INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6272-6280 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Kritis Politis Pendidikan di Indonesia
Widiastuti 1 ✉ , Ismira 2

## Universitas Azdkia
Email: widiastutizakia@gmailcom 1 ✉

## Abstrak
Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam system sosial politik disetiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Namun pada kenyataanya politis pendidikan banyak terjadi penyelewengan oleh beberapa oknum yang terlibat sehingga berdampak buruk kepada pendidikan di Indonesia. Untuk melihat lebih lanjut kenapa terjadinya politisi pendidikan di  Indonesia maka peneliti tertarik  melakukan  penelitian  wacana  untuk  menjabarkan  lebih  lajut  tentang  politisi  pendidikan  di Indonesia.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  teks  berita  tentang  politis  pendidikan  di Indonesia. Analisis data yang digunakan representasi, relasi, dan identitas. Adapaun hasil penelitiannya di dapatkan bahwa politisi pendidikan terjadi karna kurang kompaknya anatar pihak satu dengan yang lain dimana di sini terdapat tiga pihak yang berperan penting yaitu pemerintah, Lembaga pendidikan, dan  Masyarakat.  Dejalan  dengan  aliran  filsafat  pragmatis  dimana  mendukung  kerjasama  antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Kata Kunci: Politisi, Pendidikan, Filsafat Pragmatis

## Abstract
Education and politics are two important elements in the socio-political system in every country, both developed and developing countries. However, in reality there are many abuses in educational politics by several individuals involved, which has a negative impact on education in Indonesia. To see more about  why  educational  politicians  occur  in  Indonesia,  researchers  are  interested  in  conducting discourse  research  to  explain  more  about  educational politicians  in  Indonesia.  The data  collection method uses news texts about the politics of education in Indonesia. Data analysis uses representation, relationships and identity. As for the results of the research, it was found that educational politics occurs because of a lack of unity between one party and another, where here there are three parties that play an important role, namely the government, educational institutions and society. In line with the pragmatic philosophy which supports collaboration between government, educational institutions and society to achieve better results.
Keywords: Politicians, Education, Pragmatic Philosophy

## PENDAHULUAN
Pengertian Pendidikan
Definisi pendidikan dalam arti luas adalah Hidup. Artinya bahwa pendidikan adalah seluruh  pengetahuan  belajar  yang  terjadi  sepanjang  hayat  dalam  semua  tempat  serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan  setiap  makhluk  individu (Pristiwanti & dkk, 2022).  Bahwa  pendidikan  berlangsung  selama  sepanjang  hayat  (long life education).  Pengajaran  dalam  pengertian  luas  juga  merupakan  sebuah  proses kegiatan  mengajar,  dan melaksanakan  pembelajaran itu  bisa  terjadi  di  lingkungan manapun  dan  kapanpun  (Alpian, 2019). Pendidikan   pertama   kali   yang diperoleh   setiap insan   yaitu di lingkungan   keluarga   (Pendidikan   Informal),   lingkungan   sekolah (Pendidikan Formal), dan   lingkungan   masyarakat   (Pendidikan   Nonformal). Pendidikan Informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar  atau  tidak  sadar,  sejak  seseorang  lahir  sampai  mati  atau  bisa  disebut  proses pendidikan ini berlangsung seumur hidup. Sepertihalnya yang diuangkapkan oleh Bapak Pendidikan    Nasional    Indonesia    Ki    Hajar    Dewantara    mendefinisikan    bahwa    arti Pendidikan;  “Pendidikan  yaitu  tuntutan  didalam  hidup  tumbuhnya  anak -anak,  adapun maksudnya, pendidikan menuntun segala  kekuatan  kodrat  yang  ada  pada  anak-anak itu,  agar  mereka sebagai  manusia  dan  sebagai  anggota masyarakat  dapatlah  mencapai keselamatan  dan  kebahagiian  setinggi- tingginya” .
Seperti  halnya  peranan  pendidikan  dalam  mempersiapkan  dan  mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal yang mampu bersaing secara  sehat  tetapi  juga memiliki  rasa  kebersamaan  dengan  sesama  manusia meningkat (Halawa & Mulyanti,
2023).  Ilmu  pendidikan  termasuk  salah  satu  cabang  ilmu  pengetahuan  yang sifatnya praktis  karena  ilmu  tersebut  ditujukan  kepada  paraktek  dan  perbuatan-perbuatan yang   mempengaruhi   anak   didik.   Mendidik   bukanlah   Perbuatan sembarangankarena menyangkut  kehidupan  dan  nasib  anak  manusia  untuk kehidupan  selanjutnya,  yaitu manusia  sebagai  makhluk  yang  bermartabat  dengan hak-hak  asasinya.  Itulah  sebabnya melaksanakan  pendidikan  merupakan  tugas moral yang tidak ringan.
Pentingnya  pendidikan  dalam  upaya  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, meningaktakan kesejahteraan masyarakat, dan membangun dan membangun  martabat bangsa,  maka  pemerintah  berusaha  memberikan  perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengatasi  berbagai masalah di bidang peningkatan pendidikan  mulai  dari  tingkat dasar,  menengah,  sampai  tingkat  tinggi.  Perhatian  tersebut  antara  lain  ditujukan dengan  cara  menyediakan  alokasi  anggran  yang  berarti.    Serta  membuat  kebijakan- kebijakan yang berkaitan   dengan   usaha meningkatkan  mutu  pendidikan.  Bahkan  yang lebih  penting  lagi  adalah  terus melakukan berbagai macam ikhtiar guna memperluas kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh penmdidikan pada semua jenjang yang ada.

## Pengertian Politisi Pendidikan
Politisi  pendidikan  atau  juga  dikenal  dengan  politik  pendidikan  merupakan  kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara – cara penyampaiannya. Kajian ini lebih terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian  tujuan  pendidikan  dan  bagaimana  serta  kemana  perangkat  tersebut  akan diarahkan.  Kajian  politik  pendidikan  terkonsentrasi  pada  peranan  Negara  dalam  bidang pendidikan,  sehingga  dapat  menjelaskan  asumsi  dan  maksud  dari  berbagai  strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik.Kajian politik pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik  Negara  dengan  isu – isu  praktis  sehari  hari  di  sekolah;  tentang  kesadaran  kelas; tentang berbagai bentuk dominasi dan subordinasi yang sedang dibangun melalui jalur pendidikan.
Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam system sosial politik disetiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian – bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa – apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu Negara. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi lembaga – lembaga  dan  proses  pendidikan  berperan  penting  dalam  membentuk  perilaku  politik
masyarakat di Negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik disetiap Negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuan.
Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideology Negara atau tulang yang menopang  kerangka politik.  Di Negara – Negara barat kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politk dimulai oleh Plato dalambukunya Republic yang membahas  hubungan  antara  ideology  dan  institusi  Negara  dengan  tujuan  dan  metode pendidikan. Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya Helenik, sekolah  adalah  salah  satu  aspek  kehidupan  yang  terkait  dengan  lembanga – lembaga politik. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya sakan dua sisi dari satu koin, tidak mungkin terpisahkan. Analisis Plato tersebut telah meletakkan fundamental bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan generasi ilmuwan generasi berikutnya.
Dalam  ungkapan  Abernethy  dan  Coombe  (1965  :  287),  education  and  politics  are inextricably linked (pendidikan dan politik terikat tanpa bias dipisahkan). Hubungan timbal balik antara  politik dan  pendidikan  dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap  kelompok  (group  attitudes),  masalah  pengangguran  (employment),  dan  peranan politik kaum cendikia (the political role of the intelligentsia). Dalam masyarakat yang lebih maju  dan  berorientasi  teknologi,  dan  mengadopsi  nilai – nilai  dan  lembaga  barat,  pola hubungan antara  pendidikan  dan politik  berubah  dari  pola tradisional ke pola modern. Dibanyak  Negara  berkembang,  dimana  pengaruh  modernisasi  sangat  kuat.  Jika  politik dipahami  sebagai  praktik  kekuatan,  kekuasan,  dan  otoritas  dalam  masyarakat  dan pembuatan keputusan – keputusan otoritatif tentnag alokasi sumber daya dan nilai – nilai sosial (Harman, 1974 : 9), maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik.
Hal  tersebut  menegaskan  bahwa  pendidikan  dan  politik  adalah  dua  hal  yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur – unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek – aspek kependidikan.

## Idealisme Pendidikan
Idealismenya pendidikan dapat dilihat dari tiga sudut pandang di antaranya ontologi, epistemology,  dan  aksiologi.  Ontologi  merupakan  filsafat  pendidikan  idealisme menyatakan bahwa kenyataan dan kebenaran itu pada hakikatnya adalah ide-ide atau hal- hal yang berkualitas spiritual. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu ditinjau pada peserta
didik  adalah  pemahaman  sebagai  makhluk  spritual  dan  mempunyai  kehidupan  yang bersifat  ontologis  dan  idealistik.  Dengan  demikian  pendidikan  bertujuan  untuk membimbing  peserta  didik  menjadi  makhluk  yang  berkepribadian,  bermoral  serta mencitacitakan segala hal yang serba  baik dan bertaraf tinggi  (Rusdi, 2013). Sedangkan Epistemologi  merupakan  filsafat  pendidikan  idealisme  menyatakan  bahwa  pengetahuan hendaknya  bersifat  ideal  dan  spritual  yang  dapat  menuntun  kehidupan  manusia  pada kehidupan yang lebih mulia. Pengetahuan tersebut tidak semata-mata terikat pada hal-hal fisik, tetapi nengutamakan yang bersifat spritual. Sedangkan aspek aksiologi pada idealisme menempatkan  nilai  pada  dataran  yang  bersifat  tetap  dan  idealistik.  Artinya  pendidik hendaknya tidak menjadikan peserta didik terombang ambing oleh sesuatu yang bersifat relatif atau temporer (Mubin, 2019).

## Realita Pendidikan di Indonesia
Sampai  saat  ini,  realitas  politik  pendidikan  di  Indonesia  masih  belum  sepenuhnya merdeka. Hal ini bisa dilihat dari komitmen pemerintah yang masih belum maksimal dalam mewujudkan  akses  dan  pemerataan  pendidikan  dasar  yang  bebas  biaya,  belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme  dan  kesejahteraan  guru,  rendahnya  mutu  dan  daya  saing  pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan sebagainya. Tantangan utama yang dihadapi di bidang pendidikan adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan  pendidikan.  Terutama  pada  jenjang  pendidikan  dasar,  perbaikan  kurikulum pendidikan, dan tuntutan profesionalisme dan kesejahteraan guru. Pada saat yang sama, kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya.
Meskipun pemerintah telah menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar, masih ditemukan adanya beberapa sekolah yang masih menarik berbagai  iuran,  sehingga  memberatkan  orang  tua,  terutama  bagi  keluarga  miskin. Oleh sebab itu pemerintah haru memperhatikan lebih lanjut terkait pendidikan di Indonesia agar tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Adam, 2018)  mengatakan  bahwa    bila  ingin  pendidikan  berkualitas,  tentu  juga  membutuhkan supporting biaya yang memadai.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang berupa metode  analisis wacana kritis.  Metode  kualitatif adalah prosedur  penelitian  yang menghasilakan data deskriptif, yaitu ucapan atau tulisan perilaku yang diamati dari subjek itu sendiri (Fuchran,1998:11). Sementara itu metode penelitian wacana kritis merupakan salah satu contoh penerapan dari metode kualitatif yang dilakukan secara eksplanatif. Dengan menggunakan  metode  analisis  wacana  kritis  ini,  analisis  akan  di  fokuskan  pada  aspek kebahasaan dan konteks-konteks yang terkait dengan aspek tersebut. Konteks disini dapat berarti  bahwa  aspek  kebahasaan  tersebut  digunakan  untuk  tujuan  dan  praktik  tertentu. Metode  pengumpulan  data  menggunakan  teks  berita  tentang  politis  pendidikan  di Indonesia. Analisis data yang digunakan representasi, relasi, dan identitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Alasan Terjadi Politisi Pendidikan
Ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan krisis politis terhadap pendidikan di Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan krisis politis terhadap pendidikan di Indonesia yang terdapat di dalam penelitian (Rizki et al., 2023):
1. Kurangnya  Dana  Pendidikan:  Anggaran  pendidikan  yang  terbatas  dapat  menjadi sumber  krisis  politis.  Jika  pemerintah  tidak  mengalokasikan  cukup  dana  untuk pendidikan,  hal  ini  dapat  memicu  protes  dan  kritik  dari  berbagai  pihak,  terutama masyarakat dan pelaku pendidikan.
2. Kualitas Pendidikan yang Rendah: Jika sistem pendidikan tidak mampu memberikan mutu  yang  baik,  termasuk  kurikulum  yang  relevan  dan  tenaga  pendidik  yang berkualitas, hal ini dapat menjadi sumber krisis politis. Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat merasa tidak puas dan menuntut perubahan.
3. Ketidaksetaraan  dalam  Akses  Pendidikan:  Ketidaksetaraan  akses  pendidikan  dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Bila terdapat perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan, atau antara kelompok sosial tertentu, hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan politis.
4. Korupsi dalam Sistem Pendidikan: Praktik korupsi dalam sistem pendidikan, seperti suap untuk mendapatkan tempat di perguruan tinggi atau pengadaan buku sekolah, dapat menciptakan krisis politis. Masyarakat dapat merasa bahwa korupsi merugikan mereka dan merusak integritas sistem pendidikan.
5. Ketidakstabilan Kepemimpinan: Perubahan kepemimpinan atau kebijakan yang sering dapat menciptakan ketidakpastian dan krisis politis di sektor pendidikan. Perubahan
kebijakan yang mendadak tanpa konsultasi atau partisipasi pihak terkait juga dapat menciptakan ketidakpuasan.
6. Ketidaksesuaian Kurikulum dengan Kebutuhan Pasar Kerja: Jika kurikulum tidak sesuai dengan  kebutuhan  pasar  kerja  atau  tidak  mampu  menghasilkan  lulusan  yang  siap kerja, hal ini dapat menciptakan krisis politis. Masyarakat dan dunia bisnis mungkin akan menuntut perubahan untuk meningkatkan relevansi pendidikan.
7. Ketidakstabilan  Politik  secara  Umum:  Faktor-faktor  politik  yang  lebih  luas,  seperti ketidakstabilan politik dalam pemerintahan atau konflik politik, juga dapat berdampak negatif pada sektor pendidikan. Kondisi politik yang tidak stabil dapat menghambat pengembangan dan implementasi kebijakan pendidikan yang efektif.

## Solusi
Untuk  mengatasi  politis  terhadap  pendidikan  maka  diperlukan  Kerjasama  dari berbagai pihak dimana di antaranya seperti pemerintah, Lembaga pendidikan, Masyarakat. Untuk lebih jelas adapun tugas pihak di atas sebagai berikut (Temon Astawa, 2017):
1. Pemerintah
Dalam hal ini langkah yang dapat di ambil pemerintah seperti (1) meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan agar dapat mendukung infrastruktur, fasilitas, dan gaji guru yang layak, (2) Memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah,  perpustakaan,  dan  laboratorium,  (3)  Memperhatikan  kebutuhan  khusus pendidikan, seperti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, (4) Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan dan menegakkan akuntabilitas pada semua tingkatan pemerintahan, (5) Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja sekolah.

## 2. Lembaga Pendidikan
Dalam  hal  ini  langkah  yang  dapat  di  ambil  Lembaga  pendidikan  seperti  (1) Menciptakan komitmen politik yang kuat untuk mendukung pendidikan sebagai prioritas nasional,  (2)  Menyusun  kebijakan  pendidikan  yang  berkelanjutan  dan  konsisten,  (3) Memberdayakan guru dengan memberikan insentif yang adil, pelatihan berkelanjutan, dan dukungan  psikososial,  (4)  Mendorong  kolaborasi  antara  guru  dan  pihak  sekolah  untuk meningkatkan  atmosfer  belajar,  (5)  Meningkatkan  akses  pendidikan  bagi  semua  lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dengan disabilitas atau anak- anak dari keluarga miskin, (6) Mereformasi kurikulum untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan  pasar  kerja  dan  kemajuan  teknologi,  (7)  Meningkatkan  pendekatan pembelajaran  yang  interaktif  dan  terkini,  (8)  Memperkuat  pelatihan  guru  dan
mengembangkan standar evaluasi kinerja guru.

## 3. Masyarakat
Dalam  hal  ini  langkah  yang  dapat  di  ambil  masyarakat  seperti  (1)  Mendorong partisipasi  aktif  orang  tua,  komunitas  lokal,  dan  organisasi  non-pemerintah  dalam mendukung pendidikan, (2) Menggalakkan program mentoring atau bimbingan bagi siswa, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Analisi Filsafat Pendidikan yang sesuai dengan Solusi
Analisis filsat pendidikan yang selaras dengan Solusi untuk mengatasi politis terhadap pendidikan  salah  satunya  adalah  aliran  filsafat  pragmatisme.  Pragmatisme  merupakan aliran filsafat yang menekankan pada arti praktis dan kegunaan dalam menentukan nilai suatu ide atau tindakan. Aliran ini berasal dari Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dan diwakili oleh pemikir-pemikir seperti Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey (Yunus, 2016).  Dalam konteks pendidikan, pendekatan pragmatis mendukung  kerjasama  antara  pemerintah,  lembaga  pendidikan,  dan  masyarakat  untuk mencapai hasil yang lebih baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulakan bahwa politik dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan dua elemen yang saling berikatan. Namun pada  kenyataannya  politis  pendidikan  banyak  terjadi  penyelewengan  oleh  beberapa oknum yang terlibat sehingga berdampak buruk kepada pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi penyelewengan tersebut maka diperlukan dukungan oleh beberapa pihak di anataranya pemerintah, Lembaga pendidikan, dan Masyarakat. Adapun aliran filsafat yang mendukung keterlibatan pihak dalam mengatasi politisi pendidikan adalah aliran filsafat Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang menekankan pada arti praktis dan kegunaan dalam menentukan nilai suatu ide atau tindakan, Dalam konteks pendidikan, pendekatan pragmatis  mendukung  kerjasama  antara  pemerintah,  lembaga  pendidikan,  dan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, B. (2018). PERANAN MANAJEMEN STRATEGI DAN MANAJEMEN OPERASIONAL
DALAM  MENINGKATKAN  MUTU  PENDIDIKAN  (Studi  kasus  di  SMPN  13  Depok,
Jabar). Jurnal Tahdzibi, 3(2), 57 – 66. https://doi.org/10.24853/tahdzibi.3.2.57-66
Alpian, Y. (2019). PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI MANUSIA. Jurna Buana Pengabdian, 8(5), 55.
Halawa,  A.  N.,  &  Mulyanti,  D.  (2023). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Peningkatan Kualitas Mutu Instansi Pendidikan Dan Pembelajaran. Inspirasi Dunia: Jurnal  Riset Pendidikan Dan Bahasa, 2(2), 57 – 64.
Mubin, A. (2019). Refleksi Pendidikan Filsafat Idealisme. Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan, 15(2), 25 – 39. https://doi.org/10.31000/rf.v15i2.1801
Pristiwanti, D., & dkk. (2022). Pengertian Pendidikan. 4, 1707 – 1715.
Rizki, A., Sinuraya, A., Putra, W. S., & Indriani, I. (2023). Kebijakan Terhadap Pendidikan Yang Ada Di Indonesia. Journal Of International Multidisciplinary Research.
Rusdi. (2013). Filsafat Idealisme  (Implikasinya  dalam Pendidikan). Jurnal Dinamika Ilmu, 13(2), 291 – 306. https://doi.org/10.21093/di.v13i2.70
Temon  Astawa,  I.  N.  (2017).  Memahami  Peran  Masyarakat  Dan  Pemerintah  Dalam Kemajuan  Mutu  Pendidikan  Di  Indonesia. Jurnal  Penjaminan  Mutu,  3(2),  197. https://doi.org/10.25078/jpm.v3i2.200
Yunus,  H.  A.  (2016).  Telaah  Aliran  Pendidikan  Progresivisme  Dan  Esensialisme  Dalam
Perspektif Filsafat Pendidikan. Jurnal Cakrawala Pendas, 2(1).
https://doi.org/10.31949/jcp.v2i1.319.