P-ISSN: 1907-9419 E-ISSN: 2685-9075 Juni 2023
Jurnal Kepariwisataan Indonesia 17 (1) (2023) 119-131

## PARTISIPASI MASYARAKAT DESA TUAFANU DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA PANTAI OETUNE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Tuafanu Village Community Participation in Tourism Development at Oetune Beach, South Timor Tengah District Rendra Umbu Leha Kulandima 1 , Aldi Herindra Lasso 2 *
1,2 Prodi Magister Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin ,
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
Indonesia aldi.lasso@uksw.edu
Diterima: 09 Agustus 2022. Disetujui: 14 Februari 2023. Dipublikasikan: 12 Juni 2023

## Abstrak
Partisipasi  masyarakat  menjadi  penting  dalam  pembangunan  pariwisata.  Pemerintah diharapkan berperan dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Akan tetapi dalam  praktiknya,  keterlibatan  pemerintah  dalam  pengelolaan  berpotensi memberikan dampak positif ataupun negatif bagi partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis  partisipasi  masyarakat  desa  Tuafanu  dalam  pembangunan  pariwisata Pantai Oetune sebelum dan sesudah dikelola oleh pemerintah. Melalui metode deskriptif kualitatif,  penelitian  ini  mengkaji  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan objek wisata Pantai Oetune yang saat ini dikelola oleh pemerintah dengan menggunakan tangga partisipasi Arnstein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa  Tuafanu  pada  awal  pembangunan  pariwisata  Pantai  Oetune  berada  pada  tingkat derajat  kuasa  atau  kekuatan  masyarakat  turun  pada  tingkat  partisipasi  semu  setelah Pantai Oetune dikelola oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran pemerintah yang banyak terfokus  pada  pembangunan  fisik  perlu  diikuti  upaya-upaya  peningkatan  partisipasi masyarakat  agar  terjaga  dan  terus  meningkat  sehingga  pariwisata  berkelanjutan  dapat terwujud.
Kata Kunci: Pantai Oetune, partisipasi masyarakat, pembangunan pariwisata

## Abstract
Community participation is essential in tourism development. The government plays a role  in  encouraging  increased  community  participation.  However,  in  practice, government involvement in management has the potential to have positive or negative impacts  on  community  participation.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the presence of the Tuafanu village community in the development of Oetune Beach tourism
before and after being managed by the government. Through a qualitative descriptive method, this study examines the level of community participation in the development of the Oetune Beach tourist attraction. It is currently being managed by the government using  the  Arnstein  participation  ladder.  The  results  of  the  study  show  that  the participation  of  the  Tuafanu  village  community  at  the  start  of  Oetune  Beach  tourism development  was  at  the  level  of  degree  of  power.  In  other  words,  community  power dropped to a pseudo-participation level after the government managed Oetune Beach. Therefore,  the  government's  role  focuses  a  lot  on  physical  development  needs  to  be followed  by  efforts  to  increase  community  participation  so  that  it  is  maintained  and continues increasing so that sustainable tourism completes.
Keywords: Oetune Beach, community participation, tourism development
©2023 Direktorat Kajian Strategis

## PENDAHULUAN
Dalam  konsep  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan,  terdapat  hubungan  antara keberlanjutan dan partisipasi masyarakat (Rusata, 2019).  Pada banyak kasus, pembangunan pariwisata  dipengaruhi  oleh  tingkat  keterlibatan  masyarakat  setempat.  Di  satu  sisi, pembangunan pariwisata sendiri diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Hermawan,  2016;  Lasso  &  Dahles,  2021;  Nurwanto,  2020).  Di  sisi  lain,  pembangunan pariwisata  mengalami  hambatan  jika  tidak  mendapatkan  dukungan  penuh  dari  masyarakat setempat (Jupir, 2013;  Purwaningsih & Mahagangga, 2017). Salah satu model perencanaan pembangunan pariwisata partisipatif adalah pariwisata berbasis komunitas, yakni masyarakat lokal diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengelola pariwisata sehingga mendapatkan manfaat  untuk  kehidupan  mereka  (Anuar  &  Sood,  2017).  Konsep  ini  merupakan  sebuah alternatif  strategi  pembangunan  melalui  pemberdayaan  masyarakat  di  sekitar  lokasi  wisata untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang  berfokus  pada  keterlibatan  dan pengembangan masyarakat.
Pada praktiknya, penerapan konsep pariwisata berbasis komunitas memiliki hambatan- hambatan. Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat di sebuah komunitas berbeda dengan yang lainnya.  Pembangunan  pariwisata  juga  bergantung  pada  tingkat  penerimaan  serta dukungan dari masyarakat (Hilman et al., 2019; Wahyuni, 2018). Pada beberapa daerah, sulit menerapkan konsep tersebut karena keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat, baik di tingkat operasional, struktural,  maupun  budaya  (Beliu  &  Fina,  2019).  Keterbatasan  yang  dialami  pun  beragam, seperti pada faktor keuangan, keterbatasan infrastruktur, serta pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri (Beliu & Fina, 2019; Elim & Mba, 2021; Palimbunga, 2018; Rahayu et al., 2016). Keterbatasan ini menjadikan komunitas tetap membutuhkan campur tangan pihak luar untuk membantu mereka.
Pemerintah  merupakan  salah  satu  pihak  luar  yang  dapat  berperan  besar  dalam membantu  komunitas.  Namun  demikian,  keterlibatan  pemerintah  dalam  pembangunan pariwisata berbasis komunitas membawa dampak yang beragam bagi komunitas setempat. Di satu sisi, pemerintah dapat memberikan manfaat kepada komunitas lewat pendampingan
serta  pelatihan  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  keterampilan  dan  pengetahuan  serta pengawasan,  monitoring  dan  evaluasi  kegiatan  pariwisata  yang  sudah  dilakukan  oleh masyarakat  di  komunitas  lokal  (Marlina,  2019;  Pribudi,  2020).  Di  sisi  lain,  keterlibatan pemerintah  dalam  pembangunan  pariwisata  lokal,  terutama  ketika  pemerintah  berperan dalam pengelolaan destinasi, dapat menimbulkan konflik karena terjadi perampasan tanah dan  masalah  dalam  distribusi  pendapatan  serta  hak  pengelolaan  objek  wisata  (Wang  & Yotsumoto,  2019).  Berdasarkan  situasi  ini,  penting  untuk  menganalisis  partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang dikelola oleh pemerintah, salah satunya dengan menggunakan tangga partisipasi masyarakat. Model partisipasi masyarakat terbagi dalam suatu tingkatan yang dinamakan tangga partisipasi (Arnstein, 1969).
Tabel 1. Tangga Partisipasi Arnstein
8 Kendali Warga ( citizen control ) Derajat Kuasa/Kekuatan Masyarakat ( Degree of Citizen Power ) 7 Kuasa yang didelegasi ( delegated power ) 6 Kemitraan ( partnership ) 5 Penentraman ( placation ) Partisipasi Semu ( Tokenism ) 4 Konsultasi ( consultation ) 3 Pemberian Informasi ( information ) 2 Terapi ( theraphy ) Tidak Partisipatif ( Non Participation ) 1 Manipulasi ( manipulation )
Sumber: Arnstein, 1969
Tabel  1  menunjukkan  tangga  partisipasi  Arnstein  bahwa  dalam  tingkatan  Tidak Partisipatif (Non-Participation )  terdapat  2  tingkat  terbawah,  yaitu  Manipulasi ( Manipulation ) dan Terapi ( Therapy ). Tangga manipulasi menunjukkan bahwa tidak ada kemungkinan untuk masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan. Pemegang kekuasaan, dalam  hal  ini  pemerintah,  akan  memilih  dan  mengajarkan  sejumlah  orang  sebagai perwakilan dari masyarakat yang harus selalu menyetujui. Pada tangga kedua, yaitu terapi, telah  terjalin  komunikasi  yang  bersifat  terbatas,  inisiatif  pun  datang  dari  pemegang kekuasaan (pemerintah), dan berjalan hanya satu arah. Pemerintah sedikit memberitahukan kepada  masyarakat  mengenai  beberapa  program  yang  sudah  disetujui  oleh  wakil masyarakat dan masyarakat lain hanya mendengarkan.
Tangga ketiga sampai kelima masuk dalam kategori Partisipasi Semu ( Tokenism ). Tangga  ketiga  ialah  Pemberian  Informasi  ( Information ),  yakni  telah  terjalin  pemberian informasi  dan  komunikasi  namun  masih  berjalan  satu  arah,  sarana timbal  balik  masih minim.  Tangga  berikutnya  ialah  Konsultasi  ( Consultation ),  yakni  sudah  terjalin komunikasi  dua  arah  namun  partisipasi  tersebut  hanya  bersifat  formalitas  aspirasi masyarakat sudah mulai terjaring, penyelidikan keberadaan masyarakat, ada kemungkinan aspirasi dari masyarakat akan didengarkan tetapi belum menjamin aspirasi tersebut akan dilaksanakan.  Kelima  adalah  tangga  yang  disebut  Penentraman  ( Placation )  yang  berarti komunikasi  sudah  berjalan  dengan  baik,  ditandai  adanya  negosiasi  antara  masyarakat dengan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, namun keputusan akhir tetap dipegang oleh pemegang kekuasaan, yakni pemerintah.
Tiga  tangga  teratas  masuk  dalam  kategori  Derajat  Kuasa/Kekuatan  Masyarakat ( Degree of Citizen Power ), yakni pada proses pengambilan keputusan, masyarakat sudah memiliki pengaruh, partisipasi masyarakat telah masuk ke dalam ruang penentuan untuk proses,  hasil,  serta  akibat  kebijakan  dengan  menjalankan  Kemitraan  ( Partnership ).
Masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan dalam posisi sejajar. Pemerintah  memperlakukan  masyarakat  layaknya  rekan  kerja.  Kuasa  yang  Didelegasi ( Delegated  Power ),  yaitu  masyarakat,  telah  memiliki  kekuasaan  yang  lebih  tinggi  dari pemerintah  dalam  pengambilan  keputusan.  Pemerintah  mendelegasikan  beberapa kewenangan kepada masyarakat. Pada tangga Kendali Warga ( Citizen Control ) partisipasi yang  penuh  dari  masyarakat  atas  suatu  keputusan  menentukan  keberlangsungan  suatu kegiatan.  Dalam  tingkatan  ini,  fungsi  pemerintah  sangat  minim  sedangkan  partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam memegang kewenangan. Masyarakat lebih mendominasi daripada pemerintah bahkan sampai pada mengevaluasi kerja sehingga dikatakan sebagai partisipasi yang ideal.
Kajian-kajian  mengenai  pariwisata  berbasis  komunitas  dalam  pembangunan pariwisata pada umumnya berfokus pada peran masyarakat, manfaat pembangunan, atau permasalahan terkait partisipasi masyarakat yang terjadi setelah pariwisata dikembangkan (Ahsani et al., 2018; Palimbunga, 2018; Sasongko et al., 2019). Belum banyak ditemukan kajian  yang  menganalisis  partisipasi  masyarakat  pada  saat  sebelum  dan  setelah pengembangan  pariwisata  yang  melibatkan  pemangku  kepentingan  lain.  Dengan menggunakan tangga  Arnstein,  tujuan  dari  penelitian ini adalah  menganalisis  partisipasi masyarakat  Desa  Tuafanu  dalam  pembangunan  pariwisata  Pantai  Oetune  sebelum  dan sesudah objek wisata ini dikelola oleh pemerintah. Tangga Arnstein menjadi pisau analisis yang  tepat  untuk  melihat  perubahan tingkat partisipasi  masyarakat  Tuafanu  berdasarkan pada indikator pada masing-masing tingkat.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan lewat pengumpulan serta analisis data yang berupa kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis dan  juga  perbuatan  manusia  untuk  melihat  partisipasi  dari  masyarakat  desa  Tuafanu  dalam pembangunan  pariwisata  Pantai  Oetune.  Pada  penelitian  ini,  peneliti  memilih  lokasi  Pantai Oetune, Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  (NTT).  Alasan  peneliti  memilih  lokasi  penelitian  ini  karena  Pantai Oetune menjadi salah satu destinasi pariwisata yang masuk dalam Kawasan Andalan Pariwisata Daerah karena keunikannya yang tidak dimiliki oleh destinasi wisata lain, yaitu Padang pasir yang luas dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pantai Oetune menjadi objek wisata yang  saat  ini  dikelola  oleh  Dinas  Pariwisata  kabupaten  TTS  sehingga  peneliti  ingin menganalisis  partisipasi  masyarakat  desa  Tuafanu  dalam  pembangunan  objek  wisata  ini. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  observasi  (pengamatan)  terkait  kondisi  objek penelitian, dalam hal ini objek wisata Pantai Oetune, dilanjutkan dengan wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung atau face to face dengan partisipan, seperti orang-orang atau lembaga  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pengelolaan  Pantai  Oetune,  masyarakat  yang tinggal di sekitar objek  wisata yang juga merupakan anggota pokdarwis  Oetune.  Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumen untuk memperlengkapi data yang didapat di lapangan.
Metode  pengambilan  data  dilakukan  dengan  cara Snowball  sampling .  Seluruh pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan persetujuan dari para informan. Wawancara  mendalam  dilakukan  saat  para  informan  memiliki  waktu  luang sehingga  tidak mengganggu aktivitas keseharian mereka. Peneliti juga menggunakan pendekatan secara adat
dengan membawa sirih dan pinang sebagai simbol adat orang Timor sehingga peneliti diterima masyarakat desa dan pengambilan data bisa terlaksana dengan baik.
Analisis tematik dipakai dalam penelitian ini. Analisis tematik merupakan salah satu metode analisis data penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi suatu pola atau menentukan tema  dari  data-data  yang  sudah  dikumpulkan  (Junaid,  2016).  untuk  mengupas  secara  detail data-data  kualitatif,  analisis  tematik  menjadi  metode  yang  efektif  karena  akan  membantu menemukan  pola-pola  dalam  sebuah  kejadian  dan  menjelaskan  dari  sudut  pandang  peneliti sejauh mana kejadian itu terjadi (Heriyanto, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Pariwisata di Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan Salah  satu  potensi  pariwisata  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  (TTS)  adalah Pantai Oetune yang berada di desa Tuafanu, kecamatan Kualin, 73 km arah selatan dari kota Soe. Secara geografis, pantai yang terletak pada koordinat 10.0204 o Lintang Selatan dan 124.5385 o Bujur Timur ini memiliki keunikan berupa gumuk pasir yang terbentang luas sepanjang 100 meter dengan pola-pola yang terbentuk secara alami melalui hembusan angin (Nugraha & Enga, 2021; Tualaka et al., 2018). Selain itu, Pantai Oetune memiliki ombak yang cocok untuk berselancar. Pada bibir pantai banyak terdapat pohon lontar yang menjadi salah satu daya tarik tambahan di area ini.
Menurut sejarah, nama Oetune sendiri berasal dari Bahasa Timor yang terdiri atas 2 suku kata yaitu oe dan tune . Oe berarti ‘air’ dan tune berarti ‘gewang/lontar’ sehingga oetune berarti ‘air yang keluar dari pohon gewang/lontar’ karena terdapat sumber mata air yang berada tidak jauh dari salah satu pesisir pantai dan mata air tersebut sering digunakan untuk minum hewan peliharaan masyarakat. Keberadaan mata air tersebut menjadi cikal bakal nama daerah.
Gambar 1. Gumuk Pasir Pantai Oetune. Sumber: Data Lapangan, 2021
Berdasarkan gambar 1 di atas, keunikan yang dimiliki Pantai Oetune ialah gumuk pasir yang menjadi daya tarik tersendiri dan area berfoto bagi wisatawan yang berkunjung.
Setiap tahun, jumlah pengunjung mengalami peningkatan. Terhitung sejak 2015, jumlah wisatawan  lokal  maupun  asing  yang  berkunjung  berjumlah  46.659  orang  dan  jumlah kunjungan  terbanyak  pada  tahun  2019,  yaitu  berkisar  62.000  orang  (Dinas  Pariwisata Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  2021).  Potensi  yang  dimiliki  Pantai  Oetune  telah menggerakkan masyarakat desa Tuafanu untuk mengembangkan area ini menjadi sebuah destinasi pariwisata.
Pengelolaan  Pariwisata  di  Desa  Tuafanu,  Kecamatan  Kualin,  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan
Potensi Pantai Oetune mulai menjadi perhatian masyarakat setempat sejak tahun 1995. Awal inisiasi pengembangan Pantai ini muncul dari Bapak Frits Talan selaku orang yang  dituakan  di  wilayah  tersebut.  Bapak  Frits  Talan  memimpin  9  anggota  masyarakat lainnya  untuk  membersihkan  lokasi  wisata  Pantai  Oetune  yang  masih  sangat  asri. Berdasarkan  arahan  Bapak  Frits  Talan, masyarakat menuju lokasi  wisata  pada  pagi  hari untuk bersama-sama mengumpulkan sampah-sampah berupa batang dan daun lontar kering untuk  dibakar.  Kegiatan  ini  menjadi  cikal  bakal  terbentuknya  kegiatan  Jumat  bersih  di lokasi akses jalan setapak menuju lokasi wisata.  Hal tersebut dikemukakan oleh Ibu Nofri Talan  salah  satu  warga  yang  turut  berpartisipasi  pada  awal  pembangunan  objek  wisata Pantai Oetune.
“Waktu  awal,  kegiatan  yang  rutin  dilakukan  itu  Jumat  bersih.  Kita  sama-sama membersihkan  lokasi  wisata  dari  sampah-sampah.  Biasanya  tetua-tetua  dulu  itu  yang panggil dengan anggota masyarakat lain untuk bersih-bersih” (N. Talan, 2021).
Masyarakat  saat  itu  begitu  antusias  untuk  bekerja  membersihkan  lokasi  wisata. Meskipun tidak digaji, masyarakat tetap bekerja penuh tanggung jawab karena masyarakat merasa  memiliki  objek  wisata  tersebut.  Masyarakat  setuju  bahwa  objek  wisata  Pantai Oetune ini perlu untuk dikembangkan karena potensi yang dimiliki sangat besar.
Gambar 2. Lopo Besar, Bangunan Pertama Hasil Partisipasi Masyarakat Tuafanu
Sumber: Data Lapangan, 2021
Peran  aktif  masyarakat  desa  Tuafanu  diawali  dengan  gotong  royong  secara sukarela membangun sebuah lopo besar (lihat Gambar 2). Bangunan ini menjadi penting karena selain  berfungsi sebagai  tanda  resmi  pembukaan  pembangunan  pariwisata  Pantai Oetune  yang  diinisiasi  masyarakat,  juga  menjadi  bukti  dari  awal  partisipasi  aktif masyarakat  untuk  membangun  Pantai  Oetune  secara  sukarela.  Saat  itu,  masyarakat dipimpin  oleh  Bapak  Eduard  Nabunome  (kepala  desa)  berkoordinasi  dengan  Bapak Yohanes Liufeto (perwakilan dari Dinas Pariwisata), dan Bapak Frits Talan beserta 9 orang anggota masyarakat yang tinggal di sekitar Pantai Oetune mengumpulkan bahan, seperti alang-alang maupun kayu di lokasi wisata untuk mulai membangun lopo besar tersebut. Semua biaya pembelian bahan merupakan swadaya dari masyarakat sendiri. Sejak saat itu, pengelolaan  pantai  dilakukan  oleh  masyarakat  sendiri  meskipun  dengan  fasilitas  yang terbatas serta jumlah kunjungan wisatawan yang masih belum terlalu banyak.
Semakin  dikenalnya  Pantai  Oetune  ditandai  dengan  ramainya  wisatawan  lokal yang  datang.  Pada  tahun  2002,  masyarakat  kembali  berinisiatif  untuk  membangun infrastruktur pendukung berupa enam buah lopo beratap alang-lang serta satu buah toilet sederhana  yang  dapat  dipakai  oleh  pengunjung  dengan  biaya  ditanggung  bersama  oleh masyarakat  sendiri.  Inisiatif  dari  masyarakat  ini  yang  kemudian  menjadi  cikal-bakal terbentuknya  kelompok  sadar  wisata  (Pokdarwis)  Oetune  yang  kemudian  disahkan  oleh pemerintah dalam SK Bupati tahun 2002.
Melihat potensi pariwisata yang ada, pada tahun 2011, Dinas Pariwisata Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  mulai  mengambil  alih  pengelolaan  Pantai  Oetune  dengan bermodalkan  enam  hektar  tanah  yang  dihibahkan  oleh  tuan  tanah  setempat.  Area  ini mencakup daerah di sekitar lokasi wisata sampai pada gumuk pasir. Hal ini dikemukan oleh bapak Anti Taopan, penjaga objek wisata Pantai Oetune.
“Objek  wisata  ini  sudah  berdiri  sejak  1995  dari  situ  kemudian  Dinas  Pariwisata menyerahkan  kepada  desa  Tuafanu  untuk  dikelola  tapi  karena  mereka  lihat  tidak  ada perkembangan dari segi infrastruktur, jadi sejak 2011 mereka (Dinas Pariwisata) ambil alih” (Taopan, 2021).
Sejak  pengambilalihan  tersebut,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  mulai dioptimalkan  oleh  Dinas  Pariwisata  dengan  diaspalnya  jalan  masuk  ke  area  pantai, pembangunan empat belas unit lopo kecil permanen di pinggir pantai dan beberapa toilet. Tahun 2012, mulai dibangun fasilitas pendukung lain seperti villa, pagar, gallery souvenir , rumah berjualan permanen, prayer service , panggung hiburan, dan gardu pandang. Selain itu, perbaikan aksesibilitas juga dilakukan dengan memperbaiki jalan setapak di dekat area pantai.  Jaringan  listrik  yang  direncanakan  masuk  sejak  tahun  2019  sudah  terpasang  dan mulai dirasakan oleh pengunjung serta masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi wisata. akan tetapi fasilitas seperti gallery souvenir , rumah berjualan permanen belum digunakan secara  maksimal  karena  beberapa  bagian  mengalami  kerusakan  sehingga  tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.
Dalam  pengelolaan  objek  wisata  Pantai  Oetune,  Dinas  Pariwisata  banyak melakukan  pembangunan  fasilitas  pendukung  namun  pembangunan  tersebut  tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Konsep pembangunan lebih banyak berasal dari Dinas Pariwisata setempat. Sementara pada proses pembangunan fisik, masyarakat terlibat hanya  pada  bagian  tertentu.  Pada  tahap  awal  pembangunan  fisik  objek  wisata  ini,
pembangunan  fasilitas  pendukung  dikerjakan  oleh  pemenang  tender  proyek  pemerintah sehingga  masyarakat  yang  berpartisipasi  hanyalah  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai tukang  bangunan  dan  dibayar  karena  ikut  bekerja  dalam  proyek  tersebut.  Seperti  yang diungkapkan  Bapak  Rivan  Talan  selaku  salah  satu  penjaga  objek  wisata  Pantai  Oetune,
“Tidak semua masyarakat ikut kerja untuk jalan masuk dengan pagar keliling. Hanya beberapa  saja  tapi  itu  yang  pekerjaannya  sebagai  tukang  bangunan.  Mereka  menjadi pekerja harian lepas setelah bernegosiasi dengan pemegang tender untuk bisa bekerja di lokasi wisata” (R. Talan, 2021).
Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  kemudian  memberlakukan retribusi bagi para pengunjung. Desa Tuafanu sendiri tidak mendapatkan pembagian dari hasil  dari  retribusi  tersebut  dikarenakan  belum  adanya  peraturan  desa  yang  mengatur pembagian  hasil  retribusi.  Sebagai  upaya  pelibatan  masyarakat,  Dinas  Pariwisata mengangkat beberapa anggota masyarakat asli desa Tuafanu menjadi tenaga honorer Dinas Pariwisata dan ditempatkan sebagai penjaga Pantai dengan gaji yang disesuaikan dengan upah minimum regional (UMR) sebesar Rp. 1.975.000,00. Tugas mereka adalah menjaga loket  karcis  dan  mencatat  jumlah  wisatawan  yang  berkunjung  lalu  melaporkan  hasil penjualan tiket tersebut kepada Dinas Pariwisata. Setiap akhir bulan, petugas tersebut akan menyerahkan hasil penjualan tiket masuk kepada Dinas Pariwisata. Mereka juga mengikuti rapat evaluasi terkait dengan masalah yang terjadi di lapangan atau meneruskan laporan dari pengunjung. Selain tugas yang diberikan oleh Dinas Pariwisata, penjaga pantai juga menyiapkan fasilitas penunjang seperti air bersih bagi pengunjung.
Dinas  Pariwisata  juga  melakukan  intervensi  dalam  kepengurusan  Pokdarwis dengan  mengangkat  salah  satu  penjaga  Pantai,  yaitu  Bapak  Rivan  Talan,  sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata Oetune karena beliau merupakan anak dari pemilik tanah yang menghibahkan tanah mereka untuk pengembangan lokasi wisata, yaitu Bapak Frits Talan. Selain itu, bapak Rivan adalah salah satu warga desa Tuafanu yang cukup lama keluar dari wilayah  desa  Tuafanu  dan  merantau  di  pulau  Jawa  sehingga  dengan  pengalaman  dan kemampuan  yang  dimiliki  diharapkan  dapat  menjalankan  tugas  tersebut.  Sebagai  ketua Pokdarwis Oetune, bapak Rivan Talan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata apabila ada kegiatan  yang  akan  diselenggarakan  di lokasi  wisata untuk  menyiapkan  tempat maupun hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  kegiatan  tersebut.  Bapak  Rivan  juga mempersiapkan  anggota  untuk  mengikuti  pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas Pariwisata.
Sebagai upaya pengembangan kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata yang dimiliki,  Dinas  Pariwisata  melaksanakan  sosialisasi  dan  bimbingan  teknis  (Bimtek). Kegiatan  sosialisasi  sadar  wisata  ditujukan  kepada  seluruh  masyarakat  desa  Tuafanu. Tujuan dari sosialisasi ini adalah meningkatkan pemahaman pariwisata kepada masyarakat desa Tuafanu sehingga tercipta iklim yang kondusif terhadap perkembangan pariwisata di Pantai  Oetune.  Akan  tetapi  sosialisasi  tersebut  tidak  datang  dari  kebutuhan  warga  dan merupakan inisiatif pihak dinas. Topik-topik yang dipilih juga merupakan ide dari pihak dinas,  sehingga  masyarakat  desa  Tuafanu  tidak  terlalu  menaruh  perhatian  saat  kegiatan berlangsung.  Masyarakat  datang  hanya  untuk  mendapatkan  uang  saku  dari  kegiatan tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rivan Talan yang merupakan penjaga objek wisata Pantai Oetune.
“Pernah Dinas Pariwisata turun ke desa Tuafanu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat  (biasa  yang  diundang  adalah  masyarakat  yang  dituakan)  dan  masyarakat yang hadir juga itu karena ada uang duduk” (R. Talan, 2021).
Selain itu, pelatihan yang dilakukan masih sangat terbatas, hanya 1 atau 2 hari saja sedangkan  para  anggota  pokdarwis  Oetune  membutuhkan  pendampingan  serta  evaluasi hasil kerja mereka oleh pemerintah. Pantai Oetune juga sering mendapat kunjungan dari tamu-tamu penting, seperti Kementerian, sehingga seringkali ada koordinasi antara Dinas Pariwisata  dan  pihak  desa  Tuafanu  serta  Pak  Rivan  Talan  untuk  mempersiapkan penyambutan di lokasi wisata. Penyambutan tersebut biasanya berupa penampilan tarian adat oleh ibu-ibu masyarakat desa Tuafanu. Kelompok ini biasanya dibagi dalam kelompok penari dan pemain musik tradisional. Setelah penyambutan di lokasi wisata usai, biasanya para  penari  akan  mendapatkan  imbalan  atau  uang  sirih  pinang  oleh  Dinas  Pariwisata sebagai tanda terima kasih karena sudah berpartisipasi. Imbalan tersebut akan dibagikan kepada  masyarakat  dan  sebagian  juga  akan  disimpan  sebagai  kas  untuk  membeli perlengkapan menari.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Objek Wisata di Pantai Oetune Berdasarkan Tangga Arnstein
Merujuk  pada  tangga  partisipasi  masyarakat  dari  Arnstein,  terlihat  bahwa  pada awal  pengembangan  Pantai  Oetune,  masyarakat  desa  Tuafanu  memiliki  kendali  penuh dalam  pengembangan  Pantai  Oetune.  Mereka  merencanakan,  mengendalikan,  dan mengimplementasikan  penuh  pembangunan  objek  wisata  Pantai  Oetune.  Kemandirian yang  mereka  miliki  saat  itu  masuk  dalam  tahap  Derajat  Kuasa/Kekuatan  Masyarakat ( Degree of Citizen power) atau partisipasi masyarakat secara penuh terhadap objek wisata Pantai Oetune. Meskipun hanya memberikan kontribusi berupa tenaga, waktu serta materi lokal, masyarakat berada pada tingkatan teratas dari tangga partisipasi, yaitu Kedali Warga ( Citizen Control ). Yang terjadi pada masyarakat Tuafanu pada awal pembangunan sama dengan temuan dari Sasongko dalam pembangunan pariwisata Hutan Pinus Kragilan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat (Sasongko et al., 2019). Melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis), masyarakat ikut dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pembagian tugas kerja. Dalam periode ini, masyarakat dengan bebas menyampaikan pendapat mereka terkait ide pengembangan objek wisata tersebut serta bekerjasama dalam pelaksanaan ide yang disampaikan.
Tingkat partisipasi masyarakat Tuafanu bergeser pada tahapan pembangunan lopo besar.  Saat itu  mulai  ada  campur  tangan  pemerintah  dalam  pembangunan  objek  wisata Pantai  Oetune.  Pada  periode  ini  masyarakat  desa  masuk  dalam  tahap  Derajat Kuasa/Kekuatan Masyarakat ( Degree of Citizen power) atau partisipasi masyarakat secara penuh  terhadap  objek  wisata  Pantai  Oetune  tetapi  berada  pada  tahapan  Kemitraan ( Patnership ) (Arnstein, 1969). Masyarakat berada pada posisi sejajar dengan pemerintah. Pemerintah  memperlakukan  masyarakat  selayaknya  rekan  kerja  terutama  dalam mendukung pembukaan Pantai Oetune. Mereka juga mulai bermitra dalam merancang dan mengimplementasikan  aneka  kebijakan  publik  dalam  hal  yang  ditunjukkan  dengan pengesahan  SK  Bupati  tahun  2002  mengenai  pembentukan  kelompok  sadar  wisata (Pokdarwis) Oetune.
Sejak  diambil  alih  pengelolaannya  oleh  Dinas  Pariwisata  pada  tahun  2011, masyarakat memang tetap dilibatkan dalam pembangunan pariwisata namun berdasarkan temuan di lapangan, partisipasi masyarakat jauh berbeda dengan awal pembangunan objek wisata. Partisipasi masyarakat menjadi terbatas pada orang-orang yang memiliki posisi atau keahlian  tertentu  saja.  Masyarakat  desa  Tuafanu  berperan  sebagai  penjaga  pantai,  ikut dalam pembangunan infrastruktur di lokasi wisata, dan membuka usaha berjualan. Akan tetapi  berbeda  dengan  awal  masa  perintisan  ketika  partisipasi  masyarakat  merupakan inisiatif masyarakat itu sendiri, pada masa pembangunan oleh Dinas Pariwisata, partisipasi masyarakat lebih banyak didorong oleh faktor ekonomi.
Masyarakat  berpartisipasi  karena  ada  imbalan  yang  diberikan  oleh  Dinas Pariwisata  Tingkat  keterlibatan  masyarakat  dalam  perencanaan  dan  pengembangan  juga menurun  karena  inisiatif  pengembangan  berasal  dari  Dinas  Pariwisata.  Terlihat  bahwa masyarakat  desa  Tuafanu  menjadi  sangat  bergantung  kepada  pemerintah  dan  tidak berinisiatif  untuk  melakukan  sesuatu.  Berbeda  dengan  temuan  Ahsani,  masyarakat  desa wisata  Candirejo  tidak  bergantung  pada  pemerintah  dalam  melakukan  kegiatan pemberdayaan,  baik  dalam  pelaksanaan,  fasilitas,  serta  dana  (Ahsani  et  al.,  2018). Masyarakat desa Tuafanu hanya akan berpartisipasi ketika diminta oleh Dinas pariwisata.
Hal di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan objek wisata Pantai Oetune berada dalam tahap Partisipasi Semu ( Tokenism ). Dalam kategori ini, ada partisipasi masyarakat dan pendapat mereka sudah didengar tetapi masyarakat tidak mampu  menjamin  bahwa  pendapat  mereka  akan  dipertimbangkan  oleh  pemegang kekuasaan  sehingga  memiliki  kemungkinan  yang  sangat  kecil  untuk  menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Sejak diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah, dalam hal  ini  Dinas  Pariwisata,  koordinasi  dan  inisiasi  pembangunan  yang  berjalan  masih cenderung  satu  arah.  Masyarakat  dilibatkan  dalam  kegiatan  pariwisata  namun  hanya sebagai  pendukung  dalam  kepentingan  Dinas  Pariwisata,  berbeda  dengan  awal pembangunan objek wisata dimana masyarakat yang lebih berinisiatif untuk membangun objek wisata Pantai Oetune.
Masyarakat desa Tuafanu berpartisipasi dalam musyawarah untuk merancangkan pengembangan  desa  yang  didalamnya  termaksud  pengembangan  objek  wisata  Pantai Oetune  namun  keputusan  akhir  serta  langkah-langkah  berikutnya  di  tangan  pemerintah. Peran dari masyarakat terbatas pada memberi masukan, ide, saran yang diharapkan menjadi dasar  dalam  pembuatan  kebijakan  pembangunan.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pariwisata  berada  dalam  tahap  Konsultasi ( Consultation), yakni masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat  mereka  namun  tidak  ada  kepastian  bahwa  perhatian  atau  ide  mereka diperhitungkan  atau  diwujudkan  meskipun  sudah  dilaksanakan  dialog  dua  arah  oleh masyarakat dengan pemerintah. Tingkat keberhasilan dari proses ini rendah karena tidak ada jaminan bahwa ide, opini dari masyarakat akan diperhatikan. Masyarakat desa Tuafanu memang  mendapatkan  kesempatan  untuk  menyampaikan  pendapat  serta  saran  dalam pengembangan objek wisata Pantai Oetune namun keputusan akhir ada pada pemerintah, dalam  hal  ini  Dinas  Pariwisata,  untuk  mewujudkan  aspirasi,  ide  atau  pendapat  dari masyarakat.

## KESIMPULAN
Partisipasi  masyarakat  merupakan  hal  yang  penting  dalam  pembangunan pariwisata. Masyarakat dilibatkan oleh Dinas Pariwisata dalam pembangunan wisata Pantai Oetune  sebagai  penjaga  pantai,  anggota  Pokdarwis,  koordinator  kegiatan  di  lapangan, pedagang serta penyambut tamu di objek wisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur di lokasi wisata yang dilakukan oleh pemerintah tidak  menjadi  jaminan  adanya  peningkatan  partisipasi  masyarakat  desa  Tuafanu  dalam pembangunan pariwisata Pantai Oetune.
Berdasarkan  tangga  partisipasi  Arnstein,  partisipasi  masyarakat  desa  Tuafanu mengalami degradasi, sebelumnya berada pada Tahapan Kendali Warga ( Citizen Control ) namun  setelah  pembangunan  pariwisata  diambil  alih  pemerintah,  partisipasi  masyarakat Tuafanu berubah menjadi Partisipasi Semu ( Tokenism ). Bila keadaan ini berlanjut, tidak tertutup  kemungkinan  partisipasi  masyarakat  terus  tergerus  sehingga  menjadi  Tidak Partisipatif ( Non Participan ) dalam pembangunan objek wisata Pantai Oetune.
Tulisan ini memberikan rujukan bahwa dalam pembangunan pariwisata berbasis komunitas,  partisipasi  masyarakat  dan  manfaat  yang  diperoleh  masyarakat  tetap  harus menjadi  prioritas  pembangunan  selain  memprioritas  pembangunan  infrastruktur.  Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan:
1. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah harus diimbangi dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat sehingga partisipasi masyarakat tetap terjaga  dan  terus  meningkat  dan berdampak  pada  tumbuhnya  rasa  memiliki masyarakat terhadap objek wisata Pantai Oetune dan
2. Dari sisi keilmuan, kajian tentang pembangunan pariwisata berbasis masyarakat perlu melihat  tingkat  partisipasi  yang  terjadi  di  masyarakat  dalam  rentang  kajian  jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahsani, R. D. P., Suyaningsih, O., Ma’rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa.
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 3 (2), 135–146.
https://doi.org/10.26905/PJIAP.V3I2.2270
Anuar, A. N. A., & Sood, N. A. A. M. (2017). Community Based Tourism: Understanding, Benefits and  Challenges. Journal  of  Tourism  &  Hospitality , 6 (1).  https://doi.org/10.4172/2167- 0269.1000263
Arnstein,  S.  R.  (1969).  A  Ladder  of  Citizen  Participation. Journal  of  the  American  Institute  of Planners , 35 (4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225
Beliu, J. J., & Fina, Y. N. (2019). Kajian Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Conference  on  Public  Administration  and Society , 1 (1), 139–152. https://proceedings.undip.ac.id/index.php/copas/article/view/24 Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan.  (2021). Rekapitulasi  Data  Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan WIsatawan Domestik di Kabupaten Timor Tengah Selatan . Elim, Y. V., & Mba, D. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Pariwisata Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2019. Jurnal Destinasi Pariwisata , 9 (1), 23–32. https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2021.V09.I01.P03
Heriyanto.  (2018).  Thematic  Analysis  sebagai  Metode  Menganalisa  Data  untuk  Penelitian Kualitatif. Anuva:  Jurnal  Kajian  Budaya,  Perpustakaan,  Dan  Informasi , 2 (3),  317–324. https://doi.org/10.14710/ANUVA.2.3.317-324
Hermawan,  H.  (2016).  Dampak  Pengembangan  Desa  Wisata  Nglanggeran  Terhadap  Ekonomi Masyarakat Lokal. Jurnal Pariwisata , 3 (2), 105–117. https://doi.org/10.31294/PAR.V3I2.1383
Hilman, Y. A., Saeful, M., & Aziz, A. (2019). Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Desa Wisata   “Watu  Rumpuk”   Desa  Mendak   Kecamatan  Dagangan  Kabupaten  Madiun. Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan , 3 (2), 54–66.
https://doi.org/10.34013/JK.V3I2.7
Junaid,  I.  (2016).  Analisis  Data  Kualitatif  Dalam  Penelitian  Pariwisata. Jurnal  Kepariwisataan , 10 (1), 59–74. https://doi.org/10.31219/OSF.IO/NPVQU
Jupir,  M.  M.  (2013).  Implementasi  Kebijakan  Pariwisata  Berbasis  Kearifan  Lokal  (Studi  di Kabupaten Manggarai Barat). Journal of Indonesian Tourism and Development Studies , 1 (1),
28–37. https://jitode.ub.ac.id/index.php/jitode/article/view/105/pdf
Lasso, A. H., & Dahles, H. (2021). A Community Perspective on Local Ecotourism Development:
Lessons from Komodo National Park. Tourism Geographies , 1–21. https://doi.org/10.1080/14616688.2021.1953123
Marlina,  N.  (2019).  Kemandirian  Masyarakat  Desa  Wisata  Dalam  Perspektif  Community  Based Tourism:  Studi  Kasus  Desa  Ketengger,  Kabupaten  Banyumas. JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 17–26. https://doi.org/10.14710/JIIP.V4I1.4735 Nugraha, Y. E., & Enga, E. R. L. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata  Alam  di  Kabupaten  TTS:  Studi  Kasus  Daya  Tarik  Wisata  Pantai  Oetune. Media Wisata , 19 (1), 67–73. https://doi.org/10.36276/MWS.V19I1.67 Nurwanto. (2020). Evaluasi Dampak Pembangunan Pariwisata Menggunakan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Kawasan Wisata Tebing Breksi. Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal  Penelitian  Dan  Pengembangan  Kepariwisataan  Indonesia , 14 (2),  109–124. https://doi.org/10.47608/JKI.V14I22020.109-124
Palimbunga, I. P. (2018). Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Tabalansu, Papua. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA) , 5 (1), 193–210.
https://doi.org/10.24843/JUMPA.2018.V05.I01.P10
Pribudi,  A.  (2020).  Community-based  Approach  to  Sustain  Batik  Tourism  Village  Area  in  the Special Region of Yogyakarta (The Case of Giriloyo Village). Journal of Social Science , 1 (4), 113–122. https://doi.org/10.46799/JSS.V1I4.47 Purwaningsih, N. P. E., & Mahagangga, I. G. A. O. (2017). Hambatan Desa Munggu Sebagai Desa
Wisata di Kabupaten Badung. Jurnal Destinasi Pariwisata , 5 (2), 187–194. https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2017.V05.I02.P02
Rahayu, S., Dewi, U., & Fitriana, K. N. (2016). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai
Strategi  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  di  Kabupaten  Kulon  Progo,  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Jurnal Penelitian Humaniora , 21 (1), 1–13. https://doi.org/10.21831/HUM.V21I1.13111
Rusata,  T.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  Lokal  dalam  Pengembangan  Destinasi  Wisata Berkelanjutan: Studi Kasus Situs Gunung Padang Cianjur. Jurnal Kepariwisataan Indonesia:
Jurnal  Penelitian  Dan  Pengembangan  Kepariwisataan  Indonesia , 13 (2),  79–96. https://doi.org/10.47608/JKI.V13I22019.79-96
Sasongko, G., Trianggono, B., & Wiloso, P. G. (2019). Development of Community-Based Tourism in Pinusan Kragilan, Pogalan Village, Magelang Regency, Central Java, Indonesia. Journal of Indonesian Tourism and Development Studies , 7 (3), 156–165.
https://jitode.ub.ac.id/index.php/jitode/article/view/372/281
Tualaka,  T.  M.  C.,  Subroto, Y.  W.,  &  Wijono,  D.  (2018).  Presepsi  Wisatawan  Terhadap  Potensi Kepariwisataan  Wisata  Alam  Pantai  Oetune  di  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  Nusa
Tenggara Timur. Jurnal Nasional Pariwisata , 10 (1), 56–66. https://doi.org/10.22146/JNP.59466
Wahyuni,  D.  (2018).  Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Pengembangan  Desa  Wisata
Nglanggeran. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 9 (1), 85–102. https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V9I1.994
Wang,  L.,  &  Yotsumoto,  Y.  (2019).  Conflict  in  Tourism  Development  in  Rural  China. Tourism Management , 70 , 188–200. https://doi.org/10.1016/J.TOURMAN.2018.08.012