Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 4474-4479 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2149

## Sosialisasi Peran Multipihak dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kalimantan Barat melalui Forum Group Discussion
1) Arie Antasari Kushadiwijayanto, 2) Setra Kusumardana, 3) Ikha Safitri, 4) Warsidah, 5) Mega Sari Juane Sofiana,
6) Sukardi
1) Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat
2,4,5,6) Yayasan WeBe Konservasi Ketapang, Kalimantan Barat
3) SMA Negeri 5 Pontianak, Kalimantan Barat Email Corresponding: isafitri@marine.untan.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Pengelolaan Pesisir
Kawasan Konservasi Laut
Edutourism Kelautan dan Perikanan
Masyarakat Pesisir
Kalimantan  Barat  memiliki  potensi  ekosistem  pesisir  dengan  tingkat  keanekaragaman  hayati yang  tinggi,  seperti  mangrove,  lamun,  terumbu  karang,  dan  sumberdaya  kelautan  dan perikanan. Selain itu, di beberapa Kabupaten pesisir Kalimantan  Barat  juga ditemukan biota endemik,  biota  yang  dilindungi  maupun  terancam  punah.  Potensi  tersebut  menjadi  dasar penetapan lima kawasan konservasi perairan di Kalimantan Barat. Dalam rentang waktu 2019 –  2023,  pengelolaan  kawasan  konservasi  Kalimantan  Barat  menghadapi  banyak  tantangan sekaligus  menawarkan  banyak  peluang  yang  dapat  dilakukan.  Tantangan  terbesar  yang dihadapi  adalah  kurangnya  kesadartahuan  masyarakat  tentang  konservasi  dan  pengelolaan laut secara berkelanjutan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Yayasan Webe  Konservasi  Ketapang,  dan  Program  Studi  Ilmu  Kelautan  Universitas  Tanjungpura melakukan  kolaborasi  melalui  program  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  untuk mempercepat  usaha  pengelolaan  KKPD  secara  berkelanjutan. Focus  Group  Discussion dan seminar membahas tantangan dan peluang dalam  mengembangkan usaha konservasi inklusif yang  berkelanjutan  sebagai  sumber  perekonomian  bagi  masyarakat  pesisir.  Untuk  menjamin keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan yang efektif, diperlukan adanya  peran  multipihak.  Kolaborasi  antara  akademisi,  pemerintah,  dan  masyarakat  pesisir dapat mewujudkan solusi inovatif dan komitmen untuk mendukung keberlanjutan lingkungan laut dan kesejahteraan masyarakat lokal.

## ABSTRACT
Keywords:
Coastal Management
Marine Conservation Area Edutourism
Marine and Fisheries
Coastal Community
West  Kalimantan  has  the  potential  for  coastal  ecosystems  with  high  levels  of  biodiversity, such  as  mangroves,  seagrass,  coral  reefs,  marine  and  fisheries  resources.  Furthermore, endemic  biota,  protected  and  threatened  biota  are  also  found  in  several  coastal  districts  of West  Kalimantan.  This  potential  is  the  basis  for  establishing  marine  conservation  areas  in West Kalimantan. In the period 2019  – 2023, the management  of conservation area in West Kalimantan  faces  many  challenges  as  well  as  offering  many  opportunities.  The  biggest challenge  was  the  lack  of  community  awareness  about  conservation  and  sustainable management  of  coastal  area.  Department  of  Marine  Affairs  and  Fisheries  West  Kalimantan, Webe  Konservasi  Foundation  Ketapang,  and  Marine  Science  Department  Tanjungpura University collaborate through the Merdeka Belajar Kampus Merdeka program to accelerate sustainable management of the Marine Conservation Area in West Kalimantan. Focus Group Discussion  and  seminars  discussed  challenges  and  opportunities  in  developing  sustainable, inclusive conservation efforts as an economic source for coastal communities. To ensure the sustainability  of  marine  and  fisheries  resources  and  effective  management,  a  multi- stakeholder  role  is  needed.  Collaboration  between  academics,  government  and  coastal communities creates innovative solutions and commitments to support the sustainability of the marine environment and the welfare of local communities.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 4474-4479 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2149

## I. PENDAHULUAN
Kalimantan  Barat  memiliki  5  Kawasan  Konservasi  Perairan  Daerah  (KKPD)  berdasarkan  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau  Kecil  Provinsi  Kalimantan  Barat  Tahun  2018-2038  dengan  total  luasan  sebesar  644.674,16  Ha. Penetapan  kawasan  konservasi  tersebut  dilakukan  sebagai  upaya  mendukung  amanat  Presiden  dalam mencapai  target  luasan  kawasan  konservasi  30%  pada  Tahun  2045  untuk  menjaga  ketahanan  stok  ikan nasional.  Pengelolaan  KKPD  secara  terpadu  dan  inklusif  menjadi  kunci  penting  dalam  menjaga keseimbangan  ekosistem  dan  keberlanjutan  sumberdaya  alam.  Pengelolaan  tersebut  dilakukan  dengan melibatkan  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  yang  ada  di  kawasan.  Beberapa  penelitian  sebelumnya, masyarakat  berperan penting  dalam  pengelolaan  kawasan  konservasi  secara  kolaboratif  (Qodriyatun, 2019) dan  diperlukan  peningkatan  inklusivitas  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  (Pereira et  al ., 2021;  Wibisono et  al .,  2023).  Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  penting  untuk meningkatkan  kesadaran  terhadap  isu-isu  lingkungan,  membangun  kapasitas  pengelolaan  lokal,  dan memberdayakan  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  (Iannuzzi et  al .,  2019).  Pelibatan  tersebut mencakup kegiatan ekowisata bahari, budidaya perikanan laut berkelanjutan, pengembangan produk-produk lokal, dan sektor ekonomi kreatif masyarakat.
Pengelolaan  kawasan  konservasi  di  Kalimantan  Barat  dalam  rentang  waktu  2019  –  2023  menghadapi banyak  tantangan  sekaligus  menawarkan  banyak  peluang  yang  dapat  dilakukan.  Tantangan  terbesar  yang dihadapi  dalam  pengelolaan  KKPD  adalah  kurangnya  kesadartahuan  masyarakat  tentang  konservasi  dan pengelolaan  laut  berkelanjutan.  Untuk  mengisi  ruang  itu,  DKP  Provinsi  Kalimantan  Barat,  Yayasan  Webe Konservasi  Ketapang,  dan  PS  Ilmu  Kelautan  Universitas  Tanjungpura  melakukan  kolaborasi  melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk mempercepat usaha pengelolaan KKPD secara berkelanjutan.  Percepatan  usaha  dilakukan  dengan  program  pendampingan  pengawasan  lingkungan, rehabilitasi  pesisir,  pendataan  biofisik  dan  sosekbud, Focus  Group  Discussion ,  dan  pendampingan  usaha masyarakat  (ekowisata,  budidaya  perikanan,  pengembangan  produk  perikanan,  dan  kerajinan  berbasis sumberdaya  lokal).  Kegiatan  kolaborasi  ini  mengalami  kemajuan  pesat  dengan  terus  adanya  peningkatan partisipasi  dan  kesadartahuan  masyarakat  terhadap  konsep  konservasi  inklusif  dan  pengelolaan  pesisir berkelanjutan. FGD dan Seminar "Peran Akademisi dan Masyarakat Pesisir Pulau Kecil dalam Pengelolaan Kawasan  Konservasi  Laut di  Kalimantan  Barat"  membahas tantangan dan  peluang  dalam  mengembangkan usaha konservasi inklusif  yang berkelanjutan sebagai sumber perekonomian bagi masyarakat pesisir. Acara ini  juga  akan  menyoroti  peran  penting  pendataan  dan  kajian  sumber  daya  kelautan  dalam  pengambilan keputusan  yang  bijaksana.  Dengan  kolaborasi  antara  akademisi,  pemerintah,  dan  masyarakat  pesisir, diharapkan akan muncul solusi inovatif dan komitmen untuk mendukung keberlanjutan lingkungan laut dan kesejahteraan  masyarakat  lokal.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  mendiskusikan  peran  penting  akademisi (Tridharma Perguruan Tinggi) dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut di Kalimantan Barat, meningkatkan  pemahaman  masyarakat  pesisir  mengenai  pentingnya  pelestarian  sumberdaya  laut  dan  peran aktif  mereka  dalam  pengelolaan  kawasan  konservasi,  dan  membangun  jaringan  dan  kemitraan  yang  kuat antara  akademisi,  masyarakat  pesisir,  dan  pemerintah  daerah  dalam  mendukung  keberlanjutan  kawasan konservasi laut di Kalimantan Barat.

## II. MASALAH
Kalimantan Barat memiliki garis pantai sepanjang ±1.398 km, luas perairan laut sebesar 30.364,59 km 2 , dan  pulau-pulau  kecil  berpenghuni  maupun  tidak.  Selain  itu,  Kalimantan  Barat  juga  memiliki  potensi ekosistem  pesisir,  seperti  hutan  mangrove  dengan  luas  229.396,60  Ha,  terumbu  karang  269.563,22  ha, padang lamun, dan sumberdaya ikan lestari mencapai 230.000 ton per tahun (Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat, 2019). Di beberapa Kabupaten/Kota pesisir Kalimantan Barat ditemukan biota endemik, biota  yang  dilindungi  maupun  terancam  punah.  Potensi  tersebut  menjadi  dasar  penetapan  kawasan konservasi perairan di Kalimantan Barat. Pada tahun 2019, terdapat lima (5) KKPD Kalimantan Barat, yaitu KKP3K Paloh dan Perairan  sekitarnya,  KKP3K Pulau Randayan dan Perairan sekitarnya, KKP Kubu Raya dan  Kayong  Utara,  KKP3K  Kendawangan  dan  Perairan  sekitarnya,  KKP3K  Kubu  Raya  dan  Perairan sekitarnya. Kalimantan Barat dengan potensi wilayah pesisir dan laut dengan tingkat keanekaragaman hayati yang  tinggi,  diperlukan  pengelolaan  kawasan  secara  berkelanjutan  berbasis  konservasi  untuk  perlindungan biota,  ekosistem  perairan,  dan  pemanfaatan  lain  seperti  pendidikan  dan  ekowisata.  Untuk  menjamin
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 4474-4479 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2149
keberlanjutan  sumberdaya  kelautan  dan  perikanan  serta  pengelolaan  yang  efektif,  maka  diperlukan  adanya peran multipihak.
Gambar 1. Peserta kegiatan FGD dan Seminar di Ruang Teater 1 Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura

## III. METODE
Kegiatan FGD dan Seminar ”Peran Akademisi dan Masyarakat Pesisir Pulau Kecil dalam Pengelolaan Kawasan  Konservasi  Laut  di  Kalimantan  Barat”  dilaksanakan  pada  tanggal  21  November  2023  di  Ruang Teater  1,  Gedung  Konferensi,  Universitas  Tanjungpura.  Kegiatan  dihadiri  oleh  Pemerintah  Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah  Daerah  Kabupaten Ketapang,  Kayong  Utara, dan Kubu  Raya,  Instansi Pusat (BPSPL  Pontianak,  PSDKP,  BKSDA,  BPDAS  Kalimantan  Barat,  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Palung, Danlantamal  XII,  Danlanal  Ketapang),  Perguruan  Tinggi  (UNTAN,  UNOSO,  UNU,  UMP,  POLNEP, POLITAP),  Mitra  NGO  (Yayasan  Webe  Konservasi  Ketapang,  Yayasan  Planet  Indonesia,  Blue  Forest, Fauna & Flora International, Yayasan IAR Indonesia), jurnalis/media nasional, dan perwakilan masyarakat.
Gambar 2. Flyer Focus Group Discussion (FGD) dan Seminar ”Peran Akademisi dan Masyarakat Pesisir Pulau Kecil dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Kalimantan Barat”
Kegiatan FGD dan seminar dilaksanakan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut :
1. Persiapan
Persiapan kegiatan diawali dengan adanya inisiasi oleh Yayasan Webe Konservasi Ketapang dan PS Ilmu Kelautan  UNTAN,  rapat  koordinasi  panitia  pelaksana,  dilanjutkan  dengan  audiensi  ke  Rektor  UNTAN dan beberapa stakeholder terkait 2. Pelaksanaan
Kegiatan dibuka oleh ketua LPPM Universitas Tanjungpura Dr.-Ing. Ir. Eka Priadi, MT, dilanjutkan sesi pemaparan  program  dan  kegiatan  kerjasama  yang  telah  dilakukan  oleh  DKP  Kalbar,  Yayasan  Webe
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 4474-4479 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2149
Konservasi Ketapang, dan PS Ilmu Kelautan Untan dalam upaya pemanfaatan kawasan konservasi laut di Kalimantan  Barat.  Setelah  itu,  kegiatan  dilanjutkan  dengan  sesi talkshow dengan  Kepala  Bidang Kelautan,  Pesisir,  Pulau-Pulau  Kecil,  dan  Pengawasan  (Dionisius  Endy  Vietsaman,  M.M.P.),  Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya (Rini Kurnia Solihat, S.STP., M.A.), Kepala  Bappeda  Kabupaten  Kayong  Utara  (Dr.  H.  Tasfirani,  M.Pd.),  dan  Akademisi  dari  Universitas Tanjungpura (Ikha Safitri, S.Pi., M.Si.). Sesi terakhir adalah sharing session oleh mahasiswa  yang telah melaksanakan  kegiatan  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM)  di  Pulau  Cempedak,  Desa  Sungai Nibung, Karimata, dan Yayasan Planet Indonesia (YPI)
3. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan dengan memberikan pertanyaan kepada peserta terkait dengan materi diskusi. Bagi peserta yang terpilih, diberikan hadiah ( gift ) oleh panitia pelaksana

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada sesi pembukaan, dipaparkan tentang  program dan kegiatan kerjasama  yang telah  dilakukan oleh DKP Kalimantan  Barat,  Yayasan  Webe  Konservasi  Ketapang,  dan  PS  Ilmu  Kelautan  Untan  dalam  upaya pengelolaan kawasan konservasi laut di Kalimantan Barat. Beberapa kegiatan yang terlaksana dari kerjasama tersebut,  antara  lain  pendataan  bioekologi,  inventarisasi  ikan  hasil  tangkapan  nelayan,  pendataan  sampah makro, pengembangan ekowisata, mitigasi bencana, pengembangan website berbasis sistem  informasi  yang terintegrasi, serta diversifikasi olahan berbasis produk laut untuk menambah added value . Pada kesempatan tersebut, dipaparkan juga rencana program tahun 2024 untuk pengembangan edutourism berbasis konservasi laut,  yaitu  (1)  ekspedisi  pelayaran  pendidikan  seri  pesisir  pulau  kecil  Kepulauan  Karimata  dan Kendawangan,  dan  (2)  seri  Kubu  Raya  Estuary  Cruise.  Rencana  program  tersebut  diharapkan  dapat menambah nilai manfaat kawasan konservasi bagi masyarakat pesisir Kalimantan Barat.
Gambar 3. Program dan kegiatan kerjasama dalam pengelolaan kawasan konservasi di Kalimantan Barat
Pada  sesi  FGD,  diskusi  dibuka  dengan  pemaparan  oleh  Kepala  Bidang  Kelautan,  Pesisir,  Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan tentang mekanisme dan aturan dalam pengelolaan kawasan konservasi di Kalimantan Barat.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  sub  bidang  urusan KP3K memiliki tiga tugas pokok yaitu (1) pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil, (2) penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut < 12 mil, serta (3) pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.  Salah  satu  kegiatan  dalam  pengelolaan  ruang  laut  yaitu  pengelolaan  kawasan  konservasi  di  wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan kawasan konservasi secara terpadu untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya  alam  dapat  dilakukan  dengan  kerjasama  multipihak,  antara  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. Hasil-hasil penelitian dari akademisi perlu diperkuat sebagai basis dalam perumusan kebijakan.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 4474-4479 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2149
Gambar 4. Sesi Focus Group Discussion (FGD) dan Seminar ”Peran Akademisi dan Masyarakat Pesisir Pulau Kecil dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Kalimantan Barat”
Salah satu aktivitas dalam pemanfaatan kawasan konservasi  dapat dilakukan dengan edutourism ,  yaitu wisata yang berbasis pendidikan. Dalam konteks ini, istilah pendidikan berkaitan dengan alternatif pariwisata yang menghubungkan individu dengan aspek pendidikan yang mencakup budaya, sejarah, ilmu pengetahuan, atau  lingkungan  (Pulido-Fernández et  al .,  2019). Edutourism merupakan  wisata  yang  memanfaatkan  dan menyediakan  media  edukasi  dari  potensi  wisata  yang  berbasis  pada  sumberdaya  alam,  produk  masyarakat, pemberdayaan masyarakat, maupun kearifan lokal ( local wisdom ) (Sulaiman et al ., 2019). Edutourism dapat bertujuan  untuk  menjadikan  lokasi  wisata  sebagai  tempat  pendidikan,  praktek  kerja,  maupun  sarana pelestarian  alam  bagi  semua  kalangan.  Sektor  pariwisata  memiliki  potensi  besar  untuk  dikembangkan  di kawasan  konservasi  laut  Kalimantan  Barat  dengan  menerapkan  konsep  keberlanjutan. Edutourism memberikan  keberlanjutan  dari  berbagai  aspek  kehidupan  (Sumarmi et  al .,  2022).  Pendidikan  yang terintegrasi dengan aktivitas pariwisata dapat menjamin kelestarian lingkungan (Ioppolo et al ., 2013; Slocum et  al .,  2019)  dan  keberlanjutan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya.  Selain  itu,  pendidikan  dapat  berkontribusi terhadap  kelestarian  lingkungan  dengan  mengintegrasikan  kurikulum  secara  menyeluruh  (Mínguez et  al ., 2021).  Oleh  karena  itu, edutourism dapat  menjadi  faktor  utama  dalam  pengembangan  pariwisata  di  masa yang akan datang.
Gambar 5. Sesi sharing session Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kawasan Konservasi Laut Kalimantan Barat
Sesi sharing  session diisi  dengan  berbagi  pengalaman  dari  mahasiswa  yang  telah  melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di kawasan konservasi laut Kalimantan Barat. Secara umum,  mereka  baru  pertama  kali  mengunjungi  lokasi  tersebut.  Namun,  banyak  pengalaman  berharga  dan kesempatan belajar secara langsung di lapangan. Pembelajaran melalui skema MBKM dapat meningkatkan hard  skill dan soft  skill mahasiswa,  seperti  kemampuan public  speaking ,  penguatan  jejaring/kerjasama, kepekaan  terhadap  perbedaan  budaya,  kemampuan  berinteraksi  sosial,  empati,  dan  kemampuan  dalam pemecahan  masalah  ( problem  solving ).  Peran  mahasiswa  pada  saat  melakukan  kegiatan  di  kawasan  pesisir diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan dapat menularkan energi positif kepada masyarakat.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 4474-4479 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2149

## V. KESIMPULAN
Penguatan  peran  dalam  pengelolaan  kawasan  konservasi  dapat  direalisasikan  dengan  membangun kerjasama dan kemitraan yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat pesisir sehingga muncul solusi inovatif dan komitmen untuk mendukung keberlanjutan lingkungan laut dan kesejahteraan masyarakat lokal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kami  sampaikan  kepada  Yayasan  Webe  Konservasi  Ketapang  dan  Fakultas  Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atas dukungan pendanaan dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Seminar ”Peran Akademisi dan Masyarakat Pesisir Pulau Kecil dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut  di  Kalimantan  Barat”.  Terimakasih  juga  kami  sampaikan  kepada  Kepala  Bidang  Kelautan,  Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, dan Kepala Bappeda Kabupaten Kayong Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. (2019). Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Iannuzzi,  G.,  Santos,  R.,  dan  Mourato,  J.  M.  (2019).  The  Involvement  of  Non-State  Actors  in  the  Creation  and Management  of  Protected  Areas:  Insights  from  the  Portuguese  Case. Journal  of  Environmental  Planning  and Management , 63(9), 1674–1694. https://doi.org/10.1080/09640568.2019.1685475
Ioppolo,  G.,  Saija,  G.,  dan  Salomone,  R.  (2013).  From  Coastal  Management  to  Environmental  Management:  The Sustainable Eco-Tourism Program for the Mid-Western Coast of Sardinia (Italy). Land Use Policy , 31, 460–71. doi:10.1016/j.landusepol.2012.08.010.
Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 89/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kubu Raya dan Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
Keputusan  Menteri  Perikanan  dan  Kelautan  Nomor  90/KEPMEN-KP/2020  tentang  Kawasan  Konservasi  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Randayan dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Barat
Keputusan  Menteri  Perikanan  dan  Kelautan  Nomor  91/KEPMEN-KP/2020  tentang  Kawasan  Konservasi  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil Kendawangan dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Barat
Keputusan  Menteri  Perikanan  dan  Kelautan  Nomor  92/KEPMEN-KP/2020  tentang  Kawasan  Konservasi  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil Kubu Raya dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Barat
Keputusan  Menteri  Perikanan  dan  Kelautan  Nomor  93/KEPMEN-KP/2020  tentang  Kawasan  Konservasi  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil Paloh dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Barat Mínguez,  C.,  Martínez-Hernández,  C.,  dan  Yubero,  C.  (2021).  Higher  Education  and  the  Sustainable  Tourism Pedagogy:  Are  Tourism  Students  Ready  to  Lead  Change  in  the  Post  Pandemic  Era? Journal  of  Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education , 29, 100329. doi:10.1016/j.jhlste.2021.100329.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038.
Pereira,  J.,  Santos,  M.J.,  Rosalino,  L.  M.  (2021).  Role  of  Local  Communities  in  the  Social  Network  of  the  Protected Area Management. Conservation Science and Practice , 1-11. doi: 10.1111/csp2.12664
Pulido-Fernández,  J.I.,  Cárdenas-García,  P.J.,  dan  Espinosa-Pulido,  J.A.  (2019).  Does  Environmental  Sustainability Contribute to Tourism Growth? An Analysis at the Country Level. Journal of Cleaner Production , 213, 309–19. doi:10.1016/j.jclepro.2018.12.151.
Qodriatun, S.N. (2019). Peran Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi secara Kolaboratif.
Kajian, 24(1), 43 – 56.
Slocum,  S.L.,  Dimitrov,  D.Y.,  dan  Webb,  K.  (2019).  The  Impact  of  Neoliberalism  on  Higher  Education  Tourism Programs:  Meeting  the  2030 Sustainable  Development  Goals  with  the  Next  Generation. Tourism Management Perspectives , 30, 33–42. doi:10.1016/j.tmp.2019.01.004.
Sulaiman,  A.I.,  Chusmeru,  Kuncoro,  B.  (2019).  The  Educational  Tourism  (Edutourism)  Development  Through Community  Empowerment  Based  on  Local  Wisdom  and  Food  Security. International  Educational  Research , 2(3), 1-14.
Sumarmi,  S.,  Bachri,  S.,  Purwanto,  P.,  Zubaidah,  S.,  Shrestha,  R.P.,  dan  Sholiha,  A.W.  (2022).  Assessing  Bedul Mangrove Ecotourism Using Green and Fair Strategy Empowerment to Fulfill SDGs 2030 Agenda for Tourism. Environmental Research, Engineering and Management , 78(2), 73-87. doi:10.5755/j01.erem.78.2.31006. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Wibisono,  G.,  Sardjono,  M.A.,  Rujehan,  Suhardiman,  A.  (2023).  Community-based  mangrove  management  in  Berau Regency. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science , 1192: 012019