Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 6-10| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3042.6-10

## ASAS KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
Made Dwi Surya Suasa, I Made Arjaya, I Putu Gede Seputra Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Tahun 2018, pemerintah menerbitkan peraturan baru dibidang perpajakan yang diharapkan membawa dampak baik  seperti  pajak  pendapatan.  Aturan  yang  ditetapkan  dalam  pemerintah  peraturan  nomor  23  Tahun  2018 tentang pajak penghasilan atas pendapatan usaha diterima atau disediakan pembayar pajak yang telah ditentukan bruto distribusi (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses  penerapan  asas  keadilan  dalam  pemungutan  pajak  penghasilan,  yang  kedua  menjelaskan  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak  PenghasiIan  atas  PenghasiIan  dari  usaha  yang  diterima  atau diperoIeh  Wajib  Pajak  yang  MemiIiki  Peredaran  Bruto  Tertentu  sudah  memenuhi  asas  keadilan  dalam pemungutan pajak. Penelitian ini didesain menggunakan penelitian hukum normatif atau peneIitian kepustakaan yang diIakukan dengan cara meneIiti bahan pustaka atau data sekunder saja. Pendekatannya adalah pendekatan Peraturan  Pemerintah,  Pendekatan  undang-undang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Penerapan  asas keadilan dalam pemungutan pajak penghasilan, yaitu asas Equality (kesamaan), asas Certainty (kepastian), asas Conveniency  of  Payment (Kesenangan),  dan  asas Low  Cost  of  Collection (Efisiensi).  Asas  yang  sangat berhubungan  dengan  asas  keadilan  pemungutan  pajak  adalah Certainty (Asas  Kepastian)  guna  menjamin pelaksanaan  pajak  kepada  setiap  wajib  pajak,  selanjutnya  Peraturan  Pemerintah  No  23  Tahun  2018  pajak penghasilan dari usaha yang di peroleh wajib pajak telah memenuhi asas keadilan dalam pemungutan pajak. Hal ini  dikarenakan  adanya  penurunan  tarif  pajak  penghasilan  final  1%  menjadi  0,5%  dari  omzet,  harus  wajib  di dibayarkan  setiap  bulan,  jangka  waktu  pengenaan  tarif  Pajak  Penghasilan  Final  0,5%  baik  WP  orang  pribadi atau badan Kata kunci: Pajak penghasiIan; PP Nomor 23 tahun 2018; Distribusi bruto spesifik; keadilan.

## Abstract
In  2018,  the  government  issued  new  regulations  in  the  field  of  taxation  which  are  expected  to  bring  good impacts  such  as  income  tax.  The  rules  stipulated  in  government  regulation  number  23  of  2018  concerning income tax on business income are received or provided by taxpayers who have been determined by the gross distribution (Government Regulation Number 23 of 2018). This study aims to describe the process of applying the principle of justice in income tax collection, the second explains Government Regulation Number 23 of 2018 concerning  Income  Tax  on  Income  from  business  received  or  earned  by  Taxpayers  Who  Have  Certain  Gross Circulation already fulfills the principle of fairness in tax collection. This research is designed to use normative legal  research  or  library  research  which  is  done  by  examining  library  materials  or  secondary  data  only.  The approach is a Government Regulation approach, a statutory approach. The results showed that the application of the principle of justice in income tax collection, namely the principle of Equality, the principle of Certainty, the principle of convenience of payment, and the principle of Low Cost of Collection (Efficiency). The principle that  is  closely  related  to  the  principle  of  fairness  of  tax  collection  is  Certainty  in  order  to  guarantee  the implementation of taxes to each taxpayer, furthermore Government Regulation No. 23 of 2018 income tax from businesses  obtained  by  taxpayers  has  fulfilled  the  principle  of  fairness  in  tax  collection.  This  is  due  to  a decrease  in  the  final  income  tax  rate  of  1%  to  0.5%  of  turnover,  must  be  paid  every  month,  the  period  of imposition of the Final Income Tax rate is 0.5% for both individual and corporate taxpayers.
Keywords: income tax; PP Number 23 of 2018; Specific gross distribution; justice.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  hukum  dan  segala  bentuk  tindakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  maupun masyarakat haruslah berdasarkan norma hukum yang berlaku (Arliman. S, 2019) . Hukum merupakan petunjuk  hidup  yang  berisi  perintah  dan  larangan  yang  bertujuan  untuk  mengatur  masyarakat. Sehingga  sudah  seharusnya  hukum  ditaati  oleh  seluruh  anggota  masyarakat  tanpa  terkecuali  dan apabila  terjadi  pelanggaran  akan  timbul  sanksi  yang  bersifat  tegas  serta  nyata.  Hukum  pajak merupakan jenis hukum yang berlaku di Indonesia.
Pajak merupakan iuran wajib untuk negara terutang menurut peraturan oleh seorang wajib pajak (WP),  yang  dapat  langsung  ditunnjuk  yang  tidak  mendapatkan  prestasi  yang  digunakan  untuk membiaya  pengeluaran  umum  untuk  menyelenggarakan  pemerintah.  Institusi  pemerintah  Indonesia bertugas  untuk  menghimpun  penerimaan  pajak  sekaIigus  menyelenggarakan  fungsi  administrasi perpajakan  adalah  Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP). (Safrina  et  al.,  2018) .  Dalam  menjalankan fungsinya Direktorat Jendral Pajak sejatinya menerapkan SeIf Assessment System. Setelah wajib pajak melaksanakan  kewajiban  perpajakannya,  disinilah  peran  Sistem Official  Assessment dimulai.  Pada tahapan ini peran aktif ada pada fiskus atau aparat pajak guna meneliti, memverifikasi atau melakukan proses pemeriksaan atas pelaporan.
Pertengahan  tahun  2018  Pemerintah  Republik  Indonesia  menerbitkan  peraturan  baru  di  bidang perpajakan  yang  diperkirakan  akan  berdampak  luar  biasa  bagi  penerimaan  pajak.  Aturan  tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berbagai tanggapan dari masyarakat muncul  setelah  keluarnya  Peraturan  Pemerintah  tersebut.  Salah  satunya  adalah  mengenai  aspek keadilan  dalam  pengenaan  pajak  penghasilan  yang  seolah-olah  dikesampingkan  dengan  munculnya Peraturan Pemerintah tersebut.
Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi pertimbangan pemerintah atas pengenaan pajak penghasilan dengan menggunakan tarif nol koma lima persen dari peredaran usaha bruto setiap bulan serta bersifat final,  yaitu:  Beban  Pajak  lebih  kecil  yang  ditanggung  oleh  pelaku  UMKM  sehingga  dapat mengembangkan usahanya, roda perekonomian dapat diperankan oleh pelaku UMKM sehingga dapat memperluas  kesempatan  dalam  financial  dan  memperkuat  ekonomi,  serta  pelaku  UMKM  mendapat waktu  untuk  mempersiapkan  diri  sebelum  melaksanakan  kewajiban  dan  haknya  sesuai  dengan undang-undang  pajak  penghasilan  yang  berlaku.  Sesuai  PP  ini,  pengenaan  pajak  penghasilan  final bermakna  artinya  setelah  pelunasan  pajak  penghasilan  dengan  tarif  0,5%  yang  dapat  dihitung  dari peredaran  bruto  setiap  bulannya,  jadi  kewajiban  pajak  dari  penghasilan  tersebut  sudah  dianggap selesai.  Peredaran  Bruto  adalah  penghasilan  atau  omset  atau  penghasilan  bruto  dari  usaha.  Dalam pengenaan pajak penghasilan, perpajakan yang adil adalah ketika besarnya penghasilan suatu pribadi atau badan maka semakin besar pula pajak terutang yang harus dilunasi.
Persoalannya  kemudian  ialah  konsep  keadiIan  berdasarkan  sesuatu  yang  abstrak  dan  sangat subjektif menjadi parameter apakah yang digunakan di dalam mengukur keadiIan dalam pemungutan pajak  tersebut.  Ketidakadilan  terjadi  karena  besar  kecilnya  penghasilan,  dalam  hal  ini  tidak terpengaruhnya  besarnya  pajak  yang  terutang  dan  masih  harus  dibayar  dari  penghasilan  neto seseorang atau badan. Bahkan dalam tidak menutup kemungkinan dalam suatu situasi rugi, pengenaan PPh  Final  seseorang  atau  badan  usaha  tetap  terutang  pajak  dan  harus  segera  dilunasinya.  Penelitian terdahulu  yang  releva  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  Penerapan  sistem  administrasi perpajakan  modern  dalam  dimensi  prosedur  Organisasi,  dimensi  strategi  organisasi,  dan  dimensi struktur  organisasi  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  dimensi  budaya organisasi  terbukti  mempunyai  pengaruh  negatif  dan  signifikan (Setiana  et  al.,  2010) .  Menurut (Sudjana,  2020) melakukan  penelitian penerapan  asas  keadilan  dan  kepastian  hukum  terhadap  pajak penghasilan  final  bagi  usaha  kecil,  selanjutnya  penelitian  lain.  akan  lebih  efisien  bagi  PT.  Empat Tujuh  Abadi  Jaya  untuk  menghitung  pajak  penghasilan  berdasarkan  undang-undang  pajak penghasilan apabila dibandingkan dengan pajak penghasilan final (Christian et al., 2019) . Penelitian ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  proses  penerapan  asas  keadilan  dalam  pemungutan  pajak penghasilan,  yang  kedua  menjelaskan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak Penghasilan  atas  PenghasiIan  dari  usaha  yang  diterima  atau  diperoIeh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sudah memenuhi asas keadilan dalam pemungutan pajak.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  kepustakaan  yang diIakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  saja.  Pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  Peraturan  Pemerintah  dan  pendekatan  undang-undang.  Peneliti  mempelajari  dan mengkaji  semua  Peraturan  Pemerintah0yang  memiliki  keterkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti. Dalam  hal  ini  peraturan  pemerintah  yang  dimaksud  adalah  PP  No  23  Tahun  2018  tentang  Pajak PenghasiIan  atas  PenghasiIan  dari  usaha  yang  diterima  atau  diperoIeh  Wajib  Pajak  yang  MemiIiki Peredaran  Bruto  Tertentu.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  Bahan  hukum  primer  yaitu  aturan hukum  yang  diurut  secara  sistematik  terdiri  dari  perundang-undangan,  sedangkan  bahan  hukum
sekunder  terdiri  dari  buku-buku,  teks,  prinsip-prinsip  dan  tulisan  tentang  hukum  yang  terkait pengaaniayaan (Waluyo, 1996)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penerapan Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak
Salah  satu  kriteria  dalam  merancang  sistem  perpajakan  adalah  perlu  diterapkan  prinsip  keadilan. Keadilan  pajak  ( tax  equity) berarti  bahwa  wajib  pajak  menyumbang fair  share (bagian  yang  wajar) atas cost of government (biaya pemerintah ). Keadilan pajak mencakup dua hal yaitu keadilan vertical (vertical  equity) dan  keadilan  horizontal (horizontal  equity). Keadilan  vertical  sering  dijelaskan dengan  kalimat  “seseorang  yang  penghasilannya  lebih  besar  akan  membayar  pajak  lebih  besar”. Sementara  itu,  keadilan  horizontal  dijelaskan  dengan  kalimat  “dua  orang  yang  mempunyai penghasilan  yang  sama  sehingga  akan  membayar  pajak  dalam  jumlah  sama”.  Keadilan  vertical ditinjau dari subjeknya (orang yang membayar pajak) sedangkan keadilan horizontal dilihat dari aspek objeknya.
Terdapat  2 pendekatan  yang  dapat  digunakan untuk mengukur  keadilan  pajak  yang  dibebankan kepada  masyarakat  yaitu  yang  disebut  degan  prinsip  manfaat  ( benefit  principle) dan  kemampuan membayar ( ability to pay principle). Pembebanan jasa kepada konsumen jasa public yang mempunyai pendapat  berbeda  dapat  dilakukan  secara  professional,  progresif,  atau  regresif  (Murthi  et  al.,  2015). Dari sudut keadilan, tarif pajak progresif adalah yang terbaik. Konsep manfaat khusus didasarkan atas pandangan  bahwa  pajak  harus  dikenakan  pada  manfaat  khusus  yang  diterima  oleh  pembayarnya. Contoh  mengenai  hal  ini  adalah  pajak  tontonan;  pajak  reklame; opzetten bensin,  told  dan  lain-lain. Kadang-kadang  pengenaan  pajak  yang  langsung  dikaitkan  dengan  manfaat  ini  mengakibatkan biayanya  menjadi  terlalu  tinggi.  Dalam  hal  ini,  pajak  dikenakan  terhadap  barang-barang komplementernya,  misalnya  SWP3D  (sumbangan  wajib  pembangunan  dan  pemeliharaan  prasana daerah).  Dalam  hal  ini,  pajak  dikenakan  terhadap  kendaraan  bermotor,  walaupun  tujuan pengenaannya adalah untuk pemeliharaan jalan.
Dalam konsep kemampuan membayar kaitan antara pajak (sisi penerimaan) dengan manfaat (sisi pengeluaran) tidak diperhatikan. Jumlah jasa-jasa yang harus disediakan ditetapkan, kemudian setiap WP  membayar  sesuai  kemampuan.  Ada  beberapa  ukuran  untuk  menentukan  kemampuan  mebayar, yaitu  (a)  penghasilan (income) ;  (b)  kosumsi  ( consumption) ;  (c)  kekayaan (wealth ).  Selain  ukuran tersebut di atas, keadaan dari pembayar pajak juga harus diperhatikan. Masalah yang kemudian timbul adalah  cara  mengukur  minimum  kehidupan  atau  kebutuhan  primer.  Beberapa  penulis  beranggapan bahwa  kebutuhan  primer  tidak  sekedar  kebutuhan  fisik  minimum  belaka.  Tetapi,  termasuk didalamnya  adalah  semua  kebutuhan  yang  diperlakukan  untuk  menjamin  kehidupan  yang  sepadan dengan  martabat  manusia  dengan  mengindahkan  peradaban  yang  ada.  Walaupun  demikian,  mereka sepakat  bahwa  pengeluaran  mewah  dan  kebutuhan-kebutuhan  social  yang  membedakan  kedudukan seseorang dengan orang lain adalah layak untuk dikeluarkan dari kebutuhan primer. Susunan keluarga juga  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain,  yaitu  keadaan  keuangan  Negara,  distribusi  pendapatan  dan daya beli uang.
Setelah ukuran untuk menentukan kemampuan membayar dapat ditetapkan, persoalan lain yang perlu dipecahkan adalah bagaimana mengkaitkan kemampuan membayar ini dengan pajak yang harus dibayar.  Asas  keadlan  menentukan  kemampuan  seseorang  yang  besar  harus  membayar  pajak  yang lebih  besar  pula (Wulandari  &  Budiaji,  2017) .  Ketentuan  ini,  sering  dianggap  belum  cukup. Pembayaran pajak yang lebih besar tersebut haruslah tidak dipandang dari sisi absolutnya saja, tetapi juga  dari  sisi  relatifnya.  Dalam  kaitan  ini  muncul  pengenaan  pajak  yang  progresif.  Pajak  yang dikenakan secara progresif akan terasa lebih adil dibandingkan dengan pengenaan yang proporsional. Apalagi pajak yang dikenakan secara regresif. Progresivitas, proporsionalitas serta regresivitas pajak berkenaan  dengan  beban  pajak  yang  harus  ditanggung  dikaitkan  dengan  kemampuan  membayar. Ketiga hal tersebut dapat dihubungkan dengan tarif maupun dasar pengenaan pajak.
Kewajiban utang dan penagihan pajak muncul karena adanya undang-undang yang memberikan hak  kepada  Negara  memungut  pajak.  Asas  pemungutan  pajak  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk menentuan siapa (Negara mana) yang berhak untuk memungut pajak (Murandika & Friansyah, 2014) . Penggunaan asas yang berbeda antar Negara dapat mengakibatkan timbulnya pajak berganda. Untuk menghindarinya,  Negara  yang  bersangkutan  dapat  mengadakan  perjanjian  penghindaran  pajak berganda.  Disisi  lain  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  untuk  menentukan  siapa  yang  berweang
memungut  pajak,  asas  pemungutan  pajak  dapat  digunakan  untuk  menentukan  siapa  yang  akan dikenakan  pajak  dalam  suatu  Negara.  Hal  tersebut  penting  karena  menentukan  siapa  yang  akan dikenakan  pajak  dalam  Negara  yang mempunyai  kewajiban  terhadap  pajak  yang  dikenakan  Negara. Terdapat tiga sistem yang dapat dipilih dalam pemungutan pajak, yaitu: (1) sistem nyata merupakan sistem  yang  berdasarkan  keadaan  yang  sebenarnya,  (2)  sistem  anggapan  merupakan  pajak  yang dipungut tanpa menunggu diketahuinya pajak terutang yang sesungguhnya, dan (3) sistem campuran merupakan penggabungan dari kedua cara pemungutan.

## 2. Penerapan Asas Keadilan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Dalam Negara demokrasi, rakyat sebagai pembayar pajak juga sebagai pengawas langsung dari setiap peraturan  perpajakan  yang  dikeluarkan  pemerintah.  Sehingga  apabila  terdapat  peraturan  perpajakan yang  dirasa  tidak  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat  tentu  mereka  tidak  akan  tinggal  diam  karena hal tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan individu dalam Negara. Sesuai dengan konsep teori  gaya  pikul  yang  diadopsi  oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam  Undang-undang  Nomor  36  Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah adanya biaya hidup minimum. Biaya hidup minimum adalah kebutuhan  pokok  yang  tidak  bisa  ditunda  pemenuhnya,  seperti:  makanan,  pakaian  dan  perumahan. Biaya  hidup  minimum  tercermin  dalam  diberikannya  suatu  pengurangan  berupa  Penghasilan  Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tergantung pada dua variabel, yaitu status wajib pajak (Kawin/ tidak Kawin) dan Jumlah Tanggungan (maksimal 3 tanggungan).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  mengatur  pengenaan  PPh  FinaI  Pasal  4  Ayat  (2) untuk wajib pajak memiIiki predaran bruto (omset) sampai 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. Pokok-pokok  perubahan  diantaranya  adaIah  turunnya  tarif  PPh  FinaI  atas  Pengahasilan  Bruto Tertentu  dari  semuIa  1%  menjadi  0,5%  dari  omzet.  PPh  Final  ini  wajib  dilunaskan  setiap  buIan sebeIum  tanggal  15  buIan  berikutnya,  tergantung  besar  rendahnya  omzet  wajib  pajak  setiap  buIan. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang tidak membatasi jangka waktu dalam pengenaan tariff Pajak  Penghasilan Final. PP No 23 Tahun 2018 ini sudah mengatur tentang jangka waktu  pengenaan  tariff  Pajak  Penghasilan  Final  0,5%  baik  wajib  pajak  orang  pribadi  atau  badan. Untuk wajib pajak orang pribadi diberikan waktu 7 tahun. Untuk wajib pajak badan berbentuk Firma, Koperadi  dan  CV  diberikan  waktu  4  tahun.  Sementara  untuk  wajib  pajak  berbentu  PT  (perseroan terbatas) diberikan waktu 3 tahun.
Perubahan PP 46 Tahun 2013 ini karena desakan pelaku usaha khususnya UMKM beranggapan bahwa  tarif  Pajak  Penghasilan  ini  terlalu  tinggi  dan  memberatkan  para  pelaku  usaha.  Sehingga Presiden  memerintahkan  Dirjen  Pajak  dan  Menteri  Keuangan  untuk  menghitung  ulang  total penerimaan  pajak  khususnya  dari  pelaku  UMKM  dan  berapa  persen  keringan  tarif  yang  dapat diberikan  untuk  pelaku  UMKM.  Dengan  penurunan  tarif  ini  diharapkan  mampu  memberikan keaadilan  kepada  pelaku  usaha  khususnya  UMKM  sehingga  wajib  pajak  mampu  membayar  sesuai dengan kemampuannya.
Peraturan  Pemerintah  ini  juga  dimaksudkan  untuk  mendorong  peIaku  UMKM  agar  lebih  ikut berperan  aktif  dalam  kegiatan  ekonomi  formal  dengan  cara  memberikan  kemudahan  dan kesederhanaan kepada para peIaku UMKM daIam melakukan pembayaran pajak dan pengenaan pajak (Sunaryo et al., 2018) . Selain itu Peraturan Pemerintah ini sudah memberikan keadilan kepada wajib pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  tapi  sudah  dapat  melakukan  pembukuan.  Wajib  pajak yang termasuk dalam kategori ini dapat memiliki untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal  17  Undang  undang  Pajak  Penghasilan.  Sebuah  pilihan  yang  sebelumnya  tidak  ada  pada  PP Nomor  46  Tahun  2013.  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018  mencerminkan  keadilan  dalam pemungutan  pajak  dibandingkan  dengan  PP  46  Tahun  2013  karena  dalam  pengenaan  pajak penghasilan UMKM pada akhirnya akan berbasis penghasiIan neto dan dikenakan dengan tarif umum berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  diketahui  bahwa  Penerapan  asas  keadilan  dalam  pemungutan  pajak penghasilan, yaitu asas Equality (kesamaan), asas Certainty (kepastian), asas Conveniency of Payment (Kesenangan),  dan  asas Low  Cost  of  Collection (Efisiensi).  Asas  yang  sangat  berhubungan  dengan asas keadilan pemungutan pajak adalah Certainty (Asas Kepastian) guna menjamin pelaksanaan pajak
kepada  setiap  wajib  pajak,  yang  kedua  Peraturan  Pemerintah  No  23  Tahun  2018  pajak  penghasilan dari usaha yang di peroleh wajib pajak telah memenuhi asas keadilan dalam pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan adanya penurunan tarih pajak penghasilan final 1% menjadi 0,5% dari omzet, harus wajib dibayarkan setiap bulan, jangka waktu pengenaan tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% baik WP orang  pribadi  atau  badan.  Untuk  WP  orang  pribadi  diberikan  waktu  7  tahun.  Untuk  WP  badan berbentuk  Firma,  Koperadi  dan  CV  diberikan  waktu  4  tahun.  Sementara  untu  WP  berbentu  PT (Perseroan Terbatas) diberikan waktu 3 tahun. Dengan berlakunya peraturan mendapat 3 keuntungan besar  bagi  UMKM.  Pertama  adalah  lebih  kecilnya  beban  pajak  yang  ditanggung  oleh  UMKM sehingga  dapat  melakukan  investasi  dalam  mengembangkan  usahanya,  pelaku  UMKM  berperan menggerakan perekonomi guna memperluas akses finasial dan ekonomi formal dan bagi wajib pajak (WP)  dan  badan  yang  teIah  melakukan  pembukuan  dengan  benar  bisa  memilih  untuk  dikenai  pajak penghasiIan berdasarkan tarif normaI diatur pasal 17 UU No 36 pajak penghasiIan.

## 2. Saran
Dari  hasil  penelitian  di  atas,  peneliti  menyarankan  kepada  pemerintah  untuk  membuat  Kebijakan pemerintah guna membatasi jangka waktu diberlakuan Pajak Penghasilan finaI tarif 0,5% sudah tepat sehingga  wajib  pajak  cukup  waktu  untuk  belajar  melakukan  pembukuan.  Selanjutnya  pemerintah perlu  menerapkan  bagaimana  standar  pembukuan  untuk  UMKM  yang  Iebih  sederhana  dari  standar akuntansi  keuangan  perusahaan  pada  umumnya  agar  wajib  pajak  UMKM  tidak  kesulitan  untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyelenggarakan pembukuan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arliman.  S,  L.  (2019).  Mewujudkan  Penegakan  Hukum  Yang  Baik  Di  Negara  Hukum  Indonesia. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi , 11 (1), 1–20.
Christian,  Y.  A.,  Nangoi,  G.  B.,  &  Budiarso,  N.  S.  (2019).  Implikasi  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Final Terhadap  Penghitungan  Pajak  Penghasilan  Badan  Pada  Pt.  Empat  Tujuh  Abadi  Jaya. Jurnal  Riset Akuntansi Going Concern , 14 (1), 10–17.
Murandika, & Friansyah, M. (2014). Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos ditinjau dari Perspektif  Asas-asas  Pemungutan  Pajak  Daerah  (  Studi  pada  Dinas  Pendapatan  Dan  Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya ). Jurnal Perpajakan , 1 (1), 1–12.
Murthi,  N.  W.,  Budhi,  M.  K.  S.,  &  Purbadharmaja,  I.  B.  (2015).  Pengaruh  Pajak  Progresif  Terhadap  Perilaku Konsumtif, Basis Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 12 , 1001–1028. Safrina, N., Julkawait, & Qalbiah, N. (2018). Account Representative “Dua Kaki yang Berdiri di Dua Perahu” dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara). Jurnal INTEKNA , 18 (2), 68–131.
Setiana,  S.,  En,  T.  K.,  &  Agustina,  L.  (2010).  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi , 2 (2), 134–161.
Sudjana. (2020). Penerapan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Kecil. Jurnal Hukum Sasana , 6 (2), 111–128 .
Sunaryo, K., Gantino, R., Rova, Y., & Prayoga, N. (2018). Upaya Peningkatan Kinerja UMKM dan Koperasi Provinsi DKI Jakarta dengan Adanya PP NO . 23 Tahun 2018. Jurnal Abdimas , 5 (4), 235–241. Waluyo, B. (1996). Penelitian Hukum Praktek . Sinar Grafika.
Wulandari, S., & Budiaji, A. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  46  Tahun  2013  terhadap  Kepatuhan  dalam  Memenuhi  Kewajiban  Perpajakan. Jurnal Ekonomi Islam , 8 (239–268).