Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme
Ridho Firmansyah ridho.firmansyah-2015@fh.unair.ac.id

## Universitas Airlangga

## Abstract
Terrorism is one type of special crime, in the last few cases of terrorism in Indonesia often involving underage children in carrying out acts of terror, such as terrorism cases in Surabaya some time ago. By involving children in a criminal act of terrorism, a special handling of the offender’s offender is needed, because the child who is the perpetrator of a crime of terrorism cannot be sentenced to death or a life sentence. Special handling in the 2012 SPPA Act and 2018 Anti-Terrorism Act can be in the form of rehabilitation which is one part of diversion and deradicalization program from BNPT. Even though Rehabilitation and Deradicalization has the same goal of correcting children terrorist,  the  two  programs  have  several  differences  wherein  deradicalization  has  more  specific programs for handling and improving children terrorist such as guidance on national insight, guidance on religious insight, as well as several collaborative programs with various related parties to carry out this deradicalization program, while in the social rehabilitation program in the SPPA 2012 Act carried out by LPKS the programs are aimed more at general criminal acts, this is because the program found in social rehabilitation is more about vocational and talent development for children. Whereas in handling terrorism criminal cases, a special handling is needed to eliminate radical thoughts on the children terrorist.
Keywords: Terrorism; Children; Rehabilitation; Deradicalization.

## Abstrak
Terorisme merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus, dalam beberapa kasus terakhir tindak pidana terorisme di Indonesia kerap melibatkan anak dibawah umur dalam menjalankan aksi teror, seperti kasus terorisme di Surabaya beberapa waktu lalu. Dengan melibatkan anak dalam suatu kasus tindak pidana terorisme maka diperlukan suatu penanganan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana  terorisme  tersebut,  dikarenakan  anak  pelaku  tindak  pidana  terorisme  tidak  dapat  dijatuhi hukuman  mati  maupun  hukuman  seumur  hidup.  Penanganan  khusus  tersebut  dalam  Undang- Undang  SPPA  2012  dan  Undang  –Undang Anti  Terorisme  2018  dapat  berupa  rehabilitasi  yang merupakan salah satu bagian dari diversi, dan deradikalisasi yang merupakan suatu program dari BNPT. Rehabilitasi dan Deradikalisasi meskipun memiliki  tujuan yang sama yaitu suatu perbaikan terhadap anak pelaku terorisme, kedua program tersebut memiliki beberapa perbedaan-perbedaan dimana deradikalisasi didalamnya memiliki program-program yang lebih khusus untuk penanganan dan perbaikan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme seperti bimbingan mengenai wawasan kebangsaan, bimbingan wawasan keagamaan, serta beberapa program kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk menjalankan program deradikalisasi ini, sedangkan pada program rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang SPPA 2012 yang dilakukan oleh LPKS program-programnya lebih ditujukan kepada tindak pidana yang bersifat umum, hal ini dikarenakan program yang terdapat dalam  rehabilitasi  sosial  lebih  ke  bersifat  vokasional  serta  pengembangan  bakat  kepada  anak. Sedangkan pada penanganan kasus tindak pidana terorisme diperlukan suatu penanganan khusus menghilangkan pemikiran radikal pada anak pelaku teorisme.
Kata Kunci: Terorisme; Anak; Rehabilitasi; Deradikalisasi.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019 669

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 2, Maret 2019
Histori artikel: Submit 1 Februari 2019; Diterima 15 Februari 2019; Diterbitkan online 1 Maret 2019.

## 670 Ridho Firmansyah: Rehabilitasi dan Deradikalisasi

## Pendahuluan
Beberapa kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini seperti serangkaian peristiwa tindak pidana terorisme yang terjadi di daerah Surabaya dan  Sidoarjo  pada  bulan  Mei  2018  para  pelaku  terror  melibatkan  anak-dibawah umur dalam menjalankan aksinya.  Dalam sejumlah rangkaian serangan bom yang dilakukan di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela yang dilakukan oleh dua orang anak  yang  masih  merupakan  kakak  beradik. 1 Serangan  bom  yang  terjadi  di  GKI Diponegoro yang dilakukan oleh seorang wanita dengan dua orang anak, 2 selain itu pada terror bom yang diledakkan di Polrestabes Surabaya juga melibatkan anak yang terdapat anak dalam salah satu kamar yang terdapat di rusunawa Wonocolo Sidoarjo yang di dalamnya terdapat bahan peledak dan juga seorang teroris.
Setelah dilakukan pengusutan terhadap hubungan antar pelaku tindak pidana terorisme  tersebut  ternyata  pelaku  rangkaian  bom  di  Gereja  di  daerah  Surabaya tersebut  merupakan  satu  keluarga,  sehingga  mulai  dari  anak  hingga  orang  tua terlibat  dalam  tindak  pidana  terorisme  tersebut, 3 juga  pada  kasus  terror  yang dilakukan di Polrestabes Surabaya dan Rusunawa Wonocolo ternyata para pelaku masih  memiliki  hubungan  keluarga. 4 Hal  ini  tentu  merupakan  peristiwa  yang membuat    miris  dikarenakan  pemikiran-pemikiran  radikal  tersebut  dapat  masuk dan disebarkan dalam keluarga mereka sendiri. Ditambah lagi pemikiran-pemikiran radikal tersebut juga ditularkan kepada anak-anak mereka sendiri sehingga anak mereka terlibat dalam kasus terror tersebut.
Terorisme dalam hukum pidana di Indonesia termasuk dalam suatu tindak pidana khusus ,makna hukum pidana khusus yaitu artinya dalam suatu Undang-
1 Ninis Chairunnisa, Pelaku Bom di Surabaya Satu Keluarga, Begini Pembagian Tugasn- ya,  https://nasional.tempo.co/read/1088460/pelaku-bom-di-surabaya-satu-keluarga-begini-pemba- gian-tugasnya/full&view=ok diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.
2 BBC Indonesia, Serangan bom di tiga gereja Surabaya: Pelaku bom bunuh diri ‘perempuan yang  membawa  dua  anak’,  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44097913  dikunjungi  pada tanggal 20 OKtober 2018.
3 Chairunnisa, Loc.Cit.
4 Achmad Faizal, Lagi, Satu Keluarga Diduga Terkait Ledakan Bom Sidoarjo, https://region- al.kompas.com/read/2018/05/14/01232301/lagi-satu-keluarga-diduga-terkait-ledakan-bom-sidoar- jo diakses pada tanggal 23 Oktober 2018.
undang  ketentuan  sanksi  pidananya  berbeda  dan  atau  menyimpangi  apa  yang diatur  dalam  KUHP.  Sesuai  dengan  pasal  79  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012, bahwa anak dapat dikenai pidana pembatasan kebebasan (penjara) namun maksimum  hukumannya  adalah  ½  (satu  perdua)  dari  hukuman  maksimum  yang dapat diberikan pada orang dewasa, dengan hal ini berarti hukuman yang dapat diterima oleh anak jika menjadi pelaku suatu tindak pidana terorisme  dikarenakan anak  tidak  diperbolehkan  mendapatkan  hukuman  pidana  seumur  hidup  dan hukuman  pidana  mati,  sedangkan  pidana  penjara  maksimum  bagi  pelaku  tindak pidana terorisme yaitu selama 20 tahun bagi pelaku bukan anak oleh karena itu anak hanya dapat mendapatkan hukuman maksimum selama 10 tahun.
Dengan  pidana  maksimum  10  tahun  pada  anak  tersebut  dapat  dikatakan bahwa anak tersebut pada akhirnya nanti kemungkinan besar pasti akan kembali ke masyarakat usai menjalani masa hukumannya. Dengan begitu maka diperlukan suatu sistem  penanganan  atau  pengaturan  yang  terkait  dengan  deradikalisasi  itu  sendiri agar anak yang dahulunya pernah mendapat suatu pemikiran yang dapat dikatakan radikal dari berbagai sumber termasuk dari keluarganya, dapat diterima kembali di masyarakat  dan  mendpatkan,  hak-haknya.  Pidana  penjara  saja  bagi  pelaku  tindak pidana terorisme dapat dikatakan belum cukup, tanpa maksud mengecilkan pidana penjara itu sendiri. Selain itu  dalam tindak pidana terorisme ini terdapat suatu siklus yang dinamakan dengan vendetta cycle yaitu sebuah siklus yang mana seorang teroris ini  dipandang  akan  lebih  sukses  oleh  teroris  lain  apabila  mendapatkan  hukuman pemidanaan bahkan jika mendapat hukuman mati pun. Sehingga adanya tindakan lain  selain  dilakukannya  tindakan  pemidanaan  seperti  rehabilitasi/deradikalisasi dipandang sangat perlu untuk mengatasi hal-hal seperti vendetta cyle ini. 5
Sebagaimana  dilaporkan  oleh  International  Crisis  Group  (ICG)  tahun  2007 yang  berjudul Deradicalisation and Indonesian Prisons bahwa  didalam  LAPAS Kerobokan Bali, terpidana terorisme mampu mempengaruhi narapidana yang lain dan
5 Justice Yosie Anastasia Simanjuntak. ‘Deradikalisasi Sebagai Suatu Program Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan’, (2014), Jurnal Universitas Indonesia.[14].

## Ridho Firmansyah: Rehabilitasi dan Deradikalisasi
para sipir. 6 Hal ini menenunjukkan bahwa Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) justru dapat  dikhawatirkan  menjadi  sarana  berkembang  dan  semakin  menguatnya  paham radikalisme. Sedangkan disatu sisi menurut peraturan penundang-undangan yang ada, annak yang erlibat dalam tindak pidana pidana terorisme sangat besar kemungkinan dijatuhi hukuman penjara maksimal 10 tahun. Dengan pidana maksimum selama 10 tahun itu maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun  2012  bahwa  anak  yang  dapat  diupayakan  diversi  adalah  anak  yang  dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, hal ini menimbulkan suatu permasalahan yaitu bagaimana nasib anak pelaku ini jika hanya mendapat pidana penjara saja, sedangkan pada  tindak  pidana  terorisme  ini  dibutuhkan  suatu  penanganan  khusus  apalagi  di Indonesia  ini  kebanyakan  kegiatan  terorisme  yang  terjadi  di  Indonesia  bersumber dari suatu paham yang ekstrim/radikal dari suatu kelompok terorisme sehingga harus dipandang sebagai tidak spenuhnya orang nya saja yang salah melainkan yang salah adalah pemahaman dari orang tersebutlah yang salah dengan kondisi yang demikiran maka saya memandang diperlukan suatu tindakan rehabilitasi/deradikalisasi agar anak pelaku tersebut dapat “bersih” dari pemikiran-pemikiran radikal yang mana apabila suatu pemikiran radikal itu tidak benar-benar dibersihkan dapat dikhawatirkan dapat tumbuh lagi menjadi lebih besar dan berbahaya seiring bertambahnya usia anak tersebut.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode doctrinal research. Metode tersebut dilakukan dengan beberapa pendekatan-pendektan yatu pendekatan  konseptual (Conceptual Approach) dan  Pendekatan  Undang-Undang (Statute Approach).

## Konsep Deradikalisasi
Dalam  penanganan  suatu  kasus  tindak  pidana  terorisme  terdapat  dua pendekatan  yang  dapat  digunakan  dalam  penanganan  yaitu  hard  approach  dan
6 Faris  Septian,‘Pelaksanaan  Deradikalisasi  Narapidana  Terorisme  Di  Lembaga  Pemas- yarakatan Kelas I Cipinang’, (2010), 7 Jurnal Kriminologi Indonesia.[110].
soft approach, hard approach merupakan   pendekatan  dengan menekankan pada penjaminan keamanan dan penegakan hukum oleh  militer   dan   polri, 7 dalam hal ini penanganan tindak pidana terorisme  dapat berbentuk suatu operasi militer guna memberantas suatu kegiatan terorisme. Pendekatan ini menghasilkan berbagai capaian yang cukup signifikan dengan prestasi yang dapat dikatakan baik, bahkan mendapat  pengakuan  dari  dunia  Internasional.  Namun  demikian,  untuk  jangka panjang  pendekatan  tersebut  dipandang  kurang  efektif.  Hal  tersebut  disebabkan karena terorisme bukan masalah kekerasan fisik, namun juga melibatkan ideologi serta terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya di dalam masyarakat. Oleh karena itu maka dikenal salah satu pendekatan lain yang dapat digunakan  untuk  menangani  masalah  tindak  pidana  terorisme  yaitu  dengan  cara lunak  / soft power approach yang  dimaksud  dengan  pendekatan  lunak  dalam hal  ini  adalah  dengan  melakukan  pendekatan  non-senjata  kepada  para  pelaku tindak  pidana  terorisme,  pendekatan  lunak  lebih  difokuskan  kepada  bagaimana bisa  menghilangkan  atau  mengikis  pemikiran-pemikiran  radikal  yang  menjurus kearah terorisme yang tertanam pada para pelaku terorisme. Salah satu upaya dari pendekatan lunak ini adalah seperti deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT.
Deradikalisasi memiliki pengertian secara bahasa dan istilah, secara bahasa deradikalisasi berasal dari kata radikal dengan imbuhan de , kata “ de ” ini berarti mengurangi atau mereduksi , dan isasi memiliki arti yaitu suatu proses, cara atau perbuatan,  sehingga  makna  bahasa  dari  deradikalisasi  yaitu  suatu  upaya  untuk mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi mereka yang  terlibat  maupun  terpapar  paham  radikalisme. 8 Secara  istilah  deradikalisasi yaitu  upaya  untuk  merubah  atau  menghilangkan  suatu  pemikiran-pemikiran  dan juga  pemahaman-pemahaman  radikal  terorisme  yang  dianut  oleh  seseorang, deradikalisasi dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dipandang efektif untuk
7 Hamdani, Deradikalisasi Gerakan Terorisme , Skripsi , Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang (2012).[61].
8 Saefudin Zuhri, Deradikalisasi Terorisme : Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdatul Ulama (Daulat Press 2017).[103].

## 674 Ridho Firmansyah: Rehabilitasi dan Deradikalisasi
dapat menghilangkan pemahaman maupun pemikiran radikal seperti pendekatan hukum, psikologi, agama, ekonomi, maupun sosial budaya, atas dasar itu BNPT melakukan  deradikalisasi  dengan  fokus  pada  upaya  perubahan  kognitif  atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang.
Deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan didalamnya, yaitu identifikasi dan penilaian yaitu suatu proses assesment yang  dilakukan  guna  mencari  tahu  sejauh  mana  paparan  radikal  dari seseorang sehingga dapat diketahui bagaimana treatment yang tepat. Selanjutnya yaitu rehabilitasi yang mana berfokus dalam pengembalian kondisi menjadi seperti semula  dan  memberikan  pembinaan-pembinaan  kepada  sasaran  deradikalisasi agar dapat keluar dari pemahaman radikal, tahap selanjutnya yaitu, reedukasi yang didalamnya diisi dnegan pemberian pendidikan-pendidikan bahwa ajaran radikal yang  selama  ini  diikuti  bukan  merupakan  ajaran  yang  benar,  yang  kemudian dilanjutkan  dengan  reintegrasi  sosial  agar  para  narapidana  terorisme  yang  telah menjalani masa hukumannya dapat diterima kembali oleh masyarakat.
Suatu  proses  deradikalisasi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  terorisme  dapat dilaksanakan mulai dari tahapan tersangka hingga tahapan terpidana, terkait dengan anak pelaku tindak pidana terorisme penerapan program deradikalisasi ini akan jauh lebih efektif apabila dilakukan sebelum anak tersebut menjadi terpidana dan masuk ke proses pidana penjara, hal tersebut dikarenakan anak tersebut apabila menjalani proses deradikalisasi didalam penjara dikhawatirkan anak tersebut akan mendapat suatu efek negatif dari para narapidana lain yang justru akan memperburuk keadaan dari anak tersebut dan mempersulit proses deradikalisasi itu sendiri.
Dalam  pelaksanaannya  deradikalisasi  yang  dilakukan  BNPT  memiliki beberapa kekurangan terkait pengaturan dan pedoman pelaksanannya, pelaksanaan deradikalisasi  kepada  terpidana  terorisme  di  lembaga-lembaga  permasyarakatan di Indonesia sebenarnya merupakan program yang cukup baik dan efektif, namun dalam pelaksanaannya tidak jarang para terpidana yang menolak untuk mengikuti program deradikalisasi itu sendiri. Yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya aturan  yang  jelas  mengenai  tindakan  apa  yang  dapat  dikenakan  terhadap  para
narapidana  –  narapidana  yang  menolak  untuk  mengikuti  program  deradikalisasi yang  dilaksanakan  oleh  BNPT  ini.  Selain  pada  deradikalisasi  dalam  lapas, deradikalisasi  yang  dilaksanakan  diluar  lapas  juga  memiliki  suatu  permasalahan terkait bagaimana kekuatan mengikat program deradikalisasi ini pada narapidana- narapidana  terorisme  yang  sudah  bebas  dan  sudah  kembali  seperti  menjadi masyarakat umum yang merdeka, apabila mantan narapidana tersebut juga menolak ikut belum ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

## Konsep Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki artian pemulihan keadaan kembali seperti dahulu/semula sedangkan kata “sosial” sendiri menurut  KBBI  diartikan  sebagai  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  masyarakat/ kepentingan umum. Rehabilitasi sosial di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang SPPA 2012 dan  Undang-Undang  No.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  (  yang  selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika 2009 ) . Rehabilitasi sosial SPPA diatur dalam pasal pasal 10 ayat (2) sebagai salah satu kesepakatan dari diversi, namun dalam penjelasan pasal 9 Undang-Undang SPPA 2012 pada pelaku tindak pidana serius seperti  pembunuhan,  pemerkosaan,  pengedar  narkoba,  dan  juga  terorisme.  Dari penjelasan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  anak  pelaku  tindak  pidana  terorisme tidak dapat dilakukan diversi, namun dalam pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial yaitu  Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  oleh  Lembaga  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  (  yang  selanjutnya  disebut  Permensos  Rehabilitasi  Sosial 2015), pada pasal 4 anak yang memiliki umur memiliki umur kurang dari 12 tahun, dan  anak  yang  telah  mendapat  penetapan/putusan  hukum  tetap  dapat  dikenakan program  rehabilitasi  sosial.  Dari  pasal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  anak walaupun tidak dapat dikenakan diversi tetap dapat dikenakan program rehabilitasi sosial  setelah  mendapatkan  putusan  dari  pengadilan,  rehabilitasi  sosial  dalam Undang-Undang SPPA 2012 dilaksanakan oleh LPKS (Lembaga Penyelenggaraan

## 676 Ridho Firmansyah: Rehabilitasi dan Deradikalisasi
Kesejahteraan Sosial) lembaga tersebut berada dibawah lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Selain dalam Undang-Undang SPPA 2012 program rehabilitasi sosial juga diatur dalam UU Narkotika 2009, dalam UU Narkotika 2009 program rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi sosial narkotika yang ditunjuk oleh pemerintah. Program  rehabilitasi sosial  dalam UU  Narkotika  2009  ini  ditujukan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, hal ini dikarenakan kedua kategori  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  “korban”  dari  peredaran  narkotika  itu sendiri, namun hal itu sendiri harus dapat dibuktikan di persidangan. Selain dengan pembuktian dalam persidangan untuk memutuskan pemberian rehabilitasi, seorang pecandu atau penyalah guna narkotika juga dapat secara inisiatif melaporkan kepada lembaga-lembaga  terkait  bahwa  dirinya  merupakan  pecandu/penyalah  guna,  hal ini ditujukan agar dapat mendapatkan pengobatan maupun rehabilitasi baik medis maupun  sosial  oleh  lembaga  terkait.  Dalam  hal  pecandu/penyalah  guna  tersebut merupakan anak dibawah umur UU Narkotika mengatur bahwa orang tua tersebut dapat  melapor  dan  membawa  anaknya  langsung  ke    lembaga  rehabilitasi  untuk mendapatkan  pengobatan  dan  rehabilitasi  tanpa  harus  menunggu  anak  tersebut tertangkap maupun diproses di pengadilan, hal ini tentu sangat memerlukan peran aktif  orang  tua  untuk  membawa  anaknya.  Program  rehabilitasi  sosial  pada  UU Narkotika 2009 tidak ditujukan kepada pengedar maupun bandar narkotika, karena dalam UU Narkotika 2009 ini memandang bahwa pengedar dan bandar narkotika ini merupakan pelaku utama dalam tindak pidana narkotika sehingga para bandar dan pengedar harus dihukum seberat-beratnya.
Dari kedua konsep rehabilitasi sosial pada kedua Undang-Undang tersebut yaitu  Undang-Undang  SPPA  2012  dan  Undang-Undang  Narkotika  2009, dapat  diketahui  terdapat  beberapa  perbedaan  seperti  pada  rehabilitasi  pecandu/ penyalahguna narkotika terdapat kesempatan untuk datang dengan adanya inisiatif sendiri maupun orang tua tanpa perlu adanya suatu penangkapan maupun proses pengadilan, sedangkan pada rehabilitasi sosial pada Undang-Undang SPPA 2012 rehabilitasi  sosial  merupakan  suatu  program  yang  ditujukan  kepada  anak  yang
berhadapan dengan hukum dengan kata lain anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.  Perbedaan  selanjutnya  antar  kedua  konsep  tersebut  adalah,  selain  pada fokus utama rehabilitasi sosial yaitu suatu proses perbaikan pada anak agar kembali diterima dalam masyarakat, rehabilitasi sosial dalam Undang –Undang Narkotika 2009 memiliki fokus utama yang lain yaitu menghilangkan ketergantungan terhadap napza kepada pecandu maupun pemakai napza, yang diwujudkan dengan adanya pendekatan  kesehatan  terhadap  peserta  rehabilitasi  sosialnya  menghilangkan ketergantungan  terhadap  NAPZA.  Perbedaan  selanjutnya  antar  kedua  konsep rehabilitasi sosial itu yaitu terkait jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sosial pada rehabilitasi sosial pecandu/penyalahguna narkotika pada pasal 55 Permensos 9 2017 terdapat jangka waktu yaitu minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan, sedangkan pada  rehabilitasi  sosial  pada  Undang-Undang  SPPA  2012  tidak  diatur  mengenai jangka waktu minium dan maksimum namun lebih variatif sesuai dengan putusan pidana yang dijatuhkan.

## Ketentuan Mengenai Deradikalisasi dalam Undang-Undang Anti Terorisme 2018
Deradikalisasi  diatur  dalam  beberapa  peraturan-peraturan  seperti  yang terbaru  deradikalisasi  menjadi  bagian  dari  revisi  undang-undang  terorisme yaitu Undang – Undang Nomor 5 tahun 2018, deradikalisasi menjadi salah satu wujud  penanganan  teroirsme  di  Indonesia  yang  bukan  saja  fokus  kepada hard approach dalam penanganan kasus terorisme namun juga fokus ke pencegahan,
serta  pembinaan  dari  pihak-pihak  dalam  kasus  tindak  pidana  terorisme  itu sendiri, selain dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 deradikalisasi juga diatur  dalam  beberapa  peraturan  namun  lebih  dalam  pengaturan  teknis  dan pelaksanaannya seperti Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan juga Peraturan Kepala BNPT Nomor PER-01/  K.BNPT/I/2017  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Penanggulangan Terorisme, yang didalamnya mengatur mengenai tugas BNPT dalam prograam deraddikalisasi yang diwujudkan dengan dibentuknya Deputi Bidang Pencegahan dan Perlindungan BNPT.

## 678 Ridho Firmansyah: Rehabilitasi dan Deradikalisasi
Dalam Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2018,  deradikalisasi diatur dalam Pasal 43D ayat 1 yang berbunyi :
“ Deradikalisasi merupakan suatu proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi”
Dari  pengertian  tentang  deradikalisasi  diatas,  dapat  diketahui  dari  kata
“ membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi” bahwa tujuan utama dari program deradikalisasi ini adalah bahwa bagaimana pemikiran radikal itu bisa dihilangkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Hal  ini  tentu  sangat  baik  apabila  program  deradikalisme  ini  diterapkan  pada anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme karena kebanyakan anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme terpapar pemikiran-pemikiran radikal  yang  berbahaya  dari  keluarganya  sendiri  oleh  karena  itu  tindakan deradikalisasi ini dirasa tepat untuk mengatasi hal tersebut. Deradikalisasi dalam pelaksanaannya dapat dikenakan pada tersangka, terdakwa,terpidana, narapidana, mantan narapidana dan atau orang atau kelompok yang sudah terpapar radikal terorisme,  hal  tersebut  sesuai  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  43D  ayar  (2) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018.  Dalam  pasal  tersebut  terlihat  bahwa cakupan sasaran dari program deradikalsasi yang dilaksanakan cukup luas hal ini dalam kalimat “ orang atau kelompok yang sudah terpapar radikal Terorisme” terbukti bahwa tidak perlu suatu penetapan tersangka ataupun menjadi terpidana untuk mendapatkan program deradikalisasi, orang yang terpapar paham radikal walaupun  belum  atau  tidak  melakukan  tindak  pidana  terorisme  sudah  dapat menjalani  program  deradikalisasi,  hal  ini  tentu  sangat  baik  sebagai  tindakan- tindakan  pencegahan/preventif  untuk  tindak  pidana  terorisme  yang  terjadi  di Indonesia, terlebih program ini juga meliputi mantan napi terorisme hal ini juga mencerminkan  adanya  tindakan  preventif  guna  melakukan  pencegahan  kepada pemikiran-pemikiran  radikal  yang  sewaktu-waktu  dapat  timbul  kembali  pada mantan narapidana terorisme.
Deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan yang diatur dalam Pasal 43D ayat (4) yaitu sebagai berikut :
1. Identifikasi dan penilaian,  dalam program deradikalisasi ini diwujudkan dengan adanya suatu assessment terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, assessment ini cukup diperlukan guna mengetahui sejauh mana pe- mikiran-pemikiran atau paham radikal dari pelaku tindak pidana terorisme itu sendiri sehingga tindakan-tindakan apa yang akan diterapkan dapat berjalan lebih efektif dan maksimal terhapap pelaku tindak pidana terorisme tersebut.
2. Rehabilitasi,  tahapan  rehabilitasi  sendiri  memiliki  arti  suatu  pengembalian keadaan menjadi keaadaan menjadi keadaan yang baik seperti semula, da- lam hal deradikalisasi rehabilitasi dapat berarti sebagai pembinaan para pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme baik dalam hal pembinaan men- genai paham radikalisme yang dianut agar paham radikal tersebut dapat dib- ina menjadi paham yang normal seperti semula. Selain itu rehabilitasi dalam hal deradikalisasi juga bermakna sebagai pembinaan para pihak yang terlibat terorisme agar memiliki suatu hal yang dapat dimanfaatkan ketika kembali ke masyarakat dan agar dapat diterima dengan baik.
3. Reedukasi, tahapan reedukasi dalam program deradikalisasi tindak pidana terorisme  merupukan  suatu  tahapan  yang  mana  didalamnya  diisi  dengan pemberian pendidikan-pendidikan bahwa ajaran-ajaran radikal yang sela- ma ini dianut oleh pelaku terorisme merupakan ajaran-ajaran yang meny- impang dan tidak benar, tentunya penyampaian mengenai hal ini haruslah disampaikan  secara  bertahap  dengan  proses  yang  hati-hati  guna  menjaga agar pelaku terorisme dapat menerima pemahaman dari reedukasi tersebut dengan baik dan efektif.
4. Dari segi bahasa menurut KBBI “reintegrasi” sendiri memiliki artian yai- tu suatu penyatuan kembali atau pengutuhan kembali dan “sosial” memi- liki arti yaitu sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, sedangkan dari istilah  “reintegrasi  sosial”  memiliki  arti  yaitu  suatu  upaya  untuk  dapat menciptakan  kembali  suatu  kepercayaan  atau  keadaan  sosial  yang  baik setelah  adanya  suatu  proses  disintegrasi  sosial.  Dalam  proses  deradika- lisasi tindak pidana terorisme tahapan reintegrasi sosial ini dimaksudkan

## 680 Ridho Firmansyah: Rehabilitasi dan Deradikalisasi
agar para pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme ini nantinya diharapkan dapat kembali berbaur dan diterima oleh masyarakat setelah manjelani masa hukumannya.

## Ketentuan Mengenenai Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi Sosial  dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 merupakan salah  satu  bagian  dari  diversi,  adapun  syarat-syarat  suatu  tindak  pidana  dapat diberlakukan  diversi  menurut  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:
“ (1) Pada tingkat penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan diversi
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana dilakukan :
a.  diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b.  bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana”
Tindak pidana terorisme sendiri apabila pelakunya anak memiliki ancaman hukuman 10 tahun penjara, hal ini timbul menjadi suatu masalah dalam bagaimana terkait rehabilitasi sosial yang merupakan bagian dari diversi diterapkan pada anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme. Diatur dalam penjelasan pasal 9 Undang – Undang SPPA 2012 yaitu sebagai berikut :
“ Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.”
Dari  penjelasan  pasal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  memang  anak pelaku  tindak  pidana  terorisme  dipandang  sebagai  tindak  pidana  yang cukup  berat  sehingga  tidak  dapat  diupayakan  diversi.  Namun  hal  ini  masih menimbulkan kerancuan apakah anak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan teror tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku atau dikategorikan sebagai korban karena kebanyakan mereka melakukan hal tindakan teror tersebut atas ajakan dari orang terdekat mereka seperti orang tua maupun anggota keluarga yang lain.
Terkait  teknis  pelaksanaan  dari  Rehabilitasi  Sosial  oleh  SPPA,  terdapat pengaturan  tersendiri  yang  merupakan  pedoman  pelaksanaan  dari  program rehabilitasi sosial oleh UU SPPA, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Rehabilitasi  Sosial  oleh  LPKS.  Dalam Permensos Rehabilitasi Sosial 2015 ini yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial diatur dalam pasal 1 angka 1 yaitu :
“ Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan sesorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat”
Dari definisi yang telah diberikan oleh Peraturan ini dapat diketahui bahwa terdapat unsur utama dari program rehabilitasi sosial yaitu :
1. Refungsionalisasi
Refungsionalisasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai pengembalian fungsi anak yang menjalani rehabilitasi sosial ini menjadi fungsi sebagaimana mestinya, seperti  mengembalikan  kondisi  psikis  anak  yang  mungkin  terganggu  atas  kasus yang dihadapinya, oleh karena itu dalam rangkaian kegiatan rehabilitasi sosial ter- dapat  cara-cara  seperti  motivasi  agar  anak  tidak  kehilangan  semangatnya  akibat dari  kasus  yang  dijalaninya,  selain  itu  juga  dalam  program  rehabilitasi  terdapat suatu proses bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, hal-hal tersebut tentu dapat membantu proses refungsionalisasi dari anak.
2. Pengembangan
Proses rehabuilitasi sosial terhadap anak yang diatur dalam Peratutan Menteri Sosial ini juga sangat mendukung suatu proses pengembangan pada anak hal ini terwujud dari terdapat program pembimbingan vokasional yang mana didalamnya terdapat  penyaluran  minat,  bakat,  dan  menyiapkan  kemandidirian  dalam  bentuk keterampilan kerja, selain dengan suatu pelatihan yang bersifat vokasional dalam tindakan rehabilitasi sosial juga terdapat metode konseling.
Terdapat  persyaratan-persyaratan  terhadap  anak  yang  dapat  diberikan rehabilitasi sosial yaitu diatur dalam pasal 4 Permensos Rehabilitasi Sosial 2015 yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  oleh  Lembaga  Penyeleggaraan  Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :

## Ridho Firmansyah: Rehabilitasi dan Deradikalisasi
“ Rehabilitasi Sosial ABH ditujukan kepada :
a. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau di duga melakukan tindak pidana;
b. Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;
c. Anak yang telah mendapatkan penetapan diversi; atau
d. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. “
Dari  persyaratan-persyaratan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  anak  yang  dapat menajalani  program  rehabilitasi  sosial  adalah  “ Anak yang telah mendapatkan penetapan diversi” dari hal ini dapat diketahui bahwa rehabilitasi sosial ini merupakan salah  satu  bentuk  dari  diversi  itu  sendiri.  Walaupun  anak  pelaku  tindak  pidana terorisme tidak dapat dilaksanakan diversi namun sesuai dengan pasal 4 Permensos Rehabilitasi  Sosial  2015  anak  walaupun  tidak  dapat  dilakukan  diversi  tetap  dapat menajalani proses rehabilitasi sosial, namun rehabilitasi sosial tersebut dilaksanakan pada saat telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.
Selain dalam Undang-Undang SPPA 2012, ketentuan mengenai rehabilitasi sosial juga diatur  dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Program  rehabilitasi  sosial  terhadap  seseorang  yang  berhadapan  dengan  hukum juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Narkotika  2009,  program  rehabilitasi  sosial yang  terdapat  pada  Undang-Undang  Narkotika  ditujukan  kepada  para  pecandu dan penyalah guna narkotika hal ini seperti yang diatur dalam pasal 54 Undang- Undang  Narkotika  2009  yaitu  sebagai  berikut  “ Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi dan rehabilitasi sosial”.
Dalam  pasal  tersebut  terkait  yang  dimaksud  dengan  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  memiliki  batasan  artian  yaitu  merupakan  seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dengan cara dibujuk, dipaksa, ataupun ditipu.  Dengan  diaturnya  hal  tersebut  maka  para  pengguna  narkoba  harus  dapat membuktikan  dimuka  persidangan  untuk  dapat  mendapatkan  proses  rehabilitasi medis  dan  sosial  bahwa  dirinya  bukan  merupakan  bandar  maupun  pengedar melainkan pcandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba dengan membuktikan hal-hal  tersebut  diatas.  Hal  ini  dikarenakan  apabila  seseorang  terbukti  sebagai
pengedar maupun bandar narkoba maka program rehabilitasi sosial maupun medis tidak dapat diberikan kepada orang tersebut.
Dari perbandingan ketiga pengaturan tentang rehabilitasi sosial diatas dapat dilihat  beberapa  perbedaan  dan  kekhususan  didalamnya,  pada  rehabilitasi  sosial yang  diatur  dalam  Undang-Undang  SPPA  2012,  rehabilitasi  sosialnya  lebih ditujukan kepada tindak-tindak pidana umum yang dilakukan oleh anak. Sedangkan pada pengaturan rehabilitasi sosial pada Undang-Undang Narkotika 2009 program rehabilitasi sosial ditujukan khusus kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, selain itu terdapat pengaturan khusus yaitu tentang laporan atas inisiatif sendiri  bagi  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika.  Selain  itu  dalam Undang-Undang Narkotika 2009 diatur pula tentang kewajiban partisipasi orang tua dalam melaporkan anak yang menjadi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika  kepada  lembaga  yang  berwenang  untuk  mendapatkan  program,  baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Selanjutnya yaitu rehabilitasi dalam Undang-Undang Anti Terorisme 2018, dalam undang-undang ini rehabilitasi diatur sebagai salah satu proses dalam program deradikalisasi.

## Kesimpulan
Dari segi konsep deradikalisasi dan rehabilitasi sosial merupakan dua program yang memiliki tujuan yang sama yaitu, memperbaiki suatu penyimpangan sosial pada  subjeknya,  yang  dalam  hal  ini  deradikalisasi  subjeknya  yaitu  orang-orang yang memiliki paham-paham radikal maupun pelaku-pelaku terorisme mulai dari anak sampai dewasa, sedangkan rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang SPPA 2012 memiiliki subjek khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Walaupun memiliki  tujuan  yang  sama,  dalam  hal  anak  terkait  tindak  pidana  terorisme, program deradikalisasi memiliki treatment-treatment yang lebih khusus terhadap pemikiran dan paham-paham radikalisme pada anak yang terpapar, deradikalisasi memiliki  program-program  dengan  bekerja  sama  dengan  pihak-pihak  terkait terkait  pemberantasan  pemikiran  radikal,  deradikalisasi  juga  memiliki  program- program seperti program wawasan kebangsaan, wawasan ideologi, serta wawasan
keagamaan yang cukup efektif untuk mengurangi bahkan menghilangkan paham radikal yang dimiliki.
Pengaturan  mengenai  deradikalisasi  pada  pelaku  tindak  pidana  terorisme masih  belum  memiliki  aturan  yang  dapat  dikenakan  pada  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  tindak  pidana  terorisme  yang  menolak  untuk  mengikuti  kegiatan deradikalisasi oleh BNPT. Dalam hal rehabilitasi sosial dalam beberapa pengaturan diatur berbagai macam rehabilitasi sosial namun dengan lembaga pelaksanaan yang berbeda seperti BNN, BNPT, dan LPKS.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdul Wahid, Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, (Refika 2006).
Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, ( Aswaja Pressindo, 2016).
Ali Mahrus, Hukum Pidana Terorisme : Teori dan Pratik, (Gramata 2012).
Hermien  Hadiati, Buku Ajar Hukum Pidana Anak ,(Fakutlas  Hukum  Universitas Airlangga 2006)
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, (Airlangga University Press 2014).
P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Sinar Grafika 2014).
Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Refika Reditama 2012).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ,( Kencana 2013).
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta 2015).
Purwoleksoono, Didik Endro, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 2014
Jan Remmelink, Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Ki- tab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Gramedia Pustaka Utama 2003).
684 Ridho Firmansyah: Rehabilitasi dan Deradikalisasi
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
Moch. Faisal Salam, Motivasi Tindakan Terorisme, (Mandar Maju 2005).
Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Te- orisme , (Refika Aditama 2007).
R Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Sinar Grafika 2016).
Saefudin Zuhri, Deradikalisasi Terorisme : Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdatul Ulama, (Daulat Press 2017).

## Jurnal
Amin Mudzakkir et al., Menghalau Ekstremisme : Konsep & Strategi Mengatasi Ekstremisme Kekerasan di Indonesia, (2018) Wahid Foundation.
Bertjan Doosje, ‘Terrorism, radicalization, and de-radicalization’,(2016) 11 Current Opinion in Psychology.
BNPT, ‘ Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme- ISIS’, Jakarta.
Frisca Alexandra, ‘Analisis Kajian Terorisme dan Radikalisme Dalam 3 Perspektif Teoritis’, (2017) 6 Jurnal Paradigma.
Hamdani, ‘Deradikalisasi Gerakan Terorisme’, Skripsi , Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012.
Maulana,  Donna,  ‘  Pelaksanaan Tahap  Rehabilitasi  Sosial  untuk Anak  Jalanan’, (2013) FISIP UI.
Prasetyo, Dedi, ‘ Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia’,
(2016) II Jurnal Keamanan Nasional.
Ramadhan, Gilang, ‘ Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia’, Lex (2015) IV Crimen.
Septian,  Faris,‘Pelaksanaan  Deradikalisasi  Narapidana  Terorisme  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang’, (2010) 7 Jurnal Kriminologi Indonesia.
Simanjuntak,  Justice  Yosie  Anastasia,  ‘Deradikalisasi  Sebagai  Suatu  Program Rehabulitasi  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Terorisme  Untuk  Mencapai Tujuan Pemidanaan’, (2014) Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Usman,  ‘Model  Deradikalisasi  Narapidana  Terorisme  Studi  Perbandingan Deradikalisasi  Di  Yaman,  Arab  Saudi,  Singapura,  Mesir  Dan  Indonesia’,
(2014) VII Inovatif.

## 686 Ridho Firmansyah: Rehabilitasi dan Deradikalisasi
Yunus, A  Faiz,  ‘Radikalisme,Liberalisme  dan Terorisme:  Pengaruhnya Terhadap Agama Islam’ (2017) 13 Jurnal Studi Al-Qur’an.

## Laman
Ninis Chairunnisa, “Pelaku Bom di Surabaya Satu Keluarga, Begini Pembagian Tugasnya”,https://nasional.tempo.co/read/1088460/pelaku-bom-di- surabaya-satu-keluarga-begini-pembagian-tugasnya/full&view=ok> accessed 20 Oktober 2018.
BBC, “Serangan bom di tiga gereja Surabaya: Pelaku bom bunuh diri ‘perempuan yang  membawa  dua  anak”,  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 44097913>accessed 20 OKtober 2018.
Caroline  Damanik,  “Polisi:  Pelaku  Bom  Mapolrestabes  Surabaya  Bawa  Anak 8  Tahun”  https://regional.kompas.com/read/2018/05/14/12102561/polisi- pelaku-bom-mapolrestabes-surabaya-bawa-anak-8-tahun>  accessed  20 Oktober 2018.
Reza Jurnaliston, “Mensos: Kita Harus Pastikan Anak-anak Teroris Bersih dari Pa- ham  Radikalisme”https://nasional.kompas.com/read/2018/06/12/21141351/ mensos-kita-harus-pastikan-anak-anak-teroris-bersih-dari-paham-radika- lisme> accessed 9 Oktober 2018.
Januarius  Fabian  Kuwado,  “Kebijakan  Rehabilitasi  Anak  Pelaku  Teror  Dinilai Tepat  untuk  Memutus  Regenerasi  Teroris  “  https://nasional.kompas. com/read/2018/06/13/15343001/kebijakan-rehabilitasi-anak-pelaku-ter- or-dinilai-tepat-untuk-memutus> accessed tanggal 9 Oktober 2018.
HOW TO CITE : Ridho Firmansyah’, ‘Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme’ (2019) Vol. 2 No. 2 Jurist-Diction