menggunakan  alat-alat  elektronik serta  beredarnya  narkoba  di  lingkungan  Lembaga  Pemasyarakatan.  Menurut Kepala  Kantor  Wilayah  Kemenkumham  Riau,  kelebihan  kapasitas  tersebut tidak  terjadi  di  pekanbaru  saja,  di  daerah  lain  di  seluruh  Indonesia  juga mengalami  hal  yang  sama  bahkan  Lapas  yang  di  luar  negeri  pun  demikian.
Dari  kelebihan  kapasitas  ini  banyak  menimbulkan  permasalahan  terutama dalam hal pembinaan narapidana. 9
2. Manajemen Pembinaan
Pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat baik selama yang bersangkutan  menjalani  pidana  maupun  setelah  selesai  menjalani  pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada  umumnya  untuk  dapat  memberikan  kontribusinya  sebagai  anggota masyarakat  yang  aktif  dan  produktif  dalam  pembangunan  bangsa.  Dengan kata  lain  bahwa  program  dan  kegiatan  pembinaan  yang  dilakukan  dalam Lembaga  Pemasyarakatan  diarahkan  untuk  membangun  manusia  mandiri. Namun  apa  yang  digariskan  dalam  Undang-undang  tersebut  terkait  dengan fungsi-fungsi  sebuah  Lembaga  Pemasyarakatan,  baru  sebatas  harapan  ideal belaka.  Berbagai  fakta  menunjukkan  bahwa  yang  terjadi  di  seluruh  Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia  justru  gambaran  sebaliknya.  Buruknya manajemen  Lembaga Pemasyarakatan di  Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Berbagai  masalah  yang  muncul  terus  berlangsung  tanpa  pernah  ditemukan solusi  yang  tepat  meski  pada  saat  bersamaan  selalu  mendapat  kritikan  dari berbagai elemen masyarakat.
3. Penjagaan dan Pengawasan
Peran  petugas  dalam  mengawasi  setiap  kegiatan  para  narapidana sangatlah penting. Karena mayoritas narapidana  merupakan orang  yang telah terbiasa hidup di luar aturan, jadi dia dengan mudahnya berbuat sesuatu yang dia senangi meskipun melanggar hukum. Untuk itu perlunya pengawasan yang lebih  kedepannya  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Saat  sekarang  ini  petugas Lembaga  Pemasyarakatan  Pekanbaru  hanya  berjumlah  tidak  lebih  dari  120 orang  yang    mengawasi  1200  orang  narapidana.  Jumlah  ini  tentu  saja  tidak relevan  dengan  banyaknya  jumlah  narapidana,  dari  120  orang  petugas  dibagi lagi  shif siang dan malam. Jadi  jumlah petugas yang berjaga hanya 60 orang setiap  waktunya  belum  lagi  ada  petugas  yang  cuti.  Melihat  hal  tersebut,
Kakanwil Menkumham Joni Muhammad, akan terus berupaya memaksimalkan  penjagaan  serta  pengawasan  di  Lembaga  Pemasyarakatan. Penjagaan  serta  pengawasan  tidak  hanya  berlaku  bagi  narapidana  saja,  akan tetapi  petugas  juga  akan  diawasi  langsung  dengan  cara  inspeksi  mendadak (Sidak). 10 Agar petugas lebih fokus dalam menjalani pengawasan.
Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru
Berdasarkan  pembukaan  Undang-undang  No.12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan,  pembinaan  bagi  narapidana  harus  dilakukan  dengan  baik  dan
9 Wawancara Kakanwil Kemenkumham
manusiawi  dalam  satu  sistem  pembinaan  yang  terpadu. 11 Karena  Lembaga Pemasyarakatan  lebih  mengutamakan  pembinaan  daripada  penyiksaan  seperti yang diterapkan pada sistem penjara. Pidana hilang kemerdekaan merupakan satu- satunya  siksaan  bagi  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  tidak  kurang  dan tidak  lebih.  Pembinaan  terhadap  narapidana  di  setiap  Lembaga  Pemasyarakatan tidaklah  sama,  karena  kejahatan  yang  dilakukan  narapidana  di  daerah-daerah berbeda  dan  juga  tergantung  potensi  Sumber  Daya  Manusianya.  Pada  Lembaga Pemasyarakatan  Pekanbaru,  pembinaan  yang  dilakukan  lebih  mengutamakan pendidikan agama, akhlak serta moral, dan tidak terlepas juga pembinaan keahlian individu.
1. Pendidikan Agama
Pendidikan  agama  ini  merupakan  pelajaran  yang  wajib  bagi  setiap orang, bukan hanya bagi narapidana saja. Pendidikan agama  yang dilakukan pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Pekanbaru  yaitu  :  mewajibkan  setiap narapidana  yang  beragama  Islam  untuk  sholat  jum‟at  berjama‟ah  di  mesjid, belajar mengaji setiap ba‟da maghrib yang dilakukan 5 kali seminggu, tanya- jawab  seputar  agama  dengan  mendatangkan  ustadz-ustadz  yang  berkualitas pada hari jum‟at sore ba‟da ashar. 12 Kekurangannya adalah minat dan respon narapidana  dalam  mengikutinya  masih  kurang.  Menurut  pengakuan  salah seorang  residivis,  “kegiatannya  bagus  tetapi  ustadznya  cuma  satu  dan ceramah pun pakai bahasa daerah.” 13 Perbedaan  pendapat  tersebut  sangatlah tidak  efektif  bagi  pembinaan,  karena  petugas  cenderung  menutup-nutupi kekurangannya sedangkan prakteknya tidak terlaksana dengan baik.
2. Akhlak dan Moral
Narapidana  merupakan  orang  yang  perlu  perhatian  khusus  dalam pembinaan  akhlak  dan  moral.  Karena  setelah  keluar  dari  Lembaga Pemasyarakatan  diharapkan  menjadi  orang  yang  baik  sehingga  tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru,  cara  pembinaan  akhlak  dan  moral  yang  paling  mendasar  yaitu dengan mendidik para narapidana untuk disiplin dan menghargai waktu.  Hal ini  bertujuan  agar  narapidana  selalu  berfikir  positif  tentang  apa  yang  akan dilakukannya  sehingga  mereka  bisa  menilai  tentang  baik  dan  buruknya pekerjaan  yang  akan  dilakukan.  Karena  orang  yang  melanggar  hukum biasanya  hidupnya  tidak  teratur  dan  tidak  pernah  berfikir  positif  serta  selalu menilai  sesuatu  dari  keuntungannya  saja  tanpa  memikirkan  akibatnya. Menurut salah seorang narapidana, “petugasnya saja malas-malasan dan tidak jarang untuk meminta uang apalagi jika ada keluarga yang besuk, hijau semua matanya.” Pendidikan akhlak dan moral tidak hanya kepada narapidana, akan
11 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
12 Wawancara dengan salah seorang petugas Lapas Pekanbaru, Herbet..
13 Wawancara dengan salah residivis, Anton..
tetapi  yang  lebih  utama  kepada  para  petugasnya.  Karena  tanggungjawab akhlak dan moral narapidana ada pada petugas.
3. Keahlian Individu
Pembinaan  pada  keahlian  individu  merupakan  suatu  kegiatan  yang berperan  penting  dalam  menurunkan  angka  residivis  serta  tindak  kriminal. Umumnya  yang melakukan  kejahatan adalah pengangguran. Jika narapidana mempunyai keahlian tentunya mereka akan bisa menciptakan lapangan kerja terutama bagi dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Keahlian yang diberikan seperti  :  memperbaiki  alat-alat  elektronik,  menjahit,  memasak,  montir,  dan lain-lain.  Menurut  residivis,  “pembinaannya  seharusnya  tidak  hanya  sampai disitu  saja,  memang  kami  bisa    melakukan  sesuatu  seperti  memperbaiki motor, membuat  kursi dan meja, menjahit, akan  tetapi  kami tersangkut  pada modal.  Bahkan,  jika  kami  bekerja  pun  di  tempat  lain  tidak  ada  perusahaan yang mau menerima seorang mantan napi.” Perhatian pemerintah diperlukan untuk lebih serius lagi dalam menjamin kerja kepada para narapidana setelah mereka  keluar  nanti.  Seorang  residivis  tidak  bisa  disalahkan  sepenuhnya karena  tidak  adanya  modal  serta  jaminan  kerja  bagi  mereka  untuk  bertahan hidup. Praktek di lapangan tidak sesuai dengan teori yang diharapkan. Bukan hanya  narapidana,  tetapi  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  pun  ikut bermasalah.  Banyak  kasus  yang  menimpa  para  petugas  Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru.

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembinaan
Di dalam Islam Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan disebut juga dengan ta‟zir.  Menurut  Dr.  Musthafa  al-Rafi‟i, ta‟zir adalah  hukuman  yang  ukurannya tidak dijelaskan oleh nash syara‟ dan untuk menentukannya diberikan pada waliy al-amri  dan  qadli.  Hal  ini  sejalan  dengan  Lembaga  Pemasyarakatan  yang bertujuan  memberikan  penjeraan  dengan  cara  pembinaan  bagi  narapidana, sehingga  penjara  bisa  dikategorikan  dalam ta‟zir .  Namun,  para  ulama  berbeda pendapat  mengenai  legalitas  pidana  penjara/Lembaga  Pemasyarakatan.  Sebagian golongan Hanbali dan  yang lainnya berpendapat bahwa pidana penjara/Lembaga Pemasyarakatan  tidak  pernah  disyari‟atkan  dalam  Islam.  Alasannya,  di  zaman Rasulullah  dan  Abu  Bakar  tidak  ada  lembaga  penjara,  dan  keduanya  juga  tidak pernah memenjarakan seorang pun, tetapi mengasingkannya di suatu tempat. 14
Prinsip  penjatuhan ta‟zir ,  ditujukan  untuk  menghilangkan  sifat-sifat mengganggu  ketertiban  atau  kepentingan  umum  yang  bermuara  kepada kemaslahatan  umum.  Dalam  praktek  penjatuhan  hukuman,  hukuman ta‟zir kadangkala  dijatuhkan  sebagai  hukuman  tambahan  yang  menyertai  hukuman pokok bagi jarimah hudud atau qishash diyat . Hal ini bila menurut pertimbangan
14 Asshidiqie,  Jimly,  1997. Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia,  Studi  Tentang Bentuk-Bentuk Hukum Pidana Dalam Tradisi Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional , (Bandung: Penerbit Aksara), hal. 82.
sidang  pengadilan  dianggap  perlu  untuk  dijatuhkan  sebagai  hukuman  tambahan. Di samping hukuman ini, dapat  pula dikenakan bagi jarimah hudud dan qishash diyat yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena adanya syubhat baik  dalam  diri  pelaku,  korban  atau  tempat.  Dalam  hal  ini keberadaan  sanksi  ta‟zir  menempati  hukuman  pengganti hudud atau qishash diyat . 15
Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyari‟atkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil Qur‟an, Sunnah, dan Ijma‟ sahabat. Apabila kedua pendapat  tersebut  dibandingkan,  yang  lebih  kuat  dan  lebih  patut  dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara ini dianjurkan dalam  hukum  Islam.  Apalagi,  di  zaman  sekarang  ini  pidana  penjara  seolah menjadi  kebutuhan  mutlak.  Bisa  dikatakan,  sekarang  ini  tidak  ada  negara  yang tidak  punya  lembaga  bernama  penjara/Lembaga  Pemasyarakatan.  Berikut  ini adalah dasar-dasar yang memperkuat pendapat diadakannya pidana penjara dalam Islam: 16
1. Dasar dari Al-Qur‟an
Ayat  al-Qur‟an  yang  bisa  dianggap  menjadi  dasar  pidana  penjara diantaranya  adalah  QS.  An-Nisa‟:  15  Artinya  : “Maka  kurunglah  mereka (wanita-wanita  itu)  dalam  rumah  sampai  mereka  menemui  ajalnya,  atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”.
2. Dasar dari Sunnah
Imam  Bukhari,  Muslim,  Tirmizi,  Abu  Dawud,  dan  Nasa‟I meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menahan seorang tertuduh, kemudian meninggalkan  orang  tersebut.  Al-Hakim  pernah  meriwayatkan  dari  Abu Hurairah,  bahwasanya  Rasulullah  pernah  menahan  seorang  tertuduh  selama sehari  semalam.  Apa  yang  dilakukan  Rasulullah  ini  menunjukkan disyari‟atkannya pidana penjara.
يبُو بُ َ يلص  ينلص ي يلص يبِ نَّ َ يَو بُ َايَ بِنَ يبُننَّ َ ينع ي يضراييِّ بِا َ نْ يَ نْ َ يَ َ نْ بُ يضبِ َ ي نْ َ  َ ي: ( ي يبُدَص نْجبُ ي َلَ يطٍا َ نْ َ يبِ َ َ َ يَ نْ َ ي, يبِ نَّ َ يبِ  بُدبُحي نْ بِمييِّدَحيضبِ ي نَّلَبِإ ) يي يبِننْلَصَ يقٌ َ نَّ بُم Artinya  :  “ Dari  Abu  Burdah  al-anshori  bahwa  ia  mendengar  Nabi Shallallaahu „alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh  cambukan,  kecuali  jika  melanggar  suatu  had  (hukuman)  yang ditentukan Allah Ta‟ala.” Muttafaq Alaihi. 17

## 3. Dasar dari Ijma‟
Adapun  dasar  dari  ijmak  sahabat  tampak  ketika  khalifah  „Umar  dan Utsman  menerapkan  pidana  penjara.  Dan  tidak  satupun  sahabat  yang mengingkarinya  ataupun  protes.  Bahkan  penjara-penjara  mulai  didirikan
15 Hakim, Rahmat. 2000. Hukum Pidana Islam . (Bandung: CV Pustaka Setia), hal. 143.
16 Ibid.
17 Al-Rafi‟i,  Musthafa,  1996. Ahkam  al-Jara‟im  fi  al-Islam, al-Qishash  wa  al  Hudud  wa at-Ta‟zir , (t. tempat: al-Dar al-Afriqiyah al-„Arabiyyah), hal. 34.
dengan  tujuan  memberikan  efek  jera  bagi  tawanan-tawanan  perang  dan  yang melanggar hukum Islam.

## Penutup
Efektifitas  pembinaan  bagi  narapidana  pada  Lembaga  Pemasyarakatan Kota  Pekanbaru  belum  bisa  dikatakan  efektif,  karena  masih  banyak  masalah pembinaan  narapidana  yang  tidak  sesuai  dengan  konsep  Undang-undang  No.  12 Tahun 1995 yang lebih mendidik narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan. Hal  ini  bisa  kita  lihat  pada  dampaknya  narapidana  setelah  bebas  bukannya bertambah baik malah mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi. Hal ini dipengaruhi  oleh  minimnya  kapasitas  ruangan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan sehingga  berpengaruh  terhadap  pengawasan  yang  jumlah  petugasnya  tidak sebanding dengan banyaknya narapidana.
Faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pembinaan  yaitu  manajemen pembinaan,  kapasitas  ruang  tahanan  dan  sarana,  penjagaan  dan  pengawasan hasilnya  masih  belum  maksimal  serta  pelaksanaan  pembinaannya  antara  praktek dan teori sangat jauh dari yang diharapkan.
Tinjauan Hukum Islam sejalan dengan konsep dari Undang-undang No. 12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  yang  tujuannya  membuat  narapidana menyadari  kesalahannya,  hanya  prosesnya  saja  yang  berbeda  antara  masa Rasulullah dan sahabat dengan masa sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. 2009. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. Abdullah, Mustafa, 1983. Intisari Hukum Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Asshidiqie,  Jimly,  1997. Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia,  Studi  Tentang Bentuk-Bentuk  Hukum  Pidana  Dalam  Tradisi  Fiqih  dan  Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional , Bandung: Penerbit Aksara. Bonger,  2008. Pengantar  Tentang  Kriminologi ,  Cet.  Ke-7.  Jakarta:  PT Pembangunan,  1995.  Cholis,  Nasir. Fiqh  Jinayat. Pekanbaru:  Suska Press.
Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1990. Pola Pembinaan Narapidana /Tahanan, Jakarta.
Djazuli,  2000. Fiqih  Jinayah (Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam  Islam) , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Hakim, Rahmat. 2000. Hukum Pidana Islam . Bandung: CV Pustaka Setia.
Hanafi, Ahmad. 1976. Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang. Hazairin, 2005. Negara Tanpa Penjara , Jakarta: PT Bumi Persada.
Insan  Mokoginta,  2009. Saya  Rela  Dipenjara  Karena  Kebenaran, Cet.  Ke-2. Depok : Yayasan Birrul Walidain,.
Gunakarya,  Widiada,  1988. Sejarah  dan  Konsepsi  Pemasyarakatan, Bandung: CV. Armico.
Marwan, 2009. Kamus Hukum , Cet. Ke-1. Jakarta: Reality Publisher. Moeljatno, 1993. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : PT Rineka Cipta.
Mustofa,  Muhammad,  2007. Kriminologi :  Kajian  Sosiologi  Terhadap Kriminalitas,  Perilaku  Menyimpang  dan  Pelanggaran  Hukum, Fisip  UI Press.
Priyatno,  Dwidja,  2009. Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia , Bandung: PT Refika Aditama.
Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Santoso, Topo. 2003. Membumikan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Gema Insani. Soesilo, 1993. Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Bogor: Politeia. Sujatno,  Adi.  2004. Sistem  Pemasyarakatan  Indonesia  (Membangun  Manusia Mandiri), Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Departemen Kehakiman dan HAM RI.
Wardi,  Ahmad.  2004. Pengantar  dan  Asa  Hukum  Pidana  Islam .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Weda, Darma,  1996. Kriminologi , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Ketiga  tahun  2003 ,  oleh  Pusat  Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
Majalah Khazanah, edisi 26 September 2001
PP  31  tahun  1999  tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (1)
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan