## DILEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN REFLEKSI HUKUM ISLAM BAGI NON MUSLIM YANG BERSENGKETA

## Abdur Rahman Adi Saputera
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo
Email : adisaputrabd@gmail.com

## Abstrak
Geliat  perkembangan  ekonomi  syariah  di  indonesia  semakin  pesat,  hal  ini  tidak  lepas dari  prinsip  spiritualis  idealis  yang  diusung  oleh  sistem  perekonomian  ini,  Berbicara tentang  ekonomi  syariah  berarti  memperbincangkan  persoalan  harta,  benda,  dan transaksi, sehingga diskurs itu tidak akan pernah lepas dari gesekan atau sengketa yang diakibatkan oleh Wanprestasi. Tulisan ini berusaha mengupas tuntas persoalan dualisme kewenangan  peradilan  Agama  atau  Negeri  dalam  menyelesaikan  sengketa  Ekonomi Syariah,  dan  kemungkinan  diperbolehkan  atau  tidaknya  Non  Muslim  menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan agama yang nota bene hanya diperuntukan bagi pemeluk  agama  Islam  saja.  Kesimpulannya  Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah boleh  dilakukan  melalui  2  jalur,  yaitu  litigasi  (sidang  di  pengadilan)  dan  non  litigasi (diluar  sidang  pengadilan  atau  dengan  jalan  ADR).  Pengadilan  Agama  memiliki kewenangan  mutlak  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan,  segala  bentuk penyelesaian  sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah.  Non  Muslim  diperbolehkan  untuk menggunakan  sistem  ekonomi  berbasis  syariah  dan  bilamana  terjadi  gesekan  atau perkara,  maka  harus  diselesaikan  melalui  jalur  peradilan  Agama  dengan  syarat kumulatifnya,  harus  mau  menundukan  diri  (Asas  Penundukan  diri)  dengan  sukarela terhadap  ketentuan  dan  tata  cara  penyelesaian  Hukum  Islam.  Sekalipun  terkesan  saling bertentangan,  Asas  Personalitas  Keislaman  tidak  bertolak  belakang  dengan  Konsep Kewenangan  Absolut  Pengadilan  Agama,  bahkan  justru  keduanya  saling  melengkapi menyesuaikan pada pola konteks persoalan.
Kata Kunci: Dilematika, Ekonomi Syariah, Non Muslim, Sengketa.

## Abstract
The  progress  of  the  development  of  the  Islamic  economy  in  Indonesia  is  increasingly rapid,  this  is  inseparable  from  the  idealist  spiritualist  principles  promoted  by  this economic  system,  Talking  about  Islamic  economics  means  discussing  the  issues  of property,  objects  and  transactions,  so  that  the  exchange  rate  will  never  be  separated from friction or disputes. caused by Default. This paper seeks to thoroughly examine the dualism  of  the  authority  of  the  Religious  or  State  courts  in  resolving  Sharia  Economic disputes,  and  whether  or  not  it  is  permissible  for  non-Muslims  to  resolve  sharia economic  disputes  in  religious  courts  which  are  nota  bene,  only  for  Muslims.  In conclusion, sharia economic dispute resolution can be done through 2 channels, namely litigation  (trial  in  court)  and  non-litigation  (outside  court  proceedings  or  by  means  of ADR). The Religious Courts have absolute authority to examine, try and decide all forms of dispute resolution in the field of sharia economics. Non-Muslims are allowed to use a sharia-based  economic  system  and  if  there  is  friction  or  a  case,  it  must  be  resolved through the religious court with the cumulative conditions, must be willing to submit (the
principle of submission) voluntarily to the provisions and procedures for settling Islamic Law.  Even  though  it  seems  contradictory  to  each  other,  the  Principle  of  Islamic Personality  does  not  contradict  the  Concept  of  Absolute  Authority  of  the  Religious Courts,  in  fact  both  of  them  complement  each  other  according  to  the  pattern  of  the context of the problem.
Keywords: Dilematics, Disputes, Islamic Economics, Non-Muslims.

## A. PENDAHULUAN
                              
                                                                       
                                                                 
                                                               
                                                                                                          

Terjemahannya:
Orang-orang  yang  Makan  (mengambil)  riba 1 tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 2 Keadaan mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan  mereka  berkata  (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli  dan  mengharamkan  riba.  orang-orang  yang  telah  sampai  kepadanya  larangan dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba),  Maka  baginya  apa  yang telah  diambilnya  dahulu 3 (sebelum  datang  larangan);  dan  urusannya  (terserah) kepada  Allah.  orang  yang  kembali  (mengambil  riba),  Maka  orang  itu  adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah ayat 275)
Eksistensi  ayat-ayat  ekonomi  dalam  Al-Quran  merupakan  gambaran  realitas  yang secara  tidak  langsung  memberikan  informasi  eksplisit  bahwa  ajaran  islam  sangatlah komprehensif, dan tidak hanya menyentuh persoalan ibadah atau ajaran ketauhidan saja, melainkan setiap dari semua elemen kehidupan manusia bahkan dari sisi ekonomi yang lebih  populer  dengan  sebutan  ekonomi  syariah  karena  ciri  khasnya  yang  berbeda  dari sistem  perekonomian  konvensional  pada umumnya.  Ekonomi  Syariah diartikan  sebagai salah  satu  usaha  atau  aktivitas  yang  tidak  terlepas  dari  persoalan  harta  dan  benda,  dan dilakukan oleh individu satu dan yang lain atau kelompok individu, 4 bahkan oleh badan usaha  yang  memiliki  badan  hukum  dalam  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah, yaitu kegiatan ekonomi
1 Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh  orang  yang  meminjamkan.  Riba  fadhl  ialah  penukaran  suatu  barang  dengan  barang  yang  sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas  dengan  emas,  padi  dengan  padi,  dan  sebagainya.  Riba  yang  dimaksud  dalam  ayat  ini  Riba  nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.
2 Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.
3 Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.
4 Kelik  Pramudya,  “Strategi  Pengembangan  Ekonomi  Syariah  Melalui  Penguatan  Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2019): 1689–1699.
syariah  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Cerminan  tujuan  ekonomi  syariah  terlihat  dari  substansi  prinsipnya  yang mengedepankan  lahirnya  aturan-aturan  kemaslahatan  sebagaimana  visi  dan  misi  ajaran agama  islam  yang  terimplementasikan  dalam  suatu  bentuk  paradigma  berpikir  dan berperilaku. tujuan-tujuan positif ini kemudian ditopang oleh pilar moralitas islam yang berdiri diatas suatu postulat keimanan dan postulat ibadah dengan esensitas berupa nilai tauhid,  sebagai  sebuah  pernyataan  bahwa  ekonomi  islam  bersifat transcendental. di mana  peranan  Allah  dalam  seluruh  aspek  ekonomi  menjadi  sebuah  keniscayaan  yang mutlak, sehingga menjadi stimulus positif sebagai pengejawantahan komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakkan keadilan, penghapusan riba, dan menciptakan stabilitas  perekonomian  yang  unggul  dalam  menghadapi  gejolak  moneter  dibanding sistem konvensional.
Diskursus kajian Ekonomi Islam yang erat dengan persoalan harta benda, transaksi, atau  bahkan  perjanjian-perjanjian  yang  bersifat  mengikat  antara  satu  pihak  dan  pihak yang  lainnya,  tidak  menutup  kemungkinan  melahirkan  berbagai  macam  problematika sengketa  atau  konflik.  Sengketa  atau  yang  dimaksud  dengan  konflik  adalah  keadaan dimana apabila terdapat dua belah pihak ataupun lebih yang kemudian dihadapkan pada perbedaan  kepentingan  selanjutnya  berkembang  menjadi  perselisihan  apabila  salah  satu pihak  merasa  dirugikan  atas  perjanjian-perjanjian  yang  telah  dibangun  berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sehak awal. 5
Artinya  dalam  konteks  ekonomi  syariah  terdapat  berbagai  macam  indikator  yang memicu  terjadinya  sengketa  seperti:  1.  Kemungkinan  terjadinya  penipuan  atau  ingkar janji  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  atau  kedua  belah  pihak  yang  telah  terikat perjanjian (Wanprestasi). 2. Kemungkinan salah satu pihak telah melakukan sesuatu hal negatif  yang  tidak  sesuai  dengan  isi  perjanjian,  3.  Kemungkinan  salah  satu  pihak terlambat menepati isi perjanjian, 4. Kemungkinan salah satu pihak melakukan suatu hal yang telah disepakati dalam isi perjanjian untuk tidak boleh dilanggar.  Dalam UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) pada pasal dan substansinya tidak mengalami perubahan dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan  Agama,  menyebutkan  bahwa  Peradilan  Agama  bertugas  dan  berwenang mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama  Islam  dalam  bidang  ekonomi  syariah, 6 diantaranya:  Bank  Syariah,  Lembaga Keuangan  Mikro  syariah,  Asuransi  Syariah,  Reasuransi  Syariah,  Reksadana  syariah, Obligasi  syariah  dan  surat  berharga  berjangka  menengah  syariah,  Sekuritas  Syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis  Syariah.  Eksistensi  peraturan  perundang-undangan  diatas  merupakan  respon pemerintah terkait fenomena perkembangan dunia ekonomi berbasis syariah di indonesia yang  semakin  pesat  dan  signifikan,  sehingga  secara  otomatis  berimplikasi  terjadinya banyak  sengketa  atau  konflik  diantara  pelaku  aktivitas  ekonomi  syariah,  sehingga Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi Yudikatif mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  14  Tahun  2016  pada  tanggal  22  Desember  2016  Tentang  Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
5 Nita  Triana,  Fakultas  Syariah,  and  Iain  Purwokerto,  “Urgensitas  Mediator  Dalam  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga,” Law Reform 15, no. 2 (2019): 239–257.
6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dalam  bentuk  penelitian (Library  Reserach) menggunakan berbagai  sumber  kepustakaan  sebagai  sumber  data  penelitian.  Penelitian  kepustakaan adalah  penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan  literatur  (kepustakaan),  baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu, yang diperkuat dengan sumber data primer dan sekuder melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian . 7 Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah : 1) Editing, dan 2) Rekonstruksi data. Metode analisis data yang digunakan adalah Descriptive Analytic Method  Content . 8 Adapun  pengambilan  kesimpulan  dilakukan  dengan  cara mengaplikasikan metode berpikir induktif (menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus  menjadi  umum)  dan  deduktif  (menarik  kesimpulan  dari  hal-hal  umum  menjadi khusus). 9

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Aransemen Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia
Beberapa tahun terakhir, laju perkembangan ekonomi syariah secara global maupun nasional terus banyak mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan fantastis, hal ini  tidak  terjadi  begitu  saja  melainkan  terdapat  beberapa  indikator  yang  memicu  angka perkembangan  tersebut  diantaranya  adalah  ketidakberdayaan  atau  lemahnya  sistem ekonomi  kapitalis,  sosialis,  dan  berbagai  macam  jenis  sistem  ekonomi  lainnya  yang secara  otomatis  telah  membuka  jalan  untuk  memberikan  peluang  besar  bagi  lajunya tingkat perkembangan ekonomi yang berbasis Syariah.
Perkembangan  sistem  ekonomi  yang  semakin  meningkat  tajam,  terlebih  sistem  ini otomatis  bergerak  pada  ruang  lingkup  aktivitas  perikatan,  perjanjian,  harta,  maupun benda,  maka  tidak  menutup  kemungkinan  akan  menimbulkan  berbagai  macam problematika,  konflik,  atau  sengketa.  Sebagaimana  tradisi  keilmuan  yang  mengalir sepanjang  sejarah  islam,  dapat  diverifikasi  dari  informasi  yang  tertuang  dalam  bentuk ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kemudian Allah Swt telah mengantisipasi segala macam bentuk  permasalahan  yang  akan  terjadi,  karena  diakibatkan  oleh  gesekan-gesekan aktifitas  perekonomian  ini,  contohnya  saja  bagaimana  Allah  Swt  menekankan  kepada para pihak yang melakukan transaksi untuk mengedepankan prinsip keridhaan dan Win- Win  Solution, dan  menyelesaikan  sengketa  dengan  mengedepankan  musyawarah,  Q.S An-Nisa ayat 29 dan Q.S As-Syuraa ayat 38: 10
                                                                                                          
                                                            
Terjemahannya:
7 Sugiyono, Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi,  R&D  Dan  Penelitian  Evaluasi , Metodologi Penelitian (Purwokerto: Percetakan Alphabet, 2017). 45-46
8 Metode kajian isi  digunakakan sebagai  teknik penelitian untuk  keperluan mendeskripsikan secara objektif,  sistematis  dan  kuantitatif  tentang  menifestasi  yang  memanfaatkan  seperangkat  prosedur  untuk menarik  kesimpulan  yang  shahih  dari  dokumen  tertentu  yang  berkaitan  dengan  focus  penelitian.  Lihat Hendriyani Hendriyani, “ Analisis  Isi:  Sebuah Pengantar  Metodologi  Yang  Mendalam  dan  Kaya Dengan Contoh,” Jurnal Komunikasi Indonesia 2, no. 1 (2017): 63–65.
9 Noeng  Muhajir, Metodologi  Penelitian  Kuantitatif ,  (Yogyakarta:  Percetakan  Raka  Sarasin, 2016).76-77.
10 Fitrianur Syarif, “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” Pleno Jure (2019).
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 11 Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
                                                                                                                
Terjemahannya:
Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhannya  dan mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarat  antara mereka;  dan  mereka  menafkahkan  sebagian  dari  rezki  yang  Kami  berikan  kepada mereka.
Substansi dua ayat diatas menekankan pada haluan dan aturan tata cara melakukan perniagaan  dengan  prinsip  suka  sama  suka,  dan  dilakukan  dengan  tata  cara  yang dibenarkan  dalam  syariat.  Sementra  ayat kedua  memuat  anjuran  untuk  mengedepankan musyawarah  sebagai  alternatif  strategis  dalam  memutuskan  perkara.  Lain  dari  pada  itu sejak  dahulu  kala  pada  zaman  Rasulullah  Saw,  umat  muslim  sudah  mengenal  dengan metode  penyelesaian  sengketa  yang  akrab  dikenal  dengan  istilah  metode Hakam /Arbitrase,  dimana  suatu  permasalahan  yang  diselesaikan  dengan  metode  ini dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa,  dengan  kesepakatan  untuk memberikan  kepercayaan  kepada  seseorang  ataupun  pihak  yang  dianggap  netral  serta mampu mendamaikan, dan memberikan aturan ataupun ketentuan yang harus ditaati oleh kedua  belah  pihak,  tentu  saja  dengan  mengedepankan  dan  meneguhkan  tujuan esensialnya yaitu perdamaian, sebagaimana firman Allah Swt : 12
                                             
                                                                           
                                         
Terjemahannya:
Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,  Maka  kirimlah seorang  hakam/Juru  damai  dari  keluarga  laki-laki  &  seorang  hakam  dari  keluarga perempuan.  jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  Mengadakan  perbaikan,  niscaya Allah  memberi  taufik  kepada  suami-isteri  itu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S An-Nisa ayat 35)
Adapun  dalam  konteks  implementasi  penyelesaian  sengketa  hukum  ekonomi  islam di indonesia sendiri dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi, 13 sebagaimana yang
11 Larangan  membunuh  diri  sendiri  mencakup  juga  larangan  membunuh  orang  lain,  sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.
12 Widi  Nugrahaningsih,  “Kesesuaian  Hukum  Kontrak  Syariah  Di  Indonesia  Terhadap  Pancasila Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi “Duta.Com” (2013).
13 Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan dimana setiap pihak yang bersengketa  mendapatkan  kesempatan  untuk  mengajukan  gugatan  dan  bantahan.  Selain litigasi,  alternatif yang  dapat  digunakan  dalam  penyelesaian  gugatan  dapat  pula  dilalui  dengan  alternatif mediasi,  arbitrase dan konsiliasi, sedangkan Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi  ini  dikenal  dengan  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif.  Penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan ini diakui di  dalam peraturan perundangan di Indonesia. Lihat Pasal  1 angka 10 Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  menjelaskan  bahwa penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  mengenal  adanya  cara  arbitrase  yaitu  penyelesaian  suatu
telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab  IX  Pasal  55  ayat  (1)  Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  dilakukan  oleh pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  agama.  (2)  Dalam  hal  para  pihak  telah memperjanjikan  penyelesaian  sengketa  selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  [1] penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai  dengan  isi  akad.  (3)  Penyelesaian  sengketa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  [2]  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip  syariah, dan pada pasal 55 ayat (2) terdapat penjelasan pasal demi pasal, bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:  (a)  musyawarah,  (b)  mediasi  perbankan,  (c)  melalui  Basyarnas  atau  lembaga arbitrase  lain  dan  atau  (d)  melalui  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum. Kehadiran pasal ini kemudian memunculkan istilah Choice of forum, sebelum akhirnya dihapuskan  oleh  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (Nomor  093/PUU-X/2012,  tanggal  29 Agustus 2013. 14

## 2. Bias  Paradoks  Wewenang  dan  Kompetensi  Penyelesaian  Sengketa  Perkara Ekonomi Syariah di Indonesia
Penyelesaian  problematika  yang  berkaitan  dengan  sengketa  ekonomi  syariah  tidak hanya  dapat  diselesaikan  melalui  musyawarah,  mediasi  perbankan,  ataupun  arbitrase Syariah  melainkan  juga  dapat  dilakukan  melalui  badan  peradilan  Hal  ini  dapat  dilihat dari bagaimana substansi pasal 4 ayat 3 peraturan Bank Indonesia No. 9/19/ PBI/ 2007 yang  menjelaskan  dimana  dalam  penyelesaian  problematika  sengketa  ekonomi  syariah melalui  jalan  mediasi  termasuk  mediasi  perbankan  apabila  tidak  mencapai  suatu kesepakatan,  maka  penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  lembaga  peradilan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Berangkat  dari  konsep  inilah dapat dilihat bahwa penyelesaian persoalan sengketa ekonomi Syariah dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan yang dianggap sebagai jalan terakhir satu-satunya untuk dapat menempuh  mencari  jalan  keluar  dari  persengketaan  yang  dihadapi,  tentu  saja  hal  ini dilakukan setelah melalui jalan musyawarah, mediasi, ataupun arbitrase yang tidak dapat mencapai sebuah kesepakatan yang mengusung visi dari konsep win- win Solution. Problematika  baru  pun  kemudian  hadir  pada  saat  UU  No.  7  tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  belum  direvisi  bersama  UU  No.  3  tahun  2006,  dimana  didalamnya terdapat  sebuah  perdebatan  tentang  wewenang  badan  peradilan  mana  yang  dapat menyelesaikan persengketaan yang berkaitan dengan masalah ekonomi syariah, beberapa pendapat  menyatakan  bahwa  peradilan  umum  lebih  berhak  dibandingkan  Peradilan Agama  ataupun  sebaliknya,  bahkan  sebagiannya  lagi  menyatakan  bahwa  kedua-duanya dianggap berwenang untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah, tergantung kesesuaian  konteks  persengketaan  tertentu  yang  diusung  para  pesengketa. Akibatnya terjadi  dualisme  wewenang  penyelesaian  sengketa  perkara  ekonomi  syariah  yang  pada sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
14 Klausul  pilihan  forum  ( Choice  of  forum )  merupakan  suatu  salah  satu  klausul  yang  dianggap sangat  penting dalam dalam kontrak.  Meskipun  demikian, sama seperti halnya klausul  Choice of Law, ia diletakan pada penutup kontrak. Klausul ini sebenarnya juga tidak merupakan suatu klausul yang harus ada dalam  kontrak.  Sifat  fakultatif,  lahir  dari  kesepakatan  para  pihak.  Para  pihak  bebas  menentukan  apakah klausul  ini  akan  dicantumkan  dalam  kontrak  mereka  atau  tidak.  Namun  demikian,  klausul  ini  dipandang cukup  penting,  karena  ia  akan  memberikan  kepastian  kepada  para  pihak  dan  kepada  forum  penyelesaian sengketa.  Klausul  ini  mengarahkan  para  pihak  untuk  forum  apa  yang  harus  mereka  gunakan  untuk menyelesaikan  sengketa  kontraknyaWildana  Arsyad  and  Edi  Gunawan,  “Ekonomi  Syariah  Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama,” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah (2018).
akhirnya  menyebabkan  terjadinya  fenomena  ketidakpastian  hukum  dikarenakan wewenang  yang  saling  tumpang  tindih  oleh  dua  lembaga  peradilan  besar  satu  atap tersebut,  padahal  kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  ajaran  cita  hukum  yang menyebutkan bahwa 3 unsur cita hukum yang harus terpenuhi secara proposional, adalah kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan. Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum  sebagaimana  apa  yang  pernah  dinyatakan  oleh  Gustav  Radbruch  bahwa penegakan hukum harus memenuhi ketiga kriteria asas tersebut. 15
Padahal  dengan  adanya  produk  legislasi  UU  Peradilan  Agama  No.  3  tahun  2006 secara substantif dengan tegas telah menjelaskan bahwa segala kompetensi penyelesaian sengketa  perkara  ekonomi  syariah  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  pasal  49  UU Pengadilan  Agama  2006  menyatakan  bahwa:  Pengadilan  Agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  ditingkat  pertama  antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Maka dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah segala perbuatan ataupun kegiatan usaha yang  dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah  sesuai  dengan  ajaran  agama  Islam. Bahkan kemudian,  kewenangan  Pengadilan  Agama  diperkuat  dan  diperjelas  kembali  melalui pasal  55  (1)  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah,  bahwa  penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  di  lakukan  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Agama.  Namun,  pasal  55  (2)  UU  ini  ditenggarai  seolah-olah  terkesan  memberikan peluang  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  juga  dapat  menyelesaikan  perkara mereka  di  luar  Pengadilan  Agama  apabila  disepakati  bersama  dalam  isi  akad,  sehingga dianggap  boleh  apabila  sengketa  tersebut  diselesaikan  di  luar  Pengadilan  Agama  atau bahkan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. 16
Banyak  kalangan  yang  berpendapat  bahwa  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah dengan  melalui  mekanisme  penyelesaian  sengketa  alternatif  di  luar  pengadilan  seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase Syariah adalah sebuah langkah yang tepat dan sangat layak untuk diapresiasi. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa kemudian problematika tersebut muncul ketika Pengadilan Negeri juga diberikan kewenangan yang serupa dalam menyelesaikan  sengketa  perbankan  syariah  sebagaimana  kewenangan  yang  diberikan kepada Peradilan Agama. Hal inilah yang kemudian menimbulkan banyak problematika dan  persoalan  yang  berujung  pada  kerugian  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  dalam aktivitas ekonomi syariah.
Dari sinilah apa yang dimaksudkan dengan dinamika bias politik dalam perumusan sebuah  Undang-undang  meskipun  itu  sudah  terdapat  lembaga  sinkronisasi,  Panja,  atau Badan Legislatif, namun ternyata tarik-menarik terkait kepentingan selalu ada dan sangat sulit  untuk  dapat  dihindarkan,  dan  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  Legislasi  lahir  dari sebuah  pergumulan  pemangku,  sekalipun  terkadang  banyak  terdapat  substansi  yang paradoks  dan  ambivalen  antara  satu  dan yang  lain. Terlebih  lagi  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah yang sudah berjalan sebelumnya masih sangat bergantung pada rujukan
15 Jurusan Syariah et al., “Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dan Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Dalam  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia  Abstrak :  Abstract :  Key Words : Pendahuluan Sebelum Kedatangan Belanda Berkuasa Di Indonesia , Telah Kuat Yakni Perba,” no. 8 (2008).
16 Pasal  55  ayat  (1)  UU  Perbankan  Syariah  berbunyi,  "Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama". Sedangkan ayat (2) berbunyi, "Dalam hal para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian  sengketa  selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai  dengan  isi  akad".  Ayat  (3)  "Penyelesaian  sengketa  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah".
ketentuan  hukum  acara  yang  biasa  digunakan  dalam  ranah  peradilan  negeri,  bahkan dilain sisi pada aturan yang lain, pedoman beracaranya masih merujuk ke KUH Perdata, UU  No  48  tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  serta  UU  No  3    Tahun  2009 Tentang  Mahkamah  Agung,  serta  UU  No  49  tahun  2009  Tentang  Peradilan  Umum, ditenggarai  memiliki  kerancuan  dan  akan  sangat  sulit  menyelesaikan  perkara  ekonomi syariah jika dari sisi hukum meteriilnya sudah menggunakan hukum Islam tetapi secara formilnya  masih  mengadopsi  dari  hukum  belanda.  Mekanisme  ini  dinilai  tidak  sejalan dengan nuansa ideologi hukum Islam yang memiliki visi dan misi pencapaian  cita luhur yang disebut Maqasid Syariah, karena masih berkiblat pada sistem hukum peninggalan penjajah belanda.
Oleh karena fenomena ketidakpastian hukum sebagaimana yang terjadi di atas maka diajukan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk  melakukan Judical  Review ,  dengan permohonan  untuk  melakukan  pembatalan  pasal  55  ayat  (2)  dan  (3)  UU  No.  21  tahun 2018 tentang perbankan syariah dengan alasan tumpang tindih atau bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945. Hingga akhirnya pada tanggal 29 agustus 2013, majelis Mahkamah Konstitusi  membuat  putusan  atas  perkara  nomor  93/PUU-X/2012, 17 menyatakan  bahwa pasal  55  ayat  (2)  UU  21  tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  bertentangan  dengan undang-undang  1945  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  kemudian dalam  salah  satu  pertimbangannya,  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  adanya pilihan  tempat  penyelesaian  sengketa (Choice  of  forum) yang  dapat  digunakan  untuk menyelesaikan  sengketa  perbankan  syariah  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UU 21 tahun 2008 pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang  tindih  wewenang  untuk  melakukan  pemeriksaan  dan  mengadili,  Hal  ini disebabkan  terdapat  dua  jenis  peradilan  yang  diberikan  kewenangan  untuk  bisa menyelesaikan  sengketa  perbankan  syariah,  padahal  dalam  undang-undang  nomor  3 tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  akan  bahwa  dengan  agama  yang  berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelaslah  sudah  bahwa  Pengadilan  Agama  sebagai  pengadilan  satu-satunya  yang berwenang  untuk  dapat  menyelesaikan  sengketa  perkara  ekonomi  syariah,  sekaligus menghilangkan Choice  of  forum tenntang  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi.  Lebih dari  itu  Mahkamah  Agung  kemudian  merespon  permasalahan  yang  disebabkan  tidak adanya  pedoman  berupa  rujukan  hukum  formil  yang  baku  dan  sesuai  dengan  nafas ideologi  hukum  islam,  tentang  tata  cara  beracara  pada  proses  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  bagi  hakim  pengadilan  agama  dengan  mengeluarkan  Perma  No  14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Namun pada kenyataannya di lapangan, sekalipun telah di dilakukan Judical Review di  MK  dengan  keputusan  yang  meneguhkan  bahwa  wewenang  tersebut  adalah  mutlak harus diselesaikan melalui Peradilan Agama, tetap saja masih ditemukan para pihak yang bersengketa  melakukan  upaya  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  mereka  dapat diselesaikan  melalui  proses  Peradilan  Negeri.  Menurut  analisis  penulis,  hal  ini disebabkan  oleh  beberapa  indikator,  sehingganya  penyelesaian  sengketa  perkara  yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi syariah masih diselesaikan melalui Peradilan Negeri.
17 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  093/PUU-X/2012,  tanggal  29  Agustus  2013, menyatakan:  1)  Penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  bertentangan  dengan  UUD  1945;  2)  Penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  boleh  dilakukan  melalui  2  jalur,  yaitu litigasi (sidang di pengadilan) dan non litigasi (diluar sidang pengadilan atau dengan jalan  ADR).  Pengadilan  Agama  memiliki  kewenangan  mutlak  untuk  memeriksa, mengadili,  dan  memutuskan,  segala  bentuk  penyelesaian  sengketa  di  bidang ekonomi  syariah.  Non  Muslim  diperbolehkan  untuk  menggunakan  sistem  ekonomi berbasis syariah dan bilamana terjadi gesekan atau perkara, maka harus diselesaikan melalui jalur peradilan Agama dengan syarat kumulatifnya, harus mau menundukan diri  (Asas  Penundukan  diri)  dengan  sukarela  terhadap  ketentuan  dan  tata  cara penyelesaian  Hukum  Islam.  Sekalipun  terkesan  saling  bertentangan,  Asas Personalitas  Keislaman  tidak  bertolak  belakang  dengan  Konsep  Kewenangan Absolut Pengadilan Agama
2. Perlu  adanya  suatu  kegiatan  atau  upaya  yang  lebih  maksimal,  dalam  rangka meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM peradilan Agama tentang tata cara atau tehnik  untuk  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah.  Pemerintah  perlu mengadakan penyuluhan/sosialisasi hukum ekonomi syariah dengan lebih maksimal agar  segala  kerancuan,  dan  keraguan  masyarakat  dapat  terjawabkan,  serta  demi prospek kemajuan sistem ekonomi syariah pada masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Arsyad,  Wildana,  and  Edi  Gunawan.  “Ekonomi  Syariah  Dan  Penyelesaiannya  Di Pengadilan Agama.” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah (2018). Azma, Ummi. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bekasi.”
Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat 17, no. 2 (2018): 219–234.
Fatchurohman,  Fatchurohman,  Wilda  Nugraismia,  Tri  Wahyuni,  and  Fahmi  Medias. “Penyelesaian  Sengketa  Nasabah  Wanprestasi  Ekonomi  Syariah  Di  Pengadilan Agama Magelang.” Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society (2019).
Fauzi,  Nur.  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Berbasis  Sulh  (Damai)  Untuk Mencapai Keadilan.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2018). Hendriyani,  Hendriyani.  “Analisis  Isi:  Sebuah  Pengantar  Metodologi  Yang  Mendalam Dan Kaya Dengan Contoh.” Jurnal Komunikasi Indonesia 2, no. 1 (2017): 63–65. Karsayuda,  M.  Rifqinizamy.  “Politik  Hukum  Nasional  Legislasi  Hukum  Ekonomi Syariah.” Journal de Jure (2016). Muhajir,  Noeng. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif .  Yogyakarta:  Percetakan  Raka Sarasin, 2016.
Nugrahaningsih,  Widi.  “Kesesuaian  Hukum  Kontrak  Syariah  Di  Indonesia  Terhadap Pancasila  Sebagai  Sumber  Hukum  Di  Indonesia.” Jurnal  Ilmiah  Teknologi Informasi dan Komunikasi “Duta.Com” (2013). Pramudya, Kelik. “Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan  Agama  Dalam  Penyelesaian  Sengketa.” Journal  of  Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2019): 1689–1699. Rahmawati,  Etika.  “Penerapan  Asas  Personalitas  Keislaman  Di  Pengadilan  Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan Yang Beralih Agama.” Al- Adl : Jurnal Hukum (2018). Sugiyono. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi . Metodologi Penelitian . Purwokerto: Percetakan Alphabet, 2017. Supriyatni,  Hj.  Renny.  “Penerapan  Fiqih  Muamalah  Sebagai  Dasar  Kewenangan Pengadilan  Agama  Dalam    Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah.” Syiar Hukum (2010).
Syariah,  Jurusan,  Islam  Stain,  Jln  Amal,  Bakti  No,  Jurusan  Syariah,  Islam  Stain,  Jln Amal, Bakti No, Undang-undang Republik, and Indonesia No. “Penerapan Asas Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generalis  Dan  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia Abstrak : Abstract : Key Words :  Pendahuluan  Sebelum  Kedatangan  Belanda  Berkuasa  Di  Indonesia  , Telah Kuat Yakni Perba,” no. 8 (2008).
Syarif,  Fitrianur.  “Perkembangan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia.” PLENO JURE (2019).
Triana,  Nita,  Fakultas  Syariah,  and  Iain  Purwokerto.  “Urgensitas  Mediator  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Pengadilan  Agama  Purbalingga.” Law Reform 15, no. 2 (2019): 239–257.
Umam,  Ahmad  Khotibul.  “Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di Indonesia.” Risalah (2016).
“Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah.” Mimbar Hukum (2010)

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa yang
Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tantang peradilan agama
Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  pada  Bab  IX  Pasal  55 ayat (1) dan (2)
Undang-undang  No.  3  Tahun  2006  Pasal  49  dan  Undang-undang  No.  50  Tahun  2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 dalam Udang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  Tentang  Penyelesaian  Perkara Ekonomi Syariah.
Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor 093/PUU-X/2012 terhadap Pasal 55 (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah