## KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA AUTO RENT CAR PODOMORO KOTA SEMARANG

## Ayasa Purusottama, Achmad Busro, Adya Paramita Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan FakultasHukum, UniversitasDiponegoro Email: Ayasa Purusottama@gmail.com

## Abstract
Car  rental  agreements  are  generally  consensual  agreements,  meaning  that  they  are  binding  at  the moment  the  agreement  is  reached  on  the  basic  elements  of  goods  and  prices.  Legal  protection against consumers  in the event that there is  an exclusion clause  in the contract clause  needs to be implemented  properly.  The  method  used  in  this  study  is  the  empirical  juridical  approach.  The results of this study ultimately provide the answer that Unilaterally the First Party Podomoro Auto Rent Car has the right to cancel the agreement by overriding Article 1266 of the Civil Code if the Second Party has deviated from this agreement. With the cancellation of this agreement, the vehicle which becomes the object of the lease that has been handed over to the Second Party (consumers), returns to the First Party (Auto Rent Car Podomoro) provided that everything that has been paid by the Second Party (consumers) to the First Party (Auto Rent Car Podomoro), irrevocable.

## Keywords: legal consequences; exoneration clause; Rent a car

## Abstrak
Perjanjian  sewa  menyewa  mobil  pada  umumnya  adalah  perjanjian  konsensual  yang  artinya mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga. Perlindugan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  hal  terdapat  klausula  eksoerasi  didalam  klausula kontraknya  perlu  di  implementasikan  dengan  baik.Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa  Secara  sepihak  Pihak  Pertama  Auto  Rent  Car  Podomoroberhak  membatalkan  perjanjian dengan  mengenyampingkan  Pasal  1266  KUH  Perdata  bila  Pihak  Kedua  telah  menyimpang  dari perjanjian ini. Dengan batalnya perjanjian ini, maka kendaraan yang menjadi objek sewa yang telah diserahkan  kepada  Pihak  Kedua  (konsumen),  kembali  kepada  Pihak  Pertama  (Auto  Rent  Car Podomoro)  dengan  ketentuan  segala  sesuatu  yang  telah  dibayar  oleh  Pihak  Kedua  (konsumen) kepada Pihak Pertama (Auto Rent Car Podomoro), tidak dapat ditarik kembali.
Kata Kunci: akibat hukum;klausulaeksonerasi; Rent Car

## A. Pendahuluan
Perjanjian  sewa  menyewa  pada  umumnya  adalah  perjanjian  konsensual  artinya mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur unsur pokok yaitu barang dan harga.  Juga  meliputi  sifat  tuntut  menuntut  dari  masing-masing  pihak  yang  terikat didalamnya,  dari  pihak  pemilik  tentu  akan  menuntut  terpenuhinya  persyaratan-persyaratan maupun  kewajiban-kewajiban  yang  diajukan.(Subekti,  1995)  Namun  didalam  praktek  atau didalam  kenyataannya,  pelaksanaan  pembuatan  suatu  perjanjian  seringkali  terdapat  suatu pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari pihak lain, walaupun di dalam asas kebebasan  berkontrak  itu  sendiri  para  pihak  dianggap  mempunyai  kedudukan  yang seimbang.Pihak  yang  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  kuat  tersebut  seringkali  telah menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian  yang telah dicetak, baik berupa formulir ataupun berbentuk kontrak untuk kemudian diberikan kepada pihak  lainnya untuk disetujui atau ditandatangani. Pihak  yang  mempunyai kedudukan  yang lebih  kuat  seringkali  menggunakan  kesempatan  untuk  membuat  rumusan  kontrak  yang bertujuan  untuk  membebaskan  pihaknya  dari  beban  tanggungjawab  karena  terjadinya sesuatu akibat suatu perbuatan. (Busro, 2010)
Penyewa mobil sebagai konsumen dan  merupakan pihak yang dianggap mempunyai kedudukan  yang  lebih  lemah  dalam  perjanjian  menyewa  mobil  yang  dilakukan  dengan perusahaan  rental  mobil,  penyewa  mobil  memerlukan  suatu  perlindungan  hukum  atas  hak- haknya selaku konsumen, yang mana berdasarkan penjelasanPasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  bahwa:  perlindungan  konsumen adalah segala upaya  yang  menjamin adanya kepastian  hukum untuk memberi perlindungan terhadap  konsumen.  Sehubungan  dengan  hak-hak  konsumen,pasal  4  point  aUndang- UndangPerlindunganKonsumen,  juga  menjelaskan  bahwa  hak  konsumen  terdiri  atas  hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa.
Perjanjian  yang  memuat  klausula  eksonerasi  juga  disebut  dengan  perjanjian  dengan syarat-syarat untuk pembatasan atau penghapusan tanggungjawab. Klausula eksonerasi yang dimuat dalam suatu perjanjian, diharapkan salah satu pihak dibatasi ataupun dibebaskan dari suatu  tanggungjawab  berdasarkan  hukum.  Beban  tanggungjawab  yang  mungkin  diberikan oleh  suatu  peraturan  perundang-undangan  dapat  dihapus  atau  dihilangkan  dengan dicantumkannya klausula eksonerasi dalam  suatu perjanjian tersebut.(Muljadi and  Widjaja, 2003)  Sejalan  dengan  penjelasn  tersebut,  masih  menurut  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  yang  didalam  Pasal  18  ayat  (1)  point  a  bahwa:
pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/jasa  yang  ditujukan  untuk  di  perdagangkan dilarang  membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap  dekumen  dan/atau perjanjian  apabila:  menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab  pelaku  usaha.  Engels, sebagaimana  dikutip  oleh  Az.  Nasution,  menyebutkan  adanya  tiga  bentuk  yuridis  dari perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi ini. (Nasution, 2006)
Ketiga  bentuk  Yuridis  tersebut  terdiri  dari:  1)  Tanggungjawab  untuk  akibat-akibat hukum,  karena  kurang  baik  dalam  melaksanakan  kewajiban-kewajiban  perjanjian;  2) Kewajiban-kewajiban  sendiri  yang  biasanya  dibebankan  kepada  pihak  untuk  mana  syarat dibuat,  dibatasi,  atau  dihapuskan  (misalnya,  perjanjian  keadaan  darurat;  3)  Kewajiban- kewajiban  diciptakan  (syarat-syarat  pembebasan)  oleh  salah  satu  pihak  dibebankan  dengan memikulkan tanggungjawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ke tiga.
Perjanjian  dengan  menggunakan  klausula  eksonerasi  yang  membebaskan tanggungjawab  seseorang  pada  akibat-akibat  hukum  yang  terjadi  karena  kurangnya pelaksanaan  kewajiban-kewajiban  yang  diharuskan  oleh  perundang-undangan,  antara  lain tentang  masalah pemenuhan tanggungjawab ataupun ganti rugi dalam  hal perbuatan  ingkar janji.  Ganti  rugi  menjadi  tidak  bisa  dibayarkan  apabila  dalam  suatu  perjanjian  tersebut dicantumkan  klausula  eksonerasi  yang  menyatakan  peniadaan  pembayaran  ganti  rugi tersebut.
Perjanjian  sewa  menyewa  kendaraan  bermotor  khususnya  mobil,  pihak  yang menyewakan  menyatakan  kenikmatan  atas  barang  dengan  suatu  perjanjian,  pihak  penyewa menandatangani  surat  perjanjian  tersebut,  sekaligus  sebagai  suatu  bukti  dengan dibayarkannya  uang  sewa  kendaraan  tersebut.  Untuk  sewa  dibayar  lunas  di  muka  pada waktu perjanjian dibuat.
Perjanjian  diadakan  oleh  para  pihak  untuk  membuat  surat  perjanjian  tertulis  karena objek sewanya mempunyai nilai yang tidak sedikit.  Surat perjanjian ini mempunyai fungsi yang  penting  dikarenakan    dengan  adanya  surat  perjanjian  tersebut  para  pihak  akan  lebih mudah  untuk  mengetahui  hak  dan  kewajibannya  masing-masing  pihak  secara  jelas  dan disamping itu juga untuk memudahkan di dalam pembuktian seandainya terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, hal ini sangat diperlukan sekali untuk menangkal apabila di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi penyimpangan  dari  apa  yang  telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam surat perjanjian.
Pandangan  Aristoteles  tentang  keadilan  bisa  didapatkan  dalam  karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics,
buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti  dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. (Apeldoorn, 1996)
Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya  sesuai  dengan  hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.  Kesamaan  proposional  memberi  tiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  diatas  penulis  ingin  merumuskan permasalahan  sebagai  berikut:  1)  Bagaimanaakibathukumklausula  eksonerasi  perjanjian sewa menyewa mobildi kotasemarang2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap klausula eksonerasi perjanjian sewa menyewa mobildi Kota semarang.
Fakta  menunjukkan  bahwa  belum  banyak  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk  penelitian  hukum,  dengan  keterbatasan  kemampuan  penulis  untuk  menelusuri  hasil- hasil  penelitian  di  bidang  hukum,  ada  beberapa  penelitian  tentang  penerapan  doktrin persamaan  pada  “AkibatHukumKlausula  Eksonerasi  Perjanjian  Sewa  Menyewa  Mobildi Kota Semarang”
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  penulis  mendapat  penelitian  dalam  bentuk  jurnal yang  ditulis  oleh  Danty  Listiawati  di  tahun  2015dengan  judul  “KlausulaEksonerasi  dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, yang mengungkapkan pokok permasalahan, yaitu: pertama bagaimanaKlausulaEksonerasidalamsebuahperjnjian. (Listiawati, 2015)
Jurnal  yang  ditulis  olehEry  Agus  Priyono  padatahun  2016  dengan  judul “Pencantuman  Klausula  Eksonerasi  dalam  Perjanjian  Usaha  Laundry  di  Kota  Semarang Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” yang mengungkapkan  tiga  permasalahan  yaitu:  pertama  apa  akibat  hukum  dari  pencantuman klausula eksonerasi terhadap kewajiban pemberian ganti rugi bagi konsumen pengguna jasa laundry.
Keduaapaakibathukumdaripelakuusaha
laundry yang melanggarketentuanpencantumanklausulaseperti yang telahditetapkanUndang- UndangNomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen.
KetigabagaimanaperlindunganhukumbagikonsumenjikamengalamikerugiandilihatdariUndan g-UndangNomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen. (Priyono, 2016)
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Zakiyah  pada  tahun  2017  dengan  judul  “Klausula Eksonerasi  dalam  Perspektif  Perlindungan  Konsumen”  yang  mengungkapkan  dua permasalahan  yaitu:  pertama  bagaimana  keabsahan  perjanjianbaku  yang  memuat klausulaeksonerasi  dilihat  dari  syaratsahnya  perjanjian.  Kedua  bagaimana  keabhsahan perjanjianbaku  yang  memuat  klausulaeksonerasi  dalam  perspektifperlindungan  konsumen. (Zakiyah, 2017)

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  pendekatan yuridis  empiris .  Pendekatan yuridis digunakan untuk  menganalisis  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  perjanjian  sewa menyewa. Sementara itu pendekatan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan  putusan  pengadilan.  Penelitian  ini  juga  berupaya  mencari  hubungan  yang  harmonis  dari konsep-konsep  yang  ditemukan  dalam  bahan-bahan  hukum  primer  dan  skunder  dengan menggunakan teori atau doktrin-doktrin hukum,terkait perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Semarang.(Podhisita, 2017)

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Akibathukumklausula eksonerasi perjanjian sewa menyewa mobildi Kota Semarang
Klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada Auto Rent  Car  Podomorodi  Kota  Semarang  biasanya  berisi  banyak  hal,  tergantung  pada  isi klausula  yang  diperjanjikan.  Berikut  ini  penulis  mengambil  Pasal-Pasal  yang  dianggap penulis  mengandung  unsur  eksonerasi  atau  adanya  pembatasan-pembatasan  dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Auto Rent Car Podomoroyang berdomisili di Kota Semarang    sebagai  analisis  terhadap  faktor  kreditor  menuangkan  pembatasn-pembatasn mengenai  tanggung  jawab  dalam  perjanian  sewa  menyewa.  DalamPasal  6  ayat  1Undang- UndangNomor  8  Tahun  1999  tentangPerlindunganKonsumen, “ PIHAK  KEDUA  berhak sepenuhnya  untuk  menggunakan  kendaraan  yang  disewanya  dengan  perjanjian  ini.”. dalamayat  (2) :  “ Mengingat  kendaraan  telah  dipegang  oleh  PIHAK  KEDUA  sebagai penyewa,  karenanya  PIHAK  KEDUA  bertanggung  jawab  penuh  untuk  merawat  dan menjaga  serta  kebaikan  kondisi  kendaraan  tersebut  sebaik-baiknya  atas  biaya  PIHAK KEDUA sendiri.”
Berdasarkan penjabaran  mengenai  isi klausula-klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa  menyewa  mobil  yang telah di paparkan penulis, pada dasarnya klausula semacam  ini bertujuan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab melalui pengalihan tanggung jawab
atau mengurangi tanggung jawab dari pihak pelaku usaha terhadap konsumen, pelaku usaha mengatur  hak-haknya  yang  menguntungkan,  tetapi  tidak  kewajibannya,  oleh  karena  itu praktik-praktik  demikian  perlu  ditertibkan  khsusnya  terhadap  pelaku  usaha  sewa  menyewa mobil.
Selain  contoh  klausula  dalam  kontrak  sewa  menyewa  mobil  pada  Auto  Rent  Car Podomoro  Kota Semarang  di atas, untuk lebih  memudahkan dalam  menganalisa  jenis-jenis dan  isi  klausula  eksonerasi  yang  akan  diteliti,  maka  pembahasan  klausula  eksonerasi tersebut  akan  dikelompokkan  berdasarkan  jenis-jenis  kalusula  atau  pelayanan  yang diperjanjikan  dalam  masing-masing  perjanjian  sewa  menyewa  mobil,  yang  dalam  hal  ini meliputi  perjanjian  sewa  menyewa  mobil  antara  perusahaan  sewa  mobil  dan  Konsumen secara umum.
Jenis-jenis  klausula  eksonerasi  akan  langsung  dikaitkan  dengan  isi  klausula  dari perjanjian yang memuat klausula eksonerasi tersebut, yaitu:
a. Melepaskan Diri dari Kewajiban
Isi  dari  pasal-pasal  yang  terkandung  dalam  perjanjian  sewa  menyewa  mobil yang  berisi  klausula  yang  melepaskan  pihak  Auto  Rent  Car  Podomoro  selaku  dari kewajibannya adalah:
1) Secara  sepihak  Pihak  Pertama  Auto  RentCar  Podomoro  berhak  membatalkan perjanjian  dengan  mengenyampingkan  Pasal  1266  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagangbila  Pihak  Kedua  telah menyimpang  dari  perjanjian  ini.  Dengan  batalnya  perjanjian  ini,  maka  kendaraan yang  menjadi objek sewa  yang telah diserahkan kepada Pihak  Kedua (konsumen), kembali kepada Pihak Pertama (Auto Rent Car Podomoro) dengan ketentuan segala sesuatu  yang  telah  dibayar  oleh  Pihak  Kedua  (konsumen)  kepada  Pihak  Pertama (Auto Rent Car Podomoro), tidak dapat ditarik kembali.
2) Apabila  sewaktu-waktu  Pihak  Pertama  (Auto  Rent  Car  Podomoro)  akan  menarik kembali  mobil  yang  telah  menjadi  objek  sewa  yang  digunakan  oleh  Pihak  Kedua (konsumen),  Pihak  Pertama  (Auto  Rent  Car  Podomoro)  akan  memberitahukan secara tertulis 1 (satu) hari sebelumnya kepada Pihak Kedua (konsumen).
b. Salah satu Pihak Membatasi Diri terhadap Tanggung jawab untuk Menjamin
Isi  dari  pasal-pasal  yang  terkandung  dalam  perjanjian  sewa  menyewa  mobil yang  berisi  klausula  yang  yang  membatasi  pihak  Auto  Rent  Car  Kota  Semarang    dari tanggungjawab untuk menjamin adalah:
1) Tuntutan  kerusakan  atau  kehilangan  objek  sewa  (mobil)  yang  berada  dalam pengawasan  dan  tanggungjawab  Pihak  Kedua  (konsumen)  maupun  kerugian- kerugian  lainnya,  antara  lain  kecelakaan  yang  mengakibatkan  rusak  bahkan musnahnya  mobil  sewa  karena  kesalahan  dan  kelalaian  Pihak  Kedua  (konsumen) dalam melaksanakan kegiatan sepenuhnya menjadi resiko atau tanggungjawab Pihak Kedua (konsumen).
2) Dalam hal Pihak Kedua (Konsumen) menggadaikan hak atas benda bergerak (mobil) baik sebahagian atau seluruhnya dalam masa  berlakunya perjanjian ini, maka segala macam  bentuk  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Pihak  Kedua  (konsumen) untuk  membebani  dengan  fidusia,  gadai  atau  bentuk  jaminan  lainnya  adalah  tetap terikat pada peraturan perundang-undangan  yang  berlaku serta segala akibat hukum yang  timbul  dari  dan  dikarenakan  oleh  adanya  pembebanan  tersebut  sepenuhnya menjadi  beban  dan  tanggungjawab  Pihak  Kedua  (konsumen),  serta  Pihak  Kedua (konsumen)  menyatakan  membebaskan  Pihak  Pertama  (Auto  Rent  Car  Podomoro) dari segala tuntutan, gugatan, dan resiko dari pihak lain.
3) Selama  perjanjian  berlaku  dalam  menggunakan  mobil  yang  menjadi  objek  sewa Pihak  Kedua  (konsumen)  tidak  diperkenankan  menuntut  ganti  rugi  kepada  Pihak Pertama  bila  mobil  tersebut  terdapat  permasalahan  dengan  performa  mesin  ataupun hal  lain  yang  berkaitan    dengan  kinerja  mobil  yang  dapat  merugikan  konsumen dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa.
4) Tuntutan  kerusakan  mobil  yang  berada  dalam  tanggungjawab  Pihak  Kedua (konsumen)  maupun  kerugian-kerugian  lain,  antara  lain  kecelakaan  yang mengakibatkan  meninggalnya  orang  yang  karena  kesalahan  kelalaian  Pihak  Kedua (konsumen)  dan  atau  kerusakan  barang  (mobil)  yang  timbul  dalam  melaksanakan kegiatan, sepenuhnya menjadi resiko atau tanggungjawab Pihak Kedua (konsumen). Berangkat  dari  hasil  pembahasan  diatas,  penulis  berpendapat  bahwa The  Due  Care Theory dalam  suatu  perjanjian  sewa  menyewa  sangat  perlu  di  implementasikan  terhadap eksistensinya.  Karena  Teori  perhatian  ( The  Due  Care  Theory )  menekankan  terhadap kewajiban para pelaku bisnis kepada konsumen didasari pada gagasan bahwa konsumen dan pelaku bisnis atau penjual tidak berada dalam secara equal .(Asyhadie, 2012) Dalam kondisi ini  kepentingan  konsumen  secara  khusus  sangat  rentan  untuk  disalahgunakan  oleh  para pelaku  bisnis  atau  penjual.  Di  satu  pihak  para  penjual  memiliki  pengetahuan  dan  keahlian mengenai  barang  komoditi  yang  dijual,  sedangkan  pada  pihak  yang  lain  konsumen  tidak memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai produk yang akan mereka beli/sewa.
Oleh karena para pelaku ekonomi berada dalam posisi yang menguntungkan, mereka memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  perhatian  khusus  untuk  menjamin  kepantingan konsumen  untuk  tidak  disalahgunakan.  Konsumen  sangat  bergantung  pada  keahlian  para pelaku bisnis atau penjual. Para pelaku bisnis atau penjual tidak hanya  memiliki kewajiban untuk  menyampaikan  produk  mereka  kepada  konsumen,  tetapi  mereka  juga  harus melaksanakan perhatian yang semestinya ( to exercise due care ) untuk mencegah orang lain dari luka yang disebabkan oleh produk.(Siahaan, 2005)
Hal  ini dimaksudkan agar pada perjanjian sewa  menyewa  mobil, para pelaku usaha rental agar tidak hanya menyampaikan mengenai apa yang menjadi keunggulan produk atau mobil, keuntungan (profit) serta fasilitas yang akan mereka sewakan dan berikan, melainkan para  pelaku  usaha  rental  mobil  juga  harus  memperhatikan  apa  yang  menjadi  hak-hak  dari pada konsumen (penyewa) itu sendiri, agar terhindar dari kerugian.
2. Bentuk  Perlindungan  Hukum  terhadapklausulaeksonerasipada  Perjanjian  Sewa Menyewa Mobil Di Auto RentCar Podomoro
Pada dasarnya perlindungan terhadap konsumen sudah diawali dengan adanya asas keseimbangan  dan  keselarasan  yang  tercantum  dalam  norma  dasar  negara  kita,  yakni pancasila  khususnya  sila  ke  lima  yaitu  “Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia”. Berdasarkan  asas  keseimbangan  ini  maka  tidak  dikehendaki  adanya  suatu  hubungan  yang timpang diantara sesama manusia Indonesia di mana yang satu lebih kuat dan mendominasi yang lainnya.
Asas  ini  kemudian  dituangkan  dalam  batang  tubuhUndang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  mengatur  bahwa  segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  dalam  hukum  dan  pemerintahan,  dan  wajib  menjunjung  tinggi  hukum  dan pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya.  Ini  berarti  tidak  ada  seorang  warga negarapun yang memiliki kedudukan istimewa di muka hukum. Begitu pula halnya terhadap konsumen  maupun  kreditur  yang  ada  dalam  perjanjian  sewa  menyewa  mobil  bank.  Semua adalah  sederajat  dan  memiliki  hak-hak  yang  seimbang  satu  sama  lain.  Namun  demikian mengingat  kedudukannya  sebagai  dasar  negara  dan  UUD,  perlindungan  yang  diberikan  ini masih  begitu  umum  dan  abstrak,  sehingga  masih  memerlukan  peraturan  perundang- undangan lain dibawahnya.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  diatas,  Soetjipto  Rahardjo  mengemukakan  bahwa perlindungan  hukum  adalah  adanya  upaya  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara mengalokasikan  suatu  kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam  kepentingannya tersebut.  Selanjutnya  dikemukakan  pula  bahwa  salah  satu  sifat  dan  sekaligus  merupakan
tujuan  dari  hukum  adalah  memberikan  perlindungan  (pengayoman)  kepada  masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.(Rahardjo, 1983)
Sehubugan  dengan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  hal terdapat  klausula  eksonerasi  pada  perjanjian  sewa  menyewa  mobil  di  Auto  Rent  Car Podomoro  di  Kota  Semarang,  sebagaimana  apa  yang  telah  dijelaskan  pada  sub  bab sebelumnya  mengenai  jenis-jenis  klausula  eksonerasi  yang  ada  pada  perjanjian  sewa menyewa  mobil  Auto  Rent  Car  Podomoro,  antara  lain  adalah  pada  pasal  yang  mengatur tentang kerusakan dan kehilangan dan  berindikasi  merugikan konsumen. Dalam  hal terjadi kehilangan  atau  kerusakan  pada  objek  sewa  yang  disebabkan  oleh  kecelakaan  atau  karena keadaan  yang  diluar  dugaan  dari  pihak  peyewa,  serta  di  sisi  lain  konsumen  dalam  hal  ini penyewa  berakibat  timbul  kerugian  secara  fisik  maupun  materi  karena  insiden  tersebut. Dalam  hal  ini  menurut  hemat  peulis  bahwa  hal  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  pelaku usaha, sebagaima apa yang telah di amanatkan oleh pasal 19Undang-
UndangPerlindunganKonsumen,/bahwa tanggung  jawab produsen dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Pelaku  Usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran, dan  /  atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkomsumsi  barang  dan  atau  jasa  yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2) Ganti rugi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian  barang  dan  /  atau  jasa  yang  sejenis  atau  secara  nilainya,  atau  perawatan kesehatan  dan  /  atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4) Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasrkan  pembuktian  lebih lanjut  mengenai  adanya  unsur  kesalahan.  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berlaku  apabila  pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”
Berdasarkan  apa  yang  telah  dijelaskan  oleh  ayat  (2)  diatas,  bahwa  ganti  rugi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku. Hal tersebut seharusnya menjawab bahwa dalam hal telah terjadi kerusakan dalam perjanjian  sewa  menyewa  pihak  konsumen  yang  disisi  lain  berkibat  cidera,  seharusnya mendapatkan  ganti  rugi  verupa  pengembalian  uang,  perawatan  kesehatan  dan  pemerian santunan, bukan berarti melah bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada objek sewa yang dalam hal ini tidak/belum dapat dibuktikan penyebab kerusakan atas pemakaiannya.
Berangkat  dari  pandangan  peulis  tersebut  diatas,  Tulus  Abadi  mengatakan  bahwa konsumen  yang  dalam  konteks  ini  adalah  penyewa  mobil  seharusya  lebih  dilindungi  hak- hak  nya  selaku  konsumen,  sebagaimana  apa  yang  telah  dijelaskan  oleh  pasal  15Undang- UndangPerlindunganKonsumen, bahwa hak-hak Konsumen meliputi:
(1) Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
(2) Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
(3) Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa;
(4) Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
(5) Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut;
(6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
(7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
(8) Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi/penggantian,  apabila  barang  dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
(9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Berdasarkan ayat (8) diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen yang dalam hal ini penyewa  dari  Auto  Rent  Car  Podomoro  berhak  mendapatkan  ganti  rugi  baik  itu  berupa materi  maupun  perawatan  dalam  hal  telah  terjadi  hal  yang  tidak  di  inginkan  dalam perjanjian sewa menyewa mobil.
Sejalan dengan penjelasan pendapat responden di atas, The Due Care Theory (Teori perhatian) mengenai kewajiban para pelaku bisnis terhadap konsumen didasari pada gagasan bahwa  konsumen  dan  pelaku  bisnis  atau  penjual  tidak  berada  dalam  secara  equal.  Karena dalam kondisi ini kepentingan konsumen secara khusus sangat rentan untuk disalahgunakan oleh  para  pelaku  bisnis  atau  pegusaha  rental  mobil.  Di  satu  pihak  para  yang  menyewakan memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai barang komoditi yang disewakan, sedangkan
pada pihak yang lain konsumen tidak memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai produk yang  akan  mereka  sewa.  Oleh  karena  para  pelaku  ekonomi  berada  dalam  posisi  yang menguntungkan,  mereka  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  perhatian  khusus  untuk menjamin kepantingan konsumen untuk tidak disalahgunakan. Konsumen sangat bergantung pada  keahlian  para  pelaku  bisnis  atau  penjual.  Para  pelaku  bisnis  atau  penjual  tidak  hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan produk mereka kepada konsumen, tetapi  mereka juga harus melaksanakan perhatian yang semestinya ( to exercise due care ) untuk mencegah orang  lain  dari  luka  yang  disebabkan  oleh  produk.  Selain  itu The  social  cost  view  of  the manufacturer’s duties  yang  merupakan  kelanjutan  dari  dua  teori  sebelumnya,  bahwa  teori ini  menekankan  pada  kewajiban  pelaku  bisnis  atau  produsen  untuk  memberikan  ganti  rugi terhadap kerugian  yang dialami oleh konsumen akibat produk yang digunakan.(Kristiyanti, 2008)
Dalam hal telah terjadi sengketa dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada  Auto Rent Car Podomoro Kota Semarang, Tulus Abadi  menambahkan bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pihak konsumen dapat mengadukan kepada lembaga tersebut demi memenuhi hak-haknya sebagai konsumen. Untuk memudahkan pengaduan, maka akan dijelaskan bagaimana prosedur untuk dapat mengadu ke YLKI dan  bagaimana proses serta mekanisme penanganannya.
Pertama,  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengadu  adalah  melalui  telepon,  surat atau dating lansung. Pengaduan melalui telepon dikategorikan menjadi dua yaitu:
(1) Hanya minta informasi atau saran ( advice ), maka telpon itu cukup dijawab secara lisan pula dan diberikan advice pada saat itu dan selesai;
(2) Pengaduannya  untuk  ditindak  lanjuti,  jika  konsumen  meminta  pengaduannya  ditindak lanjuti,  maka  si  penelepon  diharuskan  mengirim  surat  pengaduan  secara  tertulis  ke YLKI yang berisi:
(a) kronologis kejadian yang dialami sehingga merugikan konsumen;
(b) wajib mencantumkan identitas dan alamat lengkap konsumen;
(c) menyertakan  barang  bukti  atau  fotocopy  dokumen  pelengkap  lainnya  (kwitansi pembelian, kartu garansi, surat perjanjian, dll;
(d) Apakah konsumen sudah pernah melakukan komplain ke pelaku usaha. Jika belum pernah,  maka  konsumen  dianjurkan  untuk  melakukan  komplain  secara  tertulis  ke pelaku usaha terlebih dahulu;
(e) Cantumkan tuntutan dari pengaduan konsumen tersebut.
Kedua, setelah surat masuk ke YLKI, resepsionis meregister semua surat-surat yang masuk  secara  keseluruhannya  (register  I).  Selanjutnya  surat  diberikan  kepada  Pengurus Harian setidaknya ada tiga yaitu (a) ditindak lanjuti/ tidak ditindaklanjuti (b) bukan sengketa konsumen (c) bukan skala prioritas. Surat di disposisikan ke Bidang Pengaduan Konsumen dilakukan  register  II  Khusus  sebagai  data  pengaduan.  Ketiga,  setelah  surat  sampai  ke personil  yang  menangani  maka  dilakukan  seleksi  administrasi  disini  berupa  kelengkapan secara administrasi.
Langkah  selanjutnya  dilakukan  setelah  proses  administasi  dan  analisis  substansi, yaitu korespondensi kepada pelaku usaha dan instansi terkait sehubungan dengan pengaduan konsumen. Pada tahap pertama korespodensi dilakukan  bisanya adalah  meminta tanggapan dan  penjelasan  mengenai  kebenaran  dan  pengaduan  konsumen  tersebut.  Di  sini  YLKI memberikan kesempatan untuk mendengarkan kedua belah pihak yaitu versi konsumen dan versi pelaku usahaseperti yang tercantumdalamKitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak jarang  dengan  korespodensi  ini  kasus  dapat  diterima  masing-masing  pihak  dengan memberikan  jawaban  surat  secara  tertulis  ke  YLKI  yang  isinya  permintaan  maaf  kepada konsumen dan sudah dilakukan penyelesaian langsung kepada konsumennya.

## D. Simpulan
Akibathukumklausula eksonerasi  perjanjian sewa menyewa  mobildi kotasemarangyang mendasari  pihak  kreditor  menuangkan  klausula  mengenai  pembatasan-pembatasan  dalam perjanjian sewa menyewa mobil adalah karena untuk melindungi apa yang menjadi objek sewa menyewa  yang  dalam  hal  ini  adalah  mobil  sewaan  agar  terhindar  dari  resiko  kerusakan  dan kehilangan,  karena  hal-hal  tersebut  karena  kesepakatan  dan  demi  hukum  akan  menjadi tanggung  jawab  penyewa/debitor  secara  keseluruhan,  karena  itulah  pihak  kredtior  mendasari pemberian klausula yang mengandung pembatasn-pembatasan dalam perjanjian sewa menyewa agar lebih terjamin keutuhan objek perjanjian sewa menyewanya.
Perlindungan  hukum  terhadap  klausula  eksonerasi  perjanjian  sewa  menyewa  mobildi kotasemarangadalah  meliputi:  a)  Perlindungan  bersifat  preventif,  yang  bersifat  mencegah permasalahan yang mungkin timbul akibat ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa mobil yang terdapat dalam Pasal 8 UUP, Pasal 11 UUP, Pasal 12 ayat 1, Pasal 29 UUP, Pasal 49 ayat 2  UUP,  Pasal  2  UUPK.  Serta  b)  perlindungan  bersifat  refpresif,  perlindungan  yang diberikanterhadap  konsumen  setelah  terjadinya  permasalahan  dan  bersifat  menanggulanginya. Seperti  setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  mengadukan  keluhannya  kepada  Yayasan Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  dengan  3  (tiga)  tahap,  yaitu  tahap  pengaduan,
administrasi data serta penyelesaiannya  baik secara non  litigasi (mediasi)  maupun  litigasi  jika tidak terjadi kesepakatan ( deadlock ) antara kedua belah pihak yang bersengketa.  Selain upaya tersebut,  konsumen  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di peradilan umum dan penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), badan  yang  bertugas  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  antara  pelaku  usaha  dan konsumen,  yang  mana  bentuk  penyelesaian  sengketa  terkait  perlindungan  konsumen dilaksanakan dengan cara sederhana, biaya murah, atau tanpa bayar dan proses perkara cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU
Apeldoorn, L. J. Van. (1996). Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan Kedua Puluh Enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
Asyhadie, Zaeni. (2012). Hukum  Bisnis . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Busro, Achmad. (2010). Kapita Selekta Hukum Perjanjian . Yogyakarta: Pohon Cahaya. Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika. Muljadi,  Kartini,  dan  Gunawan  Widjaja.  (2003). Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nasution,  Az.  (2006). Hukum  Perlindungan  Konsumen  Suatu  Pengantar .  Jakarta:  Diadit Media.
Podhisita, Chai. (2017). Theoritical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research . Qualitative Research Methods.
Rahardjo, Soetjipto. (1983). Permasalahan Hukum Di Indonesia . Bandung: Alumni.
Siahaan, N. H. T. (2005). Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen Dan Tanggungjawab Produk . Jakarta: Panta Rei.
Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian . Bandung: Citra Aditya Bakti.

## B. JURNAL
Listiawati, Danty. (2015). “Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.” Privat Law , no. 7: 26604.
Priyono,  Ery  Agus.  (2016).  “Pencantuman  Klausula  Eksonerasi  Dalam  Perjanjian  USAha Laundry  Di  Kota  Semarang  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Diponegoro Law Review 5 (2): 1–11.
Zakiyah. 2017. “Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” Al-Adl 9 (3): 435–51.

## C. UNDANG-UNDANG
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang .
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .