## REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0
“To give real service you must add something which cannot be bought or measured with money, and that is sincerity and integrity.” – Douglas Adams
Revolusi  Industri  4.0  merupakan  fase  keempat  dari  proses  perjalanan  sejarah  revolusi  industri yang  sebenarnya  telah  dimulai  dari  abad  ke-18.  Mengutip  pernyataan  Prof.  Klaus  Schwab, kehadiran  teknologi digital  secara  masif merupakan  salah  satu  klimaks dari  perjalanan  sejarah tersebut.  Digitalisasi  di  setiap  sektor  dan  lini  yang  semakin  gencar  dan  pesat  menggerus penyedia jasa konvensional dan menjadi fenomena disruptive innovation. Hal ini menghadirkan tantangan yang semakin kompleks, terutama di sektor organisasi pemerintahan.
Organisasi  publik  dituntut  untuk  semakin  fokus  untuk  menghadirkan  pelayanan  prima  dan berkualitas  bagi  masyarakat.  Kondisi  birokrasi  memberikan  iklim  tersendiri  dan  mendorong terselenggaranya  pelayanan  publik  yang  optimal.  Para  ahli  mengungkapkan  bahwa  pelayanan publik  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  negara  atau pemerintah,  para  pejabat,  baik  berupa  barang  dan  jasa  yang  sifatnya  langsung  maupun  tidak langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Muharam dan Melawati, 2019).
Di sisi lain, isu peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih merupakan hal krusial yang dihadapi bangsa. Dalam peningkatan standar kompetensi bagi pegawai bukan hanya dilihat dari aspek  pengetahuan akan tetapi juga  harus  ada  aspek  kemampuan  dan  tingkah  laku  yang baik untuk  memenuhi  standar  kompetensi  tersebut.  Eksistensi  aparatur  negara  sebagai  pelayan masyarakat harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan yang prima dan berkualitas secara profesional.
Tidak hanya permasalahan di sektor publik yang mengacu pada peningkatan kapasitas pegawai, kendala  pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  untuk  pemberdayaan  masyarakat  masih dihadapi.  Optimalisasi  ADD  diharapkan  mampu  mendorong  pertumbuhan  masyarakat  desa yang mandiri, sehingga peningkatan pelayanan publik di pedesaan pun dapat diselenggarakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Permen Nomor 16 Tahun 2018. Salah satu prioritas yang tertuang  dalam  Peraturan  menteri  tersebut  adalah  sebagaimana  pada  ayat  (1)  dan  (2), diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat  desa  berupa
peningkatan  kualitas  hidup,  peningkatan  kesejahteraan  dan  penanggulangan  kemiskinan  serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  pelayanan  publik  merupakan  salah satu  jaminan  hukum  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Dalam  Undang  –undang tersebut  pada  pasal  23  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  dalam  rangka  memberikan  dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional. sedangkan dalam ayat (4) diungkapkan bahwa penyelenggara memiliki kewajiban untuk mengelola sistem informasi yang terdiri atas Sistem Informasi Elektronik dan Non  elektronik  yang  sekurang-kurangnya  meliputi  :  profil  penyelenggara,  profil  pelaksana, standar  pelayanan,  maklumat  pelayanan,  pengelola  pengaduan  dan  penilaian  kinerja. Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  teknologi  informasi  memiliki  peran  yang krusial bagi setiap penyelenggara informasi publik.
Tidak  dapat  dipungkiri  pula  melalui  teknologi  informasi,  pelayanan  yang  transparan,  cepat, mudah dan sistematis akan tercapai. Dalam mendukung terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi  dalam  penyelenggaraan  kebijakan  pelayanan  publik,  maka  pemerintah  telah memberlakukan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan  Publik  Nasional  (SIPPN).  Menpan  RB  juga  telah  meluncurkan  aplikasi  SIPPN  yang menyediakan  informasi  pelayanan  publik  semua  instamsi  penyelenggara  pelayanan  publik secara  nasional  baik  dari  level  pemerintahan  daerah,  kementerian/  lembaga,  lembaga  non struktural dan BUMN/ BUMD.
Inovasi pelayanan publik meliputi cara baru, ide kreatif, penyederhanaan, melahirkan terobosan dalam  aturan,  prosedur,  metode,  pendekatan,  struktur  organisasi  sehingga  memiliki  nilai  baik dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas  pelayanan.  Melawati  (2019)  juga  menjabarkan  tiga  hal penting  dari  inovasi  yaitu  produk  dan  jasa,  gagasan  baru,  dan  upaya  perbaikan  melakukan penyempurnaan  dan  berkesinambungan  agar  dapat  dirasakan  manfaatnya.  Kehadiran  inovasi- inovasi  pelayanan  publik  di  era  revolusi  industri  4.0  diharapkan  mampu  menjawab  tantangan selama  ini.  Kehadiran  Teknologi  informasi  di  sektor  publik  mampu  memenuhi  kebutuhan masyarakat secara cepat, akurat dan relevan (Wilkinson dan Cerullo, 1997).
Berdasarkan  fenomena  dan  penjabaran  di  atas,  semoga  penerapan  kebijakan  pelayanan  publik yang  teritegrasi  dan  sistematis  dengan  memanfaatkan  kemudahan  teknologi  informasi  dapat diwujudkan  dengan  terukur  dan  terarah,  menuju  Indonesia  yang  lebih  maju  sesuai  dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan kutipan Denhardt dan Denhardt yang menyusun prinsip  New  Public  Service  dan  mengajak  pemerintah  untuk:  “serve  citizens,  not  customers;  seeks  the public iinterest; value citizenship over entrepreneurship; think strategically; act democratically; recognize that accountability is not simple, serve rather than steer, value people, not just productivity”.