Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 83-88| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KHUSUS JASA PENUMPANG ANGKUTAN DARAT
Nyoman Gede Fajar Septiawan Putra, Desak Gd. Dwi Arini, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Perlindungan  Hukum  ialah  seluruh  usaha  yang  menanggung  adanya  ketetapan  hukum  dalam  memberikan perlindungan  kepada  penumpang  atau  konsumen  yang  memakai  jasa  dari  pelaksana  usaha  untuk  melindungi konsumen dari hal-hal yang tidak diinginkan. Angkutan Umum Online merupakan salah satu media transportasi umum yang sering dipakai oleh masyarakat umum bukan hanya untuk mengangkut penumpang tetapi membawa barang  untuk  diantarkan  ke  alamat  yang  dituju  dengan  tarif  yang  sudah  disepakati  sebelumnya.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  kerugian  konsumen  penumpang  angkutan transportasi online dan perlindungannya sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  pendektan  penelitian  Hukum  Empiris.  Teknik  yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu teknik wawancara dilakukan pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perusahaan Angkutan Umum Online berkewajiban penuh atas kerugian yang disebabkan oleh segala orang yang dipekerjakannya dalam aktivitas angkutan umum, selain itu perusahaan angkutan  umum  online  dan  pengangkut  jasa  berkewajiban  penuh  perilah  ganti  kerugian  yang  dialami  oleh konsumen  dan/atau  barang  yang  dapat  mengakibatkan  cacat  dan/atau  meninggal  dunia,  terkecuali  diakibatkan oleh suatu peristiwa yang  tidak dapat hindari atau dicegah karena kelalaian penumpang. Melalui penelitian ini diharapkan agar pihak konsumen dan pihak pengemudi jasa harus saling mengetahui peranannya masing-masing serta  apa  hak  dan  kewajiban  masing-masing  sehingga  dapat  mengurangi  terjadinya  kerugian  bagi  para konsumen ataupun pengemudi jasa angkutan Transportasi Umum Online
Kata Kunci : Angkutan Darat; Pengguna Jasa; Penyedia Jasa; Perlindungan Hukum

## Abstract
Legal  Protection  is  all  businesses  that  bear  the  existence  of  legal  provisions  in  providing  protection  to passengers or consumers who use the services of business operators to protect consumers from things that are not  desirable.  Public  Transport  Online  is  one  of  the  public  transportation  media  that  is  often  used  by  the general public not only to transport passengers but to bring goods to be delivered to the destination address at a  rate  previously  agreed.  This  study  aims  to  analyze  the  factors  that  cause  consumer  losses  for  online transportation  transport  passengers  and  their  protection  in  accordance  with  Law  No.  8  of  1999  concerning Consumer  Protection.  This  research  was  designed  using  the  approach  of  Empirical  Law  research.  The technique used in collecting data, namely the interview technique, was carried out at PT  Aplikasi Karya Anak Bangsa.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  Online Public  Transport  Company  is  fully  liable  for  losses caused  by  all  people  employed  in  public  transport  activities,  besides  online  public  transport  companies  and service  carriers  are  fully  obliged  to  sort  out  the  compensation  experienced  by  consumers  and  /  or  goods  that can  result  disability  and  /  or  death,  unless  caused  by  an  event  that  cannot  be  avoided  or  prevented  due  to passenger negligence. Through this research it is expected that consumers and service drivers must know each other's role and what their rights and obligations are so that it can reduce the loss for consumers or drivers of public transportation services.
Keywords: Legal Protection; Service Users; Service Providers; Transportation

## I. PENDAHULUAN
Transportasi  adalah suatu aktivitas  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  bermasyarakat  di  Indonesia. Pentingnya  aktivitas  transportasi  bagi  masyarakat  di  Indonesia  karena  letak  wilayah  geografis  di Indonesia  terdiri  dari  lautan  yang  luas  dan  pulau-  pulau  besar  maupun  kecil  yang  mengelilingi wilayah nusantara. Pentingnya transportasi guna menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia.
Secara umum, aktivitas pengangkutan memegang peranan yang penting dalam 2 (dua) hal yaitu pembangunan  sebagai  ekonomis  dan  pembangunan  non  ekonomis.  Yang  dimaksud  dengan pembangunan  ekonomis  yaitu  dapat  meningkatkan  pendapatan  berskala  nasional,  dapat  memajukan seluruh  industri  nasional  dan  dapat  menciptakan  suatu  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  di Indonesia.  Adapun  yang  bersifat  non  ekonomis  misalnya  dapat  memperkuat  integritas  bangsa Indonesia  itu  sendiri  serta dapat meningkatkan  pertahanan  bagi  Indonesia  dan  Keamanan  di  seluruh wilayah  Indonesia.  Mengingat  pentingnya  dan  hubungannya  peran  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  jalan bagi  hidup  masyarakat  banyak  di  Indonesia,  sehingga  keperluan  masyarakat  secara  umum  di Indonesia terhadap angkutan umum merupakan pengguna aktif jasa angkutan transportasi umum perlu memperoleh  prioritas  yang  utama  beserta  pelayanan  secara  optimal  yang  baik  dari  pemerintah Indonesia serta penyedia jasa angkutan trasportasi umum.
Diselenggarakannya  lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  di  Indonesia  perlu  ditingkatkan  dengan cara berkelanjutan beserta terus meningkatkan secara luas supaya jangkauan beserta pelayanan untuk masyarakat  dapat  merata  secara  menyeluruh,  serta  mengawasi  kebutuhan  masyarakat  umum, kesanggupan  masyarakat,  kelestarian  didalam  lingkungan  hidup  serta  ketertiban  bagi  seluruh masyarakat umum di Indonesia dalam menyelenggarakan angkutan umum.
Gerakan  Perlindungan  Konsumen  itu  sendiri  muncul  akibat  permasalahan  yang  terjadi  pada masyarakat  sebagai  konsumen  beserta  agresivitas  produsen  dalam  melaksanakan  aktivitas pengangkutan  dan  menawarkan  berbagai  barang  dan/atau  jasa  tanpa  dapat  mengawasi  etik,  mutu beserta  kewajiban  yang  kerap  kali  hanya  dapat  menguntungkan  bagi  pihak  produsen  dan mengakibatkan konflik kepada para konsumen.
Beberapa  penelitian  terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  telah  banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya seperti Alam (2016) yang mengkaji tentang pengguna jasa angkutan umum jenis angkot di jakarta dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Hasilnya menunjukan bahwa  selama  ini  pelayanan  angkutan  umum  jenis  angkot  ini  masih  memiliki  banyak  kekurangan terutama  menyangkut  penerapan  standar  pelayanan  minimal.  Kedua Harahap  (2017) menyatakan dalam  penelitiannya  bahwa  pelaku  usaha  harus  bertanggungjawab  memberikan  ganti  rugi  yang mungkin diderita konsumen akibat ketidakselamatan penumpang ketika ia menggunakan jasa tersebut, dapat  berupa  ganti  rugi  yang  dapat  berupa  pengembalian  uang  dan  atau  penggantian  barang. Selanjutnya, Hardi, Syamsiar, & Nurhasanah, (2018) ; Muarif & T.Haflisyah, (2018) mengkaji tentang perlindungan jasa angkutan kota. Perbedaannya dengan penelitian saat ini yaitu objek penelitian yang dilakukan  di  PT  Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa.  Terakhir, Fillaili  (2019) mengkaji  tentang  tanggung jawab  perusahaan  transportasi  online  terhadap  penumpang  akibat  adanya  praktik  peralihan  akun driver. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa tanggung jawab dari perusahaan penyedia transportasi terhadap  kerugian  yang  dialami  penumpang  yang  diangkutnya  menganut  prinsip  tanggung  jawab terbatas (limitation of liability principle).
Meski  sudah  ditetapkannya  peraturan  didalam  Undang-Undang  yang  menjamin  tentang keselamatan penumpang dan/atau konsumen dalam transportasi darat, namun kenyataannya tetap saja ada  bentuk  kesalahan  yang  terjadi  didalam  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pengangkut  jasa  yang mengakibatkan kerugian pada konsumen itu sendiri. Keunggulan yang dimiliki dari transportasi darat adalah kemauannya melayani angkutan dari pintu ke pintu. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas,  maka  penelitian  baru  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  jasa  angkutan transportasi  darat  dan  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi konsumen jasa transportasi pengangkutan darat.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  peneliti  memilih  PT  Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa  sebagai  lokasi yang  beralamat  di  JL.  Teuku  Umar  Barat  No.41  Pemecutan  Kelod,  Kec.  Denpasar  Barat,  Kota Denpasar, Bali 80113 sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini didesain dengan menggunakan hukum empiris  dengan  pendekatan  sosiologis  hukum.  Selanjutnya,  data dikumpulkan  dengan  menggunakan teknik  wawancara  terstruktur.  Pertanyaan  diajukan  secara  lisan  kepada  responden.  Kemudian  data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif yaitu menggunakan kata-kata.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Jasa Angkutan Transportasi Darat
Memastikan  perlindungan  hukum  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia  dalam  melaksanakan  aktivitas ekonomi adalah satu cara yang tepat untuk dapat mengadakan ketertiban didalam masyarakat umum. Karena  sering  terjadinya  ketidaksetaraan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen,  kedudukan  konsumen biasanya  dengan  posisi  yang  lemah  sehingga  sering  terjadi  ketidakseimbangan  atau ketidaksinambungan antara pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha seperti mempunyai kedudukan yang  lebih  kuat  karena  dapat  melayani  konsumen  itu  sendiri.  Perlindungan  Konsumen  merupakan segenap  usaha  yang  memastikan  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen itu sendiri.
Perlindungan  konsumen  dalam  Perundang-Undangan  perlindungan  konsumen  lebih  luas daripada  2  (dua)  rancangan  undang-undang  yang  lainnya.  Yang  pertama  yaitu  Rencana  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  diusulkan  oleh  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI)  yang  memutuskan  bahwa:  Konsumen  ialah  pengguna  barang  dan/atau  jasa  yang  terdapat dalam  masyarakat,  bagi  kebutuhan  diri  sendiri  atau  keluarganya  atau  orang  lain  yang  bukan  untuk diperjual  belikan  Kembali.  dan  yang  kedua  menyebutkan  Rencana  Akademi  yang  disusun  oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan Departemen Perdagangan Republik Indonesia disebutkan bahwa konsumen ialah setiap orang dan/atau keluarga yang memperoleh barang untuk digunakan dan tidak untuk diperjualbelikan.
Konsumen  diartikan  didalam  Perundang-Undangan  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  lebih luas  dibandingkan  dengan  yang  disebutkan  diatas,  karena  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  (UUPK)  mencakupi  pengguna  barang  dan/atau  jasa  untuk  keperluan  makhluk  lainnya. Dalam  hal  ini  mengandung  maksud  bahwa  Undang-Undang  Perindungan  Konsumen  (UUPK)  dapat memberikan  perlindungan  kepada  seluruh  konsumen  yang  bukan  manusia  (tumbuh-tumbuhan  dan hewan).  Konsumen  diartikan  yang  luas  seperti  ini  sangatlah  tepat  untuk  memberikan  perlindungan kepada  seluruh  konsumen  tidak  terkecuali  dengan  hewan  dan  tumbuh-tumbuhan  ( Miru  &  Yodo, 2004 ).
Jika  hanya  berpegang  pada  rumusan  pengertian  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  (UUPK),  lalu  dikaitkan  dengan  Pasal  45  yang  mengatur  perilah  gugatan  ganti  rugi  dari konsumen  untuk  pelaku  usaha  ,  sehingga  keluarganya,  orang  lain  dan  makhluk  hidup  lainnya  tidak bisa  menuntut  ganti  kerugian  sebab  mereka  bukan  termasuk  konsumen,  tetapi  yang  dialami  oleh mereka dapat menjadi dasar untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Jadi menurut hal diatas, jika badan  hukum,  keluarga  dan  orang  lain  diberikan  hak  untuk  mengajukan  ganti  kerugian  sehingga rumusan  yang  tepat  pada  konsumen  diartikan  seharusnya  ditentukan  bahwa  konsumen  ialah  setiap orang  dan/atau  badan  hukum  yang  mendapatkan  dan/atau  memakai  barang  dan/atau  jasa  yang bersumber dari pelaku usaha dan bukan untuk diperjual belikan Kembali.
Peran  pengangkutan  mempunyai  sifat  mutlak  karena  tanpa  adanya  pengangkutan  perusahaan tidak akan dapat berjalan secara optimal. Sebab barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan atau produsen atau pabrik-pabrik atau pelaku usaha tidak sampai ditangan pedagang atau pengusaha, hanya dengan  jalan  pengangkutan  itu  pengusaha  atau  pedagang  mendapatkan  barang-barang  dari  pelaku usaha  atau  perusahaan  atau  pabrik-pabrik.  Termasuk  konsumen  juga  harus  menggunakan  jasa pengangkutan ( Muhammad, 1991 )

## Faktor Penyebab Kerugian bagi Konsumen Jasa Transportasi Pengangkutan Darat
Ada  beberap  faktor  yang  menyebabkan  kerugian  bagi  penumpang  jasa  angkutan  darat dibedakan menjadi 3 (tiga) penyebab utama:
1. Pengemudi  itu  sendiri  kemungkinan  menjadi  penyebab  utama  yang  dapat  membahayakan konsumen seperti:
a. Pengemudi  dalam  keadaan  lelah  atau  sakit  karena  pengemudi  itu  sendiri  tidak memperhatikan kondisi fisik dan selalu bekerja secara terus menerus.
b. Pengemudi  melanggar  larangan  rambu  lalu  lintas  yang  mengatur  tentang  kecepatan maksimum  dari  kendaraan  yang  lewat  dijalan  itu  sehingga  akibatnya  terjadi  kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada orang atau barang yang diangkutnya.
2. Faktor  Kondisi  mobil  sebagai  alat  pengangkut  wajib  uji  layak  jalan  artinya  bahwa  kendaraan tersebut  sebelumnya  dioperasikan  harus  diuji  dulu  oleh  instansi  teknis  yang  berwenang. Pengujian tersebut ada 2 (dua) tahap yaitu:
a. Uji  pertama  artinya  pengujian  yang  dilakukan  pada  waktu  kendaraan  setelah  proses perakitan dipabrik pembuatan mobil selesai.
b. Uji  berkala,  diberlakukan  antara  lain  uji  paling  lama  6  (enam)  bulan  sekali,  uji  karena kecelakaan,  uji  karena  adanya  pelanggaran  misalnya  Gocar  yang  kapasitasnya  melebihi batas,  numpang  uji  dan uji  mutasi  artinya kendaraan yang  berasal  dari luar  kota  misalnya Bali kemudian dibawa ke daerah lain.
3. Faktor  Jalan  raya  juga  bisa  menjadi  penyebab  utama  yang  menimbulkan  kerugian  bagi konsumen  penumpang  jasa  Angkutan  darat  karena  faktor  jalan  raya  tidak  dapat  diabaikan begitu  saja  sebab  jalan  raya  merupakan  tempat  beroperasinya  kendaraan  pengangkut  tersebut juga diharapkan mempunyai kondisi yang baik bila ditinjau dari sudut pandang keamanan dan keselamatan yang lewat diatasnya.
Adapun faktor internal yang menjadi penyebab kerugian dalam pengangkutan darat, dari hasil wawancara  dengan  bapak  Adi  sebagai  narasumber  dari  PT.  Go-Jek  Indonesia  cabang  Denpasar penyebab kerugian dari faktor internal kemungkinannya sangat kecil jika  demikian adanya kerugian kemungkinan karena sistem error yang dapat menyebabkan driver tidak dapat mengakses aplikasi dan berdampak  pada  pelanggan  atau  pengguna  jasa  angkutan  yang  dapat  menyebabkan  pelanggan  atau pengguna aplikasi Go-Jek kecewa dan merugikan pelanggan (wawancara dengan PT Go-jek, 2019).
Selain  itu,  adapula  faktor  eksternal  yang  menyebabkan  kerugian  bagi  konsumen  penumpang jasa  angkutan  transportasi  darat.  Dari  hasil  wawancara  dengan  berbagai  responden  dapat dikemukakan  bahwa  penyebab  kerugian  dalam  pengangkutan  darat  bermacam-macam  faktor. Menurut  beberapa  responden  faktor  yang  utama  adalah  kelalaian  dari  pihak  pengangkut  yang  tidak menjamin  keselamatan  konsumen  dengan  menggunakan  telepon  genggam  pada  saat  berkendara  ada juga  yang  menyebutkan  bahwa  adanya  ketidaksiapan  dari  pihak  pengangkut  untuk  melakukan pengantaran  maksudnya  pihak  pengangkut  tidak  melakukan  pengecekan  pada  kaki-kaki  kendaraan, mesin  kendaraan  dan  rem  yang  tidak  berfungsi  dengan  baik  sebelum  melakukan  pengantaran. Penumpang  atau  konsumen  itu  sendiri  juga  bisa  menjadi  penyebab  kerugian  dikarenakan  beberapa penumpang atau konsumen meminta pihak pengangkut untuk menambah batas kecepatan berkendara agar cepat sampai ke tempat tujuan (wawancara dengan responden, 2019).
Pengangkut  berkewajiban  penuh  memenuhi  semua  perihal  ganti  rugi  yang  muncul  akibat kesalahan  dari  jasa  angkutan  yang  dapat  menyebabkan  kecelakaan.  Dalam  keadaan  seperti  itu  juga pada  pengangkutan  barang,  pengangkut  berkewajiban  penuh  perihal  ganti  rugi  yang  muncul  akibat dari  kelalaian  yang  dapat  menyebabkan  kerusakan  pada  barang  yang  dikirim  oleh  konsumen  yang terjadi didalam proses angkutan sampai pembongkaran angkutan ditempat tujuan, kecuali jika adanya perjanjian  yang  lain.  Akan  tetapi,  pertanggung  jawaban  pengangkut  sangat  dibatasi  oleh  Undang- Undang  pengangkutan  karena  yang  menentukan  bahwa  pengangkut dapat  bertanggung jawab  penuh kepada  seluruh  akibat  yang  muncul  karena  kesalahan  pengangkut,  namun  demikian,  berhubungan dengan  kerugian  yang  muncul  akibat  suasana  yang  memaksa,  lecet  pada  penumpang  atau  barang, kekeliruan penumpang atau pengirim.
Pengangkutan  yang  pada  umumnya  ialah  perpindahan  tempat  baik  dalam  berkenaan  barang serta  orang,  sebab  perpindahan  itu  sangat  mutlak  dan  perlu  untuk  memperoleh  dan  meningkatkan manfaat  dan  meningkatkan  efisiensi.  Dan  rangkaian  dari  pengangkutan  itu  adalah  pergerakan  dari tempat  awal  aktivitas  angkutan  itu  dimulai  ketempat  tujuan  sampai  ditempat  yang  dituju  maka angkutan itu akan berakhir ( Soekardono, 1981 ).
Pertanggung  jawaban  pengangkutan  sudah  diatur  didalam  Undang-Undang  Hukum  Perdata Indonesia.  Pelaku  usaha  sudah  semestinya  memenuhi  ganti  rugi  atas  biaya  yang  disebabkan  oleh pengangkut,  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen  dan  bunga  yang  layak  di  terima  oleh  konsumen apabila  pengangkut  tidak  dapat  memenuhi  apa  yang  sudah  diatur  didalam  Undang-undang  Hukum Perdata  Indonesia  atau  tidak  dapat  menjaga  selayaknya  untuk  menyelamatkan  barang  muatan. Perjanjian  Pengangkutan  merupakan  Perjanjian  yang  terjadi  antara  pengangkut  beserta  pengirim dimana  pihak  pengangkut  mengaitkan  dirinya  untuk  melaksanakan  angkutan  barang  dan/atau  orang dari satu tempat asal ke tempat yang dituju dengan selamat ( Subekti, 1995 ).
Dalam hukum pengangkutan terdapat 3 (tiga) prinsip dasar, prinsip dalam tanggung jawab atas dasar  kesalahan,  prinsip  dalam  tanggung  jawab  atas  dasar  praduga,  prinsip  dalam  tanggung  jawab penuh.  Perbedaan  prinsip  dasar  tersebut  didasarkan  karena  pada  proses  pembuktian,  yaitu  dimana pihak  mana  yang  harusnya  membuktikan  adanya  menunjukan  kekeliruan.  Dalam  pembuktian  ada beberapa prinsip yang dikenal yaitu pembuktian oleh pihak yang menggugat atau pihak yang tergugat (pembuktian terbalik).
Istilah  Perlindungan  Konsumen  mengandung  aspek  hukum.  Oleh  sebab  itu,  perlindungan konsumen  terdapat  aspek  hukum.  Secara  umum  dimana  dikenal  ada  4  (empat)  hak-hak  atau kewenangan dasar konsumen yaitu:
1. Kewenangan konsumen untuk mendapatkan ketentraman
2. Kewenangan konsumen untuk mendapatkan pemberitahuan
3. Kewenangan konsumen untuk menentukan pilihan
4. Kewenangan konsumen untuk didengar.
Dan juga berkenaan dengan kewajiban sebagai konsumen yakni:
1. Memahami dan memperhatikan dan mengerti setiap isyarat dan/atau tahap kegiatan penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keselamatan dan keamanan setiap konsumen
2. Bersikap baik kepada pihak pengangkut dalam melaksanakan transaksi barang dan atau jasa
3. Memenuhi tarif sesuai dengan jumlah yang disepakati sebelumnya
4. Menyertai segala proses usaha pada penyelesaian hukum secara patut ( Kristiyanti, 2011 )
Kewajiban pengangkut sebagai penyelenggara jasa:
1. Pengangkut diwajibkan untuk menjaga seluruh keamanan dan keselamatan penumpang/barang dari saat naik sampai dengan turun dari transportasi yang digunakan.
2. Bila mengakibatkan cedera ringan sampai dengan meninggal sehingga pihak pengangkut wajib mengganti rugi yang timbul sebabnya diderita oleh keluarga atau anak-anak yang ditinggalkan oleh penumpang itu.
3. Jika penumpang itu sendiri diangkut yang atas dasar dari perjanjian dengan pihak yang ketiga pengangkut diwajibkan baik terhadap pihak ketiga serta dengan penumpang dan ahli warisnya dengan mengindahkan Alinea-alinea yang lain didalamnya.
4. Pengangkut berkewajiban penuh atas perlakuan orang-orang yang dipekerjakannya dan barang- barang yang dipakai didalam jasa pengangkutan itu.
5. Pengangkut  berkewajiban  penuh  atas  perihal  rugi  yang  muncul  akibat  keterlambatan  proses pengangkutan,  terkecuali  pengangkut  dapat  memperlihatkan  bukti  bahwa  keterlambatan tersebut dapat dicegah dan dihindari olehnya.
6. Jika  situasi  yang  sedang  berlaku  setempat  tidak  dapat  mencapai  tempat  yang  dituju  dalam waktu  yang  sudah  ditentukan  dengan  seksama,  maka  pengangkut  bertanggung  jawab mengantarkan  penumpang  ke  tempat  yang  dituju  yang  sudah  ditentukan  dengan  transportasi lain atas biayanya sendiri.
Hak pengangkut sebagai penyelenggara jasa tidak disebutkan secara jelas dalam KUH dagang apapun  yang  jadi  hak  pengangkut  dalam  pengangkutan  orang.  Secara  implisit  hak-hak  pengangkut dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Mendapat bayaran ongkos dari konsumen
2. Mengatur penumpang dalam menjaga keamanan dan keselamatan konsumen
3. Menunggu penumpang di pangkalan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Penumpang  berhak  mendapatkan  keselamatan  dan  keamanan  selama  dalam  memakai  alat pengangkutan transportasi umum. Maka pelaku usaha Angkutan Umum berkewajiban atas kerugian yang  timbul  yang  disebabkan  oleh  orang  yang  dipekerjakannya  dalam  aktivitas  pengangkutan termasuk perihal ganti rugi atas cedera ringan sampai dengan kematian yang karenanya diderita oleh keluarga yang ditinggalkan, kecuali adanya peristiwa yang tidak dapat dihindari dan dicegah karena
kesalahan  penumpang.  Dengan  adanya  Undang-Undang  No.8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  dan  Undang-Undang  No.22  tahun  2009  tentang  lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan memberikan rasa aman dan nyaman atas keselamatan dan keamanan konsumen itu sendiri.

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini  diharapkan  agar  pihak  konsumen  dan  pihak  pengemudi  jasa  harus  saling mengetahui peranannya masing-masing serta apa hak dan kewajiban masing-masing sehingga dapat mengurangi terjadinya kerugian bagi para konsumen ataupun pengemudi jasa angkutan Transportasi Umum Online.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam,  F.  S.  (2016).  Pengguna  Jasa  Angkutan  Umum  Jenis  Angkot  Di  Jakarta  Dalam  Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 3 (2), 197–216. Fillaili,  N.  (2019).  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Transportasi  Online  Terhadap  Penumpang  Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver. Jurist-Diction , 2 (4), 1375–1404.
Harahap,  R.  (2017).  Aspek  Hukum  Perlindungan  Terhadap  Penumpang  Bus  Dalam  Mewujudkan Perlindungan Konsumen. De Lega Lata , 1 (1), 211–233.
Hardi, W., Syamsiar, R., & Nurhasanah, S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Ojek Online Di Bandar Lampung. Pactum Law Journal , 2 (1), 505–521. Kristiyanti, C. T. S. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika. Miru, A., & Yodo, S. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Muarif, &  T.Haflisyah.  (2018).  Perlindungan  Konsumen  terhadap  Penumpang Angkutan  Kota  Labi- Labi di Kota Banda Aceh (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Dinas Perhubungan Komunikasi dan  Informatika  Kota  Banda  Aceh). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum  Keperdataan ,
2 (2), 261–273. Muhammad, A. (1991). Hukum Pengangkutan Niaga . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Soekardono, R. (1981). Dagang Indonesia (Jilid II). Jakarta: Rajawali Pers. Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.