## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 215-219| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4751.215-219

## KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK PREFEREN DAN RETENSI TERHADAP PERUSAHAAN PT. BUKIT INN RESORTYANG DINYATAKAN PAILIT
I Putu Angga Septayana, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia anggaseptayanaa12@gmail.com, budiartaputu59@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Pengusaha  memiliki  strategi  agar  usahanya  senantiasa  dalam  kondisi  yang  stabil  yaitu  dengan  cara  meminjam tambahan  dana  dengan  pihak  ketiga.  Khususnya  di  Bali  pengusaha  dapat  mencari  tambahan  dana  melalui lembaga  keuangan/LPD  (Lembaga  Perkreditan  Desa).  Akan  tetapi,  banyak  perusahaan  yang  dinyatakan  pailit karena  tidak  memenuhi  kewajibannya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menelaah  kedudukan  hukum  pemegang hak  preferen  dan  retensi  terhadap  perusahaan    PT.  Bukit  INN  Resort  yang  dinyatakan  pailit.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  hukum  normatif  dengan    pendekatan  perundang-undangan, konseptual  dan  kasus.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  sekunder.  Analisis  data  yang  digunakan adalah  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pemberesan  hak  preferen  dan  hak  retensi  atas kurator perusahaan PT. Bukit INN Resort dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No.  37  Tahun  2004.  Upaya  hukum  dilakukan  oleh  pihak  yang  bersangkutan  yang  secara  tegas  harus melakukannya demi mendapatkan pemecahan atau penyelesaian atas masalah hukum yang dihadapinya,  setelah melakukan  upaya  hukum  maka  pihak  yang  bersangkutan  akan  memperoleh  putusan  hakim  yang  memiliki kekuatan hukum.
Kata Kunci: Debitur, Hak Preferen Kreditur, Pailit

## Abstract
Entrepreneurs  have  a  strategy  so  that  their  business  is  always  in  a  stable  condition,  namely  by  borrowing additional  funds  from  third  parties.  Especially  in  Bali,  entrepreneurs  can  seek  additional  funds  through financial  institutions/LPDs  (Village  Credit  Institutions).  However,  many  companies  were  declared  bankrupt because  they  did  not  fulfill  their  obligations.  This  study  aims  to  examine  the  legal  position  of  the  holder  of preference rights and retention of the company PT. Bukit INN Resort which was declared bankrupt. The method used in this study is the normative legal method with a statutory, conceptual and case approach. This study uses primary  and  secondary  data.  Analysis  of  the  data  used  is  a  qualitative  analysis.  The  results  showed  that  the settlement  of  preference  rights  and  retention  rights  for  the  curator  of  the  company  PT.  Bukit  INN  Resort  is carried out in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (1) of Law no. 37 of 2004. Legal efforts are carried out by the parties concerned who must explicitly do so in order to obtain a solution or settlement of the legal problems they face, after taking legal action, the parties concerned will obtain a judge's decision that has legal force.
Keywords: Creditors, Debtors, Bankruptcy, Preference Rights

## I. PENDAHULUAN
Pengusaha  sudah  pasti  telah  melalui  berbagai  kendala  dalam  menjalankan  bisnisnya.  Salah  satunya dalam  urusan  kekurangan  dana.  Hal  ini  tidak  mungkin  terjadi  apabila  pengusaha  melakukan peminjaman  dana  dengan  pihak  ketiga,  khususnya  di  bali  pengusaha  dapat  mencari  tambahan  dana salah satunya diperoleh melalui lembaga keuangan/LPD (Lembaga Perkreditan Desa). PT. Bukit INN Resort  yang  sedang  mengalami  krisis  moneter  sebagaimana  disebabkan  karena  kekurangan  dana untuk menunjang perusahaan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu PT. Bukit INN Resort meminjam dana kepada LPD Desa Adat Kelan. Namun setelah diberikan pinjaman dana oleh LPD  Desa  Adat  Kelan  pihak  PT.  Bukit  INN  Resort  tidak  membayar  hutang  yang  sudah  disepakati bersama  dan  setelah  utang  tersebut  telah  jatuh  tempo  pihak  LPD  Desa  Adat  Kelan  ke  Pengadilan Negeri Niaga Surabaya untuk mengirim surat permohonan pailit.
Setelah  diajukannya  permohonan  pailit  kepada  Pengadilan  Negeri  Niaga  Surabaya  atas  dasar PT.  Bukit  INN  Resort  memiliki  utang  yang  seharusnya  dibayar  maka  dari  itu  di  kabulkanlah permohonan  pailit  tersebut.    Lalu  permohonan  pailit  tersebut  dikabulkan  oleh  Pengadilan  Negeri Niaga  Surabaya  namun  setelah  kasus  pailit  yang  diajukan  oleh  LPD  Desa  Adat  Kelan  sudah terselesaikan  beserta  aset-aset  dari  PT.  Bukit  INN  Resort  yang  disebut  sebagai  jaminan  apabila adanya  suatu  kelalaian  pembayaran  utang  piutang.  Namun  setelah  terselesaikannya  kasus  pailit dengan  LPD  Desa  Adat  Kelan,  timbul  kasus  baru  di  perusahaan  PT.  Bukit  INN  Resort  bahwa perusahaan  tersebut  lalai  akan  melakukan  kewajibannya  untuk  membayar  pajak.  Dari  kasus  tersebut pihak  direktorat  jenderal  pajak  menuntut  kurator  dari  Pengadilan  Negeri  Surabaya  karena  direktorat jenderal  pajak  tidak  mendapatkan  haknya  dimana  hak  tersebut  adalah  hak  istimewa  yang  berhak mendahului dari pihak lainnya.
Dalam  hal  kepailitan  ada  beberapa  hal  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  pembagian  harta orang  perorangan  atau  perusahaan  yang  dinyatakan  pailit (Sinaga  &  Sulisrudatin,  2016) .  Sehingga kurator    pembagian  harta  kepada  para  kreditor  dalam  kasus  pailit  perlu  memperhatikan  hak  yang harus  diutamakan  dan  yang  tidak  diutamakan (Nating,  2014) .  Adapun  hak  yang  harus  diutamakan adalah  hak  preferen  dimana  hak  preferen  merupakan  hak  yang  hanya  dimiliki  oleh  pemegang  hak istimewa, dimana dalam pembagian harta dalam kasus pailit kreditor preferen yang pertama atau lebih diutamakan dalam pembagian harta (Aurelie & Hadiati, 2021) .  Ada beberapa hukum yang mengatur kepapalitan di Indonesia (Nadriana, 2017) . Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk  mengukapkan  bentuk kedudukan  hukum  pemegang  hak  preferen  dan  retensi  terhadap perusahaan  PT. Bukit INN Resort yang dinyatakan pailit.

## II. METODE PENELITIAN
Penyusunan  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  yaitu  melakukan  studi  kasus putusan (Nomor: 24/Pdt.Sus.Renvoi Prosedur/2016/PN.Niaga.Sby.) dan putusan (No.24/Pailit/2016/PN.Niaga.Sby).  Serta  jenis  pendekatan  dalam  penyusunan  penelitian  ini  adalah pendekatan  Perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus.  Pendekatan Perundang-undangan  lebih  ke  menjelaskan  tentang  ilmu  hukum  pidana  terdapat  dua  acuan  yang dilakukan  oleh  hakim  ketika  menafsirkan  Perundang-undangan (Putra  &  Made,  2018) .  Sumber  data dalam  penelitian  ini  yaitu    sumber  data  primer  dan  sekunder.  Data  dikumpulkan  dengan  cara wawancara dan observasi. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara mempelajari buku-  buku  kepustakaan  untuk  memperoleh  bahan  hukum    sekunder  yang  dilakukan  dengan  cara menginventarisasi  dan  mempelajari  serta  mengutip  dari  buku-buku  dan  peraturan  Perundang- undangan  yang  berkaitan.    Data  yang  sudah  dikumpulkan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Pemberesan Hak Preferen dan Hak Retensi atas Kurator Perusahaan  PT. Bukit INN Resort yang Dinyatakan Pailit
Seorang  yang  memiliki  wewenang  dan  tugas  dalam  mengurus  serta  membagikan  harta  kepada  para kreditor  yang  terkena  kasus  pailit  adalah  kurator (Nadriana,  2017) ,  karena  setelah  pernyataan  pailit dari  pengadilan  debitor  kehilangan  hak  dalam  menguasai  harta  yang  dimilikinya.    Apabila  setelah adanya  kasus  pailit  belum  ditetapkannya  siapa  yang  menjadi  kurator  maka  Balai  Harta  Peninggalan yang  berhak  atas  menggantikan  posisi  kurator  Pasal  15  ayat  (1)  UU  Kepailitan  menyatakan  bahwa dalam  putusan  pernyataan  pailit  harus  diangkat:  Kurator  dan  Hakim  Pengawas  yang  ditunjuk  dari Hakim  Pengadilan (Nating,  2005) .  Hakim  Pengawas  adalah  Hakim  yang  diangkat  oleh  pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (R. Saliman, 2005) .
Setiap  kasus  pailit  yang  terjadi,  hakim  pengawas  melaksanakan  tugasnya  dalam  melihat  serta menilai kurator dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengurus serta membagikan harta  untuk  para  kreditor  yang  terkena  kasus  pailit,  apakah  kurator  tersebut  sudah  benar  dalam menjalankan  tugasnya  atau  belum  hal  tersebut  dinilai  oleh  hakim  pengawas.  Serta  tugas  lain  dari kurator  yaitu  secara  rutin  setiap  3  bulan  wajib  untuk  memberitahu  kepada  hakim  pengawas  tentang keadaan harta debitur yang pailit (Nating, 2014) .
Pengangkatan status daripada kurator yang memiliki tugas dalam mengurus serta membagikan harta debitur yang terkena kasus pailit harus berdasarkan permohonan dari kreditor atau debitor serta disepakati oleh pengadilan. Undang-undang Kepailitan tidak memberikan kepastian hukum mengenai ketentuan-ketentuan dari pengangkatan kurator, apakah boleh apabila pengadilan mengangkat kurator diluar dari permohonan yang diajukan oleh kreditor atau debitor (Fuady, 1954) . Hal ini terjadi dengan berlandaskan  untuk  menghindari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN)  antara  hakim  clan  kurator yang  diangkat  oleh  hakim,  alasan  lainnya  yaitu  untuk  menghindari  adanya  cercaan  dari  pihak  yang bersangkutan  terkait  kurator  yang  tidak  menjalankan  tugas  serta  kewajiban  sebagaimana  mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku (Remy Sjahdeini, 2002) .
Kurator  yaitu  seseorang  yang memiliki kewarganegaraan  Indonesia serta mempunyai  keahlian khusus  yang  sudah  diakui  dalam  hal  mengurus  dan  membagikan  harta  dalam  suatu  kasus  yang dinyatakan  pailit  dan  telah  terdata  pada  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan (Pasal 69 dan Pasal 70) dan peraturan pelaksanaannya. Dalam kasus pailit yang terjadi pada PT Bukit Inn Resort, kurator yang ditunjuk dalam perkara ini yakni RM. Otty Hendrawan, S.H dan Eries Jonifianto, S.H., M.H. Kurator telah mengumumkan melalui Koran Sindo dan  Bali  Post  pada  tanggal  5  Desember  2016  serta  setelahnya  melakukan  Rapat  Kreditur  Pertama pada  tanggal  8  Desember  2016  yang  selanjutnya  menginformasikan  bahwa  batas  akhir  pengajuan tagihan adalah pada tanggal 16 Desember 2016 serta melakukan rapat pencocokan piutang/verifikasi tagihan pajak pada tanggal 9 januari 2017. Kurator juga telah menetapkan daftar piutang tetap.
Umumnya setiap benda yang terikat dalam suatu perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor  memiliki  sifat  atau  sisi  positif  dari  benda  tersebut  maka  dalam  kasus  pailit  pembagian  harta kekayaan harus dibagikan secara adil kepada orang yang berhak didalamnya yaitu kreditor (Muljadi, Kartini  dan  Gunawan  Widjaja,  2005) .  Agenda  rapat  kreditor  yang  telah  diadakan  oleh  para  kurator juga  telah  sesuai  dengan  Penetapan  Hakim  Pengawas  N0.24/pailit/2016/PN.Niaga.Sby  tanggal  1 Desember  2016  dan  ketentuan  pasal  86  ayat  1  jo.  Pasal  113  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  37  Tahun  2004  tentang  kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Hutang.  Setelah agenda  rapat  tersebut  diinformasikan  melalui  surat  kabar,  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Badung Selatan  mengajukan  tagihan  kepada  kurator  yakni  tanggal  13  Desember  2016  sejumlah  Rp. 13.717.889,-    (tiga  belas  juta  tujuh  ratus  tujuh  belas  ribu  delapan  ratus  delapan  puluh  sembilan rupiah),  dimana  tagihan  tersebut  melewati  batas  akhir  pengajuan  tagihan  dan  telah  termasuk  dalam Daftar  Piutang  Tetap  Kreditor  tertanggal  10  Februari  2017.  Kemudian  di  tanggal  1  Februari  2017 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan mengajukan tagihan utang pajak debitor pailit untuk tahun  2012,  2013,  2014,  dan  2015  sebesar  Rp.  34.094  903.770.-  (tiga  puluh  empat  miliar  sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
Sehingga  oleh  karena  tagihan  termasuk  terlambat  dan  membawa  konsekuensi  hukum  tidak dicocokkan  maka  tagihan  KPP  Pratama  Badung  Selatan  tidak  diklasifikasikan  peningkatannya. Kalaupun akan diklasifikasikan maka akan masuk dalam separatis yang diajukan setelah lewat jangka waktu  batas  akhir  pengajuan  tagihan.”  Sehingga  konsekuensi  pemenuhan  hak  dari  tagihan  separatis terlambat  adalah  menunggu  sisa  harta  setelah  kurator  membereskan  hak  tagihan  dari  para  kreditur yang  tidak  terlambat.  Dalil  dan legal  standing lainnya  dari  pihak  kurator  menetapkan  KPP  Pratama Badung Selatan sebagai kreditur konkuren adalah tidak adanya unsur “halangan”  sebagaimana pasal 133 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU serta  tidak  pula  ada  alasan  “tidak  mengetahui”  mengenai  adanya  batasan  akhir  pengajuan  tagihan dalam  kepailitan  ini.  Jika  bantahan  dari  KPP  Pratama  Badung  Selatan  ini  dipaksakan  maka  akan terjadi  pelanggaran  yuridis  dan  Undang-Undang,  juga  dapat  menimbulkan  gejolak  besar  dari  para kreditur  lainnya.  Dan  justru  dapat  melanggar  asas  kesimbangan  dan  keadilan  itu  sendiri  mengingat kreditur  dalam  kepailitan  ini  juga  menyangkut  hak  tagihan  atas  ratusan  para  kreditur  yang  lain  yang juga menggantungkan nasibnya atas proses kepailitan.
Dalam  kasus  pailit  PT  Bukit  Inn  Resort,  pemberesan  yang  dilakukan  oleh  kurator  adalah dengan cara melelang objek lelang atas aset yang dimiliki oleh PT. Bukit INN Resort. Kemudian hasil lelang tersebut akan dibagikan ke ratusan pihak  kreditor  sesuai dengan hak-hak  yang mereka miliki. Namun,  sampai  saat  ini  objek  lelang  tersebut  belum  laku  terjual  sehingga  para  kreditor  belum mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku maka objek lelang akan dijual dengan harga yang telah disepakati oleh para kreditor.

## 2. Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Pemegang Hak Preferen dan Hak Retensi di Perusahaan PT. Bukit INN Resort
Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya atas pengajuan permohonan pailit yang didaftarkan oleh  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  Desa  Adat  Kelan  terhadap  PT.  Bukit  INN  Resortkarena Termohon  pailit  memiliki  tunggakan  yang  sudah  lewat  dari  ketentuan  harus  dibayar  sebesar  Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
Permohonan  tersebut  mempunyai  maksud  dan  tujuan  agar  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri  Surabaya  mengakui  bahwa  debitur  dinyatakan  bahwa  perusahaannya  tersebut  adalah  pailit dengan disertai akibat hukumnya. Adapun syarat-syarat pailit yang sudah terpenuhi ialah: 1. Tentang Adanya Utang yang belum terlunasi dan sudah melebihi dari waktu yang sudah disepakati; 2. Tentang Adanya  Kreditur  lain,  Bahwa  selain  kepada  Pemohon  Pailit  ,  Termohon  Pailit  I  memiliki  tunggakan yang  belum  dilunasi  dan  sudah  melebihi  waktu  yang  sudah  ditentukan  kepada:  a.  Lembaga Perkreditan  Desa  (LPD)  Desa  Adat  Kuta  yang  berkedudukan  di  Kuta,  Kabupaten  Badung,  Bali;  b. Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  Desa  Adat  Jimbaran  yang  berkedudukan  di  Jimbaran,  Kabupaten Badung, Bali;c. PT. Duta Cipta Griya yang berkedudukan di Jl.Uluwatu Gg.Soka, Tuban Kuta-80361, bali;  3.  Tentang  Penunjukkan  Kurator;  4.  Tentang  Putusan  yang  dapat  dijalankan  terlebih  dahulu, diantaranya: a. Termohon pailit membenarkan adanya hutang  kepada pemohon pailit pada tanggal 25 September  2015  dan  belum  melunasinya  ;  b.  Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  yang tercantum  dalam  putusan;  c.  Bukti-bukti  yang  diserahkan  oleh  Termohon  pailit  tidak  dapat melumpuhkan dalil-dalil yang diserahkan oleh Pemohon Pailit.
Rapat  dengan  agenda  batas  akhir  pengajuan  tagihan,  kurator  telah  mengumumkan  keadaan pailit  dan  agenda  kepailitan  untuk  khalayak  ramai  baik  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia maupun  2  surat  kabar  harian  yaitu  Sindo  dan  Bali  Post  edisi  Senin,  5  Desember  2016.  Setelah  rapat pencocokan piutang pada tanggal 9 Januari 2017 diadakan, ternyata terdapat Kreditur yang terlambat menyerahkan  daftar  piutang  kepada  kurator.  Kreditur  yang  terlambat  tersebut  ialah  KPP  Badung Selatan. Pada tanggal 2 Februari 2017, kurator menerima tagihan dari KPP Badung Selatan atas utang pajak  debitur  pailit  untuk  tahun  2012,2013,2014,2015  senilai  Rp.  34.094.903.770  (tiga  puluh  empat milyar  Sembilan  puluh  empat  juta  Sembilan  ratus  tiga  ribu  tujuh  ratus  tujuh  puluh  rupiah.  Tagihan tersebut  jelas  terlambat  dan  melewati  batas  akhir  pengajuan  tagihan  bahkan  jauh  melewati  tanggal pencocokan  piutang  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan.  Sehingga  oleh  karena  tagihan  termasuk terlambat  dan  membawa  konsekuensi  hukum  tidak  dicocokan  maka  tagihan  KPP  Badung  Selatan tercatat  dalam  lembar  daftar  tagihan  kreditur  yang  terlambat  sehingga  atas  alasan  tersebut  kurator tidak  mengklasifikasikan  jenis  peringkatnya,  kalaupun  akan  diklasifikasikan  maka  KPP  Badung Selatan akan masuk dalam separatis yang diajukan setelah lewat jangka waktu batas akhir pengajuan tagihan sehingga konsekuensi pemenuhan hak dari tagihan separatis terlambat adalah menunggu sisa harta setelah kurator membereskan hak tagihan dari para kreditur yang tidak terlambat. Kurator tidak memberikan hak yang dimiliki oleh KPP Badung Selatan yang berstatus badan negara karena kurator mengikuti  aturan  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  yang  berlaku  dan  kurator  sudah  menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sebagai kurator sebagaimana mestinya.
Atas segala pertimbangan Hakim Pengawas maka dibuatlah Putusan No.24/Pailit/2016/PN.Niaga.Sby dengan mengadili untuk : a. Mengabulkan permohonan permohonan Pemohon  untuk  sebagian;  b.  Menyatakan  IDA  BAGUS  SURYA  BHUWANA  pailit  dengan  segala akibat  hukumnya;  c.  DWI  WINARKO,  S.H.,M.H  ditunjuk  oleh  hakim  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan  Negeri  Surabaya  selaku  hakim  Pengawas  dalam  proses  Kepailitan;  d.  Mengangkat  Sdr. ERIES JONIFIANTO, S.H.,M.H sebagai kurator; e. Menyatakan penghargaan yang diberikan kepada Kurator  akan  disepakati  setelah  Kurator  telah  menyelesaikan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  ;  f. Menolak  permohonan  pemohon  selain  dan  selebihnya;  g.  Memberatkan  biaya  permohonan  Pailit  ini kepada  Termohonan  Pailit  sebesar  Rp.  2.686.000,-  (dua  juta  enam  ratus  delapan  puluh  enam  ribu rupiah).
Berdasarkan  uraian diatas maka, PT. Bukit  INN Resort telah  terbukti bersalah dan dinyatakan pailit serta daftar kreditur tetap telah menetapkan bahwa KPP Badung Selatan bukan sebagai kreditur
preferen. Jika dalil dari KPP Badung Selatan ini dipaksakan maka selain dapat melanggar yuridis dan Undang-undang  juga  dapat  menimbulkan  gejolak  besar  dari  Para  Kreditur  lainnya  dan  justru  dapat melanggar  asas  keseimbangan  dan  keadilan  itu  sendiri  mengingat  kreditor  dalam  kepailitan  ini  juga menyangkut hak tagihan atas ratusan para kreditor yang lain yang juga menggantungkan nasibnya atas proses kepailitan yang sedang berjalan. Sehingga menurut Peneliti dalam kasus pailit ini KPP Badung Selatan sebagai pemegang hak preferen seharusnya didahulukan daripada kreditur lainnya karena KPP Badung  Selatan  merupakan  perpanjangan  tangan  Negara  dalam  hal  perpajakan  sehingga  hal  yang dilakukan  oleh  KPP  Badung  Selatan  adalah  menjalankan/melindungi  hak  negara  sepanjang  KPP Badung Selatan mengikuti aturan hukum terkait pendaftaran tagihan kreditor sebagaimana yang telah diumumkan oleh kurator. Namun atas segala proses yang dilakukan yang tentunya berpedoman pada kaidah  hukum  yang  berlaku,  KPP  Badung  Selatan  kehilangan  hak  istimewa  nya  sebagai  kreditur preferen  atas  kelalaian  yang  dilakukannya  dan  tentu  sudah  sangat  jelas  bahwa  kurator  telah menjalankan  tugas  nya  sesuai  dengan  amanah  yang  telah  diberikan.  Hilangnya  hak  istimewa  yang dimiliki  oleh  KPP  Badung  Selatan  merupakan  murni  atas  dasar  kelalaian  daripada  KPP  Badung Selatan.  Sangat  disayangkan  sekali  bahwasannya  Jenderal  Pajak  yang  semestinya  melindungi  aset negara justru lalai terhadap tugasnya sehingga menyebabkan kerugian negara atas pendapatan pajak.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pemberesan  hak  preferen  dan  hak  retensi  atas  kurator  perusahaan  PT.  Bukit  INN  Resort  dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit. Upaya hukum dilakukan oleh pihak yang bersangkutan yang secara tegas harus melakukannya demi mendapatkan pemecahan atau penyelesaian atas  masalah  hukum  yang  dihadapinya.  Setelah  melakukan  upaya  hukum  maka  pihak  yang bersangkutan akan memperoleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum.

## 2. Saran
Bagi Debitor, hendaknya debitur melaksanakan kewajiban atas segala hal yang telah dituangkan hitam di  atas  putih  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  dibuat  agar  tidak  membuat  kegaduhan  dan kerugian banyak pihak. Bagi Kreditor, dalam halnya kurator diberikan perlindungan hukum atas hak- haknya  terhadap  debitor  yang  dinyatakan  pailit,  masing-masing  kurator  wajib  secara  disiplin mengikuti  arahan  kurator  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  bertujuan  demi  terwujudnya keadilan atas apa yang seharusnya didapatkan oleh para kreditor.

## DAFTAR PUSTAKA
Aurelie,  C.,  &  Hadiati,  M.  (2021).  Hak  Parate  Eksekusi  pada  Kreditur terhadap  Jaminan  Deposit  dari  Debitor Pailit  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  Nomor  23/Pdt.SUS.PAILIT/2017/PN  Niaga Jkt.pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2018). Jurnal HUkum Adigama , 4 (1), 232–256. Fuady, M. (1954). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muljadi,  Kartini  dan  Gunawan  Widjaja,  2005.  (2005). Pedoman  Menangani  Perkara  Kepailitan .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Nadriana,  L.  (2017).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Harta  Ahli  Waris  dari  Pewaris  Penjamin  Akta  Personal Guarantee di Perusahaan Pailit. Jurnal Bina Mulia Hukum , 2 (1), 93–105. Nating, I. (2005). Buku Peranan dan Tanggung Jawab Kurator . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nating,  I.  (2014). Peran  dan  Tanggung  Jawab  Kurator  dalam  Pengurusan  dan  Pemberesan  Harta  Pailit . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Putra,  A.  M.,  &  Made,  I.  (2018).  Tanggung  Jawab  Hukum  Bank  Terhadap  Nasabah  dalam  Hal  Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking. Jurnal Kertha Wicaksana , 14 (2), 136. R. Saliman, A. (2005). Hukum Bisnis Untuk Perusahaan . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Remy Sjahdeini, S. (2002). Hukum kepailitan . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2016). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas , 7 (1), 158–173.