Peran Baznas Sebagai Strategi Dakwah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Lumajang Melalui Program Lumajang Cerdas
The Role of Baznas as a Da'wah Strategy in Community Economic Empowerment in Lumajang Regency through the Smart Lumajang Program

## Zainul Arifin
Institut Agama Islam Syarifuddin, Lumajang, Indonesia maszacio2022@gmail.com
Ziaulhaq Fathulloh Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin, Lumajang, Indonesia ziyaboy88@gmail.com

## Moh. Muafi Bin Thohir
Institut Agama Islam Syarifuddin, Lumajang, Indonesia muafilumajang@gmail.com

## Abstract
Salah  satu  kewajiban  Islam  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  Muslim  adalah  menunaikan  zakat. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memiliki kewenangan untuk mengelola zakat secara nasional. Kewenangan  ini  membuat  institusi  zakat,  seperti  Baznas,  dapat  efektif  dalam  mengelola, mengumpulkan,  dan  menyalurkan  dana  zakat  kepada mereka  yang  berhak  menerimanya  dalam berbagai bentuk. Melalui Program Lumajang Cerdas adalah salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Lumajang yang mempunyai 5 program ada lumajang taqwa, lumajang peduli,  lumajang  makmur,  lumajang  sehat  dan  lumajang  cerdas.  Lumajang  cerdas  memberikan bantuan bagi anak yang kurang mampu dan juga berprestasi  dibidang akademik dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) baik bantuan  berupa    beasiswa ataupun  bantuan alat  perlengkapan  sekolah.  Metode penelitian  yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui program-program  yang  dijalankan,  yang  melibatkan  berbagai  jenis  bantuan  dan  distribusi  dana zakat, Baznas di Kabupaten Lumajang berperan sebagai media dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam  di  bidang  sosial  ekonomi.  Ini  khususnya  terkait  dengan  gerakan-gerakan  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  yang  melibatkan  kelompok  masyarakat  kurang  mampu,  pedagang,  pelaku usaha yang membutuhkan bantuan modal, dan lain sebagainya.
Kata Kunci: Peran Baznas, Strategi Dakwah, Program Lumajang Cerdas

## Abstrak
One of the Islamic obligations that every Muslim must fulfill is paying zakat. The National Zakat Amil  Agency (Baznas) has the authority  to  manage  zakat nationally.  This  authority  allows  zakat institutions, such as Baznas, to be effective in managing, collecting and distributing zakat funds to those who are entitled to receive them in various forms. Through the Smart Lumajang Program, it is one of the programs of the Lumajang City National Zakat Amil Agency (BAZNAS) which has 5 programs, namely Lumajang Piety, Lumajang Caring, Lumajang Prosperous, Lumajang Healthy and Lumajang Smart. Lumajang intelligently provides assistance to underprivileged children who also excel in the academic field from elementary school (SD), Junior High School (SMP) and Senior High School (SMA) in the form of scholarships or school supplies. The research method used in this study is a qualitative method. The research results show that through the programs carried out, which  involve  various  types  of  assistance  and  distribution  of  zakat  funds,  Baznas  in  Lumajang Regency acts as a da'wah media to spread Islamic teachings in the socio-economic field. This is especially  related  to  community  economic  empowerment  movements  involving  underprivileged community groups, traders, business actors who need capital assistance, and so on.
Keywords: Role of Baznas, Da'wah Strategy, Smart Lumajang Program

## Pendahuluan
Salah  satu  kewajiban  fundamental  dalam  Islam,  yang  merupakan  bagian  keempat  dari Rukun  Islam,  adalah  melaksanakan  perintah  zakat.  Dalam  konsepnya  yang  sederhana,  zakat mewajibkan sejumlah harta tertentu diberikan kepada penerima yang telah ditetapkan oleh syariat (Gusfahmi, 2017). Dalam upaya memajukan perekonomian umat, zakat menjadi instrumen yang sangat  vital.  Hal  ini  disebabkan  oleh  potensi  besar  yang  dimiliki  zakat,  terutama  dalam pengembangan  dan  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat.  Namun,  untuk memaksimalkan  potensi  tersebut,  diperlukan  pengelolaan  yang  baik  dan  profesional.  Seiring dengan peningkatan pengumpulan dana zakat, perlu adanya inovasi dalam program penyalurannya (Hafidhuddin, 2002).
Di  sisi  lain,  zakat  juga  bisa  menjadi  pemantik  dakwah,  sebagai  salah  satu  topik menyampaikan ajakan untuk menapak jejak ibadah sesuai syariat. Asalkan ajakan yang dimaksud dikemukakan  dengan cara yang  sesuai  kondisi  masyarakat,  baik  secara  kultur  maupun  struktur, dampak positifnya akan besar. Terlebih, di Indonesia, dakwah dan gerakan kultural merupakan aspek penting dalam keberagamaan (Rachman, 2018).
Keberadaan  lembaga  seperti  Badan  Amil Zakat  Nasional  (Baznas)  memberikan  harapan untuk  menggali  potensi  besar  tersebut.  Jika  hal  ini  dapat  terealisasi,  terutama  dengan  adanya lembaga keuangan syariah non-bank seperti Baznas, maka akan menjadi sebuah langkah maju yang setara  dengan  lembaga  keuangan  syariah.  Dengan  demikian,  tujuan  untuk  membuat  zakat berkontribusi secara efektif dalam syiar (dakwah), terutama dalam bidang ekonomi Islam, dapat tercapai.  Ini  juga  merupakan  sebuah  upaya  'dakwah'  untuk  mengatasi  kemiskinan  dan memberdayakan  ekonomi,  sehingga  masyarakat  dapat  berkembang,  sejahtera,  dan  mandiri. Harapannya  adalah  bahwa  hal  ini  dapat  memberikan  dampak  positif  pada  kegiatan  ekonomi nasional,  khususnya  dalam  penguatan  pemberdayaan  ekonomi  umat  (Rachman,  2019).  Baznas pada  dasarnya  berperan  sebagai  lembaga  keuangan  syariah  yang  secara  penuh  terlibat  dalam pengumpulan dana dari muzakki, infak, sadaqah, dan sumbangan sosial keagamaan lainnya, serta dalam distribusi dan pemanfaatan dana tersebut untuk delapan asnaf (Syarifuddin, 2003).
Islam, sebagai ajaran agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang sosial ekonomi. Dalam konteks ekonomi, Islam memiliki peraturan dan norma terkait cara seorang Muslim mengelola dan menggunakan harta miliknya. Islam menetapkan bahwa setiap Muslim diamanahkan untuk mengelola harta sesuai dengan kebutuhan, tanpa sifat kikir atau boros. Lebih dari itu, setiap harta yang dimiliki seorang Muslim memiliki hak orang lain yang harus dipenuhi,  baik  dalam  bentuk  sadaqah,  zakat,  dan  bentuk  kewajiban  sosial  lainnya.  Khususnya dalam  hal  zakat,  Islam  mengajarkan  sistem  pengelolaan  keuangan  yang  disebut  zakat.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  zakat  bukan  hanya  menjadi  pilar  dalam  ekonomi,  tetapi  juga  merupakan solusi untuk mengatasi kesenjangan di antara umat (Antonio, 2001).
Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara, Provinsi, dan Kabupaten kota. Menurut Undang-Undang RI No 23 pasal 5 ayat 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab  kepada  presiden  melalui  Menteri  Agama.  Badan  Amil  Zakat  Nasional  juga  merupakan lembaga  yang  dibentuk    pemerintah  dengan  ruang  lingkup  tugas,  dari  proses  pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk  disalurkan ke masyarakat yang berhak menerima (Al-Mishri, 2006).
Sebagai  bentuk    pertanggung  jawaban  pengelolaan  zakat,  infaq  dan  sodaqoh  perlu dilakukan    pengawasan  serta  pelaporan  mengenai  pendistribusian  zakat.  Badan  Amil  Zakat Nasional  dalam  pengelolaannya  merealisasikan  hartanya  melalui    beberapa  program  yang  telah dibentuk. Adapun 5  program yang ada di Baznas Lumajang sebagai berikut : Program Lumajang Taqwa,  Program  Lumajang  Cerdas,  Program  Lumajang  Sehat,  Program  Lumajang  Makmur, Program  Lumajang Peduli.  Pendidikan  merupakan  ujung  tombak  dalam  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, persaingan semakin ketat, apabila dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia ialah dengan  jalur  pendidikan  (Rachman,  2020).  Banyak  komponen  yang  turut  menentukan keberhasilan  pendidikan    untuk  mencapai  out  put  yang  berkualitas.  Salah  satu  kompenen  itu adalah  partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan sangat penting dan strategis (Yatminiwati, 2019).
Pemerintah  Kabupaten  Lumajang  dan  Baznas  memiliki  hubungan  yang  erat.  Ini mengindikasikan  bahwa  Baznas,  sebagai  lembaga  independen  yang  dimiliki  oleh  pemerintah, memiliki  peran  krusial  dalam  upaya  mengurangi  kemiskinan  dan  berperan  signifikan  dalam memberdayakan fakir miskin serta kaum dhuafa'. Pengelolaan zakat oleh Baznas dianggap sebagai elemen  penting  dalam  ilmu  ekonomi  Islam.  Dalam  kerangka  keilmuan  dan  institusional,  zakat dianggap sebagai fondasi ekonomi Islam. Lebih dari itu, jika dipandang dari perspektif nilai-nilai ekonomi Islam, zakat mencakup dimensi spiritual. Ini merupakan ekspresi dari iman umat Islam kepada Sang Pencipta, yang berdampak pada sikap hidup yang positif (Ali, 2021).
Sementara itu, dimensi sosial berkaitan erat dengan upaya menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat. Terakhir, dimensi ekonomi tercermin dalam konsep keadilan yang mengadvokasi kesetaraan. Konsep-konsep mulia ini perlu didakwahkan kepada masyarakat agar tiga dimensi, yaitu spiritual, sosial, dan ekonomi, dapat menjadi panduan yang sejalan dengan dakwah Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perana Baznas sebagai strategi dalam upaya dakwah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program
lumajang cerdas. Dakwah sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengajak dan menyeru umat manusia, terutama kaum muslim, agar terus meningkatkan ketaqwaan mereka kepada Sang Pencipta, Allah SWT.

## Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Strategi Dakwah
Keberadaan Baznas memiliki peranan yang sangat penting yang dimulai dari sejarahnya yang panjang. Pada tahun 1999, pemerintah mengesahkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan diakui oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.
Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 38 Tahun 1999, BAZNAS dibentuk melalui Surat Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2001.  Dalam  surat  Keputusan  ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah selanjutnya untuk mempermudah layanan, BAZNAS mengeluarkan Nomor Pokok Wajib  Zakat  (NPWZ)  dan  Bukti  Setor  Zakat  (BSZ),  serta  menjalin  kerjasama  dengan  lembaga perbankan untuk membuka rekening penerimaan dengan nomor unik, di mana nomor tersebut diakhiri dengan 555 untuk zakat dan 777 untuk infak.
Dengan  bantuan  Kementerian  Agama,  BAZNAS  mengirim  surat  kepada  lembaga pemerintah  dan  internasional  untuk  mengalihkan  pembayaran  zakat  ke  BAZNAS.  Kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh  BAZNAS  dan  LAZ  terus  meningkat  setiap  tahunnya.  Selain  itu,  pemanfaatan  zakat  juga semakin meluas, bahkan mencapai wilayah terpencil. Pemanfaatan zakat dilakukan melalui lima program, yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Pada 27 Oktober 2011, Pemerintah dan DPR RI menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat menggantikan UU Nomor 38  Tahun  1999,  yang  kemudian  diundangkan  sebagai  UU  Nomor  23  Tahun  2011  pada  25 November 2011. UU ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan  zakat  serta  memaksimalkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
Untuk  mencapai  sasaran  tersebut,  UU  mengamanatkan  bahwa  lembaga-lembaga  yang mengelola  zakat  harus  terintegrasi  dengan  BAZNAS,  yang  bertindak  sebagai  koordinator  bagi semua entitas pengelola zakat, termasuk BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ. Peran BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional dianggap sebagai tonggak penting dalam era Kebangkitan Zakat di Indonesia. Zakat diharapkan dapat menjadi bagian dari gerakan yang massif dalam "agenda dakwah", yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan secara keseluruhan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial (Mashur, 2020).

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  adalah  ide  untuk  memberikan  lebih  banyak  tanggung  jawab  kepada individu tentang cara melakukan pekerjaan dan juga merupakan upaya untuk mencapai efisiensi dengan  kontribusi  dari  setiap  individu.  Secara  umum,  pemberdayaan  adalah  suatu  proses memberikan  kekuatan  kepada  suatu  komunitas  atau  kelompok  masyarakat  untuk  mengatasi
masalah mereka sendiri, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka (Zubaidi, 2013).
Definisi  tersebut  memiliki  makna  yang  serupa  dengan  konsep  pengembangan.  Dalam konteks  ini,  sejumlah  pakar  menjelaskan  bahwa  pengembangan  adalah  suatu  pendekatan  yang terencana, terpadu, dan sistematis untuk meningkatkan efektivitas individu dalam suatu komunitas (Tunggal, 1995). Pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu proses pembangunan di mana masyarakat mengambil inisiatif untuk memulai kegiatan sosial guna meningkatkan kondisi dan  situasi  mereka  sendiri.  Makna  pemberdayaan  ini  bervariasi  tergantung  pada  konteks  dan kondisi  sosial  lokal  serta  siapa  yang  menjadi  subjek  pemberdayaan  (Rachman,  Alfarisi,  Rozi,  & Rovianto, 2020).
Dalam kerangka ini, keberadaan Baznas merupakan potensi yang dapat dijadikan sebagai instrumen  institusional  terkecil  dalam  upaya  mengembangkan  strategi  pemberdayaan  ekonomi masyarakat. Dengan demikian, masalah sosial-ekonomi seperti kemiskinan dapat diminimalkan. Selain  itu,  kegiatan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  dapat  terus  menjadi  bagian  dari  upaya dakwah  yang  diperjuangkan  oleh  Baznas  sebagai  lembaga  filantropi.  Melalui  langkah  ini, diharapkan zakat dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam pengembangan ekonomi Islam.

## Program Lumajang Cerdas
Pendidikan merupakan suatu usaha yang disengaja untuk mempengaruhi dan membantu perkembangan anak dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, kesehatan jasmani, dan karakter moral  mereka,  sehingga  secara  bertahap  dapat  membawa  mereka  mencapai  tujuan  dan  cita-cita tertinggi  mereka.  Pendidikan  bertujuan  agar  anak  dapat  memiliki  kehidupan  yang  bahagia  dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya  (Eddy,  2016).  Selain  itu,  pendidikan  juga  merupakan  upaya  untuk  membantu  anak belajar  menjadi  mandiri  dan  bertanggung  jawab,  serta  merupakan  usaha  orang  dewasa  untuk membimbing  anak-anak  menuju  kedewasaan.  Menurut  KBBI,  beasiswa  adalah  bantuan  yang diberikan  kepada  pelajar  dan  mahasiswa  untuk  membantu  biaya  pendidikan  mereka.  Beasiswa membantu mereka menyelesaikan pendidikan mereka dengan memberikan dana untuk biaya-biaya yang diperlukan selama masa pendidikan di institusi yang mereka pilih.
Program  Lumajang  Cerdas  adalah  inisiatif  yang  difokuskan  pada  bidang  pendidikan dengan tujuan membangun pendidikan yang berkualitas dan mendorong kemandirian anak-anak. Program ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, yatim piatu, dan anak-anak yang berprestasi namun tidak mampu. Dalam program Lumajang Cerdas, penerima zakat adalah golongan 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, budak, orang yang berutang, untuk jihad fi sabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan bantuan.
Adapun strategi BAZNAS dalam meningkatkan Pendidikan Masyarakat Lumajang melalui Program Lumajang Cerdas adalah:
a. Adanya Semangat Pimpinan dan Pengurus BAZNAS dalam bertugas
Sebagaimana  hasil  observasi  bahwa  strategi  BAZNAS  dalam  meningkatkan  Pendidikan Masyarakat Lumajang melalui Program Lumajang Cerdas adalah adanya rasa tanggung jawab dari pimpinan  dan  karyawan  dengan  cara  pemberian  bimbingan,  memberikan  gagasan,  dan  solusi antara pimpinan dan pengurus.
b. Melakukan kerjasama antar Koordinator Wilayah (KORWIL) pendidikan dengan beberapa tahap yaitu:
Tahap  pertama  BAZNAS  memberikan  surat  kepada  KORWIL.  Tahap  kedua  yakni  KORWIL memberikan surat kepada kepala sekolah. Tahap ketiga kepala sekolah memilih siapa yang berhak menerima bantuan. Tahap ke empat BAZNAS melalukan pendistribusian.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti  menemukan  bahwa  Lembaga  Badan  Amil  Zakat Nasional di Kabupaten Lumajang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang  diamanatkan  oleh  undang-undang.  Baznas  juga  berperan  secara  signifikan  dalam  gerakan dakwah pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya lembaga Baznas di kabupaten lainnya, Baznas Kabupaten  Lumajang  telah  aktif  melalui  berbagai  program  di  berbagai  bidang,  yang  turut  serta dalam  menyebarkan  pemahaman  tentang  ekonomi  Islam  dan  memberikan  edukasi  kepada masyarakat tentang zakat. Secara teknis, distribusi harta kepada yang membutuhkan diatur dalam kerangka konsep zakat, yang merupakan salah satu pilar ekonomi Islam.
Hal ini menunjukkan bahwa mewujudkan tatanan perekonomian yang adil dan merata merupakan  tanggung  jawab  bersama  individu.  Secara  teknis,  distribusi  harta  kepada  yang membutuhkan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip zakat. Zakat didistribusikan dalam dua bentuk utama: konsumtif, yang meliputi pemenuhan kebutuhan hidup bagi fakir, miskin, muallaf, dan kaum dhuafa, serta distribusi untuk hal-hal yang bersifat produktif, seperti pemberian modal kerja, modal usaha, peralatan dagang, bibit pertanian, atau modal peternakan bagi mustahik dan lainnya. Pengeluaran harta aqiqah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dimas & Muhammad, 2021).
Selain  itu,  bantuan  tidak  hanya  terbatas  pada  bidang  kesehatan,  tetapi  juga  mencakup pendidikan,  kemanusiaan,  dan  lainnya.  Seluruh  jenis  bantuan,  baik  dalam  bentuk  harta  zakat maupun  yang  lainnya,  membantu  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan meningkatkan aspek sosial ekonomi mereka. Selain itu, bantuan tersebut juga mempromosikan nilai-nilai  kemanusiaan,  seperti  semangat  gotong  royong.  Dalam  konteks  masyarakat  Indonesia, tradisi tolong-menolong terhadap keluarga kurang mampu telah menjadi bagian dari kehidupan sosial sejak zaman nenek moyang (Darmawan, 2022).

## Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di daerah merupakan badan resmi dan satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah sesuai dengan Kepres  RI  No.  8  Tahun  2011.  Baznas  berfungsi  sebagai  lembaga  resmi  yang  bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara nasional. Hal ini  memperkuat  peran  Baznas  sebagai  sarana  dakwah  dalam  gerakan  pemberdayaan  ekonomi masyarakat yang bertujuan membantu pemerintah. Bagi para pedagang, peternak, pelaku usaha, yang  kekurangan  modal  dapat  mengoptimalkan  potensi  usaha  yang  dilakukannya  untuk mengembangkan usahanya agar lebih bermanfaat secara ekonomi. Implementasi program Lumajang Cerdas  dalam  meningkatkan  pendidikan  berkualitas  bagi  masyarakat  Lumajang  yakni  dengan melalui kepala sekolah untuk memberikan bantuan dari baznas lumajang sehingga mempermudah pihak  baznas  dalam  pengimplementasian  strategi  baznas.  Keberadaan  Baznas  sebagai  lembaga pemerintah yang mengelola dana zakat dapat menjadi instrumen syiar dan dakwah bagi edukasi, sosialisasi untuk pengembangan nilai- nilai ekonomi syariah yaitu; keadilan, pemerataan, kemadirian dan lainnya. Hal ini tentu juga menjadi bagian penting dari penguatan ekonomi syariah tidak bisa terlepas dari pertumbuhan pengelolaan zakat di daerah, khususnya dan Indonesia secara umum.

## Daftar Pustaka
Al-Mishri, S. (2006). Pilar-pilar Ekonomi Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ali, K. M. (2021). Enhancing The Role of Zakat and Waqf on Social Forestry Program in Indonesia.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 12 (1), 4 – 5. Antonio, S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek . Jakarta: Gema Insani Press.
Darmawan,  M.  I.  (2022).  Optimalisasi  Penyaluran  Zakat,  Infak,  Sedekah  (ZIS)  Baznas  Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 8 (2), 1196 – 1204.
Dimas, H. ., & Muhammad. (2021). Zakat Profesi Melalui Peraturan Daerah; Ikhtiar Pemberdayaan Ekonomi Ummat . Mataram: LTNU.
Eddy, Y. (2016). Manajemen Strategi . Yogyakarta: Andi. Gusfahmi. (2017). Pajak Syariah . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hafidhuddin, D. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Moderen . Jakarta: Gema Insani Press. Mashur. (2020). Filsafat Ekonomi Islam . Semarang: Lakeisha.
Rachman, R. F. (2019). Optimalisasi Media Digital Berbasis Kemaslahatan Umat dalam Program Pahlawan Ekonomi Surabaya. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam , 8 (2), 273 – 292. Rachman, Rio Febriannur. (2018). Dakwah Interaktif Kultural Emha Ainun Nadjib. Jurnal Spektrum Komunikasi , 6 (2), 1 – 9.
Rachman, Rio Febriannur. (2020). Kebijakan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Surabaya dalam Perspektif Islam. Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah , 3 (1), 125 – 143. Rachman, Rio Febriannur, Alfarisi, S., Rozi, M. F., & Rovianto, M. (2020). Penyuluhan Tentang Bermedia  Sosial  yang  Baik  Bagi  Siswa  MA  Nurut  Tauhid  Lumajang. Dedication:  Jurnal Pengabdian Masyarakat , 4 (2), 149 – 156. Syarifuddin, A. (2003). Garis-garis Besar Fiqh . Jakarta: Kencana. Tunggal, A. W. (1995). Kamus Bisnis dan Manajemen . Jakarta: Rineka Cipta. Yatminiwati,  M.  (2019). Manajemen  Strategi :  Buku  Ajar  Perkuliahan  Bagi  Mahasiswa .  Lumajang: Widya Gama Press.
Zubaidi.  (2013). Pengembangan  Masyarakat  Wacana  dan  Praktik .  Jakarta:  Kencana Prenada  Media Group.