HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7( 1), 27-38. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.67593.

## TELUSUR AKTIVITAS LEKRA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1959-1965
Anas Anwar Nasirin, Abdurakhman
Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia Correspondence: anwarnasirinanas@gmail.com

## Abstract
Lekra (People’s Cultural Institute) as an organization under the auspices of the PKI which was established on August 17, 1950 was able to have many supporters among other similar organizations such as the National Cultural Institute (LKN) owned by the Indonesian National Party (PNI), the Indonesian Muslim Cultural Arts Institute (Lesbumi) owned by Nahdatul Ulama, and the Cultural Arts Institute owned by the Indonesian Party (Partindo). The review of this article uses historical methods which include the process of finding and collecting historical sources (heuristics), historical source criticism which includes external criticism to prove the authenticity of sources and internal criticism to prove the credibility and readability of sources, the process of interpreting or interpreting historical data and facts, and the process of writing history (historiography). The results showed that the existence of Lekra framed in Nasakom’s ideology was related to the mission of Persiden Soekarno during the Guided Democracy government. Nasakom’s ideology became Sukarno’s tool to maintain his power, free from coups and have full control over every political and state activity. Lekra’s activities that were able to attract many supporters from various backgrounds were supported by the large power of the PKI which was privileged by Sukarno, the gathering place of many famous artists and culturalists at that time, and Lekra’s people-based mission that made art a political medium for the Indonesian Communist Party.
Keywords: Guided Democracy; Indonesian Communist Party; Lekra; Nasakom; Sukarno.

## Abstrak
Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) sebagai organisasi dibawah naungan PKI yang didirikan pada 17 Agustus 1950 mampu memiliki banyak pendukung diantara organisasi serupa lainnya seperti Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) milik Nahdatul Ulama, dan Lembaga Seni Budaya milik Partai Indonesia. Pengkajian artikel ini menggunakan metode sejarah yang meliputi proses pencarian dan pengumpulan sumber sejarah (heuristik), kritik sumber sejarah yang meliputi kritik ekstern untuk membuktikan keaslian sumber dan kritik intern untuk membuktikan kreadibilitas dan readibilitas sumber, proses interpretasi atau penafsiran data-data dan fakta sejarah, serta proes penulisan sejarah (historiografi). Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi Lekra yang dibingkai dalam ideologi Nasakom terkait dengan misi Persiden Soekarno pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Ideologi Nasakom menjadi alat Soekarno untuk mempertahankan kekuasaannya, terbebas dari kudeta dan memiliki kendali penuh terhadap setiap aktivitas politik dan kenegaraan. Aktivitas Lekra yang mampu menjaring banyak pendukung dari berbagai latarbelakang didukung oleh besarnya kekuasaan PKI yang mendapat keistimewaan dari Soekarno, tempat berkumpulnya banyak seniman dan budayawan terknal saat itu, dan misi Lekra yang berbasis kerakyatan yang menjadikan seni sebagai media politik  Partai Komunis Indonesia.
Kata Kunci : Demokrasi Terpimpin; Lekra; Nasakom; Partai Komunis Indonesia; Soekarno.
To cite this article: : Nasirin, A. A., & Abdurakhman. (2024). Telusur Eksistensi nasakom dan aktivitas lekra masa demokrasi terpimpin 1959-1965. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 7 (1), 27-83. https://doi.org/10.17509/historia. v7i1.67593.
Naskah diterima : 1 Maret 2024, Naskah direvisi : 20 April 2024, Naskah disetujui : 30 April 2024
Available online at HISTORIA ; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Journal homepage : https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

## RESEARCH ARTICLE

## Telusur Eksistensi Nasakom dan Aktivitas Lekra masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965

## PENDAHULUAN
“In principle writing of Indonesia history cannot be regarded as a work of reediting old stories. In order to become a scientific discipline, historiography has to develop from the living body of a living society. Therefore the writing of Indonesian history cannot be separated. From the effort to achieve a new culture suitable to life in the modern world. The history to be written is the history which attempts to describe the life of our people in accordance with the ceiteria of scientific truth” (Ali, 1965: 22-23).
Kutipan diatas mengingatkan tentang perlunya kreatifitas dan inovasi dalam penulisan sejarah Indonesia yang tidak hanya menyajikan narasi cerita-cerita lama, namun mampu berdinamisasi mengejar perkembangan budaya yang terjadi di masyarakat sesuai kehidupan modern. Soekarno merupakan sosok bapak bangsa yang memiliki semangat untuk menentang penjajahan yang dilakukan Bangsa Barat di Indonesia. Soekarno meyakini bahwa penjajahan bukan jalan menuju kemashuran ( glory ), melainkan bentuk penentangan terhadap bangsa- bangsa di dunia untuk merdeka. Cita-cita menjadi bangsa yang merdeka dalam buah pemikirannya menekankan pada semangat persatuan yang dicurahkan dalam tulisan berjudul Nasakom “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme” yang dimuat dalam Majalah Suluh Indonesia Muda tahun 1926 (Agustina, 2020).
Semangat Soekarno dalam menentang penjajahan mampu menghantarkan bangsa dan negara Indonesia pada kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, pada 18 hingga 28 April Tahun 1955 Indonesia bersama Myanmar, India, Pakistan dan Sri Lanka mampu menginsipirasi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika berkat terlaksananya Konfrensi Tingkat Tinggi Asia- Afrika (KTT Asia Afrika) di Kota Bandung. Tujuan dilaksanakannya KTT Asia Afrika tiada lain adalah untuk menentang kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat dan Uni Soviet (Rahmelia & Ar, 2019). Pada 5 Juli 1959 Soekarno menetapkan Dekrit Persiden, yaitu Keputusan Presiden tentang berlakunya sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Konsep Nasakom yang sudah direncanakan sejak tahun 1926, sepanjang tahun 1959-1965 menjadi  ideologi Demokrasi Terpimpin. Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan sekutu Soekarno yang mendapat hak istimewa dari ideologi Nasakom yang mengakar
pada organisasi bawahannya, yaitu Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat (Risdiarto, 2018). Pada perjalanannya, karya sastra dan seni yang diproduksi oleh Lekra menjadi sarana kepentingan politik PKI untuk menarik simpati masyarakat, khususnya dalam pertarungan politik tahun 1950-1965. Karya- karya itu seperti cerita pendek berjudul “Paman” yang ditulis oleh L.S. Retno, “Kebangunan di Kota Bengawan” karya Namikakanda, dan “Gambar Pemimpin” ditulis oleh Saibun. Upaya PKI selain mengkonstruksi Lekra sebagai rumah produksi karya seni dan sastra, juga mengkonstruksi Surat Kabar Harian Rakyat untuk memberitakan aktivitas PKI kepada masyarakat (Junaidi et al., 2023).
Tendensi pada masa Demokrasi Terpimpin mengkontruksi para seniman agar memiliki pandangan politik mengikuti ideologi partai-partai yang berkuasa. Situasi itu mendorong partai-partai untuk membentuk lembaga kebudayaan serupa Lekra yang berada dibawah kendali PKI. Pada saat itu PNI membentuk Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Nahdatul Ulama (NU) membentuk Lesbumi (Lembaga Budaya Muslimin Indonesia), Partai Indonesia (Partindo) membentuk Lembaga Seni Budaya Indonesia (Lesbi), Partai Tarbiyah Islamiyah (Perti) membentuk Lembaga Kebudayaan dan Seni Islam (Leksi), Masyumi membentuk Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), dan  Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) membentuk Lembaga Kebudayaan Seni Muslim Indonesia (Laksmi) (Junaidi, A. S., Wasono, S., & Zulyeno, 2023)
Lekra merupakan lembaga kebudayaan yang paling vokal bahwa politik merupakan panglima, agar karya seni yang dihasilkan mengandung muatan politik dan mendukung pemerintah. Kontrol pemerintah dan sekutunya yang sangat kuat tidak mematahkan para seniman yang ingin tetap menjaga integritasnya dalam berkarya. Seniman-seniman itu seperti H.B. Jassin, M.Balfas, D.S. Moeljanto Toha Mochtar, A. Wajidjan dan lainnya yang menyajikan karya tulis dalam Mjalah Sastra. Majalah Sastra pertama kali terbit pada Bulan Mei tahun 1961 dengan mayoritas karya tulis yang dimuat berasal dari penulis yang tidak terafliasi dengan partai politik. Sikap Majalah sastra yang netral, pada perkembangnnya dianggap sebagai majalah reaksioner terhadap pemerintah. Pada penerbitan No.3 tahun 1964, Majalah Sastra diberhentikan penerbitannya oleh pemerintah (Susanti et al., 2019).
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7 (1), 27-38. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.67593.
Lekra didirikan pada 17 Agustus tahun 1950 atas inisiatif D.N. Aidit, Nyoto, M.S. Ashar, dan A.S. Dharta. Keberadaan Lekra telah mendorong seniman yang tergabung didalamnya mengikuti doktrin realisme sosialis dengan memberikan perhatian terhadap rakyat kecil untuk menarik dukungan. Kesenian menjadi alat Lekra untuk memobilisasi masyarakat dengan dalih sebagai media yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat dan sarana untuk menyampaikan aspirasi. Saat itu banyak lahir sastrawan-sastrawan jebolan Lekra, salah satunya Pramoedya Ananta Toer. Dominasi aktivitas Lekra dan tudingan negatif kepada seniman yang bersebrangan dengan PKI mendorong lahirnya Manifes Kebudayaan. Manifes Kebudayaan merupakan pernyataan para seniman tentang Kebudayaan Nasional Indonesia dan pentingnya para seniman dapat berkarya secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan para seniman melalui Manifes Kebudayaan mendapat serangan dari PKI dalam bentuk artikel maupun karikatur yang dimuat dalam Surat Kabar Bintang Timur. Propaganda PKI mampu menarik hati Soekarno, Manifes Kebudayaan dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap bertentangan dengan Manifesto Politik Indonesia dalam Garis Besar Haluan Negara (Hanifah & Buduroh, 2020).
Pengkajian artikel ini bertujuan untuk menelusuri aktivitas Lekra dalam pusaran Nasakom yang menjadi ideologi pada masa Demokrasi Terpimpin. Fokus pengkajian dimulai tahun 1959 menandai awal ditetapkan Dekrit Persiden oleh Soekarno. Pengkajian diakhiri tahun 1965 untuk menunjukan runtutan dari aktivitas Lekra dan induknya yaitu PKI sudah tidak mampu lagi membendung serangan lawan politiknya yang berdampak pada lengsernya kekuasaan Soekarno. Sejak ditetapkannya Dekrit Persiden pada 1959 bahwa keberpihakan Soekarno terhadap PKI diharapkan dapat menjadi sekutu untuk menguatkan dan melanggengkan kekusaannya. Pada perjalanannya sikap pilih kasih Soekarno terhadap PKI malah menjadi bumerang dengan semakin menajamnya kesenjangan antara kelompok politik yang berhaluan nasionalis, agamis dan komunis. Tahun 1963, Soekarno berusaha mendamaikan revalitas diantara ketiga haluan kelompok politik melalui catatan tentang Nasionalis, Islamis dan Marxisme. Kompromi yang dilakukan Soekarno tidak berhasil karena masih lekatnya sikap pilih kasih terhadap PKI dan aktivitas PKI serta Lekra yang semakin mendominasi. Puncak dari rivalitas itu terjadinya Gerakan 30 September 1965 (Sjuchro & Besman, 2020).
Peristiwa Gerakan 30 September 1965 sebagai puncak dari keruntuhan Ideologi Nasakom telah memainkan kondisi politik di Indonesia dan Global yang diantaranya menyeret Soekarno, TNI-AD, dan Partai Komunis Indonesia. Proxy war antara Blok Timur (kapitalis/liberalisme) yang dipimpin Amerika dengan Blok Timur (Komunis) yang dipimpin oleh Uni Soviet ikut mempengaruhi situasi politik di Indonesia. Pihak TNI-AD diantara Soekarno dan PKI dianggap sebagai aktor yang dimenanggkan atas bantuan asing. Pemerintahan Orde Baru sebagai pengganti Orde Lama mengusung corak pemerintahan militer-otoriter. Hubungan dengan negara-negara Barat dijalin kembali sebagai sumber utama investasi di dalam negeri (Hati & Ginting, 2022).

## METODE
Sejarah merupakan proses pristiwa kehidupan manusia di masa lampau dalam arti secara objektif. Sejarah secara subjektif menekankan pada proses pengkajian terhadap pristiwa sejarah yang direkontruksi dalam bentuk kisah sejarah setelah melalui tahapan pencarian dan pengumpulan sumber atau heuristik, proses kritik sumber baik secara internal maupun eksternal, proses penafsiran atau interpretasi dan Historiografi atau penulisan sejarah (Nasirin et al., 2023). Proses heuristik atau proses pencarian dan pengumpulan sumber sejarah setelah sebelumnya ditetapkan topik yang akan diteliti pada artikel ini. Penulis melakukan proses heuristik mumulai dari sumber sekunder dalam katogori ilmu sejarah, yaitu dari artikel pada jurnal Ilmiah dengan melakukan penelusuran di https://www.researchgate.net/search . Selanjutnya, pencarian sumber-sumber primer dari buku-buku yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan atau yang ditulis oleh pelaku terkait aktivitas Lekra masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965 penulis lakukan di Perpustakaan Universitas Indonesia dan Perpustakaan Riyadlul Jannah Sumedang. Sumber primer yang penulis dapatkan diantaranya Koran Soeara Ra’jat tertanggal 1 Desember 1921, buku “Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1” yang ditulis oleh Soekarno, buku “Metode Sejarah”, dan lainnya.
Tahap kedua, metode penelitian sejarah adalah Verifikasi (kritik/analisis) yang meliputi kritik ekternal dan kritik internal. Proses keritik eksternal dapat diajukan pertanyaan oleh sejarawan untuk menjamin otentiksitas sumber, seperti “Apakah sumber yang digunakan

## Telusur Eksistensi Nasakom dan Aktivitas Lekra masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965
merupakan sumber yang dikehendaki? Apakah sumber digunakan merupakan sumber yang asli atau turunan? Apakah sumber yang digunakan merupakan sumber yang lengkap atau sudah mengalami perubahan?”  Tujuan dari pertanyaan ini untuk membuktikan bahwa isi dalam dokumen adalah benar tulisan tokoh yang dimaksud, tujuannya untuk menghindari kekeliruan baik karena pengurangan, pengulangan atau penambahan isi dalam dokumen tersebut (Lubis, 2015; Nasirin & Mahzuni, 2021).  Tahap ketiga adalah interpretasi atau penafsiran yang dilakukan melalui proses sintesis hingga mampu dihasilkannya general konsep, yaitu “Telusur Aktivitas Lekra Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965” yang dilanjutkan pada proses historiografi atau penulisan sejarah (Kuntowijoyo, 2013).
Pengkajian sejarah ini tergolong dalam sejarah sosial dan sejarah politik. Sejarah sosial dikenal sebagai sejarah masyarakat secara konseptual berdiri pada tensi (ketegangan) termasuk konflik dan resolusi serta praduga sebagaimana masyarakat bertindak (Koselleck, 1989). Sejarah sosial sejak pendiriannya dapat ditelusuri pada karya kolaboratif Karl Marx dan Friedeich Engels “social”. Menurut prespektif Mark sejarah sosial membawa komitmen politk sosialis implisit atau setidaknya anti kapitalis. Pada awalnya sejarah sosial berhimpitan dengan sejarah buruh dan Beberapa perhatian terhadap kaum tani. Sejarah sosial mengalami perkembangan pasca-blochian atau tepatnya pasca Perang Dunia II (Genovese & Genovese, 1976). Pengertian sejarah politik mendasarkan pada jalannya suatu peristiwa sejarah ditentukan oleh kejadian politik, perang, tokoh politik, elit, militer, dan proses diplomasi (Kartodirdjo, 2014; Kabubu, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah merupakan ilmu yang menyelidiki dan menceritakan fakta kehidupan manusia di masa lampau yang menekankan pada aspek waktu atau temporal dan tempat atau spasial (Huizinga,1936, hlm.1-2). Menelusuri aktivitas Lekra dalam pusaran konsep Nasakom pada masa Demokrasi Terpimpin erat kaitannya Soekarno. Lekra awal pembentukannya memiliki keterkaitan dengan tokoh-tokoh PKI seperti Dipa Nusantara Aidit, Njoto, M.S. Ashar dan Adi Sidharta. Mengaitkan antara Lekra dan PKI telah menimbulkan banyak spekulasi. Njoto dan Joebaar Ajoeb berpendapat bahwa Lekra dan PKI merupakan dua organisasi yang berbeda,
sementara D.N. Aidit menganggap bahwa Lekra dengan PKI merupakan organisasi yang sama. Jika ditarik garis tengah memang didalam Lekra terdapat tokoh-tokoh PKI dan non-PKI. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Lekra dan PKI merupakan organisasi yang sama. Kesamaan antara Lekra dan PKI terbukti ketika PKI menetapkan konsep politik sebagai panglima maka hal yang sama dilakukan oleh Lekra. Pada Kongres Pertama Lekra berhasil menetapkan konsep 1-5-1, yaitu kerja kebudayaan yang menetapkan politik sebagai panglima yang meliputi: meluas dan meninggi, tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, tradisi baik dan kebaruan revolusioner, kreativitas individual dan kearifan massa, realisme sosial dan romantik revolusioner (Bodden, 2018; Junaidi, A. S., Wasono, S., & Zulyeno, 2023).

## Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965
Eksistensi Nasakom pada masa Demokrasi Terpimpin terkait dengan misi dan semangat Soekarno terhadap kesadaran bangsa-bangsa Asia, khususnya Bangsa Indonesia untuk lepas dan bangkit dari cengkraman penjajahan Barat. Perjuangan Indonesai meskipun sudah merdeka pada 17 Agustus 1945 bukan hal mudah karena kedaulatan Indonesia baru secara de-facto , artinya belum mendapat pengakuan secara hukum ( de-jure ) dari Belanda. Pada 27 Desember 1949 Indonesia baru mendapat pengakuan kedaulan dari Belanda dalam KMB (Konferensi Meja Bundar) di Kota Den Haag, Belanda. Pengakuan kedaulatan Indonesia tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan ada persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia meliputi: Pemberian izin beroperasinya perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, mengambil alih seluruh hutang Pemerintah Hindia Belanda sebesar USD 1, 13 miliar yang meliputi hutang dalam dan luar negeri. Tahun 1949 walapun Indonesia sudah merdeka baik secara de-facto juga de-jure , namun masih belum lepas dari cengkraman kekuasaan bangsa asing (Mahardika & Ramadhan, 2021).
Berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945 tidak menjadi jaminan terciptanya perdamaian di dunia internasional. Tahun 1947 menjadi babak baru dimulainya Perang Dingin, yaitu perseteruan dua kubu kekuatan besar antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Kondisi persaingan antara Blok Barat dengan Blok Timur mempengaruhi situasi politik di negara- negara baru merdeka, tanpa terkecuali Indonesia.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7 (1), 27-38. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.67593.
Soekarno pemimpin negara yang baru merdeka memiliki ambisi untuk menentak segala bentuk kolonialisme dan neokolonialisme yang dilakukan negara-negara Barat, penentangan itu  termasuk terhadap sistem pemerintahan dari Barat, yaitu Demokrasi Liberal (Kosut, 1967). Sistem Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer sejatinya sudah diterapkan di Indonesia sejak 1950-1959 yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia tahun 1950. Soekarno menganggap Demokrasi Liberal tidak berhasil diterapkan di Indonesia karena kekuatan kabinet tergantung pada kekuatan partai politik. Sistem ini menjadi penyebab konflik antar partai politik dan sering terjadinaya pergantian kabinet. Pada masa Demokrasi Liberal (1951-1959) tercatat mengalami tujuh kali pergantian kabinet yang meliputi: Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman-Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Djuanda (Sedana Arta, 2020). Sistem pemerintahan demokrasi liberal juga jika ditelisik juga tidak menguntungkan bagi Soekarno karena suara terbesar saat itu dimenangkan oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sebanyak 49 kursi (21%), sisanya sejumlah 84 kursi (36, 7%) meliputi: PNI memiliki 36 kursi (16%), Partai Sosialis Indonesia (PSI) 17 kursi (7,3%), PKI 13 kursi (5,6%), Partai Katolik 9 kursi (3,9%), Partai Kristen 5 kursi (2,2%), dan Partai Murba (1,7%) atau 4 kursi (Ricklefs, 2008). Soekarno menyatakan bahwa demokrasi liberal yang diterapkan di Amerika Serikat jika terus diterapkan di Indonesia dapat mengakibatkan disintegrasi Bangsa. Pada 15 Juli 1959, Soekarno menetapkan Dekrit Persiden yang menandai diaktifkannya kembali konstitusi 1945 dan menjadi penanda dijalankannya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin di Indonesia. Soekarno percaya bahwa diterapkannya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin sebagai upaya menghormati budaya dan sejarah Indonesia, serta menjunjung solidaritas dan identitas bangsa-bangsa Asia. Nasakom memainkan peranan penting pada era itu yang didasarkan pada tiga kekuatan, meliputi: Nasionalisme, meliputi kekuatan politik dan militer; Agama, meliputi kekuatan politik Islam; Komunis, meliputi kekuatan PKI. Ketiga kekuatan Nasakom bagi Soekarno sebagai alat untuk menetralkan kekuatan politik dan menjaga stabilitas kekuasaan (Hakim, Ahmad, & Muhyidin, 2023).
Soekarno mendasarkan konsep Nasakom pada azas nasionalisme, Islamisme, Ke-Islama-an, serta Marxisme yang sudah digagas sejak tahun 1926.

## 1.  Azas Nasionalisme
Azas nasionalisme (kebangsaan) erat dengan persatuan sebagai suatu nyawa, suatu azas-akal dalam menjalani suatu riwayat. Sehingga suatu bangsa harus mumpunyai kemajuan dan keinginan hidup menjadi satu, yaitu persatuan perangai yang dibentuk oleh kesepakatan rakyat. Paham kebangsaan (cinta tanah air) akan mencipta rasa percaya diri dan mempertahankan diri dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan. Kebangsaan dalam konsep Nasakom yaitu tentang persatuan antara Islam dan Marxisme sebagaimana keberhasilan Karamachand Gandhi menyatukan kelompok Muslim dengan kelompok Hindu, Kelompok Parsi, Kelompok Jain, dan Kelompok Sikh  yang berjumlah sekitar 300 juta jiwa. Gandhi yang gerakannya bersifat nasionalis mampu menjalin hubungan baik dengan Maulana Muhammad Ali dan Syaukat Ali pimpinan Pan-Islamis di India. Inspirasi selanjutnya datang dari China tentang peran Partai Nasionalis Kuomintang dapat menerima Marxisme, mereka tidak setuju dengan kemiliteran, imperialisme dan kapitalisme. Paham nasionalisme yang dimaksud ialah nasionalis-timur yang berdasarkan azas-azas yang lebih murni, yaitu berbeda dengan nasionalisme barat yang penuh persaingan dan oportunis (Soekarno, 2016: 4-5).

## 2.  Azas Islamisme, Ke-Islama-an
Azas Islamisme, Ke-Islam-an menurut Soekarno terinspirasi Sheikh Mohammad Abdouh, Rektor Universitas Al-Azhar dan Seyid Jamaluddin El Afgani. Mereka ibarat Harimau yang kuat dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap ketamakan negara- negara Barat. Gerakan Pan-Islamisme telah menjadi genderang yang membangunkan umat Muslim di Asia dari kebodohan dan ketertinggalan. Pergerakan Islam di dunia internasional telah mempengaruhi pergerakan Islam di Indonesia yang dimotori pergerakan Sarekat Islam. Pergerakan Islam Indonesia mendapat pengaruh dari Mu’tamar-ul Alamil Islami di Mekkah yang memberikan ruh perjuangan terhadap umat Muslim di Asia. Arah Islamisme adalah terjadinya nasionalisme Islam dan Marxisme dapat bergandengan. Islam sejati memandang dan menjunjung tinggi segenap pri- kemanusiaan diatas lapang kemerdekaan  dan persamaan persaudaraan. Pergerakan Marxis demikian sama halnya jeritan Bangsa Indonesia yang dalam tantangan dan kesukaran hidup. Persatuan antara Islam dan Marxisme dapat menjadi modal untuk mencipta kekuatan dan persatuan Bangsa Indonesia (Soekarno, 2016: 10-15).

## Telusur Eksistensi Nasakom dan Aktivitas Lekra masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965

## 3.  Azas Marxisme
Azas Marxisme menekankan pada  Heinrich Karl Marx sebagai maha guru yang memimpin pergerakan kaum buruh baik melalui aksi maupun teori. Marx memiliki pandangan berbeda dengan ahli sosilais lainnya yang menekankan pada hubungan baik antara buruh dan majikan untuk mencipta keberhasilan. Buruh dapat terbebas dari penderitaannya, menurut Marx adalah dengan melakukan zonder-damai kepada kaum ‘bursuasi’, kapitalisme adalah sistem yang harus dipatahkan oleh kaum buruh. Marx menekankan bahwa hasil upaya para buruh terkait produktivitas lebih berharga daripada upah yang diterima. Konsep kebendaan menjadi kebijakan Marx bahwa “Akal dan budi munusia bukan sebab yang menjadikannya ada, melainkan keberadaannya oleh upaya yang menentukan akal dan budinya”. Soekarno mengharapkan ideologi Marxis dapat bersatu dengan ideologi nasionalis dan Islamis. Marxis yang baru berbeda dengan Marxis lama dalam kaitan tentang pengabaian terhadap religiusitas, marxis baru mendukung dan padu secara nyata terhadap aktivitas kebangsaan dan Islamis (Soekarno, 2016, hlm. 16-22).
Analisis Paul Ricocer tahun 1986 tentang Nasakom menekankan pada konsep distrosi yang dicetuskan Marx, Konsep Legitimasi dari Weber, dan, Konsep Integrasi dari Geertz (Winata & Purwaningsih, 2017). Analisis konsep distrosi terhadap Nasakom menjadikannya sebagai media yang diciptakan oleh kelompok yang menguasai masyarakat sebagai upaya mempertahankan status qou (kekuasaan). Pemerintahan masa Demokrasi Terpimpin menempatkan konsep Nasakom sebagai dominasi hingga mengesampingkan Pancasila. Dominasi Naskom tersalurkan dalam konsep kebangsaan, kekuasaan dan militer, agama, politik Islam dan Komunis. Pemerintah menyatukan kekuatan-kekuatan Nasakom dalam kabinet Gotong Royong yang hanya beranggotakan PNI, NU, PKI dan Militer. (Dhakidae,dkk, 2013). Konsepsi Nasakom oleh Soekarno telah menyajikan fakta mampu berkerjasama antara NU dan PKI yang sebelumnya diantara keduanya sering terjadi pertentangan. Misalnya, kelompok NU di Banyuwangi yang melakukan kerjasama dengan PKI sebagaimana misi ideologi Nasakom (Harian Rakjat, 24 April 1963).  Telaah melalui konsep distrosi menemukan Nasakom dijadikan sebagai media penyeimbang antara kekuatan Islam, PKI, dan Militer. Media itu memiliki fungsi untuk melanggengkan kekuasaan dan supaya
tidak ada yang melakukan kudeta terhadap Soekarno. Analisis konsep legitimasi terhadap Nasakom mengarah pada klaim Soekarno yang menganalogikan Nasakom sebagai pembebas dari kekuasaan imperialis, klaim itu mencipta mampu mencipta persepsi sebagaimana yang diharapkan pada masyarakat. Keberhasilan legitimasi Nasakom di masyarakat oleh Soekarno membuat militer tidak mampu untuk melakukan perlawanan terhadap PKI atau Presiden karena terikat oleh Nasakom, jikapun militer bersikukuh melakukan penyerangan terhadap PKI maka kekuatannya akan berkurang. Pilihan bagi militer adalah tunduk kepada PKI dan Soekarno. Fakta itu dibuktikan pada 1959 ketika pihak TNI berupaya untuk membubarkan Kongres Nasional PKI yang ke-6, namun dapat dicegah oleh Soekarno (Winata & Purwaningsih, 2017). Analisis Konsep integratif terhadap Nasakom tercermin pada upaya Soekarno yang menjadikan Nasakom sebagai perasaan dari Pancasila. Menurut Soekarno bahwa tiga sila Pancasila yang meliputi Ketuhanan yang Maha Esa, Sosio Nasionalisme, dan Sosio Demokrasi termaktub dalam Nasakom. Sila Ketuhanan yang Maha Esa menginduk kepada agama, Sosio Nasionalisme menginduk kepada Nasakom, dan Sosio Demokrasi  termaktub dalam Gotong Royong. Istilah ‘Gotong Royong’ jika diperas maka menjadi Nasakom dan Nasakom jika diperas menjadi Pancasila (Winata & Purwaningsih, 2017).
Ambisi Soekarno melalui Nasakom untuk menerapakan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin sudah dipikirkan sejak tahun 1933 yang menginginkan partai politik yang berkuasa hanya satu. Pada 1956 atas banyaknya jumlah partai politik, menurut Soekarno merupakan penyakit. Pada 1959 sistem pemerintahan demokrasi terpimpin diwujudkan. Sikap Soekarno pada masa Demokrasi terpimpim serupa dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Bima dalam tokoh cerita pewayangan, yaitu pantang kompomi (Dahm, 1987). Tahun 1960, Partai Masyumi dibubarkan oleh Soekarno melalui Keputusan Persiden No. 200. Pembubaran Masyumi oleh Soekarno merupakan tindakan kesewenang- wenangan. Soekarno menganggap Masyumi sebagai pesaing terberatnya. Partai masyumi merupakan kelompok yang menentang Soekarno atas ditetapkannya Demokrasi Terpimpin. Secara ideologi pada Demokrasi Terpimpin Soekarno lebih condong terhadap PKI, sementara ideologi Partai Masyumi adalah Islam yang pada perjalanan sejarah bersebrangan dengan ideologi
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7 (1), 27-38. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.67593.
Komunis. Pada masa demokrasi terpimpin hanya ada 10 partai yang diakui oleh pemerintah yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia-Partindo, Partai Murba, PSII, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Parkindo, dan Persatuan Tarbiyah Islam (Putra, 2009). Aktivitas Lekra Masa Demokrasi Terpimpin 1959- 1965 “Mereka (Bangsa Hindia) masih dibeda-bedakan dengan bangsa jang memerintah, baik didalam hak politiek memerintah negeri, maoepoen hak hoekoem negeri. demikian poela hak Kaoem boeroeh, sampai sekarang ini poen tidak ada perubahannja sama sekali terhadap kepada kooem madjikan.” (Koran Soeara Ra’jat , 16 November 1921).
Penelusuran pada waktu lebih lampau sebelum tahun 1959, yaitu tahun 1921. Artikel dalam Koran Soera Ra’jat mengingatkan tentang bangsa Indonesia yang terjajah oleh Bangsa Eropa, semula diperintah oleh VOC ( Vereenigde Oost Indisch Compagne ) dan kemudian oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Hindia Belanda dalam pemerintahannya menjungjung politik etis, pada kenyataannya adalah orang-orang Eropa yang mendapat keistimewaan dibadingkan masyarakat Bumiputera. Kondisi serupa sama dengan penderitaan yang dialami para buruh, mereka dapat dipecat seenaknya oleh majikan bahkan dibayar dengan sangat murah pedahal mereka telah bekerja sangat keras. Semua itu tidak lain adalah dampak kapitalisme yang telah mengakar di Eropa hingga sampai ke Tanah Air. Para buruh untuk mencapai kemerdekaannya harus mampu berpolitik. Kaum buruh yang bergandengan dengan politik merupakan tindakan revolusioner dalam menolong masyarakat bawah dan miskin. Kapitalisme dianggap menjadi musuh kesejahteraan, sama artinya hilangnya kapitalisme berarti hilangnya satu negeri memerintah negara lain. Hilangnya kapitalisme berarti hilangnya kemiskinan dan penindasan.
Seruan terhadap para buruh yang menderita oleh para majikan akibat sistem kapitalisme merupakan ideologi komunisme agar para buruh mampu berpolitik untuk mencapai kemerdekaan hidup. Seruan serupa sebagaimana yang digalakan oleh Lekra sejak didirikan pada 17 agustus 1950 oleh D.N. Aidit, Njoto, M.S. Ashar, dan A.S. Dharta. Kelahiran Lekra sebagai upaya penjawaban terhadap realitas politik dan budaya, bahwa pengucapan kebudayaan dan sastra harus dapat dipertanggungjawabkan secara politik (Widariyanti, 2022). Tahun 1951 dianggap sebagai kebangkitan
kembali PKI, melalui pengintegrasian sastra dan seni yang dikonstruksi untuk memobilisasi masa khususnya para buruh. Lekra sebagai organisasi dibawah naungan PKI dengan gaungan semangat menentang imperialisme, setiap masyarakat dari berbagai lapisan sosial diperbolehkan bergabung. Lekra memiliki misi berupa nilai-nilai rasio-sosialis atas tujuan revolusi politik PKI, kerakyatan dan kesejahteraan sebagaimana selogannya pasca Kongres Pertama di Solo: “Seni untuk Rakyat dan Politik merupakan Panglima” (Yudiono, 2010). Kongres pertama Lekra di Solo berlangsaung tanggal 24 hingga 29 Januari tahun 1959. Kongres itu menghasilkan ketetapan berupa 42 anggota pimpinan pusat Lekra seperti Affandi, Pramoedya Ananta Toer, Tan Sing Hwat, Utama Ramelan, M.D. Hadi, Haznam Rachman,  dan Wakil Kalimantan serta Wakil Sulawesi yang tidak disebutkan namanya. Sidang Pleno I diadakan pada 28 Januari 1959 memutuskan: Joebaar Ajoeb sebagai Sekertaris Umum; Henk Ngantung sebagai Wakil Sekertaris Umum I; Sudhartono Wakil Sekertaris Umum II; diantarnya seperti Njoto, Basuki Resobowo, Ashar, Samandjaja, Basuki Efendi, Bakri Siregar, Rivai Apin dan S. Anantaguna sebagai Anggota Sekertaris. Lekra terdiri dari Lembaga-lembaga Kreatif yang masing-masing diketua oleh: Henk Ngantung sebagai Ketua Lembaga Seni Rupa Indonesia (Lesrupa); Bachtiar Siagian sebagai Ketua Lembaga Film Indonesia (LFI); Bakri Siregar sebagai Ketua Lembaga Sastera Indonesia (Lestra); dan, Rivai Apin sebagai Ketua (LSDI) Lembaga Seni drama Indonesia (Arsip Anggota Pimpinan Pusat Lekra Hasil Kongres Nasional Lekra I, 24-29 Januari 1959).

## Gambar 1. Photo Kegiatan Lekra antara tahun 1950-1965
Sumbangan Aminudin TH Siregar.
Sumber: Digital Archive of Indonesian Contemporary Art.

## Telusur Eksistensi Nasakom dan Aktivitas Lekra masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965
Telusur aktivitas Lekra pasca pendiriannya satu tahun terdokumentasikan dalam buku klasik “Lekra- Lembaga Kebudayaan: Menjambut Kongres Kebudajaan” yang diterbitkan tahun 1951. Pada bagian Laporan dan Perkenalan dijalaskan bahwa Lekra popular dikalangan yang mengikuti pertemuan di Tugu pada 12 Desember 1951 atau mereka yang ikut serta mensesaki ruangan Lekra. Pada masa pendiriannya, 17 Agustus 1950, Lekra diikuti oleh 15 Peminat dan pekerja kebudayaan di Jakarta. Tahun 1951 Lekra telah memiliki cabang di 21 kota dan daerah di Indonesia, diantaranya: Jakarta, Medan, Bandung, Subang, Menado, Palembang, Bukittinggi, Purwokerto, Solo, Yogyakarta, Balikpapan, dll. Pada kegiataannya Majalah Lekra terbit setiap minggu sebagai lampiran mingguan Zaman Baru (Surabaya) yang disiarkan juga dalam koran Harian Rakyat Jakarta; Harian Rakyat, Medan; Republik Surabaya; dan Sunday Courier , Djakarta. Majalah itu dikelola oleh Iramani, Klara Akustin dan M.S. Ashar (Lekra, 1951).
Gambar 2. Ilistrasi Lukisan Burung Merpati Buah Sebagai Cideramata pada “Perdamaian Pemuda dan Pelajar Sedunia” di Berlin pada 5 – 19 Agustus 1951.
Sumber: Lekra tahun 1951.
Pada pertemuan-pertemuan Selanjutnya pembahasan Lekra semakin beragam. Pertemuan para pujanagga baru di Tugu sebagai salah satu dari banyaknya pertemuan yang dilakukan lekra, saat itu dihadiri oleh  para pelukis dan sastrawan. Pertemuan itu membahas tentang kewajiban seniman dan para pekerja kebudayaan dalam mempertahankan perdamaian dunia, memperingati hari meninggalnya Cornel Simandjuntak dan Hardi yang merupakan pembaharu seni musik di Indonesia. Kegiatan lekra semakin beragam, pertemuan yang dilakukan tidak hanya dalam jangkauan lokal
dan  nasional, Lekra juga ikut andil dalam peretemuan tingkat internasional. Thun 1951 Lekra mengirimkan perwakilannya dalam kegiatan “Perdamaian Pemuda dan Pelajar Sedunia” diadakan di Berlin pada 5 – 19 Agustus. Utusan Lekra yang dikirim ke Berlin meliputi Henk Ngantung, Hendra, Sudjojono dari Seksi seni Rupa; Sudarnoto dari Seksi seni Suara; M.S. Ashar dan Hadi dari Seksi Seni Suara. Para delegasi membawa lukisan 20 burung merpati yang dibuat oleh para pelukis di Yogyakarta buah untuk diberikan kepada Dewan Perdamaian Dunia (Lekra, 1951, hlm. 2).

## Dampak Aktivitas Lekra terhadap Situasi Politik Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965
Peran Lekra sebagai lembaga kebudayaan dan seni dibawah naungan PKI untuk mendistribusikan karya- karya yang dihasilkan bekerjasama dengan Surat Kabar Harian Rakjat . Pimpinan Redaksi Surat Kabar ini adalah Njoto yang merupakan Commite Central PKI. Sejak Lekra menjadi mitra maka publikasi surat kabar Harian Rakjat semakin meningkat, tahun 1956 mampu menerbitkan 55.000 eksmplar karya sastra. Masyarakat yang bergabung dengan Lekra juga semakin banyak, pada Mei 1960 sudah terdapat sekitar 200 cabang Lekra dan pada Mei 1963 anggota Lekra sudah mencapai 100.000 orang. Karya sastra yang diterbitkan oleh Lekara kebanyakan berupa Cerpen, seperti buku “Antologi Gugur Merah”, “Laporan Dari Bawah” , Cerpen berjudul “Subang” yang ditulis oleh Ira, “Istri Kawanku” ditulis oleh Jadi, “Menyambut Kongres Nasional ke-VI PKI” ditulis oleh L.S. Retno. Cerpen maupun buku yang diterbitkan merepresentasikan ideologi Marxisme, resistensi kaum tani dan buruh untuk menentang penidasan kelompok dominan dan propaganda agar mendukung PKI (Artika, 2017; Junaidi, A. S., Wasono, S., & Zulyeno, 2023).
Pada perkembangannya, aktivitas Lekra mendapat pertentangan dari sejumlah pihak melalui manifesto kebudayaan pada 17 Agustus 1963. Pertentangan itu diakibatkan loyalitas  Soekarno sebagai pemimpin negara yang berlebihan terhadap PKI. Manisfesto kebudayaan dianggap sebagai konsepsi penjungjungan tinggi terhadap aspek kemanusiaan secara universal. Tokoh yang terlibat dalam manifesto itu seperti H. B. Jassin, Trisnap Sumardjo, Wiratmo Soekito, Goenawan Muhamad, dll. Pertentangan Lekra terhadap Manfesto kebudayaan memberikannya ringkasan yang dipelesetkan menjadi Manikebu yang artinya “Sperma Kerbau” dari kata “mani” dan “kebu”. Manifesto kebudayaan mendapat kesan negatif dari kelompok PKI
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7 (1), 27-38. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.67593.
hingga beberapa anggotanya mendapat serangan agresif, seperti H.B Jassin yang harus rela  dicopot dari jabatannya sebagai Dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pada 8 Mei 1964 atas persetujuan dari Soekarno, Lekra dapat melarang Manikebu. Larangan itu terjadi dengan dalih bahwa Manikebu sebagai kelompok penghambat revolusi (Widariyanti, 2022).
Peran manifesto kebudayaan sangat penting untuk menjaga netralitas seniman dan sastrawan dalam berkaya. Saat itu akibat peran lekra yang semakin besar dan mendominasi maka mendorong partai politik lainnya untuk mendirikan lembaga kebudayaan semacam Lekra. Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) didirikan pada 17 Agustus 1959 yang dilatarbelakangi oleh pidato “Manifesto Politik” Presiden Soekarno. Pada pidato itu, Soekarno membahas tentang imperialisme budaya yang memiliki kesesejajaran dengan imperialisme politik. Aksi itu ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya Kongres 1 di Surakarta pada 20 Mei 1959 yang diketuai oleh Sitor Situmorang. Terdapat perdebedaan ideologi antara Lekra dan PKN, Lekra berideologi Realisme-Sosialis kemudian LKN berideologi marhaenis. Tahun 1962 Nahdatul Ulama mendirikan Lesbumi (Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia) yang anggotanya  para pekerja seni seperti bintang film, sastrawan dan ulama yang memiliki keahliaan dalam bidang seni. Lesbumi didirikan untuk menaungi bidang pendidikan, budaya dan sosial (Sjamsu, 1971; Widariyanti, 2022).
Kondisi perpolitikan masa Demokrasi Terpimpin sebagai akibat hak istimewa yang diberikan Soekarno terhadap PKI, menyebabkan Soekarno harus berhadapan dengan musuh politik baik di luar maupun di dalam negeri.  Tahun 1961-1963, negara-negara adikuasa seperti Amerika memiliki kepentingan baik ekonomi maupun politik di Kawasan Indo-Pasifik. Negara- negara di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Vietnam bagi Amerika Serikat telah mencipta masalah akibat meluasnya paham Komunis di negara tersebut. Bagi Amerika, kekusaan Soekarno yang dekat dengan PKI dan memiliki pengaruh besar menjadi ancaman dan sulit dirobohkan, biarbagaimanapun Soekarno memiliki latarbelakang perjuangan melawan imperialisme yang dahsyat yaitu terhadap pemerintah kolonial Belanda dan Pendudukan Jepang. Amerika berusaha mencipta pengaruhnya terhadap indonesia melalui istilah “the heart and minds”. Istilah itu berkaitan dengan kebijakan The New Frontier (Perbatasan Baru) yang pada prosesnya orang-orang di Asia/Pasifik akan berhadapan dengan
kebijakan demokrasi terpimpin gaya Soekarno di Indonesia (Maga, 1990). Kebijakan itu dalam konteks di Indonesia, Amerika memposisikan Soekarno sebagai oposisi karena sikap Soekarno yang anti sekutu dan dekat dengan pemimpin negara-negara komunis. Kepentingan Sekutu terhadap Indonesia bukan hanya Amerika, juga Belanda yang sangat mengharapkan keruntuhan Pemerintahan Soekarno. Misi Belanda untuk menumbangkan kekuasaan Soekarno semakin memanas sejak 1950 ketika Indonesia mengalahkan Belanda dalam perebutan wilayah Irian Barat. Tahun 1957, Soekarno menyampaikan pernyataannya kepada media bahwa “saya tidak bisa dan saya tidak akan menunggang kuda berkaki tiga” merujuk pada tiga partai politik yang berkuasa di Indonesia saat itu yaitu, Masyumi, PNI (Partai Nasional Indonesia), NU dan keempat yang hilang tetap Komunis. Benar saja dengan alasan untuk menyelamatkan negara dan bangsa dari disintegarsi, Soekarno pada 21 Februari 1957 mengeluarkan Konsepsi Presiden yang menandai akan dilaksanakannya Demokrasi Terpimpin. Saat itu menjadi awal dibentuknya Kabinet Gotong Royong serta sebuah Dewan Nasional yang terdiri atas wakil-wakil setiap golongan.  Pada masa pemerintahan demokrasi pemimpin, Nasakom menjadi ideologi pemerintahan yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI (Djamhari, dkk, 2009). Tahun 1960 Soekarno mengeluarkan Keputusan Persiden No. 200 tentang dibubarkannya partai Masyumi. Soekarno dan Masyumi memiliki konflik yang berkepanjangan, terutama ketika Natsir mengingatkan Soekarno agar tidak mencampuri urusan pemerintah terkait penyelesaian masalah Irian Barat. Partai Masyumi sering mengkritisi dan menentang gagasan Soekarno (Siregar, 2003).
Pada 8 Mei 1964, pernyataan Soekarno menyiratkan pembelaannya terhadap Lekra atas dilarangnya Manifesto Kebudayaan. Puncaknya tahun 1965 sebagai bentuk penghancuran terhadap kekusaan Soekarno baik oleh atas komando pihak asing maupun tindakan yang diciptakan oleh oposisi Soekarno di dalam negeri, terjadinya gerakan G-30 September PKI. Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, Lekra beserta partai induknya (PKI) dibubarkan dan menjadi organisasi ilegal di Indonesia.

## Telusur Eksistensi Nasakom dan Aktivitas Lekra masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965

## SIMPULAN
Soekarno merupakan persiden yang memiliki ambisi persatuan dan semangat untuk terbebas dari penjajahan Bangsa Barat. Nasionalis sebagai paham kecintaan kepada Bangsa mewarnai akan terjadi pembangunan bangsa yang sukses manakala masa pemerintahannya pada Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dapat tercipta persatuan anatara kaum Islamis dan Komunis sebagaimana gagasan “Nasionalisme” “Islamisme- Keislaman” dan “Marxisme” sudah tercetuskan sejak tahun 1926. Pada Masa demokrasi Terpimpin melalui Ideologi Nasakom menjadikan PKI atas kedekatannya kepada Soekarno mampu mendapatkan pengaruh yang disinyalir sebagai pelancar kegiatan aktivitas politiknya. Lekra sebagai lembaga kebudayaan Rakyat, meskipun secara jelas bergerak pada bidang budaya dan seni disinyalir sebagai kedaraan politik PKI guna manarik masyarakat khususnya dari kalangan bawah dengan semboyan “Seni adalah untuk Rakyat dan Politik adalah Panglima.” Dinamika perpolitikan pada Demokrasi Terpimpin (1959-1965) telah diwarnai berkuasanya seorang tokoh secara penuh dengan caranya melalui ideologi Nasakom. Pada perkembangannya, bangsa merdeka adalah bukan yang dapat dikontruksi oleh Nasakom. Serangkaian peristiwa itu dibuktikan dengan terjadinya Manifesto Kebudayaan. Puncaknya, tahun 1965 diwarnai terjadinya pergatian pemerintah dari Orde Lama ke Orde Baru. Menjadi bukti sejarah bahwa yang terpimpin tidaklah selalu menghasilkan hasil yang selalu dipimpin atau yang terdekat selalu menjadi yang terkuat. Tahun 1965 terjadinya peristiwa 30 September menjadi saksi terhadap berakhirnya aktivitas Lekra dan demokrasi terpimpin.

## REFERENSI
Agustina, E. (2020). Soekarno, nasakom, dan buku. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 3 (1), 57–64. Ali, M. (1965). “Historiographical Problem.” pp. 1-24 dalam An introduction to indonesian historiography , disunting oleh Mohammad Ali, G.J. Resink, and G. McT. Kahin.  Cornell Univerity Press.
Dahm, B. (1987). S ukarno dan perjuangan kemerdekaan . LP3ES.
Dhakidae, D, dkk. (2013). Soekarno membongkar sisi-sisi hidup putra sang fajar . Kompas.
Djamhari, dkk. (2009). Komunisme di indonesia: konsolidasi dan infiltrasi pki . Pusjarah TNI, bekerjasama dengan Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB).
Elizabeth Fox-Genovese and Eugene D. Genovese. (1976). The political crisis of social history : a marxian perspective. Journal of Social History , 10 (2), 205–220. https://www.jstor.org/stable/3786680 Hakim, Ahmad, B., & Muhyidin. (2023). Soekarno dan nasakom dalam pendekatan idiosinkratik (psikologi kepemimpinan). Conseils : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam, 3 (1), 13–19. Hanifah, S., & Buduroh, M. (2020). The nasakom ideology in the short stories of varia magazine . January. https:// doi.org/10.2991/assehr.k.200729.019
Hati, L. P., & Ginting, L. D. C. U. (2022). Segitiga kekuasaan demokrasi terpimpin tahun 1959-1965: sukarno, tni-ad dan partai komunis indonesia. Yupa: Historical Studies Journal, 6 (2), 161–180. https://doi. org/10.30872/yupa.v6i2.1051
Huizinga. J. (1936). “A Definition of a Concept of History.” In Philosophy and history essays presented to ernst cassirer. Edited by Raymond Klibansky and H.J. Paton. The Clarendon Press.
Junaidi, A. S., Wasono, S., & Zulyeno, B. (2023). Cerpen-cerpen lekra (1950—1965) sebagai strategi perjuangan politik pki. Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengjarannya, 6 , 1055–1070. https://doi.org/10.30872/diglosia. v6i4.789%0ADiglosia:
Kabubu, R, D. (2017). Gerakan di/tii qahhar mudzakkar di tana toraja, 1953-1965. Tesis pada Program Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Depok: Universitas Indonesia.
Kosut, H. (1967). Indonesia The Sukarno Years. Hal Kosut. Kuntowijoyo. (2013). Pengantar ilmu sejarah . Tiara Wacana. Koselleck, R. (1989). Social history and conceptual history. International Journal of Politics, Culture, and Society, 2 (3), ( Spring , 1989 ), 308–325. Published by : Springer Stable URL : https://www.jstor.org/ stable/20006907.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7 (1), 27-38. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.67593.
Koran Soeara Ra’jat . 1 Desember 1921/Tahoen ke.4. “Kaoem Proletar Di Seloeroeh Doenia, Bersatoelah!!!; Kaoem boeroeh dan kaoem miskin dari segala bangsa dan Igama, koempoellah mendjadi satoe.” Semarang. Orgaan Perserekatan Kommunist India (P.K.I) Partij der Kommunisten in Indie.
Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat). Photo kegiatan lekra antara tahun 1950 1965 sumbangan aminudin th siregar ”. Digital Archive of Indonesian Contemporary Art. Diakses melalui http://archive. ivaaonline.org/khazanahs/de ail/733 pada 27 Juli 2023.
Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat). (1951).
Menyambut kongres kebudayaan . Diakses melalui https://archive.ivaa-online.org/files/uploads/texts/
LEKRA.pdf pada 3 Mei 2024.
Lubis, N. H. (2015). Metode sejarah . Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia (YMSI) Cabang Jawa Barat. Maga, T. P. (1990). The new frontier vs. guided democracy: JFK, Sukarno, and Indonesia, 1961- 1963. Presidential Studies Quarterly, 20 (1), 91–102. https://www.jstor.org/stable/20700116
Mahardika, M. D. G., & Ramadhan, F. N. (2021). Dugaan penyelewengan program ekonomi benteng untuk kepentingan pemilihan umum 1955. Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 4 (2), 123–130. https:// doi.org/10.17509/historia.v4i2.28697
Nasirin, A. A., & Mahzuni, D. (2021). The Existence of bojongmenje temple: the collapse of tarumanegara kingdom and the establishment of sunda kingdom (viii-x century). Jurnal Walennae, 19 (1), 11–22. https://doi.org/10.24832/wln.v19i1.426
Nasirin, A. A., Sunarti, L., & Karwiti, W. (2023). Masalah hygiene di pesantren pada masa hindia belanda xix- xx . 04, 72–86.
Putra, A. P. (2009). Penyederhanaan Partai politik di indonesia tahun 1960. Skripsi Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Ricklefs, M.C. (2008). Sejarah indonesia modern 1200- 2008 . Serambi Ilmu Semesta.
Rahmelia, S., & Ar, E. D. (2019). Transformasi spirit
konferensi asia afrika pada keterlibatan warga negara muda sebagai pembinaan identitas kebangsaan. Journal of Moral and Civic Education, 3 (2), 48–63. https://doi.org/10.24036/8851412322019184 Risdiarto, D. (2018). Legalitas dekrit presiden 5 juli 1959 dan pengaruhnya bagi perkembangan demokrasi di indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 15 (1), 59–68. Schlesinger. A. M. (1965). A thousand days: john f. kennedy in the white house . Boston Sedana Arta, K. (2020). Sistem pemerintahan demokrasi liberal dan tercapainya pemilihan umum i pada tahun 1955 di indonesia. Widya Citra, 1 (2), 69–85. Sjuchro, D. W., & Besman, A. (2020). Manajemen isu komunisme dalam bingkai nasakom di era soekarno (1959-1966). Representamen, 6 (02), 70–80.https:// doi.org/10.30996/representamen.v6i02.4270 Sudjojono.S. Maret 1953. “Berita dasar dasar kebudajaan lekra perlu kebebasan untuk bertumbuh”. Majalah Budaya . Terbit Maret April 1953 diakses melalui http://archive.ivaaonline.org/khaznahs/detail/530 pada 27 Juli 2023.
Susanti, N., Supriatna, N., & Sumantri, Y. K. (2019). Lekra vs manikebu: perlawanan majalah sastra terhadap politik kebudayaan pemerintah masa demokrasi terpimpin (1961-1964). FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah, 8 (1), 97–112. https://doi. org/10.17509/factum.v8i1.201
Soekarno. (2016). Dibawah bendera revolusi jilid 1, disunting oleh Sigit Parikesit . Banana Books. Soekarno. (1965). Subur, subur, suburlah pki. pidato soekarno pada ulang tahun partai komunis indonesia ke-45 di jakarta . Widariyanti, C. (2022). Eksistensi lekra dalam pusaran manifesto kebudayaan demokrasi terpimpin. Istoria: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah,
18 , 2–7. https://journal.uny.ac.id/index.php/ istoria%0AEKSISTENSI Winata, L., & Purwaningsih, S. . (2017). Nasakom Sebagai ideologi negara tahun 1959-1965. A VATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, 5 (3). Yudiono, K.S. (2010). Pengantar sejarah sastra indonesia. PT Gramedia.

## Telusur Eksistensi Nasakom dan Aktivitas Lekra masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965
Yuliantri, R. D.A, Muhidin. M. D, Basuki Resobowo, dkk. (2008). Lekra tak membakar buku-suara senyap lembar kebudayaan harian rakyat 1950-1965 ; Arsip Keputusan keputusan Kongres Nasional Lekra 1. Yogyakarta: Merakesumba Pugeran, Maguwoharjo.
Yuliantri, Rhoma. D.A, Muhidin. M. D, Basuki Resobowo, dkk. (2008). Lekra tak membakar buku- suara senyap lembar kebudayaan harian rakyat 1950 1965 ; Anggota Pimpinan Pusat Lekra” Yogyakarta: Merakesumba Pugeran Maguwoharjo.