## PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN,
PENDIDIKAN DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP

## PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA
*Nurbariya Pane **Sri Devi Br Sembiring ***Ikhwani Unsa
Universitas Negeri Medan
Surel: *nurbariyapane08@gmail.com **srd160200@gmail.com ***ikhwaniunsa2018@gmail.com
Abstrack:  Effect  Of  Development  Of  Health,  Education  and  Number  Of Population  Infrastructure  Economic  Growth  In  North  Sumatera. This  study aimed to analyze the influence of the  health infrastructure,  education infrastructure and  population  to  economic  growth  in  the  province  of  North  Sumatra simultaneously  and  partially.  The  data  used  are  secondary  data  from  BPS  in  North Sumatra time series from 2000 till 2012. Data analysis was performed by using OLS (Ordinary Least Square) with a multiple linear regression models estimated with the help  of  the  program  Eviews  7.  The  results  of  this  study  showed  that  simultaneous variable  health  infrastructure,  education  infrastructure  and  population  have  a significant  effect  on  economic  growth  in  the  province  North  Sumatra.  While partially  concluded  that  variable  infrastructure  and  population  health  positive  and significant  effect;  educational  infrastructure  but  not  significant  positive  effect  on economic growth in the province of North Sumatra.
Keywords: Infrastructure, Education, Health, Population and Economic Growth
Abstrak:  Pengaruh  Pembangunan  Infrastruktur  Kesehatan,  Pendidikan  dan Jumlah  Penduduk  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Sumatera  Utara. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  infrastruktur  kesehatan, infrastruktur  pendidikan  dan  jumlah  penduduk  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi  Sumatera  Utara  secara  simultan  dan  parsial.  Data  yang  digunakan  adalah data sekunder yang bersumber dari BPS Provinsi Sumatera Utara secara time series dari  tahun  2000  s.d.  2012.  Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode OLS (Ordinary Least Square) dengan model estimasi regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program Eviews 7. Hasil penelitian  ini  menunjukkan bahwa secara simultan variabel infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan dan jumlah penduduk  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan secara parsial disimpulkan bahwa variabel infrastruktur kesehatan  dan  jumlah  penduduk  berpengaruh  positif  dan  signifikan;  infrastruktur pendidikan  berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
Kata  Kunci :  Infrastruktur,  Pendidikan,  Kesehatan,  Penduduk  dan  Pertumbuhan Ekonomi

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  sejarah  perjalanan pembangunan  ekonomi  di  Indonesia, infrastruktur  ditempatkan  sebagai  sector vital dalam proses mencapai pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi. Untuk  mencapai  proses  itu  dibutuhkan kerja keras agar pembangunan infrastruktur  selalu  meningkat  tiap tahunnya. Pada banyak Negara
berkembang,  investasi  pada  prasarana infrastruktur  menjadi suatu  pilihan  yang disukai  dan  mempunyai  porsi  yang sangat  besar  dari  total  pengeluaran pemerintah.  Ini  menunjukkan  besarnya peran  pemerintah  dalam  pengadaan prasarana  infrastruktur  seperti  pada sektor  kesehatan  dan  pendidikan  yang
memiliki  dampak  langsung  maupun tidak  langsung  berupa  peningkatan kapasitas  produktif  dari  sumber  daya manusianya. Dampak dari kekurangan infrastruktur dapat menyebabkan perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  dan tenaga  kerja.  Untuk  itulah  pemerintah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya di bidang  kesehatan  seperti  tertuang  dalam
UUD’45  pasal  28  H  ayat  1  yang berbunyi  “  Setiap  orang  berhak  hidup sejahtera  lahir  dan  bathin,  bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Bukan  hanya  dibidang  kesehatan  saja untuk  meningkatkan  kualitas  sumber daya  manusianya,  tetapi  peran  serta  di bidang pendidikan juga sangat mempengaruhi, hal  ini  juga  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  seperti  yang  tertuang  dalam UUD  ’45  pasal  28  C  ayat  1  yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  berhak mendapat  pendidikan  dan  memperoleh manfaat  dari  IPTEK,  seni  dan  budaya, demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya dapat terealisasi untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pembangunan  infrastruktur  di  bidang kesehatan dan pendidikan seiring dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Karena selama ini pemerintah Provinsi Sumatera  Utara  hanya  terpusat  pada perbaikan  dan  pengalokasian  dana APBD untuk infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, dan lain-lain. Akan tetapi,  masih  kurang  perhatiannya  pada
masalah  infrastruktur  untuk  sektor kesehatan dan pendidikan.
Infrastruktur
pendidikan, infrastruktur  kesehatan  dan  jumlah penduduk  dianggap  memiliki  peranan dalam  perkembangan  PDRB  di  Provinsi Sumatera  Utara.  Hal  ini  dianggap berpengaruh  karena  untuk  mendapatkan PDRB yang berkembang dan meningkat terus  menerus  harus  didukung  dengan baiknya  tingkat  kualitas  intelektual masyarakat  yang  sehat  dan  didukung pelayanan  kesehatan  yang  mudah  dan memadai.  Tentunya  hal  ini  akan  lebih optimal kontribusinya jika dimaksimalkan dengan kuantitas masyarakat  produktif  dengan  jumlah yang banyak. Tentunya hal ini diharapkan akan sejalan dengan peningkatan PDRB di
provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk  mengetahui  sebesar  apa  pengaruh infrastruktur  pendidikan,  kesehatan  dan jumlah  penduduk  dalam  kaitannya dengan  pertumbuhan  ekonomi,  maka dilakukan suatu penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Pengaruh Pembangunan  Infrastruktur  Kesehatan, Pendidikan dan Jumlah Penduduk Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Provinsi Sumatera Utara”. Menurut Todaro (2000) pembangunan  ekonomi  berarti  suatu proses multi dkimensional yang melibatkan  perubahan-perubahan  besar dalam struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional  termasuk  pula  percepatan  atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan kemiskinan absolute. Keyfit  dan  Nitisastro  (1997) menjelaskan bahwa tujuan akhir
pembangunan  ekonomi  suatu  negara adalah  memperoleh  susunan  sedemikian
rupa  sehingga  dapat  terjamin  suatu tingkat  hidup  yang  setinggi-tingginya bagi seluruh warganegara. Tingkat hidup dalam  suatu  negara  biasanya  diukur dengan  pendapatan  rata-rata  tiap  orang berdasarkan pembangunan nasional.
Meskipun  begitu,  bertambahnya  hasil produksi  belum  berarti  naiknya  tingkat penghidupan, apabila pertambahan penduduk  melebihi  tingkat  pertambahan produksi.
Sasaran  pembangunan  adalah pemerataan  pembangunan  dan  hasil- hasil menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia,  seperti  yang diamanatkan oleh Pancasila. Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan  dinamis.  Pemerataan  pembangunan akan  cepat  dirasakan  penduduk  apabila kesempatan  kerja  tersedia  dengan  baik dan  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat.
Kesempatan  kerja  yang  tercipta  untuk penduduk dapat menghasilkan pendapatan  yang  akan  digunakan  untuk menikmati  hidup  yang  layak  dan meningkat dari masa ke masa. Infrastruktur adalah fasilitas yang  memungkinkan  adanya  kegiatan ekonomi  dan  pasar,  seperti  jaringan transportasi,  komunikasi  dan  distribusi, utilitas,  air,  saluran  air,  dan  sistem persediaan  energy  (Todaro,  2011:82).
Stone dalam Prasetyo (2009:225) mendefenisikan  infrastruktur  sebagai fasilitas-fasilitas  fisik  yang  dibutuhkan oleh  agen-agen  publik  untuk  fungsi- fungsi  pemerintahan  dalam  penyediaan air,  tenaga  listrik,  pembuangan  limbah, transportasi  untuk  memfasilitasi  tujuan- tujuan  ekonomi  dan  sosial.  Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama  fungsi-fungsi  sistem  sosial  dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari- hari  masyarakat.  Sistem  infrastruktur dapat didefenisikan sebagai fasilitas atau
struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi  yang  dibangun  dan yang  dibutuhkan  untuk  berfungsinya sistem  sosial  dan  sistem  ekonomi masyarakat.  (Grigg  dalam  Prasetyo, 2009:225).
Infastruktur merupakan
kebutuhan  dasar  fisik  yang  diperlukan seperti  jalan,  jalur  kereta  api,  jembatan, kelistrikan,  telekomunikasi,  pengairan/ irigasi  dan  bandar  udara  yang  bertujuan untuk  pengorganisasian  sistem  struktur yang  diperlukan  agar  ekonomi  dapat berjalan. Dengan tersedianya infrastruktur fisik secara memadai, akan mendukung kelancaran aktivitas
ekonomi  masyarakat,  distribusi  aliran produksi  barang  dan  jasa)  Susantono, 2012:194).  Fungsi  dari  pembangunan infrastruktur  adalah  untuk  kelancaran arus  dan  jasa,  infrastruktur  transportasi akan  memberika  dampak  yang  besar untuk biaya pokok produksi. Infrastruktur  merupakan  peningkatan aksebilitas  yang  mampu  memfasilitasi mobilitas  barang  dan  jasa  yang  lebih efesien. Canning dan Pefroni menyatakan bahwa infrastuktur memiliki  sifat  eksternalitas.  Berbagai infrastruktur  seperti  jalan,  pendidikan, kesehatan dsb memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh  berbagai  infrastuktur  merupakan eksternalitas  positif  dapat meningkatkan produktivitas  semua  input  dalam  proses produksi.
Menurut  Setyaningrum  (dalam Sagita  :  2013),  infrastruktur  adalah bagian  dari  Kapital  stock  dari  suatu negara,  yaitu  biaya  tetap  sosial  yang langsung  mendukung  produksi.  Stone (dalam  Kodoatie:2005)  mendefinisikan infrastruktur  sebagai  fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau
dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan  limbah,  transportasi  dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Infrastruktur sendiri dalam
sebuah  sistem  menopang  sistem  sosial dan  sistem  ekonomi  sekaligus  menjadi penghubung  dengan  sistem  lingkungan. Ketersediaan  infrastruktur  memberikan dampak  terhadap  sistem  sosial  dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh  karenanya,  infrastruktur  perlu dipahami  sebagai  dasar-dasar  dalam mengambil kebijakan (Kodoatie: 2005).
Pembangunan infrastruktur dalam  sebuah  sistem  menjadi  penopang kegiatan-kegiatan  yang  ada  dalam  suatu ruang.  Infrastruktur  merupakan  wadah dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses  masyarakat  terhadap  sumberdaya sehingga dapat meningkatkan sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan  ekonomi  suatu  kawasan atau  wilayah.  Sistem  rekayasa  dan manajemen  infrastruktur  berpengaruh terhadap  sistem  tata  guna  lahan  yang pada akhirnya membangun suatu kegiatan. Hubungan pembangunan infrastruktur  terhadap  sistem  tata  guna lahan tersebut ditegaskan oleh Grigg dan Fontane  (2000)  bahwa  rekayasa  dan Manajemen Infrastruktur dalam memanfaatkan sumberdaya dalam rangka  pemanfaatan  untuk  transportasi, infrastruktur  keairan,  limbah,  energi,
serta  bangunan  dan struktur  membentuk dan  mempengaruhi  sistem  ekonomi, sosial-budaya, kesehatan dan kesejahteraan. Fasilitas infrastruktur bukan hanya  berfungsi  melayani  berbagai kepentingan umum tetapi juga memegang peranan penting pada kegiatan-kegiatan  swasta  di  bidang ekonomi. Kebutuhan prasarana merupakan  pilihan (preference), dimana tidak ada standar umum untuk menentukan  berapa  besarnya  fasilitas yang tepat di suatu daerah atau populasi. Edwin  (dalam  Permatasari  :  2014) menguraikan  prasarana  umum  terdiri dari  kategori-kategori  dalam  fasilitas pelayanan dan fasilitas produksi.
Fasilitas  pelayanan  meliputi  kategori- kategori sebagai berikut:
1) Pendidikan,  berupa  Sekolah  Dasar, SMP,  SMA  dan  perpustakaan
umum.
2) Kesehatan,  berupa  rumah  sakit,
rumah perawatan, fasilitas
pemeriksaan  oleh  dokter  keliling, fasilitas  perawatan  gigi  dengan mobil  keliling,  fasilitas  kesehatan mental  dengan  mobil  keliling, rumah  yatim  piatu,  perawatan penderita gangguan emosi,
perawatan  pecandu  alkohol  dan obat  bius,  perawatan  penderita cacat  fisik  dan  mental,  rumah  buta dan tuli, serta mobil ambulans.
3) Transportasi,  berupa  jaringan  rel kereta  api,  bandar  udara  dan fasilitas  yang  berkaitan,  jalan  raya dan  jembatan  di  dalam  kota  dan antar kota serta terminal penumpang. 4) Kehakiman, berupa fasilitas penegakan hukum dan penjara.
5) Rekreasi,  berupa  fasilitas  rekreasi masyarakat dan olahraga.
Dari  jenis-jenis  infrastruktur
diatas,  salah  satunya  termasuk  yaitu infrastruktur  kesehatan.  Adapun  yang dimaksud  dengan  kesehatan  adalah World  Health  Organization  (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai
sebuah  kondisi  kesejahteraan  fisik,
mental  dan  sosial,  dan  bukan  sekedar bebas  penyakit  dan  kelemahan  fisik. Dalam  prakteknya,  pengukuran  tingkat kesehatan  yang  digunakan  antara  lain tingkat  harapan  hidup.  Ukuran  ini merupakan salah satu dari tiga komponen  dalam  penghitungan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan kesehatan menjadi bagian integral  dari  pembangunan  nasional karena  bidang  kesehatan  menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia secara berkesinambungan, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu,  dan  terarah.  Pembangunan  ini merupakan  upaya  untuk  tercapainya kesadaran,  kemauan,  dan  kemampuan hidup  sehat  bagi  setiap  penduduk  agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Melalui pembangunan kesehatan  diharapkan  setiap  penduduk memiliki kemampuan hidup sehat sehingga  di  masa  mendatang  tercipta generasi  penerus  yang  bermutu  sebagai modal  penting  dalam  pembangunan nasional. Tujuan pembangunan kesehatan yang tercantum dalam Rencana Strategi Pembangunan Kesehatan adalah terselenggaranya program  atau  kegiatan  pembangunan kesehatan yang memberi jaminan tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Arah kebijakan pembangunan kesehatan menurut Depkes (2004) adalah: 1) Meningkatkan  mutu  sumber  daya manusia  dan  lingkungan  yang saling mendukung, dengan pendekatan  paradigma  sehat  yang memberikan  prioritas  pada  upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,  dan  rehabilitasi  sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. 2) Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan  melalui  pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan  dan  sarana  prasarana dalam  bidang  medis,  termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan melalui rumah  sakit  dan  puskesmas  serta pelayanan  kesehatan  lainnya  diharapkan meningkatkan  mutu  kesehatan  yang menjangkau  seluruh  masyarakat  untuk mewujudkan  pembangunan  kesehatan yang merata. Pengembangan infrastruktur  kesehatan,  baik  secara kuantitas maupun kualitas, akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga indeks pembangunan  manusia  (IPM)  akan meningkat juga karena kesehatan merupakan salah satu indikatornya. Ada  3  (tiga)  teori  tentang pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tiga teori tersebut  adalah  :  teori  modal  manusia, teori  alokasi  atau  teori  reproduksi  strata sosial, dan teori pertumbuhan kelas. Teori modal manusia menjelaskan  proses  dimana  pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan  ekonomi.  Teori  ini  telah mendominasi  literatur  pembangunan ekonomi  dan  pendidikan  dari  pasca perang  dunia  kedua  sampai  pada  tahun 70-an.  Para  pelopornya  antara  lain adalah  pemenang  hadian  Nobel  ilmu ekonomi  Gary  Becker  dari  Universitas Chicago,  Amerika  Serikat,  Edward Denison  dan  TheodoreSchultz,  yang juga  pemenang  hadiah  nobelekonomi atas penelitiannya tentang masalah ini.
Argumensi  yang  disampaikan oleh pendukung teori ini adalah manusia yang  memiliki  tingkat  pendidikan  lebih tinggi, yang diukur juga dengan lamanya
waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan  upah  yang  lebih  baik  dibandingkan dengan yang pendidikannya lebih rendah.  Apabila  upah  mencerminkan produktivitas,  maka  semakin  banyak orang  yang  memiliki  pendidikan  tinggi, maka akan semakin tinggi produktivitas, sehingga  hasilnya  ekonomi  nasional akan bertumbuh lebih tinggi.
Pada  tahun  70-an,  teori  modal manusia mendapat kritik tajam. Argumen  yang  disampaikan  adalah bahwa  tingkat  pendidikan  tidak  selalu sesuai  dengan  kualitas  pekerjaannya, sehingga  orang  yang  berpendidikan tinggi  ataupun  rendah  tidak  berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan  yang  sama.  Teori  ini  juga menekankan  bahwa  dalam  ekonomi modern  sekarang  ini,  angkatan  kerja yang  berkeahlian  tinggi  tidak  begitu dibutuhkan  lagi  karena  perkembangan teknologi  yang  sangat  cepat  dan  proses produksi yang semakin dapat disederhanakan.
Sehingga,  orang  berpendidikan rendah  tetapi  mendapat  pelatihan  akan memiliki  produktivitas  relatif  sama dengan  orang  berpendidikan  tinggi  dan formal. Argumen ini diformalkan dalam suatu  teori  yang  dikenal  dengan  teori alokasi  atau  persaingan  status  yang mendapat  dukungan  dari  LesterThurow (1974),  John  Meyer  (1977)  dan  Randall Collins (1979).  Dalam  Teori  alokasi  ini memperlakukan pendidikan sebagai suatu  lembaga  sosial  yang  salah  satu fungsinya mengalokasikan personil secara  sosial  menurut  strata  pendidikan. Keinginan  mendapatkan  status  lebih tinggi mendorong orang untuk mengambil  pendidikan  lebih  tinggi. Walaupun orang-orang yang
berpendidikan  tinggi  memiliki  proporsi lebih  tinggi  dalam  pendapatan  nasional, akan  tetapi  peningkatan  proporsi  orang
yang  bependidikan  lebih  tinggi  dalam suatu bangsa tidak akan secara otomatis meningkatkan ekspansi ataupun
pertumbuhan ekonomi.
Teori  pertumbuhan  kelas  atau strata  sosial  berargumen  bahwa  fungsi utama pendidikan adalah menumbuhkan struktur  kelas  dan  ketidakseimbangan sosial.  Pendidikan  pada  kelompok  elit lebih  menekankan  pada  studi-studi tentang hal-hal bersifat klasik, kemanusiaan dan pengetahuan lain yang tidak  relevan  dalam  pembangunan ekonomi masyarakat. Sementara pendidikan  bagi  rakyat  kebanyakan dibuat  sedemikian  rupa  untuk  melayani kepentingan kelas yang dominan. Sebagai  hasilnya,  proses  pertumbuhan kelas menghambat kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  Hal  Ini  antara  lain  didukung oleh  Samuel  Bowles  dan  Herbert  Gintis (1976). Teori  manakah  yang  relevan dalam situasi sekarang? Seperti
disebutkan  di  atas,  pandangan  baru dalam  pertumbuhan  produktivitas,  yang dimulai  pada  akhir  1980-an  dengan pionir  Paul  Romer  dan  Robert  Lucas, menekankan aspek pembangunan modal manusia. Menurut Romer (1991), modal manusia merujuk pada stok pengetahuan dan keterampilan berproduksi seseorang. Pendidikan  adalah  satu  cara  dimana individu  dapat  meningkatkan  modal manusianya.  Semakin  tinggi  pendidikan seseorang,  maka  diharapkan  stok  modal manusianya akan semakin tinggi.
Karena modal manusia memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi, maka implikasinya  pendidikan  juga  memiliki hubungan yang positif dengan produktivitas atau pertumbuhan ekonomi.  Karenanya,  aspek  penelitian dan  pengembangan  menjadi  agenda
utama apabila bangsa Indonesia berkeinginan untuk hidup sejajar dengan bangsa-bangsa  lain  yang  sudah  jauh lebih  maju.  Dengan  keterbatasan  modal kapital dan manusia, tugas pengembangan  penelitian  ini  tidak mungkin  hanya  diusahakan  pemerintah.
Pihak  swasta  seharusnya  dapat  menjadi ujung  tombak  salam  usaha  kegiatan penelitian  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan.
Berdasarkan  UUD  1945  pasal 26  ayat  2,  Penduduk  adalah  Warga
Negara  Indonesia  (WNI)  dan  orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.  Pengertian  penduduk  dalam ilmu  sosiologi,  penduduk  adalah  suatu negara  atau  daerah  bisa  didefenisikan menjadi dua:
1) Orang  yang  tinggal  di  daerah tersebut
2) Orang  yang  secara  hukum  berhak tinggal di daerah tersebut Dengan  kata  lain  orang  yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di suatu daerah. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di  daerah  lain.  Kepadatan  penduduk  di hitung dengan membagi jumlah penduduk  dengan  luas  area  dimana mereka tinggal.
Menurut  Badan  Pusat  Statistik (BPS  2014),  Penduduk  adalah  semua orang  yang    berdomisili  di  wilayah geografis  Republik  Indonesia  selama  6 bulan  atau  lebih  dan  atau  mereka  yang berdomisili  kurang  dari  6  bulan  tetapi bertujuan untuk menetap.
Pertumbuhan
ekonomi merupakan  salah  satu  tolak  ukur  untuk melihat  perekonomian  di  sebuah  daerah itu  baik  atau  buruk,  pertumbuhan ekonomi  adalah  kenaikan  kapasitas dalam  jangka  panjang  dari  negara  yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi
penduduknya.  Kenaikan  kapasitas  itu sendiri  ditentukan  atau  dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian- penyesuaian  teknologi,  kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.
Menurut Sukirno (1996:33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki defenisi yang
berbeda,  yaitu  pertumbuhan  ekonomi ialah  proses  kenaikan  output  perkapita yang  terus  menerus  dalam  jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

## METODE
Desain penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu desain  penelitian  deskriftif  dan  asosiatif (kausal).  Dikatakan  penelitian  deskriftif karena  dilakukan  untuk  mengetahui  dan menjelaskan nilai variabel mandiri, yaitu pembangunan  infrastruktur  kesehatan, infranstruktur  pendidikan  dan  jumlah penduduk.  Sebagai  penelitian  asosiatif karena  penelitian  ini  berusaha  mencari hubungan  dan  pengaruh  antara  variabel satu  dengan  variabel  lainnya.  Variabel yang  memengaruhi  dalam  penelitian  ini adalah pembangunan infrastruktur
kesehatan,  pendidikan,  dan  jumlah penduduk  sedangkan  variabel  yang terkena  pengaruh  yaitu  pertumbuhan ekonomi.
Penelitian ini hanya menggunakan dua macam variabel, yaitu variabel bebas : pembangunan infrastruktur kesehatan (X 1 ), pembangunan  infrastruktur  pendidikan (X 2 ), jumlah penduduk (X 3 ) dan variabel terikatnya  adalah  pertumbuhan  ekonomi (Y).
Adapun  teknik  pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, karena  data  pembangunan  infrastruktur kesehatan, infranstruktur pendidikan dan
jumlah  penduduk  di  Sumatera  Utara tahun  2000-2012  diperoleh  dari  BPS Provinsi Sumatera Utara.
Uji  normalitas  bertujuan  untuk menguji  apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak.
Pengujian normalitas data menggunakan Test  of  Normality  Kolmogorov-Smirnov dalam  program  SPSS.  Dari  penelitian yang  dilakukan  hasil  dari  uji  normalitas penelitian ini yaitu :
Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N Pendidikan Kesehatan Penduduk PDRBHB 13 13 13 13 Normal Parameters a,b Mean 12923.8462 19002.1538  12499511.6154 1794080576 90664.4700 Std. Deviation 1604.16649 1933.47204 621957.02266 9264362012 4249.00000 Most Extreme Differences Absolute .193 .119 .166 .131 Positive .193 .119 .144 .131 Negative -.181 -.096 -.166 -.117 Kolmogorov-Smirnov Z .697 .428 .600 .471 Asymp. Sig. (2-tailed) .717 .993 .864 .980 Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai sig  X1,  X2,  X3  dan  Y  >  0,05.  Artinya,
ketiga    variabel  tersebut  berdistribusi normal. Uji multikolineariti bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  model
regresi  ditemukan  ada  atau  tidaknya korelasi  anatara  variabel  bebas.  Untuk mendeteksi  ada  tidaknya  multikolineriti dapat  dilihat  dari  besaran Variance Inflation  Factor (VIF)  dan  Tolerance.
Dari  penelitian  yang  kami  lakukan didapat yaitu : Tabel Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toler- ance VIF 1 (Constant)
-
17835431 77010281. 200 1400721068 31984.100 -12.733  .000 Pendidikan 64961978 18.162 4126944438 .888 .112 1.574  .150 .948 1.054 Kesehatan 15225107 392.890 3406636016 .001 .318 4.469  .002 .958 1.044 Penduduk 12717981 2.254 10561938.6 87 .854 12.041  .000 .963 1.038 Berdasarkan  hasil  output  diatas, dengan  perolehan  nilai  VIF  disetiap variabel  adalah    <10,  maka  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi permasalahan multikolineariti. Uji  autokorelasi  yang  dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi  linier ada korelasi  antara kesalahan  pengganggu  pada  periode  t
dengan  kesalahan  pada  periode  t-1 (sebelumya). Pada prosedur pendeteksian masalah autokolerasi dapat digunakan besaran Durbin-Waston. Hasil  uji  autokorelasi  dalam  penelitian ini yaitu : Tabel Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .978 a .956 .942 2233362813502 5.80000 1.259 Berdasarkan  tabel  diatas  nilai DB  dieproleh  1,259.  Maka  dilakukan penentuan Autokerlasi Uji Durbin Watson  dengan  tabel  dibawah  ini. Dimana data n= 12 dan K =3, maka dL= 0.6577 dan dU= 1.8640. Durbin Watson
berada diantara dL dan dU. Oleh  karena itu  autokorelasi  data  ini  tidak  dapat diputuskan.  Sehingga  harus  dilakukan Uji  Autokorelasi  cara  kedua  dengan  Uji Run Test.
Penentuan Autokorelasi Uji Durbin Watson Ada autokorelasi positif Tidak dapat diputuskan Tidak ada autokorelasi Tidak dapat diputuskan Ada autokorelasi negatif Tabel Hasil Run Test Unstandardized Residual Test Value a 1537497057880.43750 Cases < Test Value 6 Cases >= Test Value 7 Total Cases 13 Number of Runs 5 Z -1.144 Asymp. Sig. (2-tailed) .253
Berdasarkan    nilai  Sig  diatas dilihat  bahwa  nilai  Asymp.  Sig.  (2- tailed)  (0.253)  >  (0.05).  Maka,  dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat Autokorelasi dalam penelitian tersebut.

## PEMBAHASAN
Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan bahwa  jumlah  infrastruktur  pendidikan dan  infrastruktur  kesehatan  cenderung berfluktuasi  dari  tahun  ke  tahunnya. Sedangkan  untuk  perkembangan  jumlah
penduduk cenderung stabil dan meningkat dari tahun ketahunnya.
Berdasarkan  Tabel  di  atas  dapat diketahui  bahwa  besaran  infrastruktur pendidikan  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2011  yakni  17.130  sekolah.  Sementara itu,  infrastruktur  pendidikan  terendah terjadi  pada  tahun  2009  yakni  sebanyak 10.640  sekolah.    Jika  dikaitkan  dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa idealnya semakin meningkat pertumbuhan  ekonomi  disuatu  daerah sejalan dengan peningkatan infrastruktur 0 2 d L 4 - d u 4 - d L d u
4
pendidikan  di  daerah  tersebut.  Namun ternyata tidak semua naiknya pertumbuhan  ekonomi  diikuti  dengan naiknya jumlah infrastruktur pendidikan. Hal ini bisa jelas diamati misalnya pada tahun  2009,  naiknya  PDRB  pada  tahun tersebut  sebesar  22,421,919  milyar menjadi  ternyata  berbanding  terbalik dengan menurunnya jumlah infrastruktur pendidikan sebesar 3,054 sekolahan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksejalanan  jumlah  PDRB  dengan jumlah  infrastruktur  pendidikan  di
Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan  Tabel  di  atas  dapat diketahui  bahwa  jumlah  infrastruktur kesehatan  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2012  yakni  22.229  unit.  Sementara  itu, infrastruktur  kesehatan  terendah  terjadi pada tahun 2005 yakni sebanyak 15.771 unit.  Infrastruktur  di  bidang  kesehatan ini dilihat melalui jumlah puskesmas dan rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya,  jika  dikaitkan  dengan pertumbuhan  ekonomi  diketahui  bahwa idealnya semakin meningkat pertumbuhan  ekonomi  disuatu  daerah, maka sejalan dengan peningkatan infrastruktur kesehatan di daerah
tersebut.  Namun  ternyata  tidak  semua naiknya  pertumbuhan  ekonomi  diikuti dengan  naiknya  jumlah  infrastruktur kesehatan.  Hal  ini  bisa  jelas  diamati misalnya  pada  tahun  2005,  naiknya PDRB  pada  tahun  tersebut  sebesar 21.517.802  milyar    ternyata  berbanding terbalik  dengan  menurunnya  jumlah infrastruktur  kesehatan  sebesar  1.891 bangunan kesehatan. Hal ini menunjukkan  adanya  ketidaksejalanan jumlah PDRB dengan jumlah infrastruktur  kesehatan  di  Provinsi Sumatera Utara. Melihat fenomena ini, pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara harus  dapat  mengatasi  permasalahan
pembangunan  infrastruktur  di  bidang kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya  pembangunan  sumber  daya manusia yang berkualitas yang merupakan pokok utama dalam
pembangunan  dan  pertumbuhan  masa depan  ekonomi  Indonesia. Bukan  hanya menambah  infrastruktur  yang  menjadi rencana  yang  harus  dilakukan  oleh pemerintah, tetapi juga kualitas bangunan,  kelayakan,  perawatan  dan perbaikan  infrastruktur  yang  sudah  ada untuk peningkatan
pertumbuhan ekonomi  pada  masing-masing  daerah untuk  rencana  jangka  pendek  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat untuk  mengurangi  kesenjangan  antar daerah  harus  menjadi  prioritas  jangka panjang.  Tidak  hanya  itu,  peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya sebenarnya  adalah  sebuah  ancaman nyata jika pemerintah tidak meningkatkan jumlah infrastruktur pendidikan  dan  kesehatan  masyarakat secara berimbang. Hal ini bisa mengakibatkan banyaknya generasi penerus  bangsa  yang  kurang  cerdas  dan kurang  sehat  akibat  mahalnya  biaya kesehatan  dan  pendidikan  di  provinsi ini,  yang  berdampak  pada  pertumbuhan ekonomi  masyarakat  dalam  jangka panjang.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa    perubahan  variabel infrastruktur  kesehatan,  infrastruktur pendidikan dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial variabel infrastruktur  kesehatan  dan  jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan; sedangkan infrastruktur pendidikan  berpengaruh  positif  namun
tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
Hendaknya Pemerintah perlu meningkatkan  tidak  hanya  dari  segi kuantitas  infrastruktur  pendidikan  dan kesehatan  tetapi  juga  dari  segi  kualitas pelayanan. Pada infrastruktur pendidikan diharapkan tercipta bangunan  dan  fasilitas  yang  memadai sesuai  dengan  tuntutan  pasar  dan  dunia pendidikan, sedangkan dari segi infrastruktur kesehatan diharapkan tercipta kualitas pelayanan yang terstandar  dan  merata  untuk  pasien segala lapisan ekonomi sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan  publik  kesehatan  pemerintah akan  semakin  kuat  dan  tidak  banyak pasien  yang  pergi  jauh  berobat  ke  luar negeri.

## DAFTAR RUJUKAN
Badan Pusat Statistik (BPS). Sumatera Utara Dalam Angka. Tahun 2008-2013. Lestari, Mega. 2019. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan   Pemerataan Ekonomi  Indonesia  (Studi  Pada BPS  Tahun  2003-2017). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 70(1):98-105. (http://administrasibisnis.studentjournal. ub.ac.id/index.php/jab/article/download/ 2819/32 05,  diakses  tanggal  15 Mei 2020). Pohan, Mukmin dan Raja Halim. Analisis Ketersediaan Infrastuktur Kesehatan dan Aksebilitas Terhadap Pembangunan Kesehatan Penduduk  di  Provinsi  Sumatera Utara. 99-91. (http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekaw an/article/view/1020,  diakses  tanggal  15 Mei 2020). Rochaida, Eny. 2016. Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur. Forum Ekonomi, 18(1):14-24. (https://media.neliti.com, diakses
tanggal 15 Mei 2020).
Safitri, Indrian dan Aliasuddin. 2016.
Pengaruh  Penduduk  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM),
1(1):56-65.
(http://jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/vie w/677, diakses tanggal 15 Mei 2020). https://sumut.bps.go.id/publication/2015
/09/08
http://repository.unhas.ac.id/metode- penelitian