Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman p-ISSN:1693-8712|e-ISSN: 2502-7565 V ol. 19, No. 1, Juli 2019, pp. 81-89

## Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Suci Mahabbati 1 dan Isna Kartika Sari²
1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci 2 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga e-mail: sucimahabbati@iainkerinci.ac.id
ABSTRAK. Dewasa  ini,  bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  semakin  berkembang.  Aturan  hukum yang  ada  saat  ini  belum  cukup  mengatur  terkait  kekerasan  seksual  tersebut.  Maka  dibentuk Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk mengakomodasi perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia. Studi perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini bertujuan untuk  mereformasi  aturan  hukum  terkait  kekerasan  seksual  yang  ada  di  Indonesia.  Metode  yang digunakan penulis adalah analytical method, yaitu memulai studi perbandingan dengan menganalisis perbedaan  yang  ada  di  antara  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  terkait  kekerasan  seksual dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Rancangan Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Seksual  dipilih  sebagai  pembanding  karena  RUU  ini  dibuat  untuk menjangkau  kekerasan  seksual  yang  bentuknya  terus  berkembang  di  Indonesia.  Akan  tetapi kehadiran RUU ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan kedua aturan  ini  perlu  dianalisis  agar  dapat  diketahui  solusi  terbaik  di  antara  keduanya.  Rancangan Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  merupakan  aturan  yang  berperspektif  korban. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan upaya pencegahan dalam  kekerasan  seksual.  Karena  pencegahan  kekerasan  seksual  merupakan  hal  yang  sangat penting dalam upaya menghapus kekerasan seksual. Dalam rangkaian penanggulangan dan upaya penghapusan  kekerasan  seksual,  seluruh  sektor  termasuk  masyarakat  memiliki  peran  dalam penghapusan  kekerasan  seksual.  Dari  hasil  studi  perbandingan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat mengakomodasi penghapusan kekerasan seksual, sehingga sebaiknya dilakukan reformasi hukum untuk menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia.
Kata kunci : hukum pidana, rancangan undang-undang, kekerasan seksual.

## PENDAHULUAN
Kekerasan  seksual  menjadi  momok  yang  menakutkan,  khususnya  bagi  perempuan  dan  anak. Perempuan dan anak sering kali dianggap sebagai objek atau sasaran karena dianggap lebih lemah. Sulit  untuk  menjalankan  aktivitas  dengan  aman  dan  nyaman  karena  selalu  dibayangi  ketakutan. Terlebih  tidak  hanya  orang  asing  yang  tega  melakukan  kekerasan  seksual.  Tidak  menutup kemungkinan orang-orang terdekat dapat melakukan perbuatan keji tersebut.
Menurut  Catatan  Tahunan  (CATAHU)  Komnas  Perempuan  Tahun  2018,  kekerasan seksual dengan pelaku orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga ( incest ) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 1.210 kasus. Kedua adalah kasus perkosaan sebanyak 619 kasus. Kemudian persetubuhan/eksploitasi seksual sebanyak 555 kasus. Sementara Pada  ranah  publik  dan  komunitas  kekerasan  terhadap  perempuan  tercatat  3.915  kasus.  64%  di antaranya adalah kekerasan seksual yaitu pencabulan sebanyak 1.136 kasus, perkosaan 762 kasus dan pelecehan seksual 394 kasus. Sementara itu persetubuhan sebanyak 156 kasus. 1
Mirisnya, kasus-kasus kekerasan seksual ini tidak cukup memberikan gerakan perlawanan yang  masif.  Padahal  korban  kekerasan  seksual  merasakan  penderitaan  yang  luar  biasa.  Tidak hanya secara fisik, namun juga psikisnya yang terguncang dan dapat menimbulkan trauma yang berpengaruh buruk terhadap diri dan kehidupannya. Bahkan korban terkadang terpaksa dua kali menanggung kemalangan. Salah satunya kekerasan seksual yang dialami WA, seorang remaja putri berusia  lima  belas  tahun  asal  Jambi  yang  diperkosa  hingga  hamil  oleh  kakak  kandungnya,  AA yang berusia delapan belas tahun. Namun WA tidak hanya menjadi korban kekerasan seksual, tapi juga korban kriminalisasi dan diskriminasi dikarenakan ia melakukan aborsi atas perintah dari ibu keduanya.  WA  dijatuhi  pidana  penjara  selama  enam  bulan,  sementara  sang  Kakak  dipidana penjara selama dua tahun. 2
Sebagai  warga  negara,  perempuan  dan  anak  berhak  mendapatkan  rasa  aman  dan  bebas dari  segala  bentuk  kekerasan  sebagaimana  telah  dijamin  oleh  Negara  yang  tercantum  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Semua  bentuk  kekerasan, terutama  kekerasan  seksual,  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap martabat  kemanusiaan.  Korban  kekerasan  seksual  yang  didominasi  oleh  perempuan  dan  anak harus mendapatkan perlindungan dan pemulihan dari negara. Selain itu, pelaku kekerasan seksual harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi kewajiban  yang  berorientasi  untuk  mencegah  pengulangan  tindak  pidana  dan  memulihkan korbannya.
Oleh  karena  itu,  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Komnas Perempuan)  merekomendasikan  hadirnya  harmonisasi  kebijakan  untuk  segala  bentuk  kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Upaya ini bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi  penghapusan  segala  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  penegakan  hak-hak  asasi manusia  perempuan  di  Indonesia.  Selain  itu  juga  untuk  meningkatkan  upaya  pencegahan  dan penanggulangan segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. 3
Setelah hampir empat tahun Komnas Perempuan bersama gerakan masyarakat sipil serta korban  memperjuangkan  dan  mendorong  pemerintah  agar  membentuk  regulasi  penghapusan
1 Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan, Catatan  Tahunan  Tentang  Kekerasan Terhadap Perempuan: Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara , Jakarta, 6 Maret 2019, h. 1.
2 Aditya  Widya  Putri,  “2018  Jadi  Tahun  yang  Buruk  Bagi  Korban  Kejahatan  Seksual”, https://tirto.id/2018-jadi-tahun-yang-buruk-bagi-korban-kekerasan-seksual-dcKw, 31 Desember 2018, dikunjungi pada tanggal 19 Mei 2019.
3 Terdapat  dalam  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Seksual yang dikeluarkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan pada Desember 2017, h. xiii.
kekerasan  seksual.  Sejak  tahun  2014,  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan seksual diusulkan dalam Prolegnas melalui berbagai dialog baik dengan Pemerintah. Namun, baru pada  tahun  2016  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  masuk  dalam daftar  Penambahan  Prolegnas  2015-2019  sebagai  hasil  rapat  bersama  antara DPR  RI,  DPD  RI dan  Pemerintah  pada  bulan  Januari  2016.  Munculnya  berbagai  kasus  kekerasan  seksual  yang beruntun seperti teror terhadap perempuan dan anak sehingga sebagai puncaknya, kasus YY di Bengkulu  telah  membuka  pintu  dan  meyakinkan  lembaga  legislatif  dan  eksekutif  untuk  segera membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. 4
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini bertumpu pada semakin banyaknya korban dan berkembangnya bentuk-bentuk kekerasan seksual di Indonesia, sementara sistem  hukum  yang  berlaku  belum  secara  sistematis  dan  menyeluruh  mampu  mencegah, melindungi,  memulihkan  dan  memberdayakan  korban  serta  menumbuhkan  pemahaman  dan kesadaran  masyarakat  untuk  menghapuskan  kekerasan  seksual.  Salah  satu  contohnya,  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum mengakomodasi jenis kekerasan seksual dan belum adanya  mekanisme  hukum  yang  mempertimbangkan  perspektif  pengalaman  dan  perlindungan bagi korban. 5
Meskipun demikian, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual hingga saat  ini  terus  menuai  pro  dan  kontra.  Polemik  terhadap  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini dipicu oleh adanya cara pandang dalam melihat aturan yang terkandung  didalamnya,  yaitu  perspektif  gender  dan  perspektif  moralitas  agama.  Pihak  yang mendukung  untuk  segera  dilakukannya  pengesahan  terhadap  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini cenderung menggunakan perspektif gender, sementara yang menentang  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  ini  cenderung menggunakan perspektif moralitas agama. 6
Dalam perspektif feminis, ketimpangan relasi kuasa atau gender yang dikonstruksi dalam struktur sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama yang patriarkis menjadi akar permasalahan kekerasan  seksual.  Akibatnya,  perempuan  sebagai  individu  yang  menjadi  korban  kekerasan seksual tidak memiliki kuasa untuk memberikan perlawanan dalam upaya mendapatkan keadilan. Maka dari itu, dalam perspektif ini kekerasan seksual tidak hanya semata-mata tindak kesusilaan menurut  suatu  norma  budaya  atau  agama,  melainkan  juga  suatu  tindak  kejahatan  terhadap martabat  kemanusiaan.  Justru  pandangan  moral  tertentu  dapat  menghambat  penanganan kekerasan seksual. Seperti stigma negatif terhadap kekerasan seksual yang dianggap sebagai sutu aib yang kemudian berujung pada menyalahkan korban (victim blaming). 7
Di  sisi  lainnya,  kelompok  dengan  perspektif  moralitas  agama  menganggap  Rancangan Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  mengesampingkan  norma  agama  karena menggunakan  perspektif  feminis  yang  sekuler  dari  Barat.  Dalam  perspektif  ini,  suatu  tindakan kejahatan tidak bisa dipisahkan dari normanya. Akar permasalahan dari kekerasan seksual bukan karena  adanya  ketimpangan  relasi  gender,  tapi  tidak  berfungsinya  lembaga  keluarga  sehingga bentuk penyelesaiannya harus dikembalikan kepada norma agama dan refungsionalisasi keluarga. 8 Pihak  dengan  perspektif  moralitas  agama  menganggap  definisi  dan  bentuk-bentuk “kekerasan seksual” dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini tidak tepat.  Karena  menyiratkan  adanya  “keterpaksaan”  dalam  tindakannya.  Sementara  persoalannya bukan  pada  adanya  “keterpaksaan”  ataupun  “persetujuan”  dalam  tindakan  tersebut,  melainkan
4 Ibid.
5 Afifurrochman Sya’rani, https://crcs.ugm.ac.id/perspective/13864/ruu-penghapusan-kekerasan- seksual-mengapa-dipermasalahkan.html, 12 Februari 2019, dikunjungi pada 19 Mei 2019.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.
karena tindakan tersebut memang tidak diperbolehkan dalam agama. Jika tolok ukurnya seperti itu,  maka  tindakan  seksual  yang  didasari  dengan  “persetujuan”  terkesan  diperbolehkan  dalam Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual.  Mereka  mengusulkan  istilah “kekerasan seksual” diganti dengan “kejahatan seksual”. Dengan begitu akan lebih sesuai dengan norma  agama  dan  tindakan-tindakan  seperti  prostitusi,  zina,  aborsi  dan  praktik  homoseksual diartikan sebagai sebuah kejahatan berdasarkan norma agama yang harus dilarang sepenuhnya. 9
Pihak  dengan  perspektif  gender  merasa  bahwa  penggunaan  istilah  „kekerasan  seksual‟ sudah  tepat.  Bagi  mereka  timpangnya  relasi  kuasa adalah akar  permasalahan  gender  yang  dapat menyebabkan penyalahgunaan kuasa oleh pelaku sehingga membuatnya melakukan kekerasan dan paksaan  terhadap  korban.  Kekerasan  seksual  bahkan  juga  dapat  terjadi  dalam  lingkungan keluarga. Dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, definisi  “kekerasan  seksual”  tidak  menafikan  bahwa  kekerasan  seksual  juga  merupakan  suatu tindak kejahatan. 10
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kiranya  perlu  dilakukan  studi  perbandingan  antara  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  terkait  kekerasan  seksual  dengan  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

## TUJUAN
Dewasa ini, bentuk-bentuk kekerasan seksual semakin berkembang. Aturan hukum yang ada saat ini belum cukup mengatur terkait kekerasan seksual tersebut. Maka dibentuk Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk mengakomodasi perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia.
Studi  perbandingan  antara  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dengan  Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini bertujuan untuk mereformasi aturan hukum terkait kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

## METODOLOGI
Metode yang digunakan penulis adalah analytical method, yaitu memulai studi perbandingan dengan menganalisis  perbedaan  yang  ada  di  antara  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  terkait kekerasan seksual dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dipilih sebagai pembanding karena RUU ini dibuat untuk menjangkau kekerasan seksual yang bentuknya terus berkembang di Indonesia.  Akan  tetapi  kehadiran  RUU  ini  menimbulkan  polemik  di  tengah  masyarakat.  Oleh karena itu, perbedaan kedua aturan ini perlu dianalisis agar dapat diketahui solusi terbaik di antara keduanya.

## PEMBAHASAN
1. Perbandingan external  law antara  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  terkait  kekerasan seksual dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
Aspek KUHP RUU PKS Jenis kekerasan  a. Perkosaan b. Pencabulan a. Pelecehan seksual b. Eksploitasi seksual
9 Ibid.
10 Ibid.
seksual c. Pemaksaan kontrasepsi d. Pemaksaan aborsi e. Perkosaan f. Pemaksaan perkawinan g. Pemaksaan pelacuran h. Perbudakan seksual i. Penyiksaan seksual Unsur dan definisi kekerasan seksual sesuai bentuknya Terbatas pada unsur perkosaan dan pencabulan Menguraikan unsur dan definisi dari sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual Pemidanaan terhadap korporasi Tidak ada Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pemidanaan Pidana pokok berupa pidana penjara a. Pidana pokok berupa pidana penjara dan rehabilitasi khusus b. Pidana tambahan berupa restitusi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu, pencabutan jabatan atau profesi,
pengumuman putusan hakim
2. Perbandingan internal  law antara  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  terkait  kekerasan seksual dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
Pada  dasarnya  terdapat  lima  belas  jenis  kekerasan  seksual  sesuai  dengan  hasil identifikasi  dan  kajian  pengalaman  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh Komnas  Perempuan  dan  Forum  Pengadaan  Layanan.  Akan  tetapi  hanya  jenis  kekerasan seksual  yang  memiliki  unsur  subjektif  dan  unsur  objektif  yang  dapat  dikriminalisasi  sebagai tindak  pidana.  Praktik  tradisi  bernuansa  seksual  yang  mendiskriminasi  dan  membahayakan perempuan di Indonesia termasuk salah satu bentuk kekerasan seksual yang tidak diselesaikan dengan hukum pidana.
Meskipun tidak seluruhnya dari 15 jenis kekerasan seksual tersebut dapat digolongkan sebagai  tindak  pidana,  namun  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual ini menginginkan adanya upaya perubahan cara pandang dan pola pikir melalui pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai persamaan gender tanpa mendiskriminasi perempuan dan memperbaiki  praktik-praktik  budaya  serta  stigma  dalam  masyarakat  yang  merugikan perempuan.
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah ketentuan khusus (lex specialis) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Terdapat  sembilan  jenis  tindak  pidana
kekerasan  seksual  yang  dirumuskan  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan Seksual, yaitu:
a. Pelecehan seksual
b. Eksploitasi seksual
c. Pemaksaan kontrasepsi
d. Pemaksaan aborsi
e. Perkosaan
f. Pemaksaan perkawinan
g. Pemaksaan pelacuran
h. Perbudakan seksual
i. Penyiksaan seksual
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan upaya pencegahan  dalam  kekerasan  seksual.  Karena  pencegahan  kekerasan  seksual  merupakan  hal yang sangat penting dalam upaya menghapus kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu, terintegrasi antar sektor, serta dilakukan di semua level pemerintahan dan peran dari masyarakat.
Upaya pencegahan kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini dimasukkan dalam berbagai bidang, yaitu:
a. Bidang Pendidikan
Pencegahan di bidang pendidikan mencakup mengintegrasikan materi mengenai kekerasan seksual  dan  kesehatan  reproduksi  dalam  kurikulum,  nonkurikulum,  ekstrakulikuler,  dan materi  pembelajaran.  Selain  itu  juga  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  tenaga pendidik  dan  pengelola  lembaga  pendidikan,  mulai  dari  lembaga  pendidikan  usia  dini hingga lembaga pendidikan tinggi mengenai deteksi dini kekerasan yang terjadi, penanganan awal,  konseling,  pengasuhan  anak,  serta  menerapkan  kebijakan    anti  kekerasan  seksual  di semua  lingkungan  pendidikan.  Lembaga  pendidikan  juga  perlu  meningkatkan  kerja  sama dengan  orang  tua,  masyarakat,  lembaga  pendamping  korban,  LSM,  dan  aparatur  penegak hukum.
b. Bidang Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Tata Ruang Pencegahan  kekerasan  seksual  juga  harus  diintegrasikan  dengan  kebijakan  infrastruktur, pelayanan  publik,  tata  ruang,  dan  pemukiman.  Hal  ini  terkait  dengan  sarana  fisik. Pembangunan  infrastruktur,  pelayanan  publik,  tata  ruang,  dan  pemukiman  harus mempertimbangkan potensi timbulnya kekerasan seksual di tempat-tempat umum.
c. Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Kelembagaan
Selama  ini  pencegahan  kekerasan  seksual  hanya  berkonsentrasi  pada  masyarakat.  Padahal pencegahan  kekerasan  seksual  di  bidang  pemerintahan  dan  tata  kelola  kelembagaan  juga merupakan  hal  penting.  Karena  akan  berdampak  pada  kebijakan,  program  dan  anggaran yang  disusun  agar  mampu  mendukung  upaya  penghapusan  kekerasan  seksual.  Materi kekerasan  seksual  harus  dimasukkan  dalam  kurikulum  pendidikan  dan  pelatihan  dalam lembaga yang dikelola oleh negara, serta membangun sistem pendataan dan pelaporan yang terintegrasi.
d. Bidang Ekonomi
Pencegahan kekerasan seksual juga harus dilakukan di bidang ekonomi untuk mendorong tanggung jawab pelaku usaha dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Banyak kasus kekerasan  seksual,  terutama  pelecehan  dan  eksploitasi  seksual  terjadi  di  tempat  kerja. Upaya-upaya  pencegahan  yang  harus  dilakukan  adalah  menerapkan  kebijakan  anti kekerasan,  menyediakan  informasi  tentang  kekerasan  seksual,  deteksi  sini  terjadinya kekerasan  seksual,  dan  menerapkan  infrastruktur  usaha  yang  menutup  peluang  terjadinya kekerasan seksual di tempat usaha dan/atau perusahaan.
e. Bidang Sosial, Agama dan Budaya
Upaya pencegahan kekerasan seksual di bidang sosial, agama dan budaya dapat dilakukan dengan  menyediakan  informasi  kepada  media  massa,  lembaga  masyarakat,  lembaga keagamaan, dan lembaga adat. Lembaga-lembaga tersebut juga harus menerapkan kebijakan terkait  penghapusan  kekerasan  seksual.  Selain  itu,  keluarga  dan  orang  tua  juga  harus meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuannya  yang  mencakup  deteksi  dini  dan penanganan awal jika kekerasan seksual terjadi.
Di masyarakat terdapat stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual. Untuk itu, Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  mengatur  perlindungan  dan pemenuhan  hak  bagi  korban,  keluarga korban,  dan  saksi.  Perlindungan  dan  pemenuhan  hak korban  ini  bertujuan  untuk  mengubah  kondisi  korban  menjadi  lebih  adil,  bermartabat  dan sejahtera.
Selain  pencegahan  kekerasan  seksual,  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  Seksual  juga  mengatur  mengenai  pemantauan  upaya  penghapusan  kekerasan seksual.  Pemantauan  kekerasan  seksual  ini  untuk  mengukur  sejauh  mana  negara  sebagai penanggung jawab dalam melakukan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak korban kekerasan seksual.
Pemantauan  upaya  penghapusan  kekerasan  seksual  ini  juga  berguna  untuk mengidentifikasi secara jelas pola-pola kekerasan seksual, dampak yang ditimbulkan, hambatan dalam pemenuhan hak-hak korban, atau potensi terjadinya pengabaian dan diskriminasi yang dialami korban.  Pemantauan ini merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan mulai dari  upaya  pencegahan  hingga  kebijakan  mengenai  penghapusan  kekerasan  seksual  benar- benar dilaksanakan.
Pemerintah  juga  harus  membentuk  mekanisme  khusus  pemantauan  pelaksanaan Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan Seksual ini  nantinya.  Mekanisme  khusus  ini  untuk memastikan  kebijakan,  program,  anggaran,  dan  tindakan  lembaga-lembaga  negara,  serta korporasi  dan  lembaga  masyarakat  menjamin  terwujudnya  penghapusan  kekerasan  seksual. Mekanisme pemantauan tersebut akan diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
Dalam hal pemidanaan, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan  ancaman  pidana  pokok  berupa  pidana  penjara  dan  pidana  rehabilitasi  khusus. Pidana  rehabilitasi  khusus  ditujukan kepada  pelaku  kekerasan  seksual  yang berusia  di  bawah empat belas tahun atau pelaku kekerasan seksual yang sifatnya tidak ada kontak tubuh antara pelaku dan korban (no body contact) .
Pada dasarnya, rehabilitasi bagi pelaku sudah dilakukan oleh lembaga pemasyaraktan. Akan  tetapi,  rehabilitasi  tersebut  kurang  maksimal  karena  lebih  kepada  mempersiapkan terpidana untuk kembali dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam kasus kekerasan seksual, rehabilitasi  khusus  dilakukan  tidak  hanya  untuk  mempersiapkan  terpidana  kembali  dan diterima di masyarakat, tapi yang terpenting adalah agar cara pandang, cara pikir, dan perilaku seksual terpidana berubah dalam melihat perempuan dan memahami untuk tidak melakukan kekerasan seksual sehingga terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya.
Selain  pidana  pokok,  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual juga merumuskan pidana tambahan, meliputi:
a. Restitusi
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
c. kerja sosial
d. pembinaan khusus
e. pencabutan hak asuh
f. pencabutan hak politik
g. pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu
h. pencabutan jabatan atau profesi
i. pengumuman putusan hakim
Selain  pidana  tambahan,  juga  terdapat  ketentuan  pidana  dan  sanksi  administrasi terhadap  petugas  atau  aparatur  penegak  hukum  yang  melanggar  kewajiban  yang  telah ditetapkan.  Sanksi  administrasi  dijatuhkan  apabila  lembaga  negara,  institusi  penegak  hukum, atau  petugas  lembaga  pengada  layanan  lalai  dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya  terkait penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.
Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya mengatur pidana penjara dalam jangka waktu maksimal, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual  mengatur  pemidanaan  penjara  minimal  dan  maksimal  untuk  sebagian  besar  tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini didasari oleh pengalaman dan fakta tentang pemidanaan yang sudah ada selama ini. Tidak adanya penetapan pidana penjara minimal, mengakibatkan putusan yang dijatuhkan kepada hakim seringkali sangat rendah bahkan hanya setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum.
Tujuan  pemidanaan  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan Seksual  ini  adalah  untuk  memulihkan  keadilan  masyarkat,  khususnya  korban.  Prinsip  yang harus dikedepankan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual adalah bahwa tindakan atau upaya yang dilakukan di luar hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut tidak menghilangkan tindak pidananya. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual membedakan delik  menjadi  dua,  yaitu  delik  aduan  dan  delik  umum.  Delik  aduan  untuk  jenis  kekerasan seksual berupa pelecehan seksual.
Ancaman  pemidanaan  terhadap  sembilan  jenis  tindak  pidana  kekerasan  seksual meliputi  pemidanaan  masing-masing  bentuk  kekerasan  seksual  secara  umum  dan  terkait dengan  bagaimana  cara  melakukan  kekerasan  seksual,  pada  siapa  dilakukannya  kekerasan seksual,  kapan  dan  dalam  situasi  apa  kekerasan  seksual  tersebut  dilakukan,  dan  dampak  apa yang  ditimbulkan  dari  kekerasan  seksual  itu  pada  korbannya.  Perumusan  ketentuan  pidana dalam  hal  ini  mengacu  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  terkait  dengan  pasal pemberatan,  penyertaan,  dan  lain-lain.  Namun  juga  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi yang terjadi dalam tidak pidana kekerasan seksual.

## TEMUAN
Hukum  sebagai  suatu  sistem  terdiri  dari  substansi hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya  hukum yang  saling  berinteraksi. 11 Saat  ini  aturan  hukum  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang Pidana  tidak  cukup  mengatur  terkait  kekerasan  seksual.  Terbatasnya  unsur-unsur  dan  definisi terhadap  kekerasan  seksual  mengakibatkan  keadilan  bagi  korban  sulit  terpenuhi.  Bahkan  pada beberapa kasus korban dikriminalisasi dan harus mendapatkan hukuman. Sementara Rancangan Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  secara  terpadu  dan  komprehensif  memuat aturan  untuk  menanggulangi  kekerasan  seksual  agar  dapat  dihapuskan  seluruhnya.  Mulai  dari pencegahan, penanganan, perlindungan, hingga pemulihan korban.
Dari  struktur  hukum,  juga  menggambarkan  tidak  memadainya  penanganan  kasus kekerasan  seksual  dan  perlindungan  korban.  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Pengadilan  belum sepenuhnya  memberikan  perlakuan  khusus  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  seksual.  Seperti masih  belum  memadainya  fasilitas  untuk  pemeriksaan  korban  di  ruang  yang  terpisah,  masih terdapat  aparatur  penegak  hukum  yang  cara  pandangnya  tidak  berperspektif  korban  dalam
11 Lawrence  M.  Friedman, The  Legal  System:  A  Social  Science  Perspective, Russell  Sage  Foundation, New York:1975, hlm.14.
memahami substansi hukum untuk memahami kebutuhan korban agar siap dalam memberikan keterangan. 12 Sementara  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  telah merumuskan penanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam penanggulangan kekerasan  seksual.  Bahkan  telah  diatur  sanksi  pidana  dan  sanksi  administratif  bagi  pihak-pihak yang lalai dan tidak memenuhi kewajibannya dalam penanggulangan kekerasan seksual ini.
Dari budaya hukum pun, masyarakat belum berperspektif korban. Masih terdapat stigma di  masyarakat  bahwa  kekerasan  seksual  terjadi  akibat  perilaku  dari  korban  sendiri.  Bahkan keluarga dan orang tua korban kekerasan seksual ada yang beranggapan bahwa kekerasan seksual yang  dialami  anaknya  adalah  sebuah  aib.  Sehingga  korban  harus  menanggung  penderitaannya sendiri  dan  tidak  ada  yang  mendukungnya.  Oleh  karena  itu,  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan aturan yang berperspektif korban. Dalam rangkaian penanggulangan dan upaya penghapusan kekerasan seksual, seluruh sektor termasuk masyarakat memiliki peran dalam penghapusan kekerasan seksual.
Dari hasil studi perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat mengakomodasi penghapusan kekerasan seksual, sehingga sebaiknya dilakukan reformasi hukum untuk menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia.

## REFERENSI
Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York.
Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan, Catatan  Tahunan  Tentang  Kekerasan Terhadap Perempuan: Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara , Jakarta.
Komnas Perempuan, Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan  terhadap  Perempuan,  Kertas  Kebijakan  Serial  Publikasi  Kemitraan  Perempuan  dan Penegak Hukum, Jakarta, Komnas Perempuan.
Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  yang dikeluarkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan pada Desember 2017.
Afifurrochman  Sya‟rani,  https://crcs.ugm.ac.id/perspective/13864/ruu-penghapusan-kekerasan- seksual-mengapa-dipermasalahkan.html, 12 Februari 2019, dikunjungi pada 19 Mei 2019.
Profil  Komnas  Perempuan,  https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas- perempuan, dikunjungi pada 19 Mei 2019.
Putraningsih, Titik, “Pertunjukan Tari: Sebuah Kajian Perspektif Gender”, http://staffnew.uny.ac.id/upload/132061380/penelitian/Jurnal+Tr+Perspektif+gender. pdf, dikunjungi pada 19 Mei 2019.
Putri,  Aditya  Widya,  “2018  Jadi  Tahun  yang  Buruk  Bagi  Korban  Kejahatan  Seksual”, https://tirto.id/2018-jadi-tahun-yang-buruk-bagi-korban-kekerasan-seksual-dcKw, 31 Desember 2018, dikunjungi pada tanggal 19 Mei 2019.
12 Komnas Perempuan, Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Kertas Kebijakan Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, Jakarta, Konas Perempuan, 2005, h. 38.