## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Difa Cucu Sabrina, Ishak | Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan,Sistem Zonasi | Halaman | 92

## EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA PEKANBARU
Difa Cucu Sabrina 1 , Ishak 2
1,2 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Email : diffacucu@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penerimaan  peserta  didik  baru  dengan  kebijakan  sistem  zonasi  telah  diberlakukan  di  Kota  Pekanbaru, Provinsi Riau. Melalui Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019  kebijakan  ini  berlaku  di  seluruh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota  di  Indonesia.  Penerapan  kuota  zonasi sebesar 80 persen oleh pemerintah Kota Pekanbaru menimbulkan banyak pro dan kontra. Tujuan kebijakan sistem zonasi  dalam  PPDB  yakni  untuk  mengurangi  biaya  transportasi  pendidikan,  mendekatkan  calon  peserta  didik dengan  domisili  tempat  tinggal  nya,  mengurangi  kemacetan,  serta  menghilangkan  persepsi  sekolah  favorit  dan tidak  favorit  juga  dengan    utama  adalah  pemerataan  pada  kualitas  pendidikan.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian tingkat sekolah menengah atas di Kota Pekanbaru. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  Penelitian  ini menunjukkan  bahwa  peran  Dinas  Pendidikan  dan  Pemerintah  Daerah  Kota  Pekanbaru,  dalam  mengevaluasi kebijakan  sistem  zonasi  untuk  PPDB  tingkat  SMA  belum  terlaksana  secara  maksimal,  hal  tersebut  karena kurangnya sosialisasi oleh penyelenggara kebijakan sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang komprehensif terhadap masyarakat.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Sistem Zonasi, Peran

## PENDAHULUAN
Penerimaan peserta didik baru (PPDB)  dengan  menggunakan  sistem zonasi  sudah  tepat  karena  berlandaskan pancasila.  Namun,  sistem  zonasi  tersebut harus  disertai  pula  dengan  peran  dari negara dalam memberikan keadilan.
Sistem zonasi merupakan hasil manisfestasi dari penyelenggaraan pendidikan  yang  berpilar  pada  nilai-nilai pancasila  terutama  pada  kemanusiaan  dan keadilan  dalam  merealisasikan  tatanan rekrutmen  siswa.  Sistem  zonasi  juga  di
harapkan akan meringankan beban orangtua yang memiliki tingkat perekonomian rendah.
Setiap  tahun  sistem  yang  dipakai untuk    penerimaan  siswa  baru  selalu menjadi  sorotan.  Karena  sistem  yang digunakan  untuk  melakukan  penerimaan murid  baru  ini  selalu  menyediakan masalah  bagi  orang  tua  siswa  yang menginginkan sekolah negeri.
Dalam  penyelenggaraan  penerimaan murid baru tingkat sekolah menengah atas, sistem berpedoman pada Peraturan Menteri

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Difa Cucu Sabrina, Ishak | Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan,Sistem Zonasi | Halaman | 93
Pendidikan  dan  Kebudayaan  yakni  Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  dan Sekolah Menengah Kejuruan.[1]
Pada  pasal  16  ayat  (2),  penulis menarasikan  kembali  bahwa  jalur  zonasi mendapatkan  kuota  sebanyak  80%  dari daya  tampung  yang  dimiliki  sekolah dengan berarti seluruh sekolah yang berada di  bawah  wewenang  pemerintah  wajib mengalokasikan  kuota  untuk  murid  baru yang  berdomisili  di  dekat  sekolah  sebesar 80%.  Hal  tersebut  dianggap  melanggar Undang-Undang  No  20  Tahun  2003 Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional[2] pada  Pasal  51  ayat  (1)  yang  di  narasikan kembali  oleh  penulis  bahwa  dalam pengelolaan satuan pendidikan di usia dini, dan  pendidikan  menengah  perlu  mendasar pada  standar  pelayanan  minimal  yang berprinsip pada manajemen berbasis sekolah/madrasah .
Sistem penerimaan siswa/murid baru tingkat  Sekolah  Menengah  Atas  adalah salah satu manajemen
berbasis sekolah/madrasah.  Semestinya  pemerintah pusat  tidak  ikut  mengendalikan  otonomi tersebut  dengan  mengeluarkan  peraturan yang  ditetapkan  dalam  skala  nasional tetapi pemerintah pusat harusnya memberikan  pedoman  yang  mana  akan membuat  suatu  tindakan  lebih  mudah  di prediksi  dan  akan  menghasilkan  kualitas yang  lebih  baik.  Menetapkan  presentase sebesar  80%  dianggap  tidak  memberi kesempatan kepada anak yang mempunyai kepandaian tetapi lokasi tempat tinggalnya
jauh dari sekolah negeri.
Dikutip  dari  Riau.com  pada  (1 November  2019)  [3]  bahwa  di  sisi  lain, penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru  tingkat  sekolah  menengah  atas dengan  jalur  zonasi  sangat  didukung  oleh masyarakat  yang  tinggal  dekat  dengan zonasi sekolah, juga Kepala Dinas Pendidikan  Kota  Pekanbaru,  yaitu  Bapak Abdul  Jamal.  Penerapan  jalur  zonasi mewajibkan  calon  siswa  untuk  menempuh pendidikan  adalah  yang  memiliki  radius paling  dekat  yakni  500  meter  dari domisilinya masing-masing.
Penyelenggaraan sistem zonasi ini dianggap akan menyamaratakan pendidikan,  memberikan  fasilitas-fasilitas kepada  sekolah  yang  kurang  berdaya  dan mengurangi  pungutan-pungutan tertentu  di sekolah  favorit  serta  menutup  celah kecurangan dalam administrasi penerimaan murid  baru  di  tiap-tiap  sekolah.    Upaya- upaya  yang  dilakukan  ini  adalah  untuk pemerataan  akses  dan  kualitas  pendidikan nasional. Namun dari upaya yang dilakukan  serta  banyaknya  keluhan  atas terselenggaranya  sistem  zonasi  di  Kota Pekanbaru,    ternyata  sistem  zonasi  masih perlu di evaluasi.
Evaluasi  menurut Stufflebeam  et.al (1971) (dalam Daryanto, 1999:1)[4] Evaluation  is  the  process  of  delineating, obtaining,
and providing useful information for judging decision alternatives”. Maksudnya  adalah  evaluasi yakni teknik untuk menggambarkan, memdapatkan dan mengemukakan informasi  yang  berguna  untuk  menilai alternatif dari sebuah keputusan.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Difa Cucu Sabrina, Ishak | Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan,Sistem Zonasi | Halaman | 94
Evaluasi yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan pilihan kepada siswa-siswa  yang  tidak  mendapatkan sekolah  negeri  untuk  ke  sekolah  swasta dengan  alasan  agar  sekolah  swasta  tidak sepi  peminat,  dan  memiliki  kualitas  yang relatif  lebih  baik.  Evaluasi  ini  sangat merugikan masyarakat yang kurang mampu  juga  telat  mendaftarkan  anaknya ke  sekolah  negeri  padahal  memiliki kepandaian/prestasi.  Lalu,  ada  evaluasi terhadap  sosialisasi  sistem  zonasi  yang sebenarnya  masih  kurang  baik,  evaluasi sosialisasi yang dilakukan
masih menimbulkan banyak kontra pada
masyarakat,  dari  tata  cara  pendaftaran sampai proses penerimaan masih membingungkan  masyarakat  seperti  pada kejadian  sebagian  orangtua  yang  terpaksa menginap  untuk  memastikan  anaknya diterima  di  sekolah  yang  dituju,  fenomena ini membuktikan bahwa kurangnya gencarnya  evaluasi  sosialisasi  terhadap regulasi sistem zonasi.
Oleh karena itu, zonasi sebagai salah satu metode penyeleksi merupakan kebijakan  yang  wajib  di  evaluasi  oleh dinas  pendidikan  kota  pekanbaru  bersama pemerintah  daerah  karena  menuai  kontra dari  berbagai  belah  pihak,  adanya  upaya dalam mengevaluasi yang sudah dilakukan justru membuat masyarakat semakin dilema  dan  atas  kebijakan  yang  di  ambil untuk menangani sistem zonasi.
Berdasarkan  latar  belakang  dari permasalahan  yang  diuraikan,  maka  dapat dirumuskan masalah nya yakni :
1. Bagaimana  peran  dinas  pendidikan kota  pekanbaru  dalam mengevaluasi
permasalahan  sistem  zonasi  tingkat sekolah  menengah  atas  pada  seleksi penerimaan  murid  baru  di  Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan sistem  zonasi  terhadap  pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tingkat  sekolah  menengah  atas  di Kota Pekanbaru?

## KERANGKA TEORI A. Evaluasi Kebijakan
Menurut  Lester  dan  Stewart  (2000  : 126)[5] evaluasi bertujuan untuk menampakkan  beberapa  kegagalan  dari suatu  kebijakan  dan  untuk  mengetahui apakah  kebijakan  yang  telah  dirumuskan dan  diterapkan  dapat  menghasilkan  impak yang di inginkan.
Dalam  mengevaluasi  kebijakan  ada tiga  pokok  hal  penting  yang  perlu diperhatikan, yakni :
 Evaluasi kebijakan berupaya  untuk memberikan  informasi  yang  valid tentang kinerja dari suatu kebijakan. Hal ini   berguna  untuk menilai cara  dalam pelaksanaan) kebijakan  dan  menilai  hasil  dari penggunaan cara    tersebut.
 Evaluasi kebijakan berupaya  untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang sedang dihadapi. Upaya evaluasi kebijakan yakni untukmemfokuskan diri pada substansi  dari  kebijakan  publik yang ada. Evaluasi   harus  menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan tersebut benar-benar mampu  menyelesaikan  masalah

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Difa Cucu Sabrina, Ishak | Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan,Sistem Zonasi | Halaman | 95
yang ada.
 Evaluasi  kebijakan  juga  berupaya untuk  memberi  ide  pada  kebijakan lain  terutama  dari  segi  metodologi.
Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan  untuk    menghasilkan rekomendasi dari penilaian  yang dilakukan atas dasar kebijakan yang dievaluasi.
Menurut  William  Dunn  (1999  : 608)[6],  evaluasi  kebijakan  berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai- nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Ada tiga fungsi evaluasi kebijakan, yaitu :
 Evaluasi  kebijakan  harus  memberi informasi  yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan yakni : Pertama , seberapa   jauh kebutuhan nilai, dan kesempatandapat  dicapai  melalui tindakan kebijakan/program. Kedua, apakah tindakan  yang ditempuh oleh implementing agencies sudah benar- benar
efektif,  responsif,  akuntabel  dan adil. Ketiga , bagaimana  efek  dan dampak  dari  kebijakan  itu  sendiri dengan evaluator yang dapat memberdayakan output dan outcome yang  dihasilkan  dari suatu hasil   implementasi kebijakan.
 Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai- nilai  yang  mendasari  pemilihan tujuan dan target.
 Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan  lainnya,  baik  perumusan masalah maupun rekomendasi kebijakan.
Evaluasi  kebijakan  berguna  untuk memperoleh  fakta  yang  sebenar-benarnya dan  mengukur  pengaruh  kebijakan.  Tetapi mengevaluasi kebijakan tidaklah sederhana,  ada  beberapa  permasalahan yang  berkaitan  dengan  evaluasi  kebijakan,
seperti :
 Ketidakpastian arah/tujuan
kebijakan.
 Hubungan sebagian akibat
( causality )
 Pengaruh penerapan kebijakan yang meluas
 Sukarnya mendapatkan data
 Antipati  pejabat  kantor  ( official Resistance )

## B. Sistem Zonasi
Sistem ini dikeluarkan oleh Kementrian  Pendidikan  dan  kebudayaan melalui  sebuah  peraturan  yakni  Nomor  20 Tahun  2019  tentang  Penerimaan  Peserta Didik  Baru  pada  Taman  Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah  Kejuruan  dan  di  aplikasikan dalam  penyelenggaraan  pada  penerimaan peserta  didik  baru  pada  tahun  ajaran 2019/2020.
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI),  arti  kata  zonasi  adalah pendistribusian suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Difa Cucu Sabrina, Ishak | Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan,Sistem Zonasi | Halaman | 96
tujuan pengelolaan.
Sistem zonasi merupakan  syarat  utama  dalam  seleksi penerimaan murid baru dengan memperhatikan jarak antara tempat tinggal calon  murid  dan  sekolah  sesuai  dengan Kartu Keluarga atau (KK) yang
dikeluarkan  minimal  enam  bulan  sebelum seleksi  penerimaan  peserta  didik  baru diselenggarakan di Kota Pekanbaru.

## 1. Landasan filosofis
Sesuai  Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang sistem  pendidikan  nasional,  pasal  1  ayat (21),  adanya  evaluasi  pendidikan  berguna sebagai kegiatan pengendalian, penjaminan,  penetapan  mutu  pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan di setiap  jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan yang mana sebagai
bentuk pertanggungjawaban  atas  penyelenggaraan pendidikan.
Dengan  mendasar  pada  nawa  cita Presiden  Joko  Widodo  dan  Jusuf  Kalla, tujuan perkembangan potensi peserta didik agar  mampu  menjadi  manusia  Indonesia yang berkualitas, sistem zonasi dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut:
 Menaikkan  level  hidup  manusia indonesia
 Mengembangkan  indonesia  dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah  dan  desa  dalam kerangka negara kesatuan
 Meningkatkan  produktivitas  dan daya bersaing di pasar internasional
 Menggarap revolusi karakter bangsa
Oleh karena itu, Joko Widodo dalam Zonasi  sebagai  nawa  cita  berpendapat bahwa  sistem  zonasi  dalam  penerimaan peserta  murid  baru  merupakan  salah  satu upaya  pemerataan  akses  pada  layanan  dan kualitas  pendidikan  hingga  ke  daerah- daerah,  serta  melayani  kelompok  yang rendan dan terpinggirkan.

## 2. Landasan Yuridris
Menurut  Undang-Undang  No  12 Tahun  2011  yang  membahas  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  Lampiran  I dan II, Suatu peraturan yang dibentuk untuk mengatasi konflik hukum dengan mempertimbangkan  aturan  yang  telah  ada, yang akan diubah, bahkan memutuskan guna menjamin  kepastian  hukum  dan  rasa keadilan  masyarakat.  Sistem  zonasi  dalam penyelenggaraan  penerimaan  peserta  didik baru berlandaskan pada :
 Undang  -  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional
 Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru Pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 Surat  Edaran  Nomor  01  Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Difa Cucu Sabrina, Ishak | Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan,Sistem Zonasi | Halaman | 97

## 3. Tuntutan dalam Sistem Zonasi
Menurut  kementerian  pendidikan dan  kebudayaan  (kemendikbud.go.id)[8] adanya  kebijakan  sistem  zonasi  dalam melaksanakan  penerimaan  didik  baru  yang berlandaskan  pada  landasan  filosofis  dan yuridris serta perubahan-perubahannya, terdapat harapan dan tuntutan dari masyarakat  bagi  perkembangan  pendidikan. Arah kebijakan sistem zonasi ini ialah :
 Menjamin  pemerataan  pada  akses pendidikan
 Memotivasi kreativitas pendidik dalam kelas menjadi heterogen
 Efisiensi  jarak  sekolah  dengan  calon peserta didik
 Melenyapkan ekslusivitas dan diskriminasi sekolah negeri
 Membantu menganalisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru
 Meningkatkan  pengaksesan  layanan pendidikan  pada  kelompok  yang rentan
 Meningkatkan  keragaman  peserta didik di tiap sekolah
 Membantu pemerintah dalam memberikan bantuan agar lebih tepat sasaran
 Mendorong pemerintah daerah dalam pemerataan standar pendidikan  Mencegah pemupukan kapasitas manusia berkualitas di suatu
wilayah. Sesuai  dengan  paparan  Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam website nya (kemendikbud.go.id)[9],
kebijakan  sistem  zonasi  adalah  untuk membentuk ekosistem
pendidikan ,
ekosistem  pendidikan  berarti  kebijakan zonasi  dapat  mendorong  orang  tua  serta masyarakat  untuk  membantu  guru  dan sarana kependidikan lain (tripusat pendidikan)  dalam  meningkatkan  kualitas pendidikan, sehingga ekosistem pendidikan  akan  terealisasi.  lalu  akan mampu menatakelola  yang  berbasis sekolah ,  yang  berarti  kepala  sekolah sebagai manajer mampu melaksanakan tata kelola  berbasis  sekolah  untuk  memajukan sekolah,  dan  menjadikan  sekolah  rumah kedua  bagi  siswa  serta  menyejahterakan para guru dan sarana kependidikan lainnya.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah penelitian  deskriptif  kualitatif.  Menurut sugiono (2003: 11) [10], metode penelitian deskriptif  kualitatif  yakni  menggambarkan atau  menjelaskan  permasalahan  yang  ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan.  Penelitian  ini  berupaya untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang  terkait  dengan  kebijakan  oleh kementrian  pendidikan  dan  kebudayaan dan  evaluasi  dari  dinas  pendidikan  pada penyelenggaraan  sistem  zonasi  di  Kota Pekanbaru.
Data  sekunder  diperoleh  melalui observasi dan dokumentasi, data data yang diperoleh  akan  dibahas  secara  menyeluruh dengan dibandingkan dengan konsep teori- teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan di penelitian ini.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Difa Cucu Sabrina, Ishak | Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan,Sistem Zonasi | Halaman | 98

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran  Dinas  Pendidikan  Kota Pekanbaru Dalam Evaluasi Kebijakan  Sistem  Zonasi  Tingkat Sekolah Menengah Atas
Kebijakan  Sistem  Zonasi  untuk pelaksanaan  penerimaan  peserta  didik  baru merupakan kebijakan kementrian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia  untuk  seluruh  sekolah  negeri  di Indonesia termasuk Kota Pekanbaru. Tujuan penting  dari  kebijakan  ini  adalah  untuk pemerataan pada kualitas pendidikan, menghemat  waktu  karena  sekolah  lebih dekat,  menghemat  biaya  transportasi  dan kondisi  dari  para  peserta  didik  akan  lebih segar  karena  tidak  melalui  perjalanan  yang panjang dan mengurangi kemacetan.
Dinas  Pendidikan  Kota  Pekanbaru adalah  bagian  dari  pemerintahan  Kota Pekanbaru  dalam  melaksanakan  kebijakan dan  teknis  dibidang  kependidikan  dengan
Misi  Pendidikan,  yakni: “Menjadi  Kota Pekanbaru  Sebagai  Pusat  Pendidikan  Yang Berkualitas, Berbudaya, dan Religius Untuk Mencapai Masyarakat Madani.”
Dalam pembahasan ini, penulis akan menguraikan apa saja peran Dinas
Pendidikan
Kota Pekanbaru dalam mengevaluasi  kebijakan  sistem  zonasi  dari Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  yang  menimbulkan masalah  dalam  proses  penerimaan  peserta didik baru tingkat SMA di Kota Pekanbaru.
Dinas Pendidikan menetapkan radius untuk penerapan sistem zonasi sebagai salah satu  peran  nya,  sistem  zonasi  memiliki radius  500  meter  dari  zona  terdekat  dari wilayah sekolah, data paduan bagi masyarakat untuk tingkat sekolah menengah atas  sesuai  zonasi  yang  ditetapkan  oleh Dinas Pendidikan Provinsi  Riau untuk  Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

## Tabel. 1. Pembagian wilayah berdasarkan radius 500 M untuk tingkat SMA
Kota Pekanbaru SMA PEKANBARU KECAMATAN DAN KELURAHAN SMAN 1  Kecamatan Lima puluh (Kel. Rintis, Sekip,Pesisir, Tanjung Rhu).
 Kecamatan    Sukajadi (Kel. Pulau Karam).
 Kecamatan Sail (Kel. Suka Mulia).
 Kecamatan    Pekanbaru  Kota  (Kel.  Sumahilang,  Sukaramai,  Tanah  Datar, Tebing Tinggi, Kota Baru).
SMAN 2  Kecamatan  Payung  Sekaki  (Kel.  Labuh  Baru  Timur,  Labuh  Baru  Barat,
Bandar Raya, Air Hitam).
 Kecamatan Sukajadi (Kel. Kedung Dari, Harjosari, Sukajadi).
SMAN 3  Kecamatan Rumbai (Kel. Umban Sari, Sri Meranti).
 Kecamatan  Rumbai  Pesisir  (Kel.  Lembah  Damai  RW1,  RW2,  RW3,  RW5, RW8,  Limbungan  Baru,  Limbungan  RW2,  RW4,  RW5,  Meranti  Pandak, Rembah Sari RW1, RW2, RW11).

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Difa Cucu Sabrina, Ishak | Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan,Sistem Zonasi | Halaman | 99
SMAN 4  Kecamatan  Marpoyan  Damai  (Kel.    Sidomulyo  Timur  kecuali  RW4  dan RW12, Maharatu, Perhentian Marpoyan) SMAN 5  Kecamatan  Marpoyan  Damai  (Kel.  Sidomulyo  Timur  RW4,  RW12, Wonorejo kecuali RW1 dan RW5, Tangkerang Barat, Tangkerang Tengah).
 Kecamatan Sukajadi (Kmpg. Melayu, Kmpng Tengah, Jadi Rejo RW1, RW2, RW3).
SMAN 6  Kecamatan  Tenayan  Raya  (  Kel.  Rejo  Sari  RW1,  2,3,4,13  dan  14,  Bambu Kuning, Industri Tenayan). SMAN 7  Kecamatan Senapelan (Kel. Kampung Baru, Bandar, Kampung Dalam, Sago, Padang Terubuk, Padang Bulan).
 Kecamatan Payung Sekaki (Kel. Tampan, Tirta Siak).
SMAN 8  Kecamatan Sail (Kel.  Suka Maju, Cinta Raja).
 Kecamatan Sukajadi (Kel. Jadi Rejo RW4).
 Kecamatan Marpoyan Damai (Kel. Wonorejo RW1 dan RW5).
 Kecamatan  Bukitraya  (Kel.  Tangkerang  Utara,  Tangkerang  Labuai RW1,2,3,4,5 dan 12, Tangkerang Selatan RW1,2,3,8,9,10, dan 11).
 Kecamatan Pekanbaru Kota (Kel. Simpang Empat).
SMAN 9  Kecamatan Lima Puluh (Kel. Rintis, Sekip, Pesisir, Tanjung Rhu).
 Kecamatan Sukajadi (Pulau Karam).
 Kecamatan Sail (Suka Mulia).
 Kecamatan Pekanbaru Kota (Kel. Sumahilang, Sukaramai, Tanah Datar, Kota Tinggi dan Kota Baru).
SMAN 10  Kecamatan  Tenayan  Raya  (Kel.  Kulim,  Mentangor,  Pebatuan,  Sialang Rampai, Tangkerang Timur, Pematang Kapau). SMAN 11  Kecamatan  Tenayan  Raya  (Rejosari  RW5,6,7,8,9,10,11,12,15,16  dan  17, Sialang Sakti, Tuah Negeri, Melebung dan Bedah Lesung). SMAN 12  Kecamatan Payung Sekaki (Kel. Sungai Sibam).
 Kecamatan  Tampan  (Tuah  Karya,  Tuah  Madani,  Simpang  Baru,  Air  Putih, Bina Widya, Tobek Godang).
SMAN 13  Kecamatan Rumbai (Kel. Muara Fajar Barat, Rantau Panjang, Rumbai Bukit, Maharani, Agrowisata, Palas). SMAN 14  Kecamatan  Bukit  Raya  (Kel.    Tangkerang  Selatan  RW4,5,6,7  dan  12, Tangkerang Labuai RW6,7,8,9,10 dan 11, Air Dingin).
 Kecamatan  Siak  Hulu,  Kampar  (Perum.  Barneo,  GTU  Labersa,  Peputra Indah, Perum. Duta Mas).
SMAN 15  Kecamatan  Tampan  (Kel.  Tobek  Godang,  Sialang  Mungguh,  Sidomulyo Barat, Delima).

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Difa Cucu Sabrina, Ishak | Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan,Sistem Zonasi | Halaman | 100
SMAN 16  Kecamatan  Rumbai  Pesisir  (Kel.    Limbungan  RW  1,3,6,7,8,9,10,11  dan 12, Tebing  Tinggi  Okura,  Lembah  Damai  RW4,6,7  dan  9,  Lembah  Sari  RW
3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13 dan 14, Sungai Ukai, Sungai Ambang).
Sumber : Data Disdik Riau 2019 (Disdik.riau.go.id) Diakses pada 1 November 2019
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa  peran  Dinas  Pendidikan  Riau  dalam membagi  radius  sistem  zonasi  pada  tingkat sekolah  menengah  atas  di  Kota  Pekanbaru sudah  sangat  jelas,  di  bagi  atas  16  sekolah dan  32  kecamatan  di  Kota  Pekanbaru. meskipun pembagian tersebut kurang signifikan.
Pendidikan  salah  satu  layanan  dasar yang  wajib  sediakan  kepada  seluruh  warga negara  dan  merupakan  urusan  konkuren pemerintah.  Jalur zonasi yang dilaksanakan menegaskan bahwa tidak ada lagi nilai ujian nasional  atau  UN  sebagai  syarat  utama dalam  seleksi  penerimaan  peserta  didik  di Kota  Pekanbaru.  Pelaksanaan  sistem  zonasi pada  PPDB  di  Kota  Pekanbaru  mendasar pada Permendikbud No 20 Tahun 2019, dan selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru  mengeluarkan  Teknis  PPDB yang  mengatur  secara  rinci  dan  lengkap terkait  sistem  zonasi  dari  ketentuan  umum, daftar  pembagian  zona,  sampai  ke  jadwal pelaksanaan  PPDB.  Jalur  zonasi  dengan kuota penerimaan paling sedikit adalah 80% dari  yang  sebelumnya  90%  wajib  di selenggarakan  masing-masing  Pemerintah Daerah  dan  menerima  calon  didik  yang berdomisili  sesuai  zona  data  Disdik. Kebijakan  80%  tersebut  termasuk  kuota peserta  didik  yang  tidak  mampu  dan penyandang  disabilitas.  Kebijakan  tersebut menjadi  salah  satu  peran  pemerintah  dalam memberi  kesempatan  bagi  peserta  didik
untuk  mendapatkan  fasilitas  yang  sama  dan layak  di  berbagai  lapisan  masyarakat  dan dipersiapkan   untuk menciptakan perubahan pada  lingkungan  dan  perilaku  individu  atau kelompok. Dinas Pendidikan dalam menjalankan kebijakan sistem zonasi bekerja  sama  dengan  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  (dukcapil)  untuk penetapan  zonasi,  dan  memastikan  sekolah yang berada dibawah naungan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja masing- masing  tidak  menjual  belikan  bangku/ menitip  peserta  didik/  pemungutan  liar  dan hal-hal yang melanggar  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan  demikian,  peran  Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam mengevaluasi  kebijakan  sistem  zonasi  dari Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan untuk  tingkat  menengah  atas  sudah  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dampak  Evaluasi  Kebijakan  Pada Sistem Zonasi oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan
Penerimaan  Peserta  Didik  Baru Tingkat Menengah Atas
Pengaruh  yang  muncul  baik  positif maupun  negatif  pada  evaluasi  kebijakan yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pendidikan Kota Pekanbaru terhadap sistem zonasi pada tingkat  sekolah  menengah  atas  adalah

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Difa Cucu Sabrina, Ishak | Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan,Sistem Zonasi | Halaman | 101
sebagai berikut :
a) Preferensi  jarak  sebagai  penentu utama  Penerimaan  Peserta  Didik Baru. Pihak   yang merasa dirugikan atau kontra  terhadap evaluasi ini beranggapan
bahwa hal  tersebut  masih  sulit  diterapkan, dengan melihat dari jumlah   lulusan sekolah  dan  ketersediaan  sekolah dimasing-masing daerah yang belum seimbang.  Imbasnya,  sekolah  yang zona  nya  padat  penduduk  akan melebihi kuota dan sebaliknya.
b) Fundamen  penerapan  sistem  zonasi. Adanya  perbedaan  penafsiran  pada aturan  zonasi  penerimaan  peserta didik   baru yang mana mengakibatkan implementasinya tidak sesuai aturan.   Di Kota Pekanbaru, sistem tidak dilaksanakan secara penuh yaitu dengan memberikan   kuota  dijalur  prestasi bagi siswa yang memilikiprestasi dan nilai tinggi.
c) Penggunaan  Surat  Keterangan  Tidak Mampu  atau  SKTM  .  Ketentuan pada  sistem  zonasi  PPDB  dengan memprioritaskan jarak membuat para wali  murid  yang  berada  di  luar zonasi  mengupayakan  segala  cara agar  anaknya  diterima  di  sekolah yang di harapkan.
d) Mengganti  Kartu  Keluarga.  Sekolah mengutamakan  calon  didik  yang memiliki  kartu  keluarga  berdomisili satu wilayah dengan   sekolah  asal,
hal itu membuat wali  murid
juga
mengupayakan untuk  mengubah Kartu Keluarga dan   melanggar
ketentuan  syarat  domisili  minimal  1 tahun.
e) Melanggar  hak  anak Sesuai  isi  UU No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal  5  ayat  (1),  sistem  zonasi dianggap mengancam  beberapa anak tidak  mendapatkan  bangku  sekolah. Keterbatasan  kuota  yang  tersedia  di masing-masing  sekolah  negeri,  jika pun  bisa  bersekolah  tetapi  harus masuk ke sekolah swasta dengan biaya tinggi.
f) Karakter  pendidikan  yang  berbeda. Ketersediaan  sumber  daya  manusia, fasilitas pendidikan dan jarak sekolah yang   berbeda. Membuat stigma “sekolah favorit”  masih  melekat  di  diri masyarakat. g) Kurangnya  Sosialisasi.  Pemerintah dan  dinas  terkait  harus  melakukan sosialisasi  secara  masif  tentang kebijakan sistem zonasi agar muncul pemahaman yang komprehensif. Hal-hal  tersebut  seharusnya  menjadi langkah  pemerintah  bersama  dinas  terkait untuk  mengevaluasi  lebih  baik  lagi  proses pemerataan  pendidikan  di  Kota  Pekanbaru pada  tingkat  sekolah  menengah  atas.
Sistem ini diharapkan dapat menghilangkan “kasta” dalam pendidikan.
Dari hasil penelitian terhadap sistem zonasi yang di laksanakan di Kota Pekanbaru, juga terdapat dampak positifnya, yakni :
 Memperbaiki  fasilitas  dan  kualitas pada  tiap  sekolah  menengah  atas agar  sesuai  dengan  standar  nasional,

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Difa Cucu Sabrina, Ishak | Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan,Sistem Zonasi | Halaman | 102
yang akan merubah mindset masyarakat  akan  sekolah  unggulan atau favorit.
 Mengubah kebijakan idealnya dengan  proses  evaluasi,  dengan demikian kebijakan baru
memperbaiki  dan  menyempurnakan ketimpangan  pada  kebijakan  lama dan  bukan  menimbulkan  masalah baru.
 Menetapkan  sasaran  yang  hendak dicapai dan pastikan

## KESIMPULAN
Kebijakan  zonasi  adalah  program pemerintah  dalam  rangka  pemerataan kualitas pendidikan. Dengan adanya program  ini  masyarakat  akan  lebih menghemat biaya transportasi, mengurangi kemacetan  dan  yang  terpenting  adalah semua  akan  merasakan  pendidikan  yang sama. Tetapi itu semua mampu diubah bila di  dukung  dengan  fasilitas  yang  sudah memadai  dan  penyebaran  sumber  daya manusia  yang  sama.  Nyatanya  di  Kota Pekanbaru,  pelaksanaan  sistem  zonasi  ini belum  berjalan  dengan  baik  ditambah  lagi dengan  stigma  masyarakat  akan  sekolah favorit. Pro dan kontra dari kebijakan yang di  keluarkan  harus  mampu  di  hadapi  oleh pemerintah dan dievaluasi kembali.
Evaluasi  kebijakan  yang  dilakukan harus  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku  dan  tidak  melanggar  hak-hak warga negara untuk merasakan pendidikan. Sosialisasi  secara  terus  menerus  akan sistem  zonasi  sangat  di  perlukan  guna memberikan  pehamahan  secara  baik  dan tepat  agar  tidak  terjadi  kontra  akan
kebijakan  yang  di  buat  oleh  Kementrian Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Moore, M., Stewart, S., & Hudock, “Institution building as a development assistance method.,” SIDA , 1995. Daryanto, Evaluasi Pendidikan . Jakarta: PT
Asdi Mahasatya, 2001.
D. William N, Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2000.
Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D,” in ke-26 , 2018.
Peraturan Perundang - Undangan

## Republik Indonesia, “Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003,” in Sekretariat Negara, 2003, doi: 10.16309/j.cnki.issn.1007- 1776.2003.03.004.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no 20 tahun 2019.
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
Sumber Internet riau.com, “1 november 2019.”
Kemdikbud, “Semua Bisa Sekolah! Zonasi Untuk Pemerataan Yang Berkualitas,”

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Difa Cucu Sabrina, Ishak | Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan,Sistem Zonasi | Halaman | 103
2018. .

## Kemdikbud, “Sistem Zonasi Mempercepat
Pemerataan di Sektor Pendidikan,” 2019.