Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 125-129| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2804.125-129

## KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERHADAP RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIADAKAN MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI
I Made Nova Wibawa, I Nyoman Alit Puspadma, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia novawibawa97@gmail.com, .alitpus7@gmail.com, Widiatidayu@yahoo.com

## Abstrak
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT (Perseroan Terbatas) mengatur hal yang dapat dilakukan melalui media  telekonferensidiatur  pada  Pasal  77  ayat  (1)  UUPT  sehingga  memungkinkan  para  pemegang  saham melakukan  RUPS  tanpa  harus  bertemu  secara  langsung  dan  berada  satu  tempat  melainkan  dapat  dilaksanakan dengan telekonferensi yang memungkinkan para pemilik saham saling melihat serta berinteraksi aktif dalam rapat. Penelitian ini bertjuan untuk menjelaskan lebih rinci bentuk-bentuk Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris dan menganalisis lebih rinci apa yang digunakan oleh notaris untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan melalui  media  telekonferensi.  Penelitian  didesain  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan  data  penelitian  diperoleh melalui  cara  dokumentasi.  Adapun  sumber  datanya adalah data sekunder berupa sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk akta otentik artinya PT dapat  menentukan  kesepakatan  para  pemilik  saham  apakah  akan  dituangkan  dalam  akta  otentik  ataupun  akta dibawah tangan Risalah RUPS dengan telekonferensi yang diaplikasikan kedalam akta otentik oleh Notaris. Rapat umum yang dilaksanakan secara telekoferensi tidak sah karena melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P yang mewajibkan kehadiran secara fisik para pihak dalam proses penyusunan akta otentik sehingga kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai akibat dari adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut.
Kata Kunci : RUPS; Media Telekonferensi; Akta Otentik

## Abstract
Law  No.  40  of  2007  concerning  PT  (Limited  Liability  Company)  regulates  what  can  be  done  through teleconference media regulated in Article 77 paragraph (1) of Company Law so that it allows shareholders to conduct a GMS without having to meet in person and be in one place but can be carried out by teleconference which allows the owners shares see each other and interact actively in meetings. This study aims to explain in more  detail  the  forms  of  the  Minutes  of  the  General  Meeting  of  Shareholders  of  Limited  Liability  Companies prepared by the second Notary to analyze in more detail what is used by the notary to make the Deed of Statement of Meeting Resolutions at the General Meeting of Shareholders held via teleconferencing media. The research was designed using normative legal research with a statutory approach. The research data were obtained through documentation. The data source is secondary data in the form of legal sources. The results showed that the form of an authentic deed means that the PT can determine the agreement of the shareholders whether it will be written in an authentic deed or a deed under the hands of the Minutes of the GMS by teleconference which is applied to the authentic deed by the Notary. The general meeting which is held by teleconference is invalid because it violates the provisions in Article 16 paragraph (1) letter m UUJN-P which requires the physical presence of the parties in the process of drafting an authentic deed so that the power of proof of the deed is under hand as a result of inappropriate actions with Article 16 paragraph (1) letter m.
Keywords: GMS; Teleconferencing Media; Authentic deed

## I. PENDAHULUAN
Undang-Undang  No  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (yang  selanjutnya disebut UU PT) merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang merupakan sebuah jawaban dari  berbagai  persoalan  dalam  aktivitas  dunia  usaha  yang  dipandang  belum  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  peninggalan  pemerintahan  kolonial  Peraturan  Perseroan Terbatas dirasakan sangat sumir karena hanya terdiri dari 21 (dua puluh satu)  pasal  saja  sementara disisi  lain  berbagai  perkembangan  dalam  kegiatan  usaha  maupun  bisnis  mengalami  perkembangan
yang  sangat  cepat  sehingga  tidak  dapat  lagi dijangkau oleh KUHD oleh karena itu salah satu jalan untuk memberi jawaban terhadap perubahan tersebut adalah menyesuaikan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam KUHD dengan segala perubahan yang terjadi sehingga dibuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagai pengganti dari KUHD .
Teknologi  dapat  meningkatkan  kualitas  dan  jangkauan  apabila  digunakan  secara bijak  untuk pendidikan  dan  latihan,  dan  mempunyai  arti  yang  sangat  penting  bagi  kesejahteraann  (Budiman, 2017).  Seiring  perkembangan  zaman  yang  berimplikasi  dengan  berkembangnya  teknologi  dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh dalam kegiatan usaha maka dalam UUPT tersebut telah menyesuaikannya dimana  diatur  dalam  peraturan  tentang penyelenggaraan  RUPS  melalui media  telekonferensi  sesuai  Pasal  77  ayat  1  UUPT  menyatakan  bahwa  RUPS  dapat  dilaksanakan dengan media telekonferensi video konferensi atau media elektronik lainnya yang dapat memfasilitasi anggota partisipasi RUPS untuk dapat saling mendengar melihat juga berpartisipasi langsung dalam rapat (Nadapdap, 2012) .
Apabila dicermati bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut diatas yang memungkinkan melakukan RUPS  dengan  media  telekonferensi  tersebut  bertentangan  dengan  peraturan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) . Pertentangan/konflik  norma  akan  terjadi  apabila  risalah  RUPS  melalui  media  telekonferensi tersebut akan dituangkan ke dalam sebuah akta otentik Konflik  norma  akan  terjadi  antara  Pasal  77 ayat  (1)  UUPT  tersebut  dengan  Pasal 16  ayat  (1)  huruf  M UUJN-P inti  dari  pasal  ini  menyatakan bahwa Notaris memiliki kewajiban antara lain membacakan akta di depan pengahdap dihadiri paling sedikit  2  (dua)  orang  saksi  ataupun  4  (empat)  orang  saksi  terutama  untuk  pembuatan  akta  wasiat dibawah tangan dan pada saat itu juga ditanda tangani oleh Notaris saksi dan penghadap.
Ada beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian ini yaitu Budiman, (2017) mengungkapkan bahwa Pelaksanaan rapat secara telekonferensi tidak dapat dibuat berita acaranya mengingat ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi, penelitian lain mengungkapkan bahwa Mekanisme pembuatan Akta Berita Acara RUPS  melalui  telekonferensi  oleh  Notaris  dilakukan  dengan  keikutsertaan  Notaris  melalui  media telekonferensi sejak awal hingga berakhirnya RUPS yang didasarkan pada undangan dari direksi dan wilayah  Jabatan  Notaris (Hasbullah,  2016) .  Dengan  perkembangan  teknologi  diharapkan  akan terciptanya  aturan  hukum  secara  khusus tentang  Cyber  Notary, yang memanfaatkan  perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas Notaris sehingga teknologi yang semakin canggih bisa membantu untuk memepermudah berkembangnya hukum di Indonesia (Widyaswari, 2019) . Penelitian ini bertujuan untuk  menjelaskan lebih rinci  bentuk-bentuk akta  berita  acara rapat  umum  pemegang saham  perseroan  terbatas  yang  dibuat  oleh  Notaris  yang  kedua  menganalisis  lebih  rinci  apa  yang digunakan  oleh  notaris  untuk  membuat  Akta  Pernyataan  Keputusan  Rapat  dalam  Rapat  Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan melalui media telekonferensi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan tahapan  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  untuk  selanjutnya  dapat  digunakan  untuk  tujuan tertentu (Sugiyono, 2013) . Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang menggunakan  legislasi  dan  regulasi.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum  yang sedang dihadapi, yakni perihal  ketentuan  pelaksanaan  hukum akta  RUPS  yang  dilaksanakan  melalui media  elektronik atau telekoferensi.  Data  penelitian  diperoleh  melalui  cara  dokumentasi.  Adapun  sumber  datanya  adalah data sekunder berupa sumber hukum dan dianalisis dengan logikan deduktif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASA
1. Bentuk-Bentuk Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris
Notaris risalah RUPA pada suatu Perseroan dapat dituangkan dalam akta partij atau akta pihak maupun kedalam akta relaas terdapat 2 (dua) jenis akta otentik yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris yang disebut akta partij atau akta pihak dan akta yang dibuat oleh Notaris yang disebut akta relaas (Hably & Djajaputra, 2019) . Menurut Pramono, (2015) Akta partij memiliki unsur sebagai berikut:
a. Berisikan keterangan dari pihak-pihak yang tercantum dalam akta
b. Agar  akta  tersebut  memperoleh  otentitas  sebagai  akta  otentik  harus  terdapat syarat utama yaitu tanda tangan.
c. Isi akta tersebut dapat digugat kebenarannya tanpa dibatasi hanya dengan menggunakan alasan bahwa akta tersebut palsu
Akta  relaas  merupakan  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  yang  menerangkan  secara  otentik  suatu perbuatan  yang  diperbuat  atau  suatu  keadaan  yang  disaksikan  oleh  Notaris  dalam  menjalankan jabatannya yang memiliki unsur yaitu penejelasan Notaris sebagai pejabat umum tentang kesaksian atas semua yang dilihat disaksikan dan dialaminya dalam suatu tindakan dari pihak- pihak dalam akta berkaitan dengan tugas seorang Notaris, apabila para pihak tidak menandtangani akta yang dibuat hal ini tidak menjadikan akta tersebut tidak otentik, selanjutnya akta tersebut hanya dapat digugat dengan alasan akta tersebut palsu alasan diluar itu tidak diterima (Sajadi, 2015) .
Akta relaas disusun oleh Notaris berlandaskan pada keterangan para pihak selanjutnya Notaris menuliskan  atau  mencatat  seluruh  penjelasan yang diterangkan oleh berhubungan dengan perbuatan hukum  atau  perbuatan  lainnya  yang  dilaksanakan  para  pihak  agar  perbuatan  tersebut  dibuat  atau dicantumkan dalam suatu akta Notaris (Adjie, 2008) .
Mengenai bentuk akta yang akan dibuat oleh Notaris terhadap Risalah RUPS suatum Perseroan dapat  mengacu  pada  Pasal  90  ayat  (1)  dan  (2)  serta  Pasal  91 UUPT Pada Pasal 90 menyebutkan bahwa pada pelaksanaan RUPS Risalah RUPS harus disusun dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan minimal 1 orang pemilik saham yang dipilih oleh peserta rapat dan apabila risalah RUPS dibuat secara  otentik  maka  tanda  tangan  tersebut  tidaklah  menjadi  syarat  serta  pada  pasal  91  diterangkan bahwa  Keputusan  mengikat  selain  dalam  RUPS  dapat  diambil  oleh  pemegang  saham  apabila pemegang saham menyetujui dan menandatangani usul yang bersangkutan.
Terkait  dengan  Pasal  90  ayat  (2)  UUPT  tersebut  maka  bentuk  akta  otentik  yang  dibuat  oleh Notaris adalah akta relaas atau akta pejabat ( ambtelijke acta ) Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris berdasarkan  bentuk  akta  ini  adalah  notaris  sebagai  pejabat  umum  diminta  untuk  dapat  menghadiri RUPS yang akan diselenggarakan oleh suatu Perseroan Terbatas dengan terlebih dahulu mendapatkan undangan  dari  Perseroan  Terbatas  yang  bersangkutan  di  dalam  undangan  tersebut  tertera  tentang waktu  dan tempat  serta agenda  RUPS  dengan hadirnya  Notaris  pada  pelaksanaan  RUPS  Perseroan tersebut  maka  seorang  Notaris  menyaksikan  apa  yang  disaksikan  serta  dialaminya  saat berlangsungnya  RUPS  dari  apa  yang  telah  disaksikan  pada  RUPS  tersebut Notaris menuangkannya ke  dalam  sebuah  akta  otentik  dimana  dalam  akta  tersebut Notaris  memberikan  keterangan  tentang apa  yang  dilihat  didengar  dan  keputusan yang dihasilkan dalam RUPS Perseroan tersebut kemudian ditandatangani oleh para pemegang  saham  saksi-saksi  dan  Notaris.   Bentuk  akta  pejabat  ini  disebut dengan akta berita acara rapat umum pemegang saham atau akta partij.

## 2. Akta  Pernyataan  Keputusan  Rapat  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Melalui  Media Telekonferensi
Cirri-ciri akta otentik sebagai berikut:
a. Akta Otentik
Akta otentik adalah alat bukti mutlak yang tercantum dalam pasal 1870 Kitab Undang- undang Hukum Perdata memberikan  diantara para  pihak  termasuk  para  ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang mutlak mengenai apa yang diperbuat dalam akta ini yang artinya memiliki kekuatan bukti sempurna karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan untuk hakim sebagai bukti wajib/keharusan. Berdasarkan hal itu maka barang siapa yang menggugat denan alasan akta otentik itu palsu maka yang bersangkutan wajib untuk membuktikan mengenai ketidak aslian akta itu dengan hal ini maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah formil maupun materiil.
b. Akta dibawah tangan
Akta  dibahawah  tangan  adalah  bukti  bebas  disebabkan  akta  dibawah  tangan  baru  akan memiliki  kekuatan  bukti  materiil  setelah  dibuktikan kekuatan formilnya akan tetapi kekuatan pembuktian  formilnya  baru  terjadi  bila  pihak-pihak  terkait  mengetahui  mengenai  kebenaran muatan dan cara pembuatan akta itu. Apa bila akta dibawah tangan dinyatakan palsu maka yang menggunakan  akta  dibawah  tangan itu sebagai  bukti wajib  membuktikan  bahwa  akta itu tidak palsu (NG  Yudara  2006) Untuk  dapat  menyatakan  suatu  akta  otentik  telah  memenuhi  syarat
formal  Terdapat  3  unsur  utama  yaitu  memiliki  bentuk  berdasarkan  ketentuan  undang-undang, Pembuatannya  dihadapan  pejabat  umum,  selanjutnya  akta  yang  dibuat  harus  didepan  dan dihadapan  pejabat  umum yang  memiliki wewenang dalam hal itu serta ditempat sesuai akta itu dibuat (Soerodjo,  2003) .  Dalam  setiap  kepentingan  bisnis  aktivitas  dibidang  perbankan pertanahan kegiatan sosial dan  lain  sebagainyakebutuhan  mengenai  pembuktian  tertulis  dalam bentuk  akta  otentik  akan  semakin  diperlukan  seiring  dengan  bervariasinya  kepentingan  dan kepastian  hukum  dalam  setiap  hubungan  ekonomi  dan  sosial  baiktingkat  nasional  regional maupun global. Jadi mengenai RUPS dengan media telekonferensi yang diatur pada Pasal 77 ayat (1) UUPT tersebut tidak dapat diaplikasikan menjadi sebuah akta relaas/akta pejabat oleh Notaris karena ketidak hadiran secara fisik namun Risalah RUPS tersebut dapat dituangkan dalam sebuah akta partij/akta yang disusun didepan  Notaris  dimana  sebuah  Perseroan  Terbatas  telah  terlebih dahulu  mengadakan  RUPS  melalui  media  telekonferensi  ditempat  kedudukan  mana  Perseroan Terbatas tersebut dan hasil dari RUPS tersebut telah dibuatkan suatu berita acara ditandatangani oleh  seluruh  peserta  rapat  secara  elektronik.  Berdasrka  ayat  (4)  Pasal  77  UUPT  dapat  dilihat bahwa  pada  pelaksanaan  RUPS  secara  telekonferensi  harus  disusun  risalah  rapat  dan  harus disepakati dan ditandatangani oleh seluruh anggota partisipasi RUPS berdasar ketentuan itu ada diketahu bahwa perbedaan penyusunan dan penandatanganan risalah RUPS secara telekonferensi dengan  RUPS  konvensional  serta  dalam  penjelasan  dari  Pasal  77  ayat  (4)  UUPT  tersebut dijelaskan bahwa maksud dari disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara  fisik  atau  secara  elektronik.  Mengacu  pada  pasal  itu  maka  RUPS  secara  telekonferensi dapat ditandatangani dengan cara:
a. Ditandatangani secara fisik bagi seluruh partisipasi RUPS
b. Ditandatangani secara elektronik bagi seluruh partisipasi RUPS
c. Ditandatangani masing-masing sebagian oleh partisipasi RUPS secara fisik serta secara elektronik.
Setelah dilaksanakannya RUPS melalui media telekonferensi tersebut maka dibuatlah berita acara RUPS  dibawah  tangan  dimana  dalam  berita  acara  rapat  tersebut  memberikan  kuasa  kepada direktur  untuk  menghadap  kepada  seorang  Notaris  agar  berita  acara  RUPS  dibawah  tangan tersebut  dapat  dibuatkan  suatu  akta  otentik,  dengan  menghadapnya  seorang  direktur  mewakili perseroan berdasarkan kuasa  dari  Perseroan Terbatas tersebut  maka  akta  yang disusun Notaris merupakan  sebuah  akta  partij  bentuk  akta  partij  ini  disebut  dengan  akta  pernyataan  keputusan rapat umum para pemegang saham

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Akta yang dibuat oleh (door) notaris atau akta relaas atau akta pejabat Risalah RUPS yang dibuat  oleh  Notaris  dan  pejabat  yang  berwenang disebut  bentuk  akta  berita  acara  rapat  umum  pemegang  saham.  Akta  yang  dibuat  dihadapan  ( ten overstaan ) notaris atau akta partij ( partij  akten ) Risalah  RUPS  yang disusun  dihadapan Notaris  dan merupakan sebuah akta partij ketika sebuah Perseroan Terbatas telah  terlebih  dahulu  melaksanakan RUPS  ditempat  kedudukan  Perseroan  Terbatas  tersebut  dimana  hasil  dari  RUPS  tersebut  telah dibuatkan suatu berita acara dan ditanda tangani oleh para pemegang saham komisaris dan direktur serta  dalam  berita  acara  RUPS  yang  dibuat  dibawah  tangan  tersebut  memberikan  kuasa  kepada direktur untuk menghadap kepada seorang Notaris agar berita acara RUPS dibawah tangan tersebut dapat  dibuatkan  suatu  akta  otentik.  Dengan  menghadapnya  seorang  direktur  mewakili  perseroan berdasarkan kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut maka akta yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah akta partij disebut dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham, yang kedua RUPS  secara  telekonferensi  hanya  dapat  diaplikasikan dalam bentuk akta partij oleh Notaris karena bertentangan dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P yang mengharuskan kehadiran secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi.

## 2. Saran
Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran yaitu Untuk dapat mendirikan suatu  Perseroan  Terbatas  harus  dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sehingga memperoleh pengesahan  dari  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  begitu  pula  hendaknya  jika  sebuah
Perseroan  Terbatas  menyelenggarakan  RUPS  agar  menuangkan  hasil  dari  keputusan  atau  risalah RUPS  tersebut  ke  dalam  sebuah  akta  otentik  guna  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna, yang kedua Perlu diadakan revisi terhadap (UUJN-P) khususnya ketentuan yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m agar sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dimana kecanggihan teknologi dewasa ini memungkinkan para pihak untuk bertransaksi tanpa harus bertemu secara fisik

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . Refika Aditama. Budiman, H. (2017). Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam ,
8 (1), 75–83.
Hably, R. U., & Djajaputra, G. (2019). Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij. Jurnal Hukum Adigama , 2 (2), 482.
Hasbullah. (2016). Legalitas (Keabsahan) Akta Notaris terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Telekonferensi. Jurnal Lamlaj , 1 (1), 90–98. Nadapdap, A. B. (2012). Hukum Perseroan Terbatas . Permata Aksara . Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris. Lex Jurnalica , 12 (3), 248–258.
Sajadi, I. (2015). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris yang Dibuatnya atas Penghadap yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis. Jurnal Repertorium , 2 (2). Soerodjo, I. (2003). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia . Arkola. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif . Alfabeta. Widyaswari,  N.  M.  D.  N.  (2019).  Perlindungan  Hukum  bagi  Para  Pihak  dalam  Pembuatan  Akta  RUPS  yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensie. Jurnal Vyavahara Duta , 15 (1), 62–71.