## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 301/Pid. Sus/2019/PN Tte)
Oleh : Ayu Novita Sari Ndruru 1)
Ahmad Patarudin 2)
Gomgom T.P Siregar 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3 )
E-mail :
ayundruru@gmail.com 1)
ahmadpatarudin@gmail.com 2)
gomgomsiregar@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Children  as  part  of  the  younger  generation  are  the  successors  of  the  ideals  of  the  nation's struggle as well as human resource capital for national development. Article 1 point 1 of Law Number  35  of  2014  explains  that  child  protection  is  all  activities  to  guarantee  and  protect children  and  their  rights  in  order  to  live,  grow,  develop,  and  participate,  optimally  in accordance  with  the  dignity  and  dignity  of  humanity,  and  receive  protection  from  violence and  discrimination.Domestic    Violence  is  a  serious  problem,  because  it    is  often  a  legal problem  in  Indonesia.  There  are  three  issues    discussed    in  this  thesis,    namely,  How  to Regulate the Prohibition of Domestic Violence, How to  LegalLy Protect  Children Victims of Domestic Violence Law No. 23 of 2002, and the last one  is How the Judge Considers In Case Decision  No. 301/Pid. Sus/2019/PnTte.The research  method used in this thesis is normative research  through  literature,  namely  those  that  use  data  on  primary    legal  materials    , secondary data, and tertiary by identifying norms  in a   systematic .From the results of the study  , it can be concluded that the  regulation of Law No. 35 of 2014 confirms that the  State and the government guarantee the protection, maintenance and welfare of children by taking into account the rights and  the custody of a parent, guardian, or other person who  is legally responsible  for    the  child.  The  state  and  government  oversee  the  implementation  of  child protection  to  ensure  the    growth  and  development  of  children,  both  physical,  mental, spiritual, and social.
Keywords : Child As A Victim, Abuse, Domestic Violence

## ABSTRAK
Anak  sebagai  bagian  dari  generasi  muda  merupakan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa sekaligus  modal  sumberdaya  manusia  bagi  pembangunan  nasional.  Pasal  1  butir  1  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  Merupakan  sebuah  persoalan  serius,  karena  sering  menjadi  masalah hukum  di  Indoneisa.  Ada  tiga  permasalahan  yang  dibahas  dalam  Penelitian  ini  yaitu, Bagaimana  Pengaturan  Larangan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU No. 23 Tahun  2002,  dan  yang  terakhir  adalah  Bagaimana  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan
Perkara  No.  301/Pid.  Sus/2019/PnTte.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  Penelitian ini  adalah  penelitian  normative  melalui  kepustakaan,  yakni  yang  menggunakan  data bahanhukum primer, data sekunder, dan tersier dengan mengidentifikasi norma-norma secara sistematis  .  Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  Undang-Undang  No. 35  Tahun  2014  menegaskan  bahwa  Negara  dan  pemerintah  menjamin  perlindungan, pemeliharaan,  dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali,  atau  orang  lain  yang  secara  hokum  bertanggungjawab  terhadap  anak.    Negara  dan pemerintah mengawasi penyelenggraan perlindungan anak guna menjamin pertumbuhan dan perkembang ananak, baik fisik, mental spiritual, maupun sosial.
Kata kunci :Anak sebagai korban, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  serta  perkembangan anak  bagus  dari  raga  serta  kejiwaan  amat butuh  dicermati  buat  kesinambungan  era depan  anak.  Anak  merupakan  merupaan hak  asas  yang  didapat  anak,  sehubungan dengan  ini  artikel  27  bagian(  1)  Hukum Bawah  1945,  memastikan  kalau  tiap masyarakat  Negeri  berbarengan  perannya di  dalam  hukum  serta  rezim  harus menjunjung  besar  hukum  serta  rezim  itu serta  tidak  terdapat  kecualinya.  Statment dari artikel itu, tidak terdapatnya perbandingan  peran  didalam  hukum  rezim untuk  seluruh  masyarakat  Negeri  bagus laki-  laki,  perempuan,  berusia  serta  kanak- kanak  dalam  memperoleh  proteksi  hukum. Permasalahan proteksi hukum kepada anak bukan  saja  maslah  hak  asas  orang,  namun lebuh  besar  lagi  merupakan  permasalahan kepada anak selaku korban aksi kekerasan.
Perlindungan  terhadap  anak  sangat perlu  diperhatikan  baik  dari  segi  hukum, fisik  dan  psikis  dari  anak,  karena  anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan  cita-cita  luhur  bangsa,  calon- calon  pemimpin  bangsa  dimasa  mendatang dan  sebagai  sumber  harapan  bagi  generasi terdahulu yang akan memberikan sumbangan  pemikiran  penentu  kemajuan Negara.
Perlindungan  anak  adalah  segala sesuatu  usaha  yang  dilakukan  untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  demi perkembangan  dan  pertumbuhanan  secara fisik, mental, dan sosial.
Seiring  perkembangan  zaman  yang semakin  berkembang,  pengawasan  dan pembinaan terhadap anak sudah berkurang, baik  dari  pemerintah,  orangtua,  keluarga dan  dari  masyarakat.  Kekerasan  dapat dialami oleh anak dari lingkungan keluarga sendiri  baik  kekerasan  dapat  dialami  oleh anak  dari  lingkungan  keluarga  sendiri  baik kekrasan  terhadap  fisik  dan  mental,  dalam hal  ini  peran  lingkungan  sangat  penting dalam  mendapatkan  perlindungan  hokum terhadap  anak  dari  kekerasan  dalam  rumah tangga,  karena  tidak  semua  anak  yang menjadi korban kekerasan mampu melapor terhadap  pihak  yang  berwewenang  tanpa ada yang mewakilinya dan alasan lain anak tidak  mendapatkan  perlindungan  hokum karena  anak  menganggap  itu  adalah  akibat dari kesalahannya.
Terbentuknya kekerasan dalam rumah tangga merupakan cerminan gagalnya  suatu  keluarga  dalam  membuat rumah  tangga  yang  serasi.  Kekerasan  yang dicoba  dalam  rumah  tangga  ialah  sesuatu perbuatan  yang  dalam  hukum  ataupun Hukum itu dilarang kekerasan yang terjalin dalam  rumah  tangga  diucap  KDRT( Kekerasan  Dalam  Rumah  tangga),  dimana KDRT  itu  diatur  dalam  Hukum  No  23
Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Anak yang menjadi korban kekerasan  menderita  kerugian,  tidak  aja bersifat  material,  teapi  juga  bersifat immaterial  seperti  goncangan  emosional dan  psikologi  yang  dapat  mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Disebut rawan adalah karena kedudukan yang mempunyai
resiko  besaruntuk  mengalami  gangguan atau  masalah  dalam  perkembangann  ya baik  secara  psikologi  maupun  kondisi eksternalnya, diantara nya adalah anak dari rumah.
Penganiayaan  tehadap  anak  telah terjadi  sejalan  dengan  adanya  peradapan manusia yang membedakan antara manusia pertama  atau  masa  dengan  manusia. Menurut  Renhart  Wolfe  merumuskan bahwa  keprihatinan  yang  lebig  serius terhadap penganiayaan anak mencerminkan perubahan dalam masyarakat.Penganiayaan ringan  suatu  perbuatan  yang  dilakukan dengan  sengaja  yang  ditunjuk  untuk menimbulkan  rasa  sakit  luka  pada  tubuh orang  lain,  yang  mengakibatkan  semata- mata merupakan tujuan si penindak.
Mengingat dengan terjadi nya kasus kekerasan  terhadap  anak,  KPAI  (Komisi Perlindungan Anak) mengungkapkan bahwa  sejak  januari-juni  2020  terdapat 3.296  anakperempuan  dan  anaklaki-laki 1.319  menjadi  korban  kekerasan  fisik, seksual  maupun  kekerasan  emosional,  dari jumlah  tersebut,  1.111  anak  mengalami kekerasan  fisik,  979  anak  mengalami kekerasan  psikis,  2.556  anak  menderita kekerasan seksual, 68 anak menjadi korban eksploitasi,  73  anak  menjadi  korban perdagangan  orang,  dan  346  anak  menjadi korban penelantaraan.
Pemerintah  kita  telah  menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus  mengatur  tentang  perlindungan anak  yaitu  Undang-Undang    No.23  tahun 2020  yang  telah  digantikan  menjadi Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindung ananak. Dengan adanya peraturan  perundang-undangan  ini  tindak kejahatan  terhadap  anak  diharapkan  dapat berkurang  dan  perlindungan  terhadap keselamatan anak dapat terjamin..
Sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku  tidak  mampu  memberikan  ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawab.
1. Konseling  Pada  umumnya  perlindungan ini  diberikan  kepada  korban  akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya  psikis  dari  suatu  tindak  pidana pemberian bantuan dalam bentuk konseling    sangat  cocok  diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan  trauma  berkepanjangan, seperti  pada  kasus-kasus  menyangkut kesusilaan dan fisik.
2. Pelayanan atau Bantuan Medis Pelayanan  atau  bantuan  medis  ini merupakan  korban  yang  menderita secara medis akibat suatu tindak pidana.
Pelayanan  medis  yang  dimaksud  dapat berupa  pemeriksaan  kesehatan  dan laporan  tertulis  (visum)  atau  surat keterangan  medis  yang  memiliki  ini diperlukan  terutama  apabila  korban hendak  melaporkan  kejahatan  yang menimpa  nya  keaparat  kepolisian  untuk tindak lanjut.
1. Bagaimana  Pengaturan  Tehadap Anak  Sebagai  Korban  Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 ?
3. Bagaimana  Pertimbangan  Hukum Hakim    Dalam  Putusan  Perkara Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte?
2. TINJAUAN PUSTAKA

## A. PengaturanKekerasanTerhadap Anak
Bagi  Hukum  Nomor.  23  Tahun  2004 mengenai  penghapusan  kekerasan  dalam rumah  tangga,  perbuatan  kekerasan  dalam rumah  tangga  kepada  orang  dalam  lingkup rumah  tangganya  dibedakan  kedalam  4( empat) berbagai :
a. Kekerasan fisik
Kekerasan raga begitu juga diartikan  merupakan  aksi  yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, ataupun  cedera  berat(  Artikel  6
UndangUndang No 23 Tahun 2004).
b. Kekerasan psikis
Kekerasan  kejiwaan  begitu  juga diartikan  merupakan  aksi  yang menyebab kan
kekhawatiran, lenyapnya rasa yakin diri, lenyapnya  keahlian  buat  berperan, rasa  tidak  berakal,  serta  atau ataupun  beban  kejiwaan  berat  pada seorang(  Artikel  7  Hukum  No  23 Tahun 2004).
c. Kekerasan seksual Kekerasan  begitu  juga  diartikan merupakan  pemaksaan  ikatan  intim yang  dicoba  kepada  orang  yang berdiam  dalam  area  rumah  17 tangga  itu  dan  pemaksaan  ikatan intim kepada salah seseorang dalam lingkup  rumah  tangganya  dengan Kekerasan fisik.
d. Kekerasan raga begitu juga diartikan  merupakan  aksi  yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, ataupun  cedera  berat(  Artikel  6 UndangUndang No 23 Tahun 2004).
e. Penelantaran Rumah Tangga Tiap  orang  dilarang  melalaikan orang dalam lingkup rumah
tangganya,  sementara  itu  bagi hukum  yang  legal  menurutnya ataupun  sebab  persetujuan  ataupun akad  beliau  harus  membagikan kehidupan,  pemeliharaan  ataupun perawatan pada orang itu. Penelantaran  begitu  juga  diartikan pula  legal  untuk  tiap  orang  yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan metode menghalangi  serta  atau  ataupun mencegah buat bertugas yang pantas  di  dalam  ataupun  di  luar rumah  alhasil  korban  terletak  di dasar  kontrol  orang  itu(  Artikel  9 Hukum No 23 Tahun 2004). Lingkup rumah tangga yang dimaksud  adalah  sebagai  yang  terdapat dalam  pasal  2  ayat  1  UU  Penghapusan KDRT, yaitu :
1. Suami, Isteri, dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga.Karena
hubungan darah, perkawinan, pengasuhan,  dan  perwalian,  yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang  yang  bekerja  membantu rumah  tangga  dan  menetap  dalam rumah tangga tersebut.
Kekerasan terhadap anak adalah tindakan  kekerasan  secara  fisik,  seksual, penganiayaan  emosional,  atau  pengabaian terhadap anak.pusat pengadilan dan pencegahan  penyakit  (CDC)  dinyatakan bahwa  penganiayaanan  sebagai  setiap tindakan  atau  serangkaian  tindakan  wali atau kelalaian oleh orangtua atau pengasuh lainnya  dihasilkan  dapat  membahayakan, atau  berpoten  sibahaya,  atau  memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.
Penganiayaan  ringan  diatur  di  dalam Pasal  35  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) yaitu: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
1. Jika perbuatan mengakibatkan luka- luka  berat,  yang  bersalah  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama lima tahun.
2. Jika  mengakibatkan  mati,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama tujuh tahun.
Penganiayaan  berat  diatur  di  dalam di  dalam  pasal  354  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:
1. Barang  siapa  sengaja  melukai  berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat delapan tahun.
2. Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan kematian,  yang  bersalah  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama sepuluh tahun.
Adapun Undang-Undang SPPA merupakan pengganti dari Undang-Undang No.3  Tahun  1997  tentang  pengadilan  anak dengan  tujuan  agar  dapat  mewujudkan peradilan  yang  benar-benar  menjamin perlindungan  kepentingan  terbaik  terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Adapun  substansi  yang  yang  diatur  dalam Undang- Undang  SPPA  antara  lain
mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan mengenai penempatan anak yang menjalani proses  peradilan  ditempatkan  diLembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  serta pengaturan  secara  mengenai  keadilan restorative dan diversi.
UU  SPPA  memberikan  definisi anak  di  bawah  umur  sebagai  anak  yang telah  berumur  12  tahun  tetapi  belum berumur  18  tahun  serta  membedakan  anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:
1. Anak  yang  menjadi  pelaku  tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
2. Anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA) sanak saksi adalah anak yang belum berumur  18  (delapanbelas)  tahun yang  dapat  memberikan  keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang  pengadilan  tentang  suatu perkara  pidana  yang  didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri Anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA) sanak saksi adalah anak yang belum berumur  18  (delapanbelas)  tahun yang  dapat  memberikan  keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang  pengadilan  tentang  suatu perkara  pidana  yang  didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.
Sanksi pidana dari tindak kekerasan dalam  rumah  tangga  tersebut  diatur  dalam Pasal  44  hingga  53  UU  No.23  tahun  2004 tentang Kekerasandalam Rumah Tangga.
Tindakan  kekerasan  menunjukkan pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa  ancaman  saja  maupun  sudah merupakan  tindakan  nyata  dan  memiliki akibatakibat  kerusakan  terhadap  harta benda  atau  fisik  atau  dapat  mengakibatkan kematian pada seseorang.
Kekerasan  Kolektif  dibagi  atas  dua jenis, yaitu :
a. Kekerasan  kolektif  primitif  yang pada  umum  nya  bernuansa  non politis  yang  ruang  lingkup  nya terbatas  pada  suatu  kelompok komunitas lokal.
b. Kekerasan  kolektif  reaksioner biasanya merupakan reaksi terhadap  para  penguasa.  Para pelaku  bukan  hanya  berasal  dari komunitas lokal, tetapi juga yang merasa  berkepentingan  dengan tujuan  kolektif  yang  menentang suatu  organisasi  yang  tersusun dan terorganisasi dengan baik.
B. Pengertian  Anak  Menurut  Peraturan
Hukum Perlindungan Anak
Pengertian Anak menurutUndang- UndangRepublik  Indonesia  No.23  Tahun 2002  pasal  1  ayat  1  TentangPerlindungan Anak  sebagaimana  telah  diubah  Undang- Undang  No.35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak  adalah  seseorang  yang belum  berusia  18  (delapanbelas)  tahun, termasuk yang di dalam kandungan.
Di  Indonesia  sendiri  ada  sebagian penafsiran  mengenai  anak  bagi  peraturan perundang-  ajakan,  sedemikian  itu  pula bagi  para  ahli  pakar.Tetapi  di  antara sebagian penafsiran tidak terdapat kecocokan hal penafsiran anak itu, karna di latarbelakangi  dari  arti  serta  tujuan  tiap- tiap  hukum  ataupun  para  pakar.  Penafsiran anak  bagi  peraturan  perundang-  undangan bisa diamati selaku selanjutnya:
a. Anak  Bagi  UU  Nomor.  23  Tahun 2002 Mengenai Proteksi
AnakPenafsiran anak bersumber pada Artikel  1  bagian(  1)  UU  Nomor  23 Tahun  2002 mengenai  Proteksi  Anak merupakan  seorang  yang  belum berumur  18(  8  simpati)  tahun, tercantum  anak  yang  sedang  dalam isi.
b. Anak  bagi  Buku  Udang–Undang Hukum  awas  Di  jelaskan  dalam Artikel  330  Buku  Hukum  Hukum Awas,  berkata  orang  belum  berusia merupakan  mereka  yang  belum menggapai  baya  21  tahun  serta  tidak lebih  dulu  sudah  berbaur.  Jadi  anak
merupakan  tiap  orang  yang  belum berumur  21  tahun  serta  belum menikah.
Seandainya  seseorang  anak  sudah menikah  sebalum  baya  21  tahun setelah itu berpisah ataupun ditinggal mati  oleh  suaminya  saat  sebelum genap  baya  21  tahun,  hingga  beliau senantiasa  dikira  selaku  orang  yang sudah berusia bukan kanak- kanak.
c. Anak  Bagi  UU  Nomor.  23  Tahun 2002 Mengenai
Proteksi AnakPenafsiran anak bersumber pada Artikel  1  bagian(  1)  UU  Nomor  23 Tahun  2002 mengenai  Proteksi  Anak merupakan  seorang  yang  belum berumur  18(  8  simpati)  tahun, tercantum  anak  yang  sedang  dalam isi.
d. Anak  Bagi  UU  Nomor.  23  Tahun 2002 Mengenai
Proteksi AnakPenafsiran anak bersumber pada Artikel  1  bagian(  1)  UU  Nomor  23 Tahun  2002 mengenai  Proteksi  Anak merupakan  seorang  yang  belum berumur  18(  8  simpati)  tahun, tercantum  anak  yang  sedang  dalam isi.
e. Anak  bagi  Buku  Udang–Undang Hukum  awas  Di  jelaskan  dalam Artikel  330  Buku  Hukum  Hukum Awas,  berkata  orang  belum  berusia merupakan  mereka  yang  belum menggapai  baya  21  tahun  serta  tidak lebih  dulu  sudah  berbaur.  Jadi  anak merupakan  tiap  orang  yang  belum berumur  21  tahun  serta  belum menikah.
f. Seandainya  seseorang  anak  sudah menikah  sebalum  baya  21  tahun setelah itu berpisah ataupun ditinggal mati  oleh  suaminya  saat  sebelum genap  baya  21  tahun,  hingga  beliau senantiasa  dikira  selaku  orang  yang sudah berusia bukan kanak- kanak.
g. Bagi Buku Hukum Hukum Kejahatan Anak  dalam  Artikel  45  KUHPidana merupakan  anak  yang  usianya  belum menggapai 16( 6 simpati) tahun.
h. Bagi  Hukum  Nomor  4  Tahun  1979 mengenai  Keselamatan  Anak  Yang diucap anak merupakan seorang yang belum  menggapai  baya  21(  2  puluh satu)  tahun  serta  belum  sempat berbaur( Artikel 1 biji 2) i. Bagi  Hukum  No  11  Tahun  2012 Mengenai Sistem Peradilan Kejahatan  AnakDijelaskan  dalam( Artikel 1 Bagian( 3)) Anak merupakan  anak  yang  sudah  dewasa 12(  2  simpati)  tahun,  namun  belum dewasa  18(  8  simpati)  tahun  yang diprediksi  melaksanakan  perbuatan kejahatan.
j. Bagi  Artikel  1  biji  5  Hukum  No  39
Tahun  1999  mengenai  Hak  Asas Orang
merupakan selaku selanjutnya:"  Anak  merupakan  tiap orang  yang  berumur  di  dasar  18(  8 simpati)  tahun  serta  belum  menikah, tercantum anak yang sedang dalam isi bila perihal itu
untuk kepentingannya”.

## 3. METODE PENELITIAN
Tata  cara  riset  bisa  dimaksud  selaku sesuatu metode ataupun teknis yang dicoba dalam cara riset, sebaliknya riset merupakan sesuatu usaha dalam aspek ilmu wawasan  yang  dijalani  buat  mendapatkan fakta-  fakta  serta  prinsip-  prinsip  dengan adem  serta  hati-  hati  serta  analitis  buat menciptakan bukti.
Pada statment diatas diserahkan cerminan kalau tata cara riset ialah sesuatu faktor yang wajib terdapat dalam riset, Tata cara  riset  mencakup  keadaan  selaku selanjutnya:
1. Jenis Penelitian
Dalam  perihal  ini  memakai  riset yuridis  normatif  ataupun  riset  doktrial, ialah riset yang dicoba ataupun tertuju buat menelaah  isi  peraturan-  peraturan  yang tercatat ataupun materi- materi hukum yang lain.
Riset  hukum  normatif  bagi  Soerjono Soekanto mencakup 5 perihal, ialah:
a. Riset kepada asas- asas hukum.
b. Riset kepada penataan hukum.
c. Riset  kepada  sikronisasi  hukum, bagus  dengan  cara  lurus  ataupun mendatar.
d. Riset kepada analogi hukum.
e. Riset kepada asal usul hukum.
2. Jenis dan Sumber Data
Bersumber  pada  tipe  informasi  yang dimksud dalam riset ini merupakan pangkal dimana  informasi  didapat,  Bersumber  pada tipe informasinya hingga yang jadi pangkal informasi  dalam  penilitian  merupakan pangkal informasi sekunder dengan metode menekuni  serta  menganalisa  materi  novel. Dalam riset ini dikelompokan jadi 3 ialah:
a. Materi Hukum Pokok, ialah materi hukum yang mengikat serta terdiri dari: Buku Hukum Hukum Kejahatan(  KUHP)  serta  Buku Hukum Hukum Awas.
b. Kesepakatan  Hak  Anak  Hukum N0. 39 Tahun 1999 Mengenai Hak
Asas  Orang.  Hukum  Nomor.  35 Tahun  20014  Mengenai  Proteksi Anak.  Hukum  Nomor.  35  Tahun 20014 Mengenai Proteksi Anak.
c. Materi  Hukum  Inferior  ialah informasi  cagak  yang  berbentuk sumber-  sumber  catatan  lain  yang didapat  lewat  seluruh  pangkal daftar  pustaka,  Diluar  informasi pokok  yang  dituturkan.  Materi Hukum Tersier tata cara pengumpulan  informasi  tersier bermanfaat buat menejlaskan serta mensupport  materi  pokok,  serta materi hukum inferior, ialah kamus Hukum, Ensklopedia
Online serta kamus bahas indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data Ada  pula  tata  cara  pengumpulan informasi yang dijadikan materi dalam riset ini  merupakan  riset  daftar  pustaka(  libray research)  merupakan  riset  yang  didasarkan pada  riset  daftar  pustaka  buat  memperoleh data- data yang relevan dalam menata riset ini  yang  pengumpulan  informasi  yang berasal dari materi hukum.
Tata  cara  pengumpulan  informasi  ini bermanfaat  buat  memperoleh  alas  filosofi
yang berbentuk opini para pakar hal perihal yang  jadi  subjek  spenelitian  semacam peraturan  perundangan  yang  legal  serta berhubungan  dengan  keadaan  yang  lagi diawasi, pesan berita serta majalah.
4. Analisis Data
Sehabis  informasi  digabungkan  dengan cara  komplit,  hingga  tahap  selanjutnya merupakan  langkah  analisa  yang  ialah langkah yang sangat berarti serta memastikan.
Didalam riset normatif, hingga pengelohan  informasi  pada  hakikatnya berarti aktivitas buat melangsungkan sistematik  kepada  materi-  materi  hukum dengan  cara  tercatat.  Sistematisasi  berarti membuat  pengelompokan  kepada  materi- materi  tercatat  itu,  buat  melaksanakan analisa informasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Terhadap

## Anak Korban Kekerasan
Peran anak selaku angkatan belia yang hendak melanjutkan angan- angan terhormat  bangsa,  calon-  calon  atasan bangsa  di  era  kelak  serta  selaku  pangkal impian  untuk  angkatan  terdahulu,  butuh menemukan  peluang  seluasluasnya  buat berkembang serta bertumbuh dengan alami bagus  dengan  cara  rohani,  badan  serta sosial.  proteksi  anak  ialah  upaya  serta aktivitas  semua  susunan  warga  dalam bermacam peran serta andil, yang mengetahui  benar  berartinya  anak  untuk nusa  serta  bangsa  di  setelah  itu  hari.  Bila mereka  sudah  matang  perkembangan  raga ataupun  psikologis  serta  sosialnya,  hingga datang  waktunya  mengambil  alih  angkatan terdahulu.
Anak  adalah tunas,  dan  generasi muda penerus  cita-cita  bangsa,  memiliki  peran dan  strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat khusus  yang  menjamin  eksitensi  bangsa dan  negara  pada  masa  depan  .anak ditempatkan  pada  posisi  yang  paling  mulia sebagai  mana  dari  yang    maha  kuasa  yang memiliki  peran  strategis  dalam  menjamin kelangsungan eksitensi Negara kita .
Hukum perlindungan anak merupakan
Hukum  yang  menjamin  hak-hak  dan kewajiban anak.
Hukum  perlindungan  anak  berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum  acara  perdata,  peraturan  yang menyangkut  berbagai  aspek  kehidupan, agar  anak-anak  benar  dapat  tumbuh  dan berkembang  dengan  wajar  sesuai  dengan hak asasinya.
Proteksi anak tidak bisa dicoba dengan cara  kelewatan  serta  mencermati  akibatnya kepada  area  ataupun  diri  anak  itu  sendiri, alhasil  upaya  proteksi  yang  dicoba  tidak berdampak minus. Proteksi anak dilaksanakan dengan cara logis, bertanggung  jawab,  serta  berguna.  Perihal itumencerminkan  sesuatu  upaya  yang efisien  serta  berdaya  guna.  Upaya  proteksi anak  tidak  bisa  menyebabkan  matinya inisiatif,  daya  cipta,  ketrampilan  serta keadaan lain yang menimbulkan ketergantungan  pada  orang  lain  serta bersikap  tidak  teratasi,  alhasil  anak  tidak memilikki keahlian serta keinginan memakai  hak-  haknya  serta  melakukan kewajiban- kewajibannya.
Perlindungan  anak  telah  diatur  dalam peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan,  yang  inti  nya  mengacu kepada  keberadaanan  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  Undang- Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
secara tegas ditentukan  bahwa  anak  berhak atas kesejahteraan,  perawatan,  asuhan,  dan bimbinganberdasarkankasih  saying  dalam keluarga,  maupun  dalam  asuhan  khusus rohani  dapat  tumbuh  dan  berkembang dengan  wajar,  baik  secara  jasmani,  rohani, maupun sosialnya.
Adanya kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah teradap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam pasal 21 sampai pasal 25 berdasrkanUndang-Undang  No.35  Tahun 2014  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  No.23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab.
1. Menghormati  dan  menjamin  hak asasi setiap anak tanpa membedakan  suku,  ras,  golongan, jenis  kelamin,  budaya  dan  bahasa status,  anak,  urutan  kelahiran  anak, dan  kondisi  fisik  dan/atau  mental (pasal 21).
2. Memberikan  dukungan  sarana  dan prasarana  dalam  penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 22).
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak  dengan  memperhatikan  hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang  lain  yang  secara  hokum bertanggungjawab  terhadap  anak dan  mengawasi  penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 23). Perlindungan anak sebagai korban KDRT  diatur dalam Undang- Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal69 ayat (1) Perlindungan Khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I dilakukan melalui upaya :
1. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan  yang  melindungi  anak korban tindak kekerasan; dan
2. pemantauan,pelaporan,dan pemberian sanksi. Dalam kamus besar bahasa
Indonesia, perlindungan berasal dari kata  lindung  yang  memiliki  arti menyayomi, menecegah,
mempertahankan, dan
membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan. Perlindungan hokum adalah suatu perlindungan  yang  di  berikan  kepada subyek  hokum  kedalam  bentuk  perangkap baik  bersifat  preventif  maupun  yang bersifat  revresif,  baik  lisan  maupun  yang tertulis.
Perlindungan hukum menurut para ahli:
1. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hokum adalah
2. memberikan  pengayoman  kepada hak  asasi  manusia  yang  di  rugikan orang lain dan perlindungantersebut di  berikan  kepada  masyarakat  agar mereka dapat menikmati semua hak-hak  yang  di  berikan  oleh hukum.
3. Menurut Philipus M.Hadjon, Perlindungan hokum adalah perlindungan  harkat  dan  martabat, serta  pengakuan  hak  asasi  manusia yang  di  miliki  oleh  subyek  hokum berdasarkan  ketentuan  hokum  dari kewenangan.
4. Menurut  CST  Kansil,  Perlindungan hokum  adalah  berbagai  upaya hukum  yang  harus  di  berikan  oleh aparat penegak hokum untuk memberikan  rasa  aman,  baik  secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan  berbagai  ancaman  dari  pihak manapun.
Perlindungan  anak  dalam  undang- undang  No  35  Tahun  2014  tentang perlindungan  anak  diartikan  sebagai  segala kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi anak  dan  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Mendapatkan  perlindungan merupakan  hak  dari  setiap  anak,  dan diwujudkan  nya  perlindungan  bagi  anak, berarti  terwujud  nya  keadilan  dalam  suatu masyarakat.
Melindungi  anak  pada  hakikat  nya melindungi  keluarga,  masyarakat,  bangsa dan  Negara  dimasa  depan.Pentingnya perlindungan  anak  dalam  kelangsungan masa  depan  sebuah  komunitas,  baik komunitas  yang  terkecil  yaitu  keluarga, maupun  komunitas  terbesar  yaitu  Negara. Artinya,  dengan  mengupaya  perlindungan bagi anak-anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak- hak anak, tapi sekaligus menanam infestasi untuk kehidupan mereka dimasa yang akan datang.
Perlindungan  anak  dalam  hukum pidana, selain di ataur dalam pasal 45 pasal 46  dan  pasl  57  KUHP  (telah  dicabut dengan  diundangkan  nya  undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Kemudian  terdapat  juga  beberapa  pasal yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung berkaitan  dengan  perlindungan  anak  yaitu antara lain pasal 278, pasal 283, pasal 287, pasal  290,  pasal  301,  pasal  305,  pasal  308, pasal  341,  dan  pasal  265,  KUHP. Selanjutnya  dalam  undang-undang  No  35 Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak yang  pada  prinsip  nya  mengatur  mengenai perlindungan hak-hak anak.
Dalam  undang-undang  No  4  Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.
Masalah  perlindungan  hokum  bagi anak-anak  merupakan  salah  satu  sisi pendekatan  untuk  melindungi  anak-anak Indonesia.Masalahnya  tidak  semata-semata didekati  secara yuridis,  tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.
Rumusan hukum perlindungan anak.
1. Hukum  perlindungan  anak  adalah suatu  permasalahan  manusia  yang merupakan  suatu  kenyataan  sosial. Apabila dilihat menurut proporsi
yang sebenarnya secara dimensional,  hukum  perlindungan anak  itu  beraspek  mental,  fisik  dan social atau hukum. Ini berarti, pemahaman  dan  penerapan  nya secara intergratif.
2. Hukum  perlindungan  anak  adalah suatu  interaksi  antara  pihak-pihak tertentu,  akibat  ada  suatu  interelasi antara  fenomena  yang  ada  dan saling mempengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada  eksitensi  hokum  perlindungan anak tersebut.
3. Hukum perlindungan anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit.
4. Hukum perlindungan anak merupakan  suatu  tindakan  individu yang dipengaruhi unsur-unsur social
tertentu  atau  masyarakat  tertentu, seperti  kepentingan  atau  dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya).
Memahami  dan  menghayati  secara sebab-sebab orang membuat hokum perlindungan  anak  sebagai  suatu tindakan  individu  (sendiri  atau bersama-sama),  dipahami  unsur- unsur social tersebut.
5. Hukum  perlindungan  anak  dapat menimbulkan  permasalahan  hukum (yuridis)  yang  mempunyai  akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
6. Hukum  perlindungan  anak  tidak dapat  melindungi  anak,  karena hokum  hanya  merupakan  alat  atau sarana  yang  dipakai  sebagai  dasar atau pedoman orang yang melindungi  anak. Jadi  yang  penting disini adalah cara pembuatan Undang-Undang yang  berkaitan dengan  perlindungan  anak.  Sering diajarkan  suatu  ditafsirkan  salah, bahwa  hokum  itu  dapat  melindungi orang.
7. Pemikiran itu  membuat  orang  salah harap pada hukum,
dan menganggap  hukum  itu  selalu benar, tidak boleh dikoreksi diperbaharui, dan sebagainya. Kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak    dapat mencakup  berbagai  bidang/aspek,    antara lain:
1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan  anak  dalam  proses perdailan.
3. Perlindungan  kesejahteraan  anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan  anak  dalam  masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan  anak  dari  segala bentuk eksploitasi (perbudakan,
perdangan anak, pelacuran, memperalat  anak  dalam  melakukan kejahatan dan sebagainya.
Masyarakat, Pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak, masih  diperlukan  suatu  Undang-Undang mengenai  anak  sebagai  landasan  yuridis bagi  pelaksannan  kewajiban  dan  tanggung jawab  tersebut.  Hal  ini  ditegaskan  kembali melalui  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014    dengan  menggunakan  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  Konvensi  Hak Anak  yang  diratifikasikan  oleh  pemerintah Indonesia  melalui  keputusan  Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 dan Undang-UndangNomor 35 Tahun 2014  menegaskan  bahwa    pertanggung jawaban  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan secara  terus-menerus  demi  terlindungi  nya terarah  guna  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan  anak,  baik  fisik,  mental spiritual, maupun sosial.
Melalui Undang-Undang  Nomor 35 Tahun  2014,  tujuan  untuk  memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari  segala  bentuk  diskriminasi  dan kekerasan dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi  kekerasan  yang  sebelumnya  tidak ada dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi  anak  dari  segala  bentuk kekerasan  fisik,  emosional,  sosial  dan seksual, pelantaraan, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual,  dan  diskriminasi  karena  latar belakang  ekonomi,  politis,  agama,  social budaya,  dan  orang  tuanya  sehingga  hak- hakanak  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi  agar  terwujud anak  ang  bekualitas,  berakhlak,  dan sejahtera. Memberikan perlindungan terhadap  anak  merupakan  tindakan  yang tepat  karena  anak-anak  dikategorikan
sebagai  kelompok  yang  rentan,  disamping kelompok  yang  rentan  lainnya,  seperti pengungsi  ( refuges) ,  pengungsi  dalam negeri (internally minoritie) , pekerja migran (migrant  works) ,  penduduk  asli pedalaman.
Perlindungan adalah jaminan diberikan  atas  kesejahteraan,  ketentraman dan keamanan dari atas segala bahaya yang seseorang  terancam  baik  anak,  orang dewasa maupun orang tua.
Perlindungan  hokum  merupakan suatu  perbuatan  melindungi  hukum  yang berlaku di Indonesia.
Di  dalam  Undang-UndangNomor 31  Tahun  2004  tentangPerubahan  Atas Undang-UndangNomor  13  Tahun  2006 TentangPerlindungan  Saksi  dan  korban pada  pasl  1  dan  pasal  6  telah  dijelaskan bahwa  perlindungan  adalah  suatu  upaya yang  dipengaruhi  nya  hak  dan  diberikan bantuan untuk memberi rasa aman terhadap korban  dan  saksi  dan  saksi wajib pelaksanaan oleh LPSK (Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban).
Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkaran Nomor
301/Pid.sus/2019/PN Tte.
A. Posisi Kasus
Bahwa  ia  terdakwa  Diana  silvia  Arief Alias  Nana  Bin  Arief  Muhammad,  pada hari tanggal serta yang sudah tidak di ingat lagi  sekitar  bulan  oktober  2018  dan  bulan januari  2019  atau  setidak-tidaknya  pada waktu  lain  yang  masing  dalam  periode waktu  pada  tahun  2018  dan  tahun  2019 bertempat  di  Rumah  terdakwa  Kelurahan Mari  kurubu  kecamatan  Temate  Tengah, atau  setidak-tidaknya  di  suatu  tempt  lain dalam  daerah  hokum  Pengadilan  perkara ini, “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga”, Perbuatan terdakwa  dilakukan  dengan  cara  sebagai berikut:
Bahwa  pada  waktu  dan  tempat sebagaimana  tersebut  diatas,  ia  terdakwa dengan menggunakan kepala tangga memukul  korban  Zahira  Anggrainy  drakel alias  Rara  yang  adalah  anak  tiri  dari
terdkwa dan merupakan istri dari Mohammad  Sahlan  alias  bin  Jaharudin berwal  ketika  melihat  ada  coretan  di dinding rumah terdakwa, dan terdakwa pun menanyakan  kepada  saksi  korban  siapa yang  mencoret-coret  dinding  namun  saksi korban  menjawab  bukan  Rara  yang mencoret  tapi  koko  namun  terdakwa mengatakan  ini  Rara  (saksi  korban)  pe tulisan  bukan  koko  namun  terdakwa (bunda)  tau  ini  saksi  korban  (rara)  pe tulisan terdakwa (bunda) kenal namun saksi korban  mengelak  terus  dan  kedua  kakak saksi korban yakni tio dan abay mengatakan  bahwa  itu  yang  coretadalah rara  sehingga  terdakwa  pun  emosi  dan langsung  memukul  saksi  korban  dengan menggunakan  tangan  di  bagian  sehingga korban  merasa  sakit  dan  telinga  korban mengeluarkan darah.
Bahwa terdakwa pun pernah melakukan  pemukulan  terhadap  korban dengan  menggunakan  tangan  terdakwa mengenai  bagian  pada  bagian  dada  dan mulut  korban  dengan  cara  menampar  serta juga  menggunakan  hanger,  kemudian dengan  menggunkan  sandal  hotel  serta bantal  sofa  terdakwa  pun  memukul  kaki korban.  Selain  itu  juga  terdakwa  pada sekitar  bulan  oktober  tahun  2018  setelah pulang  sekolah  terdakwa  menggunakan hanger memukul korban;
a. Identitas Terdakwa
Nama:  Diana  Silvia  Arief  Alias  Nana  Bin Arief Muhammad Tempatlahir: Namlea
Umur/tanggal  lahir    :  30  Tahun/7     Januari 1990
Jenis kelamin : Perempuan Kebangsaan     : Indonesia Tempattinggal : KelurahanMarikurubu,Kecamatan Kota    :Termate  Tengah Agama : Islam Pekerjaan: Belum ada
b. Dakwaan Penuntut Umum
Bahwa  ia  terdakwa  Diana  Silvia Arief alias Nana Bin Arief Muhammad,
pada hari dan tanggal serta waktu  yang sudah tidak di ingat lagi sekitar oktober 2018  dan  bulan  januari  2019  atau setidak-tidaknya  pada  waktu  lain  yang masih  dalam  periode  waktu  pada  tahun
2018  dan  tahun  2019  bertempat  di Rumah
terdakwa
Kelurahan
Marikurubu,  Kecamatan  Kota  Ternate Tengah,  atau  setidak-tidaknya  di  suatu tempat  lain  dalam  daerah  hokum Pengadilan  Negeri  Ternate,  Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
“Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam  Lingkup  Rumah  Tangga”, perbuatan  terdakwa  dilakukan  dengan cara sebagai berikut :
Bahwa  pada  waktu  dan  tempat sebagaimana  tersebut  diatas,  ia  terdakwa dengan menggunakan kepala tangan memukul  korban  zahira  anggrainiy  drakel alias rara adalah anak tiri dari terdakwa dan merupakan  istri  dari  Muhammad  sahlan alias  alan  bin  jaharudin  berawal  ketika melihat coretan di dinding rumah terdakwa pun menanyakan kepada saksi korban siapa yang  mencoret-coret  dinding  namun  saksi korban  menjawab  rara  yang  mencoret  tapi koko  namun  terdakwa  mengatakan  ini  rara (saksi  korban)  pe  tulisan  bukan  koko namun  terdakwa  (bunda)  tau  ini  saksi korban  (rara)  kenal  namun  saksi  korban mengelak  terus  dan  kedua  kakak  saksi korban  yakni  tio  dan  abay  mengatakan bahwaitu  yang  coret  adalah  rara  sehingga terdakwa pun emosi dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan di bagian kepala kena pada bagian telinga dan pipi korban sebelah kanan  sehingga  korban  merasa  sakit  dan telingga korban mengeluarkan darah;
Berdasarkan Visum et Repertum No R./  150/II/2019/RumkitBhayatk  IV  yang dibuat  oleh  dr.reymonparengkuan  yang adalah  pemerintah  pada  rumah  sakit bhayangkaratk  IV  polda  Malut  yang berkesimpulan  pada  pemeriksaan  fisik ditemukan luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul;
Perbuatan terdakwa tersebut merupakan  tindak  pidana  sebagaimana dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga;
c. Pertimbangan Hakim
Menimbang,  bahwa  unsure “setiap orang ” diartikan sama dengan Pertimbangan hakim pada dasarnya berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum,  alat  bukti  yang  sah  maupun  syarat subyektif  atau  objektif  seseorang  dapat  di jatuhi  pidana  agar  selanjutnya  disebut putusan  hakim.Yakni  pernyataan  hakim diucapkan dalam siding pengadilan terbuka yang  dapat  berupa  pemidanaan  bebas  atau lepas  dari  segala  tuntutan  hukum,  serta menurut  cara  yang  diatur  dalam  Undang- Undang.
Menimbang  bahwa  terdakwa  telah didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal  44  ayat  1  Undang-Undang  No.  23 tahun 2004 tentang
Penghapusan
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1) Setiap orang;
barangsiapa yang dalam ilmu hokum  pidana  berarti  subjek  hokum  baik seorang  tertentu/person (naturlijke  person) yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  dan dipersidangan  telah  diajukan  terdakwa Diana  silviaarief  alias  nana  bin  arief  yang identitasnya  berseuaian  dengan  dakwaan Penuntut  Umum  dan  dibenarkan  pula  oleh para  saksi  dan  terdakwa,  oleh  karenanya terdakwa  ialah  orang  yang  didakwa melakukan  tindak  pidana  sebagaimana dalam  dakwaan  Penuntut  Umum  dalam perkaraini.
Menimbang,  bahwa  dipersidangan terdakwa  sebagai  subjek  hukum  dan  dapat menjawab  pertanyaan-pertanyaan  dengan baik sehingga terdakwa yang sehat jasmani dan  rohani  dapat  bertanggungjawab  secara pidana,  namun  demikian  apakah  perbuatan yang
didakwakan itu dapat
dipertanggungjawabkan  kepada  terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “ setiap orang ” telah terpenuhi.
2) Yang melakukan perbuatan kekerasan  fisik  dalam  lingkup rumah tangga;
Menimbang,  bahwa  yang  termasuk dalam lingkup rumah tangga sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 meliputi :
a. Suami, Istri dan Anak
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan  keluarga  dengan  orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,
c. perkawinan, persusunan, pengasuhan  dan  perwalian,  yang menetap dalam rumahtangga, dan/atau
d. Orang  yang  bekerja  dalam  rumah tangga  dan  menetap  dalam  rumah tangga tersebut.
Menimbang,  bahwa  sesuai  pasal  1 ke-1  yang  dimaksud  dengan  kekerasan dalam rumahtangga adalah setiap perbuatan terhadap  perempuan  yang  berakibat  timbul nya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara fisik, seksual psikologis dan atau penelantaraan rumahtangga termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan secara  melawan  hokum  dalam  lingkup rumahtangga,  sedangkan  menurut  pasal  6 Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004 tentang  Pengahapusan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  menyatakan  bahwa  “yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a  adalah  perbuatan  yang  menagkibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
Menimbang,  bahwa  unsure  ini merupakan  unsure  lternatif,  dimana  salah satu  terpenuhi,  maka  unsure  ini  telah terbukti.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hokum bahwa  pada  hari,  tanggal,  bulan  dan  jam yang  sudah  lupa  ditahun  2019,  bertempat dirumah  reynalita  warwuru  di  skeep, kelurahan salahudin, kecamatan kota ternate tengah, saksi mimi warwuru melihat terdakwa  Diana  Silvia  Arief  memukul korban  zahira  anggarainy  drakel  alias  rara, karena  korban  bermain  kran  air  dan  basah, sehingga  terdakwa  marah  lalu  memukul korban dan pada hari, tanggal dan jam yang sudah  lupa  pula  dibulan  januari  dan  bulan februari 2019 bertempat dirumah Muhammad  sahlan  drakel  di  kelurahan marikurubu, kecamatan kota ternate tengah, terdakwa  Diana  Selvia  Arief  pernah memukul  korban  Zahria  Angrainiy  Drakel alias  Rara  saat  korban  berbuat  salah,  serta pada  hari  yang  sudah  lupa,  tanggal  01 februari  2019  sekitar  pukul  15.00  WIT, saksi  bertanya  kepada  korban  “kepad atelinga  rara  berdarah”,  lalu  dijawab  oleh korban bahwa “dipukul oleh bunda dengan menggunakan  hanger  gantung  baju”.  Pada tahun  2019  saat  anak  saksi  Akbar  Praditya Drakel  Alias  abay  keluar  dari  WC  anak saksi melihat telinga korban Rara berdarah, lalu  anak  saksi  bertanya  kepada  korban kenapa telinganya berdarah, lalu anak saksi bertanya  kepada  korban  kenapa  telinganya berdarah,  lalu  dijawab  oleh  korban  bahwa bunda  nana/  terdakwa  yang  melakukan pemukulan  terhadap  korban  dan  saksi Muhammad  As’ad  Drakel  alias  Rara dengan  menggunakan  sandal  hotel  yang mengenai  tangan  korban,  sedangkan  saksi Sri Wiwin Indriyani menyatakan Terdakwa memukul  korban  karena  korban  pulang sekolah  terlambat  dan  tedakw  amemukul korban  karena  korban  pulang  sekolah terlambat  dan  terdakwa  menemukan  uang Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah),
buku  dan  pensil  warna  milik  orang lain  didalam  tas  korban,  lalu  memukul korban  dan  pada  tahun  2019  korban mencoret  dinding  tembok  rumah  sehingga terdakwa  marah  lalu  memukul  korban
dengan menggunakan hanger pink dibagian pantat  korban,  namun  terdakwa  tidak pernah  menendang  maupun  melempar korban  sampai  masuk  kedalam  lemari. Terdakwa  memukul  korban  karena  korban bermain  nakal  dan  naik  tembok,  sehingga ditegur  oleh  terdakwa,  namun  korban mengatakan  “babi,  bundagila”  kepada terdakwa. Bahawa Zahira Anggrainy Drakel  Alias  Rara  menderita  luka  lecet pada  pipi  kanan  akibat  kekerasan  tumpul sebagaimana  Visum  et  Repertum  dokter No. R/150/III/2019/RumkitBhayRk IV tanggal 06 Maret 2019.
Pada  saat  melakukan  pemukulan terhadap  korban,  terdakwa  masih  berstatus istri  Muhammad  SahlanDrakel,  ayah  dari korban  Zahira  AngarinyDrakel  Alias  Rara menderi  dan  sekarang  terdakwa  dengan Muhammad Sahlan Drakel sudah berecerai. Bahwa  korban  Zahira  AnggarinyDrakel alias  Rara  sekarang  berumur  8  (delapan) tahun  yang  lahir  pada  tanggal  23  januari 2012.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan pertimbangan  tersebut  maka  tindakan terdakwa Diana Silvia Arief yang melakukan  pemukulan  terhadap  Zahira Anggrainy  Drakel  alias  Rara,  masih termasuk  perbuatan  pidana  dalam  lingkup rumahtangga,  dengan  demikian  unsur  yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.

## 5. SIMPULAN
1) Proteksi  kepada  anak  ialah  hak  asas yang  wajib  didapat  anak,  Tiap  anak berkuasa  mendapatkan  proteksi  dari keluarga,  warga  ataupun  penguasa.
Dalam  penajaan  proteksi  anak  yang tertera  dalam  UU  Nomor.  23  Tahun 2002  begitu  juga  sudah  diganti  oleh UUNo.  35  tahun  2014  mengenai proteksi  anak  hingga  seluruh  pihak memiliki  peranan  buat  mencegah anak  serta  menjaga  hak-  hak  anak. Dalam  hukum  ini  pula  dipaparkan kalau  seluruh  anak  menemukan perlakuan  yang  serupa  pula,  dalam perihal  ini  tidak  terdapat  pembedaan
suku  bangsa,  etnik,  agama,  kaum serta serupanya. 2) Dalam putusan No:301/ Pid.Sus/2019/PN Tte adalah terdakwa
Diana  Silvia  Arief  alias  Nana  bin Arief  telah  tebukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidan  “kekerasan  fisik  dalam lingkup  rumah  tangga”  menjatuhkan pidana  terhadap  terdakwa  Diana Silvia  arief  Alias  Nana  Bin  arief dengan  pidana  penjara  selama  1 (satu) tahun.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Anisah  Che  Ngah,  2002, Penganiayaan Kanak-Kanak  Suatu  Kajian  Sosio
Perundangan. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Adami Chazawi, 2001, Kejahatan
Terhadap Tubuh dan Nyawa ,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. AbintoroPrakoso, Hukum  Perlindungan Anak, Kota: YogyakataCet I, LaksbangPressindoTahun: 2016 Anwar Yesmil, Kriminologi, Kota:
Bandung,  Refika  AditamaTahun: 2010 devi,Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV.  Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum
Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.
Kriminologi, Kota: Bandung, Refika AditamaTahun: 2010 Simatupang Nursariani, Perlindungan Anak ,  Pustaka  Prima  Kota:  Medan Tahun2018.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014TentangPerubahan Atas Undang

## UndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

## C. Jurnal

## DEVI,  Ria  Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI  PENANAMAN  MODAL  ASING (PMA)  DI  INDONESIA. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , [S.l.],  v.  1,  n.  2,  p.  142-153,  july
2019.  ISSN  2684-7973.  Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/ind ex.php/jurnalrectum/article/view/22 7 >.
Devi,  Ria.  Sintha.,  Simbolon,  Nanci
Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad,  Yasid (2022). The Bankruptcy  Legal  Politics  in Indonesia based on Justice
Value, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. Jurnal Akta . http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ akta/article/view/20842 Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM . PKM Maju UDA , 1 (1), 8-24. Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development . VCPSPILED 2020. SITOMPUL,
Risma Wati et
al.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  KREDITUR  PADA PERJANJIAN  KREDIT  DENGAN JAMINAN  HAK  TANGGUNGAN. JURNAL  RECTUM:  Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak
Pidana ,  [S.l.],  v.  4,  n.  1,  p.  95  – 109,  jan.  2022.  ISSN  2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/ind ex.php/jurnalrectum/article/view/14
45 >.  Date  accessed:  02  aug.  2022. doi: http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrec tum.v4i1.1445 .