ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102

## HUBUNGAN PENGGUNAAN SUMBER INFORMASI KAMPANYE   DAN PARTISIPASI POLITIK PADA KASUS PILPRES 2014  DI KECAMATAN CIBINONG BOGOR
( Relationship between the Campaign Source of Information Use and Political
Participation, Case Study Indonesian Presidental Election 2014
at Sub-District of Cibinong Bogor )
Layung Paramesti Martha 1 ; Amiruddin Saleh 2 ; Parlaungan Adil Rangkuti 3
1 Alumni S2 Prodi Komunikasi Pembangunan, SPs-IPB
2 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB
3 Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Email : layungparamesti@gmail.com

## Abstract
Indonesian  presidential  election  campaigns  had  been  held  by  the  candidates  and  the  campaign  team respectively  from  June,  4 th -July,  5 th 2014 . This  study  was  aimed  to  know  the  extent  of  utilization  of communication  channels  both  mass  media  and  social  media  (new  media)  as  source  of  information, compared  with  interpersonal  communication  channel,  and  how  the  level  of  utilization  of  the information  sources  by  voters  during  the  political  campaign  influenced  the  level  of  political participation in Cibinong. This study had been conducted in September-Oktober 2014 at Sub-District of Cibinong,  Bogor  Regency.  A  number  of  200  people  were  chosen  as  respondents  by  using  purposive sampling technique. The collected data were analyzed with Spearman’s Rank correlation test. Results showed  that  political  participation  in  the  engagement  of  campaigns  as  well  as  the  surveillance  were poor, while the participation in voting was quite good. In the variable of demographic characteristics, a negative significant correlation was found between political affiliation and the campaign engagement and  so  between  the  birthplace  and  voting  engagement.  On  the  contrary,  the  variable  of  age,  income, and education had no correlation with all dimensions of the campaigns engagement. All dimensions of demographic  characteristics  including  sex,  birthplace,  and  environment  had    a  significant  negative correlation with political participation. The indicator of sex and birthplace had a significant negative correlation  with  the  amount  of  source  of  information  use . The  in  dicator  of  birthplace  also  had  a significant  negative  correlation  with  the  frequent  of  accessing  campaign  sources  of  information.  The utilization  of  campaign  sources  of  information  had  a  significant  positive  correlation  with  political participation  in  the  dimension  of  the  engagement  in  the  campaign,  voting,  and  surveillance  for  the election .
Keywords: Political participation, source of information use, political campaign

## PENDAHULUAN
Pada  tanggal  9  Juli  2014, masyarakat Indonesia telah melaksanakan pemungutan suara dengan  memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden  Periode  2014-2019  yang menggantikan Presiden  dan  Wakil
Presiden  RI  ke  VI,  yaitu  Dr.  H.
Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan Prof.  Dr.  Boediono. Kedua  pasang peserta  Pilpres  Tahun  2014  adalah pasangan  calon  nomor  urut  1  yaitu H.  Prabowo  Subianto  dan  Hatta Rajasa,  sedangkan  pasangan  calon
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
nomor  urut  2  yaitu  Ir.  H.  Joko Widodo dan H. M. Jusuf Kalla.
Kotler dan Roberto mengartikan  kampanye  ialah  sebuah upaya  yang  dikelola  oleh  satu kelompok  (agen  perubahan)  yang ditujukan  untuk  memersuasi  target sasaran agar bisa menerima,
memodifikasi  atau  membuang  ide, sikap  dan  perilaku  tertentu  (Cangara 2009:284).  Kampanye  politik  akan menjadi  salah  satu  kegiatan  yang penting  dilakukan  oleh  masing- masing  kandidat  sebagai  sarana untuk  membangun  citra  ( image )  dan meyakinkan  ( beliefs )  pemilih  atas visi,  misi,  program  kandidat  dan kompetensi serta legitimasinya (Suryatna 2007:19). Komunikasi pembangunan dalam Pemilu dipandang sebagai tindakan komunikasi  yang  terencana  dalam menyebarluaskan  informasi  dalam berbagai saluran komunikasi sehingga  memudahkan  masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Kajian komunikasi pemasaran politik dihasilkan  dari  sintesis  antara  kajian komunikasi  politik  dan  pemasaran politik.  Ediraras et  al. (2013:586) mengemukakan,  dalam  kampanye pemilihan  atau  kampanye  politik, marketing  politik  adalah  sebuah proses.  Proses  ini  harus  dilakukan melalui dua hal utama, yaitu program pemasaran  dan  segmentasi  pemilih. Menurut  Arif  Sugiono  (2009:561), fokus  kajian political  marketing dapat  mengembangkan  konfigurasi teoritis dengan memunculkan
peubah-peubah  lain  (faktor  eksternal
di  luar  ini  serta  faktor  internal)  baik melalui  studi  ekploratif  maupun explanatory tentang voter behavior di  Indonesia  dari  perspektif political marketing . Pada  Pilpres  Tahun  2014, penyebarluasan  sumber  informasi melalui  media  massa  (elektronik) paling  gencar dilakukan oleh televisi sebagai  media  konvensional  yang masih  dinilai  ampuh  memengaruhi khalayak.  Selain  televisi,  seiring dengan munculnya generasi pengguna  media  sosial  aktif  juga turut  memberi  daya  dukung  bagi berkembangnya  media  sosial  di Indonesia, contohnya facebook, twitter,  blackberry  message (BBM) , whatsApp, path, instagram, line, blog (situs blogspot.com ) , situs  berita online ( detik.com, okezone.com, kompas.com , dan  sejenisnya) ,  forum online
(kaskus.com, kompasiana.com,  dan  sejenisnya),
youtube dan website KPUD.  Media sosial  adalah  media  informasi online berbasis aplikasi internet yang memungkinkan penggunanya dengan mudah  berpartisipasi,  berbagi,  dan menciptakan isi secara virtual. Sementara  komunikasi  interpersonal dengan  cara  bertatap  muka  dengan keluarga,  teman,  tetangga  dan  tokoh masyarakat, melengkapi sumber informasi  melalui  media  massa (elektronik)  dan  media  sosial  ( new media )  dengan  tujuan  memersuasi warga  untuk  berpartisipasi  dalam Pemilu.
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
Cibinong adalah salah satu kecamatan  di  Kabupaten  Bogor, Provinsi  Jawa  Barat  yang  telah melakukan proses demokratisasi politik masyarakatnya melalui Pemilihan  Presiden  Tahun  2014. Secara demografi, Cibinong mewakili  Kabupaten  Bogor  dalam total  jumlah  penduduk  Jawa  Barat pada  tahun  2010,  sebagai  daerah yang  memiliki  populasi  tertinggi yaitu  sebanyak  43.053.735  jiwa  atau 11,08% dari total populasi penduduk Jawa  Barat  (Kemenkeu  2012:7). Menurut Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilansir oleh KPUD Kabupaten Bogor,  jumlah  penduduk  Kecamatan Cibinong  yang  dapat  menggunakan hak  pilihnya  mencapai  204.392 orang  yang  terdiri  dari  jumlah pemilih  laki-laki  102.573  orang  dan pemilih  perempuan  101.819  orang, yang  disebar  di  411  buah  Tempat Pemungutan  Suara  (TPS)  (Pemkab Bogor  2014:40).  Sebagai  ibukota
Kabupaten Bogor, Cibinong menjadi pusat kegiatan perdagangan, pemerintahan dan pembangunan yang  paling  maju  di  Kabupaten Bogor.  Begitu  pesatnya  pemukiman penduduk  dan  laju  pertumbuhan,  hal ini berimbas pada kesenjangan penggunaan sumber informasi kampanye  dan  tingkat  partisipasi politik masyarakat Cibinong. Namun, sebagian rakyat
Indonesia  tidak  mudah  dibujuk secara  politik  lewat  media  massa.
Kesetiaan  mereka  kepada  partai politik  lebih  bersifat  primordial  alih- alih merupakan pilihan rasional. Para calon presiden pun belum sepenuhnya  memanfaatkan  seluruh perangkat teknologi komunikasi
yang  ada  (termasuk  media  sosial), untuk  meningkatkan  kredibilitas  dan elektabilitas mereka (Mulyana 2014:110).  Hubungan  penggunaan media  sebagai  sumber  informasi kampanye  dan  partisipasi  politik sesuai  dengan  teori uses  and  effect (dampak  dan  kegunaan)  di  mana kegunaan  merupakan  salah  satu faktor  yang  sangat  penting  dalam suatu  proses  komunikasi  massa. Sementara  sebagian  besar  hasil  dari proses  tersebut  ditentukan  oleh karakteristik  isi  media.  Menurut Fenyapwain  (2013:13-14),  teori  efek moderat mengasumsikan bahwa pengaruh  media  massa  tidak  berada pada posisi yang tak terbatas ataupun terbatas,  melainkan  akan  sangat tergantung pada individu yang diterpa  pesan  media  massa.  Banyak peubah yang ikut berpengaruh terhadap  proses  penerimaan  pesan diantaranya: tingkat pendidikan,
lingkungan sosial, keluarga,
kebutuhan, sistem nilai yang dianutnya  dan  lain-lain.  Ini  artinya ada  efek  yang  dimiliki  oleh  media massa, tapi efek itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tingkat pendidikan, lingkungan sosial, kebutuhan  dan  sistem  nilai  yang dianutnya. Masalah  penelitian  adalah  (1)
sejauh mana partisipasi politik masyarakat  Cibinong  pada  Pilpres 2014?  (2)  sejauh  mana  hubungan karakteristik demografis dengan partisipasi politik masyarakat Cibinong  pada  Pilpres  2014?  (3) sejauh  mana  hubungan  karakteristik demografis dengan pengggunaan sumber informasi kampanye? dan (4) sejauh  mana  hubungan  penggunaan
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
sumber  informasi  kampanye  dengan partisipasi politik masyarakat Cibinong pada Pilpres 2014? Penelitian bertujuan untuk (1) menganalisis tingkat partisipasi politik  masyarakat  Cibinong  pada Pilpres 2014, (2) menganalisis hubungan  karakteristik  demografis responden  dengan  partisipasi  politik masyarakat  Cibinong  pada  Pilpres 2014,  (3)  menganalisis  hubungan karakteristik demografis dengan penggunaan sumber informasi kampanye,  dan  (4)  menganalisis hubungan penggunaan sumber informasi kampanye dengan partisipasi politik masyarakat Cibinong pada Pilpres 2014. Kerangka Berpikir
METODE PENELITIAN
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka penelitian dirancang sebagai penelitian pendekatan kuantitatif dengan  metode  survei  deskriptif korelasional. Penetapan lokasi penelitian  di  empat  kelurahan  yaitu Pabuaran,  Nanggewer,  Sukahati  dan Ciriung  dilakukan  secara purposive didasarkan  atas  pertimbangan  batas wilayah  administratif  Kecamatan Cibinong.  Sementara  jumlah  total sampel  yang diteliti adalah  sebanyak 200  responden,  dibagi  ke  dalam empat  kelurahan  yaitu  Pabuaran, Ciriung,  Nanggewer  dan  Sukahati.
Karakteristik Demografis (X 1 )
X1. 1 Jenis kelamin
X1. 2 Usia X1. 3 Pendidikan
X1. 4 Pendapatan X1. 5 Asal kelahiran X1. 6 Lingkungan tempat tinggal X1. 7 Afiliasi politik Partisipasi Politik (Y 1 ) -   Keterlibatan dalam kampanye
-   Keterlibatan memberikan suara
-   Keterlibatan mengawasi Pemilu
Penggunaan Sumber Informasi Kampanye (X 2 ) -     Jumlah sumber informasi Kampanye -     Frekuensi mengakses sumber informasi kampanye
-      Durasi mengakses sumber    informasi kampanye
Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian, 2014
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
Masing-masing diambil 50 responden  per  kelurahan  secara unproporsionate simple random sampling .
Jenis  data  penelitian  yang dikumpulkan  terdiri  atas  data  primer dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  langsung  dari  responden melalui instrumen kuesioner, sedangkan  data  sekunder  diperoleh melalui penelusuran hasil-hasil penelitian yang sudah ada, pencatatan data yang telah dikumpulkan  oleh  pihak-pihak  yang berkompeten (KPUD, Kemenkominfo,  BPS,  PPK,  PPS, Kecamatan Cibinong, kantor kelurahan  hingga  RW  dan  RT setempat). Uji Validitas instrumen penelitian  dilakukan  menggunakan teknik  korelasi product  moment Pearson,  diperoleh  hasil  nilai  r hitung = 0,109– 0.859  >  nilai  r 0.05 = 0,361,  di mana  terdapat  7 item yang  tidak valid,  2  dibuang  dan  5  dimodifikasi, sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa instrumen penelitian sahih. Reliabilitas instrumen penelitian dilakukan  dengan  uji  reliabilitas alpha Cronbach dan diolah menggunakan statistical  package  for social  science (SPSS) for  Windows versi 22.0. Berdasarkan uji reliabilitas  dari  peubah  penggunaan sumber informasi kampanye diperoleh  nilai  Alpha  Cronbach sebesar 0,951, dan peubah partisipasi politik  sebesar  0,934  yang  berarti sangat  reliabel.  Data  dikumpulkan
dengan melakukan observasi, mengajukan  kuesioner  dan  teknik wawancara. Analisis data menggunakan  (1)  analisis  statistik deskriptif, berupa rataan skor,
frekuensi, persentase, median, rentang  skor;  serta  (2)  analisis statistik inferensial, berupa uji korelasi rank Spearman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Partisipasi Politik
Partisipasi  politik  merupakan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  warga negara  untuk  terlibat  dalam  proses pengambilan keputusan
yang bertujuan  memengaruhi  kebijakan pemerintah.  Pengertian  partisipasi politik  di  sini  bukan  hanya  diukur dari hasil rekapitulasi suara-suara sah dan  tidak  sah,  tapi  lebih  berorientasi pada  tingkat  keaktivan  atau  jumlah keterlibatan seseorang dalam seluruh tahapan  Pilpres  2014.  Hal  ini  sesuai dengan  Peraturan  KPU  Nomor  4 Tahun  2014  tentang  tahapan  Pilpres Pasal  4  dibagi  ke  dalam  tiga  proses yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan dan  penyelesaian.  Maka  dari  itu, indikator  partisipasi  politik  dalam penelitian  ini  dapat  dilihat  dari seluruh  tahapan  Pilpres  2014  secara keseluruhan dimulai dari (a)
keterlibatan  dalam  kampanye,  (b) keterlibatan dalam memberikan suara dan  (c)  keterlibatan  mengawasi
Pemilu. Berikut disajikan hasil rataan skor  dari  peubah  partisipasi  politik pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1 Sebaran rataan skor dari peubah tingkat partisipasi politik, 2014 Partisipasi politik Rataan skor* Keterlibatan dalam kampanye 1,71 Keterlibatan memberikan suara 2,28
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
Keterlibatan mengawasi pemilu 1,96
* Rentang skor 1,00-2,17 = Rendah; 2,18-3,35= Sedang; 3,36-4,53 =Tinggi
Tabel 1 memberikan gambaran spesifik bagaimana pelaksanaan  tahap  persiapan  Pilpres 2014  yang  diukur  dari  dimensi keterlibatan dalam kampanye. Kecenderungan  dimensi  keterlibatan dalam  kampanye  tergolong  rendah (skor  1,71)  dalam  tingkat  partisipasi politik masyarakat Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Sementara dimensi keterlibatan memberikan  suara  dalam  Pilpres
Tahun  2014  dinilai  cukup  aktif  atau tergolong  sedang  yaitu  mencapai skor  2,28  namun  belum  mencapai tingkat  partisipasi  politik  tinggi.
Sejalan  dengan  dimensi  keterlibatan memberikan suara, dimensi keterlibatan mengawasi Pemilu dalam  peubah  tingkat  partisipasi politik  masih  dikategorikan  rendah dengan  sebaran  skor  sebesar  1,96. Meski demikian, kesadaran masyarakat  Kecamatan  Cibinong dalam menggunakan hak pilih, mendukung  sistem  Pemilu  secara nasional, mengajak atau menghimbau  orang  lain  memberikan suara  relatif  lebih  baik  dibandingkan dengan  tingkat  keaktifan  mengikuti kampanye maupun inisiatif mengawasi Pemilu. Arianto (2011:55-59) menganalisa  penyebab  masyarakat tidak  memilih  dalam  Pemilu  dapat disebabkan  oleh  faktor  Internal  dan eksternal. Faktor internal diantaranya alasan  teknis  dan  pekerjaan  pemilih. Faktor  teknis  ini  dalam  pemahaman
dapat  di  klasifikasikan  ke  dalam  dua hal  yaitu  teknis  mutlak  dan  teknis yang bisa di tolerir, sedangkan faktor ekstenal terbagi menjadi aspek administratif  misalnya  tidak  terdata sebagai  pemilih,  tidak  mendapatkan kartu  pemilihan  tidak  memiliki identitas kependudukan (KTP); aspek sosialisasi dan aspek politik.
Hubungan Karakteristik Demografis Dengan Partisipasi Politik Analisis hubungan yang pertama  adalah  mengukur  sejauh mana hubungan antar peubah karakteristik demografis dengan partisipasi politik. Karakteristik demografis  responden  adalah  ciri khas  yang  melekat  pada  individu berdasarkan aspek demografi. Demografi  adalah  salah  satu  apsek yang mengelompokkan individu berdasarkan  ciri-ciri  status  sosial ekonomi  atau  kedudukan  atau  posisi seseorang  dalam  suatu  kelompok sosial. Status tersebut diukur melalui indeks yang merupakan tujuh komponen utama status sosial
ekonomi, yaitu pendidikan,
pendapatan,  usia,  jenis  kelamin,  asal kelahiran,  lingkungan  tempat  tinggal dan  afiliasi  politik.  Penjelasan  lebih lanjut tentang hubungan antar peubah karakteristik demografis dengan partisipasi  politik  dapat  dijelaskan melalui Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2  Koefisien korelasi dari peubah karakteristik demografis dan
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
tingkat partisipasi politik, 2014 Karakteristik Demografis Pemilih Koefisien korelasi Partisipasi Politik ( r s ) Keterlibatan kampanye Keterlibatan memberi suara Keterlibatan mengawasi Pemilu Jenis kelamin -0,215 ** -0,168 * -0,178 * Usia -0,060 -0,153 * -0,169 * Pendidikan -0,002 0,131 0,092 Pendapatan 0.011 -0,019 -0,065 Asal kelahiran -0,166 * -0,024 0,043 Lingkungan tempat tinggal -0,217 ** 0,002 0,048 Afiliasi politik 0,187 ** 0,334 ** 0,320 ** Keterangan:   *Taraf nyata  pada p≤0.05 r s : Koefisien korelasi rank Spearman **Taraf sangat nyata pada p≤0.01
Nilai  korelasi  antar  dimensi dapat  tergambar  dari  Tabel  2  di  atas menunjukkan adanya hubungan sangat  nyata  (p≤  0.01)  dan  arah hubungannya  positif  antara  sub peubah  afiliasi  politik  dan  peubah partisipasi  politik  baik  dilihat  dari dimensi keterlibatan kampanye,
keterlibatan  memberi  suara  maupun keterlibatan mengawasi Pemilu. Artinya,  kedekatan  pemilih  dengan partai  politik  (Parpol)  tertentu  yaitu sebanyak  81%  pemilih  berhubungan atau dipengaruhi oleh  ajakan, arahan atau  himbauan  suatu  kelompok  atau Parpol  agar  mendukung  sistem Pemilu secara langsung, memberikan suara  dan  mencegah  kecurangan Pemilu.  Hal  ini  dikarenakan,  partai politik dan calon perseorangan bersaing  memanfaatkan  pengetahuan ini  untuk  strategi  kampanye  yang baik  untuk  memobilisasi  pemilih, dukungan  politik  dalam  pemilihan umum  kepala  negara  atau  kepala daerah serta menjaga citra sepanjang
waktu  dalam  Pemilu  (O.Cass  , 2001b) (Ediraras et al. 2013:587).
Dari  seluruh  sub  peubah karakteristik  demografis  pemilih, setidaknya  terdapat  lima indikator yang  berhubungan  sangat  nyata  (p≤ 0.01)  dan  arah  hubungannya  negatif, antara  lain  jenis  kelamin  dan keterlibatan  kampanye;  lingkungan tempat  tinggal  dan  keterlibatan kampanye;  dan  afiliasi  politik  dan seluruh  dimensi  partisipasi  politik. Artinya  pemilih  laki-laki  cenderung rendah tingkat keterlibatan kampanyenya  dibanding  perempuan; pemilih  yang  tinggal  di  daerah agraris/perkampungan dan industri/perdagangan cenderung rendah keterlibatan dalam kampanyenya dibanding pemilih yang  tinggal  di  perumahan  dan pendidikan/pesantren.
Sementara lima indikator lainnya  berkorelasi  nyata  (p≤0.05) dan arah hubungannya negatif, diantaranya  jenis  kelamin  dengan keterlibatan  memberikan  suara  dan
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
keterlibatan  mengawasi  Pemilu;  usia dengan keterlibatan memberikan suara  dan  keterlibatan  mengawasi Pemilu; asal kelahiran dan keterlibatan  kampanye  pada  peubah partisipasi  politik.  Sebaliknya  pada sub  peubah  usia,  pendapatan  dan pendidikan  tidak  mengindikasikan hubungan yang nyata (p≤0.05) dengan ketiga dimensi baik keterlibatan  kampanye,  keterlibatan memberi  suara  dan  keterlibatan mengawasi Pemilu.
Dengan  demikian  hipotesis penelitian  yang  menyebutkan  (H 1 )
“terdapat  hubungan  nyata  antara karakteristik demografis (jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, asal kelahiran, lingkungan  tempat  tinggal,  afiliasi politik)  dengan  partisipasi  politik dapat diterima, ” khususnya pada sub peubah  jenis  kelamin,  usia,  asal kelahiran,  lingkungan  tempat  tinggal dan afiliasi politik.
Hubungan Karakteristik Demografis dengan Penggunaan Sumber Informasi Kampanye Analisis hubungan kedua dalam  penelitian  ini  ialah  melihat sejauhmana  hubungan  antara  peubah karakteristik demografis dengan penggunaan sumber informasi kampanye  di  Kecamatan  Cibinong pada  Pilpres  Tahun  2014.  Subiakto dan Ida (2014:68) pernah menyatakan bahwa ras, suku, agama, gender, usia, pendapatan,
pendidikan,  dan  besarnya  kota, menurut  Doris  Graber  merupakan peubah  yang  berpengaruh  terhadap kebiasaan menggunakan media massa. Hubungan karakteristik demografis  dengan  pola  penggunaan sumber  informasi  kampanye  tersaji pada Tabel 3.
Tabel 3  Hubungan karakteristik demografis dengan penggunaan sumber informasi kampanye, 2014
Karakteristik Demografis Koefisien Korelasi ( r s ) Penggunaan Sumber Informasi Kampanye Jumlah sumber informasi Frekuensi sumber informasi Durasi Sumber informasi a. Jenis kelamin -0,243 ** -0,209 ** 0,044 b. Usia -0,128 0,058 0,121 c. Pendidikan -0,094 -0,029 -0,128 d. Pendapatan -0,039 0,015 0,158 e. Asal kelahiran -0,240 ** -0,140 * -0,022 f. Lingkungan tempat tinggal -0,235 ** -0,187 ** 0,022 g. Afiliasi politik 0,176 * 0,114 -0,100 Keterangan:   *Taraf nyata  pada p≤0.05 r s : Koefisien korelasi rank Spearman **Taraf sangat nyata pada p≤0.01
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
Dari Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa indikator jenis kelamin memiliki  hubungan  sangat  nyata  (p≤
0.01)  dan  arah  hubungan  negatif dengan  pola  penggunaan  sumber informasi  kampanye  pada  jumlah sumber  informasi  kampanye  dengan nilai  koefisien  korelasi  -0,243  dan frekuensi mengakses sumber informasi  kampanye  dengan  nilai koefisien  korelasi  -2,09.  Artinya, semakin responden laki-laki cenderung  semakin  rendah  pola penggunaan sumber informasi kampanye  pada  indikator  jumlah sumber  informasi  kampanye  dan frekuensi mengakses sumber informasi kampanye. Sementara nilai koefisien  korelasi  asal  kelahiran yang  memiliki  hubungan  sangat nyata  (p≤0.01)  dan  arah  hubungan negatif  dengan dimensi jumlah sumber  informasi  kampanye  yaitu  - 0,240,  dan  berhubungan  nyata  (p≤ 0.05)  dan  arah  hubungan  negatif dengan dimensi frekuensi mengakses sumber  informasi  kampanye  yaitu  - 0,140.  Artinya,  semakin  responden asal kelahiran dari Cibinong (pribumi) cenderung semakin rendah pola penggunaan sumber informasinya  dalam  hal  jumlah sumber  informasi  kampanye  dan frekuensi mengakses sumber informasi  kampanye,  dibandingkan dengan  responden yang  daerah kelahirannya berasal dari luar Cibinong (pendatang).
Sementara, nilai korelasi lingkungan  tempat  tinggal  dengan jumlah  sumber  informasi  kampanye dan  frekuensi  mengakses  sumber informasi  kampanye  adalah    -0,235 dan  -0,187  dengan  korelasi  sangat
nyata (p≤ 0.01) dan arah hubungannya negatif. Artinya, semakin responden tinggal di lingkungan  tempat  tinggal  industri/ agraris  cenderung  semakin  rendah pola  penggunaan  sumber  informasi kampanye  dalam  hal  jumlah  sumber informasi  kampanye  dan  frekuensi mengakses sumber informasi
kampanye.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat  warga  yang  tinggal  di lingkungan  industri  dan  agraris kurang  memanfaatkan  keragaman saluran media sebagai rujukan dalam memperoleh  informasi  kampanye Pilpres  2014  dibandingkan  dengan warga  yang  tinggal  di  lingkungan pesantren/pendidikan/ perumahan dan perkampungan. Karakteristik demografis terakhir  yaitu  afiliasi  politik,  diukur memiliki  hubungan  nyata  (p≤  0.05) dengan  jumlah  sumber  informasi kampanye. Sebaliknya, afiliasi politik  tidak  memiliki  hubungan nyata  (p≤  0.05)  dengan  frekuensi mengakses sumber informasi kampanye  dan  durasi  mengakses sumber informasi
kampanye.
Artinya,  kedekatan  warga  dengan partai  politik  memiliki  hubungan dengan keragaman sumber informasi, namun  tidak  berhubungan  dengan intensitas mengakses sumber
informasi dan lama waktunya menggunakan sumber informasi tersebut.  Dengan  demikian  hipotesis penelitian  (H 2 )  yang  menyebutkan “terdapat  hubungan  signifikan  atau nyata antara karakteristik demografis responden  (jenis  kelamin,  usia, pendidikan, pendapatan, asal kelahiran, lingkungan tempat tinggal, afiliasi  politik)  dengan  penggunaan
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
sumber informasi kampanye diterima,” khususnya  untuk  jenis kelamin,  asal  kelahiran,  lingkungan tempat  tinggal  dan  afiliasi  politik.
Sementara hipotesis penelitian
menolak adanya  hubungan  yang signifikan  atau  nyata  antara  usia, pendidikan  dan  pendapatan  dengan peubah penggunaan sumber informasi kampanye. Hubungan Penggunaan Sumber Informasi Kampanye dengan
Partisipasi Politik
Analisis  hubungan  terakhir dalam  penelitian  ini  ialah  melihat sejauhmana  hubungan  antara  peubah penggunaan sumber informasi kampanye  dengan  partisipasi  politik masyarakat  Kecamatan  Cibinong pada  Pilpres  Tahun  2014.  Alat analisis yang digunakan untuk menentukan  hubungan  antar  peubah masih menggunakan SPSS versi 22.0 for  windows dengan  model  uji statistik rank Spearman.  Hubungan kedua peubah tersebut disajikan pada Tabel 4  di bawah ini. Tabel 4  Hubungan  penggunaan  sumber  informasi  kampanye  dengan partisipasi politik, 2014 Penggunaan sumber Informasi kampanye Koefisien Korelasi Partisipasi Politik ( r s ) Keterlibatan kampanye Keterlibatan memberi  suara Keterlibatan awasi Pemilu Jumlah sumber informasi Kampanye 0,752 ** 0,869 ** 0,758 ** Frekuensi mengakses sumber Informasi kampanye 0,354 ** 0,266 ** 0,269 ** Durasi mengakses sumber Informasi kampanye 0,337 ** 0,262 ** 0,290 ** Keterangan:   *Taraf sangat nyata  pada p≤0.01 r s : Koefisien korelasi rank Spearman
Sebagaimana  yang  terlihat pada  Tabel  4,  dapat  disimpulkan bahwa  terdapat  hubungan  sangat nyata  (p≤  0.01)  antara  peubah penggunaan sumber informasi kampanye  dan  peubah  partisipasi politik  di  Kecamatan  Cibinong. Berdasarkan Tabel 4, dimensi jumlah sumber informasi kampanye berhubungan  sangat  nyata  (p≤  0.01) dengan  peubah  partisipasi  politik dengan nilai koefisien korelasi masing-masing dimensi  yakni 0,752;
0,869  dan  0,758.  Artinya,  semakin
tinggi  pola  penggunaan  sumber informasi kampanye masyarakat baik dalam jumlah atau keragaman saluran  komunikasi  kampanye  baik elektronik,  media  sosial  maupun kontak dengan keluarga/teman/tetangga/tokoh masyarakat, maka cenderung semakin tinggi partisipasi politiknya. Frekuensi  mengakses  sumber informasi kampanye juga berhubungan  sangat  nyata  (p≤  0.01) dengan  partisipasi  politik.  Artinya,
semakin  tinggi  pola  penggunaan
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
sumber informasi dalam hal intensitas jumlah mengakses televisi, media  sosial  maupun  jumlah  tatap muka  dengan  saluran  interpersonal, maka  cenderung  semakin  tinggi partisipasi politiknya dalam keterlibatan  kampanye,  memberikan suara  maupun  mengawasi  Pemilu. Sementara, dimensi durasi mengakses sumber informasi kampanye  mempunyai  nilai  korelasi yang sangat  nyata    (p≤  0.01) dengan ketiga  dimensi  partisipasi  politik yaitu  0,337;  0,262  dan  0,290. Dengan  kata  lain,  semakin  tinggi lama  waktunya  mengakses  sumber informasi kampanye cenderung semakin  tinggi  partisipasi  politiknya baik  dalam  keterlibatan  kampanye, memberikan  suara  dan  mengawasi
Pemilu.  Dengan  demikian  hipotesis
penelitian yang dibangun (H 3 ) bahwa
“terdapat  hubungan  nyata  antara tingkat penggunaan sumber informasi  kampanye  dengan  tingkat partisipasi  politik diterima. ” Peubah penggunaan sumber informasi kampanye  dalam  konsep  marketing politik  dapat  dilakukan  melalui beberapa metode diantaranya mengkomunikasikan  pesan  dan  ide- ide; identitas diri berkembang, kredibilitas dan
transparansi;
interaksi dan respon terhadap masyarakat  internal  dan  eksternal oleh partai politik; pencitraan;
memberikan  pelatihan,  pengolahan dan menganalisis data untuk keuntungan  kampanye  Pilpres  2014 Ediraras et al. (2013:586).

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Simpulan dari hasil penelitian Hubungan Penggunaan Sumber Informasi  Kampanye  dan  Partisipasi Politik adalah sebagai berikut:
1. Partisipasi politik dimensi keterlibatan  dalam  kampanye masuk  dalam  kategori  rendah, dimensi keterlibatan mengawasi Pemilu dalam peubah  partisipasi  politik  juga masih  dikategorikan  rendah. Sementara dimensi keterlibatan memberikan  suara  cukup  baik atau  masuk  dalam  kategori sedang. 2. Peubah karakteristik demografis dan partisipasi politik tidak menunjukkan hubungan nyata antara dimensi afiliasi politik dengan partisipasi  politik  baik  dari dimensi  keterlibatan  memberi suara maupun keterlibatan mengawasi  Pemilu.  Sementara afiliasi  politik  berhubungan nyata negatif dengan keterlibatan  kampanye,  begitu pula asal kelahiran berhubungan nyata negatif dengan keterlibatan memberikan suara. Jenis kelamin,  asal  kelahiran  dan lingkungan juga memiliki hubungan  sangat  nyata  negatif dengan peubah partisipasi politik.
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
3. Karakteristik  demografis  pada indikator jenis kelamin memiliki hubungan sangat nyata negatif dengan penggunaan  sumber  informasi kampanye pada jumlah sumber informasi kampanye. Sementara, indikator asal kelahiran    memiliki  hubungan sangat  nyata  negatif  dengan dimensi jumlah sumber informasi kampanye, sedangkan  asal  kelahiran  juga berhubungan nyata negatif dengan dimensi frekuensi mengakses  sumber  informasi kampanye.  Di  samping  itu, lingkungan tempat tinggal memiliki  korelasi  sangat  nyata negatif  dengan  jumlah  sumber informasi kampanye dan frekuensi  mengakses  sumber informasi kampanye. 4. Penggunaan  sumber  informasi kampanye  memiliki  hubungan sangat  nyata  dengan  peubah partisipasi  politik  masyarakat Kecamatan  Cibinong.  Pada dimensi jumlah sumber informasi kampanye berhubungan sangat nyata dengan peubah partisipasi politik, dimensi frekuensi mengakses  sumber  informasi kampanye  juga  berhubungan sangat nyata dengan partisipasi politik.  Sama  halnya  dengan dimensi durasi mengakses sumber  informasi  kampanye yang  mempunyai  nilai  korelasi yang  sangat  nyata  dengan ketiga dimensi partisipasi politik yaitu keterlibatan dalam kampanye, keterlibatan
memberikan suara dan keterlibatan mengawasi Pemilu.

## Saran
Berdasarkan  simpulan  dan hasil  pembahasan  penelitian,  maka beberapa  saran  yang  diharapkan dapat  dijadikan  pertimbangan  baik bagi  para  pembaca,  pemerintah, maupun para praktisi politik yaitu: 1. Pemerintah  perlu  merumuskan strategi diseminasi informasi yang  lebih  efektif  sosialisasi  UU Pilpres sesuai dengan karakteristik demografis masyarakat  yang  bersangkutan mencakup  komunikasi  massa, komunikasi kelompok, dan komunikasi  tatap  muka  dengan melibatkan para pemuka pendapat,  sehingga  jumlah  suara dapat lebih ditingkatkan.
2. Pihak-pihak  yang  terkait  dengan proses  demokratisasi  di  tingkat daerah  seperti  KPUD,  LSM,
Bawaslu,  tim  sukses,  seluruh jajaran  pemerintah  lokal  seperti RT, RW dan stakeholder lainnya perlu  berperan  lebih  baik  dalam memberi dorongan maupun pengawasan dengan cara merangkul seluruh kelompok pemilih untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
3. Para calon yang akan berkompetisi  pada  Pilpres  yang akan  datang  perlu  melakukan manajemen  kampanye  dengan cara-cara  yang  lebih  inovatif seperti menawarkan program kerja  yang  nyata  dan  melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat  untuk  meningkatkan
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
penggunaan  sumber  informasi kampanye. Sejalan dengan pemikiran Arif Sugiono (2009:561), bahwa kajian Political Marketing memberi masukan bagi partai-partai politik yang akan mencalonkan kadernya  ke  pemilihan  umum presiden  (Pilpres)  di  waktu- waktu  mendatang  seharusnya kandidat tersebut, sehingga kehadiran tim sukses yang benar- benar  berkualitas  dari  berbagai pakar dibidangnya sangat dibutuhkan dan mampu melakukan analisis dan merumuskan strategi dengan baik dan benar. 4. Perlu mempertahankan akses
penggunaan  sumber  informasi kampanye  untuk    meningkatkan partisipasi  politik  masyarakat khususnya  dalam  keterlibatan kampanye, keterlibatan memberikan suara dan keterlibatan mengawasi Pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA
Arianto  B.  2011.  Analisa  penyebab masyarakat  tidak  memilih dalam  Pemilu  [ Jurnal  Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan ]  Volume  1. No. 1 Ediraras  DT.  Rahayu  DA,  Natalina
A,  Widya,  W.  2013.  Political marketing  strategy  of  Jakarta governor  election  in  the 2012s. Procedia-  Social  and
Behavioral Science 81 . Fenyapwain  M.  2013.  Pengaruh Iklan Politik Dalam Pemilukada Minahasa Terhadap  Partisipasi  Pemilih Pemula  di  Desa  Tounelet Kecamatan  Kakas  [ Journal “Acta  Diurna” ]  Volume  I.
No. 1 [Kemenkeu]  Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia.  2012. Tinjauan Ekonomi dan Keuangan  Daerah  [diakses  2 September 2014].  Tersedia di http://www.djpk.kemenkeu.g o.id/attachments/article/257/1 0.%20JAWA%20BARAT.pd f . Mulyana D. 2014. Komunikasi Politik  Politik  Komunikasi ( Membedah  Visi  dan  Gaya Komunikasi  Praktisi  Politik ). Bandung [ID]: Remaja Rosdakarya. [Pemkab]  Pemerintah  Kabupaten Bogor. 2014. Profil Kecamatan Cibinong. [diakses  6  September  2014]. Tersedia di http://bogorkab.go.id/index.p hp/page/detail/40/kecamatan- cibinong#. VAqODqMSa1s
Subiakto H, Ida R. 2014. Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi . Jakarta [ID]: Kencana Prenada Media Group. Sugiono  A.  2009.  Pengaruh  Faktor Eksternal  Terhadap  Keputusan Memilih Dalam Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
RI Putaran Pertama dari Perspektif Political  Marketing (Survei di Desa Woro Kecamatan Keponharu, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur). Lampung [ID]: Jurusan Administrasi Bisnis FISIP Universitas. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan 3(6) Suryatna  U,  Hubeis  M,  Rohadji  F. 2007. Hubungan Karakteristik Pemilih dan Terpaan Informasi Kampanye.  Politik  dengan Perilaku Memilih (Kasus Pemilihan  Bupati  dan  Wakil Bupati.  Cianjur  Tahun  2006). Forum Pascasarjana IPB,
Volume  30  Nomor  3,  Juli 2007. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan,  program,  jadwal penyelenggaraan Pemilihan umum  Presiden  dan  Wakil Presiden Tahun 2014.