E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 6, N O . 2, 2022
Prodi Ekonomi Syariah Volume 6, No. 2 Juli-Desember 2022
Halaman: 1-14

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis

## Analisis  Pengendalian  Biaya  Tenaga  Kerja  Dengan  Menggunakan  Anggaran (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara)

## Dewi Fatmawati & Siti Aliyah
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
Cara Mengutip: Fatmawati, Dewi. & Aliyah, Siti. (2022). Analisis Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Dengan Menggunakan Anggaran (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah), Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 6(2), 1-14 .

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-undang Perkoperasian No.25 tahun 1994 dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Koperasi adalah milik para anggotanya sendiri dan peraturannya juga diatur sesuai dengan keinginan para anggotanya, koperasi juga merupakan suatu badan usaha  yang  keanggotaannya  terdiri  atas  orang-seorang  yang  melakukan  kegiatannya  berdasarkan  dengan  prinsip  koperasi  yaitu diantaranya  keanggotaan  yang  memiliki  sifat  sukarela  dan  juga  terbuka,  pengelolaannya  dilakukan  dengan  dasar  demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) diberikan dengan cara adil dan sebanding sesuai dengan besarnya jasa anggota per anggotanya, kemandirian dan  lain sebagainya  sekaligus sebagai  gerakan ekonomi rakyat yang  berdasarkan dengan  asas  kekeluargaan.  Dalam perkoperasian pembagian pendapatan dilakukan berdasarkan dengan besar kecilnya jasa per anggota tidak ada paksaan didalamnya apalagi campur tangan dari pihak luar koperasi yang mungkin bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi. Salah satu contoh

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Submit 3 Agustus 2022 Revisi 6 September 2022 Diterima 3 Oktober 2022
Kata Kunci:
Anggaran, Realisasi Anggaran, Biaya Tenaga Kerja
A B S T R A C T
This study aims to determine how is the mechanism for controlling labor costs using the budget at KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara. This study uses a type of field research with a qualitative approach. Sources of data obtained through primary data (related to the subject of research) and secondary data (related to financial reports related to the object of research), with data collection techniques both interviews, observation and documentation. Then test the validity of the data through triangulation of sources, techniques, and time. The data collected were analyzed by reducing the data, presenting and drawing conclusions. The results of this study are the budget preparation procedure at KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara using the bottom-up approach method, which means that each branch office provides a proposal  submitted  by  a  branch  office  representative  then  centrally  the  proposal  will  be  recapitulated  and  will  be discussed to obtain the results of the budget decision. Labor costs, then the RAPB will be approved by the board of directors and the main director whose  attachments and reports are submitted at the time of the Annual Members' Meeting (RAT) .
A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  mekanisme  pengendalian  biaya  tenaga  kerja  menggunakan anggaran pada  KSPPS  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  field  reasearch dengan  pendekatan  kualitatif.  Sumber  data  diperoleh  melalui  data  primer  dan  data  sekunder  dengan  teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi maupun dokumentasi. Kemudian dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi  sumber,  teknik,  dan  waktu.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  dengan  meredukasi  data,  penyajian  dan kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  yaitu  prosedur  penyusunan  anggaran  pada  KSPPS  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara menggunakan metode bottom-up approach yang berarti masing-masing dari kantor cabang memberikan usulan yang diajukan oleh perwakilan kantor cabang kemudian secara terpusat usulan tersebut akan direkap dan akan dibahas untuk mendapatkan hasil putusan anggaran biaya tenaga kerja, kemudian RAPB tersebut akan disahkan oleh dewan pengurus dan direktur utama yang pelampiran dan pelaporannya disampaikan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) berlangsung.
koperasi yang terbentuk berdasarkan latar belakang anggota adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mitra Muamalah Jepara.
Dalam suatu aktivitas perkoperasian baik itu dalam hal kebutuhan operasional maupun perihal kebutuhan produksi, pengeluaran kas atau biaya yang dikeluarkan dapat membantu sebuah koperasi dalam memprediksi seberapa besar pengeluaran kas atau biaya yang dikeluarkan  oleh  koperasi  untuk  memenuhi  kebutuhan  operasional  maupun  kebutuhan  produksinya  dan  dengan  adanya  anggaran (budget) tersebut khususnya pada anggaran biaya tenaga kerja diharapkan dapat memudahkan koperasi dalam menyusun rencana- rencana yang ada kaitannya dengan total tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara sebagai badan usaha yang menerapkan sistem penyusunan anggaran harus dapat mengelola anggarannya dengan baik, efektif serta efisien sesuai dengan proporsional yang jelas. Biaya tenaga kerja yang terdapat pada sebuah perusahaan harus dikendalikan dengan tujuan untuk dapat diukur dengan tingkat keefesiensian antara yang dianggarkan dengan yang sesungguhnya terjadi dan mengenai penilaian pengendaliannya dapat dilakukan dengan membandingkan antara keduanya. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui apakah terdapat selisih yang menunjukkan keuntungan atau selisih yang menunjukkan kerugian yang biasanya disebut dengan penyimpangan (Variance).
KSPPS BMT Mitra Muamalah dalam proses Rapat Anggota Tahunan (RAT) beberapa tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2020 menyinggung mengenai anggaran biaya tenaga kerja yang menurut penganggaran biaya tenaga kerja tidak dapat terealisasi dengan baik. Anggaran pada tahun 2018-2020 yang sudah dibuat tidak dapat terealisasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dimana anggaran biaya tenaga kerja jauh lebih besar daripada realisasi anggarannya. Hal ini dapat dilihat dari data perbandingan antara anggaran dan realisasi pada tahun 2018-2020 yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Biaya Tenaga Kerja Tahun 2018-2020 Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 2018 2.577.568.737 2.420.527.073 6,09% 2019 2.821.691.921 2.420.939.275 14,20% 2020 2.450.524.271 2.320.115.286 5,32%
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadinya anggaran biaya tenaga kerja yang lebih tinggi dari pada realisasinya. Mengingat  bahwa  pentingnya  anggaran  yang  sesuai  dengan  realisasi  anggarannya,  maka  KSPPS  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara memerlukan adanya pengendalian guna untuk mencapai keefesiensian koperasi dan tercapainya tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya. Dari uraian latar belakang, maka dapat diketahui bahwa adanya penyimpangan anggaran dan realisasi biaya khususnya biaya tenaga kerja yang terjadi pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara, penyimpangan atau selisih biaya tenaga kerja tersebut yang terjadi berupa selisih biaya tenaga kerja yang menguntungkan (Favorable Variance) maupun selisih biaya tenaga kerja yang merugikan (Unfavorable Variance), oleh karena itu maka peneliti tertarik membahas judul “ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA TENAGA KERJA DENGAN MENGGUNAKAN ANGGARAN (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara)”.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Biaya Tenaga Kerja
Biaya tenaga kerja (direct labor cost) juga merupakan semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan, elemen biaya tenaga kerja yang merupakan biaya produksi adalah biaya tenaga kerja untuk karyawan pabrik. Perlu kita ketahui bahwa karyawan sebagaimana didalam suatu lembaga atau perusahaan baik pemerintah maupun swasta adalah merupakan suatu factor yang sangat esensial untuk mewujudkan tujuan yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.

## Pengawasan Biaya Tenaga Kerja
Biaya tenaga kerja merupakan elemen biaya yang cukup tinggi jumlahnya, sehingga penting untuk mengadakan pengawasan terhadap biaya tenaga kerja yang memadai untuk menjaga kualitas standar dan dapat dicapainya mutu pelayanan yang memuaskan. Tujuan utama pengawasan biaya tenaga kerja yaitu mencapai efisiensi tenaga kerja termasuk didalamnya masalah penentuan tingkat kompensasi  (gaji  dan  upah)  yang  memadai,  menjaga  agar  kualitas  produk  yang  dihasilkan  memenuhi  standar  kualitas  dan  dapat dicapainya volume produksi secara optimal.

## Anggaran
Menurut  Munandar  (1992)  anggaran  adalah  suatu  rencana  yang  disusun  secara  sistematis  yang  meliputi  seluruh  kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Dalam proses  untuk  menghasilkan  dan  memasarkan  produk  yang  dihasilkannya,  perusahaan  perlu  membuat  perencanaan  yang  baik  agar operasi  perusahaan  dapat  berjalan  dengan  baik  sehingga  tujuan  perusahaan  dapat  tercapai.  Dalam  menyusun  anggaran,  harus diperhatikan faktor-faktor berikut:

## 1. Realistis
Artinya anggaran yang disusun harus mungkin untuk dicapai, karena anggaran yang tidak realistis hanya mengakibatkan frustasi karena  tidak  mampu  untuk  dicapai.  Realistis  tidaknya  suatu  anggaran  dapat  mempengaruhi  dan  menentukan  keberhasilan pencapaian anggaran. Anggaran yang realistis adalah anggaran yang memperhitungkan kemampuan sumber daya perusahaan, sekaligus memberikan motivasi bagi manajemen untuk mencapainya.
2. Luwes
Artinya tidak kaku sehingga terdapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi.
3. Continue
Artinya  bahwa  anggaran  perusahaan  memerlukan  perhatian  secara  terus  menerus  dan  bukan  merupakan  suatu  usaha  yang bersifat insidentil.

## Pengertian Penganggaran (Budgeting)
Menurut  Nafarin  (2000)  penganggaran  (Budgeting)  adalah  proses  penyusunan  anggaran  yang  dibuat  untuk  mencapai  tujuan perusahaan  dalam  memperoleh  laba.  Pengertian  diatas  menyatakan  bahwa  anggaran  (budget)  adalah  hasil  dari  penganggaran (budgeting) atau hasil dari proses penganggaran. Secara lebih terperinci, proses kegiatan yang tercakup dalam budgeting tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran.
2. Pengolahan  dan  penganalisaan  data  dan  informasi  tersebut  untuk  mengadakan  taksiran-taksiran  dalam  rangka  menyusun anggaran.
3. Menyusun anggaran serta menyajikannya secara teratur dan sistematis.
4. Pengkoordinasian pelaksanaan anggaran.
5. Pengumpulan  data  dan  infomasi  untuk  keperluan  pengawasan  kerja  yaitu  untuk  mengadakan  penilaian  (evaluasi)  terhadap pelaksanaan anggaran.
6. Pengolahan dan penganalisaan data tersebut untuk mengadakan interpretasi dan memperoleh kesimpulan-kesimpulan dalam rangka mengadakan penilaian (evaluasi) terhadap kerja yang telah dilaksanakan serta menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai tindak lanjut (follow-up) dari kesimpulan-kesimpulan tersebut.

## Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran
Suatu anggaran (budget) dikatakan berfungsi dengan baik bilamana taksiran-taksiran (forecast) yang termuat didalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat, diperlukan berbagai data, informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan didalam menyusun budget. Adapun faktor- faktor tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok (Munandar, 1992), yaitu:
1. Faktor-faktor intern (controlable), antara lain sebagai berikut:
a. Data penjualan tahun-tahun yang lalu.
b. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat penagihan, promosi, pemilihan saluran distribusi dan sebagainya.
c. Kapasitas produksi.
d. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlah maupun keterampilan dan keahliannya.
e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan.
f. Fasilitas yang dimiliki perusahaan
2. Faktor-faktor ektern (uncontrolable), antara lain sebagai berikut:
a. Keadaan persaingan.
b. Tingkat pertumbuhan penduduk.
c. Tingkat penghasilan masyarakat.
d. Tingkat pendidikan masyarakat.
e. Tingkat penyebaran penduduk.
f. Agama, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
g. Kebijaksanaan pemerintah.
h. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan teknologi dan sebagainya

## Jenis-jenis anggaran
Dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat mengacu pada ruang lingkup/intensitas penyusunannya, fleksibilitasnya ataupun periode waktunya.
1. Berdasarkan ruang lingkup/intensitas penyusunannya, anggaran dapat dibedakan menjadi:
a. Anggaran parsial Yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkupnya terbatas, misalnya anggaran untuk bidang produksi atau bidang keuangan saja.
b. Anggaran comprehensive
Yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup menyeluruh, yaitu meliputi seluruh aktivitas perusahaan di bidang marketing, produksi, keuangan, personalia dan administrasi.
2. Berdasarkan fleksibilitasnya, anggaran dibedakan manjadi :
a. Anggaran tetap (fixed) Yaitu  anggaran  yang  disusun  untuk  periode  waktu  tertentu,  dimana  volumenya  sudah  ditentukan  dan  berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost dan expense, serta tidak diadakan revisi secara periodic.
b. Anggaran kontinyu (continuous budget) Yaitu anggaran tetap yang secara periodik dilakukan penilaian kembali (revisi).
3. Berdasarkan periode waktu, anggaran dibedakan menjadi :
a. Anggaran jangka pendek Yaitu anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk satu periode akuntansi (biasanya 1 tahun) yang akan datang.
b. Anggaran jangka panjang
Yaitu anggaran yang menunjukkan rencana investasi dalam tahun anggaran dengan waktu lebih dari satu tahun.

## Anggaran Tenaga Kerja
Anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan seara lebih terperinci tentang upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja selama periode mendatang.

## Manfaat anggaran tenaga kerja
Manfaat anggaran tenaga kerja bagi perusahaan yaitu antara lain sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien.
2. Dapat mengatur biaya tenaga kerja secara lebih efisisen.
3. Dapat menghitung harga pokok secara tepat.
4. Dapat dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja.

## Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja
Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja yaitu antara lain sebagai berikut:
1. Kebutuhan tenaga kerja
Ditentukan oleh volume produksi sedangkan volume produksi ditentukan oleh volume penjualan.
2. Teknologi produksi
Jika perusahaan menggunakan teknologi produksi padat karya (teknologi sederhana), maka kebutuhan tenaga kerja relatif banyak, sedangkan jika perusahaan menggunakan teknologi padat modal (teknologi canggih), maka kebutuhan tenaga kerja relative sedikit.

## Penyusunan anggaran tenaga kerja
Penyusunan anggaran tenaga kerja dapat dipisahkan menjadi 2 macam anggaran yaitu sebagai berikut :
1. Anggaran jam kerja langsung (Direct Labor Hours Budget)
2. Anggaran biaya buruh langsung (Direct Labor Cost Budget)

## Pengendalian
Pengendalian adalah suatu proses untuk selalu memantau semua kegiatan atau memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat terselesaikan seperti yang sudah direncanakan di awal serta proses pengevaluasian terhadap hasil yang terjadi apakah terdapat penyimpangan  yang  bersifat  material  atau  tidak.  Dasar  pengendalian  sendiri  dapat  dilihat  dari  fungsi  pengawasan.  Fungsi  ini diperlukan untuk menjamin terlaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Secara umum pengendalian juga mempunyai arti bahwa semua tindakan dan cara yang dipakai dalam suatu organisasi  dengan  maksud  agar  semua  kegiatan  berjalan  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  rencana  serta  terhindar  dari pemborosan. Dari definisi diatas juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang baik itu berguna untuk:
1. Menjaga keamanan harta milik perusahaan.
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
3. Memajukan efisiensi dalam operasi.
4. Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan semula.

## Pengendalian Biaya Tenaga Kerja
Tenaga kerja adalah daya kerja fisik maupun mental yang merupakan sumbangsih manusia untuk menghasilkan suatu produk  dan  jasa  tertentu.  Biaya  tenaga  kerja  merupakan  pembayaran  kepada  tenaga  kerja  sebagai  penggunaan  jasa  untuk menghasilkan suatu produk atau jasa.
Biaya tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur dapat dibedakan menjadi:
1. Biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri kepada produk yang dihasilkan, merupakan biaya utama untuk menghasilkan produk dan jasa tertentu dan secara langsung diidentifikasikan kepada produksi.
2. Biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu merupakan seluruh biaya tenaga kerja selain biaya tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan proses produksi untuk menghasilkan produk dan jasa tertentu
Bagi  perusahaan,  pengendalian  biaya  tenaga  kerja  merupakan  informasi  yang  penting,  mengingat  biaya  tenaga  kerja merupakan komponen yang cukup signifikan untuk total biaya produksi. Pengendalian biaya tenaga kerja dimulai dari penempatan tenaga  kerja,  perencanaan  skedul  produksi,  penyusunan  anggaran  biaya  tenaga  kerja,  waktu  penyelesaian  pekerjaan  dan perencanaan  upah  insentif.  Pengendalian  biaya  tenaga  kerja  ini  berguna  untuk  meningkatkan  produktivitas  tenaga  kerja. Produktivitas tenaga kerja sendiri merupakan ukuran prestasi produksi dengan menggunakan tenaga kerja manusia sebagai tolak ukur.

## Paradigma Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  menjelaskan  bagaimana  mengendalikan  biaya  tenaga  kerja  dengan  menggunakan anggaran pada KSPPS BMT Mitra Mumalah Jepara. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka paradigma penelitian atau konsep dalam suatu penelitian ini seperti terlihat dalam Gambar 1.

## Gambar 1 Paradigma Penelitian
Ruang lingkup penelitian pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara ini  mengenai analisis pengendalian biaya tenaga kerja dengan menggunakan anggaran dimana seringnya terjadi penyimpangan yang berasal dari anggaran tersebut dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi, penyimpangan tersebut biasanya dikenal dengan sebutan variance dan penyimpangan tersebut juga dapat berupa penyimpangan yang menguntungkan ataupun penyimpangan yang merugikan. Alokasi khusus untuk pengendalian
KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara Pengendalian Biaya Tenaga Kerja dengan anggaran Analisis Data Hasil Rekomendasi
biaya tenaga kerjanya agar tidak terjadi kesenjangan atau penyimpangan yaitu mengalokasikan pengendaliannya di persentase yang ditentukan kantor

## 3. METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif studi kasus. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu dari pihak KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara.

## Data dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dimana gambaran keadaan umum KSPPS  BMT  Mitra  Muamalah  yang  menjadi  objek  penelitian.  Sedangkan  data  kuantitatif  yaitu  data  yang  dapat  dihitung  atau dinyatakan dengan bentuk angka sebagai data yang banyak dipergunakan dalam penelitian, data ini dapat diperoleh dari laporan tahunan pada KSPPS BMT Mitra Muamalah dari tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data  primer  diperoleh  dari  observasi  dan  wawancara  terhadap  pengelola  yang  terdiri  dari  Pengurus,  Direktur,  Kepala  Bagian Operasional,  Kepala  Bagian  Keuangan,  Kepala  Bagian  Pemasaran  dan  Manager  Cabang  perusahaan  KSPPS  BMT  Mitra Muamalah serta data sekunder yang berasal dari laporan tahunan tahun 2018-2020 KSPPS BMT Mitra Muamalah.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi
Metode observasi peneliti yang melakukan pengamatan dengan menggunakan panca indra yaitu melakukan pengamatan secara langsung aktivitas di kantor KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara.
2. Wawancara
Wawancara pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode wawancara terstruktur pada responden. Wawancara akan dilakukan terhadap pihak pengelola yang terdiri dari Pengurus, Direktur, Kepala Bagian Operasional, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Pemasaran dan Manager Cabang pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara dengan bertatap muka secara langsung, melalui telepon, maupun komunikasi media sosial lainnya.
3. Dokumentasi
Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa data yang didapatkan dari laporan tahunan KSPPS BMT Mitra Muamalah Tahun 2018-2020.

## Metode Pengolahan Data
Dalam hal ini yang digunakan peneliti untuk melakukan uji keabsahan (kebenaran) dan menggunakan uji kredibilitas dengan menekankan teknik triangulasi sumber untuk memeriksa kualitas data dilaksanakan dengan memeriksa dari berbagai sumber yang diperoleh. Penjabaran data oleh orang yang meneliti sehingga dapat memperoleh suatu keputusan atau kesimpulan, yang kemudian akan dimintakan pembenaran sesuai dengan sumber yang telah diuraikan tersebut.

## Metode Analisis Data
Teknik  analisis  data  ini  berfungsi  sebagai  salah  cara  menyederhanakan  data  agar  bisa  lebih  mudah  dipahami  dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif dalam memaparkan, mengelola, menggambarkan, menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat yang tepat untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Aktivitas dalam analisis data diantaranya :
1. Data reduction (Reduksi Data)
Reduksi data ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Sehingga data yang teredukasi akan memberikan gambaran lebih jelas.
2. Data Display (Penyajian Data)
Langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data ini berupa teks yang bersifat naratif.
3. Conclusion Drawing / Verification
Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat
peneliti  kembali  ke  lapangan  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan  yang  dikemukakan  merupakan  kesimpulan  yang kredibel.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Prosedur Penyusunan Anggaran Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara dari awal berdirinya yaitu tahun 2001 sudah melakukan penyusunan anggaran biaya tenaga  kerja  yang  disusun  diwaktu  penghujung  tahun  yaitu  mulai  dari  bulan  oktober  akhir  sampai  dengan  desember.  Dari penyusunan anggaran biaya tenaga kerja tahunan tersebut nantinya akan dievaluasi dan di breakdown ke setiap bulannya, hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh informan Bapak Rudi Joko Laksono selaku Kepala Bagian Pemasaran KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara yang menyatakan:
“Dari awal berdiri tahun 2001 dari yang awalnya KSU, kemudian di tahun 2011 berubah jadi KJKS BMT MITRAMU, kemudian berubah lagi sampai sekarang yaitu KSPPS BMT MITRAMU sudah menyusun RAPB tepatnya dipenghujung tahun yaitu akhir  oktober  dan  november  mulai  kita  susun  setelah  itu  dilakukan  pembahasan  di  bulan  november-desember. Pengesahannya nanti di awal tahun. Sifatnya itu nanti dalam setahun artinya evaluasi nanti RAPB itu tetap ada RAPB tahunan, RAPB bulanan. Jadi tahunan di breakdown ke bulanan”.
Pernyataan yang telah disampaikan oleh informan Kepala Bagian Pemasaran tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan Bapak Asep Sutisna selaku Direktur Utama KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara dan informan Ibu Ana Zuliati selaku Kepala Bagian Keuangan yang masing-masing informan menyatakan bahwa : “Sejak berdirinya di tahun 2001” (Direktur Utama Bapak Asep Sutisna). “Nopember” (Kepala Bagian Keuangan Ibu Ana Zuliati).
Pernyataan yang disampaikan oleh informan Bapak Asep Sutisna selaku Direktur Utama KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara dan Ibu Ana Zuliati selaku Kepala Bagian Keuangan KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara dapat ditarik kesimpulan bahwa memang  benar  adanya  bahwa  penyusunan  anggaran  biaya  tenaga  kerja  pada  KSPPS  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara  sudah dirancang  per  tahunnya  sejak  awal  berdirinya  yakni  tahun  2001  dan  penyusunannya  dimulai  dari  bulan  nopember  awal  yang sebanding dengan pernyataan yang disampaikan sebelumnya bahwa penyusunannya dilakukan di akhir bulan oktober.
Penyusunan RAPB pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara secara keseluruhan sebenarnya tidak memiliki teori khusus karena tim penyusun anggarannya terkhusus pada saat menyusun anggaran biaya tenaga kerja melihat dari apa yang dibutuhkan tenaga kerjanya yang kemudian dikalkulasi dengan berapa potensi pendapatan yang bisa dihimpun dalam satu tahun oleh masing- masing karyawan, hal tersebut yang menjadi kebiasaan dasar dalam penyusunan anggaran biaya tenaga kerja sesuai dengan yang dikemukakan oleh informan Bapak Rudi Joko Laksono selaku Kepala Bagian Pemasaran KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara yang menyatakan bahwa :
“Teori khusus tidak ada, jadi kita melihatnya dari kebutuhan tenaga kerja kemudian aturan-aturannya kemudian berapa potensi  pendapatan  yang  bisa kita  himpun  dalam  satu  tahun itu  yang  biasanya  menjadi  dasar  kita  dalam  penyusunan anggarannya”.
Dalam penyusunan anggaran pasti ada beberapa partisipan yang ikut andil guna untuk memperlancar proses penyusunan anggaran  untuk  satu  periode  kedepannya.  Menurut  pernyataan  dari  informan  Bapak  Agus  Riyandono  Selaku  Kepala  Bagian Operasional KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara mengenai siapa saja yang ikut andil dalam penyusunan anggaran menjelaskan bahwa : “Yang  ikut  dalam  penyusunan  anggaran  adalah  Tim  manajemen  pusat  disitu  ada  Direktur  Utama,  Manajer  Keuangan, Manajer Operasional dan Manajer Pemasaran, Setelah tersusun kemudian diajukan ke Rapat Pengurus. Dalam menyusun anggaran masing-masing divisi tersebut mempunyai tugas yang berbeda-beda, misal di bagian Pemasaran akan menyusun anggaran yang berkaitan dengan promosi, terus bagian divisi operasional akan menyusun anggaran yang berkaitan dengan operasional kantor dan kebutuhan SDI dan begitu juga dengan divisi Keuangan”.
Dari pernyataan tersebut maka dapat dipahami bahwa penyusunan RAPB diikuti oleh tim manajemen pusat dan perwakilan cabang sekaligus tim kepengurusan. Dalam penyusunan RAPB masing-masing partisipan/divisi mempunyai tugas yang berbeda- beda tentunya seperti yang telah disampaikan diatas bahwa Kepala Bagian Pemasaran bertugas sebagai penyusun anggaran yang berkaitan dengan promosi, Kepala Bagian Operasional bertugas sebagai penyusun anggaran yang berkaitan dengan operasional KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara dan kebutuhan SDI begitu juga dengan tugas dari Kepala Bagian Keuangan yang susunan anggarannya berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan.
Proses penyusunan anggaran biaya tenaga kerja pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara juga tidak dapat terlepas dari adanya peraturan undang-undang yang berlaku pada saat itu. Menurut informan Bapak Rudi Joko Laksono Selaku Kepala Bagian Pemasaran pada saat wawancara berlangsung beliau menyatakan bahwa:
“Kalau dalam menyusun RAPB kita memang melihat undang-undangnya, seperti UU ketenagakerja kemudian biasanya itu ada  peraturan-peraturan  pemerintah  mengenai  upah  minimum  dan  sebagainya  biasanya  sudah  kita  cari  informasinya terlebih dahulu”.
Dari pernyataan tersebut maka dapat dilihat bahwa Penyusunan anggaran biaya tenaga kerja sendiri yang dilakukan oleh KSPPS  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara  sudah  disesuaikan  dengan  UU  yang  berlaku  seperti  UU  Ketenagakerjaan,  peraturan- peraturan  pemerintah  mengenai  upah  minimum  dan  sebagainya,  informasi  tersebut  biasanya  sudah  terlebih  dahulu  dicari informasinya oleh tim manajemen pusat sebelum penyusunan anggaran biaya tenaga kerja dilakukan.

## Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara
1. Mekanisme Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Melalui Anggaran Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara Pengendalian biaya tenaga kerja pada KSSPS BMT Mitra Muamalah Jepara yang melalui anggaran dimulai pada saat penyusunan atau pembuatan RAPB nya oleh pengelola bersama dengan perwakilan dari kantor cabang yaitu manager cabang dimana penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan riil perusahaan, hal tersebut lah yang menjadi langkah awal dalam proses pengendalian biaya tenaga kerja dan hal tersebut disesuaikan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak H. Eko Sudarmaji selaku pengurus KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara yang menyatakan bahwa:
“Pembuatan  RAPB  sesuai  dengan  kebutuhan  riil  kantor,  menggunakan  biaya  sesuai  RAPB  yang  ditentukan,  bila  ada pembengkakan biaya bisa ditangguhkan ke RAPB selanjutnya atau bisa diambil dari alokasi anggaran biaya yang lainnya dan apabila biaya tenaga kerja lebih rendah tetap sesuai rillnya, bila ada sisa bisa dialokasikan ke biaya yang lain juga”. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian biaya tenaga kerja disesuaikan dengan RAPB yang telah ditentukan dan disusun sebelumnya, apabila terdapat pembengkakan biaya tenaga kerja pada tahun yang bersangkutan maka biaya tenaga kerja tersebut dapat ditangguhkan ke RAPB tahun selanjutnya atau dapat diambilkan pada alokasi anggaran biaya yang lain untuk menutup pembengkakan yang terjadi pada biaya tenaga kerja dan apabila biaya tenaga kerja lebih rendah dari pada yang dianggarkan maka pengeluaran biaya tenaga kerjanya tetap disesuaikan dengan biaya tenaga kerja sesuai dengan rillnya dan untuk sisa anggaran biaya tenaga kerjanya dapat dialokasikan kedalam biaya-biaya KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara yang lainnya. Pendapat informan lain yang dapat dijadikan sebagai penguat pendapat informan sebelumnya disampaikan oleh kepala bagian operasional KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara informan Bapak Agus Riyandono yang menyatakan bahwa:
“Jadi anggaran yang sudah ditetapkan akan jadi pengendalian perusahaan”.
Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian biaya tenaga kerja pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara benar adanya kalau dimulai sejak anggaran biaya tenaga kerja tersebut dibuat atau disusun.

## 2. Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Melalui Anggaran Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara
Menurut informan Bapak Rudi Joko Laksono selaku kepala bagian pemasaran KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara, beliau menyatakan tentang pengendalian biaya tenaga kerjanya yaitu sebagai berikut:
“Pengendalian biaya tenaga kerja dianggarkan 30% dalam rapat kerja pengelola, pengurus dan pengawas dengan anggaran maksimal 35% dari total pendapatan. Kemudian hasil anggaran tersebut disahkan di RAT”.
Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pengendalian biaya tenaga kerja pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara dialokasikan sebesar 30% - maksimal 35% dari total pendapatan, pengalokasian tersebut dilakukan dalam rapat kerja yang dihadiri oleh pengelola, pegurus dan pengawas yang selanjutnya hasil anggaran biaya tenaga kerjanya disahkan pada saat rapat anggota tahunan (RAT) berlangsung. Dari penjelasan kepala bagian keuangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat alokasi khusus  untuk  pengendalian  biaya  tenaga  kerjanya  agar  tidak  terjadi  kesenjangan  atau  penyimpangan  yaitu  mengalokasikan pengendaliannya di persentase maksimal 35% dari keseluruhan total pendapatan yang dihimpun oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara. Informan Bapak Rudi Joko Laksono selaku kepala bagian pemasaran KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara menjelaskan mengenai hal yang berhubungan dengan anggaran biaya tenaga kerja yang lain yaitu sebagai berikut:
“Anggaran dapat digunakan dengan melakukan perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi, kemudian dijadikan dasar dalam pembentukan kebijakan. Apabila realisasi anggaran melebihi rencana maka akan dilakukan efisiensi yang diperlukan, sebaliknya apabila kurang akan dilakukan pengembangan”.
Dari pernyataan yang dikemukan diatas maka dapat dilihat bahwa pengendalian biaya tenaga kerja pada KSPPS BMT Mitra Muamalah digunakan sebagai perbandingan antara rencana anggaran biaya tenaga kerja dengan realisasi biaya tenaga kerja yang kemudian  dijadikan  sebagai  dasar  pembentukan  suatu  kebijakan  perusahaan.  Apabila  realisasi  anggaran  biaya  tenaga  kerja melebihi rencana anggaran biaya tenaga kerja maka akan dilakukan efisiensi yang diperlukan oleh perusahaan, sebaliknya apabila realisasi  anggaran  biaya  tenaga  kerja  kurang  dari  rencana  yang  dianggarkan  maka  akan  dilakukan  pengembangan  untuk perusahaan kedepannya.

## Faktor Penyebab Tidak Terserapnya Sebagian Anggaran Biaya Tenaga Kerja Tahun 2018-2020 Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara
Dapat dilihat bahwa faktor penyebab tidak terserapnya sebagian anggaran biaya tenaga kerja di tahun 2018-2020 salah satunya dikarenakan karena kondisi ekonomi masyarakat yang cenderung lemah sehingga menyebabkan dari anggota masyarakat yang melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara tidak dapat membayar setiap bulannya dan itulah yang menjadikan faktor pendapatan yang dihimpun KSPPS BMT Mitra Muamalah juga berkurang. KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara dalam  prosesnya  melakukan  penyinkronan  dan  perbandinagn  antara  biaya  tenaga  kerja  yang  dianggarkan  dengan  potensi
pendapatan yang didapat, apabila pendapatan yang dihimpun banyak maka peluang untuk mendapatkan biaya tenaga kerja juga banyak begitu sebaliknya. Informan Bapak Rudi Joko Laksono selaku Kepala Bagian Pemasaran KSPPS BMT Mitra Muamalah juga memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai faktor penyebab tidak terserapnya sebagian anggaran biaya tenaga kerja yaitu beliau menyatakan bahwa:
“Alhamdulillah selama ini mungkin nanti bisa disinkronkan dengan laporannya, jadi anggarannya terealisasi dengan baik sesuai dengan perencanaannya. Tidak terserap selama 3 tahun (2018-2020) itu kemungkinan besar karena tenaga kerja ini khususnya biaya gaji itu ada yang sifatnya tetap (fixed cost) sama ada yang sifatnya prestasi. Nah kalau dilihat beberapa tahun khususnya masa pandemic, gaji dipost prestasi ini/bonus ini tidak tercapai itu yang akhirnya tidak terealisasi mungkin perbandingannya dari situ jadi tidak terserap 100% secara maksimal seperti itu”.
“Faktornya memang faktor pencapaian kinerjanya sendiri dari karyawannya. Kalau faktor eksternalnya kita tarik dari jauh itu faktor eksternalnya memang kondisi dari perekonomian masyarakat itu yang turun dari beberapa tahun kemaren”.
Dari kedua penjelasan yang disampaikan oleh informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab tingginya anggaran biaya tenaga kerja yang tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan karena pencapaian kinerja dari masing-masing karyawan KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara yang cenderung rendah mengingat diatas dijelaskan bahwa terdapat 2 post biaya tenaga kerja yang ada pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara yaitu post biaya tenaga kerja yang sifatnya tetap dan post biaya tenaga kerja yang sifatnya prestasi. Tidak dapat terserapnya sebagian anggaran biaya tenaga kerja tersebut karena ditahun 2018- 2020 post biaya tenaga kerja yang sifatnya prestasi tidak dapat diserap oleh karyawan KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara karena kinerja masing-masing karyawannya cenderung rendah yang disebabkan adanya pandemic Covid-19. hal ini diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Ana Zuliati selaku Kepala Bagian Keuangan KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara, beliau menjelaskan bahwa :
“Bonus pencapaian masing-masing karyawan rendah diakibatkan tidak tercapainya target kinerja karyawan pada tahun 2018-2020, hal tersebut dikarenakan karena anggota KSPPS BMT Mitra Muamalah terkena dampak dari adanya pandemic Covid-19, dimana para anggota tidak bisa membayar angsuran perbulannya dan anggota nabung juga menurun”.
Pencapaian target kinerja karyawan yang berupa penghimpunan pendapatan mempengaruhi alokasi biaya tenaga kerja yang  didapat  karyawan,  pada  tahun  2018-2020  target  karyawan  tidak  dapat  terpenuhi  karena  terdampak  pandemic  Covid-19 dimana pendapatan yang menjadi faktor targeting karyawan tidak dapat dihimpun dengan maksimal karena pandemic Covid-19 tersebut.
Cara Mengatasi Kesenjangan Anggaran Biaya Tenaga Kerja Tahun 2018-2020 Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara Menurut  informan  Bapak  Rudi  Joko  Laksono  selaku  Kepala  Bagian  Pemasaran  KSPPS  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara mengenai bagaimana cara mengatasi kesenjangan anggaran biaya tenaga kerja, beliau menyatakan bahwa:
“Realisasi biaya asalkan tidak melebihi saya kira tidak masalah, kalau melebihi malah bahaya dan masalah dan artinya kita kelebihan karyawan. Kalau yang terjadi kemaren memang karena evaluasi nya yang untuk temen-temen sendiri kita evaluasi targetnya kenapa”.
Dapat diketahui bahwa kesenjangan yang terjadi di tahun 2018-2020 KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara tidak begitu bermasalahan karena anggaran biaya tenaga kerjanya yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggarannya. Anggaran terlalu tinggi sedangkan realisasinya rendah disini karena pada tahun tersebut yaitu tahun 2018-2020 kinerja targeting karyawan menurun oleh sebab itu anggaran biaya tenaga kerja yang sudah dipersiapkan oleh tim pusat tidak dapat diserap dengan baik yang mengakibatkan realisasi biaya tenaga kerjanya rendah. Informan Bapak Rudi Joko Laksono selaku Kepala Bagian Pemasaran KSPPS  BMT  Mitra  Muamalah  juga  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  bagaimana  cara  mengatasi  kesenjangan anggaran biaya tenaga kerja yaitu beliau menyatakan bahwa:
“Memang kita laporkan apa adanya anggaran sekian, realisasi sekian dan itu menjadi evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya. Kita mengevaluasi itu kemudian digunakan untuk penyusunan anggaran berikutnya. Tetap larinya ke kinerja karyawannya masing-masing iya karena untuk tenaga kerja itu sekian target tersebut anggaran tersebut memang. Apabila ditargetkan sekian tetapi tidak bisa tercapai maka otomatis beberapa post yang dianggarkan itu tidak tercapai. (post prestasi bonus)”. Jadi  dalam  proses  realisasi  biaya  tenaga  kerja  pada  KSPPS  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara  disini  kesenjangannya menunjukkan nilai yang menguntungkan jika dilihat dari post anggaran tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran biaya tenaga kerja yang dikarenakan karena nilai kinerja dari masing-masing karyawannya tidak dapat tercapai. Namun untuk keseluruhan prosesnya tetap menguntungkan bagi lembaga KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara. Menurut informan Bapak Asep Sutisna selaku Direktur Utama KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara mengenai bagaimana cara mengatasi kesenjangan anggaran biaya tenaga kerja, beliau menyatakan bahwa:
“Koperasi yang utama itu kan untuk kesejahteraan anggota. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kelangsungan hidup koperasi dan kesejahteraan anggotanya juga. Lagipula walaupun realisasi koperasi tidak sesuai dengan rencana anggaran namun dari lembaga kitanya tetap masih mendapatkan SHU dan tidak rugi juga”.
Dari  pertanyaan  tersebut  menyatakan  bahwa  kesenjangan  anggaran  pada  KSPPS  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara  tidak memiliki dampak yang besar bagi SHU sendiri karena jika dilihat dari laporan keuangan KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara tetap mendapatkan SHU. Walaupun kesenjangan anggaran tersebut tidak memberikan dampak negatif baik dari kesejahteraan anggota maupun  kinerja  KSPPS  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara,  namun  dirasa  perlu  dilakukannya  upaya  untuk  mencegah  adanya kesenjangan anggaran tersebut.
Kesenjangan anggaran juga dapat diminimalisir dari bawah yaitu dari kewenangan yang diberikan tim manajemen pusat kepada para manajer cabang untuk dapat mengontrol karyawan yang ada dicabang agar dapat mengakses biaya tenaga kerja atau biaya  gaji  karyawan  sesuai  dengan  yang  sudah  dianggarkan.  Selain  kewenangan  tersebut  manajer  cabang  juga  diberikan kewenangan  dalam  hal  penyusunan  anggaran  tenaga  kerja  yaitu  manajer  cabang  dapat  mengusulkan  mengenai  target  yang nantinya target tersebut berhubungan dengan alokasi prestasi atau bonus yang bisa didapat oleh karyawan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari informan Ibu Uswat Nurul Habibah Selaku Manajer Cabang Ngabul KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara yang menyatakan bahwa:
“Biaya tenaga kerja karyawan sudah disusun dengan SK yang ditetapkan oleh bagian operasional dan sudah ditanda tangani oleh direktur. Yang bisa dikontrol hanya menyesuaikan dengan syirkah. Syirkah yang di maksudkan ke biaya tenaga kerja karyawan. Syirkah menyesuaikan dengan target, apabila targetnya terepenuhi maka syirkahnya banyak dan masuk biaya tenaga  kerja.  Biasanya  manajer  cabang  mengusulkan  lebih  kepada  targeting  secara  tidak  langsung,  terkadang  kita menerapkan anggaran biaya tenaga kerja itu sekian persen dari pendapatan yang dapat kita himpun, jadi manajer biasanya kita libatkan tahun depan targetnya mau berapasih, potensinya bisa sampai berapa jadi temen-temen manajer dilibatkan dalam hal tersebut”.
Jadi dalam proses mengatasi kesenjangan yang terjadi di tahun 2018-2020 manajer cabang sedari awal sudah diberi kewenangan dalam hal memanage targeting masing-masing karyawan dengan mengusulkan secara tidak langsung target yang kemungkinan dapat dicapai masing-masing karyawan dicabang yang saat itu dikepalainya agar dapat mengakses biaya tenaga kerja post prestasi atau sering disebut syirkah di KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara.

## PEMBAHASAN

## Prosedur Penyusunan Anggaran Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara
Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti pada saat melakukan penelitian melalui wawancara, maka diperoleh hasil- hasil  temuan  yaitu  bahwa  penyusunan  anggaran  pada  KSPPS  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara  dimaksudkan  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan  KSPPS  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara,  sebagai  pedoman  kerja  operasional  dan  sebagai  alat  pengendalian manajemen koperasi. Penyusunan anggaran pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara terkhusus biaya tenaga kerja tidak hanya dilakukan sehari ataupun dua hari yakni mencapai dua sampai tiga bulan penyusunan karena anggaran digunakan selama periode satu tahun berjalan yang oleh karenanya dibutuhkan kefokusan yang lebih untuk mendapatkan anggaran yang sesuai dengan yang diinginkan  koperasi.  Pendekatan  yang  digunakan  KSPPS  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara  dalam  penyusunan  anggarannya disesuaikan dengan teori yang dikemukakan oleh Rahayu et al., (2013) yang mana untuk KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up approach) yang berarti masing-masing dari kantor cabang memberikan usulan yang diajukan oleh perwakilan kantor cabang yaitu manager cabang terkait dengan pengajuan rencana anggaran biaya terkhusus  biaya  tenaga  kerja  serta  rencana  kerja  kemudian  secara  terpusat  usulan  tersebut  akan  direkap  dan  akan  dibahas sekaligus di diskusikan secara bersama antara manager cabang dengan tim manajemen pusat untuk mendapatkan hasil putusan anggaran biaya tenaga kerja, kemudian RAPB tersebut akan disahkan oleh dewan pegurus dan direktur utama yang pelampiran dan pelaporannya disampaikan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) berlangsung hal tersebut sebanding dengan penelitian terdahulu yang juga menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan dari bawah keatas (bottom-up approach) dimana bendahara mengajukan rencana anggaran pendapatan dan biaya serta rencana kerja kemudian RAPB dan Renja tersebut akan ditetapkan dan disahkan oleh pimpinan KPRI Bhakti Husada.
Penyusunan RAPB pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara tidak dapat terlepas dari yang namanya partisipan oleh karena itu partisipan merupakan hal yang sangat penting yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran, yang ikut andil dalam penyusunan RAPB yaitu Manager Cabang, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Operasional dan Kepala Bagian Pemasaran sedangkan  ketua  yang  memberi  bimbingan  dan  bertanggungjawab  dalam  penyusunan  anggaran  adalah  dewan  pengurus dan direktur utama KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara. Hal tersebut juga sebanding dengan teori yang dikemukakan oleh Munandar (2001) yang menyatakan bahwa dalam penyusunan anggaran, yang memiliki wewenang dan juga tanggung jawab atas penyusunan anggaran serta kegiatan dalam hal penganggaran lainnya yaitu berada ditangan pimpinan tertinggi perusahaan, teori tersebut juga sebanding dengan teori yang digunakan pada penelitian terdahulu dimana yang terlibat dalam penyusunan anggaran pada KPRI Bhakti Husada adalah bendahara sedangkan ketua yang memberi bimbingan dan pertanggungjawaban sebelum disahkan oleh pimpinan perusahaan.
Berikut gambaran mengenai prosedur penyusunan anggaran pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara, yaitu sebagai berikut:
1. Manager cabang menyiapkan laporan evaluasi pelaksanaan dan realisasi RAPB pada tahun sebelumnya melalui rapat pengurus yang dilaksanakan oleh pengurus.
2. Menyusun RAPB dan rencana kerja berdasarkan hasil keputusan rapat yang didapat dari rekapan pengajuan anggaran dari masing-masing cabang yang dilaksanakan oleh manager cabang dan tim managemen pusat dan mengkompilasikan rencana tersebut menjadi anggaran berdasarkan skala prioritas.
3. Pengurus dan tim manajemen pusat menilai dan mengoreksi RAPB dan program kerja.
4. Jika  pengurus  dan  direktur  utama  menyetujui  RAPB  dan  program  kerja  maka  pengurus  dan  direktur  utama  akan mengesahkan RAPB dan program kerja tersebut, namun jika tidak manager cabang dan tim management pusat akan memperbaiki kembali sesuai dengan hasil koreksi oleh pengurus dan direktur utama.
5. Manager cabang dan tim manajemen pusat menyempurnakan draft perbaikan rencana anggaran RAPB KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara.
6. Manager cabang dan tim manajemen pusat kemudian mengajukan kembali rencana anggaran kepada pengurus dan direktur utama KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara untuk ditandatangani dan disahkan.
7. RAPB dan program kerja tersebut kemudian dilaporkan kepada anggota pada saat RAT berlangsung.
Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara 1. Mekanisme Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Melalui Anggaran Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti pada saat melakukan penelitian melalui wawancara, maka diperoleh hasil bahwa mekanisme pengendalian biaya tenaga kerja menggunakan anggaran pada KSPPS BMT Mitra Muamalah jepara dimulai pada  saat  berlangsungnya  penyusunan  rencana  anggaran  biaya  tenaga  kerja  yaitu  pengendalian  biaya  tenaga  kerjanya disesuaikan  dengan  RAPB  yang  telah  ditentukan  dan  disusun  sebelumnya  kemudian  di  lihat  saat  berlangsungnya  kegiatan operasional perusahaan dan apabila terdapat pembengkakan biaya tenaga kerja pada tahun yang bersangkutan maka biaya tenaga kerja tersebut dapat ditangguhkan kepada RAPB tahun selanjutnya atau dapat diambilkan pada alokasi anggaran biaya yang lain guna menutup pembengkakan yang terjadi pada biaya tenaga kerja dan apabila biaya tenaga kerja lebih rendah dari pada yang dianggarkan maka pengeluaran biaya tenaga kerjanya tetap disesuaikan dengan biaya tenaga kerja sesuai dengan rillnya dan untuk sisa anggaran biaya tenaga kerjanya dapat dialokasikan kedalam biaya-biaya KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara yang lainnya, hal tersebut sebanding dengan hasil penelitian terdahulu yaitu bahwa pengendalian biaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui program-program perencanaan anggaran biaya tenaga kerja dan perhatian yang terus-menerus terhadap pengembalian keputusan biaya tenaga kerja dalam kaitannya dengan pengeluaran biaya tenaga kerja.

## 2. Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Melalui Anggaran Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengelola KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara mengenai pengendalian biaya tenaga kerja dengan menggunakan anggaran biaya tenaga kerja pada tahun 2018-2020 yaitu bahwa terdapat alokasi khusus untuk pengendalian biaya tenaga kerjanya agar tidak terjadi kesenjangan atau penyimpangan yaitu pengendalian biaya tenaga kerja pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara dialokasikan sebesar 30% - maksimal 35% dari total keseluruhan pendapatan yang dapat dihimpun oleh perusahaan, pengalokasian tersebut dilakukan dalam rapat kerja yang dihadiri oleh pengelola, pegurus dan  pengawas  yang  selanjutnya  hasil  anggaran  biaya  tenaga  kerjanya  disahkan  pada  saat  rapat  anggota  tahunan  (RAT) berlangsung.
Pengendalian biaya tenaga kerja pada KSPPS BMT Mitra Muamalah digunakan sebagai perbandingan antara rencana anggaran biaya tenaga kerja dengan realisasi  biaya tenaga kerja yang kemudian dijadikan sebagai dasar pembentukan suatu kebijakan perusahaan. Apabila realisasi anggaran biaya tenaga kerja melebihi rencana anggaran biaya tenaga kerja maka akan dilakukan efisiensi yang diperlukan oleh perusahaan, sebaliknya apabila realisasi anggaran biaya tenaga kerja kurang dari rencana yang dianggarkan maka akan dilakukan pengembangan untuk perusahaan kedepannya. Hal ini sebanding juga dengan penelitian terdahulu bahwa biaya tenaga kerja digunakan sebagai alat bantu untuk merencanakan besarnya anggaran biaya tenaga kerja satu tahun berikutnya karena anggaran biaya tenaga kerja untuk satu tahun yang disusun berdasarkan dengan satu tahun sebelumnya dan  anggaran  tersebut  dibuat  untuk  jangka  waktu  satu  tahun.  Dengan  optimalnya  pengendalian  biaya  tenaga  kerja,  maka pelaksanaan  kegiatan  yang  ada  dalam  perusahaan  lebih  terarah  dan  kinerja  perusahaan  lebih  efisien  dan  efektif,  selain  itu pengendalian  biaya  tenaga  dapat  dilakukan  dengan  membandingkan  antara  masalah  yang  distandarkan  dengan  realisasi. Pengendalian memerlukan standar sebagai dasar yang dipakai sebagai tolak ukur pengendalian.
Faktor Penyebab Tidak Terserapnya Sebagian Anggaran Biaya Tenaga Kerja Tahun 2018-2020 Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara
Setelah diadakan penelitian di lapangan mengenai fenomena permasalahan yang terjadi pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara yaitu adanya ketimpangan antara anggaran biaya tenaga kerja dengan realisasinya, anggaran pada tahun periode 2018 sampai dengan tahun periode 2020 tidak dapat mencapai target yang direncanakan, dimana realisasi anggaran lebih rendah dari anggaran  yang  ditetapkan.  Berikut  ini  merupakan  perbandingan  antara  anggaran  pendapatan  dan  realisasi  pendapatan  yang terdapat pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara:

## Tabel 2

## Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Biaya Tenaga Kerja Tahun Periode 2018-2020 Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara
Table  diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 anggaran lebih besar daripada realisasi biaya tenaga kerja, yaitu ditahun 2018 sebesar Rp 157.041.664,- tahun 2019 sebesar Rp 400.752.646,- dan ditahun 2020 sebesar Rp  130.408.985,-.  Selisih  disini  terlihat  bahwa  realisasi  lebih  rendah  dari  rincian  anggaran  setiap  biaya  tenaga  kerja  yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara, hal ini terjadi karena tidak tercapainya target pendapatan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang lemah ditahun tersebut yaitu tahun 2018-2020 dan taraf hidup masing-masing karyawan. Sebanding juga dengan penelitian terdahulu dimana ditahun 2013 anggaran yang dibuat oleh KPRI Bhakti Husada lebih besar dibandingkan dengan realisasinya dan dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi koperasi, dari hal tersebut lah menunjukkan bahwa anggaran yang disusun oleh KPRI Bhakti Husada berfungsi secara efektif secara operasionalnya.
Realisasi biaya tenaga kerja pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara lebih rendah dari yang telah dianggarkan pada tahun 2018-2020 dikarenakan kondisi perekonomian lemah yang mengakibatkan pendapatan yang dihimpun oleh KSPPS BMT Mitra  Muamalah  juga  berkurang.  Selain  itu  faktor  kedua  yang  menjadi  penyebab  tingginya  anggaran  biaya  tenaga  kerja  yaitu pencapaian  kinerja  dari  masing-masing  karyawan  KSPPS  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara  yang  tidak  dapat  terpenuhi.  Tidak terpenuhinya  kinerja  karyawan  pada  tahun  2018-2020  dikarenakan  adanya  pandemic  Covid-19  yang  memberikan  dampak signifikan kepada para anggota KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara sehingga dalam prosesnya karyawan tidak dapat mencapai target pendapatan karena dari anggotanya tidak dapat membayar angsuran dari pembiayaan yang diambilnya. Dan dari ketidak targetan pendapatan tersebut yang menyebabkan nilai dari kinerja masing-masing karyawan rendah sehingga karyawan tidak dapat mengakses biaya tenaga kerja di post prestasi.
Biaya tenaga kerja pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara mempunyai 2 post dalam menggaji karyawannya yaitu post gaji tetap dan post gaji prestasi. Post gaji tetap ini disesuaikan dengan SK masing-masing karyawan yang sudah ditetapkan oleh manajemen pusat dan sudah ditanda tangani oleh direktur utama sekaligus di tanda tangani langsung oleh pemilik SK tersebut (karyawan). Sedangkan post gaji prestasi ini disesuaikan dengan hasil yang dapat dicapai oleh masing-masing karyawan sesuai dengan  target  pendapatan  masing-masing  karyawan  juga.  Apabila  target  pendapatan  tercapai  maka  akan  mendapatkan syirkah/bonus dan apabila target pendapatan tidak dapat tercapai maka post gaji bagian prestasi tidak dapat diakses oleh karyawan.
Faktor terakhir yang menyebabkan tidak dapat terealisasinya biaya tenaga kerja pada KSPPS BMT Mitra Muamalah yaitu banyak dari anggota yang terdampak pandemic Covid-19 sehingga dari anggota sendiri tidak dapat menyetorkan uangnya untuk ditabung apalagi untuk membayar hutangnya.

## Cara Mengatasi Kesenjangan Anggaran Tahun 2018-2020 Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengelola KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara Kesenjangan anggaran biaya tenaga kerja pada tahun 2018-2020 tidak memiliki dampak negatif bagi kepengurusan, pengelola maupun anggota, karena walaupun koperasi masih mengalami kesenjangan anggaran namun dalam operasinya koperasi masih tetap mendapatkan SHU dan  justru  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  perusahaan  tidak  mengalami  kerugian  dan  malah  sebaliknya  yaitu  mendapatkan keuntungan  dari  alokasi  anggaran  yang  tidak  bisa  diserap  oleh  karyawan  KSPPS  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara.  Selain  itu kesenjangan anggaran pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara tidak memiliki dampak yang besar bagi SHU sendiri karena jika dilihat dari laporan keuangan KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara tetap mendapatkan SHU yaitu ditahun 2018 SHU mencapai Rp. 292.113.631,10,- pada tahun 2019 SHU mencapai Rp. 296.498.925,- dan pada tahun 2020 SHU mencapai Rp. 231.453.426,-. Hal tersebut sebanding dengan penelitian terdahulu bahwasanya kesenjangan anggaran yang terjadi pada KPRI Bhakti Husada tidak memiliki dampak yang besar bagi SHU sendiri karena jika dilihat dari laporan keuangan KPRI Bhakti Husada bahwa SHU pada tahun 2013 hingga 2015 semakin meningkat, selain itu kesenjangan anggaran tersebut juga tidak mempengaruhi kinerja KPRI Bhakti Husada yang dapat dilihat dari kesehatan laporan keuangannya dan penerimaan SHUnya.
Walaupun  kesenjangan  anggaran  tersebut  tidak memberikan dampak  negatif  baik  dari kesejahteraan  anggota  maupun kinjerja  KSPPS  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara,  namun  dirasa  perlu  dilakukannya  upaya  untuk  mencegah  adanya  kesenjangan anggaran tersebut. Salah satu upayanya yaitu dengan memberikan support kepada para karyawan cabang KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara untuk mencapai target yang sudah ditentukan sehingga para karyawan dapat mengakses sekaligus menyerap biaya tenaga kerja yang sifatnya prestasi atau bonus sehingga kesenjangan anggaran dapat teratasi dengan baik. Kesenjangan anggaran juga dapat diminimalisir dari bawah yaitu dari kewenangan yang diberikan tim manajemen pusat kepada para manajer cabang untuk dapat mengontrol masing-masing karyawan yang ada dicabang agar dapat mengakses biaya tenaga kerja atau biaya gaji karyawan sesuai dengan yang sudah dianggarkan, selain kewenangan tersebut manajer cabang juga diberikan kewenangan dalam hal penyusunan anggaran tenaga kerja yaitu manajer cabang dapat mengusulkan mengenai target yang nantinya target
Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Presentase 2018 2.577.568.737 2.420.527.073 157.041.664 6,09% 2019 2.821.691.921 2.420.939.275 400.752.646 14,20% 2020 2.450.524.271 2.320.115.286 130.408.985 5,32%
tersebut berhubungan dengan alokasi prestasi atau bonus yang bisa didapat oleh para karyawan, hal tersebut juga sebanding dengan  penelitian  terdahulu  yang  menjelaskan  bahwa  walaupun  kesenjangan  anggaran  pada  KPRI  Bhakti  Husada  tidak memberikan dampak yang negarif baik dari kesejahteraan anggota maupun kinerja koperasi, dirasa tetap perlu melakukan upaya untuk mencegah adanya kesenjangan anggaran tersebut.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Simpulan Anggaran yang dibuat oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara disusun melalui integrasi dan koordinasi diantara pengurus dan anggota yang berasaskan kekeluargaan. Adapun prosedur penyusunan anggaran pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara dimulai dari masing-masing kantor cabang memberikan usulan yang diajukan oleh perwakilan kantor cabang yaitu manager cabang terkait dengan pengajuan rencana anggaran biaya tenaga kerja serta rencana kerja ditahun berikutnya kemudian secara terpusat usulan tersebut akan direkap oleh tim manajemen pusat dan akan dibahas sekaligus di diskusikan secara bersama antara manager cabang dengan tim manajemen pusat untuk mendapatkan hasil putusan anggaran biaya tenaga kerja, kemudian RAPB tersebut akan disahkan oleh dewan pegurus dan direktur utama yang pelampiran dan pelaporannya disampaikan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) berlangsung.
Faktor penyebab terjadinya kesenjangan anggaran pada tahun 2018-2020 yang pertama yaitu kondisi perekonomian yang lemah yang mengakibatkan pendapatan yang dihimpun oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah juga berkurang, faktor kedua yaitu pencapaian kinerja dari masing-masing karyawan yang kurang yang mengakibatkan biaya tenaga kerja pada post prestasi atau bonus yang sudah dianggarkan tidak dapat terserap dengan baik oleh para karyawan KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara, dan faktor yang terakhir yaitu anggota KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara banyak yang terdampak pandemic Covid-19 sehingga tidak memungkinkan  untuk  membayar  angsuran  per  bulannya  maupun  menyetorkan  uang  untuk  ditabung  hal  tersebutlah  yang menjadikan faktor penyebab biaya tenaga kerja pada KSPPS BMT Mitra Muamalah mengalami kesenjangan karena para karyawan tidak dapat menghimpun pendapatan dan akhirnya tidak dapat mengalokasi biaya tenaga kerja bagian post prestasi atau bonus.
Kesenjangan  yang  terjadi  antara  anggaran  dengan  realisasi  anggaran  biaya  tenaga  kerja  pada  KSPPS  BMT  Mitra Muamalah  Jepara  tidak  memiliki  dampak  yang  begitu  signifikan  dan  juga  tidak  memiliki  dampak  yang  negatif  karena  dalam operasinya  tetap  menghasilkan  SHU,  hanya  saja  tetap  dilakukannya  upaya  untuk  mencegah  terjadinya  kesenjangan  tersebut dengan cara memberikan support kepada para karyawan untuk dapat mengakses prestasi atau bonus.

## Saran
1. Untuk penyusunan anggaran biaya tenaga kerja pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara yang lebih baik hendaknya dilakukan analisis yang lebih cermat terhadap kesenjangan yang terjadi antara anggaran biaya tenaga kerja dengan realisasi biaya tenaga kerja, sebab tidak menutup kemungkinan pada saat proses operasi kantor mengalami hambatan atau kendala dalam pencapaian target pendapatan yang tidak terduga.
2. KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara seharusnya memiliki badan yang khusus mengkaji biaya tenaga kerja agar antara anggaran dan realisasinya tidak terjadi kesenjangan.
3. Untuk penelitian yang akan datang di harapkan dapat mengkaji lebih dalam tentang KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanah, S. (2017). Analisis Pengaruh Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Langsung Dan Biaya Overhead Pabrik Terhadap Penjualan Produk Di CV Surya Pustaka. Simki-Economic , 1-14.
Anggraeni, I. H. (2020). Pengaruh Biaya Bahan Baku Dan Biaya Tenaga Kerja Terhadap Volume Produksi Pada CV Ismaya Citra Utama. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi , 22-32.
Asmadi, D. d. (2021). Analisis dan Estimasi Biaya. Aceh: Syiah Kuala University Pers.
Ayudiasari, N. K. (2017). Analisis Anggaran Dan Realisasi Pada KPRI Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2015. e-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha , 1-11.
Bappeda. (2017, September 20). Retrieved from https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-renstra-68 Bungin, B. (2015). Metode Penelitian Sosial & Ekonomi . Jakarta: Prenamedia Grup.
Darya, I. G. (2019). Akuntansi Manajemen. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia. Emzir. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers.
Harmony.  (2021,  Februari  24).  Bagaimana  Cara  Menyusun  Anggaran  Biaya  Tenaga  Kerja  Langsung  Dalam  Bisnis.  Retrieved Nopember  9,  2021,  from  Harmony:  https://www.harmony.co.id/blog/bagaimana-cara-menyusun-anggaran-biaya- tenaga-kerja-langsung-dalam-bisnis
Haryati, D. d. (2021). Akuntansi Biaya. Solok Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri.
Hermawan,  I.  (2019).  Metodologi  Penelitian  Pendidikan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Mixed  Methode.  Kuningan:  Hidayatul  Quran Kuningan.
Mamik. (2015). Metode Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
Maulidiono, M. R. (2017). Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Langsung Dalam Peningkatan Efisiensi Biaya Produksi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 86-181.
Moleong, L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Munandar. (2001). Budgeting (Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja). Yogyakarta: Graha Ilmu. Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta: Cakra Books. Pramawati, I. D. (2021). Akuntansi Biaya. Bandung: Media Sains Indonesia.
Puspita, F. d. (2017). Analisis Pengaruh Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Langsung Dan Biaya Overhead Pabrik Terhadap Penjualan Produk Di CV Surya Pustaka. Simki Economic , 1-14.
Putra, I. M. (2021). Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. Ramdhani, D. M. (2020). Akuntansi Biaya. Yogyakarta: CV Markumi.
Riyanto, S. d. (2020). Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen.
Sleman: DEEPUBLISH.
Rustam, A. d. (2019). Analisis Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Langsung Pada PT. ADINTA SUNGGUMINASA. Riset Perpajakan , 15-20.
Sahla, W. A. (2020). Akuntansi Biaya. Sleman: Deepublish.
Savitri,  E.  (n.d.).  Anggaran  Biaya  Tenaga  Kerja  Langsung.  Retrieved  Nopember  9,  2021,  from  Repository  University  Of Riau: https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/9138/BAB%205%20ANGGARAN%20BIAYA%20TE NAGA%20KERJA%20LANGSUNG.%2067500rugethw-8.pdf?sequence=7&isAllowed=y
Silitonga, H. P. (2021). Penganggaran Perusahaan. Medan: Yayasan Kita Menulis. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sulistyowati, C. E. (2020). Anggaran Perusahaan : Teori dan Praktika. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Zulmiyetri, N. d. (2019). Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: KENCANA.