Bonso, H. & Ahmad, B. (2021). Analisis Efektivitas Birokrasi dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Biak Numfor). MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial . 5 (1), 8-14.
CORRESPONDANCE AUTHOR: bonsohamjah1712@gmail.com | DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3383
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## ANALISIS EFEKTIVITAS BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR)

## Hamjah Bonso* & Busyairi Ahmad
Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak-Papua, Indonesia

## Abstract

## Abstrak
The existence of bureaucracy is a logical consequence of the  main  task  of  the  state  (government)  to  organize social  welfare.  The  state  is  required  to  be  involved  in producing  goods  and  services  needed  by  its  people (public goods and services), either directly or indirectly. This  study  aims  to  determine  the  effectiveness  of  the related  bureaucracy  in  public  services  in  the  Biak Numfor  district  government.  This  study  uses  the "triangulation" method, which combines qualitative and quantitative methods with data collection techniques by means of interviews, documentation, and questionnaires.  This  research  shows  that  the  local government, in this case the Department of Population and  Civil  Registry,  in  the  service  of  making  electronic identity cards has been effective. This can be seen from Actors,  Interdependency  and  Frame  getting  a  score  of 2.05 (high), Interaction and Complexity getting a score of 1.35 (moderate), Institutional Features getting a score of 1.55 (moderate), and Network Management getting a score  of  2.3  (high).  Whereas  the  Regional  Revenue Agency  in  making  NPWPD  services and  tax payments which  are  divided  into  two  types  of  services  namely offline and online have been very effective where Actors, Interdependency  and  Frame  get  a  score  of  2.1  (high), Interaction  and  Complexity  get  a  score  of  2.3  (high) Institutional  Features  scored  2.05  (high),  and  Network Management scored 2.5 (high).
Eksistensi  birokrasi  adalah  konsekuensi  logis  dari  tugas utama  negara  (pemerintahan)  untuk  menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat ( social welfare ). Negara dituntut terlibat  dalam  memproduksi  barang  dan  jasa  yang diperlukan oleh rakyatnya ( public goods and services ) baik secara  langsung  maupun  tidak.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  efektivitas  birokrasi  terkait  dalam pelayanan  publik  pada  pemerintahan  kabupaten  Biak Numfor. Penelitian ini menggunakan metode “triangulasi” yakni  penggabungan  metode  kualitatif  dan  kuantitatif dengan  teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara, dokumentasi,  dan  kuisioner.  Penelitian  ini  menunjukkan bahwa  pemerintahan  daerah  dalam  hal  ini  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  dalam  pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik sudah efektif. Hal  ini  terlihat  dari Actors,  Interdependency  and  Frame memperoleh nilai 2,05 (tinggi), Interaction and Complexity memperoleh  nilai  1,35  (sedang), Institutional  Features memperoleh nilai 1,55 (sedang), dan Network Management memperoleh  nilai  2,3  (tinggi).  Sedangkan  pada  Badan Pendapatan Daerah dalam pelayanan pembuatan NPWPD dan  pembayaran  pajak  yang  terbagi  dalam  dua  jenis pelayanan  yakni  offline  dan  online  sudah  sangat  efektif dimana Actors,  Interdependency  and  Frame memperoleh nilai  2,1  (tinggi), Interaction  and  Complexity memperoleh nilai 2.3 (tinggi), Institutional Features memperoleh nilai 2.05 (tinggi),  dan Network  Management memperoleh  nilai  2,5 (tinggi).
Keywords:  Public  services;  bureaucracy;  analysis  of effectiveness. Kata  Kunci:  Pelayanan  publik;  birokrasi;  analisis efektivitas.

## PENDAHULUAN
Birokrasi merupakan penyelenggara pemerintahan yang begitu penting dalam masyarakat modern, di  mana  kehadirannya  tidak  mungkin  dapat  terelakkan.  Kehadiran  birokrasi  ini  sebagai  hal  yang sangat  logis  dalam  mengemban  tugas  utama  Negara  (pemerintahan)  untuk  menyelenggarakan tercapainya kesejahteraan masyarakat ( social welfare ). Oleh karena itu, Negara dituntut harus terlibat
dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rakyatnya ( public goods and services ) baik secara langsung maupun tidak. Pada sisi yang lain dalam keadaan tertentu negara harus memutuskan apa yang menjadi terbaik bagi rakyatnya.
Birokrasi dikenal sebagai mesin pelayan masyarakat, namun dalam kurun waktu yang cukup panjang sosok birokrasi dinilai berjalan lamban dalam pelayanan. Selain itu juga terkesan tidak efektif dan efisien serta terkadang seharusnya urusan harus dipercepat, malah sengaja diperlambat dengan sebuah  tujuan  sesaat  (Mustafa,  2012).    Lebih  lanjut  dikemukakan  oleh  Delly  Mustafa  mengatakan bahwa pelayanan yang baik dan berkualitas dapat terpenuhi apabila birokrat sebagai pelayanan publik bertanggungjawab  dalam  mengemban  tugas  pelayanan,  dan  merespons  setiap  keluhan  dari masyarakat . Oleh karena itu, tanggungjawab dan kemampuan sebaiknya dimiliki oleh setiap birokrat sebagai pelayan publik (Mustafa, 2016).
Hadirnya  Negara  dalam  membangun  sistem  pelayanan  yang  bertujuan  untuk  melayani kepentingan  rakyatnya  yang  disebut  dengan  istilah  birokrasi. Birokrasi  berorientasi  pada  empat pengertian. Pertama, kelompok pranata atau lembaga tertentu. Pengertian ini menyamakan birokrasi dengan biro. Kedua, metode khusus untuk pengalokasian sumber daya dalam suatu organisasi besar. Pengertian  ini  mengartikan  pengambilan  keputusan  birokratis. Ketiga, kebiroan  atau  mutu  yang membedakan  antara  biro-biro  dengan  jenis  organisasi  lain.  Pengertian  ini  mengartikan  sifat-sifat statis  organisasi  (Thoha,  2003).  Keempat , kelompok  orang,  yakni  orang-orang  yang  digaji  yang berfungsi dalam pemerintahan.
Orientasi  pelayanan  mengartikan  pada  kualitas  birokrasi  yang  dimanfaatkan  untuk penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Sistem  pelayanan  yang  baik  dapat  dilihat  dari  sumber  daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi, sehingga secara efektif dapat didayagunakan untuk melayani kepentingan pelayanan. Idealnya, segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh birokrasi (pemerintahan)  dikonsentrasikan  dalam melayani  kebutuhan  dan kepentingan masyarakat  sebagai pengguna jasa dari pelayanan itu sendiri.
Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan    kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan  keadilan sosial (Saputro, 2015).
Aparat birokrasi yang ideal seharusnya tidak memiliki kegiatan lain di luar pekerjaan kantor yang  dapat  mengganggu  tugas  dan  tanggungjawab  pelayanan.  Kinerja  pelayanan  aparat  birokrasi dapat terlaksana dengan maksimal apabila semua waktu dan konsentrasi aparat tercurahkan untuk melayani masyarakat pengguna jasa.
Namun dalam realitasnya pelayanan yang ideal sangat sulit untuk diwujudkan dalam birokrasi. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam pembagian tugas dan kewenangan serta sikap pimpinan yang sewenang-wenang memberikan tugas kepada bawahan tanpa memperhitungkan aspek sifat pekerjaan, urgensi pekerjaan, dan dampak pemberian tugas terhadap kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut di atas merupakan salah satu faktor penyebab sulitnya aparat birokrasi berkonsentrasi pada tugas pelayanan. Sehingga, aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kurang efektif yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian pada keahlian yang dimilikinya.
Menurut  Hamzah  mengemukakan  birokrasi  pemerintah  merupakan  suatu  organisasi  yang memiliki  struktur  dan  prosedur  dalam  mencapai  tujuannya.  Hal  ini  mengindikasi  bahwa  birokrasi merupakan  organisasi  yang  didesain  untuk  menyelesaikan  tugas  administrasi  secara  sistematis berdasarkan  urutan  pekerjaan  individu  (Haeruddin,  2019).  Birokrasi  merupakan  suatu  sistem
pengorganisasian  negara  dengan  tugas  yang  sangat  kompleks  dan  hal  ini  jelas  memerlukan pengendalian  operasi  manajemen  pemerintahan  yang  baik.  Sangatlah  disayangkan,  apabila  kerja rutinitas  aparat  birokrasi  sering  menyebabkan  masalah  baru  yang  menjadikan  birokrasi  statis  dan kurang  peka  terhadap  perubahan  lingkungan  bahkan  terkesan  cenderung  resisten  terhadap pembaharuan (Wakhid, 2011).
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk dapat mengurusi baik dirinya sendiri maupun masyarakatnya sebagai hak otonomnya. Hal ini sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan  melalui  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  yang kemudian  diamandemen  dengan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah. Berangkat dari mandat peraturan perundang-undangan tersebut seyogyanya dalam penyelenggaraannya,  pemerintahan  harus  menjalankan  tugas  dan  kewenangan  dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Namun  pada  kenyataannya  pelayanan  masih  berjalan  lamban  dan kurang  maksimal,  hal  ini  dikarenakan  pegawai tidak  berada  di  tempat  atau  bahkan  berada  di  luar kantor pada jam kerja dengan alasan tertentu.
Birokrasi dikenal sebagai mesin pelayan masyarakat, namun dalam kurun waktu yang cukup panjang sosok birokrasi dinilai berjalan lamban dalam pelayanan. Selain itu juga terkesan tidak efektif dan efisien serta terkadang seharusnya urusan harus dipercepat, malah sengaja diperlambat dengan sebuah  tujuan  sesaat  (Mustafa,  2012).  Menurut  Makmur  mengemukakan  perspektif  efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara alamiah ke  dalam  berbagai  aktivitas  kehidupan  manusia  untuk  mencapai  tujuan  yang  mereka  kehendaki (Bonso & Lawelai, 2020; Makmur, 2011). Selanjutnya, Wisnu dan Nurhasanah mengemukakan bahwa suatu organisasi dikatakan efektif jika: (1) mengamankan skill dan sumber daya langka dari luar; (2) secara kreatif melakukan koordinasi sumber daya dengan skill karyawan untuk menemukan produk dan berselaras dengan perubahan kebutuhan konsumen (pendekatan sistem internal); dan (3) secara efisien  mengubah skill dan  sumber  daya  menjadi  barang  dan  jasa  (pendekatan  teknis)  (Wisnu  & Nurhasanah, 2005). Miller mengemukakan bahwa efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya (Tangkilisan, 2005).
Perwujudan birokrasi pemerintahan baik dari tingkat pusat bahkan terutama di daerah-daerah yang  berorientasi  pada  pelayanan  kepada  masyarakat,  maka  reformasi  birokrasi  diarahkan  secara keseluruhan  diarahkan  untuk  membentuknya  agar  lebih  efisien,  efektif  dan  inovatif,  terutama menyediakan  pelayanan  kepada  masyarakat  (Hasim  &  Amiruddin,  2019).  Selanjutnya,  Hasim  dan Amiruddin  mengemukakan  bahwa  kebutuhan  masyarakat  semakin  luas  dan  kompleks  harus diimbangi  dengan  kondisi  birokrasi  pemerintah  yang  lebih  proaktif  dalam  menyelaraskan kemampuan  yang  dimilki  dengan  kewajiban  yang  dijalankan.  Tercipta  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  efektif  dan  efisien  tidak  akan  terlepas  dari  tingkat  adaptifnya aparatur/pegawai  yang  dimiliki  dengan  berbagai  perubahan  yang  ada,  teruatama  perubahan  yang terjadi pada ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi serta informasi.
Menurut Thoha birokrasi pertama kali dikemukakan oleh Martin Albrow untuk memberikan atribut terhadap istilah yang dipergunakan oleh seorang phsyiocrat Perancis Vincent de Gourney yang pertama kalinya memakai istilah birokrasi dalam menguraikan sistem pemerintahan Prusia di tahun 1745 (Thoha, 2003). Birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai  negeri  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  (Sedarmayanti,  2009;  Sedarmayanti  & Pd, 2001). Pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan  tertentu,  dimana  tingkat  pemuasannya  hanya  dapat  dirasakan  oleh  orang  yang  melayani atau  dilayani,  tergantung  kepada  kemampuan  penyedia  jasa  dalam  memenuhi  harapan  pengguna (Moenir,  2010).  Selanjutnya,  Moenir  mengemukakan  bahwa  proses  pemenuhan  kebutuhan  melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi, dapat dikatakan pelayanan
adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.
Klijn  &  Koppenjan  mengatakan  bahwa  teori  jaringan  pemerintahan  sangat  berhubungan dengan kompleksitas, saling ketergantungan dan dinamika penyelesaian masalah dan penyampaian pelayanan  publik  (Klijn  &  Koppenjan,  2012).  Teori  yang  berkembang  mengenai  (pemerintahan) jaringan ditandai dengan penggunaan konsep dan asumsi inti berikut ini:
1) Actors,  interdependency  and  frames .  Penyampaian  kebijakan  dan  pelayanan  dibentuk  dan diimplementasikan dalam jaringan pelaku yang saling tergantung.
2) Interactions and complexity. Sebagai konsekuensi dari saling ketergantungan antara aktor dan keragaman persepsi dan strategi, interaksi yang kompleks dan pola negosiasi muncul dalam pemecahan  masalah,  dan  implementasi  kebijakan.  Pendekatan  jaringan  pemerintahan menekankan bahwa hasil kebijakan dan layanan publik merupakan konsekuensi dari interaksi banyak aktor dan bukan tindakan satu aktor tunggal.
3) Institutional features . Pola interaksi mengakibatkan pelembagaan hubungan antar aktor. Hal ini  dipahami  sebagai  pola  hubungan  sosial  (interaksi,  hubungan  kekuasaan  dll)  dan  pola aturan. Namun, hubungan kelembagaan juga melibatkan munculnya peraturan yang mengatur perilaku dalam jaringan.
4) Network  management .  Kompleksitas  proses  dalam  jaringan  membutuhkan  panduan  dan pengelolaan  interaksi,  hal  ini  biasanya  disebut  sebagai  manajemen  jaringan.  Kegiatan  ini bertujuan untuk memfasilitasi interaksi, mengeksplorasi konten dan mengatur interaksi antar aktor.  Sifat  horizontal  manajemen  jaringan  menyiratkan  bahwa  ini  adalah  aktivitas  yang berbeda dibandingkan dengan manajemen intra-organisasi tradisional.

## METODE
Penelitian  ini  mencoba  menganalisis  efektivitas  birokrasi  dalam  pelayanan  dengan  menggunakan metode triangulasi yakni  penggabungan  metode  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan  cara mengintegrasikan  metode  analisis  isi  ( content  analysis) kuantitatif  dengan  teknik  wawancara mendalam ( in-depth interview ). Pada penelitian ini diawali dengan survei yang kemudian dilakukan pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pengumpulan data dengan  metode  kuantitasi  dilakukan  dengan  menyebar  kuisioner.  Proses  analisis  data  metode kualititatif menggunakan rancangan analisis data model interaksi yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sedangan proses analisis data metode kuantitatif dengan cara mengukur jawaban narasumber/responden  atas  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  topic  kajian  menggunakan  skala indeks.  Kecenderungan  jawaban  responden  akan  dilihat  dari  semua  indikator  penelitian.  Kategori masing-masing indikator ditentukan terlebih dahulu dengan membuat nilai interval indeks dengan skala 1 – 3.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelenggaraan  dan  pelaksanaan  pemerintahan  tidak  terlepas  dari  aparatur  negara  yang melaksanakan,  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya  sebagai  pelaksana  roda  pemerintahan. Efektivitas  birokrasi  dalam  memberikan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  bergantung  pada tatanan organisasi, hierarki, dan pembagian kerja pada sebuah lembaga untuk menjalankan tugas dan fungsinya  yang  lebih  teratur.  Efektivitas  birokrasi  pada  pemerintahan  Kabupaten  Biak  Numfor terlebih dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terkait dalam memberikan pelayanan pembuatan  kartu  tanda  penduduk  elektronik  kepada  masyarakat  dapat  terlihat  dari Actors, Interdependency  and  Frame ; Interaction  and  Complexity ; Institutional  Features; dan Network Management.
Actors, Interdependency and Frame merupakan penyampaian kebijakan dan pelayanan publik yang dibentuk dan diimplementasikan pada setiap unsur yang saling bergantung. Terkait Pelayanan publik  dalam  pembuatan  kartu  tanda  penduduk  elektronik  (e-KTP),  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor telah menyiapkan surat keterangan (suket) untuk setiap warga yang telah selesai melakukan perekaman. Interaction and Complexity merupakan bentuk konsekuensi interaksi yang kompleks dari semua element/unsur yang saling bergantung. Hal ini perlu dilakukan untuk  dapat  melakukan  negosiasi  pemecahan  masalah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  Pelayanan  publik  dalam  pembuatan  kartu  tanda  penduduk  elektronik  pada  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Biak  Numfor  dapat  dikatakan  tidak  terdapat permasalahan yang signifikan terkait memberikan pelayanan walaupun dalam pelayanan terkendala pada jaringan atau gangguan server dan antrian masyarakat yang begitu banyak. Hal ini dikarenakan semua unsur/element yang terkait bekerja sama dengan baik. Institutional Features merupakan pola interaksi  dari  semua  unsur/elemen  dalam  sebuah  organisasi  yang  mengakibatkan  hubungan  antar aktor yang dapat dipahami sebagai pola hubungan sosial dan pola aturan.
Pola  interaksi  antar  unsur/element  dalam  pembuatan  kartu  tanda  penduduk  pada  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  kurang  efektif  dikarenakan  pegawai  yang  memberikan  layanan kurang disiplin sehingga dapat menghambat pelayanan yang dilakukan. Network Management bagian dari  pengelolaan  interaksi  yang  bertujuan  untuk  memfasilitasi  interaksi,  mengeksplorasi  dan mengatur  interaksi  antar  aktor.  Secara  pelembagaan Network  Management pada  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e- KTP) sudah efektif/berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal pemberian layanan kepada masyarakat terlihat  bahwa  masih  adanya  kurangnya  kesadaran  setiap  unsur/aktor  pemberi  layanan.  Hasil penelitian  yang  dilakukan  dengan  dengan  teknik  wawancara  dan  kuesioner  menunjukkan  bahwa pemerintahan  daerah  dalam  hal  ini  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  dalam  pelayanan pembuatan  kartu  tanda  penduduk  elektornik  sudah  efektif.  Hal  ini  terlihat  dari Actors, Interdependency and Frame memperoleh nilai 2,05 (tinggi), Interaction and Complexity memperoleh nilai 1,35 (sedang), Institutional Features memperoleh nilai 1,55 (sedang), dan Network Management memperoleh nilai 2,3 (tinggi).
Efektivitas  birokrasi  dalam  pelayanan  pembuatan  NPWPD,  pembayaran  pajak  yang  terbagi dalam  dua  jenis  layanan  yakni Offline dan Online pada  Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda) Kabupaten Biak Numfor sudah sangat efektif. Efektivitas birokrasi dalam pelayanan dapat dilihat pada Actors, Interdependency and Frame ; Interaction and Complexity ; Institutional Features; dan Network Management.  Actors,  Interdependency  and  Frame dalam  pelaksanaannya  mengacu  pada  setiap kebijakan  yang  telah  dibuat  dalam  memberikan  pelayanan  baik  dalam  pembuatan  NPWPD  dan pembayaran pajak melalui sistem offline maupun online. Hal ini dilakukan untuk dapat mencapai visi yang telah dibuat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Interaction and complexity terkait dengan pelayanan berjalan dengan baik, di mana setiap unsur saling mengkoordinasikan setiap permasalahan  ditemukan  sehingga  dengan  cepat  mendapatkan  solusi  atas  permasalahan  tersebut. Hal  ini  berangkat  dari  adanya  komitmen  dan  kesadaran  semua  unsur/elemen  untuk  bekerjasama dengan  baik. Network  Management pada  Bapenda  pola  interaksi  yang  dilakukan  yakni  dengan menghindari  interakasi person  to  person dan  semua  pola  interaksi  yang  dilakukan  menggunakan sistem  digital.  Secara  pelembagaan  pola  interaksi  internal  semua  terkoordinasi  dengan  baik  dari semua  unsur.  Pola  interaksi  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  pelayanan  yakni  dengan  cara membuat pos-pos pelayanan secara digital untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  dengan  teknik  wawancara  dan  kuesioner menunjukkan  bahwa  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  dalam  pelayanan  pembuatan  NPWPD  dan pembayaran  pajak  yang  terbagi  dalam  dua  jenis  pelayanan: offline dan online sudah  sangat  efektif. Actors,  Interdependency  and  Frame memperoleh  nilai  2,1  (tinggi), Interaction  and  Complexity
memperoleh  nilai  2,3  (tinggi), Institutional  Features memperoleh  nilai  2.05  (tinggi),  dan Network Management memperoleh nilai 2,5 (tinggi).
Hasil  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  efektivitas  birokrasi  dalam  pelayanan  publik pada pemerintahan daerah yang dilakukan kajian pada dua instansi pemerintahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Efektivitas Birokrasi terkait Pelayanan Publik pada Instansi Pemerintahan Daerah
Kabupaten Biak Numfor No. Indikator Instansi Pemerintah Daerah Disdukcapil Bapenda 1. Actors, Interdependency and Frame 2,05 2,1 2. Interaction and Complexity 1,35 2,3 3. Institutional Features 1,55 2,05 4. Network Management 2,3 2,5
Sumber: Data elaborasi oleh peneliti, 2020.

## SIMPULAN
Efektivitas birokrasi dalam pelayanan publik pada pemerintahan daerah Kabupaten Biak Numfor yang terdapat pada instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Badan Pendapatan Daerah  (Bapenda)  sudah  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  dalam  pelaksanaan Actors, Interdependency and Frame, Interaction and Complexity, Institutional Features, Network Management dari kedua instansi tersebut terlaksana dengan baik walaupun memang memang terdapat berbagai kendala.  Efektivitas  birokrasi  dalam  pelayanan  publik  yang  dilakukan  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  dalam  pelayanan  pembuatan  kartu  tanda  penduduk  elektronik  sudah  efektif.  Hal  ini terlihat  dari Actors,  Interdependency  and  Frame memperoleh  nilai  2,05  (tinggi), Interaction  and Complexity memperoleh nilai 1,35 (sedang), Institutional Features memperoleh nilai 1,55 (sedang), dan Network  Management memperoleh  nilai  2,3  (tinggi).  Sedangkan  pada  Badan  Pendapatan  Daerah dalam pelayanan pembuatan NPWPD dan pembayaran pajak yang terbagi dalam dua jenis pelayanan yakni offline dan online sudah sangat efektif di mana Actors, Interdependency and Frame memperoleh nilai  2,1  (tinggi), Interaction  and  Complexity memperoleh  nilai  2,3  (tinggi), Institutional  Features memperoleh nilai 2.05 (tinggi), dan Network Management memperoleh nilai 2,5 (tinggi).

## REFERENSI
Bonso, H., & Lawelai, H. (2020). EFEKTIVITAS PEMBUATAN PERATURAN DAERAH KHUSUS DI PROVINSI PAPUA: STUDI MAJELIS RAKYAT PAPUA. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan , 1 (2), 30 – 45. Haeruddin, L. S. (2019). Pengaruh Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Administrasi Surat Izin Usaha Perdagangan pada Kantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial , 3 (2), 11 – 27.
Hasim, D., & Amiruddin, A. (2019). Fungsi Perilaku Birokrasi dalam Pelayanan di Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial , 3 (2), 41 – 48. Klijn, E.-H., & Koppenjan, J. (2012). Governance network theory: past, present and future. Policy & Politics , 40 (4), 587 – 606. Makmur. (2011). Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan . Bandung: Refika Aditama. Moenir, A. S. (2010). Manajemen pelayanan umum di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara.
Mustafa, D. (2012). Perilaku Birokrasi; Diantara Pelayan dan Dilayani . Makassar: Fahmis Pustaka. Mustafa, D. (2016). Tanggung Jawab Dan Responsivitas Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Di Kota Makassar (Studi Kasus Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar). Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 5 (2), 79 – 92. Saputro, H. E. (2015). Kualitas Pelayanan Publik. Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik , 2 (1). Sedarmayanti. (2009). Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan: mewujudkan pelayanan prima dan kepemerintahan yang baik . Bandung: Refika Aditama. Sedarmayanti, M., & Pd, M. (2001). Sumber daya manusia dan produktivitas kerja. Bandung: CV. Mandar Maju . Tangkilisan, H. N. S. (2005). Manajemen publik . Jakarta: Grasindo. Thoha, M. (2003). Perilaku organisasi konsep dasar dan aplikasinya. Jakarta: Grafindo Persada .
Wakhid, A. A. (2011). Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 7 (2), 126 – 146. Wisnu, D., & Nurhasanah, S. (2005). Teori organisasi: struktur dan desain . Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Copyright Holder ©Hamjah Bonso & Busyairi Ahmad | Copyright Year 2021 | Licence URL https://creativecommons.org/licenses/by/4.0