Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS), April, 2020, Vol.3, No.1 hal. 28-33 E-ISSN: 2655-2469 © 2020 Penulis

## PERAN PARALEGAL DALAM PERLINDUNGAN SERTA PEMENUHAN HAK HUKUM MASYARAKAT
Neo Adhi Kurniawan neo.adhi.fis@um.ac.id
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang Diterima 18 April 2020, Diterbitkan 30 April 2020

## Abstrak
Selain  menyiapkan  masyarakat  yang  sadar  hukum,  paralegal  juga  memberikan  legalitas  kepada masyarakat  yang  sedang  berhadapan  dalam  hukum,  maupun  sedang  memberikan  advis  atau pelayanan  di  bidang  hukum kepada  masyarakat luas  sapai  dengan  tahap  penyidikan  di  kepolisian, karena  warga  desa  yang  dilatih  akan  mendapatkan  sertifikasi  yang  legal  dan  diakui  oleh  instansi pemerintah. Pengabdian kepada masyarakat ini mengunakan metode atau pendekatan Edukatif yaitu pendekatan  yang   dalam  program  maupun   pelaksanaan  pengabdian   mengandung  unsur pendidikan   yang  dapat  mendinamisasikan   masyarakat  menuju   kemajuan  yang  dicita-citakan, Partisipatif yaitu  pendekatan  yang  berorientasi  kepada  upaya  peningkatan  peran  serta masyarakat  secara langsung  dalam berbagai proses dan pelaksanaan, Normatif yaitu pendekatan yang didasarkan kepada norma, nilai, hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.Pengabdian kepada  masyarakat  ini  telah  selesai  dilaksanakan  dan  menghsilkan  beberapa  hasil  yang  telah direncanakan,  seperti  terbantuknya  komunitas  paralegal  desa  yang  bisa  saling  bertukat  pikiran terkait masalah hukum serta solusi apa yang dapat diberikan, semakin bertambahnya pengetahuan dalam  bidang  hukum  dan  kedewasaan  masyarakat  dalam  melihat  permasalahan  hukum  yang  ada dan timbul dimasyarakat
Kata Kunci: Peran Paralegal, Perlindungan Hukum, Hak Hukum Mayarakat

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah untuk mewujudkan serta  mempermudah  dalam  mendapatkan  jaminan  dari  keadilan bagi  semua  lapisan  masyarakat, terutama masyarakat yang tergolong miskin atau tidak mampu supaya bisa memperoleh hak hukum masyarakat  yang  seharusnya  didapkan  seperti    bantuan  hukum  yang  tidak  bisa  di  akses  dengan baik  karena  adanya  keterbatasan,  baik  pengetahuan  maupun  keterbatasan  kemampuan  ekonomi dengan menyewa pengacara atau advokat.
Bantuan hukum adalah merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dengan gratis atau tidak dipungut biaya dari pemberi bantuan hukum yang akan diterima oleh orang yang  membutuhkan  bantuan  yaitu  kepada  masyarakat  miskin.  LBH  atau  lembaga  bantuan  hukum serta ormas yang mentediakan layanan pemberian bantuan hukum secara gratis, LBH atau lembaga bantuan  hukum  serta  ormas    dalam  peraturan  perundang-undangan  diberikan  hak  hukum  untuk mengangkat  atau memiliki anggota salah satunya adalah Paralegal, dengan adanya paralegal dari segi  hukum  Paralegal  memiliki  peranan  serta  eksistensi  yang  di  akui  oleh  undang-undang  dalam pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yaitu masyarakat kurang mampu  atau kelompok masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan problematika hukum.
Terdapat  kepastian  hukum  terhadap  adanya  hak-hak  serta  bantuan  hukum kepada  yang membutuhkan  seperti  yang  diamanatkan  oleh  konstitusi  terdapat  dalam  Pasal  28  d    ayat  (1)  dan Pasal  28  h  ayat (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi Negara  terutama  pemerintah  sebagai  penyelenggaran  negara  memiliki  tanggung  jawab  dalam pemenuhan  hak  atas  bantuan  hukum  sebagai  hak  konstitusional  warga  negara.  Berdasarkan pertimbangan  inilah  secara  yuridis  urgennya  eksistensi  Undang-Undang  Bantuan  Hukum  sehingga diundangkan menjadi sebuah undang-undang bantuan hukum yang tersendiri.
Paralegal  memiliki  peranan  yang  sangat  vital  atau  penting  dalam  hal    pemberian memberikan  layanan  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan,  kehadiran  paralegal  serta keberadaanya  sangat  dibutuhkan,  dimana  masih  sangat  banyaknya  masyarakat  atau  kelompok masyarakat  kurang  mampu  atau  miskin  marjinal  dan  buta  hukum  di  Indonesia  yang  sulit mendapatkan keadilan yang sangat dibutuhkan oleh mereka, jumlah masyarakat miskin atau kurang mampu sangatlah tinggi serta padat dan merata hampir berada di berbagai wilayah Indonesia yang besar,  tetapi  tidak  sebanding  dengan  adanya  pengacara  atau  advokat  yang  ada  di  wilayah Indonesia.
Selama  ini  keberadaan  dari  Paralegal  telah  memberikan  sumbangsih  nyata  dan  pasti  di masyarakat,  komunitas,  atau  kelompok  masyarakat  miskin  dengan  memberikan  pelayanan- pelayanan  bantuan hukum kepada yang membutuhkan. Kebaradaan dari  Paralegal dirasakan bisa menjalankan pekerjaan-pekerjaan pemahaman terhadap hukum serta  pemenuhan perlindungan  di masyarakat  luas  serta  dapat  mendorong  pertumbuhan  serta  perberkembangnya  dari  kesadaran- kesadaran  masyarakat  luas  serta  diharapkan  bisa  dan  mampu  mendorong  proses  demokrasisasi dalam masyarakat.
Diakunya paralegal seperti yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan akan  semakin  mengokohkan  peranan  dan  kedudukan  dari  adanya  Paralegal  dalam  melaksanakan tugas,  wewenang,  tanggungjawab  dalam  memberikan  pemenuhan  hukum  pada  masyarakat  pada umumnya,   selama  ini  kedudukan  adanya  atau  kehadiran  paralegal  mendapatkan  sedikit  tempat dalam dunia hukum di Indonesia, tidak banyak peraturan yang membehas tentang adanya paralegal dalam peranan yang begitu urgen di bisang hukum Indonesia.
Jika  kita  lihat  lebih  jauh  lagi  tentang  adanya  palagal,  seperti  terlihat  dalam  sejarah  serta perkembangan  adanya  paralegal,  paralegal  merupakan  orang  yang  tidak  memiliki  latar  belakang pendidikan  hukum  atau  kesarjanaan  dibidang  hukum,  tetapi  paralegal  adalah  orang  yang  memiliki pengetahuan  dna  pemahaman  yang  baik  dalam  bidang  hukum  serta  sanggup  untuk  memberikan advis  atau  advokasi  dibidang  hukum.  Keberadaan  dari  Paralegal  awal  mulanya    dikenalkan  di negara USA pada sekitar tahun 1968 dimana dinegara tersebut memberikan istilah atau pengertian sebagai Legal  Asistant dimana  dalam  pengertian  tersebut  paralegal  memiliki  pekerjaan  untuk membantu  membantu  seorang  pengacara  atau  advokat  serta  notaris  dalam  memberikan  masukan serta  tanggapan  terhadap  sebuah  permasalahan  hukum  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan saran  sert  memiliki  kewajiban  memberikan  laporan  kepada  kepada  legal  atau  advokat,  pengacara atau  notaris  yang  bersangkutan.  Dalam  menjadi  Legal  Asistant   harus  memiliki  kemampuan pendidikan atau kecakapan khusus dibidang hukum tetapi Legal Asistant dalam di Indonesia disebut sebagai  paralegal  harus  menjalani  pendidikan  khusus  tetapi  tidak  bisa  beracara  atau  bersidang  di pengadilan, karena hanya bertugas untuk membantu saja.
Kebaradaan  Paralegal  ada  jika  sudah  melakuikan  beberapa  kali  pelatihan    yang dilaksanakan  secara  khusus  dan  berjanjang  untuk meningkatkan  kemampuan  secara  individu  para paralegal  serta  paralegal  diharapkan  bisa  berjuang  dalam  memberikan  bantuan  hukum  serta  hak- hak  dari  masyaraka  yang  kuran  mampu  atau  kelompok  masyarak  miskin  dari  segi  memberikan layanan  serta  bantuan  legal,  saat  ini  kata  paralegal  sudah  ditemukan  dalam  beberapa  peraturan seperti  Undang-undang  bantuan  hukum,  PERMENKUMHAM  tentang  PARALEGAL,  walaupun  baru belakangan  in  istilah  paralegal  muncul  parelagal  telah  sejak  dulu  mayarakat  mengenalnya  serta berkembang  dalam  masyarakat.  Kebaradaan  dari  paralegal  di  inisasi  atau  di  munculkan    serta  di dorong  keberadaanya  oleh  kelompok-kelompok  organisasi  diluar  pemerintahan ( nongovernment organization ),  muncul  untuk  mencoba  memberikan  layanan  berupa  pendidikan,  pemahaman  serta bentuk-bentuk  lain  seperti  pelatihan  dalam  bidang  hukum  bagi  pencari  keadilan  khususbya masyarakat  miskin,  diharapkan    masyarakat  tersebut  memperoleh  kemahiran  serta  kemampuan dalam  menuntut  hak  yang  seharusnya  didapatkan,  sehingga    bisa  memberikan  bantuan  serta layanan hukum dalam masyarakat.
Paralegal  bukanlah  merupakan  sebuah  pekerjaan  atau  profesi  dan  yang bisa  meghasilkan uang  didalamnya,  paralegal  adalah  murni  pengabdian  dalam  memberikan  bantun  dalam  bidang hukum  bagi  masyarakat  miskin  yang  membutuhkan  bantuan  dalam  mendapatkan  hak-hak  yang
dirampas oleh orang lain maupun dirampas oleh negara.
Paralegal  diharuskan  mempunyai  kemampuan  dan  integritas  diri  yang  kuat  dengan  cara diberikan pelatihan atau kemmapuan khusus di bidang hukum dan kader-orang atau kelompk yang sudah  berstatus  sebagai  Paralegal  harus  memiliki  pengetahuan  yang  terus  diasah  dan  kekinian dalam segi pengetahuan hukum terbaru, dari yang paling sederhana yaitu pengetahuan dasar-dasar hukum, etika paralegal.
sangatlah  penting  keberadaan  lembaga-lembaga  yang  bertugas  memberikan  bantuan hukum  segera  menyiapkan  atau  mempersiapkan  lembaga  pendidikan  yang  di  khususkan  bagi keberadaan  Paralegal  sendiri  sebagai  tempat  melahirkan  masyarakat-masyarakat  serta  komunitas dan  kader  Paralegal  yang  mumpuni  dan  berintegritas  tinggi.  Juga  perlu  ditegaskan  tempat, ruanglingkup dan batasan serta peran tugas dari adanya paralegal supaya tidak bisa disalah artikan atau dianggap sebagai sebuah pekerjaan atau profesi yang bisa menghasilkan uang.
Masyarakat  yang  tidak  memiliki  kartu  anggota  atau  sertifikat  pelatihan  yang  di  keluarkan (LBH) Lembaga Bantuan Hukum, masyarakat tersebut tidak bisa memberikan advis atau pelayanan kepada  yang  membutuhkan  seperti  yang  disebutkan  didalam  UU No.  16  Tahun  2011  tentang Bantuan Hukum, maka dari itu masyaraka disiapkan dalam pelatihan untuk siap dalam memberikan bantuan  hukum, Selain  menyiapkan  masyarakat  yang  sadar  hukum,  paralegal  juga  memberikan legalitas kepada masyarakat yang sedang berhadapan dalam hukum, maupun sedang memberikan advis  atau  pelayanan  di  bidang  hukum kepada  masyarakat luas  sapai  dengan  tahap  penyidikan  di kepolisian, karena warga desa yang dilatih akan mendapatkan sertifikasi yang legal dan diakui oleh instansi pemerintah, masyarakat yang memiliki sertifikat
Adanya  perlakuan  yang  semua  sama  didepan  hukum  memilikikaitan  yang  sangat  kuat dengan  adanya  hak-hak  masyarakat  dalam  memperoleh  bantuan,  terutama  bantuan  hukum  bagi masyarakat  tidak  mampu  sebagai  salah  satu  perwujutan  pemuhan  jaminan  terhadap  rasakeadilan setiap  orang.  menurut  Winarta  (2011:101)  memberikan  pernyataan  bahwa  yang  di  sebut  sebagai bantuan hukum atau  BANKUM selain adalah MAH juga adalah merupakan gerakan atau perbuatan yang  bersifat  konstitusi.  Pelaksanaan  dalam  memberikan  bantuan  hukum  atau  BANKUM  pada masyarakat  miskin  atau  kurang  mampu  adalah  upaya  dalampemenuhan  serta  sebagai  sebuah perwujudan dari negara hukum yang berkeadilan serta pengakuan dan melindungi, menjamin HAM dari setiap warga negara akan kebutuhan keadilan (access to justice) dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law).
Pelatihan dan sertifikasi paralegal juga menjadi sebuah sarana untuk mensosialisasikan UU No.  16  Tahun  2011  tentang  bantuan  hukum  dimana  dalam  undang-Undang  Bnatuan  Hukum  ini diberikan  hak  yang  besar  bagi  warga  masyarakat  yang  ingin  berpartisipasi  dan  terjun  memberikan bantuan  atau  pelayanan  dalam  bidang  hukum  dengan  menjadi  paralegal.  Permasalahan  yang  ada dalam  masyarakat  tentang  kasus-kasus  hukum  yang  selama  ini  dihadapi  oleh  masyarakat,  seperti kasus  sengketa  tanah,  rumahtangga,  hutang  piutang  dan  permasalahan  lain  yang  muncul  dalam masyarakat, ketidak tahuan dan awam terhadap hukum dari masyarakat harus diminimalisir karena sudah  saatnya  masyarakat  sadar  hukum  dan  masyarakat  berdaya  dari  segihukum,  pengetahuan yang diharaapkan bisa dimiliki dari pelatihan ini dan legalitas yang mereka miliki menjadikan mereka lebih percaya diri dalam menghadapi permasalahan hukum yang akan mereka hadapi nanti

## METODE
Langkah  operasional  kegiatan  yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  langkah-langkah yang akan dilaksanakan demi tercapainya tujuan dari kegiatan adalah sebagai berikut, kegiatan awal akan dilaksanakan observasi daerah yang akan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat terlait permasalahan  hukum  apa  yang  sering  timbul  dalam  masyarakat,  setelah  ditemukan  garis  besar permasalahan  maka  akan  dilaksanakan  pemetaan  focus  peserta  yang  akan  diundang  dalam pelatihan ini seperti tokoh masyarakat, perangkat desa, RT/RW, karang taruna dan peserta lainnya berdasarkan data observasi awal yang telah di dapatkan,   studi eksplorasi topic dan tema pelatihan setelah  menentukan  peserta  maka  akan  dibicarakan  fakus  kajian  apa  yang  akan  diambil,  modul pelatihan  akan  disusun  berdasarkan  topic  yang  telah  ditentukan  oleh  tim  pengabdian  kepada
masyarakat,  setelah  semua  persiapan  telah  siap  maka  akan  masuk  dalam  tahap  pelaksanaan pelatihan  sesual  dengan  apa  yang  telah  di  sekemakan  oleh  tim  tentang  peserta  dan  materi  serta target  yang  ingin  didapatkan,  pencetakan  sertifikat  dan  kartu  akan  dilaksanakan  dikemudian, evaluasi akan dilaksanakan setelah pelatihan selesai.
Peran paralegal saat ini mempunyai posisi yang sangat strategis dalam dalam perlindungan serta  pemenuhan  hak-hak  hukum  masyarakat  khususnya  masyarakat  miskin  atau  kurang  mampu yang  ada  dilingkungan  sekitar  paralegal,  keberadaan  paralegal  bertujuan  untuk,  (1) Mengedukasi masalah  hukum  masyarakat,  (2)  Memberikan  pendidikan  hukum  dibidang  advis/pelayanan  hukum bagi masyarakat , (3) Meminimalisir konflik hukum yang terjadi, (4) Membentuk komunitas-komunitas paralegal yang sadar hukum, (5) Membentuk kopetensi paralegal yang mengerti dan paham tentang prosedur  dalam  pendampingan  masyarakat ,  (6) Menjadikan  masyaraak  mandiri  dalam  bidang hukum , (7) Membantu program pemerintah dalam hal sosialisasi bantuan hukum pada masyarakat, (8)  Meningkatkan  kemandirian  masyarakat  dalam  bidang  hukum,  (9)  Menjadikan  masyarakat  lebih peka terhadap permasalahan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa  istilah  yang muncul dan membahas tentang  bantuan  hukum atau BANKUM   dari segi  struktural  yang  salah  satunya  dikemukakan  oleh  Sunggono  dan  Harianto  (2001)  memberikan definisi  bantuan  hukum  atau  BANKUM  struktural  adalah  merupakan  sebuah  kegiatan  yang didalamnya  memiliki  tujuan  untuk  menciptakan  sebuah  keadaan    dalam    terciptanya  hukum  yang bisa  mengubah  struktur  yang  kurang  baik  atau  menyimpang  menuju  arah  struktur  yang  tidak menyipang  yang lebih dirasakan memberikan rasa adil, bantuan hukum atau BANKUM seharusnya tidak semata-mata hanya memberi pelayanan hukum hanya pada kasus-kasus yang telah ada saja, pemberian  bantuan  hukum  atau  BANKUM  harus  lebih  mampu  atau  bisa  untuk  memberikan pemahaman  terhadap  perkara  yang  ada  terklait  bagaimana  solusi  atau  jalan  terbaik  untuki menyelesaikan masalah
Padangan  dari  Wiratraman  (2016)  bahwa  keberadaan  dari  paralegal  muncul  dalam  upaya dari  lembaga-lembaga  bantuan  hukum,  mendorong  terciptanya  perlindungan  dan  melaksanakan upaya  hukumyang  penting  dalam  memberikan  fasilitas  terbentuknya  organisasi  yang  ber  orientasi pada  rakyat,  melakukan  pemahaman  dan  pendidikan,  melakukan  peningkatan  dan  penguatan kesadaran, melakukan analisa kebutuhan dalam masyarakat terhadap hukum, advokasi masyarakat.
Ditemukan  beberapa  hasil  temuan  diantaranya  adalah  adanya  (1)  adanya  kebutuhan  yang besar  terhadap  Paralegal,  (2)  banyak  ketidak  tahuan  masyarakat  terhadap  hukum,  (3)  ketidak tahuan  masyarakat  harus  bagaiman  dalam  menyelesaikan  persoalan  hukum  yang  dihadapi,  (4) ketakutan  masyarakat  terhadap  permasalahan  hukum  yang  sedang  di  hadapi,  temuan  yang didapatkan ditafsirkan bahwa kebutuhan dari adanya paralegal memiliki urgenitas yang cukup tinggi dimana  kehadiran  paralagel  diharapkan  bisa  untuk:  (1)  Memberikan  solusi  pasti  pada  rmasalahan masyarakat desa dibidang hukum dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan dapat diterima oleh semua  pihak;  (2)  Menerapkan  hasil  penelitian  yang  sesuai  dengan  urgensi  apa  yang  dibutuhkan masyarakat;  (3)  Membeberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  bahwa  untuk  mendapatkan bantuan serta pelayanan hukum itu mudah; (4) Memberikan pandangan bahwa hukum bisa diakses oleh  siapa  saja  tanpa  terkecuali;  (5)  Memberikan  penguatan  potensi  masyarakat  desa  dibidang hukum; (6) Membentuk jaringan desa mitra sebagai salah satu model pemberdayaaan masyarakat
Black’s  Law  Dictionary istilah  paralegal  mengacu  kepada  definisi “a  person  with  legal  skills, but  who  is  not  an  attorney,  and  who  works  under  the  supervision  of  a  lawyer  or  no  is  otherwise authorized by la w to use those legal skills” . Paralegal hamper sama dengan pekerjaan seorang yang bekerja di kantor-kantor pengacara, notaris. Di dalam konsep beberapa negar di Eropa dan Amerika, dapat  ditemukan  bahwa  definisi  siatas  sejalam  dengan  praktik  system  bantuan  hukum  terkait paralegal di kedua Negara tersebut (Abdul Azis Sigalingging, et-al, 2015).

## Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tahap awal yang diakukan oleh tim pengabdian masyarakat di desa pagedangan kecamatan Turen  Kabupaten  Malang  adalah  dengan  melakukan  Observasi  Desa  sebagai  tahap  awal Melakukan observasi awal  tentang permasalahan hukum  yang banyak terjadi di  Desa Pagedangan kcamatan  turen,  kultur  dan  kegiatan  masyarakat  desa,  warga-warga  desa  yang  berpotensi  untuk direkrut menadi paralegal dikemudian hari, melakukan audiensi dengan pihak desa tentang langkah- langkah dan kebutuhan pelatihan yang akan.
Melakukan  pemantapan  orang  yang  akan  mengikuti  pelatihan,  Berdasarkan  obsevasi  desa dan  peserta  pelatihan,  maka  akan  ditetapkan  fokus  topik  pelatihan  yang  mereka  butuhkan  untuk menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  rawan  terjadi  didesa  maupun  lingkup  kecamatan,  Akan dilakukan  penyusunan  modul  pelatihan  dan  alternatif  penyelesaian  masalah  atau  sengketa  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  desa,  Pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan  agenda  kegiatan  yang direncanakan  oleh  panitia,  kegiatan  akan  direncanakan  selama  2  malam,  kegiatan  akan dilaksanakan pada malam hari mengingat pada siang hari sedang beraktifitas dan rutinitas masing- masing.
Tabel 1. Topik Kegiatan dan Narasumber Topik Narasumber Instansi Hukum dan Masyarakat Drs.  H.  Suparman  AW,  SH., M.Hum Universitas Negeri Malang Hak Asasi Manusia Dr. Hj. Yuniastuti, SH., M.Pd. Universitas Negeri Malang Paralegal Neo  Adhi  Kurniawan,  S.Pd.,  SH., MH. Universitas Negeri Malang Keterampilan atau Kemampuan Mengadvokasi Masyarakat Dr. Sutoyo, SH., M.Hum Universitas Negeri Malang
Harapan  dari  tim  pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  bertujuan  agar  rasakeadilan  akan dirasakan  lebih  terasa  dalam  masyarakat,  dimana  paralegal  akan  mengusahana  jalur  non  litigasi atau jalur diluar pengadilan, maka akan ada solusi dalam mengelesaikan permasalahan yang terjadi, solusi  yang  dianggap  baik  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa  akan  merasa  lebih  terwakili,  karena salah  satu  tugas  paralegal  adalah  memberikan  pendampingan  dan  saran  kepada  para  pihak  yang bermasalah.
Masyarakat  desa  yang  sudah  memiliki  kemampuan  untuk  mengadvokasi  diharapkan  bisa memberikan  solusi  dan  mempermudah  penyelesaian  permasalahan  yang  muncul  dalam masyarakan  dengan  cara  yang  cepat,  efektif,  efisian  serta  penuh  rasa  kekeluargaan  demi terciptanya  rasa  keadilan  bagi  semuanya,  paralegal  disini  memberikan  pendidikan  hukum  bagi masyarakat umum  yang tidak berprofesi sebagai pengacara maupun sarjana hukum, semua orang boleh menjadi paralegal demi tercitnya perlindungan hukum yang merata dan penuh rasa keadilan.
Pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  juga  bertujuan  dimana  bantuan  hukum dapat  menjamin  dan  mewujudkan  persamaan  di  hadapan  hukum  dengan  membela  hak-hak  orang miskin,  sejalan  dengan  pendapat  dari  berhasilnya  pelaksanaan  bantuan  hukum  atau  BANKUM sebagai  gerakan  konstitusi  akan  diharapkan  mampu  untuk  mengatasi  potensi  gejolak-gejolak  dan keresahan-keresahan  secara  sosial,  juga  akan  mendorong  pencapaian  Negara  hukum  yang  dicita- citakan (Frans Hendra Winarta, 2011).
Pasal  2  PERMENKUMHAM  No.  1  Tahun  2018  tentang  adanya  paralegal  didalam  proses Pemberian  Bantuan  Hukum,  Paralegal  yang  dimaksud  adalah  Paralegal  yang  melaksanakan pemberian  bantuan  hukum  dan  terdaftar  pada  Pemberi  Bantuan  Hukum.  Oleh  karena  itu  dapat dilakukan  kegiatan  sertifikasi  terhadap  Paralegal  yang  belum  terdaftar  pada  OBH  terakreditasi dengan  diawali  pendidikan  dan  pelatihan  dengan  menggunakan  kurikulum  yang  ditentukan  oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang akan dilaksanakan oleh OBH, Universitas, atau lembaga
lain yang bergerak di bidang hukum untuk kemudian didaftar pada organisasi bantuan hukum yang telah mendapatkan akreditasi oleh MENKUMHAM. (Arfan Faiz Muhlizi, 2019)

## KESIMPULAN
Pengabdian  Masyarakat  Sudah  sesuai  target  yang  dijadwalkan  oleh  tim  peneliti  dengan melampau  beberapa  tahapan-tahapan  penelitian  yang  telah  dijadwalkan,  dari  tahapan  persiapan dengan  desa  mitra  dengan  membuat  langkah  kerja  dan  persiapan,  semua  persiapan  sampai  pada akhir  bulan  Juli  ini  telah  selesai  dibuat  dan  siap  dilaksanakan  pengabidian  kepada  masyarakat  di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan tema pengabdian “Pelatihan Dan Sertifikasi  Bagi  Paralegal  Desa  Pagedangan  Kecamatan  Turen  Kabupaten  Malang  Demi Terciptanya Perlindungan Serta Pemenuhan Hukum Bagi Masyarakat”.
Kebutuhan dari adanya masyarakat yang mengerti hukum ternyata sangat penting, dari hasil pelatihan  banyak  sekali  masukan  serta  pertanyaan-pertanyaan  serta  pembahasan  permasalahan yang ternyata selama ini masyarakat alami, sedangkan masyarakat tidak tau harus berbuat apa atau mengadi  permasalahan  mereka  kepada  siapa,  dari  adanya  pelatihan  paralegal  ini  masyarakat sangat  antusias  dan  sangat  merasa  terbantu,  paling  tidak  mereka  bisa  memiliki  sedikit  tambahan pengetahuan tentang hukum yang selama ini mereka alami.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfan  Faiz  Muhlizi.  (2019).  Penguatan  Peran  Tokoh  Adat  Sebagai  Paralegal  Dalam  Memberikan Bantuan Hukum (Strengthening The Role of Ind iginous People’s Leader as Paralegal on Legal Aid Programm). Jurnal Rechts Vinding. Vol. 8, No. 1, April 2019.
Eka  N.A.M  Sihombing.  (2019).  Eksistensi  Paralegal  dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum  bagi Masyarakat Miskin. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol. 6, No. 1, Hlm 70-77.
Laurensius  Arliman.  (2017).  Pendidikan  Paralegal  Kepada  Masyarakat  Sebagai  Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan. UIR Law Review. Vol. 01, No. 01.
Sunggono,  B  &  Harianto,  A.  (2001).  Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Bandung.  Mandar Maju.
Sigalingging, Abdul Azis, (et-al), (2015) Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat, Aktor Kunci Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas. Padang. LBH Padang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Winarta,  F.H.  (2011).  Bantuan  Hukum  di  Indonesia  (Hak  untuk  Didampingi  Penasihat  Hukum  bagi Semua Warga Negara, Jakarta. Kompas Gramedia.