## PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER: DARI KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK KEBAJIKAN PUBLIK

## Muhammad Candra Syahputra¹, Neneng Maida²
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta¹, SMP Islam As-Sa’adah Pesawaran² candrasyach@unusia.ac.id¹ nenengmaidaa@gmail.com²

## Abtract
Education and politics are often considered contradictory things, even though education and politics are like two sides of a coin that cannot be separated. Education policy to educate the nation’s children is the responsibility of the government. The progress or decline of a nation and a country depends on the education system in that country, the moral degradation of the nation  is  also  the  responsibility  of  the  government,  in  this  case  strengthening  character education  becomes  a  national  priority  program  through  public  policy  for  public  virtue.  The research in this article is a library research with descriptive-analytical and uses a qualitative approach. The result of this study indicate that strengthening character education is a public policy  for  the  creation  of  public  virtues,  namely  future  generations  with  good  character  in thoughts, speech, and action.

## Keywords: Character Education, Public Policy, Public Virtue

## Abstrak
Pendidikan  dan  politik  keduanya  seringkali  dianggap  hal  yang  bertentangan,  padahal pendidikan dan politik bagaikan dua sisi  mata uang yang tidak dapat  dipisahkan. Kebijakan pendidikan  untuk  mencerdaskan  anak  bangsa  merupakan  tanggungjawab  pemerintah.  Maju atau  mundurnya  bangsa  dan  negara  bergantung  pada  sistim  pendidikan  di  suatu  negara tersebut,  degradasi  moral  bangsa  juga  menjadi  tanggungjawab  pemerintah,  dalam  hal  ini penguatan pendidikan karakter menjadi  program  prioritas nasional melalui  kebijakan publik untuk  kebajikan  publik.  Adapun  penelitian  dalam  artikel  ini  merupakan  penelitian kepustakaan dengan analisis deskriptif-analitik dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penguatan  pendidikan  karakter  merupakan  kebijakan publik  untuk  terciptanya  kebajikan  publik  yaitu  generasi  masa  depan  yang  berkarakter  baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

## Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Kebijakan Publik, Kebajikan Publik

## PENDAHULUAN
Perkembangan  ilmu  pengetahuan,  dan  teknologi  (Iptek)  terlihat  sangat  cepat,  hal  ini tidak  lepas  dari  berkembangnya  dunia  pendidikan  semakin  hari  semakin  banyak  kajian  dari berbagai  disiplin  keilmuan,  terlebih  di  zaman  modern  ini  manusia  berpacu  untuk  terus berinovasi  menciptakan  teknologi  baru  yang  mutakhir  guna  menjawab  kebutuhan  dan tantangan  zaman. 1 Pendidikan  merupakan  komponen  penting  dalam  memajukan  dan mensejahterakan  manusia,  bangsa,  dan  negara.  Namun  demikian,  masyarakat  modern semakin banyak meninggalkan kearifan luhur budaya yang syarat  akan karakter mulia yang asli (genuine) dimiliki bangsa ini. 2
Pesatnya  perkembangan  iptek  berarti  juga  berkembangnya  pendidikan  dan  telah mampu  menghasilkan  manusia  yang  memiliki  kecerdasan  intelektual.  Namun  demikian, pendidikan belum mampu menciptakan manusia dengan ketinggian moral karakter. Bahkan, di  Indonesia  seringkali  kita  jumpai  remaja  yang  mengkonsumsi  alkohol,  mengakses  konten pornografi,  tawuran,  contekan  masal  di  sekolah  dan  banyak  lagi  catatan  degradasi  karakter anak bangsa. Tidak berlebihan jika penulis menuding ini merupakan kegagalan pendidikan di Indonesia.  Sebab,  maju  atau  mundurnya  suatu  bangsa  dan  negara  bergantung  pada  sistem pendidikannya.
Melihat  catatan  di  atas  sebagai  raport  merah  pendidikan  di  Indonesia,  maka pemerintah  melakukan  berabagai  upaya  dalam  penanganan  degradasi  moral  karakter  anak bangsa.  Kewenangan  pemerintah  akan  membawa  aspek  perubahan  dalam  kehidupan masyarakat,  termasuk  urusan  pendidikan. 3 Kebijakan  publik  di  bidang  pendidikan  ini kemudian ditetapkan oleh berbagai lembaga negara atau pemerintah. 4 Kebijakan pendidikan
1 Banu  Prasetyo  dan  Umi  Trisyanti,  “Revolusi  Industri  4.0  dan  Tantangan  Perubahan  Sosial,”  in Prosiding SEMATEKSOS 3 “Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0,” 2018,  22– 27.
2 Muhammad  Candra  Syahputra, Pendidikan  Karakter  Berbasis  Khazanah  Kearifan  Lokal  Nusantara (Yogyakarta: Belibis Pustaka, 2021), h. 8.
3 Maskuri,  “Kebijakan  Pendidikan  Sebagai  Kebijakan  Publik  dalam  Sistem  Politik  di  Indonesia,” Jurnal Pendidikan Islam Indonesia 2, no. 1 (2017): h. 89.
4 Tatang  Sudrajat,  Muhibbin  Syah,  dan  Mohammad  Erihadiana,  “Kontribusi  Teori  Kebijakan  Publik Terhadap  Studi  Manajemen  Pendidikan  Islam,” Dinamika:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Negara 8,  no.  1 (2021): h. 178.
karakter  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  melalui  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Pendidikan  karakter  menjadi  program  prioritas  dalam  Kebijakan  Nasional Pembangunan  Karakter  Bangsa.  Adapun  penyusunan  kebijakan  ini  dilakukan  bersama  oleh beberapa  kementerian,  lembaga  non-kementerian,  dan  lembaga  non-pemerintahan  yang terkait.  Pengembangan  pendidikan  karakter  dilakukan  dalam  tiga  jalur  pendidikan  yaitu pendidikan  formal,  pendidikan  non-formal,  dan  pendidikan  informal. 5 Pendidikan  karakter menjadi  sangat  penting  dalam  membangun  suatu  masyarakat,  bangsa  dan  negara  untuk berkarakter  kuat  dan  baik.  Untuk  membangun  suatu  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  yang kuat  tidaklah  cukup  hanya  dengan  mengembangkan  kemampuan  berpikir  semata  tanpa mengembangkan karakter. 6
Pendidikan  dan  politik  seringkali  dianggap  dua  hal  yang  terpisah  atau  bertentangan, padahal  keduanya  memiliki  keterkaitan  dalam  proses  politik  pembentukan  kebijakan pendidikan  itu  sendiri.  Realisasi  kebijakan  pendidikan  sebagai  tanggung  jawab  pemerintah mencerdaskan  kehidupan  bangsa. 7 Penelitian  ini  mengulas  kebijakan  publik  mengenai pendidikan  karakter  sejak  2010  hingga  saat  ini.  Walaupun  kementerian  yang  bersangkutan telah  berbeda  kepemimpinan  bahkan  berubahnya  nomenklatur,  namun  pendidikan  karakter hingga  saat  ini  masih  menjadi  kebijakan  yang  terus  di  implementasikan  dalam  dunia pendidikan di Indonesia sebagai bentuk menciptakan generasi emas dan terciptanya kebajikan publik.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  penulis  merasa  sangat  perlu  nengkaji  Pendidikan Karakter  dengan  perspektif  politik  dengan  judul “Penguatan  Pendidikan  Karakter:  Dari Kebijakan  Publik  Untuk  Kebajikan  Publik”. Pendekatan  kualitatif  adalah  pendekatan  yang yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. 8 Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode deskriptif-kualitatif  dengan  menggunakan  kajian  kepustakaan (library  research) .  Penelitian
5 Faridah  Alawiyah,  “Kebijakan  dan  Pengembangan  Pembangunan  Karakter  Melalui  Pendidikan  di Indonesia,” Aspirasi 3, no. 1 (2012): h. 100.
6 Sjamsi Pasandaran, “Politik Pendidikan Karakter: Refleksi Praksis Pendidikan Karakter di Indonesia,” Jurnal Civic Education 1, no. 2 (2017): h. 4.
7 Tri  Puji  Hastuti  dan  Soehartono,  “Kebijakan  Pendidikan  di  Tinjau  dari  Segi  Hukum  Kebijakan Publik,” Jurisprudence 8, no. 1 (2018): h. 40.
8 HM Diah, Penelitian Kualitatif dalam Penerapan (Pekanbaru: Depdiknas Pusat Bahasa, 2005), h. 25.
ini  merupakan  penelitian  telaah  pustaka,  mencari,  dan  menggali  dari  berbagai  sumber  data yang  bertalian  dengan  permasalahan  yang  diteliti  berupa  dokumen  kepustakaan. 9 Adapun dokumen  yang  penulis  gunakan  sebagai  sumber  adalah  lembaran  negara  berupa  undang- undang, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang merupakan lingkup kebijakan publik.
Kajian  kepustakaan  adalah  suatu  proses  kegiatan  menelaah  sumber-sumber  pustaka tersebut 10 ,  dalam  penelitian  ini  penulis  tanpa  melakukan  penelitian  di  lapangan,  dalam penelitian ini penulis menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber, dan data-data yang diperoleh  dengan  mengandalkan  teori-teori,  dan  konsep-konsep  untuk  kemudian  di interpretasikan berdasarkan kajian tulisan-tulisan terdahulu yang relevan pada pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendidikan  merupakan  proses  transfer  nilai  dari  guru  kepada  peserta  didik  sebagai generasi  penerus  kepemimpinan  bangsa  dan  negara,  oleh  karena  itu  pendidikan  menjadi penting  untuk  menciptakan  pemimpin  masa  depan  yang  tidak  sekedar  matang  secara intelektual,  tapi  juga  bermoral.  Pendidikan  dianggap  sebagai  faktor  penentu  majunya  suatu bangsa  dan  negara,  namun  demikian  di  Indonesia  banyak  terjadi  tindakan  korupsi  yang dilakukan oleh pejabat yang notabene  adalah orang-orang berpendidikan.  Potret  masyarakat saat ini adalah hasil pendidikan di masa lalu. 11
Hal  di  atas  merupakan  indikator  gagalnya  pendidikan  di  Indonesia  pada  masa  lalu, tidak  hanya  dilakukan  oleh  pemimpin  negeri  ini,  akan  tetapi  hari  ini  banyak  kita  jumpai  di berbagai  institusi  pendidikan  banyaknya  siswa  atau  mahasiswa  yang  hamil  diluar  nikah akibat pergaulan bebas. Pemerintah dalam hal ini melakukan langkah nyata untuk  mencetak generasi  masa  depan  yang  tidak  hanya  memiliki  kematangan  intelektual,  namun  juga kematangan moral dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan karakter.
Pendidikan  karakter  merupakan  sebuah  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang pendidikan.  Pendidikan  karakter  merupakan  kebijakan  publik  yang  diberlakukan  oleh
9 Sukardi, Metodologi  Penelitian  Pendidikan:  Kompetensi  dan  Praktiknya (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2015), h. 34.
10 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 205.
11 Jejen  Musfah, Analisis  Kebijakan  Pendidikan:  Pendidikan  Nirkreasi (Jakarta:  Kencana  Prenada Media, 2016), h. 97.
pemerintah  dalam  bidang  pendidikan.  Maju  mundurnya  pendidikan  di  suatu  negara  juga dipengaruhi  sistim  politiknya  yang  menerapkan  kebijakan  melalui  kementerian  yang berwenang.

## Penguatan Pendidikan Karakter
Kebijakan  publik  mengenai  pendidikan  karakter  telah  ada  sejak  tahun  2010  pada pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dengan  Menteri  Pendidikan  Nasional Mohammad  Nuh  (2009-2014).  Kemudian  kebijakan  pendidikan  karakter  terus  dimatangkan dan  berlanjut  ke  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  dengan  nomenklatur  Kementerian Pendidikan  Nasional  berubah  menjadi  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang dipimpin  oleh  Anies  Baswedan  (2014-2016)  dan  digantikan  oleh  Muhadjir  Effendi  (2016- 2019).
Sampai  pada  periode  kedua  Presiden  Joko  Widodo  melalui  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  oleh  Menteri  Nadiem  Anwar  Makarim  menyebut  pendidikan  karakter sebagai  prioritas  pemerintah  saat  ini. 12 Bahkan  sampai  pada  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  dilebur  dengan  Kementerian  Riset  dan  Teknologi  pada  2021  dilebur  menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau disingkat Kemendikbudristek 13 ,  penguatan  pendidikan  karakter  tetap  sebagai  prioritas  pemerintah dalam  pendidikan  di  Indonesia,  bahkan  digadang-gadang  untuk  mewujudkan  generasi  emas 2045.

## Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  adalah  suatu  keputusan  yang  dapat  mengikat  banyak  orang  pada suatu tataran strategis atau dibuat oleh pemegang otoritas kebijakan yang bersifat garis besar. Sebagai  suatu  keputusan  yang  dapat  mengikat  publik,  kebijakan  publik  harus  dibuat  oleh mereka  yang  menerima  mandate  dari  banyak  orang  (publik)  yang  disebut  otoritas  politik. Pada  umumnya  untuk  bertindak  atas  nama  rakyat  (banyak  orang)  otoritasi  politik  melalui
12 suara.com,  “Mendikbud  Nadiem  Makarim  Jelaskan  Pentingnya  Pendidikan  Karakter  Bagi  Anak,” suara.com ,  last  modified  2019,  https://amp.suara.com/health/2019/11/06/184918/mendikbud-nadiem-makarim- jelaskan-pentingnya-pendidikan-karakter-bagi-anak.
13 liputan6.com,  “Kemenristek  dan  Kemendikbud  Dilebur,  Nadiem  Makarim  Dinilai  Cocok  Pimpin Kementerian  Ini,” liputan6.com ,  last  modified  2021,  https://m.liputan6.com/bisnis/read/4534176/kemenristek- dan-kemendikbud-dilebur-nadiem-makariem-dinilai-cocok-pimpin-kementerian-ini.
suatu  proses  pemilihan.  Kemudian,  kebijakan  publik  dilaksanakan  oleh  administrasi  negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintahan. 14
Kebijakan publik bukan hanya menekankan pada hal-hal yang mencakup arah tidakan yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga mencakup hal yang diusulkan pemerintah. Pada  umunya  kebijakan  publik  dipahami  sebagai  salah  satu  tindakan  atau  upaya  atau pemerintah  yang  dibuat  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan,  dalam  wujud kepurusan  maupun  pengaturan.  Pada  praktiknya,  hasil  dari  proses  politik  yang  dijalankan dalam suatu pemerintahan negara inilah yang merupakan kebijakan publik, yang didalamnya terdapat  suatu  upaya  atau  suatu  langkah-langkah  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah selaku penyelenggara negara. 15
Kebijakan  publi  oleh  Chief  J.O.  Udoji  didefinisikan  bahwa public  policy sebagai suatu  tindakan  bersanksi  yang  mengarah  pada  suatu  tujuan  tertentu,  dan  di  arahkan  pada sekelompok  masalah  atau  suatu  masalah  tertentu  yang  saling  berkaitan  dan  dapat mempengaruhi sebagian besar masyarakat atau warga. 16 Sedangkan Anderson dalam Mustari mendefinisikan  kebijakan  merupakan  suatu  arah  tindakan  yang  memiliki  maksud  dan ditetapkan  oleh  sejumlah  aktor  atau  seorang  aktor  di  dalam  mengatasi  suatu  persoalan  atau permasalahan. 17
Selanjutnya,  Woll  dikutip  dalam  buku  Taufiqurakhman  menerangkan  bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan suatu  permasalah  di  tengah  kehidupan  masyarakat,  baik  melalui  lembaga  negara  yang mempengaruhi kehidupan masyarakat maupun secara langsung. 18
Kemudian,  dalam  pandangan  Abdullah  Ramdhani  dan  Muhammad  Ali  Ramdhani dalam  artikelnya  bahwa  kebijakan  publik  merupakan  suatu  rangkaian  keputusan  yang menyangkut  kepentingan  banyak  orang  (publik),  yang  dilakukan  secara  sadar,  terukur  dan terarah oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam
14 Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 33.
15 Ibid., h. 24-33.
16 Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, Teori dan Analisis  Kebijakan Publik (Bandung: Alvabeta, 2016), h. 17.
17 Nuryanti Mustari, Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015), h. 12.
18 Taufiqurakhman, Kebijakan  Publik:  Pendelegasian  Tanggungjawab  Negara  Kepada  Presiden Selaku  Penyelenggara  Pemerintahan (Jakarta  Pusat:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik  Universitas  Moestopo Beragama, 2014), h. 4.
bidang-bidang  tertentu  yang  mengarah  pada  suatu  tujuan  tertentu.  Sedangkan,  kebijakan dalam  pelaksanaannya  kmerupakan  tahapan    program/kegiatan/aktivitas  dalam  menjalankan suatu  keputusan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat/individu,  masyarakat,  kelompok pemerintah,  dan  atau  swasta  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam sebuah keputusan kebijakan dan akan mempengaruhi hasil akhir kebijakan tersebut. 19
Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas pengertian kebijakan publik adalah segala sesuatu  yang  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  lembaga  secara  sadar berdasarkan  keputusan  bersama  pihak  terkait  untuk  menyelesaikan  suatu  persoalan  untuk kepentingan bersama.
Adapun  lingkup  dari  studi  kebijakan  publik  sangat  luas,  karena  mencakup  berbagai sektor  dan  bidang  seperti  sosial,  politik,  ekonomi,  hukum,  budaya,  pendidikan,  dan sebagainya.  Di  samping  itu,  dapat  dilihat  dari  hierarkinya,  kebijakan  publik  dapat  bersifat nasional, lokal maupun regional maupun lokal Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah, peraturan  presiden  (perpres),  peraturan  menteri  (perpres),  keputusan  gubernur,  peraturan pemerintah provinsi/daerah, keputusan bupati/walikota dan peraturan daerah kabupaten/kota. 20
Keterangan  di  atas  mempertegas  bahwa  Penguatan  Pendidikan  Karakter  (PPK) merupakan kebijakan publik, sebab pendidikan karakter secara yuridis berpijak pada Undang- Undang  dan  terdapat  pada  peraturan  menteri,  peraturan  presiden  hingga  peraturan  daerah dalam pengembangannya.

## Kebajikan Publik
Istilah  kebajikan (virtue), seringkali  dikaitkan  dengan  peran  dan  posisi  manusia sebagai  makhluk  (individu  dan  sosial).  Hal  ini  sebagaimana  dikemukakan  Montesquieu dalam Sujana bahwa:
“virtue is the principle of republican government…..virtue in a republic is love of one’s country, that is, love of equality. It is not moral virtue, not a Christian, but a public virtue”.
19 Abdullah  Ramdhani  dan  Muhammad  Ali  Ramdhani,  “Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan Publik,” Jurnal Publik 11, no. 01 (2017): h. 10.
20 Taufiqurakhman, Kebijakan  Publik:  Pendelegasian  Tanggungjawab  Negara  Kepada  Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan , h. 3.
Ini  berarti  bahwa  kebajikan  berkaitan  dengan  suatu  prinsip  dalam  pemerintahan republik. “ Kebajikan dalam republik adalah cinta terhadap negerinya, cinta persamaan atau kesetaraan.  Kebajikan  bukanlah  suatu  kebajikan  moral,  bukan  kebajikan  Kristiani,  akan tetapi  kebajikan  publik.” 21 Gagasan  mengenai virtue sebagai  kebajikan  public  merupakan gagasan Montesquieu yang kemudian oleh Quigley dikembangkan sebagai urusan publik dan pribadi  warga  negara. Civic  virtue menurut  Quigley  adalah  kemauan  mengedepankan  suatu kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. 22
Kebajikan publik disini penulis memaknainya sebagai output kebijakan publik dalam hal  ini  penguatan  pendidikan  karakter.  Penguatan  pendidikan  karakter  sebagai  kebijakan public apabila berjalan sebagaimana mestinya maka akan menciptakan manusia masa depan yang  akan  membawa  kebajikan  publik  yaitu  manusia  yang  berprilaku  luhur  baik  kepada sesame manusia, makhluk hidup dan kepada Tuhannya sebagai sang pencipta.

## Penguatan Pendidikan Karakter: Dari Kebijakan Publik Untuk Kebajikan Publik
Pendidikan sebagai usaha sadar dalam menciptakan generasi masa depan yang cerdas secara  emosional,  intelektual  dan  spiritual. Pendidikan  nasional  memiliki  fungsi  untuk mengembangkan  skil  atau  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  sebuah bangsa  yang  bermartabat  didalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  berbangsa,  bertujuan untuk  proses  tumbuh-kembangnya  kemampuan    peserta  didik  agar  dapat  menjadi  manusia yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  sang  pencipta,  sehat, berakhlak  mulia,  berilmu,  mandiri,  cakap,  kreatif,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis  serta  bertanggung  jawab. Pernyataan  berikut  dijelaskan  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2003,  tentang  Undang-undang  Sistem  Pendidikan Nasional Pasal 3.
Sebelumnya  disebutkan  pada  Pasal  1  Undang-Undang  tersebut  di  atas  juga  telah dijelaskan  bahwa  pendidikan  adalah “usaha  yang  dilakukan  secara    sadar  dan  terencana untuk  mewujudkan  suasana  belajar-mengajar  agar  peserta  didik  secara  aktif  mampung mengembangkan  kemampuan  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,
21 I  Putu  Windu  Merta  Sujana,  “Civic  Virtue  dalam  Rangka  Mewujudkan  Pemilu  Harmoni  dan Berkeadilan,” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1, no. 2 (2019): h. 67.
22 Ibid., h. 68.
pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan secara pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara” . 23
Rumusan  termaktub  dalam  tujuan  pendidikan  nasional  di  atas  merupakan  sebuah gambaran  umum  mengenai  sosok  yang  harus  diharapkan  dan  dihasilan  melalui  tiap-tiap penyelenggaraan program  pendidikan. Oleh karenanya, rumusan tujuan pendidikan nasional merupakan  landasan  yang  mendasar  dalam  melaksanakan  dan  mengembangkan  nilai-nilai budaya bangsa dan karakter di lembaga pendidikan baik sekolah, madrasah, perguruan tinggi dengan  tetap  berlandasakan  pada  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945,  dan kebudayaan bangsa Indonesia.
Adanya  bukti-bukti  degradasi  karakter  moral  bangsa  dalam  institusi  pendidikan, plagiat,  guru  melakukan  manipulasi  nilai,  pelajar  hamil  diluar  nikah,  tawuran  antar  pelajar, dan  banyak  lagi.  Fenomena  tersebut  menjadi  pekerjaan  rumah  kita  bersama,  dan  menjadi keharusan pendidikan dalam membantu peserta didik, generasi muda, dan bagi bangsa untuk memberikan solusi arau jalan keluar dalam menghadapi kebingungan, benturan, ketegangan, konflik,  perubahan,  bahkan  anomali  dalam  mengadopsi  nilai-nilai  dan  unsur  agar  dapat dijadikan  sebagai  sebuah  pilar  karakter  dalam  berperilaku  di  kehidupan  masyarakat  sehari- hari.
Hendaknya  solusi  tersebut  di  atas  dapat  menumbuh-kembangkan  kematangan moralitas,  dan  sebagai  bentuk  komitmen  dalam  memegang  teguh  nilai  maupun  unsur  yang diyakini  ( believed  values ),  multi-kecerdasan  (spiritual,  moral,  sosial,  kognitif,  dan keterampilan),  untuk  menjadikan  nilai-nilai  berperilaku  secara  kultural  dalam  kehidupannya ( cultural values ) dan mempribadi ( personalized values ). 24
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  22  Tahun  2006  tentang  Standar  Isi untuk  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah 25 juga  diatur    Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Standar  Kompetensi  Lulusan  untuk  Satuan
23 Depdiknas  RI,  “Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,” Depdiknas RI , 2003.
24 Sarbaini, Membangun Karakter Kemanusiaan Membentuk Kepribadian Bangsa Melalui Pendidikan (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), h. 3.
25 Kemendikbud RI, “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah,” Kemendikbud RI , 2006.
Pendidikan Dasar dan Menengah 26 menyebutkan bahwa domain penilaian dalam pendidikan ada tiga yaitu aspek kognitif (kecerdasan), afektif (sikap), dan psikomotorik (perilaku). Akan tetapi  dalam  praktik  pendidikan  di  Indonesia  dapat  kita  lihat  justru  lebih  condong  dan terfokus, pada aspek kognitif saja.
Pendidikan  yang  terbelah  adalah  ungkapan  Masdar  Hilmy  dalam  bukunya,  adapun maksud  dari  pendidikan  yang  terbelah  bukanlah  dualism  atau  dikotomi  pendidikan, melainkan tidak menyatunya antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Artinya, outcome pendidikan  kita  cenderung  terbelah  di  antara  ketiga  aspek  tersebut.  Hasilnya,  peserta  didik yang  cerdas  di  bangku  sekolah  belum  tentu  memiliki  kecerdasan  juga  ketika  peserta  didik tersebut berbarur dalam kehidupan masyarakat (kecenderungan sosial dan spiritual).
Peserta  didik  dengan  prestasi  akademik  yang  tinggi  seringkali  tidak  berkaitan terhadap sikap sosial dan perilaku serta spiritual yang bersangkutan. Singkatnya, kecerdasan akademik seorang peserta didik dapat menjadikannya pribadi yang berbudi luhur, santun, dan memiliki  akhlak  yang  mulia. 27 Tidak  hanya  sekedar  cerdas  secara  intelektual  tetapi  juga cerdas secara emosional dan spiritual, agar peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari- hari,  sehingga  tidak  apatis.  Sebab,  bangsa  ini  merupakan  bangsa  yang  menjunjung  tinggi gotong-royong, ketidakpedulian bukanlah jatidiri manusia Indonesia.
Membangun  karakter  para  peserta  didik  dalam  sebuah  proses  pendidikan  merupakan hal  yang  fundamental.  Berdasarkan  hal  inilah,  para  ahli    berpendapat  bahwa  pendidikan karakter merupakan inti (jiwa dan ruh) dari suatu pendidikan itu sendiri. Pembelajaran dalam pendidikan  hanya  sekedar  dianggap training atau  pelatihan  asah  otak  atau  penekanan  pada aspek kognitif  saja pada peserta didik di  sekolah,  madrasah, perguruan tinggi jika  tidak ada pendidikan  karakter  di  dalamnya.  Apabila  hal  ini  terjadi,  betapa  mirisnya  masa  depan  para peserta didik di masa mendatang, hanya akan memiliki kecerdasan intelektual semata,  tidak dibarengi dengan karakter yang baik. 28
Dalam  mempersiapkan  generasi  emas  2025  Penguatan  Pendidikan  Karakter  (PPK) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Nilai religius, nilai nasionalis, nilai mandiri,
26 Kemendikbud RI, “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah,” Kemendikbud RI , 2006.
27 Masdar Hilmy, Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah (Malang: Madani, 2016), h. 103.
28 Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 65.
nilai gotong royong, serta nilai integritas merupakan nilai-nilai karakter yang diinginkan ada pada  diri  setiap  generasi  emas  mendatang.  Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo memberikan  perhatian  yang  besar  terhadap  pendidikan  karakter  di  Indonesia  sebagai  wujud menciptakan  generasi  masa  depan  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  dibuktikan  melalui ditandatanganinya  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  87  Tahun  2017  tentang  Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) oleh Presiden pada bulan September 2017.
Harapannya  dengan  di  tandatanganinya  perpres  tersebut  pendidikan  karakter  dalam pelaksanaan  dapat  berjalan  secara  optimal  di  sekolah-sekolah  umum,  pesantren,  dan madrasah. 29 Selanjutnya,  Penguatan  Pendidikan  Karakter  (PPK)  diimplementasikan  dengan menerapkan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  pendidikan  karakter  hal  ini  disebutkan  dalam Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  87  Tahun  2017  Tentang    Penguatan Pendidikan Karakter pada  BAB I Pasal 3. 30
Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa,  tentu  segala  aspek  kehidupan  masyarakat  di Indonesia tidak lepas  dari nilai-nilai  Pancasila itu sendiri, termasuk pelaksanaan pendidikan karakter  yang  juga  relevan  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Misalnya,  sila  pertama  pada Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa relevan dengan nilai pendidikan karakter religius. Hal ini  menjadi  penting,  mengimplementasikan  pendidikan  karakter  berarti  juga  memperkuat nilai-nilai ideologi Pancasila pada generasi bangsa.
Presiden RI Joko Widodo yakin dan percaya bahwa karakter bangsa adalah modal kuat untuk  menjadikan  bangsa  Indonesia  menjadi  bangsa  yang  maju,  dan  menjadi  bangsa dihormati oleh negara-negara lainnya adalah karakter bangsa yang menjunjung tinggi akhlak yang  mulia,  budi  pekerti,  nilai-nilai  yang  luhur,  dan  kearifan. 31 Seiring  dengan  lahirnya peraturan  presiden  tersebut,  menjadikan  lebih  luas  cakupan  Penguatan  Pendidikan  Karakter (PPK).  Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  Penguatan  Pendidikan  Karakter (PPK) tidak hanya diimplementasikan pada lembaga pendidikan formal saja, akan tetapi  juga
29 Kemendikbud  RI,  “Penguatan  Pendidikan  Karakter  Bekal  Generasi  Emas  2045,” Majalah  Jendela (Jakarta, 2017), 3.
30 Selengkapnya  lihat  pada  Lembaran  Negara  RI,  “Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter,” Lembaran Negara RI , 2017.
31 Selengkapnya  lihat  pada  detik.com,  “Jokowi  Terbitkan  Perpres  Pendidikan  Karakter,  Ini  isinya,” detik.com ,  last  modified  2017,  https://news.detik.com/berita/d-3631464/jokowi-terbitkan-perpres-pendidikan- karakter-ini-isinya.
diimplementasikan pada lembaga pendidikan non-formal, maupun  informal, tentunya dengan kerjasama, dan melibatkan keluarga maupun masyarakat. 32
Seperti  yang kita ketahui  bahwa, di  Indonesia terdapat  pendidikan formal, non-formal dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang mengikuti kurikulum negara dalam proses  pelaksanaanya,  sedangkan  pendidikan  non-formal  merupakan  pendidikan  yang diselenggarakan  oleh  masyarakat  seperti  Pondok  Pesantren,  Taman  Pendidikan  Al-Qur’an, Sanggar Seni  dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan informal adalah  pendidikan dalam lingkup  keluarga,  missal  seorang  ibu  mengajarkan  sopan  santun  kepada  anaknya. Implementasi  penguatan  pendidikan  karakter  diharapkan  dan  dapat  dilaksananan  pada  tiga jenis pendidikan tersebut, sehingga dapat berjalan secara maksimal.
Pada tahun 2016 lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah memulai dan merintis sekolah atau madrasah yang menyelenggarakan Penguatan Pendidikan Karakter  dan  dilakukan  terus-menerus  hingga  pada  tahun  2020,  implementasi  penuh Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dapat terwujud sebagai targetnya. Kemendikbud juga telah  menyiapkan  aturan  turunan  perpres  tersebut  agar  dapat  dijadikan  petunjuk  teknis (juknis)  dan  pedoman  bagi  satuan  pendidikan  dalam  melakukan  implementasi  Penguatan Pendidikan  Karakter  (PPK),  dalam  pelaksanaannya  tentu  disesuaikan  dengan  kondisi,  dan situasi, serta kearifan lokal tiap masyarakatnya. 33
Setiap provinsi memiliki berbagai budaya, mulai dari bahasa, tarian, adat istiadat, lagu dan  masih  banyak  lagi.  Belajar  dan  memahami  budaya  bangsa  sama  artinya  menjaga kekayaan  budaya  bangsa.  Hasrat  mempelajari  budaya  tersebut,  tidak  hanya  sekedar mengenal, akan tetapi ikut mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. 34
Adapun  dalam  pengembangan  dan  pelaksanaanya,  pendidikan  karakter  disesuaikan dengan daerah masing-masing di Indonesia, sebab bangsa Indonesia memiliki latar belakang budaya  yang  berbeda-beda  dan  tentu  memiliki  karakter  yang  berbeda-beda  dan  tercirikan oleh  budaya  atau  kearifan  lokal  yang  ada  dimasing-masing  daerah,  artinya  pendidikan karakter bisa di implementasikan berbasis kearifan lokal daerah masing-masing. Misalnya di
32 Kemendikbud RI, “Penguatan Pendidikan Karakter Bekal Generasi Emas 2045,” 3.
33 Ibid.
34 Octen Suhadi, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Untuk SMA/MA (Jakarta: Erlangga, 2018), h. 91.
Lampung,  memiliki  falsafah piil  pesenggiri yang  didalamnya  mengandung  nilai-nilai pendidikan  karakter,  maka  nilai  pendidikan  tersebut  dapat  di  implementasikan  di  lembaga pendidikan di daerah Lampung.

## KESIMPULAN
Pendidikan  merupakan  bagian  yang  integral  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  bangsa dan negara. Rusaknya moral dan karakter bangsa merupakan indikator kegagalan pendidikan itu sendiri, sebab manusia saat ini adalah produk pendidikan masa lalu. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku otoritas kebijakan bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah untuk menciptakan kebajikan publik yaitu generasi masa depan yang berkarakter baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoellah, Awan Y., dan Yudi Rusfiana. Teori dan Analisis Kebijakan Publik . Bandung:
Alvabeta, 2016.
Alawiyah, Faridah. “Kebijakan dan Pengembangan Pembangunan Karakter Melalui Pendidikan di Indonesia.” Aspirasi 3, no. 1 (2012): 87–101.
Anggara, Sahya. Kebijakan Publik . Bandung: Pustaka Setia, 2014.
Azzet, Akhmad Muhaimin. Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
Depdiknas RI. “Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” Depdiknas RI , 2003.
detik.com. “Jokowi Terbitkan Perpres Pendidikan Karakter, Ini isinya.” detik.com . Last modified 2017. https://news.detik.com/berita/d-3631464/jokowi-terbitkan-perpres- pendidikan-karakter-ini-isinya.
Diah, HM. Penelitian Kualitatif dalam Penerapan . Pekanbaru: Depdiknas Pusat Bahasa, 2005.
Hastuti, Tri Puji, dan Soehartono. “Kebijakan Pendidikan di Tinjau dari Segi Hukum Kebijakan Publik.” Jurisprudence 8, no. 1 (2018): 34–41.
Hilmy, Masdar. Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah . Malang: Madani, 2016.
Kemendikbud RI. “Penguatan Pendidikan Karakter Bekal Generasi Emas 2045.” Majalah Jendela . Jakarta, 2017.
———. “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.” Kemendikbud RI , 2006.
———. “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.” Kemendikbud RI , 2006.
Lembaran Negara RI. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.” Lembaran Negara RI , 2017.
liputan6.com. “Kemenristek dan Kemendikbud Dilebur, Nadiem Makarim Dinilai Cocok Pimpin Kementerian Ini.” liputan6.com . Last modified 2021.
https://m.liputan6.com/bisnis/read/4534176/kemenristek-dan-kemendikbud-dilebur- nadiem-makariem-dinilai-cocok-pimpin-kementerian-ini.
Maskuri. “Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik dalam Sistem Politik di Indonesia.” Jurnal Pendidikan Islam Indonesia 2, no. 1 (2017): 78–91.
Musfah, Jejen. Analisis Kebijakan Pendidikan: Pendidikan Nirkreasi . Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
Mustari, Nuryanti. Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: Leutikaprio, 2015.
Pasandaran, Sjamsi. “Politik Pendidikan Karakter: Refleksi Praksis Pendidikan Karakter di Indonesia.” Jurnal Civic Education 1, no. 2 (2017): 1–13.
Prasetyo, Banu, dan Umi Trisyanti. “Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial.” In Prosiding SEMATEKSOS 3 “Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0,” 22–27, 2018.
Ramdhani, Abdullah, dan Muhammad Ali Ramdhani. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.” Jurnal Publik 11, no. 01 (2017): 1–12.
Sanjaya, Wina. Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur . Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
Sarbaini. Membangun Karakter Kemanusiaan Membentuk Kepribadian Bangsa Melalui Pendidikan . Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.
suara.com. “Mendikbud Nadiem Makarim Jelaskan Pentingnya Pendidikan Karakter Bagi Anak.” suara.com . Last modified 2019.
https://amp.suara.com/health/2019/11/06/184918/mendikbud-nadiem-makarim-jelaskan- pentingnya-pendidikan-karakter-bagi-anak.
Sudrajat, Tatang, Muhibbin Syah, dan Mohammad Erihadiana. “Kontribusi Teori Kebijakan Publik Terhadap Studi Manajemen Pendidikan Islam.” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 8, no. 1 (2021): 178–191.
Suhadi, Octen. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Untuk SMA/MA . Jakarta: Erlangga, 2018.
Sujana, I Putu Windu Merta. “Civic Virtue dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Harmoni dan Berkeadilan.” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1, no. 2 (2019): 63–72.
Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya . Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
Syahputra, Muhammad Candra. Pendidikan Karakter Berbasis Khazanah Kearifan Lokal Nusantara . Yogyakarta: Belibis Pustaka, 2021.
Taufiqurakhman. Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada
Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan . Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014.