## REALISASI VAKSINASI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF AGILE GOVERNANCE

## Ummu Habibah Gaffar

## ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari kondisi empirik mengenai realisasi vaksin yang berlangsung di  Indonesia.  Dengan  mengambil  kasus  di  Kalimantan  Selatan.  Kalimantan  Selatan menjadi  perhatian  nasional  mengenai  realisasi  vaksin  dengan  kondisi  yang  problematis, satu  sisi  stok  ketersediaan  vaksin  yang  tertinggi  di  Indonesia,  namun  disisi  lain  tingkat realisasi  vaksin  yang  masih  rendah.  Kondisi  ini  memantik  perhatian  mengenai  realisasi vaksin dengan mengajukan pertanyaan bagaimana peran dan kontribusi pemerintah dalam merealisasikan  vaksin  serta  respon  masyarakat  dalam  menyikapi  vaksinasi  nasional  di Kalimantan  Selatan.  Pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah Agile Governance .  Pendekatan  ini  setidaknya  untuk  memotret  peran  dan  kotribusi  pemerintah dalam kesiapannya merealisasikan vaksin nasional.
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  memadukan  pada observasi  lapangan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  realisasi  vaksin  yang  rendah  di Kalimantan  Selatan  di  sebabkan  oleh  adanya  resistensi  dari  masyarakat  yang  menolak untuk  divaksin.  Resistensi  ini  dipicu  dari  polarisasi  pemberitaan  mengenai  vaksin  yang kebanyakan  lebih  tendensius  pada  hal  yang  negatif.  Implikasinya  berdampak  pada keyakinan masyarakat mengenai vaksin yang terbangun dengan citra yang buruk. Studi ini memberikan insentif teoritis dalam memahami kembali konsep Agile Governance .
Kata Kunci : Agile Governance; Partisipasi; Vaksinasi; Covid-19; Pemerintah Daerah.

## Abstract
This  research  departs  from  empirical  conditions  regarding  vaccines  that  take  place  in Indonesia.  By  taking  the  case  in  South  Kalimantan.  South  Kalimantan  has  become  a national concern regarding the realization of vaccines with problematic conditions, on the one hand the stock of vaccine availability is the highest in Indonesia, but on the other hand the  realization  of  vaccines  is  still  low.  This  condition  sparked  attention  regarding  the realization  of  vaccines  by  asking  questions  about  the  role  and  contribution  of  the government in implementing vaccines and the response of the community in responding to national  vaccinations  in  South  Kalimantan.  The  approach  used  in  this  research  is  agile governance. This approach is at least to capture the role and contribution of the government in its readiness to realize a national vaccine.
The method used in this study is qualitative by combining field observations. The results showed that the low realization of vaccines in South Kalimantan was caused by resistance from  the  community  who  refused  to  be  vaccinated.  This  resistance  was  triggered  by  the polarization of news about vaccines, which tended to be mostly negative. The implication is that it has an impact on people's beliefs about vaccines that are built with a bad image. This  study  provides  a  theoretical  incentive  to  re-understand  the  concept  of  Agile Governance
Key  Word: Agile  Governance;  Participation;  Vaccinations;  Covid-19;  Local government.

## LATAR BELAKANG
Setahun  terakhir  ini  pemerintah  sedang  gencar-gencarnya  melakukan  vaksinasi nasional.  Gerakan  vaksinasi  sebagai  upaya  preventif  terhadap  penyebaran Covid-19 di Indonesia. Sayangnya, upaya yang dilakukan tidak berlangsung mulus. Dari  target  yang  telah  ditentukan,  ternyata  realisasi  vaksin  nasional  hingga  awal tahun  2022  baru  menyentuh  di  angka  89.00%.  Meskipun,  berbagai  cara  telah dilakukan  oleh  pemerintah.  Di  lapangan,  semacam  ada  resistensi  masyarakat terhadap pemberian vaksin yang disinyalir sebagai penyebab mandetnya realisasi vaksinasi  nasional.  Mulai  dari  sikap  ketidakpercayaan  terhadap  vaksinasi,  narasi soal vaksin yang tendensius negatif serta narasi-narasi soal bisnis vaksin. Berbagai keriuhan  yang  berlangsung  seputar  vaksin,  berdampak  domino  pada  realisasi vaksinasi nasional tidak sesuai dengan target.
Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang realisasi vaksin nasional masih sangat rendah. Data yang telah dirilis oleh Kementerian Kesehatan menempatkan Kalimantan Selatan di sepuluh besar sebagai provinsi yang realisasi vaksin untuk dosis ke dua terendah di Indonesia. Dengan presentase 51.27 % untuk dosis  kedua  sementara  untuk  dosis  pertama  mencapai  86,  93  % (vaksin.kemkes.go.id, 2022) 1 .
1 Data yang diambil per 24 Februari 2022.    Untuk informasi lebih jauh dapat di akases melalui laman https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines
VAKSIN DOSIS 1
Data lain menyebutkan bahwa sampai pekan ke Empat Februari 2022, penduduk yang telah divaksin di Kalimantan Selatan baru mencapai 2.715.201 jiwa dari total penduduk sebanyak 3.161.137 jiwa atau setara dengan 85,91% untuk realisasi pada vaksin pertama. Sementar untuk dosis kedua lebih rendah lagi, dari total penduduka yang  ada  baru  sekitar  1.564.801  atau  setara  dengan  49,50%  yang  telah mendapatkan  vaksin  kedua.  Hal  ini  tentu  sangat  mengejutkan  banyak  pihak. Pasalnya, targer vaksinasi nasional yang telah dicanamkan oleh pemerintah pusat sejauh  ini  berkisar  antara  67,04%,  untuk  dosis  kedua  dan  90,65%  untuk  dosis pertama (Media, 2022).
Persoalan  lain  yang  juga  tidak  kalah  menariknya  adalah  ketersediaan  vaksin  di Kalimantan  Selatan.  Realisasi  vaksinasi  nasional  berbanding  terbalik  dengan ketersediaan vaksin. Sebuah sumber menyebutkan bahwa sebanyak 132.760 dosis stok  vaksin  yang  akan  kadarluarsa  per  28  Februari  2022.  Dengan  angkan ketersediaan  vaksin  ini,  sekaligus  menempatkan  Kalimantan  Selatan  sebagai provinsi tertinggi ketersediaan stok vaksin di Indonesia (Media, 2022)
Fenomena  ini  memantik  banyak  pertanyaan.  Mulai  dari  pendekatan  pemerintah setempat dalam mendistribusikan vaksin, termasuk dalam hal yang paling penting adalah  partisipasi  masyarakat  untuk  melakukan  vaksinasi.  Artikel  ini  sendiri mengajukan  dua  hipotesa  menanggapi  persoalan  anomali  tingkat  ketersediaan vaksin  dengan  realisasi  vaksin.  Pertama, realisasi  vaksin  rendah  disebabkan  oleh partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat pada vaksin yang juga rendah. Imbasnya pada ketersediaan stok vaksin sampai pada batas yang hampir kadarluarsa. Kedua, minimnya  peran  dan  keterlibatan  pemerintah  dalam  merealisasikan  vaksin nasional. Hipotesa ini akan dilihat dengan kecamata analisis Agile Governance.
Penting untuk dicatat, bahwa penelitian yang ada mengenai Covid-19 masih minim yang  melihat  dari  aspek  penyelenggaraan  vaksinasi  dengan  menempatkan pemerintah sebagai centrum analisis. Sejauh ini, kebanyakan studi masih berkutat pada  persoalan  regulasi  atau  jika  tidak  melihat  pada  aspek  dampak  Covid-19 (Guridno  &  Guridno,  2020;  Iriani  et  al.,  2021;  Nugroho  et  al.,  2018;  Salahudin, 2020;  Suryahadi  et  al.,  2010;  Yuniti  et  al.,  2020).  Imbasnya,  narasi  yang  ada seringkali  tidak  berbanding.  Malah  sebaliknya,  menempatkan  posisi  pemerintah sebagai aktor yang dianggap “gagal” dalam upaya vaksinasi. Kesimpulan ini tidak sepenuhnya  salah,  tetapi  juga  mengandung  sisi  yang  problematis.  Pasalnya, bangunan  argumen  yang  disusun  sejak  awal  berupaya  mengeliminasi  peran  dan
keterlibatan  pemerintah  dengan  memberi  porsi  yang  sangat  sedikit  dalam menyusun argumen.
Penelitian  ini,  berupaya  untuk  mengambil  posisi  yang  berbeda  dari  kebanyakan studi  yang  ada  sebelumnya.  Dengan  memperbesar  porsi  pada  pemerintah,  dalam hal ini mengeskplorasi lebih jauh bagaimana peran dan keterlibatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam merealisasikan vaksinasi serta pendekatan yang dibangun kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  bisa  ikut  berpartispasi  dalam  vaksinasi atau sebaliknya. Kasus yang terjadi di Kalimantan Selatan, menjadi pemantik yang menarik  untuk  menelisik  lebih  jauh,  fenomena  penerimaan  masyarakat  terhadap vaksinasi Covid-19.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Agile Governance
Perkembangan  literatur  mengenai governance semakin  kompleks.  Kini,  varian agile governance sebagai satu perspektif mulai ramai diperbincangkan di kalangan akademik. Kemunculannya sejak lima tahun terakhir semakin mendapat panggung di  dunia  akademik  (Halim  et  al.,  2021).  Tidak  sedikit  yang  menggunakan pendekatan ini untuk melihat persoalan tata kelola pemerintahan, terutama dalam memotret  kecepatan  pemerintah  untuk  merespon  sebuah  persoalan.  Tidak  bisa dipungkiri bahwa, kini    semakin banyak diminati terutama karena kebaharuan cara pandang  yang  menurut  sebagian  peneliti  sangat  relevan  dalam  melihat perkembangan  dan  situasi  pemerintahan  di  Indonesia,  lebih  spesifik  pada pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.
Gagasan agile  governance yang  menekan  pada  aspek  “kecepatan”  dan  atau “ketangkasan” pemerintah menjadi kata kunci dalam konsep ini (Apriliyanti et al., 2021;  J.H.de  O.Luna  et  al.,  2014;  Lappi  et  al.,  2018;  Soe  &  Drechsler,  2018; Vernanda & Negar, 2009). Pemerintah dituntut untuk bisa bersikap dan bertindak cepat  dalam  menyelesaikan  persoalan.  secara  konseptual,  terlihat  bahwa agile governance tidak  menghendaki  adanya  persoalan  yang  lama  dan  berbelit-belit.
Situasi  ini  tentu  mendapat  tantangan  tersendiri  khususnya  untuk  konteks  di Indonesia. Sebab, keputusan pemerintahan yang seringkali di lapangan berbenturan dengan  banyak  hal.  Salah  satu  diantaranya  adalah  konflik  lintas  sektoral  dan konflik  kepentingan  kelembagaan  (Gerster  &  Dremel,  2018).  Namun  terpenting, dibalik  kerumitan  yang  ada agile  governance setidaknya  menawarkan  sebuah pandangan  tentang  percepatan  layanan  khususnya  dalam  rangka  mewujudkan pembangunan yang partisipatif (Qumer, 2008).

## Prinsip-Prinsip Agile Governance
Agile  governance sebagai  salah  satu  model  penyelenggaraan  pemerintahan  yang mengdepankan  kecepatan  dan  ketapatan  (Soundararajan  et  al.,  2020).  Dengan tujuan, agar organisasi publik dapat berjalan dengan cepat. Karakteristik ini secara tidak langsung dapat dilihat dari prinsip dasar agile governance. Setidaknya, ada enam prinsip dasar yang ada pada agile governance . Beberapa diantaranya yaitu,
prinsip Based  On  Quick  Win (Luna  et  al.,  n.d.).  Prinsip  Based  On  Quick  Win menjadi  ciri  utama  dalam  penyelenggaraan  agile  governance.  Sebab,  prinsip  ini sejatinya melihat bahwa layanan yang dilakukan harus cepat. Penting untuk dicatat, cepat di sini bukan hanya dalam hal waktu namun harus diiringi dengan kualitas. Artinya, pekerjaan yang dilakukan harus cepat dan tepat sasaran (Luna, n.d.).
Prinsip kedua, yaitu sistematis dan adaptif. Pada prinsip kedua ini penekanannya terletak pada sistimatika kerja yang harus jelas dan terukur. Proses kerja cepat tidak hanya berlangsung pada kualitas dan waktu namun memiliki ritme kerja yang bisa dipahami  oleh  seluruh  perangkat  organisasi.  Pada  tahap  ini,  organisasi  biasanya melakukan  penyesuaian  terhadap  kondisi  yang  dihadapi.  Proses  mencoba  dan mengadopsi cara kerja lain sebagai salah satu pola yang terus dilakukan. Tujuannya untuk  menciptakan  ketepatan  kerja  dalam  organisasi.    Prinsip  ketiga, Simple Design and Continuous Refinement . Poinnya bahwa ditahap ini agile governance tidak berhenti. System kerja yang telah dibangun sebelumnya berkelanjutan, terus menerus.  Dalam  perkembangan,  prinsip  ini  banyak  diadopsi  khususnya  untuk melihat sebuah persoalan yang sifatnya statif. Peneliti mengadopsi prinsip-prinsip agile govenance untuk melihat efektifitas dan realisasi vaksinasi yang berlangsung di Kalimantan Selatan (Luna, n.d.; Luna et al., n.d.).
Prinsip  ke  empat  yang  terdapat  pada agile  governance adalah Good  Enooug Governance ,  pada  prinsip  ini agile  governance dituntut  untuk  terus  melakukan penyesuaian  organisasi  sesuai  dengan  perubahan  yang  terjadi. Agile  governance memandang  bahwa  organisasi  tidak  boleh  stagnan  hanya  pada  satu  kondisi  yang ada. Asumsi yang dibangun pada prinsip ini, pemerintahan yang tangkas, cepat dan responsif  dalam  menangani  masalah  hanya  bisa  berlangsung  ketika  organsiasi publik  mampu  melakukan  perubahan  sesuai  dengan  kondisi  yang  dihadapi.  Cara pandang  ini  menempatkan  konsen  perubahan  yang  berasal  dari  luar.  Dengan adanya  desakan  dari  luar,  organisasi  publik  melakukan  perubahan.  Sebaliknya, lambatnya organisasi publik termasuk dalam hal ini pemerintah merespon kondisi yang  terjadi  dapat  dilihat  sebagai  minimnya  penyesuaian  dan  perubahan  yang dilakukan oleh organisasi publik/pemerintah daerah.
Prinsip kelima agile governance yaitu Business – Driven. Prinsip ini mengarahkan organisasi  publik/pemerintah  daerah  untuk  melakukan  perubahan  dengan  cepat. Perubahan  yang  cepat  di  sini  di  maksudkan  untuk  merespon  dinamika  ekonomi yang  berlangsung  di  sekitar  organisasi  publik.  Secara  sederhana,  prinsip  ini menempatkan cetrum perubahan yang berlangsung dari luar. Sama halnya dengan prinsip good  enough  governance yang  melihat  perubahan  dari  luar,  hanya  yang menjadi  pembeda  pada  prinsip business-driven perubahan  ekonomi  menjadi penopang  utama.  Orientasi  organisasi  publik/pemerintah  daerah  lebih  condong pada  aspek  ekonomi.  Hal  ini  bukan  berarti  bahwa  pendekatan  ini  mengabaikan layanan sebagai domain penting dalam organisasi publik. Namun, perlu ditekankan bahwa orientasi bisnis memiliki pengertian yang lebih fleksibel. Bahwa organisasi publik/pemerintah  daerah  tidak  hanya  bertumpu  pada  perbaikan  layanan  publik. Tetapi, seiring melakukan layanan publik yang prima organisasi publik/pemerintah
daerah juga secara bersamaan mendorong kemandirian organisasi publik dalam hal ini  memiliki  insentif  ekonomi.  Pandangan  ini  selaras  dengan  cara  pandang Re-Inventing Govermnet yang memilik kesamaan pada dorongan dan orientasi pada aspek ekonomi (Demircioglu, 2017; Haque, 2003).
Prinsip  terakhir  pada agile  governance adalah Human  Focused .  Perhatian  utama prinsip  ini  terletak  pada  masyarakat.  Prinsip  ini  membangun  argumen,  bahwa masyarakat  tidak  lagi  boleh  ditempatkan  sebagai  sesuatu  yang  pasif.  Namun sebaliknya, masyarakat perlu diberikan ruang yang leluasa untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam tata kelola pemerintah ( governance ). Bagi cara pandang ini, kehadiran masyarakat dalam governance dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat  sekaligus  di  saat  bersamaan  membuka  ruang  pemerintah  untuk merangkul masyarakat. Desain pada prinsip memotret dua hal sekaligus. Pada satu sisi  masyarakat  diberikan  akses  dan  sisi  lainnya  pemerintah  membuka  akses. Meskipun  aspek  yang  sangat  ditekankan  pada  prinsip  ini  adalah  masyarakat. Sehingga  tidak  berlebihan  jika  partisipasi  menjadi  kata  kunci  pada  prinsip  ini. Selaras dengan paradigma governance (Andrews, 2008; Chhotray & Stoker, 2009; Dacu et al., 2002; Gerring et al., 2005; Gibson, 2005; Griffin, 2012; Williams & Young, 1994; Williamson, 2002), partisipasi menjadi salah satu kunci yang dapat mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintah yang ideal.

## Agile Governance Sebagai Sebuah Pendekatan Melihat Vaksinasi Nasional
Dari uraian diatas mengenai prinsip dasar dari agile governance terlihat bahwa roh dari agile governance adalah pelayanan yang cepat, tepat dan responsif. Pelayanan yang  beroerientasi  pada  perubahan  yang  berlangsung  di  lingkungan  organisasi publik.  Singkatnya,  bahwa  jika  pemerintah  daerah  atau  organisasi  publik menghendaki  perubahan  dan  pelayanan  yang  cepat  diperlukan  semacam penyesuaian.  Perubahan  yang  cepat  hanya  bisa  terjadi  ketika  penyesuaian  yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan organisasi publik seiring dengan perubahan yang terjadi. Dikhawatirkan bahwa, apa yang berlangsung di luar organisasi publik justru  tidak  direspon  dengan  baik  oleh  organisasi  publik  yang  pada  dampak dominonya pada kualitas layanan publik yang diberikan.
Pada konteks penelitian ini, penulis tidak akan menggunakan secara keseluruhan prinsip  dari agile  gorvenance .  Hanya  mengambil  beberapa  dari  prinsip agile governance .  Beberapa  diantaranya  seperti human  focused,  based  on  quick dan design serta continuous  refinement .  Pertimbangan  memilih  tiga  prinsip  setelah mempertimbangkan  beberapa  aspek.  Diantaranya,  fenomena  yang  diamati mengenai  realisasi  vaksin  merupakan  program  pemerintah  pusat.  Meskipun program ini pada konteks tertentu menjadi sesuatu yang sifatnya relatif memaksa. Dengan  sifat  dan  karakteristik  ini,  penulis  menganggap  bahwa  ketiga  prinsip menjadi  sangat  relevan  untuk  melihat  fenomena  realisasi  vaksin  di  Indonesia khususnya yang berlangsung di Kalimantan Selatan. Sebagai ilustrasi dari prinsip agile governance dapat dilihat pada siklus berikut ini:
Sumber: (Luna et al., n.d.; Marinho & Moura, 2019)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  pendekatan  Kualitatif.  Pendekatan  ini  dipilih  dengan mempertimbangkan  beberapa  aspek,  diantaranya  karakteristik  penelitian. Penelitian ini adalah penelitian eksploratif  yang akan lebih banyak menggali dan mengabstraksikan  pengalaman-pengalaman  lapangan,  dalam  hal  ini  pengalaman pemerintah  Kalimantan  Selatan  dalam  mensukseskan  gerakan  vaksinasi. Pengalaman-pengalaman lapangan kemudian di abstraksikan dengan merujuk pada konsep  besar  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu agile  governance . Pendekatan agile  governance digunakan  untuk  menjawab  rumusan  pertanyaan yang  telah  dibangun,  bagaimana  pemerintah  menggerakan  masyarakat  pada  satu sisi  dan  pada  sisi  lain  mengelola  pemerintahan  ( governance )  sehingga  dapat merealisasi  vaksinasi  serta  bagaimana  upaya  resistensi  masyarakat  menyikapi vaksin.
Untuk  menjawab  pertanyaan  itu,  data  dikumpulkan  di  lapangan  dengan  cara wawancara  dan  melakukan  observasi  langsung.  Observasi  langsung  dilakukan dengan  melihat,  mengamati  realisasi  vaksinasi  nasional.  Sementara  itu,  untuk wawancara  dilakukan  dengan  menggali  informasi  sebanyak-banyaknya  dari informan.  Selain  itu,  data  dan  informasi  juga  diperoleh  dari  sumber-sumber sekunder, seperti diantaranya laporan dan hasil rilis dari instansi dan institusi yang memiliki kridibelitas  yang tinggi. Misalnya, pada data dan informasi yang dirilis oleh  pemerintah  melalui  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  data  dan  informasi  yang bersumber dari media baik cetak maupun online. Laporan secara berkala dari gugus tugas pengendalian Covid-19 juga menjadi rujukan data dan informasi yang akan digunakan pada penelitian ini.
Human Focused Based On Quick Sistematis & Adaptif Design and Continous Refinement Good Enough Governance
Tahap terakhir dari rangkaian pengumpulan data ini adalah uji validasi. Untuk uji validasi  digunakan  teknik  trias  angulasi.  Proses  trias  angulasi  bertujuan  untuk memberikan perbandingan yang akan memperkuat atau justru sebaliknya data dan informasi  yang  dilakukan  sebelum  akhirnya  disajikan  dalam  bentuk  laporan (artikel).  Trias  angulasi  dilakukan  pada  sumber  informasi  dan  data.  Artinya  data yang diperoleh tidak langsung diolah, tetapi dibenturkan dengan sumber data dan informasi dari hasil wawancara atau obersevari begitupun sebaliknya.
Tahap terakhir adalah penyajian data. Seluruh data disajikan melalui interpertatif dengan menarasikan seluruh temuan-temuan lapangan. Berikutnya, data yang telah dinarasikan  dianalsisi  dengan  menggunakan  kecamatan agile  governance. Pada tahap  ini  menjadi  terpenting  sebab  bagian  ini  akan  memberikan  jawaban  dari pertanyaan yang telah disajikan di awal penelitian. Sebagai penutup, akan ditarik kesimpulan. Sebagai ilustrasi, berikut ini rangkaian yang kira-kira akan dilakukan selama penelitian, dari sejak proses persiapan penelitian hingga proses pelaporan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Human focused: Ruang Partisipasi Masyarakat
Dengan  mengacu  pada  data  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  terlihat  bahwa realisasi vaksinasi di Kalimantan Selatan  yang relatif masih rendah. Jika melihat dengan  kecamatan agile  governance khususnya  menggunakan  prinsip human focused dapat dikatakan realisasi vaksin yang relatif rendah karena adanya ruang partisipasi  masyarakat  yang  belum  terkoneksi  dengan  program  vaksinasi. Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Luna  bahwa  salah  satunya  faktor  yang mendorong  layanan  pemerintahan  yang  cepat,  tepat  dan  tanggap  karena  adanya ruang  partisipasi  masyarakat  (Luna  et  al.,  n.d.;  Marinho  &  Moura,  2019). Pandangan ini melihat bahwa, kualitas layanan bisa saja berbanding lurus dengan keikutsertaan masyarakat. Sebaliknya, ketika keikutsertaan masyarakat  dalam hal ruang  partisipasi  masyarakat  terbatas  maka  pandangan  ini melihat  program  yang akan  dilaksanakan  cenderung  tidak  efektif  bahkan  pada  konteks  tertentu  dapat berdampak pada kegagalan.
Untuk  konteks  di  Kalimantan  Selatan,  realisasi  vaksinasi  masih  minim  karena ruang  partisipasi  masyarakat  yang  belum  terintegrasi  pada  program  vaksinasi. Temuan  penulis  dari  hasil  wawancara  dan  observasi  menemukan  bahwa  ruang partisipasi  yang  sempit  misalnya  terlihat  pada  keterlibatan  aparat  desa.  Sangat minim  keterlibatan  aparat  desa  untuk  terlibat  pada  kegiatan  menyukseskan vaksinasi yang berlangsung di Kalimantan Selatan. Padahal, secara politik kepala desa  memiliki  posisi  yang  sangat  strategis.  Salah  satu  diantaranya,  ikatan emosional yang cukup kuat antara kepala desa dengan warga setempat. Kalaupun ada yang terlibat, tidak secara maksinal. Jangankan masyarakat, aparat desa sendiri masih  banyak  yang  belum  sepenuhnya  paham  mengenai  program  vaksinasi nasional  yang  telah  dicanamkan  oleh  pemerintah.  Banyak  aparat  desa,  seperti oknum RT yang belum memahami mengenai kegiatan vaksin. Perlu dicatat, bahwa
memang  selama  ini  kegiatan  vaksinasi  nasional  masih  lebih  banyak  dinahkodai oleh tenaga kesehatan di daerah-daerah termasuk di Kalimantan Selatan.
Wujud  dari  minimnya  partisipasi  masyarakat  yang  lain,  keterlibatan  tokoh masyarakat yang jarang di ikutsertakan pada kegiatan sosialisasi mengenai vaksin. Ketidakterlibatan  tokoh  masyarakat  memiliki  implikasi  yang  cukup  besar. Beberapa diantaranya adalah kepercayaan masyarakat mengenai vaksin yang lebih negatif.  Ada  semacam  anekdot  mengenai  vaksinasi  yang  hidup  dan  tumbuh dilingkungan  masyarakat  sehari-hari.  Anekdot  ini  yang  terus  membentuk keyakinan  masyarakat.  Menghegemoni  secara  tidak  langsung  kepercayaan masyarakat,  yang  dampak  lanjutannya  pada  sikap  politik  masyarakat  yang  tidak percaya vaksin yang telah di programkan oleh pemerintah. Padahal, untuk kondisi sosial masyarakat seperti yang ada di Kalimantan Selatan adalah tradisi masyarakat yang  sangat  kental  dengan  ikatan  sosial.  Khususnya  ikatan  sosial  keagamaan. Modal  sosial  keagamaan  ini  yang  dalam  kecamatan  penulis  tidak  digunakan sebagai salah satu kekuatan untuk menyukseskan vaksinasi nasional. Tokoh-tokoh masyarakat  seperti  pemuka  agama  akhirnya  terisolasi  dari  kegiatan  vaksinasi nasional. Padahal, simpul-simpul ini secara politik memiliki kontribusi yang sangat besar  dalam  menggerakan  masyarakat.  Setidaknya  itu  terlihat  di  beberapa  tahun belakangan.
Human  focused yang  meletakan  ruang  partisipasi  masyarakat  sebagai  salah  satu kunci dalam mencipatakan tata kelola pemerintahan yang responsif, cepat dan tepat tidak  berlangsung  di  Kalimantan  Selatan,  khususnya  pada  konteks  kegiatan vaksinasi  nasional.  Berkebalikan  dari  prinsip agile  governance ,  fakta  lapangan menunjukan  gagalnya  realisasi  vaksinasi  nasional  di  sebabkan  oleh  minimnya keterlibatan  dua  aktor  kunci  yang  secara  politik  memiliki  pengaruh  yang  sangat besar  tetapi  tidak  dimaskimalkan.  Kedua  tokoh  kunci  yang  minim  ruang partisipasinya  dalam  hemat  penulis  adalah  aparat  desa  dengan  tokoh-tokoh masyarakat  seperti  pemuka  agama.  Implikasinya,  layanan  yang  cepat  dan  tepat sebagaimana yang diresepkan oleh agile governance pada konteks di Kalimantan Selatan berlangsung tidak optimal.
Based On Quick : Melakukan Layanan yang Cepat
Prinisp  kedua  yang  menjadi  bagian  dari agile  governance yang  digunakan  pada penelitian ini sebagai sebuah pendekatan adalah based on quick . Prinsip ini secara sederhana melihat bahwa tata kelola dan pelaksanaan pemerintahan yang tanggap dapat tercapai ketika pemerintah daerah atau organisasi publik melakukan layanan yang  cepat.  Kecepatan  layanan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  atau organisasi publik menjadi pra syarat agar pemerintahan yang tepat dapat terelasasi. Sebaliknya, penyebab dari lambatnya tanggapan dan respon pemerintah terhadap sebuah persoalan karena layanan yang diberikan juga cenderung lambat.
Ketika  prinsip based  on  quick digunakan  untuk  melihat  realisasi  vaksinasi  di Indonesia,  lebih  spesifik  pada  kasus  yang  terjadi  di  Kalimantan  Selatan  maka
sejauh ini dapat dibangun argumen bahwa dari kecamatan based on quick belum sepenuhnya  berlangsung  layanan  yang  cepat.  Lambatnya  layanan  terkait  dengan vaksinasi Covid-19 yang menjadi pemicu gagalnya pemerintah Kalimantan Selatan merealisasikan vaksinasi nasional seperti yang telah di targtekan oleh pemerintah pusat.  Hemat  penulis  mlihat  bahwa  lambatnya  layanan  terjadi  pada  beberapa sektor, diantaranya yang kami observasi adalah minim jangkauan ke masyarakat di pedesaaan. Faktor ini punya keterkaitan dengan human focused yang telah di bahas sebelumnya, karena minim jangkauan ke desa-desa di Kalimantan Selatan sehingga akses  layanan  yang  diperoleh  masyarakat  juga  cenderung  lambat  dan  dampak dominonya pada realisasi vaksinasi nasional yang terhambat.
Kami melihat bahwa, Kalimantan Selatan dalam letak geografis adalah daerah yang masih  ditopang  oleh  beberapa  desa  yang  secara  geopolitik  masih  terisolasi. Terisolasi disni karena akses untuk menempuh desa-desa tersebut masih sulit dan terbatas. Beberapa diantaranya karena infrastruktur yang belum terlalu memadai. Belum  lagi,  jarak  tempuh  yang  di  butuhkan  untuk  menempuh  daerah  tersebut. Beberapa desa bahkan ada yang harus ditempuh dengan menggunakan jalur sungai terlebih dahulu. Dengan menggunakan modal transportasi kapal atau dalam istilah masyarakat sehari-hari menyebutnya dengan klotok . Jarak tempuh juga tidak cepat, satu atau bahkan dua jam perjalanan dibutuhkan untuk sampai di desa-desa terjauh dari  ibu  kota  Kalimantan  Selatan.  Kondisi  yang  secara  geopilitik  yang  jika dibenturkan dengan based in qouick menjadi problematis. Sebab, dengan keadaan dan  akses  yang  jaraknya  jauh  akan  berdampak  pada  kualitas  dan  entitas  layanan yang diberikan.
Hasil  observasi  lapangan  kami  terkait  dengan based  on  quick sekaligus  sebagai antitesa  dari  pandnagan  yang  menyudutkan  sekaligus  mengucilkan  peran pemerintah  dalam  hal  ini  pemerintah  di  Kalimantan  Selatan.  Bagi  kami  dengan situasi  geopolitik  yang  ada,  penyebab  dari  minimnya  realisasi  vaksin  tidak sepenuhnya  karena  kualitas  layanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  Kalimantan Selatan. Sebaliknya, kami melihat bahwa ada indikasi lain yang perlu diperhatikan. Temuan ini menunjukan jika, akses dan letak geografis menjadi variabel yang juga tidak kalah menariknya untuk dicermati. Faktanya, data lapangan kami menemukan jika akses dan letak geografis justru menjadi penghambat dari realisasi vaksinasi nasional  yang  berlangsung  di  Kalimantan  Selatan.  Temuan  ini  sekaligus memberikan  kontribusi  yang  nyata  bagi  perkembangan  kelimuan.  Khususnya dalam melihat prinsip based on quick sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang cepat dan tepat, atau dalam istilah lain sering juga diistilahkan sebagai  pemerintahan  yang  tanggap.  Temuan  lapangan,  setidaknya  memberikan cara  pandang  yang  berbeda.  Bukan  berarti  bahwa  prinsip based  on  quick tidak relevan  digunakan  sebagai  bagian  dari agile  governance ,  tetapi  pada  konteks tertentu  seperti  yang  ada  di  Kalimantan  Selatan  prinsip  ini  justru  dibenturkan dengan akses dan letak geografis.
Simple Design and Continuous Refinement : Layanan yang Berkelanjutan
Prinsip  terakhir  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah simple  design  and continuous  refinement, secara  sederhana prinsip  ini membangun  argumen  bahwa pemerintahan  yang  cepat  dan  tanggap  harus  melakukan  pelayanan  yang  terus menerus. Kata kunci yang dijadikan sebagai variabel penting untuk prinsip ketiga ini  adalah  keberlanjutan.  Jika  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah atau organisasi publik tidak dilakukan secara terus menerus (berkelanjutan) maka pemerintahan yang cepat dan tanggap tidak akan teralisasi. Sebaliknya, pemerintah yang  tanggap  dan  cepat  hanya  bisa  dilakukan  ketika  prasyarat  pelayanan  yang berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi publik.
Untuk  konteks  yang  berlangsung  di  Kalimantan  Selatan  dengan  kasus  pada realisasi  vaksinasi  nasional, simple  design  and  continuous  refinement telah dilakukan  oleh  pemerintah  setempat.  Layanan  mengenai  vaksinasi  nasional  telah dilakukan secara berkelanjutan. Indikasi ini bisa terlihat dari kesiapan pemerintah dalam  menyediakan  dosis  vaksin  mulai  dari  dosis  vaksin  pertama,  kedua  hingga ketiga.  Hanya  persoalannya  terletak  pada  masyarakat.  Meskipun  perlu  di  garis bawahi,  bahwa  masyarakat  disini  tidak  merujuk  pada  masyarakat  secara  umum. Mungkin  lebih  tepatnya  pada  beberapa  oknum.  Kesiapan  pemerintah  untuk mendistribusikan  vaksinasi  nasional  di  Kalimantan  Selatan  berbanding  terbalik dengan kesiapan oleh masyarakat setempat. Ada semacam risetensi dan penolakan yang muncul dari masyarakat terkait dengan penerimaan vaksinasi nasional.
Wujud resisten dan penolakan terhadap vaksinasi seperti misalnya ketidak inginan masyarakat untuk divaksin. Namun, perlu dicatat bahwa resistensi dan penolakan masyarakat  terhadap  vaksin  punya  kaitan  dengan  faktor  yang  telah  disebutkan sebelumnya  yaitu  minimnya  sosialisasi mengenai  vaksin  itu  sendiri.  Sehingga  di lapangan,  yang  terjadi adalah  polarisasi informasi  mengenai  vaksin  antara  narasi buruk  dan  narasi  soal  manfaat  vaksin  terus  menghiasi  keseharian  masyarakat. Ironisnya,  narasi  negatif  mengani  vaksinasi  lebih  dominan  diterima  oleh masyarakat  sebagai  suatu  kebenaran.  Peran  media  yang  cukup  massif  ditambah dengan berita angin yang begitu cepat menyebar serta di saat bersamaan minimnya sosialisasi  dari  masyarakat  pada  akhirnya  membentuk  pengetahuan  masyarakat mengenai  vaksin.  Salah  satu  misalnya  wacana  yang  berkembang  dan  pernah penulis dengarkan, seperti ketakutan warga untuk divaksin karena kasus kematian. Ada  warga  yang  meninggal  beberapa  hari  setelah  divaksin.  Berita  ini  tersebar sangat cepat, dan diyakini oleh masyarakat bahwa penyebab kematiannya adalah vaksin.  Meskipun  kebenarannya  masih  sangat  problematis.  Masyarakat  dengan cepat  mengaitkan  satu  kasus  dengan  persitiwa  kematian.  Hal  ini  semakin menumbuhkan  sikap  penolakan  masyarakat  terhadap  vaksinasi  nasional  yang berlangsung di Kalimantan Selatan.
Reistensi  dan  perlawanan  masyarakat  secara  terbuka  menolak  untuk  divaksin menjadi  penyebab  utama  dari  rendahnya  realisasi  vaksin  yang  berlangsung  di
Kalimantan  Selatan.  Kondisi  yang  pada  sisi  lain  berimplikasi  pada  tingginya ketersediaan  stok  vaksin.  Ini  penting  dijadikan  sebagai  abstraksi  untuk  melihat secara detail bahwa realisasi vaksin seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan tidak sepenuhnya bersumber dari pemerintah. Namun perlu dilihat, bahwa pada konteks tertentu  program  yang  dicanamkan  oleh  pemerintah  khususnya  yang  melibatkan masyarakat  sebagai stakeholder memegang  peran  yang  cukup  penting.  Seperti kasus  Kalimantan  Selatan, simple  design  and  continuous  refinement secara konsepsi  telah  terealisasi  dengan  sangat  baik  oleh  pemerintah,  pemerintah  telah menyediakan  dosis  vaksin  dari  satu,  dua  hingga  tiga.  Hanya  persoalan  muncul karena  kesiapan  pemerintah  bertolak  belakang  dengan  respon  masyarakat. Akibatnya program realisasi vaksinasi nasional tidak terealisasi dengan baik.

## KESIMPULAN
Temuan kami mengenai mandetnya realisasi vaksinasi nasional yang berlangsung di  Kalimantan  Selatan  membuka  ruang  diskusi  untuk  meninjau  kembali  konsep agile  governance sebagai  sebuah  pendekatan  dalam  membentuk  pemerintahan yang cepat dan tanggap. Pada prakteknya, apa yang kami temukan di Kalimantan Selatan  hampir  seluruhnya  menerapkan  prinsip-prinsip agile  governance dalam merealisasikan vaksinasi nasional, khususnya di internal pemerintah dan beberapa stakeholder yang terlibat pada vaksinasi nasional seperti Human focused, Based On Quick dan Simple Design and Continuous Refinement . Sebagaimana yang telah banyak diresepkan oleh peneliti sebelumnya yang melihat bahwa pemerintah yang cepat  dan  tepat  akan  terealisasi  ketika  prinsip-prinsip  tersebut  dijadikan  sebagai nilai dalam kerja organisasi publik dan atau pemerintahan daerah (Apriliyanti et al., 2021;  J.H.de  O.Luna  et  al.,  2014;  Lappi  et  al.,  2018;  Soe  &  Drechsler,  2018; Vernanda  &  Negar,  2009).  Kami  tidak  membantah  bahwa  tawaran  tersebut bermasalah,  pada  konteks  tertentu  kami  melihat  bahwa  prinsip-prinsip agile governance berkontribusi sangat besar khususnya dalam membentuk pemerintahan yang cepat dan tanggap. Pengecualian yang berlangsung di Kalimantan Selatan.
Untuk  kasus  di  Kalimantan  Selatan  rendahnya  realisasi  vaksinasional  meskipun telah  menerapkan  prinsip-prinsip agile  governance disebabkan  karena  faktor eksternal.  Ada  semacam  resistennya  dan  penolakan  dari  beberapa  oknum masyarakat  yang  tidak  menerima  dan  secara  tegas  menolak  untuk  divaksin. Penolakan  ini,  yang  memicu  rendahnya  angka  realisasi  vaksin  di  Kalimantan Selatan dan pada saat bersamaan membuat stok ketersediaan vaksin menjadi salah satu  tertinggi  di  Indonesia.  Abstraksi  yang  kami  temukan  di  Kalimantan  Selatan dapat  menjadi  pertimbangan  untuk  melihat  realisasi  vaksinasi  di  tempat  lain. Bahwa, partisipasi masyarakat menjadi salah satu variabel yang juga mendorong keberhasilan program vaksinasi nasional. Pasalnya selama ini, rendahnya realisasi vaksinasi  selalu  dibenturkan  dengan  tingkat  ketersediaan  vaksin.  Hal  sebaliknya berlangsung  di  Kalimantan  Selatan,  stok  vaksin  tersedia  namun  realisasi  vaksin masih minim. Penyebabnya, adalah partisipasi dari masyarakat yang rendah serta ada  semacam  resistensi  yang  muncul  dari  beberapa  masyarakat  untuk  menolak divaksin.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrews,  M.  (2008).  The  good  governance  agenda:  Beyond  indicators  without theory. Oxford Development Studies , 36 (4), 379–407. https://doi.org/10.1080/13600810802455120 Apriliyanti,  K.,  Latif,  M.  D.  I.,  &  Mutiarin,  D.  (2021).  Narasi  Budaya  Arek Suroboyo  dan  Pandemi  Covid-19:  Sebuah  Perspektif  Agile  Governance  di Kota Surabaya. Jurnal Transformative , 7 (1), 1–28. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2021.007.01.1
Chhotray,  V.,  &  Stoker,  G.  (2009).  Governance:  From  Theory  to  Practice.
Governance Theory and Practice , 214–247.
https://doi.org/10.1057/9780230583344_10
Dacu,  V.,  Adu-ampong,  E.,  &  Stoker,  G.  (2002). Stoker  2002,  Governance  as theory, five propositions .
Demircioglu, M. A. (2017). Reinventing  the Wheel? Public Sector Innovation in the  Age  of  Governance. Public  Administration  Review , 77 (5),  800–805. https://doi.org/10.1111/puar.12821
Gerring,  J.,  Thacker,  S.  C.,  &  Moreno,  C.  (2005).  Centripetal  democratic governance: A theory and global inquiry. American Political Science Review , 99 (4), 567–581. https://doi.org/10.1017/S0003055405051889
Gerster,  D.,  &  Dremel,  C.  (2018). "  Agile  Meets  Non-Agile  ":  Implications  of Adopting Agile Practices at Enterprises . Ambler 2001 , 1–10.
Gibson, R. B. (2005). Kemp at all_2005_Governance for sustainable development moving.pdf. Int. J. Sustainable Development , 8 , 12–30.
Griffin, L. (2012). Where is Power in Governance? Why Geography Matters in the Theory  of  Governance. Political  Studies  Review , 10 (2),  208–220. https://doi.org/10.1111/j.1478-9302.2012.00260.x
Guridno,  D.  E.,  &  Guridno,  A.  (2020).  Covid-19  Impact:  Indonesia  Tourism  in New  Normal  Era. International  Journal  of  Management  and  Humanities , 4 (11), 31–34. https://doi.org/10.35940/ijmh.k1049.0741120
Halim, F. R., Astuti, F., Umam, K., Publik, A., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2021). Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat . 7 (April).
Haque,  M.  S.  (2003).  Reinventing  governance  for  performance  in  South  Asia: Impacts on citizenship rights. International Journal of Public Administration , 26 (8–9), 941–964. https://doi.org/10.1081/PAD-120019354
Iriani, S. S., Nuswantara, D. A., Kartika, A. D., & Purwohandoko, P. (2021). The Impact  of  Government  Regulations  on  Consumers  Behaviour  during  the COVID-19 Pandemic: A Case Study in Indonesia. Journal of Asian Finance, Economics and Business , 8 (4), 939–948.
https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0939
J.H.de O.Luna, A., Kruchten, P., E.Pedrosa, M. L. G. do, Almeida Neto, H. R. d., & Moura, H. P. d. M. (2014). State of the Art of Agile Governance: A Systematic Review. International  Journal  of  Computer  Science  and  Information Technology , 6 (5), 121–141. https://doi.org/10.5121/ijcsit.2014.6510
Lappi,  T.,  Karvonen,  T.,  Lwakatare,  L.  E.,  Aaltonen,  K.,  &  Kuvaja,  P.  (2018). Toward  an  Improved  Understanding  of  Agile  Project  Governance:  A Systematic  Literature  Review. Project  Management  Journal , 49 (6),  39–63. https://doi.org/10.1177/8756972818803482
Luna,  A.  J.  H.  D.  O.  (n.d.). Foundations for an Agile Governance Manifesto : a bridge for business agility Fundamentos para um Manifesto da Governança Ágil : uma ponte para agilidade nos negócios . 2016 .
Luna, A. J. H. D. O., Kruchten, P., & Moura, H. (n.d.). Constructing a Theory of Agile Governance : a step towards Business Agility . 1–8.
Marinho,  M.  L.  M.,  &  Moura,  H.  P.  De.  (2019).  Agile  governance  theory : operationalization. Innovations  in  Systems  and  Software  Engineering . https://doi.org/10.1007/s11334-019-00345-3
Media,  I.  (2022).  Capaian  vaksinasi  Covid-19  di  Kalsel  tak  capai  target. Media Indonesia . mediaindonesia.com/nusantara/473755/bpkp-capaian-vaksinasi-covid-19-di- kalsel-tak-capai-target
Nugroho,  I.,  Negara,  P.  D.,  &  Yuniar,  H.  R.  (2018).  the  Planning  and  the Development of the Ecotourism and Tourism Village in Indonesia: a Policy Review. Journal  of  Socioeconomics  and  Development , 1 (1),  43–51. https://doi.org/10.31328/jsed.v1i1.532
Qumer,  A.  (2008). A  framework  to  support  the  evaluation  ,  adoption  and improvement of agile methods in practice . 81 , 1899–1919. https://doi.org/10.1016/j.jss.2007.12.806
Salahudin,  S.  et  al.  (2020).  Analysis  of  Government  Official  Twitters  during Covid-19 Crisis in Indonesia Analysis of Government Official Twitters during Covid-19  Crisis  in  Indonesia. Talent  Development  &  Excellence , 12 (June), 3899–3915.
Soe,  R.  M.,  &  Drechsler,  W.  (2018).  Agile  local  governments:  Experimentation before implementation. Government Information Quarterly , 35 (2), 323–335. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.11.010
Soundararajan, V., Sahasranamam, S., Khan, Z., & Jain, T. (2020). Multinational enterprises and the governance of sustainability practices in emerging market supply chains : An agile governance perspective. Journal of World Business , September , 101149. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2020.101149
Suryahadi,  A.,  Widyanti,  W.,  Perwira,  D.,  &  Sumarto,  S.  (2010). Bulletin  of Indonesian Economic Studies MINIMUM WAGE POLICY AND ITS IMPACT
ON . October 2014 , 37–41. https://doi.org/10.1080/00074910302007
Vernanda,  R.,  &  Negar,  L.  A.  (2009). Kesiapan  Indonesia  Menuju  Agile Governance  Rengga  Vernanda  Indonesia  ’  s  Readiness  Towards  Agile Governance . 1–6.
Williams,  D.,  &  Young,  T.  (1994).  Governance,  the  World  Bank  and  Liberal Theory. Political Studies , 42 (1), 84–100. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1994.tb01675.x
Williamson,  O. E.  (2002). The theory  of  the  firm  as  governance  structure:  From choice  to  contract. Journal  of  Economic  Perspectives , 16 (3),  171–195. https://doi.org/10.1257/089533002760278776
Yuniti, I. G. A. D., Sasmita, N., Komara, L. L., Purba, J. H., & Pandawani, N. P. (2020).  The  impact  of  covid-19  on  community  life  in  the  province  of  Bali, Indonesia. International  Journal  of  Psychosocial  Rehabilitation , 24 (10), 1918–1929. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I10/PR300214