## HIJP : HEALTH INFORMATION JURNAL PENELITIAN

## PERAN   DUKUNGAN   MASYARAKAT  TERHADAP   PENERAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  KOTA KENDARI
Andika Mayansara Saboli 1 , La Banudi 2 , Sunarsih 3
1 Mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat STIKes Mandala Waluya Kendari, Indonesia: andikamayansara@gmail.com
2 Jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes Kendari, Indonesia: labanudibanudi@yahoo.com
3 Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat STIKes Mandala Waluya Kendari, Indonesia (Korespondensi e-mail: andikamayansara@gmail.com)

## ABSTRAK
Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok dilengkapi dengan tanda atau  simbol  dilarang  merokok.  Akan  tetapi,  masih  banyak  perokok  yang  merokok  di kawasan  tanpa  rokok  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  proses Penerapan  Peraturan  Daerah  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  di  Rumah  Sakit Umum  Daerah  Kota  Kendari.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  fenomenologis.  Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  informan  kunci sebanyak 4 orang dan informan biasa sebanyak 3 orang. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya  komunikasi  maupun  sosilisasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  pihak RSUD Kota Kendari terkait perda Kawasan Tanpa Rokok kepada sasaran dalam hal ini masyarakat  dan  khususnya  pengunjung  di  RSUD  Kota  Kendari,  padahal  sosialisasi merupakan  hal  yang  sangat  penting  di  lakukan  untuk  mengimplementasikan  sebuah kebijakan.  Diharapkan  kepada  pemerintah  Kota  Kendari  serta  Rumah  Sakit  Umum Daerah Kota Kendari untuk duduk bersama menjalankan amanat dari aturan yang dibuat yakni melakukan pembentukan satuan tugas khusus pengawasan kawasan tanpa rokok di areal Rumah Sakit Kota Kendari.
Kata kunci: Bantuan komunitas, Kawasan bebas kokok, Rumah sakit

## Abstract
Places designated as prohibited smoking areas are provided with no smoking signs or symbols. However, there are still many smokers who smoke in the area without cigarettes. This research aims to analyses the process of implementing the local regulation on the non-smoking  area  (KTR)  at  the  public  hospital  in  Kendari  City  district.  This  type  of research is qualitative research with a phenomenological approach. The informant in the study consisted of a key informant of 4 persons and a regular informant of 3 persons. The results of the study showed a lack of communication and socialization conducted by the Government and the parties of the city of Kendari related to District No smoking to the target in this case the community and especially visitors in the Hospital in Kendari City, but Socialization is a very important thing to do to implement a policy. It is expected that the government of Kendari City as well as the public hospital of the city of Kendari to sit together to carry out the order of the rules made that is to form a special task force of supervision of areas in the area of Kendari City Hospital.
Keywords: Community support, Hospital, Smoking free area

## PENDAHULUAN
World  Health  Organization  (WHO) menjelaskan  bahwa  rokok  menewaskan enam juta orang per tahun di seluruh dunia, termasuk lebih dari 600.000 perokok pasif. Bila  tren  ini  meningkat  terus,  pada  tahun 2030, rokok dapat  menyebabkan kematian delapan  juta  orang  per  tahun.  Sebagian besar  negara  berkembang  memiliki  angka yang  rendah  untuk  mereka  yang  berhenti merokok,  walaupun  diterapkan  berbagai kampanye antirokok di seluruh dunia.
Berdasarkan  data  terbaru  ini,  jumlah perokok di seluruh dunia meningkat hampir 250  juta  orang  antara  1980  hingga  2012. Jumlah perokok di seluruh dunia meningkat menjadi  hampir  satu  miliar  orang  dan  di sejumlah  negara  termasuk  Indonesia  dan Rusia lebih dari separuh jumlah penduduk laki-laki  mserokok  setiap  hari  (Azkha, 2013; Wati, 2017).
Indonesia  merupakan  negara  ketiga dengan  jumlah  perokok  tertinggi  di  dunia setelah  Cina  dan  India  dengan  prevalensi perokok  yaitu  36,1%.  Pada  tahun  2010, diperkirakan 384.058 orang (237.167 laki- laki  dan  146.881  wanita)  di  Indonesia menderita  penyakit  terkait  konsumsi tembakau. Total kematian akibat konsumsi rokok mencapai 190.260 (100.680 laki-laki dan  50.520  wanita)  atau  12.7%  dari  total kematian pada tahun 2010. Sedangkan 50% dari  yang  terkena  penyakit  terkait  rokok mengalami  kematian  dini.  Penyebab kematian terbanyak adalah penyakit stroke, Jantung  Koroner,  serta  kanker  trakhea, bronkhus dan paru (Armayati, 2014; Azkha, 2013).
Proporsi  terbanyak  perokok  aktif setiap hari pada umur 30-34 tahun sebesar 33,4  persen,  pada  laki-laki  lebih  banyak dibandingkan  perokok  perempuan  (47,5% banding 1,1%).
Berdasarkan jenis pekerjaan,  petani/  nelayan/  buruh  adalah perokok aktif setiap hari yang mempunyai proporsi  terbesar  (44,  5%)  dibandingkan kelompok pekerjaan lainnya.
Proporsi  perokok  setiap  hari  tampak cenderung  menurun  pada  kuintil  indeks kepemilikan  yang  lebih  tinggi.  Proporsi penduduk  umur  =15  tahun  yang  merokok dan  mengunyah  tembakau  cenderung meningkat dalam Riskesdas 2007 (34,2%), Riskesdas  2010  (34,7%)  dan  Riskesdas 2013  (36,3%).  Dibandingkan  dengan penelitian  Global  Adults  Tobacco  Survey (GATS)  pada  penduduk  kelompok  umur =15 tahun, proporsi perokok laki-laki 67,0 persen  dan  pada  Riskesdas  2013  sebesar 64,9  persen,  sedangkan  pada  perempuan menurut  Global  Adults  Tobacco  Survey (GATS) adalah 2,7 persen (Armayati, 2014; Devhy,  2014;  Penelitian  &  Kesehatan, 2013)
Dampak  asap  rokok  sudah  menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Banyak penelitian mempublikasikan bahaya asap rokok bagi si perokok maupun bagi  orang  yang  berada  di  sekitarnya. Kebiasaan  merokok  merupakan  perilaku yang  sulit  untuk  diubah  karena  efek kecanduan  yang  ditimbulkan  dari  nikotin, namun  disadari  untuk  dapat  mengurangi dampak  negatifnya  terutama  terhadap lingkungan,  demi  kesehatan  masyarakat, harus  ada  kebijakan  efektif  yang  diambil, salah  satunya  dengan  penerapan  kawasan tanpa  rokok.  Sanksi  yang  dijatuhkan terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok yaitu  sanksi  administratif  seperti  teguran dan  denda  administrasi  (Fatmasari,  2014; Herlambang, 2016).
Sedangkan  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara sendiri, proporsi penduduk umur ±10  tahun  yang  memiliki  kebiasaan merokok,  untuk  perokok  saat  ini  yakni perokok  setiap  hari  sebanyak  21,8%  dan perokok  kadang-kadang  4,2%.  Sedangkan untuk  yang  tidak  merokok  yakni  mantan perokok  2,1%  dan  bukan  perokok  71,1% (Armayati,  2014;  Penelitian  &  Kesehatan, 2013).
Peraturan  Daerah  Kota  Kendari Nomor  16  Tahun  2014  tentang  Kawasan Tanpa Rokok sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009
tentang Kesehatan Pasal 115 Ayat (2), yaitu “Pemerintah  Daerah  wajib  menetapkan kawasan  tanpa  rokok  di  wilayahnya”  da n Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun  2012  tentang  Pengamanan  Bahan Yang  Mengandung  Zat  Adiktif  Berupa Produk  Tembakau  Bagi  Kesehatan,  yaitu “Pemerintah  Daerah  wajib  menetapkan Kawasan  Tanpa  Rokok  di  wilayahnya dengan Peraturan Daerah”. Jika dika ji, pada Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012,  sama-sama  menetapkan  bahwa pemerintah  daerah  wajib  menetapkan kawasan  tanpa  rokok  di  wilayahnya.  Oleh sebab  itu,  kebijakan  Walikota  Kendari sudah  tepat  adanya  apabila  Pemerintah Kota  Kendari  menetapkan  aturan  tentang kawasan  tanpa  rokok.    Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  proses Penerapan  Peraturan  Daerah  Tentang Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  di  Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologis. Penelitian ini telah dilaksanakan  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Kota  Kendari.  Sejak  tanggal  19 April  sampai  dengan  19  Juli  2018. Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari informan  kunci  sebanyak  4  orang  dan informan  biasa  sebanyak  3  orang.  Tehnik penetapan  informan  menggunakan  teknik snowball  dan  purposive  sampling.  Untuk mengumpulkan  informasi  menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

## HASIL
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  ialah  dengan  ikut  serta  dalam memberikan  bimbingan  dan  penyuluhan serta  penyebarluasan  informasi  kepada masyarakat,  menegur  setiap  orang  yang melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok dan  melaporkan  kepada  pimpinan  atau
penanggungjawab  kawasan  tanpa  rokok apabila  terdapat  orang  yang  terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Pemerintah  Daerah  dan  RSUD  Kota Kendari harus memikirkan dan mengambil langkah  konkrit  untuk  meningkatkan perilaku masyarakat untuk tidak merokok di tempat  umum  khususnya  di  Rumah  Sakit. Terkait  dengan  dukungan  masyarakat, Adapun  bentuk  informasi  dari  informan kunci terhadap bentuk dukungan masyarakat ditunjukkan melalui wawancara mendalam sebagai berikut:
“..Dukungan masyarakat  sama  aturan merokok  kayak  sudah  cukup  baik..” (Informan: RN, 54 Tahun, 1 Mei 2018)
“..ini perda kan sejak tahun 2014 kalau ndak salah, jadi dari 2014 itu memang sudah adami perubahan yang dari tadinya bebas merokok di Rumah sakit jadi berkurang. .” (Informan: SN, 56 Tahun, 4 Juli 2018)
“..eee  kalau  mau  melihat  lebih  jauh sebenarnya  dukungan  masyarakat  sudah cukup.  Kenapa  demikian  karena  memang berkurangmi  masyarakat  yang  merokok  di rumah sakit, terus dibandingkan dengan dulu, dikantin  rumah  sakit  itu  dijual  rokok  tapi sekarang  sudah  tidakmi.  Jadi  memang dukungan  masyarakat  itu  sudah  cukup  baik hanya  memang  belum  maksimal  karena masih  ada  juga  didapat  pengunjung  yang merokok” (Informan: AM, 55 Tahun, 12 Juli 2018)
“..Dukungan  sudah  cukup  baik,  hanya memang belum semua masyarakat mendukung  ..” (Informan:  LS,  48  Tahun,  8
Mei 2018)
Berdasarkan dari keterangan informan  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  dukungan  masyarakat  terhadap aturan  kawasan  tanpa  rokok  masih  belum maksimal. Meksipun berdasarkan informasi AM bahwa perokok di RSUD kota Kendari telah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, namun tentu saja belum dinilai maksimal  karena  masih  juga  terdapat pengunjung  yang  merokok  di  lingkungan RSUD Kota Kendari. Sedangkan tanggapan informan  biasa  mengenai  diberlakukannya secara  utuh  perda  no.16  tahun  2014, dijawab  beragam  oleh  informan.  Adapun
hasil wawawancara dijelaskan seperti pada kutipan wawancara berikut:
“..iya setuju..” (Informan: RL, 32 Tahun, 10 Juli 2018)
“..ee iyaa setuju..” (Informan: MK, 30 Tahun,
19 Juli 2018)
Adapun  menurut  informan  RL  dan MK  bahwa  sangat  setuju  dengan diberlakukannya  secara  utuh  perda  no.16 taun  2014  agar  bisa  menjaga  lingkungan dari  orang  yang  merokok,  namun  hal  ini cukup  berbeda  dari  apa  yang  disampaikan oleh  informan  SS.  Adapun  hasil  kutipan wawancara  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
“..emm asalkan semuanya mengikuti termaksut  juga  petugas  disini  ndk  merokok, ma saya ikutmi juga. Tapi jangan sampai kita sudah  dilarang-larang  ternyata  petugasny malah merokok..” (Informan: SS, 29 Tahun, 17 Mei 2018)
Berdasarkan hasil wawancara terhadap  informan  biasa  menunjukkan bahwa  adanya  perbedaan  persepsi  dari diberlakukannya  secara  utuh  perda  no.16 tahun 2014. Seperti yang disampaikan oleh informan RL dan MK bahwa setuju dengan hal  tersebut  berbeda  dengan  SS  yang mengungkapkan  setuju  namun  dengan syarat bahwa semua orang mengikuti aturan tersebut bahkan dengan petugas sekalipun.
Untuk melihat dukungan masyarakat, peneliti menanyakan juga kepada informan kunci  mengenai  tanggapan  masyarakat yang ikut serta menjaga lingkungan RSUD dengan  melaporkan  orang  yang  merokok. Adapun  hasil  wawawancara  dijelaskan seperti pada kutipan wawancara berikut:
“..setuju sekali.. (Informan: RN, 54 Tahun, 1 Mei 2018)
“..bagus itu kalau ada pengunjung yang ma u melaporkan  bahwa  ada  yang  lagi  merokok. jadi  harapannya  nanti  semua  orang  ndak adami  yang  merokok.  (Informan:  SN,  56 Tahun, 4 Juli 2018)
“..setuju.. memang kan seharusnya masyarakat atau pengunjung rumah sakit ikut serta  menjaga  lingkungan,  jadi  kalau  ada yang  merokok  ya  dilaporkan.  (Informan: AM, 55 Tahun, 12 Juli 2018)
“..setuju.” (Informan:  LS,  48  Tahun,  8  Mei 2018)
Hasil wawancara menunjukkan bahwa  keempat  informan  kunci  setuju dengan  peran  aktif  masyarakat  yang  akan memberikan  laporan  terhadap  pengunjung atau  petugas  yang  merokok.  Selain  itu, peneliti  memberikan  pertanyaan  mengenai tanggapan  informan  kunci  apabila  ada masyarakat yang berjualan rokok di RSUD Kota  Kendari.  Adapun  hasil  wawancara dijelaskan seperti pada kutipan wawancara berikut:
“..Tida k  boleh,..  namanya  kawasan  bebas asap rokok, jadi tidak boleh ada yang menjual rokok.” (Informan:  RN,  54  Tahun,  1  Mei 2018)
“..didalam  perda  kan  sudah  diatur  dengan sangat  jelas  bahwa  tidak  boleh  ada  yang merokok,  juga  tidak  ada  yang  menjual rokok..”  jadi masyarakat  itu  ndak  boleh memperdagangkan  rokok  di  lingkungan rumah sakit (Informan: SN, 56 Tahun, 4 Juli 2018)
“.kami  berikan  teguran,  silahkan  ke  kantin lihat  disitu  ada  peringatan  tidak  menjual rokok. jadi ndak boleh ada masyarakat yang menjual rokok... .” (Informan: AM, 55 Tahun, 12 Juli 2018)
“..ndak boleh lah.. kan di rumah sakit itu area steril  jadi  ndak  boleh  memang  orang merokok.  kalau  ada  yang  menjual  takutnya yang  tadinya  dia  ndak  mau  merokok  tapi karena ada yang menjual jadi dia belimi juga dan  merokokmi  disitu  (Informan:  LS,  48 Tahun, 8 Mei 2018)
Hasil wawancara menunjukkan bahwa  empat  informan  setuju  tidak  boleh ada  masyarakat  yang  berjualan  rokok  di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. Adapun  tanggapan  dari  informan  biasa mengenai  peran  serta  masyarakat  untuk menjaga  lingkungan  RSUD  Kota  Kendari dari  perokok  adalah  terlihat  pada  hasil sebagai berikut:
“..ee kalau ada yang saya lihat merokok saya tegur  to,  suruh  matikan..  (Informan:  RL,  32 Tahun, 10 Juli 2018)
“..kan saya  ini petugas disini jadi kalau ada yang merokok cukup saya suruh dia matikan rokoknya,  terus  ingatkan  bahwa  disini
memang dilarang merokok. (Informan : MK, 30 Tahun, 19 Juli 2018)
“..saya ndak enak mau laporkan orang yang merokok,  karena  memang  sayakan  suka merokok.. jadi  itu  haknya  merekaji” (Informan : SS, 29 Tahun, 17 Mei 2018)
Hasil wawancara menunjukkan bahwa  2  informan  akan  melakukan peneguran  langsung  kepada  orang  yang merokok.  sedangkan  informan  SS  tidak berani melakukan peneguran atau melaporkan  karena  informan  tersebut  juga sering merokok. Berdasarkan hasil wawancara dari keseluruhan aspek dukungan masyarakat bahwa perlu digencarkan dan ditingkatkan lagi sosialisasi mengenai perda aturan rokok ini.

## PEMBAHASAN
Masyarakat  mempunyai  kesempatan yang  seluas-luasnya  untuk  membantu menciptakan  kawasan  tanpa  rokok.  Yang termasuk dalam kategori anggota masyarakat  adalah  setiap  warga  kota terlepas  dari  kedudukan  dan  jabatannya: dapat  perseorangan,  kelompok,  bahkan anggota  SKPD  dan  Pimpinan/Penanggung Jawab  kawasan  tanpa  rokok  di  masing- masing sarana kawasan tanpa rokok. karena Keberhasilan  peraturan  daerah  ditandai antara  lain  dengan  semakin  banyaknya masyarakat  yang  patuh  dan  mampu melakukan  kontrol  sosial  (Azkha,  2013; Devhy, 2014).
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  ialah  dengan  ikut  serta  dalam memberikan  bimbingan  dan  penyuluhan serta  penyebarluasan  informasi  kepada masyarakat,  menegur  setiap  orang  yang melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok dan  melaporkan  kepada  pimpinan  atau penanggungjawab  kawasan  tanpa  rokok apabila  terdapat  orang  yang  terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Pemerintah  Daerah  dan  RSUD  Kota Kendari harus memikirkan dan mengambil langkah  konkrit  untuk  meningkatkan perilaku masyarakat untuk tidak merokok di
tempat  umum  khususnya  di  Rumah  Sakit (Armayati, 2014).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari keseluruhan  aspek  dukungan  masyarakat bahwa perlu digencarkan dan ditingkatkan lagi  sosialisasi  mengenai  perda  aturan rokok  ini.  Kesadaran  bahaya  rokok  dan paparan  asap  rokok  merupakan  hal  yang sangat  penting  untuk  dihindari  terutama untuk  ibu  hamil  dan  anak-anak  (Nugroho, 2015).  Namun  kesadaran  akan  bahaya merokok tidak menurunkan angka perokok terutama  pada  remaja  sebagai  perokok awal.  Komunikasi  Informasi  dan  Edukasi (KIE)  sangat  penting  dilakukan,  terutama untuk  kalangan  muda,  tentang  bahaya merokok  dan  bahaya  paparan  asap  rokok. KIE  juga  harus  diberikan  pada  perokok untuk  mendukung  adanya  perubahan perilaku  merokok  menjadi  tidak  merokok (Banudi, 2013).
Komunikasi merupakan suatu penyampaian  pesan  dari  seseorang  kepada orang  lain  untuk  mempengaruhi  perilaku dan tindakan baik secara langsung maupun tidak  langsung.  Komunikasi  adalah  proses pemindahan  pengertian  dalam  bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain (Nasyruddin, 2013). Menurut Edward, persyaratan  pertama  bagi  implementasi kebijakan  yang  efektif  adalah  bahwa mereka  yang  melaksanakan  keputusan harus  mengetahui  apa  yang  mereka  harus lakukan.  Setiap  keputusan  dari  suatu kebijakan harus diteruskan kepada personil yang akan menjalankan kebijakan tersebut. Tentunya  komunikasi  sangat  berperan penting  dalam  mencegah  terjadinya berbagai macam interpretasi terhadap setiap kebijakan  yang  telah  dikeluarkan,  agar mampu  meminimalisir  dampak  yang mungkin  timbul  akibat  tidak  terjalinya komunikasi  dengan  baik  antara  pemberi pesan  dengan  penerima  pesan.  Menurut Winarno (2012), jika implementasi kebijakan  ingin  berlangsung  efektif,  maka perintah  pelaksanaan  harus  konsisten  dan jelas (Azkha, 2013; Nugraha & Yuliawati, 2018).
Komunikasi  yang  dilakukan  oleh pembuat  kebijakan  seyogyanya  bertujuan untuk  mendapatkan  dukungan  terhadap kelompok  sasaran  yang  akan  menjalankan suatu  kebijakan,  paling  tidak  harus mencakup  berbagai  hal  penjelasan  secara lengkap tentang tujuan kebijakan, manfaat serta keuntungan yang akan dirasakan oleh kelompok sasaran. Peran stakeholder dalam mebangun  sebuah  komunikasi  yang  baik sangat berpengaruh dalam efektifnya suatu kebijakan  berjalan  di  lapangan,  untuk  itu pemimpin dari setiap unit kerja diharapkan mampu melakukan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal untuk memaksimalkan jalannya sebuah kebijakan atau  program.  Kegiatan  penyampaian informasi ini biasa disebut sebagai kegiatan sosialisasi.  Sosialisasi  dapat  di  lakukan melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung (Aula, 2010; Azrul, 2006).
Peneliti  juga  menggali  pengetahuan informan  terhadap  perda  Kawasan  Tanpa Rokok,  adapun  hasilnya  sebagian  besar informan  menyatakan  bahwa  tahu  tentang adanya perda Kawasan Tanpa Rokok serta pernah  membaca  maupun  mendengar melaui koran dan dari orang. Akan tetapi isi dari  perda  tersebut  informan  tidak mengetahuinya secara mendalam dikarenakan  belum  pernah  membaca  draft dari perda tersebut. Namun setelah peneliti menanyakan  bahwa  daerah  apa  saja  yang wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, hampir  semua  informan  mengungkapkan bahwa  institusi  kesehatan,  pendidikan, tempat  umum  dan  bandara  adalah  tempat yang  wajib  menerapkan  Kawasan  tanpa Rokok. Jadi sebenarnya sebagian informan sudah mengetahui bahwa institusi pendidikan adalah salah  satu  daerah wajib yang  menerapkan  Kawasan  Tanpa  Rokok namun  belum  ada  implementasi  yang dilakukan sesuai yang tertuang dalam Perda No.16 Tahun 2014 (SOLICHA & Santosa, 2012).
Penelitian  yang  juga  dilakukan  oleh Febriani  (2014)  di  Fakultas  Kesehatan Masyarakat  Universitas  Sumatera  Utara
dengan  judul  Hasil  penelitian  yang dilakukan di Fakultas Kesehatan
Masyarakat  Universitas  Sumatera  Utara tersebut  ternyata  hasilnya  ada  pengaruh yang  signifikan  antara  dukungan  terhadap penerapan  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR) dengan  menitik  beratkan  pada  persepsi mahasiswa  dan  dukungan  penerapan Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  (Febriani, 2014).
Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di  RSUD  Kota  Kendari  belum  berjalan dengan  baik  dikarenakan  kurangnya komunikasi  yang  terbangun,  bahkan informan  biasa  mengatakan  belum  pernah melakukan  komunikasi  dengan  pihak RSUD  untuk  penerapan  Kawasan  Tanpa Rokok tersebut mereka hanya sebatas tahu saja,  tapi  tidak  memahmi  isi  perda  dan manfaat  jika  Kawasan  Tanpa  Rokok diterapkan.
Berdasarkan hasil penelitian sehingga dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu  masih kurangnya  komunikasi  maupun  sosilisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak RSUD Kota Kendari terkait perda Kawasan Tanpa Rokok. Padahal sosialisasi merupakan  hal  yang  sangat  penting dilakukan  untuk  mengimplementasikan sebuah kebijakan karena sosialisasi  adalah tahap awal penyebaran informasi mulai dari isi  kebijakan,  manfaat  kebijakan,  tujuan kebijakan  sasaran  dan  ruang  lingkup kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok.  Dalam penelitian  sebelumnya  Mumang  (2015), menjelaskan bahwa berdasarkan hubungan implementasi  kebijakan  Kawasan  Tanpa Rokok  dengan  beberapa  dimensi  variabel komunikasi
menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan  Tanpa  Rokok  disebabkan  oleh adanya  pelaksanaan  sosialisasi  kebijakan Kawasan  Tanpa  Rokok.  Sosialisasi  dapat dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu,  verbal dengan  memberikan  informasi  kepada masyarakat  atau  pimpinan  dari  setiap institusi secara langsung dengan melakukan sosialisasi  dan  nonverbal  yaitu,  dengan menggunakan media seperti di koran, papan
pengumuman, media sosial dan sebagainya (Sembiring, 2018).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kurangnya komunikasi maupun sosilisasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dan pihak RSUD Kota Kendari terkait perda Kawasan  Tanpa  Rokok  kepada  sasaran dalam  hal  ini  Masyarakat  dan  khususnya pengunjung  di  RSUD  Kota  Kendari, padahal  sosialisasi  merupakan  hal  yang sangat penting di lakukan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan.
Adapun  yang  menjadi  saran  dalam penelitian ini adalah Perlunya peningkatan sosialisasi  baik  itu  secara  langsung  tatap muka  dan  diskusi  kepada  pasien  serta sosialissai  dalam  bentuk  tidak  langsung yaitu  menambah  simbol-simblo  pamflet larangan merokok juga dengan mencantumkan  sanksi  yang  akan  diterima masyarakat yang melanggar

## DAFTAR PUSTAKA
Armayati,  L.  (2014).  Faktor – Faktor  Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Mahasiswa Dan  Karyawan  Terhadap  Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kampus Fakultas Psikologi Universitas Islam  Riau.  Jurnal  Relevansi,  Akurasi Dan  Tepat  Waktu  (RAT),  3(3),  543 – 550.
Aula,  L.  E.  (2010).  Stop  Merokok!(sekarang atau  tidak  sama  sekali).  Yogyakarta: Garailmu.
Azkha,  N.  (2013).  Studi  efektivitas  penerapan kebijakan  perda  kota  tentang  kawasan tanpa  rokok  (ktr)  dalam  upaya menurunkan perokok aktif di Sumatera Barat tahun 2013.
Azrul,  A.  (2006).  Pengantar  Administrasi Kesehatan.  Edisi  Ketiga,  Jakarta:
Binarupa Aksara.
Banudi, L. (2013). Gizi Kesehatan Reproduksi. Jakarta: : EGC. Devhy, N. L. P. (2014). Pengaruh  Faktor  Pengelola  terhadap Kepatuhan  Pelaksanaan  Peraturan Daerah tentang Kawasan tanpa Rokok pada  Hotel  Berbintang  di  Kabupaten Badung:  Tesis.  Program  Pascasarjana Universitas Udayana.
Fatmasari,  I.  (2014).  Perilaku  Supir  Angkutan Pasca Penetapan Perda Kawasan tanpa Rokok di Kota Makassar.
Febriani,  T.  (2014).  Pengaruh  Persepsi Mahasiswa  Terhadap  Kawasan  Tanpa Rokok (KTR) dan Dukungan penerapannya  di  Universitas  Sumatera Utara.  Karya  Tulis  Ilmiah  stara  satu Universitas Sumatera Utara, Sumatera. Herlambang, S. (2016). Manajemen Pelayanan Kesehatan  Rumah  Sakit.  Yogyakarta: Gosyen Publishing.
Nasyruddin,  M.  F.  (2013).  Implementasi Kawasan tanpa Rokok (Ktr) di Sekolah (Studi  Kualitatif  pada  SMP  Negeri  21
Semarang). Jurnal Kesehatan
Masyarakat  Universitas  Diponegoro, 2(1).
Nugraha,  A.  M.  A.,  &  Yuliawati,  R.  (2018). Hubungan  Pengetahuan  dan  Sikap tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan Perilaku  Merokok  pada  Pengunjung RSUD IA Moeis Samarinda.
Nugroho, P. S. (2015). Evaluasi Implementasi
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta
Penelitian, B., & Kesehatan, P. (2013). Laporan riskesdas 2013. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Sembiring,  A.  M.  (2018).  Analisis  Peran Pemimpin Agama dalam Implementasi Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  di Gereja  katolik  ST.  Fransiskus  Assisi Pasar VI Padang Bulan Medan.
SOLICHA,  R.  A.,  &  Santosa,  S.  (2012).
Tingkat  Pengetahuan  Dan  Sikap Pengunjung  Di  Lingkungan  Rsup  Dr. Kariadi  Tentang  Kawasan  Tanpa Rokok. Jurnal Kedokteran Diponegoro, 1(1).
Wati,  A.  R.  A.  (2017).  Penerapan  Kawasan Tanpa  Rokok  berdasarkan  Peraturan Daerah  Kota  Metro  Nomor  4  Tahun 2014. JURNAL HIMA HAN, 4(2).

## INFORMASI TAMBAHAN

## Lisensi
Hakcipta  (c)  2019  Health  Information  : Jurnal Penelitian.
Artikel  akses  terbuka  ini  dapat  disebarkan seluas-luasnya  sesuai  aturan Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License dengan catatan tetap menyebutkan penulis dan penerbit sebagaimana mestinya.
Catatan  Penerbit: Poltekkes  Kemenkes
Kendari menyatakan
tetap
netral sehubungan  dengan  klaim  dari  perspektif atau buah pikiran yang diterbitkan  dan dari afiliasi institusional manapun.