Analisis Determinan Kemiskinan di Sumatera oleh:
*) Novi Mubyarto, S.E., M.E.

## **)Dosen IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

## Abstrak
Menggunakan  data  panel  dari  10  provinsi  untuk  periode  1993-2012,  penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu kemiskinan di Sumatera. Adapun model analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi data panel dengan metode first difference. Hasil empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di sumatera selama periode  1993-2012  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan,  tetapi  peningkatan ketimpangan pendapatan meningkatkan kemiskinan di wilayah tersebut. Peningkatan indek pembangunan  manusia  berpengaruh  signifikan  terhadap  menurunkan  kemiskinan,    Di  sisi lain, variabel positif dan signifikan terkait dengan kemiskinan  di Sumatera adalah tingkat inflasi  dan  dummy  krisis.  Selain  itu  pengangguran  tidak  signifikan  mempengaruhi kemiskinan di Sumatera.
Kata Kunci : Kemiskinan, Pertumbuahan ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan.

## PENDAHULUAN
Sebagai pulau  terbesar  kedua  yang  didiami  oleh  52,3  juta  jiwa  penduduk  dengan potensi sumberdaya alam melimpah serta didukung posisi geografis yang strategis, tentu saja Sumatera  merupakan  bagian  penting  dalam  peta  perekonomian  nasional.  Data  statistik menunjukkan  bahwa  perekonomian Sumatera  telah  menyumbang  sedikitnya  23,81  persen bagi pertumbuhan  ekonomi nasional. Cukup  lumrah  mengingat Sumatera merupakan produsen  karet  dan  kelapa  sawit  terbesar  di  Indonesia  dengan  produksi  karet  sebesar  65 persen dari total produksi nasional dan kelapa sawit sebesar 78,43 persen dari total produksi nasional. Di  samping  itu  Sumatera  juga  memiliki  40  persen  dari  cadangan Coal  Bead  Methane nasional, serta 50 persen dari total cadangan batubara nasional. Tak mengherankan jika 5 dari 20 kabupaten terkaya serta 3 dari 10 provinsi dengan PDRB terbesar di Indonesia berada di Sumatera (Bappenas (2010).
Namun begitu, tingkat kesejahteraan masyarakat di Sumatera dalam realitanya belum cukup  linear  dengan  besarnya  kekayaan  alam  dan  ukuran  aktivitas  ekonomi  yang  dimiliki. Data statistik memperlihatkan bahwa angka kemiskinan di Sumatera hingga tahun 2012 masih relatif tinggi yakni  sebesar 11,72 persen, atau sebanyak 6,18 juta jiwa. Angka ini lebih tinggi dari tingkat kemiskinan  secara  nasional  yaitu  sebesar 11,66%. Hal  ini  tentu  saja  menimbulkan  sebuah
paradoks terkait dengan hubungan antara kekayaan alam, ukuran perekonomian dan tingkat kemiskinan.
Bila  dilihat  selama  periode  20  tahun  terakhir,  secara  umum  terlihat  adanya konvergensi  antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan  perkembangan  tingkat  kemiskinan  di Sumatera,  dimana  peningkatan  pertumbuhan  diikuti  dengan  penurunan  tingkat  kemiskinan dalam jangka panjang.
Gambar 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kurun Waktu 1994-2012.

## Sumber: BPS, diolah
Konvergensi  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  kemiskinan    menunjukkan bahwa  Sumatera  berhasil  memperoleh  manfaat  pertumbuhan. Hal  ini  sejalan  dengan  studi- studi  empiris  sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi merupakan cara yang efektif untuk menaggulangi kemiskinan (Ravallion and Chen (1997); Dollar and Kraay (2002), dan Warr (2000).
Namun  jika  diamati  lebih  mendalam  terlihat  bahwa  dalam  kurun  waktu  10  tahun setelah  krisis ekonomi  1997/1998 ada  pergerakan  yang  searah  ( co-movement) antara pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  kemiskinan.  Artinya  kecenderungan  meningkatnya pertumbuhan ekenomi diikuti juga oleh meningkatnya kemiskinan, demikian pula sebailknya. Kecenderungan tersebut setidaknya berlangsung sejak tahun 1999 hingga tahun 2009. Trend searah  ini  mengindikasikan bahwa  dalam  periode  tersebut  masyarakat  miskin  di  Sumatera
relatif  tidak  memperoleh  manfaat  dari  adanya  pertumbuhan  ekonomi.  Adapun  konvergensi yang  benar-benar  terjadi  hanya  pada  periode  sebelum  krisis  (1994-1996)  dan  pada  kurun waktu 3 tahun terakhir (2010-2012).
Berdasarkan  kajian  literatur  ada  beberapa  hal  yang  memungkinkan  mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan penurunan kemiskinan sebagaimana yang terjadi di Sumatera, khususnya dalam kurun waktu 10 tahun pasca krisis. Pertama , adanya efek  lanjutan  dari  krisis  1998  yang  mereduksi  dampak  pertumbuhan  ekonomi  terhadap kemiskinan. Hal ini sejalan dengan pendapat Janvry and Sadaulet (2000) bahwa satu tahun resesi  dapat  membatalkan  pengurangan  kemiskinan  lebih  dari  satu  tahun  pertumbuhan. Demikian pula Agenor (2004) menyatakan bahwa kontraksi output yang tajam akibat resesi cenderung  meningkatkan  tingkat  kemiskinan  secara  signifikan,  sedangkan    ekspansi cenderung memiliki efek yang terbatas. Fenomena ini juga sejalan dengan pendapat Lustig (2000) yang  menyatakan  bahwa  krisis  ekonomi  tidak  hanya  mempengaruhi  standar  hidup orang miskin saat ini, tetapi juga kemampuan mereka untuk tumbuh keluar dari kemiskinan. Kedua , pertumbuhan ekonomi di Sumatera kemungkinan masih terkonsentrasi pada daerah- daerah  tertentu,  sektor-sektor  tertentu,  serta  hanya  dikuasi  oleh  segelintir  kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata oleh  seluruh  masyarakat  di  Sumatera  karena  adanya  ketimpangan.  Data  statistik menunjukkan  terjadi peningkatan indeks gini di wilayah Sumatera pasca krisis dari 0,22 pada tahun 2003 meningkat hingga 0,29 pada tahun 2012. Sejalan dengan hal ini Ravallion (2001) menegaskan  bahwa  ketimpangan  yang  tinggi  atau  meningkat  akan  menghambat  prospek pertumbuhan  ekonomi  dalam  menanggulangi  kemiskinan.  Sementara  itu Smeru  (2005) menyatakan  bahwa  ketimpangan  juga  dapat  menjadi  tanda  yang  mengingatkan  kita  akan kekeliruan  dalam  perumusan  kebijakan. Ketiga ,  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera kemungkinan  belum  ditopang  oleh  sektor-sektor  dengan  elastisitas  kesempatan  kerja  yang tinggi.  Beberapa  studi  empirik  di  beberapa  negara  telah  membuktikan  kecenderungan tersebut  bahwa  kemiskinan  amat  berhubungan  dengan  tingkat  pengangguran,  antara  lain Cutler and Katz (1991) dan Powers (1995).
Kemiskinan  merupakan  persoalan yang  kompleks,  karena  tidak  hanya  berkaitan dengan  masalah  rendahnya  tingkat pendapatan  dan  konsumsi,  tetapi  juga  berkaitan dengan rendahnya  tingkat  pendidikan, kesehatan  serta  ketidakberdayaannya  untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia.
Jika dilihat dari nilai indeks pembangunan manusia (IPM) wilayah Sumatera sebagai proxy dari  pencapaian  kualitas  sumber  daya  manusia, masih  dalam  kategori  sedang  yaitu  74,67. Hughes and Irfan (2007) menyatakan bahwa investasi dalam modal manusia adalah penting, tidak  hanya  untuk  pertumbuhan  ekonomi  tetapi  juga  lebih  langsung  untuk  pengurangan kemiskinan.  Secara  khusus,  literatur  menunjukkan  bahwa  pendidikan  meningkatkan  stok modal manusia, yang pada gilirannya meningkatkan keterampilan, produktivitas tenaga kerja dan upah. Karena tenaga kerja adalah aset yang paling penting dari masyarakat miskin, maka meningkatkan pendidikan masyarakat miskin akan cenderung untuk mengurangi kemiskinan. Disamping faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, secara teoritis tingkat kemiskinan juga biasanya sering dihubungkan dengan tingkat inflasi. Hal ini mengingat indikator kemiskinan yang  digunakan  adalah  pengeluaran  konsumsi  masyarakat,  dimana  tingkat  inflasi  dianggap sangat menentukan kemampuan masyarakat miskin untuk membiayai pengeluarannya. Azis (2002) dan Dhanani and Islam (2002) dalam hasil studi mereka menemukan bahwa selama krisis  dampak  inflasi  terhadap  kemiskinan  jauh  lebih  signifikan  dari  pada  dampak pertumbuhan  ekonomi.  Adapun  perkembangan  inflasi  yang  dihubungkan  dengan perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera dapat diperlihatkan oleh gambar 2 di bawah ini
Gambar 2. Perkembangan Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat kemiskinan di Sumatera Kurun Waktu 1994-2012
Sumber : BPS Indonesia Data Diolah
Terlihat bahwa tren perkembangan inflasi di Sumatera cenderung berlangsung  searah (positif)  dengan  perkembangan  tingkat  kemiskinan.  Meski  tidak  cukup  persisten,  terutama
pada kurun waktu setelah puncak krisis bersamaan dengan tingginya volatilitas inflasi pasca krisis, namun secara umum tren yang searah ini menunjukkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera juga amat terkait dengan perkembangan inflasi yang berlangsung.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas  maka  jelas  bahwa  tingkat  kemiskinan  di  Sumatera  yang relatif  tinggi bukan  tanpa  sebab.  Kendati  kaya  akan  sumberdaya  alam  serta  memiliki kontribusi  yang  signifikan  terhadap  perekonomian  nasional,  namun  Sumatera  memiliki beberapa  problem  spesifik  yang  perlu  dieksplor  lebih  jauh  terkait  dengan  masih  relatif tingginya  tingkat kemiskinan  yang  dialami.  Variasi  ukuran  ekonomi  antar  daerah, krisis ekonomi, ketimpangan  pendapatan  antar  golongan  masyarakat,  tingkat  pengangguran, kualitas  SDM,  serta  tingkat  inflasi  merupakan  beberapa  faktor  yang  dianggap  turut berpegaruh. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian guna mengetahui secara tepat faktor- faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  penelitian  ini  adalah untuk  melihat  pengaruh pertumbuhan ekonomi, perubahan ketimpangan pendapatan, perubahan indeks pembangunan manusia,  perubahan  jumlah  pengangguran,  tingkat  inflasi  dan  pengaruh  krisis  ekonomi terhadap perubahan jumlah kemiskinan di Sumatera.

## LANDASAN TEORI
Telaah  terhadap  penelitian  terdahulu  dimaksudkan  untuk  mempelajari  konsep  dan teori  serta  berbagai  metodologi  dan  temuan  mengenai  hubungan  antara pertumbuhanekonomi,  ketimpangan pendapatan, indeks  pembangunan  manusia,  jumlah pengangguran,  tingkat  inflasi  dan  dampak  dari  krisis  ekonomi  terhadap  kemiskinan. Berdasarkan  itu  semua,  dipilih  metodologi  penelitian  dan  bahan  analisis  untuk keperluan penelitian ini.

## Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan.
Kaitan  yang  erat  antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan  pengurangan  kemiskinan merupakan  salah  satu  fakta  penting  dalam  pembangunan  ekonomi. Sebagaimana  telah terungkap  dalam  banyak  kajian,  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  merupakan salah  satu  cara  paling  efektif  untuk  menaggulangi  kemiskinan  (Ravallion  and  Chen
(1997); Deininger and Squire (1998); Dollar and Kraay (2002); Warr (2000); Balisacan et al. (2003); Ravallion (2005; Ravallion (2005); Lopez (2004); Roemer and Gugerty (1997); Gallup  et  al.  (1998); Rodrik  (2006).  Sebagai  contoh, Dollar  and  Kraay  (2002) dalam studinya menyatakan bahwa pertumbuhan baik  bagi masyarakat miskin (g rowth is good for  the  poor ),  sementara perubahan  ketimpangan  tidak  memiliki  pengaruh  yang sistematis. Begitupula Lopez (2004) menemukan bahwa pertumbuhan yang paling penting untuk pengurangan kemiskinan di antara negara-negara berpenghasilan rendah, sementara ketimpangan  semakin  membatasi  pertumbuhan  untuk  negara-negara  berpenghasilan tinggi. Kesimpulan umum dari penelitian ini dan penelitian serupa lainnya adalah bahwa pertumbuhan baik bagi masyarakat miskin.
Namun,  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dapat  disertai  dengan  meningkatnya ketimpangan.  Sebagaimana  di  ungkapkan  dalam  hipotesis Kuznets  (1955) menyebutkan bahwa  proses  pembangunan  akan  disertai  dengan  meningkatnya  ketimpangan  secara substansial, yang akan berbalik hanya pada tahap perekonomian sudah maju ( advanced ). Hal  tersebut  juga  disampaikan  oleh Ahluwalia  et  al.  (1979) dimana  ada  dugaan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  disertai  dengan  meningkatnya  ketimpangan  sehingga  masyarakat miskin mendapat bagian yang kecil dari pertumbuhan ekonomi.
Ada  banyak  bukti  empiris  yang  berpendapat  bahwa  ketimpangan  buruk  bagi masyarakat  miskin  (Ravallion  (1997); Hanmer  and  Naschold  (2000); Ravallion  (2001); Dagdeviren  et  al.  (2002); Mosley  et  al.  (2004);  dan Kraay  (2006).  Sebagai  contoh, Ravallion  (1997) menyatakan bahwa pertumbuhan  ekonomi  tetap  akan  memberikan kontribusi pada pengurangan kemiskinan, tidak terkecuali di negara-negara  yang tingkat ketimpangannya  tinggi.  Namun,  dalam  studinya  Ravallion  juga  menunjukkan  bahwa terdapat elastisitas pertumbuhan yang lebih tinggi dari pengurangan kemiskinan di negara- negara  dengan  indeks Gini  yang  lebih  rendah  (yaitu,  distribusi  pendapatan  yang  lebih merata).  Dengan  alasan  inilah  mengapa  ketimpangan  juga  penting  untuk  mereduksi kemiskinan. Kanbur  (2004) menegaskan  bahwa  pertumbuhan  merupakan  nilai  tambah bagi pengurangan kemiskinan, sementara ketimpangan adalah minusnya.

## Hubungan Antara Modal Manusia dan Kemiskinan
Awan  et  al.  (2011) menyelidiki  hubungan  berbagai  tingkat  pendidikan  dan pengalaman  pada  kemiskinan  perkotaan  di  kota  berukuran  menengah  di
Pakistan  seperti  Sargodha.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pendidikan  dan pengalaman  berhubungan  negatif  dengan  status  kemiskinan  individu.  Ini  berarti pendidikan pada orang miskin diperlukan dalam memecahkan lingkaran setan kemiskinan. Becker  (1995) membahas beberapa  bukti yang berhubungan investasi  di  bidang pendidikan dan modal manusia  lainnya,  menyimpulkan  bahwa    investasi  dalam modal manusia adalah  salah  satu cara  yang  paling  efektif untuk  meningkatkan  tingkat penghasilan orang miskin yang  layak dan kesehatan yang lebih baik.
Selanjutnya Aoun  (2004) juga  menyatakan  bahwa  salah  satu  cara  yang  paling efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di negara-negara berkembang adalah  pentingnya investasi pada modal manusia, hal ini berasal dari kenyataan bahwa pengetahuan  dapat  dilihat  sebagai  sumber  yang  paling  kuat  dari  pertumbuhan  ekonomi. Pertumbuhan modal  manusia, melalui perbaikan layanan sosial dasar termasuk kesehatan dan  pendidikan,  dapat  dianggap  sebagai  isu  penting  yang  mempengaruhi  prospek  untuk pengurangan kemiskinan yang signifikan.

## Hubungan Antara Pengangguran dan Kemiskinan
Tingkat kemiskinan di suatu negara tentunya tidak terlepas dari kinerja variabel- variabel ekonomi makro negara yang bersangkutan. Hal ini antara lain diteliti oleh Cutler and  Katz  (1991) dan Powers  (1995) menemukan bahwa  tingkat  pengangguran berhubungan positif dengan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau dengan  kata  lain  semakin  tinggi  tingkat  pengangguran,  maka  semakin  besar  tingkat kemiskinan. Selanjutnya  studi  yang  dilakukan Balke  and  Slottje  (1993) yang  menguji hubungan  antara  variabel-variabel  ekonomi  makro  dan  tingkat  kemiskinan  di  US menyimpulkan bahwa pengaguran berdampak buruk pada kemiskinan.

## Hubungan Antara Inflasi dan Kemiskinan
Hasil  studi  dari Easterly  and  Fischer  (2001) menyajikan  bukti-bukti  yang mendukung  pandangan  bahwa  inflasi  membuat  orang  miskin  lebih  buruk.  Mereka  juga menemukan  bahwa  inflasi  yang  tinggi  cenderung  menurunkan  pangsa  pendapatan  dari kuintil  termiskin  dan  penurunan  upah  minimum  riil,  yang  cenderung  meningkatkan kemiskinan. Chani et al (2011) yang menyelidiki peran pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam menjelaskan prevalensi kemiskinan di Pakistan. Hasil studi empiris menunjukkan
bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi  telah  secara  signifikan  mengurangi kemiskinan,  sedangkan  inflasi  dan  keterbukaan  perdagangan  telah  menyebabkan peningkatan  kemiskinan  di  Pakistan. Begitupula Romer  and  Romer  (1998) melakukan studi tentang “Monetary Policy and the  Well-Being of the Poor” . Hasil temuan mereka menunjukkan  bahwa  kebijakan  moneter  yang  bertujuan  untuk  inflasi  yang  rendah  dan permintaan  agregat  yang  stabil  adalah  yang  paling  mungkin  untuk  menghasilkan  benar- benar  kondisi  membaik  bagi  masyarakat  miskin  dalam  jangka  panjang.  Mereka  juga meyakini bahwa paket khas reformasi yang membawa inflasi  yang rendah dan stabilitas makroekonomi  juga  akan  menghasilkan  perbaikan  kondisi  bagi  masyarakat  miskin  dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat  untuk semua.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Data dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber data. Sumber data yang digunakan adalah dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan berbagai data yang mendukung  penelitian.  Obyek penelitian  meliputi  seluruh  penduduk  miskin di 10 provinsi yang ada di Sumatera tahun 1993-2012.

## Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  model  yang  dikembangkan  oleh Adams (2004) dengan menggunakan data panel dan dalam bentuk logaritma menggunakan metode First Difference , dimana setiap model yang digunakan diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah diajukan.
Dengan  menggunakan  spesifikasi  model  log-log,  parameter secara  langsung melambangkan  elastisitis  dari  kemiskinan terhadap variabel-variabel  determinan. Selanjutnya,  spesifikasi  model  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut :
Dimana :
.
: nilai selisih log pendapatan per kapita di daerah i periode t.
: nilai selisih log jumlah kemiskinan di daerah i periode t.
: nilai selisih log ketimpangan pendapatan di daerah i periode t.
: nilai selisih log indeks pembangunan manusia di daerah i periode t.
: nilai selisih log tingkat inflasi di daerah i pada periode t.
: nilai selisih log jumlah pengangguran di daerah i pada periode t.
: dummy tahun, untuk membedakan kondisi sebelum dan setelah krisis ekonomi di Indonesia
: error term.

## Deskripsi Operasional Variabel
Untuk  lebih  memudahkan  dalam  memahami  penelitian  ini,  berikut disampaikandeskripsi  operasional  dari  variabel-variabel  yang  digunakan  dalam  pene1itian ini,sedangkan  nama  dan  keterangan  untuk  masing-masing  variabel  dapat  dilihat padalampiran.
1. Angka  Kemiskinan (Head  Count  Index) Konsep  dan  definisi  penduduk  miskin mengacu  kepada  konsep  dan  definisi  yang  digunakan  BPS.  Oleh  BPS,  jumlah danpersentase  penduduk  miskin  dihitung  berdasarkan  tingkat  pengeluaran perkapitanya.  Besarnya  nilai  rupiah pengeluaran untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal per kapita dan kebutuhan dasarnon makanan  (papan,  sandang,  sekolah,  transportasi,  serta  kebutuhan  rumah  tanggadan individu yang mendasar lainnya) disebut garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Pertumbuhan  Ekonomi. Pertumbuhan  ekonomi  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian ini adalah  PDRB  per  kapita  riil  dalam rupiah (berdasarkan  harga  konstan 2000)menurut provinsi dengan migas.
3. Ketimpangan  Pendapatan. Dalam  penelitian  ini  ukuran  ketimpangan distribusi pendapatan yang digunakan adalah indeks Gini menurut provinsi yang dipublikasikan oleh BPS, dimana dalam penghitungannya (karena ketiadaan data pendapatan)  BPS menggunakan data pengeluaran dan bukan data pendapatan.
4. Indeks  Pembangunan  Manusia. Dalam  penelitian  ini  digunakan  IPM  yang dipublikasikan oleh BPS sebagai proxy terhadap modal manusia.
5. Inflasi. yaitu berdasarkan  pada  nilai indeks  harga  konsumen  (IHK)  dengan  tahun dasar 2007 yang disesuaikan, data diperoleh dari BPS.
6. Pengangguran, yaitu jumlah pengangguran terbuka per provinsi.
Dummy  krisis  yaitu dummy  tahun,  untuk  kondisi  sebelum  krisis  (1993-1996)  dan  setelah krisis (1997-2012).

## Metode Estimasi Data Panel
Guna  menyesuaikan  dengan  tujuan,  maka  dalam  penelitian ini  penulis melakukan analisa  dengan  menggunakan  metode  analisis  data  panel.  Analisis  data  panel merupakan analisa  yang  mengkombinasikan  data crosssection dengan  data time  series. Kelebihan analisis  data  panel  adalah  data  panel  dapat  memberikan  lebih  banyak informasi  dan variasinya karena banyaknya jumlah data, mengurangi kolinearitas  antarvariabel babas dan meningkatkan  derajat  kebebasan (degree  of  freedom) sehingga estimasi  parameter  menjadi lebih efisien.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paket program Eviews 6. Berdasarkan  uji  asumsi  klsik  menggunakan  uji tolerance dan variance  inflation  factor (VIF) tidak ditemukan masalah multikolinieritas, sementara berdasarkan uji Durbin Watson (DW)  juga  tidak  ditemukan  masalah  autokorelasi,  namun  berdasarkan  uji  Park  model persamaan  kemiskinan  mengandung  masalah  heteroskedastisitas.  Untuk  itu  pada  penelitian ini hasil estimasi menggunakan metode General Least Square ( Period weights ).
Tabel 1. Hasil Estimasi Persamaan Kemiskinan
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.021152 0.009294 -2.275820 0.0241 ΔLogYPC 0.144653 0.114552 1.262774 0.2085 ΔLogGR 0.128964 0.059130 2.181017 0.0306 ΔLogIPM -3.567131 0.457594 -7.795400 0.0000 ΔLogIHK 0.134862 0.056006 2.407986 0.0171 ΔLogUNE 0.017635 0.015496 1.137995 0.2568 DMKRISIS 0.131688 0.016522 7.970618 0.0000 R-squared 0.540549 Mean dependent var -0.028943 Adjusted R-squared 0.523842 S.D. dependent var 0.174657 S.E. of regression 0.114122 Sum squared resid 2.148918 F-statistic 32.35403 Durbin-Watson stat 1.729566 Prob(F-statistic) 0.000000
Hasil  regresi  pada  Tabel 1 untuk  persamaan  kemiskinan, menunjukkan  bahwa koefisien  determinasi  (R 2 )  sebesar 0.5405.  Artinya, 54,05 persen  variasi  perubahan kemiskinan  mampu  dijelaskan  oleh  variabel  independen,  sementara  sisanya 45,95 persen diterangkan  oleh  variabel  lain  di  luar  model,  yang  terangkum  dalam  kesalahan  random.
Sementara  itu, Uji-F  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  secara  bersama-sama.  Hasil  uji-F  pada  model  persamaan  kemiskinan menunjukkan P-value untuk F-test sebesar 0,0000 lebih kecil dari critical value 5% bahkan 1%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu jumlah kemiskinan. Selanjutnya untuk untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan Uji-t dan sekaligus untuk menguji hipotesis yang digunakan.

## a. Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan terhadap perubahan kemiskinan.
Hasil  estimasi  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  pendapatan  per  kapita berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan jumlah kemiskinan. Hal ini  mengindikasikan  bahwa  peningkatan pendapatan  per  kapita tidak  memberikan pengaruh  yang nyata terhadap peningkatan jumlah kemiskinan. Pengaruh pertumbuhan ekonomi yang  tidak  signifikan  terhadap  kemiskinan  mungkin  saja  disebabkan  oleh dampak  dari  krisis,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Janvry  dan  Sadaolet  (2002)    yang menyatakan  bahwa ada  asimetri  dalam  pengaruh  perubahan  pendapatan  terhadap kemiskinan, dimana satu tahun resesi dapat membatalkan efek pengurangan kemiskinan lebih dari satu tahun pertumbuhan. Jika asimetri berlaku, hubungan keseluruhan antara pendapatan  dan  kemiskinan  menyesatkan  karena  ini  terutama  diperoleh  melalui  resesi bukan  melalui  pertumbuhan,  yang mengarah  ke  prediksi  yang  salah  tentang  potensi pertumbuhan untuk mengurangi kemiskinan.

## b. Pengaruh Perubahan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Perubahan Kemiskinan.
Hasil  estimasi menunjukkan  bahwa pengaruh  variabel  perubahan  ketimpangan pendapatan terhadap perubahan jumlah kemiskinan positif dan signifikan, dengan nilai koefisien  elastisitas  sebesar  0,13 yang  berarti  bahwa  setiap  peningkatan  ketimpangan pendapatan  sebesar  1  persen  akan  di  respon  oleh  peningkatan  jumlah  kemiskinan sebesar 0,13 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan buruk bagi pengentasan kemiskinan.
Temuan  ini juga  sesuai  dengan  hasil  studi  empiris  sebelumnya  yang  dilakukan oleh Kakwani et  al  (2004)  Adams  (2004)  Ravallion  (2001)  Bourgugnon  (2004)  dan Kanbur  (2004)  yang  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak  dinikmati  secara
merata  oleh  anggota-anggota  masyarakat  dengan  ketimpangan  yang  tinggi,  dan  hal  ini akan  berdampak  pada  berkurangnya  keefektifan  pertumbuhan  ekonomi  dalam mengentaskan kemiskinan.

## c. Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  (modal  manusia)  terhadap  Perubahan Jumlah Kemiskinan.
Hasil  estimasi  regresi  menunjukkan  bahwa  perubahan  indeks  pembangunan manusia sebagai proxy dari modal manusia berpengaruh signifikan terhadap perubahan jumlah  kemiskinan dengan  nilai  koefisien  elastisitas  sebesar -3,57 yang  berarti  bahwa setiap  peningkatan indeks  modak manusia  sebesar  1  persen  akan  menurunkan  jumlah kemiskinan sebesar 3,57 persen.
Hal  ini  tentu  sangat  masuk  akal  karena  melalui  tingkat  pendidikan  yang  lebih tinggi  dan  kondisi  kesehatan  yang  lebih  baik  biasanya  akan  meningkatkan  kapasitas manusia untuk berbagi dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika orang-orang yang mampu mengenyam tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan kondisi kesehatan yang lebih baik, cenderung memiliki produktifitas yang lebih tinggi dan tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan.
Temuan  ini  sejalan  dengan  hasil  studi  dari Gundlach  et  al.  (2004),  yang menemukan  bahwa  investasi  yang  lebih  tinggi  dari  modal  manusia  meningkatkan pendapatan  kelompok  miskin,  tidak  hanya  melalui  efeknya  pada  pendapatan rata-rata, tetapi  juga  melalui  efeknya  pada  distribusi  pendapatan.  Hasil  temuan  mereka  tampak kuat untuk sejumlah spesifikasi alternatif dan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang  efektif  akan  menjadi  strategi  pengurangan  kemiskinan  yang  utama  dan  terbaik. Begitupula Said  and  Widyanti  (2002),  menyatakan  bahwa  meningkatkan  tingkat pendidikan  diyakini  menjadi  kunci  utama  untuk  pengurangan  kemiskinan,  karena pendidikan sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial ekonomi lainnya seperti tingkat pendapatan, partisipasi dan pemberdayaan.

## d. Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Perubahan Jumlah Kemiskinan.
Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  perubahan  jumlah  kemiskinan  dengan  nilai  koefisien  elastisitas
sebesar 0,13. Ini berarti bahwa setiap peningkatan tingkat inflasi sebesar 1 persen akan meningkatkan jumlah kemiskinan sebesar 0,13 persen.
Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  tingkat  inflasi  berbanding  lurus dengan peningkatan jumlah kemiskinan. Adanya inflasi tentunya akan menambah beban hidup, ketika semua harga mengalami kenaikan, daya beli masyarakat akan turun, hal ini pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menambah angka kemiskinan.
Hasil  studi  ini  juga  sesuai  dengan  hasil-hasil  studi  empiris  sebelumnya  yang dilakukan oleh: Powers (1995), Easterly and Fischer (2001), Romer and Romer (1998), dan Sabir  and  Tahir  (2012) yang menyajikan bukti-bukti yang  mendukung pandangan bahwa inflasi membuat orang miskin menjadi lebih buruk. Mereka menemukan bahwa inflasi yang tinggi cenderung menurunkan pangsa pendapatan dari kuintil termiskin dan penurunan  upah  minimum  riil  karena  kekakuan  upah  jangka  pendek,  yang  cenderung meningkatkan kemiskinan.
Sementara  itu,  Laporan  Pembangunan  Dunia  ( World  Development  Report 2000/2001),  menyatakan  bahwa  kerentanan  dan  ketidakpastian  merupakan  dimensi- dimensi  penting  dari  kemiskinan  di  Indonesiai.  Setiap  penurunan  pendapatan  rumah tangga  yang  berada  di  dekat  garis  kemiskinan  baik  akibat  resesi  maupun  peningkatan inflasi  akan  memiliki  dampak  besar  terhadap  kemiskinan.  Lebih  dari  itu,  diagnosis  ini menunjukkan  adanya  tingkat  pergerakan  ( churning )  yang  tinggi  dan  kemiskinan  yang bersifat  sementara.  Karena,  populasi  dalam  jumlah  yang  besar,  yang  berada  di  sekitar garis kemiskinan termasuk kelompok penduduk hampir-miskin, berpindah keluar masuk melewati garis kemiskinan dari tahun ke tahun, bergantung pada guncangan ( shock ) yang dialami.
e. Pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap Perubahan Jumlah Kemiskinan.
Hasil estimasi menunjukkan  bahwa perubahan  jumlah  pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan jumlah kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa  peningkatan jumlah  penganguran tidak  memberikan  pengaruh  yang  nyata terhadap peningkatan jumlah kemiskinan.

## f. Pengaruh Krisis Ekonomi terhadap Perubahan Jumlah Kemiskinan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  berbagai  studi  empiris,  menunjukkan  bahwa krisis ekonomi akan memperlambat proses pengurangan kemiskinan, karena krisis juga berdampak  buruk  diantaranya  pada  penurunan  tingkat  pertumbuhan,  peningkatan ketimpangan  pendapatan,  penurunan  investasi,  peningkatan  inflasi,  dan  peningkatan pengangguran.
Hasil estimasi memperlihatkan  pengaruh  yang  signifikan dari variabel  dummy krisis  ekonomi  terhadap  perubahan  jumlah  kemiskinan,  artinya  krisis  menyebabkan peningkatan  jumlah  kemiskinan  lebih  besar  dibandingkan  dengan  sebelum  krisis. Temuan  ini  konsisten  dengan  berbagai  studi  empiris  yang  menunjukkan  bahwa  krisis memiliki  dampak negatif  pada  peningkatan  kemiskinan.  (Janvry  and  Sadaulet  (2000), Dhanani and Islam (2002), Azis (2002), Azis (2008), Agenor (2004), Lustig (2000), dan Inder (2004).
Janvry  and  Sadaulet  (2000) menyatakan  bahwa  satu  tahun  resesi  dapat membatalkan  efek  pengurangan  kemiskinan  lebih  dari  satu  tahun  pertumbuhan  atau dengan  kata  lain  dampak  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kemiskinan  akan lebih  besar  daripada  kenaikannya.  Demikian  pula  dengan, Lustig  (2000) menyatakan bahwa krisis ekonomi makro tidak hanya mempengaruhi standar hidup orang miskin saat ini, tetapi juga kemampuan mereka untuk tumbuh keluar dari kemiskinan.

## KESIMPULAN
Pertumbuhan  pendapatan dan  jumlah  penganguran tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  perubahan  jumlah  kemiskinan  di  Sumatera.  Sedangkan  perubahan ketimpangan pendapatan,  tingkat  inflasi  dan  dummy  krisis  berpengaruh  signifikan  terhadap  peningkatan jumlah kemiskinan di Sumatera. Sementara itu, indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan di Sumatera.

## Implikasi Kebijakan
1. Pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  signifikan  terhadap  perubahan kemiskinan  menunjukkan  bahwa  manfaat  pertumbuhan  tidak  dirasakan  oleh penduduk  miskin.    Jika  asimetri memang  berlaku  sebagai  dampak  dari  krisis maka  hal  ini menyiratkan  bahwa  menghindari  biaya  resesi  pada  masyarakat miskin harus menjadi prioritas kebijakan perhatian karena dibutuhkan bertahun-
tahun  pertumbuhan  untuk  menebus  kerugian  yang  terjadi  selama  satu  tahun resesi.
2. Pengaruh ketimpangan  yang  signifikan  terhadap  perubahan  jumlah  kemiskinan mengindikasikan perlunya mendorong pertumbuhan di satu sisi, dan mengoreksi ketimpangan  di  sisi  yang  lain.  Pemerintah,  di  satu  sisi  perlu  secara  konsisten mengimplentasikan  konsep  “ Growth  with  equity “  yang    mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk ( inclusive growth ) dengan cara mendorong tumbuh- kembangnya  industri  padat  karya,  membangun  sektor  pertanian  dan  sektor informal,  mengembangkan  usaha  kecil  dan  mikro,  membangun  infrastruktur ekonomi  yang  lebih  merata,  dan  seretusnya.  Di  sisi  lain,  pemerintah  perlu menerapkan kebijakan yang secara progresif memperbaiki distribusi pendapatan, misalnya melalui penerapan pajak progresif, redistribusi asset, subsidi, perluasan jangkauan  pelayanan  keuangan  bagi  penduduk  miskin  dan  dorongan  akses  ke kredit komersial untuk usaha mikro dan kecil.
3. Inflasi yang tinggi berdampak buruk terhadap peningkatan kemiskinan. Untuk itu menjaga  stabilitas  ekonomi  makro,  terutama  pengendalian  inflasi  perlu  terus diupayakan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  diantaranya  melalui  pengendalian  jumlah uang beredar, menjaga stok dan distribusi pangan khususnya untuk barang-barang kebutuhan  pokok,  meningkatkan  kapasitas  produksi  domestik,  dan  perkuat program  perlindungan  sosial  yang  komprehensif,  merupakan  beberapa  agenda kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi.
4. Akumulasi  modal  manusia  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  serta  peningkatan kesehatan,  merupakan  komponen  kunci  yang  terbaik  dan  paling  utama  dalam upaya  mengentaskan  kemiskinan.  Implikasinya,  kebijakan-kebijakan  di  bidang pendidikan dan kesehatan harus terus ditingkatkan. Merujuk pada pendapat Tilak (2007)  yang  menyatakan  bahwa  literasi  (melek  huruf  semata)  dan  pendidikan dasar  tidak  cukup  berpengaruh  terhadap  penurunan  kemiskinan.  Hanya  ketika orang  setidaknya  menyelesaikan  tingkat  pendidikan  menengah  atas, hubungan antara  pendidikan  dan  kemiskinan  menjadi  negatif  dan  signifikan. Untuk  itu minimal setiap masyarakat harus dapat mengenyam tingkat pendidikan menengah atas karena hal ini sangat penting dalam mewujudkan hubungan yang kuat antara modal  manusia  dan penurunan  kemiskinan.  Selanjutnya,  dikarenakan  masalah
pendidikan  dan  kesehatan  tidak  berdiri  sendiri,  untuk  itu  penyelesaian  masalah pendidikan  dan  kesehatan  juga  memerlukan  penanganan  yang  terintegrasi  dan terfokus.  Diperlukan  pula  program-program  lain  yang  mendukung,  utamanya program-program penanggulangan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agenor,  P.  R.  (2004).  "Macroeconomic  Adjustment  and  The  Poor:  Analytical  Issues  and Cross-Country Evidence " Journal of Economic Surveys Vol. 18. No. 3: Hal. 351- 408
Ahluwalia,  M.  S.,  Carter,  N.  G.  and  Chenery,  H.  B.  (1979).  "Growth  and  Poverty  in Developing Countries." Journal of Development Economics . Vol. 6. Hal. 299-341.
Aoun,  A.  (2004).  "Poverty  Alleviation  in  the  Developing  Economies:  the  Leading  Issues." New Medit . No. 1.
Awan, M. S., Malik, N., Sarwar, H. and Waqas, M. (2011). "Impact of education on poverty reduction." MPRA Paper . No. 31826.
Azis,  I.  (2008).  "Macroeconomic  Policy  and  Poverty." ADBI  Discussion  Paper .  No.  111. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
Azis, I. J. (2002). "A New Approach to Modeling the Impacts of Financial Crises on Income Distribution and Poverty." ADB Institute Research Paper. No. 35.
Balisacan,  A.  M.,  Pernia,  E.  M.  and  Asra,  A.  (2003).  "Revisiting  growth  and  poverty reduction  in  Indonesia:  what  do  subnational  data  show?" Bulletin  of  Indonesian Economic Studies. Vol. 39. No. 3: Hal. 329–351.
Balke,  N.  S.  and  Slottje,  D.  J.  (1993).  "Poverty  and  Change  in  the  Macroeconomy:  A Dynamic Macroeconometric Model." The Review of Economics and Statistics. Vol. 75. No. 1: Hal. 117-122.
Bappenas  (2010). Pembangunan  Berdimensi  Kewilayahan:  Memperkuat  Sinergi  Antara Pusat-Daerah dan Antar Daerah. Jakarta, Bappenas.
Becker,  G.  S.  (1995).  "Human  Capital  and  Poverty  Alleviation." HRO Working  Paper. Human Resources Development and Operations Polic. No. 52.
Cutler, D. M. and Katz, L. (1991). "Macroeconomic Performance and the Disadvantaged." Brookings Papers on Economic Activity. Vol. 2.
Dagdeviren,  H.,  Hoeven,  R.  V.  D.  and  Weeks,  J. (2002).  "Redistribution  Does  Matter: Growth and Redistribution for Poverty Reduction." Discussion Paper. No. 5.
Deininger,  K.  and  Squire,  L.  (1998).  "New  ways  of  looking  at  old  issues:  inequality  and growth." Journal of Development Economics. Vol. 57. Hal. 259-287.
Dhanani, S. and Islam, I. (2002). "Poverty, Vulnerability and Social Protection in a Period of Crisis:  The  Case  of  Indonesia." World  Development.  Vol.  30.  No.  7:  Hal.  1211– 1231.
Dollar, D. and Kraay, A. (2002). "Growth is good for the poor." Journal of Economic Growth Vol. 7. Hal. 196-225.
Easterly, W. and Fischer, S. (2001). "Inflation and the Poor." Journal of Money, Credit and Banking. Vol. 33. No. 2, Part 1: Hal. 160-178.
Gallup, J. L., Radelet, S. and Warner, A. (1998). "Economic Growth and the Income of the Poor." Manuscript. Harvard Institute for International Development.
Gundlach, E., Pablo, J. N. D. and Weisert, N. (2004). Education is good for the poor: a note on  Dollar  and  Kraay. In.  Growth,  inequality,  and  poverty.  Anthony F.  Hoeven Shorrocks and Rolph Van Der. Oxford, Oxford Univ. Press.
Hanmer, L. and Naschold, F. (2000). "Attaining the International Development Targets: Will Growth Be Enough?" Development Policy Review. Vol. 18. Hal. 11-36.
Hughes,  B.  B.  and  Irfan,  M.  T.  (2007).  "Assessing  Strategies  for  Reducing  Poverty." International Studies Review. Vol. 9. No. 4: Hal. 690-710.
Inder, B. (2004). "Economic growth and contraction and their impact on the poor." Working Paper. No. 03. Monash University.
Janvry, A. D. and Sadaulet, E. (2000). "Growth, Poverty, and Inequality in Latin America: A Causal Analysis, 1970-94." Review of Income and Wealth. Vol. 46. No. 3.
Kanbur, R. (2004). "Growth, Inequality and Poverty: Some Hard Questions." Working Paper. No. 02. New York. Cornell University.
Kraay, A. (2006). "When is growth pro-poor? Evidence from a panel of countries." Journal of Development Economics. Vol. 80. Hal. 198– 227.
Kuznets, S. (1955). "Economic growth and income inequality." American Economic Review. Vol. 45. Hal. 1-28.
Lopez,  J.  H.  (2004).  "Pro-growth,  pro-poor:  Is  there  a  tradeoff?  ." World  Bank  Policy Research Working Paper. No. 3378. The World Bank.
Lustig, N. (2000). "Crises and the Poor: Socially Responsible Macroeconomics." Sustainable Development  Department  Technical  Papers  Series.  Inter-American  Development Bank Washington, D. C.
Mosley,  P.,  Hudson,  J.  and  Verschoor,  A.  (2004).  "Aid,  Poverty  Reduction  and  The  New Conditionality." The Economic Journal. Vol. 114. Hal. F217-F243.
Powers, E. T. (1995). "Inflation, Unemployment, and Poverty Revisited." Economic Review, Federal Reserve Bank of Cleveland. Vol. 3. Hal. 2-13.
Ravallion, M. (1997). "Can high-inequality developing countries escape absolute poverty?" Economics Letters. Vol. 56. No. 1: Hal. 51-57.
Ravallion, M. (2001). "Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages." World Development. Vol. 29. No. 11: Hal. 1803-1815.
Ravallion,  M.  (2005).  "Inequality  is  Bad  for  the  Poor." Working  Paper.  No.  3677:  World Bank Policy Research
Ravallion, M. (2005). "A poverty-inequality trade off?" Journal of Economic Inequality. Vol. 3. Hal. 169-181.
Ravallion,  M.  and  Chen,  S.  (1997).  "What  Can  New  Survey  Data  Tell  Us  about  Recent Changes in Distribution and Poverty?" The World Bank Economic Review. Vol. 11. No. 2: Hal. 357-382.
Rodrik,  D.  (2006).  "Understanding  South  Africa's  Economic  Puzzles." NBER  Working Paper. No. 12565.
Roemer, M. and Gugerty, M. K. (1997). "Does Economic Growth Reduce Poverty?" CAER Discussion  Paper No.  4: Cambridge,  MA:  Harvard  Institute  for  International Development.
Romer,  C.  and  Romer,  D.  (1998).  "Monetary  Policy  and  the  Well-Being  of  the  Poor." Working Paper. No. 6793: National Bureau of Economic Research.
Sabir, H. M. and Tahir, S. H. (2012). "The Impact of Different Macroeconomic Variables on Poverty  in  Pakistan." Interdisciplinary  Journal  of  Contermporary  Research  in Business. Vol. 3. No. 10: Hal. 788-799.
Said,  A.  and  Widyanti,  W.  D.  (2002). The  Impact  of  Economic  Crisis  on  Poverty  and Inequality in Indonesia Washington, D.C, The World Bank.
Smeru  (2005).  "Inequality:  An  Old  Issue  of  New  Relevance." The  SMERU  Research Institute. No. 16.
Warr, P. G. (2000). "Is growth good for the poor? Thailand's boom and bust." International Journal of Social Economics. Vol. 27. No. 7/8/9/10: Hal. 862-877.