## TAX AMNESTY
Suyanto 1 *
Pasca Putri Lopian Ayu Intansari 2 Supeni Endahjati 3
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta *email: iyant@ustjogja.ac.id
ABSTRACT

## INFO ARTIKEL
This study aims to determine the taxpayer's perception about the Tax  Amnesty  to  compliance  of  the  individual  taxpayer.  The nature of this research is a descriptive study with a quantitative approach.  The  method  of  analysis  in  this  research  is  to  use simple  regression.  Questionnaires  are  processed  a  total  of  41 questionnaires.  Results  from  this  study  is  the  perception Taxpayer  positive  effect  on  tax  compliance.  Based  on  test results,  the  obtained  value  of  t  arithmetic  amounted  to  3.244 higher  than  the  t  value  is  1.6829  with  a  significance  value  of 0.002, thus Ha supported.
Diterima: 10 November 2016 Direview: 11 November 2016
Disetujui: 5 Desember 2016
Terbit: 7 Desember 2016 Keyword: Tax Amnesty Program, Taxpayer’s Complience.

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  utama  bagi Negara  Indonesia  untuk  mendanai  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih dari 75% sumber pandapatan Negara dari pajak,
sisanya dari kepabeanan, dan cukai, penerimaan bukan  pajak  dan  hibah,  dengan  kata  lain  pajak merupakan  primadona  sumber  penerimaan Negara Indonesia (www.kemenkeu.go.id/apbn2016). Tabel 1 Porsentase Penerimaan Pajak Pada APBN 2011 - 2015 (Miliyar Rupiah) Tahun Pendapatan Pajak Bukan Pajak Hibah Total % Pajak 2011 873,874.00 331,472.00 5,253.90 1,210,599.90 72% 2012 980,518.10 351,804.70 5,786.70 1,338,109.50 73% 2013 1,077,306.70 354,751.90 6,832.50 1,438,891.10 75% 2014 1,146,865.80 398,590.50 5,034.50 1,550,490.80 74% 2015 1,489,255.50 269,075.40 3,311.90 1,761,642.80 85%
Sumber: bps.go.id data diolah tahun 2016
Pada tabel 1 menunjukan bahwa sumber utama pendapatan Negara Indonesia adalah dari sektor  pajak.  Terbukti  bahwa  ketergantungan APBN  Indonesia  dari  pajak  sangat  tinggi  dan dari tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan.    Tingginya  penerimaan  Negara dari  sektor  pajak  membuat  Negara  semakin bergantung pada pajak.
Pajak  merupakan  sumber  pernerimaan Negara  terbesar  sehingga  berbagai  cara  untuk mensukseskan  pendapatan  dari  sektor  pajak  di
lakukan  oleh  pemerintah.  Inovasi  yang  telah dilakukan  oleh  pemerintah  diantaranya  dengan program sunset policy dan tax amnesty . Sebelum ini Indonesia pernah
menyelenggarakan tax  amnesty yakni  tahun 1964  melalui  Penetapan  Presiden  No.  5  tahun 1964  dan  tahun  1984  melalui  Keputusan Presiden  (Kepres)  No.  26  tahun  1984  Tentang Pengampunan  Pajak  dan  Kepres  No.  72  tahun 1984  tentang  Perubahan  Keputusan  Presiden Nomor  26  Tahun  1984  Tentang  Pengampunan Pajak. Sarana prasarana yang kurang mendukung  serta  perumusan  tujuan  yang  tidak jelas  menyebabkan  dua  tax  amnesty  ini  tidak berhasil  (Ragimun,  2015  dalam  Bagiada  dan Darmayasa, 2016).
Di  Gunungkidul  dilakukan  peluncuran Program  Celengan  Padjeg  untuk  mensukseskan penerimaan pajak dari  wajib pajak Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Penelitian yang dilakukan  Suyanto  dan  Trisnawati  (2016) membuktikan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak dengan  dimoderasi  Program  Celengan  Padjeg berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuan  wajib  pajak.  Intansari  dan  Suyanto (2016)  membuktikan  bahwa    pelayanan  fiskus berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  yang  berwirausaha dengan  Program  Celengan  Padjeg  sebagai variabel  pemoderasi.  Keterkaitan  kebijakan Sunset  Policy terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak, hal  ini  terbukti  dengan  meningkatnya  jumlah Wajib Pajak, jumlah pembayaran pajak, jumlah SPT  yang  disampaikan,  kurangnya  Surat Ketetapan Pajak (Nugroho 2010).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor  11  tahun  2016  tentang  pengampunan pajak  telah  disahkan  pada  tanggal  1  Juli  2016. Tax  Amnesty dapat  diikuti  oleh  semua  Wajib Pajak  (WP)  baik  Orang  Pribadi  (OP)  maupun badan, dengan catatan WP tersebut tidak sedang dalam  proses  penyidikan  dan  telah  di  P-21 dalam  proses  peradilan  atau  WP  yang  sedang menjalani hukum atas pidana dibidang perpajakan.  Pemerintah  mempunyai  harapan besar  terhadap  suksesnya tax  amnesty tahun 2016,  dengan  program  ini  wajib  pajak  OP ataupun  Badan  akan  dibebaskan  dari  segala
bentuk  sanksi  ketika  melaporkan  Aset  yang selama ini belum pernah di laporkan.
WP  akan  dikenai  uang  tebusan  sebesar 2%  apabila  menyampaikan  surat  pernyataan pada pertama sampai dengan akhir bulan ketiga (01  Juli-30  September  2016)  baik  harta  yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia tetapi akan  di  alihkan  ke  Indonesia,  dan  4%  apabila hartanya tidak di alihkan ke Indonesia. WP akan dikenai  uang  tebusan  sebesar  3%  apabila menyampaikan  surat  pernyataan  pada  bulan keempat  sampai  dengan  akhir  bulan  Desember 2016  (01  Oktober-31  Desember  2016)  baik harta  yang  ada  di  Indonesia  ataupun  di  luar Indonesia  tetapi  akan  di  alihkan  ke  Indonesia, dan  6%  apabila  hartanya  tidak  di  alihkan  ke Indonesia.  WP  akan  dikenai  uang  tebusan sebesar  5%  apabila  menyampaikan  surat pernyataan  pada  01  Januari  2017-  31  Maret 2017  baik  harta  yang  ada  di  Indonesia  ataupun di  luar  Indonesia  tetapi  akan  dialihkan  ke Indonesia,  dan  10%  apabila  hartanya  tidak dialihkan ke Indonesia (UU pengampunan pajak 2016)
Meskipun  penapatan  Negara  dari  sektor pajak  paling  tinggi  dibandingkan  dengan sumber  lain  tetapi tax  ratio Indonesia  masih sangat  rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Tax  ratio adalah  alat  ukur  kemampunan pemerintah  dalam  mengumpulkan  pajak  dari masyarakat,  semakin  tinggi tax  ratio semakin efektif  kebijakan  pengumpulan  pajak  dapat dijalankan. Semakin tinggi persentase tax ratio , maka  semakin  tinggi  pula  kepatuhan  Wajib Pajak  dalam  membayar  pajak.  Tax  ratio Indonesia  11%  (www.kemenkeu.go.id/  2016) angka  ini  masih  sangat rendah    jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jerman 36,7%,  Jepang  34,6%,  Inggris  32,9%,  Amerika Serikat  25,4%,  Korea  Selatan  24,3%,  Meksiko 19,7% serta Cina 19,4% .
Berdasarkan Budget  In  Brief APBNP 2015, tax ratio dalam arti luas membandingkan total  nilai  penerimaan  perpajak  (pajak  pusat), penerimaan  SDA  migas,  dan  perlambangan minerba  dengan  PDB  nominal.  Sedangkan tax ratio dalam  definisi  sempit  membandingkan
total  nilai  penerimaan  perpajakan  (pajak  pusat) dengan PDB nominal. Gambar 1 Grafik Pertumbuhan Tax ratio
Sumber: Budget In Brief APBNP 2015 LANDASAN
TEORI DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Tax Amnesty
Tax  amnesty (pengampunan  pajak) adalah  penghapusan  pajak  yang  seharusnya terutang,  tidak  dikenai  sanksi  administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar  Uang  Tebusan  (UU  pengampunan pajak  2016).    Tujuan tax  amnesty adalah  untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat  dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tax amnesty adalah  cara  yang  digunakan  oleh pemerintah untuk menarik modal yang disimpan di  luar  negeri  oleh  WP  baik  WP  OP  maupun Badan  ke  Indonesia.  WP  OP  dan  Badan  yang melaporkan hartanya dan memabawa pulang ke Indonesia tidak akan dikenai sanksi tetapi hanya diminta membayar uang tebusan  yang besarnya sudah di tentukan oleh pemerintah.
Secara  psikologis  implementasi tax amnesty tidak  baik/tidak  memihak  pada  WP yang  selama  ini  sudah  taat  membayar  pajak. Pelaksanaan tax  amnesty berdampak  tidak  baik
apabila sering di lakukan, karena WP akan yang selama  ini  sudah  taat  akan  malas  membayar pajak  sebab  kedepan  aka  ada  tax  amnesty (Ragimun,2015).  Pelakasanaan tax  amnesty yang  diundangkan  tahun  2016  dan  berakhir  31 maret  2017  ditujukan  untuk  meningkatkan pendapatan  negara  dari  sektor  pajak  dan menarik dana WP yang disimpan di luar negeri. Tax  Amnesty adalah  salah  satu  upaya  yang dilakukan oleh otoritas pajak suatu  negra untuk memberikan  kesempatan  kepada  WP  yang selama  ini  tidak  patuh  untuk  melporkan penghasilannya  dan  membayar  pajak  secara sukarela melalui pemberin insentif (Mukarromah dkk, 2016).
Dalam pelaksanaan tax amnesty 2016 ini uang  tebusan  hanya  dikenakan  atas  harta  yang belum  di  laporkan  pada  SPT  tahun  2015  bagi yang menyampaikan SPT atau semua harta yang dilaporkan apabila WP belum pernah melaporkan  (mengungkap)  harta  yang  dimiliki. Besarnay uang tebusan di sesuaikan dengan tarif dan waktu (bulan) yang sudah di tetapkan dalam undang-undang  pengampunan  pajak.  Tabel  2 menjelaskan  tarif  dan  waktu  penambusan.

## Tabel 2 Tarif dan Periode penetapan
Tax amnesty Periode Besaran Uang Tebusan Harta di Indonesia/ harta dari LN di pindah ke Indonesia Pengungkapan harta dan hartanya tetap di Luar Negeri 01 Juli 2016-30 September 2016 2% 4% 01 Oktober 2016-31 Desember 2016 3% 6% 01 Januari 2017- 31 Maret 2017 5% 10% Sumber: UU pengampunan pajak 2016
Pada table 2 menunjukan kenaikan uang tebusan  dari  bulan  pertama  sampai  dengan Sembilan  bulan  berikutnya  dari  2%,  3,%,  dan 5%  untuk  pengungkapan  harta  yang  berada  di Indonesia  dan  Luar  Negeri  yang  akan  di pindahkan  ke  Indonesia  dan  4%,  6%,  dan  10% untuk  pengungkapan  harta  yang  ada  di  luar negeri  dan  tidak  akan  di  pindahkan  ke Indonesia.  Untuk  harta  yang  disimpan  di  Luar Negeri sangat diharapkan oleh pemerintah untuk di  bawa  pulang  ke  Indonesia  dan  tidak  dikenai sanksi  pajak,  hanya  akan  dikenai  uang  tebusan yang lebih kecil dibandingkan harta yang ada di luar negeri yang tetep disimpan di luar negeri.
Keuntungan yang didapat apabila mengikuti program Tax Amnesty adalah sebagai berkut: (1) penghapusan pajak  yang seharusnya terutang,  (2)  tidak  dikenai  sanksi  administrasi dan  sanksi  pidana  perpajakan,  (3)  tidak dilakukan  pemeriksaan,  pemeriksaan  bukti permulaan,  dan  penyidikan  (4)  penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan,  atau  penyidikan,  (5)  pembebasan pajak  penghasilan  untuk  balik  nama  harta tambahan, (6) jaminan rahasia data pengampunan pajak tidak dapat  dijadikan dasar penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana apapun.
Tax  Amnesty ini  merupakan  kesempatan terbaik  yang  tidak  datang  dua  kali  untuk dimanfaat-  kan  oleh  Wajib  Pajak  yang  belum melaporkan  seluruh  hartanya.  Kebijakan  Tax Amnesty  terakhir  terjadi  32  tahun  lalu  pada tahun  1984  dan  setidaknya  hingga  beberapa puluh  tahun  ke  depan,  kebijakan Tax  Amnesty tidak akan diberikan lagi.
Wajib  Pajak  yang  tidak  mengikuti program Tax Amne sty namun ditemukan adanya
data  mengenai  Harta  bersih  yang  tidak dilaporkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan  sebagai  penghasilan  pada  saat ditemukan  dan  dikenai  pajak  serta  sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (ocbcnisp.com diakses 13 Desember 2016)
Penelitan yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menunjukan hasil bahwa Tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  yang  menjalankan usaha  dan  pekerjaan  bebas.  Implementasi pengampunan  pajak  di  Indonesia  memiliki peluang  untuk  berhasil  dilaksanakan  dengan jenis investigation amnesty Alberto (2015). Tax amnesty yang di undangkan pada tanggal 11 Juli 2016 merupakan harapan besar bagi pemerintuah  untuk  dapat  memasukan  dana  dari luar  negeri  ke  Indonesia.  Hal  ini  di  yakini  oleh pemerintah  karena  WP  tidak  akan  merasa ketakutan  untuk  memasukan  hartanya  di Indonesia  sebab  sudah  tidak  ada  lagi  denda, setalah  melakukan tax  amnesty semua  catatan perpajakan  yang  di  miliki  oleh  WP  menjadi putih (tidak ada lagi pajak yang terutang).
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh    Nar  (2015)  Efek  negatif  dari  tax  amnesty adalah  pada  kepatuhan  sukarela.  Hasil  dari peraturan tersebut adalah WP memiliki harapan yang  tinggi  dari tax  amnesty dan  akn  menjadi kebiasaan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia kepatuhan  memiliki  arti  bahwa  adanya  suatu perasaan  dan  tindakan  untuk  mematuhi,  tunduk dan  menjalankan  suatu  ajaran  atau  peraturan
yang ada. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan.  Sedangkan  menurut  Mandagi  dkk. (2014)  Kepatuhan  Wajib  Pajak  merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan  oleh  pembayar  pajak  dalam  rangka memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya  dilakukan  secara  sukarela. Sedangkan  menurut  Muliari  dan  Setiawan (2011) dalam
Winerungan (2013) mendefinisikan  kepatuhan  pajak  sebagai  suatu keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak perpajakannya,  maka  konteks  kepatuhan  dalam penelitian  ini  mengandung  arti  bahwa  Wajib Pajak  berusaha  untuk  mematuhi  peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi  kewajiban  ataupun  melaksanakan hak perpajakannya. Selain itu, menurut Mustofa dkk  (2016)  Kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah sejauh  mana  Wajib  Pajak  dapat  melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan.
Menurut  Santoso  (2008)  yang  dikutip dari Practice Note tentang Compliance Measurement yang  diterbitkan  oleh  OECD (2001),  kepatuhan  dibagi  menjadi  dua  kategori, yaitu: (1) kepatuhan administratif ( administrative  compliance );  dan  (2)  kepatuhan teknis ( technical compliance ). Kepatuhan administratif  mencakup  kepatuhan  pelaporan dan kepatuhan prosedural. Sedangkan kepatuhan  teknis  mencakup  kepatuhan  dalam penghitungan  jumlah  pajak  yang  akan  dibayar oleh  wajib  pajak.    Menurut  Mangoting  (2013), kepatuhan  pajak  dibagi  menjadi  dua,  yaitu:  1) kepatuhan pajak formal  dan 2) kepatuhan pajak material.  Kepatuhan  pajak  formal  adalah  ke- patuhan  yang  diatur  sesuai  dengan  ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya me- miliki  NPWP  bagi  yang  sudah  memiliki  peng- hasilan,  tidak  terlambat  melaporkan  SPT  Masa maupun  Tahunan  sebelum  batas  waktu,  tidak terlambat  melunasi  utang  pajak  sesuai  dengan batas  waktu  yang  ditetapkan.  Sedangkan  ke- patuhan  pajak  material  adalah  suatu  keadaan saat  Wajib  Pajak  secara  substantif  memenuhi semua  ketentuan  material  perpajakan,  yakni  se- suai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.
Allingham  and  Sandmo  (1972)  dalam Ipek  dkk  (2012)  menjelasakan  bahwa  terdapat dua    pendekatan  daam  kepatuhan  WP,  yaitu pendekatan rational  choice dan  pendekatan sentimental  moral .  Pendektan rational  choice merupakan  pendekatan  yang  dipengarhi  oleh faktor-faktor  ekonomi  seperti  tingkat  audit, efektivitas  tingkat  hukuman  dan  kemungkinan untuk ditangkap, sedangkan pendekatan sentimental  moral merupakan  kepatuhan  yang tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  faktor  ekonomi tapi  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor psikologi  (Aktan,  2006,  Kirchler  et  al,  2003 dalam Ipek dkk, 2012)
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
235/KMK.03/2003  Pasal  1  ayat  (1),  yang dimaksud  dengan  Wajib  Pajak  patuh  serta Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan  kelebihan  pembayaran  pajak dalam hal memenuhi persyaratan/kriteria adalah sebagai berikut:
a. tepat  waktu  dalam  menyampaikan  Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
b. dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak  untuk  setiap  jenis  pajak  dan  tidak berturut-turut;
c. SPT  Masa  yang  terlambat  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  b  telah  disampaikan tidak  lewat  dari  batas  waktu  penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
d. tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  yang semua jenis pajak;
1) kecuali  telah  memperoleh  izin  untuk mengangsur  atau  menunda  pembayaran pajak;
2) tidak termasuk tunggakan pajak
sehubungan dengan STP yang diterbitkan  untuk  2  (dua)  masa  pajak terakhir.
e. tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun  terakhir;  danndalam  hal  laporan keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau Badan
Pengawas Keuangan dan pembangunan  harus  dengan  pendapat  wajar tanpa  pengecualian  atau  dengan  pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang
pengecualian  tersebut  tidak  mempengaruhi laba rugi fiskal.
Suyanto  (2012)  membuktikan  bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dengan  penghindaran pajak  sebagai  variable  pemoderasi.  Penelitian Freddy  (2014)    menunjukan  bahwa  pendidikan dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.  Budiarti  dan  Sukartha  (2015)  dalam penelitianya  dengan  variable  independen  yang digunakan  adalah  faktor  internal  dan  eksternal, sedangkan  variabel  dependen  yang  digunakan adalah  motivasi  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakan Hasil penelitian menunjukkan
bahwa  masing-masing  variabel  persepsi  kasus korupsi berpengaruh negatif, gender , dan norma moral  berpengaruh  positif  terhadap  motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan Suyanto dan Trisnawati (2016) membuktikan bahwa kesadaran  wajib  pajak  dengan  dimoderasi celengan  padjeg  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  kepatuan  wajib  pajak.  Intansari  dan Suyanto (2016) membuktikah bahwa  pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang berwirausaha  dengan  program  celengan  padjeg sebagai variabel pemoderasi.
Gambar 2

## Model Penelitian

## METODOLOGI PENELITIAN Sifat Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  analisis  deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan  data  primer.  Menurut  Sekaran (2013),  studi  deskriptif  ( descriptive  study ) dilakukan  untuk  mengetahui  dan  menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel  yang  diteliti  dalam  suatu  situasi. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai  status  terakhir  dari  subyek  penelitian (Kuncoro, 2013).

## Definisi Operasional dan Variabel Penelitian
Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah Persepsi  WP  mengenai Tax  Amnesty sebagai variabel  independen.  Variabel  dependen  yang digunakan  adalah  kepatuhan  WP.  Berikut disampaikan uraian definisi operasional masing- masing variabel:
Persepsi WP Mengenai Tax Amnesty
Pada  tabel  3  akan  ditampilkan  definisi operasional  dan  indikator  variabel  Persepsi  WP mengenai Tax  Amnesty .  Terdapat  4  indikator yang  akan  dijadikan  sebagai  dasar  pernytaan pada kuesioner sebgai berikut:
Tabel 3 Persepsi WP mengenai Tax Amnesty Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Persepsi WP mengenai Tax Amnesty (X1)
Tax  amnesty (pengampunan  pajak)  adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak  dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan dan  sanksi  pidana  dibidang  perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar  Uang  Tebusan  (UU  pengampunan pajak 2016). 1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Kesadaran dan motivasi
4. Pemanfaatan Ordinal Tax Amnesty (X)
Kepatuhan WP OP (Y)

## Kepatuhan WP
Pada  tabel  3.2  akan  ditampilkan  definisi operasional  dan  indikator  variabel  Kepatuhan WP.  Terdapat  9  indikator  yang  akan  dijadikan
sebagai  dasar  pernytaan  pada  kuesioner  sebgai berikut:
Tabel 4 Kepatuhan WP Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Kepatuhan WP (Y) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban  perpajakan  yang dilakukan  oleh  pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan  Negara  yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara  sukarela.  (Mandagi Dkk,2014)
1. Mendaftarkan diri sebagai WP.
2. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan  jelas  serta  menyampaikan  tepat waktu. 3. Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak.
5. Telah  menghitung  besaran  pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Belum pernah dikenai sanksi administrasi.
7. Telah  membayar  pajak  sesuai  pajak terutang.
8. menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 9. melakukan  pembayaran  pajak  di tempat  yang  ditunjuk  oleh  Ditjen Pajak. Ordinal

## Populasi,  Sampel,  dan  Teknik  Pengambilan Sampel
Populasi pada penelitian ini merupakan WP OP yang  ada  di  kota  Yogyakarta.  Sampel  yang digunakan  adalah  sebanyak  77  koesioner  yang disebar  kepada  WP  OP  yang  berada  di  Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel adalah dengan  menggunakan nonprobability  sampling dengan pendekatan sampling insidental .

## Sumber  Data  dan  Metode  Pengumpulan Data
Sumber  data  pada  penelitian  ini  adalah dengan  menggunakan  data  primer.  Penyebaran kuesioner  yang  dilakukan  adalah  kepada  WP OP  yang  ada  di  Kota  Yogyakarta.  Metode pengambilan  data  adalah  dengan  menyebarkan kuesioner  kepada  WP  OP  di  Kota  Yogyakarta. Dalam  kuesioner  yang  diberikan  kepada responden  menggunakan  metode  pengukuran dengan menggunakan skala likert poin 1 sampai dengan  5.  Perincian  skala  pernyataan  adalah sebagai berikut: Tabel 5 Poin Penilaian Pernyataan Pernyataan Jenis Penilaian Positif Negatif Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 Tidak Setuju (TS) 2 4 Netral (N) 3 3 Setuju (S) 4 2 Sangat Setuju (SS) 5 1

## Pengembangan Instrumen Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner yang desebar kepada responden dengan menggunakan  pengukuran  skala likert poin  1 sampai dengan 5. Sebelum melakukan penelitian  yang  sebenarnya,  maka  terlebih dahulu dilakukan pengujian pilot test . Pengujian
pilot  test meliputi  pengujian  validitasn  dan reliabilitas. Berikut ini merupakan hasil pengujian pilot test yang dilakukan pada tanggal 17  November  2016  dengan  menggunakan Program SPSS versi 17:

## Uji Validitas
Tabel 6

## Hasil Uji Validitas
Pernyataan Pearson Correlation r-tabel Sig. Keterangan 1. Kepatuhan WP (Y) Butir 1.1 0.827 0,2826 0.000 Valid Butir 1.2 0.871 0,2826 0.000 Valid Butir 1.3 0.902 0,2826 0.000 Valid Butir 1.4 0.896 0,2826 0.000 Valid Butir 1.5 0.903 0,2826 0.000 Valid Butir 1.6 0.489 0,2826 0.003 Valid Butir 1.7 0.898 0,2826 0.000 Valid Butir 1.8 0.836 0,2826 0.000 Valid Butir 1.9 0.508 0,2826 0.002 Valid 2. Program Tax Amnesty (X) Butir 2.1 0.388 0,2826 0.021 Valid Butir 2.2 0.355 0,2826 0.036 Valid Butir 2.3 0.623 0,2826 0.000 Valid Butir 2.4 0.496 0,2826 0.002 Valid Butir 2.5 0.662 0,2826 0.000 Valid Butir 2.6 0.633 0,2826 0.000 Valid Butir 2.7 0.612 0,2826 0.000 Valid Butir 2.8 0.768 0,2826 0.000 Valid Sumber: Data Primer diolah 2016
Jumlah  kuesioner  yang  diolah  untuk pengujian  pilot  tes  adalah  sebanyak  35 kuesioner.  Kuesioner  diolah  pada  tanggal  17 November  2016.  Berdasarkan  tabel  hasil  pilot tes,  maka  semua  butir  pernyataan  dinyatakan
valid,  hal  ini  didukung  oleh  nilai  Pearson Corellation  yang  lebih  tinggi  dari  nilai  r-tabel. Seluruh butir pernyataan memiliki nilai signifikansi  dibawah  0,05,  dengan  demikian seluruh butir pernyataan dinyatakan valid.
Uji Reliabilitas Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas Valiabel Cronbach’s Alpha Nilai Cut Off Kepatuhan Wajib Pajak 0,920 0,600 Program Tax Amnesty 0,675 0,600 Sumber: Data Primer diolah 2016
Hasil  uji  reliabilitas  menyatakan  bahwa kedua  variabel  dalam  penelitian  ini  dinyatakan reliabel, hal ini didukung oleh nilai Cronbach’s Alpha yang lebih tinggi dari nilai cut off .
Kriteria Penerimaan dan Penolakan
Hipotesis
Penentuan dan penolakan hipotesis pada penelitian  ini  adalah  dengan  menentukan  nilai alpha sebesar 5% atau 0,05, hal ini menunjukkan  bahwa  apabila  nilai  signifikansi lebih kecil dan/atau sama dengan 0,05, maka Ha terdukung.

## Metode Analisis Data
Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data sebagai berikut:

## Uji Kualitas Data
Uji  kualitas  data  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  uji validitas dan uji reliabilitas.

## Uji Validitas
Uji validitas  digunakan  untuk  mengukur sah  atau  tidaknya  suatu  kuesioner.  Suatu kuesioner  dinyatakan  valid    jika  pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang  akan  diukur  untuk  kuesioner  tersebut.  Uji validitas  dapat  dilakukan  dengan  melihat  nilai pearson correlation dan Sig . Jika nilai pearson correlation lebih  besar  dari  pada  nilai  r-kritis, maka  item  disebut  valid,  atau  jika  nilai sig . kurang  dari  0,05  berarti  item  tersebut  valid dengan  derajad  kepercayaan  95%  (Kuncoro, 2013).

## Uji Reliabilitas
Nilai reliabilitas diperoleh dengan melihat  pada  kotak  output  perhitungan.  nilai alpha  yang  dihasilkan  tinggal  ditafsirkan  sesuai dengan  kriteria  pembanding  yang  digunakan. Sebagaimana tafsiran umum, jika nilai reliabilitas  >  0,6  dapat  dikatakan  bahwa instrumen  yang  digunakan  sudah  reliabel (Kuncoro, 2013).

## Uji Asumsi Klasik
Pengujian  asumsi  klasik  pada  penelitian ini  melipiti  uji  normalitas  data  dan  uji heteroskedastisitas.

## Uji Normalitas Data
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu  residual  mempunyai  distribusi normal,  seperti  diketahui  pada  uji  t  dan  F mengasumsikan  nilai  residual    mengikuti distribusi normal (Ghozali,2011). Pada penelitian  ini  uji  normalitas  menggunakan  uji Kolmogorov Smirnov .

## Uji Heteroskedastisitas
Asumsi  heteroskedastisitas  berarti  sama ( homo )  dan  sebaran  ( scedasticity )  memiliki variance yang  sama  ( equal  variance ) (Ghozali,2011).  Pada  penelitian  ini  digunakan Uji Park sebagai metode pengujian heteroskedastisitas.

## Uji Hipotesis
Penelitian  ini  menggunakan  pengujian hipotesis sebagai berikut:

## Uji Regresi Sederhana
Uji regresi sederhana merupakan pengujian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh  variabel  X  terhadap  variabel  Y. Persamaan linier pada model regresi adalah:

## Y = α + β X + ε
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  merupakan  suatu alat  untuk  mengukur  besarnya  prosentase hubungan  pengaruh  variabel  bebas  terhadap variabel  terikat.  Besarnya  koefisien  determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1, besar koefisien determinasi  mendekati angka 1, maka semakin  besar  hubungan  variabel  independen terhadap  variabel  dependen  (Widorini  dan Nugroho, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang dilakukan  di  Kota  Yogyakarta.  Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 17 November 2016  dan  22  November  2016.  Berikut  ini dijelaskan peta distribusi dari 77 kuesioner yang disebar:
Tabel 8
Data Sampel Penelitian Keterangan Jumlah Jumlah Kuesioner disebar 77 Jumlah Kuesioner kembali 42 Jumlah Kuesioner tidak kembali 35 Jumlah Kuesioner tidak sah 1 Jumlah Kuesioner diolah 41 Sumber: Data primer diolah 2016 Hasil Uji Kualitas Data
Uji Validitas
Tabel 9 Hasil Uji Validitas Pernyataan Pearson Correlation r-tabel Sig. Keterangan 1. Kepatuhan WP (Y) Butir 1.1 0.917 0,2605 0.000  Valid Butir 1.2 0.936 0,2605 0.000  Valid Butir 1.3 0.917 0,2605 0.000  Valid Butir 1.4 0.887 0,2605 0.000  Valid Butir 1.5 0.941 0,2605 0.000  Valid Butir 1.6 0.636 0,2605 0.000  Valid Butir 1.7 0.881 0,2605 0.000  Valid Butir 1.8 0.882 0,2605 0.000  Valid Butir 1.9 0.693 0,2605 0.000  Valid 2. Program Tax Amnesty (X) Butir 2.1 0.327 0,2605 0.037  Valid Butir 2.2 0.328 0,2605 0.036  Valid Butir 2.3 0.572 0,2605 0.000  Valid Butir 2.4 0.548 0,2605 0.000  Valid Butir 2.5 0.704 0,2605 0.000  Valid Butir 2.6 0.658 0,2605 0.000  Valid Butir 2.7 0.628 0,2605 0.000  Valid Butir 2.8 0.773 0,2605 0.000  Valid Sumber: Data Primer diolah 2016
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel yang  didukung  oleh  hasil  pengolahan  data dengan  nilai Cronbach’s  Alpha lebihtinggi  dari nilai Cut Off sebesar 0,600.
Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas Data
Tabel 11 Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 41 Normal Parameters a,,b Mean ,0000000 Std. Deviation 6,45480516 Most Extreme Differences Absolute ,084 Positive ,081 Negative -,084 Kolmogorov-Smirnov Z ,538 Asymp. Sig. (2-tailed) ,935
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. Sumber: Data Primer diolah 2016
Berdasarkan  uji Kolmogorov  Smirnov maka variabel yangterdapat dalam penelitian ini dinyatakan  normal,  hal  ini  didukung  oleh  nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed) yang  lebih  tinggi  dari 0,05 yitu sebesar 0,093 dengan nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0,538

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Tabel 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3,154 3,267 ,966 ,340 X -,037 ,116 -,050 -,314 ,755 a. Dependent Variable: LnU2i Sumber: Data Primer diolah 2016 Hasil uji heteroskedastisitas
menunjukkan  bahwa  model  penelitian  tidak ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas, hal
ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih tinggi dari 0,05 yaitu sebesar 0,755.
Hasil Uji Hipotesis Hasil Uji Regresi Sederhana
Tabel 13
Hasil Uji Regresi Sederhana Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 7,303 9,070 ,805 ,426 X 1,048 ,323 ,461 3,244 ,002 a. Dependent Variable: Y
Sumber: Data Primer diolah 2016
Berdasarkan  tabel  uji  regressi  diatas menghasilkan persamaan linier sebagai berikut:

## Y = 7,303 + 1,048X + ε
Berdasarkan  persamaan  linier  tersebut apabila  Persepsi  WP  mengenai  Program Tax Amnexty meningkat,  maka  kepatuhan  WP  juga akan  semakin  meningkat.  Secara  matematis dapat  disimpulkan  bahawa,  apabila  nilai Persepsi  WP  mengenai  Program Tax  Amnexty
adalah  1,  maka  nilai  kepatuhan  WP  adalah 7,303 + 1,048(1) + 9,070.
Nilai  t  hitung  pada  model  regresi penelitian  ini  adalah  sebesar  3,244  yang  lebih besardari  nilai  t  tabel  sebesar  1,6829.  Nilai signifikansi variabel X terhadap Y adalah 0,002 yang  lebih  kecil  dari  0,05.  Berdasarkan  uraian tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Ha terdukung.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 14
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Sumber: Data Primer diolah 2016
Berdasarkan tabel di atas, nilai R 2 adalah sebesar  0,212.  Nilai Adjusted  R  Square adalah sebesar  0,192  yang  berarti  variabel  independen pada penelitian ini berpengaruh sebesar 19,2 %, sedangkan selebihnya merupakan pengaruh dari variabel diluar penelitian.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisa  pada  41 kuesioner  yang  diolah  menggunakan  Program SPSS  versi  17,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa
persepsi  WP  mengenai  Program Tax  Amnesty (X)  berpengaruh  secara  positif  terhadap kepatuhan WP (Y). Pernyataan tersebut didukung  oleh  hasil  pengujian  hipotesis  yaitu nilai t hitung sebesar 3,244 lebih tinggi dari nilai t  tabel  sebesar  1,6829,  selain  itu  nilai signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  sebesar 0,002.  Berdasarkan  hasil  analisa  tersebut,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  Ha  terdukung, sedangkan  pengaruh  variabel  X  terhadap variabel  Y  adalah  sebesar  19,2%  selebihnya
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of the Estimate 1 .461 a ,212 ,192 6,537 a. Predictors: (Constant), X
variabel Y dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

## REFERENSI
Budget  In  Brief Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara Perubahan
Nota  Keuangan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara 2016.
Freddy,  Daulat.  2014. Pengaruh  Pendidikan dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam
Memenuhi  Kewajiba  Perpajakan.
Jurnal  Ekonomi,  Vol.  5  No.  2
November 2014.
Ghozali,  Imam.  2011. Ekonometrika  Teori,
Konsep,  dan  Aplikasi  dengan  SPSS
17. Semarang:
Universitas Diponegoro.
Intansari, Pasca Putri Lopian Ayu, dan Suyanto. 2016. Pengaruh  Pelayanan  Fiskus
Terhadap  Kepatuhan WP Orang Pribadi Yang Berwirausaha Dengan Program  Celengan  Padjeg  Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Di  Wilayah  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Wonosari) . Prosiding Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Ipek,  Selcuk, et  al. 2012. Considerations  of Taxpayers According to Situation of Benefiting  From  Tax  Amnesty:  An Empirical  Research .  International Journal  of  Business  and  Social Science. Vol. 3 No. 13; July 2012
http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/ FINALBIBAPBN2P.pdf (diakses 03 Maret 2016 pukul 10:29)
http://bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1178 (diakses  pada  24  Februari  2016 pukul 16:12 WIB)
https://id.wikipedia.org/wiki/Celengan  (diakses 05 Maret 2016 pukul 12:16 WIB).
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  235/Kmk.03/2003 Tentang  Perubahan  Atas  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/Kmk.04/2000  Tentang  Kriteria Wajib  Pajak  Yang  Dapat  Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kuncoro,  Mudrajad.  2013. Metode  Riset  untuk
Bisnis  &  Ekonomi  Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? .
(Jakarta: Erlangga).
Mandagi,  Chorras  dkk.  2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya  Pada  Kpp  Pratama
Manado . Jurnal EMBA Vol. 2 No.3 September 2014.
Mangoting,  Yenni  dan  Arja  Sadjiarto.  2013. Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi dan
Keuangan, Vol. 15, No. 2, November 2013.
Mardiasmo.  2011. Perpajakan  Edisi  Revisi . Yogyakarta: Penerbit Andi. Mukarromah, Awwaliyatul, dkk. 2016.
Pentingnya  Peran  Tax  Amnesty  di 2016 . Insideheadline Edisi 37.
Mustofa,  Fauzi  Achmad  Dkk.  2016. Pengaruh Pemahaman  Peraturan  Perpajakan, Tarif  Pajak  Dan  Asas  Keadilan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Usaha Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Yang Berada  Di  Wilayah  Kerja  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Batu Setelah  Diberlakukannya  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) . Jurnal  Perpajakan  (JEJAK)  Vol.  8 No. 1 2016.
Nar,  Mehmet.  2015. The  Effects  of  Behavioral
Economics on Tax Amnesty . International Journal of Economics and Financial Issues ISSN: 2146-4138.
Ngadiman,  dan  Daniel  Huslin.  2015. Pengaruh Sunset  Policy,  Tax  Amnesty,  dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan
Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Jakarta Kembangan). Jurnal Akuntansi,  Vol.  XIX,  No.  02,  Mei 2015: 225-241. Ragimun. 2015. Analisis Implementasi
Pengampunan  Pajak  (Tax  Amnesty) Di Indonesia . www.kemenkeu.go.id
Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Penelitian Terhadap  Wajib  Pajak  Badan  Di Indonesia). Jurna  Keuangan  Publik Vol. 5, No. 1 Oktober 2008.
Sekaran,  Uma.  2013. Research  Methods  For Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku Satu Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
_______,  Uma.  2006. Research  Methods  For Business Metodologi Penelitian
untuk Bisnis Buku Dua Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
Suandy,  Erly.  2013. Hukum  Pajak  Edisi  5 . Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono.  2013. Statistin  Untuk  Penelitian . Bandung: Alfabeta. Sumarsan, Thomas. 2015. Perpajakan Indonesia:  Pedoman  Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-
Undang  Terbaru  Edisi  4 .  Jakarta: Indeks.
Susyanti,  Jeni  dan  Ahmad  Dahlan.  2015. Perpajakan  untuk  Praktisi  dan Akademisi . Malang: Empatdua Media. Suyanto.  2012. Pengaruh  Pelayanan  Fiskus Dan  Tingkat  Kesadaran  Wajib Pajak Terhadap Perilaku Penghindaran  Pajak,  Kepatuhan Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel
Pemoderasi .  JEAM  Vol.  XI  No.  1/ 2012.
Suyanto,  dan  Endah  Trisnawati.  2016. The
Influence Of Tax Awareness Toward Tax Compliance Of Entrepreneurial Taxpayers  And  Celengan  Padjeg Program As A Moderating
Variable:  A  Case  Study  At  The Pratama  Tax  Office  Of  Wonosari Town .  Inferensi  Jurnal  Penelitian Sosial  dan  Keagamaan,  Volume  10, Nomor 1.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  11 Tahun 2016 Tentang Tax Amnesty .
Penjelasan  atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  11  Tahun  2016 Tentang Tax Amnesty .
Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wpop  Di  Kpp  Manado Dan Kpp Bitung . Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013. Widorini,  Stefani  Galuh  dan  Joko  Purwanto Nugroho. 2014. Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Tentang Tarif  Pajak  Dan  Penegakan  Hukum Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  Di Kpp Pratama Yogyakarta . EFEKTIF
Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi,  Vol.  5, No. 1, Juni 2014.