YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 2, Agustus 2022, hlm. (11-25) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah dalam Akad Murabahah pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya
Abigail Shania Azzafira
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Surabaya email: abigailshan16@gmail.com
Sri Maharani MTVM
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Surabaya email: runnei2014@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i2.
Info Artikel |Submitted : 8 Maret 2022 |Revised : 1 Agustus 2022 |Accepted : 3 Agustus 2022
How  to  cite: Abigail  Shania  Azzafira,  Sri  Maharani  MTVM, “ Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah dalam Akad Murabahah pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya ” , Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 2, Agustus 2022”, hlm. 1 1-25.

## ABSTRACK:
In this writing, this study aims to determine the implementation of the murabahah contract on sharia home ownership loans and the settlement of defaults made by customers in the murabahah agreement for sharia home ownership loans at Bank Muamalat Surabaya Branch. The source of this writing data was obtained from interviews with staff of Bank Muamalat Surabaya Branch, legislation, and various literatures. The author uses empirical  juridical  research  methods,  namely  the  type  of  sociological  legal  research  and  can  be  called  field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society. The house is an important  basic  need  for  humans  for  shelter  and  not  a  few  people  buy  houses  by  KPR.  In  this  paper,  the implementation of the murabahah contract on home ownership loans is carried out in several stages from the submission stage to the approval of the disbursement of funds. However, in the mortgage financing provided by Bank Muamalat, problems often arise, namely defaults by customers. Settlement of the default is carried out with non-litigation efforts starting with the stage of issuing a warning letter, restructuring, and finally the auction process. In the process of resolving the default, there are still some people who do not understand. Therefore, the author conducted this writing to find out how the process of settlement of mortgage defaults by customers in a murabahah contract at Bank Muamalat Surabaya Branch.
Keyword : Murabahah, Implementation, Settlement of Default

## ABSTRAK:
Dalam penulisan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah pada kredit pemilikan rumah syariah dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam  akad murabahah kredit  pemilikan  rumah  syariah  di  Bank  Muamalat  Cabang  Surabaya. Sumber  data  penulisan  ini  diperoleh  dari  wawancara  dengan  staff  Bank  Muamalat  Cabang Surabaya, perundang-undangan, dan berbagai literatur. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis  empiris  yaitu  jenis  penelitian  hukum  sosiologis  dan  dapat  disebut  dengan  penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.  Rumah merupakan kebutuhan pokok penting bagi manusia untuk tempat berteduh dan  tidak  sedikit  masyarakat  yang  membeli  rumah  dengan  cara  KPR.  Dalam  penulisan  ini, pelaksanaan  akad murabahah pada  kredit  pemilikan  rumah  dilakukan  dengan  beberapa  tahapan mulai dari tahap pengajuan hingga persetujuan pencairan dana. Namun dalam pembiayaan KPR yang diberikan Bank Muamalat sering terjadi permasalahan yang muncul yaitu wanprestasi yang dilakukan  nasabah.  Penyelesaian  wanprestasi  tersebut  dilakukan  dengan  upaya  nonlitigasi  yang dimulai dengan tahap pemberian Surat Peringatan, rekstrukturisasi, hingga akhirnya pada proses lelang. Dalam proses penyelesaian wanprestasi tersebut masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang mengerti. Oleh karena itu penulis melakukan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana proses  penyelesaian  wanprestasi  KPR  yang  dilakukan  nasabah  dalam  akad murabahah di  Bank Muamalat Cabang Surabaya.
Kata Kunci : Murabahah, Pelaksanaan, Penyelesaian Wanprestasi

## Pendahuluan
Rumah  merupakan  salah  satu kebutuhan  pokok  bagi  manusia,  karena rumah  menjadi  tempat  untuk  berteduh, beristirahat,  beribadah,  serta  aktivitas manusia lainnya. Selain menjadi kebutuhan  pokok  manusia,  rumah memiliki  peran  yang  penting  untuk mewujudkan  sebuah  keluarga  yang harmonis,  karena  setiap  manusia  ingin keluarganya  memiliki  tempat  hunian yang  nyaman  untuk  memberikan kebahagiaan keluarganya. Namun harga rumah  yang  semakin  tinggi  membuat jarang  orang  mampu  untuk  dapat membeli  rumah  secara  tunai,  sehingga orang-orang membelinya secara mengangsur  atau  menyewa  adalah alternatif yang dapat dipilih. Hal tersebut membuat  permintaan  atas  kepemilikan rumah untuk setiap tahunnya mengalami kenaikan  yang  signifikan.  Dengan semakin  tingginya  permintaan  atas kepemilikan  rumah,  disini  bank  muncul sebagai  jembatan  bagi  kebutuhan pembeli  dan  penjual  rumah  dengan menawarkan  fasilitas  mengangsur  atau Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR).  KPR merupakan salah satu jenis layanan yang bank berikan kepada para nasabah yang mengharapkan  mendapatkan  pelayanan pinjaman dalam pembelian rumah secara kredit. 1 Sebagaimana  bank  memiliki fungsi  utama  yaitu  menghimpun  dana dalam bentuk simpanan dan
menyalurkan  dana  kepada  masyarakat dalam bentuk kredit. 2
Produk  KPR  yang  ditawarkan oleh bank syariah pada dasarnya berbeda dengan  produk  KPR  yang  ditawarkan oleh  bank  konvensional.  Perbedaan  ini dapat  dilihat  karena  masing-masing
1 Abdul  Ghofur  Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009, hlm. 75.
2 Andri  Soemitra, Hukum  Ekonomi Syariah  dan  Fiqh  Muamalah:  di  Lembaga Keuangan  dan  Bisnis  Kontemporer ,  Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2019, hlm. 165.
memiliki  perbedaan prinsip antara bank syariah  dengan  bank  konvensional.
Dalam bank syariah berdasarkan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan  Syariah  konsep  yang ditawarkan  adalah  konsep  berbasis  bagi hasil dan juga perdagangan. Bank syariah disebut Islamic  banking yaitu  sistem perbankan  yang  dalam  pelaksanaannya tidak  menggunakan  sistem  bunga  ( riba ), spekulasi  ( maysir ),  dan  ketidakpastian atau  ketidakjelasan  ( gharar )  dalam memberikan  jasa  pada  penghimpunan dana maupun pembiayaannya. 3
Sedangkan  dalam  bank  konvensional konsep  yang  ditawarkan  yaitu  sistem yang  berbasis  bunga.  Karena  di  bank syariah  jasa  bank  yang  diberikan  telah disesuaikan  dengan  prinsip  syariah dimana  menggunakan  akad-akadnya yang  adaptif  dengan  perkembangan zaman.
Bank Muamalat Cabang Surabaya mempunyai  jenis  KPR  untuk  dapat dijadikan  solusi  bagi  masyarakat  dalam pembelian  rumah.  Salah  satu  produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat yaitu KPR iB Muamalat Fix and Fix. Pembiayaan  KPR  iB  Muamalat  Fix and  Fix  dapat  dilakukan  dengan  akad murabahah yaitu  transaksi  jual  beli dimana  penjual  menawarkan  barang dagangannya  dengan  menyebutkan harga yang merupakan jumlah dari harga perolehan dengan menambahkan nominal  tertentu  sebagai  keuntungan (margin). 4 dengan  kata  lain  penjualan barang  kepada  nasabah  dilakukan  atas dasar cost  plus  profit. Penambahan keuntungan  (margin)  dari  penjualan barang  dalam  pembiayaan murabahah tersebut  merupakan  cara  bank  untuk
3 Nur  Wahid, Perbankan  Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif , Jakarta, Kencana, 2021, hlm. 3.
4 St.  Saleha  Madjid,  “Konsep Murabahah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 10 – 19.
mendapatkan keuntungan tanpa adanya unsur  riba. 5 Menurut  hasil  wawancara penulis  dengan  Bapak  Sugik  Purnomo selaku  Relationship  Manager  Cunsumer Financing  Bank  Muamalat  Cabang Surabaya  dalam  kurun  waktu  3  tahun jumlah  nasabah  yang  mengajukan  KPR dengan akad murabahah sebanyak 90-100 nasabah  per  tahunnya  dan  yang melakukan  wanprestasi  sebanyak  5-10 per tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa permintaan  untuk  pembiayaan  KPR dengan  akad murabahah masih  banyak akan  tetapi  masih  banyak  juga  nasabah yang melakukan wanprestasi.
Dalam  pembiayaan  KPR  yang diberikan  oleh  Bank  Muamalat  sering muncul beberapa permasalahan wanprestasi  pada  pembiayaan  yang dilakukan  pihak  nasabah,  sebagaimana hal tersebut telah diperjanjikan pada akad murabahah antara  kedua  belah  pihak.
Pembiayaan bermasalah
atau wanprestasi  dalam  hal  ini  adalah pembiayaan  yang  berpontensi  untuk merugikan  bank  sehingga  berpengaruh terhadap  kesehatan  bank  itu  sendiri. 6 Untuk menyelesaikan
masalah wanprestasi  dapat  diselesaikan  dengan upaya jalur ligitasi dan jalur non litigasi. Namun  dalam  penulisan  ini,  penulis memberikan  jawaban  atas  penyelesaian wanprestasi  melalui  upaya  non  litigasi. Penyelesaian  sengketa  wanpretasi  yang dilakukan  oleh  nasabah  dalam  akad murabahah pada  kredit  pemilikan  rumah juga diatur dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  No.
5 Bagya  Agung  Prabowo,  “Konsep
Akad  Murabahah  Pada  Perbankan  Syariah (Analisis  Kritis  Terhadap  Aplikasi  Konsep Akad  Murabahah  di  Indonesia  dan Malaysia),” Journal  Hukum Vol.  16,  No.  1, 2009, hlm. 111 – 12.
6 Azharsyah  Ibrahim  dan  Arinal Rahmati,  “Analisis  Solutis  Penyelesaian Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank  Syariah: Kajian  Pada  Produk  Murabahah  di  Bank Muamalat  Indonesia  Banda  Aceh,” Iqtishadia Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 71 – 96.
47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian  Piutang Murabahah Bagi Nasabah  Tidak  Mampu  Membayar  dan juga  diatur  pada  Peraturan  Bank Indonesia  No.  13/9/PBI/2011  tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan  Bank  Syariah  dan  Unit Usaha Syariah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  empiris,  yaitu  jenis  penelitian hukum  sosiologis  dan  dapat  disebut penelitian  di  lapangan  yaitu  mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang  terjadi  dalam  kenyataan  di masyarakat. 7 Penelitian hukum digunakan  untuk  menemukan  proses terjadinya  dan  mengenai  proses  kerja hukum  yang  terjadi  di  masyarakat dengan melakukan penelitian hubungan antara  hukum  dengan  lembaga  sosial lainnya  yang  mengunakan  teknik penelitian ilmu sosial. 8
Dengan  arti  lain  yaitu  suatu penelitian  dilakukan  terhadap  keadaan yang  sebenarnya  atau  keadaan  yang nyata  di  masyarakat  dengan  maksud untuk  mengetahui  dan  menemukan fakta-fakta  dan  data  yang  dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul lalu  beralih  kepada  identifikasi  masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. 9
Penulis  menggunakan  metode penelitian empiris 10 karena penelitian  ini
7 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam  Praktik ,  Jakarta,  Sinar  Grafika,  2002, hlm. 15.
8 Masruhan, Metode Penelitian Hukum , Surabaya, Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128.
9 Waluyo, Penelitian  Hukum  dalam Praktik , hlm. I6.
10 Chandra  Ferdiawan    dan Mohammad  Fasyehhudin,  “ Kewenangan Pengawasan  oleh  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia Terhadap  Izin  Dumping  Limbah  Bahan
menggunakan  data  yang  diperoleh langsung  dari  masyarakat.  Sumber  data di  penelitian  ini  menggunakan  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh sumbernya,  baik  melalui  wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen  tidak  resmi  kemudian  diolah oleh  peneliti.  Sedangkan  data  sekunder yaitu buku, jurnal, maupun para sarjana yang  mempunyai  kualifikasi  tinggi. Penelitian  ini  dijalankan  secara  khusus yang  berkaitan  dengan  hukum  perdata dan  hukum  acaranya  di  Indonesia mengenai  Pelaksanaan  Penyelesaian Wanprestasi  Yang  Dilakukan  Oleh Nasabah  Dalam  Akad Murabahah Pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah Di Bank Muamalat Surabaya.
Pelaksanaan  Akad  Murabahah  Pada Kredit  Pemilikan  Rumah  Syariah  Di Bank Muamalat Cabang Surabaya
Bank  Syariah  yang  menerapkan sistem  bagi  hasil  bertujuan  untuk menciptakan transaksi yang
menguntungkan  berbagai  pihak  dengan berbasis keadilan yang bebas dari segala hal  yang  merugikan  nasabah.  Nilai keadilan  ini  tercermin  dalam  penerapan bagi  hasil  yang  sistem  inilah  yang membedakan
dengan
perbankan konvensional. 11
Akad murabahah adalah salah satu akad  yang  sering  diminati  oleh masyarakat
dalam mengambil
pembiayaan  di  bank  syariah.  Menurut Pasal  1  Angka  25  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah,  Pembiayaan  adalah penyediaan  dana  atau  tagihan  yang dipersamakan  oleh  bank  yang  berisikan transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk mudharabah dan musyarakah ,  transaksi
Berbahaya  dan  Beracun  di  Wilayah Kabupaten  Bekasi,” Sultan  Jurisprudance: Jurnal  Riset  Ilmu  Hukum Vol.  1,  No.  2,  2021, hlm. 41 – 54.
sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa  beli  dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,  salam,  dan  istishna, transaksi  pinjam  meminjam  dalam bentuk piutang qardh, dantransaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
Akad murabahah merupakan salah satu jenis akad jual beli yang digunakan dalam  pembiayaan  di  Bank  Muamalat Cabang  Surabaya  yang  mana  akad digunakan  sebagai  bentuk  kesepakatan antara  nasabah  dan  pihak  bank  dalam menjalankan  transaksi  syariah.  Akad menurut  Pasal  1  Angka  13  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah  adalah  kesepakatan tertulis  antara  bank  syariah  atau  Unit Usaha  Syariah  dan  pihak  lain  yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing  pihak  sesuai  dengan prinsip  syariah.  Prinsip  syariah  disini adalah  ketentuan  Hukum  Islam  yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian  syariah  dari  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Dalam pelaksanaan akad
murabahah sendiri  telah  diatur  dalam Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis
Ulama Indonesia No. 04/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
Fatwa  tersebut  berisikan  ketentuan umum murabahah dalam  bank  syariah dan  juga  kepada  nasabah.  Ketetapan pertama yaitu ketentuan umum murabahah dalam  bank  syariah  yang berisi:
1) Akad murabahah yang dijalankan oleh  nasabah  dan  bank  harus yang bebas riba.
2) Yang diperjualbelikan merupakan  barang  yang  tidak diharamkan oleh syariah Islam.
11
Supriadi dan Ismawati, “Implementasi  Prinsip -Prinsip  Perbankan Syariah  Untuk  Mempertahankan  Loyalitas Nasabah,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.
3, No. 1, 2020, hlm. 41 – 50.
3) Bank  membiayai  sebagian  atau seluruhnya dari harga pembelian barang yang mana telah disepakati kualifikasinya.
4) Bank  membeli  objek  yang diinginkan  nasabah  atas  nama bank  sendiri,  dan  pembelian  ini harus bebas riba dan sah.
5) Jika pembelian dengan murabahah dilakukan  secara  hutang,  maka bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. 6) Lalu  bank  menjual  barang tersebut kepada nasabah (pemesan)  dengan  harga  jual senilai  harga  beli  ditambah dengan  keuntungannya.  Dalam hal tersebut bank harus memberitahukan  secara  jujur tentang  harga  pokok  barang kepada nasabah  mengenai biaya yang diperlukan. 7) Nasabah membayar harga barang  yang  telah  disepakati pada  jangka  waktu  yang  telah ditentukan. 8) Perjanjian khusus dengan nasabah  dapat  diadakan  sebagai bentuk  pencegahan  terjadinya penyalahgunaan  atau  kerusakan akad tersebut.
9) Apabila  bank  ingin  mewakilkan kepada  nasabah  untuk  membeli barang  dari  pihak  ketiga,  akad jual beli murabahah tersebut harus dilakukan setelah barang, secara prinsip,  menjadi  milik  bank.
Adapun  ketetapan  kedua  yaitu ketentuan  umum murabahah kepada nasabah yang berisi: 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu  barang  atau  aset  kepada bank. 2) Jika bank menerima permohonannya, ia harus membeli  terlebih  dahulu  aset
yang  dipesannya  secara  sah dengan pedagang.
3) Kemudian  bank  menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai  dengan  janji  yang  telah disepakatinya,  karena  secara hukum  janji  tersebut  mengikat; kemudian  kedua  belah  pihak harus membuat kontrak jual beli.
4) Dalam  hal  jual  beli  ini  bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 5) Apabila nasabah menolak membeli  barang  tersebut,  biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh  bank,  bank  dapat  meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7) Apabila  uang  muka  memakai kontrak  urbun  sebagai  alternatif dari uang muka, maka: a. jika  nasabah  memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
b. jika  nasabah  batal  membeli, uang  muka  menjadi  milik bank maksimal sebesar kerugian  yang  ditanggung oleh bank akibat dari pembatalan tersebut; dan jika uang  muka  tidak  cukup untuk  membayar  kerugian,
nasabah wajib melunasi kekurangannya.
Kredit pemilikan rumah termasuk pembiayaan  jual  beli  yang  mana  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  akad murabahah . Hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan
Pembiayaan  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
Pelaksanaan  pengajuan  akad
murabahah kredit  pemilikan  rumah syariah  di  Bank  Muamalat  Cabang Surabaya  terdapat  beberapa  tahapan, yaitu meliputi: 12
a. Tahap pengajuan pembiayaan
Dalam  tahap  ini  nasabah  yang ingin mengajukan pembiayaan kredit  pemilikan  rumah  harus mencari  atau  telah  memilih  rumah yang  ingin  diajukan  pembiayaan  di bank beserta harga rumah yang jelas. Karena  nantinya  Bank  Muamalat harus  membeli  terlebih  dahulu rumah  yang  diinginkan  nasabah apabila  pengajuannya  diterima  agar nasabah dapat melakukan pembiayaan kpr di Bank Muamalat. b. Tahap penawaran akad Di tahap ini nasabah mendapat penawaran akan menggunakan  akad  apa  yang nantinya digunakan dalam transaksi kredit  pemilikan  rumah  yang diajukan.  Jika  menggunakan  akad murabahah maka  pihak  bank  akan menjelaskan  terkait  dengan  harga rumah,  margin  keuntungan,  rincian angsuran  pembiayaan,  dan  uang muka.  Tahap  ini  pihak  bank  dan nasabah  melakukan  negoisasi  dan kesepakatan terkait dengan penjelasan dari pihak bank sebelumnya.
c. Tahap melengkapi dokumen
Nasabah melengkapi persyaratan  berkas  dokumen  yang telah ditentukam oleh Bank Mualamat Cabang Surabaya, berikut adalah  beberapa  dokumen  yang harus dilengkapi antara lainnya:
1) Formulir  aplikasi  asli  diisi lengkap dan benar;
12 Wawancara  dengan  Bapak  Sugik Purnomo  selaku  Relationship  Manager Cunsumer Financing Bank Muamalat Cabang
2) Fotokopi KTP calon nasabah dan suami/istri;
3) Fotokopi Kartu Keluarga;
4) Fotokopi surat nikah; 5) Fotokopi rekening tabungan/giro  pribadi  3  bulan terakhir  yang  mencerminkan gaji/penghasilan; 6) Laporan  keuangan  perusahaan (neraca dan/atau L/R) dan/atau fotokopi bukti/catatan transaksi bisnis; 7) Slip  gaji  asli  3  bulan  terakhir dan/atau surat keterangan penghasilan yang sejenis; 8) Fotokopi izin-izin praktek profesi; 9) Fotokopi akte pendirian perusahaan  beserta  perubahan dan  izin-izin  usaha:  TDP  dan SIUP;
10) Fotokopi  NPWP  pribadi/SPT pribadi;
11) Surat keterangan kerja asli.
d. Tahap verifikasi identitas Pada  tahap  ini  pihak  bank melakukan pengecekan data nasabah seperti  formulir  aplikasi  pengajuan pembiayaan  KPR,  kartu  tanda penduduk, akta nikah, kartu keluarga,  dan  NPWP.  Kemudian pihak bank juga melakukan pengecekan  terkait  dengan  rekam jejak  atau  yang  dikenal track  record nasabah  dalam  hal  informasi mengenai pembiayaan yang dilakukan sebelumnya untuk mengetahui  kolektibilitas  nasabah. Setelah selesai dilakukan maka akan dibuatkan laporan hasil pengecekan untuk  dilakukan  pengecekan  lebih lanjut mengenai dokumen.
e. Tahap verifikasi dokumen Setelah  nasabah  mengisi formulir  pengajuan  KPR  dan melengkapi  dokumen  persyaratan
Surabaya pada hari Senin, 8 November 2021 Pukul 09.00 WIB.
yang  telah  ditentukan  oleh  pihak bank, kemudian bank akan melakukan verifikasi/pengecekan data  dokumen  nasabah.  Verifikator melakukan pengecekan terkait dengan  pekerjaan  nasabah,  tempat kerja nasabah, dan slip gaji nasabah. Pengecekan  pekerjaan  nasabah  dan tempat kerja dilakukan oleh verifikator dengan melakukan survey ditempat kerja nasabah untuk memastikan data pekerjaan nasabah benar.  Pengecekan  slip  gaji  nasabah juga  dilakukan  untuk  mengetahui kesesuaian  dengan  pekerjaan  dari nasabah.
f. Tahap analisis data
Analisis data dilakukan bank untuk mengetahui  aset jaminan dan nilai jaminan yang dimiliki nasabah. Tahap ini dilakukan sebagai pertimbangan untuk bank memberikan  pembiayaan  kepada nasabah  tersebut.  Pada  tahap  ini bank  melakukan  survey  terhadap jaminan  dan  melakukan  penilaian rumah  nasabah  untuk  menentukan besarnya  pembiayaan  yang  akan diberikan  bank.  Setelah  melakukan survey  terkait  aset  jaminan  dan melakukan penilaian terhadap rumah nasabah maka akan dibuatkan  laporan  terkait  hasilnya untuk dilakukan tahapan berikutnya.
g. Tahap analisis pembiayaan Selain  dilakukannya  analisis
yang  sudah  dilakukan  ditahap sebelumnya, dalam pengajuan pembiayaan  juga  perlu  dilakukaan analisis  5C  yang  mana  pihak  bank melakukan  penilaian  sesuai  dengan kriteria dan prinsip kehati- hatianyang  telah  ditentukan  oleh bank  untuk  menentukan  nasabah yang  akan  diterima  tersebut  benar- benar  layak  atau  tidak  untuk
13 Detisa  Moni ca  Podung,  “Kredit Macet  dan  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian
disetujui  pengajuan  pembiayaanya. Analisis 5C antara lain yaitu: 13

## 1) Character
Analisis character adalah menganalisis  mengenai  sifat- sifat pribadi, kebiasaan- kebiasaan,  gaya  hidup  ( style  of living ),  keadaan  keluarganya, hobi  dan social  standing calon debitur.  Analisis  ini  bertujuan untuk mengetahui ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar ( wiliingnes to pay ).
2) Capacity
Analisis capacity adalah analisis untuk mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah  dapat  mengembalikan pokok  pinjaman  beserta  bunga pinjamannya  pada  tenggang waktu  yang  telah  ditentukan.
Penilaian kemampuan membayar tersebut dapat dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuannya melakukan pengelolaan  atas  usaha  yang akan dibiayai dengan kredit. 3) Capital
Analisis capital adalah untuk  mengetahui  kemampuan membayar nasabah berdasarkan gaji  yang  diterima  nasabah dengan melihat slip gaji nasabah yang  telah  dilampirkan  pada pengajuan  pembiayaan.  Dalam penilaian  ini  semakin  besar  gaji nasabah  maka  semakin  tinggi juga  peluang  untuk  bank memberikan pembiayaan.
Tetapi  dalam  penilaian  ini  juga dilihat jumlah tanggungan nasabah yang dapat dilihat dari Kartu Keluarga.
4) Collateral Analisis  barang  jaminan
( collateral ) adalah penilaian jaminan  yang  debitur  serahkan
dalam  Perbankan,” Jurnal  Lex  Crimen Vol.  5, No. 3, 2016, hlm. 50 – 51.
sebagai jaminan atas kredit bank yang  didapatkannya  untuk mengetahui  sejauh  mana  nilai barang  jaminan  atau  agunan tersebut  dapat  menutupi  risiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. Pertimbangan  dari  analisis  ini yaitu  dilihat  dari  minat  dan standart  harga  yang  stabil sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat mengcover kewajiban nasabah.
5) Condition
Analisis condition adalah penilaian yang dilakukan terhadap  sektor  usaha  dan kondisi  ekonomi  secara  umum nasabah.  Tujuannya  agar  bank mendapatkan  resiko  yang  kecil yang  mungkin  timbul  oleh keadaan  perdagangan,  kondisi ekonomi,  dan  persaingan  di lingkungan sektor usaha nasabah dapat diketahui sehingga  bantuan  yang  akan diberikan oleh bank benar-benar bermanfaat bagi kemajuan usahanya.  Kondisi  ekonomi  ini termasuk pula peraturan- peraturan  atau  kebijaksanaan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya  akan  mempengaruhi usaha nasabah.
h. Tahap persetujuan Setelah  beberapa  tahapan dilakukan, jika pengajuan pembiayaan  KPR  telah  disetujui maka  bank  akan  memberitahukan kepada  nasabah  bahwa  pengajuan pembiayaannya telah disetujui. Tahap selanjutnya adalah pembuatan akad yang telah disepakati  oleh  kedua  belah  pihak yaitu nasabah dan bank. Proses akad tersebut harus dihadiri oleh beberapa pihak yaitu branch manager , nasabah dan suami/istrinya, bagian legal dan
relationship  manager , developer dan juga  notaris.  Akad  yang  dibuat dalam  pembiayaan  syariah  paling tidak  harus  memuat  berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  10/POJK.05/2019  Tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
i. Tahap pencairan dana Tahap pencairan dana adalah mencairkan dana dari bank
kemudian  bank  membuat  sistem pembayaran  angsuran  nasabah.
Tahap  ini  dilakukan  apabila  akad yang dibuat antara para pihak sudah terselesaikan dan nasabah memberikan down  payment (DP) sesuai  dengan  kesepakatan  kedua bela pihak.
j. Tahap monitoring Tahap  monitoring  dilakukan bertujuan agar bank dapat mengontrol nasabah yang mengajukan  pembiayaan  di  Bank Muamalat  Cabang  Surabaya  dalam memenuhi kewajibannya tidak mengalami  kendala  seperti  kredit macet.
Dalam  tahap  pelaksanaan  akad murabahah diatas,  nasabah  melakukan pembayaran  uang  muka  yang  telah disepakati  kedua  belah  pihak  apabila bank  telah  menyetujui  pengajuan pembiayaannya  kemudian  masuk  tahap pencairan  dana.  Secara  teoritik  dalam Fatwa Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis
Ulama Indonesia No. 04/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, pembayaran  untuk down  payment (DP) tidak
diwajibkan. Tetapi bank diperbolehkan  meminta  nasabah  untuk membayar  DP  jika  kedua  belah  pihak telah  sepakat.  Begitu  pula  dengan  Bank Muamalat  Cabang  Surabaya,  walaupun secara  teoritik  dalam  akad murabahah pembayaran DP tidak diwajibkan, tetapi dalam  pelaksanaannya  pembayaran  DP tersebut  selalu  diwajibkan.  Tujuannya
dengan adanya DP tersebut yaitu untuk mengantisipasi  apabila  aakad  tersebut dibatalkan, maka DP tersebut yang akan digunakan  bank  untuk  mengganti kerugian yang dialami bank dalam proses pengurusan pembiayaan akad murabahah . Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan  Oleh  Nasabah  Dalam  Akad Murabahah  Kredit  Pemilikan  Rumah
Syariah  Di  Bank  Muamalat  Cabang Surabaya
Pengertian  perjanjian  pada  Pasal 1313  KUHPerdata  dijelaskan  bahwa perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau  lebih.  Dalam  setiap  perjanjian terdapat  kewajiban  atau  prestasi  yang wajib  dipenuhi.  Menurut  Pasal  1234 KUHPerdata  debitur  diwajibkan  untuk menyerahkan  prestasi  kepada  kreditur dimana  prestasi  berupa  memberikan, berbuat,  atau  tidak  berbuat  sesuatu. Namun  apabila  debitur  tidak  dapat melaksanakan  prestasi  nya  atau  lalai maka  ia  dapat  dikatakan  wanprestasi seperti  pada  Pasal  1238  KUHPerdata. Wanprestasi  dalam  bahasa  Belanda “wanprestatie ” yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan  yang  timbul  karena  perjanjian maupun  perikatan  yang  timbul  karena undang-undang. 14
Terdapat  macam-macam  bentuk wanprestasi menurut subekti, antara nya yaitu:
1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak
sebagaimana dijanjikan
14 Merry  Tjoanda,  “Wujud  Gantu Rugi  Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,” Jurnal  Sasi Vol.  16,  no.  4, 2010, hlm. 43 – 50.
15 Niru  Anita  Sinaga  dan  Nurlely Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam
3) Melakukan  apa  yang  dijanjikan tetapi terlambat
4) Melakukan  sesuatu  yang  menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Unsur-unsur  wanprestasi  antara  nya adalah  adanya  perjanjian  yang  sah, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan),  adanya  kerugian,  adanya sanksi,  dapat  berupa  ganti  rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan  risiko,  dan  membayar  biaya perkara (apabila sampai di pengadilan). 15
Wanprestasi  atau  kredit  macet pada  pembiayaan  memberikan  dampak kerugian dan kesulitan bagi bank dalam hal  tingkat  kesehatan  bank,  oleh  karena itu  bank  mempunyai  kewajiban  untuk mencegah dan mengantisipasi agar tidak terjadi  kredit  macet . Terdapat  beberapa nasabah dalam keadaan yang wanprestasi atau tidak dapat membayar. Kredit  macet  pada  nasabah  dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya adanya faktor kesengajaan dari pihak  nasabah,  kesalahan  prosedur pemberian  kredit,  atau  disebabkan dengan  faktor  ekonomi  nasabah  yang sedang  menurun. 16 Begitu  pula  di  Bank Muamalat  Cabang  Surabaya,  terdapat beberapa  nasabah  yang  tidak  dapat memenuhi  prestasinya  dengan  baik dikarenakan  beberapa  faktor.  Bank Muamalat Cabang Surabaya menentukan golongan dari kualitas pembiayaan yang nasabah  lakukan,  pada  masing-masing komponen  ditetapkan  kriteria-kriteria tertentu  untuk  masing-masing  golongan produk  pembiayaan.  Dalam  produk murabahah Bank  Muamalat  Cabang Surabaya  dari  aspek  kemampuan membayar  angsuran  nasabah  maka
Pelaksanaan Perjanjian,” Jurnal Mitra Manajemen Vol. 7, no. 2, 2020, hlm. 43 – 56.
16 Tri  Artanto,  “Kredit  Macet  dan Cara Menghadapinya,” Minda Baharu Vol. 1, no. 12017, hlm. 126 – 41.
pembiayaan digolongan sebagai berikut: 17 a. Lancar Golongan  ini  nasabah  dinilai masih  lancar  dalam  melakukan pembayaran kredit.
b. Dalam perhatian khusus
Golongan  ini  nasabah  dinilai dalam  perhatian  khusus  karena nasabah memiliki tunggakan pembayaran 1-3 bulan.
c. Kurang lancar Golongan  ini  dinilai  kurang lancar  karena  nasabah  memiliki tunggakan pembayaran dalam jangka 3-5 bulan.
d. Diragukan
Golongan  ini  nasabah  dinilai diragukan  karena  nasabah  memiliki tunggakan pembayaran dalam jangka sampai 6 bulan.
e. Macet Golongan  ini  nasabah  dinilai macet  karena  nasabah  memiliki tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.
Penulis  melakukan  penelitian  di
Bank  Muamalat  Cabang  Surabaya  dan diperoleh  berbagai  informasi  mengenai tahapan-tahapan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam Akad Murabahah Kredit Pemilikan Rumah  Syariah.  Dari  hasil  wawancara yang  dilakukan  dengan  Bapak  Farid selaku  staff  Bank  Muamalat  Cabang Surabaya  terdapat  beberapat  tahapan dalam melakukan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam Akad Murabahah Kredit Pemilikan Rumah  Syariah  di  Bank  Muamalat cabang  Surabaya.  Adapun  tahapan- tahapan tersebut sebagai berikut: 18

## 1. Surat Peringatan (SP)
17 Suhaimi dan Asnaini, “Pembiayaan Bermasalah  di  Bank  Syariah,” Jurnal  Al-Intaj Vol. 4, no. 2, 2018, hlm. 176 – 91.
Sebelum  sampai  dengan tahap  eksekusi  jaminan  atau  lelang langkah  awal  yang  ditempuh  pihak Bank  Muamalat  Cabang  Surabaya yaitu  memberikan  surat  peringatan terlebih  dahulu  yang  dibuat  oleh kantor  pusat  dalam  menyelesaikan wanprestasi  yang  dilakukan  oleh nasabah dalam akad murabahah pada kredit  pemilikan  rumah  syariah. Surat  peringatan  ini  dibuatuntuk nasabah  adalah  sebagai  bentuk peringatan  bahwa  nasabah  dalam melakukan  pembayaran  mengalami keterlambatan.  Surat  peringatan  ini berisikan jumlah tunggakan nasabah sampai  dengan  surat  peringatan  itu diberikan. Pada surat peringatan (SP
1) apabila nasabah tidak mengindahkan atau tidak merespon pihak  bank  dengan  baik  maka langkah selanjutnya pihak bank akan memberikan surat peringatan (SP 2) dalam  jangka  waktu  7-14  hari, kemudian  apabila  telah  diberikan surat peringatan tersebut masih saja tidak  direspon  dan  tidak  memiliki itikad baik maka akan diberikan lagi surat peringatan (SP 3) dalam jangka waktu  kurang  lebih  1  bulan  yang berisikan  apabila  nasabah  tidak memiliki itikad baik dalam melunasi hutangnya  maka  pihak  bank  akan melakukan  penyelesaian  dengan eksekusi  jaminan  atau  lelang. Namun  jika  pada  saat  pemberian surat  peringatan  nasabah  memiliki itikad  baik  untuk  dapat  melunasi hutangnya,  tetapi  nasabah  dengan jujur  mengatakan  bahwa  pada kondisi ekonomi nya saat ini sedang menurun maka bank akan memberikan  penawaran  atau  solusi yaitu  rekstrukturisasi  jika  nasabah telah memenuhi
ketentuan/
18 Wawancara  dengan  Bapak  Farid selaku  Team  BC  Bank  Muamalat  Cabang Surabaya pada hari Senin, 13 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB.
persyaratan  dalam  rekstrukturisasi tersebut.
2. Rekstrukturisasi Restrukturisasi  pada  kredit pemilikan  rumah  disini  yaitu perubahan syarat-syarat kredit mengenai  jadwal  pembayaran  dan atau  jangka  waktu  termasuk  masa tenggang grace period dan perubahan besarnya angsuran kredit.
Dalam  hal  ini  tentu  tidak  dapat semua  debitur  yang  diberikan kebijakan  rekstrukturisasi  ini  oleh bank,  melainkan  hanya  kepada debitur  yang  memiliki  itikad  baik dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan  untuk  membayar  atau melunasi kredit walaupun mungkin kondisi nasabah yang saat ini sedang menurun  atau  sedang  terkena musibah. Rekstrukturisasi juga diatur pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang  perubahan  atas  Peraturan Bank  Indonesia  No.  10/PBI/2008 tentang  Restrukturisasi  Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa rekstrukturisasi  pembiayaan  adalah upaya  yang  dilakukan  bank  dalam rangka  membantu  nasabah  agar dapat  menyelesaikan  kewajibannya, antara  lain  melalui  penjadwalan kembali  ( rescheduling ),  persyaratan kembali ( reconditioning ), dan
penataan kembali ( restructuring ). Pasal  5  Ayat  (1)  Peraturan Bank  Indonesia  No.  13/9/PBI/2011 tentang  perubahan  atas  Peraturan
Bank  Indonesia  No.  10/PBI/2008 tentang  restrukturisasi  pembiayaan Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah, rekstrukturisasi pembiayaan ini hanya dapat dilakukan  oleh  nasabah  yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan b. Nasabah  yang memiliki prospek usaha  yang  baik  dan  mampu memenuhi  kewajiban  setelah melakukan restrukturisasi.
Untuk  dapat  melakukan rekstrukturisasi harus melalui analisa pembiayaan yang memenuhi ketentuan standar umum
rekstrukturisasi  antara  nya  standar kelayakan, standar nasabah, standar legalitas,  standar  jaminan,  standar risiko,  dan  standar  dokumentasi. Bagi nasabah yang wanprestasi maka pihak  Bank  Muamalat  Cabang Surabaya  memiliki  solusi  untuk menyelesaikan  pembiayaan  yang bermasalah  yaitu  rekstrukturisasi yang  meliputi  penjadwalan  kembali ( rescheduling ),  persyaratan  kembali ( reconditioning ), dan penataan kembali ( restructuring ). Rekstrukturisasi  ini  ditawarkan biasanya  pada  saat  kondisi  nasabah dalam  keadaan  kurang  lancar. Pada rekstrukturisasi  ini,  nasabah  hanya diperbolehkan  untuk  mengambil salah  satu  penyelesaian  yang  akan dibantu  oleh  pibak  bank  dalam mengambil  tindakan  yang  sesuai dengan  kondisi  permasalahan  yang dialami nasabah.
a. Penjadwalan kembali ( rescheduling ) Penjadwalan kembali ( rescheduling) yaitu dapat dilakukan apabila nasabah dalam keadaan tidak mampu
membayar  pada  saat  jatuh tempo. Pada rescheduling ini Bank Muamalat akan melakukan penjadwalan  kembali  mengenai perubahan  jadwal  pembayaran dan waktu jatuh temponya. Cara ini dilakukan untuk memberikan keringanan  bagi  nasabah  untuk memperpanjang  jangka  waktu pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
b. Persyaratan kembali ( reconditioning ) Persyaratan kembali ( reconditioning )  yaitu  dilakukan perubahan sebagian atau seluruhnya mengenai persyaratan  pembiayaan  seperti jadwal  pembayaran,  jumlah angsuran, perubahan nisbah atau bagi hasil. Nasabah yang hendak melakukan reconditioning harus mengajukan  surat  secara  tertulis pada  pihak  bank  yang  isi  nya memuat alasan nasabah mengajukan reconditioning dan menyebutkan kesanggupan untuk melunasi kewajibannya.
c. Penataan kembali ( restructuring )
Penataan
kembali
( restructuring )  yaitu  perubahan akad  pembiayaan  yang  berupa konversi  akad pembiayaan yang awalnya  menggunakan  akad murabahah lalu  menjadi  akad
musyarakah mutanaqisah. Konversi akad dilakukan untuk mengalihkan  objek murabahah menjadi  modal  nasabah  dalam akad musyarakah  mutanaqisah karena  adanya  perpanjangan pembiayaan.
3. Lelang Pada  tahap  lelang  ini  Bank Muamalat  memiliki  dua  macam dalam  melakukan  proses  lelang, yaitu  yang  pertama  proses  lelang yang dilakukan oleh nasabah secara mandiri  yaitu  dengan  cara  nasabah menjual/menawarkan rumahnya sendiri  kepada  calon  pembeli kemudian  hasil  uang  penjualan tersebut  dibayarkan  ke  pihak  bank sesuai  dengan  sisa  hutang  yang dimilikinya. Yang kedua yaitu pihak bank  mendaftarkan  proses  lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku lembaga  yang  berwenang  untuk melaksanakan eksukusi jaminan atau lelang  dengan  proses  pendaftaran
lelang  kurang  lebih  1  bulan tergantung  dengan  berkas  dan dokumen yang telah dilengkapi.

## Penutup
Berdasarkan uraian tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  proses pengajuan  pembiayaan  akad murabahah kredit  pemilikan rumah syariah di Bank Muamalat  Cabang  Surabaya,  nasabah harus  sudah  memilih  rumah  yang  ingin diajukan  pembiayaan  di  bank  beserta dengan  harga  rumah  yang  jelas.  Proses pengajuan  tersebut  juga  memiliki beberapa syarat agar dapat diterima oleh bank  dan  nasabah  wajib  untuk melengkapinya.  Sejauh  ini  pelaksanaan akad murabahah pada  kredit  pemilikan rumah syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya  mulai  dari  tahap  pengajuan pembiayaan,  tahap  penawaran  akad, tahap  melengkapi  dokumen,  tahap verifikasi  identitas,  tahap  verifikasi dokumen,  analisis  data,  tahap  analisis pembiayaan,  tahap  persetujuan,  tahap pencairan dana, hingga tahap monitoring telah  sesuai  dengan  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia
Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan
Pembiayaan  Syariah  Dan  Unit  Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Namun dalam  Fatwa Dewan  Syari’ah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  No.  04/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Murabahah walaupun  untuk  pembayan  DP  tidak diwajibkan tetapi dalam pelaksanaannya, pembayaran  DP  selalu  dilakukan  dalam akad murabahah kredit  pemilikan  rumah syariah  di  Bank  Muamalat  Cabang Surabaya.
Untuk mengatasi dan
menyelesaikan  wanprestasi  atau  kredit macet  yang  dilakukan  nasabah,  maka Bank  Muamalat  Cabang  Surabaya memiliki  sendiri  proses  penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam Akad Murabahah Kredit Pemilikan Rumah Syariah antara nya, memberikan surat peringatan sampai dengan tiga kali,
rekstrukturisasi bagi pihak nasabah yang memiliki  itikad  baik  untuk  melunasi hutangnya,  dan  apabila  setelah  melalui beberapa  proses  dan  tidak  menemukan titik  temu  maka  akan  dilakukannya proses  lelang  yang  dapat  dilakukan sendiri  oleh  nasabah  dengan  menjual rumah  tersebut  atau  pihak  bank mendaftarkannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku lembaga yang berwenang untuk melaksanakan eksukusi jaminan atau lelang. Saran Dalam proses pengajuan pembiayaan  yang  dilakukan  nasabah, sebaiknya  bank  lebih  teliti  dan  berhati- hati dalam melakukan analisis pembiayaan  akad murabahah kredit pemilikan rumah syariah dan dalam hal pemberian  pembiayaan  kepada  nasabah serta  selalu  melakukan  monitoring terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Lalu bagi calon nasabah yang ingin  mengajukan  pembiayaan  akad murabahah pada  kredit  pemilikan  rumah syariah  di  Bank  Muamalat  hendaknya mempersiapkan segala sesuatunya dengan  baik  dengan  harapan  sebagai antisipasi  terjadinya  wanprestasi  atau kredit  macet  yang  disebabkan  oleh nasabah  yang  tidak  memiliki  kesiapan untuk menjalankan kewajibannya.

## Daftar Pustaka
Abdul Ghofur Anshori. Perbankan Syariah di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2009.
Andri  Soemitra. Hukum  Ekonomi  Syariah dan  Fiqh  Muamalah:  di  Lembaga Keuangan  dan  Bisnis  Kontemporer .
Jakarta:  Kencana  Prenadamedia Grup, 2019.
Artanto,  Tri.  “Kredit  Macet  dan  Cara Menghadapinya.” Minda  Baharu Vol. 1, no. 1 (2017): 126 – 41.
Asnaini,  Suhaimi  dan.  “Pembiayaan Bermasalah  di Bank  Syariah.” Jurnal Al-Intaj Vol. 4, no. 2 (2018):
176 – 91. Chandra,  Ferdiawan  dan  Mohammad Fasyehhudin. “ewenangan Pengawasan  oleh  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Republik  Indonesia Terhadap  Izin  Dumping  Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun di
Wilayah  Kabupaten Bekasi.” Sultan  Jurisprudance:  Jurnal  Riset Ilmu  Hukum Vol.  1,  no.  2  (2021): 41 – 54.
Darwis,  Niru Anita  Sinaga  dan  Nurlely. “Wanprestasi  dan  Akibatnya Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian.” Jurnal Mitra Manajemen Vol. 7, no. 2 (2020): 43 – 56.
Ismaw ati,  Supriadi  dan.  “Implementasi
Prinsip-Prinsip Perbankan
Syariah  Untuk  Mempertahankan Loyalitas Nasabah.” Jurnal Hukum Ekonomi  Syariah Vol.  3,  no.  No.  1 (2020): 41 – 50.
Madjid,  St.  Saleha.  “Konsep  Murabahah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah.” Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah Vol. 1, no. No. 1 (2017): 10 – 19.
Masruhan. Metode  Penelitian  Hukum . Surabaya: Hilal Pustaka, 2013. Podung,  Detisa  Monica.  “Kredit  Macet dan  Penerapan  Prinsip  Kehati- Hatian  dalam  Perbankan.” Jurnal Lex Crimen Vol. 5, no. No. 3 (2016):
50 – 51.
Prabowo,  Bagya  Agung.  “Konsep  Akad
Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisis  Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah  di  Indonesia  dan Malaysia).” Journal Hukum Vol. 16, no. No. 1 (2009): 111 – 12. Rahmati, Azharsyah Ibrahim dan Arinal.
“Analis is  Solutis  Penyelesaian Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank Syariah:  Kajian  Pada  Produk Murabahah  di  Bank  Muamalat Indonesia Banda Aceh.” Iqtishadia Vol. 10, no. No. 1 (2017): 71 – 96. Tjoanda,  Merry.  “Wujud  Gantu  Rugi

## Menurut  Kitab  Undang-Undang
Hukum Perdata.” Jurnal Sasi Vol. 16, no. 4 (2010): 43 – 50. Wahid,  Nur. Perbankan  Syariah:  Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif . Jakarta: Kencana, 2021. Waluyo,  Bambang. Penelitian  Hukum dalam  Praktik .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2002. “Wawancara dengan Bapak Farid selaku Team BC Bank Muamalat Cabang Surabaya  pada  hari  Senin,  13 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB.,” n.d.
“Wawancara  dengan  Bapak  Sugik Purnomo  selaku  Relationship Manager  Cunsumer  Financing Bank Muamalat Cabang Surabaya pada hari Senin, 8 November 2021 Pukul 09.00 W IB.,” n.d.