Transparansi Tata Kelola Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Enrekang
1 Siti Nurahmah Juli, 2 Muchlas M Tahir, 3 Hamrun
123 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Makassar,Indonesia
Email : sitinurahmajuli94@gmail.com

## Abstract
This  article  discucces    the  transpararency  of  financial  governance  in  the  national  agency  Tithe (BAZNAS)  Regency  Enrekang    and  to  determine  the  factors  that  affecct  the  relazation  of  the transparency  of  the  financial  governance  at  the  national  tithe  (BAZNAS)  Regency  Enrekang.  This research  approach  is  qualitative,  data  collection  is  done  using  interviews  wiith  how  to  choose informants  for  probability  sampling.  Data  collcted  from  interviews,  then  analyzed  based  on  the indicator the asssessment of financial transparency and further elaborated the factors that affect the realization of the transparency financial governance in the Agency tithe natioanl (BAZNAS) Regency Enrekang, and explain tfe factors that influence the realization of financialgovernance in the Natioal tithe  (BAZNAS)  Regency  Enrekang.  This  research  apporoach  is  qualitative  data  collection  is  done using interview with how to choose infprmant by probability sampling, data collected from interview mode  and  then  analyzed  using  indicators  of  valuatio  indicators  financial  transparancy  and  furthur elaborated factors that affect the realization of transprancy financial governance in the Agency tithe Natioanl (BAZNAS). This research shows that there is information disclosure and resposibility from the local governance to convey the development of financial governance in the agency tithe National (BAZNAS) which became a container the distribution of zakat in te district of Enrekang

## Keywords: Transparency, Governance, Finance, Tithe

## Abstrak
Artikel  ini  mendiskusikan  tentang  transparansi  tata  kelola  keuangan  pada  badan  amil  zakat  asional (BAZNAS)  Kabupaten  Enrekang.  Dan  untuk  mengetahui  faktor  faktor  yang  mempengaruhi terwujudnya  tata  kelola  keunagan  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Di  Kabupaten Enrekang.  Pendekatan  penelitian  ini  yaitu  kualitatif,  pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan wawancara  dengan  cara  memilih informan  secara  probability  sampling.  Data  dikumpulkan  dari  cara wawancara,  kemudian  dianalisa  menggunakan  indikator  indakator  penilaian  transparansi  keuangan dan  selanjutnya  diuraikan  faktor  faktor  yang  mempengaruhi  terwujudnya  transparansi  tata  kelola keuangan pada badan amil zakat (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  adanya  keterbukaan  informasi  dan  tanggungjawab  dari  pemerintah  setempat  untuk menyampaikan  perkembangan  tata  kelola  keuangan  di  BAZNAS  Kabupaten  Enrekang  baik  itu melalui  web  resmi  BAZNAS  juga  rutin  setiap  bulan  di  umumkan  di  setiap  kecamtan  yang  ada  di Kabupaten  Enrekang.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  sejumlah  program  yang  di  adakan BAZNAS yang menjadi wadah dalam pendistribusian zakat yang ada di Kabupaten Enrekang.
Kata Kunci: Transparansi, Tata kelola, Keuangan, Zakat

## PENDAHULUAN
Transparansi  keuangan  publik  di Indonesia  merupakan  isu  yang  semakin mendapat  perhatian  dalam  beberapa  tahun terakhir ini. Hal  ini disebabkan antara lain oleh  adanya  desentralisasi  fiskal  dari pemerintah  pusat kepada  pemerintah daerah  sebagai  konsekuensi  dari  otonomi daerah,  sehingga  menyebabkan  perubahan signifikan  dalam  komposisi  pengeluaran anggaran  pada  pemerintah  pusat  dan daerah.  Penelitian  yang  menguji  pengaruh penganyajian laporan keuangan dan aksesbilitas  laporan  keuangan  terhadap penggunaan penggunaaan informasi keuangan daerah, memperoleh bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia serta  aksesbilitas  bagi  pengguna  informasi menentukan  sejauh  mana  transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut  (Mulyana  dalam  Hehannusa,
2015) keterbukaan juga
akan mengakibatkan  batas-batas  teritorial  suatu negara menjadi kabur. Kecanggihan teknologi dan informasi membuat
batasbatas  teritorial  suatu  negara  menjadi tidak  berarti.  Seseorang  akan  dengan mudah memberikan dan menerima informasi (Rusmiati, 2014).
Transparansi menjadi
sangat penting  bagi  pelaksanaan  fungsi-fungsi pemerintah  dalam  menjalankan  mandat dari  rakyat.  Mengingat  pemerintah  saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan  penting  yang  berdampak  bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan  informasi  yang  lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi,  kebohongan  sulit  untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi  menjadi  instrumen  penting yang  dapat  menyelamatkan  uang  rakyat dari perbuatan korupsi (Kumalasari, 2016).
Untuk mengukur transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah maka menurut Conyers (dalam Mesak, 2014: 24) sangat  penting  menggunakan  indikator sebagai berikut: (1) Adanya pertanggungjawaban  terbuka;  (2)  Adanya aksesibilitas  atau  kemudahan  akses  yang dapat  dicapai  oleh  seluruh  stakeholders terhadap  laporan  keuangan;  (3)  Adanya publikasi  laporan  keuangan,  hak  untuk tahu  hasil  audit  dan  ketersediaan  nformasi kinerja.
Kehadiran  Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan  langkah  maju  pemerintahan reformasi dalam mengatasi kebutuhan akan peraturan    yang  jelas  tentang  pengelolaan zakat serta pengakuan eksistensi organisasi pengelola  zakat.  Selama  ini  muncul anggapan bahwa zakat kurang disosialisasikan  dan  diimplementasikan secara jelas. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran pola pelaksanaan pengumpulan  zakat  yang  selama  ini  telah berlangsung  di  masyarakat  terutama  yang dilakukan  oleh  LSM  atau  yayasan  yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat  ini  memberikan  kejelasan  dan pengakuan terhadap keberadaan Organisasi Pengelola  Zakat  (OPZ)  baik  dalam  bentuk Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  yang  dibentuk dan  dikelola  oleh  pemerintah  maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh swasta.
Permasalahan kemudian yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten Enrekang adalah kurang transparannya pengelolaan keuangan bahkan  diakui  oleh  pengurus  Badan  Amil Zakat  Nasional  bahwa    masih  belum lengkap  perangkat  dan  sistem  yang  ada, sementara penyaluran zakat berbeda dengan  dana  sosial  lainnya,  harus  terikat
dengan  syariat  yang  cukup  ketat  (Tribun Enrekang, 2016). Hal ini malah berbanding terbalik  dengan  dijadikannya  Badan  Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  kabupaten Enrekang  sebagai  salah  satu  percontohan BASNAZ di Indonesia.
Berdasarkan pengamatan di
lapangan  kondisi  yang  kondusif  dalam mewujudkan transparansi pengelolaan
zakat  belum  terwujud  hal  ini  didasarkan pada kurangnya informasi yang diumumkan kepada publik terkait pengelolaan dana zakat mesti ada kejelasan yang  ditunjukkan  kepada  para muzakki agar  terwujud  pengelolaan  zakat  yang transparan di Kabupaten Enrekang.
Pemerintah  perlu  melakukan  pendekatan dan penekanan terhadap pentingnya transparansi  pengelolaan  zakat  selain  itu permasalahan  lain  yang  diamati  adalah distribusi  zakat  yang  belum  diketahui secara  jelas  muaranya  oleh  karena  itu diperlukan  penelitian  untuk  menguraikan permasalahan  tersebut  baik  dari  aspek proses dan output pelaksanaan pengelolaan zakat  yang  dipandang  peneliti  dari  aspek transparansi.  Adapun  tujuan  penulisan artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui transparansi tata kelola keuangan BAZNAS yang ada di Kabupaten
Enrekang  serta  untuk  mengetahui  faktor faktor  yang  mepengaruhi  terwujudnya transparansi  tata  kelola  keuanagan  bada BAZNAS Kabupaten Enrekang.
State  of  the  art ,  Hasil  penelitian sebelumya  untuk  kajian  teoritis  yang mendukung  tentang  penulisan  tentang Transparansi  Tata  Kelola  Keuangan  di BAZNAS.  Adapun  penelitian  terdahulu (Fahril 2014) tentang Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Dinas Kesehatan Kota Makassar
yang mengatakan  bahwa  terdapat  penyediaan informasi  dengan  indikator  kejelasan
kejelasan  prosedur,  kejelasan  biaya  yang belum  transparasi,  ada  kemudahan  akses transparansi  dengan  indikator  kemudahan mendapatkan  informasi  langsung  maupun tidak langsung, tersedia mekanisme pengaduan untuk komplain kepada pengguna pelayanan. Selanjutnya (Nahruddin Z, 2014). Tentang  Akuntabilit as  Dan  Transparansi  Pengelolaan  Dana Alokasi  Desa  Desa  Pao-Pao  Kecematan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Mengemukakan tentang adanya
transparansi  terkait  pengelolaan  dana tersebut  hal  ini  terjadi  karena  adanya informasi  yang  mudah  diakses  serta komunikasi  yang baik oleh perangkat desa sehingga  pengelolaan  dana  desa  dianggap transparan.  Hal  yang  sama  terjadi  pada dimensi reabiliy, responsibilitas dan responsipitas  berjalan  dengan  baik  tetapi pada  dimensi controlmasih termasuk kategori  cukup  dan  perlu  di  optimalkan untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan dan desa. Kemudian (Amiruddin 2012) Transparansi Pengelolaan  Anggaran  Pendaptan  Dan
Belanja  Desa  Di  Desa  Pertasi  Kencana Kecematan  Kalaena  Kabupaten  Luwu
Timur yang menunjukkan bahwa masrakat belum merasakan transparansi pengelolaan APBDesa di Desa Pertasi karena masyrakat  kurang  dlibatkan  dalm  hal  itu adapun  transparansi    itu  terbukti  kurang maksimal  diakibatkan  karena  kurang mudahnya  diakses  oleh  masyarakat  umum khususnya masyarakat di Desa Pertasi, hal ini  disebakan  karena  adanya  masalah seperti tidak terbukanya pemerintah, selain itu  transparansi  sering  tidak  terealisasi sebagaimana  mestinyakarena  rendahnya pengaruh aparatur desa terhadap pengembangan  dan  pengelolaan  alokasi dana  Desa  ini  menjadi  faktor  penghambat
transparansi
pengelolaan anggaran
pendapatan dan alokasi dana desa.

## METODE PENEITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  yang  berusaha menjelaskan  sedetail  mungkin  objek  dan masalah  penelitian  berdasarkan  fakta  yang diperoleh  di  lapangan.  Adapun  waktu dalam  penelitian  ini  direncanakan  dua  (2) bulan  setelah  seminar  proposal,  lokasi penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS)  kabupaten  Enrekang alasan  pemilihan  lokasi  didasarkan  pada keinginan  penulis  untuk  melihat  sejauh mana  proses  transparansi  tata  kelola keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS)  kabupaten  Enrekang serta  faktor  yang  dapat  mempengaruhi proses  transparansi  keuangan  pada  badan tersebut  dalam  mencapai  pengelolaan keuangan secara terbuka dan akuntabel.

## .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  menjelaskan tentang  transparansi  tata  kelola  keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  kabupaten  Enrekang  yang mengacu pada indikator penilaian transparansi  keuangan  Mesak,  2014:  24) yaitu adanya pertanggungjawaban terbuka,
adanya aksesibilitas atau kemudahan akses yang dapat dicapai oleh seluruh stakeholders  terhadap  laporan  keuangan, dan  adanya  publikasi  laporan  keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.
1. Pertanggungjawaban secara terbuka
Pertanggunngjawaban secara terbuka,  dimana  pemerintah  kabupaten Enrekang dalam hal ini pejabat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
memberikan  laporan  pertanggungjawaban
secara detail dan terbuka kepada masyarakat  kabupaten Enrekang mengenai keuangan BAZNAS sesuai Standar Operasional dan selaras dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat merupakan  perintah  dari  undang-undang No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat  melalui  aturan  tersebut  dimana ditekankan bahwa BAZNAS adalah lembaga  yang  memiliki    kewenangan untuk  melakukan  tugas  pengelolaan  zakat secara nasional melalui perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan pelaporan Zakat disamping  itu  kebijakan  ini  juga  didukung pada level daerah dengan adanya kebijakan peraturan daerah Kabupaten Enrekang No.
6 Tahun 2015 tentang pengelolaan zakat. Yang  perlu  kita  tahu  disini  bahwa posisi  BAZNAS  adalah  lembaga  yang memiliki    kewenangan  untuk  melakukan tugas  pengelolaan  zakat  secara  nasional melalui perencanaan pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat bahkan pelaporan zakat itu kita laksanakan sesuai  aturan  ya,  kita  tentu  mengacu  pada aturan  undang-undang  khususnya  No.  23 tahun 2011, di daerah juga di dukung perda Kab.Enrekang  no  6  Tahun  2015  tentang pengelolaan zakat”
Berdasarkan  hasil  wawancara  di atas  dapat  diketahui  bahwa  pengelolaan zakat  merupakan  perintah  dari  undang- undang  No.  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat  melalui  aturan  tersebut dimana  ditekankan  bahwa BAZNAS adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pengelolaan  zakat  secara  nasional  melalui perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan  pelaporan  Zakat  disamping  itu
kebijakan  ini  juga  didukung  pada  level daerah dengan adanya kebijakan peraturan daerah  Kabupaten  Enrekang  No.  6  Tahun 2015 tentang pengelolaan zakat.
Wakil ketua III Baznas mengemukakan  selain  undang-undang  ada juga  instruksi  presiden  republik  indonesia Nomor  3  tahun  2014    yang  mendorong untuk
melakukan optimalisasi pengumpulan  zakat  di  satuan  kerja  jadi tujuannya adalah agar ini zakat betul-betul bisa  dioptimalkan  sehingga  diinstruksikan untuk  oleh  presiden,  setelah  itu  untuk aspek  teknis  ada  standar  pada  Peraturan Bupati  No.  8  Tahun  2016  Tentang pedoman perhitungan zakat.
2. Aksebilitas atau kemudahan Akses
Adapun yang dimaksudkan aksesibilitas  (kemudahan  akses)  dalam penelitian  ini,  yaitu  pemerintah  kabupaten
Enrekang dalam hal ini pejabat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), memiliki  sarana  yang  memadai  dalam mendukung kemudahan akses serta kecepatan  dalam  merespon  kritikan  dan masukan dari masyarakat kabupaten Enrekang setidaknya mengasilkan inovasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di yang  telah  dilakukan  dapat  dipahami bahwa  dapat  diketahui  bahwa  akses dipermudah  dengan  adanya  sosialisasi melalui  tokoh  yang  dikenal  masyarakat sehingga  mampu  mengetahui  orang-orang yang  menerima  zakat  atau  mustahik, sementara akses untuk PNS lebih dipermudah  melalui  sistem  yang  otomatis dapat memotong zakat yang telah diperoleh penghasilan.
Untuk  pendistribusian  diberikan kepada  masyarakat  melalui  program  juga seperti stimulant kepada masyarakat miskin  produktif  untuk  meningkatkan kesejahtraan  mereka  melalui  pembinaan berbagai  usaha  produtif,  ada  juga  bantuan
biaya kepada anak didik dalam peningkatan  prestasi  pendidikan  serta bantuan  biaya  bagi  anak  didik  putus sekolah  dan  atau  terancam  putus  sekolah, selain itu juga bantuan pelayanan kesehatan  program  yang  dilakukan  dalam rangka  kepedulian  terhadap  masyarakat. Adapun  program  yabg  diterapkan  oleh BAZNAS  untuk  masyarakat  Enrekang adalah  :  Bantuan  Ekonomi,  Bantuan pendidikan,  Bantuan  kesehatan,  Bantuan sosial, Bantuan keagamaan.
Selain  dari  informasi  mendetail yang disampaikan oleh Ketua, wakil ketua, atau  staf  dari  Badan  Amil  Zakat  Nasional juga  terdapat  sebuah  layanan  online  yang dapat  di  akses  oleh  masarakat  luas khususnya masyarakat
Kabupaten Enrekang,  yang  biasa  disebut  SIMBA sistem  informasi  baznas,  jadi  masarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang pendistribusian,
pemasukan di  Badan Amil  Zakat  Nasional Kabupaten Enrekang.
3. Publikasi laporan keuangan Publikasi  Laporan  Keuangan  dan Informasi  Kinerja,  dimana  pemerintah kabupaten  Enrekang  dalam  hal  ini  pejabat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaksanakan publikasi secara detail  mengenai  perkembangan  keuangan kepada  masyarakat  serta  hal-hal  terkait laporan kinerja sehingga masyarakat  dapat memahami dan mengerti secara mendalam akan perkembangan keuangan yang ada.
Untuk mengetahui tentang publikasi  dan  informasi  kinerja  maka dilakukan  wawancara  dengan  informan, MSM  selaku  Ketua    Badan  Amil  Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang mengemukakan bahwa:
“Sesuai  peraturan  wajib  lapor  setiap  6 bulan  sekali  kepada  Bupati,  Baznas Provinsi,  dan  kepada  DPRD  selain  itu
untuk  Masyarakat  pelaporan  keuangan  di lakukan/di  publikasikan  setiap  bulan melalui web BAZNAS.
Berdasarkan hasil wawancara dapat  diketahui  bahwa  laporan  tentang keuangan pengelolaan zakat wajib melaporkan  setiap  6  bulan  sekali  kepada Bupati,  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  Provinsi,  dan  kepada  DPRD Kabupaten Enrekang. Sementara pelaporan keuangan  bagi  masyarakat  dilakukan  dan dipublikasikan setiap bulan melalui website  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS).
Secara  keseluruhan  transparansi tata  kelola  keuangan  pada  Badan  Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  kabupaten
Enrekang  yang  mengacu  pada  indikator penilaian  transparansi  keuangan  Mesak,
(2014: 24) yaitu adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas  atau  kemudahan  akses,  dan adanya publikasi laporan keuangan. Menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut berjalan  dengan  baik  meskipun  dengan sejumlah  kelemahan-kelemahan  hal  ini dapat  dilihat  dari  hasil  penelitian  ini  yang menunjukkan  bahwa  terdapat  keterbukaan informasi dan tanggungjawab dari pemerintah untuk menyampaikan
perkembangan  pengelolaan  zakat  melalui Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) Kabupaten  Enrekang  yang  berkunjung  ke setiap  kecamatan    dalam  bentuk  rapat  dan membahas pengelolaan dana berupa persentasi zakat yang keluar untuk muallaf, orang miskin, bantuan pendidikan, kesehatan, bedah rumah meskipun informasi  tersebut  dinilai  ada  sedikit keterlambatan
Sementara aksebilitas dipermudah dengan  adanya  sosialisasi  melalui  tokoh yang  dikenal  masyarakat  sehingga  mampu mengetahui  orang-orang  yang  menerima
zakat  atau  mustahik,  sementara  akses untuk  PNS  lebih  dipermudah  melalui sistem  yang  otomatis  dapat  memotong zakat  yang  telah  diperoleh  penghasilan. Kemudian terdapat sejumlah program yang menjadi  wadah  dalam  pendistribusian zakat  muali  dari  yang  terkait  program usaha produtif, bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi
Pendidikan dan bantuan pelayanan kesehatan program. Terdapat juga kemudahan  akses  yang  dapat  menjadi pilihan masyarakat dalam menerima informasi  terkait  akses  pengelolaan  Zakat diantaranya  melalui    melalui  surat  yang biasa  di  pasang  di  papan  pengumuman  di masjid  selain  itu  akses  informasi  zakat dilakukan  pula  layanan  online  yang  diberi nama  sinstem  informasi  baznas  atau SIMBA.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang dilakukan pada website kabenrekang.baznas.go.id terdapat sejumlah  item  pilihan  mulai  dari  profil, program, layanan serta laporan hal ini yang menjadi soroton pada penelitian ini karena informasi  mengenai  laporan  keuangan kurang  jelas  dengan  resolusi  yang  rendah sehingga  menyulitkan  bagi  pengunjung website  untuk  melihat  detail  laporan  zakat tersebut.
Kemudian  kelemahan  publikasi yang  ditemukan  dalam  penelitian  ini  yaitu informasi berupa publikasi laporan keuangan  dinilai  sulit  untuk  diperhatikan oleh  masyarakat  jika  berbasis  internet karena  sebagian  wilayah  di  Kabupaten Enrekang sulit mengakses jaringan internet oleh kerena itu informasi laporan keuangan pengelolaan  zakat  hanya  terbatas  pada informasi yang diperoleh dari pengumuman dan informasi yang disampaikan di mesjid.
Untuk mengetahui faktor
pendukung  dan  penghambat  Transparansi Tata  Kelola  Keuangan  di  Badan  Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten Enrekang,  maka  dapat  dilihat  dari  segala hal  yang  mendukung  dan  mendorong terjadinya transparansi tata kelola keuangan  di  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.
Sementara  faktor  penghambat  dilihat  dari berbagai  kendala  yang  ditemukan  dalam proses  transparansi  Tata  Kelola  Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten  Enrekang.  Untuk  penjelasan lebih  lanjut  dapat  diuraikan  pada  bagian berikut:
1. Faktor pendukung Berdasarkan  hasil  wawancara  di
atas  dapat  diketahui  bahwa  terdapat regulasi baik yang bersumber dari pemerintah  pusat  maupun  kementrian  dan juga pemerintah daerah hal ini dapat dilihat mulai  dari  Undang-Undang  Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan  Zakat,  Peraturan  Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat,
Serta  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor 333  Tahun  2015  Tentang  Pedoman
Pemberian  Izin  Pembentukan  Lembaga
Amil Zakat. Disamping itu yang memperkuat  dari  sisi  regulasi  yaitu pemerintah  daerah  dengan  menerbitkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Enrekang  no 6  Tahun  2015  pengelolaan  Zakat.  Selain itu  secara  teknis  terdapat  pula  Standar syariah PSAK 109 akuntansi Syariah yang digunakan karena bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian  dan  pengungkapan  transaksi zakat  dan  infak/sedekah,  oleh  karena  itu regulasi  dan  pedoman  teknis  merupakan
faktor  pendukung  dalam  transparansi pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang.
2. Faktor penghambat Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  kendala yang  menjadi  penghambat  adalah  masalah kurang  luasnya  jaringan  internet  untuk masyarakat  yang  ada  didaerah  Enrekang sehingga  laporan  keuangan  Badan  Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten Enrekang  tidak  diketahui  oleh  masyarakat secara menyeluruh.
Kemudian  hal  yang  lain  yang menjadi penghambat adalah tidak
meratanya  jaringan  internet  yang  ada  di Kabupaten  Enrekang  sehingga  masyarakat tidak  dapat  dengan  mudah  mengakses sistem informasi baznas yang telah tersedia sehingga  pelaporan  keuangan  BAZNAS tidak diketahui semua masyrakat
Kabupaten Enrekang. Secara keseluruhan faktor
pendukung  dan  penghambat  Transparansi Tata  Kelola  Keuangan  di  Badan  Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  yaitu  adanya dukungan  regulasi  serta  aturan  teknis  dan faktor penggunaan teknologi sistem informasi  termasuk  dalam  kategori  faktor pendukung.    Adanya  dukungan  regulasi serta aturan teknis bersumber dari pemerintah  pusat  maupun  kementrian  dan juga pemerintah daerah hal ini dapat dilihat mulai  dari  Undang-Undang  Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan  Zakat,  Peraturan  Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat, Serta  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor 333  Tahun  2015  Tentang  Pedoman Pemberian  Izin  Pembentukan  Lembaga Amil Zakat. Disamping itu yang memperkuat  dari  sisi  regulasi  yaitu pemerintah  dengan  menerbitkan  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Enrekang  no  6  Tahun 2015 pengelolaan Zakat.
Selain  itu  secara  teknis  terdapat pula  Standar  syariah  PSAK  109  akuntansi Syariah  yang  digunakan  karena  bertujuan untuk  mengatur  pengakuan,  pengukuran, penyajian  dan  pengungkapan  transaksi zakat  dan  infak/sedekah,  oleh  karena  itu regulasi  dan  pedoman  teknis  merupakan faktor  pendukung  dalam  transparansi pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang.
Kemudian penggunaan sistem informasi merupakan aspek yang mendukung transparansi tata kelola keuangan  hal  ini  memberikan  ruang keterbukaan publik terhadap laporan keuangan  kepada  masyarakat  luas  dengan menampilkan  item  laporan  yang  terupdate setiap  bulan,  masyarakat  dengan  mudah dapat  mengakses  layanan  online  melalui Website kabenrekang.baznas.go.id meskipun  diakui  bahwa  tidak  semua masyarakat  mengetahui  cara  mengakses website  tersebut  tetapi  setidaknya  ini adalah  bentuk  transparansi  yang  sudah mulai diterapkan untuk kemudahan generasi yang akan datang dalam mengetahui  tata  kelola  keuangan  Zakat  di Kabupaten Enrekang.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang Transparansi  Tata  Kelola  Keuangan  di Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) Kabupaten  Enrekang,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Ketiga  aspek  transparansi  seperti pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas  atau  kemudahan  akses  dan publikasi laporan keuangan telah dilaksanakan meskipun ditemukan kelemahan  dalam  pelaksanaannya  hal  ini dapat  dilihat  dari  hasil  penelitian  ini  yang menunjukkan  bahwa  terdapat  keterbukaan
informasi dan tanggungjawab dari
pemerintah untuk menyampaikan perkembangan  pengelolaan  zakat  melalui BAZNAS    Kabupaten  Enrekang  yang berkunjung  ke  setiap  kecamatan    dalam bentuk  rapat  dan  membahas  pengelolaan dana  berupa  persentasi  zakat  yang  keluar untuk  muallaf,  orang  miskin,  bantuan pendidikan, kesehatan, bedah rumah meskipun  informasi  tersebut  dinilai  ada sedikit keterlambatan. Sementara aksebilitas  dipermudah  dengan  adanya sosialisasi  melalui  tokoh  yang  dikenal masyarakat.  Terdapat  juga  kemudahan akses  yang  dapat  menjadi  pilihan  yaitu pengumuman langsung di masjid dan akses informasi  zakat  secara  online  (SIMBA). Kemudian  pada  aspek  publikasi  laporan keuangan  menunjukkan  bahwa  laporan tentang keuangan pengelolaan zakat dilaporkan  setiap  6  bulan  sekali  kepada Bupati,  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  Provinsi,  dan  kepada  DPRD Kabupaten Enrekang. Sementara pelaporan keuangan  bagi  masyarakat  dilakukan  dan dipublikasikan setiap bulan melalui website  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS).    Namun  hal  yang  disoroti dalam  penelitian  ini  adalah  informasi mengenai  laporan  keuangan  kurang  jelas dengan  resolusi  yang  rendah  sehingga menyulitkan  bagi  pengunjung  website untuk melihat detail laporan zakat tersebut.
Kemudian kelemahan lainnya yaitu informasi berupa publikasi laporan keuangan  dinilai  sulit  untuk  diperhatikan oleh  masyarakat  jika  berbasis  internet karena  sebagian  wilayah  di  Kabupaten Enrekang sulit mengakses jaringan internet.
2) Faktor pendukung dalam penelitian ini  yaitu  adanya  dukungan  regulasi  serta aturan  teknis  dan  penggunaan  teknologi
sistem informasi termasuk dalam kategori faktor  pendukung.    Adanya  dukungan regulasi  serta  aturan  teknis  bersumber dari pemerintah pusat maupun
kementrian  dan  juga  pemerintah  daerah. Selain  itu,  secara  teknis  terdapat  pula Standar  syariah  PSAK  109  akuntansi Syariah. Kemudian dukungan penggunaan  sistem  informasi  merupakan aspek  yang  mendukung  transparansi  tata kelola  keuangan  hal  ini  memberikan ruang keterbukaan publik terhadap laporan  keuangan  kepada  masyarakat luas  dengan  menampilkan  item  laporan yang  terupdate  setiap  bulan.  Sedangkan faktor  penghambat  yaitu  kurang  luasnya jaringan  internet  dan  kurangnya  insiatif pengurus Zakat untuk memberikan informasi  laporan  keuangan.  Masalah kurang  luasnya  jaringan  internet  untuk masyarakat  yang  ada  didaerah  Enrekang menyebabkan  laporan  keuangan  Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang tidak diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh. Selain itu kurangnya  insiatif  pengurus  Zakat  untuk memberikan  informasi  dengan  terjun langsung  menyampaikan  ke  tiap  UPZ Desa  terutama  lokasi  atau  wilayah  yang terbatas jaringan telekomunikasinya tentang pengelolaan zakat padahal sarana sarana  informasi  yang  telah  dicetak  dan diumumkan melalui UPZ  masing-masing dapat  menjadi  salah  satu  alternatif  selain informasi  melalui  yang  publikasikan melalui website.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin,  Luh  Gede  Ria  Utami.  (2016).
Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Panti Asuhan
(Studi  Pada  PSAA  Udyana  Wiguna
Singaraja) Tahun 2016. Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol. 10 No. 2. . Deddy, Nordiawan & Hertiati Ayuningtyas, (2010). Akuntansi
Sektor  Publik. Jakarta:  Salemba Empat.
Eivani,  F.  Nazari,  K  and  Emami,  M.( 2012).  African  Journal  of  Business Management. Vol.6 (29). 8475-8482.
Hariadi, Pramono,dkk. (2010). Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta : Salemba Empat.
Hehanussa,  Salomi  J.  (2015).  Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan Daerah  Terhadap  Transparansi  dan
Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah Kota Ambon. Jurnal UNISSULA, Vol.2, No.1 Mei Krismiaji. (2010). Sistem Informasi Akuntansi.  Yogyakarta.:  Penerbit YKPN Kumalasari, Deti. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol.  5, No. 11.
Mardiasmo.,  (2009)  Akuntansi  Sektor
Publik, Yogyakarta: ANDI.
Mesak.  (2014). Kajian Tingkat  Partisipasi,
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus Papua Berdasarkan Tipologi
Wilayah. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol.1, No.1 Juli.
Moleong,  Lexy  J.  (2012).    Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nikmatuniayah, Marliyati. (2015). Akuntabilitas  Laporan  Keuangan Lembaga  Amil  Zakat  di  Kota
Semarang.  Jurnal  MIMBAR,  Vol. 31, No. 2 Desember.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010  Tentang  Standar  Akuntansi
Pemerintahan.
Permendagri  13  Tahun  2006  Tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rusmiati,  R.,  Nurmaeta,  S.,  &  Tahir,  M.
M.  (2014).  Transparansi  Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di
Kabupaten  Gowa. Otoritas:  Jurnal
Ilmu Pemerintahan , 4 (2).
Salle, Agustinus. (2016). Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan  Daerah.  Jurnal  Kajian Ilmu Ekonomi dan Keuangan
Daerah, Vol.1, No.1,