Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2007               Sanksi pelaku..........Nurcahaya, dkk

## SANKSI PELAKU POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH
Nurcahaya
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau nurcahaya@uin-suska.ac.id
Badrudin, S.HI., M.HI. Progam Doktor (S3) Pascasarjana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau badrudinshimhi@yahoo.com
Srimurhayati
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau smurhayati@yahoo.com
Nurrahmi Hayani Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, nurrahmihayani@uin-suska.ac.id
Akbarizan
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau
akbarizan_fasih@yahoo.co.id

## Abstrak
The Government of Indonesia has attempted to minimize the occurrence of polygamy by stipulating the law (Act) no. 1 Year 1974.  For Civil Servants (PNS) it  is  regulated  in  Government  Regulation  (PP)  no.  10  of  1983  which  has  been amended  by  PP  no.  45  year  1990  on  Marriage  and  Divorce  Permits  for  civil servants.  This  law  and  PP  provide  punishment  for  civil  servants  who  violate  the rules  of  polygamy.  The  purpose  of  this  research  is  to  know  (1).  How  is  the sanction  of  polygamy  for  Civil  Servants  (PNS)  accordance  with  the  Law  No.  1 Year  1974.  (2)  How  is  the  punishment  of  polygamy  for  Civil  Servants  (PNS) based on Fiqh (Islamic law). The primary data source is the law (Act) no. 1 1974. For civil servants (PNS) it is regulated in Government Regulation (PP) no. 10 of 1983 which has been amended by PP no. 45 year 1990. The secondary data is Al- Qur'an, Hadith, books of Fiqh and the compilation of Islamic law. The findings of this research comprise first, the civil servants who violate the rules of polygamy is considered to break the legal regulations and can be punished to the fine penalty at most  seven  thousand  five  hundred  Rupiah.  Civil  servants  who  are  married  more than  one  illegally  can  be  punished  with  four  possibilities:  (1)  demotion  to  the lower rank; (2) withdrawal of position; (3) honorable dismissal as a civil servant without  own  request;  (4)  dishonorable  dismissal  as  a  civil  servants  without  own request.  A  female  civil  servant  who  became  the  second,  third,  fourth  wife  of  a
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2007               Sanksi pelaku..........Nurcahaya, dkk
man is dishonorably dismissed as civil servants. Second, based on Fiqh , polygamy requires justice as an absolute requirement. In Fiqh , polygamy is legally banned. Illat for the prohibition is taken from the end of ayat  اولوعت لاأ ىندأ كلذ so, illat for the  prohibition  of  polygamy  is  to  avoid  injustice  and  fraud.  The  law  of polygamous prohibition is viewed as azimah , while the law of permissibility to do polygamy  for  those  who  can  be  fair  is rukhshah because  of  emergency.  In Indonesian law, although the Qur'an clearly allows a man to marry more than one, polygamy  is  prohibited  because  its  damage  ( mafsadah )  is  greater  than  profit ( mashlahah ),
Keywords: Polygamy, Civil Servants (PNS), Fiqh, Law no. 1 Year 1974

## Abstrak
Pemerintah Indonesia  berupaya untuk meminimalisir terjadinya  poligami. Upaya  tersebut  adalah  dengan  mengeluarkan  undang-undang  (UU)  No.  1  Tahun 1974.  Khusus  untuk  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  PNS.  UU  dan  PP  ini memberikan  hukuman  bagi  PNS  yang  melanggar  aturan    dalam  berpoligami. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  (1).  Bagaimana  Sanksi  poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. (2) Bagaimana  Sanksi  poligami  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  tersebut  menurut fiqh.  Sumber  Data  Primer    adalah  undang-undang  (UU)  No.  1  Tahun  1974. Khusus  untuk  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990.  Data Sekunder  adalah  Al-Qur’an,  Hadist,  kitab-kitab  fiqh  dan  Kompilasi  Hukum Islam.Hasil  penelitiannya  adalah Pertama bagi  oknum  PNS  yang  melanggar aturan-aturan  poligami  tersebut  dianggap  melanggar  peraturan  yang  berlaku  dan dapat  dihukum  dengan  hukuman  denda  setinggi-tingginya  tujuh  ribu  lima  ratus rupiah.  PNS  yang  beristri  lebih  dari  seorang  tanpa  izin  dapat  dihukum  dengan empat  kemungkinan:  (1)  penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah;  (2) pembebasan  jabatan;  (3)  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  dengan  atas permintaan sendiri sebagai PNS; (4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.  PNS  wanita  yang  menjadi  istri  kedua,  ketiga,  keempat  dari  seorang  pria maka  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  sebagai  PNS. Kedua, menurut  fiqh, poligami  memerlukan  adil  sebagai  syarat  mutlak.  Menurut  fiqh,  poligami  itu hukumnya  dilarang.  Illat  hukum  larangan  dimbil  dari  akhir  ayat  اوُلو ُعَت  لاَأ  ىَنْدَأ  َكِلَذ jadi  illat  hukum  larangan  berpoligami  tersebut  ialah  menghindarkan  kezhaliman dan  kecurangan.  Hukum  larangan  berpoligami  mereka  pandang ‘azimah ,  sedang hukum  kebolehan  melakukan  poligami  bagi  yang  sanggup  berlaku  adil  adalah
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2007               Sanksi pelaku..........Nurcahaya, dkk
rukhshah karena  darurat.  perundang-undangan  Indonesia  mengenai  poligami, meskipun Al-Qur’an jelas mengizinkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu, namun  perundang-undangan  Indonesia  melarangnya.  Pelarangan  semacam  itu karena kerugiannya (mafsadah) lebih besar daripada keuntungannya (mashlahah),
Kata Kunci : Poligami, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Fiqh, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

## Pendahuluan
Masalah krusial yang berkaitan dengan hubungan suami istri, yang tercatat sepanjang sejarah peradaban Islam adalah masalah poligami ( ta’addud al-zaujat ). 1 Pada zaman dahulu di antara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami sebelum kedatangan  Islam  adalah  bangsa  Ibrani,  Arab,  Jahiliyah,  dan  Cisilia. 2 Sehingga saat ini, meski poligami diterima oleh umat Islam secara luas, ketika dipraktikkan masih saja menjadi isu dan perdebatan hangat di kalangan masyarakat.
Poligami  masih  merupakan  salah  satu  persoalan  dalam  perkawinan  yang paling  banyak  dibicarakan  sekaligus  kontroversial  di  Indonesia. 3 Pada  sisi  lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan  dipandang  sebagai  salah  satu  alternatif  untuk  menyelesaikan  fenomena selingkuh  dan  prostitusi.  Satu  sisi,  poligami  ditolak  dengan  berbagai  macam argumentasi,  baik  yang  bersifat  normatif,  psikologis,  bahkan  dikaitkan  dengan ketidakadilan  gender.  Bahkan  penulis  Barat,  sering  mengklaim  bahwa  poligami adalah  bukti  bahwa  ajaran  Islam  dalam  bidang  perkawinan  sangat  diskriminatif terhadap perempuan.
Penyebab  munculnya  praktik  poligami  di  satu  sisi,  dan  munculnya keresahan masyarakat di sisi yang lain, yakni diakibatkan minimnya pengetahuan, terhadap  apa  alasan  atau  motif  yang  menjadi  dasar  poligami.  Jika  alasan  atau motif ini diketahui secara luas, apalagi ketika alasan tersebut sudah diatur dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  peneliti  meyakini  tidak  akan  ada
1 Faqihuddin  Abdul  Kodir.  2005. Memilih  Monogami;  Pembacaan  atas  Al-Quran  dan Hadist Nabi. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren), hal.ix
2 Sayyid  Sabiq.  2007. Fikih  Sunnah ,  Jilid  3,  Diterjemahkan  Oleh  Nor  Hasanuddin. (Jakarta: Pena Pundi Aksara) hal.9.
3 Ibid.
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2007               Sanksi pelaku..........Nurcahaya, dkk
lagi  pemberitaan  atau  kabar-kabar  miring  mengenai  poligami.  Demikian  halnya dengan  tata  cara  poligami.  Masyarakat  atau  bahkan  pelaku  poligami  sendiri, tampaknya belum sepenuhnya melaksanakan dan mengetahui  seluruhnya  tentang prosedur  poligami.  Efek  dari  masalah  tersebut,  pada  akhirnya  berujung  pada ketidaktahuan terhadap implikasi sosial akibat poligami ini.
Di  Indonesia  sendiri  dalam  upayanya  untuk  meminimalisir  terjadinya poligami  telah  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Aturan  Pelaksanaan  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Untuk  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  yang  telah dirubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Ijin Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil.  Adapun  sebagai  hukum materiil  bagi  orang  Islam,  terdapat  ketentuan  dalam  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  berikut  aturan  pelaksanaannya  dan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI),  pada  prinsipnya  selaras  dengan  ketentuan  dalam  hukum  Islam. Menurut  perundang-undangan  tersebut  pada  prinsipnya  sistem  yang  dianut  oleh hukum  perkawinan  di  Republik  Indonesia  adalah  azas  monogami,  yaitu  satu suami untuk satu orang isteri 4 Azas tersebut berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an  surat  an-Nisa    ayat  3  yang  artinya:  “ Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu mengawininya),  maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi  :  dua, tiga  atau  empat.  kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil, (Berlaku  adil  ialah  perlakuan  yang  adil  dalam  meladeni  isteri  seperti  pakaian, tempat,  giliran  dan  lain-lain  yang  bersifat  lahiriyah.)  maka  (kawinilah)  seorang saja,  (Islam  memperbolehkan  poligami  dengan  syarat-syarat  tertentu.  sebelum turun  ayat  ini  poligami  sudah  ada,  dan  pernah  pula  dijalankan  oleh  Para  Nabi
4 Abdul  Manan.  2008. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia .  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). hal.6
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2007               Sanksi pelaku..........Nurcahaya, dkk
sebelum  Nabi  Muhammad  s.a.w.  ayat  ini  membatasi  poligami  sampai  empat orang saja) atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 5
Ayat  di  atas  menjelaskan  tiga  hal. Pertama, orang-orang  yang  khawatir berlaku  tidak  adil  dalam  mengurus  harta  anak    perempuan  yatim  tidak  boleh menikahinya  agar  terjauhkan  dari  berbuat  dzalim  terhadap  hartanya  tersebut. Kedua, mereka  hendaklah  memilih  perempuan  lain  sebagai  istri  di  antara perempuan-  perempuan  yang  disukainya,  boleh  2  orang  atau  3  orang,  atau  4 orang. Ketiga, jika  seorang  lelaki  muslim  takut  tidak  dapat  berbuat  adil  dalam berpoligami, ia lebih baik beristri seorang saja. Jika tidak mampu beristri seorang, lebih  baik  dia  mengambil  budak  perempuannya  untuk  menjadi  pasangan hidupnya.
Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 maka bagi seseorang yang beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (pasal 4 ayat 1) dan pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan 6
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  45 Tahun  1990  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah    No  10  Tahun  1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam pasal 4 disebutkan:
1. Pegawai  Negeri  Sipil  pria  yang  akan  beristeri  lebih  dari  seorang,  wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  tidak  diizinkan  untuk  menjadi  isteri kedua/ketiga/keempat.
5 Departemen  Agama.  2004. Al-Qur’an  Al-Karim  Dan  Terjemahnya .  (Bandung:  PT. Diponegoro). hal. 24
6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 2007. Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam . (Bandung: PT. Citra Umbara). hal.3
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2007               Sanksi pelaku..........Nurcahaya, dkk
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Dalam  surat  permintaan  izin  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3),  harus dicantumkan  alasan  yang  lengkap  yang  mendasari  permintaan  izin  untuk beristeri lebih dari seorang.
UU  No.  1  Tahun  1974  terlihat  seperti  bertentangan  dengan  syariat  Islam, karena Islam tidak mempersyaratkan izin dari pejabat dan tidak pula ada larangan bagi  perempuan  untuk  menjadi  isteri  kedua/ketiga/keempat.  Berdasarkan  latar belakang  inilah maka peneliti tertarik untuk mengkajinya.

## Masalah
Masalah  penelitian  ini  adalah pertama, bagimana  sanksi  poligami  bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ? Kedua, bagaimana  sanksi  poligami  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  tersebut  menurut fiqh?

## Metode
Penelitian  ini  adalah  studi  dokumentasi  ( library  research ),  studi  pustaka adalah  suatu  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  data  tertulis dengan  cara  ( content  analisys ). 7 Sumber  Data  Primer    adalah  undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45  Tahun  1990.  Data  Sekunder  adalah  Al-Qur’an,  Hadist,  kitab-kitab  fiqh  dan Kompilasi Hukum Islam.
Analisis  data  menggunakan  analisis  deskriptif.  Tujuan  dari  penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan atau lukisan serta sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 8

## Poligami
Kata-kata “poligami” terdiri dari kata “ poli ” dan “ gami ”. Secara etimologi, poli  artinya  “banyak”,  gami  artinya  “istri”.  Jadi,  poligami  itu  artinya  beristri
7 Burhanuddin  Ashshofa.  2004. Metode  Penelitian  Hukum .  (Jakarta:  Renika  Cipta), hal.38-42
8 M. Nazir. 1999. Metode Penelitian . (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal.63
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2007               Sanksi pelaku..........Nurcahaya, dkk
banyak.  Secara  terminologi,  poligami  yaitu  “seorang  laki-laki  mempunyai  lebih dari  satu  istri”.  Atau  seorang  laki-laki  beristri  lebih  dari  seorang,  tetapi  dibatasi paling  banyak  empat  orang, 9 Dalam  bahasa  Arab  poligami  disebut ta’addud  az- zaujaat (تاجوزلا  ددعت), 10 Kamus  Bahasa  Indonesia  Kontemporer  menyebutkan bahwa  poligami  merupakan  praktek  memiliki  beberapa  istri  atau  pasangan  pada waktu  yang  bersamaan, 11 Sedangkan  dalam  Kamus  Agama  Islam,  Poligami apabila  seseorang  laki-laki  nikah  dengan  dua  sampai  empat  orang  perempuan, disebut poligami. 12
Ayat  poligami  yang  biasanya  digunakan  sebagai  landasan  para  ulama maupun para pelaku poligami adalahvfirman Allah swt. dalam surat An-Nisa’ ayat 3 yang artinya “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak)  perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi  :  dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian  jika kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka  (kawinilah)  seorang  saja,  atau budak-budak  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada tidak berbuat aniaya. 13
A yat ini diawali dengan solusi Islam dalam memberikan perlakuan kepada anak  yatim  dalam  bentuk  perintah  untuk  melaksanakan  nikah.  Tetapi  bilamana tidak  dapat  berlaku  adil  terhadap  hak-haknya  yaitu  wanita-wanita  yatim  yang dikawani maka perintah tersebut berpindah untuk menikah dengan wanita-wanita lain yang disenangi, baik secara lahiriah maupun bathiniah.
Bunyi  dalam  ayat  ini  selanjutnya  berkaitan  dengan  praktik  pernikahan yang ditunjukkan dalam Islam. Yaitu berupa anjuran jumlah wanita yang dibatasi empat orang saja dalam meniti pernikahan yang dijalani oleh seorang hamba.
hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu  Majah  yang  artinya: “Dari  Qais  Ibnu  Al-Harits  ia  berkata:  Ketika  masuk
9 Abdul  Rahman  Ghozali.  2010. Fiqh Munakahat .  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group). hal.129
10 Rahmad Hakim. 1999. Hukum Perkawinan Islam . (Bandung: Pustaka Setia), hal.13.
11 Peter Salim dan Yenny Salim. 1991. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer , (Jakarta: Modern English Press), hal.1178
12 Sudarsono. 1994. Kamus Agama Islam , (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hal.180
13 Departemen Agama . 2004 . Ibid, hal .3
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2007               Sanksi pelaku..........Nurcahaya, dkk
Islam  saya  memiliki  delapan  istri,  saya  menemui  Rasulullah  dan  menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka”. (H.R. Ibnu Majah)
Ibnu  Katsir  dalam  tafsirnya  menjadikan  riwayat  ini  sebagai  penguat riwayat-riwayat  sebelumnya.  Jadi,  riwayat  Shahabat  yang  beristri  lebih  dari  4 (empat) lalu Nabi memerintahkan untuk memilih 4 saja dan menceraikan sisanya adalah  riwayat-riwayat  yang  bisa  dijadikan Hujjah dalam  pembahasan  hukum Syara’ sehingga memberi batasan jumlah istri maksimal empat 14
Setelah batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh seorang pria, ada hal  yang  menjadi  dasar  kebolehan  menikah  dalam  jumlah  yang  dibatasi  tadi. Sehingga  muncullah  syarat  Adil  dalam  melakukan  poligami  sebagaimana  bunyi diakhir  ayat  diatas  yang  mana  dibarengi  dengan  ancaman  jika  tidak  berlaku  adil maka ia telah berbuat aniaya.
Berdasarkan  ayat  poligami  di  atas,  Imam  Syafi’i,  Hanafi,  Maliki  dan Hambali  berpendapat  bahwa  seorang  suami  boleh  memiliki  istri  lebih  dari  satu, karena  dalam  agama  Islam  seseorang  laki-laki  dibolehkan  mengawini  lebih  dari satu  tetapi  dibatasi  hanya  sampai  empat  orang  istri.  Akan  tetapi  kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari  nafkah  atau  gilirannya  . 15 Makna  adil  yang  paling  besar  adalah  tauhid 16 . Artinya  juga  meluas  menjadi  tulus  dan  taat  beribadah  dengan  menjalankan perintah  Allah  SWT  dengan  sebenar-benarnya.  Syarat  ini  memberikan  isyarat bahwa  syarat  berpoligami  adalah  harus  menjadi  orang  yang  bertakwa  dengan berusaha  menjalankan  kewajibannya  kepada  Allah  SWT  dan  juga  kepada pasangannya.
14 Ibnu Katsir. 1999. Tafsir Al-Qur’an Adzin . (An-Nasyr: Daar Linnasyri Wa at-Tauzii’i), Cet. II. hal.80
15 Muhammad  Jawad  Mughniyah.  2011. Fiqih  Lima  Mazhab ,  (Dar  al-Jawad:  Beirut), hal.109
16 Safar bin Abdurrahman. Syarah al-Aqidah al-Thahawiyah. Juz. 1 (Maktabah Syamilah) hal.1081
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2007               Sanksi pelaku..........Nurcahaya, dkk

## Sangksi Pelaku Poligami
Dasar  dan  prinsip  perkawinan  di  Indonesia  adalah  monogami.  Hal  ini tercatum  dalam  UU  Nomor  1  Tahun  1974.  Namun,  masih  ada  dispensasi  untuk melangsungkan  perkawinan  sampai  maksimal  4  orang,  dengan  persetujuan pengadilan setelah izin dari istri sedangkan PNS diberikan izin apabila memenuhi sekurang-kurangnya  salah  satu  syarat  alternatif,  dan  ketiga  syarat  kumulatif  (PP no. 10 tahun 1983 pasal 10 ayat 1). Syarat-syarat alternative adalah: (1) Istri tidak dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri;  (2)  Istri  mendapat  cacat  badan yang  tidak  dapat  disembuhkan;  (3)  Istri  tidak  dapat  melahirkan  keturunan (Pernyataan ini dapat  dilihat pada UU no. 1 tahun 1974 pasal  4 ayat  2, PP no. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a, PP no. 10 tahun 1983 pasal 10 ayat 2, dan KHI pasal 57).
Sedangkan  syarat-  syarat  kumulatif  sebagai  berikut:  (1)  Ada  persetujuan tertulis dari istri; (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup  istri  dan  anak-  anak  mereka;  (3)  Ada  jaminan  tertulis  bahwa  suami  akan berlaku  adil  (UU  no.  1  tahun  1974  pasal  5,  PP  no.  9  tahun  1975).  Untuk membuktikan  kemampuan  suami  dalam  menjamin  keperluan  hidup  keluarga adalah  dengan  melihat  surat  keterangan  mengenai  penghasilan  suami  yang ditandatangani  bendahara  tempat  bekerja  atau  surat  keterangan  lain  yang  dapat diterima di pengadilan.
Oknum  yang  melanggar  aturan-aturan  poligami  tersebut  dianggap melanggar  peraturan  yang  berlaku  dan  dapat  dihukum  dengan  hukuman  denda
Poligami tidak diberikan sangksi bila memenuhi 2 syarat altenatif dan kumulatif Altenatif:
1. Istri tidak menjalankan kewajiban.
2. Istri Cacat Badan Permanen
3. Istri tidak memberikan keturrunan Kumulatif: 1. Izin tertulis Istri 2. Mampu secara ekonomi 3. Jaminan tertulis berlaku adil
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2007               Sanksi pelaku..........Nurcahaya, dkk
setinggi-tingginya tujuh ribu lima ratus  rupiah. Jumlah hukuman denda itu harus dilihat  dari  nilainya  bukan  dari  jumlahnya.  PNS  yang  beristri  lebih  dari  seorang tanpa  izin  dapat  dihukum  dengan  empat  kemungkinan:  (1)  penurunan  pangkat setingkat lebih rendah; (2) pembebasan jabatan; (3) pemberhentian dengan hormat tidak  dengan  atas  permintaan  sendiri  sebagai  PNS;  (4)  pemberhentian  tidak dengan hormat sebagai PNS. 17
PNS  wanita  yang  menjadi  istri  kedua,  ketiga,  keempat  dari  seorang  pria maka  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  sebagai  PNS  (PP  no.  45  tahun  1990 pasal 15 ayat 2 dengan tegas menyatakan PNS wanita yang melanggar ketentuan pasal  4  ayat  2  dijauhi  hukuman  disiplin  yaitu  pemberhentian  tidak  dengan hormat).

## Analisa
Syarat  adil  sebagai  syarat  muthlak  dalam  kebolehan  poligamai.  Hal  ini berdasarkan ayat  yang artinya: “ maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi  :  dua,  tiga  atau  empat”, yang  dikaitkan  dengan  ayat  yang  artinya: kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  (Berlaku  adil  ialah perlakuan  yang  adil  dalam  meladeni  isteri  seperti  pakaian,  tempat,  giliran  dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.) maka (kawinilah) seorang saja.
Berpoligami  itu  hukumnya  dilarang.  Hukum  larangan  ini  mereka  ambil dari fi’il amr yang tersirat yang menjadi jawab syarat dalam ayat fa in khiftum an la ta’ulu. Jawab syarat tersebut dapat berarti “selalu satu istri saja” atau bermakna “nikahilah  satu  perempuan”.  Hal  ini  didasarkan  kepada  kaidah  “perintah melakukan  sesuatu  adalah  larangan  terhadap  meninggalkan  sesuatu”.  Ayat  ini
17 PP  nomor  30  tahun  1980  tentang  Peraturan  Disiplin  Pegawan  Negeri  Sipil  (PNS) Republik Indonesia, pasal 6 ayat 4
Tidak memenuhi 2 syarat Sangksi 1. Denda
2. Turun Pangkat
3. Pembebasan Jabatan
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian dengan tidak hormat
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2007               Sanksi pelaku..........Nurcahaya, dkk
ditafsirkan  sebagai  “jikalau  kamu  khawatir  akan  tidak  berlaku  adil  maka janganlah kamu menikahi lebih dari seorang wanita”.
Illat  hukum  larangannya  mereka  ambil  dari  akhir  ayat zalika  adna  an  la ta’ulu. jadi  illat  hukum  larangan  berpoligami  tersebut  ialah  menghindarkan kezhaliman  dan  kecurangan.  Hukum  larangan  berpoligami  mereka  pandang ‘azimah ,  sedang  hukum  kebolehan  melakukan  poligami  bagi  yang  sanggup berlaku adil adalah rukhshah karena darurat. 18
Ibrahim  Hosen  meneliti  pendapat  ulama  Fiqh  tentang  hukum  kebolehan poligami.  Ada  beberapa  hal  yang  beliau  simpulkan,  yaitu  syarat  adil  bagi kebolehan  berpoligami  bukanlah  syarat  hukum  sebagaimana  menurut  jalan  fikir kalangan  ulama  Tafsir,  akan  tetapi  ia  adalah  syarat  agama  dengan  pengertian bahwa  agama  yang  menghendakinya.  Karena  yang  dikatakan  syarat  hukum  itu adalah  yang  dituntut  adanya  sebelum  adanya  hukum,  dengan  pengertian  bahwa syarat seperti itu tidak dapat berpisah dari hukum. Contohya wudhu’ selaku syarat hukum sahnya dalam menunaikan shalat, dituntut untuk dilakukan sebelum shalat, karena  shalat  tidak  akan  sah  dilakukan  kecuali  dengan  wudhu’  terlebih  dahulu. Maka shalat dengan wudhu’ tidak dapat dipisahkan. Sama halnya adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum  terwujudnya  poligami.  Oleh  karena  itulah  syarat  adil  dalam  melakukan poligami tidak dapat dikatakan syarat hukum, akan tetapi ialah syarat agama yang oleh  karenanya  ia  menjadi  salah  satu  kewajiban  si  suami  setelah  melakukan poligami.  Selain  daripada  itu  syarat  hukum  itu  mengakibatkan  batalnya  hukum ketika  batal  syaratnya,  tetapi  syarat  agama  tidak  demikian  halnya,  melainkan  ia hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa  dan  dapat  diajukan  kepada  hakim  perkaranya  dan  hakim  pun  dapat menjatuhkan kepadanya hukuman. Akan tetapi jikalau adil menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka jika suami tidak berlaku adil nikahnya menjadi batal. 19
18 Ibrahim  Hosen.  1971. Fiqh  Perbandingan  dalam  Masalah  Nikah,  Talak,  Rujuk  dan Hukum  Kewarisan .  (Jakarta:  Balai  Penerbitan  &  Perpustakaan  Islam  Jajasan  Ihja’  Ulumuddin Indonesia), cet. 1. hal.88
19 Ibid, hal.92.
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2007               Sanksi pelaku..........Nurcahaya, dkk
Undang-undang  perkawinan  Indonesia  tentang  poligami  berusaha mengatur  agar  laki-  laki  yang  berpoligami  memenuhi  syarat  sebagai  berikut:  (1) mampu  secara  ekonomi  dan  mencukupi  seluruh  kebutuhan  keluarga;  (2)  mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.
Menurut  penulis  pelaku  poligami  harus  ditambah  syaratnya  yaitu  harus taat  beribadah,  terjaga  shalatnya,  puasa  dan  ibadah-ibada  wajib  lainnya,  serta gemar  juga  melaksanakan  ibadah-ibadah  sunnah.  Oleh  karena  itu  dalam perundang-undangan  Indonesia  terlihat  berusaha  menghargai  istri  sebagai pasangan  hidup  suami.  Buktinya  untuk  poligami  suami  harus  lebih  dahulu  ada persetujuan  dari  istri.  Untuk  itu  ini  perundang-undangan  Indonesia  memberikan kepercayaan  sepenuhnya  kepada  hakim  di  Pengadilan  Agama.  Jadi,  perundang- undangan  Indonesia  mengenai  poligami,  meskipun  Al-Qur’an  jelas  mengizinkan seorang  laki-laki  menikah  lebih  dari  satu,  namun  perundangundangan  Indonesia melarangnya. Pelarangan semacam itu karena kerugiannya (mafsadah) lebih besar daripada  keuntungannya (mashlahah), (M.  Atho  Mudzhar,  1993:  100).  Dengan demikian, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah ditempatkan mengungguli naskah-naskah klasik fikih.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  poligami  dan  sanksinya  bagi pegawai  negeri  sipil    (PNS)  (Persepektif  Al-Qur’an  Surat  An-Nisa’  Ayat  3  Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), bahwa poligami Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990  tentang  perubahan  atas Peraturan Pemerintah  No 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam pasal 4 disebutkan:  (1) Pegawai Negeri Sipil  pria  yang  akan  beristeri  lebih  dari  seoarang,  wajib  memperoleh  izin  lebih dahulu  dari  Pejabat,  (2)  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  tidak  diizinkan  untuk menjadi  isteri  kedua/ketiga/keempat,  (3)  Permintaan  izin  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (3) diajukan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan  izin  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang.  Kemudian  dalam  huruf waw
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2007               Sanksi pelaku..........Nurcahaya, dkk
berarti atau bukan dan. Sehingga batas maksimal untuk poligami adalah 4. Tidak boleh lebih dari itu.
Bagi  oknum  PNS  yang  melanggar  aturan-aturan  poligami  tersebut dianggap melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dihukum dengan hukuman denda  setinggitingginya  tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah.  Jumlah  hukuman  denda  itu harus  dilihat  dari  nilainya  bukan  dari  jumlahnya.  PNS  yang  beristri  lebih  dari seorang  tanpa  izin  dapat  dihukum  dengan  empat  kemungkinan:  (1)  penurunan pangkat  setingkat  lebih  rendah;  (2)  pembebasan  jabatan;  (3)  pemberhentian dengan  hormat  tidak  dengan  atas  permintaan  sendiri  sebagai  PNS;  (4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (PP no. 30 pasal 6 ayat 4 tahun 1980),  dan  PNS  wanita  yang  menjadi  istri  kedua,  ketiga,  keempat  dari  seorang pria maka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kodir, Faqihuddin. 2005. Memilih Monogami; Pembacaan atas  Al-Quran dan Hadist Nabi. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren).
Ashshofa, Burhanuddin. 2004. Metode Penelitian Hukum . (Jakarta: Renika Cipta).
Atho  Mudzhar,  M.  1993. Fatwa-fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Studi  tentang Pemikiran Hukuman Islam di Indonesia 1975-1988 . (Jakarta: INIS).
AlFatih  Suryadilaga,  M.  2002. Sejarah  Poligami  Dalam  Islam,  Jurnal  Studi Gender Dan Islam Musawa, Vol. 1, No. 1. (Yogyakarta: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Kalijaga).
Al-Jahrani,  Musfir.  1996. Poligami Dari Berbagai Persepsi .  (Jakarta:  Gema Insani).
Departemen  Agama.  2004. Al-Qur’an  Al-Karim  Dan  Terjemahnya .  (Bandung: PT. Diponegoro).
Hasan,  Iqbal.  2002. Metodologi  Penelitian  Dan  Aplikasinya .  (Jakarta:  Ghalia Indonesia).
Hakim, Rahman. 1999. Hukum Perkawinan Islam . (Bandung: Pustaka Setia).
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2007               Sanksi pelaku..........Nurcahaya, dkk
Hosen,  Ibrahim.  1971. Fiqh  Perbandingan  dalam  Masalah  Nikah,  Talak,  Rujuk dan  Hukum  Kewarisan .  (Jakarta:  Balai  Penerbitan  &  Perpustakaan  Islam Jajasan Ihja’ Ulumuddin Indonesia), cet. 1.
Jawad  Mughniyah,  Muhammad.  2011. Fiqih  Lima  Mazhab .  (Beirut:  Dar  al- Jawad).
J. Moleong, Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif . (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
Katsir,  Ibnu.  1999. Tafsir  Al-Qur’an  Adzin .  (An-Nasyr:  Daar  Linnasyri  Wa  at- Tauzii’i), Cet. II.
Manan,  Abdul.  2008. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
Muthahhari,  Murtadha.  2000. Hak - Hak Wanita Dalam Islam .  (Jakarta:  PT. Lentera).
Musda  Mulia,  Siti.  1999. Pertimbangan  Isam  Tentang  Poligami .(Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender).
---------------------.  2007. Islam Menggugat Poligami .  (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama).
Nazir, M. 1999. Metode Penelitian . (Jakarta: Ghalia Indonesia).
Nuruddin  dan  Azhar  Akmal  Tarigan,  Amiur.  2006. Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia,  Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dan  Fikih  UU  No.
1/1974 sampai KHI . (Jakarta: PT. Prenada Media Group).
Quraish  Shihab,  Muhammad.  2000. Tafsir  Al-Mishbah:  Pesan,  Kesan  dan Keserasihan Al-Qur’an Vol II, (Jakarta: Lintera Hati).
Rahman  Ghozali,  Abdul.  2010. Fiqh Munakahat .  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group).
Sabiq, Sayyid. 2007. Fikih Sunnah , Jilid 3, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
Salim  dan  Yenny  Salim,  Peter.  1991. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer . (Jakarta: Modern English Press).
Sudarsono. 1994. Kamus Agama Islam . (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974.  2007. Tentang  Perkawinan  Dan  Kompilasi Hukum Islam . (Bandung: PT. Citra Umbara).
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2007               Sanksi pelaku..........Nurcahaya, dkk

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Perundang-undangan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan PP nomor  10  tahun  1983  tentang  bagi  Izin  Perkawinan dan  Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Republik Indonesia.
PP  nomor  45  tahun  1990  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Nomor  10  tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegaiwai Negeri Sipil (PNS) Repbulik Indonesia
PP  nomor  30  tahun  1980  tentang  Peraturan  Disiplin  Pegawan  Negeri  Sipil (PNS) Republik Indonesia