## TRANSFORMASI KONSEP ISBAT NIKAH TERHADAP ISBAT CERAI BAGI PERCERAIAN DI LUAR PERSIDANGAN

## Amrullah Hayatudin
Universitas Islam Bandung, Indonesia
*Correspondence: amrullahhayatudin@unisba.ac.id

## Abstract
Divorce is the last resort taken when the goal of  marriage is not achieved, according to Islamic law divorce is  legally  valid  when  the  husband  has  dropped  it  both  legally  and  kinayah  with  the  presence  of   two witnesses,  many  Indonesian  people  divorce  outside  court  because  they  consider  the  divorce  legally  valid religion,  but  this  is  contrary  to  the  prevailing  laws  and  regulations  in  Indonesia,  which  stipulate  that divorce is legal if  it is imposed before a trial. The purpose of  this research is to find a new divorce law model  as an  effort  to  protect  the  rights  of  divorcees  outside  the  trial.  The method  used  is  a  descriptive- analytical method with a normative juridical approach. The results showed that; Divorce outside court is legal  under  religious  law  but  not  legally  valid  in  Indonesia,  to  protect  perpetrators  who  have  already divorced  outside  the  court,  it  is  necessary  to  have  a  new  divorce  law  formula  in  Indonesia  or  to  reform divorce law in Indonesia using regulations. Isbat of  divorce for divorce that is done outside the trial. As with the Isbat Nikah for marriages that are not registered by the Office of  Religious Affairs (KUA).
Keywords: Keywords: Marriage, Divorce, Divorce outside the Court

## Abstrak
Perceraian  merupakan  jalan  terakhir  yang  diambil  ketika  tujuan  perkawinan  perkawinan tidak tercapai, menurut hukum Islam perceraian sah secara hukum ketika sudah dijatuhkan suami  baik  secara  dhahir  maupun  kinayah  dengan  adanya  dua  orang  saksi,  masyarakat Indonesia  banyak  yang  melakukan  perceraian  di  luar  persidangan  karena  menganggap perceraiannya  sah  secara  hukum  agama,  tetapi  hal  tersebut  bertolak-belakang  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  yang  mengatur  bahwa perceraian  sah  apabila  dijatuhkan  di  depan  persidangan.  Tujuan  dari  penelitian  ini menemukan model hukum perceraian baru sebagai upaya perlindungan atas hak-hak pelaku perceraian  di  luar  persidangan.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif   analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; Perceraian di luar persidangan  sah  secara  hukum  agama  tetapi  tidak  sah  secara  hukum  yang  berlaku  di Indonesia,  untuk  melindungi  pelaku  yang  sudah  terlanjur  melakukan  perceraian  di  luar persidangan  maka  perlu  ada  formula  hukum  perceraian  baru  di  Indonesia,  atau  adanya pembaharuan  hukum  perceraian  di  indonesia  dengan  cara  adanya  aturan  isbat  cerai  bagi perceraian  yang  dilakukan  di  luar  persidangan.  Sebagaimana  adanya  Isbat  Nikah  bagi pernikahan yang tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA).
Kata Kunci : Pernikahan, Perceraian, Talak, Perceraian di luar Persidangan

## Pendahuluan
Setiap manusia yang melakukan pernikahan pasti mendambakan agar keluarga yang dibinanya tersebut dapat berjalan harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

## Amrullah Hayatudin
Transformasi Konsep Isbat NikahTerhadap Isbat Cerai Bagi Perceraian di Luar Persidangan
Hal,  hal  ini  sebagaimana  diungkapkan  Sulistyo  dalam    Matondang 1 ,  menyatakan  bahwa Undang- Undang  No.1  Tahun  1974,  menjelaskan,  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci  pernikahan  itu  gagal  terwujud.  Perceraian  dapat  diminta  oleh  salah  satu  pihak  atau kedua  belah  pihak,  Ketika  memang  tidak  ada  jalan  lain yang  dapat  ditempuh  oleh kedua belah  pihak yaitu  pihak  suami  atau  isteri 2 .  Misalnya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara pasangan, kejadian semacam ini merupakan suatu hal yang biasa dalam hubungan rumah tangga, akan tetapi hal inilah yang umumnya menjadi awal terjadinya perceraian. 3
Di  dalam  sebuah  pernikahan,  apabila  ditemukan  suatu  kondisi  yang  dapat mengancam ketenteraman rumah tangga dan kondisi tersebut sudah mencapai pada batas yang sulit untuk dikembalikan seperti semula (harmonis), maka harus ada metode yang bisa digunakan  oleh  kedua  belah  pihak  untuk  berpisah  satu  sama  lain.  Hakikat  sebuah perceraian dianggap penting untuk dipahami oleh siapapun, baik yang akan, sedang, atau bahkan sudah menjalani masa pernikahan. Hal tersebut tentu dalam rangka menyampaikan esensi dari perceraian itu sendiri. 4
Pada  tanggal  2  Januari  1974  lahirlah  Undang-undang  perkawinan,  meskipun  secara efektif  Undang-undang ini baru berlaku sejak 1 oktober 1975 yaitu sejak mulai berlakunya PP  No.  9  tahun  1975  sebagai  peraturan  pelaksanaannya,  maka  sejak  saat  itu  perceraian tidak bisa dilakukan semaunya, melainkan harus melalui prosedur tertentu dan hanya boleh dilakukan apabila ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan 5 .
Kendati  demikian,  Undang-Undang  Perkawinan  menganut  prinsip  sejauh  mungkin untuk  menghindari  dan  mempersulit  terjadinya  perceraian.  Perceraian  hanya  dapat dilakukan  apabila  cukup alasan  bahwa  antara  suami  istri  tersebut  tidak  ada  kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami istri. Dengan demikian perceraian hanyalah merupakan suatu  pengecualian  dari  suatu  ikatan  perkawinan  yang  sudah  tidak  mungkin  dapat dipertahanlan lagi. 6
Selanjutnya, undang- undang menjelaskan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di  depan  Persidangan  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan  antara  kedua  belah  pihak”.  Hal  ini  dikuatkan  dengan  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) pasal 115 dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 pasal 65 yang menyatakan:
1 Armansyah  Matondang, “ Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan  Sosial  Politik  UMA  Faktor-faktor  yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, ” Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2, no. 2 (2014): 141 – 50. 2 Ahmad Thalabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
3 Hasmiah Hamid, “ Perceraian Dan Penanganannya, ” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 4, no. 4 (2018): 25.
4 Ahmad  Fauzi,  “Hakikat  Perceraian  (Sebuah  tinjauan  filosofis  terhadap  makna  perceraian),”
Mahkamah :
Jurnal Kajian Hukum
Islam 6, no. 1 (2021): 55,
https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7542.
5 Riduan Syahrani, Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Jakarta: Media Sarana Press, 1986).
6 V. Hayati, “ Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan, ” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 10, no. 2 (2015): h.220.
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Persidangan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak” 7 .
Menurut  peraturan  tersebut,  sebuah  perceraian  baru  diakui  secara  hukum  negara apabila dilakukan di depan Pengadilan. Dengan begitu, perempuan yang diceraikan di luar persidangan  dilarang  melakukan  pernikahan,  karena  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia juga hukum agama, seorang perempuan tidak boleh menikah dengan dua orang laki-laki  dalam  waktu  bersamaan  (poliandri).  Dan  para  ulama  sepakat  bahwa  poliandri adalah  haram,  argumentasinya  adalah  Al  Qur’an  Surat  An -Nisa  ayat  24.  Ayat  tersebut menunjukkan  bahwa  salah  satu  kategori  wanita  yang  haram  untuk  dinikahi  oleh  laki-laki adalah wanita yang sudah bersuami atau disebut al-Muhshanât 8 .
Akibat  lain  dari  perceraian  di  luar  persidangan  adalah  adanya  pelanggaran  hak-hak perempuan. Karena dalam Hukum Islam dan hukum positif  Indonesia. Perempuan yang diceraikan  suaminya  mempunyai  hak-hak  yang  harus  didapatkan  dari  mantan  suaminya. Sementara,  pada  perceraian  di  luar sidang  hak-hak  tersebut  kebanyakan  tidak  didapatkan oleh  mantan  isteri.  Misalnya  tidak  dapat  menuntut  nafkah  masa  iddah  (KHI  Pasal  149 huruf  B), tidak dapat menuntut mahar terhutang (KHI Pasal 149 huruf  C), dan tidak dapat menuntut  harta  bersama  sebagaimana  porsi  bagian  yang  ditetapkan  oleh  peraturan perundang-undangan (KHI Pasal 96 dan 97). 9
Penelitian  ini  berfokus  pada  transformasi  konsep  isbat  nikah  terhadap  isbat  cerai. Dimana  yang  kita  ketahui  perkawinan  yang  telah  dinikahkan  siri  sejak  lama  dapat diisbatkan dan disahkan tanggal pernikahan terdahulunya, dan konsep ini sepertinya dapat digunakan  terhadap  perceraian  di  luar  pengadilan,  dengan  tujuan  memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum khususnya bagi perempuan.
Faktanya,  perceraian  di  luar  persidangan  masih  banyak  terjadi  di  tengah-tengah masyarakat  Indonesia  khususnya  di  Bandung.  Hal  ini  seperti  terjadi  pada  beberapa masyarakat muslim diantaranya terjadi di Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung  Barat.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  permasalahan  yang  akan diteliti  dalam  artikel  ini  adalah:  Perceraian  Menurut  hukum  Islam  dan  Hukum  Positif   di Indonesia,  dan  formula  pembaharuan  hukum  perceraian  di  Indonesia  sebagai  upaya perlindungan bagi pelaku perceraian di luar persidangan.

## Metodologi
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  analitis dengan pendekatan yuridis normatif.  Deskriptif   analitis  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  atau menjelaskan suatu objek yang sedang diteliti dengan menggunakan data atau contoh yang telah dikumpulkan tanpa melakukan analisis atau membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. 10 Penelitian  yuridis  normatif   dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang
7 Riska Diana, M Roji Iskandar, dan Amrullah Hayatudin, “ Pendapat Imam Syafi ’ i tentang Keabsahan Perceraian  di  Luar  Persidangan  dan  Relevansinya  dengan  KHI  Pasal  115  Tentang  Perceraian, ” Prosiding Peradilan Agama 3, no. 2 (2017): 48 – 54.
8 Syekh Taqiyudin Al Nabhani, Al Nidzam Al Ijtima ’ fii Al Islam (Beirut: Dâr al Ummah, 2003).
9 Abdul Malik, “ Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Lebong, ” 2021, 26.
10 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), 1, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046.

## Amrullah Hayatudin
Transformasi Konsep Isbat NikahTerhadap Isbat Cerai Bagi Perceraian di Luar Persidangan
merupakan  data  sekunder  yang  disebut  juga  penelitian  hukum  kepustakaan.  Pendekatan yuridis  normatif   yang  digunakan  adalah  inventarisasi  hukum  positif   berupa  peraturan perundang-undangan  dan  rancangan  peraturan  perundangundangan  serta  kebijakan pemerintah  daerah.  Kemudian  dikaitkan  dengan  pendapat-pendapat  dan  hasil  penelitian lain.

## Hasil dan Pembahasan Pengertian Pernikahan
Pernikahan  merupakan  sunatullah  dan  merupakan  perintah  agama  yang ketentuannya  sudah  diatur  dalam  syariat  Islam,  Islam mensyari’atkan  pernikahan  untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan  pernikahan  merupakan  suatu  peristiwa  yang  patut  disambut  dengan  rasa syukur dan gembira.  Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih.
Pengertian pernikahan secara bahasa adalah al-dhammu atau al tadakhul yang artinya berkumpul atau saling memasuki 11 . Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh. Sementara menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

## Tujuan Pernikahan
Tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia,  kekal  berdasarkan ketuhanan  yang  Maha  Esa  atau  dalam  bahasa  KHI  disebut  dengan Mistaqan  Ghaliza (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan  yang  mengakibatkan  putusnya  perkawinan  baik  karena  sebab  kematian,  perceraian ataupun  karena  putusan  pengadilan  berdasarkan  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan undang-undang 12 .
Pemerintah  mengatur  melalui  Undang-undang  No.  1  tahun  1974  bahwa  pasangan suami istri yang hendak bercerai sebagai berikut.
Pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan:
” Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ” .
” Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ”
11 Ahmad  Warson  Munawwir, Al-Munawwir :  Kamus  Arab  -  Indonesia  Terlengkap (Jakarta: Pustaka Progresif, 1997). Hlm. 829 12 Martimin Prodjohamidjodjo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002). Hlm. 41

## Perceraian dalam persfektif  hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Berumahtangga  dengan  penuh  rasa  tentram  dan  kasih  sayang  antar  suami-istri merupakan  dambaan  setiap  pasangan.  Hal  tersebut  merupakan  standar  dalam  membina kehidupan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Ar- Rūm [30:21] : َْحَرَو ًةَّدَوَم ْمُكَنْ يَ ب َلَعَجَو اَهْ يَلِإ اوُنُكْسَتِل اًجاَوْزَأ ْمُكِسُفْ نَأ ْنِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَأ ِهِتَيَآ ْنِمَو َّنِإ ۚ ًة
َكِلََٰذ  ِفِ
َنوُرَّكَفَ تَ ي ٍمْوَقِل  ٍتَيَ َلَ
Artinya:  ”Dan  di  antara  tanda -tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 13
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  tujuan  dari  pernikahan  adalah  menghadirkan ketentraman dalam rumah tangga, dan memunculkan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Tujuan  yang  dimaksud  adalah  ketentraman  yang  tidak  hanya  lahir  atau  fisik,  tetapi lebih luas lagi adalah kasih sayang antara dua keluarga dan selanjutnya cinta kasih antara kedua orang tua dengan anak-anaknya 14 .
Tetapi  pada  faktanya,  tujuan  mulia  perkawinan  yang  selalu  diharapkan  oleh  setiap pasangan  suami-istri  seperti  yang  disebutkan  dalam  ayat  di  atas  kadang-kadang  hanya merupakan  harapan  belaka.  Karena  kehidupan  perkawinan  tak selamanya  berjalan  mulus dan  harmonis sesuai  dengan  apa yang  diharapkan.  Ketentraman  dan keharmonisan  yang pada awal pernikahan menjadi dambaan dan tujuan berkeluarga menjadi goyah dan tidak bisa  dipertahankan.  Ketentraman  dan  kedamaian  yang  didambakan  berubah  menjadi pertikaian dan pertengkaran 15 .
Akhirnya  perceraianlah  salah  satu  alternatif   yang  dilakukan  untuk  menghindari kemungkinan-kemungkinan  lain  yang  timbul  dari  ketidak  harmonisan  kedua  pasangan tersebut.  Meskipun  bisa  dikatakan  bahwa  perceraian  merupakan  pertanda  ketidak berhasilan  pasangan  dalam  mewujudkan  cita-cita  luhurnya  dalam  suatu  ikatan  mahligai perkawinan  sebagai  suatu  hal  yang  kodrati  bagi  insan  ciptaan  Tuhan.  (Mizzatul  Izzah, 2015).
Istilah  perceraian  dalam  hukum  Islam (fiqh)  dikenal  dengan  istilah  “ Talaq ”  yang berarti  membuka  ikatan  atau  membatalkan  perjanji an.  Atau  istilah  lain  adalah  ” Furqah ” yang berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Istilah talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk
13 Departemen Agama RI, Al Qur ’ an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Dipenogoro, 1990). Hlm. 169 14 Anik Farida, Perempuan dalam sistem perkawinan dan perceraian di berbagai komunitas dan adat (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007). Hlm. 74
15 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990).

## Amrullah Hayatudin
Transformasi Konsep Isbat NikahTerhadap Isbat Cerai Bagi Perceraian di Luar Persidangan
perceraian  yang  dijatuhkan  oleh  seorang  suami  kepada  isterinya  yang  ditetapkan  oleh hakim. Sementara dalam arti khusus, adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami 16 . Menurut  H.  A.  Fuad  Sa’id  dalam  Abdul  Manan  (2001)  yang  dimaksud  dengan perceraian  adalah  putusnya  ikatan  perkawinan  antara  suami-istri  disebabkan  tidak  ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.
Perceraian merupakan perbuatan halal tetapi dibenci Allah Swt hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw:
ُقلاَّطلا ِالله لىإ  ِللاَلحا َضغبأ َّنِإ
”Sesungguhnya sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah adalah Talak”
Perceraian dalam Islam sah apabila ketika pereceraian dilakukan disaksikan oleh saksi sebagaimana  pendapatnya  imam  syafii  bahwa:  Allah  Swt  telah  memerintahkan  untuk menghadirkan saksi dalam masalah talak dan rujuk seraya menyebutkan jumlah saksi yang minimal  dua  orang.  Maka,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  kesempurnaan  kesaksian  dalam masalah  talak  dan  rujuk  adalah  terdiri  atas  dua  orang.  Apabila  yang  demikian  itu merupakan kesempurnaan baginya, maka tidak diterima kesaksian apabila kurang dari dua orang 17 .
Sementara  perceraian  dalam  hukum  Indonesia  di  atur  dalam  No.  1  Tahun  1974, dalam  Pasal  28  UU  terdapat  ketentuan  fakultatif   yang  menjelaskan  bahwa  “perka winan dapat  putus  karena  kematian,  perceraian,  dan  atas  putusan  pengadilan”.  Dari  ketentuan tersebut secara yuridis bisa dipahami bahwa istilah perceraian mengandung arti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan terputusnya hubungan suami istri atau berhenti berlaki- bini (suam istri).
Disamping  diatur  dalam Undang-undang  No.  1 Tahun  1974  perceraian  diatur  juga oleh  negara  melalui  Undang-Undang  Perkawinan,  PP  No.  9  Tahun  1975  sebagai  aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI  mengartikan  istilah  perceraian  dengan  istilah  talak  sebagaimana  yang  tercantum dalam  pasal  117  menjelaskan  bahwa  ”talak  adalah  ikrar  suami  di  hadapan  sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.
Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), dan PP No. 9 tahun 1974 Pasal 19.  Mengatur  bahwa:  “Perceraian  h anya  dapat  dilakukan  di  depan  Persidangan  setelah pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  antara  kedua belah pihak”. Hal ini d ipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 dan Undang- Undang  No.  7  tahun  1989  Pasal  65  yang  menyatakan:  “Perceraian  hanya  dapat dilakukan  di  depan  Persidangan  agama  setelah  Pengadilan  Agama  tersebut  berusaha  dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak” 18 .
16 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam  dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) (Bandung: Mandar Maju, 1990). Hlm. 103 17 Diana,  Iskandar,  dan  Hayatudin, “ Pendapat  Imam  Syafi ’ i  tentang  Keabsahan  Perceraian  di  Luar Persidangan dan Relevansinya dengan KHI Pasal 115 Tentang Perceraian. ”
Ada kontradiktif  antara Hukum Islam dan Hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hukum  Islam  perceraian  itu  sah  apabila  dilakukan  suami  tanpa  ada  tekanan  orang  lain dalam  artian  dengan  penuh  kesadaran,  dan  dilihat  oleh  dua  orang  saksi,  hal  tersebut sebagaimana  pendapatnya  Imam  Syafii.  Sementara,  menurut  peraturan  perundang- undangan di Indonesia perceraian dianggap sah jika dilakukan di depan pengadilan.
Prilaku  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  perceraian,  karena  memang  fiqh  islam mengatur  bahwa  perceraian  itu  syah  tanpa  harus  dilakukan  di  depan  pengadilan. Pemahaman ini pula dikuatkan dengan lahirnya fatwa ijtima’ komisi fatwa majelis Ulama se-Indonesia pada bulan Juli tahun 2012 di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya. Jawa Barat  tentang  keabsahan  perceraian  di  luar  pengadilan 19 .  Fatwa  tersebut  memuat  tiga ketentuan hukum, yaitu 20 :
“(1) Thalaq di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar’i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan, (2) Iddah thalaq dihitung semenjak suami  menjatuhkan  thalaq.  (3)  Untuk  kepentingan  kemaslahatan  dan  menjamin kepastian  hukum,  thalaq  di  luar  pengadilan  harus  dilaporkan  (ikhbar)  kepada pengadilan agama”
Meskipun  pada  hakikatnya  fatwa  ini  bertentangan  dengan  dengan  hukum  positif yang  berlaku  di  Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  perceraian  hanya  dapat  dilakukan melalui proses peradilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 14 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 65 UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 115 KHI.
Bagi  sebagian  umat  Islam  Indonesia,  aturan  mengenai  perceraian  ini  merupakan ganjalan yang relatif  masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum  terjawab,  karena  dirasakan  tidak sejalan  dengan  kesadaran  hukum  yang  selama  ini berkembang,  yaitu  aturan  fikih  klasik.  Aturan  fikih  mengizinkan  perceraian  atas  dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif  suami atau juga inisiatif  istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan.
Banyak factor memang terjadinya perceraian di luar persidangan, disamping karena pemahaman Masyarakat bahwa perceraian menurut Fiqih tidak perlu dilakukan di depang pengadilan Agama. Ada faktor lain seperti yang diungkapkan oleh Dede Yuliasri 21 .
Tabel. 1.1.
Faktor Penyebab Perceraian di Luar Persidangan 22 No Faktor Penyebab Perceraian di Luar Persidangan
1  Biaya Perceraian di Depan Pengadilan Mahal
19 Muhammad  Fauzan, “ Perceraian  di  Luar  Pengadilan;  Antara  Peraturan  Perundang-Undangan  dan Realita Masyarakat Indonesia ” (Lima Puluh Kota, 2019). Hlm. 1 20 detikNews, “ Inilah Putusan MUI Mengenai Talak di Luar Pengadilan, ” 2012.
21 Dede  Yuliasari, “ Tinjauan  Yuridis  terhadap  Perceraian  di  Luar  Persidangan  dihubungkan  Dengan Pasal  39  Ayat  (  1  )  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pasirpan, ” Jurnal Pustaka Galuh Justisi 01, no. 2 (2023): 48 – 67. 22 Yuliasari.

## Amrullah Hayatudin
Transformasi Konsep Isbat NikahTerhadap Isbat Cerai Bagi Perceraian di Luar Persidangan
2  Perceraian di Depan Pengadilan membutuhkan waktu yang lama

## 3  Perceraian di Luar persidangan sudah menjadi Tradisi Masyarakat Muslim
4  Kurangnya kesdaran Hukum
Data  di  atas  hasil  penelitian  di  satu  daerah  di  kota  Tasikmalaya,  data  yang  hampir sama juga ditemukan di daerah lainnya seperti data hasil penelitian Cut Elidar berikut ini 23 :
Table 2.1
Factor penyebab perceraian di luar Mahkamah Syar’iyah di Aceh 24 No Faktor penyebab perceraian di luar Mahk amah Syari’iah 1 Perkawinannya  sebelumnya  dilakukan  di  bawah  tangan  (Sirri)  sehingga ketika  terjadi  perceraianpun  hanya  bersama  keluarga  tanpa  ke  mahkamah syar’iyah.
2 Biasanya setelah terjadinya perceraian, banyak diantara mereka kembali rujuk sehingga tidak dihadapkan kepada proses lagi
3 Kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat tentang keharusan perceraian dilakukan di depan Mahkamah Syari’yah.
Berdasarkan uraian data di atas, jelas bahwa masih tingginya tingkat perceraian yang dilakukan di luar persidangan dengan berbagai alasan. Tentu ini menjadi phenomena yang harus disikapi oleh pemerintah. Karena jika hal ini terus terjadi, kewibawaan hukum kita dipertanyakan. Dan  Akibat dari perceraian yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan,  mengakibatkan  banyak  kewajiban  mantan  suami  kepada mantan istri tidak ditunaikan, seperti biaya masa iddah. Padahal biaya iddah merupakan hak istri pada masa iddah dan kewajiban suami 25 .
Formulasi  Pembaharuan  Hukum  Perceraian  di  Indonesia  sebagai  Upaya Perlindungan Hak-hak bagi pelaku perceraian di luar persidangan
Masyarakat  di  Indonesia  karena  mayoritas  beragama  Islam  dan  kebanyakan berfaham  syafiiyah  banyak  yang  melakukan  perceraian  di  luar  persidangan,  karena anggapannya  bahwa  perceraiannya  secara  hukum  agama  sah.  Tetapi,  mereka  tidak memikirkan  akibat  hukum  lain  ketika  melakukan  perceraian  di  luar  persidangan.  Akibat hukum dari perceraian yang dilakukan di luar persidangan diantaranya adalah: (1) Seorang perempuan  yang  dicerai  di  luar  persidangan  tidak  bisa  melakukan  pernikahan,  karena dalam  hukum  positif   di  Indonesia  juga  dalam  hukum  agama,  seorang  perempuan  tidak
23 Cut Elidar, Rini Fitriani, dan Liza Agnesta Krisna, “ Dampak Perceraian di Luar Mahkamah Syar ’ iyah dalam  Kehidupan  di  Masyarakat  Gampong  Alue  Bu  Tuha  Kecamatan  Peureulak  Barat  Kabupaten  Aceh Timur, ” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12, no. 2 (2017): 199 – 210.
24 Elidar, Fitriani, dan Krisna.
25 Muhammad  Nur,  Imam  Jauhari,  dan  Azhari  Yahya, “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Perceraian di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh), ” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 4 (2019): 563, https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.563-572.
boleh melakukan poliandri, (2) hak-hak perempuan yang dilanggar. Karena dalam hukum Islam  dan  juga  hukum  positif   yang  berlaku  di  Indonesia.  Perempuan  yang  diceraikan suaminya  mempunyai  hak-hak  yang  harus  didapatkan  dari  mantan  suaminya.  Dengan adanya  perceraian  di  luar  sidang  hak-hak  tersebut  kebanyakan  tidak  didapatkan  oleh mantan isteri; (3) Bagi laki-laki, apabila perceraian yang dilakukannya tersebut merupakan pernikahan keempat kalinya. Maka, laki-laki tersebut dilarang melakukan pernikahan lagi. Karena  dalam  Hukum  Fiqh  dan  juga  perundang-undangan  di  Indonesia  suami  hanya diperbolehkan menikahi maksimal empat orang perempuan pada waktu yang besamaan.
Hal tersebut sebagian dari akibat dari perceraian yang dilakukan di luar persidangan. Maka perlu ada formulasi hukum baru dalam hukum perceraian untuk melindungi hak-hak warga negara. Karena, perceraian yang dilakukan di luar persidangan secara hukum agama sah. Secara teori hukum juga diatur seperti dalam teori Receptio In Complexu adalah periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama 26 .
Formulasi  hukum  baru  dalam  bidang  perkawinan  khususnya  terkait  dengan perceraian  di  luar  persidangan,  sebagai  upaya  mewujudkan  kemaslahatan  masyarakat. Memelihara  kemaslahatan  umat  Islam  merupakan  satu  perkara  yang  amat  penting  bagi pemimpin yang beragama Islam. Hal ini berdasarkan kaedah fiqh 27 :
ِةَحَلْصَمْلِبِ ٌطْوُ نَم ِةَّيِعَّرلا ْىَلَع ُماَمِلإا ُفَّرَصَت “ Tindakan  yang  dilakukan  pemimpin  terhadap  rakyat  hendaklah  berpaksikan kepada ke msalahatan rakyatnya” 28
Dan melakukan perubahan atas peraturan yang ada, atau merformulasi hukum baru adalah  keharusan  dan  bukan  kesalahan  jika  demi  kemaslahatan  Masyarakat  umum,  dan perubahan hukum itu adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan:
نامزلا يرغفب ماكحلأا يرغت ركني لا
“ T idak dapat dipungkiri perubahan hukum karena perubahan waktu” 29
Kaidah tersebut mengindikasikan bahwa dikalangan ahli fikih dan ushul fikih telah ada  kesepakatan  bahwa  hukum  dapat  diubah  karena  berubahnya  zaman  (fleksibel),  dan hukum yang dapat diubah karena perubahan zaman adalah hukum yang dihasilkan dengan ijtihad. Namun, fleksibilitas hukum islam itu terbatas. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu  Qayyim  Al  Jauziyah dalam  karyanya,  I’lamul  Muwaqi’in,  berpendapat berpendapat:
26 Khoiruddin Buzama, “ Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia, ” Al- ’ Adalah X, no. 4 (2012): 467 – 72. 27 Pijri  Paijar, “ Problematika  Pasca  Nikah  Siri  Dan  Alternatif  Penyelesaiannya, ” Al-Ahwal  Al- Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 3, no. 1 (2022): 67 – 80, https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463.
28 Amrullah Hayatudin, Pengantar Kaidah Fikih (Jakarta: Amzah, 2021). 29 Hayatudin.

## Amrullah Hayatudin
Transformasi Konsep Isbat NikahTerhadap Isbat Cerai Bagi Perceraian di Luar Persidangan
قلاخأو نامزلا لّدبتب لّدبتت تيلا ماكحلأا نأ ىلع بهاذلما ءاهقف ةملك تقفتا دقو ءانب داهتجلاا اهررق تيلا :يأ ،ةيحلصمو ةيسايق نم ةيداهتجلاا ماكحلأا يه سانلا ركني لا" :ركذلا ةفنلَا ةدعاقلبِ ةدوصقلما يهو ،ةحلصلما يعاود ىلع وأ سايقلا ىلع كحلأا يرغت اكحلأا  اّمأ ."نامزلأا يرغتب ما اهسيسأتل  ةعيرشلا  تءاج تيلا ةيساسلأا م ةيهانلا ةرملَا ةيلصلأا اهصوصنب اهديطوتو ،ةقلطلما تامرلمحا ةمرحك لَّدبتت لا هذهف لايجلأاو نامزلأا حلاصلإ ةعيرشلا ابه تءاج تيلا لوصلأا يه لب نامزلأا لُّدبتب 30 .
“Dan pendapat seluruh ulama madzhab telah sepa kat bahwa hukum syariat yang bisa  berubah  dengan  berubahnya  zaman  dan  perilaku  manusia,  adalah  hukum- hukum  yang  bersifat  ijtihadi  yang  berlandaskan  analogi  dan  maslahat,  atau:  yang ditetapkan karena ijtihad yang berlandaskan qiyas dan maslahat, maka inilah maksud daripada  kaidah  “tak  diingkari  perubahan  hukum  dengan  perubahan  zaman”. Sedangkan  hukum  asasi  yang  dengannya  satang  syariat  sebagai  pondasinya  melalui nushus  (quran  dan  haidst)  yang  asli  menunjukkan  perintah  dan  larangan  seperti keharaman mendekati hal-hal yang diharamkan secara mutlak, maka itu semua tidak boleh berganti hanya dengan perubahan zaman akan tetapi dia tetap berdiri sebagai pondasi yang datang syariat dengannya untuk mengevaluasi zaman dan generasi”.
Dan  pendapat  yang  hampir  serupa  disampaikan  oleh  ulama  kontemporer  yaitu Muhammad  Mushthafa  Az-Zuhaily dalam  kitabnya Al  Qoaw ā Id  Al  Fiqhiyyah  Wa Tathbiq ā tiha Fi Al Madz āhib Al Arb’ah berpendapat:
ةداعلا تفلتخا اذإف ،متهاداعو سانلا فرع ىلع نىبي ةيعرشلا ماكحلأا ضعب نوكي دق لاف كلذ يرغ ىلع هلصأ ام امأو ،مكلحا ىضتقبم لمعلا ةيفيك يرغتت ،هلبق نامز نع يرغتت
.
“Kadang -kadang  sejumlah  hukum  syariat  berlandaskan  kepada  kebiasaan manusia dan adat istiadatnya. Maka apabila telah berubah adat tersebut dari adat pada zaman sebelumnya, berbubah pulalah teknis dan hukumnya, sedangkan hukum-hukum syariat yang asalnya bukan berdasarkan adat dan kebiasaan manusia tidak berubah”
Berdasarkan  dua  pendapat  ulama  di  atas,  dapat  diambil  simpulan  bahwa  maksud kaidah “Hukum berkembang mengikuti perkembangan z aman dan waktu” tersebut hanya berlaku pada hukum syariat yang berdiri berlandaskan kepada adat dan kebiasaan manusia, sementara hukum-hukum syariat dengan redaksi yang eksplisit terhadap suatu perkara baik
30 Ibnu Qayyim Al Jauziyah, I ’ lamul Muwaqi ’ in ‘ an Rabbil ‘ Alamin, Juz 1 (Cairo: Daar Al Hadits, t.t.). Hlm.
bentuknya  perintah  ataupun  larangan,  maka  hal  itu  tidak  bisa  berubah  dengan  hanya karena berubahnya zaman, tempat, dan kebiasaan manusia.
Terkait dengan hukum perkawinan terutama tentang perceraian yang dilakukan di luar persidangan merupakan hukum manusia, penulis menyebutnya dengan fiqh Indonesia. Yang  mana,  perubahan  terhadap  fiqh  merupakan  sebuah  keniscayaan.  Karena,  kondisi yang memang menuntut untuk adanya perubahan.
Sebagaimana  kita  ketahui  bersama  bahwa  sumber  hukum  Nasional  Indonesia falsafah  negara  yaitu  Pancasila.  Hukum  nasional  mengabdi  pada  kepentingan  nasional Indonesia  yang  memuat  nilai-nilai  kebinekaan,  terutama  keyakinan  akan  agama.  Oleh karenanya jelaslah bahwa hukum Islam harus ada dalam hukum nasional Indonesia. Tetapi, dalam  hal  ini  hukum  Islam  yang  dipositifikasikan  dalam  peraturan  perundang-undangan Indonesia belum semuanya, termasuk perceraian di luar persidangan belum diatur, padahal secara hukum agama perceraian yang dilakukan di luar persidangan sah.
Bukti  bahwa  hukum  Islam  sudah  terpositifikasikan  dalam  perundang-undangan  di Indonesia  adalah  adanya  Undang-undang  perkawinan  No.  1  Tahun  1974  dan  peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengakui hukum Islam sebagai hukum agama yang berdiri sendiri sebagai hukum nasional. Demikian juga peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, pengakuan sistensi hukum  Islam dalam hukum nasional Indonesia diperkuat dengan munculnya Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  terdiri  dari  tiga  buku,  yakni  Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Pewakafan 31 .
Namun, hal tersebut belum lengkap dan belum mengatur secara detail terkait dengan hukum  perceraian,  sehingga  ada  hal  yang  karena  di  hukum  Agama  diakui  tetapi  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tidak.  Padahal  ketika  Perceraian  di  luar persidangan  yang  secara  hukum  agama  sah,  hanya  menurut  peraturan  perundang- undangan tidak sah. Mengakibatkan orang yang sudah terlanjur mengikuti aturan hukum agama  yaitu  melakukan  perceraian  di  luar  persidangan,  dihadapkan  sama  permasalahan baru. Bahkan tidak sedikit yang karena hal tersebut, mereka melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya melakukan pernikahan sirri.
Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Dirjen  Bimas  Islam  Machasin  berpendapat bahwa ”Nikah sirri merupakan nikah yang bermasalah, melanggar hukum negara,” tandas Dirjen Bimas Islam Machasin seperti dikutip laman Kementerian Agama 32 . maka, menurut penulis  perlu  ada  pembaharuan  hukum  perceraian  di  Indonesia,  demi  memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh warga indonesia, terutama terkait dengan perceraian yang dilakukan di luar persidangan.
Salah satu upaya formulasi bagi pembaharuan hukum perceraian di indonesia adalah, dengan mentransformasi konsep isbath nikah ke dalam Perceraian yang dilakukan di luar persidangan,  karena  menurut  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor KMA/032/SK/2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan Isbat Nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat
31 Buzama, “ Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia. ” 32 Rafyul  Mudasyir, “ Fatwa  Lengkap  MUI  Terkait  Pelaksanaan  Ibadah  saat  Wabah  Virus  Corona Covid-19, ” kabar24 , 2020.

## Amrullah Hayatudin
Transformasi Konsep Isbat NikahTerhadap Isbat Cerai Bagi Perceraian di Luar Persidangan
agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat 33 .
Isbat  nikah  merupakan  penggabungan  dua  kata,  yang  terdiri  dari  kata  isbat  dan nikah.    Kedua  kata  itu  berasal  dari  bahasa  Arab,  yakni  dari  akar kata  “a tsbata,  yutsbitu, Itsb ātan”  yang  artinya  menetapkan/penetapan.  Isbat  kata  benda  yang  mengandung  arti “penetapan”, penentuan. Sementara perkawinan adalah terjemahan dari kata “nikah”yang menurut    bahasa  mempunyai  arti  yang  asli  (haqiqat)  yakni  “damm” yang  berarti berkumpul. Nikah mempunyai pula arti kiasan yakni “wat h a’a” yang berarti “setubuh” atau “aqad”  yang  berarti  mengadakan  perjanjian  pernikahan 34 .  Jadi  kata  Mengisbat-kan mengandung arti menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu).
Isbat  Nikah  sebagai  salah  satu  produk  Pengadilan  Agama,  dalam  arti  bukan pengadilan  yang  sesungguhnya  dan  diistilahkan  dengan  Jurisdiktio  Voluntair.  Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena, di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon  untuk  ditetapkan  tentang  sesuatu  yaitu  penetapan  nikah.  Perkara  voluntair adalah  perkara  yang  sifatnya  permohonan  dan  didalamnya  tidak  terdapat  sengketa, sehingga  tidak  ada  lawan 35 .  Karena,  merupakan  produk  perkara  voluntair  maka,  nomor perkara  permohonan  akan  diberi  tanda  P,  misalnya:  Nomor  125/Pdt.P/1996/PA/Btl. 36
Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak  berlawan  maka  penetapan  tidak  akan  berbunyi  menghukum  melainkan  bersifat menyatakan ( declaratoire ).
Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  7  ayat  (3)  mengatur  bahwa  Itsbat  Nikah  dapat diajukan  ke  Pengadilan  Agama  berkenaan  dengan:  a.  Adanya  perkawinan  dalam  rangka penyelesaian  perceraian;  b.  Hilangnya  Akta  Nikah;  c.  Adanya  keraguan  tentang  sah  atau tidaknya  salah  satu  syarat  perkawinan;  d.  Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum berlakunya  UU  No.  1  Tahun  1974  dan;  e.  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang tidak mempunyai halangan perkawinan  menurut UU No. 1 Tahun 1974 37 .
Berdasarkan  kutipan  tersebut  jelas  terlihat  bahwa  ada  pergeseran  penafsiran isbat Nikah, yang asalnya menurut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Isbat Nikah hanya berlaku bagi Perkawinan yang dilakukan sebelum Tahun 1974, dengan lahirnya KHI pada tahun  1991  fungsi  isbat  nikah  bergeser  tidak  hanya  untuk  perkawinan  yang  dilakukan  di bawah tahun 1974, tetapi pasangan yang Akta Nikahnya Hilang atau ragu akan keabsahan pernikahannya, maka mereka bisa mengajukan isbat nikah ke pengadilan.
33 Meita Djohan Oe, “ Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, ” Pranata Hukum 8, no. 2 (2013): 137 – 47. 34 Mawardi Amien, Kepastian hukum “Itsbat nikah” terhadap Status perkawinan, status anak dan Status harta  perkawinan  (Penelitian  Asas,  Teori,  Norma  dan  Praktik  Penerapannya  Dalam  Putusan  Pengadilan), Laporan Penelitian, Puslitbang Kumdil, Jakarta, 2012, hlm. 23.
35 Mahmud Huda, “ Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi  Hukum Islam, ” Religi: Jurnal Studi Islam 5, no. April 2014 (2014): 43 – 71.
36 H. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). Hlm. 41
37 Ramdani Wahyu Sururie, “ Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, ” Al Manahij: Jurnal Kajian Islam 11, no. 2 (2017): 233 – 46.
Jadi  jika  dipahami  lebih  seksama  dapat  kita  pahami  bahwa  pada  hakikatnya  isbat nikah, jika kita perhatikan ke dalam peraturan-peraturan yang ada hanyalah penetapan dan bukan pengesahan. Penyebutan isbat nikah dengan penetapan menunjukan bahwa proses isbat  nikah  semata-mata  dilakukan  untuk  fungsi  administratif.  Sebab,  perkawinan  yang sudah dilakukan pada hakikatnya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan kata lain perkawinan tersebut secara materil dan formil sudah memenuhi syarat. Sementara, isbat  Nikah  di  sini  merupakan  pemenuhan  syarat  administratif   saja,  yaitu  terkait  dengan pencatatan perkawinan, yang secara hukum di Indonesia perkawinan itu perlu dicatatkan.
Berdasarkan  hal  tersebut  perceraian  yang  dilakukan  di  luar  persidangan  pun  sama, perceraiannya sah secara agama tetapi tidak dilakukan di depan pengadilan Agama. Maka, bisa disimpulkan bahwa konsep isbat nikah bisa ditransformasi ke dalam perceraian di luar persidangan. Jadi kedepannya pasangan yang sudah terlanjur melakukan perceraian di luar persidangan demi mendapatkan kepastian hukum dan bukti hukum, bisa mengajukan isbat cerai ke pengadilan.
Keterkaitan isbat Nikah bagi Perkawinan yang tidak dicatatkan dengan Isbat Cerai yang dilakukan di luar sidang, menurut peneliti keduanya mempunyai keterkaitan sehingga perlu  kiranya  ada  aturan  yang  mengatur,  bahwa  perceraian  yang  dilakukan  di  luar persidangan untuk mendapatkan legalitas hukum cukup dengan dilakukan isbat saja, tidak perlu dilakukan siding perceraian.
Adapun  analisis  penulis  terkait  keterkaitan  keduanya  adalah,  bahwa  pernikahan yang  tidak  dicatatkan  dengan  perceraian  yang  dilakukan  di  luar  persidangan  sama-sama suatu  perbuatan  yang  bertolak  belakang  dengan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.  Pencatatan  perkawinan  setidaknya  diatur  dalam  beberapa  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  yaitu  sebagai  berikut:  Undang-undang Nomor  22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan  Nikah,  Nikah,  Talak  dan  Rujuk,  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2,  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, 6  dan  11,  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  3  Tahun  1975  tentang  Kewajiban  Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Peraturan-peraturan tersebut secara tegas mengatur bahwa pernikahan Perkawinan sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  menurut  ajaran  agama  dan  kepercayaan  serta dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (Bagi yang beragama Islam), dan Catatan Sipil bagi yang  beragama  non  Islam 38 .  Dan  intinya  semua  peraturan  di  atas  menjelaskan  tentang pencatatan perkawinan.
Maka, berdasarkan penjelasan di atas apabila ada perkawinan yang tidak dicatatkan pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  menurut  Analisa  penulis  ada  pelanggaran  atas peraturan-peraturan  tersebut.  Dan  dalam  undang-undang  yang  lain  sebagaimana  yang sudah di jelaskan di atas terutama dengan lahirnya KHI diatur bahwa jika perkawinan tidak
38 Dyah  Ochtorina  Susanti,  Siti  Nur  Shoimah,  Urgensi  Pencatatan  Perkawinan  (Perspektif   Utilities) , Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember, Fakultas Hukum Trunojoyo, Madura, 2016, Hlm. 166-181

## Amrullah Hayatudin
Transformasi Konsep Isbat NikahTerhadap Isbat Cerai Bagi Perceraian di Luar Persidangan
dicatatkan  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  maka  bisa  diajukan  isbat  Nikah  untuk mendapatkan legalitas hukumya.
Dan hal ini menurut Analisa penulis sama dengan perceraian yang dilakukan di luar persidangan  yang  mana  terdapat  aturan  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia  yaitu pada  pasal  39  ayat  1  dan  3  menjelaskan  sebagai  berikut 39 : “ 1)  Perceraian  hanya  dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  2)  Tata  cara  perceraian  di  depan  sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. ”
Berdasarkan  kutipan  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  atas  jelas  bahwa suatu  perceraian  harus  dilakukan  di  depan  pengadilan,  jika  tidak  dilakukan  di  depan pengadilan  maka  perceraian  tersebut  dianggap  tidak  sah  berdasarkan  peraturan  tersebut. Meskipun  menurut  aturan  agama  dalam  hal  ini  fiqh  munakahat  tidak  ada  aturan  secara mutlak terkait dengan perceraian harus dilakukan di depan pengadilan. Jadi, menurut fiqh munakahat  sebagaiman  sudah  dijelaskan  pada  Bab  II  sepanjang  syarat  dan  rukun perceraian  terpenuhi  maka  perceraian  yang  dilakukan  dua  pasangan  dianggap  sah meskipun dilakukan di luar pengadilan.
Hal ini menurut Analisa penulis jika dikaitkan dengan peraturan perkawinan di atas ada  kesamaan  antara  keduanya.  Yaitu,  keduanya  sama-sama  harus  dicatatkan  oleh  pihak yang berwenang. Maksudnya, peraturan di atas suatu perkawinan meskipun menurut aturan agama  sah  (karena  sudah  terpenuhi  syarat  dan  rukunnya),  tetap  harus  dicatatkan  oleh petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang berarti perkawinan meskipun sah secara Agama  tetapi  tidak  dicatatkan  oleh  petugas  dari  KUA  tetap  dianggap  tidak  sah  secara administrasi.  Begitu  juga  dengan  Perceraian.  Jika  suatu  perceraian  dilakukan  di  luar persidangan  menurut  aturan  agama  sah  tetapi  menurut  peraturan  perundang-undangan perceraian  tersebut  dianggap  tidak  sah  secara  administrasi,  karena  perkawinan  tersebut dilakukan di luar persidangan.
Dan  menurut  pandangan  penulis  supaya  peraturan  terkait  dengan  perceraian  ini harus  memenuhi  syarat:  Asas  kesamaan  ( equality )  dan  asas  kepastian  hukum  ( certainty ). Maka,  jika  dikaitkan  dengan  kedua  asas  tersebut  terkait  dengan  aturan  percerian  di  luar persidangan  dianggap  tidak  sah  ini  sangat  bertolak  belakang  dengan  asas  kesamaan ( equality ).  Maksud  bertolak  belakang  dengan  asas  kesamaan  adalah,  menurut  pandangan penulis  karena  dalam  hal  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  pada  KUA  ada  aturan  yang mengatur  bahwa  pernikahan  itu  bisa  diajukan  isbat  nikah.  Sementara,  terkait  dengan perceraian yang tidak dicatatkan atau dilakukan di luar persidangan tidak ada aturan boleh mengajukan  isbat  cerai.  Padahal  menurut  Analisa  penulis  harusnya  ada  perlakuan  yang sama, demi mewujudkan kesamaan hukum.
Karena, secara faktual keduanya sama-sama dianggap sah menurut hukum agama, tetapi  karena  tidak  dicatatkan  oleh  pihak  yang  berwenang  dianggap  tidak  sah  oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka, perlu kiranya ada aturan atau perlakuan yang sama terhadap peristiwa perceraian yang sudah terlanjur dilakukan di luar persidangan. Ke depannya perlu kiranya pemerintah Bersama-sama Dewan Perwakilan
39 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1 dan 2
Rakyat (DPR) membuat aturan tentang Isbat Cerai, sebagaimana ada aturan terkait dengan Isbat Nikah.
Penulis  menganggap  bahwa  adanya  aturan  dalam  peraturan  perundang-undangan terkait dengan isbat cerai bagi perceraian di luar persidangan, dewasa ini merupakan suatu keniscayaan.  Karena  kasus  perceraian  yang  dilakukan  di  luar  persidangan  sangat  banyak sekali.  Sehingga,  maraknya  kasus  perceraian  di  luar  persidangan  tersebut  harusnya mendapat perhatian dari pemerintah, karena banyaknya kasus perceraian yang dilakukan di luar  sidang  akan  berakibat  terhadap  maraknya  pernikahan  sirri.  Hal  ini  menurut  Analisa penulis merupakan suatu kemadaharatan. Sementara menurut Islam kemadaharatan harus dihilangkan. Sebagaiman dinyatakan dalam sebuah hadits berikut ini:
ْنَع ْي ِبَأ ِّيِرْدُخ ْلا ٍناَنِس ِنْب ِكِلاَم ِنْب ِدْعَس ٍدْيِعَس
ِهْيَلَع ُالله ى َّلَص ِالله َلْوُسَر َّنَأ ُهْنَع ُالله َيِضَر
:  َلاَق َمَّلَسَو َراَرِض  َلاَو َرَرَض  َلا
“Dari Abû Sa’îd Sa’d bin Mâlik bin Sinân al -Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  bersabda,  “Tidak  boleh  ada  bahaya  dan  tidak  boleh membahayakan  orang  lain.”  (HR. Ibnu  Majah  no.  2341,  Thabrani  dalam  Al  Kabir  no. 11806,  dan  dishahihkan oleh  Syaikh  Muhammad Nashiruddin  Al  Albani – rahimahullah – dalam Shahih Al Jami’ no. 7517. ) 40
Hadits tersebut menunjukkan bahwa kita dituntut untuk menghilangkan madharat dan juga tidak boleh membuat aturan justru yang membahayakan. Maka, adanya isbat cerai bagi  perceraian  yang  dilakukan  diluar  persidangan  merupakan  sebagai  upaya menghindarkan kemadharatan di tengah-tengah masyarakat.
Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  tentu  harus  adanya  upaya  yang  serius.  Upaya tersebut  dengan  cara  transformasi.  Kata  transformasi  mengandung  arti  melakukan perubahan  atas  sesuatu,  atau  struktur  dasar  menjadi  struktur  lain  dengan  menggunakan kaidah transformasi 41 . Jadi kata, mentransformasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional  berarti  mengabstrakkan  konsepsi-konsepsi  seperti  pengertian,  pendapat, rancangan pemikiran, ide, cita-cita, yang terkandung dalam sistem hukum Islam kemudian dialihkan menjadi hukum nasional Indonesia. Dengan transformasi konsepsi hukum Islam ke  dalam  system  hukum  nasional  ini,  maka  akan  hukum  nasional  akan  diwarnai  dengan warna atau nilai-nilai islam 42 .
Menurut Jaih Mubarok salah satu bentuk pemikiran hukum Islam adalah lahirnya peraturan  perundangan.  Penetrasi  hukum  Islam  dalam  peraturan  perundangan  di Indonesia  dapat  diidentifikasi  dalam  dua  bentuk. Pertama ,  terjadi  secara  substansial  tanpa
40 Al-Ustadz  Yazid  bin ‘ Abdul  Qadir  Jawas, “ Tidak  Boleh  Membahayakan  Orang  Lain, ” Al  Manhaj, 2010.
41 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). Hlm. 1209
42 Ali Imron, “ Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia, ” Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.2 April 5, no. 0854 (2008): hlm. 124.

## Amrullah Hayatudin
Transformasi Konsep Isbat NikahTerhadap Isbat Cerai Bagi Perceraian di Luar Persidangan
deklarasi eksplisit sebagai hukum Islam. Kedua , terjadi melalui transformasi hukum Islam yang secara jelas dinyatakan sebagai bagian dari peraturan perundangan 43 .
Transformasi hukum Islam yang dilakukan para mujtahid dalam rangka penemuan dan  penetapan  hukum  harus  dilihat      sebagai      modal      berharga,  bukan  sesuatu  yang stagnan  dan  bukan  perjuangan  final.  Penggalian  hukum  melalui  ijtihad  selalu  dan  terus berproses sesuai dengan perubahan dan perkembangan serta realitas kehidupan 44 .
Terkait  dengan  penyelesaian  bagi  perceraian  yang  dilakukan  di  luar  persidangan solusinya bisa dengan melakukan transformasi konsep isbat nikah, menjadi isbat cerai. Hal ini  merupakan  upaya  untuk  memberikan  kemaslahatan  bagi  masyarakat,  dan  untuk menjamin  adanya  kepastian  hukum.  Dalam  islam  kemaslahatan  merupakan  salah  satu tujuan  dari  penetapan  Hukum  Islam  atau  disebut  dengan  Maqashid  Syariah.  Maqashid Syari’ah  adalah  maksud  dan  tujuan  disyariatkannya  hukum  Islam.  Hal  ini  sebagaimana kutipan berikut:
ةعيرشلا هذه اعم ايندلاو نيدلا فِ مهلحاصم مايق فِ عراشلا دصاقم قيقحتل تعضو .. 45
“Sesungguhnya syariah itu dibuat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam urusan agama (akhirat) dan juga dunia secara bersamaan” 46
Perlu dipahami bersama bahwa inti dari Maqâshid al- Syarî‘ah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al- Qur’an  dan  Sunnah  maupun  hukum  Islam  yang  dihasilkan  melalui  proses  ijtihad  harus berdasarkan  pada  tujuan  perwujudan mashlahah tersebut 47 .  Pada  dasarnya  inti  dari  tujuan syarî’at  (hukum)  atau Maqâshid  al- Syarî‘ah adalah  kemaslahatan  umat  manusia.  Berkaitan dengan ini al-Syâthibi menyatakan bahwa:
فِ دابعلا لحاصلم وه انمإ عراشلا عضو نإ
لجاعلا اعم لجلأاو 48 “ Sesungguhnya  syâri’  (pembuat  sharî’at)  dalam  mensyari’atkan  hukumnya bertujuan untuk  mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan ”
Jadi,  mentransformasi  isbat  nikah  ke  dalam  isbat  cerai  bagi  perceraian  di  luar pesidangan  merupakan  perwujudan  kemaslahatan  bagi  masyarakat,  yang  notabene  di tengah-tengah  masyarakat  muslim  Indonesia  sudah  banyak  sekali  kasus  perceraian  yang dilakukan di luar persidangan, bahkan sudah ada anggapan masyarakat bahwa perceraian di luar persidangan merupakan budaya yang sudah memasyarakat.
43 Ali Imron.
44 Yudian Wahyudi, Is Islamic Law Secular? A Critical Study of Hasan Hanafi ’ s Legal Philosophy (Yogyakarta: Pesantren Nawasea, 2005).
45 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari ’ ah Jilid 2 (Cairo: Musthafa Muhammad, t.t.). Hlm. 374 46 Kara Muslimin, “ Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam, ” Assets 2, no. 2 (2012): 173 – 84. 47 Ali Mutakin, “ Hubungan Maqashid Al Syari ’ Ah Dengan Metode Istinbath Hukum, ” Analisis: Jurnal Studi Keislaman 17, no. 1 (2017): 113. 48 Abu Ishâq al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushûli al- Syarî’ah, 4
Mentransfromasi  konsep  isbat  Nikah  dalam  Sistem  Hukum  Perkawinan  di Indonesia,  ke  dalam  Isbat  Cerai  bagi  perceraian  yang  dilakukan  di  luar  persidangan merupakan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada para  Perempuan  (utamanya)  yang  diceraikan  suaminya  di  luar  persidangan,  sehingga  jika nanti  ada  yang  sudah  terlanjur  diceraikan  suaminya  di  luar  persidangan,  mereka  tinggal mengajukan isbat cerai ke Pengadilan, dan yang bisa mengajukan permohonan itsbat cerai tentunya tidak hanya isteri tetapi bisa saja diajukan oleh anak atau Orang tua/Wali Nikah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1) Perceraian  yang  dilakukan  di  luar  persidangan  menurut  hukum  Agama  (fiqh)  sah,  (2) Menurut  Undang-undang  perceraian  baru  dianggap  sah  apabila  dilakukan  di  depan pengadilan,  (3)  perlu  adanya  reformulasi  Hukum  Perkawinan  terutama  yang  mengatur perceraian  dengan  cara  adanya  isbat  cerai  bagi  perceraian  yang  dilakukan  di  luar persidangan,  dan  ini  merupakan  transformasi  dari  konsep  Isbat  Nikah  dalam  Hukum Perkawinan di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Ali Imron. “Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia.” Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.2 April 5, no. 0854 (2008): hlm. 124. Asy-Syatibi. al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah Jilid 2 . Cairo: Musthafa Muhammad, t.t. Buzama, Khoiruddin. “Pemberlakuan Teori - Teori Hukum Islam di Indonesia.” Al- ’Adalah X, no. 4 (2012): 467 – 72. Departemen Agama RI. Al Qur’an dan Terjemahnya . Bandung: CV. Dipenogoro, 1990. Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka,
2005.
detikNews. “Inilah Putusan MUI Mengenai Talak di Luar Pengadilan,” 2012.
Diana, Riska, M Roji Iskandar, dan Amrullah Hayatudin. “Pendapat Imam Syafi ’ i tentang Keabsahan Perceraian di Luar Persidangan dan Relevansinya dengan KHI Pasal 115 Tentang Perceraian.” Prosiding Peradilan Agama 3, no. 2 (2017): 48 – 54. Elidar, Cut, Rini Fitriani, dan Liza Agnesta Krisna. “Dampak Perceraian di Luar Mahkamah Syar’iyah dalam Kehidupan di Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12, no. 2 (2017): 199 – 210. Farida, Anik. Perempuan dalam sistem perkawinan dan perceraian di berbagai komunitas dan adat . Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007. Fauzan, Muhammad. “Perceraian di Luar Pengadilan; Antara Peraturan Perundang - Undangan dan Realita Masyarakat Indonesia.” Lima Puluh Kota, 2019. Fauzi, Ahmad. “Hakikat Perceraian (Sebuah tinjauan filosofis terhadap makna perceraian).” Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 1 (2021): 55. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7542.
H. A. Mukti Arto. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Adat . Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990.

## Amrullah Hayatudin
Transformasi Konsep Isbat NikahTerhadap Isbat Cerai Bagi Perceraian di Luar Persidangan
Hamid, Hasmiah. “Perceraian Dan Penanganannya.” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 4, no. 4 (2018): 25.
Hayati, V. “Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 10, no. 2 (2015): h.220. Hayatudin, Amrullah. Pengantar Kaidah Fikih . Jakarta: Amzah, 2021. Huda, Mahmud. “Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.”
Religi: Jurnal Studi Islam 5, no. April 2014 (2014): 43 – 71. Jauziyah, Ibnu Qayyim Al. I’lamul Muwaqi’in ‘an Rabbil ‘Alamin, Juz 1 . Cairo: Daar Al Hadits, t.t.
Jawas, Al- Ustadz Yazid bin ‘Abdul Qadir. “Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain.” Al Manhaj, 2010.
Kharlie, Ahmad Thalabi. Hukum Keluarga Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Malik, Abdul. “Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Lebong,” 2021, 26.
Matondang, Armansyah. “Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Faktor -faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan.” Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2, no. 2 (2014): 141 – 50.
Mu dasyir, Rafyul. “Fatwa Lengkap MUI Terkait Pelaksanaan Ibadah saat Wabah Virus
Corona Covid- 19.” kabar24 , 2020. Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir : Kamus Arab - Indonesia Terlengkap . Jakarta: Pustaka Progresif, 1997.
Muslimin, Kara. “Pemikiran Al -Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam.” Assets 2, no. 2 (2012): 173 – 84. Mutakin, Ali. “Hubungan Maqashid Al Syari’Ah Dengan Metode Istinbath Hukum.” Analisis: Jurnal Studi Keislaman 17, no. 1 (2017): 113. Nabhani, Syekh Taqiyudin Al. Al Nidzam Al Ijtima’ fii Al Islam . Beirut: Dâr al Ummah,
2003.
Nur, Muhammad, Imam Jauhari, dan Azhari Yahya. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh).” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 4 (2019): 563. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.563-572.
Oe, Meita Djohan. “Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang -undangan di Indonesia.” Pranata Hukum 8, no. 2 (2013): 137 – 47. Paijar, Pijri. “Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif  Penyelesaiannya.” Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 3, no. 1 (2022): 67 – 80.
https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463. Prodjohamidjodjo, Martimin. Hukum Perkawinan Indonesia . Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002. Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) . Bandung: Mandar Maju, 1990. Sugiyono. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif  dan R & D . Bandung: Alfabeta, 2013. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046.
Sururie, Ramdani Wahyu. “Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia.” Al Manahij: Jurnal Kajian Islam 11, no. 2 (2017): 233 – 46. Syahrani, Riduan. Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil . Jakarta: Media Sarana Press, 1986. Wahyudi, Yudian. Is Islamic Law Secular? A Critical Study of  Hasan Hanafi’s Legal Philosophy . Yogyakarta: Pesantren Nawasea, 2005.
Yuliasari, Dede. “Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian di Luar Persidangan dihubungkan Dengan Pasal 39 Ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pasirpan.” Jurnal Pustaka Galuh Justisi 01, no. 2
(2023): 48 – 67.
©  2024  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  ShareAlike  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Amrullah Hayatudin
Transformasi Konsep Isbat NikahTerhadap Isbat Cerai Bagi Perceraian di Luar Persidangan