KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT PARENTAL
Eka Susylawati
(Dosen Tetap Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan dan peserta Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya, email: adek.aldy@yahoo.co.id)

## Abstract:
The field of succession law in Indonesia up to now prevails law pluralism  in  which  Islamic  succession,  custom  succession  and western  succession  law  (Burgerlijk  Wetboek)  exist  in  society. Among those succession laws, the custom succession one is the most dominant law in society. The custom law that has dynamic characteristics  also  influences  to  the  status  of  widow  to  the legacy oh her late husband,  that from time to time it changes. In parental society, in the early (before RI freedom), a widow was not  a  heir,  then  the  next  development,  the  widow  inherit  the legacy of her late husband although the change has not received well.  The  cause  of  the  change  is  the  awareness  of  society  in respecting  the  status  of  the  widow  and  also  because  the  most Indonesian  society  are  Islam  that  develops  the  custom succession law influenced by Islamic law.

## Keywords:
Waris adat, hukum waris,  janda, dan parental

## Pendahuluan
Adat merupakan pencerminan  dari kepribadian suatu  bangsa dan  merupakan  penjelmaan  dari  jiwa  bangsa  tersebut  dari  masa  ke masa.  Oleh  karena  itu  setiap  bangsa  di  dunia  memiliki  adat  atau kebiasaan yang berbeda satu dengan lainnya. 1 Demikian juga dengan bangsa  Indonesia,  yang  di  dalam wilayahnya  memiliki  banyak  suku dan budaya yang berbeda-beda, sehingga adatnya juga berbeda.
Adat adalah endapan  (renapan) kesusilaan  dalam  masyarakat, yang  kebenarannya  telah  mendapat  pengakuan  umum  suatu
1 Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1982) hlm. 1.

## Eka Susylawati
masyarakat.  Dan  suatu  adat,  jika  memenuhi  persyaratan  tertentu, akan menjadi suatu hukum adat. Ada perbedaan antara adat istiadat dan  hukum  adat.  Menurut  Van  vollen  Hoven  hanyalah  adat  yang mempunyai  sanksi  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  hukum  adat. Sanksi  tersebut  berupa  reaksi  dari  masyarakat  hukum  yang bersangkutan. 2 Sedangkan  Ter  Haar  dengan  teori  keputusannya mengkategorikan  adat  sebagai  hukum  adat  apabila  penguasa masyarakat  hukum  telah  menjatuhkan  sanksi  kepada  pelanggar peraturan hukum adat. 3
Hukum  adat  merupakan  hukum  non  statutoir,  yang  sebagian besar  adalah  hukum  kebiasaan.  Hukum  adat  berakar  pada kebudayaan  tradisional  dan  merupakan  hukum  yang  merupakan penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. 4
Hukum  adat  merupakan  salah  satu  sumber  penting  untuk memperoleh  bahan-bahan  bagi  pembangunan  hukum  nasional  yang menuju  kearah  unifikasi  hukum  yang  terutama  akan  dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.
Unsur-unsur kejiwaan  hukum  adat  yang berintikan kepribadian  bangsa  Indonesia perlu  dimasukkan  ke  dalam  lembaga- lembaga  hukum  baru,  agar  hukum  yang  baru  nanti  sesuai  dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.
Namun  dalam  perkembangannya  saat  ini  hukum  adat  bagai pepatah  “hidup  segan  mati  tidak  mau”,  hal  ini  disebabkan  sudah banyak  bidang  hukum  adat  yang  sudah  tidak  eksis  lagi  atau  sudah digantikan  oleh hukum  yang  tertulis.  Dan  bidang  hukum  adat  yang tetap  eksis  tersebut  adalah  hukum  waris.  Salah  satu  pembahasan yang  menarik  adalah  kedudukan  janda  atas  harta  peninggalan almarhum  suaminya  pada  masyarakat  parental.  Dan  dengan berjalannya  waktu  ternyata  kedudukan  janda  tersebut  dari  masa  ke masa  mengalami  perubahan,  dari  yang  semula  tidak  termasuk  ahli
2 Ibid. hlm. 17.
3 Ibid.
4 Hukum adat mempunyai sifat antara lain: tidak tertulis, artinya tidak tertulis dalam perundang-undangan,  dinamis  artinya  dapat  mengikuti  perkembangan  jaman,  dan hal  ini nampak bahwa hukum adat pada masa lampau, berbeda isinya: hukum adat menunjukan  perkembangan  dan  bersifat  tradisional  artinya  bahwa  hukum  adat sangatlah dipengaruhi tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat.
Kedudukan Janda
waris,  namun  pada  perkembangannya  janda  sudah  mewaris.  Dan salah  satu  perubahan  kedudukan  tersebut  karena  adanya  pengaruh hukum waris Islâm terhadap hukum waris adat.

## Kedudukan Hukum Waris Adat dalam Tata Hukum Nasional
Hukum  waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum perdata 5 secara  keseluruhan  dan  merupakan  bagian  terkecil  dari hukum  kekeluargaan.  Hukum  waris  sangat  erat  hubungannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami  kematian.  Dengan terjadinya kematian  maka akibat hukum, yaitu peristiwa hukum kematian seseorang, yaitu bagaimana menyelesaikan  pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  seseorang  yang  meninggal  dunia.  Penyelesaian  hak-hak dan  kewajiban-kewajiban  sebagai  akibat  meninggalnya  seseorang, termasuk dalam ruang lingkup hukum waris. 6
Penggunaan  istilah  hukum  waris  maupun  pengertiannya sangatlah  beragam.  Istilah-istilah  yang    dipergunakan  oleh para ahli hukum  maupun  dalam  kepustakaan  ilmu  hukum  misalnya  “hukum warisan’,  “hukum  kewarisan  ataupun  istilah  “hukum  waris”.  Di antara  ketiga  istilah  tersebut  yang  paling  populer  dan  sering dipergunakan adalah istilah “hukum waris”.
Demikian juga dalam memberikan pengertian tentang hukum waris.  Perbedaan pengertian  tersebut   tidak  dapat  lepas  dari kondisi hukum  waris  di  Indonesia,  yang  masih  belum  unifikasi  hukum sehingga  hingga  saat  ini  pengaturan  masalah  waris  masih  belum terdapat  keseragaman,  karena    hukum  waris  Islâm,  hukum  waris Barat  dan  hukum  waris  adat  berlaku  dan  dianut  oleh  masyarakat.
5 Sebagaimana hukum  yang  lain,  hukum adat  juga  mengenal  pembidangan hukum yang  meliputi  hukum  negara  adat,  hukum  tata  usaha  negara  adat,  hukum  pidana adat,  hukum  perdata  adat  dan  hukum  antar  bangsa  adat.  Namun  semua  bidang tersebut  hanya  bidang  hukum  perdata-lah  yang  sampai  saat  ini  tetap  eksis  di Indonesia,  misalnya  dalam  hukum  pewarisan,  hukum  perkawinan,  hukum kekerabatan dan sebagainya. Sedangkan bidang yang lain sebagaimana disebutkan di atas  terdesak  dengan perkembangan  jaman dan  sudah  diganti  oleh hukum  tertulis, sebagai  konsekwensi  dari  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  yang  dianut  oleh Indonesia.
6 Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1991) hlm. 1.

## Eka Susylawati
Pengertian  hukum  waris  menurut  ketiga  sistem  hukum  di  atas tersebut juga berbeda. Hal ini menyebabkan perbedaan yang esensial adalah  dalam  proses  ataupun  dalam  menentukan  ahli  waris  dan bagiannya.
Menurut  hukum  Islâm,  hukum  waris  adalah  hukum  yang mengatur  pengalihan  harta  kekayaan  dari  orang  yang  meninggal dunia  kepada  ahli  warisnya  setelah  dikurangi  pembayaran  hutang- hutang  pewaris  dan  pembayaran-pembayaran  lain  yang  diakibatkan oleh  wafatnya  si  peninggal  dunia,  dengan  mendasarkan  pada  al- Qur’ân dan Hadîst. Pengertian menurut hukum Islâm tersebut, tidak jauh  berbeda  jika  kita  bandingkan  dengan  pengertian  hukum  waris menurut  hukum  Barat,  yaitu  kumpulan  peraturan  yang  mengatur hukum  mengenai  kekayaan  karena    wafatnya  seseorang,  yaitu mengenai  pemindahan kekayaan yang  ditinggalkan oleh si mati dan akibat  dari  pemindahan  ini  bagi  orang-orang  yang  memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. 7
Pengertian  Hukum  waris  dalam  hukum  adat  adalah peraturan-peraturan  yang  mengatur  proses  meneruskan  dan mengoperkan  barang-barang  harta  benda  dan  barang-barang  yang tidak  berwujud  benda  dari  suatu  angkatan  manusia  kepada turunannya. 8 Dalam  hukum  waris  adat,  proses  pewarisan  telah dimulai  pada  waktu  orang  tua  masih  hidup  sehingga  proses pewarisan  tidak  menjadi  akuut  setelah  orang  tua  meninggal  dunia. Meninggalnya  orang  tua  memang  merupakan  peristiwa  penting dalam  proses  pewarisan,  akan  tetapi  tidak  mempengaruhi  secara radikal  proses  penerusan  dan  pengoperan  harta  benda  dan  bukan benda tersebut. 9
Memberikan  harta  ketika  pemilik  (orang  tua)  masih  hidup kepada  anaknya  yang  sudah  berumah  tangga  bertujuan  agar  harta tersebut menjadi modal untuk penghidupannya. Apabila si peninggal harta meninggal  sedangkan masih ada anak-anak yang belum diberi
7 A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Terjemahan M. Isa Arief (Jakarta: Intermasa, 1979) hlm. 1.
8 Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat (Bandung: Pradya Paramita, 2000) hlm. 84.
9 Ibid. hlm. 72-73.

## Kedudukan Janda
bagian harta, maka sisa harta tersebut akan diberikan pada anak yang belum mendapat bagian. 10
Sebagaimana  telah  dinyatakan  sebelumnya  bahwa  hukum waris  yang  berlaku  di  Indonesia  masih  belum  merupakan  unifikasi hukum,  dan  akibatnya  hingga  saat  ini  pengaturan  masalah  waris  di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.
Dalam  hukum  waris  adat,  bentuk  dan  sistem  hukum  waris sangat  erat  kaitannya  dengan  bentuk  masyarakat  dan  sifat kekeluargaan.  Sedangkan  sistem  kekeluargaan  berpokok  pangkal pada  sistem  menarik  garis  keturunan.  Berkaitan  dengan  sistem penarikan  garis  keturunan  yang  berlaku  di  Indonesia,  secara  umum dikenal tiga macam sistem keturunan.
Ketiga  sistem  keturunan  tersebut  sangatlah  dipengaruhi  oleh lokasi  geografis  lingkungan  adatnya.  Sistem  keturunan  tersebut adalah:  Pertama,  sistem  patrilineal.  Pada  sistem  ini  penarikan  garis keturunan menarik garis keturunan ayat atau garis  keturunan nenek moyangnya  yang  laki-laki.  Di  dalam  sistem  ini  kedudukan  dan pengaruh  pihak  laiki-laki  dalam  hukum  waris  sangat  menonjol. 11 Sistem  ini  antara  lain  dianut  pada  masyarakat    Batak,  Bali,  Ambon dan Irian Jaya.
Kedua ,  sistem  matrilineal.  Pada  dasarnya  pada  sistem  ini adalah  menarik  garis  keturunan  dari  ibu  dan  seterusnya  ke  atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Di dalam sistem  ini  harta  ayah  tidak  akan  diwaris  oleh  anak-anaknya, melainkan    akan  diwaris  oleh.  Anak-anak  menjadi  ahli  waris  dari garis  perempuan/ibu  karena  anak-anak  merupakan  bagian  dari ibunya,  sedangkan  ayahnya  masih  merupakan  bagian  dari  anggota keluarganya sendiri. 12 Sistem keturunan ini yang paling sedikit dianut oleh  masyarakat  Indonesia,  karena  hanya  berlaku  di  daerah Minangkabau saja.
Ketiga ,  sistem  parental/bilateral.  Pada  sistem  ini  penarikan garis  keturunan  ditarik  garis  dari  dua  arah  yaitu  melalui  garis  ayah
10 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 72
11 Eman  Suparman,  Hukum  Waris  Indonesia,  Dalam  Perspektif  Islâm,  Adat  dan  BW (Bandung: Refika Aditama,  2007) hlm. 41.
12 Ibid.

## Eka Susylawati
maupun garis  ibu,  sehingga  kekeluargaan  ini  pada  hakikatnya  tidak ada  perbedaan  antara  pihak  ibu  dan  pihak  ayah.  Dibandingkan dengan  sistem  patrilineal  dan  matrilineal,  sistem  keturunan  yang bersifat parental adalah sistem yang paling banyak dianut di wilayah Indonesia, misalnya di jawa, Madura, Riau, Aceh, seluruh Kalimantan dan sebagainya.
Memperhatikan  perbedaan-perbedaan  dari  ketiga  sistem penarikan keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya, maka  nampak  bahwa  dalam  sistem  hukum  waris  adatpun    sangat pluralistik. Melengkapi pluralistiknya sistem hukum waris adat yang diakibatkan  beraneka  ragamnya  masyarakat  adat  di  Indonesia,  dua sistem    hukum  lainnya  juga  cukup  dominan  berlakunya  dalam wilayah  hukum  Indonesia.  Sistem  hukum  waris  yang  dimaksud adalah hukum waris Islâm yang berdasar dan bersumber pada Kitab Suci  al-Qur’ân  dan  hukum  waris  Barat  peninggalan  Hindia  Belanda yang bersumber pada BW (Burgelijk Wetboek).

## Hukum Harta Perkawinan Adat pada Masyarakat Parental.
Perkawinan  selain  bertujuan  memperoleh  keturunan,  juga bertujuan untuk hidup bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat dalam  suatu  perikatan  kekeluargaan.  Dan  guna  keperluan  hidup bersama-sama  tersebut  membutuhkan  harta  benda/kekayaan,  yang nantinya  akan  dipergunakan  membiayai  kehidupan  mereka  beserta anak-anaknya.  Harta  benda  tersebut  disebut  sebagai  harta perkawinan, atau benda perkawinan atau harta benda keluarga.
Dalam  praktik  harta  perkawinan,  kekayaan  guna  memenuhi keperluan  hidup  suatu  keluarga  wajib  dibedakan  dengan  harta kerabat,  dengan  tujuan  untuk  menghindari  perselisihan  dalam keluarga.
Secara garis besar harta perkawinan pada masyarakat parental dibagi  dalam  dua  golongan  yaitu:  Pertama,  harta  asal,  harta  gawan atau  disebut  juga  harta  terpisah.  Harta  asal  adalah  kekayaan  yang dimiliki  oleh  seseorang  yang  diperoleh  sebelum  perkawinan.  Yang dikategorikan sebagai harta asal meliputi harta yang diperoleh selama perkawinan  namun  perolehannya  melalui  hibah,  wasiat    ataupun waris. Suatu harta asal dapat berubah wujud (misalnya  mobil dijual, kemudian  uangnya  untuk  membeli  menjadi  sebidang  tanah),  maka

## Kedudukan Janda
perubahan wujud  tersebut tidak  menghilangkan   harta asal  tersebut, artinya sebidang tanah tersebut statusnya tetap merupakan harta asal.
Kedua , harta bersama/gono gini. Harta bersama adalah semua harta  yang  diperoleh  suami  isteri  bersama  selama  dalam  ikatan perkawinan,  dengan  tidak melihat apakah harta tersebut merupakan hasil kerja suami sendiri atau isteri sendiri ataupun suami isteri sama- sama mempunyai andil dalam perolehan suatu harta. Hal ini nampak dari  putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  7  September  1956  No. 51/K/Sip/1956  yang  menyatakan  bahwa  “menurut  hukum  adat semua  harta  yang  diperoleh  selama  berlangsungnya  perkawinan, termasuk  dalam  gono-gini,  meskipun  mungkin  hasil  kegiatan  suami sendiri”. 13
Dalam  praktik  di  masyarakat  tidak  tertutup  kemungkinan seorang  isteri  mempunyai  harta  pencaharian  sendiri  yang diperolehnya  karena  bekerja  atau  berusaha  sendiri  sebagai  petani, pedagang  atau  karyawan  lainnya.  Hal  ini  terutama  nampak  pada masyarakat yang menganut sistem keturunan parental.
Pada  dasarnya  isteri  dengan  hak  miliknya  sendiri  berhak untuk  berbuat  sendiri  atas  harta  miliknya,  ia  bebas  melakukan transaksi jual beli, pengibahan dan lain sebagainya dengan pihak lain atas  harta  miliknya,  walaupun  tanpa  persetujuan  atau  bantuan  dari suaminya.
Praktik  pada  masyarakat  parental  tersebut  sangatlah  berbeda jika  kita  bandingkan  dengan  sistem  keturunan  patrilineal  yang menggolongkan  seorang  isteri  sebagai  orang  yang  tidak  mampu melakukan  perbuatan  hukum  sehingga  isteri  tersebut  tidak mempunyai  hak. 14 Namun  dalam  perkembangan  saat  ini  wanita sepatutnya diperlakukan sejajar dengan pria, apalagi jika dilihat dari peran  isteri  yang  bertanggung  jawab  penuh  atas  kehidupan  rumah tangganya  sehingga  ia  berhak  mengatur  harta  kekayaan  rumah
13 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Alumni, 1980) hlm. 70.
14 Hal ini  berdasarkan Keputusan dari Landraad  (bila dibandingkan dengan saat ini Landraad  disamakan  dengan  Pengadilan  Negeri)  Pematang  Siantar  tanggal  11 Oktober  1938.  Lihat  Hilman  Hadikusuma,  Hukum  Waris  Adat  (Bandung:  Alumni, 1980) hlm. 73.

## Eka Susylawati
tangganya, demikian juga pewarisannya, dan bukan anggota kerabat suami ataupun yang lainnya.
Pada  masyarakat  parental,  kapan  suatu  harta  diperoleh  (asal usulnya)  sangat  penting  menentukan  pada  kedudukan  harta perkawinan. Asal usul harta tersebut sangatlah berkait dengan ketika perkawinan  harus  berakhir  dengan  perceraian,  maka  tidak  jarang suami  isteri  akan  memilah-milah  mana  harta  yang  termasuk  dalam harta  asal  dan  harta  bersama.  Harta  asal  akan  merupakan  hak  dari yang bersangkutan, sedangkan harta bersama akan dibagi dua antara suami isteri dengan bagian masing-masing setengah.
Demikian  juga  jika  salah  satu  dari  suami  isteri  meninggal terlebih  dahulu,  maka  harta  bersama  akan  dibagi  dua,  sedangkan harta  asal  masih  belum  terdapat  kesamaan  pendapat,  apakah suami/isteri  tersebut  mewaris  dari  pasangannya.  Jika  yang meninggal  terlebih  dahulu  adalah  isteri,  biasanya  tidak  akan  terlalu membuat  masalah  terhadap  duda.  Hal  ini  disebabkan  walaupun duda tidak mewaris dari harta asal isterinya, namun pada umumnya seorang  duda  akan  tetap  dapat  melangsungkan  hidup  secara  layak. Namun  jika  yang  meninggal  terlebih  dahulu  adalah  suami,  hidup janda  akan  dapat  terlantar,  sehingga  sudah  selayaknyalah  jika  harta peninggalan  almarhum  suaminya  tidak  banyak,  maka  janda  dapat menguasai  harta  tersebut  selama  janda  hidup  atau  kawin  lagi.  Atau juga dapat mengkategorikan janda sebagai ahli waris dari almarhum suaminya.

## Kedudukan    Janda    dalam  Hukum  Waris  Adat  pada  Masyarakat Parental
Di dalam keluarga atau lebih tepat dalam suatu rumah tangga, seorang  isteri  jika  suaminya  telah  meninggal  dunia,  mempunyai kedudukan  yang  istimewa.  Hal  ini  disebabkan  jika  anak-anaknya telah  mencar  semua,  isteri  sebagai  janda  tinggal  sendiri  di  dalam rumah  tangga  yang  ditinggalkan  oleh  almarhum  suaminya  dan berhak    tetap  tinggal  di  rumah  tangga  itu  dengan  hak  memegang harta  benda  yang  ditinggalkan,  jika  janda  tersebut  memerlukannya dan selama memerlukan untuk kehidupannya.
Jika  syarat  untuk  adanya  waris  mendasarkan  pada  tali kekeluargaan  atau  karena  keturunan,  maka  seorang  janda  bukanlah

## Kedudukan Janda
merupakan ahli waris dari almarhum suaminya. Hal ini nampak dari hukum  adat  yang  berlaku.  Tetapi  pada  kenyataannya,  suami  isteri yang  terikat  dalam suatu  perkawinan  memiliki  hubungan  baik  lahir ataupun batin yang sedemikian eratnya sehingga melebihi hubungan suami dengan saudara sekandungnya.
Jika  kita  bandingkan  pada  masyarakat  patrilineal  atau matrilineal, tidak banyak mengandung permasalahan waris, termasuk pada keluarga-keluarga yang tunduk pada hukum waris Islâm, maka dalam  sistem  parental  yang  mayoritas  dianut  oleh  sebagian  besar masyarakat  di  Indonesia,  masalah  waris  menumbulkan  masalah. Antara  lain  masalah  kedudukan  janda,  terutama  apakah  janda mewarisi  dari  suaminya  yang  meninggal  dunia  atau  hanya  sebatas menguasai  atau  menikmati  warisan.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari yurisprudensi  atau  hasil  penelitian  yang  pernah  dilakukan  terhadap keluarga-keluarga di pulau Jawa. 15
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum adat mempunyai sifat yang dinamis. Dan kedinamisan tersebut juga terjadi dalam  kedudukan  janda  dalam  mewaris  atau  tidak  dari  almarhum suaminya.Pada  awalnya  pada  masyarakat  parental,  seorang  janda bukanlah  ahli  waris  dari  almarhum  suaminya.  Akibatnya  ketika seorang  suami  meninggal  dunia,  seringkali  janda  akan  pulang kerumahnya  sendiri,  dengan  tanpa  membawa  apapun  dari  harta peninggalan suaminya.  Hal  ini  dibuktikan dengan  putusan landraad Purworejo    tanggal  25  Agustus  1937  yang  isinya  antara  lain menyatakan bahwa “barang pencaharian dan barang gono-gini jatuh kepada  janda  dan  anak  angkat  sednagkan  barang  asal  kembali kepada  saudara  yang  meninggalkan  warisan,  jika  yang  meninggal tidak  mempunyai  anak  keturunannya  sendiri”. 16 Dasar  hukum  yang melandasi hal tersebut karena secara prinsip harta asal akan kembali ke  asalnya,  sehingga  yang  lebih  berhak  terhadap  harta  peninggalan suami  pada  waktu  itu  adalah  kerabat  suami  terutama  saudara- saudara  suami.  Tidak  mewarisnya  seorang  janda  terhadap  harta peninggalan  tersebut  menunjukan  bahwa  perlindungan  terhadap kelangsungan  hidup  janda  setelah  ditinggal  almarhum  suaminya, dalam kenyataannya tidak ada sama sekali.
15 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat. hlm. 97.
16 Ibid. hlm. 98.

## Eka Susylawati
Kedudukan   hak  waris janda berubah,  dan hal  ini dibuktikan dengan  putusan  Raad  Van  Justitie  Batavia  tanggal  17-26  Nopember 1939  yang  isinya  antara  lain  menyatakan  bahwa  “pada  hakekatnya janda  perempuan  bukan  seorang  ahli  waris  terhadap  harta  warisan almarhum  suaminya,  akan  tetapi  ia  berhak  menerima  penghasilan dari  peninggalan  suaminya,  jika  ternyata  harta  gono  gini  tidak mencukupi. 17 Harta  peninggalan  yang  tidak  dapat  diwaris  tersebut hanyalah  meliputi  terhadap  harta  asal,  sedangkan  dalam  keadaan demikian janda masih dapat membawa sebagai harta yang diperoleh selama  perkawinan.  Dasar  hukum  yang  melandasi  hal  tersebut karena secara prinsip Bilamana sebelumnya janda bukanlah ahli waris dari  almarhum  suaminya,  pada  perkembangan  yang  kedua  janda lebih  memiliki  kedudukan  yang  lebih  baik.  Pada  tahap  ini  posisi janda tetap bukan ahli waris dari almarhum suaminya, namun janda masih  dapat  menguasai  harta  peninggalan  almarhum  suaminya sampai sang janda meninggal dunia atau kawin lagi. Yang dimaksud berhak  menguasai  adalah  bahwa  janda  dapat  menggunakan  atau menikmati  harta  peninggalan  almarhum  suaminya,  sehingga hidupnya  tidak  terlantar.  Misalnya  harta  peninggalan  almarhum suaminya  berupa  sebuah  rumah  dan  sebidang  sawah,  maka  janda tersebut  dapat  menempati  rumah  tersebut dan  menanami  sawahnya serta  mengambil  hasil  dari  sawah  tersebut.  Yang  menjadi  larangan adalah janda  mengalihkan harta peninggalan tersebut.
Dengan hak menguasai seorang janda  di masyarakat parental, mengakibatkan  harta  peninggalan  dapat  bersifat  tidak  dapat  dibagi- bagi  atau  pelaksanaanya  ditunda  untuk  waktu  yang  cukup  lama ataupun  hanya  sebagian  yang  dapat  dibagi.  Apabila  harta peninggalan  almarhum  suaminya  banyak,  tidak  masalah  untuk diadakan  pembagian  terhadap  sebagian  harta,  sedangkan  sebagian yang lain ditahan dengan alasan masih ada janda yang membutuhkan sehingga  kehidupannya  tidak  terlantar.  Sebaliknya  jika  harta peninggalannya  terbatas,  sebagaimana  contoh  di  atas  (hanya  sebuah rumah  dan  sebidang  sawah)  maka  pembagian  akan  ditunda. Demikian  juga  terhadap  harta  bersama  yang  diperolehnya  selama perkawinan.  Hal  tersebut  diperkuat  oleh  Yurisprudensi  Mahkamah Agung,  melalui  putusannya  tanggal  24  Juni  1959  Nomor
17 Ibid.
Kedudukan Janda
187/K/Sip/1959, menyatakan bahwa menurut hukum adat di sekitar Mojokerto  dan  Jombang  seorang  janda  yang  memegang  barang- barang  yang  merupakan  gono-gini  dari  janda  itu  dan  almarhum suaminya,  tidak  dapat  diganggu  gugat  tentang  barang-barang  itu oleh ahli waris dari almarhum suami itu, selama janda tersebut masih hidup dan tidak kawin lagi.
Pada  perkembangan  yang  ketiga,  yakni  setelah  tahun  1960 terdapat perubahan  terhadap kedudukan  janda  yang berkait dengan harta peninggalan almarhum suaminya. Bilamana pada perkembangan yang pertama tidak mewaris dan pada perkembangan yang  kedua  mempunyai  hak  untuk  “menguasai”  maka    pada pekembangan ketiga, seorang janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya.  Dan  yang  dimaksud  dengan  mewaris  tersebut  adalah mewarisi  harta  asal  suaminya.  Hal  ini  sesuai  dengan  Yurisprudensi Mahkamah  Agung  tanggal  20  April  1960  No.  110K/Sip/1960  yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, seorang janda adalah juga menjadi  ahli  waris  dari  almarhum  suaminya.  Dengan  putusan Mahkamah Agung tersebut berarti mengubah salah satu prinsip atau asas dalam hukum harta perkawinan, yang menyatakan bahwa harta asal  akan  kembali  ke  asal,  sehingga  dengan  asas  tersebut  pada awalnya seorang janda bukanlah ahli waris dari harta asal almarhum suaminya, karena tidak termasuk dalam orang yang memiliki darah.
Putusan  tersebut  diperkuat  dengan  Putusan  Mahkamah Agung  tanggal  14  Juni  1968  No.  100K/Sip/1967,  yang  memberikan hak waris dari bagian  harta bersama  kepada janda. Putusan  tersebut menyatakan  bahwa  mengingat  pertumbuhan  masyarakat  menuju  ke arah  persamaan  kedudukan  antara  pria  dan  wanita  dan  pengakuan janda  sebagai  ahli  waris,  Mahkamah  Agung  membenarkan pertimbangan  dan  putusan  pengadilan  Tinggi  yang  menetapkan bahwa dalam hal meninggalnya seorang suami dengan meninggalkan seorang  janda,  seorang  anak  laki-laki  dan  seorang  anak  perempuan, janda berhak atas separuh dari harta bersama, sedang sisanya dibagi antara janda dan kedua anaknya masing-masing mendapat sepertiga bagian.
Dari  isi  putusan  tersebut  nampak  bahwa  janda,  selain memperoleh  setengah  dari  harta  bersama  perkawinan,  juga memperoleh bagian warisan dari harta bersama almarhum suaminya.

## Eka Susylawati
Malahan  menurut  hukum adapt  di  Jawa,  apabila  dalam  perkawinan tidak ada anak, maka harta gono-gini akan beralih seluruhnya kepada janda. 18 Dengan demikian janda terhadap harta bersama memperoleh dari dua sumber yaitu dari hak bagiannya sendiri dan hak waris dari harta bersama suaminya.
Pertanyaan  yang  dapat  timbul  adalah  apabila  suami  isteri tersebut tidak mempunyai anak. Apabila ada anak, maka segala harta benda  kelak  akan  dialihkan  kepada  anak,  karena  anak  itu  wajib memelihara ibunya dengan sebaik-bakinya.
Dalam  kehidupan  masyarakat  parental  banyak  contoh  yang dapat  dijadikan  acuan  dalam  pembagian  dan  pemakaian  harta peninggalan.  Misalnya  jika  ada  janda  dan  anak-anak  yang  telah dewasa (mentas) maka alternatifnya antara lain: (1) Harta peninggalan (harta asal suami,  harta asal isteri dan  harta bersama  dibagi  diantara semua anak. Dan janda (ibu) akan tinggal dengan salah satu anaknya dan dipelihara oleh semua anak atau oleh anak yang ditumpanginya. Janda  tidak  mendapat  bagian  sedikitpun  dan  tidak  menuntut  untuk mendapat bagian karena kehidupannya telah terjamin; (2) atau janda mendapat  sebagian  dari  harta  peninggalan  misalnya  sebuah  rumah dan  sebidang  sawah,  dan  barang-barang  peninggalan  yang  lain dibagi antara anak-anak.

## Pengaruh  Hukum  Waris  Islâm  terhadap  Hak  Waris  Janda  dalam Masyarakat Parental
Allâh telah menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas dunia dan aturan ini berisi tentang perbuatan yang boleh dan tidak  boleh  dilakukan  oleh  manusia.  Aturan  Allâh  tentang  tingkah laku  manusia  secara  sederhana  adalah  syariah  atau  hukum  syara’ yang lazim disebut hukum Islâm. 19
Segi  kehidupan  manusia  diatur  oleh  Allâh    dapat dikelompokkan  kepada  dua  kelompok,  yaitu  pertama,  hal-hal  yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allâh penciptanya.
18 Wirjono  Prodjodikoro,  Hukum  Warisan  di  Indonesia  (Bandung:  Sumur  Bandung, 1980) hlm. 22.
19 Moh.  Muhibbin  dan  Abdul  Wahid,  Hukum  Kewarisan  Islâm,  Sebagai  Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 1.

## Kedudukan Janda
Aturan  tersebut  disebut  sebagai  hukum  ibadah. Yang  kedua,  adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dan alam sekitarnya. Aturan tersebut disebut hukum muamalat. 20
Di  antara  aturan  yang  mengatur  hubungan  sesama  manusia yang  ditetapkan  Allâh  adalah  aturan  tentang  harta  warisan,  yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta  yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  yang  meninggal  dunia memerlukan  pengaturan  tentang  siapa  yang  berhak  menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.
Hukum waris Islâm merupakan aturan yang bersifat normatif, yang  idealnya  menjadi  pedoman  bagi  ummat  beragama  Islâm.  Dan seyogyanya  dalam  penerapan  hukum  waris  Islâm  tidak  hanya menggunakannya ketika ada sengketa waris, tetapi juga secara sadar menerapkannya ketika secara sukarela. Ironisnya walaupun sebagian besar  masyarakat  Indonesia  beragama  Islâm,  namun  belum  banyak orang Islâm yang memiliki pengetahuan tentang hukum waris Islâm.
Ditinjau dari perspektif sejarah, penerapan hukum waris Islâm pada jaman penjajahan Belanda tidak dapat berkembang secara baik, dan  secara  politis  posisinya  dikalahkan  oleh  sistem  hukum  waris adat.  Pada  saat  itu  diintrodusir  teori  resepsi 21 yang  bertujuan  untuk mengangkat hukum waris adat dan menyisihkan penggunaan hukum waris Islâm.
Sebagian  para  sarjana  hukum  menganggap  hukum  waris Islâm  tidak  mempunyai  sistem  dan  hanya  bersandar  pada  asas patrilineal.  Sementara  itu,  di  kalangan  umat  Islâm  sendiri  banyak
20 Ibid. hlm. 2.
21 Teori  receptie  diajukan  oleh  Christian  Snouck  Hurgronje  (1857-1936),  yang kemudian  dikembangkan  oleh  Van  Vollenhoven  dan  Ter  Haar,  yang  menyatakan bahwa  bagi  rakyat  pribumi  pada  dasarnya  berlaku  hukum  adat.  Hukum  Islâm berlaku  kalau  norma  hukum  Islâm  telah  diterima  oleh  masyarakat  sebagai  hukum adat. Teori  receptie  ini  berpangkal dari keinginan pemerintah penjajah Belanda yang menginginkan agar orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islâm, sebab pada  umumnya  orang-orang  yang  taat  pada  ajaran  Islâm  dan  hukum  Islâm,  tidak mudah  dipengaruhi  oleh  peradaban  Barat.  Lihat  Afdol,  Pengembangan  Teori Implementasi Hukum Waris Islâm di Indonesia, Disampaikan pada pengukuhan Jabatan Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, tanggal 23 Pebruari 2008.

## Eka Susylawati
pula  yang  mengira  tidak  ada  sistem  tertentu  dalam  hukum  waris Islâm,  sehingga  menimbulkan  sebuah  anggapan  seolah-olah  hukum waris Islâm merupakan hukum yang rumit dan sulit.
Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islâm sangat  berbeda  dengan  wujud  warisan  menurut  hukum  waris  Barat maupun  hukum  waris  adat.  Warisan  menurut  hukum  Islâm  adalah sejumlah  harta  benda  serta  segala  hak  dari  yang  meninggal  dunia dalam keadaan  bersih.  Artinya  harta peninggalan  yang  diwaris  oleh ahli  waris  adalah  benda  dan  segala  hak,  setelah  dikurangi  dengan pembayaran  hutang-hutang  pewaris  dan  pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya orang yang meninggal dunia.
Sebagai  bagian  dari  hukum  perdata  dimana  dalam  salah prinsipnya  mengenal  pilihan  hukum,  maka  pada  dasarnya masyarakat  yang memeluk  agama  Islâm  tidak harus  tunduk  kepada hukum  waris  Islâm.  Hukum  waris  Islâm  berlaku  secara  sempurna bagi  warga  Negara  Indonesia  keturunan  Arab,  karena  bagi  mereka pada umumnya berlaku hukum waris adat asal mereka yaitu hukum waris Islâm. 22
Dalam hukum waris Islâm seseorang dapat mewaris dari harta seseorang karena sebab perkawinan. 23 Dan hubungan kewarisan baru dapat  terjadi  jika  perkawinan  yang  dilakukan  tersebut  sah.  Jika seorang  suami  meninggal  dunia,  maka  isterinya  atau  jandanya mewarisi  harta  suaminya.  Demikian  juga  jika  seorang  isteri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta isterinya.
Dengan  demikian  seorang  isteri  merupakan  ahli  waris  dari almarhum  suaminya,  dengan  syarat  ketika  pewarisan  tersebut dilakukan,  perkawinan  mereka  harus  utuh  ketika  suaminya
22 Moh.  Muhibbin  dan  Abdul  Wahid,  Hukum  Kewarisan  Islâm,  Sebagai  Pembaharuan
Hukum Positif di Indonesia hlm. 43. 23 Menurut hukum kewarisan Islâm ada tiga sebab mewaris, yaitu karena hubungan kekeluargaan  (adanya  hubungan  darah  atau  famili,  karena  perkawinan  dan  karena wala’  (suatu  hubungan  yang  ditetapkan  oleh  hukum  Islâm  karena  tuannya  telah memberikan  kenikmatan  untuk  hidup  merdeka  dan  mengembalikan  hak  asasi kemanusiaan  kepada budaknya).  Pada masa  sekarang mewaris  karena  wala’  sudah kehilangan maknanya karena  secara  umum perbudakan sudah tidak ada  lagi.  Lihat A.  Rachmad  Budiono,  Pembaharuan  Hukum  kewarisan  Islâm  di  Indonesia  (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) hlm. 8-9.
Kedudukan Janda
meninggal  dunia.  Apabila  perkawinan  mereka  sudah  putus,  maka tidak lahir hubungan perkawinan. Bagian warisan janda diatur dalam al-Qur,ân  surat  al-Nisâ’  ayat  12  yaitu:  (1)  Apabila  pewaris  tidak mempunyai  anak,  maka  bagian  waris  janda  adalah  seperempat;  (2) dan  apabila  pewaris  mempunyai  anak,  maka  bagian  warisan  janda adalah seperdelapan.
Apabila pewaris meninggalkan dua atau tiga atau empat janda maka  mereka  berbagi  bagian  warisan  yang  ada.  Misalnya  seorang suami meninggal dunia meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua orang  janda,  maka  bagian  warisan  mereka  adalah:  dua  orang  janda memperoleh  1/8  sehingga  masing-masing  janda  memperoleh  1/16 dan seorang anak laki-laki memperoleh 7/8 bagian.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  dalam hukum  waris  adat,  seorang  janda  bukan  ahli  waris  dari  almarhum suaminya,  dan  pada  perkembangan  terakhir  seorang  janda  sudah merupakan  ahli  waris.  Pertanyaan  yang  kemudian  timbul  adalah kalau  memang  mewaris,  berapakah  bagian  yang  akan  diterima seorang janda? Ternyata pertanyaan ini tidak mudah dijawab, karena selain  di  masyarakat  parental  masih  ada  yang  berpendapat  bahwa seorang  janda  hanya  mempunyai  hak  untuk  “menikmati/ menguasai”,  juga  masih  tidak  ada  keseragaman  dalam  menentukan berapa  besarnya  bagian  janda.  Sebagian  berpendapat  bahwa  janda memperoleh  bagian  yang  sama  besarnya  dengan  anak,  sehingga ketika  seorang  suami  meninggalkan  seorang  janda  dan  dua  anak, maka janda akan memperoleh 1/3 bagian.
Pendapat  yang  lain  menyatakan  bahwa    bagian janda  adalah 1/8 jika ada anak dan ¼ bagian apabila dalam perkawinan tidak ada anak. Dan jika kita bandingkan bagian janda tersebut dengan hukum waris  Islâm,  maka  hal  tersebut  merupakan  bentuk  pengaruh  hukum waris Islâm terhadap perkembangan hukum waris adat. 24
24 Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping  kondisi alam  dan  watak  masyarakat  yang  bersangkutan,  juga  dipengaruhi  oleh  magi  dan animisme,  agama,  kekuasaan-kekuasaan  yang  lebih  tinggi  dari  persekutuan hukum adat  dan  hubungan  dengan  orang-orang  ataupun  kekuasaan  asing.  Lihat  Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat hlm. 31. Faktor agama sangatlah mempengaruhi hukum adat, terutama sekali agama Islâm dalam bidang perkawinan dan  lembaga  wakaf.  Orang  yang  memeluk  agama  Islâm  tunduk  pada  hukum

## Eka Susylawati
Upaya untuk mendekatkan orang Islâm dengan keIslâmannya terus-menerus  dilakukan.  Salah  satu  upayanya  adalah  mendekatkan orang  Islâm  dengan  hukum  Islâm.  Dan  bidang  hukum  Islâm  yang telah  lama  diupayakan  adalah  bidang  hukum  kewarisan. 25 Upaya yang  monumental  adalah  dengan  disahkannya  Kompilasi  Hukum Islâm  berdasarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991,  yang merupakan legislasi hukum waris Islâm ke lingkungan hukum positif di  Indonesia.  Instruksi  Presiden  tersebut  juga  diperkuat  dengan adanya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,  yang  salah  satu  kewenangannya  adalah  memeriksa  perkara waris  antar  orang  yang  beragama  Islâm    dan  memutus  dengan mendasarkan pada hukum waris Islâm.
Namun sebagai konsekwensi dari hukum perdata, orang Islâm yang  akan  membagi  warisan  tidak  harus  tunduk  pada  ketentuan hukum waris Islâm. Artinya orang Islâm boleh menggunakan pranata hukum  yang  lain  (hukum  waris  adat  atau  Barat)  apabila  hendak membagi  warisan.  Bisa  disimpanginya  hukum  waris  Islâm  tersebut dengan  syarat  tidak  ada  perselisihan  dan  menjadi  perkara  di pengadilan.  Namun  apabila  menjadi  perkara,  menurut    Penjelasan Umum  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  maka  selama  subyek hukum  yang  berperkara  beragama  Islâm,  maka  akan  menjadi kewenangan  pengadilan  agama  dan  pengadilan  agama  akan  dalam memeriksa dan memutus akan menerapkan hukum waris Islâm.
Dengan  tidak  diperkenankannya  pilihan  hukum  dalam perkara  waris  antar  orang  yang  beragama  Islâm,  maka  lambat  laun hukum  waris  Islâm  akan  dikenal  dan  mengakar  pada  masyarakat, dan  seorang  janda  akan  selalu  mewaris  dari  harta  peninggalan almarhum suaminya.
perkawinan  Islâm. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan  Islâm  sudah menjadi hukum perkawinannya sendiri (telah terjadi resepsi hukum).
25 Moh.  Muhibbin  dan  Abdul  Wahid,  Hukum  Kewarisan  Islâm,  Sebagai  Pembaharuan
Hukum Positif di Indonesia hlm. 173.
Kedudukan Janda

## Penutup
Hukum waris adat masih sangat mengakar dan diterapkan di masyarakat,  termasuk  masyarakat  yang  beragama  Islâm,  sehingga perlu dikaji secara mendalam mengenai faktor-faktor persesuaian dan perbedaan  hukum  waris  adat  dan  hukum  waris  Islâm,  yang kemudian dilakukan dalam hukum kodifikasi hukum waris nasional yang  didambakan  oleh  masyarakat  muslim  Indonesia.  Pengkajian penting  dilakukan    terutama  dalam  menentukan  kedudukan    hak waris  janda,  karena  walaupun  menurut  hukum  waris  adat masyarakat  parental,    janda  merupakan  ahli  waris  dari  almarhum suaminya, namun belum ada kesamaan tentang berapa bagiannya.

## Daftar Pustaka
Afdol,  Pengembangan  Teori  Implementasi  Hukum  Waris  Islâm  di Indonesia , Disampaikan pada pengukuhan Jabatan Guru Besar di Fakultas Hukum universitas Airlangga Surabaya tanggal 23 Pebruari 2008.
Budiono,  A.  Rachmad.  Pembaharuan  Hukum  kewarisan  Islâm  di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: Alumni, 1980.
Muhibbin,  Moh.  dan  Wahid,  Abdul.  Hukum  Kewarisan  Islâm,  Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di  Indonesia. Jakarta: Sinar  Grafika, 2009.
Pitlo,  A.  Hukum  Waris  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Belanda . Terjemahan M. Isa Arief. Jakarta: Intermasa, 1979.
Prodjodikoro, Wirjono. Hukum  Warisan di  Indonesia.  Bandung: Sumur Bandung, 1980.
Soepomo,  Bab-bab  Tentang  Hukum  Adat.  Bandung:  Pradya  Paramita,
2000.
Soimin, Soedharyo,Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika,
2002.

## Eka Susylawati
Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islâm, Adat dan BW . Bandung: Refika Aditama,  2007.
-------. Intisari Hukum Waris Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1991.
Wignjodipuro,  Surojo.  Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat.  Jakarta: Gunung Agung, 1982.