## KEJAHATAN TINGKAT TINGGI
Oleh : Yuliana Surya Galih, S.H., M.H. *)

## ABSTRAK
Kemajuan  dibidang  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi,  membawa  manusia kepada  dimensi  kehidupan  yang  modern.  Intelektualitas  manusia  terus  memakin maju.  Kemajuan  intelektual  itu  juga  mempengaruhi  kepada  prilaku  manusia,  bukan hanya sekedar berprilaku baik, akan tetapi sebaliknya timbul pemikiran kotor, tamak dan  jahat.  Kejahatan-kejahatan  yang  dilakukan  oleh  kalangan  intelektual  pun muncul,  sehingga  timbullah  apa  yang  disebut  dengan  kejahatan  kerah  putih  ( white collar  crime )  sebagai  kebalikan  dari  kejahatan  kerah  biru  ( blue  collar  crime )  atau kejahatan jalanan.
White  colar  crime hanya  bisa  dilakukan  oleh  orang-orang  tertentu  yang memiliki  kemampuan  (skill),  dilakukan  oleh  orang-orang  berpendidikan  dan  orang- orang  yang  mempunyai  status  sosial  yang  tinggi.  Kejahatan  yang  termasuk white collar  crime sulit  untuk  diungkap,  karena  kejahatan  ini  berbeda  dengan  kejahatan konvensional,  sehingga  diperlukan  aturan  hukum,  sarana  dan  prasarana  yang memadai dan aparat penegak hukum yang handal.

## ABSTRACT
Progress in Science and Technology, brings man to the dimension of modern life.  Memakin  human  intellect  continues  forward.  Intellectual  progress  it  also  affects the human behavior, not just behave well, but otherwise the thought dirty, greedy and evil.  The  crimes  committed  by  intellectuals  appeared,  so  that  there  arose  the  so- called  white-collar  crime  (white  collar  crime)  as  opposed  to  blue  collar  crime  (blue collar crime) or street crime.
White  colar  crime  can  only  be  done  by  certain  people  who  have  the capabilities (skills), carried out by educated people and those who have a high social status. Crimes include white collar crime is difficult to uncover, because this crime is different from conventional crime, so we need the rule of law, adequate infrastructure and reliable law enforcement officers.

## PENDAHULUAN
Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  telah  mengantarkan  manusia kepada kehidupan yang lebih baik, lebih mudah  dan  lebih  cepat.  Apa  yang  tidak pernah terbayangkan dahulu, kini menjadi kenyataan, perkembangan ilmu pengetahuan  tersebut,  hampir  disemua sendi-sendi kehidupan,  mulai  dari  hal-
hal yang penting sampai kepada hal-hal yang  bersifat  hiburan  ( entertement ).
Seperti dibidang transfortasi, komunikasi,  kedokteran,  persenjataan dan lain sebagainya.
Penemuan dibidang teknologi membawa  dampak  kepada  sikap  dan prilaku  manusia,  terhadap  pemanfaatan dari    teknologi      tersebut,   pekerjaan-
*) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Galuh
pekerjaan  yang  tadinya  bersifat  manual dan  tradisional  telah  beralih  kepada penggunaan yang serba mekanik, autometik dan modern.
Perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi memang telah berdampak yang  cukup  baik  dan  mengantarkan manusia  kepada  kehidupan  yang  lebih baik,  namun  disisi  lain  pemanfaatan teknologi  yang  tidak  bertanggung  jawab juga telah menyengsarakan umat manusia.
Teknologi persenjataan, dari waktu  ke  waktu  terus  dikembangkan untuk kepentingan perang, telah mengubah  bentuk  perang  trandisional kepada  perang  modern,  dengan  jumlah korban  yang  cukup  banyak,  seperti penemuan dibidang senjata kimia, senjata biologis, senjata nuklir.
Berakhirnya perang dunia kedua adalah bukti  betapa  dasyat  dan  mengerikan senjata nuklir, sesuatu hal yang sungguh  tak  terbayangkan  sebelumnya, dan mengingatkan kepada umat manusia  akan  bahaya  perang  nuklir tersebut.
Pada akhirnya penemuan- penemuan  dibidang  ilmu  pengetahuan, dimanfaatkan  juga  untuk  melakukan kejahatan.  Kejahatan-kejahatan  yang dahulu masih konvensional telah beralih kepada bentuk kejahatan-kejahatan modern,  dengan  memanfaatkan  ilmu
pengetahuan  dan  teknologi.  Kejahatan- kejahatan  dengan  memanfaatkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  tersebut tidak  bisa  dilakukan  oleh  sembarang orang, namun hanya bisa dilakukan oleh orang-orang  tertentu  yang  memiliki kemampuan  intelektual  tinggi  yang memahami ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kejahatan  dibidang  perbankan,
money laundering, cybercrime, terorisme dan lain-lain adalah salah satu bentuk  kejahatan-kejahatan  yang  hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu.
Kejahatan-kejahatan konvensio- nal  atau blue  collar  crime (seperti pembunuhan,  penipuan,  pencurian  dan lain-lain), sedangkan kejahatan- kejahatan  modern  seperti  tersebut  di atas  sering  disebut  dengan  istilah white collar  crime  atau  kejahatan  kerah  putih atau kejahatan berdasi . Dalam kejahatan konvensional yang melibatkan para  pelaku  kejahatan  jalanan  ( street crime,  blue  collar  crime ),  kejahatan kerah putih ( white collar crime )
pelakunya merupakan orang terpandang dalam masyarakat, mempunyai kedudukan atau jabatan serta mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi, yang mengetahuai berbagai macam  teori,  data  dan  statistik  dalam bidang  ilmu  pengetahuan  tersebut.
White collar crime seolah-olah merupakan  perbuatan  yang  biasa  dan legal, sehingga jika diukur dari canggihnya  modus  operandi,  dilihat  dari kelasnya  orang  yang  telibt  atau  dilihat dari  besarnya  dana  yang  dijarah, perbuatan  white  collar  crime  jelas merupakan  kejahatan  kelas  tinggi  yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang  keliru,  yaitu greedy  is  beautiful (kerakusan  itu  indah)  (Munir  Fuady, 2004 : 2).
Kejahatan  dalam  bentuk White collar  crime ,  perbuatannya  tidak  hanya bersifat  nasional,  akan  tetapi  juga  telah transnasional  dan  merupakan  suatu jaringan  atau  sindikat  internasional. Seperti perdagangan narkoba, penyelendupan,  perdagangan  manusia ( trafciking ), cyber dan lain-lain. Kejahatan-kejahatan
tersebut
penanggulangannya  tidak  cukup  hanya bersifat  nasional  saja  akan  tetapi  perlu adanya kerjasama antarnegera, diperlukan  sarana  dan  prasarana  yang memadai  serta  Sumber  Daya  Manusia yang  handal,  yang  mampu  memahami ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas, maka membahasan, dibatasi yaitu :
Apakah  kejahatan  tingkat  tinggi dan bagaimana penanggulangannya ?

## PEMBAHASAN
1.  Sejarah  dan  pengertian  White collar crime
White  collar  crime diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kejahatan  kerah  putih  atau  kejahatan berdasi.  Untuk  pertama  kalinya white collar crime dikemukakan dan dikembangkan  oleh  seorang  kriminolog Amerika  Serikat  yang  bernama  Edwin Hardin  Stherland  diawal  decade  1940- an,  yang  kemudian  didalam  pidato  dari Sutherland  yang  selalu  dikenang  dan saat  itulah  pertama  kali  muncul  konsep white  collar  crime ,  yaitu  pada  pidatonya tanggal 27 Desember 1939 (J.E.Sahetapy, 1994: 1). Konsepsi ini mendapatkan
tentangan  dari  Paul  Tappan  dalam bukunya Who  is  the  Criminal ?  (1947), dimana dia mengkritik pandangan Sutherland  yang  berakar  dari  pemikiran Durkheim bahwa suatu perbuatan dianggap  jahat  berdasarkan  reaksi masyarakat. Menurutnya konsepsi white collar  crime terutama  perbuatannya, harus  didasarkan  pada  hukum  yang berlaku, demi kemudahan dalam pengusutan dan penuntutan.
(reptarofzone.blogspot.com)
Sebelumnya,  E.A.  Ross  pernah menyebut kejahatan ini sebagai criminaloid dimana  memiliki  karakter seseorang  yang  mencari  kemakmuran
melalui  cara  yang  memalukan,  tetapi tidak dianggap melanggar oleh masyarakat dan masyarakat tidak menggolongkan mereka sebagai penjahat. (reptarofzone.blogspot.com)
A.  Morris  menggunakan  istilah criminal  of  the  upper  world untuk menunjukkan  kejahatan  dengan  ciri pelaku  yang  tidak  teridentifikasi  dengan jelas, dimana dengan posisinya, kemampuannya, dan kepintarannya memungkinkan  untuk  berbaur  dengan orang  lain  sehingga  tidak  digolongkan sebagai penjahat.
(reptarofzone.blogspot.com) Penelitian selanjutnya telah mengembangkan  konsep white  collar crime ,  bukan  hanya  dilakukan  oleh individual  tetapi  dapat  pula  dilakukan oleh  organisasi.  Seperti  studi  yang dilakukan  oleh  Clinard  (1946)  terhadap perilaku  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  perusahaan  bisnis  saat  Perang Dunia  II,  Hartung  (1950)  terhadap industri  daging  di  Detroit,  Quinney (1963)  terhadap  pelanggaran  yang dilakukan  toko  obat/  apotik,  dan  Geis (1967) terhadap pelanggaran anti monopoli yang dilakukan oleh perusahaan listrik. (reptarofzone.blogspot.com) Edelhertz (1970:3),
mendefinisikan white collar crime sebagai  perbuatan  atau  serangkaian
perbuatan  ilegal  yang  dilakukan  secara non fisik dan dengan sembunyi- sembunyi  atau  tipu  muslihat,  untuk mendapatkan  uang  atau  barang,  untuk menghindari pembayaran atau kehilangan  uang  atau  barang,  atau untuk  mendapatkan  keuntungan  bagi perusahaan  maupun  bagi  diri  sendiri. (Munir Fuady, 2004:12)
Dictionary  of  Criminal  Justice Data  Terminology mendefinisikan white collar  crime sebagai nonviolent  crime dengan  tujuan  untuk  mendapatkan keuntungan  finansial  yang  dilakukan dengan  menipu,  oleh  orang  yang memiliki status pekerjaan sebagai pengusaha, profesional atau semi profesional dan menggunakan kemampuan  teknis  serta  kesempatan atas dasar pekerjaannya. Atau perbuatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial, menggunakan tipu muslihat dan dilakukan  oleh  orang  yang  memiliki kecakapan  khusus  dan  pengetahuan profesional atas perusahaan dan pemerintahan,  terlepas  dari  pekerjaan tersebut. (munir Fuady, 2004:12).
Beberapa  pengertian white  collar crime ,  telah  menunjukan  bahwa  ada perbedaan  yang  cukup  jelas  antara kejahatan konvensional dengan kejahatan  modern,  perbedaan  tersebut bukan saja dilihat dari pelaku
kejahatannya,  akan  tetapi  modus  serta
alat yang
dipergunakan untuk mewujudkan kejahatan itu sendiri berbeda dengan kejahatan konvensional.
2.  Karakteristik white collar crime
Pelaku  kejahatan  modern  atau white  collar  crime ,  memiliki  karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-
kejahatan konvensional, pada umumnya kejahatan konvensional tidak membutuhkan  Ilmu  Pengetahuan  yang ber-hubungan  dengan  kejahatannya, dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja,  lebih mengutamakan kontak fisik dan lain-lain. Sedangkan  beberapa  karakteristik  dari white  collar  crime antara    lain  : (reptarofzone. blogspot. com)
1.  Pelaku sulit diidentifikasi. Jika kerusakan  belum  dirasakan  maka korban tidak akan sadar
2.  Diperlukan  waktu  yang  lama  untuk pembuktian  dan  juga  butuh  keahlian tertentu.
3.  Jika  menyangkut  organisasi,  susah dicari  seseorang  yang  bertanggung jawab, biasanya diarahkan ke atasan karena tidak mencegah, atau kepada bawahan  karena  tidak  mengikuti perintah atasan.
4.  Proses  viktimisasi  juga  tersamar karena  pelaku  dan  korban  tidak secara langsung berhadapan.
5.  Kerumitan  dan  tersamarnya  pelaku membuat sulit dilacak.
6.  Sulit  mengadili  karena  minimnya bukti dan siapa yang disalahkan.
7.  Pelaku biasanya mendapatkan treatment atau sanksi yang ringan.
8.  Pelaku biasanya mendapatkan
status kriminal yang ambigu.
Menurut Vito dan Holmes karakter  white  collar  crime,  antara  lain yaitu : (reptarofzone. blogspot. com)
1.  Kerugian  yang  diderita  lebih  besar dibandingkan street crime .
2.  Tidak selalu nonviolent.
3.  Lebih  rumit  dalam  metode  yang digunakan dan kerugian yang diderita.
4.  Korban lebih menderita dan penderitaan  tersebut  tidak  dirasakan seketika.
5.  Korban terutama dalam kasus simpan-pinjam, akan berkurang
kepercayaannya  terhadap  ekonomi bebas dan pimpinan perusahaan. 6.  Bisa membawa akibat penundaan/hilangnya  investasi  yang dilakukan masyarakat.
7.  Membawa  akibat  pada  hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi politik,  proses  politik  dan  para pemimpin  serta  erosi  atas  moralitas masyarakat.
8.  Dalam  kebijakan  publik,  perbedaan antara  organized  dan  white  collar crime tidak jelas.
9.  Masyarakat akan menuntut penegakan  hukum  dan  hukuman terhadap pelaku lebih keras lagi. Jo Ann Miller, seorang kriminolog dari
Purdue
University merinci pengkategorian white collar crime menjadi  4  (empat)  jenis,  yaitu  : (reptarofzone.blogspot.com)
1. Organizational  Occupational  crime (Kejahatan  yang  dilakukan  oleh organisasi atau perusahaan).
2. Government Occupational Crime
(Kejahatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah atau atas nama pemerintah).
3. Professional Occupational crime
(Kejahatan  yang  berkenaan  dengan profesi).
4. Individual Occupational Crime
(Kejahatan  yang  dilakukan  secara individu).
Bloch  dan  Geis membagi white collar crime dalam 5 (lima) bagian, yaitu
: (reptarofzone.blogspot.com)
1.  Sebagai  individual  (dilakukan  oleh profesional seperti pengacara, dokter).
2.  Pekerja  terhadap  perusahaan  atau bisnis (contohnya korupsi).
3.  Petugas  pembuat  kebijakan  untuk perusahaan (contohnya dalam kasus anti monopoli)
4.  Pekerja perusahaan terhadap masyarakat umum (contohnya penipuan iklan) 5.  Pelaku bisnis terhadap
konsumennya  (contohnya  penipuan konsumen).
Apabila melihat karekteristik white collar  crime tersebut  di  atas,  suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai white  collar  crime apabila  memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : (ejurnal.esaunggul.ac.id) 1.  Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
2.  Merugikan  Masyarakat  dan  atau Negara
3.  Dilarang oleh aturan hukum pidana
4.  Perbuatannya diancam dengan pidana
5.  Dilakukan oleh orang-orang tertentu
Dalam  suatu  perbuatan  pidana maka unsur dengan sengaja ( opzettelijk ) melakukan  perbuatan  melawan  hukum ( wederrechtelijk )  adalah  unsur  pokok, adanya unsur dengan sengaja ini, untuk menentukan  bahwa  perbuatan  yang dilarang  itu  telah  dengan  sengaja, disadari  dan  diinsyapi  akibat  dari perbuatan  tersebut  dikehendaki  oleh  si pembuatnya, secara melawan hukum.
Merugikan masyarakat atau dapat  merugikan  keuangan  negara. Pada  umumnya  hampir  semua  tindak pidana  merugikan  masyarakat  dan meresahkan  masyarakat.  Dalam  tindak pidana  penipuan,  pencurian  dan  lain- lain,  pada  umumnya  kerugian  yang diderita  oleh  korban  atas  tindak  pidana itu  bisa  orang  secara  pribadi,  bisa  juga suatu  badan  hukum,  seperti  misalnya perusahaan. Akan tetapi kerugian didalam white  collar  crime ,  lebih  luas lagi,  yaitu  masyarakat  pada  umumnya, seperti tindak pidana pembobolan bank, dimana bank sebagai lembaga keuangan yang menyimpan uang nasabah, dibobol oleh seseorang sehingga uang nasabah tersebut hilang.
Kerugian keuangan  negara,  yang paling  jelas  dalam white  collar  crime adalah  tindak  pidana  korupsi.  Pada umumnya  tindak  pidana  korupsi  adalah mengambil uang negara secara melawan  hukum,  baik  bertujuan  untuk menguntungkan  diri  sendiri  maupun orang lain. Tindak pidana korupsi, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
keuangan  negara,  yang  kepadanya diberikan suatu kewenganan atau menduduki suatu jabatan tertentu.
Sehingga tindak pidana korupsi
termasuk  juga  salah  satu  jenis white collar crime .
Perbuatan itu dilarang oleh hukum  pidana,  serta  atas  perbuatan tersebut diancam dengan hukum pidana. Undang-undang telah menentukan  perbuatan-perbuatan  apa saja  yang  dilarang,  dan  pelanggaran atas  ketentuan  undang-undang  tersebut diancam dengan hukum pidana. Pemalsuan  surat  misalnya,  didalam KUHP  sudah  jelas  diatur.  Tidak  semua orang bisa melakukan perbuatan memalsukan  surat,  hanya  orang-orang yang mempunyai keahlian dan intelektual saja bisa melakukan perbuatan pemalsuan tersebut.
Perbedaan  utama  antara white collar  crime dan tindak  pidana  biasa antara  lain  terletak  pada  pelakunya  dan penggunaan  harta  hasil  kejahatan  yang dilakukan  serta  cara  kerjanya.  Pelaku pada  kejahatan  yang  tergolong white collar  crime dilakukan  oleh  orang  yang memiliki  intelektual  dan  terkait  dengan pengaruh  kekuasaan,  jabatan  serta keuangan dan dengan pengaruh tersebut  mereka  lantas  beranggapan bahwa  “mereka  kebal  terhadap  hukum, dan  cemooh  masyarakat,  anggapan demikian karena mereka merasa hukum itu  dapat  “dibeli”.  Banyak  kasus-kasus tindak  pidana  korupsi,  pelakunya  masih bisa  menjalani  hidup  enak.  Misalnya
Gayus  Tambunan,  yang  kedapatan melihat pertandingan sepakbola padahal dia  sedang  menjalani  pemidanaan  atau Artalyta Suryani alias Ayin yang mendapat  fasilitas  hotel  berbintang  lima di Rutan Pondok Jambu.
Pada tindak pidana biasa “pelakunya  tidak  tergolong  kelompok intelektual  mereka  termasuk  orang kebanyakan  yang  tidak  memiliki  jabatan tertentu  dalam  pemerintahan  maupun dalam  badan  usaha.  Penggunaan  hasil kejahatan  yang  termasuk white  collar crime biasanya  dipergunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  sekunder  seperti, mobil  mewah,  rumah  mewah  membeli barang-barang  lux,  investasi  tanah, disimpan  diBank  dalam  negeri  maupun luar  negeri,  dan  lain-lain.  Sedang  pada kejahatan  biasa  hasil  yang  diperoleh biasanya hanya sekedar untuk memenuhi  kebutuhan  primer  seperti makan, minum, serta kebutuhan biologis lainnya. (ejurnal.esaunggul.ac.id)
3.  Kesulitan-kesulitan
dalam
Penegakan  Hukum  dalam  Kasus

## White Collar Crime
Kejahatan merupakan bagian dari perkembangan  masyarakat.  Kehidupan dinamika masyarakat yang terus berkembang membawa dampak kepada
munculnya  berbagai  macam  bentuk kejahatan, dengan “varian-varian baru”.
Ketika  transaksi  keuangan  masih bersifat manual, belum ada mesin ATM, belum  ada  jaringan  internet,  seorang nasabah akan mengambil uang langsung  ke  bank,  resiko  terbesar  dari mengambil uang ke bank, adalah tindak pidana pencurian, yang sifat kejahatannya adalah adanya kontak fisik antara  pelaku  dengan  korban,  dimana pelaku akan memaksa dengan berbagai macam  cara  baik  tanpa  menggunakan kekerasan maupun menggunakan kekerasan kepada korban untuk menyerahkan uangnya.
Namun  seiring  dengan  kemajuan dibidang perbankan dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi,  seseorang  bisa  mengambil uang  nasabah  dari  suatu  bank,  hanya dengan duduk manis dihadapan komputer,  dan  menekan-nekan  tombol keyboard memasukan kode-kode tertentu,  dalam  sekejap  uang  seorang nasabah  akan  beralih  ke  rekening tertentu  sesuai  dengan  kode-kode  yang dituliskan  tadi.  Dalam  kejahatan  seperti itu,  akan  sulit  untuk  menelusuri  siapa pelakunya  dan  dimana  dia  melakukan tindak  pidananya,  sebab  kejahatan- kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi bisa dilakukan
dimana saja, tanpa batas-batas yurisdiksi suatu negara.
Kesulitan  didalam  mengungkap kasus-kasus white  collar  crime ,  bukan saja  kesulitan  didalam  masalah locus deliciti ,  sebagaimana  tersebut  di  atas, kesulitan  didalam  mengungkap  dan menganggulangi  white  collar  crime, bukan saja harus tersedianya instrument-instrumen hukum, akan tetapi perlu juga adanya komitmen yang tegas  terhadap  penegakan  hukum  ( low enforcement ), disamping itu pula diperlukan  sumber  daya  manusia  yang handal,  mempunyai  pengetahuan  yang luas  tentang  jenis white  collar  crime yang  dilakukan  dan  yang  lebih  penting tidak korup.(Munir Fuady, 2004:179)
Bahwa  adanya  kecenderungan aparat  penegak  hukum  lebih  korup didalam  penanganan white  collar  crime , disebabkan  karena  pada  umumnya kejahatan white  collar  crime melibatkan bisnis milyaran.
Disamping itu, dalam hal penanggulangan  kejahatan white  collar crime ,  untuk  dapat  dibawa  sampai  ke pengadilan  tidaklah  mudah,  kenyataan menunjukan  bahwa  membawa  kasus white collar crime sampai ke pengadilan jauh  lebih  sulit  daripada  membawa kasus-kasus  konvensional,  kesulitan  itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : (Munir Fuady, 2004:179)
1.  Modus  operandi  dari white  collar crime jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
2.  Pelaku white collar crime jarang yang mempunyai  riwayat  criminal  seperti yang  pada  umumnya  dimiliki  oleh penjahat konvensional.
3.  Kerugian  bagi  korban  dari white collar  crime tidak  sejelas  kerugian sebagai akibat dari kejahatan konvensional. Dalam kejahatan konvensional kerugian misalnya terbunuh  atau  lukanya  korban,  jadi sangat jelas kelihatan.
4.  Penampilan  pihak  tersangka white collar  crime di  pengadilan  umumnya seperti  orang-orang  innocent,  tidak kelihatan seperti penjahat.
5.  Karena  pelaku white  collar  crime umumnya  merupakan  orang  terdidik, maka  dia  pintar  merekayasa  dan menyembunyikan kesalahannya.
6.  Karena  pelaku white  collar  crime umumnya  orang-orang  terpandang dan  memiliki  banyak  teman  dan uang,  maka  dia  dapat  menyewa pengacara  mahal  dan  handal  yang dapat  membebaskan  dia  dari  jerat hukuman.
7.  Karena  pelaku white  collar  crime umumnya  orang  terpandang  dan memiliki  banak  teman  dan  uang,
maka tidak terlalu sulit baginya untuk mendekati  para  penegak  hukum, seperti  polisi,  jaksa  atau  hakim diseluruh tingkat peradilan.

## 4.  Pencegahan  dan  Penggulangan white Collar Crime
White Collar Crime sebagai bentuk  kejahatan  tingkat  tinggi,  dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  sulit  untuk dicegah dan  ditanggulangi,  karena sesuai  dengan  karakterisiknya  tersebut. Namun  sesulit  apapun  bentuk-bentuk dan jenis-jenis kejahatan harus diberantas  dan  dicegah  agar  tidak menimbulkan  kerugian  yang  cukup besar bagi masyarakat pada umumnya.
Kebijakan penaggulangan kejahatan  atau  yang  biasa  disebut dengan  istilah  “politik  kriminal”  dapat meliputi  ruang  lingkup  yang  cukup  luas. Menurut  G.  Peter  Hoefnagels  upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh  dengan  cara  sebagai  berikut  : (stisiprappang. blogspot.com)
1.  Penerapan  Hukum  Pidana  ( criminal law application )
2.  Pencegahan tanpa pidana ( prevention without punishment )
3.  Mempengaruhi pandangan
masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan  lewat mass media
( influencing views of society on crime and punishment/mass media )
Penanggulangan kejahatan secara  garis  besar  dapat  dibagi  dua,
yaitu :  Penggulangan melalui “penal” (hukum pidana).
 Penggulangan  melalui  “non  penal” (bukan/diluar hukum pidana).
Dalam pembagian GP. Hoefnagels tersebut diatas upaya-upaya yang  disebut  dalam  (2)  dan  (3)  dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada  sifat  represif  sesudah  kejahatan terjadi,  sedangkan  melalui  jalur  non penal  lebih  menitikberatkan  pada  sifat preventif sebelum kejahatan terjadi.
Penerapan Hukum Pidana, dalam konteks white  collar  crime ,  tidak  bisa dilakukan  pendekatan  Hukum  Pidana konvensional, yang banyak diatur didalam  KUHP,  untuk  itu  diperlukan pembaharuan hukum, yang bias menjangkau  kejahatan white  collar crime .  Beberapa  aturan  dalam  Hukum Positif Indonesia telah mengalami kemajuan yang, dengan diundangkannya berbagai aturan hukum yang  mengatur  terhadap  kejahatan- kejahatan yang termasuk kedalam white collar crime .
Beberapa  undang-undang  yang didalamnya  mengatur  kejahatan  yang termasuk white collar crime , antara lain :
1.  Undang-undang  Nomor  31  tahun 1999  tentang  tindak  pidana  korupsi yang  telah  ditambah  dan  diubah dengan  undang-undang  No.  21 tahun 2001
2.  Undang-undang  Nomor  15  tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).
3.  Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 jo  Undang-undang  Nomor  10  tahun 1998 tentang Perbankan.
4.  Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang  Larangan  Monopoli  dan Persaidangan Usaha Tidak Sehat.
5.  Undang-undang  Nomor  11  tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain diperlukannya aturan hukum  yang  tegas  dan  jelas  tentang kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam white collar crime , diperlukan juga sarana dan prasarana, yang mendukung untuk mengungkapan kasus white collar crime .  Kemudian  selain  aturan  hukum dan  sarana  prasarana,  yang  lebih penting  adalah  sumber  daya  manusia dari  aparat  penegak  hukum  itu  sendiri. Diperlukan aparat penegak hukum yang mampu mengungkap kasus-kasus white
collar  crime ,  dengan  menggunakan cara-cara yang modern.
White  collar  crime ,  adalah  suatu kejahatan  dengan  kecerdasan  yang tinggi,  sehingga  diperlukan  juga  aparat penegak hukum yang lebih cerdas, tidak hanya cukup memahami masalah hukumnya  saja  akan  tetapi  juga  harus memahami  kejahatan  itu  dibidang  apa, seperti misalnya kejahatan yang menyangkut  bidang  perbankan  dan bisnis,  maka  aparat  penegak  hukumnya pun  baik  Penyidik,  Penuntut  Umum maupun hakim harus mampu menguasai  bidang  perbankan,    bisnis dan  ekonomi,  sehingga  tidak  hanya mengandalkan keterangan ahli saja.
Perkembangan white collar crime sudah  sedemikian  rupa,  sedangkan aparat penegak hukumnya belum mumpuni  untuk  mengungkap  kasus- kasus white  collar  crime ,  hal  ini dikarenakan  keterbatasan  sumber  daya manusia  dari  aparat  penegak  hukum  itu sendiri.
Pencegahan non penal, berkaitan dengan  kesadaran  hukum  masyarakat. Kesadaran  hukum  yang  masih  rendah mengakibatkan timbulnya angka kejahatan dan korban kejahatan. Beberapa  kasus  yang  pernah  menjadi sorotan yang berkaitan dengan kejahatan  yang  dikualifikasikan  sebagai white collar crime pernah terjadi di tahun
2002,  adalah  kasus  PT.  QSAR  (PT.
Qurma Subur Alam Raya) yang bergerak agrobisnis, menawarkan kepada  masyarakat  untuk  berinvestasi di PT QSAR tersebut berupa uang tunai dengan paket investasi Rp.  20.000.000,00  (dua  puluh  juga rupiah)  atau  paket  invenstasi  ternak sapa  sebesar  Rp.  50.000.000,00  (lima puluh  juga  rupiah),  keuntungan  yang didapat  bagi  investor  adalah  40% sampai  dengan  50%  pertahun  yang akan dibayarkan setiap bulannya.
Dalam kasus PT. QSAR tersebut, masyarakat  diiming-imingi  keuntungan yang  cukup  besar,  tanpa  melakukan pekerjaan.  Masyarakat  diberi  mimpi dengan  keuntungan  tersebut,  tanpa berpikir  secara  rasional,  dan  logika berpikir  yang  cerdas,  padahal  banyak diantara investor tersebut adalah orang- orang kaya yang berpendidikan tinggi.
Kasus  PT.  QSAR  yang  pernah terjadi,  kasus-kasus  yang  berkedok invenstasi  dengan  keuntungan  yang cukup besar, beberapa tahun belakangan  pernah  terjadi  juga  dan korbannya adalah orang-orang kaya dan orang-orang berpendidikan.
Kasus white collar crime dibidang pendidikan,  beberapa  waktu  lalu  telah terjadi  yaitu  wisuda  Ilegal  oleh  empat perguruan  tinggi  swasta  (STKIP  Suluh Bangsa,  STT  Telematika,  SIT)  dalam
lingkup  Yayasan  Aldiana  di  Universitas Terbuka  Convention  Centre  (UTCC), Pondok  Cabe,  Jakarta  Selatan. Ketua Tim  Evaluasi  Kinerja  Perguruan  Tinggi Kementerian  Ristek  Dikti  Prof.  Dr. Supriadi  Rustad  menangkap  basah wisuda illegal, tersebut, yang diikuti oleh sekitar  1200  orang.  (www.beritateratas. com›berita›Nasional).
Perguruan  Tinggi  tersebut  tidak terdaftar  di  Pangkalan  Data  Perguruan Tinggi,  demikian  pula  mahasiswanya tidak mempunyai Nomor. Induk Mahasiswa, bahkan kampusnyapun tidak  jelas  keberadaannya  dimana. Hanya  dengan  waktu  beberapa  bulan belajar dengan membayar uang puluhan juta rupiah mahasiswa bisa memperoleh Gelar S1 dalam waktu beberapa singkat.
Dalam  Kasus-kasus  tersebut  ada tindak  pidana  penipuan  baik  yang bermodus  investasi  maupun  bermodus pendidikan.
Sebagian  masyarakat  Indonesia mempunyai kecenderungan ingin memperoleh  hasil  dengan  cara  mudah, tanpa  melalui  proses  sebagaimana mestinya,  dengan  pengenyampingkan rasionalitas  dan  logika  berpikir  yang cerdas yang akhirnya jadilah korban dari kejahatan.
Korban  investasi  bodong,  korban Mafia  Perguruan  Tinggi,  sebenarnya bukanlah  orang-orang  yang  tingkat
pendidikannya  rendah,  korban  investasi bodong,  banyak  diantaranya  adalah orang-orang  berpendidikan  dan  orang kaya,  demikian  pula  dengan  korban mafia Perguruan Tinggi, untuk memasuki  ke  Perguruan  Tinggi,  para mahasiswa harus lulus Sekolah Menegah  Atas,  namun  pertanyaannya adalah  mengapa  mereka  masih  bisa tertipu.
Dari kasus-kasus tersebut di atas sebenarnya  bukan  saja  pelaku  yang berusaha  dengan  memberikan  janji-janji dan  cara-cara  mudah  untuk  mencapai hasil  tanpa  melalui  proses,  namun  juga korban sendiri sudah tidak lagi menggunakan  cara  berpikir  realistis, cara berpikir rasional dengan menggunakan logika.

## KESIMPULAN
White  collar  crime adalah  bentuk kejahatan,  yang  hanya  bias  dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai  intelektual  dan  keahlian tertentu,  akan  tetapi  intelektualitas  dan keahlian  tersebut  dipergunakan  untuk melakukan tindak pidana.
Mengungkap  kasus-kasus white collar  crime tidak  mudah,  karena white collar crime memiliki karekteristik tertentu yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan  konvensional  atau kejahatan
jalanan. Beberapa
karekteristik  tersebut  antara  lain  antara pelaku  dengan  korban  tidak  terjadi kontak  fisik  secara  langsung,  pelaku mempunyai  pendidikan  yang  cukup tinggi  dan  biasanya  ahli  dalam  suatu bidang  tertentu,  kerugian  yang  diderita tidak  secara  langsung  dirasakan  oleh korban dan beberapa karakteristik lainnya.
Penanggulangan dan pencegahan  kasus-kasus white  collar crime ,  pada  pokoknya  sama  dengan kejahatan-kejahatan  konvensional  yaitu melalui  jalur  penal  dan  non  penal,  akan tetapi  didalam white  collar  crime yang, pendekatan hukum yang harus dilakukan  adalah  pendekatan  hukum modern,  yaitu  perlu  adanya  perangkat hukum  yang  terbaru  yang  menjangkau kejahatan-kejahatan  yang  masuk  dalam kualifikasi white  collar  crime ,  disamping itu  juga  diperlukan  aparat  hukum  yang lebih  handal  dan  menguasai  suatu bidang  tertentu  sesuai  dengan  modus kejahatan white collar crime itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Fuady,  Munir, Bisnis  Kotor  Anatomi Kejahatan Kerah Putih , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Nawawi  Arief,  Barda, Kapita  Selekta Hukum Pidana , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
W.  Pranoto,  Suhartono, Bandit  Berdasi
Korupsi Berjamaah , Kanisius, Yogyakarta, 2008.
Sahetapy,J.E, Kejahatan Korporasi ,
PT.Erisco, Bandung, 1994.
Internet :
https://djicom.wordpress.com , diakses tanggal 12 Oktober 2015.
stisiprappang.blogspot.com, diakses
tanggal 12 Oktober 2015. ejurnal.esaunggul.ac.id,  diakses  tanggal 10 Oktober 2015.
reptarofzone.blogspot.com, diakses
tanggal 15 Oktober 2015.
www.beritateratas.com ,  diakses  tanggal
16 Oktober 2015.