## REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME 1

## Josefhin Mareta
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Jalan H.R Rasuna Said Kavling 4-5 Jakarta Selatan josefhin@gmail.com

## Abstract
The use of  hardness  does  not  really  conquer the  terrorism so that deradicalization required to change  the  radical  thinking  of  the  perpetrators.  The  obstacles  of  deradicalization  as uncooperative  prisoners  and  lack  of  support  facilities.  This  research  is  important  to  know  the parameters  of  the  success  deradicalization  are  needed  in  order  to  strengthen  and  evaluate  the rehabilitation  of  terrorist  prisoners.  This  research  used  qualitative  research  method  by collecting  primary  and  secondary  data.  The  results  of  the  study  illustrate  terrorism  as  an individual issue requiring special coaching according to individual guidance principles, and the stages  of  terrorism  prisoners  rehabilitation.  The  effective  implementation  of  rehabilitation requires  the  participation  of  prisoners  and  facilitators,  the  availability  of  procedures  and coaching modules, and evaluation of successful rehabilitation of terrorist prisoners.

## Keywords : Deradicalization, Rehabilitation, Prisoners, Terrorism

## Abstrak
Penggunaan  kekerasan  dalam  menangani  terorisme  tidak  benar-benar  berhasil  menyelesaikan permasalahan  terorisme  hingga  ke  akarnya  sehingga  diperlukan  upaya  mengubah  pemikiran radikal  para  pelaku  dengan  melakukan  deradikalisasi.  Deradikalisasi  narapidana  terorisme memiliki berbagai hambatan diantaranya narapidana yang tidak kooperatif dan kurangnya sarana pendukung.  Parameter  keberhasilan  deradikalisasi  diperlukan  dalam  rangka  memperkuat  dan mengevaluasi  hasil  rehabilitasi  narapidana  terorisme  sehingga  penelitian  ini  penting  untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer  dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  menggambarkan  terorisme  sebagai  permasalahan individual  yang  membutuhkan  pembinaan  khusus  sesuai  prinsip  individual  pembinaan,  dan tahapan  dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  narapidana  terorisme  sehingga  dalam  pelaksanaan rehabilitasi  yang  efektif  diperlukan  partisipasi  narapidana  dan  fasilitator,  ketersediaan  prosedur dan modul pembinaan, serta evaluasi keberhasilan rehabilitasi narapidana terorisme.
Kata Kunci : Deradikalisasi, Rehabilitasi, Narapidana, Terorisme
1 Tulisan  ini  adalah  hasil  penelitian  di  tahun  2016  yang  didanai  oleh  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPH.1-UM.02.07-173.

## A. Pendahuluan
Pergerakan  terorisme  yang  meluas  di seluruh dunia merupakan bukti nyata bahwa organisasi  teroris  senantiasa  berkembang dan  beradaptasi  dengan  fenomena  yang terjadi  secara  global.  Salahuddin  Wahid mengatakan bahwa terorisme dapat dilakukan  dengan  berbagai  motivasi,  yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan  untuk  membebaskan  diri  dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan tertentu (Ali, 2012). Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk memberikan landasan  hukum  yang  kuat  dan  kepastian hukum  dalam  mengatasi  permasalahan tindak pidana terorisme, namun pelaksanaan undang-undang ini belum mampu memberikan  hasil  yang  maksimal.  Setelah diundangkan  pada  tahun  2003,  sejumlah teror  masih  terjadi  di  Indonesia,  seperti peristiwa  pemboman  di  kantor  Kedutaan Besar  Australia  di  Jakarta  pada  tanggal  9 September  2004;  Bali  pada  tanggal  1 Oktober  2005;  Hotel  JW  Marriott  dan  Ritz Carlton  Jakarta  tanggal  17  Juli  2009;  GBIS Solo  tanggal  25  September  2011;  dan Sarinah  Jakarta  pada  tanggal  14  Januari 2016.
Menurut Golose, tanpa
mengenyampingkan  pendekatan hard  line
approach ,  secara  umum  Indonesia  saat  ini lebih  menggunakan soft  line  approach dalam  mencegah  dan  menangani  terorisme. Hal  ini  didasari  adanya  kesadaran  bahwa penggunaan kekerasan dalam mengatasi aksi teror tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan terorisme hingga  ke  akarnya.  Oleh  karena  itu, penanggulangan  aksi  teroris  di  Indonesia kemudian  dilakukan melalui  deradikalisasi, yang  merupakan  realisasi  dari  pendekatan umum yang dikenal sebagai pendekatan soft line  approach (Golose,  2009) . Pada  kasus penanganan terorisme di Indonesia, tindakan hukum yang represif justru berpotensi makin menguatnya  paham  radikal  pada  tindakan terorisme  sehingga  untuk  mencapai  tujuan pemidanaan  dalam  memberantas  terorisme, diperlukan  upaya  memberantas  pemikiran radikal  para  pelaku  dengan  melakukan deradikalisasi.
Deradikalisasi adalah mendeteksi secara  dini,  menangkal  sejak  awal,  dan menyasar  berbagai  lapisan  potensial  dengan beragam  bentuk  dan  varian  yang  relevan bagi masing-masing kelompok yang menjadi sasaran  (SETARA  Institute  for  Democracy and  Peace,  2012). Counter  Terrorism Implementation Task Force (CTITF) melihat deradikalisasi  sebagai  suatu  kebijakan  yang ditujukan  kepada  orang-orang  yang  telah berpengaruh  paham-paham  radikal.  Hal  ini dimaksudkan  supaya  orang-orang  tersebut
mampu kembali terintegrasi dengan masyarakat  atau  setidaknya  meredakan  niat mereka  supaya  tidak  melakukan  tindakan kejahatan. Dalam pandangan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT),  istilah  deradikalisasi  menunjuk pada  suatu  upaya  penanganan  terhadap kelompok  radikal  menjadi  tidak  radikal, yang  ditujukan  bagi  mereka  yang  sudah terlibat kegiatan terorisme (Golose, 2009).
Dalam deradikalisasi, upaya mengubah pemikiran radikal pelaku terorisme  dilakukan  melalui  rehabilitasi. Teori rehabilitasi menyatakan dengan dijatuhkannya  hukuman  kepada  pelaku kejahatan  tidak  hanya  dilihat  sebagai balasan atas perbuatan  yang merugikan atau penjeraan  semata  tetapi  terdapat  kegunaan tertentu.  Kejahatan  dibaca  sebagai  simptom disharmoni  mental  atau  ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, konseling, latihan-latihan
spiritual. Petrus
Reinhard Golose menyatakan  untuk  mengatasi  keterbatasan terminologi  rehabilitasi,  diuraikan  upaya deradikalisasi  terorisme  yang  dilaksanakan di  Indonesia,  yaitu  reorientasi  motivasi  dan reedukasi dikarenakan memperbaiki motivasi dalam diri teroris dan simpatisannya,  serta  masyarakat  secara umum  merupakan  hal  yang  sangat  vital. Perilaku  agresif  dan  destruktif  dalam  diri mereka  perlu  diarahkan  menuju  pada
motivasi untuk melakukan tindakan- tindakan  yang  lebih  positif.  Di  sisi  lain memberikan  mereka  pendidikan  baik  itu pendidikan agama maupun pengetahuan lain yang  akan  membuka  cakrawala  berpikir mereka,  sekaligus  memberikan  mereka kemandirian (Golose, 2009).
Mengenai deradikalisasi, terdapat beberapa penelitian yang membahas bagaimana  program  ini  dalam  menangani terorisme. Sebagai contoh penelitian Mochamad  Nurhuda  Febriyansah  yang berjudul  Upaya  Deradikalisasi  Narapidana Terorisme  di  Lembaga  Pemasyarakatan (Lapas)  Kedung  Pane  Semarang  yang menggambarkan  upaya  rehabilitasi  yang dilakukan oleh Lapas antara lain pembinaan kepribadian  dan  pembinaan  kemandirian. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi seperti faktor sarana dan  prasarana,  jumlah  petugas  yang  minim, kurangnya  kerjasama  dengan  lembaga- lembaga  lain  serta  sifat  yang  tidak  ingin berubah  dari  narapidana  terorisme  di  Lapas Kedung  Pane  (Febriyansah,  Khodriah,  & Kusuma, 2017). Penelitian oleh Usman yang berjudul  Model  Deradikalisasi  Narapidana Terorisme: Studi Perbandingan Deradikalisasi  Di  Yaman,  Arab  Saudi, Singapura, Mesir dan Indonesia menyebutkan  bahwa  dibandingkan  dengan model deradikalisasi narapidana terorisme di beberapa  negara,  model  deradikalisasi  di
Indonesia  telah  memiliki  pendekatan  yang komprehensif, sebagaimana deradikalisasi di Arab  Saudi  dan  Singapura.  Meskipun demikian dalam implementasinya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di  Lapas  masih  banyak  ditemui  berbagai permasalahan, diantaranya belum mempunyai  program  pembinaan  khusus untuk  narapidana  teroris  dan  kurang optimalnya  peran  Balai  Pemasyarakatan (Bapas)  sebagai  institusi  yang  mempunyai fungsi  memantau  dan  memberdayakan mantan  narapidana  terorisme  supaya  dapat melakukan  proses  integrasi  sosial  dalam masyarakat (Usman, 2014).
Penelitian oleh Justice Yosie Anastasia  tentang  Deradikalisasi  sebagai Suatu  Program  Rehabilitasi  terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Terorisme  untuk  mencapai Tujuan  Pemidanaan  menjelaskan  tentang konsep  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak pidana  terorisme  melalui  upaya  preventif, belum efektifnya penerapan program deradikalisasi  di  Lapas,  dan  pendekatan yang  harus  digunakan  dalam  pelaksanaan deradikalisasi  (Simanjuntak  &  Bondan, 2014).  Penelitian  oleh  Mukhibat  yang berjudul Re-Edukasi dan Re-Motivasi terhadap Pelaku Radikalisme dan Terorisme: Membangun  Kesadaran  Keagamaan  yang Inklusif dan Humanis di Indonesia menjelaskan tentang keberhasilan deradikalisasi  dalam  melakukan  reedukasi
dan  remotivasi  kepada  para  pelaku  teroris dan  simpatisannya  dengan  integrasi  nilai- nilai  pluralitas  dalam  kurikulum  lembaga pendidikan pesantren, dakwah atau pengajian-pengajian yang terhubungkan dengan  jaringan  radikalisme  (Mukhibat, 2014).  Penelitian  oleh  Zuly  Qodir  yang berjudul Deradikalisasi Islam dalam
Perspektif
Pendidikan Agama yang membahas  beberapa  aspek  dan  pendekatan yang perlu dipertimbangkan dalam menangkal  terorisme  secara  menyeluruh. Pertama,  aspek  ideologis  karena  akar terorisme  adalah  pemahaman  ideologi  yang salah,  maka  perhatian  aparat  tidak  boleh hanya  tertuju  pada  bentuk  terornya  saja. Kedua, aspek regulasi dengan tidak melanggar  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Ketiga,  aspek political  will di  mana  dalam hal ini, kepala negara perlu tegas mengambil sikap dalam menangani terorisme yang terus mengancam (Qodir, 2014).
Penelitian  oleh  Tamat  Suryani  yang berjudul  Terorisme  dan  Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam  dan  Strategi  Pencegahan  Aksi Terorisme yang menyebutkan bahwa program  deradikalisasi  membutuhkan  peran serta  seluruh  komponen,  baik  pemerintah, masyarakat  (termasuk  dunia  usaha)  maupun dunia  pendidikan.  Program  deradikalisasi dapat  dilakukan  melalui  jalur  pendidikan, baik  pendidikan  formal,  non  formal  dan
pendidikan kemasyarakatan dengan melakukan  reedukasi,  supaya  masyarakat dapat  memahami  Islam  secara  lebih  utuh (Suryani,  2017).  Penelitian  oleh  Muh. Khamdan yang berjudul Rethinking Deradikalisasi:  Konstruksi  Bina  Damai Penanganan  Terorisme  menjelaskan  bahwa pembinaan  di  luar  Lapas  memperlihatkan komitmen  dalam  upaya  mengubah  kondisi mantan  terpidana  melalui  proses  pembinaan dan  perlakuan  dengan  sangat  manusiawi, melalui perlindungan hak-hak sebagai warga masyarakat  supaya  dapat  hidup  normal  dan diterima  oleh  masyarakat  kembali.  Model pembinaan  sebagai  bagian  dari  bina  damai menangani  terorisme  sangat  mengandalkan terbangunnya kemitraan sosial berupa pelatihan keterampilan hidup ataupun keterampilan-keterampilan  lainnya  supaya mantan  narapidana  dapat  mengawali  hidup secara mandiri dan memenuhi kesejahteraannya (Khamdan, 2015). Penelitian oleh Fuadi Isnawan yang berjudul Program  Deradikalisasi  Radikalisme  dan Terorisme melalui Nilai–Nilai Luhur Pancasila membahas mengenai faktor-faktor penyebab  gerakan  radikalisme  antara  lain faktor internal keberagamaan, faktor eksternal sosio-politikultural, faktor psikologis,  dendam  politikultur,  faktor sejarah, faktor pendidikan, faktor pemikiran, faktor  ekonomi,  faktor  sosial  dan  faktor politik. Serta peran Pancasila dalam
menghalangi  masuknya  paham  radikalisme dan terorisme di Indonesia, karena Pancasila mengandung    nilai    luhur    yang  dapat membentengi  diri  individu  maupun  negara dalam  menghalau  paham  tersebut  (Isnawan, 2018).
Efektif  atau  tidaknya  deradikalisasi terhadap  pelaku  atau  narapidana  terorisme sangat bergantung pada peran Lapas sebagai wadah pembinaan. Terdapat sejumlah alasan yang  menyebabkan  deradikalisasi  di  Lapas menjadi tidak efektif yaitu kapasitas penjara yang melebihi kuota, bercampurnya narapidana  tindak  pidana  umum  dengan narapidana  terorisme  yang  menjadi  awal proses  perekrutan  baru  calon  pelaku terorisme, perilaku para narapidana terorisme  yang  tidak  kooperatif,  tidak  mau mengikuti pembinaan, dan bersikap tertutup. Ketidakmampuan  petugas  Lapas  dalam melakukan  pembinaan  juga  berpengaruh dalam  proses  deradikalisasi.  Petugas  tidak mengerti bagaimana cara membatasi pengaruh  narapidana  berideologi  ekstrem kepada narapidana lain yang dapat dipengaruhi dengan ajaran radikal. Kondisinya  diperparah  dengan  koordinasi yang  buruk  antara  instansi  pemerintah  dan organisasi  non  pemerintah,  yang  memiliki program  deradikalisasi  yang  stagnan  dan tidak  jelas.  Sehingga  narapidana  menjadi bingung  dengan  program,  bosan,  dan akhirnya menolak ikut. Kegagalan
deradikalisasi  di  dalam  Lapas  ditandai dengan  kembalinya  mantan  narapidana melakukan  aksi  teror.  Aksi  teror  di Indonesia  kerap  dilakukan  oleh  nama-nama lama  yang  pernah  mendapat  gelar  sebagai narapidana  kasus  terorisme.  Dibandingkan dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya, belum  terdapat  penelitian  tentang  parameter yang  digunakan  dalam  menentukan  berhasil atau tidaknya rehabilitasi dalam deradikalisasi narapidana terorisme sehingga penelitian  ini  penting  untuk  dilakukan. Dengan  penelitian  ini  dapat  diketahui bagaimana  deradikalisasi  dilakukan  sebagai upaya  pembinaan  narapidana  terorisme  dan pelaksanaan  rehabilitiasi  yang  efektif  dalam deradikalisasi narapidana terorisme.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis empiris.  Penelitian  ini  berbasis  pada  ilmu hukum  normatif  atau  peraturan  perundang- undangan  tetapi  bukan  untuk  mengkaji sistem  norma  dalam  aturan  perundangan tersebut  namun  mengamati  bagaimana reaksi  dan  interaksi  terjadi  ketika  norma  itu bekerja dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif dengan mengumpulkan informasi, merumuskan pertanyaan terkait lalu mengaitkan dengan teori dan asas-asas yang ada.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui  studi  kepustakaan  yaitu  dengan
melakukan  kajian  dokumen,  peraturan perundang-undangan,  hasil  penelitian  dan buku-buku  serta  literatur  lainnya,  dan  studi lapangan dengan melakukan wawancara dan focus group discussion . Kemudian berdasarkan  data  yang  didapat  dilakukan analisis  kualitatif  terhadap  teori-teori  yang ada  untuk  selanjutnya  dianalisis  bagaimana deradikalisasi  dilakukan  sebagai  upaya pembinaan narapidana terorisme dan pelaksanaan rehabilitiasi dalam deradikalisasi narapidana terorisme.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Deradikalisasi sebagai
Upaya

## Pembinaan Narapidana Terorisme
Menurut  Afif  Muhammad,  radikal berasal dari kata radic yang berarti akar dan radikal  adalah  (sesuatu)  yang  bersifat mendasar  atau  ‘hingga  ke  akar-akarnya’. Predikat ini dapat dikenakan pada pemikiran atau paham tertentu, sehingga muncul istilah ‘pemikiran  yang  radikal’  atau  ‘gerakan’. Berdasarkan hal tersebut, radikalisme diartikan  sebagai  paham  atau  aliran  keras yang menginginkan perubahan atau pembaruan  sosial  dan  politik  dengan  cara keras  atau  drastis  dan  sikap  ekstrem  suatu aliran  politik.  Radikalisme  dapat  dimaknai sebagai  suatu  sikap  atau  keadaan  yang mendambakan  perubahan  terhadap status quo dengan jalan menghancurkannya secara totalitas,  dan  menggantinya  dengan  sesuatu
yang  baru,  yang  sama  sekali  berbeda. Biasanya  cara  yang  digunakan  bersifat revolusioner, artinya memutarbalikkan nilai- nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan ( violence )  dan  aksi-aksi  yang  ekstrem (Mulyoto & Mulyono, 2017).
Menurut Fathali M. Assaf Moghadam, terdapat  5  (lima)  tahapan  radikalisasi  yang harus  individu  lalui,  yang  pertama  adalah tahapan  pra  radikalisasi.  Pada  tahapan  ini, individu  yang  berada  di  dalam  sebuah kelompok masyarakat mulai mempertanyakan apakah ia telah diperlakukan  dengan  adil  oleh ruling  power atau  pemerintah,  sehingga  berujung  pada adanya  krisis  identitas.  Tahap  kedua  adalah identifikasi  diri.  Pada  tahapan  ini,  individu merasa  perlu  untuk  mencari  sebuah  wadah dimana  ia  dapat  dihargai  sebagai  manusia, dapat  diayomi  sebagai  warga  negara,  dapat menyuarakan  pendapatnya  tanpa  adanya tindakan  diskriminasi,  serta  sebagai  alat untuk  menghilangkan  rasa  ketidakadilan yang  ia  terima.  Tahap  ketiga  adalah doktrinisasi.  Di  tahap  ini,  individu  sudah sepenuhnya  melepaskan  identitas  lamanya dan  beradaptasi  dengan  identitas  radikal. Tahap  terakhir  pada  proses  radikalisasi adalah  jihadisasi.  Pada  tahap  ini,  individu tersebut  telah  sepenuhnya  mengadopsi identitas  serta  ideologi  dari  kelompok radikal (Fitriana, 2016).
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia, teror  adalah  usaha  menciptakan  ketakutan, kengerian,  dan  kekejaman,  oleh  seseorang atau  golongan.  Teroris  adalah  orang  yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan  rasa  takut,  biasanya  untuk tujuan  politik.  Sedangkan  terorisme  adalah penggunaan  kekerasan  untuk  menimbulkan ketakutan  dalam  usaha  mencapai  tujuan (terutama tujuan politik) (Rahmat, 2017).
Dalam  buku Terrorism  Perspectives From  The  Behavioral  And  Social  Sciences , disebutkan  bahwa  definisi  terorisme  adalah “…. the  systematic  use  of  terror,  especially as a means of coercion ” (Nainggolan, 2016).
Secara  sederhana  dapat  dipahami  bahwa terorisme  merupakan  sebuah  tindakan  teror yang  dilakukan  secara  sistematis,  dan  di dalamnya  terdapat  aspek  kekerasan  yang tidak  terpisahkan.  Menurut  pengamatan Walter Lacquer, tindakan terorisme sesungguhnya berakar dari adanya ketimpangan  sosial  ekonomi  yang  luas  di dalam masyarakat (Asmara, 2016).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  15 tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme  disebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  tindak  pidana  terorisme adalah  segala  perbuatan  yang  memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  ini  (Pasal  1ayat 1).  Selanjutnya  yang  dimaksudkan  dengan unsur-unsur  terorisme  dalam  Pasal  1  ayat  1
adalah  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  secara  sistematis  dengan  maksud untuk  menghancurkan  kedaulatan  bangsa dan  negara  dengan  membahayakan  bagi kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan  dengan  menggunakan  kekerasan atau  ancaman  kekerasan  menimbulkan suasana teror  atau rasa takut  terhadap orang secara  meluas  atau  menimbulkan  korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan  atau  hilangnya  nyawa  dan harta  benda  orang  lain,  atau  mengakibatkan kerusakan  atau  kehancuran  terhadap  objek- objek  vital  yang  strategis  atau  lingkungan hidup  atau  fasilitas  publik  atau  fasilitas internasional.
Menurut Mufid, penyebab kasus-kasus terorisme di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai  berikut:  (1)  penyebab  struktural seperti ketidakseimbangan demografis, globalisasi, modernisasi, kesenjangan sosial, dan  kelas  sosial;  (2)  Penyebab  konduktif seperti media komunikasi, teknologi transportasi,  dan  keamanan;  (3)  Dorongan pribadi; dan (4) Faktor pemicu seperti acara- acara  provokatif.  Oleh  karena  itu,  terorisme di  Indonesia  dipandang  menjadi  masalah budaya  bukan  hanya  masalah  keamanan (Mufid, 2011).
Counter terrorism adalah upaya pencegahan  dan  pengendalian  terhadap terorisme.  Sandler  mengemukakan  bahwa terdapat  2  (dua)  kategori  utama  dalam
kebijakan  anti  teror  yaitu  proaktif  dan defensif.  Upaya counter  terrorism dapat dilakukan dengan deradikalisasi dan disengagement .  Deradikalisasi  adalah soft line  approach untuk  mengubah mindse t tentang  jihad,  ideologi  kaku  dan  radikal, yang condong pada penyembuhan psikologi. Disengagement merupakan soft line approach yang  lain  yang  menitikberatkan pada  perbaikan  hubungan  sosial  mantan pelaku  tindak  pidana  terorisme  guna mencegah  masuknya  kembali  mereka  pada jaringan atau komunitasnya serta pencegahan  pengulangan  kejahatan  yang sama (K.Y. & Sularto, 2014).
Deradikalisasi adalah mendeteksi secara  dini,  menangkal  sejak  awal,  dan menyasar  berbagai  lapisan  potensial  dengan beragam  bentuk  dan  varian  yang  relevan bagi masing-masing kelompok yang menjadi sasaran.  Tujuan  utama  dari  deradikalisasi bukan  hanya  mengikis  radikalisme  dan memberantas  potensi  terorisme  tetapi  yang utama  adalah  mengokohkan  implementasi empat  pilar  hidup  berbangsa  dan  bernegara untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional Indonesia (SETARA
Institute for
Democracy and Peace, 2012). Dalam  pandangan  BNPT,  istilah deradikalisasi menunjuk suatu upaya penanganan  terhadap  kelompok  radikal menjadi  tidak  radikal,  yang  ditujukan  bagi mereka yang  sudah  terlibat  kegiatan
terorisme.  Istilah  lain  yang  digunakan  oleh BNPT  adalah  kontra  radikalisasi.  Berbeda dengan  deradikalisasi,  kontra  radikalisasi ditujukan  untuk  memproteksi  masyarakat umum  yang  belum  terjangkiti  radikalisme. Deradikalisasi ini terdiri dari: (1) Reedukasi yang merupakan penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran  berkembangnya  paham  tersebut; (2)  Rehabilitasi  yang  memiliki  dua  makna yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian  adalah  melatih  dan  membina para  mantan  narapidana,  mempersiapkan keterampilan  dan  keahlian,  supaya  setelah mereka  keluar  dari  Lapas,  mereka  sudah memiliki  keahlian  dan  dapat  membuka lapangan  pekerjaan.  Sedangkan  pembinaan kepribadian  adalah  melakukan  pendekatan dengan  berdialog  kepada  para  narapidana terorisme  agar mindset mereka  dapat diluruskan  serta  memiliki  pemahaman  yang komprehensif  serta  dapat  menerima  pihak yang berbeda dengan mereka. Namun hal ini berat  untuk  dilakukan  karena  membutuhkan banyak ahli dan strategi dalam menjalankannya.  Rehabilitasi  merupakan terminologi  yang  lazim  digunakan  dalam menjelaskan  upaya  perbaikan  perilaku teroris; (3) Kemudian, untuk memudahkan  mantan  narapidana  terorisme kembali  dan  berbaur  ke  tengah  masyarakat,
BNPT  juga  membimbing  mereka  dalam bersosialisasi  dan  menyatu  kembali  dengan masyarakat  (resosialisasi  dan  reintegrasi). Hal  ini  tidak  mudah  dilakukan  karena  para teroris  pada  umumnya  kurang  berbaur dengan masyarakat.  Di sisi  lain, masyarakat terkadang  juga  masih  sulit  menerima kembali  para  mantan  teroris  di  tengah- tengah mereka (Golose, 2009).
Perlindungan  hukum  atas  hak-hak narapidana  di  Indonesia  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Pasal  1  butir  2  UU Pemasyarakatan,  menentukan  bahwa  sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai  arah  dan  batas  serta  cara pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan berdasarkan  Pancasila  yang  dilaksanakan secara terpadu  antara pembina,  yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas  warga  binaan  pemasyarakatan supaya  menyadari  kesalahan,  memperbaiki diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan bertanggung  jawab.  Pembinaan  bagi  warga binaan  pemasyarakatan  merupakan  bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan  hukum  pidana.  Berdasarkan Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  Pemasyarakatan
maka  dapat  diketahui  bahwa  tujuan  dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan  warga  binaan  menjadi warga  yang  baik  sehingga  dapat  diterima kembali di dalam masyarakat.
Narapidana  kasus  terorisme  harus mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus,  dan  tidak  dapat  disamakan  dengan perlakuan terhadap narapidana umum lainnya.  Perlakuan  terhadap  narapidana kasus  terorisme  sedapat  mungkin  dilakukan supaya  secara  perlahan  mereka  dapat melepaskan  diri  dari  ikatan  dan  pengaruh ideologis  gerakan  mereka  ( disengagement ).
Perlakuan  khusus  atau  perlakuan  yang berbeda  terhadap  narapidana  terorisme dikarenakan  adanya  kebutuhan  dan  resiko yang  melekat  pada  dirinya.  Adapun  yang menjadi  landasan  moral  dari  perlakuan tersebut  adalah  perlakuan  yang  berbeda tidak  selamanya  dapat  diartikan  telah melanggar  asas  persamaan  perlakuan  dan pelayanan  (asas  non  diskriminasi).  Di samping  itu,  perlakuan  yang  berbeda  ini sesuai dengan prinsip individualisasi
pembinaan seperti yang telah direkomendasikan dalam poin 52
Implentation  of  The  Standard  Minimum Rules  for  The  Treatment  of  Prisoners dan sesuai pula dengan Pasal 12 UU Pemasyarakatan. Meskipun  telah  ditetapkan  standar perlakuan (prosedur tetap) terhadap
narapidana  resiko  tinggi  (termasuk  di dalamnya  narapidana  terorisme)  melalui Keputusan Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia    Republik  Indonesia Nomor  PAS-172.PK.01.06.01  Tahun  2015 tentang  Standar  Pembinaan  Narapidana Teroris,  akan  tetapi  prosedur  yang  ada belum  dapat  diimplementasikan  secara efektif  karena  berbagai  kendala  seperti kurangnya sosialisasi, belum adanya pelatihan  bagi  petugas  tentang  prosedur tetap,  dan  belum  memadainya  sarana pendukung.
Selain  diperlukannya  metode  dalam pembinaan  para  narapidana  terorisme  atau model  pengembangan  deradikalisasi  di Lapas,  juga  diperlukan  pendidikan  dan pelatihan  bagi  petugas  Lapas  bekerja  sama dengan  BNPT  dalam  membina  narapidana terorisme.  Oleh  karena  dalam  melakukan pembinaan  narapidana  terorisme  diperlukan pegawai  yang  ditugaskan  khusus  untuk mendampingi, untuk menggerakkan, mencatat, mengamati, mengawasi narapidana terorisme dalam aktivitas sehari- hari dan dalam mengikuti program pembinaan serta menyusun profiling . Pelatihan  yang berkaitan dengan pembinaan narapidana  teroris  diantaranya  adalah  :  (1) Pelatihan  pedoman  penanganan  narapidana teroris;  (2)  Pelatihan  manajemen  konflik (CMT); (3) Pelatihan profiling; (4) Pelatihan
anti radikal kepada petugas pemasyarakatan. Adanya  pembekalan  terhadap  petugas  ini bertujuan untuk menghindarkan terpengaruhinya  petugas  dengan  paham radikalisme yang dianut narapidana terorisme.
Penempatan  khusus  juga  diperlukan dengan  menempatkan  narapidana  di  luar daerah  asal  dalam  memutus  mata  rantai penyebaran  paham  radikal  di  daerah  asal narapidana  terorisme.  Penempatan  secara khusus bertujuan untuk mengeliminir kemungkinan  keterlibatan  mereka  dalam aktifitas  jaringan  terorisme  di  luar  Lapas serta mencegah terjadinya proses radikalisasi  jika  mereka  ditempatkan  secara bersama dengan narapidana kasus lainnya.
Pada  Pasal  12  ayat  1  huruf  d  UU Pemasyarakatan  disebutkan  bahwa  dalam rangka  pembinaan,  salah  satu  dasar  dalam melakukan penggolongan terhadap narapidana di dalam Lapas adalah berdasarkan jenis kejahatan. Adanya penggolongan  atas  dasar  jenis  kejahatan  ini sebenarnya mengandung makna bahwa jenis kejahatan  (tindak  pidana)  yang  dilakukan oleh narapidana akan berpengaruh pada pola perlakuan  (pembinaan)  yang  seharusnya mereka jalani selama berada di dalam Lapas. Dengan  kata  lain,  seorang  narapidana  kasus terorisme tentu saja mendapatkan pembinaan yang berbeda dengan narapidana kasus  korupsi  atau  kasus  lainnya.  Oleh
karena  alasan  dilakukannya  kejahatannya pun sangat berbeda, seorang teroris melakukan  tindak  kejahatannya  mungkin saja karena konsep radikal yang membelenggu pemikirannya.
2. Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Deradikalisasi Narapidana Terorisme Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman  Nomor  M-02-PK.04.10  Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan
Narapidana/Tahanan, pembinaan bagi narapidana terorisme dalam sistem pemasyarakatan  menekankan  pada  dua  hal, yakni:
a. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
1) pembinaan  kesadaran  beragama untuk  memberikan  pengertian supaya warga binaan pemasyarakatan dapat
menyadari  akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar- benar  dan  perbuatan-perbuatan yang salah;
2) pembinaan  kesadaran  berbangsa dan  bernegara  diberikan  dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana;
3) pembinaan kemampuan intelektual  (kecerdasan)  supaya pengetahuan  serta  kemampuan
berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan
positif  yang  diperlukan  selama masa pembinaan;
4) pembinaan  kesadaran  hukum
dilaksanakan
dengan
memberikan  penyuluhan  hukum yang  bertujuan  untuk  mencapai kadar  kesadaran  hukum  yang tinggi  baik  saat  berada  di  dalam lingkungan  pembinaan  maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat; dan
5) pembinaan mengintegrasikan diri  dengan  masyarakat  yang bertujuan supaya mantan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya;
b. Pembinaan  kemandirian  yang  terdiri dari pemberian:
1) keterampilan  untuk  mendukung usaha-usaha  mandiri  misalnya kerajinan  tangan,  industri  rumah tangga dan sebagainya;
2) keterampilan  untuk  mendukung usaha-usaha industri kecil
misalnya pengolahan bahan
mentah dari sektor pertanian dan bahan  alam  menjadi  bahan setengah jadi; dan
3) keterampilan yang
dikembangkan  sesuai  dengan bakatnya masing-masing
misalnya  kemampuan  dibidang seni,  maka  diusahakan  untuk disalurkan ke perkumpulan seniman.
Petrus  Reinhard  Golose  menyatakan untuk  mengatasi  keterbatasan  terminologi rehabilitasi,  diuraikan  upaya  deradikalisasi terorisme  yang  dilaksanakan  di  Indonesia, yaitu  reorientasi  motivasi  dan  reedukasi dikarenakan  memperbaiki  motivasi  dalam diri teroris dan simpatisannya, serta masyarakat  secara  umum  merupakan  hal yang  sangat  vital.  Perilaku  agresif  dan destruktif dalam diri mereka perlu diarahkan menuju  pada  motivasi  untuk  melakukan tindakan-tindakan  yang lebih  positif. Di sisi lain memberikan mereka pendidikan baik itu pendidikan agama maupun pengetahuan lain yang  akan  membuka  cakrawala  berpikir mereka,  sekaligus  memberikan  mereka kemandirian (Golose, 2009).
Penting  dalam  mengukur  apakah upaya  deradikalisasi  terorisme  selama  ini berjalan  dengan  efektif.  Mantan  narapidana yang sejauh ini tidak terlibat kembali  dalam aktivitas  terorisme  tidak  menunjukkan apakah  mereka  terderadikalisasi  hingga  di level  kognitif  dikarenakan  tidak  terdapat pengujian  level  radikalisme  terhadap  para mantan  narapidana  tersebut.  Di  samping
sulitnya mengukur level kognitif radikalisasi para  mantan  narapidana  kasus  terorisme, kegagalan  program  deradikalisasi  yang diklaim  pemerintah  juga  didukung  oleh fakta ditemukannya para anggota lama yang terlibat  kembali  ke  dalam  jaringan  aktif terorisme  pasca  meninggalkan  penjara. Kasus  Abdullah  Sunata  merupakan  contoh nyata  dimana  tersangka  kasus  terorisme dapat dengan mudah mendapatkan keringanan  hukuman,  yang  didapatkan sebagai  imbalan  atas  partisipasinya  dalam program  deradikalisasi,  dan  kemudian  aktif kembali  dalam  kegiatan  jaringan  terorisme. Para  bekas  narapidana  terorisme  yang bersedia  ikut  dalam  program  deradikalisasi umumnya dapat dikatakan hanya simpatisan kelompok  terorisme  atau  pelaku  dalam eksekusi  rencana  serangan  terorisme  dan bukan anggota yang berperan penting dalam perencanaan atau mereka yang menyebarkan ideologi  berbasis  kekerasan  (Febriane, 2013).
Meninjau  temuan  yang  berkaitan dengan motif dan penyebab terorisme, dapat disimpulkan  bahwa  merehabilitasi  pelaku terorisme  adalah  pekerjaan  yang  kompleks dan  memerlukan  konsep.  Hal  ini  harus mencakup penilaian individu, rencana sistematis dan parameter efektivitas. Dengan tujuan  untuk  membangun  kembali  kapasitas dan  fungsi  manusia  dalam  masyarakat, rehabilitasi  selalu  dikaitkan  dengan  upaya
untuk  mengembalikan  ke  kondisi  baik sebelumnya.
Rehabilitasi  harus  mencakup  langkah- langkah  berikut:  (1)  Tahap  persiapan, termasuk  penetapan  tujuan  rehabilitasi, survei  dan  pengumpulan  data,  analisis  dan verifikasi  informasi,  awal  analisis  penilaian dan kebutuhan, pengaturan detail rehabilitasi,  analisis  dan  manajemen  risiko, koordinasi dengan pihak terkait, mempersiapkan  narapidana  atau  peserta rehabilitasi,  dan  menyiapkan  pelatih  atau narasumber;  (2)  Tahapan  pelaksanaan, termasuk  kegiatan  pengembangan  umum, misalnya pengembangan karakter, keterampilan  ekonomi  dasar,  pemberdayaan diri  dan  kegiatan  pengembangan  spesifik misalnya ajaran agama, keterampilan tukang kayu,  keterampilan  manajemen  kemarahan; (3)  Tahapan  tindak  lanjut,  yang  meliputi konseling berkelanjutan, silaturrahmi (diskusi  atau  dialog),  evaluasi  keberhasilan rehabilitasi,  mendapat  umpan  balik  untuk perbaikan,  dan  keterlibatan  masyarakat  atau layanan.  Target  dari  tahapan  tindak  lanjut adalah  narapidana  yang  mendukung  etika dan  norma  sosial,  menunjukkan  sikap positif,  dan  menunjukkan  kesiapan  untuk bergabung  kembali  dengan  komunitas  yang lebih  luas.  Hal  ini  bertujuan  untuk mempertahankan  perbaikan  yang  telah diraih  oleh  narapidana  atau  mantan  aktivis terorisme (Sukabdi, 2015).
Dalam  tahapan  persiapan,  persiapan
narapidana sebagai partisipan dan narasumber atau fasilitator sangat diperlukan.  Dalam  studi  yang  dilakukan Istiqomah, digambarkan bahwa yang menjadi  strategi  utama  dalam  melakukan deradikalisasi  di  Lapas  adalah  memberikan narapidana  kepercayaan,  keterlibatan  moral, insentif,  dan  akses  untuk  berhubungan dengan  keluarga  (Sukabdi,  2015).  Kisah sukses yang paling terkenal untuk membuktikan efektivitas dari pendekatan ini adalah  kisah  dari  Nasir  Abas,  mantan militan  Afghanistan  yang  melatih  pelaku bom  Bali.  Setelah  dibebaskan  pada  tahun 2004  dari  Lapas,  ia  telah  terlibat  dalam deradikalisasi  polisi  dan  membantu  untuk melacak  dan  menangkap  beberapa  mantan teman-temannya. Nasir Abbas telah melakukan  perjalanan  ke  beberapa  Lapas  di Indonesia untuk mengunjungi mantan rekan- rekannya  di  Lapas  karena  pelanggaran terorisme  dan  meyakinkan  mereka  untuk menghentikan kekerasan.
Penyebab  terorisme  dipengaruhi  oleh berbagai  faktor  diantaranya  faktor  budaya atau  adat  istiadat,  ekonomi  (pemberdayaan masyarakat yang  kurang),  pendidikan, pengetahuan  yang  salah  mengenai  ajaran agama, fanatisme yang berlebihan, apatisme masyarakat  terhadap  pemerintah,  dan  faktor keluarga (paham radikal cenderung berkembang karena hubungan kekeluargaan)
sehingga  diperlukan  upaya  menghadirkan keluarga dalam kegiatan pembinaan.
Prinsip  dasar  dalam  merehabilitasi aktivis terorisme adalah pentingnya pengetahuan fasilitator tentang ajaran agama.  Dalam  mengubah  mindset  atau  pola pikir  narapidana  diperlukan  keterlibatan tokoh  masyarakat  atau  agama  dan  psikolog. Pelaku terorisme memiliki pemahaman yang sempit  dalam  menterjemahkan  nilai-nilai agama yang berkembang di tengah masyarakat sehingga pelaku dapat dipengaruhi  oleh  pemberi  pengaruh  untuk melakukan  teror  kepada  masyarakat.  Unsur lembaga  pendidikan  (psikolog)  dilakukan untuk  mengetahui  karakter  napi  teroris, pembinaan psikologis oleh psikolog memungkinkan  terjadi  pendekatan  personal dengan teroris atau penganut paham radikal.
Dalam  analisis  RAND  ( Research  And Development ),  program  deradikalisasi  yang dilakukan  oleh  Indonesia,  yang  menyasar pada  perolehan  informasi  mengenai  jejaring teror,  dapat  diukur  dengan  melihat  pada sejauh  mana  kesediaan  para  mantan  pelaku dan  anggota  jejaring  untuk  bekerja  sama dengan  aparat.  Namun,  apakah  di  level kognitif  mereka  mengalami  pergantian ideologi tidaklah dapat dijelaskan. Efektivitas  proses  kerjasama  seperti  ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan  oleh  Horgan  bahwa  setelah melewati  tahap  meninggalkan  gerakan
radikal,  para  mantan  pelaku  teroris  pada dasarnya  bersedia  berbagi  pengalaman  dan pengetahuan  mereka  apabila  pihak  yang bersangkutan  menanyakan  pertanyaan  yang tepat (Febriane, 2013).
Dalam tahapan pelaksanaan, pembinaan  kepribadian  dan  kemandirian dilakukan  dengan  prosedur  dan  modul secara khusus. Dalam hal prosedur, keberhasilan  rehabilitasi  harus  didukung dengan  dialog  positif  dua  arah  di  mana narasumber rehabilitasi menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan dan menghargai  pendapat  dan  gagasan  peserta. Dialog  memungkinkan  masukan  dari  semua peserta.  Jenis  dialog  satu  arah  dan  jenis metode  yang  menindas  seperti  intimidasi, tekanan,  atau  ancaman,  akan  membawa dampak  negatif  terhadap  proses  rehabilitasi dan  berpotensi  menimbulkan  kebencian  dan kemarahan  yang  tak  berdaya  atau  balas dendam di masa depan. Selanjutnya, dari sisi materi,  modul  rehabilitasi  dapat  beragam tergantung pada kepentingan dan kebutuhan peserta,  namun  harus  sesuai  dengan  filosofi dan prinsip Islam.
Selanjutnya  dalam  tahapan  tindak lanjut,  berhasil  atau  tidaknya  rehabilitasi, diukur dengan apakah rehabilitasi mengubah partisipannya  sehingga  mereka  dapat  (1) kembali  berintegrasi  dengan  masyarakat luas,  mampu  berpartisasi  dalam  lingkungan masyarakakat  pada  saat  reintegrasi;  (2)
diterima  oleh  masyarakat  atau  tidak  diberi stigmatisasi;  (3)  dikembalikan  ke  kondisi sebelum bergabung dengan kegiatan terorisme; (4) mampu memiliki keterampilan  hidup  baru  yang  berasal  dari proses  rehabilitasi  di  mana  mereka  dapat bergaul  dan  bekerjasama  dengan  orang  lain di  luar  kelompoknya  di  dalam  Lapas maupun  mampu  bergaul  secara  baik  di tengah  masyarakat;  (5)  mampu  mengakui kesalahan  masa  lalu  mereka;  (6)  mampu mengkritisi  diri,  mau  mengembangkan  diri, menerima golongan  yang berbeda, kemauan untuk  memberdayakan  diri,  bersikap  kritis dan  toleran;  (7)  mampu  menampilkan praktik  ajaran  agama  yang  menunjukan kasih  sayang  terhadap  sesama  manusia, menciptakan  kerukunan  di  masyarakat  dan mau melaksanakan shalat berjamaah dengan narapidana  lainnya  di  masjid  Lapas;  (8) mampu  menerima  kearifan  lokal  Indonesia, memiliki  wawasan  kebangsaan,  kesadaran hukum  yang  baik  dan  mengakui  serta berikrar  setia  kepada  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia; dan  (9)  mampu memulai hidup  baru, memiliki  keterampilan dasar  atau  kemandirian  untuk  memperoleh penghasilan  atau  nafkah  guna  menopang kehidupannya.
Parameter  deradikalisasi  efektif  yang paling  sulit  untuk  dicapai  adalah:  (1) keterbukaan;  (2)  pemikiran  kritis;  (3) perasaan  konteks daar  al  harb (keadaan
perang)  dan daar sebagai  salam  (keadaan damai); (4) empati terhadap korban terorisme;  (5)  pelepasan  kekerasan;  (6) pemberdayaan diri; (7) belajar terus menerus; (8) penyesuaian terhadap masyarakat  luas;  (9)  reintegrasi  sosial;  (10) kemandirian  mental  misalnya  menghindari ketaatan  yang  tumpul;  (11)  toleransi terhadap outgroup ;  (12)  hubungan  baik dengan anggota masyarakat yang heterogen; (13) memahami kearifan lokal; (14) kewarganegaraan;  (15)  keberanian  melawan tekanan  kelompok;  (16)  mempromosikan pesan  anti  kekerasan  secara  terbuka;  (17) daya  tahan  dalam  mempromosikan  anti kekerasan  pesan  kepada  masyarakat;  dan (18)  pemuda  yang  menginspirasi  menjadi agen  perubahan  dalam  mempromosikan pesan  anti  kekerasan.  Menurut  mantan narapidana terorisme, mencapai keterbukaan terhadap orang-orang di luar kelompok jihad tidak  mudah  namun  tetap  dimungkinkan. Sebaliknya,  pemuda  yang  menginspirasi menjadi agen perubahan dalam mempromosikan  pesan  anti  kekerasan  di media  massa  atau  media  online  atau  forum adalah  yang  paling  sulit  meskipun  beberapa mantan  aktivis  terorisme  telah  mencapai tahap  ini  (Sukabdi,  2015).  Dengan  melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan rehabilitasi,  selanjutnya  tujuan  dari  tahap terakhir  ini  adalah  untuk  memperkuat rehabilitasi  hasil  narapidana,  mengevaluasi
apakah mereka benar-benar dapat menyesuaikan  diri  di  masyarakat,  dan melihat  apakah  masyarakat  ingin  menerima kehadiran mereka.
Selain  itu,  efektif  atau  tidaknya deradikalisasi  juga  perlu  didukung  dengan ketersediaan  regulasi.  Dalam  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  46 Tahun  2010  tentang  BNPT,    deradikalisasi dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan
Deradikalisasi  BNPT.  Dalam  melaksanakan tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan nasional penanggulangan terorisme di bidang  pencegahan,  perlindungan,  dan deradikalisasi,  deputi  ini  menyelenggarakan fungsi  diantaranya  pelaksanaan  sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi,  dan  koordinasi  pelaksanaan reedukasi  dan  resosialisasi  dalam  rangka deradikalisasi.
Meskipun  demikian,  konsep  dan strategi  deradikalisasi  tidak  dijelaskan  lebih jauh  dalam  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  46  Tahun  2010  tentang BNPT, sehingga dijalankan tanpa pengukuran  keberhasilan,  monitoring,  serta evaluasi  yang  jelas.  Peraturan    yang  ada, yakni  Undang-Undang  No  15  Tahun  2003 dan  Peraturan  Presiden  No  46  Tahun  2010 yang  kemudian  diubah  dengan  Peraturan
Presiden  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor 46  Tahun  2010  tentang  BNPT  belum menjadi satu kesatuan pengaturan yang logis dan konsisten terkait pelaksanaan deradikalisasi.  Hal  inilah  yang  kemudian membuat  BNPT  tidak  leluasa  bergerak dalam melaksanakan  deradikalisasi.
Selama  ini  upaya  pencegahan  dan penanganan terorisme masih kurang terkoordinasi  dengan  baik  karena  tiap instansi  memiliki  program  tersendiri  dalam menangani  terorisme  (dualisme  program). Sinergi  antara  seluruh  lembaga  terkait  di bawah koordinasi BNPT dalam menjalankan deradikalisasi  diperlukan  karena  sasaran deradikalisasi menyangkut tingkat radikalisasi  para  pelaku  terorisme  yang berbeda-beda  sehingga  penanganannya  juga harus berbeda.

## D. Simpulan
Deradikalisasi sebagai bentuk pembinaan secara khusus terhadap narapidana  terorisme  sesuai  dengan  tujuan dari sistem pemasyarakatan untuk mengembalikan  warga  binaan  menjadi warga  yang  baik  sehingga  dapat  diterima kembali  di  dalam  masyarakat.  Berbagai faktor  menjadi  penyebab  terorisme  di Indonesia  menjadikan  terorisme  sebagai permasalahan individual sehingga dibutuhkan  prinsip  individual  pembinaan.
Standar  pembinaan  narapidana  terorisme yang telah ada dipandang belum menjawab permasalahan  terorisme  karena  terkendala kurangnya sosialisasi, belum adanya pelatihan  bagi  petugas  tentang  prosedur tetap,  dan  belum  memadainya  sarana pendukung.
Pelaksanaan  rehabilitasi  yang  efektif memerlukan konsep yang mencakup penilaian  individu,  rencana  sistematis,  dan parameter  efektivitas  yang  dijabarkan dalam  tahap  persiapan,  pelaksanaan  dan tindak  lanjut.  Partisipasi  narapidana  dan fasilitator, ketersediaan prosedur dan modul pembinaan, serta evaluasi keberhasilan rehabilitasi menjadi penting di dalam  keseluruhan  proses  rehabilitasi.  Di samping itu, penanganan terhadap kelompok  radikal  atau  teroris  melalui deradikalisasi memerlukan pengaturan yang lebih jelas  disertai  pelibatan berbagai instansi  terkait  yang  dikuatkan  dengan payung  hukum,  oleh  karena  deradikalisasi yang  terintegrasi  sangat  dibutuhkan  untuk mencegah terus tumbuhnya gerakan terorisme di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali,  M.  (2012). Hukum  Pidana  Terorisme dan Praktik . Jakarta: Gramata Publishing.
Golose,  P.  R.  (2009). Deradikalisasi
Terorisme  Humanis,  Soul  Approach dan  Menyentuh  Akar  Rumput .  Jakarta. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
Mufid.  (2011). Research  on  Motivation  and Root  Causes  of  Terrorism .  Jakarta: Indonesian Institute for Society Empowerment.
SETARA  Institute  for  Democracy  and Peace. (2012). Dari Radikalisme
Menuju  Terorisme:  Studi  Relasi  dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di  Jawa  Tengah  dan  D.I.  Yogyakarta .
Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

## Artikel dalam Jurnal
Asmara,  M.  (2016).  Reinterpretasi  Makna Jihad  Dan  Teroris. Jurnal  Hukum Islam , 1 (1), 63–80.
Febriane,  S.  (2013).  Keberhasilan  Semu Deradikalisasi  di  Indonesia. Jurnal Global , 15 (2), 137–164.
Febriyansah,  M.  N.,  Khodriah,  L.,  & Kusuma, R. (2017). Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga  Pemasyarakatan  (  Lapas  ) Kedung Pane Semarang. Jurnal Fakultas  Hukum  Universitas  Negeri Semarang , 3 (1), 91–108.
Fitriana,  S.  (2016).  Upaya  BNPT  dalam melaksanakan  Program  Deradikalisasi di  Indonesia. Journal  of  International
Relations , 2 (3), 187–194.
Isnawan,  F.  (2018).  Program  Deradikalisasi Radikalisme  dan  Terorisme  Melalui Nilai–Nilai  Luhur  Pancasila. Jurnal Fikri , 3 (1), 1–28.
K.Y.,  U.,  &  Sularto,  R.  B.  (2014).  Counter terrorism  bagi  pelaku  tindak  pidana terorisme sebagai upaya penanggulangan  kejahatan  terorisme  di indonesia. Jurnal  Law  Reform , 10 (1), 84–98.
Khamdan, M. (2015). Rethingking Deradikalisasi:  Konstruksi  Bina  Damai Penanganan  Terorisme. Jurnal  Addin ,
9 (1), 181–204.
Mukhibat.  (2014).  Re-Edukasi  dan  Re- Motivasi  terhadap  Pelaku  Radikalisme dan Terorisme : Membangun
Kesadaran  Keagamaan  yang  Inklusif dan  Humanis  di  Indonesia. Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan
Kemanusiaan , 7 (1), 19–32.
Mulyoto,  G.  P.,  &  Mulyono,  G.  P.  (2017).
Radikalisme agama di Indonesia (ditinjau  dari  sudut  pandang  sosiologi kewarganegaraan). Jurnal  Citizenship ,
5 (1), 64–74.
Nainggolan, P. P. (2016). Ancaman ISIS / IS di  Indonesia. Jurnal  Kajian , 21 (3), 177–199.
Qodir, Z. (2014). Deradikalisasi Islam dalam perspektif  pendidikan  agama. Jurnal Pendidikan Islam , II (1), 85–107.
https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.85 -107
Rahmat, M. (2017). Politik Hukum
Terhadap  Tindak  Pidana  Terorisme Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Indonesia. Jurnal  Wawasan  Yuridika ,
1 (2), 155–173.
Simanjuntak,  J.  Y.  A.,  &  Bondan,  G.  L.  B. (2014).  Deradikalisasi  Sebagai  Suatu Program  Rehabilitasi  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Terorisme. Universitas Indonesia .
Sukabdi,  Z.  A.  (2015).  Terrorism  in Indonesia:  A  Review  on  Rehabilitation
and Deradicalization. Journal of
Terrorism Research , 6 (2), 36–56. Suryani, T. (2017). Terorisme dan Deradikalisasi:  Pengantar  Memahami Fundamentalisme  Islam  dan  Strategi Pencegahan  Aksi  Terorisme. Jurnal Keamanan Nasional , III (2), 271–294.
Usman. (2014). Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme: Studi Perbandingan Deradikalisasi Di
Yaman,  Arab  Saudi,  Singapura,  Mesir Dan  Indonesia. Jurnal Inovatif , VII (II), 1–16.