## SIKAP MASYARAKAT DESA PENJAWAAN TERHADAP PENERAPAN PERATURAN LARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR DI KECAMATAN SANDAI KABUPATEN KETAPANG
(The Attitude Of Rural Penjawaan Villagers Toward The Implementation Of The Prohibition Rules To Open The Land By Burning In Sandai Sub-District, Ketapang Regency)

## Ria Ramadhani, Emi Roslinda, Sudirman Muin
Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak. Jl. Daya Nasional Pontianak 78124 E-mail: riaramadhani17@yahoo.com
Abstract
Recent  forest  and  land  fire  issues  attract  more  national  and  international  attention  as environmental  and  economic  issues.  The  Government  through  its  authority  has  issued  several regulations  in  order  to  achieve  the  success  of  forest  and  land  fire  prevention.  One  of  the regulations  is  Law  no.  32  of  2009  Concerning  Environmental  Protection  and  Management Article 69 (1) letter h "everyone is prohibited from clearing the land by burning" . Penjawaan Village is a village where most of the people are livelihood in agriculture and plantation sector. The farmers in the village are known to still use shifting cultivation farming system by burning technique. Regarding this matter, of course there will be hope of change of farming system of shifting  cultivation  into  permanent  and  unsustainable  agriculture  pattern.  In  such  conditions, people will usually display certain attitudes. Therefore, this study aims to describe the attitude of the community of Penjawaan Village and explain the factors that influence the attitude of the community towards the implementation of the ban on opening the land by burning. The research used survey method with interview and sampling of respondents was done by purposive random sampling technique. The analysis used is descriptive analysis and inferential analysis of Kendall Tau  correlation.  The  results  showed  that  the  attitude  of  the  community  of  Penjawaan  Village against  the  implementation  of  the  prohibition  of  opening  the  land  by  burning  tends  to  be neutral, this is because the community just  know about the regulation. In addition, the lack of modern agricultural technological tools and community knowledge of how to use them for the processing  of  land  into  a  permanent  agricultural  pattern  in  the  village  is  still  minimal. Significantly  related  to  the  attitude  of  the  community  of  Penjawaan  Village  is  the  perception and  dependence  on  the  forest.  This  happens  because  people  realize  that  clearing  the  land  by burning  will  threaten  the  existence  of  the  forest.  In  addition,  the  community  still  utilizes  the surrounding forest products for daily needs.
Keywords: Community Attitudes, How to Burn, Land, Regulations.

## PENDAHULUAN
Permasalahan  kebakaran  hutan  dan lahan  belakangan  ini  semakin  menarik perhatian  nasional  maupun  internasional sebagai  isu  lingkungan  dan  ekonomi. Kejadian  ini  terjadi  setiap  tahun  secara berulang.
Hadiprasetya (2009)
menjelaskan  bahwa  faktor  penyebab
kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Indonesia secara  umum disebabkan  oleh  dua faktor, yaitu 99% disebabkan oleh faktor manusia baik  sengaja  maupun  tidak  sengaja, sedangkan  faktor  alam  antara  lain  oleh pengaruh  El-Nino  yang  menyebabkan kemarau berkepanjangan memegang peranan yang sangat kecil yaitu hanya 1%.
Vol. 6 (2) : 343 - 353
Faktor kesengajaan dapat berupa kesengajaan  manusia  yang  membuka lahan  pertanian  dan  perkebunan  dengan cara membakar. Sedangkan faktor ketidaksengajaan  yaitu  kelalaian  manusia yang sedang melaksanakan aktivitasnya di dalam hutan.
Pemerintah  melalui  kewenangannya telah  mengeluarkan  beberapa  peraturan dalam  rangka  pencapaian  keberhasilan penanggulangan    kebakaran  hutan  dan lahan.  Beberapa  peraturan  tersebut  antara lain    UU  No.  32  Tahun  2009  Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Pasal  69  (1)  huruf  h tertulis  “setiap  orang  dilarang  melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”,  PP  No.  45  Tahun  2004 Tentang  Perlindungan  Hutan  Pasal  19  (1)
tertulis  “setiap  orang  dilarang  membakar hutan”,  PP  No.  4  Tahun  2001  Tentang
Pengendalian Kerusakan dan atau Pedoman Lingkungan Hidup yang berkaitan  dengan  kebakaran  hutan  dan atau  lahan  Pasal  11  tertulis  “setiap  orang dilarang  melakukan  kegiatan  pembakaran hutan dan atau lahan”, UU No. 41 Tahun 1999  Tentang  Kehutanan  Pasal  50    (3) huruf  d  tertulis  “setiap  orang  dilarang membakar hutan”.
Desa  Penjawaan  merupakan  desa yang  sebagian  besar  masyarakatnya bermata pencaharian pada sektor pertanian dan  perkebunan.  Petani  di  desa  tersebut merupakan  petani  yang  diketahui  dari dahulu hingga saat ini masih menggunakan  sistem  pertanian  ladang berpindah,  sedangkan  untuk  desa  lain  di Kabupaten Ketapang telah jarang ditemukan.  Hal tersebut menjadikan Desa
Penjawaan  termasuk  dalam  daerah  rawan kebakaran, tentunya hal ini bisa dilihat dari kebakaran hutan dan lahan tiap tahun yang waktunya  bersamaan  dengan  pembukaan lahan  pertanian  dengan  cara  membakar oleh petani.
Pemerintah Kabupaten Ketapang telah  mendorong  peran  serta  masyarakat dalam  menerapkan  peraturan  larangan membuka  lahan  dengan  cara  membakar sebagai  salah  satu  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  kebakaran  hutan  dan lahan  melalui  penyuluhan,  sosialisasi  dan pembentukan  kelompok  peduli  api  pada desa  rawan  kebakaran.  Mengenai  hal tersebut, tentunya akan ada harapan terjadi perubahan sistem pertanian ladang berpindah menjadi pertanian menetap dan tanpa  bakar  di  Desa  Penjawaan.  Pada kondisi  demikian,  biasanya  masyarakat akan menampilkan sikap tertentu. Sarwono  (2012)  mengungkapkan  bahwa sikap  adalah  istilah  yang  mencerminkan rasa  senang,  tidak  senang  atau  perasaan biasa-biasa  saja  (netral)  dari  seseorang terhadap  sesuatu.  Untuk  memahami seperti  apa  sikap  masyarakat  Desa Penjawaan  terhadap  penerapan  peraturan larangan  membuka  lahan  dengan  cara membakar,  maka  penelitian  ini  perlu dilakukan karena belum terdapat penelitian sebelumnya yang terkait di desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  sikap  masyarakat  Desa Penjawaan  terhadap  penerapan  peraturan larangan  membuka  lahan  dengan  cara membakar di Kecamatan Sandai
Kabupaten  Ketapang  serta  menjelaskan hubungan antara sikap masyarakat
terhadap  penerapan  peraturan  larangan membuka  lahan  dengan  cara  membakar dengan  persepsi,  tingkat  pengetahuan,
tingkat
kosmopolitan, tingkat ketergantungan  terhadap  hutan  dan  luas lahan yang dimanfaatkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa Penjawaan  Kecamatan  Sandai  Kabupaten Ketapang  yang  terdiri  dari  4  dusun  yakni Dusun  Kuala  Laur,  Tobak,  Kinun  dan Harapan  Baru.  Pengambilan  data  di lapangan  secara  efektif  selama  4  minggu (satu  bulan)  pada  tanggal  4  Mei  2017 sampai 4 Juni  2017. Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kuesioner, alat  tulis-menulis,  kamera,  kalkulator, program  komputer  ( SPSS  16.0  For Windows) . Objek penelitian adalah masyarakat  Desa  Penjawaan  Kecamatan Sandai  Kabupaten  Ketapang.  Metode pengambilan  sampel  responden  pada penelitian  ini  adalah  dengan  teknik purposive random sampling . Untuk menentukan  besarnya  sampel  dihitung dengan rumus Slovin sebagai berikut :
𝑛 = 𝑁 1 + 𝑁𝑒²
Keterangan : n = Jumlah sampel responden N = Jumlah populasi responden e = Batas toleransi kesalahan (20%)
Penelitian  ini  menggunakan  metode survey  dengan  teknik  wawancara.  Sikap responden dalam penelitian ini dikelompokkan  menjadi  tiga  kategori,
yakni  sikap  setuju,  sikap  netral  dan  sikap menolak.
Pengkategorian
sikap berdasarkan rumus Standar Deviasi, yaitu:
SD = √ 𝑛 ∑ 𝑥𝑖 2 −(∑ 𝑥𝑖 2 ) 𝑛 (𝑛−1)
Keterangan : SD = Standar Deviasi n = Jumlah Responden
χ i = nilai x  ke i Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sikap setuju, jika sikap >X + SD
2. Sikap netral, jika sikap X-SD  – <X + SD
3. Sikap menolak, jika sikap < X – SD Data  yang  dikumpulkan  dianalisis dengan  analisis  deskriptif  dan  analisis inferensial.  Analisis  deskriptif  digunakan untuk  menganalisa  data  dengan  cara mendeskripsikan  atau  menggambarkan data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum atau generalisasi (Sugiyono, 2004)
sedangkan  analisis  inferensial  digunakan untuk  menganalisis  data  sampel  dengan maksud membuat kesimpulan yang berlaku  umum  atau  generalisasi  (Idrus, 2009).  Analisis  inferensial  digunakan untuk  melihat  hubungan  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat.  Variabel  terikat dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat  Desa  Penjawaan  terhadap penerapan  peraturan  larangan  membuka lahan  dengan  cara  membakar.  Sedangkan variabel bebasnya adalah persepsi, tingkat pengetahuan, tingkat kosmopolitan, tingkat ketergantungan terhadap hutan dan luas  lahan  yang  dimanfaatkan.  Model analisis inferensial  yang  digunakan dalam penelitian  ini  adalah  uji  statistik  non parametrik  korelasi  Kendall  Tau  dengan bantuan  program  komputer  ( SPSS  16.0 For Windows ).
HASIL DAN PEMBAHASAN Sikap Masyarakat Terhadap Penerapan Peraturan Larangan Membuka Lahan dengan Cara Membakar Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 92 responden, diperoleh kategori frekuensi sikap responden terhadap penerapan  peraturan  larangan  membuka lahan  dengan  cara  membakar  yakni  sikap
setuju  sebanyak  14  responden  (15,22%), sikap  netral  sebanyak  68  responden (73,91%) dan sikap menolak sebanyak 10 responden (10,87%) karakteristik responden  berdasarkan  sikap  terhadap penerapan  peraturan  larangan  membuka lahan dengan cara membakar selengkapnya  seperti  yang  diuraikan  pada gambar 1 berikut:
Gambar 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Sikap Terhadap Penerapan Peraturan Larangan Membuka Lahan dengan Cara Membakar ( Characteristics Of Respondents Based On Attitudes Toward The Implementation On The Ban On Opening The Land By Burning )
Berdasarkan  hasil  olahan  data primer  dapat  diinterpretasi  bahwa  dari 92  responden  penelitian  sebagian  besar (73,91%)  cenderung  bersikap  netral terhadap  penerapan  peraturan  larangan membuka lahan dengan cara membakar. Menurut  Sumarwan  (2002)  sikap  netral adalah  salah  satu  karakteristik valance dari  sikap,  yakni  tiga  dimensi  sikap positif, netral dan negatif. Pada kategori netral,  tingkat  kecenderungan  resisten mudah  berubah  ke  arah  sikap  positif atau  negatif.  Perubahan  tersebut  dapat dipengaruhi  oleh  keyakinan  sikap, konsistensi sikap, pengetahuan, perasaan  dan  situasi.  Sikap  masyarakat Desa  Penjawaan  cenderung  netral terhadap  penerapan  peraturan  larangan
membuka lahan dengan cara membakar disebabkan  karena  pada  satu  sisi, kegiatan  membuka  lahan  pertanian dengan cara membakar dilakukan masyarakat secara turun-temurun
dengan sistem pertanian ladang
berpindah. Selain itu, kegiatan membuka  lahan  pertanian  dengan  cara membakar  menurut  masyarakat  mudah dikerjakan,  cepat  dan  biayanya  relatif murah  mengingat  kondisi  lahan  di  desa tersebut  juga  tidak  bisa  dijadikan  pola pertanian  menetap  karena  kurangnya alat-alat teknologi pertanian modern dan minimnya pengetahuan masyarakat
untuk menggunakannya dalam pengolahan lahan tersebut.
0 20 40 60 80 Setuju Netral Menolak Setuju Netral Menolak
Sebenarnya  hal  yang  paling  sulit dilakukan  masyarakat  Desa  Penjawaan adalah mengubah paradigma dari kebiasaan  ladang  berpindah  menjadi pola pertanian menetap karena masyarakat  sudah  terbiasa  membuka lahan  dengan  sistem  tebang-bakar- tanam-panen. Sedangkan dengan pertanian  menetap,  masyarakat  harus membiasakan diri
menggunakan peralatan  pertanian  seperti  cangkul, menggunakan  pupuk  secara  benar, menjaga sistem pengairan secara berkala dan berkelanjutan, menciptakan nilai tambah dan menjaga kualitas hasil panen.  Di  sisi  lain  masyarakat  juga menyadari  betapa  pentingnya  hutan sekitar,  karena  tingkat  ketergantungan masyarakat  Desa  Penjawaan  terhadap
hutan  berada  pada  kategori  sedang. Masyarakat  masih  memanfaatkan  hasil hutan  untuk  kebutuhan  sehari-hari, seperti pencarian kayu bakar, penggembalaan  ternak  dan  bercocok tanam yang dilakukan di sekitar hutan.
Hasil uji statistik deskriptif (Uji Chi Square)  diperoleh  nilai  Chi  Square  (r) hitung  pada  taraf  kepercayaan  95% sebesar  68,36  dan  nilai  Chi  Square Tabel  sebesar  5,99  (r  hitung  >  r  tabel). Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat perbedaan  signifikan  frekuensi  sikap masyarakat terhadap penerapan peraturan  larangan  membuka  lahan dengan  cara  membakar  (Ha  diterima dan  Ho  ditolak).  Hasil  uji  statistik deskriptif disajikan pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif ( Descriptive Statistical Test ) No Kategori Sikap fo fn (fo-fn) (fo-fn)² (fo-fn)²/fn 1 Setuju 14 30,7 -16,7 277,8 9,05 2 Netral 68 30,7 37,3 1393,8 45,40 3 Menolak 10 30,7 -20,7 427,1 13,91 Jumlah 92 68,36
Sikap  netral  masyarakat  terhadap penerapan peraturan larangan membuka lahan  dengan  cara  membakar  juga dipengaruhi  oleh  persepsi  masyarakat mengenai  peraturan  larangan  membuka lahan  dengan  cara  membakar.  Nilawati (2013)  menjelaskan  bahwa  apabila persepsi  seseorang  positif  terhadap suatu hal, maka pengambilan keputusan pun  akan  selaras  dengan  persepsi tersebut  ataupun  sebaliknya,  dalam penelitiannya  ia  menyimpulkan  bahwa terdapat  hubungan  yang  signifikan antara persepsi dengan sikap seseorang.
Pembukaan  lahan  dengan  cara membakar  jika  sering  dilakukan  tentu akan  merusak  kelestarian  hutan  dan mengurangi luasan hutan setiap tahunnya.  Hal  yang  sama  sekalipun jarang dan masih diperbolehkan menurut  UU  No.  32  Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Pasal  69  dengan ketentuan  tidak  melebihi  2  Ha  per kepala keluarga. Tetapi jika masyarakat Desa Penjawaan melakukan hal tersebut dalam  waktu  yang  sama,  maka  tidak menutup  kemungkinan  akan  banyak hutan yang dibakar dan akan
Vol. 6 (2) : 343 - 353
mengurangi luasan hutan setiap
tahunnya menurut jumlah kepala keluarga Desa Penjawaan. Notoatmodjo (2007) yang diacu oleh
Pieter  dan  Lubis  (2010)  menjelaskan bahwa sikap mempunyai empat tingkatan  yaitu  menerima,  merespon, menghargai  dan  bertanggung  jawab. Berdasarkan  4  tingkatan  sikap  tersebut,
sikap netral masyarakat Desa Penjawaan berada pada tingkatan pertama  yakni  sikap  netral  dalam tingkatan hanya menerima tanpa merespon, menghargai, dan bertanggung jawab. Tingkatan menerima  tersebut  dalam  arti  bahwa masyarakat  Desa  Penjawaan  mau  dan memperhatikan setiap
informasi mengenai penerapan peraturan larangan membuka lahan dengan cara membakar yang  datang  dari  berbagai  sumber. Namun,  masyarakat  tidak  merespon
atau  memberikan  jawaban  apabila ditanya mengenai
bagaimana masyarakat  akan  menerapkan  peraturan tersebut,  kemudian  masyarakat  yang bersikap  netral  tersebut  juga  tidak menghargai  atau  tidak  mau  mengajak orang  lain  untuk  menerapkan  peraturan larangan  membuka  lahan  dengan  cara membakar.  Selain  itu,  masyarakat  Desa Penjawaan yang bersikap netral tersebut tidak  bertanggung  jawab,  dalam  arti masyarakat  tidak  mau  bertanggung jawab  atas  segala  sesuatu  yang  telah dikerjakannya  dengan  segala  resiko yang akan datang.

## Hubungan  Variabel  Terikat  dan Variabel Bebas
Hasil  uji  statistik  korelasi  Kendall Tau untuk  mengetahui  hubungan  satu veriabel terikat dan lima variabel  bebas seperti disajikan pada Tabel 2 berikut:
Tabel  2.  Hasil  Uji  Statistik  Korelasi  Kendall  Tau  Hubungan  Variabel  Terikat denganVariabel  Bebas  ( Statistical  Test  Result  Correlation  Kendall  Tau dependent Variable Relationship with Independent Variables )
No Variabel Sikap Keterangan N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) 1. Persepsi 92 0.371 0.000 Signifikan 2. Tingkat Pengetahuan 92 0.123 0.099 Tidak Signifikan 3. Kosmopolitan 92 0.018 0.810 Tidak Signifikan 4. Tingkat Ketergantungan 92 -0.425 0.000 Signifikan 5. Luas Lahan dimanfaatkan 92 -0.083 0.282 Tidak Signifikan

## Hubungan Sikap Masyarakat dengan Persepsi
Hasil  uji  statistik  korelasi  Kendall Tau  antara  sikap  masyarakat  terhadap penerapan peraturan larangan membuka lahan  dengan  cara  membakar  dengan persepsi  terhadap  penerapan  peraturan
larangan  membuka  lahan  dengan  cara membakar  diperoleh  nilai  Sig.(2-tailed) 0,000  lebih  kecil  dari  taraf  signifikan 5% atau nilai  Sig 0,000  < 0,05, dengan nilai  koefisien  korelasi  positif  sebesar 0,371.  Disimpulkan, terdapat hubungan yang signifikan antara sikap masyarakat
Desa  Penjawaan  terhadap  penerapan peraturan  larangan  membuka  lahan dengan cara membakar dengan persepsi masyarakat  (Ha  diterima  dan  Ho ditolak).  Nilai  koefisien  korelasi  positif menunjukkan  bahwa  semakin  positif persepsi masyarakat terhadap penerapan peraturan  larangan  membuka  lahan dengan  cara  membakar,  maka  sikap masyarakat terhadap penerapan peraturan  larangan  membuka  lahan dengan  cara  membakar  akan  cenderung netral atau setuju. Persepsi masyarakat Desa Penjawaan terhadap penerapan peraturan  larangan  membuka  lahan dengan  cara  membakar  cenderung netral,  hal  ini  disebabkan  masyarakat
menyadari  bahwa  membuka  lahan dengan cara membakar akan mengancam  keberadaan  hutan  di  desa tersebut.  Namun,  kurangnya  alat-alat teknologi pertanian modern dan minimnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakannya untuk pengolahan  lahan  menjadikan  alasan masyarakat  tidak  bisa  mengelola  lahan ke  pola  pertanian  menetap.  Lahan masyarakat yang kurang subur, menyebabkan  masyarakat  tidak  bisa mengelola  lahan  secara  berkelanjutan. Lahan  hanya  dapat  dikelola  2  kali  dan akan  pindah  ke  lahan  berikutnya  untuk dibuka dan dibakar. Masyarakat beranggapan  tidak  ada  cara  yang  lebih cepat,  murah  dan  praktis  selain  dengan cara membakar.
Hubungan Sikap Masyarakat dengan Tingkat Pengetahuan
Hasil  uji  statistik  korelasi  Kendall Tau  antara  sikap  masyarakat  terhadap penerapan peraturan larangan membuka lahan  dengan  cara  membakar  dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap  penerapan  peraturan  larangan membuka lahan dengan cara membakar diperoleh nilai Sig.(2-tailed) 0,099 lebih besar dari taraf signifikan 5% atau nilai Sig  0,099  >  0,05  dengan  koefisien korelasi positif sebesar 0,123.
Disimpulkan,  tidak  terdapat  hubungan yang signifikan antara sikap masyarakat Desa  Penjawaan  terhadap  penerapan peraturan  larangan  membuka    lahan dengan  cara  membakar  dengan  tingkat pengetahuan    masyarakat  (Ho  diterima dan Ha ditolak).
Nilai  koefisien  korelasi  positif menunjukan bahwa semakin positif atau tinggi  tingkat  pengetahuan  masyarakat terhadap  penerapan  peraturan  larangan membuka lahan dengan cara membakar, maka sikap masyarakat terhadap penerapan peraturan larangan membuka lahan  dengan  cara  membakar  akan cenderung netral atau setuju. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa  tingkat  pengetahuan  masyarakat terhadap  penerapan  peraturan  larangan membuka lahan dengan cara membakar sebagian  besar  cenderung  sedang, sedangkan  sikap  masyarakat  terhadap penerapan peraturan larangan membuka lahan  dengan  cara  membakar  sebagian besar  cenderung  netral.  Hal  tersebut disebabkan karena kemampuan masyarakat  dalam  memperoleh  ilmu dan informasi terkait peraturan larangan membuka lahan dengan cara membakar
baik  melalui  jalur  formal  maupun informal cukup baik.

## Hubungan Sikap Masyarakat dengan Tingkat Kosmopolitan
Hasil  uji  statistik  korelasi  Kendall Tau  antara  sikap  masyarakat  terhadap penerapan peraturan larangan membuka lahan  dengan  cara  membakar  dengan tingkat kosmopolitan
masyarakat terhadap  penerapan  peraturan  larangan membuka lahan dengan cara membakar diperoleh nilai Sig.(2-tailed) 0,810 lebih besar dari taraf signifikan 5% atau nilai Sig  0,810  >  0,05  dengan  koefisien
korelasi positif sebesar 0,018.
Disimpulkan,  tidak  terdapat  hubungan yang signifikan antara sikap masyarakat Desa  Penjawaan  terhadap  penerapan peraturan  larangan  membuka    lahan dengan  cara  membakar  dengan  tingkat kosmopolitan  masyarakat  (Ho  diterima dan Ha ditolak).
Nilai  koefisien  korelasi  positif menunjukan bahwa semakin positif atau tinggi  tingkat  kosmopolitan  masyarakat terhadap  penerapan  peraturan  larangan membuka lahan dengan cara membakar, maka sikap masyarakat terhadap
penerapan peraturan larangan membuka lahan  dengan  cara  membakar  akan cenderung  netral  atau  setuju.    Kondisi tersebut disebabkan karena masih terdapat  sebagian  masyarakat  yang belum  mau  atau  kurang  memiliki keterbukaan dalam menerima informasi-informasi  yang ada mengenai peraturan  larangan  membuka  lahan dengan cara membakar, serta sosialisasi atau penyuluhan terkait peraturan larangan  membuka  lahan  dengan  cara
membakar  dari  dinas  terkait  belum pernah diadakan di Desa Penjawaan. Hubungan Sikap Masyarakat dengan Tingkat  Ketergantungan  Terhadap Hutan
Hasil  uji  statistik  korelasi  Kendall Tau  antara  sikap  masyarakat  terhadap penerapan peraturan larangan membuka lahan  dengan  cara  membakar  dengan tingkat  ketergantungan  terhadap  hutan diperoleh nilai Sig.(2-tailed) 0,000 lebih kecil  dari  taraf  signifikan  5%  atau  nilai Sig  0,000  >  0,05  dengan  koefisien korelasi negatif sebesar -0.425 .  Disimpulkan, terdapat hubungan yang signifikan antara sikap masyarakat Desa  Penjawaan  terhadap  penerapan peraturan  larangan  membuka  lahan dengan  cara  membakar  dengan  tingkat ketergantungan  masyarakat  terhadap hutan  (Ha  diterima  dan  Ho  ditolak). Nilai koefisien korelasi negatif menunjukan  bahwa  semakin  negatif atau  rendah  tingkat  ketergantungan masyarakat  terhadap  hutan,  maka  sikap masyarakat terhadap
penerapan peraturan  larangan  membuka  lahan dengan  cara  membakar  akan  cenderung menolak.
Desa  Penjawaan  merupakan  desa yang  wilayahnya  berbatasan  langsung dengan  hutan,  tingkat  sosial  ekonomi yang terlihat rendah, kualitas
sumberdaya manusia yang masih rendah dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Kesulitan-kesulitan yang masyarakat hadapi mendorong masyarakat  untuk  berusaha  memenuhi kebutuhan  dengan  segala  cara.  Daerah yang berbatasan langsung dengan hutan
Vol. 6 (2) : 343 - 353
akan memudahkan masyarakat mencukupi  kebutuhannnya  dari  hutan, seperti  membuka  hutan  untuk  lahan pertanian,
menggembala ternak, mengambil kayu bakar, memburu hewan  untuk  dimakan  dagingnya  atau dijual dan lain sebagainya.
Masyarakat  sangat  mengandalkan lahan hutan untuk dibuka dan dijadikan pertanian ladang berpindah setiap tahunnya.  Namun  sebaliknya,  menurut masyarakat hutan juga berperan penting dalam  ekonomi  rumah  tangga  petani diantaranya  pemanfaatan  produk  yang digunakan  langsung  seperti  pangan, bahan  bakar,  dan  bahan  bangunan. Sementara  untuk  hasil  seperti  kayu bakar memang tidak dijual, tetapi dapat mengurangi pengeluaran masyarakat.

## Hubungan Sikap Masyarakat dengan Luas Lahan Yang Dimanfaatkan
Hasil  uji  statistik  korelasi  Kendall Tau  antara  sikap  masyarakat  terhadap penerapan peraturan larangan membuka lahan  dengan  cara  membakar  dengan luas lahan yang dimanfaatkan diperoleh nilai Sig.(2-tailed) 0.282 lebih besar dari taraf  signifikan  5%  atau  nilai  Sig 0.282 > 0,05 dengan koefisien korelasi negatif sebesar -0.083 .    Disimpulkan,  tidak terdapat  hubungan  yang  signifikan antara sikap masyarakat Desa Penjawaan terhadap penerapan
peraturan  larangan  membuka  lahan dengan  cara  membakar  dengan  luas lahan  yang  dimanfaatkan  masyarakat (Ho  diterima  dan  Ha  ditolak).  Nilai koefisien  korelasi  negatif  menunjukan bahwa  semakin  negatif  atau  kecil  luas lahan  yang  dimanfaatkan  masyarakat,
maka sikap masyarakat terhadap penerapan peraturan larangan membuka lahan  dengan  cara  membakar  akan cenderung menolak.
Berdasarkan  pengamatan  dari  luas lahan total masyarakat Desa Penjawaan, ada  sebagian  masyarakat  yang  tidak memanfaatkan  luas  lahan  total  yang mereka  miliki,  lahan  tersebut  adalah lahan  bekas  pertanian  ladang  berpindah yang  dibiarkan  kosong.  Hal  ini  terjadi karena  keterbatasan  tenaga  dan  biaya untuk  mengerjakannya,  kemudian  jarak lahan  yang  jauh  dari  rumah  juga menjadi faktor masyarakat tidak memanfaatkan lahan tersebut.

## PENUTUP
Kesimpulan 1. Sikap  masyarakat  Desa  Penjawaan terhadap penerapan peraturan larangan  membuka  lahan  dengan cara membakar di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang cenderung netral (73,91%). 2. Terdapat  hubungan  yang  signifikan antara sikap masyarakat Desa Penjawaan terhadap penerapan peraturan  larangan  membuka  lahan dengan cara membakar di Kecamatan Sandai Kabupaten
Ketapang  dengan  persepsi  dan tingkat  ketergantungan  masyarakat terhadap hutan .
3. Tidak  terdapat  hubungan  yang signifikan  antara  sikap  masyarakat Desa Penjawaan terhadap penerapan peraturan  larangan  membuka  lahan dengan cara membakar di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dengan tingkat
pengetahuan,  tingkat  kosmopolitan dan luas lahan yang dimanfaatkan.

## Saran
1. Mengingat  sikap  masyarakat  Desa Penjawaan  berhubungan  signifikan terhadap persepsi dan ketergantungan masyarakat terhadap hutan,  maka  dua  variabel  tersebut harus  dikelola  oleh  instansi-instansi terkait.
2. Peningkatan  variabel  persepsi  bisa dilakukan dengan upaya memberikan  penyadartahuan  akan pentingnya  fungsi  hutan  melalui penyuluhan,  sosialisasi,  dan  lain sebagainya.  Sedangkan  peningkatan variabel  ketergantungan  masyarakat terhadap hutan bisa dilakukan
melaui  pelibatan  masyarakat  yang partisipatif dalam pengelolaan hutan dan  pembentukan  kelompok  peduli api  kepada  masyarakat  di  Desa Penjawaan.
3. Penting  adanya  penyaluran  bantuan dari  pemerintah  berupa  pelibatan langsung  tenaga-tenaga  ahli  untuk mengolah  dan  menjadikan  lahan pertanian  milik  masyarakat  Desa Penjawaan dari sistem ladang berpindah  menjadi  pola  pertanian menetap, sehingga tidak akan mengurangi  luasan  hutan  setiap
tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadiprasetya,  Y.  2009.  Identifikasi Faktor Penyebab Kebakaran Hutan dan Upaya Penanggulangannya  Di  Taman Nasional  Gunung  Ciremai,  Jawa Barat. [Skripsi]. Departemen Silvikultur  Fakultas  Kehutanan Institut  Pertanian  Bogor.  From http://repository.ipb.ac.id/jspui/bi tstream/123456789/15798/1/E09y ha_abstract.pdf. Diakses 16 November 2017. Idrus, M. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial-Pendekatan  Kualitatif  dan Kuantitatif Edisi Kedua. Erlangga. Yogyakarta. Nilawati.  2013.  Hubungan  Antara Persepsi  dengan  Sikap  Orangtua Terhadap Paud   Khairunnisa Seberang Padang Kecamatan Padang  Selatan  Kota  Padang. Jurnal Spektrum  Pls. Vol  1  No 1:11. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004. (2004). Perlindungan Hutan. From http://sipongi.menlhk.go.id/publik asi/perundangan/peraturan_pem erintah. Diakses  25  Februari 2017. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun (2001). (2001).   Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan  dengan  Kebakaran Hutan  dan  atau  Lahan.  From http://sipongi.menlh
k.go.id/publikasi/perundangan/p eraturan_pemerintah. Diakses  25 Februari 2017.
Pieter, H.Z. dan Dr. Namora Lumongga Lubis.  2010. Pengantar  Psikologi Untuk   Kebidanan . Prenadamedia Group. Jakarta.
Prihantoro,  R.  2010. Sikap  Masyarakat Desa  Hutan  Terhadap  Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Kabupaten Kebumen  Bkph  Gombong  Utara
Kph Kedu Selatan Perum Perhutani  Unit  1  Jawa  Tengah. [skripsi]. Universitas Sebelas Maret Surakarta. From http:digilib.uns.ac.id .  Diakses  17 Agustus 2017
Sarwono, S.W. 2012. Pengantar
Psikologi  Umum .  Raja  Grafindo
Persada. Jakarta.
Sugiyono.  2004. Metode  Penelitian
Bisnis . Bandung. CV Alfabeta.
Sumarwan U. 2002. Perilaku Konsumen
Teori  dan  Penerapannya  dalam Pemasaran . Jakarta: Ghalia Indonesia. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2009.  (2009). Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.
From http://sipongi.menlhk.go.id/ publikasi/pe rundangan/peraturan_pemerint ah . Diakses 25 Februari 2017.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  41  Tahun  1999.  (1999). Kehutanan. From
http://sipongi.menlhk.go.id/publi kasi/perundangan/peraturan_pem erintah. Diakses 25 Februari
2017.
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  23  Tahun  1997.  (1997). Pengelolaan Lingkungan Hidup. From http://sipongi.menlhk.go.id/publik asi/perundangan/pe
raturan_pemerintah. Diakses  25 Februari 2017.