## Wajah Hukum

## Implikasi Hukum Kewarisan terhadap Ahli Waris Yang Lahir Dari Perkawinan Berbeda Agama

## Winda Fitri*
Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam *Correspondance email: winda@uib.ac.id
Abstrak . Hukum kewarisan Indonesia sampai saat ini masih dalam keadaan pluralisme terdiri dari hukum kewarisan barat dalam KUH  Perdata,  hukum  kewarisan  adat  dan  hukum  kewarisan  Islam.  Kemajemukan  ini  akan  berimplikasi  ke  berbagai  hal. Diantaranya,  perberbedaan  agama  dipandang  menjadi  faktor  penghalang  seorang  anak  mendapatkan  hak  kewarisan  dari orangtuanya. Dalam Hukum Islam, anak yang lahir dari orang tua yang berbeda agama dengan orang tuanya akan terhalang untuk mendapatkan  harta  kewarisanan,  permasalahnya  ini  tidaklah  sejalan  dengan  hukum  perdata  dan  hukum  adat  yang  tidak menjadikan  hal  ini  sebagai  penghalang  anak  menerima  kewarisanan.  Penelitian  ini  dibuat  dengan  tujuan  untuk  menganalisis implikasi hukum dari pelaksanaan perkawinan  berbeda agama terhadap ahli waris dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak  ahli  waris  yang  lahir  dari  perkawinan  berbeda  agama.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  yuridis-normatif dengan  melakukan  penelaahan  dan  interpretasi  terhadap  hal  teoritis  yang  menyangkut  konsep  hukum.  Penyelesaian  perihal  hak kewarisan anak  yang  lahir dari perberbedaan  agama  para  pihak  yang tunduk pada  hukumnya  yang  berbeda  berdasarkan  hukum agama atau hukum adat. Terdapatnya persamaan dan perberbedaan implikasi dari ketentuan Pasal 832 KUHPerdata dan Pasal 171 KHI. Namun perlindungan bagi anak lahir dari  berbeda agama dapat memperoleh  harta dari orangtuanya melalui Hibah, Wasiat dan hadiah dengan prinsip keadilan.
Kata kunci: Hukum Waris, Perkawinan, berbeda Agama.
Abstract. Law of inheritance in Indonesia up to now in a plurality, consisting of Islamic inheritance law, western inheritance law in the Civil Code and customary inheritance law. The plurality will have implications for various things. Religious differences are seen  to  be  a  factor  preventing  a  child  from  obtaining  inheritance  rights  from  parents.  In  Islamic  law,  children  from  different religions  and  their  parents  will  prevent  from  receiving  inheritance,  not  in  line  with  civil  law  that  one  barrier  to  receiving inheritance is religious different. This study analyzing the legal implications of the implementation of interfaith marriage for the heirs and how the legal protection of the rights of heirs born from interfaith marriages. The research methodology that the uses is normative  by  conducting  analysis.  The  settlement  of  the  issue  children  born  from  different  religions  of  each  party  is  subject  to different laws based on religious law or customary law. There are similarities and differences in the implications of the provisions of  Article  832  of  the  Civil  Code  and  Article  171  of  the  Compilation  of  Islamic  Law.  However,  protection  for  children  born  of different religions can obtain asset from their parents through grants, wills and gifts with the principle of justice.
Keywords: Inheritance Law, Marriage, Different Religions .

## PENDAHULUAN
Dalam  hal  mengaktualkan  suatu  cita  hukum  berbangsa  dan  bernegara  Indonesia  pada  orientasi  nilai-nilai Ketuhanan,  Kemanusiaan  dan  Kemasyarakatan  maka  suatu  perkawinan  hendaklah  mengacu  pada  Pancasila  yang kemudian nilai tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 1
Perkawinan  menurut  hukum  nasional  Indonesia  sudah  dilegalisir  semenjak  tahun  1974  yaitu  dengan disahkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  saat  ini  sudah  disahkan  perubahan pertama pada UU perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).
Dimana  secara  tegas  dinyatakan  dalam  UU  Perkawinan  bahwasanya  perkawinan  merupakan  ikatan  lahir-batin antar  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  dengan  tujuan  membina  rumah  tangga  yang  kekal  serta  bahagia berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  esa.  Sedangkan  berdasarkan  perspektif  Hukum  Islam,  perkawinan  ialah sunnatullah penciptaan manusia yang saling berpasangan antara perempuan dan laki-laki. 2
Setiap  WNI  berhak  mendapatkan  perlindungan  oleh  negara  berupa  pemenuhan  fasilitas  secara  merata. 3 Indonesia  adalah  negara  yang  berlandaskan  pada  Pancasila,  dimana  Sila  yang  pertamanya  ialah  “Ketuhanan  Yang Maha Esa”, seyogyanya perkawinan memiliki kaitan yang sangat erat dengan agama, maka dari itu perkawinan tidak
1 Kadek  Wiwik Indrayanti,  “Penetapan Dan Pencatatan Perkawinan Berbeda  Agama di Indonesia Yang Berkeadilan Dan Berkemanusian”, Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 7, No. 2 (Desember 2016): 196.
2 Umar Hari Sanjaya dk, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 12.
3 Rokilah, “Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warganegara Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum “Ajudikasi” Vol. 1, No.

## Winda Fiteri, Implikasi Hukum Kewarisan terhadap Ahli Waris yang Lahir Dari Perkawinan Berbeda Agama
hanya  memiliki  unsur  lahiria,  tetapi  unsur  batinia  juga  memiliki  banyak  peran  penting  untuk  membina  rumah  yang kekal berdasarkan  keyakinan menurut agama dan kepercayaannya.  Sehingga Perkawinan  dan agama memiliki ikatan yang erat dan tak terpisahkan.  Menurut Masykuri Abdillah, Hukum Islam di Indonesia memiliki dua bagian; pertama, Hukum  Islam    dalam  bentuk  hukum  formil  yang  dilegalisasikan  menjadi  hukum  positif  untuk  umat  muslim  di Indonesia; kedua, Hukum Islam sebagai hukum normatif yang diimplementasi secara nyata oleh umat Muslim. 4 UU Perkawinan Ps. 1 (2) mempertegas bahwa perkawinan adalah sah jika perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum  dari  agama  dan  kepercayaan  masing-masing.  Hampir  seluruh  agama  di  Indonesia  mengatur  hukum  tentang perkawinan,  yang  pada  umumnya  berharap  perkawinan  antara  pria  dan  wanita  yang  sama  agama.  Hal  tersebut dikarenakan  agama  adalah  dasar  yang  paling  utama  dan  sangatlah  penting  untuk  penentuan  keberhasilan  suatu keluarga.
Dalam  UU  Ps.56  Perkawinan  memperbolehkan  perkawinan  campuran  antar  dua  individu  yang  menundukkan diri  pada  dua  sistem  hukum  yang  berbeda.  Aturan  ini  mengatur  perberbedaan  warga  negara  dan  namun  tidak menegaskan bahwa diperbolehkan perkawinan berbeda agama.
UU Perkawinan mempertegas bahwa suatu perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut hukum  tiap agama dan kepercayaan masing-masing itu.  Dari ketentuan Ps. 2 UU Perkawinan belum dimungkinkan dapat dilakukannya perkawinan berbeda agama  antara calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki. Dikarenakan bagi umat muslim  yang beragama  Islam tidaklah sah melakukan perkawinan  tidak berdasarkan  ketentuan prinsip syariat  Islam, begitu pula dengan umat beragama Kristen juga  tidaklah  sah jikalau dilakukan tidak sesuai dengan  ketentuan agama Kristen,  dalam  agama  Buddha  adanya  upacara  yang  dipimpin  oleh  Pandita  serta  pelaksanaan  ritual  pemberkatan lainnya. 5
Perkawinan berbeda agama yang tidak sah akan membawakan konsekuensi hukum yang tidak sah untuk segala implikasi  yang  ditimbulkan  dari  perkawinan  itu.  Ditegaskan  kembali  dalam  Ps.43  (1)  UU  Perkawinan  menyatakan bahwa  “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya,  keluarga ibunya ”.  Maka  dari  itu,  perkawinan  yang  terjadi  antara  pasangan  yang  akan  menikah  hendaklah  merupakan  agama yang  sama,  karena  akan  sulit  bagi  tiap-tiap  agama  untuk  melegalisir  perkawinan  berbeda  agama  kecuali  salah  satu pasangan  akhirnya  menundukkan  diri  untuk  mengikuti  agama  pasangannya  itu.  Kemudian,  dinyatakan  dengan  tegas bahwa  perkawinan  berbeda  agama  tidak  diinginkan  berdasarkan  pandangan  hukum  positif  Indonesia,  karena  tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sistem hukum Indonesia. 6
Pada  dasarnya  ketentuan  di  negara  Indonesia  tidak  diatur  secara  tegas  adanya  peraturan  terkhusus  mengenai perkawinan antara pasangan berbeda agama. 7 Sehingga secara praktiknya, seringkali calon mempelai perempuan dan calon  mempelai  laki-laki  berbeda  agama  yang  akan  menikah  terlebih  dahulu  memohon  penetapan  oleh  Pengadilan. Perkawinan  yang  sah  menurut  UU  Perkawinan  hendaklah  memenuhi  syarat  menurut  agama  dan  kepercayaannya masing-masing  serta  menurut  aspek  administratif  perkawinan.  Perkawinan  yang  sudah  dilaksanakan  berdasarkan hukum  agama  serta  kepercayaan  haruslah  dicatatkan  oleh  petugas  pencatatan  nikah  dengan  tujuan  untuk  terciptanya tertib  administrasi  kependudukan  (selanjutnya  disebut  Adminduk).  Dengan  terciptanya  tertib  adminduk  akan menghindari ketidakjelasan administrasi yang berhubungan erat dengan kepastian hukum seseorang warga negara. 8 Fenomena  pekawinan  berbeda  agama  bukanlah  menjadi  suatu  hal  yang  baru  dan  rahasia  umum  di  Indonesia karena  masih  banyaknya  pada  praktiknya  pasangan  berbeda  agama  melangsungkan  perkawinan  berbeda  agama  dan sampai adanya penetapan pengadilan. Hal ini terjadi di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dimana Pengadilan Negeri  Airmadidi  sudah  menetapkan  putusan  No  41/PDT.P/2012/PN.AMD.  Putusan  tersebut  menegaskan  terkait diizinkannya  dilangsungkan  perkawinan  berbeda  agama  antara  Dani  S.  dan  Astriani  V.B  di  depan  pegawai  Capil Airmadidi. Berdasarkan hal tersebut timbulnya ketidakpastian hukum di Indonesia jika dikaitkan dengan kepercayaan tiap-tiap  agama  dimana  semua  agama  yang  diakui  di  Indonesia  tidak  memperbolehkan  dilangsungkan  perkawinan yang dilakukan jika kedua calon mempelai berbeda agama. 9
4 Fitria  Agustin,  “Kedudukan  Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan  Indonesia”, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1 , (Juni 2018): 44.
5 Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia”, Al’ Adl-Jurnal Hukum Vol. 7, No. 13 , (Juni 2015): 24.
6 Lu Sudirman dan  Jendy Herlinda  Karwur,  “Perlindungan  Hukum  bagi Pasangan  yang  Melakukan  Perkawinan  Berbeda Agama di Indonesia”, Journal of Judicial Review Vol. 16, No. 2 , (Desember 2014): 53.
7 Dewi  Septiandani,  Dian;  Triasih,  Dharu  dan  Tuti  Muryati,  “Kontruksi  Hukum  Perkawinan  Berbeda  Agama  Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”, Humani Vol.7, No.1 , (Januari 2017): 47.
8 Nurhasan dan Fitri Yani, “Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan terhadap Istri, Anak, dan Harta Kekayaan dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan”, Jurnal  Wajah  Hukum  Vol.3,  No.2 , (Oktober 2019): 158
9 Anggreini  Carolina  Palandi,  “Analisa  Yuridis  Perkawinan  Berbeda  Agama  di  Indonesia”, Lex  Privatum  Vol.  1,  No.  2 , (Juni 2013): 197
Kalangan  artis  Indonesia  sebagai public  figure tanah  air  juga  ada  yang  melangsungkan  perkawinan  berbeda agama. Pasangan artis fenomenal yang menikah  berbeda agama di  Indonesia  yaitu  artis  Deddy Corbuzier (beragama Katolik)  dengan  Kalina  (Agama  Islam),  pada  tahun  2005  lalu  perkawinan  dilaksanakan  di  Kantor  Urusan  Agama. Kemudian  artis  bernama  Jamal  Mirdad  (Agama  Islam)  dan  Lidya  Kandou  (Agama  Kristen)  yang  menikah  di Indonesia  namun  permohonan  perkawinan  mereka  diterima  oleh  pihak  Pengadilan  Negeri  yang  sebelumnya  sempat ditolak oleh KUA dan KaCapil. 10
Perkawinan  yang  berlangsung  dari  pasangan  yang  berbeda  agama  sering  sekali  selanjutnya  akan  berimplikasi kepada hak seorang anak yang lahir dari perkawinan  berbeda agama yaitu salah satunya hak mendapatkan kewarisan dari orang tua kandungnya.
Hukum  kewarisan di Nusantara  ini sendiri hingga  saat ini masih dalam  kondisi pluralistik , sehingga membuat masyarakat bingung dalam menerapkan sistem hukum mana yang berkeadilan. Di Indonesia masih berlaku banyaknya sistem  hukum  kewarisan,  yakni  hukum  kewarisan  adat,  hukum  kewarisan  Islam  dan  hukum  kewarisan  Barat  yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pluralistik ini akan menjadi makin berkembang dikarenakan hukum kewarisan adat yang ada saat ini nyatanya tidak bersifat tunggal, namun juga keanekaragaman akan mengikuti bentuk-bentuk masyarakat adat serta system kekeluargan masyarakat Indonesia. 11
Pada  kenyataannya  ketiga  hukum  kewarisan  ini  sama  dimana  sama-sama  menjelaskan  tentang  peralihan  hak atas  harta  benda  pewaris  kepada  ahli  waris.  Walaupun  dalam  prakteknya  terjadi  perberbedaan  karena  hukum  Islam dan hukum kewarisan barat (BW). Ditinjau dari sisi yang berbeda bahwa dengan adanya budaya unifikasi, hukum adat masih  melekat  dan  memiliki  ikatan  yang  kuat  di  dalam  masyarakat. 12 Dan  luar  biasanya  di  beberapa  wilayah  di Indonesia hukum Islam telah hidup dan berkembang sehingga menjadikan rujukan dari hukum adat itu sendiri. Maka dari  itu  sampai  saat  ini  walaupun  adanya  unifikasi  hukum  perkawinan  (pasca  munculnya  UU  Perkawinan)  pada prinsipnya masih banyaknya masyarakat yang memakai hukum perkawinan adat dibeberapa wilayah. 13
Dengan  adanya  kemajemukan  tersebut  dalam  praktiknya  kerukunan  sering  terganggu  dengan  permasalahan pembagian  harta  waris,  dengan  berbeda  agama  di  dalam  perkawinan  telah  menjadi  penghalang  hak  seorang  anak mendapat  kewarisan.  Sehingga  dalam  persoalan  perkawinan  berbeda  agama,  sering  menjadi  persoalan  hukum  yang terjadi di Indonesia terhadap bagaimana pelaksanaan dan prosedur serta peryaratan dan akibat hukum yang mungkin muncul  setelahnya.  Ketentuan  terkait  perkawinan  berbeda  agama  di  Indonesia  jika  ditinjau  dari  agama  mayoritas  di Indonesia  yaitu  Agama  Islam  yang  ketentuannya  merujuk  pada  KHI,  terdapat  ketentuan  mengenai  syarat  dan  rukun kelangsungan perkawinan umat Islam.
Sehingga jika ditinjau dari beberapa peristiwa mengenai pelaksanaan perkawinan  berbeda agama di  Indonesia, dengan  berlandaskan  pada  ketentuan  mengenai  Perkawinan  di  Indonesia,  peneliti  akan  meneliti  secara  mendalam terkait  Ahli  waris  yang  lahir  dari  perkawinan  berbeda  agama  berdasarkan  aspek  hukum  nasional  dan  Hukum  Agam yang dirangkum dalam penelitian  yang berjudul: “Implikasi Hukum  Kewarisan terhadap  Ahli waris yang Lahir dari Perkawinan Berbeda Agama di Indonesia”.

## METODE
Tipe  penelitian  yang  akan  dikaji  oleh  Penulis  pada  objek  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  ini  termasuk  tipe  penelitian  hukum  yang  bersifat  deskriptif  preskriptif  yang  bertujuan  mencari problem solution dengan melakukan penelaahan dan interpretasi terhadap hal teoritis yang menyangkut konsep, teori, asas dan norma  hukum  yang  berkaitan  dengan  peraturan  peraturan  perundang-undangan. 14 Dalam  metode  penelitian  ini memakai pendekatan peraturan undang-undang, pendekatan konseptual dan operasional.
Dalam  penelitian  hukum  normatif  pada  penelitian  ini,  maka  jenis  data  yang  akan  diolah  oleh  Penulis berdasarkan  pada  data  sekunder  yang  terdiri  dari:  Bahan  hukum  primer,  merupakan  bahan-bahan  hukum  terhadap peraturan  perundang-undangan  tentang  perkawinan  di  Indonesia.  Adapun  penelitian  terhadap  bahan  hukum  primer yang akan ditinjau oleh Penulis yaitu: UUD Tahun 1945; UU Perkawinan; KUHPerdata; dan KHI di Indonesia.
Metode  pengumpulan  data  dengan  mengadakan  studi  penelaahan  terhadap  literatur  peraturan  undang-undang, buku, artikel ilmiah, pendapat ahli hukum, dan berbagai hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan dalam mengimplementasikan data sekunder dengan memakai metode deduktif dimana penelitian  ini  mencoba  mencari  solusi  dari  isu  hukum  yang  terjadi.  Pada  penelitian  ini,  Penulis  akan  menggunakan metode analisis data yang tidak mempergunakan hitungan yaitu metode kualitatif yaitu penelitian yang  mendapatkan data  dalam  bentuk  deskriptif  berupa  suatu  tulisan  atau  ucapan  dan  juga  sikap  perbuatan  hukum  dari  orang  yang
10 Ibid
11 Adelina Nasution, “Pluralisme Hukum Kewarisan Di Indonesia”, Jurnal Al-Qadhâ Vol. 5, No. 1 , (Juli 2018): 20.
12 M.Misbahul  Mujib,  “Memahami  Pluralisme  Hukum  di  Tengah  Tradisi  Unifikasi  Hukum:  Studi  atas  Mekanisme Perceraian Adat”, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 3, No. 1 , (Juni 2014): 20.
13 ibid
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 50-51.
diamati. 15 Penelitian  kualitatif  berhubungan  dengan  ide,  persepsi,  pendapat,  atau  kepercayaan  orang  yang  diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. 16

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implikasi hukum dari pelaksanaan perkawinan berbeda agama terhadap anak sebagai ahli waris
Fenomena perkawinan berbeda agama yang terjadi di Indonesia bukanlah rahasia umum, banyak kalangan yang masih  melaksanakan  perkawinan  berbeda  agama.  Hal  inilah  tentunya  menjadi  alasan  perlu  adanya  hukum  yang mengatur pelaksanaan perkawinan berbeda agama tersebut. Aturan mengenai pelaksanaan perkawinan secara sah jelas diatur pada ketentuan UU Perkawinan, terutama dalam Pasal 2 ayat 1 mengenai syarat sah suatu perkawinan. Namun UU Perkawinan tidak mempertegas secara jelas terkait perkawinan berbeda agama.
Maka dari itu perkawinan berbeda agama ditafsirkan lain kemudian berdasar agama yang dianut masing-masing individu. Misalnya pada Agama Islam melarang wanita yang melaksanakan perkawinan dengan pria bukan memeluk agama  Islam,  hal  ini  mengacu  pada  Sumber  Hukum  Islam  utama  yaitu  Al’Quran  QS.  al-Baqarah  Ayat  221  dan ditegaskan  dalam  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  1426  H/2005  M,  kemudian  dalam  Agama  Kristen larangan untuk menikah berbeda agama bersumber pada I Korintus 6: 14-18.
Berlangsungnya perkawinan berbeda agama dilarang oleh beberapa hukum agama dikarenakan akan timbulnya implikasi hukum yang besar terhadap status anak selanjutnya yang lahir dari perkawinan  berbeda agama. Keabsahan hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama, bisa berlandaskan berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan, yang menegaskan bahwa “anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, dan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu beserta keluarga dari ibunya”.
Sehingga  jika  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah,  baik  melalui  Kantor  Urusan  Agama  ataupun  Kantor Catatan Sipil, maka kedudukan hukum anak tersebut adalah sah menurut hukum, namun apabila anak yang dilahirkan dari  perkawinan  berbeda  agama,  dan  setelahnya  tetap  berpegang  teguh  pada  agamanya,  maka  anak  dari perkawinannya  berhak  untuk  menentukan  pilihan  agama  yang  akan  dianutnya  dan  beribadat  menurut  agama  dan kepercayaannya, bila waktunya anak telah siap bertanggungjawab dan berakal, sesuai dengan Pasal 42 UU Nomor 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  hal  tersebut  biasanya  dapat  dicapai  apabila  anak  sudah  mendekati  usia  18 (delapan belas) tahun.
Implikasi  selanjutnya  yaitu  terhadap  Hak  Kewarisan  anak  yang  harus  dipertimbangkan  dari  sekarang  untuk kelanjutan hidup anak jika salah satu orangtuanya sudah meninggal atau dalam hal ini bisa disebut bahwa salah satu orang tua jika berubah statusnya menjadi seorang pewaris yang akan mewariskan harta benda peninggalannya kepada ahli  waris  anaknya.  Dalam  hal  ini  seorang  anak  sebagai  ahli  waris  tidak  memungkinkan  untuk  beragama  lebih  dari satu  dikarenakan  agama  adalah  persoalan  keyakinan,  implikasinya  seorang  anak  akan  hanya  seagama  dengan  salah satu dari agama orangtuanya dana tau dapat juga menganut agama lain selain yang dianut oleh kedua orangtuanya.
Apabila  terhadap  perkawinan  pasangan  yang  melahirkan  dua  orang  anak,  yang  mana  salahsatunya  beragama sesuai dengan orangtuanya maka anak tersebut akan memperoleh kewarisanan dari orangtuanya, namun jika salah satu anak lainnya menganut agama sesuai keyakinannya sendiri diluar agama sesuai orangtuanya, maka anak tersebut tidak mendapatkan kewarisanan dari orangtuanya tersebut. Hal inilah yang disebabkan karena perberbedaan agama tersebut akan berimplikasi terhadap gugurnya hak mewaris seorang anak. Oleh karenanya, pembagian kewarisan antara kedua anak yang berbeda agama tersebut akan menimbulkan suatu ketidakadilan.
Perkawinan  berbeda  agama  berdasarkan  sudut  pandang  hukum  agama  merupakan  perkawinan  yang  tidak  sah, oleh  karenanya  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  berbeda  agama  hanya  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan ibunya,  yang  mana  hal  tersebut  menjadi  disamakan  terhadap  anak  luar  perkawinan.  Apabila  anak  lahir  luar perkawinan  itu  diakui  oleh  ayahnya,  maka  anak  yang  dimaksud  dapat  memperoleh  kewarisanan.  Namun  pada fenomena yang terjadi mengenai perkawinan berbeda agama, anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat menjadi ahli waris sah, yang dapat mewarisi dari ibunya akan tetapi tidak berhak mewaris terhadap ayahnya, sepanjang tidak ada  pihak  ketiga  yang  mengajukan  kepada  Pengadilan  untuk  membuktikan  perkawinan  tersebut  merupakan perkawinan tidak sah. 17
Hukum  kewarisan  di  Indonesia  sendiri  hingga  saat  ini  masih  dalam  keadaan pluralistik (majemuk),  sehingga membuat masyarakat bingung dalam menerapkan sistem hukum mana yang berkeadilan. Di Indonesia masih berlaku pluralistik sistem hukum kewarisan, yaitu hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Barat yang tercantum dalam KUHPerdata.
15 Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, Journal Equilibrium Vol. 5, No. 9 , (Juni 2009): 2.
16 Sulistyo  Basuki, Metode  Penelitian ,  (Jakarta:  Wedatama  Widya  Sastra  dan  Fakultas  Ilmu  Pengetahuan  Budaya Universitas Indonesia, 2006), hlm. 78.
17 Oktavia Milayani, “Kedudukan Hukum Ahli waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli waris”, Al’Adl Vol. 9, No. 3 , (Desember 2017): 406.

## Winda Fiteri, Implikasi Hukum Kewarisan terhadap Ahli Waris yang Lahir Dari Perkawinan Berbeda Agama
Hukum  kewarisan  barat  atau  hukum  kewarisan  BW  yang  berdasarkan  sistem  individual,  yang  mana peninggalan  pewaris  yang  telah  meninggal  dilakukan  pembagian  kepada  perorangan  ahli  waris.  Aturan  ini diberlakukan  kepada  WNI  berketurunan  asing  yaitu  eropa,  china,  arab  dan  lain-lainnya  yang  tidak  lagi  menjadikan agama sebagai ketentuan pokok. Hingga saat ini, ketentuan terkait hukum kewarisan barat masih bertahan hingga saat ini,  walau  ada  bebeerapa  ketentuan  yang  ada  di  isi  KUHPerdata  sudah  dinyatakan  tidak  berlaku,  yaitu  hukum perkawinan  menurut  BW  sudah  dicabut  dikarenakan  sudah  berlakunya  UU  Perkawinan,  terkait  perkawinan  yang secara unifikasi diberlakukan untuk semua WNI.
Seperti  yang  sudah  penulis  paparkan  diatas  bahwa  perkawinan  berbeda  agama  adalah  perkawinan  yang  tidak sah  karena  tidaklah  diakui  oleh  hukum,  sehingga  kedudukan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  berbeda  agama merupakan anak tidak sah pula maka dari itu bisa diartikan sebagai anak yang lahir dari luar nikah, maka anak tersebut hanya memiliki ikatan keperdataan dengan ibunya maka dari itu hanya berhak mendapatkan harta dari ibunya. Tetapi anak lahir dari luar nikah tetaplah dapat mewaris apabila ayah biologisnya mengakuinya. Hak kewarisan aktif seorang anak yang lahir dari luar nikah yang sah ditegaskan didalam Ps. 862 hingga Ps. 866 dan Ps. 873 ayat (1) KUHPerdata.
Status anak lahir dari luar nikah yang sah diakui pada dasarnya dapat disamakan dengan kedudukan ahli-waris lainnya.  Maka  dari  itu  anak  yang  lahir  luar  pernikahan  yang  sah  (perkawinan  berbeda  agama)  diakui  pula  memiliki hak  yang  dimiliki  seorang  ahli  waris,  perihal  yang  memberbedakannya  hanya  dibagian  yang  dia  terima  belum  sama dengan anak sah. Jumlah pembagian  kewarisanan dari anak lahir dari perkawinan  berbeda agama tergantunglah dari derajat hubungan kekerabatan dari ahli waris yang sah tersebut.
Berkaitan dengan ahli waris, berdasarkan ketentuan Ps. 832 KUHPerdata menyatakan bahwa “Menurut undang- undang yang berhak menjadi  ahli  waris ialah para keluarga sedarah, baik  yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini”. Sehingga dapat  disimpulkan  dari  asas  dalam  Ps.  832  KUHPerdata  bahwa  berdasarkan  undang-undang,  untuk  bisa  mewaris seseorang  wajib  memiliki  ikatan  darah  dengan  pewarisnya.  Hubungan  darah  tersebut  ialah  bisa  sah  atau  luar  kawin dengan artian berbeda agama pun bisa, baik melalui garis seorang peremupuan ataupun dari garis laki-lakinya.
Pernyataan  diatas  sangat  berbeda  halnya  dengan  pengaturan  berdasarkan  hukum  kewarisan  Islam,  bahwa perkawinan berbeda agama sangat dilarang atau haram hukumnya. Dimana yang dijadikan dasar hak untuk mewarisi menurut sumber hukum utama Hukum Islam yaitu Al-Qur’an yaitu  karena ikatan darah, karena ikatan semenda  atau perkawinan yang sah, serta karena  hubungan persaudaraan.
Merujuk pada Pasal 171 Huruf c juncto Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya seorang dapat menjadi ahli  waris,  yaitu  “orang  yang  memiliki  hubungan  darah  dengan  pewaris,  yang  memeluk  agama  Islam  ditentukan berdasarkan  kartu  identitas  ataupun  dari  sebuah  kesaksian/pengakuan,  serta  yang  tidak  dihalangi  menurut  hukum untuk menjadi ahli waris”. Dengan artian berdasarkan dalam  hukum kewarisan Islam, ahli waris yang tidak seagama dengan pewaris, bukan merupakan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam dan mereka tidak saling mewaris.
Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama, tidaklah bisa mewaris bila anak tidak seagama dengan  pewaris  yang  beragama  Islam.  Namun  apabila  ahli  waris  berasal  dari  agama  non  muslim  maka  dapat memperoleh  warisan  dari  pewaris  non  muslim.  Antara  pewaris  dan  ahli  waris  harus  memiliki  hubungan  darah  dan beragama Islam maka ia dapat saling mewarisi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam.
Pernyataan-pernyataan diatas pun berbeda halnya juga dengan pengaturan pada hukum waris adat di Indonesia tidaklah  terlepas  dari  pengaruh  budaya  masyarakat  dari  sistem  kerabatnya  yang  berbeda,  dan  pembagiannya  pun bukan jumlah pecahan seperti pembagian kewarisan hukum Islam. Hukum kewarisan adat memiliki corak sendiri dari hukum  kewarisan  lainnya.  Perkembangan  hukum  Islam  ataupun  hukum  barat  tentulah  ikut  berpengaruh  pada kewarisan adat, perihal ini tentunya juga akan mempengaruhi masyarakat adat di Indonesia.
Sistem  kewarisan  adat  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh  dasar  garis  kekerabatan.  Ada  tiga  dasar  pokok  garis kekerabatan  atau  keturunan,  yaitu:  pertama; Patrilineal dimana  tiap  individu  selalu  mengkaitkan  dirinya  dari  garis kekerabatan  ayah,  kedua: Matrilineal ,  dimana  setiap  individu  mengkaitkan  dirinya  dari  kekerabatan  ibu,  ketiga: Parental  atau  Bilateral ,  dimana  setiap  individu  mengkaitkan  dirinya  dengan  kekerabatan  keturunan  dari  ibu  nya ataupun dari ayah nya. 18
Dalam hukum  Adat pada dasarnya pembagian  kewarisan kepada anak  yang lahir dari perkawinan  beda agama bukanlah problem dikarenakan  belum  menjadikan hijab mewaris.  Pada  saat  hukum  Adat  diimplementasikan  maka tidak  diperoleh  kepastian  hukum  dikarenakan  tiap  adat  di  Indonesia  berbeda-berbeda  penerapan  ketentuanya,  oleh karena  itu  akan  terjadilah  banyak  hukum  yang  berbeda.  Dan  apabila  dilimplementasikan  hukum  Adat  dalam pembagian  kewarisanan  maka  akan  ada  dua  perihal  yang  akan  tidak  terciptanya  keadilan  serta  dapat  menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak yaitu, pertama; masyarakat patrilinial dimana masyarakat suku Batak pada dasarnya membagikan harta waris lebih diperbanyak kepada anak laki-laki. Kedua; masyarakat matrilineal dimana masyarakat suku Minang pada pada dasarnya membagikan harta waris lebih diperbanyak kepada anak perempuan.
18 Adelina Nasution, “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia”, Jurnal Al-Qadhâ, Vol. 5, No. 1 , (2018): 24.

## Winda Fiteri, Implikasi Hukum Kewarisan terhadap Ahli Waris yang Lahir Dari Perkawinan Berbeda Agama
Namun  pada  prakteknya  fenomena  terkait  hak  kewarisan  terhadap  anak  lahir  dari  pasangan  berbeda  agama dapat  disesuaikan  lagi  bagi  para  pihak  yang  bersangketa  untuk  dapat  memilih  menundukkan  diri  pada  salah  satu aturan  hukum,  apakah  Hukum  Agama  atau  Hukum  Nasional  Perdata  serta  Hukum  Adat  mengenai  kewarisan. Dikarenakan  masih  adanya  peraturan  hukum  mengenai  hukum  kewarisan  yang  majemuk,  yang  dapat  menimbulkan halangan pada penentuan hak kewarisan terhadap anak yang lahir dari pasangan yang berbeda agama.
Pada  dasarnya  setiap  individu  akan  menemukan  keadilan  di  pengadilan  yang  difasilitasi  oleh  negara.  Untuk keluarga bukan muslim ataupun  untuk keluarga Muslim yang tidak menginginkan memakai hukum kewarisan Islam, maka mereka akan merujuk pada hukum kewarisan Barat atau hukum positif yang bersumber dari KUH Perdata. Bagi individu yang berlandaskan pada hukum adat mereka bisa merujuk pada Hukum Kewarisan Adat, sedangkan individu beragama  Islam  yang  memakai  Hukum  Kewarisan  Islam  yang  berlandaskan  pada  KHI.  Hukum  apapun  yang  akan dijadikan rujukan perihal yang paling dipentingkan adalah tetap mengedepankan rasa keadilan dan musyawarah. Maka dari  itu  keperluan  terhadap  hukum  kewarisan  yang  jelas,  terperinci,  dan  pasti  serta  sesuai  dengan  tata  kehidupan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda semakinlah terasa mendesak.

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ahli waris yang Lahir dari Perkawinan Berbeda Agama.
Setiap  WNI  dijamin  haknya  oleh  UUD  NRI  1945  untuk  membentuk  keluarga  dan  melangsungkan  sebuah pernikahan. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari masyarakat berhak untuk melakukan perbuatan maupun  yang  termasuk  perbuatan  hukum  sesuai  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing.  Hal  ini  termasuk  hak masyarakat untuk menikah dengan pasangan mereka, dengan pelaksanaan perkawinan yang telah ditentukan menurut hukum dan agama mereka.
Walaupun  berdasarkan  hukum  kewarisan  Islam,  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  beda  agama  tidak mendapatkan  bagian  waris  dari  orang  tua  yang  berbeda  agama  dengannya,  tetapi  ia  tetap  dapat  memperoleh  haknya melalui  hibah,  wasiat  dan  hadiah  dari  orang  tua  yang  berbeda  agama  tersebut.  Hal  ini  sudah  dipertegaskan  dan diamanatkan dalam Ps. 209 KHI.
Berdasarkan  hal-hal  yang  sudah  penulis  paparkan  pada  pembahasan  pertama  bahwa  masih  adanya  pluralisme (kemajemukan)  hukum  kewarisan  yang  berlaku  di  Indonesia,  maka  hal  ini  akan  menjadi  penghambat/penghalang dalam  hak  mewaris  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  berbeda  agama.  Jika  ada  yang  bertanya  peraturan  hukum manakah yang berlaku, hal ini kembali kepada tiap-tiap pihak (pewaris maupun ahli waris) tentulah wajib berpegang teguh kepada peraturan hukum manakah mereka tunduk terkhusus agama yang dianutnya.
Sedangkan  Berdasarkan  pada  teori  perlindungan  hukum  menurut  ahli  hukum  Hetty  Hasanah,  S.H.,  M.H  yaitu perlindungan hukum merupakan “upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang melakukan tindakan hukum”.  Perihal ini ditujukan untuk melindungi hak asasi masyarakat negara  Indonesia dalam  melaksanakan suatu  perilaku hukum. Seseorang yang melakukan  perbuatan  hukum pastinya menjadikan peraturan undang-undang yang diberlakukan dijadikan sebagai acuan, dalam melaksanakan perbuatannya tersebut.  Dalam  peraturan  undang-undang  yang  berlaku  tersebut,  dimana  diatur  oleh  negara  terhadap  jaminan kepastian hukum yang berhak diperoleh oleh rakyat.
Perbuatan  hukum  ini  berkaitan  dengan  perkawinan  yang  hendak  dilangsungkan  oleh  individu  satu  dengan individu  lainnya,  yang  perlu  memperhatikan  prosedur  maupun  syarat-syarat  dan  ketentuan  aturan  yang  telah ditegaskan  oleh  Peraturan  Per-UU.  Namun  pada  umumnya,  diketahui  secara  jelas  bahwa  peraturan  mengenai perkawinan  pasti  diatur  pada  UU  Perkawinan  yang  dalam  hal  ini  berdasarkan  UU  Perkawinan,  namun  ketentuan mengenai  perkawinan  berbeda  agama  masih  belum  ditentukan  secara  pasti  maupun  secara  tegas  pada  peraturan undang-undang mengenai perkawinan di negara Indonesia.
Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tidak membahas terkait Hak seorang anak yaitu memperoleh  hak  kewarisan,  hanya  memperjelas  terkait  hak  untuk  hidup,  melangsungkan  kehidupan,  dan perkembangan  terhadap  anak.  Maka  dari  itu,  jaminan  kepastian  hukum  terhadap  para  pihak  yang  diakibatkan  dari adanya perkawinan secara berbeda agama pada dasarnya belum dapat diperoleh secara merata dan tegas, dikarenakan beberapa putusan mengenai permohonan perkawinan berbeda agama ini masih terjadi penolakan, kemudian terhadap pencatatan  perkawinan  berbeda  agama  pun  tidak  dapat  disetujui  oleh  pejabat  yang  berwenang  karena  keterbatasan maupun kemajemukan aturan hukum mengenai perkawinan berbeda agama dan Hak Kewarisan.
Pada dasarnya, apabila pewarisan ditinjau menurut aspek sebuah keadilan, kemudian diketahui adanya larangan mengenai  perkawinan  berbeda  agama,  maka  hal  itu  akan  memberikan  perlindungan  bagi  hak  kewarisan  seseorang. Adapun  latar  belakang  maksud  tersebut  dikarenakan  hak  kewarisan  seorang  anak  akan  ditentukan  dari  orangtua mereka,  dengan  ketentuan  apakah  anak  tersebut  akan  menganut  agama  menurut  turunan  dari  orangtuanya,  ataukah anak  tersebut  akan  memilih  agama  dan  keyakinannya  sendiri.  Karena  pada  umumnya,  menganut  agama  ialah keyakinan  yang  dijamin  negara  kepada  individu  untuk  memeluk  dan  beribadat  menurut  kepercayaannya  masing- masing.

## SIMPULAN
1.
Pluralisme  hukum  perkawinan
Indonesia  berimplikasi  pada  ketidakpastian  status  anak  sebagai  ahli  waris  dari  orang  tua  yang  berbeda  agama dengannya,  dalam  hukum  kewarisan  Islam  ditegaskan  bahwa  anak  yang  beda  agama  dengan  orangtuanya  akan terhalang untuk mendapatkan harta kewarisan, perihal ini tidaklah sejalan dengan hukum nasional (KUH Perdata) yang tidak menegaskan bahwa perbedaan agama adalah menjadi penghalang untuk menerima kewarisanan.
2.
Untuk  melindungi  hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama, maka perlu dilakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dengan memberikan kepastian hukum secara eksplisit terkait hukum kekeluargaan di Indonesia, tertutama pada  UU  Perkawinan  harus  menegaskan  secara  rinci  terkait  dengan  keabsahan  atau  tidak  perkawinan  berbeda agama  yang  akan  berimplikasi  terhadap  status  hak  mewaris  seseorang.  Dan  khususnya  menjelaskan  secara  tegas implikasi  atau  akibat  hukum  yang  timbul  dari  adanya  perkawinan  berbeda  agama  terkhusus  implikasi  hukum mewaris, yang dimana hukum kewarisan yang sampai saat ini belum juga dilakukan unifikasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Basuki,  Sulistyo, Metode  Penelitian .  Jakarta:  Wedatama  Widya  Sastra  dan  Fakultas  Ilmu  Pengetahuan  Budaya Universitas Indonesia, 2006.
Sanjaya, Umar Hari dkk, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Yogyakarta: Gama Media, 2017. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 2008.

## Jurnal
Agustin,  Fitria.  “Kedudukan  Anak  dari  Perkawinan  Berbeda  Agama  Menurut  Hukum  Perkawinan  Indonesia”,
Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1 , (Juni 2018): 44.
Indrayanti,  Kadek  Wiwik.  “Penetapan  Dan  Pencatatan  Perkawinan  Berbeda  Agama  di  Indonesia  Yang  Berkeadilan Dan Berkemanusian”, Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 7, No. 2 (Desember 2016): 196.
Milayani, Oktavia. “Kedudukan Hukum Ahli waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli waris”, Al’Adl Vol. 9, No. 3 , (Desember 2017): 406.
Mujib,  M.Misbahul.  “Memahami  Pluralisme  Hukum  di  Tengah  Tradisi  Unifikasi  Hukum:  Studi  atas  Mekanisme Perceraian Adat”, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 3, No. 1 , (Juni 2014): 20.
Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia”, Al’ Adl-Jurnal Hukum Vol. 7, No. 13 , (Juni 2015): 24. Nasution. Adelina. “Pluralisme Hukum Kewarisan Di Indonesia”, Jurnal Al-Qadhâ Vol. 5, No. 1 , (Juli 2018): 20. Nurhasan  dan  Fitri  Yani.  “Akibat  Hukum  Perkawinan  di  Bawah  Tangan  terhadap  Istri,  Anak,  dan  Harta  Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Wajah Hukum Vol.3, No.2 , (Oktober 2019): 158 Palandi, Anggreini Carolina. “Analisa Yuridis Perkawinan Berbeda Agama di Indonesia”, Lex Privatum Vol. 1, No. 2 , (Juni 2013): 197 Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif”, Journal Equilibrium Vol. 5, No. 9 , (Juni 2009): 2. Rokilah. “Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warganegara Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum “Ajudikasi” Vol. 1, No. 2 , (Desember 2017): 132.
Septiandani, Dewi, dkk. “Kontruksi Hukum Perkawinan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”, Humani Vol.7, No.1 , (Januari 2017): 47.
Sudirman,  Lu  dan  Jendy  Herlinda  Karwur.  “Perlindungan  Hukum  bagi  Pasangan  yang  Melakukan  Perkawinan Berbeda Agama di Indonesia”, Journal of Judicial Review Vol. 16, No. 2 , (Desember 2014): 53.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Indonesia, Kompilasi Hukum Islam