## GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERBANKAN SYARIAH

## ABDUL HARIS ROMDHONI
STIE AAS Surakarta Email : harisromdhoni27@yahoo.com

## ABSTRACT
This  study  is  about  good  corporate  governance  is  an  increasingly  crowded  studied  both  in  the acadimician  and  practiciant.  With  good  corporate  governance  are  applied  consistently  positive  for  the Islamic banks, due to the good corporate governance include things that are in line with Islamic law such as transparency, independence, accountability and responsibility.
Therefore  good  corporate governance will create a culture of superior companies, so  that with the  superior  culture  of  what  the  objectives  of  the  company  will  be  more  easily  achieved.  In  addition,  a culture of excellence will form a dynamic working atmosphere and professional.
Good  corporate  governance  will  also  strengthen  the  system  so  that  the  function  of  leadership and  organization  will  establish  a  value.  If  it  will  continue  on  an  ongoing  basis  it  will  make  a  positive contribution that benefits the company, or Islamic banking. Trust will also be obtained both from internal and external company or Islamic banks.

## LATAR BELAKANG
Pengalaman  adalah  guru  yang  terbaik, tampaknya  pepatah  bijak  tersebut  benar-benar dipegang oleh Bank Indonesia. Bagaimana tidak, belajar  dari  pengalaman  krisis  moneter  tahun 1998 yang melumpuhkan sendi-sendi perekonomian  nasional  yang  pada  proses berikutnya  membawa  krisis  multidimensi  yang berkepanjangan.  Pada  krisis  tahun  1998  pula tercatat  16  bank  terpaksa  dilikuidasi  oleh Pemerintah.  Nilai  tukar  rupiah  terhadap  US dollar  menembus  angka  Rp.  16.000,  PHK  dan pengangguran  terjadi  dimana-mana  serta  angka kemiskinan  meningkat  akibat  daya  beli  dan pendapatan masyarakat menurun.
Krisis serupa kembali mengancam perbankan  nasional  sekitar  pada  tahun  2007 akibat  kondisi  makro  ekonomi  yang  tidak kondusif seperti naiknya suku bunga perbankan, melemahnya  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dollar Amerika,  tingginya  angka  inflasi.  Keadaan tersebut tidak lepas pengaruhnya dari krisis yang terjadi  di  Amerika  Serikat  yang  kemudian berpengaruh  di  sebagian  besar  di  dunia.  Di Indonesia  walaupun  terkena  imbas  dari  krisis tersebut namun pertumbuhan ekonominya masih mengalami  pertumbuhan  yang  positif,  sehingga secara ekonomi cukup tahan terhadap goncangan krisis ekonomi dunia.
Berangkat  dari  krisis  tersebut  Bank Indonesia  (BI)  berusaha  harus  mengantisipasi
supaya hal yang sama tidak terulang kembali.  BI sebagai  pengawas  perbankan  nasional  atau bankers of bank mengambil kebijakan antisipatif yang  salah  satunya  adalah  untuk  menerapkan kebijakan good  corporate  governance (GCG).
GCG  adalah  keniscayaan  yang  perlu  diambil mengingat  semakin  maraknya    atau  pendirian bank-bank  yang  ada  di  Indonesia,  baik perbankan  konvesional  lebih  khusus  lagi  adalah perbankan syariah. Menurut Biro Riset Infobank pertumbuhan perbankan syariah cukup signifikan,seperti  asset  bank  syariah  tumbuh 47,69  %  menjadi  Rp.18,03  triliun  (per  Agustus 2005)  dari  12,21  triliun  (per  Agustus  2004). Dana  pihak  ketiga  mengalami  pertumbuhan 44,41%  menjadi  13,5 triliun (per Agustus 2005) dari 9,35 triliun (per Agustus 2004). Pembiayaan syariah  mengalami  peningkatan  sebesar  50,79% menjadi  14,39  triliun  (per  Agustus  2005)  dari
9,54  triliun  (per  Agustus  2004).  Selama  periode yang  sama  bank  syariah  mampu  membukukan laba  tahun  berjalan  sebesar  Rp.  178  milliar  atau mengalami  peningkatan  56,14%  dari  tahun sebelumnya (Endraswati, 2007).
Dengan diterapkan good corporate governance (GCG)  oleh  Pemerintah  ataupun Bank  Indonesia  (BI)  diharapkan  akan  tercipta iklim  usaha  yang  kondusif,  sehat,  efisien  dan transparan.  Maka  dari  itu  BI  mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate  governance (GCG)  bagi  Bank  Umum Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah.  Peraturan tersebut  diberlakukan  sejak  1  Januari  2010 sekaligus menggantikan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006.

## PEMBAHASAN
Forum for Corporate Governance (FCG) dalam publikasi yang
pertamanya mempergunakan    definisi Cadbury  Committee , yaitu:  "seperangkat  peraturan  yang  mengatur hubungan  antara  pemegang  saham,  pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,  karyawan  serta  para  pemegang kepentingan  intern  dan  ekstern  lainnya  yang berkaitan  dengan  hak-hak  dan  kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan" (Retno, 2012).
Corporate governance dibangun dari dua teori utama yaitu stewardship theory dan agency theory (Chinn,2000;  Shaw,2003  dalam  Kaihatu, 2006). Stewardship  theory dibangun  di  atas asumsi  filosofis  mengenai  sifat  manusia  yakni
bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya,  mampu  bertindak  dengan  penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran  terhadap  pihak  lain. Good  corporate governance (GCG)  secara  definitif  merupakan sistem  yang  mengatur  dan  mengendalikan perusahaan  yang  menciptakan  nilai  tambah (value added) untuk semua stakeholder (Monks,2003 dalam Kaihatu, 2006). Ada dua hal yang  ditekankan  dalam  konsep  ini,  pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh  informasi  dengan  benar  dan  tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan  untuk  melakukan  pengungkapan ( disclosure ) secara akurat, tepat waktu, transparan  terhadap  semua  informasi  kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.
Sementara  itu, agency  theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson,
memandang  bahwa  manajemen  perusahaan sebagai  “agents”  bagi  para  pemegang  saham, akan  bertindak  dengan  penuh  kesadaran  bagi kepentingannya  sendiri,  bukan    sebagai  pihak yang  arif  dan  bijaksana  serta  adil  terhadap pemegang  saham.  Sedangkan  menurut  Brigham &  Houston  (2006:  26-31)  para  manajer  diberi kekuasaaan  oleh  pemilik  perusahaan,  yaitu pemegang  saham,  untuk  membuat  keputusan, dimana  hal  ini  menciptakan  potensi  konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan ( agency  theory ).  Hubungan  keagenan  ( agency relationship )  terjadi  ketika  satu  atau  lebih individu, yang disebut sebagai prinsipal menyewa  individu  atau  organisasi  lain,  yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa  dan  mendelegasikan  kewenangan  untuk membuat keputusan kepada agen tersebut.
Ada  empat  komponen  utama  yang diperlukan  dalam  konsep good  corporate governance ,  (Kaen  2003;  Shaw,  2003  dalam Kaihatu,  2006)  yaitu fairness , transparency , accountability ,  dan responsibility. Keempat komponen  tersebut  penting  karena  penerapan prinsip good    corporate  governance secara konsisten  terbukti  dapat  meningkatkan  kualitas laporan  keuangan  dan  juga  dapat  menjadi penghambat  aktivitas  rekayasa  kinerja  yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.
Konsep good corporate governance baru popular  di  Asia.  Konsep  ini  relatif  berkembang sejak  tahun  1990-an.  Konsep good  corporate governance baru  dikenal  di  Inggris  pada  tahun 1992.  Negara-negara  maju  yang  tergabung dalam  kelompok  OECD  (kelompok  Negara- negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999 (Kaihatu, 2006)
Berdasarkan survei  yang dilakukan Bank Dunia  pada  tahun  2007  menunjukkan  bahwa iklim bisnis di Indonesia mengalami perbaikan  4 level yaitu peringkat 135 dari 175 negara. Hal itu dapat dilihat dari misalnya, pemberian ijin usaha baru  yang  lebih  cepat  dan  lebih  mudah  dalam persyaratan  usaha.  Dengan  semakin  kondusif iklim  usaha  maka  investasi  baik  domestik maupun  asing  akan  semakin  deras  mengalir  ke dalam negeri.
Penerapan  GCG  sangat  dipengaruhi  oleh budaya  organisasi  perusahaan  itu  sendiri. Menurut Robins (2001) budaya organisasi adalah suatu  persepsi  bersama  yang  dianut  oleh anggota-anggota  organisasi  atau  suatu  system dari  makna  bersama.  Sedangkan  GCG  adalah langkah awal untuk membentuk budaya organisasi atau perusahaan yang diinginkan yaitu budaya unggul.
Good  corporate  governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan  nilai  tambah  ( value  added )  untuk semua  stakeholder.  Dua  hal  yang  ditekankan dalam  konsep  ini  adalah  yang  pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh  informasi  dengan  benar  dan  tepat pada waktunya, yang kedua, kewajiban perusahaan  untuk  melakukan  pengungkapan secara  akurat,  tepat  waktu  dan  transparan terhadap informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder (Moeljono, 2005).
Sedangkan penerapan prinsip-prinsip good  corporate  governance meliputi  hal-hal sebagai berikut :
1. Transparansi  yaitu  keterbukaan  dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengungkapkan  informasi  material  yang relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian  yaitu  keadaan  di  mana perusahaan  dikelola  secara  professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau  tekanan  dari  pihak  manapun  yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan  dan  prinsip-prinsip  korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas  yaitu  kejelasan  fungsi, pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban organ  sehingga  pengelolaan  perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertangungjawaban yaitu kesesuaian
dalam  pengelolaan  perusahaan  terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran  yaitu  kesesuaian  di  dalam pengelolaan perusahaan terhadap
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Sedangkan  isi  laporan  pelaksanaan  GCG bagi  bank  umum  syariah  (BUS)  dan  unit  usaha syariah  (UUS)  adalah  meliputi  hal-hal    sebagai berikut :
1. Kesimpulan  umum  dari  hasil  penilaian self assessment atas pelaksanaan GCG.
2. Kepemilikan  saham  anggota  Dewan Komisaris,  hubungan  keuangan  dan hubungan  keluarga  anggota  Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota direksi dan/ atau pemegang  saham  pengendali  BUS  serta jabatan  rangkap  pada  perusahaan  atau lembaga lain.
3. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga  anggota  Dewan  Komisaris dengan  anggota  Dewan  Komisaris  lain,
anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham pengendali BUS.
4. Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  pada  lembaga keuangan syariah lainnya.
5. Daftar  konsultan,  penasehat  atau  yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS.
6. Kebijakan  renumerasi  dan  fasilitas  lain bagi  Dewan  Komisaris,  Direksi  dan Dewan Pengawas Syariah.
7. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.
8. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
9. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah.
10. Jumlah  penyimpangan  yang  terjadi  dan upaya penyelesaian oleh BUS.
11. Jumlah  permasalahan  hukum  perdata maupun  pidana  dan  upaya  penyelesaian oleh BUS.
12. Transaksi  yang  mengandung  benturan kepentingan.
13. Buy    back  shares dan/  atau buy  back obligasi BUS.
14. Penyaluran  dana  untuk  kegiatan  sosial baik  jumlaj  maupun  pihak  penerima dana.
15. Pendapatan non halal dan penggunaannya (Peraturan Bank
Indonesia No. 11/33/PBI/2009).
Sedangkan  Bank  Syariah  atau  Bank Islam  sendiri  adalah  merupakan  lembaga keuangan  yang  usaha  pokoknya  memberikan pembiayaan  dan  jasa-jasa  lainnya  dalam  lalu lintas  pembayaran  serta  peredaran  uang  yang pengoperasiannya  disesuaikan  dengan  prinsip- prinsip syariat Islam. Sebagai bank syariah tentu harus  ada  perbedaan  secara  idiil  maupun operasional  dengan  bank  konvensional  yang masih  lekat  dan  dekat  praktek  riba  atau  sistem
bunga.  Bank  syariah  dalam  operasionalnya supaya  tidak  terjebak  dalam  dengan  sistem bunga  maka,  Islam  menawarkan  pilihan  solusi yang  berlandaskan  prinsip-prinsip  syariah  atau dalam  muamalah  dalam  Islam  (prinsip  bagi hasil).
Hanya  saja  untuk  menerapkan  prinsip- prinsip  yang  diidealkan  masih  butuh  perjuangan panjang, apalagi perbankan dengan sistem bunga sudah  lama  diterapkan  dan  sudah  akrab    serta masyarakat  menganggap  bahwa  sistem  bunga jauh  lebih  murah  dan  mudah.  Namun  sejalan dengan  sejarah  dan  perkembangannnya  bank syariah  telah  membuktikan  bahwa  sistem syariahlah  yang  mampu  bertahan  dari  terpaan krisis  moneter  pada  tahun  1998  dan  tahun  2007 lalu.  Dengan  adanya  bukti-bukti  tersebut  maka sekarang  banyak  berdiri  bank-bank  syariah maupun  lembaga  keuangan  non-bank  seperti baitul  mal  wattanwil (BMT),  koperasi  syariah. Bahkan  tidak  sedikit  bank  konvensional  baik milik pemerintah maupun swasta yang mendirikan unit usaha syariah (UUS).
Secara  khusus  peranan  bank  syariah secara  nyata  dapat  terwujud  dalam  aspek-aspek sebagai berikut :
1. Menjadi perekat nasionalisme baru artinya  bank  syariah  dapat  menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan  usaha  ekonomi  kerakyatan.  Di samping itu bank syariah perlu mencontoh  keberhasilan  Sarekat  Dagang Islam (SDI) kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis,  demokratis,  religious  dan ekonomis).
2. Memberdayakan  ekonomi  umat  dan beroperasi  secara  transparan.  Artinya
pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan  upaya  ini  terwujud  jika  ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan return yang  lebih  baik. Artinya,  investasi  di  bank  syariah  tidak memberikan  janji  yang  pasti  mengenai return (keuntungan)  yang  diberikan kepada  investor.  Oleh  karena  itu,  bank syariah harus mampu memberikan return yang  lebih  baik  daripada  yang  diberikan oleh  bank  konvensional.  Di  samping  itu, nasabah  pembiayaan  akan  memberikan bagi  hasil  sesuai  dengan  keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, pengusaha harus memberikan keuntungan  yang  tinggi  kepada  bank syariah. 4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syari’ah mendorong terjadinya transaksi produktif dari  dana  masyarakat.  Dengan  demikian, spekulasi dapat ditekan.
5. Mendorong pemerataan pendapatan.
Artinya  bank  syari’ah  bukan  hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat  mengumpulkan  dana  Zakat,  Infaq dan  Shadaqah  (ZIS).  Dana  ZIS  dapat disalurkan  melalui  pembiayaan Qardul Hasan , sehingga dapat mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Pada  akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
6. Peningkatan  efisiensi  mobilisasi  dana. Artinya,  adanya  produk al-mudharabah al muqayyadah , berarti terjadi kebebasan bank  untuk  melakukan  investasi  atas dana  yang  diserahkan  oleh  investor, maka  bank  syari’ah  sebagai  financial arranger,  bank  memperoleh  komisi  atau bagi hasil, bukan spread bunga.
7. Uswah  hasanah implementasi  moral dalam penyelenggaraan usaha bank.
8. Salah  satu  sebab  terjadinya  krisis  adalah adanya Korupsi,  Kolusi Nepotisme
(KKN).
Sedangkan  pada  sisi good  corporate governance ada  beberapa  faktor  yang  menjadi pemicu  untuk  perbaikan governance . Pertama, dorongan regulasi yaitu dengan adanya penegakkan hukum ( law inforcement )  yang baik dan  memadai  untuk  menciptakan  iklim  usaha yang sehat, serta didukung dengan penerapannya secara konsisten,termasuk pemberian sanksi bagi yang  melanggar.  Maka  akan  ada  dorongan regulasi  ( regulation  driven )  yang  memaksa semua  pihak  untuk  mematuhi. Kedua, dorongan pasar  di  sini  lebih  menekankan  pada  kinerja pasar,  di  mana  masyarakat  dan  para  investor menilai sebuah perusahaan dari kinerja ( performance ),  jika  ada  dorongan  pasar  ( market driven )  maka  akan  terbangun  sistem  pasar  yang secara  otomatis  akan  memberikan  penghargaan yang  lebih  tinggi  kepada  perusahaan  yang terbukti  menerapkan  GCG  dan  memiliki  kinerja yang  baik.  Hal  sama  akan  terjadi  sebaliknya pada  perusahaan  yang  tidak  menerapkan  GCG dan memiliki kinerja yang tidak baik, maka akan sendirinya  akan  “menghukum”  perusahaan tersebut  yaitu  dengan  dapat  dilihat  dari penurunan  harga  saham,  loyalitas  konsumen serta  lingkungan  kerja  perusahaan  yang  tidak kondusif. Ketiga, dorongan  etika  ( ethics  driven ) mensyaratkan kesadaran dari semua pihak untuk berperilaku,  berusaha  serta  bekerja  dengan  etika ( conformance ).
Dorongan  etika  dapat  diumpamakan sebagai  kasta  tertinggi,  karena  penerapan good corporate  governance bukan  lagi  karena  ada peraturan  yang  mengharuskan,  namun  karena
pihak-pihak  yang terkait sadar bahwa penerapan tersebut  memang  diperlukan  sebagai  penjaga amanah  yang  diberikan  serta  hanya  dengan penerapan good  corporate  governance sebagai penjaga  amanah  yang  diberikan  serta  dengan penerapan good corporate governance berkelanjutan  iklim  usaha  dapat  berkembang dengan sehat. Idealnya penerapan good corporate  governance memerlukan  sedikitnya ketiga hal tersebut secara bersama-sama (Daniri, 2005)
Salah  satu  pilar  yang  mendukung tegaknya good  corporate  governance adalah adanya  budaya  unggul  yaitu  dengan  focus  pada sisi terdalam perusahaan yaitu dengan membangun  dan  memiliki  budaya  unggul. Perusahaan-perusahaan  yang  unggul  adalah perusahaan yang memiliki keunggulan manajemen dan kepemimpinan yang unggul dan berhasil  mempertahankan  keunggulan  tersebut (Moeljono, 2005). Faktor
“berhasil mempertahankan”  merupakan  faktor  “nilai” terutama nilai budaya.
Budaya unggul dalam perusahaan seperti budaya disiplin. Sedangkan disiplin dapat dilihat dalam tiga hal yaitu : orang-orang yang disiplin, pikiran yang disiplin dan tindakan yang disiplin. Budaya  perusahaan  meliputi  niliai-nilai  dasar yang  dimiliki  perusahaan,  motto  perushaan,  hal apa  yang  dilakukan  seseorang  untuk  sukses  di perusahaan, karyawan atau pimpinan seperti apa dihormati, tindakan apa yang dianggap hal  yang terpuji,  kesalahan  seperti  apa  yang  tidak  dapat dimaafkan  oleh  perusahaan,  mitos,  simbol  dan upacara apa yang mengungkapkan ciri perusahaan  yang  paling  esensial  dan  peraturan- peraturan  pokok  apa  yang  harus  dipatuhi  oleh semua anggota perusahaan (Purnomo, 2005).

## PENUTUP
Dengan diterapkan good corporate governance secara  konsisten  akan  berdampak positif  bagi  bank-bank  syariah,  karena  dalam good  corporate  governance meliputi  hal-hal yang  sejalan  dengan  syariah  Islam  seperti transparansi,  independensi,  akuntabilitas  dan responsibilitas.  Maka  dari  itu good  corporate governance akan  menciptakan  budaya  unggul perusahaan,  sehingga  dengan  budaya  unggul tersebut  apa  yang  menjadi  tujuan  perusahaan akan  lebih  mudah  tercapai.  Di  samping  itu budaya  unggul  akan  membentuk  suasana  kerja yang dinamis dan profesional.
G ood  corporate  governance juga  akan memperkuat sistem sehingga fungsi kepemimpinan  dan  organisasi  akan  membentuk suatu nilai. Apabila hal itu akan berlanjut secara berkesinambungan  maka  akan  memberikan kontribusi  positif  yang  menguntungkan  bagi perusahaan atau perbankan syariah. Kepercayaan juga  akan  didapat  baik  dari  internal  maupun eksternal perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Brigham  &  Houston,  2006, Fundamentals  Of
Financials  Managemen (Dasar-Dasar Manajemen Keuangan) , Jakarta: Salemba Empat. Endraswati,  Hikmah, Loyalitas  Nasabah  Bank Syariah dan Good Corporate
Governance dalam  Jurnal  EKBISI  UIN Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  Vol.  1  No. 2 Juni 2007 Kaihatu, Thomas S. Good Corporate Governance dan Penerapannya di
Indonesia JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN,  VOL.8,  NO.  1,

## MARET 2006: 1-9
Moeljono, Djokosantoso, Good Corporate Culture  Governance  Sebagai  Inti  Dari Good  Corporate  Governance, Jakarta  : Elex Media Komputindo, 2005.
Muhammad, Manajemen  Bank  Syariah ,  2004, Yogyakarta, UPP, YKPN.
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  11/33/PBI/2009 tentang  Pelaksanaan Good  Corporate Governance Bagi  Bank  Umum  Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Purnomo,  Andiral, Disiplin  Eksekusi ,  Warta Ekonomi, 2005, Jakarta
Retno,  Reny  Dyah, Pengaruh  Good  Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap  Nilai  Perusahaan  (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia Periode  2007-2010) Jurnal  Nominal  /
Volume I Nomor I / Tahun 2012
Robbins,  Stephen, Perilaku  Organisasi  : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi, Terj. Prenhallindo, Jakarta 2001