http://dx.doi.org/10.30656/ka.v1i2.1444

## CAPACITY BUILDING OF CSO ADVOCACY SKILL AND FUNDRISING UPAYA ELIMINASI TB TAHUN 2035 DI KOTA SERANG
Eva Fachriyah 1 , Eva Safa’ah 2 , Ratu Dea Mada Badriyah 3
1 Fakultas Teknologi Informasi , Universitas Serang Raya 2 Fakultas Teknologi Informasi ., Universitas Serang Raya
3 D4 Vokasi , Universitas Serang Raya Email: 1 fachriyaheva@gmail.com , 2 safaah.unsera@gmail.com , 3 ratudea_30@yahoo.com

## Abstrak
Tuberculosa  atau  penyakit  TB  merupakan  salah  satu  penyakit  menular  yang  penularannya dapat  dikatakan  sangat  cepat  dan  sudah  dikategorikan  dalam  masalah  kesehatan  masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih. Bahkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakat bahwa penyakit  TB  masuk  dalam  kategori  kedaruratan  global  bagi  kemanusiaan.  Ditjen  P2PL Kemenkes  RI  dalam  pedoman  Pengendalian  TB  menyatakan  juga  bahwa  pada  tahun  2013 muncul  usulan  dari  beberapa  anggota  WHO  untuk  mengadakan  strategi  baru  dalam  rangka pengendalian  TB  yang  diharapkan  dapat  mengendalikan  laju  infeksi  dan  penularan  TB.  Pada wilayah  yang  lebih  spesifik,  berdasarkan  data  yang  dilaporkan  melalui  website  SITT  (sistem informasi tuberkulosis terpadu) di provinsi Banten juga melalui penyisiran kasus di rumah sakit berjumlah  38.127  kasus  atau  sekitar  98%  dari  target  penemuan.  Untuk  itu,  sebagai  bentuk komitmen  dalam  rangka  membantu  mencanangkan  gerakan  Banten  eliminasi  TB  bersama LKNU  mengadakan  sebuah  pelatihan  edukasi  masyarakat  tentang  advokasi  dan  fundrising. Sejalan  dengan  pemerintah,  LKNU  melalui program TBC  GF  LKNU  memiliki  tujuan  program TBC  GF  LKNU  ini  adalah  membantu  pemerintah  dalam  mencapai  eliminasi  TBC  pada  tahun 2035. Kegiatan tersebut dimulai dengan pelatihan advokasi dan fundrising.
Kata Kunci: Tuberculosis, advokasi, fundraising

## PENDAHULUAN

## Analisis Situasi
Sebagaimana  kita  ketahui  bersama  bahwa terdapat  banyak  penyakit  menular  dan  tidak menular  yang  mendapat  perhatian  khusus  di Indonesia  yang  menjadi  masalah  kesehatan masyarakat.  Khususnya  beberapa  penyakit menular  di  Indonesia  memerlukan  keseriusan baik  upaya  pencegahan,  pengendalian  dan pemberantasannya mengingat potensi penualarannya  jika  tidak  dibarengi  dengan komitmen  yang  kuat  dari  semua  tingkatan  dari pasien  sampai  pengambil  kebijakan  maka  akan terjadi  akselerasi  penularan  akan  lebih  cepat dibanding upaya pencegahan dan penanggulangannya,  salah  satu  diantaranya adalah  penyakit  menular  TB  (Tuberculosa). Menurut  Kementerian  Kesehatan  RI  Ditjen  P2PL dalam  Pedoman  Nasional  Pengendalian  TB
(2014:2) Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi yang  menular  disebabkan  oleh  kuman  kelompok Mycobacterium  yaitu  Myobaterium  Tuberculosis. Penularan  melalui  udara  dan  sumber  penularan adalah  pasen  TB  yang  dahaknya  mengandung kuman  TB.  Gejala  umum  TB  pada  orang  dewasa adalah  batuk  yang  terus  menerus  dan  berdahak selama 2 minggu atau lebih, bila tida diobati maka setelah lia tahun sebagian besar (50%) pasien akan meninggal.
Seperti  yang  dinyatakan  oleh  Ditjen  P2PL Kemenkes  RI  dalam  pedoman  Pengendalian  TB (2014:5)  bahwa  “Pada  tahun  2013  muncul  usulan dari  beberapa  negara  anggota  WHO  yang mengusulkan  adanya  strategi  baru  untuk mengendalikan  TB  yang  mampu  menahan  laju infeksi  baru,mencegah  kematian  akibat  TB, mengurangi  dampak  ekonomi  akibat  TB  dan mampu  meletakkan  landasan  ke  arah  eliminasi TB”.Upaya percepatan Eliminasi TB akan tercapai
bila  angka  insidensi  TB  berhasil  diturunkan mencapai  1  kasus  TB  per  1  juta  penduduk, sedangkan kondisi yang memungkinkan pencapaian  eliminasi  TB  (pra  eliminasi)  adalah bila angka insidensi mampu dikurangi menjadi 10 per  100.000  penduduk.  Dengan  angka  insidensi global  tahun  2012  mencapai  122  per  100.000 penduduk dan penurunan angka insidensi sebesar 1-2%  setahun  maka  TB  akan  memasuki  kondisi pra-eliminasi  pada  tahun  2160.  Untuk  itu perluditetapkan  strategi  baru  yang  lebih komprehensif  bagi  pengendalian  TB  secara global.( . (Ditjen P2PL Kemenkes RI, 2014)
Sejalan  dengan  hal  tesebut  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  67  Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Bab I Ketentuan Umum Ps:1) Menjelaskan :
“Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya  disebut  Penanggulangan  TB  adalah segala  upaya  kesehatan  yang  mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek  kuratif  dan  rehabilitatif  yang  ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan  angka  kesakitan,  kecacatan  atau kematian,  memutuskan  penularan,  mencegah resistensi  obat  dan  mengurangi  dampak  negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.”
Provinsi Banten berdasarkan sumber data Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Kasus TB di Indonesia pada  tahun  2017  menduduki  posisi  ke  8  dari seluruh provinsi di Indonesia yaitu dengan 16.608 kasus,  sedangkan  beban  TB  ini  baru  dicapai  42% yakni  dari  perkiraan  kasus  TB  40.277  ditemukan 17.108  kasus.  Oleh  karena  Kesuksesan  dalam penanggulangan  TB  adalah  dengan  menemukan penderita  dan  mengobati  penderita  sampai sembuh,  maka  diperlukan  suatu  inovasi  strategi komitmen  dan  kebijakan  pengambil  keputusan seperti  yang  dilakukan  provinsi  Banten  dengan melakuka  Gerakan  Banten  Eliminasi  TBC (Pencarian terduga penderita TB secara pasif,masif aktif,intensif  dan  masif  oleh  OPD  dan  komponen masyarakat  Banten,  diperiksa  lab  dan  klinis, diobati dan dipantau sampai sembuh), hal ini juga sesuai  kebijakan  Kemenkes RI  yang  menargetkan Indonesia  berhasil  mengeliminasi  penyakit  TB (Tuberkulosis)
pada Tahun 2030.
( https://m.detik.com ).  Berdasarkan  data  dari Kemenkes  bahwa  jumlah  penderita  tuberculosis
(TBC)  di  wilayah  Banten  diperkirakan  mencapai 40.227  orang,  namun  yang  sudah  terdeteksi  atau terdata berjumlah sebanyak 16.608 orang, dengan peringkat  pertama  jumlah  penderita  berada  di kabupaten  Tangerang  sebanyak  4.827  orang. (http/kabarbanten.com).
Dalam rangka ikut serta mengeliminasi TB dan sejalan  dengan  program  pemerintah,  Lembaga Kesehatan  Nahdlatul  Ulama  (LKNU)  terhitung tanggal  1  Januari  2018 – 31  Desember  2020, menjalankan  mandat  sebagai Sub  Recipient (SR) Khusus Kementerian
Kesehatan
Republik
Indonesia,  untuk  program  penanggulangan Tuberkulosis  (TBC)  dukungan  dana Global  Fund . Tujuan  program  TBC  GF  LKNU  ini  adalah membantu  pemerintah  dalam  mencapai  eliminasi TBC  pada  tahun  2035.  Tujuan  tersebut  dapat diwujudkan  dengan  adanya  strategi  nasional penanggulangan TBC yang meliputi 6 metode:
Pertama, penguatan  kepemimpinan  program TB  di  tingkat  kabupaten/kota.  Penguatan kepemimpinan  meliputi  advokasi,  komunikasi dan  mobilisasi  sosial;  regulasi  dan  peningkatan pembiayaan; dan koordinasi dan sinergi program.
Kedua, peningkatan  akses  layanan  TB  yang bermutu.  Peningkatan  layanan  TB  yang  bermutu meliputi: peningkatan jejaring layanan TB melalui campuran pemerintah-swasta (public-private mix);  penemuan  aktif  berbasis  keluarga  dan masyarakat;  peningkatan  kolaborasi  layanan melalui  TB-HIV,  TB-DM,  dan  sebagainya;  inovasi diagnosis TB sesuai dengan alat/ saran diagnostic yang  baru;  kepatuhan  dan  kelangsungan pengobatan  pasien;  dan  kerja  sama  dengan asuransi  kesehatan  dalam  rangka  cakupan layanan semesta ( health universal coverage ).
Ketiga, promosi  lingkungan  dan  hidup  sehat; penerapan  pencegahan  dan  pengendalian  infeksi TB;  pengobatan  pencegahan  dan  imunisasi  TB; dan  peningkatan  temuan  TB  secara  dini, peningkatan cakupan dan keberhasilan pengobatan yang tinggi.
Keempat, peningkatan  kemitraan  TB  melalui forum koordinasi TB yang mencakup peningkatan kemitraan  melalui  forum  koordinasi  TB  di  pusat dan di daerah.
Kelima, peningkatan  kemandirian  masyarakat dalam penanggulangan TB. Kemandirian masyarakat  bisa  dicapai  melalui  kegiatan:
peningkatan  partisipasi  pasien,  mantan  pasien, keluarga,  dan  masyarakat;  pelibatan  peran masyarakat dalam promosi, penemuan kasus, dan dukungan  pengobatan  TB;  dan  pemberdayaan masyarakat  melalui  integrasi  TB  dalam  usaha kesehatan berbasis keluarga dan masyarakat.
Keenam, penguatan manajemen program, yang meliputi  sumber  daya  manusia,  logistik,  regulasi dan  pembiayaan,  sistem  informasi  (termasuk pelaporan  wajib  kasus  TB),  dan  penelitian  dan pengembangan inovasi program.
Dari keenam strategi tersebut di atas, pelaksaan program  diawali  dengan  kegiatan  pelatihan advokasi  dan  fundrising,  kemudian  dilanjutkan dengan assessment pelayan kesehatan di puskesmas-puskesmas yang tingkat pasien TB nya masih  tinggi.  Kegiatan assessment tersebut merupakan  rencana  tindak  lanjut  dari  kegiatan pelatihan di awal.
Dari kegiatan pelatihan advokasi dan fundrising tersebut  diharapkan  menjadi  solusi  dalam keikutsertaan  program  eliminasi  TB  20135. Adapun  peran  utama  LKNU  sebagai  organisasi masyarakat  adalah  untuk  mendukung  Kemenkes dalam  menjalankan  program  penanggulangan TBC,  khususnya  untuk  penemuan  kasus  TB, pendampingan  pasien  dan  peran  advokasi  untuk peningkatan dukungan sumber daya program TB di  kabupaten/  kota.Cakupan  wilayah  LKNU adalah  61  kabupaten  di  10  Provinsi  di  Indonesia. Untuk pengelolaan program di tingkat region dan kabupaten/kota,  LKNU  menjalin  kerjasama dengan  CSO  lainnya  yaitu;  PKPU,  Dhompet Duafa,  PPTI,  Pelkesi,  POP  TB  dan  Badan  otonom (Banom)  PBNU  yaitu  PMII.  Keterlibatan  banyak mitra  dalam  pengelolaan  proyek  diharapkan untuk  memberi  kesempatan  pada  banyak  CSO untuk  mengelola  program  CSO,  sehingga diharapkan adanya peningkatan jumlah CSO yang mampu  mengelola  program  dengan  cakupan wilayah  yang  cukup  luas  dan  anggaran  yang relatif cukup besar.
Kegiatan pelatihan advokasi bertujuan mengedukasi  masyarakat  bagaimana  melakukan advokasi  terkait  masalah  kesehatan  khususnya penyakit  TB  dalam  hal  pelayanan  di  setiap puskesmas  dalam  menangai  pasien  TB.  Untuk lebih  spesifik  tentang  tujuan  dari  kegiatan
pelatihan  advokasi  dalam  kegiatan  ini  sebagai berikut:
1. Adanya  pemahaman,  pengenalan,  dan kesadaran tentanng kasus TB.
2. Adanya ketertarikan atau peminatan (tanpa penolakan dalam menangani kasus TB.
3. Adanya kemauan, kepedulian, dan kesanggupan  dalam  membantu  sebuah kebijakan terkait kesehatan masyarakat.
4. Adanya  tindakan  nyata  yang  diperlukan oleh pasien TB.
5. Adanya kelanjutan kegiatan yang
berkesinambungan.

## METODE PELAKSANAAN
Strategi
nasional penanggulangan TBC memiliki 6 metode, diantaranya:
Pertama, penguatan  kepemimpinan  program TB  di  tingkat  kabupaten/kota.  Penguatan kepemimpinan  meliputi  advokasi,  komunikasi  dan mobilisasi  sosial;  regulasi  dan  peningkatan pembiayaan; dan koordinasi dan sinergi program.
Kedua, peningkatan  akses  layanan  TB  yang bermutu.  Peningkatan  layanan  TB  yang  bermutu meliputi:  peningkatan  jejaring  layanan  TB  melalui campuran  pemerintah-swasta  (public-private  mix); penemuan  aktif  berbasis  keluarga  dan  masyarakat; peningkatan  kolaborasi  layanan  melalui  TB-HIV, TB-DM,  dan  sebagainya;  inovasi  diagnosis  TB sesuai  dengan  alat/  saran  diagnostic  yang  baru; kepatuhan  dan  kelangsungan  pengobatan  pasien; dan  kerja  sama  dengan  asuransi  kesehatan  dalam rangka  cakupan  layanan  semesta  ( health  universal coverage ).
Ketiga, promosi  lingkungan  dan  hidup  sehat; penerapan  pencegahan  dan  pengendalian  infeksi TB; pengobatan pencegahan dan imunisasi TB; dan peningkatan  temuan  TB  secara  dini,  peningkatan cakupan dan keberhasilan pengobatan yang tinggi.
Keempat, peningkatan  kemitraan  TB  melalui forum  koordinasi  TB  yang  mencakup  peningkatan kemitraan  melalui  forum  koordinasi  TB  di  pusat dan di daerah.
Kelima, peningkatan  kemandirian  masyarakat dalam penanggulangan TB. Kemandirian masyarakat  bisa  dicapai  melalui  kegiatan: peningkatan  partisipasi  pasien,  mantan  pasien, keluarga,  dan  masyarakat;  pelibatan  peran
masyarakat  dalam  promosi,  penemuan  kasus,  dan dukungan  pengobatan  TB;  dan  pemberdayaan masyarakat  melalui  integrasi  TB  dalam  usaha kesehatan berbasis keluarga dan masyarakat
Keenam, penguatan manajemen program, yang meliputi  sumber  daya  manusia,  logistik,  regulasi dan  pembiayaan,  sistem  informasi  (termasuk pelaporan  wajib  kasus  TB),  dan  penelitian  dan pengembangan inovasi program.
Pelatihan  advokasi  ini  dilaksanakan  dengan kerangka  dasar  pendekatan  orang  dewasa  ( adult education). Asas  pelatihan  ini  mengharuskan  peran serta aktif setiap peserta. Setiap peserta diharapkan dapat  saling  menuangkan  pengalamannya  secara sistematis  dan  berstruktur  ( structure  experienced ). Proses  ini  diawali  dari  kegiatan  melakukan, mengungkapkan,  menganalisis,  menyimpulkan, dan  mencoba  melakukan  kembali  untuk  kemudian direfleksikan  menjadi  kegiatan/sikap  ataupun kajian baru.
Dari sekuensi dan tahapan ini, diharapkan para peserta akan sampai pada situasi kesadaran tertentu terhadap  setiap  kasus/masalah  yang  dibahas  dan didiskusikan  bersama  melalui  kelompok  maupun dalam  diskusi  pleno.  Karenanya,  pelatihan  ini mencoba  meminimalisir  kegiatan  ceramah  dari narasumber tertentu, sebaliknya memberi sebanyak mungkin kesempatan tanya jawab.
Dengan semakin banyak mengajukan pertanyaan,  diasumsikan  peserta  semakin  banyak mengetahui  sesuatu  dan  sebaliknya  juga  banyak yang belum dipahami. Jadi semakin bertanya bukan karena  bodoh,  tetapi  semakin  sadar  bahwa  dirinya harus banyak mengetahui. Sumber informasi utama dalam  proses  belajar  ini,  adalah  akumulasi pengalaman  para  peserta  itu  sendiri  yang  telah diformulasikan secara sistematis.
Pengungkapan pengalaman para peserta adalah modal dasar dan acuan dari setiap pokok bahasan. Diasumsikan,  tidak  satupun  peserta  yang  hadir dalam  keadaan  (sepert i)  “botol  kosong”  tanpa pengalaman.  Dan  tidak  pula  yang  dalam  keadaan berisi  penuh  dengan  pengalaman  di  bidang advokasi.  Keragaman  inilah  yang  menjadi  tugas pelatihan untuk menjadi wahana proses penuangan dan  pengisian  kembali  secara  sadar.  Meskipun disadari, sulit kiranya dicapai sebuah kondisi yang beragam,  baik  isi  dan  volumenya.  Pada  akhirnya, heteroginitas  latar  belakang  sosial-budaya  setiap
peserta  sangat  memungkinkan  adanya  perbedaan output yang dicapai.
Menganalisis  informasi  yang  bersumber  dari para peserta dalam konteks pokok bahasan tertentu menjadi  penting.  Di  sini  akurasitas  pengalaman yang  terungkap  merupakan  elemen  korektif  untuk menemukan  sumber  belajar  yang  sah  dan  diakui bersama.  Sumbang  saran  dalam  proses  diskusi dilaksanakan  melalui  kelompok  kecil  yang terkadang dilanjutkan dalam kelompok besar/pleno.
Menyimpulkan hasil proses analisis merupakan pendekatan berikutnya. Pada tahap ini, para peserta diharapkan  dapat  secara  kritis  merumuskan substansi maupun nuansa pembahasan dan analisis yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Pokok-pokok kesimpulan  ditawarkan  kepada  peserta  dan  diuji kembali  kebenarannya  secara  bersama  pula.  Tugas pokok  fasilitator  dalam  tahap  ini,  adalah  mencatat proses  dan  hasil  pembahasan  di  kertas  plano  yang kemudian ditempel di dinding ruang pelatihan.
Dengan  harapan,  kesimpulan  ini  akan  menjadi rujukan pada setiap pembahasan materi berikutnya. Melakukan  kembali  di  dalam  forum  pelatihan  ini, merupakan tahap terpenting.
Di  sini  setiap  peserta  akan  menggabungkan elemen kognitif dan afektifnya di dalam sebuah uji coba  praktis  dalam  pokok  bahasan  tertentu. Kegiatan  ini  akan  dilakukan  secara  individual, kelompok  kecil  maupun  dalam  kelompok besar.Merefleksikan  hasil  suatu  kerja  individual maupun  kelompok  juga  penting.  Di  sini pemahaman substansial setiap peserta dipertaruhkan. Kriteria penilaiannya adalah korelasi  antara  pengalaman  kerja  praktis  dan formulasi  refleksi  pribadi  yang  ditampilkan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah pengalaman  kerja  tersebut  dapat  melahirkan inovasi  baru  atau  tidak  dalam  pelaksanaan  peran dan  tugas  di  lapangan.  Dan  yang  lebih  penting, apakah  ada  komitmen  (pengikatan  diri)  para peserta  untuk  mengaktualisasikannya  dalam suasana dan nuansa kelompok di wilayah kerjanya sebagai tindak lanjut pelatihan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  kegiatan  pengabdian  ini,  peserta  berasal dari kabupaten Serang dan kota Serang yang dibuat dua  kelas  dari  berbagai  unsur  seperti  tokoh masyarakat, LSM yang bergerak dan peduli dengan
kesehatan, mahasiswa, dan kader puskesmas. Ketika kegiatan  pelatihan  ini  berlangsung  respon  peserta sangatlah  aktif  dan  suasana  kekeluargaan  pun tercipta  karena  dari  berbagai  unsur  masyarakat memiliki  tujuan  yang  sama  yakni  peduli  terhadap kesehatan masyarakat terutama penyakit TB.
Gambar 1. Sesi perkenalan dan pengenalan materi
Gambar 2. Suasana pelatihan advokasi dan fundrising
Gambar 3. Sesi akhir pelaksanaan pelatihan
Berdasarkan  uraian  metode  pelaksanaan  di  atas, maka teknis atau bentuk-bentuk kegiatan sepanjang pelatihan ini adalah sebagai berikut:
• Sumbang saran
• Diskusi kelompok
• Diskusi pleno
• Kerja mandiri • Kerja kelompok • Meta plan • Telaah kasus • Simulasi/business game • Presentasi
Teknik kuliah, ceramah masih diperlukan untuk materi yang  memerlukan  penjelasan. Dalam kuliah atau ceramah,
tetap
dipandu oleh
moderatorsedemikian  rupa  sehingga  lebih  banyak tanya  jawab  yang  memungkinkan  peserta  lebih aktif.Peralatan  yang  dipergunakan  tidak  perlu mewah  dan  serba  ada,  melainkan  disesuaikan dengan kondisi setempat dan kreativitas Fasilitator. Peralatan-peralatan tersebut dibedakan:
Peralatan ruang, antara lain:
• White board
• Flip chart
• Komputer set serta data traveller • Overhead projector atau LCD Peralatan latihan, antara lain: • Plano koran
• HVS folio • Kartu dari manila karton • Spidol untuk kertas (besar) • Spidol white board (besar) • Cutter/gunting • Lak band/selotip keras/double tape
• Disket/flash disc (data traveller)
• Stapler Peralatan peserta, antara lain:
• Block note
• Alat tulis
• Bahan bacaan • Tas/map/ordner

## Fasilitator
Guna  mencapai  tujuan  pada  setiap  pokok bahasan secara optimal, peserta latihan didampingi seorang  fasilitator.  Narasumber  diperlukan  untuk menambah  wawasan,  baik  wawasan  tentang program,  pendamapingan  serta  pengetahuan advokasi yang sangat diperlukan dlam melaksanakan peran dan tugas di lapangan.

## Peserta
Peserta Latihan Advokasi  Peogram TBC GF LKNU ini  seluruhnya  sebanyak  15  orang  yang  berasal
berbagai  instansi  atau  lembaga  yang  ada  di  kota Serang.

## Waktu Dan Tempat
Pelatihan  ini  dilaksanakan  di  kota  Serang, selama  dua  hari,  adapun  jadwal  Latihan  Advokasi Program TBC GF LKNU tersebut sebagai terlihat di halaman berikut, namun tidak menutup kemungkinan  dilakukan  penyesuaian  terkait kondisi saat pelaksanaan pelatihan.

## Ucapan Terima Kasih (jika ada)
Pada  kesempatan  ini  tak  lupa  kami haturkan  terimakasih  kepada  semua  pihak  yang terlibat  terutama  tim  pendukung  pelaksana  LKNU kota  dan  kabupaten  Serang,  juga  para  peserta  dari berbagai  elemen  masyarakat  diantaranya:  BEM Stkes  Fatahillah,  ketua  paguyuban  TB,  rumah Fopkia,  IMM  Serang,  LPNU  kota  Serang,  Lazisnu kota  Serang,  korpri  kota  Serang,  KSR  UNIBA  dan yang  lainnya  yang  tidak  bisa  disebutkan  satu persatu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dengan  pelatihan  advokasi  dan  fundrising diharapkan  setiap  unsur  masyarakat  dapat menyebarluarkan  informasi  yang  didapat selama  pelatihan  kepada  masyarakat  yang lainnya, dapat cepat tanggap dalam membantu ketika  ada  permasalahan  tentang  kesehatan khususnya  TB,  dapat  membuat  suatu  event secara mandiri dalam setiap organisasi  terkecil untuk  melakukan  upaya  mengeliminasi  TB, dapat  memantau  pelayanan  kesehatan  dan segera menindak dengan melakukan advokasi.

## DAFTAR REFERENSI
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan  Lingkungan  Kemenkes  RI, Pedoman  Nasional  Pengendalian  P2  TB, Jakarta, 2014.
https://m.detik.com Keputusan Menteri Kesehatan No. 1278/Menkes/SK/XII/2009 tentang pedoman pelaksanaan kolaborasi pengndalian penyakit TB dan HIV.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia No. HK.02.02/MENKES/52/2015 Undang-undang  No  25  tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik.
Rencana strategis Kementrian Kesehatan tahun 2015 – 2019 Sk  Menpan  no  25  tahun  2005  tentang  Indeks Kepuasan  Masyarakat.
Antiqua 11, Reguler, spasi 1)