Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## PERANAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR DALAM MENANGANI MASALAH PHK MELALUI PELAKSANAAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN MEDIASI
Yunita Putri Nursanti 1 , Rahayu Subekti 2
Universitas Sebelas Maret
e-mail: { putriyunita.yp@gmail.com , rahayusubekti0211@staff.unc.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mekanisme  pembinaan  hubungan  industrial  dan mediasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  untuk  menangani  masalah pemutusan  hubungan  kerja  dan  hambatan  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  dalam melaksanakan  kegiatan  pembinaan  hubungan  industrial  dan  mediasi.  Penelitian  ini  adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar serta studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan  adalah  metode  analisis  data  kualitatif  dengan  model  interaktif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa,  pertama  mekanisme  pelaksanaan  pembinaan  hubungan  industrial  oleh Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  meliputi  maping  perusahaan,  konfirmasi  perusahaan, mengisi  profil  kondisi  hubungan  industrial  perusahaan,  pembinaan  hubungan  industrial  yang berupa konsultasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek). Untuk mediasi, mekanisme pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap pra perundingan, tahap perundingan mediasi dan tahap pasca  perundingan.  Kedua  terdapat  beberapa  hambatan  yang  dialami  ketika  dalam  melakukan kegiatan  pembinaan  hubungan  industrial  dan  mediasi  yaitu  berupa  masih  terjadi  kekosongan hukum dalam kegiatan pembinaan hubungan industrial, terbatasnya anggaran perjalanan dinas, belum  disosialisakan  secara  utuh  tentang  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  belum  tersedianya mediator di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.
Kata kunci: Mediasi; Pembinaan Hubungan Industrial ; Pemutusan Hubungan Kerja

## Abstract
This study aims to determine the mechanism of industrial relations development and mediation carried out by the Manpower Office of Blitar Regency to deal with the problem of termination of employment  and  obstacles  to  the  Blitar  Regency  Manpower  Office  in  carrying  out  industrial relations  development  and  mediation  activities.This  research  is  a  descriptive  empirical  legal research.  The  types  of  primary  data  include  primary  and  secondary  legal  materials.  Data collection techniques used are interviews conducted at the Manpower Office of Blitar Regency as well as document studies or literature studies. The analytical technique used is a qualitative data analysis method with an interactive model. The results of the study show that, firstly, the mechanism for implementing industrial relations development by the Manpower Office of Blitar Regency  includes  company  mapping,  company  confirmation,  filling  in  the  profile  of  industrial relations conditions in the company, industrial relations development in the form of consultation and Technical Guidance (Bimtek). For mediation, the implementation mechanism is divided into 3 (three) stages, namely the pre-negotiation stage, the mediation negotiation stage and the post- negotiation stage. Second, there are several obstacles experienced when carrying out industrial relations  development  and  mediation  activities,  namely  in  the  form  of  a  legal  vacuum  in industrial  relations  development  activities,  limited  official  travel  budgets,  not  fully  socialized about the Job Creation Act and the unavailability of mediators at the Manpower Office Blitar Regency.
Keywords: Mediation; Industrial Relations Development; Work termination

## I. Pendahuluan
Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  menjadi  suatu  peristiwa  yang  tidak  dapat dihindarkan  dan  selalu  menjadi  hal  yang  sulit  bagi  kedua  pihak  terutama  bagi pekerja/buruh  karena  putusan  PHK  seringkali  memiliki  dampak  buruk  bagi kelangsungan  hidup  pekerja/buruh  yang  mengalaminya  seperti  memberikan  dampak psikologis, ekonomis, serta finansial bagi pekerja/buruh. 1
Sehubungan  dengan  dampak  Pemutusan  Hubungan  Kerja  tersebut,  mekanisme prosedur pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja harus diatur sedemikian rupa supaya pekerja/buruh mendapat perlindungan yang layak dan memperoleh hak-haknya sesuai dengan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Upaya  hukum  yang dapat dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial adalah melalui 2 (dua) cara yaitu penyelesaian di luar pengadilan hubungan  industrial  yang  meliputi  penyelesaian  secara  bipartit,  konsiliasi,arbitrase maupun  mediasi  dan  dalam  pengadilan  hubungan  industrial  yang  mana  merupakan peran  pemerintah  dalam  menangani  masalah  ketenagakerjaan  khususnya  untuk menegakkan  keadilan.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  102  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjan  yang  menyebutkan  bahwa “Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan,  memberikan  pelayanan,  melaksanakan  pengawasan,  serta  melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan  perundang-undangan ketenagakerjaan” 2
Urusan  pemerintahan  pada  bidang  ketenagakerjaan  tersebut  dilaksanakan  oleh Dinas  Tenaga  Kerja  dimana  salah  satu  pelaksananya  adalah  Dinas  Tenaga  Kerja Kabupaten  Blitar.  Sebagai  pelaksana  pada  bidang  ketenagakerjaan  pastinya  Dinas Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  memiliki  beberapa  peranan.  Salah  satunya  peranan dalam  hal  penanganan  perselisihan    Pemutusan  Hubungan  Kerja  yang  terjadi  di Wilayah  Kabupaten  Blitar  yang  berupa  pembinaan  hubungan  industrial  dan pelaksanaan mediasi. 3
Pembinaan  Hubungan  Industrial  merupakan  serangkaian  usaha  dalam  rangka monitoring  dan  evaluasi  urusan  ketenagakerjaan  yang  bertujuan  untuk  menciptakan kesadaran  dan  kemampuan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  produksi  barang dan/atau jasa yakni pekerja/buruh atau buruh dan pengusaha serta pemerintah terhadap peraturan-peraturan yang berlaku sehingga dapat menciptakan keselarasan dan suasana
1 Bahaudin G. Mujtaba and Tipakorn Senathip, ‘Layoffs and Downsizing Implications for the Leadership Role  of  Human  Resources’, Journal  of  Service  Science  and  Management ,  13.02  (2020),  209–28 <https://doi.org/10.4236/jssm.2020.132014>.
2 Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .
3 Carsten  Strøby  Jensen,  ‘Between  Industrial  and  Employment  Relations  -  the  Practical  and Academic Implications of Changing Labour Markets’, Arbetsmarknad & Arbetsliv , 17.3 (2011), 53–65.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
kerja  yang  sehat  serta  kesejahteraan  pekerja/buruh. 4 Apabila    suasana  kerja  tercipta dengan baik maka masalah pemutusan hubungan kerja dapat dihindari.
Sebaliknya  apabila  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  tersebut  sudah  terjadi maka  peranan  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  ada  pada  proses  penyelesaian melalui  mediasi.  Jika  pelaksanaan  mediasi  berjalan  baik  maka  masalah  pemutusan hubungan kerja dapat teratasi sehingga tidak ada pekerja/buruh yang diPHK.
Berdasarkan hal tersebut maka menarik untuk membahas mengenai “Peranan Dinas Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  dalam  Menangani  Masalah  PHK  melalui  Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial dan Mediasi

## II. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  hukum  empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data  yang  seteliti  mungkin  guna  menggambarkan  gejala  tertentu.  Penelitian  hukum  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  merupakan  suatu  tata  cara  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif yakni data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Jenis data  primer  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. 5 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja  Kabupaten  Blitar  serta  studi  dokumen  atau  studi  kepustakaan.  Teknik  analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan model interaktif. 6

## III. Pembahasan

## 1. Mekanisme Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial dan Mediasi   oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar dengan narasumber Bapak Achmad Choliq selaku kepala seksi penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  bahwa mekanisme pembinaan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar pada  awalnya  adalah  pemetaan/maping  terhadap  perusahaan.  Maping  tersebut dilakukan  berdasarkan  wilayah  perusahaan  dan  jumlah  pekerja/buruh  pada perusahaan.  Dari  700  perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten  Blitar,  135  perusahaan telah  dipetakan.  Dari  135  perusahaan  yang  dipetakan  tersebut  terdapat  63 perusahaan yang telah dilakukan pembinaan, sisanya terdapat 82 perusahaan yang masih belum dilakukan pembinaan hubungan industrial
4 Jaminuddin  Marbun,  ‘Hubungan  Industrial  Role  of  Industrial  Relations’, JUPIIS:  Jurnal  Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 12(1) (2020): 254-262 , 12.1 (2020), 254–62.
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2014).
6 LJ. Moleong, Qualitative Research Methodology (Bandung, 2006).
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Setelah  dilakukan  maping  kemudian  langkah  selanjutnya  Dinas  Tenaga  Kerja Kabupaten  Blitar  melakukan  komunikasi  dengan  perusahaan  yang  hendak dilakukan  pembinaan.  Apabila  perusahaan  tersebut  menyetujui  dan  memberikan konfimasi persetujuan untuk diadakan pembinaan, maka Dinas Tenaga Kerja akan memberikan  opsi  kepada  Perusahaan  untuk  memilih  kegiatan  pembinaan  dengan cara  didatangi  langsung  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  atau  melalui konsultasi yang mana perusahaan bisa datang langsung ke kantor dinas atau melalui daring. Kegiatan pembinaan hubungan industrial yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja  Kabupaten  Blitar  seringkali  dilakukan  secara  kunjungan  langsung  ke perusahaan.  Hal  ini  bertujuan  untuk    mengetahui  kondisi  yang  sesungguhnya  di lapangan.
Setelah  konfirmasi  tersebut,  perusahaan  akan  diminta  untuk  mengisi  blangko atau  profil  mengenai  kondisi  hubungan  industrial  di  perusahaan.  Profil  tersebut berisikan  beberapa  hal  meliputi  identifikasi  masalah,  tenaga  kerja,  kelembagaan hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial, fasilitias pekerja/buruh, dan pengupahan
Setelah  pengisian  blangko  tersebut,  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar meminta  keterangan  melalui  kegiatan  tanya  jawab  kepada  pekerja/buruh  dan pengusaha  terkait  ketenagakerjaan  yang  diterapkan  dalam  perusahaan  tersebut. Kegiatan tanya jawab ini bisa dilakukan secara daring ataupun luring. Untuk luring bisa  secara  perusahaan  datang  mendatangi  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar untuk konsultasi ataupun Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar datang mendatangi Perusahaan. Tanya jawab tersebut dilakukan oleh perwakilan. Untuk pekerja/buruh biasanya  diwakilkan  oleh  ketua  serikat  pekerja/buruh  yang  ada  pada  perusahaan tersebut  sedangkan  pengusaha  biasa  diwakilkan  oleh  Kepala  HRD  ataupun Manager.  Tujuan  dilakukan  secara  perwakilan  ialah  supaya  tidak  mengganggu proses operasional perusahaan.
Selain  tanya  jawab,  kegiatan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga Kerja  Kabupaten  Blitar  adalah  sosialisasi  atau  biasa  disebut  dengan  Bimtek (Bimbingan  Teknis).  Kegiatan  tersebut  berupa  penyuluhan  yang  dilakukan  oleh Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  kepada  perusahaan  yang  diberikan pembinaan.  Teknisnya  adalah  ke-tiga  seksi  pada  bidang  Hubungan  Industrial  dan Syarat  Kerja  yaitu  Seksi  Syarat  Kerja  dan  Kelembagaan,  Seksi  Pengupahan  dan Jaminan  Sosial,  dan  Seksi  Penyelesaian  Hubungan  Industrial  merencanakan kegiatan  bimtek.  Bimtek  tersebut  bisa  berupa  Bimtek  sosialisasi  penyusunan pembuatan  peraturan  perusahaan,  Bimtek  pembentukan  LKS  Bipartit,  Bimtek penyusunan struktur skala upah, ataupun Bimtek penyelesaian hubungan industrial. Dalam melakukan kegiatan Bimtek Dinas Tenaga Kerja dapat berkolaborasi dengan BPJS  ataupun  pengawas  tenaga  kerja  instansi  yang  terkait.  Kolaborasi  tersebut didasarkan  pada  topik  sosialisasi  yang  akan  disampaikan.  Contohnya  penyuluhan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
mengenai jaminan sosial dilakukan oleh BPJS dan penyuluhan tentang K3 ataupun norma ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas tenaga kerja instansi yang terkait. 7 Mekanisme pelaksanaan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial.  Terdapat  tiga  tahap dalam  pelaksanaannya  yang  meliputi  tahap  pra  perundingan,  tahap  perundingan mediasi, dan tahap pasca perundingan. 8
Pada tahap pra perundingan pihak yang berselisih dapat mengajukan pengaduan Perselisihan PHK dengan langsung datang ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar dan  menyampaikan  permasalahan  sengketa  yang  sedang  dihadapi  tersebut  ke Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengingat untuk saat ini belum tersedianya mediator. Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  berperan  sama  seperti  mediator.  Hal  yang  membedakan  ialah  Kepala Seksi  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  tidak  mempunyai  legalitas anjuran ke pengadilan selayaknya mediator.
Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja  Kabupaten  Blitar  memberikan  informasi  tentang  prosedur  penyelesaian perselisihan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yakni  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial.  Selanjutnya  Kepala  Seksi Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  menganjurkan  kepada  para  pihak yang  berselisih  untuk  dapat  melakukan    perundingan  bipartit  dengan  jalan musyawarah untuk dapat mencapai mufakat dari para pihak yang berselisih. Upaya Penyelesaian melalui bipartit diselesaikan dalam jangka waktu paling lama selama 30  (  Tiga  Puluh  )  hari  kerja  sejak  perundingan  tersebut  dimulai.  Apabila perundingan  yang  telah  dilakukan  tersebut  tidak  menemui  mufakat  dan  sudah melewati  tenggang  waktu  yang  ditentukan  atau  salah  satu  pihak  menolak  untuk berunding,  maka  perundingan  bipartit  dianggap  tidak  berhasil  dan  pihak  yang berselisih  diminta  untuk  menulis  form  permohonan  pencatatan  perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. 9
Pada  tahap  perundingan  mediasi  pihak  yang  berselisih  melakukan  panggilan maksimal selama 7 (tujuh) hari kerja untuk melakukan perundingan melalui mediasi di  Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar.  Para  pihak  yang  berselisih menjelaskan  tentang  duduk  perkara  dari  permasalahan  yang  terjadi  dengan didengarkan  oleh  mediator.  Pada  saat  sidang  mediasi  ini  juga  turut  disampaikan pula mengenai masa kerja pekerja/buruh, perhitungan uang pesangon dan hak-hak lain yang akan diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan
7 Asyhadie Zaeni, Aspek-Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008).
8 Akbar  Pradima,  ‘Alternatif  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Di  Luar  Pengadilan’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 9.17 (2013) <https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.251>.
9 Imam  Budi  Santoso,  ‘Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Wajib  Dalam  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial’, Jurnal Hukum Jatiswara , Vo. 34, No.2 (2019), 116–26.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Kerja  (PHK).  Seorang  mediator  harus  mengupayakan  perdamaian  antara  kedua belah pihak yang sedang berselisih.
Tahap  pasca  perundingan  merupakan  jawaban  dari  hasil  perundingan  mediasi yang  dilaksanakan.  Terdapat  2  jawaban  yakni  sepakat  dan  tidak  sepakat. Apabila terdapat kesepakatan dari hasil mediasi tersebut, maka selanjutnya para pihak yang berselisih membuat Perjanjian Bersama (PB) dibantu oleh mediator dengan waktu paling  lambat  selama  3  (tiga)  hari  kerja  sejak  anjuran  disetujui  oleh  para  pihak. Perjanjian  Bersama  (PB)  tersebut  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  dengan disaksikan oleh mediator serta memuat pernyataan para pihak untuk melaksanakan hak  dan  kewajiban  apabila  terjadi  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK).  Sebelum menandatagani  Perjanjian  Bersama  (PB),  kedua  belah  pihak  memperoleh kesempatan untuk membaca dan memahami isi daripada Perjanjian Bersama (PB). Isi  perjanjian  bersama  tersebut  harus  memuat  identitas  para  pihak,  tempat  dan waktu perjnajian yang dibuat, batas waktu pelaksanaan perjanjian bersama, hak dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  para  pihak,  Isi  dari  kesepakatan  yang  secara garis besar memuat Kompensasi untuk pekerja/buruh dari pengusaha apabila terjadi Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK),  Pekerja/buruh  harus  menerima  dengan  baik atas  kompensasi  yang  diberikan  dengan  cara  yakni  sepakat  untuk  mengakhiri hubungan  kerja  antara  pihak  pekerja/buruh  dengan  pengusaha,  Cara  penyelesaian perselisihan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  diluar  pengadilan  dengan  cara mediasi. Dan tanda tangan para pihak yang diketahui oleh mediator.
Setelah Perjanjian Bersama (PB) selesai dibuat, maka Perjanjian Bersama (PB) tersebut  akan  didaftarkan  ke  Pengadilan  Hubungan  Industrial  untuk  mendapatkan akta bukti perdamaian. Perjanjian Bersama (PB) ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat  kedua  belah  pihak.  Apabila  salah  satu  pihak  yang  berselisih  ingkar terhadap  Perjanjian  Bersama  (PB)  yang  telah  dibuat,  maka  pihak  yang  merasa dirugikan  dapat  mengajukannya  ke  Pengadilan  Hubungan  Industrial  ataupun Pengadilan  Negeri  setempat  dimana  tempat  perjanjian  Perjanjian  Bersama  (PB) tersebut dibuat.
Apabila  dalam  mediasi  tidak  menemui  kesepakatan,  maka  mediator  harus membuat anjuran tertulis dalam waktu paling lama selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama dilakukan dan telah disampaikan kepada para pihak yang berselisih. Anjuran yang diberikan oleh mediator bersifat tidak mengikat bagi para  pihak,  maksudnya  ialah  para  pihak  dapat  memberikan  jawabannya  dengan menerima atau menolaknya. Setelah menerima anjuran tertulis maka dalam waktu maksimal  10  (sepuluh)  hari  kerja  para  pihak  wajib  memberikan  jawaban  tertulis berisi 2 (dua) hal yaitu menyetujui anjuran tertulis dan menolak anjuran tertulis. 10
Apabila  para  pihak  yang  berselisih  menyetujui  anjuran  tertulis  yang  dibuat mediator tersebut, maka dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja mediator harus
10 Aditya Tri Wijaya and Rahayu Subekti, ‘Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Mediator’, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 09.02 (2021), 474–85.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
sudah  selesai  membantu  membuat  Perjanjian  Bersama  (PB)  dan  didaftarkan  ke Pengadilan Hubungan Industrial. Perjanjian Bersama (PB) yang sudah didaftarkan di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  harus  dilaksanakan  oleh  para  pihak.  Apabila Perjanjian Bersama (PB) tersebut tidak dilaksanakan atau diingkari, maka salah satu pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  permohonan  eksekusi  dari  Pengadilan Hubungan  Industrial.  Sebaliknya  Apabila  para  pihak  yang  berselisih  menolak anjuran  tertulis,  maka  salah  satu  pihak  atau  para  pihak  yang  berselisih  tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. 11

## 2. Hambatan  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  dalam  Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Mediasi
Penanganan  masalah  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  oleh  Dinas  Tenaga Kerja  Kabupaten  Blitar  tidak  selalu  berjalan  dengan  lancar,  terdapat  beberapa kendala  dalam  penanganannya  yang  meliputi  pertama,  belum  adanya  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pembinaan  hubungan  industrial. Berbeda  dengan  penyelesaian  melalui  mediasi  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial, ketentuan mengenai pembinaan hubungan industrial belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Dalam pelaksanaanya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar sudah melaksanakannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada instansi tersebut.
Kedua,  terbatasnya  anggaran  perjalanan  dinas.  Terbatasnya  anggaran  tersebut menyebabkan  sasaran  perusahaan  yang  akan  diberikan  pembinaan  tidak  sesuai target  yang  diinginkan.  Biasanya  rata-rata  dalam  kurun  waktu  satu  tahun  terdapat 30-35  perusahaan  yang  telah  diberi  pembinaan.  Namun  karena  terbatasnya anggaran perjalanan dinas, target yang dicapai menjadi kurang dari 30 perusahaan. Pada awal tahun 2021 ini kegiatan pembinaan sudah kembali dilakukan dengan baik seiring  tercukupinya  anggaran  perjalanan  dinas.  Kurang  lebih  ada  sekitar  7 perusahaan yang telah diberikan pembinaan pada awal tahun 2021.
Ketiga,  Sosialisasi  Undang-Undang  Cipta  Kerja  masih  belum  sepenuhnya terlaksana. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 02 November tahun  2020  menyebabkan  adanya  peraturan  yang  berubah  dan/atau  dihapus  dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seperti peraturan Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK),  pada  pasal  161-172  dan  pasal  184  dalam Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dihapus  serta  dirubahnya  ketentuan  yang  ada pada pasal 185. Terdapatnya perubahan dan perbedaan pada Undang-Undang Cipta Kerja  dengan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  menyebabkan  dinas  tenaga  kerja harus  mulai  merubah  kebijakan-kebijakan  dengan  menyesuaikan  peraturan  yang baru  yakni  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  pada kegiatan  sosialisasi  mengenai  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini,  dari  20  pasal  UU
11 R. Lestari, ‘Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia’, Jurnal Ilmu Hukum Riau , 3.2 (2013), 9080.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
CK,  Dinas Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  baru  melakukan  sosialisasi  sebanyak  4 pasal yakni pasal 34, pasal 35, pasal 36, dan pasal 37. Masih terdapat 16 pasal lagi yang harus disosialisasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. 12
Dan Hambatan terakhir adalah Belum adanya Mediator. Pelaksanaan mediasi di Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  sangat  jarang  dilakukan.  Sudah kurang  lebih  selama  10  tahun  tidak  ada  kegiatan  penyelesaian  perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam mediasi. Hal tersebut yakni karena para pihak yang berselisih sudah menemui mufakat dalam perselisihannya tersebut pada perundingan  bipartit  yang  mana  dilakukan  oleh  kepala  seksi  penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Meskipun  begitu  hingga  saat  ini  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  masih belum  memiliki  mediator.  Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya,  ketidaktersediaan tenaga  mediator  tersebut  ialah  karena  mediator  yang  berada  pada  Dinas  Tenaga Kerja  Kabupaten  Blitar  sudah  pensiun  dan  belum  ada  pejabat  fungsional  yang menggantikan  hingga  sekarang  ini.  Berdasarkan  Permenbab  RB  Nomor  83 Tahun 2020  tentang  Jabatan  Fungsional  Mediator  Hubungan  Industrial 13 yang  dimaksud jabatan fungsional mediator hubungan industrial ialah jabatan yang memiliki tugas, ruang  lingkup,  wewenang,  tanggung  jawab  dan  hak  untuk  melakukan  kegiatan pembinaan  hubungan  industrial,  pengembangan  hubungan  industrial,  dan  mediasi penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial.  Pejabat  Fungsional  Mediator Hubungan  Industrial  selanjutnya  disebut  sebagai  Mediator  Hubungan  Industrial. Mediator  Hubungan  Industrial  berkedudukan  sebagai  pelaksana  teknis  fungsional pada  bidang  Hubungan  Industrial  di  Instansi  Pembina  serta  Instansi  Daerah. Mediator  disini  berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  secara  langsung  kepada pejabat  pimpinan  tinggi  madya,  pejabat  pimpinan  tinggi  pratama,  pejabat administrator,  ataupun  pejabat  pengawas  yang  memiliki  keterkaitan  dengan pelaksanaan  tugas  jabatan  fungsional  mediator.  Kedudukan  mediator  ditetapkan dalam peta kabaran berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis beban kerja,  dan  analisis  jabatan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan

## IV. Penutup
Peranan  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  dalam  menangani  masalah pemutusan  hubungan  kerja  berperan  aktif  melalui  kegiatan  pembinaan  hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan melalui mediasi. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  sudah  sesuai  dengan pelaksanaan  mediasi  sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  namun  untuk
12 Mukhidin, Achmad Irwan Hamzani, Moh. Taufik, Kanti Rahayu, Nuridin, ‘Termination of Employment Problems  in  Indonesia’, Psychology  and  Education  Journal ,  58.2  (2021),  6483–88 <https://doi.org/10.17762/pae.v58i2.3180>.
13 Permenbab RB Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial .
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
pelaksanaan  kegiatan  pembinaan  hubungan  industrial  masih  belum  ada  peraturan yang  secara  khusus  mengatur.  Meskipun  begitu  mekanisme  pembinaan  hubungan industrial  yang  dilakukan  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  dilaksanakan dengan  baik  dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum.  Berdasarkan  peranan  Dinas Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  tersebut  telah  memberikan  dampak  baik  bagi pengusaha  ataupun  pekerja/  buruh  karena  berbagai  macam  perselisihan  dalam hubungan industrial khususnya pemutusan hubungan kerja dapat teratasi secara baik terbukti dengan sedikitnya angka pemutusan hubungan kerja yang ada di kabupaten Blitar sehingga angka penambahan pengangguran karena PHK dapat diminimalisir. Kendala  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  dalam  menangani  masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Blitar secara garis besar meliputi masih  belum  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai kegiatan  pembinaan  hubungan  industrial,  terbatasnya  anggaran  perjalanan  dinas untuk pelaksanaan pembinaan hubungan industrial, UU CK belum disosialisasikan secara penuh dan masih ada 16 pasal lagi yang belum disosialisasikan, dan dalam pelaksanaan mediasi, masih belum terdapat pejabat fungsional mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.

## Referensi
Aditya  Tri  Wijaya  and  Rahayu  Subekti,  ‘Penyelesaian  Perselisihan  Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK)  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Melalui  Mediator’, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 09.02 (2021), 474–85. Akbar  Pradima,  ‘Alternatif  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Di  Luar Pengadilan’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 9.17 (2013) <https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.251>. ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"author":[{"dropping- particle":"","family":"Zaeni","given":"Asyhadie","non-dropping-particle":"","parse- names":false,"suffix":""}],"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2008"]]},"publisher":"PT Grafindo Persada","publisher-place":"Jakarta","title":"Aspek-Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia","type":"book"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=ed8490f1-98a4-4da9- 8d2a-e536fc569df7"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Asyhadie  Zaeni,  <i>Aspek-Aspek  Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia</i> (Jakarta: PT Grafindo Persada,
2008).","plainTextFormattedCitation":"Asyhadie  Zaeni,  Aspek-Aspek  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Di Indonesia  (Jakarta:  PT  Grafindo  Persada,  2008).","previouslyFormattedCitation":"Asyhadie  Zaeni, <i>Aspek-Aspek  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Di  Indonesia</i>  (Jakarta:  PT  Grafindo  Persada, 2008)."},"properties":{"noteIndex":7},"schema":"https://github.com/citation-style- language/schema/raw/master/csl-citation.json"}X Asyhadie  Zaeni, Aspek-Aspek  Jaminan  Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008).
Bahaudin G. Mujtaba and Tipakorn Senathip, ‘Layoffs and Downsizing Implications for the  Leadership  Role  of  Human  Resources’, Journal  of  Service  Science  and Management , 13.02 (2020), 209– 28<https://doi.org/10.4236/jssm.2020.132014>.
Carsten  Strøby  Jensen,  ‘Between  Industrial  and  Employment  Relations  -  the  Practical and  Academic  Implications  of  Changing  Labour  Markets’, Arbetsmarknad  & Arbetsliv , 17.3 (2011), 53–65.
Imam  Budi  Santoso,  ‘Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Wajib  Dalam  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial’, Jurnal  Hukum  Jatiswara ,  Vo.  34,  No.2 (2019), 116–26.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Jaminuddin  Marbun,  ‘Hubungan  Industrial  Role  of  Industrial  Relations’, JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 12(1) (2020): 254-262 , 12.1 (2020), 254– 62.
LJ. Moleong, Qualitative Research Methodology (Bandung, 2006).
Mukhidin, Achmad Irwan Hamzani, Moh. Taufik, Kanti Rahayu, Nuridin, ‘Termination of  Employment  Problems  in  Indonesia’, Psychology  and  Education  Journal ,
58.2 (2021), 6483–88 <https://doi.org/10.17762/pae.v58i2.3180>.
Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Permenbab RB Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial.
R. Lestari, ‘Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan  Di  Luar  Pengadilan  Di  Indonesia’, Jurnal  Ilmu  Hukum  Riau ,  3.2  (2013), 9080.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2014).