## Article

## Terminal Barang Internasional (TBI) dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Entikong, Indonesia-Malaysia
Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society, 2019, Vol. 01 (02), 104-114 © The Journal, 2019 DOI: 10.36256/ijrs.v1i2.65 www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

## Journal
Article History Received: September, 18 th 2019 Revised: November, 30 th 2019 Accepted: December, 2 nd 2019

## Nikodemus Niko
Jurusan Sosiologi, Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia nikodemusniko@outlook.com

## Samkamaria
Program  Studi  Administrasi  Publik,  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Tasikmalaya,  Jawa Barat, Indonesia samkamaria.pk25@gmail.com

## ABSTRACT
Entikong has the potential for economic growth, strategic location, and formal access support that is already capable and advanced. This article explores the impact of the construction of an international terminal goods (Terminal Barang Internasional) at the border of Entikong on the economic development potential of border communities. The method used is a descriptive exploratory where the data sources derived from primary data (interviews and opinion actors), while secondary data from the review desk results related to the economic development of the community in the country's border area. With the accessible of Entikong's border to Malaysia makes economic growth in the region is a good implication towards improving the welfare of local  communities.  Especially  with  the  construction  of  international  Terminal  (TBI)  at  the border  of  Entikong,  it  is  hoped  that  Entikong  is  able  to  grow  rapidly  and  make  this  frontier region  as  a  growth  motor  for  the  government  of  Sanggau  Regency  in  particular  and  West Kalimantan in general.
Keywords: International Terminal Goods (TBI), economic development, Entikong, border area .

## ABSTRAK
Entikong memiliki potensi perekonomian, lokasi strategis, dan dukungan akses formal yang sudah  mumpuni  dan maju. Tulisan  ini mengeksplorasi tentang  impak  dari pembangunan Terminal Barang Internsional (TBI) di perbatasan Entikong terhadap potensi pembangunan ekonomi masyarakat perbatasan. Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif yang mana  sumber  data  berasal  dari  data  primer  (wawancara  dan  pendapat aktor), dan data sekunder  dari  hasil  desk  review  terkait  pembangunan  ekonomi  masyarakat  di  wilayah perbatasan  negara.  Dengan  terbukanya  akses  perbatasan  Entikong  terhadap  Malaysia menjadikan  pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  tersebut  memiliki  implikasi yang  baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Terlebih dengan pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) di perbatasan Entikong, diharapkan Entikong mampu berkembang  pesat  dan  menjadikan  wilayah  perbatasan  ini  sebagai  motor  pertumbuhan bagi pemerintah Kabupaten Sanggau khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya.
Kata  Kunci: Terminal  Barang  Internasional (TBI); pembangunan  ekonomi; Entikong; wilayah perbatasan.

## 1. Pendahuluan
Entikong merupakan satu diantara lima kecamatan di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung  dengan  negara  Malaysia.  Entikong memiliki  lima  desa yaitu Entikong,  Nekan, Semanget,  Pala  Pasang,  dan  Suruh  Tembawang.  Secara  geografis  Kecamatan  Entikong masuk  pada daerah  administratif  kabupaten  Sanggau  dan  berbatasan  dengan  kabupaten Landak. Wilayah perbatasan ini masih memiliki daerah yang paling sulit untuk dijangkau ke  beberapa  desa  di  perbatasan,  termasuk  di  antaranya  desa  Suruh  Tembawang, kecamatan  Entikong. Desa Suruh  Tembawang  memiliki  sepuluh  dusun  yang  terdiri  dari dusun Kebak Raya, Suruh Tembawang, Pool, Senutul, Badat Baru, Badat Lama, Sekajang, Gun  Jemak,  Gun  Tembawang dan  Gita  Jaya.  Pada  dasarnya  wilayah  pedesaan  di perbatasan negara ini masih terbelakang dalam perkembangan ekonomi.
Pengembangan  perekonomian  kawasan  perbatasan  perlu  dilakukan  secara  seimbang dengan  pengelolaan  aspek  keamanan  yang  juga  sering  muncul  sebagai  isu  krusial  di kawasan ini. Untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai kawasan beranda depan yang berinteraksi positif dengan negara tetangga, diperlukan upaya dan komitmen dari seluruh komponen  bangsa,  mulai  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah,  legislatif,  dunia  usaha, masyarakat  adat  dan  seluruh  stakeholder  terkait.  Perkembangan  wilayah perbatasan acapkali  ditandai  dengan  peran  perdagangan  dan  investasi  sebagai  sebuah  kemungkinan dalam pengembangan kawasan perbatasan yang menuju pada dunia tanpa batas (Ohmae, 1995). Upaya  pembangunan  perbatasan  tidak  bisa  hanya  berfokus  pada  pengembangan fisik semata,  upaya  membangun  perbatasan  dengan  pembangunan  infrastruktur  perlu  segera diikuti  dengan  adanya  regulasi  dan  sarana  pendukungnya  (Wangke,  2017).  Wilayah perbatasan Entikong pada era pemerintahan Jokowi, mengubah paradigma pembangunan dari  yang  tadinya  wilayah  perbatasan  dilihat  sebagai  halaman  belakang  negara,  menjadi wilayah  perbatasan  sebagai  beranda  negara  atau  garda  terdepan  negara.  Kemudian, pemerintah  membangun  kawasan Border  Development  Centre (BDC),  dalam  rangka mengakselerasi pembangunan di perbatasan Entikong. Pengembangan  kawasan  BDC  ini  dimaksudkan  sebagai  pusat  kegiatan industri,  jasa dan perdagangan, dan juga pusat pelatihan dan pelayanan tenaga kerja yang terpadu dan mandiri yang dikelola oleh suatu kelembagaan yang profesional dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai (Laporan Pemerintah Kecamatan Entikong, 2010). Kemudian, dengan dibangunnya fasilitas inftrastruktur gerbang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) resmi di  Entikong,  kemudian  diikuti  dengan pembangunan  Terminal  Barang  Internasional  (TBI) Entikong  merupakan  wujud  nyata  perubahan  perbatasan  Entikong  yang  diharapkan  juga berdampak  pada  kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Lintas  Batas  (PPLB)  yang  bersifat internasional  atau  dari  status  keimigrasiannya  yang  internasional  ini  dikenal  sebagai Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi dan  yang  tradisional  disebut  dengan  Pos  Lintas  Batas (Sumarsono, 2012).
Pembangunan  kawasan  perbatasan  merupakan  salah  satu  komitmen  dan  kebijakan pembangunan  yang  telah  digariskan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional  (RPJPN)  2004-2025.  Salah  satu  arah  kebijakan  pembangunan  dalam  rangka mewujudkan  pembangunan  yang  merata  dan  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  komponen bangsa  di  berbagai  wilayah  Indonesia  dilakukan  melalui  pengembangan  kawasan perbatasan  termasuk  pulau-pulau  kecil  terluar  yang  selama  ini  luput  dari  perhatian pemerintah. Namun  demikian, Keadaan  ekonomi  masyarkat  di  Entikong,  khususnya  di wilayah pedalaman seperti di desa Suruh Tembawang adalah ekonomi kelas menengah ke bawah. Hal ini antara lain dikarenakan keadaan geografis desa Suruh Tembawang berada jauh dari kota kecamatan Entikong dengan akses yang sulit serta kawasan perbukitan. Hal ini memicu sulitnya masyarakat menjangkau kota kecamatan Entikong untuk proses jual beli  barang.  Keadaan ini  yang  menurut  Niko  (2016)  menyebutkan  bahwa  kemiskinan sebagai  faktor  penyebab  terjadinya  perdagangan  orang  (perempuan  dan  anak)  di  wilayah batas,  yang  mana  ini  menunjukkan  bahwa human  security masyarakat  miskin  di perbatasan sangat lemah. Kemiskinan perempuan menurut Niko (2019) merupakan bentuk eksistensi budaya patriarki pada masyarakat pedesaan adat.
Pengembangan  kawasan  perbatasan  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan  hak kedaulatan  NKRI  sebagai sebuah  negara  yang  merdeka.  Oleh  karena  itu,  ruang  lingkup pengembangan  kawasan  perbatasan  terkait  erat  dengan  persoalan  penyelesaian  batas wilayah  negara  Indonesia  dengan  negara-negara  tetangga  yang  amat  strategis  bagi Indonesia dari segi geo-politik dan geo-strategis. Penyelesaian persoalan perbatasan secara
damai  dan  upaya  pengembangan  kawasan  perbatasan  berikut  penanganan  masalahnya akan  memperkuat  efektivitas  pelaksanaan  politik  luar  negeri  dan  diplomasi  untuk mencapai tujuannya sebagaimana yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945. Pengembangan  kawasan  perbatasan  juga  diarahkan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  kawasan  perbatasan,  yang  karena  lokasinya  yang  terpencil dan  jauh  dari  pusat-pusat  pertumbuhan  ekonomi,  saat  ini  masih  dalam  kondisi keterbelakangan.  Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  lokal  ini  juga  sangat  penting ditinjau  dari aspek ketahanan bangsa. Konsep resposibility  to protect yang  dilakukan oleh pemerintahan  yang  kemudian  mengadopsi  konsep  kedaulatan  secara  penuh,  memiliki batasan-batasan  dalam  kaitannya  dengan  konsep  kemanusiaan  dan  kapasitas  bertindak secara efektif untuk melindungi warganya dari ancaman terhadap keamanan mereka baik dari luar maupun dari dalam negeri (Chandler, 2009:32-33).
Pos  Lintas  Batas  Negara  (PLBN) di  perbatasan  Entikong  jelas  belum  dapat mengakomodir  ekspor  impor  dikarenakan  ketiadaan  sarana  maupun  prasarana  sehingga bagi  pelaku  perdagangan  yang  ingin  melakukan  ekspor  impor  masih  bergantung  pada pelabuhan di ibukota negara, Jakarta. Oleh karena itulah, pembangunan Terminal Barang Internasional  (TBI)  ini  urgen  untuk  dibangun,  agar  ekspor  impor  tidak  lagi  harus  ke Jakarta  atau  ke  Pontianak.  Jadi,  kegiatan  ekspor  impor  sudah  bisa  langsung  dari  TBI Entikong. TBI Entikong ini sepenuhnya untuk transaksi ekspor impor dan mempermudah pertukaran barang dari Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya.

## 2. Kerangka Teori

## 2.1. Border Diplomacy di Perbatasan Entikong
Diplomasi  merupakan  sebuah  upaya  yang  dilakukan  oleh  sebuah  negara  untuk mendapatkan  tujuan  yang  diinginkan  (Wangke, 2017).  Diplomasi  berkaitan  dengan manajemen  hubungan  antar  aktor negara  maupun  non-negara. Diplomasi  perbatasan merupakan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka untuk menetapkan batas pada 3 matra  (darat,  laut  dan  udara)  dan  pengelolaan  wilayah  perbatasan  serta  kerja  sama internasional untuk mempertahankan NKRI atas dasar prinsip-prinsip politik luar negeri RI dan hukum internasional yang berlaku (Iva dan Fauzan, 2012).
Perbatasan  menjadi  salah  satu  indikator  dalam  melihat  kuat  atau  lemahnya  suatu negara,  oleh  sebab  itu  pengelolaan  perbatasan  perlu  ditingkatkan  terutama  dalam  hal keamanan. Hal demikian dikarenakan daerah perbatasan merupakan entitas politik ruang dan  juga  menjadi  garis  penghubung  kedaulatan  sebuah  negara  terkait  dengan pembangunan  sosial  dan  juga  pembangunan  ekonomi  perbatasan.  Sebagai  penghubung kedaulatan  negara  daerah  perbatasan  menjadi  tempat  yang  rentan  terhadap  kejahatan- kejahatan lintas batas negara seperti penyelundupan ilegal loging, penyeludupan gula dan juga penyeludupan manusia (human trafficking).
Daerah  perbatasan  seperti  menjadi  sasaran  empuk  bagi  para  pelaku  kejahatan penyeludupan  lintas  batas,  hal  ini  disebabkan  karena  letaknya  yang  sangat  mudah dijangkau dan strategis. Seringkali kita menjumpai kasus pelanggaran perdagangan ilegal, seperti  obat-obatan  terlarang  (NAPZA),  perdagangan  senjata  ilegal  dan  perdagangan manusia.  Pelanggaran  perdagangan  lintas  batas  ini  sudah  semestinya  memerlukan perhatian yang khusus guna menjaga kedaulatan perbatasan (Laki, 2006).
Perbatasan Entikong memiliki aparat-aparat keamanan yang lengkap seperti kepolisian, pos keamanan imigrasi, dan bea cukai. Akan tetapi pelanggaran perdagangan lintas batas penyelundupan  tidak  hanya  melebar  di bidang  ekonomi  namun  keamanan  manusia  juga akan terancam (Kristi, Damayanti, Haqqi, 2018). Artinya bahwa ancaman serius kemudian menyangkut  pada  keamanan  manusia  (masyarakat)  di  wilayah  batas  negara.  Hal  ini membutuhkan penyelesaian diplomatik yang komprehensif
2.2. Human Security di Perbatasan Entikong
Berbicara mengenai  isu  keamanan  yang  berkaitan  dengan  keamanan  manusia  ( human security) UNDP  menyebutkan  bahwa  keamanan  manusia (human  security) berarti  bahwa dapat lepas dari penderitaan kronik yang bisa disebabkan oleh adanya kelaparan, penyakit, dan penindasan. Kemudian, poin penting terkait keamanan manusia adalah tidak adanya kepastian  hukum  yang  diberikan  oleh  negara  terhadap  masyarakat  menunjukan  bahwa negara tersebut sedang berada dalam kondisi yang tidak aman.
Niko  (2017) menyebutkan bahwa terjadi  kasus-kasus perdagangan manusia, terutama korbannya  adalah  perempuan  di  perbatasan  negara.  Terjadinya  perdagangan  orang  di wilayah-wilayah perbatasan negara, seperti yang terjadi di perbatasan Entikong merupakan kejahatan  terorganisir  dan  lemahnya  keamanan  manusia di  batas-batas  negara  (Elyta, 2012;  Astuti,  2018). Masyarakat  Indonesia  secara  konstitusional  dilindungi  dan  dijamin hak-haknya.  Oleh  sebab  itu  dalam  menyikapi  persoalan  keamanan  sudah  semestinya wilayah perbatasan perlu diperkuat pijakannya. Pijakan yang dimaksudkan adalah pijakan hukum,  pijakan  pembangunan  sosial  dan  ekonomi,  serta  pijakan  pembangunan  institusi. Penguatan  ini  dalam  rangka  mewujudkan  perbatasan  sebagai  halaman  depan  negara, garda  dan  wajah  Indonesia. Oleh  sebab  itu,  sudah  semestinya  pembangunan  kawasan perbatasan  harus  ditingkatkan  dengan  cara  memperkuat  kapasitas  aparat  melibatkan pihak swasta dan pentingnya untuk melibatkan masyarakat lokal.
Di  dalam  buku  putih  pertahanan  RI  disebutkan  bahwa  salah  satu  ancaman  nyata Indonesia  adalah  pelanggaran  wilayah  perbatasan  (Kementerian  Pertahanan  Republik Indonesia, 2015). Beberapa  bentuk  pelanggaran di daerah  perbatasan  diantaranya adalah trafficking ( human,  weapons,  drugs ), illegal  logging ,  dan illegal  fishing .  Lebih  lanjut, Peraturan  Menteri  Pertahanan  RI  Nomor  57  tahun  2014  tentang  pedoman  strategis pertahanan  militer  mengkategorikan  perdagangan  manusia  sebagai  salah  satu  ancaman yang berdimensi ekonomi (Elfitriani, Legionosuko & Waluyo, 2018).

## 2.3. Sosial-Ekonomi Masyarakat Perbatasan
Santrock (2007) menyebutkan bahwa status sosial ekonomi sebagai pengelompokan orang- orang  berdasarkan  kesamaan  karakteristik  pekerjaan, pendidikan dan ekonomi.  Status sosial ekonomi menunjukan ketidaksetaraan tertentu. Secara umum Santrock menyatakan anggota masyarakat memiliki beberapa karakter sebagai berikut.
(1) Pekerjaan yang bervariasi, prestise, dan beberapa individu memiliki akses yang lebih besar terhadap pekerjaan berstatus lebih tinggi dibanding orang lain;
(2) Tingkat  pendidikan  yang  berbeda,  ada beberapa  individu  memiliki  akses  yang  lebih besar terhadap pendidikan serta yang lebih baik dibanding orang lain;
(3) Sumber daya ekonomi yang berbeda;
(4) Tingkat  kekuasaan  untuk  mempengaruhi  institusi  masyarakat.  Perbedaan  dalam kemampuan mengontrol sumber daya dan berpartisipasi dalam ganjaran masyarakat menghasilkan kesempatan yang tidak setara.
Menurut  Soekanto  (2014)  sosial  ekonomi  adalah  posisi  seseorang  dalam  masyarakat berkaitan  dengan  orang  lain  dalam  arti  lingkungan  pergaulan,  prestasinya,  dan  hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Sejalan dengan pernyataan tersebut,  Abdulsyani  (1994) mengatakan  bahwa sosial  ekonomi  adalah  kedudukan  atau posisi  seseorang  dalam  kelompok  manusia  yang  ditentukan  oleh  jenis  aktivitas  ekonomi, pendapatan,  tingkat  pendidikan,  jenis  rumah  tinggal,  dan  jabatan  dalam  organisasi.  Dari pendapat  tersebut,  status  sosial  bermaksud  untuk  mengetahui  keberadaan  posisi seseorang di dalam sosial masyarakat.
Kemudian,  George  Soul menyatakan  sektor  sosial  ekonomi  adalah  pengetahuan  sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat khususnya dengan usaha  memenuhi  kebutuhan  dalam  rangka  mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan (Lipsey  dan  Steiner,  1991).  Artinya,  sosial  ekonomi  adalah  tingkah  laku  manusia  dalam upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  lainnya.  Terdapat  suatu  pranata  yang kemudian  menjadi  penopang  adanya  aktivitas  sosial-ekonomi. Koentjaraningrat  (1974) menyebutkan  bahwa  pranata  ekonomi  bertujuan  memenuhi  kebutuhan  manusia  untuk pencarian  hidup,  memproduksi,  menimbun  dan  mendistribusikan  harta  dan  benda  yaitu economic  institution . Kebutuhan  akan  pranata  yang  mengatur  mengenai  distribusi  atau pertukaran  barang  dan  jasa  mulai  dirasakan.  Proses  pertukaran  itu  mulai  ditata  dengan kaidah-kaidah atau norma-norma tertentu yang disepakati bersama.
Pengertian  sosial  ekonomi  jarang  dibahas  secara  bersamaan.  Pengertian  sosial  dan pengertian  ekonomi  sering  dibahas  secara  terpisah.  Pengertian  sosial dalam  ilmu  sosial menunjuk  pada  objeknya  yaitu  masyarakat.  Sedangkan  pada departemen  sosial menunjukkan  pada  kegiatan yang  ditunjukkan  untuk mengatasi persoalan yang  dihadapi oleh  masyarakat  dalam  bidang  kesejahteraan yang  ruang lingkup  pekerjaan  dan kesejahteraan  sosial. Sedangkan  dalam  konsep sosiologi,  manusia  sering  disebut  sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang
lain di sekitarnya.  Sehingga kata  sosial  sering  diartikan  sebagai  hal-hal  yang  berkenaan dengan  masyarakat.  Sementara  istilah  ekonomi  sendiri  berasal  dari  kata  Yunani  yaitu “oikos” yang  berarti  keluarga  atau  rumah  tangga  dan “nomos” yaitu  peraturan,  aturan, hukum. Oleh sebab itu, secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.
Berdasarkan  beberapa  pengertian  di atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain  sandang,  pangan,  perumahan,  pendidikan,  kesehatan,  dan  lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. Hal ini disesuaikan dengan penelitian  yang  akan  dilakukan. Dalam  melihat  secara  terstruktur  sosial  ekonomi masyarakat  untuk  melihat  kedudukan  sosial  ekonomi  Melly  G.  Tan menyebutkan adalah pekerjaan,  penghasilan,  dan  pendidikan (Koentjaraningrat,  1981).  Berdasarkan  ini masyarakat tersebut  dapat  digolongkan  ke dalam  kedudukan  sosial  ekonomi  rendah, sedang, dan  tinggi. Beberapa  pendapat  ahli  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian status  sosial  ekonomi  dalam  penelitian  ini  adalah  kondisi  suatu  keluarga  atau  orang  tua yang  diukur  dengan  tingkat  pendidikan,  tingkat  pendapatan,  pemilikan  kekayaan  atau fasilitas serta jenis pekerjaan.
Secara  garis  besar  kemunculan  pranata  sosial  menurut  Narwoko  dan  Suyanto  (2004) diklasifikasikan  ke  dalam  dua  cara,  yakni  secara  tidak  terencana  dan  secara  terencana. Secara tidak terencana artinya bahwa lembaga tersebut lahir secara bertahap (berangsur- angsur)  dalam  praktik  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  biasanya  terjadi  ketika  manusia dihadapkan  pada  masalah  yang  berhubungan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya, dimana masyarakat akan dituntut dan  dipaksa  untuk beradaptasi. Lebih  lanjut, Narwoko dan Suyanto  (2004)  menerangkan  bahwa  sebagai  sebuah  pranata,  pranata  ekonomi  tidak dapat lepas dari kegiatan pokok dalam kegiatan ekonomi, yaitu Gathering (pengumpulan), Production (produksi), Distributing (distribusi), dan Servicing (jasa).
1. Gathering adalah  proses  pengumpulan  barang  atau  sumber  daya  alam  dari lingkungannya. Apa dan berapa banyak yang dikumpulkan merupakan pencerminan dari tingkat teknologi, tingkat modal, sifat tenaga kerja, dan kemampuan masyarakat mengorganisasi elemen-elemen tersebut.
2. Production adalah proses mengubah sumber daya alam (SDA) menjadi barang-barang atau komoditi tertentu sehingga dapat digunakan oleh sub sistem lainnya.
3. Distributing adalah proses pembagian barang dan komoditi pada subsistem-subsitem lainnya.
4. Servicing adalah  organisasi  dari  elemen-elemen  ekonomi  yang  tidak  tercakup  dalam proses produksi, tetapi diperlukan untuk menunjang proses ekonomi lainnya.
Penjelasan pranata ekonomi ini lebih menekankan pada kaidah yang mengatur masalah produksi, distribusi pemakaian barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia itulah dalam terminologi sosial disebut pranata ekonomi. Lebih lanjutnya dengan kata lain, pranata ekonomi adalah sarana yang distandarisasi untuk memelihara ketertiban dalam  proses  distribusi  dan  distribusi  barang  serta  jasa. Menurut  Jonathan  M.  Turner pranata ekonomi ini adalah sekelompok status sosial, norma umum dan peran relatif stabil dan  saling  berhubungan  disekitar  pengumpulan  sumber-sumber  daya  produksi  dan distribusi  barang  serta  jasa.  Proses  produksi  dan  distribusi  barang-barang  dan  jasa  yang makin  penting  dan berbelit-belit  adalah  faktor  utama  yang  melatarbelakangi  munculnya pranata ekonomi (Narwoko dan Suyanto, 2004).

## 3. Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif yang mana sumber data berasal dari data  primer  dan  data  sekunder.  Ciri  dari  jenis  penelitian  kualitatif  dapat  dilihat  dengan jenis  pendekatan  ini  menekankan  pada  penggalian,  penjelasan,  dan  pendeskripsian pengetahuan secara etik, emik, dan holistik. Creswell (2010) menyebutkan data penelitian kualitatif dapat berupa lisan dan tulisan. Data primer didapatkan melalui wawancara dan pendapat  aktor. Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  didapatkan  melalui  penelusuran tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal dan buku yang terkait dengan tema penelitian

## 4. Masyarakat Perbatasan: Eksistensi dan Kekayaan Budaya
Kecamatan  Entikong  merupakan  kecamatan  yang  berbatasan  darat  dengan  Malaysia, memiliki  lima  desa yaitu  Desa Entikong,  Desa  Nekan,  Desa Semanget, Desa Pala  Pasang,
dan  Desa  Suruh  Tembawang.  Secara  geografis  Kecamatan  Entikong  masuk  pada  daerah administratif  Kabupaten  Sanggau  dan  berbatasan  dengan  Kabupaten  Landak.  Namun, wilayah  perbatasan  ini  masih  memiliki  daerah  yang paling  sulit  untuk  dijangkau  ke beberapa  desa  di  perbatasan,  seperti Desa  Suruh  Tembawang. Desa  Suruh  Tembawang memiliki sembilan Dusun yang terdiri dari Dusun Kebak Raya, Dusun Suruh Tembawang, Dusun  Pool,  Dusun  Senutul,  Dusun  Badat  Baru,  Dusun  Badat  Lama,  Dusun  Sekajang, Dusun  Gun Jemak dan Dusun  Gun  Tembawang. Desa Suruh Tembawang terdapat patok batas negara dengan Malaysia, namun dari sisi keterisolasian termasuk wilayah tertinggal dan  pedalaman.  Desa  yang  letaknya  di  ujung  negeri  ini  berada  pada  garis  terdepan  dan masih sulit tersentuh pembangunan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan akses menuju daerah  tersebut  melewati  perbukitan  yang  didominasi  oleh  hutan  tembawang  yang notabene-nya dilindungi.
Masyarakat  Entikong  secara  keseluruhan memiliki  suku  dan  agama  yang  beragam. Namun,  keunikan  tersendiri  di Desa  Suruh  Tembawang  hidup  komunitas suku  Dayak dengan  sub  suku  dayak  Sungkung,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  masih  kentalnya  adat istiadat  pada  desa  Suruh  Tembawang  diantaranya  masih  terpelihara  dengan  baik  yaitu “Gawai” atau gawai panen. Adapun gawai ini merupakan upaya untuk mengikat hubungan kekeluargaan antar warga, baik dengan masyarakat satu desa maupun dengan desa lain di wilayah Malaysia. Kemudian, keunikan lain yaitu dalam penyelesaian suatu perkara yang terjadi  di  masyarakat  seperti  tindakan  yang  melanggar  norma  sosial  masyarakat  pada umumnya  diselesaikan  dengan  cara  hukum  adat,  yang  sifatnya  berjenjang  mulai  dari pengurus  adat,  dan  temenggung  adat.  Dan  apabila  masih  tidak dapat  diselesaikan maka dapat  diselesaikan  dengan  hukum  positif.  Hukum  adat  Dayak  masih  sangat  kental  pada kehidupan dan keseharian masyarkat setempat.
Keadaan ekonomi masyarakat desa Suruh Tembawang adalah ekonomi kelas menengah ke bawah, hal ini dikarenakan keadaan geografis desa Suruh Tembawang berada jauh dari kota  kecamatan  Entikong,  dengan  akses  yang  sulit  serta  kawasan  perbukitan.  Hal  ini memicu sulitnya masyarakat menjangkau kota kecamatan Entikong untuk proses jual beli barang. Sehingga, masyarakat setempat memilih untuk menjual hasil tani di Malaysia, lalu mereka  membeli  produk  pangan  di  Malaysia  pula. Hingga  saat  ini, akses  transportasi masyarakat menuju ibukota  kecamatan  masih  sangat  sulit  yang  ditempuh  dengan  dua jalur yaitu jalur darat yang melewati perbukitan, atau berlumpur saat hujan, sangat belum memadai  serta  melewati  jalur  sungai  yang  berhadapan  dengan  kondisi  air  dan  riam berbahaya.  Oleh  karena  itu,  tidak  heran  apabila  adanya  proyek  pembangunan  Terminal Barang  Internasional  di  Entikong,  banyak  warga  di  Suruh  Tembawang  yang  tidak mengetahui hal tersebut.
Untuk mata pencarian masyarakat desa Suruh Tembawang sebagian besar dalah petani kebun  dan  ladang,  masyarakat  memanfaatkan  kondisi  wilayah perbukitan.  Kawasan perbukitan  sangat  cocok  ditanami  lada,  karet,  sawi  ladang,  timun  ladang,    dan  komoditi lainnya. Lada menjadi komoditi yang bisa diandalkan serta hasil perkebunan seperti terung asam, jahe, kacang tanah, jagung, pisang, durian, rambutan, langsat, cempedak, dan jenis lainnya.  Komoditi  ini  sangat  diminati  oleh  masyarakat  Malaysia, khususnya  di  kampung Sapit.
Masyarakat  di  dusun  Badat  Lama  pada  saat  belum  terbukanya  akses  jalan  menuju ibukota Kecamatan Entikong masih melakukan transaksi jual beli di Kampung Gun Sapit (District  Pedawan)  yang  merupakan  desa  di  wilayah  Kuching,  Sarawak,  Malaysia  yang berbatasan  langsung  dengan  Badat  Lama.  Secara history masyarakat  Badat  merupakan sub suku Dayak Sungkung, yang mana sub Dayak ini masih memiliki keterkaitan dengan sub  suku  Dayak  di  Gun  Sapit  (Malaysia)  sehingga  persoalan  interaksi  bukanlah  hal  yang baru, dari berjualan hasil bumi, hingga pernikahan berbeda negara.
Latar belakang geografis di Badat Lama yang merupakan wilayah perbukitan membuat masyarakat  setempat  memanfaatkan  lahan  sebagai  lahan  pertanian,  yang  hasilnya kemudian  banyak  dijual  ke  Malaysia. Selain  persoalan  harga  dan  permintaan,  akses menuju  Entikong  juga  sangat  sulit,  karena  di  Malaysia  memiliki  permintaan  dan  harga yang lebih tinggi. Adapun hasil pertanian yang dijual ke kampung Gun Sapit berupa jahe, lemon,  cabe,  terong  asam  dan  lada  yang  biasa  dijual  pada  hari  Rabu  dan  Kamis.  Secara khusus  tidak  ada  pasar  tradisional  di  Gun  Sapit  (Malaysia)  yang  menampung  hasil penjualan masyarakat Badat Lama, masyarakat Badat Lama menjual hasilnya ke warung- warung  warga  Gun  Sapit  saja,  yang  artinya  bahwa  warga  di  Gun  Sapit  wilayah  Malaysia sebagai penampung hasil alam masyarakat di Badat Lama.
Akses  jalan  yang  hanya  mengandalkan  transportasi  sungai  menuju  Entikong  saat  itu dengan  biaya  yang  besar  serta  resiko  yang  didapat  dan  jarak  tempuh  hampir  satu  hari. Masyarakat  dusun  Badat  Lama  lebih  banyak  berinteraksi  dengan  masyarakat  Gun  Sapit (Malaysia)  dibanding masyarakat Entikong  (Indonesia). Interaksi yang sudah  lama terjalin dengan  Malaysia  mengakibatkan  adanya  jaringan  sosial  ekonomi  pada  masyarakat setempat dengan negara Malaysia. Adanya jual beli hasil pertanian dan kebutuhan pokok bagi  masyarakat  setempat,  interaksi  sosial  yang  telah  lama  terjalin  ini  diakibatkan  oleh akses  jalan  yang  sulit.  Di  sisi  lain,  infrastruktur  belum  memadai  hingga  memaksa masyarakat lebih memilih negara tetangga.
Deskripsi waktu tempuh dari dusun Badat lama menuju kampung Gun Sapit (Malaysia) hanya  memerlukan  waktu  lima  jam  untuk  menuju  negara  tetangga yang  melewati  jalan setapak  dan  naik  turun  bukit.  Meskipun,  telah  dibukanya  akses  jalan  darat  dari  dusun Badat  Lama  menuju  kecamatan  Entikong,  namun  masyarakat  masih  ada  yang  menjual hasil pertanian dan berbelanja ke Malaysia.

## 5. Pembangunan Terminal Barang Internasional: Untuk Masyarakat Lokal?
Beberapa  hal  yang  penting  dan  menjadi  fokus  pembangunan  di  wilayah  perbatasan adalah  meningkatnya  perhatian  terhadap  jaringan,  mobilitas,  arus  globalisasi,  dan kosmopolitanisasi  yang  berperan  dalam  mewarnai  sifat-sifat  kawasan  perbatasan. Komponen-komponen  ini  merupakan  kunci  penting  dalam  memahami  konteks  wilayah perbatasan secara utuh (Rumford,  2006). Kemudian,  berdasarkan  hasil FGD antar sektor dan  lembaga  di  Jakarta, dimana penulis  berpartisipasi  menjadi  peserta, masih  terdapat kegamangan  beberapa  stakeholder  dalam  memaknai  Terminal  Barang  Internasional, apakah  dengan  tujuan  ekspor-impor  ke  berbagai  negara  ataukah  hanya  ekspor-impor untuk dua negara saja, yaitu Indonesia dan Malaysia.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  memiliki  peluang  dalam  pengembangan  kawasan perbatasan  karena  kawasan  ini  memiliki  modal  dasar  penting  dalam  pengembangan kawasan  perbatasan,  yaitu  elemen  budaya,  kerangka  kerja  institusi,  ketertarikan  sektor swasta,  pendekatan  infrastruktur,  kebijakan  dan  investasi  (Kurniadi,  2009).  Berdasarkan hasil Focus  Group  Discussion (FGD)  yang  dihadiri  oleh kementerian dan  lembaga  serta stakeholder, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) di  Entikong  sudah  pada  tahap  finishing.  Sementara  itu,  kesiapan  dari kementerian dan lembaga  seperti Kementerian  Pertanian yang  masih  pada  tahap  identifikasi  produk unggulan lokal dalam rangka pemilihan produk ekspor.
Berdasarkan pada hasil perjanjian kedua negara, dapat dikatakan bahwa Indonesia dan Malaysia  sudah  sejak  lama  berhubungan  baik  dalam  mengelola  perbatasan  antar-negara. Menurut  penuturan  Kasubdit  Hubungan  Bilateral  Kementerian  Perdagangan menyampaikan bahwa perjanjian kerjasama BTA sejak 1970-an masih berlaku sampai saat ini.  Namun,  dari Kementerian  Perdagangan sudah  menyurati Kementerian  Perdagangan Malaysia  untuk  duduk  bersama  dalam  perombakan  ulang  perjanjian  BTA  ini,  dan kemungkinan  dengan  adanya  Terminal  Barang  Internasional  di  Entikong  bisa  jadi perjanjian  kerjasama  ini  akan  dibuat  baru.  Terlebih  lagi  BTA  ini  hanya  berlaku  untuk perbatasan Entikong saja, sedangkan wilayah perbatasan lain tidak. Ini sebenarnya masih dilema  bagi  kedua  negara,  oleh  karena  itu  pihak  Kemendagri  menyurati  Kementerian Dagang Malaysia, namun hingga saat ini belum ada tanggapan karena di Malaysia ketika itu masih pada masa transisi pergantian pemerintahan.
Program  pengelolaan  batas  wilayah  negara  yang  ditetapkan  sangat  erat  kaitannya dengan program pembangunan negara tetangga. Dari beberapa permasalahan yang ada di kawasan  perbatasan,  masalah  penetapan  batas  (delimitasi)  dan  penegasan  batas  negara (demarkasi) merupakan salah satu permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah Indonesia (Lembaga Administrasi Negara, 2004). Kemudian, pada kenyataannya masyarakat lokal belum secara signifikan memanfaatkan akses ekonomi ini. Permasalahan utamanya  adalah  infrastruktur  dari  desa  terpencil  ke  kecamatan  cukup  sulit.  Seperti sulitnya  aksesibilitas  membuat  masyarakat  dusun  Badat  Lama  memilih  Gun  Sapit  di Sarawak  sebagai  tempat  untuk  menampung  dan  menjual  hasil  tani  masyarakat  Badat Lama, yang mana jalan yang dilewati melintasi pegunungan melewati sungai yang sulit saat terjadi  banjir  namun  masyarakat  tetap  rela  menunggu  untuk  bisa  menyeberangi  sungai yang banjir dan melewatinya untuk sampai ke Gun Sapit. Artinya bahwa masyarakat lokal masih  berorientasi  pada  ekonomi  dari  negara  tetangga,  hal  ini  dikarenakan  akses infrastruktur ke wilayah Malaysia lebih mudah.
Border Development Centre (BDC) adalah kawasan strategis yang memiliki potensi untuk pemusatan kegiatan ekonomi baru yang mengarah pada dua kegiatan utama yaitu kawasan industri  dan  perdagangan  bebas  yang  dibagi  dalam  satuan  guna  lahan  utama  sehingga membentuk  struktur  ruang yang  terdiri  dari  blok-blok  lingkungan  dan  menjadi  satu kesatuan  ruang  yang  sinergis  sehingga  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi kawasan dan sekitarnya (Simbolon, 2009).
Lebih lanjut, menurut Fauzi (2011) prasarana dan sarana yang direncanakan dibangun di BDC Meliputi:
1. Sarana  perekonomian: Duty  free  shop , marketing  point ,  pasar  tradisional, perkantoran.
2. Sarana  olahraga  dan  rekreasi;  lapangan  golf  dan  Villa,  lapangan  olahraga,  sarana rekreasi, hotel.
3. Sarana industri; kawasan industri besar, menengah, dan kecil.
4. Prasarana transportasi; terminal penumpang dan barang.
5. Sarana  permukiman  dan  penunjangnya;  perumahan  RSh  dan  Rusunawa,  sekolah SD, SMP, SMU, rumah sakit tipe C.
6. Sarana  penunjang  keimigrasian:  pintu  gerbang  PPLB,  kantor  imigrasi,  karantina hewan dan tumbuhan serta pos polisi.
7. Ruang Terbuka Hijau.
Berdasarkan rencana tersebut yang sudah sejak lama menjadi prioritas pembangunan perbatasan Entikong, pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) menjadi kegiatan berikutnya  yang  saat  ini  juga  sudah  hampir  rampung.  Berdasarkan  keterangan  BNPP Terminal Barang  Internasional  di  Entikong  sudah  siap  diresmikan  pada  tahun  2019  ini. Namun demikian, kelemahan  dasar  pembangunan  Terminal  Barang  Internasional  di Entikong  adalah  belum  tersedianya  alur  komunikasi  antar  lembaga  dan  institusi  lokal dalam  ambil  bagian  dalam  pembangunan.  Sehingga,  masyarakat  lokal  di  Kecamatan Entikong,  khususnya  yang  berasal  dari  kampung  terpencil,  masih  ada  yang  tidak mengetahui  tentang  pembangunan  Terminal  Barang  Internasional  di  wilayah  mereka. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Subdit  Hubungan  Bilateral  Kemendagri menyebutkan  bahwa  sarana  ekspor  dan  impor  di  wilayah  perbatasan  diakui  belum memadai.  Pembangunan  Terminal  Barang  Internasional  perbatasan  Entikong  ini  yang pertama  dibangun  di  wilayah  batas  Indonesia.  Semua  akan  dimaksimalkan,  karena  TBI entikong  ini  akan menjadi  role model  bagi  pembangunan TBI di wilayah  batas  lainnya  ke depan.

## 6. Kebermanfaatan Pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong
Tata kelola wilayah batas sudah semestinya tidak hanya tersentral pada pusat di wilayah sentral  Entikong  saja,  melainkan  juga  di  wilayah-wilayah sulit  dijangkau  sekalipun. Masyarakat di sekitar wilayah batas seperti masyarakat adat, perlu diikutsertakan secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan karena mereka merasa memiliki hak-hak ulayat yang  telah  ada  sejak  sebelum  Republik ini berdiri.  Artinya  bahwa  pelibatan  masyarakat lokal  dalam  pengambilan  kebijakan  serta  implementasinya  perlu  menjadi  format  baku dalam  pengelolaan  wilayah  perbatasan.  Selama  ini  yang  terjadi  hanyalah  pelibatan masyarakat  dalam  menyampaikan  aspirasi  saja.  Sedangkan  keputusan  dan  implementasi kebijakan sepenuhnya diambil oleh pemangku kepentingan.
Pengelolaan  perbatasan  sepenuhnya  dari  pusat,  yaitu  dengan  membentuk  Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pembentukan BNPP dimaksudkan agar pengelolaan perbatasan  lebih  fokus,  sinkron,  terkoordinasi,  dan  berada  pada  satu  pintu  pengelolaan. BNPP sendiri melalui Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, mempunyai sejumlah  tugas  strategis  antara  lain  melakukan  inventarisasi  potensi  sumberdaya  dan membuat  rekomendasi  penetapan  zona  pengembangan  ekonomi,  pertahanan,  sosial budaya,  lingkungan  hidup  dan  zona  lainnya  di  Kawasan  Perbatasan  (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2011).
Khusus  pada  perbatasan  Entikong,  pemerintah  telah  membentuk  suatu  badan  yang khusus  untuk  mengidentifikasi  pembangunan  perbatasan  secara  khusus  yaitu Border Development  Centre (BDC).  Fauzi  (2011)  menyebutkan  kebijakan  yang  dirancang  oleh pemerintah dalam pengembangan pemberlakuan BDC di Entikong meliputi:
1. Membangun  pola  pendanaan  bersama  untuk  pembentukan  dan  operasionalisasi Badan  Pengelola  BDC  Entikong.  Badan  Pengelola  ini  memiliki  tugas  menyusun kebijakan pengembangan dan mengkoordinasikannya di tingkat pusat.
2. Sinkronisasi  kegiatan–kegiatan pemerintah  pusat  dan  daerah  melalui  penetapan anggaran  pembangunan  sektoral  dan  daerah  yang  diarahkan  bagi  pengembangan BDC Entikong.
3. Memacu  pendekatan  kerjasama  dan  perhatian  yang  lebih  besar/khusus  dengan instansi-instansi sektoral di pusat guna memacu pengembangan infrastruktur BDC Entikong.
4. Memperbesar  kontribusi  sumber  pendanaan  dari  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK), disamping dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan swasta/investor.
5. Menggalang  dukungan  dan  fasilitasi  dari  instansi  pusat  dan  pihak  investor  baik dalam maupun luar negeri untuk pengembangan BDC Entikong
Pada sisi lain, agenda BNPP dalam percepatan pembangunan daerah perbatasan antara lain: Percepatan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan sosial dasar perbatasan, Pengembangan sistem  pelayanan  khusus  kawasan  perbatasan,  dan  Percepatan pembangunan  infrastruktur  pelayanan  sosial  dasar  (BNPP,  2011).  Proses  identifikasi  dan proses  pembangunan  terpadu  perbatasan  Entikong  ini  diharapkan  menjadi  percontohan pengelolaan  perbatasan  darat di  wilayah  batas  negara  Indonesia.  Termasuk  dalam pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) yang merupakan pertama kali dan satu- satunya terminal ekspor impor di wilayah perbatasan di Indonesia.
Pemerintah  Indonesia  telah  lama  bekerjasama  dengan  pemerintah  Malaysia  dalam rangka  menciptakan  hubungan  baik  antar  negara.  Kerjasama  yang  sudah  dan  sedang digalakkan oleh  kedua  negara  ini yaitu kerjasama di  bidang ekonomi,  bidang pendidikan, bidang  sosial,  serta  pemberantasan  terorisme,  termasuk  di dalamnya  adalah  kerjasama trans-border  Indonesia  dan  Malaysia. Kerjasama  yang  terkait  dengan  pembangunan  dan kesejahteraan  masyarakat,  dua  negara  (Indonesia-Malaysia)  bersepakat  dalam  hubungan diplomatik  diantaranya  Sosek-Malindo,  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia di  Malaysia, forum kerjasama kawasan (Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Pada  beberapa  kajian  tentang  hubungan  kerjasama  Indonesia  dengan  Malaysia menyebutkan  bahwa  Indonesia  dan  Malaysia  memiliki  keterbuhungan  sejarah  masa  lalu yang  hampir  sama  (serumpun), sehingga  masyarakat  perbatasan  di  Malaysia  dengan masyarakat perbatasan di Indonesia memiliki budaya yang hampir sama sehingga memiliki prospek  yang  baik  dalam  membangun  kerjasama  antar  budaya  dan  ekonomi  (Asmarani, Suni, Nugrahaningsih, 2014; Yovinus, 2016; Utomo, 2017).
Penyelesaian  penetapan  (delimitasi)  dan  penegasan  (demarkasi)  batas  darat  dengan negara-negara  tetangga  masih  pada  tahap  pro  dan  kontra.  Hal  ini  karena  masih  adanya ketidakjelasan penetapan patok batas yang belum disepakati kedua belah pihak. Persoalan sengketa  wilayah  ( territorial  dispute )  dengan  negara  tetangga  diharapkan  akan  semakin berkurang dan kedaulatan negara yang terkait dengan batas wilayah tidak akan terganggu, dengan  adanya  Terminal  Barang  Internasional  sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi wilayah perbatasan.

## 7. Kesimpulan
Pembangunan  Terminal  Barang  Internasional  (TBI)  menjadi  ujung  tombak  perubahan wajah beranda  negara  di Entikong. Jalur  ini  menjadi satu-satunya aktivitas ekspor-impor antar  negara  dengan  jalur  darat.  Namun kemudian,  muncul  ketidakjelasan  apakah aktivitas ekspor-impor diperuntukkan bagi beberapa negara di dunia, atau hanya antar dua negara Indonesia dan Malaysia saja. Pembahasan ini masih dilakukan di level kementerian yang  menjadi  leading  sektor,  seperti  Kementerian  Perdagangan,  Kementerian  Luar  Negeri dan BNPP.
Perlunya  pembenahan  dari  sisi  penyediaan  terhadap  infrastruktur  dan  regulasi  efektif terkait  dengan  pembangunan  Terminal  Barang  Internasional  (TBI),  sehingga  kondisi disparitas  yang  ada  dapat diminimalisir.  Aspek  kebermanfaatan  Terminal  Barang Internasional  (TBI)  masih  belum  terlihat  menjangkau  masyarakat  lokal,  hal  ini  terlihat masih adanya penyeleksian pada produk-produk lokal yang layak menjadi produk ekspor. Regulasi  mengenai  keharusan  masyarakat  lokal  menerima  manfaat,  seperti  peningkatan
ekonomi  lokal  dan  penyelengaraan  akses  dalam  berbagai  hal,  belum  terlihat  menjadi bahasan prioritas.

## Daftar Pustaka
Abdulsyani. (1994). Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara. Asmarani,  M., Suni,  B.,  Nugrahaningsih,  N. (2014).  Kerjasama  Sosial  dan  Ekonomi Malaysia-Indonesia. Jurnal Tesis PMIS-Untan-PSIP, 1-16
Astuti,  T.  M.  P.  (2018).  Trafficking  di  Pos  Lintas  Batas  Entikong-Tebedu:  Kasus  di Perbatasan Perbatasan Indonesia-Malaysia. Forum Ilmu Sosial. 45(1), 34-50
Badan  Nasional  Pengelolaan  Perbatasan.  (2011). Desain  Besar  Pengelolaan  Batas  Wilayah Negara dan Kawasan perbatasan Tahun 2011-2025 . Jakarta: BNPP
Chandler, D. (2009). Unravelling The Paradox of the “Responsibility of Protect”. Irish Studies in International Affairs, 20, 27-39 Creswell,  J.  W.  (2010).
Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Elfitriani, Y., Legionosuko, T., Waluyo, S. D. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia. Jurnal Diplomasi Pertahanan. 4(3), 120-136 Elyta. (2012). Penanggulangan Perdagangan Perempuan di Perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau  Kalimantan  Barat:  Perspektif  Keamanan  Manusia. Indonesian  Journal  of Dialectics. 2(2), 1-16 Fauzi,  G.  (2011) Profil  Potensi  Kawasan  Perbatasan  provinsi  Kalimantan  Barat. Jakarta: Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia Iva,  R.,  dan  Fauzan. (2012).  Problem  Diplomasi  Perbatasan  dalam  Tata  Kelola  Perbatasan Indonesia-Malaysia. JSP, 16(2), 56-63 Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia.  (2015). Buku  putih  pertahanan  Indonesia. Jakarta: Kemenhan RI
Koentjaraningrat.  (1974).
Kebudayaan,  Mentalitas  dan  Pembangunan. Jakarta:  PT. Gramedia Koentjaraningrat. (1981). Sejarah Antropologi. Jakarta: UI Press Kristi,  P., Damayanti,  C., Haqqi,  H. (2018). Border  Diplomacy Pemerintah  Republik Indonesia Dalam Menangani Penyelundupan Gula Di Entikong. Jurnal Transformasi,
1(34), 1-12
Kurniadi,  D.  (2009). Strategi  Pengembangan  Wilayah  Perbatasan  Antarnegara:  Memacu Pertumbuhan  Ekonomi  Entikong  Kabupaten  Sanggau,  Kalimantan  Barat. Tesis: Universitas Diponegoro Semarang.
Laki,  J.  (2006).  Non  Traditional  Security  Issues:  Securitisation  of  Transnational  Crime  in Asia. Institute of Defence and Strategic Studies Workpaper . No. 98. Laporan  Pemerintahan  Kecamatan  Entikong (2010) . Sanggau:  Pemerintah  Kecamatan
Entikong Lembaga  Administrasi  Negara.  (2004). Kajian  Manajemen  Kawasan  Perbatasan
Negara. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Lipsey,  R.  G.,  &  Steiner,  P.  O.  (1991). Pengantar  Ilmu  Ekonomi  I  Edisi  Ke-enam .  Jakarta: Rineka Cipta. Narwoko,  J.  D.,  &  Suyanto,  B.  (2004). Sosiologi  Teks:  Pengantar  dan  Terapan. Jakarta: Kencana Media Group
Niko,  N.  (2016).  Kemiskinan  Sebagai  Penyebab  Strategis  Praktik Human  Trafficking di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat. Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC. Universitas Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei 2016. Niko, N. (2017). Fenomena Trafficking in Person di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak. 4(1), 32-37.
Niko,  N.  (2019). 2019.  Kemiskinan  Perempuan  Dayak  Benawan  sebagai  Bentuk Kolonialisme Baru. Jurnal Pemikiran Sosiologi. 6(1), 58-76. https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47467 Ohmae, K. (1995). The  end of Nations state:  the rise of regional economics. New York: Free Press.
Rumford,  C.  (2006). ‘Borders  and  bordering’  (in  G.  Delanty  (ed.)  Europe  and  Asia  Beyond East and West: Towards a New Cosmopolitanism). London: Routledge. Santrock, J. W. (2007). Perkembangan Anak. Jilid 1 Edisi ke-sebelas. Jakarta: PT. Erlangga. Simbolon,  C.  (2009). Pemberdayaan  masyarakat  Dalam  rangka  mengaman:  Studi  kasus propinsi Kalimantan Barat. Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada.
Soekanto, S. (2014). Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press. Sumarsono. (2012). Pembangunan Kawasan Manajemen Tasbara. Jakarta: Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kedeputian Batas Wilayah Negara. Utomo, A. P. (2016). Strategi Pengembangan Industri Kreatif Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat  Ekonomi  ASEAN. Jurnal  Ilmu  Hubungan  Internasional. Vol.  5,  No.  4,. 1.365-1.380. Wangke,  H.  (2017). Kerjasama  Indonesia-Malaysia  dalam  Pengelolaan  Perbatasan  di Kalimantan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Yovinus. (2016). Prospek  Kerjasama  Bilateral  Indonesia-Malaysia  Bagi  Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan. Jurnal Dinamika Global . Vol 1, No. 2, 24-43.