https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF

## Hanan Khasyrawi Abrar
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin E-mail: hanankhasyrawiabrar@yahoo.com

## Musakkir
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Hamzah Halim
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Abstract
This study aims to determine and understand the implementation of Makassar City Government  Regulation  Number  3  of  2016  concerning  Exclusive  Breastfeeding; and  the  factors  that  influence  the  effectiveness  of  implementing  exclusive breastfeeding to newborn babies in Makassar. this research is empirical research or socio-legal research. The results of this study indicate that: The effectiveness of Makassar City Regulation Number 3 Year 2016 Regarding Exclusive Breastfeeding is still very low due to the fundamental problem that most new mothers have a lack of understanding related to Exclusive Breastfeeding and the influence of traditions that  are  not  appropriate  or  culture  of  the  community.  In  addition,  exclusive breastfeeding  is  only  compliance  that  is  compliance  or  identification,  in  other words, even though most new mothers give birth directly, exclusive breastfeeding seems to obey the law or local regulations, but the size or quality of the effectiveness of those regional regulations can still be questioned because mothers who give birth only  give  exclusive  breastfeeding  because  of  medical  indications  or  early  in  the birth.  The  factors  that  influence  the  implementation  of  Bylaw  No.  3  of  2016 concerning Exclusive Breastfeeding are legal factors, namely, it is not yet clear the comprehensive  rules  in  the  Perda  regarding  the  substance  of  the  rules  such  as sanctions against counselors who do not carry out their duties. Furthermore, law enforcement factors namely, the lack of oversight functions carried out by related parties, especially the Makassar City Health Office. Facilities and infrastructure factors, namely, lack of availability of adequate and non-standard lactation rooms. Then, the community factor which has been ignoring regulations and tends to be passive  in  supporting  the  government's  efforts  in  disseminating  information  on exclusive breastfeeding.
Keywords  :  Effectivity  of  Government  Regulation,  Makassar  City  Government Regulation, Exclusive Breastfeeding.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  dan  memahami  pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian ASI Eksklusif; dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  pelaksanaan  Pemberian  ASI Eksklusif kepada bayi yang baru dilahirkan di Kota Makassar. penelitian ini adalah penelitian  empiris  atau  penelitian  sosio-legal.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa: Efektivitas Perda Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian
ASI  Eksklusif  masih  sangat  rendah  dikarenakan  permasalahan  mendasar  yakni sebagain besar ibu yang baru melahirkan memiliki pemahaman yang kurang terkait Pemberian  ASI  Eksklusif  dan  pengaruh  tradisi  yang  kurang  sesuai  atau  kultur masyarakat.  Selain  itu,  memberikan  ASI  Eksklusif  hanya  ketaatan  yang  bersifat compliance atau identification, dengan kata lain walaupun sebagian besar ibu yang baru  melahirkan  langsung  memberikan  ASI  Eksklusif  terlihat  menaati  aturan hukum atau peraturan daerah, namun ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau peraturan daerah itu masih dapat dipertanyakan karena ibu yang melahirkan hanya memberikan ASI Eksklusif karena indikasi medis ataupun dimasa awal kelahiran. Adapun  Faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  implementasi  Perda  Nomor  3 Tahun 2016 Tentang Pemberian ASI Eksklusif adalah faktor hukum yakni, belum jelasnyanya  aturan  secara  komprehensif  dalam  Perda  mengenai  substansi  dari aturan  tersebut  seperti  sanksi  terhadap  konselor  yang  tidak  menjalankan  tugas. Selanjutnya,  Faktor  penegak  hukum  yakni,  kurangnya  fungsi  pengawasan  yang dilakukan  oleh  pihak  terkait  khususnya  Dinas  Kesehatan  Kota  Makassar.  Faktor sarana dan prasarana yakni, kurangnya ketersedian ruangan laktasi yang memadai dan  tidak  sesuai  standar.  Kemudian,  faktor  masyarakat  yang  selama  ini  tidak mengindahkan  perda  dan  cenderung  pasif  dalam  mendukung  upaya  pemerintah dalam menyearluaskan informasi pemberian ASI Eksklusif.
Kata Kunci: Efektivitas Perda, Perda Kota Makassar, ASI Eksklusif.

## PENDAHULUAN
Tanggungjawab pemberian ASI Eksklusif  bukan saja tanggungjawab ibu dan orang tua bayi, akan tetapi merupakan tanggungjawab negara untuk menjamin kecerdasan  generasi  bangsa  .  Atas  dasar  itu  penjabaran  dari  amanah  konstiusi tersebut diatur dalam  ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  yang  mengatur  “kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri  sendiri”.  Kewajiban  ini  berlaku  terus  meskipun  perkawinan  antara  kedua orang tua itu putus. Memelihara berarti orang tua wajib memberikan makanan yang terbaik bagi anak mulai dari usia 0 bulan sampai berusia dewasa atau sampai anak tersebut menikah. Usia 0-6 bulan itu ibu wajib memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya  sebagai  syarat  kebutuhan  dasar  untuk  bisa  tumbuh  dan  berkembang seorang bayi.
Selanjutnya pengaturan tentang pemberian ASI Eksklusif telah diatur di dalam  ketentuan  Pasal  128  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “setiap bayi berhak mendapatkan ASI
Eksklusif sejak lahir selama 6 bulan atau atas indikasi medis”. Selanjutnya dalam penjelasan dalam Pasal 128 ayat (1) yang dimaksud dengan ASI Eksklusif  ialah ASI  yang  diberikan  kepada  bayi  sejak  dilahirkan  selama  enam  bulan,  tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Berkaitan dengan pemberian ASI  Eksklusif  Pasal 129 ayat (1) dan (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menegaskan bahwa:
1. Pemerintah  bertanggung  jawab  menetapkan  kebijakan  dalam  rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.
2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Selain itu, ditegaskan pula melalui Pasal 2 Peraturan Pemerintah 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif bahwa :
Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:
a) Menjamin  pemenuhan  hak  Bayi  untuk  mendapatkan  ASI  Eksklusif  sejak dilahirkan  sampai  dengan  berusia  6  (enam)  bulan  dengan  memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
b) Memberikan  perlindungan  kepada  ibu  dalam  memberikan  ASI  Eksklusif kepada bayinya; dan
c) Meningkatkan  peran  dan  dukungan  Keluarga,  masyarakat,  Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.
Berdasarkan  konstitusi  dan  semua  peraturan  perundangan  yang  mengatur kecerdasan  bangsa,  tanggungjawab  orang  tua  terhadap  keturunananya,  dan pertumbuhan  serta  kesehatan  bayi,  Pemerintah  Kota  Makassar  pada  29  Agustus 2016  telah  menetapkan  Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  3  Tahun  2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Regulasi ini akan menjadi aturan baru di bidang kesehatan. Utamanya dalam pemberian nutrisi bagi anak.  Hal tersebut dilakukan mengingat kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan apa yang menjadi  perintah  undang-undang.  Disamping  itu,  telah  menjadi  tanggung  jawab pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka pemberian ASI Eksklusif.
Al-Amwal, Vol. 5, No. 1, Maret 2020
Dalam data yang penulis peroleh dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, terjadi angka  yang  fluktuatif  terhadap  pelaksanaan  pemberian  ASI  Eksklusif  melalui inisiasi menyusui dini dikota Makassar. Tiga dari sebelas wilayah kecamatan yang menjadi fokus penelitian penulis ditemukan angka terendah dalam pemberian ASI Eksklusif  dalam  kurun  waktu  dua  tahun  terakhir.  Sehingga  hal  ini  pula  yang manjadi perhatian dan fokus penelitian penulis. 1 Pemberian ASI Eksklusif di Kota Makassar dari Tahun 2017 hingga 2019 telah mengindikasikan rendahnya tingkat pemberian  ASI  Eksklusif,  khususnya  puskesmas  yang  menjadi  fokus  penelitian penulis.  Tingkat  pemberian  ASI  Eksklusif  Pada  Puskesmas  Cendrawasih  pada Tahun  2017  hanya  berkisar  pada  17,39%,  Puskesmas  Rappokalling,  46,28%  dan Puskesmas  Tarakan  36,21.    Tingkat  Pemberian  ASI  Eksklusif  tersebut  tergolong rendah dari tahun 2017 hingga 2019 dibanding kecamatan lain yang ada di  Kota Makassar.
Berdasarkan    berbagai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  atas khususnya  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Pemberian  ASI Eksklusif  seharunya  mampu  memberikan  implikasi  atau  pengaruh  terhadap peningkatan  pemberian  ASI  Eksklusif  apalagi  dengan  hasil  riset  yang  dilakukan oleh  Riset  Kesehatan  Dasar  (RISKEDAS)  tentang  pemberian  ASI  Ekslusif menunjukkan  masih  rendahnya  kesadaran  Ibu-ibu  untuk  memberikan  ASI Eksklusif.  Kondisi  atau  fakta  inilah  yang  menjadikan  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian tentang Efektivitas pelaksanaan Perda Kota Makassar  Nomor 3 Tahun 2016  tentang Pemberian  ASI  Eksklusif.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian sosio-legal atau juga biasa disebut penelitian non-doktrinal
Sumber data dalam peneletian ini adalah Responden, informan dan Instansi pemerintah  yang  terkait  dengan  pelaksnaan  Perda  Kota  Makassar  tentang Pemberian ASI Ekslusif. Responden adalah ibu-ibu yang melahirkan dan menyusui
1 Dinas Kesehatan Kota Makassar
bayinya  sendiri,  sedangkan  informan  adalah  petugas  kesehatan  baik  di  Dinas Kesehatan maupun Posyandu serta Rumah bersalin. Pengumpulan data dilakukan secara  purposive  sampling    yaitu  menentukan  sendiri  Instansi  pemerintah  dan puskesmas  sebagai  tempat  pengambilan  data.  Hal  ini  mengingat  bahwa  tiga kecamatan yang menjadi lokasi pengambilan sampel  merupakan  wilayah  dengan tingkat  partisipasi  terendah  dalam  pemberian  ASI  Eksklusif.  Sedangkan,  untuk pengumpulan data primer populasinya yaitu, semua ibu-ibu yang melahirkan bayi baik yang memberikan ASI Eksklusif, maupun ibu-ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif.Dari  populasi  ditentukan  sample  secara  purposif.  Terdapat  100  sample dari ketiga puskesmas yang terdapat pada tiga wilayah kecamatan. Penentuan 100 (sepuluh)  sampel  tersebut  mewakili  10%  populasi  disetiap  wilayah  serta mengakomodir  tingkat  partisipasi  terendah  pemberian  ASI  Eksklusif.  Selain  itu, dikarenakan lokasi penelitian pada tiga kecamatan, maka terdapat puskesmas yang masing-masing puskesmas akan ditentukan 50 ibu-ibu menyusui bayinya hingga 6 bulan dan 50 ibu-ibu yang tidak menyusui bayinya sampai 6 bulan. Total sample direncanakan sejumlah 100 orang ibu-ibu yang baru melahirkan bayinya.

## EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian ASI Eksklusif memberikan penguatan  terhadap  Pemerintah  Kota  Makassar  dalam  rangka  mengatur  dan memformulasikan  program  terkait  pemberian  ASI  Ekslusif.  Pemberlakuan  Perda ini  memberikan  implikasi  yang  besar  terhadap  perubahan  paradigma  pemerintah kota  dan  masyarakatnya.  Pemerintah  kota  dengan  segenap  aturan  yang  ada diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam rangka menopang pembangunan manusia untuk  mencerdaskan kehidupan berbangsa sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Kota Makassar memiliki tanggung jawab yang besar terkait masa depan sumber daya manusia. Keberadaan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian ASI Eksklusif, seharusnya memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan pembangunan manusia ke depan khususnya di Kota Makassar. Tidak hanya sekedar
pembentukan  regulasi  dan  pengalokasian  anggaran  akan  tetapi  disertai  dengan tanggungjawab secara moral dalam pelaksaanaan Perda tersebut. Berkaitan dengan hal  ini,  penulis  melakukan  penelitian  langsung  dengan  melihat  dan  menganalisis dari beberapa variabel yakni, Substansi, Struktur dan Kultur Hukum.

## a. Substansi Hukum
Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian ASI Eksklusif. Berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 3 Tahun 2016 ditentukan bahwa:
“Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya kecuali ada indikasi medis”.
Selanjutnya,  dijelaskan  kewajiban  dan  Tanggung  jawab  pemerintah  kota makassar dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif jelas tertulis pada bab VI  bagian  kesatu  Pasal  10  Ketentuan  tersebut  memuat  kewajiban  dan  tanggung jawab pemerintah Kota Makassar yang meliputi:
a) Melindungi hak hidup ibu dan hak hidup bayi;
b) Memenuhi pemenuhan Hak atas Gizi bagi Ibu dan bayi
c) Membangun  dan  mengembangkan  akses  terhadap  informasi  kepada keluarga, masyarakat dan instansi vertikal mengenai Penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif;
d) Mengkoordinasikan  pelaksanaan  dalam  lingkup  pemerintah  daerah, instansi  vertikal  dan  organisasi  masyarakat  lainnya  yang  terkait penggunaan ASI Eksklusif;
e) Melaksanakan  advokasi  dan  sosialisasi  program  pemberian  ASI Eksklusif;
f) Memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
g) Menyediakan  tenaga  konselor  menyusui  di  Sarana  Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
h) Membina  dan  mengawasi  pelaksanaan  dan  pencapaian  program pemberian  ASI  Eksklusif  di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan,  satuan pendidikan  kesehatan,   Tempat  Kerja,  tempat  sarana  umum,  dan kegiatan di masyarakat;
i) menyelenggarakan  penelitian  dan  pengembangan  program  pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
j) Menyelenggarakan pemilihan duta ASI Eksklusif paling kurang 2 tahun sekali;
k) Pemerintah kota wajib mendorong pengadaan bilik/ruang ASI setelah terbitnya Peraturan daerah;
l) Menjamin  terlaksananya  pemberian  ASI  Eksklusif  dan  IMD  di  Kota Makassar;
m) Menjamin  keterlibatan  individu  dan  kelompok  masyarakat  untuk terlibat  secara  aktif  melakukan  penyebaran  informasi,  edukasi  dan sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif; dan
n) Menyediakan  sarana  dan  mekanisme  pengaduan.  Kewajiban  dan Tanggung  Jawab  pemerintah  kota  inilah  yang  kemudian  di formulasikan menjadi program pelaksanaan penyelenggaran pemberian ASI  Eksklusif  melalui  dinas  terkait  dalam  hal  ini  dinas  kesehatan pemerintah Kota Makassar.
Persoalan pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif yang ada selama ini tercatat di  tiga  wilayah  puskesmas  tersebut  menjadi  tolak  ukur  peneliti  dalam  rangka melihat sejauh mana pelaksanaan Perda ini dapat berjalan efektif atau malah justru sebaliknya sebagaimana  yang tergambar dalam tabel  yang diperoleh penulis  dari dinas kesehatan Kota Makassar serta data pelaksanaan pemberian ASI Ekslusif di tiga  puskesmas  di  Kota  Makassar.  Namun,  terkhusus  pada  beberapa  puskesmas dengan tingkat  pemberian ASI Eksklusif yang tergolong rendah. Hal  inilah yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Cendrawasih, Rappokalling dan Tarakan.
Terdapat beberapa informasi terkait jumlah pemberian ASI Eksklusif di Kota Makassar dari Tahun 2017 hingga 2019 telah mengindikasikan rendahnya tingkat pemberian  ASI  Eksklusif,  khususnya  puskesmas  yang  menjadi  fokus  penelitian penulis.  Cendrawasih,  Rappokalling  dan  Tarakan  merupakan  kecamatan  yang mengalami tingkat pemberian ASI Eksklusif yang tergolong rendah dari tahun 2017 hingga 2019 dibanding kecamatan lain yang ada di Kota Makassar.
Dari data pada tahun 2017 Puskesmas Rappokalling memiliki tingkat angka kelahiran bayi dengan jumlah 538 bayi sementara yang mendapatkan atau diberikan ASI  berjumlah  249  bayi.  Hal  ini  mengindikasikan  presentase  jumlah  bayi  yang mendapatkan ASI Eksklusif dibawah 50% atau sekitar 46,28%. Jumlah presentase tersebut juga terjadi di Puskesmas Tarakan yang justru lebih rendah dengan jumlah presentase hanya 36,21%. Selanjutnya,  data yang paling rendah secara keseluruhan diperoleh Puskesmas Cendrawasih. Dari 299 angka kelahiran bayi hanya 52 bayi yang  mendapatkan  ASI  Eksklusif  atau  hanya  17,39%.  Angka  ini  tentu  menjadi salah satu fakta kurang efektifnya Perda terkait pemberian ASI Eksklusif. Menarik untuk  diperhatikan  bahwa  jika  melihat  data  dari  beberapa  kecamatan  yang  ada, ketiga  kecamatan  ini  memiliki  tingkat  pemberian  ASI  Eksklusif  yang  tergolong rendah.

## TABEL 1 PUSKESMAS LOKASI PENELITIAN
No. Kecamatan Puskesmas Jumlah Bayi 0-6 Bulan Jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif Usia 0-6 Bulan L+P L+P Jumlah % 1. Tallo Rappokalling 538 249 46.28 2. Wajo Tarakan 58 21 36.21 3. Mamajang Cendarawasih 299 52 17.39
Hal yang menarik untuk dicermati ditengah rendahnya tingkat pemberian ASI Eksklusif  di  tiga  wilayah  kerja  puskesmas  tersebut  yakni  jumlah  bayi  yang  lahir justru tergolong tinggi. Sehingga, menjadi masalah ketika terjadi penurunan jumlah tingkat  pemberian  ASI  Eksklusif.  Untuk  itu,  hasil  wawancara  langsung  dengan Kepala  Puskesmas  Cendrawasih  terkait  masalah  tersebut  padahal  dalam  Perda khususnya berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban pemberian ASI Eksklusif merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Kepala Puskesmas Cenderawasih menyatakan bahwa :
“Rendahnya pemberian ASI Eksklusif tentu jelas ini sesuai dengan data dan fakta. Program Pemerintah dari awal menggalakkan inisiasi menyusui dini
dengan  pemberian  ASI  Eksklusif  dan  didorong  penetapan  perda.  tapi  biar perdanya ada tapi perangkat lain-lain tidak jalan sama saja. Belum lagi kita sering  terkendala  kurangnya  petugas.  Lebih  banyak  kita  terfokus  dengan masalah-masalah lain dipuskesmas.”
Sebagaimana  dalam  Perda  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Pemberian  ASI Eksklusif Pasal 3 huruf (b) mengatur bahwa:
“menjamin  pemenuhan  hak  bayi  untuk  mendapatkan  ASI  Eksklusif  sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan bayi”
Rendahnya pemberian ASI Eksklusif tentu jelas ini sesuai dengan data dan fakta. Program Pemerintah dari awal menggalakkan inisiasi menyusui dini dengan pemberian ASI Eksklusif dan didorong penetapan perda. tapi biar perdanya ada tapi perangkat  lain-lain  tidak  jalan  sama  saja.  Belum  lagi  kita  sering  terkendala kurangnya  petugas.  Lebih  banyak  kita  terfokus  dengan  masalah-masalah  lain dipuskesmas.”
Perda  ini  sebenarnya  merupakan  turunan  dari  beberapa  aturan  yang sebelumnya sudah dikeluarkan dari pusat misal UU kesehatan maupun permenkes. Justru  kita  bingung  ini  karena  baik  Perda  maupun  uu  kesehatan  sama-sama menjamin tetapi ketika siapa yang bertanggungjawab kita sulit untuk menentukan.
Dari wawancara diperoleh bahwa pada dasarnya rendahnya pemberian ASI Eksklusif sangat erat kaitannya dengan Perda. Perda tidak mampu berjalan dengan efektif  dikarenakan  perangkat  yang  tidak  mendukung  salah  satunya  kurangnya petugas dilapangan.

## b. Struktur Hukum
Persoalan struktur hukum  juga sangat  berkaitan dengan substansi.  konselor dan konseling menjadi masalah utama efektivitas  Perda pemberian ASI Eksklusif. Padahal ditegaskan jelas kewajiban pemerintah kota untuk melaksanakan program inisiasi  menyusui  dini  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  yang mengatur bahwa:
“Tenaga  Kesehatan  dan  penyelenggara  Sarana  Pelayanan  Kesehatan  wajib melakukan  IMD  terhadap  bayi  segera  setelah  lahir,kecuali  dengan  indikasi medis”
Ketentuan ini memberikan implikasi bahwa pemerintah wajib menyediakan tenaga  kesehatan  dalam  melakuakan  program  Inisisasi  menyusui  dini  melalui pemberian  ASI  Eksklusif.  Namun,  jika  merujuk  pada  masalah  yang  terjadi dilapangan dengan apakah terkendala dengan tenaga kesehatan. Dalam wawancara peneliti  dengan  kepala  puskesmas  Cendrawasih  terungkap  bahwa  yang  bertugas pada  bagian  KIA  di  puskesmas  tersebut  berjumlah  2  orang  yang  terdiri  kepala bagian selaku penangung jawab yang juga merangkap petugas gizi,1  asisten ahli gizi dan 1 petugas KIA (bidan). Dalam wawancara yang dilakukan dengan kepala bagian KIA misalnya, beliau mengemukakan bahwa:
“Petugas  Konseling  ASI  (Konselor)  sudah  ditempatkan  sesuai  tupoksinya, seperti yang kita lihat tapi kadang ada juga tugas lainnya. Jadi susah, karena rangkap tugasnya. Saya kira puskesmas lain juga rata-rata seperti in karena memang  terbatas  personelnya.  Beberapa  kali  kita  sampaikan  ke  kadis kesehatan  soal  ini  padahal  jika  mengacu  pada  Perda  tentu  program  yang dibebankan tidak sepadan dengan jumlah personil disamping itu, sumber dana dalam  mendukung  pelaksanaan  program  ASI  Eksklusif  di  Puskesmas Cendrawasih berasal dari dana BOK dan belum ada bantuan lainnya. Tidak ada  pendanaan  khusus  yang  dialokasikan  puskesmas  untuk  konseling menyusui.  Konselor  hanya  menerima  gaji  bulanan  sebagai  pegawai  negeri sipil  dan  tidak  ada  tunjangan  khusus  bagi  konselor  menyusui.  Tapi, sebenarnya  masalah  ini  lebih  banyak  disalahkan  ke  puskesmas  karena  kita yang menjadi garda pertama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dinas juga tidak bisa berikan solusi klo kita sampaikan ini masalah.

## c. Kultur Hukum
Dalam  mengetahui  sejauh  mana  efektivitas  hukum  atau  aturan  maka  yang harus diketahui adalah sejauh mana hukum atau aturan itu ditaati atau tidak ditaati oleh masyarakat. Dengan demikian, jika aturan tersebut ditaati oleh sebagian besar target  yang  menjadi  sasaran  ketaatan,  dalam  hal  ini  adalah  Ibu  yang  baru melahirkan. Indikator yang kedua yaitu jika ketaatan sebagain besar ibu yang baru melahirkan  memberikan  ASI  Eksklusif  hanya  ketaatan  yang  bersifat compliance atau identification.
Dengan kata lain, walupun sebagian besar ibu yang baru melahirkan langsung memberikan ASI Eksklusif terlihat  menaati aturan hukum  atau peraturan  daerah, namun  ukuran  atau  kualitas  efektivitas  aturan  atau  perda  tersebut  masih  dapat
dibuktikan. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian ASI Eksklusif, mengatur bahwa:
“setiap ibu harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya, kecuali atas indikasi medis.”
Sehingga  inilah  yang  menjadi  dasar  pemberian  ASI  Eksklusif  kepada  bayi yang  baru  dilahirkan.  Selanjutnya,  dari  data  yang  penulis  kumpulkan  melalui kuisioner,  penulis  mengajukan  pertanyaan  perihal  apakah  ibu  langsung memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya
Tabel 2
Data Responden terkait ibu yang langsung memberikan ASI Eksklusif pada masa awal melahirkan NO. Tanggapan Jumlah Persentase (%) 1 Ya 62 62% 2 Tidak 38 38% Jumlah 100 100% Sumber  :  Ibu  menyusui  dan  tidak  menyusui  melalui  pembagian kuisioner bulan juni-agustus 2019
Dari data terlihat bahwa dari 100 responden yang tersebar di 3 kecamatan 62 ibu  yang  menjawab  YA  dan  38  Ibu  yang  menjawab  tidak  memberikan  ASI Eksklusif  kepada  bayi  yang  baru  ia  lahirkan.  Sesuai  dengan  data  diatas  terlihat bahwa  sebagian  besar  responden  memberikan  ASI  Eksklusif  sesuai  dengan petunjuk dari perawat dan dokter di awal kelahiran. Hal ini membuktikan bahwa ketaatan pemberian ASI Eksklusif faktanya masih terlaksana langsung di awal masa kelahiran  ataupun  kepada  bayi  yang  baru  lahir  namun,  yang  terjadi  selanjutnya adalah pemberian ASI Eksklusif tersebut tidak berlanjut hingga umur 0-6 bulan.

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  PEMBERIAN  ASI  EKSKLUSIF  KEPADA  BAYI  YANG BARU DILAHIRKAN DI KOTA MAKASSAR
Ada  beberapa  factor  yang  menjadi  masalah  aturan  tersebut  tidak  dapat berjalan  dengan  baik  sehingga  dapat  mencapai  tujuan  hukum  atau  keberhasilan hukum  itu  sendiri.  Adapun  yang  menjadi  faktor-faktor  yang  dijadikan  indikator
oleh  penulis  untuk  mengetahui  terkait  hal-hal  yang  mempengaruhi  dalam pemberian ASI Eksklusif di kota Makassar.

## a. Faktor Hukum
Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian ASI Eksklusif telah diatur mengenai  penerapan  kewajiban  pemberian  ASI  Eksklusif  bagi  ibu  yang  baru melahirkan. Pasal 1 angka (9) mengatur bahwa:
“Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain”.
Namun, masih banyak tidak menaati aturan tersebut, salah satu masalah yang sering  terjadi  ialah  kurangnya  informasi  tentang  konseling  dan  konselor  yang mendampingi  ibu  yang  baru  melahirkan  serta  tidak  sebanding  dengan  kondisi masyarakat yang hamil dan baru melahirkan.
Tabel 3
Tanggapan Responden terhadap Perda ASI Eksklusif terkait dalam rangka peningkatan pemberian ASI Eksklusif No. Tanggapan Jumlah Presentase (%) 1. Ya 68 68% 2. Tidak 32 32% Jumlah 100 100%
Sumber : Ibu Hamil dan yang baru melahirkan Juni-Agustus 2019 Dari data tabel didapatkan bahwa yang menjawab Ya, 68 orang dan Tidak, 32 orang. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan setuju dengan aturan tersebut, akan tetapi karena aturan tersebut tidak dijalankan  secara  maksimal  melalui  konseling  serta  besaran  konselor  yang  tidak sesuai dengan kondisi masyarakat (ibu hamil dan yang baru melahirkan) yang ada sehingga penegakan hukum terhadap aturan tersebut tidak berjalan efektif. Hal juga dikatakan oleh pihak Puskesmas bahwa kurangnya konselor memberikan dampak tidak efektifnya Perda tersebut karena disaat yang bersamaan terjadi peningkatan ibu hamil dan yang baru melahirkan. Petugas yang ada tentu tidak mampu melayani
atau  memberikan  konseling  secara  efektif  hingga  pada  pendampingan  secara menyeluruh.

## b. Faktor Penegak Hukum
Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik,  akan tetapi  jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada sistem penegakan hukum.  Aturan  yang  sudah  baik  tapi  tidak  didukung  oleh  penegak  hukum  maka cukup  sulit  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  Dinas Kesehatan  Kota  Makassar  mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  pemberian  ASI  Eksklusif  di  kota  Makassar.  Untuk  mengetahui  sejauh mana  peranan  Dinas  Kesehatan  Kota  Makassar  dalam  menerapkan  fungsi pengawasan terhadap pemberian ASI Eksklusif dengan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang  Pemberian  ASI  Eksklusif,  maka  penulis  melakukan  wawancara  kepada Kepala  Dinas  Kesehatan  Kota  Makassar.    Dalam  wawancara  tersebut  beliau menegaskan bahwa
“Belum ada ketentuan lebih lanjut terkait jika sekiranya kewajiban pemberian ASI Eksklusif tidak dilakukan. Namun, jika ada ditemukan pelanggaran mungkin pada tataran konseling yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, hal tersebut juga tidak dapat ditindaklanjuti mengingat kita mengetahui betul  akal  permasalahannya  tidak  hanya  pada  kurangnya  konselor  tetapi  juga terhadap kesadaran masyarakat serta tidak berarti pengawasan kita kurangi, justru kita melakukan monitoring tiap 6 bulan terhadap seluruh puskesmas yang ada di Kota Makassar.”
Selanjutnya  terkait  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  dinas  kesehatan  kota makassar dalam menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar menyatakan
“seringkali kita menanggapi terkait masalah yang dihadapi selama ini juga dengan kebijakan yang kita keluarkan dengan memberikan evaluasi terhadap program-program  pendukung  yang  telah  kita  laksanakan  dalam  membantu bagaimana agar aturan tersebut bisa berjalan dengan baik.”
Dari  hasil  wawancara  terlihat  bahwa  selama  ini  Dinas  Kesehatan  Kota Makassar  memberikan  pengawasan  namun,  tidak  memberikan  solusi  terhadap permasalahan  yang  timbul.  Padahal  dalam  pengamatan  penulis  pada  dasarnya kebijakan yang harus dilakukan dalam merespons salah satu permasalahan yang ada
adalah kurangnya tim pengawas yang hanya berjumlah sepuluh (10) tim pengawas untuk mengawasi seluruh puskesmas yang ada di Kota Makassar.
Hal lain yang juga penting dalam faktor penegak hukum yaitu pihak Dinas Kesehatan  Kota  Makassar  mempunyai  peranan  penting  dalam  memfungsikan hukum.  Ketika  peraturannya  sudah  baik  tetapi  kualitas  penegak  hukum  rendah maka aturan hukum tersebut tidak akan berlaku sebagaimana mestinya. Lebih lanjut sesuai hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar bahwa telah ada  sosialisasi  mengenai  Perda  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Pemberian  ASI Eksklusif.  Dalam  ketentuan  tersebut  mewajibkan  pemerintah  untuk  melakukan sosialisasi sebagimana yang tertuang dalam Pasal 10 Huruf (e) bahwa:“Melaksanakan  advokasi  dan  sosialisasi  program  pemberian  ASI Eksklusif.”
c. Faktor Sarana atau fasilitas
Dalam Pasal 1 ayat (16-19) Perda No. 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian ASI Eksklusif  mengatur  secara  khusus  terkait  sarana  atau  fasilitas  dalam  rangka mendukung  aturan  ataupun  program  pemberian  ASI  Eksklusif.  Pada  ayat  16 misalnya mengatur terkait Bilik/Ruang Pemberian ASI bahwa:  “Bilik/RuangASI adalah  tempat  menyusui  bayi  bagi  seorang  ibu  yang  nyaman  dan  menjamin keamanan baik dari segi bahaya dari luar serta steril dari segi kesehatan”.
Hal tersebut tentu secara jelas menyebutkan kriteria bilik atau ruang ASI yang digunakan  sebagai  tempat  menyusui  haruslah  aman,  nyaman  dan  steril  dari  segi kesehatan.
Tabel 4 Tanggapan Responden terkait kondisi ruangan laktasi No. Tanggapan Jumlah Presentase (%) 1. Sangat Baik 21 21% 2. Baik 52 52% 3. Kurang Baik 12 12% 4. Tidak Baik 16 15& Jumlah 100 100%
Sumber : Pengguna ruang laktasi Juni-Agustus 2019
Dari  data  diatas  dengan  100  responden  diperoleh  jawaban  yaitu  21  orang menjawab sangat baik, 52 orang menjawab baik, 12 orang menjawab kurang baik dan  15  orang  menjawab  tidak  baik.  Dari  hasil  tersebut  maka  sebagian  besar masyarakat  berpendapat  bahwa  kondisi  tempat  laktasi  baik.  Hal  ini  juga  sesuai dengan pengamatan penulis bahwa salah satu tempat laktasi di salah satu puskesmas yakni puskesmas cendrawasih memadai untuk ruangan laktasi.
Namun, berbeda halnya dengan yang terjadi di puskesmas tarakan yang tidak memiliki ruang laktasi khusus dikarenakan adanya renovasi bangunan puskesmas sehingga belum ada penyesuaian ruangan. Berbeda pula halnya dengan puskesmas rappokalling yang justru ruangan laktasi jarang dipergunakan. Keterangan tersebut diperoleh dari wawancara langsung Petugas Gizi Puskesmas Rappokalling.
“Sejauh  ini  masyarakat  jarang  menggunakan  ruangan  tersebut  sehingga terkadang ruangan tersebut kita alih fungsikan”. Namun, jika merujuk pada ketentuan  yang  tertulis  dalam  Pasal  1  ayat  (19)  Perda  No.  3  Tentang Pemberian ASI Eksklusif mengatur bahwa: “Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi  yang  digunakan  untuk  kegiatan  menyusui  atau  memerah  dan menyimpan air susu ibu yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan”.
Ketentuan  ini  tentu  bertentangan  dengan  kenyataan  dilapangan  yang menyebutkan adanya pengalihan fungsi penggunaan ruangan laktasi atau menyusui. Dengan  begitu  terlihat  bahwa  sarana  atau  fasilitas  yang  ada  di  ketiga  puskesmas tersebut  hanya  satu  puskesmas  yang  sesuai  dengan  ketentuan  Perda,  selebihnya tidak dipergunakan sebagaimana ketentuan didalam Perda.

## d. Faktor Masyarakat
Pada Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian ASI Eksklusif, BAB VI Bagian Kedua mengenai Keluarga dan Masyarakat dalam Paragraf 2 Pasal 12 ayat (2) huruf (a) masyarakat bertanggung jawab untuk ikut terlibat dengan ketentuan yang  tertulis  bahwa: “mendukung  upaya-upaya  Pemerintah  Daerah  dalam penyebaran informasi pentingnya penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dan IMD”

## Tabel 5
Tanggapan Responden terkait pemberian ASI Eksklusif atas anjuran/kesadaran akan pentingnya ASI atau Perda ASI Eksklusif No. Tanggapan Jumlah Presentase (%) 1. Anjuran/Kesadaran 81 81% 2. Perda ASI Eksklusif 19 19% Jumlah 100 100%
Sumber : Ibu Hamil dan yang baru melahirkan Juni-Agustus 2019
Dari  data  diatas  dengan  100  responden  yang  tersebar  di  ketiga  kecamatan diperoleh  jawaban  yaitu  81  orang  menjawab  anjuran/kesadaran  dan  19  orang menjawab Perda ASI Eksklusif. Dari hasil tersebut maka sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa pemberian ASI Eksklusif dilakukan karena anjuran/kesadaran sendiri bukan karena Perda ASI Eksklusif.  Ini mengindikasikan bahwa selama ini keinginan  masyarakat  untuk  memberikan  ASI  Eksklusif  tidak  didorong  oleh kepatutan  terhadap  perda  melainkan  kesadaran  sendiri  untuk  memberikan  ASI Eksklusif.
Dalam  wawancara  langsung  penulis  dengan  Ibu  Rani,  penulis mempertanyakan  terkait  apakah  selama  ini  mendukung  upaya  pemerintah  dalam menyeberluaskan  informasi  terkait  pemberian  ASI  Eksklusif  maupun  inisiasi menyusui  dini.  Beliau  menuturkan  bahwa:  “yang  kita  tahu  itu  bu,  kita  biasanya diberikan informasi ASI Eksklusif pada saat menjelang kelahiran. Klo untuk kita yang sebarluaskan informasi itu jarang. Paling juga kita tahu biasanya dari keluarga klo datang kerumah menjenguk pada saat masa hamil.”
Dengan demikian, dari wawancara tersebut penulis melihat selama ini upaya pemerintah  melalui  penyebarluasan  informasi  tidak  terlalu  mendapat  respons positif  dari  masyarakat  dengan  melakukan  hal  yang  sama  berdasarkan  Perda, melainkan hanya karena masyarakat lebih sadar akan pentingnya Pemberian ASI Eksklusif.  Dari  hal  tersebut  juga  terlihat  bahwa  masyarakat  tidak  terlalu
mengindahkan Perda ASI Eksklusif serta peran pemerintah melalui dinas kesehatan yang  seharunya  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  aturan pemberian ASI Eksklusif terkhusus menyangkut kewajiban masyarakat.
Untuk  itu,  seharusnya  peran  stakeholder  ataupun  pihak  yang  terkait  lebih intens  untuk  mengajak  masyarakat  untuk  menyebarluaskan  informasi  melalui program  tertentu.  Misal,  melalui  media  sosial  (elektronik)  dengan  melakukan kampanye bersama masyarakat. Dengan begitu, harapannya peran masyarakat bisa lebih aktif.

## PENUTUP
Efektivitas  Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Pemberian  ASI  Eksklusif  masih  sangat  rendah.  Kekhawatiran  akan  efektivitas pelaksanaan Perda pada  dasarnya berujung pada  suatu  permasalahan dasar yakni sebagain  besar  ibu  yang  baru  melahirkan  memiliki  pemahaman  yang  kurang terhadap Pemberian ASI Eksklusif dan Pengaruh Tradisi yang kurang sesuai atau kultur  masyarakat.  Selain  itu,  memberikan  ASI  Eksklusif  hanya  ketaatan  yang bersifat compliance atau identification. Dengan kata lain, walaupun sebagian besar ibu  yang  baru  melahirkan  langsung  memberikan  ASI  Eksklusif  terlihat  menaati aturan hukum atau peraturan daerah, namun ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau peraturan daerah itu masih dapat dipertanyakan karena ibu yang melahirkan hanya memberikan ASI Eksklusif karena indikasi medis. Selanjutnya, Faktor yang berpengaruh  terhadap  implementasi  Perda  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang Pemberian  ASI  Eksklusif  adalah  faktor  hukum  yakni,  belum  jelasnyanya  aturan secara komprehensif dalam Perda mengenai substansi dari aturan tersebut seperti sanksi  terhadap  konselor  yang  tidak  menjalankan  tugas.  Selanjutnya,  Faktor penegak hukum  yakni,  kurangnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait  khususnya  Dinas  Kesehatan  Kota  Makassar.  Faktor  sarana  dan  prasarana juga tak kalah dalam hal ini, kurangnya ruangan laktasi yang tersedia dan memadai ditambah standarisasi ruangan tersebut tidak layak dan terkadang dialih fungsikan sehingga tidak sesuai peruntukannya. Kemudian, faktor masyarakat menjadi faktor yang  cukup  memberikan  pengaruh.  Masyarakat  selama  ini  tidak  mengindahkan
perda  dan  lebih  kepada  anjuran/kesadaran  sendiri  terhadap  pemberian  ASI Eksklusif. Faktor-faktor tersebut diatas jelas mempengaruhi efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dalam meningkatkan  hasil  maksimal  dalam  pemberian  ASI  Eksklusif  sehingga  aturan tersebut bisa berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali. 1990. Mengembara di Belantara Hukum. Ujung Pandang. Hasanuddin University Press ----------------. 2002, Menguak Tabir Hukum, Bogor. Ghalia Indonesia. ----------------. 1998, Menjelejahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Yarsif Watampone
Achmad, Ruslan 2013. Teori dan dan Panduan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia. Yogyakarta. Rangkang Education.
Agam et.al. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi ASI Eksklusif di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Jurnal FKM Unhas.
Ilmar,  Aminuddin  2014.  Hukum  Tata  Pemerintahan.  Jakarta:  Prenada  Media Group.
Andi Mustari Pide, 1999, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah  Memasuki Abad XXI, Gaya Media, Jakarta.
Bagir Manan. 1993. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta. Gramedia
Indroharto.  1991.  Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan .
Jimly Asshiddiqie. 2002. Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia di masa Depan.
Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI. Jakarta.
----------------------.  2011.  Konstitusi  dan  Konstitunalisme    Indonesia,  Ghalia, Jakarta.
Muhammad  Tahir  Abdullah.  2017.    Upaya  Pemberian  ASI  Eksekutif  Untuk Meningkatkan Kualitas Generasi Bangsa. Makassar. Universitas Hasanuddin.
Muh.  Hasrul. 2015. Kekuasaan Gubernur di  Daerah (Eksitensi  Gubernur  sebagai Wakil  Pemerintah  di  Daerah    Dalam  Mewujudkan  Pemerintahaan  yang Efektif.Yogyakarta.  Rankang Education dan Republik Institut.
Nikmatul Huda. 2013.  Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta. UII Press.
Philipus M. Hadjon. 1992.  Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya. FH-Unair.
-----------------.  1994.  Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia.  Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
Pipin  Syarifin  Dedag  Jubaedah.  2005.  Pemertintahan  Daerah  di  Indonesia.
Bandung. Pustaka  Setia
Prajudi  Atmosudirdjo.  1990.  Pengantar  Hukum  Adminsistrasi  Negara,  Jakarta. Ghalia Indonesia.
Ridwan  HR.  2011.  Hukum  Administrasi  Negara  (edisi  revisi).  Yogyakarta.  UII Press.
Ronny Hantijo Soemitro.  1982. Studi Hukum dan Masyarakat. Bandung. Alumni.
Sabri, 2017, “Analisis Formulasi dan  Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian ASI Eksklusif di Kota Makassar” UMI – Makassar, Tesis
Safri  Nugraha  et.al.  2007.  Hukum  Adminstrasi  Negara,  Jakarta.  Center  For  Law and  Good Government Studies (CLGS) FH. UI.
Santoso S. Hamijoyo.1993. Pola Otonomi Daerah yang Efektif dan Efisien Dalam Bidang Pelayanan Pendidikan. Malang. FIP. UNM.
Satjipto  Rahardjo.  1997.  Sosiologi  Hukum:  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan Masalah. Surakarta: Cetakan 1 Muhammadiyah University Press.
-------------------. 2000. Ilmu Hukum. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
Siswanto Sunarto. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta.
Sjahran  Basah.  1989.  Existensi  dan  Tolok  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi Negara di Indonesia. Bandung. Alumni.
Soejono  Soekanto.  1983.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegkan  Hukum. Jakarta. Rajawali Press.
-----------------. 1985. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. Remadja Karya.
------------------.  2011.  Pokok-pokok  Sosiologis  Hukum  Bagi  Kalangan  Hukum. Jakarta: Cetakan XIV. PT Raja Grafindo Persada.
------------------- dan Musatafa Abdullah, 1980. Sosiologi Hukum dan Masyarakat, Jakarta, Rajawali Pers.
Soraya  Qaturnnada,  2015,  Analisis  faktor  yang  mempengaruhi  pemberian  ASI Eksklusif pada Ibu tidak bekerja dan status gizi bayi usia 6-12 bulan” IPB- Bogor, skripsi.
Sudikno Mertokusumo. 1986. Mengenal Hukum, Yogyakarta. Liberty.
Laica  Marzuki,  2006.  Prinsip-pronsip  pembentukan    Peraturan  Daerah,  Jurnal Konstitusi  MKRI  Volume  6  Nomor  4,  Sekertariat  Jenderal    dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1 Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan
Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan
Undang-Undang    Nomor  11  Tahun  2012  Tentang    Pembentukan  Peaturan Perundang- undangan
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
Peraturan    Daerah  Kota  Makassar    Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Pemberian  Air Susu Ibu Eksklusif.