ISSN Print: XXXX-XXXX     ISSN Online: XXXX-XXXX Volume 1 Nomor 1 Februari 2020 Halaman 49 - 59

## MEKANISME IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KERINCI
Tesa Ocdiyana
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi ocdiayanatesa@gmail.com
Fauzi Syam
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi fauzisyam@unja.ac.id

## Rahayu Rapindowaty
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi yuca.faroham@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  mechanism  for  filing  permits  for  Civil  Servants  who  are permitted to divorce and to find out what factors cause the grace period for issuing a divorce permit  over  a  three  month  period.  The  benefits  of  writing  to  provide  knowledge  about  the mechanism of divorce for Civil Servants and the factors that lead to the grace period for divorce licensing.  Regarding  marital  and  divorce  licenses  for  Civil  Servants  has  been  regulated  in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 10 of 19983 concerning marital and divorce licenses for Civil Servants that have been amended in government regulation 45 of 1990,  and  Circular  Number  08/SE/1990  concerning  permits  marriage  and  divorce  for  Civil Servants. This research method is an empirical juridical research as data support used, namely from secondary data and primary data collected through library and field research. From the results of the study it can be concluded that each Civil Servant who wants to divorce must meet the  requirements  and  go  through  several  stages  of  the  process  in  order  to  issue  a  letter  of approval from the official, regarding the passage of time due to many factors and stages that must be passed.
Keywords; Permission, Divorce, Civil Servants.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan izin bagi Pegawai  Negeri Sipil  yang  izin  melakukan  perceraian  dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang menyebabkan  tenggang  waktu  penerbitan  izin  perceraian    melewati  tanggang  waktu  tiga bulan.  Manfaat penulisan  untuk  memberikan    pengetahuan  tentang  mekanisme  perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil  dan faktor yang  menyebabkan  tenggang waktu penerbutan izin perceraian. Mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  19983  tentang  izin perkawinan  dan  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  telah  diubah  dalam  peraturan
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
pemerintah 45 Tahun 1990, dan Surat Edaran Nomor 08/SE/1990 tentang izin perkawinan dan  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil.  Metode  penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis empiris sebagai dukungan data yang digunakan  yaitu dari data sekunder dan data primer dikumpulkan melalui keperpustakkan  dan penelitian lapangan. Dari  hasil penelitian dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  ingin  melakukan  perceraian harus  memenuhi  syarat  dan    melalui  beberapa  proses    tahapan  agar  diterbitkan  surat persetuan dari pejabat, mengenai lewatnya  tenggang waktu disebabkan banyak faktor dan tahap yang harus dilewati.
Kata Kunci; Izin, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil.

## A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting bagi keberlang- sungan  hidup  manusia  untuk  mengemb- angkan  keturunan.  Melalui  perkawinan akan  diperoleh  keturunan  yang  kemudian menjadi  manusia-manusia  baru  yang  akan mempertahankan  kehadiran  manusia  di dunia  dan  akan  hidup  dalam  kelompok- kelompok masyarakat. 1
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Menyeutkan  bahwa  perkawinan    ialah ikatan  lahir  dan  bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan  membentuk  rumah  keluarga tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  yang  Maha  Esa.  Perkawinan menurut  Hukum  Islam  yang  dalam istilahnya disebut “nikah” ialah  melakukan suatu  akad  atau  perjanjian    untuk mengikatkan  diri  antara  laki-laki  dan perempuan untuk menghalalkan  hubungan kelamin  antara  kedua  belah  pihak,  dengan
1 R.Wirjono  Prodjodikoro, Hukum Perkawinan  Di  Indonesia ,    Sumur  Bandung, Bandung, 1984, Hlm. 7. dasar  sukarela  dan  keridhaan  kedua  belah pihak untuk mewujudkan suatu
kebahagiaan hidup berkeluarga.
Namun  harus  kita  pahami  bahwa kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan dengan  harmonis  pada  kondisi-kondisi tertentu  terkadang  ada  beberapa  hal  yang memaksa  seorang  suami  istri  itu  berteng- kar sehingga berujung percerian. 2
Bahkan terkadang penyelesaian
permasalah yang  besar antara suami istri di dalam  rumah  tangga  yang  tidak    harmonis tersebut  bahkan  ada  yang  sampai  dengan perceraian,  tidak  terkecuali  rumah  tangga seorang  Pegawai  Negeri  Sipil.  Sebagaimana kita  ketahuai  bahwa  Pegawai    Negeri  Sipil adalah    merupakan  bagian  Aparatur  Sipil Negara  yang  bertugas  menjalankan  roda pemerintahan  sesuai  dengan  tugas  pokok dan  fungsinya.  Rumah  tangga  yang  selalu diharapkan  rukun  dan  harmonis  akan menjadi  contoh  bagi  masyarakat  di sekelilingnya  dan  sebagai  rangka  usaha
2 Farida Anik, dkk, Perempuan Dalam Sistem Perkawinan  dan  Percerian  di  Berbagai Komunitas Adat, Jurnal Al-Qodau Balai Penelitian dan  Pengembangan  Agama ,  Volume  1,  2007, Hlm. 4
meningkatkan  disiplin  dalam  melakukan perkawian dan perceraian serta tingkahlaku dan  ketaatan  atas  paraturan  perundangan bagi masyarakat. 3
Untuk  dapat  melakukan  perceraian pada  Pegawa  Negeri  Sipil  teah  di  atur  di dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  45  Tahun  1990  tentang Perubahan    atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin perkawinan  dan    perceraian    Pegawai Negeri  Sipil.  Pasal  3  ayat  (1)  dan  (2) menyebutkan  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil yang  akan  melakukan  perceraian,  wajib memperoleh  izin  atau  surat  keterangan terlebih  dahulu  dari  pejabat.  Bagi  Pegawai Negeri  Sipil  yang  berkedudukan  sebagai penggugat  atau  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh  izin  atau  surat  keterangan tersebut,  maka  wajib  mengajukan  permin- taan secara tertulis. 4
Berkas  permohonan  perceraian  harus menjadi  satu  berkas,  dari  mulai  izin permohonan, bukti-bukti, pembentukan tim, surat  pemanggilan  kepada  kedua  belah pihak,  berita  acara  penasehatan,  surat pernyataan,  keputusan  menerima/menolak izin  perceraian,  berita  acara  penyerahan
3 Pentaatan  Peraturan  PNS , Dalam http://www.bkd.jogjapprov.go.id/detail/izin - untuk -melakukan -perceraian/288, diakses pada 15 Oktober 2019. 4 Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah  dan  Annalisa  Yahana, Hukum Perceraian ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2014,
Hlm. 453.
surat  keputusan dan/atau  hal-hal  lain  yang ada  hubungannya  dengan permohonan  izin perceraian  yang  diajukan  oleh  seorang Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah 45  Tahun  1990  juga  menyebutkan permohonan izin dapat diajukan ke pejabat,
tetapi pejabat didalam Peraturan
Pemerintah  tersebut  tidak  menjelaskan secara  rinci  ke  pejabat  mana  Pegawai Negeri  Sipil    harus  mengajukan  permoho- nan    izin  cerai  apakah  ke  atasan  Pegawai Negeri  Sipil    itu  sendiri    atau  langsung diajukan  ke  Bupati,  adakah  akibat  hukum dalam hal tersebut, dan setelah memberikan pertimbangan dari atasan  tidak di atur lagi tenggang  waktu  untuk  di  ajuakan  ke pejabat.
Dalam  hal  ini  seorang  Pegawai  Megeri Sipil harus melakukan pemohonan dan/atau izin  perceraian  dan  pemberitahuan tentang adanya gugatan cerai yang  dilaporkan oleh Pegawai  Negeri  Sipil    kepada  pejabat  yang berwenang.  Namun  praktek  yang  terjadi  di Kabupaten  Kerinci  Pegawai  Negeri  Sipil yang    telah  diproses  dan  dikeluarkan keputusan    izin  perceraian  oleh  pejabat yang  berwenang  semenjak  tahun  2015- 2018  tetapi  masih  banyak  yang  terjadi lewatnya  tenggang  waktu  yang  telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
Berdasarkan  penelitian  awal  jumlah tingkat  perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil  di
Kabupaten Kerinci cukup tinggi dibandingkan  dengan  Kabupaten  atau  Kota lain.  Berdasarkan  pendahuluan  tersebut
maka  yang  akan  di  bahas  di  dalam  artikel ilmiah  ini  adalah  mengenai  mekanisme pengajuan  izin  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil yang  ingin  melakukan  perceraian  dan faktor-faktor  apasaja  yang  menyebabkan tenggang  waktu  penerbitan  izin  perceraian melewati  tenggang  waktu  3  (tiga)  bulan  di Kabupaten Kerinci.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  di dalam  penulisan  artikel  ilmiah  ini  adalah metode penelitian yuridis empiris, yang mana populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kerinci di BKPSDMD yang  terdiri  dari  28  (dua  puluh  delapan) instansi  diseluruh  Kabupaten  Kerinci  dari seluruh instansi tersebut. Pegawai Negeri Sipil yang  melakukan perceraian dari tahun 2015- 2018  sebanyak  27  orang  yang  telah  memiliki izin.
Penarikan sampel responden dilakukan dengan  teknik purposive  sampling, yaitu memilih  berdasarkan  penilaian  tertentu karena  unsur-unsur  atau  unit-unit  yang dipilih  dianggap  mewakili  populasi. 5
Sumber  data  didalam  penelitian  ini  adalah sumber  data  primer  dengan  melakukan wawancara dan sumber data sekunder yang mendukung penelitian yang dilakukan.
5 Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian Ilmu  Hukum ,  CV.  Madar  Maju,  Bandung,  2008, Hlm. 159.
C. Mekanisme  Pengajuan  Izin  Bagi

## Pegawai  Negeri  Sipil  Yang  Ingin Melakukan Perceraian
Dalam  hal  mekanisme  Pegawai  Negeri Sipil  yang  ingin  mengajukan  permohonan izin  perceraian  harus  dengan  alasan-alasan yang  sah  kepada  pejabat  yang  berwenang lalu  pejabat  yang  berwenang    membentuk tim  pena-sehatan  setelah  itu  memenggil kedua  belak  pihak  suami/istri  bersamaan atau  sendiri-sendiri  pejabat  pemberian nasehat  agar  dapat  rukun  kembali  tetapi apabila  kedua  belak  pihak  atau  salah  satu pihak  ingin  bercerai  maka  keduanya  harus membuat pernyataan ingin bercerai, Pejabat juga berwenang memanggil pihak lain yang bersang-kutan  dengan  suami  maupun  istri untuk menambah keyakinan dalam mengabil  keputusan  bagi  pejabat,  menurut Surat  Edaran  Nomor.08/SE/1993  Tentang Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Syarat  utama  untuk  Pegawai  Negeri Sipil  yang  ingin  melakukan  perceraian adalah  mendapat  izin  tertulis  dari  pejabat yang  berwenang,  pernyataan  ini  sesuai dengan  Pasal  3  angka  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990.  Agar mendapatkan  izin  tersebut  Pegawai  Negeri Sipil harus menyiapkan  alasan-alasan yang akan  diajukan  kepada  pejabat  yang berwenang,  karena  sebelum  memberikan izin  pejabat  harus  terlebih  dahulu memeriksa alasan-alasan yang bisa diterima
untuk  memberikan  izin  kepada  Pegawai Negeri Sipil.
Alasan-alasan  yang  dimaksud  dalam
Pasal  3    tersebut  adalah  sebagai  bahan pertimbangan bagi pejabat akan memberikan  izin  atau  tidak.  Pasal  19 Peraturan  Pemerintah  Nomor    9  Tahun
1975  menjabarkan  mengenai  alasan-alasan perceraian yaitu:
a) Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
b) Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak lain  selama  2  tahun  berturut-berturut tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemampuannya.
c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman yang  lebih  berat  setelah  perkawinan berlangsung.
d) Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.
e) Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai suami istri.
f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi dalam rumah tangga.
g) Suami melanggar Ta’lik Talak.
h) Peralihan  Agama  atau    murtad    yang menyebabkan  ketidak  rukunan  dalam rumah tangga.
Berdasarkan  wawancara  dengan  salah satu Pegawai Negeri Sipil dapat disimpulkan bahwa  banyak  terdapat  perbedaan  dalam mekanisme  proses  melakukan  perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
a) Atasan  pilih-pilih  dalam  mengeluarkan surat  persetujuan  perceraian  padahal dari  kedua  kasus  di  atas  sudah  jelas menyakatakan  bahwa  salah  satu  pihak baik  istri  dari  kasus  pertama  menolak untuk bercerai dan gitupun kasus kedua suami  menolak  untuk  bercerai,  namum pejabat hanya memberikan  persetujuan satu  kasus  saja  padahal  dari  instansi yang sama.
b) Badan Kepegawaian  Daerah  dan  Bupati memproses perceraian melewati tenggang  waktu  dari  tiga  bulan  untuk mengeluarkan persejutuan izin
perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil terdapat  perbedaan  dalam  tenggang waktu  pemberian  persetujuan  izin perceraian  tersebut.  Kasus  pertama Badan Kepegawaian Daerah memproses pas tiga bulan sedang kasus yang kedua lebih  dari  tiga  bulan.  Padahal  selama masa  pembinaan  yang  dilakukan  oleh Badan  Kepegawaian  Daerah  pasangan suami  istri  tidak  dapat  disatukan  lagi dan    Pegawai  Negeri  Sipil  juga  banyak kurang memahami peraturan perudang-
undangan  tentang  izin  perkawinan  dan perceraian yang berlaku.
c) Kasus  ketiga  tanpa  sepengetahuan Badan Kepegawaian  Daerah  dan  Bupati hanya ada surat persetujuan dari atasan saja,  dan  tidak  ada  tindak  lanjut  yang dilakukan  oleh  Badan  Kepegawaian Daerah  dan  Bupati  terhadap  kasus  ibu evva. Pengadilan Agaama tidak mempermasalahkan  surat  persetujuan hal  tersebut  walaupun  hanya  dari atasan.  Pengadilan  Agaama  mengelu- arkan  putusan  persetujuan  perceraian tersebut.
Permohonan  izin  untuk  bercerai  yang diajukan  kepada  pejabat  dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan/lembaga/instansi  dan  mem- perhatikan  pula  jenjang  jabatan  yang  ada dalam  struktur  lembaga/instansi  yang bersangkutan. Alasan-alasan
yang dikemukakan  dalam  surat  permintaan  izin perceraian  dan  pertimbangan  dari  atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
Apabila  alasan-alasan  yang  dikemu- kakan  dalam  permintaan  izin  perceraian kurang  meyakinkan,  maka  pejabat  harus meminta  keterangan  tambahan  dari  istri atau  suami  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  yang mengajukan atau dari pihak yang dipandang dapat  memberikan  keteran-gan  yang meyakinkan.
sebelum men-gambil
keputusan,  pejabat  berusaha  lebih  dahulu “merukunkan  kembali”  suami  isteri  yang bersangkutan  dengan  cara  memanggil
mereka  secara  langsung  untuk  diberi nasehat.
D. Faktor-Faktor  Yang  Menyebabkan Tenggang  Waktu  Penerbitan  Izin Perceraian Melewati Tenggang Waktu  3  (tiga)  Bulan  Di  Kabupaten Kerinci Pegawai Negeri Sipil dalam melangsungkan  perkawinan  tidak  seperti perkawinan pada masyarakat biasa Pegawai Negeri  Sipil  perlu  memenuhi  syarat-syarat administrasi yang ditentukan oleh peraturan  perundang-undangan  dan  begitu pula dengan Pegawai Negeri Sipi  yang akan melakukan  perceraian    harus  dapat memenuhi  syarat-syarat  administratisi tersebut.
Pegawai  Negeri  Sipil    yang  akan melakukan  perceraian  wajib mempe-roleh izin  secara  tertulis  atau  surat  keterangan terlebih  dahulu  dari  pejabat  Setiap  atasan yang  menerima  per-mintaan    izin  dari Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  lingkungannya tersebut,  baik  untuk  melakukan  perceraian dan/atau  untuk  beristri  lebih  dari  seorang wajib  memberikan  pertimbangan  dan mene-ruskannya  kepada  pejabat  melalui saluran  hierarki  dalam  jangka  waktu selambat-lambatnya  tiga  bulan  terhi-tung mulai tanggal ia menerima permintaan izin. Jika  dalam jangka waktu  tiga  bulan  pejabat belum memberikan keputusan dikarenakan berapa  faktor-faktor    yang  menyebab-kan
tenggang  waktu  penerbitan  izin  perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah antara lain.
a) Setiap  atasan  yang  menerima  surat permohonan  izin  untuk  melakukan perceraian  atau  surat  pemberi-tahuan adanya  gugatan  perceraian  harus melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya seperti  dalam    merima  permintaan  izin perceraian,  yaitu  wajib  merukunkan kemabali kedua belah pihak dan apabila perlu  dapat  memanggil  atau  meminta keterangan  dari  pihak-pihak  yang bersangkutan;
b) Apabila  usaha  merukunkan  tidak berhasil,  maka  atasan  meneruskan permohonan    izin    untuk  melakukan perceraian  atau  pemberitahuan  adanya gugatan perceraian kepada pejabat;
c) Pejabat  harus  memberikan  surat izin/keterangan untuk melakukan perceraian  kepada  setiap  Pegawai Negeri  Sipil  yang  menyampaikan  surat permohonan  izin  untuk  melakukan perceraian  atau  surat    pemberitahuan adanya gugatan perceraian; dan
d) Apabila  Pejabat  lalai  dan  atau  sengaja untuk  tidak  memproses  lebih  lanjut surat permohonan izin untuk melakukan  perceraian  atau  surat pemberitahuan adanya gugatan
perceraian yang diajukan, maka Pejabat tersebut dikenakan hukuman disiplin. Faktor  yang  menyebabkan  tenggang waktu  penerbitan  izin  perceraian  melewati tenggang  waktu  tiga  bulan  yang  dihadapi
oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  kurang tegasnya  pejabat  yang  berwenang    dalam mengeluarkan  surat  permohonan  izin kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak bisa disatukan lagi perkawinanya. Hasil penelitian  terhadap  pembinaan  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan perceraian  dalam    Peraturan  pemerintah Nomor  45  Tahun  1990  tentang  perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun  1983  tentang  izin  perkawinan  dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Berdasarkan wawancara dengan
Kasubid  Pembinaan  maka  peneliti  dapat menjelaskan faktor lain yang menyebabkan tenggang  waktu  penerbitan  izin  perceraian melewati tenggang waktu tiga bulan adalah sebagai berikut.
a) Faktor Interen 1. Faktor  kelengkapan berkas Sebagai Pegawai Negeri Sipil diharuskan  untuk  lebih  mengerti  dan memahami  Peraturan  Perundang- udangan yang ditetapkan Pemerintah, kurangnya  pemahaman    Pegawai Negeri  Sipil  terhadap  Peraturan Perundang-Undangan khususnya pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun  1983  tentang  izin  perkawinan dan  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri Sipil Jo. Peraturan pemerintah Nomor 45  Tahun  1990  tentang  perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun  1983  tentang  izin  perkawinan dan  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri
Sipil,    maka  terjadilah  kekurang berkas  dalam  mengajukan  permo- homon  izin  ingin  bercerai  yang menyebabkan banyak memakan waktu dalam penerbitan izin perceraian. Jika  pejabat  tidak  mau  mengeluarkan atau  Penolakan  pemberian  izin perceraian karena, izin untuk bercerai tidak  diberikan  oleh  Pejabat  yang berwenang, apabila :
(a) Bertentangan  dengan  ajaran/ peraturan  agama  yang  dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (b) Tidak  ada  alasan  perceraian  yang tercantum  dalam  Pasal    (alasan- alasan perceraian).
(c) Bertentangan  dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (d) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. b) Faktor salah satu pihak tidak memenuhi panggilan Proses  Perceraian  didahului  dengan
pengambilan  bukti-bukti  dan  alasan  yang kuat dari kedua belah pihak untuk dijadikan dasar  dalam  penerbitan  Surat  Keputusan Perceraian, untuk mendapatkan bukti-bukti dan  alasan-alasan  tersebut  dilakukan pemanggilan  secara  tertulis  kepada  kedua belah  pihak  untuk dituangkan  dalam  berita acara  Pemeriksaan  atau  surat  pernyataan dari  pihak-pihak  terkait.  tetapi  ada
beberapa  pihak  yang  tidak  datang  untuk memenuhi  panggilan  tersebut  hingga pemanggilan  yang  kedua  dan  ketiga  yang menyebabkan terhambatnya proses
perceraian yang memakan waktu lama.
Sebelum  mengambil  keputusan  langkah itulah yang digunakan oleh pejabat, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut dengan cara memanggil mereka,  baik  bersama-sama  maupun sendiri-sendiri  untuk  diberikan  nasehat, apabila  dipandang  perlu,  Pejabat  dapat meminta  keterangan  dari  pihak  lain  yang dipandang  mengetahui  keadaan  suami  istri yang bersangkutan. “Setelah tahap tersebut dilakukan  ternyata  dari  salah  satu  pihak tidak  mau  bercerai  hal  tersebut  lah  salah satu  faktor  melampaui  jangka  waktu  yang telah ditetapkan tersebut”.
2. Faktor  Eksteren
(a) Faktor  salah    satu  pihak    yang menolak melakukan perceraian. Baik  suami  maupun  istri  tidak memenuhi panggilan untuk mendapat informasi atau keterangan,  salah  satu  tidak datang  karena  salah  satu  pihak tidak mau bercerai yang menyebabkan  proses  pemberian izin  yang  lebih  dari  tiga  bulan pejabat harus melakukan
panggilan  sampai    berkali-kali agar  mendapatkan  informasi  dan membina  suami  istri.  Sebelum mengambil  keputusan,  Pejabat
berusaha lebih dahulu merukunkan  kembali  suami  istri tersebut  dengan  cara  memanggil mereka, baik bersama-sama maupun  sendiri-sendiri  untuk diberikan nasehat, apabila dipandang perlu. ”Pejabat dapat meminta keterangan  dari  pihak  lain  yang dipandang  mengetahui  keadaan suami  istri  yang  bersangkutan. setelah  tahap  tersebut  dilakukan ternya  dari  salah  satu  pihak  tidak mau  bercerai  hal  tersebut  lah salah  satu  faktor  melampaui jangka  waktu  yang  telah  di tetapkan.” (b) Faktor Pertimbangan Pejabat Apabila usaha merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan tidak berhasil, maka Pejabat mengambil keputusan atas permintaan  izin  perceraian  itu dengan mempertimbangkan dengan seksama: (1) Alasan-alasan yang dikemukakan  oleh  Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam surat permintaan  izin  perceraian dan lampiran-lampiranya. (2) Pertimbangan yang diberikan oleh  atasan  Pegawai  Negeri
Sipil yang bersangkutan.
(3) Keterangan  dari  pihak  lain yang  dipandang  mengetahui keadaan  suami  istri  yang mengajukan  permintaan  izin perceraian tersebut.
Setiap  atasan  yang  menerima  permin- taan  izin  untuk  melakukan  perceraian  atau untuk  beristri  lebih  dari  seorang  wajib memberikan  pertimbangan  secara  tertulis kepada  Pejabat.  Pertimbangan  itu  harus memuat  hal-hal  yang dapat digunakan  oleh Pejabat  dalam  mengambil  keputusan, apakah  permintaan  izin  itu  mempunyai dasar  yang  kuat  atau  tidak.  Sebagai  bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan  dapat  meminta  keterangan dari  suami/istri  yang  bersangkutan  atau dari  pihak  lain  yang  dipandang  dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
Proses  perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil diperlambat  oleh  pejabat/atasan  karena pejabat  beranggapan  dalam  tiga  bulan kemungikan  pasangan  suami  istri  tersebut bisa  di  persatukan  atau  rujuk  kembali. Pertimbangan  yang  dilakukan  Pejabat dalam  mengeluarkan  surat  izin  perceraian Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menyebabkan banyak menggunakan waktu tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  juga  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Kelengkapan  berkas  yang  kurangnya pemahaman peraturan merupakan salah  satu  faktor  penghambatan  dalam pembinaan  Pegawai  Negeri  Sipil,  di
mana  Pegawai  Negeri  Sipil  kurang mengetahui syarat-syarat yang harus di penuhi dalam mengajukan permohonan izin cerai. 2. Salah  satu  pihak  tidak  memenuhi panggilan dari pejabat untuk mendapatkan informasi atau keterangan,  hal  ini  yang  menyebabkan lambat  pemberian    persetujuan  izin bercerai  dari  pejabat,  sehingga  dalam membinaan  Pegawai Negeri Sipil  yang ingin bercerai tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 3. Pertimbangan pejabat dalam mengeluarkan  surat  persetujuan  izin bercerai dimana masih adanya pertimbangan dilakukan adanya hubungan  atau  kedekatan  antara pemegang kekuasaan dengan salah satu pihak  yang  tidak  ingin  bercerai, sehingga untuk memberikan persetujuan  izin  cerai  Pegawai  Negeri Sipil terhampat.

## E. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dalam artikel ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1.  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kabupaten Kerinci  harus  memilliki  izin  jika  ingin melaksanakan  perceraian  dimana  izin tersebut  harus  memenuhi  beberapa prosedur,  maka  perceraian  tersebut akan  syah  di  mata  agama  dan  hukum, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun  1990  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983
Tentang Izin perkawinan dan perceraian    Pegawai  Negeri  yang  akan bercerai  lebih  dahulu  juga  harus meminta izin tertulis kepada pejabat.
2.  Memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam mengambil atau
mengeluarkan  surat  keputusan  izin perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil pejabat  yang  berwenang  benar-benar harus  memeriksa  dan  melakukan penelusuran  apa  yang  menyebabkan suami istri tersebut ingin bercerai maka pejabat  membutuhkan  waktu  untuk melakukan wewenang tersebut.

## F. Saran
Adapun saran didalam artikel ilmiah ini adalah  hendanya  Pejabat  yang  berwenang memberi  izin  lebih  memudahkan  Pegawai Negeri  Sipil  yang  meminta  izin  untuk bercerai,  agar  tidak  ada    Pegawai  Negeri Sipil  yang  mengeluh  untuk  mendapatkan izin  dari  pejabat  dan    tidak  juga  banyak mengahiskan  waktu,  apabila  pasangan suami  istri  tersebut  memang  tidak  dapat disatukan  lagi.  Hendaknya  Pegawai  Negeri
Sipil  juga  harus  memahami  tentang peraturan pemerintah prosesdur perceraian.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Laporan
Bahder  Johan  Nasution.  2008. Metode
Penelitian  Ilmu  Hukum .  CV.  Madar
Maju. Bandung.
Farida  Anik,  dkk.  Perempuan  Dalam
Sistem  Perkawinan  dan  Percerian  di
Berbagai  Komunitas  Adat. Jurnal  Al- Qodau Balai Penelitian dan
Pengembangan  Agama .  Volume  1.
2007.
Muhammad  Syarifuddin,  Sri  Turatmiyah dan  Annalisa  Yahana.  2014. Hukum
Perceraian , Sinar Grafika. Jakarta. Pentaatan Peraturan PNS , Dalam http://www.bkd.jogjapprov.go.id/detail /izin -untuk -melakukan -
perceraian/288.
R.Wirjono  Prodjodikoro.  1984. Hukum
Perkawinan  Di  Indonesia .    Sumur
Bandung. Bandung.

## Peraturan Hukum
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  45  Tahun  1990  tentang Perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin perkawinan  dan    perceraian    Pegawai Negeri Sipil.