## INTERAKSI POLITIK DAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

## Hendi Budiaman ⃰)
budiamanhendi@gmail.com
(Diterima 24-02-2020, Disetujui 29-02-2020)

## ABSTRAK
Menganalisis dan mengkaji interaksi politik dan hukum dalam penyusunan legislasi daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis konseptualisasi yang lazim diterima bahwa ada interaksi antara hukum dan politik dalam proses legislasi, sehingga  perspektif  yang  digunakan  adalah  hukum  tidaklah  sekedar  pengertian normatif,  akan  tetapi  merupakan  resultan  yang  dipengaruhi  oleh  tata  interaksi dengan  faktor-faktor  lain.  Sebagai  obyek  pengamatan,  maka  dilakukan  kajian  dan analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis yang dihasilkan pada periode tahun 2014-2019, dilakukan pemilahan ke dalam 3 rumpun yaitu Peraturan Daerah yang terkait dengan Pemungutan dan Perizinan, Aktivitas Pemerintahan, dan Sosial Kemasyarakatan.  Peraturan  Daerah  dalam  rumpun  aktivitas  pemerintahan mempunyai  pola  yang  sama  terhadap  masalah  interaksi  politik  dan  hukumnya dibandingkan  Peraturan  Daerah  dalam  rumpun  pemungutan  dan  perizinan. Kesamaan  itu  nampak  pada  saat  rapat  kerja  dengan  Perangkat  Daerah  inilah interaksi sistem politik yang sebenarnya terjadi. Dalam interaksi tersebut akan terjadi proses tawar-menawar dan adu argumentasi dalam rangka memperoleh kesamaan persepsi  antara  Panitia  Khusus  dengan  Perangkat  Daerah  terhadap  substansi Rancangan  Peraturan  Daerah.  Sementara  itu, Peraturan  Daerah  dalam  rumpun aktivitas  sosial  kemasyarakatan  yang  khususnya  dijadikan  obyek  menunjukkan variasi  fakta.  Bilamana  substansi  aturan  itu  dianggap  mencakup  kepentingan masyarakat  luas  dan  dapat  dijadikan  alasan  untuk  memperjuangkan  kepentingan kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu maka  seperti  Peraturan Daerah  Penataan dan  Pemberdayaan  PKL,  akan  memakan  waktu  untuk  pembahasan  yang menunjukkan  adanya  tarik  menarik  antara  politik  dan  hukum  dalam  proses pembahasannya.  Kemudian,  dalam  kasus  Peraturan  Daerah  Pengentasan Kemiskinan, di samping masalahnya diakui luas dan penting, namun karena sasaran pembahasannya  hanya  elit  tertentu,  dalam  hal  ini  Perangkat  Daerah,  maka  tidak menunjukkan interaksi yang mempersulit proses pembahasannya.
Kata Kunci: Hukum dan Politik, Legislasi.

## ABSTRACT
Analyzing  and  reviewing  political  and  legal  interactions  in  local  legislation  in  the Ciamis  Regency  Regional  Representative  Council  conceptualization  that  is commonly agreed upon by the relationship between law and politics in the legislative
⃰ ) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
process, related decisions used by normative amendment law, will also be discussed results that are changed by the interaction system with other factors. As an object of observation, a study and analysis of the Regional Regulations of Ciamis produced in the  2014-2019  period  was  divided  into  3  clusters,  namely  Regional  Regulations related  to  Collection  and  Licensing,  Government  Activities,  and  Social  Society. Regional Regulations in the cluster of government activities have the same pattern of political  problems  and  their  policies  compare  the  Regional  Regulations  in  the collection and licensing families. This similarity was seen at the working meeting with the Regional Apparatus, this is the actual political system. In this interaction there will be  a process of  bargaining and argumentation  within  the  framework  obtained  from the perception between the Special Committee and the Regional Apparatus on the substance  of  the  Regional  Regulation  Draft.  Meanwhile,  Regional  Regulations  in  a group of social social activities that are specially made by objects show a variety of facts. When the substance of the prescribed rules concerns the wider community and reason can be used to fight for the interests of certain groups of people such as the Local  Regulation  on  the  Arrangement  and  Empowerment  of  Street  Vendors,  it  will save  time  for  discussions  that  show  interesting  political  and  legal  elections  in  the discussion process. Then, in the case of the Poverty Alleviation Regional Regulation, in  addition  to  the  broad  and  important  budget  considerations,  but  because  the purpose of the discussion is only certain elites, in this case the Regional Apparatus, there is no need to interact which complicates the discussion process.
Keywords : Law and Politics, Legislation .

## I. Pendahuluan
Pasal  18  ayat  (2)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menyebutkan  Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Kewenangan  /  urusan  pemerintahan  yang  diberikan  dalam  otonomi daerah  pada  dasarnya  adalah  terhadap  seluruh  kewenangan  pemerintahan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor  23  Tahun  2014  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ; yaitu politik luar negeri, pertahanan  keamanan,  yustisi,  moneter  dan  fiskal  nasional  dan  agama. Pembagian  Urusan  Pemerintahan  ini  diatur  dalam  Pasal  10  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
Otonomi  daerah  yang  memberikan  kewenangan  luas  kepada  daerah untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  seyogianya Pemerintahan Daerah dapat menetapkan produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerahnya tanpa harus terlalu banyak tergantung
dan selalu menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat. Ketegasan mengenai hal ini  juga  telah  ditentukan  dalam  Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan :
“pemerintah daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
Berdasarkan  pernyataan  Pasal  18  ayat  (6)  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tersebut,  tersimpul  makna  bahwa Pemerintahan  Daerah  dapat  membentuk  peraturan  daerah  dan  peraturan- peraturan  lainnya  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  dan  kebutuhan  nyata daerahnya  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Di sinilah  terlihat  adanya  kewenangan  luas  dan  nyata  bagi  daerah  untuk melahirkan  produk  hukum  daerah,  guna  menyelenggarakan  urusan pemerintahannya  berdasarkan  otonomi  yang  dimiliki.  Dalam  implementasinya ternyata hak tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya  permasalahan-permasalahan  dalam  pembentukan  produk  hukum daerah, baik dari segi aturan-aturan yang menjadi acuan/dasarnya maupun dari lembaga  pembentuknya  sendiri.  Salah  satu  persoalan  dalam  pembentukan Peraturan  Daerah  berangkat  dari  asumsi  dasar  bahwa  proses  pembentukan hukum  (legislasi)  dalam  melahirkan  hukum  positif  ( in  abstracto )  akan  sesuai dan selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses tersebut. Adanya interaksi politik ke dalam legislasi ini telah diingatkan oleh gerakan Critical Legal Studies (CLS) bahwa dalam proses legislasi nyaris terjadi tolak tarik, negotiable , subjective and policy dependent as politics antar subjek  yang  terlibat  di  dalamnya.  Proses  legislasi  untuk  menjadikan  hukum positif  ( in  abstracto )  nyatanya  selalu  merupakan  hasil  dari  proses  yang  sarat dengan berbagai muatan, nilai, dan kepentingan para aktor, yang di dalamnya, baik pada saat dalam proses pembentukan hingga pemberlakuannya, niscaya mengandung  pemihakan-pemihakan  (F.X.  Adji  Samekto,  2003:  68).  Hal  ini disebabkan,  seperti  pernyataan  M.  Solly  Lubis,  politik  itu  adalah  penentuan kebijakan umum mengenai pengelolaan dan pengendalian masyarakat ( public policy  making )  (M.  Solly  Lubis,  1989:  64).  Asumsi  tersebut  untuk  sebagian dapat dikatakan benar, sebab proses legislasi berada di lembaga legislatif yang cenderung lebih beraspek politik (Satjipto Rahardjo, 1980: 82-92). Akan tetapi asumsi  tersebut  belum  lengkap,  karena  dalam  legislasi  tidak  semata-mata
hanya persoalan intervensi dan interaksi politik ke dalam proses tersebut. Nyata dalam  teori  maupun  praktik  akan  tampak  bahwa  proses  legislasi  juga  tidak lepas  dari  hukum  (dalam  arti  hukum  perundang-undangan/peraturan perundang-undangan) (Moh. Mahfud M.D., 1998: 24-25).
Satjipto Rahardjo (2003: 15) mengatakan bahwa inti legislasi terdiri atas dua  golongan  besar,  yaitu  tahap  sosiologis  (sosio-politis)  dan  tahap  yuridis. Dalam tahap sosiologis berlangsung proses-proses untuk mematangkan suatu gagasan  dan/atau  masalah  yang  selanjutnya  akan  dibawa  ke  dalam  agenda yuridis.  Apabila  gagasan  itu  berhasil  dilanjutkan,  bisa  jadi  bentuk  dan  isinya mengalami  perubahan,  yakni  makin  dipertajam  ( articulated )  dibanding  pada saat ia muncul. Pada titik ini, ia akan dilanjutkan ke dalam tahap yuridis yang merupakan  pekerjaan  yang  benar-benar  menyangkut  perumusan  atau pengkaidahan  suatu  peraturan  hukum.  Tahap  ini  melibatkan  kegiatan intelektual  yang  murni  bersifat  yuridis  yang  niscaya  ditangani  oleh  tenaga- tenaga yang khusus berpendidikan hukum.
Ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Pasal  149 Ayat  (1)  DPRD  Kabupaten/Kota  mempunyai  fungsi  pembentukan  Perda Kabupaten/Kota,  berhubungan  pada  Ayat  (3)  dalam  rangka  melaksanakan fungsi  sebagaimana  dimaksud  Ayat  (1),  DPRD  Kabupaten/Kota  menjaring aspirasi  masyarakat.  Berdasarkan  pemahaman  yang  demikian  itu,  maka pembentukan  Perda  yang  ideal  haruslah  selalu  berorientasi  kepada  nilai, kepentingan,  kebutuhan,  preferensi,  dan  aspirasi  yang  tumbuh  dalam masyarakat.  Idealitas  orientasi  yang  demikian  ini  hanya  dapat  diwujudkan manakala masyarakat  luas  dilibatkan  secara  substantif dalam  legislasi  Perda.
Ini  berarti,  sistem  politik  demokratis  merupakan  prasyarat  yang  niscaya ( conditio  sine  qua  non )  dalam  mewujudkan  legislasi  Peraturan  Daerah  yang ideal tersebut.
Paparan  di  atas  menunjukkan  bahwa  Peraturan  Daerah  sebagai  salah satu  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  paling  banyak  diterbitkan  di Indonesia memiliki banyak dimensi. Tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdimensi perekonomian, berdimensi sosial dan berdimensi politik. Munculnya Peraturan  Daerah  bermasalah  pada  dasarnya  juga  bisa  ditelaah  dari  empat dimensi  tersebut.  Peraturan  Daerah  bermasalah  muncul  karena law  makers tidak  mampu  menangkap  aspirasi  dunia  usaha  dan  tidak  mencerminkan
aspirasi  masyarakat  setempat,  tegasnya  tidak  demokratis,  bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, dan sarat dengan pertimbangan kepentingan politik yang bisa jadi tidak selaras dengan aspirasi maupun kepentingan publik. Oleh karenanya menjadi sangat urgen untuk dilakukan studi lebih lanjut lewat suatu  penelitian  untuk  melihat  interaksi  politik  dalam  proses  pembentukan Peraturan Daerah.

## II. Pembahasan

## 2.1. Negara Hukum dan Otonomi daerah
Sebagai  bangsa  merdeka  dan  berdaulat,  perencanaan  dan penetapan konsep mengenai sistem pengelolaan kehidupan berbangsa diserahkan sepenuhnya kepada sebuah bangsa sesuai dengan cita-cita untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (M. Solly Lubis, 1989 : 2). Secara teoritis bahwa semua bangsa  menuangkan  pokok-pokok  pandangan,  pendirian,  prinsip konseptual,  mengenai  pengelolaan  kehidupannya  di  dalam  konstitusi, baik  tertulis  ( written    constitution )  maupun  tidak  tertulis ( unwritten constitution ). Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis umumnya mengemukakan latar  belakang  hasrat  bernegara,  landasan filosofi kenegaraan,  tujuan  Negara,  struktur organisasi  dan  mekanisme pemerintahan Negara yang diinginkan oleh bangsa yang mendirikan dan mempertahankan Negara itu (H.R. Ridwan, 2004: 4). Tipe negara hukum ini sering juga disebut negara hukum dalam arti yang luas atau disebut pula  Negara Hukum  Modern.  Negara  dalam  pengertian ini  bukan  saja menjaga  keamanan  semata-mata tetapi  secara  aktif  turut  serta  dalam urusan  kemasyarakatan  demi  kesejahteraan rakyat.  Oleh  sebab  itu pengertian  negara hukum  dalam  arti  materiel  atau  luas  sangat  erat hubungannya  dengan  pengertian  Negara  Kesejahteraan  atau  “ welfare state” (H. R. Ridwan, 2004: 4).
Sejalan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui  Perundang-undangan tentang  otonomi  daerah  yaitu  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah. Pengertian  pemerintahan  daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  ialah  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  oleh
pemerintah  daerah dan  DPRD,  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya dalam  sistem  dan prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  sebagaimana dimaksud dalam  UUD  1945. Asas  otonomi daerah  yang  artinya  ialah  hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai  peraturan  perundang-undangan. Dengan  daerah  otonom dimaksudkan  agar daerah dapat  berkembang  sesuai  dengan kemampuannya  sendiri  dan  tidak  bergantung pada  Pemerintah  Pusat, sehingga  daerah harus  mampu  mengatur  pendapatan  dan pengeluarannya  sendiri.  Sistem  desentralisasi ini  Pemerintah  Daerah diberi  kewenangan untuk  membuat  kebijakan  dan  mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu tujuan kebijakan desentralisasi yakni dalam rangka efisiensi  alokasi  arus  barang  publik  ke daerah,  serta  untuk mendekatkan  pelayanan kepada  masyarakat  lokal  guna  mendorong demokratisasi,  mengakomodasi  aspirasi  dan partisipasi  masyarakat daerah.

## 2.2. Interaksi Politik dan Hukum
Ada pandangan bahwa hukum itu merupakan produk politik sebab kelahirannya  diproses  melalui  interaksi  politik. Jika  dikaji  dalam perspektif  yang  lebih  luas,  sejatinya  badan/satuan  politik  itu  tidak  lain adalah produk dari suatu struktur sosial. Dalam pemahaman yang lebih luas,  Daniel  S.  Lev  membuat  proposisi  bahwa  di  samping  hukum  itu selalu  merupakan  formasi  politik,  tetapi  juga  merupakan  suatu  formasi sosial dan ekonomi (Daniel S. Lev, 2004: 144).
Berdasar  sekalian  paparan  tersebut,  studi  ini  mengkonsepsikan interaksi politik dalam proses pembentukan hukum sebagai proses saling pengaruh-mempengaruhi  serta  saling meminta  dan  memberi  ( take  and give ) dan saling intervensi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kekuasaan legislasi (yakni antara legislatif dan eksekutif) dalam proses pembentukan  hukum.  Dengan  adanya  interaksi  tersebut,  maka  asumsi yang hendak dibangun adalah “hukum merupakan produk politik.”

## 2.3. Interaksi  Politik  dan  Hukum  dalam  Pembahasan  Rancangan Peraturan daerah
Selama kurun waktu 2014-2019, di Kabupaten Ciamis telah dapat disusun  sebanyak  96  Peraturan  Daerah.  Dari  keseluruhan  jumlah tersebut,  dapat  dikualifikasikan  sebagai  berikut. pertama, Peraturan Daerah  Rumpun  Pemugutan  dan  Perizinan,  sebanyak  39  (tiga  puluh sembilan,)  Peraturan  Daerah. Kedua, Peraturan  Daerah  Rumpun Aktivitas Pemerintahan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Peraturan Daerah. Ketiga, Peraturan  Daerah  Rumpun  Sosial  Kemasyarakatan sebanyak  10  (sepuluh)  Peraturan  Daerah. Secara  relatif,  Peraturan Daerah  yang  dibentuk  pada  kurun  waktu  2014-2019  dalam  rumpun aktivitas pemerintahan memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan  total  peraturan  yang  dibentuk  yaitu  sebanyak  hampir  49%, kemudian  disusul  dengan  pemungutan dan  perizinan  sebanyak  hampir 40,6%, dan sosial kemasyarakatan sebanyak hampir 10,4%.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  informan  yang  mengikuti pembahasan  di  Dewan,  proses  pembahasan  itu  dilakukan  oleh  Panitia Khusus  yang  dibentuk  oleh  Dewan.  Dalam  melakukan  pembahasan, bentuk atau rangkaian tindakannya tidak sekedar pertemuan saja tetapi juga :
a. Panitia Khusus melakukan rapat kerja dengan Perangkat Daerah yang terkait  dengan  materi  yang  dibahas  dalam  Rancangan  Peraturan Daerah;
b.  Panitia  Khusus  melakukan  dengar  pendapat  ( hearing )  dengan pemangku  kepentingan  ( stakeholders )  yang  “terkena”  pengaturan Peraturan Daerah;
c.  Panitia  Khusus  melakukan  peninjauan  lapangan  ke  lokasi  tertentu untuk memperoleh masukan dari masyarakat;
d.  Panitia  Khusus  melakukan studi  banding  ke  daerah  lain  untuk memperoleh  informasi  yang  relevan  dengan  materi  Rancangan Peraturan Daerah;
e. Panitia Khusus meminta kalangan perguruan tinggi untuk melakukan telaah terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah;
f.  Panitia  Khusus  mengadakan  konsultasi  kepada  pejabat  di  provinsi maupun di tingkat Pusat terkait dengan pengawasan dan pembinaan Peraturan Daerah;
g. Panitia Khusus mengadakan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
h.  Panitia  Khusus  mengadakan  rapat  internal  yang hanya  dihadiri  oleh anggota Panitia Khusus.
Interaksi  antara  Panitia  Khusus  dengan leading sector dalam pembahasan Rancangan Peraturan Dearah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten  Ciamis  tampak  berjalan  dengan  tenang.  Tidak  ada tekanan yang keras dari Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah, kecuali hanya ingin memperoleh pemahaman  tentang  maksud  dan  tujuan  pengusulan  Rancangan Peraturan  Daerah  yang  bersangkutan,  serta  kelayakannya  jika  nanti disetujui menjadi Peraturan Daerah. Pembahasan antara Panitia Khusus dengan  Perangkat  Daerah  yang  pada  umumnya  relatif  tenang dikarenakan Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas tidak memiliki implikasi  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  kepentingan Panitia  Khusus.  Oleh  karenanya  dalam  pembahasan  Rancangan Peraturan  Daerah  tidak  ada  “janji-janji  khusus”  yang  diberikan  pihak pengusul agar Rancangan Peraturan Daerah tersebut segera disetujui.
Rapat  khusus/intern  dilaksanakan  dalam  rangka  membuat rencana kerja, inventarisasi masalah, menyaring, dan merumuskan hasil masukan  dari  masyarakat  yang  diperoleh  lewat public  hearing dan kunjungan  lapangan,  merumuskan  hasil  pembicaraan  dalam  interaksi sistem politiknya dengan eksekutif yang dilakukan pada saat rapat kerja, membetulkan rumusan kalimat dalam pasal, merubah dan memperbaiki substansi rumusan pasal, menyusun kesimpulan dan rekomendasi, serta membuat  laporan  hasil  kerja  Pansus  yang  akan  disampaikan  dalam Rapat Paripurna terakhir. Kesimpulan dan rekomendasi Panitia Khusus menjadi  rujukan  Fraksi-fraksi  dalam  menyusun  Pandangan  Akhir  serta sebagai  rekomendasi  kepada  Dewan  untuk  menerima  atau  menolak Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  tengah  dibahas  pasti dipublikasikan/  disosialisasikan  dalam  rangka  mencari  masukan  dari masyarakat.  Namun  pendapat  demikian  itu  akan  berbeda  halnya  jika menelusuri  jadwal  acara  Panitia  Khusus  maupun  Laporan  Hasil  Kerja Panitia Khusus. Dari penelahaan tersebut ternyata public hearing Panitia Khusus  untuk  memperoleh  masukan  dari  publik  terkait  ( stakeholders ) kadang diagendakan, tapi juga kadang tidak dilaksanakan.
Peraturan  Daerah  dalam  rumpun  aktivitas  pemerintahan mempunyai  pola  yang  sama  terhadap  masalah  interaksi  politik  dan hukumnya  dibandingkan  Peraturan  Daerah dalam  rumpun pemungutan dan  perizinan.  Kesamaan  itu  nampak  pada  saat  rapat  kerja  dengan Perangkat Daerah inilah interaksi sistem politik yang sebenarnya terjadi. Dalam  interaksi  tersebut  akan  terjadi  proses  tawar-menawar  dan  adu argumentasi  dalam  rangka  memperoleh  kesamaan  persepsi  antara Panitia  Khusus  dengan  Perangkat  Daerah  terhadap  substansi Rancangan  Peraturan  Daerah.  Dengan  tawar  menawar,  saling  adu argumentasi,  dan  saling  pengaruh-mempengaruhi  tersebut  akan  dapat dicapai  kesepakatan-kesepakatan terkait apakah  Rancangan Peraturan Daerah  layak  dilanjutkan,  tidak  dilanjutkan,  atau  ditunda pembahasannya.  Jika  tidak  layak  dilanjutkan  atau  ditunda pembahasannya,  maka  di  akhir  pembicaraan  direkomendasikan  untuk ditolak  dan/atau  ditunda. Jika  layak  dilanjutkan,  maka  akan  diteruskan pembahasan  dengan  melakukan  kesepakatan  untuk  mengadakan perbaikan/penyempurnaan  Rancangan  Peraturan  Daerah,  baik menyangkut  sisi  sistematikanya,  rumusan  tata  naskahnya,  maupun menyangkut substansi-materinya.
Peraturan Daerah dalam rumpun aktivitas sosial kemasyarakatan yang  khususnya  dijadikan  obyek  studi  ini  menunjukkan  variasi  fakta. Bilamana  substansi  aturan  itu  dianggap  mencakup  kepentingan masyarakat  luas  dan  dapat  dijadikan  alasan  untuk  memperjuangkan kepentingan  kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu  maka  seperti Peraturan  Daerah  Penataan  dan  Pemberdayaan  PKL,  akan  memakan waktu  untuk  pembahasan  yang  menunjukkan  adanya  tarik  menarik antara  politik  dan  hukum  dalam  proses  pembahasannya.  Kemudian,
dalam  kasus  Peraturan  Daerah  Pengentasan  Kemiskinan,  di  samping masalahnya  diakui  luas  dan  penting,  namun  karena  sasaran pembahasannya  hanya  elit  tertentu,  dalam  hal  ini  Perangkat  Daerah, maka  tidak  menunjukkan  interaksi  yang  mempersulit  proses pembahasannya.
2.4. Kerangka  Ideal  Proses  Pembentukan  Peraturan  daerah  dalam Perspektif  Interaksi  Hukum  dan  Politik  di  Kabupaten  Ciamis  Ke depan
Interaksi politik dan hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah tampak  cenderung  elitis.  Berangkat  dari  konfigurasi  politik  demokrasi yang  cenderung  elitis  tersebut  ketika  berinteraksi  dalam  legislasi  yang dalam  studi  ini  adalah  legislasi  Perda  tampaknya  juga  cenderung memperlihatkan watak yang elitis. Demokrasi perwakilan yang demikian itu,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Franz  Magnis-Suseno, memiliki  dua kelemahan  yaitu: pertama ,  rakyat  tidak  langsung  dapat  membuat undang-undang,  melainkan  melalui  wakil-wakil  yang  mereka  pilih. Keputusan-keputusan yang paling penting dalam kenyataannya diambil oleh  beberapa  orang  saja.  Maka  dalam  demokrasi  perwakilan  akan muncul  unsur  elitisme.  Elitisme  ini  ditandai  dengan  terbatasnya implementasi  asas  keterbukaan  dan  akhirnya  terbatas  juga  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan. Kedua ,  demokrasi perwakilan  dapat  menjadi  totaliter  jika  mayoritas  rakyat  memutlakkan kehendaknya,  dan  tidak  menutup  kemungkinan  menjadi  oligarkis  jika minoritas memutlakkan kehendaknya terhadap mayoritas (Franz-Magnis Suseno, 1999: 290-294).
Untuk  menghindarkan  demokrasi  menjadi  elitis  seperti  itu, kemudian  muncul pemikiran  agar  demokrasi  “diperbaiki  dan dikembalikan”  pada  prinsip  dasarnya.  Gagasan  yang  muncul  dari  teori demokrasi  partisipatif  tentu  menjadi  jawaban  terhadap  elitisme demokrasi.  Bahkan  munculnya  gagasan  teori  demokrasi  deliberatif semakin  memperkuat  gagasan  untuk  meletakkan  demokrasi  menjadi partisipatif.
Dengan  demikian  tampak  sudah  bahwa  agar  produk  hukum daerah  tidak  berparadigma  elitisme,  maka  kehendak  elite  harus dipertemukan  dengan  kehendak  umum  rakyat.  Berdasarkan  hal  ini, maka  idealnya  dalam  sekalian  tahapan  legislasi  Peraturan  Daerah niscaya  harus  dapat  mempertemukan  antara  kehendak,  kepentingan, dan  kebutuhan  elite  dengan  kehendak,  kepentingan,  dan  kebutuhan rakyat.  Inilah  yang  semakin  memperkokoh  argumentasi  perlunya  untuk membangun suatu konsep ideal legislasi Peraturan Daerah masa depan yang  berparadigmakan  demokrasi  elitis-populis.  Konsep  yang  ideal tentang  legislasi  Peraturan  Daerah  yang  mencerminkan  demokrasi elitispopulis tersebut dapat diketengahkan sebagai berikut.
Pertama ,  elite  daerah,  baik  yang  berada  di  lembaga  legislatif maupun  di  lembaga  eksekutif,  pada  setiap  tahapan  legislasi  Peraturan Daerah  yang  dimulai  dari  proses  perencanaan,  pembahasan,  hingga pengambilan  keputusan  atas  suatu  Rancangan  Peraturan  Daerah niscaya selalu melibatkan warga masyarakat lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan legislasi Perda tidak sekedar dalam tataran formal prosedural  saja,  namun  dalam  maknanya  yang  lebih  substantif.
Maksudnya, pelibatan warga masyarakat lokal tidak hanya berlangsung dalam  satu  acara  yang  bersifat  seremonial  saja  untuk  menunjukkan bahwa  elite  daerah  telah  bekerja  secara  demokratis,  namun  pelibatan tersebut harus dilakukan seintensif dan seefektif mungkin. Pada titik ini, pelibatan  warga  lokal  tidak  sekedar  diminta  untuk  memberi  masukan- masukan  saja  dan  setelah  itu  dibiarkan  dan  tidak  disentuh  oleh  elite, namun warga masyarakat setempat diberi peluang berdasarkan hukum untuk  secara  terus  menerus  melakukan  “pengawalan”  terhadap masukan-masukan mereka kepada elite daerah.
Kedua ,  pada  tahap  perencanaan,  elite  daerah  harus  menyusun naskah  akademik  terlebih  dahulu  sebagai  naskah  awal  yang  memuat gagasan-gagasan  pengaturan  dan  pokok-pokok  materi  muatan  bidang tertentu  sebagai  bahan  pertimbangan  yang  paling  objektif  dan  rasional dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang ditinjau dari sisi kelayakan  filosofisnya,  sosiologisnya,  politisnya,  maupun  yuridisnya. Penyusunan  naskah  akademik  ini  tentunya  didahului  dengan
serangkaian  pengkajian  dan  penelitian  terhadap  keempat  aspek tersebut. Penyusunan naskah akademik tersebut tentu bukan oleh elite daerah sendiri, agar relatif objektif, maka penyusunan naskah akademik dilakukan  oleh  tenaga/staf  ahli  yang  dimiliki  elite  daerah  jika  memang memiliki,  atau  jika  tidak  memiliki  tenaga/staf ahli  maka  dapat  bekerja sama  dengan  perguruan  tinggi  atau  lembaga  lainnya  yang  memiliki pengalaman melakukan membuat naskah akademik untuk menjadi dasar dalam  penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah.  Dengan  adanya naskah  akademik  tersebut  maka  dapat  dijamin kerangka  objektifitas tentang perlunya sebuah Peraturan Daerah diterbitkan. Dengan adanya penyusunan naskah akademik  yang  didasarkan pada  suatu  pengkajian dan  penelitian,  maka  secara  tidak  langsung  rencana  pembentukan Peraturan  Daerah  telah  dipublikasikan ke  tengah  masyarakat.  Di samping  itu,  melalui  pengkajian  dan  penelitian  dalam  rangka penyusunan  naskah  akademik  tersebut  juga  secara  tidak  langsung masyarakat juga mulai dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan.
Tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan itu adalah evaluasi Peraturan  Daerah.  Pada  kegiatan  ini  dilakukan  kajian  dan  pemetaan untuk  menentukan roadmap atau  peta  jalan  penyusunan  rencana legislasi  yang  akan  disusun  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Untuk meningkatkan kinerja fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka evaluasi produk hukum daerah, khususnya menyangkut Peraturan Daerah,  menjadi  penting  untuk  dilakukan.  Tujuan  pokok  evaluasi  ini adalah  untuk  melihat  seberapa  besar  kesenjangan  antara  pencapaian dan  harapan  suatu  kebijakan  publik.  Evaluasi  produk  hukum  dapat dikatakan  sebagai  kebijakan  yang  tepat  jika  memenuhi  persyaratan- persyaratan di bawah ini:
a. Mampu  menemukan  hal-hal  yang  strategis  untuk  meningkatkan kinerja kebijakan;
b. Pihak  DPRD  mampu  membuat  jarak  dari  pembuat  dan  pelaksana kebijakan;
c. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan; dan
d. Dilaksanakan untuk mencapai tujuan positif.
Ketiga ,  agar  rumusan  ketentuan  dalam  Rancangan  Peraturan Daerah memenuhi syarat formal peraturan perundang-undangan, maka elite  daerah  harus  dibantu  oleh  tenaga  perancang  Peraturan  Daerah sebagai tenaga fungsional yang berkualitas yang khusus bertugas untuk menyiapkan,  mengolah,  dan  merumuskan  Rancangan  Peraturan Daerah.  Tenaga  perancang  Peraturan  Daerah  sangat  diperlukan mengingat elite daerah belum tentu dapat membuat rumusan ketentuan Peraturan  Daerah  secara  baik  dan  sistematis  menurut  peraturan perundang-undangan.
Keempat ,  setelah  penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah selesai, maka  elite  daerah harus menyebarluaskan  rancangan  tersebut kepada  publik.  Penyebarluasan  Rancangan  Peraturan  Daerah dimaksudkan  untuk  memperoleh  tanggapan  maupun  usul-saran perbaikan dari publik, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dapat ditambahkan  dan  diperbaiki,  sementara  hal-hal  yang  tidak  perlu dimasukkan kemudian dihilangkan dari Rancangan Peraturan Daerah.
Kelima , saat pembahasan di lembaga legislatif, maka elite daerah harus mengundang  dan  melibatkan  sebanyak  mungkin  elemen-elemen dan  terlebih  kepada stake  holders (pihak  yang  berkepentingan  dan menjadi  tujuan  penerbitan  Perda)  di  luar  elite  daerah  yang  ada  di masyarakat, untuk ikut membahas dan memberi masukan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah. Penggunaan terminologi “elemen-elemen  yang ada di  masyarakat”  di  sini  dengan pertimbangan bahwa  tidaklah  mungkin  membuat  Peraturan  Daerah  dilakukan  seperti pelaksanaan  Pemilu  yang  melibatkan  semua  rakyat  yang  memiliki hak pilih.
Dengan demikian terdapat pembahasan yang bersifat partisipatif. Partisipasi  masyarakat  dalam  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur pada Bab IV  Pasal    35  yang  menyatakan  bahwa  penyusunan  daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas aspirasi masyarakat daerah.
Menarik  untuk  dicermati  mengenai  keberadaan  Peraturan  Tata Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  tersebut.  Ketentuan  Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2019  Pasal  398  memerintahkan pembentukan  Peraturan  Tata  Tertib  bagi  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota.  Prinsip-prinsip  pembentukan  Tata  Tertib  itu diatur  dalam  ayat  (1)  sampai  ayat  (3)  sebagai  berikut. pertama, pembentukan  Tata  Tertib  dilaksanakan  dengan  berpedoman  kepada peraturan perundang-undangan. Kedua, Tata Tertib  tersebut  berlaku  di lingkungan  internal  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  kabupaten/kota. Ketiga, Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut sekurang- kurangnya memuat aturan mengenai: (a) pengucapan sumpah/janji; (b) penetapan pimpinan; (c) pemberhentian dan penggantian pimpinan; (d) jenis  dan  penyelenggaraan  rapat;  (e)  pelaksanaan  fungsi,  tugas,  dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota; (f) pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan; (g) penggantian antarwaktu  anggota;  (h)  pembuatan  pengambilan  keputusan;  (i) pelaksanaan  konsultasi  antara  DPRD  kabupaten/kota  dan  pemerintah daerah  kabupaten/kota;  (j)  penerimaan  pengaduan  dan  penyaluran aspirasi  masyarakat;  (k)  pengaturan  protokoler;  dan  (l)  pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
Memahami  adanya  Peraturan  Tata  Tertib  DPRD  sesuai  dengan ketentuan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2019 dan merujuk kepada pengertian ini maka dapat dianalisis bahwa: (i) Peraturan  Tata  Tertib  DPRD  merupakan  Peraturan  Otonom  sebagai bagian  dari  sistem  perundang-undangan  nasional;  (ii)  Sumber kewenangan pembentukan Peraturan Tata Tertib DPRD adalah undang- undang  untuk  melaksanakan  ketentuan  dalam  undang-undang,  dalam hal  ini  adalah  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2014;  (iii)  Pelaksana kewenangan  tersebut  adalah  DPRD,  sebagai  suatu  lembaga  negara; dan  (iv)  Kewenangan  tersebut  melekat  terus  menerus  dan  dapat dilaksanakan sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas
yang  diberikan,  yaitu  batas-batas  menurut  ketentuan  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014.
Dengan  demikian,  partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan Peraturan  Daerah  merupakan  hak  masyarakat,  yang  dapat  dilakukan baik  dalam  tahap  penyiapan  maupun  tahap  pembahasan  .  Dalam konteks hak  asasi  manusia,  setiap hak  pada  masyarakat menimbulkan kewajiban  pada  pemerintah,  sehingga  haruslah  jelas  pengaturan mengenai  kewajiban  Pemerintahan  Daerah  untuk  memenuhi  hak  atas partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  Peraturan  Daerah  tersebut.
Dari  penjelasan  pasal-pasal  diatas  dapat  diketahui  bahwa  kewajiban tersebut ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Hal  ini  terindikasikan  dari  penjelasan  bahwa  “hak  masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah”.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah hanya pada tahap  penyiapan  dan  pembahasan  rancangan  di  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah.  Sedangkan  dapat  diketahui  bahwa  tahap  penyiapan rancangan  Peraturan  Daerah  tidak  sepenuhnya  dapat  dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Oleh  karena,  penyiapan  rancangan  Peraturan  Daerah  dapat  juga dilakukan oleh Kepala Daerah, lebih-lebih rancangan Peraturan Daerah tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  hanya  berasal  dari Kepala  Daerah.  Sehingga  masih  memerlukan  kejelasan  mengenai kewajiban  untuk  memenuhi  hak  masyarakat  berpartisipasi  dalam pembentukan Perda, baik pada tahap penyiapan maupun pembahasan.
Manfaat  partisipasi  masyarakat  dalam  pembuatan  kebijakan publik,  termasuk  dalam  pembuatan  Perda  adalah  (Sad  Dian  Utomo 2003: 262-263), :
a. Memberikan  landasan  yang lebih  baik  untuk  pembuatan  kebijakan publik.;
b. Memastikan  adanya  implementasi  yang  lebih  efektif  karena  warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik;
c. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif; dan
d. Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan  kebijakan publik  dan  mengetahui  kebijakan  publik,  maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.
Beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  dalam  kaitannya  dengan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembentukan perda antara lain:  dilakukannya  Rapat  Dengar  Pendapat  Umum  atau  rapat-rapat lainnya  yang  bertujuan  menyerap  aspirasi  masyarakat,  dilakukannya kunjungan  oleh  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  untuk mendapat  masukan  dari  masyarakat,  ataupun  diadakannya  seminar- seminar atau kegiatan yang sejenis dalam rangka melakukan pengkajian atau  menindak  lanjuti  berbagai  penelitian  untuk  menyiapkan  suatu Rancangan  Peraturan  Daerah.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya kadang  masih  terdapat  berbagai  penafsiran  tentang  siapa  yang dimaksud dengan istilah masyarakat, ada yang mengartikan setiap orang pada  umumnya,  setiap  orang  atau  lembaga  yang  terkait,  atau  setiap lembaga  swadaya masyarakat.
Masyarakat  adalah  setiap  orang  pada  umumnya  terutama masyarakat yang “rentan” terhadap peraturan tersebut, setiap orang atau lembaga terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat yang terkait (Maria Farida Indrati Suprapto 2007: 262-265). Mengenai sejauh mana masyarakat  tersebut  dapat  ikut  serta  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan (dalam hal ini UU dan Perda), hal tersebut dapat tergantung pada keadaan dari pembentuk perundang-undangan sendiri oleh  karena  UUD  dan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  telah menetapkan  lembaga  mana  yang dapat  membentuk  peraturan perundang-undangan  tersebut.  Apabila  suatu  Perda  telah  dapat menampung aspirasi masyarakat luas tentunya peran serta masyarakat tersebut tidak akan terlalu dipaksakan pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas anggota DPRD maupun seluruh jajaran Pemerintah yang mempunyai tugas membentuk suatu Perda.
Keenam ,  pada  saat  Rancangan  Peraturan  Daerah  telah mendekati akhir untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka elite daerah hendaknya melakukan “konsultasi publik” dan “uji publik” terlebih
dahulu  untuk  melihat  reaksi  masyarakat  terhadap  rancangan  tersebut. Setidaknya  ada  2  (dua)  hal  yang  ingin  dicapai  dari  uji  publik  dan konsultasi  publik,  yaitu  (1)  untuk  mengetahui  respons  masyarakat terhadap  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  akan  ditetapkan,  dan  (2) untuk  memperoleh  persetujuan  publik  terhadap  Raperda  yang  akan ditetapkan.  Uji  publik  dan  konsultasi  publik  terhadap  Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan tersebut bisa dilakukan dengan cara mengundang publik ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atupun  elite  daerah  yang  secara  proaktif  mendatangi  elemen-elemen masyarakat  daerah.  Dengan  agenda  uji  publik  dan  konsultasi  publik tersebut elite daerah akan memiliki estimasi tentang efektif atau tidaknya Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  akan  ditetapkan  tersebut  dalam tahap implementasinya di masyarakat.

## III. Kesimpulan
Interaksi  politik  dalam  proses  pembentukan  Peraturan  Daerah  (proses saling pengaruh mempengaruhi serta saling meminta dan memberi dan saling intervensi  antara  pihakpihak  yang  yang  memiliki  kekuasaan  legislasi  dalam proses pembentukan Peraturan Daerah) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  Ciamis  bisa  saja  terjadi  dalam  setiap  tahap  proses  pembentukan Peraturan Daerah. Namun interaksi politik dalam proses pembentukan Perda ini secara intensif terjadi pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, khususnya terjadi pada saat rapat kerja antara Panitia Khusus Dewan dengan Perangkat Daerah.
Konsep ideal legislasi Peraturan Daerah ke depan adalah berdasarkan demokrasi  elitis-populis,  yang  mana  antara  elite  daerah  dan populus/demos harus  bekerja  sama  secara  kekeluargaan,  kegotongroyongan,  dan  dengan penuh  semangat  kebersamaan  dalam  bingkai  harmoni,  sehingga  dari  sistem politik  demikian  ini  akan  dapat  dihasilkan  produk  Perda  yang  sesuai  dengan kebutuhan  daerah  dan  mengakomodasikan  sebanyak  mungkin  kepentingan dan aspirasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Hamid S. Attamimi. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara  (Suatu  Studi  Analisis  mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I – PELITA IV) . Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta.
B.  Bastian  Tafal.  1992. Pokok-Pokok  Tata  Hukum  di  Indonesia. Jakarta:  Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
Daniel  S.  Lev.  “Sejarah  Penggunaan  Hukum  di  Indonesia”. Jentera Jurnal  Hukum. Edisi 3-Tahun II, November 2004.
F.X.  Adji  Samekto.  2003. Studi  Hukum  Kritis,  Kritik  Terhadap  Hukum  Modern , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Franz-Magnis Suseno. 1999. Etika politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
H.R. Ridwan. 2004. Hukum Administrasi Negara. Jogjakarta: Penerbit UII Press.
Imam  Syaukani  dan  A.  Ahsin  Tohari.  2007. Dasar-Dasar  politik  Hukum. Jakarta: Penerbit Rajawali.
Koentjaraningrat.  1997. Metode-Metode  penelitian  Masyarakat .  Jakarta:  Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
Moh. Mahfud M.D.. 1998. politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Penerbit LP3ES.
M.  Solly  Lubis,  1989, Serba-Serbi  politik  dan  Hukum. Bandung:  Penerbit  Mandar Maju.
Padmo  Wahyono.  1986. Indonesia  Negara  Berdasarkan  Hukum. Jakarta:  Penerbit Ghalia Indonesia.
Ronny  Hanitiyo  Soemitro.  1985. Studi  Hukum  dan  Masyarakat .  Bandung:  Penerbit Alumni.
Satjipto Rahardjo. 1980. Hukum, Masyarakat, dan pembangunan. Bandung: Penerbit Alumni.
-------------1996. Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
-------------2003. Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Soedarto. 1986. Hukum dan Hukum pidana. Bandung: Penerbit Alumni.