## PENGUATAN REGULASI FOREIGN DIRECT INVESTMENT TERHADAP SEKTOR PERINDUSTRIAN DI BIDANG INDUSTRI KREATIF
RA Alilah Fathyarani Prameswari

## E-mail: alilahfathyarani@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Adi Sulistiyono

## E-mail: adi_sumo@yahoo.co.id

## Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Article Information Abstract Keywords: Strengthening Regulation;      Foreign      Direct Investment;   Creative Industries
Kata Kunci : Penguatan Regulasi; Foreign Direct Investment; Industri Kreatif
This article aims to examine the legal issues to find out  how the regulations and/or provisions of the legislation related to investment activities,  especially  Foreign  Direct  Investment,  or  commonly referred  to  as  FDI  for  the  creative  industries  in  Indonesia.  The research  method  used  is  prescriptive  normative  legal  research. Sources  of  legal  materials  used  are  primary  legal  materials  and secondary  legal  materials  as  well  as  non-legal  materials  sourced from ministries and / or agencies related to investment activities in Indonesia, by means of library / document study, legal material analysis  techniques  using  the  syllogism  method  using  deductive mindset.  The results  of this  study,  the Government  of  Indonesia as  the State Facilitator of Investment Implementation Activities in  Indonesia,  do  not  yet  have  spesific  regulations  about  creative industries with different types and applications like manufacturing industries,  such  as  the  industries  software  and  content.  Future regulations are expected to be able to improve the development of Indonesia’s creative industry or creative economy. Although the level  of  legal  certainty  is  still  low,  the  Indonesian  Government believes that the creative industry or creative economy can attract the  existence  of  Foreign  Direct  Investment  which  is  expected to  meet  the  National  Priority  Program  Target  3  in  Increasing Economic Value Added and Investment in the Real Sector.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui bagaimana regulasi dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan penanaman modal khususnya penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment, atau biasa disebut dengan FDI terhadap industri kreatif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non-hukum yang bersumber dari Kementerian  dan/atau  Instansi  terkait  kegiatan penyelenggaraan  penanaman modal di Indonesia, dengan
cara studi pustaka/ dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil  penelitian  ini,  Pemerintah  Indonesia sebagai  Negara  Fasilitator  dari Kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Indonesia, belum memiliki regulasi atau ketentuan peraturan yang tepat dan khusus atau spesifik mengatur mengenai industri kreatif dengan jenis dan penerapan yang berbeda dari industri manufaktur, seperti, industri software dan konten. Regulasi atau ketentuan peraturan yang tepat tersebut, kedepannya diharapkan mampu meningkatkan perkembangan industri kreatif atau ekonomi kreatif Indonesia. Meskipun masih rendahnya tingkat kepastian hukum tersebut, namun Pemerintah Indonesia meyakini bahwa industri kreatif atau ekonomi kreatif dapat menarik keberadaan Foreign Direct Investment yang diharapkan dapat memenuhi Target Program Prioritas Nasional 3 dalam Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil.

## A.  Pendahuluan
Percepatan kemajuan teknologi dari adanya fenomena globalisasi, berdampak di setiap sektor kehidupan, persoalan ekonomi dan kesejahteraan merupakan salah satu fokus utama di masing-masing Negara di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) beranggapan untuk mengentaskan dua persoalan tersebut, perlu dilakukan dengan memfokuskan kinerja pada sektor keuangan Negara; perdagangan, industri; dan investasi. Hilangnya sekat-sekat batas antar Negara menciptakan pertumbuhan pesat  dalam iklim investasi di dunia, khususnya investasi yang bersifat investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). FDI   sering diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan: 1.Pengalihan dana (transfer of funds); 2.Proyek   jangka waktu panjang (long-term project);  3.Tujuan memperoleh pendapatan reguler  (the purpose   of   regular income);   4.Partisipasi   dari   pihak   yang   melakukan pengalihan dana (the participation of the person transferring the funds); dan 6.Risiko usaha (business risk) (Rudolf Dolzer, 2008:60).
Kegiatan ekonomi FDI ini, menurut para ekonom dunia, dianggap mempunyai dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara, khususnya untuk Negara-Negara dengan sistem perekonomian terbuka. Kebijakan dari kegiatan penanaman modal atau investasi di setiap Negara berbeda-beda,  sesuai  dengan kebutuhan  dan  keadaan  hukum  dari  masing-masing Negara di seluruh dunia, di Indonesia peraturan perundang-undangan terkait investasi ialah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. FDI memberikan beragam manfaat dengan menjadi media transfer  teknologi   dan   informasi dari   luar   negeri   ke   dalam   negeri, meningkatkan daya saing sehingga
memperbaiki keterampilan buruh, meningkatkan lapangan kerja sehingga berakibat pada peningkatan pendapatan dan  keunggulan produk  domestik semakin  meningkatnya ekspor  Indonesia. Sementara, pemindahan bisnis dan pabrik produksi ke Indonesia dianggap berisiko, rumit, dan memakan waktu panjang, setidaknya satu tahun proses. Sepanjang Juni-Agustus 2019, terdapat 33 (tiga puluh tiga) perusahaan yang tercatat di Tiongkok mengumumkan rencana pemindahan bisnis dan basis produksi ke Negara lain. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) perusahaan itu memilih ke Vietnam, sementara 10 (sepuluh) perusahaan lainnya ke Kamboja, India, Malaysia, Meksiko, Serbia, dan Thailand. (https:// nasional.kontan.co.id/news/fdi-enggan-masuk-ke-indonesia-bank-dunia- jelaskan-alasannya  diakses pada 27 September 2019 pada pukul 18.01).
Menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan persyaratan peranan hukum yang sangat mutlak bagi suatu Negara penerima investasi, para investor asing tidak akan melakukan kegiatan investasi di tempat atau Negara yang tidak memiliki kepastian hukum (legal certainty) dan dapat menimbulkan risiko hukum (legal risk). Mendasari dari segalanya ialah apakah peraturan perundang- undangan yang ada berlaku secara efektif dan penerapannya berlangsung   secara konsisten.   Salah   satu   yang   mengalami   perlambatan ekonomi  akibat  dari rendahnya  angka  investasi  asing  terjadi  pada  sektor industri kreatif, padahal industri kreatif Indonesia sedang dalam taraf berkembang yang cukup signifikan dan peranan industri kteatif sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan perkonomian secara global, bagi  Negara  maju  kreatifitas  suatu  Negara  dianggap  sebagai  sumber  daya ekonomi utama. Ekonomi Kreatif juga merupakan pergerakan ekonomi yang sangat dinamis, suatu Negara dituntut untuk  dapat  mengembangkan  inovatif dan  kreatifitas  dari  masing-masing sumber daya manusianya. Namun akibat dari lemahnya FDI oleh investor asing membuat beberapa sektor industri kreatif di Indonesia juga mengalami dampak dari menurunnya angka investasi. Dari permasalahan tersebut yang kemudian timbul  beberapa  problematika  hukum terkait  dengan  keberadaan  Industri Kreatif  yang  berdampak  baik  pada Negara  Indonesia,  maupun  terhadap investor  asing  yang  akan  melakukan kegiatan  penanaman  modalnya  di Indonesia dan juga bagi masyarakat dan/ atau  elemen yang ada dalam kegiatan ekonomi kreatif, problematika itulah yang dibahas dalam artikel ini.

## B.  Metode Penelitian
Penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka  dan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum berupa Rancangan Rencana Pemerintah. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  preskriptif.  Dalam  hal  ini,  objek  ilmu  hukum  adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma
hukum serta koherensi antara tingkah laku (act) - bukan perilaku (behavior) – individu  dengan  norma  hukum.  (Peter  Mahmud  Marzuki,2015:41-42). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang- undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penanaman modal asing bukanlah fenomena yang baru di Indonesia, Foreign Direct Investment   (FDI) atau Penanaman Modal Asing secara Langsung adalah investasi asing yang melibatkan pendirian bisnis baru dan transfer modal untuk menanggung  investasi.  Secara  lebih  spesifik  FDI  berarti  sejumlah  penanaman modal dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Pemodal asing yang hendak menanamkan modalnya secara langsung, maka secara fisik investor hadir dalam menjalankan usahanya. Hadirnya FDI memberikan konsekuensi hukum bahwa badan usaha tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia (Anugrah Adiastuti, 2011:2).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kemudian disebut dengan UUPM menjelaskan  dalam Pasal 1, “Penanaman modal  adalah segala bentuk  kegiatan  menanam  modal,  baik  oleh penanam modal dalam negeri maupun penanarn modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”
Penyelenggaraan penanaman modal di negara Republik Indonesia haruslah memiliki tujuan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia  sehingga  penyelenggaraan  penanaman  modal  tidak  keluar  dari hakikat bangsa Indonesia, dalam Pasal 3 Ayat (2) UUPM menyebutkan tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal, yaitu : 1.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 2.Menciptakan lapangan kerja; 3.Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 4.Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;  5.Meningkatkan kapasitas  dan  kemampuan  teknologi nasional; 6.Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 7.Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan 8.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mewujudkan suatu kegiatan penanaman modal yang baik dan kondusif, perlu   dilalui   beberapa   proses   yang   telah   ditentukan   dalam   peraturan perundang-undangan, salah satu proses tersebut adalah perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanaman modal.
1.    Prosedur Fasilitas Bagi Kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal Menurut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia  Nomor    5  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, Pasal 1 Ayat (15), yang dimaksud dengan Fasilitas Penanaman Modal adalah “Segala  bentuk  insentif  fiskal  dan  nonfiskal  serta  kemudahan  pelayanan

## Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”
2.   Prosedur Perizinan Kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal
Pengertian Perizinan tertuang dalam Pasal 25 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menerangkan dengan tegas   bahwa   “Perusahaan   penanaman   modal   yang   akan melakukan kegiatan   usaha   wajib   memperoleh   izin   sesuai   dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.”
Menurut, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia  Nomor    5  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  Republik  Indonesia  Nomor    6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal Pasal 4 Ayat (1) dan (2) menjelaskan mengenai ruang lingkup perizinan, menjelaskan bahwa Layanan Perizinan dan Layanan Fasilitas Penanaman Modal mencakup, Izin KPPA, Izin Pembukaan Kantor Cabang untuk Sektor, adanya Rekomendasi Pemberian Visa tinggal terbatas sebagai Pemegang Saham, Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi  Izin Tinggal Terbatas, dan  yang terakhir Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Tetap.
Peraturan BKPM 5/2019 memberikan 2 (dua) macam pendaftaran perizinan yang ada di Indonesia, yaitu :
a.  Kegiatan  Penyelenggaraan  Penanaman  Modal  Melalui  Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 1 Ayat 18 Peraturan BKPM 5/2019, menyebutkan permulaan dari  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  atau  disingkat  dengan  PTSP, “Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM untuk dan atas nama menteri atau pimpinan lembaga, setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.”
b.  Kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal Melalui Sistem Online Single Submission
Pasal 1 Ayat 10 Peraturan BKPM 5/2019, menjelaskan mengenai Lembaga Pengelola dan  Penyelenggara  Online  Single Submission yang kemudian disebut dengan Lembaga OSS merupakan lembaga pemerintah  yang  berbentuk  non-Kementerian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Kenyatannya, antara PTSP dan OSS masih mempunyai perbedaan yang cukup  signifikan  diantara  keduanya,  hal  ini  jelas  menciptakan  “rivalitas” untuk keduanya.

## 3.    Prosedur Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal
Perizinan   yang   baik   adalah   perizinan   yang   dibarengi   dan dibersamai dengan kegiatan pengawasan yang terintegritas dan terbaik. Pengawasan kegiatan penyelenggaraan penanaman modal adalah upaya yang  dilakukan  guna  mencegah  dan  mengurangi  terjadinya penyimpangan terhadap  ketentuan pelaksanaan  penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal. Pasal 30 UUPM ditegaskan bahwa  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  memiliki  instruksi khusus untuk menjamin kepastian dan keamanan penanaman modal.
Menurut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pasal 11 dan 12 menjelaskan, Setiap pelaksanaan kegiatan evaluasi harus dimulai dengan langkah koordinasi dengan intansi berwenang terkait di masing-masing tingkatannya.
Berdasarkan prosedur yang ada, kaitan dan hubungan Foreign Direct Investment dengan industri kreatif ialah bahwa industri kreatif masuk kedalam salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan penanaman   modal   asing   di   Indonesia,   diantaranya   terdapat   kebijakan pengaturan beberapa bidang usaha yang terbuka untuk kegiatan penanaman modal asing dengan persyaratan tertentu yang dimuat dalam Daftar Lampiran Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang   Usaha Tertutup dan  Daftar  Bidang  Usaha  Yang Terbuka dengan  Persyataratan  di Bidang Penanaman Modal sebagai berikut : 1.Sektor pertanian; 2.Sektor kehutanan; 3.Sektor kelautan dan perikanan; 4.Sektor energi dan sumber daya mineral; 5.Sektor perindustrian; 6.Sektor pertahanan dan keamanan; 7.Sektor pekerjaan umum; 8.Sektor perdagangan; 9.Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;   10.Sektor perhubungan;   11.Sektor   komunikasi   dan   informatika; 12.Sektor keuangan; 13.Sektor perbankan; 14.Sektor tenaga kerja; 15.Sektor pendidikan; dan/atau 16.Sektor kesehatan.
Berdasarkan pengaturan dan ketentuan kegiatan penyelenggaraan penanaman modal, salah satu Prioritas Pembangunan dalam Sektor Ekonomi Indonesia di periode 2019-2024 terletak pada pembangunan besar-besaran dan berkelanjutan di sektor industri kreatif. Industri Kreatif memiliki banyak kekhususan dalam setiap subsektornya, industri kreatif dapat bergerak hanya dengan orang-perorangan didalamnya sehingga tidak diperlukannya Industri Kreatif masuk atau berada di dalam suatu kawasan industri. Pemerintah Indonesia kemudian membagi sektor kerja ekonomi kreatif dalam 16 subsektor, yaitu : a.Kuliner; b.Arsitektur; c.Desain Produk; d.Desain Interior; e.Desain Grafis; f.Film, animasi dan video; g.Musik; h.Fashion atau Fesyen; i.Seni Pertunjukan; j.Games dan Aplikasi; k.Kriya (Seni Kerajinan); l.Radio dan Televisi; m.Seni Rupa; n.Periklanan; o.Fotografi; dan p.Penerbitan.
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2019  tentang  Ekonomi Kreatif, menyebutkan ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan
intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya,  ilmu  pengetahuan,  dan/atau  teknologi.  Ekonomi  kreatif terbukti berpengaruh  positif  dalam  membangun,  menggali  dan mengembangkan potensi kreativitas yang dimilikinya. Peran FDI dalam pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia, diharapkan mampu mengembangkan potensi dari sumber daya manusia di Indonesia terhadap ekonomi  kreatif.  Presiden  Republik Indonesia,  Joko  Widodo  pada  masa periode  pemerintahannya  2015-2019 telah  merencanakan  dan  menciptakan serta   merealisasikan   badan   yang menjadi   wadah   dan   fasilitator   bagi kepentingan ekonomi kratif di Indonesia yang dipisahkan dari Kementerian sebelumnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, badan atau lembaga tersebut bernamakan Badan Ekonomi Kreatif atau biasa disingkat Bekraf. Namun, pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo selanjutnya pada periode 2019-2024, Bekraf kembali digabung atau dilebur dengan Kementerian Pariwisata sehingga menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal dalam Pasal 4, menjelaskan kebijakan terkait penanaman modal, adapun kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan sektor ekonomi kreatif Indonesia adalah :
1.    Mendorong  terciptanya  iklim  usaha  nasional  yang  kondusif  bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional.
2.    Mempercepat peningkatan penanaman modal.
Berdasarkan UUPM, tidak disebutkan dengan khusus mengenai syarat- syarat dari Foreign Direct Investment sebagai penanaman modal asing di Indonesia, tetapi dapat disimpulkan dari beberapa Pasal-Pasal terkait di dalam UUPM bahwa syarat-syarat Foreign Direct Investment bagi ekonomi kreatif di Indonesia, secara umum dapat berupa sama dengan sektor ekonomi Indonesia lainnya demi terciptanya Target Program Prioritas Nasional yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Indonesia. Berikut merupakan Syarat Foreign Investment menurut Kementerian Perindustrian, adalah : a. Bringing and Transfering Technology; b. Pengutamaan Tenaga Kerja Indonesia; dan c. Pembangunan Berkelanjutan.
Ekonomi kreatif yang dibawah binaan langsung oleh Kementerian Perindustrian, seperti ekonomi kreatif di bidang Industri Kerajinan, Industri Animasi dan Video, Industri Permainan Interaktif/Game dan  Industri Fesyen (Fashion), tidak seluruhnya menggunakan perizinan berbasis sistem perizinan elektronik. Beberapa diantaranya perizinannya masih belum menggunakan sistem perizinan berbasis eletronik OSS. Hal ini dikarenakan, keberadaan Industri Kreatif yang sifatnya berbeda dengan Industri Manufaktur, sehingga beberapa penerapan perizinannya juga terdapat perbedaan. Belum adanya regulasi  atau  ketentuan  peraturan  khusus  dan/atau  spesifik  yang  mengatur mengenai industri kreatif dengan bentuk khusus seperti software dan konten, Kementerian Perindustrian sebagai fasilitator dari industri kreatif tersebut membentuk  Peraturan  Kementerian  Perindustrian  Nomor  15  Tahun  2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Permenperin tersebut memberikan pengecualian kepada industri kreatif software dan konten terkait dengan perizinan yang ada.
Berdasarkan apa yang telah penulis teliti, dapat dikatakan bahwa regulasi di Indonesia terkait dengan kegiatan penyelengaraan penanaman modal khususnya   dalam   kegiatan   penyelenggaraan   Foreign   Direct   Investment diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/ kota, belum sepenuhnya tercipta sinergitas dan harmonisasi antar regulasi dan pengaturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menciptakan iklim  investasi  yang kondusif merupakan persyaratan peranan hukum yang sangat mutlak bagi suatu Negara penerima investasi, para investor asing tidak akan melakukan kegiatan investasi di tempat atau Negara yang tidak  memiliki kepastian  hukum  (legal  certainty)  dan  dapat  menimbulkan risiko hukum (legal risk).

## D.  Simpulan
Penanaman Modal Asing Langsung atau Foreign Direct Investment (FDI), ketentuannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penguatan regulasi Foreign Direct Investment ditinjau melalui dua aspek, yang pertama ialah berdasarkan Ketentuan Peraturan Kebijakan Pemerintah Indonesia yang berorientasi kepada terciptanya Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil dalam Target Program Prioritas Nasional 3 demi mewujudkan iklim investasi yang kondusif, dan aspek yang kedua melalui penguatan regulasi Foreign Direct Investment dalam sektor indsutri kreatif atau ekonomi kreatif berdasarkan Ketentuan Peraturan  Perundang-undangan  Sebagai  Upaya  Pengharmonisasian  Hukum. FDI dianggap mampu membawa teknologi bagi pengembangan perekonomian dan pembangunan di Indonesia, meningkatkan standar kompetensi tenaga kerja Indonesia,  dan  menciptakan  pembangunan  industri  yang  mumpuni  serta berkarakter.

## E.  Saran
Kepastian hukum terkait dengan perizinan dan pengawasan dalam hal prosedur kegiatan penyelenggaraan penanaman modal sangat dibutuhkan akan perbaikan  yang  signifikan,  Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini,  Kementerian dan Lembaga/Instansi terkait Industri Kreatif di Indonesia, yaitu Kementerian Perindustrian,  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif,  serta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, diharapkan mampu mengembangkan data base terkait pendaftaran perizinan yang berlaku nasional secara berkelanjutan yang mudah diakses dan bersifat partisipatif kedepannya. Perlu adanya pembentukan pengaturan tambahan tersendiri yang mengatur tataran teknis secara spesifik terkait dengan kegiatan penyelenggaraan penanaman modal dalam hal ini diharapkan Peraturan dari
Kementerian atau Lembaga/Instansi terkait, khususnya FDI di bidang industri kreatif yang berorientasi pada software dan konten, sebagai upaya dari adanya proses pengharmonisasian hukum.

## F.   Daftar Pustaka
Agustina Suparyati. 2019. “Pengaruh Kinerja Makroekonomi Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia Bagian Timur dan Tengah.” Media Ekonomi. Volume 27 Nomor 1. Jakarta: Trisakti.
Ahmad  Sururi.  2017.  “Analisis  Formulasi  Instrumen  Simplifikasi  Regulasi Menuju   Tatanan   Hukum   yang  Terintegrasi   dan   Harmonis.”   Jurnal Ajudikasi. Volume 1 Nomor 2. Serang: Universitas Serang Jaya.
Aisyah Nurul Fitriana. 2014. “Pengembangan Industri Kreatif di Kota Batu (Studi tentang Industri Kreatif Sektor Kerajinan di Kota Batu).” Jurnal Administrasi Publik. Volume 2 Nomor 2. Malang: Universitas Brawijaya.
Amalia Dewi. 2018. “Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) Terhadap  Produktivitas  Industri  Tekstil  dan  Produk  Tekstil  (TPT)  Di Indonesia.”IPB Repository. Volume 1 Nomor 1. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Anugrah Adiastuti. 2011. ”Implementasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia (Sebelum dan Setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.” Pandecta. Journal Unnes. Volume 6 Nomor 2. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Asrina Br. Siallagan. 2016. “Pengaruh Kebijakan Foreign Direct Investment (FDI) Terhadap Bisnis Ritel Di Indonesia.” JOM Fisip. Volume 3 Nomor 2. Riau: Media Neliti.
Astim Riyanto. 2007. “Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara.” Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 37 Nomor 2.
Aulia Hadin Salsabila; Kertahadi; Mohammad Iqbal. 2015. ” Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) dan Daya Saing Terhadap Ekspor (Studi Pada Sektor Industri Manufaktur Indonesia Tahun 2004-2013)”. Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya (JAB). Volume 2 Nomor 2. Malang: Universitas Brawijaya.
Deviyantini. 2012. “Dampak Foreign Direct Investment dan Kinerja Ekspor- Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional: Studi Komparatif Negara Maju dan Negara Berkembang.” IPB Repository. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Elly Nielwaty; Prihati; Sulaiman Zuhdi. 2017. “Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Disperindag Sub Bidang Pengawasan Barang dan Jasa Provinsi Riau.” Jurnal Niara. Volume 10 Nomor 1. Riau: Media Neliti
Grace Olivia. 2019. FDI enggan masuk ke Indonesia, Bank Dunia jelaskan alasannya.https://nasional.kontan.co.id/news/fdi-enggan-masuk-ke-
indonesia-bank-dunia-jelaskan-alasannya   diakses   pada   27   September 2019. Pukul 18:01
Herie Saksono. 2012. “Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah. Creative Economy: New Talents for Regional Competitiveness Triggers.” Jurnal Bina Praja. Volume 4 Nomor 2. Jakarta: Kemendagri.
Joddy Herlambang; Nur Barokah; Endang Sulistiyani. 2016. “Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Foreign Direct Investment, Domestic Direct Investment, dn Tingkat Inflasi Terhadap Ekspor Indiustri Kreatif Indonesia Pada Tahun 2011-2015”. Jurnal of Business Studies. Volume 2 Nomor 2. Semarang: Politeknik Negeri Semarang.
Kusnu Goesniadhie Slamet. 2004. “Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan.” Jurnal Hukum. Volume 11 Nomor 27.
Maskarto Lucky Nara. 2014. “Industri Kreatif dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN Tahun 2015.” Jurnal Wawasan Hukum. Volume 30 Nomor 1. Bandung: Wawasan Yuridika.
Miftachul Ulum. 2014. “Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI), Infrastruktur dan Pengangguran Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Tengah (Pertahun 2000-2012).” Repository UIN Jakarta. Volume 4 Nomor 4. Jakarta: UIN
Mohamad Hanapi bin Mohamad. 2019. “Foreign Direct Investment Law In ASEAN   Countries:   Prospect   For   ASEAN   Economic   Community”. Yustisia. Volume 8 Nomor 1. Malaysia: Universiti Utara Malaysia.
Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Adhitya Andrebina.
Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer. 2008. “Principles of International Investment Law”. Oxford University Press. Volume 1st Edition. Inggris: Oxford University.
Sapto Budoyo. 2014. “Konsep Langkah Sistematik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Jurnal Ilmiah Civis. Volume 4 Nomor 2. Semarang: Universitas PGRI.
Sikiru Jimoh Babalola. 2018. ”Impact Of Foreign Direct Investment, Aid and Trade  On  Economic  Growth  In  Nigeria.”.  The  Journal  of  Developing Areas. Volume 53 Number 4. Malaysia: Malaysia Science University.
Sulasi Rongiyati. 2018. “ Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif. Protection of The Intellectual Property Rights on Creative Economic Products.” Jurnal Negara Hukum. Volume 9 Nomor 1.
Statistics Division Department of Economic and Social Affairs United Nation.2008. “International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4.” Statistical papers Series M. Revision 4 Number 4. New York : United Nations.
Creative Economy Report 2010. “Creative Economy: A Feasible Development Option.”.  Collaborative  Effort  Led  by  United  Nations  Conference  on Trade  and  Development  (UNCTAD)  and  United  Nation  Development Programe (UNDP) Special Unit for South-South Cooperation.
Wijaya. 2015. “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Palu.” Jurnal Hukum Legal Opinion. Edisi 5 Volume 3. Indonesia: Neliti.