Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 2, Juli 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENGEMUDI MOBIL DALAM PENGGUNAAN SAFETY BELT

## Donny Putra
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: donnyputrapadang@gmail.com

## ABSTRACT
The duty for used safety belt for drivers and passangers sit beside that of car in the road for  safety  that  drivers  and  passangers  how  to  managed  in  the  section  106  article  (6) ordinance  number  22  year  2009  about  traffic  and  street  transportation.  Duty  for  used safety belt how to used that, in fact in the field the people still do not care with that, that meaning was consciousness people’s law (driver) for used safety belt still down, Infraction of duty for who do not used this safety belt for does may to punishment with punish during 1  month  caged  or  too  much  Rp.250.000,-  fine  appropriate  with  section  289  ordinance number  22  year  2009  about  traffic  and  street  transportation.  Based  on  the  regearch method  have  a  quality  analysis  of  descriptive  with  approachment  juridical  normative  as approachment  prime  and  approachment  juridical  empirical  as  proponent  prime approachment,  that  support  material  and  primary  data  and  secondary  along  with  data analysis according to qualitative, writer will search the answers of problem’s law, level of conscionsness car drivers used or do not used safety belt, and effort by unit police traffic at padang city in the cope with infraction of this traffic. The result did this reserach refer to level law conscionsness car drivers was law for used safety belt at the driver in the road, this background situation there are some factors like factor consciousness driver law, law maintenance,  background  of  padang  city,  how  that  situation  this  cars,  and  sosialiszation traffic  ordinance.  The  effort  already  that  doing by  padang’s  police  in  the  cope  with  this traffic  infraction  was  with  some  approachment  there  are  :  preemptive  approachment, preventive approachment and repressive approachment.
Kata Kunci : Upaya Peningkatan, Kesadaran Hukum, Safety Belt

## PENDAHULUAN
Kewajiban memakai sabuk pengaman bagi pengemudi dan penumpang  yang duduk disebelahnya pada kendaraan roda empat ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (6) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UU Lalu Lintas) berbunyi;“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat
atau  lebih  di  jalan  dan  penumpang  yang  duduk  disampingnya  wajib  mengenakan  sabuk keselamatan.”
Pelanggaran  kewajiban  mengenakan  sabuk  pengaman  sebagaimana  tersebut  di  atas dapat  dikenakan  pidana  kurungan  atau  denda,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  289  UU Lalu  Lintas.  Pelanggaran  lalu  lintas  merupakan  perbuatan  yang  bertentangandengan perundang-undangan  lalu  lintas  dan  atau  peraturan  pelaksana  lainnya  yang  dapat  ataupun tidak  menimbulkan  kerugian  jiwa  atau  benda  tetapi  dapat  mengganggu  keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Kewajiban  untuk  memakai  sabuk  pengaman,  sudah  demikian  tegas  diatur  dalam undang-undang, akan tetapi dalam kenyataannya sehari-hari masih kurang dindahkan oleh masyarakat,  atau  kesadaran  masyarakat  hukum  untuk  untuk  mematuhinya  masih  rendah. Pelanggaran  lalu  lintas  merupakan  cerminan  dari  pola  tingkah  laku  pemakai jalanyangtidakmematuhiaturan-aturan  berlalu  lintas  di  jalan  yang  dapat  mengakibat  kan kecelakaan  lalu  lintas.  Kesadaran  Hukum  masyarakat  sangat  berhubungan  langsung dengan  pelanggaran  hukum  yang  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat,  bahkan  boleh dikatakan seperti dua sisi mata uang. Artinya apabila kesadaran hukum masyarakat rendah maka angka kejahatan akan menunjukkan peningkatan pula,dan sebaliknya. Demikian juga dengan halnya berlalu lintas dijalan, apabila kesadaran hukum pemakai jalan rendah maka angka  pelanggaran  dan  kecelakaan  lalu  lintas  ikut  melonjak.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut, maka beberapa hal yang perlu dikaji adalah : 1) Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum  pengemudi  mobil  dalam  menggunakan  sabuk  pengaman  ( safety  belt )  pada  saat mengemudi  di  wilayah  hukum  Polresta  Padang?;  2)  Bagaimanakah  upaya  peningkatan kesadaran hukum pengemudi mobil dalam penggunaan Safety Belt oleh Sat Lantas Polresta Padang?

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu penelitian  yang  berusaha  menggambarkan  dan  menganalisa  suatu  obyek  penelitian.  Pada penelitian  ini  digambarkan  tentang  kesadaran  hukum  pengemudi  mobil  dalam menggunakan safety belt dan menganalisa formulasi upaya peningkatan kesadaran hukum pengendara  dalam  penggunaan safety  belt .  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam
penelitian  hukum  ini  adalah yuridis  normatif sebagai  pendekatan  utama  dan  didukung dengan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 65) Sedangkan pendekatan Yuridis Empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat.
Untuk memperoleh data-data yang sinkron dengan pembahasan, tentunya semua data yang dihimpun dari penelitian di atas, harus diediting dan dicopying selanjutnya dianalisa secara  kualitatif.  Maksudnya  akan  dipilh  data-data  mana  yang  relevan  dengan  pokok bahasan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Tingkat  Kesadaran  Hukum  Pengemudi  Mobil  Dalam  Menggunakan  Sabuk Pengaman/Safety  Belt  Pada  Saat  Mengemudi  Di  Wilayah  Hukum  Polresta Padang
Dari  data-data  yang  di  peroleh  menunjukkan  bahwa  angka  pelanggaran pengemudi  mobil  dalam  mengenakan  sabuk  pengaman/safety  belt  pada  saat mengemudikan  mobilnyadi  wilayah  hukum  Polresta  Padang  masih  cukup  tinggi. Artinya kesadaran hukum pengemudi mobil untuk mengenakan sabuk pengaman/safety belt  ini  masih  rendah.  Hal  ini  terlihat  dari  jumlah  angka  pelanggaran  tidak menggunakan  sabuk  pengaman/safety  belt  pada  saat  mengemudi  yang  khusus dikenakan  bagi  pengemudi  mobil  masih  tinggi  dibanding  dengan  angka  pelanggaran- pelanggaran  lain  yang  mana  pelanggaran  tersebut  merupakan  gabungan  antara pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengendara  sepeda  motor  dan  pengemudi  mobil, sementara  itu  untuk  pelanggaran  tidak  menggunakan  sabuk  pengaman/safety  belt hanya ditujukan kepada pengemudi mobil saja. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kaur Bin Ops (KBO) Lantas Polresta Padang, yang mengatakan :
Pada umumnya pengemudi mobil saat mengendarai kendaraannya masih banyak yang  belum  mengenakan  sabuk  pengaman,  walaupun  mereka  paham  manfaat  dari menggunakan  sabuk  pengaman/safety  belt  tersebut  bila  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas apalagi bila terjadi kecelakaan lalu lintas dengan benturan yang cukup keras. Jadi boleh dikatakan kesadaran hukum pengemudi untuk mengenakan sabuk pengaman ini masih rendah”. (Iptu Amelya, 28 Agustus 2017)
Untuk  mendukung  data  tersebut  di  atas,  penulis  juga  mewawancarai  10  orang pengemudi  mobilyang  pada  saat  mengendarai  kendaraannya  tidak  memakai  sabuk pengaman/safety  belt,  dan  mereka  mengatakan  bahwa  tahu  manfaat  dari  memasang sabuk pengaman/safety belt saat mengemudi namun belum terbiasa saja memasangnya karna  tidak  bebas  untuk  bergerak.  Kemudian  Pengemudi  yang  kedua  menyampaikan sebenarnya menggunakan sabuk pengaman/safety belt sangat bermanfaat sekali apalagi bila  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  namun  saya  kan  tidak  kencang-kencang  atau  balap- balapan,  cuma  pelan-pelan  saja  mengendarai  mobil.  Untuk  pengemudi  yang  ketiga menerangkan  dirinya  paham  mengenai  manfaat  dari  safety  belt/sabuk  pengaman namun saya kan gak jalan jauh hanya dekat-dekat sini saja kok. Berikutnya pengemudi yang  keempat  menyampaikan  paham  akan  manfaat  sabuk  pengaman/safety  belt, kebetulan  sekarang  cuma  mutar-mutar  santai  saja  alias  JJS  (jalan-jalan  sore). Sementara  itu  pengemudi  yang  kelima  menyampaikan  mengerti  akan  manfaat  dari sabuk  pengaman,  namun  saya  hanya  jalan  di  dalam  kota  tidak  keluar  kota  yang kecepatannya  agak  lebih  dari  dalam  kota.  Untuk  pengemudi  yang  keenam  juga  tahu manfaat  sabuk  pengaman,  kebetulan  tadi  karna  buru-buru  dan  sering  turun  naik  biar cepat turun naiknya makanya gak dipasang. Pengemudi berikutnya yaitu yang ketujuh juga  mengerti  dan  paham  manfaat  memakai  sabuk  pengaman  tapi  ini  lagi  bawa keluarga jalan-jalan santai  di  dalam kota dan gak mungkin  ugal-ugalan jadi  sabuknya lupa  dipasang.  Lalu  lebih  lanjut  pengemudi  yang  kedelapan  juga  paham  sekali mengenai manfaat sabuk pengaman/safety belt apalagi bila terjadi kecelakaan, tapi gak enak saja memakainya, sempit rasanya kalau pakai sabuk pengaman. Pengemudi yang kesembilan  menyatakan  sebenarnya  sabuk  pengaman  cukup  bermanfaat  bila  terjadi kecelakaan  lalu  lintas,  apalagi  kalau  terjadi  goncangan  hebat,  tapi  saya  cuma  pelan- pelan saja tidak terbiasa kencang-kencang apalagi di dalam kota cuma paling sekitar 35 km/jam  lah  kecepatan  saya.  dan  pengemudi  yang  terakhir  yaitu  yang  kesepuluh menyatakan  mengerti  akan  manfaat  sabuk  pengaman,  namun  saya  tidak  terbiasa memakainya  bila  mengemudikan  mobil  karna  rasa-rasa  ada  yang  menghalangi  ruang gerak saya.
Di atas telah disinggung bahwa kesadaran hukum masyarakat erat hubungannya dengan  budaya  hukum  yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat. Legal  Culture (kultur
hukum)  merupakan  bagian-bagian  dari  kultur  pada  umumnya,  kebiasaan-kebisaan, opini  warga  masyarakat  dan  pelaksana  hukum,  cara-cara  bertindak  dan  berfikir  atau bersikap. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan prilaku terhadap hukum, serta  keseluruhan  faktor-faktor  yang  menentukan  bagaimana  sistem  hukum memperoleh  tempat  yang  sesuai  dan  dapat  diterima  oleh  masyarakat  dalam  kerangka budaya  masyarakat.  Dapat  dikatakan  bahwa  sistem  hukum  merupakan  satu  kesatuan dari  jumlah  bagian-bagian  yang  dinamakan  sub  sistem  hukum,  yang  secara  bersama- sama mewujudkan kesatuan yang utuh.
Menurut  Nonet  dan  Selznick  ,(Ade  Saptomo,  2007  :  22)  lebih  menekankan model  dasar  hukum/  aturan  yang  hendak  diterapkan  kepada  masyarakat,  sehingga sistem  hukum  itu  berlaku  efektif  di  tengah-tengah  masyarakat,  yaitu  hukum  otonom, renponsif dan represif (lihat uraian sebelumnya).Untuk mencapai tujuan hukum dalam satu  kesatuan,  diperlukan  kerja  sama  antara  unsur-unsur  yang  terkandung  di  dalam sistem hukum, seperti sistem hukumnya, sistem peradilannya, dan sebagainya. Sistem hukum  bukan  sekedar  kumpulan  peraturan  hukum,  melainkan  setiap  peraturan  itu saling  berkaitan  satu  dengan  yang  lainnya,  serta  tidak  boleh  terjadi  konplik  atau kontradiksi diantara sub-sistem yang di dalamnya.
Kepastian  hukum  akan  terlaksana  apabila  anggota  masyarakat  memiliki kesadaran hukum, dalam arti mereka memahami dan mengetahui dengan pasti hal-hal apakah  yang  boleh  dilakukan,  selain  itu  juga  mereka  harus  mengetahui  tindakan  apa yang  dapat  dilakukan  serta  sejauhmana  tindakan  itu  diperkenankan.  Ketaatan masyarakat  terhadap  aturan-aturan  hukum  masih  sering  merupakan  sikap  yang dilandasi oleh keterpaksaan bukan karena kesadaran, sehingga dengan demikian bukan mustahil  mereka  berusaha  untuk  tidak  mengindahkan  aturan-aturan  hukum  yang berlaku. Misalnya, sikap pengemudi mobil  pribadi  akan mengenakan sabukpengaman bila mereka melihat ada polisi yang menjaga disekitar daerah itu. Jika demikian halnya, maka dalam hal ini, polisi sama dengan hukum, sebab tanpa ada polisi berarti tidak ada hukum.
Berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui di lapangan  (wilayah  hukum  Polresta  Padang)  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi
kesadaran  hukum  pengemudi  untuk  mengenakan  atau  tidak  mengenakan  sabuk pengaman ini, antara lain :
1. Keberadaan Undang-Undang Lalu Lintas sendiri
Keberadaan Undang-Undang Lalu Lintas. Pada dasarnya tujuan dari undang- undang adalah untuk menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Seperti Undang-Undang  Lali  Lintas  ini,  untuk  menciptakan  ketertiban  dan  kelancaran berlalu  lintas  di  jalan.  Namun  substansi  dan  sanksi  yang  diancamkan  bagi pelanggar,  belum  mencerminkan  kesadaran  hukum  masyarakat  pada  umumnya, sehingga boleh dikatakan Undang-Undang Lalu Lintas belum bisa secara maksimal menumbuhkan  dan  menimbulkan  budaya  hukum  masyarakat  dalam  berlalu  lintas. Seperti halnya, dilarang berbelok ke kiri  saat lampu merah menyala, ketentuan ini jika  diberlakukan  di  daerah  yang  sepi  arus  lalu  lintasnya  tentunya  tidak  efektif, bahkan  menimbulkan  dampak  negatif,  tentu  cendrung  dilanggar  dan  diabaikan masyarakat    pemakai  jalan.  Demikian  juga,  dalam  hal  pelanggaran  terhadap ketentuan sabuk pengaman ini diancam  dengan pidana kurungan atau denda paling banyak Rp.250.000,-
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  dihubungkan  dengan  kenyataannya,  bahwa pemberlakuanUndang-Undang  Lalu  Lintas    masih  mengikuti  dan  melihat  kondisi masyarakat yang bersangkutan, tentunya hal ini berhubungan dengan kesadaran dan budaya hukum masyarakat dalam berlalu lintas di jalan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Iptu Amelya, SH, pada pokoknya menjelaskan :
Undang-Undang  Lintas  memang  berlaku  secara  unifikasi,  berlaku  bagi seluruh  rakyat  Indonesia,  khususnya  pengguna  jalan,  akan  tetapi  dalam penerapannya  masih  melihat  situasi  dan  kondisi  serta  budaya  hukum  masyarakat. Seperti  halnya  dalam  penerapan  sanksi  denda  bagi  pelanggar  lalu  lintas  ini,  tidak sama  antara  daerah  yang  satu  dengan  daerah  yang  lain.  Misalnya  untuk  daerah Polresta  Padangdenda  yang  diterapkan  bagi  pelaku  pelanggaran  sabuk  pengaman ini hanya dijatuhkan Rp.  130.000,- mungkin di daerah lain seperti Pekanbaru atau Jakarta Rp. 150.000,- atau Rp. 200.000,- Begitu juga dalam penegakan hukumnya.
2. Penegakan Hukum dalam aturan lalu lintas itu sendiri. Di  atas  telah  disinggung  bahwa  pemberlakuan  atau  penegakan  hukum  lalu lintas  ini,  antara  daerah  yang  satu  dengan  daerah  lainnya  tidak  sama,  hal  ini tentunya  dilandasi  dari  dasar  hukum  pembentukan  atau  keberadaan  Undang- Undang  Lalu  Lintas  itu  sendiri, apakah merupakan hukum  otonom, responsif atau represif.  Menurut  banyak  pakar  keberadaan  Undang-Undang  Lalu  Lintas  adalah tipe  hukum  represif  bukan  renponsif  (tidak  sesuai  dengan  kesadaran  dan  budaya hukum  masyarakat),  akibatnya  Undang-undang  lalu  lintas  itu  sendiri  tidak  efektif berlakunya.  Lebih  jauh  akibat  dari  penegakannya  masih  dirasakan  masyarakat diskriminatif.  Disini  yang  disorot  adalah  aparat  penegakkannya  yang  kurang konsisten, yang berekses terhadap pengguna jalan lainnya, artinya ikut-ikutan untuk tidak mengenakan sabuk pengaman.  Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang pengemudi mobil saat mengendarai kendaraannya  mengatakan ;
Kami  melihat  dijalan  Polisi  dalam  menerapkan  aturan  lalu  lintas  ini  masih diskriminatif,  masih  pandang  bulu,  tidak  sama  pada  setiap  orang,  dimana  ada pelanggar ada yang ditilang langsung ada yang tidak ditilang sama sekali, dibiarkan
terus. Kami tidak tahu apa pertimbangannya, dan apa kriterianya sehingga ada yang di tilang dan ada yang tidak”.
Setelah  ini  dikonfirmasikan  kepada  petugas  Satuan  Lalu  Lintas,  lalu diterangkan bahwa :(Iptu Amelya, 02 Oktober 2017)
“Memang  dalam  penegakan  hukum  lalu  lintas  ini,  seolah-olah  ada diskriminasi, akan tetapi pada dasarnya itu tidak demikian. Memang kita utamakan bagi  pelanggar  yang  telah  berulang  kali,  semantara  bagi  pelanggar  yang  pertama kali,  kita  masih  melakukan  upaya  preventif  dengan  teguran,  agar  jangan  diulangi lagi itupun dilakukan pada waktu-waktu atau keadaan tertentu, misalnya jalan raya padat, ada kecelakaan lalu lintas yang sedang terjadi di jalan, kita pukul rata semua untuk  hanya  mengatur  sekaligus  menegur  sipelanggar.  Namun  selain  keadaan  ini, kita tetap menerapkan hukum pada setiap orang tanpa kecuali”.
3. Geografis wilayah hukum Polresta Padang
Keadaan dan kondisi daerah juga berpengaruh terhadap kesadaran dan budaya hukum  masyarakat  terhadap  ketaatan  dan  kepatuhan  masyarakat  terhadap  suatu aturan,  seperti  halnya  Undang-Undang  Lalu  Lintas  ini.  Keadaan  daerah  hukum Polresta Padangyang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah yang  cukup  luas,  namun  masih  banyak  yang  merupakan  daerah  pinggiran  kota, serta merupakan pusat pemerintahan provinsi, perdagangan, pendidikan, wisata dan lain-lain, sehingga banyaknya pengemudi mobil yang berasal dari daerah lain baik dari kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat maupun dari Provinsi lain dengan tingkat pendidikan, budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda.
4. Keadaan mobil itu sendiri
Maksudnya  keadaan  mobil  disini  yakni  berhubungan  dengan  kondisi  mobil itu  sendiri.  Di  daerah  Polresta  Padang  masih  banyak  ditemui  mobil-mobil  pribadi keluaran-keluaran  tahun  delapan  puluhan  ke  bawah,  walapun  kondisi  memang masih  laik jalan, namun  komponen atau perlengkapan  pendukung  tidak selengkap kondisi  mobil  keluaran  tahun  sembilan  puluhan  ke  atas.  Misalnya,  perlengkapan mengenai sabuk pengaman ini, bagi mobil tahun dahulu ini tidak ada. Memang hal ini, bisa dipasang kemudian, akan tetapi kenyataanya tidak demikian. Keadaan ini juga berpengaruh terhadap kesadaran hukum pemilik mobil untuk melengkapinya. Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  5  orang  pemilik  mobil,  pada pokoknya menyatakan ;
Mengakui  bahwa  mobilnya  tidak  memiliki  sabuk  pengaman,  tapi  tidak merupakan  hambatan  untuk  mengemudikan  mobil  tersebut,  sebab  saya  sudah terbiasa  demikian.  Pengemudi  yang  berikutnya  juga  mengakui  bahwa  mobilnya tidak  memiliki  sabuk  pengaman  tapi  tidak  ada  teguran  atau  tilang  dari  petugas Lantas.  Sebab  pada  umumnya  di  daerah  Kota  Padang  ini,  mobil  walaupun  ada sabuk pengamannya jarang yang mengenakannya, apalagi kami yang memang tidak punya.  Pengemudi  yang  ketiga  mengakui  bahwa  mobilnya  tidak  memiliki  sabuk pengaman  dan  untuk  memasang  baru  biayanya  tidak  begitu  mahal,  akan  tetapi entah  kenapa  “malas”  karena  kita  hanya  dalam  kota,  tidak  keluar  kota.  Lalu pengemudi  keempat  juga  mengakui  bahwa  mobilnya  tidak  memiliki  sabuk pengaman namun kaca film mobil saya cukup gelap dan polisi tak tampak dari luar kalau  saya  tidak  pakai  sabuk  pengaman.  dan  pengemudi  yang  kelima  mengakui
bahwa mobilnya tidak memiliki sabuk pengaman namun polisi juga tidak menilang saya karna polisinya kasihan mungkin lihat mobil saya yang sudah jadul ini.
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  petugas Satuan Lalu Lintas, pada intinya mengatakan ;(Bripka Feriyaldi, 09 Oktober 2017)
Mobil-mobil  keluaran  dulu  memang  masih  banyak  ditemui  di  daerah  Kota Padang,  yang  tidak  dilengkapi  dengan  perlengkapan  sabuk  pengaman.  Dan  sering kita  melakukan  teguran  terhadap  pengemudinya,  agar  melengkapi  dan mengenakannya.  Keadaan  ini,  ada  memang  melengkapinya  dan  tidak  sedikit  pula yang tidak melengkapinya walaupun sudah diperingatkan.
Selain  itu  banyak  mobil-mobil  yang  memakai  atau  memasang  kaca  film dengan  ukuran  yang  cukup  tebal  dengan  alasan  agar  tidak  terlalu  panas  terkena cahaya  matahari.  Dengan  ukuran  yang  cukup  tebal  tersebut  membuat  petugas ataupun  orang  lain  tidak  dapat  melihat  dengan  jelas  kedalam  mobil  apalagi  pada saat seluruh kaca mobil tertutup rapat, sementara di dalamnya pengemudi maupun penumpangnya  dengan  santainya  tidak  menggunakan  sabuk  pengaman/safety  belt sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan teguran ataupun penindakan.
5. Sosialisasi UU Lalu Lintas
Masih  minimnya  sosialisasi  Undang-Undang  Lalu  Lintas  terhadap masyarakat,  apalagi  terhadap  masyarakat  pinggiran  Kota.  Di  samping  itu penyuluhan yang dilakukan tidak kontinue. Sehingga sosialisasi ini boleh dikatakan belum merata pada setiap daerah yang ada di Wilayah Hukum Polresta Padang.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  kesadaran  hukum pengemudi  mobil  pribadi  untuk  mengenakan  sabuk  pengaman  saat  berkendaraan  di wilayah  hukum  Polresta  Padang  masih  rendah.  Hal  ini  terlihat  jelas  dari  masih tingginya  angka  pelanggaran  lalu  lintas  tidak  menggunakan  sabuk  pengaman/safety belt yang di tilang oleh Satuan Lalu Lintas Kota Padang serta adanya pengaruh dari 5 (lima)  faktor  tersebut  diatas  yaitu  Keberadaan  undang-undang  lalu  lintas  tersebut, Penegakan hukum dalam aturan lalu lintas tersebut, Geografis wilayah hukum Polresta Padang, Keadaan/kondisi mobil itu sendiri dan Sosialisasi undang-undang lalu lintas.
B. Upaya  peningkatan  kesadaran  hukum  pengemudi  mobil  dalam  penggunaan Safety Belt oleh Sat Lantas Polresta Padang
Hukum  dibuat  untuk  dilaksanakan,  akan  tetapi  sebelum  itu  tentunya  harus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga diharapkan peraturan itu dapat dipahami dan  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efesien.  Juga  terhadap  para  petugas  dalam menjalankan atau menegakan hukum tersebut. Hal mana terbukti dengan adanya suara- suara  yang  terdengar  setiap  hari  tentang  tindakan-tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan hukum,  demikian  pula  celaan  masyarakat  atas  setiap  tindakan  penguasa  yang melanggar hukum. Seperti oknum petugas Polisi Lalu Lintas yang berbuat tidak sesuai
dengan  aturan  yang  berlaku  saat  menegakkan  aturan  lalu  lintas  bagi  yang  melanggar, misalkan  masih  adanya  pengadilan  jalanan,  diskresi  yang  menjurus  kepada diskriminasi.
Penegakan  hukum  akan  selalu  melibatkan  manusia  di  dalamnya  dan  dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya,  artinya  ia  tidak  mampu  mewujudkan  sendiri  janji-janji  serta  kehendak- kehendak  yang  tercantum  dalam  peraturan-peraturan  (hukum)  itu.  Misalnya  untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, dan sebagainya.
Selain  itu  tidak  jarang  masyarakat  yang  buta  hukum  mendapat  penerangan hukum yang salah dan menyesatkan sehingga gambaran hukum tidak lagi sebagai alat untuk  menemukan  keadilan  dan  kebenaran  akan  tetapi  sebaliknya  dijadikan  spekulasi dalam  melaksanakan  suatu  manipulasi  hukum.  Ketakutan  dan  rasa  kecewa  berbaur menjadi  satu  tetapi  mereka  tidak  berdaya  dan  ketidak  adilan  yang  diterima  bukan merupakan  hak  yang  patut  diperjuangkan  melainkan  harus  dianggap  sebagai  nasib yang tidak dapat ditolak. Misalnya; dalam penegakan aturan lalu lintas ini.
Untuk itu upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam upaya peningkatan kesadaran  hukum  pengemudi  mobil  dalam  penggunaan  Safety  Belt/sabuk  pengaman saat mengemudikan mobilnya di jalan, tidak saja dilakukan terhadap masyarakat akan tetapi juga terhadap petugasnya.
Upaya  yang  dilakukan  terhadap  personil  atau  petugas  diantaranya  adalah memberikan  arahan-arahan  serta  pelatihan-pelatihan  kepada  petugas  lapangan khususnya Satuan Lalu Lintas. Hal ini dimaksudkan agar petugas di lapangan bertindak sebagaimana  mestinya  menurut  aturan,  dengan  mengutamakan  ketertiban  dan keamanan.  Artinya  upaya  preventif  lebih  didahulukan,  seperti  teguran  dan  lain sebagainya  yang  dianggap  dapat  dipertanggungjawabkan.  Sebab  kenyataannya  di lapangan pola dan tingkah laku dan tipe setiap pengemudi berbagai macam coraknya.
Sementara  itu  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Polresta  Padang,  bahwa upaya  yang  telah  dilakukan  dalam  peningkatan  kesadaran  hukum  pengemudi  mobil dalam penggunaan Safety Belt/sabuk pengaman saat mengemudikan mobilnya di jalan, antara lain :

## 1. Melakukan Pendekatan Preemtif
Pendekatan  ini  sangat  penting  untuk  dikedepankan  mengingat  pencegahan secara  dini  melalui  optimalisasi  kegiatan-kegiatan  bidang  edukatif  masih  dirasa sangat  perlu  dan  penting  untuk  terus  dilaksanakan.  Pendekatan  Preemtif  ini dilakukan  dengan  cara  pendidikan  masyarakat  dalam  berlalu  lintas.  Pendidikan masyarakat  (dikmas)  dalam  berlalu  lintas  penting  dilaksanakan  karena  dapat memberikan  pencerahan  kepada  masyarakat  sejak  usia  dini.  Pendekatan  ini  dapat dilaksanakan melalui cara-cara sebagai berikut :
a. Kegiatan dengan sasaran masyarakat umum seperti :
1) Penerangan Keliling (Penling)/public address Penerangan keliling ini merupakan kegiatan komunikasi berisi keterangan keterangan,  gagasan  atau  himbauan  yang  disampaikan  oleh  Unit  Dikyasa  Sat Lantas  Polresta  Padang  kepada  pengguna  jalan  dengan  cara  mempergunakan pengeras suara dari mobil dinas yang berkeliling di sepanjang jalan yang ada di wilayah  hukum  Polresta  Padang  sehingga  didengar  langsung  oleh  masyarakat terutama  di  lokasi-lokasi  rawan  macet,  tempat  keramaian,  pasar  tumpah  dan sekolah-sekolah demi terciptanya kepatuhan hukum dalam berlalu lintas.
2) Penerangan Masyarakat (Penmas)
Penerangan  ini  dilakukan  melalui  penyuluhan-penyuluhan  kepada masyarakat  umum,  organisasi-organisasi  kepemudaan  seperti  Karang  Taruna, kampus  kampus,  sekolah-sekolah,  dengan  melibatkan  berbagai  unsur masyarakat  yang ada di  wilayah hukum Polresta Padang, seperti pemuka adat, pemuka agama oleh Unit Dikyasa Satlantas Polresta Padang. Hal ini dilakukan baik melalui selebaran, brosur maupun dialog langsung tentang manfaat  sabuk pengaman  dalam  berlalu  lintas  di  jalan,  dan  lain  sebagainya.  Dengan melibatkan  berbagai  unsur  ini  diharapkan  membawa  hasil  yang  maksimal, yakni  dapat  meminimalkan  pelanggaran  lalu  lintas  khususnya  tentang pelanggaran  bagi  pengemudi  mobilyang  tidak  menggunakan  sabuk  pengaman saat  mengendarai  mobilnya  di  jalan.  Jika  diperhatikan  selama  ini  memang belum  membawa  hasil  yang  memuaskan,  akan  tetapi  untuk  selanjutnya  upaya yang demikian itu tetap dilanjutkan. Seorang pemuka masyarakat, mengatakan ; Saya  rasa  penyuluhan-penyuluhan  yang  dilakukan  oleh  Polresta  Padang beserta  jajarannya  sangat  penting  artinya,  sehingga  perlu  dilaksanakan  secara terjadwal  dan  berkesinambungan.  Hal  ini  sangat  berguna  dan  bermakna  bagi anak-anak  kemenakan  yang  sedang  dalam  pertumbuhan,  yang  mengendarai kendaraan di jalan raya. Untuk mengerti dan paham tentang aturan lalu lintas.
3) Safety Ridding
Pelatihan  Safety  Ridding  adalah  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan keterampilan  mengendarai  kendaraan  bermotor  di  wilayah  hukum  Polresta Padang  untuk  keselamatan  berkendaraan,  oleh  Unit  Dikyasa  Polresta  Padang seperti  kegiatan  praktek  sepeda  motor  lajur  kiri  atau  mempergunakan  sabuk pengaman/safety belt dengan benar saat mengemudikan mobil.
4) Taman Lalu Lintas
Taman  Lalu  Lintas  adalah  suatu  taman  atau  tempat  yang  dibuat sedemikian rupa sehingga menggambarkan suatu kota dalam bentuk mini yang dilengkapi  sarana  lalu  lintas  (rambu-rambu)  yang  terdapat  di  wilayah  hukum
Polresta  Padang,  dengan  tujuan  memdidik  bagi  para  pengunjung  khusunya anak-anak sekolah tentang tata cara berlalu lintas, sopan-santun dan kesadaran lalu lintas tanpa melanggar hukum. Hal ini pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Dikyasa Satlantas Polresta Padang.
2. Kegiatan dengan sasaran masyarakat teroganisir, meliputi kegiatan :
a. Polsanak (Polisi Sahabat Anak) Polisi  Sahabat  Anak  adalah  kegiatan  pendidikan  lalu  lintas  yang  dilaksanakan oleh  Unit  Dikyasa  Satlantas  Polresta  Padang  terhadap  usia  dini  mulai  dari pelajar TK, SD dan SLTP yang ada diwilayah hukum Polresta Padang melalui saluran  (media)  komunikasi  tertentu  sehingga  anak-anak  tersebut  tertanam tentang  tata  cara  serta  mengetahui  peraturan-peraturan  berlalu  lintas  termasuk mengetahui  manfaat  tertib  berlalu  lintas  termasuk  manfaat  tentang  sabuk pengaman.
b. PKS (Patroli Keamanan Sekolah) PKS  merupakan  program  pembinaan  dan  pembelajaran  bagi  siswa-siswi sekolah  yang  ada  di  wilayah  hukum  Polresta  Padang  oleh  Unit  Dikyasa Satlantas Polresta untuk berlatih dan belajar guna mencari akar masalah sosial dilingkungan  sekolah  dan  upaya-upaya  penanganannya.  Dalam  hal  ini  anak- anak  juga  diajarkan  tentang  tata  cara  berlalu  lintas  serta  peraturan-peraturan tentang  lalu  lintas  serta  dilatih  untuk  bisa  melakukan  pengaturan  lalu  lintas terutama di depan sekolahnya.
c. Police Goes to School atau Campus Police  Goes  to  School atau  Campus  merupakan  suatu  program  kegiatan pendidikan  lalu  lintas  oleh  Unit  Dikyasa  Satlantas  Polresta  Padang  terhadap siswa-siswa  atau  mahasiswa  termasuk  civitas  akademis  yang  ada  diwilayah hukum  Polresta  Padang  yang  dilaksanakan  di  sekolah-sekolah  atau  kampus Universitas/Perguruan Tinggi melalui metode ceramah, sosialisasi, seminar dan metode lainnya.
d. Pembinaan terhadap club-club motor/mobil Pembinaan  terhadap  club-club  motor/mobil  adalah  kegiatan  yang  dilakukan untuk  memberikan  pendidikan  serta  mengarahkan  kegiatan-kegiatan  club-club motor  atau  mobil  yang  ada  diwilayah  hukum  Polresta  Padang  oleh  Unit Dikyasa Satlantas Polresta Padang agar berbuat hal  yang positif serta mentaati aturan  berlalu  lintas  dengan  mengutamakan  keselamatan  berlalu  lintas  seperti menggunakan  helm  atau  memasang  sabuk  pengaman/safety  belt  pada  saat berkendaraan  serta  jangan  ugal-ugalan  dijalan  karna  dapat  menimbulkan kerugian baik terhadap diri sendiri maupun pengguna jalan lain.
3. Melakukan Pendekatan Represif
Pendekatan  represif  merupakan  tugas  pokok  Kepolisian  dalam  aspek penegakan hukum yang di lakukan oleh seluruh anggota Satlantas Polresta Padang, namun  langkah  ini  adalah  langkah  terakhir  setelah  upaya  preemtif  dan  preventif dilaksanakan.  Pendekatan  represif  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  blangko tilang  terhadap  setiap  pelanggaran  lalu  lintas  termasuk  tidak  menggunakan  sabuk
pengaman/safety  belt.  Dalam  hal  ini  petugas  Lantas  langsung  menilang  pelaku pelanggaran  lalu  Lintas  yang  ketika  mengendarai  kendaraannya  tidak  memakai sabuk pengaman. Maksudnya dengan menindak lanjuti  pelanggaran Lalu Lintas ini dimaksud  sesuai  dengan  proses  hukum  yang  ada,  sehingga  sipelaku  mendapat sanksi  sesuai  dengan  perbuatannya.  Pada  umumnya  jenis  pidana  yang  dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas jenis ini adalah pidana denda. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Polisi Lalu Lintas Polresta Padang, pada pokoknya menjelaskan ;
Tindakan tilang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak mengenakan sabuk  pengaman,  setelah  terlebih  dahulu  diberikan  peringatan  oleh  petugas  di lapangan,  namun  masih  tidak  mengindahkan  peringatan  tersebut.  Disini memang  diutamakan  lebih  dahulu  upaya  preventif  yakni  teguran  disertai dengan  penjelasan  singkat  tentang  keamanan  berlalu  lintas  di  jalan  kepada pengemudi dimaksud”.(Iptu Amelya, 02 Oktober 2017)
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisa  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan diatas,  maka  dapat  disebutkan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Lalu Lintas  Polresta  Padang  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  pengemudi  mobil dalam  penggunaan  sabuk  pengaman/safety  belt  oleh  Satuan  Lalu  Lintas  Polresta Padang adalah dengan mengedepankan 3 (tiga) pendekatan fungsi Kepolisian yaitu pertama, pendekatan  preemtif  berupa  kegiatan  dengan  sasaran  masyarakat  umum seperti  Penerangan  Keliling,  Penerangan  Masyarakat,Safety  Ridding  dan  Taman Lalu  Lintas,  lalu  kemudian  melakukan  kegiatan  dengan  sasaran  masyarakat terorganisir  seperti  Polisi  Sahabat  Anak,  PKS,  Police  Goes  to  School/campus  dan pembinaan  terhadap  club  mobil, kedua ,  pendekatan  preventif  berupa  Pelaksanaan pengaturan  harian  pagi  hari,  penjagaan,  pengawalan,  dan  patroli  lalu  pengetatan penerbitan SIM, dan ketiga, pendekatan represif berupa Tilang terhadap pelanggar.

## PENUTUP
Tingkat  kesadaran  hukum  pengemudi  mobil  dalam  menggunakan  sabuk pengaman/safety  belt  pada  saat  mengemudikan  mobilnya  di  wilayah  hukum  Polresta Padang masih tergolong rendah, hal ini tercermin dari masih tingginya angka pelanggaran lalu  lintas  khususnya  pelanggaran  tentang  safety  belt/sabuk  pengaman  yang  di  tindak dengan mempergunakan blangko tilang.
Upaya  peningkatan  kesadaran  hukum  pengemudi  mobil  dalam  penggunaan  sabuk pengaman/safety belt yang telah dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang dalam menanggulangi  pelanggaran  lalu  Lintas  jenis  ini  (tidak  memakai  sabuk  pengaman/safety belt) adalah dengan melakukan beberapa pendekatan yaitu:
1. Pendekatan Preemtif di antaranya :
a. Kegiatan  dengan  sasaran  masyarakat  umum  seperti  penerangan  keliling  (penling), penerangan masyarakat (penmas), safety ridding dan taman lalu lintas.
b. Kegiatan  dengan  sasaran  masyarakat  teroganisir  seperti  Polsanak  (Polisi  Sahabat Ananak),  PKS  (Patroli  Keamanan  Sekolah),  Police  goes  to  School/Campus  dan pembinaan terhadap club-club mobil.
2. Pendekatan Preventifdiantaranya :
a. Pelaksanaan fungsi Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli).
b. Pengetatan  penerbitan  SIM  (Surat  Izin  Mengemudi)  bagi  masyarakat  baik  untuk penerbitan SIM baru atau perpanjangan.
3. Pendekatan  Represif  yaitu  dengan  melakukan  tindakan  hukum  yang  tegas  kepada pelanggar yaitu dengan melakukan penilangan mempergunakan blangko tilang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  Saptomo, Budaya  Hukum  dalam  Persfektif  Perbandingan, Program  Magister  Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2007.
Anonim, Petunjuk  Pelaksana  dan  Petunjuk  Teknis  tentang  Fungsi  Lantas  Pol, Mabes Polri, Jakarta, 1983.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia, Indonesia, Jakarta 1990.
S.Djayusman, Polisi Lalu Lintas, Seskoad, Lembang, 1993.