Volume 5 Nomor 2, Maret 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## SENGKETA WARISAN PERUSAHAAN PERORANGAN BERUBAH MENJADI PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM *
Daniel Kuntjoro Budiman Fakultas Hukum, Universitas Surabaya,
Jl. Tenggilis Mejoyo, Kel. Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 e-mail: danielkuntjoro17@gmail.com

## Abstract
There  is  a  circumstance  where  some  children  control  an  individual  company  owned  by  a parent and converted the company into a limited liability company with a loss to the rights of other heirs.  The  research  aims  to  find  on  whether  a  parent’s  company  is  justified  or  not  has  been upgraded to a legal entity ignoring other heirs. By using a normative juridical approach, the study is  conducted  to  emphasize  the  actual facts  and  analyzed  it  with  applicable  regulations.  The  result shows  that  it  cannot  be  justified  that  a  limited  liability  company  is  established  from  finances originating of a parent-owned company, since it violates the legitimacy of other heirs’ rights.
Keywords : Parent’ Company; Limited Company; Heir; Absolute Rights.

## Abstrak
Keadaan dimana sebagian anak menguasai perusahaan perorangan milik orang tua diubah menjadi  badan  hukum  perseroan  terbatas  dengan  merugikan  hak  ahli  waris  lainnya.  Penelitian bertujuan mencari tahu dapat dibenarkan atau tidaknya perusahaan orang tua ditingkatkan menjadi suatu  badan  hukum  mengabaikan  ahli  waris  lainnya.  Penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan yuridis  normatif  yaitu  meneliti  keadaan  fakta  sebenarnya  lalu  dianalisis  dengan  peraturan  yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dapat dibenarkan jika memang bisa dibuktikan perseroan  terbatas  didirikan  dari  keuangan  yang  berasal  dari  perusahaan  milik  orang  tua,  dan melanggar legitime portie ahli waris lainnya.
Kata Kunci : Perusahaan Orang Tua; Mendirikan; Perseroan Terbatas; Mengabaikan; Ahli Waris; Hak Mutlak.
* Naskah diterima: 4 Agustus 2019, direvisi: 18 Januari 2020, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i2.188

## PENDAHULUAN
Pengaturan  Hukum  Waris  bertujuan untuk  mengatur  pelaksanaan  beralihnya harta  kekayaan  atau  warisan  kepada  ahli waris  seadil-adilnya.  Pembagian  warisan sering  menjadi  pemicu  konflik,  sehingga diaturnya Hukum Waris
dapat memberikan penyelesaian
konflik pewarisan  dalam  keluarga.  Fokus  dari Hukum  Waris  adalah  keluarga,  dimana harus ada hubungan darah diantara pewaris dan  ahli  waris,  kecuali  untuk  suami  atau isteri  dari  pewaris  yang  masih  terikat dalam perkawinan. (Kusumawati, 2011)
Survei yang
dilakukan
Pricewaterhouse Cooper (yang selanjutnya disebut  “PwC”),  perusahaan  audit  asal Amerika Serikat, di tahun 2014, menyatakan bahwa Bisnis Keluarga Indonesia,  mengenai  bisnis  keluarga  di Indonesia mempunyai hasil lebih dari 95% perusahaan  di  Indonesia  merupakan  bisnis keluarga.  PwC  mendefinisikan  bisnis keluarga sebagai perusahaan yang mayoritas  hak  suaranya  berada  di  tangan pendiri  atau  orang  yang  mengakuisisi perusahaan, misalnya pasangan, orang tua, anak atau ahli waris. Hal ini berarti hampir semua  perusahaan  di  Indonesia  dimiliki oleh keluarga, mulai dari bidang manufaktur,  transportasi,  konstruksi,  jasa dan  lain-lain.  Bisnis  keluarga  memang sangat  diminati  di  Indonesia  karena memilih  bisnis  keluarga  tujuan  utamanya adalah  memastikan  masa  depan  jangka panjang  perusahaan.  Selain  itu  tujuan lainnya  meningkatkan  profitabilitas,  lebih inovatif,  berkontribusi  pada  masyarakat, memberikan  peninggalan  atau  warisan, dan menciptakan peluang kerja bagi
anggota  keluarga.  Dimana  keterlibatan generasi  penerus  dalam  bisnis  keluarga Indonesia sebesar 60%, hal ini lebih tinggi dari rata-rata global  yang hanya 55% saja. Namun terdapat fakta bahwa usia perusahaan  sebagian  besar  berkisar  20-49 tahun,  dan  hampir  selalu  berakhir  pada generasi  ketiga.  (PricewaterhouseCoopers, 2014)
Sengketa  warisan  yang  akan  dibahas adalah sengketa warisan perusahaan keluarga  kopi  bubuk  Kapal  Api.  Pada mulanya Go Soe Loet sebagai pendiri kopi bubuk  Kapal  Api  memiliki  perusahaan bernama  Hap  Hoo  Tjan,  dimana  ia  telah bekerja  keras  dibantu  oleh  anak-anaknya merintis usaha hingga usahanya berkembang  pesat.  Harta  warisan  Go  Soe Loet  berbentuk  perusahaan  perorangan namun  dijadikan  perseroan  terbatas  oleh sebagian anak-anaknya, yaitu Indra Boedijono dan Soedomo Mergonoto, tanpa melibatkan  saudara-saudara  kandungnya yang  lain.  Di  persidangan  terbukti  secara faktual  bahwa  pada  awalnya  pabrik  kopi didirikan  oleh  orang  tua,  modal  saham perseroan terbatas berasal sepenuhnya dari Go Soe Loet dan isterinya.
Terdapat  kesenjangan  antara  hukum dan  fakta  bahwa  perubahan  perusahaan perorangan  kopi  bubuk  Kapal  Api  semula Hap  Hoo  Tjan  dimiliki  pewaris  kemudian ditingkatkan  menjadi  badan  hukum  oleh Indra Boedijono dan Soedomo Mergonoto. Seharusnya  tidak  hanya  dimiliki  oleh Indra,  Soedomo  dan  Singgih  saja,  tetapi juga menyertakan saudara-saudaranya yaitu  ahli-ahli  waris  lainnya.  Gugatan diajukan saudara-saudara yang  merasa
dirugikan kepada Indra Boedijono, Soedomo
Mergonoto dan Singgih Gunawan.  Pada  tingkat  kasasi  upaya saudara-saudara  yang  merasa  dirugikan gagal  dengan  menyatakan  gugatan  tidak dapat  diterima,  sehingga  penggugat  tidak mewarisi harta warisan berupa perusahaan yang  berasal  dan  dirintis  oleh  orang tuanya.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut tujuan  dilakukan  penelitian  ini  adalah mengetahui  sengketa  warisan  perusahaan yang  semula  perorangan  berubah  menjadi berbadan  hukum  dapat  dibenarkan  atau tidak.  Dimana  perusahaan  perorangan yang merupakan warisan Go Soe Loet dan Po  Guan  Cuan  diubah  menjadi  badan hukum PT Santos Jaya Abadi dimiliki oleh Indra Boedijono, Soedomo Mergonoto dan Singgih  Gunawan.  Dipicu  banyaknya perusahaan  keluarga  di  Indonesia,  kasus ini  menjadi  pelajaran  tersendiri  bagi masyarakat  supaya  lebih  sadar  pentingnya mengerti  hukum  waris,  setidak-tidaknya menghindarkan  kejadian  serupa  terjadi lagi. (R. Santoso Pudjosubroto, 1964)

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis  normatif  yang  mana berdasarkan  fakta  dianalisis  menggunakan literatur dan peraturan perundang- undangan yang didapat dari studi
kepustakaan. Hal ini dilakukan analisisnya menggunakan pendekatan deduktif- induktif.
Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan Statute
Approach dan Conceptual  Approach . Statute  Approach adalah  pendekatan  yang didasarkan pada ketentuan hukum positif
yang  berlaku  di  Indonesia,  dalam  hal  ini Burgerlijk  Wetboek (untuk  selanjutnya disebut  “BW”).  Sedangkan Conceptual Approach adalah pendekatan yang didasarkan dan dikaitkan dengan pendapat para  sarjana  yang  berkaitan  dengan permasalahan  tersebut.  Bahan  dan  sumber hukum dilakukan studi pustaka diantaranya  adalah  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas, Putusan Perkara  Nomor  245/Pdt.G/2013/PN.Sby juncto 565/Pdt/2013/PT.Sby juncto 1600K/PDT/2014,  selain  itu  juga  terdapat bahan  hukum  lainnya  yaitu  literatur- literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Pewarisan Go Soe Loet dan Po Guan  Cuan  yaitu  orang  keturunan  Timur Asing  Tionghoa,  tunduk  pada  ketentuan Pasal 131 IS jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 jo. Staatsblad 1924  Nomor  557  tentang Penundukkan Diri terhadap Hukum Eropa. Berdasarkan  Pasal  119  BW,  sejak  saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut  hukum  terjadi  harta  bersama menyeluruh  antara  suami-isteri.  (Afandi, 1986)
Pewarisan  terjadi  sebagaimana  Pasal 830  BW  adalah  terjadi  karena  kematian, ahli  waris  harus  ada  pada  waktu meninggalnya  si  peninggal  warisan  dan ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan  (Kamilah  &  Aridhayandi, 2015). Meninggalnya Go Soe Loet dan Po Guan Cuan, adanya 7 orang ahli  waris
waktu  meninggal  dan  ada  sejumlah  harta kekayaan yang ditinggalkan, yaitu perusahaan pembuatan kopi bubuk dengan merek  Kapal  Api  yang  ditinggalkan  Go Soe Loet dan Po Guan Cuan.
Go Soe Loet  yang meninggal pada 12 Juli  1993  meninggalkan  ahli  waris  yaitu Po  Guan  Cuan,  dan  anak-anaknya  yaitu Soetikno  Gunawan,  Wu  Yuee,  Indra Boedijono,  Soedomo  Mergonoto,  Singgih Gunawan,  Lenny  Setyawati,  dan  Wiwik Sundari Guntur. Sedangkan Po Guan Cuan meninggal  pada  tanggal  14  Oktober  2002, ahli  warisnya  adalah  Soetikno  Gunawan, Lenny  Setyawati  dan  Wiwik  Sundari Guntur. Hal ini berdasarkan Pasal 833 ayat 1  BW,  ahli  waris  karena  hukum  memiliki barang,  hak-hak  dan  segala  piutang  dari orang  yang  meninggal  dunia. Le  Mort Saisit  Le  Vit ,  yang  telah  meninggal  dunia meluangkan  tempat  bagi  yang  masih  ada. Dalam  Pasal  852  KUH  Perdata,  telah ditentukan bahwa orang yang pertama kali dipanggil  undang-undang  untuk  menerima warisan  adalah  anak-anak  dan  suami  atau isteri.  Bagian  yang  diterima  oleh  mereka adalah sama besar antara satu dengan yang lainnya (Wahyu Setiadi & Sumarto, 2014). Pengertian ahli waris  yang bersumber dari prinsip  menurut  Pasal  832  KUH  Perdata adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan  pewaris  dan  berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban  tersebut  timbul  setelah  pewaris meninggal  dunia. Hak ini didasarkan pada hubungan  perkawinan,  hubungan  darah dan  surat  wasiat.  Ketentuan  dalam  Pasal 833  ayat  (1)  BW  menyatakan,  bahwa sekalian  ahli  waris  dengan  sendirinya karena hukum  memperoleh hak milik atas
semua harta kekayaan orang yang meninggal  dunia  (pewaris)  (Wattimena, 2017).
Pewarisan  Go  Soe  Loet  adalah  secara ab-intestato,  karena  sewaktu  hidup  tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya sehingga  undang-undang  mengatur  dalam Pasal  874  BW  bahwa  kepunyaan  ahli waris,  sekadar  tidak  ada  ketetapan  dalam suatu  surat  wasiat.  Berdasarkan  Pasal  126 BW,  dimana  harta  bersama  bubar  demi hukum  karena  kematian.  Berdasarkan pasal  128  BW  dikatakan  bubarnya  harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua  antara  suami  dan  isteri,  atau  antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan  dan  pihak  mana  asal barang-barang  itu  hanyalah  setengah bagian  dari  seluruh  harta  bersama  (Satrio, 1998). Ahli waris dari Go Soe Loet adalah Po Guan Cuan isterinya, Soetikno Gunawan,  Wu  Yuee,  Indra  Boedijono,
Soedomo  Mergonoto,  Singgih  Gunawan, Lenny  Setyawati,  dan  Wiwik  Sundari Guntur.  Bagian  masing-masing  ahli  waris adalah sama rata 8 orang, yaitu 7 anak dan 1  janda  Po  Guan  Cuan,  sehingga  masing- masing  ahli  waris  mendapat  bagian  1/8 bagian  dari  harta  warisan  Go  Soe  Loet, yaitu 1/16 bagian.
Sedangkan  Po  Guan  Cuan  sebelum meninggal  dunia,  telah  meninggalkan wasiat  berarti  melangsungkan  pewarisan secara testamentair. (Emeliana Krisnawati,
2006) Wasiat berisi hibah wasiat berdasarkan  pasal  957  BW.  Wasiat  yang dibuatnya memenuhi syarat formal. Syarat formal, dibuat di hadapan notaris dan
dihadiri  2  orang  saksi.  Saksi  tidak  boleh ahli  waris,  maupun  keluarga  sedarah  dan keluarga  berdasarkan  semenda  sampai dengan  derajat  ke-6.  Selain  itu  juga  harus memenuhi  syarat  yaitu  sudah  dewasa, penduduk  Indonesia  dan  paham  akan Bahasa  yang  digunakan  dalam  testamen (Tamakiran,  1987).  Menghadirkan  saksi- saksi  yaitu ibu  mertua dari anaknya,  Indra Boedijono  dan  adik  ipar  Indra  Boedijono. Menunjukkan  bahwa  pembuatan  wasiat menghadirkan  saksi-saksi  yang  sepihak, sehingga  sangat  mungkin  bahwa  wasiat dibuat  dengan  keadaan  tipu  muslihat. Berdasarkan Pasal 893 BW, suatu testamen  adalah  batal  jika  dibuat  dengan paksa,  tipu,  dan  muslihat.  Namun  wasiat tidak  memenuhi  syarat  materiel,  yaitu wasiat  haruslah  mengenai  barang-barang dimiliki  si  peninggal  waris  berdasarkan Pasal 966 BW. Apabila pewaris menghibahwasiatkan sesuatu benda tertentu  yang  dipunyai  orang  lain  maka hibah-wasiat batal.
Hibah wasiat adalah perbuatan hukum pewaris  sebelum  ia  meninggal  dunia. Dimana  diketahui  yang  dimaksud  dengan perbuatan hukum adalah:
“Perbuatan  dengan  tujuan  untuk pernyataan  kemauan  yang  terkandung di  dalamnya,  menciptakan  suatu  hak bagi  seseorang  atau  merubah  suatu hak  bagi  seseorang  atau  merubah sesuatu  hak  yang  telah  ada  atau mengakhirinya”. (Boty, 2017)
Sehingga  berdasarkan  pembahasan diatas  dihubungkan  dengan  hak  perdata subjek hukum (manusia dan badan hukum) untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum, perjanjian  dan  penetapan  atas  apa  yang mereka inginkan atau kehendaki,
merupakan tindakan  yang dapat menjamin perbuatan, perjanjian dan penetapan tersebut jika dituangkan dalam akta otentik yang  dibuat  oleh  Notaris,  dan  hak  perdata mereka  pun  menjadi  lebih  terjamin  oleh hukum  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat oleh  pihak  lain  sepanjang  undang-undang tidak melarangnya. (Boty, 2017)
Wasiat  dibuatnya  yang  membagikan seluruh  dari  harta  bersama  tidak  dapat dibenarkan.  Berdasarkan  Pasal  119  BW sejak dilangsungkannya perkawinan, maka menurut  hukum  terjadi  harta  bersama menyeluruh  antar  suami  isteri,  sejauh tentang  hal  itu  tidak  diadakan  ketentuan- ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.  Berdasarkan  Pasal  126  BW, harta  bersama  bubar  demi  hukum  salah satunya  adalah  karena  kematian.  Maka berdasarkan  Pasal  128  BW,  setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama  mereka  dibagi  dua  antara  suami dan isteri, tanpa mempersoalkan dari pihak mana  asal  barang-barang  itu.  Harta warisan yang dimiliki dan dapat diwariskan  oleh  Po  Guan  Cuan  hanyalah setengah bagian dari seluruh harta bersama ditambah  dengan  bagiannya  sebagai  ahli waris  atas  meninggalnya  Go  Soe  Loet, suaminya.  Harta  warisan  Po  Guan  Cuan adalah  ½  harta  bersama  ditambah  1/16 bagian  harta  bersama,  yaitu  9/16  bagian harta bersama.
Pengaturan  dalam  hukum  waris  barat terdapat dua unsur penting:
a. Unsur  individual  (menyangkut  diri pribadi  seseorang).  Pada  prinsipnya seseorang  pemilik  atas  suatu  benda mempunyai kebebasan yang  seluas-
luasnya sebagai individu untuk
berbuat  apa  saja  atas  benda  yang dimilikinya termasuk harta
kekayaannya menurut kehendaknya.
b. Unsur sosial ( menyangkut kepentingan bersama).  Perbuatan  yang  dilakukan pemilik  harta  kekayaan  sebagaimana dijelaskan  dalam  unsur  individual dapat  mengakibatkan  kerugian  pada ahli  waris  sehingga  undang-undang memberikan  pembatasan-pembatasan terhadap  kebebasan  pewaris  demi kepentingan  ahli  waris.  (Mohammad Yasir Fauzi, 2016)
Hibah  wasiat  ada  di  dalam  rumusan pasal  957  BW,  dikatakan  bahwa  hibah wasiat  adalah  suatu  penetapan  yang khusus, dengan mana pewaris memberikan wasiat kepada seorang atau lebih memberikan  beberapa  barang  atau  harta kekayaannya  dari  jenis  tertentu,  seperti misalnya  memberikan  barang  bergerak atau  semua  barang  tidak  bergerak  atau memberikan  hak  pakai  hasil  atau  seluruh atau sebagian harta peninggalannya (Pratama,  Syaifuddin,  &  Elmadiantini,
2015).  Wasiat  yang  dibuat  oleh  Po  Guan Cuan isi pada pokoknya adalah membagikan
saham-saham
dari
perusahaan yang memproduksi kopi
dengan  merek  Kapal  Api  yaitu  PT  Santos Jaya  Abadi  harus  dibagi  diantara  anak- anaknya dengan komposisi Indra Boedijono  sebagai  pemegang  30%  saham, Soedomo  Mergonoto  sebagai  pemegang 30%  saham,  Singgih  Gunawan  sebagai pemegang  30%  saham,  Lenny  Setyawati sebagai  pemegang  5%  saham,  dan  Wiwik Sundari  Guntur  sebagai  pemegang  5% pemegang saham ternyata  juga
bertentangan  dengan  hukum.  Ternyata  Go Tek  Yok  atau  Soetikno  Gunawan  dan  Wu Yuee  tidak  dimasukkan  dalam  wasiat tersebut.
Meskipun Po Guan Cuan melangsungkan pewarisan secara testamentair ,  namun  ahli-ahli  warisnya memiliki legitime  portie ,  yaitu  hak  yang diberikan  undang-undang  kepada  ahli waris tertentu karena hubungannya demikian  dekat  dengan  pewaris  sehingga hak  mereka  atas  harta  warisan  perlu dilindungi  undang-undang  (Prodjodikoro, 1986).  Menurut  Pasal  913  BW, Legitime Portie adalah  sesuatu  bagian  dari  harta peninggalan  yang  harus  diberikan  kepada waris,  garis  lurus  menurut  ketentuan undang-undang  terhadap  mana  si  yang meninggal  tak  diperbolehkan  menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih  hidup,  maupun  selaku  wasiat (Pangemanan, 2016). Karena dalam pewarisannya  ada  wasiat  atau  testamen yang  bisa  dilaksanakan,  maka  untuk memastikan pemberian tersebut menyinggung/melanggar  hak  mutlak  para ahli  waris legitimaris atau  tidak,  perlu mencari  besarnya  hak  mutlak  para  ahli legitimaris tersebut  berdasarkan  Pasal  914
BW.
Pasal  834  BW  mengatur,  bahwa  ahli waris  berhak  mengajukan  gugatan  untuk memperoleh  warisannya  terhadap  semua orang  yang  memegang bezit atas  seluruh atau  sebagian  warisan  itu  dengan  alas  hak ataupun  tanpa  alas  hak,  demikian  pula terhadap  mereka  yang  dengan  licik  telah menghentikan bezit- nya Dia oleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh
warisan  bila  ia  adalah  satu-satunya  ahli waris  atau  hanya  untuk  sebagian  bila  ada ahli  waris  lain,  Gugatan  itu  bertujuan menuntut supaya diserahkan apa saja  yang dengan alas hak apapun dalam warisan itu beserta  segala  penghasilan,  pendapatan dan  ganti  rugi,  menurut  peraturan  yang termasuk dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan  kembali  hak  milik  (Dewi  & Purwanti, 2014).
Hap  Hoo  Tjan  merupakan  cikal  bakal dari  pendirian  PT  Santos  Jaya  Abadi berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di persidangan bahwa:
1. Kelima  anak,  yaitu  Indra  Boedijono, Soedomo Mergonoto, Singgih
Gunawan, Lenny Setyawati dan Wiwik  Sundari  Guntur  tidak  dapat bersekolah  karena  sekolah  warga keturunan  Tionghoa  ditutup  oleh pemerintah sehingga mereka membantu pembuatan dan perdagangan  kopi  usaha  orang  tuanya dengan  pembagian  tugas  anak  laki membantu tenaga pemasaran dan anak perempuan
bekerja membantu penimbangan dan pembungkusan.
Setidaknya  hingga  meninggalnya  Go
Soe  Loet  pada  tahun  1993,  kelima
anak  masih  mengelola  perusahaan  PT
Santos Jaya Abadi. Hal ini menandakan  bahwa  PT  Santos  Jaya Abadi  masih  perusahaan  yang  sama dikelola oleh keluarga Go Soe Loet.
2. Hasil kerja Hap Hoo TJan
membuahkan  hasil  pada  tahun  1972 Go  Soe  Loet  membeli  aset  tanah  di Kenjeran  seluas  2000  m 2 yang didaftarkan atas nama  Indra
Boedijono karena sebagai satu- satunya  anggota  keluarga  yang  telah memiliki  status  WNI,  sesungguhnya berasal  dari  uang  dari  Go  Soe  Loet telah  terbukti  di  persidangan.  Di  atas tanah  itu  didirikan  pabrik  yang memproduksi  kopi  dengan  merek Kapal Api. Pabriknya bernama Santos Jaya  oleh  Indra  Boedijono  dan Soedomo  Mergonoto.  inilah  yang menjadi  pabrik  pertama,  awal  mula dan  cikal  bakal  didirikannya  PT Santos  jaya  Abadi.  telah  melakukan perbuatan  melanggar  hukum  pasal 1365 karena menggunakan uang orang tua  untuk  kepentingan  diri  mereka sendiri, dengan mengabaikan kepentingan  ahli-ahli  waris  lainnya. Harta  warisan  meliputi  seluruh  harta benda  serta  hak  dan  kewajiban pewaris  dalam  lapangan  hokum  harta kekayaan  yang  dapat  dinilai  dengan uang  (M.  Suparman,  2005).  Warisan meliputi  seluruh  harta  benda  beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris  dalam  lapangan  hukum  harta kekayaan  yang  dapat  dinilai  dengan uang (Isnaini, 2014).
3. Pabrik  Santos  Jaya  di  tanah  Kenjeran juga memproduksi kopi dengan merek Kapal  Api  yang  telah  terdaftar  oleh Go  Soe  Loet,  dan  tidak  pernah sekalipun  Go  Soe  Loet  memindahkan atau  mengalihkan  hak  atas  merek kapal  api  kepada  siapapun.  Saat pendirian PT Santos Jaya Abadi masih memproduksi kopi dengan merk kapal api yang masih terdaftar atas nama Go Soe  Loet.  dari  perusahaan  masih perorangan Hap Hoo Tjan,  menjadi
PT  Santos  Jaya  Abadi, hingga sekarang  masih  memproduksi  merek kapal  api.  Baru  pada  tahun  1983, merek kapal api dimohonkan perpanjangan pendaftaran nomor 175972  dengan  atas  nama  PT  Santos Jaya Abadi.
4. Indra  Boedijono  juga  tidak  banyak membantu  perusahaan  setelah  ia mendirikan  pabrik  santos  jaya  pada tahun 1973, ia pindah ke jakarta untuk memulai  usahanya  sendiri.  posisinya digantikan  oleh  Soedomo  Mergonoto sebagai  tenaga  pemasaran.  Kemudian pabrik  kopi  di  kenjeran  semakin berkembang  dan  posisinya  digantikan oleh  Singgih  Gunawan  dibantu  oleh tenaga pemasaran
Soedomo
Mergonoto  dan  seorang  rekan.  Tahun 1979,  Indra  Boedijono  kembali  ke Surabaya  dan  kembali  lagi  ke  usaha perdagangan  kopi  keluarga  dengan
mengubah bentuk perusahaan keluarga  dari  perusahaan  perorangan menjadi badan hukum.
5. PT  Santos  Jaya Coffee  Company didirikan  oleh  Ahmad  Rinvai  Anwar sebesar 60 surat sero, Indra Boedijono 8  surat  sero,  Soedomo  Mergonoto  8 surat  sero,  dan  Julia  Poernomo  yang merupakan  isteri  Indra  Boedijono, dengan  4  surat  sero.  Ternyata  tidak
lama Ahmad Rinvai Anwar mempertahankan  sahamnya  sehingga telah  dilakukan  pengesahan  jual  beli
saham  milik  Ahmad  Rinvai  Anwar selaku penjual kepada Indra
Boedijono,  yang  termuat  dalam  akte No. 25 tentang penjualan dan pemindahan tanggal 18 mei 1979  di
hadapan notaris Rika You Soo Shin di Surabaya. Selanjutnya juga ditegaskan dalam  akte  tersebut  peralihan  saham Julia  Poernomo  kepada  Soedomo Mergonoto  sehingga  dibuat  dalam Akta  No.7  tanggal  11  April  1994 dibuat  di  hadapan  Notaris  Rika  You Soo  Shin  berita  acara  susunan pemegang  saham  PT  Santos  Jaya Abadi adalah:
a. Indra Boedijono 40 saham
b. Soedomo Mergonoto 19 saham
c. Singgih Gunawan 20 saham
d. Julia Poernomo 1 saham
Ahmad Rinvai Anwar seorang sarjana hukum yang merupakan pendiri dengan  saham  terbanyak  PT  Santos Jaya  Coffee  kurang  dari  setahun menjual  seluruh  sahamnya  kepada Indra Boedijono. Juga Julia Poernomo yang kurang dari setahun juga menjual sebagian  besar  sahamnya  kepada Soedomo  Mergonoto  hingga  hanya memegang  1  (satu)  lembar  saham. Menunjukkan  patut  dicurigai  Ahmad Rinvai  Anwar  dan  Julia  Poernomo tidak secara sungguh-sungguh sebagai pendiri PT Santos Jaya Abadi. Seakan telah  di  skenario  pendirian  PT  Santos Jaya  Abadi  bukan  berasal  dari  orang tuanya.  PT  Santos  Jaya  Abadi  terus berkembang  hingga  saham  pada  dari tahun 1979, 1994, 2000, 2008 hingga 2010.
Berdasarkan  wasiat  yang  dibuat  oleh Po  Guan  Cuan  yang  isinya  menjelaskan bahwa  Go  Soe  Loet  semasa  hidupnya adalah  pendiri  dari  perusahaan  kopi dengan merek kapal api yaitu PT Santos
Jaya Abadi membagi warisan sebesar 30% kepada  Indra  Boedijono,  30%  Soedomo Mergonoto,  30%  pada  Singgih  Gunawan, dan  5%  kepada  Lenny  Setyawati  dan  5% kepada  Wiwik  Sundari  Guntur,  diajukan gugatan  oleh  Lenny  Setyawati  dan  Wiwik Sundari  Guntur  mendasarkan  diri  pada surat  wasiat  dan  surat  pernyataan  yang dibuat  oleh  Po  Guan  Cuan  bahwa sesungguhnya  pemilik  dari  perusahaan  PT Santos Jaya Abadi adalah milik orang tua, sehingga dapat diwariskan.
Pada  saat  itu,  ibu  mertua  Indra Boedijono  dan  ipar  Indra  Boedijono  turut hadir  dalam  dan  menyaksikan  peristiwa hukum  pembuatan  surat  wasiat  tersebut. kehadiran  mereka  membuktikan  Indra Boedijono  mengetahui  dan  memahami bahwa  tujuan  dari  Po  Guan  Cuan  adalah menyatakan keinginannya sehubungan dengan  perusahaan  PT  Santos  Jaya  Abadi merupakan  milik  Po  Guan  Cuan  dan  Go Soe  Loet  sehingga  dapat  diwariskan. Selain  itu  kehadiran  saksi-saksi  hanya pada  pihak  Indra  Boedijono  dengan  tidak menghadirkan  saksi-saksi  dari  ahli  waris yang  lain  sehingga  ada  kemungkinan wasiat  dibuat  oleh  Po  Guan  Cuan  dengan adanya tipu muslihat.
Gugatan  diajukan  dengan  register perkara  245/Pdt.G/2013/PN.Sby  dengan petitum menetapkan harta warisan peninggalan  Go  Soe  Loet  dan  Po  Guan Cuan  adalah  menjadi  hak  ahli  waris dengan bagian masing-masing Indra boedijono,  Soedomo  Mergonoto,  Singgih Gunawan,  Lenny  Setyawati,  dan  Wiwik Sundari  Guntur  sebesar  1/5  bagian  dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan
disetor  penuh  dalam  PT  Santos  Jaya Abadi;  memerintahkan  kepada  Direksi  PT Santos  Jaya  Abadi  untuk  membagi  harta warisan  peninggalan  Go  Soe  Loet  dan  Po Guan Cuan setiap dan semuanya itu secara berkesesuaian penuh; memerintahkan kepada  Direksi  PT  Santos  Jaya  Abadi untuk  menyelenggarakan  Rapat  Umum Pemegang 7 Saham PT Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang  saham  berdasarkan  putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini.
1. Eksepsi dari Indra Boedijono adalah
1) Gugatan tidak berdasarkan hukum
2) Gugatan para penggugat kurang pihak
3) Gugatan diajukan secara kabur
2. Eksepsi dari Soedomo Mergonoto
Tidak  seluruh  ahli  waris  Go  Soe  Loet dan  Po  Guan  Cuan  dijadikan  pihak dalam perkara, karena memiliki 7 anak yaitu  Soetikno  Gunawan,  Wu  Yuee, Indra Boedijono, Soedomo Mergonoto, Singgih  Gunawan,  Lenny  Setyawati, dan Wiwik Sundari Guntur
3. Eksepsi Singgih Gunawan
a. Bahwa Tergugat III Singgih Gunawan  mendukung  sepenuhnya gugatan Para Penggugat;
b. Bahwa  gugatan  terhadap  harta warisan Go Soe  Loet  dan Po Guan Cuan  yaitu  berupa  saham-saham PT  Santos  Jaya  Abadi  yang didirikan  berdasarkan  hukum  dan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku di
Indonesia berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur;
c. Bahwa  saham-saham  PT  Santos Jaya  Abadi  dimuat  secara  tegas dalam  akta  Pernyataan  No.1  dan Akta Wasiat Nomor 2.
d. Bahwa menyatakan batal atau tidak saha Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta  Wasiat  Nomor  2  tanggal  1
Oktober 1994 yang dibuat dihadapan Rika You Soo Shin.
Hakim  mendasari  putusannya  dengan pertimbangan  bahwa  Akta  Pernyataan Nomor  1  tanggal  1  Oktober  1994  yang dibuat  di  hadapan  Notaris  Rika  You  Soo Shin,  disebutkan  Po  Guan  Cuan  sebagai isteri  Go  Soe  Loet  yang  mendirikan  PT Santos Jaya Abadi. Berdasarkan permohonan merek kapal api tanggal 1 Juli 1962  atas  nama  Go  Soe  Loet  pernah  dan mengajukan  pendaftaran  merek  kapal  api. Berdasarkan  profil  perusahaan  kapal  api dan terjemahan resmi profil perusahaan Go Soe  Loet  merupakan  ayah  kandung  dari para penggugat dan tergugat adalah pendiri dari group kapal api. Berdasarkan transkrip video yang dibuat oleh Soedomo Mergonoto  yang  menceritakan  sejarah kopi  kapal  api  yang  pada  pokoknya  kapal api  didirikan  oleh  ayahnya,  Go  Soe  Loet, dan  dulu  pabrik  kopi  tersebut  di  jalan panggung  Surabaya  di  pasar  pabean,  dan pengakuan dirinya kalau merek kopi kapal api  yang  mendaftarkan  adalah  Go  Soe Loet.  Transkrip Video Paulus  Nugroho direktur PT Agel Langgeng anak perusahaan PT Kapal Api Group sekarang menjadi  Direktur  PT  Santos  Jaya  Abadi menerangkan bahwa Go Soe Loet Founder dari Kapal  Api cikal bakal  dari PT Santos Jaya Abadi.
Surat yang dibuat Soedomo Mergonoto  pada  5  November  2008  yang isinya berniat melakukan perubahan modal PT Santos Jaya Abadi demi melaksanakan amanat orang tua, yaitu berdasarkan wasiat maka 1.67% saham akan diberikan kepada Lenny  Setyawati  dan  Wiwik  Sundari. Selain  itu  pula  surat  yang  dibuat  Singgih Gunawan,  tanggal  22  oktober  2008  yang isinya  berniat  kelebihan  1.67%  sahamnya diberikan  kepada  Lenny  Setyawati  dan Wiwik sundari Guntur. Demi melaksanakan  wasiat  Po  Guan  Cuan. Berdasarkan keterangan para saksi Mukim, Saburo  Gunawan,  Liem  Pik  Hwa  yang menerangkan  bahwa  Go  Soe  Loet  dan  Po Guan  Cuan  merupakan  pendiri  dari  PT Santos  Jaya  Abadi  yang  memproduksi kopi  dengan  merek  kapal  api.  Bahkan hingga  Go  Soe  Loet  meninggal  masih dikelola oleh 4 anak kandung dari Go Soe Loet  dan  Po  Guan  Cuan,  yaitu  Soedomo Mergonoto,  Singgung  Gunawan,  Lenny Setyawati  dan  Wiwik  Sundari  Guntur. Berdasarkan jawaban tergugat  III, Singgih Gunawan,  yang  menerangkan  bahwa gugatan  adalah  merupakan  gugatan  harta warisan orang tuanya.
Putusan  tingkat  Banding  Putusan Nomor  565/PDT/2013/PT.Sby,  tanggal  15 Januari 2014, dalam putusannya menyatakan  Majelis  Hakim  Pengadilan
Tinggi dapat menyetujui dan
membenarkan pertimbangan Majelis Hakim  tingkat  pertama  dalam  pokok perkara  yang  mengabulkan  gugatan  Para Penggugat, karena telah memuat pertimbangan  yang tepat dan benar semua keadaan  serta  alasan  yang  menjadi  dasar dalam putusan dan  pertimbangan-
pertimbangan tersebut dianggap benar dan telah  tercantum  pula  pada  putusan  tingkat banding.
Tidak  terima  terhadap  putusan Judex Facti , Tergugat mengajukan Kasasi
sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby., jo. Nomor 565/PDT/2013/PT.Sby.  Dalam  Kasasi,
Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa alasan-alasan Kasasi Para Pemohon Kasasi tentang  Gugatan  Kurang  Pihak  dapat Dibenarkan, Judex  Facti telah  salah menerapkan  hukum  dengan  pertimbangan bahwa petitum yang isinya memerintahkan direksi  PT  Santos  Jaya  Abadi  membagi harta  warisan  Go  Soe  Loet  dan  Po  Guan Cuan  dan  memerintahkan  direksi  PT Santos  Jaya  Abadi  menyelenggarakan Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dengan agenda  perubahan  susunan  pemegang saham  berdasarkan  Putusan  Pengadilan Negeri  Surabaya.  Akan  tetapi  ternyata  PT Santos  Jaya  Abadi  tidak  diikutsertakan sebagai  pihak  Tergugat,  selain  itu  petitum memerintahkan  kepada  Para  Pemegang Saham  PT  Santos  Jaya  Abadi  untuk tunduk  pada  putusan,  akan  tetapi  para Pemegang  Saham  lainnya  tidak  ikut sebagai pihak Tergugat dan Turut
Tergugat dengan demikian apabila gugatan dikabulkan eksekusi tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas.
Saham  PT  Santos  Jaya  Abadi  tidak dapat  diwariskan  seluruhnya  oleh  Go  Soe Loet  dan  Po  Guan  Cuan.  Saham  yang dapat  diwariskan  hanya  terbatas  pada saham-saham yang dimiliki oleh  Indra
Boedijono,  Soedomo  Mergonoto  dan Singgih Gunawan. Karena PT Santos Jaya Abadi telah didirikan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perseroan Terbatas yaitu: 1. Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Sedangkan putusan Judex Facti hanya menggunakan  Akta  Pernyataan  Nomor  1 Tahun  1994  dan  Akta  Wasiat  Nomor  2 Tahun 1994 sebagai dasar utama mengabaikan bukti Akta Pendirian Perseroan  berdasarkan  Undang-Undang Perseroan  Terbatas.  Akta  Pernyataan  dan Akta Wasiat adalah kehendak sepihak dari Po  Guan  Cuan,  maka  tentu  berhubungan dengan  Pasal  966  BW  yang  isinya  Akta yang  isinya  menghibahkan  suatu  barang milik  orang  lain,  bukan  miliknya  maka Akta Wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan.
Eksepsi  yang  telah  dikabulkan  oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung sesungguhnya  sudah  benar  mengenai gugatan  tidak  dapat  diterima  karena kurang  pihak.  Sehingga  apabila  gugatan dikabulkan eksekusi tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak dapat menyelesaikan  perkara  secara  tuntas. Selain  itu,  berdasarkan  Pasal  48  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas yang  selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas  memang  hanya  mengenal  saham atas nama dan pemegang sahamnya  hanya
yang  termuat  dalam  akta  pendirian  dan susunan  pemegang  saham.  Berdasarkan Pasal   38   KUHD,   dan   Pasal   7   ayat 1 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995 tentang  Perseroan  Terbatas  dan  Pasal  17 ayat  1  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  yang menegaskan  bagaimana  cara  pendirian Perseroan  Terbatas,  yaitu  dibuat  dengan Akta Otentik atau Akta Notaris.
Berdasarkan  Pasal  8  ayat  1  Undang- Undang  Perseroan  Terbatas  menegaskan, memuat nama lengkap, tempat tinggal dan tanggal  lahir  pendiri  dll.  Terbukti  tidak tercantum ada nama Go Soe Loet maupun Po  Guan  Cuan  sebagai  pemegang  saham dalam  Akta  Pendirian  PT  Santos  Jaya Abadi. Dikuatkan lagi dalam Pasal 43 ayat 1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1995 jo.   Pasal   50   ayat   (1)   Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas,  pemegang  saham  yang  sah dalam  Perseroan  hanya  saham  yang terdaftar namanya dalam Daftar Pemegang Saham.
PT  Santos  Jaya  Abadi  didirikan  telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan Indonesia. Berdasarkan Pasal 37 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang, bila  perseroan  itu  tidak  bertentangan dengan  kesusilaan  atau  dengan  ketertiban umum,  dan  selain  itu  tidak  ada  keberatan- keberatan  terhadap  pendiriannya,  maka izinnya  diberikan.  Dalam  hal  Perseroan Terbatas  telah  berdiri  dengan  tidak  ada keberatan-keberatan dari pihak yang berkepentingan maka sesungguhnya Perseroan  Terbatas  telah  berdiri  secara sah.
Tetapi  yang  perlu  dibahas  adalah modal  saham  pendirian  PT  Santos  Jaya Abadi  yang  mempergunakan  uang  yang seluruhnya  berasal  dari  orang  tua.  Karena seluruh modal saham  pendirian PT Santos Jaya  Abadi  Soedomo  Mergonoto,  Indra Boedijono  dan  Singgih  Gunawan  telah terbukti berasal dari orang tua maka saham yang  dimiliki  mereka  di  PT  Santos  Jaya Abadi merupakan harta warisan orang tua, yaitu Go Soe Loet dan Po Guan Cuan.
Ternyata tidak seluruh PT Santos Jaya Abadi  merupakan  warisan  Go  Soe  Loet dan  Po  Guan  Cuan,  tapi  hanya  sebagian. Bagian  yang  menjadi  warisan  hanyalah bagian  saham  yang  dimiliki  oleh  Indra Boedijono,  Soedomo  Mergonoto  dan Singgih  Gunawan  dalam  PT  Santos  Jaya Abadi.
Gugatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Surabaya pada dasarnya adalah mendalilkan pendirian PT berasal  dari  uang  orang  tuanya  sehingga termasuk  sebagai  harta  atau boedel waris dari  orang  tua,  yaitu  Go  Soe  Loet  dan  Po Guan  Cuan.  Dalam  persidangan  telah berhasil  dibuktikan  pendirian  PT  Santos Jaya Abadi berasal dari uang orang tuanya, sehingga dalam hal demikian sesungguhnya  saham-saham  yang  dimiliki oleh Indra Boedijono, Soedomo Mergonoto,  dan  Singgih  Gunawan  adalah harta  warisan  Go  Soe  Loet  dan  Po  Guan Cuan.  Jadi  tidak  otomatis  harta  yang ditinggalkan  oleh  seseorang  yang  telah meninggal  dunia  adalah  harta  warisan, karenanya harus dibuktikan terlebih
dahulu. (Anisitus Amanat, 2000)
Indra Boedijono dan Soedomo Mergonoto  telah  mendirikan  PT  Santos
Jaya Abadi, melakukan perbuatan melanggar  hukum  yaitu  melanggar  hak Legitime  Portie saudara-saudaranya,  yaitu ahli-ahli  waris  orang  tuanya.  Berdasarkan Pasal 570 BW bahwa hak milik adalah hak menikmati suatu barang secara leluasa dan bebas,  asalkan  tidak  bertentangan  dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Mereka  telah  mendirikan  PT  Santos  Jaya Abadi  secara  melanggar  hukum  karena bertentangan  dengan  undang-undang  atau peraturan umum  yang dan melanggar hak- hak  orang  lain.  Seharusnya  saham-saham yang  dimiliki  Indra  Boedijono,  Soedomo Mergonoto, dan Singgih Gunawan termasuk  sebagai boedel waris  Go  Soe Loet dan Po Guan Cuan.
Memang  benar  bahwa  Go  Soe  Loet dan  Po  Guan  Cuan  bukan  pendiri  dari  PT Santos Jaya Abadi, namun saat mendirikan PT  Santos  Jaya Coffee  Company terbukti berasal  dari  uang  orang  tua  maka  harta warisan  Go  Soe  Loet  dan  Po  Guan  Cuan adalah  saham-saham  yang  dimiliki  oleh Indra,  Soedomo  dan  Singgih  Gunawan. Oleh karena saham-saham pendirian dimiliki  oleh  Indra,  Soedomo  dan  Singgih terbukti  merupakan  harta  warisan  Go  Soe Loet dan Po Guan Cuan, maka merupakan harta warisan yang belum terbagi berdasarkan  Pasal  1066  BW.  Maka seharusnya  saham-saham  yang  dimiliki oleh Indra Boedijono, Soedomo Mergonoto dan Singgih Gunawan
dibagikan  kepada  7  ahli  waris  lainnya sesuai wasiat dengan  dilakukan
pengurangan  untuk  memenuhi legitime portie masing-masing  ahli  waris.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  menurut  BW  hukum waris memiliki ciri khas yang menghendaki  agar  harta  peninggalan seorang  pewaris  secepat  mungkin  dibagi- bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. (E. Suparman, 2005)

## SIMPULAN
Hasil  analisa  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  perusahaan  kopi  bubuk  Kapal  Api yang  merupakan  perusahaan  perorangan Hap  Hoo  Tjan  diubah  menjadi  badan hukum PT Santos Jaya Abadi dimiliki oleh Indra Boedijono, Soedomo Mergonoto dan Singgih Gunawan dapat dibenarkan, karena  PT  Santos  Jaya  Abadi  didirikan pada tahun 1979 telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang  dan kemudian  telah  ada  penyesuaian  dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  Apalagi  Asal  usul  keuangan pendirian PT Santos Jaya Coffee Company adalah berasal dari perusahaan perorangan Hap  Hoo  Tjan  yang  dimiliki  oleh  Go  Soe Loet  dan  Po  Guan  Cuan.  Terbuktinya keuangan berasal dari Go Soe Loet dan Po Guan  Cuan  maka  PT  Santos  Jaya  Abadi adalah  juga  milik  keluarga.  Dengan demikian PT Santos  Jaya Abadi  tidak lain adalah  warisan  dari  Go  Soe  Loet  dan  Po Guan Cuan, sehingga Po Guan Cuan yang mewasiatkan  hanya  sebatas  setengah bagian  dari  harta  bersama  dengan  tidak boleh melanggar Legitime Portie .
Hendaknya ahli waris lainnya mengajukan gugatan pembagian warisan
Go  Soe  Loet  dan  pelaksanaan  wasiat  Po Guan  Cuan  yaitu  pembagian  warisan berupa  saham-saham  PT  Santos  Jaya Abadi atas nama Indra Boedijono, Singgih Gunawan dan Soedomo Mergonoto dengan  memperhatikan Legitime  Portie masing-masing ahli waris.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam  penyelesaian  jurnal  ini,  saya mengucapkan  terima  kasih  atas  segala bimbingan  bantuan,  kritik,  saran  serta dukungan  kepada  Rektor  Universitas Surabaya yang telah memberikan kesempatan  untuk  menjadi  bagian  dari civitas di akademika Universitas Surabaya,
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Surabaya yang telah memberikan kesempatan  dan  menyediakan  sarana  dan prasarana kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum  Universitas  Surabaya,  Kepala
Laboratorium Hukum
Keperdataan
Universitas  Surabaya,  Ibu  Dr.  Sylvia Janisriwati,  S.H.,  M.Hum.,  yang  telah menyediakan  waktu  dan  sejak  awal
memberikan arahan, masukan, kepercayaan  serta  dukungan  terhadap proposal  yang saya ajukan sehingga jurnal ini dapat terselesaikan, Dosen Pembimbing saya  Prof.  Dr.  Lanny  Kusumawati,  Dra., S.H.,  M.Hum.  dan  Ibu  Sriwati,  S.H., M.Hum.  yang  dengan  penuh  pengertian dan kesabaran menyediakan tenaga, pikiran,  dan  waktu  di  tengah  kesibukan dalam  memberikan  bimbingan,  arahan, dan  nasihat  sehingga  jurnal  ini  dapat  saya selesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, A. (1986). Hukum Waris Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (bw). In Bina Perkasa .
Anisitus Amanat. (2000). Membagi
Warisan  Berdasarkan  Pasal-Pasal Hukum  Perdata  BW .  Jakarta:  PT
Raja Grafindo.
Boty,  R.  (2017).  Kekuatan  Akta  Notaris Dalam  Menjamin  Hak  Keperdataan. Jurnal  Cendekia  Hukum:  Vol.3,
No.1, September 2017 , 3 (1), 14.
Dewi,  N.  P.  Y.  K.,  &  Purwanti,  N.  P.
(2014).  Tata  Cara  Penuntutan  Hak
Waris oleh Ahli Waris yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Bagian  Hukum  Perdata  Fakultas Hukum Universitas Udayana , 4 (2).
Emeliana  Krisnawati.  (2006). No  Hukum Waris  Menurut  Burgerlijk  Wetboek (BW) . Bandung: CV Utomo.
Isnaini,  E.  (2014).  Hukum  Hibah  Wasiat Terhadap  Anak  Angkat  Menurut Hukum  Perdata. Jurnal  Ilmu  Sosial Dan Humaniora .
Kamilah,  A.,  &  Aridhayandi,  M.  R. (2015). Kajian Terhadap
Penyelesaian  Sengketa  Pembagian Harta  Warisan  atas  Tanah  Akibat Tidak  Dilaksanakannya  Wasiat  oleh Ahli  Waris  Dihubungkan  dengan Buku  II  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  tentang  Benda  (Van Zaken). Jurnal  Wawasan  Hukum, Vol.32, No.1, Februari 2015 , 32 (1).
Kusumawati, L. (2011). Pengantar Hukum Waris  Perdata  Barat .  Surabaya:
Laros.
Mohammad Yasir Fauzi. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia.
Jurnal  Pengembangan  Masyarakat Islam , 9 (2).
Pangemanan,  M.  M.  (2016).  Kajian Hukum  atas  Hak  Waris  Terhadap Anak  Dalam  Kandungan  Menurut KUHPerdata. Lex Privatum , IV (1).
Pratama,  A.  P.,  Syaifuddin,  M.,  & Elmadiantini,  A.  A.  (2015).  Akibat Hukum Wasiat yang Berisi Penunjukkan  Ahli  Waris  dan  Hibah Wasiat  Menurut  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Perdata. Jurnal
Ilmiah Hukum Kenotariatan , 4 (2).
PricewaterhouseCoopers. (2014). Survey Bisnis  Keluarga  2014.  Retrieved July 22, 2019, from https://www.pwc.com/id/en/publicati ons/assets/indonesia-report-family- business-survey-2014.pdf
Prodjodikoro,  W.  (1986). Hukum  Warisan di  Indonesia .  Bandung:  PT  Bale
Bandung.
R. Santoso Pudjosubroto. (1964). Masalah Hukum  Sehari-Hari .  Yogyakarta:
Hien Hoo Sing.
Satrio.  (1998). Hukum  Waris  tentang Pemisahan  Boedel .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Suparman,  E.  (2005). Hukum  Waris Indonesia . 2005: Refika Aditama.
Suparman,  M.  (2005). Hukum  Waris Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Tamakiran.  (1987). Asas-Asas  Hukum Waris  Menurut  Tiga  Sistem  Hukum .
Bandung: Piionir Jaya.
Wahyu  Setiadi,  &  Sumarto,  S.  (2014). Pembagian  Harta  Warisan  pada Masyarakat  Muslim  Desa  Sugihan
Kecamatan Tengaran Kabupaten
Semarang. Unnes  Civic  Education Journal , 3 (2).
Wattimena,  C.  N.  (2017). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Belum Dewasa  Dalam  Perspektif  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .