Kabilah : Journal of Social Community             Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019

## POLITISASI ULAMA PADA PILPRES 2019 PERSPEKTIF KIAI SILO DI KABUPATEN PASURUAN
Miftahul Huda & M. Dayat Universitas Yudharta Pasuruan miftahulhuda@yudharta.ac.id, dayat@yudharta.ac.id
Abstrak:
Kehebohan  pemilihan  Presiden  2019  telah  ramai,  terutama  di  media  sosial  yang telah  dimulai  sejak  awal  2018.  Berdasarkan  survei  Lembaga  Penelitian  dan Pengembangan KOMPAS pada pertengahan 2018, dinyatakan bahwa konflik politik antara pendukung calon Presiden dan calon Wakil Presiden lebih parah dan terjadi di  media  sosial  dengan  persentase  71,8%  dibandingkan  dengan  konflik  dalam hubungan langsung dengan persentase <10%. Di Pasuruan, Jawa Timur, misalnya, apa  pun  yang  dikatakan  oleh  ulama  tidak  diragukan  lagi  akan  dipengaruhi  oleh santri dan jama'ah, dan bahkan tanpa harus memperhitungkan baik atau buruknya hal  itu.  Secara  konseptual,  penelitian  ini  berorientasi  pada  makna  Kiai  mursyid thariqat  terhadap  fenomena  politisasi  ulama  dalam  pemilihan  Presiden  2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi kualitatif. Pada kenyataannya setelah pemilihan presiden masih ada polarisasi antara pendukung dan bahkan permusuhan. Seorang Kiai adalah tokoh karismatik yang dihormati dan merupakan panutan bagi masyarakat. Dalam kontestasi pemilu seorang Kiai tidak boleh mempraktikkan politik, tetapi politik nasional yang berupaya membantu TNI, POLRI  dan  penyelenggara  pemilu  untuk  menyelaraskan  suasana  dan  kampanye menuju pemilihan damai, jujur, dan adil.
Kata kunci: politik, pilpres, ulama

## Abstract:
The excitement of the 2019 presidential election has been bustling, especially on social  media  which  began  in  early  2018.  Based  on  a  KOMPAS  Research  and Development  Institute  survey  in  mid-2018,  it  was  stated  that  political  conflicts between  Presidential  and  Vice  President  candidates'  supporters  were  worse  and occurred on social media with a percentage of 71, 8% compared to conflicts in direct relationship with a percentage <10%. In Pasuruan, East Java, for example, whatever is said by the ulema will undoubtedly be influenced by santri and jama'ah, and even without having to calculate the good or bad. Conceptually, this research is oriented to  the  meaning  of  the  murshid  ulama  scholars  about  the  phenomenon  of  ulama politicization in the 2019 presidential election. The method used in this research is qualitative phenomenology. In reality after the presidential election there is still a polarization  between  supporters  and  even  hostility.  An  ulama  is  a  respected charismatic  figure  and  is  a  role  model  for  the  community.  In  the  election contestation, a Kiai must not practice politics, but national politics that seeks to help the TNI, POLRI and election organizers to harmonize the atmosphere and campaign towards peaceful, honest and fair elections.
Keywords: political,  the presidential election, ulama
Kabilah : Journal of Social Community             Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019

## Pendahuluan
Tahun
2019 Indonesia mempunyai hajat besar yaitu pesta demokrasipemilihan  umum  presiden  dan  calon  wakil  presiden  yang  selalu dilaksanakan dalam 5 tahunan. Dalam kontestasi politik di Indonesia akhir-akhir ini peran ulama termasuk Kiai, ustadz, atau pemimpin ormas tak terhindarkan. Para ulama yang seharusnya sebagai tokoh agama, mengaji, penceramah, dan berdakwah kini  sibuk  menjadi  juru kampanye  pada  salah satu calon  tertentu.  Lebih  dari  itu, banyak  ulama  yang  pada  akhirnya  turut  serta  menjadi  bagian  dari  salah  satu pasangan calon untuk bersaing pada kubu calon lainnya.
Kehebohan  pilpres  2019  telah  ramai  diperbincangkan  terutama  di  media sosial.  Sebagaimana  hasil  survey  Lembaga  Penelitian  dan  pengembangan (LITBANG)  KOMPAS  pada  pertengahan  tahun  2018  dalam  konteks  kedewasaaan berpolitik terjadi pertentangan antar kubu pasangan calon presiden (Capres) dan calon  wakil  presiden  (Cawapres)  dan  lebih  parahnya  lagi  banyak  yang  terjadi melalui  media  social  sebesar  71,8%  di  dalam  pertentangan  dalam  pergaulan langsung dengan prosentase 9,1 persen.
Dalam  kontestasi  politik  Pilpres  2019  faktanya  begitu  jelas,  bahwa  telah terjadi  fenomena  politisasi  ulama,  dimana  masing-masing  kubu  bayak menggunakan  istilah  dan  melegitimasi  peran  ulama  sebagai  magnet  politik  guna mendapatkan  lebih  banyak  perhatian  dan  simpatisan  di  Negara  yang  mayoritas penduduknya  memeluk  agama  Islam  ini.  Petinggi  PBNU,  KH.  Ma’rif  Amin berpartisipasi  aktif  sebagai  calon  Wapres  dari  Ir.  Joko  Widodo  sebagai  kubu-1 (nomor urut satu). Sementara kubu-2 (nomor urut dua) H. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga mendung-dengunkan ulama dari kubunya melalui penggunaan istilah  dukungan  ijtima’  ulama.  Meskipun  demikian,  banyak  juga  Kiai  atau  ulama yang  mulanya  cenderung  pasif  dalam  partisipasi  politiknya,  menyayangkan fenomana tersebut.
Keberagaman  perspektif  atau  mainstreaming  para  Kiai  dalam  menyikapi politisasi  ulama  pada  kontestasi  Pilpres  2019  sebenarnya  sudah  menjadi  suatu keniscayaan. Namun demikian, membina santri dan jama’ahnya agar lebih cerdas dalam  berpolitik  menjadi  tugas  penting  yang  harus  dilakukan  oleh  seorang  Kiai. Sehingga  hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  membuka  cakrawala  berfikir para santri dan umat Islam agar lebih cerdas dalam menerima dawuh (pernyataan) dan  sikap  para  Kiai  silo  atas  partisipasinya  dalam  kontestasi  politik  baik  pada momentum  Pilpres  maupun  Pilkada  untuk  menghindari  konflik  potensial  akibat pertentangan  politik.  Selain  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  meberikan informasi kepada publik mengenai pluralitas perspektif para ulama pada umumnya dan  para  Kiai  silo  di  Kabupaten  Pasuruan  pada  khususnya  dalam  menyikapi politisasi ulama pada kontestasi politik dalam Pilpres 2019 di Indonesia.
Menurut  Hoogerwerf 1 mengatakan  bahwa  partisipasi  politik  adalah keikutsertaan  pada  kebijaksanaan  pemerintah  dan  pada  terwujudnya kebijaksanaan itu. Dari berbagai pendapat di atasa terlihat bahwa partisipasi politik mencakup  aspek-aspek  yang  sangat  luas  termasuk  juga  tingkah  laku  politik  dan pemilihan penguasa di dalam suatu kegiatan politik yang disebut pemilihan umum.
1 Hoogerwerf A. Ujung Kulon: the land of the last Javan Rhinos . Part V. The Javan Deer. (Leiden E. J. Brill, 1970), 189.
Kabilah : Journal of Social Community             Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Pengertian umum mengenai partisipasi menurut Alfian yaitu keikutsertaan suatu kelompok  masyarakat  dalam  kehidupan  politik,  misalnya:  memilih  pemimpin negara, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai dan lain-lain. 2 Indonesia merupakan Negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia,  dimana  88%  penduduknya  memeluk  agama  Islam.  Runtuhnya  rezim  Orde Baru pada Tahun 1998 telah mengantarkan perubahan sistem pemerintahan yang sebelumnya  otoriter ke  dalam masa  transisi  demokrasi.  Transisi  demokrasi  yang dijalankan  di  Indonesia  mendapatkan  pujian  dari  Menlu  AS  Hillary  Clinton  yang menganggap  Indonesia  sebagai  panutan  demokrasi  bagi  dunia  Muslim.  Demikian juga, Presiden Obama memuji demokrasi Indonesia sebagai contoh yang baik bagi dunia. 3
Keterlibatan  dalam  perkumpulan  kewargaan  dan  ketertarikan  terhadap politik  juga  cenderung  berpengaruh  langsung  pada  partisipasi  politik.  Menurut Olsen  Partisipasi  dalam  perkumpulan-perkumpulan  non  politik  yang  bersifat sukarela  dan  menyalurkan  kepentingan  khusus  (special  interest),  pada  saatnya akan  membuat  seseorang  aktif  secara  politik.  Ada  berbagai  alasan  mengapa partisipasi  semacam  ini  bisa  meningkatkan  aktivitas  politik  seseorang:  (1) partisipasi itu memperluas wawasan seseorang mengenai minat, kepentingan dan kepedulian, sehingga urusan-urusan publik menjadi pentng baginya. (2) partisipasi itu membawa seseorang berhubungan dengan orang-orang baru beraneka ragam, dan ini membuatnya peduli pada masalah-masalah public, dan menjadi aktif dalam kegiatan  politik.  (3)  partisipasi  itu  membantu  menambah  informasi  seseorang, melatihnya dalam berinteraksi sosial, membuatnya lebih terampil dalam memimpin dan mengambil sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk aksi politik yang efektif. 4
Keterlibatan  dalam  kelompok  sosial  melalui  kelompok  sosial  keagamaan seperti  NU  dan  Muhammadiyah,  dan  kelompok-kelompok  sosial  non  keagamaan seperti  karang  taruna,  arisan,  rapat,  rukun  tetangga  (RT),  organisasi  profesi  dan organisasi  hobi,  membuka  informasi  dan  komunikasi  mengenai  masalah  publik, sehingga  mendorong  warga  Negara  terkait  dengan  masalah  tersebut.  Selain  itu orang-orang  yang  terlibat  dalam  kelompok  sosial  sangat  mungkin  siap  terlibat dalam mobilisasi politik oleh kelompok tersebut. 5
Definisi Kiai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) adalah sebutan bagi alim ulama (orang yang cerdik dan pandai dalam agama Islam). Sedangkan dalam Ensiklopedi  Islam  Indonesia  disebutkan  bahwa  Kiai  di  kalangan  masyarakat tradisional Jawa, merupakan tokoh keagamaan kharismatik yang bisa dibandingkan dengan  ajengan  di  masyarakat  Jawa  Barat,  syekh  di  masyarakat  Minangkabau Sumatera Barat. 6 Untuk penyebutan istilah kiai di Indonesia memang berbeda-beda, tetapi substansinya memiliki peran dan tugas yang sama.
2 Alfian, Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional . Cet-1, (Jakarta: UI-Press, 1986), 70
3 Luthfi Assyaukani, Ideologi Islam Dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi Di Indonesia . (Jakarta: Freedom Institut, 2011)
4 , Saiful Mujani Dkk. Kuasa Rakyat. (Jakarta: Mizan Publika, 2012), 318.
5 Ibid
6 Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia , (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992), 562.
Kabilah : Journal of Social Community             Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Di  berbagai  daerah  di  Indonesia  penggunaan  istilah  kiai  berbeda  dengan istilah  ulama.  Horikoshi  (1976)  dan  Mansurnoor  (1990)  membedakan  kiai  dan ulama dalam peran dan pengaruhnya dalam masyarakat. Ulama adalah istilah yang lebih  umum  dan  merujuk  kepada  seorang  muslim  yang  berpengetahuan.  Kaum ulama  adalah  kelompok  yang  secara  jelas  mempunyai  fungsi  dan  peran  sosial sebagai  cendekiawan  penjaga  tradisi  yang  di  anggap  sebagai  dasar  identitas primodial individu dan masyarakat. Dengan kata lain fungsi ulama yang terpenting adalah peran ortodoks dan tradisional mereka sebagai penegak keimanan dengan cara  mengajarkan  doktrin-doktrin  keagamaan  dan  memelihara  amalan-amalan keagamaan ortodoks di kalangan umat Islam. 7 . Istilah ulama secara luas di gunakan di dunia Islam. Di Indonesia berbagai istilah lokal di gunakan untuk  menunjukan berbagai tingkat keulamaan, dan istilah yang paling di gunakan untuk menunjukan berbagai tingkat keulamaan yang lebih tinggi adalah kiai.
Kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Seringkali ia  adalah  pendiri  pesantren  itu  sendiri.  Sudah  sewajarnya  bahwa  pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung kepada kemampuan pribadinya. Istilah kiai di Indonesia tidak hanya mengandung muatan makna ahli agama, tetapi juga memiliki  muatan  sosiologis-antropologis.  Ketokohan  kiai  merupakan  ciri  khas dalam masyarakat pesantren, ini terjadi karena kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik tapi individu kiai sendiri merupakan gelar yang tercipta melalui proses teologis. Berdasarkan karakternya dalam istilah jawa Kiai diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Kiai silem ,  yaitu  Kiai  yang  tidak  pernah  atau  jarang  muncul  ke  permukaan (publik), hanya ber- dzikir dan mendo’akan eksistensi perdamaian dan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.
2. Kiai silo ,  yaitu  ulama  yang  berjuang  memiliki  pondok  pesantren,  yayasan, lembaga, pendidian, organisasi, majelis ta'lim termasuk juga majelis dzikir dan ilmu.  Ia  adalah  sosok  kiai  yang  pintar  nandur  (menanam)  benih  generasi ilmunya  kelak.  Kiai silo biasanya  seorang  tokoh  panutan  masyarakat  yang dihormati karena alim dan memiliki suri tauladan yang baik, banyak dijadikan rujukan  masyarakat  untuk  datang  kepadanya.  Kiai silo juga  biasanya cenderung pasif dalam konstelasi politik praktis, ia akan memberikan respon reaktif  apabila  suasana  permukaan  (publik)  dalam  keadaan  keruh  untuk mengupayakan  ‘ islah’ antara  pihak-pihak  yang  berkonflik  untuk  berdamai. Kiai mursyid thariqat merupakan bagian dari kategori ini.
3. Kiai silat ,  yaitu  Kiai  yang  mempunyai  atau  tidak  mempunyai  pondok pesantren,  Kiai  silat  biasanya  seorang  tokoh  panutan  masyarakat  karena biasanya diundang untuk memberikan ceramah dalam majelis ta'lim tertentu. Kiai silat juga dinobatkan pada Kiai yang aktif dalam organisasi masyarakan keagamaan, organisasi sosial dan politik. Biasanya  Kiai kategori ini acapkali menjadi ‘corong’ atau ‘ echo’ untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Secara  konseptual  penelitian  ini  berorientasi  pada  pemaknaan  para  Kiai mursyid thariqat terhadap fenomena politisasi ulama dalam Pilpres 2019. Sehingga metode  yang  relevan  untuk  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif fenomenologi.  Dimana  fenomenologi  berusaha  untuk  memahami  bagaimana
7 Hiroko Horikoshi, Kiai dan Perubahan Sosial , (Jakarta: P3M, 1987), 232.
Kabilah : Journal of Social Community             Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
seseorang mengalami dan memberi makna pada sebuah pengalaman. Fenomenologi berusaha  mendekati  objek  kajian  secara  konstruktivis  serta  pengamatan  yang cermat,  dengan  tidak  menyertakan  prasangka  oleh  konsepsi-konsepsi  manapun sebelumnya.  Fenomenologi  akan  berusaha  memahami  pemahaman  informan terhadap fenomena yang muncul dalam kesadarannya, serta fenomena yang dialami oleh informan dan dianggap sebagai entitis sesuatu yang ada dalam dunia. Metode ini  digunakan  karena  struktur  kesadaran  dalam  pengalaman  ini  pada  akhirnya membuat makna dan menentukan isi dari pengalaman.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian
Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  fenomenologis.  Metode  ini dipilih untuk mendeskripsikan suatu fenomena pada area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat, dalam hal ini persepsi para  Kiai silo terhadap  politisasi  ulama  dalam  Pilpres  2019.  Populasi  yang  menjadi  sasaran penelitian adalah para Kiai pengasuh pondok pesantren yang tidak terlibat secara langsung  dalam  kontestasi  politik,  baik  sebagai  calon  eksekutif  maupun  calon anggota legislaif di daerah Kabupaten Pasuruan.
Penentuan  obyek  penelitian  berdasarkan track  and  record Kiai  pemangku pondok pesantren dengan kategori Kiai tidak terlibat secara langsung sebagai aktor dan  tokoh  politik  di  Kabupaten  Pasuruan.  Adapun  untuk  menentukan  sampel penelitian  ini  dipergunakan  teknik purposive  sampling dengan  mengambil  enam pondok  pesantren  di  enam  Kecamatan  di  wilayah  Kabupaten  Pasuruan  dengan kriteria  Kiai  yang  mempunyai  pondok  pesantren,  berthoriqoh  serta  menjabat sebagai  tokoh  ormas.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan melakukan observasi dan wawancara dengan para Kiai yang dipilih sebagai obyek penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Untuk mengukur status Kiai, variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel dependent, yaitu variabel persepsi masyarakat  terhadap track  and  record Kiai  dalam  konstelasi  politik  dan  variabel persepsi masyarakat terhadap kiai dalam pemberdayaan di bidang kerukunan umat beragama.
KECERDASAN BERPOLITIK POLITISASI ULAMA DALAM PILPRES 2019 SIKAP PARA KIAI SILO: 1. Persepsi
2. Menyalahkan
3. Disclosure
4. Penolakan
FAKTOR-FAKTOR

## POLITISASI ULAMA
Kabilah : Journal of Social Community             Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah  sebagai  berikut:  Observasi  adalah  pengamatan  dan  pencatatan  dengan sistemis atas fenomena yang akan atau sedang diteliti. Observasi dalam penelitian ini  digunakan  untuk  mengamati  lingkungan  sosial  subyek  penelitian.  Teknik  ini menuntut  adanya  pengamatan  dari  peneliti  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. 8
Wawancara,  menurut  Hadi  wawancara  merupakan  metode  pengumpulan data  dengan  tanya  jawab  sepihak  yang  dikerjakan  dengan  sistemis  dan berlandaskan  tujuan  penelitian. 9 Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud tertentu.  Percakapan  itu  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu  pewawancara (interviewer)  yang  mengajukan  pertanyaan  dan  diwawancarai/responden (interviewee)  yang  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  itu. 10 Danim menambahkan  bahwa  pada  penelitian  kualitatif,  wawancara  mendalam  dapat dilakukan  dengan  dua  cara.  Pertama,  wawancara  sebagai  strategi  utama  dalam mengumpulkan data. Pada konteks ini, catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkrip  wawancara.  Kedua,  wawancara  sebagai  strategi  penunjang  teknik  lain dalam  mengumpulkan  data,  seperti  observasi  partisipan,  analisis  dokumen,  dan fotografi.  Dalam  penelitian  ini  wawancara  digunakan  untuk  menggali  informasi tentang  konsep  diri  remaja  putri  dalam  menghadapi  menarche.  Serta  digunakan untuk  mengklarifikasi  informasi  yang  sudah  didapat  dengan  keterangan  dari significant others . 11

## Pembahasan dan Hasil Penelitian Faktor-Faktor Politisasi Ulama
Pemilu akhir-akhir ini para aktor politik banyak yang menggunakan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagai jurus utama untuk memenangkan pilihan politiknya. Faktor terbesar  salah satunya adalah dengan cara memainkan Politik Agama untuk memenangkan salah satu calon. Politik agama menjadi hal yang sangat sensitif di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama islam, jika ada salah satu pasangan calon ada yang non muslim atau yang minim masalah agama,  maka  isu  itu  akan  terus  digulirkan,  meskipun  calon  tersebut record kepemimpinannya mempunyai catatan emas. Ketika politik agama dimainkan akan berdampak pada konflik antar golongan yang dapat menimbulkan kebencian serta nantinya  berujung  pada  perpecahan.  Menurut  Zainul  Ma’arif  mengatakan bahwasannya  pemicu  politisasi  agama  ialah  kolaborasi  antara  agamawan/ulama garis keras yang kekanak-kanakan secara negatif dengan politisi yang punya hasrat mengebu-gebu untuk menjadi penguasa secara negatif. 12
8 Noor,  Juliansyah. Metodologi  Penelitian  Skripsi,  Tesis  dan  Disertasi  Karya  Ilmiah.  Cetakan  Kedua . (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 140.
9 Hadi, Sutrisno. Penelitian Research . (Yogyakarta: BPFE, 2004)
10 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif . (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009)
11 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti kualitatif , (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
12 https://redaksikota.com/news/nasional/13/02/2018/42700/pengamat-nilai-munculnya- politisasi-agama-dipengaruhi-2-faktor-ini.php. Di akses pada Rabu, 22 Mei 2019 pukul 02:45
Kabilah : Journal of Social Community             Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019

## Kecerdasan Berpolitik
Masyarakat  harus  bisa  menilai  tentang  ini,  karena  ketika  isu  Sara  yang dimainkan  maka  mereka  yang  menjadi  korban  dari  keganasan  politikus.  Ketika masyarakat cerdas dalam memilih, para politisi akan melakukan segala cara dengan selalu  berpihak  dan  mengutamakan  kepentingan  rakyat,  visi-misinya  jelas, Programnya bagus serta jujur dan adil jika ingin menang. Proses demokrasi harus dimulai  dengan  doktrinsai  tentang  poltik  itu  sendiri  yang  ditujukan  untuk pembangunan  agar  ketika  pesta  demokrasi  digelar,  benar  –  benar  para  calon menyampaikan kapabilitas serta kecakapannya dalam memimpin dan memajukan pembangunan di negara.  Dan ketika masyarakat tersebut cerdas dalam meilih maka Negara akan maju dan sejahtera

## Politisasi Ulama dalam Pilpres 2019
Dalam kontestasi politik pada pilpres tahun 2019 terjadi politisasi  ulama di masing-masing kubu. Salah satu faktor terbesarnya adalah dengan cara memainkan Politik Agama untuk memenangkan salah satu calon. Politik agama menjadi hal yang sangat sensitif di Indonesia, terbukti pada pilkada DKI tahun 2018 para elite politik berhasil memenangkan dengan cara memainkan isu Agama.
Dalam  Pilpres  2019  ini  terlihat  begitu  jelas,  faktanya  terjadi  fenomena politisasi ulama dalam masing-masing kubu saling klaim dalam istilah ulama untuk menjadi daya tarik, menyakinkan serta simpatisan para masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam. Dari kubu 01 H. Ir. Joko Widodo menggandeng Petinggi salah satu Ormas islam terbesar di Indonesia yakni Prof. Dr. (HC) KH. Makruf Amin dari Nahdlatul Ulama (NU), sementara dari kubu 02 H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga  Salahudin  Uno  juga  mendenggung-denggungkan  istilah  ijtima’  ulama. Karena pasangan tersebut berdasarkan hasil ijtima’ ulama. Dalam ijtima’ ulama juga menghasilkan sebutan bahwa H. Sandiaga Salahudin Uno adalah santri Millenial.
Sikap Para Kiai Silo. Para Kiai silo dikabupaten pasuruan memaknai kontestasi pilpres  merupakan  kegitan  rutinitas  dalam  rangka  menciptakan  demokrasi  di Indonesia. mereka sepakat untuk menjadikan pemilu ini yang adil, damai dan tidak saling  menghujat.  Bahkan  para  Kiai  kebanyakan  netral  dalam  menentukan  hak politiknya.  Menurut  KH.  Sholeh  Bahruddin  pengasuh  pondok  pesantren  Ngalah kecamatan  Purwosari  sekaligus  mursyid  thoriqoh  naqsabandiyah  beliau mengatakan  saya,  istri  beserta  anak  cucu  saya  semuanya  netral,  dan  tidak mencoblos. Tetapi kalau santri, jama’ah dan alumni wajib untuk mencoblos. Beliau mengibaratkan seperti pabrik rokok ketika mesinnya terjual maka produksi rokok tersebut  akan  berhenti,  tetapi  kalau rokoknya  yang  terjual  maka  pabrik tersebut akan mendapat keuntungan yang besar. Mengenai pandangannya tentang politisasi ulama beliau mengatakan Kiai itu ada 2 macam ada Kiai sunan yang dalam hal ini dia memposisikan sebagai seorang yang mengajarkan ilmu agama melalui dakwah, rutinan,  mengajar  kitab  kuning  di  pesantren  dan  sama  sekali  tidak  berpolitik praktis.  Yang  kedua  adalah  Kiai  sultan  yang  dalam  berdakwahnya  masuk  pada jabatan politik di DPR, Bupati, Gubernur, dll.
Kabilah : Journal of Social Community             Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Menurut  pengasuh  podok  pesantren  keramat  kecamatan  kraton  sekaligus mursyid  thoriqoh  qodiriyah  yang  akrab  dipanggil  gus  dayat,  beliau  mengatakan segogyanya Kiai tidak ikut dalam politik praktis, karena sosok Kiai merupakan sosok yang sangat dihormati serta menjadi suri tauladan bagi santri dan orang banyak dan menjadi  rujukan  tingkah  lakunya.  Kiai  sebaiknya  berpolitik  kebangsaan  yang menjadi  peredam  serta  penyejuk  untuk  menciptakan  perdamian.  Mengenai politisasi ulama itu harus dipisahkan antara agama dan politik.
Memang  dalam  pilpres  tahun  2019  ini  sempat  terjadi  polarisari,  sebagian mereka saling menyalahkan antar kubu, dan banyak Kiai juga yang membubuhkan tanda tangannya untuk menyerukan mendukung salah satu pasangan calon, serta banyak  pula  yang  langsung  terjun  untuk  berkampanye  di  tengah-tengah masyarakat.
Namun  pasca  pilpres  berlangsung  para  Kiai  juga  ikut  meredam  suasana dengan bersama-sama jajaran TNI, POLRI untuk mengkampayekan pemilu damai. Menurut Zainul Faizin ketua KPU kabupaten Pasuruan dari KPU memang ada upaya bekerjasama  melaui  ormas-ormas  dan  tokoh-tokoh  masyarakat  untuk  meredam suasana  yang  sempat  memanas,  diharapkan  para  tokoh-tokoh  tersebut  bisa memberikan  pengertian  pada  masyarakat  di  desa-desa  yang  gesekannyan  terlalu keras akibat isu-isu selama pilpres berlangsung hasilnya mas faizin menilai pasca pemilu berjalan dengan baik dan tidak ada konflik apapun mereka saling menerima dengan keputusan KPU.
Ketua MUI Kabupaten Pasuruan KH Nurul Huda mengatakan, agama tidak bisa di campur adukkan dengan politik ketika ada tokoh agama yang masuk pada dunia politik tidak boleh membawa atribut ormas atau jabatannya untuk dijadikan alat meraih  suara.  "Saya  melihat  KPU  dan  semua  unsur  sudah  melaksanakan  Pemilu yang jujur, adil dan transparan. Mudah-mudahan, jerih payah KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan unsur semuanya menjadi amal ibadah yang Insyaallah barokah dan bisa diterima," jelasnya. 13
Terkait pasca pilpres para tokoh sepakat untuk menolak adanya kerusuhan yang  disebabkan  oleh hasil  dari  pemilu  menurut  KH  Achmad  Rifa'i,  selaku  tokoh agama  Kecamatan  Bangil,  menolak  keras  akan  adanya  gerakan  People  Power dengan  mengapresiasi  baik  kinerja  seluruh  penyelenggara  Pemilu  baik  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Bawaslu  khususnya  di  Kabupaten  Pasuruan. 14 Sedangkan  Menurut  KH.  Afif  pelaksanaan  Pemilu  2019  di  Kabupaten  Pasuruan, Jatim, mendapat dukungan dari masyarakat. Mulai tahap distribusi hingga proses penghitungan suara dilakukan secara jujur, transparan, adil dan demokratis.”Pelaksanaan pemilu 2019 sudah berjalan dengan baik,” tandas KH. Moh Afif, Ketua MUI Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. 15 Sedangakan kapolres kabupaten  pasuruan  juga  mempunyai  program  diantaranya  Deklarasi  kampanye damai,Jalin  kerjasama  dengan  tokoh  masyarakat  dan  agama,Komunikasi  intensif
13 https://surabaya.tribunnews.com/2019/05/03/pemilu-adil-dan-transparan-ini-pesan- sejumlah-tokoh-agama-di-pasuruan-pasca-pemilu-2019.  Di  akses  pada  Rabu,  22  Mei  2019  pukul 14:50
14 https://m.suara.com/partner/content/suarajatimpost/2019/05/20/062341/tokoh-agama- kecamatan-bangil-turut-menolak-keras-people-power. Di akses pada Rabu, 22 Mei 2019 pukul 15:03
15 https://sabdanews.com/2019/05/18/mui-kecamatan-tosari-pasuruan-serukan-masyarakat-tak- terprovokasi-people-power/. Di akses pada Rabu, 22 Mei 2019 pukul 15:15.
Kabilah : Journal of Social Community             Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
dengan  Panwaslu  dan  Bawaslu,  Imbau  masyarakat  tak  terpengaruh  medsos,Ajak partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kerteriban

## Penutup
Pesta  demokrasi  adalah  kegiatan  rutinitas  untuk  memilih  pemimpin,  tidak seyogyanya  pasca  pilpres  masih  saja  terjadi  polarisasi  antar  pendukung  bahkan terjadi  permusuhan.  Seorang  Kiai  adalah  sosok  kharismatik  yang  disegani ,dihormati , serta menjadi suri tauladan bagi masyarakat, dalam kontestasi pemilu seorang Kiai hendaklah tidak berpolitik praktis, melainkan politik kebangsaan yang berusaha membantu TNI, POLRI serta penyelenggara pemilu untuk mendamaikan suasana serta selalu mengkampayekan pemilu yang damai, jujur, adil, dan LUBER.
Daftar Pustaka
Alfian, Transformasi  Sosial  Budaya  dalam  Pembangunan  Nasional. Cet-1,  (Jakarta: UI-Press, 1986) Assyaukani,  Luthfi. Ideologi  Islam  Dan  Utopia:  Tiga  Model  Negara  Demokrasi  Di Indonesia. (Jakarta: Freedom Institut, 2011) Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti kualitatif. (Bandung: Pustaka Setia, 2002) Departemen  Agama  RI, Ensiklopedi  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992)
Hadi, Sutrisno. Penelitian Research. (Yogyakarta: BPFE, 2004) Horikoshi, Hiroko. Kiai dan Perubahan Sosial, (Jakarta: P3M, 1987) Hoogerwerf A. Ujung Kulon: the land of the last Javan Rhinos . Part V. The Javan Deer.
(Leiden E. J. Brill, 1970)
Juliansyah  Noor. Metodologi  Penelitian  Skripsi,  Tesis  dan  Disertasi  Karya  Ilmiah. Cetakan Kedua . (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012)
Moleong,  J  Lexy, Metode  Penelitian  Kualitatif .  (Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakaya, 2009)
Mujani, Saiful Dkk. Kuasa Rakyat. (Jakarta : Mizan Publika, 2012) https://surabaya.tribunnews.com/2019/05/03/pemilu-adil-dan-transparan-ini- pesan-sejumlah-tokoh-agama-di-pasuruan-pasca-pemilu-2019    di  upload pada Jumat, 3 Mei 2019 14:50
https://m.suara.com/partner/content/suarajatimpost/2019/05/20/062341/toko h-agama-kecamatan-bangil-turut-menolak-keras-people-power
https://sabdanews.com/2019/05/18/mui-kecamatan-tosari-pasuruan-serukan- masyarakat-tak-terprovokasi-people-power/