Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332

## PIDANA MATI SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19
Henny Yuningsih 1 , Theta Murty 2 , Adellia Rahmawati 3
1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya E-mail : hennyyuningsih511@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya E-mail : murtytheta@gmail.com
3 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya E-mail : adelliarahma00@gmail.com

## Abstract
Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 confirms the rules regarding the death  penalty  in  Article  2  paragraph  (2),  namely  "In  the  event  that  the  criminal  act  of corruption as intended in paragraph (1) is committed under certain circumstances, the death penalty can be imposed." Thus, if you look at the phrase "certain circumstances" in Article 2 paragraph  (2),  it  is  interpreted  as  circumstances  that  can  be  used  as  a  reason  for  criminal aggravation  for  perpetrators  of  criminal  acts  of  corruption,  such  as  overcoming  dangerous situations,  national  natural  disasters,  overcoming  the  consequences  of  widespread  social unrest, overcoming the economic and monetary crisis. So it can be said that the criminal act of corruption  in  Covid-19  social  assistance  funds  is  included  in  certain  circumstances,  so  that perpetrators  of  the  criminal  act  of  corruption  in  Covid-19  social  assistance  funds  can  be subject to the death penalty as regulated in Article 2 paragraph (2). The death penalty is the ultimum  remedy  for  perpetrators  of  criminal  acts  of  corruption  which  is  only  carried  out  if other efforts are unable to overcome the criminal act of corruption.

## Keywords: Death Penalty; Ultimum Remedium; Corruption Crime

## Abstrak
Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  No.  20  Tahun  2001  menegaskan aturan  mengenai  pidana  mati  pada  Pasal  2  ayat  (2)  yaitu  “Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu,  pidana  mati  dapat dijatuhkan.” Dengan demikian, apabila melihat frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut  diartikan  sebagai  keadaan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alasan  pemberatan  pidana bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  seperti    penanggulangan  keadaan  bahaya,  bencana  alam nasional,  penanggulangan  akibat  kerusuhan  social  yang  meluas,  penanggulangan  krisis ekonomi dan moneter. Jadi dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi dana bantuan social covid-19 termasuk di dalam keadaan tertentu tersebut, sehingga terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan social covid-19 dapat dikenakan pidana mati sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut. Pidana Mati merupakan ultimum remedium terhadap pelaku tindak  pidana  korupsi  yang  hanya  dijalankan  apabila  upaya-upaya  lainnya  tidak  mampu menanggulangi tindak pidana korupsi tersebut.
Kata Kunci : Pidana Mati; Ultimum Remedium; Tindak Pidana Korupsi

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara  hukum (rechtstaat) yang memberikan
kedaulatan  penuh  kepada  rakyat.  Hal itu  selaras  dengan  pengaturan  dalam Pasal  1  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-
Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945.  Hampir  dua abad  yang  lalu,  Lord  Acton  menulis sebuah ungkapan yang
menghubungkan antara “korupsi” dengan  “kekuasaan”  yakni: “power tends  to  corrupt,  and  absolut  power corrupts absolutely” , bahwa “kekuasaan  cenderung  untuk  korupsi dan  kekuasaan  yang  absolut  pasti korupsi”. 1 Dan berabad-abad kemudian, korupsi  menjadi  salah  satu  tindak pidana  yang  tergolong  fenomenal. “ Bukan hanya di  Indonesia, di belahan bumi  lain  tindak  pidana  korupsi  selalu mendapat perhatian khusus dibandingkan  dengan  tindak  pidana lainnya.  Hal  tersebut  dikarenakan akibat  yang  ditimbulkan  oleh  “tindak pidana  korupsi  tidak  saja  merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan  pelanggaran  terhadap  hak- hak sosial dan ekonomi masyarakat.
“ Hasil  survey ” Transparancy
“ International Indonesia  (TII)  yang menunjukkan bahwa Indonesia sebagai Negara  paling  korup  keenam  dari  133 negara di dunia pada ” tahun 2009. Hal tersebut “ telah menyentakkan kesadaran  betapa  kronisnya  persoalan
1 Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional (Bandung: Mandar Maju, 2004).
korupsi  di”  Indonesia. “ Korupsi  telah menjadi  semacam  kanker  ganas  yang menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan sebuah bangsa, yakni sendi- sendi  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial budaya,  pertahanan  dan  keamanan nasional. 2
“ Tindak  pidana  korupsi  tidak lagi dapat digolongkan sebagai ” tindak pidana “ biasa  yang  dapat  diberantas dengan cara-cara konvensional. Ditinjau  dari  karakteristiknya,  korupsi telah  menjadi  suatu  kejahatan  khusus yang bersifat luar biasa (extra ordinary crime) sehingga  memerlukan  upaya pemberantasan  secara  luar  biasa  pula. 3 “Oleh karena itu, “ pola pemberantasannya  tidak  bisa  hanya oleh  instansi  tertentu  dan  tidak  bisa pula  dengan  pendekatan  parsial.  Ia harus ” dilaksanakan “ secara komprehensif  dan  bersama-sama,  baik oleh lembaga “ penegak hukum, lembaga  masyarakat,  maupun  individu anggota  masyarakat.  Dan  untuk  hal itulah,  maka  kita “ harus  mengetahui secara persis ” penyebab  utama korupsi yang  terjadi  di  Indonesia. “ Seperti seorang  dokter,  sebelum  memberi
2 Emerson  Yunto, Negeri  di  Kepung  Koruptor (Malang: Intrans Publishing Wisma Kali Metro, 2011).
3 “Evi  Hartanti, Tindak  Pidana  Korupsi,  Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332
pengobatan  kepada  pasiennya,  harus mengetahui  lebih  dulu  apa  diagnosa penyakitnya. “ Diagnosa  yang  tepat ”” membuat  pengobatan “ yang  dilakukan berhasil.  Tetapi  jika  diagnose ” salah, maka  pengobatan  yang  diberikan  tidak hanya gagal, namun “ malah menambah parah ” penyakit pasien tersebut. Begitu pula  halnya “ dengan  masalah  korupsi ” yang terjadi “ di Indonesia. 4
“ Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“ Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut  lahir dari  kesadaran  bahwa  tindak  pidana korupsi  sangat  merugikan  keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional,  sehingga harus diberantas  dalam  rangka  mewujudkan masyarakat  yang  adil  dan  makmur
4 “Abu  Fida’  Abdur  Rafi’, Terapi  Penyakit Korupsi  dengan  Tazkiyatun  Nafs  (Penyucian Jiwa), Republika, Jakarta, 2006.
berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945.
“ Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut Undang-Undang Pemberantasan Tipikor), “ diundangkan  berdasarkan pertimbangan  bahwa  tindak  pidana korupsi  yang  terjadi  selama  ini  terjadi secara  meluas,  tidak  hanya  merugikan keuangan  negara,  tetapi  juga  telah merupakan  pelanggaran  terhadap  hak- hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat luas,  sehingga  tindak  pidana  korupsi perlu  digolongkan  sebagai  kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
“ Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, “ perlu dilakukan untuk menghindari keragaman penafsiran hukum  dan  memberikan  perlidungan ” “ terhadap  hak-hak  sosial  dan  ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam  memberantas  tindak  pidana korupsi.
“ Upaya  pemberantasan  secara luar  biasa  terhadap  tindak  pidana korupsi  sebagaimana  disebut  dalam
Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332
dasar  pertimbangan  lahirnya  Undang- Undang Pemberantasan Tipikor, antara lain  diwujudkan  melalui  perumusan ketentuan  yang  mengatur  mengenai jenis  sanksi  pidana  yang ” berupa “ pidana  mati ” terhadap “ pelaku  tindak pidana korupsi ” . Hukuman “ mati bagi ” koruptor  di  Indonesia  diatur  dalam “Pasal  2  ayat  (2)  Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana diubah  dalam  Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi ” . “ Pasal  2  ayat (2)  menyatakan  bahwa ” “Dalam  hal tindak  pidana  korupsi  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan dalam  keadaan  tertentu,  pidana  mati dapat dijatuhkan.”
“” Munculnya Covid 19 membuat  aktifitas  di  seluruh  dunia menjadi  lumpuh  total,  terutama  sektor ekonomi. Akibat  Covid  19 ini  banyak perusahaan  yang  bangkrut,  harga saham  anjlok,  karyawan    banyak  yang dirumahkan,  PHK  secara  masal ” . “ Hal ini  membuat    penambahan  angka kemiskinan  baru,  sedangkan  kita  tidak tahu  kapan  wabah  ini  akan  segera berakhir. “ Dalam  beberapa  bulan terakhir  pemerintah  telah  berusaha memberikan yang terbaik untuk menaggulangi  seluruh  masyarakat  di
Indonesia,  melalui  bantuan  sosial  yang diberikan  secara  bertahap  selama beberapa bulan terakhir ini ” .
“ Pemerintah telah mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk menanggulangi  wabah  ini  setidaknya pemerintah mengucurkan dana tambahan  belanja  APBN  Tahun  2020 untuk  penanganan  Covid-19  yang totalnya  sebesar  Rp405,1  triliun ” . “ Rinciannya: “ Rp75  triliun  belanja bidang  kesehatan ” ; “ Rp110  triliun perlindungan  sosial;  Rp70,1  triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha  Rakyat  (KUR) ” ; “ dan  Rp150 triliun pembiayaan program  pemulihan ekonomi nasional. 5 “ Termasuk restrukturisasi  kredit  serta  penjaminan dan  pembiayaan  dunia  usaha  melalui realokasi  dan  refokusing  APBN  2020 dan APBD di setiap pemerintah daerah melalui  Perppu  No.  1  Tahun  2020 tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk Penanganan Pandemi Covid19 dan/atau Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman yang  Membahayakan  Perekonomian Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem
5 Anisa Mufida, “Polemik Pemberian Hukuman Mati  Pelaku  Korupsi  Di  Tengah  Pandemi Covid-19,” Adalah  Buletin  Hukum  dan Keadilan , Vol IV No. 1 Tahun 2020: 223.
Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332
Keuangan yang diteken Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020 ” . 6 “ Tentunya dana yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk menangani  masyarakat  di  seluruh Indonesia  yang  terdampak  covid  ini tidaklah  sedikit  dan  itu  merupakan dana yang besar. “ Tentunya dana yang besar  itu  harusnya  digunakan  sesuai dan  tepat  sasaran, “ maka  dari  itu pejabat  yang  berwenang  mulai  dari pejabat  pemerintah  pusat, “ pejabat pemerintah  daerah  sampai  dengan pejabat  desa  yang  diberi  amanat  untuk menyalurkan dana tersebut harus berhati-hati dan tidak menyalahgunakan  penggunaan  dana tersebut  untuk  keperluan  ataupun kepentingan yang menguntungkan pribadi.
“ Jika  mereka  tidak  amanah  dan menyalahgunakan  dana  tersebut,  maka akan ada ancaman hukuman pidana/hukuman  mati. “ Akan  ada ancaman
apabila terjadi Penyalahgunaan  dana  jika  dilakukan dalam  keadaan  bencana,  seperti  yang terjadi  saat  ini,  dengan  status  darurat kesehatan  masyarakat  dan  bencana nasional akibat wabah Covid-19.
Ancaman  pidana  mati  ini  diatur  UU
6 Anisa Mufida
Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Tipikor)  yang  mengancam  hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu.
Pada  masa  pandemi  covid-19 ini “ ada  dua  menteri  yang  diduga melakukan  korupsi  di  masa  pandemi covid-19. “ Pertama  adalah  Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Selanjutnya  ada  Menteri  Sosial  Juliari Batubara. 7 “ Juliari  ditersangkakan KPK  sebagai  penerima  suap  paket bansos,  sebagaimana  diatur  dalam pasal  12a,  pasal  12b,  dan  pasal  11  UU Tipikor. “ Pasal-pasal  ini  menjerat pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara  yang  menerima  hadiah  atau janji  dan  atau  suap  pasif. “ Ancaman pidana  ketiga  pasal  tersebut  paling tinggi  adalah  pidana  seumur  hidup. Pasal-pasal itu mudah dibuktikan.
“ Namun, ” “ menjatuhkan hukuman  mati  bagi  para  pelaku  tindak pidana  korupsi  oleh  pejabat  publik yang  miskin  hati  nurani  ini  tidaklah mudah. “ Guna  menerapkan  pasal  2 ayat  (2)  UU  Tipikor, “ beberapa  unsur tindak  pidana  harus  bisa  dibuktikan
7 Setyo  Aji,  “Soal  Hukuman  Mati  Bagi  2 Koruptor Eks Menteri,” https://kabar24.bisnis.com/read/20210217/16/1 357435/soal-hukuman-mati-bagi-2-koruptor- eks-menteri-ini-pendapat-icw, 2021.
Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332
telah  dilakukan  oleh  Mensos  dan kawan-kawan  secara  sempurna  dan selesai  (voltooid) ” . “ Unsur  tindak pidana korupsi dilakukan dalam  ’’keadaan  tertentu”  dalam perkara  Mensos  ini  perlu  diulas ” . “ Pemerintah sudah mengeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran  Penyakit  Virus  Corona 2019  (Covid-19)  sebagai  Bencana Nasional. 8
Dari latar
belakang
sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di atas  maka  adapun  yang  menjadi permasalahan  dalam  tulisan  ini  adalah Apakah  pidana  mati  sebagai  ultimum remedium  terhadap  pelaku  tindak pidana  korupsi  dana  bantuan  social covid-19  berdasarkan  Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo  Undang-undang No. 20 Tahun 2001 ?

## METODELOGI PENELITIAN
Pada penelitian ini
menggunakan metode penelitian normatif,  dengan  menggunakan  data sekunder. Data Sekunder pada penelitian ini terdiri dari sumber bahan
8 Prija  Djatmika,  “Pintu  Menuntut  Mati
Koruptor
Bansos,” https://www.jawapos.com/opini/09/12/2020/pi ntu-menuntut-mati-koruptor-bansos/, 2021.
hukum  primer,  Skunder,  dan  tersier yang brhubungan dengan penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dimaksudkan untuk menafsirkan bahan hukum  yang  relevan  untuk  kemudian ditarik  kesimpulan  melalui  cara  pola pemikiran  deduktif  ke  induktif,  untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang  diteliti  agar  hasil  dari  penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

## PEMBAHASAN
A. Tindak  Pidana  Korupsi  Dana Bantuan Sosial Covid-19
Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan  di  dalam  Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dan Undang-undang. “ Dalam pengertian  yuridis, " pengertian  korupsi tidak  hanya  terbatas  kepada  perbuatan yang  memenuhi  rumusan ” delik  dapat merugikan  keuangan  Negara  atau perekonomian  Negara  tetapi  meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan  masyarakat  atau  orang perseorangan.
Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332
“ Definisi  kerugian  keuangan negara  dapat  dilihat  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan  Negara,  Pasal  1  ayat
(22) ”
“kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat  berharga, dan barang, yang nyata dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja  maupun  lalai”. “ Oleh  karena itu kerugian keuangan negara itu harus pasti,  tidak  menerka-nerka  dan  harus dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara. 9 Dalam hukum nasional sebagaimana  tertuang “ dalam  undang- undang ” No. “ 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi, dikemukakan dengan tegas:“... mengingat  korupsi  di  Indonesia  terjadi secara  sistematik  dan  meluas  sehingga tidak  hanya  merugikan  keuangan Negara,  tetapi  juga  telah  melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan  cara  luar  biasa. 10 Penanganan
9 Prija Djatmika
10 Kristian  dan  Yopi  Gunawan, Tindak  Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Harmonisasi Antara  Hukum  Nasional  Dan  The  United
kejahatan  luar  biasa  membutuhkan penanganan  dan  pencegahan  yang  luar biasa  juga,  maka  seluruh  lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang bahaya laten dan pencegahannya.
Di Indonesia penanganan kejahatan  luar  biasa  terhadap  tindak pidana  korupsi  telah  di  rumuskan  di dalam “ Undang-undang  Nomor  31 Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi ” ,  dimana  di  dalam “ undang-undang ” tersebut diatur mengenai  pidana  mati. “ Jika  dilihat dari  sifat  hukum  pidana  itu  sendiri, maka pidana mati merupakan Ultimum Remedium ” (alat  terakhir) “ namun ” apabila  dilihat  dari  perasaan  sosiologis masyarakat,  penjatuhan  pidana  mati merupakan Premium Remedium (pilihan  utama).  Sejauh  ini,  Indonesia memang telah mengatur hukuman mati bagi  para  pelaku  kasus-kasus  yang dianggap  urgen  dan  korupsi    juga termasuk didalamnya, seperti pembunuhan,  terorisme,  narkoba,  dan korupsi. Terhadap tindak pidana korupsi,  pidana  mati  diatur  di  dalam
Nations Convention Against Corruption (UNCAC) )  (Bandung:  PT.Refika  Aditama, 2015).
Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332
“ pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana
Korupsi.Pasal  2  ayat  (1) ” .  “Setiap orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri  atau  orang  lain  yang  suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00  (dua  ratus  juta  rupiah) dan paling banyak
Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Pasal  2  ayat  (2)  “Dalam  hal tindak  pidana  korupsi  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan dalam  keadaan  tertentu  pidana  mati dapat dijatuhkan.” “ Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001 terhadap  Undang-undang  Nomor  31 tahun 1999 adalah perubahan penjelasan  Pasal  2  ayat  (2). “ Sesudah diadakan  perubahan,  Pasal  2  ayat  (2) menyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan ” “keadaan  tertentu” “ adalah
keadaan yang dapat  dijadikan ” sebagai alasan  pemberatan  pidana  bagi  pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila ” : 11 a. “ Tindak pidana tersebut dilakukan  terhadap  dana-dana yang diperuntukkan bagi ” :
1. “ penanggulangan  keadaan bahaya ”
2. “ bencana alam nasional ”
3. “ penanggulangan akibat kerusuhan social yang meluas ”
4. “ penanggulangan krisis ekonomi dan moneter ”
b. “ Pengulangan tindak pidana korupsi ”
“ Dalam  keadaan  tertentu  disini dijelaskan  maksudnya  adalah  seperti bencana nasional, atau keadaan darurat. Dari  penjelasan  diatas  pada  ayat  (2) dalam  keadaan  tertentu  orang    yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dihukum  pidana  mati  sesuai  dengan ketentuan. “ Oleh karena itu penyalahgunaan alokasi dana Covid-19 itu  dapat  dikategorikan  dalam  keadaan tertentu  dan  pelakunya  dapat  dihukum mati. ”
“ Namun keluarnya Perppu Nomor 1 tahun 2020 justru
11 R.  Wiyono, Pembahasan  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332
melemahkan  penegakan  hukum  UU Tipikor dan perubahannya. Yang mana Perppu tersebut berisi tentang Kebijakan  Keuangan  dan  Stabilitas Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan Pandemi covid 19 pada pasal 27 ayat 1 pada  perppu  1/2020  yang  mana  harus diperhatikan  dalam  pasal  tersebut menyatakan:
“Biaya  yang  telah  dikeluarkan Pemerintah  dan/atau  lembaga  anggota Komite  Stabilitas  Sistem  Keuangan (KSSK)  dalam  rangka  pelaksanaan kebijakan  pendapatan  negara  termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan  belanja  negara  termasuk kebijakan  di  bidang  keuangan  daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program  pemulihan  ekonomi  nasional, merupakan  bagian  dari  biaya  ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis  dan  bukan  merupakan  kerugian negara.”
Dan Pasal 27 Ayat (2)
menyatakan  bahwa  :  “Anggota  KSSK, Sekretaris  KSSK,  anggota  sekretariat KSSK,  dan  pejabat  atau  pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan, serta  Lembaga  Penjamin  Simpanan, dan  pejabat  lainnya,  yang  berkaitan
dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang ini,  tidak  dapat  dituntut  baik  secara perdata  maupun  pidana  jika  dalam melaksanakan  tugas  didasarkan  pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. Dengan demikian, terhadap Pasal  27  Perppu  No.  1  Tahun  2020 merupakan  bentuk  impunitas.  Hal  ini dikarenakan  Pasal “ tersebut  berpotensi disalahgunakan  karena  menghilangkan pertanggungjawaban si pelakunya ” .
“ Berhubung  perbuatan  korupsi baru memenuhi unsur adanya penyalahgunaan wewenang, sedangkan wewenang  tersebut  terdapat  pada pejabat  negara,  dan  adanya  unsur kerugian  keuangan  negara,  sedangkan kerugian keuangan negara itu dilakukan  oleh  pejabat  publik sebagai penyelenggara  negara,  maka  sudah barang  tentu  korupsi  tidak  terlepas dengan  perbuatan  pejabat  negara  yang memiliki kewenangan dan menyalahgunakan  kewenangannya  itu untuk kepentingannya atau kelompoknya sehingga berakibat dapat merugikan  keuangan  Negara. “ Oleh karena  itu  kerugian  keuangan  negara baru  terpenuhi  apabila  benar-benar adanya tindakan menyalahgunakan
Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332
wewenang,  kesempatan  atau  sarana yang  ada  pada  seseorang  karena jabatan  atau  kedudukannya  dan  hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan  perbuatan  untuk  memperkaya diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi. 12
“ Mengenai  bentuk  kerugian keuangan negara itu dengan berpedoman  pada  UU  No.  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  dan UU  No.  31  Tahun  2009  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi menurut  Eddy  Mulyadi  Soepardi, adalah : 13
1. “ Segala pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah
(dapat  berupa  uang,  barang)  yang seharusnya tidak dikeluarkan.
2. “ Segala pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih  besar  dari  yang  seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
3. “ Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah  yang  seharusnya diterima  (termasuk  diantaranya penerimaan  dengan  uang  palsu, barang fiktif).
12 Maswandi,  “Penerapan  Hukuman  Mati  Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam di Indonesia,” Mercatoria Vol 9 No. 1, Juni 2016: 75.
13 Maswandi
4. “ Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah  lebih  kecil/rendah dari  yang  seharusnya  diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
5. “ Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah  yang  seharusnya tidak ada.
6. “ Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah  yang  lebih  besar dari yang seharusnya.
7. “ Hilangnya suatu hak negara/daerah  yang  seharusnya dimiliki  /diterima  menurut  aturan yang berlaku.
8. “ Hak  negara/daerah  yang  diterima lebih  kecil  dari  yang  seharusnya diterima.  Jadi  sudah  cukup  jelas bahwa perbuatan korupsi itu merupakan  tindakan  dari  pejabat negara  yang  menyalahgunakan kewenangannya  untuk  mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya yang berakibat dapat merugikan keuangan Negara.
B. Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi
“ Dalam  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Korupsi Tahun 2003  (United  Nations  Convention Against Corruption, 2003) pada
Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332
pembukaannya (preamble)
menyebutkan  bahwa ” “ The  prevention and  eradication  of  corruption  is  a responsibility of all states and that they must  coorperate  with  one  another” (pencegahan dan pemberantasan korupsi  merupakan  tanggung  jawab semua negara dan bahwa mereka harus bekerja sama satu dengan yang lainnya).
Adanya  ketentuan  internasional  ini menjadikan  diberbagai  negara  secara tegas  telah  memperlakukan  hukuman mati  terhadap  tindak  pidana  korupsi (koruptor)”.
“ Penjatuhan pidana sebagai suatu  nestapa  kepada  pelaku  tindak pidana merupakan obat terakhir
( ultimum  remedium ),  yang  hanya dijalankan  apabila  upaya-upaya  lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan ” . “ Salah  satu  bentuk  sanksi yang  paling  berat  adalah  pidana  mati yang  selalu  diperdebatan  keberadaan dan  urgensinya  selama  ratusan  tahun oleh  para  sarjana  hukum  pidana  dan kriminologi. 14
“ Dalam  setiap  ancaman  pidana mati tersebut selalu dicantumkan alternatif berupa pidana penjara seumur hidup  atau  pidana  penjara  selama  dua
14 Soedjono  Dirdjosisworo, Hukum  Tentang Narkotika  di  Indonesia (Bandung:  Karya Nusantara, 2004).
puluh tahun ” . “ Bentuk-bentuk pemidanaan  yang  dijatuhkan  tidaklah terlepas  dari  latar  belakang  filosofi yang  melahirkan  teori-teori  tujuan pemidanaan, maka apabila pidana mati dimaksudkan sebagai upaya pembalasan (menurut Vergeldings
Theorien) akan mengakibatkan kecenderungan  untuk  memuaskan  atau dapat  saja  tidak  memuaskan,  di  mana secara estetika terpidana harus menerima penderitaan seimbang dengan  korbannya ” . “ Sementara  itu, tujuan  pemidanaan  yang  lain,  adalah lebih menitikberatkan sebagai  prevensi dengan  maksud  agar  orang  lain  jera untuk tidak melakukan kejahatan ” .
“ Tujuan pemidanaan selain memiliki  unsur  sebagai  pencegahan, juga  untuk  memperbaiki  terpidana,  di samping  mempertahankan  tata  tertib hukum. “ Pidana mati apabila bertujuan sebagai pembalasan maupun pembelajaran  bagi  masyarakat  atau agar  masyarakat  menjadi  jera  untuk tidak mengulangi atau meniru tindakan yang melanggar hukum, ternyata maksud dan tujuan itu tidaklah tercapai seperti  yang  diharapkan,  karena  pada kenyataannya  kasus  tindak  pidana pembunuhan  dan  kejahatan  narkoba tidak menjadi berkurang, bahkan
Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332
meningkat,  sekalipun  sudah  terjadi pemidanaan  mati  yang  dijatuhkan terhadap  pelaku  kejahatan  tersebut. Dalam  kasus  tindak  pidana  narkoba yang  dianggap  sebagai  kejahatan  yang paling  serius  dan  dapat  menjadi  alat subversi, bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. 15
“ Hakikat dan tujuan pemidanaan  seiring  dengan  hukum pidana  itu  merupakan  hukum  sanksi istimewa  dan  menurut  Sudarto  bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi  yang  negatif,  yang  diterapkan jika sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana mempunyai  fungsi  yang  subsidair. 16
Ultimum  remedium,    merupakan  salah satu  asas  yang  terdapat  di  dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan  bahwa  hukum  pidana haruslah  ditempatkan  sebagai  upaya terakhir  atau senjata pamungkas dalam hal  penegakan  hukum  pidana  setelah pendekatan-pendekatan  non  penal  lain tidak berhasil untuk dilakukan.
Sudikno  Mertokusumo  dalam  bukunya
15 Arief  Barda  Nawawi,  Barda  Nawawi  Arief,
Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan  Hukum  Pidana (Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
16 Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana (Bandung, Alumni, 1977).
“ mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir.
“ Sedangkan arti primum remedium  diartikan  sebagai  asas  yang merupakan  kebalikan  dari  ultimum remedium, yakni hukum pidana diberlakukan  sebagai  pilihan  utama ” . Menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. “ mengemukakan  bahwa  sanksi pidana  itu  termasuk  kategori  sanksi yang  sifatnya  noodrecht  dalam  rangka pemikiran  hukum  pidana  sebagai sarana  hukum  ultimum  remedium bukan primum remedium. “ Dari penjelasan  di  atas  dapat  diketahui bahwa  dalam  konteks  hukum  pidana, ultimum  remedium merupakan  asas hukum  yang  menempatkan  hukum pidana  sebagai  alat  terakhir  dalam penegakan hukum, sedangkan premium remedium adalah  teori  hukum  pidana modern yang menyatakan bahwa hukum  pidana  sebagai  alat  utama dalam penegakan hukum. 17
Dengan demikian, terhadap pelaku  tindak  pidana  korupsi  dana bantuan  sosial  saat  pandemic  covid-19 jika  melihat  aturan  yang  tertuang  di dalam  Pasal  2  ayat  (2) “ Undang-
17 Bambang  Poernomo, Pelaksanaan  Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan (Yogyakarta : Liberty, 1986).
Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332
undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang- undang  No.  20  Tahun  2001 ” ,  yang menegaskan  bahwa  “Dalam  hal  tindak pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  dilakukan  dalam keadaan  tertentu  pidana  mati  dapat dijatuhkan.”  Terhadap  pelaku  tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana mati,  di  mana  dalam  penjelasannya frasa  “keadaan  tertentu” “ itu  sebagai pemberatan  hukuman  jika  korupsi dilakukan,  diantaranya  dalam  keadaan bencana  alam  nasional,  negara  dalam keadaan  krisis  ekonomi  dan  moneter ” . Namun,  belum  dapat  diketahui  apakah dengan menerapkan pidana mati terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi ini dapat  menanggulangi tindak pidana ini. Dapat  dikatakan  bahwa  untuk  saat ini  kebijakan  hukuman  mati  bagi terpidana bukanlah solusi atas permasalahan korupsi di Negara ini.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
“ Tindak pidana korupsi sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 merupakan  kejahatan  luar  biasa  ( extra ordinary  crime )  yang  pada  umumnya kejahatan  ini  dilakukan  oleh  kaum intelektual  dari  seorang  pejabat  yang
mempunyai kewenangan untuk mempergunakan keuangan negara, sehingga  perbuatan  korupsi  boleh dikatakan  suatu  perbuatan  pejabat negara  yang  akibatnya  merugikan keuangan negara tidak sedikit sehingga dampaknya  akan  merusak  sendi-  sendi perekonomian suatu Negara. Penerapan hukuman  mati  sebagaimana  yang ditentukan  menurut  Pasal  2  ayat  (2) dari undang-undang ini terhadap tindak pidana  korupsi  dana  bantuan  sosial covid-19 yang dilakukan dalam keadaan tertentu dipandang telah sesuai dengan  hukum.  Namun,  penjatuhan pidana  mati  sebagai  suatu  nestapa kepada pelaku tindak pidana merupakan  obat  terakhir  ( ultimum remedium ),  yang  hanya  dijalankan apabila upaya-upaya lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan.
Dalam  menanggulangi “ tindak pidana  korupsi  dibutuhkan  keberanian jaksa  dan  hakim  dalam  mengambil keputusan terkait dengan tindak pidana korupsi  ini,  tanpa  hukuman  mati apabila  jaksa  dan  hakim  berani mengambil  keputusan  lebih  tinggi  dari pada  yang  selama  ini  dilakukan,  yang mana  selama  ini  kita  tahu  bahwa hukuman  bagi  para  pelaku  koruptor masih  diangka  yang  rendah  dan  tidak
Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332
berani  mengambil  keputusan  berat, maka bisa disimpulkan kualitas tuntutan  menjadi  salah  satu  kunci pemberian  hukuman  bagi  para  pelaku tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Fida’  Abdur  Rafi’, Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian
Jiwa), Republika, Jakarta, 2006.
Anisa  Mufida,  “Polemik  Pemberian Hukuman  Mati  Pelaku  Korupsi Di  Tengah  Pandemi  Covid-19,” Adalah  Buletin  Hukum  dan Keadilan ,  Vol  IV  No.  1  Tahun 2020: 223.
Arief  Barda  Nawawi,  Barda  Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan  dan  Pengembangan Hukum  Pidana, Bandung:  PT.
Citra Aditya Bakti, 2005.
Bambang Poernomo, Pelaksanaan
Pidana  Penjara  dengan  Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta  : Liberty, 1986.
Emerson  Yunto, Negeri  di  Kepung
Koruptor , Malang: Intrans
Publishing  Wisma  Kali  Metro,
2011.
Evi  Hartanti, Tindak  Pidana  Korupsi, Edisi  Kedua ,  Jakarta:  Sinar
Grafika, 2009.
Kristian  and  Yopi  Gunawan, Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap  Harmonisasi  Antara Hukum Nasional Dan The United Nations Convention Against
Corruption (UNCAC) ), Bandung: PT.Refika Aditama, 2015.
Maswandi,  “Penerapan  Hukuman  Mati Bagi  Koruptor  Dalam  Perspektif Islam  di  Indonesia,” Mercatoria Vol 9 No. 1, Juni 2016: 75.
Prija  Djatmika,  “Pintu  Menuntut  Mati
Koruptor Bansos,” https://www.jawapos.com/opini/
09/12/2020/pintu-menuntut-mati- koruptor-bansos/, 2021.
R.  Wiyono, Pembahasan  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak
Pidana  Korupsi ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2005.
Romli  Atmasasmita, Sekitar  Masalah Korupsi  Aspek  Nasional  dan Aspek  Internasional ,  Bandung:
Mandar Maju, 2004.
Setyo Aji, “Soal Hukuman Mati Bagi 2
Koruptor Eks Menteri,” https://kabar24.bisnis.com/read/2 0210217/16/1357435/soal- hukuman-mati-bagi-2-koruptor-
eks-menteri-ini-pendapat-icw,
2021. Soedjono Dirdjosisworo, Hukum
Tentang  Narkotika  di  Indonesia,
Bandung: Karya Nusantara, 2004.
Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana , Bandung, Alumni, 1977.