PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW PADA SISTEM PERADILAN MILITER DI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR
Ruslan 1 , Qadir Gassing, H.T 1
12 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: R5562817@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini membahas prinsip equality before the law yaitu menghendaki tidak ada warga negara yang mendapat pengistimewaan dalam bidang peradilan. Bertitik tolak pada TAP MPR Nomor 7 tahun 2000 Tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik  Indonesia  yang  dimana  mengamanatkan  bahwa  anggota  militer  yang  melakukan tindak  pidana  umum  diadili  pada  badan  peradilan  umum,  yang  dimana  berbeda  dengan yuridiksi  Pengadilan  Militer  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1997  yang  mengamanatkan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di Pengadilan Militer. Serta pengadilan militer merupakan badan peradilan yang memberikan keistimewaan kepada anggota militer.  Penelitian  ini  mengkaji  tentang  bagaimana  penerapan asas Equality  Before  The  Law Pada  Sistem  Peradilan  Militer  di  pengadilan  militer  III-16  Makassar,  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  Yuridis  dan Sosiologi  dengan  sumber  data  dari  Peradilan  Militer  III-16  Makassar.  Selanjutnya  metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran referensi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa tidak ada  tindakan  pengistimewaan  prajurit  militer  yang  melakukan  tindak  pidana  dalam  sistem pengadilan militer, dan tidak ada perbedaan dalam penanganan perkara tindak pidana umum di pengadilan militer dengan pengadilan umum.
Kata Kunci : Equality before the Law, Pengadilan Militer, Prajurit, Pidana.

## Abstract
This study discusses the principle of equality before the law, namely requiring that no citizen be privileged in the field of justice. Starting from the MPR Decree Number 7 of 2000 concerning the  separation  of  the  Indonesian  National  Army  and  the  Indonesian  National  Police,  which mandates that members of the military who commit general crimes be tried in a general judicial body, which is different from the jurisdiction of the Military Court Law Number 31 of 1997 which  mandated  that  members  of  the  military  who  committed  general  crimes  be  tried  in  a military court. As well as military courts are judicial bodies that give privileges to members of the military. This study examines how the application of the principle of equality before the law in the Military Court System in the military court III-16 Makassar, this research uses qualitative methods  with  the  approach  taken  is  juridical  and  sociological  with  data  sources  from  the Military Court III-16 Makassar. Furthermore, the data collection methods used are interviews,
Penerapan Asas Equality Before the Law pada Sistem Pengadilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
Ruslan, Qadir Gassing, H.T
observation,  documentation  and  reference  tracing.  Then  the  data  processing  technique  is carried  out  through  several  stages,  namely:  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing conclusions.  This  study  provides  the  results  that  there  are  no  privileged  acts  of  military servicemen who commit crimes in the military court system, and there is no difference in the handling of general criminal cases in military courts and general courts.
Keywords: Equality before the law, Military Court, Soldiers, Criminal.

## A. Latar Belakang
Badan  Peradilan  militer  merupakan  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  di  lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kini bernama Tentara Nasional Indonesia untuk menegakkan aturan hukum yang ada dan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum  serta  menjamin  hak-hak  setiap  warga  negara  dengan  memperhatikan penyelenggaraan  keamanan  negara.  Badan  peradilan  militer  terdiri  atas  pengadilan militer  yang  menangani  perkara  pidana  prajurit  yang  berpangkat  kapten  kebawah, pengadilan  militer  tinggi  yang  menangani  perkara  banding  atas  putusan  pengadilan militer dan mengadili prajurit yang berpangkat mayor keatas, pengadilan militer utama uang  menangani  perkara  banding  atas  putusan  pengadilan  militer  tinggi,  pengadilan militer pertempuran yang menangani perkara yang dilakukan prajurit TNI ketika dalam masa pertempuran. 1
Reformasi tahun 1998 mendorong agar terciptanya keterbukaan pemerintah, kebebasan masyarakat, demokratisasi dan persamaan hak antar masyarakat, telah  berimbas kepada proses  kegiatan  penyelenggaraan  peradilan  terutama  kepada  badan  peradilan  militer. prinsip equality before the law menginginkan agar tidak ada masyarakat atau golongan yang  diperlakukan  secara  istimewa  terutama  dalam  bidang  peradilan.  oleh  sebab  itu tuntutan  masyarakat  kepada  pemerintah  bahwa  prajurit  militer  yang  melakukan perbuatan tindak pidana  harus umum diadili di pengadilan umum terus bergaung dan berujung  dikeluarkannya  TAP  MPR  RI  Nomor  VI/2000  dan  TAP  MPR  RI  Nomor VIII/2000  jo  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2004  tentang  TNI  yang  menegaskan bahwa  anggota  militer  yang  melakukan  tindak  pidana  umum  dibawah  ke  pengadilan
1 Abd. Halim Talli, Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa , h.94.
Pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar
Ruslan, Qadir Gassing, H.T
umum.  Sedangkan  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1997  tentang  peradilan  militer sebagai  dasar  hukum  dan  hukum  acara  dari  pengadilan  militer  mengatakan  bahwa tindak  pidana  yang  dilakukan  prajurit  baik  tindak  pidana  umum  sebagaimana  diatur dalam  KUHP  dan  perundang-undangan  pidana  lainnya,  juga  tindak  pidana  militer sebagaimana diatur dalam KUHPM semuanya diadili di peradilan militer.2
Gambaran masyarakat kepada Peradilan militer di Indonesia terutama terhadap UU No 31  tahun  1997  yang  menjadi  dasar  hukum  dari  pengadilan  militer  ini  sangat memungkinkan  terjadinya  campurtangan  oleh  Panglima  TNI.  Dalam  nuansa militeristik,  unsur  komando  dan  kepangkatan  menjadi  faktor  penting  dan mempengaruhi proses peradilan. Hal ini dikarenakan Panglima TNI berposisi sebagai Papera. Posisi ini sangat dominan untuk menentukan proses peradilan (Pasal 1 angka 10  jo  123).  Salah  satu  alasan  yang  bisa  digunakan  oleh  Papera  untuk  menghentikan perkaranya adalah alasan pertahanan dan keamanan negara. Sesungguhnya alasan ini bukan sesuatu yang dilarang, akan tetapi soal wewenang tersebut sangatlah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.
Dilain  sisi,  dengan  hadirnya  Papera  dalam  proses  penanganan  perkara  dalam  sistem peradilan militer  berimbas kepada  proses  yang harus dilalui agar suatu perkara dapat disidangkan  di  pengadilan  menjadi  semakin  sangat  panjang  dan  memerlukan  waktu lama. Faktornya karena kinerja Papera yang subyektifitas dan juga proses yang harus ditempu apabila  dalam  penentuan  pelanjutan  perkara  kepengadilan  berbeda  pendapat antara oditur militer dengan Papera dalam mengeluarkan surat keputusan.3
Hal-hal yang dipaparkan diatas merupakan masalah yang terjadi di masyarakat sehingga penulis tertantang untuk mengangkat dan meneliti permasalahan yang terjadi. Selain itu penulis juga berinteraksi dengan oditur militer yang ada di Makassar secara langsung, sehingga penulis terdorong untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul “Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer Di Pengadilan Militer III- 16 Makassar”.
2 Muhammad ishar helmi, Penerapan Asas Similia Similibus pada peradilan militer, jurnal (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2013) , h.5. Diakses Pada Tanggal 4 november 2019.
3 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Menerobos Jalan Buntu Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer Indonesia, Jurnal , h. 54. Diakses Pada Tanggal 15 November 2019.
Penerapan Asas Equality Before the Law pada Sistem Pengadilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
Ruslan, Qadir Gassing, H.T

## B.  Metode Penelitian
Dalam  melakukan  pengumpulan  data,  peneliti  melakukan  dengan  cara  metode wawancara  yaitu  dilakukan  peneliti  dengan  cara  tanya  jawab  antara  peneliti  dan beberapa  pihak-pihak  berwenang  untuk  memperoleh  informasi  yang  dapat  dilaukan melalui  tatap  muka (face  to  Face) dengan  mengacu  pada  pedoman  wawancara.
Kemudian  ,  metode  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti    untuk  melihat  sevara langsung obyek yang akan diteliti. Ketiga, dokumentasi yaitu sejumlah dokumen data tertentu yang berbentuk laporan, foto, file, surat, dan lain lain. 4 Peneliti juga mengambil beberapa data yang bersumber dari buku, artikel hukum, jurnal, dokumen, dan sumber lain yang mendukung proses penelitian. 5

## C.  Hasil dan Pembahasan

## 1. Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer
Peradilan  Militer  ialah  badan  peradilan  yang  bertugas  sebagai  pelaksana  kekuasaan kehakiman  dilingkup  Tentara  Nasional  Indonesia,  pengadilan  militer  yang  awalnya berada  dibawah  intansi  militer  sendiri,  kini  telah  berada  dibawah  payung  Mahkamah Agung  selaku  badan  peradilan  tertinggi  di  Indonesia.  Faktor  penyebab  lahirnya anggapan  ketidak  mandirian  dari  pengadilan  militer  ialah  karena  faktor  militer  itu sendiri dalam menjalan tugas pokok TNI dalam mempertahankan kedaulatan republik Indonesia. 6
Militer dalam pandangan masyarakat Indonesia menganggap bahwa militer merupakan badan  eksklusif  yang  memiliki  kedudukan  yang  berbeda  dengan  masyarakat  pada umumnya.  Anggapan  ini  merupakansalah  satu  faktor  penyebab  munculnya  desakan kepada  pemerintah  agar  prajurit  yang  melakukan  tindak  pidana  umum  sebagaimana diatur dalam KUHP diadili di pengadilan umum. Sementara itu, Prajurit militer sendiri
4 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. X; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.1.
5 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Prenada Media,2016), h.87.
6 Devi Wahyuni, Perbedaan dalam penanganan perkara pidana pada tingkat pemeriksaan pendahuluan antara sistem peradilan umum dengan peradilan militer berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia, Skripsi, hal.3. Diakses pada 10 juli 2020.
Pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar
Ruslan, Qadir Gassing, H.T
berpandangan  bahwa  pengadilan  militer  dianggap  penting  oleh  militer  sendiri  untuk mendorong  peningkatan  dan  pembinaan  terhadap  kedidiplinan  bagi  prajurit.  Oleh karena  itu,  maka  prajurit  militer  berpandangan  bahwa  masyarakat  militer  perlu mendapat keistimewaan.
UU  No  31  tahun  1997  sendiri  tidak  terdapat  pasal  yang  mengistimewakan  prajurit militer  didalamnya,  prajurit  militer  memiliki  posisi  kedudukan  yang  sama  dengan masyarakat pada umumnya, ini menandakan bahwa prajurit militer juga berlaku semua peraturan  perundang-undangan,  baik  hukum  pidana  maupun  hukum  perdata.  Tujuan dari pembentukan pengadilan militer sendiri yakni untuk menindak para prajurit yang melakukan tindak pidana. untuk mengontrol prajurit militer dalam menjalankan tugas pokok TNI. 7
Peran  Perwira  TNI  dalam  sistem  peradilan  militer  yang  bertugas  sebagai  penyerah perkara  dalam  tindak  pidana  yng  dilakukan  prajurit  militer  juga  menimbulkan kekhawatiran  kepada  masyarakat.  Masyarakat  khawatir  dengan  adanya  pengadilan militer justru akan membuat banyak prajurit yang melakukan tindak pidana tidak akan dihukum.  Namun  pada  dasarnya  anggapan  ini  tidak  memiliki  dasar  yng  kuat,  karena kewenangan  perwira  TNI  atau  Papera  sendiri  diatur  didalam  Undeang-Undang,  dan untuk tindak pidana yng dilakukan oleh prajurit militer sendiri pasti akan di sarankan Oditur sebagai tindak pidana kepada Papera.
Timbul pula anggapan bahwa Peradilan Militer hadir hanya karena agar prajurit-prajurit yang melakukan tindak pidana dapat dihukum dengan hukuman yang rendah dan upaya Komandan untuk melindungi pelaku kejahatan dari hukuman. Para aktivis HAM dan LSM  di  Indonesia  secara  nyata  juga  menyampaikan  bahwa  tidak  terungkapnya  para penjahat  HAM,  seperti  kasus  semanggi,  Tanjung  Priuk,  adalah  contoh  praktek perlindungan atasan atau komandan dalam proses peradilan militer. 8
Menurut  Mayor  Sus  Rahmansyah  Faharuddin,.S.H.,  M.H.  hakim  pengadilan  militer dalam  mengadili  suatu  tindak  pidana  yang  dihadapkan  kan  kepadanya,  bahwa  hakim
7 Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer Indonesia, (Cet. I.Bandung;Mandar Maju,1994), h. 15.
8 Peni Saptaning Putri, Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI, Tesis. h. 78 Diakses pada tanggal 10 juli 2020.
Penerapan Asas Equality Before the Law pada Sistem Pengadilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
Ruslan, Qadir Gassing, H.T
haruslah  independen,  mandiri,  tidak  ada  kaitan  dengan  perkara  terdakwa,  entah  itu kepangkatannya maupun lainnya. terhadap perbedaan hukuman dalam putusan hakim, dalam  penjatuhan  hukuman  tidak  dapat  di  pukul  rata,  hakim  dalam  memutus  selalu berpandangan kepada perbuatan yang dilakukan tersangka. 9
Setelah ditetapkannya peraturan satu atap yang dimana Pengadilan Militer, Pengadilan Umum,Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan berada pada satu  atap  dibawah  Mahkamah  Agung  RI  bagi  para  hakim  militer,  merupakan  solusi terbaik  bagi  yang  mendukung  dan  menolak  tentang  kemandirian  para  hakim  dalam Justitiabel peradilan militer.  Menurut Mayor Sus Rahmansyah Faharuddin,. S.H., M.H. Pengadilan Militer merupakan suatu instansi yang berbeda dan terpisah dari kesatuan TNI, sehingga hakim pengadilan militer itu mampu menempatkan diri kapan menjadi militer  dalam  kesatuan  dan  kapan  mekadi  militer  dalam  persidangan,  ketika  hakim militer  yang  notabenenya  adalah  prajurit  militer  berada  diposisi  persidangan  maka kacamata yang dipakai ialah kacamata kemandirian. 10
Kemandirian  profesi  seorang  hakim  sangat  diperlukan  dalam  penegakan  hukum  dan langkah  penyusun  undang-undang  dengan  meletakkan  para  hakim  militer  dalam  satu atap  dengan  Mahkamah  Agung  RI  merupakan  suatu  kemajuan  tersendiri  bagi  sistem peradilan  pidana  militer  di  Indonesia.  Campur  tangan  komandan  atau  atasan  dapat terpangkas  secara  organisatoris,  administrasi  dan  finansial  dalam  sistem  satu  atap. Badan  Pembinaan  Hukum  TNI  sebagai  Staf  Panglima  TNI  tidak  lagi  mempunyai kewenangan yang dapat mencampuri kemandirian hakim militer, sehingga pengadilan militer mampu memberikan keadilan kepada para tersangka. 11
9 Mayor Sus Rahmansyah Faharuddin S. H., M. H, Hakim Pengadilan Militer, wawancara, Makassar, 08 Juli 2020.
10 Mayor Sus Rahmansyah Faharuddin S. H., M. H, Hakim Pengadilan Militer, wawancara, Makassar, 08 Juli 2020.
11 Peni Saptaning Putri, Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI, Tesis. h. 81 Diakses pada tanggal 10 juli 2020.
Pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar
Ruslan, Qadir Gassing, H.T
2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Di lakukan Prajurit Militer
Berpangkat  Prada  dan  Prajurit  Yang  Berpangkat  Kapten  Dengan Menerapkan Asas Equality Before The Law.
Dalam penyelesaian perkara tindak pidana dalam lingkup Pengadilan Militer memiliki suatu mekanisme tersendiri dan dilakukan oleh lembaga hukum tertentu yang ditunjuk undang-undang.
Tahapan-tahapan dalam penyelesaian perkara di peradilan militer memiliki 4 tahapan yakni:

## A. Tahapan Penyidikan

## 1. Penyidik
Pejabat  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  untuk  melakukan  penyidik  dan  penyidikan sesuai  dengan  wewenang  yang  diberikan  UU  No  31  Tahun  1997  ialah  Atasan  yang berhak menghukum (ANKUM), Polisi Militer (POM), dan Oditur Militer.

## 2. Penyidikan
Proses penyidikan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pengungkapan tindak  pidana  yang  terjadi.  Karena  pada  proses  penyidikan  inilah  tindakan  penyidik ditekankan  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  tersebut membuat terang  suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sehingga dari proses inilah seseorang dapat disangkakan sebagai pelaku sebuah tindak pidana atau bukan. Proses penyidikan berasal dari berbagai sumber yakni:
a. Penyelidikan
Penyelidikan  merupakan  serangkaian  tindakan  penyidik  yang  bertujuan  untuk mencari  dan  menemukan  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  dan menentukan  dapat  atau  tidaknya    suatu  peristiwa  ditindak  lanjuti  ketahap penyidikan. 12
b. Laporan
12 Aristo M.A. Pangaribuan,dkk, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, (cet.I, Jakarta; Rajawali pers, 2017), h. 39.
Penerapan Asas Equality Before the Law pada Sistem Pengadilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
Ruslan, Qadir Gassing, H.T
Laporan  adalah  pemberitahuan  yang  disampaikan  oleh  seseorang  karena berdasarkan hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang adanya dugaan tindak pidana yang telah, sedang atau akan terjadi.
c. Pengaduan
Pengaduan merupakan pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan  kepada  pejabat  yang  berwenang  untuk  menindak  menurut hukum    seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  aduan  yang merugikannya.
d. Tertangkap tangan
Merupakan  peristiwa  dimana  tertangkapnya  seseorang  pada  waktu  sedang melakukan  tindak  pidana  itu  dilakukan,  atau  sesaat  kemudian  diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya  ditemukan  benda  yang  diduga  telah  dipergunakan  untuk  melakukan tindak  pidana  itu  yang  menunjukkan  bahwa  ia  adalah  pelakunya  atau  turut melakukan, membantu melakukan tindak pidana itu. 13
Setelah adanya laporan atau aduan yang diterima Polisi militer, maka akan dilakukan pemanggilan kepada tersangka dan saksi. Pemanggilan tersangka dan saksi dilakukan secara  patut  dengan  surat  panggilan  yang  dialamatkan  kepada  Ankumnya  dengan permohonan  supaya  diperintahkan  kepada  yang  bersangkutan  untuk  memenuhi penggilan,  dan  untuk  pemanggilan  saksi  bukan  anggota  TNI  dilakukan  dengan  surat panggilan  dan  disampaikan  kepada  yang  bersangkutan  ditempat  tinggalnya  namun apabila  alamat  tidak  jelas  maka  dapat  melalui  pihak  kelurahan  atau  apabila  saksi merupakan seorang karyawan maka dapat dilakukan pemanggilan melalui instansinya. Setelah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi terhadap suatu peristiwa yang dianggap tindak pidana, dan tersangka dan saksi memenuhi pemanggilan tersebut maka  penyidik  akan  melakukan  proses  pemeriksaan  untuk  memperoleh  keterangan mengenai  suatu  kejadian  yang  diduga  merupakan  suatu  tindak  pidana  dan  untuk memperoleh alat bukti lain yang mendukung.
13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pasal 1.
Pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar
Ruslan, Qadir Gassing, H.T

## B. Tahapan Penuntutan
Setelah  proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dalam  hal  ini  polisi  militer telah  selesai  melakukan  penyidikan  terhadap  tersangka,  selanjutnya  dilakukan pelimpahan  berkas  perkara  dan  surat-surat  lainnya  beserta  tersangka  kepada  Oditur Militer,  Oditur  yang  melakukan  penuntutan  dijabat  oleh  sorang  perwira  militer. Selanjutnya Oditur akan mempelajari berkas perkara yang diserahkan kepadanya terkait syarat formil/materilnya. Apa bila hasilnya belum lengkap atau dianggap masih kurang, berdasarkan pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer  maka  oditur  militer  sendiri  dapat  melakukan  penyidikan  tambahan  yang dianggap perlu atau dapat dikembalikan kepada polisi militer selaku penyidik disertai dengan surat petunjuk agar penyidik melengkapi kekurangan dari berkas tersebut.. Apabila  dalam  tahap  penyelesaian  perkara  terjadi  perbedaan  pendapat  antara  oditur militer  dan  Papera,  misalnya  Oditur  berpandangan  bahwa  perkara  yang  ditanganinya memenuhi  delik  pidana  sehingga  pantas  diselesaikan  melalui  pengadilan  militer, sementara  PAPERA  berpendapat  bahwa  perkara  tersebut  dapat  diselesaikan  diluar pengadilan,  maka  berdasarkan  pasal  127  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1997, masing-masing pihak harus mengajukan permasalahan beserta alasan-alasannya kepada pengadilan militer utamauntuk diputus. Guna memutus sengkata itu, pengadilan militer utama mendengar pendapat dari Oditurat jenderal di persidangan, kemudian memutus perkara  tersebut  apakah  perkara  itu  diajukan  ke  pengadilan  atau  tidak.  Putusan  ini bersifat  final  sehingga  baik  dari  oditur  maupun  Papera  akan  mengikuti  apa  yang tercantum dalam putusan tersebut.
Setelah  itu  PAPERA  akan  membuatkan  Surat  Keputusan  Penyerahan  Perkara (Skeppera) dan diserahkan kepada Oditur. Oditur segera melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan militer yang berwenang disertai dengan suatu surat dakwaan yang memuat  secara  lengkap,  cermat  dan  jelas  identitas  terdakwa  dan  uraian  unsur-unsur tindak pidana serta pasal-pasal yang dilanggarnya.

## C. Tahapan Persidangan
Sebelum  memasuki  tahapan  persidangan,  ada  alur  administrasi  tersendiri  yang  harus dilewati terlebih dahulu. Pertama, berkas perkara yang diajukan oleh Oditur diserahkan
Penerapan Asas Equality Before the Law pada Sistem Pengadilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
Ruslan, Qadir Gassing, H.T
kepada  KATAUD  dan  dicatat  kedalam  buku  agenda  surat  masuk,  selanjutnya  berkas perkara digabung dan disatukan dengan berkas-berkas lain yang terkait perkara . Kedua, Kepala  pengadilan  militer  kemudian  meneliti  berkas  perkara  tersebut  apa  sudah memenuhi syarat formil maupun materil kemudian menyerahkan berkas perkara kepada KATERA melalui KATAUD untuk dicatatkan dalam register perkara.
Mengenai pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 mengatur empat acara persidangan, yakni:
1. Acara  pemeriksaan  biasa  dilakukan  untuk  jenis  tindak  pidana  yang  digolongkan  sebagai perkara  pidana  berat  yang  proses  pembuktiannya  sangat  sulit  untuk  dibuktikan,  acara pemeriksaan  cepat  ini  dilakukan  dihadapan  majelis  hakim,  dimana  oditur  militer membacakan  surat  dakwaan  dan  menunjukkan  bukti-bukti  kepada  majelis  hakim  yang membuktikan kesalahan terdakwa.
2. Acara  pemeriksaan  Koneksitas  merupakan  acara  pemeriksaan  yang  dimana tdilakukan apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota  militer  dan  pihak lain  yang  tunduk  terhadap yurisdiksi peradilan  umum.
Menurut  Mayor  Sus  Rahmansyah  Faharuddin,.S.H.,  M.H.  Sesuai  dengan  yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Acara Pidana pasal 89 ayat (1)  yang dimana di adobsi kedalam Undang- Undang  Nomor  31  tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer,  disitu  dikenal  adanya lembaga  Koneksitas.  Acara  pemeriksaan  Koneksitas  dapat  dilakukan  baik  di Pengadilan  Negeri  maupun  di  Pengadilan  Militer  tergantung  kepada  keputusan Mahkamah Agung dan Mabes TNI. Biasanya dilihat dari kepentingan yang lebih banyak  dirugikan,  apabila  kepentingan  lebih  banyak  yang  dirugikan  kepada Pengadilan Negeri maka akan disidangkan di Pengadilan Negeri  dengan komposisi tiga  orang  hakim.  Dua  dari  Pengadilan  Negeri  dan  satu  dari  Pengadilan  Militer. Ketika  perkara  itu  disidangkan  dan  keputusannya  disidangkan  di  Pengadilan  Militer, komposisinya juga terdiri dari tiga hakim, dua hakim dari Pengadilan Militer dan satu dari Pengadilan  Negeri.  Dan  bisa  juga  ada  opsi  dari  kejaksaan  untuk  memecah  meski perkaranya sama yang dilakukan oleh masyarakat umum dan masyarakat militer dipecah,
Pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar
Ruslan, Qadir Gassing, H.T
yang masyarakat umum di adili di Pengadilan Negeri dan yang masyarakat militer di adili di Pengadilan Militer. 14
3. Acara pemeriksaan khusus dilaksanakan ditingkat  Pengadilan Militer Pertempuran yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dan terakhir. Maksud ketentuan tersebut  adalah  bahwa  terhadap  putusan  pengadilan  pertempuran  tidak  boleh  diajukan banding, tetapi dapat diajukan kasasi. Acara pemeriksaaan khusus dapat dilakukan menurut tata  cara  pemeriksaan  biasa.  Tetapi  dalam  hal  pembuktian  ada  ketentuan  yang  berbeda, dimana  hakim  dapat  menjatuhkan  putusan  hanya  berdasarkan  pengetahuan  hakim  dan barang bukti cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan di atas sumpah dari pejabat yang berwenang. 15
4. Untuk  perkara  yang  pemeriksaannya  digunakan  menurut  acara  cepat  adalah  perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. 16
Setelah semua kelengkapan sidang telah lengkap, maka sidang dapat dimulai. pertama, penghadapan  terdakwa,  Oditur  sebelum  majelis  hakim  memasuki  ruang  persidangan harus  sudah  siap  diruangan,  setelah  hakim  ketua  membuka  sidang,  hakim  ketua memerintahkan  Oditur  untk  menghadapkan  terdakwa  ke  depan  majelis  hakim,  lalu Oditur  memerintahkan  petugas  persidangan  unntuk  menghadapkan  terdakwa  ke persidangan. Kedua, pembacaan  surat  dakwaan,  Oditur  membacakan  surat  dakwaan dengan  sikap  berdiri,  setelah  selesai  oditur  duduk  kembali. Ketiga, eksepsi, terdakwa/penasihat hukum terdakwa apabila keberatan terhadap surat dakwaan oditur maka  dapat  mengajukan  eksepsi  dengan  seijin  hakim  ketua. 17 Untuk  kepentingan pemeriksaan  dan  pembelaan  terhadap  dakwaan  terdakwa  ,  terdakwa  memiliki  hak didampingi  oleh  seorang  atau  lembaga  penasihat  untuk  mendampinginya  dalam persidangan,  pemberian  dan  bantuan  dan  nasehat  hukum  kepada  anggota  TNI  diatur dalam  Surat  Keputusan  Panglima  TNI  tentang  petunjuk  pelaksanaan.  Dalam  hal terdakwa  dijerat  dengan  dakwaan  hukuman    pidana  mati,  pidana  penjara  lima  belas
14 Mayor Sus Rahmansyah Faharuddin S. H., M. H, Hakim Pengadilan Militer, wawancara, Makassar, 08 Juli 2020.
15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 205.
16 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 211.
17 Odi Eka Putra, Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Anggota TNI (studi kasus di Denpom Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang), Skripsi, 2014, h. 14. Diakses pada tanggal 10 juli 2020.
Penerapan Asas Equality Before the Law pada Sistem Pengadilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
Ruslan, Qadir Gassing, H.T
tahun atau lebih, pidana penjara lima tahun atau lebih sedangkan terdakwa tidak mampu mengusahakan  penasihat  hukum  sendiri,  maka  hakim  ketua  wajib  mengusahakan penasihat  hukum bagi terdakwa melalui papera yang bersangkutan atas biaya negara untuk mendampingi terdakwa di persidangan, kecuali terdakwa sanggup mengusahakan sendiri penasihat.
Keempat, pemeriksaan saksi. Oditur menghadapkan saksi kedepan majelis hakim atas perintah  dari  hakim  ketua,  lalu  oditur  memerintahkan  kepada  petugas  untuk memasukkan  saksi  kedalam  persidangan  kemudian  saksi  diambil  sumpahnya  yang dipandu  hakim  anggota,  kemudian  Oditur  militer mengajukan  pertanyaan-pertanyaan kepada saksi secara langsung. Kelima, Pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan terdakwa dilakukan  setelah  sidang  pemeriksaan  saksi/saksi  ahli  selesai.  Terdakwa  diperiksa dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh hakim berdasarkan berkas perkara serta kesaksian  para  saksi  yang  diajukan  oleh  Oditur. Keenam, pemeriksaan  barang  bukti. Ketujuh, setelah  tahapan  pemerikaan  barang  bukti,  maka  tahapan  persidangan selanjutnya ialah pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer. setelah pembacaan tuntutan selesai, hakim akan mempertanyakan kepada terdakwa bahwa apakah terdakwa ingin mengajukan  pledoi  atau  tidak,  apabila  terdakwa  atau  diwakili  oleh  penasihat  hukum terdakwa ingin mengajukan pledoi maka tahap selanjutnya ialah mendengarkan pledoi dari  terdakwa.  Lalu  dilanjutkan  dengan  replik  dari  pledoi  terdakwa  oleh  oditur. Kedelapan, musyawarah  majelis  hakim,  setelah  semua  proses  pemeriksaan  dianggap selesai,  maka  majelis  akan  menunda  persidangan  guna  untuk  bermusyawarah  dan memutuskan  hasil  putusannya  kelak  disidan  pembacaan  putusan.. Kesembilan, pembacaan putusan pengadilan, majelis hakim akan mempersilahkan terdakwa masuk kedalam  ruang  persidangan  dan  membacakan  hasil  musyawarah  dari  majelis  hakim terkait  tindak  pidana  ynag  didakwakan  kepadanya,  dalam  memutus  perkaran  majelis hakim  berpendapat  bahwa  terdakwa  dalam  proses  pemeriksaan  telah  terbukti melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  Oditur  kepadanya,  maka majelis  hakim  atas  nama  pengadilan  menjatuhkan  hukuman  pidana.  Namun  apabila majelis hakim berpandangan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi delik seperti  yang didakwakan kepadanya, maka majelis hakim memutus bebas dari segala dakwaan. Setelah putusan pengadilan memperoleh putusan
Pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar
Ruslan, Qadir Gassing, H.T
berkekuatan  hukum  tetap,  maka  panitera  membuat  akte  putusan  telah  berkekuatan hukum tetap. 18
Terkait mengenai putusan pengadilan, Mayor Sus Rahmansyah Faharuddin S.H.,M.H. bahwa apabila dalam putusan hakim yang dikeluarkan pengadilan memutus terdakwa terbukti  melakukan  tindak  pidana  dan  dijatuhi  hukuman  pidana  serta  pemecatan  dan atau  pemberhentian  dari  instansi  TNI,  maka  terdakwa  akan  ditahan  di  lembaga pemasyarakatan  pada  umumnya,  namun  apabila  dalam  putusan  hanya  dikenakan putusan pidana saja, maka terdakwa akan ditahan di lembaga pemasyarakatan militer (LEMASMIL) dan ketika telah melaksanakan masa pidananya maka terdakwa tersebut akan kembali menjalani tugasnya sebagai prajurit. 19

## D. Penutup
Pengadilan  militer  merupakan  pengadilan  yang  asing  dalam  pandangan  masyarakat Indonesia,  karna  kurangnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  sistem  peradilan  militer membuat pengadilan militer dianggap sebagai pengadilan yang eksklusif. hal ini tidak terlepas pula dari masa lalu, dimana ketika orde baru terjadi tindakan supremasi military yang berimbas hingga era reformasi saat ini.
Peran  penegak  hukum  dalam  struktur  organisasi  TNI  tidaklah  terpisah-pisah  atau memiliki  peran  tersendiri,  keberhasilan  kinerja  mereka  akan  akan  sangat  tergantung kepada kebijakan Komandan sesuai fungsi dan wewenangnya yaitu sebagai Ankum dan atau Papera maupun dalam pelaksanaan teknis operasional penegak hukum lainnya. Hal ini disebabkan penyelenggaraan pembinaan kesadaran dan penegak hukum melekat erat dalam  fungsi  pembinaan  personal  yang  menjadi  kewenangan  setiap  komandan  atau pimpinan  yang  bertanggungjawab  dalam  pengambilan  keputusan  yang  juga  diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997.
18 Odi Eka Putra, Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Anggota TNI (studi kasus di Denpom Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang), Skripsi, 2014, h. 14. Diakses pada tanggal 10 juli 2020.
19 Mayor Sus Rahmansyah Faharuddin S. H., M. H, Hakim Pengadilan Militer, wawancara, Makassar, 08 Juli 2020.
Penerapan Asas Equality Before the Law pada Sistem Pengadilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
Ruslan, Qadir Gassing, H.T
Menurut KUHPM tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHPM, dan tindak pidana yang tidak diatur didalam KUHPM atau tindak pidana yang diatur oleh undang-undang diluar KUHPM (pasal 2), hal ini secara yuridis menurut  KUHPM  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  prajurit  TNI  juga  merupakan tindak pidana militer.
Terhadap penyelesaian perkara pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkup peradilan militer sama halnya dengan proses penyelesaian perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, yang mana dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap  penuntutan,  tahap  pemeriksaan  di  persidangan,  serta  tahap  putusan/eksekusi, namun  memiliki  sedikit  perbeda  dibagian  aparatur  yang  bertugas  sebagai  penyidik, penuntut  umum,  dan  hakimnya.  Yang  bertindak  sebagai  aparat  penyidik  berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu Polisi Militer (POM), atasan yang  berhak  menghukum  (Ankum),  Oditur  Militer,  dan  Perwira  Penyerah  Perkara (Papera). Hanya dalam hal mengadili, peradilan militer mempunyai wewenang untuk mengadili seseorang yang melakukan tindak pidana adalah prajurit, yang berdasarkan undang-undang  dipersamakan  dengan  prajurit,  anggota  suatu  golongan  atau  jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang- undang,  seseorang  yang  atas  keputusan  panglima  dengan  persetujuan  Menteri Kehakiman  harus  diadili  oleh  suatu  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  militer. Serta dalam tahap eksekusi, apabila putusan pengadilan memutus sebagai tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana dan juga pemecatan, maka proses eksekusi dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Namun apabila hanya putusan hukuman pidana saja maka dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer.
Pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar
Ruslan, Qadir Gassing, H.T

## Daftar Pustaka

## Buku
Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
Faisar, Ananda, Dkk, Metode Studi Islam . Depok; PT Raja Grafido Persada, 2015.
Faisal Salam, Moch, Peradilan Militer Indonesia . Bandung;Mandar Maju,1994.
Halim  Talli,  Abd. Peradilan  Indonesia  Berketuhanan  Yang  Maha  Esa. Makassar:  Alauddin University Press,2016.
Halim  Talli,  Abd. Asas-Asas  Peradilan  Dalam  Risalah  Al-Qada. Yogyakarta:  UII PRESS,2014.
M.A.  Pangaribuan,  Aristo,dkk. Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Di  Indonesia. Jakarta: Rajawali pers, 2017.
Musliadi, Kamus Hukum Internasional & Indonesia. Jakarta: Permata Press,2013.
Muri, Yusuf, Metode Penelitian . Jakarta: Prena Damedia Group, 2019.
Kontras. Menerobos Jalan Buntu Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer Indonesia. Jakarta, PT Rinam Antartika cv, 2009.
Ridwan HR, hukum administrasi Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Prenada Media, 2016.
Sukarno, Aburaera. Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Makassar:Arus Timur,2012.
Sjarif, Amiroeddin. Disiplin Militer dan Pembinaannya. Jakarta : Golia Indonesia,1983.

## Jurnal
Azhar, Haris. Equality Before The Law dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Jurnal Lokataru ,Kuliah Umum di Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati (Juli,2018).
Melisa Walukow, Julita. Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Jurnal Lex et societatis volume I No.I (Januari,2013). hlm 164.
Sasmito, Joko. Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Militer, Jurnal Perspektif Volume XX nomor 1 (Januari,2015). hlm 16.

## Skripsi
Eka,  Putra  Odi. Proses  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Yang  Dilakukan  Anggota  TNI  (studi kasus  di  Denpom  Salatiga,  Pengadilan  Militer  II-10  Semarang). Skripsi  Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta, 2014.
Rahayu,  Aslinda. Peranan  Oditur  MiliterIV-17  Makassar  dalam  P4GN  di  wilayah  hukum pengadilan militer III-16 Makassar. Skripsi UIN Alauddin Makassar. Makassar, 2019.
Penerapan Asas Equality Before the Law pada Sistem Pengadilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
Ruslan, Qadir Gassing, H.T
Saptaning  Putri,  Peni. Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kewenangan  Pengadilan  Militer  Dalam Mengadili  Prajurit  TNI  yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Umum  Pasca  Berlakunya Undang-Undang TNI. Tesis Universitas Indonesia. Jakarta, 2009.

## Internet
Amir,  Sufriaman. Proses Penyelesaian  perkara
di Peradilan Militer. http://amankpermahimakassar.blogspot.com . Diakses pada tanggal 09 juli 2020.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer