## Pengelolaan Dana Wakaf oleh Alkhairaatdi Kota Palu
Triska Rosmala 1*, Nursyamsu Nursyamsu 2 , Ahmad Haekal 3
1 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu
2 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu
3 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu
ABSTRAK INFORMASI ARTIKEL
Alkhairaat  merupakan  salah  satu  penyelenggara  pendidikan  berbasis masyarakat  yang  melibatkan  masyarakat  dalam  sistem  pendidikan nasional melalui wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengetahui pengelolaan dana wakaf oleh Pengurus Besar Alkhairaat di Kota Palu; dan  (b)  mengetahui  efisiensi  pengelolaan  dana  wakaf  oleh  Pengurus Besar Alkhairaat di Kota Palu. Metode analisis yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  (a)  metode  deskripsi  untuk  menggambarkan manajemen  keuangan  pada  objek  penelitian;  dan  (b)  metode  analisis tabel  untuk  menghitung  tingkat  efisiensi  pengelolaan  dana  wakaf dilihat dari sisi pengeluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) pengelolaan  dana  wakaf  oleh  Pengurus  Besar  Alkhairaat  belum menunjukkan sebuah manajemen yang sempurna, di mana masih ada fungsi  manajemen  yang  belum  diterapkan  dengan  baik,  yaitu perencanaan  anggaran;  dan  (b)  tingkat  efisiensi  pengelolaan  dana wakaf oleh Pengurus Besar Alkhairaat pada tahun 2018 adalah 102%, artinya  pengelolaan  dana  wakaf  tersebut  belum  efisien  karena pengeluaran  rata-rata  per  bulan  (Rp138.746.358,33)  lebih  besar  dari pemasukan rata-rata per bulan (Rp141.783.912,50).
Kata kunci :
Dana wakaf, pengelolaan, Alkhairaat, manajeman wakaf.

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  pendidikan  nasional  adalah keseluruhan  komponen  pendidikan  yang saling  terkait  secara  terpadu  untukmencapai tujuan  pendidikan  nasional. 1 Undang-undang Sistem  Pendidikan  Nasional  menegaskan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat  pada  pendidikan  formal  dan nonformalsesuai  dengan  kekhasan  agama, lingkungan  sosial,  dan  budaya  untuk kepentingan masyarakat. 2
Biaya  pendidikan  merupakan  salah satu  komponen  masukan  instrumental  yang sangat  penting  dalam  penyelenggaraan sistem  pendidikan  nasional.  Undang-undang Sistem  Pendidikan  Nasional  menjelaskan bahwa  dana  penyelenggaraan  pendidikan berbasis  masyarakat  dapat  bersumber  dari penyelenggara, masyarakat,Pemerintah,
Pemerintah  Daerah  dan/atau  sumber  lain yang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3
Peran  wakaf  dalamsistem  pendidikan nasional  adalah  sebagai  bentuk  sumbangsih masyarakat dalam mendanai penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, terutama penyelenggaraan
1 Pasal 1 poin 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3 Pasal 55 ayat 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
pendidikan swasta yang bersifat  keagamaan. Peran  wakaf  tersebut  sangat  berpotensi menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan  swasta.  Peran  wakaf  tersebut mewujudkan  penyelenggaraan  pendidikan oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat.
Alkhairaat merupakan  salah  satu penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat  yang  melibatkan  masyarakat dalam  sistem  pendidikan  nasional  melalui wakaf.  Alkhairaat  adalah  warisan  berharga dari masa lalu yang bertahan hingga hari ini berkat  peran  wakaf.  Alkhairaat  masih menjadi  pusat  penyelenggaraan  pendidikan swasta yang bersifat keagamaan di Indonesia Bagian  Timur,  terutama  di  Kota  Palu, Sulawesi Tengah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pengertian Wakaf
Wakaf berasal dari Bahasa Arab waqf , bentuk  kata  benda  dari  kata  kerja waqafa yang berarti menahan, mencegah, menghentikan, dan berdiam di tempat. 4 Kata waqf juga semakna dengan habs , bentuk kata benda  dari  kata  kerja habasa .  Saat  ini  kata waqf lebih  banyak  digunakan  di  dunia, kecuali  orang-orang  Maroko  yang  masih
4 A. Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir , (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Cet. Ke- 25, h. 1576
menggunakan istilah habs untuk menggantikan kata waqf sampai saat ini. 5
Dr.  Mundzir  Qahf  mendefinisikan wakaf  dengan  bahasa  kontemporer,  yaitu wakaf adalah menahan harta, baik selamanya atau  sementara,  untuk  dimanfaatkan  baik harta  tersebut  maupun  hasilnya,  secara berulang-ulang untuk suatu tujuan kemaslahatan umum dan khusus. 6 Kompilasi
Hukum Islam mendefinisikan  wakaf  sebagai  perbuatan hukum  seseorang  atau  kelompok  orang  atau badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian dari  benda  miliknya  dan  melembagakannya untuk  selama-lamanya  guna  kepentingan ibadat  atau  keperluan  umum  lainnya  sesuai dengan  ajaran  agama  Islam. 7 Kompilasi Hukum  Islam  menyatakan  bahwa  benda wakaf  adalah  segala  benda,  baik  benda bergerak  atau  tidak  bergerak  yang  memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. 8
Undang-undang  Wakaf  Nomor  41 Tahun  2004  mendefinisikan  wakaf  sebagai perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai
5 Taufik Ridho, Panduan Wakaf Praktis , (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2006), h. 3
6 Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita , (Bandung: Citra Karya Bakti, 1994), h. 24
7 Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam
8 Pasal 215 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam
dengan  kepentingannya  guna  keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 9
Undang-undang  Wakaf  Nomor  41 Tahun  2004  menyatakan  bahwa  harta  benda wakaf  terdiri  diri  dari  benda  tidak  bergerak dan  benda  bergerak.  Benda  tidak  bergerak meliputi  hak  atas  tanah  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  baik  yang  sudah  maupun  yang belum  terdaftar;  bangunan  atau  bagian bangunan  yang  berdiri  di  atas  tanah; tanaman  dan  benda  lain  yang  berkaitan dengan  tanah;  hak  milik  atas  satuan  rumah susun  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku;  dan benda  tidak  bergerak  lain  sesuai  dengan ketentuan  syariah  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Benda  bergerak meliputi  uang,  logam  mulia,  surat  berharga, kendaraan,  hak  atas  kekayaan  intelektual, hak  sewa,  dan  benda  bergerak  lain  sesuai dengan  ketentuan  syariah  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10

## 2.2. Wakaf Produktif
Wakaf  produktif  adalah  harta  benda wakaf  yang  bisa  dipergunakan  untuk kegiatan produksi dan menghasilkan keuntungan  finansial,  seperti  tanah  untuk
9 Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
10 Pasal 16 ayat 1-3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
digunakan  bercocok  tanam,  mata  air  untuk dijual airnya, dan lain-lain. Wakaf produktifmeliputi bidang pertanian, perindustrian,  perdagangan,  jasa,  dan  lain- lain  yang  manfaatnya  bukan  pada  benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan  yang  dihasilkan  dari  benda tersebut.
Istilah “wakaf produktif”bisa dianggap kurang  tepat  jika  melihat  konsep  wakaf  itu sendiri  yang  sebenarnyaadalah  pengelolaan secara produktif suatu  aset yang manfaatnya digunakan untuktujuan sosial dan kedermawanan.  Konsep  ini  terlihat  pada definisi  wakaf  dalamkitab-kitab  fikih  dan juga  dalam  praktik.  Misalnya,  pada  masa Nabi  Muhammad,  adawakaf  kebun  di Khaibar  milik  Umar  yang  hasil  dari  kebun tersebut  diberikan  untuksedekah  kepada masyarakat  miskin  dan  termasuk  untuk membebaskan  budak. 11 DiMesir  pada  masa Mamluk,  banyak  wakaf  aset  komersial, seperti  rumah,  pertanian,peternakan,  dan budak,  yang  keuntungannya  untuk  sedekah sosial,  termasuk  untuk  operasional  lembaga pendidikan  dan  gaji  guru  di  Mesir,  bahkan untuk  menyediakankiswah  Ka’bah,  dan mengurus jenazah di Mekkah dan
Madinah. 12 Walau  dalampraktiknya  ada wakaf yang berupa aset bisnis komersial dan
11 Sahih Muslim, Hadis No. 4006
12 Amelia Fauzia, Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia , Disertasi, (Melbourne: Melbourne University, 2008), h.
52
ada  pula  berupa  asetfasilitas  umum 13 ,  bisa dikatakan  bahwa  konsep  wakaf  itu  sendiri memang sudah memiliki implikasi produktif.
Istilah  “wakaf  produktif”  harus  dilihat dalam konteks usahapengarusutamaan ( mainstreaming )  pengelolaan  wakaf  ke  arah yang  produktif.  DiIndonesia  bentuk  wakaf produktif  yang  cukup  konvensional  dan dipraktikkansebelum masa Kolonial Belanda adalah wakaf tanah sawah yang hasilkeuntungannya untuk membiayai operasional  masjid  dan  untuk  tujuan  sosial lain. 14

## 2.3. Wakaf Tunai
Wakaf  tunai  disebut  juga  dengan wakaf uang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah  menetapkan  fatwa  tentang  wakaf  uang yang isinya sebagai berikut: 15
a) Wakaf  uang  ( cash  waqf atau waqf  al- nuqud )  adalah  wakaf  yang  dilakukan seseorang,  kelompok  orang,  lembaga, atau  badan  hukum  dalam  bentuk  uang tunai.
b) Termasuk  ke  dalam  pengertian  uang adalah surat-surat berharga.
c) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
13 Doris Behrens-Abouseif, Egypt’s Adjustment to Ottoman Rule Institution, Waqf and Architecture in Cairo (16th and 17th Centuries) , (Leiden: EJ Brill, 1994), h. 90
14 Amelia Fauzia, Op.Cit. , h. 105
15 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang, 11 Mei 2002
d) Nilai pokok wakaf uang dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.
Undang-undang  Wakaf  Nomor  41 Tahun  2004  menyatakan  bahwa  uang merupakan  salah  satu  bentuk  benda  wakaf bergerak. 16
Jumlah  umat  Islam  yang  terbesar  di dunia  terutama  di  Indonesia  merupakan  aset terbesar untuk penghimpunan dan
pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan, maka akan
terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan  bagi  kemaslahatan  umat. Berdasarkan  asumsi  Cholil  Nafis 17 ,  jika  20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan  wakaf  uang  senilai  Rp100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan  terkumpul  dana  wakaf  sebesar  Rp60 triliun.  Jika  1  juta  orang  yang  berwakaf, maka  dana  yang  akan  terkumpul  berjumlah Rp100  miliar  setiap  bulan  dan  Rp1,2  triliun per tahun.
Menurut  Mustafa  Edwin  Nasution 18 ,  jumlah umat  Islam  yang  dermawan  diperkirakan sebesar  10  juta  jiwa  dengan  rata-rata
16 Pasal 16 ayat 1-3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
17 Cholis Nafis, Wakaf Uang untuk Jaminan Sosial , Jurnal Al-Awqaf, Vol. II, Nomor 2, April 2009
18 Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed), Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam (Jakarta: PSTTI UI, 2006), h. 43-44
penghasilan  Rp500  ribu  hingga  Rp10  juta, maka  paling  tidak  akan  terkumpul  dana sekitar  3  triliun  per  tahun  dari  wakaf  uang sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Potensi wakaf uang
Sumber: Nasution dan Hasanah 19
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor 41 Tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf  uang  dapat  diintegrasikan  dengan lembaga  keuangan  syariah.  Dalam  wakaf uang,  wakif  dapat  mewakafkan  benda bergerak  berupa  uang  melalui  lembaga keuangan  syariah  yang  ditunjuk  oleh menteri. 20 Menteri  Agama  menunjuk  lima bank  syariah  untuk  bermitra  dengan  nazir dalam  wakaf  uang,  yaitu  Bank  Muamalat Indonesia,  Bank  Syariah  Mandiri,  BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah. 21 Kelima  bank  tersebut  disebut dengan  lembaga  keuangan  syariah  penerima wakaf uang (LKS PWU).
19 Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed), Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam (Jakarta: PSTTI UI, 2006), h. 43-44
20 Pasal 28 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
21 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92-96 Tahun 2008

## 2.4. Manajemen Keuangan
Manajemen  berasal  dari  Bahasa  Latin, yaitu  dari  asal  kata manus yang  berarti tangan  dan agere yang  berarti  melakukan.
Kata-kata  itu  digabung  menjadi kata managere yang  artinya  menangani.  Kata managere diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa Inggris  menjadi  kata  kerja to  manage ,  kata benda management ,  dan manager untuk orang  yang  melakukan  kegiatan  manajemen atau pengelolaan. 22
Henry  M.  Botiger  mengemukakan manajemen sebagai suatu seni membutuhkan tiga  unsur,  yaitu  pandangan,  pengetahuan teknis,  dan  komunikasi. 23 Menurut  Menry Parker Follet mengemukakan definisi manajemen sebagai “ the art of getting things done through people ”,  artinya  seni melaksanakan  pekerjaan  melalui  orang- orang. 24
Manajemen  adalah  suatu  proses  sosial yang  berkenaan  dengan  keseluruhan  usaha manusia  dengan  bantuan  manusia  lain  serta sumber-sumber lainnya, menggunakan metode  yang  efisien  dan  efektif  untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. 25 Menurut  Terry  dan  Franklin,
22 Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan , (Jakarta: Bumi Aksara,
2009), h. 5
23 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 3
24 Husaini Usman, Op.Cit. , h. 3
25 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan
Kurikulum , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 16-17
manajemen  adalah  “ management  is  the process  of  designing  and  maintaining  an environment  in  which  individuals,  working together  in  groups,  efficiently  accomplish selected  aims ”,  artinya  proses  merancang dan  memelihara  suatu  lingkungan  di  mana individu-individu, bekerjasama dalam kelompok,  secara  efisien  mencapai  tujuan yang dipilih. 26
Sementara  itu,  manajemen  keuangan merupakan  manajemen  terhadap  fungsi keuangan. Fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimanamemperoleh  dana  ( raising  of fund ) dan bagaimana menggunakan danatersebut ( allocation of fund ). 27
Manajemen  keuangan  secara  sederhana  bisa diartikan  sebagai  suatu  proses  melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan  tenaga  orang  lain,  dengan mempertimbangkan  aspek  efektivitas  dan efisiensi  yang  berkaitan  dengan  perolehan, pendanaan,  dan  pengelolaan  aktiva  dengan beberapa  tujuan  menyeluruh  yang  dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. 28
Keuangan  itu  sendiri  merupakan  seni dan  ilmu  mengelola  uang,  yaitu  aktivitas untuk  memperoleh  sumber capital (modal)
26 Jejen Musfah, Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 2
27 Abubakar dan Taufani Chusnul Kurniatun,
Manajemen Keuangan , (Jakarta: Nusantara Consulting, 2009), h. 2
28 Sri Minarti, Manajemen Sekolah , (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), h. 213
dengan  biaya  yang  semurah-murahnya  dan menggunakannya  seefektif  dan  seefisien mungkin.  Penggunaan capital itu  harus menghasilkan  hasil  ( return,  benefit )  yang lebih besar dari biayanya. 29

## 2.5. Sejarah Singkat Alkhairaat
Pada  umumnya  berdirinya  sebuah organisasi  tentu  dikarenakan  oleh  berbagai faktor.  Begitu  pun  dengan  berdirinya organisasi Islam Alkhairaat, juga diakibatkan oleh  beberapa  faktor.  Beberapa  faktor  yang melatarbelakangi berdirinya Alkhairaat, yaitu  pertama,  faktor  kebodohan  karena ketertinggalan  dalam  hal  pendidikan.  Saat itu, masyarakat Palu mengalami tekanan dari pihak Kolonial Belanda. Meskipun pemerintah  Kolonial  Belanda  menyediakan sarana  pendidikan,  namun  terbatas  hanya untuk  kalangan  Kristen.  Kedua,  mayoritas penduduk  Lembah  Palu  memeluk  agama Islam  dan  belum  ada  sekolah  yang berasaskan  Islam.  Ketiga,  para  mubalig masih  kurang,  terutama  untuk  memenuhi kebutuhan  dalam  memberikan  ceramah  dan dakwah. Keempat, saat itu umat Islam masih hidup  menganutsistem  kepercayaan  yang bersifat sinkretisme. 30 Latar belakang kondisi  masyarakat  Islam  Lembah  Palu tersebut  telah  memotivasi  Sayyid  Idrus  bin
29 Darsono, Manajemen Keuangan , (Jakarta: Nusantara Consulting, 2009), h. 2
30 Sofjan B. Kambay, Perguruan Islam Alkhairaat dari Masa ke Masa , (Palu: Tim Peneliti S.K.P.B Alkhairaat, 1991), h. 18
Salim  Aljufri  (Guru  Tua)  untuk  melakukan sesuatu  bagi  masyarakat  Palu.  Hal  itu diwujudkan melalui organisasi Islam Alkhairaat.
Penggunaan  nama  Alkhairaat  tidak bisa dilepaskan dari nama lembaga pendidikan yang pernah berdiri di Hadramaut,  namun  bukan  tanpa  alasan  dan tanpa  makna  ketika  Sayyid  Idrus  tetap menggunakan  nama  monumental  tersebut. Dasar  penamaan  Alkhairaat  adalah  kata khairat di  dalam sembilan ayat  Quran, yaitu al-Baqarah: 148, Ali  Imran: 114, al-Maidah: 48,  al-Anbiya:  73  dan  90,  al-Mu’minin:  56 dan  61,  dan  Fathir:  32,  plus  “ al ”  sebagai atribut  yang  menunjukkan  bahwa  apa  yang disebut itu tergambar dalam pikiran sebagaimana adanya. 31
Sejarah  mencatat  bahwa  Sayyid  Idrus telah  melakukan  perjalanan  ke  Indonesia sebanyak  dua  kali.  Kedatangannya  pertama kali bersama ayahnya, Sayyid Salim Aljufri, pada  tahun  1296  H/1878.  Ketika  itu,  ia berusia  17  tahun.  Kedatangannya  yang pertama  ini  adalah  untuk  mengunjungi keluarga  di  Jawa  dan  Sulawesi.  Sementara itu,  kedatangan  Sayyid  Idrus  kedua  kalinya adalah pada tahun 1922. 32
31 Abdul Wahab Abdul Muhaimin, Kata Pengantar dalam Sayyid Idrus bin Salim Aljufri: Pendiri Alkhairaat dan Kontribusinya dalam Pembinaan Umat , (Jakarta: Gaung Persada Press, 2014), hal. xii
32 Huzaemah T. Yangko, Sayyid Idrus bin Salim Aljufri: Pendiri Alkhairaat dan Kontribusinya
Sayyid  Idrus  tiba  di  Wani,  Donggala pada  tahun  1929  atau  awal  tahun  1930. Awalnya  ia  ingin  mendirikan  madrasah  di Wani, tetapi ia berubah pikiran untuk pindah ke Palu. Keinginannya untuk pindah ke Palu mendapat  sambutan  baik  dari  Magau  Ijazah (raja Palu) dan mendapat izin dari Pemerintah Hindia Belanda. Atas persetujuan  semua  pihak,  termasuk  restu Sayyid Muhammad al-Rifa’i, proses pendirian  madrasah  dipindahkan  ke  Palu. 33
Setelah  pindah  ke  Palu  pada  tanggal  30  Juli 1930  atau  bertepatan  14  Muharram  1349  H, Madrasah  Islamiyah  Alkhairaat  dibuka secara resmi. 34
Sejak  resmi  berdiri,  Alkhairaat  terus berkembang. Awalnya hanya sebuah madrasah  namun  kemudian  berkembang menjadi  sebuah  organisasi  keagamaan  yang berdiri sendiri. Tidak dapat dipungkiri dalam sejarah  perkembangannya,  kerap  mengalami berbagai  tantangan.  Tantangan  tersebut secara  khusus  berasal  dari  Pemerintah Kolonial  Belanda  maupun  Jepang  yang  saat itu  sedang  berkuasa  di  Sulawesi  Tengah, secara  kusus  di  Lembah  Palu.  Baik  Belanda maupun  Jepang  selalu  mengawasi  aktivitas dakwah  dan  proses  belajar-mengajar  di
dalam Pembinaan Umat , (Jakarta: Gaung Persada Press, 2014), h. 22
33 Gani Jumat, Nasionalisme Ulama: Pemikiran Politik Kebangsaan Sayyid Idrus bin Salim Aljufri , Disertasi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), h. 73-74
34 Sofjan B. Kambay, Op.Cit. , h. 2
Pesantren  Alkhairaat.  Secara  khusus  pada masa  kekuasaan  Jepang,  sejarah  mencatat bahwa  Sayyid  Idrus  dan  Alkhairaat  menjadi pusat  kecurigaan  Jepang.  Saat  itu,  pejabat Jepang yang berkuasa di Palu mengeluarkan perintah untuk menghentikan dakwah Alkhairaat  dan  aktivitas  pendidikannya. Dengan  begitu,  mereka  bisa  menggunakan gedung  Alkhairaat  sebagai  pusat  tentara Jepang.  Dilaporkan  bahwa  saat  itu  beberapa murid  Sayyid  Idrus  yang  menghalangi tentara Jepang ditangkap dan dipenjarakan. 35
Namun  dengan  berbagai  tantangan tersebut,  Alkhairaat  tetap  mampu  berdiri hingga  menjadi  sebuah  organisasi  Islam terbesar di Wilayah Indonesia Bagian Timur, bahkan  hingga  kini  jaringan  Alkhairaat  juga telah  masuk  ke  Wilayah  Indonesia  Bagian Tengah dan Barat.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor Pengurus  Besar  Alkhairaat  pada  bulan Februari  2019.Penelitian  ini  menggunakan data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari tempat  penelitian  berupa  hasil  wawancara dan  observasi,  sedangkan  data  sekunder adalah  data  yang  sudah  diolah  oleh  sumber data.  Adapun  sumber  datanya  adalah Pengurus Besar Alkhairaat.
35 Gani Jumat, Op Cit., h. 168
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan adalah metode pengumpulan data secara langsung dari tempat penelitian, yaitu dengan  cara  mendatangi  Kantor  Pengurus Besar  Alkhairaat  secara  langsung  untuk mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan  dari sumber data.
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  kualitatif  dan  penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah metode  penelitian  yang  lebih  menekankan pada  aspek  pemahaman  secara  mendalam terhadap  suatu  masalah  daripada  melihat permasalahan untuk generalisasi. 36
Sementara  itu,penelitian  kuantitatif  adalah penelitian  yang  menggunakan  data  berupa angka-angka,  mulai  dari  pengumpulan  data, penafsiran terhadap data, hingga penampilan dari hasilnya. 37
Metode analisis yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  (a)  metode  deskripsi untuk menggambarkan manajemen keuangan pada  objek  penelitian;  dan  (b)  metode analisis  tabel  untuk  menghitung  tingkat efisiensi pengelolaan dana wakaf dilihat dari sisi  pengeluaran.  Formula  perhitungannya adalah  rasio  antara  penerimaan  dana  wakaf dan  belanja  rutin,  di  mana  semakin  kecil
36 Uki Erlistina, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif ,(Online: https://afidburhanuddin.wordpress.com/ 2013/05/21/penelitian-kuantitatif-dan- kualitatif/),diakses pada 23 Februari 2019, pukul 14.21
37 Ibid .
rasionya  maka  semakin  efisien  pengelolaan dana wakaf.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Pengelolaan Dana Wakaf oleh Pengurus Besar Alkhairaat di Kota Palu
Pengurus Besar Alkhairaat tidak memiliki  sebuah  lembaga  wakaf  tersendiri yang  khusus  mengelola  dana  wakaf.  Namun demikian, meskipun tidak memiliki lembaga khusus  yang  mengelola  wakaf,  Pengurus Besar Alkhairaat memiliki beberapa rekening  bank  yang  digunakan  untuk menerima dan menyimpan dana wakaf, baik dana  hasil  usaha  wakaf  produktif  maupun wakaf  tunai.Pengurus  Besar  Alkhairaat bekerjasama  dengan  beberapa  bank,  yaitu Bank  Muamalat  dengan  nomor  rekening 83220002025,  BNI  Syariah  dengan  nomor 0705050701,  dan  Bank  Mandiri  dengan nomor 1510099020908. 38 Pengurus
Besar Alkhairaat memperoleh  dana  wakaf  dari  usaha-usaha wakaf  produktif  yang  dimilikinya,  yaitu swalayan  Alkhairaat,  penyewaan  rumah toko,  Rumah  Sakit  Umum  SIS  Aljufri, Gedung  Al-Muhsinin,  dan  kebun  kelapa. Usaha-usaha wakaf produktif tersebut secara aktif  memberikan  pemasukan  dana  wakaf setiap  bulan  atau  setiap  tahun  ke  Pengurus
38 Data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber di tempat penelitian
Besar  Alkhairaat.  Wakaf-wakaf  produktif tersebut diperoleh dari para pemberi wakaf,seperti  Ketua  Utama  Pengurus  Besar Alkhairaat Sayyid Saggaf Aljufri,
Kementerian Agama, dan lain-lain. 39
Estimasi  penerimaan  dana  wakaf  dari beberapa unit usaha wakaf produktif,yaitudari swalayan Alkhairaat sebesar  Rp20-30  juta  per  bulan,  dari  5  unit usaha penyewaan rumah toko sebesar Rp35- 40  juta  per  rumah  toko  per  tahun,  dari Rumah  Sakit  Umum  SIS  Aljufri  sebesar Rp20  juta  per  bulan,  dari  Gedung  Al- Muhsinin  sebesar  Rp35-40  juta  per  bulan, dan  dari  kebun  kelapa  dengan  hasil  yang sangat relatif. 40
Selain  menerima  dana  wakaf  dari usaha-usaha  wakaf  produktif,  Pengurus Besar  Alkhairaat  juga  menerima  pemasukan wakaf  tunai  dari  program  khusus  untuk menggalang  dana  dari  masyarakat,  yaitu Kemandirian  Ekonomi  Khusus  Alkhairaat (Kekal), yang menghimpun dana melalui dua pintu,  yakni  Gerakan  Cinta  Alkhairaat (Genta) dan layanan langganan pesan singkat yang  berisi  tausiah  dari  pendiri  Alkhairaat, Habib  Idrus  bin  Salim  Aljufri  atau  Sayyid Idrus. 41
39 Data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber di tempat penelitian
40 Data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber di tempat penelitian
41 Data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber di tempat penelitian
Dana  wakaf  yang  diterima  oleh Pengurus Besar Alkhairaat dialokasikan 50% untuk  gaji guru honorer  dan  guru PNS  yang memiliki  jam  ajar  melebihi  jam  ajar  yang ditetapkan,  dan  sisanya  dialokasikan  untuk biaya  perjalanan  pengurus  Pengurus  Besar Alkhairaat  ke  luar  daerah  untuk  keperluan- keperluan tertentu dan administrasi. 42
Jumlah sekolah/madrasah yang dikelola  dengan  dana  wakaf  oleh  Pengurus Besar  Alkhairaat  kurang  lebih  sebanyak 1.600 sekolah/madrasah di Indonesia Bagian Timur.  Alkhairaat  memiliki  tujuh  macam lembaga  pendidikan,  yaitu  pendidikan  anak usia  dini  (PAUD),  sekolah  dasar  (SD), sekolah  menengah  pertama  (SMP),sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah aliyah (MA). 43
Jumlah sekolah/madrasah yang dikelola  dengan  dana  wakaf  oleh  Pengurus Besar  Alkhairaat  di  Kota  Palu  berjumlah  5 sekolah/madrasah,  yaitu  TK  Alkhairaat  Palu dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan  (PTK)  sebanyak  22  orang,  MI Alkhairaat Palu dengan  jumlah  PTK sebanyak  8  orang,  MA  Alkhairaat  Palu sebanyak  46  orang,  SMA  Alkhairaat  Palu
42 Data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber di tempat penelitian
43 Data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber di tempat penelitian
sebanyak  25  orang,  dan  SMK  Alkhairaat Palu sebanyak 31 orang. 44
Penerimaan  dan  pengeluaran  dana wakaf  dibukukan  secara  berkala  per  bulan dan  per  tahun  oleh  Bendahara  Pengurus Besar  Alkhairaat  dengan  berkoordinasi kepada  Ketua  Umum  Pengurus  Besar Alkhairaat.  Laporan  bulanan  dan  tahunan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada
Muktamar Alkhairaat
yang
diselenggarakan setiap lima tahun sekali. 45
Pengelolaan dana wakaf oleh Pengurus Besar  Alkhairaat  belum  melibatkan  semua fungsi  manajemen  keuangan  dengan  baik. Fungsi  manajemen  yang  tidak  mendapatkan perhatian  adalah  perencanaan  anggaran ( budgeting ) padahal fungsi tersebut
merupakan  tahapan  terpenting  dari  semua fungsi manajemen untuk menghadapi lingkungan  eksternal  yang  berubah-ubah secara dinamis.
4.2 Efisiensi  Pengelolaan  Dana  Wakaf  oleh
Pengurus Besar Alkhairaat di Kota Palu
Analisis efisiensi melihat rasio perbandingan  antara  output  daninput  atau pengeluaran  dengan  penerimaandana  wakaf. Semakin  kecil  rasio  ini  maka  semakin efisien,  begitujuga  sebaliknya.  Efisiensi lebih  menitikberatkan  pada  kemampuan
44 Data sekunder yang diperoleh dari narasumber di tempat penelitian
45 Data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber di tempat penelitian
suatu  organisasi  untukmencapai  tujuan  yang diharapkan  dengan  penggunaan  sumberdaya yang lebih hemat.
Tabel  2.  Tingkat  efisiensi  pengelolaan danawakat
Tabel  2  diatas  menunjukkanbahwa tingkat  efisiensi  pengelolaan  dana  wakaf oleh  Pengurus  Besar  Alkhairaat  pada  tahun 2018 adalah 102%, artinya pengelolaan dana wakaf tersebut belum efisien karena pengeluaran rata-rata per bulan (Rp138.746.358,33)lebih besar dari
pemasukan rata-rata per bulan (Rp141.783.912,50). Ini menunjukkan bahwa  Pengurus  Besar  Alkhairaat  belum mampu menutupi seluruh kebutuhan finansialnya  dengan  dana  wakaf,  baik  dana hasil wakaf dan wakaf tunai.

## 5. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
a) Pengelolaan  dana  wakaf  oleh  Pengurus
Besar  Alkhairaat  belum  menunjukkan sebuah  manajemen  yang  sempurna,  di mana masih ada fungsi manajemen yang belum  diterapkan  dengan  baik,  yaitu perencanaan  anggaran  ( budgeting ).  Ini berpengaruh  besar  terhadap  kurangnya efisiensi  pengelolaan  tersebut,  di  mana pengeluaran lebih besar dari penerimaan.
b) Tingkat efisiensi pengelolaan dana wakaf
oleh  Pengurus  Besar  Alkhairaat  pada tahun  2018  adalah  102%,  artinya pengelolaan  dana  wakaf  tersebut  belum efisien  karena  pengeluaran  rata-rata  per bulan  (Rp138.746.358,33)lebih  besar dari  pemasukan  rata-rata  per  bulan (Rp141.783.912,50).

## Saran
Berikut  ini  saran  untuk  pengelolaan dana wakaf yang lebih baik untuk Alkhairaat ke depan, yaitu:
a) Hendaknya
Pengurus
Besar
Alkhairaatlebih  memperhatikan  fungsi perencanaan  anggaran  ( budgeting )  agar bisa  memantau  pengeluaran  dana  wakaf untuk mengefisienkan pengeluaran.
b) Hendaknya
Pengurus Besar Alkhairaatlebih  memaksimalkan  fungsi pengawasan ( controlling ) terhadap
usaha-usaha  wakaf  produktif  sehingga bisa  memaksimalkan  penerimaan  dana wakaf untuk menutupi kebutuhan pengeluaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman.  1994. Masalah  Perwakafan Tanah  Milik  dan  Kedudukan  Tanah Wakaf di Negara Kita . Bandung: Citra Karya Bakti, 1994
Abouseif,  DB.  1994. Egypt’s  Adjustment  to Ottoman  Rule  Institution,  Waqf  and Architecture  in  Cairo  (16th  and  17th Centuries) . Leiden: EJ Brill.
Abubakar dan Kurniatun, TC. 2009. Manajemen
Keuangan . Jakarta: Nusantara Consulting.
Darsono.  2009. Manajemen  Keuangan . Jakarta: Nusantara Consulting.
Erlistina, U. 2013. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif .Online:
https://afidburhanuddin.wordpress.com
/ 2013/05/21/penelitian-kuantitatif- dan-kualitatif/. [Diakses pada 23
Februari 2019, pukul 14.21]
Fattah,  N.  2011. Landasan  Manajemen Pendidikan .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Fauzia,  A.  2008. Faith  and  the  State:  A History  of  Islamic  Philanthropy  in Indonesia , Disertasi. Melbourne: Melbourne University.
Hamalik, O. 2006. Manajemen Pengembangan  Kurikulum .  Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Jumat,  G.  2012. Nasionalisme  Ulama:
Pemikiran  Politik  Kebangsaan  Sayyid Idrus  bin  Salim  Aljufri ,  Disertasi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
Kambay,  SB.  1991. Perguruan  Islam Alkhairaat  dari  Masa  ke  Masa .  Palu:
Tim Peneliti S.K.P.B Alkhairaat.
Minarti,  S.  2011. Manajemen  Sekolah . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Munawwir,  A.  W.  2002. Kamus  Al- Munawwir ,  Cet.  Ke-25.  Surabaya: Pustaka Progressif.
Musfah,  J.  2015. Manajemen  Pendidikan:
Teori, Kebijakan, dan Praktik . Jakarta: Prenadamedia Group.
Nafis,  C.  2009. Wakaf  Uang  untuk  Jaminan
Sosial .Jurnal Al-Awqaf, Vol. II, Nomor 2, April 2009.
Nasution,  ME.  2006. Wakaf  Tunai:  Inovasi Finansial Islam. Jakarta: PSTTI UI.
Republik  Indonesia.  2003. Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan
Nasional . Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003.Jakarta:
Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  2004. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf . Lembaran  Negara  Nomor  159  Tahun 2004. Jakarta: Sekretariat Negara.
Ridho,  T.  2006. Panduan  Wakaf  Praktis .
Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia.
Usman,  H.  2009. Manajemen:  Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara.
Yangko,  HT.  2014. Sayyid  Idrus  bin  Salim
Aljufri: Pendiri Alkhairaat dan Kontribusinya dalam Pembinaan
Umat . Jakarta: Gaung Persada Press.