http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI) PT. CITRA ASRI PROPERTY OLEH PT.

## PLAZA INDONESIA REALTY, TBK

## Hendrick Daud Sinaga
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Indonesia
abstract. Corporate takeover or acquisition is a legal act performed by a legal entity or natural person to take over the company's shares, by  way of purchase of shares or in part or in full from the assets of the company. Provisions for Acquisition are regulated in Law No. 40 of 2007 concerning the Company  and  Government  Regulation  No.27  of  1998.  Acquisition  is  one  of  the  efforts  made  by  the company to increase efficiency in the performance of a company sCo that the company becomes more productive in conducting business activities. Acquisition requires a separate mechanism as stipulated in Article 26 Government Regulation Article 29, 30, 15 of Law No. 40 of 2007. One of the legal problems that occur in the acquisition of a company is the delay in reporting the acquisition of shares that need to be reported administratively to the Business Competition Commission as stipulated in Article 29 of Act Number  5  of  1999  j.o  Article  6  of  Government  Regulation  No.  57  of  2010.  The  obscure  issue  of notifying the takeover of this share was faced by PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk, which acquired PT. Citra  Asri  Property.  So  the  authors  conducted  a  legal  analysis  related  to  the  issue  of  delays  in  the notification  of  the  takeover  of  shares  of  PT.  Citra  Asri  Propery  by  PT.  Plaza  Indonesia  Realty,  Tbk based on Case Decision Number: 02 / KPPU-M / 2017.
Keyword: Acquisition, Company, Sanctions, Take Over

## LATAR BELAKANG
Negara Indonesia sebagai Negara
berkembang  yang menitikberatkan peningkatan pembangunan  di  segala  bidang.  Dewasa  ini arah  dan  kebijakan  yang  ditempuh  oleh pemerintah  pada  dasarnya  berpedoman  pada Trilogi  pembangunan,  dengan  penekanan  pada segi  pemerataan  pembangunan  dan  hasil- hasilnya, disamping usaha untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  tinggi  dan stabilitas  nasional.  Perkembangan  dunia  usaha merupakan  salah  satu  faktor  yang  menentukan berhasil  tidaknya  pembangunan  di  suatu Negara.  Arah  pembangunan  di  sektor  ekonomi merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah  dalam  hal  memberikan  pengarahan dan  bimbingan  dalam  rangka  pengembangan dunia usaha dan menciptakan iklim usaha yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Perseroan  merupakan  salah  satu  bentuk badan hukum yang dapat menjalankan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban  umum,  dan/atau  kesusilaan  yang diatur  secara  eksplisit  di  dalam  Undang- Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam pengelolaan  suatu  perseroan  ada  berbagai pilihan  strategi  yang  umumnya  dilakukan  oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan serta memajukan perusahaannya, diantaranya dengan melibatkan  partisipasi  unsur-unsur  yang  ada diluar perusahaan, antara lain melalui Penggabungan (merger), Pengambilalihan saham  (akuisisi),  Peleburan  (konsolidasi). Diantara  berbagai  pilihan  tersebut  salah  satu strategi  yang  paling  sering  dilakukan  oleh pelaku  usaha  adalah  pengambilalihan  saham (akuisisi). Salah satu faktor yang menyebabkan suatu  perusahaan  melakukan  pengambilalihan saham  (akuisisi)  adalah  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  produktifitas  dalam  melakukan kegiatan  usaha  dalam  suatu  perusahaan. Pengambilalihan saham (akuisisi) dapat berdampak  pada  meningkatnya  harga  saham,
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
karena  dengan  melakukan  pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan lain, memungkinan untuk  melakukan  perbaikan  terhadap  kondisi keuangan  suatu  perusahaan  dan  menjadikan saham dalam suatu perusahaan meningkat.
Ketentuan hukum yang mengatur tentang pengambilaliham saham (akuisisi) suatu perusahaan  adalah  Undang  Undang  No.  40 Tahun  2007,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat,  dan  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan  atau  Peleburan  Badan  Usaha Dan  Pengambilalihan  Dalam  prakteknya  masih ditemukan keterlambatan terkait pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha.  Salah  satu perusahaan yang terlambat melakukan pemberitahuan  pengambilalihan  saham  adalah PT.  Plaza  Indonesia  Realty,  Tbk  yang melakukan  akusisi  terhadap  PT.  Citra  Asri Property.  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha menyatakan bahwa PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 j.o Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  No.  57  Tahun 2010.

## LANDASAN TEORI
1) Akuisisi Perusahaan
Akuisisi  perusahaan  secara  sederhana dapat diartikan sebagai pengambilalihan perusahaan  dengan  cara  membeli  saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang  saham  pengendali.  Secara  umum akuisisi  perusahan  terdapat  dalam  beberapa regulasi  yaitu,  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas.  PP  No.  27  Tahun  1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan  Perseroan  Terbatas.  Dalam peristiwa  akuisisi,  baik  perusahaan  yang mengambilalih (pengakuisisi)
maupun perusahaan  yang  diambil  alih  (diakuisisi)  tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah.
Lain  halnya  dengan  proses  akuisisi terhadap  perseroan  terbuka  (“Tbk”),  maka harus diperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya:
1. Peraturan  Bapepam  No.  IX.E.1  tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
2. Peraturan  Bapepam  No.  IX.E.2  tentang Transaksi Materiel dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
3. Peraturan  Bapepam  No.  IX.H.1  tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka; dan
4. Peraturan  Bapepam  No.  X.K.1  tentang Informasi  yang  Harus  Segera  Diumumkan Kepada Publik.
Akuisisi  dalam  Bahasa  Inggris  dikenal dengan  istilah acquisition atau take  over yang berarti  sebuah  perusahaan  mengambilalih control  modal  (saham)  atas  perusahaan  lain ( one  company  taking  over  controlling  interest in  another ).  Dalam  dunia  hukum  bisnis,  yang dimaksud  dengan  akuisisi  adalah  setiap perbuatan hukum untuk mengambilalih seluruh atau  sebagian  besar  saham  dan  atau  asset  dari perusahaan lain.
Menurut  Pasal  1  angka  3  Peraturan Pemerintah  No.  27  Tahun  1998  Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan  Terbatas,  yang  dimaksud  dengan akuisisi atau pengambilalihan adalah:
“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan  hukum  atau  orang  perseorangan  untuk mengambilalih,  baik  seluruh  maupun  sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.” Masuknya lembaga akuisisi ke Indonesia dimungkinkan berdasarkan ketentuan Buku  III  KUHPerdata  yang  menganut  system terbuka  yang  dikenal  dengan  asas  kebebasan berkontrak,  yang  memberikan  keleluasaan kepada  pihak-pihak  untuk  membuat  perjanjian baru  selain  yang  telah  diatur  oleh  Undang- Undang,  dengan  batasan  perjanjian  sebagai berikut:
1. Tidak bertentangan dengan Undang- Undang
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
2. Tidak  bertentangan  dengan  ketertiban umum
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan. Pemegang  saham  yang  tidak  setuju
terhadap keputusan RUPS hanya boleh menggunakan  haknya  sesuai  dengan  Pasal  62 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yaitu:
“Setiap  pemegang  saham  berhak meminta  kepada  Perseroan  agar  sahamnya dibeli  dengan  harga  yang  wajar  apabila  yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan  yang  merugikan  pemegang  saham atau Perseroan, berupa:
a. Perubahan anggaran dasar.
b. Pengalihan  atau  penjaminan  kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan perseroan; atau
c. Penggabungan, peleburan,

## pengambilalihan, atau pemisahan”.
Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  tersebut tidak  menghentikan  proses  Merger,  dan Akuisisi, Konsolidasi.
Terkait  dengan  pengambilalihan  saham maka wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar  perseroan  yang  diambil  alih  tentang pemindahan  ha  katas  saham  dan  perjanjian yang  telah  dibuat  oleh  perseroan  dengan  pihak lain. Proses akuisisi dimulai setelah disepakatinya  sebuah  pengambilalihan  melalui RUPS. Direksi perseroan yang akan melakukan akuisisi wajib mengumumkan ringkasan pengambilalihan  kepada  paling  sedikit  satu surat  kabar  dan  pengumuman  tertulis  kepada karyawan  perseroan    yang  akan  melakukan pengambilalihan paling lambat 30 hari sebelum RUPS.  Pengumuman  tersebut  juga  memuat bahwa  pihak  yang  berkepentingan  dapat meminta  rancangan  pengambilalihan  kepada kantor perseroan.
Para  kreditor  yang  menolak  rencana akuisisi  dapat  mengajukan  keberatan  sebelum 14  hari  setelah  pengumuman.  Apabila  dalam jangka  waktu  itu  tidak  melakukan  keberatan maka  kreditor  dianggap  menyetujui  akuisisi. Apabila  hingga  RUPS  keberatan  tidak  dapat diselesaikan  oleh  direksi  maka  keberatan kreditor  dibawa  ke  dalam  RUPS.  Apabila
keberatan tersebut tersebut tidak dapat diselesaikan maka akuisisi tidak dapat dilakukan.  Apabila  rancangan  akuisisi  telah disetujui, salinan akta pengambilalihan perseroan dilampirkan pada hal berikut:
a. Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan  menteri  hukum  dan  hak  asasi manusia.
b. Penyampaian pemberitahuan kepada menteri tentang perubahan anggaran dasar.
2) Pengaturan dan Aspek Yuridis Akuisisi Istilah akuisisi dipakai dalam
Undang-undang No. 7 Tahun 1992
sebagaimana  telah  direvisi  UU  No.  10 Tahun  1998  tentang  Perbankan.  Akan tetapi,  UU  No.  1  Tahun  1995  sebagaimana telah  direvisi  UU  No.  40  Tahun  2007 tentang Perseroan
Terbatas. Disana menggunakan  istilah  “pengambilalihan” ( take  over )  yang  di  atur  dalam  Pasal  1 angka  (3)  PP  No.  27  Tahun  1998.  Akuisisi atau  pengambilalihan  diatur  dalam  Pasal 103  sampai  dengan  Pasal  105  UU  No.  1 Tahun  1995  tentang  Perseroan  Terbatas, dan  peraturan  pelaksanaan  yaitu  PP  No.  27 Tahun  1998  Penggabungan,  Peleburan,  dan Pengambilalihan  Perseroan  Terbatas.  Di samping  itu,  khusus  mengenai  perbankan, merger,  konsolidasi,  dan  akuisisi  bank diatur  dalam  Pasal  28  UU  No.  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan  dan  Peraturan Pelaksanaan,  yaitu  PP  28  Tahun  1999 tentang  Merger,  Konsolidasi,  dan  Akuisisi Bank. Kedua UU tersebut mengatur tentang akuisisi badan hukum. Akan tetapi, UU No. 1  Tahun  1995  khusus  mengatur  akuisisi badan  hukum  PT,  sedangkan  UU  No.  7 Tahun  1992  mengatur  juga  akuisisi  badan hukum selain PT.
Dasar  hukum  akuisisi  adalah  jual beli,  dimana  direksi  perusahaan  yang  akan mengakuisisi  mengadakan  jual  beli  dengan direksi perusahaan terakuisisi mengenai hak milik atas saham perusahaan terakuisisi atau diambilalih. Perusahan akuisisi akan menerima hak milik atas saham perusahaan terakuisisi,
sedangkan perusahaan
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
terakuisisi  menerima  penyerahan  ha  katas nama,  maka  penyerahannya  dilakukan dengan cessie (hak  tagih)  (Pasal  613  KUH Perdata).
Akuisisi  dapat  dilakukan  secara internal  atau  eksternal.  Akuisisi  internal adalah  akuisisi  terhadap  perusahaan  dalam kelompok sendiri, sedangkan akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadpa perusahaan di luar kelompok atau perusahaan  dari  kelompok  lain.  Akuisisi dapat dilakukan terhadap perusahaan dalam negeri atau terhadap perusahaan luar negeri (asing).

## 3) Pra Notifikasi Akuisisi
Perseroan  yang  akan  melakukan  akuisi perusahan  pada  dasarnya  wajib  melakukan konsulitasi  dan  penyampaikan  kepada  komisi pengawas  persaingan  usaha  agar  dikemudian hari  proses  akuisisi  yang  telah  dilakukan  tidak menimbulkan  masalah  hukum.  Ketentuan tersebut  di  atur  di  dalam  Peraturan  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  1  Tahun 2009  Tentang  Pra-Notifikasi  Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan antara lain: 1. BATASAN NILAI Pasal 3
1) Pelaku  Usaha  dapat  melakukan  pra- notifikasi jika penggabungan atau peleburan badan  usaha  memenuhi  ketentuan  sebagai berikut:
a. nilai aset badan usaha hasil penggabungan  atau  peleburan  melebihi Rp  2.500.000.000.000,00  (dua  triliun lima ratus miliar rupiah); atau
b. nilai  penjualan  (omzet)  badan  usaha hasil  penggabungan  atau  peleburan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); atau
c. mengakibatkan penguasaan pangsa pasar  lebih  dari  50%  (lima  puluh persen) pada pasar bersangkutan.
2) Khusus  untuk  industri  jasa  keuangan  (bank dan  non-bank)  berlaku  ketentuan  sebagai berikut:
a. nilai aset badan usaha hasil penggabungan  atau  peleburan  melebihi
Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); atau
b. nilai  penjualan  (omzet)  badan  usaha hasil  penggabungan  atau  peleburan melebihi Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); atau
c. mengakibatkan penguasaan pangsa pasar  lebih  dari  50%  (lima  puluh persen) pada pasar bersangkutan.
Pasal  4  Pelaku  Usaha  dapat  melakukan  pra- notifikasi  pengambilalihan  apabila  memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. pengambilalihan  saham  dengan  hak  suara sekurang-kurangnya  25%  (dua  puluh  lima persen); atau
b. pengambilalihan  saham  dengan  hak  suara kurang  dari  25%  (dua  puluh  lima  persen) namun  menyebabkan  perpindahan  kendali secara efektif; atau
c. pengambilalihan aset  atau transaksi  lainnya yang  menyebabkan  perpindahan  kendali secara efektif; dan
d. pengambilalihan  mengakibatkan  nilai  aset atau  nilai  penjualan  (omzet)  atau  pangsa pasar  memenuhi  batas  sebagaimana  diatur dalam Pasal 3.

## 2.  PENILAIAN AWAL
Pasal 5
1) Pra-Notifikasi  dapat  dilakukan  setelah terdapat  perjanjian  atau  kesepakatan  atau Nota  Kesepahaman  atau  dokumentasi tertulis  lainnya  diantara  para  pihak  yang menyatakan adanya rencana untuk melakukan  penggabungan  atau  peleburan perusahaan atau pengambilalihan;
2) Penilaian awal dilakukan untuk menilai ada tidaknya  kekhawatiran  praktek  monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari  rencana  penggabungan  atau  peleburan badan usaha atau pengambilalihan berdasarkan pengukuran derajat konsentrasi pada pasar bersangkutan;
3) Dalam  hal  penilaian  awal  menunjukkan adanya  konsentrasi  tinggi  sebagai  akibat rencana  penggabungan  atau  peleburan badan usaha atau pengambilalihan sehingga terdapat  kekhawatiran  praktek  monopoli
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka penilaian  dilanjutkan  ke  dalam  tahap penilaian menyeluruh;
4) Komisi  berhak  untuk  memanggil  pihak- pihak  lain  untuk  diminta  keterangannya dalam  proses  penilaian;  (5)  Penilaian  awal dilakukan oleh Komisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari sejak  dokumen  dinyatakan  lengkap  dan memenuhi syarat administrasi.

## 3.   PENILAIAN MENYELURUH
Pasal 6
1) Penilaian  menyeluruh  dilakukan  untuk menentukan  ada  tidaknya  dugaan  praktek monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat  akibat  dari  rencana  penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan;
2) Penilaian  menyeluruh  sekurang-kurangnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. kemungkinan  perilaku  anti  persaingan oleh  badan  usaha  hasil  penggabungan atau  peleburan  atau  pengambilalihan pada  pasar  bersangkutan,  baik  secara sepihak maupun bersama-sama dengan pesaingnya;
b. efisiensi yang dihasilkan oleh penggabungan  atau  peleburan  badan usaha atau pengambilalihan;
c. kemungkinan  jika  tidak  dilakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan maka perseroan/badan usaha yang bersangkutan akan dinyatakan pailit atau keluar dari pasar sehingga  merugikan  masyarakat  dan kepentingan umum.
3) Komisi  berhak  untuk  memanggil  pihak- pihak  lain  untuk  diminta  keterangannya dalam proses penilaian;
4) Penilaian menyeluruh dilakukan oleh
Komisi  selambat-lambatnya  dalam  jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
3.   HASIL PENILAIAN Pasal 7 1) Hasil penilaian Pra-Notifikasi adalah
Pendapat  Komisi  yang  bersifat  mengikat Komisi  dan  tidak  mengikat  kepada  Pelaku
Usaha  yang  melakukan  penggabungan, peleburan atau pengambilalihan;
2) Pendapat  Awal  Komisi  dapat  berupa  ada atau  tidak  adanya  keberatan  atau  tidak adanya keberatan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan  yang  ditetapkan oleh  Komisi  atas  rencana  penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan;
3) Pelaku usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan dapat melakukan
konsultasi  atas  Pendapat  Awal  Komisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga  puluh)  hari  setelah  pendapat  Komisi diterima oleh pelaku usaha;
4) Setelah berakhirnya masa konsultasi Komisi akan mengumumkan Pendapat Akhir
Komisi  terhadap  rencana  penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan 5) Pembagian
Akuisi Berdasarkan Objeknya
1. Akuisisi terhadap Saham Perusahaan Akuisisi  saham  adalah  pengambilalihan perusahaan  dengan  cara  membeli  saham mayoritas perusahaan sehingga pihak pengakuisisi  berhak  menjadi  pemegang saham pengendali. Akuisisi saham menyebabkan  timbulnya  hubungan  Antara induk  perusahaan  dan  anak  perusahaan. Induk  perusahaan  adalah  perusahaan  yang mengendalikan  atau  mengakuisisi  saham anak  perusahaan.  Akuisisi  saham  pada umumnya  dilakukan  dengan  cara  membeli mayoritas saham biasa, sehingga induk dan anak perusahaan disebut perusahaan afiliasi. Perusahaan
pengakuisisi memperlakukan  kepemilikannya  di  anak perusahaan  sebagai  investasi.  Perusahaan pengakuisisi  tidak  memiliki  secara  hukum asset  perusahaan  yang  diakuisisi,  kecuali seluruh  atau  sebagian  besar  saham  yang diakuisisi.
2. Akuisisi Aset atau Aktiva Perusahaan Akuisisi  asset  dilakukan  dengan  cara membeli  sebagian  atau  seluruh  aktiva  atau asset  perusahaan.  Apabila  asset  yang  dibeli hanya sebagian maka hal tersebut
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
digolongkan sebagai akuisisi parsial.
Akuisisi parsila terjadi jika pihak pengakuisisi  membeli  asset  perusahaan yang  akan  diakuisisi  lebih  dari  50%  tapi masih  kurang  dari  100%.  Sementara  itu, akuisisi penuh terjadi jika pihak pengakuisisi  membeli  semua  asset  milik perusahaan yang akan diakuisisi. 3. Akuisisi Kombinasi (Saham dan Aset)
Akuisisi kombinasi adalah akuisisi perusahann  yang  dilakukan  dengan  cara membeli  saham  dan  asset  milik  perusahaan target.  Sebagai  contoh,  perusahaan  A mengakuisisi  perusahaan  B  dengan  cara membeli  saham  dan  asset  milik  perusahaan B.  pembayaran  terhadap  saham  dan  asset milik perusahaan B tersebut dapat dilakukan  dengan  cara  tunai  atau  dengan penukaran  saham  milik  perusahaan  A  dan atau saham milik perusahaan lain.
4. Akuisisi Secara Bertahap Akuisisi  secara  bertahap  adalah  proses akuisisi  (pengambilalihan)  yang  dilakukan secara  bertahap  atau  tidak  secara  langsung. Sebagai  contoh,  perusahaan  A  berencana mengakuisisi  perusahaan  B.  Pada  tahap pertama, perusahaan A membeli surat utang (obligasi)  yang  diterbitkan  oleh  perusahaan
B. 6) Hubungan
Akuisisi terhadap Profitabilitas Perusahaan 1. Return On Equity (ROE), akuisisi merupakan  aktifitas  perusahaan  mengambil alih  perusahaan  lain  termasuk  asset  dan kewajiban yang ditinggalkan oleh perusahaan  yang  diakuisisi.  Menurut  Wild dkk,  penggabungan  usaha  (Akuisisi)  dapat meningkatkan  citra  perusahaan,  potensi pertumbuhan,  kesejahteraan  perusahaan, dan  untuk  meningkatkan  laba  perusahaan. Akuisisi  akan  berdampak  positif  jika perusahaan  pengakuisisi  memiliki  modal dan  kinerja  keuangan  yang  baik.  Dampak positif  yang  jelas  terlihat  pada  laba  yang diterima  oleh  perusahaan  yang  disebabkan oleh  karena  sejumlah  konsumen  potensial
yang merupakan pelanggan dari perusahaan yang diakuisisi.
2. Rasio Return On Invesment (ROI), menurut Suad  dan  Enny  menyatakan  bahwa  faktor yang  paling  mendasari  suatu  perusahaan melakukan  akuisisi  adalah  motif  ekonomi atau  akuisisi  tersebut  menguntungkan  bagi pemilik perusahaan pembeli atau pengakuisisi  dan  perusahaan  penjual  atau perusahaan  target.  Hal  ini  didasarkan dengan  bertambahnya  asset  –  asset  dan keuangan  perusahaan  sehingga  sangat memungkinkan  kegiatan  produksi  yang dilaksanakan dapat diperbesar untuk memenuhi permintaan konsumen.
3. Gross Profit Margin (GPM), menurut Wild dkk. Salah satu alasan ekonomis penggabungan usaha (akuisisi) adalah untuk memperoleh  sumber  bahan  baku,  fasilitas produksi,  jaringan  pemasaran  atau  pangsa pasar  yang  tidak  ternilai.  Dengan  semakin besarnya volume produksi yang dilaksanakan  perusahaan  setelah  akuisisi maka  sangat  memungkinkan  terjadinya peningkatan  volume  penjualan  perusahaan yang didorong dengan bergabungnya pelanggan  perusahaan  yang  diambilalih, disamping  adanya  pelaksanaan  perluasan pangsa  pasar  produk  perusahaan.  Sehingga dapat  diprediksi  setelah  dilakukannya akuisisi total penjualan dan laba kotor yang diterima perusahaan akan cendrung mengalami peningkatan berarti.
4. Operating  Profit  Margin (OPM),  menurut Ross  dkk,  mengatakan  bahwa  sebuah perusahaan dapat mencapai efesiensi operasional  yang  lebih  besar  dengan beberapa  cara  berbeda  melalui  merger  dan akuisisi.  Walaupun  perusahaan  gabungan akan  jauh  lebih  besar  karena  adanya akuisisi, biaya operasional dan biaya modal per  pelanggan  akan  jauh  lebih  rendah.  Jadi dapat  disimpulkan  setelah  akuisisi  laba operasi  yang  dihasilkan  setiap  rupiah penjualan akan meningkat.
5. Net  Profit  Margin (NPM),  menurut  Wild dkk, salah satu alasan ekonomis
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
penggabungan usaha (akuisisi) adalah untuk menjamin  sumber  keuangan  atau  akses terhadap  sumber  keuangan,  setelah  adanya pengambilalihan suatu usaha maka
diharapkan tingkat keuntungan yang
diperoleh  perusahaan  berasal  pendapatan yang  diterima  dari  kegiatan  operasionalnya akan meningkat.
6. Pengaruh    Profitabilitas    terhadap    Income Smoothing Profitabiltas berpengaruh positif    terhadap    income    smoothing.    Hal ini  didasarkan   penelitian  yang  dilakukan Budiasih  (2009)  yang  menyatakan  bahwa profitabilitas    memiliki    pengaruh    positif signifikan  terhadap  income  smoothing. ROA  merupakan  ukuran  penting  untuk menilai  kinerja  perusahaan  yang  dapat mempengaruhi  investor  dalam  mengambil keputusan.  ROA  yang  lebih  tinggi    akan cenderung melakukan perataan laba (income    smoothing)  daripada    perusahaan yang  memiliki  ROA  lebih  rendah. Hal ini disebabkan manajemen mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan  laba  pada  masa  yang  akan datang sehingga memudahkan dalam menunda  atau  mempercepat  laba.    Adapun teori hipotesa biaya politik yang dikemukakan Watts dan Zimmerman(1990)  mengungkapkan bahwa tingkat  profitabilitas  yang  semakin  tinggi akan mengakibatkan tingginya harapan  dari pemerintah    dan    masyarakat    ke  pada perusahaan  tersebut  untuk    memberikan kompensasi kepada mereka, yaitu pembayaran pajak  kepada  pemerintah  dan program    sosial    kepada    masyarakat. Adanya  hal  ini  mendorong  manajemen untuk  melakukan  manipulasi  laba  berupa income  smoothing  Sebaliknya,  Masodah. (2007)  menyimpulkan  bahwa  profitabilitas tidakberpengaruh
terhadap income smoothing.  Pada  penelitian  ini,  nilai koefisien  ROA  menunjukkan  nilai  negatif yang  menandakan  bahwa  semakin  tinggi tingkat  profitabilitas  perusahaan  maka
perusahaan  akan  cenderung  untuk  tidak melakukan income smoothing.

## ANALISIS KASUS
1) Uraian Singkat Kasus Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang  memeriksa  Perkara  Dugaan  Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo.  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57 Tahun  2010  dalam  Pengambilalihan  Saham (akuisisi)  PT.  Citra  Asri  Property  oleh  PT. Plaza  Indonesia  Realty,  Tbk.,  yang  dilakukan oleh:
Terlapor: PT Plaza Indonesia Realty, Tbk, yang beralamat  kantor  di  The  Plaza  Office  Tower Lantai  10  Jalan  M.  H.  Thamrin  Kav  28-30, Gondangdia – Menteng, Jakarta Pusat 10350. 1. Bahwa  dugaan  pelanggaran  UU  Nomor  5 Tahun  1999  dimana  dalam  ketentuan  Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010
2. Bahwa  batasan  Nilai  untuk  melakukan pemberitahuan  Penggabungan,  Peleburan,
Pengambilalihan Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57
Tahun 2010 adalah:
a. Nilai aset badan usaha hasil penggabungan  atau  peleburan  atau pengambilalihan melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00  (dua  triliun  lima ratus miliar rupiah); dan/atau;
b. Nilai  penjualan  (omzet)  badan  usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
3. Bahwa  nilai  penjualan  dan/atau  aset  hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan adalah jumlah nilai penjualan  dan/atau  aset  yang  dihitung berdasarkan  penjumlahan  nilai  penjualan dan/atau  aset  tahun  terakhir  yang  telah diaudit  dari  masing  masing  pihak  yang melakukan  penggabungan,  peleburan,  dan pengambilalihan  ditambah  dengan  nilai penjualan  dan/atau  aset  dari  seluruh  badan usaha  yang  secara  langsung  maupun  tidak
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
langsung  mengendalikan  atau  dikendalikan oleh badan usaha yang melakukan penggabungan, peleburan,
dan pengambilalihan;
4. Bahwa nilai aset gabungan dari badan usaha pengambilalih  dengan  badan  usaha  yang diambilalih  per  31  Desember  2013  adalah sebesar  Rp.  4,136,476,330,320,-  (empat trilyun  seratus  tiga  puluh  enam  milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah); telah  melebihi  batasan  nilai  aset  Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah
5. Bahwa  dengan  melebihinya  nilai  aset gabungan  dari  badan  usaha  pengambilalih dengan  badan  usaha  yang  diambilalih  dari batasan  nilai,  maka  PT.  Plaza  Indonesia Realty,  Tbk  memiliki  kewajiban  untuk melakukan  pemberitahuan  pengambilalihan saham kepada KPPU.
6. Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  PP No.  57/2010  diatur  bahwa  kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis  tidak  berlaku  bagi  Pelaku  Usaha yang  melakukan  Penggabungan  Badan Usaha,  Peleburan  Badan  Usaha,  atau Pengambilalihan  saham  antar  perusahaan yang terafiliasi.
7. Bahwa
Formulir Pemberitahuan
Penggabungan,  Peleburan  Badan  Usaha, dan  Pengambilalan  Saham  Perusahaan diatur  dalam  Peraturan  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  Nomor  10  Tahun  2010 sebagai berikut:
a. Dalam hal Pelaku Usaha tidak
menyampaikan  pemberitahuan  secara tertulis  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  5  ayat  (1)  dan  ayat  (3),  Pelaku Usaha  dkenakan  sanksi  berupa  denda administratif sebesar Rp.
1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan  denda  administratif  secara keseluruhan  paling  tinggi  sebesar  Rp. 25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima milyar rupiah)”;
8. Bahwa  Pasal  6  PP  No.  57/2010  mengatur mengenai  sanksi  terhadap  pelaku  usaha yang melakukan keterlambatan
pemberitahuan  Penggabungan,  Peleburan, Pengambilalihan kepada Komisi.
9. Bahwa  berdasarkan  analisa  sebagaimana dijabarkan  diatas,  PT.  Plaza  Indonesia Realty,  Tbk  telah  melakukan  pelanggaran terhadap Pasal 29 UU No. 5/1999 Jo Pasal 5 PP  Nomor  57  Tahun  2010,  oleh  karena  itu Pasal  6  PP  Nomor  57  Tahun  2010  dapat dikenakan  kepada  PT.  Plaza  Indonesia Realty, Tbk.
10. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya  kepada  investigator  KPPU dalam  proses  pemeriksaan,  PT  Plaza Indonesia  Realty,  Tbk  pada  awalnya  tidak melakukan pemberitahuan ke KPPU karena ada perbedaan penafsiran dalam memahami ketentuan  batas  minimum  nilai  aset  untuk kewajiban pelaporan kepada KPPU, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  PP 57/2010, khususnya ketentuan ayat 1 dan 2 yang menyebutkan sebagai berikut:
 Pasal 5 (1) Penggabungan Badan Usaha,
Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang  berakibat  nilai  aset  dan/atau  nilai penjualannya  melebihi  jumlah  tertentu wajib  diberitahukan  secara  tertulis kepada  Komisi  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  kerja  sejak  tanggal  telah berlaku efektif secara yuridis
Penggabungan  Badan  Usaha,  Peleburan Badan  Usaha,  atau  Pengambilalihan saham perusahaan;
 Jumlah  tertentu  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah); dan/atau; b. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah);
11. Bahwa  PT  Plaza  Indonesia  Realty,  Tbk pada  awalnya  memandang  bahwa  dengan nilai  aset  sebelum  pengambilalihan  yang
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
sudah  melebihi  batas  minimum  Rp.  2,5 Trilyun  (nilai  aset  gabungan  rata-rata  PT. Plaza  Indonesia  Realty,  Tbk  sebelum pengambilalihan  sebagaimana  disampaikan dalam LKP adalah sebesar Rp. 4,1 Trilyun) maka  notifikasi  pengambilalihan  kepada KPPU tidak perlu dilakukan;
12. Bahwa  selanjutnya,  PT  Plaza  Indonesia
Realty,
Tbk langsung memenuhi
kewajibannya  untuk  melakukan  pelaporan kepada  KPPU  dengan  segera  setelah mendapatkan  pemberitahuan  dari  KPPU melalui surat tertanggal 5 Mei 2016
13. Analisa Batasan Nilai;
1) Bahwa  batasan  nilai  untuk  melakukan pemberitahuan Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan Komisi sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah:
2) Bahwa  nilai  aset  badan  usaha  hasil penggabungan  atau  peleburan  atau pengambilalihan melebihi Rp.
2.500.000.000.000,00  (dua  triliun  lima ratus miliar rupiah); dan/atau;
3) Bahwa  nilai  penjualan  (omzet)  badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp. 5.000.000.000.000,00
(lima triliun rupiah)
14. Bahwa nilai aset gabungan dari badan usaha pengambilalih  dengan  badan  usaha  yang diambilalih  per  31  Desember  2013  adalah sebesar  Rp.  4,136,476,330,320,-  (empat trilyun  seratus  tiga  puluh  enam  milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah); telah  melebihi  batasan  nilai  aset  Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah)
15. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa sehubungan dengan
penyampaian pemberitahuan  pengambilalihan  tersebut, KPPU  telah  mengeluarkan  hasil  analisanya atas  pengambilalihan  CAP  oleh  PT  Plaza Indonesia  Realty,  Tbk  dalam  Pendapat KPPU tertanggal 11 April 2017 (“Pendapat KPPU”),  yang  pada  intinya  menerangkan
bahwa  tidak  ada  kekhawatiran  dampak praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha tidak  sehat  sebagai  akibat  dari  transaksi pengambilalihan tersebut.
16. Bahwa  dengan  demikian  jelas  bahwa tertundanya  pemberitahuan  kepada  KPPU terjadi  bukan  karena  kesengajaan  ataupun karena  adanya  itikad  tidak  baik  dari  PT Plaza Indonesia Realty, Tbk untuk menutupnutupi pengambilalihan CAP tersebut,  melainkan  lebih  karena  adanya perbedaan  penafsiran  dalam  memahami ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  hal  mana  sama  sekali  bukan merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan  oleh  pihak  PT  Plaza  Indonesia Realty, Tbk.
17. Bahwa  berdasarkan  fakta  yang  telah diuraikan sebelumnya maka dapat diuraikan analisa terkait dugaan pelanggaran Keterlambatan Pemberitahuan
Pengambilalihan  Saham  PT  Citra  Asri Property  oleh  PT.  Plaza  Indonesia  Realty, Tbk sebagi berikut
a. Bahwa  pelaku  usaha  harus  melakukan pemberitahuan  paling  lambat  30  (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan,  dan  pengambilalihan  telah berlaku efektif secara yuridis.
18. Bahwa  berdasarkan  Surat  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor:
AHU-39286.40.22.2014 tanggal 4
November  2014  perihal    Penerimaan Pemberitahuan  Perubahan  Anggaran  Dasar PT.  Citra  Asri  Property,  diketahui  bahwa pengambilalihan  saham  perusahaan  PT. Citra  Asri  Property  oleh  PT.  Plaza Indonesia Realty, Tbk berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 4 November 2014. 19. Bahwa  PT.  Plaza  Indonesia  Realty,  Tbk baru  melakukan  pelaporan  kepada  KPPU berdasarkan  formulir  pelaporan  akuisisi saham  ke  KPPU  dengan  Nomor  Register A12416 pada tanggal 13 Mei 2016.
20. Bahwa  berdasarkan  penghitungan  hari kalender,  pemberitahuan  pengambilalihan saham  perusahaan  PT.  Citra  Asri  Property
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
seharusnya  diberitahukan  kepada  Komisi paling  lambat  pada  tanggal  15  Desember 2014.
21. Bahwa  PT.  Plaza  Indonesia  Realty,  Tbk Total  terlambat  melakukan  pemberitahuan kepada Komisi selama 345 (tiga ratus empat puluh lima) hari kerja.
22. Berdasarkan  alat  bukti,  proses  pemeriksaan pendahuluan  dan  lanjutan  serta  analisis unsur pasal diatas tim investigator menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran Keterlambatan  ketentuan  Pasal  29  UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo Pasal 5 PP Nomor 57  Tahun  2010    yang  dilakukan  oleh  PT Plaza Indonesia Realty, Tbk.
23. Bahwa  sebagaimana  disebutkan,  nilai transaksi  pengambilalihan  CAP  oleh  PT Plaza Indonesia Realty, Tbk adalah sebesar Rp 9.990.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) merupakan  nilai  yang  sangat  minim,  serta ditambah  porsi  pangsa  pasar  PT  Plaza Indonesia  Realty,  Tbk  yang  hanya  sebesar 0,01%  sebagaimana  disampaikan  dalam Pendapat  KPPU  yang  sangat  kecil  apabila dibandingkan pelaku usaha lainnya, semakin membuktikan bahwa
Pengambilalihan  ini  tidak  memberikan dampak  hukum  ataupun  komersial  apapun yang merugikan kepada pihak-pihak manapun.

## MEMUTUSKAN
1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah  dan  meyakinkan  melanggar  Pasal  29 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  j.o Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57 Tahun 2010.
2. Menghukum  Terlapor  membayar  denda sebesar  Rp  1.000.000.000,  (Satu  Miliar Rupiah)  yang  harus  disetor  ke  Kas  Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran  di  bidang  persaingan  usaha Satuan  Kerja  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha  melalui  bank  Pemerintah  dengan kode  penerimaan  423755  (Pendapatan Denda  Pelanggaran  di  Bidang  Persaingan Usaha).
3. Bahwa setelah Terlapor melakukan pembayaran  denda,  maka  salinan  bukti pembayaran denda tersebut harus dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. 2)   Analisis Kasus 1. Bagaimanakah mekanisme pengambilalihan saham Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang
Nomor  40  Tahun  2007,  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  199  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010?
Dari  fokus  masalah  tersebut,  maka terkait  dengan  mekanisme  pemberitahaun pengambilalihan  saham  sebagaimana  kasus di atas bahwa KPPU memutuskan terjadinya  pelanggaran  terhadap  Pasal  29 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 J.o Pasal 5 PP No.  57  Tahun  2010.  Dimana,  PT.  Plaza Indonesia Realty, Tbk. terlambat melakukan pemberitahuan atas kelebihan nilai penjualan asset. Bahwa PT. Plaza Indonesia Realty,  Tbk  total  terlambat  melakukan pemberitahuan  kepada  komisi  selama  345 (tiga  ratus  empat  puluh  lima)  hari  kerja. Sehingga  KPPU  menjatuhakan  putusan terkait  adanya  pelanggaran  atas  kelalaian dalam  pemberitahuan  kelebihan  penjualan asset. Sebagaimana bunyi Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 ayat 1 PP No. 57 Tahun  2010,  terkait  dengan  mekanisme pelaporan terhadap kelebihan penggabungan nilai asset, yaitu:
“Penggabungan  atau  Peleburan  badan Usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28 yang  berakibat  nilai  aset  dan  atau  nilai penjualannya  melebihi  jumlah  tertentu, wajib  memberitahukan  kepada  Komisi selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari sejak  tanggal  penggabungan,  peleburan, atau pengambilalihan tersebut”.
“Penggabungan  badan  usaha,  peleburan badan  usaha,  atau  pengambilalihan  saham perusahaan  lain  yang  berakibat  nilai  aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah  tertentu  wajib  diberitahukan  secara
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh)  hari  kerja  sejak  tanggal  telah berlaku efektif
secara yuridis penggabungan  badan  usaha,  peleburan badan  usaha,  atau  pengambilalihan  saham badan usaha”.
Pengambilalihan  saham  diatur  di  dalam Pasal  125  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007,  maka  beberapa  tahapan  yang  harus ditempuh, yaitu:
1. Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksud melakukan
pengambilalihan  kepada  direksi  perseroan yang akan diambil alih;
2. Menyusun rancangan pengambil alihan;
3. Mendapat persetujuan RUPS;
4. Wajib mengumumkan
Ringkasan Rancangan Pengambilalihan; 5. Pembuatan
Akta Pengambilalihan dihadapan Notaris;
6. Pemberitahuan kepada Menteri;
7. Pengumuman Hasil Pengambilalihan .
Sebelum RUPS, dilaksanakan maka Ringkasan  Rancangan  Pengambilalihan  harus terlebih  dahulu  diumumkan  oleh  direksi perseroan  yang  akan  mengambil  alih  dan  yang akan diambil alih dengan ketentuan:
a. Diumumkan  paling  sedikit  dalam  1 surat kabar.
b. Mengumumkan  secara  tertulis  kepada karyawan perseroan yang akan mengambil alih.
c. Pengumuman  dalam  jangka  waktu paling lambat 30 hari sebelum
pemanggilan RUPS. d. Pengumuman wajib memuat pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Rancangan  Pengambilalihan  di  kantor perseroan,  sejak  tanggal  pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.
e. Kreditur berhak mengajukan keberatan.
f. Salinan
akta pengambialihan dilampirkan pada penyampaian
pemberitahuan kepada menteri.
Sementara  itu,  jika  akan  melakukan pengambilalihan  saham  melalui  pemegang saham langsung, tahapannya sebagai berikut:
1. Proses yang tidak perlu dilakukan:
a. Pihak yang mengambil alih tidak perlau menyampaikan maksud untuk melakukan alihan kepada direksi.
b. Tidak perlu membuat Rancangan Pengambilalihan.
2. Proses yang harus dilakukan:
a. Mengadakan perundingan dan kesepakatan  langsung  dengan  para pihak yang akan mengambil alih.
b. Mengumumkan  rencana  kesepakatan pengambilalihan;
c. Kreditur dapat mengajukan keberatan
d. Kesepakatan pengambilalihan dituangkan dalam akta pengambilalihan;
e. Salinan  akta  pemindahan  hak  atas saham  dilampirkan  pada  penyampaian pemberitahuan  kepada  menteri  tentang perubahan susunan pemegang saham.
Sebagaiman  uraian  teori  tersebut,  maka sudah  menjadi  kewajiban  ketika  perusahan mengalami  kelebihan  atas  nilai  asset  untuk  di beritahukan  kepada  komisi  yang  berwenang. Ketika  tidak  dilakukan  maka  akan  dikenakan sanksi administrative atas pelanggaran tersebut. 2.   Bagaimanakah implikasi hukum terhadap  pengambilalihan  saham  PT. Citra  Asri  Property  oleh  PT.  Plaza Indonesia Realty, Tbk?
Terkait  dengan  implikasi  hukum  yang timbul  akibat  adanya  pengambilalihan saham  yang  dilakukan  PT.  Plaza  Indonesia Realty, Tbk dengan PT. Citra Asri Property. Sebagaimana  kasus  tersebut  bahwa  PT. Plaza  Indonesia  Realty,  Tbk.  mengakuisis saham  PT.  Citra  Asri  Property  sebesar 99,99%  maka  otomatis  akibat  hukum  akan ditanggung  oleh  perusahaan  pengakuisisi sebesar  saham  yang  di  akuisisi.  Salah  satu contoh ialah ketika kelebihan nilai asset atas pengambilalihan  saham.  UU  mrngharuskan untuk  memberitahu  kepada  komisi  yang berwenang,  namun  dalam  kasus  tersebut PT.  Plaza  Indonesia  Realty,  Tbk.  terlambat
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
dalam  melakukan  hal  tersebut.  Tentu  atas kelalaian  ini  perusahaan  pengakuisisi  akan menerima  akibat  hukum  yang  timbul  yaitu berupa  adanya  sanksi  administratif  sesuai dengan regulasi yang ada.
Pengambilalihan perusahaan atau akuisisi adalah suatu perbuatan hukum yang tentunya  akan  menimbulkan  akibat  hukum tersendiri baik terhadap status dari
perusahaan PT (Perseroan
Terbatas) tersebut  maupun  status  terhadap  pekerja dari  perusahaan  PT  yang  bersangkutan. Karena  proses  pengambilalihan  perusahaan atau  akuisisi  dilakukan  dengan  cara pembelian  sebagian  atau  seluruhnya  saham dari  perusahaan  perseroan  yang  diambil alih,  maka  akibat  hukumnya  bagi  status perusahaan  perseroan  yang  diambil  alih adalah  beralihnya  pengendalian  perseroan tersebut  sebesar  saham  yang  dibeli  oleh pihak yang mengambil alih.
Terdapat  pula  implikasi  hukum  yang timbul  akibat  adanya  pengambilalihan saham, yaitu:
1. Akibat pengambilalihan saham terhadap pemegang saham.
Akibat pengambilalihan saham terhadap pemegang  saham  menjadi  sangat  jelas. Terhadap pemegang Saham, strategi merger dan akuisisi dimaksudkan untuk memperoleh manfaat dengan meningkatnya nilai  kesejahteraan  pemegan  saham,  dan perbuatan hukum Akuisisi akan berpengaruh pada Pemegang Saham
minoritas.  Bagi pemegang saham minoritas justru akan mendapat kerugian dari pengambilalihan perseroan terbatas tersebut, kerugian  yang akan diperoleh dari pemegang Saham minoritas adalah seringkali suaranya tidak dapat
mempengaruhi  jalannya  perseroan.  Akan tetapi  apabila  pemegang  saham  minoritas merasa  kepemilikan  sahamnya  dirugikan atas  keputusan  RUPS,  maka  pemegang saham  minoritas  mempunyai  hak  untuk mengusahakan  agar  saham  nya  dibeli  oleh pihak  ketiga  atau  pihak  perseroan.  Untuk
memberikan  perlindungan  saham  terhadap pemegang  saham  minoritas  yang  seringkali menjadi pihak yang dirugikan, maka UUPT memberikan  perlindungan  melalui  pasal- pasalnya  yaitu  berupa  hak-hak  yang meliputi:
1. Hak  mengajukan  gugatan  langsung (direct suit)
2. Hak  mengajukan  gugatan  derivative (derivative suit)
3. Hak meminta perseroan dibubarkan
4. Hak  melakukan  pemeriksaan  dokumen perusahaan
5. Hak meminta dilaksanakannya RUPS
6. Hak  untuk  memperoleh  keterbukaan informasi
Kedudukan  pemegang  saham  minoritas harus  diperhatikan  karena  apabila  kepentingan pemegang  saham  minoritas  tidak  terselesaikan, maka pengambilalihan atau akuisisi tidak dapat dilakukan.  Hal  ini  dijelaskan  didalam    Pasal 126 ayat (1) huruf 4  a Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas, yang berbunyi:
“Perbuatan hukum
Penggabungan,
Peleburan,  Pengambilalihan,  atau  Pemisahan wajib  memperhatikan  kepentingan  Perseroan,
Pemegang Saham Minoritas, Karyawan
Perseroan.”
Selain  pemegang  saham  minoritas,  akuisisi juga  berdampak  pada  pemegang  saham mayoritas. Akibatnya adalah beralihnya pengendalian  terhadap  perseroan  terbatas  ke pihak  yang  mengambil  alih.  Dimana  dalam akuisisi  ini  perusahaan  yang  mengakuisisi melakukan  pembelian  Saham  lebih  dari  50% saham  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  yang diakuisisi.  Dan  sebelum  dilakukannya  akuisisi, perusahaan  yang  mengakuisisi  tentunya  telah mendapat  informasi  terkait  perusahaan  yang akan diakuisisi, dengan tujuan perusahaan yang akan  diakuisisi  merupakan  perusahaan  yang sehat dan mampu membangun perusahaan yang mengakuisisi.  Melihat  kondisi  seperti  diatas, dapat dilihat bahwa praktek akuisisi mempunyai  akibat  hukum  terhadap  para pemegang  saham,  baik  pemegang  saham
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
minoritas  maupun  mayoritas.  Maka,  untuk menghindari  hal-hal  yang  akan  terjadi  setelah Akuisisi  dilakukan,  maka  para  pemegang Saham  yang  memiliki  Saham  di  perusahaan asal,  status  kepemilikannya  harus  ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan sebelum terjadinya restrukturisasi  perusahaan.  Kemudian  setelah itu,  para  pemegang  Saham  yang  mempunyai Saham diperusahaan yang mengakuisisi, maupun  terhadap  perusahaan  yang  diakuisisi mendapatkan  perlindungan  yang  terjamin,  baik perlindungan  dari  segi  ekonomi  maupun perlindungan  dari  segi  hukum.  Mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan pelaksanaan pengambilalihan  perseroan  terbatas,  menurut narasumber  bahwa  perlindungan  hukum  terkait pemegang  Saham  minoritas  telah  dicantumkan dalam  Pasal  62  ayat  (1)  Undang  –  Undang Nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas, yang dapat dijelaskan sebagai  berikut :
a) Hak  meminta  agar  Sahamnya  dibeli Perseroan.  Dalam  hal  meminta  agar  saham minoritas dibeli perseroan, hal ini dilakukan apabila  pemegang  saham  minoritas  tidak dapat  mengusahakan  sahamnya  dibeli  oleh pihak ketiga.
b) Dalam  hal  menjual  sahamnya,  pemegang saham  minoritas  tidak  bisa  memberikan harga  saham  dengan  sewenangwenang.
Karna  saham  yang  dijual  harus  dengan harga wajar atau disebut dengan fair value.
Akibat Hukum Pengambilalihan
Perseroan Terbatas Terhadap Karyawan Perseroan
Menurut  Robert  Cooter  “sudah  menjadi sifat pengusaha untuk terus melakukan efisiensi dan maksimalisasi hasil usaha. Untuk memaksimalisasi  hasil  usahanya,  pengusaha memerlukan  karyawan  dalam  perusahaannya. Didalam  Perseroan  peran  karyawan  sangat penting  untuk  menjalankan  visi  dari  Perseroan tersebut. Peran karyawan dalam Perseroan tidak lain adalah untuk menjaga stabilitias pekerjaan, meningkatkan  kualitas  kerja  lewat  potensi
masing-masing karyawan, mempunyai kreativitas  yang  tinggi,  meningkatkan  daya saing  perusahaan.  Maka  dengan  adanya  peran penting dalam berjalannya perseroan, pengambilalihan atau Akuisisi akan berdampak pula  pada  kedudukan  karyawan  di  perseroan. Akibat  dari  pengambilalihan  saham  dapat memberikan  keuntungan  bagi  karyawan,  jika pelaksanaanya tidak mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan perubahan status karyawan beserta hak-haknya sebagai karyawan.  Akan  tetapi,  akibat  tersebut  akan merugikan karyawan apabila dalam pelaksanaannya
dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja atau perubahan status karyawan  beserta  hak-haknya.  Berdasarkan Pasal  126  ayat  (1)  UUPT,  perbuatan  hukum Pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan  karyawan  Perseroan.  Mengenai status  pekerja  pada  Perseroan  Terbatas  yang akan  di  Akuisisi,  bahwa  hubungan  kerja  tetap berlanjut  pada  perusahaan  yang  diakusisi. Seperti  dijelaskan  pada  Pasal  61  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa:
“Perjanjian  kerja  tidak  berakhir  karena meninggalnya  pengusaha  atau  beralihnya  hak atas  perusahaan  yang  disebabkan  penjualan, pewarisan, atau hibah.”
Maka  dengan  adanya  penjelasan  dari  Pasal 126 ayat (1) UUPT, dan juga Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, dapat disimpulkan  bahwa  dalam  hal  Akuisisi  atau Pengambilalihan  tidak  berpengaruh  terhadap kontrak  kerja  karyawan,  dimana  karyawaan mempunyai  hak  atas  pekerjaannya  tanpa  harus terpengaruh dengan adanya akuisisi perusahaan.  Dimana  jika  akuisisi  terjadi,  maka tanggung  jawab  terhadap  pekerjaan  karyawan beralih  menjadi  tanggung  jawab  pengusaha yang  baru.  Akan  tetapi,  sering  sekali  yang terjadi  pemegang  saham  yang  baru  dan pemegang  saham  yang  lama  sepakat  untuk memberhentikan  seluruh  karyawan  setelah disepakatinya  kontrak  akuisisi.  Namun  dengan terjadinya  Akuisisi,  ada  kalanya  baik  dari Perseroan  dan/atau  karyawan  tidak  bersedia
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
untuk  melanjutkan  hubungan  kerja  yang  telah berlangsung.  Dengan  adanya  hal  seperti  itu,
maka Perseroan dapat melakukan Pemberhentian Hubungan Kerja yang
selanjutnya  disebut  dengan  “PHK”  terhadap karywan  yang  tidak  bersedia  melanjutkan hubungan kerjanya. Terhadap karyawan tersebut  diberikan  hak  atas  uang  pesangonnya sebesar  1  (satu)  kali,  Uang  penghargaan  masa kerja  1  (satu)  kali,  dan  uang  penggantian  hak. Perusahaan  dapat  melakukan  PHK  terhadap karyawan karena perusahaan pengakuisisi tidak bersedia  untuk  melanjutkan  hubungan  kerja dengan  karyawan  tersebut.  Maka  terhadap karyawan  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan  tersebut  diberikan  pesangon  sebesar 2  (dua)  kali,  uang  penghargaan  masa  kerja  1 (satu) kali, dan uang penggantian hak.
2. Akibat Pengambilalihan Perseroan Terbatas terhadap organ perseroan
Akibat  pengambilalihan  perseroan  juga dapat  menimpa  organ  perseroan,  yaitu  Direksi dan  Komisaris.  Dimana  Direksi  dan  Komisaris memiliki  tanggung  jawab  terhadap  Perseroan. Sehubungan dengan akibat hukum yang timbul dari Akuisisi,  Akuisisi dilakukan dengan upaya untuk  meningkatkan  manajemen  perseroan. Tidak  menutup  kemungkinan  jika  pemegang Saham  yang  baru  ingin  merubah  anggota Direksi  dan  Komisaris  dengan  mengacu  pada tujuan  Akuisisi  untuk  menjadikan  Perseroan lebih  baik,  maka  dibutuhkan  organ  perseroan yang  baik  pula.  Bagi  organ  perseroan  yang terpaksa  tidak  diterima  atau  tidak  diangkat kembali oleh pemegang Saham yang baru, tentu merasa dirugikan dengan adanya Pengambilalihan  tersebut.  Dengan  adanya kemungkinan  pemberhentian  organ  perseroan, organ  perseroan  harus  menjadi  pembahasan yang penting yang harus disampaikan pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang  Saham.  Didalam  Rapat  Umum Pemegang  Saham  harus  adanya  negoisasi antara  pemegang  Saham  yang  lama  dan pemegang  Saham  yang  baru,  jika  pemegang
saham ingin mempertahankan organ perseroan. Dengan  demikian  kedudukan  Direksi  dan Komisaris  telah  secara  mendalam  dibicarakan dan  dipertimbangkan  dalam pengambilan keputusan  dalam  Rapat  Umum  Pemegang Saham.  Apabila  keputusan  Rapat  Umum Pemegang  Saham,  organ  perseroan  terpaksa harus  diberhentikan.  Yang  memiliki  kekuasaan utama  dalam  pemberhentian  Direksi  dan Komisaris  adalah  Pemegang  Saham,  karena pada  dasarnya  pemegang  Saham  adalah pemilik.  Pemberhentian  Direksi  dan  Komisaris tidak bisa dilakuan sewenang-wenang. Keputusan  RUPS  atas  pemberhentian  organ perseroan  harus  menyebut  alasannya,  apabila pemberhentian organ perseroan dilakukan tanpa menyebut  alasannya,  maka  akan  bertentangan dengan  hukum  dan  undang-undang.  Untuk menghindari  masalah  yang  akan  timbul  dalam pemberhentian  organ  perseroan  tersebut  perlu dibuat  secara  tertulis  yang  berisi  sebuah pertanyaan  bahwa  organ  perseroan  tidak keberatan  atas  pemberhentian  yang  akan diputuskan RUPS. Sebagai perlindungan hukum terhadap pemberhentian organ perseroan  tersebut,  organ  perseroan  tetap  akan memperoleh kompensasi yang cukup memadai. Kompensasi  tersebut  akan  ditentukan  oleh RUPS. Hal tersebut telah dijelaskan pada Pasal 96  ayat  (1)  yang  mengatakan  bahwa  yang menentukan  besar  kecilnya  gaji  dan  tunjangan organ perseroan adalah RUPS.
3. Bagaimanakah ketentuan hukum terhadap
keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham?
Berdasarkan  kasus  tersebut  PT.  Plaza Indonesia Realty, Tbk. Dianggap melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan:
(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau  pengambilalihan  saham  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  yang  berakibat nilai  aset  dan  atau  nilai  penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib
diberitahukan  kepada  Komisi,  selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
pengambilalihan  tersebut.  (2)  Ketentuan tentang  penetapan  nilai  aset  dan  atau  nilai penjualan  serta  tata  cara  pemberitahuan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2010.yang menyatakan:
1. Penggabungan  Badan  Usaha,  Peleburan Badan  Usaha,  atau  Pengambilalihan  saham perusahaan  lain  yang  berakibat  nilai  aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu  wajib  diberitahukan  secara  tertulis kepada  Komisi  paling  lama  30  (tiga  puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan  Badan Usaha,
Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. 2. Jumlah  tertentu  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00  (dua  triliun  lima ratus miliar rupiah); dan/atau b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
Akibat  dari  pelanggaran  keterlambatan pelaporan  pengambilalihan  saham  maka ketentuan  denda  yang  berlaku  diatur  di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang menyatakan:
“Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat (1)  dan  ayat  (3),  Pelaku  Usaha  dikenakan sanksi  berupa  denda  administrative  sebesar Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah) untuk  setiap  hari  keterlambatan,  dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar
Rp25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima miliar rupiah).”
KESIMPULAN
1. Terkait dengan mekanisme pengambilalihan saham  menurut  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007,  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  57  Tahun  2010.  Berdasrkan
ketentuan  Undang-undang  serta  peraturan pelaksana  terkait  dengan  pengambilalihan (akuisisi)  perusahaan,  maka  mekanismen tersebut  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara, yaitu pertama, pengambilalihan  melalui direksi secara langsung dan kedua, pengambilalihan  melalui  pemegang  saham. Terkait  dengan  ketentuan  dalam  kedua mekanisme tersebut. Maka prosenya sebagai berikut: a. Pengambilalihan melalui direksi perusahaan: 1) Pihak  yang  akan  mengambil  alih menyampaikan  maksud  melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih;
2) Menyusun  rancangan  pengambil alihan;
3) Mendapat persetujuan RUPS;
4) Wajib  mengumumkan  Ringkasan Rancangan Pengambilalihan;
5) Pembuatan Akta Pengambilalihan dihadapan Notaris;
6) Pemberitahuan kepada Menteri;
7) Pengumuman Hasil
Pengambilalihan . b. Pengambilalihan melalui pemgang saham langsung. Terkait dengan
mekanisme pemgambilalihan  perusahaan  melalui pemegang saham secara langsung maka secara  umum  berdasarkan  ketentuan Undang-undang  ada  dua  mekanisme, yaitu:
1) Mekanisme  yang  perlu  dilakukan; dan
2) Mekanisme yang tidak perlu dilakukan.
2. Dalam  pengambil  alihan  saham  suatu perseroan  tentutanya  akan  menimbulkan akibat  hukum  baik  bagi  pengambil  alih maupun  bagi  terambil  alih,  dalam  hal  ini PT.  Plaza  Indonesia  dalam  mengambil  alih saham  PT.  Citra  Asri  Properti  telah menimbulkan beberapa akibat hukum yakni diataranya: akibat hukum terhadap
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
pemegang  saham,  akibat  hukum  terhadap karyawa  dan  akibat  hukum  terhadap  organ perseroan,  dan  pada  kesimpulannya  akibat hukum  pengambil  alihan  saham/akuisisi tersebut hanya berdampak pada saham yang beralih  dari  pemilik  yang  lama  ke  pemilik yang  baru  dan  selebihnya  tetap  valid  dan eksis seperti sediakala.
3. Akibat  terhadap  pelanggaran  keterlambatan pelaporan  pengambilalihan  saham  yang dilakukan  oleh  PT.  Indo  Plaza  Indonesia Reality,  Tbk.  Maka  ketentuan  denda  yang berlaku  diatur  di  dalam  Pasal  6  Peraturan Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010  yang menyatakan:  “Dalam  hal  Pelaku  Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat (1)  dan  ayat  (3),  Pelaku  Usaha  dikenakan sanksi  berupa  denda  administrative  sebesar Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah) untuk  setiap  hari  keterlambatan,  dengan ketentuan denda administratif secara
keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima miliar rupiah)”.

## SARAN
1.  Pemerintah  perlu  melakukan  perubahan terhadap  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor 57  Tahun  2010  karena  ketentuan  denda  yang diatur  dalam  pasal  tersebut  tidak  memberikan kepastian  terkait total  akumulasi  keterlambatan pelaporan dengan jumlah denda maksimal bagi keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham  oleh  perusahaan,  apabila  mengacu  pada kasus  PT.  Plaza  Indonesia  Realty,  Tbk. Berdasarkan  analisis  KPPU  bahwa  total keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham  oleh  PT.  Plaza  Indonesia  Realty,  Tbk berjumlah  345  hari  kerja.  Apabila  mengacu kepada ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor  57  Tahun  2010  yang  menyatakan “Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan  tertulis  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  ayat  (3),  Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif  sebesar  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar  rupiah)  untuk  setiap  hari  keterlambatan,
dengan  ketentuan  denda  administratif  secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  miliar rupiah)”.  Seharusnya  denda  yang  dijatuhkan kepada PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk sebesar Rp25.000.000.000,00 2.  Pemerintah  perlu  menghapus  Pasal  6 Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010. Kami  berpendapat  keterlambatan  pelaporan pengambilalihan  saham  yang  tidak  terindikasi terjadinya  praktik  monopoli,  seharusnya  tidak termasuk sebuah pelanggaran hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU: Asikin,  Zainal, et  al .  Pengantar  Hukum Perusahaan,  Jakarta: Prenadamedia Group , 2016.
Ekan An Aqimuddin . et al , Solusi Bila Terjerat Kasus  Bisnis,  Jakarta:  Raih  Asa Sukses Perum Bukit Permai, 2010.
Hariyani,  Iswi.  et  al  “Merger,  Konsolidasi,
Akuisisi  dan  Pemisahan  Perusahaan Cara  Cerdas  Mengembangkan  dan Memajukan  Perusahaan”,  Cetakan Pertama, (Visi Media). 2011 Juli,  Astril.  et  al,  Konsep  Akuisisi  Saham
Perusahaan  Nasional,  Bandung:  Aria Mandiri Group, 2018).
Muhammad,  is  Said.  Hukum  Perusahaan  di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2016.

## JURNAL:
Pengaruh  Profitabilitas,  Leverage,  Dan  Nilai
Perusahaan Terhadap Income Smoothing  Dan  Return  Saham  Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia (BEI). Dianila Oktyawati, Dian Agustia.  Universitas  Airlangga:  Jurnal
Akuntansi & Auditing. Volume 10/No. 2/ Mei 2014. Merger  dan  akuisisi:  alternatif  meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Muhammad Syaichu. Universitas
Diponegoro:  Jurnal  Studi  Manajemen &  Organisasi.  Volume  3/No.  2/  Juli 2006.
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Analisa  perlindungan  Hukum  bagi  pemegang saham  minoritas  dalam  proses  akuisis berdasarkan  pasal  126  undang-undang nomor  40  tahun  2007.  Maya  Sari,
Abdul  Rachmad  Budiono,  et  al. Universitas  Brawijaya:  Jurnal  Ilmiah
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan.  Volume  2/  No.  2/
Desember 2017.
INTERNET:
Anjar  Andika  Sari,  Hery  Prasetya  Dkk.,
Analisis Perbedaan Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Go Public Di Indonesia  Sebelum  Dan  Sesudah Akuisisi (Studi Pada BursaEfekIndonesia), DalamHttps://W
ww.Academia.Edu/15126216/Analisis _Perbedaan_Profitabilitas_Perusahaan _Manufaktur_Go_Public_Di_Indonesi a_Sebelum_Dan_Sesudah_Akuisisi_St udi_Pada_Bursa_Efek_Indonesia.

## PERATURAN
PERUNDANG-

## UNDANGAN:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  LN 39 Nomor Tahun 1999 TLN Nomor 3817 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  LN  33 Nomor Tahun 2003 TLN Nomor 3817 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007
Tentang Perseroan  Terbatas. LN Nomor  106  Tahun  2007,  TLN  Nomor 4756 Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan  Perseroan  Terbatas. LN  Nomor  40  Tahun  1998.  TLN Nomor 3741 Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan.  Usaha  dan  Pengambilalihan
Saham Perusahaan yang Dapat
Mengakibatkan  Terjadinya  Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat.  LN  Nomor  89  Tahun  2010, TLN Nomor 5144
Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Pra- Notifikasi  Penggabungan,  Peleburan, Dan Pengambilalihan