## PENGARUH PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI BNI SYARIAH CABANG MEDAN

## Nailul Maulidatul Barakah
Mahasiswa FAI UISU Nahar A. Abdul Ghani Dosen Tetap FAI UISU
Eli Agustami Dosen Tetap FAI UISU

## Abstarct
Mudharabah  financing  is  one  of  the  products  that  is  in  great  demand  by  the  public, especially MSME actors, this is because through mudharabah financing it can develop the business  results  of  MSMEs  in  the  community,  but  in  this  study  the  authors  saw  that mudharabah  financing  during  the  last  five  years  had  decreased.  It  is  interesting  for  the author to see the relevance of the influence of mudharabah financing on the development of Micro, Small and Medium Enterprises. Based on the problems above, the researcher wants to  know  more  about  "The  Influence  of  the  Role  of  Mudharabah  Financing  on  the Empowerment  of  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  at  BNI  Syariah  Medan  Branch, West  Medan  District,  Medan  City.  Based  on  the  background  of  the  problem  described above,  it  can  be  formulated  the  research  question  is  whether  there  is  an  influence  of  the Role of Mudharabah Financing on Micro, Small and Medium Enterprises at BNI Syariah in 2016 – 2019. The research approach used is a quantitative research method. With a sample of  97  people.  Based  on  the  research,  it  can  be  concluded  that  there  is  an influence  of  the Role  of  Mudharabah  Financing  on  the  Empowerment  of  Micro,  Small  and  Medium Enterprises at BNI Syariah Medan Branch, West  Medan District, Medan City, this  can be seen from the results of t-count greater than t-table or t-count 2.756 > t-table 1980. Based on  the  determinant  test,  it  shows  that  the  development  of  MSMEs  is  influenced  by  the mudharabah financing variable by 60.4%, the rest is influenced by other factors.

## Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah dan Pemberdayaan UMKM

## Pendahuluan
Lembaga  perbankan  merupakan  lembaga  keuangan  yang  berfungsi  sebagai  perantara antara  pihak  yang  kelebihan  dana  dengan  pihak  kekurangan  dana.  Pada  praktiknya,  bank-bank penghimpun  dana  dari  masyarakat  berupa  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam  bentuk  kredit. Sementara itu lembaga keuangan non bank melakukan aktifitas salah satu dari fungsi bank, yaitu melakukan penghimpunan dana saja dari masyarakat dan menyalurkannya
saja  kepada  masyarakat.  “Perkembangan  perbankan  pada  umumnya  banyak  yang  menjalankan operasionalnya menggunakan prinsip syariah baik dengan melakukan konversi sistem perbankan dari  konsep  konvensional  menjadi  syariah,  ataupun  pembukaan  cabang  syariah  oleh  bank-bank konvensional,  maupun  pendirian  BPRS  (Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah).  Hal  ini  dilakukan karena  bank  syariah  terbukti  memiliki  berbagai  keunggulan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  fatwa MUI yang telah memutuskan bahwa bunga bank adalah haram.”
Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama  ( shahibul  mal ,  atau  bank  syariah)  yang  menyediakan  seluruh  modal  dan  pihak  kedua ( mudharib ,  atau  nasabah)  yang  bertindak  selaku  pengelola  dana  dengan  membagi  keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya  oleh  bank  syariah  kecuali  pihak  kedua  melakukan  kesalahan  yang  disengaja. “Kelebihan pembiayaan mudharabah yaitu  berdampak  langsung  kepada  pertumbuhan  ekonomi yang ditandai  dengan tumbuhnya peluang usaha  kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan penduduk.”
Dari  data  menunjukkan  bahwa  penghimpunan  dana  pada  keuangan  perbankan  syariah mengalami  fluktuasi  dan  penurunan  yang  dari  tahun  ke  tahun  yang  semula  Rp.  231.175  pada tahun 2016 menjadi  Rp.  147.512 pada tahun 2019 . Sedangkan  penghimpunan dana masyarakat yang terbesar adalah dalam bentuk deposito mudharabah sebesar Rp. 141.329 pada tahun 2016 menjadi  Rp.  84.732    pada  tahun  2019.  Kemudian  diikuti  oleh  tabungan mudharabah, giro wadiah dan yang terakhir tabungan wadiah.
Melihat  dari  perkembangan  disetiap  produknya,  produk  deposito mudharabah merupakan  produk  yang  mengalami  penurunan  signifikan  dari  tahun  2016  sampai  tahun  2019 dibandingkan  dengan  produk  lainnya,  dari  Rp.  141.329  pada  tahun  2016  menjadi  pada  tahun 2019.  Dilihat  dari  presepsi  atau  cara  pandang  masyarakat  terhadap  produk-produk  perbankan syariah, deposito mudharabah merupakn pilihan produk yang banyak diminati dari pada produk- produk  yang  lain.  Hal  ini  dikarenakan  bagi  hasil  yang  diberikan  atau  ditawarkan  oleh  produk deposito mudharabah lebih  tinggi  dibandingkan  produk  yang  lainnya.  “Banyaknya  minat masyarakat  terhadap  produk  mudharabah  karena  Landasan  syariah  pembiayaan mudharabah adalah fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah ( Qiradh ).”

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kuantitatif.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah    analisis  deskriptif  adalah  metode  yang  digunakan  untuk menganalisis data dengan cara mendekripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum  atau generalisasi.  Metode  penelitian  kuantitatif  dapat  diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat positivisme ,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel tertentu,  pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  penelitian,  analisis  bersifat  kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

## Pembiayaan Mudharabah

## 1. Pengertian Mudharabah
Salah satu skim fiqih yang paling popular digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli Mudharabah. Transaksi Murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabatnya.  Menurut  Syafi‟i  Antonio,  Mudharabah  adalah  akad  kerjasama  usaha  antara  dua pihak  dimana  pihak  pertama  (shahibul  mal)  menyediakan  seluruh  (100%)  modal,  sedangkan
pihak  lainnya  menjadi  pengelola.  Keuntungan  usaha  secara  mudharabah  dibagi  menurut kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan  apabila  rugi  ditanggung  oleh  pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena  kecurangan  atau  kelalaian  sipengelola,  maka  pengelola  harus  bertanggung  jawab  atas kerugian tersebut. Menurut Sofyan S.Harahap Mudharabah adalah “akad jual beli barang dengan menyatakan  harga  perolehan  dan  keuntungan  (margin)  yang  disepakati  oleh  penjual  dengan pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.”
Mudharabah adalah  akad  kerja  sama  usaha  antara shahibul  maal (pemilik  modal)  dan mudharib (pengelola  dana)  dengan  nisbah  bagi  hasil  menurut  kesepakatan  dimuka.  Jika  usaha mengalami  kerugian,  maka  seluruh  kerugian  ditanggung  oleh  pemilik  dana,  kecuali  ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana.
“Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah  muqayyadah (investasi  terikat). Mudharabah  mutlaqah adalah mudharabah dimana  pemilik  dana  memberikan  kebebasan  kepada  pengelola  dana  dalam  pengelolaan investasinya. Mudharabah  muqayyadah adalah mudharabah dimana  pemilik  dana  memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi”.
Menurut  Umer  Chapra,  yaitu  “seorang  pakar  ekonomi  dari  Pakistan  mengartikan mudharabah  sebagai  sebuah  bentuk  kemitraan  di  mana  salah  satu  mitra  disebut  shahibul  maal atau  rubbul  maal  (penyedia  dana)  yang  menyediakan  sejumlah  modal  tertentu  dan  bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut mudharib yang menyediakan keahlian  usaha  dan  manajemen  untuk  menjalankan  venture,  perdagangan,  industri  atau  jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.’
Berdasarkan  pengertian  di  atas  maka  dapat  dipahami  bahwa  akad mudharabah merupakan  suatu  transaksi  pendanaan  atau  investasi  yang  berdasarkan  kepercayaan. Kepercayaan  merupakan  unsur  terpenting  dalam  akad mudharabah, yaitu  kepercayaan  dari pemilik  dana  kepada  pengelola  dana.  Oleh  karena  kepercayaan  merupakan  unsur  terpenting, maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut trust financing.
Disimpulkan  bahwa  pembiayaan  Murabahah  pada  Bank  Syariah  adalah  akad  jual  beli antara  Bank  Syariah  dengan  nasabah,  dimana  nasabah  membutuhkan  suatu  barang  dengan meminta bantuan pihak bank karena suatu alasan tertentu. Bank Syariah memperoleh keuntungan dari harga asal barang ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah dan memberitahukan kepada nasabah tentang harga asal barang.
Dalam mudharabah, pemilik  dana  tidak  boleh  mensyaratkan  sejumlah  tertentu  untuk bagiannya karena dapat  dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada  faktor  penyeimbang  yang  diperbolehkan  syariah.  Keuntungan  yang  dibagikan  pun  tidak boleh  menggunakan  nilai  proyeksi (predictive  value) akan  tetapi  harus  menggunakan  nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan kepada pemilik dana.

## Landasan Hukum Syariah Mudharabah
a) Alquran
ِٰاللّ ِلْضَف  ْنِم ا ْوُغَتْبا  َو  ِض ْرَ ْلْا یِف ا ْوُرِشَتْناَف ُةوٰلَّصلا ِتَی ِضُق ا َذِاَف
“Apabila  telah  ditunaikan  shalat  maka  bertebaranlah  kamu  di  muka  bumi  dan  carilah karunia Allah SWT...” (al-Jumuah: 10)
Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan salah satu bentuk transaksi jual beli yaitu pembiayaan Murabahah. Transaksi pembiayaan Murabahah menurut
ayat  ini  hukumnya  halal,  hal  ini  dikarenakan  di  dalam  transaksinya  terdapat  suatu  syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak  yang  akan  melakukan  transaksi  pembiayaan Murabahah,  selain  itu  dalam  transaksinya  terdapat  suatu  proses  untuk  mendapatkan  atau mengolah barang yang diperjual belikan yaitu dengan berlandaskan pada prinsip syariah dan tidak satu pihak pun dirugikan karena dilakukan dengan sama-sama suka.
b) Hadis
ْلا َو ،ٍلَجَأ ىَلِإ ُعْیَبْلَا :ُةَك َرَبْلا َّنِهْیِف  ٌثَلاَث :َلاَق َمَّلَس َو ِهِلآ َو ِهْیَلَع ُالله ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ
،ُةَض َراَقُم ْیَبْلِل  ِرْیِعَّشلاِب  ِِّرُبْلا ُطْلَخ َو َلْ ِت
نع هجام نبا هاور( ِعْیَبْلِل(بیهص Dari  Shalih  bin  Suhaib  r.a.  bahwa  Rasulullah  saw.  bersabda, “tiga  hal  yang  di dalamnya  terdapat  keberkahan:  jual  beli  secara  tangguh,  muqaradhah  (mudharabah),  dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)
Berdasarkan  hadis  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pembiayaan  Murabahah diperbolehkan dalam transaksi jual beli antara pihak bank dengan nasabah untuk memperoleh suatu barang atau jasa yang diperlukan dengan prinsip saling ridho tanpa adanya pemaksaan.
c) Ijma’ Mudharabah
Ijma’ dalam Mudharabah, adanya hadist riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat  menggunakan  harta  anak  yatim  yaitu  mudharabah,  dan  perbuatan  tersebut  tidak dilarang  oleh  sahabat  lainnya.  Sedangkan  Mudharabah  diqiyaskan  dengan  al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia,ada yang miskin dan ada pula yang kaya. sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di  sisi  lain,  tidak  sedikit  orang  miskin  yang  mau  bekerja,  tetapi  memiliki  modal,  dengan demikian adanya mudharabah diharapkan dapat  memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat serta saling menguntungkan.

## Rukun dan Syarat Mudharabah
Hendi  Suhendi  menyatakan  “bahwa  para  ulama  berbeda  pendapat  dalam  menentukan rukun  dan  syarat  pembiayaan  Mudharabah,  dimana  menurut  ulama  Malikiyah  yaitu  terdiri dari : Ra’sulmal (modal), al-amal (bentuk usaha), keuntungan, ‘aqidain (pihak yang berakad). Adapun  menurut  ulama  Hanafiyah,  rukun  dan  syarat  Mudharabah  adalah  ijab  dan  qabul dengan  lafal  yang  menunjukkan  makna  ijab  dan  qabul  itu.  Sedangkan  menurut  ulama Syafi’iyah  rukun  dan  syarat  Mudharabah  ada  enam  yaitu  :  Pemilik  dana  ( shahibul  mal ), Pengelola ( mudharib ), Ijab qabul ( sighat ), Modal ( ra’sul mal ), Pekerjaan ( amal ), keuntungan atau nisbah.”
“Adapun ketentuan umum pembiayaan Mudharabah :
a. Jumlah  modal  yang  diserahkan  kepada  nasabah  sebagai  pengelola  modal  harus diserahkan  tunai  dan  dapat  berupa  uang  atau  barang  yang  dinyatakan  nilainya  dalam satuan uang.
b. Pembagian  keuntungan  antara  pihak  bank  dengan  nasabah  ditentukan  pada  awal  akad sesuai kesepakatan atau waktu yang telah ditentukan”.

## Skema Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan  mudharabah  digunakan  oleh  bank  untuk  memfasilitasi  nasabah  yang melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi seperti rumah, kendaranaan/alat  transportasi,  alat-alat  rumah  tangga,  dan  sejenisnya  termasuk  renovasi  atau proses  membangun,  pengadaan  barang  dagangan,  bahan  baku  atau  bahan  pembantu  produksi,
serta  barang  modal  seperti  pabrik,  mesin  dan  sejenisnya  serta  barang  lainnya  yang  tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui oleh bank.

## Peranan dan Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Ada tiga alasan utama suatu negara harus mendorong usaha kecil yang ada untuk terus berkembang.  Alasan  pertama  adalah  karena  pada  umumnya  usaha  kecil  cenderung  memiliki kinerja  yang  lebih  baik  dalam  hal  menghasilkan  tenaga  kerja  yang  produktif.  Kemudian  alasan kedua,  seringkali  mencapai  peningkatan  produktivitasnya  melalui  investasi  dan  perubahan teknologi.  Hal  ini  merupakan  bagian  dari  dinamika  usahanya  yang  terus  menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk alasan ketiga, usaha kecil ternyata memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar.
“Usaha  kecil  mikro  dan  menengah  (UMKM)  memainkan  peranan  penting  di  dalam pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi,  tidak  hanya  di  Negara-negara  sedang  berkembang (NSB)  tetapi  juga  di  negara-negara  maju,  di  Negara  maju  UMKM  sangat  penting  tidak  hanya karena  kelompok  usaha  tersebut  menyerap  paling  banyak  tenaga  kerja  dibandingkan  usaha besar”
“Berikut  adalah  peran  penting  Usaha  Mikro  menurut  Departemen  Koperasi  tentang Undang-Undang Perkoperasian Tahun  2008 menyebutkan:
1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi
2. Penyedia lapangan pekerjaan terbesar
3. Pemain penting dalam pembangunan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat
4. Pencipta pasar baru dan sumber ekonomi, serta
5. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran.”
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  Usaha  Kecil  dan  Menengah  memegang  peranan  penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Demikian halnya dengan Indonesia, sejak diterpa badai  krisis finansial  pada tahun 1996 silam, masih  banyak usaha kecil  menengah yang hingga saat  ini  masih  mampu  bertahan.  Meskipun  mereka  sempat  goyang  oleh  dampak  yang ditimbulkan,  namun  dengan  semangat  dan  jiwa  yang  kuat  maka  mereka  secara  perlahan-lahan mampu bangkit dari keterpurukan dan bermanfaat bagi masyarakat maupun negara.
“Arief Rahman menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan pada:
a. Kekeluargaan.
b. Demokrasi ekonomi.
c. Kebersamaan.
d. Efisiensi berkeadilan.
e. Berkelanjutan.
f. Berwawasan lingkungan.
g. Kemandirian.
h. Keseimbangan kemajuan, dan
i. Kesatuan  ekonomi  nasional.  Adapun  tujuan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  ialah menumbuhkan  dan  mengembangkan  usahanya  dalam  rangka  membangun  perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.”
Kriteria  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  berdasarkan  UU  No.  20  tahun  2008, digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.
Dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha mikro produktif yang berdiri sendiri  yang  dilakukan  oleh  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  bukan  anak  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai  atau  menjadi  bagian langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.
Sedangkan  usaha  mikro  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri  yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan perusahaan yang dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha  mikro,  usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.
“Di  dalam  UU  perkoperasian  Tahun  2008  bahwa  kriteria  yang  digunakan  untuk mendefinisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil jualan tahunan dengan kriterian sebagai berikut :
a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00, dan.
c. Usaha  menengah  adalah  perusahaan  dengan  milai  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp.500  juta hingga  paling  banyak  Rp.100  milyar  hasil  penjualan  tahunan  di  atasRp.2,5  milyar  sampai paling tinggi Rp.50 milyar.”
“Kriteria UMKM dapat diketahui berdasarkan tabel berikut :
Rabel 2.1 Kriteria UMKM No `Usaha Kriteria Aset Omsett 1 Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta 2 Kecil >50 juta - 500 juta > 300 juta – 2,5 milyar 3 Menengah >500 juta – 10 milyar > 2,5 milyar – 50 milyar
Sumber : Dinas Perkoperasian, 2018”
Selain  menggunakan  nilai  moneter  sebagai  kriteria,  sejumlah  lembaga  pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha  menengah  dan  usaha  besar.  Misalnya  menurut  Badan  Puat  Statistik  (BPS),  usaha  mikro adalah  unit  usaha  dengan  jumlah  pekerja  tetap  hingga  4  orang,  usaha  kecil  antara  5  sampai  19 pekerja,  dan  usaha  menengah  dari  20  sampai  dengan  99  orang.  Perusahaan-perusahaan  dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.
Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk  berkembang  mandiri.  Pentingnya  kedudukan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  dalam perekonomian  nasional  bukan  saja  karena  jumlahnya  yang  banyak,  melainkan  juga  dalam  hal
penerapan  tenaga  kerja.  Disamping  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  juga  dapat  menghasilkan devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadap Product Domestic Bruto (PDB).
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam  mengantisipasi  perekonomian  kedepan  terutama  dalam  memperkuat  struktur perekonomian  nasional.  Adanya  krisis  perekonomian  nasional  seperti  sekarang  ini  sangat mempengaruhi  stabilitas  nasional,  ekonomi  dan  politik  yang  imbasnya  berdampak  pada kegiatan-kegiatan  usaha  besar  yang  semakin  terpuruk,  sementara  UMKM  serta  koperasi  relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.
Dalam  perspektif  perkembangannya,  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan  terhadap  berbagai  macam  goncangan  krisi  ekonomi.  Maka  sudah  menjadi  keharusan penguatan  kelompok  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  yang  melibatkan  banyak  kelompok. “Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Sudaryanto adalah :
1. Livelhood  Activities ,  merupakan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  yang digunakan sebagai  kesempatan kerja untuk  mencari nafkah, yang labih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
2. Micro  Enterprise ,  merupakan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  yang  memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. Small  Dynamic  Enterprise ,  merupakan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise , merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB)”( Sudaryanto dkk, 2014:37)

## 1. Karakteristik Usaha Mikro
Usaha  kecil  di  Indonesia  mempunyai  potensi  yang  besar  untuk  dikembangkan  karena pasar  yang  luas,  bahan  baku  yang  mudah  didapat  serta  sumber  daya  manusia  yang  besar merupakan  variabel  pendukung  perkembangan  dari  usaha  kecil  tersebut  akan  tetapi  perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus  diikuti  dengan  pengelolaan  manajemen  yang  baik,  perencanaan  yang  baik  akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuaan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut,  mengelola  sistem  produksi  yang  efisien  dan  efektif,  serta  melakukan  terobosan  dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. “Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. Sistem  pembukuan  yang  relatif  administrasi  pembukuan  sederhana  dan  cenderung  tidak mengikuti kaidah admistrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
c. Modal terbatas
d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisieni jangka panjang.
f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
g. Kemampuan  untuk  sumber  dana  dari  pasar  modal  terendah,  mengingat  keterbatasan  salam sistem  administrasinya.  Untuk  mendapatkan  dana  dipasar  modal,  sebuah  perusahaan  harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.”( Pandji Anoraga 2013:87)
“Adapun  yang  menjadi  kriteria  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  menurut  Soehardjono, adalah :
1) Bahan baku mudah diperoleh.
2) Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih tekhnologi.
3) Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun.
4) Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
5) Peluang  pasar  cukup  luas,  sebagian  besar  produknya  terserap  di  pasar  local/domestic  dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor.
6) Melibatkan  masyarakat  ekonomi  lemah  setempat,  secara  ekonomis  menguntungkan.”( Suhardjono, 2014:37)
Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang  sifatnya  potensial  terhadap  timbulnya  masalah.  Hal  ini  menyebabkan  berbagai  masalah internal  terutama  yang  berkaitan  dengan  pendanaan  yang  tampaknya  sulit  untuk  mendapatkan solusi yang jelas.

## Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro
“UMKM  memiliki  beberapa  kekuatan  potensial  yang  merupakan  andalan  yang menjadi  basis  pengembangan  pada  masa  yang  akan  datang  menurut  Soedjono  (2014:87) adalah :
a. Penyediaan  lapangan  kerja  peran  industri  kecil  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
c. Memiliki  segmen  usaha  pasar  yang  unik,  melaksanakan  manajemen  sederhana  dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
d. Memanfaatkan  sumber  daya  alam  sekitar,  industri  kecil  sebagian  besar  memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.
e. Memiliki  potensi  untuk  berkembang.  Berbagai  upaya  pembinaan  yang  dilaksanakan menunjukkan  hasil  yang  menggambarkan  bahwa  industri  kecil  mampu  untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.” (Soejodono, 2014:87)
“Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 fakor :
1. Faktor Internal merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya :
a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
b. Kendala  pemasaran  produk  sebagian  besar  pengusaha  Industri  Kecil  lebih memperioritaskan  pada  aspek  produksi  sedangkan  fungsi-fungsi  pemasaran  kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
d. Kendala  permodalan  usaha  sebagian  besar  Industri  Kecil  memanfaatkan  modal  sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
2. Faktor  eksternal,  merupakan  masalah  yang  muncul  dari  pihak  pengembang  dam  pembina UMKM.  Misalnya  solusi  yang  diberikan  tidak  tepat  sasaran  tidak  adanya  monitoring  dan program yang tumpang tindih.” (Soejodono, 2014:87)
Dari kedua faktor terebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit,  tapi  UMKM  mana  yang  diberi,  karena  berbagai  ketentuan  yang  harus  dipenuhi.  Disisi lain  UMKM  juga  mengalami  kesulitan  mencari  dan  menentukan  lembaga  mana  yang  dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun  berbagai  usaha  telah  diupayakan  untuk  memudahkan  bagi  para  pelaku  UMKM meperoleh kredit.
Keunggulan  dan  Peluang  Pengembangan  Pengembangan  Usaha  Kecil  dan  Menengah menurut  Suseno  memiliki  beberapa  keunggulan  komparatif  terhadap  usaha  besar.  Keunggulan tersebut antara lain: “Dilihat dari sisi permodalan, pengembangan usaha kecil memerlukan modal usaha  yang  relatif  kecil  dibanding  usaha  besar.  Disamping  itu  juga  teknologi  yang  digunakan tidak  perlu  teknologi  tinggi,  sehingga  pendiriannya  relatif  mudah  dibanding  usaha  besar. Motivasi usaha kecil akan lebih besar, mengingat hidup matinya tergantung kepada usaha satu- satunya.  Seseorang  dengan  survival  motive  tinggi  tentu  akan  lebih  berhasil  dibandingkan seseorang yang motivasinya tidak setinggi itu”(Suseno H.G, 2015:11).
Selain itu Arief Rahmana, bahwa “adanya ikatan emosional yang kuat dengan usahanya akan menambah kekuataan para pengusaha kecil dalam persaingan. Memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan dengan pola permintaan pasar, bahkan sanggup melayani selera perorangan”(Arief Rahman, 27).
Berbeda  dengan  usaha  besar  yang  umumnya  menghasilkan  produk  masa  (produk standar), peerusahaan kecil produknya bervariasi sehingga akan mudah menyesuaikan terhadap keinginan konsumen. Disamping itu juga mempunyai kemampuan untuk melayani permintaaan yang  sangat  spesifik  yang  bila  diproduksi  oleh  perusahaan  skala  besar  tidak  efisien  (tidak menguntungkan).  Merupakan  tipe  usaha  yang  cocok  untuk  proyek  perintisan.  Sebagian  usaha besar  yang  ada  saat  ini  merupakan  usaha  sekala  kecil  yang  telah  berkembang,  dan  untuk membuka usaha skala besar juga kadangkala diawali dengan usaha sekala kecil.
Hal ini ditujukan untuk menghindari risiko kerugian yang terlalu besar akibat kegagalan jika  usaha  yang  dijalankan  langsung  besar,  sebab  untuk  memulai  usaha  dengan  skala  besar sudah barang tentu diperlukan modal awal yang besar juga. Gestation periode pendek sehingga quick  yielding  walaupun  belum  tentu  high  yielding.  Periode  waktu  sejak  memulai  sampai dengan  produksi  relatif  lebih  cepat  dibanding  perusahaan  besar  sehingga  otomatis  lebih  cepat menghasilkan.  Akan  tetapi  karena  modal  yang  ditanamkannya  juga  kecil,  maka  hasil  yang diperoleh juga mungkin tidak besar.
Perdagangan  bebas  telah  memberikan  peluang  kepada  para  pengusaha  di  dalam  negeri untuk  dapat  menjual  produknya  ke  luar  negeri.  Dengan  dibukanya  perdagangan  bebas  maka barier/penghambat untuk masuk ke suatu negara menjadi tidak ada lagi. Dengan perkataan lain pergerakan  barang  dari  suatu  negara  ke  negara  lain  menjadi  mudah  tanpa  adma  penghabat. Disamping itu dengan adanya depresiasi rupiah, maka perdagangan luar negeri (ekspor) menjadi lebih terbuka dengan memanfaatkan persaingan harga.
Sebagai pelaku ekonomi UKM masih menghadapi kendala structural kondisional secara internal, separti struktur permodalan yang relatif lemah dan juga dalam mengakses ke sumber-
sumber permodalan yang seringkali terbentur masalah kendala agunan ( collateral ) sebagai salah satu syarat perolehan kredit. Menurut Mulyadi “Rendahnya keterampilan teknis dari para pekerja berakibat pada sulitnya standarisasi produk”(Mulyadi Nitisemito, 2013:20).
Begitu juga penggunaan teknologi produksi yang sederhana mengakibatkan mutu produk yang dihasilkan bervariasi. Kalau hal ini terjadi, maka produk yang dikirim kemungkinan akan di  klim  oleh  konsumen.  Hal  ini  akan  sangat  merugikan,  apalagi  jika  produk  ditolak  oleh konsumen  di  luar  negeri.  Para  pekerja  umumnya  keluarga,  artinya  dalam  perekrutan  pekerja lebih  ditekankan  kepada  aspek  kekeluargaan  yaitu  lebih  mementingkan  kedekatan  hubungan dibandingkan dengan keahlian yang dimiliki.
Dalam  manajemen  tidak  ada  spesialisasi  bahkan  seringkali  pemilik  menangani  sendiri, artinya dalam menjalankan perusahaan tidak terdapat job description yang jelas. Disamping itu tingkat  perputaran tenaga kerja tinggi,  hal  ini akan mengakibatkan sulitnya menjadikan tenaga menjadi betul-betul akhli. Lemah dalam administrasi keuangan. Kondisi ini sering kali menjadi penyebab sulitnya perusahaan mengajukan kredit kepihak ketiga, sebab para investor baru mau menanamkan uangnya kalau terjamin keamanannya, artinya uang yang ditanamkannya dijamin akan kembali dan sekaligus memperoleh keuntungan.
Lemahnya  administrasi  keuangan  mengakibatkan  sulitnya  melakukan  penilaian kelayakan. Banyak biaya di  luar pengendalian terkait dengan lemahnya administrasi  keuangan seringkali  dijumpai  tidak  terdapat  pemisahan  yang  jelas  antara  kekayaan  perusahaan  dan kekayaan  pribadi  sehingga  membengkaknya  prive  direksi.  tidak  memperhitungkan  penyusutan atas  aktiva  tetap,  tidak  memperhitungkan  tenaga  keluarga.  Kesulitan  memperoleh  ijin  usaha. Biroksrasi  yang  harus  ditempuh  UKM  dalam  mengurus  perijinan  seringkali  cukup  panjang sehingga menyebabkan lamanya waktu yang diperlukan untuk sampai memperoleh perijinan.
Dalam  usaha  kesempatan  yang  diperoleh  tidak  setiap  saat,  bahkan  datangnya  mungkin dalam  waktu  yang  terbatas,  sementara  itu  pengurusan  untuk  memperoleh  perijinan kadangkadang memakan waktu yang cukup lama. Kalau ini terjadi, maka kesempatan itu akan hilang begitu saja. Belum adanya/kurangnya perlindungan terhadap usaha kecil.
Sesuatu  yang  lemah  mestinya  dilindungi  dari  ancaman  yang  kuat.  Karena  tidak  adanya perlindungan  hukum,  seringkali  ruang  gerak  usaha  kecil  terpojok  oleh  usaha  besar.  Banyak perusahaan kecil gulung tikar karena terjunnya usaha besar ke bidang usaha yang digeluti usaha kecil.  Atau  karena  tidak  memiliki  hak  cipta  maka  produknya  dihasilkan  pihak  lain  sehingga usahanya tersingkirkan.
Dalam  kemitraan  dengan  perusahaan  besar  seringkali  terjadi  pola  yang  bertentangan dengan yang seharusnya, dimana pengusaha kecil malah mensubsidi pengusaha besar. Kesulitan memperoleh  kredit.  Walaupun  usaha  kecil  dan  menengah  yang  sesungguhnya  andal  terhadap krisis,  sulit  untuk  mendapat  fasilitas  karena  terbentur  pada  aturan-aturan  perkreditan  yang komplek dan dilematis bagi mereka dan bank pemberi kredit .
Berkaitan dengan lembaga pembina. Sebuah usaha kecil kadangkala dibina oleh lebih dari satu  lembaga,  yang  masing-masing  pembina  memiliki  tujuan  yang  berbeda  karena  berbeda kepentingan,  sehingga  usaha  kecil  harus  menyelesaikan  berbagai  persoalan  (sekali  tepuk  harus mampu  merenggut  beberapa  nyawa).  Atau  bahkan  pengusaha  yang  mulai  berhasil  waktunya habis  hanya  untuk  melayani  pembina  dan  menerima  tamu  baik  untuk  kepentingan  pembinaan, pendataan ataupun studi banding.
Pola  yang  ada  sekarang  adalah  masing-masing  lembaga/institusi  yag  memiliki  fungsi yang  sama  tidak  berkoordinasi  tapi  berjalan  sendiri-sendiri,  apakah  itu  perbankan,  BUMN,
departemen,  LSM,  perusahaan  swasta.  Disisi  lain  dengan  keterbatasannya  UMKM  menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui  masing-masing  skor  hasil  penelitian  maka  penulis akan  mengadakan  analisis  statistik,  untuk  mengetahui  tingkat  hubungan  antara  pembiayaan mudharabah  (X)  dengan  perkembangan  UMKM  (Y).  Selanjutnya  bila    variabel  X  dan  Y dikorelasikan,    titik-titik  koordinat    yang    terdapat    dalam    diagram    pencar    akan    bertendensi membentuk  suatu   garis   linier,  lihat  hasil   tabel-tabel  aplikasi   statistik  dengan  SPSS 20 for windows di bawah ini.
Tabel 5.10 Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 25.874 3.335 7.759 .000 X (Pembiayaa n Mudharaba h) .255 .092 .272 2.756 .007

## a. Dependent Variable: Y (Perkembangan UMKM)
Tabel di atas menunjukkan hasil koefisien  korelasi untuk  semua  variabel. Maka dapat diketahui  hasil korelasi  tersebut  baik  dari samping (baris) maupun dari  atas (kolom). Koefisien korelasi  antara  pembiyaan  mudharabah  (X)    terhadap  perkembangan  UMKM  (Y)    =    2.756 dengan  tingkat  signifikansi  =  0,000.  Jika  memperhatikan    angka  t  yakni  7.759  dan  tingkat signifikansi    0,000,  maka  keadaan  ini  menunjukkan    adanya  korelasi    positif  sangat  kuat  dan sangat  signifikans.
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa uji t adalah 2.756 bila dibandingkan dengan t- tabel adalah 1.980 hal ini menunjukkan bahwa t-hitung 2.756 > t-tabel 1.980, dengan demikian dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  pembiayaan  mudharabah terhadap perkembangan UMKM di BNI Syariah Cabang Medan.

## 1. Uji Determinan (R)
Selanjutnya  penulis  ingin  melihat  persentase  pengaruh  variable  X  terhadap  variable  Y. Untuk  mengetahui  seberapa  persen  pengaruh  variable  pembiayaan  mudharabah  terhadap perkembangan UMKM di BNI Syariah dapat diketahui berdasarkan tabel berikut :
Tabel 5.11
Uji Determinan Model Summary Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .272 a .074 .604 2.77651
a. Predictors: (Constant), X
Pada  bagian    ini  ditampilkan    nilai    R,  R  Square,    Adjusted  R  Square  dan  Std.  Error. Dimana  nilai  R  Square  yang    menunjukkan    variabel      bebas    X  (Pembiayaan  Mudharabah) terhadap  Y    (Perkembangan  UMKM)  adalah  sebesar    0,604.  R Square    yang  digunakan  di  sini adalah R Square yang  disesuaikan  (Adjusted  R Square) yang merupakan indeks  determinasi (64% pengaruh).
Pada    model  diatas,  dimana  variabel    bebas    X  (pembiayaan  mudharabah)  dimasukkan,  maka didapat adjusted r square sebesar 0,604. Hal ini menunjukkan  bahwa  variabel   perkembangan UMKM  dipengaruhi  variabel  pembiayaan  mudharabah  sebesar    60,4%%,  sisanya    dipengaruhi oleh faktor lain.

## Penutup
Terdapat  pengaruh  Peran  Pembiayaan Mudharabah Terhadap  Pemberdayaan  Usaha Mikro Kecil Menengah di BNI Syariah Cabang Medan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, hal  ini  terlihat  dari  hasil  t-hitung  lebih  besar  dari  t-tabel  atau  t-hitung  2.756  >  t-tabel  1.980. Berdasarkan  uji  determinan  menunjukkan  bahwa  perkembangan  UMKM  dipengaruhi  variabel pembiayaan mudharabah sebesar  60,4%, sisanya  dipengaruhi oleh faktor lain.

## Daftar Bacaan
A. Soemitra, (2019), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , (Jakarta : Kencana)
Adiwarman Karim. (2014). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Antonio S, (2016) Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani)
Al-Hasan  Ibnu  Ali  Ibnu  Muhammad  (Ibnu  Majah), Kitab  at-Tijarah  bab  as-Syirkah  wal Mudharabah, hadis no. 2280.
Arif Rahman,  (2017), Pengambangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Bumi Aksara)
Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Keputusan  Menteri  Keuangan  No  316/KMK.016/1994  tanggal  27
Juni 1994
Choirin Nikmah, Hari S, Ana M. (2014). Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah   Pada Pedagang Kecil .Jember
Dwi Suwiknyo. (2010). Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam.
Yogyakarta:Pustaka
Pelajar.
Departemen Agama RI, (2016), Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta ; Depag RI)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Propinsi Sumatera Utara, 2018
Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah ( Qiradh ).
Heri Sudarsono. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah . Yogyakarta: Ekonisia.
Heri Sudarsono, (2014) Lembaga Keuangan Syariah , (Yogyakarta : Ekonisia)
Hendi Suhendi, (2010), Fiqh Muamalah , (Jakarta : Rajawali Pers)
Ilmi, Makhalul. (2002). Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah. Yogyakarta: UII Press
Ismail, (2011), Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)
Kasmir, (2016) Manajemen Perbankan, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada)
Lihat Definisi Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Latan,  Hengki,  Temalagi,  Selva.  (2013). Analisis  Multivariate  Teknik  dan  Aplikasi Menentukan   program IBM SPSS 20.0 . Bandung: Alfa Beta.
M. Umer Chapra, (2018), Islamic and Economic Challenge, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta : PT. Bumi Aksara)
M.Tambunan, (2013), Tambunan, S, Pemberdayaan UKM di Indonesia, ( Banfung: Tarsito)
Mahmud Junus, (2016), Tarjamah al-Quran al-Karim (Bandung: Alma’arif)
Moh Nazir. (2004). Metode Penelitian , Bogo Ghalia Indonesia, cet IV.
Muchdarsyah. (2000). Manajemen Dana Bank . Jakarta: Bumi Aksara.
Muhamad. (2015). Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
Muhammad. (2005). Manajemen Bank Syariah . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Mulyadi Nitisemito, (2013), Prilaku Konsumen Dalam Perpspektif Kewirausahaan, (Bandung : Alfabeta)
Pandji Anoraga,  (2013), Usaha Sektor Riil, ( Jakarta : Offest)
Sofyan S.Harahap,(2016), Perbankan Syariah, (Jakarta : LPEE Usakti)
Sri Nurhayati dan Wasilah, (20-15) Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat)
Suhairi. (2015). Fiqih Kontemporer . Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
Supardi. (2005). Metode Penelitian Ekonomi & BIsnis. Yougyakarta: UII.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Bandung :   Alfabet.
Sugiyono. (2010). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Suhardjono,   (2014), Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, (Yogyakarta:  UPP. AMPYKPN)
Soejodono, A. (2014), Ekonomi Sekala Kecil/Menengah dan Koprasi . (Jakarta Ghalia Indonesia) Suseno  H.G.  (2015), Reposisi  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Dalam  Perekonomian  Nasional . (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma)
Sudaryanto  dkk,  (2014), Strategi  Pemberdayaan  UMKM  Menghadapi  Pasar  Bebas  ASEAN , Jurnal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, (Jakarta : Menkop)
Tulus T.H. Tambunan. (2009). UMKM di Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia.
Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7
Undang-undang No 21 tahun 2008 BAB 1 tentang ketentuan umum perbankan syariah pasal 1 Wiroso. (2005). Jual Beli Murabahah .Yogyakarta: UII Press.
Yusuf, A, Muri. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan Edisi Pertama,Cetakan Pertama . Jakarta: Kencana. Zubaedi. (2007). Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Presfektif
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Ar Ruzz Media.
Tohar, M,  (2014), Pengembangan UMKM, (Jakarta : Bumi Aksara)
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Tulus  Tambunan,  (2015), Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Indonesia,  Isu-Isu  Penting, (Jakarta : LP3ES)
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah