## Wajah Hukum

## Negoisasi Sebagai Upaya Alternative Penyelesaian Kredit Macet Di Bidang Perbankan Secara Win-Win Solution
Dede Suana Ependi 1 , Devi Siti Hamzah Marpaung 2
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia Jalan HS Rongowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang, Jawabarat 41361 Correspondence email: dedesuanaaa23@gmail.com; devishm89@gmail.com
Abstrak. Perbankan  adalah  salah  satu  sumber  dana  diantaranya  dalam  bentuk  perkreditan  bagi  masyarakat.  Perbankan  dalam memberikan kreditnya  akan sangat berhati-hati dan  melalui analisis  yang  lebih  mendalam. Namun  dalam  melakukan pemberian kredit  tersebut  sering  kali  kredit  yang  diberikan  pada  debitur  tidak  dapat  kembali  tepat  pada  waktunya.  Kondisi  ini  dinamakan kredit  macet.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  terjadinya  kredit  macet  di bidang  perbankan  dan  bagaimana  cara  penyelesaiannya  yang  dilakukan  secara  non-litigasi.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini adalah  metode yuridis-normatif, dalam penelitiannya dilakukan dengan cara studi kepustakaan  buku-buku hukum, Peraturan  Perundang-undangan,  litelatur  beserta  referensi  lainnya.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Faktor  penyebab terjadinya kredit macet di bidang perbankan diantaranya adanya kegagalan yang menima usaha debitur, adanya itikad tidak baik dari  debitur,  ditemukannya  pinjaman  kredit  tanpa  sepengetahuan  pihak  keluarga  yang  dapat  menyebabkan  kurangnya  rasa tanggung  jawab,  penyalahgunaan  kredit  oleh  debitur  dan  adanya  debitur  debitur  yang  bekerja  sebagai  buruh,  petani,  nelayan sehingga  keuangan  mereka  tidak  bisa  dijamin  pada  setiap  saat,  melainkan  pada  waktu tertentu  saja.    Adapun  cara  penyelesaian kredit  macet  melalui  jalur  non-litigasi  yaitu  secara  negoisasi  yang  dapat  dilakukan  melalui  tiga  cara  diantaranya  penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning), dan penataan kembali (Restructuring).
Kata Kunci : Negoisasi, Penyelesaian Kredit Macet, Perbankan
Abstract. Banking is one of the sources of funds, including in the form of credit for the community. Banks in providing credit will be very careful and will go through a more  in-depth analysis. However, in providing credit, often the credit given to the debtor cannot be returned on time. This condition is called bad credit. The purpose of this study is to determine what factors cause bad credit in the banking sector and how to solve it in non-litigation ways. The method used in this research is the juridical-normative method, in which the research is carried out by means of literature study of law books, statutory regulations, literature and other references. The results of this study indicate that the factors causing the occurrence of bad credit in the banking sector include failure to accept the debtor's business, bad faith from the debtor, the discovery of credit loans without the knowledge of the family which can lead to  a lack of responsibility, credit  abuse by debtors and the presence of debtors. debtors  who  work as laborers, farmers, fishermen so that their finances cannot be guaranteed at all times, but only at certain times. As for the way to settle bad credit  through  non-litigation  channels,  namely  by  negotiation  which  can  be  done  in  three  ways  including  rescheduling, reconditioning, and restructuring.

## Keywords: Negotiation, Bad Credit Settlement, Banking

## PENDAHULUAN
Dalam perekonomian  suatu  negara, perbankan merupakan  lembaga  keuangan yang memiliki nilai yang sangat penting bagi masyarakat. Lembaga perbankan sendiri berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana yang  lebih  dengan  pihak  yang  kesulitan  dalam  memiliki  dana.  Selain  bergerak  di  bidang  pelayanan  jasa  untuk melayani  kebutuhan  masyarakat,  Lembaga  keuangan  perbankan  juga  bergerak  dalam  kegiatan  perkreditan  untuk melayani kebutuhan pembiayaan bagi semua aspek perekonomian. Sebagai lembaga keuangan, perbankan melakukan berbagai jenis transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (funding) dan menyalurkan dana (lending) selain itu memberikan jasa-jasa bank lainnya (sevices). 1
Berdasarkan  Pasal  3  Undang-undang  Perbankan  bahwa  ”fungsi  utama  perbankan  Indonesia  adalah  sebagai penghimpun  dan  penyalur  dana  masyarakat”.  Menunjang  implementasi  pemerataan  pertumbuhan  ekonomi  dan stabilitas  dalam  negeri  ke  arah  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  merupakan  tujuan  dibangunnya  perbankan  di Indonesia.
Selain itu, perbankan juga mempunyai peranan dalam kegiatan penyaluran kredit. Dalam proses pembangunan, Aspek  perkreditan  merupak  aspek  yang  sangat  penting  bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu  aspek  perkreditan  masih sangat menentukan pertumbuhan perekonomian secara garis besar terutama di dalam negeri, sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Perbankan jo. Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah. 2
1 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Hukum Perbankan , (Jakarta, PT. Fajar Interpratama, 2016), hlm. 1.
2 Ibid . hlm. 9.

## Dede  Suana  Ependi  dan  Devi  Siti  Hamzah  Marpaung,  Negoisasi  Sebagai  Upaya  Alternative  Penyelesaian  Kredit  Macet  Di
Bidang Perbankan Secara Win-Win Solution
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 3
Definisi  di  atas  menunjukan  bahwa  kredit  lahir  menurut  suatu  “persetujuan  atau  kesepakatan”  atau menggunakan  perkataan  lain  menurut  adanya  perjanjian.  Dalam  KUH  Perdata,  perjanjian  kredit  antara  bank  dengan nasabahnya  tidak  diatur  secara  konkret,  tetapi  dapat  dikatakan  bahwa  landasan  hukum  pemberian  kredit  selain Undang-Undang Perbankan, juga berlandaskan pada ketentuan terkait hukum perjanjian sebagaimana telah diatur pada kitab III KUH Perdata. 4
Dalam  Pasal  24  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  disebutkan  bahwa  ”Bank  umum  tidak  memberikan kredit  tanpa  jaminan  kepada  siapapun  juga.”  Lalu  dibuatkan  lah  dalam  SK  Dirut  Bank  Indonesia  Nomor 23/69/Kep/Dir  Tanggal  28  Februari  1991  tentang  jaminan  pemberian  kredit  yang  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  disebutkan bahwa  Bank tidak diperkenakan memberikan kredit kepada siapapun juga tanpa adanya jaminan. Dalam melakukan pemberian kredit kepada debitur diperlukan adanya jaminan yaitu jaminan kebendaan. 5 Selain  itu,  Dalam  bukunya  yang  berjudul Bank  Politik ,  Prof.  G.M.  Verryn  Styart  mengemukakan  bahwa pengertian  bank  adalah  suatu  badan  yang  bertujuan  untuk  memuaskan  kebutuhan  kredit,  baik  dengan  alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat- alat penukar baru berupa uang digital. 6
Bank dalam memberikan kredit  kepada debitur harus mendapatkan perlindungan. Tanpa  adanya perlindungan, bank akan mengalami kesulitan dalam menghindari akibat yang akan datang, salah satu  nya akibat dari debitur  yang tidak  dapat  memenuhi  prestasinya.  Agar  debitur  tidak  wanprestasi  maka  debitur  harus  menyerahkan  barang jaminannya  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  kreditur  apabila  nantinya  debitur  wanprestasi,  kreditur  dapat mengeksekusi  barang  jaminan  tersebut.  Tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  bank  dalam  rangka  memberikan perlindungan  terhadap  kreditnya,  maka  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu  perlindungan  preventif  dan perlindungan refresif. Definisi dari perlindungan preventif yaitu perlindungan yang dapat  dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet. Sedangkan definisi dari perlindungan refresif yaitu perlindungan untuk menyelesaikan kredit- kredit  yang  telah  mengalami  ketidaklancaran.  Oleh  karena  itu  perlindungan  kredit  pada  dasarnya  adalah  untuk mengurangi resiko yang nantinya bisa saja terjadi. 7
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  perbankan  terutama  dalam  kasus  kredit  macet  ini  dapat  dibedakan  menjadi dua,  yaitu  secara  jalur  litigasi  dan  jalur  non-litigasi.  Jalur  litigasi  merupakan  jalur  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan melalui lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga membutuhkan  waktu  yang  sangat  lama  dalam  melakukan  persidangan  nantinya.  Sedangkan  jalur  non-litigasi  adalah mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti mediasi, negoisasi, arbitrase, konsiliasi, penyelesaian adat dan lain-lain. 8
Salah satu dari metode alternative penyelesaian sengketa yaitu negoisasi. Negoisasi  adalah suatu proses tawar- menawar  atau  cara  yang  dilakukan  untuk  mencapai  kesepakatan  antara  pihak  satu  dengan  pihak  lain  secara berinteraksi, komunikasi yang persuasive. Hal ini dimaksudkan untuk mencari jalan keluar dalam suatu masalah yang sedang  terjadi.  Negoisasi  menjadi  suatu  metode  alternative  penyelesaian  sengketa  yang  sangat  sederhana,  tepat  dan menguntungkan  kedua  belah  pihak  (win-win  solution).  Karena  sifatnya  hemat  waktu,  biaya  murah  dan  dijamin kerahasiaannya. 9

## METODE Pendekatan Penelitian
Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu:  pendekatan  yang bertitik  tolak  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  diteliti  dilapangan  untuk  memperoleh  faktor
3 Pasal  1  Angka  11  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 Tentang Perbankan.
4 Djunyanto Thriyana,  “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia”. Dialogia Iuridica . Vol, 11 No. 2 (2020): 94.
5 Sigit Sapto Nugroho dan Yuni Purwanti. Hukum Perbankan Mengenal  Prudent Banking  Principle , (Klaten, Lakesisha, 2020), hlm. 32.
6 Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta, Kencana, 2005), hlm. 6.
7 Muhammad  Kaddhani,”Penyelesaian  Kredit  Bermasalah  Melalui  Jalur  Non-Litigasi  Pada  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai”, Skripsi  Ilmu Hukum , Program Sarjana  Ilmu Hukum , (Makassar:  Universitas Alauddin  Makassar, 2018), dipublikasikan, hlm. 5
8 Ana  Afriana  Amir,  “Penyelesaian  Kredit  Macet  Melalui  Jalur  Non-Litigasi  Pada  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah Sulawesi Selatan dan Barat”, Tesis Magister Ilmu Hukum, (Makassar, Unhas, 2020), hlm. 8.
9 Frans Hendra Winata. Hukum Penyelesaian Sengketa . Edisi 2 , (Jakarta, Kencana, 2012), hlm 15
Dede  Suana  Ependi  dan  Devi  Siti  Hamzah  Marpaung,  Negoisasi  Sebagai  Upaya  Alternative  Penyelesaian  Kredit  Macet  Di Bidang Perbankan Secara Win-Win Solution
pendukung  dan  hambatannya. 10 Pendekatan  yuridis  normatif  ini  merupakan  pendekatan  dengan  berdasarkan  norma- norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai  konsekuensi  hukum  yang  jelas. Melalui pendekatan yuridis normatif ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu perundang-undangan yang berlaku.

## Spesifikasi Penelitian
Dalam  memperoleh  data  serta  informasi  pada  penelitian  ini,  maka  penulis  menggunakan  metode  deskriptif analisis,  metode  ini  dilakukan  dengan  cara  mendeskripsikan  atau  memberikan  gambaran  terkait  objek  yang  akan diteliti melalui data-data yang sudah terkumpul.

## Jenis dan Sumber Data
Data  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  menggunakan  data  sekunder,  yaitu  melakukan  studi kepustakaan, mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, serta literature lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor penyebab dalam terjadinya kredit macet di bidang Perbankan
Hukum  Perbankan  menurut  pendapat  Muhammad  Djumhana  adalah  sebagai  kumpulan  peraturan  hukum  yang mengatur  kegiatan  lembaga  keuangan  bank  yang  meliputi  segala  aspek,  dilihat  dari  segi  esensi,  dan  eksistensinya, serta  hubungannya  dengan  bidang  kehidupan  lain. 11 Tingkat  pertumbuhan  dan  perkembangan  ekonomi  yang  stabil yang didukung oleh kondisi pasar merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh semua pihak, namun  terkadang hal ini  tidak  selalu  terjadi.  Penurunan  nilai  tukar  mata  uang,  kenaikan  suku  bunga  pinjaman  yang  terus  menerus,  dan penurunan  daya  beli  masyarakat  (inflasi)  telah  sangat  mempengaruhi  operasi  perekonomian  secara  keseluruhan. Keadaan  ini  berdampak  pada  menurunnya  kemampuan  membayar  debitur  bank.  Ketidakmampuan  debitur  atau berkurangnya  kemampuan  membayar  dengan  mencicil  merupakan  tanda  awal  terjadinya  kredit  macet  di  sektor perbankan.  Namun,  karena  faktor  selain  inflasi,  kredit  macet  juga  dapat  terjadi.  Kredit  macet  yang  muncul  harus segera ditangani oleh bank agar tidak menjadi kredit macet, jika persentase kredit macet terus meningkat maka akan berpengaruh  pada  kesehatan  bank.  Oleh  karena  itu,  bank  wajib  menerapkan  dan  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian terkait ekspansi kredit. 12
Kredit  bermasalah  dikategorikan  menjadi  tiga  bagian,  yaitu  kredit  kurang  lancar,  kredit  yang  diragukan,  dan kredit  macet.  Setiap  bank  sangat  mengkhawatirkan  reputasi  buruk  tersebut,  karena  akan  merusak  keadaan  keuangan bank bahkan dapat menyebabkan kegiatan usaha bank terhenti. Bank yang berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan dalam perkembangannya dapat melalui tahapan kredit bermasalah atau biasa disebut dengan kredit macet. Situasi ini dapat  menghambat  perkembangan  Bank  Dunia  sebagai  penyedia  jasa  keuangan.  Kredit  macet  dipengaruhi  oleh berbagai  faktor  yang  sangat  mempengaruhi  stabilitas  bank,  namun  pada  dasarnya  hanya  ada  dua  faktor  utama  yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet pada bank, yaitu: 13

## Faktor Internal
1. Kurangnya pemahaman bank dalam melaksanakan analisa kemampuan atas permintaan kredit yang diajukan oleh debitur.  Kurangnya  pengetahuan  dan  pengalaman  petugas  bank  dalam  melaksanakan  tugas  sementara  dapat disebabkan karena adanya suatu tekanan dari pihak lain untuk mengikuti permintaan kredit.
2. Kurangnya pengetahuan sistem informasi kredit, sistem pengawasan,serta sistem administrasi dalam perkreditan.
3. Petugas  Bank  tdalam  memberikan  kreditnya  terhadap  debitur  itu  sangat  yakin  akan  kemampuan  debitur  dalam membayar kredit nantinya.
4. Petugas Bank tidak mempunyai informasi seputar debitur pada umumnya dalam meminjamkan kreditnya.
5. Petugas Bank tidak mengenal lebih dekat karakter dari debitur yang akan dipinjamkan kreditnya.
6. Biasanya pihak bank yang akan memberikan kreditnya kepada debitur itu masih mempunyai hubungan pertemanan atau keluarga sehingga prosesnya dipermudah tanpa melihatt tredrecord debiturnya tersebut.
7. Adanya tekenan dari dari pihak tertentu untuk memberikannya kredit.
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat,(Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 17
11 Rani Apriani dan Hartanto. Hukum Perbankan dan Surat Berharga. (Yogyakarta,Deepublish, 2019), hlm. 1
12 Triandi,  Aan,  “Analisis  Tentang  Restrukturisasi  Kredit  Untuk  Menghindari  Terjadinya  Kredit  Macet  (Studi  Pada  PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam)”, Tesis Magister Kenotariatan, (Medan, USU, 2018), hlm. 11
13
Simulasicredit.com, “Faktor Utama Yang Menyebabkan Kredit Macet”
( https://www.google.co.id/amp/s/www.simulasikredit.com/amp/faktor-utama-yang-menyebabkan-kredit-macet/ )  Diakses  pada pukul 17.24 WIB.

## Dede  Suana  Ependi  dan  Devi  Siti  Hamzah  Marpaung,  Negoisasi  Sebagai  Upaya  Alternative  Penyelesaian  Kredit  Macet  Di

## Faktor Eksternal
Adapun faktor Eksternal disebabkan oleh debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya, faktor-faktor tersebut diantara lain:
1. Kegagalan debitur dalam melakukan kegiatan usaha
2. Turunnya kegiatan perekonomian daan naiknya suku bunga bank
3. Debitur di PHK secara sepihak ditempat kerja debiturnya.
4. Adanya itikad tidak baik dari debitur.
5. Ditemukannya  pinjaman  kredit  tanpa  sepengetahuan  pihak  keluarga  yang  dapat  menyebabkan  kurangnya  rasa tanggung jawab debitur.
6. Penyalahgunaan kredit oleh debitur.
7. Adanya debitur debitur yang bekerja sebagai buruh, petani, nelayan sehingga keuangan mereka tidak bisa dijamin pada setiap saat, melainkan pada waktu tertentu saja. 14

## Pelaksanaan penyelesaian kredit macet di bidang Perbankan secara Negoisasi/ Restrukturisasi
Penyelesaian  kredit  macet  melalui  jalur  non-litigasi  merupakan  upaya  untuk  mengatasi  kredit  macet  yang sifatnya  sementara  karena  apabila  upaya  ini  gagal  dilakukan,  maka  upaya  terakhir  yang  akan  ditempuh  oleh  kedua belah pihak adalah upaya penyelesaian melalui jalur hukum.
Berbicara mengenai  kredit macet ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh Bank tidak hanya dengan cara melelangkan  barang  jaminan,  melelangkan  barang  jaminan  merupakan  upaya  terakhir  yang  dilakukan  oleh  bank apabila  debitur  tidak  sanggup  lagi  dalam  memenuhi  prestasinya.  Upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  oleh  bank  dalam mengatasi  terjadinya  kredit  macet  salah  satunya  dengan  melakukan  penjadwalan  kembali  terhadap  perjanjian  kredit tersebut.
Pada  kasus  kredit  macet,  debitur  dianggap  mengingkari  janji  untuk  membayar  bunga  dan/atau  kredit  pokok yang  sudah  jatuh  tempo  sehingga  menyebabkan  keterlambatan  pembayaran  atau  sama  sekali  tidak  melakukan pembayaran. 15
Negoisasi  merupakan  suatu  langkah  penyelesaian  kredit  macet  antara  kreditur  dan  debitur  yang  dilakukan secara  berunding  kembali  dengan  memperingan  syarat-syarat  pengembalian  kredit  sehingga  dengan  peringanan tersebut  diharapkan  debitur  dapat  melaksanakan  kembali  prestasinya  dalam  penyelesaian  kredit.  Jadi  tahapan penyelesaian  kredit  macet  ini  belum  menggunakan  bantuan  lembaga  hukum  karena  debitur  disini  masih  memiliki itikad  baik  dan  responsive.  Itikad  baik  dari  debitur  merupakan  syarat  yang  paling  utama  dalam  penyelesaian  kredit secara negoisasi.
Debitur  juga  harus  siap  mengikuti  syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  pihak  Bank,  karena  banyak  solusi  yang akan  ditawarkan.  Negoisasi  dapat  diupayakan  selama  debitur  memiliki  itikad  baik  dalam  memberikan  kembali pinjaman kreditnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

## Rescheduling (Penjadwalan Kembali)
Rescheduling adalah upaya pertama yang dilakukan oleh pihak bank sebagai penyelamatan yang diberikan bank kepada debitur. Langkah ini dilaksanakan jika pihak debitur tidak dapat memenuhi prestasinya dalam hal melakukan pembayaran  kembali  angsuran  pokok  ataupun  bunga  kredit.  Rescheduling  merupak  penjadwalan  kembali  mengenai jangka waktu pembayaran sebagian atau seluruh prestasi debitur.

## Reconditioning (Persyaratan Kembali)
Reconditioning  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  sebagai  penyelamatan  kredit  yang  diberikan dengan cara melakukan perubahan sebagian  atau seluruh persyaratan  yang telah disetujui  bersama pihak debitur dan tertulis dalam perjanjian kredit.

## Restructuring (Penataan Kembali)
Restructuring  merupakan  upaya  penyelamatan  kredit  yang  terpaksa  harus  dilakukan  oleh  bank  dengan  cara melakukan perubahan struktur pembiayaan yang melandasi pemberian kredit. 16
14 Sri Retno Widyorini,  “Resceduling Sebuah Upaya Non-Litigasi Dalam Penyelesaian  Kredit Macet”. Spektrum Hukum (2016): 131.
15 Azies  Bauw,  “Penyelesaian  Kredit  Bermasalah  Melalui  Litigasi  Dan  Non  Litigasi  Pada  PT.  Bank  Tabungan  Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jayapura”, Legal Pluralism, Vol, 6 No. 2 (2016): 228.
16 Ibid. hlm. 236-239

## Dede  Suana  Ependi  dan  Devi  Siti  Hamzah  Marpaung,  Negoisasi  Sebagai  Upaya  Alternative  Penyelesaian  Kredit  Macet  Di Bidang Perbankan Secara Win-Win Solution

## SIMPULAN
1. Faktor  penyebab  terjadinya  kredit  macet  di  bidang  perbankan  diantaranya  adanya  kegagalan  yang  menima  usaha debitur, adanya itikad tidak baik dari debitur, ditemukannya pinjaman kredit  tanpa sepengetahuan pihak keluarga yang dapat menyebabkan kurangnya rasa tanggung jawab, penyalahgunaan kredit oleh debitur dan adanya debitur debitur yang bekerja sebagai buruh, petani, nelayan sehingga keuangan mereka tidak bisa dijamin pada setiap saat, melainkan pada waktu tertentu saja.
2. Proses  penyelesaian  kredit  macet  di  bidang  Perbankan  dapat  dilakukan  melalui  jalur  litigasi  dan  non-litigasi. Namun  tetapi,  apabila  debitur  masih  memiliki  itikad  baik  untuk  membayar  hutang-hutangnya  maka  pihak perbankan  lebih  memilih  untuk  menggunakan  jalur  non-litigasi  sebagai  alternative  penyelesaian  sengketa  kredit macet  apabila  debitur  wanprestasi  salah  satu  nya  yaitu  secara  negoisasi  yang  dapat  dilakukan  melalui  tiga  cara diantaranya  penjadwalan  kembali  (Rescheduling),  persyaratan  kembali  (Reconditioning),  dan  penataan  kembali (Restructuring ). Negosiasi  adalah  proses  tawar-menawar  dengan  jalan  berunding  guna  mencapai  kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain. Pada tahap penyelesaian  ini  debitur  akan  diberikan  surat  tagihan  terlebih  dahulu  lalu  dilanjutkan  dengan  surat  peringatan. Setelah itu kedua belah pihak berhadapan langsung dan membicarakan lagi mengenai proses terjadinya pemenuhan prestasi pelunasan hutang sehingga menyebabkan kredit macet.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Apriani, Rani dan Hartanto. Hukum Perbankan dan Surat Berharga. Yogyakarta : Deepublish. 2019. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta : Kencana. 2005. Nugroho,  Sigit  Sapto,  dan  Yuni  Purwanti. Hukum  Perbankan  Mengenal  Prudent  Banking  Principle. Klaten  : Lakesisha. 2020.
P. Usanti, Trisadani, dan Abd. Shomad. Hukum Perbankan . Jakarta : PT Fajar Interpratama. 2016. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali, 1985 Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2002. Winata, Frans Hendra. Hukum Penyelesaian Sengketa. Edisi 2. Jakarta : Kencana. 2012.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengket

## Jurnal/Skripsi
Amir,  Ana  Afriana.  “Penyelesaian  Kredit  Macet  Melalui  Jalur  Non-Litigasi  Pada  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah Sulawesi Selatan dan Barat”, Tesis Magister Ilmu Hukum, (Makassar, Unhas, 2020).
Bauw, Aziz “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jayapura”, Legal Pluralism, Vol, 6 No. 2 (2016).
Kaddhani, Muhammad. ”Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non-Litigasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  Tbk  Cabang  Sinjai”, Skripsi  Ilmu  Hukum , Program  Sarjana  Ilmu  Hukum ,  (Makassar:  Universitas Alauddin Makassar, 2018).
Thriyana, Djuyanto. “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia”. Dialogia Iuridica . Vol, 11 No. 2 (2020).
Triandi, Aan, “Analisis Tentang Restrukturisasi Kredit Untuk Menghindari Terjadinya Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam)”, Tesis Magister Kenotariatan, (Medan, USU, 2018),
Widyorini,  Sri  Retno.  “Resceduling  Sebuah  Upaya  Non-Litigasi  Dalam  Penyelesaian  Kredit  Macet”.  Spektrum Hukum (2016).

## Internet
Simulasicredit.com. “Faktor Utama Yang Menyebabkan Kredit Macet”.
https://www.google.co.id/amp/s/www.simulasikredit.com/amp/faktor-utama-yang-menyebabkan-kredit-macet/ (Diakses pada tanggal 19 April 2021 pukul 17.24 WIB)