## Vol. 5 No. 1 Januari 2023

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEJAHATAN BISNIS BERKEDOK SKEMA PIRAMIDA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA
Corporate Criminal Accountability For Business Crime Under The Pyramid Scheme In The Perspective Of Consumer Protection And Law Enforcement In Indonesia
Sahat Maruli Tua Situmeang, Ananda Putri Nur Amalina
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia sahat@email.unikom.ac.id Naskah dikirim : 13 Januari 2023 Naskah diterima untuk diterbitkan : 18 Januari 2023
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.9060

## ABSTRACT
Crime is a social phenomenon that cannot be separated from the dynamics of social life. Evil will always exist  anywhere  and  anytime  depending  on  the  opportunities  or  loopholes  that  exist.  Crime  will  also continue to develop along with the development of globalization which often opens up new opportunities for various  parties  to  do  things  that  are  detrimental.  Crime  can  be  committed  by  anyone  who  intends  to commit it. This study aims to identify and understand the form and system of criminal responsibility for perpetrators of pyramid scheme practices and law enforcement. The research method used is normative juridical  research,  namely  research  that  focuses  on  studying  the  application  of  the  principles  of Indonesian  criminal  law  regarding  the  practice  of  pyramid  schemes.  This  research  is  expected  to contribute  ideas  to  the  development  of  legal  knowledge  in  general  and  criminal  law  in  particular relating to business crimes. The conclusion of this study is that pyramid  schemes are frauds that often masquerade as Multi Level Marketing (MLM) businesses where actually pyramid schemes do not trade goods  or  services  as  products  like  MLM,  but  depend  more  on  commissions  from  recruiting  new members into the scheme. In Indonesia's positive law, a prohibition on the practice of pyramid schemes has been regulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade. However, other rules are also needed to clarify  the  elements  of  the  act  and  the  criteria  for  the  scheme.  So,  the  government  should  make legislative efforts to unravel the phenomenon of this business crime.

## Keywords: Criminal Liability; Business Crime;  Pyramid Scheme

## ABSTRAK
Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak akan terlepas dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Kejahatan  akan  selalu  ada  dimana  dan  kapan  pun  tergantung  pada  kesempatan  atau  celah  yang  ada. Kejahatan  juga  akan  terus  ikut  berkembang  seiring  dengan  berkembangnya  arus  globalisasi  yang seringkali  membuka  peluang-peluang  baru  untuk  berbagai  pihak  melakukan  hal-hal  yang  merugikan. Kejahatan  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja  yang  berniat  untuk  melakukannya.  Penelitian  ini  memiliki tujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  bentuk  dan  sistem  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku praktik  skema piramida dan penegakan  hukumnya. Metode penelitian  yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada kajian penerapan kaidah kaidah dalam hukum pidana indonesia  mengenai  praktik  skema  piramida.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan pemikiran  bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan  hukum  pada  umumnya  dan  hukum  pidana  pada khususnya yang berkaitan dengan kejahatan bisnis. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, skema piramida merupakan  penipuan  yang  seringkali  berkedok  sebagai  bisnis  Multi  Level  Marketing  (MLM)  dimana sebenarnya  skema  piramida  tidak  memperjualbelikan  barang  atau  jasa  sebagai  produk  seperti  MLM, namun  lebih  bergantung  kepada  komisi  dari  perekrutan  anggota  baru  kedalam  skema.  Dalam  hukum positif Indonesia telah diatur larangan mengenai praktik skema piramida dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2014  Tentang  Perdagangan.  Namun  aturan  lainnya  juga  diperlukan  untuk  memperjelas  unsur perbuatan  dan  kriteria  skema.  Maka,  pemerintah  seharusnya  melakukan  upaya  legislasi  untuk  mengurai kejahatan bisnis ini.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana;  Kejahatan Bisnis; Skema Piramida

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023

## PENDAHULUAN
Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak akan terlepas dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Kejahatan akan selalu ada dimana  dan kapan pun  tergantung pada kesempatan atau celah yang ada. Kejahatan juga akan terus ikut berkembang seiring dengan berkembangnya arus  globalisasi  yang  seringkali  membuka  peluang-  peluang  baru  untuk  berbagai  pihak melakukan  hal-hal  yang  merugikan  masyarakat.  Dengan  kata  lain  bahwa  globalisasi  selain memberikan  dampak  positif  yakni  membantu  dalam  menjalankan  aktivitas  sehari-hari  namun juga tidak luput dari dampak negative yang ditimbulkannya. 1
Di  samping  hal  tersebut,  dengan  adanya   perkembangan  teknologi informasi  yang  telah membuat dunia menjadi tanpa batas dan  menyebabkan  perubahan  sosial  yang  secara signifikan berlangsung  demikian  cepat.  Masyarakat menjadikan  teknologi  informasi  sebagai  kebutuhan sehari-hari  untuk  melakukan  kegiatan  yang  positif namun  tidak  luput  dari  hal  yang  negatif. Maka  dari  itu keberadaan  teknologi  informasi  saat  ini  menjadi pedang  bermata  dua,  karena selain  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan  dan  peradaban manusia, sekaligus  menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. 2
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  sektor  ekonomi  merupakan  salah  satu  sektor  penting yang  terdampak  secara  signifikan  oleh  perkembangan  teknologi  informasi.  Hal  ini dikarenakan sektor ekonomi menyangkut kesejahteraan orang banyak. Oleh karenanya kegiatan bisnis  sangat  mempengaruhi  kehidupan  sosial  kemasyarakatan,  terutama  di  bidang perekonomian. 3 Hal  ini  mengingat  pengaruhnya  yang  sangat  besar,  kegiatan  bisnis  sering dijadikan sebagai celah dalam kejahatan, salah satunya adalah  praktik skema piramida.
Skema  piramida  merupakan  praktik  bisnis  ilegal  atau  biasa  juga  disebut money  game yang bermodus  sebagai Multi  Level Marketing .  Pada hakikatnya,  bisnis Multi  Level  Marketing (MLM)  merupakan  pemasaran  yang  dilakukan  secara  berjenjang  atau  berjejaring  yang  para penjualnya tidak  hanya  mendapatkan  kompensasi  atas  penjualan  yang  mereka  hasilkan,  tetapi juga  atas  hasil  penjualan  penjual  lain  yang  mereka  rekrut.  Dalam  MLM  atau  pemasaran berjenjang  setiap  anggota  tidak  hanya  berfokus  pada  bagaimana  ia  dapat  menjual  produknya, tetapi  mereka  juga  memperhatikan  bagaimana  agar  mendapat  anggota  baru  untuk  bergabung dalam sistem pemasarannya tersebut sehingga anggota yang lebih dulu bergabung bisa mendapat keuntungan  yang  berlipat dari banyaknya  anggota  baru yang  direkrut. 4 Namun,  kegiatan  bisnis Multi Level Marketing ini justru menimbulkan celah bagi praktik bisnis  ilegal  yang  meresahkan seperti  skema  piramida.  Dalam  konsep  skema  piramida, pemasaran  berjenjang  hanya  sebuah modus  belaka.  Dimana  pada  skema  ini,  tidak  ada  produk  barang  atau  jasa  yang  benar-benar didistribusikan.  Keuntungannya  murni  didapat  dari  biaya  registrasi  anggota  baru  yang tergabung ke dalam skema. Dana yang diberikan sebagai tanda bergabung kemudian dihimpun menjadi keuntungan bagi anggota lama.
Saat  ini  banyak  kegiatan  bisnis  yang  metodenya  menggunakan  cara  MLM,  dimana senyatanya  hal  tersebut  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan
1 Yudi  Krismen,  „Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kejahatan  Ekonomi‟, Jurnal  Ilmu Hukum , 4.1 (2014), 133–60.
2 Almira Xaviera and Marliah Ai, „Unsur Penipuan Usaha Ilegal Dalam Skema Piramida‟, Jurnal Wacana Paramarta , 20.2 (2021), 248–53.
3 Yusep Mulyana, „Sosialisasi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedokyang Menerapkan  Skema  Piramida‟, JPDSH  Jurnal  Pendidikan  Dasar  Dan  Sosial  Humaniora ,  1.10 (2022), 2329–39
4 Aditya  Bagaskara  and  others,  „Efektivitas  Multi Level  Marketing  Serta  Tinjauan  Yuridis  Dalam Hukum  Positif  Di  Indonesia‟, Jurnal  Al-Hakam  Islamic  Law  and  Contemporary  Issues ,  3.May (2022), 9–17.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
biasanya tidak terdaftar di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. 5 Praktik skema piramida ini banyak  terjadi  dan  diperparah  dengan  kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat.  Dalam memahami peristiwa skema piramida, pada dasarnya perlu diketahui terlebih dahulu karateristik utama  dari  skema  piramida.  Berdasarkan  pengertian  umum  skema  piramida,  skema  piramida merupakan  metode yang berkonsentrasi pada komisi yang bisa seseorang peroleh hanya untuk merekrut  distributor  baru  dan  yang  umumnya  mengabaikan  pemasaran  dan  penjualan  produk dan  layanan.  Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  skema  piramida  telah  menjadi  pengaruh  yang berbahaya,  meresap,  dan  merupakan  tindakan  korup  di  pasar  dan  komunitas,  menyebabkan kerugian  finansial dan sosial dalam skala global. Sejak  tahun 1980  bentuk baru penjualan dan pemasaran,  yang  disebut pemasaran multi-level atau  pemasaran  jaringan,  telah  menyebar  ke seluruh  dunia  dan  melahirkan  ledakan  skema  penjualan  piramida  yang  melibatkan    jutaan konsumen. 6
Pada  dasarnya,  bisnis Multi  Level  Marketing adalah  bisnis  yang  tidak  dilarang  oleh peraturan manapun. Hal ini dituangkan di dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perdagangan yang menjelaskan bahwa distribusi barang secara langsung dapat dilakukan dengan mekanisme single level atau multi-level . Lebih lanjut Undang-Undang Perdagangan menjelaskan bahwa yang dimaksud  dengan  penjualan  secara multi-level adalah  penjualan  suatu  barang  melalui  jaringan pemasaran  berjenjang. Jaringan  pemasaran  berjenjang  ini  kemudian  dikembangkan  oleh  mitra usaha  yang  bekerja  karena adanya  komisi  atau  bonus  berdasarkan  hasil  penjualan  barang kepada  konsumen.  Adapun  hal  yang  dilarang  dalam  melakukan Multi  Level  Marketing adalah  apabila Multi  Level  Marketing yang dilakukan  menggunakan  cara  atau  metode skema piramida.  Dimana  di  dalam  Pasal  9  UU  Perdagangan  dijelaskan bahwa  Pelaku  Usaha Distribusi  dilarang  untuk mempergunakan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang. Berdasarkan  penjelasan  pasal  tersebut,  dijelaskan  bahwa  skema  piramida merupakan  suatu kegiatan  usaha  yang  bukan  dari  hasil  kegiatan  menjual  suatu  barang  melainkan  merupakan bentuk  pemanfaatan  peluang  keikutsertaan  mitra  usaha  untuk  memperoleh  suatu imbalan  atau  pendapatan  yang  diambil  atau didapatkan  dari  biaya  partisipasi  orang  lain yang  bergabung di dalam kedok kegiatan usaha tersebut.
Oleh karena itu skema piramida yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan,  dimana  skema  piramida  digunakan  sebagai  modus  dalam mendapatkan  keuntungan  melalui  rekrutmen  atau  peserta  baru  serta  memanipulasi  harga  yang jauh  dari  standar. 7 Realitanya  di  Indonesia  kesadaran  akan  kejahatan  bisnis  ini  masih  rendah bahkan  masih  banyak  yang  mempertanyakan  mengapa  skema  piramida  menjadi  sangat berbahaya, karena pada skema piramida yang terjadi adalah perputaran uang dari anggota yang baru bergabung. Skema piramida menjadi ancaman bagi keamanan keuangan suatu negara yang dapat menghancurkan tulang punggung  perekonomian  negara  dengan  memperburuk perputaran arus  uang  secara  ilegal.  Aktivitas  keuangan  ilegal  ini  mempengaruhi  kesejahteraan  populasi yang  rentan. Sebagai contoh pada  bulan November 2021, mantan  supir taksi sekaligus pendiri dan  direktur  dari  PT.  Cripto  Prima  Sejahtera,  Abdulrahman  Yusuf  harus  menerima pertanggungjawaban  pidana  penjaranya  atas  perbuatan  skema  piramida  yang  telah dilakukannya.  Mengatasnamakan  perusahaan  investasi kripto,  Abdulrahman  Yusuf  mengklaim pembuatan  E-dinar  Coin  Cash  sebagai  koin  digital  yang  dapat  dijadikan  aset  investasi.  Untuk
5 Agus  Irsyadi,  „Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Korporasi  Bisnis  Multi  Level  Marketing Yang Menerapkan
Skema Piramida‟, Jurist- Diction , 2.6 (2019), 195
<https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15922>.
6 Nugroho  Adipradana  and  Eddie  I  Doloksaribu,  „Analisis  Kasus  Koperasi  Simpan  Pinjam  Pandawa Mandiri Group (KSP Pandawa) Sebagai Kejahatan Piramida‟, Jurnal Gloria Justitia , 2.2 (2020), 194– 211.
7 Agus Irsyadi, „op.cit.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
menjadi  mitra  baru,  seseorang  harus  menyetor  minimal  Rp  5  juta,  dengan  rincian  Rp  4  juta dikonversi jadi 200 koin Edccash, Rp 300.000 untuk sewa awan (cloud) sebulan dengan alasan agar  tetap  bisa  menambang  koin,  dan  Rp  700.000  (dalam  bentuk  35  koin  Edccash)  sebagai komisi bagi mitra terdahulu (uplink) yang merekrut anggota baru tersebut. Dimana, koin digital yang  diklaim  oleh  perusahaan  abal-abal  tersebut  tidak  memiliki  teknologi  rantai  blok  dan menjadikan koin tersebut palsu. Praktik ini jelas merupakan skema piramida yang menimbulkan kerugian  bagi  para  anggota  yang terjerat.  Atas  perbuatannya  tersebut  yang  menghimpun  dana dari  57.000  anggota  yang  telah  tertipu,  Abdulrahman  Yusuf  mendapatkan  vonis  hukuman  6 tahun penjara dengan denda Rp 10 miliar subsider 1 bulan penjara. 8
Kasus  skema  piramida  yang  berkedok investasi  semakin  marak  dari  tahun  ke  tahun. Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  pada  2017  OJK  sudah  menemukan  80  investasi  ilegal,  tahun 2018 sebanyak 108 investasi ilegal yang dihentikan dan 404 Fintech ilegal. Kemudian di 2019 ini  ada  399  Fintech  lending  ilegal  dan  47 investasi  ilegal  hingga  Maret.  Sementara,  untuk perusahaan  Fintech, peer-to-peer lending ilegal sudah 399 yang  dihentikan operasinya bekerja sama  dengan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika.  Jika  tidak  segera  diupayakan penegakan hukum  yang  terpadu,  praktik  bisnis  ilegal  skema  piramida  akan  terus  merambah menimbulkan  kerugian bagi banyak  masyarakat dan tidak  melepas kemungkinan  menimbulkan kerugian  juga  bagi  negara. 9 Aturan  yang  ada  saat  ini  masih  berputar  pada  subjek  hukum perseorangan  dengan  bentuk pertanggungjawaban  berupa  pidana  penjara  atau  pidana  denda. Sedangkan, dilihat dari cara kerja skema piramida, tidak  menutup kemungkinan  kerugian yang dialami korban dapat dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku skema piramida.
Dengan adanya aturan yang menyatakan secara tegas tentang pelarangan skema piramida, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  apakah  aturan  tersebut  dapat  mengawal  secara  tegas serta  membantu  penegakan  hukum  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  setiap  oknum  yang merugikan  masyarakat  melalui  metode  skema  piramida  yang  dipandang  menguntungkan  bagi masyarakat  meskipun  dalam  praktiknya  menimbulkan  permasalahan.  Apabila    dilihat  dari perkembangannya dari waktu ke waktu, peristiwa ini masih masif terjadi dengan berbagai faktor sehingga permasalahan ini tampak kompleks. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah  pertama,  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  terhadap  kejahatan  bisnis berkedok  skema  piramida  dalam  perspektif  perlindungan  konsumen  dan  kedua  bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis berkedok skema piramida di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normative,  karena berdasar pada ketentuan yang mengatur kegiatan bisnis dengan menggunakan skema piramida. Adapun  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan  studi kepustakaan  yang  diperoleh  dari  data  sekunder  dan  data  tersier,  seperti  artikel.  Jenis pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  konseptual  dengan  melihat fenomena yang terjadi dihubungkan dengan teori hukum yang berlaku yakni penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis berkedok skema piramida.

## PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Bisnis Berkedok Skema Piramida Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen
8 Tia  Martiana,  PN  Bekasi  Putuskan  Bos  Kripto  EDCCash  Dihukum  6  Tahun  Penjara, https://arahkata.pikiran-rakyat.com/hukrim/pr-1283496963/pn-bekasi-putuskan-bos-kripto-edccash- dihukum-6-tahun-penjara, diakses pada tanggal 14 Januari 2022
9 Rusmiah, „Asas Legalitas Dalam Kejahatan Bisnis Ditinjau Dalam Perpektif Teori Hukum‟,

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Pengaturan  mengenai  skema  piramida  sejauh  ini  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan.  Di  dalam  Undang-Undang  Perdagangan  Pasal  9 dirumuskan  aturan  mengenai  praktik  skema  piramida,  yakni  “ pelaku  usaha  distribusi dilarang  menerapkan  sistem  skema  piramida  dalam  mendistribusikan  barang ”. 10 Artinya dalam  kegiatan  bisnis  menjual  barang  maka  harga  yang  ditentukan  harus  menjadi  standar dan  tidak  boleh  berubah  dengan  asumsi  yang  lebih  awal  sebagai  peserta  mendapatkan keuntungan  yang  lebih  besar  sementara  yang  menjual  barang  setelah  melewati  beberapa peserta mendapatkan keuntungan yang lebih kecil karena harga barang yang diperolehnya sudah ditetapkan dari penjual sebelumnya.
Dengan  demikian  seyogyanya  harus  ada  keterbukaan  informasi  dari  perusahaan sehingga masyarakat  mengetahui dengan pasti,  yang tentu akan mempengaruhi keputusan masyarakat  dalam  bertindak.  Hal  ini  karena  pelanggaran  terhadap  prinsip  keterbukaan dapat mengakibatkan penyimpangan pada kegiatan bisnis. Selain itu, praktik tersebut juga merupakan praktik yang tidak adil.
Dalam  hal  ini  penegakan  hukum  skema  piramida  mencakup  3  (tiga)  hal  yaitu penegakan  secara  administrative,  perdata  dan  pidana.  Berbicara  penegakan  hukum  tidak dapat  dipisahkan  dari  pertanggungjawaban.  Dimana  menurut  ajaran vicarious  liability , seseorang  dimungkinkan  untuk  bertanggungjawab  terhadap  perbuatan  orang  lain.  Jika ajaran ini diterapkan pada korporasi, korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pegawainya,  kuasanya  atau  mandatarisnya  atau siapa  saja  yang  bertanggungjawab  kepada  korporasi  tersebut.  Doktrin  ini  dikenal  dengan pertanggungjawaban  pengganti,  pertanggungjawaban  menurut  hukum  dimana  seseorang atas  perbuatan  salah  yang  dilakukan  oleh  orang  lain.  Pada  dasarnya  doktrin vicarious liability didasarkan  pada  prinsip employment  principle, yaitu  majikan  ( employer )  adalah penanggungjawab  utama  dari  perbuatan  para  buruhnya  atau  karyawannya. 11 Penegakan hukum  dan  keadilan  merupakan  serangkaian  proses  yang  cukup  panjang  dan  dapat melibatkan  berbagai  instansi  atau  pejabat  negara.  Peraturan  perundang-undangan  dan penegakan hukum harus bertujuan untuk mengubah pola pemikiran setiap penegak hukum dan  masyarakat  untuk  mengantisipasi  dan  mengatasi  pola  kejahatan  yang  semakin kompleks. 12
Perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat pentig dalam suatu  kegiatan  bisnis,  wujud  dari  perlindungan  hukum  itu  sendiri  berupa legal  structure dan legal  substance dimana  keduanya  saling  bersinergi  dalam  memberikan  kepastian  dan perlindungan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Prlindungan Konsumen  belum  ada  satu  pasal  yang  mengatur  terkait  larangan  penggunaan  skema piramida  yang  merugikan  masyarakat.  Sementara  di  dalam  Undang-Undang  Perdagangan mengatur mengenai ketentuan sanksi untuk   penerapan skema piramida, yakni di dalam Pasal 105  yang  mengatur  pelaku  usaha distribusi  yang  menerapkan  sistem  skema  piramida dalam  mendistribusikan  barang  sebagaimana   dimaksud  dalam  Pasal  9,  dipidana  dengan pidana    penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau pidana  denda  paling  banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa dengan
10 Bianca  Janet  and  Tarsisius  Murwadji,  „Praktik  Skema  Piramida  Dalam  Sistem  Distribusi  Barang‟, Jurnal Ilmu Kepolisian , 14.2 (2020), 135–52.
11 Agus Irsyadi, „Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korporasi Bisnis Multi Level Marketing Yang
Menerapkan Skema Piramida‟, Jurist- Diction , 2.6 (2019), 195 <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15922
12 Agus Irsyadi, „Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korporasi Bisnis Multi Level Marketing Yang
Menerapkan Skema Piramida‟, Jurist- Diction , 2.6 (2019), 195 <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15922>.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
belum  diaturnya  penyalahgunaan  atau  pelanggaran  skema  piramida  di  dalam  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  menunjukan  bahwa  belum  adanya  paying  hukum  yang jelas.  Sehingga  diperlukan  adanya  suatu  pembaharuan  legislasi  melalui  rekonstruksi  dan reformulasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Apabila dihubungkan dengan salah satu unsur dari praktik skema bahwa pelaku yang berpotensi  melakukan  praktik  ini  adalah  individu  dan  /atau  badan  hukum  korporasi. Dengan  adanya  dua  subjek  hukum  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  pelaku  usaha  dalam Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan,  baik  orang  maupun korporasi  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  jika  terbukti  melakukan  praktik  skema piramida  dalam  kegiatan  bisnisnya. 13 Bagi  orang  sebagai  individu  yang  menjadi  pelaku praktik  skema  piramida  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  regulasi  yang ada saat ini yaitu Pasal 9 jo Pasal 105 Undang- Undang Perdagangan dimana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban  berupa  pidana  penjara  dan/ataupun  pidana  denda  sesuai ketentuan  yang berlaku.  Keberadaan  badan  hukum  korporasi  sebagai  subyek  hukum  yang dapat  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya secara  hukum,  ada  tiga  sistem  kedudukan  korporasi  dalam  hukum  pidana,  yakni  sebagai berikut : 14
a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab
d. Pengurus  dan  korporasi  keduanya  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan  keduanya  pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
Dengan  memperhatikan  model  pertanggungjawaban  korporasi  di atas  korporasi  sebagai subyek  hukum  pidana,  seperti  halnya  pada  model  pertama  dimana  pengurus  korporasi  yang membuat  maka  penguruslah  yang  bertanggung  jawab,  pada  model  ini  sejalan  dengan  prinsip bahwa  badan  hukum  tidak  dapat  melakukan  tindak  pidana.  Sedangkan  pada  model  kedua, korporasi  sudah  mulai  dipandang  sebagai  subjek  yang  dapat  melakukan  kejahatan  namun pembebanannya masih pada pengurusnya. Kemudian pada model ketiga, korporasi sudah secara penuh  dipandang  sebagai subjek  hukum  yang  dapat  melakukan  kejahatan  sekaligus  dapat dimintai  pertanggungjawabannya  sebagai  korporasi,  bukan  lagi  kepada  pengurusnya. Selanjutnya  pada  model  keempat  baik  pengurus  maupun  korporasi  keduanya  memikul taggungjawab.  Selain  itu,  terdapat  doktrin-doktrin  yang  menunjukan  bahwa  korporasi  dapat melakukan tindak pidana yaitu: 15
a. Doktrin  pertanggungjawaban  pidana  langsung  ( Direct  Liability  Doctrine )  atau teori identifikasi ( Identiffication Theory )
b. Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti ( Vicarious Liability ).
c. Doktrin  pertanggungjawaban  pidana  (PJP)  yang  ketat  menurut  undang-undang ( Strict liability )
d. The Corporate Culture Model
e. Doktrin Reactive Corporate Fault
f. Doctrin Of Aggregation
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  maka  pada  korporasi  yang  melakukan  praktik  skema piramida  dapat  diberlakukan model  doctrine  vicarious  liability ,  apabila  tindakan  skema
13 Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiartha, and I Made Minggu Widyantara, „Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida‟, Jurnal Preferensi Hukum , 3.2 (2022), 443–49 <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4960.443-449>.
14 Agus Irsyadi, op.cit.
15 Agus Irsyadi, op.cit

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
piramida tersebut dilakukan oleh pimpinan di korporasi untuk mencari keuntungan korporasi maka menurut doktrin ini pengurus dan  korporasi keduanya dapat  dimintai pertanggungjawaban. Hal ini karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia,  maka  pelimpahan  pertanggungjawaban  dari  perbuatan  ini  menjadi  perbuatan korporasi,  hal  mana  apabila  perbuatan  tersebut  dalam  lalu  lintas  bermasyarakat  berlaku sebagai  perbuatan  korporasi  yang  bersangkutan.  Dimana  penjatuhan  pidana  tidak  saja  dapat dilakukan  terhadap  korporasi  (atau  pengurusnya),  tetapi  juga  terhadap  yang  secara  nyata memimpin  atau  memberi  perintah  untuk  perbuatan  tersebut.  Hal  ini  sebagaimana  pandangan Yusuf  Shofie  yang  mengatakan  bahwa  korporasi  (badan  hukum)  tidak  mungkin dipertanggungjawabkan  secara  pidana,  tanpa  pula  mempertanggungjawabkan  para  wakilnya ( agents )  secara  pidana.  Jadi,  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  tidaklah  dapat  berdiri sendiri tanpa pertanggungjawaban pidana individu. Senada dengan hal tersebut Suprapto dalam disertasinya  menyatakan  dapat  diterapkan  sanksi  kepada  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana berupa:
1) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk jangka waktu tertentu;
2) Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau diperolehnya dari pemerintahan dalam jangka waktu tertetu;
3) Penempatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. 16
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  berpandangan  bahwa  terhadap  pertanggungjawaban korporasi yang menerapkan skema piramida hendaknya selain diterapkannya ketentuan pokok penting dilakukannya sanksi pidana tambahan guna menimbulkan efek jera.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Bisnis Berkedok  Skema Piramida Di Indonesia
Penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan  skema  piramida  di  Indonesia  dipandang belum  optimal  apabila  ditinjau  dari  proses  penegakan  hukumnya,  dimana  tanggungjawab korporasi  dipandang  belum  optimal.  Mengingat  pengurus  yang  umumnya  dimintakan pertanggungjawaban.  Bahwa  masalah  kebijakan  hukum  pidana,  dilihat  dari  ciri  pendekatan sistem dalam peradilan pidana, maka dapat diketahui yakni: 17
1. Titik  awal  pada  kordinasindan  sinkronisasi  komponen  peradilan  pidana  (Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyrakatan);
2. Pengawasan dan pengendalian, penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas  sistem  penanggulangan  kejahatan  lebih  utama  dari  efisiensi  penyelesaian perkara; dan
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the administration of justice.
Berkenaan dengan hal tersebut, hukum pidana, dalam mencerminkan suatu kebijakan kriminal (criminal policy) yang baik, yakni: 18
1. Peninjauan secara kritis, atas perundang-undangan yang ada, untuk menentukan, apakah ketentuan tersebut realistis sebagai suatu perangkat hukum;
16 Agus Irsyadi, „Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korporasi Bisnis Multi Level Marketing Yang Menerapkan Skema Piramida‟, Jurist- Diction , 2.6 (2019), 195
<https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15922>.
17 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 30.
18 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 34-35.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
2. Penegakkan kembali seluruh asas, yang telah diatur sebagai perlindungan masyarakat dari kejahatan,  yaitu  penuntutan  yang  efektif,  dimana  efisiensi  hukum  pidana,  hanya  dapat dicapai jika arah yang dilaksanakan mempeoleh dukungan masyarakat;
3. Adanya  keterkaitan  dan  kesinambungan,  antara  tindakan  penyidikan,  dan  kelanjutan tindakan penuntutan;
4. Diperlukan efisiensi, dengan memperhatikan kemampuan peradilan dengan menggunakan alternatif sarana, antara penuntutan formal dan sarana penyelesaian (informal);
5. Mengembangkan  alternatif  pemidanaan,  untuk  kejahatan  yang  sering  terjadi  terutama dalam proses peneguran dan aturan pembuktiannya; dan;
6. Penegakan hukum yang lebih efisiensi dan efektif untuk semua tingkat kejahatan.
Wujud  nyata  dari  reaksi  formal  terhadap  kejahatan  tersebut  adalah  disusunnya  hukum pidana yang dimulai oleh lembaga kepolisian, lembaga kejahatan, badan peradilan, dan lembaga penghukuman  atau  pembinaan  narapidana.  Kemudian  dalam  prakteknya  selama  ini,  Sistem Peradilan  Pidana  (SPP)  masih  menjadi  aktor  utama  dalam  mengatasi  kejahatan,  Muladi mengatakan,  peran  SPP  sebagai  pengendali  kejahatan  hanya  merupakan  salah  satu  sarana  saja dalam  politik  kriminal  khususnya  (yang  bersifat  penal).  SPP  dalam  hal  hanya  difungsikan terkait  recorded  crimes.  Fungsinyapun  kadang-kadang  tidak  dapat  bersifat  maksimal  ( total enforcement )  sebab,  dalam  rangka  menjaga  keseimbangan  antara  ketertiban  umum  ( public order )  dan  hak-hak  individual (individual  right )  maka  batasbatas  penegakan  hukum  dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ketat.
Terdapat  beberapa  alasan  mengapa  skema  piramida  kerap  terjadi  yaitu  salah  satunya karena  tingkat  literasi  keuangan  penduduk  yang   rendah.  Sebagian  besar  warga  negara  tidak tahu bagaimana  mengelola  sumber  keuangan  mereka. Sehingga,  proyek  investasi,  pembelian mata  uang, dan  cara  lain  untuk  menginvestasikan  uang  tanpa pengetahuan  khusus  memicu risiko  tinggi  yang  mengarah  pada  penciptaan  skema  piramida  baru.  Selain  itu,  masih  belum memadainya  peraturan  atau  regulasi  mengenai  skema  piramida.  Diperlukan  adanya  suatu regulasi yang ketat di bidang skema piramida, karena dampak yang ditimbulkannya akan sangat luas.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  penyelenggara  skema  piramida  penting  untuk  terus meningkatkan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan  ditetapkannya  Undang-Undang  No.7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan, penyidik Polri  sebagai  salah  satu  pihak  penegak  hukum  harus  bersikap  aktif  dalam  melalukan peyidikan dan penyelidikan,  karena pasal 9 jo. Pasal  105  Undang-  Undang  No.  7  Tahun  2014 tentang  Perdagangan  tidak  menganut  delik  aduan. 19 Artinya  para  penegak  hukum  seyogyanya dapat lebih aktif dan masyarakat juga dapat berperan serta dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana.
Penegakan  hukum  merupakan  upaya  utama  dalam  memberantas  praktik  bisnis  ilegal  ini. Penegakan hukum terhadap praktik ini juga membutuhkan peran berbagai pihak baik dari aparat maupun  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Karena  skema  ini  selalu  menemukan  celah  baru  dari teknologi  informasi,  penegak  hukum  juga  perlu  untuk  memperluas  area  penyidikan  karena skema ini dapat  beroperasi dengan berbagai macam kedok bisnis. Salah satunya yang kerap kali dijumpai adalah skema piramida berkedok investasi mata uang kripto.
Dengan  melihat  banyaknya  kasus  yang  terjadi  dan  adanya  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur,  maka  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan praktik  skema  piramida  diperlukan  suatu  upaya  yang  massif  dan  berkelanjutan  terutama mengutamakan  aspek-aspek  pencegahan  atau  tindakan  preventif,  seperti  dilakukannya  press relese dan sosialisasi di berbagai media serta tindakan edukasi masyarakat lainnya.
19 Julius  Sihotang  and  others,  „Tindak  Pidana  Menerapkan  Sistem  Skema  Piramida  Dalam Pendistribusian Barang Oleh Pelaku Usaha‟, Jurnal Darma Agung , 28.3 (2020).

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Penegakan  hukum  yang  konsisten  terhadap  para  pihak  yang  melakukan  pelanggaran dapat  menjadi  pendorong  bagi  para  pihak  yang  lain  untuk  selalu  mematuhi  ketetuan  dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya atau dalam bertransaksi.

## KESIMPULAN
Skema  piramida  merupakan  praktik  bisnis  ilegal  yang  cukup  meresahkan  ditengah- tengah  masyarakat  yang  berevolusi  dalam  bidang  teknologi dan  informasi.  Skema  piramida merupakan  penipuan  yang  seringkali  berkedok  sebagai  bisnis  Multi  Level  Marketing  (MLM) dimana  sebenarnya  skema  piramida  tidak  memperjualbelikan  barang  atau  jasa sebagai  produk seperti  MLM,  namun  lebih bergantung  kepada  komisi  dari  perekrutan  anggota  baru  kedalam skema.  Namun  hingga  saat  ini,  Indonesia  masih  belum  mengatur  secara  rigid    perihal pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  praktik  skema  piramida.  Khususnya  bagi  subjek hukum korporasi, sehingga kurang memberikan efek jera. Oleh karenanya penting dilakukannya peran  aktif  penegak  hukum  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  tersebut  disamping  regulasi yang  jelas  yang  akan  berdampak  pada  penegakan  hukum,  dimana  praktik  ini  bias   saja  terus berkembang dengan celah teknologi informasi yang terus berevolusi.

## SARAN
Pertanggungjawaban pidana terhadap  pelaku usaha yang melakukan skema piramida ini menjadi tanggungjawab bersama yakni baik pengurus maupun korporasi sebagai pelaku. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukannya kajian mendalam dan upaya legislasi sebagai tindakan  preventif  yang  mencegah  berkembangnya  praktik  bisnis  ilegal  ini.  Kemudian penegakan hukum yang lebih masif juga diperlukan sebagai bentuk pengawasan dari regulasi yang telah ada pada saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya  Bagaskara  and  others,  „Efektivitas  Multi Level  Marketing  Serta  Tinjauan  Yuridis Dalam  Hukum  Positif  Di  Indonesia‟, Jurnal  Al-Hakam  Islamic  Law  and Contemporary Issues , 3 May (2022)
Agus  Irsyadi,  „Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Korporasi  Bisnis  Multi  Level
Marketing Yang Menerapkan Skema Piramida‟, Jurist- Diction , 2.6 (2019)
Agus  Irsyadi,  „Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Korporasi  Bisnis  Multi  Level
Marketing Yang Menerapkan Skema Piramida‟, Jurist- Diction , 2.6 (2019)
Almira Xaviera and Marliah Ai, „Unsur Penipuan Usaha Ilegal Dalam Skema Piramida‟, Jurnal Wacana Paramarta , 20.2 (2021)
Bianca Janet  and Tarsisius  Murwadji,  „Praktik  Skema Piramida Dalam Sistem Distribusi Barang‟, Jurnal Ilmu Kepolisian , 14.2 (2020)
Julius  Sihotang  and  others,  „Tindak  Pidana Menerapkan  Sistem  Skema  Piramida  Dalam Pendistribusian Barang Oleh Pelaku Usaha‟, Jurnal Darma Agung , 28.3 (2020).
Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiartha, and I Made Minggu Widyantara, „Tindak  Pidana  Penipuan  Investasi  Fiktif  Di  Pasar Modal  Menggunakan  Skema Piramida‟, Jurnal Preferensi Hukum , 3.2 (2022)
Nugroho  Adipradana  and  Eddie  I  Doloksaribu,  „Analisis Kasus Koperasi Simpan  Pinjam Pandawa  Mandiri  Group  (KSP  Pandawa)  Sebagai  Kejahatan  Piramida‟, Jurnal Gloria Justitia , 2.2 (2020)
Romli  Atmasasmita,  Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer,  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2010
Rusmiah, „Asas Legalitas Dalam Kejahatan Bisnis Ditinjau Dalam Perpektif Teori Hukum‟

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Tia  Martiana,  PN  Bekasi  Putuskan  Bos  Kripto  EDCCash  Dihukum  6  Tahun  Penjara, https://arahkata.pikiran-rakyat.com/hukrim/pr-1283496963/pn-bekasi-putuskan-bos- kripto-edccash-dihukum-6-tahun-penjara, diakses pada tanggal 14 Januari 2022 Yudi  Krismen,  „Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kejahatan  Ekonomi‟, Jurnal Ilmu Hukum , 4.1 (2014)
Yusep  Mulyana,  „Sosialisasi  Tentang  Penegakan  Hukum  Terhadap  Penipuan  Bisnis Berkedokyang  Menerapkan  Skema  Piramida‟, JPDSH  Jurnal  Pendidikan  Dasar Dan Sosial Humaniora , 1.10 (2022)