## Asrianti Sukirman, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Dalam Tata Hukum Afrika Somalia, Nigeria, Dan Ghana

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 3  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com
Research Article
Hukum Kewarisan Dalam Tata Hukum Afrika Somalia, Nigeria, Dan Ghana
Asrianti Sukirman 1 , Oyo Sunaryo Mukhlas 2
1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, asriantisukirman@gmail.com
2. UIN Suan Gunung Djati Bandung, osumfsh@yahoo.com
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 ).
Received :  April 21, 2023 Revised :  May 18, 2023 Accepted :  June, 12 2023 Available online    :   July 04, 2023
How to Cite:    Asrianti  Sukirman  and  Oyo  Sunaryo  Mukhlas  (2023)  “Inheritance  Law  in  the African Legal System  of  Somalia,  Nigeria,  and  Ghana”,  al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies,  6(3),  pp.  337–348.  doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.729.

## Inheritance Law in the African Legal System of Somalia, Nigeria, and Ghana
Abstract. Inheritance law is an important aspect of legal systems in various African countries. This research  aims  to  analyze  the  differences  and  similarities  in  the  system  of  inheritance  law  in  three African  countries,  namely  Somalia,  Nigeria,  and  Ghana.  Through  a  comparative  law  approach,  this study  describes  various  aspects  of  inheritance  law,  such  as  fundamental  principles,  inheritance  of property, and inheritance rights in these three countries. This research employs a descriptive research method  by  analyzing  relevant  legal  documents,  including  constitutions,  laws,  and  court  judgments related  to  inheritance  law.  Additionally,  the  study  also  includes  a  literature  review  on  cultural, religious, and customary views that influence the system of inheritance law in Somalia, Nigeria, and Ghana. The findings of this research indicate significant differences in inheritance law among the three

## Asrianti Sukirman, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Dalam Tata Hukum Afrika Somalia, Nigeria, Dan Ghana
countries.  Somalia  implements  an  inheritance  law  system  based  on  Islamic  Sharia,  with  principles governed by Islamic law that involve a balance between male and female family members. On the other hand,  Nigeria  has  an  inheritance  law  system  influenced  by  Islamic,  Christian,  and  customary  laws. Meanwhile, Ghana adopts an inheritance law system based on principles of customary law and local customs.

## Keywords: Inheritance Law, Africa, Somalia, Nigeria, Ghana
Abstrak.  Hukum kewarisan adalah salah satu aspek penting dalam tata hukum di berbagai negara Afrika.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perbedaan  dan kesamaan  dalam  sistem  hukum kewarisan di tiga negara Afrika, yaitu Somalia, Nigeria, dan Ghana. Melalui pendekatan perbandingan hukum,  penelitian  ini  menggambarkan  berbagai  aspek  hukum  kewarisan,  seperti  prinsip-prinsip dasar,  pewarisan  properti,  dan  hak-hak  waris  dalam  ketiga  negara  tersebut.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  menganalisis  dokumen-dokumen  hukum  yang relevan,  termasuk  konstitusi,  undang-undang,  dan  putusan  pengadilan  terkait  dengan  hukum kewarisan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ketiga  negara  memiliki  perbedaan  signifikan dalam  hal  hukum  kewarisan.  Somalia  menerapkan  sistem  hukum  kewarisan  berdasarkan  Syariah Islam, dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum Islam yang melibatkan konsep perimbangan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Nigeria, di sisi lain, memiliki sistem hukum kewarisan yang terpengaruh oleh agama Islam, agama Kristen, dan hukum adat. Sementara itu, Ghana mengadopsi sistem hukum kewarisan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum adat dan kebiasaan setempat.
Kata kunci: Hukum Kewarisan, Afrika, Somalia, Nigeria, Ghana

## PENDAHULUAN
Hukum  kewarisan  merupakan  bagian  yang  penting  dalam  sistem  hukum  di banyak  negara  di  Afrika.  Sistem  hukum  kewarisan  ini  mengatur  bagaimana  harta benda dan hak-hak warisan ditransfer dari generasi satu ke generasi berikutnya. Di Afrika, hukum kewarisan memiliki peran yang signifikan dalam mengatur hubungan antara  individu,  keluarga,  dan  masyarakat  dalam  konteks  pewarisan  harta  dan kekayaan.  Dalam  tradisi  Afrika,  konsep  warisan  melampaui  sekadar  transfer  harta benda. Konsep warisan juga mencakup nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang terkait  dengan  praktik  kewarisan.  Sistem  hukum  kewarisan  di  Afrika  sering  kali dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  budaya,  agama,  dan  adat  istiadat  yang  beragam  di setiap Negara (Nurdin, 2005:55).
Dalam konteks hukum kewarisan di Afrika, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama, sistem hukum kewarisan di Afrika sering kali menganut prinsip-prinsip kolektivitas dan keberlanjutan. Artinya, warisan sering kali ditujukan  untuk  mendukung  keluarga  atau  komunitas  secara  keseluruhan,  bukan hanya individu. Ini dapat tercermin dalam aturan-aturan yang mengatur pemisahan harta  warisan,  penentuan  ahli  waris,  atau  pembagian  harta  secara  adil  di  antara anggota keluarga. Kedua, hukum kewarisan di Afrika juga sering kali mengakui peran penting  perempuan  dalam  pewarisan  harta.  Meskipun  terdapat  variasi  di  antara negara-negara  Afrika,  banyak  negara  telah  mengadopsi  langkah-langkah  untuk memperkuat  hak-hak  waris  perempuan,  mengimbangi  tradisi  yang  mungkin membatasi akses perempuan terhadap warisan (Munawir, 2018:64).
Selain  itu,  sistem  hukum  kewarisan  di  Afrika  juga  dapat  dipengaruhi  oleh agama  yang  dominan  di  negara  tersebut.  Misalnya,  di  negara-negara  dengan

## Asrianti Sukirman, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Dalam Tata Hukum Afrika Somalia, Nigeria, Dan Ghana
mayoritas  penduduk  yang  beragama  Islam,  hukum  waris  akan  dipengaruhi  oleh prinsip-prinsip Syariah, yang mendasarkan diri pada kitab suci Al-Quran. Di sisi lain, negara-negara  dengan  mayoritas  penduduk  yang  beragama  Kristen  akan  memiliki pengaruh  agama  Kristen  dalam  hukum  kewarisan.  Hukum  adat  juga  memainkan peran  yang  signifikan  dalam  sistem  hukum  kewarisan  di  Afrika.  Hukum  adat mencakup  praktik  dan  tradisi  yang  berkaitan  dengan  pewarisan  harta,  yang  sering kali  didasarkan  pada  norma-norma  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  tertentu. Sistem hukum adat ini dapat berdampingan atau bahkan berbenturan dengan hukum nasional  di  beberapa  negara  (Ardhiyanto,  2013:133).  Oleh  karena  itu,  fokus pembahasan ini adalah untuk menganalisis sistem hukum kewarisan di tiga negara Afrika, yaitu Somalia, Nigeria, dan Ghana.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kepustakaan  atau  library  research  yang berbentuk  penelitian  kualitatif.  Dalam  melakukan  penelitian  kepustakaan,  penting untuk  memperhatikan  kredibilitas  sumber  yang  digunakan.  Sumber-sumber  yang digunakan harus berasal dari sumber yang terpercaya dan relevan dengan penelitian. Selain itu, peneliti juga harus memperhatikan aspek kebaruan dan keterkaitan antara sumber-sumber  yang  digunakan  dengan  tema  penelitian  (Prastowo,  2011). Penulis lebih menempatkan dengan tepat dan terbuka dengan banyaknya penguatan dampak mengenai konsep yang akan digunakan. Riset ini bercorak riset dekskriktif yang mana riset deskriktif ini mampu menghasilkan pola yang bagus mengenai sebuah keadaan beberapa  kelompok  secara  valid.  Riset  ini  merupakan  jenis  riset  yang  berbentuk kualitatif  berupa  teks  dengan  menggunakan  teori  hak  asasi  manusia.  Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber  yang  relevan  seperti  jurnal  ilmiah,  buku,  dan  laporan  penelitian terkait (Moleong, 1990:12).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hukum Kewarisan di Afrika
Hukum  kewarisan  di  Afrika  mengacu  pada  seperangkat  aturan  dan  prinsip yang  mengatur  transfer  harta  benda  dan  hak-hak  warisan  dari  generasi  satu  ke generasi  berikutnya  di  berbagai  negara  di  benua  tersebut.  Hukum  kewarisan  tidak hanya mencakup pembagian harta secara materi, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya,  dan  spiritual  dalam  konteks  masyarakat  Afrika.  Prinsip-prinsip  hukum kewarisan  ini  dirancang  untuk  memastikan  adanya  keadilan,  kesetaraan,  dan kelangsungan  generasi  dalam  proses  pewarisan.  Hukum  kewarisan  memiliki  peran yang  penting  dalam  masyarakat  Afrika.  Sebagai  sistem  hukum  yang  mengatur pewarisan  harta  dan  kekayaan,  hukum  kewarisan  membantu  mempertahankan kestabilan sosial dan ekonomi keluarga serta komunitas di Afrika. Melalui aturan dan prinsip-prinsipnya,  hukum  kewarisan  membantu  menjaga  hubungan  harmonis antara  anggota  keluarga,  mencegah  konflik  dan  sengketa  dalam  proses  pewarisan, dan  memastikan  kelangsungan  generasi  dalam  mewarisi  harta  dan  aset  yang  ada (Mahmud, 2006:64).

## Asrianti Sukirman, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Dalam Tata Hukum Afrika Somalia, Nigeria, Dan Ghana
Terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  hukum  kewarisan  di  Afrika, yaitu: pertama, aspek budaya. Aspek budaya memiliki pengaruh besar dalam hukum kewarisan di Afrika. Setiap negara dan kelompok etnis di Afrika memiliki tradisi dan norma  budaya  yang  unik  dalam  konteks  pewarisan  harta.  Nilai-nilai  seperti solidaritas  keluarga,  penghormatan  terhadap  leluhur,  dan  pentingnya  hubungan kekerabatan  dapat  mempengaruhi  cara  harta  benda  diwariskan.  Beberapa  budaya menerapkan  sistem  pewarisan  yang  menekankan  kepentingan  keluarga  secara keseluruhan daripada individu, sementara yang lain mungkin menganut prinsip adil dan  merata  dalam  pembagian  harta.  Kedua,  sspek  agama.  Agama  memiliki  peran signifikan  dalam  membentuk  hukum  kewarisan  di  Afrika.  Agama-agama  seperti Islam dan Kristen memiliki pengaruh besar terhadap prinsip dan aturan pewarisan harta  dalam  masyarakat  yang  menganut  agama  tersebut.  Misalnya,  dalam  Islam, sistem hukum waris berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yang dijelaskan dalam Al- Quran dan Hadis. Di sisi lain, agama-agama tradisional Afrika juga memiliki peranan penting dalam konteks pewarisan harta, dengan adat istiadat dan ritual tertentu yang mempengaruhi proses pewarisan (Seri, 2006:12).
Ketiga,  aspek  adat.  Aspek  adat  merujuk  pada  tradisi  dan  praktik  yang berkembang  dalam  masyarakat  Afrika.  Hukum  adat  sering  kali  berjalan  seiring dengan  hukum  formal  atau  menjadi  dasar  bagi  pengaturan  hukum  kewarisan  di beberapa  negara.  Praktik  adat,  termasuk  system  pewarisan  berdasarkan  linimasa keturunan,  peran  leluhur,  dan  norma-norma  sosial,  dapat  mempengaruhi  hukum kewarisan di Afrika. Sistem hukum adat dalam konteks pewarisan harta sering kali berfokus pada kesinambungan keluarga, mempertahankan kepemilikan tanah atau aset tradisional, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara kelompok-kelompok dalam  masyarakat  (Abdullah,  2008:42).  Meskipun  faktor-faktor  ini  memiliki pengaruh yang signifikan dalam hukum kewarisan di Afrika, penting untuk diingat bahwa tidak ada satu model tunggal yang mewakili seluruh benua. Setiap negara dan kelompok etnis di dalamnya memiliki variasi dalam praktik dan implementasi hukum kewarisan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara negara-negara di Afrika dalam hal sistem hukum yang diadopsi, pengaruh agama, budaya, dan adat istiadat dalam hukum kewarisan.

## Hukum Kewarisan di Somalia
Hukum kewarisan di Somalia didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mengatur pewarisan harta benda dan hak-hak warisan di dalam masyarakat Somalia. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek hukum, budaya, agama, dan adat istiadat yang memengaruhi proses pewarisan. Beberapa prinsip yang mendasari hukum kewarisan di  Somalia  adalah:  pertama,  pembagian  berdasarkan  keturunan.  Pewarisan  harta benda di Somalia sering kali berdasarkan sistem garis keturunan, di mana harta benda dan hak warisan diteruskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Prinsip ini memberikan keutamaan kepada anggota keluarga terdekat, seperti anak laki-laki atau  saudara  kandung,  dalam  menerima  warisan.  Kedua,  perlindungan  hak  waris perempuan. Meskipun Somalia memiliki tradisi patriarki yang kuat, dalam beberapa kasus,  hak  waris  perempuan  juga  diakui.  Dalam  beberapa  komunitas,  perempuan memiliki hak atas sebagian harta warisan, terutama jika mereka tidak menikah atau

## Asrianti Sukirman, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Dalam Tata Hukum Afrika Somalia, Nigeria, Dan Ghana
jika  mereka  adalah  anak  perempuan  satu-satunya.  Ketiga,  beberapa  komunitas  di Somalia  menganut  prinsip  adil  dan  merata  dalam  pembagian  warisan.  Prinsip  ini mengharuskan  bahwa  harta  benda  dan  aset  harus  dibagi  secara  adil  di  antara  ahli waris sesuai dengan proporsi yang ditetapkan.
Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam hukum kewarisan di Somalia. Sebagai mayoritas penduduk Somalia menganut agama Islam, hukum Islam, yang  dikenal  sebagai  Syariah,  menjadi  faktor  penting  dalam  mengatur  pewarisan harta  benda.  Prinsip-prinsip  hukum  Islam  yang  relevan  dalam  konteks  hukum kewarisan di Somalia antara lain: pertama, prinsip waris yang ditentukan secara jelas. Hukum Islam menguraikan ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta warisan berdasarkan  hubungan  keluarga  dan  garis  keturunan.  Pewaris  laki-laki  dan perempuan  memiliki  bagian  yang  ditentukan  dalam  pewarisan  sesuai  dengan hubungan keluarga mereka. Kedua, konsep 'Faraid'. Hukum Islam mengenali konsep Faraid,  yang  merupakan  perhitungan  matematis  berdasarkan  proporsi  yang ditetapkan untuk setiap ahli waris dalam pembagian warisan. Proporsi ini tergantung pada hubungan keluarga dan kategori ahli waris yang terlibat. Ketiga, perlindungan hak  waris  perempuan.  Hukum  Islam  mengakui  hak  waris  perempuan  dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam pewarisan harta benda.
Somalia  melalui  Undang-undang  Hukum  Keluarga  The  Family Code  1975 menentukan ketentuan bagian waris antara laki-laki dengan perempuan  dengan bagian 1:1. Dari ketentuan ini, Somalia dapat dipastikan dalam mengatasi masalah pembagian  warisnya  tidak  menggunakan  dalil-dalil  al-Qur’an,  terutama Q.S. an- Nisa’ 11 dan 12. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi Somalia menentukan bagain waris laki-laki dan perempuan 1:1. Di Somalia pemegang kekuasaan negara adalah kelompok Islam modernis yang cenderung kepada sosialis, terutama masa pemerintahan Barre yang mengadakan reformasi hukum personal Somalia. Oleh karena itu dalam penyusunan hukum personal (keluarga) baru tahun 1975, banyak dimasukan ide- ide pemegang kekuasaan negara sebagai institusi yang berwenang dalam  melakukan  politik  hukum,  sehingga  terjadi  perubahan-perubahan  dari konsep fikih mazhab tradisional yang dianut oleh mayoritas di Negara ini. Konsep fikih  mazhab  tradisional  yang  dianut  di  negara  somalia  adalah  mazhab  Syafi’i. (Mudzar,  2008: 162).
Materi  tentang  waris  dalam  hukum  keluarga  Somalia  telah  mengalami perubahan-perubahan  yang  sangat  drastis  dari  hukum  kewarisan yang terumuskan dalam fiqh mazhab yang dianutnya, dan sangat berbeda dari hukum waris  yang  dianut  di  berbagai  negara  muslim  lainnya.  Pembaharuan  terhadap konsep  kewarisan  terebut  pada  hakekatnya  tetap  didasarkan  kepada  konsep kewarisan mazhab Sunny (terutama Syafi’i) yang dianutnya, seperti dalam sistem pembagian menurut tingkatan ahli waris dan sistem ashabaah, namun kemudian telah  dilakukan  perubahan  pembagian  waris  dalam  seluruh  tingkatan  ahli  waris dan perubahan system asabah yang didasarkan kepada ide persamaan hak antara laki-laki  dan  perempuan.  Seperti  bagian  waris  yang  diberikan  kepada  pasangan yang masih hidup dalam mazhab Sunny suami mendapat dua kali bagian istri, baik dalam hal si meninggal mempunyai anak atau tidak, namun dalam hukum waris

## Asrianti Sukirman, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Dalam Tata Hukum Afrika Somalia, Nigeria, Dan Ghana
Somalia pasangan yang masih hidup baik suami ataupun istri mendapatkan bagian separoh  jika  tidak  ada  anak,  dan  seperempat  jika  ada  anak.
Pembaharuan konsep kewarisan Somalia ini selain lebih didasarkan kepada hukum  adat  yang  berlaku  turun  temurun.  Reformasi  materi  waris  tersebut menggunakan model atau bentuk ekstradoktrinal reform yaitu memasukan unsur- unsur dari luar hukum Islam. Unsur-unsur tersebut diantaranya ide keadilan sosial sebagai  prinsip  revolusi yang  terjadi  di  Somalia,  yang  menjadi  semangat  dalam pembentukan  hukumnya.  Somalia  juga  meratifikasi  hak  asasi  manusia internasional  yang  tidak  menganut  pembedaan  hak  antara  laki-laki  dan perempuan.  Persamaan  hak  ini  mengilhami  reformasi  materi  kewarisan  dalam hukum  keluarga  Somalia, sehingga dalam hukum waris terdapat  pemberian hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan

## Hukum Kewarisan di Nigeria
Terdapat  berbagai  sistem  hukum  kewarisan  yang  berlaku  di  Nigeria,  yang mencerminkan keragaman etnis, agama, dan budaya di negara ini. Beberapa sistem hukum kewarisan yang diterapkan di Nigeria adalah: pertama, sistem hukum Islam. Bagian  utara  Nigeria,  yang  mayoritas  penduduknya  menganut  agama  Islam, menerapkan hukum kewarisan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Sistem ini mengatur  pembagian  warisan  berdasarkan  prinsip-prinsip  Syariah,  termasuk perhitungan  warisan  berdasarkan  ketentuan  hukum  Islam  dan  proporsi  yang ditetapkan  untuk  setiap  ahli  waris  (Abdullah,  2008:54).  Nigeria  Utara,  di  bawah hukum Syariah, seorang anak perempuan dapat mewarisi harta ayahnya. Janda dari almarhum  berhak  atas  seperempat  harta  warisan  jika  almarhum  suaminya  tidak memiliki  ahli  waris. Jika  ada  lebih  dari  satu  janda,  seperdelapan  bagian  dari  harta yang meninggal dibagi di antara mereka. Secara umum, wanita dapat memperoleh properti. Demikian  pula  mereka  dapat  mewariskannya  kepada  ahli  warisnya, mewarisi dari almarhum orang tuanya, suami, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak perempuan dan kerabat lainnya. Sistem Hukum Adat: Di banyak komunitas di Nigeria, terutama di daerah selatan, hukum adat memainkan peran penting dalam pewarisan  harta  benda.  Sistem  hukum  adat  berdasarkan  tradisi  dan  adat  istiadat setempat,  yang  sering  kali  mencakup  aturan-aturan  dan  praktik-praktik  yang  unik terkait pewarisan harta benda. Kedua, sistem hukum Kristen. Bagian selatan Nigeria, di  mana  mayoritas  penduduknya  menganut  agama  Kristen,  menerapkan  hukum kewarisan yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Kristen. Meskipun tidak ada sistem  hukum  Kristen  yang  seragam  di  seluruh  negara,  prinsip-prinsip  seperti kesetaraan warisan dan perlindungan hak waris perempuan dapat dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen (Mahfud, 2014:76).
Hukum kewarisan di Nigeria dipengaruhi oleh agama-agama yang dominan di wilayah  tersebut,  yaitu  Islam  dan  Kristen,  serta  oleh  sistem  hukum  adat  yang berkembang di berbagai komunitas. Pengaruh agama dan hukum adat dalam hukum kewarisan di Nigeria dapat diamati dalam beberapa aspek: pertama, agama Islam. Di wilayah-wilayah yang menganut agama Islam, prinsip-prinsip hukum Islam, seperti prinsip  waris  yang  ditentukan  dalam  Syariah,  mempengaruhi  pembagian  warisan. Ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang ditetapkan sesuai dengan

## Asrianti Sukirman, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Dalam Tata Hukum Afrika Somalia, Nigeria, Dan Ghana
ketentuan hukum Islam. Kedua, agama Kristen. Di wilayah-wilayah yang menganut agama  Kristen,  prinsip-prinsip  agama  Kristen  seperti  kesetaraan  warisan  dan perlindungan hak waris perempuan dapat mempengaruhi hukum kewarisan. Dalam beberapa kasus, pengaruh agama Kristen dapat menyebabkan adopsi prinsip-prinsip yang lebih inklusif dalam pewarisan harta benda. Ketiga, hukum Adat. Sistem hukum adat  di  Nigeria  berfungsi  sebagai  hukum  kewarisan  di  banyak  komunitas.  Hukum adat memainkan peran penting dalam hukum kewarisan di Nigeria. Setiap suku atau kelompok  etnis  di  Nigeria  umumnya  memiliki  sistem  hukum  adat  mereka  sendiri yang mengatur pewarisan harta benda (Abdurrahman, 2015:39).

## Hukum Kewarisan di Ghana
Ghana  memiliki  sistem  hukum  kewarisan  yang  kuat  yang  didasarkan  pada hukum  adat  dan  dipengaruhi  oleh  kebudayaan  dan  tradisi  yang  kaya  dalam masyarakatnya. Hukum adat memainkan peran sentral dalam hukum kewarisan di Ghana. Hukum adat mengacu pada praktik-praktik dan aturan-aturan hukum yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan merupakan bagian penting dari identitas budaya dan kehidupan masyarakat Ghana. Dalam konteks pewarisan harta,  hukum  adat  memberikan  kerangka  kerja  yang  mengatur  pembagian  harta warisan. Asas-asas hukum adat di Ghana memainkan peran penting dalam pewarisan harta  (Effendi,  2019:98).  Beberapa  asas  yang  sering  diterapkan  dalam  hukum kewarisan di Ghana antara lain: pertama,  asas garis keturunan. Hukum adat Ghana cenderung mengikuti garis keturunan patrilineal, di mana ahli  waris utama adalah anggota  keluarga  laki-laki.  Pewarisan  harta  cenderung  berlangsung  melalui  garis keturunan ayah ke anak laki-laki, yang juga sering disebut sebagai sistem pewarisan patrilineal.
Kedua,  asas  keluarga  dan  komunal.  Hukum  adat  di  Ghana  menekankan pentingnya ikatan keluarga dan komunal dalam pembagian warisan. Pewarisan harta bukan hanya terbatas pada individu, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat secara  luas.  Dalam  beberapa  kasus,  kepentingan  keluarga  dan  kepentingan komunitas  dapat  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  pembagian  harta  warisan. Ketiga, asas keadilan sosial. Asas keadilan sosial juga menjadi faktor penting dalam hukum  adat  Ghana.  Pembagian  warisan  harus  adil  dan  mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan anggota keluarga yang lebih lemah atau terpinggirkan. Prinsip  ini  mencerminkan  nilai-nilai  solidaritas  sosial  dan  perhatian  terhadap keseimbangan dalam masyarakat Ghana. Kebudayaan dan tradisi memainkan peran signifikan dalam hukum kewarisan di Ghana. Ghana memiliki keragaman etnis dan suku yang kaya, dan masing-masing kelompok etnis memiliki tradisi dan adat istiadat unik yang memengaruhi hukum kewarisan (Purnama, 2016:18).

## Perbandingan Sistem Hukum Kewarisan di Somalia, Nigeria, dan Ghana
Meskipun  Somalia,  Nigeria,  dan  Ghana  memiliki  sistem  hukum  kewarisan yang didasarkan pada hukum adat dan dipengaruhi oleh agama, terdapat perbedaan dalam  prinsip-prinsip  yang  mengatur  pembagian  warisan.  Somalia  cenderung mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dalam hukum kewarisan, sementara Nigeria memiliki  pengaruh  dari  agama  Islam,  agama  Kristen,  dan  hukum  adat.  Di  Ghana,

## Asrianti Sukirman, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Dalam Tata Hukum Afrika Somalia, Nigeria, Dan Ghana
hukum  adat  dan  kebudayaan  memainkan  peran  penting  dalam  pembagian  harta warisan. Beberapa perbedaan sistem hukum kewarisan di tiga negara tersebut adalah: pertama, perbedaan dalam sistem pewarisan. Somalia menerapkan sistem pewarisan berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  Islam,  di  mana  terdapat  pembagian  yang  jelas antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Nigeria memiliki sistem pewarisan yang kompleks dengan campuran pengaruh agama Islam, agama Kristen, dan hukum adat, yang dapat bervariasi tergantung pada kelompok etnis dan agama (Seri, 2018:64).
Sistem  pewarisan  di  Ghana  didasarkan  pada  hukum  adat  yang  melibatkan keluarga secara luas dan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan tradisi. Kedua, persamaan  dalam  konsep  keadilan  sosial.  Meskipun  terdapat  perbedaan  dalam prinsip-prinsip hukum kewarisan, Somalia, Nigeria, dan Ghana memiliki persamaan dalam  konsep  keadilan  sosial  yang  memengaruhi  pembagian  harta  warisan. Keberlanjutan nilai-nilai keluarga, persatuan, dan keadilan sosial merupakan prinsip yang  umum  dalam  ketiga  negara  tersebut.  Penghargaan  terhadap  kebutuhan individu,  keseimbangan,  dan  persatuan  keluarga  dan  komunitas  menjadi pertimbangan penting dalam pembagian warisan (Purnama, 2019:32).
Sistem  hukum  kewarisan  di  Somalia,  Nigeria,  dan  Ghana  menghadapi tantangan  dari  modernisasi  dan  perubahan  sosial.  Perkembangan  pendidikan, urbanisasi, dan globalisasi telah mempengaruhi cara masyarakat memandang hukum kewarisan.  Nilai-nilai  tradisional  terkadang  bertentangan  dengan  aspirasi  individu yang lebih berorientasi pada hak-hak individu dan kesetaraan gender. Tantangan ini mendorong perubahan dalam sistem hukum kewarisan untuk lebih memperhatikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak individu. Sistem hukum kewarisan di  ketiga  negara  ini  juga  sering  kali  menghadapi  konflik  antara  hukum  adat  yang berbasis  lokal  dan  hukum  sipil  yang  diperkenalkan  oleh  kolonialisasi  atau modernisasi.  Penyelesaian  sengketa  dalam  pembagian  warisan  melibatkan pemahaman yang komprehensif tentang kedua sistem hukum ini (Abdullah, 2017).
Tantangan tersebut mencakup integrasi yang efektif antara hukum adat dan hukum  sipil,  serta  penyeimbangan  antara  nilai-nilai  tradisional  dan  kebutuhan modern.  Selain  itu,  tantangan  utama  dalam  sistem  hukum  kewarisan  di  Somalia, Nigeria, dan Ghana adalah perlindungan hak-hak perempuan dalam pewarisan harta. Meskipun ada perkembangan dalam mengakui hak-hak perempuan dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam pembagian warisan  di  banyak  kasus.  Tantangan  ini  meliputi  kesenjangan  gender  dalam  akses terhadap harta warisan, perbedaan dalam pewarisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan,  serta  praktik  adat  yang  membatasi  hak-hak  perempuan  dalam pewarisan. Pemahaman tentang implikasi agama, budaya, dan adat dalam kebijakan hukum  kewarisan  penting  dalam  memastikan  keadilan,  kesetaraan,  dan  harmoni dalam  proses  pewarisan  harta  di  Somalia,  Nigeria,  dan  Ghana.  Perubahan  dan penyesuaian  terhadap  tantangan  modernisasi  serta  perlindungan  hak-hak perempuan juga perlu diperhatikan dalam pembaharuan kebijakan hukum kewarisan di ketiga negara ini (Raharjo, 2013:49).

## Asrianti Sukirman, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Dalam Tata Hukum Afrika Somalia, Nigeria, Dan Ghana

## Rekomendasi untuk Meningkatkan  Keadilan dan Kesetaraan dalam Hukum Kewarisan di Afrika
1.  Integrasi  Nilai-nilai  Hak  Asasi  Manusia  Universal  dalam  Konteks  Budaya  dan Agama Lokal
Untuk  meningkatkan  keadilan  dan  kesetaraan  dalam  hukum  kewarisan  di Afrika,  penting  untuk  mengintegrasikan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  universal  ke dalam konteks budaya dan agama lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berikut: pertama, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia universal dan relevansinya dalam konteks budaya dan agama lokal. Melalui  pendidikan  dan  kampanye  kesadaran,  masyarakat  dapat  memahami pentingnya  menghormati  hak-hak  individu,  termasuk  dalam  konteks  pewarisan harta. Kedua, dialog antarbudaya dan interagama. Mendorong dialog yang terbuka antara berbagai kelompok budaya dan agama untuk memahami perspektif masing- masing. Dialog ini dapat mempromosikan saling pengertian, mengatasi prasangka, dan menemukan titik temu dalam membangun sistem hukum kewarisan yang adil dan inklusif. Ketiga, harmonisasi hokum. Membuat upaya untuk memadukan nilai- nilai  hak  asasi  manusia  universal  ke  dalam  kerangka  hukum  lokal  yang mencerminkan kekayaan budaya dan agama masyarakat. Ini melibatkan revisi atau penyempurnaan peraturan dan undang-undang yang ada agar lebih konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan (Wicaksono, 2020:90).

## 2. Penguatan Kerjasama antara Institusi Pemerintah dan Masyarakat Sipil
Penguatan kerjasama antara institusi pemerintah dan masyarakat sipil dapat memperkuat  implementasi  hukum  kewarisan  yang  adil  dan  inklusif  di  Afrika. Beberapa  langkah  yang  dapat  diambil  dalam  penguatan  kerjasama  institusi pemerintah  dan  masyarakat  sipil  adalah:  pertama,  konsultasi  dan  partisipasi masyarakat.  Membuka  ruang  bagi  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perumusan kebijakan hukum kewarisan. Mendengarkan pandangan, masukan, dan pengalaman langsung  dari  masyarakat  akan  membantu  menciptakan  kebijakan  yang  lebih responsif  terhadap  kebutuhan  dan  aspirasi  mereka.  Kedua,  pemberdayaan masyarakat.  Mendorong  pemberdayaan  masyarakat  untuk  memahami  hak-hak mereka dalam konteks hukum kewarisan. Melalui pendidikan, pelatihan, dan akses yang lebih baik terhadap informasi, masyarakat dapat mengadvokasi hak-hak mereka dan  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  proses  hukum  kewarisan.  Ketiga,  penegakan hukum  dan  pengawasan.  Meningkatkan  efektivitas  penegakan  hukum  dan pengawasan  terhadap  pelanggaran  dalam  hukum  kewarisan.  Institusi  pemerintah dan lembaga masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dan menindak tegas praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan (Sutedjo, 2019:48).
3. Peningkatan Kesadaran akan Pentingnya Hukum Kewarisan yang Adil dan Inklusif Peningkatan  kesadaran  akan  pentingnya  hukum  kewarisan  yang  adil  dan inklusif  adalah  langkah  penting  dalam  memperbaiki  sistem  hukum  kewarisan  di Afrika.  Beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesadaran  ini adalah  sebagai  berikut:  pertama,  kampanye  pendidikan.  Mengadakan  kampanye

## Asrianti Sukirman, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Dalam Tata Hukum Afrika Somalia, Nigeria, Dan Ghana
pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya hukum kewarisan yang adil dan inklusif. Kampanye ini  dapat  dilakukan  melalui  media  massa,  seminar,  lokakarya,  dan  program pendidikan di sekolah-sekolah. Kedua, pengembangan materi pendidikan. Membuat materi pendidikan yang terfokus pada hukum kewarisan dan mengintegrasikannya ke  dalam  kurikulum  pendidikan  formal.  Materi  ini  harus  mencakup  penjelasan tentang hak-hak individu dalam pewarisan, perlindungan hak-hak perempuan, dan pentingnya  penghargaan  terhadap  keragaman  budaya  dalam  konteks  hukum kewarisan (Nasution, 2018:78).
Ketiga,  advokasi  dan  jaringan  masyarakat.  Membentuk  jaringan  advokasi masyarakat  yang  berfokus  pada  masalah  hukum  kewarisan.  Jaringan  ini  dapat melakukan  kegiatan  advokasi,  seperti  penyuluhan  masyarakat,  pelatihan,  dan pembentukan kelompok-kelompok pengawas yang bekerja untuk memperjuangkan perlindungan  hak-hak  individu  dalam  hukum  kewarisan.  Keempat,  kerjasama regional  dan  internasional.  Meningkatkan  kerjasama  regional  dan  internasional untuk  memperluas  pemahaman  dan  pertukaran  pengetahuan  tentang  hukum kewarisan. Pertemuan, konferensi, dan forum internasional dapat menjadi platform untuk  berbagi  pengalaman,  praktik  terbaik,  dan  strategi  dalam  meningkatkan keadilan  dan  kesetaraan  dalam  hukum  kewarisan  di  Afrika  (Setiawan,  2017:32). Dengan  peningkatan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  hukum  kewarisan yang  adil  dan  inklusif,  diharapkan  akan  ada  tekanan  yang  lebih  besar  pada pemerintah  dan  lembaga  terkait  untuk  melakukan  perubahan  dan  reformasi  yang diperlukan  dalam  sistem  hukum  kewarisan.  Hal  ini  akan  berdampak  positif  pada pemenuhan  hak-hak  individu  dan  membangun  masyarakat  yang  lebih  adil  dan inklusif di Afrika.

## KESIMPULAN
Dalam konteks hukum kewarisan di Afrika, terdapat tantangan yang kompleks dalam  mencapai  keadilan  dan  kesetaraan.  Namun,  melalui  pemahaman  yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum kewarisan, pengaruh budaya, agama, dan adat istiadat, serta upaya untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan, ada potensi untuk memperbaiki sistem hukum kewarisan di berbagai negara Afrika. Pada tingkat lokal,  setiap  negara  di  Afrika  memiliki  karakteristik  unik  dalam  sistem  hukum kewarisan  mereka.  Somalia  mengikuti  prinsip-prinsip  hukum  kewarisan  yang didasarkan  pada  Islam,  sementara  Nigeria  menghadapi  kompleksitas  dengan pengaruh  agama  Islam,  agama  Kristen,  dan  hukum  adat  dalam  hukum  kewarisan mereka.  Ghana,  di  sisi  lain,  mengandalkan  sistem  hukum  adat  dalam  mengatur pewarisan harta. Rekomendasi untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam hukum kewarisan di Afrika mencakup integrasi nilai-nilai hak asasi manusia universal ke  dalam  konteks  budaya  dan  agama  lokal,  penguatan  kerjasama  antara  institusi pemerintah  dan  masyarakat  sipil,  serta  peningkatan  kesadaran  akan  pentingnya hukum  kewarisan  yang  adil  dan  inklusif.  Dalam  hal  ini,  pendidikan,  dialog antarbudaya,  harmonisasi  hukum,  konsultasi  dengan  masyarakat,  pemberdayaan masyarakat,  penegakan  hukum  dan  pengawasan,  serta  peningkatan  kesadaran masyarakat  memainkan  peran  penting  dalam  membawa  perubahan  positif  dalam

## Asrianti Sukirman, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Dalam Tata Hukum Afrika Somalia, Nigeria, Dan Ghana
sistem hukum kewarisan di Afrika. Dalam menerapkan rekomendasi ini, perlu adanya kerjasama  antara  pemerintah,  lembaga  hukum,  masyarakat  sipil,  dan  komunitas lokal.  Upaya  ini  akan  berkontribusi  pada  peningkatan  perlindungan  hak-hak individu,  keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  proses  hukum  kewarisan,  dan pembangunan masyarakat yang lebih adil dan inklusif di Afrika.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, T. (2008). Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Harta Warisan.
Jakarta: Rajawali Pers.
Abdullah,  T.  (2012).  Kebudayaan  dan  Tradisi  dalam  Hukum  Kewarisan  di  Ghana.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Abdurrahman, M. (2015). Hukum Waris dan Praktik Pewarisan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Aduda,  S.  (2017).  Hukum  Kewarisan  dalam  Budaya  Ghana.  Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia.
Amir, A. (2015). Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika. Djajadiningrat,  R.  (2016).  Hukum  Islam  dalam  Konteks  Pluralitas:  Telaah  terhadap
Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat  di  Indonesia.  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.
Effendi,  E.  (2019).  Hukum  Adat  Ghana:  Pewarisan  Harta  dan  Nilai-nilai  Budaya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Mahfud,  M.  D.  (2014).  Hukum  Waris  Islam:  Mengungkap  Rahasia  di  Balik  Hukum Pewarisan Islam. Jakarta: PT Mizan Publika.
Mahmud, M. (2006). Hukum Waris dan Pembagian Harta dalam Perspektif Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Martokusumo,  S.  (2012).  Hukum  Kewarisan:  Sebuah  Tinjauan  Kritis  Terhadap  KUH Perdata dan Undang-Undang Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
Mulyadi,  I.  (2010).  Hukum  Kewarisan  dalam  Hukum  Islam.  Jurnal  Hukum  & Pembangunan.
Nasution, F. A. (2018). Pentingnya Kesadaran akan Hukum Kewarisan yang Adil dan Inklusif:  Upaya  Meningkatkan  Kesadaran  Masyarakat  di  Afrika.  Jakarta:  PT Pustaka Karya Anak Bangsa.
Nurdin,  I.  (2005).  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian  Masalah  Waris  pada  Suku Minangkabau di Sumatera Barat. Jurnal Hukum Dan Pembangunan.
Purnama, A. (2016). Pewarisan Harta Menurut Hukum Adat Ghana. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
Purwosusastro,  P.  (2019).  Hukum Kewarisan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Adat: Studi Kasus Masyarakat Batak Toba. Jurnal Yustika.
Rahardjo, S. T. (2006). Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan.
Seri, A. M. (2006). Pendidikan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pewarisan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Seri, A. M. (2015). Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Ghana. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

## Asrianti Sukirman, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Dalam Tata Hukum Afrika Somalia, Nigeria, Dan Ghana
Seri,  A.  M.,  &  Asikin,  Z.  (2018).  Hukum  Adat  dan  Masyarakat:  Sebuah  Tinjauan Komprehensif. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Setiawan, H. (2017). Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Hukum Kewarisan yang Adil dan Inklusif di Afrika. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Soerjono, S. (2017). Hukum Adat Ghana: Nilai-nilai Budaya dalam Pewarisan Harta. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Soemadipradja, R. M. (2015). Hukum Adat dalam Bingkai Hukum Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.
Sutedjo, B. (2019). Penguatan Kerjasama antara Institusi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Hukum Kewarisan yang Adil dan Inklusif di Afrika. Jakarta: PT Pustaka Cipta Mandiri.
Wicaksono,  A.  (2020).  Meningkatkan  Keadilan  dan  Kesetaraan  dalam  Hukum Kewarisan  di  Afrika:  Tinjauan  Terhadap  Implementasi  Nilai-nilai  Hak  Asasi Manusia  Universal  dalam  Konteks  Budaya  dan  Agama  Lokal.  Jakarta:  PT Kompas Media Nusantara.
Yudhiantara,  D.  (2007).  Aspek-Aspek  Hukum  Kewarisan  dalam  Perspektif  Hukum
Adat Jawa. Jurnal Konstitusi.