## PERCEPATAN PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH MELALUI IMPLEMENTASI TATA KELOLA SYARIAH

## Lastuti Abubakar dan Tri Handayani
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran lastuti.abubakar@unpad.ac.id, lastuti62abubakar@gmail.com
Abstract
I ndonesian  sharia  banking  industry’s  growth  chart  shows  a  rising,  albeit decelerating.  Islamic  banking  accounted  for  4.81%  of  market  share  to achieve the growth assets 11.97% as of June 2016. At the global level, the Islamic financial services sector including banking, control of 3% and together with  Qatar,  Saudi  Arabia,  Malaysia,  United  Arab  Emirates  and  Turkey  the driving force of Islamic finance in the future. One of the strategic issues that are a barrier is a public misperception of the Islamic banking, either on contract, products and services that are considered not compliant with Islamic principles. Implementation of governance is an effort to accelerate the growth of Islamic banking.
Keywords: Islamic Banking, Governance, Acceleration of Growth
Abstrak
P ertumbuhan  industri  perbankan  syariah  Indonesia  menunjukkan  grafik meningkat, walaupun mengalami perlambatan. Data yang dipublikasi oleh OJK menunjukkan bahwa perbankan syariah nasional berkontribusi sebesar 4.81 % terhadap market share dengan pertumbuhan assets mencapat 11.97 % per Juni 2016. Di tataran global, sektor jasa keuangan syariah termasuk perbankan, menguasai 3 % dan bersama sama dengan Qatar, Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab dan Turki menjadi kekuatan pendorong keuangan syariah di masa depan. Salah satu isu startegis yang menjadi hambatan adalah mispersepsi masyarakat terhadap perbankan syariah baik mengenai akad, produk dan layanan yang belum patuh terhadap prinsip syariah. Implementasi tatakelola merupakan upaya untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah.
Keywords: Perbankan Syariah, Tata Kelola, Percepatan Pertumbuhan
PENDAHULUAN
Salah satu isu strategis perbankan syariah di Indonesia adalah pertumbuhannya yang berjalan lambat, apabila dibandingkan dengan potensi pangsa pasar yang sangat besar, mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar. Saat ini, pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 4,81 % atau kurang dari 5 % dengan total aset sebesar  Rp. 306,23 Triliun per Juni 2016 1 . Di sisi lain, peluang Indonesia untuk menjadi pendorong industri keuangan syariah global terbuka lebar, mengingat saat ini Indonesia secara internasional dipandang sebagai kekuatan dan memiliki potensi besar keuangan syariah global, yakni salah satu diantara 10 negara terbesar di bidang keuangan syariah, bersama  Malaysia, Arab Saudi, Iran, UEA, Kuwait, Qatar, Bahrain, Turki dan Bangladesh. Menyadari potensi tersebut, pemerintah melalui BAPPENAS telah meluncurkan Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia dan telah memasukkan
1 Lihat Departemen Perbankan Syariah , Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019,  OJK, 2015, hlm. 3.
keuangan syariah dalam arus utama strategi nasional yang akan membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan. Master plan ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sistem keuangan syariah, mengatasi kesenjangan yang ada, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan peluang baru di pasar dosestik dan internasional dan memposisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam keuangan syariah di dunia. 2
Salah satu hambatan utama dalam pertumbuhan industri keuangan syariah, khusunya perbankan adalah kurangnya transparansi dan tata kelola yang baik.  Tidak optimalnya transparansi dan tatakelola ini terlihat dalam beberapa isu strategis antara lain : produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat;  kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai; pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga menimbulkan mispersepsi masyarakat berkaitan dengan istilah, akad dan produk; pandangan bahwa perbankan syariah berbiaya mahal, serta pengaturan dan pengawasan yang belum optimal. Pandangan keliru tersebut dapat diatasi melalui implementasi tatakelola yang baik pada perbankan syariah.
Perbankan syariah merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang dalam aktivitasnya, khususnya produk, akad  dan layanannya, selain bertumpu pada prinsip kehati-hatian ( prudential banking principles ) juga wajib mematuhi prinsip syariah. 3 Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU No : 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ( UU Perbankan Syariah) , yang dimaksud dengan Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS)  dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank umum syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; sedangkan BPRS adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, UU Perbankan mengenal Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa di bidang syariah. 4 Dengan demikian, berdasarkan sistem hukum Indonesia, Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sumber hukum dalam pembentukan regulasi perbankan syariah, khususnya bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan  Bank Indonesia dalam menerbitkan peraturan. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Selain itu, Pasal 34 UU Perbankan Syariah mewajibkan penerapan tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam perspektif hukum keuangan Islam, tata kelola berbasis prinsip syariah ini wajib diimplemntasikan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini dikemukakan dalam working group yang diselenggarakan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB ) 5 bahwa konsep governance tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjwaban terhadap sesama manusia, namun pada akhirnya pertanggungjawaban kepada Allah. 6
Aktivitas perbankan syariah tidak hanya berlandaskan pada kontrak dan peraturan perundang- undangan, namun tunduk pada pedoman dan etika yang diturunkan dari Al Quran, antara lain kejujuran, dapat dipercaya (amanah), perolehan pendapatan yang tidak berasal dari penipuan atau kecurangan, dan tindakan-tindakan yang tidak patut. Dalam tataran perbankan global, prinsip
2 BAPPENAS, Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia, Cetakan Kedua, Juli 2016, hlm. 3.
3 Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UU No : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah , yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah “prinsip hukum Islam dalam kegiatan Perbankan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.
4 Lembaga yang berwenang menetapkan Fatwa adalah Dewan Syariah Nasional  (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI).
5 Islamic Financial Services Board (IFSB), is an international standard setting body of regulatory and supervisory agencies that have vested interest in ensuring the soundness and stability of the Islamic financial services (IFS) industry.
6 Madzlan Mohamad Hussain, Corporate Governance Of Institutions Offering Islamic Financial Services (IIFS): An insight of the Islamic Financial Services Board’s Initiatives, Aman Jordan, February 2005, P. 10
dan etika yang bersumber pada prinsip syariah tersebut dielaborasi dalam pedoman tentang good  corporate  governance yang dikeluarkan oleh Organisation  for  Economic  Co-operation and Development (OECD) dan Bank for International Settlement (BIS) yang juga menjadi acuan bagi perbankan syariah. Setidaknya terdapat 5 elemen penting dalam tatakelola berdasarkan prinsip syariah, yaitu: good board practices; control environment and processes; disclosure and transparency; shareholder rights dan commitment. 7
Berdasarkan garis besar dari pedoman yang dikeluarkan oleh OECD, tata kelola sektor jasa keuangan Islam menekankan pada pentingnya accountability, transparency  and trustworthiness. 8 Pada tahun 2015 telah dilakukan pertemuan G20 Finance Ministers and Central Bank Governor yang menggagas adanya  revisi prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance . Prinsip-prinsip tersebut tertuang melalui beberapa rekomendasi yang dikeluarkan  G20/OECD yaitu: peran kerangka kerja untuk mendorong pasar yang wajar dan terbuka; hak dan perlakuan yang sama bagi pemegang saham;  pemenuhan insentif yang baik bagi investor dan lembaga lainnya; peran pemangku kepentingan serta keterbukaan dan transparansi.
Berdasarkan guidelines yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip tata kelola yang diatur dalam PBI 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good  Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada dasarnya sudah mengikuti standar Internasional,  hanya saja “trustworthy“ tidak secara eksplisit  muncul dalam prinsip tata kelola Indonesia. Pada dasarnya, trustworthy melekat pada fungsi  perbankan sebagai agent of trust , mengingat kegiatan bank bertumpu pada adanya kepercayaan masyarkat. Mengacu pada PBI tersebut, tatakelola pada Bank Umum Syariah (BUS)  dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan prinsip keterbukaan ( transparency ), akuntabilitas ( accountability ), pertanggungjawaban ( responsibility ), profesional ( professional ) dan kewajaran ( fairness ). 9 Selanjutnya, pelaksanaan tata kelola tersebut wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Perbankan syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba,maysir, gharar,haram dan zalim. 10
Pelaksanaan tata kelola yang baik dalam industri perbankan syariah merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku  serta nilai-nilai  etika yang berlaku secara umum serta prinsip syariah. Berdasarkan sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Qur’an dan hadist ini diterjemahkan dalam Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, yang selanjutnya menjadi sumber dalam pembentukan perundang-undangan yang mengatur aktivitas keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penerapan tatakelola perusahaan berdasarkan prinsip syariah ( sharia good governance )  guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengubah persepsi yang keliru tentang perbankan syariah, yang pada gilirannya dapat  mendorong percepatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  yang  telah  diuraikan,  dapat  diidentifikasi permasalahan utama yang akan dikaji dan dianalisa, yaitu bagaimana implementasi tata kelola berdasarkan prinsip syariah sebagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia?
7 Jahanara  Sajjad Ahmad,  Corporate  Governance  in  Islamic  Banks  ,  Hawkamah  The  Institute  for  corporate governance. June 2010, P. 3
8 Nasser Saidi, Corporate Governance in Islamic Finance, Hawkamah, the institute for corporate Governance, Page. 434
9 Lihat Pasal 1 Angka 10 PBI 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
10  Rincian dari 5 prinsip syariah tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 2 UU No : 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganlisis data yang diperoleh berdasarkan data sekunder, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalam yuridis normatif, yang lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisa secara yuridis kualitatif.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.  Beberapa Perbedaan Mendasar Antara Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa salah satu isu strategis yang menjadi hambatan tumbuh kembang perbankan syariah adalah mispersepsi masyarakat terhadap praktik perbankan syariah, yang dianggap tidak berbeda dengan konvensional. Dalam praktik, aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah, belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah. Contoh sederhana dalam praktik misalnya, dalam pembiayaan perumahan melalui akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) atau akad Murabahah, bank seharusnya terlebih dahulu memiliki properti/aset yang menjadi objek kontrak.  Selama itu tidak dapat dibuktikan sulit menyebutkan bahwa kontrak tersebut adalah kontrak pembiayaan perumahan berdasarkan prinsip syariah. Beberapa pertanyaan seperti “mengapa bertransaksi di perbankan syariah justru biayanya lebih mahal?”, atau “mengapa dalam transaksi perbankan syariah, persentase keuntungan telah ditetapkan di awal?, menunjukkan bagaimana pandangan masyarakat tentang perbankan syariah. Diperlukan pemahaman yang utuh untuk dapat memberikan jawaban yang memuaskan dan memberikan pengertian bagaimana hal itu dapat terjadi. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan benar mengenai perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional, salah satunya melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang kompeten tentang perbankan syariah, khususnya untuk mewujudkan visi perbankan syariah Indonesia yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi. 11 Pemahaman tentang aktivitas perbankan syariah yang komprehensif  antara lain dengan terlebih dahulu mengenali perbedaan antara bank syariah  dan bank konvensional, yang mencakup 3  level, yaitu : conceptual  and  socio- religious level; business model and governing framework level; dan product implementation model. Berikut adalah perbedaan kunci antara bank syariah dan konvensional: 12
a.  Level konseptual dan socio-religious
Perbankan Islam (syariah) tidak bertumpu pada pinjam meminjam uang, melainkan pada perdagangan dan investasi, sedangkan perbankan konvensional berbasis pinjam meminjam berbasis bunga. Selain itu, perbankan syariah bekerja berdasarkan pedoman sosio-religius yang melarang riba, transaksi spekulatif dan jual beli utang, sedangkan dalam aktivitas perbankan konvensional tidak ada larangan sosio-religius, mengingat bunga merupakan tulang punggung dalam sistem konvensional. Selanjutnya, perbankan syariah tidak mengizinkan pembiayaan untuk industri yang dilarang berdasarkan prinsip syariah atau yang berbahaya bagi masyarakat. Perbankan konvensional dapat membiayai semua jenis industri kecuali yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan.
b.  Level model bisnis dan kerangka kerja; Model bisnis perbankan syariah berbasis perdagangan, sehingga terlibat secara aktif dalam proses dan aktivitas produksi, sedangkan dalam perbankan konvensional, bank tidak terlibat dalam aktivitas, kecuali sebagai kreditor. Selain itu, perbankan syariah
11 Roadmap Syariah Indonesia 2015-2019, loc.cit, hlm. 17. 12   Ethica Institute of Islamic Finance, Handbook of Islamic Finance , 2017 Edition.
memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk akad, produk dan jasa untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
c.  Level implementasi produk; Produk perbankan syariah harus bertumpu pada aset riil, sewa menyewa aset dan kerjamasama berdasarkan pembagian untung-rugi, sedangkan perbankan konvensional memperlakukan uang sebagai objek transaksi. Perbankan syariah dapat mempertimbangkan pinjam meminjam non komersial dan harus bebas dari bunga, sedangkan perbankan konvensiobal sebagian besar produknya berbasis pinjaman.
Mengacu pada perbedaan di atas, maka dapat dilihat bahwa hubungan antara bank dan nasabah  pada bank konvensional adalah hubungan antara kreditor dan debitor, dan  keuntungan baik bagi bank maupun customer bergantung pada naik turunnya suku bunga, sedangkan dalam bank Islam, hubungan antara bank dan nasabah berdasarkan model pembiayaan  dan sifat fasilitas yang diberikan. Selanjutnya, peran bank dan nasabah antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Bank Konvensional Bank Islam (syariah) Peran (Bank- Nasabah) Kompensasi Peran (Bank- Nasabah) Kompensasi Penempatan (simpanan) Debitor - Kreditor Bunga Mudharib- sahib al mal Keuntungan dari bagi hasil Pembiayaan Bunga Penjual -Pembeli Yang menyewakan- Penyewa Mitra Agen-Prinsipal harga sewa keuntungan Komisi
Sumber : Ethica Institute, Handbook of Islamic Finance, 2017.
Berdasarkan tabel di atas, bank konvensional memperoleh kompensasi hanya dari bunga, tanpa mempertimbangkan risiko, sebagaimana menjadi prinsip dalam aktivitas bank syariah, yaitu “no gain can be without risk”. Dengan memahami perbedaan karakteristik antara bank konvensional, dapat diketahui bahwa diperlukan upaya untuk dapat memberikan pemahaman pada masyarakat, sehinggap mispersepsi dapat diminimalisasi dan selanjutnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah akan meningkat. Dalam tataran praktis, prinsip-prinsip syariah ini akan menjelma dalam implementasi tata kelola yang baik.
2.  Tata Kelola yang Baik ( good governance ) pada Perbankan Syariah. Tata kelola yang baik bagi perbankan syariah tentu berbeda dengan tata kelola bank konvensional, karena tujuan akhir dari aktivitas bank syariah tidak dapat dilepaskan dari maqasid syariah, yaitu tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh syariah, yaitu “obligation of the shariah is to provide the well being of all humankind. Which lies in safeguarding their faith, their human self (nafs), their intellect (aql), their progeny (nasl) and thir wealth (mal). 13 Penerapan tata kelola yang baik, konsisten dan berkelanjutan selain bertujuan untuk melindungi kepentingan stakeholders , juga meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini yang akan menjadi pembeda antara lingkup, urgensi, dan penerapan tata kelola di perbankan syariah.  Prinsip syariah ini selanjutnya akan terlihat dari prinsip dasar operasional perbankan syariah dimana modal bank dan simpanan disalurkan melalui transaksi pembiayaan berbasis  bagi hasil, komisi dan marjin. Selain itu, bank syariah 13  Mehmet Asutay, An Introduction to Islamic  Moral Economy, Durham Islamic Finance Summer School 2013, Durham, UK.
memiliki fungsi sosial sebagai penampung dana zakat dan juga pemberi pinjaman kebajikan/ dana talangan ( qard dan qardulhasan ) yang tidak dikenal dalam perbankan konvensional. Dari sisi tujuan, prinsip syariah mencirikan karakteristik yang lebih mengedepankan kesejahteraan umat dan terciptanya pertumbuhan berkelanjutan dengan fokus pada sektor riil yang menciptakan nilai tambah. Itu sebabnya sistem governance pada perbankan syariah dianggap lebih kompleks daripada perbankan konvensional karena selain harus memperhatikan regulasi secara umum, juga harus mematuhi prinsip syariah yang berasal dari hukum Islam untuk dapat berkompetisi dalam pasar. 14 Sebagai bagian dari sistem perbankan syariah, tata kelola perbankan syariah di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Indonesia yang lebih dipengaruhi oleh sistem hukum civil law, dimana peraturan perundang-undangan menjadi sumber utama, sehingga prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN harus terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam hukum positif, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan baik OJK maupun Bank Indonesia.  Kerjasama ke dua otoritas ini diperlukan untuk menghindari duplikasi dan saling melengkapi pengaturan perbankan syariah khususnya. 15
3.  Implementasi Shariah Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Perbankan Syariah Pertumbuhan perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari keberhasilannya menjalankan fungsinya sebagai agent  of  services dan agent  of  trust . Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan yang patuh terhadap prinsip syariah merupakan salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. Isu strategis berupa mispersepsi dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dapat diubah melalui implementasi kebijakan perbaikan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kompeten merupakan implementasi prinsip akuntabilitas, yang mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku perbankan syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan stakeholder. Selain itu, akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai bisnis yang berkesinambungan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka diperlukan hal sebagai berikut :
a.  Perbankan syariah harus memiliki sumber daya manusia yang  menguasai prinsip syariah untuk memastikan bahwa aktivitas, produk, dan layanan perbankan patuh terhadap prinsip syariah;
b.  Menetapkan kewajiban dan tanggung jawab setiap sumber daya manusia secara jelas.
Selanjutnya, untuk mengimbangi profesionalisme sumber daya manusia, baik otoritas maupun perbankan syariah wajib melakukan edukasi melalui peningkatan literasi dan preferensi masyarakat, serta penyediaan informasi yang jelas, sehingga terdapat pengetahuan yang seimbang dan selaras antara bank syariah sebagai institusi dan masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan makna yang terkandung dalam prinsip transparansi, yaitu adanya unsur pengungkapan dan penyediaan informasi  yang mudah  diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Transparansi sangat diperlukan bagi perbankan syariah agar dapat menjalankan kegiatannya secara objektif dan sehat. Transparansi disini berarti perbankan syariah mempunyai kewajiban :
a.  Menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
14   Frederick V. Perry, The Corporate Governance of Islamic Banks : A Better Way of Doing Business?, Michigan State Journal of International Law, Vol.19:2,2011,p. 266.
15   Lihat OJK,  Booklet Perbankan Indonesia 2016, Edisi 3, Maret 2016, p.5.
b.  Tidak mengurangi kewajiban bank syariah untuk memenuhi kewajiban kerahasiaan bank, rahasia jabatan dan perlindungan hak pribadi.
c.  Menyediakan pedoman prilaku yang telah disepakati;
d.  Meyakini bahwa semua prosedur, akad, produk dan layanan telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu halal, tayib ikhsan dan tawazun.
Selanjutnya, selain mengubah persepsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, untuk menjaga pertumbuhan, perbankan syariah wajib menerapkan prinsip responsibilitas untuk menjaga keberlanjutan usaha dan memndapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik.  Oleh karena itu, bank syariah perlu melakukan hal berikut :
a.  Berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan, serta peraturan internal bank.
b.  Melaksanakan akad yang telah dibuat;
c.  Melaksanakan tanggung jawab sosial, khususnya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat melalui zakat, infaq dan sadaqah.
Selanjutnya, melalui penerapan prinsip independensi, perbankan syariah diharapkan dapat istiqamah, berpegang teguh pada kebenaran dan tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun, sehingga dapat memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa dalam melakukan kegiatannya, senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder, melalui implementasi good corporate governance , mispersepsi dapat diubah, kepercayaan masyarakat dapat ditingkatkan, dan tujuan prinsip syariah untuk menciptakan kesejahteraan dan bisnis yang berkelanjutan dapat dicapai. Terakhir, implementasi prinsip kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan, dan manisfestasi adil dalam dunia bisnis. Dalam melaksanakan kegiatannya, perbankan syariah harus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan.
Salah satu yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah kewajiban Bank syariah dan Bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasai Majelis Ulama Indonesia (MUI). 16 Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam di bidang perbankan syariah yang tertuang dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, termasuk memastikan implementasi tata kelola berbasis syariah. Tugas dan tanggung jawab DPS meliputi 17 :
a.  Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
b.  Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN- MUI;
c.  Meminta fatwa kepada DSN-MUI
d.  Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
e.  Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
Apabila melihat tugas dan tanggung jawab DPS diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas utama DPS hanya memastikan pemenuhan prinsip syariah, baik proses, produk dan
16  Lihat Pasal 32 UU No : 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 17 Lihat  PBI  No  :  11/33/PBI/2009  Tentang  Pelaksanaan  Tatakelola  Perusahaan  Yang  Baik  oleh  Bank  Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
layanan, bukan pada pertumbuhan dan pemasaran bank syariah. Mengacu pada kedudukan DPS dalam struktur perbankan syariah, diperlukan jaminan bahwa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan tujuan prinsip syariah. Potensi benturan kepentingan dapat terjadi mengingat DPS merupakan bagian dari struktur organisasi bank syariah, yang diangkat oleh RUPS, sementara tugasnya melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan oleh Direksi. Independensi DPS diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi kepentingan seluruh stakeholder dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Salah satu cara untuk menghindari benturan kepentingan tersebut adalah memperkuat independensi DPS. Dalam praktik di beberapa negara, struktur DPS akan berkoordinasi langsung dengan unit atau departemen pengembangan produk dan departemen kepatuhan terhadap syariah, untuk memastikan bahwa seluruh fungsi-fungsi bank mematuhi prinsip syariah. Selain struktur DPS, independensi DPS dapat diwujudkan melalui kompetensi anggota DPS, yang dapat dipenuhi melalui kewajiban berikut :
a.  Anggota  DPS  wajib  melalui  proses  sertifikasi  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang ditunjuk. Saat ini tidak ada kualifikasi standar, sertifikasi atau standar akreditasi untuk anggota DPS yang dapat menjamin kualitas dan menjaga perkembangan, termasuk perbankan syariah. 18
b.  Anggota dewan pengawas tidak saja menguasai prinsip syariah, melainkan juga menguasai perbankan, dan bidang-bidang lain yang diperlukan untuk pengembangan produk dan layanan perbankan syariah.
c.  Proses rekrutmen anggota DPS wajib bersifat terbuka, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk kalangan akademisi yang bersertifikasi.
Ketiga hal diatas diperlukan untuk mengatasi konsep umum yang keliru bahwa Anggota DPS hanya diwakili oleh ahli syariah saja. Pendekatan yang tepat adalah memasukkan beragam ahli seperti akuntan, manajemen bisnis dan ahli hukum. Saat ini, penetapan anggota DPS mengacu pada PBI No: 14/6/PBI/2012 yang menetapkan uji dasar kelayakan dan kepatutan untuk anggota DPS bank dan Unit Usaha Syariah. Namun demikian, PBI tersebut masih bersifat umum dan tidak secara spesifik menyediakan prosedur yang kokoh untuk penunjukan anggota DPS.  Satu hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan standar adalah, pedoman yang digunakan IFSB dan AAOIFI bahwa audit syariah merupakan bagian penting dalam kerangka tata kelola syariah untuk lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan berbasis syariah. Selanjutnya, keberhasilan implementasi tata kelola syariah tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah, kesiapan regulasi, pelaku usaha dan masyarakat. Oleh karena itu keberhasilan implementasi tatakelola pada bank syariah akan sangat ditentukan oleh optimalisasi ke 4 pilar ini.
a.  Political will pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi industri keuangan syariah menjadi pendorong bagi percepatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, mengingat karakteristik pertumbuhan perbankan syariah bersifat bottom up, dibangun dari bawah, sehingga perkembangannya sejalan dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat. Faktanya, pertumbuhan perbankan syariah Indonesia semakin baik seiring dengan perhatian dan keinginan pemerintah untuk memfasilitasi dan mengatur secara baik, termasuk menyediakan kelembagaan yang akan mendukung tumbuh kembang industri perbankan syariah, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk menciptakan industri perbankan yang sehat dan kokoh. Political will pemerintah semakin menguat  dengan dibentuknya Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia , kordinasi antara pemerintah dan otoritas jasa keuangan. Selain itu, otoritas jasa keuangan mendorong peningkatan kesadara masyarakat terhadap industri keuangan 18  BAPPENAS, Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia,  Cetakan Kedua, Juli 2016, hlm. 145.
syariah melalui program literasi keuangan dan edukasi masyarakat secara intensif dan berkelanjutan.
b.  Regulasi yang kokoh dan penyelesaian sengketa yang tepat , sebagai dasar pelaksanaan aktivitas perbankan syariah yang dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha dan masyarakat. Saat ini perbankan syariah merupakan industri keuangan yang paling siap dari sisi regulasi, dengan diterbitkannya UU No : 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dan Bank Indonesia yang dibentuk berdasarkan Fatwa DSN-MUI senantiasa mengikuti perkembangan industri perbankan syariah, khsuusnya mengenai pengembangan produk dan akad yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Otoritas jasa keuangan telah menyiapkan lembaga yang akan memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan menerbitkan 2 POJK , yaitu POJK No : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menganut prinsip transparansi, perlakuan yang adil , keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/ informasi konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, dan  POJK No :1 /POJK.07/2014 Tentang  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian  sengketa  yang  cepat,  murah,  adil,  dan  efisien.  Ke  dua  POJK  tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan industri keuangan syariah, dan mendorong naiknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan syariah, dengan sifat penyelesaian sengketa yang bertumpu pada win-win solution dan kehendak sukarela para pihak.
c.  Kesiapan industri perbankan syariah dalam penyediaan produk dan layanan yang patuh pada prinsip syariah. Berdasarkan data, hingga tahun 2016, jumlah pelaku perbankan syariah  terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS)  dan  163  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan 2.163  jaringan kantor BUS dan UUS, sementara market share perbankan syariah baru mencapai 4,81 %. 19 Kondisi ini tentu masih jauh dari target optimis yang sudah dicanangkan sejak diluncurkannya UU Perbankan Syariah. Bahkan berdasarkan data yang dikeluarkan OJK, perbankan syariah mengalami perlambatan pertumbuhan sejak tahun 2014, dari market share 4,85 % menjadi 4,83 % ditahun 2015. Sementara itu, tingkat global, Indonesia memperoleh pengakuan inernasional sebagai pendorong keuangan syariah di masa depan.  Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mendorong percepatan pertumbuhan perbankan syariah guna memanfaatkan peluang global. Pemerintah sudah mempersiapkan infrastruktur hukum dengan menerbitkan roadmap perbankan syariah nasional 205-2019 yang berisi rencana pengembangan sektor perbankan syariah yang megacu pada Masterpan Sektor Jasa Keuangan  Indonesia, dan secara khusus telah menerbitkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia, yang dapat menjadi referensi bagi stakeholder perbankan syariah  dalam pengembangan industri perbankan syariah.
Berikut kebijakan yang dapat mendorong perubahan persepsi dan menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung
Arah kebijakan perbankan syariah No Arah kebijakan Tujuan 1 Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya Optimalisasi dukungan terhadap industri perbankan dan keuangan syariah 19 Departemen Perbankan Syariah , Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019, Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 12.
2 Memperkuat permodalan bank dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi
Ekspansi dan mengubah persepsi bahwa perbankan syariah diperuntukan bagi segmen atau ukuran pasar tertentu. 3 Memperbaiki struktur dana untuk perluasan segmen pembiayaan Pemberian poris berimbang pada segmen komersial dan korporasi, serta dukungan aktivitas perdaganagn lintas negara.
4 Memperbaiki kualitas dan layanan produk Antisipasi kecenderungan yang mempengaruhi pengembangan produk ke depan
5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, teknologi informasi serta infrastruktur lainnya. Mendorong keberhasilan pengembangan perbankan syariah, terutama untuk menghasilkan produk dan layanan yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat. 6 Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat Meningkatkan literasi atau pengenalan masyarkat terhadap produk, akad dan layanan perbankan syariah. 7 Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan. Menjawab perubahan dan dinamika perekonomian global, meciptakan fairness untuk pelaku industri, serta lebih harmonis dalam pengaturan yang bersifat cross sectoral .
Sumber : Roadmap Perbankan Syariah  Indonesia2015-2019.

## PENUTUP
Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1.  Pertumbuhan perbankan syariah Indonesia mengalami perlambatan yang diakibatkan oleh beberapa isu strategis, diantaranya rendahya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta mispersepsi dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah.
2.  Imlementasi tata kelola merupakan hal penting dalam industri perbankan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah guna mencapai tujuan akhir perbankan syariah, serta menjamin kepastian dan perlindungan bagi bank syariah dan masyarakat.
3.  Implementasi tata kelola yang  terintegrasi melalui fungsi pemerintah dan otoritas, kesiapan infrastruktur legal, peran Dewan Pengawas Syariah dan  tingginya tingkat pemahaman masyarakat, dapat mendorong percepatan pertumbuhan perbankan syariah Indoonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
BAPPENAS, 2016, Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia , Cetakan Kedua, Juni, Jakarta
Departemen Perbankan Syariah, 2015, Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019, OJK, Jakarta
Ethica Institute of Islamic Finance, 2017, Handbook of Islamic Finance , 2017 Edition
Frederick V. Perry, The Corporate Governance of Islamic Bank: A Better Way of Doing Business? , Michigan State Journal of International Law, Vol.19:2,2011
Jahanara Sajjad Ahmad, Corporate Governance in Islamic Banks, Hawkamah The Institute for corporate governance , Juni, 2002
Mehmet Asutay, An Introduction to Islamic Moral Economy , Durham Islamic Finance Summer School 2013, Durham, UK, 2013
Madzlan Mohamad Hussain, Corporate Governance Of Institutions Offering Islamic Financial Services (IIFS): An insight of the Islamic Financial Services Board’s Initiatives, Aman Jordan , 2005
Nasser Saidi, Corporate Governance in Islamic Finance, Hawkamah, The Institute for Corporate Governance
Otoritas Jasa Keuangan, 2016, Booklet Perbankan Indonesia 2016 , Edisi 3, Maret 2016
PBI No : 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Tatakelola Perusahaan Yang Baik oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175DPbS)
Undang-Undang No : 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)