## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PENENTUAN HAK PERWALIAN ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN
Oleh :
Dina Mariana Situmeang Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli E-Mail: dinasitumeang22@gmail.com

## ABSTRAK
Peraturan  Perkawinan  Campuran  (Regeling  Op  de  Gemengde  Huwelijken,  S.1898  No.158) dan  peraturan-peraturan  lain  yang  mengatur  tentang  perkawinan  sejauh  telah  diatur  dalam undang-undang  ini  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  rumusan  masalah  pada  tinjuan  penelitian adalah:  1)  Bagaimana  pengaturan  mengenai  perkawinan  dan  faktor-faktor  yang melatarbelakangi terjadinya perceraian? 2) Bagaimana menentukan hak perwalian bagi seorang anak  akibat  dari  perceraian  orang  tuanya?  3)  Bagaimana  penentuan  hak  perwalian  anak  studi kasus  putusan  pengadilan  Negeri  Medan  Register  perkara  nomor  73/Pdt.G/2018/PN.  Mdn. Penelitian  ini  bersifar  penelitian  hukum  kepustakaan.  Cakupan  data  sekunder  terdiri  dari  tiga jenis bahan  hukum: 1) bahan  hukum primer  (primary law material), 2) bahan  hukum  sekunder (secondary  law  material),  3)  bahan  hukum  tersier  (tertiery  law  material).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa Undang-undang Perkawinan mengatur secara tegas mengenai tiga hal yang perlu dipatuhi sebagai sebagai akibat dari perceraian atau putusnya perkawinan, yaitu; Pertama, bapak  dan  ibu  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka  semata-mata untuk  kepentingan  anak.  Putusan  perceraian  melalui  gugatan  rekonvensi  tergugat/penggugat relevan untuk diterima dan menetapkan perwalian anak tersebut diserahkan kepada  ibu, karena kedua anak penggugat dan tergugat masih dibawah umur.
Kata Kunci: Undang-Undang   Perkawinan, Hak Asuh Anak dibawah Umur
1. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah mahluk sosial yang pada dasarnya  saling  berinteraksi  satu  sama lain.  Dalam  interaksinya  sebagaimana manusia diciptakan berpasang-pasangan, maka  kemudian  manusia  satu  dengan manusia  lainnya  yang  berlainan  jenis akan  membina  sebuah  rumah  tangga yang  diikat  dalam  sebuah  ikatan perkawinan.  Pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  yang  dimaksud  dengan perkawinan  adalah:  “ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Perkawinan
merupakan  salah  satu  kebutuhan  hidup yang  ada  dalam  masyarakat  dan  juga merupakan lembaga yang sah diakui oleh masyarakat.
Perkawinan  merupakan  suatu  lembaga masyarakat  yang melegitimasi hidup bersama antara seorang laki-laki dewasa  dengan  seorang  perempuan dewasa  dalam  satu  rumah  tangga (keluarga).  Hidup  bersama  disini  lepas dari  pengertian  dalam  ilmu  hayat ( biologi )  yang  ditandai  dengan  adanya kegiatan  persetubuhan  antara  seorang laki-laki  dan  perempuan  yang  hidup bersama tersebut,  “tetapi lebih jauh  lagi adalah  bahwa  hidup  bersama  itu harus  memenuhi  syarat-syarat  dalam ketentuan yang berlaku. Perkawinan  merupakan  salah  satu peristiwa yang terpenting dalam
kehidupan  masyarakat  kita,  sebab perkawinan  tidak  hanya  menyangkut hubungan  pria  dan  wanita  dalam perkawinan  tersebut  tetapi  juga  kedua orang  tua  dari  kedua  belah  pihak, saudara-saudaranya  bahkan  keluarga mereka  masing-masing.  Akibat  dari perkawinan itu menimbulkan bermacam-macam hubungan, yaitu masalah hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, serta masalah harta benda. Sebuah perkawinan harus berlangsung kekal, suami istri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan  nafkah  dan  bersama-sama mendidik anak-anak. Putusnya  Perkawinan  adalah istilah  hukum  yang  digunakan  dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan‚ perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan  yang  telah  hidup  sebagai suami  istri.  Pada  putusnya  perkawinan atas  dasar keputusan pengadilan, Undang-undang perkawinan tidak memuat  alasan-alasan  tertentu  dan putusan  pengadilan  tersebut  bersifat deklarator . B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana pengaturan mengenai perkawinan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian? 2. Bagaimana  menentukan  hak perwalian  bagi  seorang  anak akibat  dari  perceraian  orang tuanya? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan mengenai perkawinan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian. 2. Untuk mengetahui cara menentukan  hak  perwalian  bagi seorang anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya. D. Manfaat Penelitian
1. Dapat  menambah  wawasan  dan pengetahuan  di  bidang  Ilmu Hukum  terutama  yang  berkaitan dengan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat  berkenaan  dengan hak perwalian anak. 2. Menambah  wawasan  bagi  para praktisi hukum untuk mengetahui hak perwalian anak apabila terjadi suatu perceraian.

## 2.TINJAUAN PUSTAKA
1. Hukum Perkawinan di Indonesia Sebelum  berlakunya  Undang- undang  Perkawinan  nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia  terdapat  beraneka  ragam hukum  perkawinan yang  berlaku  bagi berbagai  golongan  penduduk  dari berbagai  daerah,  yaitu: a. Bagi  Orang-orang  Indonesia  Asli yang beragama Islam  berlaku hukum  agama  yang  telah  diresipir dalam  hukum  adat. b. Bagi  Orang-orang  Indonesia  asli lainnya,  berlaku  hukum  adat.
c. Bagi  Orang-orang  Indonesia  asli yang  beragama  Kristen  berlaku Huwelijke . Ordonantie Christen Indonesiers  (S. 1933  nomor 74). d. Bagi  Orang-orang  Timur  Asing lainnya, dan Warga Negara Indonesia.  Keturunan  Cina  berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata  dengan  sedikit perubahan. e. Bagi Orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan  dengan  mereka  berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2. Berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Dasar hukum tentang perkawinan  menurut  Undang-undang nomor  1  Tahun  1974  tertuang  dalam Pasal 2 ayat (1) danPasal 2 ayat (2) yang rumusannya  “Perkawinan  adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku”. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga yang  harmonis  dan  akur.  Perkawinan merupakan  salah  satu  kebutuhan  hidup yang  ada  dalam  masyarakat  dan  juga merupakan  lembaga  yang  sah  diakui oleh  masyarakat.  Menurut  Undang- undang  nomor 1 tahun 1974,  pasal  1 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami-isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan  kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.

## A. Prinsip-Prinsip  dan  Azas-Azas

## Undang-undang Perkawinan
Dalam  Undang-undang  nomor  1  tahun 1974  ditentukan  prinsip-prinsip  atau asas-asas  mengenai  perkawinan  dan segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan perkawinan, yang telah disesuaikan  dengan  perkembangan  dan tuntutan  zaman.  Asas–asas  atau  prinsip- prinsip tersebut, yaitu: a. Tujuan perkawinan adalah membentuk  keluarga  yang  bahagia dan kekal untuk itu suami dan isteri saling  membantu  dan  melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan itu  adalah  sah  bilamana  dilakukan menurut  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaannya  itu,  dan di  samping  itu  tiap-tiap  perkawinan harus  dicatat  menurut  peraturan perundang–undangan yang berl aku. c. Undang-undang Perkawinan menganut  asas  monogami.  Hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan mengijinkannya, seorang  suami  dapat  beristri  lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu
dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. d. Bahwa  calon  suami-isteri  itu  harus telah  masak  jiwa  raganya  untuk dapat  melangsungkan  perkawinan, agar  supaya  dapat  mewujudkan perkawinan  secara  baik  tanpa berakhir  pada  perceraian  dan mendapatkan  keturunan  yang  baik dan sehat. e. Karena  tujuan  perkawinan  adalah untuk  membentuk  keluarga  yang bahagia  kekal  dan  sejahtera,  maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan  perceraian  harus ada  alasan-alasan  tertentu  serta harus  dilakukan  didepan  sidang Pengadilan. f. Hak  dan  kedudukan  isteri  adalah seimbang dengan hak dan kedudukan  suami    baik  dalam kehidupan  rumah  tangga  maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga  dengan  demikian  segala sesuatu  dalam  keluarga  dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri. B. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut  Undang-undang  Perkawinan, Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang  dilakukan  di  muka  petugas  kantor pencatatan  sipil.  Perkawinan  yang dilakukan  menurut  tata  cara  suatu agama saja tidak sah. C. Akibat hukum Perkawinan terhadap  hubungan  orang  tua dan anak 1. Kedudukan Anak dalam Perkawinan Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha  Esa.  Hal  ini  dimaksudkan  bahwa kebahagiaan  yang  diharapkan  oleh pasangan  yang  telah  menikah  adalah memiliki  anak  guna  melanjutkan  garis keturunan orang tua.

## 2. Tanggung jawab rang tua terhadap anak
Pasal 41 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974,  menyatakan  bahwa:  Baik  ibu  atau bapak  tetap  berkewajiban  memelihara dan  mendidik  anak-anaknya,  semata- mata  berdasarkan  kepentingan  anak- anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan, Biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan anak-anak  menjadi  tanggung  jawab pihak  bapak,  kecuali  dalam  pelaksanaan pihak  bapak  tidak  dapat  melakukan kewajiban  tersebut,  maka  pengadilan dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut menanggung biaya tersebut .
3. Putusanya perkawinan Putusnya  Perkawinan  karena  Putusan Pengadilan  dapat  terjadi  karena  adanya seseorang  suami  atau  isteri  yang meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga perlu diambil langkah-langkah  terhadap  perkawinan orang  tersebut,  untuk  kepentingan keluarga yang ditinggalkan. D. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian Penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-
Undang  Perkawinan,  bahwa  alasan- alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:
1. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan;
2. Salah  satu  pihak  meninggalkan  yang lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut- turut  tanpa  izin  pihak  yang  sah  atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Salah  satu  pihak  mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman  yang  lebih  berat  setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan  atau  penganiayaan  berat yang  membahayakan  terhadap  pihak yang lain; 5. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat
badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai suami/istri; 3.   METODE PENELITIAN
a. Jenis Penelitian
Mengacu  pada  perumusan  masala, maka  penelitian  ini  termasuk  dalam jenis  penelitian  hukum  empiris  atau non doctrinal. Sedangkan pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah  suatu  pendekatan  penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian tidak menggunakan  angka  tetapi  berupa kata-kata,  gambar  serta  informasi yang terjadi secara ilmiah.
b. Jenis Data
Data adalah hasil dari penelitian baik berupa  fakta-fakta  angka  yan  dapat dijadikan  bahan  sebagai  sumber informasi, sedangkan informasi adalah  hasil  pengolahan  data  yang dipakai  untuk  suatu  keperluan.  Jenis data  yang  dipergunakan  penulis dalam penelitian ini adalah : a. Data primer b. Data sekunder c. Sumber Data
Yang  dimaksud  dengan  sumber  data dalam  penelitian  ini  adalah  subjek dari  mana  data  diperoleh.  Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan sumber data sebagai berikut: a. Sumber Data Primer b. Sumber Data Sekunder d. Teknik pengumpulan data Teknik  pengumpulan  data  adalah suatu  teknik  dalam  mengumpulkan data-data yang diperlukan dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan.  Dalam  penelitian  ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Pengamatan  ( observation) ,  yaitu dengan melakukan pengamatan langsung  ke  objek  penelitian  untuk memperoleh gambaran secara
konkrit dan mencatat hasil pengamatan tersebut. b. Penelitian  Kepustakaan,  metode peenlitian yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan berbagai  literatur-literatur,  buku- buku  dan  bahan  yang  tersedia  di perpustakaan,  majalah  dan  tulisan yang lain.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hak Perwalian anak 1. Perwalian  anak  Akibat  Perceraian Berdasarkan Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kedudukan anak, menurut Kitab Undang- undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata), setelah  terjadinya  perceraian  maka status orang tua dalam pengasuhan anak berubah  menjadi  perwalian.  Menurut pasal  229,  “Pengadilan  menetapkan terhadap  setiap  anak  siapa  dari  kedua orang  tuanya  yang  harus  melakukan perwalian  atas  anak-anak  itu.”  Apabila pihak  yang  diserahkan  sebagai  wali kurang mampu membiayai pemeliharaan dan  pendidikan  anak,1  maka  menurut Pasal  230  b  “Hakim  dapat  menentukan sejumlah uang yang harus dibayar pihak yang  lain  untuk  membiayai  anak dibawah umur”.
2. Hak-Hak Anak Konvensi  Hak  Anak  merupakan  sebuah perjanjian  hukum  international  tentang hak-hak  anak.  Konvensi  ini  secara sederhana dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) hal. a. Mengatur tentang pihak yang berkewajiban  menanggung  tentang hak yaitu Negara; b. Pihak penerima hak yaitu anak-anak;
c. Memuat  tentang  bentuk-bentuk  hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi  dan  ditingkatkan.  Relasi antara pemegang hak dan pemangku kewajiban dapat digambarkan sebagai berikut: B. Akibat Hukum  dan  Alasan Perceraian 1. Pengertian Perceraian Putusnya  perkawinan  adalah istilah  hukum  yang  digunakan  dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan  yang  selama  ini  hidup sebagai  suami  istri.  Istilah  yang  paling netral  adalah  “perceraian”,  namun  sulit pula  digunakan  istilah  tersebut  sebagai pengganti “putusnya perkawinan”, karena  perceraian  itu  adalah  salah  satu bentuk dari putusnya perkawinan. Perceraian  merupakan  lepasnya ikatan  perkawinan  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami- istri,  yang  dilakukan  di  depan  sidang Pengadilan,  yaitu  Pengadilan  Negeri untuk  non  muslim  dan  Pengadilan Agama  bagi  yang  beragama  Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan.  Perkawinan  hapus,  jika salah satu pihak meninggal, jikalau salah satu pihak kawin lagi setelah mendapatkan  izin  hakim,  bilamana pihak  yang  lainnya  meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya.  Akhirnya  perkawinan  dapat dihapuskan  dengan  perceraian. Kewajiban  orang  tua  dan  anak menurut  undang-undang  perkawinan yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik  anak-anak mereka sebaik- baik, kewajiban tersebut sampai anak itu kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri, kewajiban  tersebut  berlaku  terus meskipun antara kedua orang tua putus. Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perceraian  yang  terjadi  bukan  berarti masalah  perceraian  ini  selesai,  akan tetapi  masih  ada  akibat-akibat  dari putusnya perkawinan karena perceraian menurut  Undang-undang  Perkawinan berdampak  kepada  misalnya,  mengenai hubungan  suami  istri  menjadi  bekas
suami,  bekas  istri,  tempat  tingal  dan sebagainya.  Tetapi  yang  lebih  penting mengenai nasib anak-anak dan kepentingannya, biasanya terjadi terhadap  anak  yang  masih  kecil-kecil atau di bawah umur. 2. Akibat Hukum dari Perceraian
Perceraian  yang  telah  diputus oleh  pengadilan  bukan  berarti  masalah perceraian selesai begitu saja, akan tetapi masih  ada  akibat-akibat  dari  putusnya perkawinan,  karena  perceraian  menurut Undang-undang  uomor  1  Tahun  1974 atau  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 berdampak kepada hubungan  suami  isteri,  tempat  tinggal, dan  sebagainya.  Tetapi  yang  lebih penting  mengenai  nasib  anak-anak  dan kepentingannya, biasanya terjadi terhadap  anak  yang  masih  dibawah umur. Istri yang lebih berhak memelihara  anak  tersebut  sebagai  dalil bahwa  ibu  lebih  berhak  dari  pada  ayah atas  hak  asuh  dari  si  anak  jika  ada sengketa  tentang  hal  tersebut.  Hal  ini justru  demi  melihat  kepentingan  dari  si anak  tersebut,  karena  itu  anak  boleh diserahkan  kepada  ibu.  Jadi  ibu  lebih berhak memelihara si anak selama hakim masih  memandang  belum  ada  sebab yang  menyebabkan  si  ayah  lebih  patut memelihara  dan  mengasuh  si  anak tersebut.
Seringkali  dalam  kenyataannya salah  satu  orang  wali  saja  yang mendapatkan  hak  perwalian  anak  dan ternyata  tidak  dapat  melaksanakan kewajibannya,  sedangkan  pihak  lain  ini tidak  mendapatkan  hak  perwalian  juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya,  sehinggga  menyebabkan kepentingan  dari  si  anak  menjadi terabaikan  dan  penguasaan  terhadap anak menjadi tidak jelas.
3. Alasan-alasan Perceraian Perceraian  dinilai  sebagai  perbuatan tercela  dan  dibenci  oleh  Tuhan  (Allah), suami  istri  boleh  melakukan  perceraian apabila  perkawinan  mereka  sudah  tidak dapat dipertahankan lagi.
a.
4. Akibat  Perceraian  Terhadap  Anak yang masih di Bawar Umur Adapun akibat perceraian terhadap  anak-anak  yang  masih  di bawah  umur ada  dua  bentuk  yaitu: a. Menyangkut  masalah  perwalian. b. Menyangkut masalah-masalah keuntungan yang ditetapkan menurut undang-undang atau menurut Perjanjian  Kawin. Berdasarkan  ketentuan  tersebut  diatas terdapat  tiga  hal  yang  memerlukan penjelasan  lebih  lanjut,  yakni:
a. Tidak  hadirnya  salah  satu  pihak.
b. Putusan  hakim;
c. Dan perceraian;
C. Kedudukan  anak  dan Perwalian Perwalian menurut Hukum Perdata  terdiri  atas  3  (tiga)  macam, yaitu: 1.  Perwalian  menurut  Undang-Undang, yaitu perwalian orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia lebih dahulu sebagaimana  tercantum  di  dalam Pasal  345  sampai  dengan  354  KUH Perdata. 2.  Perwalian  karena  wasiat  orang  tua sebelum ia meninggal, yaitu perwalian yang  ditunjuk  dengan  keterangan surat  wasiat  oleh  salah  seorang  dari orang tuanya. 3. Perwalian yang ditentukan oleh hakim. Kedudukan anak menurut ketentuan  Perwalian,  berlaku  secara otentik  (resmi  dalam  undang-undang) dan  rinci.  Pertama  yang  ditegaskan adalah:  anak  yang  sah  adalah  anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.
D. Hak  dan  Kewajiban  Orang  Tua dan Kekuasaannya
Hak  asuh  anak  seringkali  menjadi permasalahan sebelum  ataupun  sesudah perceraian.  Bahkan  tidak  jarang  bila antar  mantan  suami  dan  mantan  istri, saling  berebut  mendapatkan  hak  asuh anak  mereka,  yang  paling  ekstrem  lagi adalah perebutan anak dilakukan dengan
kekerasan, sampai para pihak menggunakan jasa preman yang tentunya dapat melahirkan permasalahan yang baru jika tindakannya dilakukan di luar ketentuan hukum. Perceraian  suami-istri  sudah  mencapai tingkat  yang  tidak  mungkin  dapat dicabut  kembali,  maka  yang  menjadi persoalan  adalah  anak-anak  dibawah umur,  yakni  anak-anak  yang  belum dewasa.  Undang-undang  Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 Perlindungan  tentang  Anak  (Undang- undang Perlindungan Anak), mendefinisikan  bahwa  anak  adalah seseorang  yang  belum  berumur  18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak yang  masih  dalam  kandungan.  Anak dalam ruang lingkup sebagai bagian dari obyek  yang  menerima  akibat  hukum, atas  terjadinya  perceraian  adalah  anak yang  sah  saja,  artinya  anak  yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
E. Cara  Menentukan  Hak  Perwalian Bagi Seorang Anak Apabila Terjadi Perceraian. Undang-undang Perkawinan mengatur  pula  masalah  perwalian  yang diatur  didalam pasal 50 sampai dengan pasal  54  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 1974  nomor  1 k etentuan  tersebut  sebagai  berikut: 1. Anak yang belum  mencapai  umur 18  (delapan  belas)  tahun  atau belum  pernah  melangsungkan perkawinan. 2. Perwalian  itu  mengenai  pribadi anak  yang  bersangkutan  maupun harta  bendanya.  Ketentuan  ini merupakan  yang  pertama  yang erat  berkaitan  anak  di  bawah umur  18  (delapan  belas)  tahun. Sedangkan  perwalian  di  dalam Kitab  Undang-Undang  hukum  Perdata selalu dipandang sebagai suatu pengurusan  terhadap  harta  kekayaan dan pengawasan  terhadap  pribadi seorang  anak  yang  belum  dewasa, sedangkan  anak  tersebut  tidak  berada di bawah  kekuasaan orang tua, keadaan
tersebut tidak  berada  di  bawah kekuasaan  orang  tua,  keadaan  tersebut dinamakan  perwalian.

## 5. KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Dari uraian bab 1 sampai dengan bab  IV  yang  diteliti  oleh  penulis,  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai  golongan  penduduk  dari berbagai  daerah  di  Indonesia,  yaitu: Pertama,  bagi  Orang-orang  Indonesia Asli  yang  beragama  Islam  berlaku hukum  agama  yang  telah  diresipir dalam  hukum  adat.  Kedua;  bagi
Orang-orang  Indonesia  asli  lainnya, berlaku  hukum  adat.  Ketiga;  bagi
Orang-orang  Indonesia  asli  yang beragama  Kristen  berlaku  Huwelijke. Ordonantie  Christen  Indonesiers  (S. 1933  nomor  74).  Keempat;  bagi Orang-orang Timur Asing lainnya, dan Warga  Negara  Indonesia.  Keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang- undang  Hukum  Perdata  dengan sedikit  perubahan.  Kelima;  bagi Orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia  keturunan  Eropa  dan  yang disamakan  dengan  mereka  berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2. Apabila  ada  perselisihan  tentang penguasaan anak, pengadilan memberi  putusannya.  Kedua;  bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan  dan  pendidikan  yang diperlukan  anak.  Apabila  bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan barwa ibu  ikut  memikul  biaya  tersebut. Pengadilan Negeri mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan  biaya  penghidupan kepada mantan istri dan menentukan suatu  kewajiban  bagi  mantan  istri. Namun  menegenai  Perwalian di  atur secara  tegas  dalam  pasal  229  Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), “Pengadilan menetapkan  terhadap  setiap  anak siapa  dari  kedua  orang  tuanya  yang harus  melakukan  perwalian  atas anak-anak  itu.”  Apabila  pihak  yang diserahkan  sebagai  wali  kurang mampu  membiayai  pemeliharaan dan  pendidikan  anak.  Pelaksanaan Perwalian  yang  ditentukan oleh kedua belah pihak dapat dilaksanakan  dengan  kesepakatan kedua  belah  pihak  mayoritas  yang ditunjuk  menjadi  wali  adalah  pihak ibu  dengan  pertimbangan  anak tersebut  masih  kecil,  lebih  dekat kepada  ibunya  serta  membutuhkan kasih  sayang  dan  bimbingan  dari ibunya,  sedangkan  pihak  bapak hanya mencukupi kebutuhan, membeayai pendidikan anak- anakanya  dan  memberikan  nafkah untuk  kehidupan  anak-anaknya, kecuali putusan pengadilan menetapkan  sebaliknya. REFERENSI
Abdulkadir., Hukum  Perdata  Indonesia,
Penerbit; P.T. Citra Bakti, Bandung,
2010.
Farhana., Aspek  Hukum  Perdagangan
Orang di Indonesia , Penerbit; Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Januari,  Fauzan. ,  Analisis Yurisprudensi , Penerbit;  Pustaka  Setia,  Bandung, Tahun 2018.
Lexy,  J.,  Moleonf, Metode  Kualitatif , Penerbit; PT. Remadja Rosdakarya, Bandung, 2009,
Mustofa  Hasan., Pengantar  Hukum
Keluarga, Penerbit;  CV  Pustaka Setia, Bandung, 2011.
Majda  El-Muhtarj.,  Hak Asasi  Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Penerbit; Kencana, Jakarta, 2009. Rosnidar.  Sembiring, Hukum  Keluarga, Penerbit; PT Raja Grafindo Parsada, Depok, 2016. Titik  Triwulan  Tutik., Pengantar  Hukum Perdata . Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta , 2006.
Tan Kamello, dan Syarifah, Lisa andriati., Hukum  Orang  dan  Keluarga , Medan,  Penerbit;  USU  Press,
Medan, 2011. Peter,  Mahmud,  Marjuki., Penelitian
Hukum, Cetakan ke-2, Penerbit; P.T Kencana, 2008, Peraturan Pemerintah epublik Indonesia nomor  9  Tahun  1975  tentang peraturan pelaksana undang- undang perkawinan Republik Indonesia, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)
Keputusan  Presiden  nomor  36  Tahun
1990,    “ Pengesahan  Convention  on the  Rights  of  the  Child (Konvensi
Hak Anak).