Journal of Business and Information Systems Vol. 3, No. 2, December (2021) www.thejbis.org DOI : 10.36067/jbis.v3i2.106 ISSN:2685-2543
Accepted, October 2021
Revised, November 2021
Published, December 2021

## Program kredit ultra mikro dan kemiskinan
di Jawa Tengah pada masa pandemi
1,*) Suparjito
2) Meilena Sarmilasari
3) Lu’lu’ Purwaningrum
1,2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Jawa Tengah, Kemenkeu RI
3) Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
* Corresponding author: jito.pdie.uns@gmail.com
Abstrak: This  study  focuses  on  the  role  of  financing  the  ultra  microprogram  (UMi)  to support government programs in poverty alleviation. There are two analyzes used: first descriptive analysis, which compares the number of micro-enterprises with the number of poor people in Central Java. Second, statistical analysis of Pearson correlation measures the  correlation  between  the  number  of  micro-entrepreneurs,  the  amount  of  ultra-micro credit  financing  disbursement,  the  number  of  poor  people,  and  indicators  related  to poverty. The results of the descriptive analysis show that before the covid-19 pandemic, the  average  percentage  of  micro-enterprises  and  the  number  of  poor  people  was  4.09 percent.  In  comparison,  during  the  covid-19  pandemic,  the  average  was  5.40  percent. Pearson  correlation  statistical  analysis  shows  that  the  number  of  customers  and  the distribution of ultra-micro credit strongly correlate with the number of poor people. The number  of  poor  people  has  a  strong  correlation  with  life  expectancy  and  an  average length of schooling. It has a reasonably strong correlation with other indicators related to  poverty  both  before  the  2019  COVID-19  pandemic  and  during  the  2020  COVID-19 pandemic .
Keyword : Microfinance; Poverty; Pearson correlation; Ultra mikro

## 1. Pendahuluan
Di  belahan  dunia  manapun,  kemiskinan  merupakan  permasalahan  yang  masih  terus menjadi  perhatian  untuk  dicarikan  jalan  keluarnya.  Indonesia  sebagai  negara  dengan sumber  daya  alam  yang  berlimpah  juga  mengalami  permasalahan  terkait  dengan kemiskinan ini. Persentase penduduk miskin di Indonesia masih berada di seputar angka 10% dalam 5 tahun terakhir. Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia juga mengalami hal yang sama, bahkan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah  pada  tahun  2020  meningkat  menjadi  11,84  %  dari  tahun  sebelumnya  yaitu sebesar 10,80 %. Berikut ini angka kemiskinan di Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2016-2020.
Tabel 1. Penduduk Miskin di Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020
Wilayah 2016 2017 2018 2019 2020 Prov. Jawa Tengah 13,27 13,01 11,32 10,80 11,84 Indonesia 10,86 10,64 9,82 9,41 10,19 Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka (2021)
Journal of Business and Information Systems, Vol. 3, No. 2, December  (2021)
Angka  kemiskinan  yang  berada  di  kisaran  10  %  ini  tentunya  memerlukan kebijakan  dari  pemerintah  yang  dilakukan  secara  sistematis,  terencana  dan  bersinergi dengan  pelaku  usaha  serta  masyarakat  untuk  mengurangi  dan  menekan  angka kemiskinan  menjadi  serendah  mungkin  dan  meningkatkan  derajat  kesejahteraan masyarakat.  Diantara  kebijakan  yang  ditempuh  oleh  Pemerintah  Pusat  dalam menanggulangi  kemiskinan  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang didukung  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  berupa  Peraturan  Gubernur Jawa  Tengah  Nomor  60  Tahun  2019  tentang  Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2019-2023.  Salah  satu  strategi  percepatan penanggulangan  kemiskinan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  mengembangkan  dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil.
Pemerintah  mengatur  lebih  lanjut  kebijakan  pemberdayaan  ultra  mikro  tersebut melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  95/PMK.05/2018  tentang  Pembiayaan Ultra  Mikro  yang  diubah  lebih  lanjut  menjadi  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 193/PMK.05/2020  tentang  Pembiayaan  Ultra  Mikro  (UMi).  Peraturan  Menteri Keuangan  tentang  pembiayaan  ultra  mikro  ini  merupakan  program  tahap  lanjutan  dari program  bantuan  sosial  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemandirian  usaha  dengan target  sasaran  para  pelaku  usaha  mikro  yang  berada  di  lapisan  terbawah  serta  belum dapat mengakses fasilitas pembiayaan perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemberian  UMi  diharapkan  mampu  berkontribusi  terhadap  penurunan  kemiskinan, terutama  dengan  adanya  pandemi  covid-19  yang  berdampak  signifikan  terhadap kenaikan  tingkat  kemiskinan  di  Jawa  Tengah.  Selain  itu,  dengan  adanya  pembiayaan UMi  dapat  meringankan  beban  pengeluaran  masyarakat  terutama  pelaku  usaha  mikro baik didaerah pedesaan maupun perkotaan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  menggunakan  data penyaluran kredit ultra mikro, jumlah kemiskinan, rata-rata pengeluaran perkapita, rata- rata  pengeluaran  perkapita  makanan  dan  rata-rata  pengeluaran  perkapita  bukan makanan. Tujuan penelitian ini adalah ntuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai  korelasi  antara  penyaluran  kredit  UMi  dengan  jumlah  kemiskinan, kemiskinan dengan jumlah rata-rata pengeluaran  perkapita, kemiskinan  dengan jumlah rata-rata  pengeluaran  perkapita  makanan,  dan  kemiskinan  dengan  jumlah  rata-rata pengeluaran  perkapita  bukan  makanan  sebelum  dan  selama  pandemi  covid-19  di Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

## 2.1. Kemiskinan
Tujuan  utama  dan  ukuran  dalam  pembangunan  menurut United  Nation  Development Program (UNDP,  2006)  adalah  berkurangnya  tingkat  kemiskinan  dan  keberhasilan dalam  melaksanakan  program  pengentasan  kemiskinan. Spicker  (2007) membuat
Journal of Business and Information Systems, Vol. 3, No. 2, December  (2021)
kategori kemiskinan menjadi tiga kategori besar, yaitu kondisi material, posisi ekonomi dan  posisi  sosial.  Ketiga  konsep  kemiskinan  tersebut  disarikan  dari  berbagai  pendapat para  ahli  serta  konsep  kemiskinan  yang  memiliki  berbagai  makna  yang  berbeda. Kategori  pertama  yang  menyatakan  bahwa  kemiskinan  terkait  dengan  konsep  material mengandung  makna  bahwa  masyarakat  menjadi  miskin  karena  tidak  memiliki  sesuatu yang  dibutuhkan  atau  tidak  memiliki  sumber  daya  untuk  memperoleh  sesuatu  yang dibutuhkan  tersebut.  Dalam  hal  ini  kemiskinan  secara  sederhana  dapat  didefinisikan sebagai  kondisi  kekurangan  material,  baik  itu  berupa  barang  atau  layanan  yang dibutuhkannya.  Kategori  kedua  menyatakan  bahwa  konsep  kemiskinan  berkaitan  erat dengan  posisi  ekonomi  yang  mengandung  makna  bahwa  tingkat  pendapatan  sering digunakan  sebagai  pendekatan  untuk  mengukur  kemiskinan.  Atau  dengan  kata  lain dapat didefinisikan bahwa kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang rendah. Kategori ketiga  menyatakan  bahwa  konsep  kemiskinan  berkaitan  erat  dengan  kondisi  sosial. Dalam  hal  ini  terdapat  kelas  masyarakat  miskin  yang  ditentukan  berdasarkan  posisi ekonomi, peran sosial dan pekerjaannya. Kelas masyarakat miskin ini dijadikan sebagai obyek  penerima  manfaat  sosial  sebagai  konsekuensi  atas  kekurangan  sarana  yang mereka miliki (Spicker, 2007) .
Bank  Dunia  membuat  kriteria  ukuran  kemiskinan  yang  banyak  digunakan  oleh negara-negara  berkembang  yaitu  ukuran  kemiskinan  absolut.  Ukuran  kemiskinan absolut  ini  dibuat  berdasarkan  jumlah  pendapatan  yang  diperoleh  masyarakat,  dan merupakan  salah  satu  indikator  penting  dalam  menilai  keberhasilan  pembangunan ekonomi  serta  menjadi  acuan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dalam  mengukur  tingkat kemiskinan (Musiyam, 1992) .
Ukuran  kemiskinan  absolut  ini  mendapatkan  banyak  kritikan  dari  para  ahli ekonomi,  dan  pada  tahun  1990-an, United  Nation  Development  Programme (UNDP) dibawah  kepemimpinan  Mahbub  Ul  Haq,  seorang  ekonom  berkebangsaan  Pakistan memperkenalkan  ukuran  kemiskinan  melalui  pendekatan Human  Development yang dibuat  dalam  bentuk  formula  Indeks  Pembangunan  Manusia  ( Human  Development Inndex )  dan  Indeks  Kemiskinan  Manusia  ( Human  Poverty  Index ).  Pendekatan  ukuran kemiskinan  yang  digunakan  oleh  UNDP  lebih  komprehensif  dibandingkan  ukuran kemiskinan  absolut  yang  dibuat  oleh  Bank  Dunia.  UNDP  memberikan  ukuran kemiskinan  bukan  hanya  berdasarkan  pendekatan  ekonomi  semata,  melainkan  juga menggunakan pendekatan pendidikan  (angka melek huruf), dan pendekatan Kesehatan yaitu angka harapan hidup (Suryawati, 2005) .
Suparlan (1995) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan kondisi suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu standar hidup yang berada pada tingkatan kekurangan materi  pada  sejumlah  atau  segolongan  orang  dibandingkan  dengan  standar  kehidupan yang  berlaku  umum  di  masyarakat  yang  bersangkutan.  Standar  hidup  yang  rendah  ini secara  langsung  berpengaruh  terhadap  tingkat  kesehatan,  kehidupan  moral  dan  harga diri bagi mereka yang tergolong sebagai orang miskin.
Journal of Business and Information Systems, Vol. 3, No. 2, December  (2021)
Pendiri penelitian kemiskinan modern, Charles Both dan Seebohm Rowntree dalam Lister  (2010) berpendapat  bahwa  seseorang  dikatakan  miskin  jika  tidak  memiliki kemampuan  minimum  untuk  mempertahankan  hidupnya,  seperti  pemenuhan  kebutuhan akan makanan, perumahan dan pakaian. Pendapat ini mendukung kelompok para ahli yang menggunakan pendekatan ukuran kemiskinan absolut. Saunders (2005) menyatakan bahwa pembahasan mengenai kemiskinan absolut ini tidak akan terlepas dari permasalahan batas kemiskinan  dan  garis  kemiskinan.  Garis  kemiskinan  ini  merupakan  pedoman  baku  yang telah disepakati untuk dijadikan standar dalam penlitian-penelitian yang berkaitan dengan kemiskinan  serta  digunakan  sebagai  alat  komunikasi  dengan  para  pengambil  kebijakan serta  masyarakat  umum,  namun  hal  ini  belum  bisa  memberikan  gambaran  secara menyeluruh  tentang  faktor-faktor  penyebab  kemiskinan  serta  hambatan  yang  dihadapi dalam  rangka  menyelesaikan  permasalahan  kemiskinan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat kelompok miskin dalam kehidupannya.
Townsend,  salah  satu  tokoh  yang  memulai  studi  kemiskinan  di  Inggris  menyatakan bahwa  kelompok  miskin  adalah  mereka  yang  dikucilkan  dari  pergaulan,  terisolasi, tersembunyi  dan  diabaikan.  Definisi  kemiskinan  relatif  yang  paling  lengkap  menurut Townsend  terdapat  dalam  karyanya  yang  berjudul  “ Poverty  in  The  United  Kingdom” . Menurut  Townsend,  kemiskinan  merupakan  kondisi  dimana  individu,  keluarga,  dan kelompok dalam populasi kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diantaranya  kebutuhan  untuk  mendapatkan  makanan,  serta  bersosialisasi  dengan masyarakat sekitarnya dengan fasilitas yang memadai (Lister, 2010) .
Musiyam  (1992) menyampaikan  pandangannya  tentang  ukuran  kemiskinan  relatif sebagai  persoalan  struktural.  Dalam  hal  ini  ukuran  kemiskinan  ditentukan  oleh ketersediaan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  sosial  per  kapita.  Pendekatan  ukuran kemiskinan  relatif  ini  bertumpu  pada  perbandingan  distribusi  kebutuhan  nyata  per  kapita terhadap  setiap  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  suatu  masyarakat  kemudian diperbandingkan  dengan  masyarakat  lainnya.  Sedangkan Spicker  (2014) berpendapat bahwa ukuran kemiskinan relatif merupakan suatu ukuran perbandingan antara masyarakat miskin dengan individu lainnya.
Pada  perkembangan  lebih  lanjut,  BPS  (2018)  menggunakan  konsep  kemampuan dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasar  sebagai  ukuran  tingkat  kemiskinan.  Dalam  hal  ini, kemiskinan  didefinisikan  sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk  memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.  Para ahli dan  pembuat  kebijakan  masih  belum  satu  kata  dalam  hal  pembahasan  tentang  faktor penyebab  terjadinya  kemiskinan.  Terdapat  dua  kubu  yang  berbeda  pandangan  terhadap penyebab  terjadinya  kemiskinan,  kubu  pertama  mendukung  pendapat  bahwa  penyebab kemiskinan  adalah  kultural  atau  tingkah  laku  masyarakat,  sedangkaan  kubu  kedua mendukung pendapat bahwa penyebab kemiskinan adalah structural atau ekonomi (Jordan, 2004) .  Sedangkan  beberapa  ahli  lainnya  berpandangan  bahwa  secara  garis  besar, kemiskinan  merupakan  ketidaksesuaian  hasil  tindakan  individu  di  masyarakat  yang
membuat individu tersebut berada dalam kondisi yang lemah secara ekonomi, kekurangan dalam  etos  kerja  dan  tertinggal  dibandingkan  dengan  masyarakat  konvesional  lainnya (Jordan, 2004) .

## 2.2. Kredit
Definisi  kredit  menurut  Undang-Undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga. Definisi lain tentang kredit ini disampaikan oleh Hasibuan (2017) yang menyatakan bahwa  kredit  merupakan  semua  jenis  pinjaman  yang  harus  dibayar  kembali  bersama bunganya  oleh  si  peminjam  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Sedangkan tujuan pemberian kredit adalah menggerakkan roda perekonomian dimasyarakat  sehingga terjadi  peningkatan  kegiatan  ekonomi  yang  mampu  mendorong  penyerapan  tenaga  kerja dan pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

## 2.3. Penelitian Terdahulu
Dalam  penelitian  ini  digunakan  beberapa  artikel  yang  menjadi  landasan  penelitian, diantaranya Suriadi,  Hailuddin  &  Sriningsih  (2021) melakukan  penelitian  tentang  model pengembangan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  dalam  mengurai  kemiskinan  di  Kota Mataram.  Dengan  menggunakan  pendekatan  analisis  SWOT  ( Strength,  Weakness, Opportunity, Threat ) diperoleh kesimpulan bahwa Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kota Mataram  harus  memiliki  lokasi  yang  strategis  dan  didukung  adanya  kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh lembaga keuangan mikro syariah. Diperlukan lebih banyak sosialisasi  tentang  keberadaan  lembaga  keuangan  syariah  dengan  target  garapan  pasar mikro  serta  strategi  kebijakan  lembaga  keuangan  mikro  syariah  dalam  menghadapi berbagai  tantangan  dan  pengembangan  diri  secara  kreatif,  inovatif  dan  senantiasa memberikan layanan yang terbaik terhadap nasabah.
Hati  (2020) melakukan  penelitian  atas  program  pemberdayaan  ekonomi  untuk menanggulangi  masalah  kemiskinan  perkotaan  dengan  studi  kasus  pada  salah  satu kelurahan  di  DKI  Jakarta  yang  memiliki  rangking  tertinggi  kategori  tidak  berhasil.  Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  ketidakberhasilan  program  pemberdayaan  ekonomi dalam  rangka  menanggulangi  masalah  kemiskinan  perkotaan  disebabkan  oleh  faktor manusia  dan  sosial,  faktor  non  manusia  dan  sosial,  serta  faktor  penerapan  kebijakan  dan program  yang  masih  memberikan  ruang  gerak  bagi  manusia  untuk  berperilaku  negatif, sehingga  diperlukan  pendekatan  yang  lebih  menyeluruh,  bukan  hanya  sekedar  pada peningkatan jumlah modal ekonominya saja.
Adams  &  Atmanti  (2021) melakukan  penelitian  tentang  analisis  pengaruh  inklusi keuangan  terhadap  kemiskinan  di  6  Provinsi  di  Pulau  Jawa.  Dengan  menggunakan pendekatan  analisis  statistik  deskriptif  dan  regresi  data  panel  diperoleh  hasil  penelitian bahwa  Indeks  Penetrasi  Perbankan  dn  PDRB  berpengaruh  negatif  namun  tidak  signifkan terhadap  kemiskinan,  Indeks  Ketersediaan  Jasa  Perbankan    berpengaruh    positif    dan
signifikan  terhadap  kemiskinan, Indeks  Penggunaan  Jasa Perbankan berpengaruh negatif dan  signifikan  terhadap  kemiskinan,  Inflasi  berpengaruh  positif,  namun  tidak  signifikan terhadap kemiskinan.
Setyawan  &  Iswanaji  (2021) melakukan  penelitian  tentang  peran Baitul  Maal Wattamwil sebagai  upaya  pengentasan  kemiskinan  melalui  pengembangan  usaha  mikro kecil  dan  menengah  di  wilayah  Kabupaten  Magelang.  Dengan  menggunakan  pendekatan analisis  regresi  linier  sederhana  diperoleh  hasil  penelitian  bahwa  pembiayaan  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  pendapatan  para  pelaku  usaha  yang  menjadi  debitur  BMT Bima  Magelang.  BMT  Bima  Magelang  juga  memiliki  peran  yang  berkaitan  dengan permsalahan kemiskinan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang berasal dari dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.
Saleh  &  Hidayat  (2011) melakukan  penelitian  melalui  pendekatan  hasil  kajian literartur  tentang  strategi  pengembangan  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  dalam mendukung  pengentasan  kemiskinan  di  pedesaan.  Hasil  kajian  literaturnya  menuju  pada kesimpulan  bahwa  pengembangan  LKM  dapat  dijadikan  sebagai  alternatif  pilihan  dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Tambunan (2012) melakukan penelitian tentang peran usaha mikro dan kecil dalam pengentasan  kemiskinan  di  daerah  dengan  menggunakan  data  tahun  2010  tentang kemiskinan dan UMK pada sektor industri manufaktur pada tingkat provinsi di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil (UMK) penting perannya bagi  penguranagan  kemiskinan  di  daerah  (provinsi),  namun  perannya  di  setiap  provinsi berbeda  karena  adanya  perbedaan  dalam  akses  UMK  ke  input-input  penting  diantaranya pendidikan, bantuan teknis, bahan baku dan permodalan.
Rahayu  (2018) melakukan  penelitian  tentang  kemiskinan  dan  keuangan  mikro melalui  pendekatan  kajian  literartur  dari  berbagai  negara.  Hasil  penelitian  dari  berbagai negara menunjukkan bahwa keuangan mikro mampu  mendorong peningkatan pendapatan masyarakat  miskin.  Namun  terdapat  Sebagian  kecil  hasil  penelitian  yang  menunjukkan bahwa  keuangan  mikro  tidak  mempengaruhi  peningkatan  pendapatan  masyarakat  miskin. Tentang  strategi  pengembangan  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  dalam  mendukung pengentasan  kemiskinan  di  pedesaan.  Hasil  kajian  literaturnya  menuju  pada  kesimpulan bahwa pengembangan  LKM  dapat  dijadikan sebagai  alternatif pilihan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  yang berkaitan  dengan  penyaluran  pembiayaan  ultra  mikro  dan  kemiskinan  di  Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode tahun 2019 sampai dengan 2020. Data dibagi dalam 2 kelompok yaitu data sebelum pandemi covid-19 tahun 2019 dan data selama masa pandemi covid-19 tahun  2020.  Adapun  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  populasi  pelaku usaha  ultra  mikro  yang  telah  terdaftar  dan  memperoleh  pinjaman  kredit  ultra  mikro  di wilayah  Kabupaten/Kota  se-Jawa  Tengah.  Data  yang  digunakan  merupakan  data  yang
Journal of Business and Information Systems, Vol. 3, No. 2, December  (2021)
bersumber  dari  Lembaga  resmi  pemerintah,  yaitu  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  yang berupa data tentang kemiskinan dan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berupa data penyaluran kredit ultra mikro di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

## 3.1. Kerangka Pemikiran
Merujuk  pendapat Tambunan  (2012) bahwa  hubungan  antara  kemiskinan  dan keberadaan/pertumbuhan usaha mikro kecil dapat dilihat dari dua sisi pasar seperti gambar 1.
Gambar 1. Hubungan antara Kemiskinan dan Keberadaaan/Pertumbuhan UMK lewat Dua Sisi Pasar yang Berbeda

## Sumber: Tambunan (2012)
Jika  dilihat  dari  sisi  pasar input ,  kemiskinan  dapat  disebabkan  karena  banyaknya pengangguran,  ataupun  pekerja  harian  dengan  jumlah  upah  yang  rendah.  Hal  ini mendorong  banyak  orang  untuk  menambah  penghasilan  dengan  membuka  usaha  sendiri meskipun  dalam  kondisi  keterbatasan  yang  ada  baik  keterbatasan  dalam  bentuk  modal yang  dimiliki  maupun  keterbatasan  ilmu  pengetahuannya,  sehingga  tidak  mampu  untuk membuka  usaha  yang  lembih  besar  dan  komplek.  Sedangkan  dari  sisi  pasar output , kemampuan  daya  beli  masyarakat  miskin  yang  rendah  direspon  oleh  para  pelaku  usaha mikro kecil untuk memproduksi barang dan jasa dengan harga yang murah dan terjangkau bagi  masyarakat  yang  masuk  dalam  kategori  kelompok  miskin.  Dalam  hal  ini, bertambahnya  jumlah  pelaku  UMK  karena  adanya  factor  penarik,  yaitu  permintaan konsumen  dari  masyarakat  miskin  yang  berpenghasilan  rendah  untuk  mengkonsumsi barang dan jasa dengan harga yang terjangkau.
Gambar 2. Kerangka Teoritis Penelitian
Kemiskinan Pasar Input Pasar Output Jumlah UMK Jumlah Debitur Ultra Mikro (UMi) Jumlah Penyaluran Ultra Mikro (UMi)
Jumlah Kemiskinan
Jumlah Pengeluaran perkapita
Jumlah Pengeluaran perkapita Makanan Jumlah Pengeluaran perkapita Bukan Makanan
Journal of Business and Information Systems, Vol. 3, No. 2, December  (2021)
Berdasarkan pendapat Tambunan (2012) tersebut diatas, kemudian dielaborasi lebih lanjut  untuk  melakukan  penelitian  tentang  korelasi  penyaluran  kredit  UMi  dengan kemiskinan  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah  sebelum  masa  pandemic  covid-19  tahun 2019 dan selama pandemic covid-19 tahun 2020. Berdasarkan kerangka teoritis penelitian ini,  hal  yang  diungkap  adalah  korelasi  antara  penyaluran  kredit  ultra  mikro  dengan kemiskinan,  angka  melek  huruf,  angka  harapan  hidup,  belanja  pangan  dan  belanja  non- pangan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

## 3.2. Metode Pearson Correllation
Metode  Pearson  Korelasi  atau Prooduct  Moment  Pearson merupakan  metode  statistika yang  digunakan  untuk  menentukan  suatu  besaran  yang  menyatakan  kekuatan  hubungan suatu variable dengan variabel lainnya (Sekaran, 2010) . Nilai korelasi (r) berkisar antara 1 sampai dengan -1, dengan penjelasan sebagai berikut;
Nilai koefisien 0 : Tidak ada hubungan sama sekali (jarang terjadi) Nilai koefisien 1 : Hubungan sempurna (jarang terjadi)
Nilai koefisien >0 s.d.< 0,2  : Hubungan sangat lemah
Nilai koefisien 0,2 s.d. < 0,4  : Hubungan lemah
Nilai koefisien 0,4 s.d. < 0,6  : Hubungan cukup kuat Nilai koefisien 0,6 s.d. < 0,8  : Hubungan kuat Nilai koefisien 0,8 s.d. < 1 : Hubungan sangat kuat
Sedangkan  nilai  negatif  berarti  menentukan  arah  hubungan  variabel  yang  diperhitungkan nilai korelasinya.

## 3.3. Analisis Dreskriptif
Analisis  deskriptif  merupakan  analisis  statistik  yang  digunakan  untuk  menganalisa  data dengan  cara  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa bermaksud  untuk  membuat  kesimpulan  yang  bersifat  umum  atau  generalisasi (Sugiyono, 2010) .

## 4. Hasil Penelitian
Weil (2013) . berpendapat bahwa terdapat 3 kegiatan investasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi  angka  kemiskinan,  diantaranya:1)  program-program social  protection . atau social  safety  net, termasuk conditional ataupun unconditional  cash  transfer bagi  orang miskin;  2)  program-program . asset-building atau match-saving ,  yang  ditujukan  bagi individu  maupun  rumah  tangga  yang . berpenghasilan  rendah  untuk  menabung  dan memiliki  asset,  baik  itu  berupa  rumah,  usaha,  pendidikan,  maupun  tabungan . yang diperuntukkan sebagai persiapan masa pensiun nantinya; 3) microfinance , atau pemberian akses layanan keuangan bagi individu . ataupun rumah tangga yang berpenghasilan rendah namun  tidak  dapat  mengakses  pembiayaan  perbankan  ataupun  pelayanan  sejenis  lainnya. Artinya microfinance ini  merupakan  salah  satu  instrumen . yang  dapat  ditempuh  guna menanggulangi  masalah  kemiskinan,  yang  jika  kita  terjemahkan  dalam  pelaksanaan  di Indonesia adalah kredit program pembiayaan ultra mikro.
Journal of Business and Information Systems, Vol. 3, No. 2, December  (2021)
Berdasarkan data kemiskinan dan jumlah penyaluran kredit ultra mikro kepada para debitur pelaku usaha ultra mikro diseluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dan 2020,  dapat  dilakukan  analisa  deskriptif  keterkaitan  antara  kemiskinan  dan  pelaku  usaha ultra mikro sebagai penerima kredit microfinance ini sebelum pandemi covid-19 di tahun 2019 dan selama pandemi covid-19 di tahun 2020.
Berdasarkan  data  BPS,  sebelum  pandemi  covid-19  melanda  Indonesia,  rata-rata kemiskinan  di  Jawa  Tengah  pada  tahun  2019  adalah  sebesar  10,8  %,  dengan  tingkat kemiskinan  tertinggi  berada  di  Kabupaten  Kebumen  yaitu  sebesar  16,82  %,  dan  Kota Semarang  memiliki  tingkat  kemiskinan  paling  kecil  yaitu  sebesar  3,98  %.  Tingkat persentase rata-rata pelaku usaha mikro dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2019 adalah 4,09 %, dan Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten dengan nilai persentase rata-rata pelaku usaha mikro dibandingkan dengan penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 12,59  %,  sedangan  Kabupaten  Kebumen  persentasenya  paling  rendah  hanya  sebesar 1,59%.
Kabupaten/Kota yang memiliki persentase pelaku usaha mikro dibandingkan dengan penduduk  miskin  diatas  rata-rata  se-Jawa  Tengah  diantaranya  Kabupaten  Batang  7,92  %, Kabupaten  Boyolali  4,18  %,  Kabupaten  Demak  4,12  %,  Kabupaten  Grobogan  4,34  %, Kabupaten Jepara 12,59 %, Kabupaten Kendal 6,55 %, Kabupaten Pati 6,79 %, Kabupaten Pekalongan  5,56  %,  Kabupaten  Rembang  4,86  %,  Kabupaten  Semarang  6,29  %, Kabupaten Tegal 5,83 %, Kota Magelang 5,23 %, Kota Pekalongan 8,93 %, Kota Salatiga 4,51  %,  Kota  Tegal  4,11  %,  Sedangkan  sisanya  20  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah memiliki  persentase  pelaku  usaha  mikro  dibandingkan  dengan  penduduk  miskin  dibawah 4,09 % (dibawah rata-rata se-Jawa Tengah). Fenomena ini merupakan tantangan bersama untuk dapat dicarikan solusi alternatif, terutama bagi wilayah yang tingkat kemiskinannya tinggi, namun pelaku usaha mikronya sedikit.
Grafik 1. Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2019
Sumber : BPS dan SIKP Ultra Mikro (2021)
Journal of Business and Information Systems, Vol. 3, No. 2, December  (2021)
Setelah  pandemi  covid-19  melanda  Indonesia  mulai  Maret  2020,  kemiskinan meningkat  jika  dibandingkan  tahun  2019  menjadi  sebesar  11,41  %.  Tingkat  kemiskinan Kabupaten  Kebumen  tetap  yang  tertinggi  dan  meningkat  menjadi  17,59  %,  sedangkan Kota Semarang tingkat kemiskinannya tetap yang paling kecil, namun meningkat menjadi 4,34  %.  Tingkat  persentase  rata-rata  pelaku  usaha  mikro  dibandingkan  dengan  penduduk miskin  pada  tahun  2020  meningkat  jika  dibandingkan  tahun  2019  yaitu  menjadi  5,40  %, dan  Kabupaten  Jepara  tetap  menjadi  Kabupaten  dengan  nilai  persentase  rata-rata  pelaku usaha  mikro  dibandingkan  dengan  penduduk  miskin  tertinggi  yaitu  sebesar  12,53  %, sedangan  Kabupaten  Kebumen  persentasenya  paling  rendah  namun  sedikit  meningkat persentasenya menjadi sebesar 1,96 %.
Grafik 2. Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2020

## Sumber: BPS dan SIKP Ultra Mikro (2021)
Kabupaten/Kota yang memiliki persentase pelaku usaha mikro dibandingkan dengan penduduk miskin diatas rata-rata se-Jawa Tengah pada tahun 2020 diantaranya Kabupaten Batang  7,05  %,  Kabupaten  Boyolali  6,07  %,  Kabupaten  Demak  7,29  %,  Kabupaten Grobogan  5,76  %,  Kabupaten  Jepara  12,53  %,  Kabupaten  Kendal  11,47  %,  Kabupaten Kudus 5,48 %, Kabupaten Magelang 8,69 %, Kabupaten Pati 6,50 %, Kabupaten Rembang 6,54 %, Kabupaten Semarang 9,52 %, Kabupaten Tegal 7,01 %, Kabupaten Temanggung 7,06 %, Kabupaten Wonosobo 6,24 %, Kota Magelang 7,25 %, Kota Pekalongan 6,96 %, Kota Salatiga 10,46 %, Kota Semarang 8,82 %.
Sedangkan  sisanya  17  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah  memiliki  persentase  pelaku usaha mikro dibandingkan dengan penduduk miskin dibawah 5,40 % (dibawah rata-rata se- Jawa  Tengah).  Fenomena  ini  sejalan  dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh  Tambunan sebagaimana disebutkan diawal bahwa jika kemiskinan di suatu wilayah tinggi, maka akan diikuti oleh bertambahnya pelaku usaha mikro yang akan memproduksi barang/jasa dengan harga  yang  terjangkau  oleh  masyarakat  miskin  didaerah  tersebut,  yang  pada  tahap
selanjutnya akan mampu memberikan dampak perubahan perbaikan ekonomi bagi  pelaku usaha mikro yang bersangkutan.

## 5. Pembahasan

## 5.1. Masa Sebelum Pandemi Covid-19 Tahun 2019
Sebelum  pandemi  covid-19  melanda  Indonesia,  nilai pearson  correlation antar  variabel dalam penelitian dapat terlihat dalam tabel 2.
Tabel 2. Nilai Pearson Correlation antar Variabel Penelitian Tahun 2019
Hubungan Antar Variabel Nilai Korelasi Ket. Jumlah Pelaku Usaha Ultra Mikro & Jumlah Penduduk Miskin 0,65 Kuat Jumlah Penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) & Jumlah Penduduk Miskin 0,70 Kuat Jumlah Penduduk Miskin & Pengeluaran Per Kapita -0,53 Cukup Kuat Jumlah Penduduk Miskin & Pengeluaran Per Kapita (Pangan) -0,40 Cukup Kuat JumlahPenduduk Miskin & Pengeluaran Per Kapita (Non Pangan) -0,53 Cukup Kuat
Sumber: BPS, diolah (2021)
Berdasarkan nilai hasil perhitungan person correlation dapat diketahui bahwa jumlah pelaku  usaha  mikro  (debitur  ultra  mikro)  dan  jumlah  penduduk  miskin  di  Jawa  Tengah memiliki  hubungan  yang  kuat  yaitu  0,65,  artinya  perkembangan  jumlah  pelaku  usaha mikro  berbanding  lurus  dengan  jumlah  penduduk  miskin,  semakin  banyak  jumlah penduduk  miskin  semakin  bertambah  jumlah  pelaku  usaha  ultra  mikronya.  Sebagai pendukung  informasi  hasil  perhitungan pearson  correlation antara  jumlah  pelaku  usaha mikro  (debitur  ultra  mikro)  dan  jumlah  penduduk  miskin  di  Jawa  Tengah,  dibuat  dalam bentuk gambar scatterplot sebaran titik kombinasi dua variabel (Gambar 3).
Gambar 3. Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Pelaku Usaha Mikro (Debitur Ultra Mikro) dengan Jumlah
Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2019 Gambar 4. Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Penyaluran Kredit Ultra Mikro dengan Jumlah Penduduk Miskin
di Jawa Tengah Tahun 2019

## Sumber: BPS dan SIKP (2021)
Hasil perhitungan Pearson Correlation antara jumlah penyaluran kredit  ultra mikro dan  jumlah  penduduk  miskin  di  Jawa  Tengah  menunjukkan  hubungan  yang  kuat  yaitu 0,70, artinya perkembangan penyaluran kredit ultra mikro berbanding lurus dengan jumlah penduduk  miskin,  semakin  banyak  jumlah  penduduk  miskin  semakin  bertambah  jumlah pelaku  usaha  ultra  mikronya  serta  bertambah  pula  jumlah  penyaluran  kredit  ultra  mikro
kepada  para  pelaku  usahanya.  Sebagai  pendukung  informasi  hasil  perhitungan pearson correlation antara  jumlah  penyaluran  kredit  ultra  mikro  dan  jumlah  penduduk  miskin  di Jawa Tengah, dibuat dalam bentuk gambar scatterplot sebaran titik kombinasi dua variabel (Gambar 4) .
Hasil  perhitungan Pearson  Correlation antara  jumlah  penduduk  miskin  dan  jumlah pengeluaran per kapita penduduk di Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang cukup kuat yaitu  -0,53,  artinya  perkembangan  jumlah  penduduk  miskin  berbanding  terbalik  dengan jumlah  pengeluaran  per  kapita,  semakin  banyak  jumlah  penduduk  miskin  semakin  kecil pengeluaran  per  kapita  penduduk  di  Jawa  Tengah.  Sebagai  pendukung  informasi  hasil perhitungan pearson  correlation antara  jumlah  penduduk  miskin  dan  jumlah  pengeluaran per kapita di Jawa Tengah, dibuat dalam bentuk gambar scatterplot sebaran titik kombinasi dua variabel tersebut (Gambar 5) .
Gambar 5 Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Penduduk Miskin dengan Jumlah Pengeluaran Perkapita di Jawa Tengah Tahun 2019 Gambar 6. Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Penduduk Miskin dengan Jumlah Pengeluaran Perkapita di Jawa Tengah Tahun 2019 Gambar 8

## Sumber: BPS dan SIKP (2021)
Hasil  perhitungan Pearson  Correlation antara  jumlah  penduduk  miskin  dan  jumlah pengeluaran per kapita makanan penduduk di  Jawa Tengah menunjukkan hubungan  yang cukup  kuat  yaitu  -0,40,  artinya  perkembangan  jumlah  penduduk  miskin  berbanding terbalik  dengan  jumlah  pengeluaran  per  kapita  makanan,  semakin  banyak  jumlah penduduk  miskin  semakin  kecil  pengeluaran  per  kapita  makanan  penduduk  di  Jawa Tengah. Sebagai pendukung informasi hasil perhitungan pearson correlation antara jumlah penduduk miskin dan jumlah pengeluaran per kapita makanan penduduk di Jawa Tengah, dibuat  dalam  bentuk  gambar scatterplot sebaran  titik  kombinasi  dua  variabel  tersebut (Gambar 6) .
Hasil  perhitungan Pearson  Correlation antara  jumlah  penduduk  miskin  dan  jumlah pengeluaran per kapita bukan makanan penduduk di Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang  cukup  kuat  yaitu  -0,53,  artinya  perkembangan  jumlah  penduduk  miskin  berbanding terbalik  dengan  jumlah  pengeluaran  per  kapita  bukan  makanan,  semakin  banyak  jumlah penduduk miskin semakin kecil pengeluaran per kapita bukan makanan penduduk di Jawa Tengah. Sebagai pendukung informasi hasil perhitungan pearson correlation antara jumlah
Journal of Business and Information Systems, Vol. 3, No. 2, December  (2021)
penduduk  miskin  dan  jumlah  pengeluaran  per  kapita  bukan  makanan  penduduk  di  Jawa Tengah,  dibuat  dalam  bentuk  gambar scatterplot sebaran  titik  kombinasi  dua  variabel tersebut (Gambar 7) .
Gambar 7 Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Penduduk Miskin dengan Jumlah
Pengeluaran Perkapita Bukan Makanan di Jawa Tengah Tahun 2019
Sumber: BPS dan SIKP (2021)

## 5.2. Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020
Selama  masa  pandemi  covid-19  melanda  Indonesia  pada  awal  tahun  2020,  nilai perhitungan pearson correlation antar variabel dalam penelitian dapat terlihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 3. Nilai Pearson Correlation antar Variabel Penelitian Tahun 2020
Hubungan Antar Variabel Nilai Korelasi Ket. Jumlah Pelaku Usaha Ultra Mikro & Jumlah Penduduk Miskin 0,62 Kuat Jumlah Penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) & Jumlah Penduduk Miskin 0,63 Kuat Jumlah Penduduk Miskin & Pengeluaran Per Kapita -0,52 Cukup Kuat Jumlah Penduduk Miskin & Pengeluaran Per Kapita (Pangan) -0,44 Cukup Kuat Jumlah Penduduk Miskin & Pengeluaran Per Kapita (Non Pangan) -0,55 Cukup Kuat
Sumber: BPS, diolah (2021)
Berdasarkan nilai hasil perhitungan person correlation dapat diketahui bahwa jumlah pelaku  usaha  mikro  (debitur  ultra  mikro)  dan  jumlah  penduduk  miskin  di  Jawa  Tengah memiliki  hubungan  yang  kuat  yaitu  0,62,  artinya  perkembangan  jumlah  pelaku  usaha mikro  berbanding  lurus  dengan  jumlah  penduduk  miskin,  semakin  banyak  jumlah penduduk  miskin  semakin  bertambah  jumlah  pelaku  usaha  ultra  mikronya.  Sebagai pendukung  informasi  hasil  perhitungan pearson  correlation antara  jumlah  pelaku  usaha mikro  (debitur  ultra  mikro)  dan  jumlah  penduduk  miskin  di  Jawa  Tengah,  dibuat  dalam bentuk gambar scatterplot sebaran titik kombinasi dua variabel (Gambar 8).
Journal of Business and Information Systems, Vol. 3, No. 2, December  (2021)
Hasil perhitungan Pearson Correlation antara jumlah penyaluran . kredit ultra mikro dan  jumlah  penduduk  miskin  di  Jawa  Tengah  menunjukkan  hubungan  yang  kuat  yaitu 0,63, artinya perkembangan penyaluran kredit ultra mikro berbanding lurus dengan jumlah penduduk  miskin,  semakin  banyak  jumlah  penduduk  miskin  semakin  bertambah  jumlah pelaku  usaha  ultra  mikronya  serta  bertambah  pula  jumlah  penyaluran  kredit  ultra  mikro kepada  para  pelaku  usahanya.  Sebagai  pendukung  informasi  hasil  perhitungan pearson correlation antara  jumlah  penyaluran  kredit  ultra  mikro  dan  jumlah  penduduk  miskin  di Jawa  Tengah,  dibuat  dalam  bentuk  gambar scatterplot sebaran  titik . kombinasi  dua variabel (Gambar 9) .
Gambar 8.
Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Pelaku Usaha Mikro (Debitur Ultra Mikro) dengan Jumlah
Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2020 Gambar 9. Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Penyaluran Kredit Ultra Mikro dengan Jumlah Penduduk Miskin
di Jawa Tengah Tahun 2020

## Sumber: BPS dan SIKP (2021)
Hasil perhitungan Pearson Correlation antara . jumlah penduduk miskin dan jumlah pengeluaran per kapita penduduk di Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang cukup kuat yaitu  -0,52,  artinya  perkembangan  jumlah  penduduk  miskin  berbanding  terbalik  dengan jumlah  pengeluaran  per  kapita,  semakin  banyak . jumlah  penduduk  miskin  semakin  kecil pengeluaran  per  kapita  penduduk  di  Jawa  Tengah.  Sebagai  pendukung  informasi  hasil perhitungan pearson  correlation antara  jumlah  penduduk  miskin  dan  jumlah  pengeluaran per kapita di Jawa Tengah, dibuat dalam bentuk gambar scatterplot sebaran titik kombinasi dua variabel tersebut (Gambar 10) . Hasil perhitungan . Pearson Correlation antara jumlah penduduk miskin  dan jumlah pengeluaran per kapita makanan penduduk  di  Jawa Tengah menunjukkan  hubungan  yang  cukup  kuat  yaitu  -0,44,  artinya  perkembangan  jumlah . penduduk  miskin  berbanding  terbalik  dengan  jumlah  pengeluaran  per  kapita  makanan, semakin  banyak  jumlah  penduduk  miskin  semakin  kecil  pengeluaran  per  kapita  makanan penduduk  di  Jawa  Tengah.  Sebagai  pendukung  informasi  hasil  perhitungan pearson correlation antara  jumlah  penduduk  miskin  dan  jumlah  pengeluaran  per  kapita  makanan penduduk di Jawa Tengah, dibuat dalam bentuk gambar scatterplot sebaran titik kombinasi dua variabel tersebut (Gambar 11) .
Gambar 10. Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Penduduk
Miskin dengan Jumlah Pengeluaran Perkapita di Jawa Tengah Tahun 2020 Gambar 11. Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Penduduk Miskin dengan Jumlah Pengeluaran Per Kapita Makanan di Jawa Tengah Tahun 2020
Sumber: BPS dan SIKP (2021)
Gambar 12.
Sebaran Titik Kombinasi antara Jumlah Penduduk Miskin dengan Jumlah Pengeluaran Perkapita Bukan Makanan di Jawa Tengah Tahun 2020

## Sumber: BPS dan SIKP (2021)
Hasil perhitungan Pearson Correlation . antara jumlah penduduk miskin dan jumlah pengeluaran per kapita bukan makanan penduduk di Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang cukup kuat  yaitu -0,55, artinya perkembangan . jumlah penduduk miskin berbanding terbalik  dengan  jumlah  pengeluaran  per  kapita  bukan  makanan,  semakin  banyak  jumlah penduduk miskin semakin kecil pengeluaran per kapita bukan makanan penduduk di Jawa Tengah. Sebagai pendukung informasi hasil perhitungan pearson correlation antara jumlah penduduk  miskin  dan  jumlah  pengeluaran  per  kapita  bukan  makanan  penduduk  di  Jawa
Journal of Business and Information Systems, Vol. 3, No. 2, December  (2021)
Tengah,  dibuat  dalam  bentuk  gambar scatterplot sebaran  titik  kombinasi  dua  variabel tersebut (Gambar 12) .

## 6. Batasan Penelitian & Saran Penelitian Masa Depan
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  kerangka  penelitian  yang  kemudian  diadakan pengujian  mengenai  korelasi  antara  pembiayaan  UMi  terhadap  jumlah  kemiskinan,  yang meliputi  variabel  Pengeluaran  Per  Kapita,  Pengeluaran  Per  Kapita  Makanan  dan Pengeluaran  Per  Kapita  Bukan  Makanan  dengan  menggunakan  pendekatan person correlation .  Selanjutnya  untuk  penelitian  berikutnya  dapat  menggunakan  analisis  regresi untuk  mengetahui  dampak  pertumbuhan  jumlah  debitur  kredit  ultra  mikro  (UMi)  dan penyaluran  kredit  ultra  mikro  terhadap  jumlah  kemiskinan  serta  dampak  lebih  lanjut terhadap pengeluaran per kapita, pengeluaran per kapita makanan dan pengeluaran bukan makanan di kabupaten/kota se-Jawa Tengah, sehingga dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah  debitur  kredit  ultra  mikro  (UMi)  dan  penyaluran  kredit  ultra  mikro  memiliki pengaruh positif untuk menanggulangi kemiskinan dan dampak lanjutannya.

## Daftar Pustaka
Adams,  F.,  &  Atmanti,  H.  D.  (2021).  Analisis  pengaruh  inklusi  keuangan  terhadap kemiskinan di 6 Provinsi di Pulau Jawa. Jurnal Studi Manajemen dan Riset Terapan, 1(1), 01-08.
Hasibuan,  M.  (2017). Dasar-dasar  perbankan ,  Cetakan  kesebelas.  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara.
Hati,  G.,  (2020).  Refleksi  implementasi  program  pengembangan  kredit  usaha  mikro  bagi komunitas miskin perkotaan. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 49(1), 105-124. Jordan, G. (2004). The cause of poverty, cultural vs structural: Can there be an synthesis?”. Perspective in Public Affairs. 18-34. Lister, Ruth. (2010). Poverty. Cambridge: Polity Press.
Musiyam,  M.  (1992).  Kemiskinan  di  Indonesia;  Konsep,  pendekatan  dan  strategi pengentasan”. Forum Geografi . 11, 61-67. Nazir, M. (2005). Metode peneltitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia    Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  193/PMK.05/2020  tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
Rahayu, E. (2018). Kemiskinan dan keuangan mikro. Sosio Informa, 4(01), 388-400 Saleh,  Y.  &  Hidayat,  Y.  (2011)  Strategi  pengembangan  lembaga  keuangan  mikro mendukung pengentasan kemiskinan di perdesaan. Mediagro , 7(1), 68-81. Saunders, P. (2005). The poverty wars. Sydney: University of New South Wales Press Ltd.
Sekaran, U. (2010). Metode penelitian untuk bisnis . Jakarta: Karya Salemba Empat. Setyawan,  S.,  &  Iswanaji,  C.  (2021).  Peran baitul  mall  wattamwil sebagai  upaya pengentasan  kemiskinan  melalui  pengembangan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 9(2), 183-191.
Spicker,  P.  (2007).  Definition  of  poverty:  Twelve  Cluster  of  Meaning. Poverty:  An International Glossary.
Spicker,  P.  (2014). Social  policy;  Theory  and  practice .  3 rd edition.  United  Kingdom: Bristol University Press. Sugiyono. (2010). Metode penelitian . Bandunng: Alfabeta. Suparlan, Parsudi (Penyunting). (1995). Kemiskinan di perkotaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Suriadi, I., Hailuddin., & Sriningsih, S., (2021). Model pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dalam mengurai kemiskinan di Kota Mataram. Ekonobis, 7(1), 82-105. Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 8(3), 121-129.
Tambunan,  T.  T.  H.,  (2012).  “The  role  of  micro  and  small  enterprise  in  regional  poverty allevation. Jurnal Bina Praja, 4(2), 73-92. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Weil,  Marie.,  Michael,  R.,  &  Mary  L,  O.  (Editor).  (2013). The  Handbook  of  Community Practice. USA: SAGE Publication, Inc.
Wijono,  W.  (2005).  Pemberdayaan  Lembaga  Keuangan  Mikro  sebagai  Salah  Satu  Pilar Sistem  Keuangan  Nasional:  Upaya  konkrit  memutus  rantai  kemiskinan.  Kajian ekonomi  dan  keuangan  (Edisi  Khusus).  Pusat  Pengkajian  Ekonomi  dan  Keuangan. Badan  Pengkajian  Ekonomi,  Keuangan  dan  Kerjasama  Internasional.  Departemen Keuangan.