## Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Praktik Jual Beli Organ Tubuh
Wahyu Basuki 1 , Rahmalina 2 , Musa Jedi Permana 3 , Muhammad Alwafi 4 , Ardiansyah Suryo Prabowo 5 , Triantoro Adri Prabowo 6 1,2,3,4,5,6 Kepolisian Republik Indonesia, Sespim Lemdiklat Polri E-mail: wahyubasuki983@gmail.com
Article History:
Received: 25 Februari 2024
Revised: 12 Maret 2024
Accepted: 13 Maret 2024
Abstract: Perdagangan manusia merupakan bentuk dari perbudakan manusia. Dalam sejarah negara bangsa Indonesia perdagangan manusia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Perdagangan manusia adalah sebuah kejahatan yang sulit untuk di berantas dan menurut kelompok internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak manusia. Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dengan mengundangkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Dalam penulisan ini, memfokuskan pada suatu kasus yakni kasus perdagangan organ tubuh ginjal di Bekasi. Di dalam pembahasan ini menjelaskan mengenai apa faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan Perdagangan organ tubuh manusia, menjelaskan modus operandi yang dilakukan dalam kasus perdagangan organ tubuh manusia, dan menjelaskan analisis kelompok terhadap kejahatan perdagangan organ tubuh manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kejahatan perdagangan manusia ini penting untuk dibahas dan juga kasus kejahatan ini memiliki keterkaitan dalam faktor pendorong terjadinya kejahatan tersebut yakni keterkaitan seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dan juga kasus ini juga memiliki kaitan juga dengan teori krimininologi yakni teori kontrol sosial, kontrol sosial yang lemah bisa menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya tindak kejahatan perdagangan organ tubuh manusia.
Keywords: Kontrol Sosial, Pidana, Perdagangan Orang
PENDAHULUAN Perdagangan orang atau yang di kenal dengan Human Trafficking merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dan dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi ini maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan manusia bukan kejahatan biasa ( extra

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
ordinary ), terorganisir ( organized ), dan lintas negara ( transnationa l), sehingga dapat dikategorikan sebagai transnasional organized crime (TOC) (Eddyono, 2005). Perdagangan manusia ( Human Traffiking ) ini sudah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak azasi manusia, hakat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, Perdagangan manusia ini hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal yang berlangsung lama (Badriah, 2005).
Perdagangan orang ini juga merupakan suatu bentuk kejahatan yang perolehan keuntungannya besar tetapi risikonya rendah. Sifat dari kejahatannya sangatlah sistematis, menggunakan mekanisme-mekanisme yang canggih dan banyak negara belum mempunyai aturan hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Di sisi lain negara yang sudah mempunyai aturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang, penegakan hukumnya masih kurang efektif sehingga banyak pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilepaskan sedangkan korbannya dibiarkan dan diperlakukan dengan tidak baik (Abdul Rahman Prakoso, 2018). Dari berbagai macam kejahatan yang ada, masalah perdagangan orang ini sangat kompleks, sehingga upaya pencegahan maupun penanggulangan korban perdagangan harus dilakukan secara terpadu. Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan orang antara lain meliputi kemiskinan, desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik, ketidakmampuan sistem pendidikan yang ada maupun masyarakat untuk mempertahankan anak supaya tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi serta petugas Kelurahan dan Kecamatan yang membantu pemalsuan KTP (Eddyono, 2005).
Salah satu faktor tingginya kasus perdagangan orang ini pada umumnya perempuan, yang disebabkan oleh dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, dengan korban ialah kalangan perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja. Yang dimana, kasus perdagangan orang khususnya perempuan yang sangat tidak manusiawi tersebut, merupakan praktik penjualan perempuan dari satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, maka semakin banyak pos yang akan dibayar oleh perempuan tersebut, sehingga gaji mereka terkuras oleh para agen tersebut. Tindak pidana perdagangan orang khususnya yang korbannya menargetkan pada perempuan dan anak haruslah dijauhkan dan perlu adanya melakukan tindakan pencegahan (Hanifah, 2008). Tindak pidana perdagangan orang ( trafficking ) merupakan tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara Republik Indonesia untuk tujuan eksploitasi yang menyebabkan seseorang tereksploitasi (Joseph, 2019) . Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak dan perempuan harusnya dilakukan melalui pendidikan yang baik dan didapatkan melalui bimbingan yang baik dari orang dewasa (Puspitaningtyas, 2013) Penyebaran kasus trafficking hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota- kota besar maupun di kota-kota kecil atau di pedesaan. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban trafficking dan hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia. Perdagangan perempuan dan anak mempunyai jaringan yang sangat luas. Praktik perdagangan orang dan anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, kebanyakan korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Di Asia tenggara, dalam beberapa tahun belakangan ini
sejumlah besar anak-anak dari Myanmar, Kamboja, Cina, Laos telah diperdagangkan dan dipaksa bekerja di dunia prostitusi, baik anak perempuan maupun laki-laki dari daerah pedalaman yang miskin (Yentriani, 2012)
LANDASAN TEORI Pengertian dari teori kontrol atau control theory ini merujuk kepada setiap perspektif yang membahas mengenai pegendalian tingkah laku manusia, pengertian dari teori kontrol sosial atau social control theory ini juga merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis; antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.
Kemunculan teori kontrol sosial ini juga diakibatkan adanya tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Yakni yang pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Dan yang kedua, munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Dan yang ke ketiga ini, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni self report survey . Perkembangan awal dari teori ini dipelopori Durkheim (1895). Travis Hirschi (1969) guru besar di University of Arizona berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Bahwa orang seorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinquent dipandang oleh para teoritisi control sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam dirinya terhadap perilaku melanggar hukum.
Dengan keahliannya Travis Hirschi ini merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol sosial, menguraikan teori kontrol sosial paling handal dan sangat populer, dengan memberikan suatu gambaran yang sangat jelas mengenai konsep social bond atau ikatan sosial. Fokus perhatian dari paham ini ialah memandang kepatuhan atau ketaatan sebagai problematik yang perlu dicari penjelasannya. Seseorang patuh pada norma masyarakat karena adanya social bond . Apabila seseorang terlepas atau putus dari ikatan sosial dengan masyarakat maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang. Kemudian Travis Hirschi menjelaskan bahwa social bond meliputi 4 (empat) elemen yakni sebagai berikut:
1. Attachment (kasih sayang), yang pertama ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat.
Apabila seseorang telah menginternalisasikan norma-norma itu, maka berarti ia mampu mengantisipasi kepentingan orang lain. Jadi kalau seseorang melanggar norma-norma masyarakat maka ia berarti tidak peduli dengan pandangan, pendapat, serta kepentingan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas berarti ia tidak lagi terikat dengan norma norma masyarakat itu. Apabila demikian halnya, maka orang-orang yang merasa tidak terikat lagi dengan masyarakat, ia tidak peka pada kepentingan orang lain, dan demikian ia akan merasa bebas untuk melakukan tindakan menyimpang. Hakiki penginternalisasian norma-norma masyarakat atau super ego terkandung dalam konsep keterikatan individu pada orang lain.
2. Commitment , pada commitment ini mengacu pada perhitungan untung-rugi keterlibatan seseorang dalam tindakan penyimpangan. Latar belakang pemikiran ini adalah bahwa

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
902
orang pada umumnya menginventarisasikan segala hal, termasuk waktunya, tenaganya, dirinya sendiri dalam suatu kegiatan di masyarakat dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat. Seseorang memutuskan untuk berperilaku menyimpang di masyarakat berarti di dalam benak pikirannya telah terjadi proses penghitungan untung rugi mengenai keterlibatannya dalam perilaku menyimpang itu.
3. Involvement (keterlibatan), dan pada keterlibatan ini mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sampai berpikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan menyimpang. Seseorang terlibat dalam berbagai kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung di dalam kegiatan konvensional tersebut, misalnya membuat janji dengan pihak lain, terikat pada batas waktu, terikat pada perencanaan program dan sebagainya, sehingga kesempatan untuk berpikir apalagi melakukan penyimpangan tidak akan pernah muncul.
4. Beliefs , dan pada Beliefs atau kepercayaan ini mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini terutama difokuskan pada validity (keabsahan) moral yang terkandung di dalam kaidah-kaidah kemasyarakatan itu. Pelaku penyimpangan itu umumnya mengetahui bahwa tindakannya salah, namun makna dan keampuhan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain (kerancuan keabsahan moral), sehingga kendor ikatan dirinya dengan tertib masyarakat konvensional, dan pada gilirannya ia merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode studi literatur. Pada istilah lain juga di sebut jenis penelitian kepustakaan ( library research ). Penelitian ini mengkaji informasi dan makna dari berbagai macam teks. Dan pada penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber dari berbagai artikel atau tulisan yang telah terpublikasi (Purwono, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perdagangan organ tubuh manusia adalah tindakan ilegal yang melibatkan jual beli organ dalam tubuh manusia seperti jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain untuk tujuan transplantasi. Tindakan ini merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan dianggap sebagai ancaman bagi kemanusiaan. Tingginya permintaan atas organ tubuh manusia membuat harga organ tubuh manusia semakin tinggi, sehingga hal ini menarik perhatian beberapa pihak untuk terlibat dalam perdagangan organ tubuh manusia. Banyak sebab yang sangat kompleks jika kita melihat lebih jauh atas kejahatan transnasional terbesar ke tiga didunia ini. Tidak ada penyebab tunggal atas timbulnya perdagangan manusia di Indonesia. Penyebab terjadinya TPPO disebabkan oleh berbagai macam kondisi dan masalah. Namun, ada beberapa faktor kunci yaitu:
1. Kemiskinan Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adanya kecenderungan penduduk miskin terus meningkat. Kemiskinan telah mendorong seseorang untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Orang dengan kondisi ekonomi yang miskin rentan menjadi korban TPPO. Karena faktor kemiskinan yang memaksa seseorang untuk mencari pekerjaan apapun tanpa mengetahui risiko yang akan menimpanya.
2. Pendidikan
Pendidikan yang terbatas kemungkinan besar akan menderita keterbatasan ekonomi. Mereka juga tidak akan mempunyai pengetahuan kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan tentang ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan kondisi kerja mereka. Selain itu, mereka akan sulit mencari pertolongan ketika mereka kesulitan saat berimigrasi atau mencari pekerjaan. Mereka akan kesulitan bagaimana mengakses sumber daya yang tersedia, tidak dapat membaca atau mengerti brosur iklan layanan masyarakat lain mengenai rumah singgah atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan bantuan. Seorang yang rendah melek huruf sering kali secara lisan dijanjikan akan mendapat jenis pekerjaan atau jumlah uang tertentu oleh seorang agen, namun kontrak yang mereka tanda tangani (yang mungkin tidak dapat mereka baca) mencantumkan ketentuan kerja serta kompensasi yang jauh berbeda, mengarah ke eksploitasi.
3. Tingginya Permintaan Organ Tubuh Manusia Dengan Harga Tinggi. Tingginya permintaan organ tubuh manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penjualan organ. Permintaan yang tinggi ini membuat bisnis jual beli organ manusia di pasar gelap tumbuh subur, dan motif penyebab orang menjual organ tubuhnya pada umumnya adalah faktor ekonomi atau kemiskinan. Permintaan akan organ tubuh yang meningkat tentu akan melambungkan harga jual dan jasa transplantasi organ tubuh tersebut.
4. Lemahnya Penegakan Hukum Untuk penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan, sistem hukum Indonesia sampai sekarang masih lemah, lamban dan mahal. Sangat sedikit transparansi, sehingga hanya sedikit korban yang mempercayakan kepentingan mereka kepada sistem tersebut. Perilaku kriminal memiliki sumber daya dan koneksi untuk memanfaatkan sistem tersebut. Akibatnya, banyak korban perdagangan yang tidak mau menyelesaikan masalah melalui proses hukum. Hal ini mengakibatkan praktik pedagangan / trafficking semakin meningkat dan masih berlangsung.
5. Faktor Aparat Penegak Hukum. Kepemimpinan aparat penegak hukum sangat ditentukan oleh sikap pemimpin yang konsisten, mempunyai komitmen, dan selalu mempunyai kompetensi dalam menangani dan menanggulangi tindak tindak pidana. Selain kemampuan profesional, tidak kalah penting adalah wujud ( performance ) para aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa agar tidak menyalahgunakan wewenang. Dalam kasus perdagangan organ tubuh manusia, masih ada oknum aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya untuk membantu para pelaku kejahatan penjualan organ tubuh manusia, dengan cara merintangi atau menghalangi proses penyidikan kasus.
Modus Operandi
Modus operandi merujuk pada metode atau pola operasi yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi pelaku yang tidak dikenal dan memecahkan kasus-kasus yang belum terpecahkan. Contoh-contoh modus operandi dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan kriminal, termasuk korupsi, kekerasan, prostitusi online , dan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Dalam konteks tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, ada beberapa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku untuk mengelabui para korbannya.
1. Perekrutan Melalui Grup Facebook

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 904
Modus operandi yang dilakukan oleh sindikat yaitu perekrutan calon korban melalui medsos Facebook. Ada dua akun dan dua grup komunitas yaitu 'Donor Ginjal Indonesia' dan 'Donor Ginjal Luar Negeri', Selain menjaring korban melalui media sosial (medsos) para pelaku juga melakukan perekrutan dari mulut ke mulut yang diperankan oleh anggota sindikat yang ternyata merupakan mantan pendonor ginjal. Para calon donor ini diimingi dengan uang imbalan ratusan juta rupiah jika bersedia menjual ginjal mereka. Uang ratusan juta tersebut dijanjikan akan diberikan setelah selesai menjalani transplantasi organ di Kamboja. Sindikat ini telah beroperasi sejak 2019 dengan mengincar calon korban yang sedang dalam kondisi ekonomi lemah. Dan sejauh ini mereka telah berhasil menjaring korban sebanyak 122 orang dari berbagai kalangan.
2. Mendapat Back Up Oknum Kepolisian Mendapat back up oknum kepolisian berinisial Aipda M, Aipda M melakukan Obstruction of justice atau Perintangan penyidikan, menyuruh para pelaku membuang ponsel para pelaku dan menyuruh pelaku berpindah-pindah tempat agar jejaknya tidak diketahui oleh para penyidik.
3. Mengelabui Pihak Imigrasi Perjalanan menuju Kamboja dilakukan sindikat ini dengan alasan akan mengikuti acara family gathering yang diadakan oleh salah satu perusahaan yang telah mereka palsukan surat rekomendasinya dengan bantuan oknum petugas imigrasi berinisial AH. Menurut kepolisian selama menjalankan aksinya mulai 2019 - 2023 sindikat ini diperkirakan telah berhasil meraup keuntungan dengan omzet Rp 24,4 miliar.

## Analisis Terhadap Kejahatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia
Analisis yang telah dilakukan oleh Kelompok mengenai Tindak kejahatan Perdagangan organ tubuh manusia ini, bahwa kasus tindak pidana perdagangan manusia atau penjualan organ tubuh manusia ini menjadi penting untuk di bahas karena kejahatan serius yang melibatkan perdagangan manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan juga perdagangan manusia ini merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir dan merugikan banyak korban. Dan juga tindak kejahatan perdagangan organ tubuh manusia ini memiliki keterkaitan seperti aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik langsung dengan terjadinya perdagangan manusia, berikut beberapa uraian terkait aspek-aspek tersebut:
1. Aspek Sosial: pada aspek sosial ini perdagangan manusia sering terjadi karena adanya kesulitan ekonomi dan ketidakpastian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan juga kemiskinan atau kurangnya peluang lapangan pekerjaan yang aman dan berkelanjutan serta akses yang terbatas ke layanan kesehatan yang aman dan terpercaya menjadi faktor penyebab utama dalam tindak kejahatan perdagangan organ tubuh manusia.
2. Aspek Budaya: pada aspek yang kedua ini budaya yang tidak melarang pelanggaran hak asasi manusia dan perdagangan manusia juga menjadi faktor penyebab dalam tindak kejahatan perdagangan manusia. Dalam beberapa negara juga, ada budaya yang mengungkapkan perempuan dan anak-anak, yang menjadi objek dalam perdagangan manusia.
3. Aspek Ekonomi: pada aspek ekonomi ini kondisi ekonomi yang buruk di negara- negara berkembang membuat masyarakat lebih rentan terhadap krisis. Hal ini menyebabkan masyarakat melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk mencari pekerjaan di luar negeri dan menjadi korban tindak
kejahatan perdagangan manusia.
4. Aspek Politik: dan pada aspek yang terakhir ini kurangnya perwakilan politik dan kekhawatiran hukum yang efektif menjadi faktor penyebab dalam tindak kejahatan perdagangan manusia. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan politik untuk memperbaharui hukum dan kebijakan yang melindungi hak asasi manusia dan mengendalikan perdagangan manusia.
Tindak kejahatan perdagangan manusia ini juga memiliki konsep atau kaitan dengan salah satu teori kriminologi yakni teori kontrol sosial, dalam konteks ini teori kontrol sosial ini menyatakan bahwa kontrol sosial merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal, dan kontrol sosial yang lemah juga menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya tindak perdagangan manusia penjualan organ tubuh. Kontrol sosial yang lemah dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan perdagangan manusia, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta kurangnya akses ke layanan kesehatan yang aman dan yang terpercaya. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan perdagangan manusia yang dimana orang yang membutuhkan uang dapat menjadi korban perdagangan manusia dan menjual organ tubuhnya.
KESIMPULAN Kasus perdagangan manusia ini sangat penting untuk di bahas karena kejahatan ini melibatkan manusia dan pelanggaran hak asasi manusia, dan juga tindak kejahatan perdagangan manusia ini memiliki keterkaitan yang langsung mulai dari aspek sosial, budaya, ekonomi dan juga aspek politik, Aspek-aspek ini juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan perdagangan manusia, dan juga kejahatan ini dapat di hubungkan dengan teori kriminologi yakni teori kontrol sosial, kejahatan ini juga bisa terjadi karena adanya kontrol sosial yang lemah menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya tindak kejahatan perdagangan manusia yang menjual organ tubuh.

## DAFTAR REFERENSI
Abdul Rahman Prakoso, P. A. (2018). “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , 2-10. Badriah, C. (2005). Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak). Erlangga , 2-10. Eddyono, S. W. (2005). Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP. ELSAM-Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat , 2-3.
Hanifah, A. (2008). Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab Dan Alternatif Pencegahannya. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 13 (2), 46-60. Joseph, V. (2019). Kajian Yuridis Tentang Upaya Pemberantasan Perdagangan Perempuan. Lex Crimen, 8 (7), 73-83. Prakoso, A. (2010). KRIMINOLOGI. JEMBER: INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) PGRI JEMBER. Puspitaningtyas, M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Traffiking Di Daerah Istimiewa Yogyakarta. Thesis , 1-10. Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM. Rosenberg, R. (2003`). Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia. Jakarta USAID , 14-15. Yentriani, A. (2012). Politik Perdagangan Manusia. Jurnal Bina Media , 28-30.