## PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA MEKAR JAYA

## Tutik Haryani
Departement of Social and Political Science, FISIP Universitas PGRI Palangka Raya (email: tutikharyaniupp@gmail.com)
Seto Hadi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan;  a)  Untuk  menggambarkan  dan  menganalisa pendidikan  politik  dan  pengaruhnya  terhadap  partisipasi  politik  masyarakat  di  Desa Mekar  Jaya  Kecamatan  Parenggean  berdasarkan  latar  belakangnya.  b)  Untuk menggambarkan  dan  menjelaskan  bagaimana  dan  sampai  dimana  partisipasi  politik masyarakat Desa Mekar Jaya  Kecamatan Parenggean dalam pemilihan Presiden dan Wakil  Presiden.  c)  Untuk  mengetahui  bagaimana  serta  apa  saja  faktor  yang mempengaruhi  partisipasi  politik  masyarakat  di  Desa  Mekar  Jaya  Kecamatan Parenggean.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  jenis  penelitian deskriptif  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  bagaimana  partisipasi  masyarakat pada pilpres 2019, di Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean.
Hasil  Penelitian:  a)  Pendidikan  serta  partisipasi  politik  masyarakat  di  Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timu Terbilang kurang baik karena kurangnya masyarakat ikut serta dalam menggunakan hak suara mereka diakibatkan  tingkat  pendidikan  serta  partisipasi  politik  masyarakat  di  Desa  Mekar Jaya  tersebut  kurang  memahami  apa  itu  pesta  demokrasi  yang  sebenarnya,  mereka lebih  memilih  golput  tidak  menggunakan  hak  suara  nya  di  bandingkan  ikut  serta dalam  pemilihan.  b)  Faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  politik  yang kaitannya  dengan  konteks  sosial.  Kongkretnya,  memilih  seseorang  dalam  pemilihan umum  dipengaruhi  latar  belakang  demografi  dan  sosial  ekonomi,  seperti  jenis kelamin,  tempat  tinggal  (kota-desa),  pekerjaan,  pendidikan,  kelas,  pendapatan  dan agama.  Faktor  fisikologi  merujuk  pada  persepsi  pemilih  atas  partai-partai  yang  ada atau  keterkaitan  emosional  pemilih  terhadap  partai  tertentu  serta  faktor  pendekatan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi.

## Kata kunci :  Pendidikan Politik, Partisipasi Masyarakat

## Pendahuluan
Sebagai  perwujudan  bukti  sebuah negara menerapkan sistem demokrasi ialah dengan  menggelar  perhelatan  pemilihan umum. Sistem pemilihan umum merupakan salah satu sistem atau kelembagaan  penting  di  dalam  sistem demokrasi.  Penerapan  sistem  pemilihan umum di Indonesia masih terbilang belum sepenuhnya  mampu  merepresentasikan kehendak  masyarakat  Indonesia  baik  di daerah  perkotaan  terlebih-lebih  di  daerah pedesaan atau dusun sekalipun. Masyarakat  Indonesia  pada  umumnya telah mampu mengikuti proses pemilu dan menghormati  hasil  pemilu,  namun  pemilu di  Indonesia  masih  banyak  menghadapi kendala-kendala  dalam  pelaksanaannya. Pemilu  menjadi  indikator  yang  paling mudah  dalam  menentukan  sebuah  negara tersebut  demokratis  atau  tidak,  karena Pemilu  memberikan  sebuah  momentum kepada  masyarakat  untuk  menentukan arah  perkembangan  sebuah  negara.  (Iqbal M. Mujtahid, 2013) .
Begitu  pula  yang  terjadi  pada proses sistem demokrasi yang terjadi pada Desa  Mekar  Jaya  dalam  pilkada  serentak 2018  kemarin  dimana  jumlah  partisipasi masyarakat  mengalami  penurunan  angka pemilih  dari  tahun  pemilihan  kemarin, dimana ini diakibatkan kurangnya pemahaman serta pendidikan politik masyarakat  dalam  pemilihan  Kepala  Desa setempat.
Kendala utama dalam pemilu yaitu pemberian  informasi  kepada  masyarakat mengenai  proses-proses  utama  dalam pemilihan kepala daerah. Perlunya peningkatan  informasi  kepada  masyarakat mengenai  proses  pemilu  yang  penting seperti  informasi  kepada  masyarakat mengenai  proses  pemilu  yang  penting seperti  informasi  pra  kandidat,  proses
pencalonan kandidat, proses penghitungan suara  sampai  calon  terpilh,  kampanye pemilu  yang  dilakukan,  cara  masyarakat mendaftar  diri  sebagai  pemilih,  tata  cara yang  tepat  memadai  surat  suara,  dan dimana  serta  kapan  harus  memilih.  (Iqbal M. Mujtahid, 2014)
Menjadi  momentum  dan  tugas pokok  dari  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU).  Salah  satu  tugas  dan  kewenangan KPU yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan  pemilu  serta  tugas  dan kewenangan  KPU  kepada  masyarakat. Pemilih  merupakan  ujung  tombak  untuk menentukan  calon  yang  terpilih  pada proses  Pemilu.  Oleh  karena  itu,  banyak permasalahan yang muncul seperti; money politic, penggelembungan  suara,  pemilih ganda,  pemalsuan  daftar  mata  pilih,  yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilu.  Hal  tersebut  merupakan  bentuk dari  penyalahgunaan  kekuasaan  dalam Pemilu,  yang  seharusnya  tidak  dilakukan. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  akan pentingnya  suara  mereka  sebagai  pemilih menimbulkan keprihatinan mendalam. Dimana  masyarakat  sekarang  ini  sudah menjadi  masyarakat  yang  apatis  terhadap pemerintah.
Penerapan sistem pemilihan umum di  Indonesia  masih  terbilang  belum sepenuhnya  mampu  merepresentasikan kehendak rakyat Indonesia. Pasca reformasi  perubahan  sistem  pemilu  yang sebelumnya menggunakan
sistem pemilihan  proporsional  tertutup  menjadi proporsional terbuka memang relevan bagi sosio-kondisi Indonesia sendiri dan tuntutan  rakyat  untuk  menyelenggarakan pemilihan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil.  Dengan  kata  lain sangat  diharapkan  adanya  transparansi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.  Penilaian  sistem  pemilu  dapat
dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang  yaitu kondisi sistem ekonomi, kondisi lembaga- lembaga politik, proses pemungutan suara, proses  pemilihan  kepala  daerah,  tatacara pemilihan, tingkah laku masyarakat dalam memilih,  partisipasi  perempuan  dalam partai politik, pendapat masyarakat mengenai  demokrasi,  dan  munculnya masalah-masalah  baru  dalam  pemilu. Kandidat  yang  maju  telah  diseleksi sebelumnya  karena  harus  memenuhi persyaratan  dan  sistem  sesuai  peraturan yang  berlaku.  Sistem  pemilu  saat  ini merencanakan bayak pemilu kepala daerah sehingga dalam melakukan proses pemungutan  suara  diperlukan  informasi dan  tatacara  pemilu  yang  efektif  kepada masyarakat  luas.  (Iqbal  M.  Mujtahid, 2013).
Muncullah  sebuah  tawaran  untuk penyelesaian  permasalahan  dalam  proses pemilu khususnya dalam suatu daerah desa yaitu  dengan  pendidikan  politik  terpadu. Pendidikan  politik  terpadu  merupakan jawaban  intelektual  dari  persoalan  pemilu yang  semakin  lama  semakin  tidak  jelas arahnya dan semakin banyak penyimpangan  yang  terjadi.  Pendidikan politik  bagi  pemilih  perlu  mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses segmentasi  pendidikan  pemilih.  Pemilih pemula  merupakan  segmentasi  penting dalam  upaya  melakukan  pendidikan  bagi pemilih  dan  tentunya  pendidikan  bagi pemilih  pemula  ini  tidak  hanya  dilakukan ketika  masuk  usia  pilih.  Kurangnya informasi penting mengenai proses pemilihan  merupakan  masalah  yang  harus ditangani secara serius karena hal ini harus dimengerti  oleh masyarakat  yang  memilih dalam pemilu. Untuk meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu diperlukan sumber informasi seperti brosur, iklan di media cetak/internet, surat-
surat  melalui  pos,  kampanye  iklan  di radio, poster, debat/dialog kandidat pemilu dan lain-lain. Jika pemilih secara keseluruhan  sudah  memiliki  pengetahuan mengenai  politik  dan  pemilu,  bukan  tidak mungkin korupsi dapat dihindarkan bahkan  dihilangkan.  Karena  masyarakat akan  menjadi  pengawas  atas  segala penyelenggaraan  kegiatan  negara,  sesuai dengan kedaulatan berada ditangan rakyat.
Berkaitan  dengan  Negara-negara baru  Samuel  P.  Huntington  dan  Joan  M. Nelson  dalam No  easy  choice:  political participation  in  developing  countries member  tafsir  yang  lebih  luas  dengan memasukkan  secara  eksplisit  tindakan illegal  dan  kekerasan.  Partisipasi  politik adalah  kegiatan  warga  Negara  yang bertindak  secara  pribadi-pribadi,  yang dimaksud  untuk  memengaruhi  pembuatan keputusan  oleh  pemerintah.  Partisipasi bisa  bersifat  individual  atau  kolektif, terorganisir  atau  spontan,  mantap  atau sporadic,  secara  damai  atau  dengan kekerasan,  lagal  atau  illegal,  efektif  atau tidak efektif. (Miriam Budiarjo, 2008).
Di Negara-negara demokrasi konsep  partisipasi  politik  bertolak  dari paham  bahwa  kedaulatan  ada  ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan  bersama  untuk  menetapkan tujuan-tujuan  serta  masadepan masyarakat itu  dan  untuk  menentukan  orang-orang yang  akan  memegang  tampuk  pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengecualian dari penyelenggaraan kekuasaan  politik  yang  abash  oleh  rakyat. Anggota  masyarakat  yang  berpartisipasi dalam  proses  politik,  misalnya  melalui pemberian  suara  atau  kegiatan  lain, terdorong  olrh  keyakinan  bahwa  melalui kegiatan  bersama  itu  kepentingan  mereka akan  tersalur  atau  sekurang-kurangnya  di perhatikan,  dan  bahwa  mereka  sedikit
banyak  dapat  memengaruhi  tindakan  dari mereka  yang  berwenang  untuk  membuat keputusan  yang  mengikat.  Dengan  kata lain,  mereka  percaya  bahwa  kegiatan mereka  mempunyai  efek  politik  ( political efficacy) (Miriam Budiarjo, 2008).

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  dengan  jenis  penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan  bagaimana  partisipasi masyarakat  pada  pilpres  2019,  di  Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean

## Hasil dan Pembahasan Pendidikan Politik Di Desa Mekar Jaya
Pendidikan  politik  merupakan  dua elemen  yang  penting  dalam  sistem  sosial politik  di  suatu  negara,  baik  negara  maju maupun  negara  berkembang.  Keduanya sering  dilihat  sebagai  bagian-bagian  yang terpisah,  yang  satu  sama  lain  tidak memiliki  hubungan  apa-apa.  Padahal, keduanya  bahu-membahu  dalam  proses pembentukan  karakteristik  masyarakat  di suatu  negara  demokrasi.  Lebih  dari  itu keduanya satu sama lain saling menunjang dan  saling  mengisi.  Lembaga-  lembaga dan  proses  pendidikan  politik  berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut.
Terlebih-lebih  pada  pendidikan politik  juga  sangat  penting  dalam  tingkat kesadaran  suatu  masyarakat  dalam  pesta demokrasi dimana dengan adanya pendidikan  politik  yang  baik,  sosialisasi politik  yang  merata  hingga  kesadaran politik masyarakat di suatu desa terkhusus di  suatu  dusun  itu  terbangun,  namun berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dalam  pesta  Demokrasi  pada    pilpres
kemarin  banyak  masyarakat  yang  tidak turut  andil  dalam  melaksanakan  pesta demokrasi  tersbut,  hingga  partisipasi  atau tingkat kesadaran memilih dan menggunakan  hak  suara  mereka  itu menurun di akibatkan kurangnya
pengetahuan  yang  dimiliki,  pengaruh pendidikan  politik  yang  tidak  merata dikarenakan  hanya  masalah  sepeleh  dan tugas  dari  KPU  mengenai  informasi  dan sosialisasi  masalah  pemilihan  itu  tidak terlaksana  ini  di  buktikan  pada  pesta Demokrasi  yang  terjadi  di  Desa  Mekar Jaya,  Kecamatan    Parenggean,  Kabupaten Kotawaringin  Timur,  pada  pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  2019 kemarin.

## Tingkat  pendidikan  politik  dalam  dua (2) RW di Desa Mekar Jaya

## 1) RW 001
Terkait  masalah  pendidikan  politik serta  partisipasi  politik  masyarakat  di  RW 001  mengenai ke ikut sertaan masyarakat tersebut  dalam  pesta  demokrasi  itu terbilang  sangat  baik,  dikarenakan  di  RW infrastruktur  mengenai  listrik  di  RW tersebut  sudah  ada  jadi  masyarakat  sangat gampang  meng-update  mengetahui  pesta demokrasi melalui media komunikasi saja, baik  itu  melalui  TV  ataupun  Telpon genggam seperti halnya apa yang dikatakan  oleh  Pak  Sumardi  selaku  ketua RW 001
“jelas  lah  kalau  kita  bicara  masalah pengaruh  pendidikan  serta  partisipasi politik  di  dusun  kami  yah  jelas  lah besar,  karna  rata-rata  masyarakat  di dusun  ini  memiliki  TV  dan  Hadpone untuk  selalu  abdet  mengenai  pesta demokrasi  kaya  kemarin,  apalagi pihak  Panwaslu  kan  dan  KPU  sering mengadakan  sosialisasi  ketika  akan  di adakan  nya  lagi  pemilu  kaya  pilpres
2019 kemarin, jadi bodoh lah masyarakat  sini  kalau  mereka  tidak menggunakan  hak  suaranya  dalam pemilu  apalagi  dengan  alasan  tidak tahu mengenai
masalah pencoblosan.”(hasil wawancara dengan pak Sumardi).
Pendidikan politik di RW 001 itu maju dikarenakan kesadaran pendidikan
masyarakat  juga  para  orang  tua  mengenai pendidikan anak-anaknya tinggi, ditambah dengan sudah mulai banyaknya masyarakat  di  RW  001  tersebut  yang menyelesaikan  studi  sarjananya  di  luar daerah,  hingga  inilah  yang  menyebabkan pendidikan politik masyarakat RW 001 itu terbilang besar. Begitu pula pada RW 002.
2) RW 002
Begitu  pula  pada  Dusun  Nahung kesadaran  akan  pendidikan  politik  serta partisipasi  politik masyarakat  pada  pilpres
2019 tersebut terbilang tinggi dikarenakan kesadaran
masyarakat mengenai pendidikan  di  tambah  dengan  adanya  TV, Radio  dan  Telpon  yang  menjadi  faktor pendukung  dalam  mengetahui  segala  hal yang  ingin  mereka  ketahui  apalagi  dalam hal  pemilu,  penggunaan  hak  suara, pentingnya  memilih,  menggunakan  hak suara  mereka,  siapa  yang  bagus  latar belakang pendidikan nya yang mencalonkan  itu  semua  mereka  bisa dapatkan melalu Media, seperti halnya apa yang  dikatakan  oleh  Pak  Yasmo  Rejo selaku Ketua RW 002.
“masalah  pendidikan  politik  apalagi masalah  partisipasi  masyarakt  di  RW 002 sini jelas lah lumayan tinggi tidak sama  pada  jaman  saya  masi  muda dulu  belum  ada  yang  namanya  media kaya  TV,  telpon  dan  lain-lain  jadi kalau  ada  pemilu  yah  kami  semua tidak  tau,  kami  malah  sibuk  di  kebun
jg  merawat  hewan  ternak  kami,  tapi sekarang  bedalah,  sekarang  suda  ada yang  namanya  media  jadi  masyarakat dengan  gampang  tau  kapan  pemilu, apa  pentingnya  suara  kita  dan  lain sebagainya,  ditambah  juga  sekarang kan suda mulai banyak sekolah negeri yang di bangun jadi anak-anak di RW ini  dengan  nyamannya  melaksanakan pendidikan mereka sampai tinggi yang jelas  jangan  kaya  kita-kita  ini  yang pendidikannya  hanya  sampai  SD saja.”)hasil wawancara dengan PakYasmo Rejo)
Dari pembicaraan diatas jelas bahwa infrastruktur dalam bentuk media,  listrik dan lain sebagainya itu menjadi kendala dalam pendidikan serta  partisipasi politik masyarakat di suatu daerah Desa terkhusus pada suatu RW.

## Bentuk-bentuk  pendidikan  politik  di Desa Mekar Jaya
Sosialisasi  politik  yang  dilakukan oleh  pihak  KPU  atau  lembaga  politik  di Desa  Mekar  Jaya  pada  pilpres  2019 kemarin itu  tidak  merata sehingga sosialisasi  tersebut  hanya  di  rasakan  oleh beberapa  RW  saja,  dalam  hal  ini sosialisasi  politik  tersebut  hanya  di rasakan  oleh  sebagian  RW  atau  RT  saja dalam  Desa  Mekar  Jaya  tersebut,  namun ada satu RW  di Desa mekar Jaya tersebut tidak  pernah  sama  sekali  tersentuh sosialisasi  politik  atau  lembaga  politik, sehingga  inilah  yang  menjadi  faktor rendahnya  partisipasi  politik  di  RW/RT tersebut  dikarenakan  karena  tdk  adanya sosialisasi  politik  oleh  pihak  KPU,  di tambah  dengan  daerah  tersebut  tidak dialiri  listrik  sehingga  masyarakat  di
RW/RT  tersebut  tidak  dapat  mengetahui dan medapat informasi dari media televisi.
Sehingga bentuk pendidikan politik
atau sosialisasi mengenai
politik
masyarakat  di  RW  003  tersebut  itu  di sampaikan secara mulut ke mulut atau face to  face juga  sosialisasi  tersebut  pula  di terima  dari  pemuka  agama  atau  imam- imam  mesjit  setempat,  begitu  pula  apa yang  dikatakan  oleh Pak  Misran selaku tokoh  agama  sekaligus  imam  Desa  yang bertempat  tinggal  di  RW  003  dalam wawancaranya.
“ mengenai  masalah  pendidikan politik  serta  sosialisasi  ketika  ada pemilihan di RW/RT kami ini, kami hanya dapan informasi dari tokoh- tokoh  agama  yang  dimana  di lakukan dari rumah ke rumah atau bicara  langsung  di  mesjid,  hal  ini terjadi  karena  pihak  KPU  atau lembaga-lembaga politik tidak pernah  sampai  ke  RW/RT  kami  ini di  karenakan  akses  jalur  RW/RT kami  kurang  baik  jalannya  dan terkondisi cukuo
sedikit penduduknya,  makanya  mereka tidak pernah sampai kesini” (hasil wawancara dengan Pak Misran).
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara diatas  penulis  dapan  menarik    kesimpulan bahwa  kurangnya  partisipasi  politik  dan pendidikan  politik  di  RW  003  tersebut  di akibatkan kurangnya perhatian pemerintah dalam  bidang  inprastruktur  jalan,  listrik juga  dalam  bidan  pendidikan,  hingga inilah  yang  menjadi  kendala  hingga  lasan oleh  pihak  KPU  sehingga  mereka  tidak pernah  sampai  ke  Dusun  tersebut  untuk sosialisasi  ketika  adanya  pemilihan  atau pesta demokrasi.
Partisipasi  Masyarakat  Desa  Mekar Jaya  Dalam    Pemilihan  Presiden  Dan Wakil Presiden 2019

## Kampanye di Desa Mekar Jaya
Kampanye politik merupakan suatu ajang  manuver  politik  untuk  menarik sebanyak  mungkin  pemilih  dalam  pemilu pilpres  2019  sehingga  dapat  meraih banyak  suara  dan  kekuasaan.  Untuk  itu segala  cara  mungkin  akan  dipakai  dari mulai pemberian janji-janji sampai intimidasi  dengan harapan bisa duduk dan berkuasa. Dari pandangan tersebut, kampanye  politik  merupakan  bagian marketing politik yang dirasa penting oleh partai politik menjelang pilpres. Kampanye  politik  kadang  juga  dipandang sebagai suatu proses interaksi intensif dari partai  politik  kepada  publik  dalam  kurung waktu tertentu menjelang pemilihan umum (pemilu), seperti menurut Bardiono dalam wawancara:
“ia  mengatakan  pada  saat  itu  ia bersama teman-teman di tim sukses ikut serta dalam mengampanyekan  andalan  mereka berkeliling  ke  RT/RW  tersebut, selain  itu  ia  juga  mengatakan momen  kampanye  pada  saat  itu cuman  sekali  dalam  lima  tahun saja  jadi  yah  asyik  saja”(hasil wawancara dengan Bardiono).
Dari  definisi  ini,  kampanye  politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu  kepada  semua  kontestan  untuk memaparkan  program-program  kerja  atau janji-janji  yang  akan  ia  lakukan  pada  saat ia  terpilih  nanti  ini  juga  dilakukan  untuk mempengaruhi  opini  publik  sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suaranya pada waktu pencoblosan seperti kata:
Pak  Martoyo selaku  Wakil  BPD mengatakan dalam wawancara yang dilakukan peneliti:
“ waktu  kampanye  2019  kemarin yang  lebih  banyak  bicara  di panggung  itu  rata-rata  tim  sukses dan  para  calon  kandidat  yang cuman  bisa  bicara  saja,  jadi beberapa  masyarakat  yang  turut andil  dalam  kampanye  tersebut cuman  datang  memeriahkan  saja bukan datang untuk menyimak apa yang disampaika tim sukses tersebut,  ini  di  karenakan    faktor kekecewaan  masyarakat  terhadap janji-janji  palsu  yang  sampai  saat ini tidak terlaksana oleh pemerintah periode kemarin”
(hasil  wawancara  dengan  Pak Martoyo).
Keikut  sertaan  masyarakat  dalam memeriahkan kampanye merupakan kesenangan  tersendiri  bagi  individu  atau kelompok, apalagi dengan para simpatisan bayaran  yang  dimana  semua  kampanye  di hadiri demi materi atau uang sogokan dan juga  di  sertai  kesenangan  sama  dengan Pak  Mustakim dalam  wawancara  yang dilakukan peneliti:
“Semua  tim  sukses  pemilihan predisen  dan  wakil  presiden  yang ada  bisa  dibilang  suda  saya dapatan uang, jadi bagaimana pun caranya  dan  berapa  pun  yang diberikan  kepada  saya  dari  setiap tim  sukses  para  calon  tetap  saja satu calon yang saya pilih tergantung  dari  berapa  besarnya upah yang
diberikan”.(hasil wawancara dengan mustakim).
Mendapatkan  sesuatu  yang  Cuma- Cuma walaupun harga yang tidak seberapa tetapi ini merupakan kesenangan juga bagi anak  muda  yang  bernama Rustam yang berkata:
“banyak  pernak-pernik  kampanye yang  diberikan  secara  Cuma- Cuma  dari  berbagi  bentuk,  mulai dari  baju kaos,  jaket,  topi  ataupun pin  yang  saya  dapatkan  dari kampanye dan juga dari pemberian  orang  lain  meskipun beberapa  saya  tidak  gunakan  dan saya  pakai”.(hasil  wawancara dengan Rustam).
Partisipasi masyarakat dalam pemilihan  dalam    pemilihan  presiden  dan wakil  presiden  salah  satunya  dengan kampanye  oleh  para  calon  di  tanggapi berbeda-beda  oleh  individu  di  suatu masyarakat di Desa Mekar Jaya,
Kecamatan Parenggean. Kondisi Desa Mekar Jaya pada pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019
Kondisi  Desa  Mekar  Jaya  pada pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden tahun  2019  dapat  dikatakan  aman  dan terkendali  karena  masyarakatnya  dan tokoh  masyarakat  di  sana  yang  turut  serta menjaga keamanan dalam proses pemilihan  berlangsung,  sehingga  konflik antara masyarakat yang berbeda calon atau pilihan  sama  sekali  tidak  terlihat  seperti penuturan Pak Budiono dalam wawancara mengatakan:
“alhamdulillah tahun kmarin pada pemilihan  presiden  dan  wakil presiden  partisipasi  masyarakat berjalan  dengan  lancar  karena konflik  antar  pemilih  sama  sekali tidak ada karena sebelum-
sebelumnya  suda  ada  dilakukan penyuluhan  dari  pihak  Panwaslu beserta tokoh-tokoh masyarakat”.(hasil wawancara dengan Budiono). Kondisi  keamanan  yang  baik  di
Desa  Mekar  Jaya  merupakan  bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilu  dalam    pilpres  2019  sehingga dengan  keamanan  yang  kondusif  dapat memperlancar  atau  mempermudah  dalam memeriahkan pesta Demokrasi.

## Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di Desa Mekar Jaya
Model  bentuk  pertisipasi  politik yang  terbangun  di  Desa  Mekar  Jaya  Pada pemilihan kepala Daerah tersebut adalah :
1) Model Pertisipasi transaksi
Dimana  model  partisipasi  ini  lebih kepada  dimana  suatu  masyarakat dalam suatu kegiatan
atau menggunakan  hak  suara  mereka  itu ketika  ada  suatu  keingina  yang  ingin mereka  capai,  seperti  halnya  yang terjadi  di  Desa  Mekar  Jaya  pada  saat pilpres  kemarin,  model  partisipasi yang terbangun karena adanya sogokan  atau money  politic ,  yang diberikan  kepada  setiap  warga  oleh setiap  tim-tim  sukses  suatu  calon, bukan  cuman  itu  trangsaksi  dalam  hal pembagian sembako, atribut kampanye dan lain sebagainya juga yang menjadi titik  utama  atau  patokan  masyarakat dalam  memilih  calon  kandididat  yang akan  di  pilihnya  ketika  pada  saat  hari H  pemilihan.  Model  partisipasi  yang kedua yaitu:
2) Model partisipasi secara Emosional Model  partisipasi  ini  lebih  kepada model partisipasi dengan sistem kekeluargaan  atau  sistem  monarki,
sistem  ini  juga  lah  yang  digunakan para  tokoh  masyarakat  di  Desa  Mekar Jaya dalam memenangkan calon kandidatnya.

## Faktor  yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Mekar Jaya

## Faktor Rasional
Pendekatan  rasional  yaitu  melihat bahwa pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan penilaiannya terhadap  isu-isu  politik  dan  kandidat  yang diajukan,  artinya  para  pemilih  dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Perilaku pemilih berdasarkan pertimbangan  rasional  tidak  hanya  berupa memilih alternative yang paling menguntungkan  (makximum  gained)  atau mendatangkan kerugian yang paling sedikit,  tetapi  juga  dalam  memilih alternative yang menimbulkan resiko yang paling  kecil  yang  penting  mendahulukan selamat. Oleh karena itu, diasumsikan para pemilih  mempunyai  kemampuan  untuk menilai  isu-isu  politik  yang  diajukan, begitu juga mampu menilai calon kandidat yang  ditampilkan.  Penilaian  rasional terhadap isu politik atau kandidat ini dapat didasarkan  pada  jabatan,  informasi  dan pribadi  yang  populer  atau  prestasi  yang dimilikinya seperti penuturan Pak Atim. ”waktu  pemilihan  presiden  dan wakil  presiden  tahun  2019  saya memilih  Jokowidodo  dan  Maruf Amin    karena  secara  pendidikan, pengetahuan serta hubungan emosional  terhadap  masyarakat menurut  saya  dialah  yang  pantas, di  tambah  dengan  penilaian  kami terhadap beliau mengenai kepribadian nya juga degan isu-isu politik yang pernah ia lakukan dan
pokoknya  baguslah  untuk  pilpres 2019  ini”.  (hasil  wawancara dengan Atim).
Pendekatan rasional berasumsi bahwa  pemilih  merupakan  kegiatan  yang otonom ,  dalam  arti  tanpa  desakan  dan paksaan  dari  pihak  lain.  Namun  dalam kenyataan
dalam
negara-negara berkembang  perilaku  memilih  bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana  pendekatan  rasional,  tetapi dalam  banyak  hal  justru  ditentukan  oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan  dari  kelompok  atau  pemimpin tertentu.

## Faktor Psikologis
Faktor  psikologi  merujuk  pada persepsi pemilih
atau keterkaitan
emosional  terhadap  partai  atau  calon tertentu  seperti  yang  di  ungkapkan Pak Amir “dari dulu sampai sekarang saya pilih PDI Perj uangan jadi siapa pun yang menjadi presidennya saya tetap pilih yang dari partai PDI Perjuangan“.(hasil wawancara  dengan Amir).
Sangat jelas apa yang dikatakan Pak Amir bahwa faktor pisikologislah yang mempengaruhinya dalam memilih di mana pun.

## Faktor Sosiologi (primordialisme)
Primordialisme  adalah  paham  atau ide dari anggota masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk berkelompok  sehingga  terbentuklah  suku- suku  bangsa.  Pengelompokkan  ini  tidak hanya  pembentukan  suku  bangsa  saja, tetapi  juga  dibidang  lain,  misalnya
pengelompokkan  berdasarkan  ideologi agama dan kepercayaan.
Primordialisme oleh sosiologi digunakan  untuk  menggambarkan  adanya ikatan-ikatan  seseorag  dalam  kehidupan sosial  dengan  hal-hal  yang  dibawah  sejak awal  kelahiran  terhadap  suku  bangsa, daerah kelahiran, ikatan-ikatan dan agama.
Primordialisme  adalah  paham  atau ide dari anggota masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk berkelompok berdasarkan suku-suku bangsa. SARA (suku, agama, ras dan antar golongan)  sejatinya  adalah  bagian  dari fakta  sejara  atau  berdirinya  republik  ini. Indonesia  lahir  dari  rahim  kebhinekaan, dimana SARA merupakan salah satu bagia terpentng  dari  komponen  kemajemukan sebuah bangunan bangsa.

## Prospek  Partisipasi  Masyarakat  Desa Mekar Jaya di masa Depan
Partisipasi  politik  dan  faktor  yang mempengaruhi  pemilih  untuk  memilih calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden, Kecamatan Parenggean, bermacam- macam  dalam  berpartisipasi  pada  pilpres 2019  kemarin  dan  berbagai  faktor  yang mempengaruhi  pemilih  untuk  memilih calon Presiden  dan  wakil  presiden partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk menjaga  keamanan  agar  kondusif,  ikut kampanye dan memilih calon presiden dan wakilpresiden di TPS yang telah ditentukan,  merupakan  beberapa  bentuk partisipasi  masyarakat  di  Desa  Mekar Jaya, Kecamatan Parenggean. Faktor yang mempengaruhi  pemilih  di  Desa  Mekar Jaya,  Kecamatan  Parenggean,    dalam memilih  sangat  dipengaruhi  beberapa faktor yang sangat sulit untuk dipengaruhi oleh  orang  lain  yang  dimana  faktor sosiologis  dan  fisikologis  merupakan beberapa  paktor  yang  mempengaruhi
beberapa masyarakat di Desa Mekar Jaya, berbeda  dengan  faktor  rasional  yang dimana  masyarakat  dapat  dipengaruhi dalam  memilih  pilihannya  yang  berupa sembako dan uang ( money politic) dari tim sukses  para  calon  presiden  dan  wakil presiden.
Partisipasi politik masyarakat Desa Mekar  Jaya  dimasa  depan  untuk  pemilu 2019    tidak  akan  berbeda  jauh  dengan pemilu  2014,  karena  hanya  beberapa warga masyarakat yang menggunakan hak suaranya  memilih  presiden  dan  wakil presiden  yang  tanpa  ada  paksaan  dari pihak  lain. Money  politic akan  tetap menjadi  andalan  bagi  para  tim  sukses calon  presiden  dan  wakil  presiden  untuk mendapatkan suara yang sebanyak- banyaknya  dalam  pemilu,  selain  politik pencitraan  dari  para  calon  presiden  dan wakil presiden.

## Kesimpulan
a) Pendidikan  serta  partisipasi  politik masyarakat  di  Desa  Mekar  Jaya Kecamatan  Parenggean  Kabupaten Kotawaringin  Timu  Terbilang  kurang baik karena kurangnya masyarakat ikut serta  dalam  menggunakan  hak  suara mereka diakibatkan tingkat pendidikan serta  partisipasi  politik  masyarakat  di Desa  Mekar  Jaya  tersebut  kurang memahami  apa  itu  pesta  demokrasi yang sebenarnya, mereka lebih
memilih  golput  tidak  menggunakan hak suara nya di bandingkan ikut serta dalam pemilihan. Dalam bidang keamanan, ikut dalam penyuluhan, dan ikut  serta  dalam  kampanye  serta pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden  2019  di  Desa  Mekar  Jaya terbilang baik, walaupun pilihan masyarakat berbeda-beda
yang dipengaruhi  beberapa  faktor  yakni
faktor  pendekatan  struktural  yang melihat  kegiatan  memilih  sebagai produk  dari  konteks  struktur  yang lebih  luas,  seperti  struktur  sosial, pendidikan  politik,  sistem  partai, sistem pemilihan umum, permasalahan,  dan  program  yang  di tonjolkan oleh setiap partai.
b) Faktor-  faktor  yang  mempengaruhi partisipasi  politik  yang  kaitannya dengan  konteks  sosial.  Kongkretnya, memilih  seseorang  dalam  pemilihan umum  dipengaruhi  latar  belakang demografi  dan  sosial  ekonomi,  seperti jenis  kelamin,  tempat  tinggal  (kota- desa),  pekerjaan,  pendidikan,  kelas, pendapatan dan agama. Faktor fisikologi  merujuk  pada  persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterkaitan emosional pemilih
terhadap  partai  tertentu  serta  faktor pendekatan  rasional  melihat  kegiatan memilih  sebagai  produk  kalkulasi untung  dan  rugi.  Yang  di  pert imbangkan  t  idak  hanya  “ongkos” memilih  dan  memungkinkan  suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan tetapi juga melihat alternatif  lain  yang  menguntungkan. Tiga faktor diatas yang mempengaruhi pilihan  masyarakat  Desa  Mekar  Jaya dalam  pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden 2019.

## Referensi
Asdar,  Muhammad. Partisipasi  Politik masyarakat  Kecematan  kindang Dalam Pemilu Kada (Bupati) Putaran Ke II tahun 2010 Kabupaten  Bulukumba ,  Universitas Islam  Negeri  Alauddin  Makassar, 2010
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik .  (Edisi Revisi  IV),  Jakarta:  PT  Rineka
Cipta, 2006 Sapti,  Aan.  “ Partisipasi  Politik  Dalam Pemilu Dikabupaten Magelang 2015“, Mahasiswa  dari  Universitas Negeri Semarang, 2010 Bappenas dan Depdagri. Pedoman
Penguatan  Pengamanan  Program Pembagunan Daerah . 2002.
Budiarjo,  Miriam. Dasar-Dasar  Ilmu Politik, Gramedia  Pustaka  Utama Jakarta, 2008.
Baco, Sabir. Partisipasi politik Masyarakat Dalam  Pemilihan  Presiden  dan
Wakil  Presiden  2009  di  Kelurahan Sunggu Minasa. Bungin Burhan,S . Sos., M. Si.,
Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan
Publik,  dan  Ilmu  Sosial .  Jakarta  :
Kencana  Prenada  Media  Group, 2007 Christina, Hostz-Bacha. Political Disaffection , dalam Lynda Lee Kaid and Christina Holttz-Bacha, Encyclopedia of Political Communication,  (California  :  Saga
Publications), 2008
Demsi  Intan  Kamar, Potret  Pendidikan Indonesia  Dalam  Deretan  Masa.
Yabuindo  Pers  ,  2015.  Demsi  Intan Kamar, Potret Pendidikan Indonesia  Dalam  Deretan  Masa. Yabuindo Pers , 2015. Prof.  Budiarjo  Miriam, Dasar-Dasar  Ilmu
Politik  Edisi  Refisi, Gramedia
Pustaka Utama, 2008
Garcia  Oscar  Luengo, E-Activism  New Media and Political Participation in Erope, London, 2006 Hendri,  Koeswara .“  Partisipasi  Politik Perempuan  Dalam  Pemilu  Pada Pilkada  Di  Sumatera Barat  2005 “,
Universitas Andalas Sumatera Barat, 2007 Harrop,  Martin  dan  William  Miller, Election and Voters (A Comparative Interoduction), London: The Macmillan Press Ltd, 1987 Huntington,  Samuel.  dan  Joan  Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang , (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
Imawan,  Riswanda.  dan  Affan  Gaffar,:
Analisi  Pemilihan  Umum  1992  di Indonesia, Yogyakarta  :  Laporan Penelitian Fakultas ISIPOL, Universitas Gadjah Mada, 1993.
M.  Mujtahid  Iqbal, Pendidikan  Politik Terpadu  Bagi  Masyarakat  Menuju Pemilu 2014 Sesuai dengan Prinsip Transparansi  Dan  Akuntabilitas 2013 M.  Sirozi,  Ph.d. Politik  Pendidikan. PT
Raja Grapindo Persada, 2005
Polidano,  C.,  “Why  Bureaucrats  Can’t Always  Do  What  Ministers  Want:
Multiple Accountabilities in Westminster  Democracies.”  Public Policy  and  Administration  13,  No.
1, 1998.
Subakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik , Jakarta  :  PT  Gramedia  Widiasarana Indonesia, 1995
Riswanda.  Muhammad  Asfar,  Surabaya  : Pemilu  dan  Perilaku  Memilih , Pustaka Eureka, 2006
Widjaja  Haw,  1996, Pemerintahan  Desa Dan Administrasi Desa , (Jakarta,PT.                                Raja Grafindo)
Yatim,  Badri,    1993. Sejarah  Peradaban Islam (Dirasah  Islamiyah  II),
Jakarta              :PT.Raja Grafindo Persada.