## ANALISIS YURIDIS WEWENANG PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGURUSAN TANAH DI INDONESIA
Hasiah
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas e-mail: Hasiahrasyida@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  is  a  study  of  the  relationship  between  the  central and  regional  governments  related  to  land  management  in  Indonesia based  on  juridical  analysis.  The  theoretical  basis  used  is  according  to Herbert G. Hick, which states that authority is the right to do something and  is  a  legitimate  source  of  power.  Therefore,  the  authority  of  the central  government  and  local  governments  is  based  on  the  applicable legality principle.
The  principle  of  legality  referred  to  in  land  management  is  based on  Law  Number  23  of  2014  concerning  regional  governance,  Basic Agrarian Law Law No.5 of 1960 (UUPA), Presidential Regulation (Perpres) of the Republic of Indonesia Number 20 of 2015 concerning the National Land  Agency.  (BPN),  Presidential  Regulation  (Perpres)  Number  148  of 2015 concerning Implementation of Land Acquisition for Development for Public  Interest.  From  these  laws  and  regulations,  it  can  be  concluded that  the  relationship  between  land  management  cannot  be  separated from the principle of decentralization. In Law No. 23/2014 there are also (3)  sub-management  of  land  that  has  no  authority  with  the  central government in matters of customary land, vacant land and the issuance of permits that are fully submitted to the Regional Government.
Based on the study of State Administrative Law, licensing matters in managing land are delegated to the Regency government (Governor or Regent) or the Regional Land Agency in order to review the smoothness and efficiency of time while in carrying out the functions carried out by the  National  Land  Agency,  namely  by  the  central  government  as regulated  in  a  Presidential  Regulation  No  20  of  2015,  the  scope  of  land affairs  regulated  in  Law  No.  23  of  2014  is  relatively  narrower  than  in Presidential Regulation 20 of 2015.
Keywords: Central Government, regional government, land management

## ABSTRAK
Penelitian ini merupakan kajian hubungan pemerintah pusat dan daerah  terkait  pengurusan  tanah  di  Indonesia  berdasarkan  telaah yuridis.  Adapun  dasar  teori  yang  digunakan  adalah  menurut  Herbert
G.Hick  yang  menyebutkan  wewenang  adalah  adalah  hak  untuk melakukan  suatu  hal  dan  merupakan  sumber  kekuasaan  yang  sah. Oleh sebab itu, maka wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdasarkan atas asas legalitas yang berlaku.
Asas  legalitas  yang  dimaksud  dalam  pengurusan  tanah  adalah berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah, Undang-Undang  Pokok  Agraria  Undang-Undang  No.5  Tahun  1960 (UUPA),  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Republik  Indonesia  Nomor    20 Tahun    2015  Tentang  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  Peraturan Presiden  (Perpres)  Nomor  148  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum .  Dari peraturan  perundang-undangan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa hubungan pengurusan tanah tidak lepas dari asas desentralisasi. Dalam UU  No  23  Tahun  2014  pula  terdapat  (3)  sub  pengurusan  tanah  yang tidak  ada  kewenangannya  pada  pemerintah  pusat  dalam  hal  urusan tanah  ulayat,  tanah  kosong  dan  penerbitan  Izin  yang  diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan  kajian  Hukum  Administrasi  Negara,  urusan perizinan  dalam  menguruskan  tanah  dilimpahkan  kepada  pemerintah Kabupaten  (Gubernur  atau  Bupati)  atau  Badan  Pertanahan  Daerah dalam  rangka  meninjau  kelancaran  dan  efesiensi  waktu  sedangkan dalam  pelaksanaan  fungsi  yang  dijalankan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional  yaitu  oleh  pemerintah  pusat  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Presiden  No  20  Tahun  2015  maka  ruang  lingkup  urusan pertanahan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No  23  Tahun  2014 relatif  lebih  sempit  dibandingkan  dalam  Peraturan  Presiden  20  Tahun 2015.
Kata  Kunci: Pemerintahan Pusat,  Pemerintahan  Daerah,  Pengurusan Tanah

## PENDAHULUAN
Dalam  pemerintahan  provinsi  di  Indonesia,  setiap  wilayah  memiliki hak  dan  wewenang  untuk  mengatur  urusan  rumah  tangganya  masing- masing kecuali urusan absolut atau urusan nasional. Urusan-urusan yang diserahkan  dalam  rangka  mencapai  kesejahteraan  sesuai  keberagaman SDM  dan  SDA  tiap  daerah.  Salah  satu  urusan  yang  diserahkan  kepada pemerintah daerah adalah urusan atas tanah. (23 Tahun 2014)
Urusan  tanah  sudah  diatur  dalam  UUD  1945  yang  dibahas  secara umum kemudian diatur secara rinci dalam Undang- Undang Pokok Agreria
atau  UPPA  termasuk  dalam  PP,  UU  Pemerintah  Daerah  serta  UU  lainnya. Urusan pertanahan memiliki peran yang sangat penting terutama dari sisi ekonomi dan sosial daerah. Sebagai NKRI, kebebasan untuk mengatur dan mengurus  pertanahan  tidak  boleh  terlepas  dari  pemerintah  pusat  dan hukum nasional sehingga selalu ada hubungan regulasi diantaranya.
Meskipun pengurusan tanah telah diatur dalam instrumen nasional, masih  banyak  terjadi  permasalahan  terutama  menyangkutan  kepentingan dari  berbagai  pihak.  Tidak  hanya  itu,  terjadi  tumpang  tindih  atas kewenangan dan kebijakan dalam pengelolaan tanah baik dari pemerintah pusat  maupun  daerah.  Oleh  sebab  itu,  perlu  analisa  secara  yuridis memperjelas kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library Research .  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian normatif,  yaitu  penelitian  yang  mengacu  terhadap  bahan-bahan  pustaka. Kemudian  menganalisis  Undang-Undang  yang  berkaitan  dengan  hal pertanahan di Indonesia.(Neong Muhajir, 2000).
Penelitian  ini  memandang  sudut  pandang  sinkronisasi  antar peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan termasuk dalam asas-asas  hukum  dalam  memakai  konsep  heirarki.  Bentuk  analisa  yang diapakai dalam penelitian ini yaitu deduktif deskritif yaitu menganalisa dari data data umum menjadi sebuah kesimpulan khsusus.

## PEMBAHASAN
Adapun  hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  berkaitan dalam mengurus Tanah tercantum dalam Undang-Undang yaitu:

## A. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Berdasarkan  Undang-Undang  yang  mengatur  pemerintah  daerah terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  yang  dalamnya
terdapat  batasan-batasan  dalam  negara  kesatuan  RI  yakni  ketentuan- ketentuan yang tidak boleh dilampaui atau diselenggarakan oleh daerah. Berdasarkan Pasal 9 disebutkan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan  pemerintahan  absolut,  urusan  pemerintahan  konkuren,  dan urusan  pemerintahan  umum.  Urusan  pemerintahan  absolut  adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.  Sedangkan  urusan  pemerintahan  konkuren  adalah  Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. (Ilyas, 2015)
Berdasarkan Pasal 12 bahwa urusan tanah merupakan salah satu Urusan Pemerintahan konkuren dan lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan  bahwa    Pembagian  urusan  pemerintahan  konkuren  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  provinsi  serta  Daerah  kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) bahwa berdasarkan prinsip-prinsip yang disebutkan pada ayat (1) maka kriteria Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat adalah : (23 Tahun 2014)
a. Urusan  Pemerintahan  yang  lokasinya  lintas  Daerah  provinsi  atau lintas negara;
b. Urusan  Pemerintahan  yang  penggunanya  lintas  Daerah  provinsi atau lintas negara;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
d. Urusan  Pemerintahan  yang  penggunaan  sumber    dayanya  lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
Sedangkankan  kriteria  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan  Pemerintahan  yang  penggunaan  sumber  dayanya  lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
Serta  kriteria  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan  Pemerintahan  yang  penggunanya  dalam  Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan  Pemerintahan  yang  manfaat  atau  dampak  negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan  Pemerintahan  yang  penggunaan  sumber  dayanya  lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
Tidak hanya itu, pada pasal 16 ayat (2) menjelaskan bahwa norma, standar,  prosedur,  dan  kriteria  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  a  berupa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  Konkuren  yang  menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dalam  Pasal  11  ayat  (2)  pada  huruf  d  menyebutkan  tanah merupakan  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan Pelayanan  Dasar.  Urusan  pemerintahan  yang  wajib  tersebut  berarti urusan  yang  wajib  diselanggarakan  oleh  semua  daerah  seperti  mana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang ini.
Dalam  pada  huruf  J  mengenai  pembagian  urusan  pemerintahan bidang pertanahan disebutkan ada 9 (Sembilan) sub urusan yang dibagi antara  pemerintah  pusat,  daerah  propinsi  dan  daerah  kabupaten/kota. Kesembilan sub urusan tersebut  terdiri atas;
1. Izin lokasi
2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
3. Sengketa tanah  garapan
4. Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan,
5. Subjek  dan  objek  redistribusi  tanah  serta  ganti  kerugian  tanah kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee,
6. Tanah ulayat,
7. Tanah kosong,
8. izin membuka tanah, dan
9. penggunaan tanah.
Dari 9 sub urusan tersebut terdapat 3 sub urusan yang tidak ada kewenangannnya  pada  pemerintah  pusat,  yaitu  urusan  tanah  ulayat, tanah  kosong  dan  izin  membuka  tanah.  Kewenangan  penerbitan  izin membuka  tanah  hanya  ada  pada  pemerintah  kabupaten/kota.  Di samping  itu  Kewenangan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum hanya ada pada pemerintah pusat dan daerah propinsi.
Sedangkan  dalam  Undang-Undang  No  23  Tahun  2014  juga menyebutkan  secara  lebih  konkrit  mengenai  kewenangan  penyelesaian sengketa tanah: (Santoso, 2016)
1) Penyelesaian sengketa tanah garapan,
2) Penyelsaian  masalah  ganti  rugi  dan  santunan  tanah  untuk pembangunan, dan
3) Penyelesaian masalah tanah kosong.
Penyelesaian  sengketa  tanah  garapan  dan  penyelesaian  masalah ganti  rugi  tanah  untuk  pembangunan  ada  pada  semua  level pemerintahan,  sedangan  kewenangan  penyelesaian  masalah  tanah
kosong  hanya  ada  pada  level  pemerintah  propinsi  dan  pemerintah kabupaten/kota.
Penjelasan  mengenai  urusan  pertanahan  dalam  yang  dilampirkan dalam undang-undang ini sebagai berikut:

## B. Undang-Undang  Pokok  Agraria  Undang-Undang  No.5  Tahun  1960 (UUPA)
Pengakuan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dalam  wilayah  Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang  angkasa  Bangsa  Indonesia  dan  merupakan  kekayaan  nasional yakni  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal 1  ayat  (2)  UUPA).  (Solihat,  2014). Dalam  UUPA  secara  jelas  dalam  rangka  melaksanakan  UUD  1945  pada
pasal  33  yakni  bahwa  bidang  pertanahan  merupakan  wewenang pemerintah  pusat.  Namun  dalam  hal  ini  bukan  berarti  semua  urusan pertanahan  sepenuhnya  pada  pemerintah  pusat,  (Setiady,  2014)  tetapi sebagai  negara  kesatuan  dan  tetap  menjalankan  otonomi  atas  dasar efesiensi  dan  efektivitas  sebuah  negara  maka  wewenang  tersebut dilimpahkan sesuai asas desentralisasi.
Pernyataan  ini  terdapat  dalam  UUPA  Pasal  2  ayat  (4)  yang menegaskan  bahwa  hak  menguasai  dari  negara  tersebut  diatas pelaksanaannya  dapat  dikuasai  oleh  kepada  daerah-daerah  dan masyarakat-masyarakat  hukum  adat  yang  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  Nasional  menurut  Peraturan-Peraturan  Pemerintah. (Santoso, 2016).

## C. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor  20  Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Pada  peraturan  ini,  urusan  BPN  diserahkan  kepada  menteri Agraria  dan  Tata  Ruang.  Untuk  menyelenggarakannya,  Peraturan Presiden  yang  konsisten  yang  didalamya  memuat  prinsip  bahwa kewenangan  bidang  pertanahan  berada  pada  pemerintah  pusat, termasuk  kewenangan  penyelesaian  sengketa  pertanahan  baik  dalam lingkup  nasional  maupun  daerah.  Pelaksanaan  kewenangan  dibidang pertanahan oleh pemerintah daerah atas dasar pelimpahan kewenangan dan  tugas  pembantuan  yakni  melalui  wilayah  Kantor  BPN  Provinsi  dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kota. (PP No. 20 Tahun 2015 )
D. Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  148  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum
Wewenang antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam mengurus pertanahan telah disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor
148 Tahun tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum. Dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan instansi  yang  memerlukan  tanah  adalah  lembaga  negara,  kementerian, lembaga  pemerintah  nonkementerian,  pemerintah  provinsi,  pemerintah kabupaten/kota,  dan  Badan  Hukum  Milik  Negara/Badan  Usaha  Milik Negara  yang  mendapat  penugasan  khusus  Pemerintah  atau  Badan Usaha  yang  mendapatkan  kuasa  berdasarkan  perjanjian  dari  lembaga negara,  kementerian,  lembaga  pemerintah  nonkementerian,  pemerintah provinsi,  pemerintah  kabupaten/kota,  dan  Badan  Hukum  Milik Negara/Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  mendapat  penugasan  khusus Pemerintah  dalam  rangka  penyediaan  infrastruktur  untuk  kepentingan umum
Kejelasan  mengenai  hubungan  pemerintahan  pusat  dan  daerah bekerja sama dalam mengurus tanah juga terdapat pada ayat (7) bahwa Hak  Pengelolaan  adalah  hak  menguasai  dari  negara  yang  kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. (Pepres No. 148  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum).  Pada  pasal  1  ayat  (19)  dan (20)  menyebutkan  bahwa  keberadaan  Kantor  Pertanahan  merupakan instansi  vertikal  BPN  di  kabupaten/kota  yang  dipimpin  oleh  Kepala Kantor  Pertanahan  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.  Persiapan pengadaan  tanah  yang  selanjutnya  disebut  Tim  Persiapan  adalah  tim yang  dibentuk  oleh  gubernur  untuk  membantu  gubernur  dalam melaksanakan  pemberitahuan  rencana  pembangunan,  pendataan  awal lokasi  rencana  pembangunan  dan  Konsultasi  Publik  rencana pembangunan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  bahwa  pemerintah  daerah  atau gubernur  didelegasikan  untuk  mengurus  dan  mengadakan  tim pelaksanaan  dan  pengerjaan  atas  tanah  yang  dianggap  memiliki
kepentingan  umum  dalam  rangka  pembangunan  daerah  yang dipertanggung jawabkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Negara.

## E. Analisis  Wewenang  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah dalam Mengurus Tanah Menurut Undang-Undang Berlaku
Menurut Herbert G.Hick, wewenang adalah hak untuk melakukan suatu  hal  dan  merupakan  sumber  kekuasaan  yang  sah.  (Anggriani, 2012).  Wewenang  suatu  organisasi  /  badan  atau  individu  diperoleh melalui  pelimpahan  kekuasaan.  Begitu  pula  wewenang  dari  pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdasarkan atas asas legalitas yang berlaku.
Sebagai  negara  kesatuan,  hubungan  wewenang  tersebut bersumber  dengan  cara  pelimpahan  kekuasaan  sehingga  dalam membuat  keputusan  oleh  pemerintah  maka  harus  berdasarkan  pada peraturan  perundang-undangan  formal  yang  terkait  termasuk  UU Pertanahan.  Jadi  bila  keputusan  atau  peraturan  tersebut  telah  dibuat maka  memberikan  kewajiban  kepada  rakyat  secara  keseluruhan termasuk  daerah  masing-masing.  Hal  tersebut  disebabkan  setiap wewenang yang ada pada pemerintah adalah berdampak hukum.
Pemerintah  daerah  diberikan  kekuasaan  memegang  monopoli dengan batas-batas yang telah ditentukan dalam memanfatkan alamnya dan  sebagai  upaya  mepertahankan  hukum  positif  yang  berlaku  serta berpegang teguh pada ketatanegaraan yang herarki. Sebagai Badan yang bersifat  hukum  publik,  maka  Pemerintah  Daerah  dapat  memanfaatkan tanah yang diperuntukan untuk umum atas dasar kepentingan bersama atau  dalam  rangka  pembangunan.  (Anggriani,  2012).  Namun  di  dalam membuat Peraturan umum yang telah ditetapkan tidak boleh merugikan hak-hak  orang  lain    dengan  cara  ganti  rugi  atau  memberikan  jaminan kesejahteraan bagi pemilik tanah.
Pasal  33  ayat  (3)  1945  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa bumi  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat. Menguasai  yang  dimaksud  dari  negara  dalam  UUD  tersebut  yang  diberi wewenang  adalah  untuk  mengatur,  pemeliharan,  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  yang  berlaku  dalam  hal  menguruskan  tanah  tanpa melanggar  nilai-nilai  keadilan  termuat  dalam  UUD  dan  Pancasila. Berdasarkan Undang – Undang Dasar, maka ia merupakan hukum yang umum dan bersifat nasional dimana semua urusan bumi dan kekayaan alam  yang    ada  dalam  wilayah  Negara  Indonesia,  dikuasai  oleh  Negara. Namun  secara  detil  dalam  pelaksanaanya  terkait  tanah  terdapat  dalam UU serta peraturan-peraturan pemerintah yang dijadikan standart untuk rujukan bagi pemerintah daerah. (Wignjosoebroto, 2013)
UU  yang  terkait  dengan  kewenangan  di  bidang  pertanahan  dalam UUPA  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Pada  Pasal  2  terdapat  hukum tanah  nasional  dalam  arti  asasnya  merupakan  kewenangan  pusat. Namun  bentuk  pelaksanaannya  sebagai  menjalankan  Asas  Pembantuan adalah  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  karena  urusan  Tanah  adalah bersifat  lokal.  Pelaksanaan  asas  tersebut  adalah  dalam  rangka menyelenggarakan hukum tanah nasional.
Selanjutnya,  menurut  pasal  6  UUPA  juga  menyebutkan  “semua hak ke atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Maksudnya adalah hak-hak perseorangan  terhadap  hak  dari  masyarakat  sehingga  jika  ada  suatu kepentingan  dari  masyarakat  lebih  tinggi,  maka  kepentingan perseorangan harus dikalahkan. Pasal tersebut juga terkait dengan Pasal 18  UUPA  Pencabutan  atas  hak  tanah  diganti  untuk  kepentingan  umum tetapi harus diberikan ganti rugi yang layak. (Anggriani, 2012)
Bila  dikaitkan  dengan  Ilmu  Hukum  Admnistrasi  Negara, Pemerintah  adalah  sebagai  pemilik  kepunyaan  publik.  Namun,  dalam pelaksanaannya  pemerintah  mempunyai  hak  atas  tanah  sesuai
peraturan Perundang-undangan yang tegas serta atas dasar unsur-unsur berkepentingan  umum.  Misalkan,  kepentingan  pembangunan,  maka Presiden setelah mendengar Menteri Agreria atau BPN atau Menteri yang bersangkutan  dan  jika  telah  sesuai  prosedur,  maka  pemerintah  pusat memiliki  kewenangan  untuk  mencabut  kepemilikan  serta  benda-benda diatasnya  dengan  kerjasama  pemerintah  daerah.  Namun  jika  pemilik tanah  merasa  dirugikan,  maka  dapat  mengaju  banding  di  Pengadilan terhadap negara serta menetapkan jumlah kerugian.
Pada  UU  No  23  Tahun  2014  pula  terdapat  (3)  sub  pengurusan tanah  yang  tidak  ada  kewenangannnya  pada  pemerintah  pusat  adalah urusan  tanah  ulayat,  tanah  kosong  dan  izin  membuka  tanah  karena beberapa alasan sebagai berikut :
a. Urusan Tanah Ulayat
Urusan  tanah  ulayat  memiliki  tiga  unsur  yakni,  adanya  hak ulayat  tertentu  dan  masyarakat  hukum  adat  tertentu  yang  menjadi lingkaran  hidup  tempat  mengambil  keperluan  hidup  masyarakat tersebut,  adanya  tatanan  hukum  adat  mengenai  pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat oleh masyarakat adat. Hal tersebut  tertuang  dalam  UPPA  pasal  2.    Oleh  sebab  itu,  penentu keberadaan  ulayat  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah yang mengikut sertakan masyarakat adat maka hak yang diatur oleh Peratuan Daerah dan bidang-bidangnya tersendiri. (Mardjoyo, 2002)
Hal  ini  sebagai  bentuk  internalisasi  status  tanah-tanah  Hak Ulayat  ke  dalam  bentuk  hukum  yang  diakui  secara  normatif  dalam tata  urutan  perundang-undangan  nasional  sebagaimana  diatur dalam  UU  No.  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah pembuatan perda perlu ditegaskan dalam  RUU,  agar  status  tanah  ulayat  mempunyai  kedudukan  dan bentuk  hukum  yang  jelas  dalam  sistem  hukum  nasional  agar manakala  terjadi  konﬂik  yang  melibatkan  tanah  ulayat,  maka  tanah
ulayat  mempunyai  kedudukan  hukum  yang  konkrit.  Hal  ini  penting untuk  memberikan  kepastian  hukum  yang  berkeadilan  dan bermanfaat  baik  bagi  MHA  itu  sendiri  maupun  bagi  pemerintah. (Nurlinda, 2016)
b. Kewenangan  Penerbitan  Izin  Membuka  Tanah  Hanya  Ada  Pada Pemerintah Kabupaten/Kota
Menurut Bagir Manan, izin dalam arti adanya persetujuan dari penguasa  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk memperbolehkan  perbuatan  tertentu  secara  umum  yang  dilarang. Perizinan  juga  harus  memenuhi  unsur-unsur  peraturan  perundang- undangan,  organ  pemerintah  yang  berkuasa,  peristiwa  atau  konkret serta prosedur dan persyaratan.
Organ  pemerintah  dalam  memberi  izin  menurut  Hukum administrasi Negara adalah berdasarkan organ yang berwenang yang dilimpahkan  dari  Pejabat  Adminitrasi  tertinggi  Negara  (Presiden) melalui  para  Menteri  sampai  ke  Pejabat  Administrasi  terbawah seperti  Kepala  Desa  /  Lurah.  (HR,  2014).  Oleh  karena  itu,  secara yuridis  dan  UU,  urusan  perizinan  dalam  menguruskan  tanah dilimpahkan  kepada  pemerintah  Kabupaten  (Gubernur  atau  Bupati) atau  Badan  Pertanahan  Daerah  dalam  rangka  meninjau  kelancaran dan  efesiensi  waktu.  Tidak  hanya  itu,  keberhakan  dalam  mendapat izin Pemerintah Daerah lebih mengetahui secara lokal sesuai konkrit.
c. Kewenangan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  Hanya Ada Pada Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi
Kewenangan ini telah disebutkan sebelumnya dalam Peraturan Presiden  No  148  Tahun  2015  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Kepentingan  Umum.  Sesuai  peraturan  tersebut, wewenang  dalam  rangka  pembangunan  tersebut  berkerjasama dengan  Gubernur  dalam  membentuk  tim  perencanaan,  pendataan awal  lokasi  dan  konsultasi  publik  tentang  rencana  pembangunan.
Selain  itu,  tim  yang  dibentuk  oleh  gubernur  untuk  membantu gubernur  melaksanakan  inventarisasi  masalah  yang  menjadi  alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan,  melakukan  kajian  dan  membuat  rekomendasi  diterima atau  ditolaknya  keberatan  tersebut.  Maka  hubungan  kerjasama tersebut  merupakan  satuan  tugas  bersama  Menteri  untuk menjalankan pengadaan Tanah.
Apabila  dikaitkan  dengan  fungsi  yang  dijalankan  oleh  BPN  dalam melaksanakan  tugas  di  bidang  pertanahan  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Presiden  No  20  Tahun  2015  maka  ruang  lingkup  urusan pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 relatif lebih  sempit  dibandingkan  dalam  Peraturan  Presiden  20  Tahun  2015. Didalam  Peraturan  Presiden  20  Tahun  2015  hanya  menjelaskan  fungsi dan  tugas  BPN  sebagai  Badan  yang  mengurus  Pertanahan  yang  ada  di Pusat  dan  di  dearah  masing-masing  sesuai  peraturan  Perundang- undangan.  Tidak  hanya  itu,  sumber  pendanaanya  dilimpahkan  kepada APBN  bukan  APBD.  Dapat  dilihat  dalam  penjelasan  beberapa  pasal bahwa  segala  tugas  dan  wewenang  Kepala  Badan  Pertanahan  Daerah harus  disesuaikan  dengan  unit  atasannya.  Dengan  demikian  maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari negara atas tanah itu adalah merupakan medebewind . Segala sesuatunya akan diselenggarakan  menurut  keperluannya  dan  tidak  boleh  bertentangan dengan kepentingan nasional, dan wewenang dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisis  penulis,  maka  hubungan  pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah:
a. Bahwa  dalam  UU  No  23  Tahun  2014  pula  terdapat  (3)  sub pengurusan tanah yang tidak ada kewenangannnya pada pemerintah pusat adalah urusan tanah ulayat, tanah kosong dan penerbitan izin.
b. Bahwa  berdasarkan  kajian  Hukum  Administrasi  Negara  urusan perizinan dalam menguruskan tanah dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten  (Gubernur  atau  Bupati)  atau  Badan  Pertanahan  Daerah dalam rangka meninjau kelancaran dan efesiensi waktu
c. Bahwa  apabila  dikaitkan  dengan  fungsi  yang  dijalankan  oleh  BPN dalam melaksanakan tugas di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam  Peraturan  Presiden  No  20  Tahun  2015  tentang  Badan Pertanahan  Nasioanl,  maka  ruang  lingkup  urusan  pertanahan  yang diatur  dalam  Undang-Undang  No  23  Tahun  2014  relatif  lebih  sempit dibandingkan dalam Peraturan Presiden 20 Tahun 2015 tengan BPN.

## DAFTAR PUSTAKA

## UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (UUPA)
Peraturan Presiden 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
Peraturan  Presiden  No  148  Tahun  2015  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Kepentingan Umum
Anggriani , Jum, Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
Ilyas  dkk,  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  Menyelesaikan  Sengketa Tanah dalam Jurnal Ilmu Hukum No.65 April 2015.
Justitia,  Fiat, Pengisian  Jabatan  Gubernur  di  Indonesia dalam  Jurnal  Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012.
Kaho  ,Riwu, Analisis  Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia , Yogyakarta: Pol Gov Fisipol UGM, 2012.
M.Hadjon, Philipus dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara ,(Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Said  ,  Abdul  Rauf  Alaudin, Pembagian  Kewewenangan  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  Dalam  Otonomi  yang  Seluas-Luasnya  Menurut  UUD  1945 dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 4, Oktober-Desember 2015.
Simamora,  Janpatar, Problema  Penyelesaian  Sengketa  Lembaga  Antar  Negara Oleh  Mahkamah  Konstitusi dalam  Jurnal  Mimbar  Hukum,  Vol.  26 Nomor 1 , Februari 2016.
Solihat,  Yeyet ,  Hukum  Agreria  Nasional dalam  Majalah  Ilmiah  Solusi  Unsika ISSN 1412-86676 Vol. 10 No. 22 Ed. Mar - Mei 2012.