## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3427

## Membangun Framework Konseptual Terintegrasi Menggunakan Metode Composite Logic untuk Cloud Forensic Readiness pada Organisasi
Merisa Kurniasari Fadilla 1,* , Bambang Sugiantoro 2 , Yudi Prayudi 1
1 Fakultas Teknologi Industri, Magister Informatika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
2 Fakultas Sains dan Teknologi, Magister Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia Email: 1 merisa.k.f@gmail.com, 2 bambang.sugiantoro@uin-suka.ac.id, 3 prayudi@uii.ac.id Email Penulis Korespondensi: merisa.k.f@gmail.com
Abstrak− Dalam pendekatan Forensic Readiness, kesiap-siagaan insiden menjadi tujuan perusahaan ataupun organisasi dalam menghadapi insiden yang swaktu-waktu terjad. Forensic Readiness dapat terdiri dari tindakan atau langkah, teknis dan non- teknis,  yang  memaksimalkan  kemampuan  organisasi  untuk  menggunakan  bukti  digital.  Sebuah Cloud  Forensic  Readiness Framework yang terangkai dengan baik dapat membantu mempercepat dan mempermudah dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan sebuah insiden terjadi dalam lingkungan komputasi awan. Hal ini memunculkan kesempatan baru  dalam kolaborasi bidang digital forensic dan komputasi awan atau cloud computing, sehingga dapat ditelaah dan diteliti solusinya dengan  menganalisis  berbagai  sumber  literature  pada  framework  kesiapan  forensik  komputasi  awan  dan  membangun framework cloud forensic readiness yang terintegrasi dalam skala institutional menggunakan metode composite logic. Dengan kelengkapan tahapan framework kesiapan yang dirancang  diharapkan dapat memudahkan para stakeholder organisasi untuk mengambil keputusan saat terjadi insiden.
Kata Kunci: Framework; Kesiapan Forensik; Composite Logic; Incident Responses; Komputasi Awan
Abstract− In the Forensic Readiness approach, incident readiness is the goal of the company or  organization in dealing with incidents  that  may  occur.  Forensic  Readiness  can  consist  of  actions  or  steps,  technical  and  non-technical,  that  supposedly maximize an organization's ability to use digital evidence. A well-built Cloud Forensic Readiness Framework can help speed up  and  simplify  decision-making  regarding  an  incident  occurring  in  a  cloud  computing  environment.  This  creates  new opportunities for collaboration in the field of digital forensics and cloud computing or cloud computing, so that solutions can be  studied  and  researched  by  analyzing  various  literature  sources  of  cloud  computing  forensic  readiness  framework  and building an integrated cloud forensic readiness framework on an institutional scale using the composite logic method. With the completeness of the readiness framework designed, it is a kind of research that is expected to ease decision making process for organizational stakeholders to handle incident responses.
Keywords : Framework; Forensic Readiness; Cloud Forensic Readiness; Composite Logic ; Incident Responses; Cloud Computing

## 1. PENDAHULUAN
Komputasi awan menurut NIST (National Institute Science Technology) adalah sebuah model untuk kemudahan akses jaringan berdasarkan permintaan (on demand) dalam sumber komputasi publik yang bisa dikonfigurasi dan bisa dengan cepat di kondisikan serta dapat di rilis dengan usaha manajemen yang minimal untuk interaksi antar penyedia  jasa.  [1]  Komputasi  awan  menggunakan  teknik  virtual  dalam  membangun  versi  maya  dari  sebuah komputer.
Di  Indonesia  sendiri  komputasi  awan  sudah  mulai  digalakkan  seiring  dengan  adanya  target  pemerintah menuju revolusi industri ke-empat dunia, atau biasa disebut Making Indonesia 4.0. Dalam program kerja tersebut, pemerintah  mulai  mendorong  Industri  Kreatif  Mandiri  (IKM)  dan  berbagai  perusahaan  dalam  negeri  untuk menggunakan berbagai produk teknologi 4.0, yaitu diantaranya; IoT ( Internet of Things ), Komputasi Awan ( Cloud Computing ), hingga AI ( Artificial Intelligence ).
Namun  seiring  teknologi  yang  berkembang,  fenomena  tersebut  turut  sejalan  dengan  modus  operandi kriminal  dunia  maya  yang  semakin  beragam.  Sehingga  kemudian  menjadi  tantangan  baru  bagi  investigator Forensik Digital. Pada komputasi awan sering kali tidak dijumpai bentuk fisik langsung yang diperlukan dalam proses  imaging  saat  mengamankan  barang  bukti  digital  di  tempat  kejadian  perkara.  Tantangan  yang  berbeda menyangkut  lingkungan  komputasi  awan  juga  ditemukan  pada  saat  penyelidikan  menggunakan  investigasi live forensic ,  dimana  hanya  gambar  ( screenshots )  dari  mesin  berjalan  saja  yang  dapat  diselidiki.  Sehingga  tidak memungkinkan dilakukan reka ulang kejadian perkara seperti pada saat penyelidikan statik .[2]
Komputasi  awan  memberikan  kesempatan  juga  tantangan  pada  instansi  pemerintah,  khususnya  dalam bidang ketahanan hukum dan keamanan nasional. Tantangan tersebut salah satunya disebabkan oleh keterbatasan jurisdiksi hukum suatu negara, ketika layanan komputasi awan itu sendiri bersifat internasional tak terbatas.[3]
Media  penyimpanan  dalam  komputasi  awan  adalah  milik  vendor  penyedia  sepenuhnya,  sehingga  untuk mengamankan  bukti  fisik  secara  utuh  akan  memerlukan  waktu,  tidak  begitu  praktis  dan  menyulitkan  DEFR ( Digital evidence First Responder ) dalam mengamankan barang bukti digital.[4]
Komputasi  awan  memberikan  kesempatan  juga  tantangan  pada  instansi  pemerintah,  khususnya  dalam bidang ketahanan hukum dan keamanan nasional. Tantangan tersebut salah satunya disebabkan oleh keterbatasan jurisdiksi  hukum  suatu  negara,  ketika  layanan  komputasi  awan  itu  sendiri  bersifat  internasional  tak  terbatas.a

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3427
penulisan/format  tersedia.  Penulis  perlu  membuat  style  tersendiri  untuk  menyamakan  format  komponen tersebut.[5]
Konsep  forensic  readiness  menurut  Tan,  2001  mempunyai  tujuan  utamanya  yaitu  memaksimalkan kemampuan sebuah lingkungan dalam mengumpulkan barang bukti digital namun juga dapat meminimalisir biaya forensik  yang dibutuhkan pada  saat incident  response. [6]  Hal  ini dijelaskan lebih lanjut  oleh Rowlingson (D, 2004), dimana sebuah pendekatan forensic readiness dimaksud agar kesiapan terhadap sebuah kejadian perkara menjadi tujuan pada saat membahas aksi teknik dan non-teknis yang dapat memaksimalkan kemampuan sebuah organisasi dalam menggunakan bukti digital.[7]
Moouhtaropolous, 2014 mengemukakan bahwa dalam pendekatan bisnis, tujuan utama sebuah organisasi adalah meminimalisir dampak akibat sebuah  perkara pada proses bisnis yang sedang berjalan, sehingga sebuah organisasi diharapkan mampu mempersiapkan langkah antisipasi agar proses bisnis tidak terganggu dan investigasi forensik dapat terlaksana dengan baik.[8]
Sebuah instansi yang tidak menyiapkan dengan baik untuk kejadian perkara kriminal akan kesulitan dalam menjaga posisinya, karena kurangnya bukti yang dibutuhkan, penanganan bukti yang tidak benar, dan kontaminasi bukti. Maka dari itu penting untuk menngantisipasi skenario terburuk, dan salah satu cara untuk menangani hal tersebut adalah menyiapkan model rencana yang dapat menghasilkan bukti digital yang reliable bahkan sebelum benar-benar diperlukan. [9]
Banyak peneliti yang mengusulkan model arsitektur cloud forensic readiness dengan membangun server forensik hingga usulan botnet [10] sebagai media atau pihak ketiga yang meonitoring pergerakan data dan logs dalam komputasi awan, namun hingga saat ini masih sulit diwujudkan karena terlalu luasnya cakupan hukum dan kebijakan antar negara yang perlu ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut.
Kebalikan dari model arsitektur cloud forensic readiness , jika menilik masalah dari segi aturan per regional (negara) dalam pendekatan Forensic Readiness , kesiap-siagaan insiden menjadi tujuan perusahaan dan terdiri dari tindakan atau langkah, teknis dan non-teknis, yang memaksimalkan kemampuan organisasi untuk menggunakan bukti  digital.  Sebuah Cloud  Forensic  Readiness  Framework yang  terangkai  dengan  baik  dapat  membantu mempercepat  dan mempermudah dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan sebuah insiden terjadi dalam  lingkungan  komputasi  awan.  Masih  belum  adanya  yang  meneliti  dan  menganalisis  serta  membangun conceptual  framework  cloud  forensic readiness  dalam  skala  institutional  dan  dengan  kelengkapan  tahapan framework kesiapan yang ramah bahkan untuk digunakan oleh pemula atau orang awam. Pemilihan sebuah model framework kesiapan forensika awan yang paling tepat sesuai dengan kondisi hukum dan aturan sebuah negara dan tingkatan prosedural sebuah organisasi, dibutuhkan untuk menjawab tantangan dalam investigasi digital forensic pada saat terjadi kejadian perkara dalam lingkungan komputasi awan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dengan  rincian  urutan  langkah-langkah  yang  dibuat  secara  sistematis  dan  dapat  dijadikan pedoman  yang  jelas  dalam  menyelesaikan  permasalahan,  membuat  analisis  terhadap  hasil  penelitian,  serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

## 2.1 Identifikasi Masalah
Pada tahapan ini akan dilihat berbagai macam fenomena, kejadian dan informasi yang didapatkan dengan berbagai macam  cara  yang  berhubungan  dengan  penelitian  yang  dilakukan.  Dalam  penelitian  ini  yang  akan  dilakukan adalah  membuat Cloud  Forensic  Readiness  Framework terintegrasi  dengan  menggunakan  metode  Composite Logic Model sehingga dapat dijadikan sebagai referensi standar oleh stakeholder sebuah organisasi maupun para provider komputasi awan (CSP).

## 2.2 Studi Literature
Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan informasi mengenai topik penelitian yang dapat bersumber  dari  buku,  artikel,  paper,  jurnal,  makalah,  yang  berupa  teori,  laporan  penelitian,  atau  penemuan sebelumnya. Selain itu pengumpulan bahan data penelitian dapat juga di dapat dengan cara mengunjungi beberapa situs yang terdapat pada internet terkait dengan teori-teori tentang Digital Forensic Readiness , bentuk barang bukti yang  kerap  ditemukan  dalam  komputasi  awan,  framework  kesiapan  ( readiness ),  aspek  procedure  dan  legalitas barang bukti dalam komputasi awan.

## 2.3 Analisis Karakteristik Framework Cloud Forensic Readiness Pada Organisasi
Pada tahapan ini akan melakukan analisa terhadap model proses kesiapan investigasi forensik digital apa saja yang dapat  dilakukan  dalam  komputasi  awan  dalam  lingkup  organisasi.  Dengan  melakukan  analisa  terhadap karakteristik proses investigasi forensik digital ini akan mempermudah investigasi internal maupun external dalam proses analisa dan investigasi bukti digital yang di dapatkan dari model yang berhasil diterapkan.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3427

## 2.4 Pembuatan Framework Dengan Metode Composite Logic
Pada tahapan ini akan menerapkan metode Composite Logic untuk membangun sebuah framework baru. Metode ini  akan  menggabungkan  beberapa Cloud  Forensic  Readiness  framework sehingga  dapat  menghasilkan  sebuah Cloud Forensic Readiness Framework terintegrasi.
Gambar 1. Skema Penerepan Composite Logic
Metode Composite Logic ini akan mengkombinasikan beberapa struktur model yang memiliki kesamaan menjadi sebuah model yang menyatu dengan tetap mempertahankan susunan awal dari kerangka model yang telah ada  sebelumnya.  Selain  itu Composite  Logic juga  akan  menentukan  role  model  dari  setiap  variabel  yang  akan dikolaborasikan serta membantu dalam menentukan keterhubungan dari variabel yang ada. Tahapan metode ini diantaranta melakukan Identifikasi, Ekstraksi, serta kolaborasi dari beberapa Cloud Forensic Readiness (Kesiapan forensic dalam komputasi awan) models yang telah ada, sehingga hasil dari kolaborasi tersebut akan menghasilkan kerangka untuk membuat dan mengembangkan sebuah framework baru.

## 2.5 Analisis Evaluasi Framework
Tahapan ini merupakan proses evaluasi terhadap framework yang telah dirancang. Evaluasi terhadap framework digunakan untuk melihat kekurangan-kekurangan dalam tahapan-tahapan framework yang telah rancang dan di uji coba.  Tahapan  inilah  yang  akan  menjadi  penentu  keberhasilan  framework  yang  dirancang.  Tahapan  ini  akan menghasilkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  dengan  studi  kasus  yang  telah  ada.  Metode  yang  akan digunakan untuk mengevaluasi framework yang baru nanti adalah dengan cara membandingkan komponen dan tahapan yang ada dalam framework baru ini dengan komponen dan tahapan yang ada pada CFR ( cloud forensic readiness )  model  framework  lainnya.  Sehingga  didapatkan  kelebihan  dan  kekurangan  dari  masing-masing framework.

## 2.6 Kesimpulan
Pada tahapan ini adalah tahapan pengambilan kesimpulan, setelah sistem yang dibuat telah di analisa dinyatakan lulus uji, langkah berikutnya adalah penjelasan tentang kesimpulan dari keberhasilan framework yang telah dibuat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Identifikasi Cloud Forensic Readiness Models
Pada tahapan ini, akan dilakukan identifikasi terhadap empat jenis framework Cloud Forensic Readiness (CFR) yang  telah  ada  sebelumnya.  Beberapa  model framework  ini  akan  dikembangkan  untuk  membangun  CFR  yang dapat menjadi panduan untuk organisasi dalam membangun ekosistem Kesiapan Forensik dalam lingkungan awan .
Tabel 1. Skema Penerapan Composite Logic
No A Digital Forensic Readiness Framework for South African SME’s [9] Requirement for achieving digital forensic readiness in the environment using an NMB Solution [11] Digital Forensic in the Cloud [12] Research on digital forensic readiness design in a cloud computing-based smart work environment [13] 1 Strategy Forensic  logging  capability  & management Collection of log data Policy  Readiness  outside  the organization environment 2 Policy & Procedure Integrity &Authenticity Compression Policy  Readiness  Within  the organization guideline 3 Technology Timestamping Communication channel Technical Readiness of system information 4 Digital Forensic Responsive Digital Evidence Characterization Encryption Technical Readiness of Terminal Information 5 Compliance & Monitoring Non-modification  of  existing cloud Architecture Authentication the client & server Technical  Readiness  of  User Information 6 Security Implementation Authentication of log data  &  proof  of integrity Technical Readiness of Usage Information

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3427
No A Digital Forensic Readiness Framework for South African SME’s [9] Requirement for achieving digital forensic readiness in the environment using an NMB Solution [11] Digital Forensic in the Cloud [12] Research on digital forensic readiness design in a cloud computing-based smart work environment [13] 7 Obfuscation Timestamping Technical Readiness of Additional Information 8 Event Reconstruction 9 Legal Requirement 10 Forensic Reporting

## 3.2 Ekstraksi Menggunakan Pemodelan Logic, Terminologi, dan Composite Role Models
Pada  langkah  selanjutnya,  tahapan-tahapan  dari  setiap  model  framework  Cloud  Forensic  Readiness  yang  di paparkan  dalam  tabel  1  tersebut  akan  dikolaborasikan.  Proses  ini menerapkan  metode  composite  logic  dimana setiap tahapan akan di urai berdasarkan kesesuaian terminologi dari tahapan itu sendiri. Proses ekstraksi dari empat model  framework  Cloud  Forensic  Readiness  yang  telah  di  identifikasi  dilakukan  dengan  pemodelan  logic, terminologi, dan composite role model. Kemudian pada indicator impact menggunakan role model dari composite yang terdiri dari Prohibit, Implies , dan Don’t Care . Berikut ini merupakan uraian tata cara setiap elemen dan role model yang digunakan.
a. Activity merupakan tahapan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan output b. Output merupakan tahapan hasil dari kegiatan yang di input. c. Rationale merupakan tahapan secara terminologi yang di peroleh dari sumber literatur yang terkait.
d. Assumption merupakan tahapan yang berisikan fakta/pendapat yang diyakini benar dan memberikan pengaruh terhadap outcomes
e. Impact merupakan tahapan dari hasil analisa terhadap rationale dan assumption di dalam tahapan yang saling berhubungan. Penentuan impact dari table logic model dilakukan dengan mengadaptasi role model dari Composite Logic Model yaitu:
1. Sebuah tahapan “n” dikatan “ Implies ” jika melakukan kolaborasi terhadap tahapan lainnya. Indicator ini dapat  menyebabkan terjadinya pemberian nama baru setelah  dikolaborasikan karena memiliki kesamaan terminologi dengan tahapan lainnya.
2. Sebuah  tahapan  “n”  dikatakan  “ Prohibit ”  jika  tahapan  tersebut  merupakan  tahapan  dengan  terminologi umum yang di anggap penting namun tidak terdapat dalam CFR lainnya. Indikator ini dapat menyebabkan penambahan secara langsung pada tahapan ini.
3. Sebuah tahapan “n” dikatakan “ don’t care ” jika tahapan tersebut memang harus tetap berada pada tahapan semula  karena  tidak  dapat  dikolaborasikan  dan  tidak  memiliki  terminlogi  yang  sama  dengan  tahapan lainnya.
f. Outcomes merupakan hasil akhir yang diharapkan setelah mempertimbangkan asumsi dan rasio yang ada.

## 3.3 Klasifikasi berdasarkan Composite Role Models
Setelah proses ekstraksi  empat Cloud Forensic Readiness models dilakukan, selanjutnya akan dilakukan proses klasifikasi  dari  empat model tersebut  berdasarkan variabel  output yaitu dan indikator role model yaitu Implies, Prohibit, dan Don’t care. Dengan mengandalkan flowchart sebagai acuan, proses pengklasifikan dilakukan dengan memilah  proses/tahapan  dan  mengelompokkannya  menjadi  beberapa  bagian  kemudian  melakukan  seleksi menggunakan indikator role model yaitu Implies, Prohibit, dan Don’t care .

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3427
Proses klasifikasi ini dilakukan untuk mempermudah proses pembuatan framework baru karena hasil dari variabel  output  merupakan  tahapan-tahapan  hasil  ekstraksi  dari  setiap  framework  CFR  yang  ada.  Hasil  dari variabel  Output ini kemudian dapat  dijadikan sebagai  kerangka awal  untuk perancangan framework baru. Pada proses kolaborasi ini, indikator role model yang bersifat Implies akan olaborasikan karena memiliki terminology yang sama dengan tahapan CFR yang lainnya.
Tabel 2. Hasil Klasifikasi menggunakan Composite Logic Jenis Resources Identification Policy & Procedure Technical Readiness Digital Forensic Response Evaluation & Report
Im p li es
Strategy Authentication of the client and server Non-modification of esixting cloud architecture Digital Forensic Response Forensic Reporting Authentication of log data and proof of integrity Technical Readiness of System Information
Collection of Log data Integrity and authenticity Technical Readiness of terminal information Timestamping Security Implementation Technical Readiness of usage information Timestamping Legal requirement Technical Readiness of additional information Policy readiness outside organization Policy readiness within organization P roh ib it Forensic logging capability & management Policy & Procedure Technology Compression Compliance & Monitoring Digital Evidence Characterization Communication Channel Encryption Event Reconstruction Don’t Care Obfuscation

## 3.4 Kolaborasi Menggunakan Composite Role Models
Setelah  proses  klasifikasi  dilakukan,  tahapan  selanjutnya  adalah  tahapan  kolaborasi  dengan  menggunakan Composite Role Model . Pada tahapan kolaborasi ini, akan dikolaborasikan role model yang bersifat Implies . Proses ini adalah kolaborasi terhadap tahapan yang memiliki penamaan dan terminologi yang sama, sehingga indikator ini  dapat  menyebabkan  terjadinya  pemberian  nama  baru  setelah  dikolaborasikan.  Kolaborasi  tahapan  yang memiliki role model Implies dengan nama dan terminologi.
Tabel 3. Hasil Kolaborasi Menggunakan Composite Role Model Resources Identification Policy & Procedure Technical Readiness Digital Forensic Response Evaluation & Report Forensic logging capability & management Policy & Procedure Technology Digital Forensic Response Compliance & Monitoring Digital Evidence Characterization Integrity and authenticity Communication Channel Compression Forensic Reporting Security Implementation Non-modification of esixting cloud architecture Encryption Legal requirement Event Reconstruction

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3427

## 3.5 Perancangan Cloud Forensic Readiness Framework
Dari hasil kolaborasi dengan menggunakan Composite Logic , maka dihasilkan sebuah framework hasil kolaborasi yang  akan  digunakan  sebagai  perancangan  framework  Setelah  tahapan-tahapan  tersebut  diklasifikasikan berdasarkan  variabel  output  dan  indikatornya (role  model) maka  proses  selanjutnya  adalah  mengkolaborasikan setiap tahapan dengan indikator (role model) “implies”. Pengkolaborasian tahapan ini hanya akan diterapkan pada tahapan  dengan  indikator "implies" dikarenakan  tahapan  tersebut  memiliki  kesamaan  terminologi  satu  dengan yang lainnya.
Pemilihan  nama/istilah  pada  tahapan  dengan  terminologi  yang  sama  akan  merujuk  kepada  definisi  dan terminologi yang dianggap bisa mewakili  tahapan lainnya, atau tahapan dengan terminologi yang lebih  bersifat umum  yang  merujuk  kepada  beberapa  sumber  literature  dan  dokumen  resmi.  Dengan  kata  lain,  tahapan  ini merupakan proses merger dan bukan merupakan proses eliminasi.
Tabel 4. Tahapan Framework No  Tahapan Framework Hasil Kolaborasi ID Resources Identification R 1 Forensic logging capability & management R1 2 Digital Evidence Characterization R2 Policy & Procedure P 3 Policy & Procedure P1 4 Integrity and authenticity P2 5 Security Implementation P3 6 Legal requirement P4 Technical Readiness T 7 Technology T1 8 Communication Channel T2 9 Non-modification of esixting cloud architecture T3 Digital Forensic Response D 10 Digital Forensic Response D1 11 Compression D2 12 Encryption D3 13 Event Reconstruction D4 Evaluation and Report E 14 Compliance & Monitoring E1 15 Forensic Reporting E2
Pada tabel 4, ada beberapa tahapan hasil rancangan framework baru tidak terdapat tahapan pada framework Cloud Forensic Readiness Models yang dijadikan dasar untuk perancangan framework baru. Selain itu, pada Cloud Forensic Readiness Framework terintegrasi, memiliki jumlah tahapan framework yang lebih sedikit dibandingan jumlah tahapan pada framework yang di jadikan dasar perancangan. Hal ini terjadi karena ada beberapa tahapan pada tahapan pada Cloud Forensic Readiness Models yang telah di kolaborasikan dan diberikan penamaan yang baru. Penjelasan dari setiap tahapan pada rancangan awal Cloud Forensic Readiness Framework terintegrasi ini sebagai berikut:
a. Tahapan Resource  Identification (R)  merupakan  tahapan  awal  untuk  menganalisis  sumber  daya  yang  dapat ditemukan atau dimiliki oleh sebuah organisasi dalam menerapkan .
1. Forensic logging capability and management (R1) merupakan tahapan mengukur kapasitas kemampuan menyimpan catatan rekaman log forensic dan kapasitas pengolahannya.
2. Digital Evidence Characterization (R2) adalah proses identifikasi bukti digital berdasrkan kriteria seperti format  file,  dll.  Proses  identifikasi  harus  di  analisis  dengan  cermat  untuk  menghindari  insiden  yang berpotensi menyebabkan kesalahan keamanan.
b. Tahapan Policy and Procedure (P) merupakan tahapan yang menjelaskan dan memaparkan kebuthan aturan dan prosedur dalam pelaksanaan investigasi forensic dalam lingkungan awan
1. Policy & Procedure (P1) merupakan tahapan mengukur kapasitas kemampuan menyimpan catatan rekaman log forensic dan kapasitas pengolahannya.
2. Integrity  and  atuthenticity (P2)  merupakan  proses  penyimpanan  barang  bukti  yang  dapat dipertanggungjawabkan validitas dan keasliannya.
3. Security Implementation (P3) merupakan proses untuk memastikan bahwa software tools tambahan didapat dari vendor yang dapat dipercaya dan system kemanannya terjamin.
4. Legal  Requirement (P4) merupkan proses dalam rangka mengetahui keseluruhan persyaratan legal  yang mengatur ketentuan sebuah investigasi computer forensik
c. Tahapan Technical  Readiness (T)  merupakan  tahapan  untuk  mengukur  kesiapan  organisasi  yang  bersifat teknis.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3427
1. Technology (T1) merupakan tahapan mengukur kesiapan infrastruktur yang dapat digunakan dalam proses investigasi.
2. Communication  Channel (T2)  adalah  tahapan  pembangunan  inovasi  oleh  (Trenwith  &  Venter,  2013) dimana  beliau  mengemukanan  sebuah  model  perpindahan  data  log  atau  bukti  digital  dalam  suatu mekanisme yang menjamin keaslian dan validitas data.
3. Non-modification  of  existing  cloud  architecture (T3)  merupakan  tahapan  untuk  memastikan  keadaan arsiktekur komputasi awan yang ada tidak terjamah atau belum pernah terjamah.
d. Tahapan Digital  Forensic  Response (D)  merupakan  tahapan  yang  mencakup  proses  respon  ketika  sebuah insiden terjadi.
1. Digital Forensic Response (D1) merupakan tahapan untuk memastikan kesiapan sebuah respon terhadap insiden yang terjadi dan kesiapan melaksanakan investigasi baik melalui organisasi independent maupun secara internal organisasi.
2. Compression (D2)  adalah  proses  menggabungkan  semua  informasi  baik  barang  bukti  maupun  data  log investigasi yang dibutuhkan dalam satu file.
3. Encryption (D3) adalah proses mengamankan data informasi untuk menjamin keamanannya.
4. Event  Recontruction (D4)  adalah  sebuah  hipotesa  yang  runtut  berdasarkan  waktu  kejadian  untuk memudahkan investigator dalam menganalisis alur kasus.
e. Tahapan Evaluation and Report (E) merupakan tahapan proses evaluasi terhadap kesiapan forensik digital yang di terapkan dalam sebuah organisasi.
1. Compliance  &  Monitoring (E1)  merupakan  upaya  menjaga  komitmen  terhadp  system  kesiapan  forensic yang disepakati dan melakukan pemeliharaan secara berkala.
2. Forensic  Reporting (E2)  adalah  proses  mempresentasikan  hasil  investigasi  forensik  yang  telah  selesai dilakukan.

## 3.6 Evaluasi Cloud Forensic Readiness Framework
Berdasarkan  data  hasil  yang  telah  diperoleh  dalam  penelitian  ini  rancangan cloud  forensic  readiness ini  dapat digunakan dalam proses development sebuah system kesiapan investigasi forensic sewaktu-waktu terjadi insiden pada organisasi. Beberapa tahapan yang tidak ada dalam framework lain, menjadi terlengkapi dengan framework ini  seperti  yang  terlihat  pada  table  4.15.  Perancangan  framework  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode Composite Logic.
Perancangan framework ini dilakukan dengan menggunakan metode Composite Logic.Penerapan metode Composite  Logic  pada  perancangan  framework  ini  dilakukan  dengan  melakukan  kolaborasi  terhadap  tahapan- tahapan yang terdapat pada empat framework A Digital Forensic Readiness Framework for South African SME’s [9], Digital Forensic in the Cloud [14], Requirement for achieving digital forensic readiness in the environment using an NMB Solution [15], dan Digital Forensic in the Cloud  Research on digital forensic readiness design in a cloud computing-based smart work environment [13].
Tahapan-tahapan pada Cloud Forensic Readiness Models yang memiliki penamaan dan terminologi yang sama di kolaborasikan dan diberikan penamaan yang baru sesuai dengan kebutuhan framework ini. Perancangan framework  ini  menghasilkan  beberapa  tahapan  yang  belum  ada  pada  tahapan  lainnya.  Beberapa  penelitian sebelumnya telah mengembangkan berbagai jenis framework untuk kebutuhan investigasi dalam bidang Digital Forensic  di  lingkungan  komputasi  awan.  Penelitian  tersebut  antara  lain  seperti Conceptual  Forensic  Readiness Framework for Infrastructure as a Service Consumers [16]dan Forensic Readiness in Organizations [17].
Tabel 5. Hasil evaluasi Cloud Forensic Readiness Framework
No Tahapan-tahapan Framework Konseptual Terintegrasi Menggunakan Metode Composite Logic untuk Cloud Forensic Readiness Conceptual Forensic Readiness Framework for Infrastructure as a Service Consumers [18] A Framework for Cloud Forensic Readiness in Organizations [19] 1 Forensic logging capability & management ✓ x ✓ 2 Digital Evidence Characterization ✓ x x 3 Policy & Procedure ✓ ✓ ✓ 4 Integrity and authenticity ✓ ✓ ✓ 5 Security Implementation ✓ x X 6 Legal requirement ✓ ✓ ✓ 7 Technology ✓ ✓ ✓ 8 Communication Channel ✓ x X

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3427
No Tahapan-tahapan Framework Konseptual Terintegrasi Menggunakan Metode Composite Logic untuk Cloud Forensic Readiness Conceptual Forensic Readiness Framework for Infrastructure as a Service Consumers [18] A Framework for Cloud Forensic Readiness in Organizations [19] 9 Non-modification of existing cloud architecture ✓ x ✓ 10 Digital Forensic Response ✓ ✓ X 11 Compression ✓ ✓ X 12 Encryption ✓ x X 13 Event Reconstruction ✓ x X 14 Compliance & Monitoring ✓ ✓ X 15 Forensic Reporting ✓ X X
Tahapan-tahapan  yang  terdapat  dalam  CFR  terintegrasi  yang  baru  ini  mampu  menjebatani  kebutuhan legalitas  dengan  kesiapan  forensic  digital  di  linkungan  awan  namun  juga  memberikan  tahapan  detail  yang diperlukan dalam sebuah pembangungan sistem kesiapan dalam sebuah organisasi. Dimana ini merupakan manfaat dari  perancangan  terintegrasi  yang  berasal  dari  beberapa  framework  kesiapan  lingkungan  awan,  dikaji  dan dikolaborasikan sesuai dengan etimologi nya sehingga mengasilkan tahapan yang terintegrasi.

## 3.7 Evaluasi Implementasi Cloud Forensic Readiness Framework
Evaluasi  implementasi  framework  dilakukan  menggunakan  metode quantitative/black-box dimana,  metode  ini memfokuskan pada evaluasi fungsi dan utilitas setiap tahapan framework yang diterapkan dalam sebuah organisasi dari rangkaian pertanyaan yang menggambarkan kemampuan organisasi dalam penerapan setiap tahapan dalam CFR terintegrasi  di lingkungan organisasi/ Institusi  pengadilan Agama Bantaeng khususnya pada aplikasi  SIPP dan lalu lintas data antar user yang menggunakan SIPP.
Aplikasi SIPP pada pengadilan Agama Bantaeng berjalan dalam private cloud environment menggunakan jaringan LAN lokal yang menghubungkan server utama dengan beberapa user pengguna ( workstation ). Jaringan ini kemudian juga terhubung dengan server pusat mahkamah agung pada saat proses synchronisasi database yang dilakukan setiap hari
Tabel 6. Hasil Evaluasi Implementasi Framework Pada Organisasi Pengadilan Agama Bantaeng
Resource Identification (R) Forensic logging capability and management (R1)
Pengadilan Agama Bantaeng tidak memiliki peralatan elektronik khusus yang dapat merekam informasi khususnya yang berkaitan dengan penyelidikan forensic, namun memiliki kapasitas dalam  penyelidikan  forensic  yang  terbatas  dengan  menggunakan  bantuan  software  pihak ketiga.
Digital Evidence Characterization (R2) Walaupun  pengadilan  agama  bantaeng  memiliki  sumber  daya  yang  memungkinkan  untuk setidaknya  mengidentifikasi  bukti  digital  potensial  dan  membuat  kerangka  kerja  dalam penyelidikan internal. Policy and Procedure (P)
Policy & Procedure (P1) Organisasi memiliki kebijakan mendefinisikan scenario bisnis yang memerlukan bukti digital, informasi  apa  yang  harus  dipertahankan  dalam  keadaan  tertentu,  tenggang  waktu, aksesbilitasnya,  dan  kondisi  yang  diperlukan  sesuai  dengan  undang-undang  atau  peraturan organisasi dalam hal ini tercantum dalam SKKMA No 269 Tahun 2018. Integrity and authenticity (P2) Organisasi  memiliki  tahapan  prosedur  yang  dapat  diandalkan  dalam  mengumpulkan  bukti pasca-insiden yang dapat diterima/divalidasi hal ini telah tercantum dalam SKKMA No 269 Tahun 2018. Security Implementation (P3) Organisasi  mempunyai  prosedur  dalam  pembanguna  infrastruktur  IT  dan  penggunaan software tools tambahan pendukungnya telah  didapat dari vendor yang dapat dipercaya dan system kemanannya terjamin. Legal Requirement (P4)
Organisasi  memiliki  kebijakan  yang  menetapkan  perlunya  kepatuhan  terhadap  kerangka aturan  organisasi,  undang-undang  dan/atau  peraturan  pemerintah.  Organisasi  juga mendefinisikan  otoritas  hukum  dalam  manajemen  dan  proses  yang  diperlukan  selama pemantauan dan pemeriksaan selama penyidikan. Technical Readiness (T) Technology (T1) Organisasi  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  investigasi  forensic  secara  mandiri berdasarkan peralatan infrastrukturnya namun masih terbatas. Communication Channel (T2) Organisasi memiliki prosedur dan aplikasi pencatatan data (log) data terpusat sehingga mudah untuk dilakukan audit terhadap datanya sekaligus memudahkan pemantauan akses data dari pusat instansi, hal ini tertuang dalam SKKMA No 269 Tahun 2018.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3427
Non-modification of existing cloud architecture (T3) Organisasi  memiliki  panduan  prosedur  formal  yang  menekankan  autentifikasi  arsitektur infrastruktur IT dan ketentuan untuk tidak memodifikasi arsitektur tersebut, hal ini tertuang dalam SKKMA No 269 Tahun 2018. Digital Forensic Response (D) Digital Forensic Response (D1) Organisasi tidak memiliki  prosedur  pembentukan  tim  ketika  terjadi  insiden  dikarenakan keterbatasan  sumber  daya  manusia,  namun  memiliki  prosedur  penanganan  insiden  seperti yang tertuang dalam SKKMA No 269 Tahun 2018.
Compression ( D2)
Organisasi tidak memiliki teknologi pencitraan dengan fungsi kompressi dan hashing lossless untuk melestarikan autentifikasi barng bukti
Encryption (D3) Organisasi tidak menggunakan standar enkripsi dalam penanganan barang bukti dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan mengenai fungsi enkripsi dalam penanganan barang bukti
Event Reconstruction (D4) Organisasi  dapat  dan  memiliki  aturan  prosedur  untuk  menarik  linimasa,  durasi  insiden berdasarkan  alur  waktu  kejadiaan  insiden  dan  mengantisipasi  kebutuhan  penemuan  serta mempercepat penyelidikan. Evaluation and Report (E) Compliance & Monitoring (E1) Organisasi  memiliki  prosedur  yang  menjelaskan  konfigurasi  dan  penggunaan  mekanisme pemantauan  dan  pencatatan  aktif  (log)  dari  data  yang  mengalir  dalam  usahanya  untuk mendeteksi dan mencegah insiden dalam kegiatan penggunaan sistem informasi. Forensic Reporting (E2) Organisasi  memiliki  aturan  prosedur  untuk  membuat  laporan  berdasarkan  pelaksanaan kegiatan teknologi informasi termasuk keberhasilan dalam menangani dan memulihkan sistem dari sebuah insiden.
Tabel  diatas  menjelaskan  pertanyaan  atau  pernyataan  yang  ditujukan  kepada  organisasi  untuk  menilai komitmen pelaksanakan kerangka kerja (framework) kesiapan cloud forensic terintegrasi  yang telah dirancang. Dapat  dilihat  bahwa  organisasi/  institusi  Pengadilan  Agama  Bantaeng  menilai  positif  pernyataan  tersebut  yang mengartikan  bahwa  kerangka  kerja  (framework)  tersebut  dapat  difungsikan  sesuai  dengan  keadaan  organisasi (institusi).  Namun  menjadi  perhatian  karna  ada  beberapa  tahap  yang  tidak  bisa  difungsikan  dikarenakan terbatasnya sumberdaya yang ada seperti pengadaan alat perekaman informasi, dan terbatasnya pengetahuan akan ilmu forensic untuk menerapkan SOP yang berkaitan dengan pelestarian bukti digital.
Dalam  framework cloud  forensic  readiness erat  kaitannya  dengan  pembentukan  tim  khusus  agar  dapat menangani  insiden  dan  melakukan  penyidikan  forensic  secara  internal  agar  insiden  dapat  segera  tertangani sebelum  organisasi  mendapatkan  kerugian  secara  fisik  (nama  baik)  maupun  materiil(finansial).  Namun  dalam sistem informasi pemerintahan (e-gov) dimana penanganan resiko insiden secara internal belum menjadi perhatian utama  dalam  pembangunan  infrastruktur  dikarenakan  sumberdaya  yang  terbatas,  sulit  untuk  menerapkan framework kesiapan berbasis komputasi awan ini.
CFR  justru  menjadi  kekuatan  yang  cukup  membantu  jika  di  terapkan  di  organisasi/intitusi  berbasis consumen dan profit dimana penanganan insiden yang cepat  dan  akurat  serta kredibilitas barang bukti menjadi sangat  penting  untuk  penyelesaian sebuah  insiden.  Dengan  penanganan  insiden  yang  cepat, organisasi/institusi/perusahaan  berpotensi  menyelematkan  nama  baik  yang  bisa  mudah  terpengaruh  oleh  opini masyarakat tentang keamanan data privasi yang mereka simpan di organisasi/institusi/perusahaan tersebut, seperti perusahaan  game,  asuransi  dll.  Sama  halnya  dengan  manfaat  kesiapan  forensic  di  lingkungan  awan  yang  juga berpengaruh pada keuntungan (profit) dan keamanan data keuangan seperti halnya pada pelayanan perbankan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka didapatkan kesimpulan bahwa metode composite logic dapat diterapkan  dalam  membangun  sebuah  framework  cloud  forensic  readiness  terintegrasi  dengan  cara mengidentifikasi, mengektraksi, mengklasifikasi, dan mengkolaborasi beberapa CFR models yang berbeda dengan menggunakan pemodelan logic berdasarkan terminologi dan composite role model yang menghasilkan 5 tahapan utama dengan 15 sub-tahapan. Penggunaan metode composite logic mampu memudahkan dalam menggabungkan beberapa framework menjadi satu kesatuan dengan tidak menghilangkan fungsi dan struktur dasar dari framework yang peneliti jadikan sebagai bahan kajian.
Dalam  framework  cloud  forensic  readiness  erat  kaitannya  dengan  pembentukan  tim  khusus  agar  dapat menangani  insiden  dan  melakukan  penyidikan  forensic  secara  internal  agar  insiden  dapat  segera  tertangani sebelum  organisasi  mendapatkan  kerugian  secara  fisik  (nama  baik)  maupun  materiil(finansial).  Namun  dalam system informasi pemerintahan (e-gov) dimana penanganan resiko insiden secara internal belum menjadi perhatian utama  dalam  pembangunan  infrastruktur  dikarenakan  sumberdaya  yang  terbatas,  sulit  untuk  menerapkan framework kesiapan berbasis komputasi awan ini.
CFR  justru  mempunyai  potensi  menjadi  kekuatan  yang  cukup  membantu  jika  di  terapkan  di organisasi/intitusi  berbasis  consumers  dan  profit  dimana  penanganan  insiden  serta  pengumpulan  barang  bukti kredibel dan akurat  yang cepat  menjadi  sangat  penting untuk  meningkatkan kepercayaan masyarakat/pengguna jasa organisasi/ institusi tersebut.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3427

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima kasih disampaikan kepada Bapak Bambang Sugiantoro dan Bapak Yudi Prayudi selaku dosen Pembimbing yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

## REFERENCES
[1] NIST,  “NIST  -  Draft  NISTIR  8006  -  NIST  Cloud  Computing  Forensic  Science  Challenges,” Nist ,  2014,  [Online]. Available: http://safegov.org/media/72648/nist_digital_forensics_draft_8006.pdf.
[2] G. Grispos, T. Storer, and W. B. Glisson, “Calm before the storm: The challenges of cloud computing in digital forensics,” Int. J. Digit. Crime Forensics , vol. 4, no. 2, pp. 28–48, Apr. 2012, doi: 10.4018/jdcf.2012040103.
[3] B.  Martini  and  K.  K.  R.  Choo,  “An  integrated  conceptual  digital  forensic  framework  for  cloud  computing,” Digital Investigation , vol. 9, no. 2. Elsevier Ltd, pp. 71–80, 2012, doi: 10.1016/j.diin.2012.07.001.
[4] G. Grispos, T. Storer, and W. B. Glisson, “Calm before the storm: The challenges of cloud computing in digital forensics,” Emerg. Digit. Forensics Appl. Crime Detect. Prev. Secur. , no. May 2014, pp. 211–233, 2013, doi: 10.4018/978-1-4666- 4006-1.ch015.
[5] B. Martini and K. K. R. Choo, “Cloud storage forensics: OwnCloud as a case study,” Digit. Investig. , vol. 10, no. 4, pp. 287–299, 2013, doi: 10.1016/j.diin.2013.08.005.
[6] J. Tan, “Forensic readiness,” 2001.
[7] R. Rowlingson, “A Ten Step Process for Forensic Readiness,” 2004. [Online]. Available: www.ijde.org.
[8] A. Mouhtaropoulos, C. T. Li, and M. Grobler, “Digital forensic readiness: Are we there yet?,” J.  Int.  Commer.  Law Technol. , vol. 9, no. 3, pp. 173–179, 2014.
[9] D. Barske, A. Stander, and J. Jordaan, “A digital forensic readiness framework for South African SME’s,” Proc. 2010 Inf. Secur. South Africa Conf. ISSA 2010 , 2010, doi: 10.1109/ISSA.2010.5588281.
[10]  V. R. Kebande, H. S. Venter, and H. S. Venter, “A Cloud Forensic Readiness Model Using a Botnet as a Service Pre- incident Detection approaches in the Cloud View project Proactive and Reactive Digital Forensic Technologies View project A Cloud Forensic Readiness Model Using a Botnet as a Service,” 2014, doi: 10.13140/2.1.4880.2249.
[11]  V. Kebande and H. Venter, “Requirements for achieving digital forensic readiness in the cloud environment using an NMB solution,” Proc. 11th Int. Conf. Cyber Warf. Secur. ICCWS 2016 , no. March, pp. 399–406, 2016.
[12]  P. M. Trenwith and H. S. Venter, “Digital forensic readiness in the cloud,” 2013 Inf. Secur. South Africa - Proc. ISSA 2013 Conf. , no. March 2016, 2013, doi: 10.1109/ISSA.2013.6641055.
[13]  S. Park, Y. Kim, G. Park, O. Na, and H. Chang, “Research on digital forensic readiness design in a cloud computing- based smart work environment,” Sustain. , vol. 10, no. 4, pp. 1–24, 2018, doi: 10.3390/su10041203.
[14]  P. M. Trenwith and H. S. Venter, “Digital forensic readiness in the cloud,” 2013, doi: 10.1109/ISSA.2013.6641055.
[15]  V. R. Kebande and H. S. Venter, “CFRaaS: Architectural design of a Cloud Forensic Readiness as-a-Service Model using NMB  solution  as  a  forensic  agent,” African  J.  Sci.  Technol.  Innov.  Dev. ,  vol.  11,  no.  6,  pp.  749–769,  2019,  doi: 10.1080/20421338.2019.1585675.
[16]  A.  N.  Moussa,  N.  B.  Ithnin,  and  O. A.  M.  Miaikil,  “Conceptual  forensic  readiness  framework  for  infrastructure  as a service consumers,” in Proceedings - 2014 IEEE Conference on System, Process and Control, ICSPC 2014 , Apr. 2014, pp. 162–167, doi: 10.1109/SPC.2014.7086250.
[17]  A. Alenezi, R. K. Hussein, R. J. Walters, and G. B. Wills, “A Framework for Cloud Forensic Readiness in Organizations,” in Proceedings  -  5th  IEEE  International  Conference  on  Mobile  Cloud  Computing,  Services,  and  Engineering, MobileCloud 2017 , Jun. 2017, pp. 199–204, doi: 10.1109/MobileCloud.2017.12.
[18]  A.  N.  Moussa,  N.  B.  Ithnin,  and  O. A.  M.  Miaikil,  “Conceptual  forensic  readiness  framework  for  infrastructure  as a service consumers,” Proc. - 2014 IEEE Conf. Syst. Process Control. ICSPC 2014 , no. January 2018, pp. 162–167, 2014, doi: 10.1109/SPC.2014.7086250.
[19]  A. Alenezi, R. K. Hussein, R. J. Walters, and G. B. Wills, “A Framework for Cloud Forensic Readiness in Organizations,” Proc.  -  5th  IEEE  Int.  Conf.  Mob.  Cloud  Comput.  Serv.  Eng.  MobileCloud  2017 ,  no.  April,  pp.  199–204,  2017,  doi: 10.1109/MobileCloud.2017.12.