...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 2 No.1 Oktober 2018 :::...

## PEMERATAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ANTARA LAKI- LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus Dusun Purwo, Sekarmojo, Purwosari, Pasuruan)
1 M Idris Marzuki, 2 Aslikha
1 idris.marzuki@gmail.com, 2 aslikha@yudharta.ac.id
1 SMK Darut Taqwa Sengonagung
2 Universitas Yudharta Pasuruan
Abstract: Speaking of the application of equitable distribution of  the  property  between  male  and  female  in  this  study  is behind the fact in the field, and for this case the locus is in the hamlet of Purwo, Sekarmojo, Purwosari, Pasuruan. According to the Qur'an for the division of the inheritance between male and  female  is  different,  where  the  man  got  a  section  2:1  for women.  But  what  happened  in  the  field  was  to  be  told  of  his part.  As  for  the  outcome  of this  study,  the  distribution  of  this property  is  based  on  equal  rights  between  male  and  female, because  for  the  current  era  which  is  the  most  balanced  male and female gender (emancipation). Women for now also many who  work  and  enter  the  line  of  bureaucracy  that  is  in  the ancient period only entered by men, so that when the division of the inheritance remained in accordance with the Division of 2:1  on  the  grounds  of  the  male  party  got  The  dependents  are greater because it works, so for now it can certainly be denied by  women  who  also  bear  the  burden  of  the  family.  Because this is to overcome the nature of envy and also to overcome the greater  consequences  of  this  uneven  division  that  is  based  on
Qaidah Usul fiqh.
Keywords: estate, male and female, Maslahah Murfalse
Abstrak: Berbicara tentang penerapan pemerataan pembagian harta waris antara laki laki dan perempuan pada penelitian ini adalah dilatar belakangi fakta di lapangan, dan untuk kasus ini
locus nya  adalah  di  Dusun  Purwo,  Sekarmojo,  Purwosari,
Pasuruan.  Menurut  al  qur‟an  untuk  pembagian  harta  waris antara  laki  laki  dan  perempuan  adalah  berbeda,  dimana  laki laki mendapat  bagian  2:1  untuk  perempuan.  Akan  tetapi  yang
Journal MULTICULTURAL of Islamic Edication    Program Magister Pendidikan Agama Islam Multikultural Universitas Yudharta Pasuruan P-ISSN (Cetak)   : 2598-506X http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/ims E-ISSN (Online)  : 2598-5957
Volume 2, Nomor 2, April 2019
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 2 No.1 Oktober 2018 :::...
terjadi  di  lapangan  adalah  disamaratakan  bagiannya.  Adapun hasil  dari  penelitian  ini  bahwa,pemerataan  pembagian  harta waris  ini  didasarkan  pada  persamaan  hak  antara  laki  laki  dan perempuan,  karena  untuk  era  saat  ini  yang  mensetarakan gender  laki  laki  dan  perempuan  yang  semakin  berimbang ( emansipasi ).  Kaum  perempuan  untuk  saat  ini  pun  banyak yang  bekerja  dan masuk  pada jajaran  birokrasi  yang  notabene pada  zaman  dahulu  hanya  dimasuki  oleh  kaum  laki  laki, sehingga  ketika  pembagian  harta  waris  tetap  sesuai  dengan pembagian  2:1  dengan  alasan  pihak  laki  laki  mendapat tanggungan  lebih  besar  karena  bekerja,  maka  untuk  saat  ini pastinya  bisa  dibantah  oleh  kaum  perempuan  yang  juga menanggung  beban  keluarga.  Karena  hal  ini  adalah  untuk menanggulangi  sifat  iri  dan  juga  menanggulangi  akibat  yang lebih  besar  nanti  atas  pembagian  yang  tidak  merata  tersebut yang berdasar pada qaidah ushul fiqh.

## Kata Kunci:Harta Waris, Laki- Laki dan Perempuan, Maslahah Mursalah

## PENDAHULUAN
Sudah  menjadi  kodrat  bahwa  setiap  manusia  dalam  perjalanan hidupnya  akan  melewati  suatu  masa.  Dilahirkan,  hidup  di  dunia  dan meninggal  dunia.  Masa  masa  tersebut  tidak  terlepas  dari  kedudukan  kita sebagai mahluk tuhan, karena dari dialah kita berasal dan suatu saat kita akan kembali  kepadanya.  Selain  sebagai  mahluk  individu,  manusia  juga  sebagai mahluk  sosial  bagian  dari  suatu  masyarakat  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya.
Persoalan  waris  mewaris  adalah  persoalan  yang  pasti  terjadi  dan  akan dialami  manusia,  sehingga  hukum  waris  sebagai  sarana  bagi  penyelesaian waris  selalu  menarik,  mesklpun  ada  kesan  cenderung  doktriner  dan  tidak berkembang.  Pendapat  in!  di  satu  sisi  dapat  dibenarkan,  apabila  dilihat ketentuan  bagianbagiannya  yang  pasti  sebagaimana  diatur  dalam  sumbemya yaitu  ai-Quran  dan  al-Hadits.  Akan  tetapi  di  sisi  lain,  menjadi  tidak  benar manakala  dilihat  dari  hal-hal  yang  tidak  diatur  dalam  sumber  hukum  utama (al-Quran  dan  al-Hadits)  dan  itu  memerlukan  penafsiran  karena  ada ketentuan  yang  memerlukan  ijtihad  manusia.  Dalam  hal  ini,  sumber  hukum
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 2 No.1 Oktober 2018 :::...
ketiga yaitu ijtihad sangat berperan. Sementara penafsiran melalui ijtihad ini dapat  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor,  baik  faktor  intern  atau  ekstem  diri orang  yang  mengambil  ijtihad,  misalnya  adat  istiadat  dan  struktur  social masyarakat.
Berbicara  tentang  penerapan  pemerataan  pembagan  harta  waris  antara laki  laki  dan  perempuan  pada  penelitian  ini  adalah  dilatar  belakangi  fakta dilapangan,  dan  untuk  kasus  ini locus nya  adalah  di  Dusun  Purwo,
Sekarmojo,  Purwosari,  Pasuruan.  Menurut  al  qur‟an  untuk  pembagian  harta waris  antara  laki  laki  dan  perempuan  adalah  berbeda,  dimana  laki  laki mendapat bagian 2:1 untuk perempuan. Akan tetapi yang terjadi di lapangan adalah disamaratakan bagiannya.

## PEMBAHASAN
Pengertian Maslahah Mursalah
Metode maslahah  mursalah ( istislâh ), yang  dipahami  sebagai kemaslahatan,  tidak  mendapat  legalitas  khusus  dari  nas  tentang  keberlakuan dan  ketidakberlakuannya,  karena  tidak  ter- cover secara  eksplisit  dalam Alquran  dan  Sunnah,  telah  diterapkan  jauh  sebelum  eranya  al-Syâtibî  yang dianggap  sebagai  bidannya maqâsid  al-syarî’ah dalam  kajian ushul  fiqh.
Sebagai  parameternya  adalah  dengan  melihat  kemungkinan  kemaslahatan dan kemafsadatan yang akan timbul, lalu ditarik kesimpulan hukum.
Maslahah mursalah merupakan kata-kata yang diintrodusir dari bahasa Arab  dalam  bentuk  sifat- mausûf ,  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu maslahah dan mursalah .  Sebelum  diuraikan  pengertian maslahah  mursalah secara  khusus,
terlebih dahulu dilihat pengertian maslahah secara umum.
Secara etimologis, maslahah berasal dari kata salaha yang berarti baik.
Dalam  Alquran  kata  jadian  dari  akar  kata salaha memang  sering dipergunakan,  tetapi  dalam  bentuk maslahah tidak  didapati  penggunaannya.
Namun  yang  paling  sering  dipakai  adalah  kata sâlih - participle aktif  atau
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 2 No.1 Oktober 2018 :::...
fâ’il dari kata salaha . Misalnya firman Allah dalam surat Âli „Imrân [3] ayat
114.
ِرَكْنُوْلا  يَع  َىْىَهْنَيَو  ِفوُرْعَوْلبِب  َىوُرُهْأَيَو  ِرِخَلآا  ِمْىَيْلاَو  ِللهبِب  َىْىُنِهْؤُي َيي ِحِلَّصلا  َيِه َكِئَلوُأَو ِثاَرْيَخلا يِف  َىْىُعِربَسُيَو
“Mereka  beriman  kepada  Allah  dan  hari  penghabisan,  mereka menyuruh  kepada  yang  ma‟ruf,  dan  mencegah  dari  yang  Munkar  dan bersegera  kepada  (mengerjakan)  pelbagai  kebajikan;  mereka  itu  termasuk orang-orang yang saleh.”
Kata mursalah merupakan participle pasif atau ism al-maf’ûl dari kata arsala yang  kata  kerja  ( fi’l ) sulâsi -nya  berbentuk rasala .  Secara  etimologis mursalah berarti mutlaqah ,  yang  berarti  terlepas  atau  bebas.  Sehingga  kata maslahah  mursalah dalam  beberapa  literatur  disebutkan  dengan maslahah mutlaqah dan  ada  juga  yang  menyebutnya  dengan munâsib  mursal, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah istislâh .
Dengan  demikian  jika  kedua  kata  tersebut  disandingkan  dalam  bentuk maslahah  mursalah atau al-maslahah  al-mursalah ,  dalam  bentuk  atau sebagai sifat-mausûf ,  maksudnya  adalah  terlepas  atau  bebas  dari  keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. 1
Jalaluddin  Abdurrahman  misalnya  menyebutkan  sebagai  berikut: Maslahah ialah:  Memelihara  maksud  hukum  Syara‟  terhadap  berbagai kebaikan yang telah digariskan dan
telah  ditetapkan  batas-batasnya,  bukan  berdasarkan  keinginan  dan  hawa nafsu manusia belaka . 2
Asy  syatibi  dalam al  muwafaqat  fi  ushul  al  ahkam mendefinisikan maslahah mursalah adalah maslahah yang ditemukan pada kasus baru yang
1 Mohammad  Rusfi,  2014,  Validitas Maslahat  Al-Mursalah Sebagai  Sumber  Hukum, Al- ‘Adalah , Vol. XII, No. 1.
2 Toha Ma‟arif, 2015, Peran Maslahah Mursalah Terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama, Istinbath Vol XIV No.16.
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 2 No.1 Oktober 2018 :::...
tidak  ditunjuk  oleh nash tertentu  tetapi  ia  mengandung  kemaslahatan  yang sejalan  ( al munasib )dengan  tindakan  syara.  Kesejalanan  dengan  tindakan ( tasharrufat ) syara‟, dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang  berdiri  sendiri  dan  menunjuk  pada maslahah tersebut  tetapi  dapat merupakan  kumpulan  dalil  yang  memberikan  faedah  yang  pasti  ( qat’i ). apabila dalil yang pasti ini memiliki makna kulli yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu. 3
Menurut  Mustafa  Dib  al-Bugha,  pemberlakuan  maslahah  mursalah sebagai  sandaran  dalam  menetapkan  hukum  hanya  terbatas  pada  persoalan- persolaan  adat/mua‟malat,  karena  kebanyakan  hukumnya  bersifat  ta‟aqquli. Selain  itu,  karena  otoritas  dalil  maslahah  mursalah  tidak  dapat  menetapkan hukum  dibidang  ibadah  yang  bersifat  ta‟abbudi.  Dari  sini,  maka  realitas sosial  yang  bersifat  dinamis  dan  fleksibel  menjadikan  suatu  kemaslahatan mengikuti perkembangan zaman. 4
Sedangkan  menurut  said  ramadlan  al  buthi,  al  maslahah  adalah “sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al syari‟ (allah dan rasul) untuk  kepentingan  hambanya,  baik  dalam  menjaga  agama,  jiwa,  akal, keturunan  dan  harta  mereka,  sesuai  dengan  urutan  tertentu  yang  terdapat didalam  kategori  pemeliharaan  tersebut. 5 Sebagaimana  diketahui  bahwa syariat pada prinsipnya mengacu pada kemaslahatan manusia. Tujuan utama syariat islam ( maqashid al syariah ) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat  manusia,  baik  didunia  maupun  diakhirat.  Hal  ini  sesuai  dengan  misi islam  secara  keseluruhan  yang  rahmatan  lil‟alamin.  Al  syatibi  dalam al muwafaqat menegaskan  “telah  diketahui  bahwa  diundangkannya  syariat
3 Imron  Rosyadi,  2013,  Pemikiran  Asy  Syatibi  Tentang    Maslahah  Mursalah, Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol.14, No.1.
4 Mohammad Mufid, NALAR FIQH REALITAS AL-QARADHAWI (Mendudukkan Relasi Teks dan Realitas Sosial)
5 Abbas  Arfan,  2013,  Maslahah dan  Batasan Batasannya Menurut Al  Buthi (Analisis  Kitab Dlawabith Al Maslahah Fi Al Syari‟ Al Islamiyah), De Jure, Jurnal  Syariah  Dan  Hukum , Vol.5, No.1.
islam  adalah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  mahluk  secara  mutlak”. Dalam  ungkapan  yang  lain,  yusuf  al  qardhawi  menyatakan  “di  mana  ada kemaslahatan, disanalah terdapat hukum allah”. 6
Dalam  kitab  Ushulul  fiqh  Al-Islami  al-Gazāli  “ al  mustasfa”
mendefinisikan maslahah sebagai berikut:
َا َّه ْلا ب َو َلص َح َف ت ِه َي ِع َب َرب ة َع ْي َج ْل ِب َه ْن َف َع ت َو َد ْف ِع َه َض َّر ة “ Maslahah  pada  dasarnya  ialah  berusaha  meraih  dan  mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan”
Jelasnya,  sesuatu maslahah sekalipun  ia tidak  mempunyai  asas  yang langsung dari pada syara‟ (mursalah),namun ia mestilah tidak lari dari pada semangat syara‟ yang suci dan mengutamakan kepentingan umum. Dalam hal ini ibn taymiyah berpandangan maslahah dan hukum syara‟ saling berkaitan khususnya sebagai penyebab dalam pembinaan hukum sehingga terdapat satu kaidah yang berbunyi:
َا ْل ُح ْك ُن َي ُذ ْو ُر َه َع ْلا ِع َّل ِت ُو ُج ْى د َو ا َع َذ ه ب
“hukum berjalan seiring dengan sebab/alasan dari segi kewujudan dan ketiadaannya.”
Berdasarkan  kaidah  ini,  mewujudkan  manfaat  atau  menghilangkan mudharat  dalam  suatu  situasi  boleh  menjadi  penyebab  ( ‘illah )  kepada terasasnya suatu maslahah yang berdasarkan syara‟. 7
a. Pembagian Harta Waris Perspektif Al Qur‟an
Dalam  rukun  Islam,  yang  dimaksud  dalam  harta  warisan  ialah  harta peninggalan  pewaris  setelah  diadakan  tindakan  pemurnian  sebelum dialihkanya  harta  tersebut  sebagai  ahli  waris.  Secara  normatif  pengaturan masalah  pewarisan  dalam  sistem  pewarisan  Islam  terdapat  dalam  Al-Qur‟an maupun  hadist  nabi  Muhammad  SAW.  Dalam  Al-Qur‟an  yang
6 Ahmad Thohari, 2013, Epistemologi  Fikih Lingkungan Revitalisasi Konsep Maslahah, Az Zarqa’, Vol.5, No.2.
7 Jasni Sulong,faisal husen ismail,  2011, Pemakaian Doktrin Al Masalih Al Mursalah dalam hukum al Faraid, jurnal syariah, Vol.19, No.1.
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 2 No.1 Oktober 2018 :::...
membicarakan masalah pewarisan ini terutama terdapat dalam surat An-Nisa pada ayat, 7,11,12,33 dan 176.
Surat An-Nisa (4) ayat 7 : bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan  ibu/bapaknya  dan  kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak bagian (pula)  dari  harta  peninggalan  ibu/bapak  dan  kerabatnya,  baik  sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
Surat  An-Nisa  ayat  11  :  Allah  mensyariatkan  bagimu  tentang (pembagian  pusaka  untuk)  anak-anakmu,  yaitu  bagian  seorang  anak  lelaki sama  dengan  bagian  dua  orang  anak  wanita,  dan  jika  anak  itu  semuanya wanita  lebih  dari  dua,  maka  bagi  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang ditinggalkan jika anak wanita itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.Dan  untuk  dua  orang  ibu/bapak,  bagi  masing-masingnya  seperenam dari harta yang ditinggalkan; jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang  meninggal  tidak  mempunyai  anak  dan  ia  diwarisi  oleh  ibu bapaknya(saja)  maka  ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu mempunyai  beberapa  saudara,  pembagian  tersebut  diatas  sesudah  dipenuhi wasiat  yang  ia  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutangnya,  (tentang  orang tuamu  dan  anak-anakmu),  kamu  tidak  mengetahui  siapa  diantara  mereka yang  lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Surat  An-Nisa  ayat  12  :  Dan  bagimu  (suami-istri)  seperdua  dari  harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri  itu  mempunyai  anak  maka  kamu  mendapat  sepeempat  dari  harta yang ditinggalkanya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar  hutangnya.  Para  istri  memperoleh  seperempat  harta  yang ditinggalkan kamu jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak,  maka  para  istri  memperoleh  seperdelapan  dari  harta  yang  kamu tinggalkan  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  kamu  buat  atau  (dan)  sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun wanita
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 2 No.1 Oktober 2018 :::...
yang  tidak  meninggalkan  ayah  dan  tidak  meninggalkan  anak,  tetapi mempumnyai saudara laki-laki (seibu saja) ada seorang saudara wanita (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi  jika  saudara-saudara  seibu  itu  lebih  dari  seorang,  maka  mereka bersekutu  dalam  yang  sepertiga  itu,  Sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  dibuat olehnya  atau  sesudah  dibayar  hutangnya  tidak  dengan  memberi  mudharat (kepada  ahli  waris).  Allah  menetapkan  yang  demikian  itu  sebagai  syariat yang  benar-benar  dari  Allah.  Dan  allah  Maha  Mengetahui  dan  Maha Penyantun.
Surat  An-Nisa  ayat  33  :  Bagi  tiap-tiap  peninggalan  dari  harta  yang ditinggalkan  ibu  bapak  dari  karib  kerabatnya  kami  jadikan  pewaris- pewarisnya.  Dan  jika  ada  orang-orang  yang  kamu  telah  bersumpah  setia dengan  mereka,  maka  berilah  kepada  mereka  bagianya.sesungguhnya  Allah menyaksikan segala sesuatu.
Surat  An-Nisa  ayat  176  :  Mereka  meminta  fatwa  kepadamu  (tentang Kalalah), katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu :  jika  seorang  meninggal  dunia,  dan  dia  tidak  mempunyai  anak  dan mempunyai  saudara  wanita  maka  bagi  saudaranya  yang  wanita  itu  seperdua dari  harta  yang  ditinggalnya,  dan  saudaranya  yang  laki-laki  mempusakai (seluruh  harta  saudara  wanita),  jika  ia  tidak  mempunyai  anak,  tetapi  jika saudara  wanita  itu  dua  orang,  maka  bagi  keduanya  dua  pertiga  dari  harta yang  ditinggalkan  oleh  yang  meninggal”.  Dan  jika  mereka  (ahli  waris  itu sendiri) saudara-saudara laki dan wanita, maka bagian seorang saudara laki- laki sebanyak bagian dua orang saudara wanita. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 8
Tabel kategori ahli waris, bagian dalam surat al nisa‟ ayat 11
8 Noor  Azizah,  2007,  Tesis:  “ Kajian  Hukum  Islam  Terhadap  Pembagian  Harta  Warisan Untuk  Istri  Yang  Ikut  Menanggung  Beban  Ekonomi  Keluarga ”,  (Semarang:  Universitas Diponegoro), hal 21-24.

## NO
Oposisi Ahli Waris Oposisi Bagian Relasi Oposisional 1 1  orang  anak  laki laki 2/3 dari harta warisan Jika tidak ada ahli waris lain 1 orang anak perempuan 1/3 dari harta warisan 1 orang anak perempuan ½ dari harta warisan Jika tidak ada saudara laki laki 2  atau  lebih  anak perempuan 2/3 dari harta warisan 2 Bapak 1/6 dari harta warisan Jika ada anak Ibu Jika ada anak atau saudara 3 Bapak Semua  sisa  dari harta waris ( ashabah ) yang sebanding  dengan 2/3 dari harta waris Pewaris tunggal Ibu 1/3 dari harta waris   Jika  tidak  ada  anak  dan saudara 4 Bapak 1/6 dari harta waris Jika ada saudara Ibu 5 1 orang saudara laki laki 1/6 dari harta waris  Jika  tidak  ada  anak  ke atas  atau  ayah  ke  atas. Dan jika mereka mahjub 6 2 orang saudara 1/3 dari harta waris  Jika  tidak  ada  anak  ke atas  atau  ayah  ke  atas. Dan jika mereka mahjub
Tabel kategori ahli waris, bagian dalam surat al nisa‟ ayat 12
No Oposisi Ahli Waris Oposisi Bagian Relasi Oposisional 1 Suami ½ dari harta waris Jika tidak ada anak Istri ¼ dari harta waris 2 Suami ¼ dari harta waris Jika ada anak Istri 1/8 dari harta waris 3 1 orang saudar (lk) 1/6 dari harta waris Jika si mayit adalah kalalah (tidak punya
keturunan, orang tua)
1 orang saudari (pr)
4 2  orang  saudara  1/3 dari harta
atau lebih waris 2 orang saudari atau
lebih Tabel kategori ahli waris, bagian dalam surat al nisa‟ ayat 176 9 No Oposisi Ahli Waris Oposisi Bagian Relasi Oposisional 1 1 orang saudari perempuan ½ dari harta waris
Jika  tidak  ada anak  dan  orang
tua
2 1 orang saudara laki laki 3 1 saudari perempuan
½ dari harta waris 4 2 orang atau lebih saudara laki laki 2/3  dari  harta waris 2  orang  atau  lebih  saudara perempuan 1/3  dari  harta waris

## 2.Tradisi Pembagian Warisan
Manusia merupakan mahluk ciptaan allah sehingga kepastian kematian bagi  manusia  tidak  dapat  ditampilkan.  Peristiwa  kematian  dipastikan  akan menimbulkan  kewarisan.  Pasal  171  huruf  b  KHI  menegaskan  bahwa  jika tidak  ada  kematian  maka  tidak  ada  kewarisan.  Masalah  pembagian  harta warisan  diantara  para  ahli  waris  menurut  Islam  merupakan  sesuatu  yang harus  segera  dilakukan  setelah  kewajiban  ahli  waris  terhadap  pewaris
9 M. Firdaus, 2015, Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Era Kontemporer, istinbath, jurnal hukum islam , Vol. 14, No. 1, hal 118-120
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 2 No.1 Oktober 2018 :::...
ditunaikan,  seperti  penakaman  jenazah,  menyelesaikan  utang  piutang,  atau menjalankan wasiat pewaris. 10
Berbicara masalah warisan maka menyangkut 3 unsur warisan:
a. Adanya  pewaris  atau  orang  yang  menguasai  atau memiliki  harta warisan dan yang akan mengalihkan.
b. Adanya muwarits atau  ahli  waris  yaitu  orang  yang  menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu yang terdiri dari ahli waris dan yang bukan ahli waris.
c. Adanya mauruts atau  harta  peninggalan  atau  harta  kekayaan
pewaris yang disebut warisan. 11
Terlepas dari wacana mengenai tradisi pembagian harta waris tersebut, maka  hal  yang  harus  diperhatikan  adalah  bagaimana  realitas  penerapan hukum  waris  dalam  kehidupan  masyarakat  islam  serta  sejauh  mana penerimaan mereka terhadap hukum waris sebagaimana ketentuan dalam fiqh islam tradisional.
Harus diakui bahwa ketentuan mengenai waris dalam al qur‟an sangat rinci  dan  mendetail.  Bahkan  ayat  mengenai  waris  merupakan  ketentuan paling  mendetail  dijelaskan  oleh  al  qur‟an  disamping  hukum  lainnya. Penentuan ahli waris dan bagian bagiannya disebutkan secara jelas sehingga dengan alasan itulah kemudian hukum waris memang layak dikatakn sebagai aturan yang paling tinggi status kejelasannya.
Namun demikian harus dibedakan antara apa yang terdapat di dalam al qur‟an  mengenai  hukum  waris  dengan  apa  yang  sudah  terkristal  menjadi sebuah disiplin keilmuan di tangan para fuqaha, sekalipun mereka mengambil dasar  dasarnya  di  dalam  teks  al  qur‟an.  Hal  yang  menarik  adalah  ketika
10 Agus  sudaryanto,  2010,  Aspek  Ontologis  Pembagian  Waris  dalam  Hukum  Islam  dan Hukum Adat Jawa, Mimbar Hukum, Vol. 22, No.3
11 Noor Azizah, 2007, Op Cit, Hlm. 9
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 2 No.1 Oktober 2018 :::...
hukum  waris  yang  dirumuskan  tersebut  ternyata  tidak  selamanya  sesuai dengan apa yang terdapat di dalam teks al qur‟an. 12
Untuk  pembagian  harta  waris  dalam  penelitian  ini  di  dasarkan  oleh beberapa asas:
a. Asas kerukunan dalam pembagian warisan
Di  Indonesia,  terutama  di  pulau  jawa  proses  pembagian  harta warisan selalu dijalankan dengan penuh rasa toleransi dan musyawarah sehingga  tercipta  kerukunan.  Prinsip  mereka  adalah  demi  kerukunan keluarga sehingga masing masing pihak  mengerti dan menyadari akan hak dan kedudukannya sebagai anggota keluarga.
Dalam  pembagian  warisan  para  ahli  waris  biasanya  tidak menuntut berdasarkan hukum semata tetapi lebih pada didasarkan pada musyawarah.  Bahkan  kadang  kadang  para  ahli  waris  hanya  menerima saja  pembagian  dari  orang  tuanya  tanpa  banyak  menuntut,  karena mereka percaya bahwa orang tuanya akan bertindak adil dan bijaksana pada anak anaknya.
b. Asas persamaan hak
Asas ini mengandung arti bahwa semua ahli waris baik laki laki maupun perempuan harus diperlakukan sama oleh orang tuanya dalam pembagian  warisan.  Asas  persamaan  hak  ini  diantaranya  tidak membedakan:
1) Antara laki laki dan perempuan
2) Anak yang lahir terlebih dahulu maupun yang lahir kemudian.
3) Perbedaan agama yang dianut oleh masing masing ahli waris.
4) Status perkawinan, apakah janda atau bukan. 13
12 M Firdaus, 2015, Op. Cit ., hlm 114

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada  tanggal  18  februari  2018  pada salah satu narasumber di Dsn. Purwo, Ds. Sekarmojo, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan  mendapati  bahwa  pembagian  harta  warisan  yang  ada  di locus tersebut  mengunakan  asas  kerukunan  sehingga  apa  yang  menjadi  hasil  dari pembagian  tersebut  diterima  dengan  lapang  dada.  Adapun  tata  cara pembagian  harta  warisan  tersebut  pertama  tama  adalah  setelah  harta  waris yang  ditinggalkan  telah  digunakan  untuk  keperluan tajhiz mayat,  pelunasan hutang  dan  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  kewajiban  mayat.  Setelah hal  tersebut  selesai  dilaksanakan,  maka  sisa  harta  yang  ada  tersebut  bisa dilakukan  pembagian.  Dan adat pelaksanaan  pembagian  harta  tersebut dilaksanakan  dengan  cara  musyawarah  antara  pihak  keluarga  dengan menyertakan pihak aparatur desa dan ataupun tokoh agama sebagai saksi.
Adapun  pemerataan  pembagian  harta  waris  ini  didasarkan  pada persamaan hak antara laki laki dan perempuan, karena untuk era saat ini yang mensetarakan  gender  laki  laki  dan  perempuan  yang  semakin  berimbang ( emansipasi ). Kaum perempuan untuk saat ini pun banyak  yang bekerja dan masuk  pada  jajaran  birokrasi  yang  notabene  pada  zaman  dahulu  hanya dimasuki  oleh  kaum  laki  laki,  sehingga  ketika  pembagian  harta  waris  tetap sesuai  dengan  pembagian  2:1  dengan  alasan  pihak  laki  laki  mendapat tanggungan  lebih  besar  karena  bekerja,  maka  untuk  saat  ini  pastinya  bisa dibantah  oleh  kaum  perempuan  yang  juga  menanggung  beban  keluarga. Karena hal ini adalah untuk menanggulangi sifat iri dan juga menanggulangi akibat yang lebih besar nanti atas pembagian yang tidak merata tersebut yang berdasar pada qaidah ushul fiqh:
13 Nur  hidayati,  2008,  Skripsi, Tinjauan  Yuridis  Tentang  Hak  Janda  Dalam  Pembagian Warisan  Menurut  Hukum  Adat  Jawa  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Negeri  Sukahorjo ), (Surakarta: Universitas Sebelas Maret)
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 2 No.1 Oktober 2018 :::...
 لازي رارضلا
(sebuah kemudlorotan harus di hilangkan)
 فارعلأا( ضرلأا يف اوذسفتلاو : 65 )  صصقلا( ييذسفولا بحيلا الله ىا : 77 )  رارض لاو رارضلا ( janganlah berbuat sesuatu yang saling membahayakan )  حلبصولا بلج ىلع مذقه ذسبفولا ءرد
(menolak sebuah kemudlhorotan itu lebih di dahulukan dari pada menarik sebuah kemaslahatan). 14
Berdasarkan  qaidah  di  atas  sehingga  pemerataan  dalam  harta  warisan antara  laki  laki  yang  secara  dalil  naqli  menganut  paham  2:1,  menjadi  sama rata  dikarenakan  beberapa  kondisi  dan  locus  yang  menyertai  dalam penafsiran ayat tentang waris.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfan,  Abbas,  2013,  Maslahah  dan  Batasan  Batasannya  Menurut  Al  Buthi (Analisis  Kitab  Dlawabith  Al  Maslahah  Fi  Al  Syari‟  Al  Islamiyah),
De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum.
Firdaus,  muhammad,    2015,  Pembaharuan  Hukum  Waris  Islam  Di  Era Kontemporer, istinbath, jurnal hukum islam .
Hakim, abdul hamid, 2007, al-sulam, (Jakarta: al-sa‟adiyah putra).
Ma‟arif, toha, 2015, Peran Maslahah Mursalah Terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama, Istinbath
Mufid,  mohammad,  NALAR  FIQH  REALITAS  AL-QARADHAWI (Mendudukkan Relasi Teks dan Realitas Sosial).
Riyanto, yatim, 2007, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif , (Unesa University Press).
Rosyadi, imron, 2013, Pemikiran Asy Syatibi Tentang   Maslahah Mursalah,
Profetika, Jurnal Studi Islam.
Rusfi,  mohammad,  2014,  Validitas Maslahat  Al-Mursalah Sebagai  Sumber Hukum, Al-‘Adalah .
14 Abdul hamid hakim, al-sulam, (Jakarta: al-sa‟adiyah putra, 2007), Hlm. 71
Sudaryanto,  agus,  2010,  Aspek  Ontologis  Pembagian  Waris  dalam  Hukum
Islam dan Hukum Adat Jawa, Mimbar Hukum.
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D), (Bandung: ALFABETA ).
Sulong, jasni., Ismail, faisal husen,  2011, Pemakaian Doktrin Al Masalih Al Mursalah dalam hukum al Faraid, jurnal syariah.
Thohari, ahmad, 2013, Epistemologi  Fikih Lingkungan Revitalisasi Konsep Maslahah, Az Zarqa’.