## EFEKTIVITAS E-COURT PERKARA PERDATA MASA PANDEMI DAN PASCAPANDEMI COVID-19 DI MAKASSAR 1

## Dwi Handayani
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jln. Urip Sumoharjo Km-05 Makassar dwi.handayani@umi.ac.id

## Abstract
The  development  of  technology  and  information  has  an  impact  on  the  judicial  institutions  to comply with the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019. This research aimed to describe the effectiveness of e-Court application during the Covid-19 pandemic and post-pandemic in the District  Court  and  the  Religious  Court  of  Makassar.    This  research  is  important  as  being  the input of the policy evaluation in the judicial field that are faster, easier and more efficient.  It was  empirical  legal  research  which  supported  by  primary  and  secondary  data.  Purposive sampling was used and the data were analyzed qualitatively. The results shown that the e-court application  after  the  enactment  of  the  regulation  was  very  effective  and  suitable  with  current condition during COVID-19 Pandemic and post-pandemic.
Keywords : Effectiveness; E-Court; Civil Case.

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  membawa  dampak  pada  lembaga  peradilan  yang  mau tidak  mau  harus  menyesuaikan  peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019.  Tujuan penelitian  ini  untuk  menggambarkan  keefektifan  penerapan E-Court masa  pandemi  dan pascapandemi  Covid-19  di  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama  Makassar.  Pentingnya penelitian ini, sebagai bahan masukan untuk evaluasi kebijakan-kebijakan bidang peradilan yang lebih cepat, mudah dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiri s dengan didukung data primer dan  sekunder. Pengambilan sampel secara purposive sampling dan selanjutnya data- data  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa efektivitas    penerapan  e- Court  di  masa  pandemi  dan  pascapandemi  Covid-19  di  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan Agama  Makassar,  sejak  diberlakukannya  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  sangat  efektif  dan sesuai dengan kondisi saat ini.
Kata kunci :  Efektivitas; E-Court ; Perkara Perdata.

## A. Pendahuluan
Negara Indonesia dilahirkan sebagai negara yang berdasarkan hukum, sehingga mempunyai konsekuensi  bahwa  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hukum,  akan  diatur  secara  normatif dalam  bentuk  berbagai  peraturan.  Oleh  karena  itu  semua  peraturan  dibuat  berdasarkan  pada prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku  menurut  ketentuan  undang-undang  dengan  tujuan  untuk
1 Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh UMI dan dilaksanakan pada bulan November 2021 dalam rangka hibah penelitian internal UMI tahun 2021.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.2, Juli 2023, Halaman 119-130
melindungi hak-hak warga negara dan demi menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum tidak terlepas dari perlindungan terhadap kepentingan perorangan yang bermasalah dengan hukum dan memerlukan  putusan  hakim.  Suatu  putusan  hakim  hendaknya  dapat  mencerminkan  kepastian hukum  yang  didasarkan  pada  fakta-fakta  persidangan  dan  secara  yuridis  relevan  serta dipertimbangkan sesuai hati nurani (Wantu, 2012).
Menyikapi  kondisi  tersebut,  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  antara  lain  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA),  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  yang  menjadi  pedoman teknis  dalam  pelaksanaan  proses  mencari  keadilan  bagi  para  pihak.  Namun  di  era  digital  ini, pemerintah  juga  menyesuaikan  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  yang  terus berkembang pesat, oleh karena itu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik , merupakan satu contoh dari produk pemerintah untuk  membantu  para  pencari  keadilan  yang  mempunyai  masalah  hukum.  Dalam perkembangannya  PERMA  tersebut  sudah  dirubah  dengan  PERMA  Nomor  7  Tahun  2022 tentang  Perubahan  atas  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  yang  diundangkan  pada  tanggal  11 Oktober 2022. Intinya PERMA baru ini mengatur tentang adanya beberapa pasal yang dirubah dan  ditambah  untuk  menyempurnakan  dan  menyesuaikan  dengan  perkembangan  teknologi. Hakikatnya sidang elektronik perkara perdata tertuju pada proses persidangan yang cepat, tidak berbelit-belit  namun  tetap  mencerminkan  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Keadilan  hukum menurut Aristoteles merupakan suatu peristiwa yang nyata dan ada dalam praktik (Susilo, 2013). Hukum yang dibuat oleh pemerintah yang sah harus dapat menjamin kepastian hukum (Susilo, 2013). Kepastian hukum akan melindungi yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang penguasa (Wijayanta,  2014).  Van Appeldorn  dalam  Mario  Julyano  menulis:  kepastian  hukum  mencakup dua  segi  yaitu  penentuan  hukum  dalam  hal  konkret  dan  kemampuan  hukum  (Julyano  & Sulistyawan, 2019).
Pengaturan e-court di  negara  Singapura,  sudah  berjalan  sejak  tahun  2000  sebelum  negara Indonesia  menerapkan e-court .  Di  Singapura,  penerapannya  terintegrasi  dalam  sistem E- Litigation yang  merupakan  pengembangan  sistem Electronic  Filing  Service (EFS).  EFS  atau aplikasi perekaman dokumen secara  elektronik, repositori informasi perkara (CIR), pengiriman dokumen perkara antar Law Firm ( E-Service ), notifikasi dan pemberitahuan perkara, informasi jadwal perkara, laporan transaksi finansial perkara, jawaban dan pemberitahuan pengadilan serta aplikasi  pencarian  perkara.  Panggilan  dan  pemberitahuan  kepada  pihak-pihak  tidak  berbentuk relaas tetapi melalui SMS/email advokat atau melalui RSS Feed yang dikutip dari Crimson Logic tahun 2016 (Sahuri, 2019).
Prinsip hukum dalam proses persidangan perkara perdata apakah sudah terakomodir dalam e-court ,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  praktiknya  baik  dari  mulai  pendaftaran  gugatan  sampai dengan putusan akhir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022  bahwa e-court meliputi e-filling , e-payment , e-summon dan e-litigation .  Fenomena  yang muncul  kemudian  bagaimana  penerapan  prinsip  hukum  dalam  administrasi  perkara  dan persidangan  di  pengadilan  secara  elektronik  ( e-court) dapat  berjalan  efektif  seiring  dengan kondisi saat ini di mana beberapa negara juga sedang dilanda pandemi covid-19. Namun setelah dua tahun pandemi ini berjalan dan sampai sekarang masih ada meskipun sudah berkurang dan selanjutnya  akan  memasuki  masa  pascapandemi  (era new  normal )  sampai  endemi  nantinya, system E-Court ini tetap masih diterapkan sehingga akan dikaji lagi apakah masih efektif untuk perkembangannya di masa-masa yang akan datang baik di Indonesia maupun Singapura. Eksistensi E-Court merupakan  wujud  dari  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan,  yang dapat digunakan sebagai instrumen administrasi perkara pada saat  sebelum persidangan dimulai, melalui  sistem e-filling (pendaftaran  perkara  secara online) ,  e-SKUM  (pembayaran  perkara secara online ) dan e-Summons (pemanggilan secara online ), pada saat pemeriksaan persidangan melalui  mekanisme  pengiriman  dokumen  persidangan  secara online ,  dan  setelah  persidangan melalui pengiriman salinan putusan/penetapan kepada para pihak yang berperkara (Sari, 2019).
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.2, Juli 2023, Halaman 119-130
Dari pendapat ini dapat ditelaah bahwa sejatinya prosedur dan pelaksanaan e-court meliputi e- filing ,  e-SKUM  (Surat  Kuasa  untuk  Membayar  dan e-payment ), e-summons,  e-litigation serta upaya  hukum  secara online dengan  berdasar  pada  Pasal  1  angka (6)  PERMA Nomor  7  Tahun 2022.  Sistem e- court mampu menyederhanakan proses pengelolaan administrasi perkara dengan pelayanan cepat, efektif serta hemat biaya (Triana & Taun, 2021).
PERMA  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  secara Elektronik,  merupakan  pengaturan  perkara  secara  elektronik  di  masing-masing  lingkungan peradilan.  Pengaturan  meliputi: e-filing,  e-payment dan ,  e-summons .  Untuk  dapat  mengikuti perkembangan,  dikeluarkan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik,  karena  PERMA  Nomor  3  Tahun  2018  tidak mengatur  persidangan  secara  elektronik.  Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  untuk menyempurnakan PERMA  Nomor 1  Tahun  2019,  maka dikeluarkan PERMA Nomor  7  Tahun 2022.
E-Filing merupakan  pendaftaran  perkara  secara online yang  dilakukan  pengguna  terdaftar dan pengguna lain dengan memilih pengadilan yang sudah aktif melakukan pelayanan E-Court dan  mengirimkan  berkas-berkas  pendaftaran  secara  elektronik  melalui  aplikasi e-Court MARI sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019.    Hasil  kajian  normatif penerapan e-court di  PN  Makassar  secara  umum  sudah  efektif  dan  efisien  namun  masih  ada kendala,  kelambatan  merespon  dan  memverifikasi  pendaftaran  perkara  (Madellu,  Halim,  & Paserangi,  2022).    Dengan  sistem  manajemen  perkara  yang  efektif  dan  efisien  akan  terwujud keadilan dan kepastian hukum (Rosady & Hayati, 2021).
Pengaturan  bagi  pengguna  terdaftar  (advokat)  di  lingkungan  Peradilan  Agama  didasarkan pada SK Dirjen Badilag No.1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018. Advokat mengisi E-Filing sebagai berikut:  a).  Memilih  pengadilan  yang  berwenang;  b).  Mendaftarkan  surat  kuasa  khusus  di aplikasi E-Court; c).  Membayar  PNBP,  pendaftaran  surat  kuasa;  d).  Mendapatkan  nomor pendaftaran online ;  e).  Menginput  data  para  pihak;  f).  Mengunggah  dokumen gugatan/permohonan  serta  persetujuan  untuk  beracara  secara online ;  g).  Memperoleh  taksiran biaya panjar ( e-SKUM ), membayar secara online ( E-Payment ). E-Filing mencakup pemberkasan perkara  gugatan/permohonan,  jawaban,  replik,  duplik  dan  atau  kesimpulan  serta mengirimkannya untuk persidangan. E-Payment merupakan pembayaran melalui virtual account dalam  aplikasi E-Court ,  pembayaran  PNBP,  pendaftaran  surat  kuasa  dan  panjar  biaya  perkara terdiri dari biaya pendaftaran, biaya proses, panggilan ke Tergugat tiga kali, meterai dan redaksi. Konfirmasi  pembayaran,  penerimaan  berkas  dan  pemberian  nomor  perkara  dilakukan  oleh Panitera  Muda  dengan  memberikan  status  terverifikasi.  Jika  terdapat  kekurangan  panjar  biaya perkara,  kuasa  hukum  akan  menerima  notifikasi  dan  dibayarkan  melalui  akun  virtual.  Setelah jurnal keuangan perkara di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ditutup, kuasa hukum akan menerima notifikasi dan sisa panjar dikirimkan ke nomor rekening pengguna terdaftar. E- Summon adalah  proses  pemanggilan  para  pihak  secara online ,  terdiri  dari  panggilan  secara elektronik  ( e-pgl )  dan  pemberitahuan  secara  elektronik  ( e-pbt ).  Pengiriman  panggilan  secara elektronik ke domisili elektronik pengguna terdaftar. “Domisili elektronik” adalah alamat surat elektronik  dan/atau  nomor  telepon  seluler  terverifikasi.  Proses  pemanggilan  sidang  oleh Jurusita/Jurusita  Pengganti  atas  perintah  Ketua  Majelis  melalui  aplikasi E-Court ,  kemudian mengunggah  dan  mengirimkan  relaas  yang  telah  ditandatangani  dan  dicap,  kepada pihak/pengguna terdaftar. Panggilan elektronik pada sidang pertama dilakukan kepada pengguna terdaftar  (penggugat/pemohon)  sedangkan  kepada  pihak  tergugat/termohon  relaas  dikirimkan secara  manual. Relaas secara  elektronik  dikirim  kepada  Tergugat/Termohon  pada  sidang berikutnya jika pada sidang pertama menyetujui dan menandatangani beracara secara elektronik. Panggilan (relaas) dianggap  sah  dan  patut  sepanjang dikirimkan  ke  alamat  domisili  elektronik dan  sesuai  tenggang  waktu  menurut undang-undang. Salinan  putusan/penetapan  dikirimkan  14
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.2, Juli 2023, Halaman 119-130
hari  sejak  diucapkan  melalui e-court ,  berbentuk  tautan  (link).  Adapun  tata  kelola  administrasi dikelola oleh SIPP (Sahuri, 2019).
Praktik pelaksanaannya, PERMA ini ditujukan untuk lingkup Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah  Syariah,  Pengadilan  Militer  dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Proses persidangan  secara  elektronik  yang  diatur  dalam  PERMA  memang  diarahkan  untuk  mencari penyelesaian  yang  cepat  dan  mudah,  namun  dalam  pelaksanaannya  tentu  tidak  semudah  yang direncanakan  bahkan  dimungkinkan  terdapat  kendala-kendala  baik  secara  teknis  maupun  non teknis.  Dalam  pemanggilan  ( relaas ),  apakah  pemanggilan  secara  elektronik  menurut  PERMA Nomor  1  Tahun  2019  telah  sesuai  dalam  asas-asas  Hukum  Acara  Perdata  (HIR/RBG)? Bagaimana  dengan  penerapan e-court yang  berlaku  di  Singapura,  apakah  lebih  efektif  jika dibandingkan  dengan  Indonesia  pada  masa  pandemi  Covid-19  dan  pascapandemi  Covid-19? Membandingkan  dengan  praktik  peradilan  di  Singapura  yang  sudah  menerapkan  lebih  dulu secara online ,  tidak  jauh  berbeda  dengan  di  Indonesia  yaitu  melalui  tahapan  mengajukan permohonan dan mengakses data peradilan, bagi setiap warga negara yang tinggal di Singapura dan  telah  memiliki SingPass  ID untuk  individu  atau CorpPass ID untuk  badan  hukum  yang harus digunakan apabila akan berperkara di pengadilan (Atikah, 2018).
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menggambarkan  keefektifan  penerapan  prinsip e-court dalam perkara  perdata  era  pandemi  Covid-19  dan  pascapandemi  Covid-19  ( new  normal )  dengan  isu hukum tentang efektivitas penerapan prinsip administrasi perkara perdata dan persidangan secara elektronik ( e-court ) di masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 di Makassar (Indonesia).

## B. Metode Penelitian
Metode  dan  tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis  empiris dengan  metode  deskriptif  analisis  sehingga  akan  diperoleh  gambaran  tentang  keefektifan pendaftaran/administrasi  perkara  perdata  dan  persidangan  secara  elektronik  ( e-court )  di  kota Makassar, Indonesia. Cara penentuan sampel penelitian terdiri dari hakim, panitera dan advokat, dengan  teknik  pengambilan  sampel  secara Purposive  Sampling yaitu  menentukan  sampel berdasarkan  kriteria  dan  tujuan  tertentu.  Selanjutnya  data  primer  maupun  sekunder  yang  telah dikumpulkan  dari  penelitian  lapangan  dan  studi  dokumen/pustaka,  kemudian  dianalisis  secara kualitatif untuk menjawab isu hukum dalam penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Efektivitas Penerapan E-Court pada Masa Pandemi Covid-19 di Makassar
Efektivitas  merupakan  suatu  keadaan  terjadinya  efek  atau  akibat  yang dikehendaki, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang  itu  dikatakan  efektif  kalau  menimbulkan  atau  mempunyai  maksud  sebagaimana  yang dikehendaki.  Artinya  tujuan  yang  dikehendaki  telah  tercapai  atau  sebagai  suatu  proses pencapaian  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Apabila  meninjau  istilah  kata efektivitas  dalam  bidang  hukum,  Achmad  Ali  dalam  Sukanata  berpendapat  bahwa  ketika  kita ingin  mengetahui  sejauh  mana  efektivitas  dari  hukum,  maka  kita  pertama-tama  harus  dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati (Sukanata, 2019). Jika ditaati oleh masyarakat, maka dapat dikatakan itu efektif.
Mengkaji pendaftaran perkara melalui e-court tidak akan mengurangi asas keadilan dalam proses berperkara yang dipilih oleh pihak-pihak mulai dari pendaftaran perkara online ( E-filing ), pembayaran panjar biaya online ( E-skum ), E-payment (pembayaran), pemanggilan elektronik ( E- Summons ),  sampai  persidangan  elektronik  ( e-litigation )  yang  prosesnya  sama  seperti  pada persidangan secara manual mulai dari mediasi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan  putusan  akhir,  hanya  yang  membedakan  adalah  dilakukan  secara  elektronik.  Namun PERMA Nomor  Tahun 2019 belum secara jelas mengatur tentang pembuktiannya. Akan tetapi
berdasarkan  Pasal  25  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019,  persidangan  pembuktian  dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku. PERMA ini tidak mengatur secara khusus mengenai pembuktian  sehingga  mengikuti/tunduk  pada  peraturan  perundangan  yang  berlaku  di  masing- masing  badan  peradilan.  Prinsipnya,  asas  keadilan  pihak-pihak  tetap  dikedepankan.  Dalam  hal pendaftaran  perkara online ,  saat  ini  dikhususkan  untuk  Advokat.  Pengguna  terdaftar  harus mendaftar dulu untuk mendapatkan akun,  melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum  akan  diatur  lebih  lanjut  (merujuk  Pasal  5  PERMA  Nomor  3    Tahun  2018).  Namun berdasar  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  jo  Nomor  7  Tahun  2022,  Pasal  5  disempurnakan menjadi: layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar (advokat) dan  pengguna lain. Hal ini dimaksudkan bahwa saat penelitian dilakukan pada tahun 2021 di Makassar, masih dalam kondisi pandemi covid-19 sehingga pendaftaran perkara untuk pengguna  lain  (perseorangan/badan  hukum)  tidak  diwajibkan  secara online, sedangkan  bagi advokat diwajibkan mendaftarkan perkara secara elektronik (online).
Perkara  perdata  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua:  1)  perkara  perdata  yang  mengandung sengketa  (gugatan);  dan,  2)  perkara  perdata  yang  tidak  mengandung  sengketa  (permohonan). Fenomena yang terjadi dalam masyarakat, muncul macam-macam gugatan antara lain: gugatan sederhana yang nilai gugatannya maksimal Rp500.000.000,-; gugatan class action (kelompok); citizen  law  suit, yang  kesemuanya  ini  merupakan  perkembangan  gugatan  dalam  hukum  Acara Perdata.  Hukum  Acara  Perdata  adalah  hukum  perdata  yang  mengatur  bagaimana  cara melaksanakan  dan  mempertahankan  hak  dan  kewajiban  disebut  juga  Hukum  Perdata  formal (Muhammad,  2000).  Perkara  perdata  merupakan  perkara  yang  menyangkut  kepentingan perorangan (Kansil, 1986).
Aplikasi e-court adalah aplikasi untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara  lainnya  yang  ditetapkan  MARI.  Aplikasi e-court terintegrasi  dan  tidak  terpisahkan dengan  SIPP  yang  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (6)  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik. E-Court merupakan sebuah  instrumen  Pengadilan  sebagai  bentuk  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  hal pendaftaran perkara, pembayaran, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban), pemanggilan, persidangan dan penerimaan upaya hukum, semuanya dilakukan secara online . Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online untuk menghemat waktu dan biaya. Perkembangan teknologi dan  informasi  yang begitu  cepat  berpengaruh  pula pada  perkembangan peraturan yang berlaku pada e-court sehingga  MA  perlu  mengeluarkan  aturan  baru  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tata cara proses E-Court diatur  lebih  lanjut  dalam  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan  secara elektronik. Manfaat PERMA ini  sangat besar bagi  masyarakat yang  akan memproses  perkaranya  melalui  gugatan  secara  elektronik  sehingga  penggugat  dapat mendaftarkan perkaranya dari mana saja tidak perlu datang ke pengadilan (Makturidi, Ahyani, & Muharir,  2022).  Berkaitan  dengan  penerapan e-court di  pengadilan,  pada  kenyataannya  telah dapat  memberikan  dampak  positif  secara  langsung  bagi  praktik  para  pencari  keadilan  di Indonesia (Susanto, Iqbal, & Supriyatna, 2020).
Prinsip  hukum  dalam  persidangan  elektronik  tidak  dapat  dilepaskan  dari  prinsip  keadilan, kepastian  hukum  dan  prinsip  sederhana,  cepat  serta  biaya  ringan.  Namun  dalam  praktiknya sangat  sulit  untuk  menerapkan  ketiga  prinsip  tersebut  karena  berbagai  faktor  yang mempengaruhi  sehingga  ada  salah  satu  prinsip  hukum  dikesampingkan  oleh  hakim  manakala hakim  berdasarkan  hati  nuraninya  harus  memutuskan  perkara.  Semakin  sedikit  dan  sederhana formalitas-formalitas  yang  diwajibkan  atau  diperlukan  dalam  beracara  di  muka  pengadilan,
makin  baik  (Mertokusumo,  2021).  Namun  hakim  dalam  memutus  perkara  tidak  mudah  untuk mengesampingkan  kepastian  hukum  karena  suatu  putusan  hakim  idealnya  mengakomodir  tiga prinsip hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan,  sebagaimana  pandangan yang dikemukakan  Auguste  Comte  dalam  Dhoni  Yusra  bahwa  kepastian  hukum  penting,  hanya mengakui hukum karena dibuat oleh negara atau disebut Hukum Positif (Yusra, 2006). Adapun prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dapat berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara di persidangan dilakukan dengan cara efektif dan efisien (Waluyo, 2020).
Penerapan e-court di  Indonesia  sudah  dilaksanakan  sejak  tahun  2018  sebelum  pandemi covid-19,  namun  jika  dibandingkan  dengan  Singapura  sudah  menerapkan  persidangan online lebih dulu daripada di Indonesia. Hakim Syamsul Maarif menulis, layanan e-court menyerupai proses  e-litigasi  di  Singapura  dan  lebih  maju  dibanding  Thailand.  Peradilan  Singapura  tidak mewajibkan  membuat  salinan  putusan  ( hardcopy ),  sehingga  dalam  hal  administrasi  dan persidangan online ,  dapat  memudahkan  pencari  keadilan  serta  dapat  meminimalkan/menutup peluang bagi kolusi dan korupsi (Sihite & Marpaung, 2022).
Praktik peradilan yang terjadi sebelum tahun 2019, PN Makassar sudah menerapkan layanan e-court ini berdasar PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara  Elektronik  dan  sudah  ada  beberapa  perkara  baik  perdata  maupun  pidana  telah diselesaikan. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri (PN) Makassar dikaitkan dengan penerapan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan telah terpenuhi dalam pelayanan e-court dan hasil  maksimalnya  dapat  dibuktikan  dengan  putusan  yang  adil,  artinya  keadilan  dapat diwujudkan  dengan  adanya  pemberian  waktu  yang  sama  untuk  menyampaikan  Replik  dan Duplik kepada para pihak. Hal ini dilakukan dengan mengupload (mengunggah) dokumen secara elektronik dan biaya berperkara sudah terupload secara online sesuai ketentuan dalam pelayanan melalui e-court . Dengan adanya biaya yang sudah ditentukan dalam pelayanan melalui e-court menunjukkan  bahwa  ada kepastian hukum.  Jika  dibandingkan dengan  Pengadilan  Negeri (PN) dan  Pengadilan  Agama  (PA)  di  Semarang  Jawa  Tengah,  maka  penerapan e-court mengalami perubahan cukup signifikan (Pratama, 2022). Artinya bahwa dari hasil kajian penelitian Galang di Semarang menunjukkan bahwa berdasar data perkara masuk (didaftar) dari tahun 2016-2019 di  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama  Semarang  sesudah e-court diterapkan  menurut aturan  PERMA  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara Elektronik,  hasilnya  mengalami  penurunan  17,4%  dibandingkan  dengan  sebelum e-court diterapkan  (di  Pengadilan  Agama  Semarang)  dan  mengalami  kenaikan  18,7  %  (di  Pengadilan Negeri Semarang).
Ditinjau  dari  sudut  administrasi  perkara,  panitera  muda  PN  Makassar  menyatakan  bahwa prinsip  sederhana  terwujud  dalam  proses  pendaftaran  perkara  di  mana  pencari  keadilan  dapat melakukan  secara  bebas  tanpa  terikat  pada  suatu  tempat  (misalnya  harus  datang  ke  PN). Terhadap  penerapan  prinsip  cepat  dapat  digambarkan  dari  proses  pendaftaran  perkara,  karena begitu  sudah  mendaftar  secara online ,  maka  langsung  terverifikasi  berkas  dokumennya.  Dari sudut  pembiayaan,  akan  lebih  menghemat  karena  sudah  tidak  ada  lagi  biaya  panggilan  (biaya panggilan nihil). Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk datang sidang mediasi terlebih dahulu, kemudian  barulah  diminta  persetujuannya  untuk  persidangan online ( E-litigation ).  Apabila Tergugat  setuju  persidangan online, maka  proses  selanjutnya  mengikuti  aturan  dalam e- litigation .  PN  Makassar  baru  menerapkan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  mulai  Tahun  2020. Berdasarkan  analisis  data,  bahwa  syarat E-litigation meliputi:  1)  Pendaftaran  harus  melalui e- court ; 2) Pihak-pihak harus hadir dalam sidang mediasi, tetapi jika salah satu pihak tidak hadir maka  berdasarkan  PERMA  1/  2016  tentang  mediasi,  persidangan  dilakukan  secara  manual karena syarat  untuk e-litigation tidak  terpenuhi. Sistem e-court dapat  meminimalkan  pungutan tidak resmi yang terjadi di pengadilan, sehingga transparansi peradilan akan tercapai dan dapat menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan (Sukaisih, 2021).
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.2, Juli 2023, Halaman 119-130
Hakim  PA  Makassar  menjelaskan  bahwa  penerapan  prinsip E-court dilaksanakan  sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik  demikian  pula  dengan  penerapan  prinsip sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan. Bahkan  kalau  sidang  dilakukan  secara  manual,  perlu  biaya  panggilan  dan  juru  sita  pengadilan harus  datang  ke  rumah  Tergugat  untuk  mengantarkan  surat  panggilan  sidang,  sedangkan  jika melalui  panggilan online dengan  alamat  sesuai  pada  waktu  pendaftaran  melalui e-court ,  maka akan  menghemat  biaya  panggilan.  Namun  jika  ada  perubahan  alamat,  maka  dapat  diperbarui sebelum sidang dimulai.
Ditinjau  dari  aspek  pencari  keadilan  (masyarakat)  melalui  wawancara,  bahwa  penerapan prinsip  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  telah  terpenuhi  dengan  adanya  PERMA  Nomor  1 Tahun  2019,  bahkan  untuk  penerapan  prinsip  keadilan  dan  kepastian  hukum  juga  telah terimplementasi  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  ditunjukkan  dengan  adanya  dokumen-dokumen terkait  dengan e-court akan  diverifikasi  dengan  teliti  dan  terhubung  langsung  ke  web  MA sehingga kepastian hukum dan keadilan akan tercapai. Pandangan advokat lainnya yang pernah menjabat ketua Posbakum PA Makassar Tahun 2021 mengatakan bahwa prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan pada penerapan e-court sudah terlaksana dengan baik, bahkan dari sudut biaya panggilan  sudah  dapat  dihemat  sehingga  biaya  release  panggilan  sudah  tidak  ada  lagi  (nihil). Pekerjaan  klien  (advokat)  menjadi  berkurang,  juru  sita  tidak  perlu  ke  lokasi  pihak-pihak sehingga lebih cepat prosesnya. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan seorang advokat yang mengatakan bahwa:  prinsip keadilan dapat tercermin dalam hal hakim lebih arif mengadili dan  memutus  perkara;  melihat  fakta-fakta  persidangan,  replik  dan  duplik  lebih  diperhatikan daripada kalau persidangan dilakukan secara manual. Hakim memeriksa perkara lebih mendetail, dibaca  dan  diteliti  sehingga  kepastian  hukum  dapat  tercapai/terpenuhi.  Keadilan  berkaitan dengan akhir proses yaitu Putusan (vonnis), dalam bahasa Arab disebut al-aqda’u yaitu produk pengadilan karena adanya dua pihak yang saling berlawanan dalam berperkara. Produk peradilan semacam  ini  biasa  diistilahkan  dengan  produk  peradilan  yang  sesungguhnya  atau Jurisdictio contetiosa (Rasyid,  2006).  Namun  prinsip  keadilan  ini  dengan  tegas  ditulis  oleh  Lili  Rasyidi bahwa secara tegas hukum dipisahkan dari  keadilan dan tidak didasarkan pada nilai yang  baik dan buru (Rasjidi, 2001).
Praktiknya masih saja ada kendala yang dihadapi, antara lain masih ada yang sedikit gagap teknologi (terutama dari pengguna lain), kendala jaringan, perbaikan dari server pusat, kegagalan upload  dokumen,  pendaftaran  beberapa  perkara  namun  ada  satu  perkara  yang ditolak/dikembalikan  biaya  perkaranya  dan  lain-lainnya.  Advokat  yang  mewakili  pencari keadilan  bahkan  mengalami  kendala  dalam  penerapan e-court ini  yaitu  adanya  jadwal  sidang yang  sudah  ditentukan  hakim,  namun  belum  siap  untuk  melengkapi  dokumen-dokumen  yang berkaitan  dengan e-court dan  harus  melaporkan  ke  pengadilan  untuk  melakukan  perundingan.
Dari  sisi  hakim,  masih  ada  juga  yang  belum  lancar  dalam  mengoperasikan e-court terutama hakim  yang  senior,  berusia  di  atas  50  tahun  dan  sudah  berpengalaman  bersidang,  kadang terkendala  dalam  memverifikasi  dokumen-dokumen  dalam  aplikasi e-court ,  namun  seiring perkembangan  teknologi  akhirnya  kendala  tersebut  dapat  diatasi  sendiri  dengan  kesadaran dan niat yang tinggi untuk tetap belajar serta menambah pengetahuan teknologi.
Keefektifan  pelayanan e-court dapat  ditunjukkan  dari  adanya  beberapa  agenda  kegiatan yang  dapat  diselesaikan  dalam  satu  hari  yaitu:  1)  pendaftaran;  2)  penetapan  majelis  hakim;  3) penunjukan panitera; 4) penunjukan juru sita; 5) penetapan hari sidang. Contoh konkret adalah perkara Nomor  770/2021,  didaftarkan secara e-court tanggal  9  Desember  dan  pada tanggal  16 Desember  2021  sudah  keluar  penetapannya.  Demikian  pula  perkara  Nomor:  757/2021  dengan biaya nihil. Tabel 1 menyajikan data pelaksanaan e-court di PA Makassar sebelum dan sesudah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019.
Berdasar  hasil  analisis  data  Tabel  1,  dapat  digambarkan  secara  keseluruhan  perkara  yang masuk ( e-court dan manual) baik permohonan maupun gugatan yang diterima sejak tahun 2018 –
2021. Perkara tersebut disajikan sejak sebelum pelayanan e-court efektif (tahun 2019) atau tahun 2018  di  mana  yang  lebih  banyak  diterima  adalah  pelayanan  perkara  secara  manual  yaitu  total berjumlah  2839  (gugatan)  dan  484  (permohonan),  meskipun  pada  kenyataannya  ada  1  perkara perceraian tahun 2018 yang sudah dilaksanakan secara e-court oleh seorang advokat. Selanjutnya perkara  yang  berhasil  diputus  oleh  hakim  berjumlah  2804  (gugatan)  dan  482  (permohonan). Setelah  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  Secara Elektronik  disosialisasikan  secara  efektif,  maka  perkara  yang  masuk  keseluruhannya  baik manual maupun e-court adalah 2982 (gugatan) dan 568 (permohonan), dan yang berhasil diputus sebanyak  3112  (ditambah  dengan  sisa  perkara  tahun  sebelumnya)  untuk  gugatan  dan  untuk permohonan  574  (ditambah  sisa  permohonan  tahun  sebelumnya).  Begitu  juga  perkara  yang masuk pada Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.
Berdasarkan hasil penelitian, dalam Tabel 2 ditemukan satu perkara pada tahun 2018 tentang gugatan perceraian yang didaftarkan di PA Makassar oleh seorang advokat. Hal ini menunjukkan bahwa  ternyata  administrasi  perkara  secara online ini  sudah  diterapkan  di  PA  Makassar  lebih dulu sebelum diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang merupakan  satu-satunya peradilan di  Makassar  yang telah menerapkan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018.
Dari  Tabel  3  dapat  digambarkan  bahwa  perkara  yang  tidak  didaftarkan  melalui e-court, maka secara otomatis tidak muncul di SIPP. Selain pendaftaran perkara melalui e-court , masih ada  juga  yang  mendaftar  secara  manual  melalui  loket  pendaftaran  yang  nantinya  akan  diinput oleh  petugas  untuk  dicatat.  Sejak  berlakunya  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  Secara  Elektronik  di  PN  Makassar,  langsung  sudah diterapkan  meskipun  baru  efektif  sejak  tahun  2020,  karena  terkendala  masih  ada  beberapa advokat  yang  mewakili  para  pihak  belum  siap  menggunakan  aplikasi e-court .  Aplikasi  untuk administrasi  perkara  secara online sudah  diatur  dalam  PERMA  Nomor  3  Tahun  2018  tentang Administrasi Perkara di  Pengadilan Secara Elektronik. Untuk menyempurnakan  dan mengikuti perkembangan  teknologi,  MARI  mengeluarkan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  pengadilan  secara  elektronik  yang  mengatur  secara lengkap  dan  menyeluruh  tentang  aplikasi e-court ,  yang  dimulai  dari e-filing,  e-payment,  e- summons dan e-litigation .  Jadi  dalam  praktiknya,  pendaftaran  dapat  melalui e-court ,  namun untuk  persidangannya  harus  mendapatkan  persetujuan  dulu  dari  kedua  belah  pihak,  atau  salah satu  pihak  (pihak  lawan).  Efektifnya  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik juga ditunjukkan dari ketentuan yang diterapkan di PN  Makassar  maupun  PA  Makassar  yang  mewajibkan  bagi  advokat  sebagai  kuasa  dari  para pihak  untuk  menggunakan e-court dalam  berperkara  perdata,  kecuali  bagi  para  pihak  atau disebut  pengguna lain dalam  PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang  Administrasi  Perkara dan Persidangan  Secara  Elektronik,  maka  tidak  diwajibkan e-court .  Dalam  praktiknya  ternyata banyak pengguna lain ini cenderung memilih menerapkan aplikasi e-court dalam menyelesaikan perkaranya  dikarenakan  niat  dan  kesadaran  pribadi  harus  mengikuti  perkembangan  teknologi saat ini supaya tidak gagap teknologi (gaptek), meskipun untuk persidangannya masih memilih secara manual.
Berkaitan dengan  masa pandemi covid-19 yang  sampai  saat ini masih dialami  di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa e-court dan e-litigation sangat  efektif  diterapkan  di  masa  yang  akan  datang  mengingat  semua  proses berperkara  dilakukan  secara online dan  banyak  manfaatnya  bagi  para  pihak  maupun  hakim. Semua yang terlibat dalam proses tidak perlu bertemu secara langsung, bahkan dapat mencegah bertemunya pihak-pihak dengan hakim. Semua proses dapat terkontrol dan dapat dilacak melalui aplikasi  ataupun  SIPP.  Meskipun  semua  proses  dilakukan  secara online ,  tetapi  masih  ada bagian/tahap  tertentu  yang  tidak  dapat  dilakukan  secara online yaitu  tahap  pembuktian  yang
mengharuskan  dilakukan  persidangan  manual  karena  dokumen  asli  dalam  pembuktian  harus diperlihatkan  di  depan  hakim.  Hal  ini  tidak  menghambat  bagi  para  pihak  berperkara. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  prinsip  sederhana,  cepat  dan  biaya  terjangkau  (hemat)  telah tercapai dan sesuai dengan tujuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Ditinjau  dari  sisi advokat,  penerapan  PERMA  Nomor  1 Tahun  2019  sudah sangat  efektif. Hal ini dapat ditunjukkan dalam hal pemberkasan dokumen yang tidak lengkap, maka pihak PA akan  memberitahukan  langsung  kepada  pihak-pihak  untuk  segera  melengkapi  dokumen . Demikian  juga  petugas e-court sudah  sangat  memahami,  bahkan  sekarang  sudah  ada  banding, kasasi dan  PK online dengan  merujuk  pada  Pasal  3  ayat  (2)  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019 dengan  catatan  administrasi  perkara  tersebut  harus  sudah  dilaksanakan  secara  elektronik  di tingkat  pertama.  Intinya  bahwa  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  diterapkan  di  PN  dan  PA Makassar sudah berjalan sangat efektif, dan penerapan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan telah terpenuhi, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat dicapai.

## 2. Efektivitas Penerapan E-Court Pascapandemi Covid-19 di Makassar
Era pascapandemi covid-19 ( new normal ) yang sampai sekarang ini sudah berjalan beberapa bulan,  dengan  kebijakan  pemerintah  yang  melonggarkan  terhadap  kegiatan-kegiatan  termasuk persidangan  perkara  perdata  sehingga  sudah  banyak  pertemuan  secara  langsung  dengan  para pihak  berperkara  maupun  para  pencari  keadilan  dengan  melalui  advokat  sebagai  pengguna terdaftar  pada  aplikasi e-court .  Ini  menunjukkan  bahwa e-court pada  era new  normal lebih efektif  karena  adanya  beberapa  kelonggaran  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dibandingkan dengan  pada  masa  pandemi  covid-19.  Perbandingannya  dengan  negara  Singapura  yang  sudah lebih dahulu menerapkan persidangan online daripada negara Indonesia sebelum pandemi covid- 19 cukup efektif, bahkan sudah menerapkan lebih dulu kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh  pemerintah  Singapura,  apalagi  pada  masa  sekarang  metode e-court tersebut  tetap diperhatikan dan diterapkan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di lapangan bahwa  dengan  penerapan e-court kepada pencari keadilan  baik  yang  dikuasakan  kepada  advokat  maupun  yang  dilakukan  sendiri  (pengguna lain/non advokat) dapat dikatakan efektif dan jika dilihat dari sisi hakim, maka sangat efektif e- court ini diterapkan pada era new normal (pascapandemi covid 19). Bahkan untuk ke depannya akan  sangat  efektif  jika  terus  diterapkan  sesuai  dengan  era  digital  saat  ini.  Semua  proses peradilan  dilakukan  secara online melalui  aplikasi e-court di  masing-masing  peradilan  yaitu mulai dari pendaftaran gugatan, pembayaran sampai pada penentuan hari sidang dengan hakim mediasi (hakim tunggal) maupun dengan susunan majelis hakim yang semuanya itu sudah dapat diketahui pada hari pendaftaran gugatan. Dalam hal proses pemanggilan para pihak, sudah tidak perlu lagi juru sita datang ke lokasi pihak lawan (Tergugat) untuk relaas , sehingga di sini akan terlihat suatu proses yang cepat dan hemat biaya tanpa mengeluarkan biaya panggilan lagi. Di  era  pascapandemi  covid-19  ( new  normal ),  covid  masih  ada  dan  masih  dialami  oleh beberapa  negara  di  dunia  termasuk  Indonesia,  tentu  sangat  menguntungkan  jika e-court diterapkan kepada pihak berperkara maupun instansi peradilan, bahkan untuk di masa-masa yang akan  datang  prinsip  tersebut  akan  sangat  efektif.  Selain  itu  dapat  meminimalkan  kasus-kasus covid-19  di  kota  Makassar.  Pendapat  lain  hakim  PA  Makassar,  penerapan  PERMA  tentang e- court ini sangat efektif dan sudah berjalan lancar sampai sekarang. Tidak ada penghalang dalam prosesnya, tidak mungkin ada lagi tambahan-tambahan biaya lain, dan memberikan perlindungan bagi hakim-hakim yang akan memimpin persidangan.
Tabel 1.

## Data Perkara yang Diterima & Diputus Berdasarkan Klasifikasi Perkara
Pada Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018-2021 Tahun Perkara Masuk Tahun Ini Perkara Diputus Sisa Perkara Akhir Gugatan Permohonan Gugatan Permohonan Gugatan Permohonan 2018 2839 484 2804 482 270 9 2019 2982 568 3112 574 140 3 2020 2959 1000 2833 973 266 30 2021 2853 772 2986 797 133 5 Sumber data: kepaniteraan PA Makassar Tabel 2. Data Perkara E-Court Diterima & Diputus Berdasarkan Klasifikasi Perkara Pada PA Makassar Tahun 2018-2021 Tahun Perkara Masuk Tahun Ini Perkara Diputus Sisa Perkara Akhir Gugatan Permohonan Gugatan Permohonan Gugatan Permohonan 2018 1 - 1 - 1 - 2019 237 39 185 37 53 2 2020 499 146 499 136 53 12 2021 521 259 519 270 55 1
Sumber data: kepaniteraan PA Makassar
Tabel 3. Perkara yang Diterima Berdasarkan Klasifikasi Perkara Pada PN Makassar Tahun 2018-2021 melalui E-Court Tahun Perkara Masuk Tahun Ini Gugatan Permohonan 2018 432 818 2019 674 517 2020 438 411 2021 436 477
Sumber data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Makassar

## D. Simpulan dan Saran
Efektivitas penerapan e-court di masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 ( new normal ) di Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama  Makassar,  menunjukkan  bahwa  pelayanan  perkara melalui e-court sejak  diberlakukannya  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  jo  PERMA  Nomor  7 Tahun 2022 sangat efektif diterapkan baik dalam masa pandemi maupun pascapandemi covid-19 dan  sesuai  dengan  kondisi  saat  ini.  Suatu  peraturan  atau  kebijakan  pemerintah  akan  efektif apabila  pembuatannya  memenuhi  persyaratan  yuridis,  filosofis  dan  sosiologis,  oleh  karena  itu perlu diperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat agar dapat diakomodir di dalamnya dan perlunya sosialisasi peraturan itu dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Atikah,  I.  (2018).  Implementasi  E-Court  dan  Dampaknya  Terhadap  Advokat  Dalam  Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. Proceeding-Open Sosiety Conference 2018: Social and Political Challenges in Industrial 4.0 , 107–127.
Julyano,  M.,  &  Sulistyawan,  A.  Y.  (2019).  Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.2, Juli 2023, Halaman 119-130
Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Crepido , 1 (1), 13–22. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22
Kansil, C. (1986). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Madellu, K. R., Halim, H., & Paserangi, H. (2022). Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar. Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 9 (1),
531–547. Retrieved from http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5737
Makturidi,  M.  G.,  Ahyani,  H.,  &  Muharir,  M.  (2022).  Inovasi  Administrasi  Perkara  Perdata Secara  E-Court  di  Era  4.0. Eksaminasi:  Jurnal  Hukum , 1 (1),  36–49.  Retrieved  from https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1192
Mertokusumo,  S.  (2021). Hukum  Acara  Perdata  Indonesia (1st  ed.).  Yogyakarta:  Mahakarya Pustaka.
Muhammad, A. (2000). Hukum Perdata Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Pratama, T. G. W. (2022). Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Manajemen Peradilan. Widya Pranata Hukum , 4 (1), 65–83. Retrieved from https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/583
Rasjidi, L. (2001). Dasar-dasar Filsafat dan Teori hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rasyid, R. A. (2006). Hukum Acara Peradilan Agama . Jakarta: Rajawali Pers.
Rosady,  R.  S.  R.,  &  Hayati,  M.  (2021).  Sistem  E-Court  Dalam  Pelaksanaan  Peradilan  Di Indonesia. Jurnal  Ilmu  Hukum  Tambun  Bungai , 6 (2),  125–143.  Retrieved  from http://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/203
Sahuri,  A.  (2019).  Penerapan  e-Court  di  Berbagai  Negara:  Studi  Perbandingan  dalam  Rangka Pengembangan Penerapan E-Court di Indonesia. Retrieved from Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung website:
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-e-court-di- berbagai-negara-studi-perbandingan-dalam-rangka-pengembangan-penerapan-e-court-di- indonesia-oleh-achmad-sahuri-s-sy-8-4
Sari,  N.  P.  R.  K.  (2019).  Eksistensi  E-Court  Untuk  Mewujudkan  Asas  Sederhana,  Cepat,  Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. Yustitia , 13 (1), 1–17. Retrieved from https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275
Sihite,  Y.  A., & Marpaung,  D.  S.  H.  (2022). Efektivitas  E-Court  Sebagai  Sarana  Penyelesaian Sengketa Di tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 5 (1), 95–106. https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2495
Sukaisih,  N.  (2021).  Implementasi  Sistem  E-Court  Pasal  1  Ayat  (  5  )  Perma  Nomor  3  Tahun 2018 Perspektif Maslahah  Mursalah. Al-Balad: Journal of Constitutional Law , 3 (2), 1–18. Retrieved from http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/798
Sukanata, I. G. A. D. D. (2019). Efektifitas Pemberian Sanksi Label Security Checked Terhadap Pelanggar Parkir Kendaraan  Roda Empat Di Bandara  Ngurah  Rai. Kerta Dyatmika , 16 (1), 50–61. Retrieved from http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/923
Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 6 (1), 104–116. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287
Susilo,  A.  B.  (2013).  Penegakan  Hukum  Yang  Berkeadilan  Dalam  Perspektif  Filsafat Hermeneutika  Hukum  (Suatu  Solusi  Terhadap  Problematika  Penegakan  Hukum  di Indonesia). Jurnal Hukum Dan Peradilan , 2 (3), 449–470.
https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470
Triana, A., & Taun, T. (2021). Efektivitas Implementasi E-Court Sebagai Perwujudan Peradilan Cepat,  Sederhana  dan  Biaya  Ringan  di  Pengadilan  Negeri  Karawang. Kertha  Semaya : Journal Ilmu Hukum , 9 (7), 1099–1111. Retrieved from
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69484
Waluyo,  B.  (2020).  Pemaknaan  asas-asas  hukum  acara  perdata  pasca  berlakunya  PERMA  (E- Court). Webinar  Nasional  E-Court  Kerjasama  Dengan  Asosiasi  Dosen  Hukum  Acara Perdata (Adhaper) Dan FH UNPAR .
Wantu,  F.  M.  (2012).  Mewujudkan  Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam Putusan  Hakim  Di  Peradilan  Perdata. Jurnal  Dinamika  Hukum , 12 (3),  479–489. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121
Wijayanta,  T.  (2014).  Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Kaitannya Dengan  Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga. Jurnal  Dinamika  Hukum , 14 (2),  216–226. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291
Yusra,  D.  (2006).  Pengaruh  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2004  Tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  Dalam  Menciptakan  Kepastian  Hukum  di  Bidang Ketenagakerjaan  di  Indonesia. Lex  Jurnalica , 3 (2),  62–74.  Retrieved  from https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/244