## PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI BENTUK DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENIPUAN DI POLRESTABES SEMARANG Oleh Edwin Apriyanto POLRESTABES Semarang

## ABSTRAK
Penerapan mediasi penal sebagai implementasi dari nilai-nilai Restorative Justice dalam  kasus  tindak  pidana  penipuan  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Polrestabes Semarang  oleh  penyidik  dilakukan  meskipun  terdapat  kendala  hukum  dalam penerapannya,  hal  ini  dilakukan  karena  penyidik  lebih  mengedepankan  penyelesaian dengan  cara  kekeluargaan.  Penyidik  menggunakan  kewenangan  Diskresi  untuk melakukan  upaya-upaya  penyelesaian  perkara  di  luar  sistem  peradilan  pidana  yaitu dengan  melakukan  mediasi  dan  mengedepankan  peran  para  pihak  untuk  bisa menyelesaikan  perkaranya  sendiri  dan  setelah  bisa  diselesaikan  dengan  cara kekeluargaan maka proses penyidikan tidak dilanjutkan. Proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut merupakan bentuk Diskresi Kepolisian yaitu suatu wewenang  yang  dilakukan  Polisi  berdasarkan  hukum  atas  dasar  pertimbangan  dan keyakinannya dengan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum.
Kata kunci : Restorative Justice, Diskresi Kepolisian, Tindak Pidana Penipuan.

## ABSTRACT
The  application  of  penal  mediation  as  the  implementation  of  the  values  of Restorative  Justice  in  the  criminal  cases  of  fraud  that  occurred  in  the  jurisdiction  of Semarang  City  Police  (Polrestabes)  by  the  investigators  was  conducted  despite  legal constraints in the implementation. It was performed because the investigators put forward the resolution in amicable way. The investigators used the authority of discretion to make efforts for disputes resolutions out of criminal justice system by mediating and promoting die role of die parties to be able to resolve their own cases. After they can be resolved in amicable  way,  the  investigation  process  was  not  continued.  The  process  of  the termination of investigation by the investigator was the form of Police Discretion which is an authority made by the police under the law on the basis of their considerations and beliefs with more emphasis on moral considerations rather than legal framework.
Keywords : Restorative Justice, Police Discretion, Crime of Fraud
A. Pendahuluan
“Restorative  Justice “  atau  sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif,  merupakan  suatu  model pendekatan  yang  muncul  dalam  era
tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian  perkara  pidana,  yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai  dalam  sistem  peradilan  pidana konvensional,  pendekatan  ini  menitik
beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam  proses  penyelesaian  perkara pidana.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa pendekatan  ini  masih  diperdebatkan secara teoritis akan tetapi pandangan ini dalam  kenyataannya  berkembang  dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai Negara.
Penanganan perkara pidana
dengan  pendekatan  keadilan  restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani  suatu  tindak  pidana.  Dalam pandangan  keadilan  restoratif  makna tindak  pidana  pada  dasamya  sama seperti  pandangan  hukum  pidana  pada umumnya  yaitu  serangan  terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. 2 1 Oleh  karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi  rusaknya  hubungan  akibat teijadinya suatu tindak pidana.
Sementara  keadilan  dimaknai  sebagai proses  pencarian  pemecahan  masalah yang  teijadi  atas  suatu  perkara  pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan,  rekonsiliasi,  dan  penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan
1 Koesriani Siswosoebroto,2009, Pendekatan baru dalam Kriminologi, Jakarta,: Penerbit Universitas Trisakti, hlm.34.
tersebut.
Pendekatan Restorative  Justice atau  keadilan  restoratif  sebagai  suatu pendekatan  yang  menawarkan  dan memberikan  penyelesaian  persoalan hukum  pidana,  di  luar  otoritas  aparat penegak  hukum  yang  harus  menempuh jalan  panjang  melalui  sistem  peradilan pidana.  Model  pendekatan  keadilan restoratif mengarah kepada penyelesaian kasus  pidana  diselesaikan  sendiri  oleh pelaku  dan  korban  serta  dan  atau bersama  masyarakat  untuk  melakukan musyawarah  dan  perdamaian  dengan cara mereka sendiri, sehingga para pihak yaitu  pelaku  dan  korban  merasa  telah terpen uhi hak-haknya dengan adil serta seimbang.  Masyarakat  dan  lingkungan sendiri  juga  dapat  ikut  merasakan kondisi  yang  aman,  tentram  dan  tertib terwujud  kembali  seperti  kondisi  sedia kala.
Model pendekatan restoratif sebagai  upaya  mencari  jalan  terobosan bagaimana  supaya  pemidanaan  dan penegakan hukum tidak harus dipaksakan tetapi pelaku dengan kesadaran  tinggi  secara  sukarela  mau menyelesaikan persoalan kepada korban. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi titik  sentral di dalam penerapan pendekatan  keadilan  restoratif  ini.
Memang  secara  prosedural  pendekatan keadilan restoratif
mengandung perbedaan mendasar dengan teori pemidanaan.  Tetapi  apabila  kita  ikuti sampai  akhir  penyelesaian  perkara  atau persoalan keduanya ingin mencapai dan menuju  keperwujudan  nilai  keadilan, hanya saja bentuk keadilan yang dicapai berbeda.  Perbedaan  itu  tampak  terlihat pada proses  yang dilalui dan pada hasil akhir yang dicapai.
Penegakan  hukum  pidana  secara formal  melalui  lembaga  penegakan hukum  akan  menghasilkan  keadilan yang  relatif  cenderung  hanya  keadilan prosedural,  tetapi  pendekatan  keadilan restoratif  akan  menghasilkan  keadilan substantif  yang  memang  secara  nyata telah  disepakati  dan  dikehendaki  oleh para  pihak  baik  pelaku  ataupun  korban dengan atau tanpa melibatkan masyarakat atau tokoh setempat. Pendekatan keadilan restoratif merupakan  model  penyelesaian  perkara pidana  yang  paling  mutakhir  pada  saat ini  yang  ingin  memberikan  altematif konstruktif penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana.
Penyelesaian  kasus  atau  perkara pidana melalui lembaga peradilan sering terlalu  formalistik  dan  kaku  serta  tidak bisa memberikan rasa keadilan
substantif  di  antara  pelaku  dan  korban tindak  pidana.  Berdasarkan  pemikiran tersebut diperlukan terobosan penyelesaian  suatu  kasus  atau  perkara pidana  yang  berorientasikan  keadilan restoratif.  Konsep Restorative  Justice bertujuan  mewujudkan  keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana. Selain  itu  juga  mampu  mewujudkan penanganan perkara pidana yang fleksibel, tidak kaku dan tidak formalistik  serta  dapat  terselesaikan dengan  cepat  sehingga  menghemat waktu, biaya, dan tenaga.
Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa konsep Restorative Justice dapat diterapkan  dalam  penyelesaian  perkara pidana  untuk  mewujudkan  keadilan substantif bagi pelaku dan korban tindak pidana, selain itu juga mampu mewujudkan keseimbangan antara pelaku  dan  korban  tindak  pidana.  Para aparat  penegak  hukum  baik  di  tingkat penyidikan  yaitu  Kepolisian,  di  tingkat penuntutan  yaitu  jaksa,  dan  di  tingkat pemeriksaan  persidangan  yaitu  hakim harus memiliki orientasi dan pembaharuan pemikiran dalam penyelesaian  perkara  pidana.  Orientasi dan  pembaharuan  pemikiran  harus mengacu  kepada  kepentingan  pelaku dan  korban  tindak  pidana  dengan  tidak
mengejar  dan  memenuhi keadilan prosedural semata. Membandingkan
pendekatan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana  yang ada pada saat ini sungguh  menunjukkan  suatu  hal  yang bertolak belakang. Di satu pihak otoritas negara  yang  penuh  atas  pemidanaan melahirkan  sistem  peradilan  pidana lewat  satu  jalur  yaitu  melalui  proses peradilan  pidana.  Sementara  keadilan restoratif,  dengan  paradigma  yang dikembangkannya  membuka  peluang adanya  altematif  penyelesaian  perkara pidana  melalui  jalur  lain  di  luar  sistem peradilan  pidana,  antara  lain  jalur mediasi dan rekonsiliasi secara langsung,  bebas  dan  mandiri  dalam menentukan model penyelesaian perkara pidana  yang  dianggap  paling  baik  dan adil.  Dengan  pendekatan  ini,  maka penyelesaian  perkara  pidana  tidak  lagi menjadi  monopoli  negara  melainkan juga menjadi kewenangan masing-masing  individu  untuk  mencari mekanisme  dan  solusi  terbaik  atas masalah yang dihadapinya.
Di  Indonesia,  paradigma  yang ditawarkan  oleh  keadilan  restoratif dalam prakteknya bukan merupakan hal yang sama sekali baru. Praktek penyelesaian  sengketa  di  luar  proses
peradilan  pidana  dalam  kenyataanya sudah  diterapkan  masyarakat  sebagai cerminan  dari  lembaga  musyawarah mufakat  yang  menjadi  bagian  dari filosofis  bangsa  Indonesia.  Realita menunjukkan bahwa penyelesaian suatu konflik  dalam  masyarakat  Indonesia, meskipun merupakan pelanggaran perundang-undangan pidana tidak selalu berakhir  di  Pengadilan.  Kasus-kasus ringan seperti kenakalan anak,
pencurian, penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan atau perkosaan temyata juga dapat diselesaikan melalui lembaga  musyawarah  ini  dengan  atau tanpa  melibatkan  penegak  hukum,  dan tidak  sedikit  dari  tindak  pidana  yang teijadi, petugas penegak hukum khususnya  Kepolisian  memilih  untuk tidak  memperpanjang  proses  perkara dan  mengajak  pihak  korban  dan  pelaku untuk menyelesaikannya melalui musyawarah  dan  secara  kekeluargaan sehingga  akhimya  proses  penyidikan perkara tidak dilanjutkan atau dihentikan, meskipun mekanisme perdamaian tersebut tidak dikenal dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  penerapan Restorative Justice sebagai  bentuk  Diskresi Kepolisian dalam penyelesaian perkara  tindak  pidana  Penipuan  di
Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana hambatan-hambatan
yang  dihadapi  penyidik  dalam penyelesaian  perkara  tindak  pidana Penipuan dengan menggunakan pendekatan Restorative  Justice di Polrestabes Semarang?

## C. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  dipakai adalah yuridis normatif, yaitu suatu cara pendekatan  terhadap  masalah-masalah yang akan diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang  berlaku  serta  melihat  yang sesungguhnya  yang  terdapat  dalam praktek  atau  kenyataan.  Spesifikasi penelitian  bersifat  deskriptif  analitis, yaitu  menggambarkan  dan  menganalisa peraturan  perundangan  yang  berlaku dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut  permasalahan  tersebut  di atas.  Untuk  memperoleh  data  dalam penyusunan  tulisan  ini,  menggunakan sumber  data  sekimder  dan  sumber  data
primer.  Data  sekunder  ini  didapat dengan  melakukan  penelitian  bahan kepustakaan dan didukung atau dilengkapi dengan data-data yang diperoleh  dari  studi  kasus,  dan  data primer  menggunakan  wawancara.  Data dianalisa dengan analisa kualitatif.

## D. Pembahasan
1. Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian  Dalam  Penyelesaian
Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang
Tindak  pidana  penipuan  diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana,  yang  mengatur  bahwa seseorang yang  melakukan  tindak pidana penipuan diancam dengan sanksi pidana.  Walaupun  demikian  masih dirasa  kurang  efektif  dalam  penegakan terhadap  pelanggarannya,  karena  dalam penegakan  hukum  pidana  tidak  hanya cukup dengan diatumya suatu perbuatan di  dal  am  suatu undang-undang, namun dibutuhkan  juga  aparat  penegak  hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang  serta  lembaga  yang berwenang  untuk  menangani  suatu kejahatan seperti: Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
Dalam perkara penipuan kerugian
yang timbul adalah nilai material, maka korban  selalu  menuntut  kepada  pelaku agar kerugiannya dikembalikan kepadanya  atau  pelaku  harus  menjalani proses hukum,  sehingga  dengan adanya tuntutan tersebut penyidik dalam menyelesaikan  perkara  tersebut  selalu dihadapkan  dengan  tuntutan  korban ataupun  pelaku  agar  permasalahan tersebut  bisa  diselesaikan  dengan  cara kekeluargaan meskipun langkah dimaksud  tidak  diatur  dalam  ketentuan si stem peradilan pidana di Indonesia.
Menyikapi  adanya  hal  tersebut, penyidik  menggunakan  kewenangan Diskresi  untuk  melakukan  upaya-upaya penyelesaian  perkara  di  luar  sistem peradilan pidana yaitu dengan
melakukan mediasi dan mengedepankan peran para pihak untuk bisa menyelesaikan  perkaranya  sendiri  dan setelah  bisa  diselesaikan  dengan  cara kekeluargaan  maka  proses  penyidikan tidak dilanjutkan.
Proses  penghentian  penyidikan yang  dilakukan  oleh  penyidik  tersebut juga merupakan bentuk Diskresi Kepolisian  yaitu  suatu  wewenang  yang dilakukan Polisi berdasarkan hukum atas dasar  pertimbangan  dan  keyakinannya dengan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka
hukum,  meskipun  Diskresi  Kepolisian dalam  penghentian  penyidikan  tersebut tidak sesuai dengan ketentuan  yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP).  Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  Pasal  109  ayat  (2)  tentang alasan-alasan  penegak  hukum  dapat melakukan  penghentian  penyidikan, yaitu apabila:
1. Perkara  tersebut  tidak  cukup  bukti, yaitu  Penyidik  tidak  memperoleh cukup bukti untuk menuntut Tersangka atau bukti yang diperoleh  Penyidik  tidak  memadai untuk membuktikan kesalahan -kesalahan Tersangka.
2. Peristiwa yang disidik oleh Penyidik temyata bukan
merupakan Tindak Pidana.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasam hapusnya hak Menuntut  dan  hilangnya  Hak menjalankan  Pidana,  yaitu  antara lain karena Nebis in idem (perbuatan  tersangka  tidak  dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama), Tersangka meninggal dunia atau  karena  perkara  Pidana  telah kadaluarsa (Veryerring).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  109 ayat  (2)  di  atas  menunjukkan  bahwa penyelesaian perkara pidana dengan cara damai  atau  kekeluargaan  di  atas  tidak bisa menghapus suatu perbuatan pidana, jadi seharusnya penyidik tetap berkewajiban melanjutkan proses penyidikannya  ke  tingkat  Kejaksaan, namun  dengan  alasan  mengedepankan asas  keadilan  dan  asas  kemanfaatan maka untuk perkara yang telah diselesaikan secara kekeluargaan selanjutnya oleh penyidik tidak dilanjutkan  proses  penyidikannya  atau penyidikan dihentikan karena para pihak telah merasakan keadilan yang sebenamya.
Landasan  yuridis  implementasi mediasi  penal  sebagai  perwujudan Restorative  Justice bagi  polisi  dalam hal  penyidikan  adalah  Undang-Undang RI  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Pasal  18  ayat  (1) jo Pasal  16  ayat  (1) huruf  1  yang  mengatur  mengenai kewenangan  polisi  untuk  bertindak menurut penilaiannya sendiri atau biasa disebut  dengan  Diskresi,  Peraturan Kapolri  Nomor  7  Tahun  2008  tentang pedoman dasar strategi dan implementasi  pemolisian  masyarakat dalam  penyelenggaraan  tugas  polisi
Pasal  14  huruf  f  yang  mengatur  bahwa sal  ah  satu  bentuk  kegiatan  dalam implementasi Polmas adalah implementasi konsep ADR (pola penyelesaian  masalah  sosial  melalui jalur altematif yang lebih efektif berupa upaya  menetralisir  masalah  selain melalui proses hukum atau non litigasi) misalnya melalui upaya perdamaian, dan surat Kapolri No. Pol : B/3022/XH/2009/SDEOPS  tanggal  14
Desember  2009  tentang  penanganan kasus  melalui Alternative  Dispute Resolution (ADR) yang ditindak lanjuti dengan  surat  Telegram  Nomor r STR/583/VH/2012  tanggal  8  Agustus 2012  yang  menjelaskan  mengenai rambu-  rambu  hukum  implementasi Restorative  Justice oleh  penyidik  di jajaran Reskrim.
Ada  2  (dua)  mediasi  penal  di lingkungan kepolisian yaitu yang dilakukan oleh penyidik sebagai mediatomya dan yang dilakukan dengan bantuan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan  Masyarakat)  sebagai  mediatomya. Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan mengkaji beberapa kasus-kasus kongkrit dan  dengan  menginterpretasikan  hasil wawancara dengan penyidik Polrestabes Semarang,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  perkara-perkara  pidana  yang
dapat diselesaikan melalui mediasi penal oleh  Kepolisian  tidak  ada  kriteria  atau ketentuan bakunya. Pertimbangan
Kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana  melalui  mediasi  penal  sifatnya fleksibel dan kasuistis.
Dalam menyelesaikan kasus melalui Restorative Justice, Kepolisian mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1) Dilihat  dari  sisi  pelakunya,  seperti
latar  belakang  pelaku  melakukan tindak pidana (tujuan pelaku melakukan  tindak  pidana,  kondisi sosial-ekonomi pelaku, pelaku baru pertama  kali  melakukan  tindak pidana),  pelaku  mengakui  tindak pidana yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya,  pelaku  masih  dapat dibina,  pelaku  bersedia  mengganti kerugian  pada  korban  sebagai pemulihan  rasa  keadilan  yang diciderai,  pelaku/keluarga  pelaku bersedia  meminta  maaf  kepada korban/keluarga korban.
2) Dilihat  dari  sisi  korbannya,  seperti kesediaan  para  pihak  khususnya korban untuk melakukan penyelesaian  secara  musyawarah dan  bebas  dari  tekanan,  dan kesanggupan  korban  untuk  dapat
memaafkan dan menerima perbuatan pelaku.
3) Dilihat dari sisi kasusnya, kasus-kasus yang diselesaikan bukan  merupakan  kasus  yang menonjol  atau  menjadi  perhatian masyarakat  sehingga  tidak  akan timbul  gejolak  dalam  masyarakat, misalnya kasus perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lainnya. Pelaksanaan diskresi oleh seorang penyidik Kepolisian
tentunya mempunyai pola dan bentuknya sendiri-sendiri  yang  dipengaruhi  oleh keadaan  dan  situasi  kasus,  keadaan sosial  dan  ekcmomi  serta  budaya setempat serta kondisi dan situasi hukum yang  dialami  oleh  seorang  aparat penyidik  Kepolisian  tersebut.  Seperti halnya  penyelesaian  perkara  pidana yang diselesaikan secara adat kebiasaan yang  status  hukum  adatnya  sangat  kuat pada  saat  penyidikan.  Seperti  halnya, kasus  pemerkosaan,  membawa  lari perempuan,  pencurian,  penganiayaan, penipuan,  penggelapan,  pengeroyokan dan perzinahan. Langkah yang dilakukan  oleh  penyidik  Kepolisian dalam  hal  ini  adalah  mengawasi  dan berkoordinasi  serta  memonitor  jalannya penyelesaian suatu perkara pidana  yang
bertujuan untuk mencapai aspek keadilan  dan  kemanfaatan  di  samping aspek kepastian hukum yang menghindari  dari  sanksi-sanksi  yang dapat  melampaui  batas-batas  hak  asasi manusia  serta  pencideraan  dari  hukum itu sendiri terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Menurut Ipda Slamet Widodo, SH
selaku  Kasubnit  Idik  II  Ekonomi  Sat
Reskrim Polrestabes Semarang menjelaskan bahwa Pelaksanaan Diskresi  oleh  penyidik  dalam  hal penanganan proses
penyidikan, dilakukan  alas  dasar  kearifan  dari seorang  penyidik  Kepolisian  dalam  hal pencapaian tujuan keadilan serta kemanfaatan  dalam  proses  penyidikan terhadap suatu perkara pidana.
Menurutnya,  sekalipun  tugas  aparat Kepolisan sebagai penegak hukum (law enforcement )  yang  mempunyai  fungsi represif, namun sebagai aparat Kepolisian  fungsi  preventif  juga  selalu melekat pada tugas represif tersebut. 2
Dari  penjelasan  di  atas  dapat dianalisis  bahwa  dalam  melakukan penyidikan  yang  dilakukan  oleh  aparat Kepolisian  juga  dilihat  dari  segi
2 Wawancaa dengan Ipda Slamet Widodo, SH selaku kasubritIdik II Ekonomi Polrestabes Semarang Pada Hari Senin, tanggal 11 Januari 2016.
preventif  dan  represif.  Sehingga  hal tersebut dalam melakukan
penyidikan  terhadap  suatu  perkara tindak pidana tidak hanya
mengedepankan  hukum  pidana  secara formil  yang  sangat  kaku  akan  tetapi lebih mengedepankan
aspek kebijaksanaan serta kearifan dari seorang  penyidik  Kepolisian  yang berdasarkan atas aspek sosiologis dalam melaksanakan tugas kewenangan penyidikan  terhadap  suatu  perkara pidana yang ditanganinya.
Restorative justice adalah konsep pemidanaan,  tetapi  sebagai  konsep pemidanaan  tidak  hanya  terbatas  pada ketentuan  hukum  pidana  (formal  dan materil). Restorative  Justice hares  juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. 3
Menurut  Bagir  Manan  dal  am tulisaxmya mengemukakan tentang substansi Restorative  justice berisi prinsip-prinsip, antara lain :
’’Membangun partisipasi bersama  antara  pelaku,  korban,  dan kelompok  masyarakat  menyelesaikan suatu  peristiwa  atau  tindak  pidana. Menempatkan  pelaku,  korban,  dan
3 Bagir Manan, 2008, Resolative Justice ( Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, hlm.4.
masyarakat  sebagai stakeholders yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang  adil  bagi  semua  pihak
(win-win solutions )”. 4
Pelaksanaan  mediasi  penal  oleh penyidik Kepolisian pertama kali
dikenal dalam peristilahan hukum positif di  Indonesia  sejak  keluamya  Surat
Kapolri No. Pol. : B/3022/ XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember  2009  tentang  Penanganan Kasus  Melalui Alternative  Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kapolri  Nomor  7  Tahun  2008  Tentang Pedoman Dasar Strategi dan
Implementasi  Pemolisian  Masyarakat Dalam  Penyelenggaraan  Tugas  Polri meskipun  sifatnya  Parsial  dan  hal tersebut  bukan  suatu  keharusan  dan merupakan  bentuk  kebijakan  hukum penyidik kaitannya dengan kewenangan melakukan Diskresi. Pada intinya prinsip-prinsip  mediasi  penal  yang dimaksud  dalam  surat  Kapolri  ini menekankan  bahwa  penyelesaian  kasus pidana dengan menggunakan Alternative
Dispute Resolution (ADR), haras disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak terdapat kesepakatan  maka  penyidik  tetap  haras
4 Ibid,hlm,.9.
melanjutkan  proses  penyidikan  perkara tersebut  sesuai  dengan  prosedur  hukum yang  berlaku  secara  profesional  dan proporsional.
Dalam surat Kapolri tersebut ditentukan beberapa  langkah-langkah  penanganan kasus melalui ADR yaitu:
1. Mengupayakan  penanganan  kasus pidana  yang  mempunyai  kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian  kasus pidana dengan  menggunakan  ADR  haras disepakati  oleh  pihak-pihak  yang berperkara  namun  apabila  tidak terdapat kesepakatan barn
diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yg berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR haras berprinsip pada  musyawarah  mufakat  dan haras  diketahui  oleh  masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
4. Penyelesaian  kasus pidana
dengan  menggunakan  ADR  harus menghormati norma hukum sosial/adat  serta  memenuhi  azas keadilan.
5. Memberdayakan  anggota  Polmas dan memerankan FKPM yang ada di
wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus
-kasus  pidana  yang  mempunyai keragian materiil kecil dan memungkinkan  untuk  diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk  kasus  yang  telah  dapat diselesaikan  melalui  konsep  ADR agar  tidak  lagi  disentuh  oleh tindakan  hukum  lain  yang  kontra produktif dengan tujuan Polmas. Penerapan Restorative  Justice oleh penyidik  dalam  proses  penyidikan merupakan  suatu  terobosan  sebagai wujud reformasi peraturan untuk penanganan perkara pidana demi penyelesaian  perkara  dalam  masyarakat yang ingin memperoleh keadilan dengan kualitas  tertinggi,  tetapi  tidak  melalui proses peradilan pidana yang formalistik,  lama,  kaku,  dan  tidak fleksibel serta mahal.
Diskresi  kepolisian  tetap  perlu diberikan agar dapat digunakan landasan hukum  dan  dijadikan  kanal  pembuka kebuntuan  dalam  penyelesaian  perkara yang  menyangkut  kepentingan  dan keadilan  masyarakat  umum.  Dalam pelaksanaan diskresi  dalam penanganan perkara  pidana,  kewenangan  penyidik memang  harus  dibatasi  dan  diatur  agar tidak  disalahgunakan  sehingga output
dan outcome nya tidak kontra produktif dengan  maksud  diberikannya  diskresi oleh Undang- Undang. Syarat dilaksanakannya  diskresi  dan  sekaligus pembatasannya, minimal bahwa diskresi yang  dikeluarkan  atau  diambil  oleh Kepolisian harus senantiasa berlandaskan asas-asas Good
Goovernance ,  yang  minimal  memenuhi asas transparasi dan akuntabilitas publik. Dua  syarat  utama  itu  perlu  dipenuhi dalam  pengambilan  dan  pelaksanaan diskresi sebab menurut Robert Klitigaard  diskresi  yang  luas  akan melahiikan  korupsi,  oleh  karena  itu harus  diimbangi  dengan  transparansi dengan akuntabilitas publik.
Di samping itu penerapan Restorative Justice oleh penyidik dalam penanganan  perkara  pidana  merupakan salah  satu  bentuk  pelaksanaan  program Reformasi Birokrasi Polri yang diartikan sebagai suatu upaya penyempumaan dan perbaikan sistem birokrasi yang berlaku di  lingkungan  Polri,  yang  dinilai  sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  dinamika perkembangan masyarakat sebagai obyek  pelayanan  polri  karena  pengaruh lingkungan  lokal,  sosial,  regional, maupun global, dikaitkan dengan tingkat kepuasan  masyarakat  saat  ini  yang mengharapkan  transparansi,  kepastian
hukum,  kemudahan  dan  keadilan  yang sesuai  dengan  tugas  pokok,  fungsi  dan peranan Polri di era reformasi. Menurut Satjipto Rahaijo:
“Dengan  demikian,  maka  sudah saatnya  penyidik  sebagai  ujung  tombak awal  proses  penegakan  hukum  pidana melakukan reformasi baik dalam pemahaman pembaharuan hukum pidana dan sekaligus pemahaman pembaharuan penegakan hukum pidana, yang bermuara pada kepentingan korban tindak pidana Penipuan sekaligus kepentingan  pelakunya.  Hal  ini  penting dilakukan  supaya  pola  pikir  aparat penyidik  berubah  dari  doktrin  hukum Formalistik  yang  positivistik,  yang berorientasi hukum untuk hukum bergeser  ke  pemikiran  yang  progresif, bahwa  hukum  harus  untuk  kepentingan manusia dan guna membangun
kesejahteraan manusia”. 5
Menurut  Adrianus  E.  Meliala, Pendekatan Restorative
Justice menawarkan  pola  pemikiran  baru  yang
dapat  digunakan  dalam  penyelesaian perkara pidana melalui teknik pengambilan  kebijakan  atau  diskresi (discretion) penyidik.  Mediasi  penal
5 Satjipto Rahardjo, 2007, Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta: Kompas, hlm.9.
atau “Mediation  in  criminal  cases  “ merupakan  suatu  upaya  penyelesaian kasus  hukum  pidana  altematif  karena menempuh  cara  lain  di  luar  cara-cara penyelesaian  perkara  melalui  sistem peradilan pidana yang formalistik. 6
Menurut Bonarsius Saragih, ada 4 (empat) nilai utama yang harus diperhatikan  seorang  penyidik  yang berperan sebagai mediator untuk menerapkan metode pendekatan
Restorative Justice dalam usaha penyelesaian perkara pidana yaitu:
1. Encounter (bertemu  satu  sama  lain), yaitu menciptakan kesempatan pada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki  niat  dalam  melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
2. Amends (perbaikan),  dimana  sangat diharapkan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang teijadi akibat perbuatannya.
3. Reintegration (bergabung  kembali dalam  masyarakat),  yaitu  mencari langkah  pemulihan  para  pihak secara keseluruhan untuk
6 Adrianus E. Meliala, 2010, Penyelesaian Sengketa Secara Alternaif, Bandung,: Alumni, hlm.3.
memberikan kontribusi kepada masyarakat; dan
4. Inclusion
(terbuka), yaitu
memberikan  kesempatan  kepada semua  pihak  yang  terkait  untuk berpartisipasi  dalam  penanganan masalahnya. 7
Kebijakan  hukum  pidana  harus mulai  juga  melakukan  reorientasi  dan reformasi, yang tidak hanya semata-mata  melindungi  korban  atau Victim tetapi  juga  melakukan  pola keseimbangan  yaitu  melindungi  pula kepentingan  pelaku,  agar  kedua-duanya dapat  melakukan  dialog  dan  perjanjian ulang dengan itikad baik dan komitmen tinggi dilandasi rasa tanggung jawab dan kesadaran  penuh  dari  pelaku,  guna memberikan hak-hak yang harus diterima oleh korban. Dengan demikian akan  terbangun  dan  akhirnya  akan terwujud  sebuah  kontruksi  perdamaian yang akan bermanfaat untuk diri pelaku dan korban.
Menurut Eva Achjani Ulfa bahwa: “Restorative Justice
dalam penegakan hukum pidana dengan landasan  hukum  berupa  diskresi  terkait
7 Bonarsius Saragih, 2009, Restorative Justice,
( Materi pelengkap mata kuliah sistem peradilan pidana dan hukum penitensier) Pada Sekolah inggi Hukum Bandung,hlm,.37.
dengan  persoalan  tindak  pidana  yang masih  berada  dalam  ranah  domain penyidikan oleh penyidik, dimaksudkan bahwa penyidik sebagai  aparat penegak hukum  harus  melakukan  penyesuaian diri  dan  mencari  pedoman  atau  pola untuk membentuk kembali, memperbaiki kembali, membentuk lebih baik,  melangsungkan  perubahan  dan pembaharuan,  melakukan  penyusunan kembali  agar  pelaku  dan  korban terdorong melakukan musyawarah untuk memperbaiki
kondisi guna mengembalikan keadaan seperti semula” 8
Begitu  juga  apabila  perkara tersebut sudah terlanjur naik ke domain Kejaksaan,  maka  seyogyanya  dapat dilakukan  penyelesaian  antara  pelaku dan korban tindak pidana tersebut, tanpa harus  memaksakan  melalui  proses penegakan  hukum  sistem  peradilan pidana. Tahap penuntutan dapat dipertimbangkan  untuk  dihentikan  dan tidak  perlu  dilimpahkan  ke  Pengadilan, apabila pelaku dan korban tindak pidana Penipuan  tersebut  sudah  berdamai  dan sudah merasakan manfaat keadilan yang berkualitas tinggi.
Bahkan Perserikatan Bangsa
8 Eva Achjani Ulfa, 2011, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung: Lubuk Agung,hlm.80.
-Bangsa  di  dalam Basic  Principles menyatakan bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan  yang dapat diterapkan  dalam  sistem  peradilan pidana yang rasional dan yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  pada  saat ini.Pandangan  dan  pendapat  PBB  ini temyata berkorelasi positif dan berkoneksi  sejalan  dengan  pendapat G.P.  Hoefnagels  yang  berpendapat bahwa  politik  criminal  harus  rasional atau “a rational total of the responses to crime “ . 9
Restorative  Justice  merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan  masyarakat  dan  korban  yang dirasa  tersisihkan  dengan  mekanisme yang  bekerja  pada  sistem  peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.
2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dengan
9 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992,
Teori-teori Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hlm.15

## Menggunakan
Pendekatan
Restorative  Justice Di  Polrestabes Semarang Dalam menerapkan atau mengimplementasikan  konsep  keadilan restoratif  penyidik  Polri  acap  kali mengalami keragu-raguan dalam mengambil  keputusannya  pada  proses penyidikan,  terutama  apabila  pelaku/ keluarganya  dan  korban/keluarganya maupun
masyarakat temyata menginginkan perdamaian dalam penyelesaian kasus atau perkaranya. Hal ini  disebabkan  karena  tidak  adanya aturan  ataupun  payung  hukum  maupun prosedur/mekanisme formal untuk mengakomodir  hal  tersebut  sehingga situasi  ini  menjadi  hal  yang  dilematis bagi penyidik Polri di lapangan. Terkait dengan  hal  tersebut  adalah:  adanya kekhawatiran  atau  ketakutan  penyidik akan  dipersalahkan  oleh  pimpinan  atau atasan dan dipermasalahkan pada pengawasan  dan  pemeriksaan  oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polri yang menggunakan parameter formal prosedural.
Tidak adanya payung hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi  dalam  mengambil  keputusan pada proses penyidikan apakah
berdasarkan  konsep Restorative  Justice
atau  konsep  pendekatan  lain  yang bersesuaian  dengan  aliran Sociological
Jurisprudence sehingga dianggap sebagai  penyalahgunaan  kewenangan Diskresi.  Tidak  adanya  prosedur  atau mekanisme  yang  formal  prosedural untuk  mengimplementasikannya  juga menjadi  kendala  dalam  penerapan Restorative Justice. 10
E. Penutup
1. Kesimpulan
1) Penerapan Restorative  Justice sebagai bentuk Diskresi Kepolisian  dalam  penyelesaian perkara tindak pidana penipuan di Polrestabes Semarang didasarkan atas:  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri nomor 7 Tahun 2008  tentang  Pedoman  dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat sebagaimana  Pasal  14  huruf  f yang  mengatur  bahwa  salah  satu bentuk kegiatan dalam implementasi Polmas adalah
implementasi konsep ADR
(Alternative  Dispute  Resolution),
10 Wawancara dengan AKP Aris Munandar, SH,
MH Selaku Kanit Idik II Ekonomi Sat Reskrin Polrestabes Semarang Pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016.
Surat Kapolri nomor: B/3022/XII/2009/-SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus
melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) yang  ditindaklanjuti dengan  surat  Telegram  nomor: STR/583/VIII/2012  tanggal  8 Agustus  2012  yang  menjelaskan mengenai  rambu-rambu  hukum implementasi Restorative  Justice oleh  penyidik  di  jajaran  Reskrim yang  penerapannya  dilakukan berdasarkan  kesepakatan  pelaku dan  korban  sedangkan  penyidik hanya berperan sebagai mediator.
2) Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan  penyelesaian  perkara tindak pidana Penipuan di
Polrestabes  Semarang  dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice adalah: adanya kekhawatiran atau
ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan dan dipermasalahkan pada pengawasan  dan  pemeriksaan oleh  institusi  pengawas  dan pemeriksa  internal  Polri  yang menggunakan  parameter  formal procedural,  tidak  adanya  payung
hukum yang mengatur dan
menjadi landasan legitimasi
dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah
berdasarkan  konsep Restorative
Justice atau  konsep  pendekatan lain,  tidak  adanya  prosedur  atau mekanisme yang formal prosedural untukmengimplementasikannya
juga  menjadi  kendala  dalam penerapan Restorative Justice.
2. Saran
1) Penerapan Restorative  Justice
sebagai bentuk Diskresi Kepolisian  dalam  penyelesaian perkara  tindak  pidana  penipuan di Polrestabes Semarang didasarkan atas: Undang -Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara
Republik  Indonesia,  Peraturan Kapolri  nomor  7  Tahun  2008 tentang  Pedoman  dasar  strategi dan  implementasi  pemolisian masyarakat  sebagaimana  Pasal 14 huruf f yang mengatur bahwa salah satu bentuk kegiatan dalam implementasi  Polmas  adalah implementasi konsep ADR (Alternative Dispute Resolution), Surat Kapolri nomor:
B/3022/XII/2009/-SDEOPS tanggal  14  Desember  2009 tentang penanganan kasus melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) yang ditindaklanjuti dengan surat Telegram nomor: STR/583/VIII/2012  tanggal  8
Agustus 2012  yang menjelaskan mengenai  rambu-rambu  hukum implementasi Restorative Justice oleh penyidik di jajaran Reskrim yang  penerapannya  dilakukan berdasarkan  kesepakatan  pelaku dan  korban  sedangkan  penyidik hanya berperan sebagai mediator. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyelesaian perkara tindak pidana Penipuan di
Polrestabes  Semarang  dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice adalah: adanya kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan  oleh  pimpinan atau atasan dan dipermasalahkan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polri yang menggunakan
parameter  formal  procedural, tidak  adanya  payung  hukum yang  mengatur  dan  menjadi landasan legitimasi dalam
mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah berdasarkan  konsep Restorative
Justice atau  konsep  pendekatan lain,  tidak  adanya  prosedur  atau
mekanisme yang formal prosedural untuk mengimplementasikannya  juga menjadi kendala dalam
penerapan Restorative Justice.

## Saran
1. Pemerintah  diharapkan  membuat paying  hukum  mengenai  legalitas pelaksanaan diskresi dalam penanganan  perkara  pidana,  yang mengatur tentang batas-batas
kewenangan penyidik,diskresi yang diambil  oleh  Kepolisian  harus senantiasa  berlandaskan  asas-asas Good  Gooverncmce, yang  minimal memenuhi  asas  transparasi  dan akuntabilitas publik, sehingga tidak muncl  anggapan  yang  keliru  oleh masyarakat  dalam  menilai  kinerja Kepolisian.
2. Kepolisian perlu melakukan penyuluhan  dan  pelatihan  terhadap anggotanya yang melakukan
mediator dalam pelaksanaan
Restorative  Justice sehingga  tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Achjani Ulfa, Eva, 2011, PergeseranParadigma Pemidanaan, Bandung: Lubuk
Agung.
Manan,  Bagir,  2008, Restorative  Justice (Suatu
Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika  Hukum  Rangkaian
Pemikiran dalam dekade Terakhir, Jakarta: Perum
Percetakan Negara RI.
Muladi  dan  BardaNawawi  Arief,  1992,
Teori-  Teori  dan  Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
Meliala, Adrianus E, 2010, Penyelesaian Sengketa  Secara  Alternatif, Bandung: Alumni.
Rahardjo, Satjipto,
2007, Biarkan
Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang  Pergulatan  Mcumsia dan Hukum, Jakarta: Kompas.
Siswosoebroto, Koesriani, 2009, Pendekatan barn dalam
Kriminologi ,  Jakarta.  Penerbit
Universitas Trisakti.
Saragih,  Bonarsius,  2009, Restorative
Justice, (Materi Pelengkap Mata Kuliah Si stem Peradilan Pidana dan  Hukum  Penitensier)  Pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Peraturan Perundang-undangan:
Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pedoman Dasar Strategi dan  Implementasi  Pemolisian
Masyarakat.
Surat  Kapolri  Nomor: B/3 022/XJ1/2009/SDEOPS tanggal 14  Desember  2009  tentang Penanganan Kasus Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution). Surat Telegram Nomor: STR/583/VIII/2012  tanggal  8 Agustus 2012, mengenai Rambu-Rambu Hukum Implementasi Restorative Justice Oleh Penyidik di Jajaran Reskrim.