## Gorontalo

## Development Review

## Vol. 6 No. 1 April 2023
P-ISSN: 2614-5170, E-ISSN: 2615-1375
Apakah  Pertumbuhan  Ekonomi,  Upah,  Kapasitas Fiskal  dan  Tipe  Geografi  Perpengaruh  terhadap Kemiskinan di Jawa Timur ?
Do  Factors  like  Capacity,  Wage,  Growth,  and  Type  of Geography Have an Impact on Poverty in East Java ?
Fajar Wahyu Prianto 1) , Hafid Firhan 2) , Duwi Yunitasari 3) , Teguh Hadi Priyono 4) , Dwi Perwitasari Wiryaningtyas 5) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember 1,2,3,4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo 5) email: fajar.prianto@unej.ac.id * Disubmit: 29 Januari 2023; Direvisi; 3 Juli 2023; Dipublish; 1 Oktober 2023
Abstract
On  the  island  of  Java,  East  Java  is  one  of  the  provinces  with  the  highest rates of poverty. Public policies and spatial typologies are thought to have an impact on the region's poverty in addition to market factors. The objective of this study is to ascertain the impact of changes in East Java's poverty levels on  changes  in  regional  economic  size  (GDP),  wages,  fiscal  capacity,  and geographic type. The results of 38 regencies and cities using the panel data regression  approach  from  2012  to  2021  reveal  that  while  district/city minimum salaries have no meaningful impact on poverty, economic growth, and greater fiscal capacity did. The study's findings also indicate that there are  no  appreciable  disparities  in  poverty  levels  across  coastal  and  inland regions.
Keywords: wage growth; fiscal capacity; poverty; regional type

## Abstrak
Jawa  Timur  merupakan  salah  satu  provinsi  dengan  kemiskinan  yang tinggi di pulau Jawa. Selain variabel-variabel pasar, intervensi publik dan tipologi  geografis  dipercaya  memiliki  pengaruh  terhadap  kemiskinan wilayah  tersebut.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan besaran ekonomi wilayah (PDRB), upah,  kapasitas  fiskal,  dan  tipe  geografis  terhadap  perubahan  tingkat kemiskinan  di  Jawa  Timur.  Dengan  menggunakan  metode  regresi  data panel  terhadap  38  kabupaten  dan  kota  dari  2012  hingga  2021,  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan ka pasitas fiskal berpengaruh secara signifikan mengurangi kemiskinan di Jawa  Timur,  sedangkan  upah  minimum  kabupaten/kota  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kemiskinan.  Selain  itu,  hasil penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  yang signifikan  antara  daerah  pesisir  dan  pedalaman  dalam  hal  tingkat kemiskinan.
Kata Kunci: Kemiskinan; pertumbuhan ekonomi; upah; kapasitas fiskal; tipe geografis

## 1. PENDAHULUAN
Hingga  saat  ini,  kemiskinan  masih  menjadi  salah  satu  persoalan krusial  yang  dihadapi  oleh  negara-negara  berkembang  termasuk Indonesia.  Laporan  tahunan  World  Bank  (2018)  mengungkap  upaya pengentasan  yang  impresif  terhadap  kemiskinan  ekstrem  yang  lebih banyak terdapat di kawasan Asia Timur dan Pasifik, terutama Tiongkok, Indonesia  dan  India.  Kawasan  Asia  Tenggara  dengan  orientasi  negara berpengasilan menengah memiliki permasalahan kemiskinan kompleks, tercermin dari tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dengan penurunan yang lambat di beberapa negara.
Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  dengan  jumlah  penduduk miskin  yang  banyak  di  Asia  Tenggara  dengan  tingkat  kemiskinan mencapai 9,8% menduduki peringkat kedua setelah Laos.  Hal tersebut menjadi  permasalahan  bagi  Indonesia  dengan  populasi  penduduk terbesar  di  Asia  Tenggara  sekaligus  kunci  penyelesaian  persoalan kemiskinan  di  kawasan  tersebut  (World  Bank,  2020).  Meskipun demikian, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tingkat kemiskinan di Indonesia  mengalami  penurunan  yang  signifikan.  Upaya  pengentasan kemiskinan  berbasis  multidimensional  dengan  memperhatikan  aspek sosial  memberikan  hasil  yang  optimal  dengan  menurunnya  tingkat kemiskinan  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  di  perlukan  peran  dari pemerintah  untuk  pengentasan  masalah  kemiskinan  melalui perencanaan pembangunan nasional maupun kebijakan fiskal yang pro- growth , pro-poor dan pro-job . (Badan Pusat Statistik, 2021c). Persoalan  kemiskinan  dihadapkan  pada  kenyataan  bahwa pembangunan  di  Indonesia  masih  tidak  merata  antar  provinsi  satu dengan  yang  lainnya.  Namun  demikian,  fenomena  kemiskinan  tidak hanya  terdapat  di  daerah-daerah  pedesaan  dan  kawasan  terpencil, tetapi  juga  terdapat  pula  kemiskinan  perkotaan.  Jumlah  penduduk miskin perkotaan di Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa yang justru merupakan  pusat  pertumbuhan  nasional,  terutama  di  Provinsi  Jawa Tengah,  Jawa  Timur,  Jawa  Barat  (Badan  Pusat  Statistik,  2021d). Pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  tersebut  nampaknya  belum  mampu mengimbangi  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  dan  belum  cukup untuk mengurangi angka kemiskinan.

## Gambar 1. Kemiskinan dan laju PDRB di Pulau Jawa tahun 2021
(Sumber : BPS Indonesia, 2021)
Peran  pertumbuhan  ekonomi  sangat  penting  bagi  setiap  wilayah untuk  mengurangi  angka  kemiskinannya.  Teori  pertumbuhan  ekonomi menekankan  pada  perubahan  dan  inovasi  teknologi  sebagai  cara
4,72 8,4 11,79 12,8 11,4
6,66 3,64 3,74 3,32 5,53
3,57 4,44 0 2 4 6 8 10 12 14 DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta
Jawa Timur Banten Kemiskinan PDRB
meningkatkan  pertumbuhan  produktivitas  dan  populasi  yang  besar (Pressman,  2000:77).  Dalam  konteks  kualitas  pertumbuhan,  Siregar (2006)  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  syarat keharusan (necessary  condition) untuk  mengurangi  kemiskinan, sedangkan syarat kecukupannya ( sufficient condition ) adalah
pertumbuhan  ekonomi  tersebut  harus  inklusif  dan  efektif  mengurangi kemiskinan.  Artinya,  pertumbuhan  hendaklah  menyebar  di  setiap golongan  pendapatan,  termasuk  di  golongan  penduduk  miskin (growth with  equity). Secara  langsung,  hal  ini  berarti  pertumbuhan  itu  perlu dipastikan  terjadi  di  sektor-sektor  dimana  penduduk  miskin  bekerja (pertanian  atau  sektor  yang  padat  karya). Adapun  secara  tidak langsung,  hal  itu  berarti  diperlukan  peran  pemerintah  yang  cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan.
Di  pasar  tenaga  kerja,  upah  menjadi  indikatorkesejahteraan  yang berpengaruh  terhadap  kemiskinan.  Kebijakan  pengupahan  diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar dalam menjamin nilai yang layak bagi rumah  tangga  tenaga  kerja,  salah  satunya  yaitu  kebijakan  penentuan upah minimum.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor : Per-01/Men/1999, Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Tunjangan tetap dan teratur  pembayaran,  yang  tidak  dikaitkan  dengan  kehadiran  ataupun pencapaian  prestasi  tertentu  (Kementerian  Tenaga  Kerja  Republik Indonesia. 1999).
Intervensi  pemerintah  melalui  kebijakan  penetapan  upah  minimum ditujukan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja, memastikan tidak ada  diekspolitasi  buruh,  serta  standar  upah  yang  layak  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup.  Di  sisi  lain,  penetapan  tingkat  upah dihadapkan  pada  dampak  kekakuan  upah  ( wage  rigidity )  dan pengaruhnya  pada  angka  pengangguran  melalui  saluran  permintaan tenaga  kerja  di  suatu  wilayah.  Semakin  tinggi  upah  minimum  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  dapat  berakibat  pada  penurunan permintaan  jumlah  orang  yang  bekerja.  Sehingga  semakin  tinggi  upah yang  ditetapkan  akan  membawa  pengaruh  pada  meningkatnya  jumlah pengangguran yang terjadi (Kaufman dan Hotchkiss,1999:54).
Selain  itu,  intervensi  fiskal  selama  ini  tetap  menjadi  ujung  tombak upaya-upaya  pengentasan  kemiskinan.  Oleh  karena  itu  diperlukan kapasitas fiskal yang cukup guna mendorong perluasan lapangan kerja dan  pengentasan  kemiskinan.  Pemerintah  daerah  melalui  otonomi daerah  diberikan  keleluasaan  pengelolaan  sumberdaya  fiskal  agar pembangunan  lebih  partisipatif  serta  sesuai  dengan  potensi  dan prioritas  daerahnya  demi  terciptanya  tujuan-tujuan  pembangunan (Varina  et.al,  2022).  Sumberdaya-sumberdaya  fiskal  tersebut  dapat berupa  pajak-pajak  pusat  dan  daerah,  pendapatan  asli  daerah,  dan hibah. Semakin besar kapasitas fiskal memungkinkan peran yang lebih besar pula dalam pengentasan kemiskinan di daerah.
Berdasarkan  studi  kontemporer  kemiskinan  Sachs  et.al  (2021) menekan  pentingnya  pendekatan  geografis  sangat  menentukan perkembangan  kemajuan  atau  kemunduran  sebuah  masyarakat. Demuger  et,  al  (2002)  permasalahan  geografi  menyebabkan  adanya kesenjangan  ekonomi  regional  yang  pada  gilirannya  mendorong kemiskinan. Dalam hal ini masalah geografi merupakan faktor penting dalam  mempengaruhi  kemajuan  maupun  kemiskinan  masyarakat. Khususnya  di  Jawa  Timur  dengan  sebagian  kabupaten/kota  berada  di daerah  pesisir,  dimana  kawasan  pesisir  yang  kaya  sumberdaya perikanan  dengan  mayoritas  penduduknya  bekerja  sebagai  nelayan banyak  yang  merupakan  kantong-kantong  kemiskinan.  Dari  masa  ke
masa,  pergulatan  masyarakat  nelayan  melawan  ketidakpastian kehidupan  khususnya  bagi  yang  melakukan  penangkapan  di  wilayah perairan  yang  sudah  berada  dalam  keadaan  tangkap  lebih,  terus menggeliat.  Untuk  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari  rumahtangga nelayan  melakukan  pekerjaan  lain  di  luar  melaut  (Tain,  2011). Kelompok  masyarakat  yang  bermukim  di  wilayah  pesisir  adalah  yang paling  menderita  dengan  taraf  kesejahteraan  jauh  di  bawah  kelompok masyarakat lainnya (Kusumastanto, 2002).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan penjelasan ( explanatory research )  tentang  hubungan  antara  perubahan  besaran  ekonomi wilayah  (pertumbuhan),  upah,  kapasitas  fiskal,  dan  tipe  geografis dengan  perubahan  tingkat  kemiskinan  di  Jawa  Timur.  Data  penelitian yang  digunakan  terdiri  dari  panel  data  kuantitatif  variabel-variabel tersebut, yang dihimpun dari berbagai sumber sekunder. Istilah Pooled Least Square merupakan metode menggabungkan data cross section dan time  series dengan  menggunakan  pendekatan ordinary  least  square (OLS)  untuk  mengestimasi  model  ekonometrika  (Gujarati,  2004; Widarjono, 2009; Nafie, 2020). Total data yang diobservasi meliputi 384 pengamatan dari 38 kabupaten dan kota tahun 2012 hingga 2021.
Analisis dilakukan terhadap model regresi berganda, yang didahului dengan  pengujian  data  dan  kesesuaian  model  untuk  menentukan apakah  menggunakan  pendekatan common  effect  model (CEM), fixed effect  model (FEM),  atau random  effect  model (REM).  Selanjutnya dilakukan  pengujian  hipotesis  dan  statistik  lainnya.  Secara  matematis model dirumuskan sebagai berikut:
LnTK (it) = β 0 + β 1 LnPDRB (it) + β 2 LnUMK (it) + β 3 LnAPBD (it) + β 4 GEO (it) + e (it) …( 1 ) Dimana  kemiskinan  (TK)  dipengaruhi  oleh  besaran  produk  domestik bruto wilayah (PDRB), upah minimum kabupaten/kota (UMK), anggaran pendapatan  belanja  daerah  (APBD),  serta  tipologi  geografis  (GEO) masing-masing wilayah Kabupaten/Kota. Besaran pengaruh
pertumbuhan  ekonomi  (perubahan  PDRB)  terhadap  kemiskinan ditunjukkan oleh koefisien regresi β 1 , demikian pula koefisien regresi ( β ) lainnya  menunjukkan  besarnya  pengaruh  masing-masing  variabel, kecuali  kontanta β 0 .  Model  bersifat  panel  yang  mengakomodasi  data cross section i dan data time series t. Table 1. Definisi Operasional Variabel Definisi Satuan Kemiskinan Jumlah penduduk miskin menurut kategori BPS di kabupaten/kota Orang Besaran  ekonomi wilayah Besaran  PDRB kabupaten/kota i pada tahun t di Provinsi Jawa Timur. Rupiah Upah Upah minimum yang berlaku didaerah kabupaten/kota, yang diterima oleh pekerja per bulan (BPS, 2018). Rupiah Kapasitas fiskal APBD kabupaten/kota Jawa Timur  Rupiah Tipologi geografis Letak geografis kabupaten/kota Dummy
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil Analisis
Serangkaian hasil uji kesesuaian model panel menunjukkan bahwa pendekatan  terbaik  yang  akan  digunakan  dalam  analisis  ini  adalah fixed effect model . Uji Chow dilakukan dengan kriteria jika probabilitas cross-section < 0,05 maka H 0 ditolak dan H 1 diterima maka model yang dipilih adalah FEM, dan sebaliknya jika probabilitas cross-section > 0,05 maka H 0 diterima dan H 1 ditolak maka model yang dipilih adalah CEM. Hasil  uji  chow  menunjukkan  bahwa  probabilitas cross-section 0,00  < 0,05 maka H 0 ditolak H 1 diterima dan model yang dipilih adalah FEM. Tabel 2. Hasil Uji Chow Effect Test Statistic Prob. Cross-section 1068.057556 0.0000 Cross-section Chi-square 1764.743952 0.0000 Sumber : data olahan
Uji  Hausman  dilakukan  dengan  kriteria  jika  probabilitas cross- section < 0,05 maka H 0 ditolak dan H 1 diterima maka model yang dipilih adalah FEM, dan sebaliknya jika probabilitas cross-section > 0,05 maka H 0 diterima dan H 1 ditolak maka model yang dipilih adalah REM. Hasil uji  chow  menunjukkan  bahwa  probabilitas cross-section 0,00  <  0,05 maka  H 0 ditolak  H 1 diterima  dan  model  yang  dipilih  adalah  FEM. Dengan  demikian  baik  hasil  uji  Chow maupun uji  Hausman  konsisten menunjukkan  pendekatan fixed  effect  model merupakan  yang  terbaik yang akan digunakan dalam analisis ini.
Tabel 3 . Hasil Hausman Test Summry Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 158.884688  4 0.0000 Sumber : data olahan
Hasil  regresi  menunjukkan  adanya  relasi  statistik  yang  signifikan dengan  nilai  probabilitas  0,0317  antara  perubahan  besaran  ekonomi wilayah  (PDRB)  dengan  perubahan  besaran  tingkat  kemiskinan  (TK)  di Provinsi  Jawa  Timur  dengan  koefisien  regresi  sebesar  -0,061311. Artinya  pertumbuhan  ekonomi  dapat  secara  signifikan  mengurangi kemiskinan.  Upah  minimum  kabupaten/kota  (UPAH)  memiliki  relasi statistik  yang  bernilai  negatif  namun  tidak  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan  (TK)  di  Provinsi  Jawa  Timur  dengan  koefisien  regresi sebesar  -0,023181  dan  nilai  probabilitas  sebesar  0,3150.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  instrumen  peningkatan  UMK  tidak  secara  efektif menurunkan angka kemiskinan.
Tabel 4. Ringkasan Hasil Regresi dan Uji Parsial Variabel Coefficient t-Statistic Prob. C 6.381108 33.45951 0.0000 PDRB -0.061311 -2.156837 0.0317 UPAH -0.023181 -1.006247 0.3150 APBD -0.142382 -4.773102 0.0000 GEO 0.098542 1.858377 0.0640 Sumber : data olahan
Peningkatan kapasitas fiskal (APBD) memiliki pengaruh yang bernilai negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (TK) di Provinsi Jawa Timur dengan koefisien regresi sebesar -0,142382 dan nilai probabilitas sebesar  0,0000.  Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  meningkatnya kapasitas  fiskal  telah  berpengaruh  secara  signifikan  pada  penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur. Tipe geografis wilayah (dummy GEO) memiliki  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,098542  dan  nilai  probabilitas sebesar  0,0640,  yang artinya  tidak  terdapat  perbedaan yang  signifikan secara  statistik  antara  tipe  wilayah  pesisir  dan  pedalaman  dalam  hal tingkat kemiskinannya. Hal ini bermakna kantong-kantong kemiskinan tidak selalu terdapat di wilayah pesisir (D=1) melainkan juga terdapat di wilayah pedalaman.

## 3.2. Pembahasan
Peranan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Reduksi Kemiskinan Temuan  penelitian  ini  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  (peningkatan PDRB)  dapat  secara  signifikan  mengurangi  kemiskinan  wilayah  telah sejalan dengan teori-teori pertumbuhan modern dan hipotesis-hipotesis yang  telah  ada  mengenai  cara-cara  untuk  mereduksi  kemiskinan. Kuznett yang menerangkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Secara khusus, hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  temuan  Rizal  (2015)  bahwa  peningkatan PDRB Jember telah mampu secara signifikan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Jember tahun 1998-2002.
Hal  tersebut  selaras  dengan  yang  terjadi  di  lapangan,  mengingat fenomena  peningkatan  PDRB  di  Provinsi  Jawa  Timur  terjadi  sebagai akibat  peningkatan  jumlah  penduduk  pada  kurun  waktu  yang  sama dengan peningkatan PDRB. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang optimalisasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan tujuan meningkatkan nilai tambah PDRB dan pengentasan kemiskinan. Dampaknya  pembangunan  infrastruktur  Jalan  Tol  dan  Jalur  Lintas selatan  menjadi  salah  satu  alasan  pertumbuhan  ekonomi  berkembang pesat.
Di  sisi  lain,  PDRB  hanya  menghitung  semua  nilai  tambah  yang diproduksi  di  daerah  tersebut  tanpa  melihat  nilai  tambah  tersebut dihasilkan  oleh  masyarakat  daerah  tersebut  atau  tidak.  Berdasarkan itu,  kelembagaan  dan  pemerintah  daerah  dapat  mendistribusikan manfaat  pertumbuhan  ekonomi  di  sektor  ketenagakerjaan  sehingga masyarakat  miskin  dapat  bekerja  dan  ketimpangan  pendapatan  di masyarakat  dapat  menurun.  Sejalan  dengan  konsep trickle-down  effect yang  menjelaskan  bahwa  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan berkurangnya  kemiskinan  dapat  teratasi  dengan  munculkan  berbagai peluang ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang merata.

## Pengaruh Peningkatan Upah Wilayah terhadap Kemiskinan
Hasil  analisis  yang  menunjukkan  bahwa  instrumen  peningkatan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak secara efektif menurunkan angka  kemiskinan  memberikan  makna  bahwa  instrumen  pengupahan tidak  mampu  menjangkau  persoalan  dasar  kemiskinan.  UMK  yang ditentukan  dengan  mekanisme  tripartit,  selama  ini  hanyalah  menjadi forum  mediasi  pengupahan  antara  perwakilan  pengusaha  dan  pekerja yang kompromistis, alih-alih mencerminkan dinamika nilai riil di pasar tenaga  kerja.  Bahkan  ketidakmampuan  UMK  menjangkau  persoalan pengentasan kemiskinan dapat bermakna bahwa fenomena kemiskinan tidaklah  terjadi  di  lapangan  pekerjaan  formal  dimana  UMK  dibahas, melainkan berada di lapangan kerja informal dimana ada pengangguran
tersamar atau setengah menganggur, serta di kawasan kantong-kantong dimana terdapat banyak pengangguran terbuka.
Temuan  penelitian  ini  bertentangan  dengan  hasil  penelitian  oleh Anggreini (2017) bahwa variabel Upah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.  Penelitian  Anggreini  menunjukkan  bahwa  naiknya  upah minimum  kabupaten/kota  (UMK)  berpengaruh  signifikan  terhdap persentase  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Akan  tetapi  dalam jangka  panjang  Upah  Minimum  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat kemiskinan,  artinya  ketika  upah  minimum  naik  maupun  turun  tidak akan  mempengaruhi  tingkat  kemiskinan.  Hal  ini  dikarenakan  upah minimum  provinsi  dalam  jangka  panjang  belum  bisa  mendeskripsikan kesejahteraan  seseorang  untuk  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari, artinya  seseorang  dengan  upah  yang  tinggi  belum  tentu  bisa  disebut sebagai  orang  yang  berkecukupan  karena  kebutuhan  akan  hidupnya juga  banyak  atau  melebihi  upah  yang  didapat.  Jadi,  diperlukan indikator  lebih  mendalam  untuk  menggambarkan  kesejahteraan seseorang,  karena  tingkat  kemiskinan  diukur  dari  kesejahteraan masyarakatnya.

## Peranan Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan
Hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  peningkatan  kapasitas fiskal  dapat  berpengaruh  secara  signifikan  pada  penurunan  angka kemiskinan  di  Jawa  Timur  seolah  mengklarifikasi  publikasi-publikasi Badan  Pusat  Statistik  maupun  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  yang  telah  menunjukkan  data-data  keberhasilan  program pengentasan kemiskinan masing-masing daerah-daerah di Jawa Timur. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  konsep  esensi  pengeluaran pemerintah  yang  dikembangkan  oleh  Musgrave  dan  Rostow.  Menurut Sukirno  (2013),  jumlah  pengeluaran  pemerintah  dalam  suatu  periode tertentu  tergantung  banyak  faktor,  diantaranya  adalah  jumlah penerimaan,  tujuan-tujuan  kegiatan  ekonomi  jangka  pendek  dan pembangunan  ekonomi  jangka  panjang  dan  pertimbangan  politik  dan keamanan. Pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan berikut:
1) Pada  tahap  awal  pembangunan  ekonomi,  persentase  investasi pemerintah  lebih  besar  daripada  total  investasi  karena  pada  tahap ini  pemerintah  harus  menyediakan  sarana  prasarana  publik, misalnya kesehatan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya.
2) Tahap  menengah,  investasi  pemerintah  tetap  digunakan  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  namun  pada  tahap  ini terdapat  peran  dari  investasi  swasta  yang  semakin  besar.
Pemerintah  tetap  memiliki  peran  yang  besar  pada  tahap  ini  karena kegagalan  pasar  terjadi  seiring  dengan  perkembangan  ekonomi, maka  pemerintah  harus  menyediakan  barang  dan  jasa  publik  yang jumlahnya lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. 3) Tahap lanjutan pembangunan ekonomi, dimana kegiatan pengeluaran  pemerintah  berubah  dari  menyediakan  prasarana menjadi  pengeluaran  untuk  kegiatan  sosial,  seperti  program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Peningkatan  APBD  akan  membuat  daerah  lebih  leluasa  dalam merencanakan  dan  mengalokasikan  kegiatan  atau  pengeluaran  yang akan berdampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan  infrastruktur.  APBD  yang  tinggi  akan  mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk  pengadaan  fasilitas,  infrastruktur,  dan  sarana  prasarana  yang ditujukan  untuk  kepentingan  publik  sehingga  dapat  meningkatkan
kesejahteraan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  yang  pada  akhirnya dapat menanggulangi kemiskinan di daerah.

## Karakter Geografis dan Kemiskinan Wilayah
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang  signifikan  antara  tipe  wilayah  pesisir  dan  pedalaman  dalam  hal tingkat  kemiskinannya,  seolah  mengkonfirmasi  fakta  bahwa  kantong- kantong  kemiskinan  tidak  selalu  terdapat  di  wilayah  pesisir  (D=1) melainkan  juga  terdapat  di  wilayah  pedalaman.  Permasalahan banyaknya  jumlah  penduduk  miskin  tidak  hanya  dihadapi  oleh kabupaten/kota  pesisir  seperti  Sampang,  Bangkalan,  dan  Situbondo, melainkan juga daerah pedalaman seperti Bondowoso dan Ponorogo.
Kondisi  sosial-ekonomi  yang  dihadapi  masyarakat  pesisir  dan pedalaman yang berada  di  Provinsi  Jawa  Timur  harus  disikapi  dengan komprehensif.  Situasi  ini  bukan  semata  lemahnya  kebijakan  di  dalam sektor pengentasan kemiskinan. Keadaan ini tidak bisa dilepaskan dari implikasi  industrialisasi  dan  globalisasi  yang  mendorong  masyarakat pesisir  dan  pedalaman  menjadi  konsumtif.  Giddens  (2002)  menyebut bahwa  dunia  kini  dicirikan  oleh manufactured  uncertainty ,  kenyataan dimana pada masa sekarang diliputi oleh “ketidakpastian”. Di sisi lain, permasalahan  yang  terjadi  pada  masyarakat  pesisir  yaitu  iklim  tidak menentu,  konservasi  ikan  semakin  rendah,  lahan  pertanian  tidak  bisa dikelola  dengan  maksimal.  Akhirnya  yang  paling  banyak  dikorbankan dan  merasakan  penderitaan  adalah  petani  dan  nelayan,  karena kemiskinan semakin tertangguhkan.
Berdasarkan  hasil  olah  regresi  data,  dapat  dijelaskan  bahwa  tidak semua  wilayah  pesisir  di  Provinsi  Jawa  Timur  memiliki  tingkat kemiskinan  yang  tinggi.  Beberapa  wilayah diantaranya  Surabaya,  Kab. Pasuruan, dan Gresik merupakan wilayah pesisir yang memiliki tingkat kemiskinan  yang  rendah,  hal  tersebut  disebabkan  wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah industri dan pusat perekonomian Provinsi Jawa  Timur  sehingga  lapangan  pekerjaan  di  wilayah  tersebut  masih terbuka  luas  lapangan  untuk  masyarakat  yang  akan  berdampak penekanan angka kemiskinan.

## 4. PENUTUP
Menjadi temuan pada artikel  penelitian ini adalah : 1) Variabel besaran ekonomi  wilayah  (PDRB)  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur  dan  oleh  karena  itu  maka pertumbuhan  ekonomi  wilayah  dapat  secara  signifikan  mengurangi kemiskinan;  2)  Variabel  upah  (UPAH)  dalam  hal  ini  Upah  Minimum Kabupaten/  Kota  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Hal  ini  dikarenakan penentuan  besaran  upah  minimum  kabupaten/kota  tidak  berdasarkan mekanisme pasar dan bersifat kaku; 3) Variabel kapasitas fiskal (APBD) berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  di Provinsi  Jawa  Timur.  Peningkatan  kapasitas  fiskal  telah  diarahkan secara  efektif  pada  upaya-upaya  pengentasan  kemiskinan  wilayah;  4) Variabel tipe geografis (GEO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur,  dimana  daerah-daerah pesisir  memang  memiliki  tingkat  kemiskinan  lebih  tinggi  dengan perbedaan  yang  signifikan  dibandingkan  daerah  pedalaman.  Daerah- daerah  pesisir  umumnya  memiliki  tingkat  keparahan  dan  kedalaman kemiskinan  yang  lebih  tinggi,  serta  menghadapi  persoalan  kerentanan ekonomi masyarakat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Jurnal : Astutik, D., dan D.B. Santoso. 2021. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan  di  Jawa  Timur  (Pendekatan  Spasial). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya 9(1): 1-16.
Demuger, Sylvie, Jeffrey D. Sachs, Wing Thye Woo, Shuming Bao, Gene Chang, Andrew Mellinger. 2002. Geography, Economic Policy and Regional Development in China. Asian Economic Paper , 1(1). Pp.
146-197.
Hakim Lukman, dan Zuber Ahmad. 2017. Dimensi  Geografis  dan Pengentasan Kemiskinan Pedesaan. Jurnal Media  Ekonomi Fak.
Ekonomi Usakti  Jakarta. Desember 2017 , 1-21. Khamilah  H.  2018.  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah,  Pengangguran dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap    Tingkat  Kemiskinan  di Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Ekonomi  dan Pembangunan .
1 (2), 314-324.
Leonita,  L.,  dan  R.  K.  Sari.  2019.  Pengaruh  PDRB,  Pengangguran  Dan Pembangunan  Manusia  Terhadap  Kemiskinan  Di  Indonesia. ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 3(2): 1-8. Martiyan Ramdani. 2015. Determinan   Kemiskinan  di  Indonesia  Tahun 1982- 2012. Economics Delelopment Analysis Journa l. 4 (1).
Mayang S. Destiana. 2016. Pengaruh Produk   Domestik  Regoinal  Bruto (PDRB) dan Tingkat Angka Buta Huruf  (ABH) terhadapKemiskinan Di Kabupaten Bondowoso . Skripsi. Repository UNEJ: Jember. Nafie, Agray Vallendzo Bethmarth, I Wayan Subagiarta, dan Fajar Wahyu Prianto.  2020.  Determinan  Angka  Pengangguran  di  Jawa  Timur Tahun 2007-2017. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP) Volume 20 Nomor 1 Maret 2020.
Siregar, Hermanto. 2006. Perbaikan Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong  Investasi  dan  Menciptakan  Lapangan  Kerja .  Jurnal Ekonomi Politik dan Keuangan. INDEF. Jakarta.
Tain,  Anas.  2011.  Penyebab  Kemiskinan  Rumah  Tangga  Nelayan  di Wilayah Tangkap Lebih Jawa Timur. Jurnal Humanity Volume 7 Nomor 1 September 2011.
Vera Lisna, B. M. (2013). Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan IndonesiaVol. 14 No. 1, Juli 2013 , 1-26. Varina,  Chyntia  E.,  Teguh  H.  Priyono,  Fajar  W.  Prianto,  dan  Sunlip Wibisono.  2022. Peranan  Penggunaan  Fiskal  Desa  terhadap Kemiskinan  Pedesaan  di  Kabupaten  Jombang .  Jurnal  Ekonomi Akuntansi  dan  Manajemen  (JEAM)  Volume  21  Nomor  1  April 2022.
Zamhari,  Junaidi,  Darsono  Wisadirana,  dan  Sanggar  Kanto.  2015. “Analisis  Determinan  Kemiskinan  di  Jawa  Timur. ”  Jurnal Wacana Kajian Kemiskinan Vol 18 (1)
Buku : Badan Pusat Statisik. 2020. Profil Kemiskinan Jawa Timur Tahun 2020 . Surabaya: BPS Jawa Timur Badan  Pusat  Statistik.  2021a. Produk  Domestik  Regional  Bruto  Menurut Lapangan  Usaha  Atas  Dasar  Harga  Konstan  Kabupaten/Kota  di Jawa Timur 2012-2021. Surabaya: BPS Jawa Timur. Badan  Pusat  Statisik.  2021b. Jumlah  Penduduk  Miskin  Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur : BPS Jawa Timur.
Gujarati,  D.  N.  2004.  Basic  Econometrics.  Fourth  Edition.  New  York: McGraw-Hill Companies.
Kaufman, Bruce E. and Julie L. Hotchkiss. 1999.
The Economic of Labor
Markets Fifth Edition . Georgia : The Dryden Press.
Pressman,  Steven,  2000. Fifty  World  Economists .  Translation  by  Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: PT. RajaGraffindo Persada.
Sukirno,  Sadono.  2013. Makro  Ekonomi,  Teori  Pengantar. Penerbit  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
World  Trade  Organization.  2018.  Trade  and  Poverty  Reduction: New Evidence  of  Impacts  in  Developing  Countries. World  Trade Organization : Geneva.
World Bank. 2018. Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle . Washington, DC: World Bank.
Penelitian : Anggreini, Desy. 2017. Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur  Tahun  2000-2015.  Skripsi  tidak  dipublikasikan  pada repository Universitas Jember. https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/95719. Rizal,  Ach.  Samsul.  2015.  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi
Tingkat  Kemiskinan  di  Kabupaten  Jember  Tahun  1998-2012. Skripsi tidak dipublikasikan pada repository Universitas Jember. https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64716.
Sumber web lainnya : Badan Pusat Statistik. 2021c. Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 .
https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persent ase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54- persen.html. Badan Pusat Statistik. 2021d. Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022 . https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase- penduduk-miskin-menurut-provinsi.html
Kementerian  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia.  1999. Peraturan  Menteri Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  Nomor  PER-01/MEN/1999 . https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/145.pdf Kusumastanto,  T.  2002.  Reposisi  “Ocean  Policy” Dalam  Pembangunan Ekonomi  Indonesia  di  Era  Otonomi  Daerah.  Orasi  Ilmiah  Guru Besar, Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Sachs, J, C Kroll, G Lafortune, G Fuller, dan F Woelm. 2021. The Decade of  Action  for  the  Sustainable  Development  Goals:  Sustainable Development  Report  2021. Cambridge:  Cambridge  University Press. World Bank. 2020. Poverty an Equality Brief 2020 : East Asia and Pacific . https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/p overty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7- AA2972D68AFE/Global_POVEQ_EAP.pdf