PEMIKIRAN POLITIK ISLAM; Sebuah Tinjauan Sejarah Terhadap Arus Pemikiran Islam Klasik sampai Awal Abad ke 20
_________  _________

## Arfiansyah
Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh

## ABSRACT
This  qualitative  research  discusses  generally  the  development  of  Islamic political  thoughts  from  classical  period  to  the  beginning  of  twentieth centuries.  By describing various mainstreams in the political thoughts, the author argues that Islam does not offer a very specific political system, but it respects and and is adaptable to any system since it does not oppose the tenet of the religion.
Kata Kunci: Politik Islam, Sejarah Pemikiran Islam

## A. Pendahuluan
Hubungan  Islam  dan  politik  meskipun  tidak  bisa dipisahkan  namun  selalu  menjadi  perdebatan  hangat  baik  di kalangan Muslim sendiri maupun pada para Islamist. Perdebatan- perdebatan  tentang  isu  khalifah  atau  format  Negara  yang  di- kehendaki selalu tidak menemukan satu jalan yang pasti di dunia Islam.  Di  satu  pihak,  para  sarjana  Muslim  menginginkan  umat muslim  berada  di  bawah  satu  kekuasaan.  Pada  pihak  yang  lain, mereka lebih setuju pada bentuk dan model pemerintah modern, dimana  system  ke  khalifahan  bukan  lah  harga  mati  bahkan dianggap tidak popular lagi.
Tulisan  ini  akan  mengulas  secara  ringkas  dan  sangat umum  tentang  sejarah  perkembangan  pemikiran  politik  Islam mulai  semenjak  Al-Farabi  hingga  awal  abad  modern.  Sekaligus untuk  menjawab  pertanyaan,  yang  juga  menjadi  permasalahan pada  tulisan  ini,    Sejauh  system  politik  yang  ditawarkan  Islam?

## Arfiansyah
Apa  yang  menjadi  pondasi  system  Politik  Islam  tersebut?  Untuk menjawab  pertanyaan-pertanyaan  tersebut,  tulisan  ini  akan memaparkan  sejarah  perkembangan  secara  klonologis  untuk melihat  pengaruh  dan  dialog  antar  satu  pemikir  dengan  pemikir lainnya. Penulis membatasi pembahasan hanya tokoh-tokoh yang sangat  berpengaruh  sampai  sangat  kontroversial  seperti  Ali Abd. al-Raziq dengan politik sekulernya.
Melalui  pemaparan  ide-ide  umum  dari  pemikir  politik tokoh-tokoh pemikir muslim tersebut, penulis berpendapat bahwa Islam  tidak  menawarkan  sebuah  sytem  politik  yang  baku.  Islam pada  hakikatnya  hanya  menawarkan  prinsip  dan  etika  berpolitik dan ia, Islam, sangat toleran dan menerima system politik apapun selama  system  tersebut  tidak  menyalahi  nilai-nilai  kemanusian dan  tujuan  berpolitik  yang  ditetapkan  oleh  Al-qur-an,  sebuah sytem  yang  mampu  memberikan  keamanan  dan  kesejahteraan kepada masyarakat dan mampu menjalankan semua aturan-Nya.

## B. Pemikiran Politik Islam Klasik
Islam  menawarkan  petunjuk  kehidupan  praktis  sama banyaknya dengan tuntunan kehidupan spritual.  Bila kita menilik kembali  ke  masyarakat  yang  Nabi  Muhammad  dirikan  ketika  Ia berada di Madinah atau di Mekkah, atau bila kita melihat ke masa pemerintahan  Khalifah  ar  Rasyidin,  masa  dinasti  Umayyah, Abassiyah,  sampai  kepada  masa  dinasti  usmaniyah,  dengan sangat jelas kita dapat melihat bahwa politik selalu dihubungkan dan bergandengan dengan ajaran agama. 1 (Badri, 1997).
Namun  demikian,  tidak  ada  satupun  dari  Qadhi  dan teolog  terdahulu  yang  mencoba  menjelaskan  hubungan  dan membedakan  antara  politik  dan  agama.  Mereka  cenderung merujuk  segala  hal  kepada  Hadits  dan  Sunnah  Rasul  tanpa  ada usaha untuk memberikan penjelasan secara khusus tentang dasar- dasar  politik  yang  berlandaskan  ajaran  Islam.  Bahkan,  teolog seperti Al Ghazali, hanya mengemukakan apologi untuk memper-
1 Yatim,  Badri.  1997. Sejarah  Peradaban  Islam, (Jakarta:  Rajawali  Pers), 175 -184.
tahankan  doktrin  dan  menyerang  sekolompok  orang  atau individu.  Al  Ghazali  lebih  menekankan  pada  isu  moral  daripada bagaimana seorang pemimpin  bisa dan mau mengikuti tata cara pemerintahan  Rasul  sebagai  patron  pemerintahnya. 2 Kecen- derungan  terhadap  permasalah  moral  menurut  beberapa  sarjana muslim  disebabkan  oleh  kekacauan  politik  dan  munculnya intelektual  muslim  yang  sulit  mereka  hadapi.  Sehingga,  para teolog dan Qadhi tersebut terus berusaha mencari formulasi yang tepat  untuk  mengatasi  kekacauan  yang  mereka  hadapi,  dan perbaikan moral umat muslim pada saat mereka menjadi hal yang sangat penting untuk diatasi. 3
Karenanya,  untuk  mencapai  tujuan  kehidupan  politik dan  bagaimana  sebuah  regim  dibangun  untuk  mencapai  tujuan masyarakat  politik  berdasarkan  nilai-nilai  Islam,  para  sarjana sepakat untuk melakukan studi yang mendalam dan kritis dimulai semenjak  dan melalui pemikiran filosof muslim seperti Al Farabi (870-950), Ibn Sina (980-1037) dan Ibn Rusyd (1126-1198), dan Ibn Khaldun.
Cukup  banyak  penjelasan  penjelasan  teoritis  mengenai Islam  dan  politik  pada  masa  klasik  dan  sangat  mempengaruhi pemikir-pemikir  setelahnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  bagaimana filsafat  etika  Ar  Razi  dan  Al  Kindi  sangat  memperngaruhi pemikiran etika politik Al Farabi. Kemudian, filosof yang terakhir disebutkan  sangat  mempengaruhi  teori  politik  para  filosof sesudahnya  seperti  Ibn  Sina,  Ibn  Rusyd,  dan  dijadikan  rujukan utama  oleh  Ibn  Khaldun. 4 Dari  sekian  banyak  pemikiran  filsafat politik,  yang  oleh  seorang  sarjana  politik  India  berpandangan bahwa  merekalah  yang  mencetuskan  dan  meletakkan  fondasi
2 Muhammad,  Rusdji  Ali.  2000. Politik  Islam:  Sebuah  pengantar . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), 3-5.
3 Butterworth, Charles E. 1992. Political islam: The origins. Annals of the American Academy of Political anf Social Science 524, no. (Nov., 1992), 29.
4 Butterworth, Charles  E. 2005. Ethical and political philosophy. In The cambridge  companion  to  arabic  philosophy ,  ed.  Peter  Adamson  and  Richard  C. Taylor. (Cambridge: Cambridge University Press), 265-266.

## Arfiansyah
fondasi  sistem  politik  modern, 5 penulis  hanya  akan  mengulas secara sangat umum dan ringkas tentang pemikiran klasik politik Al Farabi dan Ibn Khaldun.
Pemilihan terhadap kedua tokoh klasik tersebut tidak lepas dari tingkat pengaruh pemikiran politik mereka terhadap generasi berikutnya.  Al Farabi telah memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap  filosof-filosof  berikutnya  yang  kemudian  melahirkan teori  yang  meski  berbeda,  namun  dilandasi  oleh  pondasi  yang didirikan  oleh  Al  Farabi.  Sehingga  tidak  heran,  kalau  Al  Farabi disebut  sebagai  guru  kedua  oleh  Ibn  Sina  dan  dikukuhkan  oleh filosof setelah. Sedangkan Ibn Khaldun telah sangat mewarnai dan mempengaruhi pemikiran sosial dan politik baik di timur maupun barat  melalui  pandangan  pandangan  beliau  tentang  keadaan sosial masyarakat suatu bangsa. Ali Abd. al-Raziq, seorang sarjana muslim  modern  yang  akan  dibahas  nantinya,  juga  berguru  pada ibn  Khaldun  meskipun  pandangan-pandangan  beliau  jauh berbeda dari ide-ide gurunya.

## 1. Al Farabi
Teori  politik  Al  Farabi  sangat  dikenal  dengan  konsep Madinal  Fadhilah ,  Negara  Utama.  Konsep  politik  tersebut mengadopsi  pemikiran  politik  Plato,  the  City  State,  bahkan dengan  pola  dan  konsep  yang  hampir  sama.  Namun,  karna  latar belakangnya sebagai seorang muslim, Al Farabi menyesuaikannya dengan  ajaran  agama  yang  ia  anut.  Sehingga,  sering  secara  kasat mata,  seolah-olah  teori  politik  Al  Farabi  hanya  pergantian  istilah dari  Yunani  ke  Istilah  Islam,  seperti  konsep  filosof  sebagai pemimpin yang diajukan Plato menjadi konsep kualitas kenabian pada Al Farabi, sebuah kualitas yang hanya hampir dimiliki secara utuh oleh seorang filosof. 6
Al  Farabi  memulai  teori  politiknya  dari  seputar  agama. Kemudian    ia  membangun  sebuah  landasan  ilmu  politik  yang
5 Firdaus Syam. 2007. Pemikiran politik barat: Sejarah, filsafat, ideologi, dan pengaruhnya terhadap dunia ke-3 . (Jakarta: PT. Bumi Aksara),53. Sabine, G.H. 1937.
A History of Political Theory . (London: George G. Harrap & Co.ltd.),12-15.
6 Butterworth,  Charles    E.  2005. Ibid,  276.  Butterworth,  Charles  E.  1992. Political  Islam:  The  origins.  Annals  of  the  American  Academy  of  Political  anf  Social Science 524, no. (Nov., 1992): 26-37.
amat  luas.  Ia  menyebutkan  bahwa  kepercayaan  agama  adalah opini-opini,  dan  gerakan  ibadah  adalah  perilaku.  Kedua  hal tersebut  dipimpin  oleh  penguasa  yang  mutlak  atau  seperti seorang  Nabi  bagi  pengikutnya.  Kemudian  ia  menggambarkan bahwa  penguasa  yang  mutlak  adalah  penguasa  yang  memiliki tujuan  yang  sama  seperti  tujuan  seorang  Rasul  (Muhammad). Alasan  penyamaan  tersebut  adalah  karena  agama  dan  filsafat dalam  Islam  selalu  memiliki  ketergantungan  baik  dalam  hal teoritis maupun praktis. 7
Selain  menekankan  akan  perlunya  seorang  yang dianugerahi  kemampuan  mendekati  seorang  Nabi  untuk  me- mimpin  secara  bijak  dan  mampu  memahami  dan  menjelaskan segala  fenomena.  Al  Farabi  juga  menegaskan  pentingnya  agama untuk  menyatukan  masyarakat. Penting  untuk menolong  mereka mencapai kebaikan yang diinginkan oleh kehidupan politik. 8
Ia  juga  menekankan  pentingnya  sebuah  sistem  kema- syarakatan  untuk  mewujudkan  cita-cita  Masyarakat  Kota  yang sempurna.  Diinspirasi  oleh  pendapat  kaum  sufi,  Al  Farabi berpendapat  bahwa  manusia  harus  menekan  egoisme  dan kepentingan invidual sampai kepada derajat yang paling bawah. 9 Ia kemudian menjelaskan bahwa warga Negara harus secara bulat dengan  penuh  keikhlasan  menghilangkan  hak-hak  pribadi  demi kebahagian  bersama  serta  Negara. 10 Dengan  demikian,  dapat dikatakan bahwa warga negeralah yang menjadi hal paling utama. Sebab  merekalah  yang  memiliki  keinginan  untuk  mendirikan sebuah  Negara.  Sebuah  Negara  yang  dipimpin  oleh  orang  yang paling  unggul  diantara  mereka  secara  pengetahuan  dan  kero- haniaan.
Warga  yang  ideal  menurut  Al  Farabi  adalah  warga memiliki  kesamaan  kepentingan  dan  tujuan  untuk  mencapai kebaikan.  Memiliki  kecerdasan  yang  sanggup  dikerahkan  untuk
7 Butterworth, Charles E. 1992. Ibid, 31 .
8 Butterworth, Charles E. 1992. Political islam: The origins. Annals of the American Academy of Political anf Social Science 524, no. (Nov., 1992): 26-37.
9 al-Ma'sum,  Saghir  Hasan.  1966.  Al-farabi.  In A  history  of  muslim philosophy with short accounts of other disciplines and the modern renaissance in muslim lands , ed. M.M Sharif, One. (Germany: Rutgers University),705.
10 Firdaus Syam. 2007. Ibid. 63

## Arfiansyah
mengali  baik  rahasia  alam,  fisik  maupun  non  fisik.  Juga,  warga Negara  ideal  adalah  mereka  yang  memiliki  ideologi  yang  sama sebagai penanggung-jawab dari Negara yang dirikannya. Karena- nya, setiap warga tidak boleh untuk tidak memiliki cita- cita yang dianutnya. 11

## 2. Ibn Khaldun
Mahakarya  Ibn  Khaldun, Muqadimah, dipandang  oleh banyak sarjana sebagai sebuah mahakarya ilmu sosiologi terbesar yang  pernah  ada.  Melalui  buku  tersebut,  Ibn  Khaldun  telah meletakan  untuk  pertama  kalinya  pondasi-pondasi  metodologi ilmu sosial/ sosiologi yang kita kenal saat ini, jauh sebelum Agust Comte yang dikenal sebagai bapak ilmu sosial modern. 12
Dengan  landasan  teori  kemasyarakatan  yang  ia  per- kenalkan,  pada  Bab  Tiga  dan  Empat  Ibn  Khaldun  menjelaskan tentang  teori  politik    dengan  titik  tumpu  kajian  difokuskan  pada sosial  politik.  Pada  kedua  bab  tersebut,  ia  menjelaskan  tentang masyarakat, kota-masyarakat, kelebihan dan perbedaan suatu kota dari  kota  lain  dan  penduduknya.  Kemudian  ia  menjelaskan mengenai  kemimpinan,  jabatan,  dan  pemerintahan.  Pada  tulisan ini,  penulis  tidak  akan  mengulas  semua  pemikiran  sosial  politik beliau  yang  sangat  dalam.  Namun,  hanya  akan  menguraikan secara umum tentang Negara dan Kota.
Masyarakat  menurut  ibn  khaldun  adalah  manusia  yang telah  menetap,  membentuk  sebuah  peradaban,  bukan  mereka yang  masih  nomaden. 13 Masyarakat  yang  menetap  tersebutlah yang  membentuk  sebuah  Negara,  yang  ia  sebut  sebagai  sebuah Daulah . 14 Daulah ,  didirikan  karena  adanya ashabiyah atau  soli- daritas sosial.
Berlandaskan  pada  pandangan  para  filsof  ‚manusia adalah makhluk yang politis menurut tabiat‛, beliau berpendapat bahwa terbentuknya sebuah masyarakat yang terorganisir adalah
11 Al-Ma'sum, Saghir Hasan. 1966. Al-farabi. Ibid 12 Firdaus Syam,  2007. Ibid. 78-79,
13 Khaldun,  Ibn.  2009. Muqaddimah .  Translated  by  Ahmadie  Thoha. Edited by Ahmadie Thoha. (Jakarta: Pustaka Firdaus), 211.
14 Ibid , 71-73
sebuah  keharusan  karena  kekurangan  dan  kelemahan  manusia untuk bisa memenuhi   dan menjalankan kodratnya secara sendiri- sendiri. sebuah masyarakat yang terogranisir diperlukan manusia untuk  mempertahankan,  melanjutkan,  mengembangkan,    me- nyempurnakan  kehidupan.  Hanya  melalui  hal  tersebutlah  eksis- tensi manusia dan misi kekhalifah-annya bisa sempurna. 15
Ketika  sebuah  masyarakat  yang  dimaksud  telah  dicapai sebagai tujuan akhir dari solidaritas sosial, 16 dan telah membentuk sebuah  peradaban,  maka  manusia  memerlukan  seseorang  untuk memimpin/melaksanakan  kewibawaan  dan  memelihara  mereka. Pemimpin adalah orang yang secara tabiat dan naluri alamiahnya lebih  unggul  daripada  orang  lain  dan hanya muncul  dari  sebuah masyarakat  yang  bersolidaritas  sosial. 17 Ibn  Khaldun  mengambil contoh  dari  binatang  seperti  lebah  dan  binatang  berkelompok lainnya.  Pada  binatang-binatang  tersebut  selalu  muncul  pe- mimpin,  yang  secara  wibawa  dan  keadaan  fisik  lebih  baik  dari- pada yang lain. 18
Dalam  kepemimpinan,  Ibn  Khaldun  juga  mengkritik pandangan  beberapa  filsof  bahwa  untuk  mempimpin  sebuah Daulah diperlukan  seseorang  yang  berkualitas  Kenabian.  Bukti- nya,  menurut  beliau,  banyak  kerajaan-kerajaan  muncul,  menjadi kuat  dan  berumur  panjang  di  negeri  yang  tidak  memiliki  kitab suci  (agama).  Malah,  mereka  memiliki  bekas-bekas  kerajaan  dan monumen yang masih ada sampai saat ini. 19
Untuk  mengikat  rasa  kewarganegaraan,  Ibn  Khaldun memperkenalkan  istilah, ashabiyah atau  Solidaritas  Kelompok/ sosial . 20 Ashabiyah  tidak  hanya  untuk  mengikat  rasa  golongan tertentu,  namun  juga  rakyat  Negara  atau  golongan  pendukung Negara  bersangkutan.  Bahkan,  diperlukan  untuk  mempertahan-
15 Ibid.
16 Ibid , 166-167 17 Ibid , 156-157 18 Ibid , 74 19 Ibid , 74-75 20 Mahdi,  Muhsin.  1966.  Ibn  khaldun  In A  history  of  muslim  philosophy with short accounts of other disciplines and the modern renaissance in muslim lands , ed. M.M Sharif, Two. (Germany: Rutgers University ),963.

## Arfiansyah
kan  Negara  dibawah  sebuah  kepemimpinan  atau  penguasa. 21 Secara  tidak  langsung,  dengan  menyebutkan  ‚ashabiyah  pen- dukung‛,  ibn  Khaldun  telah  meletak  dasar-dasar  teori  per- semakmuran yang dianut oleh politik modern.
Terlihat  juga,  penjelasan  Ashabiyah  ini  menunjukkan bahwa  dalam  pandangan  Ibn  khaldun  yang  terpenting  bukanlah nubuwah  atau  keimanan,  tetapi  penguasa. 22 Pada  saat  Daulah telah  berdiri,  seorang  penguasa  bisa  meninggalkan  Ashabiyah atau  solidaritas  sosial.  Solidaritas  sosial  sangat  diperlukan  pada tahapan  pembentukan  sebuah  daulah.  Dikala  daulah  tersebut telah  lama  berdiri  dan  Berjaya,  rakyatnya  tidak  akan  memberi perhatian  lagi  kepada  solidaritas  sosial  sebagaimana  nenek moyang mereka. Pada saat demikian, kesetian masyarakat adalah kepada  penguasa.  Karena  kekuasaan  telah  diakui  secara bersama. 23
Namun,  pembentukan  sebuah  Negara  yang  didasarkan oleh  solidaritas  keimanan  yang  sama  jauh  lebih  baik  dan  kuat. Sehingga golongan tersebut lebih merasa bersatu karena memiliki pandangan  dan  cita-cita  yang  sama.    Sebaliknya,  menurut  Ibn Khaldun,  gerakan agama tidak berhasil bila tidak dibarengi oleh rasa ashabiyah. Melemahnya solidaritas keagamaan, akan mudah melemahkan sebuah gerakan. 24
Bagi  Ibn  Khaldun,  kepala  Negara  harus  memiliki  bebe- rapa  persyaratan.  Yaitu,  pengetahuan  dan  kesanggupan  dalam mengambil  keputusan  sesuai  dengan  syariat.  Kemudian,  ke- kuasaan  dan  wibawa  politik  yang  sesuai  dengan  syariat  agar manusia  sesuai  dengan  perintah  syariat  dalam  upaya  memenuhi kepentingan  mereka.  Lalu,  seorang    kepala  Negara  haruslah  adil serta memiliki kesanggupan  dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan  dan  dipercayakan  kepadanya  selaku  kepala  Negara. Yang  terakhir  adalah,  seorang  pemimpin  haruslah  terbebas  dari cacat  fisik  dan  mental  yang  bisa  mengangu  tugasnya  sebagai kepala Negara. 25
21 Ibid .
22 Khaldun, Ibn. 2009. Ibid , 192.
23 Ibid , 192-193. 24 Ibid , 194-197.
25 Firdaus Syam, 2007. Ibid, 82-83.
Sebagaimana  penjelasan  lainnya  yang  ia  dasarkan  pada pengamatannya tentang alam, Ibn Khaldun berpandangan bahwa sebuah  Negara  biasanya  berusia  kurang  lebih  tiga  generasi  atau sekitar  120  tahun. 26 Penetapan  usia  pada  sebuah  Negara  tersebut bukanlah  sebuah  hukum  universal.  Tapi,  hal  ini  berdasarkan pengamatan  beliau  pada  setiap  kota  Arab  dan  peradaban-pera- daban  yang  telah  maju  kemudian  hancur.  Ibn  Khaldun  bahkan menyarankan  untuk  membangun  sebuah  teori  tentang  usia sebuah  dinasti,  meski  saran  beliau  masih  didasarkan  pada  hasil pengamatan beliau tentang dinasti-dinasti sebelum beliau. 27 Dalam  pandangan  Ibn  Khaldun,  kemajuan  sebuah Negara  dapat  dilihat  dari  kemajuan  dan  jumlah  kota  yang dimilikinya.  Sebuah  Negara  haruslah  mendirikan  sebuah  kota yang  besar  dan  merencanakan  pembentukan  kota-kota  kecil lainnya.  Kota-kota  yang  telah  didirikan-lah  yang  menentukan hidupnya  sebuah  Negara.  Bila  kotanya  maju  dan  berkembang, maka  Negara  akan  ikut  berkembang.  Namun,  usia  kota  di- tentukan oleh usia sebuah Negara. Bila usia Negara pendek, maka kota yang merupakan bagian darinya dan hasil bentukan-nya juga akan pendek dan sebaliknya. Walaupun demikian, kota juga bisa bertahan  melebihi  usia  Negara.  Hal  ini  mungkin  bila  pada  masa kehancuran  sebuah  Negara,  kota-kotanya  masih  digunakan  oleh penguasa baru atau penakluk  Negara tersebut. 28
Dengan  demikian,  kekuatan  suatu  Negara  ditentukan oleh  jumlah  penduduk  dan  kesejahteraan  mereka.  Semakin banyak penduduk, maka semakin luaslah Negara tersebut, dan ini akan  berakibat  pada  semakin  banyak  kota  yang  didirikan  oleh Negara. 29 Kota  yang  terlemah  tentunya  adalah  kota  yang  terletak dipingiran dan jauh dari pusat pemerintahan. Daerah yang terkuat pastinya  adalah  pusat  pemerintahan  karena  kekuatan  pasukan terkonsentrasi  disana.  Bila  pusat  telah  diruntuhkan,  kota-kota lainnya dibawah Negara tersebut tentunya tidak berguna lagi. 30
26 Khaldun, Ibn. 2009. Ibid , 210.
27 Ibid , 207-211. 28 Ibid , 395-400. 29 Ibid ,  199. 30 Ibid , 197- 199.

## Arfiansyah

## C. Pemikiran Politik Islam Tradisional
Semenjak ibn Khaldun dan Mulla Sadra, pondasi pondasi ilmu  politik  Islam  sama  sekali  tidak  menjadi  perhatian  dunia filsafat  islam.  Selama  enam  setengah  abad,  filsafat  Islam  terfokus pada masalah masalah metafisika dan moral individu. Ketika para ulama  mencoba  beralih  ke  dunia  politik,  penjelasan  penjelasan mereka tidak lebih hanya sekedar saran dan nasehat kepada para penguasa. Mereka tidak mencoba untuk mengembangkan pondasi keilmuan  politik  sebagaimana  yang  telah  dilakukan  oleh  filosof- filosof sebelumnya; seperti Al Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Khaldun. 31 Baru  kemudian  pada  masa  penjajah,  Jamaluddin  al Afghani  kembali  memunculkan  pertanyaan-pertanyaan  besar yang  pernah  dimunculkan  oleh  para  filosof  muslim  tersebut. Jamaluddin  al  Afghani  merasa  perihatin  dengan  kekacuan  dan kelemahan umat Islam yang dikuasai oleh kekuatan imperialisme barat.  Bahkan  di  tanah  mereka  sendiri,  orang-orang  dan  umat muslim  seluruh  dunia  kehilangan  seluruh  kenangan-kenangan masa  keemas  nenek  moyang  mereka.  Mereka  tidak  mengerti bagaimana  harus  mengembalikan  kekuasaan  yang  pernah  diraih tersebut. 32
Untuk  menghidupkan  kembali  Ghirah  umat  islam,  dia menantang  para  intelektual  intelektual  muslim.  Pada  awalnya Jamaluddin  al  Afghani  memformulasikan  ide-ide  pembaha- ruannya  melalui  perkuliahan  dan  diskusi-diskusi  kecil  yang dihadiri oleh para intelektual muslim. Kemudian, meskipun tidak banyak  catatan  yang  beliau  tinggalkan,  Ia  menyebarkan  ide-ide dan  artikel  artikel  kepada  sekolompok  kecil  melalui  jurnal Al ‘Urwa  Alwuthqa .  Cara  tersebut  membuahkan  hasil.  setidaknya Muhammad  Abduh,  terpanggil  dan  akhirnya  bergabung  dengan misi pembaharuan Jamaluddin al Afghani. 33
31 Butterworth, Charles E. 1992. Political Islam: The origins. Annals of the American Academy of Political anf Social Science 524, no. (Nov., 1992): 26-37.
32 Ibid ,  34.  Osman  Amin,  D.  Litt.  1966.  Jamal  al-din  al-afghani.  In A history  of  muslim  philosophy  with  short  accounts  of  other  disciplines  and  the  modern renaissance  in  muslim  lands ,  ed.  M.M  Sharif,  Two  (Germany:  Rutgers University),1847.
33 Amin, Osman. 1966. Muhammad 'abduh and his school. In A history of muslim philosophy with short accounts of other disciplines and the modern renaissance in muslim lands , ed. M Sharif M, Two. (Germany: Rutgers University),1491.
Kedua  tokoh  ini  memaksimalkan  media al  ‘Urwah  al Wuthqa untuk  melakukan  misi  pembaruan  dan  kembangkitan umat  Islam.  Melalui  journal  tersebut,  mereka  dengan  tegas memperjuangkan  kebebasan  umat  Islam.  Namun  pada  saat  itu, mereka  sama  sekali  tidak  melihat  akan  pentingnya  untuk  meng- gantikan  sytem  pemerintahan  monarki  kepada  system  yang  baru popular, sebuah Bangsa Negara ( State Nation ). 34 Bagi mereka, yang terpenting  adalah  bagaimana  membangun  kepercayaan  diri  dan kemandirian  umat  Islam  dengan  berpegang  pada  ajaran  Islam, agar bisa maju dan bersaing dengan para kolonial pada masa itu, Perancis dan Inggris. 35
Bagi  Jamaluddin  al  Afghani,  filsafat  (Nalar)  serta  rasio- nalitas  modern  dan  agama  adalah  2  sisi  mata  uang  yang  sangat berfungsi membangkitkan kembali kejayaan umat Islam. 36 Dengan tema  yang  sama,  Muhammad  Abduh  berpendapat  bahwa kehidupan politik harus selalu didasari oleh ajaran-ajaran Islam. Ia mengatakan  bahwa  Islam  menganjurkan  manusia  untuk  hidup bersama  dalam  sebuah  masyarakat  agar  manusia  bisa  meraih kebahagiaan  yang  sebenarnya  yang  ingin  dianugerahkan  oleh Tuhan kepada mereka. 37
Untuk  mencapai  tujuan  ke  bahagian  yang  diinginkan tersebut,  Abduh  mengatakan  bahwa  untuk  alasan  itu  lah  Tuhan mengutus  Rasul-Nya  kepada  manusia  dengan  tujuan  untuk menunjukan  kepada  kita  bagaimana  meraih  kebahagian  tersebut dalam  sebuah  masyarakat.  Hampir  sama  dengan  pandangan  Al farabi,  Abduh  berpendapat  bahwa  seorang  Rasul  membawa  ide- ide dan meminta kita untuk menyakininya dan melakukan  suatu hal dan menuntut kita untuk mengikutinya. 38
Dengan  mengambarkan  sesuatu  yang  lebih  penting daripada  kepentingan  pribadi,  Abduh  mengajarkan  bagaimana bekerjasama  tanpa  melukai  satu  sama  lain  dan  menimbulkan kejahatan. Agar kita bisa mencapai keadaan tertinggi tersebut, kita dituntun  untuk  saling  mencintai  sebagai  sesama  ciptaan-Nya,
34 Butterworth, Charles E. 1992. Ibid , 34. Osman Amin, D. Litt. 1966. Ibid. 35 Hourani,  Albert.  2004. Pemikiran  liberal  di  dunia  arab .  Translated  by Dahrits Setiawan Suparno, Isom Hilmi. (Bandung: PT. Mizan Pustaka),181-185.
36 Ibid , 189, 194-195, 198
37 Ibid , 233-234.
38 Butterworth, Charles E. 1992. Ibid , 34. Hourani, Albert. 2004. Ibid , 234- 235, 237

## Arfiansyah
mengontrol  keinginan-keinginan,  menyampaikan  keinginan  dan mengatur perbuatan perbuatan kita. 39
Jamaluddin  al  Afghani  dan  Muhammad  Abduh  terus menyampaikan ide ide mereka tanpa sasaran kelompok yang jelas. Yang  terpenting  adalah  para  audience  mereka  berasal  dari kalangan muslim dan Kristen  terdidik dari wilayah Timur tengah terjajah  dan  yang  bertetanggaan  dengan  jazirah  tersebut.  Mereka berdua  menegaskan  pentingnya  hidup  berdasarkan  prinsip- prinsip  Islam.  Usaha  tersebut  berhasil  merekrut  tokoh  tokoh terdidik lainnya: Hasan al Banna dan Abu ‘Ala al Mawdudi.
Ditangan  Hasan  al  Banna  dan  Abu  ‘Ala  al  Mawdudi terjadi  perubahan  audience  dan  tujuan  yang  sangat  jelas  terlihat pada  argumen  argumen  yang  mereka  sampaikan.  Jamaluddin  al Afghani  dan  Muhammad  Abduh  lebih  cenderung retorik sedangkan yang generasi berikutnya lebih cederung horatorik . Abu ‘Ala al Mawdudi menekankan pentingnya membela Islam dan menunjukan betapa mudah ajaran Islam bisa diterapkan dalam  semua  sendi  kehidupan  dan  menyelesaikan  semua masalah-masalah  yang  ada  di  dalamnya.  Lebih  lanjut  dia berpendapat bahwa seorang muslim hanya akan bisa hidup bebas dan  seutuhnya  sebagai  muslim  hanya  dalam  sebuah  regime politik  yang  islami.  Karnanya,  dia  berpadangan  bahwa  visi-visi Al-Quran  untuk  kehidupan  personal  dan  komunal  harus diterapkan. 40
Sedangkan  Hasan  Al  Banna  lebih  memilih  melakukan reformasi terhadap umat muslim dan membangkitkan
kemandirian dan kesadaran yang penuh sebagai seorang muslim. Tujuan  tersebut  hanya  bisa  dicapai  melalui  sebuah  Negara  yang merdeka. 41 Berbeda  dengan  pandangan  pendahulunya; Jamaluddin al Afghani dan Muhammad Abduh yang berpendapat bahwa  umat  Islam  pada  saat  itu  belum  bisa  menerapkan  sebuah model  Negara  yang  popular  diperkenalkan  barat,  karna  fokus mereka  adalah  untuk  ‚menyadarkan  kembali‛  umat  islam  dan berpegang teguh pada ajaran mereka, bagi Al Hasan al Banna hal
39 Butterworth, Charles E. 1992. Ibid .
40 Hourani, Albert. 2004. Ibid , 236 41 Butterworth, Charles E. 1992. Ibid , 35.
itu  sangat  tidak  masuk  akal  bila  muslim  tidak  bisa  memiliki  hak untuk  mendirikan  sebuah  Negara  yang  merdeka.  Karena  dalam pandangan  beliau,  politik,  dalam  hal  ini  adalah  mendirikan Negara  Islam,  adalah  bagian  dari  ajaran  itu  sendiri.  memisahkan Islam  dari  politik  sama  dengan  membiarkan  kehancuran  manu- sia. 42 Lebih jauh Hasan al Banna menyatakan bahwa hanya regim muslim  yang  bisa  melawan  atheis,  mencapai  kebahagian  yang hakiki,  menawarkan  sytem  ekonomi  yang  berkesinam-bungan, dan hanya Islam yang akan mampu melawan imprealism Barat. 43 Meskipun  demikian,  beliau  mengadopsi  system  fasisme  dan totalirarisme  sentralistik  Musollini  dalam  gerakan  dan  ideology yang  dia  anut.    beliau  berkeyakinan  bahwa  dengan  system  ter- sebut,  ia  akan  behasil  mencapai  tujuan  yang  ia  inginkan,  mem- persatukan umat Islam. 44
Kedua  tokoh  ini  menyampaikan  ide  mereka  kepada massa  yang  lebih  luas  dan  jelas  dibandingkan  massa  Jamaluddin al  Afghani  dan  Muhammad  Abduh.  Para  sympatisan  dan pengikut Maududy mendirikan organisasi-organisasi atau kelom- pok kelompok kecil yang muncul secara eksidental. 45 Sedang kan Al  Hasan  al  Banna,  mendirikan  Ihkwannul  Muslimin  untuk  me- nyebarkan misinya agar lebih rapi dan efesien. 46
Kedua  tokoh  tersebut  sangat  mengenyampingkan prinsip-prinsip  filosofis  yang  diikuti  oleh  Jamaluddin  al  Afghani dan  Muhammad Abduh,  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  para  ide- ide filosof seperti Ibn Sina dan berkaca pada pencapaian masa ke- emas-an  Islam. 47 Bahkan  orang-orang  seperti  Sayd  Qutb  dan
42 Mousalli, Ahmad S. 1999. Moderate and radical Islamic fundamentalism: The quest for moderniry, legitimacy, and the islamic state . (Florida: University Press of Florida), 108. 43 Butterworth, Charles E. 1992. Ibid .
44 Institution, the Wahid. 2009. Ilusi negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnational di Indonesia . Edited by Abdurrahman Wahid. (Jakarta: PT. Desantara Utama Media), 79.
45 Butterworth, Charles E. 1992. Ibid . 46 Institution, the Wahid. 2009. Ibid . 47 Mousalli, Ahmad S. 1999. Ibid. Osman Amin, D. Litt. 1966. Ibid , 1486- 1489., Amin, Osman. 1966. Ibid , 1495, 1502-1505., Setiawan, Nasr Abu Zayd with Assistance  of  Katajun  Amirpur  and  Mohamad  Nut  Kholis.  2006. Reformation  of islamic  thought:  A  critical  historical  analysis .  (Amsterdam  Amsterdam  University Press), 26.

## Arfiansyah
Khomeini  menolak  penjelasan-penjelasan  filsafat  politik  muslim terdahulu sembari mengatakan bahwa filsafat Islam klasik sangat dipengaruhi  oleh  tradisi-tradisi  dari  luar  Islam  dan  sangat  tidak autentik bersumber dan dengan ajaran Islam. 48
Tujuan  para  reformis  muslim  modern  tersebut  adalah untuk  mempertahankan  ajaran  Islam  dari  serangan  serangan kebudayaan  barat  yang  menyebabkan  menurunnya  moral  umat islam.  Sehingga,  mereka  berpadangan  bahwa  pemerintahan  yang merdeka dan mandiri berdasarkan ajaran Islam yang murni sangat diperlukan  daripada  harus  mengikuti  ideologi-ideologi  Negara populer  yang  dilahirkan  di  dunia  barat  seperti  ideologi  sosialis dan komunis. 49
Sayyid Quthub dan juga al-Abu ‘Ala al Mawdudi adalah orang  pertama  yang  menggunakan  pengertian  bahwa  umat manusia  adalah  khalifah  Allah  di  muka  bumi sebagai  dasar  teori kenegaraan. Keduanya menolak prinsip kedaulatan rakyat dalam pengertian  konsep  politik  Barat.  Karena  manusia  hanyalah pelaksana  kedaulatan  dan  hukum  Tuhan,  yang  sebab  itu  tidak dibenarkan membuat kebijakan yang bertentangan dengan ajaran dan  hukum  Tuhan.  Konsep  politik  Islam  ini  oleh  Abu  al  ‘Ala  al Mawdudi  disebut  dengan  konsep  politik Theo-Demokrasi ,  suatu sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat yang dibatasi kekuasaan Tuhan lewat hukum-hukum-Nya. 50
Namun,  tampaknya  ide  ide  politik  tokoh-tokoh  tersebut masih terbelenggu pada ide ide tradition dan mengalami kesulitan dalam  melakukan  penggambungan  Islam  dengan  konsep  Negara sebagai bangsa ( nation state ). Hal ini barangkali disebabkan karena mereka  dengan  sangat  keras  menolak  prinsip-prinsip  filsafat politik  yang  berasal  dari  barat  dan    filsafat  Islam  yang  sangat kental  akan  pengaruh  filsafat  Yunani  (Plato  dan  Aristoteles), sebagaimana yang terlihat jelas pada filsafat politik Al Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rusyd.
48 Butterworth, Charles E. 1992. Ibid , 35.
49 Setiawan,  Nasr  Abu  Zayd  with  Assistance  of  Katajun  Amirpur  and Mohamad Nut Kholis. 2006, 46. Institution, the Wahid. 2009. Ibid , 82.
50 Ibid , 52. Mousalli, Ahmad S. 1999. Ibid ,  130-134, 142-143. Untuk lebih detail  lihat  Maududi,  Syed  Abul  A'la.  unknown. System  of  goverment  under  the holly prophet (peace be upon Him) (with discussion on the method of implementing it in pakistan today) . Lahore: Islamic Publication (PVT.) Limited

## D. Pemikiran Politik Islam Sekuler
Namun  demikian,  upaya  pembumi-an  Islam  sebagai sebuah system kedaulatan tidak mendapat dukungan dari semua sarjana  Muslim.  Islam,  bagi  sebagian  sarjana  Muslim  tidak  boleh dijadikan sebagai landasan formal suatu bangsa karna hanya akan merusak citra Islam tersebut sebagai sebuah agama yang suci dan mendambakan keadilan melalui proses yang mulai. Jikalau Islam diterapkan  sebagai  landasan  dan  prinsip  sebuah  Negara,  maka Islam  hanya  akan  menjadi  alat  kekuasaan  untuk  membenarkan dan memuluskan tindakan penguasa. Ide seperti ini secara umum sangat popular dikemukan oleh mereka yang mendukung system politik  sekuler.  Di Indonesia,  ide-ide  sekuler  tersebut  diperjuang- kan oleh Soekarno, Aidid dll.
Pada  tulisan  ini,  penulis  hanya  memaparkan  secara sangat umum penjelasan Ali Abd Raziq yang sangat kontraversial dari  pandangan  umum  bahkan  bisa  dikatakan  terlalu  ekstrem sebagai  sebuah  pandangan  yang  sekuler.  Kecenderungnya  untuk berkaca  dan  bergaya  dengan  sistem  Negara  yang  berkembang  di barat, mengakibatkan ide-ide nya mendapat penolakan yang keras dari  sarjana  muslim  karna  penolakannya  terhadap  peran  Nabi Muhammad  sebagai  negarawan.  Karna  pandangan  itu  juga,  ia dikafirkan oleh ulama Al Azhar.
Bagi pendukung system sekuler seperti Soekarno dan Ali Abd Raziq, system politik di Barat sudah final dan tidak ada cara lain  kecuali  mengadaptasinya  dalam  sistem  politik  kekinian. Mereka  berpendapat  bahwa  Islam  adalah  agama  yang  tidak berbeda dengan agama lainnya dalam hal tidak mengajarkan cara- cara pengaturan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam adalah agama murni bukan negara.
Adalah  Ali  Abd.  Al  Raziq  dari  sekian  pemikir  Muslim sekuler yang mendapatkan respon luar biasa bahkan kutukan dari kalangan  ortodoksi  atau  tradisional.  Raziq  mengawali  penjelasan pikiran  politiknya  tentang  kekhalifahan  yang  supra  nasional menurut kalangan ortodoks semisal Rasyid Ridha yang Islami. Ia menolak sistem khilafah tersebut sebagai sebuah sistem yang tidak mempunyai  landasan  yang  kokoh  dari  Al  Qur’an,  Hadis  dan ijma’.  Dia  secara  agak  rinci  membahas  ketiga  sumber  tersebut yang  mengukuhkan  wajibnya  kekhalifahan.  Al-Qur’an  katanya

## Arfiansyah
tidak  menyebut  kekhalifahan  seperti  yang  kita  kenal  dalam sejarah.  Al-Qur’an  Surat  6:  38  misalnya  yang  dianggap  dalil pendukung kekhalifahan dalam kenyataannya tidaklah demikian. Karena,  kata ulil  al-amri (para  pemegang  kekuasaan)  yang  wajib diikuti kaum Muslim sesudah mentaati Allah SWT dan Rasulnya tidaklah disepakati ulama tafsir dengan khalifah. 51 ia berkesimpulan bahwa misi nabi adalah misi agama an sich yang tidak ada kaitannya dengan politik keduniawian. 52 Nabi adalah utusan Allah SWT yang ditugaskan untuk mendakwahkan Islam  tanpa  bermaksud  mendirikan  negara.  Nabi  tidaklah  mem- punyai kekuasaan sekuler, negara atau pemerintahan. Nabi tidak- lah  mendirikan  kerajaan  dalam  arti  politik  atau  sesuatu  yang mirip  dengan  kerajaan.  Setelah  beliau  wafat,  tidak  ada  seorang pun yang dapat mengganti tugas risalah- nya. Kalaupun Abu Bakar muncul,  maka  kepemimpinannya  merupakan  bentuk  baru  yang bersifat profane (duniawi).  Abu  bakar  menyebut  dirinya  sebagai khalifah  Rasul (pengganti/wakil  Rasul)  agar  kaum  Muslimin  taat kepadanya  seperti  taat  kepada  Rasululah.  Berdasarkan  hal  itu semua  Kekhalifahan  lepas  dari  Islam  dan  tidak  ada  kaitan dengannya.  Persoalan  kenegaraan  semuanya  diserahkan  pada akal pengalaman kemanusiaan belaka. 53
Pemikiran  sekuler  Ali  Abd.  Al  Raziq  di  atas  mendapat kecaman  yang  keras  dari  banyak  kalangan.  Mereka  berpedapat bahwa  pemikiran  al-Raziq  menafikan  peran  kenegarawan  Rasul dan  misinya  membangun  sebuah  ummah  di  bawah  satu  ajaran agama, Islam.
Pemikiran  Ali  Abd.  al-Raziq,  menurut  Albert  Hourani, adalah  sebuah respon  terhadap  perkembangkan dinamika  politik dunia islam setelah kekhalifahan dihapuskan oleh Mustafa Kemal. Ali Abd al Raziq yang hidup dikala system kekhalifahan tersebut telah  dinilai  usang  mencoba  untuk  menawarkan  sebuah  system
51 Binder,  Leonard.  2001. Islam  liberal:  Kritik  terhadap  ideologi-ideologi pembangunan .  Translated  by  Imam  Muttaqin.  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar Offset), 193,195,200-204.
52 Ibid , 195-200.
53 Ibid ,  208  Ettmueller,  Eliane  Ursula.  2006.  Islam  and  democracy.
Revista Internacional de Filosofia 3: 16-28.
pemerintahan  yang  sesuai  dengan  masa  sekarang  dengan mempertanyakan  hal-hal  yang  sangat  mendasar  seperti;  apakah kekhalifahan itu perlu? dan adakah sistem pemerintahan Islam? 54 Meskipun  pemikiran  beliau  melawan  arus  dan  keyaki- nan  umum,  terutama  ulama-ulama  tradisionalist,  namun  pada dataran  yang  subtansial,  ide  membentuk  sebuah  negara  bangsa tidak  banyak  dapat  disangkal.  Bahkan  ketika  kaum  muslim ortodoks  memikirkan  hal  yang  sama,  kesimpulan  mereka  tidak jauh  berbeda  dengan  pandangan  Ali  Abd,  Raziq.  Sebuah  bentuk pemerintahan  dimana  kemaslahatan  banyak  muslim  bergantung padanya. Sebuah system penganti kekhalifahan yang dinilai tidak dapat  lagi  mengakomodir  seluruh  kepentingan  umat  Islam  di dunia. 55
Ali Abd. Al Raziq hanyalah satu dari sekian banyak tokoh politik  sekuler  di  dunia  Islam.  Di  Indonesia,  deklarator  Negara tersebut, Seokarno, bahkan dengan terbuka menolak Islam sebagai asas  Negara  yang  baru  saja  didirikan.  Dalam  pandangan  beliau bahwa  Islam  tidak  cocok  dijadikan  pondasi  sebuah  Negara  yang memiliki penganut agama yang berbeda-beda.  Indonesia, meski- pun dihuni oleh manyoritas muslim,  hanya bisa berdiri pada asas yang  netral  yang  memisahkan  kepentingan  agama  dari  Negara. Menurutnya,  hal  ini  penting  untuk  menjaga  keutuhan  bangsa, yang  tepencar  di  ribuan  pulau  dan  baru  saja  berhasil digabungkan. 56

## E. Kesimpulan
Perkembangan  sebuah  ilmu    selalu  berawal  dari  diskusi- diskusi  filosofis  yang  berkaitan  dengan  ilmu  tersebut.  Demikian juga  dengan  perkembangan  pemikiran  politik  dalam  islam, berkembang  setelah  melalui  ‚dialog-dialog‛  yang  terus-menerus antar satu generasi dengan generasi berikutnya. Dalam pemikiran
54 Hourani, Albert. 2004. Ibid , 297. 55 Hourani, Albert. 2004. Ibid , 296.
56 Untuk  lebih  detail  lihat  Sukarno.  1970.  Marhaen,  a  symbol  of  the power  of  the  indonesian  people.  In Indonesian  political  thinking  1945-1965 ,  ed. Herbert  Feith  and  Lance  Castles.  (Ithaca  and  London:  Cornell  University Press),154-160.,  ________.  1970.  The  national  state  and  the  ideal  of  islam.  In Indonesian political thinking 1945-1965 , ed. Herbet Feith and Lance Castes. (Ithaca and London: Cornell University  Press), 164-170.

## Arfiansyah
politik  Islam,  para  sarjana  sepakat  untuk  memulainya  dari penjelasan-penejelasan  filosofis  yang  dibangun  oleh  Al  Farabi. Darinya,  pemikiran  politik  dalam  Islam  terus  mengalami dinamika dan perkembangan yang fluktuatif hingga saat ini.
Pemikiran  politik  islam  tersebut  sempat  mengalami  stag- nansi  setelah  generasi  Ibn  Khaldun  dan  Mulla  Sadra.  Pentingnya memunculkan  kembali  konsep  politik  Islam  baru  muncul  ketika umat Muslim berada pada genggaman kekuasaan ‚orang asing‛.
Namun,  sistem  yang  ditawarkan  oleh  pemikir  politik  Islam juga  beragam  dan  tidak  baku.  Keberagaman  yang  terjadi  pada setiap generasi tentunya dipengaruhi oleh keadaan dinamika dan lingkungan  politik  masing-masing  generasi,  juga  karena  Islam tidak  menawarkan  sebuah  sistem  yang  baku  yang  harus  menjadi alasan untuk membentuk sebuah negara.
Pada  masa  klasik,  pemikiran  politik  Islam  lebih  cenderung bersifat  filosofis  teoritis  daripada  fragmatis.  Konsep-konsep seperti  itu  selalu  menawarkan  system  yang  idealis  dan  mulit tafsir.  Yang  tepenting  adalah,  Islam  dan  cita-citanya  bisa diakomodir oleh sebuah ideology politik apapun. Pada awal abad modern,  keadaan  dunia  islam  berada  pada  kondisi  yang  sangat memprihatikan  sebagai  umma  yang  pernah  besar  dan  sangat disegani.  Tokoh-tokoh  yang  muncul  pada  masa  tersebut  lebih terfokus  kepada  penyelesaian  masalah  umat  muslim  daripada menawarkan  dan  memperjuangan  sebuah  negara.  Begitu  juga dengan  pemikir-pemikir  seperti  Hasan  al  Banna  dan  Abu  ‘Ala  al Mawdudi.  Meskipun  mereka  mulai  merambah  pada  pergerakan dan  perjuangan  untuk  menciptakan  sebuah  daulah  atau  negara untuk  menerapkan  ajaran  Islam.  Tetapi  perjuangan  mereka  tidak selalu mendapatkan dukungan yang dari kalangan sarjana muslim lainnya,  yang  juga  sedang  memperjuangan  kemerdekaan  bagi bangsanya.
Pada  sebagian  kalangan,  politik  adalah  bagian  dari  Islam dan Islam hanya bisa diterapkan bila sebuah Negara berdiri diatas pondasi-pondasi  hukum  Islam.  Namun,  Sebagian  sarjana  lebih setuju  memilih  sebuah  sistem,    yang  meskipun  tidak  bersandar pada  satu  ajaran  agama  tertentu  namun  bisa  mengejar  keter- belakangan  umat  Islam.  System  yang  tentunya  telah  diterapkan oleh negara yang maju, negara Barat.
Meskipun  kaum  pemikir  traditionalis  dan  fundamentalis Islam  memperjuangan  ide  negara  Islam  untuk  bertahan  diri  dari serangan-serangan peradaban barat. Pada kenyataannya, sebagian mereka,  seperti  Hassan  Al  Banna,  juga  berkaca  pada  ideology- ideologi Barat lainnya untuk memperjuangan cita-cita mereka. Hal ini  juga  menunjukan  bahwa  mempertahankan  penerapan  ajaran Islam  dan  melindunginya  dari  serangan-serangan  luar  bisa  saja dilakukan melalui sebuah sistem Negara bangsa yang diperkenal- kan oleh dunia barat.

## Arfiansyah

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abid,  S.  A.  A.  (1966).  Polittical  Theory  of  the  Shi'ites.  In  M.  M.
Sharif  (Ed.), A  History  of  Muslim  Philosophy  with  short Accounts  of  Other  Disciplines  and  the  Modern  Renaissance  in
Muslim Lands (Vol. One). Germany: Rutger University.
al-Ma'sum, S. H. (1966). Al-Farabi. In M. M. Sharif (Ed.), A History of Muslim Philosophy with short Accounts of Other Disciplines and  the  Modern  Renaissance  in  Muslim  Lands (Vol.  One). Germany: Rutger University
Amin, O. (1966). Muhammad 'Abduh and His School. In M. S. M (Ed.), A  History  of  Muslim  Philosophy  with  short  Accounts  of Other Disciplines and the Modern Renaissance in Muslim Lands (Vol. Two). Germany: Rutger Univerisity
Binder,  L.  (2001). ISLAM  LIBERAL:  kritik  Terhadap  Ideologi-Ideologi Pembangunan (I.  Muttaqin,  Trans.).  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar Offset.
Butterworth, C. E. (1992). Political Islam: The Origins. Annals of the American  Academy  of  Political  anf  Social  Science,  524 ((Nov., 1992)), 26-37.
_________.(2005). Ethical and Political Philosophy. In P. A. a. R. C. Taylor (Ed.), The Cambridge Companion to Arabic Philosophy . Cambridge: Cambridge University Press.
Dr.  Firdaus  Syam,  M.  A.  (2007). Pemikiran  Politik  Barat:  Sejarah, Filsafat,  Ideologi,  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Dunia  ke-3 .
Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Ettmueller, E. U. (2006). Islam and Democracy. Revista Internacional de Filosofia, 3 , 16-28.
Hourani, A. (2004). Pemikiran Liberal di Dunia Arab (D. S. Suparno, Isom Hilmi, Trans.). Bandung: PT. Mizan Pustaka.
Institution,  t.  W.  (2009). Ilusi  Negara  Islam:  ekspansi  gerakan  Islam transnational  di  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Desantara  Utama Media.
Khaldun, I. (2009). Muqaddimah (A. Thoha, Trans. Cetakan ke-8 d.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
Mahdi, M. (1966). Ibn Khaldun In M. M. Sharif (Ed.), A History of Muslim  Philosophy  with  short  Accounts  of  Other  Disciplines and  the  Modern  Renaissance  in  Muslim  Lands (Vol.  Two). Germany: Rutger Univerisity
Maudoodi, A. A. (1966). Poilitical Thought in Early Islam In M. M.
Sharif  (Ed.), A  History  of  Muslim  Philosophy  with  short Accounts  of  Other  Disciplines  and  the  Modern  Renaissance  in
Muslim Lands (Vol. One). Germany: Rutger University.
Mousalli, A. S. (1999). Moderate and Radical Islamic Fundamentalism: the  Quest  for  Moderniry,  Legitimacy,  and  the  Islamic  State .
Florida: University Press of Florida.
Muhammad,  R.  A.  (2000). POLITIK  ISLAM:  Sebuah  Pengantar .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
Osman  Amin,  D.  L.  (1966).  Jamal  al-Din  al-Afghani.  In  M.  M. Sharif  (Ed.), A  History  of  Muslim  Philosophy  with  short Accounts  of  Other  Disciplines  and  the  Modern  Renaissance  in
Muslim Lands (Vol. Two ). Germany: Rutger Univerisity
People,  T.  B.  G.  t.  t.  W.  s.  M.  I.  (2010). The  100  Most  Influential Philosophers  of  All  TIme .  New  York  Britannica  Educational Publishing and Rosen Educational Services.

## Arfiansyah
Sabine, G. H. (1937). A History of Political Theory . London: George
G. Harrap & Co.ltd.
Setiawan,  N.  A.  Z.  w.  A.  o.  D.  K.  A.  a.  D.  M.  N.  K.  (2006). Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis . Amsterdam Amsterdam Univerisity Press.
Sukarno.  (1970).  Marhaen,  a  Symbol  of  the  Power  of  the
Indonesian  People.  In  H.  F.  a.  L.  Castles  (Ed.), Indonesian Political  Thinking  1945-1965 .  Ithaca  and  London:  Cornell Univerisity Press.
_________. (1970). The National State and the Ideal of Islam. In H. F. a. L. Castes (Ed.), Indonesian Political Thinking 1945-1965 .
Ithaca and London: Cornell Univerisity Press.
Yatim, B. (1997). Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Rajawali Pers.