## ANALISIS KONDISI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT DI FASILITAS LAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN BIMA
Rizal Smith, Lalu Sulaiman
Fakultas Kesehatan, Prodi Magister Administrasi Kesehatan, Universitas Qomarul Huda Badaruddin Bagu
Email:
ABSTRAK Kata kunci: Limbah  Medis  Padat, Advokasi, Pemerintah Daerah Latar  Belakang:  Fasilitas  pelayanan  Kesehatan  puskesmas  di  Provinsi  Nusa Tenggara Barat sebanyak 175 Unit Puskesmas. Kondisi limbah medis di NTB masih perlu dilakukan peningkatan kualitas, sarana dan prasarana. Berdasarkan data  assessment  WASH  FIT  Dinas  Kesehatan  Provinsi  NTB  didapatkan  hasil bahwa  dari  19  puskesmas  di  Kabupaten  Bima  yang  dilakukan  assessment pengelolaan  limbah  medis  padat  belum  memenuhi  syarat  sebesar  45,11%  dan termasuk  kategori  kurang  (zona  merah).    Sehingga  perlu  dilakukan  analisis kondisi pengelolaan limbah medis padat Puskesmas di Kabupaten Bima. Metode:  Penelitian  ini  merupakan  metode  diskriptif  observasional  yaitu pengambilan  data  menggunakan  kuisioner  melalui  google  form  di  19
Puskesmas.
Hasil:  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variable  pemilahan (49,99%),  Pewadahan  (31,5%),  Pengumpulan  (36,84%),  Penyimpanan (28,07%) dan alat perlindungan diri (32,63 %).
Kesimpulan: Semua Puskesmas di Kabupaten Bima pengelolaan limbah medis belum memenuhi standar sesuai dengan  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2023  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Pengelolaan limbah  medis  padat  Puskesmas  di  Kabupaten  Bima  perlu  dilakukan  advokasi kepada  Pemerintah  Daerah  agar  masuk  dalam  perencanaan  sehingga  dapat  di alokasikan  anggaran  agar    dapat  dilakukan  peningkatan  kapasitas  petugas pengelola limbah medis padat dan dapat disediakan sarana prasarana.. ABSTRACT Keywords: Medical waste, Advocacy, Local Goverment Background:  Public  health  services  in  West  Nusa  Tenggara  Province  is  174 units. The condition of medical waste in NTB require improvement in quality, facilities  and  infrastructure.  Based  on  WASH  FIT  assessment  data  from Provincial Health Office NTB, it was found that out of 19 public health services in  Bima  District  that  were  assessed  for  solid  medical  waste  45.11%  did  not requirements  and  were  in  the  deficient  category  (red  zone).  It  was recommended to analyze the condition of solid medical waste at Public Health Services in Bima District.
Methods: This research was a descriptive observational analysis. The collected data using a questionnaire google form in 19 public health services. Result:  Based  on  the  analysis  are  sorting  (49,99%),  container  (31,5%), collected (36,84%), strorage (28,07%) and self-protective equipment (32,63%). Conclusion: All health services in Bima District have no standard for managing medical  waste  according  to  the  regulation  of  the  Minister  of  Health  of  the Republic  of  Indonesia  Number  2  of  2023  concerning  Regulations  for Implementing  Government  Regulation  Number  66  of  2014  concerning
environmental health. It is necessary to advocate for the management of solid medical  waste  at  the  Community  Health  Centers  in  Bima  Regency  to  the Regional Government so that it is included in the planning so that a budget can be  allocated  so  that  the  capacity  of  solid  medical  waste  management  officers can be increased and infrastructure facilities can be provided.

## PENDAHULUAN
Masalah  utama  yang  kita  jumpai  saat  ini  dalam  pengelolaan  limbah  medis  di  fasilitas layanan kesehatan puskesmas adalah masih banyaknya puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah medis belum sesuai dengan standar. Sesuai dengan Undang undang nomor 32 tahun 2009 pasal 59 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) wajib melakukan  pengelolaan  limbah  yang  di  hasilkannya  dan  dalam  hal  setiap  orang  yang  tidak mampu  melakukan  sendiri  pengelolaan  limbah,  pengelolaannya  diserahkan  kepada  Pihak  lain. Setiap  aktifitas  fasilitas  pelayanan  kesehatan  Puskesmas  menghasilkan  limbah  yang  harus dikelola  dengan  benar  sesuai  dengan  pedoman  pengelolaan  limbah  medis  padat  fasilitas pelayanan Kesehatan (Kemenkes, 2013). Limbah padat medis yang di hasilkan sebagai dampak dari  aktifitas  fasilitas  pelayanan  kesehatan  mempunyai  tingkat  pencemaran  yang  sangat  tinggi dengan  kategori  limbah  infeksius,  limbah  patologi,  limbah  sitotoxis,  limbah  farmasi,  limbah dengan kandungan logam berat, limbah kimia dan limbah radiokatif. Berdasarkan buku pedoman Water And Sanitation Higiene Facility improvement Toll  (WASF FIT) melalui Join Monitoring Program (JMP, 2018) antara World Health Organization (WHO) dengan UNICEF, standar skor nilai assessment WASH FIT terdiri dari tiga  tingkatan yaitu kurang (0-65), sedang (66-80) dan tinggi (81-100).
Fasilitas pelayanan Kesehatan puskesmas di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 175 Unit  Puskesmas.  Kondisi  pengelolaan  limbah  padat  medis  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat masih  perlu  dilakukan  peningkatan  kualitas,  sumber  daya  kesehatan,  sarana  dan  prasarana.  Di Nusa  Tenggara  Barat  sekitar  10  %  yang  memenuhi  standar  pengelolaan  limbah  padat  medis diPuskesmas yang di lakukan pada tahun 2020 -2021 di 76 Puskesmas pada 5 (lima) Kabupaten / Kota  .  Berdasarkan  data  assessment  WASH  FIT  yang  di  lakukan  pada  19  Puskesmas diKabupaten  Bima  di  peroleh  hasil  assessment  pengelolaan  limbah  padat  medis  belum memenuhi syarat yaitu  sebesar 45,11%, dari  hasil tersebut fasilitas pengelolaan limbah medis Puskesmas diKabupaten Bima kategori kurang merah. Sehingga perlu dilakukan analisis kondisi pengelolaan  limbah  medis  padat  di  19  Puskesmas  yang  tersebar  di  18  Kecamatan  Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## METODE
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  diskriptif  observasional.  Jumlah  populasi  dalam penelitian  ini  ada  seluruh  puskesmas  yang  ada  di  Kabupaten  Bima  sebanyak  19  puskesmas. Instrument  penelitian  ini  adalah  form  kuesioner  yang  sudah  distandarisasi  oleh  Kemenkes  dari hasil  Join  Monitoring  Program  (JMP)  2018  dengan  (United  Nations  International  Children's Emergency Fund) UNICEF yang dilaksanakan dengan metode assesment melalui setandar riset fasilitas  kesehatan  (Rifaskes)    2019  .      Data  sampel  diambil  menggunakan  kuisioner  melalui google  form  dengan  sasaran  adalah  petugas  sanitarian  dan  kepala  puskesmas.  Sedangkan observasi dilakukan pada  sarana pengelolaan  limbah medis padat.  Penelitian di lakukan pada
kurun  waktu  September  sampai  bulan  November  2022  di  19  Puskesmas.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  puskesmas  di  kabupaten  Bima  yaitu  sebanyak  19  puskesmas  dan total populasi menjadi sampel penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Pemilahan Pengolahan Limbah Medis Padat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Tabel.  Persentase  Kondisi  jumlah  puskesmas    yang  melakukan  Pemilahan  pengolahan  limbah medis padat.
Berdasarkan table.1 diketahui bahwa hasil persentase variable pemilahan sebesar 49,99%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa varibel pemilahan di puskemas se Kabupaten Bima masuk ke katagori kurang yang berada pada range  0 -65%.
Kondisi Pewadahan Pengolahan Limbah Medis Padat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Tabel 2. Persentase kondisi jumlah puskesmas yang melakukan Pewadahan pengolahan limbah medis padat.
NO Variabel Pemilahan Puskesmas n % 1 Tersedia tempat sampah yang berfungsi dan dekat dengan semua unit penghasil sampah untuk: - limbah non-infeksius (domestik) - limbah infeksius, - limbah benda tajam 10 52,63 2 Limbah berbahaya dan tidak berbahaya disimpan secara terpisah sebelum diolah / dibuang atau dipindahkan dari lokasi 14 73,68 3 Sampah dipisahkan dengan benar di semua unit penghasil sampah medis 7 36,84 4 Panduan pemilahan sampah terlihat jelas di semua unit penghasil sampah 7 36,84 Total % 49,99 NO Variabel Pewadahan Puskesmas n % 1 Fasyankes memiliki strategi untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dan diterapkan di seluruhFasyankes (menangani limbah "pada sumber") 9 47,37 2 Fasyankes memiliki strategi untuk menangani limbah tambahan [Ketika permintaan meningkat] 3 15,79 31,58
Berdasarkan  tabel.  2  diketahui  bahwa  hasil  persentase  variable  pewadahan  sebesar 31,58%.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa varibel pewadahan di puskemas se Kabupaten Bima masuk ke katagori kurang yang berada pada range 0 -65%.

## Kondisi  Pengumpulan  Pengolahan  Limbah  Medis  Padat  pada  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Tabel 3. Persentase kondisi  jumlah puskesmas yang melaksanakan pengumpulan limbah medis padat
Berdasarkan  table3.  diketahui  bahwa  hasil  persentase  variable  pengumpulan  sebesar 36,84%.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa varibel pengumpulan di puskemas se Kabupaten Bima masuk ke katagori kurang yang berada pada range 0 -65%.
Kondisi  Penyimpanan  Pengolahan  Limbah  Medis  Padat  pada  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Tabel  4.  Persentase  kondisi  jumlah  Puskesmas  yang  melaksanakan  Penyimpanan  pengolahan limbah medis padat
NO Variabel Pengumpulan Puskesmas n % 1 Lubang penguburan / tempat pembuangan sampah berpagar atau sarana pengangkutan sampah untuk pembuangan limbah non-infeksius (tidak berbahaya / umum) tersedia 7 36,84 2 Limbah dikumpulkan untuk pengolahan di luar lokasi dengan aman dan teratur dan dikirim ke fasilitaspengolahan limbah resmi. 7 36,84 Total % 36,84 NO Variabel Penyimpanan Puskesmas n % 1 Limbah infeksius disimpan tidak melebihi batas aman (sebagaimana ketentuan yang berlaku) 6 31,58 2 Tersedia tempat penyimpanan sampah khusus yang dipagari dan aman, dan dengan kapasitas yang memadai,tempat sampah benda tajam, infeksi dan non-infeksi disimpan secara terpisah 5 26,32 3 Lubang limbah dibangun untuk menahan kejadian dan keadaan darurat terkait iklim (misalnya banjir) dan/atautersedia tempat penyimpanan limbah cadangan" 5 26,32 28,07
Berdasarkan  table  4.  diketahui  bahwa  hasil  persentase  variable  penyimpanan  sebesar 28,07%.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa varibel penyimpanan di puskemas se Kabupaten Bima masuk ke katagori kurang yang berada pada range 0 -65%.

## Kondisi Alat Perlindungan Diri Pengolahan Limbah Medis Padat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Tabel  5.  Persentase  kondisi  jumlah  puskesmas  yang  melaksanakan    perlindungan  diri  terhadap dalam pengelolaan limbah medis padat
Berdasarkan table 5. diketahui bahwa hasil persentase variable perlindungan diri sebesar 32,63  %.    Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  varibel  perlindungan  diri  di  puskemas  se Kabupaten Bima masuk ke katagori kurang yang berada pada range 0 -65%.

## PEMBAHASAN

## Pemilahan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  semua  Puskesmas  di  Kabupaten  Bima  untuk pemilahan limbah padat medis dengan kategori kurang hal ini  dikarenakan pada pemilahan limbah medis padat  tidak semua menyediakan tempat sampah sesuai jenis sampah. Tempat sampah  yang  disediakan  tidak  berfungsi  dengan  baik  seperti  tempat  sampah  tidak  berada  di semua  ruangan  Puskemas.  Selain  itu,  semua  Puskesmas  tidak  melakukan  pemilahan  dengan benar  dan  tidak  memasang  panduan  pemilahan  sampah.  Kegiatan  pemilahan  limbah  medis padat  yang  masih  kurang  dipengaruhi  oleh  keterbatasan  anggaran  terhadap  ketersediaan sarana, kurang advokasi tenaga pengelolah limbah padat medis kepada pimpinan Puskesmas dan promosi kesehatan sehingga hal ini berdampak pada penanganan saat penyimpanan dan pengangkutan.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Pratiwi,  D  (2013)  yang  menunjukkan  bahwa pemilahan masih pada katagori kurang. Selain itu, sejalan dengan penelitian Kusumah (2014),
NO Variabel Perlindungan diri Puskesmas n % 1 APD dan sarana kebersihan yang tepat untuk melakukan kebersihan tangan bagi semua staf yang bertanggungjawab atas pengolahan dan pembuangan limbah tersedia 8 42,11 2 Staf yang menangani atau membuang limbah dan petugas kesehatan divaksinasi Hepatitis B (dan vaksinasi lain yang direkomendasikan, sesuai dengan pedoman nasional) 8 42,11 3 Pengingat dan pelatihan tersedia untuk mempromosikan dan memantau penggunaan alat pelindung diri (APD)secara wajar (misalnya sarung tangan hanya digunakan jika diindikasikan) 7 36,84 4 Penggunaan APD Tidak ada pengingat atau pelatihan di tempat 3 15,79 32,63
yang  menunjukkan  bahwa  peletakkan  tempat  sampah  disetiap  lorong  yang  masih  harus diperbanyak    untuk  meminimalisir  adanya  pengunjung  yang  kesusahan  membuang  limbah dan  meminimalisir  kesalahan  membuang  limbah  sembarangan  dan  adanya  percampuran limbah medis dan non.

## Pewadahan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Puskesmas  di  Kabupaten  Bima  untuk pengelolaan  limbah  medis  padat  menunjukkan  hasil  kurang,  hal  ini  disebabkan  penyediaan tempat  wadah  limbah  medis  belum  sesuai  dengan  standar.  Pewadahan  yang  sesuai  dengan standar adalah wadah limbah medis dibedakan menjadi 4 yaitu wadah untuk limbah domestic, wadah  limbah  infeksius,  wadah  limbah  non  infeksius  dan  limbah  B3.  Hal  ini  disebabkan karena  kurangnya  anggaran  untuk  pengadaan  wadah  limbah  medis,  selain  itu  pengetahuan petugas yang masih rendah membedakan wadah limbah medis.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Sujon,  et  al.,  (2022)  yang  menunjukkan  bahwa manajemen  pengelolaan  limbah  medis  Puskesmas  di  Bangladesh  untuk  pewadahan  limbah medis  tersedia  di  Puskesmas  akan  tetapi  wadah  limbah  medis  tidak  diberi  label,  hal  ini menyebabkan  pengunjung/pasien  membuang  sampah  tidak  sesuai  tempat.  Hal  ini menyebabkan limbah medis dan sampah domestik tercampur.

## Pengumpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  semua  Puskesmas  di  Kabupaten  Bima  untuk pengumpulan  limbah  padat  medis  dengan  kategori  kurang  hal  ini  disebabkan  masih menggunakan lubang penguburan atau tempat pembuangan sampah tidak menggunakan pagar berbatas  dan  sarana  pengangkutan  sampah  untuk  pembuangan  limbah  medis  padat.  Semua Puskesmas  tidak  melakukan  pengumpulan  limbah  medis  padat  dengan  aman  dan  teratur. Selain  itu,    kurangnya  pengelolaan  limbah  medis  padat  pada  tahap  pengumpulan  akan berdampak pada sulitnya mengkontrol jenis dan jumlah limbah medis padat yang dihasilkan serta  pelaporan  limbah  medis  padat  terhambat  sehingga  mempersulit  pada  tahap pengangkutan  oleh  pihak  ketiga  (transforter).  Kondisi  pengumpulan  sampah  yang  masih kurang  akan  berdampak  pada  limbah  medis  padat  berserakan  yang  berakibat  terjadinya penyakit nosokomial.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Mayonetta    (2016),  yang  menunjukkan  bahwa pengumpulan limbah medis di Puskesmas induk sudah dilakukan setiap hari. Namun di Pustu pengumpulan  limbah  medis  masih  dilakukan  lebih  dari  7  hari.  Namun  hail  ini  tidak  sejalan dengan penelitian Manila, RL (2017) yang menunjukkan bahwa pengumpulan limbah medis Puskesmas  di  Kabupaten  Bantul  dilakukan  setiap  hari  oleh cleaning  service sudah  sesuai aturan  yang  berlaku.  Limbah  medis  dikumpulkan  dari  tiap  ruangan,  kantong  wadah  plastik diikat dan dimasukkan ke dalam wheelbin dan diletakkan di TPS.

## Penyimpanan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kondisi  penyimpanan  limbah  medis  padat  pada fasilitas  pelayanan  dengan  nilai  kurang  disebabkan  karena  Limbah  infeksius  disimpan melebihi batas waktu aman, tidak tersimpan sesuai karakteristik limbah padat medis, tidak di sesuaikan  /  disediakan  tempat  penyimpanan  yang  tahan  terhadap  situasi  kejadian  bencana, perubahan  iklim  /  disediakannya  tempat  cadangan,  kurangnya  pengelolaan  limbah  medis
padat  pada  tahap  penyimpaann  akan  berdampak      resiko  penumpukan  pada  tempat  yang mudah  di  jangkau  hewan,  petugas  puskesmas  yang  tidak  menangani  limbah  medis, pengambilan  limbah  medis  oleh  pemulung,  menimbulkan  kontaminasi  dari  tertusuknya  oleh limbah medis benda tajam. Kurangnya pengelolaan limbah medis pada tahap penyimpanan ini di sebabkan keterbatasan anggaran dalam pengadaan penyimpanan sesuai standar, kurangnya sumber  daya  manusia,  kurangnya  advokasi  petugas  pengelola  limbh  medis  kepada  kepala puskesmas.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  yang  dilakukan  oleh  Pratiwi,  D  (2013)  yang menyatakan  bahwa  penyimpanan  sementara  yang  terlalu  lama  mengakibatkan  tempat penyimpanan  akan  berantakan,  tidak  beraturan  dan  lebih  bahaya  bisa  menyebabkan  infeksi. Limbah  infeksius  dapat  mengandung  berbagai  macam  mikroorganisme  pathogen.  Hal  ini tidak sesuai dengan pedoman Permenkes  nomor  7 tahun 2019 tentang  penyimpanan limbah padat  menggunakan  wadah/tempat/kontainer  limbah  padat  dengan  desain  dan  bahan  sesuai kelompok atau karakteristik limbah padat.

## Alat Perlindungan  Diri
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  upaya  perlindungan  diri  yang  dilakukan  oleh petugas  pengelola  limbah  medis  padat  di  Puskesmas  Kabupaten  Bima  masih  lemah  hal  ini disebabkan karena tidak semua Puskesmas menyediakan alat perlindungan diri bagi petugas pengelola limbah medis, kurangnya informasi kepada petugas, rendahnya kesadaran petugas, tidak  tersedianya  alat  pelindung  diri  yang  lengkap,  panduan  tata  cara  penggunaan  dan perawatan  alat  perlindungan  diri  yang  tidak  tersedia.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  terjadinya penyakit nosokomial.
Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Nursamsi (2017), yang menunjukkan  bahwa  kondisi  tindakan  petugas  dalam  pengelolaan  limbah  medis  padat Puskesmas  di  Kabupaten  Siak  belum  sesuai  dengan  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur) seperti  pengumpulan  limbah  medis  dan  non  medis  tidak  membedakan  warna,  dalam pengangkutan  belum  memiliki  alat  yang  representative.  Sejalan  juga  dengan  penelitian Andarnita  (2012),  yang  menunjukkan  bahwa  di  Banda  Aceh  sebagian  besar  pengetahuan petugas  masih  kurang  dalam  pengelolaan  limbah  medis  padat.  Sejalan  dengan  dengan penelitian  Nurhayati  (2021)  yang  menunjukkan  bahwa  petugas  yang  mengangkut  tidak menggunakan APD lengkap, dalam pelaksanaannya di Puskesmas Perawatan Betungan Kota Bengkulu.
Hasil penelitian ini yang terdiri dari 5 variabel tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2014  tentang  kesehatan  lingkungan.  Dalam  peraturan  tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan limbah medis harus sesuai dengan persyaratan teknis proses pengolahan limbah dan pengawasan terhadap limbah.

## KESIMPULAN
Semua  Puskemas  di  Kabupaten  Bima  Manajemen  pengelolaan  limbah  medis    belum memenuhi  standar  sesuai  dengan    Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Variabel dalam penelitian ini yaitu pemilahan, pewadahan, pengumpulan,
penyimpanan  dan  alat  perlindungan  diri  dengan  hasil  kurang.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak menjadi  program  prioritas  sehingga  kurangnya  dukungan  penganggaran  yang  menyebabkan tidak dilakukan peningkatan kapasitas petugas dan tidak  tersedianya sarana dan prasarana unit pengelolaan limbah medis padat sesuai standar.
Dengan  hasil  seluruh  variable  sebagian  besar  dengan  nilai  kurang  bisa  menjadi  bahan advokasi  kepada  pemerintah  Kabupaten  Bima  bahwa  Pengelolaan  limbah  medis  padat Puskesmas diKabupaten Bima perlu dilakukan perbaikan dan bangun baru melalui rekomendasi kebijakan  sehingga  masuk  dalam  perencanaan  serta  adanya  alokasi  anggaran    untuk meningkatkan  kapasitas  petugas  pengelola  limbah  medis  padat  dan  dapat  disediakan  sarana prasarana.  Selain  itu  juga  perlu  perhatian  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  bahwa pelaporan  limbah  medis  padat  secara  detail  per  variable  belum  menjadi  laporan  rutin  bulanan puskesmas, maka melalui jurnal ini bahwa pelaporan yang secara rinci per variable perlu menjadi laporan rutin seluruh puskesmas yang ada di provinsi NTB. .

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun
2019  tentang  Puskesmas.  Peratur  Menteri  Kesehat  RI  No  43  tahun  2019  tentang
Puskesmas. 2019;Nomor 65(879):2004-2006.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Lingkungan.  Huk  Online.  Published  online  2014. doi:10.1017/CBO9781107415324.004
Permenkes  RI.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No  2  Tahun  2023  Tentang  Peraturan Pelaksanaan  PP  No  66  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Lingkungan.  JdihKemkesGoId. Published online 2023:1-179.
Direktorat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia tahun 2013
Pedoman pengelolaan limbah medis padat fasilitas pelayanan kesehatan Tahun 2013
Tsai  WT.  Analysis  of  medical  waste  management  and  impact  analysis  of  COVID-19  on  its generation in Taiwan. Waste Manag Res. 2021;39(1_suppl):27-33
Prasetiawan, T. (2020). Permasalahan Limbah Medis. KS Puslit BKD, XII.
Pratiwi,  D.,  &  Maharani,  C.  (2013).  Pengelolaan  Limbah  Medis  Padat  Pada  Puskesmas Kabupaten Pati. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 9(1), 74–84.
Putri AH. Efektivitas Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Terhadap Dampak Lingkungan Hidup. Krtha Bhayangkara. 2018;12(1):78-90. doi:10.31599/krtha.v12i1.31
Nurhayati  H,  Ramon  A,  Febriawati  H,  Wati  N.  Pengelolaan  Limbah  Medis  Padat  B3  Di Puskesmas  Perawatan  Betungan  Kota  Bengkulu  Tahun  2021.  Avicenna  J  Ilm. 2021;16(2):97-110. doi:10.36085/avicenna.v16i2.1913
Mayonetta  G.  Evaluasi  Pengelolaan  Limbah  Padat  B3  Fasilitas  Puskesmas  di  Kabupaten Sidoarjo. J Tek ITS. 2016;5(2):227-232. doi:10.12962/j23373539.v5i2.18952

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License