INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 8270-8280 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Efektivitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Provinsi Sumatera Utara
Tari Rizkya Fona 1 ✉ , M. Ridwan 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : Taryrizkyafona01@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pelayanan  terpadu  satu  pintu  merupakan  tindakan  pengaturan  perizinan  dan  nonperizinan  yang ditugaskan atau ditunjuk oleh tenaga ahli dari suatu lembaga atau kantor yang mempunyai tenaga ahli perizinan  dan  nonperizinan  mulai  dari  penyelenggara  permohonan  sampai  dengan  penyelenggara penerbitan  laporan  yang  dilaksanakan  dalam  satu  kesatuan.  Penelusuran  ini  bertujuan  untuk mengetahui seberapa layak manfaat pembuatan SIUP dan bagian mana dari DPMPTSP Wilayah Sumut dalam  melakukan  sosialisasi.  Penelusuran  ini  diyakini  dapat  memperluas  pemahaman  masyarakat mengenai  proses  dan  tahapan  yang  harus  dipersiapkan  untuk  membuat  surat  izin  usaha  .  Teknik penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dapat  berupa  strategi  subjektif  ekspresif  kualitatif, berupa informasi spesifik dalam kerangka kata-kata yang sesuai dengan ciri-ciri pendekatan subjektif. Kualitatif  adalah  mengumpulkan  informasi  penting  dan  tambahan  melalui  persepsi,  wawancara  dan dokumentasi. Dari penelusuran diketahui bahwa perhitungan yang dapat mempermudah SIUP adalah karena masyarakat yang ingin mengajukan permohonan perdagangan diperbolehkan untuk menyusun catatan lengkap dan melihat cara atau strategi pembuatan SIUP. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa SIUP merupakan surat sah perdagangan yang berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan, melakukan,  mengawasi  dan  mendistribusikan  kegiatan  perdagangan  di  lingkungan  bursa  terhadap pelaksanaan perdagangan secara sengaja. Kemudian setelah UU Cipta Kerja disahkan, izin perdagangan berubah dari izin perdagangan berbasis izin menjadi izin perdagangan berbasis risiko.
Keywods : surat izin usaha,perizinan,pelayanan

## Abstract
One-stop integrated services are licensing and non-licensing regulatory actions that are assigned or appointed by experts from an institution or office that has licensing and non-licensing experts starting from the application organizer to the report publication organizer which is carried out in one unit. This search aims to find out how feasible the benefits of making a SIUP are and what part of the North Sumatra Regional DPMPTSP is involved in conducting socialization. It is believed that this investigation can broaden the public's understanding of the process and stages that must be prepared to make a business license. The research technique used in this research can be a subjective expressive qualitative strategy,  in  the  form  of  specific  information  in  terms  of words  that  match the  characteristics  of  a subjective  approach.  Qualitative  is  collecting  important  and  additional  information  through perception, interviews and documentation. From research it is known that the calculations that can make SIUP easier are because people who want to submit trade applications are allowed to compile complete records and see the method or strategy for making SIUP. The conclusion of this research explains that a SIUP is a legal trading document which functions as a tool to coordinate, carry out, supervise  and  distribute  trading  activities  in  the  stock  exchange  environment  for  the  deliberate implementation of trade. Then after the Job Creation Law was passed, trade permits changed from permit-based trade permits to risk-based trade permits Keywods : business permits, permits, services

## PENDAHULUAN
Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah. Pemerintah berkedudukan  sebagai  lembaga  yang  wajib  memberikan  atau  memenuhi  kebutuhan masyarakat. Pada hakekatnya pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat dan tidak dapat  untuk  melayani  dirinya  sendiri,  tetapi  untuk  melayani  masyarakat  serta  dapat menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  setiap  anggota  masyarakat  mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama.
Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non  perizinan  yang  mendapat  pendelegasian  atau  pelimpahan  kewewenangan  dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan dimulai dari proses tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara memiliki jenis perizinan seperti SIUP (surat izin usaha perdagangan) untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Hal tersebut termasuk dalam Peraturan Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  77/M-DAG/PER/12/2013.  Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi  Perusahaan  Perdagangan,  yang  menjelaskan  bahwa  dalam  rangka  memberikan kemudahan  bagi  perusahaan  perdagangan  untuk  memulai  usaha,  perlu  mempersingkat
pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.
Paradigma pelayanan terpadu satu pintu yang dinilai lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya, selama ini diterapkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan pada pelaksanaan prosedur pelayanan penerbitan  izin  yang  masih  melewati  batas  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah berupaya meningkatkan standar pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
Masyarakat  selalu  mengharapkan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  dari  para birokrat,  padahal  harapan  tersebut  sering  kali  tidak  terpenuhi  karena  secara  historis, pelayanan  publik  sangat  melelahkan,  mahal,  lamban,  dan  berbelit-belit.  Hal  seperti  itu sering terjadi karena masyarakat masih mementingkan pihak yang melayani dibandingkan pihak  yang  dilayani.  DPMPTSP  Provinsi  Sumatera  Utara  yang  mempunyai  tugas  dan tanggung jawab penerbitan izin di Sumatera Utara harus mempertimbangkan pelayanan perizinan. Penerapan layanan perizinan masih menemui sejumlah tantangan. Hal ini terjadi akibat adanya sejumlah tantangan yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya oleh penyedia layanan perizinan, sehingga menghambat pemberian layanan di DPMPTSP Sumatera Utara.
Hal  inilah  yang  dapat  penulis  jadikan  fokus  dalam  mengangkat  judul  “Efektifitas Pelayanan Pembuatan Perizinan Berusaha Pada Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu  (SIUP)  Provinsi  Sumatera  Utara”  berdasarkan  uraian  permasalahan  yang  diangkat diatas mengenai pelayanan padaDPMPTSP Provinsi Sumatera Utara.

## KAJIAN TEORI

## Teori Pelayanan
Secara singkat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau pelayanan untuk memenuhi  kebutuhan  individu,  masyarakat,  atau  organisasi  lain  yang  berkepentingan dengan organisasi tersebut, sesuai dengan kebijakan dan prosedur mendasar yang telah ditetapkan dan dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan.   Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus mempunyai standar yang dapat dijadikan  acuan  dan  pedoman.  Standar  pelayanan  publik  harus  disosialisasikan  atau dipublikasikan  agar  masyarakat  mengetahui  prosedur  dan  jenis  pelayanan  publik  yang ditawarkan dan ditetapkan.
Mulyadi berpendapat bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan publik, penting untuk  fokus  pada  elemen  layanan  seperti  prosedur,  terutama  yang  terstandarisasi  bagi penyedia dan penerima layanan, seperti formulir pengaduan, dan memiliki jangka waktu
tertentu. sejak permohonan diajukan hingga selesainya layanan, seperti pengaduan. Dalam hal ini biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya telah ditetapkan dalam proses penyedia layanan  sehingga  hasil  layanan  yang  diterima  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan, dan penyedia layanan publik harus menyediakan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan tingkat kualitas pelayanan public.
Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan kerjasama antara lembaga pelayanan atau penyedia  layanan  dengan masyarakat sebagai pelanggan yang  berkeinginan untuk menerima  pelayanan  publik  yang  sebesar-besarnya.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk memperhatikan hal-hal berikut ketika memberikan pelayanan publik:
1.  Untuk  melayani  kepentingan  masyarakat,    pelayanan  publik  harus  mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan dirinya sendiri atau kelompok lain.
2.  Kepastian  hukum  menjamin  terwujudnya  hak  dan  kewajiban  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga hak dan kewajiban tersebut terlihat jelas.
3.  Persamaan  hak  berarti  tidak  ada  pembedaan  dalam  pemberian  layanan  publik berdasarkan suku, ras, agama, kelas, gender, atau kedudukan ekonomi.
4.  Keseimbangan  yang  tepat  antara  hak  dan  tanggung  jawab  sangat  penting  dalam pelayanan  publik,  karena  baik  penyedia  layanan  maupun  pengguna  layanan  wajib memenuhi komitmen mereka.
5. Profesionalisme, dimana penyelenggara pelayanan publik wajib memiliki  keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

## Pelayanan Satu Pintu
Salah  satu  inisiatif  pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik, khususnya  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  perizinan,  adalah  dengan  tersedianya pelayanan  terpadu  satu  pintu.  Kepedulian  pemerintah  terhadap  dunia  usaha  dan ketidakpuasan pengusaha terhadap prosedur perizinan dan pelayanan investasi tercermin dalam  pelayanan  terpadu  satu  pintu.  Ketidakpuasan  muncul  karena  rumitnya  prosedur perizinan, lamanya, dan kurangnya transparansi, yang dapat membuat biaya menjadi terlalu tinggi dan menyulitkan pemilik usaha.
Berdasarkan  Pasal  14  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dibuat standar pelayanan publik pelayanan terpadu satu pintu yang mencakup unsur-unsur seperti: landasan hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur/standar operasional prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk jasa dan prasarana.
Tugas dan tanggung jawab setiap bagian pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Prizinan Terpadu Satu Pintu  Prov. Sumatera Utara
1. Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Daerah Provinsi serta menangani permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang berada di wilayah Provinsi.
2. Tugas yang dilaksanakan oleh Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:
a) Membuat  kebijakan,  kampanye,  layanan,  pengendalian,  data  investasi,  dan informasi dan menerapkan perizinan terpadu sesuai dengan peninjauannya;
b) pelaksanaan perizinan terpadu sesuai ruang lingkupnya dan pelaksanaan kebijakan, promosi, pelayanan,  pengendalian  pelaksanaan,  data, dan  informasi penanaman modal dan perizinan;
c) pelaksanaan  perizinan  terpadu  sesuai  ruang  lingkupnya,  pelaksanaan pengendalian,  pelaksanaan  data  dan  informasi  investasi,  dan  pelaksanaan pengkajian pembangunan dan promosi ;
d) menyelenggarakan pengelolaan pembangunan iklim, pemasarannya, pelayanannya,  pengawasan  pelaksanaannya,  data  dan  informasi  penanaman modal, serta penyelenggaraan perizinan terpadu sesuai dengan mandatnya;
e) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tambahan yang dibebankan oleh Gubernur
3. Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu mempunyai beberapa uraian tugas :
a) menyelenggarakan pelatihan karyawan dalam Layanan;
b) memberikan arahan dan bimbingan kepada pejabat struktural di Dinas;
c) mengikuti  persyaratan  perundang-undangan  saat  mengambil  keputusan, merencanakan,  dan  melaksanakan  program  Perencanaan  Pembangunan, Promosi, Pengawasan dan Pengendalian, Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam, dan Pelayanan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial;
d) melaksanakan  penetapan  norma,  aturan,  pedoman,  dan  kriteria  pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
e) mengelola pengambilan keputusan Tim Teknis sesuai dengan persyaratan hukum;
f) memantau dan mengatur pelaksanaan penanaman modal, infrastruktur, layanan perizinan ekonomi dan sosial,  dan  perizinan sumber daya alam sesuai  dengan persyaratan peraturan perundang-undangan;
g) mengoordinasikan pelatihan, penjangkauan, pemantauan, dan perizinan;
h) melakukan  upaya  untuk  memperluas  keterlibatan  masyarakat,  lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam pemberdayaan proses perizinan;
i) mengembangkan fasilitas dan jaringan kerja  sama  di bidang  Perencanaan dan Pembangunan secara terpadu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
j) melakukan pemberian izin dan pemberian rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k) menawarkan  layanan  untuk  semua  jenis  izin  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
l) mengoordinasikan dan mengevaluasi pelayanan perizinan terpadu pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
m) melakukan  penelitian  untuk  pemberian  izin  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan;
n) mengatur  kesejahteraan  pegawai  dalam  menjalankan  tanggung  jawab  dan fungsinya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
o) menawarkan  insentif  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pada  Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
p) mengatur kesejahteraan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
q) memberikan  motivasi  terhadap  tanggung  jawab  dan  fungsi  Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
r) melakukan  pembicaraan  tentang  penerbitan  izin  sesuai  dengan  standar  yang berlaku;
s) melakukan  penelitian  dan  pengembangan  kelompok  jabatan  fungsional  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
t) menangani  pengaduan  di  sektor  perizinan  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan;
u) melakukan sosialisasi pemberdayaan kapasitas perizinan sesuai standar yang telah ditetapkan;
v) menyiapkan evaluasi pegawai sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
w) melakukan  penilaian  kinerja  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

## Pelayanan Pembuatan SIUP
Legalitas suatu organisasi yang dikenal dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berfungsi sebagai alat untuk membimbing, mengembangkan, mengatur, dan menerbitkan kegiatan usaha di bidang perdagangan agar dapat menyelenggarakan usaha secara tertib. Izin Usaha Perdagangan berfungsi untuk melindungi organisasi yang menjalankan usahanya secara  jujur  dan  terbuka,  mendukung  dunia  usaha  dan  organisasi  segala  ukuran  guna menumbuhkan iklim usaha yang positif dan tertib sehingga meningkatkan pelayanan publik di bidang perizinan.
Ternyata  SIUP  hadir  dalam  berbagai  bentuk.  Ini  dikategorikan  berdasarkan berdasarkan jumlah kekayaan modal yang dimiliki perusahaan atau pemilik bisnis, jenis-jenis ini ada dalam kategori. Kategori Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) antara lain sebagai berikut:
1. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP).
Perusahaan dagang yang mempunyai kekayaan bersih dan jumlah modal sampai dengan Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah),  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat perusahaan berada, berhak mengajukan permohonan izin usaha perdagangan kecil.
2. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP).
Yang dimaksud dengan SIUP menengah adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan dagang yang mempunyai jumlah modal dan kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah s/d) Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha itu berada.
3. Izin SIUP untuk usaha perdagangan besar.
Pelaku usaha perdagangan wajib memiliki SIUP yang besar apabila mempunyai kekayaan bersih dan jumlah modal di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai lokasi perusahaan.
Alur  Online  Single  Submission  (OSS)  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik sebagai berikut:
1. Pelaku usaha masuk ke laman OSS, mengisi formulir pendaftaran, memilih jenis identitas (KTP/Password), lalu memberikan informasi lainnya.
2. Tautan langsung kriteria aktivasi OSS akan dicantumkan dalam email yang dikirimkan kepada pelaku usaha.
3. Pelaku usaha mengaktivasi akun OSS dan akan menerima email berisi
username dan password
4. Masyarakat sebagai pelaku usaha melakukan login dan dapat memulai usaha.
Jika pada menu permohonan usaha belum ada data akta, maka pelaku usaha diharapkan
melakukan perekaman data akta
5.  Pelaku  usaha  memiliki  akta  yang  akan  digunakan  untuk  pengajuan,  aplikasi  akan menampilkan data AHU dan pelaku usaha diharapkan untuk mengisi NPWP
6.    Pelaku  usaha  memilih  KBLI  (2  digit  awal  sesuai  dengan  yang  diajukan  saat perekaman/sesuai  dengan  AHU)  pelaku  usaha  melengkapi  data  sesuai  dengan  yang dibutuhkan
8.  Pelaku  usaha  menyatakan  bahwa  data  yang  diisi  benar  dan  dapat dipertanggungjawabkan. Jika sudah, maka OSS akan menerbitkan NIB
9. Pelaku usaha menyanggupi komitmen izin usaha seperti izin lokasi, izin lingkungan dll.
Jika sudah maka OSS akan menerbitkan izin usaha
10. Pelaku usaha menyanggupi komitmen izin komersial yang sesuai dengan kegiatan usaha & produk. Jika sudah OSS akan menerbitkan izin komersial/operasional

## METODE PENELITIAN
Penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam publikasi ini. Dalam penelitian kualitatif, informasi, justifikasi, dan temuan observasi  adalah  data  yang  dikumpulkan.  Untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih dalam  dan  menyeluruh  mengenai  hasil  observasi  yang  melandasi  informasi  pada  saat interaksi di lapangan, maka hasil observasi dalam penelitian kualitatif tidak disajikan dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk kata-kata sesuai dengan ciri-ciri pendekatan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Pelayanan Pembuatan SIUP di DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara.
Indikator efektivitas dalam jurnal ini menunjukkan bahwa suatu tujuan dilaksanakan untuk memberikan hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti melihat efisiensi pelayanan pembuatan SIUP di DPMPTSP  Sumut.  Legalitas  suatu  organisasi  yang  dikenal  dengan  Surat  Izin  Usaha Perdagangan  (SIUP)  berfungsi  sebagai  alat  untuk  membimbing,  mengembangkan, mengatur,  dan  menerbitkan  kegiatan  usaha  di  bidang  perdagangan  agar  dapat menyelenggarakan  usaha  secara  tertib.  Dengan  bantuan  aplikasi  SIMPADU  mandiri (terintegrasi sistem), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut memiliki situs pendaftaran izin online atau model pelayanan publik melalui sistem OSS (online single submission) atau melalui website https: //dpmptsp.sumutprov.go.id.
Dengan  menggunakan  Online  Single  Submission  (OSS)  dan  program  mandiri
SIMPADU  (sistem  informasi  pelayanan  manajemen  terpadu),  DPMPTSP  Sumut  dapat mengurus  perizinan  berusaha  lebih  cepat,  efisien,  dan  lebih  dipercaya  masyarakat. Berdasarkan perbincangan dengan Sekretaris DPMPTSP Sumut,
Melalui  teknik  sosialisasi  verbal  dan  nonverbal  seperti  pemasangan  spanduk  dan baliho di tempat kerja serta pembagian brosur pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan dua kali dalam setahun di Kota Medan, DPMPTSP telah meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, informasi mengenai pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemilik perusahaan, salah satu informan, berupaya untuk menegaskan hal-hal berikut:
DPMPTSP  telah  memberikan  fasilitas  yang  baik  berupa  pelayanan  perizinan berusaha, antara lain tersedianya ruangan yang nyaman, alur pelayanan sesuai prosedur, dan  tersedianya  teknologi  informasi  seperti  komputer  dan  sistem  SIMPADU  yang  dapat membantu  masyarakat  umum  dalam  pengurusan  izin  usaha.  .  Bahkan  pengurusan  izin perusahaan  pun  bisa  dilakukan  secara  online  dengan  cepat.  Masyarakat  yang  ingin mengajukan izin usaha harus tiba terlebih dahulu di kantor DPMPTSP dengan membawa semua dokumen yang diperlukan. Kemudian, dengan tersedianya sistem OSS pada tahun 2018, maka masyarakat dapat lebih mudah dalam mengajukan izin usaha. Masyarakat tetap bisa mengurus perizinan usaha risiko rendah di dalam negeri karena industri tersebut hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha.

## SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1.  Legalitas  suatu  organisasi  yang  dikenal  dengan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP) berfungsi  sebagai  alat  untuk  membimbing,  mengembangkan,  mengatur,  dan menerbitkan  kegiatan  usaha  di  bidang  perdagangan  agar  dapat  menyelenggarakan usaha  secara  tertib.  Dengan  bantuan  aplikasi  mandiri  SIMPADU  (sistem  informasi pengelolaan pelayanan terpadu), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut menerapkan  situs  pendaftaran perizinan  secara online atau model pelayanan publik melalui sistem OSS (online single submission) atau melalui sistem OSS (online  single  submission).  website  https://dpmptsp.sumutprov.go.id.  Website  ini berfungsi  sebagai  tempat  pendaftaran  izin  dan  pengaduan  masyarakat.  Perizinan berusaha bergeser dari berbasis izin menjadi berbasis risiko seiring dengan berlakunya Cipta Kerja.
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Sumatera Utara menawarkan mekanisme  layanan  yang  efektif  untuk  mendapatkan  izin.  Namun,  tantangan  seperti
pemadaman  jaringan  muncul  selama  proses  pembuatan  surat,  sehingga  menunda pembuatan izin perusahaan. Selain itu, keterlambatan proses penerbitan izin usaha juga mungkin disebabkan oleh kurangnya kesiapan masyarakat dalam mengurus dokumen dalam prosedur perizinan perusahaan.
3.  Program  sosialisasi  DPMPTSP  Sumatera  Utara  belum  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini disebabkan karena belum tuntasnya role play DPMPTSP Sumatera Utara hingga saat ini. Hal  ini  terlihat  dari  belum  adanya  kesadaran  masyarakat  terhadap  adanya  kegiatan sosialisasi,  terutama  pada  warga  yang  berada  di  tempat  yang  jauh.  Pemahaman masyarakat terhadap sosialisasi menjadi penghambat pemahaman masyarakat terhadap izin  yang  diminta.  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  telah  melakukan  sejumlah tindakan untuk meningkatkan standar pelayanan publik. Peningkatan standar pelayanan publik di DPMPTSP.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, Dwiyanto. 2002. Reformasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
Didit, Sinambela. 2006. Reformasih Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi,
Jakarta: BumiAksara.
Fatoni,  Abdurrahman.  2009.  Metodologi  Penelitian  dan  Teknik  Penyusunan  Tesis. Jakarta:PTRineka Cipta.
Firman,  Firdaus.  2012.Analisis  Kualitas  Pelayanan  Perizinan  Surat  Izin  Usaha PerdaganganPadaKantor Pelayanan Umum Dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan. Jakarta: TesisFakultasEkonomiUniversitas Indonesia.
Huberman, Miles. 2005. Qualitative Data Analysic.Jakarta:UIPress.
Idianto, Nur. 2004. Metode Penelitian Praktis. Jakarta: PT Bina Ilmu.
Keller, Philip. 2008. Manajemen Pemasaran Edisi Ketiga Belas. Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo. 2002. Akuntabilitas Sektor Pubik. Yogyakarta: Andi Offset.
M, Patton. 1990.Qualitative Evaluation dan Research Methods. London: Sage Publication.
Mulyadi, Deddy. 2016. Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik. Cetakan I, Bandung: Alfabeta.
P, Spradley. 2012. Metode Etnografi. Yogyakarta: Wacana.
Purwanto, Erwan. 2017. Pelayanan Publik: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS.
Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Ramdani, Ari. 2022. Good Governance Dalam Pelayanan Publik. Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA.
Rexi, Moleong. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya. Richard, M. Strees. 1985.Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D. Bandung:
Alfabeta.
Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama.
Suryabrata,  Sumadi.  2008.Metodologi  Penelitian.  Jakarta:  Rajawali  Grafindo.  Tjiptono,
Fandy. 2008.Service Management: Mewujudkan Pelayanan Prima.
Yogyakarta: Andi.
Umam, Khaerul. 2015. Perilaku Organisasi. Bandung: Pustaka Setia.
Umar,  Husein.  2014.  Metode  Penelitian  untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Gary  Jonathan  Mingkid.  2017.Efekivitas  Penggunaan  Dana  Desa  Dalam PeningkatanPembangunan,Jurnal Jurusan Pemerintahan, Volume 2 No. 2.
Lumi, Bill. 2017. Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan). Jurnal Eksekutif, Vol 1, No. 1.
Mansur  Sastrio,  Abdul  Rahim.  2017.  Kualitas  Pelayanan  Pembuatan  Surat  Izin UsahaPerdagangan  (SIUP)  Pada  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu.  Jurnal Katalogis.Vol.5 No.11,November 23.