INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11014-11027 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Praktik Politik Syaikh Zainuddin Abdul Madjid Perspektif Maqasid Syariah
Asmuni 1 ✉ , Mansyur 2

## DHI UII Yogyakarta
Email: Mansyur88@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Semangat  perjuangan  keagamaan  dapat  diwujudkan  melalui  berbagai  varian,  sebagai  spirit perjuangan. Agama telah menawarkan suatu cara pandang hidup yang mampu meng-cover setiap tindakan  yang  mengarah  pada  pembentukan  manusia  seutuhnya,  demikian  pula  islam  pada  sisi kehidupan  ummat  baik  dalam  hal  sosial,  budaya,  hukum  maupun  politik.  Agama  dan  politik merupakan dua sisi yang terkadang dianggap bersebrangan. “agama” sebagai dasar berpolitik dalam melestarikan keyakinan yang dianut sering kali mengalami hambatan karena pemerintah terkadang menganggap sebagai batu sandungan yang mampu menggeser ketahanan kekuasaan seperti yang kita  lihat  pada  masa  aktivitas  politik  Syekh  Zainuddin  Abdul  Majid,  perjalanan  politiknya  semakin terlihat  jelas  pasca  kemerdekan  dengan  mengikuti  partai  politik  dan  menentukan  arah  bangsa indonesia bagian timur hususnya pulau Lombok. Karir politik Syekh Zainuddin Abdul Majid bermula ketika menjabat sebagai Konsulat Nahdlatul Ulama Sunda Kecil pada tahun 1950. tahun 1952 menjadi ketua badan penasehat partai masyumi pulau Lombok.
Kata kunci : Praktik Politik Syekh Zainuddin, Maqasid Syariah

## Abstract
The spirit of religious struggle can manifested in various variants, especially if the belief in religion has taken root as a spirit of struggle. Religion has offer something method view that life able to cover every action, leading action on formation man completely, so is Islam on the side’s life ummah good in Thing social, culture, law even political as who have exemplified by the Prophet Muhammad SAW. Religion and politics is two sometimes side considered opposite "religion" as base politics in conserve belief which in believe experience often obstacle because government sometimes consider as stone stumbling which capable swipe resilience power as we are look at the time of activity political Sheikh Zainuddin Abdul Majid, travel the politics more seen clear post independence with follow party political and determine direction nation Indonesia part east in particular Lombok island. Career political Sheikh Zainuddin Abdul Majid started since as Consulate the Lesser Sundanese Nahdlatul Ulama in 1950. Then 1952 Becomes chairman of the advisory body party masyumi for Lombok area, this because Nahdlatul Ulama and some other organizations joined in party Masyumi.
Keywords : Practic Politic Sheikh Zainuddin, Maqasid Sharia

## PENDAHULUAN
Islam  membawa  kesadaran  nasionalisme  melawan  penjajah  melalui  para  kyai  dan ulama pada awal dekade 1900-an menyerukan pencerahan dan pencerdasan anak bangsa (pri  bumi).  Ini  dibuktikan  dengan  berdirinya  beberapa  organisasi  berbasis  Islam  seperti Sarekat Dagang Islam pada tahun 1905 dan Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. Umat Islam pasca-kemerdekaan pernah tergabung dalam satu wadah politik yaitu partai Masyumi yang disepakati setelah Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta sebagai satu-satunya partai politik umat Islam.
Di  keluarkannya  Dikrit  5  Juli  1959  oleh  presiden  Soekarno  membuat  beberapa pemimpin dari partai Masyumi kecewa dengan presiden Soekarno dan dianggap sebagai otoriter  hingga  melakukan  perlawanan.  Akibatnya,  beberapa  dari  pemimpin  tersebut ditangkap dan partai Masyumi menjadi partai terlarang pada 30 september 1960. Pada masa Orde Baru, kalangan Islam kesulitan melakukan artikulasi politik meski telah berkerjasama dalam menumbangkan pemerintahan Orde Lama. Rezim Orde Baru tidak hanya menolak merehabilitas  partai  Masyumi  tapi  juga  dengan  tegas  menolak  kembali  pemimpin- pemimpin  partai  tersebut  dalam  kehidupan  politik.  Sampai  akhirnya  negara menyederhanakan  partai  politik.  Partai-partai  Islam  tergabung  dalam  Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP)  sedangkan,  untuk  yang  nasionalis  dan  non-Islam  tergabung  dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Penyerdehanaan ini dilakukan agar mengurangi konflik dan aktifitas partai mudah di kontrol oleh negara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif melalui wawancara dan studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Biografi Syekh Zainuddin Abdul Madjid
Syekh Zainuddin Abdul Majid lahir di Bermi Desa Pancor Kabupaten Lombok Timur pada hari rabu 17 rabiul awal 1326 (1904M). Dari pasangan Tuan Guru Haji Abdul Madjid dan Hj. Halimatussa’diyah. Anak bungsu dari enam bersaudara, yaitu, Siti Sarbini, Siti Cilah, Hajah Saudah, Haji Muhammad Shabur dan Hajah Masyitah. Ketika Muhammad Saggaf danayahnya pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah, ayah nya bertemu dengan seorang ulama yang memiliki kepribadian dan akhlak mulia yaitu Syaikh Muhammad Zainuddin Serawak.  Sebab  ketertarikkaninilah  Muhammad  Saggaf  digantinamanya  menjadi Zainuddin  oleh  ayahnya  sendiri  setelah  menunaikan  ibadah  haji.  Beliau  memulai pendidikannya dalam keluarga belajar berbagai disiplin ilmu agama diajarkan langsung oleh  ayahnya  sejak  berusia  lima  tahun  sampai  sembilan  tahun.  Kemudian  masuk pendidikan formal Sekolah Rakyat Negara (Sekolah Gubermen), di sekolah tersebut Syekh Zainuddin belajar selama empat tahun. Selain pendidikan formal, juga diserahkan untuk belajar ilmu agama pada Tuan Guru lokal seperti Tuan Guru Syarafuddin dan Tuan Guru Haji Muhammad Sa’id Pancor dan Tuan Guru Abdullah Bin Amaq Dulaji Kelayu Lombok Timur.
Pada usia tujuh belas tahun ia bersama ayahnya menunaikan ibadah haji sekaligus belajar berbagai disiplin ilmu agama di Madrasah Asshaulatiyah Makkah Al-Mukarramah. Madrasah ini legendaris ini banyak mencetak eulama-ulama besar dunia antara lain : Kiyai Haji Hasyim Asyari, Kiyai Haji Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), dan ratusan ulama lainnya diwilayah Asia Tenggara. Syekh Zainuddin Abdul Majid dengan diantar oleh Haji Mawardi  jakarta  langsung  bertemu  mudir  Madrasah  al-Shaulatiyah  Syeikh  Salim Rahmatullah yang merupakan cucu pendiri Madrasah Al-Shaulatiyah serta Syeikh Hasan Muhammadal-Masysyath  menguji masuk Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang kemudian ditempatkan dikelas III Madrasah Ashaulatiyah Makkah.
Tuan  Guru  Haji  Yusuf  Makmun  mengungkapkan:  “Selain  di  Shaulatiyah,  Syekh Zainuddin Abdul Majid juga mencari guru diluar (mengaji luar). Syekh Zainuddin Abdul Majid  berhasil  menyelesaikan  studinya  dimadrasah  Ashaulatiyah  Makkah  dalam  kurun waktu enam tahun, padahal lama belajar normal adalah selama sembilan tahun. Beliau juga  sering  ditunjuk  mewakili  berbagai  acara  seperti  saat  ada  kunjungan  pengawas
madrasah dari kerajaan saudi. Dengan prestasi akademik dan keceradasan yang sangat tinggi, Syekh Zainuddin Abdul Majid berhasil lulus dari Madrasahal-Shaulatiyah dengan predikat mumtaz (summa cumlaude).
Begitu  Syekh  Zainuddin  lulus,  langsung  diminta  mengajar  di  Madrasah  Al- Shaulatiyah sembari menunggu adiknya yang masih belajar di Mekah, Syekh Zainuddin mengajar  di  Madrasahal-Shaulatiyah  selama  dua  tahun  kemudian  disuruh  pulang  ke Lombok oleh guru kesayangannya yaitu Syaikh Hasan Muhammad al- Masyath. “pahalamu bukan di Mekkah, tapi pahalamu ada di Lombok”. Lebih jauh, juga Dr.Tohri menjelaskan : “Masyayikh  Madrasah  Shaulatiyah  memarahi  murid -murid  Indonesia  yang  tidak membantu memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya, (kira-kira ucapannya seperti ini) ‘buat apa anda menjadi ulama sedang kan tanah air mu masih dijajah.

## Praktik Politik Syekh Zainuddin Abdul Majid
Berafiliasinya NW dengan partai Masyumi, menjadikan Syekh Zainuddin Abdul Majid sebagai  anggota  Konstituante  periode  1955-1959,  dari  hasil  Pemilihan  Umum  (Pemilu) pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955. Selama menjadi anggota konstituante, Syekh Zainuddin Abdul Madjid aktif ikut bersidang dan berdinamika, berkantor di Bandung, Jawa Barat. Berbagaihal terkait sidang serta pengalamannya selama menjadi Anggota Dewan Konstituante, sering kali diceritakan kepada para muridnya, sebagai bahan pembelajaran. Ustadz  Mursyidin  mengungkapkan  :  “maulana  syeikh  berpolitik  untuk  memberikan pelajaran, bukan hanya untuk murid-murid beliau tetapi juga untuk masyarakat Lombok, bahwa bukan suatu yang haram seorang ulama itu berpolitik, sebab pada saat itu tuan guru yang masuk kedunia politik masih sangat dianggap tabu oleh masyarakat Lombok”.
Berbagai  manuver  yang  dilakukan  petinggi  Partai  Masyumi  ini  tidak  sesuai  lagi dengan prinsip dalam Masyumi. TGH Abdul Hafidz Sulaiman bersama Syaikh Zainuddin Abdul Madjid melayangkan surat kritik pada 12 Mei 1959 yang disebut “Risalah Bandung” Isinya: tidak menerima perlakuan tidak adil terhadap anggota masyumi yang kebanyakan bermazhab syafi’I ahlussunnah wal jamaah.
Kekecewaan terhadap partai Islam, tersirat di dalam wasiatnya:
“ Ajaib nya terkadang dipartai Islam
Berpura-pura membela Islam
Aktif keliling siang dan malam Membela diri melupakan Islam”.
Jangan nanda dibikin bubur Oleh pemain politik catur Diperalat untul melawan batur Sehingga ukhwah hancur dan lebur
Banyak sekali berlidah madu

## Berhati pahit bagai empedu
Berpolitik: membelah bambu”
Tujuannya ummat jangan bersatu.
Dari  syair  diatas  sangat  jelas  bahwa  Syaekh  Zainuddin  memperjuangkan  sistem politik  kebersamaan,  persaudaraan  dan  persatuan  karna  politik  merupakan  jalan silaturrahmi menjalin ukhwah islamiyah dan ukhwah wathaniyah (Demokratis)
Sistem  politik  Indonesia  yang  menganut  demokrasi  (1949-1959),  sehingga  partai politik bebas menentukan ideology Negara Republik Indonesia, maka muncul lah gagasan Islam  sebagai  ideology  bernegara  dari  Muhammad  Natsir.  Dalam  siding  Majelis Konstituante pada 10 November 1956, Seluruh partai Islam menyetujui gagasan tersebut, akan  tetapi  partai  Islam  kalah  suara  dengan  pendukung  pancasila  sebagai  ideology bernegara. Presiden Soekarno didukung oleh angkatan bersenjata mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, tentang “ kembali ke undang-undang dasar 1945 ”. Ditahun yang sama Presiden Soekarno juga merubah sistem politik Indonesia menjadi demokrasi terpimpin. Beberapa pemimpin dari partai Masyumi kecewa dengan presiden Soekarno yang dianggap otoriter, hingga  melakukan  perlawanan.  Akibatnya,  beberapa  dari  pemimpin  partai  Masyumi ditangkap dan partai Masyumi menjadi partai terlarang pada 30 September 1960. Dilain pihak,  Soekarno  memberikan  kesempatan  yang  baik  kepada  partai  Komunis  dan mengumumkan kebijakan tentang NASAKOM (Nasionalis-Agama-Komunis).
Kemudian Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret, melarang PKI dan organisasi massanya  yang  kemudian  dikuatkan  dengan  ketetapan  MPRS  tahun  1966.  Tanggal  11 Maret 1966 merupakan titik awal pemerintahan Orde Baru. Syekh Zainuddin Abdul Majid kemudian  mengganti  haluan  politiknya  dengan  berafiliasi  kepartai  Golkar  pada  28 September 1970 dengan beberapa alasan Syekh Zainuddin Abdul Majid antara lain untuk menyelamatkan  NW  dari  diktator  pemerintah,  sebab  banyak  pondok  pesantren  yang ditutup karena tidak sejalan dengan pemerintah Orde Baru. Tuan Guru Haji Yusuf Makmun menjelaskan maksud Syekh Zainuddin Abdul Majid berafiliasi dengan Golkar: “Maulana Syeikh  (panggilanTuan  Guru  Kyai  Haji  Muhammad  Zainuddin  Abdul  Majid)  melihat
kewenangan hak prerogratif pemerintah saat itu, maka tidak ada yang paling pas kecuali bersama  pemerintah,  beliau  mengajak  warga  NW  dan  simpatisan  untuk  menyalurkan aspirasi  politiknya  melalui  Golkar,  sebagai  buktinya  Syekh  Zainuddin  menanam  pohon beringin,  juga  bersama  pemerintah  meneruskan  perjuangan  dan  menyelamatkan madrasah supaya tidak ditutup.

## Politik Persfektif Maqasid Syari’ah
Politik  dalam  bahasa  arab  disebut siyasah  yang  bermakna  artinya  pemerintahan, mengatur, mengayomi, menjadikan sesuatu lebih baik, memperbaiki, membawa kepada yang lebih baik dan islah. berdasarkan penelitian kami tidak ada ayat yang secara jelas menyebutkan kata siyasah tapi banyak akar dan makna kata ayat-ayat yang mengarah kepada siyasah seperti: hakim, imarah, ulil amri, khalifah, negara, al mulk dll.
Prinsip-prinsip  dasar  dalam  politik  Islam  disistematiskan  menjadi  beberapa  hal, sebagai berikut : Persamaan yang komplit,  Keadilan yang merata,  Kemerdekaan dalam pengertian  yangluas,  Persaudaraan,  Persatuan,  Gotong  royong  (saling  membantu), Membasmi  pelanggaran  hukum,  Menyebarkan  sifat-sifat  utama,  Menerima  dan mempergunakan  hak  milik  yang  dianugerahkanTuhan,  Meratakan  kekayaan  kepada seluruh  rakyat,  tidak  boleh  menimbunnya,  Berbuat  kebajikan  dan  saling  menyantuni, Memegang teguh prinsip musyawarah.
Pakar  politik  dan  hukum  Islam  yang  menguraikan  prinsip-prinsip  negara  dalam syari’at  Islam  sangat  bervariasi.  Namun  dalam  kajian  penulis  terhadap  prinsip -prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara menurut Al- Qur’an dapat di formulasi kan kepada: Prinsip  kedaulatan,  Prinsip keadilan,  Prinsip  musyawarah  dan  Ijma’,  Prinsip  persamaan, Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, Prinsip amar ma’ruf nahi mungkar.
1. Prinsip Kedaulatan atau Al-hukumiyah yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata  kunci  yang  selalu  muncul  dan  menjadi  perdebatan  sepanjang  sejarah. Kedaulatan  dalam  pandangan  klasik  tidak  dapat  dipisahkan  dari  konsep  negara, tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.
Allah SWT berfirman, Yusuf: 40:
ر  م  أ ج لّ للِ  َلّ لإ    م  ك  ح  لا   لن لإ ج نا  ط  ل  س    ن لم ا  ه لب    الل    ل  ز  ن  أ  آ َم    م  ك  ؤآ  با  ء  و    م  ت  ن  أ  و  آ  ه  و  م  ت  ي َم  س    ءآ  م  س  أ   َلّ لإ   له لن  و  د    ن لم    ن  و  د  ب  ع  ت ا  م .  ن  و  م  ل  ع  ي   لّ   لسا َنلا   ر  ث  ك  أ  َن لك  ل  و  لم لّي  ق  لا   ن  ي لّدلا   ك للا  ذ ج ها َي لإ  َلّ لإ ا  و  د  ب  ع  ت  َلّ  أ
“ Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali Hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. dia Telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang
lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".
Jean  Bodin  (1530-1596)  dalam  karya  monumentalnya Six  Livresdela Republique  (1575)  ia  menjelaskan  bahwa  Majesty  atau  Sovereignty  (kedaulatan) menurutnya adalah the highest, absoluteand perpectual power over the citizens and subjec tsina common weale.
Dari pernyataan Bodin diatas, Jimly Asshiddiqie menjelaskan tiga hal kedaulatan:
a. Kedaulatanitu bersifatmutlak, abadi, utuh, tunggal, dan tak terbagi-bagi atau terpecah-pecahdan bersifat tertinggi,  dalam artian tidak terderivasikan dari kekuasaan yang lebih tinggi.
b. Kekuasaan  berdaulat  dalam  Negara  itu  berkaitan  dengan  fungsi  legislatif, artinya  Negara  berdaulat  membuat  hukum  atau  undang-undang  dan  atau menghapusnya.
c. Hukum  itu  sendiri  merupakan  perintah  dari  yang  berdaulat  tersebut  yang pada masa itu dikenal dengan raja.
Abu A’la al-Maududi menyebut kedaulatan dengan “asas pertama dalam teori politik Islam.” Al -Maududi dalam bukunya It’s Meaning and Message (1976: 147-148) menegaskan, ” Kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan  dari  sistem  sosial  dan  moral  yang  dibawa  oleh  Rasul  Allah.  Kepercayaan itulah  yang  merupakan  satu-satunya  titik  awal  dari  filsafat  politik  dalam  Islam. ” Kedaulatan  ini  terletak  di  dalam  kehendaknya  seperti  yang  dapat  dipahami  dari syari’ah. Syari’ah  sebagai  sumber dan  kedaulatan  yang  aktual  dan  konstitusi  ideal, tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim, yang diwakili oleh konsensus rakyat ( ijma’ al -ummah), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.
Sepanjang sejarah pemikiran hukum dan politik, umat manusia telah mengenal lima  teori  atau  ajaran  tentang  kedaulatan  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi, yaitu: kedaulatan Tuhan, kedaulatan Raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Pada kurun waktu tertentu manusia cendrung mengidealkan satu teori diatas keempat teori lainnya, tetapi pada waktu lain teori yang sebelum nya dianggap ideal ditinggalkan dan digantikan dengan teori baru.  Perubahan ini logis mengingat teori itu datang dari manusia yang nota bene lemah dan tidak sempurna. Pemikiran  manusia  hanya  mampu  berpikir  sebatas  kepentingan  atau  situasi  dan kondisi zaman nya. Sementara Islam sebagai agama terakhir datang dengan syariat yang paripurna dan menjadi solusi bagi manusia dalam setiap permasalahan hidup, tidak hanya untuk akhirat tapi juga di dunia sebagai ladang tempat bercocok tanam bagi alam akhirat.

## 2. Prinsip Keadilan.
Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum  menghendaki  setiap  warga  negara  sama  kedudukannya  didepan  hukum. Ketika  Rasulullah  memulai  membangun  negara  Madinah,  ia  memulainya  dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah  dari  berbagai  suku  dan  agama.  Prinsip  keadilan  dan  persamaan  dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah. Berkaitan dengan itu terdapat dalam Al - Qur’an Surat An Nisa : 58.
ج لل د ع لالب  ا  و م ك ح ت   ن أ  لساَنلا  ن ي ب  م ت م ك ح ا ذلإ  و ا هلل ه أ ى للإ لتا نا م   لْا ا  وُّد ؤ ت   ن أ  م ك ر م أ ي  الل َنلإ لهلب  م ك ظلع ي اَملعلن  الل َنلإ ا  ر ي لص ب ا ع يلم س  نا ك  الل َنلإ
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak menerimanya,  dan (menyuruh kamu)  apabila menetapkan hukum di antara manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha mendengar lagi Maha Melihat.”
Keharusan pemimpin berlaku adil, Rasulullah SAW:
َلا له لض  ر م يلف   را س ي  ن ب  للق ع م  دا ع  دا ي لز لن ب لالل لد ي ب ع َن أ ،لن س ح لا لن ع   را س ي لن ب  للق ع م  ٌث يلد ح ه ل  لا ق ف ،له يلف   تا م  يلذ َل ص ّيلبَنلا   ت علم س ، مَل س  و له ي ل ع  الل ىَل ص لالل لل  و س  ر   نلم  ه ت علم س ا ث يلد ح  ك ثلّد ح م  يلّنلإ ٌللق ع م ق ي  مَل س  و له ي ل ع  الل ى د ب ع   نلم ا م :  ل  و .لةَن ج لا  ة حلث ار  د لج ي  م ل  َلّلإ  ة ح ي لص نلب ا ه ط ح ي  م ل ف  ةَيلع  ر  الل  ها ع  ر ت سا “Hadis Ma’qil bin Yasar. Diriwayatkan dari al- Hasan bahwa ‘Abdullah bin Ziyad mengunjungi  Ma’qil  bin  Yasar  ketika  sakit  menjelang  wafatnya.  Ma’qil  berkata kepadanya: Aku akan sampaikan kepadamu, aku mendengar hadis dari Rasulullah Saw dan  mendengar  Nabi  Saw  bersabda:  Seorang  hamba  yang  dititipkan  amanat  oleh Allah SWT berupa kepemimpinan, namun ia tidak menindak lanjutinya dengan baik, ia tidak akan mendapatkan aroma surga” (HR. al-Bukhari: 1200).
3. Prinsip Musyawarah
Musyawarah  adalah  proses  pengambilan  keputusan  dalam  urusan kemasyarakatan  yang  dilakukan  melalui  konsensus  dan  konsultasi.  Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara jujur, adil dan amanah.
Allah SWT berfirman dalam Surat Al Imran: 159:
م ه ل   ت نلل لالل  نلم  ة م ح  ر ا ملب ف كلل  و ح   ن لم ا  وُّض ف ن  لّ لب ل ق لا  ظ يلل غ اًّظ ف   ت ن ك   و ل  و
م ه  رلوا ش  و  م ه ل   رلف غ ت سا  و  م ه ن ع   ف عا ف ن يلللّك  و ت م لا  ُّب لح ي  الل َنلإ ج لالل ى ل ع  لَك  و ت ف   ت م  ز ع ا ذلإ ف ج لر م   لْا يلف
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka.  sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Karena  itu  ma'afkanlah  mereka,  mohonkanlah ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawaratlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu.
Kemudian  apabila  kamu  Telah  membulatkan  tekad,  Maka  bertawakkallah  kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada- Nya.”
Jika merujuk pada ayat Al-Quran diatas tidak ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah  dilakukan  maupun  bagaimana  teknisnya.  Oleh  karenanya  Rusdy  Ali berpandangan bahwa musyawarah dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun yang kontra dengan penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha dan Ja’far Shadiq dalam tafsir mereka.
Ketika hati pemimpin tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi  memilih  pemimpin  atau  partai  tersebut  dalam  pemilu  yang  akan  datang  atau bentuk lainnya.
Dan penjelasan dalam Hadist :
لد ب ع   ن ع  ة د ي ب ع يلب أ   ن ع  ة َر م لن ب و لر م ع   ن ع  لش م ع   لْا   ن ع  ة يلوا ع م و ب أ ا ن ثَد ح ٌداَن ه ا ن ثَد ح ر د ب  م  و ي  نا ك اَم ل  لا ق ل َاللَّ ك ذ ف ى  را س   لْا لء  لّ ؤ ه يلف  نو لو ق ت ا م  مَل س  و له ي ل ع   َاللَّ ىَل ص ل َاللَّ  لو س  ر  لا ق ى  را س   لْالب  ءي لج  و ة ليلو ط لثيلد ح لا ا ذ ه يلف  ةَصلق   ر ب ع و ب أ  و ٌن س ح  ٌثيلد ح ا ذ ه  و  ة  ر ي  ر ه يلب أ  و   س ن أ  و   بوُّي أ يلب أ  و   ر م ع   ن ع با ب لا يلف  و ى سيلع و ب أ  لا ق ى  و  ر ي  و لهيلب أ   نلم  ع م س ي  م ل  ة د ي
لب أ   ن ع
َل س  و له ي ل ع   َاللَّ ىَل ص ل َاللَّ للو س  ر   نلم لهلبا ح ص  للْ  ة  رو ش م   ر ث ك أ ا د ح أ   ت ي أ  ر ا م  لا ق  ة  ر ي  ر ه ي م .
“Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami  Abu  Mu'awiyah  dari  Al  A'masy  dari  Amru  bin  Murrah  dari  Abu  Ubaidah  dari Abdullah  ia  berkata,  "Ketika  perang  badar  usai  dan  para  tawanan  didatangkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa pendapat kalian mengenai pata tawanan itu lalu perawi menyebutkan kisah yang panjang dalam hadits ini." Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada hadits dari Umar, Abu Ayyub, Anas dan Abu Hurairah. Dan  hadits  ini  derajatnya  hasan.  Abu  Ubaidah  belum  pernah  mendengar  dari bapaknya. Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."  (HR. At-Tirmidzi 1636).
4. Prinsip Persamaan
Dalam islam, semua pemeluknya adalah bersaudara, tidak ada beda antara satu dengan yang lain melainkan karena ketakwaan atau kebaikan, maka dari itu penting bagi  setiap  orang  maupun  secara  kelompok  untuk  berbuat  baik  karena  pada prinsipnya semua oang yang beriman itu adalah bersaudara. berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al- Hujurat: 10:
ن  و م ح  ر ت  م كَل ع ل  الل ا  و قَتا  و ج م ك ي  و خ أ  ن ي ب ا  و حلل ص أ ف ٌة  و خلإ  ن  و نلم ؤ م لا ا مَنلإ
“ Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damai kan lah (perbaikilah  hubungan)  antara  kedua  saudaramu  itu  dan  takutlah  terhadap  Allah,
supaya kamu mendapat rahmat”.
Dalam Surat Al Hujarat: 13 juga Allah SWT berfirman:
ٌم يلل ع  الل َنلإ ج م كا ق ت أ لالل  د نلع  م ك م  ر ك أ َنلإ ج ا  و ف  را ع تلل  للئآ ب ق  و ا ب  و ع ش  م كا ن ل ع ج  و ى ث ن أ  و   ر ك ذ   نلّم  م كا ن ق ل خ اَنلإ   ساَنلا ا هُّي أا ي . ٌر يلب خ “Hai  manusia,  Sesungguhnya  kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki -laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”
Ayat diatas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial masyarakat, namun Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena  Allah  menutu p  ayat  tersebut  dengan  kalimat  “ Sesungguhnya  orang  yang paling  mulia  diantara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling bertaqwa” .  Artinya parameter seseorang adalah kebaikan atau ketakwaan yang dilakukan.
Warga  negara  yang  non-Muslim  memiliki  hak-hak  sipil  yang  sama,  karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang  memiliki  posisi  kepemimpinan  dan  otoritas  ( ulual-amr),  mereka  harus menjunjung  tinggi  syari’ah.  Dalam  sejarah  politik  Islam,  prinsip  dan  kerangka  kerja konstitusional  pemerintahan  seperti  ini,  termaktub  dalam  Konstitusi  Madinah  atau “Piagam Madinah” pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah.
5. Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat.
Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu, hal ini senada dengan ungkapan Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak warga  Negara  yang  perlu  dilindung  adalah:  jaminan  terhadap  keamanan  pribadi, harga  diri  dan  harta  benda,  kemerdekaan  untuk  mengeluarkan  pendapat  dan berkumpul,  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  hokum  secara  adil,  hak  untuk mendapatkan  pendidikan  yang  layak,  pelayanan  medis  dan  kesehatan,  serta keamanan.
Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al Quran, seperti hak  untuk  hidup,  hak  untuk  memiliki,  hak  kebebasan  beragama,  hak  memelihara kehormatan manusia, hak control sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain. Diantaranya dalam surat Al Isr a’ : 33, Al Baqarah: 256, Al Baqarah: 188, Al An Nur: 27, dll.
Prinsip  kewarga  negaraan  dalam  Al  Quran  Surat  Al  Anfal:  72  dimana  asas kewarga negaraan dalam Islam dilandasi atas keimanan dan bukan atas dasar suku,
ras, atau bangsa. Prinsip ini juga terdapat dalam surat At Taubah : 41, Al Maidah : 2, Al Imran : 110. Firman Allah SWT dalam Surat An Nisa: 59.
ت ع  زا ن ت   نلإ ف  م ك نلم  لر م   لْا ىلل  و أ  و  ل  و س َرلا ا  و ع يلط أ  و  الل ا  و ع يلط أ آ  و ن ما ء  ن يلذَلا ا هُّي أا ي لل  و س َرلا  و لالل ى للإ  ه  وُّد  ر ف  ء ي ش يلف  م لً يلو أ ت  ن س ح أ  و  ٌر ي خ   كللا ذ ج لر لخ   لْا  لم  و ي لا  و لللهالب  ن  و نلم ؤ ت  م ت ن ك   نلإ “Hai orang -orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar- benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  yang  demikian  itu  lebih  utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
Ayat diatas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai mulia yang wajib  diikuti  oleh  setiap  muslim,  akan  tetapi  juga  mengandung  tafsir  politik  yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik.
6. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar.
Amar ma’ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme check and balancing kalau dalam  politik  Islam.  Sistem  ini  ter  lembaga  dalam Ahlul  Hilli  wal  ‘aqdi (parlemen), wilayat  al  Hisbah  serta wilayat  al  Qadha’ .  Seorang  pemimpin  dalam  pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma’shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.
Firman Allah SWT dalam Surat Al-Imran:104.
ن  و حلل ف م لا  م ه   كلئ ل  و أ  و ج لر ك ن م لا لن ع  ن  و ه ن ي  و  لف  و ر ع م لالب  ن  و ر م أ ي  و  لر ي خ لا ى للإ  ن  و ع د ي ٌةَم أ  م ك نلم   ن ك ت ل  و “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang- orang yang beruntung.”
Filosofi pemimpin Negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan imam adalah mem faraq diri dari jama’ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian imam ditengah salat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru.  Begitu  juga  kiasannya  dalam  system  pergantian  kepemimpinan  dalam  Islam. Sikap  oposisi,  kritik  membangun  dan  saran  kepada  pemerintah  dibenarkan  selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa. Sebegitu pentingnya amar ma’ruf nahi  munkar,  Islam  bahkan  menjadikannya  sebagai  salah  satu  tujuan  bernegara sebagaimana Al-quran surat Al Hajj : 41.
َلا لذ ي ن ا  لن ع ا  و ه ن  و  لف  و ر ع م لالب ا  و ر م أ  و  ةا ك َزلا ا  و تا ء  و  ة  لًَصلا ا  و ما ق أ  لض  ر لْ ا  يلف  م هاَنَكَم   نلإ ة بلقا ع ل َ للِ  و  لر ك ن م ل . لر  و م   لْا
“(yaitu)  orang -orang  yang  jika  kami  teguhkan  kedudukan  mereka  di  muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.
Rasulullah Saw. juga mengingatkan umatnya untuk lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas amar makruf nahi mungkar. Rasulullah bersabda :
ن   لْا ل َاللَّ لد ب ع   ن ع و  ر م ع يلب أ لن ب و لر م ع   ن ع  دَم ح م  ن ب  لزي لز ع لا  د ب ع ا ن ثَد ح  ة ب ي ت ق ا ن ثَد ح لنا م ي لا لن ب  ة ف ي ذ ح   ن ع لّي لرا ص َن  و ه ن ت ل  و  لفو ر ع م لالب َن  ر م أ ت ل لهلد يلب يلس ف ن يلذَلا  و  لا ق  مَل س  و له ي ل ع   َاللَّ ىَل ص لّيلبَنلا   ن ع ث ع ب ي   ن أ   َاللَّ َن كلشو ي ل   و أ  لر ك ن م لا   ن ع ٌن س ح  ٌثيلد ح ا ذ ه ى سيلع و ب أ  لا ق  م ك ل   با ج ت س ي   لً ف  ه نو ع د ت َم ث  ه نلم ا با قلع  م ك ي ل ع
“Qutaibah  telah  menyampaikan  hadis  kepada  kami,  ‘Abdul  ‘Aziz  bin Muhammad  telah  menyampaikan  hadis  kepada  kami,  dari  ‘Amr  bin  Abi  ‘Amr  dan ‘Abdullah al -Anshari, dari Khuzaifah dari al- Yaman, dari Nabi SAW. bersabda: “Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, hendaklah kalian sungguh-sungguh menyuruh kemakrufan dan sungguh-sungguh mencegah kemungkaran atau hampir saja Allah sungguh-sungguh  mengirimkan  hukuman  dari-Nya  atas  kalian  lalu  kalian  berdoa kepada- Nya  namun  tidak  dikabulkan  bagi  kalian.”  Abu  ‘Isa  (al -T irmizi)  berkata:  “Ini hadis hasan ”. (HR. Tirmizi: 2169).
Peran amar ma’ruf nahi munkar tidak hanya diemban oleh kaum lelaki mukmin tetapi juga kepada para wanita mukminah, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 71 dan  sebagian  ulama  berpandangan  bahwa  wanita  dapat  bekerja  sebagai  anggota parlemen  karena  fungsi  parl emen  pada  hakikatnya  adalah  melakukan  amar  ma’ruf nahi munkar atau chec kand balancing bagi penguasa.

## SIMPULAN
Dikalangan ulama dan intelektual muslim dunia setidaknya terdapat tiga pandangan hubungan antara ajaran islam dengan kenegaraan:
1. Kelompok  konservatif,  yang  tetap  mempertahankan  integritas  antara  islam  dan negara,  karena  menurut  mereka  Islam  telah  lengkap  mengatur  sistem kemasyarakatan. Kelompok ini terdiri dari (a) tradisionalis, yakni mereka yang tetap mempertahan  kantra  disipraktik  dan  pemikiran  poltik  Islam  klasik/pertengahan, seperti  Rasyid  Ridha,  dan  (b)  fundamentalis,  yakni  mereka  yang  ingin  melakukan reformasi system social dengan kembali kepada Islam secara total dan menolak sistem yang  dibuat  manusia,  seperti  Sayyid  Qutub  dan  Abu A’la al-Maududi  dan  Hasan Tarabi.
2. Kelompok modernis, yang berpendapat bahwa Islam mengatur masalah keduniaan (kemasyarakatan)  hanya  secara  dasar-dasarnya  saja,  adapun  secara  teknis  bisa
mengadopsi  sistem  lain,  yang  dalam  hal  ini  adalah  sistem  barat  yang  sudah menunjukkan kelebihannya. Diantara tokoh kelompok ini adalah Muhammad Abduh, Husein Haikal dan Muhammad Asad.
3. Memisahkan antara Islam dengan negara, karena menurut kelompok ini, Islam seperti agama-agama  lain  nya,  tidak  mengatur  masalah  keduniaan,  sebagaimana  praktik kenegaraan yang terdapat di barat. Di antara tokoh aliran ini adalah Ali Abdurraziq dan Thaha Husein.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifuddin  Adnan.  1983.  Diktat  Pelajaran  Ke-NW-an.  Pancor:  Biro  Dakwah  Yayasan Pendidikan Hamzanwadi.
Alfons Van Der Kraan. Penaklukan, Penjajahan dan Keterbelakangan Lombok: 1870-1940.
Yogyakarta: Lengge.
As- Sayyid Ayub Abkar Asad Al Yamani. 1998. Pathul mu’in Syarhul Ahadist Arba’in Littullabi Madrasatu Assholatiyah al Makkiy, Dauttuqo Annajah.
Azyumardi Azra. 1999. Renaisanse Islam Asia Tenggara, Bandung: Remaja Rosda Karya.
Biografi TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid Sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia; Dalam Pendidikan, Politik dan Transformasi Sosial Masyarakat Indonesia”, dalam Naskah Akademik Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, 2017.
Burhan D. Magenda. 2005. Dinamika Peranan Politik Keturunan Arabdi Tingkat Lokal”, Antropologi Indonesia, Vol. 29, Nomor2.
Kapitsa M.S dan Maletin N.P, Soekarno. 2009.Biografi Politik, terj. B. Soegiharto, Bandung: Ultimus.
Mahmud Yunus. 1996. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung.
Masnun. 2007. Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid; Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat, Jakarta: Pustaka al-Miqdad.
Masykuri Abdillah. 2004. Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia  Terhadap  Konsep  Demokrasi  (1966-1993),  terj.  Wahib  wahab,  cet.  Ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Masykuri Abdillah. 2005.Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini” dalam Komaruddin Hidayat (ed), Islam, Negara, & Civil Society, Jakarta: Paramadina.
Mohammad Noor, dkk. 2004. Visi Kebangsaan Religus; Refleksi Pemikirandan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid 1904-1997, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Nurcholis Madjid. 2004. Dialog Keterbukaan; Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial
Politik Kontemporer, Jakarta: Paramadina.
Nur cholish Madjid. 1994. Islam, Kemoderenan, dan Keindonesiaan, cet. Ke-6, Bandung:
Mizan.
Patompo Adnan. 2013. TGH Abdul Hafidz Sulaiman 1898-1983; Ilmu Bening Sebening Hati Guru - Sebuah Biografi, Lombok Barat: Mujahid Press.
Sahal Mahfudh. 2004.Nuansa Fiqih Sosial, Yogyakarta: LKiS.
Sukron Kamil. 2004. Pemikiran Politik IslamTematik; Agama Dan Negara, Demokrasi, civil Society,  Syariahdan  HAM,  Fundamentalisisme,  dan  Antikorupsi,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Gorup.
Syarifuddin Jurdi. 2008. Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tuan  Turu  Haji  Muhammad  Zainuddin  Abdul  Majid.  2002.  Wasiat  Renungan  Masa Pengalaman Baru, Lombok Timur: Pengurus Besar Nahdlatul Wathan.