Volume 6 Nomor 1 (2024)   843 – 853   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5675
Tinjauan Batasan Perlindungan dan Peringanan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Perspektif Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

## Amira Nabila Putri
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung nabilaputriamira@gmail.com

## ABSTRACT
Premeditated murder is murder carried out using deliberate thought and planning. To help reveal the truth in cases that are difficult to uncover in the crime of premeditated murder, a Justice Collaborator is needed. The research methodology to be used is a normative juridical legal research approach. This writing requires a careful review of various theories and concepts, as well as a comprehensive review of the laws and regulations relevant to the subject matter under study. Justice Collaborator is an individual who is involved as one of the perpetrators in a certain criminal offense, has admitted his involvement in the crime, but is not the main perpetrator and provides testimony in legal procedures in court. Justice Collaborators have an important role so that they are entitled to protection and appreciation for their assistance. In SEMA No. 4/2011, the  crime  of  premeditated  murder  is  not  clearly  regulated  and  also  not  classified  as  "certain organized crimes" but the Judge can make legal discoveries through legal construction using Argumentum a Contrario and Argumentum per-Analogiam.
Keywords: Premeditated Murder. Justice Collaborator, Legal Protection, Legal Discovery

## ABSTRAK
Pembunuhan  berencana  ialah  pembunuhan  yang  dilaksanakan  menggunakan pemikiran  dan  perencanaan  yang  disengaja.  Untuk  membantu  mengungkapkan  kebenaran pada  kasus  yang  sulit  diungkap  pada  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  diperlukan adanya Justice Collaborator . Metodologi penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penulisan ini memerlukan telaah yang cermat terhadap berbagai  teori  dan  konsep,  serta  penelaahan  yang  komprehensif  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  relevan  dengan  pokok  permasalahan  yang  diteliti. Justice Collaborator yaitu individu yang terkait terlibat sebagai salah satu pelaku dalam tindak pidana tertentu, telah mengakui keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut, namun bukan pelaku utama  dan  menyampaikan  kesaksian  dalam  prosedur  hukum  di  pengadilan. Justice Collaborator memiliki  peran  penting  sehingga  berhak diberikan  perlindungan  dan penghargaan  atas  bantuannya  tersebut.  Di  dalam  SEMA  No.  4/2011,  tindak  pidana pembunuhan berencana tidak diatur dengan jelas dan juga tidak digolongkan dalam “pidana tertentu  yang  terorganisir”  namun  Hakim  dapat  melakukan  penemuan  hukum  melalui konstruksi hukum menggunakan Argumentum a Contrario dan Argumentum per-Analogiam.
Kata  kunci: Pembunuhan  Berencana.  Justice  Collaborator,  Perlindungan  Hukum,  Penemuan Hukum

## PENDAHULUAN
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak terjadi kejahatan yang merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok di Indonesia.
Kejahatan  perampasan  nyawa  orang  lain  dianggap  sebagai  salah  satu  praktik kriminal paling lama dan paling kejam di dunia karena tindakan ini dapat dianggap melanggar HAM, sebagaimana disebutkan pada Pasal 28A Undang-UUD 1945, yang menegaskan  berbunyi  "setiap  orang  berhak  untuk  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya." Salah satu dari bentuk kejahatan merampas nyawa tersebut adalah pembunuhan. Dalam perjalanan hukum Indonesia dapat dilihat bahwa semua orang yang  terlibat,  terutama  penegak  hukum,  cukup  mengalami  kesulitan  dalam menangani kasus pembunuhan. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang baik  demi  menegakkan  keadilan  dan  untuk  melindungi  hak-hak  para  korban pembunuhan.  Penegakan  hukum  berfungsi  sebagai  mekanisme  untuk  mencapai tujuan  hukum,  dengan  demikian  membenarkan  pengerahan  upaya  maksimal  oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum secara efektif menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan melindungi hak asasi manusia. 1
Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilaksanakan menggunakan pemikiran dan perencanaan yang disengaja. Setidaknya ada dua pihak yang terlibat dalam  kasus  pembunuhan:  pembunuh  (pelaku)  dan  korban  (penderita).  Di  mata hukum, pembunuhan yang disengaja jauh lebih buruk daripada kematian yang tidak sengaja. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembunuhan terencana memerlukan rencana  yang  disengaja  dan  perwujudan  dari  keinginan  khusus  untuk melaksanakannya.  Di  berbagai  yurisdiksi  hukum,  termasuk  hukum  di  Indonesia, pelanggaran pembunuhan berencana biasanya mendapatkan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Konsekuensi dari pembunuhan berencana mencakup banyak tindakan hukuman, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, atau masa penahanan yang lebih lama.
Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP menguraikan secara jelas tentang arti dari tindak pidana pembunuhan berencana. Perihal tersebut dijelaskan pada Pasal 340  KUHPidana  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  secara  sengaja menyebabkan kematian orang lain akan dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara maksimum dua puluh tahun, sebagai hukuman untuk pembunuhan  berencana.  Pernyataan  yang  diberikan  sejalan  dengan  isi  yang tercantum  dalam  Pasal  183  KUHAP,  yang  menyebutkan  jika  hakim  secara  hukum dilarang untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali mereka diyakinkan oleh minimal dua alat bukti yang dapat dipercaya bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan bahwa terdakwa bertanggung jawab untuk melakukannya. 2 Pernyataan saksi dan korban yang secara langsung menyaksikan atau merasakan suatu tindakan kriminal adalah salah satu jenis bukti yang paling signifikan di pengadilan. Kesaksian ini  bertujuan  untuk  mencari  dan  mendapatkan  pemahaman  yang  komprehensif
1 Abdul Haris Semendawai, “Penetapan Status Justice Collaborator Bagi Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 3, no. 3
(2017): 468–90, https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a2.
2 Aprillia Krisdayanti, “Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” n.d., 803–18.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   843 – 853   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5675
tentang kejahatan yang dilaksanakan si pelaku. 3 Saksi memainkan peran terpenting untuk memperkuat atau mengungkapkan fakta yang berfungsi sebagai dasar untuk mendapatkan  bukti  tambahan  untuk  memperkuat  investigasi,  penyelidikan,  atau bahkan  pembuktian  dalam  pengadilan.  Sejak  awal,  sistem  peradilan  pidana  telah menempatkan kesaksian saksi sebagai hal yang sangat penting. Para saksi dan korban sering  kali  tidak  dilindungi  dan  mungkin  menjadi  sasaran  pelaku  kejahatan,  maka dari  itu  Program  Perlindungan  Saksi  memiliki  arti  penting  dalam  upaya pemberantasan  kejahatan  terorganisir  dikarenakan  tidak  jarang  seseorang  yang mengetahui tentang suatu kejahatan tetap diam, selain itu, saksi dapat dipaksa untuk memberikan kesaksian palsu oleh terdakwa atau rekan kerjanya.
Dalam kejahatan terorganisir, diketahui terdapat istilah Justice Collaborator yang diambil dari kata Justice berarti keadilan, adil, hakim dan Collaborator berarti kerja sama. Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa JC merupakan individu yang berhubungan langsung dalam suatu kasus dan bersedia memberikan kesaksiannya. Di Indonesia, Justice Collaborator sudah memiliki peraturan yang diatur dengan jelas pada UU No.31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor  4  Tahun  2011  mengenai  tindakan  yang  diberikan  kepada  pelapor  tindak pidana  dan  saksi  pelaku  yang  bekerja  sama  dalam  tindak  pidana  tertentu. 4 Ketika seorang eksekutor setuju untuk memberikan bantuan kepada pihak yang berwajib membongkar  bukti  dalam  sebuah  kasus,  mereka  diberikan  status  Justice Collaborator,  yang  selanjutnya  disingkat  menjadi  JC.  Ketika  investigasi  dimulai, seorang  JC  dapat  mengajukan  diri  untuk  menjadi  bagian  dari  investigasi  tersebut. Setelah diterima, penyidik akan bekerja sama dengan LPSK, yang juga dikenal sebagai Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  untuk  memastikan  keselamatan  saksi pelaku. Dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal yang sulit dipahami, saksi pelaku (JC)  memainkan  peran  penting.  Sebagai  contoh,  dalam  kasus  kriminal  yang  besar yang melibatkan aparat penegak hukum, yaitu Richard Eliezer adalah seorang saksi dalam  dakwaan  pembunuhan  terhadap  Nofriansyah  Yosua  Hutabarat  ketika  ia mengajukan diri ke LPSK untuk menjadi JC. 5 Dalam peristiwa pembunuhan berencana tersebut,  dalam  hal  memberikan  kesaksian  kepada  penegak  hukum,  adanya perlindungan  hukum  bagi  JC  dapat  memberikan  rasa  aman  bagi  individu  yang memberikan kesaksian.
3 Prasetyo Margono, “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI SERTAHAK HAK SAKSI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,” Independent 5, no. 1 (n.d.).
4 Dena Aji et al., “Analisis Terkait Justice Collaborator Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer” 1, no. 2 (2023).
5 Ni Nyoman et al., “Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan” 5, no. 1 (2023): 8–13.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  yuridis  normatif.  Peneliti  di  bidang yuridis normatif melakukan studi kepustakaan untuk mencari argumen, konsep, dan teori baru yang dapat dipakai sebagai preskripsi guna mengatasi suatu masalah. Jenis penelitian  ini  mengacu  pada  metode  teoritis  dan  analitis  yang  ditemukan  dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis, serta pendekatan yang didasarkan pada undang- undang, konsep, dan perbandingan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kualifikasi  Penetapan  Saksi Justice  Collaborator dalam  Tindak  Pidana Pembunuhan Berencana
Asal  usul  kata  tindak  pidana  berawal  dari  kepustakaan  Belanda  adalah “ strafbaar feit ”, yang merupakan perpaduan dari 2 (dua) kata, “feit” berarti kenyataan sedangkan “straftbaar” berarti  hukuman,  sehingga  apabila  diterjemahkan  secara harfiah “ strafbaar feit ” bermakna suatu kenyataan yang dapat dihukum 6 . Akan tetapi, karena  terjemahan  tersebut  tidak  memberikan  pengertian  yang  pasti,  maka kemudian timbul berbagai pendapat dari ahli hukum terkait makna dari “ strafbaar feit ” tersebut. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam kamus hukum mengartikan
“ strafbaar feit ” sebagai tindak pidana atau kejadian dan perbuatan pidana yang atas tindakan tersebut kemudian dijatuhi hukuman 7 . Pompe memaknai “ strafbaar feit ” sebagai tindak pidana, sedangkan Moeljatno memaknai  “ strafbaar  feit ”  sebagai  peristiwa  pidana.  Meskipun  begitu,  perumusan keduanya terkait “ strafbaar feit ” adalah sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang karena  dapat  mengganggu  ketertiban  tatanan  pergaulan  hidup  dalam  masyarakat dan  apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan  maka  dapat  dikenai  ancaman  pidana terhadap si pelanggarnya 8 . Soedarto kemudian menambahkan bahwa perbuatan yang dimaksud  ialah  suatu  kejahatan  sehingga  pemidanaan  yang  dibebankan  kepada  si pelanggar merupakan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. 9 Oleh karenanya  menurut  Simons,  penjatuhan  pemidanaan  hanya  dibebankan  kepada seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut 10 .
Pembunuhan  merupakan  tindakan  yang  sengaja  dilakukan  untuk menyebabkan  kematian.  Pengaturan  tentang  tindak  pidana  pembunuhan  terdapat pada  Pasal  338  KUHP  sebagai  berikut:  “ Barang  siapa  dengan  sengaja  merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun ”. Berbeda dengan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP,
6 P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti 1997, hal 181
7 J.C.T Simorangkir, Kamus Hukum , Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal 161
8 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Jakarta, Kencana, 2014, hal 35 9 P.A.F Lamintang, Opcit. 10 Ibid
Volume 6 Nomor 1 (2024)   843 – 853   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5675
pembunuhan dengan perencanaan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP memiliki unsur tambahan, yaitu unsur “perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu”.
Penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan berencana tentunya bukan sesuatu hal yang mudah karena harus membuktikan unsur “perencanaan” terlebih dahulu.  Oleh  karenanya,  maka  peran  JC sangat  dibutuhkan  guna  menemukan  titik terang  dalam  pengungkapan  kasus  tersebut.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan penemuan  barang  bukti  baru  pada  kasus  pembunuhan  berencana  di  Subang  yang sudah mangkrak selama 2 (dua) tahun, setelah salah satu saksi pelaku mengajukan diri  sebagai  JC 11 . Menurut  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  JC  yaitu:  “ Saksi  pelaku  adalah  tersangka terdakwa  atau  terpidana  yang  sudah  bersepakat  untuk  membantu  penegak  hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama ”.
Pengaturan lebih lanjut terkait JC diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana ( Whistle  Blower )  dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerja  sama  ( Justice  Collaborator) dalam Perkara  Tindak  Pidana,  yang  mana  dalam  pengaturan  tersebut  telah mengkualifikasikan  penetapan  seseorang  sebagai  JC yaitu  dikhususkan  terhadap tindak  pidana  tertentu  seperti:  “tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana  terorisme, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lainnya  yang  bersifat  terorganisir” 12 .  Meskipun  pada  ketentuan  tersebut  tidak menyebutkan tindak pidana pembunuhan berencana, namun menurut penulis tindak pidana  pembunuhan  berencana  dapat  digolongkan  sebagai  “tindak  pidana  lainnya yang  bersifat  terorganisir”  sebagaimana  dimaksud  dalam  SEMA  tersebut  karena terdapat unsur “perbuatan telah direncanakan terlebih dahulu” di dalamnya, hal ini karena  perencanaan  berarti  perbuatan  tersebut  telah  diatur  atau  koordinasikan sedemikian rupa secara matang-matang oleh pelakunya 13 .
Selain  itu,  kualifikasi  penetapan  seseorang  sebagai  JC dalam  suatu  tindak pidana,  tak  terkecuali  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  juga  termuat  dalam ketentuan Pasal 9 huruf a dan b SEMA No. 4/2011.
2. Bentuk  Perlindungan  dan  Peringanan  Sanksi  yang  Diterapkan  Kepada Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Melalui Motede Penemuan Hukum
Kehadiran JC tentu membantu penegakan hukum dengan cara yang signifikan dan memiliki fungsi penting untuk mencari kebenaran dari kasus yang sukar untuk
11 Kurniawan Eka Mulyana, “Usai Bawa Danu ke TKP Pembunuhan Ibu dan Anak, Polisi Temukan Bukti  Baru,  Apa  Itu?”  diakses  pada  tanggal  14  November  2023,  pukul  1:25  AM,  melalui https://www.kompas.tv/nasional/453810/usai-bawa-danu-ke-tkp-pembunuhan-ibu-dan-anak- polisi-temukan-bukti-baru-apa-itu
12 Pasal 1 SEMA No. 14/2011
13 Bahri Yamin, Hilman H.S dan M. Taufik., R. “Pengaturan Standarisasi Keringanan Penjatuhan Pidana  Terhadap Justice  Collaborators dalam  Kasus  Pembunuhan  Berencana”.  Media  Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 14(1). 2023, hal 147
diselesaikan karena umumnya tindakan kriminal terorganisir melibatkan partisipasi beberapa orang, yang masing-masing menyembunyikan kejahatan tersebut. 14 Dengan demikian,  maka  patut  kemudian  terhadap  JC diberikan  perlindungan  dan penghargaan atas bantuannya tersebut. Hal ini mengingat dalam keikutsertaannya mengungkapkan suatu tindak kriminal, seseorang yang mengajukan diri sebagai JC berkemungkinan  besar  akan  mendapat  ancaman  atau  kekhawatiran  dirinya  akan tekanan yang diberikan oleh pelaku tindak pidana terhadap JC maupun keluarganya.
Satjipto Raharjo memaknai perlindungan hukum sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan dengan memberinya kemampuan untuk mengambil tindakan untuk  melindunginya. 15 Dalam  hal  ini,  Satjipto  Raharjo  mengartikan  bahwa  tujuan perlindungan  hukum  untuk  memberi  jaminan  pada  individu  atas  ketenteraman, keamanan,  kedamaian  dan  kesejahteraan  dari  segala  risiko  atau  bahaya  yang mengancam  orang  tersebut.  Pendapat  tersebut,  selaras  dengan  pendapat  yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang mana menurutnya perlindungan hukum ialah upaya pemberian perasaan terlindungi bagi korban dan/atau saksi kejahatan serta diwujudkan melalui pemberian restusi, kompensasi, ganti rugi, bantuan hukum dan lain sebagainya 16 .
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  berdasarkan  Pasal  10A  Undang-undang Nomor  13  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  menentukan  yaitu terhadap JC diberikan perlindungan hukum sebagai berikut:
1. “Mendapatkan perlakuan khusus, seperti:
a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana dari tersangka, terdakwa  atau  terpidana  yang  sama-sama  terlibat  dalam  kejahatan  yang diungkap oleh saksi tersebut;
b. Dalam tahap penyidikan dan penuntutan kejahatan yang diungkap oleh saksi pelaku,  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dipisahkan  dari  dokumen- dokumen tersangka atau terdakwa untuk menjaga integritas dan keamanan informasi;
c. Dalam  persidangan,  saksi  pelaku  diberikan  perlakuan  khusus  dengan memberikan kesaksian tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa yang telah mengungkapkan kejahatannya;
2. Menerima  penghargaan  sebagai  bentuk  apresiasi  atas  kesaksiannya  tersebut sehingga penghargaan berupa:
a. Mendapat pengurangan hukuman sebagai imbalan atas kesaksiannya;
b. Saksi  pelaku  yang  merupakan  narapidana  dapat  memperoleh  pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lainnya”.
14 Ratmoko,  F.C  dan  Emy  H.S  “Peran Justice  Collaborator dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berenncana”, Sosialita 2(1), 2023, hal 140
15 Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006 hal 18 16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI Press, 1984, hal 133
Volume 6 Nomor 1 (2024)   843 – 853   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5675
Perlindungan  hukum  terhadap  JC dalam  UU  No.  13/2014  sejatinya  adalah sama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 SEMA No. 4/2011, yaitu sebagai berikut:
1. Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata  atas  laporan  kesaksian  yang  akan,  sedang  ataupun  yang  telah diberikannya;
2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari  tuntutan  pidana  apabila  ia  ternyata  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah,  tetapi  kesaksiannya  dapat  dijadikan  pertimbangan  Hakim  dalam meringankan pidana.
Melalui  SEMA  No.  4/2011,  Mahkamah  Agung  telah  menetapkan  bahwa perlindungan  hukum  terhadap  JC menjadi  dasar  bagi  Hakim  untuk  dapat meringankan  penjatuhan  pemidanaan  terhadap  seseorang  yang  terkualifikasi ditetapkan sebagai JC 17 . Adapun dasar hukum yang dimaksud yaitu terdapat dalam Pasal  9  huruf  c  SEMA  No.  4/2011.  Sebagai  contoh,  penerapan  penjatuhan  pidana ringan  sebagai  bentuk  penghargaan  dan  apresiasi  terhadap  JC membantu mengungkapkan  kasus  pembunuhan  berencana  dapat  ditinjau  melalui  Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  No.  789/Pid.b/2023/PN.Jkt.Pst,  dimana  dalam Amar Putusan Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bharada Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang mana pemidanaan tersebut tentunya lebih ringan apabila dibandingkan dengan pelaku lainnya yang ikut terkait  dalam  kejahatan  pembunuhan  berencana  pada  Brigadir  Joshua  Hutabarat. Adapun  faktor  yang  dipertimbangkan  oleh  hakim  saat  memutuskan  hukuman tersebut mengacu pada SEMA No. 4/2011, yaitu terdakwa Bharada Richard Eliezer adalah  orang  yang  melihat  terjadinya  tindak  pidana  dan  kemudian  membantu penegak hukum dengan memberikan kesaksiannya dalam pembunuhan berencana tersebut  ( Justice Collaborator ).
Meskipun  demikian,  sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  tindak  pidana pembunuhan  berencana  tidak  disebutkan  dalam  “tindak  pidana  tertentu” sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 SEMA No. 4/2011, oleh karenanya, Dalam memerikan dan menjatuhkan putusan dalam suatu kasus, hakim diharuskan untuk menemukan  hukumnya  ( rechtsvinding) .  Dengan  demikian,  hakim  tidak  memiliki alasan untuk menolak perkara apa pun meskipun hukumnya tidak ada, belum jelas atau  kabur,  hal  ini  karena  justru  Hakim  tersebutlah  yang  harus  menemukan hukumnya  ( rechtsviding ). 18 Penemuan  hukum  yaitu  proses  pembentukan  hukum melibatkan para hakim yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum dalam situasi hukum tertentu. 19 .
17 Pasal 7 SEMA No. 14/2011
18 Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2016, hal 162- 163 19 Ibid, hal 168
Volume 6 Nomor 1 (2024)   843 – 853   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5675
Mengutip dari karya Soedikno Mertokusumo yaitu buku “Mengenal Hukum: Suatu Pengantar”, penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh Hakim ada banyak macamnya,  namun  apabila  dikaitkan  dengan  pembahasan  pada  penelitian  ini, menurut penulis konstruksi hukum dalam penemuan hukum oleh Hakim terhadap penetapan  JC dalam  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  dapat  melalui
Argumentum a Contrario adalah metode menganalisis atau mengklarifikasi masalah hukum dengan mempertimbangkan ketidaksesuaian antara situasi kehidupan nyata dan ketentuan yang digariskan dalam hukum 20 , dan Argumentum per-Analogiam yaitu dengan  mengonstruksikan  kasus  yang  sedang  dihadapinya  seperti  dengan menganalogikan kasus tersebut pada kasus yang berbeda tetapi sebanding atau sama dengan yang diatur oleh hukum. 21
Dalam  hal  ini, Argumentum  a  Contrario difungsikan  untuk  memberi penyempitan pada hukum yang bersifat umum kemudian diterapkan pada peristiwa hukum  yang  sifatnya  khusus,  dengan  memberikan  penjelasan  bahwa  maksud  dari “tindak pidana lainnya yang terorganisir” sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.
4/2011 yaitu mencirikan tindak pidana yang dimaksud. 22 Maka dari itu, tindak pidana pembunuhan  berencana  digolongkan  sebagai  tindak  pidana  yang  terorganisir dikarenakan dalam melakukan hal tersebut, terdapat jeda waktu bagi pelaku untuk memikirkan  rencana  dalam  melaksanakan  perbuatannya  tersebut.  Sedangkan Argumentum  per-Analogiam difungsikan  untuk  menerapkan  hukum  yang  sama terhadap kasus yang sedang dihadapi namun hukumnya tidak ada, belum jelas atau kabur,  hal  ini  karena  sebelumnya  Hakim  telah  mengonstruksikan  hukum  perkara tersebut dengan menganalogikan pada kasus yang serupa atau yang mirip yang mana pengaturannya sudah diatur pada sebuah peraturan.

## KESIMPULAN
Kualifikasi  penetapan  saksi Justice  Collaborator pada  tindak  pidana pembunuhan  berencana  terdapat  pada  Pasal  9  huruf  a  dan  b  SEMA  No.  4/2011, adalah individu yang terkait terlibat sebagai salah satu pelaku dalam tindak pidana tertentu, telah mengaku keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut, namun bukan pelaku utama dan menyampaikan kesaksian dalam prosedur hukum di pengadilan, dan  dalam  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  dikatakan  yaitu  yang  berhubungan memiliki peran lebih besar dalam mengungkapkan suatu kasus.
Bentuk perlindungan hukum pada Justice Collaborator dalam UU No. 13/2014 Jo. SEMA No. 4/2011 yaitu diberikannya keringanan penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim,  yang  mana  pelaksanaan  atas  ketentuan  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa Bharada Richard Eliezer dengan pidana penjara  selama  1  (satu)  tahun  6  (enam)  bulan,  karena  yang  bersangkutan terkualifikasi sebagai Justice Collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana
20 Ibid, hal 180
21 Ibid, hal 176
22 Bahri Yamin, Hilman H.S dan M. Taufik., R. Opcit
Volume 6 Nomor 1 (2024)   843 – 853   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5675
pembunuhan  berencana.  Akan  tetapi,  meskipun  tindak  pidana  pembunuhan berencana tidak digolongkan dalam “pidana tertentu yang terorganisir” dalam SEMA No. 4/2011, namun Hakim dapat menemukan hukumnya melalui konstruksi hukum menggunakan Argumentum a Contrario dan Argumentum per-Analogiam.

## SARAN
Berdasarkan penjelasan pada pembahasan tersebut, maka ada baiknya terkait dilakukannya  revisi  pada  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2014  tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, terkait kualifikasi dan  standarisasi  mengenai  keringanan  pemidanaan  terhadap Justice  Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal Ilmiah
Aji, Dena, Aditya Tampubolon, Halimah Citra, Rizky Bayu, and Herli Antoni. “Analisis Terkait Justice Collaborator Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer” 1, no. 2 (2023).
Bahri  Yamin,  Hilman  H.S  dan  M.  Taufik.,  R.  “Pengaturan  Standarisasi  Keringanan Penjatuhan Pidana Terhadap Justice Collaborators dalam Kasus Pembunuhan Berencana”. Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 14(1). 2023
Farhan,  Zatmika  Nur,  Deny  Guntara,  Muhamad  Abas,  and  Sartika  Dewi.  “ANALISIS YURIDIS  TERHADAP  JUSTICE  COLLABORATOR  DALAM  TINDAK  PIDANA PEMBUNUHAN  BERENCANA  DIHUBUNGKAN  DENGAN  PUTUSAN  NOMOR 798/Pid.  B/2022/PN.  JKT.SEL  Zatmika.” Fakultas  Hukum  Universitas  Buana Perjungan Karawang 3, no. 1 (2023): 151–71.
Fatimah,  Siti,  Ermanita  Permatasari,  and  Dewi  Trismahwati.  “JUSTICE COLABORATOR  PERSPEKTIF  HUKUM  POSITIF  DAN  HUKUM  ISLAM (PERLINDUNGAN  DAN  PERINGANAN  HUKUMAN)JUSTICE  COLABORATOR PERSPEKTIF  HUKUM  POSITIF  DAN  HUKUM  ISLAM  (PERLINDUNGAN  DAN PERINGANAN  HUKUMAN)JUSTICE  COLABORATOR  PERSPEKTIF  HUKUM POSITIF  DAN  HUKUM  ISLA.” JURNAL  PIKIR:  Jurnal  Studi  Pendidikan  Dan Hukum Islam 9, no. 1 (2023).
Krisdayanti,  Aprillia.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Justice  Collaborator  Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” n.d., 803–18.
Margono, Prasetyo. “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI SERTAHAK HAK SAKSI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN  2014  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS  UNDANG-UNDANG  NOMOR  13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.” Independent 5, no. 1 (n.d.).
Nyoman, Ni, Rina Desi, Anak Agung, and Sagung Laksmi. “Justice Collaborator Dalam
Volume 6 Nomor 1 (2024)   843 – 853   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5675
Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan” 5, no. 1 (2023): 8–13.
Putra, Verdy Cahyana, Hery Firmansyah, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Fakultas Hukum, and Universitas Tarumanagara. “KERINGANAN HUKUMAN BAGI  SAKSI  YANG  BEKERJASAMA  (  JUSTICE  COLLABORATOR  )  DALAM KASUS PEMBUNUHAN” 5, no. 4 (2023): 2963–73.
Ratmoko,  F.C  dan  Emy  H.S  “Peran Justice  Collaborator dalam  Tindak  Pidana Pembunuhan Berenncana”, Sosialita 2(1), 2023
Rusli,  Tami,  and  Gustian  Sapta  Ningrat.  “Penerapan  Justice  Collaborator  Dalam Pemidanaan  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Berdasarkan  Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 ( Studi Putusan Nomor 90 / Pid . Sus / 2022 / Pn . Liw )” 6, no. 2 (2023): 235–48.
Semendawai,  Abdul  Haris.  “Penetapan  Status  Justice  Collaborator  Bagi  Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law) 3,  no.  3  (2017):  468–90. https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a2.
Sugiarto, Totok, Purwanto Enny, Sunarlin Azis, Setyagama Wawan, Universitas Panca Marga, Jl Raya Dringu, Kec Mayangan, and Kota Probolinggo. “Pembunuhan Berencana  Dalam  Pasal  340  KUHP  Dalam  Perspektif  Justice  Colaborator Aparat Penegak Hukum Untuk Mengungkap Pelaku Yang Lebih Besar , Secara Normatif” 26, no. 1 (2023).
Yamin, Bahri, Hilman Syahrian Haq, and M. Taufik Rachman. “Pengaturan Standarisasi Keringanan Penjatuhan Pidana Terhadap Justice Collaborators Dalam Kasus Pembunuhan Berencana,” 2023, 141–51.

## Buku
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Jakarta, Kencana, 2014
J.C.T Simorangkir, Kamus Hukum , Jakarta, Sinar Grafika, 2008
P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti 1997
Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI Press
Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2016

## Media Online
Kurniawan Eka Mulyana, “Usai Bawa Danu ke TKP Pembunuhan Ibu dan Anak, Polisi Temukan  Bukti  Baru,  Apa  Itu?”  diakses  pada  tanggal  14  November  2023, pukul  1:25  AM,  melalui  https://www.kompas.tv/nasional/453810/usai-
Volume 6 Nomor 1 (2024)   843 – 853   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5675
bawa-danu-ke-tkp-pembunuhan-ibu-dan-anak-polisi-temukan-bukti-baru- apa-itu