Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 2, July 2017: 177 – 193 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info Submitted: 24 Februari 2017 | Reviewed: 6 Juli 2017 | Accepted: 29 Juli 2017

## KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN KEJAHATAN CYBER ADULTERY

## Gde Made Swardhana 1

## Abstract
Cyber crime is one of the new forms or dimensions of today's crimes gaining wide attention in the international world. One of the most disturbing issues and received the attention of various circles is the problem of cyber crime in the field of decency which became known as adultery cyber. The story of cyber adultery is essentially no different from evil / morality in the end, such as adultery. Cyber adultery / cyber sex can be seen as virtual gratification associated with sexual expression, and  a  new  form  of  intimacy  (a  new  kind  of  intimacy).  Such  intimacy  or  intimacy  can  also  mean sexual intercourse or adultery. This means cyber sex is a new form of adultery. To overcome this problem, honesty is needed in the effort to overcome crime which is essentially an integral part of social defense and community prosperity.
Keywords: adultery; crime; cyber; policy

## Abstrak
Cyber  crime  merupakan  salah  satu  bentuk  atau  dimensi  baru  dari  kejahatan  masa  kini  yang mendapat  perhatian  yang  luas  di  dunia  internasional.  Salah  satu  masalah  yang  sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah  cyber  adultery.  Bahwa  cyber  adultery  pada hakikatnya  tidak  berbeda  dengan  kejahatan/pelanggaran  kesusilaan  pada  umumnya,  seperti perzinahan.  Cyber  adultery/cyber  sex  dapat  dipandang  sebagai  kepuasan/kegembiraan  maya (virtual  gratification)  yang  berhubungan  dengan  ekspresi  seksual,  dan  suatu  bentuk  baru  dari keintiman  (a  new  type  of  intimacy).  Hubungan  intim  atau  keintiman  (intimacy)  itu  dapat  juga mengandung  arti  hubungan  seksual  atau  perzinahan.  Ini  berarti  cyber  sex  merupakan  bentuk baru dari perzinahan. Untuk mengatasi persoalan ini dibutuhkan kebijakan kriminal dalam  upaya penanggulangan  kejahatan  yang  pada  hakekatnya  merupakan  bagian  integral  dari  upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya kesejahteraan masyarakat (social welfare).
Kata Kunci:  kejahatan; kebijakan; perzinahan; siber
1 Fakultas Hukum Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar – Bali, Indonesia, email: gmswar@yahoo.com

## I. Pendahuluan
Dilihat  dari  kebijakan  kriminal (kebijakan  penanggulangan  kejahatan), hukum pidana bukan merupakan sarana kebijakan yang utama/strategis.
Kebijakan  yang  mendasar/  strategis adalah  mencegah  dan  meniadakan faktor-faktor  penyebab  atau  kondisi yang menimbulkan kejahatan 2 .
Pembahasan ini tidak akan membicarakan  atau  membahas  dan mencari faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan cyber crime , namun kesepakatan internasional masih mengakui  perlunya  kebijakan  hukum pidana  lebih  diefektifkan  lagi  terutama pada tataran kebijakan formulasi maupun pada tahap aplikasinya. Seperti diketahui  bahwa cyber crime begitu cepatnya  merebak  ke  seantero  dunia (maya),  yang  tanpa  disadari  telah banyak sebenarnya menimbulkan “korban” akibat cyber crime tersebut.
Bagaimanapun  juga cyber crime merupakan  salah  satu  bentuk  atau dimensi  baru  dari  kejahatan  masa  kini yang  mendapat  perhatian  yang  luas  di dunia  internasional.  Seperti  apa  yang
2 Dalam berbagai kesepakatan/dokumen internasional dinyatakan, bahwa “Crime prevention strategies should be based on the elimination  of  causes  and  conditions  giving rise  to  crime” (Kongres  PBB  ke-6/1980)  atau “The  basic  crime  prevention  must  seek  to eliminate the cause and conditions that favour crime” (Kongres PBB ke-7/1985).
dikatakan  oleh  Volodymyr  Golubev menyebutnya  sebagai “ the  new  form  of anti- social behavior ” 3 .
Beberapa  julukan  lainnya  yang cukup  keren  diberikan  kepada  jenis kejahatan  baru  ini  di  dalam  berbagai tulisan,  antara  lain,  sebagai  kejahatan dunia  maya (cyber  space/virtual  space offence), dimensi baru dari high  tech crime, dimensi baru dari transnational crime, dan dimenasi baru dari white- collar crime.
Walaupun cyber  adultery yang merupakan  perkembangan  dari cyber crime tentu  juga  tidak  lepas  dari pengamatan dunia internasional, karena induk cyber  crime ini  merupakan  salah satu  sisi  gelap  dari  kemajuan  teknologi yang  mempunyai  dampak  negatif  yang luas  dalam  bidang  kehidupan  modern saat ini.
Kekhawatiran  demikian  terungkap dalam  pertemuan  internasional  dalam makalah Cyber Crime yang
disampaikan  oleh ITTAC  (Information Technology  Assoiciation  of  Canada) pada International  Information  Industry Congress (IIIC) 2000 Millenium Congres di  Quebec  pada  tanggal  19  September 2000  dimana  dinyatakan  bahwa “cyber crime  is  a  real  and  growing  threat  to
3 Barda  Nawawi  Arief. 2006. Tindak  Pidana Mayantara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.1.
economic and social development around the world. Information technology  touches  every  aspect  of human  life  and  so  can  electronically enable  crime ” .  Sehubungan  dengan kekhawatiran  akan  ancaman/  bahaya cyber  crime ini  karena  berkaitan  erat dengan economic crimes dan organized crime (terutama  untuk  tujuan money laundering ).
Kehidupan  dunia  modern  saat  ini tidak  dapat  dilepaskan  dan  bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan  teknologi  canggih/maju (high tech  atau  advanced  technology) di bidang  informasi  dan  elektronik  melalui jaringan  internasional  (internet).  Di  satu sisi  kemajuan  teknologi  canggih  itu membawa  dampak  positif  di  berbagai kehidupan,  seperti  adanya e-mail,  e- commerce, e-learning, EFTS (Electronic Funds  Transfer  System  atau  system transfer dan elektronik, Internet Banking, Cyber Bank, On-line Business, dan  sebagainya.  Namun  sisi  lain,  juga membawa dampak negatif, yaitu dengan  munculnya  berbagai hightech crime  dan  cyber  crime ,  sehingga dinyatakan  bahwa cyber  crime  is  the most  recent  type  of  crime 4 dan  cyber crime  is  part  of  the  seamy  side  of  the
4 V.D.  Dudeja.  2002. Cyber  Crimes  and  Law. New Delhi: Commonwealth Publ., hlm. V.
Information Society 5 ( cyber crime merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi).
Dengan  semakin  berkembangnya cyber crime sangatlah wajar masalah ini sering  dibahas  di  berbagai  forum nasional  dan  internasional.  Kongress PBB mengenai The Prevention of Crime and  the  Treatment  of  Offenders 6 (yang diselenggarakan  tiap  lima  tahun)  telah pula membahas masalah ini sampai tiga kali  yaitu  pada  Kongres  VIII/1990  di Havana,  Kongres  X/2000  di  Wina,  dan terakhir  Kongres  XI/2005  di  Bangkok. Dalam background  paper lokakarya Measures  to  Combat  Computer  related Crime Kongres  XI/PBB  dinyatakan bahwa teknologi baru yang mendunia di bidang komunikasi dan informasi memberikan  bayangan  gelap (a  dark shadow) karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, kesempatan baru aktivitas kejahatan,  dan  bahkan  bentuk-bentuk baru dari kejahatan.
Salah  satu  masalah  yang  sangat meresahkan  dan  mendapat  perhatian berbagai  kalangan  adalah  masalah cyber crime di  bidang  kesusilaan.  Jenis
5 Council  of  Europe.  2001. Data  Protection Working  Party ,  Opinion  4/2001  On  the Council  of  Europe’s  Draft  Convention  on Cyber-crime,  adopted  on  22  March  2001, 5001/01/EN/Final WP 41, hlm. 2.
6 Dalam  Kongres  XI,  Judul  Kongres  berubah menjadi Congress  on  Crime  Prevention  and Criminal Justice .
cyber crime di  bidang  kesusilaan  yang sedang  diungkapkan  adalah cyber
pornography
(khususnya child pornography )  dan cyber sex. Dan sekarang penulis akan mencoba mengangkat salah satu cyber sex, cyber porn  sebagai  kajian  terhadap Cyber Adultery .
Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskannya
dalam masalah sebagai berikut:
1. Apakah cyber adultery dapat dijaring  dengan  ketentuan  pidana mengenai delik perzinahan?
2. Bagaimanakah  kebijakan  criminal dalam  menghadapi  perkembangan kejahatan cyber adultery ?
II. Analisis dan Pembahasan
Sudarto pernah  mengemukakan tiga  arti  mengenai  kebijakan  kriminal, yaitu:
a.  dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang  menjadi dasar dari reaksi  terhadap  pelanggaran hukum yang berupa pidana; b.  dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum,
termasuk  di  dalamnya  cara kerja  dari  pengadilan  dan polisi;
c.  dalam arti paling luas (diambil dari  Jorgen  Jepsen)  ialah keseluruhan  kebijakan,  yang dilakukan  melalui  perundang- undangan  dan  badan-badan resmi,  yang  bertujuan  untuk menegakkan norma-norma
sentral dari masyarakat. 7 Kesempatan lain Sudarto
mengemukakan  definisi  singkat,  bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang  rasional  dari  masyarakat  dalam menanggulangi  kejahatan” 8 “Rasional” tidak  lain  dari  aplikasi  metode  rasional, menerimanya sebagai scientific method . Definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan  sebagai “the rational organization  of  the  control  of  crime  by society” 9 Bertolak  dari  pengertian  Marc Ancel,  G.  Horfnagels  mengemukakan bahwa “criminal  policy  is  the  rational organization  of  the  social  reaction  to crime” 10 . Berbagai definisi lainnya dikemukakan Hofnagels ialah:
a.  Criminal  Policy  is  the  science
of responses;
b.  Criminal  Policy  is  the  science
of crime prevention;
7 Sudarto.  1981. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana . Bandung: Alumni, hlm. 113-114.
8 Sudarto.  1977 .  Hukum  dan  Hukum  Pidana . Bandung: Alumni, hlm. 38.
9 Marc  Ancel.  1965. Social  Defence .  London: Routledge, hlm. 209.
10 G.  Peter  Horfnagels.  1969. The  Other  Side  of Criminology , Springer Netherlands, hlm. 57.
c.  Criminal  Policy  is  a  policy  of designating  human  behavior as crime;
d. Criminal  Policy  is  a  rational total  of  the  responses  to crime . 11 Kebijakan atau upaya penanggulangan
kejahatan pada
hakekatnya  merupakan  bagian  integral dari  upaya  perlindungan  masyarakat
(social defence) dan upaya kesejahteraan masyarakat
(social welfare) 12 . Oleh  karena  itu  dapat dikatakan,  bahwa  tujuan  akhir  atau tujuan  utama  dari  politik  kriminal  ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat”. Dengan  demikian  dapatlah  dikatakan bahwa  politik  kriminal  pada  hakekatnya juga  merupakan  bagian  integral  dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk  mencapai  kesejahteraan  sosial). Secara  skematis  hubungan  ini  dapat digambarkan sebagai berikut:
Skema 1 Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Bidang Lainnya
Sehubungan  dengan  skema  di
atas, G. Hofnagels juga
11 Ibid , hlm. 57, 99, 100.
12 Barda Nawawi Arief. op.cit, hlm.  2-3.
mengemukakan: “Criminal  policy  as  a science of policy is part of larger policy: the  law  enforcement  policy  …….  The legislative  and  enforcement  policy  is  in turn part of social policy” 13 .
Berdasarkan  uraian  di  atas,  G.P. Hofangels memberikan gambaran tentang upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :
a.  penerapan hukum pidana
(criminal law application) ;
b.  pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) , dan c.  mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan  dan  pemidanaan lewat media massa (influencing  views  of  society on crime
and punishment/mass media) . a  =  Jalur  Penal  =  bahwa  upaya penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur ini  lebih  menitik  beratkan  pada  sifat repressive
(penindasan/pemberantasan/penumpas an) sesudah kejahatan terjadi. b dan c = Jalur  non  Penal  =  bahwa  upaya penanggulangan  kejahatan  lewat  jalu non-penal  lebih  menitikberatkan  pada sifat preventive
(pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum
13 GP  Horfnagel.  1969. The  Other ... op.cit .  hlm. 56-57.
kejahatan  terjadi.  Dikatakan  sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan  represif  pada  hakikatnya  juga dapat  dilihat  sebagai  tindakan  preventif dalam arti luas 14 .
Mengingat upaya penanggulangan kejahatan  lewat  jalur  non-penal  lebih bersifat  tindakan  pencegahan  untuk terjadinya  kejahatan,  maka  sasaran utamanya  adalah  menangani  faktor- faktor  kondusif  penyebab  terjadinya kejahatan.  Faktor-faktor  kondusif  itu antara  lain  berpusat  pada  masalah- masalah  atau  kondisi-kondisi  sosial yang  secara  langsung  atau  tidak langsung  dapat  menimbulkan  atau menumbuhsuburkan  kejahatan.  Dengan demikian  dilihat  dari  sudut  politik criminal secara makro dan global, maka upaya  non-penal  menduduki  posisi kunci dan strategi dalam menanggulangi sebab-sebab  dan  kondisi-kondisi  yang menimbulkan kejahatan.
Peradilan  pidana  sebagai  suatu proses,  pada  hakikatnya  merupakan suatu  penegakan  kebijakan  dengan melalui beberapa tahapan, yaitu :
1.  tahap  formulasi,  yaitu  tahap
perumusan hukum “ in abstracto ” oleh badan
pembuat undang-undang (tahap kebijakan legisiatif);
14 Sudarto. 1981. Kapita ... op.cit , hlm. 118.
2.  tahap aplikasi, yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (tahap kebijakan yudikatif); dan
3.  tahap  eksekusi,  yaitu  tahap pelaksanaan  hukum  pidana secara  konkrit  oleh  aparat pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif).
Secara  dogmatis,  dapat dikatakan bahwa  dalam  hukum  pidana  terdapat tiga pokok permasalahan yaitu :
1.  perbuatan yang dilarang;
2.  orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan 3.  pidana yang diancamkan terhadap  pelanggaran  larangan itu. Membicarakan Cyber
Adultery tidak dapat dilepaskan dari pembahasan akan hal Cyber Sex ataupun Cyber Porn di  ruang  maya.  Apapun  bentuk  dan caranya yang jelas cyber -cy ber tersebut termasuk  dalam  rumpun  kesusilaan. Secara  kasat  mata  memang  agak  sulit menembus  dalam  ranah  hukum  karena terkait dengan masalah jurisdiksi, namun  upaya  ke-arah  itu  masih  terus bergulir  dan  pembahasan  pun  terhadap masalah cyber crime tetap  menjadi bagian  penting  dari  perkembangan
hukum, teknologi, dan informasi di jagat ini.
Karena cyber sex termasuk dalam kejahatan  kesusilaan  atau  kejahatan seksual  maka  tidak  lepas  pembahasan ini  inti  persoalan  utamanya  juga  adalah terkait  dengan  kejahatan  seksual  atau kejahatan kesusilaan itu sendiri.
Berbagai delik kesusilaan yang dikemukakan dapat saja terjadi di ruang maya  ( cyber space ),  terutama  yang berkaitan  dengan  masalah  pornografi, mucikari/calo, dan pelanggaran kesusilaan/percabulan/perbuatan  tidak senonoh/zina. Semakin maraknya pelanggaran  kesusilaan  di  dunia  ini, terlihat  dengan  munculnya  berbagai istilah  seperti cyber  pornography,  cyber sex,  cyber  sexer,  cyber  lover,  cyber romance,  cyber  affair,  cyber  sex  addict, on-line  romance,  sex  on-line,  cyber  sex ofender, cyber adultery, dan lain-lain.
Dikemukakan pula tentang beberapa  pengertian  perihal cyber sex untuk  memberi  gambaran  sejatinya cyber sex itu  juga  termaktub  dalam kejahatan kesusilaan, yaitu:
1. “ cybersex ” atau “ computersex ” adalah “pertemuan sex secara virtual/maya antara dua orang atau  lebih  yang  terhubung melalui jaringan internet
dengan  mengirimkan  pesan-
pesan seksual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual”. 2. cybersex/computersex merupakan bentuk permainan-peran ( role- playing ) di antara para partisipan  yang  berpura-pura atau menganggap dirinya melakukan  hubungan  seksual secara nyata, dengan menggambarkan sesuatu untuk mendorong perasaan/fantasi seksual mereka.
Cybersex  ini  terkadang  disebut juga  dengan  istilah  “ cybering ”,  menurut Greenfield dan Orzack :
1. “ cybering ”  adalah “direct  use by  two  people  who  share  the same  fantasy  while  one  or both masturbate ”.
2. cybering ini dimasukkan dalam penggolongan
cybersex yang berupa Online Sexual  Activity  (OSA) karena dengan cybering itu,  salah seorang  atau  kedua  orang yang  saling  berfantasi  itu dapat  melakukan  masturbasi ( onani )
Menurut  Kenneth  Allen  : “ An important and major element of cybersexual  activity  is  masturbation”.
Michael  G.  Conner: “ Cybering",  or  sex on  the  Internet,  is  defined  as  the consensual sexual discussion on-line for the  purpose  of  achieving  arousal  or  an orgasm  ( puncak syahwat)”. Cybersex  is broadly  defined  as  "a  social  interaction between  at  least  two  persons  who  are exchanging  real-time  digital  messages in  order  to  become  sexually  aroused and  satisfied ( Ini  berarti  pula  “interaksi sosial antara dua orang atau lebih yang melakukan pertukaran pesan-pesan digital untuk menimbulkan hasrat seksual dan kepuasan seksual”)
Menurut  Peter  David  Goldberg,
cyber sex  adalah  penggunaan  internet untuk  tujuan-tujuan  seksual (the  use  of the  Internet  for  the  sexual  purpose) .
Senada  dengan  itu,  Davis  Greenfield mengemukakan bahwa cyber sex adalah  menggunakan  komputer  untuk setiap  bentuk  ekspresi  atau  kepuasan seksual (using  the  computer  for  any form of sexual expression on gratification. Dikemukakan pula olehnya, bahwa cyber  sex dapat  dipandang sebagai  kepuasan/kegembiraan  maya (virtual  gratification), dan  suatu  bentuk baru  dari  keintiman (a  new  type  of intimacy) . Patut dicatat bahwa hubungan intim atau keinitman (intimacy)  itu  dapat  juga  mengandung arti  hubungan  seksual  atau  perzinahan.
Ini  berarti cyber  sex merupakan  bentuk baru dari perzinahan.
Kasus cyber porn dan cyber adultery menunjukkan  bahwa  dalam kepustakaan cyber crime di  kalangan para  ahli  ada  yang  berpendapat  bahwa cybersex dan cyberporn pada hakikatnya tidak berbeda dengan kejahatan/pelanggaran  kesusilaan  pada umumnya.  Yang  beda  hanya  bentuk, cara,  dan  akibat/dampaknya  yang  luas. Bahkan ada yang secara tegas menyatakan, bahwa:
a. this activity (maksudnya cybersex)  constitutes  a  form  of adultery ;
b. Pornography  in  cyberspace  is pornography  in  society  --  just broader,  deeper,  worse,  and more of it.
c. cyber-sex  is  the  equivalent  of committing adultery;
Terjemahan bebas menunjukkan bahwa: a. aktivitas ini ( cybersex ) [mendasari/membuat] suatu
format perzinahan; b. pornografi di
(dalam) cyberspace adalah  pornografi di  (dalam)  masyarakat – hanya lebih  luas,  lebih  dalam,  lebih buruk, dan lebih banyak dari itu c. cybersex adalah sejenis
melakukan perzinahan.
Dalam ensiklopedia Wikipedia
dinyatakan  bahwa cyber  sex atau computer  sex adalah  pertemuan  sex secara  virtual/maya  antara  dua  orang atau  lebih  yang  terhubung  melalui jaringan  internet  dengan  mengirimkan pesan-pesan seksual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual. Cyber sex/computersex merupakan  bentuk  permainan  peran ( role playing )  antara  para  partisipasi yang  berpuran-pura  atau  menganggap dirinya  melakukan  hubungan  seksual secara  nyata  dengan,  menggambarkan sesuatu untuk mendorong perasaan/fantasi seksual mereka.
Hukum  Jepang  mengenali  6  jenis kejahatan  seksual,  kejahatan-kejahatan ini  adalah  sebagai  berikut:  1). Public indecency (tindakan tidak patut didepan publik)  (Pasal  174),  yang  merujuk  pada perilaku yang menunjukkan alat kelamin di  depan  public  dan  kejadian-kejadian yang  melanggar  batas  moralitas  publik. Saat  ini,  pasal  ini  sering  digunakan terhadap  bioskop-bioskop  porno  yang oleh  pihak  berwajib  dianggap  sering mencoba menguji batas-batas kesopanan.  Selain  itu,  pasal  ini  juga digunakan untuk perilaku-perilaku seperti flashing dan  mengintip;  2).
Ketidakpantasan  (Pasal  175)  adalah tindakan atau materi erotis-seksual yang persiapannya, pendistribusian, dan
penjualannya dapat menyebabkan ’hilangnya  atau  runtuhnya  akal  sehat’ orang;  3).  Serangan  Seksual  (Pasal 176)  didefinisikan  sebagai  ancaman atau pemaksaan untuk peristiwa seksual  yang  setingkat  di  bawah pemerkosaan;  4).  Pemerkosaan  (Pasal 177) adalah pentrasi, betatapun sedikitnya, alat kelamin wanita oleh alat kelamin  perempuan.  Tidak  ada  pasal yang menjelaskan tentang pemerkosaan  terhadap  laki-laki;  5) Constructive Compulsory Indecency and Rape  (Pasal  178)  adalah  tentang pelanggaran  hukum  dimana  seorang individual dianggap melakukan pemerkosaan  oleh  keputusan  hukum ( statutory offense )  karena  korbannya, sebagai  akibat  keterbatasan  mental atau  fisiknya,  dianggap  tidak  bisa memberikan persetujuan yang sepatutnya.  Dalam  kasus  seperti  ini, korban  bisa  laki-laki  atau  perempuan;
6). Percobaan-percobaan serangan seksual  atau  pemerkosaan  yang  tidak berhasil dilakukan. Korban
pemerkosaan  hanya  berlaku  untuk perempuan, sedangkan korban percobaan  serangan  seksual  dapat berlaku untuk laki-laki atau perempuan 15 .
15 Milton  Diamond  &  Ayako  Uchiyama,  2008. “Pornografi,  Pemerkosaan  dan  Kejahatan
Seksual di Jepang” …..http://jepangindonesia.wordpress.com/2008/
Kebanyakan  orang  dari  kalangan yang menangani para pemerkosa berpendapat bahwa pemerkosaan sebenarnya  adalah  sebuah  kegiatan seksual  untuk  masalah-masalah  non- seksual,  misalnya  sebuah  kekalahan atau rasa frustasi yang dialami ditempat kerja  bisa  menjadi  pendorong  untuk melakukan  pemerkosaan.  Orang  lain melihat  bahwa  pemerkosaan  adalah ekspresi kekuasaan.
Sementara Mardjono Reksodiputro 16 dengan
mengutip pendapat  Eric  J.  Sinrod  dan  William  P. Reilly melihat kebijakan formulasi cybercrime dapat  dilakukan  dalam  dua pendekatan.  Pertama,  menganggapnya sebagai kejahatan biasa ( ordinary
crime ) yang dilakukan dengan pemakaian  teknologi  tinggi (high-tech) dan  KUHP  dapat  dipergunakan  untuk menanggulanginya dengan penambahan pasal tertentu dalam konsep RUU
KUHP.
Kedua,
menganggapnya sebagai kejahatan baru (new category of crime) yang amat membutuhkan  suatu  kerangka  hukum baru (new legal framework) dan komprehensif  untuk  mengatasi  sifat khusus teknologi yang sedang berkembang  dan  tantangan  baru  yang
05/16/porn ograf….http://www.hawai.edu/PCSS/ online_artcls/pornography/prngrphy_rape_jp.ht ml (english version), hlm. 3.
16 buletinlitbang@dephan.go.id
tidak ada pada kejahatan biasa (misalnya masalah yurisdiksi) dan karena  itu  perlu  diatur  secara  tersendiri di luar KUHP.
Secara  singkat  dapat  dikatakan bahwa  delik  kesusilaan  adalah  delik yang  berhubungan  dengan  (masalah) kesusilaan.  Namun  tidaklah  mudah menetapkan  batas-batas  atau  ruang lingkup delik kesusilaan karena pengertian  dan  batas-batas  kesusliaan itu  cukup  luas  dan  dapat  berbeda-beda menurut  pandangan  dan  nilai-nilai  yang berlaku  di  dalam  masyarakat.  Terlebih karena hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan  yang  minimal,  sehingga pada  dasarnya  setiap  delik  atau  tindak pidana merupakan delik kesusilaan.
Secara  yuridis,  delik  kesusilaan menurut  KUHP  yang  berlaku  saat  ini terdiri  dari  dua  kelompok  tindak  pidana yaitu kejahatan kesusilaan (diatur dalam Bab  XIV  Buku  II)  dan  pelanggaran kesusilaan  (diatur  dalam  Bab  VI  Buku III). Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok “kejahatan kesusilaan”  (Pasal  284  –  303  KUHP)
meliputi:
a.  melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
b.  menyiarkan,
mempertunjukkan,  membuat, menawarkan  dan  sebagainya
tulisan,  gambar,  benda  yang melanggar  kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283); c.  melakukan  zina,  perkosaan
dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahka n perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal
284-296);
d.  perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
e.  yang  berhubungan  dengan
pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299); f.  yang  berhubungan  dengan minuman memabukkan
(Pasal 300);
g.  menyerahkan anak untuk pengemisan  dan  sebagainya (Pasal 301);
h.  penganiayaan  hewan  (Pasal 302);
i.  perjudian  (Pasal  303  dan  303 bis). Adapun yang termasuk ”pelanggaran kesusilaan” menurut KUHP (Pasal 532-547) meliputi
perbuatan-perbuatan:
a.  mengungkapkan/mempertunj ukkan  sesuatu  yang  bersifat porno (Pasal 532-535);
b.  yang  berhubungan  dengan mabuk  dan  minuman  keras (Pasal 536-539);
c.  yang  berhubungan  dengan perlakuan tidak susila terhafap  hewan  (Pasal  540, 541, dan 544);
d.  meramal  nasib/mimpi  (Pasal
545);
e.  menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
f.  memakai  jimat  sebagai  saksi di persidangan (Pasal 547).
Menurut R Roeslan Saleh, pengertian  kesusilaan  hendaknya  tidak dibatasi  pada  pengertian  kesusilaan dalam  bidang  seksual,  tetapi  juga meliputi  hal-hal  yang  termasuk  dalam norma-norma kepatuhan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena  itu,  beliau  menyarankan  agar tindak  pidana  berupa  meninggalkan orang  yang  perlu  ditolong,  penghinaan dan membuka rahasia juga dimasukkan ke dalam tindak pidana kesusilaan 17
17 Roeslan  Saleh. 1985.  “Bab-Bab  Kodifikasi
Hukum Pidana (Buku II) ”. diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman Jakarta, tanggal 23-25 April.
Ketentuan  hukum  pidana  positif yang  terkait  dengan  tindak  pidana  di bidang kesusilaan termasuk cyber adultery , antara lain terdapat dalam : (a) KUHP;  (b)  UU  No  36  Tahun  1999 Tentang  Telekomunikasi;  (c)  UU  Pers (UU  No.  40/1999);  (d)  UU  Penyiaran  ( UU No. 32/2002); dan (e) UU Perfilman (UU  No.  8/1992).  Dari  berbagai  UU tersebut, ketentuan hukum pidana dapat dikaitkan  atau  terkait  dengan  masalah kesusilaan.  Walaupun adultery , sex , porno dilakukan di alam maya ( cyberspace ),  UU  yang  disebutkan  di atas dapat digunakan untuk menjangkau perilaku cybersex tersebut, antara lain :
1.  KUHP:
a.  melanggar kesusilaan secara terbuka (Pasal 281);
b.  menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya, tulisan, gambar, benda
yang melanggar
kesusilaan/bersifat porno (Psl. 282-283);
c.  perzinahan  dan  hal-hal  lain  yang
berhubungan  dengan  melakukan atau menghubungkan/
memudahkan perbuatan cabul dan  hubungan  seksual  (Pasal
284-296);
d.  mengungkapkan/mempertunjukka n  sesuatu  yang  bersifat  porno
atau yang mampu
membangkitkan/merangsang nafsu berahi (Pasal 532-533); Namun kelemahan dari ketentuan  KUHP  antara  lain,  berkaitan dengan  jurisdiksi  teritorial  dan  subjek hukum korporasi.
2.  UU  No  36  Tahun  1999  Tentang
Telekomunikasi
Ketentuan  pidana  dalam  UU  No. 36/1999  diatur  dalam  Bab  VII,  mulai Pasal  47  s/d  Pasal  57.  Namun  sangat disayangkan,  tindak  pidana  dalam  UU tersebut lebih tertuju pada perlindungan jaringan telekomunikasi, alat dan penggunaannya, bukan terhadap muatan/materi  informasi  yang  dikirim atau  diterima,  khususnya  yang  terkait dengan masalah kesusilaan. Padahal di dalam  Pasal  21  ada  ketentuan  yang menyatakan : ”Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan
telekomunikasi yang bertentangan dengan kepen-tingan umum,
kesusilaan,  keamanan,  atau  ketertiban umum ”.
Pelanggaran terhadap Pasal 21 itu hanya  dikenakan  sanksi  administrasi pencabutan  izin  setelah  mendapat peringatan  tertulis  (Psl.  45  jo.  46).  Jadi tidak  dijadikan  tindak  pidana,  karena tidak  termasuk  dalam  perumusan  delik dalam  Pasal  47  s/d  57.  Tidak  adanya
perumusan delik terhadap pe-langgaran Pasal  21  itu,  sangat  berbeda  dengan UU Pers (lihat di bawah) yang mengancam pidana terhadap perusahaan  pers  yang  memuat  iklan melanggar kesusilaan. 3.  UU Pers (UU No. 40/1999) a)  Pasal  5  (1)  :  Pers  nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan
masyarakat  serta  asas  pra-duga tak bersalah.
b)  Pasal  13  :  Perusahaan  pers dilarang  memuat  iklan,  a.l.  :  (a) yang berakibat meren-dahkan
martabat  suatu  agama  dan  atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan
dengan rasa kesusilaan masyarakat;
c)  Pasal  18  (2)  :  Perusahaan  Pers
yang  melanggar  ketentuan  Pasal 5  ayat  (1)  dan  Pasal  13  dipidana dengan  pidana  denda  paling banyak    Rp.  500.000.000,-  (Lima ratus juta rupiah).
Kelemahannya : tidak ada kualifikasi  delik  dan  tidak  ada  aturan pertang-gungjawaban  pidana  Korporasi. Ada perumusan delik terhadap ”perusa- haan pers” yang diancam pidana denda,
namun tidak ada aturan tentang :
– kapan (dalam hal bagaimana) korporasi/perusahaan pers
melakukan tindak pidana; – bagaimana korporasi (perusahaan  pers)  yang  tidak membayar  denda  (tidak  ada aturan pidana pengganti dendanya);
4.  UU Penyiaran (UU No. 32/2002)
a.  Pasal  57  jo.  36  (5)  mengancam pidana  terhadap  siaran  yang (antara  lain)  menonjolkan  unsur cabul.  Ancaman pidananya :
– penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp.  1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk
penyiaran radio dan
– dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp.  10.000.000.000,00 00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.
b.  Pasal  57  jo.  36  (6)  mengancam pidana  terhadap  siaran  yang memperolokkan, meren-dahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan  nilai-nilai  agama,
martabat manusia Indonesia.
Ancaman pidananya sama dengan No. 1 di atas.
c.  Pasal  58  jo.  46  (3)  mengancam pidana terhadap siaran iklan niaga yang di dalamnya memuat (antara lain) :
– hal-hal yang bertentangan dengan  kesusilaan  masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
– eksploitasi anak di bawah umur
18 tahun.
Ketentuan  di  atas  dapat  ditujukan kepada cyber crime di bidang kesusilaan, karena menurut UU tersebut, yang dimaksud dengan :
– “Penyiaran”  adalah  kegiatan pemancarluasan siaran melalui  sarana  pemancaran dan/atau  sarana  transmisi  di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media  lainnya  untuk  dapat diterima  secara  serentak  dan bersamaan  oleh  masyarakat dengan  perangkat  penerima siaran (Pasal 1 ke-1);
– “Siaran”  adalah  pesan  atau rangkaian pesan dalam bentuk  suara,  gambar,  atau suara  dan  gambar  atau  yang berbentuk  grafis,  karakter, baik  yang  bersifat  interaktif maupun  tidak,  yang  dapat diterima  melalui  perangkat
penerima  siaran  (Pasal  1  ke- 1); dan
– “Siaran  iklan  niaga”  adalah siaran  iklan  komersial  yang disiarkan  melalui  pe-nyiaran radio  atau  televisi  dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan,  dan/atau mempromosikan  barang  atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar
menggunakan  produk  yang ditawarkan (Psl. 1 ke-6).
Walaupun UU No. 32 Tahun 2002 di atas dapat digunakan untuk menjaring cyber crime di bidang kesusilaan yang berkaitan dengan delik- delik  penyiaran,  namun  kelemahan jurisdiksi teritorial dalam KUHP sebagaimana  dikemukakan di  atas  juga berlaku  untuk  UU  ini.  Di  samping  itu, kelemahan  lainnya  ialah:  tidak  adanya penentuan  kualifikasi  delik  (sebagai kejahatan  atau  pelanggaran),  dan  tidak adanya ketentuan tentang pertanggungjawaban  pidana  korporasi, padahal  delik-delik  penyiaran  dan  iklan sangat  terkait  erat  dengan  korpo-rasi. Menurut  Pasal  14  dan  16  UU  No. 32/2002,  lembaga  penyiaran  berbentuk badan hukum.
Kelemahan  lainnya,  delik-delik  di atas hanya terbatas pada siaran melalui
radio  atau  televisi;  tidak  mencakup penyiaran  di  bidang  teknologi  digital, satelit, internet ,  dan  bentuk-bentuk khusus lain; padahal banyak siaran dan iklan  niaga  dalam  situs cybersex dan cyberporn .
5.  UU Perfilman (No. 8/1992).
 Pasal  40  mengancam  dengan pidana penjara maksimum 5 tahun dan/atau  denda  mak-simum  Rp. 50 juta terhadap perbuatan :
a.  sengaja
mengedarkan,
mengekspor,
mempertunjukkan dan/atau menayangkan  film  dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau b.  sengaja mengedarkan,
mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan  potongan  film dan/atau  suara  tertentu  yang ditolak  oleh  lembaga  sensor film  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau c.  sengaja mengedarkan,
mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan  film  yang  tidak disensor
sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  33 ayat (1).
• Pasal  41  mengancam  dengan pidana  kurungan  paling  lama  1 (satu) tahun dan/atau denda paling  banyak  Rp.  40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terhadap perbuatan :
(1a)    melakukan  usaha  perfilman tanpa  izin  (jo.  Pasal  14  ayat (1),  Pasal  17,  Pasal  19,
Pasal  20,  Pasal  24,  dan Pasal  27  Pasal  14  ayat  (1), Pasal  17,  Pasal  19,  Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 27);
(1b)    mengedarkan,  mengekspor, mempertunjukkan atau menayangkan  reklame  film yang  tidak  disensor    (jo. Pasal 33 ayat (1));
• Pengertian film (Pasal 1 angka 1) :
- “ karya  cipta  seni  dan  budaya yang merupakan media
komunikasi  massa  pandang- dengar yang dibuat berdasarkan asas
sinematografi  dengan  direkam pada  pita  seluloid,  pita  video, piringan  video,  dan/atau  bahan hasil penemuan teknologi lainnya  dalam  segala  bentuk, jenis, dan ukuran melalui
proses kimiawi, proses
elektronik,  atau  proses  lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat  dipertunjukkan  dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi  mekanik,  elektronik, dan/atau lainnya”.
• Perfilman (Pasal 1 angka 2)  :
- “seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan,
pengedaran, pertunjukan,
dan/atau penayangan film”. Dalam  UU  ini,  ada  penyebutan kualifikasi  tindak  pidana  (Pasal  43), namun  tidak  ada  ketentuan  tentang pertanggungjawaban  pidana  korporasi. Di  samping  itu,  maksimum  pidana denda  Rp.  50.000.000,-  sangat  tidak berarti  apa-apa  bagi  perusahaan  film (bandingkan  dengan  UU  Penyiaran yang  maksimum  dendanya  ada  yang sampai Rp. 10 miliar).

## III. Penutup
Cyber Adultery
dapat dipersamakan  dengan  perzinahan.  Hal ini  mengacu  pada  beberapa  alasan yang  dikemukakan  dalam  beberapa pandangan/pendapat  yang  menyatakan bahwa cyber sex dalam tataran
membangun  konsep  keilmuan  dapat disamakan dengan
perzinahan,
mengingat :
1)  Pasal  284  tidak  memberikan batasan  juridis  tentang  zina dan tidak menyebutkan unsur- unsur zina secara eksplisit.
2) adanya unsur “hubungan
seksual/persetubuhan  secara fisik ” hanya merupakan pendapat umum, teori/
doktrin, dan jurisprudensi yang didasarkan pada paradigma/ konsep perbuatan materiel/fisik.
3)  saat  ini  ada  perkembangan konsep perbuatan secara fungsional dan secara
keilmuan.
4)  pengertian  hukum  dengan paradigma fungsional dan paradigma  keilmuan  sudah digunakan    dalam  praktek pembuatan
UU dan jurisprudensi  a.l.  Arrest  listrik (HR  23  Mei  1921)  dan  kasus pembobolan  dana  BNI  1946 New  York  Agency  melalui
komputer (Putusan Mahkamah Agung RI 1988). 5)  dalam sumber artikel di
internet  dinyatakan,  bahwa cyber sex
merupakan
“ adultery ” (zinah).

## Bibliografi
Buku: Ancel,  Marc.  1965. Social  Defence . London: Routledge. Barda  Nawawi  Arief. 2006. Tindak
Pidana  Mayantara. Jakarta:  PT
Raja Grafindo Persada. Council of Europe. 2001. Data Protection  Working  Party ,  Council of Europe, Opinion 4/2001 On the Council of Europe’s Draft Convention
on Cyber-crime, adopted  on  22  March  2001, 5001/01/EN/Final WP 41. Dudeja,  V.D..  2002. Cyber  Crimes  and Law. New  Delhi:  Commonwealth
Publ.
Horfnagels,  G.  Peter.  1969. The  Other Side  of  Criminology ,  Springer
Netherlands.
Sudarto.  1977 .  Hukum  dan  Hukum
Pidana . Bandung: Alumni.
,1981. Kapita  Selekta  Hukum
Pidana . Bandung: Alumni.

## Makalah:
Roeslan Saleh. 1985. “Bab-Bab
Kodifikasi  Hukum  Pidana  (Buku
II) ”. diselenggarakan  oleh  BPHN
Departemen  Kehakiman Jakarta,
tanggal 23-25 April.
Internet: buletinlitbang@dephan.go.id Diamond,  Milton  &  Ayako  Uchiyama,
2008.  “Pornografi,  Pemerkosaan dan Kejahatan Seksual di Jepang” …..http://jepangindonesia.wordpre ss.com/2008/05/16/pornograf….htt p://www.hawai.edu/PCSS/online_ artcls/pornography/prngrphy_rape _jp.html (english version).