## UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS TERJADINYA KASUS PENIPUAN TRANSAKSI JUAL/BELI ONLINE DI INDONESIA
Dicky Arifianto Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dicky.205200189@stu.untar.ac.id
Gunardi Lie Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara gunardi@fh.untar.ac.id
Moody Rizqy Syailendra Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara moodys@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Kemunculan teknologi komputer dan telekomunikasi telah membuat transaksi global menjadi  lebih  mudah  diakses  daripada  sebelumnya.  Akibatnya,  banyak  bisnis  di seluruh dunia telah beralih ke internet untuk memfasilitasi operasi  mereka. Namun, kemudahan ini  telah memunculkan masalah yang  berkaitan dengan penipuan dan perlindungan konsumen. Di Indonesia, sistem hukum menghadapi tantangan dalam menegakkan  hukum  secara  efektif  terkait  transaksi  e-commerce.  Secara  khusus, implementasi  hukum  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  kriminal  dan  perlindungan konsumen di pasar online telah menjadi masalah. Namun demikian, kebijakan hukum seperti  UU  ITE  2014  dan  UU  PK  memberikan  jalan  bagi  para  korban  penipuan  e- commerce untuk melaporkan kegiatan kriminal kepada pihak berwenang dan mencari keadilan melalui pengadilan. Meskipun demikian, aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada kesulitan untuk mendapatkan bukti untuk mengadili kasus-kasus penipuan  online.  Alhasil  tujuan  daripada  penelitian  berikut  yakni  mengungkap landasan  serta  pengupayaan  hukum  dalam  penipuan  transaksi  jual  beli  online. Penelitian  berikut  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  memanfaatkan sumber  sastra  untuk  mengkaji  permasalahan  yang  dihadapi.  Hasil  pendalaman menyatakan bahwa Departemen Penegakan Hukum Pidana sebagai panjang tangan

## Gorontalo

## Law Review
Volume 6 -  NO. 2 – Oktober 2023 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
pemerintah  berhak  menindak  hukum  kasus  penipuan  online  karena  berlandaskan hukum edisi ke-11 tahun 2008.

## Kata Kunci : Komersial Elektrik; Transaksi Elektronik; Undan-Undang ITE

## Abstract
The  advent  of  computer  technology  and  telecommunications  has  made  global transactions more accessible than ever before. As a result, many businesses around the  world  have  turned  to  the  internet  to  facilitate  their  operations.  However,  this convenience  has  given  rise  to  issues  relating  to  fraud  and  consumer  protection.  In Indonesia, the legal system faces challenges in effectively enforcing laws related to e- commerce transactions. In particular, the implementation of laws relating to criminal activities  and  consumer  protection  in  online  marketplaces  has  been  an  issue. Nevertheless, legal policies such as the 2014 ITE Law and the PK Law provide avenues for victims of e-commerce fraud to report criminal activities to the authorities and seek justice  through  the  courts.  However,  law  enforcement  officials  are  often  faced  with difficulties  in  obtaining  evidence  to  prosecute  online  fraud  cases.  As  a  result,  the purpose  of  the  following  research  is  to  reveal  the  basis  and  legal  efforts  in  online buying and selling transaction fraud.  The following research uses a normative juridical approach that utilizes literary sources to examine the issues at hand. The results state that the Criminal Law Enforcement Department as an arm of the government has the right to take legal action against online fraud cases because it is based on the 11th edition of the 2008 law.

## Keywords: E-Commerce; Electronic Transactions; ITE Law

## 1. PENDAHULUAN
Kecepatan dan ketepatan komputer menjadikannya alat yang berharga untuk merampingkan  proses  kerja.    Hal  ini  dapat  menyebabkan  pengurangan  staf  dan waktu pemrosesan, sekaligus meminimalkan kemungkinan kesalahan.  Akibatnya, orang menjadi semakin bergantung pada komputer (Hamzah & Andi, 1987).  Evolusi komputer  telah  menghasilkan  munculnya  jaringan,  yang  membuka  jalan  bagi perkembangan internet.  Ini, pada gilirannya, telah merevolusi komunikasi global dan  pertukaran  informasi.    Banyak  perusahaan  sekarang  menggunakan  internet untuk transaksi, yang menyebabkan munculnya istilah-istilah seperti e-banking, e- commerce, e-trade, e-business, dan e-retailing(Silalahi, 2022).
Kemajuan  dalam  inovasi  dan  korespondensi,  khususnya  di  dunia  online, telah dimanfaatkan oleh daerah setempat  sebagai instrumen untuk bekerja  sama dan dalam hal apa pun, kesederhanaan imajinasi, banyak pertemuan tidak dapat diandalkan  dan  memanfaatkan  kesempatan  ini  untuk  hal-hal  yang  merugikan banyak  orang.  Cyber  Crime,  e-crime,  kejahatan  elektronik,  kejahatan  teknologi tinggi  dan  kejahatan  komputer  adalah  istilah  yang  mencakup  kegiatan  kriminal; seperti, penolakan layanan, phishing dan peretasan, untuk menyerang situs web E- Commerce atau individu untuk kehilangan uang, merugikan korban, pencemaran nama  baik  atau  mencuri  informasi  melalui  jaringan  komputer  yang  canggih. Kejahatan  Cyber  telah  menjadi  perhatian  utama  di  seluruh  dunia  karena  fakta bahwa  banyak  perusahaan  kehilangan  miliaran  dolar  setiap  tahun  dalam  bisnis yang hilang, aset yang dicuri, dan reputasi yang rusak karena Kejahatan Cyber. E- Commerce  berhenti  ketika  situs  web  perusahaan  down.  Kejahatan  Siber  dapat dikategorikan  menurut  target  dan  metodenya  ke  dalam  empat  kategori  utama:
Kejahatan  Siber  terhadap  individu,  Kejahatan  Siber  terhadap  properti,  Kejahatan Siber terhadap masyarakat, dan Kejahatan Siber terhadap organisasi. Pelanggaran yang sering terjadi di media maya adalah penipuan bagi organisasi online yang memanfaatkan media online. Yang menawarkan bermacam-macam item penawaran ideal. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan melalui online sebagai media  promosi  dengan  memanfaatkan  situs  sebagai  indeks.  Bisnis  online  telah menjadi pola akhir-akhir ini, namun membuka celah bagi perkumpulan yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.
E-commerce  merupakan  konsep  yang  banyak  digunakan  secara  global, termasuk  di  Indonesia.(Apau,  R.,  &  Koranteng,  2019)  Sebelum  pemberlakuan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, penggunaan  internet  dalam  e-commerce  Indonesia  diatur  dengan  berbagai peraturan, antara lain Undang-undang nomor 12 tahun 2002 tentang hak cipta, UU No.  14/2001  tentang  paten,  UU  No.  15/2001  tentang  merek,  UU  No.  36/2010 tentang telekomunikasi serta UU No. 8/1999.
Barda  Nawawi  Arief  telah  menyoroti  kejahatan  dunia  maya  sebagai  bentuk aktivitas  kriminal  yang  berkembang  pesat  dan  telah  mendapat  perhatian  global (Rauf, 2019). Pertumbuhannya adalah salah satu konsekuensi buruk dari kemajuan teknologi,  yang  memberikan  dampak  negatif  di  berbagai  aspek  kehidupan modern(Arief, 2018).
Cybercrime termasuk jenis kejahatan baru, dan dapat dilakukan di mana saja kapan saja, dengan melintasi batas-batas teroterial suatu negara, sehingga disebut juga transnasional. Setiap negara mempunyai kedaulatan dan aturan hukum yang harus dihormati oleh negara lain atau dengan kata lain setiap negara mempunyai yurisdiksi. Berkaitan dengan arti dan makna kedaulatan, Jean Bodin menyatakan bahwa  kedaulatan  merupakan  atribut  dan  ciri  khusus  dari  suatu  negara.  Tanpa adanya  kedaulatan,  maka  tidak  akan  ada  yang  dinamakan  negara  (Fred  Isjwara, 1996: 89).
Mochtar  Kusumaatmadja  mengatakan  bahwa  kedaulatan  merupakan  suatu sifat  atau  ciri  hakiki  dari  negara,  di  mana  negara  tersebut  berdaulat,  tetapi mempunyai  batas-batasnya,  yaitu  ruang  berlakunya  kekuasaan  tertinggi  ini dibatasi  oleh  batas-batas  wilayah  negara  itu,  di  luar  wilayahnya  negara  tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian (Mochtar Kusumaatmadja, 2010 : 7).
Ramli  dan  Suhariyanto  sama-sama  mendefinisikan  e-commerce  sebagai aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui internet. Ramli menekankan bahwa e-commerce  adalah  kependekan  dari  perdagangan  elektronik(Ramli,  2004), sedangkan  Suhariyanto  memperluas  definisinya  dengan  memasukkan  semua aktivitas bisnis yang mengikutsertakan konsumen, produsen, penyedia jasa, serta pedagang  perantara.  Dengan  meningkatnya  prevalensi  teknologi  berbasis komputer(Suhariyanto, 2012), belanja dan prabayar melalui internet menjadi jauh lebih mudah, menyebabkan lonjakan minat belanja online.
Ketika  masyarakat  menganut  bisnis  online,  hal  itu  menciptakan  peluang untuk berbagai kejahatan, termasuk transaksi fiktif dan penipuan, di dunia global. Peneliti Wahidi dan Labib mencatat bahwasanya "bisnis online telah menjadi tren, namun  seiring  dengan  itu  muncul  potensi  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab untuk  merugikan  orang  lain."(Wahid,  A.,  &  Labib,  2005)  Beberapa  pelaku memanfaatkan celah transaksi online untuk memaksimalkan keuntungan, dengan mengabaikan  norma  dan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Sayangnya,  bisnis  online juga menyediakan platform yang mudah untuk kegiatan penipuan(Batmetan, 2022).
Sangat  penting  untuk  memprioritaskan  perlindungan  konsumen  saat melakukan transaksi jual beli online (Solim, 2019).  Ini memastikan bahwa pembeli merasa aman saat melakukan bisnis online.  Jika terjadi masalah atau kerugian,
harus ada peraturan untuk membawa pelaku penipuan ke pengadilan. Oleh karena itu,  penulis  memutuskan  untuk  mendalami  topik  “penegakan  hukum  dalam transaksi jual beli online di Indonesia”.
Penelitian terdahulu terkait berjudul “ Understanding Cyber Crime Behavior on E-Commerce  Application  Users ” (Batmetan,  2022)  mengungkapkan  penegakan hukum dalam transaksi jual beli online di Indonesia, Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku pengguna e-commerce sudah baik dalam mengimplementasikan e- commerce,  namun  masih  terdapat  tingkat  kekhawatiran  yang  tinggi  terhadap tindakan  cybercrime.  Kejahatan  siber  yang  dimaksud  berupa  penipuan  online, terinfeksi aplikasi malware berbahaya, penipuan, dan pencurian kartu kredit yang dapat  menimbulkan  kerugian  yang  sangat  besar.  Sistem  transaksi  E-Commerce yang  digunakan  oleh  pengguna  dan  pembeli  untuk  mendapatkan  barang  yang diinginkan  harus  menanggung  banyak  resiko  ditambah  lagi  tingkat  kepercayaan pengguna  E-Commerce,  membuat  perilaku  Cybercrime  masih  sangat  sulit  untuk diantisipasi  oleh  para  pengguna  layanan  transaksi  E-Commerce.  Kendala  yang dihadapi  dalam  penerapan  e-commerce  adalah  kurangnya  sumber  daya  manusia yang memahami penggunaan e-commerce sehingga belum dapat digunakan secara maksimal, serta masih banyak pembeli yang masih belum percaya dengan tingkat keamanan belanja online/E-Commerce dan sulit untuk merubah kebiasaan untuk bertransaksi secara online.
Penelitian  sejenis berjudul  “Marketing  Analysis:  Security  and  Public  Trust Online Shopping at Shopee.co.id” (Arief, 2021), mengungkapkan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditunjukkan bahwa model hipotetik yang dibangun dalam penelitian ini dapat dibuktikan, sehingga dapat diketahui hubungan antara privasi,  keamanan,  dan  kepercayaan  terhadap  niat  berbelanja  online  di Shopee.co.id.  Berikut  ini  adalah  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan: Pertama, shopee.co.id merupakan situs iklan baris yang berfokus pada kegiatan  jual  beli  di  Indonesia,  semua  iklan  yang  ada  di  situs  ini  dibuat  oleh pengguna sendiri, baik yang menjual maupun yang mencari barang. Shopee.co.id memberikan  media  yang  mudah,  cepat  dan  gratis  bagi  penjual  untuk  memasang iklan dan pada saat yang sama bagi pembeli untuk mencari berbagai macam barang bekas dan barang baru  untuk kebutuhan sehari-hari. Barang-barang yang dapat dicari  mulai  dari  telepon  genggam,  komputer,  perangkat  rumah  tangga,  hingga mobil dan motor, rumah dan properti, bahkan lowongan pekerjaan dan jasa lainnya. Kedua, hasil dari tinjauan ini menunjukkan bahwa variabel privasi, keamanan, dan kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap variabel niat berbelanja. Untuk mengetahui  pengaruh  secara  simultan  variabel  independen  terhadap  variabel dependen  dilakukan  uji  F  dan  berdasarkan  hasil  uji  F  yang  dilakukan  dapat disimpulkan bahwa variabel privasi, keamanan, dan kepercayaan secara bersama- sama  atau  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  niat  belanja  online  di Shopee.co.id.  Ketiga,  hasil  kajian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  privasi, keamanan,  dan  kepercayaan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  secara  parsial terhadap variabel niat belanja. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing (parsial) dari  suatu  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  dilakukan  uji  t  dan berdasarkan uji t yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel privasi, keamanan,  dan  kepercayaan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  secara  parsial terhadap variabel niat bertransaksi di Shopee.co.id. Keempat, Berdasarkan hasil uji dominan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini,  ditemukan  bahwa  variabel  yang berpengaruh  dominan  terhadap  niat  berbelanja  online  di  Shopee.co.id  adalah variabel keamanan.
Penelitian  terakhir  berjudul “ Pengawasan  Terhadap  Transaksi  Bisnis  E- Commerce  Dalam  Mewujudkan  Perlindungan  Konsumen ” menyatakan  bahwa Bentuk pengawasan yang terdapat pada Undang-Undang Perdagangan dan Undang- UndangPerlindungan  konsumen  belum  cukup  untuk  perdagangan  pada  e- commerce,  maka  dari  itu  munculahPeraturanPemerintah  PMSE  yang  membahas mengenai  pembinaan  dan  pengawasan  transaksi  elektronik.  Pengawasan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  bentuk  Undang – Undang  Perlindungan Konsumen  yang  dapat  mencegah  terjadinya  wanprestasi  tindak  penipuan sertamenanggulangi  permasalahan  yang  telah  terjadi  mengenai  transaksi  bisnis elektronik.  Selanjutnyapelaksanaan  transaksi  elektronik  harus  sertai  dengan pengawasan  dalam  setiap  penerapannya,  gunamewujudkan  keharmonisasian dalam perdagangan e-commerce. Kemendag sebagai pembinaanbidang perdagangan mengharuskan semua perusahaan memperdagangkan produk dengan memenuhiStandarisasi serta legalitasnya. Tidak luput dari itu, proses pemenuhan persayarat menjadi peranutama dalam hal memenuhi SNI serta kelayakan produk tersebut. Kelayakan produk tersebut gunamenunjang hak – hak yang harus didapat oleh pembeli dari penjual atas penjualan produk tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berpusat  pada pendekatan  yuridis  normatif  yang  memanfaatkan  sumber  sastra  untuk  mengkaji permasalahan  yang  dihadapi.  Hukum  primer  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  transaksi  online  digunakan,  sedangkan  bahan  hukum sekunder  terdiri  dari  tulisan  para  ahli  dan  akademisi,  sebagaimana dikutip(Maharani, 2018).
Sebelum  mempelajari  penelitian,  sangat  penting  untuk  menyiapkan pernyataan  masalah  yang  komprehensif.  Dalam  hal  ini,  kita  akan  mendalami kebijakan hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi online di  Indonesia.  Selanjutnya,  penulis  akan  memeriksa  bagaimana  lembaga  penegak hukum  menerapkan  langkah-langkah  untuk  melawan  aktivitas  kriminal  yang berkaitan dengan penipuan jual beli online, dengan Sumber bahan hukum primer yang  digunakan  Kitab  UndangUndang  Hukum  Perdata,  Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Perdagangan, Undang – Undang ITE, Peraturan  Pemerintah  Penyelenggara  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Serta ada pula sumber bahan hukum  sekunder  seperti  jurnal,  buku,  literature,  ensiklopedia  dan  sebagainya. Teknik  pengumpulan  data  melalui  metode  pencatatan  bahan  hukum  serta mengumpulkan referensi yang digunakan. Analisis data menggunakan interpretasi hukum secara sistematis dan argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif

## 3. PEMBAHASAN

## 1. Hukum Perlindungan Konsumen
Sebelum  kita  mengenal  jauh  tentang  Undang – Undang  Perlindungan Konsumen,  kita  sudah  tidak  asing  lagi  dengan  istilah  konsumen.  Arti  dari konsumen adalah menurut UU No. 8/1999 mengenai Perlindungan Konsumen, peng ertian konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang ada  di masyarakat, entah bagi kepentingan orang lain, keluarga, maupun diri sendiri  serta  tidak  untuk  diperdagangkan.  adanya  transaksi  konsumen  yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan pemilikan atau penikmatan barang  atau  jasa  dari  penyedia  barang  atau  penyelenggara  jasa  kepada konsumen” (P. R. Indonesia, 1999).
Pada  pasal  4  Undang – Undang  Perlindungan  Konsumen  menyebutkan bahwa  “hak  – hak  ialah;  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang  dan/atau  jasa;  hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas barang dan/atau jasa yang digunakan” (P. R. Indonesia, 1999) Dilihat  dari “Pasal  6  UU  Perlindungan  Kons umen, hak  pelaku  usaha meliputi:  hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang beriktikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian  hukum  sengketa  konsumen;  hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian  konsumen  tidak  diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya” (Adil Mubarak, 2021). Sementara  di  sisi  lain  pelaku  usaha  mempunyai  hak – hak  terhadap konsumen  yang  termuat  pada  pasal  6  diantaranya  sementara  itu  kewajiban pelaku  usaha  termaktub  pada  Pasal  7  UU  Perlindungan  Konsumen,  yakni  : “beriktikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya;  memberikan  informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; menjamin mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  berlaku; memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba barang  dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian  dan pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan;  dan  memberi kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.
Pasal  8  UU  tersebut  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha dilarang  menggunakan  paksaan  atau  cara  lain  yang  dapat  menimbulkan penderitaan  fisik  atau  psikis  konsumen  dalam  menawarkan  barang  dan/atau jasa. Pasal tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa penjualan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditampilkan dalam foto atau iklan juga dilarang (P. R. Indonesia, 1999).
2. Aspek Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Online
Implikasi hukum dari transaksi elektronik meliputi aspek pidana. Artinya masyarakat sudah mengetahui bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban, syarat,  atau  larangan  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  akan menimbulkan  akibat  atau  hukuman  hukum.  Hukum  bermaksud  untuk membuat pelaku kesalahan bertanggung jawab atas tindakan mereka(Lamintang, P. A. F., 2022)
Dalam  melakukan  aksinya  para  pelaku  mempergunakan  identitas  palsu ataupun  tipu  muslihat  pada  pelaksanaan  transaksi  jual  beli  online.  Alhasil pelaku  penipuan  bisa  dijatuhi  pidana  salah  satunya  dalam  KUHP  dilandasi “pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum pidana tentang penipuan dan sanksi
pidana  paling  lama  empat  tahun”,  “pasal  62  Undang  – Undang  Perlindungan Konsumen  dengan  sanksi  pidana  penjara  paling lama  lima  tahun  atau  denda pidana paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) dan pasal ayat (1) Undang – Undang Informasi dan transaksi Elektronik tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi  elektronik  dengan  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun dan/atau dendan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”.
3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual/Beli Online
a. Melakukan pelaporan kepada pihak berwajib Apabila  telah  terjadi  tindak  pidana  pada  transaksi  jual  beli  online masyarakat  bisa  melaporkan  kepada  pihak  berwajib  atau  pihak  penegak hukum (polisi) di sertai bukti bukti data atau informasi elektronik dan hasil cetak  (resi  pembelian  atau  bukti  pembelian)(Rahmad,  2019).  Dalam  hal penyelidikan penegakan hukum, pihak berwenang biasanya mencari data digital atau sumber elektronik untuk membantu melacak tersangka. Untuk melakukannya,  mereka  dapat  menggunakan  alamat  protokol  internet (alamat IP) untuk menentukan lokasi pihak yang bersalah(Maharani, 2018). Dalam  penegakan  kasus  tersebut  pihak  penegak  hukum  sering mendapat  kesulitan  apabila  dalam  kasus  penipuan  tersebut  dilakukan dalam website/homepage jika pemilik akun atau pelaku penipuan berada di luar yuridiksi Indonesia(Habibi, M. R., & Liviani, 2020). Meskipun saat ini  penegak  hukum  telah  melakukan  kerja  sama  dengan  pengelola website/homepage  yang  berada  di  luar  wilayah  Indonesia(Bunga,  2019), dalam  praktiknya  para  pelaku  sangat  sulit  untuk  di  dapatkan  informasi tentang  indentitas  para  pelaku  diduga  para  pelaku  menggunakan website/homepage tertentu(Rofiq, 2021). Hal tersebut di karenakan adanya perbedaan  prosedur  hukum  atar  negara(Rahmad,  2019).  Meskipun pemerintah antar negara telah menjalin kerja sama melalui aparat penegak hukum  Mutual  Legal  Asistance  (MLA)  atau  perjanjian  bantuan  hukum timbal balik(Republik Indonesia, 2008).
b. Perlakuan hukum tindak pidana penipuan online
Prinsip-prinsip  penipuan  online  tetap  sama  dengan  penipuan konvensional. Namun, perbedaannya terletak pada cara pengoperasiannya, dimana  sistem  elektronik  seperti  komputer,  internet,  dan  telekomunikasi digunakan. Dari segi hukum, penipuan online dapat ditindak sama dengan penipuan konvensional sesuai UU Hukum Pidana(Ramli, 2004).
Dasar hukum yang dipergunakan dalam penjeratan pelaku penipuan ialah Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut; “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Sementara  bila  dijerat  mempergunakan  UU  No.  11/2008  tentang informasi  dan  transaksi  online  (Biro  Hukum  dan  Humas  Badan  Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI, 1981), alhasil yang dikena ialah pasal 28  ayat  (1)  yang  berbunyi  yakni  :  “  (1)  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang menga kibatkan kerugian konsumen dalam Trasaksi Elektronik.” Ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (tahun) dan/atau
denda paling banyak 1 milyar rupiah ( Pasal 45 ayat (2) UU ITE). Sedangkan dalam  pembuktianya  penegak  hukum  bisa  mempergunakan  bukti elektronik  ataupun  bukti  cetak  sebagimana  Pasal  5  ayat  (2)  UU  ITE  di samping bukti konvesional tersebut sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana(P. Indonesia, 1981).
Bunyi Pasal 5 UU ITE. (1) “Informasi  Ele ktornik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
(2) “Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau hasil  cetaknya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  Hukum  Acara yang berlaku di Indonesia”.

## 4. PENUTUP
Menurut  diskusi  tentang  masalah  di  atas,  kita  dapat  menarik  kesimpulan berikut:
Crown  telah  menerapkan  kebijakan  hukum  untuk  melindungi  transaksi konsumen online, dengan pedoman yang jelas dalam edisi ke-11 tahun 2008 yang mencakup  informasi  dan  transaksi  elektronik.  Bahkan  ketika  lembaga  penegak hukum  mengandalkan  hukum  pidana  untuk  mengadili  penjahat  dunia  maya, undang-undang  perlindungan  konsumen  juga  telah  diberlakukan,  mengingat transaksi  elektronik  telah  menjadi  mode  operasi  pilihan  bagi  sebagian  besar konsumen dan mayoritas korban dalam kasus kejahatan dunia  maya. Selain itu, undang  -undang  itu  juga  milik  Indonesia,  yang  disebut  undang  -undang perdagangan  terbaru,  yang  merupakan  nomor  hukum.  Edisi  7  2014,  tentang perdagangan karena memiliki lingkaran hukum yang sangat berat.
Departemen  Penegakan  Hukum  Pidana  yang  dapat  dilaksanakan  untuk kejahatan pidana online dapat diterapkan kepada lembaga penegak hukum (polisi) dan memberikan bukti bukti untuk menarik para pelaku sehingga petugas penegak hukum  dapat  melacak  atau  menemukan  keberadaan  pelaku  (alamat  IP) berdasarkan  berdasarkan  pidato)  berdasarkan  pidato)  pelaku  (alamat  IP)  pelaku) pelaku (alamat IP) pelaku) Pada alamat pelacak (alamat IP) (Alamat IP Log) Pelaku (berdasarkan alamat kriminal yang disimpan di situs web/beranda) sebagai tempat untuk penipuan online. Saat ini, jumlah hukum digunakan untuk menarik hukum pelaku berdasarkan transaksi elektronik pada 11 November 2008. Kemudian, artikel yang diberikan adalah Pasal 28
“(1)  Ancaman  kriminal  artikel  ini  adalah  maksimum  6  (6)  tahun  dan/atau denda maksimum 1 miliar rupee rupee (Pasal 45
(2)  ITE  Law).  Untuk  membuktikan  bahwa  petugas  penegak  hukum  dapat menggunakan  bukti  elektronik  dan/atau  output  cetak  sebagai  bukti  ekstensi, sebagai Pasal 5
(2)  Menurut  hukum  prosedur  pidana,  kecuali  untuk  bukti  konvensional lainnya, hukumnya”.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adil Mubarak, M. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE (Doctoral dissertation. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Apau, R., & Koranteng, F. N. (2019). Impact of cybercrime and trust on the use of e- commerce  technologies:  An  application  of  the  theory  of  planned  behavior. International Journal of Cyber Criminology, 13((2)).
Arief, M. (2021). Marketing Analysis: Security and Public Trust Online Shopping at Shopee. co. id. Enrichment: Journal of Management, 11(2), 345-352.
Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media.
Batmetan, J. R., Watung, H., Nayoan, L., & Untu, A. E. (2022). Understanding Cyber Crime  Behavior  on  E-Commerce  Application  Users.  International  Journal  of Information Technology and Education, 1((2)), 8 – 15.
Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI. (1981).
Kitab Hukum Acara Pidana - Buku Kesatu: Aturan Umum. 5(1), 1 – 133. Bunga,  D.  (2019).  Politik  hukum  pidana  terhadap  penanggulangan  cybercrime. Jurnal Legislasi Indonesia, 16((1)), 1 – 15.
Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia.  Al-Qanun.  Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 23((2)), 400 – 426. Hamzah, Andi,  and B. D. M. (1987). Aspek-aspek pidana dibidang komputer. Sinar Grafika.
Indonesia,  P.  (1981).  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  No.  8 Tahun 1981. Kuhap, 871.
Indonesia, P. R. (1999). UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, 1 – 6. https://jdihn.go.id/search/pusat/detail/832971
Lamintang, P. A. F.,  and F. T. L. (2022). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Sinar Grafika.
Lidya,  A.  A. M.  A.  R.,  Budiartha,  I. N.  P.,  &  Ujianti, N.  M.  P. (2020).  Pengawasan terhadap  Transaksi  Bisnis  E-Commerce  dalam  Mewujudkan  Perlindungan Konsumen. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(1), 38-43.
Maharani, R. P. (2018). Tanggung jawab penyelenggara transaksi elektronik dalam melindungi hak konsumen. SUPREMASI: Jurnal Hukum, 1((1)), 73 – 86. Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3((2)), 103 – 117.
Ramli, A. M. (2004). Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia. Refika Aditama.
Rauf,  A.  (2019).  Aspek  Pidana  Dalam  Penyebaran  Informasi  Melalui  Media Elektronik. SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi, 8((1)).
Republik  Indonesia.  (2008).  Undang-Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Bi.Go.Id, September, 1 – 2. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008 Rofiq,  A.  (2021).  Impact  of  cyber  fraud  and  trust  of  e-commerce  system  on purchasing intentions:  analysing  planned  behaviour  in  Indonesian  business. Doctoral Dissertation, University of Southern Queensland.
Silalahi, P. R., Daulay, A. S., Siregar, T. S., & Ridwan, A. (2022). Analisis Keamanan Transaksi  E-Commerce  Dalam  Mencegah  Penipuan  Online.  Profit:  Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1((4)), 224 – 235. Solim, J., Rumapea, M. S., Wijaya, A., Manurung, B. M., & Lionggodinata, W. (2019). Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Penipuan  Situs  Jual  Beli  Online  Di Indonesia. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14((1)), 96 – 109.
Suhariyanto,  B.  (2012).  Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime):  Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Raja Grafindo Indonesia.
Wahid, A., & Labib, M. (2005). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Refika Aditama.