## PROSES DAN BENTUK PENATAAN RUANG MASYARAKAT HUKUM ADAT ARFAK PAPUA BARAT DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG NASIONAL

## Roberth Kurniawan Ruslak Hammar
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni, Bintuni, Indonesia Email: robertkrh.stihbintuni@gmail.com

## Abstrak
Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  di  Indonesia  khususnya  MHA  Arfak  Papua  Barat  memiliki kearifan lokal (local wisdom ) tentang penataan ruang. Kearifan lokal penataan ruang MHA perlu digali melalui penelitian dan pengkajian yang mendalam dalam rangka penataan ruang nasional dan daerah,  guna  sinergitas  dan  meminimalisasi  perebutan  ruang  yang  sering  kali  terjadi  akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak populis dan demokratis. Penataan ruang MHA Arfak Papua Barat, pada jaman dahulu dilakukan oleh para leluhur melalui ritual guna mendapat petunjuk dari sang penguasa jagad dalam rangka keberlanjutan dan keseimbangan kosmis. Saat ini dalam konteks pembangunan nasional, proses dan bentuk penataan ruang itu dilakukan berdasarkan musyawarah MHA  dengan  pertimbangan  tanah,  hutan  dalam  ibu  (mama)  dan  pertimbangan  ekologis,  berupa kawasan lindung, kawasan produksi dan kawasan budidaya.

## Kata kunci: Penataan ruang, Masyarakat Hukum Adat, Papua

## Abstract
Indigenous Law Communities (Masyarakat Hukum Adat/MHA) in Indonesia, especially MHA Arfak West  Papua,  have  local  wisdom  about  spatial  planning.  Local  wisdom  of  MHA  spatial  planning needs  to  be  explored  through  in-depth  research  and  assessment  in  the  context  of  national  and regional  spatial  planning  to  synergize  and  minimize  space  struggles  that  often  occur  due  to unpopular and democratic development implementation. The spatial arrangement of the MHA Arfak West  Papua,  in  ancient  times,  was  carried  out  by  the  ancestors  through  rituals  in  order  to  get instructions  from  the  ruler  of  the  universe  in  the  context  of  cosmic  sustainability  and  balance. Currently,  in  the  context  of  national  development,  the  process  and  form  of  spatial  planning  are carried out based on MHA deliberations with considerations of land, forest in the mother (mama), and ecological considerations in the form of protected production areas and cultivation areas.

## Keywords: Spatial planning, Customary Law Community, Papua

## 1. Pendahuluan
Deklarasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat menyatakan bahwa  masyarakat  adat  setara  dengan  semua masyarakat  lain,  mengakui  hak-hak  dari sekalian  manusia  berbeda.  Masyarakat  adat berhak  mempertahankan  dan  memperkukuh lembaga-lembaga  politik,  hukum,  ekonomi, sosial  dan  budaya  mereka.  Disisi  lain  secara konstitusional  keberadaan  Masyarakat  adat dengan  hak-hak  tradisionalnya  diakui  dalam Negara Republik Indonesia.
Wujud dari hak-hak tradisional Masyarakat adat di Indonesia yang berbhineka ini,  tumbuh  dan  berkembang  dalam  interaksi komunitas  adatnya  yang  diwariskan  dan dipertahankan secara turun temurun. Walaupun  sebenarnya  eksistensi  Masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya tidak mendapat  ruang  yang  proporsional  dalam praktik  pemerintahan  di  NKRI  ini.  Bahkan implementasi undang-undang desa sejak 1979 sampai dengan awal orde reformasi tidak tegas mengakui  keberadaan  berbagai  lembaga  dan pranata  adat.  Perkembangan  ketatanegaraan sejak  orde  Reformasi  berkontribusi  terhadap
eksistensi  Masyarakat  adat  dan  segala  hak tardisionalnya.  Hal  ini  merupakan  sebuah berkah bagi Masyarakat adat, namun berbagai hak-hak  tradisional  yang  senantiasa  dikemas dalam sebutan kearifan lokal tidak berkembang,  dan  nyaris  terdelautisasi  selama orde baru berkuasa di NKRI ini.
Dalam  rangka  menghadirkan  kembali eksistensi  Masyarakat  adat  dengan  segala kearifan  lokalnya  maka,  dibutuhkan  upaya secara terus menerus untuk menggali kembali dan  memformulasi  ulang  nilai-nilai  kearifan lokal yang dapat berkontribusi bagi pembangunan kemanusiaan secara umum dan pembangunan  bangsa  Indonesia,  khususnya dalam  kebijakan  penataan  ruang  nasional maupun daerah, guna meminimalisasi terjadinya perebutan ruang baik secara vertikal maupun  horizontal.  Untuk  itu  penelitian  ini menggali  norma-norma  tentang  proses  dan bentuk penataan ruang masyarakat hukum adat Arfak  yang  mendiami  wilayah  kepala  burung di Provinsi Papua Barat.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Proses dan Prosedur RTRW Kabupaten
Mengkaji  persoalan  penataan  ruang maka terlebih dahulu dipahami beberapa istilah sebagai berikut: Menurut Belifante dan Batuah (1983)  Rencana  adalah  suatu  (keseluruhan peraturan yang bersangkut paut yang mengusahakan dengan sepenuhnya terwujudnya  suatu  keadaan  tertentu  yang teratur)  tindakan  yang  berhubungan  secara menyeluruh,  yang  memperjuangkan  dapat terselenggaranya  suatu  keadaan  yang  teratur secara  tertentu.  Sedangkan  Ruang  menurut Arba (2017) adalah wadah yang meliputi ruang darat,  ruang  laut  dan  ruang  udara,  termasuk ruang  di  dalam  bumi  sebagai  satu  kesatuan wilayah  tempat  manusia  dan  mahkluk  lain
1 Arba, H. M., and M. SH. Hukum tata ruang dan tata guna  tanah:  prinsip-prinsip  hukum  perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah . Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
2 Asep Warlan Yusuf. Pranata Pembangunan . Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1997.
3 Yunus Wahid. Pengantar Hukum Tata Ruang . Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
hidup,  melakukan  kegiatan,  dan  memelihara kelangsungan hidupnya. 1 Trisnaamidjaja menyatakan  bahwa  ruang  adalah  wujud  fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris  yang  merupakan  wadah  bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak. 2 Sedangkan  Tata  ruang  adalah  wujud struktural dan pemanfaatan baik direncanakan maupun  tidak. 3 Ridwan  dan  Sodik  (2016) menyatakan bahwa: Perencanaan atau planning  merupakan  suatu  proses,  sedangkan hasilnya berupa rencana (plan). 4
Pelaksanaan  perencanaan  tata  ruang mengacu pada Undang-undang  No. 26 Tahun 2007,  Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun 2007,  Keputusan  Menteri  Pemukiman  dan Prasarana  Wilayah  No.  327/KPTS/M/2002, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 merupakan serangkaian proses  dan  prosedur  penyusunan  rencana  tata ruang,  serta  dilanjutkan  dengan  proses  dan prosedur  penetapan  (legalisasi)  rencana  tata ruang yang dalam pedoman ini tidak diuraikan secara detail. Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten disyaratkan berlandaskan atas asas: keterpaduan;  keserasian;  keselarasan  dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan;  kebersamaan  dan  kemitraan; pelindungan  kepentingan  umum;  kepastian hukum dan keadilan; serta asas akuntabilitas. 5 Proses  penyusunan  RTRW  kabupaten meliputi persiapan penyusunan RTRW kabupaten, pengumpulan data yang dibutuhkan,  pengolahan  dan  analisis  data, perumusan  konsepsi  RTRW  kabupaten,  serta penyusunan  rancangan  peraturan  daerah (raperda) tentang RTRW kabupaten. Sedangkan  prosedur  penyusunan  RTRW kabupaten meliputi pembentukan tim
4 H. Juniarso Ridwan and Achmad Sodik. Hukum Tata Ruang,  dalam  konsep  kebijakan  otonomi  daerah . Bandung: Nuansa, 2016.
5 Roberth K. R. Hammar. Perlindungan Hak-hak Rakyat Atas  Tanah  dalam  Perspektif  Tata  Ruang  Kota . Manokwari:  Erikson  Triit  Press,  2008;  Roberth  K.  R. Hammar. Penataan  Ruang  Berbasis  Kearifan  Lokal . Yogyakarta: Calpulis, 2017; Muhammad Hasni. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
penyusunan  RTRW  kabupaten,  pelaksanaan penyusunan  RTRW  kabupaten,  pelibatan peran  masyarakat  dalam  penyusunan  RTRW kabupaten,  serta  pembahasan  raperda  tentang RTRW kabupaten.
Keseluruhan  waktu  yang  dibutuhkan untuk  proses  penyusunan  dan  penetapan RTRW kabupaten diupayakan seefektif mungkin,  maksimal  selama  24  (dua  puluh empat)  bulan.  Proses  penyusunan  RTRW kabupaten  membutuhkan  waktu  antara  8 (delapan)  bulan  sampai  dengan  18  (delapan belas)  bulan  dan  selebihnya  digunakan  untuk proses penetapan
Tahap  penyusunan  dipengaruhi  oleh situasi  dan  kondisi  aspek  politik,  sosial, budaya, pertahanan, keamanan, keuangan/pembiayaan  pembangunan  daerah, ketersediaan data, dan faktor lainnya di dalam wilayah  kabupaten  bersangkutan,  sehingga perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap penyusunan RTRW disesuaikan dengan situasi dan kondisi kabupaten yang bersangkutan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk tahap penetapan disesuaikan dengan  ketentuan  dan  peraturan  terkait lainnya.
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009.
Gambar 1. Jangka Waktu Penyusunan RTRW Kabupaten
Secara umum proses dan prosedur penyusunan RTRW  kabupaten,  meliputi  tahapan  sebagai berikut:
a. Proses penyusunan RTRW kabupaten 1) penyusunan RTRW persiapan
kabupaten;
2) pengumpulan data yang dibutuhkan;
3) pengolahan dan analisis data;
4) perumusan konsep RTRW kabupaten;
5) penyusunan  raperda  tentang  RTRW kabupaten.
b. Prosedur penyusunan RTRW kabupaten
1) pembentukan  tim  penyusunan  RTRW kabupaten;
2) pelaksanaan penyusunan RTRW kabupaten;
3) pelibatan  peran  masyarakat  di  tingkat kabupaten  dalam  penyusunan  RTRW kabupaten; dan
4) pembahasan  raperda  tentang  RTRW kabupaten.

## 2.2. Bentuk Penataan Ruang
Dalam  Undang-Undang  No.  26  tahun 2007  diatur  klasifikasi  Penataan  ruang berdasarkan  sistem,  fungsi  utama  kawasan, wilayah  administratif,  kegiatan  kawasan,  dan nilai  strategis  kawasan:  (1)  Penataan  ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. (2) Penataan ruang  berdasarkan  fungsi  utama  kawasan terdiri  atas    kawasan    lindung  dan    kawasan Budi  daya.  (3)  Penataan  ruang  berdasarkan wilayah  administratif  terdiri  atas  penataan ruang  wilayah  nasional,  penataan  ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.(4) Penataan ruang
berdasarkan  kegiatan  kawasan  terdiri  atas penataan  ruang  kawasan  perkotaan  dan penataan  ruang  kawasan  perdesaan.  (5) Penataan  ruang  berdasarkan  nilai  strategis kawasan  terdiri  atas  penataan  ruang  kawasan strategis  nasional,  penataan  ruang  kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
Perihal bentuk penataan ruang merupakan  bagian  kearifan  lokal  MHA  di Indonesia. Hal tersebut terbukti dari beberapa penelitian terdahulu antara lain yang dikemukakan  oleh  Kawer  dkk  (2007:14) sebagai berikut: Suku Moi di Kampung Maribu Papua mengelompokkan kawasan
pemanfaatan menjadi delapan kawasan sebagai berikut:
1. Mama De Feng adalah  tanah/lahan yang masih  memiliki  pohon-pohon  besar  atau berhutan  lebat.  Kawasan  ini  berfungsi sebagai tempat berburu secara tradisional, tempat  mengumpulkan  sayur  dan  buah-
buahan,  tempat  mengumpulkan  bahan obat-obatan  tradisional  dan  juga  tempat tinggal  roh-roh  lelulur  nenek  moyang Faam  tersebut.  Kawasan  ini  memiliki zona-zona  keramat  atau  wilayah  yang disakralkan oleh masyarakat.
2. Asu Membu : Kawasan hutan yang dibuka dan  secara  tradisional  dimanfaatkan sebagai lahan atau tempat berkebun.
3. Yakusyop :  kawasan  hutan  atau  bekas kebun yang dibuka dan secara tradisional dimanfaatkan untuk pembangunan rumah tinggal oleh suatu keluarga seseoarang/kepala keluarga dalam
wilayah teritorial komunitas Faamnya.
4. Debet Pai : Kawasan komunitas hutan sagu yang merupakan kepemilikan suatu Faam. Jumlah pohon dan rumpun sagu di dalam komunitas  hutan  sagu  dikuasai  dan dimiliki  secara  kolektif  oleh  anggota Faam.
5. Busyo :  kawasan  pesisir  pantai  yang didominasi  oleh  pohon-pohon  kelapa. Kawasan ini secara tradisional merupakan tempat  tambatan  perahu/  pelabuhan tradisional  masyarakat  dan  juga  tempat membangun  pondokan  sementara  untuk kegiatan melaut masyarakat.
6. Belu  Ganding :  Wilayah  pesisir  pantai sampai  batas  pasang  surut  air  laut. Wilayah  ini  berfungsi  sebagai  tempat untuk memancing dan juga
mengumpulkan hasil laut lainnya.
7. Yabaneari :  Wilayah  perairan  laut  yang berfungsi  sebagai  tempat  pengumpulan hasil laut dan juga media transportasi laut antar  wilayah  kampung  dan  kampung  ke distrik.
8. Yabakotu :  Wilayah  perairan  laut  yang berfungsi  sebagai  tempat  pengumpulan hasil laut dan juga media transportasi laut antar wilayah kampung dan lalu lintas laut antar kabupaten. 6
6 Godlief  J.  William  Kawer,  Agus  Andrianto,  Krystof Obidzinsky,  Edison  Giay,  Noach  Wamebu  and  Rudi Andatu,  Victor  Mambor. Studi  Kasus:  Rencana Pembangunan  Pelabuhan  Peti  Kemas  Depapre Kabupaten  Jayapura  Provinsi  Papua .  Tabloid  Jubi, 2008. https://tabloidjubi.wordpress.com/2008/01/09/studi-
Selain  MHA  Moi  di  kampung  Maribu Papua, maka MHA Tobaku khususnya di Desa Rantewulu (Tinjabate, 2008) memiliki kearifan  dalam  zonasi  hutan  dalam  empat kelompok, yaitu hungku, ntipe, mangkao, dan kalengi. Keempat  pengelompokan  hutan tersebut  dapat  dijelaskan  secara  singkat sebagai berikut: 7
a. Hungku adalah  kawasan  hutan  yang merupakan  bekas  kampung  lama,  tempat awal  dari  orang  Tobaku.  Dalam  kawasan hutan ini, tidak ada aktivitas manusia sama sekali karena dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Hutan pada kawasan ini merupakan hutan primer serta pengatur atau penyedian sumber air.
b. Ntipe adalah  kawasan  hutan  yang dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman para  leluhur  orang  Tobaku.  Dalam kawasan  hutan  ini  tidak  diperkenankan bagi  masyarakat  untuk  membuka  lahan sebagai tempat bertani atau berkebun.
c. Mangkao adalah  kawasan  hutan  yang secara  adat  dilindungi  karena  tanah  yang terdapat pada kawasan ini berwarna putih sehingga  meyakininya  sebagai  anugerah bagi masyarakat Desa Rantewulu.
d. Kalengi adalah kawasan hutan yang pada umumnya merupakan tempat bagi masyarakat  untuk  melakukan  aktivitas, utamanya  sebagai  lahan  pertanian  dan perkebunan. .
Dalam  hal  pemanfaatan  hutan  sebagai lahan  pertanian  atau  perkebunan  masyarakat adat  Toba  Desa  Rantewulu  menggunakan sistem berpindah-pindah atau dalam penyebutan  masyarakatnya  adalah mentoli- ntoli. Namun, tidak berarti bahwa masyarakat memiliki  kebebasan  tanpa  batas  dalam melakukan peladangan berpindah-pindah. Dalam ketentuan yang ditetapkan secara adat, setiap  anggota  keluarga  masyarakat  hanya diberi batasan untuk membuka lahan sebanyak
kasus-rencana-pembangunan-pelabuhan-peti-kemas- depapre-kabupaten-jayapura-provinsi-papua/.
7 Christin  Tinjabate.  ”Masyarakat  Adat  Tobaku  Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam”, dalam Nur Rachmat (Penyunting) Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Tengah . Makassar: Masagena Press, 2008.
3  (tiga)  kali.  Apabila  telah  mencapai  batas yang  telah  ditetapkan,  maka  masyarakat tersebut  diharuskan  untuk  membuka  serta mengolah  kembali  bekas-bekas  lahan  yang telah  ditinggalkan.  Untuk  pindah  dari  satu lahan  ke  lahan  yang  lainnya,  dapat  dilakukan jika mereka mengolah suatu lahan selama 5-10 tahun dengan luas yang diberi adalah 1 2 1 ha. 8 Sebelum membuka kawasan hutan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, masyarakat  Desa  Rantewulu  harus  mendapat izin  dari  ketua  adat  terlebih  dahulu  serta  atas persetujuan dari kepala desa. Setelah mendapat izin,  maka  bagi  masyarakat  yang  ingin membuka  lahan  tersebut  diwajibkan  untuk melakukan upacara mogane, yang  merupakan acara untuk pemberian sesajian yang diletakkan pada lokasi hutan yang akan dibuka tersebut.  Hal  ini  dilakukan  dengan  maksud menghormati  roh-roh  yang  mendiami  tempat tersebut dan dapat memberikan petunjuk bagi orang  yang  ingin  membuka  lahan,  apakah hutan tersebut dapat dibuka atau tidak melalui mimpi.
Dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari dari hasil hutan, menurut Tinjabate, (2008)  bahwa  masyarakat  Desa  Rantewulu memanfatkan  hasil  hutan  berupa  hasil  kayu dan  non  kayu.  Hasil  hutan  kayu  bagi masyarakat hanya dimanfaatkan sebagai bahan untuk  ramuan  tumah  tangga  dan  beberapa kebutuhan lainnya, seperti kayu bakar dan alat- alat rumah tangga. Sedangkan hasil hutan non kayu yang dimanfaatkan adalah bambu, rotan, pandan  hutan,  damar,  kayu  gaharu  dan beragam jenis daun-daunan/buah-buahan. Jenis-jenis hasil hutan non-kayu tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga dan kerajinan tangan masyarakat, yang terdiri dari tikar daun pandan (ali), bakul atau pikulan (kulinti), tempat  nasi  (polaman),  kurungan ayam (lolako), sendok  nasi (kola), keranjang rotan (arro), kain  dari  kulit  kayu (kumpe), dinding  rumah  dari  bambu,  tempat  air,  atap rumah,  tempat  beras (povie), alat  musik  dan kursi rotan. 9

## 3. Pembahasan

## 3.1. Proses Penataan Ruang Masyarakat Hukum Adat
Proses  pengaturan  dan  penataan  ruang pada  masyarakat  hukum  adat  di  Manokwari tidak diketahui secara pasti awal mulanya oleh para tokoh masyarakat adat suku besar Arfak, karena  proses  pengaturan  wilayah  tersebut telah  ditetapkan  secara  turun  temurun  sejak nenek  moyang  mereka.  Generasi  sekarang hanya melanjutkan, menjaga dan melestarikan pembagian wilayah yang sudah ada.
Gambar 2. Sketsa Penetapan Wilayah MHA Arfak
Berdasarkan  penuturan  para  tokoh  adat bahwa  pembagian  wilayah  masyarakat  suku Arfak, diawali dengan upacara ritual oleh para tetua  adat  pada  saat  itu.  Mereka  meminta pertolongan Penguasa Jagad untuk memberikan  petunjuk  dalam  menetapkan wilayah,  terutama  wilayah  permukiman,  dan wilayah  hutan  belukar  yang  memberikan mereka  nafkah.  Upacara  tersebut  lazimnya dipimpin  oleh  kepala  suku.  Upacara  sering diawali dengan mantera-mantera atau doa agar penetapan  wilayah  dapat  membawa  berkah bagi  seluruh  warga  suku.  Prosesi  penataan ruang  tersebut  hingga  kini  esensinya  masih dipertahankan  yakni  penetapan  wilayah  atau kawasan adat sesuai peruntukannya yakni: (1) bagian tertentu ditetapkan sebagai perkampungan;  (2)  bagian  wilayah  di  sekitar permukiman  ditetapkan  dan  dimanfaatkan sebagai  kawasan  untuk  berkebun;  (3)  di kawasan yang lain ditetapkan sebagai kawasan berburu,  an  (4)  dan  ditetapkan  pula  kawasan konservasi  yang  berupa  hutan,  sungai  dan
9 Ibid.,
Kampung Berkebun Berburu Konservasi Berkebun
danau  yang  dapat  dimanfaatkan  secara terbatas. 10
Makna  ”hak  menguasai  negara”  atau ”dikuasai  oleh  negara”  menurut  Bagi  Manan (2001:4) sebagai berikut: 11 Apakah  makna  ”dikuasai  oleh  negara” Tidak  pernah  ada  penjelasan  atau kejelasan  resmi.  Namun  satu  hal  yang disepakati, ”dikuasai oleh negara” tidak sama dengan dimiliki negara.
Kesepakatan  ini  bertalian  dengan  atau suatu  bentuk  reaksi  dari  sistem  atau konsep  ”domein”  yang  dipergunakan pada  masa  kolonial  Hindia  Belanda. Konsep atau lebih dikenal dengan ”asas domein” mengandung pengertian kepemilikan (ownership). Negara adalah pemilik atas tanah, karena itu mempunyai segala wewenang melakukan  tindakan  yang  bersifak kepemilikan (eigensdaad).”
Secara  konstitusional  konsep  dasar  hak menguasai  tanah  oleh  Negara  termuat  dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan pasal tersebut dan penjelasannya tampak bahwa terdapat hubungan antara Negara dengan bumi, air, dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya adalah  hubungan  penguasaan.  Artinya  bumi, air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  itu  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Soepomo dalam pidatonya  tentang  Negara  Integralistik  di depan BPUPKI (Badan Penyelidik Usah-usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia)  pada tanggal 31 Mei 1945 menyatakan bahwa pada hakikatnya  Negara  yang  menguasai  tanah seluruhnya. 12 Implementasi
Hak
Menguasai
sebagaimana  diatur  pada  Pasal  2  ayat  (2)
10 Ni  Putu  Arie  Sulastri,  and  IG  Nyoman  Guntur. "Sistem  Tenurial  Tanah  Adat  di  Bali:  Studi  Tanah Pekarangan  Desa  di  Desa  Pakraman  Beng." BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan 38 (2013): 285-299.
11 Bagir  Manan. Menyongsong  fajar  otonomi  daerah . Yogyakarta:  Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam Indonesia, 2001.
Undang-undang  No.  5  Tahun  1960  yang memberi kewenangan kepada Negara untuk:
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
3. Menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Untuk  itu  pemerintah  antara  lain membuat suatu rencana umum untuk keperluan negara,  pusat-pusat  kehidupan  masyarakat, perkembangan  produksi  pertanian  dalam  arti luas,  industri,  pemukiman  dan  sebagainya. Manifestasi  rencana  umum  tersebut  dikenal dengan  penamaan  Rencana  Tata  Ruang. Budiharjo  (1995)  mengemukakan  bahwa Penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  harus dilandasi pemikiran perspektif menuju keadaan  pada  masa  depan  yang  didambakan, bertitik  tolak  dari  data,  informasi,  ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai, serta  memperhatikan  keragaman  wawasan kegiatan  tiap  sektor. 13 Kartasasmita  (1996) menyatakan  bahwa:  Penataan  ruang  secara umum  mengandung  makna  suatu  proses perencanaan,  pelaksanaan,  pemanfaatan  tata ruang  serta  pengendalian  pelaksanaan  atau pemanfaatan ruang yang saling berhubungan. 14 Proses  perencanaan  tata  ruang  harus melalui  penelitian  yang  mendalam  tentang kearifan  lokal,  pranata  dan  lembaga  MHA sehingga  tidak  terjadi  konflik  yang  pasti merugikan semua pihak. Kebijakan penetapan kawasan  lindung,  budidaya  dan  pemukiman kembali masyarakat di wilayah-wilayah tertentu  guna  memperpendek  rentang  kendali dan  keterisolasian,  namun  terdapat  kesulitan karena  wilayah  pemukiman  kembali  tersebut
12 Saafroedin Bahar. Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-19 Agustus 1945 . Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1933.
13 Eko Budiharjo. Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang dan  Pembangunan  Daerah  untuk  Meningkatkan Ketahanan  Nasional .  Yogyakarta:  Gajah  Mada Universty Press, 1995.
14 Ginanjar Kartasasmita. Pembangunan Untuk Rakyat . Jakarta: Cides, 1996.
tidak berada di wilayah hak ulayat komunitas MHA Arfak yang direlokasi tersebut. Kondisi ini semakin parah karena masyarakat tersebut tidak  leluasa  melakukan  aktifitas  seperti berburu,  berladang  di  daerah  baru  karena mereka  tidak  memiliki  hak  ulayat  di  daerah pemukiman  kembali  tersebut.  Di  samping  itu campur  tangan  Organisasi  Non  pemerintah antara  lain  World  Wild  Fund  (WWF),  dan Yayasan  Bina  Lestari  Bumi  Cenderawasi (YBLC)  yang  selama  ini  membina  MHA  di pegunungan  Arfak  dalam  pengelolaan  Cagar alam  dan  penangkaran  kupu-kupu  sayap burung  ( omithoptera  paradise )  tidak  berhasil dalam penentuan tapal batas, karena masyarakat kehilangan akses terhadap wilayah yang memberikan mereka hidup. 15
Proses  penataan  ruang  yang  dilakukan oleh Pemerintah tanpa melibatkan peran serta MHA, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.  Untuk  itu  seyogyanya  proses penataan  ruang  yang  dilakukan  pemerintah melibatkan  MHA  melalui  pengkajian  yang mendalam  terlebih  dahulu  terhadap  proses, penataan ruang MHA. Hal ini diperlukan guna sinkronisasi antara kearifan lokal MHA dengan kebijakan  Pemerintah  dalam  pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

## 3.2. Bentuk Penataan Ruang Masyarakat Hukum Adat
Bentuk penataan ruang MHA berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan  lindung  dan  kawasan  Budi  daya. Dalam mempertimbangkan pembagian wilayah MHA mendasarkan pada pertimbagan magis religius dan ekologis yang berhubungan dengan  keberlanjutan  kehidupan.  Kawasan lindung berfungsi untuk melindungi kelestarian  lingkungan  hidup  yang  mencakup sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  buatan., sedangkan kawasan budidaya berfungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi
15 P. M. Laksono, A. Rianti, A. Hendrijani, B. Gunawan, A.  Mandacan,  and  M.  Mansoara. Igya  Ser  Hanjop Masyarakat Arfak dan Konsep Konservasi . Yogyakarta: KEHATI, PSAP-UGM, YBLBC, 2001.
16 H. Juniarso Ridwan, and Sodik, Achmad. Hukum Tata Ruang,  dalam  konsep  kebijakan  otonomi  daerah . Bandung: Nuansa, 2016.
17 Karel  Phil  Erari. Tanah  kita,  hidup  kita:  hubungan manusia  dan  tanah  di  Irian  Jaya  sebagai  persoalan
sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. 16
Dua  fungsi  kawasan  lindung  dan  budi daya  tersebut  pada  MHA  Arfak  dibagi  lagi menjadi  tiga  kawasan  yakni  (1)  kawasan budidaya  yang  terbagi  pada  sub-kawasan permukiman/tempat  tinggal  dan  sub-kawasan perladangan  atau  pertanian;  (2)  kawasan produksi  yang  sumberdaya  alamnya  dapat diambil dan dimanfaatkan secara terbatas;      3) kawasan konservasi yaitu kawasan yang sama sekali  tidak  diperbolehkan  untuk  diambil sumberdaya  alam  sepanjang  tahun  untuk memelihara  hubungan  manusia  dengan  alam termasuk dengan roh para leluhur.
Bentuk penataan ruang berkaitan dengan hal ikhwal tanah. Tanah menurut MHA Arfak adalah  mama  atau  ibu.  Ibu  yang  melahirkan, memberi  makan,  memelihara,  mendidik, membesarkan. Tanah pada hakekatnya adalah rahim dan buah kandung yang membentuk dan menciptakan  orang  Arfak.  Pemaknaan  ini selaras dengan pandangan orang Amungme di Timika. 17 Pandangan  ketataruangan  menurut MHA  Arfak  yakni  wilayah  Ndon  yang terbentang dari timur ke barat di mana puncak Ndon adalah kepala mama ( Ebir faga amenya ). Di  tempat  ini  terdapat  beberapa  tempat  yang disakralkan (pemali) karena antara lain sebagai tempat  bermukim  roh  leluhur.  Menurut Hammar,  kepercayaan  semacam  ini  dianut pula oleh masyarakat Kuri-Wamesa di Bintuni dan  Ihandin  (Baham,  Iha,  Onim)  di  Fakfak bahwa  kawasan  gunung  Nabi  merupakan tempat  bersemayam  roh  leluhur 18 ,  bahkan tempat  tinggal  Allah  Sang  Pencipta. 19 Di kawasan  lereng  gunung  Arfak  ( Ndon ) merupakan  badan  mama  ( efaga  amenya ), yakni  tempat  berburu,  berlandang,  dan bermukim.  Sedangkan  wilayah  pesisir  yang terdapat muara sungai wariori, kasih prafi kaki mama ( aki amenya ).
teologis:  eko  teologi  dalam  perspektif  Melanesia . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
18 Roberth, K. R. Hammar. Hukum Kewarisan Adat Suku Ihandin di Kabupaten Fakfak . Manokwari: Skripsi STIH Manokwari. 1989.
19 Karel  Phil  Erari. Tanah  kita,  hidup  kita:  hubungan manusia  dan  tanah  di  Irian  Jaya  sebagai  persoalan teologis:  eko  teologi  dalam  perspektif  Melanesia . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
Jika dibandingkan dengan suku Amungme dan MHA Komoro di Timika, maka pada MHA tersebut diatur pula wilayah hutan perburuan,  peladangan  dan  pemukiman  yang terbagi  atas  kawasan  pegunungan,  kawasan pemukiman  (kawasan  antara  pegunungan  dan dataran rendah), kawasan dataran rendah. Bagi MHA  Komoro  hutan  adalah  rumah.  Karena hutan  merupakan  sumber  kehidupan,  sumber penyembuhan segala macam penyakit, karena hutan tersedia berbagai jenis obat dan ramuan, maka  wilayah  hutan  tersebut  tidak  boleh dieksploitasi. 20
Masyarakat  Hukum  Adat  Arfak  di Kabupaten  Manokwari  yang  terdiri  atas  suku Hatam,  Sougb,  Moyle  dan  Meyah,  sejak dahulu  telah  mengenal  berbagai  kearifan tentang  bentuk  penataan  ruang  MHA  sebagai berikut:
1. Kawasan budidaya yang terdiri atas:
a. Kawasan  Permukiman dalam  bahasa Hatam  disebut Minu  di  ibongti sedangkan  dalam  bahasa  Sougb Bohon disebut Suoko tuesa . Kawasan yang dipilih menjadi kawasan permukiman  adalah  kawasan  yang secara geografis dekat dengan sumber-sumber air, kawasan berkebun  dan  daerah  dataran  atau tanah  dengan  tingkat  kemiringan maksimal 60 derajat.
b. Kawasan  Perladangan/kebun  terbagi atas:
1). Kawasan  yang  dijadikan  lahan garapan tradisional, hutan
termanfaatkan, kebun, bekas kebun  dalam  bahasa  hatam disebut Susti. Kawasan  Susti merupakan hutan sekunder, yakni bekas kebun yang sudah ditinggalkan oleh penggarap/peladang dan pohonnya sudah tumbuh kembali menjadi  hutan.  Lazimnya  bekas kebun  yang  ditinggalkan  lebih dari  empat  tahun  dan  diameter pohon  yang  tumbuh  di  kawasan tersebut  berkisar  40  cm  dan
20 Ibid.,
tingginya 8 meter. Kawasan S usti dibedakan menjadi dua, yakni:
(1) Susngoisi. yaitu  bekas  kebun yang  ditinggalkan  kira-kira satu  tahun.  Di  kawasan  ini pohon-pohon liar sudah mulai tumbuh  dan  bertunas;  (2) S usmahan, yakni bekas kebun yang sudah ditinggalkan kurang  lebih  selam  5  tahun dan  sudah  ditumbuhi  oleh pohon yang diameternya kurang lebih 30-40 cm.
2). Kawasan lahan garapan produktif  (tempat  bercocok tanam,  kebun  ( miyasi ).  dalam bahasa  Hatam  disebut Miyai ngwosi .
3).  Kawasan  lahan  garapan  yang diolah  berulang-ulang  dalam bahasa Hatam disebut
Miyaisi/bekausi .
c. Kawasan yang dimanfaatkan secara terbatas  untuk  keperluan  berburu, meramu  dan  sumber  bahan  obat- obatan  tradisional  dalam  bahasa hatam  disebut Nihamti, yaitu  hutan yang  sangat  lembab  dan  banyak lumut  yang  tumbuh  di  tanah  dan menempel di pohon.
2. Kawasan Konservasi Daerah yang dilindungi dalam bahasan
Hatam  disebut Bigbihei  di  ijaser atau iggai ser . Kawasan bigbebei terdiri atas bahamti, (Hatam) cosmemes (Meyah) yaitu  wilayah  hutan  yang  masih  asli, lokasinya berada jauh dari perkampungan  penduduk.  Wilayah bahamti tidak boleh dieksploitasi untuk berkebun  ataupun  mendirikan  rumah. Di  kawasan  ini  penduduk  hanya diperbolehkan  untuk  mengambil  kayu dan  hasil  hutan  lainnya  (rotan,  kulit kayu  dan  lain-lain)  untuk  kebutuhan sehari-hari.
3. Kawasan lainnya: seperti:
a. Kawasan yang paling tinggi (pegunungan= hampiati ) disebut ampiyabey atau  kawasan  dingin.
Kawasan ampiyabey merupakan kawasan yang kurang subur karena tidak semua tanaman bisa tumbuh dengan  hasil  baik.  Kawasan  yang disebut  dengan bahamti biasanya berada di daerah ampiyabey .
b. Kawasan sedang disebut bubima .
c. Kawasan  (daerah)  panas  disebut resim atau niduti
Kedua  kawasan  ini  dikatakan sebagai  kawasan  paling  subur karena  semua  tanaman  seperti, keladi,  ketimun,  jagung,  petatas dan pisang bisa tumbuh.
d. Kawasan  pesisir  disebut mutiyak, mukti atau sir mukti
Kawasan  ini  memiliki  tingkat kesuburan  yang  rendah  karena udaranya  terlalu  panas  sehingga tanaman tidak dapat tumbuh subur.
e. Kawasan  pinggiran  kali/danau dalam  bahasa  Hatam  disebut Sir minyiesi . Sebagai
perbandingan, bahwa Masyarakat  Hukum  Adat  Biak  Numfor membagi wilayah sebagai berikut: 21
1. Kawasan budidaya terdiri atas:
a. Yaf/Yafdas adalah  lahan  produktif, ditanami tanaman pangan dan perkebunan  (keladi,  kasbi,  jagung, pisang,  sagu,  pinang,  rambutan, mangga dan lain sebagainya).
b. Bosen raswan adalah daerah perairan yang  menjadi  tempat  mencari  dan menangkap  ikan,  meliputi  daerah perairan  yang  menjadi  kering  pada waktu  pasang  surut,  serta  tempat- tempat  laut  yang  dangkal  disebut bosen raswan .
2. Kawasan Konservasi yakni:
a. Mrur adalah  hutan  primer,  yaitu  hutan yang  dibiarkan  tidak  digarap  atau ditebangi  hingga  di  tumbuhi  pohon- pohon yang lebat dan tinggi.
b. Yapur (marires) yaitu tanah bekas hutan yang sudah di tebangi atau bekas kebun yang  sudah  di  panen  yang  dibiarkan hingga tumbuh semak belukar.
21 Roberth  K.  R.  Hammar. Implikasi  Penataan  Ruang Terhadap  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat .
c. Karm’gu , yaitu bekas tanah yang sudah menjadi  setengah  hutan  primer  dengan pohon-pohon yang sudah cukup tinggi.
Selain MHA Arfak, maka MHA Tepere di Kampung Waouna Papua memiliki konsepsi ketataruangan sebagai berikut: 22
1. Kawasan budidaya terdiri atas:
a. Osgena : kawasan hutan yang didominasi oleh pohon-pohon besar dan lebat yang berfungsi  sebagai  kawasan  tempat berburu satwa liar.
b. Omigera :  Kawasan  hutan  pesisir sampai dengan hutan dataran rendah di pesisir  pantai  yang  dimanfaatkan sebagai lahan kebun masyarakat.
c. Sekare :  kawasan  pesisir,  terumbu karang dan perairan laut dangkal yang dikuasai  oleh  suatu  komunitas  Faam tertentu.  Kawasan  ini  merupakan tempat mencari dan/atau
mengumpulkan hasil-hasil laut.
d. Maternanauw :  kawasan  perairan  laut dalam.  Kawasan  ini  dimanfaatkan untuk  memburu  ikan  hiu,  pelayaran antar kampung, distrik dan antar pulau.
4. Kawasan Konservasi yakni:
Busukra  Waukra :  Lahan  hutan  yang masih didominasi oleh pohon-pohon besar dan berlumut. Kawasan pamali pada zona Busukra Waukra dimana tempat tinggal roh-roh leluhur disebut dengan istilah Tingkra Waukra.
Proses penetapan bentuk penataan ruang sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  26  Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang,  dan  seluruh peraturan pelaksanaanya, diimplementasi secara  proporsional dan  memperhatikan berbagai  kondisi  obyektif  daerah,  di  mana masih  eksis  Masyarakat  Hukum  Adat  dengan berbagai kearifan lokalnya. Agar terhindar dari konflik tata ruang, maka tata cara penyusunan dan  penetapan  Tata  Ruang  diawali  dari wilayah  kabupaten/kota  sehingga  kearifan lokal  MHA  direplikasi  terlebih  dahulu  dalam rencana  tata  ruang  kabupaten/kota,  kemudian berlanjut  ke  tingkat  provinsi.  Sehingga  titik temu  perencanaan  bottom  up  dari  pemerintah daerah dan top down planning dari pemerintah
Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (Doctoral Dissertation), 2011.
22 Godlief J. William Kawer, Op Cit .,
pusat  bersinergis  di  tingkat  provinsi,  serta memperhatikan  proses  tata  ruang  yang demokratis. Proses demokratis yang ditawarkan adalah dilakukannya (1) komunikasi yang terus-menerus dengan kepala suku, tokoh adat sebagai pemangku hak ulayat (2)  mempelajari  dan  mencermati  bentuk penataan  ruang  MHA  serta  (3)  memahami prinsip-prinsip  yang  hidup  dalam  MHA,  dan (4)  mendata  secara  fisik  luasan  wilayah  yang hendak  ditetapkan  dan  siapa  pemangku  hak ulayat di wilayah tersebut, (5) memformulasikan  lebih  detail  guna  regulasi dalam  rancangan  peraturan  daerah;  (6) dilakukan  konsultasi  publik  (7)  proses  dan penetapan  dalam  peraturan  daerah;  dan  (8) Sosialisasi peraturan daerah.
Upaya  sinerjitas  antara  penataan  MHA dengan penataan ruang  nasional  yang populis dan demokratis didasari pula pada pertimbangan sebagaimana dikemukakan oleh Maria  S.W.  Sumardjono  mengemukakan bahwa:  dalam  alam  pikiran  menurut  hukum adat, anggota  masyarakat hukum adat mempunyai  hubungan  hukum  dengan  tanah wilayah  beserta  isinya;  hubungan  ini  secara teknis yuridis
disebut sebagai beschikkingsrecht atau hak ulayat. Kewenangan untuk mengatur pemanfaatannya oleh  masyarakat  hukum  adat  diserahkan kepada para ketua adatnya. Analog dengan hal ini, maka dalam konsep hak menguasai  tanah
yang  diberikan  oleh  seluruh  rakyat  (bangsa) dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara  kepentingan  warga  masyarakat. Sebagai  perwujudan  hubungan  penguasaan dan  bukan  pemilikan  antara  negara  dengan tanah,  maka  setiap  tindakan  harus  didasarkan pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Bila  hal  ini  dilanggar,  akan menimbulkan  kesan  bahwa  negara  bukan sebagai pengelola, tetapi sebagai pemilik”. 23

## 4. Kesimpulan
Proses  dan  bentuk  penataan  ruang masyarakat hukum adat, dilakukan dahulu oleh para  leluhur  melalui  ritual  guna  mendapat petunjuk  dari  sang  penguasa  jagad  dalam rangka keseimbangan alam. Dewasa ini proses dan bentuk  penataan ruang  itu terjadi melalui musyawarah  MHA  berdasarkan  pemahaman dan  pertimbangan  ekologis,  berupa  kawasan konservasi,  produksi  dan  budidaya.  Dalam konteks  bernegara,  proses  dan  penetapan penataan  ruang  MHA,  harusnya  bersinergis dengan Rencana tata ruang kabupaten, provinsi dan  nasional.  Untuk  itu  perlu  penelitian, pengkajian  yang  mendalam  terhadap  kearifan lokal  MHA  dan  disenergiskan  dengan kebijakan  nasional  guna  meminimalisasi konflik horisontal, dan vertikal yang mungkin terjadi  akibat  keputusan  penetapan  tata  ruang yang tidak populis dan demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahar,  Saafroedin. Risalah  Sidang  BPUPKI-PPKI  29  Mei  1945-19  Agustus  1945 . Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1933.
Budiharjo,  Eko. Pendekatan  Sistem  dalam  Tata  Ruang  dan  Pembangunan  Daerah  untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional . Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press, 1995. Erari,  Karel  Phil. Tanah  kita,  hidup  kita:  hubungan  manusia  dan  tanah  di  Irian  Jaya  sebagai persoalan teologis: eko teologi dalam perspektif Melanesia . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
H.  M.  Arba,  and  M.  SH. Hukum  tata  ruang  dan  tata  guna  tanah:  prinsip-prinsip  hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah . Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
23 Maria S. W. Sumardjono. Kewenangan Negara untuk Mengatur  dalam  Konsep  Penguasaan  Tanah  oleh Negara . Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1998.
Hammar, Roberth K. R. Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat . Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (Doctoral Dissertation), 2011.
Hammar, Roberth K. R. Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal . Yogyakarta: Calpulis, 2017. Hammar, Roberth K. R. Perlindungan Hak-hak Rakyat Atas Tanah dalam Perspektif Tata Ruang Kota . Manokwari: Erikson Triit Press, 2008. Hammar, Roberth, K. R. Hukum Kewarisan Adat Suku Ihandin di Kabupaten Fakfak . Manokwari: Skripsi STIH Manokwari. 1989.
Hasni, Muhammad. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
Kartasasmita, Ginanjar. Pembangunan Untuk Rakyat . Jakarta: Cides, 1996.
Kawer, Godlief J. William, Agus Andrianto, Krystof Obidzinsky, Edison Giay, Noach Wamebu and Rudi Andatu, Victor Mambor. Studi Kasus: Rencana Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Depapre Kabupaten
Jayapura Provinsi Papua . Tabloid Jubi, 2008. https://tabloidjubi.wordpress.com/2008/01/09/studi-kasus-rencana-pembangunan-pelabuhan- peti-kemas-depapre-kabupaten-jayapura-provinsi-papua/.
Laksono, P. M., A. Rianti, A. Hendrijani, B. Gunawan, A. Mandacan, and M. Mansoara. Igya Ser Hanjop  Masyarakat  Arfak  dan  Konsep  Konservasi . Yogyakarta:  KEHATI,  PSAP-UGM, YBLBC, 2001.
Manan,  Bagir. Menyongsong  fajar  otonomi  daerah .  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum,  Universitas Islam Indonesia, 2001.
Ridwan, H. Juniarso, and Sodik,  Achmad. Hukum Tata  Ruang, dalam konsep kebijakan otonomi daerah . Bandung: Nuansa, 2016.
Sulastri, Ni Putu Arie, and IG Nyoman Guntur. "Sistem Tenurial Tanah Adat di Bali: Studi Tanah Pekarangan  Desa  di  Desa  Pakraman  Beng." BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan 38 (2013): 285-299.
Sumardjono, Maria S. W. Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara . Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1998.
Tinjabate, Christin. ”Masyarakat Adat Tobaku Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam”, dalam Nur Rachmat  (Penyunting) Mengungkap  Kearifan  Lingkungan  Sulawesi  Tengah .  Makassar: Masagena Press, 2008.
Yunus Wahid. Pengantar Hukum Tata Ruang . Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. Yusuf, Asep Warlan. Pranata Pembangunan . Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1997.