JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 7 No. 2 (2020), 198-213; DOI: 10.31942/iq, ISSN: 2303-3223/2621-640X
Page | 198

## Perbudakan dan Pembunuhan Terhadap Tawanan Perang: Membandingkan Pemikiran Imam Abu Suja Dalam Kitab Taqrib dan Hukum Humaniter Internasional

## Andi Purwono
Universitas Wahid Hasyim andipurwono75@gmail.com

## Abstract
The relationship between international humanitarian law and Islam has been extensively written. The major similarities and the minor differences between the two have already been mentioned. This paper tries to analyze the incompatibility between the two in the context  of  prisoners  of  war. One  of  popular  classical  book  (kitab  kuning)  in  Indonesia pesantren  (islamic  boarding  school)  is  Taqrib  or  Ghayatul  Ikhtishar  (very  short explanation) written by Imam Abu Suja. The chapter of jihad of this  fiqh (syariah/ islamic law) book, descript the status of men, women, and children arrested in conflict. Slavery and Murdery of these arrested ones made controversial issue. These two things are certainly contrary to international humanitarian law . To understand his thinking, it is a need to broaden the reading to some syarah (books explaining) the taqrib .
Keywords : Taqrib, Prisoner, Humanitarian Law, Slavery, Murder

## Abstrak
Hubungan  antara  hukum  humaniter  internasional  dan  Islam  telah  ditulis  secara  luas. Persamaan utama dan perbedaan kecil antara keduanya telah disebutkan. Makalah ini mencoba menganalisis ketidakcocokan keduanya dalam konteks tawanan perang. Salah satu kitab klasik (kitab kuning) yang populer di pesantren Indonesia adalah Taqrib atau Ghayatul Ikhtishar (penjelasan singkatnya) yang ditulis oleh Imam Abu Suja. Bab jihad dalam kitab fiqh (hukum syariah / Islam) ini, mendeskripsikan status laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang ditangkap dalam konflik. Perbudakan dan Pembunuhan mereka yang ditangkap ini menjadi isu kontroversial. Kedua hal tersebut tentunya bertentangan dengan hukum  humaniter  internasional.  Untuk  memahami  pemikirannya  perlu  memperluas bacaannya ke beberapa syarah (kitab penjelasan) taqrib.
Kata kunci : : Taqrib, Prisoner, Humanitarian Law, Slavery, Murder
Received: 2020-11-26
Accepted: 2020-12-26
Published: 2020-12-31

## Perbudakan dan Pembunuhan Terhadan Tawanan Perang….

## Page | 199

## Pendahuluan
Karya-  karya  tentang  kaitan  Islam  dan  hukum  humaniter  internasional  (HHI) telah  banyak  ditulis.  Berbeda  dengan  tulisan  yang  menyebut  kesesuaian  antara keduanya, tulisan yang mengupas perbedaannya masih jarang ditemukan. Mayoritas tulisan yang ada menyebut bahwa ada kesesuaian antara keduanya. 1 Prinsip-prinsip HHI diakui diilhami pula oleh ajaran-ajaran agama, termasuk Islam. Ada juga tulisan yang  menyebut  ada  ketidaksesuaian  yang  bersifat  minor. 2 Meski  demikian  belum banyak eksplorasi bagian minor mana saja yang menunjukkan ketidaksesuaian itu.
Lembaga-  lembaga  keislaman  di  Indonesia  juga  sebenarnya  sudah  lama bersentuhan dengan kajian tentang hukum dan etika dalam peperangan. Di banyak pesantren misalnya, kitab kuning yang berisi kajian- kajian tentang tafsir, hadis, fiqh dan akhlak  juga  memuat  tema-  tema  HHI. 3 Pengembangan  kajian  di  bidang  ini  masih menjadi lahan riset yang menjanjikan mengingat, terutama, bahwa tanpa disadari oleh banyak ustad dan santri, bahwa tema HHI sebenarnya lekat dengan aktivitas keilmuan mereka. 4
Salah  satu  kitab  rujukan  penting  di  kalangan  pesantren  adalah Taqrib karya Imam Abu Suja. Dalam salah satu fashl (bab) tentang jihad ada pemikiran yang menarik tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Ada empat perlakuan terhadap tawanan perang dan dua yang menggelitik pemikiran kita sebagai pengkaji HHI yaitu tawanan anak- anak dan wanita yang menjadi budak serta tawanan laki- laki yang dibunuh.
Dalam  konteks  HHI  kontemporer,  kita  bisa  menyebut  pemikiran  itu kontroversial.    Tawanan perang,  yakni  kombatan  yang  telah  ditangkap oleh  musuh
_______________
1 Baca  misalnya  Abdul  Ghani  Abdul  Hamid  Mahmud, Perlindungan  Korban  Konflik  Bersenjata  Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam (Jakarta: ICRC Delegasi Regional Indonesia, 2008) atau Zayyid bin Abdel Karim al Zayyid, Pengantar Hukum Humaniter Internasional dan Islam (Jakarta: ICRC Delegasi Regional Indonesia, 2008), atau Zemmali, Ameur (ed.), Islam dan Hukum Humaniter Internasional (Jakarta: Mizan dan ICRC, 2012) 2 Amin Suma, Hukum Humaniter Islam (Fiqh Al Siyar) Dalam Penafsiran Kontemporer . Makalah dalam International Workshop on Islam and Humanitarian Affairs: Views and Experiences from Southeas Asia (held by ICRC and UMY June 26-27, 2013.
3 Baca Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012), h. 122.
4 HI FISIP Unwahas Semarang misalnya pernah mengadakan lomba penulisan artikel ilmiah “Kajian Perang dalam Kitab Kuning Pesantren” dan menemukan betapa banyak kitab yang berbicara tentang tema HHI.

## Andi Purwono
Page | 200
dalam sebuah konflik bersenjata, dilindungi. Syarat penahanan dan pemanfaatan diatur oleh Konvensi Jenewa Ketiga.
Konvensi Jenewa III pada Pasal 13-nya mensyaratkan bahwa  tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. 5 Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya, adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari konvensi ini. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan obyek penggudungan jasmani,  percobaan-percobaan  kedokteran  atau  ilmiah  dalam  bentuk  apapun  juga yang tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya. Tawanan juga harus selalu  dilindungi,  terutama  terhadap  tindakan-tindakan  kekerasan  dan  ancaman- ancaman,  dan  terhadap  penghinaan-penghinaan  serta  tontonan  umum.  tindakan- tindakan pembalasan terhadap tawanan perang juga dilarang.
Oleh  karena  itu,  perbudakan  dan  pembunuhan  tawanan  perang  tentu bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Apakah pemikiran Imam Abu Suja tentang tawanan perang bertentangan dengan HHI ? Bagaimana sebaiknya kita membaca pemikiran tersebut ?

## Hasil dan Pembahasan
Tipe  interaksi  sosial  berupa  konflik  dan  perang  telah  berlangsung  sejak munculnya peradaban manusia hingga sekarang. 6 Karena dampak merusaknya maka perlindungan kepada warga sipil yang tidak terlibat dalam perang menjadi perhatian. Masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dan konflik menjadi pihak yang bebas  dan  dilindungi  keselamatannya.  Sayangnya  terkadang  dalam  suatu  konflik, keberadaan  masyarakat  sipil  justru  dimanfaatkan  untuk  tujuantujuan  strategis  dan politis dengan mengabaikan hak-hak dan keselamatan mereka. 7
_______________
5 Romly Artasasmita, Terjemahan konvensi Jenewa Tahun 1949 (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1999), h. 79-192.
6 Daniel  S.  Papp, Contemporary  International  Relations:  Frameworks  For  Understanding ,  New  York: Macmillan Publishing Company, 1988, hlm. 503.
7 Ambarwati dkk, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional. (Jakarta: Rajawali Pers 2009), halaman.Xii.

## Perbudakan dan Pembunuhan Terhadan Tawanan Perang….
Page | 201
Hukum humaniter internasional (HHI/ International humanitarian law) adalah sekumpulan aturan yang berlaku di masa perang  untuk melindungi orang yang tidak atau  tidak  lagi  terlibat  dalam  permusuhan. 8 Istilah  yang  digunakan  awalnya  adalah hukum perang. Tetapi karena istilah perang tidak disukai, yang terutama disebabkan oleh trauma Perang Dunia II yang menelan banyak korban, maka istilah hukum perang diganti  menjadi  Hukum  Sengketa  Bersenjata.  Dalam  perkembangannya,  yaitu  pada permulaan abad ke-20, diusahakan untuk mengatur cara berperang, yang konsepsi- konsepsinya banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan, maka  istilah hukum sengketa bersenjata  diganti  dengan  istilah  Hukum  Humaniter  yang  berlaku  dalam  sengketa bersenjata atau biasa disebut Hukum Humaniter Internasional. Maksudnya yaitu untuk mengingatkan  para  peserta  perang  supaya  mereka  melakukan  perang  secara manusia.Kemudian istilah itu disebut dengan Hukum Humaniter Internasional. 9 Hukum humaniter  internasional  memberikan  perlindungan  dan  mensyaratkan  adanya perlakuan  yang  manusiawi  kepada  yang  terluka  dan  sakit,  tawanan  perang,  dan penduduk  sipil  tanpa  adanya  pembedaan  berdasarkan  jenis  kelamin,  ras, kewarganegaraan, agama, pandangan politik, atau kriteria lainnya. 10

## 1. Fiqur Abu Suja dan Kitabnya
Kitab Taqrib adalah salah satu kitab kuning masyhur di kalangan pesantren di Indonesia. Kitab ini ditulis oleh Imam Abu Suja yang bernama asli Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Asfihani Al Syafi’I yang lahir di Bashrah pada tahun 433 H/1042 M. Selain Abu Suja beliau juga mempunyai nama julukan lagi yaitu Imam Abu Thoyib. 11 Asfihani adalah daerah asal beliau, yaitu sebuah kota di Persia (Iran). Selama tinggal di Bashrah beliau  mendalami  dan  mengkaji  ilmu  fiqh  karya  ulama- ulama  syafi’iyah  selama  40 tahun sehingga akhirnya beliau menjadi pakar ulama madzhab Syafi’iyyah pada Dinasti Bani Saljuk.
_______________
8 ICRC, Kenali ICRC (Geneva: ICRC Production Sector, 2006), h. 15.
9 Arlina Permatasari, Pengantar Hukum Humaniter, International Committee Of The Red Cross ,.(Jakarta: 1999), halaman 6. Lihat juga misalnya Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA), ABC Hukum Humaniter Internasional (Jakarta: ICRC dan PT Antaresindo Pratama, 2009).
10 ICRC, 1999, “Protection of victims of armed conflict through respect of International Humanitarian Law”, [online] tersedia di (https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/57jpzn.htm) diakses pada 12 Juli 2020 pukul 11.05
11 Ibnu Qosim Al Ghuzi, Fathul Qorib Mujib, ( Indonesia : Maktabah Dar Ihyaul Kutubul Arobiyah) Hlm.2.

## Andi Purwono
Page | 202
Imam  Abu  Suja'  adalah Ulama  Syafi'iyyah yang  berada  pada thobaqot ( tingkatan ) ke-5 pada jajaran ulama-ulama syafi'iyyah yang wafat setelah tahun 500 H. Beliau ditemukan namanya oleh Imam as-Subki di dalam Sarah al-Iqna' karya Imam al- Mawardi. 12 Disebutkan juga didalam kitab at-Thobaqot al-Kubro bahwa Imam Abu Suja' lebih dari 40 tahun bermazhab syafi'iy. 13
Selain  sebagai  tokoh  ulama  Ahli  Fiqih  beliau  juga  menjabat  sebagai wazir ( perdana menteri), meski pendapat ini masih diperselisihkan kebenaranya. Disebutkan beliau menjabat sebagai Wazir ( Perdana Menteri ) selama 47 tahun. Selama menjadi patih beliau menyebarkan ajaran agama dan keadilan. Perilakunya yang mulia terlihat dari kebiasaan  beliau untuk tidak pernah keluar rumah kecuali setelah beliau membaca Al Quran sedapat mungkin, serta menghadapi cacian dan hujatan dari orang-orang yang tidak suka dengan rido dan ikhlas. 14
Kesibukan beliau yang menjabat sebagai seorang Qodi (hakim) di kota Asfihan, tidak  menjadikan  dirinya untuk  berhenti  dalam  mengembangkan  pengetahuanya. Selain menjadi  sebagai Qodi (Hakim)  yang  adil,  beliau juga terkenal  sebagai orang  yang  dermawan.  Di  akhir  usia,  beliau  lebih  memilih  untuk  hidup  dalam kezuhudan. Madinah adalah kota terahir yang beliau habiskan di masa akhir hidupnya. Selama di Madinah tugas beliau adalah menjadi seorang marbot di Masjid Nabawi. Menyapu,  menghampar  tikar  dan  menyalakan  lampu  Mesjid  Nabawi,  merupakan aktivitas  rutinnya  setiap  hari.  Setelah  salah  seorang  pembantu  Mesjid  Nabawi meninggal  dunia, Abu  Suja’  mengambil alih tugas -tugasnya.  Dan beliau  meninggal dunia pada usia 160 tahun di Masjid Nabawi. Beliau dimakamkan didekat Bab Jibril (nama tempat di Masjid Nabawi ) dekat makam Rasulullah. 15 Imam Abu Suja wafat pada tahun  593  H,  tetapi  dalam  kitab Daeratul  Ma’arif  al  Islamiyah ,  karangan  beberapa orientalis mengatakan tahun wafatnya tidak dikenal. 16
Sebagai salah satu ulama yang mashur di Madzhab Syafi’iyyah yang terkenal sebagai pakar fikih pada masanya. Karya monumental beliau yang terkenal adalah kitab _______________
12 Syarah adalah karya ilmiah yang menjelaskan atau memberi komentar terhadap karya ilmiah terdahulu/ sebelumnya yang disebut matan .
13 Sirojudin Abbas, Thobaqotus Syafi’iyyah Ulama Syafi’i dan Kitabnya dari Abad ke Abad , (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru. 2011), h. 129.
14 Imam Nawawi Bin Umar Al Jawi, Tauseh Ala Ibni Qosim ( Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah: tt.),  hlm. 3. 15 Ibid.
16 Sirojudin Abbas, Loc. Cit .
Perbudakan dan Pembunuhan Terhadan Tawanan Perang….
Page | 203 Ghoyatul  Ikhtishar mengenai  pokok-pokok  fiqh. 17 Kitab  ini  lebih  dikenal  dengan sebutan Taqrib. Bahasa  yang  ada  di  kitab  Taqrib  ini  indah  dan  mudah  dipahami. Sehingga  dengan  kajian  kitab  yang  sangat  ringkas  ini  banyak  ulama-ulama  yang kemudian mengomentari atau member syarah (penjelasan). Adapun kelebihan kitab taqrib diantaranya:

## 1. Kelengkapan Isi
Dalam bentuknya yang sangat kecil memuat hampir semua kandungan fiqh dari mulai ibadah, mu’amalah, nikah sampai jinayat dan lain sebagainya. Sementara fathul qorib melengkapi kelebihannya dengan memberikan ta’rif (ketentuan) pada hampir semua bab dari thoharoh s ampai ‘itq mulai dari tinjauan lughot (bahasa) sampai syara’ (aturan). Selain itu kitab ini mudah dipelajari oleh para pemula yang mau belajar ilmu fiqh. 18

## 2. Paparan Manhaj/ Metodologi
Jarang  kita  temukan  kitab  yang  memaparkan  manhaj  seperti  yang  sering dilakukan    Imam  Nawawi  dalam  karya-karyanya.  Ada  beberapa  manhaj  yang disebutkan mushonnif dalam menyusun taqrib diantaranya: 19
 Sangat simple dan singkat ( Ghoyatil Ikhtishor ) 20
 Bahasanya sederhana (mudah dipelajari dan dihafal)
 Banyak pasal-pasal ( Iktsar Taqsimat )
 Batasan dengan angka ( Hasril Khishol )
Dari  paparan  itu  bisa  dimaklumi  bila  kalimat-kalimat  dalam  kitab  tersebut terkadang  menggunakan  arti  yang  longgar  tidak  sebagaimana  dalam  istilah  fiqh. Pembatasan komponen selalu dilakukan dengan angka mesti terkadang kurang tepat masih ada yang terlewatkan seperti dalam pembahasan sunah-sunah wudhu sehingga biasanya kemudian Ibn Qosim menjelaskan bahwa hal-hal lain masih banyak seperti disebut dalam kitab-kitab yang besar. 21

## 3. Tidak terikat pendapat mayoritas
_______________
17 Ghoyatul ikhtishor sendiri berarti tulisan yang sangat ringkas.
18 Imam Ibnu Qosim, Op.Cit . Hlm. 3.
19 Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghoyatil Ightishor (Semarang, Fata Cipta Krapyak )Hlm.4.
20 K.H.  Hamam Nasiruddin, Fi Tarjamati Fathul Qorib , ( Qudus, Maktabah menara Qudus 1960) Hlm. 6
21 Imam Abu Suja, Taqrib , (Surabaya, Darul Ikhya) hlm.3.

## Andi Purwono

## Page | 204
Salah  satu  contoh  yang  paling  menyolok  adalah  adalah  tentang niyyatul khuruj atau  niyat  keluar  dari  sholat  pada  saat  salam  dikategorikan  rukun, mabit mina dan muzdalifah bukan wajibat haji akan tetapi sunah . Yang demikian bisa kita maklumi  karena  Abu  Syuja’ hidup  sebelum  Imam  Nawawi,  beliau  mengambil  dari mutaqoddimin (para pendahulu) dan ashabil wujuh (ulama ternama) dimana temuanya dalam hal  ini  sama dengan  imam  Rofi’i.  Sekali  lagi Ibn  Qosim punya  andil penting dimana kemudian memberikan penjelasan pendapat yang kuat dalam madzhab.
Beberapa kitab syarah (penjelasan) Taqrib adalah:
1. Fathul Qorib 22
2. Kifayatul Akhyar 23 karya Imam Taqiyuddin Alhishni,
3. Tauseh Ala Ibnu Qosim karya Imam Nawawi 24
4. Hasiyah Ala Ibnu Qosim karya Imam Ibrahim Al Bajuri
5. Mushthofa Diebul  Bigha. At  Tadzhib  fi Adillati Matan al Ghoyah wat Taqrib al Masyhur bi Matan Abi Syujak (Surabaya: Al Hidayah, 1978),

## 2. Pemikiran Abu Suja Tentang Tawanan Perang
Imam Abu Suja menulis:
ةيرحلاو لقعلاو غولبلاو مالسإلا :لاصخ عبس داهجلا بوجو طئارشو ةقاطلاو ةحصلاو ةروكذلاو
لاتقلا ىلع رافكلا نم رسأ نمو
,ءاسنلاو نايبصلا مهو يبسلا سفنب اقيقر ريصي برض :نيبرض ىلعف نوغلابلا لاجرلا مهو يبسلا سفنب قري ال برضو
لعفي لاجرلاب وأ لاملاب ةيدفلاو نملاو قاقرتسالاو لتقلا ءايشأ ةعبرأ نيب مهيف ريخم مامإلاو
هيف ام كلذ نم يبصلل مكحيو هدالوأ راغصو همدو هلام زرحأ رسألا لبق ملسأ نمو ةحلصملا اطيقل دجوي وأ هيوبأ نع ادرفنم ملسم هيبسي وأ هيوبأ دحأ ملسي نأ بابسأ ةثالث دوجو دنع مالسإلاب
مالسإلا راد يف
_______________
22 Muhamad bin Qasim al Ghazi, Fathul Qorib al Mujib li Imam Ahmad Ibn al Husain asy Syahir bi Abi Syuja’ (Semarang: Thoha Putra, tanpa tahun)
23 Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghoyatil Ightishor (Semarang: Fata Cipta Krapyak, tt.)
24 Imam Nawawi, Tauseh ala Syarhi Fathul Qorib , (Surabaya: Al Hidayah, tt.)

## Perbudakan dan Pembunuhan Terhadan Tawanan Perang….
Page | 205
Beberapa syarat wajib berjihad ada tujuh yaitu islam, baligh, berakal, merdeka, pria, sehat, dan mampu. Adapun ketika ada seorang yang tertawan maka menurut Imam Abu Suja tawanan tersebut nanti akan digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok 25 . Wanita  dan  anak-  anak  jika  menjadi  tawanan  maka  dia  menjadi  seorang  budak. Tawanan  yang  masuk  dalam  kategori  pria  dewasa  diserahkan  kepada  kebijakan pemimpin.  Pemimpin perang dalam memperlakukan seorang tawanan perang diberi kewenangan  untuk  memilih  diantara  4  (empat)  perlakuan  dengan  melihat  kondisi tawanan tersebut. Adapun empat bagian yang harus dipilih oleh seorang pemimpin dalam menentukan status tawanan perang adalah membunuhnya, menjadikan budak, membebaskan, dan menjadikan tebusan. 26
Dengan membaca pernyataan awal Abu Suja tentang syarat jihad, sebenarnya jelas bahwa Imam Abu Syuja mengeluarkan anak- anak dan wanita sebagai pihak yang terkena kewajiban berperang. Baru di paparan selanjutnya tentang tawanan perang, anak-  anak  dan  wanita  dimunculkan.  Kedua  kelompok civilian ini  dilarang  untuk dibunuh,  baik  ketika  perang  berlangsung  maupun  ketika  mereka  menjadi  tawanan perang.
Tawanan yang terdiri dari perempuan dan anak-anak ini tidak boleh dibunuh, karena Nabi sendiri melarang membunuhnya. 27 Nabi melarang membunuh anak-anak dan para wanita. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar disebutkan bahwa di tengah-tengah peperangan Nabi menemukan para wanita yang dibunuh, kemudian Nabi mengingkari (melarang) membunuh wanita dan anak-anak. 28
Imam Nawawi memberi keterangan bahwa orang yang tertahan kemudian dia menjadi seorang budak karena keberadaannya dianggap sama halnya harta rampasan perang  (harta Ghonimah ).  Selain  wanita,  anak-anak,  orang  gila  dari  golongan  kafir, budak juga termasuk  harta g honimah , walaupun budak tersebut adalah seorang yang
_______________
25 Imam  Abu Suja , Op.Cit . Hlm. 59.
26 Imam Abu Suja, Op.Cit . Hlm. 59.
27 Yang dihukumi sama dengan perempuan dan anak- anak dalam  konteks ini adalah orang gila atau pun banci. Lihat Hamam Nasirudin, Fi Tarjamati Fathul Qorib , (Kudus: Maktabah Menara Qudus, 1960), h. 177.
28 Imam Taqiyudin, Op. Cit. Hlm. 208.

## Andi Purwono

## Page | 206
beragama Islam. Budak muslim yang tergolong menjadi dalam kategori ini dikarenakan budak ini berpihak pada orang-orang kafir. 29
Adapun  terkait  dengan  tawanan  pria  dewasa,  syarat  menjadikan  budak  itu adalah  maslahah  bagi  orang  Islam.  Dalil  yang  menunjukan  diperbolehkanya menjadikan budak juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan bagi umat Islam misalnya tawanannya adalah seorang yang rajin bekerja dan tidak terlihat darinya sifat pemberani  yang bisa  membahayakan orang  Islam.  Orang  yang dijadikan  budak  ini adalah orang yang giat bekerja, bukan orang ahli poltik dan orang yang patuh ketika diperintah. Hal ini pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shollallahu ‘alaihi wasallam dengan  menjadikan  orang-orang  bani  Quraidzoh,  Mustholaq  dan  bani Hawazin sebagai budak. 30
Namun  semua  itu  menurut  Imam  Abu  Suja  dikembalikan  pada  sebuah kesepakatan  Ulama  ( Ijma ’). 31 Imam  Ibrahim  dalam  komentarnya  juga  menguatkan dengan  sebuah  statmen  tawanan  dijadikan  budak  jika  terdapat  sebuah maslahah (memberikan manfaat ). 32
Yang  menarik,  walaupun  memperbolehkan  menjadikan  tawanan  perang sebagai budak, namun dalam bab akhir kitabnya, Imam Abu Suja mengakhiri dengan sebuah bab yang menjelaskan tentang pembebasan terhadap budak. 33 Islam sendiri juga mencoba menghilangkan perbudakan dengan cara seperti yang dijelaskan Imam Abu  Suja.  Ini  sebagai  bukti  kepedulian  beliau  untuk  menghapuskan  perbudakan. Perbudakan terhadap tawanan perang dalam peperangan antara muslimin dan kafir harby (kafir  yang  memerangi  muslimin  dengan  pedang/senjata  dengan  terang terangan) jarang terjadi bahkan hingga zaman Imam Syafii belum terjadi lagi. 34
_______________
29 Imam Nawawi, Tauseh ala Syarhi Fathul Qorib , (Surabaya: Al Hidayah, tt.), h. 256
30 Hamam Nasirudin, Op.Cit . Hlm 180.
31 Imam Taqiyudin, Op. Cit. Hlm. 208.
32 Imam Ibrahim, Op.Cit. Hlm. 265.
33 Imam Abu Suja, Op.Cit. hlm. 72
34 Lihat Imam Syafii, Al Umm Juz 5 ,hal 9. Beberapa kitab Fiqh Mazhab Syafii bisa dibaca untuk mengetahui syarat adanya perbudakan misalnya Syeikh Zakaria Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Zakaria Al-Anshori, Fathu Al-Wahhab bi Syarhi Manhaji Ath-Thullab (Beirut: Dar Al-Kutub Al- ‘Ilmiyyah”, 1418 H/1998)
Perbudakan dan Pembunuhan Terhadan Tawanan Perang….
Page | 207
Sebagai perbandingan, pandangan yang berbeda disebutkan oleh   Taqiyuddin an-Nabhani  bahwa pada dasarnya Islam telah menghapuskan perbudakan. 35 Dengan kata lain, Islam telah mengharamkan perbudakan atas orang-orang merdeka dengan pengharaman yang pasti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Nabi bersabda bahwa ada tiga orang yang akan Nabi tuntut kelak pada hari kiamat yaitu seorang laki-laki meminta kepada Nabi kemudian ia berkhianat, seorang laki-laki yang menjual seorang laki-laki merdeka lalu kemudian ia memakan hasil penjualannya itu, dan seorang laki-laki yang mempekerjakan seseorang dan tidak pernah diberi upahnya. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Swt. melarang memperjualbelikan (memperbudak) orang-orang yang merdeka.
Adapun  dalam  kondisi  perang,  Islam  telah  mengharamkan  secara  mutlak memperbudak  tawanan  perang.  Pada  tahun  kedua  hijrah,  Allah  telah  menjelaskan ketentuan hukum mengenai tawanan perang, yaitu: (1) dibebaskan; (2) ditebus dengan sejumlah harta, ditukar dengan tawanan kaum Muslim atau kafir dzimmi. Hukum ini telah melarang memperbudak tawanan perang. 36
Kalau kita cermati, memang pada ranah tipologi, sikap terhadap wanita dan anak- anak tersebut tidak disebutkan apakah mereka dalam kategori tawanan perang (prisoner of war) atau hanya warga sipil yang terpaksa berada di daerah perang saja saja. Ini tentu berbeda dengan HHI yang sudah membagi keduanya. Pembagian ini pada gilirannya akan berdampak pada aturan mana yang akan mengaturnya.
_______________
35 Para fukaha telah merinci sejumlah hukum yang berhubungan dengan budak, di antaranya: Pertama, Islam telah menetapkan sejumlah aturan bagi orang Islam yang memiliki budak sehingga budak memiliki hak sebagaimana tuannya. Kedua, pada saat itu, Islam telah mendorong manusia untuk membebaskan budak-budak yang mereka miliki. Al-Quran menyatakan dengan sangat jelas bahwa pembebasan budak akan membantu dirinya untuk bersyukur atas nikmat Allah Swt., dan memudahkan dirinya untuk mendaki jalan yang sukar (QS al-Balad []: 11-13). Ketiga, Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum yang memaksa seseorang  untuk  membebaskan  budaknya,  atau  dibebaskan  oleh  penguasa.  Jika  seseorang  memiliki hubungan  kekerabatan  atau  hubungan  waris  dengan  budaknya  maka  ia  wajib  membebaskan  budak tersebut, baik rela maupun tidak rela. Jika ia tidak rela maka penguasa yang akan membebaskan budak tersebut. Dalam sebuah riwayat dituturkan, bahwa Nabi saw. pernah bersabda, “Siapa saja yang memiliki budak yang memiliki hubungan kekerabatan (keluarga dan waris), maka ia adalah orang bebas.” (HR Abu Dawud). Lihat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Asy- Syakhshiyyah al-Islâmiyyah Juz 2, c etakan IV. (Beirut : Darul Ummah, 1994) dikutip dari http://www.teknoislam.com/2013/11/masalah-budak-dalam-islam.html.
36 Sesuai al Qur’an Surah Muhammad [47] ayat 4. Ibid.

## Andi Purwono

## Page | 208
Wanita  dan  anak-  anak  yang  terlibat  langsung  dalam  konflik  tentu  akan kehilangan hak perlindungan sipil mereka. 37 Termasuk jika pada akhir perang pihak mereka kalah, mereka menjadi tawanan perang. 38 Namun jika mereka hanya orang- orang  yang  terjebak  dalam  situasi  konflik  tentu  hak  perlindungan  sipil  melekat padanya. 39
Pemikiran  Imam  Abu  Suja  tampaknya  berlaku  untuk  wanita  dan  anak  yang terlibat  dalam  pertempuran.  Perang  Hunain  menunjukkan  bahwa  para  wanita  dan anak-anak telah terlibat dalam perang. Ketika pasukan Hunain dikalahkan, wanita dan anak-anak itu dihukumi sebagai sabaya. Sabaya adalah kaum wanita dan anak-anak yang  turut  serta  dan  melibatkan  diri  dalam  kancah  peperangan.  Nabi  membagi- bagikan mereka kepada kaum Muslim yang turut berperang. Sebagian sahabat ada yang mengembalikan sabaya ini kepada keluarganya. Namun ketika Nabi  memerangi Khaibar,  Beliau  tidak  menawan  penduduknya,  baik  laki-laki,  wanita  dan  anak-anak namun  membiarkan  mereka  menjadi  orang-orang  yang  bebas  (merdeka).  Ini menunjukkan bahwa perlakuan terhadap sabaya bergantung kepada Khalifah.
Laki-laki yang turut perang dan orang-orang yang berada di dalam rumahnya dan  tidak  ikut  berperang  tidak  boleh  diperbudak  sama  sekali.  Dengan  kata  lain, tawanan perang (al-usri) tidak boleh diperbudak, sedangkan sabaya (wanita-wanita dan anak-anak yang turut perang) boleh diperbudak atau dibebaskan. Hanya saja, tindakan Khalifah (Imam) untuk “memperbudak” sabaya tidak boleh diartikan bahwa sabaya itu hendak  diperbudak  secara  langsung,  atau  bahwa  Islam  masih  mentoleransi  dan melanggengkan perbudakan. Tindakan semacam ini diberlakukan hanya dalam kondisi peperangan dan berada di bawah koridor hukum darurat perang. Dengan demikian, tindakan Khalifah tersebut semata-mata demi kepentingan politik perang (siyâsah al- harb) dan bukan ditujukan untuk memperbudak mereka secara langsung. 40
_______________
37 untuk membaca keikutsertaan langsung mereka dalam konflik bisa dibaca di Nils Melzer, Interpretive Guidance  on  The  Notion  of  Direct  Participation  in  Hostilities  Under    International  Humanitarian  Law (Geneva:ICRC, 2009)
38 Lihat Konvensi Jenewa III dalam ICRC, Rules of International Humanitarian Law and Other Rules Relating to The Conduct of Hostilities (Geneva: ICRC, 2005) atau Terjemahan konvensi Jenewa Tahun 1949 (Jakarta: Direktorat Jenderal  Hukum dan Perundang- undangan Departemen Kehakiman, 1999), h. 79-192.
39 Konvensi Jenewa IV, lihat Ibid . 40 An Nabhani, Op. Cit .
Perbudakan dan Pembunuhan Terhadan Tawanan Perang….
Page | 209
Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan keterangan bahwa jika yang ditahan adalah  seorang  yang  sudah mukallaf (mempunyai  kewajiban  menjalankan  perintah Allah)  dari  golongan  orang  yang  ikut  dalam  peperangan  (menjadi  tentara  perang), seorang  imam  atau  pimpinan  tentara  berwenang  mengambil  keputusan  terkait tawanan  perang  tersebut  dengan  mempertimbangkan  kebaikan  untuk  umat  Islam. Mereka bisa dibunuh atau dijadikan budak baik berupa orang arab maupun orang ajam, baik orang ahli kitab atau bukan semua dikembalikan pada kebijakan seorang pemimpin dengan mempertimbangkan kebaikan umat Islam. 41
Pembunuhan  terhadap  tawanan  perang  ternyata bukan opsi  uatama  karena dalam kitab- kitab penjelasnya disebutkan syarat- syaratnya. Tawanan perang dibunuh jika apabila berpotensi menimbulkan bahaya bagi umat Islam. 42 Membunuh bukanlah hukuman yang final pada pemikiran beliau, justru membunuh tawanan perang harus mempertimbangkan manfaat dan bahaya.
Selain  itu  juga  Imam  Taqiyyuddin  juga  memberi  penjelasan  dalam  kitab Kifayatul Akhyar membunuh tawanan perang harus dengan alasan yang kuat melalui sebuah ijtihad dan sebuah kesepakatan ulama. Artinya membunuh disini harus disertai sebuah alasan yang kuat sehingga kalau tawanan perang tidak membahayakan maka tidak boleh dibunuh. 43 Kalaupun membunuh tidak boleh dengan cara dibakar atau ditenggelamkan dalam air. 44 Dengan membakar dan menenggelamkan dalam air itu malah akan menyakitinya. Padahal dalam Islam sendiri sudah jelas Islam lahir sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Adapun dua perlakuan terhadap tawanan  perang yang lain dalam kitab Taqrib adalah  membebaskan  dan  menjadikan  sebagai  tebusan.  Membebaskan  tawanan perang  dilakukan  jika  dipandang  membawa  kemanfaatan.  Sehingga  dengan mengambil  setiap  kebijakan  seorang  pemimpin  ditekankan  untuk  memandang kemaslahatan. 45 Ini sejalan dengan kaidah hukum al hukmu ‘ala illatiha sehingga setiap kebijakan  harus  disesuaikan  dengan  keadaan  dan  situasi  yang  terjadi  di  tempat tersebut.
_______________
41 Imam Taqiyudin, Op.Cit . hlm.208.
42 Hamam Nasiruddin, Op. Cit, Hlm. 179.
43 Imam Nawawi, Op.Cit . Hlm. 256.
44 Imam Ibnu Qosim. Op.Cit . Hlm. 59.
45 Imam Ibrahim, Op.Cit. Hlm. 265.

## Andi Purwono

## Page | 210
Imam  Ibnu  Qosim  dalam  mengomentari  kata Al  Mannu dalam  taqrib mengartikan  dengan  melepaskan  dari  tawanan. 46 Hal  ini  dilakukan  jika  tawanan condong  dan  insaf  untuk  mengikuti  ajaran  ajaran  agama  Islam.  Selain  itu  tawanan tersebut  termasuk  golongan  orang  yang  kaya  atau  mempunyai  kedudukan  yang mampu memberikan pengaruh untuk kebaikan umat. Seperti Nabi membebaskan Abi Ash bin Robi’ dan Abi Uzzah al Jumhi pada saat perang Badar.
Opsi keempat, menjadikan tawanan sebagai tebusan perang juga bisa dilakukan pemimpin dengan mempertimbangkan maslahah (manfaat). Tawanan bisa digunakan untuk menebus harta orang Islam yang dijarah orang kafir atau untuk menebus orang Islam  yang  ditawan  orang  kafir. 47 Jika  orang  yang  menjadi  tawanan  masuk  Islam sebelum  ditawan  maka  harta  darah  dan  anak-anaknya  tawanaan  tersebut  harus dilindungi. Anak-anaknya masuk dalam kategori orang Islam karena ayahnya masuk Islam.
Sedangkan tawanan bisa dijadikan penebus harta orang Islam karena menurut Imam Ibnu Qosim orang-orang kafir yang menjadi tahanan diibaratkan seperti harta jarahan ( Ghonimah ). Pada saat perang Uhud para tentara Islam menahan orang kafir yang bernama Tsamamah bin Astil yang kemudian diikat di tiang Masjid. Ia kemudian bebaskan  oleh  Nabi  dengan  menjadikannya  sebagai  tebusan  harta  benda  orang muslim yang ada pada musuh pada saat perang Badar. 48 Adapun pembebasan dengan menjadikan  penebus  tawanan,  seorang  imam  mempunyai  wewenang  untuk memutuskan tawanan yang mau dijadikan untuk menebus, ada kalanya tawanan satu ditukar untuk membebaskan satu orang Islam, atau ditukar dengan duaorang Islam atau lebih. 49 Semuanya dikembalikan pada kebaikan dan kepentingan umat Islam. 50
Namun setelah dibebaskan Tsamamah justru kemudian memeluk agama Islam dengan alasan karena ketika menjadi seorang tawanan perang dia melihat keadamaian pada  ajaran  Islam,  diantaranya  perlakuan  baik  terhadap  tawanan  perang  dengan disertai  perlakuan  yang  baik.  Sedang  imam  Ibrahim  hanya  memberikan  komentar
_______________
46 Imam Ibnu Qosim, Op.Cit. hlm. 59 47 Imam Abu Suja, Op.Cit. Hlm. 181.
48 K.H. Hamam Nasirudin, Op.Cit . Hlm. 182.
49 Imam Ibnu Qosim, Op. Cit . Hlm 59
50 Imam Ibrahim, Op.Cit. Hlm. 265
Page | 211
dibebaskan  jika  sudah  terlihat  ada  kemenangan  dipihak  orang-orang  muslim. 51
Terakhir,  perlu  diperhatikan  semua  keputusan  tergantung  pada  kebijakan  seorang pemimpin. 52 Seorang  pemimpin  juga  harus  bijaksana  dalam  menentukan  sebuah hukum pada seorang tawanan dengan melakukan hal-hal yang benar.

## Simpulan
Dari paparan di atas maka kita bisa memberi beberapa catatan akhir. Pertama, agar mendapatkan pemahaman yang benar dibutuhkan pembacaan secara hati- hati terhadap pemikiran tentang perlakuan terhadap tawanan perang dalam kitab Taqrib. Kelebihan  sekaligus  kekurangan  kitab  dengan  karakter  yang  sangat  ringkas  ini mengharuskan kita membuka karangan lain yang memberi penjelasan. Agar tidak salah paham  namun    mendapatkan  keutuhan  makna,  para  santri  perlu  memperluas bacaannya pada kitab- kitab penjelas taqrib atau mempelajarinya melalui bimbingan para ustadznya.
Kedua, fiqh adalah produk ijtihad ulama terhadap sumber pokok agama, Qur’an dan hadis, pada zamannya. Selain itu, fiqh juga ruang yang memungkinkan sekali bagi kemunculan ikhtilaf. Dalam konteks seperti itu maka kontekstualisasi pemikiran fiqh dengan zaman serta kesesuaiannya dengan pesan- pesan utama agama menjadi hal yang perlu dicermati.
Pesan- pesan universal Islam yang sejalan dengan HHI perlu disosialisasikan ke berbagai pihak termasuk para santri agar kemuliaan ajaran agama yang diakui bersama turut menyumbang pengembangan HHI bisa diketahui. Praktek- praktek pelanggaran HHI dan ajaran agama yang kini marak diberitakan seperti pembunuhan tawanan ISIS, misalnya, menyadarkan kita pentingnya hal itu.
_______________
51 Imam Ibrahim, Op.Cit . hlm. 265.
52 K.H. Hamam Nasirudin, Op.Cit . Hlm 180

## Andi Purwono

## Page | 212

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Sirojudin. 2011. Thobaqotus Syafi’iyyah Ulama Syafi’i dan Kitabnya dari Abad ke Abad , (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru)
Abdul  Ghani  Abdul  Hamid  Mahmud.  2008. Perlindungan  Korban  Konflik  Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam (Jakarta: ICRC Delegasi Regional Indonesia)
Al Ghuzi, Ibnu Qosim. Tt. Fathul Qorib Mujib, ( Indonesia : Maktabah Dar Ihyaul Kutubul Arobiyah)
Ambarwati  dkk.  2009. Hukum  Humaniter  Internasional  dalam  Studi  Hubungan Internasional (Jakarta: Rajawali Pers). Artasasmita,  Romli.  1999. Terjemahan  konvensi  Jenewa  Tahun  1949 (Jakarta: Departemen Kehakiman.)
Hamam Nasiruddin 1960. Fi Tarjamati Fathul Qorib , ( Qudus, Maktabah menara Qudus) ICRC. 2005. Rules of International Humanitarian Law and Other Rules Relating to The Conduct of Hostilities (Geneva: ICRC)
ICRC. The Geneva Conventions of 12 August 1949 (Geneve: ICRC, tt.) ICRC. 2006. Kenali ICRC (Geneva: ICRC Production Sector) Melzer, Nils. 2009. Interpretive Guidance on The Notion of Direct Participation in Hostilities Under  International Humanitarian Law (Geneva:ICRC)
Nawawi, Imam. Tauseh ala Syarhi Fathul Qorib , (Surabaya: Al Hidayah, tt.) Nasiruddin, Hammam. 1960. Fi Tarjamati Fathul Qorib ( Qudus: Maktabah Menara Qudus)
Nawawi, Imam Bin Umar Al Jawi. Tt. Tauseh Ala Ibni Qosim ( Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah)
Papp,  Daniel  S.  1998. Contemporary  International  Relations:  Frameworks  For Understanding (New York: Macmillan Publishing Company) Permatasari, Arlina.  1999. Pengantar  Hukum Humaniter,  International  Committee  Of The Red Cross (Jakarta: ICRC) Syafii, Al Umm Juz 5 ( Dar Al- Wafa’)
Sirojudin Abbas. 2011. Thobaqotus Syafi’iyyah Ulama Syafi’i dan Kitabnya dari Abad ke Abad , (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru)
Suja, Imam Abu. Tt. Taqrib (Surabaya, Darul Ikhya)
Swiss  Federal  Department  of  Foreign  Affairs  (FDFA).  2009. ABC  Hukum  Humaniter Internasional (Jakarta: ICRC dan PT Antaresindo Pratama) Van Bruinessen, Martin. 2012. Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat (Yogyakarta: Gading Publishing)
Zayyid bin Abdel Karim al Zayyid. 2008. Pengantar Hukum Humaniter Internasional dan Islam (Jakarta: ICRC Delegasi Regional Indonesia, 2008)
Perbudakan dan Pembunuhan Terhadan Tawanan Perang….
Page | 213
Zemmali, Ameur (ed.), Islam dan Hukum Humaniter Internasional (Jakarta: Mizan dan ICRC, 2012)
Taqiyuddin, Imam. Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghoyatil Ightishor,(Semarang, Fata Cipta Krapyak )
Maktabah As Syamilah, Roudotut Tholibin Wa Umdatun Mufti, Juz 4. Hlm. 16. Terjemahan konvensi Jenewa Tahun 1949, Jakarta: Dirjend Hukum dan Perundang- undangan Departemen Kehakiman, 1999)
Melzer, Nils. 2009. Interpretive Guidance on The Notion of Direct Participation in Hostilities Under  International Humanitarian Law (Geneva: ICRC)
Zakaria Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Zakaria Al-Anshori, Fathu Al-Wahhab bi Syarhi Manhaji Ath-Thullab (Beirut: Dar Al-Kutub Al- ‘Ilmiyyah”, 1418 H/1998)
Paper Amin Suma, Hukum Humaniter Islam (Fiqh Al Siyar) Dalam Penafsiran Kontemporer . Makalah dalam International Workshop on Islam and Humanitarian Affairs: Views and Experiences from Southeas Asia (held by ICRC and UMY June 26-27, 2013.

## Internet
ICRC, 1999, “Protection of victims of armed conflict through respect of International Humanitarian Law”, [online] tersedia di
(https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/57jpzn.htm) http://www.teknoislam.com/2013/11/masalah-budak-dalam-islam.html