Accredited Sinta 2 based on the Decree No. 200/M/KPT/2020

## Program Deradikalisasi Dalam Perspektif Komunikasi Politik
Susilastuti Dwi Nugrahajati 1* , Basuki Agus Suparno 2 1,2 Ilmu Komunikasi FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta, Jl. Babarsari Jl. Tambak Bayan No.2, Yogyakarta E-mail: susilastuti@upnyk.ac.id 1 ; basuki.agussuparno@upnyk.ac.id 2
0812-2770-854 1 ; 0815-8453-0681 2

## Abstract
Terrorist groups in their activities that emphasize violence, threats and fear are basically conveying a political message to the country and the state. In their activities, they use detailed communication management by paying attention to communication components such as communicators, messages and media use. Deradicalization is a soft power approach to counter and reduce the  radicalism  which carried out by BNPT with persuasion method. As a soft power approach, this program was functioned to control the former terrorist who were sentenced in jail return to the Republic of Indonesia. In fact, the Deradicalization program cannot directly encourage the former terrorist who had in jail return to society. Based on the results of research on the former of terrorist who were sentenced in jail, showed that the program should not only focus on how they spent the time and adapt to society but it should also focus on the probable of rejoin to terrorist group and organization which located in the outside, for instance family members who still communicate with members of their group. Thus, DE-radicalization program especially related to communication efforts are needed to consider the selection of communicators, message content, communications and the media to be used to prevent and capture invisible information which gained from ex-terrorists.
Keywords : Terrorism, deradicalization, communicators, communicaters, messages and media

## Abstrak
Kelompok teroris dalam aktivitasnya yang mengedepankan kekerasan, ancaman, dan ketakutan pada dasarnya menyampaikan pesan politik kepada negara. Dalam kegiatannya mereka menggunakan manajemen komunikasi yang detail dengan memperhatikan komponen-komponen komunikasi seperti komunikator, pesan dan penggunaan media. Deradikalisasi merupakan pendekatan soft power untuk melawan radikalisme yang dilakukan BNPT dengan menggunakan pendekatan persuasi. Deradikalisasi yang dilakukan BNPT merupakan pendekatan soft power untuk mengajak mantan narapidana teroris kembali ke NKRI. Program deradikalisasi tidak  bisa  serta  merta  mendorong  mantan  narapidana  untuk  kembali  ke  masyarakat.  Berdasarkan  hasil penelitian terhadap mantan narapidana, program deradikalisasi sebaiknya tidak hanya terfokus pada mereka yang sedang menjalani hukuman, namun juga pihak luar yaitu anggota keluarga yang masih berkomunikasi dengan anggota kelompoknya. Program deradikalisasi perlu mempertimbangkan pemilihan komunikator, isi pesan, komunikasi dan media yang akan digunakan.
Kata kunci : Terorisme, deradikalisasi, komunikator, komunikan, pesan dan media

## Pendahuluan
Kehadiran  kelompok  penekan  dalam satu  negara  menjadi  sebuah  keniscahyaan. Merujuk pada sistem politik posisi kelompok penekan ini ada di tingkat infrastruktur politik. Keberadaan kelompok penekan dalam dinamika komunikasi politik memainkan peran yang seringkali menimbulkan resonansi , iritasi, pada tatanan  kehidupan  sosial  politik  masyarakat. Kelompok penekan dalam menyampaikan pesan politik di dalam sistem politik dibingkai dengan kepentingan
kelompok. Tuntutan yang disampaikan biasanya memberikan tekanan kepada struktur kuasa untuk mengakomodasikan kepentingannya. Kepentingan kelompok seringkali berseberangan dengan kepentingan negara dan saat bersamaan menimbulkan  ketegangan  dan  konflik.
Kelompok penekan biasanya bergerak atas kesamaan kepentingan dan ideologi. Kesamaan atas ideologi ini kemudian memicu terjadinya  mobilisasi,  afliasi,  fanatisme  dan fatalism.  Namun  tidak  jarang  kelompok kepentingan yang mendasarkan kepentingan
DOI: https://doi.org/10.31315/jik.v21i3.11440 Submitted: 13 December 2023, Revised: 30 December 2023, Accepted: 30 December 2023
ideologi juga memiliki agenda tertentu atau agenda-agenda tersembunyi lainnya yang terkadang  merambah  pada  persoalan  politik. Kelompok penekan ini seringkali memicu munculnya social  movement dan menyeret kelompok-kelompok yang memiliki ideologi yang sama. Social  movement yang muncul mulai dari taraf yang paling demokratis hingga  paling  ekstrim  dan  radikal.  Situasinya dapat  menentukan  derajat  kooperatif  atau perlawanan yang sampai pada tingkat zero sum game. Apalagi  terhadap  kelompok  penekan yang anomim, terselubung, dan bersifat random.
Beberapa contoh social movement yang menjerat publik dan berujung pada chaos seperti gerakan Tiannmen Square (1898), demonstrasi yang  mengutuk  kartun  Nabi  Muhammad di Denmark (2006), Aksi 212 di Indonesia (2012)  yang  membelah  masyarakat  Indonesia hingga  saat  ini.  Aksi  212  ini  menyebabkan terjadinya polarisasi politik di Indonesia. Kelompok penekan yang paling ekstrem adalah  organisasi  teroris.  Bagi  kelompok teroris, aksi mereka sebagai sebuah perjuangan politik    (Junaidi,  2017).  Bahkan  sebenarnya kelompok teroris dapat dipandang sebagai bagian dari aktor politik yang beroperasi dalam sistem politik. Di Indonesia sendiri kelompok teroris  seringkali dikaitkan dengan radikalisme.
Terorisme  adalah  salah  satu  kelompok penekan  yang  berada  di  infrastruktur  politik. Terorisme dalam mengkomunikasikan pesan akan mengedepankan koersi dan persuasi.  Bahkan  tindakan  mereka  sering kali  muncul  sebagai  respon  terhadap penilaian mereka atas ketidakadilan yang ada khususnya  apa  yang  dilakukan  penguasa.    . Isu terorisme dan gerakan radikal mulai mengemuka dan menjadi perbincangan di berbagai media pasca runtuhnya komunisme secara global. Isu terorisme semakin menguat pasca terjadinya peledakan Gedung World Trade Center (WTC) di New York 11 September 2001. Kejadian itu menjadi teror terburuk bagi Amerika Serikat. Aksi teror terus berlanjut diberbagai belahan  dunia.  Aksi  teror  ini    telah  berubah
dan menjelma ke dalam bentuk aksi yang bersifat radikal, keras dan menimbulkan tragedi kemanusiaan. Aksi yang dilakukan kelompok teroris ini sudah menjadi gejala dunia dengan target sasaran yang bermacam-macam seperti sarana dan  prasarana  publik,  perkantoran  pemerintah, hotel,  dan  tempat-tempat  strategis  lainnya yang berkaitan dengan sistem politik negara.
Indonesia  menjadi  salah  satu  negara yang tidak bisa terlepas dari sasaran kelompok teroris ini. Beberapa saat setelah  bom di WTC New York, terjadi peristiswa Bom Bali I Tahun 2002 dengan korban meninggal dunia sebanyak 202 orang. Pelakunya sendiri diduga dari Jama’ah  Islamiah.    Setelah  itu  aksi  terorisme beberapa kali terjadi. Misalnya, tahun 2009 Bom JW Marriot dengan korban 14 meninggal dunia dan 154 luka. Pelaku diduga dari kelompok yang berafiliasi kelompok Islamic State of Iraq and  Syria  (ISIS).  Kelompok  yang  berafiliasi ISIS di Indonesia, melakukan aksi terorisme, seperti  di  Sarinah  Jl Thamrin tahun  2016,  aksi bom  Gereja  Oikumene  di  Samarinda  tahun 2016,  dan  aksi  Bom  Gereja  Surabaya  tahun 2018  (https://www.voaindonesia.com,  2023).
Kebijakan  pemerintah  untuk meredam aksi teror dan terorisme ini bisa melalui pendekatan hard  power yang mengedepankan penggunaan kekuatan negara dan soft  power yang  lebih  menekankan  pada  pendekatan persuasif  melalui  berbagai  sarana.    Indonesia menggunakan kedua pendekatan itu  untuk penanggulangan  dan  pencegahan  terorisme. Program yang dikembangkan oleh  pemerintah  untuk  menanggulangi  dan mencegah  aksi  terorisme  sekarang  ini  adalah program deradikalisasi. Program deradikalisasi tertuang dalam pasal 34D UU Nomor 5 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2013 yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi  Pencegahan Terorisme. Sebagai program,  deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, berkesinambungan, terpadu, sistematis dan
memiliki target-target capaian  yang dilaksanakan untuk  menghilangkan  atau  mengurangi  dan mengembalikan  pemahaman  radikal  dan pemikiran terorisme yang telah terjadi kembali ke pangkuan NKRI. Sasaran program ditujukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme yang dilaksanakan  oleh  kementrian/lembaga  terkait. Dalam  hal  ini  ada  Kementrian  terkait  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Polri di bawah koordinasi BNPT. Dalam peraturan tersebut mitra BNPT untuk melaksanakan program deradikalisasi mencakup akademisi, praktisi, tokoh  agama,  dan  tokoh  masyarakat.  ((Pasal 1, pasal 2  Peraturan BNPT No 1 Tahun 2022).
Program deradikalisasi juga dilakukan di  beberapa  negara  yang  rawan  terhadap  aksi- aksi  terorisme.  Pemerintah  Nigeria,  misalnya dalam melawan kelompok terorisme Boko Haram juga menggunakan hard power dan soft power (deradikalisasi). Program deradikalisasi dinilai bisa membantu mendekonstruksi ideologi ekstrem, bisa memfasilitasi rehabilitasi dan  reintegrasi  mantan  kombatan    (Hakeem, 2020).  Keberhasilan  program  deradikalisasi dalam  perspektif  dan  tujuan  semacam  itu, keberhasilannya  dapat  dilihat  salah  satunya jumlah  napi  terorisme  yang  telah  menyatakan ikar  setia  pada  NKRI  cukup  signifikan.
Sebagai gambaran tahun 2022 (dalam periode Januari-September) menurut Kemenhukam  ada  Tahun  2022  (Januari- Setember)  terdapat  108  orang,  tahun  2023  ada 76    napi  teroris  di  Lapas  Kelas  II  A  Gunung Sindur dan ada dua orang napi terorisme Lapas I Madiun yang melakukan ikrar setia NKRI (https://lampung.antaranews.com, 2023). Napi terorisme ini selama berada dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  oleh BNPT  dan  instansi  terkait  telah  mendapatkan pembinaan mulai dari aspek ideologi, pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga  negara,    ketrampilan  kewirausahaan sebagai bekal kembali ke masyarakat.
Namun dalam realitanya setelah mereka
menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan kembali ke masyarakat tidak serta merta mereka tidak kembali masuk dalam kelompoknya. Hal  ini  dikemukakan  oleh  Kapala  BNPT Komjen  Pol  Boy  Rafli  Amar  dari  1.192  eks narapidana terorisme (napiter) yang mengikuti kegiatan deradikalisasi di luar lapas, ada sebanyak 116 eks napiter kembali terlibat kasus terorisme    (https://news.detik.com,  2023).
Menjelang pemilu 2024 Datestemen Khusus  Anti  (Densus)  88  Antiteror  Polri menangkap sebanyak 40 orang tersangka terorisme, yang diduga  akan menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang mengganggu kestabilan sistem politik. Para tersangka terorisme ditangkap di Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah    (https://news.detik.com.,  2023).
Penangkapan para tersangka terorisme  tersebut    menunjukkan  bahwa program deradikalisasi melalui pembinaan selama  di  dalam  maupun  setelah  keluar  dari lapas  tidak  secara  otomatis,  menghentikan langkah    tidak  terjalin  lagi  dan  tidak berkomunikasi dengan kelompok lamanya. Hal  ini  berpotensi  untuk  masih  memikirkan dan  bertindak  lebih  lanjut  dan  mendalam.
Deradikalisasi merupakan  gagasan mengenai kewarganegaraan Indonesia yang baik    (Muhammad  A,  2021),  dan  yang  ideal yang  maknanya  dibentuk  oleh  kekuasaan. Deradikalisasi adalah sebuah proyek hegemonik yang  berusaha  mendominasi  dan  mengontrol makna sebagai warga negara Indonesia yang baik.
Program deradikalisasi merupakan upaya penanganan dan pembinaan yang dilakukan, tidak hanya selama napiter berada dalam lapas, namun juga untuk tetap setia kepada NKRI, sehingga bisa beradaptasi dalam masyarakat.  Hal ini penting dicermati mengingat aksi terorisme yang selama ini dilakukan,  sesungguhnya telah memunculkan perbedaan  klaim  ideologi  serta  tatanan  sebuah bangsa antara kelompok teroris dengan struktur kuasa serta masyarakat luas di sisi lainnya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian  ini  melihat  bagaimana  model komunikasi  mantan  napiter  setelah  keluar
lapas dengan struktur kuasa. Kajian ini dirasa penting sebagai upaya untuk meminimalkan  anggapan  bahwa  deradikalisasi hanyalah sebuah proyek pemerintah dengan mantan napiter sebagai obyeknya. Fokus  kajian  menekankan  pada dinamika komunikasi yang perlu dibangun serta sumberdaya yang perlu disediakan agar ada frame of reference yang sama atas hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Penelitian  ini  melihat  program  deradikalisasi dalam perspektif komunikasi politik .
Metode Penelitian Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk mengungkap makna-makna dan peristiwa yang  disampaikan  oleh  informan  penelitian. Malalui  metode  kualitatif,  prosedur yang dilakukan membantu menjawab pertanyaan penelitian untuk melihat pelaksanaan program deradikalisasi dalam perspektif  komunikasi  politik  di  Indonesia. Penelitian  diawali  dengan  alur  induktif yaitu  untuk  melihat  proses  penanggulangan dan  pencegahan  terorisme  di  Indonesia. Sumber data penelitian diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) kepada mantan napiter yang telah menyatakan ikrar untuk setia pada NKRI. Jumlah mantan napiter yang terlibat dalam  FGD    adalah  15  orang.  Para  mantan napiter  tersebut  telah  menjalani  hukuman rata-rata  4  tahun  ke  atas  dan  terhubung  dalam aksi teror di beberapa tempat, seperti teror di Surabaya, Solo, Malang, Poso, Cirebon dan Jakarta. Informan saat ini telah membaur dengan masyarakat  dan  telah  memiliki  usaha,  serta pernah  dilibatkan dalam kegiatan deradikalisasi. FGD dilaksanakan di Solo karena para mantan napiter ini berdomisili di Solo dan sekitarnya.
Sumber  data  sekunder  diperoleh melalui kajian literatur dan riset-riset terkait dengan deradikalisasi untuk menemukan kebaruan  dalam  penelitian  ini.  Keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi sumber
dan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang selama ini melakukan penelitian terkait terorisme dan deradikalisasi. Trianggulasi teori untuk mengkaji apakah model komunikasi dari temuan penelitian ini tepat.

## Hasil Penelitian
Dalam sistem politik negara umumnya terdapat dua struktur yang akan saling terhubung  dalam  menyampaikan feed  back atau umpan balik yaitu infrastruktur politik dan suprastruktur politik.  Media massa baik media mainstream maupun new  media menempati posisi  strategis  untuk  menghubungkan  antar struktur politik. Selain menggambarkan dinamika yang terjadi dalam politik, media menjembatani antar aktor politik yang beroperasi dalam  sejumlah  arena  politik  yang  ada.
Di  tingkat  infrastruktur  ada  partai politik  yang  menjalankan  fungsi  agregasi kepentingan, dan kelompok kepentingan yang menjalankan  fungsi  artikulasi  kepentingan yang mendeskrispsikan sebaran aktor politik yang ada seperti kelompok penekan, masyarakat,  tokoh  politik,  dan  wartawan. Sementara di tingkat suprastruktur terdiri dari  eksekutif,  legislative  dan  yudikatif.
Kelompok penekan yang menjadi kajian  penelitian  ini  adalah  kelompok terorisme.  Terorisme  merupakan  salah  satu kelompok penekan yang dalam aktivitas komunikasi politik berupaya menyampaikan aspirasi, pendapat berupa dukungan atau tuntutan kepada sistem politik dengan menggunakan  cara-cara  koersif  atau  persuasif. Terorisme  adalah  paham  dan  perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan kerusakan atau  kehancuran  atas  obyek-obyek  vital  secara strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitasi  internasional  dengan  motif  ideologi, politik atau gangguan keamanan (pasal 1  UU Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Pemberantasan Tindak  Terorisme,  pasal  1  PP  nomor  77  tahun
2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan  perlindungan  terhadap  penyidik,  penuntut umum,  hakim  dan  petugas  pemasyarakatan).
Terorisme sebagai tindakan kekerasan atau  ancaman  ditujukan  terhadap  sasaran secara acak dan ditujukan dalam rangka memaksakan  kehendak  kepada  pihak  yang dianggap  lawan  oleh  kelompok  teroris  agar tujuannya dihargai  (Mustofa, 2002), Terorisme adalah strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan  hasil-hasil  yang  diinginkan dengan cara menanamkan ketakutan dalam masyarakat.  Terorisme  adalah  kekerasan, namun tidak semua bentuk kekerasan adalah  terorisme    (Hendropriyono,  2009). Terorisme  sebagai  paham,  gerakan dan kelompok yang mengedepankan cara- cara  kekerasan  dalam  mencari  perhatian dan  mencapai  tujuannya  tidaklah  bergerak dalam ruang yang kosong, namun juga dalam menyampaikan pesan kepada negara menggunakan pola-pola komunikasi yang sangat kompleks baik komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Pola-pola komunikasi internal meliputi pada siapa pembawa perintah dan siapa pelaksana perintah.  Kordinasi  dan  konsolidasi  internal inilah  yang  seharusnya  dapat  dideteksi  secara dini. Pola-pola komunikasi yang kompleks dan  tertutup  inilah  yang  sulit  dideteksi  bahkan oleh  kemampuan  inteligen  negara  sekalipun sehingga  seolah-olah  tiba-tiba  meledak  dan pecah  kasus.    Jadi,  ada  sebuah  proses  yang panjang    dan  berliku  sehingga  penting  untuk dicari  pemicunya. Munculnya kelompok- kelompok radikal bisa dipicu dari beberapa sebab  salah  satunya  adalah  kegagalan  negara dalam  memberikan  pemahaman  atas  ideologi kepada  masyarakat  dimana  pada  akhirnya mereka akan mencari. Dalam pencarian mereka atas ideologi adalah pintu masuk paham radikal. Kelompok teroris ini bekerja bukan tanpa perencanaan, mereka  menggunakan beberapa cara untuk bisa menarik simpati masyarakat. Sebagai organisasi,  kelompok teroris tertata rapi dan mereka memiliki program dengan
memanfaatkan  media  yang  ada.  Propaganda terorisme  sabagaimana  dikemukakan  oleh Walter  Lequeur  senantiasa  melibatkan  media (Lequeur,  2005).  Propaganda  yang  dilakukan adalah melalui aksi dan selalu mengikutsertakan media.  Kelompok  teroris  membutuhkan  media untuk aksinya, dalam upayanya mencari simpati masyarakat ).   (Junaid, volume 2 tahun 2013),    (Nursalim,  volume  8  tahun  2017).
Dalam  usaha  menyebarkan  ide- idenya, kelompok terorisme menggunakan metode  humas  dan  manajemen  media  untuk mengartikulasikan kepentingannya  (Junaidi, 2017).  Media  digunakan  untuk  membangun dan  menjalin  hubungan  dengan  pihak-pihak yang simpati dan mendukungnya, sedangkan manajemen media digunakan untuk mengelola dan mengorganisasikan pesan-pesan tersebut.
Di era digital, kelompok terorisme juga  memanfaatkan  kemajuan  teknologi informasi  untuk  menarik  simpati  publik  dan aksi-aksi terornya. Ruang maya menawarkan kesempatan yang lebih aman dan menjanjikan. Tahapan  menjadi  seorang  teroris memberikan gambaran bahwa mereka mengalami proses pematangan dan observasi keanggotaan satu sama yang lain yang mencakup penilaian psikologis mereka untuk benar-benar siap dan total. Proses ini untuk melihat apakah seseorang  telah  masuk  secara  kaffah  dan  telah menunjukkan loyalitasnya pada gerakan.
Keterlibatan mereka dalam gerakan radikal dimulai dengan mengikuti kegiatan keagamaan,  mengikuti  pengajian,  salah memilih  teman  sehingga  salah  dalam memahami  ajaran  agama..  Menurut  penuturan salah  satu  narasumber  mangatakan:      “… saya  salah  pergaulan  sehingga  mempunyai pemahaman  yang  salah  tentang  ideologi …  “ .(wawancara dengan napiter Ibrh, 10 Juni 2023) Faktor  ideologi  seringkali  dianggap menjadi penyebab seseorang terlibat dalam gerakan  radikal.  Pemahaman  napiter  terkait ideologi yang dianggap benar, tidak terlepas dari lingkungan pergaulan. Berikut penjelasannya:
“…  komunikasi  kami  dengan  kelompok
menggunakan
media social terutama telegram.Tapi  kami  tidak  mengenal  satu  sama lain…”  tutur  Ab  Napiter  yang  terlibat  kasus Bom  Surabaya  (FGD  Solo,  12  Juli  2023) Napiter juga menggunakan email untuk mengkomunikasikan kepada anggota lain tentang kegiatan yang dilakukan kelompoknya. Hal ini seperti yang dikemukakan seorang napiter yang terlibat kasus Poso, yang  memaparkan:
“ Saya tertangkap karena saya yang  mengirim  pesan  via  email.  Saya tidak  begitu  paham  kalau  ternyata  hal  itu terkait  dengan  kasus  kekerasan  di  Poso…”. Wawancara  dengan  AW,  15  Juli  2023) Persoalan teror dan terorisme  terus bergulir dan sulit dihentikan, bahkan fenomena semacam ini  hadir  dalam  berbagai  bentuk  di  berbagai negara. Setiap negara sebaiknya melakukan langkah-langkah  untuk  mengantisipasi  dan mencegah  terjadinya  teror  dan  terorisme untuk  memberi  jaminan  rasa  aman  terhadap warganegaranya.  Hal  ini  dimaksudkan  supaya negara dapat meminimalkan aksi terorisme dengan melakukan kontra terorisme baik secara hard power (penegakan hukum) maupun soft power. Program deradikalisasi bukanlah program yang  mudah,  mengingat  para  napiter  memiliki keyakinan ideologi yang kuat dan senantiasa berseberangan dengan ideologi negara. Dalam konteks  ini,  program  deradikalisasi  harus bisa  menyakinkan  bahwa  ideologi  mereka tidak tepat diterapkan di Indonesia. Program deradikalisasi  merujuk  pada  upaya  mengubah pandangan  dan  sikap  seseorang  yang  telah memiliki  paham  radikal.  Deradikalisasi mengarah pada upaya untuk mengubah ideologi dan tindakan sesorang  (Noricks, 2009) Komunikator, yang akan menyampaian pesan tentang maksud dan tujuan program deradikalisasi,  sangat menentukan keberhasilan. Program  deradikalisasi  tidak  hanya  melibatkan pemerintah  dalam  hal  ini  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme, tetapi juga melibatkan akademisi, komunitas, masyarakat, dunia usaha dan  media.  Lima  unsur  dalam  mengupayakan program  deradikalisasi  adalah  pemerintah,
masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan media yang  disebut  sebagai  pendekatan  pentahelix. Implementasi model pentahelix menjelaskan  bahwa  program  deradikalisasi dimaksudkan untuk menemukan model yang tepat  dan dapat diterapkan, namun yang  masih  belum  maksimal  terlibat dalam  model  pentahelix  adalah  media  dan komunitas  bisnis    (Muhammad  A,  2021).
Sejauh ini menurut peserta FGD, program deradikalisasi yang diterima selama  menjalani masa tahanan, berasal dari BNPT dan Kementrian Hukum dan HAM. Dalam program deradikalisasi tersebut,  mantan napiter yang telah menyatakan dirinya masuk NKRI juga diundang untuk berdiskusi dengan para napiter dan sekaligus bertindak sebagai komunikator. Pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan deradikalisasi adalah  dialog  dan  penyuluhan,  dengan  materi meliputi ideologi, wawasan kebangsaaan.
Mantan napiter mengakui setelah adanya program deradikalisasi membuka wacana baru  untuk  melihat  kembali  apa  yang  selama ini  telah  dilakukan.  Ada  pengakuan  bahwa selama ini ada penyesatan dan kemampuan untuk menyesatkan orang lain dalam cara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam organisasi teroris yang diikutinya. .
“… setelah mengikuti program deradikalisasi sekarang saya menyadari bahwa kami memahami ideologi kami dengan cara yang salah.Saya akan kembali seperti warga negara seperti  semua  dan  kembali  berkiprah  agar berguna bagi bangsa dan negara …”. (wawancara dengan Zmd mantan napiter, 12 Juli 2023) Hal  ini  berbeda  dengan  Ab  napiter yang pernah menjadi anak buat Nurdin M Top, yang  memaparkan  bahwa  dasarnya  sesorang terlibat dalam kegiatan teriorisme memiliki ideologi sendiri yang tentunya berbeda dengan ideologi bangsa dan menganggap negara Indonesia itu salah atau thogut, “…. Indonesia dengan  ideologi  Pancasila  dan  ideologi mereka  itu  ibarat  air  dan  api.  Masing-masing merasa    paling  benar  sendiri …,” (pernyataan Ab  dalam  kegiatan  FGD    12  Juli  2023)
Ab yang awalnya menolak dan tidak mau bergabung dengan NKRI karena dianggap tidak sesuai dengan Syariat Islam, namun  akhirnya  menyatakan  setia  pada NKRI  setelah  melihat  bahwa  kelompoknya juga ada yang tidak konsisten. N a m u n ternyata sikapnya itu menyebabkan isterinya meminta cerai karena menganggapnya murtad.
“… saya  bisa  menerima  alasannya ketika isteri saya meminta cerai karena alasan ekonomi.  Tapi  saya  tidak  bisa  menerima pernyataan  kalau  saya  dikatakan  murtad …” pernyataan Ab dalam kegiatan FGD  12 Juli 2023) Program deradikalisasi tidak serta merta bisa mengajak kelompok teroris kembali ke NKRI. Pola organisasi dalam jaringan tertutup, menjadikannya tidak tuntas ditangani dan  dikendalikan.  Bahkan  para  teroris  yang tertangkap dan di penjara pun belum dan tidak  secara  otomatis  terhenti  komunikasinya. Eksistensi  keluarga  yang  ditinggalkan  masih menyisakan teka-teki tentang ada tidaknya hubungan  dengan  jaringan  organisasinya melalui istri atau anggota keluarga lain sebagai penghubung. Keluarga yang ditingalkan selama dipenjara,  ternyata  semua  kebutuhannya  masih dipenuhi  oleh  jaringannya.  Isteri-isteri  napiter masih  berhubungan  dengan  kelompok  teroris, sehingga  mengakibatkan  ketika  suaminya menyatakan  kembali kepada NKRI, maka para  isteri  memilih  berpisah  karena  dianggap sudah  tidak  sejalan  lagi  dengan  ideologinya.
Kasus per kasus, menunjukkan pendekatan yang berbeda. Seperti yang dialami napiter B yang  pernah  terlibat  dalam  kasus  penyerangan Pos Polisi di Solo tahun 2012 yang divonis 10 tahun misalnya. Isterinya meminta cerai karena suaminya  sudah  menyatakan  Kembali  kepada NKRI  dan  setelah  diberikan  pemahaman  dan menjauhkan  dengan  kelompoknya,    napiter  B berhasil mempertahankan rumah tangganya dan berhasil mengajak isterinya keluar dari jaringan organisasi  teroris,  dengan  menjelaskan:“… namun bukan tanpa resiko dan saya juga was- was. Fokus saya adalah menyelamatkan keluarga saya  dan  menghilangkan  trauma  anak  saya ..,
(disampaikan  Ab  dalam  FGD,  12  Juli  2023). Senada  dengan  yang  disampaikan  oleh Ab, napiter yang masih di Lembaga Binaan belum semuanya bisa menerima program deradikalisasi, karena  masih    banyak  napiter  yang  memiliki keyakinan bahwa ideologinya adalah benar dan belum mau menyatakan setia dengan NKRI.
Di sisi lain, ketika napiter menjalani masa  hukuman  di  Lembaga  Pemasyarakatan, ternyata  anggota  keluarganya  masih  berada di  bawah  lindungan  kelompok  dan  jaringan organisasi.  Bayang-bayang  tersebut  menambah kesulitan yang harus dihadapi ketika seseorang ingin lepas dari jaringan organisasi teroris.

## Deradikalisasi-Komunikasi Politik
Merujuk  hasil  FGD,  pada  dasarnya proses kelompok teroris untuk meyakinkan target sasaran untuk bersedia masuk dalam jaringannya bukanlah persoalan yang sederhana. Kelompok teroris menggunakan jaringan dan manajemen yang rapi. Aktivitas teroris mereka melibatkan komunikator, pesan yang akan disampaikan, media yang akan dipakai dan komunikan yang menjadi target sasaran.
Aktivitas kelompok teroris melibatkan komunikator, pesan yang akan disampaikan, media yang akan dipakai dan komunikan yang menjadi target sasaran. K e l o m p o k teroris ini bekerja selayaknya humas yang akan menawarkan  sebuah  gagasan    (Junaidi,  2017).

## Gambar 1. Deradikalisasi dalam Perspektif Komunikasi Politik
Berdasarkan gambar 1,  seseorang  untuk menjadi teroris dan radikal tidak terjadi secara tiba-tiba. Kelompok akan menetapkan target
yang akan direkrut untuk masuk dalam jaringan organisasi. Mereka memanipulasi program sehingga memunculkan daya tarik dan membuat target terkesan serta membenarkan pandangan dan pemikiran mereka melalui aktivitas yang mengedepankan ideologi dan doktrin. Sebagai gambaran melalui media berbasis internet ISIS menyebarkan propaganda dan melakukan perekrutan WNI untuk bergabung di Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). BNPT menyebutkan foreign terorist fighter WNI yang terjebak dengan propaganda ISIS ada sebanyak 2.113 orang. Dari jumlah itu yang masih di zona konflik ada sebanyak 1.251 orang, yang meninggal dunia 111 orang,  yang sudah kembali sebanyak 195 orang, dan menjadi deportan  sebanyak 556  orang    (https://news.detik.com,  2021). Data di atas memberikan gambaran kekuatan media sosial sebagai media propaganda ISIS. Kemajuan teknologi komunikasi menjadi salah  satu  alat  terorisme  dalam  menyebarkan propaganda kelompok mereka. Selain komunikasi yang terjadi dalam perekrutan langsung dalam jaringan tertutup, juga dilakukan dengan menggunakan media  online . Merujuk penelitian yang pernah dilakukan Ahmad Sulfikar media sosial dan jaringan internet merupakan  sarana  untuk  penyebaran  paham radikalisme kepada masyarakat yang memiliki koneksitas dengan internet  (Zulfikar, volume 4 tahun 2019). Pengguna media social di Indonesia adalah  pasar  potensial  bagi  bagi  kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda tentang radikalisme. Proses yang harus dilewati sesorang menjadi radikal tidak ada yang pasti. Namun semua melalui rekruitmen  (Karsono, 2018).
Kelompok terorisme dapat memanfaatkan media dalam menyampaikan program aksinya melalui  media  sosial  dalam  berbagai  platform, serta melalui lembaga pendidikan yang beroperasi secara  kamuflase  dan  tidak  langsung.  Aktor perekrutan akan menyampaikan program aksinya yang disesuaikan dengan  target atau kelompok sasaran (komunikan), dan media yang akan digunakan untuk menyampaikan program. Misal aktor  perekrut  “menyusup”  melalui  lembaga
pendidikan akan berbeda dengan aktor yang akan menggunakan  media  sosial.  Hal  ini  dilakukan agar mereka tertarik dengan gerakan radikalisme yang mereka tawarkan. Disini isu-isu sentral biasanya  berkaitan  dengan  masalah  penegakan syariat Islam, Jihad maupun nilai-nilai lain yang sering kali bertentangan dengan ideologi negara.
Setelah  tertarik,  calon  anggota    secara tidak sadar akan masuk dalam kelompok radikal  dan  pada  fase  ini  mereka  mulai mengakui  menjadi  simpatisan.  Pada  fase  ini kelompok teroris mulai memberikan penguatan- penguatan kepada anggota baru. Sampai pada satu  tahap  tertentu  mereka  kemudian  di  baiat sebagai kombatan yang akan diberi tugas untuk melancarkan aksi-aksi terror. Pada saat inilah  para combatan secara face  fo  face akan berhadapan  dengan  negara.  Para  kombatan  ini yang  akan  berhadapan  dengan  negara.  Ketika aksi mereka gagal ada sebuah proses hukum dan biasanya akan menjerat anggota lainnya yang selama ini berkomunikasi dengan para napiter,
Tertangkapnya combatan ketika melakukan aksi terorisme tidak secara otomatis, menghentikan  siklus  dan  jaringan  mereka. Ketersambungan  dan  keterhubungan  di  antara mereka  masih  dapat  terjadi  dan  berlangsung dengan  memanfaatkan  relasi  personal  yang tertutup. Kelompok terorisme akan terus mengelola pesan melalui berbagai sarana, melalui berbagai media dan keluarga, tetangga yang simpatisan, teman atau relasi-relasi lain sehingga pada  satu  sisi,  tetap  menyakinkan  bahwa  jalan yang  ditempuh  sudah  benar,  sedangkan  di  sisi lain, menguatkan keluarga yang ditinggalkan untuk tetap konsisten dan teguh dengan pendirian. Kelompok terorisme ini akan tetap bekerja karena mereka juga didukung pembiayaan dari sumber daya kelompok dan penyandang dana yang sulit diidentifikasi.  Indikasinya  dapat  dilihat  dari saat ketika kombatan tertangkap maka keluarga yang  ditinggalkan  dibantu  oleh  kelompok jaringan dalam berbagai aspek terutama kebutuhan  dasar  (sandang,  pangan,  kesehatan).
Kelompok teroris ini dalam gerakannya juga mendapatkan pendanaan yang sumber
dan lalu lintas keuangannya sangat kompleks yang sulit untuk dideteksi karena mereka melakukan dengan cara klasik. Mereka tidak menggunakan sistem perbankan yang bisa dengan  mudah  bisa  dilacak.  Walaupun  dalam FGD  tidak  bisa  mengungkap  dari  mana pendanaan kelompok mereka, namun mereka memberikan  gambaran  bahwa  kebutuhan dasar  yang  dibutuhkan  mereka  sudah  dipenuhi dari  cara-cara  yang  mereka  usahakan  sendiri.
Propaganda kelompok teroris dalam cara memberi gambaran tentang kehidupan lebih baik dari tata cara sebuah negara, terciptanya keadilan, kesejahteraan  dan  kebahagiaan  sejati  dengan tawaran    ideologi,  tampaknya  memang  masih diminati dan memiliki daya tarik. Bahkan mereka rela  meninggalkan  tanah  air  untuk  bergabung dengan kelompok ISIS misalnya ketika mereka memandang bahwa ISIS merupakan representasi mimpi mereka tentang ide-ide negara yang adil  dan  sejahtera.  Motivasi  bergabung  ISIS menurut  Haula  Noor  beragam  salah  satunya motif  ekonomi    (https://www.bbc.com,  2021).
Siklus bekerjanya terorisme yang demikian  detail  ini  juga  harus  diikuti  dalam program deradikalisasi.  Komunikator dalam program deradikalisasi memegang peran penting. Mengingat,  komunikator  akan  berhadapan dengan komunikan yang memiliki ideologi berbeda dalam memandang NKRI. Komunikator harus  mampu  menyangkal  ( denaying) ideologi yang mereka tentang negara. Negara NKRI dengan ideologi tentang negara dengan sistem khalifah  adalah  lebih  baik.  Komunkator  dalam menyampaikan  pesan  terkait  ideologi  harus memiliki  sebuah mapping bagaimana sesorang bisa masuk dalam ideologi yang radikal. Penyampaian pesan dalam program deradikalisasi dilakukan melalui diskusi dan dialog. Bila komunikator tidak mempunyai kemampuan menjelaskankan atau menjawab hal-hal  yang  diyakini  para  napiter  maka program mengajak mereka setia kepada NKRI akan sia-sia. Misalnya, ketika menjelaskan keyakinan kelompok napiter ketika mereka melakukan perampokan.
Dalam  bingkai  hukum  Indonesia merampok adalah tindakan pidana. Namun bagi napiter dan kelompoknya bila perampokkan untuk membiayai jihad adalah sah karena bagian dari praktek mendapatkan fa’i (rampasan perang yang diperoleh tanpa pertempuran). Komunikator yang terlibat dalam program deradikalisasi harus  bisa  mematahkan  argument  itu  sehingga harus  bisa  memahami  dalil-dalil  tentang fa‘I , dan melihat wacana deradikalisasi masih dalam tataran proses managerial  (Karsono, 2018) Dalam konteks ini maka pemetaan masalah tentang alasan atau penyebab napiter yang terlibat dalam aksi-aksi terorisme harus dimiliki Komunikator  tidak  hanya  bisa  menunjukkan mengapa sesuatu tindakan boleh dan tidak boleh dilakukan.  Penjelasan  harus  holistik  sehingga komunkator  bisa  mengalahkan  argumen- argumen yang dianut kelompok teroris ( defeat ). Selain itu institusi yang terlibat dalam program deradikalisasi harus melakukan ideologi forensik dari para napiter. Hasilnya akan menjadi salah satu metode untuk melakukan terapi kepada para napiter untuk siap kembali ke masyarakat. Mantan napiter Sofyan Tsasuri mengemukakan, keberhasilan  program  deradikalisasi  ketika mantan  napiter  menyatakan  kesetiaan  terhadap dasar-dasar negara dan berani berbicara di forum- forum  formal    (https://www.bbc.com,  2020).
Program deradikalisasi yang dilakukan kepada  napiter  harus  diikuti  dengan  aksi  nyata ketika  mereka  telah  kembali  ke  masyarakat. Menurut Ab mantan napiter yang terlibat dalam  jaringan  Nurdin  M  Top  yang  telah kembali ke NKRI mengemukakan, ketika para  napiter  telah  menyatakan  kembali  ke NKRI dan menyatakan kesetiaan mereka telah  ditolak  oleh  kelompoknya  bahkan  tidak boleh  kembali.  Seperti  dipaparkan  oleh  Abi yang  ditinggalkan  istrinya  selama  di  tahanan,
“… isteri saya tetap berada di kelompok saya. Namun saya tidak lagi diterima. Jadi saya kehilangan keluarga karena memutuskan untuk menandatangani kesetiaan pada NKRI…” (disampaiakan Abi  dalam  FGD,  12  Juli  2023) Mengingat sasaran  program
deradikalisasi  masih  difokuskan  kepada    para napiter    yang  ada  di  Lembaga  Pemasyaraktan, sementara  anggota  keluarga  napiter  masih tetap berada dalam kelompok jaringan teroris, maka program deradikalisasi tidak bisa serta merta memutus mata rantai radikalisasi yang dilakukan oleh kelompok jaringan teroris. Selain itu tidak semua napiter bersedia mengikuti program deradikalisasi. Ketika mantan napiter ini menyatakan setia pada NKRI bukan berarti mereka  tidak  akan  terhubung  lagi  dengan kelompoknya. Para mantan napiter ini tidak bisa  steril  dari  informasi  terkait  radikalisme. Mengingat kelompok teroris ini akan terus melancarkan program melalui berbagai media dan menggunakan kekuatan komunikasi dari para indoktriner yang bisa menarik massa, sehingga pola seperti ini berlangsung terus menerus.

## Melibatkan Masyarakat
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Bagus Setiani Gabi menghasilkan bahwa manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program deradikalisasi masih  jauh  dengan  upaya  penegakan  hukum (Gabi, volume 2 tahun 2019). Hal itu disebabkan deradikalisasi  bersifat  preventif.  Untuk menghancurkan  sebuah  kekuatan  besar  karena terorisme yang terputus langsung dari akarnya Deradikalisasi  sebagai  sebuah  program pada  dasarnya  tidak  hanya  dilihat  dalam perspektif  komunikasi  yang  sifatnya  linear. Artinya ada komunikator, pesan dan komunikan. Harapannya  setelah  menerima  informasi, maka mantan napiter yang menjadi komunikan program  deradikaliasi  akan  berubah  sikap  dan menjadi tidak radikal. Hal ini berarti  lingkungan masyarakat  menjadi  faktor    penentu  bagi keberhasilan  program  deradikalisasi, mengingat bahwa  napiter  yang  menjadi  komunikan program  deradikalisasi  pada  akhirnya  setelah keluar lapas akan berada di masyarakat.
Apabila  masyarakat  tidak disiapkan, dalam arti tidak pernah mendapatkan terpaan informasi yang memadai terkait program deradikalisasi maka  akan  sulit  menerima  kehadiran  mantan
napiter. Mantan napiter bagaimanapun juga harus  kembali  berinteraksi  dengan  masyarakat.
Di  sisi  lain  stigma  negatif  yang  sudah terlanjut melekat pada diri mereka tidak bisa serta  merta  hilang.  Kondisi  ini  jelas  menjadi hambatan  berinteraksi  dalam  masyarakat.  Para mantan  napiter  meskipun  telah  menyatakan setia kepada NKRI, namun ketika mereka keluar dari LP mereka harus melanjutkan hidup. Tidak mudah bagi para mantan napiter ini untuk kembali melanjutkan  hidup  termasuk  melakukan  usaha atau bekerja di institusi pemerintah atau swasta.
Beberapa  peserta  FGD  setelah  keluar dari  LP  banyak  yang  bekerja  serabutan seperti  berwirausaha  dengan  berjualan  bakso, soto, penjaga keamanan, petani,  menjadi guru ngaji, atau bekerja dengan orang lain.
“…  saya  kepada  orang  yang memperkerjakan saya bercerita dengan sejujurnya. Namun saya minta agar identitas masa lalu saya ditutup agar tidak menyebabkan masyarakat takut. Saya sekarang menata hidup  baru  dan  menebus  kesalahan  masa  lalu sata …” (paparan  BS  ,  FGD  12  Juli  2023). BS  adalah  napiter  yang  terkena  kasus Peledakan Pos Polisi di Geladak Solo dan dijatuhi hukuman 10 tahun. BS bebas tahun 2018 dan telah menyatakan setia pada NKRI. Dalam FGD juga terungkap  program  deradikalisasi  hendaknya tdak  hanya  sekedar  tanda  tangan  pernyataan setia NKRI tetapi bagaimana para napiter ini bisa  melanjutkan  hidup  secara  mandiri  dari sisi ekonomi dan tidak mendapatkan tekanan.
Para napiter juga mengakui, bahwa selama ini  telah  banyak  dilibatkan  oleh  pemerintah dalam program deradikalisasi dan dilibatkan dalam beberapa program yang dilakukan BNPT seperti program pemberdayaan ekonomi. Namun seringkali mereka hanya menjadi obyek sebuah proyek karena tidak ada tindaklanjutnya dari program yang melibatkan mereka. Berikut  salah  satu  kutipan  pernyataannya: “…  pernah  saya  dan  beberapa  teman napiter diundang ke satu acara di sana kami diberi bantuan gerobak untuk jualan. Namun  setelah  acara  peresmpian  tidak  ada
kelanjutan… dan selalu seperti itu…” (paparan K  mantan  napiter  yang  pernah  terkena kasus  bom  Surabaya,  FGD  12  Juli  2023) Program deradikalisasi bagi mantan napiter sifatnya harus ada keberlanjutan. Mantan napiter  ini  harus  ditempatkan  sebagai  subyek yang harus didengar keinginannya setelah ke luar dari Lembaga Pemasyarakatan. Mantan napiter ini sebelum menyatakan kembali ke NKRI masih mendapatkan santunan dana dari kelompoknya, namun  setelah  membuat  pernyataan  kembali ke  NKRI,  santunan  sudah  dihentikan,  padahal mereka harus bertahan hidup untuk dirinya dan keluarganya.  Seperti  diungkapkan  oleh  Harits Abu Ulya, bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu mantan napiter kembali ke ideologi radikal. Dalam beberapa kasus dimana mantan napiter diberi janji untuk diberikan modal namun setelah keluar dari lapas modal tidak jadi diberikan. Hal ini memicu mental napiter sehingga bisa menjadi pendorong mereka kembali ke kelompoknya    (https://www.medcom.id,  2023) Mengacu  pada  hasil  riset    Ali Muhammad, Erik  Hiariej, dimana pelaku usaha hendaknya  juga  dilibatkan  dalam  program deradikalisasi melalui program Coorporte Social  Responsilibility kepada mantan napiter sebagai  modal  usaha    (Muhammad  A,  2021). Peserta  FGD  mengemukakan,  bahwa pemerintah  perlu  merealisasikan  janjinya kepada  para  napiter  setelah  keluar  Lapas, terutama membantu memberikan bantuan modal  usaha  untuk  kehidupan  keluarganya. Dalam  konteks  inilah,  pemerintah  perlu mulai melibatkan pelaku bisnis membantu memberikan  modal  usaha  bagi  para  napiter.
Perbaikkan ekonomi bagi mantan napiter ini juga diperkuat dengan temuan daripenelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Muhammad Nursalim, bahwa pemberdayaan ekonomi
merupakan salah satu solusi untuk menekan agar terorisme tidak berkembang  (Nursalim, volume 8 tahun 2017)

## Holistik
Berdasarkan temuan tersebut maka program deradikalisasi yang merupakan pendekatan soft power pada dasarnya tidak hanya untuk pencegahan berkembangnya paham-paham radikalisme tetapi juga memutus mata rantai dan dendam dari kelompok atau keluarga napiter.
Program  deradikalisasi  tidak  boleh hanya berhenti pada nipater yang sedang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Program deradikalisasi  harus  dilakukan  kepada  semua golongan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Hal ini sebagai upaya untuk menangkal  upaya kelompok radikal mencari target baru.
Mengingat kelompok radikal ini akan selalui mencari target untuk mendapatkan kombatan baru, maka program deradikalisai tidak hanya  ditujukan  kepada  mantan  napiter  namun juga target-target yang menjadi sasaran kelompok radikal. Disini akan ada perang gagasan, perang ide  terkait  ideologi  sebagaimana  yang  telah dijelaskan sebelumnya. Program deradikalisasi ini juga mengikuti pola atau siklus yang dilakukan kelompok teroris yaitu menyokong aspek sosial ekonomi para anggotanya.
Sosialisasi program  deradikalisasi harus    dilakukan  terus  menerus  mulai  dari lembaga  pendidikan  formal  level  pendidikan dasar  hingga  pendidikan  tinggi.  Lembaga pendidikan non formal, serta dalam organisasi- organisasi yang ada dalam masyarakat Mengacu  pada  riset  yang  pernah dilakukan  oleh  Imam  Mustofa,  Nurul Mahmudah    (Mahmudah,  2019)  dikatakan bahwa  media  untuk  menyebarkan  radikalisasi melalui media massa seperti gambar 2
Gambar 2. Bagan media radikalisasi Namun kemajuan teknologi dan informasi program radikalisasi juga sudah mulai menggunakan media sosial dalam berbagai platform. Untuk media komunikasi antar anggota kelompok radikal melalui telegram. Oleh karena itu maka program deradikalisasi semestinya mulai memikirkan dan memulai serta saatnya juga menggunakan media komunikasi yang digunakan oleh  kepmpok-kelompok  radikal.  Tidak  boleh hanya pada satu jenis media saja. Bahkan bisa menggunakan berbagai media secara serempak. Namun untuk menjaga kesinamnungan, perencanaan dan pengorganisasiannya mesti tertata dan terstruktur dalam pola dan proses komunikasi  strategis  bagi  pencegahan  dan penyadaran  terhadap  kelompok-kelompok dan jaringan-jaringan teroris dan radikal. Misalnya, program deradikalisasi di pendidikan dasar bisa disisipkan melalui pelajaran kewarganegaraan (Pancasila) dan agama melalui basis penggunaan media sosial. Dalam konteks ini tentunya guru-guru yang mengajar mata pelajaran itu juga diberikan bekal yang cukup.
Siswa  pendidikan   menengah meskipun sudah  disisipkan  melalui  dalam  berapa  mata pelajaran  juga melalui kegiatan ekstra kurikuler seperti  rohis  (kegiatan  keagamaan  di  SMA), melalui kegiatan mentoring dan lainnya. Dalam
konteks ini peran pelibatan komunikator tidak hanya  guru  tetapi  juga  pengurus  OSIS  dan Rohis  perlu  dibekali  terlebih  dahulu  dengan materi-materi deradikalisasi.  Sementara  untuk organisasi kemasyarakatan bisa mengajak pemuka pendapat yang ada di masyarakat dan karang taruna. Sekali lagi komunikator hendaknya orang yang bisa dipercaya masyarakat. Bahkan  pemanfaatan  media  massa mainstream (TV. Radio, media cetak) maupun media online disatupadukan untuk penayangan content-kontent tentang bagaimana kehidupan  mantan  napiter  yang  telah kembali ke NKRI yakni program-program yang  membutuhkan  dukungan    masyarakat.
Media  sosialnya  perlu  dipilih  talent- talent yang bisa dipercaya dari berbagai kalangan untuk bisa menyebarkan program deradikalisasi.  Bahkan  kalau  diperlukan mantan naipter bisa menjadi vocal point yakni penyebar pesan deradikalisasi tentang bahayanya  paham  radikal  secara  terjadwal  dan terencana. Penyebaran informasi secara serantak tentang deradikalisasi ini penting sebagai upaya  mengalahkan  (defeated)  kelompok radikal yang masih terus menerus menyebarkan pahamnya  yang  bertentangan  dengan  NKRI..
Mantan napiter yang menjadi peserta  FGD  mengingatkan  bahwa  ancaman radikaliseme tetap akan terus ada  karena napiter yang bersedia ikut kembali ke NKRI tidak semua. Meteka ini jelas masih hidup dan berkeliaran  dengan  ideologi  lamanya.  Padahal, banyak varian dan tipologi gerakan radikal itu sendiri. Seperti misalnya bagauimana memantau mereka setelah mereka keluar lapas? Bagaimana dengan kelompok radikal yang dulu  masuk  ISIS  dan  kembali  ke  Indonesia? Mantan napiter ini mengingatkan bahwa  selain  mensosialisasikan  program- program deradikalisasi di semua lini juga harus  diikuti  dengan  perbaikkan-perbaikan di semua sektor, terutama ekonomi. Penguatan ekonomi masyarakat diperlukan.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas  dapat disimpulkan (1) Kelompok radikal dalam sistem politik  adalah  kelompok  penekan  yang  berada di  tingkat  infrastruktur  politik.  Dalam  aksi terror yang dilakukan mereka menyampaikan pesan kepada negara maupun masyarakat. (2) Kelompok radikal senantiasa mencari target baru yang akan dijadikan kombatan. Kombatan inilah  yang  nantinya  secara vis  a  vis dengan negara. Kelompok tersebut didukung dengan finansial  serta  jaminan  lainnya  baik  pada dirinya maupun keluarganya. (3) gagalnya kombatan melaksanakan aksi terror tidak menghentikan  kelompok  teroris  ini  mencari target  baru.  (4)  Deradikaliasi  sebagai  sebuah pendekatan soft  power dalam bekerjanya juga harus  mengikuti  cara  kerja  kelompok  teroris. (5)  target  program  deradikalisasi  tidak  hanya sebatas pada mantan napiter tetapi masyarakat yang menjadi sasaran kelompok teroris.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan terimakasih disampaikan kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Kepada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta.

## Referensi
(https://www.voaindonesia.com. (2023, February  27).  Retrieved  from  www.suara. com:  (https://www.voaindonesia.com/a/a- 32-2009-07-17-voa3-85370137/59621.
(2020, Februari 14). Retrieved from https://www. bbc.com:  https://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-51493322
(2021,  September  21).  Retrieved  from  https:// news.detik.com:  https://news.detik.com/ berita/d4890813/duduk-perkara-wacana- pemulangan-eks-isis
(2021, Februari 14). Retrieved from https://www. bbc.com:  https://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-51493322
(2023,  September  8).  Retrieved  from  https:// news.detik.com: https://news.detik. com/berita/d-6486004/kepala-bnpt-475-
narapidana-terorisme-dideradikalisasi- sepanjang-2022,
(2023,  Oktober  31).  Retrieved  from  https:// news.detik.com.:  https://news.detik.com/ berita/d-7011285/tangkap-40-teroris-jad- densus-88-mereka-berencana-gagalkan- pemilu
(2023,  September  30).  Retrieved  from  https:// www.medcom.id:  https://www.medcom. id/nasional/hukum/9K572yPb-faktor- ekonomi-memicu-mantan-napi-terorisme- kembali-radikal
Gabi,  S.  B.  (volume  2  tahun  2019). Deradicalization Crime of Terrorism Actors by Police (Case Study in Police Jurisdiction of Semarang). Journal Daulat Hukum . Hakeem,  O.  &.  (2020).  Non-military Approach Against Teorrorism in Nigeria : deradicalization Strategies  and Challenges in  Countering  Boko  Haram. Security Journal Volume 33 . Hendropriyono.
(2009). Terorisme Fundamentalis  kristen  Yahudi,  Islam. Jakarta: Kompas-Gramedia. https://lampung.antaranews.com. (2023,
September  8).  Retrieved  from  https:// news.republika.co.id: https://lampung. antaranews.com/berita/653797/108- narapidana-teroris-ucapkan-ikrar-setia-nkri Junaid,  H.  (volume  2  tahun  2013).  Pergerakan Kelompok Terorisme. Jurnal Suesana . Junaidi, F. (2017). Relasi Terorisme dan Media. Jurnal Aspikom . Karsono, B. (2018). Memahami  Radikalisme Islam  dari  Akar  Persoalannya  Agenda Strategis  bagi  Pluralisme  dan  keutuhan Bangsa  perspektif  Agama,  Sosial  Budaya dan  Keamanan,  . Jakarta:  Ubhara  Jaya Press. Lequeur, W. (2005). New Terrorism (Fanatisme dan Senjata Pemusnah Massal. Yogyakarta: Juxtapose Research dan Publication Press. Mahmudah,  N.  &.  (2019). Radikalisai  dan Deradikalisasi  :  Pemahaman  Islam. Yogyakarta: Metrouniv Press.
Muhammad  A,  H.  E.  (2021).  Deradicalization Program  in  Indonesia  Radicalizing  the Radicals. Journal  Cogent  Social  Sciences

## 430 Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 21 Nomor 3, Desember 2023 halaman 417-430
Volume 7 . Mustofa, M. (2002). Memahami Terorisme Suatu perspektif Kriminologi. Jurnal kriminologi Indonesia, Volume 2 .
Noricks, D. M. (2009). Disengagement and Deradicalization : Processes and Programs. Journal  Social  Science  for Counterterrorisme  :  Putting  the  Pieces Together .
Nursalim,  M.  (volume  8  tahun  2017). Deradikalisasi Terorisme : Studi Atas Epostemologi, Model Interpretasi dan Manipulasi Pelaku Teror. Journal Kalam . Zulfikar,  A.  (volume  4  tahun  2019).  Swa- Radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia. Jurnal Jurnalisa .