## KEMAMPUAN  KEUANGAN  DAERAH PADA   OTONOMI  DAERAH
(Kajian dalam Manajemen Publik)

## Yummil Hasan 1

## ABSTRACT
District  and  City  government  readiness  in  facing  regional autonomy,  particularly  in  the  financial  area,  and  to  see  the financial  capacity  of  the  area,  which  in  this  case  is  closely related to the reception area. Basically it can be said that there are  differences  in  fiscal  capacity  between  the  District  and  the City,  this  difference  visible  due  to  the  presence  of  urban amenities and the town's economy that is more complete, and the city has a better economic potential of the district.
Thus,  the  role  of  PAD  to  the  total  budget  cannot  support the independence  or  the  financial  ability  of  the  regional government in the era of autonomy in the District and the City entirely. However, comparison of the level of fiscal capacity in the  analysis  of  the  total  budget  revenue  ratio  between  the District and the City, it can be said is which city has the better skill level of the district.

## Key word: otonomi daerah, pad

## A. Pendahuluan
Tuntutan  reformasi  disegala  bidang  yang  didukung  oleh seluruh  masyarakat  Indonesia  dalam  menyikapi  berbagai permasalahan  daerah,  akhir-akhir  ini  membawa  dampak
1 Dosen IAIN Imam Bonjol Padang
AL-Munir 2 Vol IV No.8 Oktober 2013
terhadap  hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah. Otonomi yang luas serta perimbangan keuangan yang lebih  adil,  proporsional  dan  transparan  antar  tingkat pemerintahan  menjadi  salah  satu  tuntutan  daerah  dan masyarakat.
Sejalan dengan pemberian otonomi daerah dan pelaksanaan azas desentralisasi, maka subsidi dan bantuan dari pemerintah pusatpun mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa kepada daerah  diberi  wewenang  dan  tugas  untuk  merencanakan, menggali  dan  mengupayakan  potensi  dan  sumber  keuangan sendiri  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku (Masrizal, 2000 : 1). Dengan demikian pemerintah daerah betul- betul  dituntut  agar  mampu  membiayai  operasi  dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan  kepada  masyarakat.  Dengan  demikian  masing- masing  Kabupaten/Kota  perlu  berupaya  untuk  meningkatkan penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah,  yang  dapat  dilakukan melalui  pengelolaan  dan  manajemen  keuangan  yang  efektif dan efisien.
Oleh karena itu, MPR sebagai wakil-wakil rakyat menjawab tuntutan  tersebut  dengan  menghasilkan  beberapa  ketetapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu ketetapan MPR dimaksud adalah ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah,  Pengaturan  dan Pemanfaatan  Sumber  Daya  Nasional  yang  berkeadilan;  serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Berdasarkan  ketetapan  MPR  tersebut  pemerintah  telah mengeluarkan  satu  paket  kebijakan  tentang  otonomi  daerah yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun

## 96 Kemampuan Keuangan Daerah pada Otonomi Daerah
1974  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  di  Daerah  dan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan  Daerah-Daerah  yang  berhak  mengurus  Rumah tangganya sendiri.
Konsekuensi  dari  pelaksanaan  kedua  Undang-Undang tersebut  bahwa  daerah  harus  mampu  mengembangkan otonomi  daerah  secara  luas,  nyata  dan  bertanggungjawab dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat,  lembaga  ekonomi, lembaga  politik,  lembaga  hukum,  lembaga  keagamaan, lembaga  adat  dan  lembaga swadaya  masyarakat  serta  seluruh potensi  masyarakat  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Disisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat.
Oleh  sebab  itu  bersamaan  dengan  semakin  sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka  kepada  setiap  daerah  dituntut  harus  dapat  membiayai diri  melalui  sumber-sumber  keuangan  yang  dikuasainya. Dalam  hal  ini  peranan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai  sumber  penerimaan  daerah  akan  sangat  menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten/Kota.
Selanjutnya,  berkaitan  dengan  hakekat  otonomi  daerah yaitu  yang  berkenaan  dengan  pelimpahan  wewenang pengambilan  keputusan  kebijakan,  pengelolaan  dana  publik
AL-Munir 2 Vol IV No.8 Oktober 2013
dan  pengaturan  kegiatan  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan  masyarakat,  maka  peranan  data keuangan  daerah  Kabupaten/Kota  sangat  dibutuhkan  untuk mengidentifikasikan  sumber-sumber  pembiayaan  daerah  serta jenis  dan  besar  belanja  yang  harus  dikeluarkan  agar perencanan  keuangan  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  dan efesien.
Data  keuangan  daerah  yang  memberikan  gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan  maupun  pengeluaran  dan  analisis  terhadapnya yang  merupakan  informasi  yang  penting  terutama  untuk membuat  kebijakan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan melihat  kemampuan  atau  tingkat  kemandirian  daerah Kabupaten/Kota.
Perbandingan  atau  komparasi  kemampuan  keuangan daerah  antara  Kabupaten  dan  Kota ,  jika  di  lihat  dari  peranan Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  total  penerimaan  setiap Kabupaten/Kota  keadaannya  sangat  bervariasi,  ada  yang tinggi  dan  ada  yang  rendah  sekali  terutama  kalau dibandingkan antara Kota dan Kabupaten. Peranan pendapatan  daerah  Kabupaten  rata-rata  dibawah  10  persen, sedangkan  peranan  pendapatan  daerah  Kota  relatif  lebih  baik karena  adanya  fasilitas  perkotaan  dan  perekonomian  yang umumnya lebih maju (Ahmad, 1990 : 121). Pendapatan daerah yang relatif baik tersebut akan berdampak  kepada pembangunan  daerah.  Permasalahan  yang  mungkin  timbul dalam  pelaksanaan  pembangunan  daerah  tersebut  antara  lain adalah  :  (1)  Besarnya  beban  belanja  untuk  pembangunan prasarana  adalah sangat  besar;  (2)  Kecenderungan  pemerintah pusat menguasai sumber-sumber pendapatan yang potensial di daerah  juga  merupakan  salah  satu  faktor  rendahnya

## 98 Kemampuan Keuangan Daerah pada Otonomi Daerah
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
penerimaan  daerah;  (3)  Kesulitan  pemungutan  pajak  karena masyarakat  daerah  lebih  berorientasi  pada  pekerja  pribadi sehingga enggan membayar pajak, keenganan membayar pajak ini  akan  berdampak  kepada  pendapatan  daerah  karena  pajak adalah  merupakan  komponen  penting  dalam  pendapatan daerah (Suparmoko, 1992 : 317).

## B. Pembahasan

## 1. Kemampuan Keuangan Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  salah  satu instrumen  yang  sering  dijadikan  sebagai  tolok  ukur  untuk menghadapi pelaksanaan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal  diatas,  Pemda  Kabupaten/Kota    tentu  telah  melakukan berbagai  upaya  untuk  meningkatkan  penerimaan  Pendapatan Asli  Daerah  untuk  mengantisipasi  pelaksanaan  otonomi daerah.  Sebab  apabila  terjadinya  peningkatan  penerimaan PAD,  akan  dapat  menjadi  indikator  untuk  menunjukan kemampuan  daerah  dalam  membiayai  berbagai  kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dirancangnya sendiri. Di samping itu, tujuan lain dari pemberian otonomi daerah adalah untuk  mengurangi  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan.
Akhirnya  tidak  dapat  disangkal  bahwa  otonomi  daerah tidak akan dapat dilaksanakan secara baik tanpa didukung oleh kemampuan  keuangan  daerah  yang  memadai.  Oleh  karena itulah  pemerintah pusat selain memberikan  kewenangan yang lebih  besar  kepada  pemerintah  daerah  melalui  Undang- Undang  No.  22  Tahun  1999  juga memberikan  dukungan  dana untuk  memperkuat  keuangan  daerah  memalui  Undang- Undang  No.  25  Tahun  1999.  Akan  tetapi  ketentuan  tentang perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  tersebut  ternyata
AL-Munir 2 Vol IV No.8 Oktober 2013
sangat memihak kepada daerah yang mempunyai sumber daya alam  bernilai  tinggi  (Sjafrizal,  2001  :  26).  Hal  ini  terlihat  dari alokasi  dana  perimbangan  yang  diberikan  kepada  daerah penghasil minyak dan gas alam. Sedangkan daerah yang tidak menghasilkan  minyak  bumi  dan  gas  alam  akan  mendapatkan alokasi  dana  perimbangan  relatif  kecil.  Untuk  daerah  yang demikian,  peningkatan  kemampuan  keuangan  daerah  melalui upaya  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah,  pengembangan perusahaan  daerah,  peningkatan  kerjasama  dengan  pihak swasta dan lain-lainnya akan sangat penting artinya.
Sejalan dengan pemberian otonomi daerah dan pelaksanaan azas  desentralisasi,  maka  subsidi  dan  bantuan  keuangan  dari pemerintah pusatpun diperkirakan akan mengalami penurunan.  Hal  ini  berarti  bahwa  kepada  daerah  diberi wewenang  dan  tugas  untuk  merencanakan,  menggali  dan mengupayakan  potensi  dan  sumber  keuangan  sendiri  sesuai dengan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu pemerintah  daerah  betul-betul  dituntut  agar  mampu membiayai  operasi  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat. Dengan  demikian,  maka  masing-masing  Pemerintah  Daerah perlu  berupaya  untuk  meningkatkan  penerimaan  Pendapatan Asli Daerah. Hal ini akan dapat dilakukan melalui pengelolaan sistem  manajemen  keuangan  yang  efektif  dan  efisien, transparansi dan akuntabel.
Selama  ini  memang  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  masih  sangat  kecil  dan  bahkan  hanya  sekitar  9  persen dari  seluruh  penerimaan  negara  (Hirawan,  1994  :  18). Rendahnya  penerimaan  PAD  ini  merupakan  indikasi  yang nyata mengenai masih besarnya tingkat ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunannya. Namun

## 100 Kemampuan Keuangan Daerah pada Otonomi Daerah
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
demikian  bukanlah  berarti  bahwa  daerah  tertentu  tidak mempunyai  potensi  untuk  meningkatkan  penerimaan  PAD- nya.  Pada  beberapa  daerah  yang  memiliki  perkembangan ekonomi  dan  usaha  yang  cukup  pesat  sudah  tentu  memiliki potensi  penerimaan  PAD  yang  cukup  besar  untuk  digali  dan dikembangkan.
Akan  tetapi  banyak  para  ahli  mengemukakan  bahwa rendahnya penerimaam PAD adalah disebabkan karena daerah tersebut  tidak  memiliki  Sumber  Daya  Alam  yang  memadai. Padahal  salah  satu  faktor  yang  sangat  mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD terutama di daerah Kabupaten/Kota  adalah  karena  masih  rendahnya  kinerja administrasi  penerimaan  daerah.  Disamping  itu  keterbatasan kemampuan  Sumberdaya  Manusia  dalam  mengali  dan mengelola  sumber-sumber  penerimaan  yang  potensial  juga menjadi  faktor  penentu  untuk  penerimaan  PAD.  Selanjutnya sistem  dan  prosedur  penerimaan  pajak  serta  restribusi  yang baik,  jelas  akan  mendorong  dan  mempercepat  proses penerimaan PAD yang besar.
Kondisi  dan  situasi  administrasi  penerimaan  daerah Kabupaten/Kota,  secara  umum  diduga  tidak  akan  jauh berbeda  dengan  kondisi  daerah  Kabupaten/Kota  lainnya  di Indonesia.  Hal  ini  terbukti  dengan  masih  relatif  besarnya tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  keuangan dari pemerintah pusat.
Sehubungan  dengan  hal  itu,  maka  pemerintah  daerah haruslah  berupaya  mencari  dan  mengali  semua  potensi ekonomi  yang  ada  sehingga  secara  langsung  dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pendekatan ekonomi berlapis menjadi salah  satu  strategi  kebijaksanaan  pembangunan  ekonomi  di
AL-Munir 2 Vol IV No.8 Oktober 2013
daerah  ini  haruslah  dalam  upaya  meningkatkan  kemampuan daerah  otonom.  Dengan  demikian  maka  kemitraan  antara rakyat dan pemerintah dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi mesti menjadi prioritas yang utama.
Oleh  karena  itu  Pemda  Kabupaten/Kota  perlu  untuk mengetahui  dan  menganalisis  faktor-faktor  apa  saja  yang menjadi  kendala  rendahnya  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah  tersebut.  Disamping  itu  juga  perlu  diketahui  sumber- sumber  penerimaan  PAD  baru  yang  potensi  untuk  dijadikan sebagai  sumber  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan diberlakukannya otonomi daerah.

## 2. Otonomi Daerah

## a. Tujuan Otonomi Daerah
Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, Autonomous, yang berarti pengaturan sendiri. Menurut Encyclopedia of Social Science ,  pengertian  otonomi  adalah  :  “the  legal  self  sufficiency  of social  body  and  its  actual  independence” .  Berdasarkan  pengertian tersebut,  maka  otonomi  daerah  pada  hakekatnya  adalah  hak atau  wewenang  untuk  mengurus  rumah  tangga  sendiri  bagi suatu  daerah  otonom  (Sarundajang,  2000  :  45).  Hak  atau wewenang  tersebut  meliputi  pengaturan  pemerintah  dan pengelolaan  pembangunan  yang  diserahkan  oleh  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Tujuan  dari  pada  otonomi  daerah  menurut  Smith  (1985) dalam  analisis  CSIS  yang  dikemukakan  oleh  (Hidayat,  2000  : 77)  dibedakan  berdasarkan  dua  sudut  pandang  kepentingan, yaitu  kepentingan  Pemerintah  Pusat  dan  kepentingan Pemerintah  Daerah.  Dilihat  dari  sisi  kepentingan  Pemerintah Pusat  terdapat  empat  tujuan  utamanya  yaitu  :  (1)  Pendidikan

## 102 Kemampuan Keuangan Daerah pada Otonomi Daerah
politik; (2) Pelatihan kepemimpinan; (3) Menciptakan stabilitas politik; (4) Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.
Sementara,  bila  dilihat  dari  sisi  kepentingan  Pemerintah Daerah  ada  tiga  tujuan  utama  mengapa  diperlukan  otonomi daerah yaitu : (1) Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political  equality ,  artinya  melalui  otonomi  daerah  diharapkan akan  lebih  membuka  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  berbagai  aktivitas  politik  di  tingkat  lokal atau daerah; (2) Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan  otonomi  akan  meningkatkan  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  memperhatikan  hak-hak  masyarakat;  (3)  Untuk mewujudkan  local  responsiveness,  artinya  dengan  otonomi daerah  diharapkan  akan  mempermudah  antisipasi  terhadap berbagai  masalah  yang  muncul  dan  sekaligus  meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.
Selanjutnya  bila  dilihat  dari  tujuan  otonomi  daerah menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  pada dasarnya  adalah  sama  yaitu  otonomi  daerah  diarahkan  untuk memacu  pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya, meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  menggalakkan  prakasa dan  peran  serta  aktif  masyarakat  serta  peningkatan pendayagunaan  potensi  daerah  secara  optimal  dan  terpadu secara  nyata,  dinamis  dan  bertanggungjawab  sehingga memperkuat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  mengurangi beban  pemerintah  pusat  dan  campur  tangan  di  daerah  yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.
Dengan  demikian  nyata  berarti  bahwa  pemberian  otonomi pada  daerah  didasarkan  pada  faktor-faktor,  perhitungan, tindakan  dan  kebijaksanaan  yang  benar-benar  menjamin daerah  yang  bersangkutan  dapat  mengurus  rumah  tangganya
AL-Munir 2 Vol IV No.8 Oktober 2013
sendiri.  Sedangkan  dinamis  didasarkan  pada  kondisi  dan perkembangan  pembangunan  dan  bertanggungjawab  adalah pemberian  otonomi  yang  diupayakan  untuk  memperlancar pembangunan di pelosok tanah air.
Jadi  uraian  diatas  merupakan  tujuan  ideal  dari  otonomi daerah.  Pencapaian  tujuan  tersebut  tentunya  tergantung  dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan  sumber  daya  atau  potensi  daerah,  terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi  sebagai  motor  penggerak  jalannya  pemerintahan daerah.

## b. Otonomi Daerah
Otonomi daerah, dalam tataran kebijakan kenegaraan telah mendapat  respon  yang  cukup  luas.  Berbagai  analisa  dan pendapat  menjelang  penetapan  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  1999,  dan setelah  diundangkan sampai  sekarang masih merupakan  tema  yang  menarik.  Penilaian  yang  muncul sepanjang  pelaksanaan  otonomi  ini  sangat  ditentukan  dari persepsi  seseorang.  Sehingga  pro  kontra  terhadap  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  masih  menjadi  perbincangan berbagai pihak.
Terlepas  dari  penilai  tersebut  diatas,  setidak-tidaknya dalam  perspektif  ketatanegaraan  kebijakan  otonomi  daerah dengan payung hukumnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, adalah sebuah kebijakan kenegaraan yang cukup fundamental. Hal  ini  lahir  dari  sebuah  tuntutan  yang  luas  dari  masyarkat melalui gerakan reformasi.
Dengan  demikian,  tujuan  desentralisasi  ini  dapat  dilihat dari dua dimensi :

## 104 Kemampuan Keuangan Daerah pada Otonomi Daerah
1) Dimensi  Administrasi  :  Untuk  meningkatkan  efesiensi  dan efektifitas  penyelenggaraan  fungsi-fungsi  pemerintah.  Baik dibidang  pelayanan,  perlindungan,  pengaturan  dan pembangunan.
2) Dimensi  Politis  :  Untuk  meningkatkan  dan  membangun demokrasi  dalam  arti  memberi  peluang  kreativitas, prakarsa, peran serta dan pemberdayaan masyarakat.
Kedua  dimensi  ini  dapat  dijadikan  pijakan  didalam memahami bagaimana daerah mensikapi pelaksanaan otonomi. Sehingga  persepsi  daerah  terhadap  otonomi  setidak-tidaknya dibingkai oleh semangat bagaimana kedua dimensi ini menjadi inspirasi  dan  sekaligus  pedoman  didalam  mengaktualkan otonomi  ditiap  daerah.  Sehingga  kepastian  otonomi  dalam konteks manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat dengan dijalankan otonomi ini akan memberi arti dan makna yang bisa diukur dan dicapai.
Apakah masyarakat  akan merasakan  perbedaan pelayanan yang  lebih  baik  setelah  pelaksanaan  otonomi  dibandingkan dengan  masa  berlakunya  sentraliasasi?.  Ini  bisa  dijadikan indikator  keberhasilan  otonomi.  Begitu  juga pada  aspek-aspek lainnya  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  keuntungan  dari otonomi tersebut. Semua ini dapat dilakukan dengan program- program  yang  bisa  diukur,  sehingga  dapat  dilakukan  dengan tahapan pembangunan dan pelayanan publik yang efektif, serta dapat diukur kinerja yang telah dilakukan.
Pada  tataran penumbuhan  demokrasi,  juga  bisa dirasakan. Apakah partisipasi masyarakat sudah dilibatkan?. Sejauhmana masyarakat  telah  dilibatkan  dalam  proses  kebijakan  publik? Informasi apa saja yang telah disampaikan kepada masyarakat yang  terkait  dengan  orientasi  daerah  kedepan?  Kesemua  ini
AL-Munir 2 Vol IV No.8 Oktober 2013
merupakan  sasaran  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah. Aktualisasi  dan  implementasi  dari  kedua  dimensi  tersebut  di atas  dapat  dijadikan  ukuran  tingkat  keberhasilan  pelaksanaan otonomi daerah.
Memahami otonomi, menurut Fathullah, (2000) hakikatnya adalah  menyadari  bahwa  berotonomi  pada  dasarnya merupakan  wujud  dari  suatu  hak  asasi  manusia  yang  secara alami  melekat  pada  setiap  orang  baik  sebagai  makhluk individu maupun makhluk sosial dimanapun ia berada.
Oleh karena itu hak otonomi daerah adalah sebagai bagian dari  hak  asasi  manusia  dalam  bentuk  aktualisasi  daerah didalam  mengelola  pemerintahannya.  Jika  dilihat  dari semangat  kedua  Undang-Undang  tersebut  maka  tujuan otonomi  adalah  dalam  rangka  menciptakan  kehidupan  politik yang  lebih  demokratis  ,  menciptakan  sistem  yang  lebih menjamin  pemerataan  dan  keadilan,  memungkinkan  setiap daerah  menggali  potensi  natural  dan  kultural  yang  dimiliki, untuk kemaslahatan masyarakat daerah itu sendiri.
Pemerintah  Daerah  sebagai  pelaksana  (eksekutif)  memiliki posisi  yang  sangat  strategis  didalam  pelaksanaan  otonomi. Sebagai  sebuah  institusi,  pemerintah  daerah  telah  diberikan oleh negara landasan yang kuat untuk melaksanakan otonomi. Dengan  demikian  pemerintah  daerah  harus  memiliki  persepsi yang utuh terhadap otonomi daerah itu sendiri.
Selanjutnya  menurut  Haris,  (2000)  otonomi  daerah  harus didefenisikan  sebagai  otonomi  bagi  rakyat  daerah,  bukan otonomi  pemda  juga  bukan  otonomi  bagi  “daerah”  dalam pengertian suatu wilayah/teritorial tertentu ditingkat lokal.
Jadi  otonomi  yang  sesungguhnya  itu  dapat  dilihat  pada, sejauhmana  otonomi  masyarakatnya.  Keterlibatan  rakyat

## 106 Kemampuan Keuangan Daerah pada Otonomi Daerah
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
adalah sangat penting karena pada dasarnya bentuk kebijakan otonomi  dan  desentralisasi  harus  tetap  mengedapankan aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat.  Bila  hal  itu  dilakukan, proses  terciptanya  otonomi  dan  desentralisasi  akan  terlaksana dengan  baik.  Sebaliknya,  bila  aspirasi  masyarakat  tidak dikedepankan,  maka  akan  menimbulkan  masalah  baru didaerah.

## C. Penutup
Kesiapan  pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  dalam menghadapi  otonomi  daerah,  khususnya  dibidang  keuangan daerah,  dan  untuk  melihat  kemampuan  keuangan  daerah tersebut,  yang  dalam  hal  ini  sangat  terkait  erat  dengan penerimaan  daerah.  Pada  dasarnya  dapat  dikatakan  bahwa terdapat  perbedaan  kemampuan  keuangan  daerah  antara Kabupaten  dan  Kota,  perbedaan  ini  terlihat  karena  pada  Kota terdapatnya  fasilitas  perkotaan  dan  perekonomian  yang  lebih lengkap  yang  dimilikinya,  dan  Kota  mempunyai  potensi ekonomi yang lebih baik dari Kabupaten.
Sementara  itu  pendapat  (Kuncoro,  1995  :  10-13)  di  mana sampai  saat sekarang  ini  tampaknya  peranan Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  terhadap  penerimaan  daerah  atau  total  APBD belum  dapat  diandalkan  guna  membiayai  pembangunan daerah. Hal ini karena proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah (APBD) relatif masih sangat rendah.
Hal lain mengatakan bahwa kemampuan keuangan daerah, di  mana  Kota memiliki  nilai  kemampuan  yang  lebih  baik  dari Kabupaten.  Implikasinya  adalah  Kota  akan  memiliki  peranan PAD  yang  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap  total APBD,  juga  berarti  Kota  memiliki  potensi  ekonomi  yang  lebih baik  dari  Kabupaten.  Selain  itu  menurut  Ahmad,  (1990  :  121)
AL-Munir 2 Vol IV No.8 Oktober 2013
juga  disebabkan  oleh  karena  pada  Kota  terdapatnya  fasilitas perkotaan  dan  perekonomian  yang  umumnya  lebih  maju dibandingkan  dengan  Kabupaten.  Selain  itu  bahwa  baik  Kota maupun Kabupaten memiliki peranan PAD yang memberikan kontribusi  terhadap  total  APBD  relatif  sangat  rendah  dan peranan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  total  APBD belum  dapat  diandalkan  guna  membiayai  pembangunan daerah.
Berdasarkan uraian di atas dan masih rendahnya kontribusi PAD, apalagi untuk pajak dan retribusi daerah, maka terdapat implikasi berupa strategi dan kebijakan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat PAD, yang dapat  berimbas  pada  kekuatan  akan  kemampuan  keuangan daerah, antara lain :
1. Peningkatan  perekonomian  masyarakat,  di  mana  apabila masyarakat  suatu  daerah  memiliki  tingkat  kesejahteraan dan  perekonomian  yang  baik,  maka  masyarakat  tersebut akan  dapat  memaklumi  bila  terhadap  mereka  dikenakan pajak  atau  pun  retribusi.  Oleh  karena  itu  Pemerintah Daerah  harus  menata  perekonomian  masyarakat  dengan melalui  penciptaan  lapangan  kerja  dan  kesempatan  kerja. Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara  menarik  investor untuk menanamkan modal di daerahnya.
2. Intensifikasi  Pendapatan  Asli  Daerah,  adalah  suatu tindakan  atau  usaha  untuk  memperbesar  penerimaan daerah  dengan  cara  melakukan  pemungutan  yang  lebih giat,  ketat  dan  teliti.  Dalam  upaya  intensifikasi  ini  dapat dilakukan  dengan  cara  menurut  Ramdan  dalam  Halim, (2001  :  112  –  115)  di  mana  :  (a)  Memperbaiki  aspek perkembangan/organisasi  pengelola  Pendapatan  Asli Daerah,  berikut  perangkatnya  sesuai  dengan  kebutuhan

## 108 Kemampuan Keuangan Daerah pada Otonomi Daerah
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
yang  terus  berkembang.  Sehingga  terjadi  peningkatan pemungutan pajak  dan  retribusi  dalam jumlah  yang  benar dan tepat pada waktunya, peningkatan cara-cara penetapan pajak  dan  retribusi,  peningkatan  jumlah  wajib  pajak  dan retribusi  daerah,  serta  peningkatan  sistim  pembukuan sehingga  di  ketahui  pencarian  data  tunggakan  pajak maupun  retribusi;  (b)  Memperbaiki/menyesuaikan  aspek ketatalaksanaan,  baik  administrative  maupun  operasional, yang antara lain : penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, dan penyesuaian administrasi  pelaksanaan  pungutan;  (c)  Peningkatan pengawasan  dan  pengendalian,  karena  bila  tidak  di  sertai pengawasan  dan  pengendalian  yang  efektif  bisa  terjadi penyimpangan  dari  rencana,  dan  penyimpangan  dari prosedur  yang  berlaku;  (d)  Peningkatan  SDM  pengelola PAD.
3. Ekstensifikasi, artinya menggali
sumber-sumber
Pendapatan  Asli  Daerah  yang  baru,  khususnya  dari  pajak dan  retribusi  daerah  yang  tidak  bertentanggan  dengan kebijaksanaan pokok nasional.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  dengan  analisis perbandingan  PAD  terhadap  APBD  antara  Kabupaten  dan Kota  adalah  tidak  terdapat  perbedaan.  Sedangkan  peranan PAD  terhadap  total  APBD  belum  dapat  menunjang kemandirian  atau  kemampuan  keuangan  Pemerintah  Daerah dalam  era  otonomi  pada  Kabupaten  dan  Kota  sepenuhnya. Namun  demikian  komparasi  tingkat  kemampuan  keuangan daerah secara analisis perbandingan PAD terhadap total APBD antara  Kabupaten  dan  Kota  ,  dapat  dikatakan  adalah  di  mana
AL-Munir 2 Vol IV No.8 Oktober 2013
Kota  memiliki  tingkat  kemampuan  yang  lebih  baik  dari Kabupaten.

## Daftar Kepustakaan
Ahmad, J (1990). Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat – Daerah (Kasus D.I. Aceh, Jatim dan Jakarta). Disertasi UGM Non Publikasi. Yogyakarta.
Fathullah.  (2000).  Otonomi  Daerah  sebagai  Hak  Asasi  Manusia. Media Indonesia (opini, 5/25/00). Jakarta.
Halim,  Abdul.  (2001).  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Penerbit
UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
Haris,  Syamsuddin.  (2000).  Paradigma  Baru  Otonomi  Daerah.
artikel (28/4/00), LIPI. Jakarta.
Hidayat,  Syarif.  (2000).  Dilema  Otonomi  Daerah  :  Perluasan Wewenang Vs.Wewenang Elite Daerah. Dalam Analisis
CSIS. Jakarta.
Hirawan,  B.  Susiyati.  (1994).  Peluang  Pemda  Dalam Meningkatkan PAD, Jurnal PWK. No. 11/Februari 1994, Jakarta.
Mangiri,  Komet.  (2000).  Perencanaan  Terpadu  Pembangunan
Ekonomi Daerah Otonom . Badan Pusat statistik. Jakarta.
Kuncoro, M. (1995). Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Penerbit
Prisma Tahun XXIV Edisi April 1995. Jakarta.
Masrizal.  (2000).  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya  Terhadap Pengelolaan Manajemen Keuangan Daerah : Kasus Dati II Tanah Datar. Penelitian Non Publikasi. Padang.

## 110 Kemampuan Keuangan Daerah pada Otonomi Daerah
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
Sarundajang.  (2000).  Arus  Balik  Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah. Penerbit Sinar Harapan. Jakarta.
Sidik,  Machfud.  (2002).  Format  Hubungan  Keuangan  Pemerintah
Pusat  dan  Daerah  yang  Mengacu  Pada  Pencapaian  Tujuan Nasional .  Makalah,  Seminar  Nasional  Public  Sector
Scorecard. Jakarta.
Sjafrizal.  (2001).  Pembangunan  Ekonomi  Daerah  Dalam  Era Otonomi  :  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Tetap.  29 th
Juni, 2001. Universitas Andalas. Padang.
Suparmoko,  M.  (1990).  Azas-azas  Ilmu  Keuangan  Negara. Penerbit BPFE UGM. Yogyakarta.