Gerakan perlawanan atas penguasaan sumber daya hutan masyarakat adat mentawai di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat
Iqbal Syafrudin a , 1 *, Revorlin Telaumbanua b , 2 a Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia b Universitas Kristen Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia 1 syafrudin@unj.c.id*; 2 revorlintelaumbanua@gmail.com *Korespondensi penulis
Informasi artikel ABSTRAK Diterima: 23-06-2021 Disetujui: 09-10-2021
Kata kunci:
Gerakan Perlawanan Hutan Komoditas Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana dinamika aktor perlawanan dari gerakan perlawanan atas penguasaan sumber daya hutan masyarakat adat Mentawai di pulau Siberut,  kepulauan  Mentawai,  Sumatera  Barat.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  eksplanatif.  Data  primer  dalam  penelitian  ini berasal dari hasil wawancara penulis di lapangan, serta data sekunder yang berasal dari buku,  jurnal  internasional  maupun  nasional,  maupun  dokumen  resmi  yang berhubungan.  Penulis  menyimpulkan  bahwa  tidak  ada  perlawanan  yang  begitu signifikan  dikarenakan  aliansi-aliansi  masyarakat  yang  terbangun  kekurangan solidaritas dan “sense of belonging” atas hutan adat karena heterogenitas yang ada pada Siberut. Konflik yang berlangsung sebenarnya tidak hanya sekadar kepentingan basis ekonomi semata namun adanya basis budaya ( culture ) yang juga memainkan peranan penting. Namun, dikarenakan kurangnya solidaritas tersebut, gerakan yang terbangun bersifat tentatif tergantung kepentingan penggerak gerakan.

## ABSTRACT
Received: 23-06-2021 Accepted: 09-10-2021
Keywords:
Movement Resistance Forest Commodity Mentawai  Indigenous  Peoples'  Resistance  Movement  for  Control  of  Forest Resources on Siberut Island, Mentawai Islands, West Sumatra. This study wants to explain how the dynamics of resistance actors from the resistance movement over the control of forest resources of the Mentawai indigenous people on the island of Siberut, Mentawai islands, West Sumatra. The research method used in this research is explanative qualitative. The primary data in this study are the results of interviews with the authors in the field, as well as secondary data from books, international and national journals, as well as related official documents. The author concludes that there is no significant resistance due to the lack of solidarity and sense of belonging to the customary forest due to the heterogeneity that exists in Siberut. The conflict that took place was actually not just the interests of the economic base, but the existence of a cultural base that also played an important role. However, due to the lack of solidarity, the movement that is built is tentative depending on the interests of the movement's movers.
Copyright © 2021 (Iqbal Syafrudin & Revorlin Telaumbanua). All Rights Reserved
How to Cite: Syafrudin,  Iqbal.,  &  Telaumbanua,  Revorlin..  (2021).  Gerakan  Perlawanan  atas  Penguasaan  Sumber  Daya Hutan Masyarakat Adat Mentawai di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat . Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 21(1), 1-7. DOI: http://doi.org/10.21009/jimd.v21i1.21386
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The author (s) holds the copyright.

## Pendahuluan
Pulau Siberut merupakan pulau terbesar dan paling utara dari Kepulauan Mentawai yang
terletak lebih kurang 150 kilometer sebelah barat dari  Provinsi  Sumatera  Barat.  Kepulauan Mentawai  sendiri  terdiri  dari  tiga  pulau,  yaitu  :
GERAKAN PERLAWANAN ATAS PENGUASAAN SUMBER DAYA HUTAN MASYARAKAT ADAT MENTAWAI DI PULAU SIBERUT Iqbal Syafrudin 1 , Revorlin Telaumbanua 2 Hal. 1-7
Pulau  Siberut,  Pulau  Sipora,  dan  Pulau  Pagai. Paruh  barat  pulau  ini  telah  ditetapkan  menjadi Taman Nasional Siberut pada tahun 1993. Luas Pulau Siberut berkisar 4.030 Km2 , yang sebagian besar pulau ini ditutupi oleh hutan hujan tropis dengan pepohonan yang sangat rapat yang sering menjadi  lokasi  penebangan  pohon  komersial. Sumber daya ekosistem hutan yang potensial di Pulau  Siberut  ini,  telah  menjadi  daya  tarik  yang kuat  bagi  pertarungan  kepentingan  ekonomi- politik  pihak  luar  untuk  mendapatkan keuntungan di dalamnya.
Sesungguhnya konflik pengelolaan hutan yang  terjadi  di  Pulau  Siberut  merupakan gambaran  dari  realitas  ekonomi-politik  yang mengabaikan  keberadaan  entitas  masyarakat lokal.  Tidak  hanya  di  Pulau  Siberut,  konflik pengelolaan hutan yang semacam ini terjadi pula di beberapa wilayah di Indonesia bahkan konflik serupa  terjadi  hampir  di  seluruh  dunia.  Kerap sekali konflik seperti ini melibatkan banyak pihak, mulai  dari  masyarakat  lokal  dan  pendukungnya, pihak  swasta/pemodal  hingga  negara  sebagai suatu entitas yang memiliki kekuasaan memaksa (Budiman, 1996). Sebagaimana yang ditulis oleh Darmanto  &  Setyowati  (2012),  konflik-konflik yang  menyertai  perebutan  sumber  daya  hutan tidak  pernah  terpisah  oleh  pengaruh  entitas politik  dan  ekonomi  yang  lebih  besar,  seperti sosio  ekonomi  regional,  proses  terbentuknya negara-bangsa, serta pengaruh pasar global, dan juga  pengaruh  kebijakan  pada  masa  lalu ( Caporaso & Levine. (2008).
Permasalahan  ini  semakin  mengerucut dan  menimbulkan  perlawanan  dari  masyarakat adat setempat. Perubahan situasi sosial politik di era  reformasi  memberi  peluang  besar  bagi termanifestasikannya gerakan perlawanan tersebut (Wulan, dkk, 2004). Namun, di satu sisi juga  menjadi  sebuah boomerang tersendiri (Darmanto  &  Setyowati,  2012).  Perusahaan- perusahaan  perkayuan  dengan  dibantu  oleh elemen-elemen  negara,  dahulu  telah  berhasil menjadikan wilayah yang secara kultural dikuasai oleh  masyarakat  Mentawai  sebagai  bagian  dari produksi  kayu  komersial.  Kini,  mendapat perlawanan  dari  elemen  masyarakat  adat  dan simpatisan yang mendukung gerakan perlawanan. Negara  dengan  sengaja  telah  memberikan peluang  bagi  perusahaan-perusahaan  untuk merambah hutan dan menyebabkan ekosistem di dalamnya rusak.
Sebelumnya telah ada beberapa penelitian dengan tema perebutan hak atas hutan adat, seperti yang ditulis oleh Charin & Hidayat (2019)  mengenai  perebutan  hutan  adat  suku Talang  Mamak  di  Riau,  penelitian  ini menghasilkan  temuan  utama  bahwa  upaya perjuangan  Suku  Talang  Mamak  semakin melemah  dalam  memperjuangkan  eksistensinya. Sebagian masyarakat Suku Talang Mamak mulai memilih  untuk  menerima  kompensasi  dari perusahaan  swasta  dan  pemilik  modal  sebagai bagian  dari  pelepasan  hak-hak  Suku  Talang Mamak  atas  hutan  adatnya  (Charin  &  Hidayat, 2019). Selanjutnya, penelitian terkait perlawanan  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai nelayan  di  Kawasan  Wisata  Internasional  Lagoi yang  menimbulkan  konflik  perebutan  ruang pemukiman masyarakat dan ruang pariwisata bagi pihak swasta terhadap lahan juga telah dilakukan oleh  Rahmi  (2019)  yang  meneliti  perlawanan masyarakat dan pihak swasta, dengan salah satu temuannya bahwa adanya pergeseran komitmen aktor  penggerak  sebagai  pemimpin  yang mempengaruhi tujuan awal gerakan perlawanan, dibarengi  dengan  adanya  kegagalan  gerakan perlawanan  dalam  pengelolaan  sumber  daya (anggota dan pendanaan) (Rahmi, 2019).
Sementara yang membedakan tulisan ini dengan  penelitian  sebelumnya  tersebut  adalah, tulisan  ini  ingin  fokus  membahas  bagaimana kekuatan peran aktor yang terlibat dalam gerakan perlawanan  tersebut  dengan  bantuan  teori gerakan  perlawanan  sosial  oleh  Sidney  Tarrow yang  akan  dijabarkan  pada  bagian  pembahasan. Sehingga pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah: Bagaimana dinamika perlawanan masyarakat sebagai aktor perlawanan konflik pengelolaan hutan yang terjadi di Pulau Siberut?

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif.  Sugiyono  (2008,  hal.  15)  menyatakan bahwa  penelitian  kualitatif  deskriptif  adalah  di mana  peneliti  menjadi  instrumen  kunci  ketika penelitian  dilakukan  pada  kondisi  objektif alamiah. Sumber data yang digunakan merupakan data-data  yang  bersumber  dari  wawancara  di lapangan ataupun hasil penelitian pihak lain, serta peraturan  perundang-undangan.  Data  yang terhimpun  kemudian  dianalisis  sesuai  dengan

## Vol. 21 No. 1 October 2021 | Hal. 1 – 7
judul  penelitian  yang  diangkat.  Pengujian keabsahan data dan informasi dalam penelitian ini bersandar pada kriteria tertentu, yaitu kebenaran data  dan  derajat  kepercayaan  yang  diperoleh, kebenaran dalam upaya mendeskripsikan temuan yang  ada,  penarikan  simpulan  serta  penjelasan ( explanation ) yang dapat diketahui dari kecocokan naskah  dan  dokumen  yang  ada  serta  peraturan perundang-undangan  lainnya.  Penelitian  ini menggunakan analisis data dengan membandingkan berbagai informasi yang masuk dengan cara mengorganisirnya, membaginya pada pola dan kategori serta membuat penafsiran atas data  tersebut  dengan  menggunakan  sejumlah skema.

## Hasil dan pembahasan Reformasi Kebijakan Sektor Kehutanan yang Mengambang
Hutan  menjadi  sektor  yang  sangat penting dan menjanjikan tujuan bagi pembangunan  nasional  masa  Orde  Baru (Pamulardi,  1999;  Nurrohmat,  2005).  Karena kendala  untuk  mengelola  hutan  di  luar  Jawa adalah  kelangkaan  modal  dan  tenaga  kerja terampil, maka modal asing dianggap solusi yang tepat. Pelaksana pengelola hutan diserahkan pada Jawatan  Kehutanan  atau  diserahkan  kepada swasta.  Setelah  penggodokan  kebijakan  yang panjang  maka  pilihan  jatuh  pada  pilihan  kedua dengan  harapan  dapat  terbentuk  “ entrepreneur ” tingkat menengah ke bawah yang nantinya dapat berperan sebagai agen pembangunan nasional di segala  bidang.  Setelah  adanya  kesepakatan  di bapenas  maupun  di  departemen  pertanian mulailah  dibuka  dan  ditawarkan  kesempatan menanam modal di bidang penebangan kayu dari hutan tropika Indonesia (Darmanto, 2012).
Dengan demikian maka berlakulah Hak Pengusahaan  Hutan  (HPH).  HPH  sendiri bermakna sebagai hak untuk menebang menurut kemampuan  dengan  luas  100  ha,  untuk  jangka waktu selama 2 tahun serta mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan untuk jangka waktu 6 bulan 16 (Christina & Fuad, 2001). HPH ini  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  21 Tahun  1970.  Pada  awalnya  pemegang  HPH berasal  dari  negara  Jepang,  Korea  Selatan,  dan Taiwan.  Sebagian  lagi  berasal  dari  Malaysia,
Filipina,  dan  Amerika  Serikat.  Tetapi  semuanya melakukan hal yang sama, yaitu menebang kayu kemudian dijual ke luar negeri dalam bentuk kayu bulat.  Hasil  hutan  tersebut  banyak  di  antaranya yang  diekspor  ke  luar  negeri  seperti  Jepang, Australia,  Afrika.  Istilah  HPH  setelah  keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut- II/2009  berganti  nama  menjadi  Izin  Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

## Tabel 1. Rentetan Kronologis Perubahan Undang- Undang Pokok Kehutanan
Tahun Capaian / Proses 1967 Ditetapkan Undang-Undang Pokok kehutanan No.5 Tahun 1967. 1990 Berbagai pihak menimbang untuk perlu revisi terhadap Undang- Undang Pokok Kehutanan  dengan  menggelar  berbagai diskusi, seminar, dan lokakaryanya. 1993 Menteri Kehutanan menyerahkan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Kehutanan yang baru menggantikan  Undang- Undang  Pokok Kehutanan No.5 Tahun 1967. 1993 Usulan Undang-Undang diterima oleh Presiden. 1993-1998  Penyusunan Konsep Rancangan Undang-Undang  Kehutanan  dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai  kelompok  masyarakat.  Selama kurun  waktu  5  Tahun  (1993-1998) dihasilkan  tidak  kurang  dari 11  konsep RUU Kehutanan.
1998-1999  Rapat  antar  departemen  untuk menyempurnakan  konsep  RUU Kehutanan.
April 1999  RUU Kehutanan diterima Presiden dan disampaikan kepada DPR April- September 1999 Proses pembahasan di DPR. 30 September 1999 Undang-Undang Kehutanan NO. 41
Tahun 1999 disahkan.

## Sumber : Dephutbun (1999)
Dibandingkan  dengan  Undang-Undang Kehutanan  No.  5  Tahun  1967  yang  hanya menekankan  pada  aspek  produksi,  Undang- Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 memberi perhatian  yang  cukup  pada  aspek  konservasi
GERAKAN PERLAWANAN ATAS PENGUASAAN SUMBER DAYA HUTAN MASYARAKAT ADAT MENTAWAI DI PULAU SIBERUT Iqbal Syafrudin 1 , Revorlin Telaumbanua 2 Hal. 1-7
(pemeliharaan/perlindungan
hutan) dan partisipasi masyarakat.

## Makna Hutan Bagi Orang Siberut
Secara  teoretis,  begitu  pentingnya  hutan  bagi suku Mentawai menjadikan mereka tidak dapat bertahan  hidup  tanpa  hutan.  Hal  inilah  yang menurut  penulis  alasan  penelitian  mengapa suku  Mentawai  terutama  orang  Pulau  Siberut merasa  asing  dengan  pencaplokan  semena- mena  wilayah  hutannya  oleh  negara.  Mereka sama sekali tidak mengenal pembagian wilayah yang diatur oleh negara melalui pendekatan yang bersifat  strukturalis  itu.  Kebijakan-kebijakan pemerintah (negara) bagi mereka sama dengan perampasan hak-hak leluhur yang telah beratus tahun lamanya mendiami Kepulauan Mentawai. Ellen (2002 : 218) menulis mengenai hubungan simbolik  suku  Mentawai  terhadap  hutan.  Dia berpendapat  bahwa  interaksi  orang  Siberut tersebut dengan hutannya telah mempengaruhi cara-cara  praktis  mereka  dalam  memanfaatkan hutan.  Cara  mereka  merumuskan  hubungan dengan alam bergantung pada cara menggunakannya,
mengubahnya,
dan bagaimana  dengan  tindakannya  itu  mereka menggali  pengetahuan  dari  alam.  Model pandangan  dan  praktik  hubungan  yang melandasi  manusia  dengan  alam  selalu  diolah dan  akan  berubah  ketika  orang  memberikan respon  terhadap  situasi  sosial  dan  lingkungan yang baru. Dengan begitu, hal ini menerangkan kepada  kita  bahwa  transformasi  visi  dan pandangan  orang  Mentawai  di  Pulau  Siberut terhadap  hutan  selalu  dipengaruhi  oleh  cara produksi  ( mode  of  production )  serta  struktur  dan organisasi  sosialnya  (Schefold,  1985,  hal.  432). Mereka  mencukupi  kebutuhan  sehari-harinya dengan  memanfaatkan  sagu,  umbi-umbian, pisang,  dan  meramu  hasil  hutan.  Konsumsi daging  didapat  terutama  dari  ternak  babi  dan ayam  mereka,  selebihnya  didapat  dari  hasil berburu di hutan serta udang dan ikan-ikan kecil di sungai-sungai dekat pemukiman.

## Gerakan Perlawanan Orang Mentawai
Penelitian  ini  menggunakan  teori gerakan  perlawanan  sosial,  Klandersman  (Quah &  Sales,  2000,  hal.  236),  mengutip  pendapat Sidney Tarrow yang menyatakan bahwa gerakan
sosial  adalah  penentangan  atau  perlawanan kolektif  oleh  orang-orang  yang  memiliki solidaritas  dan  tujuan  yang  sama  dalam  proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elite, pihak  lawan  dan  pihak  yang  berwenang.  Dari pendapat  Tarrow  ini,  maka  dapat  dielaborasi bahwa:  (1)  suatu  gerakan  adalah  tindakan penentangan/perlawanan terhadap elite, otoritas, dan  terhadap  aturan  kelompok  dan  budaya lainnya;  (2)  suatu  gerakan  dilakukan  atas  nama klaim  yang  sama  atas  pihak  lawan,  pihak berwenang,  dan  elite;  (3)  suatu  gerakan  didasari oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif; dan (4) untuk meneruskan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk pertarungan diubah ke dalam suatu gerakan sosial. Menurut Singh (2010, hal. 20-21), gerakan-gerakan  sosial  mengekspresikan  usaha- usaha  kolektif  masyarakat  untuk  menuntut kesetaraan dan keadilan sosial, dan mencerminkan perjuangan perjuangan masyarakat  untuk  membela  identitas-  identitas dan  warisan-warisan  kultural  mereka  (Sukmana, 2016).

## Gambar 1. Grafik Frekuensi peristiwa konflik kehutanan nasional periode 1997-2003
Hasil  penelitian  studi  kasus  konflik  hutan menunjukkan  bahwa  setelah  era  Orde  Baru, selain  peningkatan  jumlah  dan  frekuensi konflik, konflik yang terjadi cenderung disertai kekerasan.  Kecenderungan  ini  antara  lain disebabkan karena dampak reformasi terhadap perilaku  masyarakat  lokal.  Reformasi  telah membuat  masyarakat  sadar  akan  haknya,  dan akhirnya berani menuntut untuk mendapatkan porsi manfaat yang wajar dari keberadaan hutan di  wilayah  mereka.  Akibat  tuntutan  mereka kurang ditanggapi dengan baik dan ketidakpastian  dalam  penegakan  hukum, keberanian masyarakat lokal akhirnya
14 29 52 153 45 31 35 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 J U N I 2 0 0 3 K A S U S   K O N F L I K

## Vol. 21 No. 1 October 2021 | Hal. 1 – 7
diekspresikan dalam bentuk perlawanan terbuka terhadap para pengelola hutan.
Tabel 2. Tabel Frekuensi kejadian konflik kehutanan berdasarkan provinsi (1997-2003).
No Propinsi Frekuensi Presentase
1 Kalimantan Timur 109 30 2 Jawa Tengah 47 13 3 Sumatra Utara 36 10 4 Jawa Barat 25 7 5 Riau 19 5 6 Jambi 16 4 7 Jawa Timur 14 4 8 Sumatra Selatan 12 3 9 Nangroe Aceh Darussalam 10 3 10 Kalimantan Tengah 10 3 11 Propinsi lainnya 61 17 Total
359 100

## Gambar 3. Faktor-faktor penyebab konflik kehutanan
Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa pasca  reformasi,  masyarakat  mulai  memiliki kesadaran untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap  apa  yang  menjadi  milik  mereka  yang selama ini diambil alih oleh pihak luar atas nama pembangunan  (Simon,  2004;  Suharko,  2006). Gerakan  perlawanan  serupa  dilakukan  oleh masyarakat  Mentawai  terhadap  beberapa perusahaan perkayuan yang selama ini beroperasi di wilayah hutan adatnya, di Pulau Siberut.
Namun, yang unik dari temuan pada penelitian ini  adalah,  Siberut  adalah  ruang  di  mana bermacam-macam  aktor  dengan  beragam identitas  (Mentawai,  Jawa,  Batak,  Minangkabau, turis Eropa, pejabat pemerintah, peneliti budaya, pedagang, pengusaha hutan, dan juga kombinasi dari  segalanya)  yang  datang,  pergi,  menetap, berkunjung,  mencari  hidup,  belajar,  bekerja, melancong,  dengan  berbagai  kepentingan  (atas nama  konservasi,  pembangunan,  penyebaran agama,  mencari  uang)  dan  dengan  berbagai macam  teknik,  taktik,  serta  strategi.  Masing- masing  kelompok  ini  bisa  membangun  aliansi bersama,  berkompetisi  maupun  berkonfrontasi, tergantung  dari  wacana  dan  kepentingan  yang digunakan. Sehingga aliansi-aliansi yang terbangun  kekurangan  solidaritas  dan “sense  of
belonging” atas  hutan  adat  karena  heterogenitas yang ada pada Siberut.
Perlawanan  tidak  berarti  seperti  contoh, penduduk Siberut tidak bersuara keras meskipun perusahaan  yang  beroperasi  di  pulau  itu  tidak mengakui hak-hak atas hutannya. Sebagai contoh, PT Djayanti Grup, perusahaan yang beroperasi di dekat  Rogdok  sejak  1970-an,  tidak  pernah memberi kontribusi dan perhatian kepada warga lokal.  Perusahaan  hanya  memberi  uang  dalam jumlah  yang  sangat  kecil  kepada  kepala  desa setiap  bulan  untuk  menjamin  keamanan  para pekerjanya  yang  melewati  atau  tinggal  di  dalam kampung. Pemberian insentif kepada kepala desa memunculkan sikap cemburu para pemilik tanah yang  hutannya  ditebangi.  Akan  tetapi,  sikap  ini tidak  merupakan  perlawanan  terbuka  di  mana mereka  tidak  berani  menuntut  secara  langsung perusahaan  kayu.  Kecemburuan  ini  hanya dimanifestasikan  dalam  tindakan-tindakan  lokal seperti  mencuri  kayu  perusahaan  dalam  jumlah yang tidak begitu banyak dan tindakan-tindakan kecil lainnya.
Perubahan,  sejarah,  dan  reaksi  yang  berbeda- beda dari setiap aktor dan wacana serta kekuasaan di dalamnya menjadi penting bagi penciptaan dan penciptaan  kembali  hubungan  orang  Siberut dengan  hutan.  Reaksi  berbeda-beda  dalam menghadapi  konflik  ini  menghilangkan  esensi dari kepentingan kolektif, yaitu menjaga kawasan hutan  adat.  Selanjutnya  akan  dijelaskan  gerakan perlawanan  yang  telah  terbentuk,  namun dampaknya  tidak  begitu  signifikan  melainkan memang  karena  perusahaan  perkayuan  tersebut mengalami  kebangkrutan  karena  faktor  internal perusahaan.
Gerakan  perlawanan  itu  dimulai  pada  bulan Mei, 2001 manakala PT KAM (Perusahaan Kayu milik  Universitas  Andalas)  berencana  untuk menambah  alat  berat  untuk  memaksimalkan perambahan  hutan  di  Pulau  Siberut.  Rencana protes  ini  mendapat  dukungan  oleh  berbagai elemen masyarakat baik di Kepulauan Mentawai maupun di Padang. LSM yang berbasis di Padang, mahasiswa,  pelajar,  serta  elite  terdidik  lainnya mendukung  rencana  aksi  ini.  Beberapa  bulan sebelumnya, 7 perwakilan Desa Kuturei di bagian selatan  Pulau  Siberut  telah  melakukan demonstrasi ke Kota Padang. Mereka menuntut
0 20 40 60 80 HPH HT KK Perambahan Hutan Kerusakan lingkungan Pencurian kayu Tata Batas Alih fungsi
GERAKAN PERLAWANAN ATAS PENGUASAAN SUMBER DAYA HUTAN MASYARAKAT ADAT MENTAWAI DI PULAU SIBERUT Iqbal Syafrudin 1 , Revorlin Telaumbanua 2 Hal. 1-7
untuk  bertemu  dengan  Gubernur,  DPRD,  dan Dinas Kehutanan untuk supaya menarik kembali Izin  Pemanfaatan  Kayu  (IPK)  dari  dua perusahaan  lainnya,  yakni:  PT  Sindo  dan  PT Maharani  Puri  Citra  Lestari  di  desa  mereka. Adapun  tuntutan  tersebut  berdasarkan  fakta  di lapangan  di  mana  kedua  perusahaan  itu  yang tadinya  hendak  mendirikan  perkebunan  kelapa sawit  malah  melakukan  perambahan  hutan hingga gundul tanpa merealisasi rencana awal.
Pada  hakikatnya,  meningkatnya  kekuasaan pasar  dan  menguatnya  intervensi  negara  untuk mengatur perdagangan sumber daya hutan telah menggeser  pandangan  orang  Siberut  terhadap nilai hutan. Berkembangnya pendidikan, meluasnya  pengaruh  agama  monoteisme  dan bentuk  pemukiman  baru  telah  mengubah hubungan  orang  Siberut  terhadap  sumber dayanya. Penduduk Siberut bukanlah aktor yang pasif dalam pusaran kekuatan ini. Mereka secara aktif  terlibat  dalam  ekonomi  pasar  dan  proses pembangunan.  Mereka  sangat  berhasrat  untuk terlibat  dalam  proses  pembangunan  dan mendapat  akses  ke  luar.  Dengan  pengalaman panjang, orang Siberut selalu berusaha mengatasi perubahan ini. Dalam usahanya tersebut, kadang mereka gagal. Terkadang, kegagalan untuk meraih manfaat  dari  yang  dijanjikan  program-program pembangunan  maupun  perdagangan,  dirasakan sebagai  bentuk  ketidakadilan.  Mereka  merasa merugi padahal telah berusaha ikut berpartisipasi.
Selain itu, proyek taman nasional yang dimulai pada  tahun  1993,  turut  berdampak  terhadap kehidupan masyarakat Mentawai. Mengutip hasil diskusi  informal  yang  dilakukan  dengan  orang Siberut,  yang  ditulis  ulang  oleh  Darmanto  & Abidah  B.  Setyowati  (2012)  terhadap  proyek taman  nasional  tersebut  cukup  menggambarkan alasan  mereka  melakukan  suatu  gerakan perlawanan :
Tidak  ada  bedanya  taman  nasional  dengan  aktivis LSM. Mereka ingin membatasi kami masuk ke hutan. Bahkan kami dilarang menjatuhkan selembar daun di sana.  Sekarang,  apa-apa  yang  kami  lakukan  harus minta izin dari mereka. Kami tidak bisa berburu. Jika mereka  terus-menerus  melarang  kami,  mereka membunuh  kami  secara  pelan-pelan.  Siapa  yang memberi  makan  hewan-hewan  tersebut?  Siapa  yang menumbuhkan pohon di tanah kami? Ini hanya politik mereka .
Meskipun, secara faktual tidak demikian akan tetapi apa yang dimaksudkan oleh warga Siberut adalah  dengan  adanya  UU  Taman  Nasional tersebut mereka sangat rentan sebagai pihak yang dipersalahkan  atau  dengan  kata  lain  mereka mudah menjadi sasaran utama yang dipersalahkan terhadap perusakan hutan.
Gambar 4. Peruntukan hutan Pulau Siberut (1999- Sekarang).

## Terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Mentawai
Satu hal yang menarik, penggunaan AMA-PM sendiri  merupakan  sebuah  strategi  untuk menjangkau  publik  yang  luas.  Dalam  konteks Indonesia,  penggunaan  kata  “aliansi”  dan “peduli” mengisyaratkan bahwa masyarakat adat membutuhkan  dukungan  dari  luar  masyarakat yang  mengklaim  masyarakat  adat  itu  sendiri. Terlihat  di  sini  bagaimana  masyarakat  mulai melakukan  konsolidasi  gerakan  perlawanan terhadap  dominasi  luar  dan  pemerintah  yang mereka  anggap  sebagai  suatu  tantangan  kolektif yang penuh ketidakadilan.
Darmanto  &  Abidah  B.  Setyowati  (2012) mencatat  memang  ada  perusahaan  perkayuan datang  dan  pergi  yang  terakhir  mengundurkan diri dari bisnis kayu Siberut adalah PT KAM. PT KAM  menyatakan  bangkrut  pada  tahun  2007. Sementara itu, sebuah kemajuan dari perlawanan masyarakat adalah, masyarakat di sekitar Taman Nasional  Siberut  tetap  bisa  berinteraksi  dengan hutan  seperti  sedia  kala.  Lebih  jauh  penulis bersepakat  dengan  Darmanto  &  Abidah  B.

## Vol. 21 No. 1 October 2021 | Hal. 1 – 7
Setyowati  (2012)  dimana  gerakan  perlawanan orang  Siberut  merupakan  ciri  keberhasilan masyarakat adat dalam mempertahankan kontrol de facto atas hutan. Masyarakat yang terpinggirkan dan  identik  dengan  keterbelakangan  berhasil merekonstruksi  perjuangan  hak-hak  kolektifnya dan  bergerak  untuk  menentang  ketidakadilan yang mereka alami.

## Kesimpulan
Reformasi  turut  pula  memberikan  kepercayaan diri bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan untuk  melakukan  gerakan  perlawanan  untuk merebut kembali hak-hak yang dimilikinya tetapi secara  struktural  membatasi  mereka  untuk memanfaatkannya.  Demikian  pula  yang  terjadi terhadap penguasaan sumber daya hutan di Pulau Siberut  yang  selama  bertahun-tahun  di  bawah rezim Orde Baru tanpa gerakan perlawanan sama sekali.
Untuk  kasus  pengelolaan  sumber  daya alam  (hutan)  di  Pulau  Siberut  tersebut,  kondisi gerakan  perlawanan  tidak  berumur  panjang  dan terbangun hanya karena ada kepentingan tertentu saja, sehingga nilai hutan yang tadinya bagi orang Siberut tidak hanya sekadar ekosistem alam yang dieksploitasi secara terus menerus telah dijadikan komoditas  yang  dipertukarkan  dengan  uang ( value ).  Sebenarnya  lebih  dari  itu  hutan merupakan virtue (kebijaksaan  hidup)  yang tumbuh  bersama  relasi  sosial  ekonomi  orang Siberut.  Di  mana  terdapat  kehidupan  yang bersinergi  dengan  hutan,  memanfaatkan  hutan sesuai dengan kearifan lokal yang tumbuh dalam masyarakat Mentawai. Teori Sidney Tarrow yang menjelaskan mengenai gerakan perlawanan sosial yang  mana  adalah  suatu  gerakan  yang  didasari oleh  rasa  solidaritas  dan  identitas  kolektif  tidak terbentuk  di  Siberut.  Relasi  antara  manusia Siberut  dengan  hutan  di  sekitar  mereka  selalu dilandasi oleh masalah produksi dan kekuasaan.

## Referensi
Budiman,  Arif.  (1996).  Teori  Negara  :  Negara, Kekuasan,  Dan  Idiologi.  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Caporaso, James A. & David P. Levine. (2008). Teori-Teori  Ekonomi  Politik.  Yogyakarta  : Pustaka     Pelajar. Diterjemahkan oleh : Suraji.
Charin,  R.  O.  P.,  &  Hidayat,  A.  (2019).  The Efforts of Talang Mamak Indigenous People to  Maintain  Their  Existence  in  Customary Forest Resources Battle. Society, 7(1), 21–36. https://doi.org/10.33019/society.v7i1.78
Christina,  E.,  &  Fuad,  M.  (2001).  Anggaran Perusahaan: Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama .
Darmanto,  S.  A.,  &  Setyowati,  A.  B.  (2012). Berebut  Hutan  Siberut  (Orang  Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi). Jakarta (ID): KPG  (Kepustakaan  Populer  Gramedia)  kerjasam dengan UNESCO .
Ellen, R. F. (2002). Pengetahuan tentang hutan, transformasi  hutan:  ketidakpastian  politik, sejarah ekologi, dan renegosiasi terhadap alam di Seram Tengah.
Nurrochmat,  Dodik  Ridho.  (2005).  Strategi Pengelolaan  Hutan.  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar.
Pamulardi, Bambang. (1999). Hukum Kehutanan Dan  Pembangunan  Bidang  Kehutanan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Quah,  Stella  R.  Sales,  Arnaund.  (2000). The International  Handbook  of  Sociology .  London: SAGE Publication. Ltd.
Rahmi,  K.  (2019). Perlawanan  Masyarakat  dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Internasional Lagoi di Kabupaten  Bintan .  Tesis  Universitas  Gadjah Mada.
Schefold,  Reimar.  (1985). Pulau  Siberut. Jakarta: Bhratara Karya Aksara
Simon, Hasanu. (2004). Membangun Kembali Hutan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Singh, R. (2010). Gerakan Sosial Baru . Yogyakarta: Resist Book.
Sugiyono. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: IKAPI.
Suharko,  S.  (2006).  Gerakan  Sosial  Baru  di Indonesia:  Repertoar  Gerakan  Petani. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 10 (1), 1-34.
Sukmana, O. (2016). Konsep Dan Teori Gerakan Sosial. Intrans Publishing.
Wulan,  Y.  C.,  Yasmi,  Y.,  Purba,  C.,  & Wollenberg, E. (2004). Konflik kehutanan di Indonesia  sebelum  dan  sesudah  reformasi. Warta  no  14.  CIFOR. Center  for  International Forestry Research , 1 .