Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5404/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Segi-Segi Hukum Perdata Internasional Indonesia pada Perjanjian Jual Beli Saham dalam Proses Pengambilalihan Saham atas Perusahaan Indonesia
oleh Perusahaan Asing.

## Azizah Puti Bungsu

## Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 08 July 2023 Publish : 10 July 2023 Economic  development  in  Indonesia  has  made  major  contribution  to  the  increase  of foreign  investments  made  to  companies  in  Indonesia.  One  of  the  form  that  is  done  as foreign investments is a purchase of shares in an acquisition process. An acquisition is a legal  action  carried  out by  a  legal  entity  or  an  individual to  take  over the  shares  of  a company as well as its control. The acquisition was agreed to by the parties through the creation of a sale and purchase agreement of shares. The acquisition which was carried out in Indonesia and must be done in accordance with Indonesian law. The problem that arises is if the acquisition is made by a foreign company, then which law that must apply for the transaction. Also, if the parties chose a foreign law to be enforced in the sale and purchase of shares agreement, then to what extent of the choice of law can be applied. In this paper, the acquisition process of two Indonesian companies will be analyzed from its sale and purchase agreements of shares which has different choice of law. Furthermore, the sale and purchase of shares agreements will be analyzed from international civil law aspects.
Keywords:
Perjanjian Jual Beli Saham, Pengambilalihan, Pilihan Hukum,
Keberlakuan Hukum
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 08 Juli 2023 Publis : 10 Juli 2023 Pengembangan ekonomi di Indonesia  memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan investasi  asing  yang  dilakukan  kepada  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia.  Salah  satu bentuk  investasi  asing  tersebut  adalah  berupa  jual  beli  saham  dalam  proses pengambilalihan.  Akusisi  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  badan  hukum  atau perseorangan  untuk  mengambil  alih  saham  suatu  perseroan  berikut  kendalinya.
Pengambilalihan  yang  dilakukan  tentunya  disetujui  oleh  para  pihak  lewat  pembuatan sebuah perjanjian jual beli saham. Pengambilalihan tersebut yang dilakukan di Indonesia tentunya  harus  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia. Permasalahan  yang  muncul  adalah  jika  pengambilalihan  tersebut  dilakukan  oleh perusahaan  asing,  maka  aturan  apa  saja  yang  harus  berlaku  bagi  transaksi  tersebut.
Kemudian  jika  para  pihak  memilih  hukum  asing  sebagai  hukum  yang  akan  berlaku dalam perjanjian jual beli saham tersebut, maka sejauh manakah pilihan hukum tersebut dapat diberlakukan. Dalam tulisan ini, akan dianalisis mengenai proses pengambilalihan atas dua perusahaan Indonesia dengan membahas perjanjian jual beli sahamnya memiliki pilihan  hukum  yang  berbeda.  Selanjutnya,  akan  dibahas  pula  mengenai  aspek-aspek hukum perdata Internasional yang ada dalam kedua perjanjian jual beli saham tersebut.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Magister Hukum Universitas Indonesia azizahputibungsu@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Kepopuleran  investasi  yang  meningkat  di  Indonesia,  membuat  perusahaan  asing  ikut memodalkan perusahaan lokal indonesia. Aktivitas jual beli saham adalah suatu aktivitas  yang wajar  dilakukan  dalam  dunia  perdagangan  baik  dalam  negeri  maupun  internasional.  Suatu Perseroan  Terbatas  (“PT”)  pada  umumnya  membutuhkan  injeksi  penambahan  modal  yang dimana  hal  tersebut  didapatkan  dari  berbagai  sumber  investor,  termasuk  investor  asing. Sebagian saham atau mayoritas saham dijual untuk ditawarkan kepada investor agar perusahaan mendapatkan uang.  Tidak jarang saham dijual secara besar kepada satu atau dua investor saja,
sampai akhirnya memberikan kontrol penuh atas perusahaan dari yang sahamnya dijual tersebut yang  diakibatkan  dari  proses  akuisisi.  Perusahaan-perusahaan  yang  datang  untuk  akuisisi tersebut  datang  dari  perusahaan  MNC  ( multinational  company ),  yang  sebagian  besar pemberitahuan  di  tahun  2018  tersebut  adalah  transaksi  pengambilalihan  saham  atau  akuisisi (mencapai 97,3 persen).
Seperti contohnya adalah peristiwa akuisisi yang dilakukan oleh  Dua perusahaan asing yaitu  PHI  Group,  Inc  dan  Coke  Resources  yang  mengakuisisi  tambang  batu  bara  di Indonesia.   PHI  Group  merupakan  perusahaan  energi  dan  pertambangan  yang  berbasis  di California,  Amerika  Serikat  (AS)  baru  saja  menandatangani  perjanjian  untuk  pembelian  70% kepemilikan  di  PT  Tambang  Sekarsa  Adadaya,  yaitu  perusahaan  tambang  di  Indonesia.  PT Tambang Sekarsa Adadaya memiliki  konsensi batu bara seluas 9.690 hektare, dengan cadangan 71,04  juta  ton  dan  sumber  daya  205,33  juta  ton  di  Sulawesi  Barat,  Indonesia. Sesuai kesepakatan,  perseroan  akan  membayar  secara  tunai  sebesar  US$  5,25  juta  ke  PT  Tambang Sekarsa  Adadaya  dan  sekitar  US$  5,25  juta  dalam  bentuk  saham  untuk  PHI  Group. Penandatanganan  untuk  menutup  kesepakatan  akuisisi  oleh  kedua  belah  pihak  dilakukan  pada akhir   Maret  2013  oleh  Presiden  Direktur  PHI  Group  Henry  Fahman,  sebagai  perwakilan  dari PHI Group.
Terdapat  dua  perjanjian  yang  diangkata  pada  penulisan  ini.  Yang  pertama  adalah Perjanjian  Jual  beli  Saham  PT  Federal  yang  dibuat  untuk  akuisisi  PT  Federal  (PT  objek). Perusahaan  Elon  General,  sebuah  perusahaan  multinasional  memutuskan  untuk  melakukan akuisisi  sebuah  perusahaan  di  Indonesia yaitu  PT  Federal  (PT  objek). Elon  General  menunjuk Elon,  Ltd.,  dan  Petrol,  Ltd.  yang  tunduk  pada  hukum  Inggris  sebagai  anak  perusahaannya sebagai  Para  Pembeli  dalam  akuisisi  ini.  Di  dalam  perjanjian  ini  diakui  adanya  Grup  Para Pembeli  yang  dimaksudkan  untuk  seluruh  anak  perusahaan  dan  induk  perusahaan  dari  Para Pembeli.  Kemudian  pihak  lainnya  adalah  PT  Mulia  dan  PT  Primustika,  yaitu  para  pemegang saham di PT Federal yang di dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal ini disebut sebagai Para  Penjual.  Perjanjian  yang  kedua  adalah  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  PT  Spektakuler  yang juga  dibuat  dalam  rangka  akuisisi  PT  Spektakuler  (PT  objek),  sebuah  perusahaan  yang  juga tunduk  dan  berada  dalam  jurisdiksi  Indonesia.  Pihak  Penjual,  yaitu  PT  Coklat  Hitam  akan menjual  80%  kepemilikan  saham  atas  PT  Spektakuler  kepada  Tujuh  Empat,  Bhd.  sebuah perusahaan dari Malaysia, yang tunduk pada hukum Malaysia. Tujuh Empat, Bhd. Ini kemudian menjadi Pihak Pembeli.
Dalam  rangka  suatu  pihak  melakukan  sebuah  prosedur  jual  beli  saham  dalam  proses akuisisi,  tentunya  membutuhkan  berbagai  dokumen  untuk  mengamankan  status  kepastian hukum  bagi  para  pihak.  Karena  jika  tidak  tentunya  akan  ada  salah  satu  pihak  yang  dapat dirugikan.  Maka  dari  itu,  untuk  melancarkan  prosedur  akuisisi  ini  tentunya  membutuhkan sebuah  perjanjian  jual  beli  saham  yang  mengatur  prosedur,  besaran,  hak  dan  kewajiban  para pihak, dokumen hukum, akta perusahaan, dan hal-hal lainnya hingga cara penyelesaian sengketa yang mungkin dapat terjadi pada masa yang akan datang agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa  dirugikan  salah  satunya.  Ketika  sebuah  perjanjian  itu  dibuat,  para  pihaknya  harus mematuhi  seluruh  peraturan  yang  telah  disusun  dalam  perjanjian  tersebut  dan  dijadikan  dasar untuk  perikatan  lanjutan  lainnya,  atau  tindakan  bisnis  terkait.  Atas  aturan  tersebut  para  pihak dibebaskan  untuk  menentukan  ketentuan-ketentuan  yang  akan  mengatur  para  pihak  tersebut, asas ini maka disebut sebagai asas kebebasan berkontrak.
Meskipun  begitu,  asas  kebebasan  berkontrak  itu  juga  harus  tetap  dilaksanakan  dengan itikad baik, sesuai pasal 1338 ayat (3), dalam artian bahwa perjanjian tidaklah boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum yang terkait dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Keberlakuan asas kebebasan para pihak yang merupakan dasar dari semua perjanjian yang dibuat di dalam atau di luar negeri.
Namun  meskipun  demikian,  dalam  pembuatan  kontrak  ini  juga  tidak  dapat  dengan sepenuhnya tidak mengakui hukum yang telah dipilih oleh para pihak.
Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal dilakukan oleh Elon, Ltd., dan Petrol, Ltd. yang menganut  hukum  Inggris  sebagai  Para  Pembeli  dengan  PT  Mulia  dan  PT  Primustika  yang menganut  hukum  Indonesia  sebagai  Para  Penjual.  Untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  yang sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak, maka para pihak patut untuk menggunakan asas kebebasan para pihak dalam memilih sendiri hukum yang hendak mereka pergunakan di dalam perjanjian. Asas  tersebut  kemudan dalam Hukum Perdata Internasional  disebut sebagai Pilihan Hukum,  atau  dikenal  juga  dengan  istilah partij-autonimie , rechtskeuze ,  atau choice  of  law . Pemilihan hukum hanya dapat dilakukan pada suatu perjanjian yang memiliki sifat internasional yang dimana dalam perjanjian tersebut memiliki unsur asing ( foreign element ), maka kontrak- kontrak semacam itu termasuk dalam bidang hukum perdata internasional.
Hukum Pedata Internasional (“HPI”) merupakah hukum yang mengatur suatu hubungan pribadi  antar  manusia  atau  dengan  suatu  objek  yang  memiliki  unsur  asing,  sehingga  kata “internasional” ini tidak diartikan sebagai hukum antarnegara, melainkan sebagai adanya suatu unsur  asing  dalam  suatu  hubungan  hukum  keperdataan  yang  membuat  hubungan  itu  menjadi internasional.
Kedua perjanjian jual beli saham yang sama-sama melakukan akuisisi pada perusahaan Indonesia,  dengan  pihak  pembeli  sama-sama  berasal  dari  negara  asing  dari  luar  jurisdiksi  PT objek, namun pemilihan hukum yang berbeda yaitu hukum asing, dan hukum yang sama dengan PT  objek.  Kedua  kasus  ini  sama-sama  melakukan  pilihan  hukum.  Namun,  meskipun  pilihan hukum ini merupakan bentuk asas kebebasan berkontrak, namun kebebasan tersebut tidak dapat dilakukan  secara  sewenang-wenang  di  mana  piihan  hukum  mengenal  harus  mengenal  batas- batas  penerapannya.  Maka  haruslah  diketahui  pula  mengenai  batas-batas  ini,  seberapa  jauh diperkenankan  pilihan  hukum  ini,  yang  dimana  akan  dibahas  dan  diperbandingkan  di  dalam penulisan  ini,  untuk  kemudian  dapat  diketahui  keberlakuan  hukum  pada  masing-masing perjanjian. Oleh karena itu, Penulis akan membuat sebuah penulisan dengan judul “Keberlakuan Pilihan  Hukum  Pada  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  dalam  Proses  Akuisisi  atas  Perusahaan Indonesia oleh Perusahaan Asing”.

## 1.2 Pokok Permasalahan
Di  dalam  penulisan  ini,  akan  dibahas  mengenai  penerapan  pilihan  hukum  untuk menentukan  pilihan  hukum  yang  akan  berlaku  dalam    dua  buah  perjanjian jual  beli  saham yang sama-sama dilakukan untuk melakukan proses akuisisi yaitu untuk jual beli saham PT Federal.
Bertitik  tolak  pada  latar  belakang  tersebut,  penulisan  ini  dikhususkan  pada pembahasan mengenai bagaimana penerapan pemilihan hukum yang dipilih oleh para pihak yang akan berlaku dalam perjanjian, yang dilihat dari dua kasus yang serupa dengan pilihan hukum  yang  berbeda.  Dengan  ditulisnya  penulisan  ini  diharapkan  dapat  menjawab  dua pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  keberlakuan  pilihan  hukum  para  pihak  dalam  kedua  Perjanjian  Jual  Beli Saham  pada  proses  akuisisi  ditinjau  dari  teori  Hukum  Perdata  Internasional  dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

## 2. PEMBAHASAN
2.1 Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional
Suatu  perjanjian  dapat  dimasukan  ke  dalam  ruang  lingkup  hukum  perdata internasional  bila  materi  yang  terkandung  di  dalam  perjanjian  tersebut  berhubungan, bersentuhan,  atau  bersinggungan  dengan  unsur-unsur  asing.  Hukum  perdata  internasional menurut Prof. Sudargo Gautama, dirumuskan sebagai berikut:
“Keseluruhan  peraturan  dan  keputusan  hukum  yang  menunjukkan  stelsel-stelsel  hukum manakah  yang  berlaku  atau apakah  yang  merupakan  hukum, jika  hubungan-hubungan  dan peristiwa-peristiwa antara warga negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian  dengan  stelsel-stelsel  dan  kaidah-kaidah  hukum  dari  satu  atau  lebih  negara  yang
berbeda dalam lingkungan-lingkungan-kuasa-tempat, pribadi, dan soal-soal. Hukum Perdata Internasional  (HPI),  atau private international  law ,  tersebut  diatas  bukan  diartikan  sebagai “internasional”, atau bersumber dari hukum internasional. Istilah “internasional” disini tidak menunjuk  kepada  sumber  hukumnya,  tetapi  hanya  menunjuk  pada  fakta-faktanya, materinya, “ reiten complex ”, casua postie yang bersifat internasional.” Karena  ada  unsur-unsur  dari  luar,  atau foreign  elements inilah  yang  menjadikan hubungan-hubungan  tersebut  yang  ada  di  dalam  suatu  perjanjian  perdata  menjadi internasional.  Sehinga  HPI  merupakan  hukum  perdata  untuk  hubungan-hubungan  atau peristiwa yang memiliki sifat internasional.
2.2 Teori Titik Pertalian Untuk  menentukan  suatu  permasalahan  hukum  adalah  termasuk  ke  dalam  lingkup HPI,  maka  terdapat  hal-hal  yang  memberikan  petunjuk  akan  hal  itu,  yang  dimana  hal tersebut  dikenal  sebagai  Titik  Pertalian  atau  Titik  Pertautan.  Titik  Pertalian  itu  dibagi  dua yaitu adalah Titik Pertalian Primer (TPP) dan Titik Pertalian Sekunder (TPS).

## 2.2.1 Titik pertalian Primer
Titik  pertalian  primer  (TPP)  adalah  faktor-faktor  atau  keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI, oleh karena itu apabila tidak terdapat TPP dalam suatu hubungan-hubungan hukum, maka itu hanya hubungan hukum biasa. Jika dikaitkan dengan Perjanjian Jual Beli Saham yang akan dibahas  dalam  penulisan  ini,  untuk  dapat  mengetahui  apakah  hubungan  hukum tersebut memiliki hubungan HPI apabila ditemukan faktor-faktor TPP. Faktor-faktor yang  menyebabkan  perjanjian  jual  beli  saham  tersebut  dapat  bersifat  internasional adalah:
1. Tempat Kedudukan Badan Hukum Perbedaan  tempat  kedudukan  badan  hukum  yang  menjadi  pihak  dalam perjanjian  membuat  suatu  perjanjian  itu  bersifat  internasional.  Sama  seperti kewarganegaraan,  tempat  kedudukan  ini  dapat  dimasukkan  ke  dalam  titik-titik pertautan  yang  didasarkan  kepada  prinsip  personal.  Badan  hukum  sebagai subyek hukum juga memiliki kebangsaan dan tempat kedudukan ( legal seat ).
2. Pilihan Hukum Suatu  pilihan  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian merupakan  titik  untuk  menentukan  bahwa  perjanjian  tersebut  bersifat internasional.  Dalam  perjanjian  jual  beli  itu  dinyatakan  bahwa  perjanjian  jual beli  itu  diatur  oleh  hukum  Inggris.  Karena  adanya  Pilihan  Hukum  oleh  para pihak  yang  menutup  perjanjian  jual  beli  ke  arah  hukum  yang  berlainan  dari nasional mereka akan melahirkan hubungan HPI.
2.2.2. Titik Pertalian Sekunder
Titik pertalian selanjutnya adalah Titik Pertalian Sekunder (TPS). TPS adalah faktor-faktor  atau  sekumpulan  fakta  yang  menentukan  hukum  mana  yang  harus digunakan  atau  berlaku  dalam  suatu  hubungan  HPI  atau  daripada  stelsel-stelsel hukum yang dipertautkan. TPS inilah yang memberikan bantuan kepada TPP dalam hal  pelaksanaan  hukum  mana  yang  berlaku  dalam  hubungan  hukum  perdata internasional.  Dalam  perjanjian  jual  beli  saham  yang  akan  dibahas  pada  penulisan ini, titik pertalian sekunder yang akan digunakan adalah pilihan hukum.

## 2.3. Status Personal
Supaya  dapat  mengetahui  apakah  suatu  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  masuk  ke  dalam ruang lingkup  HPI atau tidak, maka hal pertama yang harus dilihat adalah mengenai status personal badan hukum.
Status personal adalah kelompok kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang kemanapun ia  pergi.  Kaidah-kaidah  ini  dengan  demikian  mempunyai  lingkungan  kuasa  berlaku  serta extraterritorial atau universal, tidak terbatas pada teritorial dari suatu negara tertentu.
Secara garis besar, pembedaan untuk status personal badan hukum dapat diukur dalam dua macam ukuran yaitu dari negara  common law yang menitik beratkan pada hukum dari negara didirikannya badan hukum (place of incorporation). Sedangkan dalam negara-negara civil law yang terbanyak dianut adalah hukum dari negara dimana faktor pusat manajemen berkedudukan  (legal  seat,  headquarters  central  office  siege  reel).  Dalam  teori  dan  praktek HPI berkembang beberapa doktrin atau asas yang dapat digunakan untuk menentukan status badan hukum, yaitu:
a. Asas Place of Incorporation
Asas ini beranggapan bahwa status dan kewenangan badan hukum sebaiknya ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu didirikan / dibentuk. Asas ini dianut di Indonesia  (dan  umumnya  negara-negara  berkembang)  sebagai  reaksi  terhadap penggunaan  asas Centre  of  Administration  /  Siege  Social. Di  Indonesia,  asas ini  dianut dengan ditunjukan dari Pasal 5 ayat (2).
b. Teori Tempat Kedudukan Secara Statutair Dengan  teori  ini  maka  status  personal  badan  hukum  ditentukan  dengan  hukum  dari tempat  dimana  menurut  statute  badan  hukum  bersangkutan mempunyai  kedudukannya. Dalam  prakteknya  titik  taut  hukum  inkorporasi  dan  hukum  tempat  keduduka  statutair lazimnya adalah bersamaan.
c. Teori Centre of Administration / Tempat Kedudukan Manajemen Efektif Asas  ini  beranggapan  bahwa  status  dan  kewenangan  yuridis  suatu  badan  hukum  harus tunduk  pada  kaidah-kaidah  hukum  dari  tempat  yang  merupakan  pusat  kegiatan administrasi atau manajemennya badan hukum tersebut.
d. Teori Foreign Control
Asas  ini  beranggapan  bahwa  status  badan  hukum  ditentukan  berdasarkan  hukum  dari tempat di mana mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga negara ( lex patriae ) atau berdomisili ( lex domicile ).
Penentuan  hukum  apa  yang  berlaku  atau pada  negara  apa  sebuah  badan  hukum berasal  menurut  Rebel  adalah  penting.  Karena  penentuan  ini  tidak  hanya  sebagai  titik taut  hukum  perdata,  tetapi  juga  sebagai  ikatan  hukum  publik  kepada  negara  nasional yang  bersangkutan.  Kegiatan  jual  beli  saham  yang  diangkat  dalam  penulisan  ini dilakukan terhadap  sebuah  badan  hukum  yang  tunduk  dan  berada  di  wilayah  jurisdiksi Indonesia.  Maka  karena  demikian,  jual  beli  saham  dilakukan  harus  patuh  dan  tunduk pada hukum Indonesia.
2.4. Pilihan Hukum Selain status personal, hal selanjutnya yang menentukan suatu permasalahan hukum masuk dalam lingkup HPI adalah klausula Pilihan Hukum. klausula Pilihan Hukum itu ada karena para pihak terlibat tunduk pada sistem hukum yang berbeda dan memutuskan untuk menentukan  Pilihan  Hukum  yang  akan  diberlakukan  apabila  timbul  sengketa.  Pilihan Hukum  ini  merupakan  titik  taut  penentu atau titik  pertalian  sekunder  (TPS).  Mengenai  hal ini akan dibahas lebih dalam pada bagian Pilihan Hukum pada perjanjian jual beli saham.
2.4.1 Macam-macam Pilihan Hukum
a. Pilihan Hukum Secara Tegas
Pilihan Hukum ini diartikan bahwa para pihak mengemukakan kehendak mereka  untuk  memberlakukan  suatu  sistem  hukum  tertentu  untuk  perjanjian mereka,  misalnya  hukum  yang  berlaku  adalah  hukum  “A”.  Dalam  keadaan demikian,  maka  para  pihak  tidak  akan  kesulitan  untuk  menemukan  hukum  apa yang  akan  berlaku  karena  sudah  terang  adanya  kehendak  para  pihak  mengenai pemilihan hukum.
b. Pilihan Hukum Secara Diam-Diam
Pilihan  Hukum  ini  diartikan  bahwa  para  pihak  tidak  menyatakan kehendak  secara  tegas  untuk  memilih  hukum.  Melainkan,  Pilihan  Hukum dilakukan secara tidak langsung, dapat disimpulkan dari sikap para pihak pelaku perjanjian,  atau  dari  isi,  kata-kata  dan  bentuk  perjanjian  yang  walaupun  secara konkrit tidak menyatakan bahwa mereka memilih suatu hukum tertentu.
Kehendak  para  pihak  yang  dianggap  ini  hanya  merupakana  apa  yang dalam  istilah  hukum  dianggap  di  mana  hakim  menerima  telah  terjadi  Pilihan Hukum berdasarkan dugaan-dugaan belaka.
c. Pilihan Hukum secara hipotesis.
Pilihan  Hukum  ini  sebenarnya  merupakan  cara-cara  pertautan  yang tersendiri. Pada Pilihan Hukum ini, tidak ada kemauan para pihak untuk memilih hukum sendiri yang akan berlaku. Maka sang hakimlah yang melakukan Pilihan Hukum.  Hakim bekerja dengan  Fiksi ( fictie ) dan melihat seandainya para pihak telah  memikir  akan  hukum  yang  harus  diperlakukan,  hukum  manakah  yang sebaiknya telah dipilih oleh mereka.
2.4.2 Batasan-Batasan Pilihan Hukum
Pilihan  Hukum  merupakan  kebebasan  yang  diberikan  para  pihak  untuk menentukan sendiri hukum yang hendak dipergunakan dalam perjanjian.
Namun  demikian  permasalahan  yang  masih  harus  diperhatikan  adalah batasan-batasan serta seberapa jauh kebebasan yang diperkenankan untuk para pihak dalam menentukan pilihan hukum tersebut, terlebih lagi karena Vrijheid (kebebasan) ini  bukan  berarti losbandigheid (urakan)  hingga  dapat  menjelma  menjadi  sikap sewenang  wenang.  Perjanjian  jual  beli  saham  juga  menerapkan  prinsip  kebebasan para pihak atau sering juga disebut sebagai “ Materiellrechtliche Parterverweisung ” yang  merupakan  kaidah  hukum  materiil  dari  sesuatu  sistem  hukum.  Prinsip  ini memberikan  kebebasan  pada  para  pihak  untuk  melangsungkan  perjanjian  dan membentuk  perjanjian  menurut  kehendak  mereka  sendiri  asalkan  mereka  ridak melampaui  batas-batas  yang  telah  ditentukan  oleh  kaidah-kaidah  memaksa  dari sistem  hukum  yang  bersangkutan.  Oleh  karena  itu  para  pihak  dimungkinkan mengatur  perjanjian  mereka  menurut  kaidah-kaidah  hukum  asing.  Salah  satu permasalahan yang timbul dari pemilihan hukum ini adalah pembatasan-pembatasan dari Pilihan Hukum ini sendiri. Beberapa pembatasan tersebut adalah:
a. Terbatas pada lingkup kontrak
Pilihan Hukum hanya di bidang hukum perjanjian saja, akan tetapi tidak di  semua  bidang  hukum  perjanjian  boleh  dilakukan  pilihan  hukum.  Reczei menetapkan  bahwa  hanya  untuk  ikatan-ikatan  karena  perjanjian  dapat  berlaku kebebasan  memilih  hukum  bagi  para  pihak.  Maka  terdapat  pembatasan  lagi. Yang  diperbolehkan  dalam  melakukan  pilihan  hukum  ialah  pada  hubungan- hubungan  yang  semata-mata  bersifat  hukum  perdata.  Apabila  perjanjian bersangkutan  tersebut  selain  bersifat  perdata,  tapi  juga  mengandung  sifat-sifat administrative,  atau  berkenaan  dengan  benda-benda  tetap  maka  tidak  dapat dilakukan pemilihan hukum.
b. Tidak boleh melanggar ketertiban umum
Ketertiban umum adalah pembatasan pertama daripada kebebasan untuk melaksanakan  kemauan  perseorangan  dalam  bidang  hukum  yang  harus diperlakukan.  Lembaga  ketertiban  umum  yang  dimaksud  adalah  kaidah-kaidah seharusnya  diperlakukan  menurut  ketentuan  ketentuan  hukum  perdata internasional indonesia, dan tidak akan dipergunakan apabila kaidah-kaidah dari Pilihan  Hukum  yang  dipilihnya  tersebut  bertentangan  dengan  ketertiban  umum dan kesusilaan baik.
Salah satu alasan untuk untuk mengesampingkan pemberlakuan hukum asing di wilayah lex fori adalah ketertiban umum.
Hakim  karena  jabatannya  wajib  menilai  dan  menguji  apakah pemberlakukan hukum asing,  yang memang menurut  HPI  Indonesia seharusnya berlaku,  dapat  diterima  berdasarkan  “nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup dalam masyarakat” hukum Indonesia. Jika tidak bertentang, maka hukum asing tersebut dapat sepenuhnya diberlakukan. Tetapi, jika perberlakuan hukum asing  tersebut  akan  bertentangan,  maka  hakim  patut  menguji  seberapa  besar pertentangan yang akan terjadi. Kemudian dapat diputuskan apakah hukum asing tersebut tetap dapat diberlakukan atau di kesampingkan.
c. Adanya aturan-aturan hukum yang sifatnya memaksa Dalam  pengertian  asas  kebebasan  berkontrak,  maka  kehendak  para pihak dibatasi oleh kaidah-kaidah hukum memaksa dari tata hukum yang berlaku itu, sehingga hak para pihak untuk menentukan peraturan-peraturan khusus mana yang berlaku dari tata hukum yang bersangkutan.
d. Tidak boleh menjelma menjadi suatu penyelundupan hukum Pilihan  hukum  bukan  berarti  melakukan  pilihan  antara  mengikuti undang-undang  atau  mengikuti  jurusan  yang  telah  dibuatnya  sendiri  seperti halnya  pada  penyelundupan  hukum.  Penyelundupan  memiliki  tujuan  untuk mengenyampingkan penggunaan hukum asing dengan memakai hukum nasional. Para  pihak  hanya  dapat  memilih  hukum  yang  mempunyai  hubungan  tertentu dengan  perjanjian  yang  bersangkutan.  Pilihan  Hukum  tersebut  tidak  boleh merupakan penyelundupan hukum.
2.5 Kasus Posisi
4.1.1. Kasus Posisi dalam Proses Akusisi PT Federal oleh Elon General Pada  pertengahan  tahun  2017,  Perusahaan  Multinasional  Elon  General  telah sepakat untuk melakukan pembelian keseluruhan saham pada PT  Federal (PT objek), sebuah perseroan terbatas tertutup dari pemegang saham sebelumnya, yaitu PT Mulia dan  PT  Primustika  (Para  Penjual).  Kemudian  Elon  General  yang  merupakan perusahaan  multinasional,  sebagai  perusahaan  induk,  membeli  saham  tersebut menggunakan nama anak perusahaannya yang terletak di Inggris yaitu Elon, Ltd., dan Petrol,  Ltd. (Para Pembeli). Proses pembelian keseluruhan saham ini kemudian dapat dinamakan sebagai proses pengambilalihan atau akuisisi perusahaan.
Proses  akuisisi  ini terjadi  dan  dilakukan dalam  rangka  untuk membeli  sebuah perusahaan yang berada dan tunduk dalam jurisdiksi Indonesia, sehingga Elon General menunjuk  PT  Elon  Indonesia,  sebagai  anak  perusahaannya  di  Indonesia  untuk mengurus seluruh proses akuisisi pada PT Federal atas nama Para Pembeli. Di dalam perjanjian  ini  diakui  adanya Grup  Para  Pembeli yang  isinya  adalah  seluruh  anak perusahaan  (Elon,  Ltd.;  Petrol,  Ltd.,;  dan  PT  Elon  Indonesia);  dan  perusahaan  induk (Elon General) dari para pembeli (Elon, Ltd., dan Petrol, Ltd.).
Kemudian,  proses  akusisi  ini  dimulai  sejak  awal  tahun  2018  dengan  kedua belah pihak membuat Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal dan menentukan syarat- syarat,  seluruh  isi  perjanjian,  hukum  yang  berlaku,  hingga  tanggal  penutupan  dari proses ini. Selain itu juga dipersiapkan akta pemindahalihan saham dan akta jual beli saham  untuk  akusisi  PT  Federal  ini.  Perjanjian  beserta  surat-surat  dan  dokumen- dokumen pendukungnya tersebut rampung dan selesai pada bulan Juni 2018.
Lalu  Perjanjian Jual Beli Saham PT  Federal  yang dibuat untuk proses akusisi disepakati  dan  ditandatangani  pada  tanggal  penutupan  akuisisi  yaitu  tanggal  20  Juni 2018. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur dari Elon, Ltd., dan Petrol., Ltd. untuk  mengatasnamakan  Para  Pembeli  dan  Grup  Para  Pembeli.  Ditandatangani  juga oleh  Direktur  PT  Primustika  dan  PT  Mulia  untuk  mengatasnamakan  Para  Penjual,
serta  oleh  Direktur  PT  Federal  untuk  mengatasnamakan  PT  Objek.  Penandatanganan Perjanjian  Jual  Beli  Saham  PT  Federal  serta  akta  jual  beli  saham  dan  akta pemindahalihan  saham  tersebut  menandakan  selesainya  penutupan  proses  akuisisi. Kemudian para pihak mengumumkan proses akuisisi ini sesuai dengan Pasal 133 ayat (2) UUPT kepada publik lewat surat kabar.
Adapun  isi  perjanjian  yang  ditandatangani  tersebut  menentukan  hukum  yang akan berlaku untuk perjanjian tersebut serta untuk dipakai jika dikemudian hari akan timbul sengketa. Para pihak sepakat secara tertulis pada pasal 15.1 Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal bahwa “ Perjanjian ini dan setiap kewajiban non-kontraktual yang timbul  dari  atau  sehubungan  dengan  Perjanjian  ini  diatur  oleh  dan  ditafsirkan menurut  hukum  Inggris  dan  Wales,  tanpa  merujuk  pada  prinsip-prinsip  hukum perdata internasional yang dimuat di dalamnya ”. Sementara pada perjanjian ini juga tetap  dilakukan  dengan  memerhatikan  keberlakuan  hukum  Indonesia,  dengan mengakui  keberadaan  hukum  Indonesia  seperti  Undang-Undang  tentang  Perseroan Terbatas  (UU  No.  40  Tahun  2007),  Undang-Undnag  tentang  Persaingan  Usaha  (UU No. 5 Tahun 1999).
Namun,  pemilihan  hukum  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  tersebut dirasa  akan  merugikan  salah  satu  pihak  atau  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dari Hukum  Perdata Internasional. Sehingga kasus ini menjadi menarik untuk  diangkat di dalam  skripsi  ini  oleh  penulis  untuk  dibahas  mengenai  penerapan  pilihan  hukum  di dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  PT  Federal  dalam  proses  akuisisi  yang  dilakukan oleh Elon General tersebut.

## 2.6  Isi Perjanjian Jual Beli Saham
Perjanjian  Jual  Beli  Saham  PT  Federal  mengatur  tentang  proses  akusisi  pada  PT Federal  oleh  Elon  General  dari  PT  Mulia  dan  PT  Primustika.    Akusisi  tersebut mengalihkan  seluruh  modal  saham  yang  ditempatkan  di  PT  Federal  sebesar Rp.423.600.000.000,00  (empat  ratus  dua  puluh  tiga  miliar  enam  ratus  juta  rupiah)  atau US$21.800.000 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu dolar amerika serikat) berdasarkan nilai tukar yang telah disepakati para pihak. Modal tersebut terbagi menjadi total 423.600 lembar  saham  biasa  dengan  nilai  nominal  masing-masing  sebesar  Rp1.000.000,  atau US$66 (enam puluh enam dolar amerika serikat).
Saham-saham tersebut dimiliki oleh Para Penjual yaitu PT Mulia sebanyak 10 lembar saham  dengan  nilai  nominal  Rp10.000.000  (sepuluh  juta  rupiah).  Selanjutnya  PT Primustika  memiliki  sebanyak  423.590  lembar  saham  dengan  nilai  nominal  sama  yaitu, Rp423.590.000.000,00  (empat  ratus  dua  puluh  tiga  miliar  lima  ratus  sembilan  puluh  juta rupiah)  sebagaimana  dimuat  di  dalam Shareholders  Agreement PT  Federal.  Kemudian Seluruh  Saham  tersebut  dibeli  dan  dialihkan  kepemilikannya  secara  keseluruhan  kepada Para  Pembeli  yaitu  Elon,  Ltd.  sebanyak  423.590  Lembar  dan  Petrol,  Ltd.  sebanyak  10 lembar saham.
Jual beli saham ini dilakukan dengan harga pembelian US$436.000.000 (empat ratus tiga puluh enam juta dolar Amerika Serikat) dengan dibayarkan sejumlah US$21.800.000 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat) sebagai setoran awal sampai akhirnya  dilunasi  kepada  Para  Penjual  pada  tanggal  penutupan  (20  Juni  2018).  Proses akuisisi  ini  mengakibatkan  pemindahan  kontrol  perusahaan  kepada  Elon,  ltd  dan  Petrol, Ltd  atau  Elon  General  (Grup  Para  Pembeli).  Berikut  adalah  gambaran  jual  beli  saham dalam proses akuisisi PT Federal yang dituangkan di dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal.
Karena  proses  jual  beli  saham  ini  adalah  suatu  proses  akuisisi,  yang  dimana keseluruhan  saham  itu  dibeli  oleh  pihak  pembeli,  membuat  pihak  pembeli  itu  sekarang memiliki hak-hak pemegang saham yaitu,
1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima Pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lain sesuai dengan undang-undang tentang perusahaan. Proses  jual  beli  saham  ini  adalah  proses  akuisisi  yang  dilakukan  terhadap  perseroan terbatas  yang  tertutup, maka  pemindahan  setiap  hak  atas  saham  dilakukan  dengan  akta pemindahan  hak  (baik  berupa  akta  yang  dibuat  di  hadapan  notaris  maupun  akta  bawah tangan). Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak  tersebut  dalam  Daftar  Pemegang  Saham.  Akta  pemindahan  hak  atas  saham  inil kemudian  juga  dijadikan  sebagai  lampiran  yang  akan  diberikan  kepada  para  pembeli  oleh para  penjual  pada  saat  penutupan  akuisisi,  sebagaimana  yang  sudah  dituangkan  di  dalam kedua Perjanjian Jual Beli Saham yang dibahas dalam penulisan ini.

## 2.7 Status Personal Para Pihak pada Kedua Perjanjian
Keseluruhan pihak di dalam kedua perjanjian diatas merupakan suatu badan hukum yang tunduk pada hukum-hukum yang berbeda. Di dalam kedua perjanjian, badan hukum yang  menjadi  PT  Objek  dan  badan  hukum  sebagai  pihak  penjual  tunduk  berdasarkan hukum  Indonesia.  Namun  pada  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  PT  Federal,  Para  Pembeli tunduk kepada hukum Inggris karena merupakan sebuah anak perusahaan dari perusahaan multinasional  Elon  General  yang  sifatnya  adalah  badan  hukum  yang  plurinational  yang decentralized,  yang  berarti  masing-masing  anak  perusahaannya  tunduk  kepada  hukum masing-masing negara domisili perusahaan (yaitu Elon, Ltd., dan Petrol, Ltd., tunduk pada hukum Inggris).
Atas  perbedaan  hukum  yang  dianut  masing-masing  pihak  yang  ada  di  dalam Perjanjian  Jual  Beli  Saham  PT  Federal  membuat  kedua  kasus  akuisisi  ini  dapat dikategorikan  sebagai  sebuah  kasus  HPI.  Dianutnya  hukum  yang  berbeda-beda, memperlihatkan  bahwa  Para  Pihak  di  dalam  kedua  perjanjian  tersebut  memiliki  status personal  yang  berbeda-beda  pula.  Di  dalam  perjanjian  jual  beli  saham  tersebut  yang merupakan para pihak yang melakukan transaksi adalah badan hukum. Status personal dari Para Penjual dan PT objek dari Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal yaitu PT Mulia dan PT Primustika serta PT Federal. Status personal badan hukum tersebut ditentukan dengan asas  place  of  incorporation.  Asas  ini  beranggapan  bahwa  status  dan  kewenangan  badan hukum  sebaiknya  ditetapkan  berdasarkan  hukum  dari  tempat  badan  hukum  itu  didirikan atau dibentuk. Indonesia menganut asas ini seperti yang ditunjukan dari Pasal 5 ayat (2). Sehingga,  jika  menggunakan  asas  yang  sama,  dapat  diketahui  pula  untuk  status personal dari pihak pembeli pada Perjanjian Jual Beli Saham  PT Federal yaitu Elon, Ltd. dan  Petrol,  Ltd.  adalah  Inggris  karena  kedua  perusahaan  tersebut  didirikan  dan  dibentuk menurut hukum Inggris. Pilihan Hukum
Sudah  ditentukan  pada  bahasan  sebelumnya  bahwa  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  PT Federal  adalah  sebuah  kontrak  Internasional  karena  para  pihak  di  dalamnya  merupakan masing-masing  badan  hukum  berasal  dari  negara  dan  tunduk  pada  hukum  yang  berbeda. Hal  ini  dilihat  dari  Titik  Pertalian  Primer  (TPP),  yaitu  status  personal  yang  berbeda  dan pilihan hukum para pihak. Pilihan hukum dalam suatu perjanjian dilakukan untuk mencari hukum yang berlaku (applicble law) dalam suatu perjanjian yang  mengandung unsur HPI, yang dimana kedua perjanjian jual beli saham ini sudah dibahas, merupakan suatu kontrak internasional.  Pada  Perjanjian  PT  Federal,  diatur  pilihan  hukum  yang  akan  berlaku  yaitu hukum  Inggris  dan  Wales.  Pilihan  hukum  tersebut  dapat  berlaku  dapat  dilaksanakan dengan dibatasi oleh empat batasan sebagai berikut.
a. Terbatas pada lingkup kontrak
Pasal  1338  KUHPerdata  berbunyi  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuanya.  Isi  pasal  tersebut merupakan pernyataan atas asas kebebasan berkontrak, yang dimana para pihak dapat memilih  suatu  hukum  untuk  diberlakukan  di  dalam  perjanjiannya.  Batasan  pertama dilakukannya  pilihan  hukum  adalah  kewenangan  untuk  melakukan  pilihan  hukum  ini
lazimnya terbatas pada hukum kontrak, tetapi tidak pada semua bidang kontrak. Dalam hal Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal. Oleh karena itu, Perjanjian Jual Beli Saham tersebut sesuai dengan batasan pertama pemberlakuan pilihan hukum.
b. Tidak melanggar ketertiban umum Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  PT  Federal,  PT  federal  bergerak  dalam bidang  minyak  dan  gas,  penguasaan  usahanya  mengacu  pada  pada  Pasal  33  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945  yang  menyatakan  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.”  Pasal  ini  dicantumkan  dalam  UUD  1945 sebagai  wujud  tata  perundang-undangan  tertinggi  yang  menjadi  acuan  utama  bagi perundang-undangan  di  Indonesia  menetapkan  bahwa  pada  dasarnya  segala  kekayaan alam  di  Indonesia  diatur  oleh  negara.  Sumber  daya  alam  hasil  olahan  minyak  bumi merupakan  bagian  kekayaan  alam  yang  seharusnya  dikuasai  oleh  negara.  Dalam  hal ini,  hasil  bumi  minyak  dan  gas  dari  PT  Federal  dikuasai  oleh  negara  dengan dilaksanakan  dan  dikendalikan  melalui  kontrak  kerjasama  dengan  badan  pemerintah dengan  sistem  kontrak  jasa  sesuai  dengan  Perundang-undangan  Migas.  Dengan terjadinya  proses  akuisisi  ini,  seluruh  saham  PT  Federal  dimiliki  oleh  asing,  tidak merubah  penguasaan  minyak  dari  negara.  Dengan  demikian  pemilihan  hukum  dalam perjanjian PT Federal tidak melanggar ketertiban umum.
c. Tidak melanggar kaidah super memaksa Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal merupakan perjanjian yang dilaksanakan di  Indonesia.  Adapun  peraturan  perundang-undagan  yang  digunakan  harus  sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu pembentukan perjanjian jual beli saham sesuai dengan  sifat  HPI  sebagai  hukum  antar  waktu.  Peraturan  perundang-undangan  yang menjadi kaidah memaksa atau super memaksa dalam kedua Perjanjian Jual Beli Saham adalah sebagai berikut.
1. UUPT 2007
Pada  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  PT  Federal  maupun  Perjanjian  Jual  Beli Saham PT Spektakuler terdapat sejumlah pengaturan yang secara jelas menyatakan bahwa  pengaturan  mengenai  jual  beli  saham  tersebut  mengikuti  peraturan  UUPT 2007.
2. Undang-Undang Penanaman Modal
Penanaman  modal  di  Indonesia  diatur  dengan  UU  No.  25  tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal  dan  di  dalamnya  terdapat  beberapa  kaidah  super memaksa  yang  harus  dipatuhi  oleh  Perjanjian Jual  Beli  Saham.  Kegiatan  jual  beli saham yang dilakukan oleh PT Spektakuler sepenuhnya dilakukan menurut seluruh hukum Indonesia, sehingga tidak ada UU Penanaman Modal yang dilanggar.
a. Tidak menjadi penyelundupan hukum
Pilihan  hukum  tidak  dapat  menjadi  suatu  penyelundupan  hukum  atau sebagai jalan memilih hukum di antara stelsel-stelsel hukum yang berlaku bagi negara  yang  satu  atau  negara  yang  lain  sebagai  siasat  untuk  mendapatkan hukum yang dikehendakinya. Penyelundupan hukum ini mempunyai hubungan yang  erat  dengan  ketertiban  umum.  Kedua-duanya  bertujuan  agar  supaya hukum nasional sang hakim ( Lex fori ) yang dipakai dengan mengesampingkan hukum  asing,  Kedua-duanya  hendak  mempertahankan  dipakainya lex  fori terhadap kaidah-kaidah hukum asing, Perbedaan antara keduanya adalah: pada ketertiban umum, hukum asing yang seharusnya dipakai itu dikesampingkankarena  dianggap  bertentangan  dengan  sendi-sendi  pokok/asasi dari lex  fori .  Sedangkan  pada  penyelundupan  hukum,  tidak  diberlakukannya hukum asing itu bagi yang bersangkutan adalah karena ia berusaha menghindari pemakaian  hukum  yang  seharusnya  (secara  normal)  berlaku  bagi  dirinya.
Terkait  kedua  perjanjian  pemegang  saham,  tidak  ada  perjanian  pemegang saham yang memilih hukum untuk menjadi suatu penyelundupan hukum.
Dari  bahasan  diatas  maka  telah  disimpulkan  bahwa  pilihan  hukum  yang  dilakukan oleh  para  pihak  di  dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  PT  Federal  tersebut  melanggar  tidak melanggar  seluruh  batasan-batasan  dari  pilihan  hukum.  Karena  pada  dasarnya  dalam peraturan perundang-undangan  yang terkait tidak ada larangan juga untuk melakukan pilhan hukum.  Dalam  perjanjian  jual  beli  saham  PT  Federal,  yang  memilih  hukum  Inggris,  pada dasarnya  berarti  mengakui  keberlakuan  hukum  Inggris  di  dalam  Perjanjiannya.  Meskipun demikian, di dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal tetap mengikuti persyaratan  untuk transaksi  jual  beli  saham  dalam  proses  akuisisi  ini,  dan  tidak  melanggar  peraturan  undang- undangnya.  Sehingga  pilihan  hukum  dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  PT  Federal  tidak melanggar kaidah memaksa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## 2.8 Kegiatan Jual Beli Saham di Indonesia harus Tunduk dengan Hukum Indonesia
Dalam jual beli saham di Indonesia, meskipun para pihak yang melakukan jual beli saham  itu  diperbolehkan  untuk  melakukan  pilihan  hukum  pada  perjanjian  jual  beli sahamnya, namun pada transaksinya wajib tetap tunduk dan tidak melanggar pada hukum yang berlaku di Indonesia. Transaksi jual beli saham merupakan wujud perbuatan ekonomi yang  dimana  dalam  kasus  ini  dilakukan  di  wilayah  Indonesia.  Hal  tersebut  membuat negara  Indonesia  yang  berhak  untuk  mengatur  regulasi-regulasi  dalam  transaksi  jual  beli saham yang kemudian regulasi tersebut menjadi suatu kaidah memaksa yang harus ditaati oleh pelaku jual beli saham.  Dengan dibuatnya kaidah memaksa tersebut, membuat negara Indonesia  mempertahankan  kedaulatannya  dalam  mengatur  kegiatan  ekonomi  dan menciptakan keteraturan dalam perekonomiannya.
Hal  ini  dilakukan  karena  pada  dasarnya  negara  Indonesia,  mempunyai  suatu kewajiban  untuk  melindungi  seluruh  kekayaan  yang  terkandung  di  dalam  jurisdiksi negaranya  untuk  kemudian  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  untuk  kepentingan  negara  dan warga  negaranya.  Kewajiban  tersebut  dituangkan  di  dalam  kaidah  super  memaksa Indonesia,  yaitu  pada  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  33  ayat  (2)  yang  menyatakan Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak  dikuasai  oleh  negara  dan  dalam  ayat  (3)  yang  menyatakan  bumi  dan  air  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Sehingga  keteraturan  ekonomi  tersebut  perlu  untuk dilakukan.
Maka  dari  itu,  status  personal  dari  kedua  PT  objek  adalah  Indonesia  harus diindahkan,  yang  menyebabkan  bahwa  kedua  PT  tersebut  tunduk  dan  berada  dalam jurisdiksi hukum Indonesia. Untuk menjadikan proses akuisisi ini adalah sebuah peristiwa hukum  yang  legal  dan  tidak  melanggar  hukum,  maka  dalam  transaksinya  harus  sangat memperhatikan  regulasi  hukum  di  Indonesia.  Terlebih  juga  karena  transaksi  akuisisi  ini juga  mengenai  kepemilikan  suatu  saham  untuk  industri  yang  berada  dalam  bidang pemanfaatan  kekayaan  alam  Indonesia,  yaitu  Migas.  Maka  dari  itu,  transaksi  ini  harus patuh  pada  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  PT,  dan  UU  No.  29  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal, karena akuisisi ini merupakan jual beli saham yang berupa penanaman modal  asing.  Selain  itu,  juga  harus  mengikuti  aturan  dari  peraturan  perundang-undangan lainnya  termasuk Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  1998 tentang  Penggabungan, Peleburan  dan  Pengambilalihan  Perseroan  Terbatas;  dan Peraturan  Pemerintah  No.  57 Tahun  2010 tentang  Penggabungan  atau  Peleburan  Badan  Usaha  dan  Pengambilalihan Saham  Perusahaan  yang  Dapat  Mengakibatkan  Terjadinya  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Serta  juga  peraturan  yang  mengatur  tentang  Migas,  dan daftar negatif investasi.

## 3. KESIMPULAN
UUPT 2007 mengatur perihal yang minimal wajib diatur di dalam AD. Namun, berbeda dengan  AD  yang  diatur  khusus  di  dalam  UUPT,  pembentukan  perjanjian-perjanjian  kegiatan usaha  dalam  suatu  perusahaan  hanya  diatur  berdasarkan  ketentuan  umum  dalam  hukum perjanjian dan tidak diatur secara khusus di dalam UUPT. Hal ini juga sama dengan Perjanjian Jual Beli saham yang didasarkan kepada asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak ini juga didukung dengan adanya sifat kerahasiaan Perjanjian Jual Beli Saham sebab tidak seperti AD  yang  wajib  didaftarkan  kepada  Departemen  Hukum  dan  HAM,  perjanjian  jual  beli  saham tidak wajib didaftarkan. Meskipun begitu, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh bertentangan  dengan  kesusilaan  baik,  UU  dan  ketertiban  umum.  Dalam  penulisan  ini,  dibahas tetang  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  PT  Federal,  suatu  perjanjian  jual  beli  saham  yang  dibuat untuk melaksanakan transaksi jual beli saham dari PT Federal yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan hasil perminyakan  yang tunduk pada hukum Indonesia dan  transaksi  tersebut  melibatkan  pihak  pembeli  dari  badan  hukum  Inggris  dan  pihak  penjual berasal  dari  Indonesia.  Peraturan  perundang-undangan  salah  satunya  UUPT  2007  dan  UU Penanaman Modal 2007 adalah peraturan perundang-undangan Indonesia yang akan membatasi kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian jual beli saham.
Kemudian di dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT  Federal tersebut melakukan Pilihan hukum  sebagai  asas  kebebasan  berkontrak  dengan  memilih  hukum  Inggris  dan  Wales  sebagai hukum  yang  berlaku  di  dalam  perjanjian,  dan  hukum  Singapura  sebagai  hukum  yang  berlaku untuk penyelesaian sengketa. Pilihan hukum ini pun tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan baik, UU dan ketertiban umum. Secara khusus, berdasarkan teori pilihan hukum, pilihan hukum dalam lingkup kontrak tidak boleh bertentangan dengan aturan memaksa, ketertiban hukum, dan tidak  boleh  menjadi  suatu  penyelundupan  hukum.  Di  dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  PT Federal,  secara  para  pihak  secara  tegas  menyatakan  pilihan  hukumnya.  Namun,  karena perusahaan objek adalah sebuah badan hukum yang berasal dari Indonesia, maka Perjanjian Jual Beli  Saham  PT  Federal  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kesusilaan  baik,  UU,  dan  ketertiban umum  Indonesia.  Demikian  pula  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  PT  Federal  tidak  boleh bertentangan  dengan  kaidah  super  memaksa  di  Indonesia  dan  menjadi  suatu  penyelundupan hukum.
Namun, Perjanjian Jual Beli Saham PT Federeal bertentangan dengan sendi-sendi asasi di  Indonesia  yaitu  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  seluruh  kekayaan  alam  harus  dikuasai negara. Dalam hal ini, PT Federal, sebagai badan hukum swasta yang dikuasai seutuhnya oleh badan  hukum  asing,  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  PT  Federal  bertentangan  dengan  ketertiban umum.  Selanjutnya  juga,  PT  Federal  tersebut  adalah  suatu  usaha  yang  bergerak  di  bidang industri  perminyakan,  yang  dimana  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia mengatur  bahwa  perminyakan  adalah  bidang  usaha  yang  terbuka  bersyarat,  dengan  maksimal kepemilikan  modal  asing  hanyalah  95%  (Sembilan  puluh  lima  persen).  Meskipun  pada prakteknya  para  pembeli  adalah  satu  kesatuan  perusahaan  multinasional  Elon  General,  dan  di Indonesia diwakilkan oleh PT Elon Indonesia, tetapi pemegang saham pada Perjanjian Jual Beli Saham  tersebut  setelah  penutupan  adalah  Elon,  Ltd.  dan  Petro,  Ltd.  yang  berasal  dari  Inggris, sehingga  maksimal  95%  kepemilikan  tersebut  telah  dilanggar,  dan  kaidah  super  memaksa Indonesia sudah dilanggar.
Karena  itu,  maka  keberlakuan  pilihan  hukum  yang  dipilih  oleh  para  pihak  sebenarnya adalah  tidak  dapat  diberlakukan  karena  perjanjian  jual  beli  saham  itu  sendiri  juga  sudah bertentangan  dengan  batasan-batasan  asas  kebebasan  berkontrak.  Hal  ini  kemudian mengakibatkan suatu akibat hukum pertentangan perihal perjanjian jual beli saham PT Federal tersebut dengan UU sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

## Saran
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya dan kesimpulan diatas,  dapat  dilihat  bahwa  penerapan  Pilihan  Hukum  dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  di Indoensia  dibatasi  oleh  ketertiban  umum  dan  kaidah-kaidah  super  memaksa  berdasarkan  hukum positif  di  Indonesia.  Pilihan  hikum  berupa  hukum  asing  selain  hukum  Indonesia  dapat  berakibat adanya  perselisihan  antara  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  hukum  yang  berlaku berdasarkan pilihan hukum para pihak. Adapun perselisihan antara hukum positif yang berlaku dan pilihan hukum para pihak dapat menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum. Oleh karena itu, penulis  menyarankan  pilihan  hukum  berupa  pilihan  hukum  Indonesia  dalam  suatu  perjanjian  jual beli saham.

## 4. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Anderson, Ronald A. Bussiness Law. (Cincinnati,Ohio: South Western Publish-ing Co, 1987). Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis . (Bandung: Alumni, 1994).
Bengtsson,  Ann  McDonagh, Managemen  Merger  dan  Akuisisi ,  (Jakarta:  PT  Pustaka  Binaman Pressindo, 1994), hlm. 6.
Darmadji, Tjiptono, dan Fakhrudin, Pasar Modal Di Indonesia , Edisi Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat, 2012).
Fuady,  Munir. Hukum  Perusahaan  dalam  Paradigma  Hukum  Bisnis .  (bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2002).
Fuady,  Munir. Hukum  tentang  Akuisisi,  Take  Over,  dan  LBO .  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti,2001).
Gautama,  Sudargo. Hukum  Perdata  Internasional ,  Jilid  III  Bagian  I,  Buku  ke-7.  (Bandung: Alumni, 2004).
H.M.N,  Purwosutjipto. Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia  jilid  2 .  (Jakarta: Djambatan, 1981).
Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas . (Jakarta: Sinar Grafika, Hartono,  Sri  Rejeki. Permasalahan  Seputar  Hukum  Bisnis,  Persembahan  Kepada  Sang  Maha Guru . (Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 2006).
Irham, Fahmi. Pengantar Pasar Modal , Edisi Pertama, (Bandung: Alfabeta, 2012).
Keenan, Dennis, dan Josephine Bisacre. Smith and keenan’s Company Law. (England: Pearson Education Limited, 2002).
Kelly, David. Business Law. (London, Cavendish Publishing Limited, 2002).
Kiljunen,  Kimmo. The  European  Constitution  in  the  Making ,  ( Centre  for  European  Policy Studies , 2004).
Mahdi, Sri Soesilowati, dkk. Hukum Perdata: Suatu Pengantar . (Jakarta: Gitama Jaya, 2005).
Makarim,  Nono  Anwar. Mengada  Ada  Tentang  Perseroan  Terbatas .  (Jakarta:  Pusat  Studi Hukum dan Ekonomi FHUI, 1977).
Nandakumar,  Ankarath. Understanding  IFRS  Fundamental .  (New  Jersey:  John  Wiley  &  Sons INC., 2010).
Prasetya, Rudhi. Kedudukan Perseroan Terbatas . (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996). Prasetya,  Rhudi. Kedudukan  Mandiri  Perseroan  terbatas.  Disertai  dengan  Ulasan  Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 . (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). Prasetya,  Rudhi. kedudukan,  Peran  dan  Pertanggngjawaban,  Pengurus  Perseroan  Terbatas . (Media Notariat Ikatan Notaris Indonesia No. 5, 1997).
Rahardjo, Sapto. Kiat Membangun Aset Kekayaan: Panduan Investasi Saham dari A sampai Z , (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006).
Scheneeman,  Angela. The  Law  of  Corporation,  Partnerships,  and  sole  proprietorships .  (New York: Delmar Publisher, 1997).
Soekanto,  Soerjono,  dan  Purnadi  Purbacaraka. Sendi-Sendi  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
Subekti. Hukum Perjanjian , cet. 12. (Jakarta: Intermasa, 1990). Salim, HS, Budi Sutrisno. Hukum Investasi di Indonesia . (Jakarta: Rajawali Press, 2008). Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata , cet. 27. (Jakarta: Intermasa, 1995). Woon, Walter. Company Law . (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2002). Artikel/Jurnal Rizal  Aditya, Apa  itu  Equity  dalam  Forex?, https://www.seputarforex.com/artikel/apa-itu- equity-dalam-forex-286031-31, diakses pada 4 April 2019.
Febriadi, Rifki. Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli Saham dan Permasalahannya , (Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Indoesia, Jakarta, 2002).
Juwana, Hikmahanto. Sekilas Tentang Hukum Persaingan Usaha dan Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999 .  (Artikel  Pada  Jurnal  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia, Vol. 01, September 1999).
Julie. Akuisisi Bank Lokal oleh Badan Hukum Asing (Studi Kasus: Akuisisi Bank Mutiara oleh Jtrust). (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, 2015).
Khairandy,  Ridwan. Perseroan  Terbatas  Sebagai  Badan  Hukum .  (Jurnal  Hukum  Bisnis:  Edisi No.3 Vol. 26, Maret 2007).
Martin, Pengertian  Bond  dalam  Investasi ,  https://www.seputarforex.com/artikel/pengertian- bond-dalam-investasi-178736-31, diakses pada 4 April 2019.
Mulyadi, Kartini. Legal Assistance dalam Mengambil Alih Perusahan (Corporate Acquisition). (Jakarta: Management dan Usahawan Indonesia, No. 2 Tahun XIX, Februari 1990).
Mustakim. Kedudukan  Risalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  sebagai  akta  otentik dalam  kaitan  dengan  tanggung  jawab  notaris  sebagai  pejabat  umum .  (Jurnal  ilmu hukum:  No.  01  Vol.  18,  ISSN:  2527-8428,  Fakultas  Hukum  Universitas  Syiah Kuala, April 2016).
Otoritas  Jasa  Keuangan, Emiten  dan  Perusahaan  Publik , https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar- modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx, (diakses tanggal 31 Mei 2019).
Sukandar, Dadang. Pengertian Perseroan Terbatas , http://www.legalakses.com/tag/persekutuanmodal/Pengertian_Perseroan_Terbatas, diakses pada tanggal 16 Maret 2019.
Journal  of  Global  Business  and  Technology ,  Volume  1  No.  2, Fall 2005, Planning  For Successful  Merger  or  Aquisition:  Lesson  From  An  Australian  Study , http://gbata.org/wp-content/uploads/2013/02/JGBAT_Vol1-2-pl.pdf, diakses pada 26 Maret 2019.
Peraturan
Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Perseroan  Terbatas ,  No.  40  Tahun  2007.  (LN  No.  106 tahun 2007, TLN No. 4756).
Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Penanaman  Modal ,  No.  25  Tahun  2007.  (LN  No.  67 Tahun 2007 THN No 4724).
Indonesia. Peraturan  Presiden  RI  Tentang  Bidang  Usaha  yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha yang  Terbuka  dengan  Persyaratan  di  Bidang  Penanaman  Modal ,  No.  44  Tahun 2016. (LN No 97 2016)
Indonesia, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang .  Diterjemahkan  oleh:  R.  Subekti  dan  R. Tjitrosudibio. (Staatsblad 30-04-1847 No 23).