## Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022
P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN
: 2654-5837, Hal  509 - 521

## ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PANAHMAS DWITAMA DISTRINDO
Oleh : Hidayatul Fauzia, Ekonomi dan Bisnis/ Manajemen, Universitas Muhammadiyah Gresik Email : hidayatulfauzia@gmail.com Moh. Agung Surianto,
Ekonomi dan Bisnis/ Universitas Muhammadiyah Gresik Email : cakagung@umg.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  16  Nov - 2022 Accepted  25 Nov  - 2022 Available Online 30 Nov – 2022 One form of levy imposed in Indonesian legislation is the Value Added Tax (VAT) which is regulated in Law no. 42 of 2009. PT Panahmas Dwitama Distrindo  Jember  is  a  company  registered  as  a  taxpayer  entrepreneur. This  company  is  engaged  in  the  distribution  of  goods  from  various multinational  manufacturing  companies  since  1997.  In  terms  of  its business  activities,  PT  Panahmas  Dwitama  Distrindo  Jember  conducts trading activities subject to VAT. The purpose of this research will be to analyze  the  implementation  of  reporting,  calculating,  and  paying  VAT carried out by PT Panahmas Dwitama Distrindo whether it is correct and appropriate or not appropriate or appropriate according to the laws and regulations.  This  study  used  a  qualitative  descriptive  method.  The  data sources  used  in  this  study  are  input  tax  and  output  tax  data  in  2020. Meanwhile,  the  data  collection  methods  used  are  interviews  and documentation. The results of the study found that the implementation of Value Added Tax at PT. Panahmas Dwitama Distrindo has complied with the prevailing laws and regulations. Among them are the determination of the tax base based on the selling price, as well as the tax rate imposed at 10% of the tax base.
Keyword : Calculation, Deposit,
Reporting, Value Added Tax

## 1. Pendahuluan
Setiap  orang  maupun  badan  yang hidup  dan  bergerak  di  wilayah  kesatuan negara  Republik Indonesia    dikenai pajak. Pajak  dalam hal ini sebagai kewajiban yang tidak bisa diganggugugat oleh siapapun dan harus  dibayar  sesuai  dengan  pendapatan ataupun  penghasilan  individu  maupun badan  usaha.  Kebijakan  tentang  pajak merupakan pelaksanaan asas, ide dan cita- cita agar negara bisa menjalankan kedaulatannya  dalam  berbagai  bidang kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  (Sari, 2018).  Pajak  sebagai  kewajiban  dan kontribusi warga negara untuk mendukung pembangunan  negara.  Di  Indonesia  pajak merupakan  pemasukan  terbesar  hingga 85%  yang  bisa  memobilisasi  aktivitas pembangunan di segala elemen kehidupan.
Di mana muara utama dari pemakaian uang pajak  tak  lain  guna  semakin  menguatkan kesejahteraan  dan  kemandirian  rakyat Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Sutomo, 2019).
Sebagai  negara  yang  menegakkan prinsip Self  Assessment  System di  mana setiap pihak kena pajak memiliki kebebasan, keluwesan atau dipercaya guna mencatat,  mengelola  dan  membayarkan kewajiban  pajak    hingga  melaporkan jumlah  pajak  terutang.  Maka  dibutuhkan kesadaran wajib pajak untuk taat dan patuh dalam menunaikan kewajiban melaksanakan  pembayaran  pajak  sesuai dengan peraturan yang berlaku(Indriyani & Furqon,  2021).  Peraturan  pungutan  pajak ini sudah diatur dalam regulasi perundang- undangan di Indonesia sebagaimana
dinyatakan  dalam  pasal  23  ayat  (2)  UUD 1945,  dijabarkan bahwa  adanya  penarikan pajak  tidak  lain  harus  bersandar  pada ketentuan  perundangan  yang  berlaku  dan disahkan  oleh legislatif maupun  eksekutif. Keberadaan usaha baik skala kecil maupun menengah  dan  besar  merupakan  roda penggerak  perekonomian  suatu  bangsa. Karena  dari hasil usaha tersebut akan bisa ditarik  iuran  bersama  guna  menunjang pembangunan  bangsa  dan  negara  (Hartini & Suwandewi, 2022)
Salah  satu  bentuk  pungutan  yang dikenakan dalam perundangan di Indonesia adalah  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009. PPN  adalah  pajak  yang  diterapan  atas pemakaian  suatu  barang  dan  jasa  hasil produksi  dalam  wilayah  kePabeanan  serta dipungut  secara  berlapis  pada  setiap  jalur produksi  maupun  distribusinya.  PPN  pada dasarnya sebagai penarikan kewajiban yang diambil  dari  setiap  perdagangan  barang ataupun  jasa  oleh  setiap  pihak  kena  pajak baik itu sifatnya pribadi ataupun badan/perusahaan  terkena  pajak  (Januri, 2017). Pajak Pertambahan Nilai seringkali diabaikan pembayarannya ataupun dikesampingkan  laporan  piutangnya  oleh badan usaha. Hal ini menunjukkan berbagai upaya tindakan yang tidak bertanggungjawab sebagai kewajiban warga negara mengingat urgensi ajak demi kepentingan naisonal. Maka dalam  hal ini perusahaan yang memiliki  integritas tentunya akan memenuhi tuntutan pajaknya sesuai  dengan    transaksi  bisnis  yang dilakukannya.  PPN  juga  disebut  sebagai punutan  wajib  yang  dibebankan  pada pemasukan subyek individu ataupun badan usaha, sehingga keberadaanya bisa berlaku progresif,  proporsional  maupun  regresif (Thaib, 2016).
PT  Panahmas  Dwitama  Distrindo Jember  merupakan perusahaan yang tercatat  sebagai  pengusaha  wajib  pajak. Perusahaan ini bergerak di bidang distributor  barang-barang  dari  berbagai perusahaan manufaktur mutinasional sejak tahun  1997.  Perusahaan  ini  memiliki  dua divisi pemasaran yakni general trade yakni model  pemasaran door  to  door ke  outlet atau kios  kelontong  atau pasar tradisional.
Di mana pasar tradisioanl bercirikan masih berlakunya  tawar-menawar  serta  kontak langsung  antar  penjual  dan  pembeli  serta terjadi  proses  tawar  menawar.  Dari  pasar pemasaran  tradisional  ini,  PT  Panahmas Dwitama  Distrindo  sudah  menyalurkan produk-produk  dibawah  distribusinya  ke sekitar 7000 kios di seluruh pasar strategis di  Kabupaten  Jember.  Kedua,  model pemasaran  modern  yakni  model  pasar modern dengan ciri khas sistem terkomputerisasi seperti minimarket, supermarket  dan  mall  yang  menetapkan harga  pas  tanpa  adanya  proses  tawar- menawar  antar  pembeli  dan  penjual,  di mana  pembeli  tinggal  mengambil  barang sesuai  harga  tertera  di  labelnya.  PT Panahmas Dwitama Distrindo juga menguasai  pasar  modern  di  kawasan
Kabupaten Prbolinggo dan Jember. (Muclisa & Surianto, 2021)
Ditinjau dari kegiatan usahanya, PT Panahmas  Dwitama  Distrindo  Jember melakukan  kegiatan  perdagangan  yang dikenakan  PPN.  Artinya  perusahaan  kena pajak yang diharuskan menyusun, mengalkulasi  secara  cermat  pembukuan transaksi  perdagangannya  untuk  dihitung besaran  pajak  yang  harus  dibayarkan.  Di mana  PT  Panahmas  harus  melaksanakan kewajiban  dalam  hal  penerbitan  Faktur Pajak,  pengkreditan  Pajak Masukan, pembayaran pajak dan pelaporan SPT Masa PPN  secara  cermat  dan  benar  tidak  ada upaya pengelabuan ataupun upaya pengurangan dan penghambatan kewajiban yang  harus  ditunaikan  sebagai  bentuk tanggung jawab perusahaan kepada negara. Kecermatan dan kebenaran dalam pembukuan  dan  laporan  Pajak  akan meminimalisisr adanya sanksi dari pemerintah berkenaan tunggakan  pajak itu sendiri.
Sebagai perusahaan distribusi, ketika  PT  Panahmas  Dwitama  Distrindo melakukan  pembelian  BKP  dari  supplier utama secara otomatis akan dipungut PPN masukan berlandaskan DPP barang itu. Pun demikian,  ketika  PT  Panahmas  Dwitama Distrindo mengadakan transaksi
penjualannya,  ia  bisa  menarik  PPN keluaran terhadap BKP
yang disalurkannya.  Di  sini  akan  muncul
problematika yang berkenaan pada penghitungan  PPN-nya  karena pada setiap transaksi biasanya ditemukan lebih ataupun kurang bayar. Sehingga diperlukaan akurasi dan  kecermatan  staff  akuntan  untuk memperbandingkan kesesuaian Pajak Masukan  atau  disebut  kredit  pajak  dan dengan  Pajak Keluaran atu disebut  hutang pajak.  Di  mana  penghitungannya  apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundangan  pajak  yang  berlaku  atau belum sesuai  sehingga  bisa  dikenai sanksi hukum.  Adapun  tujuan  riset  ini  akan menganalisis apakah pelaporan, perhitungan,  dan  pembayaran  PPN  yang dilaksanakan  oleh  PT  Panahmas  Dwitama Distrindo  apakah  sudah  benar  dan  tepat atau  belum  sesuai  atau  tepat  sebagaimana aturan peraturan perundang-undangan.

## Tinjauan Pustaka
a. Pajak
Pajak  adalah  sebentuk  pungutan yang  sifatnya  wajibdan  harus  ditunaikan oleh  siapapun  pihak  yang  ditetapkan terkena  pajak.  Pajak  dibayarkan  kepada negara  sebagai  bentuk  partisipasi  publik dalam proses penyelenggaraan pembangunan  dan  kesejahteraan  nasional. Artinya siapapun pihak kena pajak menjadi tulang  punggung  yang  berkontribusi nyata dalam  eksistensi  negara  mewujudkan  visi misi  dan  tujuan  sesuai  aturan  perundang- undangan. Selama ini pajak masih menjadi pemasukan utama negara  Indonesia,  tanpa adanya pajak, negara akan kesulitan dalam membiayai  operasional  pelayanan  publik maupun pembangunan sarana dan prasaranan  publik  serta  alokasi  kebijakan publik  di  pelbagai  kebutuhan  lainnya. Untuk  itulah  pemerintah  memerlukan perangkat  perundang-undnagan  khusus berkenaan  pemungutan  pajak  yang  akan dibebankan  bagi  pihak  yang  mampu membayar  iuran  tersebut  di  segala sektornya.  (Sukardji, 2015).
b. Karakteristik dan Fungi Pajak
Adapun  karakteristik  pajak  adalah ia  menjadi  pungutan  berupa  uang  yang harus  dibayarkan  dalam  tempo  ataupun transaksi tertentu sesuai mekanisme
perundanangan  yang berlaku.  Secara umum, pajak dipakai oleh negara dalam dua peruntukannya:  Pertama, fungsi  budgetair, yang kegunaannya sebagai sumber pemasukan  di  mana  alokasinya  akan dipakai  untuk  membayar  pembiayaan negara. Kedua, fungsi regulerend, di mana pajak  dipergunakan  sebagai  seperangkat regulasi  dalam  memberikan  pentuunjuk, kaidah  serta  kebijakan  pemerintah  dalam menegakkan upaya penyelenggaraan negara yang berkeadilan dan berkesejahteraan di bidang ekonomi(Mardiasmo (2016).
c. Pajak Pertambahan Nilai
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) adalah pajak yang diterapan atas pemakaian suatu barang dan jasa hasil produksi dalam wilayah  kePabeanan serta  dipungut  secara berlapis pada setiap jalur produksi maupun distribusinya (Darmansyah, 2013).
Karakteristik  PPN  antara  lain:  (1)  sebagai pajak  tak  langsung  di  mana  pungutannya otomatis  dibebankan  pada  pihak  pembeli; (2) Pajak yang berkenaan atau melekat pada objek  barang  tidak  memandang  siapapun pemakainya; (3) Pajak yang dipungut pada setiap  lapisan  atau  rantai  produksi  hingga distribusinya;  (4)  Kalkulasi  PPN  memakai cara  pengurangan  yang  bertahap,  di  mana pengkreditan  PPN  masukan  pada  PPN keluaran; (5) Pungutan PPN hanya berlaku dalam negeri, tidak berlaku di luar wilayah pabean (Wardoyo dan Subiyakto, 2017).
d. Obyek Pajak Pertambahan Nilai
Sedangkan obyek PPN sebagaimana  peraturan  yang berlaku meliputi tiga aspek: (1) berupa penyerahan BKP,  JKP    di  dalam  daerah  pabean, pemanfaatan  JKP,  BKP  Tidak  Berwujud dari  luar  daerah  pabean  di  dalam  daerah pabean, Impor BKP, Ekspor BKP, JKP dan BKP tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak,;  (2)  kegiatan  membangun  sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau  pekerjaan  oleh  orang  pribadi  atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, dan (3) Objek berupa penyerahan  BKP  berupa  aktiva  yang menurut  tujuan  semula  tidak  untuk diperjual  belikan  oleh  Pengusaha  Kena
Pajak  (PKP)  (Wardoyo  dan  Subiyakto, 2017).
d. Subyek Pajak Pertambahan Nilai Subyek  PPN  di  sini  berlaku  bagi Pengusaha  Kena  Pajak  yaitu  orang/badan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, Pemungut PPN sebagai subjek pajang pengganti (Bendaharawan Pemerintah Pusat  atau  Daerah,  BUMN,  KPPN,  dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan  Minyak  dan  Gas  Bumi  serta
Sumber  Daya  Panas  Bumi),  dan  Importir yaitu  pihak  yang  melakukan  kegiatan memasukan barang dari luar daerah pabean ke  dalam  daerah  pabean  (Wardoyo  dan Subiaykto, 2017).
e. Tarif Dan Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  7 Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai,  tarif PPN ditetapkan sebesar 10% dan 0%. Tarif 0%  hanya  diterapkan  atas  ekspor  BKP Berwujud,  ekspor  BKP  Tidak  Berwujud dan  Ekspor  JKP.  Namun  berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  tersebut,  tarif PPN  dapat  diubah  menjadi  paling  rendah 5% dan paling tinggi 15% yang  perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Cara  menghitung  PPN  adalah dengan  cara mengalikan tarif  PPN  dengan Dasar  Pengenaan  Pajak  yang  meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai Lain yang diatur dengan atau  beradasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan.  Atas  secara  dapat  dirumuskan sebagai  berikut  :  PPN  =  Dasar  Pengenaan Pajak x Tarif Pajak.
f.  Pajak  Keluaran  dan  Pajak Masukan
Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan  Nilai  terutang  yang  wajib dipunggut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan  Jasa  Kena  Pajak,  ekspor Barang  Kena  Pajak  berwujud,  ekspor Barang  Kena  Pajak  tidak  berwujud, dan/atau eksporJasa Kena Pajak.
Sedangakan  Pajak  Masukan  adalah  Pajak Pertambahan Nilai yang  seharusnya  sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena  Pajak  dan/atau  pemanfaatan  Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean  dan/atau  pemanfaatan  Jasa  Kena Pajak  dari  Luar  daerah  Pabean  dan/atau import  Barang  Kena  Pajak  (Gustian  & Lubis, 2011).
g. Alur Kredit Pajak Masukan
Pajak  Masukan  dalah  pajak  yang disetorkan  karena  transaksi  pembelian BKP,  penerimaan  JKP,  impor  BKP, pemanfaat BKP  Tidak  Berwujud  dari  luar daerah pabean atau pihak yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean yang  disetorkan  oleh  PKP.  Adapun  Pajak Keluaran adalah pajak yang  dipungut oleh PKP  atau penjualan atau penyerahan  BKP dan/atau  JKP  kepada  pembeli  atau pelanggannya.  Pajak  Masukan  tersebut dapat  dikreditkan  dengan  Pajak  Keluaran yang  dipungutnya  dalam masa  pajak yang sama. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan,  tetapi  belum  dikreditkan dengan  Pajak  Keluaran  pada  masa  pajak yang  sama,  dapat  dikreditkan  pada  masa pajak  berikutnya  paling  lama  tiga  bulan setelah  berakhirnya  masa  pajak  yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai  biaya  dan  belum  dilakukan pemeriksaan.  Perhitungan pungutan dalam satu  periode,    dimana  jumlah  Pajak Masukan  lebih  besar  dari  pada  jumlah Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan  pajak  yang  dapat  dimintakan kembali  (restitusi)  atau  dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sedangkan pada satu  masa  pajak  jumlah  Pajak  Keluaran lebih  besar  dari  pada  jumlah  Pajak Masukan  maka  selisihnya  merupakan kekurangan pajak yang harus disetorkan ke Kas  Negara  paling  lama  akhir  bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan/dilaporkan.

## Kajian Sebelumnya
Kajian tentang pelaksanaan kewajiban  PPN  telah  dilakukan  banyak peneliti  sebelumnya  seperti  Pandelaki
(2013)  yang  bertajuk  bagaimana  analisa perhitungan serta pelaporan PPN dilaksanakan pada PT. Maber Teknindo. Di mana  kesimpulannya  PT  Maber  sudah menjalankan  kewajiban  pajaknya  yang meliputi aspek perhitungan serta pelaporan PPN  selama  periode  tahun  2010.  Adapun alur  dan  sistem  penerbitan  faktur  pajak yang dijalankan PT Maber sudah berkesuaian dengan UU No 42 Tahun 2009. Kekurangan PT Maber
dalam pelaksanaannya terjadi adanya
keterlambatan  penyetoran  serta  pelaporan SPT masa PPN.
Selanjutnya,  riset  yang  dilakukan Lalujan  (2013)  ihwal  kalkulasi  PPN  yang dijalankan  oleh  PT.  Agung  Utara  Sakti Manado  menghasilkan  kesimpulan  sudah berjalan sesuai  peraturan  perundangan.  Di mana  kalkulasi  pendapatan  pada  transaksi pembukuan  periode  tahun  2009-2011 sesuai dengan kalkulasi PPN Keluaran yang tertera dalam SPT Masa PPN periode tahun 2009-2011.  Karena  sudah  berkesuaian maka  tidak  diperlukan  adanya  revisi pembenaran  SPT  Masa  PPN.  Karena pelaporan  dan  penyetoran  juga  dijalankan tepat waktu sesuai regulasi yang ada, maka PT. Agung tidak dikenakan sanksi maupun denda apapun.
Kemudian  riset  oleh  Darmansyah (2013)  yang  melakukan analisa Penerapan SPT  Masa  PPN  dan  korelasinya  pada Pembukuan Keuangan Pada PT. Duta Firza. Di mana riset itu menyimpulkan bahwa PT. Duta  pada  periode  tahun  2010  sudah melaporkan  SPT  Masa  PPN  secara  tepat waktu, kendati demikian masih ditemukan kekeliruan sehingga perlu revisi pembenaran  masa  PPN  sejumlah  7  bulan. Meskipun  beitu  revisi  itu  tidak  termasuk keterlambatan pelaporan dan secara otomatis PT Duta tidak bisa dikenai sanksi. Secara  garis  besar,  PT  Duta  Firza  sudah menjalankan  kewajibannya  sesuai  dengan amanat perundang-undnagan yang berlaku.
Begitupula riset Januri (2017) yang berjudul  Analisis  Penerapan  Akuntansi Pajak  Pertambahan  Nilai  Pada  PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, menyimpulkan  pada  periode  tahun  2015 perusahaan sudah melaporkan dan
menyetorkan SPT PPN tepat waktu, namun demikian masih adanya selisih antara SPT Masa  PPN  karena terdapat perbedaan saat penyerahan barang dengan saat pembuatan faktur dan kebijakan pemberian  potongan penjualan. Tetapi hal  itu  perhitungan  PPN Masukan  dan  PPN  Keluaran  sudah berketepatan dengan ketentuan perundangan yang berlaku Adapun  riset  dari  Sutomo  (2019) berjudul Analisis Penerapan Pajak Pertambahan  Nilai  pada  PT  Sarana  Aspal
Nusantara  juga  menyimpulkan  di  mana PKP sudah menjalankan kewajiban pelaporan  dan  penyetoran  SPT  PN  sesuai dengan  regulasi  yang  sudah  ditentukan. Tetapi masih ada ditemukan perlunya revisi pembenaran SPT Masa PPN untuk periode Pajak  bulan  Agustus  2017  yang  direvisi pada  Masa  Pajak  Maret  2018  sehingga menimbulkan  adanya  saldo  PPN  Kurang Bayar  bertambah  menjadi  lebih  besar.  hal itu menyebabkan perusahaan dikenai snaksi karena menjalankan pembayaran pelunasannya  terlambat  pada  Masa  Pajak Maret 2018.

## Metode
Penelitian  ini  memakai  metode deskriptif  kualitatif.  Metode  ini  dilakukan dengan  cara  memeriksa,  membandingkan, menjelaskan data yang kemudian di analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan  informasi  dari  data  yang dikumpulkan.. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pajak  Masukan  dan  Pajak  Keluaran  tahun 2020.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  data  kualitatif  berupa  profil perusahaan dan data kuantitatif berupa data pajak  masukan  dan  pajak  keluaran  tahun 2020.  Pendekatan  yang  diaplikasikan adalah metode  analisis dengan  mendalami laporan  perpajakan  pada  PT  Panahmas Dwitama Distrindo yang dilengkapi dengan teknik  Dokumentasi.  Metode  analisis  ini memerlukan  kecermatan  peneliti  dalam menggali data, menelaah hingga melakukan analisa lewat serangkaian  metode dan  alat bantu  yang  diperlukan  untuk  kemudian diolah  sebagai  suatu  laporan  yang  bisa menjawab rumusan persoalan dan menarik kesimpulan yang  jelas dari  segenap  bahan
dan  obyek  peneltian  secara  obyektif  dan ilmiah  (Indriantoro  dan  Supomo,  2002). Sedangkan dokumentasi adalah perekaman dan  pengumpulan  data  baik  itu  berbentuk laporan,  tulisan,  pembukuan,  maupun dokumen-dokumen  resmi  maupun  ilmiah dan  populer  yang  berkorelasi  dan  penting serta  membahas  tema  pokok  penelitian. (Sugiyono, 2013).
Riset  ini  dilaksanakan  pada  PT. Panahmas Dwitama Distrindo yang beralamat di JL. Pajajaran No 2,Kebonsari, Kec Sumbersari, Kabupaten
Jember,JawaTimur.  Waktu  penelitian  dan pengambilan  data  dimulai  pada  bulan September  2022  s/d  selesai.  Selanjutnya tahapan penyusunan riset meliputi: pertama,  melalui  studi  literatur,  yakni penulis mengumpulkan bahan-bahan tertulis  baik  itu  berupa  seperangkat perundang-undangan,  regulasi  pemerintah maupun  buku  ilmiah  maupun  jurnal penelitian  yang  berkaitan  dengan  tema penelitian.  Kedua,  juga  dilakukan  metode wawancara,  yakni  penulis  melakukan wawancara  secara  mendalam  dengan narasumber dari perusahaan, dengan tujuan mendapatkan informasi bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelporan PPN yang  dilakukan  perusahaan  dalam  hal  ini informan yang penulis temui adalah Bapak M.  Ali  Sobri  selaku  bagian  akuntan  pajak PT  Panahmas  Dwitama  Distrindo.  Ketiga, Menganalisis,  penulis  melakukan  analisis perhitungan,  penyetoran  dan  pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh PT. Panahmas Dwitama Distrindo apakah sesuai  dengan  Undang  – Undang  Nomer  42  Tahun  2009  yang berlaku.
Hasil dan Pembahasan
PT  Panahmas  Dwitama  Distrindo didirikan  Tan  Yoe  Hoo  (Bapak  Yohanes) pada  1974  yang mulanya  bergerak menyuplai produk consumer goods dengan pasar  Papua  dan  Maluku.  Kemudian perusahaan ini menjadi perusahaan distribusi  Panahmas  Group  berkantor  di Malang  sebagai  salah  satu  perusahaan distribusi  yang  mendistribusikan  barang- barang dari berbagai perusahaan manufaktur  multinasional.  Dimulai  sejak 1997,  PT.  Panahmas  Dwitama  Distrindo Jember merupakan cabang kedua mendistribusikan makanan dari PT Arnott’s Indonesia dengan pelbagai varian produknya.  Juga  bekerjasama  dengan beberapa  perusahaan  lainnya  seperti  PT. Unilever  Indonesia  Tbk,  PT.  Sinar  Jaya Prakarsa,  PT.  Holcim  Indonesia  Tbk  dan PT. Inbisco Niagatama Semesta (MayoraGroup). Hingga kini, PT Panahmas Dwitama  Distrindo  memfokuskan  diri memegang  distribusi  produk-produk  dari perusahaan  PT.  Unilever  Indonesia  Tbk untuk  wilayah  Indonesia  bagian  timur. Perusahaan  ini  memiliki  visi  menjadi perusahaan  distribusi  yang  profesional, kredibel,  solid  dan  diminati.  Sedangkan misinya Availability dan visibility produk prinsipal  di  outlet  area coverage yang ditentukan agar mudah dibeli konsumen.
PT  Panahmas  Dwitama  Distrindo menjadi salah satu perusahaan yang tercatat sebagai pengusaha wajib pajak. Maka dari itu  perusahaan  berkewajiban  menjalankan kewajibannya selaku PKP untuk memenuhi prosedur pemungutan PPN serta melaksanakan laporan dan setoran  PPN  di setiap  periode  transaksi  bisnisnya  sesuai alur  dan  mekanisme  yang  dirancangkan oleh regulasi perpajakan yang berlaku.

## Tabel 1
Rekapitulasi Data PPN Masukan PT Panahmas Dwitama Distrindo Periode Tahun 2020 Masa Pajak Pajak Masukan Retur Pajak Masukan Jumlah DPP PPN DPP PPN DPP PPN Januari 28,522,046,546  2,852,204,696  150,968,960  15,096,899 28,673,015,506 2,867,301,595
Februari  23,370,027,181  2,337,002,741  45,771,232  4,577,051
23,415,798,413 2,341,579,792 Maret 26,692,932,704  2,669,293,310  19,569,575 1,956,941 26,712,502,279 2,671,250,251 April 21,961,052,802  2,196,105,306  474,228,372  47,422,771 22,435,281,174 2,243,528,077 Mei 20,032,960,011  2,003,296,018 8,668,698 866,869 20,041,628,709 2,004,162,887 Juni 27,589,353,264  2,758,935,360  115,549,190  11,554,908 27,704,902,454 2,770,490,268 Juli 24,903,750,788  2,490,375,117 1,031,812,30 7 103,181,23 4 25,935,563,095 2,593,556,351 Agustus  21,153,921,196  2,115,392,159  155,572,740  15,557,283 21,309,493,936 2,130,949,442 Septembe r 30,792,425,889  3,079,242,637 1,001,541,79 3 100,154,17 9 31,793,967,682 3,179,396,816 Oktober  24,127,113,565  2,412,711,389  39,624,447  3,962,455 24,166,738,012 2,416,673,844 Novembe r 27,114,917,375  2,711,491,749 20,353,748 2,035,380 27,135,271,123 2,713,527,129 Desembe r 26,059,061,879  2,605,906,209  409,306,259  40,930,626 26,468,368,138 2,646,836,835 Total 302,319,563,20 0 30,231,956,69 1 3,472,967,32 1 347,296,59 6 305,792,530,52 1 30,579,253,28 7 Sumber : PT Panahmas Dwitama Distrindo

## Tabel 2
Rekapitulasi Data PPN Keluaran PT Panahmas Dwitama Distrindo Periode Tahun
2020

## Sumber: PT. Panahmas Dwitama Distrindo
Berlandaskan  tabel  1  dan  2  bisa dipahami bahwa selama periode tahun 2020 PT Panahmas Dwitama Distrindo mencatatkan  transaksi  pembelian  senilai Rp. 305,792,530,521,- dengan besaran PPN 10  %  sebesar  Rp.  30,579,253,287,-  dan mencatat  pada  transaksi  penjualan  senilai Rp310.860.269.550,-  dengan  besaran  PPN 10%    sebesar  Rp31.088.636.697.  Dari laporan  rekapitulasi  terebut  diketahui  PT
Panahmas sudah berkesuaian dalam mencatat dan melaporkan PPN-nya sebesar 10%  sesuai  UU  No  42  Tahun  2009. Demikian  dalam  laporan  tersebut  masih ditemukan adanya selisih akibat pembulatan  desimal  perkalian  terhadap DPP  sesuai  tarif  PPN  10%  yang  tidak berpengaruh  pada  angka  akhir  dan  tidak akan dikenai sanksi administratif.

## Tabel 3

## Rekapitulasi Perhitungan PPN PT Panahmas Dwitama Distrindo Periode Tahun 2020
Masa Pajak Jenis Kurang/lebihbayar Pajak Masukan  Pajak Keluaran Retur Pajak Masukan Retur Pajak Keluaran Januari (2,852,204,696) 2,939,958,387 15,096,899 (204,226) 102,646,364 Masa Pajak Pajak Keluaran Retur Pajak Keluaran Jumlah DPP PPN DPP PPN DPP PPN Januari 29,399,623,017 2,939,958,387 2,042,268 204,226 29,401,665,285 2,940,162,613 Februari 24,235,231,941 2,423,519,397 1,227,132 122,713 24,236,459,073 2,423,642,110 Maret 27,677,266,850 2,767,722,911 1,019,303 101,931 27,678,286,153 2,767,824,842 April 22,498,549,887 2,249,851,246 861,523 86,152 22,499,411,410 2,249,937,398 Mei 21,026,420,059 2,102,638,385 216,959 21,696 21,026,637,018 2,102,660,081 Juni 28,491,128,514 2,849,108,965 2,565,076 256,507 28,493,693,590 2,849,365,472 Juli 24,801,794,553 2,480,175,538 710,203 71,019 24,802,504,756 2,480,246,557 Agustus 22,069,365,479 2,206,933,900 3,626,753 362,674 22,072,992,232 2,207,296,574 September  30,802,970,491  3,080,291,837  1,014,634  101,463 30,803,985,125 3,080,393,300 Oktober 25,073,417,748 2,507,337,849 3,766,008 376,601 25,077,183,756 2,507,714,450 November  28,127,450,530  2,812,740,744  1,397,626  139,763 28,128,848,156 2,812,880,507 Desember  26,657,050,481  2,665,701,168  8,116,242  811,625 26,665,166,723 2,666,512,793 Total 310,860,269,550  31,085,980,327  26,563,727  2,656,370 310,886,833,277 31,088,636,697
Februari (2,337,002,741) 2,423,519,397 4,577,051 (122,713) 90,970,994 Maret (2,669,293,310) 2,767,722,911 1,956,941 (101,931) 100,284,611 April (2,196,105,306) 2,249,851,246 47,422,771 (86,152) 101,082,559 Mei (2,003,296,018) 2,101,651,363 866,869 (21,696) 99,200,518 Juni (2,758,935,360) 2,849,108,965 11,554,908 (256,507) 101,472,006 Juli (2,490,375,117) 2,480,175,538  103,181,234 (71,019) 92,910,636 Agustus (2,115,392,159) 2,206,933,900 15,557,283 (362,674) 106,736,350 September (3,079,242,637) 3,080,291,837  100,154,179 (101,463) 101,101,916 Oktober (2,412,711,389) 2,507,337,849 3,962,455 (376,601) 98,212,314 November (2,711,491,749) 2,812,740,744 2,035,380 (139,763) 103,144,612 Desember (2,605,906,209) 2,665,701,168 40,930,626 (811,625) 99,913,960 Total (30,231,956,691)  31,084,993,305  347,296,596  (2,656,370) 1,197,676,840 Sumber: Data Olahan
Berdasarkan  tabel  3  bisa  dipahami besarnya  Pajak  Keluaran  PT  Panahmas Dwitama  Distrindo  Periode  Tahun  2020 sebesar  Rp31.084.993.305,-  serta  Retur Pajak  Keluaran  sebesar  Rp2.656.370  dan Pajak  Masukan  pada  periode  tahun  2020 sebesar  Rp30.231.956.691,-  serta  Retur Pajak Masukan Rp347.296.596,-. Dari hasil kalkulasi  pembukuan  tersebut  terlihat adanya lebih atau kurang bayar PPN pada periode
tahun 2020
sebesar Rp1.197.676.840,-
Mekanisme  Penerbitan  Faktur  Pajak PT. Panahmas Dwitama Distrindo
Bila  merujuk  pada  regulasi  yang berlaku  maka  penerbitan  Faktur  Pajak dilaksanakan  paling  telat  pada  tiap  akhir bulan periode berikutnya. Setelah perusahaan  melakukan  penyerahan  BKP kepada  pembeli.  Tatakala  pembayaran sudah  diterima  sebelum  akhir  bulan berikutnya, perusahaan berkewajiban membuat  faktur  pajak  harus  saat pembayaran  periode  bulan  itu  juga. Begitupun  apabila  pembayaran  BKP diterima  sebelum  penyerahan  BKP  maka pembuatan  faktur  pajak  juga  dilakukan sesuai dengan tahapan yang ditentukan.
Mekanisme PT. Panahmas Dwitama Distrindo alam mencetak Faktur Pajak pada saat diterimanya pembayaran BKP.  Ketika
terjadi penjualan kontan maka Faktur Pajak diterbitkan  pada  tanggal  penyerahan  BKP. Begitupun  saat  terjadi  penjualan  sistem kredit  maka  Faktur  Pajak  dicetak bersamaan  waktu  Pembayaran  BKP.  Di mana  penjualan  sistem  kredit  pada  PT. Panahmas  Dwitama  adalah  tempo  30  hari dari penyerahan BKP.
Mekanisme  Kredit  Pajak,  Penyetoran dan  Pelaporan  SPT  Masa  PPN  PT Panahmas Dwitama Distrindo
Selanjutnya mekanisme pengkreditan yang dilakukan PT. Panahmas Dwitama  Distrindo  dilakukan  pada  setiap akhir  bulan  dengan  menandingkan  pajak masukan  yang  diperoleh  melalui  bukti faktur  pajak  dengan  pajak  keluaran  yang sudah dipungut dengan bukti faktur pajak. Kemudian  dihitung  apakah  terjadi  lebih bayar  atau  kurang  bayar,  yang  kemudian akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
Misalnya  pada  Bulan  Februari 2020,  diketahui  pajak  Keluaran  PT Panahmas  Dwitama  Distrindo  sebesar Rp2,423,519,397 sedangkan Pajak Masukan 2,337,002,741. selain itu terdapat Retur
Pajak Masukan sebesar
Rp4,577,051,-  serta  Retur  Pajak  Keluaran sebesar Rp122,713,-  Maka  didapati  PPN Kurang  Bayar  sebesar  Rp90,970,994,-  di mana  PPN  Keluaran  lebih  besar  daripada
PPN  Masukan  yang  berarti  terjadi  kurang bayar.  PPN  yang  kurang  bayar  tersebut akan  disetorkan  kepada  kas  negara  pada bulan berikutnya.
Berdasarkan  Undang-undang  No.
42 Tahun 2009, penyetoran Pajak Pertambahan  Nilai  paling  lambat  akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak  dan  sebelum  Surat  Pemberitahuan
Masa  disampaikan.  Apabila  Perusahaan tidak  melakukan  pembayaran  ataupun
penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku,  maka sesuai  dengan  Undang-undang  No.  28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata  Cara  Perpajakan  pasal  9  ayat  2a, Pengusaha  Kena  Pajak  akan  dikenakan sanksi  administrasi  berupa  bunga  2%  per bulan  dari  jumlah  pajak  yang  terutang dihitung  sejak  tanggal  jatuh  tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran.

## Tabel 4

## Rekapitulasi Penyetoran PPN PT Panahmas Dwitama Distrindo Periode Tahun 2020
Masa Pajak Kurang/Lebih Bayar Tanggal Setor Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPN No.42 Tahun 2009) Januari 102,646,364 25 Februari Sesuai dengan Undang - Undang Februari 90,970,994 27 Maret Sesuai dengan Undang - Undang Maret 100,284,611 29 April Sesuai dengan Undang–Undang April 101,082,559 27 Mei Sesuai dengan Undang–Undang Mei 99,200,518 27 Juni Sesuai dengan Undang–Undang Juni 101,472,006 30 Juli Sesuai dengan Undang–Undang Juli 92,910,636 28 Agustus Sesuai dengan Undang–Undang Agustus 106,736,350 27 September Sesuai dengan Undang–Undang September 101,101,916 28 Oktober Sesuai dengan Undang–Undang Oktober 98,212,314 28 November Sesuai dengan Undang–Undang November 103,144,612 20 Desember Sesuai dengan Undang–Undang Desember 99,913,960 27 Januari Sesuai dengan Undang–Undang
Sumber: PT. Panahmas Dwitama Distrindo
Selanjutnya  perihal  pelaporan  SPT masa  PPN  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang No. 42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan  Masa  Pajak  Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Apabila  Perusahaan  terlambat  dalam melakukan  pelaporan  SPT  Masa  PPN, maka  perusahaan  akan  dikenakan  sanksi sebesar  Rp.  500.000,  -  sesuai  dengan Undang-undang  No.  28  Tahun  2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  pasal  7  ayat  1.  Sebelum
pelaporan  SPT  Masa  PPN  dilakukan, perusahaan selalu melakukan  perhitungan PPN  melalui  mekanisme  pengkreditan Pajak  Masukan,  yaitu  memperhitungkan Pajak  Masukan  dengan  Pajak  Keluaran sehingga  dapat  mengetahui  dengan  benar saldo  nilai  PPN  pada  suatu  Masa  Pajak. Apabila  pada  suatu  masa  pajak  Pajak Masukan  lebih  besar  dari  pada  Pajak Keluaran  maka  selisihnya  merupakan kelebihan  pajak  yang  dapat  dimintakan kembali  (restitusi)  atau  dikompensasikan ke  masa  pajak  berikutnya.  Sedangkan
apabila  pada  suatu  masa  pajak  Pajak Keluaran  lebih  besar  dari  pada  Pajak Masukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan ke Kas Negara.
Mekanisme  Pengkreditan  Pajak Masukan  tersebut  telah  sesuai  dengan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada Pasal  9  Undang-Undang  No.  42  Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM yaitu Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan  dengan  Pajak  Keluaran  dalam
Masa  Pajak  yang  sama,  kemudian  apabila
dalam  suatu  Masa  Pajak,  Pajak  Keluaran lebih  besar  daripada  Pajak  Masukan, selisihnya  merupakan  PPN  yang  harus disetor oleh PKP ke kas Negara dan apabila dalam  suatu  Masa  Pajak,  Pajak  Masukan yang  dapat  dikreditkan  jumlahnya  lebih besar  daripada  Pajak  Keluaran,  selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

## Tabel 5

## Rekapitulasi Pelaporan PPN PT Panahmas Dwitama Distrindo Periode Tahun 2020
Masa Pajak Kurang/Lebih Bayar TanggalSetor Keterangan (Kesesuaiandengan UU PPN No.42 Tahun 2009) Januari 102,646,364 25 Februari Sesuai denganUndang–Undang Februari 90,970,994 27 Maret Sesuai denganUndang–Undang Maret 100,284,611 29 April Sesuai denganUndang–Undang April 101,082,559 27 Mei Sesuai denganUndang–Undang Mei 99,200,518 27 Juni Sesuai denganUndang–Undang Juni 101,472,006 30 Juli Sesuai denganUndang–Undang Juli 92,910,636 28 Agustus Sesuai denganUndang–Undang Agustus 106,736,350 27 September Sesuai denganUndang–Undang September 101,101,916 28 Oktober Sesuai denganUndang–Undang Oktober 98,212,314 28 November Sesuai denganUndang–Undang November 103,144,612 20 Desember Sesuai denganUndang–Undang Desember 99,913,960 27 Januari Sesuai denganUndang - Undang Sumber: PT. Panahmas Dwitama Distrindo Sebagaimana bisa dilihat pada tabel 4  dan  5,  berkenaan  dengan  pembayaran PPN  dan  pelaporan  SPT  Masa  PPN,  PT
Panahmas Dwitama Distrindo telah melakukan pembayaran PPN sesuai dengan ketentuan  Pasal  2  dan  Pasal  9  Peraturan Menteri  Keuangan  No.  242/PMK.03/2014 tentang  Tata  Cara  Pembayaran  dan Penyetoran  PPN  di  antaranya  yaitu  PPN yang  terutang  dalam  suatu  Masa  Pajak harus  disetor  paling  lama  akhir  bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan
sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN  dilaporkan,  dalam  hal  tanggal  jatuh tempo  pembayaran  atau  penyetoran  pajak bertepatan  dengan  hari  libur,  pembayaran atau  penyetoran  pajak  dapat  dilakukan paling  lambat  pada  hari  kerja  berikutnya. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014  tentang  Tata  Cara Pelaporan SPT Masa PPN yaitu Pemungut PPN  wajib  melaporkan  PPN  yang  telah dipungut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat
Pemugut  PPN  terdaftar  paling  lama  akhir bulan  berikutnya  setelah  Masa  Pajak berakhir,  dalam  hal  batas  akhir  pelaporan bertepatan  dengan  hari  libur,  pelaporan dapat  dilakukan  paling  lambat  pada  hari kerja berikutnya.
Hasil  penelitian  diketahui  bahwa pelaksananaan  Pajak  Pertambahan  Nilai pada  PT.  Panahmas  Dwitama  Distrindo telah  sesuai  dengan  peraturan  undang- undang yang berlaku.Diantaranya penentuan dasar pengenaan pajak berdasarkan  harga  jual,  juga  tarif  pajak yang  dikenakan  sebesar  10%  dari  dasar pengenaan  pajak.  Mekanisme  penerbitan faktur  pajak  pada  PT.  Panahmas  Dwitama Distrindo juga telah berdasarkan peraturan perpajakan, PT. Panahmas Dwitama Distrindo  menerbitkan  Faktur  Pajak  pada saat  diterimanya  pembayaran.  Apabila terjadi  penjualan  tunai  maka  Faktur  Pajak dibuat  pada  tanggal  penyerahan  Barang Kena  Pajak  sedangkan  apabila  terjadi Penjualan  kredit  maka  Faktur  Pajak  akan dibuat pada saat Pembayaran.
Penjualan kredit yang terjadi di PT.
Panahmas Dwitama Distrindo yaitu maksimal  30  hari  dari  tanggal  penyerahan barang.  Mekanisme  pengkreditan  yang dilakukan PT. Panahmas Dwitama
Distrindo dilakukan pada setiap akhir bulan dengan menandingkan pajak masukan yang diperoleh melalui bukti faktur pajak dengan pajak keluaran yang sudah dipungut dengan bukti faktur pajak. PT Panahmas Dwitama Distrindo  melakukan  penyetoran  dan pelaporan PPN sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. Hal ini menunjukkan kredibilitas perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengusaha wajib pajak yang bertanggungjawab.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  yang telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak, perusahaan  telah  melaksanakan  hak  dan kewajiban  perpajakan  Pajak  Petambahan Nilai  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perpajakan  yang  berlaku.  Di  mana,  PT. Panahmas  Dwitama  Distrindo  melakukan
pemungutan PPN dengan tarif 10% dengan menerbitkan  Faktur  Pajak  pada  saat melakukan  transaski  penjualan  BKP  baik saat  melakukan  transaksi  secara  tunai maupun  transaksi  bersifat  kredit  dengan tempo pembayaran 30 hari.
PT.  Panahmas  Dwitama  Distrindo menghitung  dan  menentukan  saldo  PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar pada setiap Masa Pajak melalui mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Hal ini sudah berkesesuaian  dengan  ketentuan  regulasi perpajakan  yang  berlaku.  Kemudian,  PT. Panahmas  Dwitama  Distrindo  melakukan pembayaran  dan  penyetoran  PPN  Kurang Bayar  dengan  tepat  waktu  sesuai  jadwal tidak ada keterlambatan atau berkesesuaian dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Format laporan yang dilaksanakan  oleh  akuntan  PT  Panahmas Dwitama  Distrindo  saat  membuat  dan melaporkan SPT Masa PPN udah dilakukan dengan  baik  dan  benar  sehingga  tidak  ada sanksi  administratif  yang  diterima  oleh perusahaan.

## Daftar Pustaka
Darmansyah, Hafifa. 2013. Analisis Penerapan SPT Masa PPN Dan Hubungannya Terhadap Laporan  Keuangan  Pada  PT.
Duta  Firza.  Jurnal  Lentera Akuntansi 1 (1).
Gustian, Djuanda., Lubis, Irwansyah. 2011.
Pelaporan  Pajak  Pertambahan
Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas Barang Mewah.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hartini, L.S.H., Suwandewi, P. A. M. 2022. Analisis Kebijakan Pajak
Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  2021
Tentang Harmonisasi  Peraturan Perpajakan . Jurnal Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (SEKP) Vol 1, No 1, 2022, 13- 23. Indriyani, Elsa Kusuma & Furqon, Ihmada Khoiri. 2021. Analisis Penerapan  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPN)  Atas  Transaksi  E- Commerce Pada Platform Marketplace  PT.  Bukalapak. ASSET  Jurnal  Manajemen  dan
Bisnis  Iain  Pekalongan  Vol  4
No 1.
Januri. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi
Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan  Nusantara  IV  Medan. Media Akuntansi Perpajakan. Vol.2, No. 2, 2017, 1-8.
Lalujan.  2013.  Analisis  Penerapan  Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Utara Sakti Manado. Jurnal EMBA. Vol.1, No.3, 2013, Hal 140-149.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru.  Yogyakarta:  Penerbit Andi
Muclisa,  N.A.,  Surianto.  M.A.  2021. Analisis  Saluran  Distribusi  pada PT.  Panahmas  Dwitama  Distrindo
Jember.  Jurnal  Indonesia  Sosial
Sains Vol 2 No. 12
Pandelaki, Rendy Daryl. Analisis Perhitungan  Dan  Pelaporan  Pajak Pertambahan  Nilai  Pada  Pt.  Maber Teknindo Jurnal EMBA  Vol.1 No.3
September 2013, Hal. 160-170
Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014  tentang  Tata Cara  Pembayaran  dan  Penyetoran PPN
Sari,  R.  P.  2018.  Kebijakan  perpajakan atas    transaksi    e-commerce. Akuntabel 1,  15  (1),  67–72.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.
Bandung: Penerbit Alvabet Sukardji, Untung. 2015. Pajak
Pertambahan  Nilai.  PPN.  Edisi  Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
Sutomo,  Hadi.  2019.  Analisis  Penerapan Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  PT Sarana  Aspal  Nusantara.  JIAKES Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Kesatuan Vol. 7 No 2 , 2019 pg. 290 – 300
Thaib,  S.,  Ilat,  V.,  Elim,  I.,  Sam,  U.,  &
Manado, R. 2016. Analisis
Perhitungan  Dan  Penetapan  Pajak Penghasilan    Pasal    21    Serta Pelaporannya    Pada    Dinas Kependudukan  dan    Pencatatan Sipil  Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(3), 908–914.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata    Cara Perpajakan. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor  42  Tahun  2009  tentang Pajak  Pertambahan  Nilai    Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Wardoyo,  Subiyakto.  2017.  Taxation: Pengantar  Perpajakan  Indonesia. Tangerang: Penerbit TaxSys.