## POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DI KABUPATEN KAPUAS

## Kur Junaidi, Marwan Susanto
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya (email: kurjunaidiupp@gmail.com)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pola  rekrutmen  calon  anggota legislatif  (caleg)  DPRD  Kab/Kota  dari  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya  (Gerindra)  di daerah  Kabupaten  Kapuas.  Disamping  itu  untuk  mengetahui  upaya  partai  Gerindra untuk meningkatkan kualitas caleg yang mereka usung, dan kesesuaian pola rekrutmen yang dilakukan partai Gerindra dengan demokrasi prosedural.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode  pendekatan  kualitatif.  Subjek  penelitian  ditentukan  dengan  teknik purposive , yakni  dengan  kriteria  orang  yang  terlibat  langsung  dengan  proses  rekrutmen  partai Gerindra.  Sebagai  subjek  penelitian  ini  yaitu  ketua  kantor  DPC  Gerindra  Kabupaten Kapuas,  anggota  Badan  Seleksi  Partai  Gerindra  Kabupaten  Kapuas.  Teknik pengumpulan  data  penelitian  dilakukan  dengan  wawancara  dan  dokumentasi  dengan teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  menggunakan cross  check .  Teknik  analisis  data secara induktif, meliputi reduksi data, kategorisasi, display data dan kesimpulan. Penelitian  dilakukan  di  Dewan  Pimpinan  Cabang  (DPC)  Gerindra  Kabupaten Kapuas.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  a)  Partai  Gerindra  seleksi  awal menggunakan test kegerindraan, wawancara umum tentang ketugasan dewan, dan tes psikologis,  b)  Partai  Gerindra  merekrut  Bacaleg  baik  kader  maupun  non-kader,  c) Partai Gerindra, posisi caleg perempuan dan laki-laki sama, semua dinilai murni dari kapabilitas yang mereka miliki, d) Upaya Partai Gerindra untuk meningkatkan kualitas calegnya  adalah  dengan  kaderisasi  untuk  anggotanya  dan  berbagai  program  terkait pendidikan  politik  untuk  masyarakat  luas,  e)  Secara  umum  pola  rekrutmen  yang dilakukan  Gerindra  sudah  sesuai  dengan  demokrasi  prosedural,  hanya  saja  terdapat perbedaan dalam implementasinya.
Kata Kunci: Pola Rekrutment, Caleg, Gerindra, Partai Politik

## Pendahuluan
Kuala  Kapuas  adalah  salah  satu Kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah dengan  jumlah  penduduk  +  352  977  jiwa. Kabupaten  Kapuas  ada  sebelum  adanya Palangka  Raya, Ibu  kota  Kalimantan
Tengah. Kota ini berasal dari pelabuhan perdagangan skala kecil antar pulau dan  antar daerah.  Dewasa  ini jalan  lintas Kalimantan  membuka  isolasi Kabupaten  Kapuas  ke  wilayah  lainnya  di Kalimantan.  Pembangunan  Kota  Kuala Kapuas  cukup  intensif  khususnya  kawasan
pemukiman  dan  wilayah  kota  baru  yang mencakup gedung pemerintahan dan infrastruktur pendukung lainnya. Kuala Kapuas  adalah  pintu  gerbang  sisi  selatan bagi Provinsi Kalimantan Tengah.
Melihat  bahwa  Kapuas  memiliki potensi  yang  besar  dalam  mendorang pembangunan,  maka  Kota  Kapuas  juga memiliki persaingan perpolitikan yang yang tidak  kalah  ketat  dengan  daerah  lain  yang ada  di  Kalimantan  Tengah  terutama  dalam hal rekrutmen anggota partai.
Perubahan sistem rekrutmen pejabat politik dari sistem pemilihan tidak langsung ke  sistem  pemilihan  langsung  membuat ruang  politik  menjadi  semakin  kompetitif. Penerapan  sistem  kompetisi  langsung memungkinkan makin banyaknya preferensi  kandidat  yang  bersaing  dalam jabatan-jabatan  politik.  Kompetisi  tersebut tidak  hanya  terjadi  antarpolitisi  dan antarpartai  politik,  tetapi  juga  berlangsung antara masyarakat politik (politycal society) dan  segmen  birokrasi  negara,  pelaku  pasar (economic society) (Siti Zuhro, 2009: 8). Diberlakukannya  sistem  pemilihan langsung  untuk  pemilihan  presiden,  kepala daerah, hingga anggota legislatif mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  Dewan  Perwakilan  Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, menimbulkan harapan  besar  bagi  rakyat  untuk  dapat memilih  pemimpin  yang  sesuai  dengan harapan  dan  jauh  dari  nepotisme  yang pernah  marak  terjadi  di  Indonesia.  Akan tetapi  pada  kenyataannya,  Pemilu  secara langsung tidak sepenuhnya dapat menjamin calon-calon  legislatif  yang  dipilih  benar- benar  memiliki  kualitas  baik  sebagai anggota dewan. Dalam hal ini, partai politik memiliki  andil  yang  cukup  besar  dalam merekrut  calon-calon  anggota  legislatif yang  benar-benar  tepat  karena  proses perekrutan  paling  awal  ditentukan  oleh
partai  politik  itu  sendiri.  Proses  pengajuan calon-calon  legislatif  pun  dimulai  dari proses  rekrutmen  partai  baik  rekrutmen secara  terbuka  maupun  rekrutmen  secara tertutup.
Di Indonesia telah dibentuk beberapa  undang-undang  partai  politik, yang  terbaru  adalah  Undang-undang  No.  2 Tahun  2011  yang  memuat  mulai  dari persyaratan  pembentukan  partai  politik  di Indonesia,  tujuan  dan  fungsi  partai  politik, hak  dan  kewajiban  partai  politik,  dan berbagai  aturan  lain  yang  berhubungan dengan  sistem  kepartaian  di  Indonesia. Dengan  adanya  undang-undang  kepartaian tersebut,  tentu  lebih  menegaskan  secara prosedural  mengenai  segala  hal  terkait bagaimana  seharusnya  partai  politik  itu sendiri.  Menurut  Cheppy  Haricahyono, berbicara partai politik setidaknya menyangkut  tiga  pihak.  Pertama,  masa anggota  partai  yang  jumlahnya  jauh  lebih besar dibanding yang lain, yang kebanyakan  menjadi  anggota  partai  hanya secara  normatif,  dan  tingkat  kesetiaan terhadap partai tidak benar-benar mengakar. Kedua, the professional workers yang  menempati  posisi  pengurus  dalam organisasi partai. Dan yang ketiga, sekelompok  elite  partai  yang  mempunyai kekuasaan  tertinggi  dalam  menentukan garis kebijaksanaan partai. Pada umumnya, masing-masing  partai  politik  memiliki karakteristik  masing-masing  yang  berbeda- beda.  Karakteristik  yang  dimaksud  adalah keanggotaan,  organisasi  dan  administrasi, arah dan tujuan, serta berbagai sumber lain yang menyangkut dana, kecakapan, kekuatan pemilih, calon-calon yang kharismatis,  dan  lain  sebagainya  (Cheppy Haricahyono, 1991: 191).
Dari  penjelasan  di  atas  maka diketahui  bahwa  masing-masing  partai politik  memiliki  dan  menerapkan  pola rekrutmen  yang  berbeda-beda  yang  turut
menentukan  kualitas  para  calon  anggota legislatif.  Apabila  masing - masing  partai memahami  dan  menyadari  bahwa  tugas, peran, dan fungsi mereka sangat mempengaruhi  kualitas  anggota  dewan khususnya  dalam  proses  rekrutmennya, maka  dapat  dipastikan  partai  akan  benar- benar teliti dan melakukan banyak pertimbangan  terhadap  kualitas  calon legislatif  yang  mereka  hendak  ajukan karena  dalam  hal  ini  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  sebagai  badan  yang  juga turut  menyeleksi  sifatnya  hanya  sekunder saja, jika persyaratan umum sudah dipenuhi calon maka Komisi Pemilihan Umum tidak ada alasan untuk tidak meloloskannya.
Di  lingkup  Kapuas,  kinerja  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai  disorot  banyak  pihak.  Berdasarkan fakta  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat Statistik  (BPS),  kinerja  anggota  DPRD Kabupaten  Kapuas  belum  terlalu  baik. Dalam  hal  masih  banyak  anggota  DPRD tidak  menjalakan  tugasnya  sesuai  dengan fungsi masing-masing, sehingga pembangunan  pun  tidak  berjalan  dengan baik sesuai apa yang sudah menjadi aspirasi dari  masyarakat.  Kurangnya  perhatian terhadap  warga  miskin,  akses  jalan  untuk transportasi  yang  masih  belum  sesuai dengan  harapan  masyarakat,  tentunya masyarakat  wajar  apabila  mempertanyakan bagaimana  upaya  partai  politik  sebagai organisasi  yang  memiliki  fungsi  rekrutmen politik  untuk  memperbaiki  kualitas  caleg yang  hendak  mereka  usung.  Partai  politik jelas memiliki peranan yang besar terhadap terpilihnya anggota-anggota DPRD  Kapuas yang  dinilai  kurang  dan  jauh  dari  harapan masyarakat.
Demokrasi
yang semakin berkembang membuat banyak partai politik baru  muncul  dengan  gagasan  dan  ide-ide baru mereka. Partai Gerindra sebagai partai yang  baru  dua  kali  mengikuti  Pemilu  pada
tahun  2009  dan  2014  dapat  dikatakan sukses  meraup  suara  pada  pemilu  legislatif 2014.  Kenaikan  suara  secara  signifikan dapat terlihat pada pemilu tahun 2009 yang hanya  memperoleh  suara  sebesar  4,4% kemudian  naik  menjadi  hamper  12%  pada pemilu tahun 2014 ini (Sumber: http://posbali.com/prabowoeffectlonjakkan- suara-gerindra-jokowi-terancam/).
Gerindra  masuk  sebagai  golongan tiga partai yang berhasil memperoleh suara lebih  dari  10%  tentu  memiliki  strategi tersendiri  untuk  memenangkan  pemilu mendatang  tahun  2019.  Terkait  dengan strategi  partai  politik  yang  berupaya mendongkrak  suara  partai  pada  setiap pemilihan  apakah  sudah  sesuai  dengan standar yang ditetapkan oleh Partai. Dengan harapan dari setiap tahapan rekrutmen yang dilakukan  oleh  partai  dapat  menciptakan kader-kader  baru  yang  berkualitas.  Yang pada  kenyataannya  sampai  saat  ini  masih kesusahan  untuk  mendapatkan  kader-kader yang dengan kualitas yang baik,  yang pada akhirnya partai karena tidak memiliki kader yang  berkualitas  tadi  kebinggungan  dalam menentukan  calon  yang  akan  diusung dalam setiap pemilihan.
Dari keadaan dilapangan Partai juga mengakui  kekurangan  untuk  jumlah  caleg, untuk  mengatasi  masalah  tersebut  upaya apa  yang  sudah  dilakukan  oleh  partai  dan upaya  apa  yang  sudah  dilakukan  dalam rekrutmen kader politik ini dalam menghadapi pileg 2019.
Dengan  adanya  berbagai  masalah yang timbul terkait dengan rekrutmen caleg oleh  partai  politik,  maka  wajar  apabila masyarakat mempertanyakan pula bagaimana  kesesuaian  rekrutmen  yang dilakukan partai Gerindra dengan demokrasi prosedural.
Berdasarkan latar belakang masalah di  atas,  dapat  diidentifikasikan  beberapa permasalahan yang relevan sebagai berikut:
1. DPRD Kabupaten Kapuas dinilai kurang  inisiatif  untuk  menciptakan kebijakan-kebijakan  yang  seharusnya mendapat  perhatian  khusus,  misalkan mengatasi kemiskinan, askses jalan.
2. Kurangnya  upaya  partai  politik  untuk meningkatkan  kualitas  caleg  yang hendak diusung.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  jenis  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  metode  penelitian  kualitatif. Penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian yang  bertujuan  untuk  membuat  pecandraan secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat mengenai  fakta-fakta  dan  sifat  populasi atau  daerah  tertentu  (Sumadi  Suryabrata,
2013:75). Sugiyono (2012:9) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme , digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi obyek  alamiah  dimana  peneliti  adalah sebagai  instrumen  kunci,  analisis  data bersifat  induktif/  kualitatif,  dan  hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna daripada generalisasi.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan  metode  induktif.  Metode induktif  merupakan  penarikan  kesimpulan berdasarkan  fakta  dan  peristiwa  kongkrit kemudian  ditarik  kesimpulan  secara  umum dengan  manyajikan  data  dan  menganalisis data dalam bentuk deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan
Pola Rekrutmen Caleg Partai Gerindra Pola  rekrutmen  yang  digunakan partai  Gerindra  secara  umum  adalah rekrutmen  terbuka.  Hal  ini  berkaitan
dengan  dibukanya  peluang  seluasluasnya kepada  masyarakat  untuk  berkesempatan menjadi  caleg  dari  partai  Gerindra.  Tetapi disisi  lain,  partai  juga  menerapkan  sistem rekrutmen  tertutup  dengan  menggunakan stelsel  pasif ,  biasanya  tokoh  yang  ditunjuk untuk  menjadi  caleg  merupakan  kader partai yang sudah dipertimbangkan kemampuan  dan  loyalitasnya  terhadap partai  Gerindra.  Untuk  caleg  kader  itu sendiri,  mereka  tetap  harus  melalui  tahap seleksi  yang  sama  dengan  caleg  tokoh masyarakat,  jadi  semua  tetap  diperlakukan sama.
Partai Gerindra membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat  untuk  bergabung  dan  berjuang bersama  partai  Gerindra.  Usaha  sosialisasi yang dilakukan pun beraneka ragam, mulai dari  website  dengan take  line “Mengajak putera-puteri  terbaik  bangsa  untuk  menjadi calon  anggota  DPR  RI,  DPRD  Provinsi, dan  DPRD  Kabupaten/  Kota  dalam pemilihan  umum  2018  demi  mewujudkan perubahan  Indonesia”.  Selain  dari  website, sosialisasi  juga  dilakukan  melalui  media massa cetak maupun elektronik.
Gerindra  tidak  menentukan  secara spesifik  mengenai  presentase  perbandingan antara  caleg  kader  maupun  caleg  tokoh masyarakat, semua murni didasarkan kepada  kemampuan,  kualitas,  dan  loyalitas Bacaleg  terhadap  partai  Gerindra,  akan tetapi  untuk  caleg  kader  memang  memiliki prioritas  sendiri  untuk  mendapatkan  nomor urut satu.
Penempatan  nomor  urut  satu  bagi para  caleg  ditentukan  dengan  suara terbanyak,  kader  atau  anggota  tidak dipermasalahkan  karena  semua  tergantung kepada kemampuan dan suara yang mereka dapatkan.  Akan  tetapi,  memang  bagi  caleg kader  memiliki  sedikit  prioritas  untuk mendapatkan nomor urut satu.
Dalam  kegiatan  rekrutmen  Bacaleg, partai  Gerindra  menggunakan  Undang-
undang  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang Pemilihan  Umum  yang  telah  mengatur secara  umum  mengenai  hal-hal  apasaja yang perlu diperhatikan partai politik dalam perekrutan Bacaleg. Selain dengan undang- undang  tersebut,  partai  juga  mengacu  pada AD/ ART partai Gerindra. Partai membentuk  suatu  panitia  yang  bertugas dalam  proses  rekrutmen  yang  bernama Badan  Seleksi  Bacaleg,  sedangkan  panitia yang  mengatur  kampanye  dan  pembagian Dapil bernama Badan Pemenangan Pemilu.
Aturan  teknis  mengenai  perekrutan Bacaleg  partai  Gerindra  memang  belum dibukukan  secara  resmi  karena  partai Gerindra  tergolong  partai  baru  dan  belum pernah  melaksanakan  Kongres  sehingga untuk aturan secara teknis masih berpegang pada  instruksi  DPP  (Dewan  Pimpinan Pusat)  Partai  Gerindra  yang  berkedudukan di  Jakarta.  Berikut  merupakan  syarat Bacaleg  yang  harus  dipenuhi  untuk mendaftar sebagai caleg partai Gerindra:
1. Warga  Negara  Indonesia  yang  telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
2. Bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa;
3. Bertempat  tinggal  di  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
5. Berpendidikan  paling  rendah  tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK),  Madrasah
Aliyah  Kejuruan  (MAK),  atau  bentuk lain yang sederajat; diutamakan Sarjana (S1);
6. Setia  kepada  Pancasila  sebagai  dasar negara,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
7. Bersedia menjadi anggota partai
Gerindra;
8. Patuh  dan  taat  pada  Anggaran  Dasar/ Anggaran  Rumah  Tangga,  Manifesto
Perjuangan dan peraturan-peraturan serta ketetapan partai Gerindra;
9. Bersedia  mengikuti  pendidikan  dan latihan kader partai Gerindra;
10. Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap karena  melakukan  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  penjara  (lima) tahun atau lebih;
11. Sehat jasmani dan rohani;
12. Terdaftar sebagai pemilih;
13. Bersedia  bekerja  penuh  waktu  sebagai Anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan DPRD Kabupaten/Kota partai Gerindra;
14. Mengundurkan  diri  sebagai  pegawai negeri  sipil,  anggota  Tentara  Nasional Indonesia,  anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  pengurus  pada badan  usaha  milik  negara  dan/  atau badan  usaha  milik  daerah,  serta  badan lain  yang  anggarannya  bersumber  dari keuangan  negara,  yang  dinyatakan dengan  surat  pengunduran  diri  yang tidak dapat ditarik kembali;
15. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan  public,  advokat  pengacara, notaris,  pejabat  pembuat  akta  tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan  dengan  keuangan  negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan  tugas,  wewenang,  dan  hak sebagai  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;
16. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya, pengurus  pada  Badan  Usaha  Milik Negara,  dan  Badan  Usaha  Milik Daerah, serta badan lain yang
anggarannya  bersumber  dari  Keuangan Negara;
17. Dicalonkan  hanya  di  1  (satu)  lembaga perwakilan; dan
18. Dicalonkan  hanya  di  satu  (1)  daerah pemilihan.
Untuk  alur  pendaftaran  Bacaleg secara  teknis  dilakukan  dengan  prosedur sebagai berikut:
1. Bakal  Calon  Anggota  DPRD  Provinsi DIY mengisi formulir pernyataan pendaftaran serta menyerahkan kelengkapannya  di  tempat  pendaftaran secara langsung tanpa diwakilkan.
2. Membayar formulir pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
3. Tempat  pendaftaran  adalah  di  kantor
DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Gerindra DIY. 4. Pada  saat  pendaftaran,  Bakal  Calon Anggota DPRD Provinsi wajib membawa  kelengkapan  administratif sebagai berikut:
a. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk Warga Negara Indonesia;
b. Pas  Foto  berwarna  ukuran  4x6 sebanyak 3 lembar;
c. Menyerahkan CV (Curriculum Vitae);
d. Bukti  kelulusan  pendidikan  terakhir berupa  fotokopi  ijazah,  surat  tanda tamat  belajar  (STTB),  syahadah, sertifikat  kelulusan,  atau  surat keterangan  lain  yang  dilegalisasi oleh satuan pendidikan atauprogram pendidikan menengah;
e. Fotokopi  Kartu  Tanda  Anggota (KTA) Partai Gerindra;
f. Apabila  masih  terdaftar  sebagai anggota partai lain, wajib menyerahkan salinan surat
pengunduran diri dari partai lain;
g. Syarat-syarat lain yang akan ditentukan oleh KPU akan
diberitahukan  setelah  ada  ketetapan
KPU.  Setelah  mendaftar,  Bakal Calon  Anggota  DPRD  Provinsi akan  mendapatkan  tanda  bukti pendaftaran.  Setelah  itu  Bacaleg akan dipanggil kembali untuk mengikuti berbagai tes untuk mendapatkan  skoring  atas  potensi yang  ia  miliki.  Badan  seleksi melakukan  tes  yang  berupa  test potensi  akademik,  test  psikologis, dan kegerindraan dan akan dilanjutkan dengan wawancara umum yang terkait tentang ketugasan dewan dan nasionalisme. Upaya Partai Gerindra Untuk
Meningkatkan  Kualitas  Caleg  DPRD Kabupaten Kapuas
Penurunan  kualitas  anggota  dewan perwakilan  saat  ini  tidak  dapat  dilepaskan dari  peran  partai  politik  yang  bertugas merekrut  Bakal  Calon  Legislatif  (Bacaleg) yang  nantinya  apabila  terpilih  dalam Pemilu  akan  menjadi  anggota  legislatif yang  mewakili  sekian  banyak  aspirasi masyarakat. Anggota legislatif harus dituntut untuk memiliki kemampuan membuat  kebijakan-kebijakan  yang  pro rakyat.
Menurut  Miriam  Budiardjo  (2008), apabila  partai  memiliki  kader-kader  yang baik  dan  berkualitas,  maka  partai  tersebut akan  mempunyai  kesempatan  lebih  besar untuk  mengembangkan  diri.  Hal  tersebut memperlihatkan  betapa  pentingnya  peran kader  dalam  sebuah  partai  politik,  maka kualitas  dan  kapabilitas  seorang  kader memang  harus  diutamakan.  Maka  dari  itu muncul  istilah  kaderisasi  yaitu  suatu kegiatan  partai  politik  dalam  upaya membentuk  kader-kader  yang    berkualitas karena  kader-kader  partai  dididik  dan dipersiapkan  untuk  menjadi  pengurus partai,  bakal  calon anggota  legislatif,  bakal calon  presiden  dan  wakil  presiden,  dan
bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.  Selain  proses  kaderisasi  dalam upaya peningkatan kualitas kadernya, partai politik juga memiliki tugas untuk memberikan  pendidikan  politik  kepada masyarakat  luas.  Hal  ini  terkait  dengan bacaleg  yang  diajukan  partai  politik  tidak hanya  berasal  dari  kader  partai,  tetapi  juga dari  tokoh-tokoh  masyarakat  (caleg  non- kader).  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2008  pasal  12  menjelaskan  fungsi  partai politik  terkait  dengan  pendidikan  politik bukan  saja  untuk  kadernya,  tetapi  juga untuk masyarakat luas.

## Kaderisasi Partai Gerindra
Salah  satu  tugas  partai  Gerindra yang  tercantum  dalam  Anggaran  Dasar adalah  mempersiapkan  kader-kader  partai yang  terbaik  dalam  pengisian  jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan.Untuk  mengikuti  kaderisasi  partai
Gerindra,  langkah  pertama  harus  menjadi anggota  partai  Gerindra  terlebih  dahulu. Khusus  untuk  para  Bacaleg  (bakal  calon legislatif),  kaderisasi  memang  menjadi kegiatan  yang  wajib  diikuti  oleh  Bacaleg yang juga dijadikan sebagai syarat pendaftaran untuk mencalonkan diri. Untuk keanggotaan  partai  Gerindra  telah  diatur dalam AD/  ART, ada beberapa persyaratan yang  harus  dipenuhi  calon  anggota  partai, antara lain:
1. Warga  Negara  Indonesia  yang  setia kepadaPancasila,
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945danNegara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berusia  sekurang-kurangnya  17  (tujuh belas) tahun atau telah menikah.
3. Bersedia  mematuhi  Anggaran  Dasar, Anggaran  Rumah  Tangga,  Keputusan danKetentuan serta Peraturan Partai.
4. Bersedia  menyatakan  diri  menjadi Anggota.
Setelah  menjadi  anggota  dari  partai Gerindra,  maka  akan  secara  otomatis memperoleh  hak  dan  kewajiban  anggota partai, kewajiban anggota partai antara lain sebagai berikut:
1. Mematuhi  dan  melaksanakan  seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga. 2. Mematuhi dan melaksanakan keputusanKongres  dan  ketentuan  partai serta peraturan partai. 3. Mengamankan dan memperjuangkankebijakan partai.
4. Membela kepentingan partai dari setiap usahadan  tindakan  yang  merugikan partai.
5. Menghadiri  rapat-rapat  dan  kegiatan partai.
6. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakanprogram perjuangan partai.
7. Membayar Iuran Anggota.
Hak Anggota partai Gerindra adalah:
1. Memperoleh perlakuan yang sama.
2. Mengeluarkanpendapat baik lisan maupuntulisan.
3. Memilih dan dipilih.
4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan.
5. Memperoleh  pendidikan  dan  pelatihan kader.
6. Memperoleh penghargaan dan
kesempatan mengembangkan diri.
Kader partai Gerindra adalah anggota  partai  Gerindra  yang  merupakan tenaga inti dan penggerak partai. Pembentukan kader partai Gerindra dilaksanakan  melalui  seleksi  kaderisasi secara  berjenjang  didalam  pendidikan  dan
latihan  kader.  seleksi  kader  didasarkan pada:
1. Mental ideologi.
2. Penghayatan  terhadap  visi  dan  misi, Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga  serta  Manifesto  Perjuangan Partai, Prestasi.
3. Dedikasi,  disiplin,  loyalitas  dan  tidak tercela.
4. Kepemimpinan.
5. Militansi dan mandiri.
Strata  kader  partai  gerindra  adalah kader  penggerak,  pratama,  muda,  madya, utama, dan yang paling tinggi adalah kader manggala. Pembentukan kader partai Gerindra dimaksudkan untuk menjadi:
1. Calon pengurus partai
2. Bakal calon anggota DPR dan DPRD.
3. Bakal  calon  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah.
4. Bakal  calon  presiden  dan  wakil presiden.
Pengkaderan  di  partai tidak  sekedar transfer  sebuah  pengetahuan  tapi  transfer ideologi. Partai Gerindra melakukan kaderisasi melalui sayap-sayap partai seperti  Gerakan  Muslim  Indonesia  Raya (Gembira), Tunas
Indonesia
Raya (TIDAR),  Satuan  Relawan  Indonesia  Raya (SATRIA), Kristen Katolik Indonesia Raya (KIRA), Gerakan Mahasiswa Sanatadharma (GEMASADHARMA), dan berbagai sayap partai  lainnya.  Selain  itu,  partai  Gerindra memiliki  tempat  di  Bogor  bernama Hambalang  yang  digunakan  sebagai  pusat kaderisasi  partai  untuk  anggota,  kader, maupun saksi.
Pendidikan Politik Untuk Masyarakat Sesuai dengan undang-undang, partai  politik  memiliki  fungsi  untuk memberikan  pendidikan  politik  terhadap anggotanya dan masyarakat. Partai
Gerindra  melakukan  pendidikan  politik kepada  masyarakat  dengan  cara  melalui sayap-sayap partai yang dilakukan sebanyak  dua  kali  dalam  setahun  secara rutin  saat  bantuan  politik  dari  pemerintah lewat Kantor Badan Kesbangpol (Kesejahteraan Pembangunan dan Perlindungan  Masyarakat)  diberikan.  Hal ini  merupakan  salah  satu  usaha  yang dilakukan  Gerindra  untuk  meningkatkan pengetahuan  politik  masyarakat  dalam upaya  memperbaiki  kualitas  dan  jiwa nasionalisme bacaleg yang nantinya hendak menjadi caleg.

## Kesesuaian  Pola  Rekrutmen  Partai Gerindra dengan Demokrasi Prosedural
Demokrasi  prosedural  merupakan demokrasi yang bercirikan adanya perubahan  kepemimpinan  melalui  Pemilu yang berlangsung jujur, bebas, terbuka, dan melibatkan  massa  pemilih  yang  universal tanpa  pembedaan  ras,  gender,  agama maupun  suku.  Selain  itu,  demokrasi prosedural  secara  umum  dapat  dikatakan sebagai  demokrasi  yang  sesuai  dengan prosedur  (aturan),  dalam  konteks  ini  yang dimaksud  dengan  aturan  atau  prosedur adalah  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Sehingga  dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi prosedural adalah demokrasi yang mengutamakan  kebebasan  mengeluarkan pendapat  untuk  warga  negaranya,  akan tetapi  masih  dalam  lingkup  atau  harus sesuai  dengan  peraturan-peraturan  yang berlaku di suatu negara.
Demokrasi menghendaki segala rekrutmen  dan  kontrol  politik  yang  ada dilakukan  secara  terbuka,  sehingga  semua warga  negara  dapat  berperan  aktif  dalam mengawasi  pemerintahan  yang  sedang berjalan.  Telah  dibahas  diatas  mengenai pola  rekrutmen  yang  dijalankan  partai Gerindra, termasuk juga upaya partai dalam
meningkatkan  dan  memperbaiki  kualitas caleg yang mereka ajukan di DPRD.
Berdasarkan  dengan  apa  yang  telah dibahas  diatas,  maka  kesesuaian  pola rekrutmen  dengan  demokrasi  prosedural secara  lebih  lanjut  dapat  dibahas  sebagai berikut:
1. Kesesuaian pola rekrutmen partai Gerindra  dengan  demokrasi  prosedural. Secara  umum  pola  rekrutmen  yang Gerindra  gunakan  adalah  terbuka,  hal ini  dibuktikan  dengan  berbagai  upaya sosialisasi  yang  partai  lakukan  untuk memberitahu serta mengajak berpartisipasi masyarakat dalam
kegiatan  Pemilu  legislatif  tahun  2014 ini.  DPC  Gerindra  juga  membuka kesempatan  bagi  seluruh  warga  negara Indonesia  yang  hendak  mencalonkan diri  sebagai  anggota  DPRD  tanpa membedakan  ras,  suku,  agama  dan gender . Hal tersebut merupakan implementasi  dari  nilai-nilai  demokrasi prosedural yang mengutamakan
political  equality sekaligus  cerminan dari  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2008  pasal  12.  Untuk  rekrutmen tertutup,  DPC  hanya  mengeluarkan dukungan dalam bentuk surat rekomendasi  yang  apabila  orang  yang ditunjuk  bersedia  mengajukan  diri sebagai  calon  legislatif  maka  surat rekomendasi  tersebut  dapat  digunakan sebagai mana mestinya.
Dalam  pemilu  tahun  2019  ini,  partai Gerindra membuka seluas-luasnya untuk  bisa  mendaftarkan  diri  menjadi calon  anggota  legislatif  dengan  syarat memenuhi kulifikasi yang sudah ditetapkan  oleh  partai  dalam  rekrutmen kader-kader yang baru.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan tentang Pola Rekrutmen Calon Anggota  Legislatif  partai  Gerindra  yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Ada beberapa hal pokok pola rekrutmen calon  legislatif  DPRD  partai  Gerindra DPC Kabupaten Kapuas antara lain:
a. Partai Gerindra seleksi awal menggunakan  test  kegerindraan, wawancara umum tentang
ketugasan dewan, dan tes psikologis.
b. Untuk penggunaan media sosialisasi eksternal,  Gerindra  menggunakan website  resmi  partai  Gerindra  di http://partaigerindra.or.id. Selain
menggunakan website resmi, mereka juga membuka pengumuman  di  media  massa  cetak maupun elektronik.
c. Partai  Gerindra  merekrut  Bacaleg baik  kader  maupun  non-kader,
Bacaleg non-kader (tokoh
masyarakat)  boleh  berasal  dari orang  yang  sebelumnya  belum pernah mengadakan kerjasama dengan  partai  Gerindra,  asalkan memang Bacaleg memiliki kapabilitas  dan  loyalitas  terhadap partai.
d. Partai Gerindra, posisi caleg perempuan  dan  laki-laki  sama, semua dinilai murni dari kapabilitas yang mereka miliki.
2. Upaya  Gerindra  untuk  meningkatkan kualitas calon anggota legislatifnya. Upaya Gerindra untuk
meningkatkan kualitas calon anggota legislatif  khususnya  calon  anggota  DPRD Kab/Kota,  adalah  dengan  kaderisasi  dan pemberian pendidikan politik bagi masyarakat.  Kaderisasi  merupakan  usaha yang  dilakukan  partai  politik  untuk
meningkatkan kualitas calon anggota dewan  sehingga  di  masa  yang  akan  datang penurunan  kinerja  anggota  dewan  dapat diminimalisir.
Kaderisasi  tidak  dapat  dilakukan dalam  waktu  yang  singkat,  akan  tetapi memerlukan waktu yang relatif lama karena terkait  dengan  penanaman  ideologi  partai dan loyalitas terhadap partai. DPC Gerindra sama-sama  melakukan  kaderisasi  terkait dengan  ketugasan  dewan,  nasionalisme, baik secara teknis maupun non-teknis untuk para  kadernya.  Hal  ini  bertujuan  untuk melatih  agar  supaya  mereka  dapat  bekerja maksimal dan dapat mengagregasi kepentingan  publik  secara  baik.  Selain  itu, upaya  yang  DPC  Gerindra  lakukan  untuk meningkatkan  kualitas  calegnya  adalah dengan  memberikan  pendidikan  politik, yaitu  dengan  cara  DPC  Gerindra  dengan melakukan  berbagai  kegiatan  melalui sayap-sayap  partai.  Jika  untuk  masyarakat luas,  pendidikan  politik  yang  dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun dengan menggunakan  bantuan  politik  dari  Kantor Kesbangpol  (Kesejahteraan  Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat).
3. Kesesuaian  pola  rekrutmen  Partai
Gerindra dengan demokrasi prosedural.
Pola rekrutmen yang dilakukan oleh Gerindra  sudah  sesuai  dengan  demokrasi prosedural.
Gerindra secara umum menggunakan ketentuan persyaratan pendaftaran pada Undang-undang Nomor 8
Tahun  2012  pasal  51,  dan  memperhatikan serta melaksanakan presentase caleg perempuan  minimal  30%  sesuai  dengan pasal  55  dan  56  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  2012,  meskipun  terkait  dengan sumber  bacaleg  yang  mereka  rekrut memiliki  perbedaan  yang  cukup  besar terkait  dengan  sumber  caleg  yang  mereka rekrut. Partai Gerindra memberikan kesempatan  kepada  semua  warga  negara
Indonesia  untuk  mendaftar  sebagai  caleg DPRD  Kab/Kota  tanpa  membedakan  ras, suku, gender, maupun agama. Hal ini sesuai dengan  prinsip  dasar  demokrasi  prosedural yakni political  quality .

## Referensi
Afan  Gaffar.  1999. Politik  Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Any  Rohyati.  dkk.  2006. Pilkada  dan Pengembang Demokrasi Lokal .
Yogyakarta: KPU Provinsi DIY Bambang  Cipto.  2000. Partai,  Kekuasaan, dan Militerisme . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Cheppy  Haricahyono.  1991. Ilmu  Politik dan  Perspektifnya. Cetakan  Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana H.  Mangkubumi.  1989. Kerangka  dan Konsepsi  Politik  Indonesia:  Sebuah Tinjauan dan Analisa Perkembangan Politik Nasional Indonesia. Yogyakarta:  PT.  Mitra Gama Widya Hafied Cangara. 2011. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi.
Jakarta: Rajawali Pers Ichlasul  Amal.  1996. Teori-Teori  Mutakhir Partai  Politik,  Edisi  Pertama. Yogyakarta: PT. Tiara WacanaYogya __________  .  2012. Teori-Teori  Partai
Politik,  Edisi  Kedua .  Yogyakarta: Tiara Wacana
Joko Siswanto. 2006. Reaksi Intelektualitas Untuk  Demokratisasi .  Palembang: Yayasan Bakti Nusantara Lexy  J.  Moloeng.  2010. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung:
Rosda Karya
M. Ali Syafa’at. 2011. Pembubaran Partai Politik:  Pengaturan  dan  Praktik
Pembubaran  Partai  Politik  dalam Pergulatan Republik . Jakarta: Rajawali Pers Miriam  Budiardjo.  2000. Dasar-Dasar Ilmu  Politik. Jakarta:  Gramedia
Pustaka Utama ___________.  2008. Dasar-Dasar  Ilmu Politik Edisi Revisi . Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama
Ramlan  Surbakti.  2007. Memahami  Ilmu
Politik . Jakarta: Grasindo Rusadi  Kantaprawira.  1977. Sistem  Politik
Indonesia:  Suatu  Model  Pengantar .
Bandung: Tribisana Karya
Rush,  Michael  &  Phillip  Althoff.  2008.
Pengantar  Sosiologi  Politik .  (Alih bahasa: Dr. Kartini Kartono). Jakarta: Rajagrafindo Persada
Siti  Zuhro,  dkk.  2009. Peran  Aktor  Dalam
Demokratisasi . Yogyakarta: Ombak
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta
Suharno.  2004. Diktat  Kuliah  Sosiologi Politik . Yogyakarta
Sumadi Suyabrata. 2013 . Metodologi Penelitian .  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada
Undang-undang Tentang Partai Politik: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2011 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jurnal:
Sunarso.  2008.  Demokrasi  di  Indonesia:
Konsep, Transisi, dan Implementasinya. Jurnal Civics
(Vol.5, No.2). Hlm. 8-15
Djihad  Hisyam.  Demokrasi  Indonesia:
Antara  Harapan  dan  Kenyataan.
Jurnal SOCIA (Vol.  1,  No.2).  Hlm. 4-5 Internet: http://partaigerindra.or.id diakses tanggal 24 April 2014