Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 2, No 2 Februari 2017

## HUKUM  ZONA  EKONOMI  EKSKLUSIF  DAN  HAK  INDONESIA  MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 1983

## Parihutantua Simarmata
Akademi Maritim Cirebon Email : ihutcruise_stip40@yahoo.com

## Abstrak
Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara maritim yang ada di dunia. Sebagai  negara  maritim,  Indonesia  juga  memiliki  ZEE,  atau  yang  biasa  disebut dengan  Zona  Ekonomi  Eksklusif.  ZEE  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif  di  Indonesia sendiri  terbilang  luas,  bahkan  sangat  luas.  Luas  ZEE  Indonesia  yang    tak  sempit tentu  jadi  sebuah  tantangan  tersendiri.  Sebab,  dengan  luas  yang  dimilikinya, Indonesia  bisa  saja  menjadi  tempat  terbaik  untuk  melakukan  kegiatan  yang condong  ke  kejahatan  laut  seperti  pencurian  ikan,  perusakan  ekosistem  perairan dan  sebagainya.  Oleh  karena  hal  itu,  untuk  melindungan  keamanan,  keseltarian, dan kelangsungan ekosistem di ZEE, Indonesia juga membuat Undang-Undang RI Nomor  5  Tahun  1983  tentang  tata  kelola  dan  penegakan  hukum  di  wilayah  Zona Ekonomi  Eksklusif  atau  ZEE.  Undang-undang  tersebut  merupakan  aturan  yang membahas  tentang  berbagai  hal  seputar  aturan  umum,  penetapan  batas,  hak berdaulat,  yurisdiksi  dan  kewenangan,  kegiatan  yang  boleh  dilakukan,  ganti  rugi, penegakan  hukum,  ketetapan  pidana,  ketentuan  nominal  denda,  pengajuan permohonan  pelepasan  tersangka  yang  ditahan,  perizinan,  pengawasan,  dan berbagai  hal  yang  bersinggungan  dengan  pemanfaatan,  pengelolaan  dan pelestarian  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  milik  Indonesia.  Dengan  adanya perundang-undangan  ini,  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  pantai  berhak  dan berkewajiban melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 seputar tata kelola dan penegakan hukum di Zona Ekonomi  Eksklusif.  Di  luar  daripada  itu,  perundang-undangan  ini  juga  bertujuan untuk melaksanakan hak Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat.
Keyword: Hukum zona ekonomi eksklusif, zona ekonomi eksklusif

## Pendahuluan
Republik Indonesia adalah salah satu dari sekian negara yang memiliki wilayah lautan yang lebih luas dari daratan. Secara teritoris, wilayah lautan Indonesia mencakup 2/3  dari  total  luas  wilayahnya.  Di  sisi  lain,  letak  Indonesia  yang  ada  di  antara  dua samudra dan benua juga memungkinanya memiliki sumber daya yang melimpah, iklim yang  baik,  serta  pertumbuhan  ekonomi  yang  terbilang  baik  sejak  beberapa  dekade
terakhir.  Di  sisi  lain,  keberadaan  rangkaian  pulau-pulau  cantik  yang  menjadikan Indonesia  sebagai  republik  dengan  wisata  maritim  terbesar  di  dunia.  Tak  hanya  itu, keberadaan pulau-pulau tersebut juga menjadi magnet tersendiri dan tempat wisata bagi turis lokal atau pun mancanegara.
Jika  dirunut  dari  sejarah,  Indonesia  memang  tergolong  dalam  negara  dengan kesatuan  maritim  yang  baik.  Kejayaan  Majapahit  dalam  menyatukan  Nusantara  jadi bukti  bahwa  dulu  Indonesia  pernah  jadi  bagian  dari  jajaran  negara  dengan  potensi maritim  terbaik  di  dunia.  Hingga  beberapa  tahun  berikutnya,  Indonesia  masih melestarikan  kejayaan  itu,  hal  itu  sendiri  terbukti  dari  banyaknya  suku  yang  besar  di lautan.  Sebut  saja  Suku  Makassar.  Suku  tersebut  adalah  salah  satu  dari  sekian  banyak suku  Indonesia  yang  besar  di  lautan.  Tak  hanya  Suku  Makassar,  Indonesia  juga mempunyai  suku  dengan  kemampuan  maritim  yang  baik,  yaitu  Suku  Bugis.  Alasan kenapa  Suku  Bugis  jadi  suku  yang  besar  di  lautan  adalah  karena  mereka  mampu membuat  kapal  pinisi,  yang  saat  itu,  kapal  tersebut  adalah  kapal  terbaik  yang  bisa berlayar  beribu-ribu  mil,  bahkan  mengelilingi  dunia.  Baik  Suku  Makassar,  ataupun Suku  Bugis,  keduanya  adalah  suku  Indonesia  yang  terkenal  matang  di  maritim, membuat  kapal,  berlayar, dan melaut.  Kemampuan keduanya di  bidang  maritim sudah bukan  isapan  jempol  lagi.  Sebab,  hingga  kini,  penerus  dari  keduanya  masih melestarikan kemampuan nenek moyang walaupun dengan menggunakan kualitas yang berbeda.
Kemampuan  dan  kebisaan  kedua  penerus  suku  tersebut  tentu  bukan  tanpa alasan.  Sebab,  sebagai  warga  atau  masyarakat  yang  terletak  di  wilayah  maritim, keduanya  harus  mempunyai  kemampuan  dan  kebisaan  yang  menonjol  di  bidang maritim. Kemampuan dan kebisaan tersebut tentu sangat dibutuhkan, khususnya dalam mencari makan, sumber daya alam, dan pertahanan.
Tak hanya memiliki kemampuan, warga atau masyarakat yang hidup di wilayah maritim juga harus memiliki ketahanan maritim yang baik. Ketahanan tersebut berguna untuk  melindungi  wilayah  dan  potensi  sumber  daya  yang  dimiliki  dari  tangan-tangan yang  salah  seperti  pencuri  ikan,  pencuri  sumber  daya  alam  dan  lainnya.    Di  samping melindungi wilayah dan potensi alam yang dimiliki, ketahanan ini juga berperan dalam menjaga  kedaulatan.  Dimana,  sebagai  masyarakat  maritim,  orang  yang  hidup  dengan
mengandalkan  potensi  laut  harus  memiliki  kedaulatan  dan  pengakuan  sosial  atas keberadaannya di tempat tersebut.
Indonesia sebagai negara maritim, Indonesia juga harus memiliki kedaulatan di depan negara lain sebagai  bentuk  pengakuan  atas keberadaan dan kepemilikan sumber daya  yang  dimiliki.  Kedaulatan  Indonesia  di  ranah  maritim  sendiri  dinilai  penting. Sebab,  bagaimana  pun  juga,  Republik  Indonesia  adalah  negara  dengan  wilayah  laut yang luas dan potensi atau sumber daya laut  yang melimpah. Tanpa adanya kedaulatan, baik  bentang  laut  ataupun  sumber  daya  tentu  akan  terancam,  dan  mengakibatkan kerugian yang tak terelakkan.
Luas  laut  Indonesia  sendiri  mencapai  3,5  juta  kilometer  persegi  (UNCLOS: 1982) Luas tersebut tentu sangat jauh dengan luas daratan yang hanya 1,9 juta kilometer persegi  (Kemendagri:  2010).  Walau  demikian,beberapa  dekade  ke  belakang  luas perairan tersebut selalu berkurang seiring pergantian rezim dan pemerintahan. Di masa kolonial  Belanda,  perairan  Indonesia  menyesuaikan  teritorialnya  dengan Territoriale Zee  en  Marritiem  Kringen  Ordonantie (TZMKO)  pada  tahun  1939.  Setelah  merdeka, tepatnya di 13 Desember 1953, Indonesia membuat Deklarasi Djuanda dan menetapkan kawasan perairan  yang   ada di  bagian dalam kepulauan  Indonesia menjadi  bagian dari teritori  Indonesia  itu  sendiri.  Selain  itu,  di  waktu  yang  tak  jauh  beda,  Indonesia  juga mengubah  pengukuran  garis  pantai  dari  yang  tadinya  3  mil  per  pulau  jadi  12  mil  per pulau.  Di  samping  itu,  di  tahun  1989,  Indonesia  telah  mengajukan  ketentuan  tadi  dan diterima  sebagai  ketentuan  hukum  laut  internasional  hasil  konferensi  PBB  tentang hukum laut ketiga (UNCLOS). Di luar penetapan dan pengajuan hasil ketetapannya ke PBB, Indonesia juga telah menetapkan kawasan ZEE dengan total wilayah hingga 200 mil diukur dari garis pantai terdekat.
Seperti  yang  disampaikan  di  atas,  ZEE  sendiri  adalah  zona  perairan  yang memiliki  batas  hingga  200  mil  diukur  dari  garis  pantai  terdekat.  Pada  zona  tersebut, sebuah negara pantai punya wewenang untuk mengeksplorasi sumber daya, melakukan kebijakan  hukum,  navigasi,  hingga  melakukan  aktivitas  di  atas  zona  tersebut.  Di  luar daripada  itu,  ZEE  juga  berperan  sebagai  batas  terluar  dari  teritorial  sebuah  negara. Karenanya,  sebagaimana  batas  teritorial,  ZEE  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif  hanya berlaku hingga 200 mil, tidak lebih.
Sama halnya dengan negara maritim lain, Indonesia juga mempunyai batas ZEE atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif  yang  sama,  yaitu  200  mil.    Batas  itu  menjadi  batas terotori  yang hingga kini jadi perdebatan. Sebab, hingga kini batas tersebut masih saja ditembuh oleh kapal dan nelayan asing. Hasilnya, sumber daya atau potensi laut di ZEE pun  berkurang,  bahkan  hilang.  Untuk  menghentikan  hal  tersebut,  Indonesia  sebagai negara  pantai  juga  harus  memiliki  perundang-undangan  yang  mengatur  berbagai pelanggaran di ZEE, baik itu pencurian ikan, perompakan atau yang lain.

## Metode Penelitian
Penelitian ini berdasar pada kajian yuridis normatif yang dilakukan pada UU RI Nomor  5  Tahun  1983  seputar  ZEE  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif.  Model  kajian normatif  sendiri  lebih  fokus  pada  pembahasan  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun 1983.  Sedang  untuk  metode  pendekatan,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan normatif  dengan  menempatkan  Undang-Undang  RI  No.  5  Tahun  1983  sebagai  sebuah hukum,  aturan,  normal  dan  undang-undang  yang  harus  dipatuhi.  Untuk  kerangka  teori penulis  lebih  fokus  pada  aturan  perundang-undangan  dengan  fokus  undang-undang yang digunakan adalah UU RI No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE. Data yang digunakan di sini merujuk pada data perundang-undangan RI dengan fokus undang-undangnya adalah UU RI No. 5 Tahun 1993 tentang ZEE. Objek kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hak Indonesia menurut UU RI No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE. Sedang untuk teknik  pengumpulan  data,  penulis  menggunakan  studi  kepustakaan  dengan  fokus  data yang digunakan adalah UU RI No. 5 Tahun 1983 tentang kepustakaan.

## Pembahasan

## Hukum  dan  Perundang-undangan  di  ZEE  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia
ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah perairan yang luasnya sekitar 200 mil diukur dari garis pantai terdekat. Setiap negara pantai atau yang memiliki zona tersebut  disebut  dengan  negara  pantai.  Karena  menjadi  pemilik  atas  zona  tersebut, negara  pantai  kemudian  berhak  atas  pemanfaatan  sumber  daya,  melakukan  penelitian, pemeriksaan, bahkan penegakan hukum jika ditemui pelanggaran dalam tata kelola ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Sejauh ini, di beberapa negara, banyak ditemui
pelanggaran  yang  merugikan  negara  pantai.  Adapun  kerugian  yang  dialami  negara pantai  antara  lain;  kekurangan  sumber  daya  laut,  kerusakan  alam,  bahkan  tercurinya informasi yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
Republik  Indonesia  selaku  negara  pantai  juga  tak  luput  dari  kerugian.  Sebagai contoh,  untuk  kasus  pencurian  ikan,  Indonesia  sedikitnya  telah  kehilangan  11-26  juta ton  ikan  per  tahunnya.  Jumlah  tersebut  tentu  sangatlah  merugikan  negara  dan  nelayan setempat.  Untuk  menekan  kerugian  tersebut,  Republik  Indonesia  selaku  pemilik  ZEE dan  negara  pantai  tentu  harus  memiliki  perundang-undangan  yang  mengatur kemaritiman, khususnya di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif.
Di  tahun  1983,  Indonesia  telah  membuat  perundang-undang  yang  konsen mengatur  tentang  kemaritiman,  khususnya  di  ZEE  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif. Undang-undang  yang  dimaksud  mengatur  beberapa  hal,  seperti;  eksplorasi  dan eksploitasi  sumber  daya  alam  laut,  kegiatan  di  ZEE,  penegakan  hukum,  ketetapan pidana,  dan  hak  Indonesia  sebagai  pemilik  ZEE.  Undang-undangan  itu  ialah  Undang- undang RI nomor 5 tahun 1983 seputar ZEE atau Zona Ekonomi EKsklusif. Adapun isi undang-undang tersebut adalah:
1. Pasal 1 di Bab 1 Ketentuan Umum berisi tentang;
a. Sumber daya alam hayati
Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 1 point (a), sumber daya alam hayati adalah semua jenis organisme, entah itu tumbuhan atau pun hewan, asal  dia  berada  di  ZEE  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif,  dia  dianggap  sebagai bagian  dari  ZEE  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif.  Artinya,  setiap  hewan  dan tumbuhan di Zona Ekonomi Eksklusif harus diatur dan dikelola pemanfaatannya dengan baik oleh undang-undang.
b.  Sumber daya alam non hayati
Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  1  poin  (b),  segala aspek alam non hayati adalah semua jenis aspek alam selain sumber daya alam hayati yang ada di ZEE. Tak jauh beda dengan sumber daya alam hayati, sumber daya  alam  non  hayati  pun  harus  dikelola  dan  diatur  oleh  perundang-undangan sebagai  bentuk  perlindungan  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  selaku  negara pantai.
c. Penelitian Ilmiah
Menurut  UU RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 1 poin (c), penelitian ilmiah adalah segala kegiatan yang melibatkan penelitian tentang kelautan, meliputi penelitian permukaan air, ruang air, dasar laut, serta tanahnya  yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam hal ini, penelitian harus diatur agar tidak ada unsur pencurian informasi  kelautan  atau  sebagainya.  Di  samping  itu,  pengaturan  juga  berguna untuk  melindungi  hak-hak  negara  pantai  sebagai  pemilik  Zona  Ekonomi Eksklusif tersebut.
d. Konservasi sumber daya alam
Dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  1  poin  (d),  konservasi sumber daya alam adalah segala kegiatan yang bertalian dengan pelestarian dan perlindungan  sumber  daya  yang  ada  di  ZEE  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif. Sebagai  negara  pantai,  Indonesia  memang  butuh  pelestarian  untuk  menjaga kondisi sumber daya alam laut, khususnya yang ada di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif.
e. Pelestarian dan perlingungan lingkungan laut
Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 1 poin (e), pelestarian dan  perlindungan  lingkungan  laut  dimaksudkan  sebagai  usaha  untuk  menjaga ekosistem  laut  di  ZEE  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif.  Sama  halnya  dengan konservasi  SDA,  pelestarian  dan  perlindungan  lingkungan  laut  juga  bertujuan untuk  melindungi  dan  menjaga  kelestarian  sumber  daya  yang  ada  di  ZEE  atau Zona Ekonomi Eksklusif.
2. Pasal 2 Di Bab 2 Zona Ekonomi Eksklusif berisi tentang pengertian ZEE atau Zona Ekonomi  Eksklusif  seutuhnya.  Dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983 pasal 2, ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif diartikan sebagai jalur di luar Indonesia, serta  berbatasan  langsung  dengan  laut  Indonesia  sebagaimana  yang  ditetapkan undang-undang  tentang  perairan  Indonesia.  Dalam  pasal  tersebut  juga  dijelaskan bahwa  ZEE  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif  melingkupi  dasar  laut,  tanah  di bawahnya, dan air di atasnya dengan bentang wilayah hingga 200 mil.
3. Pasal 3 Bab 2 Zona Ekonomi Eksklusif tentang batas ZEE. Pasal ini sendiri terbagi menjadi 2 poin, yakni:
3.1.Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  3  ayat  1,  Jika  batas ZEE  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif  milik  Indonesia  mengalami  tumpang  tindih dengan  batas  negara  lain,  maka  batas  ZEE  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif  yang berlaku  adalah  batas  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Dalam  hal  ini, Indonesia  sebagai  pemilik  Zona  Ekonomi  Eksklusif  harus  melakukan perundingan  dengan  negara  terkait.  Hingga  saat  ini  Indonesia  sendiri  telah melakukan perundingan seputar batas ZEE dan teritori dengan beberapa negara tetangga seperti; Malaysia, Singapura, Timor Leste, serta Papua Nugini.
3.2.Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 3 ayat 2, Adapun jika belum  ada  kesepakatan  khusus  antara  Indonesia  dengan\negara  terkait,  maka batas yang digunakan adalah garis tengah, atau garis sama jauh yang diukur dari pangkal  laut  masing-masing  negara.  Tapi  kembali  lagi  pada  poin  di  atas,  jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka hasil kesepakatan itulah yang menjadi batas ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif.
4. Pasal 4 Bab 3 kewajiban dan yuridiksi di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif terbagi ke dalam beberapa ayat, seperti:
4.1.Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  4  ayat  1,  dalam  ZEE atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif,  Republik  Indonesia  selaku  pemilik  ZEE  dan negara pantai wajib melaksanakan dan memiliki:
4.1.1. Yurusdiksi  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  seperti;  penelitian  ilmiah seputar  keluatan,  pembangunan  dan  pengembangan  pulau-pulau,  serta pelestarian sumber daya sebagai bentuk penjagaan sumber daya alam.
4.1.2. Hak bedaulat, khususnya dalam pengembangan, pengelolaan, eksplorasi, eksploitasi,  konservasi  dan  penelitian  ilmiah  yang  berkaitan  dengan kelautan  di  ZEE  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif.  Hak  ini  sendiri  adalah hak paten yang diperoleh Indonesia selaku negara pantai.
4.1.3. Di samping kedua hak di atas, Indonesia selaku pemilik ZEE dan negara pantai juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dan disesuaikan oleh undang-undang kelautan.
4.2.Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  4  ayat  2,  semua  hal yang  bersinggungan  dengan  laut  dan  tanah  di  bawahnya,  yurisdiksi,  serta  hak dan kewajiban Indonesia sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dan paparan di atas
akan diatur lebih lanjut oleh undang-undang seputar Landas Kontinen Indonesia, persetujuan  antara  Indonesia  dan  negara  lain  yang  terlibat  dalam  urusan  batas ZEE  dan  Zona  Ekonomi  Eksklusif,  serta  ketetapan  hukum  internasional  yang berlaku pada saat itu.
4.3.Menurut  UU  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  4  ayat  3,  semua  kasus  yang melibatkan kebebasan pelayaran, penerbangan dan pemasangan pipa bawah laut dianggap sah dan diakui oleh prinsip-prinsip hukum internasional  yang berlaku pada saat itu.
5. Pasal  5  Bab  4  yang  isinya  seputar  kegiatan  di  ZEE  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif terbagi menjadi 3 ayat, yakni:
5.1.Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  5  ayat  1,  tanpa mengurangi ketentuan pasal 4 ayat 2, setiap yang melakukan tindakan eksplorasi dan/atau eksploitasi SDA seperti pembangkitan tenaga dari air, angin dan arus di ZEE  harus  mendapat  persetujuan  Indonesia  selaku  negara  pantai.  Dalam  kasus lain, pelaku juga harus mengantongi persetujuan internasional dengan Indonesia dan melakukan kegiatannya dengan baik tanpa melanggar isi persetujuan.
5.2. Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  5  ayat  2,  tanpa mengurangi  fungsi  dari  ayat  1,  setiap  kegiatan  yang  bersinggungan  dengan eksplorasi  dan/atau  eksploitasi  SDA  hayati  harus  sesuai  dengan  ketentuan konservasi yang dibuat oleh Republik Indonesia.
5.3.Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  5  ayat  3,  tanpa mengurangi  fungsi  dari  ayat  2,  setiap  kegiatan  yang  bersinggungan  dengan eksplorasi  dan/atau  eksploitasi  yang  berhubungan  dengan  sumber  daya  alam hayati harus dilakukan dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan. Aturan ini sendiri  merujuk  pada  ayat  2.  Sebab,  sebagaimana  ayat  2,  setiap  kegiatan  yang bersinggungan  dengan  eksplorasi  dan/atau  eksploitasi  harus  sesuai  dengan aturan konservasi yang dibuat oleh Republik Indonesia. Itu artinya, setiap pihak atau  instansi  asing  yang  melakukan  kegiatan  eksploitasi  dan/atau  eksplorasi sumber daya alam hayati hanya boleh menangkap sumber daya tersebut dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Indonesia selaku negara pantai.
6. Pasal  6  Bab  4  ini  berisi  tentang  penggunaan  bangunan,  instalasi  dan  pulau  buatan sebagai  bentuk  kegiatan  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif.  Menurut  Undang-Undang  RI
Nomor  5  Tahun  1983  pasal  6,  setiap  agenda  atau  kegiatan  yang  melibatkan bangunan,  instalasi,  dan  pulau  buatan  yang  terletak  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif harus  melalu  izin  Republik  Indonesia  selaku  negara  pantai.  Dalam  penerapannya, kegiatan  yang  meliputi  penggunaan  bangunan,  instalasi  dan  pulau  buatan  di  ZEE harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  dibuat  oleh  negara  pantai,  yakni  Republik Indonesia.
7. Pasal 7 Bab 4 ini berisi  tentang kegiatan penelitian yang dilakukan di  ZEE. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 6, setiap kegiatan penelitian ilmiah  harus  mendapat  izin  dari  negara  pantai,  yakni  Republik  Indonesia.  Dalam penerapannya,  pasal  kegiatan  itu  sendiri  harus  dilakukan  dengan  menaati  aturan, syarat  dan  ketentuan  yang  dibuat  oleh  Republik  Indonesia.  Di  samping  itu,  tiap kegiatan penelitian juga harus mempertimbangkan ketentuan konservasi SDA yang dianut  Indonesia,  tidak  boleh  merusak  atau  melakukan  kegiatan  yang  mengurangi fungsi SDA, baik itu hayati atau non hayati.
8. Pasal  8  Bab  4  ini  berisi  tentang  kegiatan  antisipasi  dan  pengurangan  resiko kerusakan terhadap sumber daya di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Tak berbeda dengan beberapa pasal lain, pasal 8 ini juga terbagi ke dalam 2 ayat, yakni;
8.1.Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  8  ayat  1,  siapa  pun yang  melakukan  kegiatan,  baik  itu  penelitian,  eksplorasi,  dan/atau  eksploitasi, wajib  untuk  mencegah,  membatasi,  mengendalikan  dan  mananggulangi pencemaran  laut  yang  dilakukan  oleh  kegiatan  tersebut.  Pasal  ini  sendiri berkaitan  dengan  pasal  5  ayat  2  tentang  keikutsertaan  peserta  kegiatan  dalam upaya menataati aturan pengelolaan dan konservasi SDA yang dilakukan di ZEE milik Indonesia.
8.2.Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 8 ayat 2, segala macam pembuangan, baik itu yang dilakukan oleh kegiatan di ZEE ataupun tidak, harus melalui izin dari negara pantai, yakni Republik Indonesia.
9. Pasal  9  Bab  5  berisi  tentang  persoalan  ganti  rugi  yang  dilakukan  pihak  yang melakukan  kegiatan  di  ZEE.  Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983 pasal  9,  setiap  pelaksana  kegiatan  di  ZEE  yang  bertentangan  dan/atau  melanggar undang-undang  kelautan  RI  dan  hukum  laut  internasional  wajib  menanggung
pembayaran  uang  ganti  rugi  sebesar  nominal  yang  diatur  dalam  undang-undang lanjutan.
10. Pasal 10 Bab 5 berisi tentang ganti rugi  yang dilakukan pihak peneliti di ZEE atau Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia.  Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun 1983  pasal  10,  setiap  pihak  peneliti  yang  melanggar  perjanjian  dan/atau  merusak ekosistem  dan  SDA  di  ZEE  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif,  wajib  membayar  uang denda atau ganti rugi.
11. Pasal 11 Bab 5 berisi tentang ketentuan ganti rugi akibat kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif. Tak jauh beda dengan pasal-pasal di atas, pasal 11 pun dibagi ke dalam 3 ayat, yakni;
11.1 Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  11  ayat  1,    setiap pihak yang memikul   tanggung jawab dan berkewajiban membayar ganti rugi harus segera membayar dengan batas waktu yang telah ditentukan.
11.2 Menurut UU RI Nomor  5 Tahun 1983 pasal  11 ayat  2, pasal  1 dikecualikan jika  pihak  terkait  dapat  membuktikan  jika  kerusakan,  pencemaran  dan  ganti rugi  diakibatkan  oleh  kejadikan  alam  yang  di  luar  kemampuannya  dan/atau pihak  ketiga  yang  memanfaatkan  momentum  ini  sebagai  lahan  untuk memperkaya diri.
11.3 Bentuk,  jenis  dan  besarnya  denda  atau  ganti  rugi  sesuai  dengan  hasil penelitian ekologi terhadap kerusakan dan pencemaran di ZEE.
12. Pasal  12  Bab  5  berisi  tentang  gambaran  umum  ganti  rugi  dan  penelitian  sebagai tindak  lanjut  dari  pencemaran  dan  pengrusakan  SDA  di  ZEE.  Menurut  Undang- Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  12,  segala  sesuatu  yang  berkaitan  tentang batas  akhir  ganti  rugi,  penelitian  ekologi  dan/atau  penuntutan  ganti  rugi  yang sebagaimana disampaikan pasal 11 akan diatur dalam undang-undang lanjutan.
13. Pasal  13  bab  6  berisi  tentang  penegakan  hukum  yang  melibatkan  terdakwa  yang melanggar aturan di ZEE. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal  13,  setiap  penegak  hukum  di  Republik  Indonesia  berhak  melakukan  tindak penangkapan  terdakwa  sesuai  dengan  Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  1981 yang  membahas  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Penangkapan  itu sendiri  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan  hak  yurisdiksi,  berdaulat,  dan  hak-hak lain  yang  sebagaimana  disampaikan  pasal  nomor  4  ayat  1  Undang-Undang  RI
Nomor  5  Tahun  1983  seputar  ZEE  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif.  Namun penangkapan sebagaimana UU RI Nomor 8 Tahun 1981 akan dikecualikan, jika:
- Penangkapan  dan  penanganan  terdakwa  pelanggaran  di  ZEE  milik  Indonesia harus diproses paling lambat 7 hari, kecuali jika ada keadaan force majeure.
- Dalam  hal  penahanan,  tindak  pidana    yang  disebutkan  dalam  pasal  16  dan  17 tergolong ke dalam perilaku pidana yang tercantum dalam pasal 21 ayat 4 huruf (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana.
- Penangkapan  terhadap  pihak-pihak  pelanggar,  kapal  pelanggar  dan  pihak  yang bersangkutan dengan pelanggaran, mulai dari penghentian sampai penangkapan dan penyerahan kapal tersebut dipelabuhan dan dapat diteruskan ke pemrosesan lanjutan.
14. Pasal  14  bab  6  sendiri  membahas  seputar  gambaran  umum  seputar  penangkapan, penanganan  dan  pengadilan  terdakwa  pelangar  aturan  ZEE  atau  Zona  Ekonmi Eksklusif.  Sebagaimana  pasal  sebelumnya,  pasal  ini  pun  terbagi  menjadi  beberapa ayat, seperti;
14.1 Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 14 ayat 1, setiap pihak berwenang yang bertugas menangkap pelanggar adalah bagian dari pihak yang diutus oleh instansi terkait dalam mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif nasional.
14.2 Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  14  ayat  2,  setiap penuntut  umum  merupakan  jaksa  yang  berasal  dari  pengadilan  negeri  yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 3 UU RI Nomor 5 Tahun 1983.
14.3 Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 pasal 14 ayat 3Pengadilan negeri  yang  bertugas  mengadili  terdakwa  adalah  pengadilian  negeri  yang wilayah hukumnya mencakup pelabuhan dimana penangkapan dilakukan.
15. Pasal 15 Bab 6 membahas tentang pembebasan kapal dan orang-orang yang ditahan karena didakwa melanggar aturan dan perundang-undangan tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Pasal 15 sendiri terbagi menjadi beberapa ayat, di antaranya:
15.1 Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  15  ayat  1,  setiap pihak bisa mengajukan permohonan pembebasan kapal dan orang-orang yang didakwa  melanggar  undang-undang  kemaritiman  dan  Zona  Ekonomi Eksklusif selama belum ada putusan dari pengadilan negeri yang berwanang.
15.2 Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  15  ayat  2, permohonan yang sebagaimana yang tertuang dalam pasal 15 ayat 1 Undang- Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  akan  dikabulkan  apabila  pihak  pemohon menyerahkan uang jaminan yang sesuai dengan keputusan pengadilan negeri terkait.
16. Pasal  16  Bab  7  membahas  seputar  ketentuan  pidana  terdakwa  yang  terbukti merusak,  mencemari  dan  melakukan  kegiatan  yang  mengakibatkan  kerusakan ekosistem di ZEE. Pasal 16 ini sendiri terbagi menjadi  beberapa ayat dengan pokok bahasan seperti:
16.1 Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  16  ayat  1,  pihak- pihak  yang  aktivitasnya  menentang  pasal  5  ayat  1,  pasal  6  dan  pasal  7  akan dikenakan  denda  sebesar-besarnya  Rp  225.000.000,-  (dua  ratus  dua  puluh lima juta rupiah).
16.2 Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  16  ayat  2,  hakim selaku  penegak  hukum  berhak  untuk  menentukan  menyita  segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  sebagai  bentuk  keputusan  atas pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.
16.3 Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  16  ayat  3,  setiap pihak  yang  terbukti  melakukan  pencemaran,  pengurasakan  dan  pemusnahan ekosistem  di  ZEE  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  akan  diadili sesesuai perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.
17. Pasal  17  Bab  7  ini  fokus  membahas  sanki  yang  diterima  penghilang  barang  bukti. Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  17,  setiap  pihak  yang menghilangkan  barang  bukti  yang  digunakan  dalam  tindak  pidana  yang sebagaimana  dimaksud  pasal  16  ayat  1  akan  dikenakan  pidana  denda  sebesar- besarnya Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
18. Pasal 18 Bab 7 sendiri fokus pada pengelompokan tindak pidana di pasal 16 dan 17 sebagai  tindak  kejahatan.  Menurut  UU  RI  Nomor  5  Tahun  1983  pasal  18,  tindak pidana yang digambarkan di pasal 16 dan 17 adalah bentuk kejahatan.
19. Pasal  19  Bab  8  lebih  fokus  pada  status  peraturan  eksplorasi  dan/atau  eksploitasi sebelum  disahkannya  undang-undang  ini.  Sebagaimana  UU  RI  Nomor  5  Tahun 1983 pasal  19, setiap peraturan eksplorasi  dan eksploitasi  SDA  yang besifat  hayati
sebelum  undang-undang  ini  disahkan  dianggap  berlaku  hingga  ada  perubahan  dari perundang-undangan lanjutan.
20. Pasal 20 Bab 9 condong membahas tentang pihak pelaksana ketentuan di UU ini dan nominal  denda  untuk  yang  melanggar.  Pasal  20  Bab  9  sendiri  terbagi  jadi  2  ayat, yaitu:
20.1. Setiap  pihak  yang  melaksanakan  ketentuan  atas  undang-undang  ini  akan diatur kembali oleh perundang-undangan setelahnya.
20.2. Setiap  peraturan pemerintah  yang memiliki  keterkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan  ini  bisa  mencantumkan  nominal  denda  hingga  Rp 75.000.000,- (tujuh lima puluh juta rupiah) terhadap tiap pelanggarnya.

## Hak dan Kewenangan Indonesia selaku negara pantai
Jika  ditilik  dari  perundang-undangan  yang  tercantum  di  atas,  bisa  dibilang bahwa Republik Indonesia merupakan pihak yang memiliki kuasa penuh atas ZEE yang dimilikinya.  Sebab,  sesuai  dengan  undang-undang  yang  tertera  di  atas,  Republik Indonesia selaku negara pantai berhak dan memiliki wewenang sebagaimana berikut: 1. Melakukan  kegiatan  yang  bersinggungan  pewujudan  hak  berdaulat,  yurisdiksi  dan hak-hak  lain  sebagaimana  negara  pantai  terhadap  Zona  Ekonomi  Eksklusif  yang dimilikinya.  Hak  dan  kewenangan  ini  merupakan  bentuk  kedaulatan  Republik Indonesia  selaku  pemilik  ZEE  dan  negara  pantai  sebagaimana  yang  tercantum  di Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 4 ayat 1 dan 2.
2. Memberikan  perizinan  pada  pihak  yang  ingin  mengeksplorasi  dan/atau mengeksploitasi SDA  di ZEE sebagaimana pasal 5 ayat 1 dan 3, pasal 6, dan pasal 7  di  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  seputar  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia.
3. Membuat  ketentuan,  aturan,  dan  perundang-undangan  yang  membahas  tentang konservasi,  pelestarian  serta  pengelolaan  SDA  hayati  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif. Hak dan wewenang ini sendiri tertuang dalam pasal  5 ayat 3 di Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 seputar ZEE di  Indonesia
4. Mengawasi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, eksplorasi dan eksploitasi di ZEE  sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 ayat 1 dan 3, pasal 6, dan  pasal 7 di Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 seputar ZEE di Indonesia.
5. Sebagai pihak yang mengajukan denda sebagai yang tertuang dalam pasal 16 ayat 1, pasal  17  dan  pasal  20  ayat  2  di  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  seputar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
6. Menangkap pihak-pihak yang melanggar sebagaimana yang tertuang di pasal 13 dan pasal  14  ayat  1-3  di  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983  seputar  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
7. Menjadi tempat persidangan dan pengelapasan pihak-pihak yang diduga melanggar sebagaimana  yang  terdapat  dalam  pasal  15  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun 1983 seputar  Zona Ekonomi Eksklusif.
8. Menentukan ketentukan dan jenis pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 ayat 1-3, pasal 17 dan pasal 18 di Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983.
9. Melakukan  persidangan  terhadap  tersangka  perusakan  dan  pelangaran  Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 seputar Zona Ekonomi Eksklusif.
Melihat  semua  kewenangan  dan  hak  di  atas,  diketahui  jelas  bahwa  Indonesia selaku  negara  maritim,  sekaligus  negara  pantai,  berhak  atas  setiap  kegiatan,  aktivitas, pembuatan  aturan,  dan  penerapan  aturan  yang  bersentuhan  dengan  Zona  Ekonomi Eksklusif.  Adapun  jika  terdapat  pihak  atau  instansi  asing  yang  mencuri,  merusak, dan/atau  melanggar  aturan  yang  dibuat  oleh  Indonesia,  maka  Indonesia  selaku  sebuah negara pantai berhak atas penegakan hukum terhadap pihak-pihak tersebut.

## Kesimpulan
Indonesia  sebagai  salah  satu  dari  sekian  negara  maritim  dan  negara  pantai berhak  mengawasi,  mengizinkan,  dan  melaksanakan  pengawasan  terhadap  semua kegiatan  yang  melibatkan  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  sebagai  objek.  Di samping  untuk  melindungi  kedaulatan  Indonesia  selaku  salah  satu  dari  sekian  banyak negara pantai, hal ini juga bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kegiatan konservasi SDA  di  ZEE.  Sedang  untuk  mewujudkan  semua  hal  di  atas,  Indonesia  selaku  negara pantai telah membuat Undnag-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 seputar Zona Ekonomi Eksklusif sebagai perundang-undangan yang mengatur segala hal tentang ZEE. Adapun pokok pembahasan dalam UU RI Nomor 5 Tahun 1983 adalah:
1. Bab  I  yang  membahas  tentang  ketentuan  umum  dalam  perundang-undangan, meliputi  pengertian  sumber  daya  alam  hayati,  sumber  daya  alam  non  hayati, konservasi, perlingungan dan pelestarian lingkungan hidup di ZEE.
2. Bab  II  yang  membahas  seputar  ZEE  Indonesia,  meliputi  batas,  perubahan  batas, serta kesepakatan yang membahas tentang batas ZEE di Indonesia.
3. Bab  III  yang  membahas  tentang  hak,  kewenangan  dan  yurisdiksi  Indonesia  selaku negara pantai.
4. Bab IV yang membahas tentang berbagai kegiatan yang boleh dilakukan di ZEE.
5. Bab  V  yang  membahas  tentang  ganti  rugi  akibat  pelanggaran  di  ZEE  atau  Zona Ekonomi EKsklusif.
6. Bab VI yang membahas tentang penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar di ZEE Indonesia.
7. Bab VII yang membahas seputar ketentuan pidana yang melibatkan pelangar di ZEE Indonesia.
8. Bab  VIII  yang  membahas  tentang  peralihan  ketentuan  dari  perundang-undangan sebelum UU RI Nomor 5 Tahun 1983 ini disahkan.
9. Bab IX yang membahas tentang ketentuan penutup.

## BIBLIOGRAFI
Anwar Chairul. 1995. Zona ekonomi eksklusif di dalam hukum international: dilengkapi dengan  analisis  zona  ekonomi  eksklusif  Indonesia  dan  ZEE  di  Asia-Pasifik.
Jakarta: Sinar Grafika.
Diantha  Pasek  I  Made.  2002. Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia:  Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1983. Bandung: Mandar Maju.
K. S. Wahyono. 2009. Indonesia Negara Maritim. Jakarta: Teraju
Purdijatno  E.  Tedjo.  2010. Mengawal  Perbatasan  Negara  Maritim:  Laksamana  Edhy Purdijatno, SH. Jakarta: Grasindo.
Perundang-undangan:
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana