Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 2 September 2021 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal 297 – 314

## ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PEMELIHARAAN DAN PERLUASAN JALAN DI KABUPATEN PURWAKARTA
Oleh :
Fitri Akuntansi, STIE DR KHEZ Muttaqien Tri Wahyudi
Akuntansi, STIE DR KHEZ Muttaqien Ajidin Akuntansi, STIE DR KHEZ Muttaqien Article Info Abstract Article History : Received 30 August - 2021 Accepted 16 Sept - 2021 Available Online   25 Sept - 2021 The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  growth  and contribution of revenue sharing for Motor Vehicle Taxes to Road Maintenance  and  Expansion  in  Purwakarta,  as  well  as  the growth and contribution of revenue sharing from Motor Vehicle Title  Transfer  Fees  to  Road  Maintenance  and  Expansion  in Purwakarta.  from  2015  to  2019.  This  research  method  is descriptive research. The results show that the growth of motor vehicle tax revenue each year has increased along with this the growth  of  road  maintenance  and  expansion  in  Purwakarta  in 2015-2017 also increased while in 2018 it had a decrease. This is due to the APBD Allocation budgeted from the agency, there is a budget reduction and increased again in 2019 Until now, the motor vehicle tax revenue sharing has not been able to meet the needs for maintenance costs and road expansion, negative and in the  following  year  had  positive  growth  and  growth.  Road maintenance  and  expansion  in  Purwakarta    in  2015-2017 experienced positive growth while in 2018 it had a decline. This is due to the budget allocation from the agency that budgeted for a reduction in the budget and increased again in 2019. Until now, the  profit  sharing  of  the  Transfer  of  Names  for  Motorized Vehicles has not been able to meet the needs of road maintenance and expansion costs.
Keyword : Taxes, growth and contribution, revenue sharing

## 1. PENDAHULUAN.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia merupakan  negara  hukum  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat
Indonesia diperlukan
pembiayaaan  yang  sangat  besar  untuk mencapai  masyarakat  adil,  makmur,  dan
merata  serta  meningkatkan  pertumbuhan pembangunan  ekonomi  yang  lebih  baik lagi.  Salah  satu  sumber  pembiayaan  nya adalah penerimaan dari sektor pajak.
Supaya  pertumbuhan  ekonomi  dapat  terus meningkat  sesuai  dengan  apa  yang  di harapkan oleh suatu pemertintah, dibutuhkan dana dalam jumlah yang sangat besar.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  terus berupaya  untuk  meningkatkan  pendapatan sehingga  dapat  menunjang  pembangunan, perekonomian  serta  kesejahteraan  rakyat.
Adapun  sumber  penerimaan  pemerintah, yaitu  berasal  dari  penerimaan  perpajakan, penerimaan  Negara  bukan  pajak,  serta penerimaan  hibah  dari  dalam  negeri  dan luar negeri.
Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai  kebutuhan  belanja  negara  dan pembangunan  nasional.  Sumber  dana  bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai
segala pengeluaran- pengeluaran  umum  yang  bermanfaat  bagi masyarakat  temasuk  untuk  pembangunan. Untuk  itu,  pemerintah  selalu  berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan dari pajak. Pengenaan Pajak di Indonesia dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) bagian yaitu Pajak  Pusat  dan  Pajak  Daerah.  Pajak Negara  terdiri  atas  Pajak  Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah (PPnBM),  Bea  Meterai,  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB),  dan  Bea  Perolehan  Hak atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB).- (direktortat jendral pajak).
Landasan hukum pemungutan pajak terdapat  dalam  UUD  1945  Pasal  23  Ayat (2)  yang  berbunyi  :  Segala  pajak  untuk keperluan  negara  berdasarkan  undang- undang.  Berdasarkan  UU  No.  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  bahwa  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  daerah  yang  penting  guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian  daerah,  perlu  dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah  dan  pemberian  diskresi  dalam penetapan tarif Jenis pajak daerah terdiri dari 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB), Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBNKB),  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak
Cukai  Rokok.  Pajak  Kabupaten  atau  Kota terdiri  dari  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran, Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak Penerangan  Jalan,  Pajak  Mineral  Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak  Sarang Burung Walet, Pajak
Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan Perkotaan,  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  No  14  tahun  2019  tentang penghitungan  Pajak  Kendaraan  Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun  2019  Pajak  Kendaraan  Bermotor selanjutnya  disingkat  PKB    adalah  pajak atas  kepemilikan  dan/atau  pengusaan kendaraan  bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  yang  Selanjutnya disingkat  BBNKB  adalah  pajak  atas penyerahan  hak milik kendaraan bermotor sebagai  akibat  perjanjian  dua  pihak  atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,  hibah,  warisan,  atau  pemasukan ke dalam badan usaha.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat nomor  :  13  tahun  2011  Tentang  Pajak Daerah  bahwa  Pajak  Daerah  merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting  guna  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, telah ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat bidang Pajak Daerah. Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2017, tentang pedoman penyaluran dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah yang dimaksud adalah Pajak Provinsi yang mencakup Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor,  Pajak Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor,  Pajak Air  Permukaan,  dan  Pajak  Rokok. Pendapatan  Bagi  Hasil  Pajak  Provinsi kepada  Kabupaten/Kota  harus  diupayakan karena  pendapatannya  akan  berdampak pada  kemampuan  pembiayaan  daerah sehubungan  dengan  fungsi  pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Salah  satu  jenis  pajak  daerah  yang  sering menjadi  sorotan  adalah  Pajak  Kendaraan Bermotor.  Hal  ini  terkait  dengan  harapan para pengguna jalan terhadap manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Dengan membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor, masyarakat berharap ada bentuk nyata dari
pembayaran  pajak  tersebut,  salah  satunya adalah infrastruktur jalan. Banyak keluhan masyarakat mengenai kondisi dan keadaan infrastruktur  jalan  raya  saat  ini.  Kualitas jalan yang menurun sehingga jalan menjadi cepat  berlubang  dan  bergelombang,  tentu sangat  mengganggu  kenyamanan  para pengguna  jalan  raya  didalam  berkendara. Selain  dapat  menimbulkan  kemacetan, kecelakaan  lalu  lintas  juga  seringkali terjadi.  Hal  ini  terjadi  di  berbagai  wilayah di Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban  dalam  pemeliharaan  jalan sebagai pelayanan sektor publik.
Di dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  pasal  24 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggara jalan  wajib  segera  dan  patut  untuk memperbaiki  jalan  yang  rusak  yang  dapat mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas. Kebutuhan  akan  pemeliharaan  jalan  ini juga didukung oleh UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang  menyebutkan  mengenai  konsep earmarking  tax  atau  alokasi  wajib  dari
Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan  sarana  transportasi  umum.    Didalam undang-undang ini disebutkan bahwa Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor paling  sedikit  10%  (sepuluh  persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
Berlakunya kewajiban alokasi (earmarking) minimal 10% Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk dikembalikan  kepada  sektor  jalan  dan transportasi merupakan suatu potensi untuk meningkatkan anggaran pemeliharaan jalan.  Namun,  alokasi  10%  PKB  masih belum menutupi kebutuhan biaya pemeliharaan jalan.
Pemeliharaan  jalan  merupakan  kewajiban pemerintah  sebagai  pelayan  sektor  publik. Selain  merupakan  kewajiban  rutin  dalam komponen  Belanja  Langsung,  kewajiban pemeliharaan  jalan  juga  dipertegas  dalam UU  No.  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan  bahwa  perbaikan  jalan  yang
rusak wajib segera dilakukan oleh penyelenggara jalan karena dapat menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS
Theory of Planned Behavior (TPB) Theory  of  Planned  Behavior (TPB)
tampaknya sangat cocok untuk menjelaskan niat whistleblowing , dalam hal ini  adalah  tindakan  yang  dilakukan didasarkan  pada  proses  psikologis  yang sangat  kompleks  (Gundlach  et  al,  2003). Selanjutnya Ajzen’s mengatakan TPB telah diterima  secara  luas  sebagai  alat  untuk menganalisis  perbedaan  antara  sikap  dan niat serta sebagai niat dan perilaku. Dalam hal  ini,  upaya  untuk  menggunakan  TPB sebagai  pendekatan  untuk  menjelaskan whistleblowing dapat membantu mengatasi beberapa keterbatasan penelitian sebelumnya,  dan  menyediakan  sarana untuk memahami kesenjangan luas diamati antara  sikap  dan  perilaku  (Park,  2009). Theory  of  Planned  Behavior (TPB) merupakan  pengembangan  dari Theory  of Reasoned  Action (TRA)  yang  telah
dikemukakan  sebelumnya  oleh  Fishbein dan  Ajzen  pada  tahun  1975. Theory  of Planned  Behavior (TPB)  didasarkan  pada asumsi  bahwa  manusia  biasanya  akan bertingkah laku sesuai dengan pertimbangan  akal  sehat,  bahwa  manusia akan  mengambil  informasi  yang  ada mengenai tingkah laku yang tersedia secara implisit  atau  eksplisit  mempertimbangkan akibat  dari  tingkah  laku  tersebut.  Manusia adalah  makhluk  sosial.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa manusia hidup berdampingan  dengan  manusia  yang  lain.
Seseorang  akan  membutuhkan  orang  lain dalam menjalankan
kehidupannya.
Perilaku  yang  ditunjukkan  oleh  seseorang juga  akan  mempengaruhi  perilaku  orang lain. Ajzen dan Fishben (1988) menyempurnakan Theory of Reasoned Action (TRA) dan memberikan nama TPB. TPB
menjelaskan  mengenai  perilaku  yang dilakukan  individu  timbul  karena adanya  niat  dari  individu  tersebut untuk  berperilaku  dan  niat  individu disebabkan  oleh  beberapa  faktor internal  dan  eksternal  dari  individu tersebut.  Sikap  individu  terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai  suatu  perilaku,  evaluasi terhadap hasil perilaku, Norma
Subyektif,  kepercayaan  normatif  dan motivasi  untuk  patuh  (Sulistomo,
2012).  Teori  ini  didasarkan  pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk  yang  rasional  yang  akan memperhitungkan implikasi dari tindakan  mereka  sebelum  mereka memutuskan  untuk  melakukan  suatu perilaku  yang  akan  mereka  lakukan.
TPB menjelaskan bahwa niat individu untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu :
1. Sikap  terhadap  perilaku  Sikap bukanlah  perilaku,  namun  sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan  untuk  tindakan yang  mengarah  pada  perilaku (Lubis,2010).
2. Persepsi  kontrol  perilaku  Dalam berperilaku seorang individu tidak dapat mengkontrol sepenuhnya perilakunya dibawah
kendali  individu  tersebut  atau dalam suatu kondisi dapat sebaliknya dimana seorang individu dapat mengkontrol perilakunya  dibawah  kendali individu tersebut. 3. Norma Subyektif Seorang individu  akan  melakukan  suatu perilaku tertentu jika perilakunya dapat  diterima  oleh  orang-orang yang dianggapnya penting dalam kehidupannya  dapat  menerima apa  yang  akan  dilakukannya. Sehingga,  normative  beliefes menghasilkan  kesadaran  akan tekanan  dari  lingkungan  sosial atau Norma Subyektif.
Berdasarkan  teori  perilaku  terencana bahwa keyakinan perilaku
( behavioral  beliefs )  yang  kemudian menghasilkan  sikap terhadap perilaku ( attitude  toward  behavior )  adalah keyakinan    seseorang    terhadap  hasil dari suatu  perilaku  dan  evaluasi atas hasil  tersebut  ( beliefs    strength    and outcome  evaluation ),  baik  hasilnya positif  atau negatif.  Dalam penelitian ini,  sikap    terhadap  kepatuhan    pajak adalah  seberapa    besar  keyakinan Wajib Pajak  terhadap  hasil yang akan diperoleh  atas    kepatuhan  pajak    dan evaluasi    atas    hasil  perilaku kepatuhan pajak tersebut.

## Theory Atribusi
Teori  ini  menjelaskan  bahwa  ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk  menentukan  apakah  perilaku tersebut  disebabkan  secara  internal atau  eksternal  (Robbins  dan  Judge, 2008).  Perilaku  yang  disebabkan secara  internal  merupakan  perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu, dengan kata lain  tidak  terpengaruh  oleh  hal lain.Perilaku  yang  disebabkan  secara eksternal  merupakan  perilaku  yang dianggap  sebagai  akibat  dari  sebab- sebab  luar,  yaitu  individu  tersebut dianggap  telah  dipaksa  berperilaku demikian  oleh  situasi. Teori  atribusi relevan  untuk  menjelaskan  faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan
wajib  pajak  yang  digunakan  dalam model penelitian ini.Kepatuhan wajib pajak  dapat  dikaitkan  dengan  sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap  pajak  itu  sendiri.  Persepsi seseorang  untuk  membuat  penilaian mengenai orang lain sangat
dipengaruhi  oleh  faktor  internal maupun  eksternal  orang  lain  tersebut (Jatmiko, 2006). Menurut Fritz Heider sebagai  pencetus  teori  atribusi,  teori atribusi merupakan teori yang
menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai  proses  bagaimana  kita menentukan  penyebab  dan  motif tentang  perilaku  seseorang.  Teori  ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku  orang  lain  atau  dirinya sendiri  yang  akan  ditentukan  apakah dari  internal  misalnya  sifat,  karakter, sikap,  dll  ataupun  eksternal  misalnya tekanan  situasi  atau  keadaan  tertentu yang  akan  memberikan  pengaruh terhadap  perilaku  individu  (Luthans, 2005). Teori  atribusi  menjelaskan tentang  pemahaman  akan  reaksi seseorang  terhadap  peristiwa  di sekitar  mereka,  dengan  mengetahui alasan-alasan  mereka  atas  kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik  individu,  maka  dapat dikatakan  bahwa  hanya  melihat perilakunya  akan  dapat  diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang  dalam  menghadapi  situasi tertentu.
Fritz  Heider  juga  menyatakan  bahwa kekuatan  internal  (atribut  personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan)  dan  kekuatan  eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan
cuaca) itu bersama-sama menentukan perilaku  manusia.  Dia  menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung  adalah  determinan  paling penting  untuk  perilaku.  Atribusi internal  maupun  eksternal  telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap  evaluasi  kinerja  individu,
misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan  bawahannya,  dan mempengaruhi  sikap  dan  kepuasaan individu  terhadap  kerja.  Orang  akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan  atribut  internalnya  dari pada  atribut  eksternalnya. Menurut kerangka kerja ini, konsep intensional (seperti keyakinan, hasrat, niat, keinginan untuk mencoba dan tujuan) memainkan  peran  penting  (Zulaikha, 2013). Adanya konsep tersebut tentunya  terdapat  kaitannya  pada kepatuhan  wajib  pajak,  di  mana  rasa kesadaran, memahami, serta mengetahui  untuk  patuh  membayar pajak  dapat  dilakukan  secara  internal maupun eksternal.
Bagi Hasil Pajak Bagi hasil pajak Sebagaimana diamanatkan oleh UU 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah,  salah  satu sumber pendanaan Pemerintahan Daerah  adalah  Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  yang  bersumber  dari pemungutan  Pajak  dan  Retribusi Daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lebih lanjut, pelaksanaan  pemungutan  Pajak  dan Retribusi  Daerah  tersebut  diatur dengan  Undang-undang  tersendiri, yang  saat  ini  adalah  UU  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah. Bagi  Hasil  Pajak merupakan  salah  satu  kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan
perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan,  sebagai  bagian  dari  skema desentralisasi  fiskal,  memiliki  paling kurang  dua  target  utama,  yakni mencukupkan  pembiayaan  daerah dalam mengurus limpahan kewenangan  yang  diterimanya  dan memeratakan  k emampuan/  kapasitas fiskal  ( fiscal  capacity )  antar  daerah berdasar  derajat  kebutuhan  ( fiscal need ) masing-masing.
(www.kppod.org). Pendapatan Pajak Pusat  dan  Pajak  Daerah  (Pajak
Provinsi  dan  Pajak  Kabupaten/Kota) memiliki  selisih  yang  besar.  Selisih tersebut  dikarenakan  pemungutan jenis-jenis  pajak  dengan  pendapatan besar  masih  menjadi  kewenangan pemerintah  pusat.  Sebagai  upaya untuk mengurangi ketimpangan vertikal (vertical  imbalance )  yang terjadi antara pusat dan daerah, maka dilakukan sistem bagi
hasil penerimaan  pajak  dan  bukan  pajak antara  pusat  dan  daerah  (Nortbertus dalam Halim dan Mujib, 2009:60).
Berdasarkan  UU  28  tahun  2009 tersebut, beberapa jenis pajak Provinsi harus di-bagihasil-kan kepada Kabupaten/Kota yaitu :
Hasil  pendapatan  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  sebesar  10%, termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota,  dialoksikan  untuk pembangunan/atau  pemeliharan  jalan serta  peningkatan  moda  dan  sarana transportasi umum.
Alokasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  sebesar  10% diharapkan dapat meminimalkan terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  yang diakibatkan  karena  kerusakan  jalan dan sarana dan prasarana jalan. Hasil pendapatan  Pajak  Rokok,  termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan sebesar
50%  (lima  puluh  persen)  untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat  dan  penegakan  hukum oleh  aparat  berwenang.  Pelayanan kesehatan  masyarakat  antara  lain pembangunan/pengadaan
dan pemeliharaan  sarana  dan  prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana  umum  yang  memadai  bagi perokok  (smoking  area),  kegiatan memasyarakatkan  tentang  bahaya
merokok  Penegakan  hukum  sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain,  antara  lain,  pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan  mengenai  larangan  merokok sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.

## Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam  Pasal  1  angka  12  dan  13 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2009  adalah  pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor  adalah  semua  kendaraan beroda  beserta  gandengannya  yang digunakan  disemua  jenis  jalan  darat,
dan  digunakan  oleh  peralatan  teknik berupa  motor  atau  peralatan  lainnya yang  berfungsi  untuk  mengubah sumber  daya  energi  tertentu  menjadi energi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk  alat-alat  berat  dan  alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan  roda  dan  motor  dan tidak  melekat  secara  permanen  serta kendaraan
bermotor yang
dioperasikan di air.
Dalam  pelaksanaan  pemungutannya dilakukan  di  kantor  bersama  samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan  tiga  instansi  pemerintah, yaitu:  Badan  Pendapatan  Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Objek  Pajak  Kendaraan  Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan  Kendaraan  Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah
kendaraan  bermotor  beroda  beserta gandengannya,  yang  dioperasikan  di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor  yang  dioperasikan  di  air dengan  ukuran  isi  kotor  GT  5  (  5
Gross Tonnage) sampai dengan GT 7
( 7 Gross Tonnage).
Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah: 1) Kereta api; 2) Kendaraan Bermotor yang semata-mata  digunakan  untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; 3) Kendaraan Bermotor yang
dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,  konsulat,  perwakilan negara asing dengan asas timbal balik  dan  lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan 4) Objek  pajak  lainnya  yang ditetapkan  dalam  Peraturan
Daerah. Subjek  Pajak  Kendaraan  Bermotor adalah  orang  pribadi  atau  Badan  yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan  Bermotor.  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  adalah  orang pribadi  atau  Badan  yang  memiliki Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor menurut Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan  Daerah  Provinsi  jawa  Barat No.  13  tahun  2011  pasal  1  nomor  14, bahwa  :  ”Pajak  Kendaraan  Bermotor selanjutnya  disingkat  PKB  adalah pajak  yang  dipungut  atas  kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor”
a. Dasar Hukum, Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 1) Dasar Hukum Pajak Kendaraan  Bermotor  adalah : a) Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  pajak daerah dan retribusi daerah.
b) Undang-undang  Nomor  34 Tahun 2000 merupakan
perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  18  Tahun
1997  tentang  pajak  daerah dan retribusi daerah.
c) Peraturan pemerintah
Nomor  55  Tahun  2016
Tentang pajak daerah. d) Peraturan    Daerah    Propinsi Jawa  Barat  No.  99  Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
e) Keputusan  Gubernur  Jawa Barat  No.  99  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Kedua
Atas  Peraturan  Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Barat Nomor  13  Tahun  2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan  Bermotor  Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 2) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor : Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah: a) nilai jual kendaraan bermotor. b) bobot  yang  mencerminkan kadar  kerusakan  jalan  dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan
kendaraan bermotor tersebut.
Khusus  untuk  kendaraan bermotor  yang  digunakan  di luar jalan umum, termasuk alat- alat  berat  dan  alat-alat  besar serta  kendaraan  di  air,  dasar pengenaan  pajak  kendaraan bermotor  adalah  NJKB.  Nilai jual kendaraan bermotor sesuai dengan  harga  pasar  kendaraan bermotor,  atau  diperkirakan atas  dasar  isi  silinder  dan  atau satuan daya, penggunaan kendaraan bermotor, jenis kendaraan  bermotor,  merek kendaraan bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor, serta dokumen impor untuk  jenis  kendaraan  tertentu. Perhitungan  dasar  pengenaan
Pajak  Kendaraan  Bermotor dinyatakan  dalam  suatu  tabel yang ditetapkan dengan peraturan menteri dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri keuangan. Perhitungan  dasar  penegenaan Pajak  Kendaraan  Bermotor ditinjau  kembali  selama  setiap tahun. Sehingga, besarnya dasar pengenaan pajak dapat berubah dari  waktu  kewaktu  sesuai dengan  perkembangan  harga pasaran  kendaraan  bermnotor. Keputusan Gubernur menetapkan  dasar  pengenaan PKB  yang  meliputi  NJKB  dan bobot  mengacu  kepada  tabel yang  ditetapkan  oleh  menteri dalam negeri. Untuk kendaraan bermotor  alat-alat  berat  dan alat-alat besar dasar pengenaan pajak  adalah  perkalian  tarif, klasifikasi  kendaraan  (umum dan  bukan  umum),  dan  nilai jual  yang  ditetaokan  oleh gubernur.
3) Tarif kendaraan bermotor Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi/badan ditetapkan sebagai berikut: a) Untuk kepemilikan kendaraan berrmotor pertama paling rendah sebesar  1  %  dan  paling tinggi 2%. b) Untuk kepemilikan kendaraan  berrmotor  kedua dan  seterusnya  tarif  yang ditetapkan  secara  progresif paling  rendah  sebesar  2% dan paling tinggi 10%.
b. Objek,  Subjek,  Wajib  Pajak, Masa  Dan  Perhitungan  Pajak Kendaraan bermotor
1) Objek Pajak Kendaran
Bermotor Objek  Pajak  Kendaraan Bermotor  adalah  Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengertian Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan
bermotor dapat ditentukan melalui  kepemilikan  dan  atau penguasa  kendaraan  di  daerah provinsi  yang  bersangkutan. Hal  ini  dikarenakan  kendaraan bermotor tersebut ikut memiliki fasilitas  jalan  umum  yang disediakan  oleh  pemerintah provinsi dimana kendaraan bermotor  yang  bersangkutan tidak tercatat di provinsi tersebut.
Termasuk  dalam  pengertian kendaraan  bermotor  alat-alat berat  dan  alat-alat  besar  antara lain  : forklift,  bulldozer,  whell loader,  log  loader,  skider, shovel, motor grader, excavator,  back  how,  vibrator, compactor,  scraper, atau  yang dipersamakan.  Peraturan  ini dapat  dijumpai  pada  beberapa peraturan  daerah  tentang  Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku.
2) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor : Subjek  pajak  kendaraan bermotor  adalah  orang  pribadi /badan  yang  memiliki  dan  atau menguasai kendaraan bermotor badan tersebut.
3) Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor : Wajib Pajak adalah setiap orang atau  badan  yang  memilki  dan atau menguasai kendaraan bermotor atau kendaraan khusus  atau  alat-alat  berat  atau besar.
a) Yang  bertanggung  jawab terhadap  pembayaran  pajak kendaraan bermotor adalah :
(1) Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai  pemilik  sesuai dengan hak kepemilikannya.
(2) Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan.
(3) Ahli  waris  yaitu  orang
atua badan yang ditunjuk  dengan  surat wasit atau yang ditetapkan  sebagai  ahli waris berdasarkan kesepakatan  dan  atau putusan pengadilan. b) Wajib Pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan  bermotor  yang jumlah  pajaknya  sebagian atau seluruhnya belum dilunasi  oleh  pemilik  lama, maka  pihak  yang  menerima penyerahan  tersebut  juga bertanggung jawab terhadap pelunasan pajaknya. 4) Masa Pajak : Pajak Kendaraan Bermotor  terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.  Pajak  Kendaraan Bermotir dikenakan untuk Masa  pajak  adalah  12  (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor tersebut. 5) Perhitungan PKB Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BBNKB menurut Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 13  Tahun  2011  tentang  pajak daerah  untuk  jenis  pungutan  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBNKB) Pasal 1 Nomor 18 ialah :
“Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  yang  selanjutnya  disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat  perjanjian  dua  pihak  atau perbuatan  sepihak atau  keadaan  yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,
hibah,  warisan,  atau  pemasukan    ke dalam badan usaha”.
Penyerahan kendaraan bermotor disini termasuk  penyerahan  dalam  hak  milik sebagai  akibat  perjanjian  kedua  belah pihak  atau  penyerahan  hak  milik lainnya  yaitu  warisan  dana  hibah kepada Badan-badan atau Lembaga.
a. Dasar  hukum,  dasar  pengenaan dan Tarif BBNKB
1) Dasar hukum BBNKB adalah
:
a) Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  pajak daerah dan retribusi daerah.
b) Undang-undang  Nomor  34 Tahun 2000 merupakan perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  18  Tahun
1997  tentang  pajak  daerah dan retribusi daerah.
c) Peraturan pemerintah
Nomor  55  Tahun  2016
Tentang pajak daerah. d) Peraturan    Daerah    Propinsi Jawa  Barat  No.  99  Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. e) Keputusan  Gubernur  Jawa Barat  No.  99  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Barat Nomor  13  Tahun  2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan  Bermotor  Dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor.
2) Dasar pengenaan BBNKB : Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual  kendaraan  bermotor.  Nilai  jual Kendaraan  Bermotor  yang  dimaksud adalah  nilai  yang  tercantum  dalam peraturan menteri dalam negeri tentang tabel  perhitungan  Dasar  Pengenaan Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor. NJKB  ditetapkan  oleh  Gubernur dengan  berpedoman  pada  Keputusan
Menteri Dalam Negeri. Dasar pengenaan  pajak  yang  ditetapkan  oleh Gubernur  akan  diberitahukan  kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
Propinsi.
3) Tarif BBNKB Tarif  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing  sebagai  berikut : a) Untuk  Penyerahan  BBNKB pertama sebesar 20%
b) Untuk  penyerahan  BBNKB
yang  kedua  dan  selanjutnya,
dikenakan
tarif sebesar 1%. Khusus untuk Kendaraan Bermotor  alat-alat  besar  dan alat-alat  besar  yang  tidak menggunakan jalan umum tarif pajak  ditetapkan  paling  tinggi masing-masing sebagai berikut:
a) Untuk  Penyerahan  pertama sebesar 0,75%
b) Untuk penyerahan yang kedua dan selanjutnya, dikenakan tarif sebesar 0,075%. Tingkat penyerahan kendaraan  bermotor  meliputi penyerahan pertama (kendaraan baru)  sedangkan  penyerahan kedua dan selanjutnya (penyerahan  atas  kendaraan bekas).  Tarif  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah. b. Objek, Subjek, Wajib Pajak,
Perhitungan Pajak dan Surat Pemberitahuan BBNKB
1) Objek BBNKB : Objek  Pajak  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor Adalah Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian  kendaraan  bermotor beroda  beserta  gandengan  nya,
yang  dioperasikan  di  semua jenis jalan darat dan  kendaraan
bermotor yang beroperasi di air dengan  ukuran  isi  kotor  GT  5 sampai dengan GT 7 yang:
a) Diserahkan kepemilikannya, sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan dan perjanjian. b) Diubah bentuk, ganti fungsi dang anti mesin.
c) Dimasukan dari luar negeri,
untuk  dipakai  secara  tetap di
Indonesia. Penguasaan kendaraan bermotor  melebihi  12  (dua belas)  bulan  dapat  dianggap sebagai penyerahan. Penguasaan kendaraan bermotor  melebihi  12  (dua belas)  bulan  yang  dianggap sebagai penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor tidak bermasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. Termasuk penyerahan kendaraan  bermotor  adalah pemasukan kendaraan bermotor dari  luar  negeri  untuk  dipakai secara tetap di Indonesia.
2)
Subjek BBNKB :
Subjek  Pajak  adalah  Orang pribadi atau Badan yang menerima
penyerahan
Kendaraan Bermotor.Untuk rubah  bentuk  dan  ganti  mesin subyek  pajaknya  adalah  yang memiliki Kendaraan Bermotor. Yang  bertanggung  jawab  atas pembayaran pajak yang dimaksud angka 1 adalah:
a) Untuk  orang  pribadi  adalah orang  yang  bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya dan  orang  yang  menerima
hibah.
b) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
3) Wajib Pajak
Wajib  pajak  BBNKB  adalah setiap  orang  Pribadi  atau
Badan yang menerima
penyerahan Kendaraan Bermotor. 4) Masa Pajak Saat  terhitung  dalam  masa pajak terjadi pada saat penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka  waktu  paling  lambat  30
(tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
5) Perhitungan BBNKB
6) Surat Pemberitahuan :
a) Orang  pribadi  atau  ahli warisnya  atau  Badan  yang menerima penyerahan kendaraan  bermotor,  wajib memberitahukan kepada Gubernur  dengan  mengisi Surat  Pemberitahuan  Pajak Daerah  (SPTPD)  selambat- lambatnya (1) Untuk kendaraan bermotor dalam Daerah 30  (tiga  puluh)  hari sejak tanggal penyerahan, apabila tidak melaporkan maka dikenakan sanksi administrasi. (2) Untuk kendaraan bermotor penyerahan hak  milik  dari  Luar Daerah,  dalam  waktu 30  (tiga  puluh)  hari sejak  tanggal  fiskal antar  Daerah.,  apabila tidak melaporkan maka dikenakan sanksi administrasi. b) Orang  pribadi  atau  ahli warisnya  atau  Badan  yang
menyerahkan kendaraan bermotor, wajib melaporkan kepada Gubernur atas terjadinya  penyerahan  hak milik  tersebut  selambat- lambatnya  30  (tiga  puluh) hari sejak penyerahan
kendaraan bermotor.
c) SPTPD  harus  diisi  dengan jelas,  benar  dan  lengkap serta  ditandatangani  oleh Wajib  Pajak  atau  Orang yang diberi kuasa olehnya.
d) Apabila  terjadi  perubahan atas  kendaraan  bermotor dalam  masa  pajak  baik perubahan  bentuk,  fungsi maupun penggantian mesin, wajib  melaporkan  dengan mengisi  SPTPD,  selambat- lambatnya  30  (tiga  puluh) hari sejak perubahan.

## Pemeliharaan dan Perluasan Jalan
Definisi  jalan  menurut  Undang- undang  No  38  Tahun  2004  adalah prasarana  transportasi  darat  yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi  lalu  lintas,  yang  berada  pada permukaan  tanah,  di  atas  permukaan tanah,  di  bawah  permukaan  tanah dan/atau  air,  serta  di  atas  permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan  Pemerintah  No  34  tahun 2006  tentang  jalan,  jalan  umum menurut  statusnya  dikelompokkan atas  jalan  nasional,  jalan  provinsi, jalan  kabupaten,  jalan  kota  dan  jalan desa,  dan  penyelenggaraan  jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,
pembinaan,
pembangunan,  dan  pengawasan  jalan dimana untuk jalan nasional kewenangan  berada  di  kementrian pekerjaan umum, jalan Propinsi ada di Propinsi dan jalan kabupaten peyelenggaraanya dalam kewenangan kabupaten. Berdasarkan  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  Republik Indonesia  Nomor  13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan  Jalan  Pemeliharaan  jalan adalah  kegiatan  penanganan  jalan, berupa  pencegahan,  perawatan  dan perbaikan  yang  diperlukan  untuk mempertahankan  kondisi  jalan  agar tetap berfungsi secara optimal melayani  lalu  lintas  sehingga  umur
rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pengertian  pemeliharaan  menurut  PP
No.34  Tahun  2006  pasal  84  ayat  3 tentang jalan adalah:
1) Pemeliharaan jalan adalah penanganan jalan yang meliputi perawatan, rehabilitasi,  penunjangan  dan peningkatan. 2) Pemeliharaan rutin jalan merupakan  kegiatan  merawat serta  memperbaiki  kerusakan- kerusakan  yang  terjadi  pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan  12  mantap.  Jalan dengan kondisi pelayanan mantap  adalah  ruas-ruas  jalan dengan  umur  rencana  yang dapat  diperhitungkan  serta mengikuti suatu standar tertentu. 3) Pemeliharaan  berkala  jalan merupakan kegiatan penanganan  terhadap  setiap kerusakan yang diperhitungkan  dalam  desain agar  penurunan  kondisi  jalan dapat dikendalikan pada kondisi  kemantapan  sesuai dengan rencana.
4) Rehabilitasi  jalan  merupakan kegiatan  penanganan  terhadap setiap  kerusakan  yang  tidak diperhitungkan  dalam  desain, yang  berakibat  menurunnya kondisi kemampuan pada bagian/tempat  tertentu  dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak  ringan,  agar  penurunan kondisi  kemantapan  sesuai dengan rencana.
Perbedaan  antara  pemeliharaan rutin,  pemeliharaan  berkala  dan rehabilitasi  jalan  adalah  sebagai berikut:
1) Pemeliharaan  rutin  adalah kegiatan  pemeliharaan  yang dilakukan  dengan  interval penanganan  kurang  dari  1 (satu) tahun. Kegiatan pemeliharaan  ini  dibedakan atas yang direncanakan secara rutin ( cyclic ) dan tidak
direncanakan yang tergantung pada kejadian kerusakan ( reactive ).
2) Pemeliharaan  berkala  adalah kegiatan  pemeliharaan  jalan yang dilakukan dengan interval penanganan beberapa tahun. Kegiatan pemeliharaan ini  dilakukan  baik  untuk menambah  nilai  struktural ataupun  memperbaiki  nilai fungsionalnya  yang  meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan (preventive ), pelaburan (resurfacing), pelapisan tambahan (overlay) dan rekonstruksi perkerasan (rehabilitation). 3) Rehabilitasi jalan adalah kegiatan  pemeliharaan  jalan yang dilaksanakan untuk mengatasi kerusakan- kerusakan pada segmen tertentu  yang  mengakibatkan penurunan  tidak  wajar  pada kemampuan  pelayanan  jalan pada bagian-bagian tertentu. Menurut Permen PU No.13/PRT/M/2011  pasal  2  ayat (3),  menyatakan  bahwa  lingkup pengaturan  tata  cara  pemeliharaan jalan dan penilikan jalan, meliputi:
1) Rencana  umum  pemeliharaan jalan.
2) Survey pemeliharaan jalan.
3) Pemrograman pemeliharaan jalan
4) Pembiayaan pemeliharaan jalan. 5) Perencanaan teknis pemeliharaan jalan
6) Pelaksanaan pemeliharaan jalan
7) Penilikan jalan
8) Pengawasan termasuk pemantauan dan  evaluasi,  serta pelaporan kegiatan pemeliharaan  jalan  nasional,
jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.
9) Peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud
meliputi  pemeliharaan  rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalannya Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa  pencegahan,  perawatan dan  perbaikan  yang  diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal  melayani  lalu  lintas sehingga  umur  rencana  yang ditetapkan dapat tercapai Menurut  Peraturan  Pemerintah Pemerintah  no.  34  Tahun  2006 tentang  tentang  Jalan,  Paragraf  6
Pasal 97 Ayat : (1)  Penyelenggara jalan  mempunyai  kewajiban  dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya. Ayat (2) Pemeliharaan  jalan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan merupakan prioritas prioritas tertinggi tertinggi dari semua jenis penanganan  penanganan  jalan. Ayat (3) Pemeliharaan jalan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  meliputi  pemeliharaan  rutin, pemeliharaan berkala,
dan rehabilitasi. Ayat (4) Pemeliharaan jalan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilaksanakan  berdasarkan rencana pemeliharaan jalan. Pekerjaan pemeliharaan konstruksi jalan merupakan pekerjaan  yang  penting  untuk dilaksanakan  karena  konstruksi jalan  merupakan  investasi  modal yang besar sehingga apabila
pelaksanaaannya  diabaikan  akan membutuhkan  biaya  rekonstruksi yang  sangat  mahal  untuk  bisa mempertahankan
performance standard  (perbaikan  ke  standar kondisi yang layak)
a. Tujuan Pemeliharaan Jalan
1) Mempertahankan kondisi jalan Mempertahankan  kondisi  jalan
agar  tetap  berfungsi  dalam melayani  lalu  lintas  sehingga keselamatan lalu lintas terjamin dan pelayanan jalan meningkat.
Artinya kecelakaan yang diakibatkan  oleh  konsidi  jalan yang  buruk  dapat  ditekan seminimal mungkin dan karena kondisi  jalan  yang  baik  para pengguna jalan akan menikmati kenyamanan selama perjalanannya. 2) Memperkecil  biaya  operasi kendaraan Besarnya biaya operasi kendaraan tergantung pada jenis kendaraan , geometric dan kondisi  jalan.  Apabila  jalan dalam kondisi baik maka Biaya Operasi Kendaraan (BOK)
tidak  meningkat,  sedangkan yang  sangat  berkepentingan dengan  BOK  adalah  para pengguna jalan.
3) Mengurangi laju kerusakan
Memperlambat atau mengurangi laju kerusakan (rate  of deterioration)  sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan. b. Klasifikasi (Frekuensi) Pemeliharaan Jalan 1) Pemeliharaan Rutin (Routine Maintenance) Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara  terus  menerus  sepanjang tahun. Misalnya, perbaikan kerusakan kecil, penambalan lubang,  pemburasan,  perbaikan kerusakan
tepi perkerasan,
perawatan trotoar.
2) Pemeliharaan  Berkala  (Periodic
Maintenance) Kegiatan
pemeliharaan yang diperlukan hanya pada interval beberapa tahun karena  kondisi  jalan  sudah  mulai menurun.
3) Rehabilitasi/Penanganan  Darurat (Urgent Maintenance) Kegiatan ini diperlukan  untuk  hal-hal  yang sifatnya  mendadak  /mendesak/ darurat,  misalnya  jalan  putus akibat bencana alam.
c. Kategori Kerusakan Jalan
Kerusakan Struktural adalah kerusakan  pada  struktur  jalan yang  menyebabkan  perkerasan
tidak mampu lagi menahan beban yang bekerja diatasnya.
Kerusakan fungsional adalah
kerusakan  pada  permukaan  jalan yang menyebabkan terganggunya fungsi  jalan  dalam  melayani  lalu lintas pengguna jalan.
d. Jenis Kerusakan Jalan
Jenis kerusakan deformasi diantaranya  dengan  jalan  yang berkondisi Alus, Kriting, Sungkur,  Amblas. Ada juga jenis kerusakan  Retak  dengan  kondisi jalan  Retak  Blok,  Retak  Kulit Buaya, Retak Garis. Selain itu ada jenis jalan Rusak Permukaan yang kondisi  jalan  nya  Berlubang, Delaminasi, Pengausan Batu,
Tambalan.
e. Penanganan Kerusakan Jalan

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Deskriptif  (descriptive  research)  dengan variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel yaitu pajak  kendaraan  bermotor,  bea  balik  nama kendaraan bermotor, serta pemeliharaan dan perluasan jalan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  pajak atas  kepemilikan  dan/atau  penguasaan kendaraan  bermotor.  Kendaraan  bermotor adalah  semua  kendaraan  beroda  beserta gandengannya  yang  digunakan  disemua jenis  jalan  darat,  dan  digunakan  oleh peralatan  teknik  berupa  motor  atau peralatan  lainnya  yang  berfungsi  untuk mengubah  sumber  daya  energi  tertentu menjadi  energi  tenaga  gerak  kendaraan bermotor  yang  bersangkutan,  termasuk alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar  yang
dalam  operasinya  menggunakan  roda  dan motor  dan  tidak  melekat  secara  permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
Menurut  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Provinsi  jawa  Barat  No.  13  tahun 2011  pasal  1  nomor  14,    bahwa  :  ”Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB  adalah  pajak  yang  dipungut  atas kepemilikan  dan  penguasaan  kendaraan bermotor”
Menurut data yang diperoleh dari BAPENDA  Kabupaten  Purwakarta    dana bagi  hasil  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor adalah sebagai berikut:
Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor yang  selanjutnya  disingkat  BBNKB adalah  pajak  atas  penyerahan  hak  milik kendaraan  bermotor  sebagai  akibat perjanjian  dua  pihak  atau  perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan  ke dalam badan usaha. Menurut  data  yang  diperoleh  dari BAPENDA Kabupaten Purwakarta  dana bagi  hasil  dari  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  adalah  sebagai berikut:
Pemeliharaan dan Perluasan Jalan adalah kegiatan  penanganan  jalan,  berupa pencegahan,  perawatan  dan  perbaikan yang  diperlukan  untuk  mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal  melayani  lalu  lintas  sehingga umur  rencana  yang  ditetapkan  dapat tercapai.
Menurut  data  yang  diperoleh  dari  Dinas Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  dan
pengairan  Kabupaten  Purwakarta  target dan  realisasi  anggaran  serta  output  dari APBD  yang  diperoleh  adalah  sebagai berikut:
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa target pemeliharaan dan perluasan jalan di  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga dan Pemngairan Kabupaten Purwakarta selama  tahun  2015-2019  mengalami peningkatan dan penurunan baik dalam target  maupun  realisasi.  Target  dan realisasi    pemeliharaan  dan  perluasan jalan  pada  tahun  2015  hanya  66,16%. Pada  tahun  2016  hampir  sama  pada tahun sebelumnya yakni 66,05% . Pada tahun  2017  mengalami  peningkat  yang cukup  besar  yakni  15,50%  menjadi 81,60%.  Pada  tahun  2018  mengalami peningkatan  kembali  menjadi  93,08% dan  terus  meningkat  pada  tahun  2019 menjadi  93,86%  dari  target  yang  di anggarkan.  Dan  peningkatan  paling besar terjadi di tahun 2017. Menurut  data  yang  diperoleh  dari BAPENDA Kabupaten Purwakarta dana  bagi  hasil  dari  Pajak  Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:
Tahun  2015  Penerimaan  Bagi  Hasil Pajak  Kendaraan  Bermotor  mencapai Rp  22.493.279.325  atau  98,85%  dari target  .  Pada  tahun  2016  Penerimaan
Bagi  Hasil  Pajak  Kendaraan  Bermotor meningkat menjadi Rp
25.701.523.230 atau 100 %  dari target yang ditetapkan dan mengalami pertumbuhan positif  Rp. 3.208.243.905 dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan  tahun  2017  lebih  besar dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu Rp 27.114.731.790 atau mencapai 70,02 %  dari  target  penerimaan  Bagi  Hasil
Pajak  Kendaraan  Bermotor  tahun  2017 serta  mengalami  pertumbuhan  positif Rp. 1.413.208.560 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 peningkatan penerimaan kembali terjadi yaitu sebesar Rp 33.343.584.990 dengan persentase  realisasi  106,02  %  dan mengalami peryumbuhan positif sebesar Rp. 6.228.853.200 dari tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan yang melebihi  target  kembali  terjadi  pada tahun  2019  sebesar  Rp  36.661.165.110 atau 110,40 % dari target dan megalami pertumbuhan positif sebesar Rp. 3.317.580.120  dari  tahun  sebelumnya.
Dilihat dari analisis pertumbuhan setiap tahun nya Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor kemungkinan tahun yang akan datang akan mengalami peningkatan kembali.
Menurut  data  yang  diperoleh  dari BAPENDA Kabupaten Purwakarta dana  bagi  hasil  dari  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  adalah  sebagai berikut:
Tahun  2015  Penerimaan  Bagi  Hasil  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai  Rp  24.398.954.700  atau  87,99 % dari target. Pada tahun 2016 Penerimaan  Bagi  Hasil  Pajak  Kendaraan Bermotor menurun menjadi Rp
22.039.190.880  atau  100  %  dari  target yang  ditetapkan  hal  ini  mengalami penurunan  sebesar                          Rp.  - 2.359.763.820  dari  tahun  sebelumnya. Pendapatan tahun 2017 sedikit meningkat dibandingkan  dengan  tahun  2016,  yaitu Rp 23.191.940.790 atau mencapai 107,88 % dari target penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan  Bermotor  tahun  2017  dan mengalami  pertumbuhan  positif  sebesar Rp.  1.152.749.910.  Pada  tahun  2018 peningkatan  penerimaan  kembali  terjadi yaitu  sebesar  Rp  29.097.344.520  dengan persentase  realisasi  107,88  %  serta mengalami  pertumbuhan  positif  sebesar Rp. 5.905.403.730 dari tahun sebelumnya.
Pada  tahun  2019  penerimaan  bagi  hasil Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor yaitu  sebesar  Rp  32.302.096.740  atau 96,67  %  dari  target  hal  ini  mengalami
Penurunan yaitu sebesar Rp. - 3.204.752.220. Dilihat dari analisis pertumbuhan setiap tahun nya Penerimaan Bagi  Hasil  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  kemungkinan  tahun  yang  akan datang  akan  mengalami  peningkatan kembali.
Kontribusi  Pendapatan  Bagi  Hasil  Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pemeliharaan dan Perluasan jalan digambarkan melalui perhitungan
kontribusi  pendapatan  Bagi  Hasil  Pajak Provinsi  terhadap  Total  Belanja  Modal (TBM) karena Belanja Modal merupakan pengeluaran  anggaran  untuk  perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan fisik daerah.
Pelaksanaan earmarking
atau pengalokasian  khusus  dalam  rangka peningkatan  pembangunan  berdasarkan penjelasan  undang-undang  No  28  tahun 2009  tentang  pajak  dan  retribusi  daerah mengenai  bagi  hasil  pajak  dimana  Pajak kendaraan  bermotor  adalah  salah  satu pajak  yang  termasuk  dalam  kebijakan  ini dimana besaran alokasinya yaitu minimal 10%  dari  hasil  dan  digunakan  untuk pembangunan sarana prasarana transportasi.  sampai  saat  ini  belum terealisasi,  karena  pengeluaran  Belanja Modal  selama  ini  tidak  dikhususkan  dari mana  sumber  pendapatannya  sehingga tidak dapat diketahui berapa besar tingkat pemeliharaan  dan  perluasan  jalan  serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum  yang  dibiayai  dari  alokasi  hasil penerimaan  Bagi  Hasil  Pajak  Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  yang  diterima  Kabupaten Purwakarta.
Seiring hal tersebut pertumbuhan penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor meningkat setiap tahun nya, dan memiliki pertumbuhan  positif  pada  pertumbuhan pemeliharaan  dan  perluasan  jalan  di Kabupaten Purwakarta  pada tahun 2015-
2017.  Sementara  pada  tahun  2018 pemeliharaan  dan  perluasan  jalan  di
Kabupaten
Purwakarta memiliki Penurunan  hal  ini  disebabkan  Alokasi APBD  yang  dianggarkan  dari  instansi tersebut  adanya  pengurangan  anggaran. Dan  pada  tahun  2019  kembali  memiliki pertumbuhan  positif.  Hal  ini  disebabkan oleh  meningkatnya  alokasi  APBD  yang dianggarkan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina  Marga  Dan  Pengairan  Kabupaten Purwakarta.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan oleh  Novia  Ratna  Maharani,  Achmad Husaini  dan  Sunarti  Ps  Perpajakan, Jurusan  Administrasi  Bisnis,  Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, volume  2  No  1  tahun  2014.  Bahwa Pendapatan  Bagi  Hasil  Pajak  Provinsi mempunyai  peranan  dalam  pelaksanaan dan  peningkatan  pembangunan  daerah. Perhitungan  kontribusi  realisasi  Bagi Hasil  Pajak  Provinsi  terhadap  Total Belanja Modal menghasilkan angka  yang fluktuatif.  Peningkatan  dan  penurunan kotribusi terjadi karena realisasi Pendapatan  Bagi  Hasil  Pajak  Provinsi maupun  Total  Belanja  Modal  bersifat fluktuatif dalam  kurun  waktu 2008-2013. Dan Pelaksanaan earmarking atau pengalokasian  khusus  dalam  rangka peningkatan  pembangunan  berdasarkan penjelasan  Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 sampai saat ini belum terealisasi karena pengeluaran  Belanja  Modal  selama  ini tidak  dikhususkan  dari  mana  sumber pendapatannya  sehingga  tidak  dapat diketahui berapa besar tingkat pembangunan/atau  pemeliharaan  jalan serta  peningkatan  moda  dan  sarana transportasi  umum  yang  dibiayai  dari alokasi hasil pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor  yang  diterima Kabupaten  Kediri  Provinsi  Jawa  Timur. Dilihat  dari  analisis  pertumbuhan  dan penurunan pada setiap tahun nya Pemeliharaan  dan  perluasan  jalan  di kabupaten Purwakarta kemungkinan tahun  yang  akan  datang  akan  mengalami peningkatan kembali.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  bahwa  pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahun  nya  memiliki  peningkatan  seiring dengan hal tersebut
pertumbuhan pemeliharaan dan perluasan jalan di Kabupaten Purwakarta  pada tahun 2015-2017 ikut  meningkat  sementara  pada  tahun  2018 memiliki  penurunan.  Hal  ini  disebabkan  oleh Alokasi APBD yang dianggarkan dari instansi tersebut  adanya  pengurangan  anggaran  dan kembali  meningkat  pada  tahun  2019.  Sampai saat ini bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor ternyata  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan biaya  pemeliharaan  dan  perluasan  jalan. Berdasarkan  penelitian  bahwa  pertumbuhan penerimaan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  pada  tahun  2016  mengalami perumbuhan negatif dan pada tahun selanjutnya memiliki pertumbuhan positif dan pertumbuhan  Pemeliharaan  dan  perluasan jalan  di  Kabupaten  Purwakarta  pada  tahun 2015-2017  mengalami  pertumbuhan  positif sementara pada tahun 2018 memiliki penurunan.  Hal  ini  diakibatkan  oleh  Alokasi APBD yang dianggarkan dari instansi tersebut adanya  pengurangan  anggaran  dan  kembali meningkat  pada  tahun  2019.  Sampai  saat  ini bagi  hasil  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  ternyata  belum  mampu  memenuhi kebutuhan  biaya  pemeliharaan  dan  perluasan jalan.

## 6. REFERENSI
2009.  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2010. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010. Tentang Pajak Daerah.
2009.  UU  No.  22  Tahun  2009  Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .
2011.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat nomor : 13 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah bahwa Pajak Daerah.
2019.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia No 14 tahun 2019 tentang penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .
2011.  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Republik  Indonesia  Nomor:  13/Prt/M/2011
Tentang Tata  Cara  Pemeliharaan  Dan Penilikan Jalan.
2006. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2006 Tentang Jalan.
Anggota  IKAPI.  2017 .  Himpuna  Peundang- Undangan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi daerah . Bandung: Fokusmedia Anggoro,  Damas  Dwi.  2017. Pajak  Daerah Dan Retribusi Daerah . Malang: UB Press. Darmawan,  Deni.  2019. Metode  Penelitian Kuantitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Sugiono.  2015. Metode  Penelitian .  Bandung: Alfabeta.
Wulandari,  Phaureula  Artha.,  dan  Emy Iryanie. 2017. Pajak Daerah Dalam Pendapatan  Asli  Daerah.  Yogyakarta:  CV Budi Utama. Rizal,Yani dan Miftahulhidayah Prodi Ekonomi  Pembangunan  Fakultas  Ekonomi Universitas  Samudra. Analisis  Kontribusi Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT  Aceh  Timur  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi  Aceh. Jurnal Samudra  Ekonomi  Dan  Bisnis,  Vol  9,  No  1 Januari 2018.
Rompis,Natalia  Ester,  Ventje  Ilat,  Anneke Wangkar . Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor  Terhadap  Pendapatan  asli  daerah provinsi Sulawesi utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 03 Tahun 2015. Auliah,  A.  Nurfahmi  Auliah    Email  : nurfahmiauliah13@gmail.com Fakultas Ekonomi  Jurusan  Akuntansi  Universitas Bosowa. Pengaruh Pajak Kendaraan
Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah di Takalar. Jurnal riset edisi XXVI juni 2018.
Maulia.Septi  Fitriastuti .  Studi  Penerapan Earmarking  Tax  Pajak  Kendaraan  Bermotor Terkait  Pemeliharaan  Jalan  Di  Kabupaten Xxx  Provinsi  Jawa  Timur. jurnal  imiah mahasiswa  FEB,  Universitas  Brawijaya, Malang vol 3, no 1 Tahun 2016.
Muchtar,  M,  M.Faisal  Abdulah  dan  Dwi Susilowati. Analisis kontribusi pajak kendaraan  bermotor  terhadap  pendapatan asli  daerah  kabupaten  barito  utara. jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid3/ Tahun 2017 Hal. 385 – 399.
Masihor,Andre  Stevan.  Winston  Pontoh Program Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi .  Penerapan Kebijakan  Earmarking Tax  Pada  Pemungutan  Pajak  Kendaraan
Bermotor  Terhadap  Pembangunan  Dan Pemeliharaan  Jalan  Di  Provinsi  Sulawesi Utara . Email: masihorandre@gmail.com jurnal accountability vol 4 , no 5 tahun 2015. Setiasih,Rina Tri. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Analisis Kebijakan  Earmarked  Tax  atas  Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Pembangunan  dan  Pemeliharaan  Jalan)  di Provinsi Jawa Tengah. Economics development  analysis  journal.  vol  7,  No  1 Tahun 2018. Bapenda  Provinsi  Jawabarat.  2018. Pajak kendaraan bermotor . Di https://bapenda.jabarprov.go.id/ pajak- kendaraan-bermotor/ Bapenda Provinsi Jawabarat. 2018. Bea Balik Nama kendaraan
bermotor . Di https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-bea- balik-nama-kendaraan-bermotor/
Kementrian pekerjaan umum. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011  tentang  Pedoman  Tata  Cara Pemeliharaan  dan  Penilikan  Jalan. Di http://pustaka.pu.go.id/biblio/peraturan- menteri-pekerjaan-umum-nomor- 13prtm2011-tentang-pedoman-tata-cara- pemeliharaan-dan-penilikan-jalan/EBL29 www.pajak.go.id