Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, November 2018

## MAQASHID AMMAH DAN KHASHAH OPERASIONAL BANK SYARIAH
Nurhadi
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Email: alhadicentre@yahoo.co.id ; alhadijurnal@gmail.com ; hadiaksi71@gmail.com

## ABSTRACT
The practice of contemporary Islamic economics that is most in demand by the public is the Islamic banking financial industry. The significant development of Islamic banking in 2018 is expected to reveal its identity in the eyes of the international community, that Islamic banking is a financial system that is fair and profitable, and brings benefit and prosperity to humanity. In the framework of maqashid sharia, Islamic banking in its operations adheres to the maqashid ammah and  khashah.  Humans  are  not  obliged  to  fulfill  all  three  levels  of  needs  (maqashid  primary, secondary, tertiary), but only fulfill the basic needs (primary / dharruriyyat), namely the fulfillment must  be  endeavored  in  ways  that  are  good,  right,  and  lawful.  So  as  for  the  maqashid  ammah dharuruyat  in  the  maqashid  khashah,  sharia  banking  operations  are  Hifzh  al-Din  fi  al- Dhururiyyat, with the guidelines of al-Qur'an and hadith and fatwas of DSN. Hifzh al-Nafs fi al- Dhururiyyat, the transaction of his contract psychologically and sociologically leads humans to respect  and  maintain  each  other.  Hifzh  al-Aql  fi  al-Dhururiyyat,  the  parties'  transactions  are required to be transparent. Hifzh al-Maal fi al-Dhururiyyat, the transaction is only in the sharia law, also the existence of zakat as obedience to the Shari'a. Hifzh al-Nasl fi al-Dhururiyyat, halal transactions will generate  halal benefits,  will have a good impact on families and descendants who are supported.
Keywords: Maqashid, Ammah, Khashah, Operations, Islamic Banks.

## ABSTRAK
Praktek dari ekonomi Islam kontemporer yang paling diminati masyarakat adalah industri keuangan  perbankan  syariah.  Perkembangan  perbankan  syariah  yang  cukup  signifikan  ditahun 2018  ini,  diharapakan  dapat  menampakkan  jati  dirinya  di  mata  dunia  Internasional,  bahwa perbankan  syariah  adalah  sistem  keuangan  yang  adil  dan  menguntungkan,  serta  membawa kemaslahatan  dan  kesejahteraan  umat  manusia.  Dalam  kerangka  maqashid  syariah,  maka perbankan syariah dalam operasionalnya menganut maqashid ammah dan khashah. Manusia tidak diwajibkan  untuk  memenuhi  ketiga  tingkatan  kebutuhan  (maqashid  primer,  sekunder,  tersier), tetapi hanya memenuhi dengan baik kebutuhan dasar (primer/ dharruriyyat ), yaitu pemenuhannya harus diusahakan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Maka adapun maqashid ammah dharuruyat  dalam  maqashid  khashah  operasional  perbankan  syariah  adalah: Hifzh  al-Din  fi  al- Dhururiyyat ,  dengan  pedoman  al-Qur’an  dan  hadis  serta  fatwa  DSN. Hifzh  al-Nafs  fi  al- Dhururiyyat ,  transaksi  akadnya  secar  psikologis  dan  sosiologis  menuntun  manusia  saling menghargai dan menjaga. Hifzh al-Aql fi al-Dhururiyyat , transaksi para pihak dituntut harus selalu transparan. Hifzh  al-Maal  fi  al-Dhururiyyat ,  transaksi  hanya  dalam  koredor  yang  halal  secara hukum  dan  syariat,  juga  adanya  zakat  sebagai  ketaatan  terhadap  syariat. Hifzh  al-Nasl  fi  al- Dhururiyyat , transaksi halal akan menghasilkan keuntungan yang halal, akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi.
Kata Kunci: Maqashid, Ammah, Khashah, Operasional, Bank Syariah.
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei

## PENDAHULUAN
Ekonomi  Islam  merupakan  sebutan  istilah  yang  khas  di  Indonesia.  Dunia  Internasional, lebih populer dengan sebutan al-iqtisad al-Islami, Islamic economic (Nurhadi, 2018). Pemikiran ekonomi  Islam  kontemporer,  konsep  ekonomi  Islam  memang  sering  diidentifikasi  dengan berbagai  istilah  yang  berbeda,  antara  lain  ekonomi  Islam,  ekonomi  Ilahiyah,  ekonomi  Qur’ani, ekonomi syariah, ekonomi berdasarkan prinsip bagi hasil, ekonomi rahmatan lil alamin , ekonomi keadilan,  ekonomi  keseimbangan  dan  lain  sebagainya.  Semua  istilah  ini  mengacu  pada  suatu konsep sistem ekonomi dan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam atau ekonomi berdasarkan prinsip  syariah.  perbedaan  penggunaan  istilah  ini  pada  dasarnya  menunjukkan  bahwa  istilah ekonomi  Islam  bukanlah  nama  baku  dalam  terminologi  Islam  (Ruslaini,  2017:  151;  Nurhadi, 2018).
Indonesia  sebagai  negara  mayoritas  berpenduduk  muslim  terbesar  di  dunia,  telah  lama mendambakan  kehadiran  sistem  ekonomi  yang  mempunyai  lembaga  keuangan  sesuai  dengan tuntutan kebutuhan tidak sebatas keuangan, namun juga tuntutan spiritualitas dalam idiologi Islam. Sistem  bank  yang  dimaksud  adalah  perbankan  yang  terbebas  dari  praktik  bunga  ( Free  Interest Banking )  atau  disebut  dengan  bank  syariah  atau  bank  bagi  hasil  (Nurhadi,  2018;  Nur  Melinda Lestari, dkk, 2018: 77).
Perkembangan industri keuangan perbankan syariah lambat laun semangkin berubah, dari sekedar  memperkenalkan  suatu  alternatif  praktik  perbankan  syariah  menjadi  bagaimana  bank syariah  go  internasional  dalam  menempatkan  posisinya  sebagai  pemain  utama  dalam  kegiatan ekonomi  di  Indonesia  bahkan  di  Dunia  (Rusliani,  2017:  88).  Berdasarkan out  look perbankan syariah 2017 market share perkembangan perbankan syariah di Indonesia 5, 74 % (Pikiran Rakyat, 2018).  Pangsa  pasar  ( market  share )  keuangan  syariah  masih  kecil  dibandingkan  perbankan konvensional.  Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Bappenas,  Bambang  Brodjonegoro berharap semua pihak dapat bekerjasama sehingga market share perbankan syariah naik dari angka 5 % pada tahun lalu menjadi 6 % pada tahun 2018 ini (Tirto, 2018).
Pengamat  sekaligus  konsultan  perbankan  syariah  dari  Karim  Consulting,  Adiwarman Karim menyebut tahun 2018 industri perbankan syariah akan mengalami peningkatan signifikan. Salah satu indikatornya antara lain dari pertumbuhan pangsa pasar bank syariah diproyeksi tembus 6% sampai 8% di tahun 2018. Adiwarman menyebut, pertumbuhan pangsa pasar ini diproyeksi meningkat setelah ada dua bank syariah yang akan naik ke kelas Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) III. Yakni PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT Bank BRI Syariah (BRIS) (Kontan, 2018 dan Outlook Karim Consulting, 2018).
Tingginya  pertumbuhan  industri  keuangan  syariah  hingga  rata-rata  30%  membutuhkan dukungan  sumber  daya  manusia  yang  professional  dan  Islami.  Menurut  guru  besar  Fakultas Ekonomi  Universitas  Erlangga,  Surabaya,  Suroso  Imam  Zadjuli,  dalam  20  tahun  ke  depan diperlukan  banyak  tenaga  kerja  Islami  profesional.  (Fahmi,  dkk  2014:  110;  Ay  Maryani,  dkk, 2017: 52).
Dunia  Islam  dalam  bingkai  syariatnya  mempuyai  tujuan  tertentu  dalam  mewujudkan kemaslahatan  ummat  manusia  dunia  akhirat.  Syariat  Islam  adalah  tatanan  norma  hukum  yang
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
sangat  universal,  tanpa  terkecuali  yang  berkaitan  dengan  manusia  sebagai  makluk  sosial  yang saling  membutuhkan  yaitu  interaksi  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Syariat tersebut juga  mengandung kemaslahatan untuk manusia tanpa bisa dinapikan. Hal tersebut juga tertuang  secara  tersirat  dalam  praktek  perekonomian  industri  keuangan  perbankan  syariah, tentunya  banyak nilai-nilai  filosofis  dalam kegiatan tersebut, baik  secara umum  maupun  secara khusus yang dalam ilmu usul fiqih disebut maqashid amah dan khassah (Nurhadi, 2018).

## KAJIAN KEPUSTAKAAN

## Maqashid Syariah
Maqasid al-Syariah ditinjau  dari lughawi (bahasa),  terdiri  dari  dua kata,  yakni maqasid dan al-Syariah . Maqasid adalah bentuk jama’ dari maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan (Hans Wehr, 1980: 767). Kata maqshud-maqashid dalam Ilmu Nahwu disebut dengan maf’ul bih yaitu  sesuatu  yang  menjadi  obyek.  Jadi,  kata  tersebut  dapat  diartikan  sebagai  “tujuan”  atau “beberapa tujuan”. Sedangkan al-Syariah¸ merupakan bentuk subyek dari akar kata syara’a yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan (Ibn Manzur, t.th: 175). Syariah secara bahasa juga berarti (Nurhadi, 2018): ءالما لىا ردتح عضاولما yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan (Asafri Jaya, 1996: 61).  Menurut  Al Izz bin  Abdul Salam, maqashid syariah adalah  syariat itu semuanya mengandung nilai maslahah yang bertujuan menolak kejahatan atau menarik kebaikan (Al-Izz bin Abdul Salam, t.th: 9). Menurut Al Khadimi, maqashid syariah adalah sebagai prinsip Islam  yang  lima  yaitu  menjaga  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta  (Nuruddin,  1998:  50). Menurut Satria Effendi M. Zein, maqashid al-syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia (Satria  Effendi,   2005: 233; La Jamaa, 2011: 1255). Kaitan  dengan maqashid syariah tersebut, Imam al-Syathibi mempergunakan kata yang berbeda-beda yaitu maqashid syariah, al-maqashid al-Syar’iyah fi al-Syariah, dan maqashid min syar’i al-Hukm . Meskipun dengan kata-kata yang berbeda, Asafri Jaya Bakri berpendapat bahwa kata tersebut mengandung tujuan yang sama, yaitu tujuan  hukum  yang  diturunkan  oleh  Allah  swt  (Nurhadi,  2018).  Ungkapan al-Syathibi: “ Sesungguhnya  syariat  itu  bertujuan  mewujudkan  kemashlahahan  manusia  di  dunia  dan  di akhirat ”  dan  “ Hukum-hukum  disyariatkan  untuk  kemashlahahan  hamba ”,  Kemaslahatan  yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriat , kebutuhan hajiat ,  dan  kebutuhan tahsiniat (Abu  Ishaq  al-Syatibi : 324;  Asafri  Jaya:  63-64) . Memberikan  pengertian  bahwa  kandungan Maqashid  al-Syariah adalah  kemashlahahan  umat manusia  (Nurhadi:  27).  Menurut  istilah,  ulama  Ushul  Fiqih  adalah  makna  dan  tujuan  yang dikehendaki syara’ dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemashlahahan umat manusia, disebut juga dengan asrar asy-syariah yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara’ , berupa kemashlahahan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Abdul Aziz Dahlan, dkk, 1996: 1108). Oleh karena itu, Asafri Jaya Bakri memandang bahwa kandungan maqashid syariah adalah kemashlahan. Kemashlahan itu, melalui maqashid syariah tidak hanya
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
dilihat dalam arti teknis belaka, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai susuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang di syariatkan Allah swt terhadap manusia (Asafri Jaya: 65-66).
Adapun pengertian mashlahat dalam Ensiklopedi Hukum Islam, secara bahasa mashlahat adalah bentuk masdar dari madli shalaha dan bentuk tunggal dari jama’ mashaleh yang artinya sama  dengan  manfaat  (Abdul  Aziz  Dahlan,  dkk:1143).  Oleh  karena  itu,  segala  sesuatu  yang mempunyai  nilai  manfaat  bisa  dikatakan mashlahah .  Pengertian mashlahah secara  istilah  di antaranya menurut Imam al-Ghazali adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Ia memandang bahwa suatu kemashlahahan harus sejalan dengan tujuan syara’ , sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia (Abdul Aziz Dahlan, dkk:1143). Tujuan syara’ yang  harus  dipelihara tersebut adalah  memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,  dan  harta.  Jadi  menurut  al-Ghazali  bahwa  setiap  seseorang  melakukan  sesuatu perbuatan  yang  pada  intinya  bertujuan  memelihara  kelima  aspek  tujuan syara’ tersebut,  maka perbuatannya  dinamakan mashlahah (Abdul  Aziz  Dahlan,  dkk:1144).  Ini  dapat  disimpulkan bahwa mashlahah adalah  manfaat  yang  hendak  di  capai  oleh  manusia  dalam  segala  aspek kehidupan.  Berdasarkan  dua  definisi  di  atas,  maka maqashid  syariah dengan mashlahah merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan dan hubungan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.
Dalam kitab al-Muwafaqat Imam al-Syathibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid syariah atau yang biasa disebut Kulliat al-Khamsah (lima prinsip umum), beliau meyebutkan ada 4 bentuk maqashid syariah , yaitu:
1) Wad’u al-Syar’iah , yaitu syari`ah bertujuan melindungi dan memenuhi kebutuhan hamba.
2) Wad’u al-Syar’iah lil ifham (syariat yang dipahami), yaitu al-Qur’an turun dengan bahasa Arab dengan ketentuan yang mudah dipahami secara benar.
3) Dukhul  mukallaf  tahta  ahkami  syar’iah (cakupan taklif ),  yaitu  setiap  manusia  mukallaf menjadi bagian dari objek hukum tanpa ada pengecualian dan tidak diskriminasi.
4) Wad’u al-Syar’iah litaklif (substansi taklif ),  yaitu  dengan memberikan taklif (ketentuan) Islam itu sesuai dengan kemampuan manusia (Oni Syahroni, dkk, 2016: 4-5).
Adapun  kelima Maqashid tersebut  yang  di  maksudkan  Al-Syathibi  dalam al-Muwafaqat (Abu Ishaq as-Syathibi: 47) adalah sebagai berikut (Ahmad al-Mursi, 2013: xv):
1) Hifdzu al-Din (melindungi agama)
2) Hifdzu al-Nafs (melindungi jiwa)
3) Hifdzu al-‘Aql (melindungi pikiran)
4) Hifdzu al-Mal (melindungi harta)
5) Hifdzu al-Nasb (melindungi keturunan) (Ahmad Raisuni, 1614H: 15). Dalam kitab al-Itisham (Abu Ishaq al-Syathibi, 1982: 179) dan al-Muwafaqat (Abu Ishaq al-Syathibi:  299): al-Din,  al-Nafs,  al-Nasl,  al-‘Aql dan al-Mal ,  perbedaan  urutan  di  atas menunjukkan  bahwa  semuanya  sah-sah  saja  karena  sifatnya ijtihadi .  Para  ulama  ushul  sepakat tentang hal ini. Bagi al-Zarkasyi misalnya, urutan itu adalah (Imam Az-Zarkali, 1993: 612): al- Nafs,  al-Mal,  al-Nasb,  al-Din dan al-‘Aql .  Sedangkan  menurut  al-Amidi  menjadi  (Imam  Al-
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, November 2018
Amidi: 252) hifzhu ad-Din, an-Nafs, an-Nasl, al-‘Aql dan al-Mal . Bagi al-Qarafi, urutannya adalah (Imam  Al-Qarafi,  t.th:  391) hifzhu  al-Nufus,  al-Dyan,  al-Ansab,  al-‘Uqul,  al-Amwal atau al- A’radh . Sementara itu,  menurut al-Ghazali adalah (Imam Al-Ghazali, 1997: 258) hifzhu ad-Din, al-Nafs, al-‘‘Aql, al-Nasl dan al-Mal .
Maqashid Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemashlahahan umat manusia (Nurhadi,  2018:  28).  Abu  Ishaq  al-Syathibi  mengemukakan  bahwa  tujuan  pokok  disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemashlahahan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut, Abu Ishaq al-Syathibi  melaporkan hasil penelitian para ulama tentang ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah  Rasulullah  saw  bahwa  hukum-hukum  disyariatkan  Allah  swt  untuk  mewujudkan kemashlahahan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Kelima maqashid di atas bertingkat- tingkat sesuai dengan tingkat kemashlahahan yang akan diwujudkan. Menurut al-Syathibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriat (Yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, jika tidak akan  membuat  kehidupan  menjadi  ru  sesak  (kebutuhan  primera),  kebutuhan hajiat (Yaitu kebutuhan yang seyigyanya dipenuhi, jika tidak akan mengalami kesulitan (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan tahsiniat (Yaitu kebutuhan pelengkap, jika tidak dipenuhi akan membuat seseorang kurang    nyaman  (kebutuhan  tersier)  (Abu  Ishaq  al-Syathibi,  1997:  324) . Kebutuhan  manusia dengan  harta  demikian  halnya  kebutuhan  lainya  sesuai  dengan  keadaan  dan  tingkatan.  Kelima hajat  tersebut  diketahui  dengan  cara istiqra’ (telaah  penelitian)  terhadap  hukum-hukum furu’ juziyah ,  bahwa  seluruh  hukum furu’ memiliki  tujuan  atu hikmah yang  sama  yaitu  untuk melindungi kelima hajat manusia tersebut (Oni Syahroni, dkk: 5).
Setiap perbuatan yang dapat memenuhi kebutuhan kelima hajat tersebut adalah mashlahah sebaliknya  menghilangkanya  berarati  mengandung mafsadah .  Oleh  karena  itu  seluruh  ulama menyatakab  bahwa  seluruh  syariat  hanya  untuk  melindungi  dan  memenuhi  kelimanya  (Ahmad Raisuni:  133).  Lima  aspek  tersebut  merupakan  sarana  untuk  memenuhi  dan  menunaikan  misi manusia  menjadi  hamba  Allah swt (Ramadhan al-Buthi, 2000: 107-108; Ismail Hasan, 1614H: 282).  Berdasarkan  alasan  ini,  Imam  al-Syathibi  menyimpulkan  bahwa:  ”Mashlahat  adalah memenuhi  tujuan  Allah  swt  yang  ingin  dicapai  pada  setiap  mahkluknya  (Nurhadi,  2018:  29). Tujuan  tersebut  ada  lima,  yaitu  melinduni  agama,  jiwa,  akal  dan  keturunanya.  Standar  yang terpentingnya adalah mashlahat, dan sebaliknya, setiap usaha yang menghilangkan lima maqashid tersebut, maka kategori madharat” (Abu Ishaq al-Syathibi: 286) .
Hampir semua ulama ushul kontemporer, termasuk Ibnu ‘Asyur, bersepakat bahwa Imam al-Syathibi adalah peletak dasarnya maqashid al-Syariah yang pertama. Hal ini tidak berarti bahwa sebelumnya ilmu maqashid tidak ada. Imam al-Syathibi lebih tepat  disebut orang pertama yang menyusunnya secara sistematis (Burhan Ali Setiawan, 2018).
Abu  Hamid  al-Ghazali  (w.  505  H/1111  M)  mengelaborasi  klasifikasi maqashid .  Beliau mengkategorikan kemashlahahan mursal ( al-Mashalih al-Mursalah ), yaitu kemashlahahan yang tidak disebut secara langsung dalam nash (teks suci) Islam (Al-Ghazali: 172; Jasser Auda, 2015:
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, November 2018
33).  Fakhru  al-Din  al-Razi  (w.  606  H/1209  M)  dan  Al-Amidi  (w.  631  H/1234  M)  mengikuti terminologi Al-Ghazali (Al-Ghazali: 172; Jasser Auda, 2015: 33).
Najmu al-Din al-Tufi (w. 716 H/1216 M) mendefinisikan kemashlahahan sebagai apa yang memenuhi  tujuan  sang  Pembuat  Syari`ah  ( al-Syari ),  yaitu  Allah  swt.  Kemudian,  Al-Qarafi  (w. 1285 H/1868 M) menghubungkan kemashlahahan dan maqashid dengan kaidah Ushul Fiqih, dan menyatakan: “Suatu  maksud  tidak  sah  kecuali  jika  mengantarkan  pada  pemenuhan kemashlahahan  atau  menghindari  kemudaratan” (Syihab  al-Din  al-Qarafi,  1994:  478;  Jasser Auda,  2015:  33).  Ini  beberapa  contoh  yang  menunjukan  kedekatan  hubungan  antara kemashlahahan dan  Maqashid dalam konsepsi ushul fiqih (khususnya antara abad ke-5 dan 8 H, yaitu periode ketika teori Maqashid berkembang).
Sejarah ide tentang maqashid al-Syariah atau tujuan-tujuan atau maksud yang mendasari perintah al-Qur’an dan Sunnah dapat ditemui hingga masa sahabat Nabi Muhammad sebagaimana yang diriwayatkan dalam sejumlah peristiwa. Salah satu contoh paling populer adalah hadis yang bersilsilah banyak ( mutawatir ) tentang shalat ‘ashar di Bani Quraizhah. Rasulullah saw mengutus sekelompok sahabat ke Bani Quraizhah dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan shalat ‘ ashar di sana (Muhammad al-Bukhari, 1986: 321) yang terjadi batas waktu shalat ‘ashar hampir habis dan para sahabat tiba di Bani Quraizhah. Lalu para sahabat terbagi menjadi pendukung dua pendapat  yang  berbeda.  Pendapat  pertama  bersikukuh shalat  ‘ashar di  Bani  Quraizhah  dengan konsekuensi  apapun  yang  terjadi,  sedangkan  pendapat  kedua  bersikukuh shalat  ‘ashar diperjalanan (sebelum waktu shalat ‘ashar habis) (Muhammad al-Bukhari, 1986: 321-322).
Rasionalisasi  di balik  pendapat yang  pertama adalah  bahwa perintah  Rasulullah  saw  itu secara  tekstual  meminta  setiap  orang  untuk  melaksanakan shalat  ‘ashar di  Bani  Quraizhah, sedangkan  rasionalisasi  pendapat  kedua  adalah  maksud/tujuan’  perintah  Rasulullah  saw  adalah meminta  para  sahabat  bergegas  menuju Bani Quraizhah  dan  bukan  bermaksud  menunda shalat ‘ashar hingga habis waktu shalat . Menurut perawi, ketika para sahabat melaporkan cerita tersebut kepada Rasulullah saw, Rasulullah saw meneguhkan kebenaran kedua opini para sahabat. Takrir Rasulullah saw para fakih dan ulama, menunjukan kebolehan dan kebenaran kedua sudut pandang di atas (Nurhadi, 2018: 30).
Satu-satunya  ulama  yang  tidak  setuju  dengan  para  sahabat  yang  mengerjakan  shalat  di perjalanan adalah Ibn Hazm al-Zhahiri (seorang  fakih terkemuka madzhab literalis atau zahiri), yang  menulis  bahwa  kelompok  sahabat  tersebut  seharusnya  mengerjakan shalat  ‘ashar setelah sampai di Bani Quraizhah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah  saw bahkan setelah tengah malam sekalipun (Ali Ibnu Hazm, t.th: 29).
Namun  selang  beberapa  tahun,  ketentuan  yang  diberikan  Nabi  saw  ini  dilarang  oleh beberapa orang sahabat dan mereka mengemukakan kepada Nabi  saw. Pada waktu itu Nabi  saw membenarkan  tindakan  mereka  sembari  menjelaskan  bahwa  hukum  pelarangan  penyimpanan daging  Qurban  itu  didasarkan  atas  kepentingan al-Daffah sekarang  kata  Nabi  saw,  simpanlah daging-daging Qurban itu karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya (Malik Ibnu Anas, t.th: 299; Asafri, 1996:  6).
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, November 2018
Sebagai contoh yang paling populer dalam kaitan ini adalah pendapat Umar ibn Khattab tentang  penghapusan  pembagian  zakat  untuk  kelompok mu’allafatu  qulubuhum. Kelompok Mu’allafatu qulubuhum ini pada masa Nabi saw mendapatkan bagian zakat sesuai penegasan nash yang bertujuan mengajak manusia memeluk agama Islam dalam posisi yang masih lemah. Ketika Islam  dalam  posisi  yang  kuat,  pelaksanaan  zakat  dengan  tujuan  untuk  sementara  di  atas,  tidak dilaksanakan (Asafri Jaya: 7).
Pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad ar-Raysuni, dan pendapat yang diutarakan oleh Hammadi al-Ubaydi.
1) Menurut  ar-Raysuni, Maqashid digunakan  pertama  kali  oleh  at-Turmudzi  al-Hakim, cendekiawan muslim yang hidup pada abad 3 H. Istilah Maqashid tersebut digunakan oleh at- Turmudzi  dalam  beberapa  kitabnya,  antara  lain al-Shalah  wa  Maqhasiduhu,  al-Haj  wa Asraruhu, al-’Illah, al-’Ial al-Syariah dan al-Furuq . Setelah itu, Maqashid dibahas juga oleh beberapa tokoh, antara lain  Abu Mansur al-Maturidy,  Abu Bakar al-Qaffal asy-Syasyi,  Abu Bakar al-Abhari dan al-Baqillani (Ahmad ar-Raysuni, 1995: 40-46).
2) Sedangkan  menurut  Hammadi  al-Ubaydi,  tokoh  yang  menggagas  pertama  kali  tentang Maqashid adalah Ibrahim an-Nakhai (wafat 96 H). Beliau adalah tabiin, yang juga kemudian menjadi guru tidak langsung dari Imam Abu Hanifah. Setelah al-Ubaydi, Maqashid kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh al-Ghazali, Izzuddin Abdussalam, Najmuddin ath-Thufi dan yang terakhir adalah Syathibi (Aep Saepulloh Darusmanwiati , 2018).
Sebagian yang lain menulis sejarah Maqashid dengan membagi menjadi dua tahapan, yaiu: Maqashid pada fase sebelum Ibnu Taimiah, sedangkan fase kedua adalah Maqashid pasca Ibnu Taimiah (Yusuf Ahmad Muhammad, 2000: 75-112).  Pada sisi yang lain, sejarah Maqashid dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu:
1) Maqashid fase-fase kenabian Muhammad saw. Fase ini adalah fase pengenalan Maqashid al-Syariahyang  terdapat  dalam  Al-Qur’an  dan  Sunnah  dalam  bentuk  sinyal-sinyal  beku yang belum tercairkan, atau hanya dalam bentuk pandangan-pandangan tersirat yang belum diteorikan (Nurhadi, 2018: 31).
2) Maqashid pada fase sahabat dan tabiin terkemuka. Pada masa ini mulai diletakkanlah batu pertama perkembangan pesat sejarah Maqashid .
3) Maqashid fase teoritisasi, yaitu Maqashid yang banyak diolah para cendekiawan muslim (Abdul Qadir Salam, 2018). Dengan mengesampingkan perbedaan pendapat tentang asal- usul teori Maqashid namun benang merahnya adalah bahwa teori tersebut memang telah muncul jauh sebelum Syathibi mengintrodusirnya. Hanya saja beliau menyajikan kembali teori di atas dalam sebuah design yang lebih tertata, communicated dan dapat diterima oleh banyak kalangan umat Islam. Teori Maqashid dipopulerkan  oleh  Syathibi  melalui  salah satu karyanya yang berjudul: al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah , sebuah kitab yang ia tulis sebagai upaya untuk menjembatani beberapa titik perbedaan antara ulama-ulama Malikiah dan ulama-ulama Hanafiah.
Teori Maqashid dalam  kajian  ilmu  Ushul  Fiqh  adalah  merepresentasikan  sebuah  upaya untuk mengatasi fiqh karena ilmu Ushul yang dibangun Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafii
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
masih  terjebak  dalam  literalisme  teks  dan  kurang  menyentuh  aspek  paling  dalam  sebuah  teks. Syathibi  melengkapi  teori  ushul  fiqh  klasik  tersebut  dalam al-Muwafaqat dan  merumuskan Maqashid  al-syariah  yang  berpijak  pada al-kulliat  al-khamsah .  Sebelum  diberi  nama al- Muwafaqat, kitab  tersebut  pada awalnya diberi judul al-Ta’rif bi Asrar al-Taklif. Penamaan ini dikaitkan  dengan  sebagian  materi kitab  yang  berupaya  mengupas  berbagai segi  di  balik  hukum taklif . Akan tetapi Syathibi merasa kurang cocok dengan nama ini  sampai suatu hari ia bermimpi. Dalam  mimpinya  ini  beliau    bertemu  dengan  salah  seorang  syaikhnya,  keduanya  berjalan  dan bercerita dengan seksama (Nurhadi, 2018: 32). Lalu gurunya itu berkata kepada Imam Syathibi: “Kemarin saya bermimpi melihat kamu membawa sebuah buku hasil karyamu sendiri. Lalu saya bertanya  kepadamu  tentang  judul  buku  itu  dan  kamu  mengatakan  bahwa  judulnya  adalah al- Muwafaqat .  Saya lalu bertanya kembali maknanya dan kamu menjawab bahwa kamu mencoba menyelaraskan  dua  madzhab  yaitu  Maliki  dan  Hanafi”.  Setelah  mimpi  itu,  Imam  Syathibi menggantinya dengan nama al-Muwafaqat (Asep Saepullah Darusmanwiati, 2018). Sejarah yang paling santer diperbincangan teori Maqashid al-Syariah dimulai dari Imam Syafii, Ibn Hazm, al- Juwaini,  al-Ghozali,  al-Razzi,  al-Amidi,  Izzudin  ibn  Abd  al-Salam,  al-Qorafi,  al-Thufi,  Ibn Taimiah, al-Syathibi, al-Zarkasyi, Ibnu Asyur, kemudian meloncat kepada pemikir mesir Gamal al-Banna (Jasser Auda, 2015: 50-56).
Muhammad  ibnu  Idris  al-Syafii  atau  dikenal  dengan  sebutan  Imam  al-Syafiiy  adalah pelopor salah satu madzhab fiqih empat yang hingga kini masih dianut oleh sebagian besar umat Islam di penjuru dunia. Di antara karya-karyanya adalah al-Um , al-Risalah , al-Sunan , iktilaf al- Hadits . Imam al-Syafii adalah ulama pertama yang mengarang ilmu ushul fiqih (Anoname, 2018). Ibn Hazm al-Andalusi dikenal sebagai pemikir ensiklopedis yang menulis banyak bidang keilmuan Islam: Fiqih, ushul, kalam (teologi). Perbandingan agama, aliran-aliran atau sekte dan sastra. Ibn Hazm dikenal tekstual karena madzhab fiqih yang dikembangkanya dominan pada teks serta  sedikit  sekali  memberi  ruang  pada  akal,  karenanya  ia  dijuluki  Ibn  Hazm  “ al-Zhahiri ” (Muhammad  Mustafied,  dkk,  2013:  36).  Sumbangsih  Ibn  Hazm  untuk Maqashid  al-Syariah terletak pada pemikiran tentang qias . Sebagai ulama tekstualis, ia terang-terangan menolak qias (Nurhadi, 2018: 330 . Dalam al-Mahalli ditegaskan bahwa dalam agama tidak boleh menggunakan qias ataupun penalaran. Menurutnya dalil agama sudah jelas dan tegas. Ada persoalan yang butuh penjelasan semua itu harus dikembalikan kepada al-Qur’an dan Hadis Nabi saw (Ibn Hazm, 1968: 73; Anoname, http://www.suduthukum.com; 2018).
Dalam  perkembangan  sejarah maqashid  syariah, ada  dua  peran  dan  kontribusi  ulama dalam mengembangan ilmu sehingga menjadi ilmu tersendiri dalam kajian hukum Islam. Perannya sebagai berikut (Oni Syahroni, dkk: 24). Pertama , menyertakan maqashid dalam setiap hukum, yaitu ijtihad hukum yang dihasilkan selalu menyebutkan nilai maqashid- nya. Di antara ulamanya adalah At-Tirmizi al-Hakim (abad III), Abu Mansur al-Maturidi (wafat 330 H), Al-Qaffal al-Bakir (wafat 365 H), Abu Bakar al-Abhari (wafat 375 H) dan Al-Baqilani (wafat 403 H) (Nurizal Ismail, 2014: 17-23). Para ulama tersebut dalam beristinbath hukum selalu menyertakan maqashid dari sebuah  hukum  atau  tujuan  Allah  swt  membuat  hukum,  misalnya  tentang  zina. Maqashid- nya adalah agar terpelihara keturunan yaitu jelas keturunannya (M. Subhan, M. Mubalarum Bih dkk,
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, November 2018
2013: 7-8). Kedua , menjelaskan teori Maqashid secara detail, yaitu menjelaskan bahwa maqashid adalah  sebuah  konsep  yang  menjadikan  dasar  dalam  menerapkan maqashid syariah .  Di  antara ulamanya adalah Imam Haramain (wafat 478 H), Abu Hamid al-Ghazali (wafat 505 H), Saifuddin al-Amidi (wafat 631 H), Ibnu al-Hajib (wafat 464 H), Al-Baidlawi (wafat 685 H), Al-Isnawi (wafat 772 H), Ibnu Subki (wafat 771 H), Izzuddin bin Abdis salam (wafat 660 H), Ibnu Taimiyah (wafat 728 H) (Nurizal Ismail: 25-31). Para ulama tersebut menjadikan maqashid syariah sebagai disiplin ilmu,  sehingga  mereka  menjabarkan  bentuk-bentuk maqashid ,  cakupan,  serta  cara  mengetahui maqashid dan peneramoanya dalam berijtihad dan berfatwa (M. Subhan, M. Mubalarum Bih, dkk: 8-10; Oni Syahroni, dkk: 25).

## Bank Syariah
Kata Bank  dari  kata   banque  dalam bahasa Perancis, dan  dari kata  banco  dalam  bahasa Italia yang berarti peti, lemari dan bangku. Pada umumnya yang dimaksud bank syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas  pembayaran  serta  peredaran  uang  yang  beroperasi  disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai perangkat utamanya (Nurhadi, 2017).
Bank syari’ah terdiri dua kata, yaitu bank dan syari’ah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan  yag  berfungsi  sebagai  perantara  keuangan  dari  kedua  belah  pihak  yaitu  pihak  yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syari’a dalam versi bank syari’ah adalah atura peranjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum islam. Maka bank syari’ah dapat  diartikan  sebagai  suatu lembaga  euanga ang  berfungsi  menjadi  perantara bagi  pihak yang berlebihana dan dn pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usah atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum Islam (Nurhadi, 2017).
Dengan  demikian,  bank  syari’ah  adalah  bank  yang  tidak  mengandalkan  bunga,  dan operasional  produknya,  baik  penghimpunan  maupun  penyuluhan  dananya  dan  lalu  lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (Wangsawidjaya, 2012: 15-16).
Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha  Syariah,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UUPS No 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 1).
Secara  teknis  yuridis,  harus  dibedakan  antara  istilah  Perbankan  Syariah  dengan  Bank Syariah.  Bank  Syariah  adalah  bagian  dari  Perbankan  Syariah  selain  dari  Unit  Usaha  Syariah (UUS), sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Abdul Gofur, 2009: 5 dan Nurhadi, 2017). Dalam  Undang-undang Nomor 10 Tahun  1998  membedakan  bank  berdasarkan  kegiatan  usahanya  menjadi  dua,  yaitu  bank konvensional  dan  bank  dengan  prinsip  syariah,  yaitu  Hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan berdasarkan  fatwa  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  dibidang perbankan syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Nurhadi,
2017 dan Abdul Gofur, 2009: 5). Penjelasannya pada Pasal 1 ayat 2 dan pada pasal 1 ayat 7. Pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam  bentuk  kredit  dan/atau  bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat. Sedangkan  pada  pasal  1  ayat  7  menyebutkan  pengertian  bank  syariah  adalah  bank  yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah (UU No. 21 th 2008 ttg Bank Syariah Pasal 1 angka 12).
Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/200, pasal 1, Bank Syariah adalah bank umum  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  dan  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  yang  melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Ahmad Mujahidin, 2016: 15 dan Nurhadi, 2017).
Secara umum, ciri khusus dari bank syariah adalah dari sumber utama ketentuannya berasal dari hukum Islam. Dari segi sumber perolehan keuntungan, keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah bukan berasal dari bunga yang dibebankan kepada nasabah, tetapi dari apa yang disebut sebagai imbalan,  baik  berupa jasa (fee-base  income)  maupun mark-up atau profit margin , serta bagi  hasil  (loss  and  profit  sharing).  Karakteristik  khusus  lainnya  dari  bank  syariah  selain dilibatkannya hukum Islam  dan  pembebasan transaksi berdasarkan bunga (interest  free), adalah diperbolehkannya  melakukan  kegiatan-kegiatan  usaha  yang  bersifat multi-finance dan perdagangan  (trading).  Hal  ini  berkenaan  dengan  sifat  dasar  transaksi  bank  syariah  yang merupakan investasi dan jual-beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan (Nurhadi, 2017 dan Adrian Sutedi, 2009: 36).
Bank  syariah adalah bank  yang  melaksanakan  seluruh kegiatannya  berdasarkan prinsip- prinsip  syariah.  Rintisan  perbankan  syariah  mulai  terwujud  di  Mesir  pada  dekade  1960-an  dan beroperasi  sebagai rural-social bank  (semacam  lembaga  keuangan  unit  desa  di  Indonesia)  di sepanjang  delta  Sungai  Nil.  Lembaga  dengan  nama  Mit  Ghamr  Bank  binaan  Prof.  Dr.  Ahmad Najjar tersebut  hanya beroperasi  di  pedesaan Mesir  dan berskala kecil,  namun  institusi tersebut mampu  menjadi  pemicu  yang  sangat  berarti  bagi  perkembangan  sistem  finansial  dan  ekonomi Islam (Muhammad Syafi’i Antonio, 2010: 19 dan Nurhadi, 2017).
Perbankan  syariah  dalam  melakukan  kegiatan  bertujuan  menunjang  pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka  meningkatkan pembangunan, keadilan, kebersamaan, dan pemerataaan kesejahteraan. (Muhamad, 2011; 9 dan Rusliani, 2017: 91) Karakteristik perbankan syariah menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan  bahwa  Bank  Syariah  adalah  bank  Umum  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.
Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut (Rusliani, 2017: 91):
1. Prinsip  keadilan  Prinsip  keadilan  dari  penerapan  imbalan  atas  dasar  bagi  hasil  dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antar Bank dengan nasabah
2. Prinsip  Kesederajatan  Bank  syariah  menempatkan  nasabah  penyimpan  dana,  nasabah pengguna dana,  maupun  bank  pada kedudukan  yang  sama dan  sederajat.  Hal ini  terlihat dalam hak, kewajiaban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank sebagai pengelola.
3. Prinsip Ketentraman Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta, sehingga dengan demikian nasabah akan merasakan ketentraman lahir dan batin.
Fungsi Perbankan Syariah lebih luas jika dibandingkan dengan Perbankan Konvensional dan  hal  ini  yang  membedakan  antara  Perbankan  Syariah  dengan  Perbankan  Konvensional (Rusliani, 2017: 92). Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan  UU  No.10  Tahun  2008  menyebutkan  bahwa  fungsi  utama  perbankan  Indonesia  adalah sebagai  penghimpun  dan  penyalur  dana  masyarakat.  (Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998). Sedangkan fungsi Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008  selain  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  masyarakat,    juga  menjalankan  fungsi  sosial dalam bentuk baitul mal dari zakat, infak sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat, serta menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008)

## PEMBAHASAN

## Maqashid Ammah Bank Syariah
Awal  berdirinya  bank  syariah  ditujukan untuk  mencapai  dan  mewujudkan kesejahteraan umat  secara  luas  dunia  dan  akhirat.  Dengan  mengacu  pada  tujuan  utama  ini,  istilah Maqashid Syari ‟ ah menjadi  sandaran  utama  dalam  setiap  pengembangan  operasional  dan  produk-produk yang ada  di  bank  syariah. Oleh karena itu,  semua pihak  yang bekerja dalam bidang  perbankan syariah  harus  bisa  memahami  betul  apa  dan  bagaimana  praktik  dari  prinsip maqashid  syariah. Seperti  yang  telah  dipaparkan  di  atas  bahwa maqashid  syariah (tujuan  syariah)  dapat  dicapai dengan  terpenuhinya  lima  kebutuhan  dasar  manusia.  Terdapat  tiga  tingkatan  kebutuhan  pada manusia, yaitu: dharruriyyat (primer) , hajjiyat (sekunder) , dan tahsiniyyat (tersier) (Sandy Rizki, 2017: 240-241). Maka demikian halnya dengan maqashid ammah dalam perbankan syariah harus memenuhi tiga tingkatan dalam setiap operasionalnya, yaitu primer, sekunder dan tersier.
Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan, tetapi diwajibkan untuk  dapat  memenuhi  dengan  baik  kebutuhan  dasar  atau  yang  disebut  dengan  kebutuhan dharruriyyat. Maksud memenuhi dengan baik di sini adalah bahwa dalam pemenuhannya harus diusahakan  dengan  cara-cara  yang  baik,  benar,  dan  halal.  Apabila  manusia  dapat  terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut, inilah yang dimaksud dengan maqashid syariah . Kebutuhan dasar manusia tersebut terbagi dalam lima hal, yaitu: pertama, menjaga agama ( ad-din ). Kedua, menjaga jiwa ( an-nafs ). Ketiga, menjaga akal pikiran ( al-aql ). Keempat, menjaga harta ( al-maal ). Kelima, menjaga  keturunan  ( an-nasl )  (Sandy  Rizki,  2017:  241).  Demikian  halnya  dengan  seluruh
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
operasional bank syariah harus memenuhi unsur yang lima diatas agar transaksinya sesuai dengan syariat dan tujuannya.
Sistem  ekonomi  dikatakan  sukses  berjalan  apabila  bisa  mensejahterakan  masyarakatnya dan  masyarakat dikatakan  sejahtera apabila kebutuhan  dasarnya  tersebut terpenuhi. Jadi,  sistem ekonomi  beserta  institusi-institusinya  harus  bisa  mengupayakan  hal  ini  untuk  mencapai  tujuan utamanya,  yaitu social  welfare .  Berbagai  jenis  pembiayaan  yang  ditawarkan  oleh  perbankan syariah  sebenarnya  sangat  mendukung  kegiatan  ekonomi  dan  industri.  Tujuan  dan  fungsi perbankan  syariah  adalah  kemakmuran  ekonomi  yang  meluas,  keadilan  sosial  ekonomi  dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata. (Sandy Rizki, 2017: 241).

## Maqashid Khashah Bank Syariah
Berikut  peninjauan maqashid  khashah bank  syariah  dalam  produk-produk  dan operasionalnya adalah (Sandy Rizki, 2017: 242):
1) Menjaga agama. Hal ini diwujudkan dengan bank syariah menggunakan Al-Qur’an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya  Allah  dapat  dipercaya  oleh  kalangan  muslim  dan  non-muslim  (Elsi  Mersilia, http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id, 2018).
2) Menjaga jiwa. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank  syariah.  Secara  psikologis  dan  sosiologis  penggunaan  akad-akad  antar  pihak menuntun  manusia  untuk  saling  menghargai  dan  menjaga  amanah  yang  diberikan.  Di sinilah  nilai  jiwanya.  Selain  itu,  hal  ini  juga  terwujud  dari  pihak stakeholder  dan stockholder bank syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.
3) Menjaga akal  pikiran  baik  pihak  nasabah  dan  pihak bank. Hal ini terwujud  dari adanya tuntutan  bahwa  pihak  bank  harus  selalu  mengungkapkan  secara  detail  mengenai  sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada  yang  dizalimi  oleh  pihak  bank.  Bank  syariah  ikut  mencerdaskan  nasabah  dengan adanya  edukasi  di  setiap  produk  bank  kepada  nasabah  (Elsi  Mersilia,  http://elsimh- feb11.web.unair.ac.id, 2018).
4) Menjaga harta. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari  adanya  penerapan  sistem  zakat  yang  bertujuan  untuk  membersihkan  harta  nasabah secara transparan dan bersama-sama.
5) Menjaga  keturunan.  Hal  ini  terwujud  dengan  terjaganya  empat  hal  di  atas,  maka  dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan maupun usahanya tersebut (Sandy Rizki, 2017: 243).
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, November 2018

## Maqashid Ammah dan Khashah Bank Syariah
Implementasi maqashid ammah dan khashah dalam bank syariah pada maqashid khashah (hifzd  al-Din/perlindungan  agama)  mulai  level maqashid  ammah  dhururiyah,  hajiytat dan taksiniyyat adalah sebagai berikut (Evi Aninatin, http://himaekis.feb.unair.ac.id, 2018):
1) Perlindungan  agama  diukur  dengan  pelaksanaan  rukun  Islam  pada  level dhururiyyat , indikatornya antara lain:
a) Apakah ada dakwah untuk menyadarkan masyarakat tentang ketuhanan Allah  swt dan berapa dana yang selalu disediakan dalam setiap periode tahun bukunya.
b) Apakah ada tempat sholat dan berapa dana yang disediakan untuk pengadaan sarana dan keberlangsungan sholat tersebut dalam setiap periode tahun bukunya.
c) Apakah  ada  fasilitas  untuk  menuaikan  zakat  dan  berapa  dana  zakat  terkumpul dalam setiap periode tahun bukunya.
d) Apakah  ada  kebijakan  untuk  mendorong  untuk  menjalankan  puasa  dan  berapa dananya untuk membantu dan menunjang pelaksanaan puasa tersebut dalam setiap periode tahun bukunya.
e) Apakah  ada  dorongan  pelaksanaan  haji  dengan  memberikan  bantuan  untuk pelaksanaan haji dan berapa dananya untuk membantu dan menunjang pelaksanaan haji tersebut dalam setiap periode tahun bukunya.
2) Perlindungan  agama  diukur  dengan  pelaksanaan  rukun  Islam  pada  level  hajiyyat, indikatornya antara lain:
a) Apakah  ada  sarana  dakwah  misalnya  alat  transportasi  untuk  menyadarkan masyarakat tentang ketuhanan Allah  swt dan berapa dana yang selalu disediakan dalam setiap periode tahun bukunya.
b) Apakah dalam  menunaikan  sholat  disediakan  sarana  berwudhu  dengan air  bersih dari PDAM, karpet, sandal dan sebagainya serta berapa dana yang disediakan untuk pengadaan sarana dan keberlangsungan sholat tersebut dalam setiap periode tahun bukunya.
c) Apakah  dalam  menunaikan  zakat disediakan jasa konsultasi,  penjemputan  zakat, muzakki boleh  menanyakan  pelaporan  zakat  dan  sebagainya  serta  bagaimana dampaknya terhadap peningkatan pengumpulan dana zakat terkumpul dalam setiap periode tahun bukunya.
d) Apakah ada kebijakan untuk mendorong untuk menjalankan puasa dengan khusuk dan tenang dengan memberikan fasilitas khusus misalnya penyediaan buka puasa dan  pemberian  waktu  khusus  untuk  berbuka  puasa  serta  berapa  dananya  untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dalam setiap periode tahun bukunya.
e) Apakah ada tunjangan khusus untuk pelaksanaan haji dan berapa dana tunjangan tersebut dalam setiap periode tahun bukunya.
3) Perlindungan  agama  diukur  dengan  pelaksanaan  rukun  Islam  pada  level tahsiniyat , indikatornya antara lain:
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
a) Apakah  ada  sarana  dakwah  misalnya  alat  transportasi  yang  ber-AC,  sopir  dan sebagainya  untuk  menyadarkan  masyarakat  tentang  ketuhanan  Allah  swt  dan berapa dana yang selalu disediakan dalam setiap periode tahun bukunya.
b) Apakah dalam menuaikan sholat disediakan sarana berwudhu dilengkapi handuk, tempat  sholat  ber-AC  dan  sebagainya  serta  berapa  dana  yang  disediakan  untuk pengadaan sarana dan keberlangsungan sholat tersebut dalam setiap periode tahun bukunya.
c) Apakah dalam menuaikan zakat disediakan jasa konsultasi ke rumah, penjemputan zakat  dimana  saja muzakki selama  masih  ekonomis,  sarana  perbankan  dalam berzakat,  pelaporan  zakat  dikirimkan kepada  para  muzakki  dan  sebagainya serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan pengumpulan dana zakat terkumpul dalam setiap periode tahun bukunya.
d) Apakah ada kebijakan memberikan tunjangan atau reward bagi bagi mereka yang berpuasa  tetapi  memiliki  kinerja  yang  lebih  baik  daripada  mereka  yang  tidak berpuasa serta berapa dananya untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dalam setiap periode tahun bukunya.
e) Apakah ada tunjangan khusus untuk pelaksanaan haji  dengan  fasilitas  lebih  baik daripada haji pada umumnya misalnya haji plus dan sebagainya serta berapa dana tunjangan  tersebut  dalam  setiap  periode  tahun  bukunya  (Evi  Aninatin, http://himaekis.feb.unair.ac.id, 2018)

## SIMPULAN
Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan (maqashid primer, sekunder,  tersier),  tetapi  hanya  memenuhi  dengan  baik  kebutuhan  dasar  (primer/ dharruriyyat ), yaitu pemenuhannya harus diusahakan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Maka adapun maqashid  ammah  dharuruyat  dalam  maqashid  khashah  operasional  perbankan  syariah  adalah: Hifzh al-Din fi al-Dhururiyyat , dengan pedoman al-Qur’an dan hadis serta fatwa DSN. Hifzh al- Nafs fi al-Dhururiyyat , transaksi akadnya secar psikologis dan sosiologis menuntun manusia saling menghargai dan menjaga. Hifzh al-Aql fi al-Dhururiyyat , transaksi para pihak dituntut harus selalu transparan. Hifzh  al-Maal  fi  al-Dhururiyyat ,  transaksi  hanya  dalam  koredor  yang  halal  secara hukum  dan  syariat,  juga  adanya  zakat  sebagai  ketaatan  terhadap  syariat. Hifzh  al-Nasl  fi  al- Dhururiyyat , transaksi halal akan menghasilkan keuntungan yang halal, akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi.
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, November 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Dahlan dan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove, 1996) Abdul Gofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah , (Refika Aditama, Bandung, 2009) Abdul Qadir Salam , Teori Dharurah dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Status Hukum ,  dalam www.jurnalislam.com,diakses.agutus.2018 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Itisham, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1982), juz II Abu Ishaq al-Syathibi , Al-Muwafaqat , (Darul Ma’rifah,  Bairut, 1997), juz 1-2 Achmad Baraba, Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan , Vol.2 No.3, 1999.
Adrian  Sutedi, Perbankan  Syariah  Tinjauan  Dari  Beberapa  Segi  Hukum ,  (Ghalia  Indonesia, Bogor, 2009) Aep Saepulloh Darusmanwiati , Imam Al-Syathibi: Bapak Maqashid al-Syariah Pertama, dalam www.islamlib.com, diakses.agutus.2018
Ahmad al-Mursi al-Jauhar, Maqashid Syariah fil Islam , terjm. Khitmawati, Maqashid al-Syariah (Jakarta: Amzah, 2013)
Ahmad  ar-Raysuni ,  Nadzariyat  al-Maqashid  ‘inda  al-Imam  Al-Syathibi (Beirut:  International Islamic Publishing House, 1995)
Ahmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah , (PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2016)
Ahmad Raisuni, Nadzariyat al-Maqashid  Inda al-Imam al-Syathibi (Cairo: Internasional Institute of Islamic though (IIIT), 1614H), cet. IV
Ali Ibnu Hazm, Al-Muhalla, ed. Lajnah Ihya al-Turats al-‘Arabi, , (Dar al-Afaq, Beirut, tt.), edisi ke-1, Vol.3
Al-Izz bin  Abdul Salam, Qawaid al-Ahkam fi  Masalih al-Anam , (Beirut,  Dar al-Ma'rifah, t.th), Jilid 1
Anoname, Maqashid  menurut  Imam  al-syafii (wafat  th.  204  H)  lihat  dalam  wibesite  online http://www.suduthukum.com/2016/09/maqasid-menurut-Imam-al-syafii-wafat- th.html,diakses.agutus.2018
Anoname, Maqashid  menurut  Imam  Ibn  Hazm (wafat  th  456  H),  lihat  dalam  wibesite  online http://www.suduthukum.com/2016/09/Maqashid-menurut-Imam-ibn-hazm-wafat- th.html,diakses.agutus.2018.
Asafri  Jaya  Bakri, Konsep  Maqashid  al-Syariah  menurut  Al-Syathibi (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada:1996)
Asafri Jaya Bakri, Maqashid al-Syariah Menurut Al-Syathibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
Asep Saepullah Darusmanwiati, Imam Syathibi., dalam www.islamlib.com, diakses 13 Juni 2017 Ay  Maryani,  Hayatul  Muthmainnah  Rusmahafi, Analisis  Pengaruh  Kompetensi  Syariah, Kompensasi  Islami  Dankecerdasan  Spiritual  Terhadap  Kinerja  Karyawan(Studi  Kasus Bank Muamalat Cabang Ternate) (Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 1, Mei 2017) Burhan alisetiawan, Sejarah Awal dan Perkembangan Maqashid al-Syariah , https://burhanalisetiawan.wordpress.com/2016/02/25/sejarah-awal-dan-perkembangan- Maqashid-al-Syariah/diakses.agutus.2018).
Elsi  Mersilia H, Aplikasi  Maqashid Syariah dalam Praktek Bank Syariah , lihat  wibesite  online alamat http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id/artikel_detail-78931- Kemajuan%20Ekonomi%20Islam-
Aplikasi%20Maqashid%20Syariah%20dalam%20Praktik%20Bank%20Syariah.html.diak ses.tgl.8.agustus.2018.
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, November 2018
Evi  Aninatin  Ni’Matul  Choiriyah, Implementasi  Maqashid  Shariah  dalam  Perbankan  Syariah , lihat  di  wibesite  online  alamat  http://himaekis.feb.unair.ac.id/index.php/tentang-ekis/89- implementasi-maqashid-shariah-dalam-perbankan- syariah.html.diakses.tgl.9.agustus.2018
Evi  Aninatin  Ni’Matul  Choiriyah, Implementasi  Maqashid  Shariah  dalam  Perbankan  Syariah , lihat  wibesite  online  alamat  http://himaekis.feb.unair.ac.id/index.php/tentang-ekis/89- implementasi-maqashid-shariah-dalam-perbankan- syariah.html.diakses.tgl.8.agustus.2018
Fahmi, Abu, Agus Siswanto, Muhammad Fahri Farid dan M.M Arijulman, “HRD Syariah Teori dan  Implementasi  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Berbasis  Syariah” , (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014)
Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (London: McDonald & Evan Ltd., 1980) Ibn Hazm, al-Mahalli (Mesir: Maktabah al-Jumhurriyah al-Arabiyah, 1968), Juz I Ibn Manzur al-Afriqi, Lisan al-‘Arab (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), juz VIII Imam Al-Ghazali, al-Mustalfa, (Beirut: dar al-Fikr, 1997), Juz I Imam Al-Qarafi, Syarh Tanqih al-Fushul , (Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah, t.th) Imam  Az-Zarkali, al-Bahr  al-Muhith ,  (Kuwait:  Wizarat  al-Auqaf  wa  al-syu’un  al-Islamiyyah, 1993), Jilid VI
Ismail Hasan, Nadzariyyat al-Maqashid ‘inda al-Imam Ibnu ‘Ayur (Kairo: Internasional Institute of Islamic though (IIIT), 1614H), cet. I
Jasser Auda, 2015, Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid al-Syariah, Cet. I, Terjemahan, Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, (Mizan Media Utama, Bandung)
Jasser Auda, 2015, Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid al-Syariah, Cet. I, Terjemahan, Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, (Mizan Media Utama, Bandung)
Jasser  Auda, Maqashid  al-Syariah  as  Philosophiy  of  Islamic  law  a  Siystems  Approach ,  terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015)
Karim  Consulting, Outlook  Perbankan  Syariah  2018 ,  lihat  PDF  di  wibesite  online  alamat http://karimconsulting.com/wp-content/uploads/2017/11/Outlook-Perbankan-2018_Final- Full_upd.pdf.diakses.tgl.8.agustus.2018.
Kontan, Pangsa  pasar  bank  syariah  diprediksi  6%  di  2018 ,  lihat  wibesite  online  di  alamat https://keuangan.kontan.co.id/news/pangsa-pasar-bank-syariah-diprediksi-6-di- 2018.diakses.tgl.8.agustus.2018.
La Jamaa, Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syariah (Jurnal IAIN Ambon Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon Maluku Tlp. 085243201370, Al-Syir’ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011)
M. Subhan, M. Mubalarum Bih dkk, Tafsir Maqashidi Kjian Tematik Maqashid al-Syariah (Forum Kajian Ilmiyah (FKI) ahla shuffah 103, 2013)
Malik Ibnu Anas, al-Muwatta’ ditashihkan oleh Muhamammad Fuad Abdul Baqi (t.t; t.p,.t) Muhammad al-Bukhari, al-Shahih , ed. Musthofa al-Bugha,, (Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986), edisi ke-3
Muhammad Mustafied, dkk, Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-Syariah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi , (Yogyakarta: Jurnal Mlangi , Volume I No. 3 November 2013)
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Rajawali, 2010). Muhammad Yusuf al- Badawi, Maqashid al-Syariah . (Urdun : Dar al-Nafais, 2000)
Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, November 2018
Nur  Melinda  Lestari,  Setiawati, Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Pada  Akad Mudharabah  Di  Bank  Muamalat  Indonesia  Serta  Pengaruhnya  Terhadap  Penurunan Tingkat  Non  Performing  Financing  (Npf)  Bank  Muamalat  Indonesia (Jurnal  Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018)
Nurhadi, Analisis  Hukum  Perikatan  Klausul  Akad  Pembiayaan  Murabahah  Bil  Wakalah Nomor.090/MRBH/PKB/V/2016  Bank  Rakyat  Indonesia  Syari’ah (Tesis  Ilmu  Hukum Binis UIR, 2016)
Nurhadi, Konsep Hikmat al-Talri sebagai asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam dalam Kitab Hikmat al-Tsyri wa falsafathu Karya Ali Ahmad l-Jurjawai (1866-1961 M) , Disertasi UIN Suska Riau, 2018)
Nurhadi, Konsep  Hikmat  Al-Tasyri’  sebagai  Asas  Ekonomi  dan  Keuangan  Bisnis  Islam  dalam Kitab  Hikmat  Al-Tasyri’  Wa  Falsafatuhu  Karya  Ali  Ahmad  Al-Jurjawi  (1866-1961  M) (Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Suska Riau, 2018).
Nurizal Ismail, Maqashid al-Syariah dalam Ekonomi Islam (Jogjakarta: Smart WR , 2014) Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, al-Ijtihad al-Maqasidi (Qatar: t.p, 1998) Oni  Syahroni  dan  Adiwarmab  Karim, Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
Pikiran Rakyat, Tumbuh Tinggi, Pangsa Pasar Perbankan Syariah Tembus 5,74%, lihat wibesite online  di  alamat  http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2018/04/16/tumbuh-tinggi- pangsa-pasar-perbankan-syariah-tembus-574-422874.diakses.tgl.8.agustus.2018.
Ramadhan  al-Buthi, Dlawabit  al-Mashlahah  fi  al-Syariah  al-Islamiyah (Beirut:  Mu’asisatu  ar- Risalah, 2000), cet. VII
Ruslaini,  Juhrotul  Khulwah, Ijtihad  Hakim  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Ekonomi  Syariah Dilingkungan Peradilan Agama ( Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017)
Rusliani, Analisis Model Promosi Bank Muamalat Indonesia Terhadap Market Share Kota Bandar Lampung (Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 1, Mei, 2017)
Sandy Rizki Febriadi, Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah (Amwaluna, Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), hal 231-245) Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005) Syihab al-Din al-Qarafi, al-Dzakirah (Beirut: Dar al-‘Arab, 1994), vol. 5 Tirto, Pemerintah Berupaya Market Share Perbankan Syariah Naik 6 Persen , lihat wibesite online di  alamat  https://tirto.id/pemerintah-berupaya-market-share-perbankan-syariah-naik-6- persen-cKqF.diakses.tgl.8.agustus.2018.
Wangsawidjaya Z, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012) Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy , Maqashid al-Syariah ‘inda Ibn Taimiyyah (Yordan: Dar an-Nafais, 2000)