## PUBLIC TRUST PADA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

## PUBLIC TRUST ON LOCAL GOVERNMENT IN HANDLING COVID-19 PANDEMIC
Khusnul Prasetyo 1* , Arimurti Kriswibowo 2
1,2 Program Studi Administrasi  Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan  Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Kecamatan  Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294
*Korespondensi:  Khusnul  Prasetyo. Email: khusnulprasetyo4@gmail.com (Diterima:  05-05-2021;  Ditelaah: 19-05-2021;  Disetujui:  24-05-2021)

## ABSTRACT
Public trust is a foundation on which the legitimacy of government is built, and it is essential to maintain the social cohesion. The COVID-19 pandemic in Indonesia has caused the fears of declining the public trust on the government. This study aims to measure the level of public trust on the Government of Sidoarjo Regency in handling COVID-19 pandemic based on five policy dimensions that influence the public trust on the  public institutions, namely responsiveness, reliability, integrity, openness, and fairness. This study uses a quantitative descriptive approach combined with a survey method design using questionnaires as research instrument. Samples of this study are taken from Y and Z generations. Sample sizes consist of 400 people based on the non- probability sampling drawn with a quota sampling technique. Data analysis uses the descriptive statistics by determining the  central tendency. The  results of  this study indicate that  the  level of public trust  on  the Government of Sidoarjo Regency in handling COVID-19 pandemic based on the dimensions of responsiveness, reliability, and integrity is at a low level, whereas based on the dimensions of openness and fairness it receives a medium level of trust.
Key words : COVID-19 Pandemic, Local Government, Public Policy, Public Trust.

## ABSTRAK
Kepercayaan publik merupakan fondasi dimana legitimasi pemerintah dibangun dan  sangat  penting untuk menjaga kohesi sosial. Pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan kekhawatiran akan menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah. Penelitian ini bertujuan  untuk mengukur tingkat kepercayaan publik pada  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dalam  menangani  COVID-19  dengan  menggunakan  lima  dimensi kebijakan yang  mempengaruhi  kepercayaan publik pada  lembaga  publik, yaitu daya tanggap,  keandalan, integritas, keterbukaan, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan desain metode survei melalui kuesioner sebagai instrumen penelitian. Sampel penelitian diambil dari generasi Y  dan  generasi  Z. Besaran sampel penelitian sebanyak 400  orang  yang ditentukan  secara non-probability sampling dengan teknik quota sampling . Analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan menentukan tendensi  sentral.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  kepercayaan  publik  pada  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani pandemi COVID-19 berdasarkan dimensi daya tanggap, keandalan, dan integritas berada pada level rendah, sedangkan berdasarkan dimensi keterbukaan dan keadilan mendapatkan tingkat kepercayaan yang sedang.
Kata kunci : Kebijakan Publik, Kepercayaan Publik, Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah.
Prasetyo, Khusnul & Kriswibowo, Arimurti. (2022). Public Trust pada Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Jurnal GOVERNANSI , 8(1): 25-38.

## PENDAHULUAN
SARS-CoV-2  atau Corona Virus Disease (COVID-19)  telah  menjadi  pandemi  yang melanda  seluruh  dunia.  Awal  penyebaran- nya  dimulai  dari  Kota  Wuhan  China  pada tanggal  31  Desember  2019  dan  diklasifi- kasikan  sebagai public health emergency of international  concern oleh World  Health Organization (WHO)  pada  tanggal  30 Januari  2020  (Hui,  dkk,  2020:  1).  Puncak virus  korona terjadi  ketika  WHO menetap- kan COVID-19 sebagai  pandemi  global pada tanggal  11 Maret  2020  (Putri, 2020).  WHO sebagai  garda  lembaga  kesehatan  interna- sional  terdepan  dalam  melawan  COVID-19 telah melakukan  inisiatif dalam  mengingat- kan  dan  menyediakan  negara-negara  cara melawan,  memitigasi,  dan  menghindari penyebaran  virus di negara  masing-masing (WHO,  2020).  Jumlah  kasus  dan  kematian yang  besar  telah  memberikan  efek  negatif bagi kondisi negara, baik di sektor ekonomi, keamanan,  sosial,  dan  sektor  lain  yang membutuhkan  produksi berkelanjutan.
Permasalahan  penyediaan  jasa  kese- hatan juga terlihat ketika pandemi  melanda negara-negara  di  dunia,  dengan  keter- lambatan  respons  pemerintah  serta  alat penunjang  tes dan  penanganan  virus sukar dimiliki oleh beberapa  negara, mengakibat- kan penyebaran  virus berkembang  dengan sangat  cepat.  Penyebaran  COVID-19  yang semakin  meluas  mendorong  sebagian negara  untuk  melakukan lockdown demi menekan  penyebaran  virus,  seperti  Italia, Amerika  Serikat,  Spanyol  dan  hampir seluruh  negara  di  dunia  yang  memiliki persentase  kasus  COVID-19  tinggi  (BBC News Indonesia, 2020).
Di  Indonesia  sendiri,  salah  satu respons  pertama  yang  diupayakan  oleh Presiden  Joko  Widodo  dalam  menganti- sipasi penyebaran  COVID-19 adalah dengan menginstruksikan  kedutaan  Indonesia  di China  agar  memberi  perhatian  khusus terhadap  WNI  yang  terisolasi  di  Wuhan untuk  dievakuasi  (Gitiyarko,  2020).  Selain itu,  Pemerintah  Indonesia  juga  menutup sementara  penerbangan  dari  dan  ke
daratan  China  mulai  5  Februari  2020  dan menghentikan  sementara  pemberian  visa kunjungan  dan visa on arrival untuk warga negara  China.  Pengawasan  ketat  jalur masuk  dari  negara  lain  ke Indonesia,  tidak hanya  pada  bandara,  namun  juga  meliputi pelabuhan  dan pos lintas batas.
Indonesia  memasuki  babak  baru dalam  pencegahan  virus  korona  setelah Presiden  Joko Widodo mengumumkan  dua orang di Indonesia  positif terjangkit COVID- 19.  WNI  tersebut  sempat  kontak  dengan warga  negara  Jepang  yang  datang  ke Indonesia. Setelah pengumuman ini, pemerintah  mengimbau  warga  untuk tidak panik,  termasuk  untuk  tidak  melakukan panic buying . Penanganan  cepat diusahakan oleh  Presiden  Jokowi dengan  menerbitkan Keputusan  Presiden  Nomor  7 Tahun  2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19)  yang  ditandatangani  pada tanggal  13  Maret  2020.  Gugus  tugas  ini dipimpin  oleh  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  Doni Monardo.  Langkah  strategis  juga  segera diambil pemerintah  terutama dalam bidang kesehatan,  seperti  penambahan  rumah sakit  rujukan  COVID-19,  peresmian  Wisma Atlet  Kemayoran  menjadi  rumah  sakit darurat  COVID-19  serta  membangun fasilitas  observasi,  penampungan,  dan karantina  untuk  mengendalikan  infeksi COVID-19  di  Pulau  Galang  Provinsi Kepulauan  Riau  (Kementerian  Luar  Negeri Republik Indonesia, 2020).
Pada tanggal  10 Maret 2020, Direktur Jenderal  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)  Tedros  Adhanom  Ghebreyesus melayangkan  surat kepada Presiden Jokowi agar  Pemerintah  Indonesia  meningkatkan mekanisme  tanggap  darurat  menghadapi COVID-19 melalui deklarasi darurat nasional. Presiden Jokowi menanggapi  surat tersebut dengan  siaran pers di Istana Bogor pada  hari  yang  sama  dengan  mengajak masyarakat  untuk work  from  home , study from  home ,  dan worship  from  home serta menerbitkan  Keputusan  Presiden  Republik
Volume 8 Nomor 1, April 2022
Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masya- rakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) per 31 Maret 2021. Sejak itulah, pemerintah pusat  mengampanyekan  protokol  kese- hatan.
Keputusan  Presiden  Republik  Indo- nesia  Nomor  12  Tahun  2020  tentang Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19) sebagai  Bencana Nasional  juga  dikeluarkan oleh Presiden akibat  desakan  dari berbagai pihak.  Selain  itu,  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun  2020 tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) yang berlaku mulai 1 April 2020 juga diterbitkan karena semakin  meningkatnya  angka  kasus COVID-19 dan  sebagai  upaya perlindungan terhadap  warga  dari  risiko  penularan (Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia, 2020). Mekanisme  dan indikator penerapan PSBB  di  tingkat  daerah  diatur  secara  rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2020 tentang  Pedoman  Pembatasan Sosial Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID- 19)  (Riana  &  Sugiharto,  2020).  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  9  Tahun  2020  menegaskan  6  poin utama  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) yang  bertujuan  untuk  mengendali- kan mobilitas  masyarakat,  sehingga  penye- baran  COVID-19  dapat  berhenti  secara gradual (Widiyani, 2020).
Tak  bisa  dipungkiri  bahwa  pertum- buhan ekonomi Indonesia akhirnya stagnan akibat  adanya  PSBB.  Diproyeksikan  oleh Bank  Dunia  pada  awal  Juni  2020,  bahwa pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  adalah  0 persen  pada  tahun  2020.  Bahkan,  skenario terburuknya  adalah  bahwa  pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mengalami  minus hingga  3,5 persen.  Untuk mencegah  kondisi ekonomi  yang  semakin  memburuk,  peme- rintah  mulai  berpikir  untuk  melakukan relaksasi  terhadap  pembatasan  sosial.
Dalam  rapat  terbatas  pada  tanggal  27  Mei 2020,  Presiden  Joko Widodo meminta  agar tatanan  kehidupan  baru  ( new  normal ) disosialisasikan  secara  menyeluruh  kepada masyarakat  (Ihsanuddin  & Gabrillin, 2020).
Presiden  Joko  Widodo  mengingatkan bahwa  ketika  daerah  memulai  tatanan normal  baru,  hendaknya  melalui  tahapan- tahapan  yang  ekstra  ketat  dan  penuh kehati-hatian.  Kesadaran  masyarakat  akan protokol  kesehatan  merupakan  harapan dari adanya kebijakan  tatanan  normal baru (Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia, 2020).  Untuk  mengatur  mobilitas  warga, pada  tanggal  6  Juni  2020  Gugus  Tugas mengeluarkan  Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020  tentang  Kriteria  dan  Persyaratan Perjalanan  Orang  dalam  Masa  Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif  dan  Aman Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19) (Lombok Post, 2020).
Setelah  tatanan  normal  baru (new normal) , mulai 11 Januari hingga  25 Januari 2021  pemerintah  membuat  kebijakan  baru yang  disebut  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali. Alasan  pemberlakuannya  karena  terjadi peningkatan  kasus  COVID-19  di  Indonesia setelah  libur  natal  dan  tahun  baru  (Dewi, 2021). Setelah  PPKM Jawa-Bali, pemerintah juga  mengeluarkan  kebijakan  Pember- lakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat berbasis  skala mikro (PPKM Mikro) sampai tingkat  RT/RW  yang  mulai  diberlakukan tanggal  9-22  Februari  2021.  Tujuan  PPKM Mikro adalah untuk menekan angka COVID- 19  agar  kurva  melandai  sebagai  kunci keberhasilan  dalam  penanganan  COVID-19 sekaligus sebagai upaya pemulihan ekonomi  nasional  (Sekretariat  Kabinet Republik Indonesia, 2021).
Berbagai  kebijakan  telah  diterapkan oleh  pemerintah  untuk  meminimalisasi penyebaran  COVID-19  (Madi,  dkk,  2020: 1066),  namun  sayangnya  tidak  menunjuk- kan  hasil  yang  signifikan  pada  penurunan angka positif COVID-19. Penyebaran COVID- 19 dan  korban  yang semakin  hari  semakin meningkat,  mengindikasikan  bahwa negara
Public Trust pada Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19
belum optimal sehingga  melahirkan  kondisi yang  tidak  dapat  diprediksi  dan  ketidak- pastian  sosial.  Hal  tersebut  berimplikasi pada tekanan psikologis masyarakat, timbul rasa  tidak  peduli  terhadap  kebijakan pemerintah, dan  bahkan melahirkan ketidakpercayaan  publik pada pemerintah.
Kepercayaan  publik  terhadap  kebi- jakan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah selama  pandemi  COVID-19  hilang  karena sejak  awal  publik  menilai  kebijakan  yang diterapkan  pemerintah  tidak  konsisten. Survei yang dilakukan oleh Indo Barometer pada tanggal 12-18 Mei 2020 menunjukkan bahwa  sebanyak  53,8  persen  masyarakat tidak puas  terhadap  kebijakan penanganan masalah  wabah COVID-19 oleh pemerintah (Budilaksono  &  Iskandar,  2020).  Survei Indo Barometer juga diperkuat oleh Peneliti Indef-Datalyst Center Imam Akbar Rachbini yang  mengumumkan  hasil  riset  opini masyarakat  seputar penanganan  COVID-19. Hasilnya  menunjukkan  bahwa  masyarakat belum  percaya  secara  penuh  pada  sistem data pemerintah  (Fuad, 2020).
Institute for Development of Economics and  Finance (Indef)  juga  memaparkan berbagai  isu  yang  paling  banyak  diperbin- cangkan  pada  masa  pandemi  COVID-19. Hasilnya  menunjukkan  56 persen  sentimen negatif  pada  isu  Jaring  Pengaman  Sosial (JPS), 81  persen  sentimen  negatif  pada  isu Kartu  Prakerja,  84 persen  sentimen  negatif pada  isu  pengangguran  akibat  dampak pandemi,  79  persen  sentimen  negatif  pada isu  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB), 54 persen sentimen negatif pada isu ketidaktegasan larangan  mudik  2020 (Herman,  2020).  Suatu  kebijakan  publik berpotensi  gagal apabila kebijakan tersebut tidak  dipahami  oleh  masyarakat  luas.  Oleh sebab  itu,  secara  teoritis  sebaiknya kebijakan  publik  wajib  dikonseptualisasi- kan  secara  jelas  dan  detail,  kemudian disosialisasikan  sebagai  tahap  awal  dari kebijakan publik.
Krisis  yang  disebabkan  oleh pandemi COVID-19  memperburuk  ketidaksetaraan yang ada,  mulai  dari  polarisasi  masyarakat
hingga  kerentanan  sosial.  Langkah-langkah pemulihan  dampak  COVID-19  yang  telah dilakukan  oleh  pemerintah  setidaknya memiliki  dampak  pada  kepercayaan  publik meskipun  masih  muncul  kekhawatiran penurunan  kepercayaan  (OECD,  2020). Menurut  Van  de  Walle,  dkk,  (2008:  2), kekhawatiran  akan  menurunnya  keperca- yaan publik  pada  pemerintah  telah banyak diperbincangkan  di  berbagai  negara  dan menjadi  elemen  permanen  dari  wacana politik  kontemporer.  Perhatian  ini  juga meluas  ke tingkat kepercayaan  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik. Kepercayaan  publik  merupakan  fondasi dimana legitimasi  lembaga publik dibangun dan  sangat  penting  untuk  menjaga  kohesi sosial. Kepercayaan publik amat menunjang keberhasilan  berbagai  kebijakan  publik yang bergantung  pada respons perilaku dari publik  (OECD,  2020).  Kepercayaan  publik terhadap pemerintah  meningkatkan peneri- maan  publik  berupa  kepatuhan  terhadap kebijakan  atau peraturan  yang dikeluarkan oleh pemerintah  (Widaningrum,  2017: 1).
Di  Indonesia,  abainya  masyarakat terhadap  himbauan-himbauan  pemerintah seperti  ajakan untuk  menerapkan  protokol kesehatan,  menunjukkan  bahwa  adanya nuansa ketidakpercayaan masyarakat terhadap  kepemimpinan  pemerintah  dalam menangani  pandemi  COVID-19,  akibatnya kesadaran masyarakat maupun penerimaan terhadap  kebijakan  pemerintah  masih rendah  (Mas’udi  &  Winanti,  2020:  60). Hal ini  dipertegas  oleh  Djalante,  dkk (2020:  7) bahwa  masyarakat  juga  semakin  menjauh dari  persepsi  risiko  yang  diakibatkan  oleh pandemi,  kesadaran  masih  relatif  rendah, meskipun  himbauan  ataupun  anjuran pemerintah  berupa  protokol  kesehatan telah didengungkan.
Pada saat pandemi,  pemerintah  pusat telah  membuat  berbagai  kebijakan,  aturan, standar,  pedoman,  dan  kriteria  dalam penanganan  COVID-19,  namun  persoalan yang  dihadapi  justru  bertumpu  pada pemerintah  daerah.  Mulai dari penanganan warga  terinfeksi  positif  COVID-19  hingga
permasalahan  sosial  masyarakat  yang timbul akibat pandemi,  semuanya terjadi di daerah.  Ruang  gerak  pemerintah  daerah juga  terbatas  karena  pengaturan  mengenai penanganan  pandemi  COVID-19  menitik- beratkan  pada  kebijakan  pemerintah  pusat dan  wajib  diimplementasikan secara menyeluruh  (Ariyanto, 2020: 40).
Kabupaten  Sidoarjo  yang  merupakan salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Jawa Timur juga tidak luput dari kewajiban untuk melakukan  upaya dalam  mengurangi  angka COVID-19  dan  meminimalisasi  dampak yang diakibatkan  oleh COVID-19, tentu saja mengacu  pada  kebijakan  yang  telah  diatur oleh  pemerintah  pusat.  Berdasarkan  hasil registrasi  penduduk,  jumlah  penduduk  di Kabupaten  Sidoarjo  tahun  2020  tercatat sebesar  2.282.220  jiwa  dengan  pertum- buhan  penduduk  sebesar  1,45  persen  (BPS Kabupaten  Sidoarjo,  2021:  336).  Bersama dengan  Gresik,  Sidoarjo  adalah  salah  satu penyangga  utama  Kota  Surabaya  yang masuk  dalam  kawasan  Gerbangkertosusila (Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabu- paten  Sidoarjo,  2018).  Selama  pandemi COVID-19,  daerah  penyangga  memiliki risiko besar terhadap  masifnya penyebaran COVID-19. Pada hari Minggu, 12 April 2020, kasus  COVID-19  di Jawa Timur  naik  cukup signifikan  karena  lonjakan  kasus COVID-19 terjadi  di  Surabaya  dan  tiga  daerah penyangga,  yaitu  Sidoarjo,  Lamongan,  dan Gresik (Hasibuan, 2020). Peningkatan kasus COVID-19 yang  terjadi  di Jawa Timur  pada bulan  April  2020  yang  lalu  menyebabkan isu  pemberlakuan Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan di Surabaya  Raya  mencuat  karena  berbagai desakan dari masyarakat, kawasan penyangga  yakni  Sidoarjo  dan  Gresik  juga menjadi  target  pemberlakuan  kebijakan tersebut  (Pandia, 2020).
Pada 21 April  2020, usulan  PSBB dari 3 Kabupaten/Kota  di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten  Gresik  (Surabaya  Raya)  telah disetujui  oleh  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Terawan  melalui  Keputusan
Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/ Menkes/264/2020.  Pemerintah  berharap dengan  adanya  penerapan  PSBB  Surabaya Raya  lebih  efektif  menurunkan  angka COVID-19  di  Jawa  Timur  (Rokom,  2020). Meski sudah  tiga kali PSBB diberlakukan  di Sidoarjo,  penyebaran  COVID-19 di Sidoarjo masih  tetap  tinggi.  Oleh  karena  itu, Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  kemudian memberlakukan  jam  malam  sejak  pukul 22.00  WIB  sampai  pukul  04.00  WIB. Sejumlah ruas  jalan ditutup  untuk meminimalisasi  mobilitas  warga. Kebijakan tersebut  diterapkan  dengan  pertimbangan masih banyaknya masyarakat yang berkerumun  bahkan  tanpa  menggunakan masker dan menganggap  kedisiplinan  tidak lagi  diperlukan  setelah  PSBB  (Faizal  & Belarminus,  2020).
Pakar  Epidemologi  Universitas  Indo- nesia,  Pandu  Riono,  menjelaskan  bahwa mobilitas  (perpindahan  penduduk)  inilah yang menjadi penyebab penyebaran COVID- 19.  Semakin  tinggi  mobilitas  penduduk cenderung  akan semakin  masif penyebaran virus.  Sebaliknya,  jika  mobilitas  di  suatu daerah  rendah,  maka  semakin  kecil penye- barannya  (Waseso  &  Winarto,  2020). Hingga 27 Oktober 2020, target Pemerintah Kabupaten  Sidoarjo untuk menjadikan zona penanganan  COVID-19 dari oranye menjadi kuning  belum  terwujud.  Zona  wilayah Sidoarjo  masih  oranye  karena  salah  satu indikator  belum  terpenuhi.  Indikator  yang kurang optimal dalam penanganan  pandemi adalah  semakin  meningkat  dan  tingginya angka kematian  (Ginanjar, 2020).
Peranan  penting  berupa political  will yang dimainkan  oleh lembaga  publik sangat dibutuhkan  di  masa  pandemi,  karena berkaitan  dengan  kesediaan  dan komitmen pemimpin  untuk  mencapai  keberhasilan penanganan  pandemi  COVID-19  (W.  I. Azizah,  dkk,  2020:  52),  dan  karena  krisis seperti  ini  cenderung  menggarisbawahi pentingnya  kepemimpinan,  dan  dapat menghasilkan  apa  yang  dikenal  sebagai rally  around  the  flag  effect, dimana  para pemimpin  politik  mengalami  lonjakan
Public Trust pada Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19
persetujuan  publik (Moxham-Hall  & Strang, 2020). Political  will diaktualisasikan  ke dalam  berbagai  upaya  yang  dilakukan maupun  kebijakan  yang  dihasilkan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo.  Berhasil atau  gagalnya  kebijakan  publik  untuk mencapai goodness secara  efektif  akan melahirkan public trust atau public distrust . Keberhasilan kebijakan publik akan memperkuat (strengthening) kepercayaan publik,  di  sisi  lain  kegagalan  kebijakan publik  akan  melemahkan,  bahkan  dapat meruntuhkan kepercayaan publik (Nugroho, 2018: 73). Menurut Van de Walle, dkk  (2008:  5),  kepercayaan  publik ditimbulkan  dari  kinerja  yang  dihasilkan oleh  pemerintah  itu  sendiri.  Penurunan kepercayaan  publik  pada  pemerintah disebabkan karena pemerintah atau lembaga  sektor  publik  gagal  menjalankan pekerjaannya. Output dan outcome yang diharapkan  di bawah standar,  efisiensi  dan efektivitas  rendah,  dan  pemerintah  gagal memenuhi  apa yang dijanjikannya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meng- ukur  tingkat  kepercayaan  publik  pada Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dalam menangani  pandemi  COVID-19,  sehingga nantinya  dapat  diketahui  apakah  Peme- rintah  Kabupaten  Sidoarjo  dapat  memper- tahankan  kepercayaan bahkan membangun kepercayaan  yang  lebih  besar  dengan masyarakat  yang  dilayaninya  atau  bahkan sebaliknya,  mengingat  pemerintah  daerah telah berupaya  keras  mengendalikan  kasus COVID-19.  Untuk  menunjukkan  tingkat kepercayaan,  peneliti  akan  mengukurnya melalui  model  pengukuran  yang  telah dirumuskan  oleh  OECD,  yakni  5  (lima) dimensi  kebijakan  yang  mempengaruhi kepercayaan  pada  lembaga  publik.  Dengan dimensi  tersebut, OECD ingin menunjukkan bahwa  nilai-nilai  pemerintah, seperti integritas  tingkat  tinggi,  keadilan,  dan keterbukaan lembaga  merupakan prediktor kuat  dari  kepercayaan  publik.  Demikian pula,  kompetensi  pemerintah  seperti  daya tanggap  dan  keandalannya  dalam  mem- berikan  layanan  publik dan  mengantisipasi
perubahan  sangat  penting  untuk  mening- katkan  kepercayaan  pada  lembaga  publik (OECD, 2017: 24).

## MATERI DAN METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pende- katan  kuantitatif  dengan  jenis  penelitian deskriptif.  Menurut  Sugiyono  (2019:  16), pendekatan  kuantitatif  berlandaskan  filsa- fat  positivisme,  digunakan  untuk  meneliti pada  populasi  atau  sampel  tertentu, pengumpulan  data  menggunakan  instru- men  penelitian,  analisis  data  bersifat statistik  dengan  tujuan  untuk  menguji hipotesis.  Penelitian  ini juga  menggunakan metode  penelitian  survei.  Ditegaskan  oleh Sugiyono  (2019:  56)  bahwa  metode  pene- litian  survei adalah  pendekatan  kuantitatif. Menurut  Effendi & Tukiran  (2012: 24) , ciri khas  dari  metode  penelitian  survei  adalah data/informasi  dikumpulkan  dari  respon- den  yang  banyak  jumlahnya  dengan menggunakan  kuesioner.
Kuesioner  penelitian  berisikan  29 pertanyaan  berdasarkan  lima  dimensi  atau konstruk,  yaitu  daya  tanggap  ( responsive- ness ),  keandalan  ( reliability ),  integritas ( integrity ),  keterbukaan  ( openness ),  dan keadilan  ( fairness ).  Dimensi  kepercayaan publik  yang  diterjemahkan  ke  dalam definisi  operasional  variabel  diukur  dalam skala ordinal  dengan  menggunakan Likert’s scale menjadi  lima  skala  poin  respon:  (1) sangat  tidak  percaya  (STP);  (2)  tidak percaya (TP); (3) netral (N); (4) percaya (P); dan (5) sangat  percaya (SP).
Responden  penelitian adalah Generasi Y (Milenial) yang lahir yang lahir pada tahun 1981-1996  dan  Generasi  Z yang yang  lahir pada  tahun  1997-2012  (BPS,  2021:  12). Menurut  Wijoyo, dkk (2020: 26), Generasi Y (Milenial)  memiliki  karakteristik  personal yang  lebih  terbuka  dibandingkan  generasi sebelumnya  akibat  pengaruh  perkem- bangan  teknologi,  sedangkan  Generasi  Z disebut  juga  sebagai iGeneration (generasi internet)  memiliki  kelebihan  di  antaranya melek  teknologi  digital,  cenderung  toleran
dengan  perbedaan  kultur  dan  adaptif terhadap  perubahan  zaman  (Wijoyo,  dkk, 2020:  27).  Responden  pada  penelitian  ini berjumlah  400  orang  setelah  dilakukan perhitungan  melalui  Rumus  Slovin  dengan margin  of  error sebesar  5%  (Sujarweni, 2014: 16).
Teknik  pengambilan  sampel  dalam penelitian  ini menggunakan non-probability sampling .  Menurut  Sugiyono  (2019:  131), non-probability  sampling adalah  teknik pengambilan  sampel  yang  dimana  setiap unsur  atau  anggota  populasi  yang  dipilih menjadi  sampel  tidak  diberi  peluang/ kesempatan  yang  sama.  Salah satu bentuk/ jenis  dari non-probability sampling adalah sampel  kuota (quota sampling) , inilah  yang digunakan  pada  penelitian  ini.  Menurut Kuswana  (2011:  152), quota  sampling adalah  teknik  untuk  menentukan  sampel dari  populasi  yang  mempunyai  ciri-ciri tertentu  sampai  jumlah  (kuota)  yang diinginkan  dan  digunakan  apabila  jumlah populasi  dapat  diketahui  sebelumnya (Effendi & Tukiran, 2012: 172).
Untuk  menjamin  kelayakan  data, maka instrumen harus valid dan reliabel. Uji validitas  instrumen  menggunakan  rumus korelasi product  moment dengan  angka kasar  dari  Karl  Pearson  (Arikunto,  2010: 213).  Harga  r  hitung  yang  diperoleh  dari perhitungan  dibandingkan  dengan  harga  r pada tabel product moment dengan  α = 5%. Dapat  dikatakan  valid  apabila  r  hitung  >  r tabel, dan dikatakan tidak valid jika r hitung <  r tabel.  Uji  validitas  instrumen  alat  ukur (kuesioner)  dilakukan  kepada  30  orang responden  dari masing-masing  wilayah dan dari  hasil  analisis  diperoleh  nilai  koefisien korelasi  r table  sebesar  0,361,  sedangkan  r hitung  pada  item  pertanyaan  1  hingga  29 lebih  besar  dari  r  tabel,  sehingga  item pertanyaan  yang  digunakan  adalah  valid. Sedangkan  uji reliabilitas  digunakan  untuk mengetahui  konsistensi  angket.  Alat  ukur menggunakan rumus Alpha  Cronbach dengan membandingkan  koefisien alpha (α) dengan  0,06. Jika koefisien alpha (r hitung) >  0,06  maka  item  tersebut  reliabel
(Arikunto,  2010:  221). Hasil  uji reliabilitas dari  30  responden  menunjukkan  koefisien reliabilitas  0,967  sehingga  dapat  disimpul- kan  bahwa  alat  ukur  adalah  reliabel (kuesioner konsisten).
Data  hasil  penelitian  yang  valid  dan reliabel dianalisis melalui statistik deskriptif  dengan  menentukan  tendensi sentral.  Untuk analisis,  maka kategori  dise- derhanakan  menjadi  tiga  kategori  dimana opsi  jawaban  4  dan  5  menggambarkan kepercayaan  tinggi (high  trust) ,  opsi jawaban  3  menggambarkan  sedang/netral (medium trust) , sedangkan  opsi  jawaban  1 dan 2 menggambarkan  kepercayaan rendah (low trust) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  tentang  kepercayaan publik  ( public  trust )  pada  Pemerintah Kabupaten  Sidoarjo  dalam  penanganan pandemi  COVID-19  ditunjukkan  berdasar- kan  lima  dimensi,  yaitu  daya  tanggap ( responsiveness ),  keandalan  ( reliability ), integritas  ( integrity ),  keterbukaan  ( open- ness ), dan  keadilan ( fairness ).
Pada  dimensi  daya  tanggap  ( respon- siveness ), sebanyak 203  responden  (50,8%) menunjukkan  tingkat  kepercayaan  rendah, 174  responden  (43,5%)  menunjukkan tingkat kepercayaan sedang, dan 23 respon- den  (5,3%)  menunjukkan  tingkat  keperca- yaan tinggi (Tabel 1).

## Tabel 1. Frekuensi Dimensi Daya Tanggap
( Responsiveness ) Tingkat Kepercayaan Frequency  Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rendah 203 50.8 50.8 50.8 Sedang 174 43.5 43.5 94.3 Tinggi 23 5.8 5.8 100.0 Total 400 100.0 100.0 Daya  tanggap  ( responsiveness ) dalam penelitian ini menanyakan tentang sejauhmana  masyarakat  percaya  bahwa pemerintah  memiliki  kecepatan  dalam menyelesaikan  keluhan  masyarakat  terha- dap permasalahan  yang terjadi saat ini serta
kualitas  pelayanan  publik  yang  buruk (Murtin, dkk, 2018: 44). Hasil survei tentang tingkat  kepercayaan  publik  pada  Peme- rintah  Kabupaten  Sidoarjo  untuk  dimensi daya  tanggap  ( responsiveness ) didominasi oleh  tingkat  kepercayaan  rendah  dengan persentase  sebesar  50,8%.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  beberapa  aspek seperti  daya  tanggap  (kecepatan/kepe- kaan) pemerintah  daerah dalam menangani COVID-19,  kemampuan  dan  ketepatan pemerintah  daerah  dalam  menangani COVID-19, hasil kebijakan memuaskan  atau memenuhi  atau  merespon  kebutuhan masyarakat  selama  pandemi  COVID-19, pemberian  kemudahan  akses  pelayanan publik dalam masa pandemi  COVID-19, dan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam menanggapi aspirasi/ feedback (umpan balik)  dari  masyarakat  selama  pandemi COVID-19  tidak  mampu  dihadirkan  dan diwujudkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo.
Pada  dimensi  keandalan  ( reliability ),
sebanyak 226
responden (56,5%) menunjukkan  tingkat  kepercayaan  rendah, 156 responden  (39%) menunjukkan  tingkat kepercayaan  sedang,  dan  18  responden (4,5%)  menunjukkan  tingkat  kepercayaan tinggi (Tabel 2).
Tabel 2. Frekuensi Dimensi Keandalan ( Reliability ) Tingkat Kepercayaan Frequency  Percent  Valid
Percent Cumulative Percent Valid Rendah 226 56.5 56.5 56.5 Sedang 156 39.0 39.0 95.5 Tinggi 18 4.5 4.5 100.0 Total 400 100.0 100.0
Persepsi  mengenai  keandalan  ( relia- bility )  berkaitan dengan sejauhmana masyarakat  berpikir  bahwa  pemerintah akan memberikan  dukungan  yang memadai dalam  konteks  bencana  alam,  khususnya pandemi  COVID-19  yang  terjadi  saat  ini (Murtin  dkk.,  2018:  46).  Pada  dimensi keandalan, kepercayaan publik  pada Pemerintah Kabupaten  Sidoarjo didominasi oleh  tingkat  kepercayaan  rendah  dengan persentase  sebesar  56,5%.  Hal  tersebut
menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabu- paten  Sidoarjo  belum  mampu  beradaptasi, mengantisipasi  COVID-19 dan belum efektif memanajemeni ketidakpastian sosial, ekonomi  dan politik  selama  masa  pandemi COVID-19,  belum  optimal  dalam  mem- berikan  perlindungan  terhadap  warga Sidoarjo  dan  kebijakan  pemerintah  dalam mengatasi  pandemi  tidak  konsisten  dalam penerapannya.
Pada  dimensi  integritas  ( integrity ), sebanyak  236  responden  (59%)  menun- jukkan  tingkat  kepercayaan  sedang,  145 responden  (36,3%)  menunjukkan  tingkat kepercayaan  rendah,  dan  19  responden (4,8%)  menunjukkan  tingkat  kepercayaan tinggi (Tabel 3).
Tabel 3. Frekuensi Dimensi Integritas ( Integrity )
Tingkat Kepercayaan Frequency  Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rendah 145 36.3 36.3 36.3 Sedang 236 59.0 59.0 95.3 Tinggi 19 4.8 4.8 100.0 Total 400 100.0 100.0
Nilai-nilai  pemerintah, khususnya integritas  tingkat  tinggi  dari politisi (policy maker) menjadi penentu kuat  dan terpenting  dari  kepercayaan  publik  pada pemerintah  (Murtin,  dkk,  2018:  43).  Pada dimensi  integritas  ( integrity ), kepercayaan publik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  didominasi  oleh  tingkat  keper- cayaan  sedang  dengan  persentase  sebesar 59%.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  belum berkomitmen  secara  penuh  dalam  upaya pemberantasan  korupsi  selama  pandemi COVID-19,  tidak  konsisten  terhadap  dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  dalam  penanganan  pandemi COVID-19,  belum  mampu  menangani konflik  kepentingan  dengan  baik  selama pandemi  COVID-19,  tidak  memanfaatkan kewenangan sebagai-mana  mestinya, belum mampu  bertanggung  jawab  secara  penuh dalam  menangani  pandemi  COVID-19,  dan tidak memiliki  standar  perilaku  yang tinggi dalam menangani  pandemi  COVID-19.
Pada dimensi keterbukaan ( openness ), sebanyak  207  responden  (51,8%)  menun- jukkan  tingkat  kepercayaan  sedang,  178 responden  (44,5%)  menunjukkan  tingkat kepercayaan  tinggi,  dan  15  responden (3,8%)  menunjukkan  tingkat  kepercayaan rendah (Tabel 4).
Tabel 4. Frekuensi Dimensi Keterbukaan ( Openness ) Tingkat Kepercayaan Frequency  Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rendah 15 3.8 3.8 3.8 Sedang 207 51.8 51.8 55.5 Tinggi 178 44.5 44.5 100.0 Total 400 100.0 100.0
Keterbukaan ( openness )  mengacu pada  sejauhmana  masyarakat  berpikir bahwa  mereka  akan  memiliki  kesempatan untuk  menyuarakan  keprihatinan  ketika keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah daerah mempengaruhi komunitasnya (Murtin,  dkk,  2018:  44).  Pada  dimensi keterbukaan,  kepercayaan  publik  pada Pemerintah Kabupaten  Sidoarjo didominasi oleh  tingkat  kepercayaan  sedang  dengan persentase  sebesar  51,8%.  Hal  tersebut membuktikan  bahwa  Pemerintah  Kabu- paten  Sidoarjo  belum  mampu  memberikan informasi  yang  memadai  mengenai  COVID- 19, informasi  yang disampaikan  tidak  jelas dan  tidak  lengkap,  tidak  mudah  dipahami dan  susah  diakses  oleh  masyarakat, masyarakat  belum  menerima  secara penuh kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  meng- atasi  pandemi  COVID-19,  belum  menjamin adanya  transparansi  dalam  penanganan pandemi  COVID-19,  dan  belum  mampu memberikan  peluang  adanya  keterlibatan stakeholder  baik  masyarakat,  swasta, akademisi  dan  media  dalam  pengambilan keputusan/perumusan kebijakan  pena- nganan COVID-19 di daerah.
Pada  dimensi  keadilan  ( fairness ), sebanyak  227  responden  (56,8%)  menun- jukkan  tingkat  kepercayaan  sedang,  86 responden  (21,5%)  menunjukkan  tingkat kepercayaan  tinggi,  dan  57  responden (14,3%) menunjukkan  tingkat kepercayaan rendah (Tabel 5).
Tabel 5. Frekuensi Dimensi Keadilan ( Fairness ) Tingkat Kepercayaan Frequency  Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rendah 26 6.5 6.5 6.5 Sedang 227 56.8 56.8 63.3 Tinggi 147 36.8 36.8 100.0 Total 400 100.0 100.0
Keadilan  ( fairness ) berkaitan  dengan seberapa  besar  kemungkinan  kelompok masyarakat  tertentu  akan  diperlakukan sama  dengan  masyarakat  lainnya  oleh pemerintah  (Murtin, dkk, 2018: 74). Keper- cayaan publik  pada  Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo untuk dimensi keadilan didominasi oleh  tingkat  kepercayaan  sedang  dengan persentase  sebesar  56.8%.  Sehingga  dapat diketahui  bahwa  Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo tidak  memberikan  perlakuan  yang konsisten/sama  kepada  warganya  dan sektor  swasta  (bisnis)  selama  masa pandemi  COVID-19,  belum  mampu  meng- akomodasi  kebutuhan  masyarakat  selama masa pandemi  COVID-19, dan tidak optimal dalam  melakukan  perbaikan  kondisi  hidup warga negara demi mengatasi  dampak yang disebabkan  karena pandemi COVID-19.
Hasil  penelitian  OECD  sebelumnya menunjukkan  bahwa  meskipun  sebagian besar  pemerintah  dianggap  relatif  terbuka, adil,  dan  dapat  diandalkan,  namun  masya- rakat lebih  pesimis  dalam  hal  ketanggapan dan integritas  kelembagaan.  Sebagian besar responden  tampaknya  percaya  bahwa pejabat  pemerintah  kemungkinan  besar akan menerima  suap (imbalan politik) yang menggadaikan  integritas  (Murtin,  dkk, 2018:  42).  Namun  penelitian  ini  menun- jukkan  trend  yang  berbeda.  Hasil  survei menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten  Sidoarjo  cenderung  memiliki kepercayaan yang  rendah  pada pemerintah daerahnya  untuk  dimensi  daya  tanggap ( responsiveness ), dimensi  keandalan  ( relia- bility ),  dan  dimensi  integritas  ( integrity ). Sedangkan  pada  dimensi  keterbukaan ( openness )  dan  keadilan  ( fairness )  cende- rung  memiliki  tingkat  kepercayaan  yang sedang.  Penelitian  ini  memiliki  keter- batasan,  karena  belum  tentu  dapat  digene-
Public Trust pada Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19
ralisasikan pada daerah lainnya, disebabkan hanya  menggunakan  satu  kota/kabupaten sebagai  sampel,  yakni  Kabupaten  Sidoarjo. Pada  dasarnya setiap  daerah akan mendapatkan  hasil  tingkat  kepercayaan yang  berbeda-beda bergantung pada kemampuan  pemerintah  memenuhi  lima dimensi  kebijakan  yang  mempengaruhi kepercayaan publik.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Survei  dengan  menggunakan  400 responden  dari  Kabupaten  Sidoarjo  pada Generasi  Milenial  (Y)  dan  Generasi  Z menunjukkan  bahwa  tingkat  kepercayaan publik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  cenderung  rendah  pada  dimensi daya  tanggap  (responsivitas),  keandalan, dan integritas.  Sedangkan pada dua dimensi lainnya,  yaitu  keterbukaan  dan  keadilan, cenderung  mendapatkan  tingkat  keper- cayaan sedang.
Rendah tingginya tingkat kepercayaan pada  prinsipnya  bergantung  pada political will yang  dimiliki  oleh  pemimpin  daerah berupa  kebijakan  maupun  upaya  konkret dalam  mengatasi pandemi  COVID-19 dengan  mewujudkan  lima  dimensi  atau konstruk  yang  dijadikan  sebagai  landasan dalam  menumbuhkan  kepercayaan  publik. Ketika  kepercayaan  publik  tinggi,  maka akan  dibarengi  dengan  pemerintah  yang kompeten  dalam  menyediakan  layanan publik  yang  mudah  diakses,  efisien  dan berorientasi  pada  masyarakat  yang  secara efektif  memenuhi  kebutuhan  dan  harapan masyarakat  serta  adaptif  seiring  dengan perubahan  kebutuhan dan ekspektasi.
Pemerintah  yang kompeten  juga akan memastikan tingkat keandalan dan prediktabilitas  yang  tinggi,  meminimalkan ketidakpastian  dalam  lingkungan  ekonomi, sosial  dan  politik  warganya.  Pemerintah is values-based akan  mempromosikan  inte- gritas melalui  penyelarasan  lembaga  publik dengan  standar  perilaku  yang  tinggi  dan berjanji  untuk  melindungi  kepentingan
publik,  komitmen  pada  pemberantasan korupsi  dan  berusaha  untuk  memastikan keadilan  dalam  proses  dan  hasil  kebijakan publik. Pemerintah is values-based juga akan menunjukkan  tingkat  transparansi  yang tinggi.  Apabila  kepercayaan  rendah,  maka terjadi  sebaliknya.

## Rekomendasi
Beberapa  keterbatasan  dapat  ditemu- kan  dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut. Pertama ,  hasil  penelitian  ini  tidak  bisa digeneralisasikan ke populasi lain, mengingat  kepercayaan  masyarakat  pada setiap  daerah  tentu  berbeda  bergantung pada political  will pemimpinnya. Kedua , lokasi penelitian  masih  terlalu  sempit  pada level  kota/kabupaten,  peneliti  berharap terdapat  penelitian  lebih  lanjut  untuk mengukur  tingkat kepercayaan publik pada pemerintah  dalam  penanganan  pandemi pada  level  nasional  agar  diperoleh  data secara  makro. Terakhir ,  dengan  metode survei online ,  penelitian  ini  tidak  dapat menjangkau  jumlah  partisipan/responden secara proporsional di setiap generasi.  Oleh karena itu, penelitian  lebih lanjut yang lebih komprehensif  amat  diharapkan  demi kesempurnaan  penelitian  ini.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Arikunto,  S.  (2010). Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik .  Rineka Cipta.
Effendi,  S.,  &  Tukiran.  (2012). Metode Penelitian Survei (32nd ed.). LP3ES.
Kuswana,  D.  (2011). Metode  Penelitian Sosial (B. A. Saebani  (ed.); 1st ed.). CV. Pustaka Setia.
Mas’udi,  W.,  &  Winanti,  P.  S.  (2020). Tata Kelola  Penanganan  COVID-19  di Indonesia:  Kajian  Awal (1st  ed.). Gadjah Mada University  Press. https://digitalpress.ugm.ac.id/book/
257.
Moxham-Hall,  V., & Strang, L. (2020). Public Opinion  and  Trust  in  Government During  a  Public  Health  Crisis. King’s College  London .  https://www.kcl.ac. uk/news/public-opinion-and-trust- in-government-during-a-public- health-crisis.
Murtin, F., Fleischer, L., Siegerink, V., Aassve, A.,  Algan,  Y., Boarini,  R.,  Gonzalez,  S., Lonti,  Z.,  Grimalda,  G.,  Vallve,  R.  H., Kim, S., Lee, D., Putterman, L., Smith, C., …  V.  S.-O.  S.,  2018,  U.,  Siegerink,  V., Aassve, A., Algan, Y., … 2018, U. (2018). Trust  and  its determinants:  Evidence from  the  Trustlab  experiment.  In OECD  Statistics  Working  Papers,  No. 2018/02 .
OECD Publishing. https://doi.org/https://doi.org/10.1 787/869ef2ec-en.
Nugroho, R. (2018). Public Policy . Edisi 6 (Y. Masda  (ed.);  6th  ed.).  PT. Elex  Media Komputindo.
Sugiyono. (2019). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D (2nd ed.). CV Alfabeta.
Sujarweni,  V. W. (2014). Metode Penelitian:
Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami . Pustaka Baru Press.
Wijoyo,  H.,  Indrawan,  I.,  Cahyono,  Y., Handoko,  A.  L.,  &  Santamoko,  R. (2020). Generasi Z & Revolusi Industri 4.0 . CV. Pena Persada.

## Jurnal
Ariyanto, B. (2020). Pengelolaan  Hubungan Antar  Pusat  dan  Daerah  dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh , 8 (2), 37–57. Azizah, W. I., Mahmudah,  Z., & Kriswibowo, A.  (2020).  Political  Will  of  Jombang District  Government  on  Poverty Reduction  in  Village  Communities. Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik , 1 (1),
50–62. http://www.jsep.org/index. php/jsep/article/view/6.
Djalante,  R.,  Lassa,  J.,  Setiamarga,  D., Sudjatma,  A., Indrawan,  M., Haryanto,
B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana,  I., Gunawan,  L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and  Analysis  of Current  Responses  to COVID-19  in  Indonesia:  Period  of January  to  March  2020. Progress  in Disaster  Science , 6 (100091),  1–9. https://doi.org/http://dx.doi.org/10. 1016/j.pdisas.2020.100091.
Hui, D. S., I Azhar, E., Madani,  T. A., Ntoumi, F.,  Kock,  R.,  Dar,  O.,  Ippolito,  G., Mchugh,  T. D., Memish,  Z. A., Drosten, C.,  Zumla,  A.,  &  Petersen,  E.  (2020). The  Continuing  2019-nCoV  Epidemic Threat  of  Novel  Coronaviruses  to Global health — The latest 2019 Novel Coronavirus  Outbreak  in  Wuhan, China. International  Journal of Infectious  Diseases , 91 ,  264–266. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.0 1.009.
Madi,  M.,  Hadiwidodo,  Y.  S.,  Tuswan,  T.,  & Ismail,  A.  (2020).  Analisis  Tingkat Kepuasan  Peserta  Pelatihan  AutoCAD Online  untuk  Pengabdian  Masyarakat Terdampak  Covid-19  dengan  Metode Kirkpatrick Level I. Jurnal Pengabdian Pada  Masyarakat , 5 (4),  1065–1076. https://doi.org/10.30653/002.20205 4.689.
OECD. (2017). Trust and Public Policy: How Better  Governance  Can  Help  Rebuild Public  Trust .  Public  Governance Reviews, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/978926426 8920-6-en.
OECD.  (2020). Webinar  Series:  Building  a New  Paradigm  for  Public  Trust . OECD.Org.  http://www.oecd.org/fr/ gov/webinar-series-building-a-new- paradigm-for-public-trust.htm.
Van  de  Walle,  S.,  Van  Roosbroek,  S.,  & Bouckaert,  G.  (2008).  Trust  in  the public sector: Is there any evidence for a  long-term  decline? International Review  of  Administrative  Sciences ,
74 (1),  47–64.  https://doi.org/10. 1177/0020852307085733.
Public Trust pada Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19
Widaningrum,  A.  (2017).  Public Trust  and Regulatory  Compliance. Jurnal  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik , 21 (1),  1–13. https://doi.org/10.22146/jsp.28679.

## Peraturan Perundang-undangan
Keputusan  Presiden  Nomor  7 Tahun  2020 tentang  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19).
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2020  tentang Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat  Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19).
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  12  Tahun  2020  tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran  Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19)  sebagai  Bencana Nasional.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2020 tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial
Berskala Besar dalam Rangka Percepatan  Penanganan  Corona Virus Disease (COVID-19).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-I9).
Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria  dan  Persyaratan  Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru  Menuju  Masyarakat  Produktif dan Aman  Corona Virus  Disease  2019 (COVID-19).

## Laman
BBC News  Indonesia.  (2020). Virus corona: Bagaimana  “lockdown”  dan  berbagai langkah pencegahan lain diterapkan di dunia? https://www.bbc.com/ indonesia/dunia-51927841.
BPS.  (2021). Hasil  Sensus  Penduduk  2020 . https://www.bps.go.id/pressrelease/ 2021/01/21/1854/hasil-sensus-
penduduk-2020.html.
BPS Kabupaten  Sidoarjo. (2021). Kabupaten Sidoarjo  Dalam  Angka  2021 .  Badan Pusat  Statistik  Kabupaten  Sidoarjo. https://sidoarjokab.bps.go.id/publica tion/2021/02/26/e3e10d819e0bbfe e5353dbbd/kabupaten-sidoarjo- dalam-angka-2021.html.
Budilaksono,  I.,  &  Iskandar,  M.  A.  (2020). Survei  rekomendasikan  pemerintah ubah  kinerja  tangani  COVID-19. Antaranews.Com . https://www. antaranews.com/berita/1515325/su rvei-rekomendasikan-pemerintah- ubah-kinerja-tangani-covid-19.
Dewi, F. S. (2021). Bukan PSBB, Pemerintah Terapkan  PPKM  di  Jawa-Bali  untuk Kendalikan  COVID-19. Bisnis.Com . https://kabar24.bisnis.com/read/20
210107/15/1339772/bukan-psbb- pemerintah-terapkan-ppkm-di-jawa- bali-untuk-kendalikan-covid-19.
Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten  Sidoarjo.  (2018). Tentang Sidoarjo . Portal.Sidoarjokab.Go.Id.
http://portal.sidoarjokab.go.id/geogr afis#:~:text=Kabupaten Sidoarjo sebagai  salah  satu,dikemas  dengan baik dan terarah.
Faizal,  A.,  &  Belarminus,  R.  (2020).  Tekan Covid-19, Jam Malam Diberlakukan  di Sidoarjo,  Sejumlah  Jalan  Ditutup. Kompas.Com . https://surabaya.
kompas.com/read/2020/07/06/230 74701/tekan-covid-19-jam-malam-
diberlakukan-di-sidoarjo-sejumlah- jalan-ditutup?page=all.
Fuad,  H.  (2020).  Riset:  Kepercayaan
Masyarakat Rendah terhadap Pemerintah Tangani Corona. Sindonews.Com . https://nasional.
sindonews.com/berita/1579360/15/ riset-kepercayaan-masyarakat- rendah-terhadap-pemerintah- tangani-corona?showpage=all.
Ginanjar,  D. (2020). Angka Kematian  Covid- 19  Tinggi,  Zona  Sidoarjo  Belum  Bisa Kuning. JawaPos.Com .  https://www.
jawapos.com/surabaya/28/10/2020 /angka-kematian-covid-19-tinggi- zona-sidoarjo-belum-bisa-kuning/.
Gitiyarko,  V.  (2020).  Upaya  dan  Kebijakan Pemerintah  Indonesia  Menangani Pandemi Covid-19. Kompaspedia . https://kompaspedia.kompas.id/baca /paparan-topik/upaya-dan- kebijakan-pemerintah-indonesia- menangani-pandemi-covid-19.
Hasibuan,  R.  (2020).  Waspada!  Corona Melonjak  di  3  Daerah  Penyangga Surabaya. Barometerjatim.Com . https://www.barometerjatim.com/w aspada-corona-melonjak-di-3-daerah- penyangga-surabaya/.
Herman.  (2020).  Riset  Indef:  Kebijakan Pemerintah  Terkait  Covid-19  Lebih Banyak Direspons  Negatif. Beritasatu.
Com . https://www.beritasatu.com/ nasional/625401/riset-indef- kebijakan-pemerintah-terkait- covid19-lebih-banyak-direspons- negatif.
Ihsanuddin,  &  Gabrillin,  A.  (2020).  Jokowi
Instruksikan  Sosialisasi  New  Normal secara Masif.
Kompas.Com . https://nasional.kompas.com/read/2 020/05/27/10495691/jokowi- instruksikan-sosialisasi-new-normal- secara-masif.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terkait Wabah COVID-19 . Kemlu.Go.Id. https://kemlu.go.id/brussels/id/new s/6349/kebijakan-pemerintah- republik-indonesia-terkait-wabah- covid-19.
Lombok  Post. (2020). Ngebet New Normal, Pemerintah Longgarkan Aturan Bepergian . https://lombokpost. jawapos.com/nasional/10/06/2020/ ngebet-new-normal-pemerintah- longgarkan-aturan-bepergian/.
Pandia,  A.  S.  (2020).  PSBB  Surabaya
Dikoordinasikan dengan Daerah Penyangga. Kompas .  https://kompas.
id/baca/ekonomi/2020/04/24/psbb -surabaya-dikoordinasikan-dengan- daerah-penyangga/.
Putri, G. S. (2020). WHO Resmi  Sebut  Virus Corona  Covid-19  sebagai  Pandemi Global. Kompas.Com .  https://www. kompas.com/sains/read/2020/03/1
2/083129823/who-resmi-sebut- virus-corona-covid-19-sebagai- pandemi-global?page=all.
Riana,  F.,  &  Sugiharto,  J.  (2020).  Cegah Covid-19 Jokowi Terbitkan PP tentang PSBB,  Simak  Isinya. TEMPO.CO . https://nasional.tempo.co/read/132 6165/cegah-covid-19-jokowi- terbitkan-pp-tentang-psbb-simak- isinya/full&view=ok.
Rokom.  (2020).  Menkes  Setujui  Usulan PSBB  3  Kabupaten/Kota  di  Jatim.
Sehat Negeriku, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia . http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/b aca/rilis-media/20200421/
4533735/menkes-setujui-usulan- psbb-3-kabupatenkota-jatim/.
Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia. (2020a).  5  Arahan  Presiden  Menuju Tatanan  Baru  Masyarakat  Produktif dan  Aman  Covid-19. Setkab.Go.Id . https://setkab.go.id/5-arahan- presiden-menuju-tatanan-baru- masyarakat-produktif-dan-aman- covid-19/.
Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia.
(2020b). Presiden Putuskan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Opsi Atasi Dampak Covid-19. Setkab.Go.Id . https://setkab.go.id/ presiden-putuskan-pembatasan- sosial-berskala-besar-opsi-atasi- dampak-covid-19/.
Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia.
(2021). Tekan  Kasus  COVID-19, Pemerintah  Terapkan  PPKM  Berbasis Mikro Mulai 9 Februari .
https://setkab.go.id/tekan-kasus- covid-19-pemerintah-terapkan- ppkm-berbasis-mikro-mulai-9-
Public Trust pada Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19
februari/.
Waseso,  R.,  &  Winarto,  Y.  (2020).  Pakar Epidemiologi:  Mobilitas  Penduduk jadi  Faktor  Bertambahnya  Kasus COVID-19. Kontan.Co.Id . https://nasio nal.kontan.co.id/news/pakar- epidemiologi-mobilitas-penduduk- jadi-faktor-bertambahnya-kasus- covid-19.
WHO. (2020). Rolling  Updates on
Coronavirus Disease (COVID-19) .
Who.Int. https://www.who.int/ emergencies/diseases/novel- coronavirus-2019/events-as-they- happen.
Widiyani,  R.  (2020).  Ini  Enam  Inti  Aturan PSBB  Serta  Sanksi  di  Beberapa Wilayah. Detiknews .  https://news. detik.com/berita/d-4984195/ini- enam-inti-aturan-psbb-serta-sanksi- di-beberapa-wilayah.