http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

## Musyarakah Financing Risk Management at
Bank Syariah Indonesia
Muhammad Nasri Katman 1 ,  Muh. Furqan Arajab 2 ,  Idris Parakkassi 3 1,2,3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar e-mail : muh.nasri@uin-alauddin.ac.id 1 , muhammadfurqan3799@gmail.com 2 , idris_parakkasi12@yahoo.com 3
Received: 2 Ocktober 2022; Revised: 24 Desember 2022; Published: 29 Desember 2022

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  manajemen  risiko  pembiayaan  akad musyarakah  pada  Bank  Syariah  Indonesia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  manajemen  risiko  pembiayaan musyarakah  yang  dilakukan  oleh  BSI.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan adalah  pendekatan  kualitatif,  dengan  metode  deskriptif  kualitatif.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  ialah  metode  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data serta uji keabsahan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah menerapkan proses manajemen risiko mulai dari mengidentifikasi risiko dan melakukan tindak pencegahan sedini mungkin seperti  pengajuan  persyaratan  dokumen,  pemeriksaan  laporan  keuangan  dan latar belakang nasabah untuk mencegah risiko tersebut terjadi dikemudian hari, melakukan pengawasan dalam mekanisme pelaporan kegiatan usaha nasabah yang dilakukan tiap bulannya serta proses restrukturisasi terhadap pembiayaan nasabah yang mengalami masalah, hingga mekanisme tahap akhir penyelesaian pembiayaan  yang  harus  jelas  dan  komunikatif  untuk  menghindari  kesalahan informasi yang mungkin dapat terjadi.
Kata Kunci : Musyarakah; Manajemen Risiko; Bank Syariah

## Abstract
This  study  discusses  the  risk  management  of  musyarakah  contract  financing  at Indonesian Sharia Banks. The purpose of this study is to find out how the implementation of musyarakah financing risk management is carried out by BSI. The research approach used is a qualitative approach, with a qualitative descriptive method. The data sources used  in  this  study  are  primary  data  obtained  from  the  field  through  the  process  of collecting data using observation, interview and documentation methods and secondary data in the form of literature such as books, scientific journals and previous research to serve as reference material and also considerations in the preparation of this study. . The data  analysis  technique  used  is  the  method  of  data  collection,  data  reduction,  data presentation and data validity test. The results of this study indicate that Bank Syariah Indonesia has implemented a risk management process starting from identifying risks and  taking  preventive  actions  as  early  as  possible  such  as  submitting  document requirements, examining financial reports and customer backgrounds to prevent these risks  from  occurring  in the  future,  carrying  out  supervision  in  the  activity  reporting mechanism.  customer  business  that  is  carried  out  every  month  as  well  as  the restructuring process  for customer financing that is  experiencing problems, up to  the mechanism  for  the  final  stage  of  financing  settlement  which  must  be  clear  and communicative to avoid misinformation that might occur.
Keywords: Musyarakah, Risk Management, Syariah Bank

## PENDAHULUAN
Seperti yang kita ketahui bahwa uniknya di Indonesia memiliki 2 prinsip perbankan  yang  berjalan  secara  berdampingan  yaitu  bank  konvensional  dan bank syariah (Kristianti, 2015). Perbankan syariah merupakan suatu fenomena baru dalam yang terdapat pada sistem ekonomi dunia modern. Fungsinya ialah sebagai  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkan    kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Dewi  &  Hernawati,  2019).  Dunia  perbankan  konvensional  yang  memiliki konsep bunga bank, yang dimana bagi umat Islam konsep bunga bank ini adalah sesuatu  yang  dianggap  riba  dan  riba  dilarang  oleh  aturan  dalam  Islam.  Oleh karena itu perbankan dengan prinsip syariah lahir dengan dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat khususnya umat  Islam Indonesia terhadap bank tanpa bunga. Setiap transaksi yang terjadi pada bank syariah harus di dasarkan pada akad,  dimana  adanya  proses  ijab  dan  qabul  antara  pihak  bank  dan  nasabah. Prinsip akad yang dapat diterapkan pada perbankan syariah antara lain yaitu wadiah,  murabahah,  mudharabah,  musyarakah,  wakalah,  qard  dan  hiwalah (Supriadi & Ismawati, 2020).
Salah satu fungi dari perbankan adalah menyalurkan dana, penyaluran dana biasanya diberikan dalam produk pembiayaan baik untuk modal maupun konsumsi, begitu pula yang terjadi pada perbankan syariah yang memberikan fasilitas  atau  menawarkan  produk  pembiayaan  untuk  memenuhi  kebutuhan nasabah  akan  yang  memerlukan  dana  atau  pembiayaan  (Karim,  2008). Pembiayaan dalam perbankan syariah sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan pada perbankan konvensional, yang menjadi pembeda yaitu dalam pembiayaan perbankan syariah tidak didasarkan atas nama produk melainkan prinsip  yang  digunakan  salah  satu  prinsip  yang  digunakan  dalam  transaksi pembiayaan  adalah  akad  musyarakah  (Katman  &  Indrawati,  2020).  Akad musyarakah  sendiri  merupakan  akad  kerja  sama  antara  dua  pihak  atau  lebih untuk  suatu  usaha  tertentu  dimana  masing-masing  pihak  memberikan kontribusi  dana  dengan  dengan  ketentuan  bagi  hasil  yang  telah  disepakati (Maruta, 2016).
Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  merupakan  salah  satu  bank  syariah  di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021, ini merupakan hasil merger dari tiga bank syariah yaitu Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah dan BNI. Visi  misi  jangka  panjang  yang  dikemukakan  BSI  salah  satunya  yaitu  menjadi bank syariah yang berskala dunia dengan target peringkat 10 besar bank syariah dunia, hal itu merupakan sebuah tantangan yang besar yang di emban oleh BSI.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per november 2020 mencatatkan bahwa total aset perbankan syariah antara lain bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) ialah hanya 3,97% dari total aset bank umum, pada sektor pembiayaan juga  hanya  mencatatkan  2,49%  dari  total  pembiayaan  bank  umum.  Tingkat inklusi keuangan syariah pada tahun 2019 pun turun yang awalnya 11,1% pada tahun 2016 menjadi 9,10%, jika di bandingkan dengan bank konvensional yang dimana tingkat inklusi keuangannya justru meningkat dari 65,6% ditahun 2016 menjadi 75,28 pada tahun 2019 (Ahmad Suhaimi, M.A, 2021). Permasalahan yang kemudian  timbul  adalah,  kedepannya  BSI  akan  selalu  berhadapan  dengan berbagai jenis risiko yang melekat pada kegiatan usahanya, tidak terlepas juga dari sektor pembiayaannya, berdasarkan situasi tersebut diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif dan solutif, yang dimana penerapan manajemen risiko tersebut diharapkan akan memberikan manfaat khususnya kepada bank syariah  indonesia.  Berdasarkan  catatan  yang  ada  krisis  finansial  dunia  yang terjadi pada tahun 2008 hingga sekarang ini, semakin menegaskan bahwa sangat perlunya  suatu  penerapan  manajemen  risiko  yang  matang  dan  konsisten (Santoso, 2018).
Aturan  OJK  No.  65/POJK  03/2016  dan  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 13/23/PBI/2011 bank syariah wajib untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif  untuk  mengantisipasi  dan  mengendalikan  segala  kemungkinan  risiko- risiko yang dapat terjadi. Tak terkecuali pada sektor pembiayaan yang menjadi salah satu sektor yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, ini dikarenakan pembiayaan  termasuk  ke  dalam  natural  uncertainty  contract  product,  yaitu pembiayaan  yang  memiliki  ketidakpastian  dalam  menghasilkan  laba  atau keuntungan  dari  dana  yang  telah  disalurkan  untuk  membiayai  proyek  yang telah  disepakati  oleh  nasabah  dan  pihak  bank  (Ihsan,  2016).  Oleh  karena  itu pastinya Bank Syariah Indonesia harusnya mematuhi dan mengindahkan aturan yang  di  keluarkan  oleh  OJK  dan  Bank  Indonesia  dan  menerapkan  sistem manajemen atau pengelolaan risiko disektor pembiayaan yang dimiliki.
Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK no.106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha  tertentu,  dimana  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana dengan  ketentuan  dibagi  berdasarkan  kesepakatan  sedangkan  kerugian berdasarkan  kontribusi  dana  (Ikatan  Akuntansi  Indonesia,  2009).  Sedangkan menurut Kasmir pengertian musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak  atau  lebih  untuk  melakukan  usaha  terentu,  masing-masing  pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Mukhlis dan Siti Fauziah, 2015).
Risiko  dapat  didefinisikan  sebagai  potensi  kerugian  akibat  terjadinya suatu peristiwa tertentu (Lokobal, 2014). Risiko dapat juga didefinisikan sebagai peluang  terjadinya  badoutcome  dan  besarnya  peluang  dapat  diestimasikan (Yasa et al., 2013). Dalam konteks perbankan, risiko merupakan suatu kejadian yang  potensial,  baik  yang  dapat  diperkirakan  maupun  yang  tidak  dapat diperkirakan  yang  akan  berdampak  negatif  terhadap  pendapatan  dan permodalan bank serta risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola  dan  dikendalikan  (Ahmad  Suhaimi,  M.A,  2021).  Risiko  pembiayaan adalah  risiko  akibat  kegagalan  nasabah  atau  pihak  lain  dalam  memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Maros & Juniar, 2016).
Manajemen  risiko  adalah  beberapa  prosedur  yang  dijalankan  dengan tujuan untuk mengindentifikasi, memantau dan mengendalikan apa saja risiko yang  dapat  terjadi  yang  disebabkan  oleh  masalah  dari  suatu  kegiatan  usaha (Ulpah et al., 2022). Manajemen risiko juga dapat  kita artikan sebagai metode yang  dilakukan  sebagai  bentuk  antisipasi  dalam  menangani  risiko  yang kemudian  dapat  terjadi,  tidak  lain  dengan  maksud  untuk  meminimalisir dampak dari risiko tersebut (Usanti, 2018).

## METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  metode  penelitian deskriptif  kualitatif.  Demi  memperoleh  pemaparan  yang  objektif  khususnya tentang proses manajemen risiko yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia, maka dari itu peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer didapatkan secara langsung  oleh  peneliti  melalui  hasil  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku dan jurnal- jurnal ilmiah atau penelitian sebelumnya yang dijadikan sumber referensi dan pertimbangan  pada  penelitian  ini.  Reduksi  data  yang  dilakukan  untuk menyaring  dan  menggolongkan  informasi  yang  dianggap  penting  dan  dapat mendukung  penelitian,  penyajian  data  yang  memudahkan  mengambil kesimpulan dan uji keabsahan data menggunakan proses triangulasi. Lokasi dan waktu penelitian ini berada pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Makassar Pettarani.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pembiayaan  Musyarakah  Pada  Bank  Syariah  Indonesia  KCP.  Makassar Pettarani
Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, bank syariah memiliki beberapa prinsip yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah khususnya pada bidang pembiayaan (Ardiani & Yuliani, 2022). Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP.  Makassar  Pettarani  yakni  satu  dari  berbagai  lembaga  keuangan  dimana menawarkan  produk  pembiayaan  kepada  pelanggan  guna  pemenuhan kebutuhan  nasabah  akan  dana.  Salah  satu  akad  yang  dipergunakan  terhadap penerapan  proses  pembiayaan  pada  BSI  KCP.  Makassar  Pettarani  adalah musyarakah, hal ini disampaikan langsung oleh narasumber kami yaitu ibu Nur Afiat Hasyim selaku Manager Marketing Mikro dalam wawancara yang kami lakukan  dengan  beliau  bahwasanya  terdapat  3  segmen  pembiayaan  di  Bank Syariah  Indonesia  KCP.  Makassar  Pettarani  yaitu  pembiayaan  mikro  seperti Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),  mmq  consumer  seperti  BSI  Oto  dan  Griya  serta pembiayaan SME seperti Modal Kerja.
Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus memenuhi beberapa persyaratan dokumen, hal ini juga dikemukakan oleh Ibu Nur Afiat Hasyim.  Syarat-syarat  tersebut  merupakan  bagian  dari  proses  analisa  yang dilakukan  oleh  bank  syariah  untuk  mengindentifikasi  latar  belakang  hingga kemampuan  bayar  nasabah  (Erlindawati,  2019).  Berbagai  persyaratan- persyaratan  dokumen  yang  harus  dipenuhi  oleh  nasabah  apabila  ingin melakukan transaksi pembiayaan, seperti foto kopi KTP, KK, surat nikah atau cerai, NIB, NPWP, slip gaji, rekening koran dan jaminan.

## Manajemen  Risiko  Pembiayaan  Musyarakah  Pada  Bank  Syariah  Indonesia KCP. Makassar Pettarani
Sistem  pengelolaan  risiko  pada  dasarnya  adalah  suatu  prosedur  atau langkah-langkah untuk mengantisipasi atau mengendalikan suatu risiko yang berpotensi  timbul  dikemudian  hari  (Pratama,  2018).  Pengeloalaan  risiko  juga dijelaskan  sebagai  sebagai  serangkaian  prosedur  dan  metodologi  yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu kegiatan usaha  (Nelly  et al., 2022). Pada lembaga keuangan syariah khususnya Bank syariah adalah suatu lembaga yang diharuskan untuk memiliki manajemen risiko yang baik khususnya pada produk pembiayaan yang menggunakan  akad  musyarakah  dikarenakan  pada  sektor  ini  rentan  terjadi risiko-risiko yang kemudian dapat berdampak buruk terhadap bank syariah itu sendiri,  oleh  karena  itu  Bank  syariah  harus  dapat  mengantisipasi  hingga mengendalikan risiko-risiko yang telah atau bahkan berpotensi terjadi (Anita et al.,  2022).  Risiko-risiko  yang  umumnya  terjadi  pada  produk  pembiayaan
musyarakah  bermacam-macam,  mulai  dari  risiko  gagal  bayar,  hingga ketidakjujuran nasabah dalam melaporkan hasil keuntungan usahanya (Sofyan, 2017).  Begitu  juga  yang  terjadi  pada  Bank  Syariah  Indonesia  KCP.  Makassar Pettarani,  seperti  yang  diumgkapkan  oleh  Ibu  Nurafiat  Hasyim,  menurutnya risiko  pembiayaan  yang  terjadi  pada  Bank  Syariah  Indonesia  KCP.  Makassar Pettarani  hampir  sama  dengan  yang  dialami  oleh  bank  pada  umumnya  yaitu kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank.
Seperti  yang  dijelaskan  di  atas  bahwa  di  BSI  KCP.  Makassar  Pettarani memiliki risiko yang terjadi pada proses pembiayaan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah. Risiko seperti ini disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam  mengelola  usaha,  atau  terdapat  faktor-faktor  eksternal  yang  kemudian usaha  yang  dijalankan  oleh  nasabah  mengalami  sebuah  masalah  yang  dapat mempengaruhi  kemampuan  nasabah  untuk  melunasi  kewajibannya  terhadap bank.
Proses manajemen risiko yang dilakukan oleh perbankan syariah penting bagi  untuk  memiliki  suatu  prosedur  tertulis  sebagai  pedoman  dalam menerapkan proses manajemen risiko (Akbar. C et al., 2022). Sementara dalam proses manajemen risiko yang  dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pettarani, mereka memiliki prosedur manajemen risiko yang dinamakan “ Risk Accepten Criteria (RAC) “ disusun oleh divisi manajemen risiko, dimana prosedur inilah yang menajadi acuan dalam melaksanakan proses pembiayaan hingga manajemen risikonya seperti yang dikatakan oleh Bapak Helmi selaku Relasionship  Manager  Small  Medium  Enterprise.  Proses  penetapan  prosedur RAC ini merupakan hasil dari identifikasi risiko-risiko yang berpotensi terjadi, sehingga  bank  menetapkan  langkah-langkah  antisipasi  yang  tertuang  dalam RAC tersebut, yang diklasifikasikan berdasarkan tiap-tiap segmen usahanya.
Berdasarkan  pedoman  yang  telah  dikeluarkan  oleh  OJK,  tahapan pembiayaan terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pra kontrak, masa kontrak dan penyelesaian.  Adapun  Tahapan-tahapan  proses  manajemen  risiko  yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP. Makassar Pettarani yaitu :

## Tahap Pra Kontrak
Proses  manajemen  risiko  harus  dilakukan  sedini  mungkin  untuk mengindentifikasi  dan  mengantisipasi  atau  meminimalisir  risiko-risiko  yang mungkin  terjadi  dikemudian  hari  (Sultoni,  2022).  Bank  Syariah  Indonesia  Kc Pettarani  memulai  langkah  manajemen  risiko  pada  saat  nasabah  mengajukan permintaan  pembiayaan  yang  menggunakan  akad  musyarakah,  bank  akan menganalisa dan mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi sehingga kemudian mengajukan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  nasabah  untuk
mengantisipasi risiko-risiko yang berpotensi terjadi dikemudian hari, mulai dari kelengkapan  surat  izin  usaha,  legalitas  usaha,  laporan  neraca  keuangan,  akta pendirian  usaha  yang  telah  terdaftar  di  Kemenkumham  hingga  persyaratan agunan yang berfungsi sebagai second way out . Analisa laporan keuangan Bank Syariah Indonesia KCP. Makassar Pettarani memiliki divisi keuangan yang akan menganalisa  dan  memverifikasi  laporan  tersebut,  minimal  laporan  keuangan dalam 2 tahun terakhir, serta bulan berjalannya, selain dari pada itu mereka juga meminta  rekening  koran  nasabah  minimal  6  bulan  terakhir.  Pihak  bank  juga mengecek  kontrak-kontrak  historikal  yang  dimiliki  oleh  nasabah  untuk dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  menerima  atau  tidaknya pembiayaan  yang  diajukan  oleh  nasabah.  Semua  hal  tersebut  dikemukakan langsung oleh Bapak Helmi dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan peneliti.
Persyaratan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pihak bank menjadi salah satu tolak ukur apakah pihak bank akan membiayai usaha nasabah atau tidak,  usaha-usaha  yang  memiliki  kelengkapan  dokumen  adalah  usaha  yang yang  memiliki  pendampingan  hukum  dan  memperoleh  keamanan  serta kenyamanan  dalam  menyelenggarakan  usahanya  (Anggraeni,  2021).  Laporan keuangan  juga  menjadi  salah  satu  tolak  ukur  pihak  bank  dalam  menerima permintaan  pembiayaan  nasabah,  sehingga  pihak  bank  menganalisa  terlebih dahulu  neraca  keuangan  nasabah  untuk  memastikan  kemampuan  dalam memnuhi  kewajibannya  kepada  pihak  bank,  dan  menjadi  salah  satu  langkah antisipasi risiko-risiko yang bisa terjadi kedepannya.
Proses persyaratan agunan, BSI Kc. Pettarani memiliki 2 penilaian, yang pertama  adalah  nilai  pembiayaan  yang  di  tentukan  oleh  seberapa  besar  nilai agunan yang dimiliki oleh nasabah, contoh kasusnya ketika nasabah memiliki tanah dan mengajukan permintaan pembiayaan musyarakah maka pihak bank terlebih  dahulu  menganalisa  nilai  pasar  dari  tanah  yang  dijadikan  sebagai agunan  tersebut  kemudian  menetapkan  80%  dari  nilai  pasar  agunan  tersebut dapat di cairkan sebagai pembiayaan untuk nasabah, yang kedua adalah nilai agunan  yang  ditentukan  oleh  seberapa  besar  permintaan  pembiayaan musyarakah  yang  diajukan  oleh  nasabah,  contoh  kasusnya  ketika  nasabah membutuhkan pembiayaan sebesar 1M, maka nilai agunan yang bisa digunakan nasabah untuk mencairkan pembiayaan tersebut adalah minial 125% dari nilai pinjaman yang di ingikan.

## Masa Kontrak
Proses  pengawasan  dalam  manajemen  risiko  sangat  penting  dengan tujuan  agar  pihak  bank  dapat  melakukan  kontrol  dan  pengendalian  terhadap
risiko  yang  mungkin  saja  terjadi  selama  proses  masa  pembiayaan  sedang berlangsung (Rusdan, 2017). Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan  Bapak  Helmi,  Bank  Syariah  Indonesia  KCP.  Makassar  Pettarani menerapkan  proses  manajemen  risiko  yang  dilakukan  dalam  bentuk pengawasan-pengawasan  terhadap  usaha  nasabah  yang  sedang  berjalan,. Beberapa  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  yaitu, mewajibkan nasabah untuk melaporkan proses kegiatan usahanya setiap awal bulan khususnya dalam pelaporan keuangan, dimana jangka waktu pelaporan ini adalah satukali dalam sebulan
Laporan teresebut akan menunjukkan bagaimana kondisi usaha nasabah dalam satu bulan terakhir, pihak bank akan menilai dari penjelasan dan laporan yang diberikan oleh nasabah apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah dalam kondisi yang baik atau sedang mengalami masalah, hal ini sangat penting untuk mengendalikan dan mengontrol segala kemungkinan risiko yang dapat terjadi sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif sedini mungkin.
Ketika  terindikasi  atau  usaha  yang  dikelola  oleh  nasabah  sedang mengalami  masalah  seperti  mungkin  pendapatannya  menurun  atau  dibawah dari proyeksi yang telah dianalisa oleh pihak bank maka langkah yang dilakukan oleh pihak bank adalah memberikan peringatan kepada nasabah sesuai dengan aturan administrasi yang berlaku dan kemudian melakukan peninjauan ulang terhadap usaha dan kemampuan bayar nasabah hingga merestruktur kembali pembiayaan nasabah untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oeh nasabah.  Restrukturisasi  merupakan  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  oleh perbankan  terhadap  kegiatan  pembiayaan  (Fauziah,  2018).  Setelah  tahap restruktur tersebut maka pihak bank akan memberikan kode BI kepada nasabah bahwa nasabah telah dilakukan restruktur terhadap pembiayaannya, dan hal ini yang  kemudian  akan  berfungsi  sebagai  warning  bagi  bank-bank  lain  apabila nasabah dikemudian hari mengajukan pembiayaan di bank-bank tersebut.
Selama  proses    tersebut  bank  dalam  memberikan  peringatan menggunakan  metode  SP  1  hingga  SP  3,  yang  dimana  ketika  SP  3  telah dikeluarkan dan proses restrukturisasi kembali usaha nasabah sudah tidak dapat menjadi solusi untuk dapat memenuhi kewajiban nasabah terhadap pihak bank maka jalan satu-satunya adalah menggunakan agunan yang berfungsi sebagai second way out, untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank, seperti yang dikatakan oleh Bapak Helmi.

## Tahap Penyelesaian
Proses  akhir  dari  pembiayaan  nasabah  bank  syariah  harus  memiliki prosedur dan mekanisme yang jelas agar dikemudian hari tidak menimbulkan
suatu masalah. Pada proses ini Bank Syariah Indonesia Kc. Pettarani memiliki beberapa tahapan mulai dari proses pelelangan agunan hingga pembagian nilai dari  agunan  itu  sendiri  berdasarkan  apa  yang  dijelaskan  oleh  Bapak  Helmi. Setelah proses restrukturisasi pembiayaan nasabah tidak lagi menjadi solusi dari masalah  yang  terjadi  maka  pihak  bank  kemudian  akan  memutuskan  langkah selanjutnya  dari  proses  pembiayaan  yang  di  jalankan  oleh  nasabah,  namun terlebih dahulu pihak bank akan mengkomunikasikan kepada nasabah bahwa restrukturisasi  sudah  tidak  bisa  lagi  dilakukan,  sehingga  mereka  harus mengambil jalan terakhir untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank, yaitu melelang agunan yang telah dijaminkan oleh nasabah.
Pada  saat  sudah  tidak  ada  jalan  lain  lagi  selain  bank  harus  melelang agunan  dari  nasabah  maka  pihak  bank  terlebih  dahulu  mengkomunikasikan apakah nasabah memiliki aset lain yang nilainya bisa untuk melunasi kewajiban nasabah  dan  kemudian  barang  tersebut  bisa  menggantikan  agunan  yang digunakan  pada  awal  pembiayaan  karena  pertimbangannya  jaminan    atau agunan  yang  diberikan  pada  saat  proses  pengajuan  pembiayaan  adalah  aset penting  seperti  rumah  tinggal,  maka  dari  itu  selagi  belum  masuk  tahap pelelangan,  nasabah  boleh  menukar  agunannya  dengan  syarat  nilainya  dapat menutupi sisa kewajibannya kepada pihak bank. Ketika memasuki tahap lelang biasanya tidak dilakukan sekali karena ketika di tahap lelang pertama itu adalah nilai  wajar  dari  aset  atau  harga  pasar  pada  saat  itu,  dan  ketika  pada  lelang pertama masih belum ada timbul penawaran, maka di tahap lelang kedua nilai dari  aset  tersebut  diturunkan  dan  hal  ini  di  komunikasikan  terlebih  dahulu kepada nasabah, dan begitu seterusnya, hingga aset tersebut terjual, dan ketika ternyata  nilai  dari  aset  tersebut  memiliki  selisih  lebih  dari  kewajiban  nasabah terhadap bank, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka adapun kesimpulan  dalam  penelitian  bahwa,  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  KCP. Makassar Pettarani telah menerapkan proses manajemen risiko mulai dari tahap pra  kontrak  seperti  mengidentifikasi  dan  melakukan  pencegahan  atas  risiko- risiko yang berpotensi terjadi dikemudian hari, masa kontrak seperti melakukan pengawasan  dan  kontrol  terhadap  usaha  nasabah  serta  membantu  mengatasi masalah-masalah  yang  akan  berdampak  pada  kemampuan  bayar  nasabah, hingga tahap akhir atau penyelesaian kontrak yang dilakukan secara hati-hati dan penuh komunikasi untuk menghindari kesalahan informasi yang mungkin dapat  terjadi,  yang  dimana  hal  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  untuk
mengendalikan  risiko-risiko  yang  mungkin  telah  dan  akan  terjadi.  BSI  KCP. Makassar Pettarani, sehingga proses pembiayaan  dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Suhaimi,  M.A.  (2021).  Studi  Manajeman  Risiko  Pada  Bank  Syariah Indonesia (Bsi). Jurnal Manajemen Risiko, 2(I), 73–78.
Akbar. C, Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah. Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 51– 56.
Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Jurnal Hukum, 1(No. 1), h. 79.
Anita, Hanif, & Angraeni, E. (2022). Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Empiris Pada Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung ). 8(03), 3721–3727.
Ardiani,  N.,  &  Yuliani,  M.  (2022).  Sharia  Compliance  Contracts  Of  Muamalat Bank  Fund  Distribution  Products  Aqad  Syarah  Compliance  Produk Penyaluran Dana Bank Muamalat. 6(2), 124–132.
Dewi, M., & Hernawati, C. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  Tentang  Perbankan  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Kartu Kredit. Scientia Regendi, I(Agustus), 32.
Erlindawati. (2019). Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah. 82–97.
Fauziah,  N.  D.  (2018).  Restrukturisasi  Sebagai  Salah  Satu  Upaya  Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.  Al-’`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, 3(3), 168–178.
Ihsan, N. (2016). Akad bank Syariah. Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, 50(No.
2), h. 29.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  (2009).  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan no. 106. Salemba Empat.
Karim,  A.  (2008).  Bank  Islam :  Analisis  Fiqih  dan  keuangan  (p.  98).  PT. Rajagrafindo Persada.
Katman, M. N., & Indrawati, R. (2020). Penerapan dan Kendala Akuntansi Akad Mudharabah  Pada  Pembiayaan  Perbankan  Syariah  Berdasarkan  Psak 105. Studi of Scientic and Behavioral Management, 1(No. 3), h. 71.
Kristianti, D. S. (2015). Rekonstruksi Dual Banking System: Keberadaan Prinsip- Prinsip Syariah Perbankan Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional. Veritas et Justitia, 1(2), 329.
Lokobal,  A.  (2014).  Manajemen  Risiko  Pada  Perusahaan  Jasa  Pelaksana Konstruksi di Provinsi Papua. Jurnal Ilmiah Media Engineering, 4(2), h.
2.
Maros, H., & Juniar, S. (2016). Manajem en Risiko Pembiayaan (Studi Kasus pada Pembiayaan  Musyarakah  Mutanaqishah  di  Bank  Muamalat  Indonesia Cabang Malang). 1–23.
Maruta,  H.  (2016).  Akad  Mudharabah,  Musyarakah  dan  Murbahah  Serta Aplikasinya dalam Masyarakat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 5(No. 2), h.
85.
Mukhlis  dan  Siti  Fauziah.  (2015).  Mudharabah,  murabahah  dan  musyarakah pengaruhnya terhadap laba bersih BUS di Indonesia. Jurnal Islaminomic, 6(No. 2), h. 122.
Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur  . Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(4), 918–930.
Pratama, R. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus  Pada  Bank  Muamalat  &  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Kota Ternate). Jurnal Mitra Manajemen, 2(6), 597–609.
Rusdan. (2017). Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah.
Santoso, Y. W. (2018). Penyebab Krisis Finansial Global tahun 2008 : Kegagalan Financial Development Dalam Mendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi. Jurnal Hubungan Internasional, 11(1).
Sofyan,  S.  (2017).  Analisis  Penerapan  Manajemen  Risiko  Pembiayaan  Pada Lembaga Pembiayaan Syariah. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 11(2), 359–390.
Sultoni, H. (2022). Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Di Indonesia. At Tujjar, 10(01), 48–68.
Supriadi,  S.,  &  Ismawati,  I.  (2020).  Implementasi  Prinsip-Prinsip  Perbankan Syariah  untuk  Mempertahankan  Loyalitas  Nasabah.  Jurnal  Hukum
Ekonomi Syariah, 3(1), h. 8.
Ulpah,  M.,  Syariah,  M.,  &  Agustus,  V.  N.  (2022).  Manajemen  Risiko  Akad Murabahah Produk Pembiayaan BNI Oto IB Hasanah di BSI Tangerang 2 Pada Masa Pandemi Covid-19. 5(2), 70–82.
Usanti,  T.  P.  (2018).  Pengelolaan  Risiko  Pembiayaan  di  Bank  Syariah.  Jurnal Hukum, 3(2), h. 412.
Yasa, W., Dharma, S., & Sudipta, K. (2013). Manajemen Risiko Operasional dan Pemeliharaan TPA Regional Bangli. Jurnal Spektran, 1(2), h. 3.