## Wajah Hukum

## Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Sanksi Hukum Serta Kendalanya Di Kota Semarang
Mutia Wulansari, Dyah Listyarini, Rochmani Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Correspondence: mutiawulan132@gmail.com, dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id , rochamani@edu.unisbank.ac.id
Abstrak. Sampah,  sebagai  hasil  dari  aktivitas  manusia  atau  proses  alam,  menjadi  permasalahan  serius  karena jumlahnya  yang  besar  dan  sulit  diatasi.  Permasalahan  meliputi  tumpukan  sampah  di  daerah  perkotaan  dan kurangnya tempat sampah di sekitar pedagang kaki lima. Penelitian ini, berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Sanksi Hukum Serta Kendalanya Dikota Semarang,"  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  penerapan  hukum  terkait  pengelolaan  sampah  di  Kota Semarang. Jenis penelitian ini non-doktrinal, menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dengan sumber data utama berupa wawancara dengan narasumber dari Bidang Pengelolaan Sampah dan data sekunder dari bahan hukum. Analisis data  menggunakan  metode  kualitatif  naratif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  hukum  terkait Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Sampah  di  Kota  Semarang  sudah  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang ada. Namun, masih terdapat kekurangan dalam partisipasi masyarakat, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya penyediaan tempat sampah. Hal ini disebabkan oleh budaya membuang sampah sembarangan yang telah menjadi norma di masyarakat. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah masih kurang, terutama mengenai sanksi hukuman yang akan diterapkan jika melanggar ketentuan dalam peraturan tersebut.
Kata Kunci: Penegakan Hukum. Peraturan Daerah, Sampah.
Abstract.  Waste,  as  a  byproduct  of  human  activities  or  natural  processes,  poses  a  serious  issue  due  to  its substantial and challenging quantity. Problems include waste piles in urban areas and a lack of waste disposal areas  around  street  vendors.  This  research,  titled  "Law  Enforcement  on  Regional  Regulation  No.  6  of  2012 Regarding Waste Management and Legal Sanctions and Challenges in Semarang City," aims to elucidate how the law is applied concerning waste management in Semarang City. This non-doctrinal study employs a normative- empirical juridical approach with a qualitative method. The research is conducted at the Environmental Agency of  Semarang  City,  with  primary  data  sources  consisting  of  interviews  with  stakeholders  from  the  Waste Management Department and secondary data from legal materials. Data analysis utilizes a qualitative narrative method.  Research  findings  indicate  that  law  enforcement  related  to  Regional  Regulation  No.  6  of  2012  in Semarang City has been implemented by the local government in accordance with existing provisions. However, deficiencies in community participation persist, such as the habit of improper waste disposal and inadequate waste bin provision. This is attributed to the cultural norm of indiscriminate waste disposal that has become prevalent in  society.  Additionally,  public  understanding  of  "Regional  Regulation  No.  6  of  2012"  regarding  Waste Management remains insufficient, particularly regarding  the legal penalties for violating the provisions of the regulation.
Keywords: Law Enforcement. Regional Regulation, Waste.

## PENDAHULUAN
Lingkungan  adalah  tempat  tinggal  bagi  semua  makhluk  hidup  di  Bumi,  khususnya  manusia. Menurut  Hendrik  L.  Blum  pada  tahun  1974,  seperti  yang  dikutip  oleh  Slamet  pada  tahun  2016, lingkungan merupakan faktor paling signifikan yang memengaruhi tingkat kesehatan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan yang bersih, bebas dari segala bentuk polusi dan elemen berbahaya lainnya, sangat penting  untuk  setiap  aspek  yang  terkait  dengan  berbagai  aktivitas  dan  perilaku  masyarakat.  Untuk mencapai kebersihan lingkungan, diperlukan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan.
Sampah adalah objek atau bahan yang tidak lagi digunakan oleh manusia dan dibuang. Stigma
masyarakat terkait sampah  adalah  bahwa  semua  sampah itu  menjijikkan, kotor,  dan  sebagainya,  dan seharusnya dibakar atau dibuang dengan benar.Semua aktivitas masyarakat menghasilkan sampah, dan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah tetapi juga seluruh masyarakat untuk mengelola sampah guna mencegah dampak negatif pada lingkungan sekitar.
Isu  sampah  melibatkan  tiga  aspek:  hilir,  proses,  dan  hulu.  Hilir  melibatkan  peningkatan pembuangan sampah. Dalam proses, terdapat keterbatasan sumber daya baik dari masyarakat maupun pemerintah.  Hulu  melibatkan  implementasi  sistem  yang  kurang  optimal  dalam  pemrosesan  akhir. Banyak  orang  menganggap  membakar  sampah  sebagai  bagian  dari  pengelolaan  sampah.  Namun, praktik  seperti  itu  dapat  menyebabkan  polusi  lingkungan  dan  masalah  kesehatan.  Sikap  seperti  ini mungkin dipengaruhi oleh pengetahuan dan kematangan usia.
Membangun kesadaran masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan pihak ketiga sebagai pendukung. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun kesadaran semacam itu. Contoh positif, teladan, dan konsistensi dari pembuat kebijakan di suatu daerah juga diperlukan. Kegiatan sosialisasi langsung tentang pengelolaan sampah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. 1 Dalam manajemen limbah perkotaan, tantangan utama yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia adalah keterbatasan  kapasitas  pemerintah  daerah  dalam  mengatasi  masalah  pengumpulan  dan  pembuangan sampah  yang  terus  meningkat.  Secara  umum,  hanya  sedikit  sampah  yang  dapat  dikumpulkan  dan dibuang  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  manajemen  sampah  di  Indonesia  sangat  tidak  memadai  dan diperkirakan akan semakin memburuk di masa depan karena bertambahnya tumpukan sampah.
Sistem  pembuangan  sampah  di  Indonesia  pada  umumnya  masih  mengikuti praktik  tradisional,  dan  di  beberapa  lokasi,  sampah  sering  dibuang  sembarangan  tanpa  mematuhi peraturan teknis. Sampah merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, mengingat setiap orang menghasilkan sampah. Sampah adalah hasil dari semua aktivitas manusia, dan jumlahnya terus meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi manusia.
Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, aktivitas manusia menjadi lebih beragam dalam mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perubahan signifikan pada lingkungan terjadi  akibat  pertumbuhan  penduduk. 2 Peningkatan  jumlah  penduduk  sejalan  dengan  kenaikan konsumsi,  sehingga  berakibat  pada  peningkatan  jumlah  sampah  di  Kota  Semarang.  Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  merupakan  hak  pokok  setiap  warga  negara  Indonesia, sebagaimana tertera dalam "Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Melalui regulasi ini, Negara menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak setiap individu terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat guna menjaga keseluruhan ekosistem. Sampah sendiri seringkali  menimbulkan  berbagai  masalah  lingkungan,  seperti  pencemaran,  terutama  ketika  sampah menumpuk  dan  tidak  segera  dibersihkan,  menyebabkan  bau  tidak  sedap  di  sekitarnya.  Selain  itu, fasilitas pengangkutan yang tidak tertutup dengan baik dapat berpotensi menimbulkan bau yang tidak menyenangkan  sepanjang  jalurnya.  Selain  dampak  bau,  pengelolaan  sampah  yang  kurang  baik  oleh masyarakat  dapat  menimbulkan  berbagai masalah lain,  termasuk  banjir,  polusi tanah,  polusi air,  dan polusi udara. Dampak lainnya adalah merusak sistem tata ruang di daerah tersebut, dengan munculnya perkampungan  kumuh,  yang  secara  tidak  langsung  memengaruhi  berbagai  aspek  di  luar  lingkungan alam. Kondisi ekonomi daerah juga terganggu, dan yang lebih parahnya, hal ini dapat menyebabkan penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat dan, pada akhirnya, kematian.
Hal  ini  menjadi  alasan  yang  kuat  bahwa  pengelolaan  sampah  adalah  isu  utama  yang  harus diselesaikan  dalam  jangka  pendek,  menengah,  dan  panjang.  Setiap  aktivitas  manusia,  baik  secara individu  maupun  kelompok,  di  rumah,  kantor,  pasar,  sekolah,  atau di mana  pun,  akan  menghasilkan sampah,  baik  sampah  organik  maupun  sampah  anorganik.  Pengelolaan  sampah  saat  ini  berdasarkan pada "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Pemerintah
1 M. Zamzani e., K. Nuril i., T. Tahrirah., “ Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang”, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol 10, (2018), halaman  368-375
2 Andrianus  Nagong,  Studi  mengenai  Pengelolaan  Sampah  Oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Sampah , Jurnal Administrative Reform , Vol 8, (2020), halaman 106.
Nomor  81  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan Sampah  Sejenis  Sampah Rumah  Tangga  dan  diterapkan  dengan  dua  fokus  utama:  pengurangan  dan  pengelolaan  sampah. Pelaksanaan  pengurangan  sampah,  sebagaimana  didefinisikan  dalam  undang-undang  dan  peraturan pemerintah  di  atas,  dilakukan  mulai  dari  sumber  sampah  hingga  pembuangan  akhir.  Pada  dasarnya, pengolahan  sampah difokuskan pada  Tempat  Pengolahan  Sementara  (TPS)  dan Tempat  Pengelolaan Akhir (TPA) yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Namun, efektivitasnya terbukti kurang dalam hal pembuangan limbah.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan bahwa sisa padat atau semi padat dari aktivitas manusia sehari-hari atau proses alam, baik berupa bahan organik atau anorganik yang dapat terbiodegradasi atau tidak dapat terurai, dianggap sudah tidak bermanfaat lagi. Prioritas harus diberikan pada daur ulang sampah sebelum menimbulkan pencemaran lingkungan yang merugikan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah diperlukan. Pengelolaan sampah  memerlukan  kegiatan  yang  bersifat  sistematis,  komprehensif,  dan  berkelanjutan,  termasuk pengurangan dan pengelolaan sampah. "Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008" menyatakan bahwa tujuan pengelolaan sampah adalah mengubah sampah menjadi sumber daya. Dengan tujuan  ini,  pemerintah  berupaya  mengubah  pola  pikir  masyarakat  yang  masih  mengandalkan  sistem "kumpulkan, angkut, dan buang" sebagai solusi pengurangan sampah. Pola pikir masyarakat seharusnya difokuskan pada kegiatan pengurangan sampah dan pengolahan sampah.
Dalam  hasil  pengamatan  awal  penelitian,  ditemukan  permasalahan  yang  signifikan  meskipun Kota  Semarang  sudah  memiliki  peraturan  daerah  mengenai  pengelolaan  sampah,  yakni  "Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah". Kelemahan pengelolaan sampah terlihat jelas pada penanganan sampah yang buruk di Kota Semarang, menjadi indikasi utama mengapa kota ini tidak lagi meraih penghargaan Adipura dalam beberapa tahun terakhir. Ibu Kota Jawa Tengah  ini  gagal  meraih  penghargaan  tersebut  selama  lima  tahun  terakhir,  yang  sebelumnya  telah menjadi  alat  pengawasan  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  pengelolaan  sampah  dan ruang terbuka hijau (RTH) di Indonesia. Adipura terakhir kali diterima oleh Kota Semarang pada tahun 2017, dan setelahnya, kota ini kesulitan untuk mempertahankan prestasi tersebut.
Diketahui bahwa pengelolaan sampah yang kurang baik menjadi penyebab utama kesulitan Kota Semarang  dalam  meraih  kembali  penghargaan  Adipura.  Terlebih  lagi,  pada  tahun  2022,  Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang bertanggung jawab atas masalah sampah mendapat penilaian buruk  dalam  Laporan  Atas  Hasil  Pemeriksaan  Atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Semarang tahun  2022.  Poin  ke-10  pemeriksaan  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  menyoroti  Pembayaran Pengangkutan Sampah Jalan Protokol dan Sampah Pasar Bulan September-Desember 2022yang tidak sesuai dengan Volume Riil, mencapai Rp 6.049.265.178,64. Ini menjadi suatu ironi, mengingat upaya Pemerintah  Kota  Semarang  dalam  meningkatkan  estetika  kota  melalui  pembangunan  taman  dan penataan PKL, namun menghadapi kendala dalam pengelolaan sampah, yang mengakibatkan absennya Adipura dalam beberapa tahun terakhir.
Di sisi lain, adanya tumpukan sampah di aliran sungai juga menambah kendala tersendiri bagi Kota  Semarang  dalam  meraih  penghargaan  Adipura. 3 Tempat  Pembuangan  Sampah  (TPS)  hanya memiliki  satu  hingga  tiga  lokasi  pembuangan  sampah  di  setiap  kecamatan,  tempat  pembuangan sementara di setiap kelurahan, bahkan di tingkat RT, dan tempat umum seperti sampah kering dan basah belum tersedia. Sebagai akibatnya, sampah dalam jumlah besar tersebar di mana-mana, dan kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah masih sangat rendah. Kebiasaan warga membuang sampah ke kebun dan sungai pada akhirnya menimbulkan masalah pencemaran di Kota Semarang.
Sebagian besar masyarakat melihat sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna. Pendekatan pengelolaan  sampah  sebelum  diterapkannya  pengelolaan  sampah  selalu  menekankan  tugas  dan tanggung  jawab  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  dan  Pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaannya. Namun, faktor dari dalam masyarakat tetap menjadi hambatan yang kuat, bersamaan dengan kondisi sosial dan lingkungan.
Faktor kesadaran masyarakat dalam menanggapi masalah sampah menjadi salah satu yang paling mendasar. Masyarakat umumnya kurang memiliki kesadaran bahwa dalam aktivitas ekonomi dan rumah tangga  yang  mereka  jalankan,  terdapat  aspek-aspek  pendukung  lainnya  yang  perlu  diperhatikan,
3 Lanang  Wibisono, Pengelolaan  Sampah  yang  Buruk,  Dinilai  Jadi  Alasan  Kota  Semarang  Tak Raih Adipura, PT. Halo Media Perkasa, (2023).
khususnya lingkungan. Sebagian besar masyarakat cenderung tidak mengetahui dampak yang timbul dari sampah yang dibuang sembarangan tanpa pengelolaan yang baik.
Oleh karena  itu,  pendidikan  mengenai  isu  lingkungan  yang  kompleks  akibat  timbulan  sampah diperlukan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Paradigma mendasar dari masyarakat perlu diubah dalam pengelolaan sampah, yaitu dari paradigma sebelumnya yang kumpul - angkut - buang menjadi fokus pada pengurangan sampah dan penanganan sampah yang benar. Hal ini sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, di mana pengelolaan sampah bukan  hanya  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  atau  Pemerintah daerah, melainkan juga menjadi kewajiban masyarakat. Maka dari itu,  masyarakat  perlu  mengubah  paradigma  pengelolaan  sampah  melalui  kegiatan  pengurangan  dan penanganan  sampah,  agar  sampah  dapat  berkurang  dan  akhirnya  diproses  dengan  aman  di  Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 4
Perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah membawa implikasi hukum bagi pemerintah daerah yang diberikan tanggung jawab dan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang  Pengelolaan  Sampah  untuk  memenuhi  hak  masyarakat  serta  memfasilitasi  kewajiban masyarakat dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah. Dinas Lingkungan Hidup bersama Pemerintah  daerah  harus  mengajak  masyarakat  untuk  merancang  sistem  pengelolaan  sampah  yang efektif dan menyeluruh, meliputi seluruh tahapan mulai dari sumber, penampungan, pengumpulan, dan transportasi hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  implementasi  dan  kendala  dalam  menegakkan hukum  terkait  pengelolaan  sampah  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  6  tahun  2012  tentang Pengelolaan  Sampah  di  Kota  Semarang.  Dalam  konteks  ini,  fokus  utama  penelitian  akan  mencakup langkah-langkah  yang  diambil  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kota  Semarang  dalam menjalankan  penegakan  hukum  terhadap  ketentuan  tersebut.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan mengeksplorasi sanksi-sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku yang melanggar peraturan tersebut, sejalan dengan upaya mendisiplinkan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian ini akan  mengidentifikasi  kendala-kendala  utama  yang  menjadi  hambatan  dalam  penegakan  hukum terhadap  peraturan  tersebut,  sehingga  dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih  komprehensif  terkait pengelolaan sampah di Kota Semarang.

## METODE

## 1. Metode Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  memanfaatkan  pendekatan  kualitatif  untuk  menghasilkan  deskripsi  yang mendalam  tentang  isu  yang  diangkat.  Pemilihan  metode  kualitatif  dilatarbelakangi  oleh kemampuannya untuk menjelajahi esensi hubungan antara peneliti dan responden secara langsung, menciptakan keintiman dalam pengumpulan data, dan memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih terbuka.
2. Rancangan Kegiatan
Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan deskriptif-analitis diterapkan untuk memberikan gambaran  mendalam  mengenai  pokok  permasalahan  yang  kemudian  dianalisis  melalui pengelompokkan, penghubungan, dan pemberian keterangan makna terhadap data yang terkait.

## 3. Ruang Lingkup atau Objek Penelitian
Penelitian  ini  akan  fokus  pada  aspek  pengelolaan  sampah,  dengan  penekanan  pada  isu-isu hukum yang terkait dengan praktik pengelolaan sampah tersebut.
4. Bahan dan Alat Utama
Sumber data utama berasal dari dokumen hukum, seperti dokumen hukum primer, pendapat hukum sekunder, dan referensi hukum tersier. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi.
5. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di lokasi atau lingkungan yang terkait dengan isu pengelolaan sampah.  Waktu  penelitian  akan  mencakup  periode  tertentu  yang  relevan  dengan  fenomena  yang
4 Syaiful Sibun, Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Metode 3R (Reus, Reduce, Recyle)  di  Desa  Bentek  Kecamatan  Gangga  Kabupaten  Lomvk  Utara”, Skripsi, (Mataram  :  UMM,  2023), halaman 4.
diteliti.

## 6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, termasuk wawancara langsung dengan narasumber  terkait  pengelolaan  sampah,  observasi  untuk  melengkapi  data  wawancara,  studi kepustakaan  dengan  membaca  dokumen  hukum  dan  pandangan  pakar,  serta  dokumentasi  untuk mengumpulkan data tertulis.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel-variabel dalam penelitian ini akan dioperasionalisasikan sesuai dengan konteks isu pengelolaan sampah yang menjadi fokus penelitian.

## 8. Teknik Analisis
Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitatif,  yang  melibatkan pengorganisasian, pengelompokkan, dan pemeriksaan kritis terhadap data yang terkumpul. Prosedur analisis yang digunakan akan bersifat kualitatif sesuai dengan sifat pendekatan yang diambil dalam penelitian ini.

## HASIL

## Penegakan Hukum Pada Perda Nomor 6 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Sampah    Oleh Dinas Lingkungan Hidup
Proses  penegakan  hukum  bertujuan  untuk  menegakkan  dan  menerapkan  norma  hukum  dalam masyarakat, yang para ahli definisikan sebagai aktivitas yang menyerasikan nilai-nilai pandangan dalam sikap.  Ini  merupakan  kewajiban  seluruh  masyarakat  yang  aktif  berperan  dalam  penegakan  hukum, melibatkan faktor manusia, ruang lingkup peraturan, budaya hukum, lembaga, dan sarana. Tujuannya adalah meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.
Di  Indonesia,  penegakan  hukum  memiliki  fungsi  utama  seperti  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan pada masyarakat. Selain itu, penegakan hukum berperan sebagai perlindungan kepentingan manusia, melibatkan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat. Setiap lembaga memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan bantuan hukum.
Dalam  konteks manajemen  sampah,  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  menjalankan  penegakan hukum untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait lingkungan hidup. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum lingkungan dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum pidana, hukum perdata,  dan  hukum  administrasi.  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kota  Semarang  terus  melakukan sosialisasi rutin mengenai regulasi pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha di  Kota Semarang. Kegiatan patroli rutin dan inspeksi mendadak di berbagai lokasi dilakukan untuk memantau kepatuhan terhadap aturan pengelolaan sampah, seperti tidak adanya pembuangan sampah sembarangan di jalan protokol atau tingkat daerah.
Dalam  menangani  pelanggaran,  seperti  pembuangan  sampah  sembarangan  atau  pembakaran sampah, petugas memberikan teguran dan surat peringatan. Jika pelanggaran masih berlanjut, sanksi administratif  berupa  denda  atau  kurungan  akan  diberikan  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah atau pasal lain dalam peraturan setingkat di atasnya.

## Sanksi Yang Akan Diterima Pelaku Yang sudah Melanggar Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentangPengelolaan Sampah
Proses  penegakan  hukum  bertujuan  untuk  menegakkan  dan  menerapkan  norma  hukum  dalam masyarakat, yang para ahli definisikan sebagai aktivitas yang menyerasikan nilai-nilai pandangan dalam sikap.  Ini  merupakan  kewajiban  seluruh  masyarakat  yang  aktif  berperan  dalam  penegakan  hukum, melibatkan faktor manusia, ruang lingkup peraturan, budaya hukum, lembaga, dan sarana. Tujuannya adalah meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.
Di  Indonesia,  penegakan  hukum  memiliki  fungsi  utama  seperti  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan pada masyarakat. Selain itu, penegakan hukum berperan sebagai perlindungan kepentingan manusia, melibatkan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat. Setiap
lembaga memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan bantuan hukum.
Dalam  konteks manajemen  sampah,  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  menjalankan  penegakan hukum untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait lingkungan hidup. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum lingkungan dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum pidana, hukum perdata,  dan  hukum  administrasi.  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH) Kota  Semarang  terus  melakukan sosialisasi rutin mengenai regulasi pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Semarang. Kegiatan patroli rutin dan inspeksi mendadak di berbagai lokasi dilakukan untuk memantau kepatuhan terhadap aturan pengelolaan sampah, seperti tidak adanya pembuangan sampah sembarangan di jalan protokol atau tingkat daerah.
Dalam  menangani  pelanggaran,  seperti  pembuangan  sampah  sembarangan  atau  pembakaran sampah, petugas memberikan teguran dan surat peringatan. Jika pelanggaran masih berlanjut, sanksi administratif  berupa  denda  atau  kurungan  akan  diberikan  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah atau pasal lain dalam peraturan setingkat di atasnya.

## Kendala Yang Menjadi Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah  Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
Kendala  dalam  penegakan  hukum  pengelolaan  sampah  mencakup  beberapa  aspek,  seperti kesadaran  hukum  masyarakat  yang  rendah,  kelengkapan  peraturan  hukum  terkait  penanggulangan masalah lingkungan, dan profesionalitas penegak hukum lingkungan menjadi kendala serius. Kendala tersebut semakin kompleks dengan masalah pembiayaan, konsistensi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran  pengelolaan  sampah,  serta  konteks  geografi,  sumber  daya  alam,  politik,  ekonomi,  dan sosial  budaya.  Diperlukan  upaya  komprehensif,  termasuk  penguatan  koordinasi,  kampanye,  edukasi, pembangunan  infrastruktur,  peningkatan  dana,  dan  sumber  daya  manusia  untuk  meningkatkan efektivitas  penegakan  hukum  dalam  pengelolaan  sampah.  Selain  itu,  permasalahan  terkait  dengan jumlah  personel  pengawas  yang  terbatas,  rendahnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, serta kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program lintas dinas juga menjadi  tantangan  dalam  penegakan  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan Sampah. Upaya bersama melalui langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala dalam penegakan hukum pengelolaan sampah dan memperkuat efektivitas peraturan yang ada.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil riset dan pembahsan yang sudah dipaparkan serta analisis di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota  Semarang  telah  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  aturan,  namun  masih  memiliki kelemahan.  Kelemahan  tersebut  disebabkan  oleh  kurangnya  implementasi  sistem  pengawasan  di tingkat RT, RW, Kelurahan, maupun Kecamatan. Meski demikian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang tetap aktif melakukan sosialisasi rutin terkait regulasi pengelolaan sampah kepada masyarakat  dan  pelaku  usaha  di  Kota  Semarang.  Selain  itu,  kegiatan  patroli  rutin  dan  inspeksi mendadak  dilakukan  di  berbagai  lokasi  untuk  memantau  tingkat  kepatuhan  terhadap  aturan pengelolaan sampah. Contohnya, memantau keberadaan pembuangan sampah sembarangan di jalan protokol atau di tingkat daerah.
2. Sanksi Administrasi, sesuai dengan Pasal 54 ayat (2), diberikan dalam bentuk tertulis, seperti teguran atau peringatan, paksaan dari pemda, biaya paksa, serta pencabutan atau pembatalan perizinan atau rekomendasi aktivitas dan usaha.
3. Kendala pada pengeloaan sampah masih terdapat beberapa hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah  (Perda)  tentang  sampah,  seperti  kurang  optimalnya  koordinasi  pengawasan  lintas dinas/instansi  dan  keterbatasan  sumber  daya  pengawasan  di  lapangan.  Selain  itu,  rendahnya kesadaran  masyarakat  menjadi  faktor  tambahan  yang  membuat  mereka  kurang  peduli  terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup mereka sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA Jurnal
M. Zamzani e., K. Nuril i., T. Tahrirah., “ Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang”, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol 10, 2018.
Andrianus  Nagong,  Studi  mengenai  Pengelolaan  Sampah  Oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Samarinda  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  02  Tahun  2011  mengenai Pengelolaan Sampah , Jurnal Administrative Reform , Vol 8, 2020. Lanang  Wibisono, Pengelolaan  Sampah  yang  Buruk,  Dinilai  Jadi  Alasan  Kota  Semarang  Tak  Raih Adipura, PT. Halo Media Perkasa, 2023.

## Skripsi
Syaiful Sibun, Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Metode 3R (Reus, Reduce, Recyle) di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lomvk Utara, Skripsi, Mataram : UMM, 2023

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  mengenai  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor  22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup
Republik  Indonesia,  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  6  Tahun  2012  mengenai  Pengelolaan Sampah
Republik  Indonesia,  Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  103  Tahun  2021  mengenai  Kedudukan,
Susunan    Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi,  Serta  Sistem  Kerja  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Semarang