Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Paradigma Baru Pelaksanaan Investasi Pemerintah Pusat Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara

## Gerry M.T
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Email: gerry.mt@ui.ac.id
Abstract.  Government  investment  as  one  of  the  instruments  of  the  central  government  in relation to the management of state finances began to be publicly introduced with the issuance of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury. Government investment is carried out to obtain economic benefits, social benefits and other benefits for the implementation of national development aimed at achieving social welfare for all Indonesian people as mandated in the 1945 Constitution of the  Republic  of  Indonesia.  Government  investment  is  not  only  one  of  the  tools.  in  national development, but moreover it becomes the main instrument in running the economy of the Indonesian nation considering that the implementation of government investment is carried out in various forms of  investment  instruments  in  the  form  of  stocks,  debt  securities  and  /  or  direct  investment  whose financing  is  allocated  in  the  State  Revenue  and  Expenditure  Budget.  This  journal  explains  the implementation of government investment carried out by the Minister of Finance as the current State General Treasurer based on existing laws and regulations in the perspective of state financial law.

## Keywords: State Finance Law, Government Investment, State Revenue And Expenditure Budget, State
General Treasurer.
Abstrak. Investasi  pemerintah  sebagai  salah  satu  instrumen  Pemerintah  pusat  dalam kaitannya  dengan  pengelolaan  keuangan  negara  mulai  di  perkenalkan  secara  terbuka  dengan diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara.  Investasi pemerintah dilaksanakan untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya demi  terselenggaranya  pembangunan  nasional  yang  bertujuan  untuk  tercapainya  kesejahteraaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Investasi pemerintah saat ini bukan hanya menjadi salah satu tools dalam pembangunan nasional namun terlebih lagi menjadi instrument utama dalam menjalankan roda perekonomian  bangsa  Indonesia  mengingat  pelaksanaan  investasi  pemerintah  tersebut  dilakukan dalam berbagai bentuk instrument investasi berupa saham, surat utang dan/atau investasi langsung yang  pembiayaannya  dialokasikan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Jurnal  ini menjelaskan  mengenai  pelaksanaan  investasi  pemerintah  yang  dilakukan  oleh  Menteri  Keuangan selaku Bendahara Umum Negara saat ini dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dalam perspektif hukum keuangan negara.
Kata Kunci: Hukum Keuangan Negara, Investasi Pemerintah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Bendahara Umum Negara.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang- undang,  dan  ketentuan  mengenai  pajak  dan pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.  Hal- hal  lain  mengenai  keuangan  negara  sesuai dengan  amanat  Pasal  23C  diatur  dengan undang-undang.
Selama kurun waktu sejak kemerdekaan  RI  tahun  1945  sampai  dengan tahun  2002,  kelemahan  perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu  penyebab  terjadinya  beberapa  bentuk penyimpangan  dalam  pengelolaan  keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan  tersebut  dan  mewujudkan sistem pengelolaan fiskal
yang berkesinambungan ( sustainable ) sesuai dengan  aturan  pokok  yang  telah  ditetapkan dalam  Undang-Undang  Dasar  dan  asas-asas umum  yang  berlaku  secara  universal  dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan  suatu  undang  undang  yang mengatur  pengelolaan  keuangan  negara  yang tertuang  dalam  Undang-  Undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  (UU 17/2003).
Pengertian keuangan negara
sebagaimana  tercantum  pada  penjelasan umum  Undang-Undang  Keuangan  Negara adalah sebagai berikut:
1. Dari  sisi  objek,  yang  dimaksud  dengan keuangan  negara  meliputi  semua  hak  dan kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  termasuk  kebijakan  dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan  kekeayaan  negara  yang dipisahkan,  serta  segala  sesuatu  baik berupa  uang  maupun  barang  yang  dapat dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Dari  sisi  subjek,  yang  dimaksud  dengan keuangan  negara  adalah  meliputi  seluruh objek  sebagaimana  tersebut  di  atas  yang dimiliki  negara,  dan/atau  dikuasai  oleh pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah, perusahaan  negara/daerah,  dan  badan lain
yang  ada  kaitannya  dengan  keuangan negara.
3. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup  seluruh  rangkaian  kegiatan yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  objek sebagaimana  tersebut  di  atas  mulai  dari perumusan  kebijakan  dan  pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
4. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum  yang  berkaitan  dengan  pemilikan dan/atau  penguasaan  objek  sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
Selanjutnya, terkait penafsiran tentang keuangan  Negara,  Dian  Puji  Simatupang mengklasifikasikannya  menjadi  tiga  macam, yaitu :
1. Keuangan Negara diartikan secara sempit, seperti  dikemukakan  oleh  Harun  Al- Rasyid,  dia  berpendapat  bahwa  yang dimaksud dengan keuangan Negara dalam Pasal  23  ayat  (5)  UUD  1945  sebelum perubahan adalah keuangan Negara dalam arti sempit.
2. Keuangan  Negara  secara  luas,  seperti dikemukakan  oleh  mantan  anggota  BPK Hasan Akman, bahwa dalam kaitan dengan pertanggung  jawaban  keuangan  Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 ayat (5)  UUD  1945,  maka  yang  dimaksud dengan Keuangan Negara adalah
Keuangan  Negara  dalam  arti  luas.  Jadi pertanggung  jawaban  Keuangan  Negara yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah tidak saja mengenai APBN, tetapi meliput APBD,  keuangan  unit  usaha  Negara  dan pada hakekatnya seluruh kekayaan Negara.
3. Dilakukan  melalui  pendekatan  sistematik dan  teleologis  atau  sosiologis  terhadap Keuangan Negara yang dapat memberikan penafsiran yang relatif lebih akurat sesuai dengan  tujuannya.  Pendekatan  tersebut mengandung  makna  Keuangan  Negara didasarkan  atas  tujuan  atau  fungsi ketentuan  peraturan  yang  bersangkutan dalam  konteks  masyarakat  dewasa  ini. Penafsiran  ini  paling  tampak  esensial  dan dinamis dalam menjawab berbagai
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
perkembangan yang ada dalam
masyarakat.
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal 29  UU  17/2003,  dalam  rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang  ditetapkan  dalam  APBN  dan  APBD, perlu ditetapkan kaidah-kaidah hukum administrasi  keuangan  negara  dan  hal mengenai  kaidah-kaidah  hukum  admnistrasi keuangan  negara  tersebut  tertuang  dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara  (UU  1/2004)  yang dimaksudkan  untuk  memberikan  landasan hukum  di  bidang  administrasi  keuangan negara.  Dalam  UU  1/2004  ini  ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk didalamnya adalah pengaturan mengenai investasi yang ditetapkan dalam APBN.
Pengertian  Perbendaharaan  Negara menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  (UU 1/2004) adalah “pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk  investasi  dan  kekayaan  yang dipisahkan,  yang  ditetapkan  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Daerah, pencegahan  agar  jangan  sampai  terjadi kebocoran  dan  penyimpangan,  pencarian sumber  pembiayaan  yang  paling  murah,  dan pemanfaatan  dana  yang  menganggur  ( idle cash )  untuk  meningkatkan  nilai  tambah sumber daya keuangan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa pada hakikatnya,  negara  adalah  suatu  lembaga politik  dan  dalam  kedudukannya  yang demikian, negara tunduk pada tatanan hukum publik.  Melalui  kegiatan  berbagai  instansi pemerintah  pusat  atau  yang  dikenal  luas dengan  istilah  satuan  kerja  pemerintah  pusat, negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat ( welfare state ).
Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara Umum Negara berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat  (2)  huruf  h  dan  Pasal  69  ayat  (3)  UU
1/2004,
berwenang untuk menatausahakan/mengelola investasi dan
melakukan  pembinaan  keuangan  Badan Layanan Umum pemerintah pusat.
Berdasarkan ketentuan
dan
kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara  Umum  Negara  dalam  mengelola investasi ini dideskripsikan lebih lanjut dalam Pasal  41  UU  1/2004  yang  mengatur  bahwa yang  dimaksud  investasi  yang  dikelola  oleh Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara  Umum Negara adalah investasi jangka panjang dalam bentuk investasi langsung, surat berharga dan saham  yang  selanjutnya  diamanatkan  untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  Sementara  itu,  dalam  rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (7) UU 1/2004  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan keuangan  Badan  Layanan  Umum  diterbitkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan  Umum  sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74 Tahun 2012, yang di dalamnya juga mengatur mengenai  bagaimana  Badan  Layanan  Umum selaku  satuan  kerja  juga  dapat  melakukan investasi.
Seiring dengan perkembangan perekonomian  dunia,  investasi  merupakan instrumen  penting  dalam  meningkatkan tingkat  perekonomian  dalam  negeri  suatu negara  khususnya  di  Indonesia  sebagai  salah satu negara berkembang. Keterlibatan pemerintah  pusat  dalam  menatausahakan investasi yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  menjadi  sangat  penting,  khususnya terkait  dengan  unit  yang  akan  melaksanakan investasi  pemerintah  tersebut.  Berdasarkan uraian  di  atas  terdapat  2  (dua)  pokok permasalahan  yang  dapat  diteliti,  sebagai berikut:
1. Bagaimana  peraturan  perundang-undangan di bidang keuangan negara dapat memberikan kepastian  hukum  dalam  menatausahakan investasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Pusat?
2. Bagaimana harmonisasi pengaturan
terahadap pelaksanaan investasi pemerintah  pusat  yang  secara  khusus dilaksanakan  oleh  satuan  kerja  Badan Layanan Umum pusat, Badan Usaha Milk Negara dan Badan Hukum Lainnya.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  meneliti dan mengkaji dengan harapan dapat menjawab dua pertanyaan tersebut
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
1. Secara  praktis,  sebagaimana  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  dibidang keuangan  negara,  pelaksanaan  investasi pemerintah  yang  merupakan  investasi jangka  Panjang  meliputi  pelaksanaan investasi  dalam  bentuk  surat  berharga, saham  dan  investasi  langsung  yang dilakukan  oleh  Badan  Layanan  Umum (BLU),  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  dan  Badan  Hukum  Lainnya
(BHL)  memerlukan  pengaturan  yang komprehensif  dan  harmonis,  mengingat pelaksanaan investasi pemerintah menyatukan 2 (dua) dimensi hukum yaitu antara  hukum  administrasi  negara  yang (hukum  publik)  dari  sisi  penatausahaan investasi  oleh  pemerintah  pusat  berkaitan dengan  pelaksanaan  investasi  oleh  satuan kerja  Badan  Layanan  Umum  dan  hukum privat terkait dengan investasi pemerintah yang  dilakukan  juga  oleh  BUMN  dan BHL.  Selain itu, penelitian ini diharapkan juga  dapat  digunakan  sebagai  sumber kajian  bagi  masyarakat  umum,  termasuk bagi praktisi hukum dan akademisi.
2. Secara  teoritis,  hasil  penelitian  ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap  pengembangan  ilmu  hukum  dan memberikan informasi mengenai penatausahaan investasi pemerintah. I. Kerangka
Peraturan Perundang-
Undangan  di  Bidang  Keuangan  Negara Mengenai Investasi Pemerintah
Beberapa  teori  dan  jenis  tentang investasi:
a. Teori Neo Klasik menekankan
pentingnya  tabungan  sebagai  sumber investasi.  Investasi  dipandang  sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat
perkembangan  investasi  ketimbang laju  pertumbuhan  penduduk,  makin cepat  perkembangan  volume  stok kapital  rata-rata  per  tenaga  kerja. Makin  tinggi  rasio  kapital  per  tenaga kerja cendrung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasisk, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan  penduduk,  akumulasi
capital, kemajuan teknologi dan output saling  berinteraksi  dalam  proses pertumbuhan ekonomi.
b. Teori Harrod-Domar mempertahankan pendapat  dari  para  ahli  ekonomi sebelumnya yang merupakan
gabungan  dari  pendapat  kaum  klasik dan  Keynes,  beliau  menekankan peranan  pertumbuhan  modal  dalam menciptkan  pertumbuhan  ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa  pembentukan  modal  dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu
perekonomian  untuk  menghasilkan barang  dan  atau jasa, maupun  sebagai pengeluaran  yang  akan  menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.
Dimana  apabila  pada  suatu  masa tertentu
dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemapuan untuk menghasilkan  barang-barang  dan  jasa yang lebih besar. Salah  satu  teori
ekonomi  pembangunan  dari  Harrod Domar  ini  adalah  teori  Tabungan  dan Investasi  yang  mencapai  kesimpulan terkait dengan tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah  maka  pertumbuhan  ekonomi suatu  Negara  juga  akan  rendah. Masalah  pembangunan  pada  dasarnya merupakan  masalah  menambahkan investasi modal, masalah keterbelakangan adalah masalah
kekurangan  modal.  Kalau  ada  modal dan  modal  itu  diinvestasikan  hasilnya adalah pembangunan ekonomi Berdasarkan  UU  17/2003,  keuangan negara  merupakan  semua  hak  dan  kewajiban negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban  tersebut.  Ruang  lingkup  keuangan negara  meliputi  hak  negara  untuk  memungut pajak,  mengeluarkan  dan  mengedarkan  uang, dan  melakukan  pinjaman;  kewajiban  negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan  negara  dan  membayar  tagihan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pihak ketiga; penerimaan negara; pengeluaran negara;  penerimaan  daerah;  pengeluaran daerah;  kekayaan  negara/kekayaan  daerah yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain berupa  uang,  surat  berharga,  piutang,  barang, serta  hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai  dengan uang,  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan pada  perusahaan  negara/perusahaan  daerah; kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh pemerintah  dalam  rangka  penyelenggaraan tugas  pemerintahan  dan/atau  kepentingan umum;  kekayaan  pihak  lain  yang  diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah; dan kekayaan pihak lain sebagaimana  dimaksud  meliputi  kekayaan yang  dikelola  oleh  orang  atau  badan  lain berdasarkan  kebijakan  pemerintah,  yayasan- yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau
perusahaan negara/daerah.
Selanjutnya  dalam  UU  17/2003  juga diatur mengenai kewenangan Menteri Keuangan  selaku  pengelola  fiskal  dan Bendahara  Umum  Negara  (BUN)  dalam pengelolaan  keuangan  negara.  Kewenangan
Menteri Keuangan selaku BUN juga
dideskripsikan  lebih  lanjut  dalam  UU  1/2004 dalam  Pasal  7  yang  salah  satunya  adalah menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi. Adapun dalam  Pasal  41  UU  1/2004  dideskripsikan lebih lanjut bahwa a. Pemerintah  dapat  melakukan  investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
b. Investasi sebagaimana dimaksud dilakukan  dalam  bentuk  saham,  surat utang, dan investasi langsung.
c. Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam rangka
pelaksanaan
penatausahaan  investasi  tersebut  dan  guna melaksanakan amanat Pasal 41 dimaksud sejak tahun  2007  s.d  tahun  2019  telah  diterbitkan beberapa Peraturan Pemerintah, yaitu:
a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun 2011(PP 1/2008); dan
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun 2019  tentang  Investasi  Pemerintah  (PP 63/2019).
Selain  3  (tiga)  Peraturan  Pemerintah tersebut  di  atas  terdapat  pula  pengaturan- pengaturan  yang  bersifat  teknis  mengenai investasi  Pemerintah  yang  dituangkan  dalam beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai pelaksanaan amanat 3 (tiga) Peraturan Pemerintah  tersebut  diatas  dan  sebagai pelaksanaan  kewenangan  Menteri  Keuangan selaku  BUN  sesuai  dengan  UU  1/2004  dan Peraturan  Pemerintah  mengenai  investasi pemerintah.
Berdasarkan  Pasal  41  UU  1/2004 Pemerintah  dalam  hal  ini  Menteri  Keuangan dalam  kewenangannya  selaku  Bendahara Umum  Negara  selaku  Bendahara  Umum Negara  melakukan  investasi  jangka  panjang untuk  memperoleh  manfaat  ekonomi,  sosial dan/atau manfaat lainnya dalam bentuk:
a. saham,
b. surat utang; dan
c. investasi langsung.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010)
investasi  jangka  panjang  dipandang  dari  sisi Aset  merupakan  Investasi  jangka  panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan. Investasi  tersebut  yang  diadakan  dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan  manfaat  sosial  dalam  jangka  waktu lebih dari  satu  periode  akuntansi.  Investasi  jangka panjang  meliputi  investasi  nonpermanen  dan permanen.  Investasi  nonpermanen  antara  lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek
pembangunan,  dan  investasi  nonpermanen lainnya.  Investasi  permanen  antara  lain penyertaan  modal  pemerintah  dan  investasi permanen lainnya.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara,  salah  satu core business  fungsi treasury adalah  pengelolaan  Investasi Pemerintah. Aktivitas Investasi Pemerintah dilakukan melalui
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
penempatan  sejumlah  dana  dan/  atau aset  keuangan  dalam  bentuk  saham, surat utang, dan/ atau investasi langsung, yang diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi,  sosial,  dan  /  atau  manfaat lainnya. Investasi Pemerintah yang selama  ini  berfokus  pada  penyertaan modal  dari  pemberian  Pinjaman,  secara perlahan  akan  difokuskan  juga  kepada investasi  dalam  bentuk  surat  berharga sesuai UU 1/2004. Peran Menteri Keuangan  sebagai  Bendahara  Umum Negara
yang berwenang dalam melaksanakan  investasi  akan  dilakukan melalui  operator  investasi  Pemerintah (OIP),  baik  yang  berbentuk  satuan  kerja Badan  Layanan  Umum  ataupun  BUMN, BUMD  dan/  atau  badan  hukum  lainnya. Perluasan ruang lingkup Investasi Pemerintah baik dari sisi pelaku maupun instrumen  dengan  pengendalian  risiko yang  terukur serta fiduciary duties yang jelas  perlu  untuk  dilakukan  sehingga manfaat  ekonomi,  manfaat  sosial,  dan manfaat  lainnya  dapat  tercapai  secara optimal.
Perkembangan  perekonomian
dunia  dan  kebutuhan  pengaturan  yang  lebih komprehensif mengenai penatausahaan investasi  Pemerintah  membuat  Pemerintah melakukan  beberapa  perubahan  terhadap peraturan  mengenai  investasi  Pemerintah. Sebelum diundangkannya PP 63/2019, investasi pemeritah yang bersifat non permanen (non penyertaaan modal negara/PMN)  praktis  hanya  dilakukan  Pusat Investasi  Pemeritah  sebagai  satuan  kerja
(satker) yang menerapkan pengelolaan keuangan  Badan  Layanan  Umum  (BLU). Kewenangan  Menteri  Keuangan  selaku  BUN dalam UU 1/2004 dan PP 1/2008
diejawantahkan  dalam  pengelolaan  investasi yang  hanya  dilakukan  oleh  PIP  selaku  BLU dibawah  pembinaan  teknis  dan  administratif oleh  Menteri  Keuangan  yang  dalam  hal  ini pembinaan tersebut dilakukan oleh unit eselon 1  di  Kementerian  Keuangan  yaitu  Sekretariat
Jenderal dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan kebijakan Pemerintah  dalam  bidan  investasi  dan  untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi  Pemerintah,  PP  1/2008  telah digantikan dengan diundangkannya PP 63/2019.
PP  1/2008  mengatur  bahwa  titik  berat investasi  berada  pada  sektor  infrastruktur selain  investasi  dalam  bentuk  surat  berharga. Sedangkan  sektor  lainnya  dapat  dilakukan dengan terlebih dahulu memerlukan persetujuan  Menteri.  Sesuai  mandat  yang diatur  dalam  PP  1/2008,  investasi  langsung dilakukan  melalui  penyertaan  modal  dan pemberian  Pinjaman  dan  dapat  dilakukan dengan  skema  kerja  sama  Pemerintah  dan Badan Usaha.
PP 63/2019 diterbitkan untuk menjawab kebutuhan  pelaksanaan  investasi  pemerintah pusat  yang  lebih  optimal  dimasa  yang  akan datang,  sehingga  perlu  untuk  dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan investasi Pemerintah yang meliputi:
a. kewenangan regulasi:
b. kewenangan supervisi; dan
c. kewenangan operasional.
Pembagian  3  (tiga)  kewenangan  ini merupakan ekosistem ideal untuk pengelolaan investasi  pemerintah  pusat  berdasarkan best practices pengelolaan  investasi  dari  beberapa negara. Dengan demikian, pembagian kewenangan  dalam  pengelolaan  investasi pemerintah pusat tersebut akan meningkatkan akuntabilitas  dan  menjamin  terselenggaranya saling  uji  ( check  and  balances )  dalam  proses pelaksanaan  investasi  mulai  dari  tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjwaban.
Selanjutnya,  sebagai  pengaturan  teknis sebagai  pelaksanaan  amanat  Pasal  16,  Pasal 21, Pasal 27, Pasal 37, Pasal 39,  Pasal43, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 52, dan Pasal 53 PP 63/2019 dan dalam rangka menjalankan kewenangan Menteri
Keuangan  selaku  BUN  telah  diterbikan Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah (PMK 53/2020)
Sementara  itu,  sebagaimana  diketahui bahwa  jenis  investasi  berdasarkan  jangka waktu investasi tidak terbatas hanya investasi jangka panjang yang telah terakomodir dalam
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
PP  63/2019  dan  PMK  53/2020,  namun  juga terdapat  investasi  lain  yaitu  investasi  jangka pendek  yang  berdasarkan  ketentuan  dalam Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (PSAP)  06  tentang  Investasi  yang  tertuang dalam  PP  71/2010,  investasi  jangka  pendek adalah  investasi  yang  dapat  segera  dicairkan dan  dimaksudkan  untuk  dimiliki  selama  12 (dua  belas)  bulan  atau  kurang.  Dalam  rezim UU  1/2004,  istilah  investasi  jangka  pendek tidak  diatur  namun  berdasarkan  PP  71/2010 dalam  perlakuan  akuntansi,  investasi  jangka pendek ditempatkan pada PSAP.06 dan diakui sebagai bagian dari manajemen kas. Hal terkait dengan  manajemen  kas  sendiri  terakomodir dalam  salahs  satu  kewenangan  Menteri Keuangan  selaku  Bendahara  Umum  Negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan kas.
Selanjutnya,  dalam  rangka  pengelolaan kas  sendiri,  telah  diterbitkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (PP 39/2007) sebagai pelaksanaan amanat ketentuan  Pasal  28  ayat  (1)  UU  1/2004  yang selanjutnya  terkait  dengan  pengelolaan  uang negara yang dilakukan oleh Menteri Keuangan telah  diterbitkan  beberapa  Peraturan  Menteri Keuangan  (PMK)  yang  salah  satunya  adalah PMK  Nomor  03  Tahun  2010  tentang Pengelolaan  Kelebihan  dan  Kekurangan  Kas sebagaimana  telah  diubah  dengan  PMK Nomor  115  Tahun  2016.  Namun  demikian, terkait  dengan  investasi  jangka  pendek  yang diakui sebagai pelaksanaan manajemen kas ini belum  terdapat  pengaturan  yang  lebih  teknis dan  lebih  actual  sebagaimana  pengaturan dalam rangka meregulasi pelaksanaan investasi jangka panjang  yang dilakukan oleh Pemerintah  pusat.  Hal  tersebut  dapat  terlihat dari  PP  yang  mengatur  pengelolaan  uang negara/daerah  yang  masih  belum  dilakukan updating/perubahan  yang  seharusnya  untuk mengakomodir perkembangan investasi sebagai instrumen yang sangat penting dalam pembangunan  ekonomi  negara  Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.
II. Harmonisasi Pengaturan Pelaksanaan
Investasi Pemerintah.
Dalam UU 1/2004 jo. PP 63 Tahun 2019 diatur  bahwa  investasi  Pemerintah  non
permanen  dilakukan  oleh  Pemerintah  dalam bentuk:
a. Saham  yang  merupakan  saham  yang tercatat  dan/atau  diperdagangkan  di bursa  efek  dan  saham  yang  tidak tercatat dan/atau
tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan
b. Surat  berharga  berupa  surat  utang  dan sukuk yang diterbitkan oleh:
- Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah
- Korporasi dan/atau BHL
- Pemerintah negara lain; dan
- Korporasi dan/atau badan hukum asing.
c. Investasi langsung dalam bentuk:
- Pemberian pinjaman
- Kerjasama investasi; dan
- Investasi langsung lainnya Bentuk-bentuk investasi tersebut dilakukan  Operator  Investasi  Pemerintah (OIP)  yang  dilaksanakan  oleh  BLU,  BUMN dan/atau  BHL  yang  ditunjuk  atau  ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Adapun Sumber  Investasi  Pemerintah  berasal dari:
a. APBN;
b. imbal  hasil;
c. pendapatan dari layanan/ usaha;
d. hibah; dan/ atau
e. sumber lain yang  sah.
Kewenangan operasional OIP yang dilaksanakan oleh BUMN dan/ atau BHL sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan
Perjanjian
Investasi yang berisikan hal-hal sebagai berikut:
a. hak dan kewajiban para pihak;
b. rencana  kerja  pengelolaan  Investasi Pemerintah;
c. penempatan  dana  dan/  atau  aset keuangan untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah; d. pengendalian risiko atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
e. tindakan yang diperlukan dalam ha1 terjadi  sengketa  atau  perselisihan dalam pelaksanaan
Investasi Pemerintah; f. pelaksanaan
Divestasi atas
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Investasi Pemerintah termasuk
Divestasi  yang  ditentukan  oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. penyampaian  laporan  pengelolaan Investasi Pemerintah;
h. pengawasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah yang
dilakukannya;
i. berakhirnya Perjanjian Investasi;
j. penyelesaian sengketa; dan
k. penyampaian  tata  kelola  investasi yang berlaku.
Berbeda dengan pelaksanaan
investasi  pemerintah  yang  dijalankan oleh BLU yaitu dengan penunjukan dari Menteri
Keuangan, pelaksanaan investasi  yang  dijalankan  oleh  BUMN dan  BHL  sebagai  badan  hukum  privat dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara  Menteri  Keuangan  dan  Direktur Utama/pimpinan  tertinggi  dari  BUMN dan/atau  BHL tersebut  sebagai operator investasi Pemerintah.
Dalam  PP  63/2019  dan  PMK 53/2020 juga diatur mengenai pelaksanaan  investasi  oleh  BUMN  dan BHL yang dijalankan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang mengatur mengenai BUMN dan Perseroan  Terbatas.  Namun  demikian terdapat  beberapa  pengaturan  mengenai supervisi dari Menteri Keuangan selaku BUN  terhadap  pelaksanaan  investasi yang dijalankan  oleh  BLU,  BUMN  dan BHL tersebut mengingat sumber pendanaan  dari  pembiayaan  investasi tersebut  dialokasikan  pada  APBN  yang berada  dalam  pengelolaan Menteri Keuangan  selaku  BUN  dan  sebagai Komite Investasi Pemerintah.
Sementara  itu,  pengaturan  mengenai investasi  pemerintah  yang  dilakukan  BLU selama ini dijalankan berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2012  (PP 23/2005).  Pengaturan  dalam  PP  tersebut juga telah  ditindaklanjuti  dengan  pengaturan teknisnya dalam PMK Nomor 129 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (PMK 129/2020).
Terdapat  hal  yang  menarik  dari  sudut pandang  hukum  terkait  dengan  pelaksanaan investasi  pemerintah  pusat  yang  dilakukan oleh:
- BLU,  dengan  rezim  pengeloalaan keuangna BLUnya,
- BUMN dan BHL sebagai entitas privat ( non  public  entity ),  yang  antara  lain tunduk  pada  peraturan  perundang- undangan di bidang Perseroan Terbatas,  BUMN  dan  pengaturan sektoral terkait BHL.
Pengaturan  investasi  yang  dilakukan BLU  berdasarkan  PP  23/2005  dan  PMK 129/2010  mengenal  BLU  sebagai  investor (yang  memiliki  modal)  bukan  hanya  sebagai institusi  yang  diberikan  penugasan  oleh Pemerintah  pusat  sebagai  operator  investasi pemerintah  untuk  melaksanakan  investasi jangka  panjang  non  permanen.  Hal  ini sebenarnya telah diakomodir dalam ketentuan mengenai  penempatan  dana  oleh  BLU  yang diatur  dalam  Pasal  88  PMK  53/2020  yang mengakomodir semangat dari PMK 129/2020 yang memperbolehkan BLU untuk berinvestasi  dengan  menggunakan  sumber dana  dari  hasil  kelolaan  BLU  yang  disinyalir banyak yang berbentuk idle cash .
Pengaturan  investasi  yang  dilakukan oleh  BUMN  dan  BHL  sebagai private  entity pun  telah  terakomodir  dalam  PP  63/2020 maupun  PMK  53/2020  dengan  tujuan  agar pemanfaatan  dana  APBN  dapat  terlaksana secara  efektif  dengan  menggunakan  institusi yang telah
well-capable dalam menatausahakan investasi.
Namun  demikian,  irisan-irisan  hukum terkait pengaturan investasi yang dilaksanakan oleh  BLU,  BUMN  maupun  BHL  seiring perkembangan  ekonomi  dunia  dan  nasional sesuai  denga  tujuan  politik  kepemimpinan negara, haruslah dijawab dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait sehingga tidak ada tumpang tindih pengaturan atau bahkan kesimpangsiuran pengaturan yang dapat menyebabkan lambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## KESIMPULAN
a. Pengaturan mengenai investasi pemerintah pusat  yang  bersifat  non  permanen merupakan jawaban atas kebutuhan pengaturan  yang  komprehensif  terhadap kebutuhan akan adanya efektivitas penggunaan keuangan negara yang bersumber dari APBN. Pengaturan mengenai  investasi  pemerintah  yang  saat ini dituangkan dalam PP 63/2019 dan PMK
53/2020 merupakan pengaturan yang telah diharmonisasikan dengan seluruh pengaturan  pada  sector  privat  dengan diaturnya pelaksanaan
investasi pemerintah yang dilaksanakan oleh BUMN  dan  BHL  yang  tertuang  dalam perjanjian dan dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan terkait.
b. Terkait  dengan  investasi  jangka  pendek yang diakui sebagai pelaksanaan
manajemen  kas  ini  belum  terdapat pengaturan  yang  lebih  teknis  dan  lebih actual  sebagaimana  pengaturan  dalam rangka  meregulasi  pelaksanaan  investasi jangka  panjang  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  pusat.  Hal  tersebut  dapat terlihat dari PP yang mengatur pengelolaan uang  negara/daerah  yang  masih  belum dilakukan updating/perubahan yang seharusnya
untuk
mengakomodir
perkembangan investasi sebagai instrumen yang  sangat  penting  dalam  pembangunan ekonomi negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.
c. irisan-irisan  hukum  terkait  pengaturan investasi  yang  dilaksanakan  oleh  BLU,
BUMN
maupun
BHL seiring perkembangan ekonomi dunia dan nasional  sesuai  denga  tujuan  politik kepemimpinan  negara,  haruslah  dijawab dengan penyesuaian peraturan perundang- undangan  terkait  sehingga  tidak  ada tumpang  tindih  pengaturan  atau  bahkan kesimpangsiuran  pengaturan  yang  dapat menyebabkan  lambatnya  perkembangan ekonomi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Atmadja,  Arifin  P  Soeria. Keuangan  Publik dalam Prespektif Hukum-Praktik dan
Kritik ,     Depok: Fakultas Hukum UI, 2005 Arifin  Soeriaatmadja,  ”Laporan Akhir Kopendium Bidang Hukum Keuangan  Negara  (Sumber-sumber Keuangan Negara)”,  (BPHN  -
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia: Jakarta, 2010).
Adrian  Sutedi, Hukum  Keuangan  Negara , (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.
Dian  Puji  N.  Simatupang,  “Determinasi
Kebijakan Anggaran Negara”
(Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2005)
Muhamad  Djafar  Saidi,  “Hukum  Keuangan Negara (Edisi ke-3)”, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2014) Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Keuangan Negara, UU  No.  17  Tahun  2003,  LN Tahun 2003, TLN No. 4286 . __________, Undang-Undang
Perbendaharaan Negara, UU No. 1  Tahun  2004,  LN  No.  5  Tahun 2004, TLN No. 4355.