## PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI KEPAILITAN (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG P.T.PRUDENTIAL LIFE INSURANCE)

## Oleh : Bravika Bunga Ramadhani

## Abstrak
Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  telah  memvonis  pailit  Perusahaan  Asuransi  Jiwa  PT. Prudential  Life  Assurance  atas  gugatan  yang  diajukan  oleh  mantan  konsultan  agen asuransinya yaitu Lee Boon Siong.  Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat  fakta  atau  keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana,  bahwa  pernyataan  untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Prudential merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta  Pusat tersebut kemudian pihak    Prudential  mengajukan kasasi. Perusahaan Asuransi  Jiwa  PT.  Prudential  Life  Assurance    menilai  putusan  pailit  itu   salah  kaprah. Pasalnya,  dari  sisi  keuangan,  perusahaan  ini  sangat  solven.  Lihat  saja,  aset  kelolaannya mencapai triliunan rupiah dengan tingkat  risk based  capital  (RBC)  mencapai 255% per 31 Desember  2003.  Angka  ini  jauh  melebihi  ketentuan  minimal  Departemen  Keuangan  yang mematok 100%.Hal lain yang menjadi perdebatan adalah penafsiran hutang ((Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU).dalam kasus ini yang tidak bisa dibuktikan secara seserhana karena masih disengketakan.
Kata kunci : Pailit, solven, hutang

## A. PENDAHULUAN Latar Belakang
Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  telah  memvonis  pailit  Perusahaan  Asuransi  Jiwa PT.  Prudential  Life  Assurance  atas  gugatan  yang  diajukan  oleh  mantan  konsultan  agen asuransinya yaitu Lee Boon Siong, kasus bermula dari Pionerring Agency Bonus Agreement (Perjanjian  Keagenan)  pada  tanggal 1  Juli  2000  antara  Prudential  dengan Lee  Boon  Siong, menurut  perjanjian  ini  Lee  Boon  Siong  sebagai  konsultan  berkewajiban  mengembangkan keagenan  dalam  memasarkan  produk-produk  asuransi  Prudential,  sebaliknya  Prudential berkewajiban  melakukan  pembayaran  (Bonus)  pada  Lee  Boon  Siong  apabila  berhasil memenuhi target sebagaimana diatur dalam perjanjian keagenan tersebut. Setelah Lee Boon Siong berhasil  memenuhi  kewajibannya  yaitu  memenuhi  target  pemasaran  pada  tanggal  20 Januari 2004 Prudential memutuskan perjanjian sepihak Perjanjian Keagenan.
Sesuai  perjanjian  keagenan  tersebut  Lee  Boon  Siong  mempunyai  hak  untuk menagih  pelunasan  kewajiban  Prudential,  termasuk  bonus  sampai  2013  sebesar  Rp. 360.884.358.108,00.  Jadi  jumlah  total  kewajiban  Prudential  atas  bonus  rekruitmen, konsistensi,  dan  biaya  perjalanan  yang  sudah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih  adalah  Rp. 366.747.289.792,00.  Terhadap  kewajiban  membayar  Prudential  tersebut  Lee  Boon  Siong telah  berulang  kali  mengingatkan  Prudential  untuk  segera  melakukan  pembayaran  terakhir dengan  surat  peringatan  Nomor  037/LP/LT/III/2004  tertanggal  17  Maret  2004,  namun Prudential tetap saja melalaikan dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan.
Bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  maka  permohonan  pernyataan  pailit  harus dikabulkan  apabila  terdapat  fakta  atau  keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana,  bahwa pernyataan  untuk  dinyatakan  pailit  telah  terpenuhi.  Yang  dimaksud  pembuktian  secara sederhana  adalah  pembuktian  yang  lazim  disebut  dengan  pembuktian  secara  sumir. 1 Dan syarat sumir tersebut terpenuhi bahwa terdapat utang atau kewajiban Prudential terhadap Lee Boon Siong yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  telah  terpenuhi,  hal  ini  diperkuat  dengan  pengakuan Prudential  sendiri  dalam  surat  tertanggal 24  Maret  2004  yang  mengakui  adanya  kewajiban yang telah jatuh tempo namun belum dibayar dengan alasan masih dalam perhitungan. Selain hal  tersebut  sebagai  syarat  pengajuan  kepailitan  Prudential  juga  mempunyai  beberapa Kreditor  lain  yang  telah jatuh  tempo dan dapat  ditagih  yaitu  HARTONO  HOJANA,  LIEM LIE SIA dan BUDIMAN, sebagai unsur adanya “dua orang atau lebih kreditor”.
Akhirnya  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  mengambil  keputusan  tanggal  23  April 2004 No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST menyatakan Prudential pailit dengan segala akibat hukumnya. Selain menyatakan Prudential pailit, dalam amar putusannya, majelis juga mengangkat  Yuhelson  dan  Binsar  Siregar  masing-masing  sebagai  kurator  dan  hakim pengawas.  Perlu  pula  disampaikan,  berdasarkan  catatan hukumonline ,  Yuhelson  adalah mantan lawyer di  kantor  pengacara  Lucas  SH  &  Partners.  Sementara,  yang  menjadi  kuasa hukum Lee Boon Siong di kasus ini juga Lucas SH & Partners. 2
Prudential  merasa  tidak  puas  dengan  putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat tersebut  kemudian  pihak  manajemen  yang  dikomandani  Oropeza  bergegas  mengajukan kasasi.  Mereka  menilai  putusan  pailit  itu   salah  kaprah.  Pasalnya,  dari  sisi  keuangan, perusahaan ini sangat solven. Lihat saja, aset kelolaannya mencapai triliunan rupiah dengan tingkat risk  based  capital (RBC)  mencapai  255%  per  31  Desember  2003.  Angka  ini  jauh melebihi  ketentuan  minimal  Departemen  Keuangan  yang  mematok  100%.  Terlebih,  saham mayoritas  (94,6%)  perusahaan  ini  dimiliki  oleh  The  Prudential  Assurance  Company  Ltd. yang  merupakan  perusahaan  asuransi  kedua  terbesar  di  Inggris.  Selain  di  Indonesia, Prudential  juga  beroperasi  di  12  negara  dengan  pengelolaan  dana  sekitar  US$  320  miliar sampai  akhir 2003. 3 Dalam pemeriksaan  tingkat terakhir  tersebut majelis hakim  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia,  Senin  7  Juni  2004  membatalkan  keputusan  pailit  Prudential tersebut  dengan  alasan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  salah  dalam  menerapkan  hukum karena  sengketa  tersebut  tidak  dapat  dibuktikan  secara  sederhana  dalam  menafsirkan pengertian utang.

## Rumusan Masalah
1 Martiman  Prodjohamidjojo, Proses  Kepailitan  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Tentang  Kepailitan ,  C.V.  Mandar  Maju, Bandung, 1999, hal. 13
2 www.hukumonline.com, Prudential Life Assurance Dinyatakan Pailit, sumber : www.agenasuransi.com , 23 April 2004
3 Henni  T.  Soelaeman  dan  Tutut  Handayani ,  Manajemen  Krisis  Sang  Pemenang ,  http://www.swa.co.id,  22  Juli 2004
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dari penelitian ini adalah :
1.  Apakah  Putusan  Mahkamah  Agung  Tentang  Penyelesaian  utang  piutang  dalam  perkara kepailitan  dalam  Kasus  Prudential  sudah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2.  Apakah Kewenangan Menteri Keuangan yang dapat Mempailitkan Perusahaan Asuransi dapat mengakibatkan Perusahaan Asuransi Kebal Pailit ?
Metode Penelitian
1.  Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  belaka,  dapat  dinamakan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:
a.  Penelitian terhadap asas-asas hukum.
b.  Penelitian terhadap sistematik hukum.
c.  Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.
d.  Perbandingan hukum.
e.  Sejarah hukum.
Dari  kelima  pembedaan  penelitian  hukum  normatif  diatas,  metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi.
2.  Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  artinya  hasil  penelitian  ini  berusaha memberikan  gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang  suatu  keadaan  atau gejala yang diteliti.  Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis  dan  menyeluruh  atau  pengungkapan  berbagai  faktor  yang  dipandang  erat hubungannya  dengan  gejala-gejala  yang  diteliti,  kemudian  akan  dianalisa  mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan data atau informasi.

## B. PEMBAHASAN
Terhadap kasus gugatan untuk mempailitkan prudential, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengambil keputusan tanggal 23 April 2004 No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST menyatakan  Prudential  pailit  dengan  segala  akibat  hukumnya.  Selain  menyatakan Prudential pailit, dalam amar putusannya, majelis juga mengangkat Yuhelson dan Binsar Siregar  masing-masing  sebagai  kurator  dan  hakim  pengawas.  Perlu  pula  disampaikan, berdasarkan  catatan hukumonline ,  Yuhelson  adalah  mantan lawyer di  kantor  pengacara Lucas SH &  Partners.  Sementara, yang menjadi kuasa hukum  Lee Boon  Siong di  kasus ini juga Lucas SH & Partners. 4

## 1.Putusan No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST
Dalam pokok perkara :
- Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
4 www.putusan.net .
- Menyatakan  termohon/PT.  PRUDENTIAL  LIFE  ASSURANCE  Pailit      dengan segala akibat hukumnya;
- Mengangkat  Hakim  Pengawas  dan  Hakim  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kepailitan ini;
- Mengangkat Sdr. YUHELSON, SH. MH beralamat di World Trade Center lantai  12  Jalan  Jenderal  Sudirman  Kav.29-31,  Jakarta  12920,  sebagai  Kurator Sementara  dalam proses persidangan kepailitan Termohon dan sebagai  Kurator dalam Kepailitan Termohon;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.
Terhadap  putusan  PN  Jakarta  Pusat  yang  mempailitkan  prudential  Mahkamah  Agung telah  memeriksa  dalam  tingkat  kasasi  dan  memutuskan  dalam  putusan  Putusan Mahkamah Agung No. 08 K/N/2004 tentang Prudential yang isinya antara lain adalah :
1.  Menafsirkan Utang (Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU).Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU yang menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta  atau  keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana  bahwa  persyaratan  untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Sedangkan  dalam  kasus  Prudential  tersebut  utang  masih  dalam  persengketaan  atau konflik jadi tidak dapat dibuktikan secara sederhana seperti yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU, dimana dalam kasus tersebut sebagian dari tagihan yang diajukan termohon kasasi telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sementara akibat  hukum  dari  Perjanjian  Agen  Perintis  telah  diakhiri  akibat  termohon  kasasi melanggar  perjanjian  yang  telah  disepakati  sebelumnya  yaitu  menjalankan  kegiatan Multi  Level  Marketing ,  sehingga  termohon  kasasi  tidak  memiliki  hak  apapun  untuk mengajukan tuntutan berdasarkan Perjanjian Agen Perintis. Apabila termohon kasasi berhak  mengajukannya  maka  tidak  dapat  dibuktikan  secara  sederhana  sebagaimana disyaratkan oleh UUKPKPU, oleh karena itu bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga untuk memutuskan perkara tersebut.
2.  Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU).
Dalam  hal  Debitor  adalah  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Reasuransi,  Dana Pensiun,  atau  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  bergerak  di  bidang  kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya  dapat diajukan oleh Menteri  Keuangan. Serta  mempertimbangkan  Undang  –  Undang  lainnya  agar  tidak  bertentangan  antara satu  dengan  lainnya,  yaitu  Pasal  20  ayat  (1)  Undang-Undang  No.2  Tahun  1992 tentang Usaha Perasuransian.
Secara  jelas  Menteri  Keuangan  berada  dalam  posisi  yang  paling  tepat  untuk menentukan  apakah  sebuah  perusahaan  asuransi  seharusnya  dikeluarkan  dari  usaha perasuransian. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan seperti dalam kasus  ini, dimana  sebuah  perusahaan asuransi  yang jelas-jelas  sehat dan kuat secara keuangan  dinyatakan  pailit  karena  satu  utang  yang  belum  dibayar  yang  ditentukan oleh  pengadilan  niaga  telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih.  Secara  jelas  pengadilan niaga  salah  menerapkan  hukum  dan  mengabaikan  pertimbangan  berkaitan  dengan kepentingan publik yang luas.

## Kewenangan Menteri Keuangan dalam Mempailitkan Perusahaan Asuransi
Kewenangan  Menteri  Keuangan  dalam  Pasal  2  ayat  (5)  UUKPKPU    yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang hanya menyangkut kedudukan hukum ( Legal Standing ).  Menteri  Keuangan  sebagai  pemohon  dalam  perkara  kepailitan  karena fungsinya  sebagai  pemegang  otoritas  di  bidang  keuangan  dan  sama  sekali  tidak memberikan keputusan Yudisial yang merupakan kewenangan Hakim. Kewenangan yang diberikan  oleh  pembuat  Undang-undang  terhadap  instansi  yang  berada  di  lingkungan Eksekutif itu bukan merupakan wewenang mengadili ( yustisial ).
Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU dimana perusahaan asuransi hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan seyogianya kewenangan tersebut tidak dimonopoli oleh Menteri Keuangan  saja,  Sutan  Remy  Sjahdeini  berpendapat  bahwa  seyogianya  hak  untuk mengajukan  permohonan  pailit  terhadap  suatu  perusahaan  asuransi  tidak  menjadi monopoli  Menteri  Keuangan  saja,  apabila  Menteri  Keuangan  terlibat  dalam  putusan- putusan pernyataan pailit, yaitu supaya suatu perusahaan asuransi tidak mudah dipailitkan mengingat  kepentingan  para  pemegang  polis  asuransi  yang  demikian  banyak,  dapatlah dipertimbangkan  permohonan  pernyataan  pailit  apabila  terhadap  permohonan  pailit  itu telah  diperoleh  persetujuan  dari  Menteri  Keuangan.  Dengan,  demikian,  hak  untuk mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  bukan  merupakan  monopoli  Menteri Keuangan  yang  hanya  akan  memasung  hak  kreditor  dan  debitor  serta  Kejaksaan  untuk mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  suatu  perusahaan  asuransi.  Pengajuan permohonan pernyataan  pailit berdasarkan  kepentingan umum  terhadap  suatu perusahan asuransi seyogianya  dapat pula  diajukan selain  oleh  Kejaksaan,  Menteri  Keuangan  atau nantinya  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,  yaitu sebagai  lembaga  independen  yang ditugasi mengawasi lembaga-lembaga keuangan termasuk perusahaan-perusahaan asuransi. 5
Rumusan Pasal 2 ayat 5 UUK PKPU terdapatnya kata hanya dapat diajukan dapat diartikan  sebagai  Pasal  yang  memberikan  kemutlakan  pada  Menteri  Keuangan  untuk menentukan  layak  tidaknya  kepailitan  perusahaan  asuransi.  Menteri  Keuangan  sendiri dapat  saja  tidak  memandang  Pasal  tersebut  sebagai  upaya  untuk  mendahulukan  solusi internal  yang  melibatkan  Menteri  Keuangan  selaku  pengawas  dan  pembina  usaha perasuransian di Indonesia, tetapi dapat juga cenderung akan mengunakan kekuasaannya untuk  secara  subyektif  menolak  semua  langkah  permohonan  yang  diajukan  pemohon pailit  di  luar  keinginan  Menteri  Keuangan  itu  sendiri.  Pasal  tersebut  akan  dapat memberikan kekebalan kepada perusahaan asuransi.
Bila  hal  itu  terjadi  pasal  tersebut  dapat  menjadi  berbahaya  terhadap  penerapan asas  kepastian  hukum  bagi  perusahaan  asuransi,  yang  pada  akhirnya  akan  membunuh kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Pasal ini akan secara cerdik juga dapat  dipergunakan  para  pemain  nakal  dari  perusahaan  asuransi,  yang  secara  potensial dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain  kemudian  bersembunyi  dibalik  sikap toleransi  sempit  lembaga  pengawasnya.  Selain  itu  ketidakpastian  hukum  dapat menimbulkan  tindakan  koruptif  antara  pelaku  usaha  asuransi  dengan  Departemen Keuangan.
Untuk  mengatasi  permasalahan  itu,  peranan  Menteri  Keuangan  secara  internal harus  bertindak  sebagai  pengawas  dan  pembina  untuk  menyelesaikan  sengketa berdasarkan Undang-undang Perasuransian, Menteri Keuangan seharusnya tidak menolak
5 Sutan Remi Sjahdeini, op.cit ., hal. 124
tetapi harus meneruskan pengajuan permohonan pailit tersebut ke Pengadilan Niaga. Jika dalam  sengketa  tersebut  perusahaan  asuransi  berada  di  pihak  yang  benar,  ataupun misalnya kewajiban yang diklaim oleh pemohon pailit sebenarnya belum jatuh tempo dan juga belum dapat ditagih,  dalam  hal  tidak  tercapai  perdamaian,  Menteri  Keuangan  juga harus melanjutkan permohonan pailit tersebut untuk memberikan status hukum terhadap perusahaan  asuransi  tersebut.  Dengan  demikian,  yang  berwenang  untuk  menentukan kepailitan perusahaan asuransi hanyalah Pengadilan Niaga dan bukan Menteri Keuangan.

## C. PENUTUP Kesimpulan
Bertitik  tolak  dari  permasalahan  dan  berdasarkan  analisis  di  atas,  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pengertian  Utang  dalam UUKPKPU telah diberi  pengertian  secara  jelas  dan  luas, yaitu  utang  tersebut  tidak  hanya  berupa  kewajiban  yang  timbul  dari  perjanjian, melainkan  juga  kewajiban-kewajiban  lain  yang  menimbulkan  kewajiban  untuk memberikan  sesuatu  atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu.  Sehingga  Putusan  Kasasi Mahkamah Agung tersebut sudah sesuai dengan UUK PKPU dimana definisi utang menurut yurisprudensi tersebut berlaku juga untuk kepailitan perusahaan asuransi, sehingga  semua  utang  tersebut  dapat  menyeret  perusahaan  asuransi  untuk dipailitkan. Pihak kreditor hanya dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi tersebut hanya melalui Menteri Keuangan dengan atau tanpa permohonan dari  para  kreditor.  Apabila  perusahaan  asuransi  tersebut  dipandang  melanggar ketentuan-ketentuan  perundang-undangan  perasuransian  dan  merugikan  para pemegang polis, dapat langsung mempailitkan perusahaan asuransi;
2. Dengan  berlakunya  Undang-Undang  No.37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UUKPKPU),  sehingga  hanya  Menteri Keuangan  yang  dapat  mengajukan  kepailitan  perusahaan  asuransi  ke  Pengadilan Niaga.  Undang-undang  tersebut  menghapus  ketentuan  Undang-undang  lama (Undang-Undang  No.4  Tahun  1998  (UUK)  yang  memperbolehkan  kreditor  untuk secara  langsung  dapat  mengajukan  permohonan  kepailitan  perusahaan  asuransi. Pengadilan  Niaga  dapat  mempailitkan  perusahaan  asuransi  atas  permohonan  yang diajukan  Menteri  Keuangan  jika  syarat-syarat  untuk  menjatuhkan  kepailitan terpenuhi,  yaitu  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1).  Kewenangan  Menteri  Keuangan dalam Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU  yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang hanya menyangkut kedudukan hukum ( Legal Standing ). Menteri Keuangan sebagai pemohon  dalam  perkara  kepailitan  karena  fungsinya  sebagai pemegang  otoritas di bidang  keuangan  dan  sama  sekali  tidak  memberikan  keputusan  Yudisial  yang merupakan  kewenangan  Hakim.  Kewenangan  yang  diberikan  oleh  pembuat Undang-undang  terhadap  instansi  yang  berada  di  lingkungan  Eksekutif  itu  bukan merupakan wewenang mengadili ( yustisial ).

## Saran
1. Kewenangan  Menteri  Keuangan  dalam  mengajukan  permohonan  kepailitan perusahaan asuransi tersebut perlu ditetapkan, tetapi perlu dibuat aturan mengenai bagaimana  hak-hak  para  kreditor  untuk  mengajukan  kepailitan  perusahaan asuransi melalui Menteri Keuangan. Jika Menteri Keuangan gagal menyelesaikan
sengketa  antara  kreditor  dengan  perusahaan  asuransi  tersebut  secara  internal, sedangkan  permohonan  pailit  tersebut  beralasan,  selain  wewenang  Menteri Keuangan  untuk  mencabut  izin  usaha  perusahaan  asuransi  tersebut,  Menteri Keuangan  juga  dapat  meneruskan  permohonan  pailit  tersebut  ke  Pengadilan Niaga. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai asas perlindungan yang seimbang agar  perusahaan  asuransi  tidak  kebal pailit  atau  perusahaan  asuransi  yang masih solvent mudah dipailitkan. Hendaknya rumusan Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU yang mencantumkan  hak  untuk  mengajukan  permohonan  pailit  perusahaan  asuransi hanya  dapat  diajukan  oleh  Menteri  Keuangan,  diikuti  oleh  peraturan  lain  yang mengatur perihal batas kewenangan Menteri Keuangan tersebut serta upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan serta sanksi jika Menteri Keuangan tidak mengajukan atau meneruskan permohonan kepailitan tersebut ke Pengadilan Niaga.  Tanpa  pengaturan  tentang  hal  tersebut,  ketentuan  Pasal  2  ayat  (5) UUKPKPU hanya akan mengakibatkan perusahaan asuransi kebal pailit.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku-buku Literatur
Black, Henry Campbell, 1968, Black Laws Dictionary , West Publishing. Co, Minessotta.
Elijana,  2004, “Inventarisasi  dan  Verifikasi  dalam  Rangka  Pemberesan  Boedel  Pailit”, Undang-Undang  Kepailitan  dan  Perkembangannya , Prosiding,  Pusat  Pengkajian Hukum, Jakarta.
Fuady,  Munir,  1996, Hukum  Pailit 1998 dalam  Teori dan  Praktik, P.T. Citra  Aditya Bakti, Bandung.
_________,  1999, Hukum  Pailit  1998  (Dalam  Teori  dan  Praktek) ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
_________, 2002, Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis , Citra Aditya Bakti, Bandung. Hadi, Sutrisno, 1987, Metodologi Riset Nasional , Akmil, Magelang. Harahap, M. Yahya, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian , Alumni, Bandung. Hoff, Jerry, 2000, Undang Undang Kepailitan Indonesia , Penerjemah Kartini Mulyadi, P.T. Tatanusa, Jakarta.
Irawan,  Bagus, 2007, Aspek-Aspek  Hukum Kepailitan;  Perusahaan; dan  Asuransi , Alumni, Bandung.
Kartono, 1974, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran , Pradnya Paramitha, Jakarta. Lontoh,  Ruddhy,  2001, Penyelesaian  Utang  Piutang  melaui  Pailit  atau  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung. Mashudi, M., et,al, 1995, Hukum Asuransi , Mandar Maju, Bandung. Mertokusumo, Sudikno, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta.
Patrik,  Purwahid,  1994, Dasar-Dasar  Hukum  Perikatan  (Perikatan  Yang  Lahir  Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang) , CV. Mandar Maju, Bandung. Poerwadarminta, W.J.S., 1995, Kamus Umum Bahasa Indonesia , PN. Balai Pustaka, Jakarta. Prakoso, Djoko, et,al, 1987, Hukum Asuransi Indonesia, Bina Aksara, Jakarta. Prodjodikoro, Wirjono , 1986, Azas-Azas Hukum Perdata , P.T.Bale, Bandung.
Prodjohamidjojo,  Martiman,  1999, Proses  Kepailitan  Menurut  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Tentang Kepailitan , C.V. Mandar Maju, Bandung. Purwosutjipto,  1992, Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia  Jilid  8:  Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran, P.T Djambatan, Jakarta. Ridho,  R,  Ali,  1992, Hukum  Dagang:  tentang  Prinsip-prinsip  Fungsi  Asuransi  dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Modal Ventura, Dan Asuransi Haji, Alumni, Bandung.
Sastrawidjaya,  Man,  2006, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang , Alumni, Bandung.
Situmorang,  Victor  M  dan  Hendri  Soekarso,  1993, Pengantar  Hukum  Kepailitan  Di Indonesia , P.T. Rineka Cipta, Jakarta. Sjahdeini,  Sutan  Remy,  2002, Hukum  Kepailitan  (Memahami  faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) , Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. _________,  2009, Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang-undang  No.  37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia, Jakarta. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  2007, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat. P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suhermoyo, Bandung, 2002, Kewenangan Hakim Terhadap Pengesahan Homologasi Aturan Kepailitan , Tesis S2, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta. Syahrani, Riduan, 1992, Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata , Alumni, Bandung. Usman,  Rachmadi,  2004, Dimensi  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia, P.T.  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.

## B.  Jurnal Hukum
Nurhayati,  Irna,  1999, Tinjauan  Terhadap  Undang-Undang  Kepailitan  (UU  No.  4  Tahun 1998) , Mimbar Hukum Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM No: 32/VI/1999.
Simamora,  Y.  Yogar,  2001, Catatan  Terhadap  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1998 Tentang Kepailitan , Majalah Hukum Yuridika, Volume 16 No. 1, Januari. Lotulung,  Paulus  Effendie,  2004, Pengertian  Pembuktian  Secara  Sederhana  Dalam Kepailitan , Majalah Ombudsman, No. 54/Th.V/Mei.2004. M. Hadjon, Philipus, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatic (Normatif) , Majalah Yuridika, Nomor  6  Tahun  IX,  November-Desember,  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga, Surabaya.
C.  Internet
Panjaitan, Budi Sastra, 2009, ASPEK HUKUM DALAM
KEPAILITAN , www.budisastra.info/home.
Soelaeman,  Henni  T.  dan  Tutut  Handayani ,  2004,  Manajemen  Krisis  Sang  Pemenang , www.swa.co.id
www.hukumonline.com,
2004, Prudential Life Assurance Dinyatakan Pailit, www.agenasuransi.com.
www.putusan.net
D.  Perundang-undangan
Peraturan  Perundang-undangan Indonesia,  Undang-Undang  Kepailitan,  Perpu  No.  1  tahun 1998 jo Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1998.
_________, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.
_________,  Undang-Undang  Tentang  Peradilan Umum,  Undang  -  Undang  Nomor  8  tahun 2004.
_________,  Undang-Undang  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004.
_________, Undang-Undang Tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992. _________, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.
Putusan  Pengadilan  Niaga  mengenai  perkara  Permohonan  pailit  terhadap  Perusahaan Asuransi.
Putusan Mahkamah Agung mengenai Kasasi No. 08 K/N/2004 Tentang P.T. Prudential. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Bugerlijk Wetboek ). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1995, Pradnya Paramita, Jakarta.
Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang ( Wetboek  Van Koophandel ). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1995, Pradnya Paramita, Jakarta.