## PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH NASABAH UMKM BPRS AMANAH INSANI DI MASA PANDEMI COVID-19

## MANAGEMENT OF MURABAHAH FINANCING UMKM CUSTOMERS OF BPRS AMANAH INSANI DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Ollavega Aurelia 1a ; Sahlan Hasbi 2 ; Fitri Yetty 3
1a Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 1, Jakarta Selatan 12450.
2 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720.
3 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 1, Jakarta Selatan 12450.
ªKorespondensi: Ollavega Aurelia, e-mail: oaurelia.aurelia@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Pada  Maret  2020,  Indonesia  dinyatakan  terdapat  kasus  kasus  COVID-19  untuk  pertama kalinya serta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal itu menyebabkan kinerja BPRS  mengalami  penurunan  yang  disebabkan  kemampuan  membayar  UMKM  yang mendapatkan penyaluran pembiayaan murabahah mengalami penurunan. Adapun kondisi di  BPRS  Amanah  Insani  mengalami  hal  yang  serupa.  Sehingga  tujuan  dari  penelitian  ini untuk  mengetahui  bagaimana  pengelolaan  nasabah  UMKM  di  BPRS  Amanah  Insani berbasis akad murabahah di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Amanah Insani yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif  dengan  jenis  studi  kasus.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu wawancara  semiterstruktur,  observasi  partisipatif  dengan  jenis  partisipasi  pasif,  dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, serta penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Teknik  validitas  data  yang  digunakan  yakni triangulasi  sumber  dan  triangulasi  teori.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pengelolaan pembiayaan murabahah nasabah UMKM BPRS Amanah Insani di masa pandemi COVID-19 dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan cara rescheduling. Kata kunci: Murabahah; Pembiayaan; Pengelolaan BPRS; UMKM

## ABSTRACT
In  March  2020,  Indonesia  has  declared  a  case  of  COVID-19  for  the  first  time  and implemented Large-Scale Social Restrictions. This causes the performance of the BPRS to decline due to the decline in the ability to pay for MSMEs receiving murabahah financing. The conditions at the Amanah Insani BPRS experienced the same thing. So, the purpose of this study is to find out how the management of MSME customers at BPRS Amanah Insani is  based  on  murabahah  contracts  during  the  COVID-19  pandemic.  This  research  was conducted at the BPRS Amanah Insani in Bekasi, West Java. The method used is descriptive qualitative with case study type. The data collection techniques used were semi-structured interviews,  participatory  observation  with passive  participation,  and documentation.  The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion drawing and  verification.  The  data  validity  technique  used  is  source  triangulation  and  theoretical triangulation. The results showed that the management of murabahah financing for MSME customers  of  BPRS  Amanah  Insani  during  the  COVID-19  pandemic  by  restructuring financing by rescheduling.
Keywords: BPRS Management; MSME; Murabahah; Financing.
Aurelia,  O.,  Hasbi,  S.,  &  Yetti,  F.  2021.    Pengelolaan  Pembiayaan  Murabahah  Nasabah UMKM BPRS Amanah Insani di Masa Pandemi COVID-19. NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah 7 (2): 59-72.

## PENDAHULUAN
Pada  Maret  2020,  virus  corona masuk  ke  Indonesia  yang  dikonfirmasi terdapat  dua  orang  yang  tertular  virus corona,  sehingga  Indonesia  dinyatakan terdapat  kasus  COVID-19  untuk  pertama kalinya  (Ihsannudin,  2020),  dan  untuk mengatasi  penyebarannya,  Indonesia menetapkan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  termasuk  wilayah  Jakarta (Wijaya, 2020). Merebaknya virus corona dan  penerapan  PSBB  menyebabkan banyak  usaha  menurun  bahkan  merugi, para pekerja diberhentikan dari pekerjaannya, serta masyarakat menjalankan segala aktivitas, dari sekolah hingga  kerja,  di  rumah.  Kondisi  ini  ikut memberikan  dampak  terhadap  BPRS serta UMKM.
Pada  Desember  2020,  tercatat  aset BPRS  sebanyak  Rp  14,95  triliun  yang mana  tumbuh  8,67%  (yoy),  lebih  lambat dibanding  pada  Desember  2019  yakni 11,30%  (yoy).  Pertumbuhan  pembiayaan BPRS  sebesar  7,42%  (yoy)  pada Desember  2020,  lebih  lambat  daripada Desember  2019  yakni  9,45%  (yoy). Sebagian besar pembiayaan BPRS disalurkan  ke  pembiayaan  menggunakan akad  Murabahah  (71,61%)  yang  tumbuh lebih lambat 2,56% (yoy) dari tahun 2019
sebesar  7,45%  (yoy)  (Otoritas  Jasa Keuangan, 2020a).
Adapun  hasil  kajian  dari  Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa- Bangsa  dengan  LPEM  FEB  UI,  yang menggambarkan  banyak  UMKM  yang terdampak  COVID-19  yakni  sebesar  77% UMKM  yang  pendapatan  usahanya berkurang,  sebesar  3%  UMKM  tidak  ada perubahan  terhadap  pendapatannya, sebesar  7%  UMKM  yang  pendapatannya meningkat  (Bayu,  2020).  Sehingga  dapat dikatakan, pandemi COVID-19 menyebabkan  efektivitas  BPRS  dan UMKM  menurun.  Di  mana  UMKM  yang mendapatkan  pembiayaan  dari  BPRS mengalami  penurunan,  sehingga  tingkat pengembalian  pembiayaan  kepada  BPRS juga berkurang.
Salah satu BPRS yang sangat konsen dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia adalah BPRS Amanah Insani dengan  Produk-produk  yang  tawarkan berupa produk simpanan berupa deposito dan  tabungan  serta  produk  pembiayaan berupa  pembiayaan  mikro,  pembiayaan UKM  (usaha  kecil  dan  menengah), pembiayaan  konsumtif  dan  pembiayaan komersil.  Adapun  dampak  pandemi terhadap kualitas
pembiayaan murabahah  para  pelaku  UMKM  di  BPRS Amanah Insani, yakni:
Tabel 1.  Kualitas Pembiayaan Murabahah Sektor UMKM Pada BPRS Amanah Insani Tahun 2019
Kualitas Aset Pembiayaan Murabahah UMKM
Juta Rupiah ( In Million IDR ) Sektor Usaha Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 164.014 Industri Pengolahan 503.790 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya 3.112.664 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 97.492 Jasa Pendidikan 250.560 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga 627.674
Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya 896.637 Konstruksi 6.042.132 2.245.365 Listrik, gas, dan air 296.000 Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan 118.970 Perantara Keuangan 7.501 Perdagangan Besar dan Eceran 6.795.601 3.325.535 Transprotasi, Perdagangan dan Komunikasi 179.351 39.040 Total 18.759.386 5.609.940 Total Keseluruhan 24.369.326
Sumber: Laporan Bulanan Desember 2019 BPRS Amanah Insani (data diolah 2021)
Tabel 2.  Kualitas Pembiayaan Murabahah Sektor UMKM Pada BPRS Amanah Insani Kualitas Aset Pembiayaan Murabahah UMKM
Juta Rupiah ( In Million IDR ) Sektor Usaha Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 74.698 Industri Pengolahan 534.750 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya 437.795 - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 57.760 Jasa Pendidikan 167.400. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga 354.030 Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya 269.500 518.329 Konstruksi 3.086.836 361.275 336.796 912.924 Listrik, gas, dan air 248.000 Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Perantara Keuangan Perdagangan Besar dan Eceran 1.802.400 135.600 42.960 350.000 Transprotasi, Perdagangan dan Komunikasi 937.396 Total 7.970.566  1.015.204  379.756 1.262.924 Total Keseluruhan 10.628.451 Sumber: Laporan Bulanan Desember 2020 BPRS Amanah Insani (data diolah 2021) Berdasarkan dua tabel di atas, dapat dikatakan
bahwa kualitas aset pembiayaan  murabahah  Nasabah  UMKM mengalami  penurunan  di  masa  pandemi. Terlihat  pada  tahun  2019,  kualitas  aset pembiayaan  sebesar  Rp  24  Miliar sedangkan  pada  tahun  2020  menurun drastis menjadi Rp 10 Miliar.
Pada penelitian
sebelumnya menyebutkan
bahwa
penurunan efektivitas BPRS dapat dilihat dari adanya
peningkatan  NPF  yang  dapat  disebabkan oleh nasabah, seperti kalah bersaing dari usaha  lain,  nasabah  sakit,  nasabah meninggal,  nasabah  memiliki  karakter yang kurang bagus dan dapat disebabkan oleh BPRS, yakni terjadi kesalahan dalam analisis  serta  aspek  monitoring  dan supervisi  yang  lemah  (Suryanto  et  al., 2017).  Penelitian  lain dari  Sofyan  (2021) yang  menyebutkan  bahwa  di  masa pandemi, BPRS tetap melakukan
pemberian pelayanan terhadap masyarakat  dilihat  dari  peningkatan jumlah  dana  yang  disalurkan  lebih  besar dibandingkan  tahun  sebelumnya  (Sofyan, 2021).
Adapun  keadaan  BPRS  Amanah Insani terhadap kualitas aset pembiayaan murabahah  BPRS  Amanah  Insani  untuk nasabah UMKM mengalami penurunan di masa  pandemi.  Sehingga,  berdasarkan penjelasan  yang  telah  dijelaskan  maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengelolaan  pembiayaan  murabahah nasabah  UMKM  BPRS  Amanah  Insani  di masa pandemi COVID-19.

## MATERI DAN METODE
Pembiayaan murabahah merupakan jual  beli  barang  pada  harga  awal  dengan penambahan  keuntungan  yang  disetujui yang mana penjual wajib memberitahukan harga beli produk serta menentukkan  keuntungan  yang  menjadi tambahan  (Hakim  &  Anwar,  2017). Pembiayaan murabahah ialah pembiayaan  dalam  transaksi  jual  beli barang  dengan  harga  asli  ditambahkan keuntungan  yang  sudah  disetujui  para pihak  (Al-Arif  &  Rahmawati,  2018). Menurut  Fatwa  DSN-MUI  No.  111  Tahun 2017, Akad Bai’ Al -Murabahah ialah akad jual beli suatu barang dengan menekankan kepada pembeli dan pembeli membayar  dengan  harga  lebih  yang ditambah  laba  (Dewan  Syariah  Nasional MUI,  2017).  Murabahah  ialah  akad pembiayaan  untuk  perolehan  suatu barang  yang  menekankan  harga  beli kepada  pembeli  kemudian  pembeli melunasi dengan harga asli ditambah laba secara berangsur (Soemitra, 2017).
Pembiayaan dengan akad murabahah  mempunyai  dasar  hukum yang  sebagai  landasan  yang  mendasari dalam  firman  Allah  swt.  dalam  QS  An- Nisa: 29:
اَهُّيَأَٰٓ َي ََنيِذَّلٱ َ اوُنَماَء ََل َ ا َٰٓوُلُكۡأَت مُكَل  َو ۡمَأ مُكَنۡيَب َِلِط َبۡلٱِب َََّٰٓلِإ نَأ ََنوُكَت َ ة َر  َجِت نَع َ  ضا َرَت َ ۡمُكنِ م ََل َو َ ا َٰٓوُلُتۡقَت َ ۡمُكَسُفنَأ ََّنِإ َََّللّٱ ََناَك َۡمُكِب ا ٗمي ِح َر ٢٩
Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil, kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh dirimu;  sesungguhnya  Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Asal  hukum  jual  beli  halal  sebagai landasan hukum murabahah di dalam QS Al-Baqarah: 275:
ََنيِذَّلٱ ََنوُلُكۡأَي َ ا  وَب ِ رلٱ ََل ََنوُموُقَي ََّلِإ اَمَك َُموُقَي يِذَّلٱ َُهُطَّبَخَتَي َُن  َطۡيَّشلٱ ََن ِم َ ِ سَمۡلٱ ََكِل َذ َۡمُهَّنَأِب َ ا َٰٓوُلاَق ََّنِإ اَم َُعۡيَبۡلٱ َُلۡثِم َ  ا  وَب ِ رلٱ ََّلَحَأ َو ََُّللّٱ ََعۡيَبۡلٱ ََم َّرَح َو َ  ا  وَب ِ رلٱ نَمَف ۥُهَءَٰٓاَج َ ةَظِع ۡوَم ن ِ م ۦِهِ ب َّر َ ىَهَتنٱَف ۥُهَلَف اَم ََفَلَس ََٰٓۥُه ُر ۡمَأ َو ىَلِإ َهَِّللّٱ َۡنَم َو ََداَع ََكِئَٰٓ َل  وُأَف َُب  َح ۡصَأ َهِراَّنلٱ َۡمُه اَهيِف ََنوُدِل  َخ ٢٧٥
Orang-orang yang makan (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan) penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang demikian  itu,  adalah  disebabkan  mereka berkata  (berpendapat),  sesungguhnya jual  beli  itu  sama  dengan  riba,  padahal Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba.  Orang-orang  yang telah  sampai  kepadanya  larangan  dari Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);  dan  urusannya  (terserah) kepada  Allah.  Orang  yang  kembali (mengambil  riba),  maka  orang  itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
Adapun golongan kualitas pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai berikut (Djamil, 2014):
1. Golongan  1  (Lancar),  yakni  apabila pembayaran dilaksanakan pada waktunya serta perkembangan rekening bagus serta tunggakan tidak ada.
2. Golongan  2  (Dalam  Perhartian Khusus),  apabila  ada  tunggakan pembayaran  pokok  dan/atau  margin hingga 90 hari.
3. Golongan  3  (Kurang  Lancar),  yakni apabila  ada  tunggakan  pembayaran
pokok  dan/atau  margin  yang  sudah melebihi 90 hari hingga 180 hari.
4. Golongan  4  (Diragukan),  yakni  jika ada  tunggakan  pembayaran  pokok dan/atau margin yang sudah melebihi 180 hari hingga 270 hari.
5. Golongan  5  (Macet),  yakni  apabila ada  tunggakan  pembayaran  pokok dan/atau margin yang sudah melebihi 270 hari.
Penyelesaian  terhadap  pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan dengan berbagai  cara  yakni  di  luar  pengadilan, diselesaikan  di  pengadilan,  melakukan restrukturisasi,  ambil  alih  agunan  serta hapus  buku/tagih.  Di  luar  pengadilan dengan  Alternative  Dispute  Resolution (ADR),  yakni  dengan  musyawarah, perantaraan,  perdamaian  dan/atau  lewat Badan  Arbitrase  Syariah.  Di  Pengadilan melalui  Pengadilan  Agama,  khusus  untuk ekonomi syariah (Azhari, 2012).
Restrukturisasi  pembiayaan  ialah
suatu tindakan penyelamatan pembiayaan pada nasabah yang menghadapi hambatan membayar angsuran.  Prosedur  restrukturisasi  harus dilaksanakan  merujuk  pada  prinsip kehati-hatian bank yang mempertimbangkan  ketentuan  untuk melakukannya atau tidak dengan beberapa aspek penilaian. Karena restrukturisasi memiliki risiko yang akan mengganggu  performa  bank.  Tujuan restrukturisasi  supaya  pelunasan  utang nasabah berjalan dengan baik serta lancar karena  pihak  bank  masih  memiliki kepercayaan  karakter  serta  usaha  yang dijalankan  terhadap  nasabah  (Harmoko, 2018).
Dalam  PBI  No.  10  Tahun  2008, restrukturisasi  pembiayaan  ialah  cara yang dilaksanakan Bank untuk membantu nasabah supaya kewajibannya terselesaikan,  yakni  melalui  (Bank Indonesia, 2008):
1. Penjadwalan  kembali  (rescheduling), yakni  merubah jadwal ataupun  batas waktu pelunasan utang nasabah.
2. Persyaratan
kembali
(reconditioning),  yakni  merubah pada syarat-syarat pembiayaan, seperti berubahnya agenda pembayaran, besaran angsuran, batas waktu  dan/atau  pemberian  diskon selama tidak melakukan penambahan sisa kewajiban nasabah yang menjadi pembayaran wajib.
3. Penataan  kembali  (restructuring), yaitu merubah syarat-syarat pembiayaan,  dengan  tambahan  dana akomodasi pembiayaan bank, perubahan  akad,  pembiayaan  yang dirubah  surat  berharga  syariah jangka waktu menengah atau dirubah penyertaan  modal  sementara  atas perusahaan nasabah.
Upaya  penanganan  pembiayaan bermasalah  pada  BPRS  yakni  sebagai berikut (Otoritas Jasa Keuangan, 2019): 1. Restrukturisasi Pembiayaan Restrukturisasi  dilaksanakan  apabila kriteria  nasabah,  seperti  kesulitan untuk  pembayaran  pokok  atau margin/bagi  hasil/ujrah,  mempunyai prospek  usaha  yang  bagus,  cakap dalam  pemenuhan  kewajiban,  serta adanya sumber pembayaran angsuran yang jelas setelah direstrukturisasi 2. Pengambilalihan Agunan Pengambilalihan agunan
dilaksanakan  sesuai  dengan  POJK serta  pedoman  akuntansi  BPRS. Adapun  mekanisme  pengambilalihan agunan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah  melalui  Aset  Yang Diambil Alih (AYDA) dipenuhi dengan prosedur serta tenggat waktu penyelesaian  AYDA,  penyusunan rencana  tindak  penyelesaian  AYDA, periode  penilaian  AYDA,  perlakuan akuntansi  AYDA,  serta  dokumentasi serta  administrasi  pengambilalihan dan penjualan agunan.
3. Hapus Buku dan/atau Hapus Tagih Hapus  buku  dan/atau  hapus  tagih hanya bisa dilaksanakan pada jumlah pembiayaan  yang  berkualitas  macet,
tertera dalam rancangan bisnis BPRS, disesuaikan  dengan  wewenang  yang tertera  pada  kebijakan  pembiayaan serta  prosedur  pembiayaan  BPRS, serta hanya bisa dilaksanakan setelah BPRS  berusaha  untuk  mendapatkan kembali pembiayaan yang diberikan.
Hapus  buku  pembiayaan  macet dilaksanakan  apabila  nasabah  tidak terlihat  prospek  untuk  direstrukturisasi ataupun gagal dalam restrukturisasi yang menjadikan  portofolio  pembiayaan  BPRS tetap  macet,  agunan  yang  dipunyai  BPRS tidak cukup untuk pelunasan pembiayaan,  BPRS  telah  membuat  PPAP yang cukup, serta tidak bisa dilaksanakan pada  separuh  pembiayaan  (partial  write off).
Kriteria  yang  dipakai  untuk menjelaskan  UMKM  pada  pasal  6  yakni perhitungan  aset  atau  perhitungan kekayaan  bukan  tanah,  rumah  bisnis, ataupun  hasil  penjualan  tahunan,  tolak ukur  (kriteria)  yang  dimaksud,  yakni (Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan Menengah, 2008):
1. Usaha  Mikro  ialah  unit  bisnis  yang mempunyai  aset  terbanyak  Rp.  50 juta  tidak  termasuk  tanah  serta bangunan  tempat  usaha  dengan lanjutan perdagangan tiap tahun yang terbesar Rp 300 juta.
2. Usaha  Kecil  ialah  unit  bisnis  dengan perhitungan  aset  Rp  50  juta  hingga yang  terbanyak  Rp  500  juta  yang bukan  tanah  serta  bangunan  tempat usaha  mempunyai  hasil  penjualan tahunan  lebih  dari  Rp  300  juta sampai tertinggi Rp 2,5 milyar.
3. Usaha  Menengah  ialah  unit  bisnis dengan  perhitungan  kekayaan  bersih Rp  500  juta  hingga  yang  terbanyak Rp  100  milyar  lanjutan  perdagangan tiap  tahun  dari  Rp  2,5  milyar  hingga tertinggi Rp 50 milyar.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Suryanto  et  al.  (2017)  dengan  judul “Pembiayaan  Mu rabahah  Bermasalah (Studi  pada  Bank  Pembiayaan  Rakyat
Syariah  di  Kota  Bandung)”  yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang menyebutkan hasil  bahwa pembiayaan murabahah di BPRS senantiasa bertaut dengan akad wakalah, yakni perjanjian dua pihak di mana pihak satu  memberikan  amanah,  menunjuk perwakilan untuk melaksanakan kegiatan pada  pihak  lain  dan  pihak  lain melaksanakan  amanah  sama  seperti permohonan  yang  diminta  oleh  pihak yang  memberikan  amanah.  Penurunan efektivitas  BPRS  dapat  dilihat  dari  segi peningkatan  dari  NPF  yang  disebabkan oleh faktor eksternal serta faktor internal. Faktor eksternal disebabkan oleh nasabah, yakni kalah bersaing dari usaha lain,  nasabah  sakit,  nasabah  meninggal, nasabah  memiliki  karakter  yang  kurang bagus. Sedangkan faktor internal disebabkan  oleh  BPRS,  yakni  terjadi kesalahan  dalam  analisis  serta  aspek monitoring  dan  supervisi  yang  lemah. Penanganan  pembiayaan  bermasalah dilaksanakan dengan kegiatan penagihan, penyelamatan  (revitalisasi),  penyelesaian jaminan  serta  writte  off  (Suryanto  et  al., 2017).
Hasil  penelitian  dari  Tiari  (2019) yang  berjudul  “Analisis  Penyelesaian Pembiayaan  Bermasalah  Pada  Akad Murabahah  Dalam  Perspektif  Ekonomi Islam  (Studi  Pada  BPR  Syariah  Kotabumi Lampung  Utara)”  dengan  menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menyebutkan bahwa pembiayaan bermasalah  pada  akad  murabahah  di BPRS  Kotabumi  diselesaikan  dengan merujuk  pada  Peraturan  Bank  Indonesia No 13 tahun 2011 tentang restrukturisasi pembiayaan  bermasalah  yakni  dengan melakukan  rescheduling,  reconditioning, serta restructuring. Penyelesaian masalah pada  pembiayaan  murabahah  juga dilaksanakan dengan tahap-tahap melalui non-litigasi (Tiari, 2019).
Penelitian  lain  dari  Rakhmawati dan  Makhrus  (2021)  yang  berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasala h di Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)
dalam  Perspektif  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional”  dengan  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan hasil  bahwa  penyelesaian  pembiayaan bermasalah  di  BPRS  Bina  Amanah  Satria Purwokerto  dilaksanakan  dengan  upaya pendekatan  serta  maintenance  secara intensif,  musyawarah  mufakat  dengan upaya restrukturisasi berupa penjadwalan  ulang,  pemberian  surat peringatan 1 sampai 3, penjualan jaminan melalui  penjualan  di  bawah  tangan  dan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL), write  off,  dan  penyelesaian  melalui Pengadilan  Agama  (Rakhmawati  & Makhrus, 2021).
Penelitian  lain  dari  Sofyan  (2021) berjudul  “Kinerja  BPR  dan  BPRS  Pada Masa Pandemi COVID- 19” dengan menggunakan
metode penelitian kualitatif  dengan  hasil  bahwa  di  masa pandemi,  BPRS  tetap  memberikan pelayanan  terhadap  masyarakat.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  peningkatan  jumlah dana  yang  dialirkan  lebih  besar dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Di  sisi lain,  BPRS  harus  lebih  aktif  dalam melakukan restrukturisasi untuk mengatasi tingginya NPF (Sofyan, 2021).
Simpulan dari beberapa penelitian di  atas,  yakni  pembiayaan  murabahah yang  disalurkan  oleh  BPRS  dapat membantu mensejahterakan pelaku UMKM dan dapat meningkatkan pendapatan  mereka.  Namun  apabila nasabah  pembiayaan  BPRS  mengalami gagal  bayar,  maka  hal  tersebut  akan meningkatkan  nilai  NPF  BPRS  atau dengan kata lain kinerja BPRS mengalami penurunan.  Terlebih  lagi,  di  masa pandemi  banyak  UMKM  yang  mengalami penurunan  pendapatan,  sehingga  BPRS harus  lebih  aktif  dalam  mengatasi tingginya  nilai  NPF  yang  salah  satunya dengan melakukan rektrukturisasi pembiayaan.
Metode  penelitian  ini  memakai metode  kualitatif  deskriptif  dengan  jenis studi  kasus.  Metode  kualitatif  ialah
metode  penelitian  yang  berdasarkan enterpretif ataupun filsafat postpositivisme  untuk  meneliti  pada keadaan  objek  yang  alamiah,  yang  mana peneliti  ialah  instrumen  kunci,  teknik yang  digunakan  pada  pengumpulan  data ialah  triangulasi,  data  yang  didapatkan merupakan  data  kualitatif,  analisis  data juga  bersifat  kualitatif,  serta  hasil  yang didapatkan menekankan pada makna dan menemukan  hipotetis  (Sugiyono,  2020). Penelitian deskriptif ialah penelitian yang menunjukkan  hasil  data  berbentuk tulisan  atau  perkataan  dari  orang  serta perilaku  yang  diamati.  Kumpulan  data tersebut  ialah  berbentuk  kata,  gambar, serta  bukan  angka  yang  bersumber  dari wawancara,  catatan  lapangan,  foto,  video tape,  memo,  serta  dokumen  lainnya (Moleong,  2018).  Studi  kasus  ialah eksplorasi  lebih  dari  sistem  yang  terikat berlandaskan  perolehan  data  secara  luas (Fitrah & Luthfiyah, 2017).
Lokasi pada penelitian ini dilaksanakan  di  BPRS  Amanah  Insani yang  terletak  di  Jl.  Raya  Jatiwaringin No.109,  RT.008/RW.3,  Jatiwaringin,  Kec. Pondokgede,  Kota  Bekasi,  Jawa  Barat 17411.  Subjek  utama  pada  penelitian  ini adalah  2  Senior  Asisten  Manager Marketing  dan  1  Asisten  Manager Business  Review.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  yaitu  wawancara semiterstruktur,  observasi  partisipatif dengan  jenis  partisipasi  pasif,  dan dokumentasi  (Sugiyono,  2020).  Teknik validitas  data  pada  penelitian  ini menggunakan  teknik  triangulasi  sumber dan  triangulasi  teori  (Moleong,  2018). Adapun  teknik  analisis  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah  reduksi  data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan  dan  verifikasi  (Miles  & Huberman, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Selama  masa  pandemi,  banyak sektor  UMKM  yang  terdampak  di  BPRS Amanah  Insani  karena  terdapat  banyak nasabah  UMKM  yang  menunggak  dan
tidak  dapat  membayar  angsuran  karena selama pandemi COVID-19 daya masyarakat  menjadi  menurun  sehingga pendapatan  dari  UMKM  juga  menurun sehingga mempengaruhi kualitas pembiayaan  BPRS  karena  terlambat membayar angsuran pembiayaan. Berdasarkan  hal  tersebut,  BPRS  Amanah Insani
melakukan
pengelolaan pembiayaan  murabahah  nasabah  UMKM untuk  mengatasi  tingginya  NPF  di  masa pandemi COVID-19, yakni sebagai berikut:
A. Surat Peringatan Penunggakan  tersebut  menyebabkan BPRS  mengalami  penurunan  dalam segi aset dan kinerja karena nasabah tergolong  masuk  dalam  kolektibilitas 2,  kolektibilitas  3,  kolektibilitas  4, bahkan  kolektibilitas  5.  Untuk  itu BPRS melakukan penanganan terhadap  nasabah-nasabah  UMKM tersebut sama seperti dengan pengelolaan  nasabah  lainnya,  yaitu telah dijelaskan pada bab
sebelumnya:
1. Apabila  nasabah  sudah  mulai tidak  berkomitmen  terhadap pembiayaannya, maka BPRS akan memberikan  Surat  Peringatan  I atau  SP  I  kepada  nasabah tersebut.
2. Apabila  setelah  SP  I  tidak  ada perubahan  dari  nasabah,  maka BPRS akan memberikan SP II.
3. Apabila  setelah  SP  II  tidak  ada perubahan  dari  nasabah,  maka BPRS akan memberikan SP III. Adapun  pemberian  surat  peringatan yang  dilakukan  oleh  BPRS  Amanah Insani  serupa  dengan  BPRS  Bina Amanah  Satria  Purwokerto  dalam penelitian sebelumnya yang menayatakan  bahwa  penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dilaksanakan  dengan pemberian surat  peringatan  1  sampai  3  salah satunya  (Rakhmawati  &  Makhrus, 2021).
B. Musyawarah BPRS akan berusaha semaksimal mungkin untuk menegosiasikan  dengan  nasabah yang  kolektibilitasnya  non  lancar dalam hal pembayaran atas kewajiban  nasabah  yang  menunggak dengan  cara  musyawarah  karena BPRS  merupakan  bank  syariah  yang mana dalam mekanismenya bank dan nasabah  sebagai  mitra  dan  akan menyelesaikan masalah secara bersama  sama  berbeda  dengan  bank konvensional. Sebelum BPRS Amanah Insani melakukan tindakan yang lebih jauh  dalam  penanganan  nasabah pembiayaan  dalam  kondisi  non lancar,  BPRS  akan  terus  melakukan musyawarah serta menjaga komunikasi  dengan  nasabah  karena pembiayaan  murabahah  merupakan jual  beli  atas  kesepakatan  bersama anta  pihak  BPRS  dengan  nasabah. Proses  musyawarah  juga  merupakan cara  untuk  mendekatkan  pihak BPRS dengan nasabah agar nasabah merasa dekat  dan  dapat  transparan  kepada BPRS  mengenai  kondisi  nasabah selama masa pembiayaan berlaku.
Hal tersebut sesuai dengan teori dari Azhari (2012) tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara luar pengadilan  atau  Alternative  Dispute Resolution  (ADR),  yakni  dengan melakukan musyawarah, perantaraan, perdamaian. Hal tersebut juga serupa dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan  bahwa  penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dilaksanakan dengan upaya pendekatan serta maintenance secara intensif, musyawarah mufakat (Rakhmawati & Makhrus, 2021).
C. Rekstrukturisasi Pembiayaan. Adapun
pengelolaan pembiayaan  murabahah  terhadap nasabah  UMKM  di  masa  pandemi
yakni dengan
melakukan restrukturisasi  pembiayaan  sesuai dengan  PBI No.  10  Tahun  2008  yang menyebutkan  bahwa  restrukturisasi pembiayaan ialah cara yang dilaksanakan  Bank  untuk  membantu nasabah supaya kewajibannya terselesaikan (Bank Indonesia, 2008) dan dalam teori dari Harmoko (2018) menyebutkan  bahwa  restrukturisasi pembiayaan  ialah  suatu  tindakan penyelematan pembiayaan pada nasabah  yang  menghadapi  hambatan membayar angsuran. Prosedur restrukturisasi  harus  dilaksanakan merujuk  pada  prinsip  kehati-hatian bank yang mempertimbangkan ketentuan  untuk  melakukannya  atau tidak dengan beberapa aspek penilaian.  Karena  restrukturisasi memiliki risiko yang akan mengganggu  performa  bank.  Tujuan restrukturisasi  supaya  pelunasan utang  nasabah  berjalan  dengan  baik serta lancar karena pihak bank masih memiliki  kepercayaan  karakter  serta usaha  yang  dijalankan  terhadap nasabah (Harmoko, 2018).
Berdasarkan kebijakan restrukturisasi  BPRS  Amanah  Insani, dalam  pengajuan  restruktusisasi, nasabah  membuat  usulan  kepada bank  bahwa  kondisi  saat  ini  kurang baik  atau  mengalami  penurunan pendapatan,  atau  terjadi  penundaan pembayaran  dari  customer.  Hal tersebut  sesuai  dengan  nasabah UMKM  yang  terdampak  pandemi, karena  kondisi  pandemi  membuat pendapatan  nasabah  UMKM  menjadi menurun yang menjadikan kemampuan membayar menjadi berkurang.  Apabila  restrukturisasi tidak dilakukan maka nasabah UMKM akan  macet  sehingga  tidak  bisa membayar  kewajibannya  dan  BPRS pun  akan  terkena  dampaknya  tidak memperoleh  margin  dan  kondisi BPRS  juga  menurun.  Akan  tetapi, proses restrukturisasi terhadap
nasabah  tidak  dilakukan  dengan sembarangan dalam artian BPRS akan tetap  menganalisa  nasabah  yang layak atau tidak layak untuk diajukan restrukturisasi.  Hal  tersebut  sesuai dengan POJK No 29 Tahun 2019 yaitu restrukturisasi  dilaksanakan  apabila kriteria  nasabah,  seperti  kesulitan untuk  pembayaran  pokok  atau margin/bagi  hasil/ujrah,  mempunyai prospek  usaha  yang  bagus,  cakap dalam  pemenuhan  kewajiban,  serta adanya sumber pembayaran angsuran yang jelas setelah direstrukturisasi (Otoritas Jasa
Keuangan, 2019).
Kriteria  nasabah  yang  dapat direstrukturisasi  di  BPRS  Amanah Insani  telah  sesuai  dengan  POJK  No 29  Tahun  2019  dalam  mekanisme atau  SOP  Restrukturisasi  yaitu nasabah yang sedang turun pendapatannya  serta  nasabah  yang tertunda  dalam  piutangnya.  Adapun bagian  marketing  atau  Account Officer  BPRS  Amanah  Insani  yang membuat memo pengajuan restrukturisasi  pembiayaan  nasabah harus  melakukan  survei  usaha nasabah  dan  kemampuan  usahanya terlebih dahulu untuk melihat bahwa nasabah  memang  memiliki  potensi prospek  usaha  yang  bagus,  dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban,  serta  adanya  sumber pembayaran  angsuran  yang  jelas setelah  direstrukturisasi.  Karena dalam
memo pengajuan restrukturisasi  di  BPRS  Amanah Insani harus ada riwayat pembiayaan, kemampuan  usulan  pembayarannya. Sebelum  nasabah  tersebut  dibuatkan memo  pengajuan  restrukturisasi, BPRS Amanah Insani akan melakukan survei  lapangan  serta  pengecekan terhadap  nasabah  UMKM  untuk memastikan  bahwa  memang  UMKM tersebut mengalami penurunan omzet  penjualan  yang  menyebabkan
penunggakan  kewajiban  terhadap angsuran.
Adapun
restrukturisasi
pembiayaan  yang  dilakukan  untuk nasabah  pembiayaan  murabahah serta  nasabah  UMKM  pembiayaan murabahah  yang  terdampak  ialah dengan rescheduling atau penjadwalan  kembali  yakni  merubah jadwal ataupun batas waktu pelunasan  utang  nasabah  (Bank Indonesia,  2008).  Restrukturisasi pembiayaan dengan cara rescheduling yang dilakukan terhadap  nasabah  UMKM  yang terdampak  juga  di  atur  dalam kebijakan  OJK  yang  mana  BPRS melaksanakan  kebijakan  POJK  No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020 Tentang  Stimulus  Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical  Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease  2019  yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2020b): 1. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus  pertumbuhan  ekonomi terhadap  debitur  yang  terkena dampak  penyebaran  COVID-19 termasuk  debitur  usaha  mikro, kecil,  dan  menengah  dan  bagi debitur  yang  terkena  dampak penyebaran  COVID-19  termasuk debitur  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah  dengan  kebijakan penetapan  kualitas  aset  serta restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen  risiko  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan  manajemen  risiko Bank. 2. Penerapan  manajemen  risiko yang dimaksud yakni:
a. Memiliki  pedoman  untuk menetapkan  debitur  yang
terkena  dampak  penyebaran COVID-19  dengan  kriteria debitur yang ditetapkan terkena  dampak  COVID-19 serta  sektor  yang  terkena dampak COVID-19.
b. Melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu  terus  bertahan  dari dampak COVID-19 dan masih memiliki prospek usaha sehingga  dapat  diberikan restrukturisasi  kredit  atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
c. Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi  ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi yang dilakukan  terhadap  kredit atau pembiayaan yang diberikan  sebelum  maupun setelah debitur terkena dampak  penyebaran  COVID- 19  termasuk  debitur  usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Pembiayaan  bagi  BPRS  yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi  restrukturisasi  kredit atau pembiayaan. Sehingga, BPRS telah  melaksanakan  pengelolaan pembiayaan murabahah terhadap nasabah  UMKM  yang  terdampak pandemi dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan cara rescheduling sepanjang  tahun  2020  sesuai dengan POJK No. 48/POJK.03/2020,  dengan  data yang  didapatkan  dari  BPRS
Amanah  Insani  dan  disajikan tabel berikut:
Tabel  3.  Restrukturisasi  Pembiayaan Murabahah Nasabah  UMKM Tahun 2020 Jenis Penggunaan  NOA OS Investasi 6 1.065.477.000 Modal Kerja 6 1.229.332.000
TOTAL 12 2.294.809.000 Sumber:  Laporan  Bulanan  Desember  2020  BPRS Amanah Insani (data diolah 2021). Berdasarkan  tabel  di  atas,  BPRS
Amanah Insani telah melakukan restrukturisasi  dengan  cara  rescheduling di tahun 2020 dengan 12 nasabah UMKM pembiayaan  murabahah  karena  dampak pandemi. Nasabah UMKM yang melakukan  restrukturisasi  pembiayaan terdiri  dari  6  nasabah  dengan  sisa outstanding  sebesar  Rp  1  Milliar  dan nasabah UMKM dengan jenis penggunaan modal  kerja  sebanyak  6  nasabah  dengan sisa  outstanding  Rp  1,2  Miliar.  Namun, dengan  jumlah  nasabah  UMKM  di  tahun 2020 sebanyak 94 nasabah dan hanya 12 nasabah  yang  di  restrukturisasi,  BPRS Amanah Insani dapat melakukan restrukturisasi  pembiayaan  murabahah kepada nasabah UMKM lebih banyak lagi namun  tetap  memperhatikan  prinsip kehati-hatian,  karena  hal  tersebut  dapat membantu mengurangi NPF. Hal tersebut dinyatakan dengan penelitian sebelumnya yang menerangkan bahwa di masa  pandemi,  BPRS  tetap  memberikan pelayanan  terhadap  masyarakat  serta harus  lebih  aktif  dalam  melakukan restrukturisasi untuk mengatasi tingginya NPF (Sofyan, 2021).
Tabel  4.  Restrukturisasi  Pembiayaan
Murabahah Tahun 2020 Jenis Penggunaan NOA OS Investasi 7 1.356.477.000 Konsumtif 21 2.663.075.898 Modal Kerja 6 1.229.332.000 TOTAL 34 5.248.884.898 Sumber:  Laporan  Bulanan  Desember  2020  BPRS Amanah Insani (data diolah 2021). Berdasarkan  tabel  di  atas,  BPRS Amanah
Insani telah melakukan restrukturisasi  dengan  cara  rescheduling dengan 34 nasabah pembiayaan murabahah  karena  dampak  pandemi untuk mengurangi naiknya NPF
sepanjang  2020.  Nasabah  terbanyak melakukan restrukturisasi adalah nasabah  dengan  jenis  penggunaan konsumtif  sebanyak  21  nasabah  dengan
sisa outstanding Rp 2,6 Miliar. Kemudian sebanyak 7  nasabah  investasi  melakukan restruk  dengan  sisa  outstanding  Rp  1,3 Miliar,  serta  6  nasabah  modal  kerja melakukan  restrukturisasi  dengan  sisa outstanding  Rp  1,2  Miliar.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa restrukturisasi  untuk  nasabah  dengan jenis penggunaan konsumtif lebih banyak dilakukan  oleh  BPRS  Amanah  Insani dibandingkan  nasabah  dengan  jenis pembiayaan modal kerja dan investasi. D. Pemasangan  Plang  dan  Penjualan Aset Jika pengelolaan nasabah pembiayaan melalui  musyawarah,  tahap-tahap surat peringatan, serta restrukturisasi  tidak  menemukan titik  terang,  maka  pengelolaan  yang akan  dilakukan  oleh  BPRS  Amanah Insani, yakni:
1. BPRS akan memberikan informasi pemasangan plang/spanduk  sementara  pada rumah  atau  jaminan  nasabah kepada nasabah.
2. Apabila  nasabah  tidak  juga berkomitmen terhadap kewajibannya setelah info pemasangan  plang,  maka  BPRS akan  melakukan  pemasangan plang/spanduk  sementara  pada rumah atau jaminan nasabah.
3. Apabila  nasabah  tidak  juga berkomitmen terhadap kewajibannya setelah pemasangan  plang  sementara, maka  BPRS  akan  melakukan pemasangan plang/spanduk permanen  pada  rumah  atau jaminan nasabah. 4. Apabila  nasabah  tidak  juga berkomitmen terhadap kewajibannya setelah pemasangan  plang  permanen, maka  BPRS  akan  melakukan penjualan aset/jaminan nasabah. Penjualan  aset  nasabah  yang diselesaikan  BPRS  jalur  hukum  di pengadilan  agama.  Hal  tersebut
sesuai  dengan  teori  Azhari  (2012) yaitu dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama,
khusus untuk ekonomi syariah.
Adapun  lelang  pada  kebijakan restrukturisasi  pembiayaan  di  BPRS Amanah  Insani  dengan  Aset  Yang Diambil  Alih  (AYDA)  yakni  apabila nasabah yang sudah direstrukturisasi tetapi  gagal  atau  menjadi  golongan diragukan  atau  macet,  maka  BPRS Amanah  Insani  akan  melakukan maintance  intensif  kepada  nasabah dan memberikan pengarahan kondisinya  kepada  nasabah  dan apabila  memberikan  usulan  untuk menjual  jaminan  maka  nasabah diminta  untuk  membuat  usulan penjualan  jaminan  sebagai  dasar bagian marketing dapat menindaklanjuti  nasabah  tersebut serta membuat usulan untuk dilakukan  AYDA  kepada  anggota komite  pembiayaan,  pertimbangan langkah  ini  yang  diambil  masih memberikan  kesempatan  kepada nasabah melakukan penjualan dengan  harga  pasar  bukan  harga likuidasi.  Syarat  lelang  di  BPRS Amanah  Insani  mengikuti  pada kebijakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal tersebut juga sesuai dengan POJK  No  29  Tahun  2019  yakni pengambilalihan
agunan dilaksanakan  sesuai  dengan  POJK serta  pedoman  akuntansi  BPRS. Adapun  mekanisme  pengambilalihan agunan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah  melalui  Aset  Yang Diambil Alih (AYDA) dipenuhi dengan prosedur serta tenggat waktu penyelesaian  AYDA,  penyusunan rencana  tindak  penyelesaian  AYDA, periode  penilaian  AYDA,  perlakuan akuntansi  AYDA,  serta  dokumentasi serta  administrasi  pengambilalihan dan  penjualan  agunan.  Namun  BPRS
akan  tetap  melakukan  komunikasi dengan  nasabah  sebelum  melakukan penjualan aset atau ambilalih agunan.
Dengan  demikian,  pengelolaan pembiayaan  murabahah  nasabah UMKM  BPRS  Amanah  Insani  di  masa pandemi  ialah  dengan  melakukan restrukturisasi  pembiayaan  dengan cara  rescheduling.  BPRS  Amanah Insani  juga  menerapkan  kebijakan POJK  No.  48/POJK.03/2020  dalam pengelolaan  nasabah  UMKM  selama pandemi yakni bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung  stimulus  pertumbuhan ekonomi  terhadap  debitur  yang terkena  dampak  penyebaran  COVID- 19  termasuk  debitur  usaha  mikro, kecil, dan menengah dengan kebijakan  penetapan  kualitas  aset serta  restrukturisasi  kredit  atau pembiayaan dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur  dalam  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen  risiko  Bank.  Adapun penerapan mekanisme dari restrukturisasi  pembiayaan  di  BPRS Amanah  Insani  telah  sesuai  dengan PBI  No.  10  Tahun  2008  tentang restrukturisasi pembiayaan dan POJK No.  29  Tahun  2019  yang didalamnya menjelaskan  tentang  restrukturisasi pembiayaan. Pengelolaan yang dilakukan  oleh  BPRS  Amanah  Insani selain  melakukan  restrukturisasi pembiayaan yaitu dengan melakukan pemberian surat peringatan, melakukan  musyawarah  mufakat kepada  nasabah,  serta  melakukan penjualan aset jaminan atau pengambilalihan agunan di pengadilan  agama,  khusus  untuk ekonomi  syariah  melalui  Aset  Yang Diambil  Alih  (AYDA)  dengan  jalur lelang.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan  pembiayaan  murabahah nasabah  UMKM  BPRS  Amanah  Insani  di masa pandemi COVID-19 ialah melakukan restrukturisasi  pembiayaan  dengan  cara rescheduling  karena  banyak  nasabah UMKM  yang  menunggak  dan  tidak  dapat membayar angsuran serta untuk mengurangi  kenaikan  NPF  sepanjang 2020.  Adapun  pengelolaan  lain  dari pembiayaan  murabahah  nasabah  UMKM yang  dilaksanakan  oleh  BPRS  Amanah Insani dengan surat peringatan, musyawarah mufakat, pemasangan plang, dan  penjualan  aset.  Bagi  BPRS  supaya melakukan  peninjauan  yang  lebih  dalam terkait  analisa  terhadap  calon  nasabah pembiayaan dan lebih banyak melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah  UMKM  yang  terdampak  dengan tetap  memperhatikan  prinsip  kehati- hatian.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada  orang tua yaitu Mama yang telah menyemangati, membantu,  serta  menjadi  number  one support system dalam penulisan penelitian  ini  dan  Papa  yang  selalu mendoakan yang terbaik kepada peneliti, serta  kepada  keluarga  peneliti  yang mendukung  dalam  penulisan  penelitian ini.  Tidak  lupa  juga  peneliti  ucapkan terima  kasih  kepada  sahabat-sahabat peneliti  yang  telah  membantu  dan mendukung  dalam  penulisan  penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada  seluruh  pengurus  BPRS  Amanah Insani  yang  telah  mengizinkan  peneliti melakukan  pengambilan  data  serta melancarkan peneliti dalam penyelesaian penulisan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Arif, M. N. R., & Rahmawati, Y. (2018). Manajemen
Risiko Perbankan Syariah. CV. Pustaka Setia. Azhari,  F.  (2012).  Mekanisme  dan  Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. At-Taradhi Jurnal Studi
Ekonomi, 3(1), 85 – 92.
Bank  Indonesia.  (2008).  Peraturan  Bank
Indonesia  Nomor:  10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan  Bagi  Bank  Syariah  Dan Unit Usaha Syariah. Bayu,  D.  J.  (2020).  UNDP:  Pendapatan 77%  UMKM  Berkurang  Akibat Pandemi Corona. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/
Dewan  Syariah  Nasional  MUI.  (2017). Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional- Majelis  Ulama  Indonesia  NO: 111/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Akad Jual Beli Murabahah. Djamil, F. (2014). Penyelesaian
Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank Syariah  (Tarmizi  (Ed.);  1  Cet.  2). Sinar Grafika.
Fitrah,  M.,  &  Luthfiyah.  (2017).  Metode Penelitian;  Penelitian  Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus. CV. Jejak.
Hakim,  L.,  &  Anwar,  A.  (2017).
Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum  di  Indonesia.  Jurnal  Al- Urban, 1(2), 212 – 223.
Harmoko, I. (2018). Mekanisme Restrukturisasi  Pembiayaan  Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan  Bermasalah.  Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 61 – 80.
Ihsannudin. (2020). Fakta Lengkap Kasus Pertama  Virus  Corona  di  Indonesia. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/ 2020/03/03/06314981/fakta-
lengkap-kasus-pertama-virus- corona-di-indonesia?page=all
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (2014).
Analisis Data
Kualitatif (Terjemahan). UI-Press.
Moleong,  L.  J.  (2018).  Metodologi Penelitian  Kualitatif.  PT.  Remaja Rosdakarya.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2019).  Salinan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  29 /POJK.03/2019  Tentang  Kualitas Aset  Produktif  Dan  Pembentukan
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah.
Otoritas Jasa Keuangan. (2020a). Laporan Profil  Industri  Perbankan  Triwulan IV 2020.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2020b).  Salinan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan
Republik  Indonesia  Nomor  48
/POJK.03/2020  Tentang  Perubahan
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang  Stimulus  Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cor. Pusparisa,  Y.  (2020).  Enam Sebab  UMKM Membatasi hingga Menutup Operasional Usaha. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/dat apublish/2020/09/28/enam-sebab- umkm-membatasi-hingga-menutup- operasional-usaha
Rakhmawati,  C.,  &  Makhrus.  (2021). Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah  di  Bank  Pembiayaan
Rakyat  Syariah  (BPRS)  dalam Perspektif  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional. Jurnal Studi Islam Alhamra, 2(1), 62 – 78.
Soemitra,  A.  (2017).  Bank  &  Lembaga Keuangan  Syariah  Edisi  Kedua. Kencana.
Sofyan, M. (2021). Kinerja BPR dan BPRS Pada  Masa  Pandemi  COVID-19.  The 2nd Seminar Nasional ADPI Mengabdi Untuk Negeri Pengabdian
Masyarakat  Di  Era  New  Normal, 2(2), 6 – 12.
Sugiyono.  (2020).  Metode  Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
Suryanto,  Dai,  R.  M.,  &  Nursetyani,  E. (2017).  Pembiayaan  Murabahah Bermasalah  (Studi  pada  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  di  Kota Bandung).  Jurnal  Ilmu  Keuangan Dan Perbankan, 7(1), 50 – 64.
Tiari,  S.  M.  (2019).  Analisis  Penyelesaian
Pembiayaan  Bermasalah  Pada  Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi  Islam  (Studi  Pada  BPR Syariah  Kotabumi  Lampung  Utara). Universitas  Islam  Negeri  Raden Intan Lampung.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah. (2008).
Wijaya,  C.  (2020,  April  7).  PSBB  Jakarta mulai  10  April  selama  dua  minggu, namun pakar menyebut hasil efektif satu  bulan  untuk  tekan  Covid-19. Bbc.Com. https://www.bbc.com/indonesia/in donesia-52194441