## PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR  BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  (UMKM) DI SUMATERA BARAT

## Nursyahid
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang Indonesia Email: nursyahid.com

## ABSTRACT
Protection  of  Intellectual  Property  Rights  (IPR)  is  an  acknowledgment  or  reward  given  by the state to someone for their intellectual work. Protection of brands is basically part of legal protection against fraudulent competition, which is a violation of the law in the trade sector. To protect the rights to a mark, the owner of the mark must register his mark according to the applicable regulations, namely Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.  However,  in  practice  it  is  not  as  expected  because  Micro,  Small  and  Medium Enterprises  (MSMEs)  in  West  Sumatra  Province  have  not  realized  how  important  the registration  of  a  trademark  or  service  is,  and  what  is  obtained  from  the  registration  of  the trademark.  This  can  be  seen  that  the  registration  of  trademarks  has  not  been  optimal  for business  actors  to  ask  for  their  protection  through  the  Office  of  Cooperatives  and  SMEs  of West Sumatra Province to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Sumatra. That the Legal Protection of Registered Marks for MSMEs in West Sumatra is only given by the State to the owner of the mark registered in the General Register of Marks for  a  certain  period  of  time  using  the  mark  himself  or  giving  permission  to  a  person  or several people together or a legal entity to use it, so that the mark is not imitated by others, and  as  authentic  evidence  when  there  is  a  violation  of  the  right  to  the  mark  as  well  as supervision  for  law  enforcement  officers.  Meanwhile,  the  obstacles  faced  by  MSMEs  as registered  trademark  owners  in  obtaining  legal  protection  are  the  length  of  time  for completion  of  trademark  certificates  by  the  Director  General  of  IP,  the  cost  of  trademark registration is expensive/high, and the SIMPAKI network for trademark registration is often constrained  and  the  lack  of  socialization  about  the  benefits  of  trademark  registration  for SMEs.
Keywords: Legal Protection, Registered Mark

## ABSTRAK
Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  adalah  merupakan  pengakuan  atau  imbalan yang  diberikan  oleh  negara  kepada  seseorang  atas  hasil  karya  intelektualnya.  Perlindungan atas  merek  pada  dasarnya  merupakan  bagian  dari  perlindungan  hukum  terhadap  persaingan curang  adalah  perbuatan  melanggar  hukum  di  bidang  perdagangan.  Untuk  melindungi  hak atas  merek,  maka  pemelik  merek  harus  mendaftarkan  mereknya  menurut  peraturan  yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun  dalam  prakteknya  tidak  seperti  yang  diharapkan  karena  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil
dan  Menengah  (UMKM)  di  Provinsi  Sumatera  Barat  belum  menyadari  betapa  pentingnya pendaftaran  merek  dagang  atau  jasa,  dan  yang  didapat  dari  pendaftaran  merek  dagang tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  belum  optimalnya  pendaftaran  merek  untuk  dimintakan perlindungannya  oleh  pelaku  usaha  melalui  Kantor  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Provinsi Sumatera  Barat  kepada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat. Bahwa Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Bagi UMKM di Sumatera Barat adalah hanya diberikan  Negara  kepada  pemilik  merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  untuk jangka  waktu  tertentu  menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau  memberi  izin  kepada seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk menggunakannya,  agar  merek  tersebut  tidak  ditiru  oleh  orang  lain,  dan  sebagai  alat  bukti otentik bila terjadi pelanggaran hak atas merek serta sebagai pengawasan bagi aparat penegak hukum.  Sedangkan  kendala  yang  dihadapi  UMKM  sebagai  pemilik  merek  terdaftar  dalam memperoleh  perlindungan  hukum  adalah  lamanya  waktu  penyelesaian  sertifikat merek  oleh Dirjen KI, biaya pendaftaran merek mahal/tinggi, dan jaringan SIMPAKI untuk pendaftaran merek sering terkendala serta kurangnya sosialisasi tentang manfaat pendaftaran merek bagi UMKM.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terdaftar

## PENDAHULUAN
Kemajuan  telekomunikasi  telah  mendorong  arus  globalisasi  di  bidang  industri  dan perdagangan. Hal tersebut menjadikan dunia  sebagai suatu pasar tunggal bersama dalam era perdagangan  bebas  dunia,  Indonesia  sebagai  negara  berkembang  harus  mampu  mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta  kecenderungan  global  tersebut  sehingga  tujuan  nasional  dapat  tercapai.  Kekayaan Intelektual  (KI)  sebagai  bagian  dari  sistem  hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan  industri, perdagangan dan investasi, singkatnya dunia usaha. Sementara pendapat mengatakan, bahwa hukum itu berkembang dengan mengikuti tahap-tahap perkembangan masyarakat. 1
Dalam dunia perdagangan khususnya dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa “Merek” 2 memegang  peranan  yang  cukup  penting.  Peran  merek  disamping  sebagai  suatu tanda  yang  dikenal  oleh  konsumen  juga  dapat  menjadi  jaminan  bagi  kualitas  barang/jasa apabila  konsumen  sudah  terbiasa  untuk  menggunakan  merek  tertentu.  Seiring  dengan semakin  berkembangnya  dunia  perdagangan  di  Indonesia,  maka  kebutuhan  akan  identitas suatu produk semakin meningkat serta semakin beragam. Hal ini bisa kita lihat salah satunya dengan semakin banyaknya berbagai merek 3 , baik merek barang maupun merek jasa.
Dalam  upaya  inilah  Indonesia  harus  berjuang,  selain meningkatkan  produk    barang dan  jasa  yang  unggul  juga  meningkatkan  upaya  perlindungan  terhadap  barang  dan  jasa produksi  dalam  negeri  melalui  peraturan  perundang-undangan  mengenai  KI,  khususnya tentang  merek  yang  berperan  penting  sekaligus  memerlukan  pranata  hukum  yang  lebih
1 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung , 1980, hlm.102.
2 Gunawan  Suryomurcito, Pokok-pokok  Hukum  Merek  dan    Persaingan    Curang:    Makalah Disampaikan pada Training Dasar mengenai Hak Kekayaan Intelektual bagi Kalangan Universitas , Tangerang, tanggal 5-23 Desember 2005
3 Kompilasi  Peraturan  Perundang-undangan  Kekayaan ,  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2016, hlm. 262
memadai.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  sejalan  dengan  perjanjian-perjanjian internasional  yang  telah  diratifikasi  Indonesia  seperti  keluarnya  UU  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek dan  Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
Merek yang kadang hanya berupa suatu kata atau dapat berfungsi menunjukkan asal serta  kualitas  suatu  produk  sehinggga  banyak  orang  ingin  meniru  merek  yang  sudah mempunyai nama atau mendompleng ketenaran merek tersebut dengan cara membuat merek yang  mirip  atau  menyerupainya  untuk  kelas  atau  jenis  produk  yang  sama.  Suatu  merek diharuskan  mempunyai  unsur  pembeda  karena  pendaftaran  suatu  merek  terkait  dengan pemberian monopoli suatu nama atau simbol (atau dalam bentuk lain). Para pejabat hukum di seluruh  dunia  enggan  memberikan  hak  eksklusif  atau  suatu  merek  kepada  para  pedagang. Keengganan ini disebabkan pemberian hak eksklusif tersebut akan menghalangi  orang  lain untuk  menggunakan merek tersebut. Oleh karenanya suatu merek harus dapat membedakan barang dan jasa si pelaku dagang tersebut dari barang atau jasa pelaku dagang lain di bidang yang sama. 4
Perbuatan  meniru  merek  lain  yang  sudah  terdaftar  pada  kantor  pendaftaran  merek, dalam  arti  sudah  mendapat  perlindungan  hukum  dan  menggunakannya  dalam  dunia perdagangan  adalah  merupakan  perbuatan  yang  oleh  UU  Nomor  20  Tahun  2016 dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang merek.
Perlindungan  KI  adalah  merupakan  pengakuan  atau  imbalan  yang  diberikan  oleh negara  kepada  seseorang  atas  hasil  karya  intelektualnya.  Bambang  Kesowo  mendefinisikan HKI  sebagaimana  dikutip  oleh  Rachmadi  Usman  mengatakan  kepemilikian  terhadap  karya- karya  yang  lahir  karena  adanya  kemampuan  intelektualitas  manusia  dalam  bidang  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dimana  karya-karya  tersebut  merupakan  kebendaan  tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya. 5
Ketentuan  pidana  di  bidang  merek  ini  merupakan  hal  sangat  penting  bagi  pemilik merek  karena  dengan  demikian  pemilik  merek  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Untuk mendapatkan perlindungan hukum pemilik merek harus mendaftarkan mereknya pada kantor pendaftaran  merek.  Hanya  terhadap  merek  yang  telah  terdaftar  pada  kantor  pendaftaran merek  yang  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Maksud  terdaftar  di  sini  bahwa  merek tersebut sudah terdaftar dalam daftar umum merek dengan diberi nomor register. Oleh karena itu  mendaftarkan  merek  pada  Kantor  Pendaftaran  Merek  harus  menyebutkan  jenis  barang yang  dimintakan  pendaftarannya  adalah merek  dagang.  Demikian  pula  terhadap  permintaan pendaftaran merek jasa, harus menyebutkan jenis jasa yang dimintakan perlindungan. Tanpa menyebut jenis barang atau jenis jasa pada permintaan pendaftaran merek, maka permintaan pendaftaran merek tersebut tidak dapat diterima oleh Kantor Pendaftaran Merek.
Perlindungan atas merek pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap  persaingan  curang  adalah  perbuatan  melanggar  hukum  di  bidang  perdagangan, dalam hal ini di Provinsi Sumatera Barat untuk melindungi atas merek, supaya pemilik tidak diganggu gugat oleh hubungan baiknya dengan para konsumen, yang telah dibina oleh pasar
4 Intellectual  Property  Rights  (Elementary), Buku  Panduan  Training  Tingkat  Dasar,  IASTP  Jakarta, 2002, hlm.194
5 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 2.
melalui penggunaan suatu merek tertentu, serta harapan  wajar untuk memperoleh langganan tetap yang menunjukan bahwa pemilik merek tersebut adalah dari produsen dari barang yang bersangkutan, maka pemelik merek harus mendaftarkan menurut peraturan yang berlaku.
Walaupun  pengaturan  tentang  merek  sudah  secara  tegas  diatur  oleh  negara  dalam suatu  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis,  akan  tetapi  dalam  prakteknya  tidak  seperti  yang  diharapkan karena pengusaha khususnya di Provinsi Sumatera Barat belum menyadari betapa pentingnya pendaftaran  merek  dagang  atau  jasa  dan  yang  didapat  dari  pendaftaran  merek  dagang tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  merek  yang  dimintakan  perlindungannya  di  Provinsi Sumatera  Barat  oleh  pelaku  usaha  melalui  Kantor  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) Provinsi  Sumatera Barat dan Koperindag Provinsi Sumatera Barat kepada Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat    selama  tiga  tahun  terakhir  yaitu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
Berdasarkan isu-isu hukum di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang :
1. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  pemilik  merek  terdaftar  bagi  UMKM  di  Sumatera Barat ?
2. Apakah  kendala-kendala  yang  dihadapi  UMKM  sebagai  pemilik  merek  terdaftar  dalam memperoleh perlindungan hukum ?

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  pendekatan yuridis  normatif sebagai  pendekatan  utama  dan  didukung  dengan  pendekatan yuridis  empiris. Penelitian hukum normatif adalah  merupakan  penelitian  hukum  yang  mengkaji  hukum  tertulis  dari berbagai  aspek,  yaitu  aspek  teori,  sejarah,  filosofi,  perbandingan,  struktur  dan  komposisi, lingkup  dan  dan  materi,  konsistensi,  penjelasan  umum  dan  pasal  demi  pasal  formalitas  dan kekuatan  mengikat  suatu  undang-undang,  serta  bahasa  hukum  yang  digunakan,  tetapi  tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya. Penelitian hukum normatif sering  juga disebut penelitian  hukum  dogmatik  atau  penelitian  hukum  teoritis  ( dogmatic  or  theoretieal  law research . 6
Sedangkan  pendekatan yuridis  empiris adalah  metode  penelitian  yang  dilakukan untuk  mendapatkan  data  primer  dan  menemukan  kebenaran  dengan  menggunakan  metode berpikir  induktif  dan  kriterium  kebenaran  koresponden  serta  fakta  yang  digunakan  untuk melakukan  proses  induksi  dan  pengujian  kebenaran  secara  koresponden  adalah  fakta  yang mutakhir 7 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Bagi UMKM di Sumatera Barat
Kekayaan  Intelektual  (KI)  adalah  sebuah  aset  berharga  yang  dapat  memajukan perekonomian  suatu  bangsa.  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  lembaga  tunggal  yang  menangani  pendaftaran dan  perlindungan  kekayaan  intelektual.  Untuk  melaksanakan  pendaftaran  KI  tersebut
6 Abdul Kadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.101
7 Soerjono  Soekanto  dan  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  suatu  Tinjauan  Singkat , Cetakan IV, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,1995, hlm. 14
agar  ada  perlindungan  hukumnya  diatur  oleh    Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Selanjutnya  seiring  dengan  semakin berkembangnya  dunia  perdagangan  di  Indonesia,  maka  kebutuhan  akan  identitas  suatu produk  semakin  meningkat  serta  semakin  beragam.  Hal  ini  bisa  dilihat  salah  satunya dengan semakin banyaknya berbagai merek barang maupun merek jasa.
Adapun  Merek  adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum  dalam  kegiatan  perdagagan  barang  dan/atau  jasa  (Pasal  1  angka  1  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis).  Dimana  suatu merek  baru  mendapatkan  perlindungan  harus  terlebih  dahulu  melakukan  pendaftaran pada  Direktur  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia RI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.
Perlindungan  hukum  menurut  Fitzgerald  sebagaimana  dikutip  Satjipto  Raharjo awal  mula  dari  munculnya  teori  perlindungan  hukum  bersumber  dari  teori  hukum  alam atau  aliran  hukum  alam,  menyebutkan  bahwa  hukum  itu  bersumber  dari  Tuhan  yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan, bahwa hukum  dan  moral  adalah  cerminan  dan  aturan  secara  internal  dan  eksternal  dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. 8 Kemudian John Locke menyatakan bahwa hak atas  milik  pribadi  bermula  dari  kerja  manusia  dan dengan kerja  inilah  manusia  memperbaiki  dunia  ini  demi  kehidupan  yang  layak  tidak  hanya untuk dirinya melainkan juga untuk orang lain. 9
Selanjutnya menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan  yang  menekankan  aspek “seharusnya”  atau das  sollen ,  dengan  menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi  manusia  yang deliberatif . Undang-Undang  yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan  dengan  sesama  individu  maupun  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat. Aturan-aturan  itu  menjadi  batasan  bagi  masyarakat  dalam  membebani  atau  melakukan tindakan  terhadap  individu.  Adanya  aturan  itu  dan  pelaksanaan  aturan  tersebut menimbulkan kepastian hukum. 10 Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan  hukum  membuktikan  bahwa  hukum  tidak  bertujuan  untuk  mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. 11
Perlindungan hanya diberikan kepada merek terdaftar saja, karena menurut Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2016, hak atas merek adalah hak yang diberikan Negara kepada
8 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53
9 H.D. Effendy  Hasibuan, Perlindungan   Merek   (Studi   Mengenai   Putusan   Pengadilan Indonesia Amerika Serikat) , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 35
10 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum ,  Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158
11 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83
pemilik  merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  untuk  jangka  waktu  tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau menggunakannya.
Menurut  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor 67  Tahun  2016 Tentang Pendaftaran Merek Bab II Syarat dan Tata Cara Permohonan  Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal permohonan pendaftaran merek  Pasal 3 :
1) Permohonan  diajukan  dengan  mengisi  formulir  rangkap  2  (dua)  dalam      bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.
2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a.  tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
c.  nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
d.  nama  negara  dan  tanggal  permintaan  Merek  yang  pertama  kali  dalam  hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
e.  label Merek;
f.   warna  jika  Merek  yang  dimohonkan  pendaftarannya  menggunakan  unsur  warna; dan
g. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3) Dalam  mengajukan  Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  harus melampirkan dokumen:
a.  bukti pembayaran biaya permohonan;
b. label  Merek  sebanyak  3  (tiga)  lembar,  dengan  ukuran  paling  kecil  2  x  2  cm  (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);
c.  surat pernyataan kepemilikan Merek;
d. surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa;
e.  bukti  prioritas,  jika  menggunakan  Hak  Prioritas  dan  terjemahannya  dalam  bahasa Indonesia.
4) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa bentuk 3 (tiga) dimensi,  label  Merek  yang  dilampirkan  dalam  bentuk  karakteristik  dari  Merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim pelindungan.
5) Dalam  hal  Merek  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  e  berupa  suara,  label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
6) Dalam  hal  Merek  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  e  berupa  suara  yang tidak  dapat  ditampilkan  dalam  bentuk  notasi,  label  Merek  yang  dilampirkan  dalam bentuk sonogram.
7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa hologram, label Merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.
8) Format  formulir  Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  oleh Direktur Jenderal.
Selanjutnya  dalam  Pasal  6  menyebutkan  bahwa  permohonan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan secara:
a. elektronik; atau
b. non-elektronik.
Jadi  Prosedur  Pendaftaran  Merek  yang  dilakukan  pada  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
1. Pemohon datang untuk mendaftarkan merek/konsultasi persyaratan;
2. Melengkapi persyaratan yang ditentukan UU untuk pendafataran merek;
3. Menyetor PNBP ke Bank sebesar Rp. 500.000,-/permohonan  untuk UMKM dan Rp. 1.800.000,-/permohonan untuk Umum.
Selanjutnya  menurut  Kepala  Sub  Bidang  Kekayaan  Intelektual  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sesuai dengan peraturan  tentang  pendaftaran  merek  UU  Nomor  20  Tahun  2016  dan  PP  Nomor  67 Tahun 2016 yaitu:
1. Pemohon/kuasanya  datang  ke  Kantor  Wilayah  dan  mengisi  formulir  pendaftaran merek yang telah disediakan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM ;
2. Pemohon mengisi formulir dalam bahasa Indonesia yang memuat :
a) tanggal pengajuan, bulan, dan tahun Permohonan;
b) nama lengkap pemohon;
c) kewarganegaraan;
d) alamat pemohon;
e) nama lengkap surat menyurat;
f) alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
g) nama  negara  dan  tanggal  permintaan  Merek  yang  pertama  kali  dalam    hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
h) Tipe merek;
i) label Merek;
j) warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
k) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa; dan
l) Tanda tangan pemohon
Setelah  selesai  pengisian  formulir  petugas  meneliti  dan  bila  belum  lengkap maka  pemohon  dipersilahkan  untuk  melengkapi  terlebih  dahulu  dan  seandainya  sudah benar,  pemohon  ditanya  apakah  pendaftaran  secara  manual  atau  melalui  on-line, selanjutnya  pemohon  dianjurkan  untuk  membayar  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP) SIMPAKI melalui Bank dengan memberikan tanda bukti telah membayar PNBP nya.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan perlindungan hukum  terhadap  pemilik  merek  terdaftar  dalam  kegiatan  bisnis  di  Sumatera  Barat diperoleh penjelasan sebagai berikut:
“Pada dasarnya pihak  Direktur Jenderal KI  Kementerian Hukum dan  HAM dan Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  sesuai  dengan ketentuan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  serta  syarat  dan  tata  cara  permohonan  pendaftaran  HKI  dalam  hal pendaftaran  merek  dengan  ketentuan  pemohon  permohonan  diajukan  dengan mengisi  formulir  rangkap  2  (dua)  dalam  bahasa  Indonesia  oleh  Pemohon  atau Kuasanya kepada Menteri”.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  merek terdaftar  dalam  kegiatan  bisnis  di  Sumatera  Barat  diperoleh  penjelasan  yaitu  sebagai
berikut:
1. Permohonan pendaftaran merek  sesuai dengan syarat dan tata cara pendaftaran merek Pasal 3, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a.  tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
b.  nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
c.  nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
d.  nama  negara  dan  tanggal  permintaan  Merek  yang  pertama  kali  dalam  hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
e.  label Merek;
f.   warna  jika  Merek  yang  dimohonkan  pendaftarannya  menggunakan  unsur  warna; dan
g.  kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa. Dalam  melaksanakan  kegiatan  tersebut  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan HAM  Sumatera  Barat  telah  bekerjasama  dengan  berbagai  instansi  antara  lain  : Kantor  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Provinsi  Sumatera  Barat  dan  Kantor  Dinas Koperindag Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan pendaftaran merek.
2. Dalam  mengajukan  Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  harus melampirkan dokumen:
a.  bukti pembayaran biaya permohonan;
b.  label  Merek  sebanyak  3  (tiga)  lembar,  dengan  ukuran  paling  kecil  2  x  2  cm  (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);
c.  surat pernyataan kepemilikan Merek;
d.  surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa;
e.  bukti  prioritas,  jika  menggunakan  Hak  Prioritas  dan  terjemahannya  dalam  bahasa Indonesia.
Pada  kesempatn  ini  Kantor  Wilayah  bekerjasama  dengan  Kantor  Dinas Koperasi  dan  UMKM  dan  Kantor  Dinas  Koperindag  dan  Bank  dalam  hal penyetoran PNBP.
3. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa bentuk 3 (tiga) dimensi,  label  Merek  yang  dilampirkan  dalam  bentuk  karakteristik  dari  Merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim pelindungan.
4. Dalam  hal  Merek  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  e  berupa  suara,  label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
5. Dalam  hal  Merek  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  e  berupa  suara  yang tidak  dapat  ditampilkan  dalam  bentuk  notasi,  label  Merek  yang  dilampirkan  dalam bentuk sonogram.
6. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa hologram, label Merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.
7. Format  formulir  Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  oleh Direktur Jenderal.
Selanjutnya  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat meneliti  kelengkapan  persyaratan  pendaftaran  merek  yang  diajukan  oleh  pemohon seterusnya  pemohon  menganjurkan  kepada  pemohon  umtuk  membayar  PNBP  melalui bank pemerintah. Setelah ada bukti pembayaran pendaftaran merek, Kanwil Kementerian
Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat langsung  mengirimkan  berkas  pendaftaran  merek  ke Direktur Jenderal HKI di Kementerian Hukum dan HAM RI melalui on line atau manual sesuai permintaan pemohon.
Temuan  penulis  terhadap  pelaksanaan  pendaftaran  merek  dalam  rangka perlindungan  merek  terdaftar  dalam  kegiatan  bisnis  di  Sumatera  Barat  menurut  UU Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dan  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek Bab II Syarat  dan  Tata  Cara  Permohonan    Pendaftaran  Kekayaan  Intelektual,  menunjukkan bahwa ketentuan sebagaimana tersebut di atas masih belum sepenuhnya dapat diterapkan dan  berjalan  dengan  baik,  karena  pemohon  pendaftaran  belum  memahami  sepenuhnya tentang  ukuran  label/logo  perusahaan,  walaupun  sudah  diberitahukan  dan  hal  ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sekaligus kurangnya anggaran yang tersedia.
Di samping itu dalam penyelesaian pendaftaran merek oleh Direktur Jenderal KI Kementerian  Hukum  dan  HAM  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  skema penyelesaiannya  lebih  kurang  satu  tahun  delapan  bulan,  bahkan  lebih  dari  tiga  tahun belum keluar sertifikat mereknya.
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas, maka  dapat  dikatakan  bahwa  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemilik  Merek  Terdaftar Dalam Kegiatan Bisnis di Sumatera Barat melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat telah dilaksanakan sesuai menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek Bab II Syarat dan Tata Cara Permohonan  Pendaftaran  Kekayaan  Intelektual,  namun  belum  oftimal  karena penyelesaian  perlindungan/sertifikat  mereknya  dikeluarkan  oleh  Direktur  Merek Kementerian Hukum dan HAM RI tidak sesuai dalam aturan tersebut.

## B. Kendala-kendala  yang  dihadapi  UMKM  sebagai  pemilik  Merek  terdaftar  dalam memperoleh perlindungan hukum
Pada  umumnya  masalah-masalah  yang  sering  menjadi  kendala  dalam perlindungan hukum pemilik merek terdaftar antara lain :
1. Sikap lalai dari masyarakat/UMKM untuk mendaftarakan mereknya;
2. Partisipasi  masyarakat/UMKM  yang  masih  perlu  ditingkatkan,  karena  masih  enggan mendaftarkan merek usahanya;
3. Kerjasama dengan instansi/badan tertentu, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung masih perlu ditingkatkan;
4. Belum  optimalnya  berjalan  sistem  pembayaran  PNBP  Kekayaan  Intelektual (SIMPAKI) dengan baik;
5. Belum optimalnya penyelesaian sertifikat merek;
6. Kurangnya Sosialisasi tentang Manfaat Pendaftaran Merek.
Selanjutnya  dijelaskan  bahwa,  Perlindungan  hanya  diberikan  kepada  merek terdaftar  saja,  karena  menurut  UU  Nomor  20  Tahun  2016,  hak  atas  merek  adalah  hak yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Buku Umum Merek untuk  jangka  waktu  tertentu  menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau  memberi  izin
kepada  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  atau menggunakannya.
Menurut  Kepala  Sub  Bidang  Kekayaan  Intelektual  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Sumatera  Barat  sesuai  dengan peraturan  tentang  pendaftaran  merek  UU  Nomor  20  Tahun  2016  dan  PP  Nomor  67 Tahun 2016 yaitu:
1) Pemohon/kuasanya  datang  ke  Kantor  Wilayah  dan  mengisi  formulir  pendaftaran merek yang telah disediakan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM;
2) Pemohon mengisi formulir dalam bahasa Indonesia yang memuat:
a. tanggal pengajuan, bulan, dan tahun Permohonan;
b. nama lengkap pemohon;
c. kewarganegaraan;
d. alamat pemohon;
e. nama lengkap surat menyurat;
f. alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
g. nama  negara  dan  tanggal  permintaan  Merek  yang  pertama  kali  dalam    hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
h. Tipe merek;
i. label Merek;
j. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
k. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa; dan
l. Tanda tangan pemohon
Setelah selesai pengisian formulir petugas meneliti dan bila belum lengkap maka pemohon  dipersilahkan  untuk  melengkapi  terlebih  dahulu  dan  seandainya  sudah  benar, pemohon  ditanya  apakah  pendaftaran  secara  manual  atau  melalui on-line ,  selanjutnya pemohon  dianjurkan  untuk  membayar  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  yang dikenal dengan SIMPAKI melalui Bank dengan memberikan tanda bukti telah membayar PNBP nya.
Adapun  pembayaran  PNBP  Direktorat  Jenderal  KI  dilakukan  melalui  sistem pembayaran  berbasis online berdasarkan  surat  perintah  bayar  dari  Sistem  Pembayaran PNBP Kekayaan Intelektual (SIMPAKI) yang memfasilitasi penerbitan kode billing dari SIMPONI  (Sistem  Informasi  PNBP Online )  sebagai  sarana  pembayaran  PNBP.  Tanda billing dari  SIMPONI  untuk  pendaftaran  PNBP  Simpaki  hanya  berlaku  24  jam  sejak transaksi atau 1 (satu) hari, seandainya pemohon belum membayar dalam jangka waktu 1 (satu)  hari,  maka  kode billing tidak  berlaku  lagi,  pemohon  harus  mengambil  kembali melalui Simponi. 12
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  mengenai  kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  pemilik  merek  terdaftar  bagi UMKM, diperoleh penjelasan bahwa ada 2 (dua) hambatan atau kendala, yaitu pertama kendala internal dan kendala eksternal.
Kendala  internal  yaitu  hambatan  yang  berasal  dari  luar  instansi  Kanwil Kementerian Hukum dan HAM :
12 Hasil  wawancara  dengan    Kepala  Sub  Bidang  Kekayaan  Intelektual  Divisi  Pelayanan  Hukum  dan HAM (Muhammad Farhan, S. Sos.), tanggal 31 Januari 2020
(1) Belum  optimalnya  berjalan  SIMPAKI  dengan  baik.  SIMPAKI  adalah  Sistem Pembayaran PNBP Kekayaan Intelektual (SIMPAKI) yang memfasilitasi penerbitan kode billing dari  SIMPONI  (Sistem  Informasi  PNBP  Online)  sebagai  sarana pembayaran  PNBP  suatu  bentuk  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  diberikan  oleh Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  khususnya Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  dengan  menggunakan  sistem komputerisasi  dalam  memproses  permohonan  pendaftaran  merek  yang  dilakukan secara online, namun proses penyelesaian sertifikat mereknya memakan waktu lama;
(2) Pendaftaran merek  sering terkendala oleh jaringan internetnya;
(3) Waktu penyelesaian sertifikat merek oleh Dirjen KI memakan waktu yang lama; dan
(4) Kurangnya sosialisasi tentang  manfaat pendaftaran merek.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1. Perlindungan  hukum  merek  terdaftar  bagi  UMKM  di  Sumatera  Barat  adalah  hanya diberikan  Negara  kepada  pemilik  merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek untuk  jangka  waktu  tertentu menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau  memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya,  agar  merek  tersebut  tidak  ditiru  oleh  orang  lain,  dan  sebagai  alat bukti  otentik  bila terjadi  pelanggaran  hak  atas  merek  serta  sebagai  pengawasan  bagi aparat penegak hukum.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  UMKM sebagai  pemilik  merek  terdaftar  dalam memperoleh  perlindungan  hukum  adalah  belum  dapat  segera  UMKM  menuntut haknya  karena  belum  memiliki  sertifikat  merek  disebabkan  lamanya  waktu penyelesaian  sertifikat  merek  oleh  Dirjen  KI,  biaya  pendaftaran  merek  mahal/tinggi, dan  jaringan  SIMPAKI  untuk  pendaftaran  merek  sering  terkendala  serta  kurangnya sosialisasi tentang manfaat pendaftaran merek bagi UMKM.
B. Saran
1. Direktur  Jenderal  KI  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  dalam  proses  penyelesaian sertifikat merek untuk perlindungan hukum merek terdaftar agar mempercepat keluar sertifikat  merek  sesuai  dengan  UU  No.  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis;
2. Untuk  kelancaran  proses  perlindungan  hukum  merek  terdaftar,  jaringan  internet SIMPAKI agar  dioptimalkan;
3. Dalam pengurusan Pendafataran Merek untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi UMKM agar biayanya diringankan;
4. Agar Diketur Jenderal KI melalui Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dan Dinas Koperasi  dan  UMKM  Provinsi  Sumatera  Barat  melakukan  koordinasi  yang berkelanjutan untuk mewujudkan sosialisasi perlindungan hukum merek terdaftar;

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Soerjono  Soekanto  dan  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  suatu  Tinjauan Singkat, Cetakan IV, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995.
Intellectual  Property  Rights  (Elementary) ,  Buku  Panduan  Training  Tingkat  Dasar,  IASTP Jakarta, 2002.
Rachmadi  Usman, Hukum  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual,  Perlindungan  dan  Dimensi Hukumnya di Indonesia , Alumni, Bandung, 2003.
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat , Angkasa, Bandung, 1980.
Gunawan  Suryomurcito, Pokok-pokok  Hukum  Merek  dan    Persaingan    Curang:    Makalah Disampaikan  pada  Training  Dasar  mengenai  Hak  Kekayaan  Intelektual  bagi Kalangan Universitas , Tangerang, tanggal 5-23 Desember 2005
Kompilasi  Peraturan  Perundang-undangan  Kekayaan ,  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2016.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
H.D. Effendy  Hasibuan,   Perlindungan   Merek   (Studi   Mengenai   Putusan   Pengadilan Indonesia Amerika Serikat), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,  Kencana, Jakarta, 2008.