Jurnal Indonesia Sosial Teknologi:p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN :2745-5254
Vol. 3, No., 2 Februari 2022

## KEWENANGAN  ICC  MENGADILI  KEJAHATAN  INTERNASIONAL  YANG DILAKUKAN OLEH PEMIMPIN NEGARA
Oktriani Diani 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Purboyo 3 , Sri Kelana 4 dan Driasko Budi Sidartha 5
Politeknik Transportasi SDP Palembang, Indonesia 1,3,4 dan 5 dan Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia 2
Email: oktriani_diani@dephub.go.id 1 , fadjrinwira@gmail.com 2 , purboyo58@gmail.com 3 , kelanasribu@gmail.com 4 dan budi.driasko@gmail.com 5

## Abstrak
Hadirnya sebuah peradilan pidana internasional dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengadili para penjahat kemanusiaan. Sebelum adanya pengadilan pidana internasional beberapa peradilan sudah pernah didirikan untuk mengadili penjahat perang terkhusus setelah perang dunia kedua terjadi. Nuremberg Trial dan Tokyo Trial dibentuk untuk mengadili para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada perang dunia kedua saat itu. Pemimpin negara  adalah  individu  yang  merupakan  subjek  hukum  internasional  dan  berhak  dimintakan pertanggungjawaban. Seorang individu dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar Pasal 25 Statuta Roma 1998 yang membahas mengenai tanggung jawab pidana seorang individu. Pasal 27 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa tidak seorang individu yang dapat terbebas dari hukum nasional atau internasional yang berlaku, meskipun individu tersebut memiliki peranan penting dan imunitas di sebuah negara. Omar Al-Bashir dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur pertanggungjawaban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ICC berwenang mengadili kejahatan internasional yang dilakukan oleh Pemimpin Negara yang  terjadi  di  Dafur  Sudan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Bahan hukum sekunder, yaitu publikasi hukum dari semua dokumen  tidak  resmi.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  adalah  dengan  menggali  kerangka normatif dan teknik penelitian dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas ketentuan yurisdiksi International Criminal Court (ICC). Pasal 27 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa tidak seorang individu yang dapat terbebas dari hukum nasional atau internasional yang berlaku, meskipun individu tersebut memiliki peranan penting dan imunitas di sebuah negara. Omar Al- Bashir  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  karena  memenuhi  unsur  pertanggung jawaban tersebut.
Kata kunci : International Criminal Court ; Kejahatan Internasional; Pemimpin Negara

## Abstract
The presence of an international criminal court is motivated by the desire to try criminals against humanity.  Prior  to  the  existence  of  international  criminal  courts,  several  courts  had  been established to try war criminals, especially after the second world war occurred. The Nuremberg Trial  and  Tokyo  Trial  were  formed  to  try  the  perpetrators  of  war  crimes  and  crimes  against humanity that occurred during the second world war at that time. The leader of a state is an individual who is a subject of international law and has the right to be  held accountable. An
individual can be held accountable on the basis of Article 25 of the 1998 Rome Statute which deals with the criminal responsibility of an individual. Article 27 of the 1998 Rome Statute states that no individual can be exempt from applicable national or international law, even though the individual  has  an  important  role  and  immunity  in  a  country.  Omar  Al-Bashir  can  be  held criminally responsible for fulfilling the element of responsibility. This study aims to determine whether the ICC has the authority to prosecute international crimes committed by State Leaders that  occurred  in  Dafur  Sudan.  The  type  of  research  used  in  this  research  is  normative  legal research.  Sources  of  legal  materials  obtained  and  processed  in  normative  legal  research  are secondary data. Secondary legal material, namely legal publication of all unofficial documents. The technique of collecting legal materials is to explore the normative framework and document research  techniques  using  legal  materials  that  discuss  the  jurisdictional  provisions  of  the International Criminal Court (ICC). Article 27 of the 1998 Rome Statute states that no individual can be exempt from applicable national or international law, even though the individual has an important role and immunity in a country. Omar Al-Bashir can be held criminally responsible for fulfilling the elements of responsibility..
Keywords: International Criminal Court; International Crime; Country Leader

## Pendahuluan
Keberadaan hukum pidana internasional tidak terlepas dari keberadaan kejahatan internasional  sebagai  substansi  hukum  pidana  internasional  (Diantha  &  SH,  2017). Keberadaan  kejahatan  internasional  bermula  dari  kebiasaan  dalam  praktik  hukum internasional  (Maskun  et  al.,  2020).  Kejahatan  perang  merupakan  salah  satu  bentuk kejahatan  internasional  tertua  di  dunia  yang  bersumber  dari  hukum  kebiasaan internasional (Gunawan, 2012). Kejahatan perang pertama dilakukan terhadap Peter van Hagenbach di Breisach, Jerman, pada tahun 1474. Hagenbach diadili di Austria oleh 18 hakim dari Persatuan Kerajaan Romawi Suci dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan, pemerkosaan,  sumpah  palsu  dan  hukum  lain  yang  bertentangan  dengan  Tuhan  dan manusia (Arafah, Fadlia, Sos, & Arts, 2020). Kesatria Hagenbach dilucuti dan dijatuhi hukuman mati ketika dia terlibat dalam pendudukan militer di pengadilan internasional. Kejahatan  internasional  lainnya  yang  juga  memengaruhi  hukum  pidana  internasional adalah  genosida  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Genosida  hanya  satu  dekade  di tahun 1940-an dan upaya untuk menuntut genosida dimulai pada tahun 1918, ketika pada pertemuan Kabinet Perang Kekaisaran pada tanggal 20 November 1918, Lord Curzon dari Inggris menekankan penuntutan para pemimpin Jerman dan pemuda Turki secara etnis membersihkan minoritas Armenia Turki.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali untuk membentuk sebuah pengadilan pidana internasional karena adanya kejahatan internasional dalam kasus-kasus tertentu (Wahyudi & Budiana, 2021), diantaranya terjadinya kejahatan internasional ( genocida ) di  Rwanda,  maka  dibentuk  ICTR  ( International  Criminal  Tribunal  for  the  Former Rwanda ) (Ansyar & Pranowo, 2021a) dan kasus Yugoslavia (genocida) dibentuk ICTY ( International  Criminal  Tribunal  for  the  Former  Yugoslavia )  (Soejoeti,  2018). Selanjutnya  pada  tahun  1998  di  Roma,  PBB  dengan  konferensinya  menerima  sebuah Statuta yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Pidana Internasional ( International Criminal  Court selanjutnya  ditulis  dengan  ICC)  yang  dikenal  sebagai  Statuta  Roma (Utami, 2012).
Seiring  dengan  mulai  terinternalisasinya  ICC  sebagai  Peradilan  Pidana Internasional dengan segala kewenangan yang dimilikinya, dalam waktu yang beriringan terjadi kejahatan internasional dengan skala yang massif dan terstruktur karena sebagai pelaku tindak pidananya adalah Pemimpin Negara. Hal ini dapat diamati pada kejahatan
Oktriani Diani 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Purboyo 3 , Sri Kelana 4 dan Driasko Budi Sidartha 5
genocida yang terjadi pada wilayah Darfur, Republik Sudan yang diduga dilakukan oleh Pemimpin  Negara  yaitu  para  pejabat  pemerintah  di  Sudan  antara  lain  Presiden  Sudan Omar Hassan Al-Bashir, Menteri Masalah Kemanusiaan Ahmad Harun, Pemimpin Milisi Janjaweed Ali Kushayb, dan Menteri Pertahanan Abdel Rahim M Husein.
Kejahatan internasional yang terjadi di Darfur Republik Sudan kemudian diperiksa di ICC (Humaniter, 2019) dan mendudukkan sebagai Terdakwa Presiden Sudan Omar Hassan  Al-Bashir,  Menteri  Masalah  Kemanusiaan  Ahmad  Harun,  Pemimpin  Milisi Janjaweed  Ali  Kushayb,  dan  Menteri  Pertahanan  Abdel  Rahim  M  Husein.  Semuanya disangka  atas  beberapa  kejahatan  internasional  antara  lain,  Genosida  (Pasal  6  Statuta Roma), Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Pasal 7 Statuta Roma), dan Kejahatan Perang (Pasal 8 Statuta Roma). Berdasarkan penulisan makalah ini akan diberikan analisis proses hukum  dalam  ICC  terhadap  kejahatan  internasional  yang  dilakukan  secara  terstruktur oleh  Pemimpin  Negara  di  Dafur  Sudan  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  apakah  ICC  berwenang  mengadili  kejahatan  internasional  yang  dilakukan oleh Pemimpin Negara yang terjadi di Dafur Sudan.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan  perundang- undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu. Mengenai jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, metode yang digunakan adalah  metode  perundang-undangan  dan  metode  kasus.  Sumber  bahan  hukum  yang diperoleh  dan  diolah  dalam  penelitian  hukum  normatif  adalah  data  sekunder  yang diperoleh dari sumber kepustakaan, bahan hukum primer yaitu hukum otoritatif artinya bersifat  otoritatif,  mengkaji  ketentuan-ketentuan  yang  bersumber  dari  hukum internasional berupa konvensi-konvensi. Bahan hukum sekunder, yaitu publikasi hukum dari  semua  dokumen  tidak  resmi.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  adalah  dengan menggali kerangka normatif dan teknik penelitian dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas ketentuan yurisdiksi International Criminal Court (ICC).

## Hasil dan Pembahasan
Proses Hukum terhadap Kejahatan Internasional pada International Criminal Court (ICC)
Ada beberapa definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan internasional dari  beberapa  ahli  (Nrangwesti,  2021).  Bassiouni  memberi  definisi  kejahatan internasional  sebagai  setiap  tindakan  yang  ditetapkan  di  dalam  konvensi  konvensi multilateral dan diikuti oleh sejumlah negara (Sumilat, 2021) dan didalamnya terdapat salah satu dari sepuluh karakteristik pidana (Ruslan Renggong, 2021). Sedangkan Bryan A. Garner memberi pengertian kejahatan internasional sebagai kejahatan terhadap hukum internasional  (Pitaloka,  2021):  Pertama,  suatu  tindakan  sebagai  kejahatan  berdasarkan perjanjian ( treaty crime ) di bawah hukum internasional (Ansyar & Pranowo, 2021b) atau hukum kebiasaan internasional dan mengikat individu secara langsung tanpa diatur dalam hukum  nasional  (Fahri,  2021).  Kedua,  ketentuan  dalam  hukum  internasional  yang mengharuskan penuntutan terhadap tindakan-tindakan yang dapat dipidana berdasarkan prinsip yurisdiksi universal (Sirait & SH, 2021).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  kejahatan  internasional  dapat  didefinisikan sebagai tindakan yang oleh konvensi internasional atau hukum kebiasaan internasional dinyatakan sebagai kejahatan di bawah hukum internasional (Pangestu, 2015) atau
kejahatan  terhadap  masyarakat  internasional  yang  penuntutan  dan  penghukumannya berdasarkan prinsip universal (Aziz, 2017). Prinsip universal di sini berarti bahwa setiap negara berhak dan wajib untuk melakukan penuntutan (Hiariej, 2019) dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan internasional dimanapun dia berada (Tamaroba, 2021). Hal ini dimaksudkan  agar  tidak  ada  pelaku  kejahatan  internasional  yang  lolos  dari  hukuman. Akan tetapi, jika seorang pelaku kejahatan internasional telah dituntut (Jainah, 2013) dan dihukum oleh suatu pengadilan atas kejahatan tersebut, maka pengadilan atau negara lain tidak boleh melakukan penuntutan dan penghukuman (Jainah, 2013).
ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma (1998), secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2002, di samping memiliki yurisdiksi kriminal sebagaimana dikemukakan di atas, juga memiliki yurisdiksi personal untuk menyelidiki, mengadili dan memidana individu  tanpa  memandang official  capacity yang  dimiliki  oleh  pelakunya  di  dalam negara nasionalnya (Damayanti, 2020). Tidak peduli, apakah ia seorang kepala negara, kepala  pemerintahan,  komandan  militer  atau  sebagai  atasan,  seorang  sipil  atau  tentara bayaran.  Jika  terbukti  bersalah  melakukan  kejahatan  yang  menjadi  yurisdiksi  kriminal ICC  (Lamadju,  2019),  maka  pelakunya  sudah  dapat  dinyatakan shall  be  individually responsible ,  oleh  karena  itu liable  for  punishment .  Namun  yurisdiksi  kriminal  dan personal yang dimiliki ICC hanya dapat diterapkan terhadap warga negara yang negara nasionalnya ikut meratifikasi Statuta Roma 1998, artinya berstatus sebagai State Party . Statuta  Roma  1998  merupakan  dasar  hukum  bagi  pembentukan  dan operasionalisasi Pengadilan Pidana Internasional (PPI) atau International Criminal Court (ICC).  Sejak  disahkan  tanggal  17  Februari  1998  Statuta  Roma  telah  mengalami perubahan melalui Review Conference yang diadakan di Kampala dari tanggal 21 Mei- 11 Juni 2010. Perubahan yang mendasar adalah penambahan ketentuan tentang kejahatan agresi  sebagaimana  dikehendaki  oleh  ketentuan  Pasal  (5)  angka  2  yang  menyatakan bahwa: yurisdiksi terhadap kejahatan agresi akan berlaku jika sudah ada ketentuan sesuai maksud  Pasal  121  dan  Pasal  123,  yakni  tentang  rincian  kejahatan  dan  tentang  syarat- syarat  pengadilan  dapat  melaksanakan  yurisdiksi  atas  kejahatan  itu,  yang  tidak  boleh bertentangan dengan piagam PBB.

## 2. Kewenangan  ICC  terhadap  Kejahatan  Internasional  yang  dilakukan  oleh Pemimpin Negara Sudan
Pemimpin  negara  adalah  individu  subjek  Hukum  Internasional  yang  dapat dimintakan  pertanggungjawaban.  Pemikiran  terhadap  kedudukan  Individu  di  dalam hukum internasional telah berevolusi sedemikian rupa dan berkembang cukup signifikan setelah adanya perkembangan yang terjadi dalam cabang-cabang hukum Internasional, yaitu hukum pidana internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan hukum humaniter  internasional  untuk  menelaah  kembali  pengertian  individu  terutama  dalam konteks  pertanggungjawaban  pidana  di  hadapan  pengadilan  internasional  secara menyeluruh.
Sudan  menyerahkan  mantan  Presiden  Sudan,  Omar  Al-Bashir  dan  lainnya  ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang di Darfur. ICC yang bermarkas di Den Haag telah mendakwa Bashir dan tiga mantan pembantunya dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di wilayah barat Sudan selama  konflik  yang  menghancurkan  dari  2003.  Konflik  di  Darfur  meletus  ketika pemberontak  etnis  minoritas  Afrika  mengangkat  senjata  melawan  pemerintah  Bashir yang  saat  itu  didominasi  Arab,  menuduhnya  memarginalkan  wilayah  tersebut  secara ekonomi dan politik. ICC menuduh Bashir melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena perannya dalam konflik.
Oktriani Diani 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Purboyo 3 , Sri Kelana 4 dan Driasko Budi Sidartha 5
Omar Al Bashir merupakan seorang Individu yang menjadi kepala negara sekaligus merupakan  panglima  tertinggi  di  Sudan.  Oleh  karena  kejahatan  internasional  yang dilakukannya,  maka  Omar  Al  Bashir  di  bawa  ke  ICC.   Fungsi  dari  ICC  adalah  untuk mengadili  pelaku  individu  yang  telah  melakukan  kejahatan  serius  dalam  level internasional dan melawan atau mencegah terjadinya imunitas bagi aktor individu yang melakukan kejahatan serius, meskipun aktor individu tersebut memiliki jabatan khusus atau mempunyai power disuatu negara, seperti contohnya presiden.
Tanggung jawab Omar Al-Bashir, pemimpin negara sebagai individu tidak terlepas dari kesalahan yang dilakukannya pada saat menjabat sebagai Presiden. Kesalahan yang dilakukannya  yaitu,  pemimpin  negara  tersebut  melakukan  suatu  tindak  pidana internasional yang masuk dalam yurisdiksi ICC antara lain, kejahatan perang, kejahatan terhadap  kemanusiaan  dan  genosida  yang  dilakukan  dengan  kesengajaan  (dolus). Legalitas  dari  tindak  pidana  kejahatan  perang,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  dan genosida terdapat dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 tentang genosida, Pasal 7 Statuta Roma  1998  yang  membahas  mengenai  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  dan  Pasal  8 mengenai  kejahatan  perang.  Omar  Al  Bashir  sebagai  individu  yang  menjabat  sebagai pemimpin  negara  Sudan  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  karena  telah memenuhi  asas  legalitas  dan  terdapat  kesalahan  yang  dilakukannya  dengan  suatu kesengajaan  (dolus).  Kejahatan  perang  yang  dilakukan  Omar  Al-Bashir  dikarenakan tanggung  jawabnya  sebagai  pemimpin.  Omar  Al-Bashir  secara  sadar  melakukan pembunuhan,  penyiksaan  atau  perlakuan  tidak  manusiawi,  menyebabkan  penderitaan berat,  atau  luka  serius  terhadap  badan  atau  kesehatan,  melancarkan  serangan  terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu.
Pemberlakuan  yurisdiksi  ICC  hanya  dapat  menggantikan  yurisdiksi  pengadilan nasional  jika  pengadilan  nasional  telah  memenuhi  kriteria  prinsip admissibility . Kejahatan  perang  yang  dilakukan  Omar  Al-Bashir  dikarenakan  tanggung  jawabnya sebagai  pemimpin  negara  telah  memenuhi  kriteria  tersebut. Keputusan  ICC  untuk mengeluarkan surat penahanan atas diri Omar Al- Bashir, merupakan sejarah tersendiri atas adanya upaya pengesampingan hak imunitas yang melekat pada kepala negara yang masih berkuasa.

## Kesimpulan
Pemimpin negara adalah individu yang merupakan subjek hukum internasional dan berhak  dimintakan  pertanggungjawaban.  Seorang  individu  dapat  dimintakan pertanggungjawaban atas dasar Pasal 25 Statuta Roma 1998 yang membahas mengenai tanggung jawab pidana seorang individu. Pasal 27 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa tidak seorang individu yang dapat terbebas dari hukum nasional atau internasional yang berlaku, meskipun individu tersebut memiliki peranan penting dan imunitas di sebuah negara. Omar Al-Bashir dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur pertanggungjawaban tersebut.

## Bibliografi
Ansyar, Muhammad, & Pranowo, Dimas. (2021a). Peradilan Campuran dalam Hukum Pidana Internasional (Hybrid Tribunal). Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia ,
6 (11), 5777–5789.
Ansyar, Muhammad, & Pranowo, Dimas. (2021b). Peradilan Campuran dalam Hukum Pidana Internasional (Hybrid Tribunal). Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia ,
6 (11), 5777–5789.
Arafah, Azmi, Fadlia, Faradilla, Sos, S., & Arts, M. (2020). Sumpah dalam Qanun Nomor 6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat  (Konsep  Keadilan  bagi  Korban Pemerkosaan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik , 5 (1). Aziz,  Sari.  (2017).  Kedudukan  Prinsip  Komplementaritas  Mahkamah  Pidana Internasional  atas  Pemberian  Amnesti  terhadap  Pelaku  Kejahatan  Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan , 34 (3), 230–257.
Damayanti, Novy Septiana. (2020). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan  Penegakan  Hukum  Oleh  Mahkamah  Pidana  Internasional  (Prospek  dan Tantangan). Sasi , 26 (2), 251–265.
Diantha,  I.  Made  Pasek,  &  SH,  M.  S.  (2017). Hukum  Pidana  Internasional:  dalam dinamika pengadilan pidana internasional . Prenada Media.
Fahri, Faizal. (2021). Daya Ikat Putusan Mahkamah Internasional: Analisis Penyerangan Militer  dan  Paramiliter  Amerika  Terhadap  Nikaragua. The  Digest:  Journal  of Jurisprudence and Legisprudence , 2 (2), 263–283.
Gunawan,  Yordan.  (2012).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pembajakan  di  Laut  Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Jurnal Media Hukum , 19 (1).
Hiariej,  Eddy  Omar  Sharif.  (2019).  United  Nations  Convention  Against  Corruption Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada , 31 (1), 112–125.
Humaniter,  Jurnal  Hukum.  (2019).  Kasus  Darfur. TerAs  Law  Review:  Jurnal  Hukum Humaniter Dan HAM , 1 (2).
Jainah, Zainab Ompu. (2013). Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime. Pranata Hukum , 8 (2).
Maskun, S. H., LM, L., Maskun, S.  H., LM,  L.,  Achmad, S.  H.,  MH,  Achmad S.  H., Naswar,  S.  H.,  Assidiq,  Assidiq,  &  Lubis,  Sitti  Nurhalima.  (2020). Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional . Nrangwesti, Ayu. (2021). Beberapa Aspek yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity) dalam Perspektif Hukum Internasional. Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum , 3 (2), 45–57.
Pangestu, Danang Y. (2015). Pengusiran Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika Setelah Menjalani Masa Pidana. Lex Crimen , 4 (5).
Pitaloka,  Diva.  (2021).  Pemberian  Suaka  Diplomatik  Berkaitan  Dengan  Hak  Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Unizar Law Review (ULR) , 4 (1). Ruslan Renggong, S. H. (2021). Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi . Prenada Media. Sirait,  Timbo  Mangaranap,  &  SH,  M.  H.  (2021). Hukum  Pidana  Internasional  Dan Perkembangannya . Deepublish.
Soejoeti,  Ariani  Hasanah.  (2018).  Hukuman  Penjara  Seumur  Hidup  dan  Genosida.
Deviance Jurnal Kriminologi , 2 (2), 102–116.
Sumilat,  Charles  Frera.  (2021).  Kewenangan  Mahkamah  Pidana  Internasional  dalam Mengadili  Kejahatan  Internasional  Bagi  Negara  Non  Peserta  Statuta  Roma  1998 Berdasarkan Hukum Internasional. LEX CRIMEN , 10 (2).
Tamaroba,  Fira.  (2021).  Tindak  Pidana  Lain  yang  Berkaitan  dengan  Pendanaan Terorisme  Menurut  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2013  Tentang
Oktriani Diani 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Purboyo 3 , Sri Kelana 4 dan Driasko Budi Sidartha 5
Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme. LEX
CRIMEN , 10 (6).
Oktriani Diani 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Purboyo 3 , Sri Kelana 4 dan Driasko Budi Sidartha 5
Utami,  Asri  Dwi.  (2012). Analisis  Yurisdiksi  Perompakan  Kapal  Laut  Di  Laut  Lepas Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Perompakan Kapal Sinar Kudus Mv) . Wahyudi,  Anak  Agung  Ngurah  Riski,  &  Budiana,  I.  Nyoman.  (2021).  Komparasi Penyelesaian  Perkara  Pidana  Kejahatan  Genosida  yang  Terjadi  di  Rwanda  dan Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 158–169.