DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KUDUS
Abdul Wachid 1, David Laksamana Caesar 2
1,2 Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus E-mail: abdulw4ch1d78@gmail.com

## POLICY IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT IN KUDUS REGENCY

## Abstract
Indonesia  is  estimated  to  produce  as  much  as  64  million  tons of  waste  every  year.  This figure  is  very  high  because  only  7  percent  of  the  total  destruction  has  been  managed. Kudus Regency has a policy on waste management, but most people in Kudus Regency do not  yet  know  the  policy.  This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  waste management  policies  in  Kudus  Regency.  This  type  of  research  is  qualitative  research, with  four  informants.  The  research  instrument  used  an  interview  guide,  a  recording device, and a camera. The analysis method uses a thematic content analysis. Based on the results  of  the  research,  it  is  known  that  the  local  government  has  not  carried  out  mass socialization  of  waste  management  policies  to  the  community  so  that  many  people  from various groups do not know this regulation. The implementation of waste management in the  Kudus  Regency  is  also  constrained  by  a  limited  budget  and  waste  processing equipment. In also besides, monitoring and evaluation activities are also only a formality because there is no follow-up to the monitoring and evaluation activities every year.

## Abstrak
Indonesia  diperkirakan  menghasilkan  sampah  sebanyak  64  juta  ton  setiap  tahun.  Angka ini  sangat  tinggi,  karena  baru  7  persen  saja  dari  jumlah  sampah  tersebut  yang  telah dikelola.  Kabupaten  Kudus  telah  mempuyai  kebijakan  tentang  pengelolaan  sampah, namun kebijakan tersebut belum diketahui oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Kudus.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  pengelolaan sampah  di  Kabupaten  Kudus.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  dengan jumlah  informan  4  orang.  Instrument  penelitian  menggunakan  panduan  wawancara, alat perekam,  dan  kamera.  Metode  analisis  menggunakan thematic  content  analysis. Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  pemerintah  setempat  belum  melakukan  kegiatan sosialisasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  kepada  masyarakat  secara  massif,  sehingga banyak  masyarakat  dari  berbagai  kalangan  yang  belum  mengetahui  peraturan  ini. pelaksanaan  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Kudus  juga  terkendala  dengan keterbatasan  anggaran  dan  peralatan  pengolah  sampah.  Selain  itu,  kegiatan  monitoring dan  evaluasi  juga  hanya  sebagai  formalitas  saja,  karena  tidak  ada  tindak  lanjut  dari kegaitan monitoring dan evaluasi tersebut setiap tahun.
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2

## PENDAHULUAN
Indonesia diperkirakan
menghasilkan  64  juta  ton  sampah  setiap tahunnya. Namun, merujuk data Sustainable  Waste  Indonesia (SWI)  tahun 2017,  dari  angka  tersebut  baru  7  persen yang  didaur  ulang,  sementara  69  persen  di antaranya menumpuk di tempat pembuangan  akhir  (TPA).  Lebih  parahnya lagi 24 persen sisanya dibuang sembarangan  dan  mencemari  lingkungan sehingga  dikategorikan  sebagai  illegal dumping. 1
Sampah  adalah  sisa  kegiatan  sehari- hari  manusia  dan  atau  proses  alam  yang berbentuk  padat. 2 Saat  ini  sampah  dan limbah telah menjadi permasalahan nasional.  Menurut  hasil  surevei  dari  Badan Pusat Statistik (2018) masalah persampahan sangat terkait dengan pertambahan penduduk,  pertumbuhan  ekonomi  dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Pada tahun  2017  jumlah  penduduk  Indonesia sudah mencapai 261,89 juta jiwa meningkat dibanding  tahun  2000  yang  sebesar  206,26 juta  jiwa.  Kondisi  tersebut  menimbulkan bertambahnya  volume,  beragamnya  jenis, dan  karakteristik  sampah  dan  limbah. Menurut KLHK dan Kementrian Perindustrian  tahun  2016,  jumlah  timbulan
sampah  di  Indonesia  sudah  mencapai  65,2 juta ton pertahun 3
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  telah  mencanangkan  program Indonesia Bebas Sampah tahun 2020. Salah satu  konsekuensinya  dari  dicanangkanya program itu adalah adanya gerakan pengelolaan  sampah  secara  masal  dan sistematis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah  mengeluarkan  kebijakan  dengan menerbitkan undang-undang tentang persampahan  dan  aturan-aturan  lain  yang ada dibawahnya.
Pemerintah  telah  mengatur  tentang mekanisme  pengelolaan  sampah,  definisi sampah,  dan  hak  kewajiban  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  pengelolaan  sampah dalam  Undang-Undang  nomor  18  tahun 2008  dan  aturan  turunya  yang  tertuang dalam  Peraturan  Pemerintah  nomor  81 tahun  2012.  Dua  dasar  hukum  inilah  yang kemudian  menjadi  pedoman  bagi  terbitnya peraturan-peraturan lain yang ada di tingkat daerah.  Salah  satu  peraturan  daerah  yang muncul sebagai bentuk implementasi pelaksanaan  amanat  undang-undang  nomor 18  tahun  2008  adalah  Peraturan  Daerah nomor  4  tahun  2017  tentang  Pengelolaan Sampah  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Kabupaten Kudus. 4
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2
Kabupaten  Kudus  sebagai  salah  satu kota  industry  di  provinsi  Jawa  Tengah sangat  berpotensi  menghasilkan  timbulan sampah  dalam  jumlah  besar.  Tidak  hanya dari  sector  domestic  seperti  rumah  tangga, dan  fasilitas  umum  lainnya,  namun  juga dari  sector  industry  juga  menyumbang banyaknya  timbulan  sampah  di  Kabupaten Kudus.
Berdasarkan data dari Dinas Perumahan,  Kawasan  Pemukiman,  dan Lingkungan  Hidup Kabupaten Kudus diketahui  pada  tahun  2017  rata-rata timbulan  sampah  yang  dihasilkan  di Kabupaten  Kudus  adalah  636,3  m 3 /hari, sedangkan  jumlah  yang  terangkut  ke  TPA hanya  501,2  m 3 /hari.  Artinya  masih  ada kurang  lebih  21%  sampah  di  Kabupaten Kudus  yang  belum  dikelola  dengan  baik oleh Pemerintah Daerah. 5
Berdasarkan  hasil  studi  pendahuluan yang  dilakukan  peneliti  juga  diketahui kondisi  Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA) Tanjungrejo Kabupaten Kudus  dalam kondisi  darurat.  Karena  timbulan  sampah sudah  hampir  melebihi  batas  maksimum daya tampung TPA. Selain itu, berdasarkan pengamatan  peneliti,  jumlah  timbulan sampah  di  TPA  Tanjungrejo  saat  ini  sudah sangat  meningkat  pesat  dibandingkan  pada tahun  2016  ketika  peneliti  pertama  kali
melakukan  observasi  ke  TPA  tersebut. Peraturan  daerah  yang  sudah  dibuat  oleh pemerintah  Kabupaten  Kudus  harusnya dapat  menjadi  salah  satu  solusi  untuk mengatasi  permasalah  sampah  ini.  Namun ternyata  peraturan  ini  belum  cukup  kuat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan bahayanya sampah ketika tidak dikelola dengan baik.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan  oleh  David  dan  Ervi  tahun  2019 diketahui  bahwa  sebagian  masyarakat Kabupaten Kudus belum mengetahui adanya  peraturan  daerah  ini,  padahal kemauan  masyarakat  untuk  mengelola sampah  sangat  tinggi. 6 Oleh  karena  itu, penelitian mengenai implementasi pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Kabupaten  Kudus  tentang  Pengelolaan Sampah perlu dilakukan.

## BAHAN DAN METODE
Jenis dan rancangan penelitian  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  studi kualitatif.  Dimulai  dari  pengumpulan  data sampai  pengambilan  kesimpulan  secara umum.  Penelitian  kualitatif  dipilih  karena lebih sensitif dan adaptif terhadap peran dan berbagai pengaruh  yang timbul. Disamping itu, karena peneliti akan mencoba menggali
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2
atau mengeskplorasi, pengetahuan bagaimana kenyataan yang ada di lapangan. 7
Penelitian ini dilaksanakan di beberapa  instansi  di  Kabupaten  Kudus antara  lain  Dinas  Perumahan,  Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH), Kantor DPRD Kabupaten Kudus,  dan  TPA  Tanjungrejo  Kabupaten Kudus.  Penelitian  mulai  dilaksanakan  di bulan Mei sampai dengan Agustus 2020.
Pengambilan sumber data penelitian ini menggunakan tehnik Purposive Sampling , yaitu pengambilan sampel didasarkan  pada  pilihan  penelitian  tentang aspek  apa  dan  siapa  yang  dijadikan  fokus pada  situasi  tertentu  dan  saat  ini  terus menerus  sepanjang  penelitian. 7 Subjek penelitian  terdiri  dari  4  orang  terdiri  dari masing-masing  perwakilan  instansi  yang menjadi tempat penelitian.
Proses  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  instrument pedoman  wawancara,  tape  recorder,  dan kamera. Sedangkan proses pengolahan data diawali  dengan  mentranskripsikan  seluruh data secara utuh berdasarkan topik, dikembangkan ke bentuk bahasa yang lebih baku,  secara  naratif  dan  direduksi  dalam rangkuman.  Kemudian  data  dianalisis menggunakan  metode Tematic  Content Analysis (TCA)  yaitu  menganalisis  dan menyimpulkan  isi  dari  tema  yang  dipilih. Selanjutnya dilakukan pengelompokan untuk  mencari  keterkaitan  antar  berbagai variabel tersebut. 8

## HASIL
Penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten  Kudus  ini  dilakukan  pada  4 orang informan, dengan karakteristik sebagai berikut: Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian No Informan Pendidikan Jabatan 1 Informan 1 S1 Ka. Seksi Dinas PKPLH Kab. Kudus 2 Informan 2 S2 Ka. UPT TPA Tanjungrejo Kudus 3 Informan 3 S1 DPRD Kab. Kudus 4 Informan 4 S1 Aktifis Lingkungan Kab. Kudus Penelitian ini mencoba mengungkap  beberapa  variable  penelitian
meliputi 1) Pelaksanaan sosialisasis peraturan  daerah  tentang  pengelolaan
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2
sampah di Kabupaten Kudus, 2)
Pelaksanan  peraturan  daerah  dan  3) Monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan peraturan  daerah  tentang  pengelolaan sampah.

## Sosialisasi Peraturan Daerah
Berdasarkan hasil penelitian diketahui,  secara  umum  latar  belakang lahirnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2017  tentang  Pengelolaan  Sampah  adalah adanya aturan serupa di tingkat pusat, yaitu Undang-Undang  No.  18  Tahun  2008, kemudian  disusul  terbitnya  Peraturan Pemerintah  No.  81  Tahun  2012  tentang Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga. Berikut  kutipan  hasil  wawanca  dengan para informan penelitian.

## Kotak 1
“..... selama ini belum pernah ada kegiatan sosialisasi Perda ini, karena memang tidak ada anggaranya. Dan biasanya Dinas hanya menunggu permintaan dari warga untuk melakukan sosialisasi.....” (Informan 1) “..... sepengatuhuan Saya memang selama ini belum pernah ada sosialisasi pak tentang Perda tersebut .....” (Informan 2)
“.....  Kalo  DPR  memang  tidak  ada  tupoksi  sosialisasi  mas,  tapi  tergantung  kemauan  konstituen  juga sebenarnya. Tapi setau Saya, sejauh ini masalah sampah belum menjadi prioritas dewan.....” (Informan 3) “.....  Setau  saya  memang  Perda  sampah  ini  belum  pernah  disosialisasikan  ke  masyarakat  Kudus  mas.  Di tempat Saya sendiri pemerintah desa belum tahu tentang peraturan tersebut .....” (Informan 4)

## Pelaksanaan Peraturan Daerah
Inti  dari  Peraturan  Daerah  No.  4 Tahun  2017  ini  adalah  adanya  upaya  dari segenap  masyarakat  Kabupaten  Kudus untuk  dapat  mengelola  sampahnya  dengan baik.  Pemerintah  sebagai  garda  terdepan
dalam  menggerakan  masyarakat  untuk mengelola sampah secara mandiri sekaligus sebagai penyedia sarana pengelolaan  sampah  untuk  masyarakat Kabupaten  Kudus.  Berikut  hasil  kutipan wawancaranya bersama informan.

## Kotak 2
“…..  Pemerintah  Kabupaten  Kudus  telah  menyediakan  beberapa  TPS  baik  menggunakan  bangunan permanen ataupun Bak Truk. Selai itu disediakan juga truk untuk mengangkut sampah yang ada di TPS setiap hari.....” (Informan 1)
“..... TPA Tanjungrejo masih menjadi tempat utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus. Belum semua industry mempunyai tempat pengelolaan sampah mandiri, jadi volume sampah disini sangat besar.....” (Informan 2)
“.....  Sebenarnya  jauh  sebelum  adanya  peraturan  ini,  sudah  ada  retribusi  yang  dikenakan  bagi  siapa  saja yang akan membuang sampah di TPA Tanjungrejo.....” (Informan 3)
“.....  Pelaksanaan  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Kudus  menurut  Saya  masih  belum  optimal.  Apalagi kondisi TPA yang sekarang sudah sangat tidak layak dan hampir penuh volumenya.....” (Informan 4)
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2

## Monitoring  dan  Evaluasi  Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus
Kegiatan  pengelolaan  sampah  di Kabupaten  Kudus  telah  dilaksanakan  di bawah kendali Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup
(PKPLH)  melalui  UPT  TPA  Tanjungrejo. Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh informasi  terkait  evaluasi  pengelolaan sampah  selama  ini  dari  para  informan sebagai berikut.

## Kotak 3
“…..  Menurut  Saya  pemerintah  kabupaten  harus  menambah  alokasi  anggaran untuk kegiatan  pengelolaan sampah di Kudus pak. Selain itu, peremajaan truk-truk sampah juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.....” (Informan 1)
“.....  Kalo  saya  evaluasinya  mungkin  segera  saja  merealisasikan  lahan  baru  untuk  tempat  pengelolaan sampah. Kalo tidak memungkinkan nggih segera saja diadakan peralatan pengolah sampah, sehingga volume sampah disini bisa berkurang.....” (Informan 2)
“..... Sekarang legislative itu posisinya tidak seperti zaman dulu pak. Jadi memang kuasa penuh anggaran sekarang  ada  di Eksekutif.  Dan  sampai  saat ini  usulan  masyarakat  tentang  sampah  memang  belum  ada ke kami.....” (Informan 3)
“..... Hendaknya mulai dari tahap sosialisasi dilakukan dengan baik oleh pemerintah, sehingga masyarakat bisa  mengetahui  adanya  peraturan  ini.  Selain  itu,  jadikan  sampah  sebagai  prioritas  program  kerja pemerintah  Kabupaten  Kudus.  Karena  sampah  bisa  jadi  bom  waktu.  Kapan  waktunya  pasti  akan  jadi permasalahan bagi sebuah daerah.....” (Informan 4)

## PEMBAHASAN

## Sosialisasi Peraturan Daerah
Berdasarkan Hasil penelitian tersebut  menunjukan  bahwa  kegiatan sosialisasi  Peraturan  Daerah  No.  4  Tahun 2017  belum  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Kudus.  Padahal,  kegiatan sosialasasi menjadi salah satu kunci sukses sebuah  peraturan  daerah  dapat  dipatuhi oleh masyarakat. Apabila kegiatan sosialisasi  dilaksanakan  secara  optimal, maka  secara  perlahan-lahan  masyarakat akan  dapat  merubah  sikapnya  menjadi lebih peduli terhadap pengelolaan lingkungan.
Pemberian informasi melalui kegiatan  sosialisasi  merupakan  bentuk upaya pemberian edukasi kepada masyarakat,  sehingga  pengetahuan  dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan  daerah  tersebut  meningkat. Peningkatan pengetahuan yang terus menerus dapat berdampak kepada perububahan sikap dan praktik masyarakat. Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh David dan Ervi tahun 2018. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  diketahui rata-rata pengetahuan dan sikap masyarakat Desa Cranggang tentang sanitasi  lingkungan  sudah  cukup  baik
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2
ditunjukan  dengan  rata-rata  nilai  skor pengetahuan  77  dan  rata-rata  skor  sikap 68.7  Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut, menunjukan tingginya pemahaman masyarakat  Desa  Cranggang  mengenai sanitasi lingkungan, namun tidak berbanding  lurus  dengan  perilaku  untuk menjaga  kesehatan  lingkungan,  karena faktanya  masih  ditemukan  masyarakat yang  membuang  sampah  dan  limbah  di sungai,  serta  memanfaatkan  air  sungai sebagai sarana MCK. Perilaku yang secara terus  menerus  dilakukan  akan  menjadi sebuah kebiasaan dan budaya bagi masyarakat yang sulit untuk dirubah. 9

## Pelaksanaan Peraturan Daerah
Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus terpusat di TPA Tanjungrejo yang berada di Desa Tanjungrejo  Kecamatan  Dawe  Kabupaten Kudus. Di TPA ini menerima sampah yang berasal  dari  sejumlah  TP  yang  ada  di Kabupaten Kudus. Penganggkutan menggunakan  truk-truk  sampah  ataupun secara  mandiri  dilakukan  oleh  masyarakat ke  TPA  Tanjungrejo.  Rata-rata  jumlah sampah  yang  terangkut  setiap  hari  adalah 150 ton/hari.
Sebelum sampah di angkut kedalam truk-truk sampah, petugas akan melakukan
pemilahan  terlebih  dahulu  di  setiap  TPS. Walaupun prosesnya belum berjalan secara optimal, namun proses pemilahan ini sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang  ada.  Pemilahan  ini  juga  bisa mengurangi  volume  sampah  yang  masuk ke  dalam  TPA  Tanjungrejo.  Setelah sampai  di  TPA,  para  pemulung  juga  akan kembali  melakukan  pemilahan  sampah, sehingga  sampah  yang  benar-benar  akan dimasukan  dalam  tahapan  pengolahan akhir  adalah  sampah  yang  telah  terseleksi di TPS dan di TPA oleh para pemulung.
Teknik  pengolahan  sampah  yang dilakukan oleh pengelola TPA Tanjungrejo sampai saat ini adalah Controlled Landfill , karena  keterbatasan  anggaran  dan  sarana sehingga  tidak  memungkinkan  untuk dilakukan  pengolahan  akhir  menggunakan teknik Sanitary  Landfill .  Perbedaan  yang cukup jelas dari kedua jenis pengolahan ini adalah  pada  masa  waktu  pengurugan sampah. Pada sanitary  landfill  pengurugan dilakukan  setiap  hari,  sedangkan  pada controlled  landfill dilakukan  2  sampai  7 hari  sekali.  Metode  sanitary  landfill sebenarnya  merupakan  metode  terbaik dalam pengelolaan sampah, karena pengurugan dilakukan selapis demi selapir, sehingga  emisi  sampah  tidak  menjadi sumber  pencemar  bagi  lingkungan.  Secara
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2
umum  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten
Kudus  dapat  digambarkan  dalam  bagan  di
bawah ini:
Selain permasalahan teknis dalam pengelolaan sampah, pelaksanaan peraturan  ini  juga  belum  sepenuhnya berjalan karena banyak pelanggar peraturan  ini  yang  tidak  mendapatkan sanksi  tegas  dari  pemerintah  ataupun aparat  terkait.  Banyak  kasus  terjadi dilapngan orang atau sekelompok masyarakat yang secara sengaja membuang  tidak  pada  tempatnya  hanya diberikan  denda  yang  nilainya  sangat rendah,  sehingga  tidak  memberikan  efek jera bagi masyarakat.
Pelaksanaan  pengelolaan  sampah memang  memiliki  perbedaan  di  setiap daerah.  Seperti  penelitian  yang  dilakukan oleh Surahma, Adi, dan Noeng di Provinsi Yogyakarta  pada  tahun  2014.  Pada awalnya  pengelolaan  sampah  di  DIY dikelola oleh DPU. Namun sejalan dengan
perkembangan organisasi pada pemerintahan dibentuk bada yang dikhususkan  untuk  mengelola  lingkungan khususnya sampah di DIY. 10
Sedangkan dalam penelitian Agung Prasetya  di  Kabupaten  Tuban  pada  tahun 2016  diketahui  pengelolaan  sampah  di Kabupaten  Tuban  ditangani  oleh  Bidang Kebersihan  dan  Pertamanan  pada  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban, menggunakan metode end of pipe solution , yaitu berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan,  dan  pembuangan  sampah ke TPA. 11
Sama  halnya  dengan  di  Kabupaten Tuban,  di  Kota  Manado  pengelolaan sampah  berada  di  bawah  kendali  Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.
Pelaksanaan pengelolaan sampah di Manado  menyelenggarakan  kegiatanya
Sampah RT Sampah Fasum Sampah Industri Non B3 TPS TPS TPS
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado  nomor  7  Tahun  2006  tentang Pengelolaan
Persampahan di Kota Manado. 12
Pengelolaan sampah di Kota Malang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Malang. Dinas Cipta Karya  dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Malam membagi  7  wilayah  pelayanan  dimana setiap  wilayah  dilayani  oleh  satu  unit pelaksana  teknis  dinas  (UPTD).  Untuk sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  antara lain  11  drum  truk,  18  arm  rolls,  99 kontainer,  103  barrows,  6  wagon  motor. Dan  jumlah  tenaga  kebersihan  sebanyak 171 pasukan. 13
Monitoring  dan  Evaluasi  Pengelolaan Sampah
Beberapa aspek tentang
pelaksanaan peraturan daerah telah dijalankan  oleh  pemerintah  daerah  dan pemangku kepentingan lain. Namun, masih terdapat  beberapa  evaluasi  yang  harus diperbaiki oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten  Kudus  guna  meningkatkan upaya  pengelolaan  sampah  antara  lain  1) Mensosialisasikan  peraturan  daerah  secara masih  kepada  masyarakat  lewat  berbagai macam  media,  2)  Menambah  sarana
pengangkutan  sampah,  3)  Menyediakan lahan baru yang lebih representative untuk pengelolaan  sampah,  4)  Menyediakan sarana  pengolahan  sampah  akhir  yang efektif,  dan  5)  Memberikan  sanksi  tegas bagi pelanggar peraturan ini.
Menurut  Asti,  Adi,  dan  Noeng dalam  penelitian  yang  dilakukan  di Yogyakarta  diketahui  pemerintah  DIY mengalokasikan  anggaran  cukup  besar untuk kegiatan pengelolaan sampah disana. Pada  tahun  2012  saja,  anggaran  yang digelontrokan  untuk  mengelola  sampah sebesar  Rp.  12  miliar  lebih  untuk  proses pengelolaan  sampah.  Hal  ini  berbanding terbalik dengan alokasi anggaran yang ada di Kabupaten Kudus. 14
Penelitian Surahma dkk juga menunjukan  bahwa  belum  ada  dokumen laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan  pengelolaan  sampah  di  DIY. Namun,  telah  ada  data-data  yang  secara periodic  diperbaharui  untuk  mengetahui kondisi  persampahan  di  wilayah  masing- masing  yang  berada  di  bawaha  naungan DIY. 10
Upaya pemda mewujudkan penerapan  kebijakan  pengelolaan  sampah secara  terpadu  dimulai  dari  dukungan berbagai  perangkat  hukum  dan  peraturan pemeritah, peraturan perundang-undangan,
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2
dan  peraturan  lain.  Kebijakan  pengelolaan sampah  dapat  memberikan  kepastian hokum  dalam  perencaan  dan  pemanfaatan bagi  pemerintah,  pengusaha,  pemulung, bank sampah, LSM, dan masyarakat. 15

## KESIMPULAN
Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun 2017  tentang  Pengelolaan  Sampah  di
Kabupaten
Kudus merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2008  tentang  Persampahan. Peraturan ini telah cukup lama ada, namun belum banyak masyarakat yang mengetahui  tentang  keberadaan  peraturan daerah  ini.  Keterbatasan anggaran  menjadi factor  utama  yang  menjadikan  kegiatan sosialisasi peraturan daerah  ini  belum  bisa disosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten  Kudus.  Adanya  peraturan  ini belum  menjadikan  aspek  pengelolaan sampah  di  Kabupaten  Kudus  menjadi perhatian  bagi  pemerintah  daerah.  Karena faktanya  masih  ditemukan  problematika tentang  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten Kudus mulai dari lahan yang habis, jumlah truk sampah yang kurang, tenaga operasional  pengelola  sampah  yang  tidak mencukupi,  dan  alat  untuk  pengolahan sampah yang belum tersedia.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan kepada  DRPM  Kementerian  Ristekbrin atas Hibah Proposal Dosen Pemula dengan Surat  Perjanjian  Kontrak  PDP  Nomor 055/LL6/PG/SP2H/AMD/PL.II/2020.

## DAFTAR RUJUKAN
1. Badan  Pusat  Statistik.  2018.  Statistik Lingkungan  Hidup  Indonesia  2018 Hutan  dan  Perubahan  Iklim.  Badan Pusat Statistik. Jakarta.
2. Menteri  Hukum  dan  HAM  RI.  2008. Undang-Undang  No.  18  Tahun  2008 tentang Persampahan. Kementerian
Hukum dan HAM. Jakarta.
3. Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup.  2018.  Statistik  Lingkungan Hidup  Indonesia  2018.  Badan  Pusat Statistik: Jakarta.
4. Sekertariat  Daerah  Kabupaten  Kudus. 2017.  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kudus  Nomor  4  Tahun  2017  tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Daerah Kudus: Kudus. 5. Pemda Kudus, 2017 http://kuduskab.go.id/p/154/persampaha n diakses tanggal 19 Agustus 2019
6. Caesar DL. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN BEHAVIOR

## SANITATION
CULTURE PADA MASYARAKAT
DESA CRANGGANG  KUDUS.  J-KESMAS: Jurnal  Kesehatan  Masyarakat.  2019 Nov 30;5(2):71-82.
7. Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta: Bandung. 2009 8. Moleong.  2009.  Metodologi  Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya: Bandung.
9. Caesar  DL,  Dewi  ER.  Pengaruh  Media Buku  Saku  Terhadap  Pengetahuan Tentang  Sanitasi  Lingkungan  Pada
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2
Kader  Kesehatan  Desa  Cranggang.
JKM  (Jurnal  Kesehatan  Masyarakat) Cendekia Utama. 2018 Aug 28;6(1):137-46. 10. Mulasari SA, Husodo AH, Muhadjir N. Kebijakan
pemerintah dalam
pengelolaan sampah domestik. Kesmas:
National  Public  Health  Journal.  2014 May 1;8(8):404-10.
11. Mayangkara  AP.  Evaluasi  Kebijakan Pengelolaan  Sampah  di  TPA  Gunung Panggung  Kabupaten  Tuban.  JPAP: Jurnal  Penelitian  Administrasi  Publik.
2016 Oct 17;2(02).
12. Mokodompis  Y,  Kaunang  M,  Kasenda V. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah  Di  Kota  Manado.  JURNAL EKSEKUTIF. 2019 Jul 10;3(3).
13. Arief  S.  Pengelolaan  sampah  malang raya menuju pengelolaan sampah terpadu yang berbasis partisipasi masyarakat. Jurnal Humanity. 2015 Sep 25;9(1).
14. Mulasari SA, Husodo AH, Muhadjir N. Analisis  situasi  permasalahan  sampah kota Yogyakarta dan kebijakan penanggulangannya.  KEMAS:  Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2016 Jan 24;11(2):259-69.
15. Suyanto  E,  Soetarto  E,  Sumardjo  S, Hardjomidjojo  HS.  Model  Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi “Green Community” Mendukung  Kota  Hijau.  MIMBAR:
Jurnal  Sosial  dan  Pembangunan.  2015 Jun 8;31(1):143-52.