## Al-Mizan
(e-Journal)

## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Bukan Kayu (Getah Pinus) di Kabupaten Tana Toraja
Duwisno Ipang Tandilese 1 , Syamsuddin Muchtar 2 , Hijrah Adhyanti Mirzana 3 1,2,3 Universitas Hasanuddin Email: duwismo@gmail.com; syamsuddinmuchtar@unhas.ac.id;
hijrah.adhyanti@yahoo.com
Penulis Korespondensi: duwismo@gmail.com
Abstract: This study aims to analyze law enforcement against theft of non-timber forest products (pine resin) in Tana Toraja and inhibiting factors in law enforcement. This research is normative-empirical research using a statutory approach, conceptual approach,  and  sociological  enforcement  with  data  sources  in  the  form  of observations, documentation, and interviews with the police, prosecutors, and judges who handle the case. The results of this study indicate that law enforcement against the crime of theft of forest products in Tana Toraja Regency substantially uses Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, but structurally, law enforcers are still less effective  in  handling  it.  While  the  inhibiting  factors  affecting  law  enforcement, namely  structurally,  the  police  are  still  less  effective  in  acting  according  to  the mandate of the law, there are still unscrupulous officials who intervene in the taking of pine resin; and related facilities or facilities are not adequate in supporting the implementation of law enforcement against the crime of pine resin theft.
Keywords: Law Enforcement; Crime; Protected Forest; Pine Sap

## Law Enforcement Against the Crime of Theft of Non-Timber Forest Products (Pine Sap) in Tana Toraja Regency
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penegakan  hukum  terhadap tindak pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus) di Tana Toraja dan faktor- faktor penghambat dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris  dengan  meggunakan  pendekatan  undang-undang,  pendekatan konseptual  dan  penegakan  sosiologis  dengan  sumber  data  berupa  pengamatan, dokumentasi  dan  wawancara  dengan  pihak  kepolisian,  jaksa  dan  hakim  yang menangani  perkara  tersebut.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  pencurian  hasil  hutan  di  Kabupaten  Tana  Toraja secara  substansi  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan,  namun  secara  struktural,  penegak  hukum  masih  kurang  efektif  dalam penanganannya.  Sedangkan  faktor  penghambat  yang  mempengaruhi  penegakan hukumnya,  yaitu  secara  struktural,  pihak  kepolisian  masih  kurang  efektif  dalam bertindak  sesuai  amanah  undang-undang,  masih  adanya  oknum  pejabat  yang mengintervensi terhadap pengambilan getah pinus; dan terkait sarana atau fasilitas belum memadai dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian getah pinus.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana, Hutan Lindung, Getah Pinus

## A. Pendahuluan
Sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar  bagi  pembangunan  nasional  dan  aset  bangsa  yang  di  pergunakan  untuk kemakmuran  rakyat, 1 tak  terkecuali  hutan  dan  segala  isinya.  Hutan  adalah  suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2 Olehnya itu hutan dan segala isinya sangat penting untuk dijaga untuk  kesejahteraan  masyarakat  suatu  negara,  baik  oleh  masyarakat  itu  sendiri maupun pemerintah.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Mengatur dan menetapkan  kawasan  hutan  dan  hasil  hutan,  mengatur  dan  menetapkan  hubungan hukum  antara  orang  dengan  hutan  atau  kawasan  hutan  dan  hasil  hutan,  serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. 3 Selain itu pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada para pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting,  berskala  dan  berdampak  luas  serta  bernilai  strategis,  pemerintah  harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Keberadaan  hutan  dan  segala  isinya  wajib  disyukuri,  diurus,  dimanfaatkan secara  optimal  serta  dijaga  kelestariannya  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang. Hal ini dikarenakan fungsi hutan pada  hakikatnya  merupakan  modal  alam  ( natural  capital)  yang  harus ditransformasikan menjadi modal nyata ( real capital) bagi bangsa Indonesia dengan tujuan  antara  lain  melestarikan  lingkungan  hidup,  meningkatkan  nilai  tambah
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33 ayat (3).
2 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan, pasal 1 angka 2.
3 Ibid., Penjelasan Umum.
pendapatan,  mendorong  ekspor  non  migas  dan  gas  bumi,  menyediakan  lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan sektor-sektor usaha non kehutanan.
Salim mengemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) mengatur fungsi pokok hutan terdiri dari  tiga  fungsi,  yaitu  fungsi  konservasi,  fungsi  lindung  dan  fungsi  produksi  yang perlu dijaga keberlangsungannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap hutan sangat penting melihat dari fungsi tersebut. 4
Hutan  memiliki  manfaat  yang  nyata  bagi  hidup  dan  kehidupan  bangsa Indonesia, baik, manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan  dinamis.  Untuk  itu  hutan  harus  dikelolah,  dimanfaatkan,  dilindungi  dan dilestarikan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang  maupun  yang  akan  datang.  Dalam  kedudukannya  sebagai  salah  satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi  kehidupan  manusia,  oleh  karena  itu  harus  di  jaga  kelestariannya.  Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya  dengan  dunia  internasional  menjadi  sangat  penting  dengan  tetap mengutamakan kepentingan nasional.
Kerusakan  dan  degradasi  hutan  di  Indonesia  disebabkan  oleh  berbagai  hal. Salah satu diantaranya adalah karena peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah  kehutanan  dengan  segalah  aspek  yang  terkait  dengannya  (pertanahan pertambangan,  perkebunan,  tata  ruang, lingkungan,  pemerintah,  dan  pemda)  tidak tertata  dalam  suatu  sistem  hukum  yang  komprehentif,  harmonis  dan  sinkron  baik secara vertikal maupun horizontal. Padahal seharusnya, keseluruhan kaidah-kaidah hukum  kehutanan  tersusun  dalam  sebuah  sistem  hukum. 5 Jika  tidak,  hal  itu  akan mudah  menimbulkan  pertentangan  antar  kaidah  hukum  itu  sendiri.  Para  sosiologi hukum seperti Kees Schuit, Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto memandang
4 Randy H. Salim, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Parigi  Moutong  Sulawesi  Tengah:  Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Parigi  Nomor: 127/Pid.B/2012/PN.PRG), ” Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), 2.
5 Fajlurrahman Jurdi, Teori Negara Hukum (Malang: Setara Press, 2016), 21.
hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai sistem hukum yang terdiri atas 3 unsur, yaitu unsur ideal yang meliputi keseluruhan aturan, unsur asas-asas hukum, dan unsur kaidah-kaidah. 6
Salah  satu  pengaturan  yang  ditetapkan  di  Indonesia  terkait  hal  yang  perlu diatur dengan penetapan pidana ialah pelanggaran di bidang kehutanan. Selama ini masyarakat pada umumnya hanya mengetahui pelanggaran di bidang kehutanan pada tindakan illegal logging, akan tetapi pada faktanya pelanggaran di bidang kehutanan mempunyai  lingkup  yang  cukup  luas,  termasuk  terkait  dalam  hal  pengurusan  izin pengelolaan,  pemanfaatan,  penebangan  hutan  dan  juga  pelanggaran  dalam pengangkutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil  hutan  yang  harus  ditunjukkan  oleh  masyarakat. 7 Tiap-tiap  pelanggaran  di bidang kehutanan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. 8
Pelanggaran terhadap pengelolaan hasil hutan terjadi pula di Kabupaten Tana Toraja,  Sulawesi  Selatan. Kabupaten  Tana  Toraja  yang  beribukota  di  Makale terletak antara 2 o -3 o Lintang Selatan dan 119 o -120 o Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara, Kabupaten Enrekang  dan  Kabupaten  Pinrang  di  sebelah  Selatan,  serta  di  sebelah  Timur  dan Barat  masing-masing  berbatasan  dengan  Kabupaten  Luwu  dan  Provinsi  Sulawesi Barat dengan luas wilayah 2.054,30 km 2 yang meliputi 19 kecamatan. 9
Kabupaten  Tana  Toraja  merupakan  salah  satu  daerah  yang  memproduksi hutan  bukan  kayu  di  wilayah  Sulawesi  Selatan  dengan  luas  hutan  produksi  pada tahun 2022 adalah 5.526,770 ha atau 2.432,142 ton getah pinus. 10 Kehadiran hutan pinus  rakyat  di  Kabupaten  Tana  Toraja  berperan  secara  nyata  dalam  pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, misalnya untuk kayu bakar, bahan untuk
6 Salim, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging …,” 9.
7 Achmad Ali dan Wiwie  Heryani , Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 137.
8 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT Rireka Cipta, 2007), 209-211.
9 Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Tana Toraja dalam Angka; Tana Toraja Regency in Figures 2023 (Tana Toraja: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2023); 4.
10 Ibid., 238-239.
upacara  keagamaan  dan  adat  sampai  bahan  pembangunan  bangunan. 11 Namun keberadaan hutan pohon pinus pada b eberapa tempat di Tana Toraja telah mengalami penurunan atau mati karena pengambilan getah secara terus menerus.
Observasi awal diketahui adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan  tidak  memiliki  izin  untuk  mengelola  kawasan  hutan  nasional,  yang  dimana mereka  hanya  memanfaatkan  hutan  dengan  cara  apa  pun  yang  penting  keinginan mereka tercapai. Pihak-pihak tersebut tidak mempedulikan sama sekali dampak dari perbuatannya, sehingga musibah pun muncul, seperti longsor, kebakaran hutan dan yang rugi bukan cuman mereka saja tapi masyarakat sekitar pun menjadi korban dan para  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  ini  adalah  masyarakat  dari  luar  daerah Toraja yang datang mengeruk hasil hutan di Kabupaten Tana Toraja. 12 Olehnya itu, maka  perlu  adanya  penegakan  hukum  terhadap  aktifitas  yang  tidak bertanggungjawab  terhadap  keberadaan  hutan  pinus  dan  segala  produksinya  di Kabupaten Tana Toraja.

## B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Hutan Bukan Kayu (Getah
Pinus) di Kabupaten Tana Toraja
Terkait  dengan  hukum  pidana  pada  pengelolaan  hutan  di  Indonesia  yang sebagaimana  dituangkan  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  1999 tentang kehutanan, yang ketentuan pidananya diatur sebagaiman diatur dalam pasal 50  yang  berkaitan  dengan  pelarangan  yang  terjadi  pada  pengelolaan  sumber  daya hutan  yang  mencakup;  menebang  tanpa  izin,  menebang  di  Kawasan  lindung  dan seterusnya.
Menurut pandangan Willem Pattinasarany dari Indonesia Working Group on Forest  Finance  (IWGFF),  perangkat  hukum  yang  mengatur  pemidanaan  dalam pengelolaan  hutan  di  Indonesia  belum  berjalan  efektif  dan  terkesan  lemah  dalam
11 Daud Malamassam, “Kontribusi Hutan Pinus Rakyat terhadap Pendapatan Masyarakat di Tana Toraja,” Jurnal Perennial 3, no. 1 (2007): 32-39.
12 Astuti  Anna Beka’ ,  Fabiola  B.  Saroinsong,  dan  Josephus  I.  Kalangi, “ Evaluasi Pengembangan  Objek  Wisata  Hutan  Pinus  Buntudatu  Kecamatan  Mengkendek  Kabupaten  Tana Toraja ,” Agri-Sosioekonomi 18, no. 3 (2022): 671-676.
penegakan  hukum  pidana  kehutanan,  karena  secara  hukum  kedua  undang-undang tersebut  tidak  mampu  membuktikan  keterlibatan  pelaku  utama  dalam  kejahatan kehutanan.  Jadi  selama  ini  pelaku  utama  tidak  dapat  dihukum,  hal  tersebut  di karenakan mereka tidak pernah terbukti di pengadilan sebagai pencuri hasil hutan bukan kayu bahwa mereka tidak pernah menyadap, membawa dan mengangkut atau memindahkan  hasil  hutan  bukan  kayu  curian.  Semua  aktifitas  penyadapan  dan seterusnya dilakukan oleh buruh penyadap dan pemilik jasa angkutan yang dibayar. Mereka inilah yang sering ditangkap dan dihukum, sementara aktor intelektualnya selalu lolos dari jerat hukum. 13
Padahal  pengaturan  tindak  pidananya  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 14 di mana sistem sanksi yang terdapat dalam  undang-undang  tersebut  adalah  bersifat lex  spesialis. 15 Dengan  kata  lain bahwa secara substansi hukum sudah jelas aturannya, namun secara struktural hukum masih perlu ditingkatkan penindakannya oleh pihak terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus).
Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian hasil hutan bukan kayu (getah  pinus)  di  Kabupaten  Tana  Toraja  pada  umumnya  merupakan  bagian  yang sangat penting dalam proses peradilan pidana yang berkeadilan karena hutan adalah jantung bumi yang menghidupi berbagai makhluk hidup. Adanya upaya yang berjalan dengan maksimal dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian hasil hutan ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk keberadaan hutan lindung yang lebih baik.
Upaya  penegakan  hukum  oleh  penegak  hukum  (struktur  hukum)  terhadap pelaku pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus) di Kabupaten Tana Toraja dilakukan  melalui  tahapan-tahapan  atau  proses  dari  penyelidikan,  penyidikan,
13 Willem  Pattinasarany,  “ Illegal  Logging  dan  Delik  Pencucian  Uang, ” Jurnal  Ilmu  Sosial Transformatif, Edisi 20 Tahun 2005: 75.
14 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, pasal 50, pasal 77, pasal 78, dan pasal 79.
15 N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: PT. Erlangga, 2004), 374.
penuntutan,  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dan  putusan  hakim  sampai pelaksanaan putusan. Adapun prosesnya sebagai berikut:

## 1. Penyelidikan
Penyelidikan  tindak  pidana  pencurian  hasil  hutan  bukan  kayu  ditekankan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga tindak pidana. Penyelidikan dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan  laporan  atau  tertangkap  tangan.  Selanjutnya,  kewenangan  penyelidik meliputi menerima laporan tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang  bukti  menyuruh  berhenti  seorang  yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 16 Untuk itu, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan  meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,  pemeriksaan  dan  penyitaan  surat,  mengambil  sidik  jari  dan  memotret seseorang, serta membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik . 17
Selain penyelidik Polri, maka secara khusus dikenal juga dengan keberadaan Polisi Kehutanan. Polisi Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi kehutanan yang diberi wewenang kepolisian, 18 sehingga Polisi Kehutanan juga memiliki tugas pokok dalam penyidikan yang meliputi:
a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
b. mempertahankan  dan  menjaga  hak-hak  negara,  masyarakat,  dan perorangan  atas  hutan,  kawasan  hutan,  hasil  hutan,  tumbuhan  dan satwaliar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 19
16 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penjelasan Pasal 5 ayat (1)  angka  4  bahwa  yang  dimaksud  dengan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggungjawab adalah  Tindakan  dari  penyelidik  untuk  kepentingan  penyelidikan  dengan  syarat:  a.  Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya  Tindakan  jabatan;  c.  Tindakan  itu  harus  patut  dan  masuk  akal  dan  teramsuk  dalam lingkungan  jabatannya;  d.  Atas  pertimbangan  yang  layak  berdasarkan  keadaan  memaksa;  d. Menghormati hak asasi manusia
17 Ibid., pasal 5 ayat (1) huruf b.
18 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 1 angka 15.
19 Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, pasal 4 ayat (1).
Untuk  menjamin  terselenggaranya  perlindungan  hutan  mengingat  begitu pentingnya  peran  penyelidikan  dalam  proses  perkara  pidana  akan  lebih  baik  jika undang-undang  kehutanan  memberikan  kewenangan  kepada  pejabat  kehutanan tertentu untuk berkedudukan sebagai penyelidik dan melakukan tugas penyelidikan di bidang kehutanan.
Kasus tindak pidana pencurian hasil hutan bukan kayu dalam hal penanganan tentang  pelanggaran  penyadapan  getah  pinus  masih  sangat  kurang  karena  banyak laporan  yang  tidak  ditangani  atau  dilanjutkan  oleh  penyidik  penegakan  hukum  di wilayah  Sulawesi  Selatan,  khususnya  di  Kabupaten  Tana  Toraja,  di  mana  Polisi Kehutanan juga tidak melakukan patrol dan pengawasan secara berkala dalam hutan lindung wilayah Kabupaten Tana Toraja.
Proses penegakan tindak pidana pencurian hasil hutan bukan kayu merupakan suatu peristiwa hukum yang diduga sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi  pidana.  Dugaan  tersebut  ditindaklanjuti  dengan  pelaporan  atau  pengaduan yang  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja  yang  mengalami,  melihat  menyaksikan  dan menjadi korban dalam peristiwa tersebut, sedangkan tindak pidana pencurian hasil hutan bukan kayu, bukan tindak pidana aduan karena setelah ada yang melapor atau tertangkap tangan, pihak yang berwenang harus segera menindaklanjuti berdasarkan hukum yang berlaku. Padahal terjadi peningkatan terjadinya pencurian hasil hutan bukan kayu di Kabupaten Tana Toraja. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Grafik 1. Pencurian Hasil Hutan Bukan Kayu (Getah Pinus) di Kabupaten Tana Toraja 20
20 Unit  Pengelola  Teknis  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Saddang  I,  Dinas  Kehutanan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, 2022.
0 20 2018 2019 2020 2021 2022 Penyadapan Getah Pinus
Series 1
Berdasarkan  grafik  1  tersebut  diketahui  data  kasus  pencurian  hasil  hutan bukan  kayu  (getah  pinus)  dalam  rentang  waktu  lima  tahun  terakhir  mengalami peningkatan  sekitar  15-17  kasus.  Jika  dirata-ratakan  itu  sekitar  10,23%  pertahun. Namun, jika dilihat dari perkembangan tahun per tahun mengalami dinamika naiknya jumlah  kasus.  Paling  drastis  terjadi  pada  tahun  2021  ke  2022  yang  mengalami lonjakan 15 kasus.

## 2. Penyidikan
Penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  kehutanan  termasuk  perkara pengangkutan  hasil  hutan  bukan  kayu  secara  ilegal  menyebutkan  bahwa  selain pejabat penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 21
Selain itu, dalam menjalankan tugasnya PPNS berwenang untuk:
a. Melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran  laporan  atau  keterangan  yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan hutan, dan hasil hutan;
b. Melakukan  pemeriksaan  terhadap  orang  yang  diduga  melakukan  tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan hutan, dan hasil hutan;
c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di dalam Kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut  hutan,  Kawasan  hutan,  dan  hasil  hutan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku;
e. Meminta  keterangan  dan  barang  bukti  dari  orang  atau  badan  hukum sehubungan  dengan  tindak  pidana  yang  menyangkut  hutan,  Kawasan hutan, dan hasil hutan.
f. Menangkap  dan  menahan  dalam  koordinasi  dan  pengawasan  penyidik Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sesuai  kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana;
g. Membuat dan menandatangani berita acara;
h. Menghentikan  penyidikan  apabila  tidak  terdapat  cukup  bukti  tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan. 22
21 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, pasal 77 ayat (1).
22 Ibid., pasal 77 ayat (2).
Khusus  pada  kawasan  konservasi,  Penyidik  Polri  dan  PPNS  tertentu  di lingkungan  Kementerian  yang  lingkup  tugas  dan  tanggungjawabnya  meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diberi wewenang khusus  sebagai  Penyidik  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Wewenang PPNS meliputi:
a. Melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak  pidana  di  bidang  konservasi  sumberdaya  alam  hayati  dan ekosistemnya.
b. Melakukan  pemeriksaan  terhadap  orang  yang  diduga  melakukan  tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
c. Memeriksa tanda penegenal seseorang yang berada dalam Kawasan suaka dana Kawasan pelestarian alam;
d. Melakukan  penggeledahan  dan  penyitaan  barang  bukti  tindak  pidana  di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
f. Membuat dan menandatangani berita acara;
g. Menghentikan  penyidikan  apabila  tidak  terdapat  cukup  bukti  tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 23
Jika mencermati isi pasal 39 diketahui bahwa PPNS memiliki kewenangan dalam  hal  penyidikan,  sehingga  antara  Penyidik  PPNS  dan  Penyidik  Polri  dalam bersinergi  dalam  menangani  penanganan  kasus  tindak  pidana  kehutanan. Berdasarkan wawancara dari para Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja diketahui bahwa  kasus  kehutanan  itu  tidak  pernah  masuk  ke  Kepolisian,  namun  selalu ditangani  oleh  Polisi  Kehutanan  dan  apabila  ada  kayu  yang  didapati  petugas  dan tidak  memiliki  surat,  maka  hanya  diberikan  teguran  untuk  melengkapi  surat- suratnya. 24 Dengan  kata  lain  bahwa  proses  penyidikan  terhadap  kasus  kehutanan belum pernah dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja. Namun masih ditangani oleh Polisi Kehutanan.
23 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pasal 39.
24 Aipda Marson M., S.H., Apida Alpian Somalinggi, dan Briptu Ari Winar, Penyidik Tindak Pidana Khusus Kepolisian Resort Tana Toraja, Wawancara, di Kepolisian Resort Tana Toraja, tanggal 27 Desember 2022.

## 3. Penuntutan
Jaksa  Penuntut  Umum  setelah  menerima  hasil  penyidikan  dari  Penyidik segera  mempelajari  dan  menelitinya  dan  dalam  waktu  tujuh  hari  wajib memberitahukan  kepada  penyidik  apakah  hasil  penyidikan  itu  sudah  lengkap  atau belum. 25 Apabila  hasil  penyidikan  belum  lengkap,  Jaksa  Penuntut  Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai penuntut tentang hal yang harus dilakuka untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada  Jaksa  Penuntut  Umum. 26 Sejak  Jaksa  Penuntut  Umum  menerima  kembali hasil  penyelidikan  yang  lengkap,  ia  segera  menentukan  apakah  berkas  perkara  itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.
Hasil wawancara dengan Muhammad Harmawan, S.H. bahwa semua kasus yang  dilimpahkan  oleh  Penegak  Hukum  (Gakum)  kepada  Kejaksaan  semuanya diproses sampai ke Pengadilan. Proses penyidikan tentang perkara kehutanan dilidik dan  disidik  oleh  Dinas  Kehutanan  Provinsi,  Kementerian  Lingkungan  Hidup,  dan Balai  Pengamanan  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Wilayah Sulawesi kemudian berkas perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi  Selatan  untuk  prapenuntutan  dan  apabila  berkas  perkara  P21  (sudah lengkap)  oleh  Penuntut  Umum,  maka  penyerahan  tersangka  dan  barang  bukti diserahkan ke Kejaksaan Negeri locus delictie 27 kasus tersebut. 28
Dengan  demikian  penegakan  hukum  oleh  Kejaksaan  Negeri  Tana  Toraja terkait pencurian hasil hutan bukan kayu pada prinsipnya tidak memiliki hambatan atau  kendala  apapun.  Hal  ini  dikarenakan  semua  berkas  perkara  semuanya  telah diurus dan diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga
25 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 138 ayat (1).
26 Ibid., pasal 138 ayat (2).
27 Locus  delictie  adalah  suatu  tempat  kejadian  yang  dilakukan  menentukan  hukum  yang berlaku  pada  perbuatan  yang  dilakukan .  Lihat  Oos  Ariyanto  dan  Moh.  Zeinudin,  “ Locus  Delictie Tindak  Pidana Hacking dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Indonesia,” Prosiding  Seminar  Nasional, Universitas Islam Batik Surakarta 2022: 164-171.
28 Muhammad  Hermawan,  Kepala  Seksi  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Makale, Wawancara, di Kejaksanaan Negeri Makale, tanggal 10 Januari 2023.
Kepala  Seksi  Pidana  Umum  (Kasi  Pidum)  Kejaksaan  Negeri  Makale  hanya mendaftarkan dan melakukan sidang di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB.

## 4. Pengadilan
Setelah Pengadilan Negeri Makale menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut  Umum,  maka  Ketua  Pengadilan  Negeri  Makale  Kelas  IB  mempelajari apakah perkara tersebut termasuk wewenanag pengadilan yang dipimpin atau tidak. Bila  perkara  tersebut  merupakan  wewenangnya,  maka  Ketua  Pengadilan  Negeri Makale Kelas IB menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, dan  majelis  hakim  yang  ditunjuk  tersebut  akan  menetapkan  hari  sidang.  Adapun kasus tindak tindak pidana kehutanan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Kehutanan di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB
Tahun 2018-2022 Kasus Tindak Pidana Kehutanan 2018 2019 2020 2021 2022 Penebangan liar - - 2 2 3 Pencurian hasil hutan 1 - - - - Jumlah Kasus 1 0 2 2 3
Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makale diketahui bahwa proses peradilan di Pengadilan  Negeri Makale Kelas IB sudah sesuai dengan proses peradilan  pidana  pada  umumnya,  seperti  proses  persidangan  pada  perkara  Nomor: 122/Pid.B/L.H./2018/PN.Makale bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk subsidaritas, yaitu primair dan subsidair. Hakim menimbang bahwa dakwaan yang terbukti dalam perkara tersebut adalah dakwaan primair dengan unsur- unsur  pokoknya,  yaitu:  (1)  Setiap  orang;  (2)  Menebang  pohon,  memanen  atau memungut hasil hutan di dalam hutan; dan (3) Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat  yang  berwenang. 29 Atas  dasar  hal  tersebut  disimpulkan  bahwa  hakim berpendapat  unsur-unsur  yang  ada  pada  dakwaan  primair,  memenuhi  syarat  atas
29 Alfian, Wakil Ketua Pengadilan/Hakim Pengadilan Negeri Makale Kelas IB, Wawancara, di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB, tanggal 28 Desember 2022.
tindak pidana memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

## 5. Putusan Pengadilan
Putusan hakim dapat berupa: Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan  di  sidang,  kesalahan  terdakwa  atas  pebuatan  yang  didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 30 Jika pengadilan  berpendapat  bahwa  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum. 31 Jika  pengadilan  berpendapat  bahwa terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya  maka pengadilan menjatuhkan pidana. 32
Selain itu, strategi lain yang dilakukan untuk memberantas pencurian hasil hutan  bukan  kayu  yang  terjadi  di  Kabupaten  Tana  Toraja  sesuai  dengan  hasil penelitian Tambusisi dengan cara sebagai berikut:
1. Perlu  penegak  hukum  dan  konservasi  yang  efektif,  artinya  hukum  sekedar menahan  para  pencuri  hasil  hutan  bukan  kayu,  tetapi  juga  menelusuri  pihak- pihak yang mendukung terjadinya pencurian hasil hutan bukan kayu tersebut, mulai  dari  pemodal,  jalur  distribusi,  para  birokrat  dari  tingkat  daerah  sampai dengan tingkat pusat, Polisi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD/DPR), Pengacara, maupun Hakim di Pengadilan.
2. Seharusnya  ditempuh  langkah-langkah  tindakan  yang  bersifat  edukatif, preventif,  maupun  represif  kepada  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  hutan. Langkah dan tindakan yang bersifat edukatif ditempuh dengan dimasukkannya pengetahuan  dan  pengertian  tentang  peranan  dan  fungsi  hutan  ke  dalam
30 Yang  dimaksud  dengan  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti  sah  dan meyakinkan,  yaitu  tidak  cukup  terbukti  menurut  penilaian  hakim  atas  dasar  pembuktian  dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Lihat Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 191 ayat (1).
31 Ibid., pasal 191 ayat (2).
32 Ibid., pasal 193 ayat (1).
kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Langkah  yang  dilakukan  misalnya  memulai  dengan  penyuluhan  dan menggunakan  media  cetak  maupun  media  elektronik  serta  kunjungan  ke lapangan agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya hutan untuk dijaga dan dilestarikan  karena  hutan  merupakan  asset  negara  yang  bernilai  tinggi  bagi kelangsungan hidup masyarakat.
3. Langkah  dan  tindakan  yang  dilakukan  adalah  bersifat  preventif  (pencegahan) atas  terjadinya  penebangan  kawasan  hutan  dengan  upaya  peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
4. Melakukan tindakan secara repsesif, yaitu dengan menghukum pelaku pencurian hasil hutan bukan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan hukuman seberat mungkin sesuai dengan perbuatannya. Penegakan hukum represif adalah melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  aparat  penegak  hukum.  Pada  dasarnya penyidikan  yang  dilakukan  dalam  menangani  kasus  kejahatan  pencurian  hasil hutan bukan kayu dapat ditangani oleh PPNS di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan atas bantuan dari Penyidik Polri. 33
Oleh karena itu penengakan hukum dalam kasus pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus) di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Tana Toraja bisa berjalan secara maksimal jika hal-hal tersebut di atas dilaksanakan mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap peradilan. Jika masih terdapat tumpang tindihnya kebijakan dalam kasus penanganan kasus pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus), maka menimbulkan terjadinya penafsiran hukum yang berbeda di kalangan instansi penegak hukum. Di sisi lain secara normatif, belum ada defenisi hukum yang jelas yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus).
33 Alkasim  Al’araf  Tambusisi , “ Penegak  Hukum  Kasus  Penebangan  Kayu  Illegal  di Kabupaten Muna Sulawesi Selatan, ” Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Hukum Universitas Gajah Mada, 2007), 63.
C. Faktor  Penghambat  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Pencurian  Hasil  Hutan Bukan Kayu (Getah Pinus) di Kabupaten Tana Toraja
Soekanto  berpendapat bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: (1) faktor undang-undang; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan. 34 Menghubungkan teori Soekanto dengan praktik penegakan hukum pidana terhadap pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus) di Kabupaten Tana Toraja dapat dianalisis sebagai berikut:
1. Faktor Undang-Undang
Faktor  undang-undang  dalam  hal  ini  adalah  undang-undang  dalam  arti materil, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah, sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Agar  pembuat  undang-undang  tidak  sewenang  dalam  membuat  sebuah  produk undang-undang.  Hal  ini  dikarenakan  akan  sangat  mempengaruhi  masyarakat,  baik dari segi spiritual maupun material dari masyarakat itu sendiri.
Masalah lain yang mungkin timbul dari undang-undang adalah belum adanya peraturan  pelaksana  dan  juga  kata-kata  yang  digunakan  didalam  undang-undang tersebut masih terjadi multitafsir karena penggunaan kata-kata yang dapat berarti luas.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  undang-undang  ini  dapat menggangu dalam proses penegakan hukum bilamana:
a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang,
b. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang,
c. Ketidak  jelasan  arti  kata-kata  didalam  undang-undang  yang  mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran maupun penerapannya.
Berkaitan  dengan  tindak  pidana  di  bidang  kehutanan,  proses  penyidikan dilakukan  oleh  Penyidik  PNS  yang  diangkat  dari  para  pegawai  di  lingkungan Kementerian  Kehutananan  yang  diberi  wewenang  khusus  untuk  melakukan
penyidikan. Dalam pasal 77 ayat (1) UU Kehutanan disebutkan bahwa selain pejabat penyidik  dari  Polri,  PPNS  tertentu  yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya meliputi pengurusan hutan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud  dengan  PPNS  tertentu  meliputi  PPNS  di  tingkat  pusat  maupun  daerah yang  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  dalam  pengurusan  hutan.  Ketentuan mengenai  tugas  dan  kewenangan  Penyidik  PNS  di  lingkungan  Kementerian Kehutanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.
Berdasarkan kewenangan itu, PPNS di lingkungan Kementerian Kehutanan dapat  melakukan  proses  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  di  bidang  kehutanan dengan  melakukan  semua  proses  penyidikan  sampai  pemberkasan  atau  membuat berita acara penyidikan. Salah satu tahapan dan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan  adalah  melakukan  penangkapan  dan  penahanan  sebagaimana  pasal  77 ayat (2) huruf f UU Kehutanan, juga pada pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor  45  Tahun  2004  tentang  Perlindungan  Hutan  disebutkan  bahwa  Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka.

## 2. Faktor Penegak Hukum
Faktor penegak hukum adalah penegak hukum yang langsung berkecimpung dalam  penegakan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  penegak  hukum  ini  mempunyai peranan  antara  lain:  peranan  yang  ideal  ( ideal  role),  peranan  yang  seharusnya ( expected),  peranan  yang  dianggap  oleh diri  sendiri  (perceived  role),  dan  peranan yang sebenarnya dilakukan ( actual role).
Masalah  peranan  ini  dianggap  penting  dikarenakan  penegakan  hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi sangat penting karena tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku  manusia,  adanya  kelambatan-kelambatan  untuk  menyesuaikan perkembangan-perkembangan  didalam  masyarakat  sehingga  menimbulkan ketidakpastian,  kurangnya  biaya  untuk  menerapkan  perundang-undangan
sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
Para aparat penegak hukum yang menangani perkara pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus) di Kabupaten Tana Toraja dapat menjadi penegak hukum yang mumpuni dalam setiap menyelesaikan sesuatu perkara yang ada di hadapannya. Namun  pada  kasus  pencurian  hasil  hutan  bukan  kayu  (getah  pinus)  di  Kabupaten Tana Toraja dalam proses penegakan hukumnya yang rumit atas bukti awal untuk dapat  dilakukan  penyidikan  menjadi  kendala  karena  alat  buktinya  yang  susah dikuasai dan bisa dihilangkan oleh masyarakat. Di sisi lain, adanya pihak yang kurang bertanggung jawab dan profesional di Dinas Kehutanan UPT KPH Saddang I Tana Toraja  Sulawesi  Selatan,  di  mana  para  anggota  Polisi  Kehutanan  juga  sering mendapatkan tekanan atau intervensi dari orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi untuk tidak melanjutkan penyelidikan.

## 3. Faktor Sarana Fasilitas
Faktor sarana dan prasara ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah  proses  penegakan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  tanpa  adanya  sarana  dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.  Sarana  dan  prasarana  ini  mencakup  diantaranya  tenaga  manusia  yang berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat  dipastikan  upaya  penegakan  hukum  yang  digaungkan  oleh  pemerintah  akan tercapai  dengan  efektif  dan  seefisien  mungkin.  Khususnya  pada  Dinas  Kehutanan UPT KPH Saddang I Tana Toraja Sulawesi Selatan masih kurangnya fasilitas seperti: senjata, personil, patok, tata batas, dana, dan papan bicara.

## 4. Faktor Masyarakat
Penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian  didalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu  dipandang  dari  berbagai  macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan lindung sendirilah yang
sering melakukan perbuatan melawan hukum tersebut karena dijanjikan uang yang sangat  cepat  dan  lumayan  banyak,  sehingga  mereka  tanpa  fikir  panjang  untuk melakukan tindak pidana pencurian hasil hutan tersebut tanpa memikirkan dampak yang sangat luar biasa berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini.

## 5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan  mempunyai  fungsi  yang  sangat  besar  bagi  manusia  dan masyarakat,  yaitu  mengatur  agar  manusia  dapat  mengerti  bagaimana  seharusnya bertindak,  berbuat,  dan  menentukan  sikapnya  kalau  mereka  berhubungan  dengan orang  lain.  Dengan  demikian,  kebudayaan  adalah  suatu  garis  pokok  tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
Salah satu budaya suku Toraja adalah budaya kombongan merupakan wadah rekonsiliasi dalam masyarakat Toraja dan menjadi model integrasi sosial masyarakat Toraja.  Masalah  apapun  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  proses  dinamika  dan dialektika sosial, maka harus diselesaikan melalui budaya ma’kombongan. Keunikan yang ada dalam budaya kombongan kalua’ antara lain: memelihara keutuhan sosial masyarakat (integrasi sosial), wadah perencanaan dan penataan kehidupan bersama, kesepakatan norma hukum (konstitusi bermasyarakat). 35 Tradisi ini menjadi salah satu barometer dalam berinteraksi sosial dalam masyarakat Toraja.

## D. Kesimpulan
Penegakan  hukum  pencurian  hasil  hutan  bukan  kayu  (getah  pinus)  di Kabupaten  Tana  Toraja  secara  substansi  hukum  dijalankan  sesuai  perundang- undangan dan ditangani dalam sebuah persidangan, di mana terdapat satu kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB pada tahun 2018. Namun dalam
35 Hans Lura dan Agustinus Karukan Sampeasang, “ Pluralisme dan Integrasi Sosial (Analisis Sosiokultural  tentang Ma ’ kombongan  Kalu ’ a  dalam  Masyarakat  Toraja  sebagai  Model  Integrasi Sosial  dalam  Konteks  Masyarakat  Plural), ” Kinaa:  Jurnal  Teologi  3,  no.  1  (2018):  1-16, https://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/kinaa/article/view/470
penegakan  hukumnya  masih  ditemukan  beberapa  penghambat  misalnya  faktor personil  yang  sangat  kurang,  personil  kepolisian  yang  tidak  dilengkapi  dengan senjata, anggaran untuk penjagaan hutan lindung juga sangat kurang, tata batas yang tidak bisa dilihat secara kasat mata disebabkan tidak adanya patok atau papan bicara. Padahal untuk mewujudkan penegakan hukum, maka faktor undang-undang, faktor penegak  hukum,  faktor  sarana  fasilitas,  faktor  masyarakat  dan  faktor  kebudayaan harus terpenuhi dan saling melengkapi.

## Daftar Pustaka
Ali,  Achmad,  dan  Wiwie  Heryani. Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Ariyanto, Oos, dan Moh. Zeinudin. “ Locus Delictie Tindak Pidana Hacking dalam Perspektif  Hukum  Positif  Indonesia. ” Prosiding  Seminar  Nasional, Universitas Islam Batik Surakarta 2022: 164-171.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Tana  Toraja. Kabupaten  Tana  Toraja  dalam Angka; Tana Toraja Regency in Figures 2023. Tana Toraja: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2023.
Beka’ ,  Astuti  Anna,  Fabiola  B.  Saroinsong,  dan  Josephus  I.  Kalangi. “ Evaluasi Pengembangan  Objek  Wisata  Hutan  Pinus  Buntudatu  Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. ” Agri-Sosioekonomi 18, no. 3 (2022): 671-676.
Jurdi, Fajlurrahman. Teori Negara Hukum. Malang: Setara Press, 2016.
Lura  Hans,  dan  Agustinus  Karukan  Sampeasang. “ Pluralisme  dan Integrasi  Sosial (Analisis  Sosiokultural  tentang Ma ’ kombongan  Kalu ’ a  dalam  Masyarakat Toraja sebagai Model Integrasi Sosial dalam Konteks Masyarakat Plural). ”
Kinaa: Jurnal Teologi 3, no. 1 (2018): 1-16, https://journals.ukitoraja.ac.id/ index.php/kinaa/article/view/470
Malamassam,  Daud. “Kontribusi  Hutan  Pinus  Rakyat  terhadap  Pendapatan Masyarakat di Tana Toraja. ” Jurnal Perennial 3, no. 1 (2007): 32-39.
Pattinasarany,  Willem. “ Illegal  Logging  dan  Delik  Pencucian  Uang. ” Jurnal  Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 20 Tahun 2005.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
_____. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
_____. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
_____. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan.
_____. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
_____. Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor:  P.75/Menhut- II/2014 tentang Polisi Kehutanan.
Salim,  Randy  H. “ Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Illegal  Logging  di Kabupaten  Parigi  Moutong  Sulawesi  Tengah:  Studi  Kasus  Putusan Pengadilan  Negeri  Parigi  Nomor:  127/Pid.B/2012/PN.PRG). ” Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
Siahaan,  N.  H.  T. Hukum  Lingkungan  dan  Ekologi  Pembangunan.  Jakarta:  PT. Erlangga, 2004.
Sudarsono. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
Tambusisi, Alkasim  Al’araf . “ Penegak  Hukum  Kasus  Penebangan  Kayu  Illegal  di Kabupaten  Muna  Sulawesi  Selatan. ” Tesis.  Yogyakarta:  Program Pascasarjana Hukum Universitas Gajah Mada, 2007.
Unit  Pengelola  Teknis  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Saddang  I,  Dinas  Kehutanan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, 2022.