## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 05 | Nomor 02 | Desember 2021 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Efektivitas  Peran  Arbitrase  Syariah  dalam  Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah
Nurul Fitriyah 1 , Riqqa Soviana 1
1 Institut Agama Islam Negeri Madura│nurulfitriyah932@yahoo.co.id

## Abstrak
Arbitrase  syariah  merupakan  lembaga  yang  berperan  dalam  menyelesaikan sengketa syariah secara damai diluar peradilan umum. Arbitrase diatur dalam UU No.  30  tahun  1999  berisi  mengenai  bahwa  arbitrase  memiliki  hak  dalam mengatasi  masalah  yang  berkaitan  dengan  hukum  perdata.  Meliputi permasalahan  ekonomi,  bisnis,  keuangan,  perdagangan  dan  industri  yang menerapkan  prinsip  syariah.  Tujuan  penulisan  artikel  ini    untuk  mengetahui efektivitas peran arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah di Indonesia. Sebab proses pemecahan masalah bisnis bisa menggunakan Litigasi (peradilan) maupun Non Litigasi (diluar peradilan). Fokus penelitian pada artikel ini  pada  badan  Arbitrase  Syariah.  Metode  penelitian  menggunakan  kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan normatif dan yuridis. . Arbitrase  syariah  di  Indonesia  dianggap  cukup  efektif  dalam  menyelesaikan sengketa-sengketa  bisnis  syariah.  Karena  para  pihak  yang  bersengketa  lebih dominan memilih arbitrase  syariah dari pada  jalur peradilan hal ini disebabkan bahwa  arbitrase  syariah  Lebih  fleksibel  dalam  pengajuan  syarat-syarat  untuk menyelesaikan  sengketa,  lebih  hemat  dari  segi  biaya  dan  waktu  serta  lebih mengutamakan perdamaian. Selain itu landasan hukum yang digunakan lembaga arbitrase syariah sesuai dengan Al-qur’an, hadits dan juga Fatwa MUI.
Kata Kunci: Arbitrase Syariah; Bisnis Syariah; Efektivitas; Sengketa

## The  Effectiveness  of  the  Role  of  Sharia  Arbitration  in  Resolving Sharia Business Disputes

## Abstract
Sharia arbitration is an institution that plays a role in resolving sharia disputes peacefully  outside  the  general  court. Arbitration  is  regulated  in Law  no.  30 of 1999 states that arbitration has the right to resolve problems related to civil law. Covers  economic,  business,  financial,  trade  and  industrial  issues  that  apply sharia principles. The purpose of writing this article to know the effectiveness of the role of sharia arbitration in resolving sharia business disputes in Indonesia. Because the process of solving business problems can use litigation (judicial) or non-litigation (outside court). This research focuses on the Shariah Arbitration Instirtuation. The research method uses descriptive qualitative with a normative and  juridical  approach.  Sharia  arbitration  in  Indonesia  is  considered  quite effective in resolving sharia business disputes. Because the disputing parties are more dominant in choosing sharia arbitration than the judicial route, this is due to  the  fact  that  sharia  arbitration  is  more  flexible  in  proposing  conditions  to resolve disputes, more cost and time efficient and prioritizes peace. In addition, the legal basis used by the sharia arbitration institution is in accordance with the Qur'an, hadith and also the MUI Fatwa.
Keywords: Sharia Arbitration; Sharia Busines; Effectivenes; Disputes

## PENDAHULUAN
Manusia  dalam  kehidupan  selalu berhadapan dengan transaksi perekonomian. Transaksi ekonomi yang sering  terjadi  seperti  aktifitas  mencari harta  untuk  mencukupi  kebutuhan pokok  dalam  memenuhi  kebutuhan kehidupan. Kegiatan ekonomi yang baik memerlukan  peraturan  yang  berguna untuk panduan dalam kegiatan perekonomian yang dilakukan. Manusia berperan  sebagai  khalifah  di  bumi, mengabdi  kepada  Allah  Swt  dengan mengikuti anjuran. Allah Swt memberikan  peraturan  atau  tata  cara kepada  manusia  dalam  melaksanakan kegiatan  muamalah  (perekonomian)
karena  manusia  di  dunia  bertugas sebagai khalifah, yaitu bertugas mewujudkan kemakmuran
dan kesejahteraan  dalam  kehidupan,  serta
bertugas  untuk  mengabdi  kepada  Sang Pencipta dengan cara beribadah.
Jaman sekarang sebagian pebisnis memiliki pengetahuan yang rendah saat berbisnis  sehingga  berdampak  cukup serius  pada  transaksi  bisnis  yang dikerjakan. Salah satu faktor permasalahan bisnis saat ini, mayoritas disebabkan para pebisnis lebih mementingkan keuntungan secara
materi  dari  pada  keuntungan  akhirat. Artinya  manusia  lebih  mementingkan keuntungan  dunia  dengan  melakukan berbagai  cara  untuk  kemajuan  bisnis yang  dijalani  walaupun  bertentangan dengan  agama  (Mohammad  Nur:  149- 150)
Kerja  sama  dalam  hubungan bisnis  oleh  individu  antar  individu maupun antar kelompok mengharapkan hubungan  kerja  sama  yang  baik  dan
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
harmonis agar tercapai tujuan bersama. Akan  tetapi  ketika  melihat  realita  di lapangan  tidak  semua  berjalan  dengan baik  terkadang  ada  kendala  dan sengketa  antar  kedua  belah  pihak.  Hal ini  dapat  terjadi  karena  terjadi  kesalah pahaman dan ada kesejangaan salah satu pihak.
Permasalahan bisnis terjadi bukan hanya pada bisnis yang dilakukan secara konvensional  tetapi  juga  terjadi  pada bisnis  yang  diterapkan  secara  syariah. Saat  ini  bisnis  syariah  berkembang dimulai  dari  pesatnya  kemajuan  bank syariah  sehingga  dapat  memunculkan bisnis-bisnis syariah yang mulai populer. Bank  Muamalat  merupakan  pelopor bank  yang  menerapkan  konsep  syariah yang  didirikan  oleh  MUI,  pemerintah dan  pebisnis  muslim  pada  tahun 1991(Atin Meriati Isnaini, 2020: 243)
Bank  Muamalat  menjadi  cikal
bakal munculnya bank yang
menerapkan  prinsip  syariah.  Bukan hanya itu bank-bank konvensional juga mulai  membuka cabang  atau  unit  yang menerapkan  prinsip  syariah  sehingga dapat  mempengaruhi  perkembangan bisnis syariah. Seperti asuransi syariah, hotel  syariah,  pariwisata  syariah,  dan pegadaian  syariah.  Penerapan  prinsip syariah harus berdasarkan al-qur’an dan hadits.  Proses  pelaksanaan  di  lapangan tidak  akan  pernah  terlepas  dengan permasalahan atau sengketa antar kedua belah pihak yang bekerja sama.
Faktor-faktor  yang  menyebabkan sengketa  ekonomi  syariah,  yaitu;  Akad yang  ditentukan  secara  sepihak  dan tidak  terbuka,  isi  akad  yang  dinilai
terlalu  sulit  Salah  satu  pihak  ceroboh dan kurang teliti pada resiko perjanjian yang  dilakukan,  salah  satu  pihak  tidak memiliki  sifat  jujur  dan amanah  dalam melaksanakan akad dan salah satu pihak tidak  dapat  melaksanakan  akad  sesuai kesepakatan dan juga melakukan pelanggaran hukum (Zaidah Nur Rosidah, 2020: 20-21) Solusi untuk menyelesaikan masalah pada bisnis dapat menggunakan beberapa prosedur. Seperti melalui pengadilan (litigasi) dan luar  pengadilan  (non  litigasi).  Pertama pengadilan (ligitasi) yaitu
menyelesaikan  masalah  melalui  sistem perlawanan. Prosedur ini sesuai dengan
UU  No.  3  Tahun  2006  mengenai wewenang  Peradilan  Agama  dalam proses  peradilan  untuk  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah.  Hal  ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.  Kedua  jalur  diluar  pengadilan (non  litigasi)  yaitu  menyelesaikan masalah melalui perdamaian dan kesepakatan bersama. Adapaun penyelesaian  sengketa  secara  non litigasi bisa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi,  arbitrase.  Sehingga  pihak yang  bersengketa  dapat  memilih  cara penyelesaian  sengketa  yang  dihadapi sesuai  dengan  kespakatan  yang  sudah ditentukan.
Pengusaha  atau  pebisnis  lebih cenderung  memilih  jalur  arbitrase karena  biaya  lebih  murah,  waktu  yang diperlukan  lebih cepat,  hasil  keputusan melalui  arbitrase  bersifat  mutlak  tidak
dapat  diinterversi  oleh  pengadilan  dan tidak  ada  batasan  wilayah  dalam menyelesaikan  sengketa.  Dalam  artian arbitrase  juga  dapat  menyelesaikan sengketa bisnis internasional. Arbitrase memiliki UU No. 30 Tahun 1999 yang menjelaskan  bahwa  arbitrase  adalah lembaga  alternatif  yang  memiliki kekuasaan untuk membantu menyelesaikan  permasalahan  ekonomi yang  bersifat  hukum  perdata  apabila berselisih  mengenai  perjanjian  atau akad  antara  kedua  belah  pihak. Sehingga  permasalahan  yang  terjadi dapat diselesaikan melalui jalan arbitrase (Syams Eliaz Bahri, 2017: 42) Sengketa yang Diselesaikan di

## Basyarnas dan Pengadilan Agama
No Tempat Sengketa Jumlah Sengketa 1. Basyarnas 23 2. Pengadilan Agama 20
Penjelasan  tabel  1  bahwa  jumlah kasus  ataupun  sengketa  yang  telah diselesaikan  oleh  Basyarnas  dari  data tahun 2010-2015 berjumlah 23 perkara sengketa ekonomi syariah lebih banyak dari  perkara  yang  diselesaikan  pada Pengadilan  Agama  dengan  jumlah  20 kasus  (M.  Nurul  Irfan,  Afwan  Faizin dan Bukhori Muslim, 2017: 145)
Arbitrase  merupakan  prosedur yang dapat
menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan perkara perdata  melalui  jalan  di  luar  peradilan yang  sudah  dipilih  oleh  kedua  belah pihak yang bersengketa. Selain itu pihak yang  bersengketa  berhak  memilih arbiter yang akan membantu
menyelesaikan  dan  memberikan  solusi pada  sengketa  yang  terjadi  (Habibi,
2019: 110-111) Alasan berdirinya lembaga arbitrase  syariah  yang  terdapat  pada negara Indonesia, yakni diawali dengan pertemuan  tanggal  22  April  1992  yang diadakan oleh MUI, para pakar hukum, kalangan ulama dan kyai dalam rangka membahas mengenai pembentukan lembaga hukum di luar peradilan untuk menyelesaikan  sengketa-sengketa  pada ekonomi  syariah.  Tanggal  23  Oktober 1993 resmi dibentuk lembaga alternatif yang  waktu  itu  bernama  Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Akan tetapi melalui SK MUI
Nomor:  Kep-09/MUI/XII/2003  tanggal 24  Desember  2003  nama  BAMUI diganti dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
Sedangkan  alasan  selanjutnya dalam pendirian arbitrase syariah, yaitu ada  masalah  hukum  dalam  menangani permasalahan lembaga keuangan syariah  maupun  ekonomi  syariah  yang dihadapi oleh pebisnis yang menggunakan  akad  syariah.  Hal  ini terjadi karena konsep yang diterapkan di pengadilan negeri adalah hukum negara bukan  menggunakan  prinsip-prinsip sesuai  syariah  dalam  penyelesaian sengketa (Eko Priadi dan Erwin Munthe, 2019: 2)
Basyarnas  dalam  menyelesaikan sengketa  memiliki  kekuasaan  untuk memberikan solusi yang sesuai dengan hukum yang bersifat absolut. Basyarnas memiliki  peran  yang  hampir  sama secara umum dengan Bani. Akan tetapi
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Basyarnas  memiliki  langkah-langkah khusus yang membedakan dengan Bani, yaitu; Persetujuan untuk menyelesaikan melalui arbitrase merupakan kesepakatan  tertulis    antar  pihak  yang bersengketa, arbiter yang sudah ditunjuk tidak dapat mengundurkan diri dan  ketentuan  jumlah  arbiter  yakni berjumlah  ganjil,  proses  pengajuan dilaksanakan tertulis yang berisi, apabila  pemohon  pada  sidang  pertama tidak  hadir  sedangkan  sudah  ada panggilan  maka  permohonan  pemohon digugurkan,  solusi  yang  diberikan arbiter  setidaknya  mengenai  alasan dalam  proses  penyelesaian,  keputusan yang  diperoleh  harus  sesuai  dengan ketentuan hukum yang sudah disepakati pihak yang bersengketa, putusan bersifat final dan apabila  putusan tidak diterima  oleh  pihak  yang  bersengkata maka  hasil  putusan  dapat  diajukan kepada pengadilan agama.
Prosedur  yang  diterapkan  oleh Basyarnas  merujuk  pada  UU  No.  30 Tahun 1999, mulai dari proses pendaftaran  sampai  pada  pemberian putusan  pada  pihak  yang  bersengketa.
Putusan Basyarnas bersifat absolut yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila keputusan Basyarnas tidak  disetujui  oleh  salah  satu  pihak. Maka  dapat  dilakukan  pelimpahan keputusan  pada  pengadila  agama.  Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 mengenai penyelasaian sengketa ekonomi syariah dapat  dilakukan  juga  di  pengadilan agama  (Bhismoadi  Tri  Wahyu  Faizal, 2019: 22-23)
Pasal 1 mengatur mengenai kekuasaan  yang  dimiliki  Basyarans dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atau bisnis syariah, yaitu; Proses penyelesaian sengketa muamalah dilakasanakan  secara  jujur,  adil  dan cepat  sesuai  ketentuan  hukum  yang berlaku.  Kedua  belah  pihak  yang bersengketa secara tertulis sudah sepakat untuk menyelesaikan perkara di Basyarnas, dan memberikan solusi yang bersifat absolut sesuai dengan keinginan dari  pihak  yang  bersengketa  (Muthia Sakti dan Yuliana Yuli W, 2017: 78-79)
Pihak  yang  bersengketa  baik sengketa  bisnis  syariah  dan  perbankan syariah  lebih  tertarik  untuk  melakukan penyelesaian  sengketa  dengan  jalan alternatif  atau  non  litigasi  karena  cara penyelesaiannya  lebih  cepat,  ringan, dapat  menjaga  kerahasiaan  masing- masing  pihak  yang  bersengketa,  biaya lebih  murah  daripada  melaui  jalur litigasi. Hal ini didukung oleh penelitian yang  dilakukan  Edi  Riyanto    dengan judul  Arbitrase  Syariah  Sebagai  Solusi
Sengketa Bisnis Di Indonesia. Diperoleh    hasil  penelitian  bahwa arbitrase syariah dapat berfungsi sebagai hakim dalam membantu menyelesaikan  sengketa  bisnis  syariah di  luar  pengadilan  sesuai  dengan ketentuan UU No. 14 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 dan UU No. 20 tahun 1999 (Edi Riyanto, 2016)
Penelitian lain yang telah dilakukan  oleh  Eko  Siswanto  dengan judul  Peranan  Arbitrase  (Basyarnas) Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis Syari’ah. Maka hasil penelitian
diperoleh bahwa Basyarnas merupakan lembaga  yang  dapat  menyelesaikan masalah  yang  bersifat  perdata  dengan mengutamakan  perdamaian,  keputusan bersifat  rahasia,  lebih  cepat  dan  hemat biaya dari pada melalui peradilan (Eko Siswanto, 2018)
Berdasarkan uraian di atas, artikel
ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran arbitrase syariah dalam menyelesaikan  sengketa  bisnis  syariah di Indonesia. Sebab pemecahan masalah bisnis  dapat  diselesaikan  melalui  jalan peradilan  maupun non peradilan, tetapi fokus  penelitian  pada  artikel  ini  pada badan Arbitrase Syariah.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan  pada  penelitian  ini  yuridis normatif  yaitu  memfokuskan  yang terdapat dalam undang-undang maupun putusan pengadilan. Sedangkan metode penelitian menggunakan kualitatif yang menjabarkan  hasil  penelitian  dalam bentuk  tulisan  atau  uraian  baik  secara lisan  ataupun  tertulis  (Zainuddin  Ali, 2011: 105)
Objek  penelitian  adalah  badan arbitrase.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian berupa data sekunder seperti UUD  45,  UU  No.  30  Tahun  1999 Tentang  arbitrase  dan  alternatif  untuk menyelesaikan  masalah  dan  jurnal- jurnal  penelitian.  Pengumpulan  data menggunakan  library  research.  Library research  merupakan  pengumpulan  data dengan  mencari  teori,  konsep,  temuan dan pendapat yang diperoleh dari kajian literatur  seperti  perundang-undangan
yang  mengatur  arbitrase,  buku  dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian (Khudzaifah  Dimyati  dan  Wardiono, 2004: 47)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Arbitrase Syariah
Badan  arbitrase  dalam  pandangan islam disamakan dengan istilah tahkim. Tahkim adalah seseorang yang berperan sebagai penengah apabila terjadi sengketa.  Sehingga  peran  arbitrase dalam islam dikenal dengan al-Shulhu. al-Shulhu  memiliki  arti  menyelesaikan masalah, sengketa maupun
pertengkaran.  Perkembangan  Tahkim dalam  islam  sudah  ada  sejak  jaman Khalifah  Ali  bin  Abi  Thalib  (Badri Yatim, 2011: 40)
Sumber  yang  menjadi  rujukan hukum  arbitrase  syariah  atau  islam, berupa;  ayat-ayat  yang  terdapat  dalam al-qur’an,  bersumber  dari  hadits,  ijma’ para  ulama  dan  juga  qiyas.  Hukum arbitrase  islam  pasti  merujuk  pada  4 sumber  hukum  tersebut.  Akan  tetapi pada  Arbitrase  syariah  di  Indonesia selain  merujuk  pada  4  sumber  hukum tersebut juga merujuk pada UUD 1945 dan  UU  mengenai  aribtrase  syariah yang dibuat oleh pemerintah. Arbitrase syariah  di  Indonesia  berdiri  dilatar belakangi adanya Rakernas MUI. Tahun 1992 pada rapat kerja nasional
(Rakernas)  maka  MUI  menyampaikan konsep  arbitarse  syariah  yang  diwakili oleh  Hartono  Marjono,  SH.  22  April 1992  pihak  MUI  mengundang  para pendidik dari perguruan tinggi dan para
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
praktisi  hukum  untuk  membicarakan mengenai rencana
pembentukan arbitarase syariah. Sedangkan tanggal 2 Mei  1992  MUI  mengundang  Bank Muamalat  Indonesia  untuk  menyusun konsep  mengenai  arbitrase  syariah. MUI melalui SK. No. Kep. 392/MUI/V/1992 membentuk kelompok  dalam  rangka  pembentukan badan  arbitrase  syariah.  Sehingga 21/10/1993 resmi berdiri Badan Arbitrase  Muamalat  Indonesia  dengan badan hukum yayasan. Melaui SK. MUI No.  Kep-09/MUI/XII/2003  Tanggal  24 Desember 2003 terjadi perubahan nama Bamui menjadi Basyarnas (Eko Siswanto, 2018: 168-169) Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah
Arbitrase  merupakan  salah  satu penyelesaian  masalah  yang  termasuk non litigasi karena dilakukan dengan di luar  peradilan  yang  dipilih  oleh  pihak yang bersengketa. Jadi arbitrase adalah keputusan yang ditentukan oleh seorang arbiter  atau  bisa  persetujuan  dari beberapa  arbiter  yang  sudah  ditunjuk oleh  pihak  yang  bersengketa  (Irham Rahman, 2014: 341)
UU  Pasal  5  No  30  tahun  1999 mengenai  Arbitrase  sebagai  solusi untuk meyelesaikan permasalahan ekonomi.  Berisi  mengenai;  Adapun perkara yang hanya bisa ditangani oleh arbitrase  adalah  industri  perdagangan dan  perkara  yang  bukan  perdagangan atau  bukan  bidang  muamalah  maka secara  undang-undang  tidak  dapat diadakan  perdamaian.  Serta  didukung
dalam UU No 48 Tahun 2009 dari Pasal
58 sampai Pasal 61 mengenai wewenang  hakim  yang  dibahas  dalam Bab  XII    tentang  solusi  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan.  Pasal  58 menjelaskan  tentang  solusi  untuk mengatasi masalah bisnis bisa dilaksanakan dengan perdamaian melalui  lembaga  arbitrase.  Namun  saat ini  ada  arbitrase  khusus  yang  dapat menyelesaikan sengketa
selain perdagangan  seperti  Basyarnas  yang bertugas  menyelesaikan  permasalahan ekonomi syariah (Eko Priadi dan Erwin Munthe, 2019: 7-8)
Basyarnas  merupakan  salah  satu lembaga  arbitrase  yang  didirikan  oleh MUI. Basyarnas secara khusus memiliki fungsi  sebagai  lembaga  yang  dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah,  seperti  bisnis  syariah,  industri (pariwisata,  perhotelan  dan  kuliner) syariah dan sengketa mengenai keuangan syariah. Sehingga wewenang dan  kedudukan  Basyarnas  berbeda dengan  DPS.  DPS  bertugas  di  internal pada LKS sedangkan Basyarnas bagian eksternal  dari  LKS  yang  bertugas menangani atau menyelesaikan jika ada sengketa (Rahayu Hartini, 2007: 13)
Adapun tujuan dari pembentukan Basyarnas, yaitu; Menyelesaikan sengketa-sengketa yang bersifat hukum perdata melalui perdamaian, menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang menerapkan konsep syariah, menyelesaikan sengketa-sengketa mengenai bank syariah, dan menyelesaikan sengketa-sengketa dengan cepat dan adil mengenai industri,
perdagangan,  jasa  dan  keuangan  yang menggunakan prinsip syariah (Mardani, 2011: 104)
Sehingga  tujuan  utama  dari arbitrase  syariah  adalah  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah  atau  bisnis syariah antara pihak yang bersangkutan.
Melalui musyawarah
untuk memperoleh  hasil  yang  disepakati secara  damai  (Eko  Priadi  dan    Erwin Munthe, 2019: 9) Penyelesaian melalui arbitrase  dapat  dilakukan  arbiter  yang sudah  ditunjuk.  Arbiter  yang  ditunjuk harus  mampu  Membangun  suasana yang jelas, bersih dari penyogokan dan bebas dari kegaduhan. Selain itu arbiter juga  mampu  dalam  mengoreksi  bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, tidak memihak,
memperhatikan  fakta-fakta  yang  ada dan dapat bersikap adil. Seorang arbiter harus  paham  terhadap  akad  yang diterapkan oleh pihak yang bersengketa, paham  tentang  hukum  kontrak,  hukum hak  milik  dan  cara  pembuktian  saat musyawarah.

## Efektivitas  Penyelesaian  Sengketa Melalui Arbitrase
Prosedur  dan  mekanisme  yang diterapkan  oleh  arbitrase  syariah  untuk menyelesaikan  permasalahan  bisnis syariah  sudah  efektif  serta  berdasarkan dengan  hukum  yang  berlaku.  Hukum yang  dijadikan  acuan  oleh  Basyarnas dalam  mengatasi  permasalahan  bisnis syariah  selain  bersumber  pada  Al- qur’an,  Hadits  juga  mengggunakan Fatwa DSN MUI dan Maqashid Syariah yang mengedepankan perdamaian.
Maka dalam proses penyelesaian
Basyarnas  akan  memberikan  solusi dengan memperbaiki akad bisnis sehingga  kedua  belah  pihak  tidak dirugikan.
Sengketa ekonomi syariah terjadi akibat  dari  perselesihan  bisnis  antara pihak yang bersengketa. Hal ini terjadi bisa  karena  kerja  sama  bisnis  tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati  dan  ada  isi  akad  yang bertentangan  dengan  hukum  sehingga menyebabkan terjadinya sengketa.
Efektif atau tidak penyelesaian sengketa melalui  arbitrase  dapat  dilihat  dengan prosedur yang digunakan bersifat untuk perdamaian  dan  menjaga  silaturrahmi antara pihak yang bersengketa.
Maka  hal  ini  yang  menyebabkan para  pihak  yang  bersengketa  lebih banyak  memilih  melalui  arbitrase. Penyelesaian melalui non litigasi banyak  dipilih  karena  dianggap  lebih praktis  dari  pada  melalui  peradilan. Suyud  Margono  berpendapat  bahwa penyelesaian  sengketa  melalui  jalur alternatif memiliki daya tarik tersendiri bagi  para  pebisnis  sebab  memiliki kesesuaian  dengan  sosial  budaya  pada masyarakat  seperti  bermusyawarah, melakukan mediasi agar dapat menemukan  solusi  yang  diterima  oleh pihak-pihak  yang  bersengketa.  Adapun manfaat yang dapat juga diperoleh dari melalui  jalur  non  litigasi  untuk meyelesaikan  sengketa,  yaitu;  Ada keikhlasan antara pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian, prosedur  yang  dijalani  bersifat  rahasia dan  lebih  cepat,  lebih  fleksibel  dalam
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
pengajuan syarat-syarat untuk menyelesaikan  sengketa,  lebih  hemat dari  segi  biaya  dan  waktu,  lebih mengutamakan perdamaian, lebih mudah  dalam  mencapai  kesepakatan, keputusan  yang  diperoleh  bersifat  non yudisial,  dan  keputusan  bersifat  tetap (Suyud Magono, 2000: 23)

## KESIMPULAN
21 Oktober 1993 arbitrase syariah dibentuk oleh MUI dengan nama Badan Arbitrase  Muamalat  Indonesia  yang menggunakan  badan  hukum  yayasan.
BAMUI berubah nama menjadi
Basyarnas  berdasarkan  pada  SK.  MUI
No.  Kep-09/MUI/XII/2003  pada  24 Desember 2003. Pembentukan arbitrase syariah  dilatar  belakangi  oleh  pesatnya perkembangan  Bank  syariah  yang menjadi  pelopor  dari  pertumbuhan
bisnsi  syariah,  industri  syariah  dan keuangan syariah Sehingga arbitrase syariah diharapkan dapat menjadi media dalam menyelesaikan  permasalahan  ataupun sengketa-sengketa  syariah  yang  terjadi tanpa  melalui  peradilan.  Arbitrase syariah  di  Indonesia  dianggap  cukup efektif  dalam  menyelesaikan  sengketa- sengketa  bisnis  syariah.  Karena  para pihak  yang  bersengketa  lebih  dominan memilih arbitrase syariah dari pada jalur peradilan  hal  ini  disebabkan  bahwa arbitrase  syariah,  lebih  fleksibel  dalam pengajuan syarat-syarat untuk
menyelesaikan  sengketa,  lebih  hemat dari  segi  biaya  dan  waktu  dan  lebih mengutamakan  perdamaian.  Selain  itu landasan hukum yang digunakan lembaga arbitrase syariah sesuai dengan Al-qur’an, hadits dan juga Fatwa MUI.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2011). Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-8. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
Bahri,  S.  E.  (2020).  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui  Basyarnas Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Tamwil, 3(1), 41-58.
Dimyati,  K.,  &  Wardiono,  K.  (2004).  Metode  Penelitian  Hukum,  Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Faizal, B. T. W. (2019). Menakar Urgensi Pengaturan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Indonesian Journal Of Law And Islamic Law (IJLIL) , 1(1), 32-53.
Faizal,  Bhismoadi  Tri  Wahyu.  (Desember  2019).  Menakar  Urgensi  Pengaturan Pelaksanaan  Dan  Pembatalan  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS).  Ijlil, Vol. 1, No. 1.
Habibi,  H.  (2019).  Dinamika  Pengaturan  Pelaksanaan  dan  Pembatalan  Putusan Arbitrase  Syariah. Studi  Multidisipliner:  Jurnal  Kajian  Keislaman , 6 (1),
104-124 .
Hartini,  R.  (2007). Kedudukan  Fatwa  MUI  Mengenai  Penyelesaian  Sengketa Melalui  BASYARNAS  Pasca  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun
2006  Tentang  Pengadilan  Agama.  Naskah  Publikasi  Hasil  Penelitian, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Irfan,  M.  N.  I.,  Faizin,  A.,  &  Muslim,  B.  (2017).  Peran  Basyarnas  dalam Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  (Studi  Pandangan  Pelaku Ekonomi  Syariah  di  Jakarta). Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum Islam , 11 (2), 145-160.
Isnaini, A. M. (2020). Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  Dengan  Pengadilan Agama. JURNAL UNIZAR LAW REVIEW , 3 (2), 237-249.
Mardani. (2011). Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Margono,  S.  (2004).  ADR  alternative  dispute  resolution:  Arbitrase  proses pelembagaan dan aspek hukum. Cet I. Jakarta: Ghalia Indonesia
Nur,  M.  (2020).  Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Akad  Murabahah  (Jual-Beli) Antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (BASYARNAS-MUI). Aksara:  Jurnal  Ilmu Pendidikan Nonformal , 6 (2), 149-158.
Priadi, E., & Munthe, M. E. (2019). Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah
Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 8 (1), 1-15. Rahman, I. (2014). Analisis Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Bidang Arbitrase
Syariah. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 1 (1).
Riyanto,  E.  (2018).  Arbitrase  Syariah  Sebagai  Solusi  Sengketa  Bisnis  di Indonesia. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , 2 (1).
Rosidah, N., & Zaidah, L. M. (2020). Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  (BASYARNAS). TAWAZUN:  Journal  of  Sharia  Economic Law , 3 (1), 16.
Sakti,  M.,  &  Wahyuningsih,  Y.  Y.  (2017).  Tanggung  Jawab  Badan  Arbitrase Syariah  Nasional  (Basyarnas)  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan Syariah. Jurnal Yuridis , 4 (1), 74-83.
Siswanto, E. (2018). Peranan Arbitrase (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis  Syari’ah. Al-Amwal:  Journal  of  Islamic  Economic  Law , 3 (2),  165- 185.
Suadi, A. (2008). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah . Jakarta: Prenada Media Group
Yatim,  B.  (1994). Sejarah  Peradaban  Islam:  Dirasah  Islamiyah  II .  PT RajaGrafindo Persada.