## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Peran Dan Tanggung Jawab PPAT Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik

## Pradesti Elva Rachmayanti, Ngadino
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : pradestielva@hotmail.com

## Abstract
The enactment of Ministerial Regulation ATR/BPN Number 5 of 2020 is starting to implement electronic mortgage rights services in every Land Office in Indonesia. Before the implementation of the electronic mortgage  rights  service,  the  task  of  the  Land  Deed  Officials  (PPAT)  was  to  submit  the  Deed  of Encumbrance (APHT) as well as registration of Mortgage Rights to the Land Office. However, after the regulation enacted the task of PPAT is only to convey APHT through an electronic system of mortgage rights. The purpose of this research is to see the submission of the APHT deed carried out by PPAT in the service of Electronic Mortgage Rights and the PPAT responsibility if there is an error in the electronic mortgage certificate. This study is using a normative juridical research method. The results showed that PPAT delivered APHT through the HT-el system by uploading APHT and other completeness documents. Then  if  there  is  an  error  in  the  Mortgage  Certificate,  it  is  not  te  responsibility  of  the  PPAT  but  the creditor. Therefore, creditors are expected to be more careful when inputting data on the HT-el system so that there are no errors in the HT-el certificate.
Keywords : land deed officials (ppat); electronic based mortgage rights; responsibility

## Abstrak
Dengan  diberlakukannya  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  5  Tahun  2020  pelayanan  hak  jaminan yang  sebelumnya  dengan  cara  manual  saat  ini  mulai  diberlakukan  layanan  hak  tanggungan  elektronik disetiap kantor pertanahan di Indonesia. Sebelum diberlakukannya pelayanan hak tanggungan elektronik tugas  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  adalah menyampaikan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sekaligus dengan listing Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan. Namun pada regulasi Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tugas PPAT hanya menyampaikan APHT melalui sistem elektronik hak tanggungan.  Penelitian  ini  bertujuan  agar  diketahui  penyampaian  akta  APHT  yang  dilakukan  PPAT dalam  pelayanan  Hak  Tanggungan  Elektronik  serta  tanggungjawab  PPAT  apabila  terdapat  kesalahan dalam  sertifikat  hak  tanggungan  elektronik.  Dalam  penelitian  ini  memakai  teknik  penelitian  yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPAT menyampaikan APHT melalui sistem HT- el dengan mengunggah  APHT  dan  dokumen  kelengkapan  lainnya.  Kemudian  apabila  terdapat  kesalahan  dalam sertifikat Hak Tanggungan bukan merupakan tanggung jawab PPAT melainkan kreditur. Oleh sebab itu, kreditur  diharapkan  agar  lebih  teliti  saat  menginput  data  pada  sistem  HT- el supaya  tidak  terdapat kesalahan dalam sertifikat HT- el .
Kata Kunci : pejabat pembuat akta tanah (PPAT); hak tanggungan secara elektronik; tanggung jawab

## A. PENDAHULUAN
Tanah  ialah  benda  tidak  bergerak  yang  memiliki  economic  value  yang  besar.  Selain  menjadi objek  yang  digemari  untuk  investasi,  tanah  juga  merupakan  objek  yang  sering  digunakan  sebagai jaminan.  Dikarenakan  hak  atas  tanah  sama  nilainya  dengan  uang,  memiliki  value  ekonomis,  dan mampu dialihkan. Menjadi jaminan kredit, hak atas tanah memiliki keunggulan, harganya tidak pernah turun  (Hutagalung,  2005).  Sehingga  apabila  seseorang  sedang  dalam  kondisi  yang  mendesak  serta memerlukan  uang  yang  banyak  tanah  merupakan  objek  yang  sering  digunakan  oleh  masyarakat sebagai jaminan. Selain itu  tanah merupakan objek jaminan  yang  dapat diterima dengan mudah  oleh lembaga keuangan khususnya bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada calon debiturnya. Sebab, pada umumnya tanah mudah dijual dan memiliki bukti hak jelas berwujud sertifikat hak tanah.
Tanah  jadi  objek  jaminan  seperti  pada  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  perihal  Hak Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah.  Berdasakan  Pasal  1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 arti dari  “Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda  lain  yang merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”
Teknologi  di  jaman  ini  perkembangannya  sangat  pesat.  Hal  tersebut  juga  menyebabkan terjadinya  perkembangan  pelayanan  dalam  bidang  pertanahan  khususnya  mengenai  hak  tanggungan. Guna  meningkatkan  pelayanan  hak  tanggungan  sejalan  pekembangan  teknologi  serta  menyesuaikan keperluan  masyarakat.  Sehingga  memberikan  kemudahan  dan  keterjangkauan  dalam  pelayanan  hak tanggungan. Atas dasar hal tersebut Menteri Agraria serta Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional saat 21  Juni  2019  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  serta  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik Indonesia  Nomor 9 Tahun 2019 Perihal  Pelayanan  Hak Tanggungan Terintegrasi Secara  Elektronik.  Namun  peraturan  menteri  tersebut  dirasa  masih  belum  mengelola  seluruhnya mengenai  hak  jaminan  contohnya  pada  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Perihal  Hak Tanggungan  sehingga  peraturan  tersebut  dicabut  serta  digantikan  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria serta Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Perihal Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria serta Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 pemberian layanan hak jaminan yang sebelumnya dengan  manual  saat  ini  mulai  diberlakukan  layanan  hak  tanggungan  elektronik  disetiap  kantor pertanahan  di  Indonesia.  Pada  Pasal  1  angka  6  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  5  Tahun  2020, dimaksudkan  Pelayanan  Hak  Tanggungan  yang  Terintegrasi  dengan  cara  elektronik  adalah “serangkaian  proses  pelayanan  hak  tanggungan  dalam  rangka  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi.”
Terkait  tugas  serta  kuasa  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  saat  menjalankan  layanan  hak tanggungan  elektronik.  Sebelum  diberlakukannya  pelayanan hak  tanggungan  elektronik  tugas  PPAT yaitu  melakukan  penyampaian  Akta  Pembebanan  Hak  Tanggungan  (APHT)  sekaligus  dengan mendaftar Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan. Namun saat regulasi Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tugas PPAT hanya menyampaikan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sesuai dengan  periode  waktu  tertentu  melalui  sistem  elektronik  hak  tanggungan.  Sedangkan  untuk pendaftaran  hak  tanggungan  merupakan  kewajiban  dari  kreditor  untuk  mendaftarkan  melalui  sistem elektronik hak tanggungan.
Selaras  dengan  latar  belakang  diatas  teori  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  yaitu  teori tanggungjawab hukum. Teori tanggungjawab hukum yaitu suatu konsep dimana setiap orang memiliki tanggung  jawab  secara  hukum  atas  segala  perbuatan  yang  dilakukan  olehnya,  artinya  seseorang memiliki  tanggung  jawab  terhadap  hukuman  apabila  aktivitasnya  tidak  sesuai  regulasi  perundang- undangan yang berjalan (Kelsen, 2006).
Teori tanggung jawab hukum dipakai untuk penganalisisan rumusan masalah pada penelitian ini mengenai prosedur penyampaian Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dilakukan PPAT dalam  pelayanan  hak  tanggungan  elektronik  serta  tanggungjawab  PPAT  apabila  terdapat  kesalahan dalam sertifikat hak jaminan elektronik.
Adapun orisinalitas penelitian terhadap jurnal yang memiliki  hubungan dengan penelitian jurnal ini  antara lain  :  Jurnal dengan  judul  “Tinjauan  Yuridis Terkait  Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik”,  yang  disusun  oleh  I  Wayan  Jody  Bagus  Wiguna,  dalam  penelitian  ini  menjelaskan mengenai  tahapan  melakukan  daftar  hak  jaminan  dengan  cara  elektronik  serta  hak  jaminan  dengan cara elektronik dilihat melalui Undang-Undang Hak Tanggungan (Wiguna, 2020).
Selanjutnya  Jurnal  dengan  judul  “Kebijakan  Penjaminan  Tanah  Melalui  Hak  Tanggungan  di Indonesia (Studi Penjaminan Hak Tanggungan Elektronik di Kabupaten Badung Provinsi Bali)”, yang

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
disusun  oleh  IGA  Gangga  Santi  Dewi  &  Mira  Novana,  dalam  penelitian  ini  menjelaskan  tentang proses jaminan Hak Tanggungan di Kabupaten Badung Provinsi Bali dan bedanya proses jaminan Hak Jaminan  berdasarkan  “Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996  melalui  jaminan  HT  berdasarkan PMATR/BPR No. 9 Tahun 2019 (Santi Dewi & Ardani, 2020).
Perbedaan  dengan  jurnal  yang  penulis  tuliskan  saat  ini,  dalam  jurnal  ini  penulis  membahas mengenai prosedur penyampaian Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dilakukan Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dalam  pelayanan  hak  tanggungan  elektronik  serta  tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) apabila terdapat kesalahan di sertifikat hak jaminan elektronik.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini yaitu penelitian hukum, penelitian hukum yaitu mekanisme guna membuat regulasi, ketentuan  atau  doktrin  hukum  agar  dapat  menjawab  isu  hukum  yang  ada  (Mazuki,  2013).  Jenis penelitian  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  yaitu  penelitian  yang  bersifat  yuridis  normatif.  Yuridis berarti  pendekatan  penelitian  yang  merujuk  pada  hukum  serta  regulasi  perundang-undangan  yang berjalan (Soemitro, 1982). Normatif yaitu strategi penelitian yang dijalankan melalui penelitian bahan pustaka terkait dengan asas-asas hukum serta studi kasus atau juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan  (Soekanto  &  Mamudji,  2004).  Teknik  strategi  penelitian  yang  digunakan  antara  lain perundang-undangan  ( The  Statute  Aproach )  melalui  pendekatan  konsep  ( Consept  Aproach ), pendekatan analitis  ( Analytical  Aproach ).  Metode analisis data yang  dipakai  yaitu  metode deskriptif, menjelaskan mengenai peristiwa atau kondisi hukum (Diantha, 2017). Penelitian hukum ini memakai bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Bekaitan Dengan  Tanah  dan  Peraturan  Menteri  Agraria  serta  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020  perihal  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara Elektronik.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  adalah  buku-buku  dan  jurnal  atau  artikel  yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum lain  yang  berasal  dari  internet.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam  penulisan  ini  dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan pengamatan. Metode yang digunakan untuk mengolah data dalam penulisan ini adalah analisis  kualitatif. Data  yang didapat  dari studi kepustakaan akan dianalisis  dan dikaji kemudian disistematiskan menjadi analisis data yang disusun dalam bentuk penulisan hukum.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Prosedur Penyampaian Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik
Penyebutan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  pertama  kali  terdapat  dalam  PP  No.  10 Tahun 1961 perihal  Pendaftaran Tanah disebut  “Penjabat”. Pada Pasal 19 regulasi  ini  ditentukan, tiap kesepakatan yang memiliki maksud mengubah hak tanah, memberi hak tanah baru, malkukan pegadaian  tanah  atau  melakukan  pinjaman  uang  nemun  hak  tanah  menjadi  tanggungan,  wajib memiliki  bukti  berupa  akta  yang  pembuatannya  oleh  serta  di  depan  penjabat  yang  diberi tanggungjawab dari Menteri Agraria (Ngadino, 2019).
Pasal  1  angka  1  PP  No.  37  Tahun  1998  perihal  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  menyatakan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yaitu  administratur  diamanatkan  dalam pembuatan  akta  asli  perihal  kegiatan  hukum  tentang  hak  tanah  atau  hak  milik  dari  rumah  susun. Boedi  Harsono dalam bukunya  menjelaskan  maksud dari  pejabat umum yaitu orang  yang dilantik dari  Lembaga yang berkuasa,  bertugan untuk  melakukan  pelayanan  masyarakat pada suatu  sektor atau aktivitas (Harsono, 2003).
Pasal 2 ayat 1 PP No. 37 Tahun 1998 menjelaskan tugas utama dari PPAT yaitu menjalankan secara parsial aktivitas pendaftaran tanah melalui pembuatan akta yang menjadi bukti sudah melalui proses suatu hukum perihal hak dari tanah atau Hak Milik Dari Rumah Susun, setelah itu akan jadi acuan untuk melakukan  listing untuk  mengubah data  listing tanah  yang disebabkan proses hukum itu.Aktivitas  hukum  sebagai  yang  dibebankan  berarti,  ada  pada  Pasal  2  ayat  2  PP  No.  37  Tahun 1998  terdiri  dari  penjualan  pembelian,  pertukaran,  pemberian,  pendapatan  pada  perusahaan ( inbreng ),  dibaginya  hak  seluruhnya,  diberikannya  hak  untuk  gedung  atau  hak  penggunaan  dari tanah hak kepunyaan, diberikannya hak jaminan serta wewenang memberikan hak jaminan.Selaras tugas  PPAT  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  merupakan  tugas  dari  PPAT  antara  lain mengerjakan  akta  dari  hak  jaminan.  Pasal  1  angka  1  UU  No.  4  Tahun  1996  perihal  Hak Tanggungan  Dari  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  menyebutkan  hak jaminan merupakan hak tanggungan yang diberikan ke hak dari tanah seperti pada UU No. 5 Tahun 1960 perihal  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  barang  lain  yang  menjadi  satu  dengan  tanah atau  bukan,  melunasi  suatu  peminjaman,  pemberian  kedudukan  yang  paling  utama  pada  kreditor tertentu pada kreditor lain.
Secara umum hak tanggungan memiliki unsur-unsur pokok antara lain :
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
a. Memberi kewenangan pada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya;
b. Merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang;
c. Utang yang dijaminkan merupakan suatu utang tertentu;
d. Yang menjadi objek yaitu hak dari tanah yang cocok;
e. Mampu diberikan dari  tanah  maupun pada  barang  lain pada tanah  yang  jadi  satu dengan  tanah yang dijaminkan (Anggraeni & Marwanto, 2020).
Sebagaimana  yang  tercantum  pada  UU  No.  4  Tahun  1996  menerangkan  pemberian  hak jaminan  dilaksanakan  lewat  dua  mekanisme  yang  terdiri  dari  membuat  Akta  Pembebanan  Hak Tanggungan  (APHT)  dari  PPAT,  setelah  itu  dilanjut  mendaftarkan  Hak  Jaminan  yang  dilakukan Kantor  Pertanahan.  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  merupakan  hal  yang  krusial  dikarenakan  hal tersebut adalah bukti adanya hak jaminan yang diberikan (Nufus, 2010).
Setelah APHT dibuat oleh PPAT, maka dalam waktu 7 hari kerja PPAT harus mendaftarkan APHT yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lain pada Kantor Badan Pertanahan Nasional daerah tersebut yang merupakan organisasi pengusahaan negara yang kuasanya mengerjakan tugas yang berhubungan dengan pertanahan di sektor pemerintahan (Sutedi, 2012). Seperti pada Pasal 40 ayat  1  PP  No.  24  Tahun  1997  perihal  Pendaftaran  Tanah  berisi,  paling  lambat  7  hari  kerja  dari tanggal  disahkannya  akta  yang  berhubungan,  PPAT  harus  memberikan  akta  yang  telah  dibuat beserta dokumen yang berhubungan pada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
Saat  ini  setelah  berlakunya  Peraturan  Menteri  Agraria  serta  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 perihal Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik,  pelayanan  hak  jaminan  tidak  lagi  berjalan  manual  dengan  mendatangi  Kantor Pertanahan  setempat  melainkan  pendaftarannya  lewat  perangkat  elektronik.  Pasal  1  angka  7 PMATR/BPN  No.  5  Tahun  2020  menjelaskan  arti  pemberian  layanan  hak  jaminan  saling berhubungan  dengan  cara  elektronik,  kemudian  dikatakan  menjadi  Pelayanan  HT- el merupakan tahapan pemberian layanan hak jaminan untuk memelihara data listing tanah yang diadakan lewat perangkat elektronik yang saling terhubung.
Tugas PPAT pada Pelayanan HT- el antara lain melakukan pemberian Akta Pembebanan Hak Tanggungan  (APHT)  pada  Kantor  Pertanahan  lewat  sistem  HT- el yang  diadakan  Kementerian. Tahap penyampaian APHT yang dikerjakan PPAT antara lain:
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
1) PPAT  melakukan login di website yang  sudah  terintegrasi  yang  disediakan oleh  Kementerian ATR/BPN  dengan  memasukan username dan password sebagaimana  yang  telah  didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat;
2) PPAT  melengkapi  data  sebagaimana  tercantum  pada  Akta  Pembebanan  APHT,  Sertifikat  Hak Atas Tanah dan dokumen lain yang diperlukan meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) debitur, Kartu Keluarga (KK) debitur, Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi persetujuan,  Kartu Tanda Penduduk  (KTP)  Saksi,  PBB,  Salinan  Perjanjian  Kredit  dan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan  (SKMHT)  kemudian  mengunggah  APHT,  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  serta dokumen lain sebagimana telah disebutkan;
3) PPAT  mengerjakan  serta  menandatangani  surat  yang  menyatkaan  tanggungjawab  keaslian dokumen  elektronik  sebagaimana  yang  telah  diunggah  dan  kemudian  mengunggah  surat pernyataan tersebut;
4) PPAT  mengunggah  Surat  Pengantar  Akta  kemudian  menandatangani  dan  cap  jabatan  Surat Pengantar Akta tersebut, lalu mengunggahnya kembali.
Sebelum  melakukan  penyampaian  APHT  sebagaimana  tercantum  pada  PP  No.  24  Tahun 1997 PPAT mengecek Sertifikat Hak  Atas  Tanah  dengan Buku Tanah yang terdapat pada Kantor Pertanahan.
Berdasarkan  uraian  diatas  setelah  berlakunya  PMATR/BPN  No.  5  Tahun  2020  pelayanan pendaftaran  HT  tidak  lagi  dilaksanakan  secara  konvensional  melainkan  secara  elektronik  melalui sistem  elektronik  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  PMATR/BPN  No.  5  Tahun  2020. Selaras  dengan  hal  tersebut  mengakibatkan  kembalinya  fungsi  PPAT  dalam  kegiatan  pendaftaran tanah yang memiliki tugas sebatas menyampaikan akta  yang dibuatnya kepada Kantor Pertanahan dalam  hal  ini  PPAT  hanya  memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  APHT  yang  dibuatnya melalui sistem HT- el dengan menjamin kebenaran data yang disampaikannya melalui sistem HT- el .
2. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Kesalahan Pada Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik
Iga  Gangga  Santi  Dewi  dalam  bukunya  menyebutkan  lembaga  jaminan  hak  atas  tanah  Hak Tanggungan memiliki kriteria antara lain (Santi Dewi, 2012) :
1. Droit de preferent berarti memberi kedudukan atau mendahului pemegang, seperti pada Pasal 1 angka  1  serta  Pasal  20  ayat  (1)  UUHT.  Kreditur preferent menjadi  pemilik  Hak  Tanggungan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
memiliki  hak  menjual  lewat  lelang  umum  tanah  yang  menjadi  tanggungan  namun  haknya mendulukan kreditur lain;
2. Droit de suite berarti menjadi pengikut objek yang jaminannya di tangan objek yang ada, sesuai dengan  Pasal  7  UUHT.  Kriteria  ini  adalah  jaminan  istimewa  untuk  kepentingan  pemilik  Hak Tanggungan;
3. Pemenuhan asas spesialitas serta publisitas, mengakibatkan mempu terikatnya orang ketiga serta diberikannya dengan pasti hukum oleh pihak yang memiliki kepentingan;
4. Mudah  serta  pasti  dilaksanakan  eksekusinya.  Jika  debitur  wanprestasi/cidera  janji,  langsung dilaksanakan  lelang  objek  yang  menjadi  tanggungan  Hak  Tanggungan  dengan  tidah  harus dilakukannya gugatan di pengadilan.
Berdasarkan Pasal 7 PMATR/BPN No. 5 Tahun 2020 yang merupakan pengguna sistem HT- el termasuk  kreditor  serta  PPAT  atau  pihak  lain  yang  dipilih  Kementerian.  Kreditor  yaitu perorangan atau badan hukum seperti pada peraturan perundang-undangan. Awalnya ketika belum dilakukannya tahap penjaminan HT- el dilaksanakan, pemakai wajib listing di sistem HT- el seperti pada Pasal 8 PMATR/BPN No. 5 Tahun 2020.
Sistem HT- el sebagaimana disebutkan merupakan perangkat elektronik saling terhubung yang dibuat  oleh  anggota  teknis  yang  memiliki  tugas  di  sektor  data  serta  informasi  guna  proses melakukan  layanan HT- el seperti  pada Pasal 1 angka 8 PMATR/BPN No.  5  Tahun 2020 . Sistem elektronik seperti pada Pasal 1  angka 6 PMATR/BPN No.  5 Tahun 2020 merupakan sistem serta tahapan  elektronik  yang  memiliki  fungsinya  melakukan  persiapan,  pengumpulan,  pengolahan, penganalisisan,  penyimpanan,  penampilan,  pengumuman,  pengiriman  serta/atau  penyebaran informasi elektronik.
Jenis  pelayanan  HT- el yang  mampu  diberikan  lewat  perangkat  HT- el berdasarkan  Pasal  6 PMATR/BPN No. 5 Tahun 2020, antara lain:
a. Mendaftar hak tanggungan;
b. Mengalihkan hak tanggungan;
c. Mengubah nama kreditor;
d. Menghapus hak tanggungan; serta
e. Memperbaiki data.
Pada  proses  penjaminan  HT- el, PPAT  saat  ini  menyampaikan  APHT  serta  berkas  lainnya yang  berkaitan  dengan  penjaminan  Hak  Tanggungan  melalui  Kantor  Pertanahan  secara online.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Seperti yang ada pada PMATR/BPN No. 5 Tahun 2020, yang mampu melakukan pendaftaran Hak Tanggungan  di  Kantor  Pertanahan  yaitu  kreditor.  Didasarkan  pada  hal  tersebut  sesuai  dengan ketentuan  PMATR/BPN  No.  5  Tahun  2020  maka  PPAT  tidak  dapat  mengerjakan  listing  Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  diartikan  dalam  hal  ini  tugas  pokok  PPAT  yaitu  membuat APHT  serta  memberikan  akta  tersebut  pada  Kantor  Pertanahan  guna  mendaftar  perawatan  data. Pada jaminan HT- el PPAT harus mengunggah file secara online APHT beserta berkas kelengkapan lainnya terakhir 7 hari sesudah pengesahan APHT kepada Kantor Pertanahan.
Dalam  rangka  penjaminan  Hak  Tanggungan  secara  elektronik,  PPAT  bebas  dari  kewajiban mewakili  pemohon  (kreditor)  untuk  melakukan  listing  Hak  Tanggungan pada  Kantor  Pertanahan. Agar pengembalian kegunaan  serta  kekuasaan  PPAT  menjadi administratur umum  yang  memiliki tugas  pokok  menciptakan  akta  tentang  aktivitas  hukum  dengan  objek  tanah,  tidak  menjalankan tugas kode etik PPAT diluar pekerjaan utamanya (Santi Dewi & Ardani, 2020).
Selaras  dengan  hal  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  pendaftaran  HT- el dilakukan  oleh kreditor.  Sehingga  dalam  hal  ini  apabila  terdapat  kesalahan  dalam  sertifikat  HT- el maka  bukan merupakan tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebagaimana dijelaskan di teori tanggungjawab hukum suatu individu memiliki tenggungjawab secara hukum dari aktivitas tertentu atau  membawa  tanggungjawab  hukum  berarti  orang  tersebut  memiliki  tanggungjawab  atas  suatu hukuman  apabila  aktivitasnya  tidak  sesuai  dengan  regulasi  yang  ada  (Kelsen, 2006).  Pada hal  ini pendaftaran  HT- el bukan  merupakan  tanggungjawab  dari  PPAT  sehingga  PPAT  tidak  memiliki tanggungjawab atas kesalahan yang ada pada sertifikat Hak Tanggungan Elektronik.
Pasal  19  PMATR/BPN  No.  5  Tahun  2020  menjelaskan  jika  adanya  salah  pada  pengajuan layanan  HT- el yang  baru  disadari  sesudah  sertifikat  HT- el dibuat,  pemilik  sertifikat  HT- el dalam hal ini adalah kreditor dapat mengajukan perbaikan lewat perangkat HT- el terakhir 30 (tiga puluh) hari dari tanggal sertifikat HT- el terbit.
Sehingga berdasarkan uraian diatas apabila  terdapat kesalahan  pada  sertifikat HT- el pemilik HT- el tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada PPAT. Karena berdasarkan PMATR/BPN No.  5  Tahun  2020  PPAT  hanya  bertugas  untuk  menyampaikan  APHT  melalui  sistem  HT- el sedangkan  yang  bertanggung  jawab  untuk  mendaftarkan  Hak  Tanggungan  adalah  pemohon (kreditor).  Oleh  karena  itu  dalam  hal  ini  yang  bertanggung  jawab  dan  yang  dapat  mengajukan permohonan  perbaikan  atas  kesalahan  yang  terdapat  dalam  sertifikat  HT- el adalah  pemohon

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
(kreditor) yang juga merupakan pemilik sertifikat HT- el, PPAT tidak dapat mengajukan perbaikan atas kesalahan sertifikat HT- el karena hal tersebut bukan merupakan kewenangannya.

## D. SIMPULAN
Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan dengan elektronik seperti pada PMATR/BPN No. 5 Tahun 2020 tugas PPAT adalah membuat APHT yang kemudian menyampaikan akta tersebut kedalam sistem HT- el terakhir 7 hari kerja sesudah pengesahan akta. Apabila terdapat kesalahan dalam sertifkat HT- el bukan  merupakan  tanggung  jawab  PPAT  karena  dalam  PMATR/BPN  No.  5  Tahun  2020  yang melakukan  pendaftaran  HT- el adalah  pemohon  dalam  hal  ini  merupakan  kreditur.  Sehingga  hal tersebut menjadi tanggung jawab kreditur atas kelalaiannya saat menginput data dalam sistem HT- el selaku pihak yang melakukan pendaftaran HT- el .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Diantha, I. M. P. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum .
Prenada Media Group.
Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia . Djambatan.
Hutagalung, A. S. (2005). Asas - Asas Hukum Agraria . Universitas Indonesia.
Kelsen, H. (2006). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara . Raja Grafindo Persada.
Mazuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group.
Ngadino. (2019). Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT . UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
Santi Dewi, I. G. (2012). Penjaminan Tanah Dengan Hak Tanggungan di Indonesia . Undip Law Press. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Raja Grafindo Persada.
Soemitro, R. H. (1982). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri . Ghalia Indonesia.
Sutedi, A. (2012). Hukum Hak Tanggungan . Sinar Grafika.

## Artikel Jurnal:
Anggraeni, S. Z., & Marwanto, M. (2020). Kewenangan dan Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik. Acta Comitas . Nufus, N. H. (2010). Proses Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Tanah Yang Belum Bersertifikat .

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Universitas Diponegoro.
Santi Dewi, I. G., & Ardani, M. N. (2020). Kebijakan Penjaminan Tanah Melalui Hak Tanggungan di Indonesia (Studi Penjaminan Hak Tanggungan Elektronik di Kabupaten Badung Provinsi Bali). Law, Development and Justice Review .
Wiguna, I. W. J. B. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik.
Acta Comitas.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020
Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.