## DINAMIKA DAN TANTANGAN JELANG PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019

## Adelia Fitri
Mahasiswa Pascasarjana Departemen Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta adeliafitri93@ymail.com

## ABSTRAK
Demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan sistem pengorganisasian  masyarakat  paling  baik  yang  dibuat  oleh  manusia.  Esensi demokrasi  adalah  mekanisme  kompetitif  dalam  memilih  pemimpin  melalui konstentasi  mendapatkan  suara  rakyat  sehingga  pemimpin  yang  terpilih tersebut  bisa  membuat  keputusan-keputusan  politik  disebuah  negara. Kontestasi ini tidak hanya merujuk kepada tingkat local, namun hingga tingkat nasional.  Berbagai  aspek  turut  menjadi  tantangan  menjelang  pemilu  2019. Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tantangan  menjelang  pemilihan umum  tahun  2019.    Dalam  tulisan  ini  menggunakan  metode  tinjauan literature  ( library  research ).  Pada  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa tantangan pemilihan umum 2019 adalah : bagaimana menghadapi tantangan menjelang  pemilihan  umum  2019  di  Indonesia  untuk  melaksanakan konstestasi politik yang efektif guna membangun kemapanan politik.

## Kata kunci:  Pemilu 2019, Demokrasi

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  (pemilu)  merupakan  mekanisme  memilih  pemimpin- pemimpin  yang  akan  menduduki  jabatan  politik  strategis  tertentu  didalam lembaga-lembaga  politik  formal  yakni,  lembaga  eksekutif  dan  lembaga legislatif baik ditingkat daerah maupun di tingkat pusat (Darmawan,2015:144).  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan  pemimpin  yang akan  akan  menduduki  jabatan  politik  ialah  orang-orang  yang  mempunyai kekuasaan  terhadap  arah  kebijakan  dimasa  mendatang  terhadap  negeri didaerah  maupun  dipusat  yang  mempunyai  pengaruh  jabatan  politik  yang dimana dipilih melalui alat atau mekanisme rakyat untuk memilih pemimpin.
Ada  beberapa  fungsi  pemilihan  umum  yaitu  pertama  sebagai  alat  atau
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
mekanisme rakyat untuk memilih pemimpin. Pemilihan umum di negara yang mengedepankan sistem demokratis mengutamakan kehendak rakyat sebagai suara  tertinggi  disistem  pemerintahan  dan  politik,  dengan  mengedepankan kehendak rakyat maka pemilu sebagai alat untuk menyaring kehendak rakyat dalam  mempresentasikan  pemimpin  keinginan  rakyat.  Yang  kedua  pemilu juga dapat dikatakan sebagai membentuk agenda kebijakan kedepan, dimana hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kewenangan  pembentuk  kebijakan  public berdasarkan  arah  rezim  yang  berkuasa  serta  pendistribusian  kekuasaan  dan sumber daya di pemerintahan.  Yang ketiga fungsi pemilihan umum yang tidak lepas  dari  sistem  meilih  wakil-wakil.  Yang  keempat  menentukan  komposisi diparlemen  serta  yang  kelima  yaitu  mempengaruhi  distribusi  kekuasaan  dan sumber  daya  di  pemerintahan.  Negara  yang  demokrasi  apabila  sumber  daya dan  kekuasaan  akan  menyebar/  terdistribusi  dengan  baik  kepada  rakyat diseluruh  penjuru  negeri.  Distribusi  kekuasaan  dan  sumber  daya  yang  tidak menyebar bahkan terpusat akan mengakibatkan sistem autocracy pada suatu negara tentu saja sistem autocracy ini sangat berbeda dengan demokrasi yang menginginkan rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi di sistem perpolitikan.
Sistem politk yang demokratis didasarkan kepada kedaulatan rakyat. Dengan demikian,  rakyat  diasumsikan  paling  sedikit  sama  kuat,  atau  lebih  kuat  dari pada pemerintahan. Bila pemerintahan lebih kuat dari rakyat biasanya terjadi sistem yang otoriter. Kalau pemerintah yang lebih kuat ini menyelenggarakan sistem  politik  yang  demokratis,  demokrasi  ini  hanya  merupakan  demokrasi pinjaman.  Bila  mana  pemerintah  kurang  berkenan  dengan  demokrasi  yang diberikan, dia dengan mudah dapat menariknya kembali. ( Budiman,1996:39)
Karena  itu,  sistem  demokrasi  yang  kuat  berasal  dari  mapannya  politik  yang berimbang  di  pemerintah  maupun  masyarakat.  Menurut  Tatu  Vanhanen (2018:12) demokrasi merupakan top-down process . Demokrasi adalah political engineering ,  yakni  bagaimana  membangun  istitusi-institusi  politik  yang
membuat distribusi kekuasaan ( power sharing ) memberikan kesempatan yang sama  (demokratis)  bagi  setiap  aktor  atau  kelompok  yang  berkompetesi.  Jika disandingkan  dengan  menurut  Sen  (Mas’udi,2018:9)  demokrasi  politik  tidak memerlukan  prasyarat  pembangunan  ekonomi  tertentu  mengingat  proses demokrasi akan menghasilkan pemimpin yang akuntabel yang nantinya dapat bertanggungjawab  untuk  membangun  kemakmuran  sosial.  Pelaksanaan pemilihan  umum  terkait  pilpres  2019  di  Indonesia  hendaknya mengakfektifitas  kegiatan  pemilu  dalam  kerangka  tersebut  demokrasi  pusat ke daerah yang mampu menghasilkan pemimpin serta mampu menghidupkan asas  governability.  Menurut  Azka  Governability  merupakan  keseimbangan pemerintahan  dan  kemampuan  memerintah,  governability  dipengaruhi  oleh sejumlah  partai,  tingkat  polarisasi  antar  partai,  partisipasi  partai  dalam pemerintahan,  serta  hubungan  antara  mayoritas  legislatif  dan  eksekutif (Edward, 2018:115).
Di  Indonesia  terkait  dengan  dilaksanakan  pilpres  2019  dimasa  mendatang harus  adanya  kematangan  dalam  demokrasi  dalam  penelitian  Savirani  dan Tornquist  (2015)  “Power,  Walfare,  And Democracy”  (PWD)  pada  tahun  2015 (Mas’udi,  2018)  menyimpulkan  tiga  temuan  pokok  dalam  isu  kesejahteraan. Pertama,  demokratisasi  Indonesia  telah  memasuki  babak  baru  yang melampaui  demokrasi  formal  yang  sebatas  penyelenggaraan  pemilu.  Hal  ini terkait  pilpres  2019  mendatang  yaitu  biasanya  para  kandidat  akan mengangkat  fenomena-fenomena  yang  berkaitan  dengan  isu  kesejahteraan dalam  kampanyenya.  Kedua,  warga  negara  biasanya  menggantungkan masalah pemenuhan kesejahteraan pada negara, sementara di sisi lain negara mempunyai  keterbatasan  untuk  memenuhi  segala  tuntutan.  Ketiga, bagaimana  warga  memanfaatkan  berbagai  saluran  untuk  menyampaiakan pemenuhan  pelayanan  dasar  mereka  termasuk  saluran-saluran  informal seperti  tokoh,  lembaga  komunal  termasuk  pasar  sebagai  alternatif  kelas
menengah (Mas’udi W dan cornelis lay, 2018).
Pilpres  2019  dimasa  mendatang  tentu  tidak  lepas  dari  adanya  isu kesejahteraan  dimana  masyarakat  sangat  berharap  pada  negara  untuk memenuhi  segala  tuntutan  meskipun  negara  mempunyai  keterbatasan terhadap  akses  dan  tuntutan  serta  masyarakat  memanfaatkan  pemenuhan pelayanan dasar seperti saluran informal. Sebagai alternatif untuk memenuhi segala  tuntutan  yang  berada  pada  pelayanan  dasar.  Pilpres  2019  di  masa mendatang  menjadikan  ajang  para  aktor-aktor  politik  untuk  bertarung memenangkan  hati  masyarakat  melalui  isu  kesejahteraan.  Tak  jarang  para aktor politik menurut kajian tentang politik patronase dalam pemilu Indonesia tahun  2014  (Aspinall  dan  Sukmajati,  2015)  menyatakan  bahwa  berbagai skema  kesejahteraan  sering  dikembangkan  terutama  bertujuan  untuk memperoleh  dukungan  elektoral  dan  dikelola  dengan  memelihara  ikatan klientelisme.
Target  utama  dari  aktor-aktor  politik  dalam  pilpres  yaitu  kelompok  yang berpendapatan  rendah dan  rakyat  miskin.  Sejumlah  kajian  yang  menyatakan bahwa  kesejahteraan, dalam  bentuk  kemakmuran  ekonomi  adalah prasyarat untuk  perkembangan  demokrasi.  Kaitan  antara  pembangunan  ekonomi  dan demokrasi telah mendorong banyak negarawan barat dan  komentator politik untuk memutuskan bahwa problem politik mendasarkan kepada tekanan dari industrialisasi  yang  cepat.  (Lipset,  2007:35).    Kemakmuran  ekonomi mendorong peningkatan jumlah penduduk yang berpendidikan, menumbuhkan  kelas  sadar  politik,  penegakan  hukum  yang  baik  dan kompetesi  ekonomi  yang  jujur.  Dalam  momentum  pilpres  2019  mendatang hal  mendasar  yang  mesti  dipenuhi  masyarakat  dalam  memilih  pemimpin dengan rasionalitas yaitu melalui pendidikan politik yang baik di suatu negara.
Sedangkan  kajian  lain  menyatakan  bahwa  demokrasi ialah  syarat  yang  mesti
dipenuhi  oleh  negara-negara  yang  memiliki  esensi  demokrasi  mekanisme memilih  pemimpin  melalui  kontestasi  mendapatkan  suara  rakyat  sehingga pemimpin  yang  terpilih  tersebut  bisa  membuat  keputusan-keputusan  politik sebuah  negara.  (Schumpeter,  2003:411).  Terkait  dengan  isu  pilpres  2019 dimasa  mendatang  yaitu  negara  menyelenggarakan  suatu  kesempatan dimana  masyarakat  dengan  bebas  dan  merdeka  untuk  menerima  segala  visi misi  yang  digaungkan  oleh  para  kandidat  dan  program-program  yang dicanangkan  para  aktor-aktor  politik  ataupun  menolak  program-program maupun visi misi aktor yang tidak sesuai dengan keinginan dan kondisi rakyat dengan tidak memilih pasangan di hari pencoblosan.
Sementara  di  Indonesia  merupakan  negara  yang  memilih  sistem  demokrasi hal ini tergambar dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 berbunyi kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi yang dipilih tentu kekuasaan tertinggi berada  di  tangan  rakyat,  sistem  ini  berkaitan dengan  hak  politik  yang  ada di setiap warga negara Indonesia. Identitas sebagai warga negara tentu memiliki hak  untuk  mengontrol  langsung  pada  pemerintahan,  sebelum  berada  di jabatan  politis  yang  mempengaruhi  arah  kebijakan  pemerintahan  tentunya melalui mekanisme pemilu.
Indonesia akan menjajaki babak baru dalam praktek demokrasi yakni dengan selenggara  pemilihan  presiden  serta  wakil  presiden,  pemilihan  DPR,  DPD, DPRD  provinsi,DPRD  kabupaten/kota  pada  tahun  2019  mendatang.  Kegiatan pemilu pilpres pada tahun 2019 mendatang di Indonesia menggunakan sistem plurality  sistem.  Sistem  plurality  yang  dikenal  sebagai first-past-the-post (FPTP). FPTP adalah sistem pemilu yang sederhana karena seseorang kandidat perlu  memiliki  suara  yang  lebih  banyak  dari  pada  penantangnya  yang  lain. Cara  memilih  presiden  dan  wakil  presiden  dengan  sistem  suara  terbanyak atau suara mayoritas.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 118
Pemilihan umum pada tahun 2019 tentunya menggunakan rambu-rambu UU yang  mendasari  terlaksananya  pemilu  dengan  asas  secara  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur, adil ( LUBERJURDIL). Landasan undang-undang pemilu di Indonesia  yaitu  berdasarkan  uu  no.  7  tahun  2017.  Dalam  undang-undang telah  dijelaskan  bahwa  kampanye  serta  pemungutan  suara  dilakukan  secara serentak.  Pada  pilpres  2019  ini  untuk  menghindari  terjadinya  kecurangan- kecurangan  yang  tidak  sehat  dalam  hal  kampanye  maupun  saat  pemilihan terlaksana.
Dengan  terlaksananya  pilpres  di  tahun  2019  mendatang  memungkinkan terjadinya  tantangan-tantangan  yang  terkait  dengan  isu  saat  kampanye maupun  isu-isu    tantangan    yang  terjadi  saat  pemilihan  umum  terlaksana. Dalam  tulisan  ini  penulis  akan  mengutarakan  beberapa  isu  terkait  dengan kampanye pilpres di tahun 2019.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  penulis  menggunakan  pengumpulan  data  penelitian kepustakaan  atau library  research. Penulis  memanfaatkan  sumber-sumber perpustakaan  untuk  memperoleh  data  penelitian  dengan  melakukan penelusuran  dan  pencarian  dokumen  dan  buku  yang  berkaitan  dengan masalah yang diteliti  sehingga menjadi bahan penelitian.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan mengelompokan  data  yang  bersifat  kualitatif.  Metode  ini  menggambarkan obyek  penelitian  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  dan  sedang  berlangsung dengan  jalan  mengumpulkan,  memahami  alur  peristiwa  secara  kronologis, dan  menjelaskan  data  yang  diperoleh untuk  kemudian  dianalisis  sesuai  teori yang  ada.  Obyek  yang  diteliti  yaitu  tantangan  menjelang  pemilihan  umum tahun 2019.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pemilihan umum adalah mekanisme memilih pemimpin-pemimpin yang akan meduduki jabatan politik strategis tertentu didalam lembaga-lembaga politik formal,  yakni  lembaga  eksekutif  dan  lembaga  legislatif  di  tingkat    pusat  dan daerah (Darmawan,2015:144). Pemilihan umum adalah sebuah sarana untuk mewujudkan sistem demokrasi dalam sebuah negara. Inti dari pemilu adalah penyampaian  suara  rakyat  untuk  membentuk  sebuah  lembaga  perwakilan atau  pemerintahan  yang  memiliki  tugas  menyelenggarakan  sebuah  negara. (Edward,2018:115).
Menurut ikhsan  (darmawan,2018:145)  Jenis  pemilihan umum  didunia antara lain :
- plurality  system. Plurality  sistem  atau  dikenal  dengan  first-past-the- post, adalah sistem pemilu yang sederhana karena seseorang kandidat perlu memiliki suara yang lebih banyak daripada penantang yang lain.
- Majority  system. Sistem  majority  adalah  sistem  yang  lebih  kompleks daripada sistem plurality
- Proportional. Sistem proporsional biasa digunakan hanya pada wilayah yang bertingkat dan banyak, sehingga tidak mungkin mendistribusikan satu kurdi diantara banyak partai politik, kecuali pada basis kronologis
- District. Jenis  district  melihat  pilihan  pertama  yang  berkaitan  degan district magnitude
- Electoral  formula. Jenis  electoral  formula  melihat  pilihan  kedua melibatkan metode dimana kursi didistribusikandidalam tiap distrik.
- Tiers. Kebanyakan  negara  dengan  sistem  proporsional  menempatkan sebuah pengikat (tier) distrik (baik nasional maupun lokal).
- Threesholds. Jenis  treeshold  umum  digunakan  dengan  menggunakan persentase yang tetap dari suara nasional atau distrik
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
120
- Preference. pilihan  ini  ada  di  negara  dengan  sistem  proporsional dengan  daftar  tertutup,  dimana  pemilih  tidak  diizinkan  untuk mengekspresikan  pilihan  untuk  calon  individu  dan  anggota  dipilih dengan patokan daftar partai politik
- Mixedsystem.  Secara  teknis  memang  tidak  mudah  namun  snagatlah mungkin  untuk  menggabungkan  sistem  pemilu  berbeda  secara bersam-sama dengan tujuan menggabungkan sistem.

## PEMBAHASAN
Dengan  terlaksananya  pilpres  di  tahun  2019  mendatang  memungkinkan terjadinya  tantangan-tantangan  yang  terkait  dengan  isu  saat  kampanye maupun  isu-isu    tantangan    yang  terjadi  saat  pemilihan  umum  terlaksana. Dalam tulisan ini akan mengutarakan beberapa isu terkait dengan kampanye pilpres di tahun 2019.

## Isu Kampanye Pilpres 2019
Pemilihan umum yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia secara serentak dalam  pemilihan  presiden,  wakil  presiden,  DPD,  DPRD  provinsi,  DPRD kabupaten/kota  tentu  diwarnai  dengan  tantangan-tantangan  yang  akan terjadi  dimasa  kampanye  sampai  hari  pemilihan.  Pemilu  sebagai  arena kompetisi  tentu  tidak  luput  dari  kecurangan  maupun  ketidaksehatan  cara dalam  meraih  suara  rakyat.  Dalam  kampanye  pilpres  pada  tahun  2019  yang mengusung nomor urut 1 yaitu bapak Joko widodo dan prof. KH. Makruf amin serta  di  posisi  nomor  urut  ke  2  yaitu  bapak  Prabowo  subianto  dan  Sandiaga uno.
Pemilihan  umum  eksekutif  dan  legislatif  mendatang  mesti  adanya pengontrolan  di  masyarakat.  Pemilu  sebagai  arena  kompetesi  untuk
memperebutkan kursi kekuasaan tidak luput dari berbagai bentuk kecurangan dan  pelanggaran.    Istilah  dagang  suara  ( vote  trading )  dan  pembelian  suara (vote buying). Vote buying bermakna memberikan sesuatu (uang, barang, dan lain-lain)  kepada  pemilih.  Praktek  vote  trading  dan  vote  buying  tentunya menjadi tantangan dari sejumlah tantangan yang bisa terjadi pada pemilu di tahun  2019  mendatang  jika  para  masyarakat  tidak  mengawasi  yang  dapat mencederai demokrasi.
Praktik  lain  yang  bisa  terjadi  menurut  kajian  politik  patronase  dalam  pemilu Indonesia  2014  (Aspinall  Dan  Sukmajati,  2015)  menyatakan  bahwa  berbagai skema  kesejahteraan  seringkali  dikembangkan  terutama  bertujuan  untuk memperoleh  dukungan  electoral  dan  dikelola  dengan  memelihara  ikatan klientisme.  Patronase  didefinisikan  sebagai  pertukaran  keuntungan  demi memperoleh dukungan politik. Barang-barang kelompok ( Club goods ) sebagai praktek  patronase  yang  diberikan  keuntungan  kelompok  sosial  ketimbang keuntungan    individual.  Adanya pork  barrel yaitu  kegiatan  yang  ditujukan kepada  public  dan  didanai  dengan  dana  publik  dengan  harapan  publik  akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.
Pilpres  2019  tidak  lepas  dari  dukungan  partai  politik  sebagai  alat pendemokrasian  di  Indonesia.  Menurut  Miriam  Budiarjo  (darmawan, 2015:144) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil  dengan  tujuan  merebut  atau  mempertahankan  penguasaan  terhadap pemerintahan  bagi  pimpinan  partainya  dan  berdasarkan  penguasan  ini memberikan  kepada  anggota  partainya  kemanfaatan  yang  bersifat  idil  dan materil. Yang dimaksud dengan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil  dengan  tujuan  merebut  atau  mempertahankan  penguasaan  ialah sekelompok  orang  yang  memiliki  tujuan  sama,  idiologi  sama  untuk menjadikan partai sebgai alat mencapai tujuannya yakni kekuasaan.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 122
Partai  pengusung  pilpres  yakni  PDI-P  dan  Gerindra,  ditahun  lalu  mengusung calon  pilpres  yang  sama  pada  tahun  2019  dengan  partai  yang  sama.  Kedua partai  ini  mendapatkan  koalisi  pendukung  untuk  lolos  di  putaran  pemilihan calon  presiden  dan  wakil  presiden  di  masa  2019  mendatang.  Peneliti berpendapat bahwa partai pengusung dan partai koalisi yang bertarung mesti meletakan aktor sebagai hal utama untuk meraih suara terbanyak memenangi pertarungan pilpres 2019 dimasa mendatang. PDIP mengusung bapak jokowi sebagai  calon  presiden  dan  Gerindra  mengusung  ketua  partai  yakni  bapak Prabowo  sebagai  calon  presiden.  Popularitas  aktor  selain  menunjang  suara dari  masyarakat  juga  berpengaruh  terhadap  pamor-nya  suatu  partai.  Pada tahun  2014  pilpres,  PDI-P  nomor  urut  2  mendapatkan  total  suara  53  % sementara  partai Gerindra nomor urut 2 mendapatkan 47% dari total suara.
Dari  keterangan  peneliti  menyimpulkan  bahwa  popularitas  aktor  sangat dominan dalam meraih suara di pemenangan pilpres. Partai hanya dipandang sebagai alat untuk mengkolektivitas kepentingan bersama meraih kekuasaan dan  sumber  daya.  Pada  tahun  2014  bapak  jokowi  menang  telak  dari  bapak Prabowo, hal ini karena kesuksesan bapak jokowi meraih simpati masyarakat melalui  kampanyenya  “kerja…kerja..kerja,  kerja  nyata,  blusukan,  merakyat, berjiwa muda dan sebagainya, sementara bapak prabowo mencirikan dirinya yang tegas seperti sosok soekarno.
Kajian tentang kesejahteraan menurut Mas’udi (Mas’udi, 2018:3) ialah bahwa ramuan-ramuan  kebijakan  populis  seperti  bantuan  tunai  langsung,  subsidi langsung  masyarakat  miskin,  dan  subsidi  layanan  dasar  terutama dikembangkan  sebagai  instrumen  populis  untuk  menciptakan  legitimasi kepemimpinan  politik.  Menurut  Savirani  Terkait  pilpres  2019  dimasa mendatang  tentunya  bantuan  kesejahteraan  dilakukan  dengan  cara-cara klientistik dan populis daripada cara-cara demokratis ( Mas’udi, 2018:3).
Menurut  Edward  Aspinal  Dan  Mada  Sukmajati  patronase  adalah  sebuah pembagian  keuntungan  diantara  politisi  untuk  mendistribusikan  sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau penggiat kampanye dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka (Edward aspinall, 2015:3). Disini  patronase  merujuk  kepada  materi  atu  keuntungan  lain  yang didistribusikan  oleh  politisi  kepada  pemilihnya  untuk  memilihnya  dalam konteks  pilpres  2019,  biasanya  sumber  material  ditukarkan  untuk mendapatkan  suara  dari  pemilihnya  yang  juga  menjadi  ajang  kesempatan kelompok kepentingan tertentu.
Aktor-aktor  politik  yang  bertarung  dalam  pilpres  2019  tentu  akan menggunakan  isu-isu  pelayanan  dasar,  pertumbuhan  ekonomi  yang  menuju kebijakan  kepada  kaum  miskin  dan  perekonomian  pendapatan  yang  rendah. Disisi  lain  para  aktor  menyadari  keterbatasan  negara  dalam  memenuhi kebutuhan  masyrakat  dalam  menjamin  kesejahteraan, hingga  isu-isu  yang  di mainkan  aktor  untuk  melawan  politiknya  petahana    dalam  hal  ini menyinggung  permasalahan  pelayanan  dasar,  kemiskinan,  perekonomian serta  adanya  isu-isu  kegagalan  pemerintah  yang  dijadikan  isu  menarik  suara dan simpati masyarakat.
Isu Black Campaign Pilpres 2019
Pada pilpres 2019 dimasa mendatang sangat rentan dengan pertarungan yang menghalalkan  segala  cara  untuk  meraih  simpatisan  masyarakat  termasuk black campaign. Dalam hal ini black campign termasuk hoax , money politics , vote  buying ,  dan  sebagainya  yang  melanggar  norma-norma  sosial  dan  kode etik.  Dalam  hal  ini  saya  ingin  mengutarakan  fenomena  hoax  yang  terjadi  di Indonesia. Kasus Ratna Saruempet yang merupakan sebagai ketua tim sukses dari  capres  nomor  urut  2  yakni  Prabowo  dan  Sandi  terkait  kasus  hoax  yang dimana Ratna awalnya mengaku di keroyok oleh sejumlah orang di Bandung.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 124
Mendengar  pernyataan  dan  kondisi  Ratna  pada  saat  itu  para  politisi  yang berkoalisi di partai Gerindra dan para pemuka politisi pendukung kubu nomor urut  2  yakni  prabowo  sandi  segera  mengeluarkan  pernyataan  penudingan terhadap  kubu  nomor  urut  1  yakni  jokowi  dan  KH  Makruf  amin  telah melakukan penganiayaan. Dihari-hari belakangan diketahui bahwa Ratna tidak di  anisaya  namun  kondisi  ratna  begitu  karena  melakukan  operasi  plastik. Ratna mengakui kesalahannya melalui media dengan jumpa pers.
Menurut  peneliti  dari  kasus  hoax  yang  dilakukan  Ratna  sarumpaet  yang menyeret  para  tokoh  politisi  telah  mencerminkan  adanya black  campaign yang  dituduhkan  terlalu  cepat  untuk  menjatuhkan  lawan  politik  meskipun belum  ditemukan  bukti-bukti  yang  cukup  untuk  menuding  namun  dengan adanya  kejadian  Ratna  terlalu  cepat  juga  melakukan  konfrensi  pers  yang dilakukan  prabowo  untuk  mengutuk  pelaku  penganiayaan  terhadap  Ratna dinilai  kontennya  menarik  untuk  menjatuhkan  lawan  politik  itu  hal  ini termasuk dari blackcampaign.
Selanjutnya blackcampaign yang sering terjadi yaitu politik uang. Politik uang sering  terjadi  di  Indonesia  menjelang  pemilu.  Politik  uang  dijadikan  pintu gerbang  para  pemilik  modal  untuk  mendapatkan  akses  terhadap  jabatan politik.  Para  pemilik  modal  melakukan  perkawinan  terhadap  politik  untuk menyelamatkan  usaha  mereka,  untuk  mengontrol  kebijakan  agar  tidak merugikan  mereka.  Politisi  yang  terjun  juga  ada  istilah  mahar  politik.  Mahar politik  ini  dijadikan  sebagai  modal  awal  untuk  meraih  jabatan  tertentu  yang strategis  dengan  menyumbangkan  uang  kepada  partai  politik  dan  koalisi partai  untuk  memenuhi  syarat  mendapatkan  jabatan  tertentu.  Momentum pilpres 2019 sarat dengan perkawinan politik dan bisnis yang bisa dilihat dari representasi  capres  dan  cawapres  melalui  drama  politik  bahkan  melibatkan tokoh-tokoh  agama  dalam  penentuan  cawapres  untuk  mendampingi prabowo.
Menurut  peneliti  pada  pilpres  2019  ini  sangat  rentan  dengan  uang  yang menjadi modal awal untuk mendapatkan jabatan politik. Hal ini dapat dilihat dari  itjma  ulama  dengan  jilid  kesekian  kali  dan  mengusung  calon  dari  tokoh agama. Namun disisi lain itjima ulama tidak diindahkan oleh Prabowo dengan memilih  Sandiaga  uno.  Sedangkan  Joko  widodo  yang  tidak  berdasarkan kepada  itjima  ulama,  memilih  KH.  Makruf  amin  sebagai  cawapres  yang sebelumnya digadangkan nama Prof. Mahfud MD.

## Penting Pendidikan Politik Menjelang Pilpres 2019
Di  tahun-tahun  politik  yang  sangat  rentan  dengan  pelanggaran  serta  adanya manipulasi  maka  rakyat  yang  memilih  harus  cerdas  sebagai  pemilih  yang memiliki kapabilitas
untuk memilih. Untuk mendapatkan kapabilitas/kemampuan  memilih  sudah  sebaiknya  rakyat  mendapatkan pendidikan politik.
Pendidikan  politik  yang  didapatkan  masyarakat  mesti  dilakukan  secara keberlanjutan.  Kerawanan  pemilu  yang  berpotensi  pada  konflik  di  pilpres 2019 perlunya partisipasi masyakat yang cerdas. Parisipasi masyarakat bukan hanya sebagai penyumbangan hak suara saja namun diambang pengkontrolan pemerintah  mesti  dilakukan.  Pemilihan  pemimpin  yang  baik  harus dilaksanakan  dengan  masyarakat  yang  cerdas,  masyarakat  yang  cerdas dilahirkan  melalui  pendidikan  politik  yang  mencerdaskan  pula,  pendidikan politik  yang  baik  didasari  oleh  keterbukaan,  transparamnsi  dan  aksesbilitas yang baik pula.
Pelopor  pendidikan  politik  menjelang  pilpres  mesti  didukung  dengan mengetahui  hak  dan  kewajiban  warga  negara  yang  dasar-dasar  seperti mengetahui  hak  untuk  memilih  dengan  menggunakan  E-KTP,  cerdas  tidak terlalu  cepat  terhadap  berita  yang  bersebar  apalagi  terkait  menjatuhkan lawan  politik  (hoax), berhak  mengetahui  dan  berpartisipasi dalam  mengawal
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
pilpres  dengan  mendukung  pihak  KPU,BANWASLU,  Dewan  Kehormatan Pemilu  untuk  mengadukan  tindak  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  capres maupun  cawapres,  masyarakat  harus  cerdas  juga  dalam  melihat trackrecord prestasi  dan perjalanan  politik  masing-masing  pasangan  untuk  mendapatkan pemimpin  yang  benar  sebagai  keinginan  rakyat  untuk  mendukung pembangunan,  kemajuan  infrastruktur,  pendidikan  dan  cepat  tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia masa mendatang.
Peneliti ingin menyampaikan bahwa jelang pilpres tahun 2019, sangat rentan dengan  adanya  kerawanan  pemilu.  Kerawanan  pemilu  mesti  di  lihat  juga dengan  kacamata  pengetahuan  politik  yang  mumpuni.  Pendidikan  politik berbeda  dengan  sekedar  sosialisasi.  Pendidikan  politik  dilakukan  dengan keberlanjutan  dan  mengubah  mindset  para  pemilih  jelang  pilpres  2019  bagi masyarakat  dengan  menanamkan  nilai-nilai  yang  sesuai  dengan  pemilihan umum  yang berasaskan  kepada  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  adil  ( LUBERJURDIL).
Sementara  pada  sosialisasi  pemilu  hanya  dilakukan  secara  periodik  tidak secara  berkelanjutan  yang  sifatnya  hanya  memberitahukan  kepada masyarakat  tanpa  ingin  mengetahui  feedback  yang  dilakukan  masyarakat untuk melakukan pencerdasan politik yang lebih mumpuni.

## Dampak Media Massa, Media Sosial Dan Kontrol Masyarakat Jelang Pilpres 2019
Media telah dikenal luas pada abad ke 21 dengan perkembangan yang pesat dan  signignifikan.  Media  telah  masuk  di  seluruh  sendi-sendi  kehidupan manusia  dan  sangat  dekat  dengan  segala  aktivitas-aktivitas  sehari-hari terlebih  di  tahun  politik.  Media  bisa  di  jadikan  landasan  untuk  ajang penyampaian  informasi,  bisa  merombak  kebudayaan  masyarakat  yang terimbas pada globalisasi hingga ke sendi-sendi pilpres 2019.
Keterkaitan  media  dengan  penyelenggaraan  demokrasi  di  Indonesia  sangat erat bahkan tidak dapat di pisahkan antara satu dengan yang lain media yang menjadi  pilar  demokrasi  antara  lain  yaitu  eksekutif,legislatif,yudikatif  dan pers.  Kebebasan  di  era  informasi  membuat  perjalanan  demokrasi  lebih  baik dengan informasi yang tersedia di tengah-tengah masyarakat.
Salah satu media sosial yang menjadi jembatan aktor-aktor politik terhubung kepada  masyarakat  secara  personal.  Hubungan  yang  terjalin  melalui  media sosial  antara  aktor politik  bisa  melalui  facebook,  instagram,  twitter, dan  lain sebagainya.  Keberadaan  media  sosial  membuat  lebih  dekat  dengan masyarakat meskipun aktor politik berada pada waktu, ruang dan jarak yang berbeda  bahkan  jauh.  Masyarakat  dapat  berkomunikasi  langsung  serta menjadi kontrol sosial di dalam kehidupan sosial politik yang ada. Media social juga  sebagai  pembangunan  citra  masing-masing  aktor,  agenda  setting  yang dimainkan aktor untuk memunculkan dirinya dihadapan para konstituen dan netizen.  Dari  hal-hal  yang  kecil  hingga  hal  yang  bersifat  pribadi  ditampilkan untuk menciptakan opini publik terhadap dirinya.
Menurut  Kovack  (Edward,  2018:37)  keterkaitan  media  massa  dan penyelenggaraan  demokrasi  tidak  akan  eksis  tanpa  jurnalisme,  gosip  rumor, jurnalisme  yang  bercampur  dengan  hiburan,    atau  jurnalisme  yang  menjadi propaganda politik yang meracuni demokrasi. Media massa dalam kehidupan sehari-hari  juga  sebagai  lembaga  kontrol  yang  terkadang  dinilai  tunggal sebagai  penebar  isu-isu  terkini  terkait  pilpres  dan  kepentingan  golongan tertentu. Terlebih jika para media massa ini dimiliki oleh seseorang, golongan yang  juga  menjadi  golongan  partai  tertentu,  tentunya  akan  digiring  opini publik sesuai kepentingan pemilik media massa.
Untuk bisa membentuk dewan independensi pers tentu saja melalui lembaga independen melalui dewan pers Tujuan dari pers yaitu independen memenuhi
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 128
HAM  dan penegakan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya dukungan civil society untuk  mengontrol  media  tetap  netral  dan  berimbang  untuk menghadapi pilpres yang terjadi di 2019 dimasa mendatang.

## PENUTUP
Pemilihan  umum  sebuah  mekanisme  kompetitif  dalam  memilih  pemimpin melalui  konstentasi  mendapatkan  suara  rakyat  sehingga  pemimpin  yang terpilih tersebut bisa membuat keputusan-keputusan politik disebuah negara. Dengan  terlaksananya  pemilu  dan  pilpres  di  tahun  2019  mendatang memungkinkan  terjadinya  tantangan-tantangan  yang  terkait  dengan  isu  saat kampanye  maupun  isu-isu  tantangan    yang  terjadi  saat  pemilihan  umum terlaksana.
Berbagai  cara  yang  dilakukan  dalam  pemenangan  kontestasi  politik  skema kesejahteraan seringkali  dikembangkan terutama  bertujuan  untuk memperoleh  dukungan  electoral  dan  dikelola  dengan  memelihara  ikatan klientisme.  Patronase  didefinisikan  sebagai  pertukaran  keuntungan  demi memperoleh dukungan politik. Barang-barang kelompok ( Club goods ) sebagai praktek  patronase  yang  diberikan  keuntungan  kelompok  sosial  ketimbang keuntungan    individual.  Adanya pork  barrel yaitu  kegiatan  yang  ditujukan kepada  public  dan  didanai  dengan  dana  publik  dengan  harapan  publik  akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.
Pemilihan  pemimpin  yang  baik  harus  dilaksanakan  dengan  masyarakat  yang cerdas,  masyarakat  yang  cerdas  dilahirkan  melalui  pendidikan  politik  yang mencerdaskan  pula,  pendidikan  politik  yang  baik  didasari  oleh  keterbukaan, transparamnsi dan aksesbilitas yang baik pula.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspinall,E  dan  sukmajati,  M.  (2015). Politik  uang  di  Indonesia  patronase  dan
klientisme pada pemilu legislatif  2014 . Yogyakarta: polgov
Bayo Longgina Dan Santoso Purwo.(2018). Rezim local di Indonesia memaknai ulang demokrasi kita. Yogyakarta: Obor
Budiman  arief.  (1996). Teori  negara  kekuasaan  dan  ideologi .  Jakarta  : PT.gramedia Darmawan.(2015). mengenal ilmu politik. Jakarta: PT.Gramedia Edward  dkk.  (2018). Milenial  voters  pemilu  dalam  kacamata  anak  muda .
Yogyakarta: Rua aksara
Lipset  Seymour.(2007). political  man  basis  social  tentang  politik. Yogyakarta: pustaka pelajar
Mas’udi,  W  dan  Lay,  C.  (2018 ).  Politik  kesejahteraan  kontestasi  rezim kesejahteraan di Indonesia. Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia Schumpeter Joseph. (2013). Capitalism, socialism, & democracy . Yogyakarta : pustaka pelajar
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
130
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No.01 Agustus 2018