## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 17 No. 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS SATUAN TUGAS SABER PUNGLI KOTA MEDAN BERDASARKAN KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 352/(63.K/2016 TENTANG UNIT KELOMPOK SABER PUNGLI KOTA MEDAN
Oleh : Ridwan Ali Ibrahim, Muhammad Yamin Lubis, Marzuki

## Abstract
The  implementation  of  the  tasks  and  the functions  of  Medan  City  Illegal  Levy  Eradication
Task Force certainly require standard procedures  that  can  be  used  as  the  guidelines for  each  unit  in  carrying  out  the  tasks  and  the operational functions. The implementation of the functions  and  the  tasks  of  Medan  City  Illegal Levy  Eradication  Task  Force,  in  addition  to being  a  preventive  and  repressive  function against  the  practice  of  illegal  levy  in  the administration of Medan city government and its staff, it also aims to reform the bureaucracy.
Based  on  the  results  of  research  and discussion, Medan City Illegal Levy Eradication, has  several  functions  in  carrying  out  its  main tasks, namely intelligence, prevention, prosecution and justice functions. The person in charge  of  the  implementation  of  the  main  tasks and  functions  of    Medan  City  Illegal  Levy Eradication  Task  Force  is  the  mayor  of  Medan. While  the  Chief  Executive,  led  by  the  Deputy Chief  of  Police  of  Medan  and  the  Deputy  Chief of  Police  of  Belawan.  In  supporting  the prevention function, in each government agency, a unit for illegal levies eradication unit is formed.  Illegal  Levy  Eradication  policy  has  a positive contribution in realizing good governance  in  the  administration  of  local government.  The  obstacle  of  Medan  City  Illegal Levy  Eradication  Task  Force  in  carrying  out  its function of preventing the practice of illegal levy lies  in  the  absence  of  a  change  in  the  legal culture  for  the  better.  The  legal  culture  of  law enforcement officers and public service bureaucracies is still very bad and has not been able to gain the trust of the public.
Keywords : Implementation,  Functions  and Tasks, Illegal Levy Eradication.

## Abstrak
Pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Unit Satuan  Tugas  Sapu  Bersih  Pungutan  Liar  Kota Medan  tentunya  membutuhkan  prosedur  baku yang  dapat  dijadikan  pedoman  bagi  masing- masing  unit  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsi  operasional.Pelaksanaan  fungsi  dan tugas dari Saber Pungli kota Medan di samping sebagai  fungsi  pencegahan  ( preventif )  dan penindakan  ( refresif )  terhadap  praktik  pungli dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  kota Medan  dan  jajarannya,  juga  bertujuan  untuk melakukan reformasi birokrasi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  Saber  Pungli  Kota  Medan, memiliki  dalam  menjalankan  tugas  pokoknya memiliki  beberapa  fungsi,  yaitu  fungsi  intelejen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Penanggung  jawab  pelaksanaan  tugas  pokok dan  fungsi  Satgas  Saber  Pungli  Kota  Medan berada pada walikota Medan. Sedangkan Ketua Pelaksana Utama, dipimpin oleh Wakapolrestabes Medan dan Wakapolres Belawan. Untuk mendukung fungsi pencegahan, maka  di  masing-masing  instansi  pemerintah dibentuk  unit  pemberantasan  pungli  (UPP). kebijakan Sapu Bersih Pungli memiliki kontribusi yang positif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good govarnance )
pada penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Hambatan  Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan dalam melaksanakan fungsi  pencegahan  terjadinya  praktik  pungli, terletak  pada  belum  adanya  perubahan  budaya hukum ke arah yang lebih baik.  Budaya hukum aparat penegak hukum dan birokrasi pelayanan publik  masih  sangat  buruk  dan  belum  mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Kata  Kunci : Pelaksanaan,  Fungsi  dan  Tugas, Saber Pungli.

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Pungutan  liar  (pungli)  menjadi  topik  yang hangat diberitakan media massa belakangan ini. Praktik  pungli  bukanlah  hal  yang  baru  di  negeri

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ini,  pungli  telah  lama  dipraktikkan  di  negeri  ini dan  begitu  akrab  bagi  birokrat  dan  masyarakat Indonesia.  Meskipun  demikian,  pungli  tetap menjadi  pembicaraan  yang  perlu  mendapatkan perhatian  serius,  sebab  pungli  telah  menjadi gejala  sosial  yang  berdampak  buruk  (negatif) terhadap pelaksanaan pembangunan nasional.
Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya  biaya  dikenakan  atau  dipungut. Kebanyakan  pungli  dipungut  oleh  pejabat  atau aparat,  walaupun  pungli  termasuk  ilegal  dan digolongkan  sebagai  KKN,  tetapi  kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.
Kondisi  pelayanan  birokrasi  pemerintah yang  buruk  acapkali  dimanfaatkan  oleh  oknum tertentu  untuk  meminta  uang  tambahan  dari masyarakat.  Oknum  calo  yang  bekerja  sama dengan  orang  dalam  atau  orang  dalam  sendiri yang bertindak sebagai calo biasanya menawarkan bantuan kepada warga masyarakat  pemohon  layanan  untuk membantu penyelesaian  layanan  secara  cepat  dengan imbalan  berupa  uang  dalam  jumlah  tertentu. Seolah-olah  tidak  mau  ribet  dengan  kondisi yang ada, warga masyarakat seperti memaklumi tawaran sang oknum tersebut.
Praktik uang pelicin biasanya terjadi pada instansi  pemerintah  pemberi  pelayanan  yang prosedurnya tidak transparan, berbelit-belit, dan tidak  ada  kepastian  dalam  lama  waktu penyelesaiannya. Alih-alih melakukan perbaikan dalam  pelayanan  yang  dilakukan,  justru  praktik uang pelicin yang pada akhirnya malah menjadi standar pelayanan tepat waktu. 1
Praktik  pungli  yang  telah  membudaya sepertinya  sangat  sulit  untuk    diberantas.  Tidak
1 Akhsan  Runi,  et.  al, Pungutan  Liar Dalam  Perspektif  Tindak  Pidana  Korupsi , Penerbit  Hasanuddin,  Sulawesi  Selatan,  2016, h. 4
jauh  berbeda  dengan  korupsi,  praktik  pungli telah  menjadi  penyakit  akut  yang  diidap  oleh aparatur  pemerintah  maupun  penegak  hukum. Dalam  konsiderans  Peraturan  Pemerintah  No. 87  Tahun  2016  Tentang  Satuan  Tugas  Sapu Bersih Pungli, dinyatakan bahwa:
Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan  bernegara  sehingga  perlu  upaya pemberantasan  secara  tegas,  terpadu, efektif,  efisien,  dan  mampu  menimbulkan efek jera. Sebagai  upaya  pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.
Pembentukan Satuan Tugas oleh
pemerintah  seperti  Satgas  Sapu  Bersih  Pungli bukanlah kali pertama dibentuk oleh pemerintah.  Pemerintah  sebelumnya  (masa pemerintah  Susilo  Bambang  Yudhyono)  juga pernah  dibentuk  satuan  tugas  pemberantasan mafia  hukum.  Namun,  sejak  terbentuknya Satgas  Mafia  Peradilan  hingga  berakhirnya masa  pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono,  kinerja  Satgas  Mafia  Hukum  tidak menunjukkan  hasil  yang  maksimal  sesuai dengan  tujuan  dibentuknya  Satgas  tersebut, yaitu untuk memberantas praktik mafia peradilan. Sebagai payung hukum dari pelaksanaan TIM Saber Pungli, pemerintah Jokowi menerbitkan  Peraturan  Presiden  No.  87  Tahun 2016  Tentang  Satuan  Tugas  Sapu  Bersih
Pungutan Liar. Diterbitkannya Peraturan Presiden  ini,  maka  pembentukan  TIM  Sapu Bersih  Pungutan  Liar  yang  selanjutnya  disebut Saber  Pungli  telah  memiliki  dasar  hukum.  TIM Saber  Pungli  berkedudukan  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada Presiden.
TIM  Saber  Pungli  mempunyai  tugas melaksanakan  pemberantasan  pungutan  liar secara efektif dan efisien dengan
mengoptimalkan  pemanfaatan  personil,  satuan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kerja,  dan  sarana  prasarana,  baik  yang  berada di  kementerian/lembaga  maupun  pemerintah daerah.
TIM  Saber  Pungli  berdasarkan  Peraturan Presiden  No.  87  Tahun  2016,  terdiri  dari berbagai  elemen  atau  unsur,  yaitu:  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Kejaksaan  Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan,
Ombudsman Republik Indonesia, Badan Intelijen  Negara,  Polisi  Militer  Tentara  Nasional Indonesia. Menindaklanjuti Peraturan Presiden
Republik  Indonesia  Nomor  87  Tahun  2016 Tentang  Tugas  Sapu  Bersih  Pungutan  Liar  dan dalam  rangka  Penyelengaraan  Pemerintahan Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  286 ayat  (2),  maka  Kementerian  Dalam  Negeri menetapkan  Kepala  Daerah  Gubernur  dan Bupati/wali  kota  sebagai  penanggung  jawab pengawasan  Pungli  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  yang  ditetapkan  dakam Kepmendagri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan fungsi dan tugas dari Saber
Pungli  kota  Medan  di  samping  sebagai  fungsi pencegahan ( preventif ) dan penindakan ( refresif ) terhadap praktik pungli dalam penyelenggaraan  pemerintahan  kota  Medan dan jajarannya, juga bertujuan untuk melakukan reformasi birokrasi.
Reformasi  birokrasi  pada  hakikatnya
merupakan
upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan
( business  prosess )  dan  sumber  daya  manusia aparatur. 2
Tujuan  Satgas  Saber  Pungli  Kota  Medan untuk melakukan reformasi birokrasi terlihat dari fungsi pencegahan dan sosialisasi yang menjadi bagian  dari  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Saber Pungli.  Meskipun  pada  dasarnya  lebih  tepat pada  penekanan  fungsi  penindakan  ( refresif ) daripada  fungsi  pencegahan,  karena  praktik pungli  sudah  berlangsung  cukup  lama  dan sudah  membudaya  dalam  setiap  birokrasi pelayanan publik.
Pembentukan organisasi pemerintah bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat,  melayani  kebutuhan  masyarakat, pada  akhirnya tujuan  yang  paling  utama  adalah mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan  bagi masyarakat. Mencapai tujuan organisasi pemerintah tersebut, maka organisasi pemerintah  perlu  dikelola  dengan  efektif  dan baik. 3
Organisasi  publik  dikatakan  efektif  jika dalam  realita  pelaksanaannya  birokrasi  dapat berfungsi  melayani  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  ( client ),  artinya tidak  ada  hambatan (sekat)  yang  terjadi  dalam  pelayanan  tersebut, cepat  dan  tepat  dalam  memberikan  pelayanan, serta  mampu  memecahkan  fenomena  yang menonjol  akibat  adanya  perubahan  sosial (faktor  eksternal)  yang  sangat  cepat  dan  dari faktor internal. 4
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, penulis  tertarik  menelaah  dan  menganalisis tentang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pokok dari  Saber  Pungli  Kota  Medan,  dengan  judul
2 Miftah  Thoha, Birokrasi  Pemerintah Indonesia  di  Era  Reformasi ,  Prenada  Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 3
3 Ibid ., h. 36 4 Hessel  Nogi  S.  Tangkilisan, Manajemen Publik ,  PT.  Raja  Grasindo  Persada,  Jakarta, 2005, h. 65

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tesis: “Pelaksanaan  Fungsi  dan  Tugas Satuan  Tugas  Saber  Pungli  Kota  Medan Berdasarkan  Keputusan  Wali  Kota  Medan
Nomor 352/(63.K/2016 Tentang Unit
Kelompok Saber Pungli Kota Medan”.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, ditentukan  perumusan  permasalahan  sebagai berikut :
1.  Bagaimana  pelaksanaan  Satuan  Tugas
Saber Pungli Kota Medan menurut Keputusan Wali Kota Medan Nomor 352/963.K/2016  Tentang  Unit  Kelompok Kerja Saber Pungli Kota Medan?
2.  Bagaimana  hambatan  dan  upaya  Satuan Tugas  Saber  Pungli  Kota  Medan  dalam melaksanakan  fungsi  pencegahan  terjadinya praktik pungli?

## C.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas, maka penelitian tesis ini memiliki tujuan untuk :
1.  Mengetahui  pelaksanaan  Satuan  Tugas
Saber Pungli Kota Medan menurut Keputusan Wali Kota Medan Nomor 352/963.K/2016  Tentang  Unit  Kelompok
Kerja Saber Pungli Kota Medan.
2.  Mengetahui  hambatan  dan  upaya  Satuan
Tugas  Saber  Pungli  Kota  Medan  dalam melaksanakan  fungsi  pencegahan  terjadinya praktik pungli.

## D.  Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:
1.  Secara Teoritis Secara  teoritis  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  konstribusi  yang  positif  dalam perkembangan  ilmu  hukum  dan  menambah
khazanah  ilmu  pengetahuan,  khususnya dalam  perkembangan  ilmu  Tata  Negara, terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas dari  Saber  Pungli  Kota  Medan  dalam mencegah  dan  memberantas  praktik  pungli dalam  penyelenggaraan  dan  pelayanan publik.
2.  Secara Praktis
a.  Bagi  masyarakat,  diharapkan  penelitian dapat  memberikan  turut  berpartisipasi dalam membantu  pelaksanaan  tugas  dan fungsi dari Saber Pungli Kota Medan.
b.  Bagi  kalangan  akademisi,  diharapkan penelitian  ini  dapat  dijadikan  refrensi untuk  melakukan penelitian lanjutan dalam  topik  permasalahan  yang  sama, maupun  permasalahan  yang  memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
c.  Bagi  kalangan  praktisi,  seperti:  Jaksa,
Hakim  dan  Advokat  serta  LSM,  hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah  wawasan  dan  pemahaman serta  wacana  kedepan  mengenai  upaya dan  langkah-langkah  yang  efektif  dan efisien dalam mencegah terjadinya praktik pungli  oleh  aparatur  pemerintah  dan aparat penegak hukum.

## E.  Kerangka Teoritis dan Konsep
1.  Kerangka Teori
Sebagai  titik  tolak  atau  landasan  befikir dalam menyoroti atau memecahkan permasalahan  perlu  adanya  pedoman  teoritis yang  dapat  membantu.  Untuk  itu  perlu  disusun kerangka teori yang memmuat pokok- pokok  pikiran  yang  menggambarkan  dari  sudut mana  masalah  tersebut  disoroti.  Selanjutnya teori  merupakan  serangkaian  asumsi,  konsep, konstruksi, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan  suatu  fenomena  sosial  secara

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sistematis  dengan  cara  merumuskan  hubungan antar konsep. 5
a.  Teori  sistem  hukum  ( legal  system theory )
Teori  sistem  hukum  ( legal  theory  sistem ) mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  di dalam  penelitian  tesis  ini,  karena  teori legal theory sistem tersebut digunakan sebagai pisau analisis  untuk  mengungkapkan  fenomena- fenomena  hukum,  baik  dalam  tataran  normatif maupun empiris.
Efektivitas  pelaksanaan  suatu  kebijakan hukum,  dalam  hal  ini  kebijakan  Sapu  Bersih Pungli  dalam  mencegah  praktik  pungli  dan mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan yang baik ( good govarnance ) pada pemerintahan  daerah,  tidak  terlepas  dari berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  dari pelaksanaan kebijakan hukum itu sendiri.
b.  Teori kewenangan
Kewenangan  atau  wewenang  memiliki kedudukan  penting  dalam  kajian  hukum  tata negara dan hukum administrasi. Secara etimologi kewenangan berasal dari kata wenang,  dengan  variasi  imbuhan  yang  menjadi wewenang, kewenangan, berwenang dan sebagainya. Wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kewenangan berarti hak  dan  kekuasaan  yang  dipunyai  untuk melakukan sesuatu, berwenang artinya mempunyai/mendapat  hak  dan  kekuasaan untuk melakukan sesuatu.
c.  Teori Manajemen Organisasi G.R. Terry mengatakan bahwa
“Manajemen  adalah  suatu  proses  yang membedakan atas
perencanaan , pengorganisasian,  penggerakkan  pelaksanaan
5 Singarimbun.  Masri  dan  Sofian  Effendy, Metode  Penelitian  Survey ,  LP3ES,  Jakarta, 2005, h, 3
dan  pengawasan,  dengan  memanfaatkan  baik ilmu  maupun  seni,  agar  dapat  menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.
d.  Teori Implementasi Kebijakan Publik
Memahami  kebijakan  publik,  terlebih dahulu  perlu  dikaji  mengenai  konsep  kebijakan atau  dalam  bahasa  inggris  sering  kita  dengar dengan  istilah policy .  Dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  kebijakan  diartikan  sebagai rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi  garis besar  dan  dasar  rencana  dalam  pelaksanaan suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara bertindak  (tentang  pemerintahan,  organisasi, pernyataan  cita-cita,  tujuan,  prinsip  dan  garis pedoman  untuk  manajemen  dalam  usaha mencapai sasaran. 6

## 2.  Kerangka Konsep
Konsepsi merupakan defenisi operasional dari  intisari  objek  penelitian  yang  akan dilaksanakan.  Pentingnya  defenisi  operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian  dan  penafsiran  dari  suatu  istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan  pegangan  pada  proses  penelitian ini.  Konsep  termasuk  bagian  dari  sebuah  teori. Konsep  dapat  diartikan  pula  perencanaan  yang dapat membuat kerelevanan hubungan terhadap realitas.
F.  Keaslian Penelitian
Setelah dilakukan penelusuran dan penelitian  di  perpustakaan  Fakultas  Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui  internet,  maka  diketahui  bahwa  belum pernak  dilakukan  penelitian  yang  berkaitan dengan penelitian tesis dengan judul: Pelaksanaan  Fungsi  dan  Tugas  Satuan
Tugas Saber Pungli Kota Medan 6 Departemen Pendidikan Nasional,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, h. 1673.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berdasarkan  Keputusan  Wali  Kota  Medan Nomor 352/(63.K/2016 Tentang Unit
Kelompok Saber Pungli Kota Medan. Dengan demikian judul penelitian tesis ini, belum pernah disusun  oleh  peneliti  lain,  baik  dilihat  dari judul, objek  penelitian  dan  substansi  permasalahan.
Untuk itu,
penelitian ini
dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis  dan  dinyatakan murni  hasil  pemikiran penulis sendiri.

## II. Pelaksanaan  Tugas  Dan  Fungsi  Satuan
Tugas Saber Pungli Kota Medan Menurut  Keputusan  Wali  Kota  Medan NO. 352/963.K/2016 Tentang Unit Kelompok  Kerja  Saber  Pungli  Kota Medan A.  Struktur  Organisasi  Satuan  Tugas  Saber Pungli Kota Medan Berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan No. 352/963.K/2016  Tentang  Unit  Kelompok Kerja Saber Pungli Kota Medan
1.  Penanggungjawab  Pelaksanaan  Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan
Pembentukan  tim  Saber  Pungli  Kota Medan  merupakan  tindaklanjut  dari  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  87  Tahun 2016 tanggal 20 Oktober tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Peraturan Presiden tersebut mengamatkan bahwa pemerintah daerah  (Pemda)  harus  membentuk  Unit  Saber Pungli  di  daerah  masing-masing  guna  lebih mengoptimalkan  tugas  Saber  Pungli  dalam memberantas segala bentuk pengutan liar.
Menurut  keterangan  yang  disampaikan oleh  Rasyid  Ridho,  selaku  Kabag  Humas Pemko Medan, bahwa:
Pembentukan Saber Pungli Kota merupakan  wujud  komitmen  Pemerintah Kota Medan dalam pemberantasan pungli dan  setelah  melalui  koordinasi  dengan forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah (Forkopimda),  maka  Pemerntah  Kota
Medan  telah  menetapkan  Keputusan Walikota Medan Nomor No. 352/963.K/2016  Tentang  Unit  Kelompok Kerja Saber Pungli Kota Medan. 7
Saber  Pungli  Kota  Medan  memiliki  tugas dan  kewenangan  untuk  melaksanakan  fungsi intelijen,  pencegahan,  penindakan  dan  yustisi terhadap  seluruh  praktik  pungli,  khususnya dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Terdapat  4  (empat)  kelompok  kerja  tim saber  pungli  ini,  bidang  intelijen,  pencegahan, penindakan  dan  justisi.  Melalui  pembentukan saber  pungli  diharapkan  penegakan  hukum menjadi  salah  satu  pilihan  terakhir,  yang  paling penting adalan tindakan pencegahan.
Pencegahan pungli dapat dilakukan dengan  berbagai  langkah  kebijakan,  salah satunya  adalah  dengan  pemberdayaan  dan peningkatan  kapasitas  diseluruh  layanan  publik termasuk  petugas  dan  sarananya.  Kemudian dengan memberikan pemahaman pada masyarakat  untuk  menghilangkan  kebiasaan buruk  memberikan  imbalan  kepada  pelayanan publik.
Adapun  struktur  dari  organisasi  Satuan Tugas  Sapu  Bersih  Pungli  Kota  Medan  dapat dilihat pada skema sebagai berikut:
7 Wawancara dengan Rasyid Ridho, selaku  Kabag  Humas  Pemko  Medan,  pada tanggal 20 September 2017.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Skema. 1

## Struktur Organisasi Satgas Saber Pungli Kota Medan
Sumber  data: diolah  oleh  penulis  berdasarkan hasil  penelitian  lapangan  dan  mengacu  pada
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 .
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  Walikota  Medan  adalah penanggungjawab  dari  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  Satuan  Bersih  Pungutan  Liar  Kota Medan.  Walikota  Medan  sebagai  penanggung jawab pelaksana tugas, wajib menjalin koordinasi dengan forum pimpinan Kota Medan, yang  meliputi:  Kapolrestabes  Medan,  Kepada Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri dan instansi Lainnya.
Rasyid  Ridho,  selaku  Kabag  Humas Pemko  Medan,  menerangkan bahwa:  “sebagai penanggungjawab  pelaksanaan  tugas  saber pungli kota medan, Walikota Medan bertanggung jawab untuk mengendalikan, melakukan  mengevaluasi dan  melaporkan pelaksanaan  tugas  Unit  Satgas  Saber  Pungli
Kota  Medan  kepada  Ketua  Pelaksana  Satgas Pusat secara berjenjang. 8 2.  Kelompok Ahli Berdasarkan skema yang telah digambarkan di atas, diketahui bahwa kelompok ahli  memiliki  kedudukan  yang  setara  dengan Walikota  Medan  sebagai  penanggung  jawab Satuan  Tugas  Saber  Pungli.  Dengan  demikian, maka  hubungan  antara  kelompok  ahli  dengan Walikota  Medan  sebagai  penanggungjawab Pelaksanaan  Tugas  Saber  Pungli  tidaklah berada  pada  hubungan  berjenjang,  melainkan setara (koordinasi).
Hubungan  yang  terjalin  antara  kelompok ahli dengan Walikota Medan menekankan pada hubungan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Saber Pungli Kota  Medan.  Kompol.  Doni  Satria  Sembiring, selaku Kabag Ops. Polrestabes Medan, menjelaskan:  “kelompok  ahli  berfungsi  untuk
8 Wawancara dengan Rasyid Ridho, selaku  Kabag  Humas  Pemko  Medan,  pada tanggal 20 September 2017.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memberikan  masukan  dan  saran  kepada Walikota  berkaitan  dengan  tugas  satgas  dan memberikan  asistensi  terhadap  perencanaan,
pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan
satgas.” 9

## 3.  Ketua  Pelaksana  Satuan  Tugas  Saber Pungli Kota Medan
Berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan No.  352/963.K/2016  Tentang  Unit  Kelompok Kerja  Saber  Pungli  Kota  Medan,  maka  sebagai Ketua  Pelaksana  dari  tugas  Saber  Pungli  Kota Medan,  yaitu  Wakapolrestabes    Medan    dan Waka Polres Belawan.
Kompol.  Doni  Satria  Sembiring,  selaku
Kabag Ops. Polrestabes Medan, yang menerangkan  bahwa:  “Pelaksanaan  tugas Saber Pungli Kota Medan merupakan tanggung jawab Wakapolrestabes Medan dan Wakapolres Belawan.” 10
Sebagai  Ketua  pelaksana  tugas  Saber Pungli  kota  Medan,  Wakapolrestabes  Medan dan  Wakapolres  Belawan  memiliki  tugas sebagai berikut :
a.  Membuat  rencana  strategi  dalam  rangka penjabaran kebijakan daerah.
b.  Melaporkan kegiatan satgas kepada Walikota  Medan  secara  periodik  setiap bulan  atau  sewaktu-waktu  dalam  hal  yang bersifat khusus dan kontijensi.
c.  Melakukan koordinasi dengan  instansi
terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi
pendukung kegiatan satgas.
9 Wawancara dengan Rasyid Ridho, selaku  Kabag  Humas  Pemko  Medan,  pada tanggal 20 September 2017.
10 Wawancara dengan Kompol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops.
Polrestabes Medan, pada tanggal 19 September 2017.
d.  Melaksanakan  komando,  pengendalian  dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh unit satgas. 11
Berdasarkan  uraian  di  atas,  diketahui bahwa  ketua  pelaksana  tugas  Saber  Pungli Kota  Medan  dipimpin  oleh  Wakapolrestabes Medan  dan  Wakapolres  Belawan.  Sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi  dari  masing-masing  unit  Saber  Pungli Kota  Medan,  maka  Wakapolrestabes  Medan dan  Wakapolres  Belawan  berkewajiban  untuk melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas  kepada Wali  Kota  Medan  secara  periodik,  yaitu  setiap bulan.

## 4.  Sekretaris
Berdasarkan  struktur  organisasi  Satuan Tugas  Saber  Pungli  Kota  Medan  yang  terdapat pada  skema,  dapat  dilihat  bahwa  kedudukan sekretaris  berada  di  bawah  Ketua  Pelaksana Tugas  dan  Fungsi  Saber  Pungli  Kota  Medan. Dengan  demikian,  sekretaris  berada  di  bawah tanggung  jawab  dari  Ketua  Pelaksana  tugas Satgas yang bertanggung kepada Wakapolrestabes Medan dan Wakapolres Belawan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kompol. Doni Satria Sembiring,  selaku  Kabag  Ops.  Polrestabes Medan, adapun tugas dan fungsi dari Sekretaris adalah  membantu  pelaksanaan  tugas  Ketua Pelaksana  Unit  Satgas.  Dalam  melaksanakan tugas  dan  fungsinya,  Sekretaris  dibantu  oleh  5 Kepala  Bidang  (Kabid),  yaitu:  bidang  operasi, bidang  logistik,  bidang  administrasi  umum, bidang  keuangan  dan  bidang  data  dan informasi.  Dengan  demikian,  maka  fungsi  dari
11 Wawancara dengan Kompol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops. Polrestabes Medan, pada tanggal 19 September 2017.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sekretaris adalah untuk membantu pelaksanaan tugas  Ketua  Pelaksana  Unit  Satgas.    Dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  Sekretaris dibantu  oleh  5  (lima)  Kepala  Bidang,  yang masing-masing  memiliki  tugas  pokok  sebagai berikut:
a.  Bidang operasi
Membuat  rencana  kegiatan,  mengendalikan kegiatan secara administrasi melalui
pencatatan terhadap setiap kegiatan
operasional  dari  satuan  tugas  saber  pungli kota medan.
b.  Bidang logistik
Mempersiapkan  logistik,  mendistribusikan logistik,  dan  menginventarisasi  logistik  serta menyediakan  sarana  dan  prasana  dalam pelaksanaan  tugas  unit-unit  kerja  yang  ada, khususnya unit penindakan.
c.  Bidang Administrasi Mencatat seluruh kegiatan administrasi umum  dalam  pelaksanaan  tugas  kelompok kerja masing-masing unit kerja.
d.  Bidang keuangan
Menyusun rencana anggaran, Mengeluarkan seluruh  biaya  yang  telah  ditetapkan  untuk kegiatan  sapu  bersih  pingli  kota  Medan  dan sekaligus membuat laporan keuangan dalam pelaksanaan  tugas  satuan  tugas  saber pungli kota Medan.
e.  Bidang Info
Menerima  informasi  dari  semua  pihak, pemerintahan,  swasta  dan  juga  masyarakat menyangkut  tentang  data  dan  informasi praktik pungli di wilayah kota Medan. 12
12 Wawancara  dengan  Rasyid  Ridho, selaku  Kabag  Humas  Pemko  Medan,  pada tanggal 20 September 2017.

## 5.  Kelompok  Kerja/Unit  Kerja  Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan
Saber  Pungli  Kota  Medan  terdiri  dari  4 (empat) kelompok kerja/unit kerja (Pokja), yaitu :
Unit intelejen, Unit Pencegahan, Unit Penindakan  dan  unit  Yustisi.  Adapun  tugas pokok  dan  fungsi  dari masing-masing  unit  kerja pada  saber  pungli  kota  Medan,  dapat  diuraikan sebagai berikut:
a.  Unit Intelejen, memiliki tugas pokok untuk:
1)  melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operadi yang
dilaksanakan oleh oknum pelaku
pungli.
2)  melakukan kegiatan penyusupan, eliciting  dalam  rangka  memperoleh bahan keterangan yang diperlukan.
3)  membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan  kepada  ketua  pelaksana satgas.
4)  membantu  pelaksanaan  pengamanan
internal terhadap kegiatan penegakkan hukum yang dilaksanakan  oleh  satgas  sapu  bersih dari  kemungkinan  adanya  upaya  yang dapat melemahkan satgas.
5)  memberikan
rekomendasi pembentukan  dan  pelaksanaan  tugas unit  saber  pungli  di  setiap  instansi penyelengara pelayanan publik.
b.  Unit  pencegahan,  memiliki  tugas  pokok untuk  melakukan  upaya-upaya preventif baik  melalui  sosialisasi,  penyuluhan, pelatihan  dan kegiatan lain  dalam  rangka mencegah terjadinya pungli .
c.  Unit  penindakan,  memiliki  tugas  pokok untuk  melakukan  upaya-upaya represif (OTT)  terhadap  para  pelaku  pungli  di

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
seluruh  instansi  terkait  daerah  yang memberikan pelayanan publik .
d.  Unit  yustisi,  memiliki  tugas  pokok  untuk memberikan  masukan  dan  saran  kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah  dilakukan  penindakan  secara administrasi atau secara pidana. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kompol. Doni Satria Sembiring,  selaku  Kabag  Ops.  Polrestabes Medan,  meskipun  kelompok  kerja  dibedakan dalam  beberapa  unit  kerja,  namun  antara masing-masing  unit  saling  berhubungan  atau memiliki  korelasi  antara  satu  sama  lainnya. Untuk  itu,  maka  perlu  adanya  koordinasi  yang dijalin  antara  ketua  pokja  yang  terdapat  pada masing-masing  unit  saber  pungli,  sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satgas saber pungli  kota  medan  dapat  berjalan  dengan efektif. 13
B.  Hubungan Tata  Kerja  Masing-Masing  Unit Pada  Satuan  Tugas  Saber  Pungli  Kota Medan
Menindaklanjuti Peraturan Presiden
Republik  Indonesia  Nomor  87  Tahun  2016 Tentang  Tugas  Sapu  Bersih  Pungutan  Liar  dan dalam  rangka  Penyelengaraan  Pemerintahan Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  286 ayat (2), Kementerian
Dalam Negeri menetapkan  Kepala  Daerah  Gubernur  dan Bupati/wali  kota  sebagai  penanggungjawab pengawasan Pungutan Liar dalam
penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang ditetapkan  dalam  Intruksi  Kemendagri  Nomor
13 Wawancara dengan Kompol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops. Polrestabes Medan, pada tanggal 19 September
2017.
180/3935/SJ  tentang  Pengawasan  Pungutan Liar  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah.
Pelaksanaan  Intruksi  Kemendagri  Nomor 180/3935/SJ  tentang  Pengawasan  Pungutan Liar  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  87  Tahun  2016  Tentang Tugas  Sapu  Bersih  Pungutan  Liar,  maka Pemerintah  Kota  Medan  membentuk  Unit Satuan  Tugas  Sapu  Bersih  Pungutan  Liar  Kota Medan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali  Kota  Medan  Nomor  352/963.K/2016  yang terdiri  dari  beberapa  unit  kelompok  kerja,  yaitu: Unit  Intelejen,  Unit  pencegahan/sosialisasi,  Unit Penindakan dan Unit Yustisi.
Kelompok  Kerja  yang  ada  dalam  Unit Satuan  Tugas  Sapu  Bersih  Pungutan  Liar  Kota Medan  memiliki  fungsi  dan  kewenangan  sesuai bidang  dengan  Tupoksi  masing-masing.  Dalam rangka  pelaksanaan  Tupoksi  masing-masing kelompok  kerja  yang  ada,  melibatkan  unsur sebagai  berikut:    Inspektorat  Kota  Medan, Kepolisian  Polrestabes  Medan  dan  Kepolisian Polres  Pelabuhan  Belawan,  Kejaksaan  Negeri Medan  dan  Kejaksaan  Negeri  Belawan,  serta Kodim 0201/BS dan Denpom 1/5 Medan.
Hubungan tata kerja Satgas Saber Pungli Kota  Medan,  dapat  dibedakan  dalam  2  (dua) bentuk,  yaitu  hubungan  internal  dan  eksternal (linstas sektoral), yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1.  Hubungan Internal Dalam Satuan
Tugas Saber Pungli Kota Medan a.  Hubungan  antara  penangggung  jawab (Walikota Medan) dengan Ketua Pelaksana  (Wakapolrestabes  Medan dan Wakapolres Belawan). Ketua Pelaksana/Wakil Ketua Pelaksana  Unit  Satuan  Tugas  Sapu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Bersih  Pungli  Kota  Medan  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya berada dan bertanggung jawab kepada  Walikota/Wakil  Wali  Kota Medan sebagai pengendali dan penanggung  jawab  pelaksana  satuan tugas di daerah Kota Medan.
Ketua  Pelaksana  dan  atau  Wakil Ketua  Pelaksana  Unit  Satuan  Tugas Sapu  Bersih  Kota  Medan  melaporkan pelaksanaan  tugas  kelompok  kerja kepada Walikota  sebagai  penanggung jawab  Satuan  Tugas  di  daerah  Kota
Medan. Walikota Medan sebagai penanggung  jawab  pelaksana  tugas Saber Pungli Kota menerima menerima  hasil  laporan  dari  Ketua Pelaksana.  Berdasarkan  hasil  laporan dari ketua pelaksana tersebut dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas saber pungli daerah  kota  Medan  untuk  kemudian dilaporkan  kepada  Satuan  Tugas Provinsi (gubernur).
b.  Hubungan  Tata  Kerja  antara  Ketua Pelaksana dengan Sekretaris
Ketua  pelaksana  Satuan  Tugas Saber  Pungli  Kota  Medan  betugas untuk memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan  tugas  sapu  bersih  pungli kota Medan, dengan menentukan arah dan kebijaksanaan yang termuat dalam  Rencana  kerja  dan  Rencana strategi  pemberantasan  pungli  di  kota Medan  kepada  sekretaris  sebagai pedoman  pelaksanaan  tugas  masing-
masing  bidang  dan  unit  kerja  Satuan Sapu Bersih Pungli kota Medan.
Ketua pelaksana mengkoordinasikan penyusunan
program  dan  penyelenggaraan  tugas bidang  dan  kelompok  kerja  Unit Satuan  Tugas  Sapu  Bersih  Pungli kepada  bawahan  melalui  sekretaris. Dalam  bidang  administrasi  Ketua Pelaksana  mendisposisi  surat-surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan sebaliknya mendisposisi surat-surat yang diterima dari bawahan terkait dengan pelaksanaan  tugas  lapangan  dan administrasi  melalui  sekretaris.  Dalam bidang  anggaran,  Ketua  Pelaksana berkewajiban untuk membuat
keputusan anggaran rutin dalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dari masing-masing  bidang  dan  unit  kerja yang  telah  direkomendasikan  pada sekretaris.
Ketua  pelaksana  menerima  hasil laporan  dari  sekretaris  dan  kelompok kerja untuk kemudian dilakukan evaluasi  dan  dikomendasikan  kembali kepada  sekretaris  mengenai  hasil evaluasi.  Ketua pelaksana mengambil keputusan dari tindak lanjut pelaksanaan  tugas  di  lapangan  yang dilakukan  oleh  unit  kerja  penindakan dan  yustisi  yang  disampaikan  kepada sekretaris untuk
selanjutnya disampaikan  pada  unit  penindakan dan yustisi terkait dengan rekomendasi dari unit penindakan dan yustisi. Ketua Pelaksana Tugas (Wakapolrestabes  Medan/Wakapolres

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Belawan)  wajib  mengendalikan  dan melakukan pengawasan terhadap pelaksana  harian  dari  seluruh  unit Satgas dengan cara mengkoordinasikan penyusunan program  dan  penyelenggaraan  tugas masing-masing  bidang  dalam  unit satuan sapu bersih pungli. Ketua Pelaksana melakukan pengawasan  terhadap  masing-masing bidang  dalam  melaksanakan  tugas dan fungsinya dengan mengkoordinasikan  kepada  tiap-tiap bidang yang berada di bawah sektretaris  untuk  dapat  melakukan pengelolaan  administrasi  umum  yang meliputi kesekretariatan, program, keuangan, perlengkapan.
c.  Hubungan  Tata  Kerja  antara  Ketua Kelompok  Kerja  (Pokja)  dengan  Unit Satuan Tugas Sapu Bersih.
1)  Hubungan  tata  kerja  antara  Ketua Pelaksana Unit Kerja (Pokja) dengan Anggota Unit Intelejen. Ketua pelaksana mengkoordinasikan program-
program  yang  menjadi  tugas  dan fungsi  unit  tugas  intelejen.  Dalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsi intelejen,  maka  Ketua  Pelaksana melakukan  pengawasan  terhadap unit kerja intelejen, baik itu pengawasan  secara  administrasi maupun  pelaksanaan  tugas  di lapangan.
Ketua  Pelaksana  memberikan arahan kepada pelaksana kerja unit intelejen  dan  merekomendasikan pembentukan serta pelaksana tugas  Unit  Satuan  Tugas  Saber Pungli di setiap Instansi penyelenggaran pelayanan publik. Hasil kerja unit intelejen dilaporkan kepada Ketua pelaksana  berupa  informasi  yang berhasil dikumpulkan dari pelaksanaan tugas intelejen. Dalam pelaksanaan fungsi intelejen,
terkait  dengan  penyelidikan  yang dilakukan  oleh  unit  intelejen,  maka Ketua Kelompok Unit Kerja Intelejen melaporkan perkembangan  hasil  penyelidikan kepada  ketua  Pelaksana  Tugas Saber Pungli Kota Medan (Wakapolrestabes Medan atau Wakapolres Belawan). Laporan yang diterima oleh Ketua Pelaksana  Tugas  Saber  Pungli Kota Medan kemudian dievaluasi.
2)  Hubungan  tata  kerja  antara  Ketua
Pelaksana Unit Kerja (Pokja) dengan Anggota Unit Pencegahan/Sosialisasi. Ketua pelaksana mengkoordinasikan program – program kerja dalam penyelenggaraan  tugas  kelompok kerja  unit  pencegahan/sosialisasi. Pelaksanaan  program  kerja  unit pencegahan sebagaimana rekomendasi  dari  Ketua  Pelaksana Unit  Kerja  dilakukan  pengawasan, baik itu pengawasan secara administrasi  maupun  pengawasan di lapangan. Ketua pelaksana mengarahkan pelaksanaan pencegahan yang efektif dan efisien, mengenai materi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sosialisasi, penyuluhan dan standar pelayanan  publik  yang  mencegah terjadinya  praktik  punglik  pada pelayanan publik. Agar tercapainya efesiensi  dan  efektivitas  dalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dari Unit  Pencegahan/  Sosialisi,  maka
Ketua pelaksana memetakan intansi  pelayanan  publik  yang rawan  terjadinya  praktik  pungli. Pemetaan  instansi-instansi  yang rawan terjadinya praktik pungli oleh Ketua Pelaksana Unit Kerja Pencegahan/Sosialisasi didasari pada  informasi  yang  diterima  dari Unit  Intelejen.  Melalui  pemetaan instansi-instansi yang rawan terjadinya  praktik  pungli,  kemudian Ketua Pelaksana Uni Kerja Pencegahan melakukan pengarahan agar pelaksanaan tugas pencegahan dilakukan secara intensif oleh unit pencegahan/sosialisasi pada
masing-masing  instansi  yang  telah ditetapkan  memiliki  peluang  atau potensi  terjadinya  praktik  pungli. Dalam  hal  ini,  Ketua  Pelaksana Unit  Kerja  Pencegahan,  setelah berkoordinasi dengan ketua pelaksana  Tugas  Saber  Pungli Kota Medan (dalam hal ini Wakapolrestabes Medan/Wakapolres Belawan) merumuskan  dan  melaksanakan berbagai upaya pencegahan praktik pungli. Hasil  dari  pelaksanaan  tugas pencegahan/sosialisasi, baik secara administrasi maupun
pelaksanaan  tugas  di  lapangan wajib  dilaporkan  oleh  unit  kerja pencegahan kepada Ketua Pelaksana Unit Kerja (Pokja) Pencegahan/Sosialisai, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi
terhadap  hasil  laporan  yang  telah diterima  dari  masing-masing  unit kerja  yang  ada  pada  tiap-tiap instansi pelayanan publik.
3)  Hubungan  tata  kerja  antara  Ketua Pelaksana Unit Kerja (Pokja) dengan Anggota Unit Penindakan. Ketua pelaksana mengkoordinasikan program- progam  penyelenggaraan  tugas kelompok kerja kepada unit penindakan.  Dalam  pelaksanaan tugas dan fungsi dari unit penindakan, maka ketua pelaksana berkewajiban untuk melakukan pengawasan baik itu dalam pelaksanaan  tugas  di  lapangan maupun  pelaksanana  tugas  secara administrasi. Ketua Pelaksana melaksanakan  koordinasi  kepada unit kerja penindakan dalam melakukan operasi tangkap tangan, dan mekanisme pelaksanaan tugas di  lapangan.  Hasil  pelaksanaan tugas  penindakan  oleh  unit  kerja penindakan  kemudian  dilaporkan kepada  Ketua  Pelaksana  Pokja Unit Penindakan, untuk selanjutnya dievaluasi  oleh  Ketua  Kelompok Kerja Unit Penindakan.
4)  Hubungan  tata  kerja  antara  Ketua Pelaksana Unit Kerja (Pokja) dengan Anggota Unit Yustisi.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Ketua pelaksana mengkoordinasikan  program  dan penyelenggaraan  tugas  kelompok kerja  unit  yustisi.  Ketua  Pelaksana melakukan  pengawasan  terhadap unit kerja yustisi dalam pelaksanaan tugas di lapangan dan administrasi. Ketua  pelaksana  menerima rekomendasi  dari  unit  kerja  yustisi mengenai  tindak  lanjut  proses hukum terhadap pelaku yang sudah  dilakukan  penindakan.  Atas rekomendasi  Unit  Yustisi,  Ketua Pelaksana membuat keputusan terhadap tindak lanjut proses hukum terhadap pelaku pungli yang telah  dilakukan  penindakan  untuk dapat diselesaikan secara administrasi  atau  secara  pidana. Ketua  pelaksana  menerima  dan mengevaluasi hasil laporan pelaksanaan  tugas  yustisi  dari ketua kelompok kerja unit intelejen. 2.  Hubungan Tata Cara Kerja Eksternal/Lintas Sektoral a.  Hubungan  tata  kerja  Ketua  Pelaksana Utama  dengan  Forum  Komunikasi Pimpinan Daerah Hubungan Ketua Pelaksana Utama  Satuan  Tugas  Saber  Pungli Kota Medan dengan Forum Komunikasi  Pimpinan  Daerah,  antara lain yaitu: 1)  Ketua  Pelaksana  Utama  Saber Pungli  Kota  Medan,  Membangun komitmen Forum Komunikasi
Pimpinan  Daerah  untuk  berperan proaktif  dalam  pencegahan  dan
pemberantasan  KKN  serta  tidak terlibat  di  dalamnya  dengan  tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  hadiah, bantuan,  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara meningkatkan peran  aktif  dari  masing-masing pimpinan  daerah  untuk  melakukan pemberantasan pungutan liar.
2)  Ketua  Pelaksana  Utama  Saber Pungli Kota Medan bersama dengan seluruh SKPD
Pemerintahan  Kota  Medan,  Dinas- Dinas  yang  ada  dalam  lingkup pemerintah  kota  Medan  harus mampu  membangun  sistem  cegah dan  berantas  pungli  dengan  tidak membuka  celah  terjadinya  praktik pungli  dalam  pelayanan  publik. Sistem  cegah  dan  berantas  pungli dapat
dilakukan dengan
memberdayakan  setiap  SKPD  dan Dinas untuk dapat membentuk Unit Pelaksana Tugas di masing-masing SKPD dan Dinas pelayanan publik. Selain  itu,  tiap-tiap  SKPD  dan Dinas-Dinas yang ada dalam lingkup  Pemerintah  Kota  Medan wajib  melaksanakan  pengawasan terhadap  kegiatan-kegiatan  yang berhubungan  dengan  pengurusan dan  penerbitan  perizinan,  hibah dan  bantuan  sosial,  kepegawaian, pendidikan,  dana  desa,  pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa serta tempat lainnya yang mempunyai  resiko  penyimpangan. SKPD dan Dinas-Dinas pemerintah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kota  Medan  wajib  melaporkan  dan memberikan  informasi  jika  terjadi atau  adanya  indikasi  praktik  pungli di  lingkungan  SKPD  dan  Dinas-
Dinas  yang  berada  dalam  lingkup pemerintah kota Medan. 3)  Ketua  pelaksana  utama  saber Pungli Kota Medan dengan Kapolrestabes Medan dan Kapolres Belawan, harus membangun komitmen untuk membersihkan  pelayanan  publik  di lingkungan  Kapolrestabes  Medan. Dengan senantiasa berupaya menutup  celah  terjadinya  pungli, terutama  dalam  pengurusan  SIM maupun  SKCK  dan  pada  Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menerima laporan/  pengaduan  masyarakat.
Masyarakat  yang  ingin  mengurus SIM  dan  SKCK  hanya  dikenakan biaya  sesuai   yang  tertera  dalam ketentuan  berlaku  serta  mengikuti seluruh  persayaratan.  Demikian pula masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) untuk tidak dikenakan  biaya  di  luar  ketentuan peraturan perundang-undangan. 4)  Ketua  Pelaksana  Utama  Saber Pungli Kota Medan dengan Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Agama Medan, Pengadilan  Niaga  dan  Pengadilan Tata Usaha Medan, harus membangun  komitmen  bersama
untuk  turut  serta  memberantas praktik pungli di lingkungan masing-masing pengadilan, dengan mengikuti  standar  dan  prosedur pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  Pengadilan harus melaksanakan dan
memberikan pelayanan publik yang optimal  kepada  masyarakat  dan menetapkan  biaya –biaya  terkait dengan  pelayanan  sesuai  dengan undang-undang.  Komitmen  setiap pengadilan  yang  ada  di  wilayah hukum  pengadilan  negeri  Medan. Hubungan  antara  Ketua  Pelaksana Satuan Tugas Saber Pungli dengan Ketua  Pengadilan  Negeri  Medan terwujud  dalam  suatu  kesepakatan bersama  dalam  pemberantasan praktik pungli dalam lingkup Pengadilan  Negeri  Medan.  Wujud kerjasama  tersebut  dilaksanakan dengan  pembentukan  Unit  Satuan Pelaksana  Teknis  Saber  Pungli  di Pengadilan Negeri Medan.
Hubungan  kerja  sama  antara Ketua  Pelaksana  Satuan  Tugas  Sapu Bersih  Pungli  Kota  Medan  dengan Forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah harus  dilaksanakan  dengan  sikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel.  Seluruh  pimpinan  daerah wajib mengumpulkan dan menyampaikan informasi penyimpangan yang  terjadi pada masing-masing instansi yang dipimpinnya.
b.  Hubungan  tata  kerja  Ketua  Pelaksana
dengan Kelompok Ahli

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Unit Satuan Tugas Sapu Bersih di
bawah tanggung jawab walikota
Medan  dapat  menerima  masukan  dan
saran  dari  kelompok  ahli  terkait dengan tugas  satgas dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan
maupun evaluasi kegiatan  satgas.  Dalam  hal  ini  ketua pelaksana  utama  dapat  menerima secara  langsung  saran  dari  kelompok ahli  untuk  dijadikan  sebagai  bahan dalam membuat perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan satgas. c.  Hubungan  tata  kerja  antara  Ketua Pelaksana Utama dengan pihak
Swasta dan Masyarakat
Unit  Satuan  Tugas  Sapu  Bersih menjalin hubungan kerja sama dengan pihak  swasta  dan  masyarakat  dalam mengumpulkan  data  dan  informasi mengenai  praktik  pungli  yang  terjadi dijajaran  pemerintah  kota  Medan. Kerjasama  ini  penting  dilaksanakan, mengingat pihak swasta dan masyarakat  adalah  objek  dari  praktik pungli  yang  dilakukan  oleh  oknum- oknum pelaku yang ada pada tiap-tiap instansi pelayanan publik.
Wujud kerjasama dapat dilakukan dengan  melaporkan  secara  langsung ataupun  melalui  media  elektronik  dan sarana  komunikasi  ( call  center )  yang telah  disediakan  oleh  Uni  Satuan Tugas Saber Pungli.
C.  Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Saber
Pungli  Kota  Medan  dan  Mekanisme Pertanggungjawaban  Masing-Masing  Unit
Pada  Satuan  Tugas  Saber  Pungli  Kota Medan
1.  Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Saber Pungli Kota Medan
Pembentukan Satuan Tugas Saber Pungli Kota  Medan  pada  dasarnya  bertujuan  untuk melaksanakan  pemberantasan  pungutan  liar secara  efektif  dan  efisien  dgn  optimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yg berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. 14
Pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  saber pungli  kota  Medan  lebih  menekankan  pada fungsi  pencegahan.  Artinya,  keberhasilan  dari pelaksanaan tugas dan fungsii dari saber pungli terletak  pada  fungsi  pencegahan,  yaitu  tidak terjadinya praktik pungli dalam penyelenggaraan pelayanan publik ( service public ).
Walikota  Medan  H.  T.  Dzulmi  Eldin, dalam  sosialisasi  tentang  Rencana  Unit  Tugas Satgas  Saber  Pungli  Kota  Medan  kepada seluruh  Tim  Saber  Pungli  disetiap  Unit  tugas instansi pemerintahan yang ada di Kota Medan, pada  tanggal  21  Desember  2016,  di  Hotel Grand Aston Medan menyampaikan bahwa :
Pentingnya dilakukan sosialisasi pencegahan pungutan liar sebagai
gebrakan Tim Saber Pungli untuk memberantas praktik-praktik pungutan liar yang  semakin  marak  dan  berkembang. Sosialisasi
pencegahan pungli, merupakan  wujud  dari  tindaklanjut  atas Perpres  No.  87  Tahun  2016  Tentang Satuan  Tugas  Sapu  Bersih  Pungutan Liar.  Kita  harus  sepakat  bahwa  pungli adalah  kejahatan  yang  sesungguhnya merupakan  cerminan  dari  bobroknya kualitas  komitmen,  mental  dan  spiritual pelaku  pungli  tersebut.  Sekarang  adalah era  yang  terbuka,  segala  praktik  pungli akan  dengan  mudah  terendus  oleh
14 Wawancara  dengan  Rasyid  Ridho, selaku  Kabag  Humas  Pemko  Medan,  pada tanggal 20 September 2017.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
siapapun  yang  menjadi  korban  ataupun terlibat didalamnya. 15
Walikota  Medan  dalam  acara  sosialisasi tersebut menegaskan bahwa :
Seluruh jajaran pemerintahan kota Medan, dan termasuk keseluruhan SKPD dalam lingkup  Pemerintahan  Kota  Medan harus memiliki komitmen untuk melakukan pemberantasan praktik pungli. Untuk  itu,  kepada  seluruh  instansi  dan stakeholder  yang  hadir  pada  sosialisasi ini  diharapkan  dapat  membangun  etos kerja  baru  sekaligus  budaya  baru  dalam penyelenggaraan publik serta menekankan  agar  jangan  mencederai kepercayaan masyarakat dengan merusak  citra  pemerintah  melalui  praktik pungli.  Tetapi  sebaliknya  berupaya  untuk mengembalikan  kepercayaan masyarakat dengan membangun citra baru pelayanan publik yang berkualitas, sederhana, cepat, transparan dan akuntabel. 16
Sosialisasi  tersebut  dilaksanakan  agar seluruh  Forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah dapat  mensosialisasikan  rencana  unit  Satgas Saber  Pungli  Kota  Medan  kepada  seluruh  unit instansi  kerja  dari  lingkungan  Pemko  Medan, TNI,  Polri,  Kejaksaan  Negeri  Medan  dan Belawan  yang  telah  membentuk  Tim  Saber Pungli di setiap instansinya. Pelaksanaan tugas dan  fungsi  dari  Saber  Pungli  Kota  Medan  tidak terlepas  dari  pelaksanaan  kewenangan  dari
Saber Pungli
Kota Medan. Dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  Saber Pungli  Kota  Medan  memiliki    beberapa kewenangan, yaitu: a.  Satgas Saber Pungli Kota Medan membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
b.  Satgas Saber Pungli Kota Medan melakukan pengumpulan  data  dan  informasi  dari
15 Dinas  Kominfo  Kota  Medan,  Artikel
“Satgas Saber Pungli Kota Medan
Sosialisasikan  Pencegahan  Pungli  Di  Kota Medan,  diakses  melalui: http://pemkomedan. go.id ,  tanggal  21  September  2017.  Pkl.  12.  30 WIB. 16 Ibid .
kementerian/lembaga  dan  pihak  lain  yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi. c.  Satgas Saber Pungli Kota Medan mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar. d.  Satgas Saber Pungli Kota Medan melakukan operasi tangkap tangan. e.  Satgas Saber Pungli Kota Medan memberikan  rekomendasi  kepada  pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f.  Satgas Saber Pungli Kota Medan memberikan  rekomendasi  pembentukan  dan pelaksanaan  tugas  unit  Saber  Pungli  di setiap  instansi  penyelenggara  pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah. g.  Satgas Saber Pungli Kota Medan melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar. 17
Kewenangan  Satgas  Saber  Pungli  Kota Medan  di  atas,  dilaksanakan  oleh  masing- masing unit kerja, yaitu unit intelejen, pencegahan,  penindakan,  dan  yustisi  sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  masing- masing.
Unit  intelejen  dalam  pelaksanaan  tugas pokoknya  memiliki  fungsi  untuk  mengumpulkan informasi  dan  melakukan  penyelidikan  serta pemetaan terhadap instansi-instansi yang rawan terjadinya  praktik  pungli.  Selain  itu,  juga berfungsi  untuk  melaksanakan  pengamanan internal  terhadap  kegiatan  penegakan  hukum yang dilaksanakan oleh satgas sapu bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan  Satgas  pada  saat  penangkapan (OTT)  atau  proses  penyidikan. 18 Paling  tidak
17 Penjabaran  Tugas  Unit  Satgas  saber Pungli Kota Medan, diakses melalui: http://pemkomedan. go.id , tanggal 21 September 2017. Pkl. 12. 30 WIB. 18 Wawancara dengan Kompol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terdapat  7  (tujuh)  sektor  atau  instansi  yang rawan terjadi praktik pungli, yaitu: a.  Sektor perizinan; b.  Sektor pendidikan;
c.  Hibah dan bantuan sosial (bansos);
d.  Kepegawaian;
e.  Dana desa;
f. Pengadaan barang dan jasa serta;
g.  Peradilan.
Adapun  kegiatan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan fungsi penindakan antara lain :
1.  Melaksanakan  kegiatan  saber  pungli dan  kegiatan  tangkap  tangan  (OTT) terhadap para pelaku pungli;
2.  Melakukan  penindakan  secara  hukum terhadap  kegiatan  pungli  yang  terjadi dilingkungan pelayanan publik Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil  penyelidikan  intelijen  yang  telah memiliki akurasi data dan fakta;
3.  Menyerahkan hasil penindakan
kepada pokja yustisi. 19
Penindakan  oleh  Satgas  Saber  Pungli Kota  Medan  terhitung  sejak  Januari  2017- September  2017  melalui  operasi  tangkap tangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

## Tabel. 1

## Penindakan Oleh Satgas Saber Pungli Kota Medan Melalui OTT
Polrestabes Medan, pada tanggal 19 September 2017.
19 Penjabaran  Tugas  Unit  Satgas  saber Pungli Kota Medan, diakses melalui:
http://pemkomedan. go.id , tanggal 21
September 2017. Pkl. 12. 30 WIB.
Unit  yustisi,  berfungsi  untuk  memberikan masukan  dan  saran  kepada  Ketua  Pelaksana Utama,  berkaitan  dengan  pelaku  yang  sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan  secara  administrasi  atau  secara pidana.  Adapun  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi dari unit yustisi,  yaitu :
a.  Mempelajari, meneliti dan menganalisa hasil OTT dari pokja penindakan.
b.  Menyerahkan  hasil  analisa  OTT  dari  Pokja penindakan  kepada  aparat  penegak  hukum setempat  untuk  proses  hukum  selanjutnya dan/atau kepada kementerian/lembaga untuk proses sanksi administrasi.
c.  Memberikan  bantuan  atau  back  up  personil dan peralatan kepada unit satgas kementerian/lembaga  dan  daerah  dalam penindakan  pelaku  pungli  skala  besar, apabila diperlukan. 20
Rasyid Ridho, menjelaskan bahwa :
Untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi dari  Satuan  Tugas  Saber  Pungli  Kota Medan,  maka  di  masing-masing  instansi di  bentuk  Unit  Pemberantasan  Pungli (UPP)  berdasarkan  rekomendasi  dari Satgas  Saber  Pungli  Kota  Medan.  Unit Pemberantasan  Pungli  (UPP),  dalam melaksanakan  tugasnya  berkoordinasi dengan  Satgas  Saber  Pungli  Kota Medan. 21
Mengakomodir  peran  masyarakat  dalam pemberantasan  praktik  pungli,  maka  Satgas Saber  Pungli  Kota  Medan  membuat  posko pengaduan.  Sesuai  dengan  fungsinya,  posko pengaduan  pungli  berfungsi  untuk  menerima pengaduan masyarakat mengenai adanya praktik  pungli  yang  dilakukan  oleh  oknum pejabat  atau  pegawai  pemerintah  pada  instansi tertentu.
20 Wawancara dengan Kompol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops. Polrestabes Medan, pada tanggal 19 September 2017.
21 Wawancara  dengan  Rasyid  Ridho, selaku  Kabag  Humas  Pemko  Medan,  pada tanggal 20 September 2017.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Proses  pengaduan  masyarakat  dalam menyampaikan  informasi  kepada  Satgas  Saber Pungli  Kota  Medan  dapat  dilihat  pada  skema sebagai berikut :
Skema 2.
Sistem Pelaporan Masyarakat
Berdasarkan  pada  skema  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam pemberantasan  praktik  pungli  dapat  dilakukan dengan  cara  penyampaian  informasi  kepada Posko  Saber  Pungli.  Penyampaian  informasi dapat  dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak langsung.
Penyampaian  secara  tidak  langsung dapat dilakukan dengan cara menghubungi Call Center ,  atau  menyampaikannya  melalui  email.
Penyampaian  informasi  secara  elektronik,  yaitu melalui  email  saber  pungli,  berlaku  ketentuan hukum  yang  berkenaan  dengan  penyampaian informasi  secara  elektronik  yaitu  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (ITE).  Dengan  kata lain,  mekanisme  pengaduan  dan  pelaporan selain  mengacu  pada  tata  tertib  yang  telah ditetapkan  oleh  Satgas  saber  pungli,  juga mengacu pada Undang-Undang ITE.

## 2.  Pengawasan  Terhadap  Pelaksanaan
Tugas  dan  Fungsi  Saber  Pungli  Kota Medan
George  R.  Terry  menjelaskan  bahwa pengawasan  adalah  proses  evaluasi goal  and objectives , umpan balik adalah istilah lain untuk pengawasan. 22 Menurut Saiful Anwar,
pengawasan adalah serangkaian tindakan melihat,  memeriksa  dan  mengambil  tindakan bilamana perlu. 23
Pengawasan  menurut  M.  Manulang, adalah  suatu  proses  untuk  menetapkan  suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya  dan  mengoreksi  bila  perlu  dengan
22 George R. Terry, Op. Cit. , h. 234-235.
23 Saiful  Anwar, Sendi-Sendi  Hubungan Pekerja  Dengan  Pengusaha ,  KSHM,  Medan, 1999, h. 39.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
maksud  supaya  pelaksanaan  pekerjaan  sesuai dengan rencana semula. 24
Sondang  P.  Siagian  menjelaskan  bahwa tujuan  atau  sasaran  dari  pengawasan  dalam sebuah organisasi, adalah: 25
1.  Pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan  sungguh-sungguh  sesuai  dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.
2.  Struktur  serta  hirarki  organisasi  sesuai dengan  pola  yang  telah  ditentukan  dan direncanakan.
3.  Seorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan  dilaksanakan  secara  berencana,
kontineu dan sistematis.
4.  Penggunaan alat-alat diupayakan agar sehemat mungkin.
5.  Sistem prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang telah ditentukan dalam rencana.
6.  Pembagian  tugas,  wewenang  dan  tanggung jawab  didasarkan  kepada  pertimbangan yang objektif.
7.  Tidak terdapat penyimpangan dan penyelewenangan dalam penggunaan kekuasaan,  kedudukan  maupun  terutama keuangan. Berdasarkan pendapat
yang dikemukakan  oleh  Sondang  P.  Siagian,  maka dapat  diketahui  bahwa  tujuan  pelaksanaan pengawasan  dalam  suatu  organisasi  baik  itu organisasi  pemerintahan,  maupun  organisasi dalam perusahaan adalah untuk menjamin agar pelaksanaan tugas dan wewenang kerja, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan,  pada  dasarnya  juga  dapat menekan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan  tugas  dan  wewenang,  terutama dalam penyalahgunaan keuangan.
Berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Saber Pungli kota Medan,  maka  pengawasan  terhadap  kinerja
24 M. Manulang, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h. 173.
25 Ibid ., h. 137.
Satgas  Saber  Pungli  Kota  Medan  dilaksanakan berdasarkan  pengawasan  secara  berjenjang, yaitu  dengan  melaksanakan  tugas  dan  fungsi dari  masing-masing  pimpinan  yang  ada  dalam struktur organisasi saber pungli.
Rasyid  Ridho  selaku  Kabag  Humas  pada Pemerintahan  Kota  Medan,    menjelaskan bahwa  pelaksanaan  pengawasan  kinerja  dari Satgas  Saber  Pungli  dilakukan  dalam  dua bentuk,  yaitu  pengawasan  terhadap  kinerja anggota  Satgas  di  lapangan  dan  pengawasan secara administratif. 26
Pelaksanaan  pengawasan  dilakukan  oleh masing-masing  Ketua  Pelaksana  Pokja/Unit Satgas  Saber  Pungli,  dan  juga  oleh  Ketua Pelaksana  Utama  Satgas  Saber  Pungli  Kota Medan. Untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja  dari  Satgas  Saber  Pungli,  maka pimpinan  memiliki  peran  penting.  Pelaksanana pengawasan juga berkaitan dengan pertanggungjawaban  dari  masing-masing  unit Satgas  Saber  Pungli  untuk  melaporkan  hasil dari  pelaksanaan  kinerja  Satgas  Saber  Pungli secara berjenjang.
Kepemimpinan  merupakan  komponen vital yang mempengaruhi keberhasilan organisasi  dalam mencapai tujuannya.  Seorang pemimpin  adalah  figure  yang  menentukan  arah organisasi, warna organisasi termasuk pengembangan kualitas anggota-anggota dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Oleh karenanya  diperlukan  komitmen  yang  kuat secara  tulus  dan  sungguh-sungguh  dalam menjalankan  roda  organisasi  sesuai  dengan aturan. Komitmen adalah suatu ketentuan untuk berjanji  kepada  diri  sendiri  yang  akan  memacu
26 Wawancara  dengan  Rasyid  Ridho, selaku  Kabag  Humas  Pemko  Medan,  pada tanggal 20 September 2017.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
seseorang untuk terus berjuang dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.
Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja  Satgas  Saber  Pungli,  merupakan lapangan  hukum  administrasi  negara  sehingga dalam pelaksanaan pengawasan kinerja Satgas Saber  Pungli  perlu  diterapkan  prinsip-prinsip umum  dari  pemerintahan  yang  baik.  Menurut Kunjtoro  Purbopranoto  sebagaimana  dikutip oleh  Hotma  P.  Sibuea,  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  digunakan  untuk menilai kebijakan yang ditetapkan oleh pejabatan administrasi negara. 27
3.  Mekanisme  atau  sistem  pertanggung jawaban  pelaksanaan  tugas  Saber
Pungli Kota Medan
Suatu  organisasi/lembaga  tentunya  telah mengatur  tentang  tata  kerja  atau  hubungan antara atasan dan bawahan mengenai mekanisme sistem pertanggungjawaban pelaksanaan  tugas  dari  masing-masing  unit kerja  yang  ada  dalam  organisasi  tersebut. Demikian  pula  dengan  Satgas  Saber  Pungli Kota Medan, setian unit kerja (Pokja)
bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan, dalam hal ini  kepada  Ketua  Pelaksana  Utama  Tugas Saber Pungli Kota Medan.
Sistem  pertanggung  jawaban  dalam pelaksanaan  tugas  Satgas  Saber  Pungli  kota Medan  dilaksanakan  secara  berjenjang,  yakni dimulai  dari  laporan  hasil  kegiatan  dari masing- masing  pimpinan  unit  kerja  (Pokja)  kepada Ketua  Pelaksana  Utama.  Pelaporan  kegiatan dari masing-masing unit kepada Ketua Pelaksana  Utama  dilaksanakan  setiap  hari,
27 Hotma  P.  Sibuea, Asas-Asas  Hukum, Peraturan
Kebijakan, Asas-Asas Hukum
Pemerintahan  Yang  Baik ,  Erlangga,  Jakarta, 2010, h. 156
sedangkan pelaporan hasil kinerja Satgas Saber Pungli  Kota  Medan  kepada  penanggungjawab dilaksanakan  secara  periodik,  yaitu  sebulan sekali.  Adapun  sistem  pertanggungjawaban dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Satgas Saber  Pungli  Kota  Medan,  dapat  dilihat  pada skema berikut di bawah ini:
Skema. 3
Sistem Pertanggungjawaban Satgas Saber Pungli Kota Medan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berdasarkan  skema  di  atas,  maka pertanggungjawaban  kinerja  dalam  struktur organisasi  Satgas  Saber    Pungli  Kota  Medan dilaksanakan  secara  berjenjang,  yaitu  dimulai dari  pelaporan  hasil  kegiatan  oleh  anggota  dari masing-masing  unit  kerja  (Pokja)  kepada  ketua Pokja  dari  masing-masing  unit.  Selanjutnya, ketua  Pokja  masing-masing  unit  melaporkan hasil  kegiatan  kerja  baik  secara  administrasi maupun  pelaksanaan  tugas  operasional  di lapangan kepada Ketua Pelaksana Utama, yang disampaikan  melalui  sekretaris  Satgas  Saber Pungli Kota Medan untuk selanjutnya
diserahkan  kepada  Ketua  Pelaksana  Utama. Hasil  laporan  yang  diterima  oleh  Ketua Pelaksana kemudian dievaluasi untuk selanjutnya  dilaporkan  kepada  Walikota  Medan sebagai  penanggung  jawab  pelaksana  tugas Satgas Saber Pungli Kota Medan.

## III. HAMBATAN  DAN  UPAYA  SATUAN
TUGAS SABER PUNGLI KOTA MEDAN  DALAM  MELAKSANAKAN FUNGSI PENCEGAHAN TERJADINYA

## PRAKTIK PUNGLI
A. Hambatan  Satgas  Saber  Pungli  Kota Medan Dalam Melaksanakan Fungsi Pencegahan Terhadap Praktik Pungli 1.  Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Saber  Pungli  Berdasarkan  Analisis Teori Sistem Hukum
Pungli  merupakan  salah  satu  bentuk korupsi yang telah menjadi kebiasaan, terjadi di berbagai  elemen  masyarakat,  terutama  pada sektor pelayanan publik baik di pusat maupun di daerah,  sehingga  perlu  dilakukan  tindakan
pemberantasan secara sistematis dan sungguh- sungguh.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Jokowi telah mengeluarkan kebijakan  Reformasi  Hukum  Tahap  I  yang mencakup  5  (lima)  hal,  salah  satunya  adalah pemberantasan Pungutan Liar (Pungli).
Melaksanakan  program  kebijakan  reformasi hukum, khususnya pembenahan terhadap lembaga dan aparatur negara dan pembangunan budaya hukum, maka pemerintah melakukan langkah-langkah atau kebijakan baru dengan membentuk Satgas Saber Pungli.
Pembentukan satgas saber pungli bertujuan  untuk  menciptakan  pelayanan  publik yang  prima  bersih,  jujur  dan  adil.  Disadari bahwa  fungsi  Satgas  Saber  Pungli  pada dasarnya juga merupakan bagian dari pelaksanaan  fungsi  dari  aparatur  penegak hukum, seperti kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, namun  karena  praktik  pungli  telah  menjadi budaya  maka  perlu  dilakukan  langkah-langkah yang lebih progresif.
Mengacu pada teori sistem hukum, maka terdapat beberapa faktor-faktor yang
menentukan keberhasilan dari penegakan hukum,  yaitu  substansi  hukum,  pranata  hukum, dan  budaya  hukum.  Keseluruhan  unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Faktor Substansi Hukum
Secara  yuridis,  pembentukan  Satgas Saber Pungli mengacu pada Peraturan Presiden Nomor  87  Tahun  2016  Tentang  Satgas  Saber Pungli.  Dengan  demikian,  pembentukan  dan pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  satgas  saber pungli telah memiliki landasan hukum.
Berkenaan  dengan  substansi  hukum  dari Peraturan  Presiden  No.  Nomor  87  Tahun  2016 Tentang  Satgas  Saber  Pungli,  maka  dapat dikatakan  bahwa  Peraturan  Presiden  tersebut

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
merupakan  jenis  peraturan  tertulis  sebagai bentuk peraturan kebijakan ( policy rules ), 28 yaitu kebijakan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan praktik pungli.
Pencegahan  dan  pemberantasan  praktik pungli  melalui  pembentukan  Satgas  Saber Pungli  merupakan  suatu  bentuk  dari  kebijakan publik.  Menurut  Taufiqurohkman,  bahwa  yang dimaksud dengan Kebijakan publik adalah:
Segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan  oleh  pemerintah,  mengapa suatu  kebijakan  harus  dilakukan  dan apakah manfaat  bagi kehidupan bersama harus  menjadi  pertimbangan  yang  holistik agar  kebijakan  tersebut  mengandung manfaat  yang  besar  bagi  warganya  dan berdampak  kecil  dan  sebaiknya  tidak menimbulkan  persoalan  yang  merugikan, walaupun  demikian  pasti  ada  yang diuntungkan  dan  ada  yang  dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. 29
Selain  pelaksanaan  fungsi  pencegahan, Satgas  Saber  Pungli  juga  memiliki  fungsi penindakan.  Fungsi  penindakan  dalam  hal  ini adalah  penindakan  secara  hukum,  fungsi  ini dapat  pula  disebut  dengan  pelaksanaan  fungsi penegakan hukum.
Tujuan  hukum  yang  mendekati  realistis adalah  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan hukum.  Kaum  positivisme  lebih  menekankan pada  kepastian  hukum,  sedangkan  kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum,  dan  sekiranya  dapat  dikemukakan bahawa “summun  ius,  summa  injuria,  summa lex, summa  crux” yang  artinya  adalah  hukum
28 Jimly  Asshiddiqie, Perihal  Undang- Undang , Mahkamah Konsitusi, Jakarta, 2010, h. 26
29 Taufiqurohkman, Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara
Pemerintahan ,  Universitas  Moestopo,  Jakarta, 2014, h. 7.
yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat  menolongnya,  dengan  demikian  kendati pun  keadilan  bukan  merupakan  tujuan  hukum satu-satunya  akan  tetapi  tujuan  hukum  yang paling  substantif  adalah  keadilan.  Meskipun tujuan  hukum  menurut  Gustav  Radbruch mengandung  tiga  nilai  identitas,  yaitu  sebagai berikut: 30
1.  Asas  kepastian  hukum  ( Rechtmatigiheid ). Asas ini meninjau dari aspek yuridis.
2.  Asas keadilan hukum ( Gerectigheit ). Asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah  kesamaan  untuk  semua  orang  di depan pengadilan.
3.  Asas  kemanfaatan  hukum  ( Zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility ).
Tujuan  hukum  yang  mendekati  realistis adalah  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan hukum.  Kaum  positivisme  lebih  menekankan pada  kepastian  hukum,  sedangkan  kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum,  dan  sekiranya  dapat  dikemukakan bahawa “summun  ius,  summa  injuria,  summa lex,  summa  crux” yang  artinya  adalah  hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat  menolongnya,  dengan  demikian  kendati pun  keadilan  bukan  merupakan  tujuan  hukum satu-satunya  akan  tetapi  tujuan  hukum  yang paling substantif adalah keadilan.
Reformasi birokrasi telah menjadi kebutuhan untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pelayanan publik dan mendorong  iklim  investasi  di  Indonesia  pada khususnya dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.  Kebijakan  tersebut  sebelumnya  juga disepakati  antara  Pemerintah  dan  Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dengan
diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  37
30 Anonim.  “Teori  Kepastian  Hukum, diakses melalui blog: skripsisifathukum. blogspot .co.id tanggal 26 September 2017. Pukul. 18: 45 WIB.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik Indonesia  dan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Kedua
undang-undang tersebut merupakan  perangkat  perlindungan  hukum pelayanan  publik  di  Indonesia  yang  bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik. Selain itu, dalam pertimbangan Undang-undang Ombudsman  menekankan  bahwa  pelayanan kepada  masyarakat  dan  penegakan  hukum yang  dilakukan  dalam  rangka  penyelenggaraan negara  dan  pemerintahan  merupakan  bagian integral dari upaya untuk menciptakan pemerintahan  yang  baik,  bersih  dan  efisien dalam  rangka meningkatkan  kualitas  pelayanan publik yang menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara  sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945
Berdasarkan  uraian  di  atas,  substansi hukum  yang  mengatur  tentang  larangan  praktik pungli  tidak  menemukan  hambatan.  Pungli sebagai  bentuk  kejahatan,  selain  telah  diatur dalam  KUHP  sebagai  ketentuan  umum,  juga diatur  dalam  Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999  Jo  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  yang  merupakan lex  specialis dari ketentuan delik pidana pungutan liar yang diatur dalam KUHPidana.
Penerbitan  Peraturan  Presiden  No.  87 Tahun 2016, merupakan respon terhadap suatu kenyataan  empiris  yang  terjadi  di  masyarakat. Di  mana  praktik  pungli  selalu  terjadi  dalam berbagai  sektor  pelayanan  publik,  sehingga telah  mengabaikan  hak-hak  dari  warga  negara untuk  memperoleh  pelayanan  yang  baik  dari aparatur pemerintah.
Diterbitkannya Peraturan Presiden No. 87 Tahun  2016,  yang  kemudian  ditindaklanjuti dengan  pembentukan  Satgas  Saber  Pungli
merupakan langkah pemerintah untuk mewujudkan  sistem  pelayanan  publik  yang memiliki  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum dalam  hal  ini  adalah  kepastian  mengenai besarnya biaya, lamanya waktu pengurusan dan lain  sebagainya.  Dengan  dibentuknya  Satgas Saber  Pungli, maka  penyelenggara  pemerintah, khususnya  apatur  yang  memberikan  pelayanan pada masyarakat harus bekerja secara profesional  dan  memiliki  integritas,  sehingga diharapkan dapat
terlaksananya penyelenggaraan  negara  yang  jujur,  transparan dan berkeadilan.

## b.  Faktor Pranata Hukum
Pranata  hukum  merupakan  faktor  yang menentukan  keberhasilan  penegakan  hukum, tidak  terkecuali  dalam  penegakan  hukum terhadap  praktik  pungli  pada  sentra  pelayanan publik.  Pelaksanaan  kebijakan  Saber  Pungli,  di dalamnya  terlibat  beberapa  komponen  yang masing-masing  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang berbeda  antara  satu  sama  lainnya.  Namun demikian,  komponen-komponen  tersebut  saling berkaitan  dan  harus  saling  berkoordinasi  satu sama  lainnya.  Dengan  demikian  barulah  tujuan dari  pembentukan  Satgas  Saber  Pungli  dapat dicapai.
Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satgas Saber  Pungli,  terdapat  4  (empat)  fungsi,  yaitu fungsi  intelejen,  pencegahan,  penindakan  dan yustisi. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan,  maka  di  masing-masing  instansi pemerintah,  baik  itu  kementerian  maupun pemerintah daerah dibentuk Unit Pemberantasan Pungli (UPP). Unit
Pemberantasan  Pungli    (UPP)  yang  dibentuk  di masing-masing instansi berfungsi untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya praktik pungli.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Keberadaan UPP untuk melakukan pengawasan  pada  masing-masing  intansi  di daerah pada dasarnya merupakan kewenangan dari  Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah (APIP). Selain itu, pengawasan internal pemerintahan daerah secara keseluruhan merupakan  tanggung  jawab  Bupati/Walikota, yang  dilaksanakan  oleh  suatu  Badan  atau Lembaga  Pengawas  yang  saat  ini  umumnya disebut Badan Pengawas Daerah (Bawasda). 31
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan  bahwa  pranata  hukum  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsi  Satgas  Saber Pungli dianggap belum mampu untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  secara optimal.  Karena,  pranata  hukum  yang  dibentuk tersebut bersumber dari lembaga-lembaga yang selama  ini  terlibat  dari  lingkaran  praktik  pungli itu sendiri. Sehingga sangat mustahil jika “sapu yang  kotor”  dapat  membersihkan  “lantai  yang kotor”.
Pembentukan Satgas Saber Pungli hanya merupakan  suatu  respon  emosional  pemerintah terhadap fakta yang terjadi dimasyarakat, tanpa meneliti  lebih  mendalam  mengenai  persoalan yang mendasar dari kegagalan dalam melakukan  reformasi  bidang  hukum  itu  sendiri, yang  terletak  pada  lemahnya  pengawasan  dan tidak  adanya  integritas  dari  aparat  penegak hukum.
Keberadaan lembaga-lembaga baru dalam mengatasi permasalahan sosial bukanlah langka  kebijakan  yang  efektif  untuk  dilakukan. Sebaliknya, malah akan menimbulkan persoalan yang  baru,  yaitu  ketika  keberadaan  lembaga- lembaga  yang  baru  tersebut  menyebabkan
31 Artikel  Oleh  M.  Haman  Al  Mahmud,  “
Sistem
Pengawasan
Terhadap
Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah”.  melalui:
http://mhamamalmahmud.blogspot.co.id , tanggal 27 September 2017. Pkl. 17. 55 WIB.
terjadinya  tumpang  tindih  kewenangan  ( over lapping ) dengan lembaga-lembaga atau pranata hukum yang sudah ada.

## c.  Faktor Budaya Hukum
Hukum  bukan  sekedar  rumusan  hitam  di atas  putih  yang  dituangkan  dalam  berbagai bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Lebih dari itu hukum dapat dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku. Pembentukan  dan  penerapan  hukum  sangat dipengaruhi  oleh faktor  non-hukum  seperti  nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang disebut dengan  budaya  hukum.  Budaya  hukum  inilah yang  menyebabkan  perbedaan  penegakan hukum  di  antara  masyarakat  yang  satu  dengan masyarakat lainnya.
Berkenaan dengan pembangunan budaya hukum,  ada  3  (tiga)  persoalan  mendasar tentang  budaya  hukum  yaitu:  (1)  berkaitan dengan  hukum  sebagai  suatu  sistem,  (2) fungsi hukum  kaitannya  dengan  pengaruh  budaya hukum,  dan  (3)  peranan  kultur/budaya  hukum terhadap  bekerjanya  hukum. 32 Membangun budaya  hukum  masyarakat  penegak  hukum secara  khusus  dan  masyarakat  secara  umum bukanlah suatu hal yang  mudah untuk dilakukan.
Satjipto  Rahardjo  memberikan  definisi budaya  hukum  sebagai  nilai-nilai  dan  sikap- sikap  masyarakat  yang  dapat  mempengaruhi
32 Makalah,  oleh  Andi  Kasmadi,  dkk, “membangun  Budaya  Hukum  Menunjang Revolusi mental menghadapi masyarakat ekonomi  asean,  disampaikan  pada  Seminar Nasional “Revolusi  Mental  dan  Kemandirian Bangsa  Melalui  Pendidikan  Ilmu-ilmu  Sosial dalam  Menghadapi  MEA  2015” Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Makassar  dan  Himpunan  Sarjana  Pendidikan Ilmu-ilmu  Sosial  Indonesia  Hotel  Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bekerja  hukum. 33 Lawrence  M.  Friedmanm menggunakan  istilah  kultur  hukum  untuk menggambarkan  sejumlah  fenomena  yang saling  berkaitan.    Budaya  hukum/kultur  hukum sebagaimana  menurut  Lawrence.  M  Friedman sebagaimana dikutip oleh Agus Santoso, adalah keseluruhan dari sikap masyarakat yang bersifat umum  dan  nilai-nilai  dalam  masyarakat  yang akan menentukan pendapat tentang hukum. 34
Keberadaan budaya hukum  menjadi sangat  strategis  dalam  menentukan  pilihan untuk berperilaku dalam menerima dan menolak hukum.  Dengan  kata  lain,  suatu  hukum  akan menjadi  hukum  dan  benar-benar  diterima  dan dipatuhi oleh masyarakat sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat itu sendiri.
Praktik  pungli  sebagai  suatu  bentuk kejahatan,  dan  termasuk  pula  dalam  kategori tindak  pidana  korupsi  tidak  cukup  hanya dilakukan  upaya-upaya  yang  bersifat  refresif, melainkan  juga  harus  dilakukan  upaya-upaya preventif. Penanggulangan praktik pungli sebagai  bentuk  kejahatan  korupsi,  maka  perlu dilakukan  upaya  pencegahan,  sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, sebagai berikut :
Upaya  penanggulangan  dan  pencegahan korupsi dengan pendekatan/strategi internal  diperlukan  karena  kausa  dan kondisi yang dapat jadi peluang timbulnya korupsi sangat kompleks sehingga masalah  korupsi  sarat  dengan  berbagai kompleksitas masalah antara lain sikapmental/moral,  masalah  pola/sikap hidup dan budaya sosial,  masalah lingkungan social dan kesenjangan ekonomi social masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi,  masalah sistem/budaya  politik,  masalah  lemahnya birokrasi/prosedur.  administrasi  (termasuk system  pengawasan)  di  bidang  keuangan dan  pelayanan  public,  jadi  kausa  dan
33 Satijpto  Rahardjo, Aneka  Persoalan Hokum    dan  Masyarakat ,  Alumni,  Bandung, 1983, h. 12.
34 Agus Santoso, Op. Cit . , h. 56.
kondisi  yang  bersifat  kriminogen  untuk timbulnya  korupsi  yang  dapat  terjadi  di bidang  moral,  sosial,  ekonomi,  politik, budaya, birokrasi, administrasi dan sebagainya. 35 Peran budaya hukum dalam
pembangunan  hukum  sangatlah  menentukan, maka dari itu dapat dikatakan bahwa pemberantasan praktik pungli tidak saja dilakukan  dengan  cara  refresif,  yang  kemudian dianggap  sebagai  langkah  satu-satunya  yang ampuh.  Hal  ini  dapat  dilihat,  meskipun  Satgas Saber  Pungli  telah  melakukan  operasi  tangkap tangan  (OTT),  tetapi  praktik  pungli  tetap  terjadi, dengan  adanya  OTT-OTT  yang  baru  oleh Satgas Saber Pungli. Kenyataan tersebut berarti bahwa tindakan refresif belum mampu mencegah terjadinya praktik pungli.
Berdasarkan  pada  kenyataan  tersebut, maka  perlu  dilakukan  cara  preventif  misalnya melaksanakan  “reformulasi”  dari  suatu  regulasi, “restrukturisasi”  atau  pembongkaran  sistem manajemen  negara  yang  dibarengi  dengan perubahan  sistem  yang  rawan  pungli,  seperti dalam  hal  rekrutmen  pegawai  Polisi,  Jaksa, Hakim,  Pajak,  Bea-Cukai,  Imigrasi,  Dinas Pendapatan Daerah, dan sebagainya.
Apabila  dicermati  secara  seksama,  maka pembentukan pranata hukum dalam pencegahan  dan  pemberantasan  praktik  pungli melalui  Satgas  Saber  Pungli  belum  terlihat adanya  upaya  untuk  membangun  dan  merubah sistem  penataan  lembaga  penegak  hukum    ke arah  yang  lebih  baik  sesuai  dengan  tujuan program reformasi hukum.
Pembangunan budaya hukum pada dasarnya  diawali  dan  terletak  pada  apatur
35 Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan  Kejahatan ,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 130

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penegak hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan  hukum.  Tanpa  pembangunan karakter aparatur penegak hukum, yang memiliki  integritas,  maka  budaya  hukum  yang baik akan sulit dicapai.
2.  Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Saber  Pungli  Berdasarkan  Analisis Teori Kebijakan Publik Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat,
maka sudah
seharusnyalah pemerintah tidak sungkan memberi pelayanan yang baik bagi masyarakatnya.  Karena  pemerintah  ada  bukan untuk  melayani  diri  sendiri,  tetapi  untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dipahami bahwa suatu kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika- praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan  dengan  nilai-nilai  dan  praktek- praktek sosial yang ada dalam masyarakat.
Ketika  kebijakan  publik  berisi  nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam  masyarakat,  maka  kebijakan  publik tersebut  akan  mendapat  resistensi  ketika diimplementasikan.  Sebaliknya  suatu  kebijakan publik  harus  mampu  mengakomodasi  nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Terhadap  suatu  kebijakan  publik  perlu dilakukan analisis sebagai upaya untuk mengetahui  apakah  implementasi  dari  suatu kebijakan  telah  sesuai  dengan  apa  yang direncanakan.  Proses  analisis  kebijakan  publik
adalah  serangkaian  aktivitas  intelektual  yang dilakukan  di  dalam  proses  kegiatan  yang bersifat  politis.  Aktivitas  politis  tersebut  nampak dalam  serangkaian  kegiatan  yang  mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi  kebijakan,  implementasi  kebijakan,  dan penilaian kebijakan. Penyusunan agenda kebijakan  publik,  maka  paling  tidak  terdapat  3
(tiga) kegiatan yang perlu dilakukan yakni: a.  Membangun persepsi di kalangan
stakeholders  bahwa  sebuah  fenomena benar-benar  dianggap  sebagai  masalah. Sebab bias jadi suatu gejala oleh sekelompok  masyarakat  tertentu  dianggap masalah,  tetapi  oleh  sebagian  masyarakat yang  lain  atau  elite  poltik  bukan  dianggap sebagai masalah.
b.  Membuat batasan masalah:
c.  Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut  dapat  masuk  dalam  agenda pemerintah.  Memobilisasi  dukungan  ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, kekuatan-kekuatan politik,
publikasi melalui media massa, dan sebagainya. 36
Pada  tahap  formulasi  dan  legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan  dan  menganalisis  informasi yang  berhubungan  dengan  masalah  yang menjadi isu,
kemudian berusaha mengembangkan  alternatif-alternatif  kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi,  sehingga  sampai  pada  sebuah kebijakan yang dipilih. Tahap selanjutnya adalah implementasi  kebijakan.  Pada  tahap  ini  perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan.
Analisis  kebijakan  merupakan  proses kajian  yang  mencakup  lima  komponen,  dan setiap  komponen  dapat  berubah  menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah,
peramalan, rekomendasi,
36 Ibid ., h. 57.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemantauan,  dan  evaluasi.  Melakukan  analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut, yakni merumuskan masalah  kebijakan,  melakukan  peramalan, membuat rekomendasi, melakukan
pemantauan, dan melakukan evaluasi kebijakan,  dapat  dilihat  pada  gambar  sebagai berikut: Gambar 1.
Metode Analisis Kebijakan Publik
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari pengertian kebijakan publik sebagaimana diuraian  di  atas,  kebijakan  publik  adalah tindakan  yang  dibuat  dan  dilaksanakan  oleh pemerintah,  yang  dampaknya menjangkau  atau dirasakan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat. Willian Dunn menjelaskan bahwa:
Kebijakan  sebagai  suatu  pendekatan terhadap  pemecahan  masalah-masalah sosial.
Dunn lebih menekankan bagaimana  hakekat  permasalahannya, makna  terhadap  pemecahan  masalah tersebut  dan  hasil  yang  akan  diharapkan dari kebijakan
tersebut dalam memecahkan masalah-masalah sosial. 37
Sebagai contoh, bahwa dalam kemacetan lalu  lintas  yang  terjadi  perlu  adanya  kebijakan baru  mengenai  sistem  pengaturan  lalulintas, penambahan  jalan  (pelebaran),  pembangunan
37 Willian Dunn, Analisis Kebijakan Publik , UGM Press, Yokyakarta, 1999, h. 126
jalan tol, pembangunan jalan by pass, kenaikan pajak  terhadap  kendaraan  bermotor  untuk mengatur  kesempatan  warga  Jakarta  dalam kepemilikan  mobil,  atau  sistem  perundangan yang  hanya  memberikan  kesempatan  kepada setiap  orang  hanya  dapat  memiliki  satu  buah mobil.  Dalam  merumuskan  kebijakan,  maka William Dunn akan melihat penyebab kemacetan  itu  terjadi,  alternatif  kebijakan  yang mungkin  akan  ditawarkan  adalah  membuat sistem layanan transportasi umum yang sifatnya massal,  penambahan  dan  peningkatan  kualitas layanan angkutan umum.
Berkenaan dengan kebijakan sapu bersih pungli,  jika  dianalisis  berdasarkan  teori  analisis kebijakan  publik,  dapat  dikatakan  bahwa  dalam pengambilan  keputusan  membentuk  Satgas
Saber Pungli oleh pemerintah belum menerapkan  metodelogi  penerapan  analisis kebijakan publik, khususnya
dalam menginventarisasi permasalahan yang
mendasar  dari  timbulnya  masalah  sosial  yang menjadi  isu  kebijakan,  yaitu  praktik  pungli  yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Buruknya sistem penyelenggaraan pelayanan  publik  sangat  berpengaruh  terhadap daya  saing  investasi  dan  juga  berujung  pada perkembangan perekonomian Indonesia di mata internasional, karena di antara faktor-faktor yang merupakan  kelemahan  daya  saing  untuk menarik  investasi  langsung  di  suatu  negara adalah “hambatan birokrasi”.
Sebagai contoh adalah pelayanan administrasi  perijinan  investasi  di  Indonesia, rentang  birokrasi  yang  terlalu  panjang  (harus melalui  12  prosedur),  prosesnya  selama  152 hari,  2  kali  lebih  lama  dibandingkan  dengan negara  lain  di  kawasan  Asia  Tenggara  dan membutuhkan  biaya  yang  lebih  mahal  serta

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diiringi maraknya  praktek  korupsi  dan  pungutan liar. 38 Kondisi  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh budaya  hukum  pelayanan  publik  yang  sudah mengakar  dalam  praktek  birokrasi  mulai  dari orde  lama,  orde  baru,  bahkan  sampai  orde reformasi saat ini. Hal ini yang melatarbelakangi politik  pembaruan  hukum  pelayanan  publik dengan  diterbitkannya  beberapa  peraturan perundang-undangan antara lain:
a.  TAP  MPR  Nomor  XI/MPR/1998  tentang
Penyelenggara  Negara  Yang  Bersih  Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
b.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang Bersih  Dan  Bebas  Dari  Korupsi,  Kolusi Dan Nepotisme.
c.  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  yang  dirubah  dengan  UU  Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
d.  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak
Pidana Korupsi.
e.  Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  2009
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
f.  UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman Republik Indonesia.
g.  UU  Nomor  25  Tahun  2009  tentang
Pelayanan Publik.
Sederet  perangkat  peraturan  perundang- undangan  yang  sudah  ditetapkan  tidak  berjalan sebagaimana  mestinya,  karena  budaya  hukum pelayanan publik tidak mendukung politik hukum
38 Supancana, Ida Bagus Rahmadi,
Kerangka  Hukum  dan  Kebijakan  Investasi Langsung  di  Indonesia ,  Ghalia  Indonesia, Bogor, 2006,  h. 37
yang  telah  dicanangkan  stake  holders.  Menurut Saleh-Akhmad,  budaya  pelayanan  publik  yang diselenggarakan oleh pemerintah masih terdapat persoalan antara lain: 39
a.  Masih kuatnya budaya "dilayani" daripada budaya melayani.
Hal ini tampak dari perilaku aparatur pelayanan yang cenderung mengesampingkan kebutuhan masyarakat untuk medapatkan pelayanan yang  baik.  Aparatur  pemerintah  terkesan bertindak lamban dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat. Hal ini disebabkan  beberapa  faktor  penyebab, pertama  anggapan  bahwa  masyarakatlah yang  membutuhkan  kehadiran  mereka, kedua  adanya  monopoli  pelayanan,  yaitu hanya lembaga pemerintah yang menyediakan  layanan  tersebut,  misalnya pembuatan  KTP.  Sehingga  masyarakat terpaksa  bertindak  sebagaimana  yang diinginkan oleh petugas.
b.  Budaya  pelayanan  yang  ditampilkan masih cenderung birokratis.
Prosedur  pelayanan  yang  masih  terkesan rumit  dan  berbelit-belit.  Misalnya  untuk mengurus  surat  ijin  masyarakat  harus melalui  beragam  prosedur  yang  sangat rumit  mulai  dari  tingkat  RT  hingga  yang lebih tinggi di atasnya.
c.  Persepsi publik untuk mendapatkan pelayanan  yang  baik  dan  cepat  harus melalui  beragam  jalur  pintas.  Hal  ini  juga disebabkan  perilaku  aparatur  pelayanan yang masih membeda-bedakan pemberian pelayanan.
39 Saleh,  Akh.  Muwafik, Public  Service Communication:  Praktek  Komunikasi  Dalam
Pelayanan Publik: disertai Kisah-Kisah Pelayanan , UMM Press, Malang, 2010, h. 14

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Fenomena  tersebut  kemudian  mengakar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.  Bahkan  budaya  feodal  yang  negatif tersebut  sudah  menjadi  tradisi  pemerintahan sejak  pemerintahan  zaman  kolonial  Belanda, yang  tujuan  utamanya  bukan  menyejahterakan rakyat,  melainkan  mengeksploitasi  kekayaan Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan
bangsa Belanda yang melangsungkan  praktek  kolonialisme  selama +350  tahun  atas  tanah  air  Indonesia  tercinta. Fenomena tersebut dapat langgeng dan berjaya di  bumi  pertiwi,  karena  dilatarbelakangi  oleh nilai-nilai  budaya  feodal,  diantaranya  budaya alon-alon asal kelakon.
Mewujudkan  penyelenggaraan  pelayanan publik  yang  jujur  dan  berkeadilan,  pemerintah telah  menempuh  segala  cara  dan  upaya, perangkat-perangkat peraturan perundang- undangan  sudah  diterbitkan,  lembaga-lembaga baru  yang  reformis  dan  progresif  juga  sudah didirikan. Namun hasilnya belumlah seperti yang diharapkan,  struktur  dan  institusi-institusi  baru dalam kehidupan bernegara sudah berdiri tegak dengan  sistem  yang  berintegritas  tinggi,  namun budaya  baru  yang  mampu  mewujudkan good governance sampai  saat  ini  belum  mampu mencapai tataran ideal yang dapat mewujudkan kesejahteraan  rakyat  sesuai  dengan  cita-cita bangsa  dan negara Republik Indonesia.
3.  Kendala internal dan eksternal
Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Saber

## Pungli Kota Medan
Elemen-eleman  yang  terdapat  dalam saber  pungli  kota  medan  yang  terdiri  dari  :  Uni Intelejen,  pencegahan,  penindakan  dan  yustisi berasal  dari  berbagai  unsur  pemerintahan.  Unit pencegahan  yang  di  rekomendasikan  atau
dipilih  untuk  melakukan  fungsi  pencegahan adalah  dari  internal  instansi  pemerintahan  itu sendiri, sehingga akan sulit melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyimpangan  yang  terjadi  dalam  lingkup instansinya.
Adapun  kendala-kendala  saber  pungli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dilihat  dari  dua  aspek,  yaitu  dari  internal  saber pungli  dan  juga  eksternal.  Kendala  internal saber pungli diantaranya: 40

## 1.  Sumber daya manusia
Sumber daya manusia dalam hal ini tidak saja
menyangkut kemampuan (kinerja), melainkan juga berkaitan dengan
integritas dan kejujuran. Personel- personel  yang  mengisi  tiap-tiap  unit  dari Saber  Pungli  Kota  Medan  berasal  dari unsur-unsur  pemerintahan  kota  Medan dan jajarannya. Sehingga dapat dikatakan Sumber  Daya  Manusia  yang  menjadi bagian  dari  Saber  Pungli  Kota  Medan dianggap belum mampu memberikan dan mengembalikan kepercayaan ( trust ) masyarakat.
Ketidakpercayaan masyarakat  tersebut  sangat  memiliki logika hukum, karena mereka yang dipilih atau  terpilih  sebagai  personel  Satgas Saber  Pungli  tersebut  merupakan  bagian dari lingkaran praktik pungli itu sendiri.
2.  Anggaran
Pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  dari suatu lembaga/instansi pemerintah, maka anggaran adalah hal yang sangat menentukan.  Tanpa  adanya  anggaran yang  memadai,  maka  mustahil  aparatur penegak  hukum  dapat  melaksanakan
40 Wawancara dengan Kompol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops. Polrestabes Medan, pada tanggal 19 September 2017.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tugas  dan  fungsinya  secara  optimal.
Pelaksanaan penegakan hukum, anggaran  seringkali  menjadi  hambatan, misalnya untuk dana operasional penyidikan, sosialisasi
dan lain
sebagainya. Demikian pula halnya dengan  satgas  saber  pungli  kota  Medan. Keterbatasan  anggaran  masih  menjadi kendala  di  dalam  pelaksanaan  tugas  dan fungsinya  untuk  melakukan  pencegahan dan pemberantasan pungli dijajaran pemerintahan daerah kota Medan. 41
3.  Sarana dan prasarana
Selain  daripada  SDM  dan  anggaran,  faktor penunjang  dari  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  dari  Saber  Pungli  Kota  Medan adalah  adanya  sarana  dan  prasana. Misalnya,  sarana  penyediaan  informasi dan penyampaian informasi melalui SMS/Call dan email. Sarana ini membutuhkan perawatan dan pengawasan sehingga tetap dapat diakses dan dipergunakan secara berkelanjutan ( contineu ). 42
Kendala  yang  ditemukan  oleh  Saber Pungli Kota Medan tidak hanya kendala internal saja, melainkan juga terdapat kendala eksternal yang  sangat  berpengaruh  pada  keberhasilan dari  kinerja  Satgas  Saber  Pungli  Kota  Medan.
Adapun  kendala  eksternal  Saber  Pungli  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:
1.  Belum  adanya  kepercayaan  publik terhadap  institusi  pemerintahan  daerah beserta jajarannya.
41 Wawancara  dengan  Rasyid  Ridho, selaku  Kabag  Humas  Pemko  Medan,  pada tanggal 20 September 2017.
42 Wawancara dengan Kompol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops. Polrestabes Medan, pada tanggal 19 September 2017.
2.  Rendahnya partisipasi masyarakat dalam  untuk  berperan  serta  dalam pemberantasan praktik pungli.
3.  Belum adanya kesadaran hukum masyarakat,  khusus  bagi  masyarakat yang  membutuhkan  pelayanan  dari birokrasi  pemerintahan  untuk  tidak memberikan uang pelicin.
4.  Praktik pungli merupakan perilaku hukum  masyarakat  yang  telah  menjadi budaya  sehingga  sangat  sulit  untuk diberantas.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dikatakan bahwa kebijakan Satgas Saber Pungli dalam tataran analisis kebijakan belum mengenai  sasaran  isu  atau  permasalahan  yang sesungguhnya  sangat  mendasar,  yaitu  faktor penyebab  munculnya  praktik  pungli  yang  telah membudaya. Dengan kata lain, penanggulangan  masalah  pungli  tidak  terletak pada  masalah  substansi  dan  struktur  hukum, melainkan terletak pada budaya hukum masyarakat  yang  belum  terbangun.  Sehingga kebijakan ini kedepannya dapat dipastikan tidak akan  berjalan  efektif  dan  berhasil,  dan  sama dengan  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah  sebelumnya,  seperti  Satgas  Mafia Hukum di era Presiden SBY.
B.  Upaya  Satgas  Saber  Pungli  Kota  Medan
Dalam Melaksanakan Fungsi Pencegahan  Terhadap  Praktik  Pungli dalam Memberikan  Pelayanan Pada Masyarakat (Publik)
Berdasarkan  analisis  terhadap  hambatan pelaksanaan  pencegahan  dan  pemberantasan pungli dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada  subbab  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
permasalahan mendasar dari munculnya praktik pungli  terletak  pada  budaya  hukum masyarakat dan  aparat  penegak  hukum  serta  birokrasi pemerintah yang belum mengarah pada terwujudnya kesadaran dan ketaatan hukum.
Ketika  subtansi  hukum  positif  sudah  baik dan benar, dalam arti legitimite dan mencerminkan  rasa  keadilan  masyarakat,  dan struktur  hukumnya  juga  telah  memadai,  maka terakhir  adalah  bagaimana  "budaya  hukum penegak  hukum"  yaitu  aparatur  hukum  yang menerapkan    hukum  tersebut  dapat  terwujud. Karena  dari  budaya  hukum  aparat  penegak hukum inilah nantinya diharapkan akan mengalir barisan-barisan kekuatan, tekanan dan tuntuntan-tuntutan  yang  membungkus  pranata- pranata  hukum  yang  mengandung  moral  dan pada akhirnya menentukan bentuknya.
Harus  diakui  bahwa  terjadinya  degradasi moral  saat  ini  tidak  terlepas  dari  pengaruh lemahnya  pendidikan  agama,  baik  dalam pendidikan  formal,  maupun  dalam  lingkup keluarga.  Akibatnya,  anak  sebagai  generasi penerus bangsa tidak memiliki karakter, sehingga mereka tumbuh tanpa memiliki fondasi yang  kuat  untuk  menghadapi  berbagai  cobaan hidup,  dan  godaan  terhadap  segala  bentuk perbuatan yang menyimpang yang terjadi akibat perkembangan zaman (modernisasi).
Kebijakan pemerintah membentuk struktur hukum baru dalam memberantas praktik pungli  yaitu  dengan  membentuk  Satgas  Saber Pungli mungkin merupakan langkah yang tepat, namun  hal  itu  tidak  akan  berarti  jika  tidak adanya perubahan perilaku aparatur pemerintah dan  penegak  hukum  dalam  fungsinya  sebagai pelayan publik.
Budaya hukum merupakan pola sikap dan perilaku  terhadap  sistem  hukum.  Sikap  dan perilaku  tersebut  tentunya  berbeda  antara  satu
orang dengan yang lainnya. Apalagi jika budaya hukum tersebut dikaitkan dengan latar belakang suatu  kelompok  atau  bangsa  tertentu,  tentunya sangat  plural  sekali.  Namun,  satu  jenis  budaya hukum  yang  terpenting  adalah  budaya  hukum para profesional hukum, yaitu berkaitan dengan perilaku dan sikap para profesional tersebut.
Menghindari  tumpang  tindih  kewenangan ( over  laving )  antar  lembaga  yang  memilliki kewenangan  yang  sama,  seperti  Ombusdman, maka  perlu  untuk  meningkatkan  koordinasi antara satgas saber pungli dengan lembaga/instansi lain.
Menurut  Aldi  Subartono,  dkk,  bahwa tujuan dilaksanakannya kordinasi dan hubungan kerja adalah terwujudnya keterpaduan, keserasian  dan  keselarasan  kegiatan-kegiatan seluruh  unit  beserta  komponen-komponen  yang berkaitan  dengan  pencapaian  sasaran  dan tujuan organisasi. 43
Sesuai dengan fungsi dan kewenangannya,  maka  instansi/lembaga  yang relevan  melaksanakan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  dapat  bekerja sama  dalam  pemberantasan  praktik-praktik pungli  di  jajaran  pemerintahan  kota  Medan dengan  cara  melakukan  koordinasi,  supervisi serta  saling  bertukar  informasi intelejen  seputar praktik  pungli  yang  terjadi  dan  saling  berbagi data  tentang  temuan-temuan  penyimpangan  di lapangan.
43 Aldi  Subartono.,  dkk,  Koordinasi  Pada Proses Penyidikan Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  6  Tahun 2011  Tentang  Keimigrasian  Pada  Kantor Imigrasi  Klas  I  Semarang,  USU  Law  Journal, Vol.2 No. 3 (Desember 2014), hal. 26

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1.  Pelaksanaan  Satuan  Tugas  Saber  Pungli Kota  Medan  berdasarkan  Keputusan  Wali Kota Medan Nomor 352/963.K/2016, mengacu  pada  ketentuan  Perpres  No.  87 Tahun  2016  Tentang  Satgas  Saber  Pungli. Di  mana  pada  tiap-tiap  instansi  pemerintah berkewajiban  untuk  membentuk  Satuan Tugas  Saber  Pungli.  Saber  Pungli  Kota Medan,  memiliki  dalam  menjalankan  tugas pokoknya  memiliki  beberapa  fungsi,  yaitu fungsi  intelejen,  pencegahan,  penindakan dan yustisi. Penanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satgas Saber  Pungli  Kota  Medan  berada  pada walikota Medan. Sedangkan Ketua Pelaksana Utama, dipimpin oleh Wakapolrestabes  Medan  dan  Wakapolres Belawan. Untuk mendukung fungsi
pencegahan, maka di masing-masing instansi pemerintah dibentuk unit
pemberantasan  pungli  (UPP)  berdasarkan rekomendasi  dari  Ketua  Pelaksana  Satgas Saber Pungli Kota Medan.
2.  Kebijakan  Sapu  Bersih  Pungli  Kota  Medan jika  dilaksanakan  secara  konsisten  akan memberikan  kontribusi  yang  positif  dalam mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan  yang  baik ( good  govarnance ) pada penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Akan tetapi, karena fungsi
pemberantasan  pungli  pada  dasarnya  telah ada  pada  Kepolisian  dan  kejaksaan,  maka dapat dikatakan bahwa Satgas Saber Pungli tidak  efektif.  Disamping  tumpang  tindih
kewenangan,  Satgas  Saber  Pungli  hanya menambah bengkaknya
anggaran
pembelanjaan Negara.

## B.  Saran
1.  Agar  pembentukan  Satgas  Saber  Pungli mencapai  tujuannya,  yaitu  menciptakan pelayanan  publik  yang  bersih,  jujur  dan berkeadilan, maka pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli harus dilakukan secara konsisten. Konsisten dalam hal ini ditunjukkan dari keinginan ( political will ) dari pemerintah untuk sungguh-sungguh menyapu  bersih  praktik  pungli  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  khususnya dalam pelayanan publik.
2.  Pencegahan  dan  pemberantasan  praktik pungli sangat efektif jika terdapat peran dari masyarakat. Untuk itu, maka perlu meningkatkan  peran  serta  masyarakat dalam  pencegahan  dan  pemberantasan praktik pungli. Partisipasi masyarakat tersebut dengan sendirinya akan mencegah terjadinya
penyimpangan ataupun maladministrasi,  sehingga  penyelenggaraan pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  dari korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN)  dapat diwujudkan.

## DAFTAR BACAAN

## A.  Buku
Agung  Kurniawan, Transformasi  Pelayanan
Publik , Pembaruan, Yogyakartam
2005.
Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good
Geovernance Melalui Pelayanan Public , UGM Press, Yogyakarta, 2006.
Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Penanggulangan Kejahatan , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Abdul Wahab Solichin, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara , Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
Agustino  Leo, Dasar-dasar  Kebijakan  Publik ,. Alfabeta, Bandung, 2008.
Adisaputro  Gunawan, Manajemen  Pemasaran Analisis  Untuk  Perancangan  Strategi Pemasaran, STIM  YKPN,  Yokyakarta,
2010.
Amiruddin  &    Zainal  Asikin, Pengantar  Metode
Penelitian  Hukum ,  Rajawali  Pers, Jakarta, 2014.
Aminuddin  Ilmar, Hukum  Tata  Pemerintahan , Prenada Kencana Media Group,
Jakarta, 2013.
Agus  Santoso, Hukum , Moral  &  Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum , Prenada Kencana Media Group,
Jakarta, 2015.
Akhsan  Runi,  et.  al, Pungutan  Liar  Dalam Perspektif  Tindak  Pidana  Korupsi , Penerbit Hasanuddin, Sulawesi Selatan, 2016. Bappenas. Menumbuhkan  Kesadaran  Tata Kepemerintahan yang baik . Sekretariat  Pengembangan  Kebijakan Nasional  Tata  Kepemerintahan  yang
Baik, BAPPENAS, Jakarta.
Budi  Winarmo, Kebijakan  Publik:Teori  dan Praktik , IKAPI, Yokyakarta, 2007.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa, PT Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 2012. Dadang Juliantara, et.al., Peningkatan Kapasitas  Pemerintah  Daerah  Dalam Pelayanan Publik. Pembaruan, Yogyakarta, 2005.
G.R.  Terry, Dasar-Dasar  Manajemen ,  PT.  Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum , Alumni, Bandung, 1986.
Hessel  Nogi  S.  Tangkilisan, Kebijakan  Publik
Yang  Membumi,  Konsep,  Strategi  dan
Kasus,  Lukman  ffset ,  Yokyakarta,
2003. -------------, Manajemen Publik , PT. Raja
Grasindo Persada, Jakarta, 2005. Hotma P. Sibuea, Asas-Asas Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Hukum Pemerintahan  Yang  Baik ,  Erlangga, Jakarta, 2010.
Ibrahim  Hot, Rahasia  Dibalik  Sapu  Bersih Pungli , Depublish, Yokyakarta, 2017.
Jimly  Asshiddiqie, Perihal  Undang-Undang ,
Mahkamah Konsitusi, Jakarta, 2010.
Lalolo Krina. Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi . Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional
Tata Kepemrintahan yang Baik BAPPENAS, Jakarta, 2003.
Lilik Mulyadi, Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik , PT. Alumni, Bandung, 2008.
Lijan  Polak  Sinambela, Ilmu  dan  Budaya , Perkembangan Ilmu Administrasi Negara , Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
-----------, Reformasi  Pelayanan  Publik,  Teori Kebijakan ,  dan  Implementasi,  Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
L.  J.  van  Apeldorn, Pengantar  Ilmu  Hukum ,
Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. Lawrence W. Friedman, Sistem Hukum Perspektif    Ilmu  Sosial ,  Nusa  Media, Bandung, 2009.
Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim, Hukum Tata  Negara  Indonesia ,  Sinar  Bakti,
Jakarta, 1998.
M. Manulang, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
Mangkuprawira T B. Sjafri, Manajemen
Strategik ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,
2004.
Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi , Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
M.Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara , Bumi Aksara
Jakarta, 2009.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
M.Ryan  Bakry, Tesis  Implementasi  Hak  Azasi Manusia Dalam Konsep Good Governance  di  Indonesia ,  Universitas
Indonesia, Jakarta, 2010.
M.  Khozim, Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu
Sosial , Bandung, Nusamedia,
Bandung, 2013.
Munir  Fuady, Teori-Teori  Besar  (Grand  Theori) Dalam  Hukum ,  Prenada  Kencana Media Group, Jakarta, 2013.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1994.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Riant  Nugroho, Kebijakan  Publik,  Formulasi
Implementasi dan Evaluasi , Gramedia, Jakarta, 2015.
Satijpto Rahardjo, Aneka Persoalan Hokum  dan Masyarakat , Alumni, Bandung, 1983.
-----------, Ilmu  Hukum, PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1991.
------------, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.
Saiful  Anwar, Sendi-Sendi  Hubungan  Pekerja Dengan  Pengusaha ,  KSHM,  Medan,
1999.
Soetandyo  Wigjosoebroto, Hukum,  Paradigma,
Metode  dan  Dinamika  Masalahnya, Elsam HUMA, Jakarta, 2002.
Singarimbun. Masri dan Sofian Effendy, Metode Penelitian Survey , LP3ES, Jakarta, 2005.
Supancana,  Ida  Bagus  Rahmadi, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia , Ghalia
Indonesia, Bogor, 2006. Saleh, Akh. Muwafik, Public Service Communication:  Praktek  Komunikasi Dalam  Pelayanan  Publik:  disertai
Kisah-Kisah  Pelayanan ,  UMM  Press, Malang, 2010.
Sirajuddin,  Didik  Sukriono  dan  Winardi, Hukum Pelayanan  Publik  Berbasis  Partisipasi dan  Keterbukaan  Informasi ,  Stara Press, Malang, 2011.
Soerjono  Soekanto, Metode  Penelitian  Hukum , Alumni, Bandung, 1981.
------------, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Penegakan  Hukum ,  Rajawali  Pers, Jakarta, 2010. Taufiqurohkman, Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara  Kepada  Presiden  Selaku Penyelenggara Pemerintahan , Universitas Moestopo, Jakarta, 2014. Willian Dunn, Analisis Kebijakan Publik , UGM
Press, Yokyakarta, 1999. Wijoyo, Suparto, Pelayanan Publik dari Dominasi  ke  Partisipasi ,  Airlangga University Pres, Surabaya, 2006.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-Amandemen ke-IV.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombusman
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
Intruksi Kemendagri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat