## SISTEM KARANG MEMADU SEBAGAI BENTUK SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK POLIGAMI DI DESA ADAT PENGLIPURAN KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI

## ARTIKEL

## OLEH

## I WAYAN ENDRA IRAWAN
0914041029
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA

## SISTEM KARANG MEMADU SEBAGAI BENTUK SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK POLIGAMI DI DESA ADAT PENGLIPURAN KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI
Oleh: I Wayan Endra Irawan Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan e-mail: endrajambul@yahoo.ci.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  landasan  penerapan sanksi karang memadu di Desa Adat Penglipuran, dan bagaimanakah  penerapan sanksi  karang  memadu  dalam  mengantisifasi  perkawinan  poligami  di  Desa  Adat Penglipuran.  Data  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  menggunakan  beberapa metode, antara lain :1). Wawancara, 2). Pencatatan dokumen dan 3). Observasi. Penelitian  ini  menggunakan  rancangan  penelitian  deskriftif  kualitatif.  Penelitian ini dilakukan pada masyarakat desa pakraman Penglipuran di Kecamatan Bangli, Kabupaten  Bangli.  Informan  atau  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah masyarakat  Desa  Pakraman  Penglipuran  yang  terdiri  dari  :  1).Masyarakat  desa pakraman  Penglipuran,  2).  Bendesa  adat  desa  pakraman  Penglipuran,  3)  Jro Kubayan  desa  pakraman  Penglipuran.  Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini adalah  menggunakan  teknik purposive  sampel yaitu  penentuan  responden  sesuai dengan  tujuan.Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  :  1).  Landasan  penerapan sanksi  karang  memadu    menggunakan  beberapa  landasan  yang  nantinya  akan dijadikan pedoman atau acuan di dalam penerapannya. Adapun landasan tersebut diantaranya yaitu landasan yuridis (awig-awig), landasan sosiologis (masyarakat), landasan  relegius.  2).Proses  penerapan  sanksi  karang  memadu  di  desa  adat Penglipuran  itu  melalui  tiga  tahapan,  yaitu  tahapan  yang  pertama  adalah pemanggilan  pihak  yang  melakukan  tindakan  poligami  untuk  mendengarkan pemaparan  dari  beberapa  prajuru  adat  terkait  dengan  aspek-aspek  yang  ada  di dalam  sanksi  karang  memadu  yang  akan  diterimanya  nanti,  jika  yang bersangkutan  tetap  bersikukuh  pada  pendiriannya  tetap  ingin  berpoligami,  maka prajuru  adat  akan  melanjutkan  kedalam  tahapan  yang  kedua  yaitu  pembuatan gubug  untuk  menempatkan  keluarga  yang  berpoligami  tersebut  di  sebuah  areal yang  bernama  karang  memadu,jika  gubug  tersebut  sudah  selesai  di  buat,  maka akan  dilanjutkan  kedalam    proses  yang  ketiga  yaitu  penempatan  keluarga  yang berpoligami di gubug  yang sudah dibuatkan oleh warga desa adat penglipuran di areal karang memadu.
Kata Kunci : Sanksi Adat dan Tindak Poligami.

## ABSTRACT
This study aimed to determine whether sanctions reef runway in traditional village  forge  Penglipuran,  and  how  sanctions  mengantisifasi  coral  mixing  in polygamous marriages in the Village People Penglipuran. The data were collected using  several  methods,  including:  1).  Interview,  2).  Registration  documents  and 3). Observation. The study used a qualitative descriptive study. The research was conducted  in  rural  communities  in  the  District  pakraman  Penglipuran  Bangli, Bangli  district.  Informant  or  source  of  the  data  in  this  study  is  the  village  of Pakraman  Penglipuran  consisting  of:  1).  Society  Pakraman  Penglipuran,  2). Bendesa  custom  Pakraman  Penglipuran,  3)  Jro  Kubayan  Pakraman  Penglipuran. Determination of the informants in this study was purposive sampling techniques, namely the determination of the respondents according to the purpose. The results showed  that:  1).  The  foundation  of  the  reef  sanctions  mixing  using  several grounds  will  be  used  as  a  guide  or  reference  in  the  application.  The  foundation such  as  juridical  foundation  (awig  awig),  sociological  foundation    (people), relegius foundation.  2). Process of mixing rock sanctions in the traditional village Penglipuran it through three stages, the first  stage is  a call to  those who  commit acts  of  polygamy  to  listen  to  the  exposure  of  some  indigenous  prajuru  related aspects in the mixing rock sanctions to be received later, when it was still adamant in its stand still like polygamy, then prajuru custom will continue into the second stage of the manufacture of the hut to put a polygamous family is in an area called coral fuse, if the hut is finished created, it will be continued into the third process is  the  placement  of  a  polygamous  family  in  the  hut  that  has  been  made  by indigenous villagers in the area of the reef thing about mixing.
Key words : Customary Sanctions and Follow Polygamy.

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan  menurut  UU  No  1  tahun  1974  merupakan  suatu  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  kecil  yang  bahagia,  kekal  dan  sejahtera  berdasarkan ketuhanan  yang  maha  esa.  Selain  itu  perkawinan    juga  memiliki  arti  sebagai sebuah  pertalian  yang    syah  antara    seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan untuk waktu yang lama. Berdasarkan definisi perkawinan tersebut diatas, jelaslah bahwa  perkawinan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  eksistensi  hidup manusia yang didasari oleh nilai-nilai  yang luhur, hal ini disebabkan oleh karena perkawinan itu sendiri merupakan ikatan lahir batin serta atas anugrah dari Tuhan Yang maha Esa. (Sudiatmaka, 1974:47)
Di  dalam  menjalani  sebuah  mahligai  rumah  tangga  perkawinan  pastilah ada  yang  namanya  suatu  permasalahan-permasalahan  yang  muncul  dalam  waktu
tertentu. Salah satu bentuk permasalahan yang timbul di dalam suatu perkawinan adalah  datangnya    pihak  ketiga.  Datangnya  pihak  ketiga  dapat  menghadapkan seorang manusia untuk  memperisteri  lebih dari satu  atau  yang kita kenal  dengan sebutan  “poligami”  Poligami  merupakan  salah  satu  objek  dalam  lingkup  sosial. Seseorang  akan  membeda-bedakan  dalam  memberikan  persepsinya  terhadap poligami  hal  tersebut  disebabkan  oleh  adanya  pandangan  yang  berbeda  dalam menghadapi  poligami itu sendiri sehingga akan dapat  memberikan persepsi  yang berbeda pula terhadap  poligami seseorang dengan orang lain. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di dalam suatu perkawinan, menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 3 sudah berisi ketentuan hal-hal  yang menyebabkan seseorang melakukan tindak poligami, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :
1. Isteri tidak dapat melakukan kewajibannya
2. Isteri  cacat  badan  atau    memiliki  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat memberikan keturunan
Dalam  pasal  4  ayat  (1)  UU  Perkawinan  mengatur,  “Dalam  hal  seorang suami  akan  beristeri  lebih  dari  seorang,  sebagaimana  tercantum    dalam  pasal  3 ayat  (2)  Undang-undang  ini,  maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan  ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya .”
Jika  dikaji  melalui  hukum  adat,  memang  fenomena  poligami  juga  masih mengalami pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut disebabkan oleh karena adanya hukum  adat  lokal  yang  memperbolehkan  seseorang  melakukan  tindak  poligami, dan ada pula hukum adat lokal yang sangat melarang seseorang untuk melakukan tindak  poligami.  Khususnya  di  Bali  tepatnya  di  Desa  Penglipuran  memiliki sebuah  hukum  adat  yang  melarang  warganya  untuk  melakukan  tindak  poligami, karena  ada  sanksi  adat  yang  berlaku  disana  yang  bernama  “Sistem  Karang Memadu”.  Lelaki  Penglipuran  tidak  diperbolehkan  untuk  berpoligami  dan diharuskan  menerapkan  hidup  monogami  yakni  hanya  boleh  memiliki  seorang istri.
Berdasarkan  latar  belakang  seperti  yang  diuraikan  diatas,  maka  terdapat beberapa  permasalahan  yang  layak  dikedepankan,  yaitu:  Apakah  landasan penerapan sanksi karang memadu di Desa Adat Penglipuran? dan Bagaimanakah
penerapan  sanksi  karang  memadu  dalam  mengantisifasi  perkawinan  poligami  di Desa Adat Penglipuran?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  empiris,  yaitu  suatu  cara pendekatan  di  mana  gejala  yang  akan  diselidiki  telah  ada  secara  wajar  ( real situation ) (Mardalis, 1994:35).
Penentuan  subjek  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik Purposive Sampling . Purposive Sampling adalah penelitian berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk  penelitian.  Dalam  hal  ini,  yang  menjadi  subjek  penelitian  yaitu  : 1).Masyarakat  desa  pakraman  Penglipuran,  2).  Bendesa  adat  desa  pakraman Penglipuran, 3) Jro Kubayan desa pakraman Penglipuran.
Penelitian  ini  menggunakan  dua  sumber  data  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  adalah  data  murni  yang  diperoleh  secara  langsung  dari sumber  pertama  melalui  subjek  penelitian.  Sedangkan  Data  sekunder  ( secondary data )  adalah  data  yang  diperoleh  dari  sumber  kedua  secara  tidak  langsung, diperoleh  melalui  literatur-literatur  atau  dokumen-dokumen  (Netra  dalam Baktiyasa, 2000 : 52).
Sesuai  dengan  jenis  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini,  maka teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  metode  wawancara,  metode observasi, metode dokumentasi.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis data deskriptif kulitatif. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat  perbandingan  atau  menghubungkan  variabel  dengan  variabel  lainnya (Narbuko  dan  Achmadi,  2005:44).  Secara  spesifik  tahap  pengumpulan  data  dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi tahapan-tahapan yaitu:  (1)  pengumpulan  data;  (2)  reduksi  data;  (3)  penyajian  data;  (4)  Penarikan kesimpulan/verifikasi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1  Apakah  Landasan  Penerapan  Sanksi  Karang  Memadu  Di  Desa  Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli
Dalam  Penerapan  sanksi  karang  memadu  ini,  desa  adat  penglipuran menggunakan beberapa landasan  yang nantinya akan dijadikan sebagai  pedoman atau  acuan  baik  itu  secara  yuridis  maupun  non  yuridis  yang  tertuang  dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat desa adat penglipuran. Landasan  yang dijadikan pedoman  di  dalam  penerapan  sanksi  karang  memadu  di  desa  adat  penglipuran merupakan  suatu  dasar  yang  bersifat    mengikat  dan  sangat  sarat  akan  nilai-nilai budaya  maupun  magis  yang  tubuh  dan  berkembang  di  dalam  kehidupan masyarakat  desa  adat  penglipuran.  Adapun  beberapa  landasan  yang  digunakan oleh  warga  desa  adat  penglipuran  dalam  menerapkan  sanksi  karang  memadu  ini adalah sebagai   berikut :
1. Landasan yang pertama adalah landasan yuridis yaitu awig-awig
2. Landasan yang kedua adalah landasan sosiologis yaitu dari masyarakat
3. Landasan yang ketiga adalah landasan relegius
Di  bawah  ini  akan  di  jelaskan  tentang  ketiga  landasan  penerapan  sanksi karang memadu tersebut secara menspesifik yaitu sebagai berikut:
1. Landasan Yuridis (awig-awig)
Di  dalam  penerapan  sanksi  karang  memadu  terhadap  tindak  poligami tersebut,  menggunakan  landasan  yuridis  yaitu  awig-awig.  Adapun  awig-awig yang  mengatur  mengenai  sanksi  adat  ini,  yaitu  sesuai  dengan  keputusan  awig- awig  desa pakraman /desa  adat  Penglipuran  tertanggal  19  Agustus  1989.  Dalam awig-awig tersebut ada ditegaskan pada Sat Sargah (bab ke 5), Palet 1 (bagian 1) yang mengatur Indik Pawiwiwahan, yang berbunyi :
krama Desa Adat Penglipuran tan kadadosang madue istri langkung ring asiki,  yening  wenten  warga  desa  adat  lanang/wadon  ngemaduang,  keni  pidanda manut ring dresta.
Artinya warga desa adat penglipuran tidak diperbolehkan untuk  memiliki istri  lebih  dari  satu  (Poligami),  jikalau  ada  warga  desa  adat  penglipuran  yang berani  untuk  melakukan  tindakan  poligami  (memiliki  isteri  lebih  dari  satu  kali),
maka  warga  tersebut  akan  terkena  hukuman  atau  sanksi  adat  sesuai  dengan keputusan yang sudah tertuang di dalam awig-awig desa adat penglipuran.
Awig-awig  inilah  yang  dijadikan  sebagai  acuan  atau  dasar  hukum  bagi warga  desa  adat  penglipuran  di  dalam  menerapkan  sanksi  adat  karang  memadu terhadap tindak poligami. Jadi secara garis besar landasan yuridis (awig-awig) ini merupakan  suatu  landasan  yang  sangat  mengikat  bagi  setiap  warga  desa  adat penglipuran supaya selalu mentaati aturan atau awig-awig tersebut yang melarang warganya  untuk  memiliki  isteri  lebih  dari  satu  kali  atau  dengan  kata  lain melakukan tindakan poligami.
2. Landasan Sosiologis (masyarakat)
Penerapan  sanksi  karang  memadu  di  desa  adat  penglipuran  jika  di  tinjau dari  landasan  sosiologisnya  adalah  warga  desa  adat  penglipuran  memiliki  dua dasar  pemikiran  yang  sangat  finansial  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  atau landasan di dalam penerapan sanksi karang memadu. Adapun dua dasar pemikiran tersebut adalah:
A) Dasar  pemikiran  yang  pertama  adalah  karena  masyarakat  desa  adat penglipuran ingin menghormati dan menghargai kaum wanita. Dalam hal ini warga desa adat penglipuran  tidak ingin melecehkan harga diri seorang  perempuan,  karena  di  desa  adat  penglipuran  sangat memuliakan  kaum  wanita.  Bagi  warga  desa  adat  penglipuran  jika melakukan  poligami  itu  sudah  sama  dengan  melecehkan  kedudukan salah  satu  pihak  perempuan.  Sehingga  dengan  dasar  pemikiran tersebut  masyarakat  desa  adat  penglipuran  menerapkan  suatu  awig- awig yang tidak memperbolehkan warga laki-lakinya untuk memiliki isteri  lebih  dari  satu  atau  berpoligami  dimana  sanksi  tersebut  kita kenal dengan sanksi karang memadu.
B) Dasar  pemikiran  yang  kedua  adalah  karena  warga  desa  adat penglipuran  tidak  menginginkan  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga  (KDRT).  Pengertian  dasar  pemikiran  tersebut  adalah,  jika seseorang  ingin  melakukan  tindakan  poligami  secara  otomatis  orang tersebut  harus  memikirkan  kedepannya  tentang  kesejahteraan  yang
harus diberikan kepada masing-masing isterinya baik itu kepada isteri yang pertama, maupun isteri yang kedua.
Jika  dalam  hal  berpoligami  seorang  suami  tidak  bisa  berlaku adil  atau  tidak  bisa  memberikan  suatu  kesejahteraan  kepada  kedua isterinya,  maka  pasti  akan  terjadi  suatu  pertentangan-pertentangan yang nantinya akan bisa menjadi sebuah konflik dalam rumah tangga dimana  konflik  tersebut  kita  kenal  dengan  kekerasan  dalam  rumah tangga  (KDRT).  Oleh  karena  itulah  makanya  warga  desa  adat penglipuran  sangat  tidak  menginginkan  adanya  KDRT  dalam  rumah tangganya,  sehingga  masyarakat  penglipuran  membuat  awig-awig untuk melarang warga laki-lakinya untuk melakukan tindak poligami, demi  menciptakan  kesejahteraan  dan  menghindari  KDRT  di  dalam rumah tangga.
3. Landasan Relegius
Penerapan  sanksi  karang  memadu    jika    ditinjau  dari  sudut  pandang relegius,  maka  penerapan  sanksi  karang  memadu  tersebut  juga  berdasarkan  dua keyakinan masyarakat penglipuran yang sangat sarat akan nuansa magis. Adapun dua dasar penerapan sanksi karang memadu menurut asfek relegius adalah :
A).  Landasan  relegius  yang  pertama  adalah  penerapan  sanksi  karang memadu  ini  di  dasari  atas  keyakinan    masyarakat    desa  adat penglipuran  yang  menganggap  bahwasanya  perbuatan  poligami tersebut  merupakan  suatu  perbuatan  yang  sangat  kotor,  atau  istilah balinya  suatu  perbuatan  yang  bisa  menimbulkan kecuntakaan , kecuntakaan disini  disamping cuntaka bagi  keluarga  yang berpoligami secara mengkhusus, akan tetapi juga dapat menimbulkan kecuntakaan bagi  kesucian  pura  maupun  kesucian  desa  adat penglipuran secara umum.
Oleh karena itulah makanya bagi warga desa adat penglipuran sangat  melarang  warganya  untuk  melakukan  poligami,  dengan membut awig-awig  melarang warganya berpoligami dan menerapkan
sanksi  karang  memadu  sebagai  bentuk  sanksi  adat  terhadap  warga desa adat penglipuran yang berani melakukan tindakan poligami.
B).    Landasan  relegius  penerapan  sanksi  karang  memadu  yang  kedua yaitu,  penerapan  sanksi  karang  memadu  merupakan  penerusan kebudayaan  dari  para  leluhur  meraka  (Dresta  Kuna)  yang  berasal dari desa adat Bayung Gede. Arti dari landasan relegius yang kedua ini adalah kembali lagi kepada sejarah lahirnya desa adat penglipuran yang merupakan salah satu desa yang lahir pada abad ke 13, dimana pada  saat  itu  nenek  moyang  mereka  warga  desa  adat  Bayung  gede hijeriah  ke  daerah    Bangli  tengah.  Bentuk  keterkaitan  antara penerapan sanksi karang memadu dengan  sejarah lahirnya desa adat penglipuran  terletak  pada  arti  kata  “Penglipuran”  yang  berasal  dari kata  “Pengeling”  yang  berarti  ingat  dan  “Pura”  yang  dalam  hal  ini berarti  tanah  kelahiran  (Leluhur).  Oleh  karena  itu  tempat  ini  sangat berarti  sejak  leluhur  mereka  datang  dari  desa  Bayung  Gede  ke Penglipuran  yang  jaraknya  cukup  jauh,  sehingga  masyarakat Penglipuran  mendirikan  pura  yang  sama  sebagaimana  yang  ada  di desa  Bayung  Gede.  Dalam  hal  ini  berarti  masyarakat  Penglipuran masih  mengenal  asal  usul  mereka  atau  mereka  tetap  menghormati leluhurnya yang berasal dari desa Bayung Gede.
Sehingga  karena  selalu  ingat  pada  leluhur  mereka  yang berasal dari desa adat Bayung Gede maka desa adat Penglipuran juga menerapkan sanksi karang memadu sebagai suatu bentuk sanksi adat terhadap  tindak  poligami  secara  turun  temurun,  karena  dulunya sanksi  karang  memadu  itu  merupakan  sebuah  sanksi  yang  di terapkan  di  desa  adat  Bayung  gede  atau  ditempat  leluhur  desa  adat Penglipuran  jauh  sebelum  adanya  desa  adat  Penglipuran.  Oleh karena  itulah  penerapan  sanksi  karang  memadu  di  desa  adat penglipuran  sarat  akan  nuansa  magis/relegiusitas  yang  tinggi  sebab penerapan  sanksi  karang  memadu  ini  merupakan  suatu  bentuk penghormatan/penghargaan  dan  penerusan  kebudayaan  nenek
moyang  atau  leluhur  mereka  yang  berasal  dari  desa  adat  Bayung Gede, (Dresta Kuna).
3.2 Bagaimanakah    Penerapan  Sanksi  Karang  Memadu  Dalam Mengantisifasi  Perkawinan  Poligami  Di  Desa  Adat  Penglipuran,

## Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli
Proses  penerapan  sanksi  karang  memadu  di  desa  adat  Penglipuran  sesuai yang    peneliti  dapatkan  dari  hasil  wawancara  dengan  Jro  Kubayan  Mucuk  pada tanggal  25  Desember  2012  beliau  merupakan  seorang Kubayan dan  boleh  juga dikatakan sebagai salah satu tetua (penglingsir)  di desa adat Penglipuran. Beliau mengatakan :
Bahwa, Proses penerapan sanksi karang memadu di desa adat Penglipuran itu  ada  tiga  proses  yang  harus  ditempuh  sampai  sanksi  karang  memadu  tersebut benar-benar  bisa  di  kenakan  kepada  seseorang  yang  melakukan  tindakan poligami. Adapun tiga proses tersebut adalah sebagai berikut :
1. Proses  yang  pertama  adalah  dengan  cara  memanggil  pihak  yang melakukan  tindakan  poligami  untuk  melakukan  mediasi  dan memberikan  yang  bersangkutan  pemahaman  awal  tentang  sanksi karang memadu  yang nantinya akan dikenakan kepada mereka selaku orang  yang  sudah  melanggar  awig-awig  desa.  Dalam  proses  ini beberapa  prajuru  adat  akan  memberikan  pemahaman  awal  tentang sanksi  karang  memadu  kepada  yang  bersangkutan,  bahwa  menjalani sanksi  karang  memadu  itu  tidaklah  mudah,  karena  orang  yang dikenakan  sanksi  karang  memadu  harus  menanggung  konsekuensi sebagai berikut :
a) Pernikahannya  keduanya  tidak  akan  pernah  disakralkan oleh seorang Kubayan dan tidak dianggap sah secara adat.
b) Seseorang  yang  dikenakan  sanksi  karang  memadu  tidak boleh  masuk  keareal  pura  untuk  melakukan  suatu  bentuk persembahyangan.
c) Sanksi  karang  memadu  yang  dikenakan  berlaku  secara turun temurun kepada keluarga yang berpoligami.
d) Keluarga  yang  berpoligami  tidak  boleh  kaeral  desa  akan tetapi  keluarga  yang  melakukan  poligami  itu  hanya  boleh keluar hanya sebatas di areal nista mandala karena keluarga yang  berpoligami  itu  merupakan  keluarga  yang  kotor sehingga  tidak  boleh  masuk  keareal  madya  mandala ataupun utama mandala.
Setelah  pemaparan  tersebut  selesai  maka  prajuru  adat  akan  menanyakan kepada  pihak  yang  bersangkutan  tentang  siap  atau  beraninya  menanggung  dan menjalani  sanksi  karang  memadu  tersebut.  Akan  tetapi  jika  pihak  yang bersangkutan tetap bersikukuh pada pendiriannya akan tetap melakukan poligami maka proses penerapan sanksi yang kedua adalah :
2. Proses  penerapan  sanksi  karang  memadu  yang  kedua  adalah  karena pihak yang bersangkutan tetap bersikukuh akan pendiriannya untuk tetap melakukan tindakan poligami, maka pihak  tersebut  sudah siap untuk  menerima  konsekuansi  terkena  sanksi  karang  memadu. Karena pihak yang bersangkutan sudah siap menerima sanksi, maka warga  akan  membuatkan  rumah  di  pekarangan  karang  memadu tersebut  sebagai  tempat  tinggal  keluarga  yang  melakukan  tindakan poligami tersebut.
3. Proses  penerapan  sanksi  karang  memadu  yang  ketiga  adalah menempatkan  keluarga  yang  melakukan  poligami  di  rumah  yang berada di karang memadu sebagai tempat tingga mereka secara turun temurun.
Karena begitu beratnya sanksi karang memadu tersebut, maka sampai saat ini  masyarakat  desa  adat  penglipuran  tidak  ada  yang  berani  untuk  melanggar awig-awig  tersebut  atau  tidak  berani  melakukan  tindakan  poligami.  Ketaatan masyarakat  desa  adat  penglipuran  untuk  mematuhi  peraturan  tidak  boleh berpoligami di dasari atas beberapa keyakinan yang ada di dalam setiap diri warga desa adat penglipuran.
Berdasarkan  keterangan  yang  peneliti  dapatkan  dari  hasil  (wawancara dengan  salah  satu  penduduk  desa  adat  penglipuran  bapak  I  Wayan  Nyamod), beliau mengatakan bahwasanya ketaatan dirinya yang selalu mematuhi awig-awig
tidak  boleh  melakukan  tindakan  poligami  itu,  karena  di  dasari  atas  beberapa keyakinan, adapun keyakinan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Alasan  ketaatan  yang  pertama  adalah  karena  sebagai  warga  desa  adat penglipuran  sudah  sangat  jelas  wajib  hukumnya  untuk    mentaati    aturan atau  awig-awig  yang  sudah  di  sepakati  dan  di  terapkan  oleh  krama  desa adat penglipuran.
2. Alasan  ketaatan    yang  ke  dua  adalah  karena  takut  jika  melanggar  awig- awig  (melakukan  poligami)  maka  kesakralan  perkawinan  keduanya  tidak akan pernah di selesaikan oleh Jro Kubayan.
3. Alasan  ketaatan  yang  ke  tiga  adalah  karena  takut  jika  melanggar  awig- awig  (melakukan  poligami)  maka  akan  di  kucilkan  atau  istilah  balinya kasepekang dan di tempatkan di karang memadu.
4. Alasan ketaatan  yang ke empat adalah karena takut  jika melanggar awig- awig  (melakukan  poligami)  maka  ruang  gerak  atau  interaksi  sosialnya dengan  masyarakat  akan  dibatasi  dan  tidak  boleh  melewati  batas  bale kulkul yang berada di bagian tengah desa adat penglipuran.
5. Alasan  ketaatan  yang  ke  lima  adalah  karena  takut,  jika  melanggar  awig- awig  (melakukan  poligami),  maka  tidak  akan  di  ijinkan  masuk  ke  areal pura untuk melakukan persembahyangan.
6. Alasan ketaatan  yang ke enam  adalah karena takut,  jika melanggar awig- awig  (melakukan  poligami),  maka  sanksi  karang  memadu  yang  akan  di kenakan  nantinya  akan  berlaku  secara  turun  temurun  tanpa  pengecualian apapun.
7. Alasan  ketaatan  yang  ke  tujuh  adalah  karena  takut,  jika  melanggar  awig- awig  (melakukan  poligami),  maka  secara  jelas  dirinya  akan  membuat suatu  bentuk  kekotoran/ kecuntakaan bagi  keluarganya  sendiri,  dan kecuntakaan bagi kesucian pura dan kesucian desa adat penglipuran secara umum.
8. Alasan  ketaatan  yang  ke  delapan  adalah  karena  takut,  jika  melanggar awig-awig (melakukan poligami), maka  dirinya sama dengan sudah tidak menghormati  kebudayaan  dari  nenek  moyangnya  atau  leluhurnya  yang berasal dari desa adat bayung gede.
Beberapa  alasan  ketaatan  tersebutlah  yang  menyebabkan  sampai  saat  ini belum  ada  satupun  masyarakat  desa  adat  penglipuran  yang  berani  untuk melakukan  tindakan  poligami.  Sehingga  karang  memadu  yang  dijadikan  sebagai tempat  untuk  mengucilkan  warga  desa  adat  penglipuaran  yang  melakukan poligami  sampai  saat  ini  belum  pernah  ada  yang  menempati  dan  hanya  tetap sebagai lahan yang kosong dan hanya di tumbuhi oleh ilalang dan beberapa pohon pisang dan bambu.
Oleh  karena  itu  ,  maka  tujuan  diterapkannya  sanksi  karang  memadu sebagai    suatu  bentuk  sanksi  adat  untuk  meminimalisir  tindak  perkawinan poligami  sangat  bermanfaat  bagi  desa  adat  penglipuran  untuk  menghindari terjadinya  perkawinan  poligami,  sebab  jika  dilihat  dari  segi  ketaatan  atau kepatuhan warga desa adat penglipuran  yang dari awal dibuatnya sanksi tersebut sampai  saat  sekarang  ini  belum  pernah  sama  sekali  ada  yang  berani  untuk melanggar awig-awig tersebut (melakukan perkawinan poligami).

## 3.3 PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  terbukti bahwa proses diberlakukannya sanksi karang memadu di desa pakraman /desa adat Penglipuran  melalui  tahapan  panjang/melalui  berbagai  tahapan,  yaitu  dari  proses yang  pertama  yaitu  pemanggilan  pihak  yang  melakukan  tindakan  poligami, kemudian  proses  yang  kedua  yaitu  pembuatan  gubug  untuk  pelaku  tindak poligami, sampai proses yang terakhir atau ketiga yaitu penempatan keluarga yang melakukan  tindakan  poligami.  Pernyataan  seperti  hal  tersebut  di  atas  tampaknya membenarkan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Koti,  (2002  :  32)  yang menyatakan  bahwa “Tidak mudah sesungguhnya menjatuhkan sanksi adat itu.
Diantara  sanksi  adat  yang  lain,  khususnya  di  desa pakraman /desa  adat Penglipuran pemberian sanksi karang memadu inilah  yang dianggap paling tepat untuk  warga  yang melanggar awig-awig (melakukan tindakan poligami),  dimana awal dalam proses penerapan sanksi karang memadu ini yaitu pemanggilan pihak yang  melakukan  tindakan  poligami,  untuk  mendengarkan  berbagai  pemaparan dari  beberapa  prajuru  adat  tentang  beratnya  sanksi  yang  akan  diterimanya  nanti dan  berbagai  spekulasi  yang  ada  di  dalam  rentetan  sanksi  karang  memadu  yang harus di jalani oleh si pelaku poligami, jika si pelaku poligami tetap kukuh akan
tetap  melakukan  tindakan  poligami  tanpa  mau  untuk  menceraikan  salah  satu isterinya maka barulah bisa proses yang kedua dilakukan yaitu pembuatan gubug, dan  proses  yang  ketiga  penempatan  keluarga  yang  berpoligami  di  gubug  yang sudah dibuatkan oleh warga di sebuah lahan yang bernama “Karang Memadu”. Itu sebabnya, untuk menjatuhkan keputusan berat ini, prajuru mesti melewati tahapan panjang di dalam penjatuhan dan penerapan sanksi karang memadu tersebut.
Proses  pengambilan  keputusan  sanksi  karang  memadu  tersebut  tidak terlepas  dari  adanya  musyawarah  melalui  paruman  seluruh  krama  desa pakraman /desa  adat  Penglipuran  bersama-sama  dengan  pihak-pihak  yang berwenang  dalam  hal  ini  adalah  prajuru  desa pakraman /desa  adat,  dengan  tetap berpedoman pada awig-awig yang telah disepakati bersama. Pada dasarnya hal ini sangatlah  sesuai  dengan  rumusan  hasil  Keputusan  Majelis  Pembina  Lembaga Adat  (MPLA)  Bali  ke-18  tanggal  20  maret  1998,  yang  isinya  sebagai  berikut  : “Sanksi  adat  di  Bali  adalah    sanksi  yang  dijatuhkan  melalui  paruman  desa  atau banjar  atas  pelanggaran  terhadap  awig-awig  dan  pararem  yang  telah  disepakati bersama”.
Peranan  para  tetua, pamucuk banjar  atau sulinggih sangat  membantu seorang  bendesa  adat  dalam  mengambil  keputusan,  sekaligus  menghindari pengambilan  keputusan  secara  sepihak.  Adanya  pertimbangan  para  tetua, pamucuk banjar  adalah  satu  keharusan  untuk  diperoleh  kelian/bendesa  adat. Sanksi  karang  memadu,  sebagaimana  sanksi  adat  lainnya  adalah  satu  warisan. Tidak  mungkin  dipahami  sendiri.  Karenanya  perlu  juga  meminta  pertimbangan sulinggih.
Jika ditinjau dari pentingnya sanksi adat karang memadu ini diterapkan di desa pakraman /desa  adat  Penglipuran,  tampaknya  adanya  sanksi  ini  dipandang sangat  penting  diterapkan  di  desa pakraman /desa  adat  Penglipuran.  Sanksi  ini dianggap  perlu  diterapkan  di  desa  adat  Penglipuran  karena  guna  untuk mengantisifasi  terjadinya  tindakan  perkawinan  poligami.  Jika  dilihat  dari  segi perubahannya, sanksi adat karang memadu ini dari awal diberlakukannya sampai saat  sekarang  ini  belum  pernah  mengalami  suatu  bentuk  perubahan,  walaupun sanksi  karang  memadu  ini  sekarang  tengah  berada  di  dalam  era  globalisasi  akan
tetapi  eksistensi  sanksi  karang  memadu  ini  tetap  terjaga  dan  masih  diterapkan sampai saat sekarang ini oleh warga desa adat Penglipuran.
Sehingga  penerapan  sanksi  karang  memadu  ini  benar-benar  dapat memberikan  suatu  pelajaran  yang  sangat  berharga  bagi  masyarakat  penglipuran, salah  satunya  adalah  warga  desa  adat  penglipuran  sudah  mampu  untuk  mentaati aturan  hukum  yang  berada  di  lingkungan  desa  adatnya  sendiri  dalam  cakupan yang  khusus.  Pernyataan  tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  yang  dikemukakan oleh Windia, (2002 :37) menyatakan bahwasanya “sanksi adat dapat menciptakan masyarakat  menjadi  taat  hukum  ditengah-tengah  lemahnya  penegakan  hukum dinegara ini pada umumnya”.

## 4. SIMPULAN
Sesuai dengan pembahasan pokok permasalahan tersebut diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa  Landasan penerapan sanksi karang memadu di desa adat  Penglipuran  menggunakan  beberapa  landasan  atau  acuan,  adapun  landasan tersebut  adalah  yang  pertama  adalah  landasan  yuridis  (awig-awig),  yang  kedua adalah  landasan  sosiologis  (masyarakat),  dan  yang  ketiga  adalah  landasan relegius.  Proses  penerapan  sanksi  karang  memadu  di  desa  adat  penglipuran dilakukan  melalui  tiga  tahapan  yaitu  tahapan  yang  pertama  adalah  tahap pemanggilan  pihak  yang  melakukan  tindakan  poligami  untuk  mendengarkan pemaparan  dari  beberapa  prajuru  adat  terkait  dengan  beratnya  sanksi  adat  yang akan  diterimanya  dan  beberapa  spekulasi  yang  ada  di  dalam  rentetan  sanksi karang  memadu  tersebut  yang  harus  ditanggung  oleh  si  pelaku  tindak  poligami. Jikalau si pelaku tidak mengindahkan pemaparan dari pihak prajuru atau si pelaku tindak  poligami  itu  tetap  bersikukuh  untuk  melakukan  tindakan  poligami,  tanpa mau  untuk  menceraikan  salah  satu  isterinya,  maka  warga  desa  adat  penglipuran akan  melanjutkan  proses  penerapan  sanksi  ini  kedalam  proses  yang  kedua  yaitu pembuatan  gubug  untuk  keluarga  yang  melakukan  tindakan  poligami,  disini warga akan membuatkan sipelaku poligami sebuah gubug sebagai tempat tinggal mereka nantinya di sebuah lahan yang bernama “karang memadu”, setelah warga selesai  membuat  gubug,  maka  sampailah  pada  proses  yang  ketiga  atau  yang terakhir yaitu penempatan keluarga pelaku tindak poligami tersebut di gubug yang sudah dibuatkan oleh warga di areal karang memadu tersebut.
Berdasarkan  temuan-temuan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  dapat menyampaikan  beberapa  saran,  yaitu  masyarakat  desa pakraman /desa  adat Penglipuran  agar  tidak  melakukan  tindakan  poligami.  Sebab  apabila  berani melakukan  tindakan  poligami,  maka  sanksi  yang  akan  diterima  sangatlah    berat yaitu akan dikucilkan di sebuah tempat yang bernama karang memadu, dan ruang gerak  interaksi  sosialnya  pun  akan  dibatasi  sehingga  tidak  akan  ada  masyarakat lain yang mau untuk berinteraksi dengan si pelaku tindak poligami tersebut. Maka dari itu penulis harapkan masyarakat desa pakraman /desa adat Penglipuran harus mentaati  awig-awig  yang  berlaku  serta  dengan  diterapkannya  sanksi  adat  ini hendaknya  dimaknai  sebagai  suatu  tindakan  di  dalam  menjaga  harmonisasi kehidupan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Desa Pakraman Penglipuran. 1989. Awig-Awig Desa Pakraman Penglipuran.
Mardalis. 1994. Metode Peneltian Suatu Pendekatan Proposal . Surabaya: Usaha Nasional.
Narbuko, Cholid dan  H. Abu Achmadi. 2005. Metodologi Penelitian . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Netra, 1974, Metode Penelitian , Singaraja : Biro Penelitian FKIP Unud Singaraja
Sudiatmaka  Ketut,  1994, Pokok-Pokok  Hukum  Adat  dan  Hukum  Adat  Bali , Singaraja : STKIP Negeri Singaraja.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
Windia, Wayan. 1994. Meluruskan Awig-Awig Yang Bengkok . Denpasar :BP.
Windia,  Wayan.  1997. Penuntun  Penyuratan  Awig-Awig .  Denpasar  :  Upada Sastra.