Copyright ©2022, ISSN: 2302-4666 print/ 2540-9638 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka doi: 10.14710/lenpust.v8i1.44715

## Evaluasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada Unit Pengolah di Sekretariat Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Dwi Ridho Aulianto 1*
1 Badan Riset dan Inovasi Nasional *Korespondensi: dwiridhoaulianto@gmail.com

## Abstract
Archival  supervision  was  carried  out  as  an  effort  to  ensure  the  implementation  of  efficient,  effective,  and systematic dynamic archive management. The form of evaluation of archive management could be done through the implementation of internal archive audits. The Indonesian Institute of Sciences (LIPI), as the archive creator, was responsible for managing dynamic archives in their environment, which was supported by human resources and archival infrastructure. This study aimed to determine the results of dynamic archive management based on the  internal  archive  audit  instrument  set  by  the  National  Archives  of  the  Republic  of  Indonesia.  The  research method used both descriptive and quantitative data. Data collection was carried out from April to June 2021 on four  processing  units  within  the  main  secretariat  of  LIPI,  namely  the  General  Bureau,  Financial  Planning Bureau,  Bureau  of  Cooperation,  Legal  and  Public  Relations,  and  Bureau  of  Organizational  and  Human Resources. The scope of this research on dynamic archive management included archive creation, archive use, archive  maintenance,  and archive  shrinkage.  The  results  showed  that  the  management  of  dynamic  archives in the processing unit in the Executive Secretariat of LIPI in the aspect of archive creation was good. Aspects of using archives, maintaining archives, and reducing archives needed continuous improvement and improvement in accordance with applicable laws and regulations.
Keyword : internal audit record; record management; control of records.

## Abstrak
Pengawasan kearsipan diselenggarakan sebagai upaya menjamin terlaksananya pengelolaan arsip dinamis yang efisien,  efektif  dan  sistematis.  Bentuk  evaluasi  pengelolaan  arsip  dapat  dilakukan  melalui  pelaksanaan  audit kearsipan  internal.  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  sebagai  pencipta  arsip  bertanggung  jawab terhadap  pengelolaan  arsip  dinamis  di  lingkungannya  yang  didukung  dengan  sumber  daya  manusia  dan prasarana  sarana  kearsipan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hasil  pengelolaan  arsip  dinamis berdasarkan instrumen audit kearsipan internal yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Metode penelitian  menggunakan  deskriptif  kuantitatif.  Data  dikumpulkan  pada  Bulan  April  sampai  Juni  Tahun  2021 terhadap  empat  unit  pengolah  di  lingkungan  Sekretariat  Utama  LIPI  yaitu  Biro  Umum,  Biro  Perencanaan Keuangan,  Biro  Komunikasi  Hukum  dan  Humas,  Biro  Organisasi  dan  Sumber  Daya  Manusia.  Ruang  lingkup penelitian  ini  pada  pengelolaan  arsip  dinamis  meliputi  aspek  penciptaan  arsip,  aspek  penggunaan  arsip,  aspek pemeliharaan  arsip,  dan  aspek  penyusutan  arsip.  Hasil  penelitian  menunjukkan  informasi  bahwa  pengelolaan arsip dinamis pada unit pengolah di lingkungan Sekretariat Utama LIPI pada aspek penciptaan arsip sudah baik. Aspek penggunaan arsip, aspek pemeliharaan arsip dan aspek penyusutan arsip perlu perbaikan dan pembenahan secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kata Kunci : audit kearsipan internal; pengelolaan arsip dinamis; pengawasan kearsipan.

## PENDAHULUAN
Arsip  harus  dikelola,  disimpan,  dan  diselamatkan  sebagai  bahan  pertanggung  jawaban dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Arsip  merupakan  identitas  dan  jati diri  bangsa,  serta  pusat  ingatan  bersama  mengenai  sejarah  masa  lalu.  Salah  satu  upaya  untuk menjamin ketersediaan arsip yang terpercaya dan asli, mendukung terselenggaranya pemerintahan yang  bersih,  baik,  dan  melayani,  serta  meningkatkan  mutu  pelayanan  publik  di  kementerian, lembaga,  dan  pemerintah  daerah  maka  diperlukan  suatu  sistem  pengelolaan  kearsipan  yang menyeluruh  dan  terpadu.  Menurut  Yatiman  (2009),  langkah  yang  perlu  dilakukan  agar  tujuan penyelenggaraan  kearsipan  dapat  tercapai  yaitu  dengan  melengkapi  sarana  kearsipan  yang diperlukan,  menyiapkan  sumber  daya  manusia  kearsipan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan, memberikan  apresiasi  terhadap  petugas  kearsipan,  serta  berusaha  menyempurnakan
penyelenggaraan kearsipan dengan baik. Penyelenggaraan kebijakan kearsipan menurut Magetsari (2008)  dapat  didekati  melalui    manajemen  kearsipan  yaitu  penetapan  kebijakan,  pembinaan kearsipan,  pengelolaan  arsip,  dan  sumber  daya  kearsipan.  Lebih  lanjut  Handayani  (2018) menyatakan  bahwa  inovasi  sebagai  solusi  pada  penerapan  kebijakan  penyelenggaraan  kearsipan pada organisasi. Pada masa sekarang fungsi arsip bukan hanya sebagai bukti sejarah ataupun bukti kegiatan  administrasi  kesekretariatan  pada  organisasi,  akan  tetapi  arsip  merupakan  unsur  utama dalam  upaya  membangun  pemerintahan.  Menurut  Undang-undang  No.43  tahun  2009  tentang kearsipan, arsip merupakan informasi berupa rekaman dari sebuah kegiatan dalam beragam jenis, bentuk,  dan  media  sesuai  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  dibuat  dan diterima  oleh  organisasi  atau  lembaga  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan.  Pembangunan sistem kearsipan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan memudahkan penyimpanan arsip  dan  akses  informasi  sehingga  dapat  dimanfaatkan  untuk  mendukung  kinerja  dan  fungsi lembaga.
Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  atau  disingkat  LIPI  merupakan  lembaga  yang melaksanakan  fungsi  urusan  pemerintahan  di  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  penelitian  di Indonesia. LIPI termasuk lembaga pemerintah non kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab  kepada  Presiden  melalui  menteri.  Salah  fungsi  yang  diselenggarakan  oleh  LIPI  yaitu pembinaan  dan  pelayanan  administrasi  umum  di  bidang  perencanaan  umum,  organisasi  dan  tata laksana,  keuangan,  sumber  daya  manusia,  ketatausahaan,  kearsipan,  perlengkapan,  dan  rumah tangga. Khusus dalam pelaksanaan tugas urusan layanan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik  negara,  kerumahtanggaan,  ketatausahaan dan kearsipan  dilakukan oleh Biro Umum yang berada di bawah Sekretariat Utama LIPI. Sesuai dengan Peraturan LIPI No. 16 Tahun 2020 tentang Tata Kearsipan, Unit Kearsipan I berada dan melekat pada Sekretariat Utama, dan Kepala Biro  Umum  bertanggung  jawab  kepada  Sekretaris  Utama  terhadap  pelaksanaan  fungsi  Unit Kearsipan I. Salah satu tugas sebagai Unit Kearsipan I, Biro Umum berkewajiban melaksanakan pengawasan kearsipan. Salah satu strategi peningkatan pengelolaan arsip dapat dilakukan melalui pengawasan kearsipan internal (Herawan, 2019). Pengawasan oleh pimpinan organisasi juga dapat mempengaruhi  efektivitas  pengelolaan  arsip  (Mursid,  2020).  Maksud  dan  tujuan  pelaksanaan pengawasan kearsipan internal untuk mendorong seluruh unit pengolah maupun unit kearsipan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia agar dapat mengelola arsip sesuai dengan standar kearsipan dengan  memperhatikan  kaidah,  dan  prinsip  serta  regulasi  kearsipan  yang  berlaku.  Indikator keberhasilan  penyelenggaraan  kearsipan  dapat  dilihat  dari  implementasi  pengelolaan  arsip dinamis yang baik dan terselamatkannya arsip statis di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Kebijakan pada  organisasi  harus diawasi, salah    cara  pengawasan    yang dilakukan  yaitu melaui  evaluasi  kebijakan.  Evaluasi  ditujukan  untuk  menilai  sejauh  mana  keefektifan  kebijakan diimplementasikan dan sejauh mana tujuan terapai (Sari, Dailiati & Saputra, 2018). Berdasarkan pedoman  evaluasi  reformasi  birokrasi  instansi  pemerintah  yang  tercantum  dalam  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 disebutkan bahwa kualitas pengelolaan arsip masuk dalam penataan tatalaksana yang merupakan satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi. Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kinerja, memberi kejelasan terhadap prosedur dan proses kerja serta output yang terukur pada masing-masing  instansi pemerintah. Pengukuran indikator  pengelolaan  arsip  dilakukan  berdasarkan  pedoman  pengawasan  kearsipan  yang  diatur dalam  Peraturan  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia.    Kegiatan  pengawasan  kearsipan  oleh Lembaga  Kearsipan  (ANRI)  dapat  mempengaruhi  kualitas  penyelenggaraan  kearsipan  di kementerian/ lembaga (Widyantika, 2019). Pengawasan kearsipan diselenggarakan sebagai upaya menjamin  terlaksananya  pengelolaan  arsip  dinamis  yang  sistematis,  efektif,  dan  efisien  sesuai
amanah pada Undang-undang No.43 tahun 2009 tentang kearsipan serta Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun  2019.  Disebutkan  pada  pasal  1  Peraturan  ANRI  No.  6  Tahun  2019,  bahwa  pengawasan kearsipan  merupakan  proses  kegiatan  dalam  menilai  penyelenggaraan  kearsipan  berdasarkan kesesuaian prinsip, norma, prosedur, kaidah, dan standar kearsipan. Seharusnya dilakukan secara mandiri,  faktual  dan  profesional  berdasarkan  pedoman  dan  standar  kearsipan.  Pelaksanaan  audit kearsipan  internal  dilakukan  oleh  tim  pengawas  kearsipan  internal  terhadap  pengelolaan  arsip dinamis  di  lingkungan  pencipta  arsip.  Aspek  penilaian  dalam  pengawasan  sistem  kearsipan internal terdiri dari dua aspek yaitu pengelolaan arsip dinamis dan aspek sumber daya kearsipan. Aspek  pengelolaan  arsip  dinamis  seperti  halnya  daur  hidup  arsip  mulai  dari  aspek  penciptaan arsip, aspek penggunaan arsip,  aspek pemeliharaan arsip dan aspek penyusutan arsip. Sedangkan aspek  sumber  daya  kearsipan  meliputi  sumber  daya  manusia  kearsipan,  dan  prasarana  sarana kearsipan. Hasil  audit  kearsipan  internal dituangkan dalam  laporan  audit  kearsipan  internal  yang merupakan  kompilasi  dari  kondisi  faktual  dan  rekomendasi  dari  masing-masing  unit  pengolah yang  menjadi  obyek  pengawasan.  Hasil  audit  kearsipan  internal  diharapkan  dapat  menjadi referensi  bagi  setiap  unit  pengolah  di  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  dalam  menyusun kebijakan tata kelola arsip agar terwujud  tertib arsip dalam rangka  keterbukaan dan pertanggung jawaban atas kinerja LIPI serta terselamatkannya arsip statis sebagai memori kolektif bangsa.
Pengelolaan arip yang berkualitas merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pada  instansi pemerintah.  Reformasi  birokrasi  pada  hakikatnya merupakan upaya  untuk  melakukan  perubahan  mendasar  terhadap  sistem  penyelenggaraan  pemerintah terutama  pada  aspek  kelembagaan  organisasi,  ketatalaksanaan  dan  sumber  daya  manusia (Takariani, 2014).  Kualitas pengelolaan  arsip  diukur melalui  indikator  kesesuaian antara  kondisi faktual  dengan  pedoman  pengawasan  kearsipan.  Salah  satu  upaya  meningkatkan  pengelolaan arsip  di  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  adalah  melalui  evaluasi  pengelolaan  arsip  agar dapat diketahui aspek-aspek  yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan arsip. Berdasarkan  latar belakang  yang  telah  diuraikan  maka  perlu  dilakukan  penelitian  mengenai  Evaluasi  Pengelolaan Arsip  Dinamis  pada  Unit  Pengolah  di  Sekretariat  Utama  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia. Hasil  penelitian  dapat  digunakan  sebagai  bahan  referensi  dalam  mememuhi  dan  meningkatkan pengelolaan arsip di Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  yang merupakan salah satu  indikator keberhasilan reformasi birokrasi di organisasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif  yang  menggambarkan  keadaan objek penelitian pada masa sekarang berdasarkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif digunakan untuk  menganalisis  atau  menggambarkan  hasil  penelitian  namun  tidak  digunakan  untuk kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2016). Sementara metode yang digunakan adalah metode survei terhadap sampel dari suatu populasi dengan alat bantu kuesioner. Menurut Sugiyono (2016) bahwa  metode  survei  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  pada  populasi  besar  maupun  kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi, untuk menemukan kejadian-kejadian  relatif,  distribusi,  dan  hubungan-hubungan  antar  variabel  sosiologis  maupun psikologis.
Satuan kerja yang menjadi objek pengawasan pada kegiatan pengawasan kearsipan internal LIPI  tahun  2021  sebanyak  40  satuan  kerja  yang  merupakan  satuan  kerja  setingkat  eselon  II. Pengambilan  sample  dilakukan  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Penelitian  dilakukan terhadap satuan kerja yang menjadi unit pengolah di lingkungan Sekretariat Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Unit pengolah di lingkungan Sekretariat Utama ada 4 (empat) yaitu Biro Umum, Biro Perencanaan Keuangan (BPK), Biro Kerja Sama Hukum dan Humas (BKHH), dan Biro  Organisasi  dan  Sumber  Daya  Manusia  (BOSDM).  Responden  dalam  penelitian  yaitu arsiparis,  pengelola  arsip/pranata  kearsipan,  kepala  bagian  tata  usaha,  dan/atau  pimpinan  unit
kerja. Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan pada tahun 2021, serta menggunakan kuesioner  dari  ANRI  yang  merupakan  instrumen  audit  kearsipan  internal.  Format  kuesioner bersifat  baku  yang  berisi  indikator-  indikator  penilaian  pada  setiap  aspek  dalam  audit  kearsipan internal.  Penelitian  ini  dilakukan  hanya  terhadap  aspek  pengelolaan  arsip  dinamis  yang  meliputi aspek penciptaan arsip, aspek penggunaan arsip, aspek pemeliharaan arsip, dan aspek penyusutan arsip.  Pengolahan  data  dilakukan  menggunakan  Ms.  Excel  dengan  menyesuaikan  formula penilaian  audit  kearsipan  internal  dari  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia.  Teknik  analisis  data menggunakan  statistik  deskriptif,  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  dengan  cara mendeskripsikan  data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membentuk kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Putri (2019) dan Suhana (2016), setiap  kegiatan penyelenggaraan  kearsipan tidak terlepas  dari  dukungan  sumber  daya  kearsipan  baik  sumber  daya  manusia,  peralatan  penunjang, dan anggaran yang memadai, apabila tidak didukung sumber daya maka akan berdampak negatif bagi  organisasi  pencipta  arsip.  Salah  satu  kegitan  penyelenggaraan  kearsipan  dalah  pengelolaan arsip dinamis pada organisasai. Pengelolaan arsip dinamis merupakan pengendalian arsip dinamis secara  efektif,  efisien,  dan  sistematis  meliputi  penciptaan,  penggunaan,  pemeliharaan,  dan penyusutan.  Menurut  Kusumo  (2019)  faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  arsip  dinamis adalah  ketersediaan  tenaga  arsiparis,  fasilitas  sarana  prasarana  dan  lingkungan  kerja.  Semakin baik  kompetensi  arsiparis  dan  tersedia  sarana  prasana  maka  akan  berdampak  baik  pada pengelolaan arsip dinamis (Kuswantoro & Hartati, 2019). Pengelolaan arsip yang baik pada suatu instansi dapat mendukung  kinerja  pegawai serta dapat membantu proses pengambilan  keputusan (Murtiyono  &  Prasetyawan,  2019).  Arsip  yang  disimpan  secara  baik  menjadi  alat  penting  untuk memastikan bahwa kewajiban organisasi terpenuhi. Selain itu, pengelolaan arsip yang baik dapat menjadi referensi dan pertimbangan pembuatan kebijakan pada organisasi. Pengelolaan arsip yang baik  akan  mencegah  menumpuknya  arsip  yang  tidak  bernilai  guna  dan  terseleksinya  arsip  yang berkualitas (Tagbotor et.al, 2015). Salah satu upaya yang dilakukan organisasi untuk menciptakan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien dengan melakukan survey arsip. Peran survey arsip  dinamis  dapat  mendukung  pengelolaan  arsip  dinamis  diantaranya  pembenahan  arsip, penataan arsip, perencanaan arsip dinamis, pengadaan unit kearsipan, dan  peningkatan efektifitas manajemen arsip dinamis (Nur’aini & Rachman, 2019).
Berdasarkan  hasil pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data penelitian, berikut adalah evaluasi pengelolaan arsip dinamis pada unit pengolah di Sekretariat Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

## Penciptaan Arsip
Arsip  yang  autentik,  utuh,  dan  terpercaya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan dapat dihasilkan apabila penciptaan arsip dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga terjamin rekaman kegiatan sebagaimana adanya baik berupa pembuatan arsip maupun penerimaan arsip. Kegiatan penciptaan arsip dilakukan berdasarkan analisis fungsi dan tugas organisasi serta harus memenuhi komponen struktur, isi, dan konteks arsip. Penilaian pada aspek penciptaan arsip berdasarkan kesesuaian terhadap tata naskah dinas dengan implementasi selama proses penciptaan berlangsung. Jenis arsip yang dievaluasi meliputi surat perintah, surat dinas, dan nota dinas.
Evaluasi pengelolaan arsip dinamis pada aspek penciptaan arsip dilihat dari  kesesuaian tata naskah  dinas  meliputi  penomoran,  kode  klasifikasi,  ukuran  kertas,  berat  kertas,  struktur  naskah dinas,  jenis  huruf,  ukuran  huruf,  kata  penyambung  halaman,  batas  ruang  tepi,  nomor  halaman, tembusan,  lampiran,  penggunaan  logo,  pembubuhan  paraf,  bentuk  dan  warna  cap  dinas,
kewenangan penandatanganan, pelimpahan wewenang penandatanganan. Dalam hal pengamanan arsip  unsur  yang  dinilai  adalah  adanya  kode  derajat  klasifikasi  keamanan  dan  pemberian  nomor seri  pengamanan.  Selanjutnya  untuk  pengendalian  naskah  dinas  keluar,  unsur  yang  dinilai meliputi  pencatatan,  penggandaan,  pengiriman  dan  penyimpanan.  Sedangkan  pengendalian naskah  dinas  masuk  meliputi  penerimaan,  pencatatan,  pengarahan,  dan  penyampaian.  Surat perintah,  surat  dinas,  dan  nota  dinas  yang  menjadi  sampel  masing-masing  berjumlah  10  atau sesuai  dengan  sampel  yang  tersedia.  Tiap  unsur  pada  penciptaan  arsip  memiliki  nilai  masing- masing  sehingga  naskah  dinas  yang  sesuai  dengan  Tata  Naskah  Dinas  akan  memperoleh  nilai tinggi. Nilai kesesuaian diberikan apabila jumlah sampel yang sesuai lebih dari setengah (>50%) dari jumlah sampel yang ditetapkan. Bobot nilai pada penciptaan arsip adalah 25% sehingga nilai tertinggi dari aspek ini adalah 25 poin.

## Grafik 1. Nilai penciptaan arsip

## Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021
Grafik 1 menunjukkan informasi mengenai nilai penciptaan arsip pada empat unit pengolah di  lingkungan  sekretaris  utama  LIPI,  hasil  penilaian  tertinggi  diperoleh  Biro  Umum  dengan  25 poin,  BPK  dan  BKHH  memperoleh  nilai  yang  sama  yaitu  24  poin  dan  nilai  22  diraih  BOSDM. Nilai maksimal yang diperoleh Biro Umum mencerminkan proses penciptaan arsip pada unit kerja secara  keseluruhan  telah  sesuai  dengan  Tata  Naskah  Dinas  yang  dimiliki  oleh  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia. Keempat unit pengolah di lingkungan sekretariat utama memperoleh nilai di atas 20 poin yang artinya aspek penciptaan pada semua unit pengolah ini sudah berjalan dengan baik, hanya sedikit unsur yang perlu diperbaiki.
Hasil  evaluasi  pada  aspek  penciptaan  arsip  berdasarkan  hasil  isian  kuesioner  instrumen audit kearsipan internal yang masih perlu perbaikan yaitu penulisan nomor halaman dan ketentuan tembusan. Berdasarkan Peraturan LIPI No. 15 Tahun 2020 tentang  tata naskah dinas  pada aspek nomor  halaman,  tembusan,  dan  lampiran  disebutkan  bahwa  nomor  halaman  naskah  dinas dicantumkan  pada  bagian  bawah  tengah  secara  simetris  dengan  memberi  tanda  hubung  (-) sebelum  dan  setelah  nomor,  penomoran  halaman  menggunakan  angka  arab  dan  berlaku pengecualian untuk naskah dinas yang menggunakan kop surat pada halaman pertama tidak perlu mencantumkan  nomor  halaman.  Pihak  yang  perlu  mengetahui  isi  informasi  surat  dimasukkan dalam  daftar  tembusan  yang  dicantumkan  di  sebelah  kiri  bawah.  Setiap  lampiran  naskah  dinas harus  diberi  nomor  urut  halaman  yang  merupakan  lanjutan  nomor  dari  halaman  sebelumnya dengan menggunakan angka arab.

## Penggunaan Arsip
Menurut  Ramanda  dan  Indrahti  (2015)  bahwa  pengelolaan  arsip  harus  memperhatikan sistem yang paling sesuai dengan kondisi suatu instansi, karena melalui penataan arsip yang tepat
24 25 24 22 20 21 22 23 24 25 26 BPK Biro Umum BKHH BOSDM
akan memudahkan dalam penemuan  kembali arsip.  Pemenuhan  informasi merupakan  kebutuhan dasar  pada  kegiatan  organisasi,  arsip  sebagai  hasil  kegiatan  organisasi  dapat  diolah  menjadi informasi  yang  berguna  bagi  kelangsungan  dan  kelancaran  suatu  organisasi  atau  instansi  baik pemerintahan  maupun  swasta  dan  arsip  harus  di  simpan  dengan  sebaik  mungkin.  Prinsip penyimpanan arsip  adalah  arsip  terhindar dari  kerusakan dan  kehilangan serta  mudah ditemukan kembali  dalam  waktu  singkat  apabila  dibutuhkan.  Hak  akses  terhadap  penggunaan  arsip  telah diatur  dalam  klasifikasi  keamanan  akses  arsip,  dan  merupakan  batasan-batasan  bagi  pengakses arsip.  Pihak  yang  dapat  menggunakan  atau  mengakses  arsip  antara  lain:  penentu  kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas, pengelola arsip, penegak hukum, dan publik (Rahmawati, 2018). Namun dalam pelaksanaan peminjaman atau penggunaan arsip harus dilihat sifat arsipnya, apakah biasa,  terbatas,  rahasia  dan  sangat  rahasia  karena  akan  mempengaruhi  siapa  yang  boleh mengaksesnya.
Penggunaan arsip merupakan kegiatan penyediaan dan pemakaian arsip bagi para pengguna arsip  yang  berhak  baik  untuk  kepentingan  pemerintah  maupun  masyarakat  berdasarkan  sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis (SKKAAD) serta ketentuan peraturan yang berlaku. Evaluasi  pada  aspek  penggunaan  arsip  dilihat  dari  bagaimana  ketersediaan  arsip  aktif  di  unit pengolah,  bagaimana  sarana  peminjaman  arsip  dan  bagaimana  penyajian  arsip  inaktif. Penggunaan  arsip  berkaitan  dengan  implementasi  sistem  klasifikasi  keamanan  dan  akses  arsip dinamis,  sehingga  syarat  dilakukan  evaluasi  pada  aspek  penggunaan  mengacu  pada  aturan mengenai sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang tercantum dalam Peraturan LIPI No.16 Tahun 2020 tentang Tata Kearsipan.
Grafik 2. Nilai penggunaan arsip

## Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021
Grafik  2  menunjukkan  informasi  mengenai  nilai  penggunaan  arsip  pada  empat  unit pengolah di lingkungan sekretariat utama LIPI, hasil penilaian tertinggi diperoleh Biro Umum dan BKHH dengan 25 poin, BPK dengan 15 poin, dan BOSDM memperoleh poin 14. Nilai maksimal yang  diperoleh  Biro  Umum  dan  BKHH  mencerminkan  proses  penggunaan  arsip  pada  unit  kerja secara  keseluruhan  telah  sesuai  dengan  standar  kearsipan  yang  berlaku.  Sedangkan  aspek penggunaan  arsip  di  BPK  dan  BOSDM  masih  perlu  perbaikan  dan  pembenahan.  Berdasarkan hasil  evaluasi  diketahui  bahwa  unsur  yang  belum  sesuai  pada  aspek  penggunaan  arsip  yaitu peminjaman  arsip  dan  penerapan  sistem  klasifikasi  keamanan  dan  akses  arsip  dinamis  pada penyajian arsip.
Peminjaman  arsip  pada  BPK  dan  BOSDM  belum  menggunakan  sarana  peminjaman  arsip yang  sesuai  standar  seperti out  indicator/  out  sheet/  out  guide sehingga  tidak  ada  penanda terhadap arsip yang dipinjam serta belum ada buku peminjaman. Pencatatan arsip yang dipinjam perlu  dilakukan  agar  setiap  proses  peminjaman  dapat  terpantau,  arsip  apa  yang  dipinjam,  siapa
15 25 25 14 0 5 10 15 20 25 30 BPK Biro Umum BKHH BOSDM
yang  meminjam,  mulai  kapan  dipinjam,  dan  sampai  kapan  dipinjam.  BPK  dan  BOSDM  telah menyajikan  arsip  aktif    untuk  kepentingan  pengguna  eksternal  seperti  masyarakat/  BPK  RI/ Penegak  hukum  namun  belum  berdasarkan  sistem  klasifikasi  keamanan  dan  akses  arsip. Perbaikan  yang  perlu  dilakukan  adalah  dalam  menyajikan  arsip  harus  mengacu  pada  Peraturan LIPI  No.16  Tahun  2020  tentang  tata  kearsipan  khususnya  terkait  penerapan  sistem  klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.

## Pemeliharaan Arsip
Pemeliharaan  Arsip  Dinamis  merupakan  kegiatan  menjaga  keutuhan,  keamanan,  dan keselamatan  arsip  baik  fisik  maupun  informasinya  yang  meliputi  kegiatan  pemberkasan  dan penyimpanan  arsip  aktif,  penataan  dan  penyimpanan  arsip  inaktif,  dan  alih  media  arsip. Pemeliharaan arsip dilakukan terhadap arsip  konvensional maupun arsip  elektronik. Faktor  yang mempengaruhi  pemeliharaan  arsip  terutama  pada  kegiatan  alih  media  arsip  antara  lain pengetahuan  yang dimiliki petugas, tersedianya sumber daya,  optimalisasi  kualitas dan  kuantitas peralatan,  dan  pendanaan  (Wahyuni &  Bakhtaruddin,  2013).  Menurut  Sari  (2017)  dalam  hal memelihara  kelestarian  arsip  diperlukan  perhatian  dari  pencipta  arsip  dengan  cara  menyediakan ruang simpan arsip yang memadai serta saran dan prasarana yang mendukung.
Evaluasi  pemeliharaan  arsip  pada  kegiatan  audit  kearsipan  internal  yang  dilakukan  oleh Unit  Pengolah  di  lingkungan  Sekretariat  Utama  LIPI,  dilihat  dari  indikator  penilaian  yang meliputi  pemberkasan  arsip  aktif,  penyimpanan  arsip  aktif,  alih  media  arsip  aktif,  pemeliharaan arsip  vital, pemberkasan dan pelaporan arsip terjaga. Grafik 3 menunjukkan  informasi mengenai nilai  pemeliharaan  arsip  pada  empat  unit  pengolah  di  lingkungan  sekretariat  utama  LIPI,  hasil penilaian tertinggi diperoleh BKHH dengan 16 poin, Biro Umum memperoleh 15 poin, BOSDM meraih 14 poin dan BPK memperoleh 11 poin. Semua unit pengolah belum ada yang meraih poin lebih dari 20 poin yang menandakan masih banyak yang perlu diperbaiki dan dibenahi pada aspek pemeliharaan arsip.

## Grafik 3. Nilai pemeliharaan arsip

## Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021
Arsip  aktif  yang  dibuat  dan  diterima  oleh  setiap  unit  pengolah  harus  diberkaskan berdasarkan  klasifikasi  arsip  yang  berlaku.  Arsip  yang  telah  memberkas  kemudian  dibuatkan daftar berkas dan daftar isi berkas yang berisi seluruh informasi yang diperlukan sesuai ketentuan perundangan dan mengirimkan daftar arsip aktif secara rutin ke unit kearsipan setiap enam bulan setelah  pelaksanaan.  Arsip  yang  telah  diberkaskan  harus  disimpan  menggunakan  sarana  yang sesuai  dan  dipisahkan  berdasarkan  retensi  baik  yang  aktif  maupun  yang  inaktif.    Kegiatan  alih
11 15 16 14 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 BPK Biro Umum BKHH BOSDM
media arsip aktif yang telah dilakukan sebagai sarana temu kembali arsip perlu dilengkapi dengan surat keputusan atau surat tugas, serta dilengkapi dengan prosedur dan petunjuk teknis mengenai alih media  arsip agar proses alih media arsip  aktif  yang dilakukan mempunyai  landasan  hukum. Pengelolaan arsip  vital di  lingkungan LIPI dilakukan secara sentralisasi di Biro Umum sehingga seluruh  unit  pengolah  perlu  mengidentifikasi  arsip  vital  yang  dimiliki  oleh  satuan  kerja.  Arsip vital  yang  ada  kemudian  dibuatkan  daftar  arsip  vital  dan  diserahkan  kepada  Biro  Umum  untuk disimpan.  Diketahui  untuk  pengamanan  dan  perlindungan  fisik  arsip  vital  di  Biro  Umum dilakukan  menggunakan  peralatan  khusus  ( vaulting )  berupa  brankas.  Arsip  vital  hanya  bisa diakses oleh petugas kearsipan sebagai bentuk pengamanan informasi arsip vital.

## Penyusutan Arsip
Arsip  mempunyai  daur  hidup  mulai  dari  penciptaan,  penggunaan,  pemeliharaan  dan penyusuran.  Tiap  organisasi  pasti  menghasilkan  arsip  yang  volumenya  akan  terus  bertambah. Perlu  ada  kegiatan  pengurangan  arsip  agar  terjadi  keseimbangan  antara  ruang  penyimpanan dengan  volume  arsip  yang  disimpan.  Menurut  Hapsari  dan  Suharso  (2021),  tujuan  pelaksanaan penyusutan  arsip  adalah  memusnahkan  arsip  yang  tidak  memiliki  nilai  kesejarahan  dan  tidak bersifat  permanen,  memindahkan  arsip  ke  unit  kearsipan  terhadap  arsip  yang  telah  habis  masa aktifnya namun ada kemungkinan untuk digunakan kembali, serta menyerahkan arsip ke lembaga kearsipan  yang  telah  habis  masa  retensi  bagi  pencipta  arsip  namun  memiliki  nilai  informasional atau  kesejarahan.  Pengertian penyusutan arsip disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 43 Tahun  2009  yang  artinya  kegiatan  pengurangan  jumlah  arsip  dengan  cara  pemindahan  arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan  arsip  statis  kepada  lembaga  kearsipan.  Menurut  Putri  dan  Setyawan  (2020), kecenderungan  suatu  organisasi  untuk  melakukan  penyusutan  arsip  secara  baik  dan  benar  masih cukup  rendah  disebabkan  karena  belum  adanya  program  dan  jadwal  retensi  arsip,  keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola arsip; dan keterbatasan biaya untuk melakukan penyusutan arsip secara berkala. Arsip yang memasuki masa inaktif dapat dipindahkan atau dimusnahkan, dan retensi  habis  yang  bernilai  statis  berdasarkan  jadwal  retensi  arsip  dapat  diserahkan  ke  Lembaga Kearsipan (Lolytasari, 2018).
Evaluasi  pada  aspek  penyusutan  arsip  dilakukan  terhadap  proses  pemindahan  arsip  inaktif saja,  karena  penilaian  dilakukan  terhadap  unit  pengolah  bukan  unit  kearsipan.  Kegiatan pemusnahan dan penyerahan arsip statis hanya bisa dilakukan oleh unit kearsipan sehingga tidak di  masukan dalam poin penilaian.  Indikator penilaian pada proses audit  kearsipan  internal aspek penyusutan  arsip  meliputi  intensitas  pemindahan  arsip  inaktif  ke  unit  kearsipan;  pelaksanaan pemindahan  arsip  inaktif  dari  unit  pengolah  ke  unit  kearsipan;  penggunaan  jadwal  retensi  arsip; bukti pelaksanaan berita acara; pengesahan daftar arsip yang dipindahkan; lampiran daftar berkas dan daftar isi berkas yang dipindahkan.

## Grafik 4. Nilai penyusutan arsip

## Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021
Grafik 4 menunjukkan informasi mengenai nilai penyusutan arsip pada empat unit pengolah di  lingkungan  sekretariat  utama  LIPI,  hasil  penilaian  tertinggi  diperoleh  Biro  Umum  dengan  23 poin, BOSDM dengan 17 poin, BKHH memperoleh 2 poin dan BPK tidak memperoleh nilai yang artinya  tidak  ada  kegiatan  pemindahan  arsip  dalam  10  tahun  terakhir  di  unit  pengolah  BPK. Berdasarkan  hasil  evaluasi  diketahui  bahwa  dalam  waktu  10  tahun  terakhir,  ada  unit  pengolah yang  belum  melakukan  pemindahan  arsip  inaktif  sehingga  menyebabkan  penilaian  pada  aspek penyusutan tidak bisa dilakukan.  Kegiatan pemindahan arsip  harus  dilakukan secara berkala dan sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku.  Arsip  yang  masuk  dalam  daftar  pindah  harus  dipastikan telah  habis  masa  retensi  aktifnya  yang  dapat  dilihat  melalui  Jadwal  Retensi  Arsip.  Pelaksanaan pemindahan arsip inaktif harus dilengkapi dengan Berita Acara yang disahkan oleh pimpinan unit pengolah  sebagai  pihak  yang  menyerahkan  dan  ditandatangani  oleh  pimpinan  unit  kearsipan sebagai pihak yang menerima arsip. Sebagai lampiran daftar arsip inaktif yang dipindahkan baik daftar  berkas  maupun  daftar  isi  berkas  harus  memuat  informasi-informasi  wajib  yang  telah ditentukan  yaitu  daftar  berkas  berisi  informasi  unit  pengolah,  nomor  berkas,  kode  klasifikasi, uraian informasi arsip, jumlah, kurun waktu, dan keterangan. Sedangkan, daftar isi berkas memuat informasi  nomor  berkas,  kode  klasifikasi,  nomor  item  arsip,  uraian  informasi  arsip,  tanggal, jumlah, dan keterangan.

## Nilai Rata- Rata Tiap Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis
Informasi  mengenai  nilai  rata-rata  dari  masing-masing  aspek  dari  empat  unit  pengolah  di lingkungan Sekretariat Utama LIPI dapat dilihat pada grafik 5. Aspek penciptaan arsip merupakan aspek terbaik dari aspek lainnya dengan perolehan nilai rata-rata 23,75 poin. Nilai rata-rata untuk aspek  penggunaan  arsip  yaitu  19,75,  pemeliharaan  arsip  dengan  14,00  dan  penyusutan  arsip dengan 10,50 poin. Aspek pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip merupakan aspek yang perlu diperbaiki  secara  berkelanjutan  sesuai  dengan  evaluasi  yang  telah  dibahas  mengacu  pada ketentuan peraturan yang berlaku.
0 23 2 17 0 5 10 15 20 25 BPK Biro Umum BKHH BOSDM

## Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

## SIMPULAN
Pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis merupakan tanggung jawab pencipta arsip dan telah dilakukan  oleh  unit  pengolah  di  lingkungan  Sekretariat  Utama  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia melalui kegiatan penciptaan arsip, penggunaan arsip pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip.  Pengelolaan  arsip  dinamis  dilaksanakan  untuk  menjamin  ketersediaan  arsip  dalam penyelenggaraan  kegiatan  sebagai  bahan  bukti  pertanggung  jawaban  kinerja  yang  memenuhi syarat  keandalan, sistematis, utuh dan menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiap unit pengolah di  lingkungan Sekretariat Utama LIPI memperoleh  nilai tinggi pada  aspek  penciptaan  arsip.  Indikator  yang  belum  sesuai  pada  aspek  penciptaan  yaitu  tentang penulisan  nomor  halaman  pada  naskah  dinas  dan  ketentuan  tembusan  pada  naskah  dinas. Perbaikan  harus  dilakukan  mengacu  pada  Peraturan  LIPI  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Tata Naskah Dinas khususnya pada pembahasan nomor halaman, tembusan, dan lampiran. Penggunaan out indicator dan buku peminjaman arsip perlu diperhatikan terhadap arsip yang dipinjam. Prinsip sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis yang berlaku di LIPI perlu diterapkan dalam penyajian arsip kepada pihak internal maupun eksternal. Hal yang perlu ditingkatkan pada aspek pemeliharaan arsip yaitu kegiatan pemberkasan arsip aktif harus dilakukan secara rutin dilengkapi dengan daftar berkas. Pengamanan arsip aktif melalui alih media perlu dilakukan sesuai prosedur alih media arsip dan kegiatan identifikasi, perlindungan dan pengamanan terhadap arsip vital dan arsip  terjaga  perlu  diperhatikan.  Aspek  penyusutan  arsip  dalam  hal  pemindahan  arsip  inaktif belum  dilakukan  secara  berkala,  dokumen  pendukung  pemindahan  arsip  inaktif  seperti  berita acara,  daftar  arsip,  daftar  isi  berkas  harus  disahkan  oleh  pimpinan  unit  pengolah  dan  pimpinan unit kearsipan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsip  Nasional  Republik  Indonesia.  (2009).  Peraturan  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  No.  6 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kearsipan. Jakarta: Kepala ANRI.
Handayani,  T.  (2018).  Inovasi  Sebagai  Solusi  pada  Implementasi  Kebijakan  Penyelenggaraan Kearsipan. Anuva, 2(4), 413-428. DOI: 10.14710/anuva.2.4.413-428
Hapsari,  Y.  A,  &  Suharso,  P.  (2021).  Analisis  Pengelolaan  Arsip  Dinamis  di  Kantor  Kelurahan Pojoksari Kecamatan Ambarawa. Anuva, 5(4), 555-568. DOI: 10.14710/anuva.5.4.555-568
Herawan,  Lutfi.  (2019).  Strategi  Peningkatan  Pengelolaan  Arsip  Melalui  Pengawasan  Kearsipan Intern. Jurnal Kearsipan, 14(2), 107-120.
Indonesia. (2009). Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Jakarta: Presiden RI.
23.75 19.75 14.00 10.50 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 Penciptaan Penggunaan Pemeliharaan
Penyusutan
Kusumo, Probo (2019). Analisis Pengelolaan Arsip Dinamis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran, 7(4), 201-205.
Kuswantoro,  A.,  &  Hartati,  S.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi  Pegawai  dan  Sarana  Prasarana Kearsipan  Terhadap  Pengelolaan  Arsip  Dinamis  di  Kantor  Kelurahan  Se-Kecamatan Gunungpati  Kota  Semarang.  Khazanah:  Jurnal  Pengembangan  Kearsipan,  12(2),  171-185. http://dx.doi.org/10.22146/khazanah.48843.
Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia.  (2020).  Peraturan  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas. Jakarta: Kepala LIPI.
Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia.  (2020).  Peraturan  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Kearsipan. Jakarta: Kepala LIPI.
Lolytasari, L. (2018). The Disposal of Archive in doing its Protection (Case Study at State Islamic University  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  dan  Centre  of  Archive  Administration  University Indonesia).  Record  and  Library  Journal,  1(1),  26–38.  https://doi.org/10.20473/rlj.V1- I1.2015.26-38
Magetsari, N. (2008). Organisasi dan Layanan Kearsipan. Jurnal Kearsipan, 3(1), 1-17. Retrieved from https://anri.go.id/download/jurnal-vol.3anri122008-1571893021
Mursid,  Aditya,  Heriyani  Agustina,  &  Iskandar  Zulkarnaen.  (2020).  Pengaruh  Pengawasan Kepala Dinas terhadap Efektivitas Pengelolaan Arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon. Jurnal Publika, 8(1), 28-41.
Murtiyono,  G.,  &  Prasetyawan,  Y.  Y.  (2019).  Pengelolaan  Arsip  Dinamis  Dalam  Mendukung Proses  Pengambilan  Keputusan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Studi  Kasus  Di Bappeda  Provinsi  Jawa  Tengah.  Jurnal  Ilmu  Perpustakaan,  6(4),  311-320.  Retrieved  from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/23237.
Nur'aini,  R.  N.,  &  Rachman,  M.  A.  (2019).  Peran  Survei  dalam  Mendukung  Manajemen  Arsip Dinamis  di  Perum  LKBN  Antara.  Lentera  Pustaka:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, 5(1), 1-19. https://doi.org/10.14710/lenpust.v5i1.23581.
Putri,  A.  (2019).  Program  Penyusutan  Arsip  di  Rektorat  Universitas  Negeri  Yogyakarta.
Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan, 11(2), 74-
86.doi:http://dx.doi.org/10.22146/khazanah.41262
Putri,  A.,  &  Setyawan,  H.  (2020).  Urgensi  Implementasi  Jadwal  Retensi  Arsip  dalam  Rangka Menuju Efisiensi dan Efektivitas Organisasi Studi Kasus di Universitas Negeri Yogyakarta.
Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan, 13(1), 34-46.
http://dx.doi.org/10.22146/khazanah.54805.
Rahmawati,  D.  (2018).  Penerapan  Layanan  Arsip  Peraturan  Pemerintah  Sebagai  Arsip  Dinamis Inaktif  Berdasarkan  Klasifikasi  Keamanan  Dan  Akses  Arsip  Di  Kementerian  Sekretariat Negara  Republik  Indonesia.  Diplomatika:  Jurnal  Kearsipan  Terapan,  1(2),  108-120. doi:https://doi.org/10.22146/diplomatika.35175
Ramanda, R. S & Indrahti. S. (2015). Analisis Pengelolaan Arsip Inaktif Terhadap Temu Kembali Arsip  di  Pusat  Arsip  (Record  Center)  Politeknik  Negeri  Semarang.  Jurnal  Ilmu Perpustakaan, 4(3), 1-10. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/9741
Sari, E, Dailiati, S, & Saputra, T. (2018). Evaluasi Kebijakan Tata Naskah Dinas Di Universitas Lancang Kuning. Jurnal Niara, 10(2). 45-54. https://doi.org/10.31849/nia.v10i2.1901
Sari, I. (2017). Record Center Sekolah Vokasi UGM: Analisis Kebutuhan, Rancangan, dan Desain untuk  Teaching  Industry.  Diplomatika:  Jurnal  Kearsipan  Terapan,  1(1),  12-23. doi:https://doi.org/10.22146/diplomatika.28254.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Suhana.  (2016).  Pengelolaan  Sumber  Daya  Manusia  dan  Ruang  Penyimpan  Arsip  dalam Melakukan  Kegiatan  Pengelolaan  Kearsipan  di  Pusat  Reaktor  Serba  Guna.  Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir, 13(1), 41-50. DOI:
http://dx.doi.org/10.17146/bprn.2016.13.1.3884
Tagbotor,  D.  P,  Reindolf  Yao  Nani  Adzido,  &  Prosper  Gameli  Agbanu.  (2015).  Analysis  of Records  Management  and  Organizational  Performance.  International  Journal  of  Academic Research  in  Accounting,  Finance  and  Management  Sciences.  5(2),  pp.  1–16. http://dx.doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-i2/1557
Takariani, C.S.D. (2014). Pengelolaan Informasi oleh Badan Publik Pemerintah Pasca Reformasi Birokrasi. Observasi, 12(1), 21-40. Retrieved from
https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/observasi/article/view/169
Wahyuni, T. & Bakhtarudindin. (2013). Alih Media Arsip Konvensional di Kantor Perpustakaan, Arsip,  dan  Dokumentasi  Kota  Bukittinggi.  Jurnal  Ilmu  Informasi  Perpustakaan  dan Kearsipan, 2(1), 203-208. https://doi.org/10.24036/2324-0934
Widyantika, Inez Yusrina & Titiek Suliyati. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan  oleh  ANRI  terhadap  Kualitas  Penyelenggaraan  Kearsipan  pada  Kementerian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi.  Jurnal  Ilmu  Perpustakaan,  8(3), 190-200.