Jurnal Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 Mei 2019 e - ISSN 2622 - 9714

## EKSISTENSI LEMBAGA PENGUMUMAN
TERHADAP LEGALITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP)
Mitta Ramadany Wael, Sarjita, Mujiati
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: The implementation of the announcement agency in land registration to apply the prin- ciple  of  publicity,  but  in  its  implementation  according  to  PP  24  of  1997  and  the  PTSL  regulation there is a difference in both the number of days of implementation and the status of registered par- cels. This research used legal research methods is a normative law research methods and empirical juridical law that aims to determine the existence of the announcement agency in the implementa- tion  of  PTSL  and  find  out the  legal  consequences  of the  announcement  agency  on  the  legality  of the Land Rights Certificate. The result of this research is the existence of the announcement agency in PP No. 24 of 1997 is different from the implementation of PTSL. Explicitly in PP No. 24 of 1997 the announcement was only carried out for customary land for 30 days and the announcement of state land was not implemented while the existence of the announcement agency in PTSL did not differentiate the status of the land, either state land or customary land, the announcement was still held  for  14  calendar  days.  In  accordance  with  the  hierarchy  of  state the  Government  Regulation has  a  higher  position  than  the  Ministerial  Regulation,  this  causes  the  making  of  the  regulations below must refer to the regulations above so as not to collide/counter - productive. This rule colli- sion will cause a legal gap if there is a lawsuit in the Administrative Court, so the product can be legally flawed and canceled.
Kata Kunci : existence, announcement agency and PTSL
Intisari: Pelaksanaan lembaga pengumuman sesuai PP No. 24 Tahun 1997 dan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) terdapat perbedaan baik dalam jumlah hari pelaksanaan maupun sta- tus  bidang  tanah  yang  didaftarkan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  nor- matif dan hukum yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui eksistensi lembaga pengumu- man  dalam  pelaksanaan  PTSL  dan  mengetahui  konsekuensinya  terhadap  legalitas  sertipikat  hak atas tanah. Hasil dari penelitian ini adalah eksistensi lembaga pengumuman dalam PP No. 24 Ta- hun  1997  berbeda  dengan  pelaksanaan  dalam  PTSL.    Secara  tegas  dalam  PP  No.  24  Tahun  1997 pengumuman hanya dilaksanakan untuk tanah adat selama 30 hari dan untuk tanah tanah negara tidak dilaksanakan pengumuman, sedangkan eksistensi lembaga pengumuman dalam PTSL tidak membedakan  status  tanah,  baik  itu  tanah  negara  maupun  tanah  adat tetap  dilakukan  pengumu- man selama 14 hari kalender. Sesuai dengan hierarki peraturan perundang - undangan,  peraturan pemerintah  memiliki  kedudukan  lebih  tinggi  dari  peraturan  menteri,  hal  ini  menyebabkan  pem- buatan  peraturan  yang  di  bawah  harus  merujuk  kepada  peraturan  yang  ada  di  atasnya  supaya tidak bertabrakan/kontra produktif. Tabrakan aturan ini akan menimbulkan celah hukum apabila terjadinya  suatu  gugatan  di  PTUN,  sehingga  produk  yang  dihasilkan  bisa  jadi  cacat  hukum  dan dibatalkan.
Kata Kunci : eksistensi, lembaga pengumuman dan PTSL

## A. Pendahuluan
Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan sebagian besar rakyat Indonesia senantiasa membutuhkan dan

## 162 Mitta Ramadany Wael, Sarjita, Mujiati
melibatkan tanah. Sebagian masyarakat menganggap tanah sebagai sesuatu yang sakral, karena di sana terdapat simbol status sosial yang dimilikinya. Mengingat arti pentingnya tanah  bagi  kelangsungan  hidup  masyarakat  maka  diperlukan  pengaturan  dalam  hal pemilikan,  penguasaan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah,  serta  perbuatan  hukum yang  berkaitan  dengan  tanah.    Semua  ini  bertujuan  untuk  menghindari  terjadinya sengketa tanah baik yang menyangkut pemilikan maupun perbuatan - perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya.
Sebagaimana  diketahui,  sebelum  berlakunya  Undang - Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok - Pokok  Agraria,  di  Indonesia  berlaku  dua  sistem hukum  agraria  di  tempat  dan  waktu  yang  sama.  Dualisme  sistem  hukum  tersebut  me - nimbulkan  hak - hak  barat  dan  hak  Adat.    Hak - hak  barat  seperti  hak Eigendom ,  hak Erfpacht, dan hak Opstaal . Sementara hak Adat  seperti tanah hak ulayat, hak atas tanah gogolan,  hak  atas  tanah  bengkok.  Adanya  dualisme  sistem  hukum  Agraria  berarti  di samping  berlakunya  Hukum  Agraria  adat  yang  bersumber  pada  hukum  adat,  saat  itu juga berlaku Hukum Agraria barat yang bersumber pada Hukum Perdata Barat (Samun 2011, 17).
Pada  tanggal  24  September  1960  Pemerintah  telah  menetapkan  Undang - Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria  dan  diundangkan  dalam Lembaran  Negara  Nomor  104  Tahun  1960.  Undang - undang  ini  kemudian  dikenal dengan  sebutan  Undang - Undang  Pokok  Agraria  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  nama UUPA. Dengan  berlakunya  UUPA,  maka  terhadap  tanah - tanah dengan  hak  barat  mau- pun  tanah - tanah  dengan  hak  adat  dikonversi  menjadi  hak - hak  atas  tanah  yang  sesuai dengan UUPA . Konversi adalah pengaturan dari hak - hak tanah yang ada sebelum ber - lakunya UUPA untuk masuk dalam sistem dari UUPA (Parlindungan 1994, 1).
Sarana  pokok  yang  diperlukan  untuk  menjamin  hak  atas  tanah  adalah  penataan kembali  pemilikan  tanah melalui  pendaftaran  tanah.  Pendaftaran  tanah  merupakan  hal yang penting untuk kepastian hukum hak atas tanah. Produk / Hasil dari kegiatan pen- daftaran tanah adalah dengan dterbitkannya sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti hak yang kuat. Disamping sertipikat dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang membuktikan    pemilik  hak  atas  tanah  secara  sah    sesuai  yang  diatur  dalam  Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi:
“ Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ”.
Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut di atas, maka pada Tanggal 23 Maret 1961  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran
Eksistensi Lembaga Pengumuman Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah... 163
Tanah.  Seiring  dengan  perkembangan  waktu  dan  dipandang  tidak  lagi  dapat  sepe- nuhnya  mendukung  tercapainya  hasil  yang  lebih  nyata  pada  pembangunan  nasional maka  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  disempurnakan  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  serta  petunjuk  pelaksa- naannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Na- sional  Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No- mor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, dalam ketentuan  umum  Pasal  1 angka  (1)  dinyatakan bahwa:
“ Pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah secara  terus - menerus,  berkesinambungan,  dan  teratur.  Meliputi  pengumpulan, pengolahan,  pembukuan  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang - bidang tanah dan satuan - satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang - bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak - hak tertentu yang membebaninya. ”
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional    mempunyai tugas  menyelenggarakan  urusan  di  bidang  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  oleh Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  17 Tahun 2015  tentang  Kementerian Agraria dan  Tata Ruang. Kantor Pertanahan  adalah  unit  kerja  Kementerian  ATR/BPN  di  wilayah  kabupaten  atau  kota, yang melakukan kegiatan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan data pendaftar - an tanah.
Berdasarkan  Pasal  19  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 kegiatan  pendaftaran  tanah  meliputi    pengumpulan  dan  pengelolaan  data  fisik  yang meliputi  kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan,  pembuatan  peta  dasar  pendaftaran, penetapan  batas  bidang - bidang  tanah,  pengukuran  dan  pemetaan  bidang - bidang  tanah dan  pembuatan  peta  pendaftaran,  pembuatan daftar  tanah, dan  pembuatan  surat  ukur. Setelah  pengumpulan  dan  pengelolaan data  fisik  dilakukan  tahap  pembuktian  hak dan pembukuannya yang meliputi pembuktian hak baru, pembuktian hak lama, pembukuan hak,  penerbitan  sertifikat,  penyajian  data  fisik  dan  data  yuridis,  peyimpanan  daftar umum dan dokumen.
Pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  dilaksanakan  melalui  dua  cara  yaitu  secara  sistematik  dan  sporadik.  Pen- daftaran  tanah    sistematik  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  yang dilakukan  secara  serentak  yang  meliputi  semua  objek  pendaftaran  tanah  yang  belum
164 Mitta Ramadany Wael, Sarjita, Mujiati
didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan, sedangkan pendaftar - an tanah sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan secara individual atau massal.
Program  Nawacita  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  juga    meminta  adanya percepatan pendaftaran tanah. Tahun 2017 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN)  mendapat  target  5  (lima)  juta  bidang,  tahun  2018 dengan target 7 (tujuh) juta bidang dan tahun 2019 sebesar 9 (sembilan) juta bidang yang harus  disertipikatkan.  Kementerian  ATR/BPN  menargetkan  pada  tahun  2025  seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia bisa tersertipikasi (Sofyan A. Djalil, ‘ Konferensi Pers dua  tahun  pemerintahan  Jokowi - JK ’, 21 Oktober 2016, dilihat  pada  tanggal  22  Februari 2018, http://m.detik.com).
Guna mewujudkan target tersebut, maka dilaksanakan pendaftaran tanah pertama kali secara massal melalui  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupa- kan salah satu program prioritas nasional. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016 tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  jo.  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  dan  disempurnakan menjadi  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  12  Tahun  2017  tentang Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap.  Kemudian  Tahun  2018  dikeluarkan lagi  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap,  namun  pada penelitian ini masih mengacu pada peraturan yang lama yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017.
Pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali (initial  registration) meliputi  tiga  bidang kegiatan yaitu bidang fisik atau teknis kadaster, bidang yuridis dan penerbitan dokumen tanda  bukti  hak.  Kegiatan  di  bidang  fisik  dimaksudkan  untuk  memperoleh  data mengenai  letaknya,  batas - batasnya,  luasnya  dan  lain - lain  yang  berkenaan  dengan bangunan dan tanaman - tanaman yang ada di atas tanah itu. Kegiatan yuridis bertujuan untuk memperoleh data mengenai jenis hak, siapa pemegang haknya, dan ada atau tidak hak - hak pihak lain yang membebaninya. Sedang kegiatan yang ketiga adalah penerbitan surat tanda bukti haknya. Surat tanda bukti hak atas tanah yang sudah terdaftar tersebut disebut  sertipikat.  Dengan  adanya  sertipikat,  maka  pada  bidang  tanah  dapat  diketahui
Eksistensi Lembaga Pengumuman Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah... 165 kepastian letak tanah, batas - batas tanah, luas tanah, dan ada atau tidak bangunan diatas bidang tanah tersbut. Disamping itu juga  untuk memperoleh kepastian status tanahnya, siapa pemegang haknya dan ada atau tidak hak - hak pihak lain (Parangin 1986, 97).
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  meliputi  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  per- tama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui pemberian hak, penegasan konversi dan pengakuan hak. Agar  semua  orang  mengetahui  atau  dianggap  mengetahui  siapa  pemilik  suatu  hak bidang  tanah,  apa  status  haknya,  dan  sudah  terdaftar,  maka  dilakukan  lembaga  peng - umuman.  Pengumuman  status  kepemilikan  hak  atas  tanah  merupakan  asas  publisitas dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali.    Pemberian  informasi mengenai  data yuridis  dalam  bentuk  Surat  Keterangan  Pendaftaran Tanah  (SKPT)  bagi pihak  yang  berkepentingan  merupakan  asas  publisitas  dalam  pemeliharaan  data  pen- daftaran tanah.
Penerapan  lembaga  pengumuman  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sangat penting,  karena  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  pihak  lain  untuk  memberikan sanggahan terhadap suatu bidang tanah yang didaftarkan sebelum diterbitkan sertipikat apabila  merasa  keberatan,  untuk  memudahkan  kepada  semua  pihak  yang  berke - pentingan  terhadap  suatu  bidang  tanah,  untuk  mendapatkan  informasi  dan  supaya dapat menghindari terjadi sengketa tanah.
Pemberian  hak  secara  tegas  melalui  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan menjelaskan  bahwa dalam aturan  tersebut  pelaksanaannya  tidak  melalui  proses  pengumuman,  sedangkan  untuk pengakuan  hak  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  merupakan pengakuan  terhadap  tanah  adat  yang dalam  proses  pengumuman dilaksanakan  selama 30  (tiga  puluh)  hari  untuk  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  dan  selama  60  (enam puluh) hari untuk pendaftaran tanah secara sporadik. Namun di dalam peraturan PTSL tidak membedakan proses pemberian hak dan pengakuan hak terkait pengumuman se- hingga bisa dikatakan proses pemberian hak dan pengakuan hak harus melalui lembaga pengumuman selama 14 (empat belas) hari kalender.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  pertanyaan penelitian  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  eksistensi  lembaga  pengumuman  dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk pemberian hak dan pengakuan hak?  (2)  Bagaimana  konsekuensi  hukum  lembaga  pengumuman  terhadap  legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah?

## 166 Mitta Ramadany Wael, Sarjita, Mujiati
Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan pe- rundang - undangan dan pendekatan analisis guna mengetahui eksistensi lembaga pengu- muman  pada  PP  No.  24  Tahun  1997  dalam  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (PTSL)  apakah  akan  berdampak  hukum  terhadap  legalitas  sertipikat  hak  atas tanah atau tidak.

## B. Eksistensi  Lembaga  Pengumuman  (PP  No.  24  Tahun  1997)  Dalam  Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Tanah - tanah yang belum disertipikatkan dapat menimbulkan konflik dan sengketa. Sebagian  besar  tanah  yang  belum  disertipikatkan  ini  alat  bukti  kepemilikannya  masih berupa  girik  atau  pethok,  dll.  Kondisi  ini  dapat  menyulitkan  masyarakat  yang  akan melakukan  pensertipikatan  tanah,  yaitu  pada  alat  bukti  dan  kebenaran  data  tanah. Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun 1997  Pasal  60  ayat  (3)  dan  ayat  (4),  mengenai  kepemilikan  ada  tiga  kemungkinan  alat pembuktiannya,  yaitu:  1)  Bukti  tertulisnya  lengkap:  tidak  memerlukan  tambahan  alat bukti  lain;  2)  Bukti  tertulisnya  sebagian  tidak  ada  lagi:  diperkuat  keterangan  saksi  dan atau pernyataan yang bersangkutan; 3) Bukti tertulisnya semuanya tidak ada lagi: diganti keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan.
Ketiga alat  pembuktian di atas  semuanya akan diteliti lagi  melalui  pengumuman, untuk  memberi  kesempatan  kepada  pihak - pihak  yang  berkepentingan  mengajukan keberatan.  Proses  pengumuman  harus  memenuhi  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP), jangka waktu yang sudah ditentukan dengan tujuan untuk menerapkan asas publisitas.

## 1. Pelaksanaan Lembaga Pengumuman di Kantor Pertanahan
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  adalah  salah  satu  program  yang  di - laksanakan  oleh  Kementerian  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan  Nasional untuk  meningkatkan  jumlah  pendaftaran  tanah  dan  penerbitan  sertipikat  di  Indonesia. Dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap.
Menurut Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik  Indonesia  dalam  satu  wilayah  desa/kelurahan  atau    nama  lainnya  yang  se - tingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan
Eksistensi Lembaga Pengumuman Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah... 167
data  yuridis  mengenai  satu  atau  beberapa  obyek  pendaftaran  tanah  untuk  keperluan pendaftarannya. Adapun objek PTSL ini meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik  bidang  tanah  yang  belum  ada  hak  atas  tanahnya  maupun  bidang  tanah  hak,  baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/ Badan  Usaha  Milik  Daerah,  tanah  desa,  tanah  negara,  tanah  masyarakat  hukum  adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.
Pelaksanaan  PTSL  ini  dilaksanakan  desa  demi  desa  di  wilayah  kabupaten  dan kelurahan  demi  kelurahan  di  wilayah  perkotaan  yang  meliputi  semua  bidang  tanah  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia.  Tujuan  dari  program  PTSL  ini  adalah  untuk  per- cepatan  pemberian  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  hak  atas  tanah masyarakat  secara  pasti,  sederhana,  cepat,  lancar,  aman,  adil,  merata  dan  terbuka  serta akuntabel,  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.
Tahapan  pelaksanaan  program  PTSL  sesuai  dengan  Pasal  4  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  12  Tahun  2017 adalah  sebagai  berikut:  a)  perencanaan  dan  persiapan;  b)  penetapan  lokasi  kegiatan PTSL;  c)  pembentukan  dan  penetapan  Panitia  Ajudikasi  PTSL;  d)  penyuluhan;  e) pengumpulan  data  fisik dan  data  yuridis  bidang  tanah;  f)  pemeriksaan  tanah; g)  peng - umuman data  fisik  dan  data yuridis  bidang  tanah  serta  pembuktian  hak;  h)  penerbitan keputusan  pemberian  atau  pengakuan  hak  atas  tanah;  i)  pembukuan  dan  penerbitan sertipikat hak atas tanah; dan j) penyerahan sertipikat hak atas tanah.
Dalam  rangka  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan  PTSL  ini  maka  kepala  kantor pertanahan  menetapkan  penyebaran  target  PTSL yang  dikonsentrasikan  pada  beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi secara bertahap, dengan memperhatikan dan mem- pertimbangkan  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  lingkungan  Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN.
Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tahun 2018 mendapat target sebanyak 2.500 bidang  dengan  rincian  1.000  bidang  sampai  dengan  tahap  sertipikat,  sedangkan  1.500 bidang  hanya  sampai  pada  tahap  pemetaan  yakni  menghasilkan  Peta  Bidang  Tanah. Target  PTSL  kota  Ambon  sebanyak  2.500  bidang  dan  tersebar  di  4  (empat)  kecamatan dan 14 (empat belas) desa/kelurahan. PTSL tahun ini dibagi menjadi 2 target yaitu target pengukuran dan target sertipikat.
Data target PTSL ini dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon  Nomor  34/KEP - 81.71/IV/2018  Tanggal  09  April  2018  tentang  Perubahan  Kedua Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Ambon  Nomor  01/KEP - 81.71/I/2018 tentang  Penetapan  Lokasi  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1. Target PTSL Tahun 2018 di Kota Ambon
Sumber: Kantor Pertanahan Kota Ambon 2018
Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah pertama kali adalah pengumu- man data fisik dan data yuridis bidang tanah. Lembaga pengumuman ini dalam rangka menerapkan  asas  publisitas  guna  memberi  kesempatan  kepada  pihak  yang  memiliki kepentingan terhadap bidang tanah tersebut untuk melakukan keberatan apabila merasa dirugikan. Adapun indikator untuk mengukur keberadaan lembaga pengumuman guna penerapan  asas  publisitas  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  di  Kantor  Pertanahan Kota Ambon, yaitu:
a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah Pasal 26 ayat (1)
Daftar isian  beserta  peta  bidang  atau  bidang - bidang  tanah yang  bersangkutan  se- bagai  hasil  pengukuran  diumumkan  selama  30  (tiga  puluh)  hari  dalam  pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara spo- radik  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  pihak  yang  berkepentingan  mengajukan keberatan.
No Kecamatan Desa/Kelurahan Target Pengukuran Sertipikat 1. Nusaniwe a. Kelurahan Kudamati b. Kelurahan Nusaniwe c. Kelurahan Wainitu d. Kelurahan Amahusu 100 bidang 550 bidang 150 bidang 100 bidang 50 bidang 100 bidang 50 bidang 100 bidang 2. 3. 4. Baguala Teluk Ambon
Sirimau
a. Desa Passo b. Desa Halong c. Desa Nania d. Kelurahan Lateri a. Desa Poka b. Desa Rumahtiga c. Desa Wayame d. Kelurahan Tihu a. Desa Soya b. Kelurahan Karang Panjang 350 bidang 150 bidang 100 bidang 50 bidang 100 bidang 150 bidang 300 bidang 100 bidang 200 bidang 100 bidang 50 bidang 50 bidang 50 bidang 50 bidang 50 bidang 50 bidang 100 bidang 50 bidang 200 bidang 50 bidang 2.500 bidang 1.000 bidang J u m l a h
Eksistensi Lembaga Pengumuman Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah... 169
b. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah Pasal 63 ayat (2)
Untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  sudah  dikumpulkan  oleh  Panitia  Ajudikasi, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik bidang tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  peta  bidang - bidang  tanah  diumumkan  dengan menggunakan  daftar  isian  201B  selama  30  (tiga  puluh)  hari  di  Kantor  Pertanahan  dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan.
c. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendafta- ran Tanah Pasal 86 ayat (2)
Untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik bidang tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B selama 60 (enam puluh) hari di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan.
d. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Na- sional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pen- daftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 21 ayat (1)
Untuk  memenuhi  asas  publisitas  dalam  pembuktian  pemilikan  tanah  maka  dil- aksanakan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang dipublikasikan di Kantor Per- tanahan  dan  Kantor  Kepala  Desa/Kelurahan  setempat  dan  apabila  ada  di  Kantor  Pem- bantu (basecamp) Panitia Ajudikasi PTSL, selama 14 (empat belas) hari kalender.
e. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Na- sional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pen- daftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 22 ayat (1)
Dalam  hal  terdapat  pihak yang keberatan  atas  Pengumuman  Data  Fisik  dan Data Yuridis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21,  dapat  mengajukan  keberatan  kepada Ketua  Panitia  Ajudikasi  PTSL  dalam  waktu  paling lama  14  (empat  belas)  hari kalender terhitung sejak diumumkannya Data Fisik dan Data Yuridis.
Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, maka penerapan lembaga pengumuman dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  bertambah  penting  dalam  mencapai  tujuan  pen- daftaran  tanah,  yakni  memberi  kepastian  hukum  kepada  subyek  hak  atas  tanah  dan kepada semua pihak yang membutuhkan informasi terhadap suatu bidang tanah.

## 170 Mitta Ramadany Wael, Sarjita, Mujiati
Pelaksanaan  pengumuman  dalam  rangka  penerapan  asas  publisitas  dalam  pen- daftaran tanah ditentukan oleh status tanah yang didaftarkan dan cara pelaksanaan pen- daftaran  tanahnya,  apakah  dilakukan  dengan  cara  penegasan  hak  atau  pengakuan  hak atau pemberian hak. Pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan dengan pemberian hak  atas  tanah  negara,  pelaksanaan  pengumuman  dalam  pendaftaran  tanah  tidak  di - lakukan,  sedangkan  untuk  penegasan  hak  atau  pengakuan  hak,  penerapan  asas publisitas dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan.
Analisis  hasil  penelitian  berdasarkan  keterangan  di  atas,  bahwa  pelaksanaan lembaga  pengumuman  dalam  rangka  asas  publisitas  pada  pendaftaran  tanah  untuk pertama kali dilakukan sesuai status tanah yang akan dijadikan objek pendaftaran tanah itu sendiri, status tanah itu apakah tanah negara atau tanah yang berasal dari tanah adat. Untuk obyek pendaftaran tanah berasal dari tanah adat wajib dilakukan pengumuman, sesuai  yang  diatur  dalam  PP  Nomor  24  Tahun  1997  dalam  Pasal  26  ayat  91 jo Pasal  63 ayat  (2)  dan  Pasal  86  ayat  (2)  PMNA/Ka.  BPN  Nomor 3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan Pelaksana  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, kemudian  untuk  obyek  pendaftaran  tanah  berasal  dari  Tanah  Negara  tidak  wajib  di - lakukan  pengumuman  sesuai  yang  diatur  dalam  PMNA/KA.BPN  Nomor 9  Tahun  1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengel- olaann dalam Pasal 101 ayat (1), (2), (3), dan (4) jo Pasal 9 Perkaban Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan  dan Pengaturan Pertanahan.
Pelaksanaan lembaga pengumuman dalam pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik  berbeda  dengan  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL). Pelaksanaan  lembaga  pengumuman  dalam  kegiatan  PTSL  dilaksanakan  tanpa  mem- bedakan status tanah yang didaftarkan. Baik itu tanah negara maupun tanah adat dalam proses pendaftaran tanah pertama kali tetap melalui proses pengumuman. Pelaksanaan pengumuman guna memenuhi asas publisitas sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2017.
Pelaksanaan pengumuman pada PTSL dilakukan untuk pendaftaran tanah dengan pemberian  hak  yang  berstatus  tanah  negara  maupun  untuk  pengakuan  hak  yang  ber- status  tanah  adat.  Yang  membedakan  tanah  negara  dan  tanah  adat  yaitu  pada  lembar permohonan  pendaftaran  tanah,  tanah  negara  menggunakan  lembar  permohonan  HM, HGB, HP dan HPL, sedangkan tanah adat menggunakan DI 201 (Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas). DI 201 digunakan sebagai wadah untuk menampung hasil penelitian  alat - alat  bukti.  Jadi  dalam  rangka  menilai    kebenaran  alat  bukti  dilakukan pengumpulan  dan  penelitian  data  yuridis  mengenai  bidang  tanah  yang  bersangkutan
Eksistensi Lembaga Pengumuman Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah... 171
oleh Panitia Ajudikasi. DI 201 harus diisi sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila tidak  dilaksanakan  hal  ini  dapat  menyebabkan  temuan  dan  jika  ada  gugatan  di  PTUN proses  sertipikat  tersebut  bisa  dikatakan  cacat  administrasi.  Sehingga  diharapkan  agar kantor  pertanahan  lebih  memperhatikan  lagi  terkait  dengan  pengisian DI  201  tersebut.
Pelaksanaan  pengumuman  dalam  PTSL  dilaksanakan  selama  14  (empat  belas)  hari kalender.  Berikut  akan  dijelaskan  mengenai  mekanisme  lembaga  pengumuman  dalam pelaksanaan PTSL pada Gambar 1 di bawah ini:
Gambar 1. Bagan Alir Pelaksanaan Pengumuman
Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dijelaskan pelaksanaan pengumuman terdiri dari:
a. Pembuatan daftar bidang - bidang tanah oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
Bidang - bidang tanah ini sudah melewati tahap pemeriksaan oleh Panitia Ajudikasi terlebih  dahulu.  Untuk  kepentingan  pengumuman  dibuatkan  daftar  data  yuridis dan  data  fisik  bidang  tanah  dan  peta  bidang  tanah  (Daftar  Isian  201C)  kemudian diumumkan dengan menggunakan Daftar Isian (DI) 201B.
b. Setelah  pembuatan  daftar  bidang - bidang  tanah,  kemudian  dilakukan  pengumu- man.  Pengumuman  ditempel  di  kantor  pertanahan,  kantor  desa/kelurahan,  lokasi bidang tanah, dan media massa. Jangka waktu pengumuman yaitu selama 14 hari kalender.
c. Dalam  jangka  waktu  pengumuman  apabila  tidak  ada  keberatan,  setelah  selesai jangka waktu pengumuman dibuatkan Berita Acara Hasil Pengumuman.
172 Mitta Ramadany Wael, Sarjita, Mujiati
d. Namun  apabila  saat  pengumuman  ada  pihak  yang  keberatan,  maka  dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Panitia Ajudikasi PTSL.
e. Ketua  Panitia  Ajudikasi  melakukan  verifikasi  dan  perbaikan  data  fisik  dan  data yuridis.  Verifikasi  dilakukan  dalam  kurun  waktu  paling  lama  14  hari  sejak diterimanya pengajuan keberatan atas pengumuman data fisik dan data yuridis.
f. Apabila  ada  perbedaan  antara  pengumuman  dengan  hasil  verifikasi,  dilakukan perbaikan dalam bentuk Berita Acara Perbaikan Data Fisik dan Data Yuridis.
g. Berita  Acara  Hasil  Pengumuman dijadikan  dasar  untuk  pembukuan  Hak dan  pe - nerbitan sertipikat hak atas tanah.
h. Dalam hal masih ada pihak yang keberatan terhadap pengumuman setelah jangka waktu  pengajuan  keberatan  atau  tidak  menerima  hasil  verifikasi  dan  perbaikan, maka  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan  gugatan  kepada  Pengadilan  Tata Usaha Negara setempat.
i. Ketua Panitia Ajudikasi melaksanakan pembukuan hak dengan memberikan catat - an  tentang  adanya  atau  sedang  dilaksanakannya  proses  peradilan  atas  gugatan atau sengketa dimaksud.
j. Kepala  Kantor  Pertanahan  menunda  penerbitan  Sertipikat  Hak  atas  Tanah  yang digugat  tersebut,  sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 23 Ayat (4b) Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2017).

## 2. Pelaksanaan di Desa/Kelurahan
Pelaksanaan  lembaga  pengumuman  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Ambon  dalam program  PTSL  telah  dilaksanakan  di  beberapa  desa/kelurahan.  Sebagai  contoh  pe - laksanaan pengumuman desa/kelurahan yang diambil yaitu Desa Nania dan Kelurahan Nusaniwe. Hal ini dikarenakan baru dua desa tersebut yang sampai tahap pengumuman data fisik dan data yuridis dan juga karena status tanah yang terdapat di kedua desa ini berbeda.  Desa  Nania  memiliki  status  tanah  adat,  sedangkan  Kelurahan  Nusaniwe  me - miliki  status  tanah  negara.  Tiap  desa  mendapatkan  surat  permohonan  bantuan  meng - umumkan  data  fisik  dan  data  yuridis  disertai  dengan  lampiran  pengumuman.  Sesuai hasil survey di lapangan, Desa Nania tidak melaksanakan pengumuman tersebut. Hal ini dikarenakan  adanya  ketidakpahaman  atau  ketidaktahuan  pada  pentingnya  peng - umuman.  Pengumuman  yang  dikirim  oleh  kantor  pertanahan  dianggap  tidak  penting dan dianggap seperti surat pemberitahuan masuk biasa.
Pihak  desa,  tidak  mengetahui  tentang  pengumuman  tersebut,  sehingga  tidak  di - laksanakan  pengumuman  di  kantor  desa.  Pengumuman  data  fisik  dan  data  yuridis bidang tanah dari kantor pertanahan namun tidak ditempel di kantor desa karena tidak
Eksistensi Lembaga Pengumuman Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah... 173 ada  lagi  keberatan  atau  masalah  dengan  bidang  tanah  yang  sedang  dalam  proses  pen- daftaran  tanah.  Sebelumnya  memang  ada  keberatan  salah  satu  dari  keluarga,  namun telah selesai permasalahannya sebelum diadakan pengukuran bidang tanah. Hal tersebut yang menjadi alasan pengumuman tidak penting untuk dilaksanakan.
Pada  saat  pelaksanaan  penyuluhan,  kantor  pertanahan  telah  mensosialisasikan terkait tahapan pelaksanaan PTSL kantor pertanahan juga sudah menyampaikan bahwa nanti pengumpulan data yuridis dan pengukuran akan dibuatkan pengumuman. Daftar tersebut  berupa  nama,  tempat  tanggal lahir,  alamat, letak  tanah,  bentuk  tanah maupun luasannya dan harus diumumkan selama 14 (empat belas) hari kalender. Ketidakpaham- an  dari  petugas  desa  karena  pada  saat  penyuluhan  sudah  berulang  kali  disampaikan bahwa  untuk  pengumuman  nanti  ada  peta  dan  daftar  nama  apakah  nama,  bentuk tanahnya  sesuai  atau  tidak,  jika  ditemukan  perbedaan  maka  harus  segera  diklarifikasi. Bahkan  sudah  diingatkan  dan  harus  di  foto,  tapi  adanya  kelalaian  dari  petugas  kantor pertanahan  yang  tidak  mengingatkan  kembali  pada  saat  pengantaran  surat  ke  kantor desa.
Hasil Penelitian bahwa pelaksanaan pengumuman harus diperhatikan dengan baik dan  harus  benar - benar  dilaksanakan  dengan  ditempel  di  kantor  desa.  Pelaksanaan embaga pengumuman merupakan salah satu Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan  pendaftaran  tanah  pertama  kali.  Pengumuman  ini  sangat  penting  guna memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberat - an,  apabila  terdapat  kesalahan  baik  itu  data  yuridis  maupun  data  fisiknya,  serta  mem- berikan  kesempatan  kepada  pihak  lain  untuk  memberikan  keberatan  jika  merasa  di - rugikan dengan pendaftaran bidang tanah tersebut. Terkait dengan tidak dilaksanakan di Kantor  Desa  Nania  itu  merupakan  kelemahan  yang  ditemukan  dalam  pelaksanaan akibat  dari  kelalaian  petugas  kantor  pertanahan  maupun  petugas  dari  kantor  desa sendiri.
Sebagai  bentuk  antisipasi  timbulnya  sengketa  pertanahan  pada  masa  yang  akan datang  diharapkan  kepada  kantor  pertanahan  agar  dapat  memberikan  penjelasan  atau pemahaman  kepada  masyarakat  maupun  petugas  desa  secara  intens  serta  pada  saat pengantaran surat dapat diingatkan kembali untuk segera ditempel. Bisa juga pada saat pengantaran langsung segera ditempel oleh petugas dari kantor pertanahan didampingi oleh  petugas  desa,  sehingga  pelaksanaan  pengumuman  dapat  berjalan  dengan  baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
Pelaksanaan  lembaga  pengumuman  yang  terjadi  di  Desa  Nania  berbeda  dengan yang dilaksanakan di Kelurahan Nusaniwe. Di Kelurahan Nusaniwe telah melaksanakan lembaga  pengumuman  dengan  baik  dengan  menempel  pengumuman  di  kantor

## 174 Mitta Ramadany Wael, Sarjita, Mujiati
kelurahan.  Berikut  dapat  dilihat  pada  Gambar  2  tentang  Pelaksanaan  Lembaga Pengumuman di Kantor Kelurahan Nusaniwe.
Gambar 2. Pengumuman yang ditempel di Kantor Kelurahan Nusaniwe
Sumber: Dokumentasi pribadi di lapangan, Tahun 2018
Program  PTSL  sangat  mambantu  masyarakat  sebab  masyarakat  tidak  perlu  ber- susah payah mengurus sertipikat di kantor pertanahan. Proses pembuatan sertipikat me- lalui  program  PTSL  ini  juga  tidak  memerlukan  biaya  yang  banyak  jadi  sangat  cukup membantu  masyarakat  yang  notabene  bekerja  sebagai  pedagang  dan  nelayan.  Sebelum adanya  program  ini,  sempat  terjadi  permasalahan  dengan  Kelurahan  Urimessing  dan Kelurahan  Amahussu  yang  mengklaim  bahwa  tanah  di  Kelurahan  Nusaniwe  adalah punya  mereka.  Padahal  tanah  di  Kelurahan  Nusaniwe  adalah  tanah  negara  dulu  me - rupakan  tanah yang  dikuasai  oleh  keluarga  Pattisahusiwa,  tapi  mereka  sudah  kembali- kan ke Negara karena tidak membayar pajak sekian tahun sehingga negara  mengambil alih tanah tersebut.
Dalam  pelaksanaan  PTSL  pihak  kelurahan  turut  serta  membantu  melancarkan program tersebut yang dibantu oleh para Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Terkait  dengan  pelaksanaan  pengumuman,   ada  surat  masuk  untuk  bidang  tanah  yang baru  diukur,  untuk  mendapatkan  sertipikat  dari  kantor  kelurahan  harus  menggantung nama - nama  terlebih  dahulu  di  papan  pengumuman.  Jadi  ketika  ada  pemohon  yang tanahnya  masuk  ke  bidang  tanah  orang  lain  bisa  langsung  mengajukan  keberatan. Pengumuman dilaksanakan selama 14 hari kalender dan  setelah selesai harus dikembali- kan  ke  kantor  pertanahan.  Dalam  pelaksanaan  pengumuman  yang  sudah  berjalan  1 minggu  belum  ada  keberatan  dari  masyarakat.  Pihak  kelurahan  membantu  mem - beritahukan  kepada  masyarakat  dari  masjid  atau  gereja  agar  dapat  melihat  peng - umuman yang dilaksanakan di kantor kelurahan.
Eksistensi Lembaga Pengumuman Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah... 175
Dalam  program  PTSL  2018  tanah  yang  didaftarkan  pernah  ada  sertipikat  HGB namun  jangka  waktu  telah  habis  pada  tahun  2015  sehingga  harus  mengurus  kembali untuk  mendapatkan  hak  dengan  mengikuti  program  PTSL  ini.  Terkait  dengan  peng - umuman  warga  tidak  pernah  melihat  dan  mengecek  di  kantor  kelurahan  tapi  sering mendapat  info  dari  RT.  Jadi  segala  informasi  melalui  RT,  masyarakat  jarang  ke  kantor kelurahan.
Salah satu pemohon dalam program PTSL 2018 menjelaskan bahwa  sering datang ke  kantor  kelurahan  untuk  mengecek  pengumuman  yang  ada  di  sana,  bukan  hanya melihat  nama  dan  bidang  tanah  milik  ibunya  saja  tapi  sekaligus  melihat  nama  dan bidang  tanah  milik  warganya.  Jadi  masyarakat  di  sini  tidak  sembarangan  ke  kantor kelurahan, biasanya sering dengar informasi dari Ketua RT terlebih dahulu baru mereka ke  kantor  kelurahan.  Terkait  bidang  tanah  yang  tidak  ada  masalah  maka    sebelum  di - laksanakan  kegiatan  pengukuran  para  warga  telah  memasang  patok  tanda  batas  se - hingga pelaksanaan pengukuran berjalan lancar.
Sesuai  hasil  penelitian  di  lapangan  ditemukan  perbedaan  yaitu  bentuk  dan  isi pengumuman data fisik dan data yuridis yang terdapat dalam peraturan berbeda dengan yang  digunakan  olah  Kantor  Pertanahan  Kota  Ambon  yang  mencetak  langsung  dari plikasi KKP Web. Lebih jelas perhatikan gambar di bawah:
Gambar 3. Bentuk dan Isi Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis

## 176 Mitta Ramadany Wael, Sarjita, Mujiati
Gambar 4. Bentuk dan Isi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis berdasarkan
KKP Web
Sumber: Dokumentasi Pribadi di Lapangan, Tahun 2018
Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pengumuman di Kelurahan Nusaniwe sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan. Namun dalam pelaksanaannya ku- rang  adanya  kepedulian  dari  masyarakat  untuk  melakukan  pengecekan  di  kantor  ke- lurahan, hal ini dikarenakan ketidakpahaman dan juga kesibukan pekerjaan masyarakat itu  sendiri.  Diharapkan  kedepan  pada  saat  penyuluhan  bisa  dijelaskan  secara  detail terkait  pelaksanaan  pengumuman,  sehingga  masyarakat  dapat  memahami  dan menganggap bahwa pengumuman itu penting, dan dapat mengecek kebenaran data fisik maupun data yuridis sebelum diterbitkan sertipikat.
Setelah jangka waktu pengumuman selama 14 (empat belas) hari selesai, dari kan- tor desa/kelurahan memberikan surat balasan terkait pelaksanaan pengumuman apakah ada  masalah  atau  tidak.  Jika  ada  permasalahan  maka  kantor  pertanahan  dalam  hal  ini
Eksistensi Lembaga Pengumuman Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah... 177
Panitia  Ajudikasi  akan  melakukan  verifikasi  dan  perbaikan  data  fisik  dan  data  yuridis tersebut, namun jika tidak ada masalah dalam pelaksanaan maka ketua panitia ajudikasi PTSL membuat berita acara hasil pengumuman. Berita acara hasil pengumuman itu yang kemudian menjadi dasar untuk pembukuan hak dan penerbitan seripikat hak atas tanah.

## C. Konsekuensi  Hukum  Lembaga  Pengumuman  Terhadap  Legalitias  Sertipikat Hak Atas Tanah
Lembaga  pengumuman  yang  dilaksanakan  pada  program  PTSL  sesuai  dengan Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 dan Pendaftaran tanah pertama kali dengan PP No.  24  Tahun  1997  berbeda.  Lembaga  pengumuman  pada  pendaftaran  tanah  pertama kali  secara  sistematik  hanya  dilaksanakan  berdasarkan  status  tanah  yang  didaftarkan yaitu hanya untuk tanah adat dan pengumuman dilaksanakan selama 30 hari, sedangkan untuk PTSL lembaga pengumuman dilaksanakan selama 14 hari dan dilaksanakan tanpa membedakan  status  tanah  yang  didaftarkan  baik  itu  tanah  adat  maupun  tanah  negara tetap dilaksanakan pengumuman.
Program  PTSL  pada  pengumuman    semua  pelayanan  baik    tanah  adat  maupun tanah negara selama 14 hari kalender, sedangkan PP Nomor 24 Tahun 1997 untuk tanah negara tidak diumumkan bisa langsung diproses untuk pembukuan haknya. Seharusnya mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 1997, karena Peraturan Menteri harusnya tidak bisa menabrak  peraturan  yang  lebih  tinggi  di  atasnya  sesuai  dengan  hierarki  peraturan perundang - undangan.  Namun  karena  adanya  pertimbangan  percepatan  pelayanan, maka    tanah  negara  dikecualikan,  tanah  bekas  Eigendom,  bekas  Erfpacht  dan  bekas Opstall  bisa  langsung  diberikan  haknya  tanpa  harus  melalui  proses  pengumuman selama 14 hari, sehingga tidak membuang - buang waktu apalagi jika dalam satu wilayah terdapat banyak tanah yang statusnya tanah negara murni. Untuk tanah adat sudah jelas dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 terdapat proses pengumuman untuk pendaftaran tanah sistematis 30 hari dan untuk sporadik selama 60 hari.
Pelaksanaan  pengumuman  untuk  program  PTSL  dilaksanakan  selama  14  hari kalender terhitung dari tanggal dikeluarkan. Jangka waktu pengumuman tidak dihitung pada saat diumumkan di kantor desa, namun tetap dihitung pada saat tanggal dikeluar- kan. Jadi bisa saja waktu pengumuman tidak sampai 14 hari.  Hal itu dinilai tidak efektif karena  jangka  waktu  yang  sangat  singkat,  dengan  kesibukan  para  pemohon  bisa  saja mereka  tidak  sempat  melihat  pengumuman  yang  dilaksanakan.  Sehingga  disarankan demi menjamin kepastian hukum pengumuman sebaiknya dilaksanakan selama 30 hari sehingga lebih efektif.

## 178 Mitta Ramadany Wael, Sarjita, Mujiati
Namun karena PTSL merupakan proyek percepatan jadi memang lebih baik kalau jangka  waktu  pengumuman  lebih  cepat  dari  pada  pendaftaran  sistematik  selama  ini. Pengumuman  selama  14  (empat  belas)  hari    sudah  cukup  untuk  memenuhi  asas  pub- lisitas. Terkait tanah negara yang diumumkan merupakan hal yang baik karena peluang masyarakat untuk mengetahui lebih banyak, misalnya ada pihak yang keberatan dia bisa mengajukan keberatannya melalui lembaga pengumuman tersebut. Jadi dengan adanya pengumuman  ini  maka  ada  kesempatan  untuk  pemilik  tanah  yang  sebenarnya  untuk mengajukan keberatan  jika merasa  dirugikan.    Permen  No 12  Tahun  2017  bertentangan dengan  PP  24  Tahun  1997,  tetapi  karena  program  pemerintah  untuk    percepatan  pen- daftaran tanah, mungkin sudah dipertimbangkan akibat - akibat hukum yang akan terjadi dari pengumuman 30 hari menjadi 14 hari. Kantor pertanahan sebagai pelaksana hanya menjalankan  sesuai  peraturan  yang  ada,  sehingga  apa  yang  akan  terjadi  di  kemudian hari mungkin sudah dipikirkan oleh pejabat yang membuat peraturan tersebut.
Pengumuman  juga  digunakan  untuk  melindungi  aparat  kantor  Pertanahan. Disamping  untuk  memenuhi  asas  keterbukaan  yaitu  dan asas  publisitas,  supaya  ketika diadakan pengumuman masyarakat bisa melihat apabila ada nama yang salah, atau ada bentuk  tanah  yang  berbeda  tidak  sesuai  dengan  yang  di  lapangan  bisa  langsung mengajukan  keberatan  dan  dilakukan  perbaikan.  Setelah  14  hari  kepala  desa  me - nandatangani Berita Acara yang isinya menjelaskan bahwa selama 14 hari pengumuman ada beberapa bidang tanah yang mengalami perubahan atau masalah, dicatat namanya, luasnya,  perubahannya  apa dan lain  sebagainya. Dasar dari Berita  Acara  Pengumuman itu  kantor  pertanahan  sebagai  pelaksana  jadi  kuat  apabila  ada  keberatan  karena  kita sudah  melakukan  pengumuman  untuk  asas  keterbukaan  dan  asas  publisitas  kenapa setelah pengumuman baru diadakan keberatan.
Jika  dilihat  hierarki  peraturan  perundang - undangan  kedudukan  Peraturan Pemerintah berada di atas dari Peraturan Menteri, hal ini menyebabkan pembuatan per - aturan  yang  di  bawah  harus  merujuk  kepada  peraturan  yang  ada  di  atasnya.  Dengan kata  lain,  peraturan  yang  ada  di  bawah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  di atasnya.  Hal ini  sesuai  dengan  Azas Lex Superior Derogate Lex Inferiori (peraturan hukum yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah) (Sarjita 2018, 8).
Perjenjangan  setiap  jenis  peraturan  perundang - undangan  yang  didasarkan  pada azas  ini  bahwa  peraturan  perundang - undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  ber - tentangan  dengan  peraturan  perundang - undangan  yang  lebih  tinggi  (Ketetapan  MPR Nomor  XX/MPRS/1966,  Ketetapan  MPR RI Nomor  III/MPR/2000,  Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004, dan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011). Dalam kaitan ini, maka pemahaman teori  penjejangan    norma  dari  Adolf  Merkel  layak  untuk  diperhatikan.  Adolf  Merkel
Eksistensi Lembaga Pengumuman Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah... 179
(dalam  Sarjita  2018,  8 - 9)  menyatakan  bahwa  hukum  adalah  suatu  sistem  tata  aturan hierarki,  suatu  sistem  norma  yang  mengkondisikan  dan  dikondisikan.  Norma  yang mengkondisikan berisi kondisi untuk pembuatan norma lain atau tindakan. Pembuatan hierarki ini termanifestasi dalam bentuk regresi dari sistem hukum lebih tinggi ke sistem tata hukum yang lebih rendah. Dengan kata lain, aturan atau norma hukum yang lebih rendah harus sinkron, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi.
Pelaksanaan PTSL yang aturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  12  Tahun  2017  harusnya  mem- perhatikan lagi peraturan di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pelaksanaan  lembaga  pengumuman  dalam  program  PTSL  dilakukan  selama  14  hari kalender berbeda dengan pelaksanaan lembaga pengumuman dalam pendaftaran tanah pertama kali secara sistematis yang dilakukan selama 30 hari kerja.
Dipandang  dari  segi  hukum,  pelaksanaan  pengumuman  dalam  Program  PTSL yang  merupakan  proyek  percepatan,  sehingga  jangka  waktu  pengumuman  dipercepat harinya dari yang 30 hari menjadi 14 hari, namun dalam mengambil kebijakan tersebut alangkah  baiknya  memperhatikan  atau  mempertimbangkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  itu  sendiri  agar  tidak  bertabrakan/kontra  produktif,  tabrakan aturan ini akan menimbulkan celah hukum apabila terjadinya suatu gugatan, semisal ada masyarakat  yang  paham  kenapa  bisa  berbeda  pelaksanaannya  dalam  aturan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  dan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 hal itu bisa jadi permasalahan, untuk  mengurangi  resiko  hukum  tersebut  sebaiknya  dilakukan  peninjauan  kembali aturan  pelaksanaan  PTSL  sehingga  di  kemudian  hari  bisa  meminimalisir  terjadinya sengketa pertanahan.
Jika  dipandang  dari  segi  percepatan  pendaftaran  tanah,  PTSL  merupakan  proyek percepatan  yang  menuntut  semua  target  yang  sangat  banyak  harus  diselesaikan  dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Mengingat hal tersebut salah satu kebijakan yang diambil  dengan  mempercepat  jangka  waktu  pengumuman  yang  semula  dalam  pen - daftaran  tanah  secara  sistematis  30  hari  dipercepat  menjadi  14  hari  saja.  Pelaksanaan Lembaga  Pengumuman  guna  memperkuat  kepastian  hukum  atas  bidang  tanah  yang didaftar  tersebut,  asas  publisitas  dijalankan  sehingga  apabila  ada  kesalahan  dan  ada masalah bisa diajukan keberatan melalui lembaga pengumuman. Waktu 14 hari merupa- kan waktu yang sangat singkat karena kesempatan untuk masyarakat atau pihak ketiga yang  berkepentingan  melihat  pengumuman  sangat  cepat.  Jangan  sampai  produk  yang dihasilkan  itu  akan  menimbulkan  masalah  di  kemudian  hari,  sebab  kita  menurunkan

## 180 Mitta Ramadany Wael, Sarjita, Mujiati
kualitas  hanya  karena  mengejar  kuantitas.  Tapi  kembali  lagi  pada  point  percepatan, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk menghindari hal - hal  yang  tidak  diinginkan  di  kemudian  hari,  sebaiknya  dilakukan  peninjauan kembali  terhadap  peraturan  pelaksana  dengan  mempertimbangkan  segala  aspek  baik dari  segi  hukumnya  maupun  segi  percepatannya.  Dibuat  peraturan  yang  mendukung pelaksanaan  percepatan  pendaftaran  tanah  dengan  berbagai  pertimbangan  dan  tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya sehingga tidak menimbulkan celah kelemahan hukum di kemudian hari.
Di  luar  dari  segi  hukum  dan  segi  percepatan  pendaftaran  tanah,  yang  paling penting  sebenarnya  adalah  pelaksanaan  di  lapangan.  Pelaksanaan  pengumuman  data fisik  dan  data  yuridis  dalam  pendaftaran  tanah  merupakan  salah  satu  Standar Operasional Prosedur dalam pendaftaran tanah yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan bisa menyebabkan cacat administrasi sehingga produk yang dihasilkan itu bisa dibatalkan melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pelaksanaan  lembaga  pengumuman  yang  dilaksanakan  oleh  Kantor  Pertanahan Kota  Ambon  belum  berjalan  dengan  baik,  karena  belum  sesuai  dengan  Standar Operasional Prosedur. Pelaksanaanya belum sempurna, dikarenakan ada beberapa desa yang  sudah  menerima  surat  pengumuman,  tetapi  tidak  dilakukan  pengumuman  ter - sebut.  Sebaiknya   pada  saat  penyuluhan  disampaikan  secara  baik  dan  dijelaskan  secara rinci  proses  pelaksanaan  PTSL  terutama  dalam  pelaksanaan  lembaga  pengumuman. Kemudian  pada  saat  pelaksanaan lembaga  pengumuman  seharusnya  pihak  dari kantor pertanahan, melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan di kantor desa karena itu merupakan  tugas  dari  Panitia  Ajudikasi.  Kelemahan - kelemahan  yang  ditemukan  di Kantor Pertanahan Kota Ambon seyogyanya bisa diperbaiki sehingga pelaksanaan lem- baga  pengumuman  yang  berikutnya  dapat  berjalan  sempurna  sesuai  dengan  Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

## D. Kesimpulan dan Saran

## 1. Kesimpulan
a. Pelaksanaan  lembaga  pengumuman  pada  pendaftaran  tanah  pertama  kali  secara sistematik berbeda dengan pelaksanaan PTSL. Sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997,  eksistensi  lembaga  pengumuman  dilakukan  berdasarkan  status  tanah  yang didaftarkan.  Untuk  obyek  pendaftaran  tanah  berasal  dari  tanah  adat  wajib  dil- akukan  pengumuman  selama  30  hari,  kemudian  untuk  obyek  pendaftaran  tanah berasal dari tanah negara tidak wajib dilakukan pengumuman. Eksistensi lembaga
Eksistensi Lembaga Pengumuman Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah... 181 pengumuman dalam kegiatan PTSL dilaksanakan tanpa membedakan status tanah yang  didaftarkan.  Baik  itu  tanah  negara  maupun  tanah  adat  dalam  proses  pen- daftaran tanah pertama kali tetap melalui proses pengumuman selama 14 hari kal- ender. Pelaksanaan pengumuman guna memenuhi asas publisitas sesuai yang dia- tur  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017.
b. Sesuai  dengan  hierarki  peraturan  perundang - undangan  kedudukan  Peraturan Pemerintah berada di atas dari Peraturan Menteri, hal ini menyebabkan pembuatan peraturan  yang  di  bawah  harus  merujuk  kepada  peraturan  yang  ada  di  atasnya. Dalam  pelaksanaan  PTSL  yang  aturan  pelaksanaanya  yaitu  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 harusnya memperhatikan lagi peraturan diatasnya yaitu Peraturan Pemerintah No- mor  24  Tahun  1997,  supaya  tidak  bertabrakan/kontra  produktif.  Tabrakan  aturan ini  akan  menimbulkan  celah  hukum  apabila  terjadinya  suatu  gugatan  di  PTUN, misalnya ada masyarakat yang paham kenapa bisa berbeda pelaksanaannya dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 hal itu bisa  jadi  permasalahan,  sehingga  produk  yang  dihasilkan  bisa  jadi  cacat  hukum dan dibatalkan.

## 2. Saran
a. Dalam pelaksanaan lembaga pengumuman antara pendaftaran tanah pertama kali dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  dan  PTSL    dalam  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Ta- hun  2017  berbeda  dalam  hal  status  tanah  yang  diumumkan  serta  jangka  waktu pelaksanaannya.  Kedua  Peraturan  tersebut  dirasa  bertentangan,  sehingga  untuk menghindari  hal - hal  yang  tidak  diinginkan  di  kemudian  hari  maka  disarankan agar  dilakukan  peninjauan  kembali  terhadap  peraturan  pelaksana  dengan  mem- pertimbangkan segala aspek baik dari segi hukumnya maupun segi percepatannya. Dibuat  peraturan  yang  mendukung  pelaksanaan  percepatan  pendaftaran  tanah dengan  berbagai  pertimbangan  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  yang lebih  tinggi  diatasnya  dengan  menerapkan Azas  Lex Superior  Derogat  Lex  Inferior , sehingga tidak menimbulkan celah hukum di kemudian hari.
b. Terkait dengan pelaksanaan lembaga pengumuman di Desa Nania yang tidak dil- aksanakan,  disarankan  agar  kedepan  pada  saat  penyuluhan  disampaikan  secara baik dan dijelaskan secara rinci proses pelaksanaan PTSL terutama dalam pelaksa-

## 182 Mitta Ramadany Wael, Sarjita, Mujiati
naan lembaga pengumuman. Kemudian pada saat pelaksanaan lembaga pengumu- man  seharusnya  pihak  dari  kantor  pertanahan,  melakukan  pendampingan  pada saat pelaksanaan di kantor desa karena itu merupakan tugas dari panitia ajudikasi itu  sendiri.  Kelemahan - kelemahan  yang  ditemukan  di  Kantor  Pertanahan  Kota Ambon saat penelitian agar bisa diperbaiki sehingga pelaksanaan lembaga pengu- muman  yang  berikutnya  dapat  berjalan  sempurna  sesuai  dengan  Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Parangin,  E  1986, Hukum  agraria  di  Indonesia,  (suatu  Telaah  Dari  Sudut  Pandang  Praktisi Hukum) , Rajawali, Jakarta
Parlindungan, A.P 1994, Konversi hak - hak atas tanah ,  Mandar Maju, Bandung
Samun, I 2011, Pengantar hukum agraria, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta Sarjita  2018, Upaya  mengatasi “ jungle  of  regulation ” dan  studi  produk  hukum  di  bidang pertanahan , Tidak Dipublikasikan.
Peraturan Perundang - undangan
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun 1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasion- al  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Kepala  Badan  Per- tanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9 Tahun
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  jo.  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  dan  Tata  Ruang/ Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Na- sional  Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Eksistensi Lembaga Pengumuman Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah... 183
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

## Media Online
http://m.detik.com/ dikutip pada tanggal 22 Februari 2018