DOI: . https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1
Nur Afiah

## Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan
Volume 5 Nomor 1, Bulan Juni Tahun 2023 https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about E-ISSN: 2715-5420

## SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM INDONESIA
1 UIN Alauddin Makassar, Indoensia 2 UIN Alauddin Makassar, Indoensia 3 UIN Alauddin Makassar, Indoensia
* Email  : nurafiahfw@gmail.com
Keywords : History; Thinking Islamic economics; Indonesia Abstract This research focuses on discussing the history of Islamic economic thought  in  Indonesia  during  the  Dutch  colonial  era  and  when Indonesia proclaimed its independence and some important figures who  were  influential  in  it.  During  Dutch  colonialism,  Islamic economic thought in Indonesia was suppressed and neglected. The colonial  economic  system  dominated  by  western  capitalism suppressed the development of Islamic economics. In the early 20th century, there was a revival of the Islamic modernist movement in Indonesia which also had an impact on Islamic economics. This movement  emphasized  the  importance  of  renewal  movements  in religious  practices  including  economics.  The  methodology  in  this research  is  qualitative  literature  study.  Historical  studies  are needed to construct these differences. The results of this literature review show that economic thought in achieving Islamic economic goals, the figure set Islamic Philosophical values as guidelines. The values that emerge from the three figures above, namely the value of brotherhood, the value of equality and togetherness, the value of justice, and the value of salvation. These values form a value system that affects human behavior in economic activities.
Kata Kunci : Sejarah; Pemikiran Ekonomi Islam; Indoensia Abstrak Penelitian  ini  berfokus  pada  pembahasan  mengenai  sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia  ketika zaman penjajahan belanda dan ketika Indonesia memproklamirkan
Nur Afiah 1* , Sira d juddin 2 , Idris Parakkasi 3
DOI: . https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1
Nur Afiah
kemerdekaannya serta beberapa tokoh penting yang berpengaruh di  dalamnya.  Pada  masa  Kolonialisme  Belanda,  pemikiran ekonomi  Islam  di  Indonesia  mengalami  penindasan  dan pengabaian.  Sistem  ekonomi  kolonial  yang  didominasi  oleh kapitalisme Barat menekan pengembangan ekonomi Islam. Pada awal abad ke - 20, terjadi kebangkitan pergerakan Islam modern di Indonesia yang juga berdampak pada ekonomi Islam. Gerakan ini menekankan pentingnya gerakan  pembaruan dalam praktek kegamaan  termasuk  ekonomi.  Metodologi  dalam  penelitian  ini adalah kualitatif studi kepustakaan. Studi historis diperlukan untuk  mengkonstruksi  perbedaan  tersebut.  Hasil  kajian  ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi dalam mencapai tujuan ekonomi  Islam  oleh  para  tokoh  menetapkan  prinsip-prinsip filosofis Islam sebagai pedoman. Prinsip-prinsip yang muncul dari ketiga tokoh di atas, yakni prinsip persaudaraan, persamaan dan kebersamaan,  keadilan,  dan  keselamatan.  Prinsip-prinsip tersebut  membentuk  suatu  sistem  yang  mempengaruhi  perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Article History : Received  :  12-04- 2023 Accepted : 12-06-2023

## PENDAHULUAN
Sejarah  pemikiran  ekonomi  Islam  Indonesia  dapat  di telusuri  kembali  ke  periode  awal  penyebaran  Islam  di  wilayah Nusantara.  Sejak  abad  ke  13,  perdagangan  dan  pertukaran intelektual antara pedagang Muslim dan penduduk setempat telah terjadi  secara  alamiah  ke  wilayah  ini.  Mereka  membawa  serta prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  dalam  perdagangan,  pengelolaan harta, pendistribusian kekayaan. Meskipun masih ada percampuran dengan  praktik  lokal,  pemikiran  ini  memberikan    dasar  bagi perkembangan ekonomi Islam dimasa mendatang.
Pada  masa  Kolonialisme  Belanda,  pemikiran  ekonomi Islam di Indonesia mengalami penindasan dan pengabaian. Sistem ekonomi kolonial yang didominasi oleh kapitalisme Barat menekan pengembangan  ekonomi  Islam.  Namun  pada  awal  abad  ke  20, muncul  gerakan  kebangkitan  nasional  yang  juga  mempengaruhi pemikiran ekonomi  Islam.
Dalam  periode  Kemerdekaan  Indonesia,  pemikiran
DOI: . https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1
Nur Afiah
ekonomi Islam semakin mendapatkan perhatian. Pada tahun 1945, ketika  UUD  1945  di  perkenalkan  sebagai  undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia,  terdapat  ketentuan  yang  mengakui bahwa  ekonomi  nasional  Indonesia  harus  didasarkan  pada perinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan pengakuan resmi terhadap pemikiran ekonomi Islam sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional.
Di tahun 1960-an hingga tahun 1970-an, terjadi revitalisasi pemikiran  ekonomi  Islam  di  Indonesia  melalui  pendekatan  yang lebih  sistematis  dan  ilmiah.  Banyak  intelektual  dan  cendekiawan Muslim  Indonesia  yang  mempelajari  pemikiran  ekonomi  Islam secara  mendalam,  terutama  dengan  melakukan  studi  di  Negara- negara  kawasan  Timur  Tengah  seperti  Mesir  dan  Arab  Saudi. Mereka  kemudian  mengadopsi  dan  mengembangkan  pemikiran ekonomi Islam sesuai dengan konteks Indonesia.
Pada tahun 1980-an, terjadi perubahan sosial politik yang signifikan  di  Indonesia  yang  juga  mempengaruhi  pemikiran ekonomi  Islam.  Munculnya  gerakan  islamisasi  dan  peningkatan kesadaran  agama  di  tengah  masyarakat  menghasilkan  kebutuhan yang  lebih  besar  untuk  penerapan  dasar-dasar  ekonomi  Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Selama  periode  Reformasi  pada  tahun  1998,  pemikiran ekonomi  Islam  semakin  mendapatkan  perhatian  dan  pengaruh yang  lebih  besar.  Pemerintah  Indonesia  meluncurkan  berbagai kebijakan  regulasi  untuk  mendororong pengembangan  keuangan syariah dan sektor ekonomi Islam lainnya. Universitas dan lembaga pendidikan juga mulai menyediakan program studi dan penelitian khusus tentang ekonomi Islam.
Sejak  itu  pemikiran  ekonomi  Islam  terus  berkembang  di Indonesia. Banyak cendekiawan, akademisi dan praktisi yang aktif dalam mempromosikan dan mengembangkan pemikiran ekonomi Islam, baik melalui penelitian, publikasi maupu kegiatan sosial dan pendidikan. Pemikiran  ekonomi  Islam  di  Indonesia  kini  menjadi bagian penting dalam diskursus ekonomi nasional, dengan berbagai inisiatif  dan program  yang bertujuan  untuk  menerapkan  prinsip-
DOI: . https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1
prinsip  ekonomi  Islam  dalam  berbagai  sektor  ekonomi  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemikiran Ekonomi Islam Era Kolonial Belanda
Di  bawah  kekuasaan  penjajah,  sistem  ekonomi  dan pergerakan  ekonomi  islam  mengalami  tantangan  dan  penekanan yang berdampak pada perubahan dan pemikiran praktek ekonomi Islam.  Penjajah  Belanda  menerapkan  kebijakan  ekonomi  yang menguntungkan mereka sendiri dan menguasai sumber daya alam dan  serta  perdagangan  di  Indonesia    seperti  sistem  ekonomi monopolistil    VOC  pada  masa  1600 – 1800,  sistem  ekonomi komando ala Tanam Paksa pada tahun 1830 – 1870, dan juga sistem ekonomi  kapitalis  liberal  sejak  tahun  1870.  Namun  sayangnya, ketiga system ini seringkali menindas dan mengeksploitasi rakyat. Oleh  karena  itu,  umat  Islam  berusaha  melawan  penindasan  ini dengan  melakukan  perang,  seperti  Perang  Jawa  yang  terbesar (Perang Diponegoro 1825-1830), dan Perang Paderi di Sumatera Barat (1821-1837), namun tidak berhasil, sehingga menyebabkan kebangkrutan pada tahun 1830 (Mubyarto 2002).
Kebangkitan Sarekat Islam (SI) di tahun 1912 merupakan perkembangan yang sangat penting terhadap munculnya kesadaran semangat  kebangsaan  dikalangan  pribumi  Hindia  Belanda.  Haji Samanhudi,  seorang  pedagang  batik  lokal  yang  berpendidikan Sekolah Pribumi Kelas Dua (Tweede Klasse School) merupakan pendiri  organisasi  ini  dan  bersama  Tirto  Adhi  Surjo  dalam merumuskan regulasinya.
Ketika  awal  abad  ke-20,  terjadi  kebangkitan  gerakan modernis Islam di Indonesia yang juga berdampak pada ekonomi Islam. Gerakan ini menekankan pentingnya gerakan  pembaruan dalam  praktek  kegamaan  termasuk  ekonomi.  Beberapa  tokoh seperti HOS Cokroaminoto dan KH Ahmad Dahlan mendorong
DOI: . https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1
Nur Afiah
umat islam untuk berperan aktif dalam bidang ekonomi. Sebagai ketua pergerakan ekonomi Islam, HOS Cokroaminoto menganut paham  sosialisme  yang  didasarkan  pada  agama  dan  falsafah, dimana  ada  satu  aturan  tentang  pengelolaan  harta  benda.  Oleh karena  itu,  menurutnya  sosialisme  yang  harus  di  terapkan  oleh umat Islam itu bukanlah sosialisme lainnya, melainkan sosialisme yang berdasar pada prinsip-prinsip Islam semata (Tjokroaminoto 2010).  Prinsip ini mengacu kepada al- Qur’an dan Sunnah, tingkah laku para sahabat Rasulullah Saw., serta contoh-contoh sosialisme dalam konteks Islam. Seperti membangun sistem ekonomi  dengan melarang praktek riba, pemberdayaan komunitas muslim melalui usaha yang halal dan produktif, dan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui zakat, infaq dan wakaf.

## Pemikiran Ekonomi Islam Pasca Kemerdekaan.
Setelah  Indonesia  meraih  kemerdekaannya  pada  tahun 1945, pergerakan dan pemikiran ekonomi Islam terus berkembang dengan baik dalam konteks politik dan  ekonomi yang di pengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden soekarno. Salah  satu  konsep  ekonomi  yang  muncul  pada  masa  itu  adalah konsep  “ekonomi  terpimpin”  yang  mengedepankan  pemerintah dalam  mengendalikan  ekonomi  dan  mengurangi  campur  tangan orang asing. Pemikiran dan praktik ekonomi Islam pada masa itu juga  berinteraksi  dengan  ideologi  sosialis  dan  nasionalis  yang mendominasi kebijakan ekonomi pada masa itu.
Pemerintah  Indonesia  menyadarai  pentingnya  koperasi dalam  pembangunan  ekonomi  nasional.  Pada  tahun  1951, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Koperasi yang menjadi dasar hukum bagi pengembangan koperasi di Indonesia. Pemerintah  juga  membentuk  Departemen  Koperasi  untuk mengawasi dan mendukung pengembangan koperasi.
Pendirian  Bank  Muaamalat  Indonesia  pada  tahun  1991 merupakan  tonggak  penting  dalam  kemajuan  ekonomi  Islam  di Indonesia.  Sebagai  Bank  Syariah  pertama  di  Indonesia,  Bank
DOI: . https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1
Nur Afiah
Muamalat  membuka  jalan  bagi  pendirian  lembaga  keuangan syarieh lainnya seperti Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah.
Pemerintah  Indonesia  mengambil  langkah-langkah  untuk mendukung  perkembangan  ekonomi  Islam  dengan  memperbaiki regulasi  dan  kebijakan  terkait.  Pada  tahun  2008,  pemerintah mengeluarken  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  yang memberikan landasan hukum bagi operasional Bank Syariah. Selain itu  berbagai  regulasi  dan  insentif  lainnya  diberlakukan  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Islam, termasuk dalam sektor perbankan, pasar modal, asuransi dan sektor riil.
Perguruan  tinggi  dan  lembaga  pendidikan  semakin memberikan  perhatian  pada  studi  ekonomi  Islam.  Program- program  pendidkna  dan  penelitian    khusus  dibangun  untuk menghasilkan  lulusan  yang  memahami  prinsip-prinsip  ekonomi Islam dan mampu mengembangkan praktik ekonomi yang sesuai dengan  prinsip-prinsip  agama  Islam.  Inisiatif  ini  membantu memperkuat  pemikiran  dan  pergerakan  ekonomi  Islam  di Indonesia. Masyarakat selain menyadari pentingnya peran mereka dalam  mengembangkan  ekonomi  Islam  dengan  memberikan dukungan  dan  berpartisipasi  aktif  melalui  penggunaan  produk layanan keuangan syariah, koperasi syariah, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berasaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pertumbuhan  ekonomi  islam  juga  di  dorong  oleh pengembangan  industi  halal.  Produk-produk  halal  termasuk makanan,  minuman,  kosmetik  dan  pariwisata  menjadi  focus penting  bagi  perekonomian  negara.  Sertifikasi  halal  yang  di keluarkan oleh LPPOM MUI (Lembaga  Pengkajian Pangan, Obat -  obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia)  membantu meningkatkan  kepercayaan  konsumen  dalam  produk  halal  dan mendorong pertumbuhan Industri Halal.
Beberapa Tokoh Penting Dalam Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia.
DOI: . https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1
Nur Afiah

## 1. H.O.S. Cokroaminoto
HOS  (Haji  Oemar  Said)  Cokroaminoto  adalah  seorang tokoh  nasionalis  Indonesia  dan  pendiri  Sarikat  Islam  (SI), organisasi  yang  memiliki  pengaruh  besar  dalam  perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun lebih dikenal sebagai politikus, Cokroaminoto  juga  memiliki  pemikiran  ekonomi  yang menawarkan ide-ide Sosialis religius.
Gerakan  ekonomi  Sarekat  Dagang  Islam  (SDI)  yang didirikan  umat  Islam  sebagai  bagian  dari  perjuangan  melawan penjajah  Belanda    pada  abad  ke-19.  Awalnya  didirikan  dengan nama  Sarekat  Islam  pada  tahun  1911,  organisasi  ini  menetapkan program  kerjanya  pada  tahun  1912  untuk  memajukan perdagangan  dan  memberikan  bantuan  kepada  anggota  yang membutuhkan, meningkatkan moral dan material, penduduk alam serta mendorong kehidupan berdasarkan ajaran agam Islam (Daud 1989).    Pendiri  organisasi  ini  adalah  Haji  Samanhudi,  seorang pengusaha batik kaya asal solo (Van Hoeve 1993).
Selain menjabat sebagai ketua pergerakan ekonomi Islam, HOS  Tjokroaminoto  juga  aktif  menulis  tentang  ekonomi  Islam. Pada tahun 1924, ia menerbitkan buku pertamanya yang berjudul “Islam  dan  Sosialisme”.  Menurutnya,  sosialisme  adalah  sebuah aturan  tentang  pengelolaan  harta  benda  yang  didasarkan  pada agama dan falsafah. Oleh karena itu, menurutnya sosialisme yang harus diimplementasikan oleh umat Islam adalah sosialisme yang berdasarkan  prinsip-prinsip  Islam  semata.    Dalam  bukunya tersebut, ia menjelaskan secara detail bagaimana konsep sosialisme dalam konteks Islam dengan berpedoman kepada al - Quran dan Sunnah  Nabi  Muhammad  SAW  serta  contoh  praktik  sosialisme dalam ajaran agama Islam.
Tjokroaminoto  mengadvokasi  pentingnya  kerja  kolektif dan  solidaritas  dalam  mencapai  kemajuan  ekonomi.  Ia mempromosikan  pembentukan  koperasi  dan  perkumpulan ekonomi  yang  di  dasarkan  pada  prinsip-prinsip  Islam  untuk meningkatkan daya saing dan mengatasi ketidakadilan ekonomi.
Tjokroaminoto  sangat  menentang  riba.  Menurut  beliau,
DOI: . https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1
Nur Afiah
riba tidak hanya terbatas pada woeker (tingkat bunga yang tinggi), tetapi  juga  mencakup  pemerasan  keuntungan  dari  orang  lain (meewaarde).  Termasuk  meewaarde    adalah  memanfaatkan  hasil kerja  orang  lain  dan  tidak  memberikan  bagian  keuntungan  yang seharusnya  mereka  dapatkan,  serta  semua  praktik  yang  serupa dengan itu.
Tjokroaminoto  menjelaskan  bahwa  zakat  dan  sedekah adalah  bentuk  penerapan  dari  prinsip  persaudaraan  dan kedermawanan  dalam  Islam.  Menurutnya,  perintah  mengenai kedermawanan dalam Islam memiliiki dasar sosialistik terdiri dari tiga  hal,  yang:  pertama,  membangun  rasa  keikhlasan  untuk mengorbankan  diri  dan  mengutamakan  kepentingan  umum  dari pada  kepentingan  pribadi.  Kedua,  membagi  kekayaan  dengan merata di dalam dunia Islam, karena memberikan zakat merupakan salah  satu  rukun  Islam.  Ketiga,  membimbing  orang  agar  tidak menganggap kemiskinan sebagai suatu hal yang memalukan tetapi lebih baik daripada melakukan kejahatan. Bahkan beberpa tokoh suci  dalam  ajaran  Islam  bahkan  lebih    memilih  hidup  sederhana tanpa harta benda yang melimpah.

## 2. Sjafruddin  Prawiranegara
Sjafruddin    Prawiranegara  (1991-1989)  adalah  seorang ekonom  dan  politisi  yang  pernah  menjabat  sebagai  Menteri Keuangan  dan  Perdana  Menteri  Indonesia  pada  masa Pemerintahan  Darurat  Republik  Indonesia  (PDRI)  tahun  1948  - 1949 dan juga sebagai Gubernur Bank Indonesia Pertama. Salah satu kebijakannya yaitu mencetuskan dan mendistribusikan Oeang Republik Indonesia.
Sjafruddin Prawiranegara mengadvokasi perlunya menciptakan keseimbangan dalam sektor ekonomi. Ia menekankan pentingnya  pembangunan  yang  merata  di  seluruh    kawasan Indonesia, baik dari aspek  infrastruktur maupun kesempatan kerja. Ia  juga  mengedepankan  perlindungan  terhadap  sektor  ekonomi kecil dan menengah agar dapat bersaing secara adil. Beliau percaya bahwa  pemberdayaan  masyarakat  adalah  kunci  dalam
DOI: . https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1
Nur Afiah
pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Ia  mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengabilan keputusan ekonomi dan  pengelolaan  sumberdaya  lokal  dan  juga  memperjuangkan redistribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan ekonomi.
Menurut Sjafruddin Prawiranegara, sistem ekonomi Islam berada di tengah - tengah antara sistem kapitalis dan sosialis. Dasar dari sistem ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan dasar dari system ekonomi yang diterapkan di negara-negara non - muslim. Kedua sistem memiliki kesamaan dalam dua hal;  .Pertama,  tujuan mencari  kepuasan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  individu maupun masyarakat secara keseluruhan; Kedua, prinsip atau motif ekonominya  dimana  setiap  individu  atau  masyarakat  tidak  akan bekerja lebih berat dan lama daripada selayaknya untuk memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Perbedaan  antara  kedua  sistem  tersebut adalah jenis - jenis kebutuhan yang harus di penuhi oleh masing- masing  sistem  karena  dipengaruhi oleh  faktor  -  faktor  geografis, adat istiadat dan agama. Sjafruddin Prawiranegara mendefenisikan system ekonomi Islam sebagai suatu bentuk sistem ekonomi yang terbentuk  setelah  prinsip  -  prinsip  kerjanya  di  pengaruhi  dan dibatasi oleh ajaran-ajaran agama Islam.
Terdapat  perbedaan  pandangan  antara  beliau  dengan mayoritas  ulama  dan  ekonom  muslim  pada  umumnya  mengenai riba dan bunga. Beliau tidak sependapat bahwa bunga bank dapat dianggap  sebagai  riba.  Menurutnya,  jika  ada  yang  mengannggap bahwa  bunga  bank  sebagai  riba,  hal  tersebut  disebabkan  oleh kurangnya  pemahaman  para  ulama  akan  peran  bunga  dalam meningkatkan  produksi  masyarakat.  Pandangan  yang  diyakini olehnya  adalah  bahwa  Allah  menghalalkan  jual  beli  yang  bersih, yaitu  transaksi  penjual  dan  pembeli  berdasarkan  kesepakatan bersama. Transaksi tersebut tidak bermaksud untuk merampas hak orang  lain  tanpa  izin  atau  persetujuannya,  serta  terbebas  dari perilaku  yang  salah  dan  curang.  Selain  itu,  transaksi  juga  harus bebas dari segala unsur penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan baik secara politik, ekonomi, maupun lainnya.
Sjafruddin  Prawiranegara  mendefinisikan  riba  sebagai
DOI: . https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1
Nur Afiah
keuntungan yang diperoleh dari transaksi atau kesepakatan dimana salah  satu  pihak  menyalahgunakan  posisi  ekonominya  yang  kuat untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak dari pihak lain yang lemah.  Jika  terdapat  transaksi  yang  dilakukan  bukan  atas  dasar kesepakatan  bersama  namun  salah  satu  pihak  tidak  memiliki alternatif  lain,  maka  keuntungan  yang  diperoleh  oleh  pihak ekonomi yang lebih  kuat dalam transaksi tersebut dianggap sebagai riba.  Dalam  hal  ini,  riba  dapat  diartikan  sebagai  semua  jenis keuntungan  yang  legal  menurut  hukum  namun  sebenarnya merupakan eksploitasi manusia atas manusia lainnya ( exploitation de l’home par l’home ) secara terselubung, dan bukan dengan  paksaan fisik.
Dalam  pembahasan  zakat,  Sjafruddin  Prawiranegara memulai  pandangannya  dengan  menganalisis  kelas  sosial.  Ia mengkritik  doktrin  sosialisme-marxisme  yang  bertujuan menghapus  perbedaan  kelas  melalui  revolusi.  Bagi  Sjafuddin, perbedaan antara golongan kaya dan miskin akan selalu ada selama maunusia  masih  hidup  di  dunia  ini.  Namun,  Islam  tidak menyarankan untuk memperuncing ketimpangan dan dan konflik antar  kelompok  dalam  masyarakat.  Sebaliknya,  Islam  menerima adanya perbedaan kelas, namun juga menganjurkan untuk berbagi melalui membayar zakat. Zakat adalah sebuah tindakan yang mulia dari orang yang memiliki kelebihan ekonomi  kepada mereka yang kekurangan  guna  membantu  meringankan  beban  hidup  serta memberikan pertolongan bagi kaum miskin dan tertindas.

## 3. Mohammad Hatta
Dr.  Drs.  H.  Mohammad  Hatta  merupakan  tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, ekonom, dan negarawan yang menjadi  Wakil  Presiden  Indonesia  pertama  di  Indonesia  serta dihormati  sebagai  pahlawan  Nasional.  Ia  dikenal  dengan  gelar Pahlawan  Proklamator  karena  perannya  dalam  memperjuangkan kemerdekaan dan menjadi salah satu pahlawan bangsa Indonesia pada  masa  penjajahan  dahulu.  Selain  itu,  beliau  juga  menjabat sebagai  ketua  Perhimpunan  Indonesia  dari  tahun  1925  hingga
DOI: . https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1
Nur Afiah
1930,  dan  memberikan  dampak  yang  besar  terhadap perkembangan  ekonomi  kerakyatan  Indonesia  sehingga  ia  layak mendapat gelar sebagai bapak ekonomi kerakyatan.
Ketika  membicarakan  tentang  ekonomi  kerakyatan,  tak dapat  dipisahkan  dari  peran  Mohammad  Hatta.  Bung  Hatta, seorang proklamator Indonesia diakui sebagai salah satu pelopor dalam mengembangkan ekonomi yang berbasis pada kepentingan rakyat. Melalui pidato, tulisan dan buku karyanya sendiri, ia selalu menekankan  pentingnya  sistem  ekonomi  yang  berbasis  pada kepentingan masyarakat dengan koperasi sebagai sarana utamanya. Berdasarkan konstribusinya dalam bidang ini, tidak mengherankan bahwa ia dikenal sebagai “Bapak Ekonomi Kerakyatan” dan juga “Bapak Koperasi” di Indonesia (Ashari 2020).
Dalam  pandangannya  mengenai  riba  dan  bunga  di  bank adalah  hal  yang  dapat  diterima  dalam  Islam  dan  tidak  termasuk bagian atau unsur dari riba. Ia meyakini bahwa Islam adalah rahmat bagi  seluruh  umat  manusia  yang  ada  di  dunia  ini  dan  normanya dapat  di  terima  oleh  masyarakat  Indonesia  dari  berbagai  latar belakang.  Riba  terkait  dengan  panjaman  konsumtif  yang menghasilkan  keuntungan  tambahan.  Ketika  nasabah  meminjam uang  dari  bank,  ia  akan  kesulitan  dan  bingung  dalam  melunasi hutangnya.  Ini  juga  berkaitan  dengan  makna  dasar  riba  sebagai Ziyadah atau tambahan. Bunga tidak dapat dianggap sama dengan riba  karena  tidak  ada  unsur  pemerasan  atau  penindasan  yang terlibat di dalamnya. Menurut Hatta praktik bunga bank oleh bank- bank  konvensional  pada  masa  lalu  sesuai  dengan  prinsip-prinsip hukum islam. Jika suatu pinjaman konsumtif memiliki tambahan atau  berlipat  ganda  sehingga  menimbulkan  kesengsaraan  dan penindasan  bagi  si  peminjam,  maka  riba  akan  dianggap  haram (Hatta 1956).
Dalam konteks ekonomi modern, bank berfungsi sebagai tempat  untuk  mengumpulkan  dan  memberikan  pinjaman  dana kepada individu atau perusahaan yang membutuhkan modal untuk usaha  (Zahra  n.d.).    Bunga  menjadi  hal  yang  penting  bagi kelangsungan hidup bank, karena digunakan untuk membayar gaji
DOI: . https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1
Nur Afiah
pegawai,  renovasi  gedung  dan  dibagikan  kepada  nasabah penyimpan dana. Mohammad Hatta membolehkan praktik bunga di bank karena pada masa lalu bank tidak akan mampu bertahan tanpa adanya bunga tersebut.
Mohammad Hatta menganut pandangan paham sosialisme yang  mengusung  konsep  produksi  oleh  orang  banyak  untuk kepentingan  bersama  dibawah  kepemimpinan  badan-badan masyarakat.  Menurutnya,  sosialisme  adalah  suatu  bentuk masyarakat  yang  tidak  memiliki  kelas  dan  berdasarkan  prinsip keadilan,  persamaan,  kesetaraan  dan  bebas  dari  segala  bentuk pertentangan dan atau penindasan antar kelompok. Sosialisme ini dapat menciptakan masyarakat baru yang  di dasarkan pada nilai- nilai  kemanusiaan  dan  keadilan  dengan  menghilangkan pertentangan  dan  penindasan  antar  kelas.  Bagi  Hatta,  konsep sosialisme  selaras  dengan  ajaran  Islam  karena  agama  tersebut menekankan pentingnya keadilan, persaudaraan tolong menolong dalam  perbuatan  baik  serta  merupakan  pengabdian  tertinggi kepada Allah SWT demi kemakmuran bersama secara adil melalui kerjasama (Efrinaldi 2007).
Islam  menganjurkan  agar  masyarakat  mengamalkan keadilan dan kemakmuran. Islam memiliki prinsip kesetaraan yang berimpilikasi  pada  terciptanya  keseimbangan  dan  kesamarataan dalam hak dan kewajiban. Sehingga menciptakan keadilan sosial. Zakat merupakan ibadah maaliyah, dengan aspek sosial yang tinggi untuk  memperbaiki  ketimpangan  ekonomi  demi  mengentaskan kemiskinan.  Mohammad  Hatta  menekankan  pentingnya membayar zakat bagi mereka yang memiliki harta berlebih untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu, karena hal ini sejalan  dengan  ajaran  Islam  tentang  pemerataan  ekonomi  dan kesetaraan  dalam  masyarakat.  Masyarakat  semacam  ini  dapat disebut masyarakat sosialis, yang menurut atau sesuai dengan cita- cita  demokrasi  sosial,  di  mana  prinsip-pronsip  kesamarataan tercermin dalam bidang ekonomi, politik dan sosial.

## PENUTUP
DOI: . https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1
Nur Afiah
Pada  masa  Kolonialisme  Belanda,  pemikiran  ekonomi Islam di Indonesia mengalami penindasan dan pengabaian. Sistem ekonomi kolonial yang didominasi oleh kapitalisme Barat menekan pengembangan  ekonomi  Islam.  Pada  awal  abad  ke-20,  terjadi kebangkitan  gerakan  modernis  Islam  di  Indonesia  yang  juga berdampak  pada  ekonomi  Islam.  Gerakan  ini  menekankan pentingnya gerakan  pembaruan dalam praktek kegamaan termasuk ekonomi. Meskipun hidup dimasa yang berbeda-beda, para tokoh memiliki  kesamaan  dalam  membangunnilai-nilai  filosofi  Islam dalam pemikiran ekonomi mereka. Inti dari nilai filosofi tersebut adalah tauhid, dimana setiap kegiatan ekonomi harus menghormati prinsip  ini.  Para  tokoh  menetapkan  nilai-nilai  filosofis  Islam sebagai prinsip atau acuan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam. Nilai seperti persaudaraan, persamaan dan kebersamaan, keadilan, serta  keselamatan  muncul  dari  ketiga  tokoh  tersebut  dan membentuk  suatu  sistem  nilai  yang  mempengaruhi  perilaku manusia dalam aktifitas ekonominya.
Perbedaan pemikiran antara para tokoh terutama berkaitan dengan  epistimologi  dan  aksiologi,  yang  dipengaruhioleh  latar belakang  dan  situasi  zaman  masing-masing  tokoh.  pemikiran mereka merupakan respon terhadap kondisi sosial politik pada saat itu, sehingga mempengaruhi beberapa model pemikiran ekonomi Islam. Dari  Penjelasan  tesebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  riba, bunga Bank serta zakat merupakan instrumenpenting dalam sistem ajaran Islam yang komprehensif untuk mendistribusikan kekayaan dan  pendapatan.  Namun,  ketika  diterapkan  dalam  konteks  yang nyata antara Islam dan ekonomi, para tokoh memiliki perbedaan pendekatan.  Meskipun  terdapat  perbedaan  pemikiran  dikalangan para  tokoh  tersebut,  namun  tujuan  mereka  sama,  yaitu mewujudkan  maslahah  atau  kemaslahatan  umum.  Perbedaan malah semakin memperkaya wawasan tentang ilmu ekonomi Islam di Indonesia.
DOI: . https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1
Nur Afiah

## DAFTAR PUSTAKA
Ashari, AAN Nur Hasim. 2020. Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan Perspektif Ekonomi Islam Mohammad Abdul Mannan. Ponorogo: IAIN Ponorogo. Daud, Wan Ahmad & Haji Wan. 1989. Sejarah Islam Indonesia. Al - Rahmaniah dan Badan Dakwah dan Kebajikan Indonesia. Efrinaldi. 2007. Mohammad Hatta dalam Demokrasi, Keadilan Sosial, Kebangsaan dan HAM. Jakarta : Citra Aditya Bakti. Hatta, Moh. 1956. Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomian dan Bank. Jakarta : Dinas Penerbitan Balai Pustaka. Mubyarto. 2002. "Peran Ekonomi dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat." Journal Of Indonesian Economy and Business 234. Tjokroaminoto, H.O.S. 2010. Islam dan Sosialisme. Bandung: Sega Asri.
Van Hoeve, I.B. 1993. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
Zahra, Muhammad Abu. n.d. asan Mengenai Riba . Teluk Betung: Zaid Husaili.