## Perlindungan Hukum terhadap Anak Diluar Perkawinan bagi Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur
1 Hazar Kusmayanti, 2 Agus Mulya Karsona
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat. Email : hazar.kusmayanti@unpad.ac.id
Info Artikel:
| Submission : 7 April 2020                                 | Revisions : 11 Mei 2020                                | Accepted : 8 Juni 2020 : 18 Mei 2020 : 30 Mei 2020

## Abstrack
Protection  of  female  workers    in  Cianjur  District  is  indeed  necessary,  especially  when  working abroad.  One  of  the  problems  is  when there  are  many  migrant  workers  who  give  birth  to  children out  of  wedlock  and  return  to  Indonesia  without  their  husband.  The  purpose  of  this  study  was  to determine the legal protection illegitimate child born by Women Workers in Cianjur Regency and to know  the  role  of  the  government  to  cope  with  unmarried  children  born  by  Women  Workers  in Cianjur  District.  The  study  was  analytical  descriptive  with  the  method  of  this  research  approach through  normative  juridical.  The  results  of  the  study  found  that  legal  protection  for  illegitimate child  born by Indonesian Female Workers in Cianjur has a regulation protecting it, namely Article 28 of the 1945 Constitution, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law and Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010. The role of the  government  in  protecting  extramarital  children  born  by  Indonesian  Workers  in  Cianjur,  West Java is not optimal. The role of the village government is very helpful for women migrant workers, namely finding companies that will send their citizens. Whereas illegitimate child born by migrant workers can be protected one of them by smoothing all administrative processes for these children such as issuing a free birth certificate.
Keywords : Law Protection; Children; Female Labor;

## A. PENDAHULUAN
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa  : Perkawinan  ialah  ikatan    lahir    bathin  antara    seorang    pria    dengan    seorang    wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga    (rumah    tangga)    yang    bahagia    dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dimulai  dengan  definisi  ini,  maka  perkawinan  tetap diharapkan  mengacu  pada  asas-asas  Ketuhanan  Yang    Maha    Esa.    Dalam  hal  ini  kedudukan dialurkan  dalam  Undang-Undang    Perkawinan    mengatur  bagaimana  momentum  Perkawinan dilaksanakan 1 .  Memiliki  seorang  anak  pun  kemudian  menjadi  berkah  bagi  seorang  ibu  yang mengandungnya  dan  melahirkannya.  Sebuah  keluarga  merupakan  naungan  yang  nyaman  bagi tumbuh kembang anak sehingga keluarga juga dikatakan lengkap dengan kehadirannya. Seorang anak  masih  sangat  membutuhkan  keberadaan  orang  dewasa  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya, orangtua  adalah orang dewasa  yang terutama memiliki tanggung jawab atas anaknya tersebut 2 .
Anak  merupakan  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  senantiasa harus  kita  jaga  karena  dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat,  dan  hak-hak  sebagai  manusia yang  harus  dijunjung  tinggi.  Hak  asasi  anak  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak serta Undang-undang Nomor 39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia. Dari sisi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  anak  adalah  masa  depan  bangsa  dan  generasi  penerus citacita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 3 .  Undang-undang  yang  memberikan  pengaturan  tentang  anak  di  Indonesia  relatif  cukup  banyak diantaranya Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan  PP  No.  21  Tahun  1994,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak,  Undang-undang  No.4  Tahun  1979  Tentang  Kesejahteraan  Anak. Penyelenggaraan  perlindungan  anak  yang  hendaknya  harus  terus  berkelanjutan  dan  terarah  guna menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  baik  fisik,  mental,  spiritual  maupun  sosial. Penyelenggaraan  perlindungan  anak  tersebut  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  terbaik bagi  anak  yang  diharapkan  sebagai  penerus  bangsa  yang  potensial  dan  memiliki  jiwa  nasionalisme berdasarkan akhlak mulia dan nilai pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
Pengaturan hukum  yang menjamin perlindungan hukum untuk anak yang sah dilahirkan dari atau dalam perkawinan  yang sah tidak begitu mengalami hambatan namun bagaimana jika anak  tersebut  dilahirkan  dari  pernikahan  yang  diakui  oleh  negara  atau  anak  yang  dilahirkan  di luar  pernikahan  yang  sah.  Seringkali  anak-anak  luar  kawin  tersebut  mendapat  kesulitan  ketika mereka  berada  di  lingkungan  masyarakat  tidak  jarang  sebagian  masyarakat  masih  memandang hina dan rendah mereka. Selain itu kesulitan berurusan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi. Kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit,
1 Fitria  Agustin,  “Kedudukan  Anak  Dari  Perkawinan  Berbeda  Agama  Menurut  Hukum  Perkawinan  Indonesia,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2018): 43, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.574.
2 Singgih D. Gunarsa, Psikologi Perkembangan (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2017).
3 Anugerah Gilang Priandena,  “Perlindungan Hukum Bagi  Anak Yang  Lahir Dari Perkawinan Campuran,” 2006, 15– 23.
di  satu  pihak  karena  status  yang  demikian  oleh  sebagian  masyarakat  mereka  dipandang  rendah dan  hina,  dilain  pihak  dalam  hal  kesejahteraan  dan  hak  keperdataan  masih  mendapat pembatasan-pembatasan.
Menurut  Hukum,  manusia  sejak  lahir  menjadi  pendukung  hak  dan  kewajiban  tidak terkecuali.  Begitu  juga  dengan  anak  luar  kawin,  mereka  juga  sebagai  pendukung  hak  dan kewajiban  sebagaimana  dengan  anggota  masyarakat  lainnya.  Karena  itu  anak  luar  kawin  juga berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  termasuk  dalam  bidang  keperdataannya  seperti  yang dapat  bahwa  semua  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  dalam  hukum.  Seperti  diketahui bahwa  subjek  hukum  adalah  manusia  dan  badan  hukum,  anak  sebagai  bagian  subjek  hukum. Tidak boleh ada satu anakpun mengalami diskriminasi dalam hal menyangkut hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke- IV  yang  menyatakan  sebagai  generasi  pewaris  untuk  pembangunan  dan  memimpin  negara  di kemudian  hari,  namun  dalam  kenyataannya  masih  banyak  anak-anak  yang  belum  menikmati haknya.
Kasus yang akan peneliti analisis adalah mengenai anak luar kawin yang dilahirkan oleh tenaga kerja Indonesia perempuan  yang bekerja di luar negeri (atau dengan sebutan lain tenaga kerja  wanita)  dan  anak  tersebut  mereka  dapatkan  di  luar  pernikahan  yang  sah  secara  negara. Memang kasus Tenaga Kerja Wanita (selanjutnya disebut TKW) Indonesia yang bekerja di luar negeri  adalah  masalah  aktual  yang  seakan  tak  pernah  berhenti  dibahas. Sepanjang  tahun pemerintah  Indonesia  selalu  direpotkan  dengan  permasalahan TKW.  Sepanjang  tahun  pula, pemerintah  harus  berselisih dengan  negara  dimana para  TKW  tersebut  bekerja  karena  kasus- kasus  kekerasan dan pedeportasian para tenaga kerja kita. Sepanjang tahun pula, tak ada solusi dan kebijakan yang tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan TKI dan TKW ini. Seperti diketahui  Tenaga kerja di  Indonesia, sebagai  salah satu  penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan.
Fenomena      banyaknya      pengangguran  tak  henti  menjadi  pembahasan    negara,  karena menjadi  tugas  pemerintah  untuk menyediakan    lebih    banyak    lapangan pekerjaan, demi memenuhi  hak  konstitusional  warga  negara 4 .  Kondisi  perekonomian  yang  kurang  menarik  di negaranya sendiri  dan penghasilan  yang cukup besar dan  yang tampak lebih  menarik di  negara tujuan  telah  menjadi  pemicu  terjadinya  mobilitas  tenaga  kerja  secara  internasional.  Pendapatan yang meningkat di negara berkembang untuk pergi melintas batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional 5 .
Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja di Indonesia ke Luar negeri adalah Undang- undang  No  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di Luar  Negeri.  Pada  konsideran  menimbang  huruf  c,  d  dan  e  disebukan  bahwa  tenaga  kerja indonesia  di  Luar  negeri  sering  dijadikan  objek  perdagangan  mansia  termasuk  perudakan  dan kerja  paksa,  korban  kekerasan  dan  kesewanang-wenangan,  kejahatan  atas  harkat  dan  martabat
4 Siti  Nurhalimah,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia,” Adalah:  Buletin  Hukum  &  Keadilan Volume 1 N (2017).
5 Aris Ananta, “Liberalisasi Ekspor Dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal,” 1996.
manusia  serta  perlakuan  lain  yang  melanggar  hak  asasi  manusia.  Oleh  karena  itu  negara  wajib menjamin dan melindungi hak asasi negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan  prinsip  persamaan  hak,  demokrasi,  keadilan  sosial  dan  keadilan  gender,anti diskriminasi  dan  anti  perdagangan  manusia.  Dalam  hal  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  di luar  negeri  merupakan  suatu  upaya  untuk  mewujudkan  hak  dan  kesempatan  yang  sama  bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.
Dalam    konteks    pekerja    di  luar    negeri    dikaitkan    dengan    hak    atas  pekerjaan, diuraikan    sebagai    berikut. Bagi banyak penduduk Indonesia, berbagai   faktor   internal   dan eksternal  telah  mempersempit  lapangan  kesempatan        kerja        di        dalam        negeri  sehingga mengadu      keuntungan      dengan  bekerja    di    luar    negeri    tidaklah    menjadi  pilihan    atau kesempatan    kerja    alternatif,  melainkan  cenderung  karena  keterpaksaan.        Memperhatikan kondisi  ekonomi,    bekerja    di    luar    negeri    untuk  memperoleh      penghasilan      yang      cukup menjadi    pilihan    yang    paling    masuk    akal,  satu-satunya  yang  ada  dan  itupun  melalui  sektor informal 6 .  Perlindungan  bagi  tenaga  kerja  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri  adalah perlindungan  yang  dapat  menjangkau  keberadaan  TKI  yang  bekerja  ke  luar  negeri  mulai 7 : Perlindungan  hukum  selama  pengerahan,  sebelum  dan  selama  pemberangkatan  tenaga  kerja wanita; Perlindungan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja di luar negeri; dan Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia setelah perjanjian kerja berakhir.
Setiap  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  menuai  protes  dari  banyak  kalangan aktivis  perempuan,  akademisi  dan pemerhati TKW. Sehingga seolah kebijakan  yang sudah ada mengambang  begitu  saja  tanpa  tindak  lanjut,  sementara  nasib  para TKW  semakin  tragis  dan terkesan  dibiarkan.  Salah  satu  permasalahan  yang  paling  mengkhawatirkan  dari  Tenaga  kerja wanita  ini  semakin  banyak  mereka  yang  datang  kembali  ke  Indonesia  dengan  membawa  anak- anak hasil hubungan gelap TKW tersebut dengan majikannya. Memang Menjadi tenaga kerja di luar  negeri  dengan  imbalan  yang  cukup  tinggi  membuat  banyak  warga  Indonesia  tergiur  untuk menjalaninya. Namun para TKI tentu harus waspada karena tidak sedikit yang justru menderita. Selain  gajinya  yang  tidak  dibayarkan,  banyak  pula  yang  menerima  siksaan  fisik  hingga pemerkosaan  yang  berujung  pada  kehamilan  dan  memiliki  anak  diluar  nikah.  Terminal  tiga, Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, setiap hari, selalu diramaikan kedatangan tenaga kerja wanita, atau  TKW  dari  luar  negeri.  Di  terminal  yang  dikhususkan  sebagai  tempat  kedatangan  TKI  ini, tidak  jarang  terlihat  TKW  yang  pulang  dalam  keadaan  hamil  tua.  Menurut  data,  sedikitnya  25 orang TKW setiap bulannya kembali ke tanah air melalui terminal tiga Bandara Soekarno Hatta, Jakarta,  dalam  kondisi  hamil,  atau  membawa  anak.  Anak  tersebut  bisa  jadi  merupakan  hasil hubungan asmara TKW tersebut dengan kekasih  gelapnya di luar negeri, atau akibat perkosaan majikannya ketika tengah bekerja di  luar negeri. Bagi  para TKW, memiliki anak  atau hamil  di luar nikah ketika tengah bekerja di luar negeri, merupakan aib yang harus disembunyikan. Oleh karena  itu,  mereka  berusaha  menutupi  hal  tersebut  agar  tidak  diketahui  oleh  sanak  keluarga mereka di kampung halaman.
6 Rizky Dian Bareta and Budi Ispriyarso, “Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 1 (2018): 163–82, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9828.
7 Asri, Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum; Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu , ed. Prestasi Pustaka (Surabaya, 2007).
Adapun penyebab dari munculnya permasalahan ketenagakerjaan di luar negeri menurut Kementerian  Luar  Negeri  (Kemenlu)  adalah  gaji  tidak  dibayar,  kecelakaan  kerja, penyiksaan/kekerasan  fisik,  pelecehan  seksual,  beban  kerja  yang  tidak  sesuai,  jam  kerja  yang tidak sesuai, tidak betah dan perselisihan paham 8 . Penelitian ini dilakukan di Cianjur Jawa Barat karena berdasarkan data sementara yang peneliti lakukan di kota ini terdapat banyak TKW yang melahirkan  anak  di  luar  nikah  dan  kembali  ke  Indonesia  tanpa  didampingi  suaminya.  Dalam mencari  data  peneliti  juga  akan  mencoba  mendatangi  instansi  terkait  seperti  BNP2TKI,  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)Provinsi  Jawa  Barat  dan P2TP2A  Kabupaten  dan  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Gender  dan  Anak  /  Pusat  Studi Wanita (P3GA/PSW) Unpad. Berdasarkan uraian di atas maka, permasalahan yang akan dianalis dalam  penelitian  ini  yaitu  Bagaimanakah  perlindungan  hukum  bagi  anak  luar  kawin  yang dilahirkan  oleh  Tenaga  Kerja  Wanita  di  Kabupaten  Cianjur  dan  Bagaimanakah  peranan pemerintah untuk menanggulangi anak luar kawin yang dilahirkan oleh Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam    penelitian    ini,    penulis menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif        karena        untuk  melihat    fakta    dan    keadaan    di    lapangan  yang  terjadi  disaat penelitian berlangsung  dengan  menyuguhkan  apa yang sebenarnya terjadi. Peneliti menafsikan dan  menguraikan  data  yang bersangkutan dengan situasi  yang sedang   terjadi   sikap   serta pandangan yang   terjadi   dalam   suatu   masyarakat. Dalam teknik pengumpulan data penelitian ini        menggunakan          teknik    wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi 9 .  Metode  pendekatan dalam penelitian ini adalah juga dilakukan yuridis normatif 10 yaitu penelitian mengenai teori, kaidah (norma) dan sistematika hukum, serta bersifat empiris karena studi lapangan, Melakukan wawancara pada narasumber dari instansi yang terkait dengan penelitian ini diantaranya dengan BNP2TKI, Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)Provinsi  Jawa  Barat  dan P2TP2A  Kabupaten  dan  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Gender  dan  Anak  /  Pusat  Studi Wanita  (P3GA/PSW)  Unpad.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  yuridis  normatif  yaitu analisis  non-statistik  dengan  bertitik  tolak  dari  norma-norma,  asas-asas,  dan  peraturan  perundang- undangan sebagai norma hukum positif yang kemudian di analisis secara normatif 11 .
8 Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi TKI,” Jurnal NEGARA HUKUM Vol. 7, No (2016).
9 Ade  Millatussa’adiyyah  and  Susilawati  Susilawati,  “Upaya  Menurunkan  Tingkat  Perkawinan  Dibawah  Umur Terhadap  Hak  Pendidikan  Formal  Anak,” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  2  (2019):  107, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1836.
10 Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Jakarta (Jakarta:  PT.  Rajagrafindo  Persada, 2015).
11 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Luar  Kawin  Yang  Dilahirkan  Oleh  Tenaga  Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur
Perlindungan  terhadap  penempatan  tenaga  kerja  di  luar  negeri  sangat  berkaitan dengan  pengelolaan  dan  pengaturan  yang  dilakukan  berbagai  pihak  yang  terlibat  pada pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja di luar  negeri.  Indonesia  telah  menetapkan  mekanisme  melalui  tiga  fase  tanggung  jawab penempatan  yakni  fase  sebelum  penempatan  di  luar  negeri,  selama  penempatan  di  luar negeri dan setelah penempatan di luar negeri. Soepomo dalam Muslan menyatakan, bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja itu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:
1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk apabila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
2. Perlindungan  sosial,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  jaminan  kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan  teknis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  keamanan  dan keselamatannya 12 .
Hak  -hak  tenaga    kerja      secara    umum  telah  dirangkum    dalam  pelbagai    aspek perlindungan,  yaitu  semasa  dalam  tempo,  maupun  selepas  tempo  pekerjaan  UU Ketenagakerjaan memberi  peluang  terjadinya outsourcing yang memang dibutuhkan oleh pengusaha      untuk      efisiensi      usaha      demi  kelangsungan        hidup        dari        perusahaan tersebut.  Kelangsungan  hidup  perusahaan  juga  sangat  dibutuhkan  untuk  menciptakan lapangan      kerja      yang    pada  akhirnya    juga    untuk    kelangsungan    hidup  masyarakat Indonesia  yang  tidak  semua mampu  untuk  berusaha  sendiri 13 .
Perlindungan  hukum  bagi  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri  yaitu  demi  menjamin kesejahteraan  diri  dan  keluarganya,  serta  menghilangkan  aspek  perdagangan  manusia termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat  dan martabat manusia, serta perlakuan lain  yang melanggar hak asasi  manusia. Perlindungan  hukum  ini  berlaku  terhadap  TKI  yang  bekerja  ke  luar  negeri  secara  umum (berdokumen dan tidak berdokumen).  Undang-undang Dasar Republik Indonesia pun telah melindungi  para  TKI  ini,  tercantum  di  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945  menjamin  hak  setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini dipertegas kembali dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28D ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan  yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selanjutnya Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah” 14 .
12 HLM.P. Rajagukguk, “Perlindungan Hukum Buruh Migran Indonesia,” Dalam Majalah Arena Hukum No. 7 , 1999.
13 dan  Tuan  Nurhafiza  Raja  Abdul  Aziz  Taufiq  A.  Rashid  ,  Fabli  Yusof  ,  Ahmad  Irfan  Jailani,  “Dasar-Dasar Persefahaman  Malaysia  Dan  Indonesia  Dalam  Melindungi  Tenaga  Kerja  Asing,” Journal  of  Law  &  Governance Volume 1 ( (2018).
14 (Husni, 2011)
Sekilas tampaknya hanya keuntungan saja yang akan didapat oleh para Tenaga Kerja Indonesia  tersebut,  namun  pada  praktiknya  kerugian  pun  banyak  dialami  oleh  mereka. Misalnya saja dalam hal finansial, biaya untuk mengurus segala keperluan kepergian ke luar negeri  para  Tenaga  Kerja  Indonesia  ini  harus  mempersiapkan  biaya  yang  tidak  sedikit, diantaranya  biaya  untuk  membuat visa, passport ,  biaya  pendaftaran,  pelatihan,  segala macam dokumen dan lain sebagainya. Selain itu tidak jarang perkawinan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang sudah berkeluarga mengalami permasalahan yang akhirnya berujung kepada perceraian.  Jarak  dan  waktu  yang  lama  menjadikan  para  Tenaga  Kerja  Indonesia  ini  tidak dapat  menemui  keluarganya  sesuai  yang  mereka  inginkan  dan  permasalahan  rumah tanggapun  tidak  terelakan.  Diantara  sekian  banyak  permasalahan  yang  terjadi  keberadaan anak luar kawin  yang di lahirkan oleh Tenaga Kerja Indonesia Perempuan/ TKW lah yang paling memprihatikan, karena para TKW ini hamil dan melahirkan tanpa keinginan mereka tetapi karena keadaan yang tidak terduga mereka melahirkan anak luar kawin.
Sebut  saja  Ibu  Siti  Sulastri  (27  thn),  berdasarkan  wawancara  yang  peneliti  lakukan faktor  pendorong  Ibu  Siti  untuk  menjadi  TKW  dan  bekerja  di  luar  negeri  yaitu  di  Saudia Arabia  karena  ingin  memperbaiki  kondisi  ekonomi  keluarganya.  Menurut  penuturannya telah  banyak  melihat  pengalaman  orang-orang  di  Desa  Kertasari  Kecamatan  Haurwangi Kabupaten  Cianjur  yang  pernah  bekerja  menjadi  TKW  dapat  sukses  dan  membawa  uang banyak ke kampung halamannya. Pada awalnya perlakuan majikan kepada Ibu Siti tidak ada masalah  seperti  hubungan  bagaimana  umumnya  Pembantu  Rumah  Tangga  dan  majikan. Namun  beberapa  bulan  kemudian,  majikannya  tersebut  berusaha  memaksanya  untuk melakukan  hubungan  badan  dengan  ancaman  apabila  ia  tidak  mau  melakukannya  maka kehidupannya akan terancam. Dengan keadaan terancam dan tidak berdaya Ibu Siti terpaksa melayani  majikannya  hingga  ia  hamil  dan  melahirkan  anak  tanpa  melakukan  pernikahan yang  sah,  tetapi  selama  Ibu  Siti  di  luar  negeri  majikannya  masih  memberian  uang  untuk biaya  anaknya.  Sekarang  Ibu  Siti  telah  menetap  di  Indonesia  kembali  dengan  membawa anaknya  yang  baru  berusia  7  bulan  tetapi  ia  belum  melaporkan  kedatangannya  dan keberadaan  anaknya  tersebut  kepada  aparat  desa  setempat.  Sebetulnya  masih  banyak  para pekerja  Indonesia  yang  mengalami  nasib  serupa  dengan  Ibu  Siti  bahkan  ada  yang  lebih memprihatinkan ada yang diperkosa dan mengalami kekerasan selama mereka disana 15 .
Berdasarkan  wawancara  peneliti  lakukan,  Kepala  Desa  Kertasari  Kecamatan Haurwangi  Kabupaten  Cianjur  yaitu  Bapak  H.  Rudayat, 16 S.E.menuturkan  bahwa Sebenarnya sudah banyak kasus TKW yang dihamili majikannya di desa ini, namun hampir semua  tertutup  mengenai  masalah  ini,  karena  mereka  menganggap  ini  adalah  sebuah  aib bagi keluarga mereka. Pihak desa sampai saat ini belum pernah mendata mantan TKW yang menjadi  korban  majikannya  tersebut,  karena  dari  pihak  warga  sendiri  menganggap  hal  itu adalah  masalah  pribadi  mereka.  Lebih  lanjut  penuturan  tokoh  adat  Desa  Kertasari menyebutkan  bahwa,  permasalahan  banyaknya  para  TKW  yang  pulang  dalam  keadaan
15 (Wawancara Korban TKW Di Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur)
16 (Wawancara Kepala Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur Dengan Bapak H. Rudayat)
hamil dan tidak sedikit anak luar kawin  yang dilahirkan oleh para TKW tersebut membuat warga resah.
Kasus yang dialami oleh  Ibu Siti ini dikarenakan anak yang dilahirkannya tidak melalui perkawinan  yang  sah  maka  anak  tersebut  disebut  anak  luar  kawin  karena  Pasal  42  Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, anak yang sah adalah anak yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.  Pasal  ini  tidak menyebutkan suami dari anak tersebut harus bapak biologisnya atau tidak yang penting anak tersebut dalam atau sebagai  akibat pernikahan  yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang menyebutkan  “Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan  Agama  (KUA)  atau  di  Catatan  Sipil  bagi  yang  bukan  beragama  Islam,  karena Pencatatan  perkawinan  seperti  yang  diamanatkan  Pasal  2  ayat  (2)  UU  No  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  hak  suami,  istri,  dan  anak-anaknya.  UU  No.  1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:
1. Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap  perkawinan  harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut  pada ayat  (1), dilakukan oleh Pegawai  Pencatat  Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.
Tentunya  Ketentuan  Perkawinan  yang  sah  menurut  Pasal-Pasal  tersebut  di  atas berdampak  kepada  status  dan  kedudukan  anak  dari  pernikahan  tersebut.  Seperti  diketahui Hukum Perdata di Indonesia hanya mengenal 2 kedudukan anak yaitu anak yang sah dan anak di luar kawin.  Oleh karena itu menurut Undang-undang Perkawinan anak yang dilahirkan oleh Ibu  Siti  hanya  mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya  saja, aturan  ini  terdapat  pada  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibu  kandungnya  dan  keluarga  ibunya  saja.  Kemudian  ketentuan Pasal  44  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  lebih  lanjut menyatakan  bahwa,  seorang  suami  dapat  menyangkal  sahnya  anak  yang  dilahirkan  oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan  tersebut.  Pengadilan  memberikan  keputusan  tentang  sah  atau  tidaknya  seorang anak  atas  permintaan  pihak  yang  mempunyai  kepentingan 17 .  Berbeda  halnya  dengan perkawinan yang sah, maka perkawinan yang tidak sah tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap  pihak  yang  terikat  dalam  perkawinan  tersebut.  Jika  dihubungkan  dengan  Pasal  2 ayat (1) UUP 1974 dengan menggunakan interprestasi hukum a contrario perkawinan yang
17 Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).
tidak  sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  tidak  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 18 .
Tetapi ketika seorang warga Negara yaitu Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar  Ibrahim  meminta  puteranya  Muhammad  Iqbal  Ramadhan  bin  Moerdiono  agar diakui sebagai anak sah almarhum Moerdiono mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi  mengenai  uji  materil  Pasal  43  UU  Perkawinan  maka  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  menguji  Pasal  43  ayat  (1)  UUP,  sehingga pasal tersebut harus dibaca:
“Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”
Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki  sebagai  bapak  tidak  semata-mata  karena  adanya  ikatan  perkawinan,  akan  tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut  sebagai  bapak.  Dengan  demikian,  terlepas  dari  soal  prosedur/administrasi perkawinannya,  anak  yang  dilahirkan  harus  mendapat  perlindungan  hukum.  Jika  tidak demikian,  maka  yang  dirugikan  adalah  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan,  padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Ketua Majelis Ulama Indonesia Umar Shihab juga menyambut baik putusan MK ini, menurut Umar, putusan ini bisa  menjadi  dasar  hukum  bagi  hakim  dalam  memutuskan  sengketa  anak.   Anak  yang dilahirkan  tanpa  memiliki  kejelasan  status  ayah  seringkali  mendapatkan  perlakuan  yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap  anak  yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.
Apabila melihat pada putusan tersebut, ini berarti anak yang dilahirkan oleh Ibu Siti di  luar  perkawinan  dengan  majikannya  dapat  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ibu siti dapat megajukan permohonan  tes  DNA  tersebut  dan  apabila  terbukti  benar  bahwa  memang  orang  tersebut adalah  ayahnya,  anak  tersebut  dapat  mewaris  dari  ayah  biologis.  Akta  kelahiran  autentik oleh  pejabat  yang  berwenang  dapat  membuktikan  asal-usul  seorang  anak  hanya,  jika  akta autentik tidak ada, maka asal-usul anak ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pembuktian yang  memenuhi  syarat  untuk  kemudian  dibuatkan  akte  kelahiran  pada  instansi  pencatat kelahiran.  Seorang  anak  meskipun  ia  anak  luar  kawin  harus  mengetahui  tentang  asal  usul yang  menyangkut  keturunannya  untuk  menempuh  kehidupannya  dalam  masyarakat,  jadi anak yang dilahirkan Ibu Siti harus mengetahui akan nasabnya atau garis keturunannya
Secara  etimologis  istilah nasab berasal  dari  bahasa  arab  “ an-nasab ”  yang  berarti “keturunan,  kerabat”,  memberikan  ciri  dan  menunjukan  keturunannya.  Penentuan nasab
18 Dedi  Harianto  Noviyanti  Wulandari  Sitepu  Tan  Kamello,  Hasim  Purba,  “Pengakuan  Kedudukan  Anak  Di  Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif,” USU Law Journal , 2014.
amat diperlukan bagi penetapan status anak tersebut dalam hal status hukum maupun dalam hal  masalah waris.  Istilah waris berarti orang  yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang  yang  telah  meninggal 19 .  Penentuan nasab merupakan  salah  satu  hak  seorang  anak yang  terpenting  dan  merupakan  sesuatu  yang  banyak  memberikan  dampak  terhadap kepribadian  dan  masa  depan  anak 20 .  Penetapan nasab mempunyai  dampak  yang  sangat besar  terhadap  individu,  keluarga,  masyarakat  sehingga  setiap  individu  berkewajiban mereflesikannya dalam masyarakat.
Memang  ketentuan  yang  terdapat  pada  Pasal  43  UU  perkawinan  yang  telah  diuji materil  ini  sepintas  menguntungkan  bagi  anak  Ibu  Siti  tersebut  namun  dalam  prakteknya sangat  sulit  dilakukan  karena  faktor  jarak  dan  faktor  biaya.  Selain  itu  ketentuan  tersebut membawa  implikasi  tertentu  apabila  dihubungkan  dengan  Pasal  285  KUHPer,  bahwa apabila  terjadi  pengakuan  dari  ayah  biologisnya,  sehingga  timbul  hubungan  hukum  antara ayah dengan anak luar kawinnya tersebut,  pengakuan anak luar kawin tersebut  tidak boleh merugikan  pihak  istri  dan  anak-anak  kandung  dalam  hal  pewarisan.  Yang  mana  anak  luar kawin  tersebut  tidak  mendapat  warisan  dari  ayah  biologisnya.  Apabila  nanti  Ibu  Siti menikah  lagi  dengan  laki-laki  lain  selain  bapak  biologis  anaknya  tersebut  maka  anak tersebut bukan menjadi  anak luar kawin yang sah melainkan anak tiri dan kedudukan anak tiri dan bapak tiri tidak saling mewaris. Lain halnya bagi para TKI perempuan yang dihamili oleh  para  majikannya  belum  melahirkan  tetapi  masih  mengandung  anaknya  dan  mereka menikah  dengan  seorang  laki-laki  maka  anak  tersebut  menjadi  anak  sah,  ketentuan  ini terdapat  dalam    Pasal  42  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan memberikan  definisi  bagi  anak  yang  sah  yaitu  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai akibat  perkawinan  yang  sah  dan  Pasal  250  KUHPerdata  menentukan  bahwa  tiap-tiap  anak yang  dilahirkan  atau  ditumbuhkan  sepanjang  perkawinan,  memperoleh  si  suami  sebagai bapaknya.  Berdasarkan  kedua  ketentuan  tersebut,  keabsahan  suatu  perkawinan  sangat menentukan  kedudukan  hukum  dari  anak-anak,  anak  yang  dilahirkan  atau  ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.
2. Peranan Pemerintah Menanggulangi Anak Luar Kawin Yang Dilahirkan Oleh Tenaga Kerja Indonesia Perempuan di Kabupaten Cianjur
Melihat  peristiwa  hukum  di  atas,  Indonesia  sebagai  negara  hukum  berkewajiban  untuk melindungi hak asasi warga negaranya termasuk hak para Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hak-hak warga negara dapat efektif apabila hak-hak tersebut dilindungi oleh hukum. Semua  tenaga  kerja  asing  yang  bekerja  di  luar  negeri  harus  mengikuti  undang-undang ketenagakerjaan  yang  berlaku  di  sana,  dengan  demikian  mereka  akan  memperoleh perlindungan hukum  yang layak. Hal  ini berarti masalah  gaji, jam kerja,  izin  libur, lembur dan  pemutusan  hubungan  kerja  harus  berdasarkan  undang-undang  ketenagakerjaan, sehingga  bila  terjadi  hal-hal  di  luar  ketentuan  dalam  kontrak  kerja,  maka  akan  diproses
19 Eman  Suparman, Hukum  Waris  Indonesia  Dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  &  BW (Bandung:  PT.Refika  Aditama, 2007).
20 Suparman.
sesuai dengan hukum yang berlaku. Ibu Siti Tenaga Kerja Wanita asal Kota Cianjur, selama dua  tahun  bekerja  di  Riyadh,  Arab  Saudi  diperlakukan  tidak  senonoh  oleh  majikannya sehingga ia hamil tanpa dinikahi oleh majikannya tersebut. Menurut penuturan Ibu Siti bagi TKI  wanita  pada  saat  pemeriksaan  kesehatan  pertama  akan  dilakukan  pemeriksaan kehamilan, bagi TKI yang dinyatakan hamil akan dideportasi dan tidak diberikan izin kerja dan izin menetap di Riyaad.
Pembentukan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak merupakan  bentuk  mewujudkan  perlindungan  dan  kesejahteraan  terhadap  anak.  Anak  sebagai keturunan ( afstamming ) yang dipahami juga dalam konteks hubungan darah antara orangtua dengan  anak-anaknya 21 .  Dengan  adanya  perkawinan  maka  akan  menghasilkan  keturunan, yang merupakan asal usul anak sehingga ada hubungan darah antara orangtua dengan anak tersebut. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang  yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai  potensi untuk menjadi dewasa 22 .
Pada  dasarnya  setiap  orang  berhak  untuk  mendapat  identitas,  tidak  terkecuali  anak yang  TKW  yang  lahir  di  luar  kawin,  misalnya  identitas  diri  berupa  akte  kelahiran  yang nantinya  dapat  dipergunakan  untuk  sekolah  anak  tersebut,  maka  orang  tua  anak  tersebut dapat mengajukan pembuatannya. Karena biasanya mengenai anak luar kawin dari TKW ini merupakan  hal  yang  sensitif,  maka  sebaiknya  pembuatan  identitas  misalnya  seperti  akte kelahiran  diajukan  saja  oleh  orang  tua  anak  tersebut.  Adapun  mengenai  nama  ayah  yang biasanya  dicantumkan  pada  akte  kelahiran,  nama  ayah  biologis  anak  tersebut  tetap  bisa dicantumkan dalam akte kelahirannya.
Menurut  penuturan  Pak  Kepala  Desa  Kertasari  Kecamatan  Haurwangi  Kabupaten Cianjur  (Bapak  H.  Rudayat,  S.E.),  pihak  pemerintahan  desa  setempat  telah  membantu semaksimal  mungkin  untuk  melindungi  anak  dari  para  TKW  yang  mempunyai  anak  luar kawin akibat diperkosa oleh majikannya. Menurut beliau, seorang mantan TKW yang ingin mengusahakan  anak  yang  lahir  di  luar  kawin  tersebut  untuk  mendapat  dokumen kependudukan  adalah  dengan  mengajukan  pembuatan  dokumen  kependudukan  dengan disertai surat-surat keterangan pendukung lainnya seperti KK, paspor, keterangan kelahiran anak,  dan  lain-lain.  Pihak  desajuga    dalam  upayanya  untuk  melindungi  hak-hak  anak  luar kawin  adalah  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  Kepolisian,  pihak  pemerintah  daerah sendiri  melalui  Dinas  Kependudukan,  pihak  pemerintah  pusat  melalui  Kementerian  Sosial, hingga Kedutaan dengan melihat paspor milik TKW. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah status kewarganegaraan anak tersebut, apakah memang menjadi WNI atau mengikuti kewaganegaraan ayah biologisnya.
Tentunya  perlakuan  pemerintah  terhadap  anak  luar  kawin  dari  TKW  sama  saja dengan perlakuan kepada anak  yang lahir dari perkawinan  yang sah. Tidak ada perbedaan, jangan karena mereka lahir di  luar perkawinan  yang sah perlakuan kepada mereka dibeda-
21 Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang Dan Keluarga (Jakarta: Gitama Jaya, 2004).
22 Anton M Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 39-54 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
bedakan.  Pihak  pemerintah  Desa  Kertasari  menyarankan  sebaiknya  perlu  dilakukan penyuluhan  atau  sosialisasi  menyangkut  permasalahan  TKI  atau  TKW.  Karena  ketika  ada masalah  seperti  ini,  pihak  yang  sangat  direpotkan  adalah  desa.  Sosialisasi  tersebut  bukan hanya  dilakukan  di  tingkat  Kabupaten,  tetapi  juga  seharusnya  diadakan  di  Kecamatan minimal  3  bulan  sekali.  Dalam  penyuluhan  tersebut,  perlu  dipaparkan  bagaimana  akibat yang dapat terjadi apabila menjadi TKW dan memiliki anak luar kawin yang diperoleh dari orang yang berbeda kewarganegaraan.
Memang  pencatatan  secara  administratif  yang  dilakukan  Negara  dimaksudkan  agar perkawinan, sebagai  perbuatan hukum  penting dalam kehidupan  yang dilakukan oleh  yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat  dibuktikan  dengan  bukti  yang  sempurna  dengan  suatu  akta  otentik,  sehingga perlindungan  dan  pelayanan  oleh  Negara  terkait  dengan  hak-hak  yang  timbul  dari  suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik  akta perkawinan, hak-hak  yang timbul sebagai  akibat perkawinan dapat  terlindungi dan  terlayani  dengan  baik,  karena  tidak  diperlukan  proses  pembuktian  yang  memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan  dengan  akta  otentik  maka  mengenai  hal  itu  akan  ditetapkan  dengan  putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.
Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak  sah  atau  tercatat  di  atau  kawin  siri,  angka  ini  hampir  separuh  dari  total  jumlah  anak dibawah 5 tahun yang ada di  Indonesia. KPAI sangat mengapresiasi putusan MK beberapa waktu lalu yang mengabulkan permohonan uji materiil atas pasal anak diluar pernikahan sah dalam  UU  perkawinan.   Menurut  ketua  Komnas  perlindungan  Anak  Aris  Merdeka  Sirait, perubahan  pada  Undang-undang  Perkawinan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  ini  akan  menjadi landasan  hukum  yang  sah  dalam  Peranan  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  (selanjutnya  disebut  BNP2TKI)    sangat  diperlukan  untuk menangani para Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami permasalahan di Luar Negeri. Sebetulnya pemerintah mengklaim telah perlindungan hukum kepada anak yang lahir akibat pemerkosaan atau hubungan terlarang antara TKI perempuan  di Riyadh Arab Saudi dan  majikannya    dengan  memberi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  KJRI  mapun  KBRI Riyadh  di  Arab  Saudi  terhadap  TKI  beserta  anaknya.  Hal  ini  dilaksanakan  sebagai    tugas konsuler untuk memberikan pelayanan terutama terhadap TKI menginat adanya tugas untuk melindungi  TKI  selama  masa  penempatan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  Undang- undang Nomor 39 Tahun 2004 kemudian TKI  yang melahirkan anak hasil pernikahan  sirri atau karena diperkosa oleh majikannya tetap mendapat status hukum sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) pemerintah akan memberikan mereka surat tanda kelahiran sehingga pada saat  dipulangkan  mereka  sudah  berstatus  WNI. Selanjutnya  tindakan  Pemerintah  untuk mencegah dan melindungi anak TKI dari penelantaran diwujudkan dengan kerjasama antara
Badan Nasional Penemapatan dan Perindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan penitipan  Anak  Tenaga  Kerja  Indonesia  (RPATKI)  Cikeas  untuk  menjaga  anak  anak  dari TKI tidak ditelantarkan dan mendapat tempat tinggal yang layak 23 .
BNP2TKI  adalah  sebuah  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen  di  Indonesia  yang mempunyai  fungsi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  penempatan  dan  perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  di  luar  negeri  secara  terkoordinasi  dan  terintegrasi.  Lembaga  ini  dibentuk berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2006.  Kenapa  diperlukan  peran  dan pengawasan dari BNP2TKI karena tugas pokok BNP2TKI adalah:
a. melakukan  penempatan  atas  dasar  perjanjian  secara  tertulis  antara  Pemerintah  dengan Pemerintah  negara  Pengguna  TKI  atau  Pengguna  berbadan  hukum  di  negara  tujuan penempatan;
b. memberikan  pelayanan,  mengkoordinasikan,  dan  melakukan  pengawasan  mengenai: dokumen;  pembekalan  akhir  pemberangkatan  (PAP);  penyelesaian  masalah;  sumber- sumber  pembiayaan;  pemberangkatan  sampai  pemulangan;  peningkatan  kualitas  calon TKI;  informasi;  kualitas  pelaksana  penempatan  TKI;  dan  peningkatan  kesejahteraan TKI  dan  keluarganya.  Keanggotaan  BNP2TKI  terdiri  dari  wakil-wakil  instansi Pemerintah terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, BNP2TKI dapat melibatkan tenaga- tenaga professional memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya.
Namun  ketika  penulis  melakukan  wawancara  dengan  Sartika  Dewi  dari  Lembaga Bantuan  Hukum  Bandung,  narasumber  mengatakan  bahwa  sebenarnya  perjanjian  yang pemerintah buat dengan KBRI Riyadh di Arab Saudi hanya perjanjian kerja antara Instansi Pemerintah  Riyadh  dengan  Tenaga  Kerja  Indonesia  hanya  sebatas  mereka  yang  bekerja  di Instansi pemerintahan saja seperti Guru, Perawat dan lain sebagainya tetapi tidak termasuk kaum  buruh  dan  pembantu  rumah  tangga.  Menurut  penuturannya  lebih  lanjut  bahwa  telah ada  serikat  buruh  sifatnya civil  society yang  tugasnya  melakukan  pendampingan  dan penyelesaian  buruh  migran  yang  di  luar  negeri  salah  satunya  Serikat  Buruh  Migran Indramayu. Tetapi sayangnya serikat buruh ini terletak hanya di daerah daerah pusat mirgan dan di Cianjur belum ada.
Hal  senada  diungkapkan  oleh    pihak  pemerintahan  desa,  belum  ada  pihak  dari BNP2TKI yang datang ke Desa Kertasari untuk melakukan pendampingan, sosilasasi hanya dari pihak pemerintahan desa setempat yang melakukan tindakan dan sebagai mediator bagi calon  TKI  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri.  Berikut  penuturan  Bapak  Rudayat  ketika ditanyakan Bagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah melalui pemerintah yang paling bawah yaitu desa untuk melindungi hak-hak anak luar kawin :
“Tindakan  yang  selama  ini  saya  lakukan  adalah  sebelum  TKW  akan berangkat  bekerja  di  luar  negeri  tentunya  TKW  tersebut  harus  mempunyai sponsor,  biasanya  pihak  sponsor  tersebut  adalah  sebuah  PT,  yang  sering saya  lakukan  adalah  memanggil  PT  yang  menjadi  sponsor  untuk
23 Nurasti  Parlina, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Peran  Pemerintah  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Kepada Anak Dari Tenaga Kerja Indonesia Yang Lahir Akibat Perkosaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Bandung: Skripsi Fakultas Hukum Unpad, 2014).
memberangkatkan  TKW  untuk  menemui  saya  dan  saya  meminta  data mereka,  sehingga  apabila  di  kemudian  hari  terjadi  permasalahan menyangkut  TKW  yang  diberangkatkannya,  maka  PT  tersebut  dapat dimintai pertanggungjawaban.”
Tetapi    menurut  sesepuh  atau  tokoh  adat  Desa  Kertasari  Kecamatan  Haurwangi Kabupaten  Cianjur  setempat  tidak  dapat  mencegah  atau    memberi    kepada  calon  TKI Perempuan  di  desanya  untuk  mencari  kerja  di  luar  negeri,  berikut  penuturannya  Bapak UsepSumarna, seorang tokoh ulama:
“Permasalahan  ini  tergolong  kedalam  masalah  privat,  menyangkut  urusan warga secara pribadi, pemerintah tidak bisa berbuat lebih, terkecuali jika ada permintaan  dari  pihak  warga  seperti  membuatkan  akte  kelahiran,  atau  hal- hal  lain  terkait  dokumen  kependudukan.  Hal  seperti  ini  termasuk  hal  yang sensitive,  sehingga  banyak  di  tutup-tutupi  dan  dirahasiakan,  sehingga jangankan  pemerintah  desa  atau  pusat,  kami  saja  yang  merupakan  sesepuh desa disini tidak dapat dengan mudah mencampuri urusan-urusan seperti ini, kecuali untuk warga  yang melakukan pengaduan dan tidak menutup-nutupi keadaan.”
Memang  dilematis  sekali  permasalahan  TKI  ini,  mereka  tidak  dapat  dicegah  untuk tidak berangkat ke luar negeri walaupun sudah ada kejadian kekerasan yang dialami oleh para pendahulunya  tetapi  karena  lahan  pekerjaan  yang  tidak  memadai  dan  penghasilan  yang menjanjikan menjadikan mereka tetap menjalankan pekerjaan ini. Berkaitan dengan anak luar nikah  yang  dialami  beberapa  TKI  di  Cianjur  sebetulnya  dalam  penjelasan  Undang-undang- Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  telah  mencantumkan  tentang  hal  anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara  untuk  memberikan  perlindungan  pada  anak.  Konvensi  PBB  juga  pengakuan keperdataan  dalam  bentuk  identitas  nama  dan  kewarganegaraan  itu  harus  diberikan  oleh negara,  tidak  harus  bergantung  pada  sah  tidaknya  perkawinan.  Tetapi  juga  sebagai  hak konstitusi, hak keperdataan, itu adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional”.
Jadi  dalam  rangka  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  negara,  pemerintah bertanggung  jawab  menyediakan  fasilitas  dan  aksesibilitas  bagi  anak  terutama  dalam menjamin  pertumbungan  dan  perkembangannya  secara  optimal  dan  terarah.  Memang  telah banyak lembaga-lembaga yang diharapkan melindungi para TKI seperti LSM buruh migrant, BNP2TKI  bahkan  untuk  anak  luar  kawin  juga  telah  ada  suatu  badan  yang  menampungnya tetapi  para  TKI  ini  belum  merasakan  seluruhnya  fungsi  dan  manfaat  dari  lembaga-lembaga ini, pekerjaan rumah bagi lembaga-lembaga tersebut untuk melindungi para TKI karena walau bagaimanapun  para  TKI  tersebut  dikenal  juga  dengan  sebutan”devisa  negara”  yang  secara tidak langsung membawa keuntungan bagi negara Indonesia.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  yang  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebaga berikut:
1. Perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang dilahirkan oleh Tenaga Kerja Indonesia Perempuan  di  Cianjur  Jawa  Barat  menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia  telah  ada
peraturan yang melindunginya yaitu  Pasal 28 UUD 1945,  Undang-undang No. 3 Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  Pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan  dan  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menguji Pasal 43 ayat (1) UUPerkawinan.
2. Peranan  pemerintah  dalam  melindungi  anak  luar  kawin  yang  dilahirkan  oleh  Tenaga Kerja  Indonesia  di  Cianjur  Jawa  Barat,  sebetulnya  berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor  81  Tahun  2006,  BNP2TKI  salah  satu  lembaga  yang  ditunjuk  melakukan pendampingan  namun  peran  dan  fungsinya  kurang  optimal  dilakukan.  Peranan pemerintah  desa  lah  yang  sangat  membantu  para  TKI  perempuan  yaitu  mencarikan sponsor  perusahaan  yang  akan  memberangkatkan  warganya.  Sedangkan  bagi  anak  luar nikah  yang  dilahirkan  para  TKI  dapat  terlindungi  salah  satunya  dengan  mempelancar segala proses administrasi bagi anak tersebut seperti mengeluarkan akta kelahiran Cuma- Cuma.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, Fitria. “Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia.” Ajudikasi :
Jurnal
Ilmu Hukum 2, no. 1 (2018): 43. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.574.
Anton M Moeliono. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Aris Ananta. “Liberalisasi Ekspor Dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal,” 1996. Asri. Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum; Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu . Edited by Prestasi Pustaka. Surabaya, 2007.
Bareta,  Rizky  Dian,  and  Budi  Ispriyarso.  “Politik  Hukum  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia Fase  Purna  Bekerja.” Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum 20,  no.  1  (2018):  163–82. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9828.
Gunarsa, Singgih D. Psikologi Perkembangan . Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2017.
HLM.P.  Rajagukguk.  “Perlindungan  Hukum  Buruh  Migran  Indonesia.” Dalam  Majalah  Arena Hukum No. 7 , 1999.
Husni, Lalu. “Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Di Luar Negeri.” Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14, N (n.d.).
Luthvi  Febryka  Nola.  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Secara  Terpadu  Bagi  TKI.” Jurnal  NEGARA HUKUM Vol. 7, No (2016).
Millatussa’adiyyah,  Ade,  and  Susilawati  Susilawati.  “Upaya  Menurunkan  Tingkat  Perkawinan Dibawah  Umur  Terhadap  Hak  Pendidikan  Formal  Anak.” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum 3, no. 2 (2019): 107. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1836.
Noviyanti  Wulandari  Sitepu  Tan  Kamello,  Hasim  Purba,  Dedi  Harianto.  “Pengakuan  Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif.” USU Law Journal , 2014.
Nurhalimah,  Siti.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia.” Adalah:  Buletin Hukum & Keadilan Volume 1 N (2017).
Parlina,  Nurasti. Tinjauan Yuridis  Terhadap  Peran  Pemerintah  Dalam  Memberikan  Perlindungan Hukum  Kepada  Anak  Dari  Tenaga  Kerja  Indonesia  Yang  Lahir  Akibat  Perkosaan Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 .  Bandung:  Skripsi  Fakultas Hukum Unpad, 2014.
Priandena,  Anugerah  Gilang.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Yang  Lahir  Dari  Perkawinan Campuran,” 2006, 15–23.
Satrio. Hukum  Keluarga  Tentang  Kedudukan  Anak  Dalam  Undang-Undang .  Bandung:  PT  Citra
Aditya Bakti, 2005. Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif,  Jakarta .  Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
Suparman,  Eman. Hukum  Waris  Indonesia  Dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  &  BW .  Bandung: PT.Refika Aditama, 2007.
Taufiq  A.  Rashid  ,  Fabli  Yusof  ,  Ahmad  Irfan  Jailani,  dan  Tuan  Nurhafiza  Raja  Abdul  Aziz.
“Dasar-Dasar Persefahaman Malaysia Dan Indonesia Dalam Melindungi Tenaga Kerja Asing.” Journal of Law & Governance Volume 1 ( (2018). Wahyono  Darmabrata. Hukum Perdata: Asas-Asas  Hukum Orang  Dan  Keluarga . Jakarta:  Gitama Jaya, 2004.
“Wawancara Kepala  Desa Kertasari Kecamatan  Haurwangi  Kabupaten Cianjur Dengan  Bapak H. Rudayat.” n.d.
“Wawancara Korban TKW Di Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.” n.d.