Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 537-543| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/ 10.55637/jph.3.3.5591.537-543

## KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DI DESA ADAT KEROBOKAN
Ni Putu Yuni Purnamawati, I Wayan Wesna Astara, I Ketut Sukadana. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia yuni.purnamawt00@gmail.com, wesnaastara58@gmail.com, sukadanaketut1966@gmail.com

## Abstrak
Anak angkat adalah anak yang bukan berasal dari keturunan suami istri yang sah namun anak yang diambil, dipelihara  dan  diperlakukan  selayaknya  anak  kandung  pada  umumnya.  Adapun  rumusan  masalah (1).Bagaimanakah hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya menurut hukum adat Bali (2).Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam pewarisan apabila orang tua angkatnya sudah memiliki anak laki-laki Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak, kewajiban serta kedudukan anak angkat dalam sistem  pewarisan  apabila  orang  tua  angkatnya  sudah  memiliki  anak  laki-laki.  Penelitian  ini  merupakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan anak angkat menurut hukum adat Bali serta hak mewaris anak angkat menurut hukum adat Bali dan khususnya dikaitkan dengan awig-awig Desa Adat  Kerobokan.  hasil  penelitian  di  lapangan  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  aleh  masyarakat Desa Adat Bualu berdasarkan kata sepakat. Dari kedua belah pihak baik dari keluarga angkat maupun keluarga kandung.  Akibatnya  mereka  tidak  mempermasalahkan  kedudukan  si  anak  angkat  dalam  pewarisan walaupun  si  anak  angkat  dari  keluarga  bahkan  anak  orang  lain.  Dengan  demikian  pengangkatan  anak didasarkan 64 atas perjanjian, pengangkatan anak itu ada sejak dicapainya kata sepakatAdapun simpulan yang diberikan dalam penelitian ini yaitu, Hak dan kewajiban anak angkat menurut hukum adat Bali adalah sama dengan hak dan kewajiban anak kandung, yaitu berhak mewarisi harta orang tuanya dan berkewajiban melakukan dan menggantikan tugas orang tua terhadap krama desa adat. Kedudukan anak angkat dijadikan sebagai penerus keturunan orang tua angkatnya serta anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris penuh pada  orang  tua  angkatnya  dan  terputusnya  hubungan  hukum  antara  anak  angkat  dengan  orang  tua kandungnya.
Kata Kunci: Hukum Adat, Waris, Anak Angkat.

## Abstract
Adopted  children  are  children  who  are  not  from  the  descendants  of  a  legal  husband  and  wife  but  are children who are taken, cared for and treated like biological children in general. The formulation of the problem (1). What are the rights and obligations of adopted children to their adoptive parents according to  Balinese  customary  law  (2). What  is  the  position  of  adopted  children  in  inheritance  if their  adoptive parents already have sons. The purpose of this study is to determine the rights, obligations and the position of the adopted child in the inheritance system if the adoptive parents already have a son. This research is an  empirical  research  method.  The  results  showed  that  the  position  of  adopted  children  according  to Balinese customary law and the right of inheritance of adopted children according to Balinese customary law and specifically related to the awig-awig of the Kerobokan Traditional Village. the results of research in the field of child adoption by the people of the Bualu Traditional Village based on an agreement. From both parties, both from the adoptive family and the biological family. As a result, they do not question the position of the adopted child in inheritance, even though the adopted child is from a family or even someone else's child. Thus, the adoption of a child is based on an agreement, the adoption of a child has existed since an agreement was reached. The conclusions given in this study are, the rights and obligations of an adopted  child  according  to  Balinese  customary  law  are  the  same  as  the  rights  and  obligations  of  a biological child, namely the right to inherit the property of his parents and obliged to carry out and replace the duties of parents towards customary village manners. The position of the adopted child is used as the
successor to the descendants of his adoptive parents and the adopted child is domiciled as full heir to his adoptive parents and the legal relationship between the adopted child and his biological parents is cut off.
Keywords: Customary Law, Inheritance, Adopted Child.

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Pengangkatan  anak  biasanya  dilaksanakan  pada  pernikahan  pasangan  suami  istri  yang  tidak mampu  mempunyai  keturunan.  Orang  yang  dikatakan  berhak  melaksanakan  pengangkatan terhadap seorang anak adalah dua orang yang sudah terikat secara sah dalam tali perkawinan yang sah  sesuai  dengan  hukum  positif  dan  hukum  adat  di  Indonesia.  Tujuan  dari  pengangkatan  ini untuk  meneruskan  garis  keturunan  dari  orang  yang  telah  mengangkatnya.  Anak yang  diangkat diutamakan berjenis kelamin laki-laki dikarenakan sesuai dengan sistem kekeluargaan patrilineal.
Mengangkat  anak  adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang  mengambil  anak  orang  lain  ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang mengangkat dengan orang yang diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. (Windia, 1995)
Pengertian  pengangkatan  anak  menurut  hukum  adat  Bali  pada  dasarnya  adalah  sama  dengan pengertian pengangkatan anak dari pendapat kedua sarjana tersebut, yaitu mengangkat anak orang lain  dan  menempatkannya  sebagai  anak  kandung  dengan  tujuan  melanjutkan keturunan  dari  si pengangkat. Menurut (Windia, 1995)
Hukum adat waris ditinjau sejauh ini masih sangat besar terpengarus oleh prisnsip garis keturunan,  seperti  yang  kemukakan  oleh  V.E  KORN  yang  menjabarkan  bahwa  pewarisan merupakan  hal  yang  paling  sukar  dari  hukum  adat  yang  berlaku  di  Bali,  hal  ini  dikarenakan banyaknya terjadi perbedaan yang ada di setiap daerah dalam wilayah di daerah Bali (Desa Kala Patra), termasuk didalamnya mengenai harta benda yang diperbolehkan dalam warisan dan juga seberapa besar jumlah bagian yang didapatkan oleh ahli waris (Penetje, 2004) Sampai saat ini di Indonesia belum memiliki hukum yang secara khusus mengatur tentang hukum waris yang sifatnya nasional, maka dari itu dalam hal hukum waris Indonesia masih menganut tiga  sistem  dalam  hukum  waris  diantaranya,  sistem  hukum  waris  yang diatur  dalam  Kitab  UU Hukum Perdata,  Sistem  hukum  waris  berdasarkan  hukum  islam  dan  juga  Sistem  hukum waris yang sesuai dengan hukum adat setempat (Kansil, 2004)
Jika  dilihat  dari  ketiga  sistem  hukum  waris  yang  ada  di  Indonesia,  hukum  waris  yang masih digunakan di Bali khususnya di daerah Desa Adat Kerobokan adalah sistem waris menurut hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Di Bali anak laki-laki (purusa) merupakan anak yang memiliki peranan penting dalam ahli waris orang tuanya, hal ini sesuai dengan konsep patrilineal yang  dianut  di  daerah  Bali.  Jika  dalam  suatu  perkawinan  sebuah  keluarga  tidak  mendapatkan keturunan  anak  laki-laki  maka  keluarga  tersebut  dapat  menempuh  jalan  dengan  cara pengangkatan  anak  laki-laki.  Setelah  dilakukannya  pengangkatan  anak  maka  hak  dan  juga kewajiban krama adat atas orang tua angkatnya beralih sepenuhnya kepada anak angkat tersebut. Maka  kepastian  hukum  atas  anak  angkat  dalam  hal  pewarisan  sangat  dibutuhkan  agar  dapat menjaga hak serta menetapkan kewajiban yang harus dilakukan anak angkat terhadap orang tua yang mengangkatnya (Tafal, 1984)
Berdasarkan  pada  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  penulis  tertarik  mengakat  judul penelitian  ini:  “KEDUDUKAN  ANAK  ANGKAT  DALAM  SISTEM  PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DI DESA ADAT KEROBOKAN”

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut  dapat  dikaji  pokok  permasalahan  sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  hak  dan  kewajiban  anak  angkat  terhadap  orang  tua  angkatnya menurut hukum adat Bali?
2. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam pewarisan apabila orang tua angkatnya sudah memiliki anak laki-laki?

## II. METODE PENELITIAN
a. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan tipe penelitian yang di pakai dalam penulisan penelitian ini yaitu tipe penelitian hukum empiris, dimana peneliti secara langsung turun kelapangan untuk meneliti.
b. Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  dua  sumber  data  yakni,  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder.  Sumber  data  primer  mencakup  wawancara  langsung  dengan  narasumber,  sedangkan sumber data sekunder mencakup studi kepustakaan diantaranya buku, jurnal, kamus, artikel, dan peraturan perundang-undangan.
c. Lokasi Penelitian
Lokasi  Penelitian  dilakukan  di  Desa  Adat  Kerobokan,  Kecamatan  Kuta  Utara,  Kabupaten Badung-Bali.
d. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah dengan cara meneliti langsung ke  lapangan  (wawancara  dan  observasi)  sebagai  data  primer  dan  melakukan  telaah  pustaka sebagai data sekunder agar dapat mencukupi data primer.
e. Analisis Data
Setelah  semua  data  terkumpul  kemudian  dilaksanakan  pengolahan  data  secara  kualitatif  dan dianalisis menggunakan teknik deskritif analitis agar memperoleh data hukum yang benar serta akurat, dengan mengemukakan konsep-konsep umum yang rasional.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Bali
Pengangkatan  anak  biasanya  dilaksanakan  pada  pernikahan  pasangan  suami  istri  yang  tidak mampu  mempunyai  keturunan.  Orang  yang  dikatakan  berhak  melaksanakan  pengangkatan terhadap seorang anak adalah dua orang yang sudah terikat secara sah dalam tali perkawinan yang sah  sesuai  dengan  hukum  positif  dan  hukum  adat  di  Indonesia.  Tujuan  dari  pengangkatan  ini untuk  meneruskan  garis  keturunan  dari  orang  yang  telah  mengangkatnya.  Anak yang  diangkat diutamakan berjenis kelamin laki-laki dikarenakan sesuai dengan sistem kekeluargaan patrilineal.
Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang,  harta  benda  dan  barang  yang  tidak berwujud  benda  (immateriele goederen) dari satu angkatan manusia (generasi) kepada turunannya .(Soepomo, 2000) Hak-hak dan kewajibankewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Prodjodikoro, 1983).
Adapun menurut pandangan sarjana I Gede Pudja, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Waris Hindu  yang  diresipir  ke  dalam  Hukum  Adat  Bali  dan  Lombok”,  mengemukakan  bahwa  : Meninggalkan agama leluhur dianggap juga sebagai sebab lenyapnya kedudukan mereka sebagai ahli  waris,  kejadian  inipun  dapat  dianggap  sebagai  kejadian  durhaka  terhadap  leluhur,  karena sebagai  akibat  dari  meninggalkan  agama  yang  dianutnya  jelas  mereka  tidak  akan  dapat melaksanakan  kewajiban  sebagai  anak  atau  putra  terhadap  leluhurnya,  oleh  karena  itu menghalangi kedudukannya sebagai ahli waris .(Pudja, 1977)
Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang,  harta  benda  dan  barang  yang  tidak berwujud  benda  (immateriele goederen)  dari  satu  angkatan  manusia  (generasi)  kepada  turunannya  (Soepomo,  2000)Hak-hak dan kewajibankewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih (Prodjodikoro, 1983)
Surat  keterangan  pekerjaan  dan  penghasilan  dari  orang  tua  angkat  serta  surat  (akta) penyerahan anak dari orang tua kandung dari anak yang bersangkutan merupakan syarat mutlak untuk  dapat  melakukan  pengangkatan  anak  ((Meliala,  1982).  Berdasarkan  hasil  penelitian  di
lapangan pengangkatan anak yang dilakukan aleh masyarakat Desa Adat Bualu berdasarkan kata sepakat. dari kedua belah pihak baik dari keluarga angkat maupun keluarga kandung. Akibatnya dari kenyataan itu mereka tidak mempermasalahkan kedudukan si anak angkat dalam pewarisan walaupun  si  anak  angkat  bukan  dari  keluarga  purusa/predana  bahkan  anak  orang  lain. Dengan demikian  pengangkatan  anak  didasarkan  64  atas  perjanjian,  pengangkatan  anak  itu  ada  sejak dicapainya kata sepakat (Satrio, 2000 : 2.23).
Berdasarkan  Hukum  Adat  yang  berlaku  di  Bali  prosedur  dalm  pengangkatan  anak  dapat dijabarkan: (Susangga, 1998)
1. Diawali dengan musyawarah keluarga inti yaitu kedua orang yang ingin melakukan pengangkatan  anak.  Selanjutnya  dilakukan  rapat  dengan  keluarga  besar.  Apabila sudah  mendapatkan  kesepakatan  baik  dari  keluarga  inti  maupun  keluarga  besar, kemudian  dilakukan  pendekatan  terhadap  orang  tua  serta  keluarga  dari  anak  yang akan diangkat sebagai anak angkat.
2. Jika  sudah  berjalan  dengan  baik  maka  selanjutnya  akan  di  lakukan  pengumuman kepada masyarakat desa atau banjar. Tujuannya agar tidak ada warga masyarakat atau desa  yang  mentang  perihal  pengangkatan  anak  tersebut.  Maka  dari  itu,  anak  yang akan  diangkat  diwajibkan  dari  keturunan  keluarga  terdekat  atau  pasidikarya. Pasidikarya dibedakan menjadi tiga  yaitu pasidikarya waris (adanya hubungan saling mewaris),  pasidikarya  sumbah  (adanya  hubungan  garis  keturunan  leluhur),  dan pasidikarya idih pakidih (adanya keterkaitan dalam  tali perkawinan).
3. Jika  dari  keturunan  purusa  tidak  ada, bisa  diambil  dari  keturunan predana.  Namun apabila  dari  keturunan  purusa  maupun  predana  tidak  ditemukan  maka  bisa diusahakan  dari  keluarga  di  luar  namun  tetap  berada  dalam  satu  soroh.  karena pengangkatan anak tidak akan bisa dijalankan apabila tidak terdapat ikatan keluarga atau sekama-kama.
4. Anak yang akan di angkat di wajibkan berkeyakinan Hindu. Namun jika anak yang akan diangkat tidak berkeyakinan Hindu bisa saja akan berakibat adanya penolakan oleh  warga  desa  setempat,  karena  tujuan  utama  pengangkatan  anak  agar  bisa meneruskan hak serta kewajiban khususnya kewajiban dalam mengurus tempat suci atau pura.
5. Ritual  pamerasan  wajib  adanya  saksi  dari  pihak  keluarga  serta  perangkat  desa maupun  perangkat  banjar  adat.  Pelaksanaan  pengangkatan  anak  dikatakan  sah apabila telah terlaksananya upacara pamerasan.
6. Setelah upacara pamerasan selesai, selanjutnya dilakukan penyusunan surat sentana. Meskipun ini tidak menjadi syarat utama namun penyusunan surat sentana ini bisa digunakan  sebagai  alat  bukti  tertulis  setelah  terjadinya  pengangkatan  anak. Selanjutnya  menurut  awig-awig  Desa  Adat Kerobokan  tentang  pengangkatan  anak yaitu diatur pada pawos sebagai berikut :
a. Palet 3 indik sentana Pawos 68 angka 6 (Ra):
Sang ngamanggehang santana rajeg patut masadok ring prajuru banjar adat tur kelian banjar patut nyiarang ring banjar saha lantur ngaturang ring prajuru banjar utawi adat.
Artinya tentang pengangkatan anak :
a. Bagi  masyarakat  yang  mengubah  status  anak  perempuan  sebagai  purusa  wajib melaporkan  kepada  prajuru  adat  dan  kelian  banjar  dan  selanjutnya  kelian  banjar  wajib menginformasikan  kepada  warga  di  banjar  dan  selanjutnya  menginformasikan  kepada  prajuru banjar/adat.
b. Pawos 69 :
1) Ngamanggehang  santana  rajeg  patut  nganutin  dudonan,  mapracihna  antuk  artha brana pamerasan sane kasaksiang sekala-niskala.
2) Sapa  sira  ugi  krama  sane  pacang  ngidih  santana,  patut  masadok  ring  bendesa, sanistane asasih sadereng pamerasan.
3) Bendesa,  kawakilin  antuk  kelian-kelian  banjar  nyiarang  ring  banjar  adatnyane sowang-sowang,  tur  sapa  sira  ugi  tan  lila  mangda  nguningang  ring  bendesa, masengker kalih wuku sadurung pamerasan.
4) Prajuru minakadi bendesa patut digelis mawosin saha nibakang pamutus nepek ring catur dresta miwah pararem.
5) Prada sulur paperasane tan manut ring kecape ring ajeng, prajuru minakadi bendesa wenang ngadengang upacara paperasan, saha ngicen tuntunan, mangda babawosan sulur paperasan utwai wicaranya kapuputang rihin.
Artinya :
1) Dalam  melakukan  pelaksanaan  pengangkatan  anak  diwajibkan  sesuai  dengan prosedur yang ada, sebagai bukti bahwa pengangkatan anak disaksikan secara sekala- niskala.
2) Masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak wajib mengkoordinasikan ke bendesa adat, minimal satu (1) bulan sebelum dilaksanakan pengangkatan anak.
3) Bendesa  adat  yang  diwakili  oleh kelian  adat  di  masing-masing  banjar,  selanjutnya menginformasikan  kepada  masyarakat  dan  selanjutnya  bagi  warga  yang  keberatan agar  menyampaikan  kepada  bendesa  adat  dengan  batas  waktu  dua  (2)  minggu sebelum dilakukan pengangkatan anak.
4) Prajuru  adat  seperti  bendesa  adat  wajib  secepatnya  membahas  dan  memberikan keputusan yang sesuai dan mengikuti catur dresta atau pararem.
5) Apabila  proses  pengangkatan  anak  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  diatas,  prajuru dalam  hal  ini  bendesa  adat  berwenang  menunda  upacara  pengangkatan  anak, selanjutnya  memberikan  arahan  agar  proses  pengangkatan  anak  atau  kasusnya diselesaikan terlebih dahulu.
c. Pawos 70 (1):
Paperasan sane kapatut ring Desa Adat Kerobokan, ri sampune kacihnayang antuk :
a. Widhi Widhana pamerasan.
b. Kasaksinin antuk prajuru desa sane makelingang utawi ngilekitayang.
c. Kasiarang ring wawidangan desane.
Artinya  perihal  pengangkatan  anak  di  wilayah  Desa  Adat  Kerobokan,  dikatakan  benar  apabila memenuhi syarat berikut ini :
a. Adanya banten pamerasan.
b. Disaksikan oleh prajuru desa adat yang mengetahui tentang anak yang akan diangkat atau orang tua.
c. Diumumkan diwilayah desa.
Pawos 70 (2): Sane kapatut peras anggen santana kadi ring sor :
a. Jadma maagama Hindu.
b. Kulawarga  saking  purusa,  prade  tan  wenten kengin  saking  wadon  yening  taler  tan wenten wawu kengin sakama-kama.
c. Kautamayang saking waris pancer kapurusa.
d. Sinalih tunggil mawit saking kulawarga tunggal sanggah utawi mrajan, paibon lan dadia, utawi ngambil anak tios sakewanten sang maagama Hindu.
Artinya orang yang boleh diangkat sebagai anak angkat, seperti dibawah ini:
a. Anak yang beragama Hindu.
b. Berasal  dari  keluarga  laki-laki,  jika  tidak  ada  maka  bisa  di  ambil  dari  keluarga perempuan.  Jika  tidak  ada  dari  keluarga  kedua  belah  pihak  maka  bisa  diambil pengangkatan anak dari keluarga luar yang bukan dari keluarga pihak laki-laki dan perempuan.
c. Diutamakan dari garis keturunan laki-laki (purusa).
d. Salah satu berasal dari keluarga tunggal sanggah atau merajan, paibon atau dadia atau mengambil dari orang diluar sanggah atau merajan tetapi tetap anak yang beragama hindu.
Setelah  adanya  pengangkatan  anak  maka  timbul  perbuatan  hukum  yang  menyatakan bahwa  anak  yang  sudah  diangkat  secara  tidak  langsung  akan  terputus  hubungan  hukumnya dengan  orang  tua  kandungnya  sendiri.  Selain  terputusnya  hubungan  hukum,  terputus  pula  hak serta kewajiban anak tersebut kepada orang tua kandungnya serta beralih sepenuhnya terhadap orang tua yang mengangkat.
Adapun kewajiban-kewajiban anak angkat yaitu:
1. Wajib menjaga serta merawat orang tua angkatnya.
2. Turut serta didalam upacara ngaben orang tua angkatanya.
3. Ikut mengambil alih kewajiban orang tua angkatnya di dalam melaksanakan upacara yang dilakukan di keluarga maupun di desa.
4. Harus  ikut  ambil  bagian  menggantikan  orang  tua  angkatnya  didalam  hal pembangunan maupun pemeliharaan.
2. Subheading Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Apabila Orang Tua

## Angkatnya Sudah Memiliki Anak Laki-Laki
Menurut pandangan hukum adat Bali mengenai sistem pewarisan terhadap anak angkat perihal harta warisan orang tua angkatnya yang asalnya dari leluhur terdahulu yang berupa harta pusaka orang tua angkatnya ditentukan oleh persetujuan antara keluarga besar. Anak angkat di daerah Bali memiliki hak waris dari orang tua angkatnya serta dari orang tua kandungnya atau biasanya disebut dengan mabubun dua masaruran patomali yang mempunyai arti adanya  dua sumber mata air yang bisa didaapatkan dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya. Proses pengangkatan anak khususnya daerah Bali biasanya sering disebut dengan sentana rajeg. Sentana  rajeg  sebagaimana  dijelaskan  bahwa  harta  warisan  maupun  kekayaan  yang  diberikan yaitu pada saat pewaris masih hidup. Dapat dikatakan pula sentana rajeg merupakan warisan yang diberikan secara hibah. Hal ini biasanya diserahkan  selaku pertanda karena anak tersebut telah resmi  diangkat  oleh  orang  tua  angkatnya.  Soeripto  menjabarkan  bahwa  semua keluarga  Hindu Bali memiliki kekayaan atau harta keluarga yang biasanya bisa  berupa harta benda yang memiliki unsur nilai magis religius yakni yang berhubungan dengan keagamaan atau upacara keagamaan dan harta kekayaan yang tidak ada unsur nilai magis religius antara lain: harta  akaskaya, harta jiwadana, harta tetatadan dan harta druwa gabro.(Soeripto, 1973)
Bendesa Adat Kerobokan, A.A Putu Sutarja, S.H, M.H dalam wawancara pada tanggal 3 Juli 2022, menuturkan bahwa pada umumnya mengenai kedudukan sistem pewarisan anak angkat dikatakan  sama  dengan  anak  kandung  yang  dimana  anak  tersebut  berhak  atas  warisan  harta peninggalan  orang  tuanya  setelah  orang  tuanya  meningga.  Kondisi  ini  tidak  akan  berubah walaupun  setelah  adanya  pengangkatan  anak,  pasangan  suami  istri  dikaruniai  seorang  anak kandung. Di Desa Adat Kerobokan apabila terjadi setelah pengangkatan dilakukan pengangkatan anak mereka dianugrahi anak kandung, maka  anak angkat tetap  berkedudukan sebagai ahli waris orang  tua  angkatnya.  Meskipun  orang  tua  angkatnya  dianugrahi  anak  kandung  laki-laki,  tidak akan merubah kedudukan anak angkat tetap menjadi ahli waris yang sah dan sistem pewarisannya akan dibagi rata atau sesuai dengan wasiat orang tua.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  selaku  responden  I  Komang  Darnayasa  pada tanggal 18 Juli 2022 selaku masyarakat di Desa Adat Kerobokan yang melakukan pengangkatan anak,  dalam  penuturannya  awalnya  keluarga ini  sepakat  melakukan  proses  pengangkatan  anak dikarenakan  dalam  pernikahannya  yang  berlangsung  cukup  lama  namun  belum  dikarunia keturunan, sehingga sepakat mengangkat anak yang berasal dari garis keluarga purusa. Namun setelah kurang lebih 8 tahun resmi mengangkat anak, I Komang Darnayasa dikaruniai keturunan laki-laki dan ia menyamaratakan kewajiban serta hak anak angkat mauoun kedudukannya dalam hal  pewarisan  antara  anak  angkat  dengan  anak  kandungnya.  I  Komang  Darnayasa  belum melakukan pencatatan ke pengadilan atau permohonan secara administratif, karena beranggapan bahwa proses pengangkatan anak cukup dilakukan melalui prosesi adat setempat.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan  tersebut diatas dapat diambil simpulan sebagai berikut:
1. Hak  serta  kewajiban  anak  angkat  menurut  hukum  adat  yang  ada  di  Bali adalah  sama  dengan  hak  serta  kewajiban  anak  kandung,  yaitu  berhak mewarisi  harta  orang  tuanya  dan  berkewajiban  melakukan  dan menggantikan tugas orang tua terhadap krama desa adat. 2. Kedudukan  anak  angkat  dijadikan  sebagai  penerus  keturunan  dari  orang tua yang mengangkatnya serta anak yang diangkat berkedudukan sebagai ahli  waris  penuh  pada  orang  tua  angkatnya  serta  timbulnya  hubungan hukum yang memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
3. Saran
Dalam simpulan yang telah disampaikan dapat ditarik saran sebagai berikut:
2. Kepada  warga  masyarakat  yang  hendak  melakukan  pengangkatan  anak khususnya di Desa Adat Kerobokan dapat disebut sah berdasarkan dengan Hukum  Adat  yang  ada  di  Bali  melalui  upacara  pamerasan,  namum  tetap harus diteruskan dengan proses pembuatan surat penetapan agar ada bukti tertulis  yang  sah  dan  diikuti  dengan  penetapan  putusan  dari  Pengadilan Negeri  yang  dapat  menjamin  kepastian  dalam  hukum  untuk  anak  yang diangkat tersebut. 3. Bagi prajuru Desa Adat Kerobokan baik Bendesa adat beserta jajarannya hendaknya dalam proses serta ketentuan perihal pengangkatan anak tidak hanya  berpatokan  pada  Hukum  Adat,  namun  hendaknya  menselaraskan dengan hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Kansil, C. S. . (2004). “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.” Balai Pustaka.
Meliala, J. S. (1982). Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia . Tarsito. Penetje, G. (2004). “Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali”, . Kayumas Agung. Prodjodikoro, W. (1983). Hukum Warisan di Indonesia . Sumur. Pudja, I. G. (1977). Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu . Mayasari . Soepomo, R. (2000). Bab-bab Tentang Hukum Adat . Pradnya Paramita. Soeripto. (1973). , “Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Bali”, . Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
Susangga, I. (1998). “Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat”, . Awig-Awig Desa Adat Kerobokan. Tafal, B. (1984). “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari”, . Penerbit CV. Windia, I. W. (1995). Pembahasan Permasalahan Hukum .