## PERSEPSI MANAJEMEN PERUSAHAAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP  GOOD CORPORATB GOVERNANCE
(Studi p a d a  36 Perusahaan di Indonesia)
M ei Indrayani Nurkholis Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

## Abstraksi
P en elitia n   in i  b ertu ju a n   u n tu k  m engetahui  p e rs e p s i  p ih a k   m anajem en perusahaan terhadap prinsip-prinsip good corporate govemance (GCG) di Indo­ nesia.  Pihak  manajemen perusahaan  dibedakan  menurut jenis perusahaan, level  manajemen,  dan  tingkat pendidikan.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuisioner kepada responden.  Dari 150 kuisioner yang disebar,  secara  keseluruhan diperoleh 36 responden atau didapatkan respon rate sebesar 24%.  Pengolahan data menggunakan uji ANOVA (Analysis o f  Variances) untuk mengetahui perbedaan persepsi di antara ketiga kelompok  sampel  (sub  populasi)  berdasarkan jen is  perusahaan  dan  level manajemen.  Uji-t (t test) digunakan untuk mengetahui perbedaan persepsi antara manajemen  dengan pendidikan  sarjana  dan  manajemen  berpendidikan  non sarjana terhadap prinsip-prinsip good corporate govemance.
H asil  u ji  AN O VA  terhadap  p e rs e p s i  m anajem en  ditinjau  dari  je n is perusahaan  menunjukkan  bahwa  terdapat perbedaan  signifikan  terhadap “Pengetahuan tentang prinsip-prinsip GCG; Komisaris; Komite audit”. Sedangkan pada  determinan  ‘hak-hak pemegang  saham;  direksi;  sekretaris perusahaan; stakeholders;  pengungkapan;  kerahasiaan;  dan  inform asi  orang  dalam ” menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan diantara  ketiga  kelompok  sampel yaitu  manajemen perusahaan pada  BUMN, swasta go public,  dan swasta non go public.  Persepsi manajemen berdasarkan level manajemen menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan  terhadap prinsip-prinsip  good  corporate  govem ance  (GCG)  antara manajemen  atas,  manajemen  menengah,  dan  kelompok  manajemen  bawah. Sedangkan uji t menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara manajemen berpendidikan sarjana dan manajemen berpendidikan non sarjana  terhadap  determ inan  “Pengetahuan  tentang  GCG  dan  Hak-hak pemegang  saham”.  Sedangkan terhadap prinsip-prinsip  GCG yang  lain yaitu Komisaris;  Direksi;  Kom ite  Audit;  Sekretaris  Perusahaan;  Stakeholders; Pengungkapan;  Kerahasiaan;  dan  Informasi  orang  dalam,  tidak  terdapat perbedaan persepsi yang signifikan di antara kedua kelompok sampel terhadap masing-masing prinsip  tersebut.
Kata-kata kunci:  persepsi,  manajemen perusahaan, good corporate gov­ emance,  BUMN,  BUMS go public,  BUMS non go public

## 1.  Pendahuluan
Kondisi perekonomian Indonesia sampai abad ke-21 ini masih carut marut dan belum menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan.  Hal itu dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang bangkrut, buruknya kinerja perbankan nasional, banyaknyakredit macet, rendahnya daya saing produk-produk Indone­ sia  di  luar  negeri,  sampai  adanya  ketakutan  pada  pemilik  dan  manajemen perusahaan maupun pemerintah terhadap berbagai konsekuensi yang akan timbul dari adanya perdagangan bebas.
Memburuknya keadaan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini, sebagaimana ditengarai oleh beberapa pihak,  disebabkan oleh kenyataan bahwa selama ini Indonesia tidak  menerapkan  good  governance  sebagai  dasar  penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Media Akuntansi 2000; Syakhroza2000; Sullivan 2000; Prakarsa 2000). Terdapat sinyalemen bahwa krisis ekonomi tersebut dipicu oleh krisis di sektor publik yang selama ini banyak menerapkan bad governance yang berakibat pada pengambilan keputusan yang salah serta buruknya manajemen yang  pada  akhirnya  menyebabkan  risiko  finansial  akibat  tingginya  utang pemerintah dan dunia usaha.
Kinerja perusahaan yang buruk dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kegagalan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan penentuan  perencanaan  strategis.  Dimensi  lain  penyebab  buruknya  kinerja perusahaan  secara umum  adalah  pelanggaran terhadap  etika bisnis.  Seperti diketahui, budaya sogok-menyogok, suap-menyuap, kolusi-korupsi dan nepotisme (KKN) masih marak mewarnai praktik bisnis di Indonesia.
Namun demikian, krisis ekonomi yang teijadi telah membawa efek penting yaitu meningkatnya concern masyarakat terhadap pentingnya penerapan konsep good corporate governance yang sekaligus telah menjadi isu sentral dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil di masa yang akan datang.  Sebenarnya,  istilah good  corporate governance (GCG) bukan  merupakan  hal  baru  di  Indonesia.  Di  era  persaingan  yang  semakin mengglobal ini, perusahaan dituntut untuk menerapkan GCG.  Menurut Syakhroza (2000:18),  terdapat  dua  penyebab  pemacu  munculnya  isu  GCG,  yaitu  (1) perubahan lingkungan yang sangat cepat dan pada akhirnya  berdampak pada perubahan peta kompetisi pasar global, dan ( 2 ) semakin banyak dan kompleksnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti pemasok, kreditur, investor, dan pemerintah.
Namun sayangnya, belum banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia baik perusahaan milik negara maupun swasta yang mengadopsi dan menerapkan GCG. Salah satu faktor penghambat penerapan prinsip GCG di Indonesia adalah pada umumnya perusahaan belum mengetahui  dan memahami konsep  GCG. Karena  itu  tidak  mengherankan  jik a  masing-masing  pelaku  dunia  usaha mempunyai interpretasi sendiri yang mungkin berbeda dengan yang lain.  Selain itu, kondisi dunia usaha nasional Indonesia masih banyak yang bersifat usaha keluarga  {family  business)  sehingga  segala  keputusan  yang  diambil  hanya ditujukan  untuk  kepentingan  pemilik  perusahaan  tanpa  memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.
Penelitian ini berusaha untuk menjawab rumusan permasalahan yaitu bagaimanapersepsimanajemen perusahaan (ditinjau darijenis perusahaan, level
Indrayani dan Nurkholis,  Persepsi Manajemen Perusahaan  Terhadap Prinsip-Prinsip
manajemen, dan tingkat pendidikan) terhadap prinsip-prinsip good corporate gov- emance (GCG) di Indonesia. Yang dimaksud manajemen perusahaan adalah pihak manajemen sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup perusahaan  dan  mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan  dan kebijakan strategis perusahaan.

## 2.  Telaah Literatur
Setiap orang mempunyai pendapat atau pandangan yang berbeda dalam melihat  suatu  hal  (obyek)  yang  sama.  Perbedaan  pandangan  ini  akan  dapat ditindaklanjuti dengan perilaku atau tindakan yang berbeda pula.  Pandangan semacam itu disebut sebagai persepsi. Leavitt (1992:27) menjelaskan pengertian persepsi dalam dua arti yaitu arti sempit dan dalam arti luas.  Persepsi (percep­ tion)  dalam arti sempit adalah penglihatan,  bagaimana cara seseorang melihat sesuatu,  sedangkan  dalam  arti  luas  ialah  pandangan  atau  pengartian,  yaitu bagaimana seseorang memandang  atau  mengartikan  sesuatu.  Namun  secara umum persepsi lebih banyak diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap sesuatu atau obyek.

## 2.1.  Latar Belakang dan Definisi  Good corporate govem a n ce
Perubahan lingkungan yang sangat cepat dan turbulent terutama dalam lingkungan dunia usaha semakin menuntut pentingnya penerapan good corpo­ rate govemance dalam  suatu  perusahaan.  Banyak  cara untuk mengkaji  dan memahami  corporate  govemance,  salah  satunya  adalah  menggunakan  sudut pandang  teori  agensi  (agency  theory).  Teori  agensi  muncul  berkaitan  dengan fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan, khususnya pada perusahaan-perusahaan besar yang modem.
Pada perusahaan tradisional, pemilik perusahaan mengendalikan sendiri perusahaannya, mengambil keputusan demi kehidupan perusahaannya sehingga yang diharapkan adalah maximum profit sebagai syarat untuk bisa bertahan hidup dan berkembang.  Teori agensi menjawab  dengan menggambarkan hal-hal  apa saja yang berpeluang akan teijadi,  apabila pengelolaan perusahaan diserahkan kepada agent oleh pemegang saham (principal) dan bilamana agent menggunakan dana pinjaman dalam menjalankan usahanya.  Pengertian principal dalam agency theory adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh wealth-nya untuk dikembangkan  oleh pihak lain  (Ariyoto,  2000).  Asumsi yang digunakan dalam teori agensi adalah sebagai berikut:
(1)  Dalam mengambil keputusan  seluruh individu bisa mengambil keputusan yang  menguntungkan  dirinya  sendiri.  Karena itu  agent yang  mendapat kewenangan dari principal akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingan sendiri
(2)  Individu mempunyai j alan pikiran yang rasional sehingga mampu membangun ekspektasi yang tidak bias.
Dari asumsi yang dibangun oleh teori agensi di atas, dapat dilihat adanya indikasi  untuk  menuduh  salah  satu  pihak  dalam  mengambil  kesempatan memperoleh keuntungan demi kepentingan sendiri dalam hubungan keijasama. Teori agensi dapat dikatakan sebagai teori yang mendekati pemecahan masalah pengelolaan perusahaan modem.  Namun di sisi lain sebagai teori, teori agensi
tidak  terlepas  dari  berbagai  kelem ahan  asum tif  karena  adanya  unsur penyederhanaan atau generalisasi. David Band dalam studi literaturnya (dikutip oleh Ariyoto, 2000) mengungkap unsur-unsur keterbatasan dalam mengaplikasi teori  agensi  ke  dalam  praktek  perusahaan,  yaitu:  peranan  board  o f directors, efektivitas mekanisme governance (berupa market fo r corporate control; penggunaan pinjaman; penggunaan dividen; kompensasi bagi pengelola dan sub-ordinatnya); power di dalam perusahaan; serta hakekat dari kesepakatan yang dibuat.
Konsep corporate govemace dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari teori agensi.  Pendefinisian corporate governance mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, begitu juga unsur-unsur yang membantu berfungsinya good corporate governance yang tidak lagi berasal dari teori agensi.  Secara sederhana,  Melvill (Media Akuntansi, 2000) mendefinisikan corporate governance sebagai suatu sistem untuk mengontrol dan mengarahkan perusahaan.  Hoesada (2000:18) memberikan definisi yang lebih luas ditinjau dari dua sisi yaitu dalam pengertian sempit dan pengertian luas.  Dalam pengertian sempit,  corporate governance adalah sistem pertanggungjawaban resmi direksi kepada pemegang saham.  Sedangkan dalam pengertian  luas,  meliputi  semua jaringan  hubungan  formal-informal  sektor korporasi dan konsekuensinya bagi masyarakat umum.
Pada kenyataannya terdapat kerancuan terutama di mata kaum  awam dalam  memahami  pengertian  corporate  governance.  Prakarsa  (2000:20) mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh pendefinisian corporate governance dalam perspektif dan konteks yang berbeda.  Dalam perspektif sempit,  corporate governance digunakan dalam konteks manajemen ekonomi mikro (microeconomic management) dan didefinisikan sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan  antara manajemen  perusahaan,  komisaris  independen, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholders) yang lain.
Dalam perspektif luas, corporate governance didefinisikan dalam pengertian sejauh mana perusahaan telah dijalankan dengan cara terbuka dan jujur untuk memperkuat  kepercayaan  masyarakat  luas  terhadap  mekanisme  pasar, meningkatkan  efisiensi  dalam  alokasi  sumber  daya  langka  baik  dalam  skala domestik maupun intemasional,  memperkuat  struktur industri,  dan  akhimya meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  luas.  Dalam pengertian  ini,  aspek-aspek  kunci  dalam  good  corporate  governance  meliputi pembangunan legal and regulatory frameworks demi tercapainya praktik-praktik good  public  and  corporate  governance yang  dapat  membawa  manfaat  bagi perekonomian dan semua aspek kehidupan masyarakat luas.
Dari  berbagai  definisi  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  kesemuanya mempunyai  maksud  dan  tujuan  yang  sama  yaitu  untuk  meningkatkan kemampuan  operasional  perusahaan  dan pertanggungjawaban  kepada publik sehingga produktivitas dan efisiensi dapat tercapai,  serta adanya perlindungan terhadap kepentingan stakeholders.

## 2.2  Model dan Unsur-Unsur Corporate  governance
Keasey dkk. (dalam Ariyoto, 2000; Hoesada, 2000) memberikan tiga model yang dikenal dalam good corporate governance, di antaranya adalah:
(1)  Principal  agent  model atau  agency  theory,  artinya korporasi  dikelola untuk memberikan win-win solution bagi pemegang saham sebagai pemilik di satu pihak dan manajer di pihak lain.
(2)  The myopic market model, memfokuskan perhatian pada kepentingan pemegang saham dan manajer di mana sentimen pasar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar corporate governance.
(3)  Stakeholders  model,  memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan korporasi secara luas.
Sejalan dengan perkembangan defmisi corporate governance, unsur-unsur yang ada juga memperlihatkan kedinamisannya.  Asian Development Bank (ADB) (Usahawan,  2000)  memberikan  unsur-unsur yang harus  ada dalam  corporate governance diantaranya adalah shareholders right,  equal treatment o f sharehold­ ers,  the  role  o f shareholders,  dan  disclosure  (keterbukaan)  dan  transparancy. Menurut Emil Salim (dalam Hermawan, 2001) terdapat delapan batasan wilayah permasalahan corporate governance, yaitu: pertama, dipisahkannya pemilikan dari pengelolaan perusahaan yang dapat menimbulkan masalah corporate governance. Kedua,  adalah struktur pemilikan yang beraneka ragam.  Komposisi pemilikan perusahaan  perlu  untuk  dibedakan,  apakah  terbagi  atas  pemegang  saham mayoritas, minoritas, perorangan, keluarga atau kumpulan orang,  holding com­ pany, bank, perusahaan asuransi d ana pensiun dan lain-lain.
Ketiga,  adalah  pengawasan  dari  pemegang  saham.  Jika  manajemen terpisah dari pemilik maka akan timbul pertanyaan bagaimana pemegang saham dapat secara efektif memonitor manajer sehingga pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan pemegang  saham.  Keempat,  monitoring kreditor,  disiplin dan proteksi. Kreditor juga perlu untuk menuntut hak kontrol atas perusahaan.
Kelima, pasar untuk kontrol perusahaan,  pada akhimya diharapkan akan menumbuhkan  sikap  disiplin  manajer yang  terancam  kehilangan  kontrolnya. Keenam,  pengaturan para sekuriti,  untuk menumbuhkan kepercayaan publik atas ketepatan dan kebenaran informasi perusahaan.  Ketujuh, persaingan pasar. Kedelapan, keuangan korporasi.  Corporate governance diberlakukan oleh inves­ tor portofolio  melalui  penerapan hak pemegang  saham dan hak kreditor  serta melalui pasar untuk kontrol korporasi.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang good corporate gov­ ernance maka Cadbuny menjelaskan  dalam  bentuk kerangka  corporate gover­ nance sebagai berikut (Ariyoto, 2000):

## Gambar 2.1

## Corporate Governance Framework

## Regulatory framework
Self v. legal Company law Takeover codes Accountability Supervision of directors auditors  - role - shareholders - expectations gap - debt provides audit committees - market for corporate control executive renumeration - non-executive directors - Committees - executive renumeration -  Disclosure - compensation
Directors (Executive)

## Divisional Management
Sumber:  Cadbury  Committee  (dikutip  dari  Ariyoto,  2000:11),  Good  corporate  governance dan Penegakannya di BUMN dan Lingkungannya.
Dari kerangka di atas diketahui bahwa untuk membuat corporate gover­ nance bisa berfungsi sebagaimana mestinya maka dibutuhkan lima unsur yang akan  saling  berinteraksi.  Unsur-unsur  tersebut  adalah  tersedianya  landasan hukum atau jaminan hukum; ditegakkannya accountability; terdapatnya fungsi supervisi kineija direksi; direksi yang mengelola perusahaan; dan manajer beserta karyawan lainnya yang membantu direksi.

## 2.3. Prinsip-Prinsip Corporate Governance
Dalam rangka melaksanakan praktik good corporate governance yang baik terdapat  empat prinsip  dasar,  yaitu  transparansi  (transparency),  akuntabilitas (accountability), keadilan (fairness), dan responsibilitas (responsibility).  Keempat prinsip dasar ini harus selalu menjadi acuan dalam penyelenggaraan korporasi (Ariyoto, 2000; Bakrie, 2000; Mardjana, 2000).

## Indrayani dan Nurkholis,  Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-Prinsip
Dengan transparansi maka perusahaan akan menyediakan informasi yang akurat  dan  tepat  waktu  kepada  seluruh  stakeholders.  Akuntabilitas mencerminkan  aplikasi  sistem  internal  checks  and  balance  yang  mencakup praktik-praktik audit yang sehat.  Oleh karena itu,  akuntabilitas dapat tercapai apabila  tercipta  pengawasan  efektif yang  mendasarkan  pada  keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham,  komisaris independen,  dan direksi.  Fair- ness atau prinsip keadilan mencakup tentang perlunyakejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum  dan penegakan peraturan.  Prinsip keadilan ini  sangat penting terutama dalam upaya melindungi seluruh pemegang saham -termasuk pemegang saham  minoritas-  dari kecurangan  atau  praktik  insider yang  merugikan  atau keputusan-keputusan perusahaan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.  Responsibilitas mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban  sosia .1 perusahaan  sebagai  bagian  dari  masyarakat,  antara  lain pengembangan masyarakat lingkungan (community development).
Di  samping  prinsip-prinsip  di  atas,  Hasan  (2000:3)  melihat  masih  ada beberapa prinsip lain yang dapat ditambahkan yaitu: moralitas, keandalan (reli- ahility),  dan komitmen.  Secara lebih universal,  Organization fo r Economic Coop- eration and Development (OECD) pada April 1998 telah mengeluarkan lima prinsip corporate  govemance  (Media Akuntansi,  2000;  Herwidayatmo,  2000;  Sullivan, 2000). Prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin sehingga dapat disesuaikan terhadap sistem hukum, aturan, atau nilai-nilai yang berlaku di masing-masing negara.  Prinsip-prinsip itu terdiri dari:
1.  Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham
2.  Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham
3.  Peranan stakeholders yang berkaitan dengan perusahaan
4.  Keterbukaan dan transparansi
5.  Akuntabilitas dewan komisaris independen.
Di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan  Industri  (Menko  Ekuin)  telah membentuk  Komite  Nasional  (KNKCGI)  bagi Pengelolaan Perusahaan yang baik untuk menyusun Indonesian Corporate Gover- nance Code ofConduct.  Kode etik yang dirumuskan oleh komite tersebut terdiri dari sembilan prinsip, yaitu :
1.  Hak-hak pemegang saham dan prosedur rapat umumpemegang saham (RUPS)
2.  Komisaris independen
3.  Direksi
4.  Sistem audit
5.  Sekretaris perusahaan
6 .  Para pihak yang mempunyai kepentingan
7.  Pengungkapan
8 .  Kerahasiaan
9.  Informasi orang dalam
Prinsip-prinsip  di  atas  merupakan  pedom an  untuk  m endorong implementasi good corporate govemance. Namun, semua hal itu bisa efektif apabila dalam  implementasinya  tersedia perangkat  sistem  dan  aturan yang  bersifat mengikat dan tegas dari lembaga atau instansi yang berhubungan seperti Bursa Efek  Jakarta,  Bapepam,  Departemen  Keuangan,  Kamar  Dagang  dan  Industri (Kadin), dan instansi terkait lainnya.

## 2.4  Manfaat Good Corporate Governance
Banyak hal positif yang bisa dicapai dengan melaksanakan corporate gov­ ernance.  Secara  mikro,  manfaat  GCG  bagi  perusahaan  adalah  efisiensi  dan produktivitas (Suratman, 2000).  Hal ini sangat dibutuhkan oleh kompetisi global karena  produktivitas  dan  efisiensi  usaha  adalah jawaban  dalam  menghadapi kompetisi global di tengah situasi yang turbulent.
Berdasar kajian Emil S alim (Hermawan, 2000), GCG menjadi perlu karena beberapa faktor yaitu, pertama, perusahaan yang dikelola melalui kaidah corpo­ rate governance yang baik akan langgeng dan bertahan lama sehingga keputusan jangka panjang shareholders terpenuhi.  Kedua, pembangunan yang didambakan adalah bersifat berkelanjutan (sustained growth) dan berkembang secara mantap dalam kurun waktu jangka panjang.  Ketiga, GCG memberi ketahanan ekonomi yang  kuat  untuk menangkis goncangnya fluktuasi  konjungtur  krisis  ekonomi global.
Dalam sudut pandang makro, pelaksanaan GCG juga membawa dampak yang  sangat  baik  terhadap  masyarakat  secara keseluruhan.  Corporate  gover­ nance juga berkaitan secara langsung dengan topik lain yaitu usaha-usaha untuk mencegah korupsi (Sullivan, 2000; Mirsha, 2000; Media Akuntansi, 2000). Secara singkat,  dari berbagai uraian di atas maka manfaat good corporate governance dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Entitas bisnis akan menjadi efisien
2.  M eningkatkan kepercayaan publik
3.  M enj aga going concern perusahaan
4.  Dapat mengukur target kineij a manajemen perusahaan
5.  M eningkatkan pro duktivitas
6 .  M engurangi distro si (management risk).

## 3.  Metode Penelitian

## 3.1  Pengum pulan Data dan Pengam bilan Sam pel
Penelitian  ini  diklasifikasikan  sebagai  penelitian  dasar  (preliminary  re­ search).  Sejauh ini peneliti belum pernah menemukan dilakukannya penelitian serupa mengenai prinsip-prinsip good corporate governance (GCG)  di Indonesia sehingga  sebagai  studi  awai  maka  penelitian  ini  tidak  sampai  dalam  tahap pengujian hipotesis. Pada dasamya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi manaj emen perusahaan ditinjau dari j e m s perusahaan, level manajemen, dan tingkat pendidikan terhadap prinsip-prinsip good corporate gov­ ernance.
Subyek yang menjadi target dalam penelitian ini adalah pihak manaj emen perusahaan  sebagai  pihak  yang  bertanggung jawab  terhadap  pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan.
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan metode mail survey. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive  sampling  dengan  pertimbangan  peneliti.  Pada  metode  mail  survey, kuesioner dikirim kepada responden yang dipilih dilengkapi dengan amplop dan perangko balasan.  Kuesioner penelitian juga disebarkan melalui acara seminar yang diselengggarakan oleh Asosiasi Manajer Indonesia (AMA)  Cabang Malang. Alternatif ketiga, peneliti menitipkan melalui orang ketiga dan secara langsung
Indrayani dan  Nurkholis,  Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-Prinsip
mendatangi responden di wilayah Surabaya dan Malang.  Penelitian dimulai pada awai bulan Mei 2001, namun sebelumnya dilakukan uji coba (pre-test) terhadap lima o rang padatingkat manajemen menengah dengan tujuan untuk menghindari adanya  pertanyaan yang  kurang jelas  serta mengetahui  tingkat  waktu  yang dibutuhkan oleh responden dalam mengisi kuesioner tersebut.

## 3.2 Pengukuran Variabel
Kuesioner penelitian terdiri dari beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi manajemen perusahaan terhadap beberapa pernyataan (state- ment)  yang  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  GCG  yang  diukur  dengan menggunakan skala likert. Pada skala likert, responden diminta untuk memberikan tanggapan sampai seberapajauh mereka setuju atau tidak setuju atas sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip good corporate govemance di Indonesia.
Atribut-atribut yang  berhubungan  dengan  prinsip-prinsip  GCG  dalam penelitian  ini  diadopsi  dan  dimodifikasi  oleh  peneliti  dari  perumusan  Kode Penyelenggaraan Korporasi yang Baik (GCG) oleh Komite Nasional Kebijakan Cor­ porate  Governance  Indonesia (lampiran 2).  Atribut ini dipertimbangkan  cukup representatif  dalam  mengukur  persepsi  responden  karena  kode  tersebut merupakan  satu-satunya  pernyataan  atau  standar  prinsip-prinsip  GCG  yang disusun sesuai dengan kondisi perusahaan di Indonesia Rumusan kode tersebut terdiri dari sembilan prinsip  dan peneliti menambah satu  determinan  tentang pengetahuan  terhadap  prinsip-prinsip  GCG  dengan  alasan  bahwa  sebelum perusahaan  menerapkan  prinsip-prinsip  GCG  maka  terlebih  dahulu  harus diketahui  dan  dipahami  prinsip-prinsip  GCG  itu  sendiri.  Terhadap  setiap pernyataan, responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yaitu “sangat setuju”, “setuju’,”netral”, “tidak setuju”, dan “sangat tidak setuju” .

## 3.3 Uji Validitas dan Uji R éhabilitas
Suatu alat pengukur perlu diuji  dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mendapatkan keabsahan suatu hasil penelitian.

## 3.3.1 Uji Validitas
Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur ku alitas item-item pernyataan dalam kuesioner. Pendekatan yang digunakan dalam uji validitas ini adalah con- struct validity. Koefisien validitas dicari dengan mengkorelasikan skor pada setiap item  dengan  skor  total  dari  masing-masing  determinan  atau  atribut,  dengan menggunakan SPSS for windows versi 10.0. Teknik korelasiyang digunakan dalam hal ini adalah teknik korelasi Product Moment dari Pearson. Untuk menentukan tingkat signifikansi, digunakan tabel r product moment dengan taraf signifikansi 5% dan  1%.  Berdasarkan uji validitas item pernyataan dalam kuisioner,  setiap butir korelasi dianggap valid apabila mendapatkan nilai positif terhadap skor to­ tal dengan signifikansi pada level 0,01 dan level 0,05 dan angka probabilitas yang lebih kecil dari 0,05.  Secara keseluruhan dari 45 item pernyataan sebanyak 39 item pernyataan yang dinyatakan sahih/valid

## 3.3.2 Uji Keandalan (Reliabittty)
Uji keandalan digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala
yang sama, dengan menghitung besamya  cronbach alpha untuk masing-masing item pernyataan yang diuji.  Dari 39 item pernyataan yang sahih maka kesemuanya diuji keandalannya dan menunjukkan hasil bahwa 39 item tersebut mempunyai tingkat keandalan di atas 0,60 dan dinyatakan “diterima” .  Untuk determinan 9 dan  10 yaitu tentang “prinsip kerahasiaan dan prinsip  informasi orang dalam” tidak diuji reliabilitasnya karena hanya terdiri dari satu item pernyataan.  Hasil uji validitas dan uji reliabilitas disajikan pada tabel 3.1  dibawah ini:
Tabel 3.1

## Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
No Determinan Item Pernyataan KoefL Korelasi Sig. Koef. Cronbach Alpha 1. Pengetahuan X14-X18 0.384-0.856 0.021-0.000 0,7121 2. Hak Pemegang Saham X21, X22 0.841-0.856 0.000 0,6267 3. Komisaris X31 -35,X37,X39 0.534-0.764 0.001-0.000 0,8020 4. Direksi X41-X44 0.700-0.820 0.000 0,8002 5. Komite Audit X51-X54 0.672-0.751 0.000 0,6716 6. Sekretaris Perusahaan X61-X62 0.849-0.881 0.000 0,6614 7. Stakeholders X71-X76 0.373-0.810 0.025-0.000 0,7497 8. Pengungkapan X81,  X82,  X85- X87 0.602-0.884 0.000 0,8021

## Sumber: Data Primer diolah

## 3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidak  adanya perbedaan  persepsi  di  antara  manajemen  perusahaan  ditinjau  dari  jenis perusahaan, level manajemen, dan tingkat pendidikan terhadap prinsip-prinsip good corporate govemance.  Berdasarkan j enis perusahaan dan level manaj emen, responden dibagi menjadi tiga kelompok sample pada tiap-tiap kategori, masing- masing diantaranya adalah perusahaan milik negara, perusahaan swasta gopub- lic, dan perusahaan swasta nongo pubUc, dan manajemen pada tingkat manajemen atas, manajemen menengah, dan manajemen bawah.  Karena pembagian tersebut terdiri dari tiga kelompok sampel dan masing-masing bersifat independen, maka analisis data dilakukan dengan menggunakan uji ANOVA (Analysis ofVariances). Sedangkan  berdasarkan  tingkat  pendidikan,  responden  dibagi  menjadi  dua kelompok  sampel  yaitu  manajemen  berpendidikan  sarjana  dan  manajemen berpendidikan non-sarjana, sehingga digunakan uji t untuk mengetahui perbedaan persepsi antara kedua kelompok sampel tersebut.

## 4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1  Statistik D eskriptif
Penelitian ini dimulai pada awai bulan  Mei 2001.  Secara keseluruhan, sampai  akhir bulan Juli  2001  peneliti mendapatkan 36  data atau respon rate sebesar 24 %  dari total kuisioner yang disebar, dengan perincian 11 perusahaan milik negara (BUMN),  11 perusahaan swasta go pubUc, dan 14 perusahaan swasta non go public (lampiran 3).
Indrayani dan  Nurkholis,  Persepsi  Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-Prinsip
4.2 Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-Prinsip  Good Corpo-

## rate Governance (GCG) Ditinjau dari Jenis Perusahaan
Manajemen perusahaan berdasarkan jenis perusahaan dibagi menjadi tiga kelompok  sampel  yaitu  manajemen  pada perusahaan  milik  negara  (BUMN), perusahaan  swasta go public,  dan perusahaan  swasta  non go public.  Dengan menggunakan  tingkat kepercayaan  95%  atau  signifikansi  5  %,  dihasilkan  uji ANOVA persepsi manajemen perusahaan terhadap kesepuluh determinan prinsip- prinsip GCG berdasarkan jenis perusahaannya sebagai berikut:
Tabel 4.1
Uji ANOVA (Anatysis of Variances) Persepsi Manajemen Perusahaan pada Perusahaan Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta Go Public, dan
Perusahaan Swasta Non Go Public
S k o r  ra ta -r a ta   (S ta n d a r D e v U t il u c ie n B u a B Go p u b lic BUMN N o n   g o  p u b lic r 1. P engetahu an  ten ta n g 23.6364 2 0.3636 20.2143 9,778 0 ,0 0 0 GCG (1.5667) (2 .2033) (2.3592) 2. H ak-hak  P em ega ng 9 .4545 8 .5 45 5 8.7857 2,733 0,080 Saham (0.8202) (0.6876) (1.1883) 3. K om isaris 3 0.8182 2 7.1818 26.7857 3,833 0 ,0 3 3 Ind ep end en (3.4005) (3.0925) (4.6604) 4. Direksi 18.2727 16.9091 16.5000 2,888 0,070 (1 .6787) (1 .8141) (2.0662) 5. Kom ite  Audit 2 2.54 5 5 19.7273 19.9286 4,881 0 ,0 1 4 (1.6949) (2.4121) (2.8138) 6. Sekretaris 8.0909 7.7273 7.1429 1,464 0,246 Peru sahaan (1.3003) (1.5551) (1.3506) 7. Sta keh old ers 2 6.7273 2 5.3636 26.2857 0,681 0,513 (2.9357) (2.2923) (3.0490) 8. Pengu ngkapan 22.6364 2 0.3636 20.857 1 2,264 0,120 (2.0136) (2 .8381) (2.93 15) 9. Kerahasiaan 4.73 4.45 4.50 0,761 0,475 (0.47) (0.52) (0.65) 10. Inform  asi  O rang 4.57 4.27 4.18 1,146 0,330 Dalam (0.51) (0.79) (0.75)
S u m b er  :  Data  P rim er  Diolah
Hasil pengolahan menunjukkan bahwa manajemen perusahaan go public mempunyai persepsi yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip good corporate gov- emance  (GCG)  dibandingkan  dengan  persepsi  manajemen  perusahaan  pada kelompok BUMN dan swasta non go public.  Selain itu dapat dilihat bahwa untuk determinan “pengetahuan responden terhadap prinsip-prinsip GCG; komisaris independen; dan komite audit” nampak bahwa F-hitung lebih besar dari F-tabel dengan probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi yang dikehendaki yaitu 0,05. Artinya, ketiga kelompok sampel yaitu manajemen perusahaan pada BUMN, swasta go public, dan swasta non go public mempunyai perbedaan persepsi yang signifikan terhadap ketiga determinan tersebut.
Perbedaan itu diduga karena beberapa hal, diantaranya adalah tersedianya seperangkat aturan dan hukum dalam pengelolaan perusahaan swasta go public terutama  mengenai  keberadaan  komisaris  (independen)  dan  komite  audit. Komisaris independen telah diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang  Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi.  Keberadaan  komisaris independen juga diatur  dalam ketentuan Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa.  Perusahaan yang
tercatat  di  BEJ  wajib  memiliki  komisaris  independen yang jumlahnya  secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen  sekurang- kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.
Komite audit diatur dalam Surat Edaran Bapepam yang merekomendasikan perusahaan publik untuk memiliki komite audit.  Ketentuan mengenai keberadaan komite  audit juga  diatur  dalam  Code  o f Good  Corporate  Governance  yang dikeluarkan oleh KNGCG dan peraturan pencatatan BEJ.  Dalam  code tersebut dinyatakan bahwa dewan komisaris dapat membentuk komite audit yang terdiri dari anggota komisaris, eksternal auditor, dan internal auditor.  Sedangkan dalam peraturan  pencatatan  BEJ juga  dinyatakan  bahwa perusahaan  tercatat  wajib memiliki komite audit.
Pada determinan prinsip-prinsip GCG yang lain yaitu “hak-hak pemegang saham; direksi; sekretaris perusahaan; pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan  (stakeholders);  pengungkapan;  kerahasiaan;  dan  informasi  orang dalam”  dihasilkan nilai  F-hitung lebih kecil dari nilai F-tabel  dan mempunyai probabilitas yang lebih besar dari 0,05.  Artinya tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan dari ketiga kelompok sampel terhadap prinsip-prinsip tersebut.

## 4.3.2 Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-Prinsip Good Corpo­ rate Governance (GCG) Ditinjau Berdasarkan Level Manajemen
Ditinjau dari level manajemen, responden dibedakan menjadi tiga kelompok sampel yaitu manajemen perusahaan pada level manajemen atas (top  manage­ ment), manajemen menengah (middle management), dan manajemen bawah atau lini (lower management).  Karena terdiri dari tiga kelompok sampel dan masing- masing kelompok yang diuji tersebut bersifat independen maka pengujiannya dilakukan dengan menggunakan ANOVA (Analysis o f Variance).
Hasil uji ANOVA terhadap  persepsi manajemen  perusahaan  pada level manajemen  atas,  manajemen  menengah,  dan  level  manajemen  lini  terhadap prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) disajikan pada tabel 4.2 berikut ini:
Tabel 4.2 Hasil Uji ANOVA Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-Prinsip  Good Corporate Governance (GCG)
Berdasarkan Level Manajemen Perusahaan D e t t i m  inan M ean M an .  A ta a (S ta n d a r  D e v ia s i) M an . „ „ . „ . M an .  B aw a n M e n e n g a h F
S ig. 1 . P engetahu an 2 1,4000 21,2857 2 1,244 1 0,004 0 ,996 tentang  GCG (3 ,5 07 1 ) (2 ,7854) (2 ,2573) 2 . H ak-hak  p em ega ng 8,0000 9,2 1 43 8,9412 1 ,070 0,060 saham (1 ,4 142) (0,8018) (0,8993) 3. Kom isaris 2 6,4000 28,0000 28,7647 0,620 0,544 (7 ,7 33 0 ) (2,8555) (3,88 1 5) 4 . D ireksi 17,6000 17,0714 17,1  176 0,134 0,875 (2 ,3022) (1 ,9400) (2 ,0274) 5. Kom ite  A u d it 20 ,800 20,2 143 2 1 ,0000 0,331 0,720 (4 ,3818) (2,6070) (2,1794) 6 . Sek retaris 7,2000 7,5000 7,8235 0,428 0,655 Peru sahaan (1 ,7889] (1 ,4005) (1 ,3800) 7. Stakehold ers 24,200 25,5714 2 7,1765 3,002 0,063 (3,9623] (2,7094) (2 ,0987) 8 . P engu ngkapan 2 1 ,4000 2 1 ,071 4 2 1 ,3529 0,046 0,955 (3 ,5071) (2,5560) (2 ,8491) 9. K erahasiaan 4,60 4 ,50 4,56 0,109 0,897 (0,55) (0,65) (0,51) 10 . In form asi orang 4,20 4,43 4,35 0,199 0,820 dalam (0,84) (0,76) (0,61) Su m b er  :  Data  P rim er  Diolah

## Indrayani dan Nurkholis,  Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-Prinsip
Tabel di atas menunjukkan bahwa dihasilkan nilai  F hitung lebih kecil dari  nilai  F  tabel  sebesar  5,34  pada masing-masing  determinan  dan  tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05.  Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan terhadap masing-masing determinan prinsip- prinsip good corporate governance (GCG) dari ketiga kelompok responden tersebut. Dengan kata lain, perbedaan level manajemen tidak mempunyai pengaruh atas persepsi manajemen  atas,  manajemen menengah,  dan manajemen bawah/lini terhadap prinsip-prinsip good corporategovemcance (GCG).
Temuan  ini  cukup  mengejutkan  karena  top  management  seharusnya memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip GCG dibandingkan dengan level manajemen di bawahnya.

## 4.3.3  Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-Prinsip  Good Cor­ porate Governance (GCG) Ditinjau Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada penelitian ini, kelompok responden yang ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan dibedakan dal am dua kelompok, yaitu manajemen dengan pendidikan saijana dan manajemen berpendidikan non-saijana.  Pengujian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi antaramanajemen berpendidikan saijana dengan manajemen berpendidikan non-saijana terhadap prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).  Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah uji t (i test) dan disajikan dalam tabel dibawah ini:

## Tabel 4.3

## Hasil Uji t Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-Prinsip
Good Corporate Governance (GCG) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Determinan Skor  rata-rata (Std.deviasi) Sarjana Non  Sarjana t  hitung Sig. 1. P en geta h u an   te n ta n g 2 1,75 0 0 17,7500 3,327 0,002 GCG (2 ,2 86 0 ) (2 ,0 61 6 ) 2. H ak -h ak   p em e ga n g 9 ,0313 8 ,0 00 0 2,0 37 0,049 saham (0 ,8 9 7 5 ) (1 ,4 14 2 ) 3. K om isaris 2 8,56 2 5 2 4,75 0 0 1,777 0 ,0 85 (9 ,7 84 0 ) (6 ,1 30 5 ) 4. D ireksi 17,1875 17,0000 0,176 0,86 1 (1 ,9 41 7 ) (2 ,5 82 0 ) 5. K om ite  A u dit 2 0 ,9 3 7 5 18,5000 1,787 0,083 (2 ,4 35 5 ) (3 ,6 98 8 ) 6. S ek reta ris  P eru sa h aan 7 ,5938 7 ,7500 -0 ,2 05 0,839 (1 ,4 1 10) (1 ,7 07 8 ) 7 Stake holders 2 6 ,3 1 2 5 2 4,75 0 0 1,062 0,2 96 (2 ,5 70 8 ) (4 ,3 49 3 ) 8. P en gu n g k a p a n 2 1 ,3 1 2 5 2 0,75 0 0 0,381 0,706 (2 ,7 17 2 ) (3 ,4 03 4 ) 9. K era h asiaan 4,56 4,50 0,2 08 0,836 (0,56) (0,58) 10.  In form a s i o ra n g   dalam 4,34 4,56 -0,427 0 ,6 72 (0,70) (0,58)
S u m b e r  :  Data  P rim e r  D iolah
Pengetahuan tentang GCG dan determinan Hak-hak pemegang saham lebih kecil dari 0,05 (tingkat signifikansi).  Artinya, terdapat perbedaan persepsi yang signifikan  antara  m anajem en  berpendidikan  sarjana  dan  m anajem en berpendidikan non-saijana terhadap pengetahuan tentang GCG dan prinsip Hak- hak pemegang saham.  Dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh walaupun kecil atas persepsi manajemen berpendidikan saijana dan manajemen berpendidikan non-saijana terhadap determinan Pengetahuan tentang
GCG dan Hak-hak pemegang saham.
Hasil  lain  diperoleh  bahwa  t  significance lebih  besar  dari  0,05  (tingkat signifikansi)  terhadap  prinsip-prinsip  GCG  yang  lain  di  antaranya  adalah Komisaris;  Direksi;  Komite  Audit;  Sekretaris  Perusahaan;  Stakeholders; Pengungkapan;  Kerahasiaan;  dan  Informasi  orang  dalam.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa secara statistik di antara manajemen berpendidikan saijana dan manajemen berpendidikan non sarjana tidak mempunyai perbedaan persepsi terhadap kedelapan prinsip GCG tersebut.  Dengan katalain, tingkat pendidikan tidak mempunyai pengaruh atas persepsi manajemen berpendidikan saijana dan manajemen berpendidikan non sarjana terhadap kedelapan prinsip-prinsip GCG.
Selanjutnya dengan melihat pada rata-rata (mean) persepsi antara kedua kelompok manajemen terhadap masing-masing determinan prinsip-prinsip GCG, nampak  bahwa  kelompok  manajemen  dengan  tingkat  pendidikan  sarjana mempunyai rata-rata persepsi yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip good cor­ porate  governance  (GCG)  dibanding  dengan  rata-rata  persepsi  kelompok manajemen  dengan  tingkat  pendidikan  non  sarjana.  Setidaknya  hal  ini menunjukkan  bahwa  bagaimanapun  tipisnya  perbedaan  sampai  tidak signifikannya perbedaan dalam kecenderungan ini,  manajemen berpendidikan sarjana sedikit mempunyai tingkat pengetahuan dan kepedulian yang lebih baik terhadap perkembangan dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan,  dan Implikasi

## 5.1 Kesim pulan
Secara  rata-rata,  pemimpin  perusahaan  swasta  go  public mempunyai pemahaman persepsi yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip GCG dibandingkan dengan dua kelompok sampel yang lain, yakni BUMN dan swasta non go public. Indikasi tersebut didukung oleh hasil riset yang dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (Swa, 2001).  Survei tersebut mengenai Good Corporate Governance Perception Index atas 52 perusahaan publik yang masuk dalam  indeks  LQ  45  di  bursa  Efek  Jakarta  sebagai  langkah  awal  suksesnya penerapan GCG di Indonesia.
Selain itu, dihasilkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap determinan “pengetahuan prinsip-prinsip GCG; komisaris independen; dan komite audit” di antara kelompok manajemen perusahaan milik negara (BUMN), swasta go public, dan swasta non go public.
Pada  determinan  “hak-hak  pemegang  saham;  direksi;  sekretaris perusahaan;  stakeholders;  pengungkapan;  kerahasiaan;  dan  informasi  orang dalam” menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan pada ketiga kelompok sampel.  Adanya persepsi yang lebih baik atau perbedaan persepsi yang signifikan dari para pemimpin perusahaan swasta go public terhadap prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) diduga karena dalam perusahaan swasta go public terdapat sistem dan prosedur aturan bisnis yang lebih baik dalam pengelolaan perusahaan go publicysng baik seperti peraturan Bapepam, peraturan penerbitan  dan  penjualan  saham  di  bursa  saham,  Surat  Keputusan  Menteri keuangan (SK Menkeu), dan peraturan lain yang mendukung praktek pengelolaan perusahaan yang baik atau Code of Good corporate governance oleh Komite Nasional GCG.

## Indrayani dan Nurkholis,  Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-Prinsip
Ditinjau dari level manajemen perusahaan diperoleh bukti bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan terhadap prinsip-prinsip good corpo­ rate governance (GCG) dari ketiga kelompok manajemen perusahaan.  Sedangkan dilihat  dari  rata-rata  (mean)  persepsi  responden  secara  umum,  kelompok manajemen atas mempunyai rata-rata persepsi yang lebih baik terhadap sejumlah determinan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) bila dibandingkan dengan kedua level manaj emen yang lain.  Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa level  manajemen  tidak  mempunyai  pengaruh  atas  persepsi  dan  pemahaman terhadap prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).
Hasil uji  t menunjukkan  bahwa terdapat persepsi yang lebih  baik  dari kelompok  manajemen  dengan  tingkat  pendidikan  sarjana  bila  dibandingkan dengan manajemen berpendidikan  non  sarjana terhadap  prinsip-prinsip  good corporate governance (GCG).  t significance menunjukkan angka lebih kecil  dari 0,05 (tingkat signifikansi) pada determinan Pengetahuan tentang GCG dan prinsip Hak-hak pemegang saham. Artinya bahwa terdapat perbedaan persepsi di antara kelompok manajemen  berpendidikan  saijana dan  berpendidikan non-saijana. Sedangkan  terhadap  prinsip-prinsip  GCG  yang  lain  yaitu  Komisaris;  Direksi; Komite Audit; Sekretaris Perusahaan; Stakeholders; Pengungkapan; Kerahasiaan; dan  Informasi  orang dalam,  menunjukkan  t significance lebih besar  dari  0,05. Hal itu berarti tidak terdapat perbedaan persepsi di antara kedua kelompok sampel terhadap masing-masing prinsip tersebut, dengan kata lain tingkat pendidikan tidak mempunyai pengaruh atas persepsi manajemen berpendidikan saijana dan manajemen berpendidikan non-saijana terhadap prinsip-prinsip good corporate governance.

## 5.2 Keterbatasan
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini mempunyai banyak keterbatasan. Tingkat pengembalian kuisioner dan perhatian masyarakat di Indonesia terhadap kegiatan penelitian (riset)  masih sangat rendah maka peneliti mendatangi satu persatu perusahaan yang dipilih. Peneliti juga menyadari keterbatasan dalam hal penyampelan yang tidak dilakukan secara random dan cenderung terpusat pada daerah Malang dan Surabaya dengan response rate relatif kecil.  Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilanjutkan dengan ruang lingkup yang lebih luas untuk mendapatkan hasil yang dapat mewakili kondisi sebenarnya.  Selain itu, peneliti juga tidak mengukur kemampuan pengaruh  non-response  bias terhadap  hasil penelitian.  Jawaban yang akan diberikan oleh non-responden kemungkinan akan sangat berbeda dengan jawaban responden dalam penelitian ini.
Kelemahan lain yaitu data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis melalui instrumen kuesioner mungkin berpengaruh karena  kemungkinan  persepsi  responden  berbeda  dengan  keadaan  yang sesungguhnya sangat besar.  Sehingga dalam hal pengambilan kesimpulan, peneliti hanya berdasarkan  pada  data yang  dikumpulkan  melalui  instrumen  tertulis tersebut.

## 5.3 Im plikasi
Terlepas dari keterbatasan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap  penerapan  good  corporate  governance  di  Indonesia.  Penelitian  ini merupakan studi awai sekaligus menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi
yang signifikan antara ketiga kelompok sampel terutama terhadap hal pengetahuan terhadap  GCG,  prinsip  keberadaan  komisaris,  dan  pentingnya  pembentukan komite  audit.  Hal tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi semua pihak untuk meneliti lebih lanjut apa yang menjadi penyebab dari perbedaan tersebut dengan  metode  dan  pendekatan  yang  lebih  sempuma  seperti  halnya  yang dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance.
Hasil uji ANOVA persepsi manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip good  corporate governance berdasarkan level manajemen menunjukkan bahwa adanya perbedaan tingkat persepsi yang lebih baik dari manajemen atas (top man­ agement)  dibanding dengan kedua level manajemen di bawahnya namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari ketiga kelompok manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip good corporate governance.  Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih baik tentang prinsip-prinsip GCG di seluruh bagian struktur organisasi perusahaan.
Hasil  uji  t  persepsi  manajemen  berdasarkan  tingkat  pendidikan menunjukkan bahwa kelompok manajemen berpendidikan saijana mempunyai tingkat  rata-rata  persepsi  yang  lebih  baik  dibanding  dengan  manajemen berpendidikan saijana.  Dengan kata lain,  diperlukan suatu alternatif cara lain dalam  pengenalan  konsep  good  corporate  governance  (GCG)  seperti  melalui pendidikan informal semacam seminar atau bentuk pendidikan dan latihan dengan tujuan untuk lebih mengenalkan konsep GCG kepada masyarakat bisnis di Indo­ nesia.

## Daftar  Pustaka
Ariyoto, Kresnohadi, 2000. “Good Corporate Governance Dan Konsep Penegakannya Di BUMN Dan Lingkungannya”.  Usahawan No.  10 Th. XXIX Oktober 2000. Adji, Suratman, 2000. “Peranan Akuntan Pada Good Corporate Governance. Me­ dia Akuntansi No. 7 Th  1  Maret 2000.
Bakrie, Aburizal, 2000. “Good Corporate Governance: Sudut Pandang Pengusaha” . Jurnal Reformasi Bkonomi Vol.  1  No. 2 Okt-Des 2000. Hasan,  Saefuddien,  2000.  Membangun  Good  Corporate  Governance  Pada Perusahaan:  Dari  “Bubble  Compamf  Menuju  “Sustainable  Com pam f. Mimeo, makalah disampaikan dalam Konvensi Nasional Akuntansi. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 6-7 September 2000. Herwidayatmo, 2000. “Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia” .  Usahawan No.  10 Th. XXIX Oktober 2000. Hermawan, Sigit, 2001. “Peranan Good Corporate Governance Dalam Peningkatan Daya Saing Perusahaan”. Media Ekonomi, Edisi 16 Januari Th. XI 2001. Hoesada, Jan, 2000. “State O f Art Pengembangan Corporate Governance Di Indo­ nesia” .  Media Akuntansi No. 7 Th.  1  Maret 2000.
Indriantoro,  Nur  dan  Bambang  Supomo,  1999.  Metode  Penelitian  Bisnis  Untuk Akuntansi Dan Manajemen. Edisi pertama, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Jumal Reformasi Bkonomi,  2000.  Pedoman Pengelolaan Perusahaan Yang Baik.
Oktober-Desember 2000.  Hal 75 Vol.  1  No. 2 Jurnal  Reformasi  Ekonomi,  2000.  Keputusan  Para  Pimpinan  Usaha  Untuk Memasukkan  Masalah  Corporate  Governance  Ke  Dalam  Standar  ISO. Oktober-Desember 2000. Vol 1  No. 2.
Leavitt,  Harold J.,  1992.  Psikologi Manajemen. Alih Bahasa oleh Dra.  Muslichah Zarkasi.  Edisi keempat. Jakarta: penerbit Erlangga. Makaliwe, Williem A., 2000. “Krisis Ekonomi Di Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Tiga Tahun” .  Usahawan No.  10 Th. XXIX Oktober 2000. Mardjana, I Ketut, 2000. “Corporate Governance Dan Privatisasi”. Jurnal Reformasi
Ekonomi Vol.  1  No. 2 Okt-Des 2000.
Media Akuntansi, 2000. “International Institute For Corporate Governance Tukang
Tuntun Entitas”. Agustus No.  12 Th. VII Agustus 2000.
Media Akuntansi,  Pentingnya Sebuah  Corporate  Governance.  Th.  1  Maret  2000 Hal 5 No.  7 Media Akuntansi.  Manfaat Good Corporate Governance. Th.  1  Maret 2000. Media Akuntansi. Etika Sebagai Benchmarking Dalam Good Corporate Governance.
Th.  1  Maret 2000.
Media Akuntansi.  Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Nasional. Th.  1 Maret 2000.
Media  Akuntansi.  Penerapan  Good  Corporate  Governance'.  Perlu  Enforcement
Pemerintah. Th.  1  Maret 2000.
OECD, 2001.  OECD  Principles Of Corporate Governance,  www.oecd.gov:  OECD Corporate Affairs.
Prakarsa,  Wahjudi,  2000.  “Corporate  Governance:  Suatu  Keniscayaan” .  Jumal
Reformasi Ekonomi Vol.  1  No. 2 Okt-Des 2000.
Prakarsa, Wahjudi, 2000. “Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa: Harus Ada Rekayasa Sosial Budaya.  Media Akuntansi. Th.  1  Maret 2000.  Hal 5  No.7. Singarimbun, Masri,  1995.  “Metode Penelitian Survaf. Yogyakarta: BPFE. Suratman,  Aji,  2000.  “Peranan  Akuntan  Pada  Corporate  Governance.  Media
Akuntansi,  No.  7 Th. 1  Maret 2000
Sullivan, JohnD., 2000. Corporate Governance: Transparansi Antara Pemerintahan Dan Bisnis” . Jumal Reformasi EkonomiVol.  1  No. 2 Okt-Des 2000. Subianto, Ibnu,  1998. Metode Penelitian (Manajemen Dan Akuntansi). Yogyakarta.: UPP AMP YKPN Yogyakarta.
Tsuguoki Fujinuma, 2000. “Enhancing Corporate Governance IF AC'S Initiatives And The Role  O f The Accountancy Profession”.  Mimeo,  makalah  disampaikan dalam Konvensi Nasional Akuntansi IV. Jakarta: IAI, 6-7 September 2000.

## KUESIONER PENELITIAN

## PERSEPSI MANAJEMEN PERUSAHAAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP GOOD
CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI INDONESIA.

## Identitas Responden:
1.  Nama : *(bisa diisi atau tidak) 2.  Usia : 3.  Jenis kelamin :
4.  Jenjang profesi/jabatan Bapak/Ibu : (pilih salah satu)
& Manajemen Atas (Top Management)
& Manajemen Menengah (Middle Management)
&  Manajemen Bawah (Lower Management)
6 .  Lama memegang j abatan tersebut:
&  1-5  tahun
& 6-1 0 tahun
&  > 1 1 tahun
7.  Pendidikan terakhir yang ditempuh:
Sc  Sarjana  (S1/S2),  bidang  ...................................... & Non Saijana(D-3/SLTA/Sederajat), bidang..........................................
Identitas Perusahaan : 1.  Nama Perusahaan : 2.  Alamat : 3.  Bidang Usaha : 4.  Jenis Perusahaan : &  BUMN
&  BUMS  go public
&  BUMS  non  go-public
5.  Bentuk hukum perusahaan:
&  Perseroan Terbatas (PT) Tbk. &  Perusahaan  Umum
&  Perseroan Terbatas &  Perusahaan  Jawatan
&  PT.  Persero
&  Lain-lain:..........................
6 .  Apakah perusahaan anda menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan?
a.  Ya,
b. Tidak
Jika ya, apa nama KAP yang digunakan oleh Perusahaan?...............................
7.  Apakah perusahaan mempunyai komite audit? a. Ya
b. Tidak
Good corporate governance (GCG) adalah suatu sistem atau mekanisme  ad­ ministratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (stake- holders) yang lain.
Lengkapi kolom yang telah disediakan sesuai dengan pendapat anda mengenai hal-hal berikut di bawah ini. Isikan tanda silang (X) pada kolom SS apabila Sangat Setuju,  S apabila Setuju, N  apabila Netral,  TS apabila Tidak. Setuju, dan STS
apabila Sangat Tidak Setuiu.
No Uraian SS 5 S 4 N 3 TS
2 STS
1
1.
Saya  sangat mem aham i  konsep  good
corporate  g o ve rn a n ce   (disingkat  G C G ) 2. Saya  mengikuti  acara-acara  yang  berkaitan dengan  pengenalan  konsep  GCG
3. Menurut saya  krisis  finansial/ekonomi  di Indonesia  disebabkan  oleh  tidak  diterapkannya konsep  GCG
4. Saya  merasa  bahwa  penerapan  GCG
merupakan  suatu  keharusan  dalam  praktik bisnis  perusahaan  saat ini  untuk  meningkatkan kredibilitas  perusahaan
5. Saya  mendukung  penerapan  G C G   di  Indonesia baik  di  sektor  pemerintah  maupun  swasta dalam  rangka  pemulihan  perekonomian nasional  dan  menciptakan  sistem  pasaryan g kompetitif
6. Saya  mengetahui  dan  mendukung pembentukan  Komite  Nasional  dalam melaksanakan  G C G   di  Indonesia
7. Saya  mendukung  dimasukkannya  konsep  GCG ke  dalam  sistem  ISO
8. Saya  mendukung  pemberian  penghargaan (rew ard)  kepada  perusahaan  yang  telah menerapkan  GCG  dengan  baik
9. Saya  mendukung  bahwa  setiap  pemegang
saham  mempunyai  hak  suara  dan  berhak  ikut serta  dalam  pemilihan  dewan  direksi  dan dewan  komisaris
10. Perusahaan  saya  secara  rutin  mengadakan R UPS  setiap  tahun  dan  RUPSLB  setiap  kali diperlukan
11. Saya  mendukung  bahwa  pengelolaan perusahaan  harus  dipegang  oleh  orang profesional  dan  kelompok  eksekutif yang berpengalaman  di  bidangnya
12. Apabila  mengalami  kesulitan,  saya  meminta bantuan  dari  orang  lain  untuk  memberikan saran  dan  membantu  saya
13. Saya  mendukung  pemilihan  dan  peningkatan persentase  direktur  dan  komisaris  dari  pihak iuar yang  independen  sampai  50%
No Uraian SS 5 S 4 N 3 TS 2 STS
1 1. Saya  selalu  menugaskan  notulis  untuk  mencatat setiap  hasil rapat perusahaan  dan  memberikan salinan  notulen  kepada  masing-masing  pemimpin
2. Pemimpin  perusahaan  harus  mematuhi  segala  UU, peraturan  dan  AD  perseroan  dalam  menjalankan tugasnya
3. Saya  selalu  menegakkan  aturan  perusahaan berupa  rew ard and punishm ent secara  adil
4. Saya  selalu  berusaha  mengetahui  dan memperoleh  segala  informasi yang  berhubungan dengan  perusahaan
5. Saya  mendukung  kebijakan  tentang adanya batasan  anggota  keluarga  pemimpin  (manajemen) perusahaan  yang  bekerja  dalam  satu  perusahaan
6. Selain  menjabat sebagai  pemimpin  perusahaan  ini, saya  boleh  memegang jabatan  yang setingkat di perusahaan  lain
7. Perusahaan  saya  menetapkan  sistem  yang  resmi dan  transparan  dalam  pengangkatan,  penetapan gaji  dan  penilaian jenjang  karier  karyawan  yang adil
8. Saya  mendukung  transparansi  informasi  mengenai pemimpin  (manajemen) termasuk perihal  gaji, hubungan  keluarga,  dan  hubungan  bisnisyang dimiliki
9. Perusahaan  saya  mempunyai  pembagian  kerja  (job description) yang jelas  dan  formai
10. Saya  selalu  merumuskan  dan  m e-review  setiap kebijakan  perusahaan  bersama  dengan  pemimpin lain
24. Perusahaan  harus  mempunyai  sistem
pengendalian  internal  yang  baik untuk melindungi asset perusahaan
25. Dalam  audit tahunan,  perusahaan  saya  harus menggunakan jasa  auditor independen  dengan standar  kualitas yang tinggi
26. Seorang  auditor eksternal  dan  internal  harus menjaga  kerahasiaan  perusahaan  kecuali yang diminta  oleh  UU
27. Dalam  perusahaan  saya,  semua  peraturan  internal tentang  aspek audit ditetapkan  oleh  RUPS
28. Saya  mendukung  kebijakan  pembentukan  komite audit dalam  perusahaan  saya
29. Saya  merasa  bahwa  pembentukan  komite  audit membutuhkan  biaya  yang  cukup  besar
30. Perusahaan  saya  membutuhkan  sekretaris perusahaan  sebagai  pihak penghubung  dengan para  investor
No Uraian SS 5 S 4 N 3 TS 2 STS 1
24. Sekretaris  perusahaan  harus lulusan  Fak.Hukum dan  atau  Fak.  Ekonomi  atau  yang  diterima  oleh direksi,  dan  bertanggung  jawab  kepada  direksi
25. Saya  mendukung  terbentuknya serikat pekerja  dan bekerja  sama  dengan  baik untuk menerima  ide  dan saran  bagi pengembangan  perusahaan
26. Saya  mendukung  program  dana  pensiun  karyawan dan  cadangan  dana  sosial  perusahaan
27. Saya  harus menyesuaikan  dan  membina  hubungan baik  dengan  pihak-pihak di  luar perusahaan (stakeholders)
28. Perusahaan  saya  secara  rutin  menyusun  laporan pertanggung jawaban  sosial  perusahaan  terhadap lingkungan  dan  masyarakat
29. Saya  mendukung  adanya  media  khusus  untuk menerima  pengaduan  konsumen  dan menindaklanjutinya
30. Perusahaan  saya  berusaha  menegakkan  etika bisnis  dan  profesi  yang  baik
31. Perusahaan  saya  selalu  memberikan  laporan  dan informasi tentang  perusahaan  kepada  pemegang saham  secara  obyektif,  akurat dan  tepat waktu
32. Perusahaan  saya  secara  rutin  menyusun  laporan keuangan  dan  laporan  tahunan  sesuai  dengan standar  akuntansi yang  berlaku  umum
33. Perusahaan  saya  secara  rutin  mempublikasikan laporan  keuangan  tahunan  kepada  publik atau masyarakat
34. Saya  selalu  mensosialisasikan  setiap  keputusan dan  kebijakan  perusahaan  secara  transparan kepada  pemegang saham  dan  komponen perusahaan  yang  lain
35. Saya  mendukung  adanya  transparansi perolehan tender perusahaan  kepada  semua  pihak
36. Dalam  penyusunan  laporan  tahunan  harus  memuat informasi yang  lengkap  tentang  kondisi perusahaan,  struktur  kepemilikan,  dan  standar corporate governance 37. Pemimpin  perusahaan  (manajemen)  mempunyai tanggung jawab  atas  kerahasiaan  informasi perusahaan  kecuali  informasi  yang  diminta  oleh  UU untuk  dibuka  atau  diberikan  ke  masyarakat
38. Saya  mendukung  kebijakan  perusahaan  tentang larangan  memanfaatkan  informasi  orang  dalam perusahaan  untuk  kepentingan  pribadi
Terima  kasih  atas  partisipasi  Bapak/Ibu  responden dalam  mengisi  kuisioner ini.

## DAFTAR NAMA PERUSAHAAN RESPONDEN
1.  PT. POS INDONESIA (Persero)
2.  PT. ASURANSIJASA INDONESIA (Persero)
3.  PT. JAMSOSTEK (Persero)
4.  PT. PERHUTANI KPH. PASURUAN (Persero)
5.  Perum JASA TIRTA INDONESIA
6 .  PT. BRANTAS ADIPRAYA (Persero)
7.  PT. BTN (Persero)
8 .  PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero)
9.  PT. BNI  1946 (Persero)
10. PT. BRI (Persero)
11. PT. BANK MANDIRI (Persero)
12. PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk.
13. PT. KEDAUNG INDAH CAN Tbk.
14. PT. CHAROEN POKHAND Tbk.
15. PT. BAT INDONESIA Tbk.
16. PT.  BANK BALI Tbk.
17. PT.  BCATbk.
18. PT. TEXMACO Tbk.
19. PT SUPER MITORI UTAMATbk.
20. PT. MYOHDOTCOM Tbk.
21. PT BANK PANIN Tbk.
22. PT. BENTOEL Tbk.
23. PT. INDAH WASIH PURNAMA
24. PT. AGROMINABUTUNI GEMILANG
25. PT. WARAHMA BIKI MAKMUR
26. PT. DHARMA SATYA NUSANTARA 27. PT. ARAYABUMI MEGAH 28. PT. LANGIT TUJUH CORPORATION 29. PT. METROSEL 30. PT. BUDIKARSA ADIWIDJAJA 31. PT. SAMATOR GROUP 32. PT. SALONPAS INDONESIA 33. PT. CHEIL SAMSUNG 34. PT. ASTRA CMG LIFE 35. PT FICORITAS 36. PT. BANK BUKOPIN