## ANALISIS IMPLEMENTASI PROSEDUR PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET TETAP DI BPPKAD KABUPATEN MAGELANG
M. Nuwafal Khoir 1* , Nuwun Priyono 2
1,2 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar E-mail: 1) nuwafalkhoir19@gmail.com , 2) nuwunpriyono@untidar.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  suitability  of  the  procedures  for  securing  and maintaining  fixed  assets  at  the  Regional  Revenue,  Financial  Management,  and  Assets  Agency (BPPKAD) of Magelang Regency with Permendagri No. 19 of 2016, which can be observed in the procedures for securing and maintaining fixed assets and the completeness of source documents. The type  of  research  applied  in  this  study  is  descriptive  qualitative  research.  The  results  prove  that BPPKAD of Magelang Regency has implemented the procedures, and the completeness of the source documents  is  satisfactory.  Thus,  the  security  and  maintenance  of  fixed  assets  in  BPPKAD  of Magelang Regency, in accordance with Permendagri No. 19 of 2016, are in full compliance with the regulations.
Keywords: Safeguarding and Maintenance of Fixed Assets, Procedures, Source Documents

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui keseuaian prosedur pengamanan dan pemeliharaan aset tetap  pada  Badan  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPPKAD)  Kabupaten Magelang dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 yang dapat diamati dalam prosedur pengamanan dan  pemeliharaan  Aset  Tetap  serta  kelengkapan  dokumen  sumbernya.  Jenis  penelitian  yang diaplikasikan pada penelitian ini yakni penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa  BPPKAD  Kabupaten  Magelang  sudah  menerapkan  prosedur  serta  kelengkapan  sumber dokumen sudah lengkap, sehingga pengamanan dan pemeliharaan aset tetap di BPPKAD Kabupaten Magelang terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016 sudah selluruhnya sesuai.
Kata Kunci: Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap, Prosedur, Dokumen Sumber

## 1. PENDAHULUAN
Pasca reformasi tahun 1998 hingga saat ini merupakan era otonomi daerah. Beberapa bidang  pembangunan  dilaksanakan  secara  desentralisasi,  sehingga  dalam  pelaksanaan urusan  pemerintahan,  setiap  instansi  di  setiap  wilayah  di  Indonesia  memiliki  hubungan tugas, pokok, dan fungsinya dalam hal memberikan pelayanan publik. Pemerintah Daerah dapat  mengatur dan  menangani urusan pemerintahan dalam pengelolaan BMD (Lasturi & Sunaningsih, 2021). Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengenai Pemerintah  Daerah,  bahwa  pemberian  kewenangan  otonomi  daerah  dan  kabupaten/kota didasarkan  kepada  desentralisasi  dalam  wujud  otonomi  yang  luas,  nyata  dan bertanggungjawab.

## ANALISIS  IMPLEMENTASI  PROSEDUR  PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET TETAP DI BPPKAD KABUPATEN MAGELANG
M. Nuwafal Khoir, Nuwun Priyono
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggarab pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari peolehan lainnya yang sah. Permendagri No 64 Tahun 2013 menyebutkan  Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan  /atau  dimiliki  oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masalalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau  sosial  di  masa  depan  diharapkan  dapat  diperoleh,  baik  oleh  pemerintah  daerah maupun  masyarakat  serta  dapat  diukur  dalam  suatu  uang,  termasuk  sumber  daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Agustina & Rani, 2020).
Dalam hal ini, Berlandasakan Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 terdapat dua  belas  unsur  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  Perencanaan  kebutuhan  dan penganggaran  BMD,  Pengadaan  BMD,  Penggunaan  BMD,  Pemanfaatan  BMD, Pengamanan  dan  Pemeliharaan  BMD,  Penilaian  BMD,  Pemindahtanganan  BMD, Pemusnahan BMD, Penghapusan BMD, Penatausahaan BMD, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian  BMD,  Tuntutan  ganti  rugi  BMD.  Pengamanan  merupakan  kegiatan  atau tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif, dan tindakan hukum (Firdaus, 2022). Pengamanan dititik beratkan pada penertiban  atau  pengamanan  secara  fisik  dan  administratif,  sehingga  barang  milik  daerah tersebut  dapat  dipergunakan  atau  dimanfaatkan  secara  optimal  serta  terhindar  dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain (Shabrina, 2014).
Pengelolaan  barang  milik  daerah  (BMD)  tetap  menjadi  isu  klasik  bagi  instansi Pemerintahan  Daerah.  Terbukti  masih  banyak  terjadi  ketidakpedulian  akan  pentingnya pengamanan dan pemeliharaan aset yang tidak efektif, seperti yang terlihat dalam pernyataan opini  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  hampir  setiap  tahun  mendominasi  masalah pengelolaan  BMD.  Permasalahan  yang  sering  ditemukan  BPK  berdasarkan  elemen  siklus pengelelolaan BMD antara lain: 1) belum komprehensifnya kerangka kebijakan, 2) persepsi tradisional yang tidak mengedepankan   potensi   pemanfaatan aset publik bagi pemasukan daerah,  3)  inefisiensi,  4)  keterbatasan  data,  5)  keterbatasan  SDM  (Mardiasmo,  2012). Mengingat pentingnya pengelolaan barang milik daerah (BMD) bagi pemerintah daerah dan besarnya  belanja  negara  yang  terkait  dengan  pengelolaan  BMD,  maka  pemerintah  harus mengelola  aset/barang  daerah  secara  profesional  dan  efisien  serta  mengutamakan  aspek ekonomi  agar  pengeluaran  tepat  sasaran  biaya,  tepat  penggunaan,  tepat  pelaksanaan,  dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Amerieska et al., 2018).
Kebanyakan  masalah  yang  sering  terjadi  di  pemerintah  daerah  adalah  belum dilaksanakannya  aturan  pengelolaan  barang  milik  daerah  secara  benar,  sehingga mengakibatkan penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan, kemudian  pemerintah  daerah  tidak  melakukan  kapitalisasi  terhadap  biaya-  biaya  yang menambah harga perolehan aset tetap. Barang yang dibiarkan dan tidak terpelihara dengan baik  yang  diambil  alih  oleh  pihak  lain,  bahkan  aset  tetap/BMD  tidak  dapat  ditelusuri keberadaannya secara fisik (Simamora & Halim, 2015).
Kabupaten Magelang merupakan Daerah dengan banyak aset dari APBD dan perolehan sah  lainnya.  Perolehan  lain  yang  sah  dapat  berasal  dari  hibah  masyarakat  atau  hibah  dari pemerintah  pusat.  Aset  yang  sudah  menjadi  milik  daerah  harus  dikelola  dengan  baik  dan benar. Untuk memahami  bagaimana prosedur pengamanan dan pemeliharaan aset tetap di BPPKAD  Kabupaten  Magelang,  maka  penelitian  ini  akan  menguji  lebih  dalam  mengenai
Analisis  Implementasi  Prosedur  Pengamanan  dan  Pemeliharaan  aset  tetap  di  BPPKAD Kabupaten Magelang.
Dalam  penelitian  ini,  rumusan  masalahanya  adalah  Apakah  pengamanan  dan pemeliharaan BMD di  BPPKAD Kabupaten Magelang sudah dilaksanakan  sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016?
Selain  rumusan  masalah,  pada  penelitian  ini  juga  memiliki  tujuan,  Tujuannya  adalah guna  mengetahui  keseuaian  prosedur  pengamanan  dan  pemeliharaan  aset  tetap  pada BPPKAD Kabupaten Magelang dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 yang dapat diamati dalam  prosedur  pengamanan  dan  pemeliharaan  Aset  Tetap  serta  kelengkapan  dokumen sumbernya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menerangkan bahwa: Barang Milik Daerah meliputi;
1)  Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD. Dengan ketentuan dilarang digadaikan/dijaminkan untuk memperoleh pinjaman atau diberikan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah dan juga tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peratuan undang-undang. Serta  dilengkapi  dengan  dokumen  pengadaan  BMD  baik  yang  bersifat  berwujud maupun tidak berwujud.
2)  Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ruang lingkup dari BMD yang pembeliannya berasal dari perolehan lain yang sah meliputi : Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis, barang yang diperoleh  sebagai  pelaksanaan  dari  perjanjian/kontrak,  Barang  yang  diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  barang  yang  diperoleh kembali dari  hasil divestasi  yang  berdasarkan penyertaan  modal pemerinta daerah. Barang-barang  tersebut  memiliki  ketentuan  yaitu  dengan  melengkapi  dokumen pengadaan baik BMD bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
Menurut Yusuf (2011), aset daerah terdiri dari enam kelompok dan juga aset lainnya, sehingga aset daerah meliputi tujuh bagian  yaitu :  (1) Aset tanah,  asset tanah adalah aset milik  pemerintah  yang  cukup  penting  dan  merupakan  salah  satu  aet  yang  sulit pengelolaannya, aset tanah digunakan untuk operasional pemerintahan dan pelayanan untuk masyarakat.  (2)  Peralatan  dan  Mesin,  peralatan  dan  mesin  merupakan  aset  milik pemerintahan  yang  sangat  penting  yang  digunakan  untuk  operasional  baik  pemerintahan pusat  maupun  daerah.  (3)  Gedung  dan  Bangunan,  gedung  dan  bangunan  merupakan  aset milik  pemerintahan  yang  sangat  penting  yang  digunakan  oleh  memperikan  pelayanan kepada  masyarakat.  (4)  Jalan,  Irigasi  dan  Jaringan.  Bangunan  air  digunakan  untuk menampung air yang disalurkan untuk waduk bendungan dan jenis irigasi lainnya. Dalam hal  ini  untuk  menilai  kualitas  suatu  infrastruktur  baik  atau  tidaknya  dapat  dilakukan pengelolaan  secara  administrasi  sehingga  mempermudah  dalam  pengendalian  terhadap kualitas infrastruktur di suatu daerah. (5) Aset Tetap Lainnya, yang terdiri dari barang dan buku  yang  terletak  pada  perpustakaan,  buku  terbitan  berkala,  barang  keterampilan  dan kultur,  hewan-hewan  peliharaan  serta  tanaman.  (6)  Konstruksi  pada  Pengerjaan,  dalam golongan ini terdiri dari bangunan gedung dan juga bangunan non gedung, konstruksi jalan, jembatan,  bangunan  air,  dan  juga  instalasi  serta  jaringan.  (7)  Aset  Lainnya.  Menurut

## ANALISIS  IMPLEMENTASI  PROSEDUR  PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET TETAP DI BPPKAD KABUPATEN MAGELANG
M. Nuwafal Khoir, Nuwun Priyono
permendagri  No.19 Tahun 2016 tidak  mengenal  dengan adanya aset tidak  berwujud serta aset lainnya.
Pengamanan  Aset  dilakukan  terhadap  barang  inventaris  dalam  proses  pemakaian  dan barang  persediaan  secara  fisik,  administratif,  dan  tindakan  hukum  (Shabrina,  2014). Pengamanan  fisik  barang  inventaris  dilakukan  terhadap  barang-barang  bergerak  dengan cara:  Pemanfaatan  sesuai  tujuan,  Penggudangan  dan  Penyimpanan  baik  tertutup  maupun terbuka  dan  pemasangan  tanda  kepemilikan.  Pengamanan  fisik  terhadap  barang  tidak bergerak  dilakukan  dengan  cara:  Pemagaran,  Pemasangan  papan  tanda  kepemilikan  dan Penjagaan. Sedangkan pengamanan fisik barang persediaan dilakukan oleh penyimpan dan/ atau  pengurus  barang  dengan  cara  penempatan  di  tempat  yang  baik  sesuai  dengan  sifat barang  tersebut,  agar  terhindar  dari  kerusakan  fisik.  Pengamanan  administratif  barang inventaris  dilakukan  dengan  cara:  Pencatatan  atau  Inventarisasi,  Kelengkapan  bukti kepemilikan antara  lain  BPKB,  faktur pembelian, dll dan Pemasangan stiker  berupa  label kode  lokasi  dan  kode  barang.  Pengamanan  administratif  barang  tidak  bergerak  dilakukan dengan cara : Pencatatan atau Inventarisasi dan Penyelesaian bukti kepemilikan seperti IMB, Berita  Acara  Serah  Terima,  Surat  Perijinan,  Akte  Jual  Beli,  serta  Dokumen  pendukung lainnya.  Sedangkan  Pengamanan  administratif  barang  persediaan  dilakukan  dengan  cara pencatatan dan penyimpanan secara tertib. Pengamanan  melalui tindakan hukum terhadap barang  inventaris  yang  bermaslaah  dilakukan  dengan  cara  :  Negoisasi  untuk  mencari penyelesaian dan penerapan hukum.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pemeliharaan adalah Barang  yang  dipelihara  adalah  barang  milik  daerah  dan/atau  barang  milik  daerah  dalam penguasaan  Pengelola  Barang/Pengguna  Barang/Kuasa  Pengguna  Barang.  Dikutip  dari jurnal  (Lubis  &  Hasibuan,  2022)  Pemeliharaan  Aset  adalah  suatu  kegiatan  atau  tindakan untuk menjaga agar semua barang dagangan dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara efisien. Pemeliharaan dapat berupa (1) Pemeliharaan ringan adalah perawatan harian yang  dilakukan  oleh  pengguna/unit  pengelola  barang  tanpa  menambah  anggaran;  (2) Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga ahli sehingga menimbulkan beban anggaran; dan (3) Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh tenaga ahli dari waktu ke waktu, yang kinerjanya tidak dapat diprediksi sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan permintaannya akan menimbulkan beban anggaran.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  diaplikasikan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif.  Penelitian  ini  akan  menggambarkan  secara  lengkap  prosedur  dan  hasil  kinerja Pengaman  dan  Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  di  BPPKAD  Kabupaten  Magelang. Penelitian ini dilaksanakan pada Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Magelang. Peneltian ini dilakukan  dengan  jangka  waktu  satu  bulan  pada  tanggal  05  Juli  2022  hingga  tanggal  05 Agustus 2022. Metode pengumpulan data yang digunakan pada metode penelitian ini adalah observasi dan studi pustaka.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur  dalam  pembahasan  kali  ini,  merupakan  aktivitas  yang  dilakukan  dengan semestinya  oleh  komponen-komponen  yang  terlibat  langsung  dalam  pengamanan  dan pemeliharaan, yang diawasi dibawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusatyang sudah diatur pada  Permendagri  No.19  Tahun  2016.  Peraturan  Mentri  tersebut salah  satunya  mengenai pelaksanaan  prosedur  pengamanan  dan  pemeliharaan  yang  dilakukan  oleh  BPPKAD Kabupaten Magelang, akan dijelasakan pada bagian ini.

## 3.1. Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap
Pada  bagian  ini  merupakan  Standar  Operasional  Prosedur  yang  dilakukan  oleh BPPKAD  dalam  Pengamanan  dan  Pemeliharaan  Aset  Tetap.  Dalam  bagian  ini  ada  tiga komponen prosedur yairu Pengguna Barang, Pengelolaan Barang dan Pejabat Penatausahaan Barang-Barang,  serta  enam  rangkaian  aktivitas  yang  harus  dilakukan.  Pengguna  barang milik daerah, memiliki wewenang dalam penggunaan barang yang merupakan kategori aset tetap, yang kemudian disebut sebagai kuasa pengguna barang. Kemudian kuasa pengguna barang  yaitu  kepala  unit  kerja  atau  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  pengguna  barang  untuk menggunakan  barang  milik daerah  yang  berada  dalam  penguasaannya  dengan  sebaik- baiknya.  Sehingga dalam  hal pengamanan dan pemeliharaan  menjadi tanggungjawab dari kuasa penguna barang. Prosedur yang dilakukan oleh pengguna barang Pertama, Pengguna Barang  menerima  barang  milik  daerah  antara  lain  tanah,  kendaraan,  peralatan  mesin, gedung  bangunan  dll.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  laporan  pengadaan  yang  sesuai dengan barang yang akan digunakan. Kedua, kemudian laporan pengadaan barang tersebut menjadi  dasar  dari  pencatatan  dalam  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB), pencatatan  KIB dilakukan  dalam  rangka  pengemaman  secara  administratif.  Ketiga,  Pengamanan  dan pemeliharaan secara fisik juga harus dilkakukan oleh pengguna barang yang berada dalam penguasaannya,  dengan output laporan  pemeliharaan  dan  pengamanan  barang.  Keempat, pengemanan secara administratif yang dilakukan selanjutnya yaitu menyerahkan dokumen kepemilikan barang (BPKB, Sertipikat Tanah) kepada Pengelola Barang, sehingga menjadi dasar pengelola barang dalam mengeluarkan Berita Acara Penyerahan BPKB atau sertifikat tanah. Selanjutnya adalah pengelolaan barang dengan menerima BPKB dan Sertipikat Tanah serta  Berita  Acara  Penyerahan  dan  menugaskan  Pejabat  Penatausahaan  Barang  untuk menyimpan  dokumen  kepemilikan  barang  milik  daerah.  Kemudian  Keenam,  Menyimpan dokumen  kememilikan  barang  milik  daerah  yang  dilakukan  oleh  Pejabat  Penatausahaan Barang.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  observasi  penelitian  di  Bidang  Aset  BPPKAD Kabupaten Magelang yang sudah selarasterhadap Permendagri No.19 Tahun 2016
Tabel 1 Kelengkapan Dokumen Output Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan No. Daftar Dokumen Lengkap (  ) / Tidak (x) 1. Laporan Pengadaan  2. KIB A, B, C, D, E dan F  3. Laporan Pemeliharaan dan Pengamanan Barang  4. Berita Acara Penyerahan BPKB dan Sertipikat Tanah  5. Daftar Dokumen Kepemilikan  6. Dokumen Arsip 

## ANALISIS  IMPLEMENTASI  PROSEDUR  PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET TETAP DI BPPKAD KABUPATEN MAGELANG
M. Nuwafal Khoir, Nuwun Priyono

## 3.2. Pengamanan Tanah
Pada  bagian  ini  merupakan  Standar  Operasional  Prosedur  Pengamanan  Aset  Tetap berupa  Tanah  yang  dilakukan  oleh  BPPKAD.  Dalam  bagian  ini  terdapat  lima  pelaksana tanggungjawab  dalam  proses  Pengamanan  Tanah  yaitu  SKPD,  Kepala  BPPKAD,  Kepala Bidang  Aset  BPPKAD,  Kasubid  Pengelolaan  Aset  BPPKAD  dan juga  JFU  (jabatan Fungsional Umum. Terdapat Tujuh tahapan dalam proses pelaksanaannya. Pertama, SKPD melengkapi bukti kepemilikan berdasarkan dokumen pengadaan tanah, dengan melengkapi dokumen  pembelian  dan  pelepasan  hak.  Kedua,  Pengurus  Barang  SKPD  mencatat  dalam Barang Pengguna Barang, sebagai dasarnya  yaitu dokumen pembelian dan pelepasan hak, yang  kemudian dicatat  menjadi  kartu  identitas.  Ketiga,  SKPD  Mengajukan  permohonan penerbitan  sertifikat  atas  nama  pemerintah  daerah  kepada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Magelang,  dengan  melengkapi  daftar  barang  pengelola/pengguna  barang.  Keempat, kemudian  Kepala  BPKKAD  Menyerahkan  dokumen  untuk  mengajukan  permohonan perubahan  nama  sertifikat  hak  atas tanah  menjadi atas  nama  pemerintah daerah. Kelima, tahap ini dilakukan oleh Kepala Bidang Aset untuk mengajukan permohonan pensertipikatan ke  Kantor  Pertanahan,  dalam  rangka  pengamanan  secara  administrasi.  Keenam,  Kasubid Pengelolaan Aset menyimpan dokumen  sertipikat  tanah dalam  rangka pengamanan  secara administratif.  Ketujuh,  pemasangan  Papan  Nama  dan  Tanda  Batas  yang  dilakukan  oleh Jabatan Fungsional Umum, tahap ini merupakan implementasi dari pengamanan tanah secara fisik.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  observasi  penelitian  di  Bidang  Aset  BPPKAD Kabupaten Magelang yang sudah selarasterhadap Permendagri No.19 Tahun 2016
Tabel 2 Kelengkapan Dokumen Output Prosedur Pengamanan Tanah No. Daftar Dokumen Lengkap (   ) / Tidak (x) 1. Dokumen Pembelian dan Pelepasan Hak  2. Kartu Identitas Barang  3. Daftar Pengguna Barang  4. Sertipikat Tanah  5. Daftar Sertipikat Tanah  6. Papan Nama dan Tanda Batas 

## 3.3. Pengamanan Gedung
Pada  bagian  ini  merupakan  Standar  Operasional  Prosedur  Pengamanan  Aset  Tetap berupa  Gedung  yang  dilakukan  oleh  BPPKAD.  Pengamanan  Gedung  dilaksanakan  oleh SKPD  dan  Sekda  sebagai  pelaksana  pengamanan  gedung  dan/atau  bangunan.  Prosedur yang dilakukan berjumlah tujuh , dengan rincian sebagai berikut. Pertama, SKPD melakukan pendataan gedung dan/atau bangunan secara lengkap, tentunya tahap ini penting dilakukan untuk  memudahkan  dalam  pengamanan  dan  pemeliharaan  bangunan  dan/atau  Bangunan. Kedua, SKPD melakukan  pengamanan  secarafisik  dengan  membangun  pagar  pembatas gedung dan/atau  bangunan,  pengamanan  ini  dilakukan  untuk  menjaga  bangunan  dari ancaman  yang  kemungkinan  terjadi.  Ketiga,  pengamanan  fisik  yang  selanjutnya  yaitu memasang tanda kepemilikan berupa papan nama yang dilakukan oleh Sekda, sebagai tanda bahwa  gedung  dan/atau  bangunan  adalah  milik  pemerintah  daerah.  Keempat,  SKPD  juga diwajibkan untuk melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah /menanggulangi terjadinya
kebakaran.  Kelima,  SKPD  wajib  Memasang Closed-Circuit  Television (CCTV)  pada gedung  dan/atau  bangunan  yang  memiliki  fungsi  strategis  atau  yang  di  lokasi  tertentu, dengan  tugas  dan  fungsi  melakukan  pelayanan  langsung  kepada  publik.  Keenam, menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah yang sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan, sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut yang dimiliki oleh  SKPD.  Ketujuh  SKPD  melakukan aktivitas  berupa  menghimpun,  mencatat, menyimpan,  dan  menatausahakan secara  tertib dan teratur atas  dokumen gedung dan/atau bangunan.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  observasi  penelitian  di  Bidang  Aset  BPPKAD Kabupaten Magelang yang sudah selarasterhadap Permendagri No.19 Tahun 2016
Tabel 3 Kelengkapan Output Prosedur Pengamanan Tanah No. Daftar Dokumen Lengkap (  ) / Tidak (x) 1. Data Gedung  2. Batas Gedung dan/atau Bangunan  3. Papan Nama  4. Pemadam Kebakaran  5. CCTV  6. Satuan Pengamanan  7. Laporan Pengamanan  Gedung dan/atau Bangunan 

## 3.4. Pengamanan Kendaraan Dinas
Pada  bagian  ini  merupakan  Standar  Operasional  Prosedur  Pengamanan  Aset  Tetap berupa  Kendaraan  Dinas  yang  dilakukan  oleh  BPPKAD.  Pengamanan  Kendaraaan  Dinas dilaksanakan  oleh  SKPD,  Sekda,  Kepala  Bidang,  dan  Pengadministrasian.  Prosedur  yang dilaksanakan  berjumlah  tujuh  dengan  rincian  sebagai  berikut.  Pertama,  Sekda  dan  SKPD melengkapi bukti kepemilikan dengan kelengkapan dokumen pembelian, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam pendataan dan pengamanan. Kedua, Penyerahan Kendaraan  dari  Pengelola  ke  SKPD,  dengan  kelengkapan  Berita  Acara  Penyerahan Kendaraan Dinas. Ketiga, SKPD melakukan pembuatan Kartu Identitas Barang, dilakukan dengantujuan  mempermudah  dalam  pengelolaan  kendaraan  dinas.  Keempat,  SKPD mengeluarkan SK penanggungjawab Kendaraan. Kelima, Sekda dan  SKPD mencatat dalam daftar pengguna barang, dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengecekan kendaraan  dinas.  Keenam,  Kepala  BPPKAD  menyimpan  kendaraan  yang  tercatat  dalam daftar  pengguna  barang.  Ketujuh,  Pengadministrasian  untuk  melakukan  penyimpanan Dokumen BPKB.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  observasi  penelitian  di  Bidang  Aset  BPPKAD Kabupaten Magelang yang sudah selaras terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016

## ANALISIS  IMPLEMENTASI  PROSEDUR  PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET TETAP DI BPPKAD KABUPATEN MAGELANG
M. Nuwafal Khoir, Nuwun Priyono
Tabel 4 Kelengkapan Dokumen Output Prosedur Pengamanan Kendaraan  Dinas No.  Daftar Dokumen Lengkap (   ) / Tidak (x) 1.  Dokumen Pembelian  2.  Berita Acara Penyerahan  3.  Kartu Identitas Barang  4.  SK Penanggungjawab  5.  Daftar Pengguna Barang  6.  Kendaraan Pengelola  7.  BPKB Kendaraan Dinas 

## 4. KESIMPULAN
Penerapan Pengamanan dan pemeliharaan aset tetap pemerintah daerah oleh BPPKAD Kabupaten  Magelang  sudah  sepenuhnya  sesuai  dengan  prosedur  yang  terdapat  pada permendagri No.19 Tahun 2016. Hal ini berdasarkan kelengkapan dokumen dan sekaligus prosedur yang sudah dilaksanakan telah sesuai terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016.
Berdasarkan  hasil  analisis  maka  disarankan  untuk  penelitian  berikutnya  diharapkan mampu  memperluas  dan  mempertajam  analisis  mengenai  prosedur  dari  pengamanan  dan pemeliharaan  aset, tidak  seperti  penelitian  ini  yang  hanya  membahas  mengenai  aset tetap daerah  saja.  BPPKAD  Kabupaten  Magelang  diharapkan  mampu  mempertahankan kesesuaian  prosedur  terhadap  Permendagri  No.19  Tahun  2016  pada  pengamanan  dan pemeliharaan aset tetap daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, E. J., & Rani, U. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 4 (4), 392–400.
Amerieska,  S.,  Setiati,  F.,  &  Mulyono,  I.  (2018).  Analisis  Faktor  Tentang  Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia , 2 , 53–65. Firdaus,  L.  (2022).  Factor  Analysis  on  the  Effectiveness  of  Management  of  State  and Regional  Property. Journal  of  Humanities,  Social  Sciences  and  Business  (JHSSB) , 1 (3), 35–48.
Lasturi, D. H., & Sunaningsih, S. N. (2021). Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD)  Pada  Kantor  Sekretariat  DPRD  Kota  Magelang. Journal  of  Economic, Management, Accounting and Technology , 4 (1), 9–14.
Lubis, A. M., & Hasibuan, N. F. A. (2022). Evaluasi Pengelolaan Aset tetap pada Dinasa Pendidikan  Provinsi  Sumatera  Utara. JIKEM:  Jurnal  Ilmu  Komputer,  Ekonomi  dan Manajemen , 2 (2), 3097–3104. Mardiasmo,  D. (2012). State  asset  management  reform  in  Indonesia:  a  wicked  problem . Doctoral dissertation, Queensland University of Technology.
Shabrina, K. N. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik , 2 (1), 1–9. Simamora,  R.,  &  Halim,  A.  (2015).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  aset
pasca  pemekaran  wilayah  dan  pengaruhnya  terhadap  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 10 (1).
Yusuf,  M.  (2011). 8  Langkah  Pengelolaan  Aset  Daerah  Menuju  Pengelolaan  Keuangan Daerah Tebaik, Cetakan Kedua . Salemba Empat Jakarta.

## Copyrights
Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.
This  is  an  open-access  article  distributed  under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).