## Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Kontrak Elektronik
Razzaqy Salsabil, Muchamad Nur Faqih, Reza Pahlevi dan Nabil Mahri razzaqysalsabil@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Settlement of international disputes in terms of electronic contracts, there are still legal loopholes in the event of international disputes in electronic contracts. Activities in the field of economics that use internet media or can be called e-commerce besides there are good things there are also obstacles in running them. Therefore, this study takes the legal issue of electronic contract disputes with a normative legal research method using the statutory approach (Statue Approach) then also with the Conceptual Approach. With this legal issue, the researcher wants to analyze the laws and regulations and applicable concepts. Settlement of international disputes in electronic contracts between Steam and its users in Indonesia. How to resolve electronic contract disputes if there is a business dispute in the electronic contract then what can be done when the Contract Giver (in this case Steam). Based on the applicable state authority on the basis of authority in international dispute resolution. The settlement of the dispute is carried out in the United States even though the users (subscribers) themselves are in Indonesia based on an agreement between the parties in the electronic contract.
Keywords: International Dispute Resolution; Electronic Contracts; Liability.

## Abstrak
Penyelesaian sengketa internasional dalam hal kontrak elekronik masih terdapat adanya celah hukum apabila terjadi  sengketa internasional dalam kontrak elektronik. Aktivitas dalam bidang perekonimian yang menggunakan media intenert atau bisa disebut dengan e-commerce selain ada hal baik juga ada kendala dalam menjalankannya. Maka dari itu penelitian ini mengambil isu hukum tentang sengketa kontrak elektronik dengan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan peraturan perundangan-undangan ( Statue Approach ) kemudian juga dengan Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach) . Isu hukum yang siangkat tersebut maka peneliti ingin menganalisa peraturan perundang-undangan dan regulasi serta konsep-konsep berlaku. Penyelesaian sengketa internasioanl dalam kontrak elektronik antara pihak steam dengan penggunanya yang ada di Indonesia. Bagaimana menyelesaian sengketa kontrak elekronik apabila terjadi sengketa bisnis dalam kontrak eletronik kemudian apa yang dapat dilakukan ketika Pemberi Kontrak (dalam hal ini Steam). Berdasarkan kewenangan negara yang berlaku atas dasar otoritas dalam penyelesaian sengketa Internasional. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di negara Amerika meskipun pengguna ( subscribers ) sendiri berada di Indonesia bersarkan kesepakatan antara para pihak dalam kontrak elektronik.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Internasional; Kontrak Elektronik; Tanggung Gugat.

## Notaire
Article history: Submitted 2 August 2022; Accepted 26 October 2022; Available online 31 October 2022.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v5i3.38013 Vol. 5 No. 3, Oktober 2022
Copyright © 2022 Razzaqy Salsabil, Muchamad Nur Faqih, Reza Pahlevi dan Nabil Mahri. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.
456
Razzaqy Salsabil, et.al: Penyelesaian Sengketa Internasional...

## Pendahuluan
Teknologi internet yang serba digital ini bisa berfungsi menjadi ajang kenaikan pangkat strategis yang efektif dan efisien, karena di berbagai negara banyak orang yang menggunakan internet dengan tidak baik atau menyalahgunakan seperti terjadinya kejahatan di dunia cyber atau pembajakan sehingga hal tersebut dapat merugikan konsumen. Salah satu faktor ini merupakan  produk yang dipasarkan tidak layak dikonsumsi konsumen serta tidak juga singkron dengan apa yang dipromosikan oleh pihak sponsor , sebagai akibatnya hak- hak konsumen sering diabaikan. Bagi para pihak yang kurang peka, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disebut memadai buat melindungi konsumen yang bertransaksi lewat media internet. 1
Imbas asal kemajuan teknologi sampai terjadinya perubahan kehidupan rakyat diberbagai bidang,  salah  satunya ialah transaksi jual-beli yang tak lagi dilakukan secara pribadi, namun dapat dilakukan secara elektro atau dikenal dengan E-Commerce. Perubahan tadi tentunya berpengaruh juga di bentuk perbuatan aturan baru sehingga perlu diimbangi menggunakan pengaturan-pengaturan aturan agar tidak terjadi kekosongan aturan. Kontrak elektronik atau electronic contract menurut Edmon Makarim merupakan, “perikatan ataupun korelasi hukum yg dilakukan secara elektronika dengan memadukan jaringan ( networking ) asal sistem berita berbasiskan computer ( computer cased information system )”. 2
Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) menyebutkan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya” Secara yuridis, syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 Burgelijk Wetboek (selanjutnya disebut sebagai BW) yang secara umum sudah banyak dipahami,
1 Iman Sjahputra, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Alumni 2010).[3]
2 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian (PT  Raja  Grafindo Persada 2005).[254]
bahwa suatu perjanjian atai kontrak diakui sah manakala sudah memenuhi 4 (empat) macam syarat  dalam 1320 BW, yakni: 3
a)  adanya kesepakatan dari para pihak;
b)  kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c)  adanya sebab yang halal; dan
d)  adanya objek tertentu.
Selanjutnya dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai PP PSTE) pada syarat sahnya terjadinya kontrak elektronik yaitu:
Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
a.  terdapat kesepakatan para pihak;
b.  dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.  terdapat hal tertentu; dan
d.  objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan,. kesusilaan, dan ketertiban umum.
Pasal tersebut menyampaikan penjelasan bahwa kontrak elektronik itu memiliki ciri yang sama dengan kontrak yang di umumnya memakai kertas sehingga jika terjadi konkurensi pada pihak maka akan mempengaruhi unsur subjek dan  objek asal kontrak elektronika tersebut. Latar belakang yang mendasari teknologi internet sendiri karena karakternya serba digital sehingga mempunyai fungsi untuk menaikan pangkat dengan strategis, efektif dan  efisien. Oleh karena itu internet dapat menjangkau yuridiksi hukum dari negara yang ada dunia berkarakter antagonis dari hal tersebut maka dapat mengkoordinir dengan efisien kemudian meminimalisir kerugian hak dari konsumen.
Aktivitas perkonomian menggunakan media internet atau e-commerce tersebut di satu sisi sangat menguntungkan pihak konsumen, sebab lebih memiliki poly pilihan pada mendapatkan barang dan  jasa, tapi di sisi lain jenis perdagangan e-commerce ini bisa terjadi pelanggaran akan hak-hak sebagai konsumen, maka sangatlah penting dibutuhkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam
3 Moch.Isnaeni, Hukum Harta Kekayaan Episentrum Burgelijk Wetboek (CV Revka Prima Media 2020).[20].
458
Razzaqy Salsabil, et.al: Penyelesaian Sengketa Internasional...
transaksi e-commerce tadi konkurensi atau perselisihan di dalam berbagai aktivitas usaha sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak dibutuhkan terjadi karena dapat menyebabkan kerugian pada pihak-pihak yang bersengketa, baik mereka yang berada di posisi yang benar maupun di posisi yang keliru. Suatu hal yang acapkali dihadapi pada situasi semacam ini artinya timbulnya konkurensi atau perselisihan. Apabila dibandingkan dengan transaksi dalam dunia nyata, transaksi atau hubungan jual-beli maupun transaksi yang lainnya dalam dunia maya ini memiliki potensi kejahatan atau setidaktidaknya merugikan pihak lain, yang jauh lebih besar, di samping keuntungan masing-masing pihak. Hal itu disebabkan oleh lebih mudahnya antar pelaku usaha maupun dengan konsumen yang melampaui batas-batas negara bangsa.
Meskipun pada beberapa negara, bahkan secara internasional telah dibuat banyak sekali peraturan yang berusaha buat mengurangi tindakan-tindakan atas transaksi yang merugikan pihak lain, tetapi hal tadi tidak sepenuhnya bisa dikontrol sang negara yang mempunyai otoritas buat itu. Kesulitan mengontrol secara hukum terutama disebabkan oleh dari yurisdiksi juga substansi aturan yang belum sepenuhnya harmonis antara satu negara menggunakan negara lainnya, termasuk prosedur penyelesaian sengketa. Kesenjangan posisi antara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain atau antara konsumen yang melakukan transaksi tidak mudah disejajarkan, menggunakan posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Hal ini tampak menjadi sifat bawaan yang menempel di  prinsip  kebebasan  berkontrak.  Oleh  sebab  itu,  tidak  jarang  timbul  kontrak, yang secara substantif, holistik berasal maksudnya, baik dimengerti atau tidak dimengerti oleh konsumen, menempatkan konsumen di posisi yang dirugikan.
Adapun Penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce yang tidak terjangkau Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Transaksi e-commerce seperti layaknya suatu transaksi konvensional dimana menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak selamanya berjalan lancar. 4
4 Dardji Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia (Gramedia Pustaka Utama 2006).[46].
Isu hukum dalam jurnal ini adalah ketidak jelasan penetepan harga sehingga terjadi kesemena-menaan mematok sehingga Gamers yang berada di AS membawa permasalahan tersebut ke meja hijau. Semestinya dalam hal tersebut yaitu sengketa antara pihak konsumen dengan penyedia jasa gamers diperlukan suatu aturan tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam kontrak elekronik seperti halnya kontrak online. Steam dengan gamers diperlukan adanya kontrak elektronik berupa Steam Subscribers Agreement didalamnya ada penjelasan perihal isi dari game kemudian syarat dan ketentuan gamenya dll. Sehingga isi dari kontrak elektronik tersebut dapat menyelesaikan sengketa apabila terjadi sengketa seperti ini dengan berdasarkan aturan sesuai negera gamers berada. Karena apabila berada di negara Inggris, Amerika dan Eropa kasus tersebut dapat diajukan gugatan ke meja hijau dengan menyelesaikannya berdasar pada persoalan hukum sengketa pengguna berada.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. 5 Dan juga memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata, yang berkaitan dengan kajian normatif unsur kontrak elektronik apabila terjadi sengketa internasional. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) yang memfokuskan pada berbagai aturan hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak elektronik apabila terjadi sengketa internasional dan pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ) yang dalam hal ini akan melihat dari berbagai literatur-literatur yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, dan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep perbandingan penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Amerika.
5 Prof Dr Pete Mahmud Marzuki, S.H, M.S., LL.M., ‘Penelitian Hukum’.[32].
460
Razzaqy Salsabil, et.al: Penyelesaian Sengketa Internasional...

## Penyelesaian sengketa internasional dalam kontrak elektronik
Pada peraturan perundang-undangan tidak terdapat yang memberikan definisi  mengenai  litigasi,  tetapi  bisa  dipandang  pada  dalam  Pasal  6  ayat  1 Undang-Undang nomor  30 Tahun 1999 ihwal Arbitrase (selanjutnya disebut menjadi UU Arbitrase) yang mengatakan bahwa konkurensi pada bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian konkurensi yang dilandasi itikad baik menggunakan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi ialah proses menyelesaikan perselisihan hukum pada pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa mempunyai hak dan  kewajiban yang sama baik buat mengajukan somasi juga membantah gugatan melalui jawaban. 6
Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan  kekurangan. Proses penyelesaian konkurensi melalui pengadilan membuat suatu keputusan yang bersifat adversarial (perselisihan) yang belum bisa merangkul kepentingan beserta karena menghasilkan suatu putusan win-lose solution. sebagai akibatnya pasti akan terdapat pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya terdapat yang merasa puas dan  terdapat yang tidak sehingga bisa menyebabkan suatu masalah baru pada antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, ketika yang lama   serta porto yang tidak tentu sebagai akibatnya dapat cukup lebih mahal. Proses yang usang tadi selain sebab banyaknya perkara yang wajib  diselesaikan tidak sebanding menggunakan jumlah pegawai dalam pengadilan, pula karena ada tingkatan upaya aturan yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin sang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding pada Pengadilan Tinggi, Kasasi pada Mahkamah Agung serta yang terakhir Peninjauan pulang menjadi upaya hukum terakhir. Sebagai akibatnya tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana serta biaya  ringan.
6 Yessi Nadia, ‘“Penyelesaian Sengketa Litigasi Dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi Dalam Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”’ ( academia , 2019).<https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non>, accessed 6 Juni 2022.
Sering disebut juga sebagai Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan cara musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum runggun adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang  secara  umum  berperan  sebagai  mediator  dan  konsiliator.  Oleh  sebab  itu, masuknya konsep Alternative Dispute Resolution (sering disingkat sebagai ADR) di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. 7
Pembahasan mengenai Alternative to Litigation (selanjutnya disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa) semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai bagian mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan APS sebagai Alternative to Adjudication meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif. 8
Namun dalam perkembangan dan pemberlakukan khususnya di Indonesia terdapat 3 (tiga) APS diuraikan sebagai berikut:
7 Rika Lestari, ‘Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia’ (2013) 3 Jurnal Ilmu Hukum.[219].
8 ibid .[219-220].
462
Razzaqy Salsabil, et.al: Penyelesaian Sengketa Internasional...
a.  Negosiasi
Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) UU Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.
Berdasarkan Ficher serta Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang didesain buat mencapai kesepakatan  pada ketika kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama meupun yang tidak sinkron. Hal ini hampir sama dengan pendapat Susanti Adi Nugroho yaitu negosiasi ialah proses tawar menawar buat mencapai konvensi dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis menggunakan tujuan buat mendapatkan penyelesian atau jalan keluar dari pertarungan yang sedang dihadapi oleh ke 2 belah pihak. 9
b.  Mediasi
Menurut Pasal 1 nomor (1) Peraturan Mahkamah Agung angka 1 Tahun 2016 tentang mekanisme Mediasi pada Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian konkurensi melalui proses negosiasi buat memperoleh kesepakatan Para Pihak menggunakan dibantu oleh mediator. Pengaturan mediasi dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), serta (5) UU Arbitrase bahwa terhadap konkurensi yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan, maka penyelesaian konkurensi diselesaikan melalui donasi seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seseorang mediator.
Mediasi intinya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang mempunyai keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sebagai
9 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Telaga Ilmu Indonesia 2009).[21].
akibatnya bisa membantu dalam situasi perseteruan buat mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga bisa diartikan menjadi upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui perantara yang bersikap netral serta tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang menjadi fasilitator untuk terlaksananya obrolan antar pihak menggunakan suasana keterbukaan, kejujuran serta tukar pendapat buat tercapainya consensus.
c.   Konsiliasi
Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU tentang Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam penjelasan umum.
Black’s Law Dictionary memberikan pengertian konsiliasi yaitu: 10
“Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes before arbitration”.
“Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation”.
Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution . Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa.
Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. 11
10 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase (PT Raja Grafindo Persada 2000).[36].
11 Sri Hajati, S. W, Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan (Airlangga University Press 2017).[434]
464 Razzaqy Salsabil, et.al: Penyelesaian Sengketa Internasional...
Penyelesaian sengketa dalam yang terdapat di Amerika yang khususnya penyelesaiannya atas sengketa kontrak elektronik dapat dilihat dalam The United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign yang memjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa internasional maka yang dilakukan adalah Amerika sendiri yang memjelaskan sebagai berikut : 12 dengan cara pemberian kepada negara otoritas dalam melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan dalam Internasional Law Commission’s Tentang tanggung jawab negara. Hal ini tidak diragukan lagi merupakan fondasi di mana sistem modern arbitrase komersial internasional telah dibangun. Dalam batasan pasal ini, hanya pengingat singkat tentang perlindungan yang luas dan prinsip-prinsip panduan yang diperlukan. Namun, sebagaimana dikomentari lebih lanjut di bawah, Konvensi New York telah, dalam sejumlah penghargaan arbitrase investasi baru-baru ini yang melindungi proses arbitrase komersial, memberikan kewajiban hukum substantif yang diperlukan untuk menetapkan pelanggaran hukum internasional publik oleh pengadilan nasional atau otoritas Negara lainnya”. 13
Pada umumnya sengketa antar negara kebanyakan diselesaikan dengan cara negosiasi karena para pihak sendiri yang memiliki kebebasan untuk mencapai kesepakatan. 14 Namun negosiasi bukan merupakan satu-satunya penyelesaian sengketa terbaik terutama apabila negara yang bersengketa tidak memiliki hubungan diplomatik. 15 Hal ini biasanya diatasi dengan keterlibatan negara ketiga, yaitu  melalui  good  offices  dan  mediasi,  namun  kendalanya  adalah  sulit  untuk mencari negara yang tidak memihak pada salah satu pihak yang bersengketa.
Selanjutnya dalam United Nations Commission on International Trade Law (selanjutnya disebut sebagai UNCITRAL) memberikan penyelesaian berupa online terhadap kontrak elektronik apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli yang berbeda Negara Penyelesaian Sengketa Online (dalam bahasa inggris disebut
12 Stephen Fietta and James Upcher, ‘Public International Law, Investment Treaties and Commercial Arbitration: An Emerging System of Complementarity?’ (2013) Arbitration International. [187].
13 ibid
14 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Rajawali Pers 2012).[27].
sebagai Online Dispute Resolution atau ODR) untuk merancang standar hukum yang seragam untuk penyelesaian transaksi elektronik lintas batas yang bernilai rendah dan bervolume tinggi. Sistem sengketa online saat ini sedang dikembangkan, oleh karena itu dianggap penting untuk menangani masalah hukum dari sudut pandang internasional. E-commerce harus difasilitasi, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi cepat dan efisien tetapi di sisi lain memiliki tingkat proses yang dapat diterima dijamin Aturan yang akan dikembangkan adalah aturan kontrak, yang – setelah selesai – dapat diadopsi oleh penyedia ODR dan dimasukkan atas dasar sukarela ke dalam kontrak antara penjual dan pembeli. 16 Dalam Pasal 4 ayat 2 UNICTRAL memberikan penjelasan bahwa tanggung gugat dalam arbitrase terdapat Tanggapan terhadap pemberitahuan arbitrase juga dapat mencakup:
a.  Setiap pembelaan bahwa pengadilan arbitrase yang akan dibentuk berdasarkan Aturan ini tidak memiliki yurisdiksi;
b.  Usulan penunjukan otoritas penunjukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ayat 1;
c.  Usulan penunjukan arbiter tunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, ayat 1;
d.  Pemberitahuan penunjukan seorang arbiter sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 atau 10;
e.  Uraian singkat tentang tuntutan balik atau tuntutan untuk tujuan saling hapus, jika ada, termasuk jika relevan, indikasi jumlah yang terlibat, dan pemulihan atau pemulihan yang diminta;
f.  Pemberitahuan arbitrase sesuai dengan pasal 3 dalam hal tergugat mengajukan gugatan terhadap salah satu pihak dalam perjanjian arbitrase selain penggugat.
Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat 1 memberikan penjelasan bahwa kecuali para pihak telah menyepakati pilihan otoritas penunjukan, suatu pihak dapat sewaktu- waktu mengusulkan nama atau nama-nama satu atau lebih lembaga atau orang, termasuk Sekretaris Jenderal Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag (selanjutnya disebut yang “PCA”), salah satunya akan berfungsi sebagai otoritas penunjukan. 17
16 UNCITRAL Secretariat, ‘News from the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) - UNCITRAL at the End of 2013’ (2013) 18 Uniform Law Review - Revue de droit uniforme.[721].
17 Treaty-based Investor-state Arbitration, ‘UNITED NATIONS COMMISSION ON INTER - NATIONAL TRADE LAW UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-Based Investor-State Arbi - tration’.
466
Razzaqy Salsabil, et.al: Penyelesaian Sengketa Internasional...

## Kesimpulan
Penyelesaian sengketa dalam kontrak elekronik apabila terjadi sengketa bisnis dalam kontrak eletronik maka yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan tempat dimana Pemberi Kontrak (dalam hal ini Steam ) itu berada karena berdasarkan kewenangan negara yang mana memiliki otoritas dalam menyelesaikan sengketa Internasional. Sehingga penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di negara Amerika meskipun pengguna ( subscribers ) sendiri berada di Indonesia bersarkan kesepakatan antara para pihak dalam kontrak elektronik tersebut.

## Daftar Bacaan

## Buku
Dardji Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia (Gramedia Pustaka Utama 2006 2006).
Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian (PT Raja Grafindo Persada 2005).
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase (PT Raja Grafindo Persada 2000).
Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Rajawali Pers 2012).
Iman Sjahputra, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Alumni 2010).
Marzuki, S.H, M.S., LL.M. PDPM, ‘Penelitian Hukum’.
Moch.Isnaeni, Hukum Harta Kekayaan Episentrum Burgelijk Wetboek (CV Revka Prima Media 2020).
Rika Lestari, ‘Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia’’ (2013) 3 Jurnal Ilmu Hukum.
Sri Hajati, S. W, Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan (Airlangga University Press 2017).
Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Telaga Ilmu Indonesia 2009).

## Jurnal
Secretariat U, ‘News from the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) - UNCITRAL at the End of 2013’ (2013) 18 Uniform Law Review - Revue de droit uniforme 721.
Stephen Fietta and James Upcher, ‘Public International Law, Investment Treaties and Commercial Arbitration: An Emerging System of Complementarity?’ (2013) Arbitration International.

## Laman
Yessi Nadia, ‘“Penyelesaian Sengketa Litigasi Dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi Dalam Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”’ ( academia , 2019) <https://www.academia.edu/29831296/
Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_ Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif> accessed 6 Juni 2022.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65).
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyeelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
468
Razzaqy Salsabil, et.al: Penyelesaian Sengketa Internasional...
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175).
How to cite: Razzaqy Salsabil, Muchamad Nur Faqih, Reza Pahlevi dan Nabil Mahri, ‘Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Kontrak Elektronik’ (2022) Vol. 5 No. 3 Notaire.