JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)
http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17
EFEKTIVITAS PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 Dwi Astrianti Defretes Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dwiastrianti23@gmail.com Kristoforus Laga Kleden Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya kleden@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Pemilu  merupakan  mekanisme  terpenting  bagi  keberlangsungan  demokrasi  perwakilan.  Pemilu merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara  untuk  ikut  serta  secara  langsung  memilih  perwakilannya  untuk  menjalankan  sistem pemerintahan.  Perubahan  konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945, MPR tidak ditempatkan lagi oleh UUD 1945 sebagai lembaga tertinggi Negara Indonesia dan semua lembaga  negara  mempunyai  kederajatan  kedudukan  dalam  struktur  ketatanegaraan.  UUD  1945 memberikan tanggung jawab dengan saling mengawasi ( checks and balances ). Era reformasi, perubahan untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis muncul dari keinginan dan aspirasi rakyat. Pada pemilu serentak 2024  menjadi  problematika  untuk  pilkada,  kepala  daerah  yang  terpilih  dari  hasil  pilkada  2017  dan pilkada 2018 akan habis masa jabatannya sebelum pemilu serentak 2024. Namun, kepala daerah yang terpilih  dari  hasil  pilkada  2020  terpaksa  masa  jabatanya  akan  berlangsung  hanya  4  tahun  karena penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Ini berpontensi meningkatkan sengketa pilkada setelah pemilu serentak  2024.  Berkaca  dari  efektivitas  pemilu  serentak  sebelumya,  persentase  partisipasi  pemilih mengalami peningkatan, selain itu biaya penyelenggaran pemilu juga membengkak, namun dampak terhadap sistem presidensial tidak begitu berpengaruh. Kesiapan dari segala pihak diharapkan mampu mewujudkan  pemilihan  umum  yang  demokratis  dan  partisipasi  dari  masyarakat dalam perhelatan pemilu serentak 2024 sangat diharapkan.
Kata Kunci: UUD 1945, Pemilu Serentak 2024, Pilkada.

## Pendahuluan
Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang  didasarkan  pada  pilihan  formal  dari  warga  negara yang  memenuhi  syarat.  Pada  era modern ini, pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal. Pertama, pemilu  menjadi  mekanisme  terpenting  bagi  keberlangsungan  demokrasi  perwakilan.  Ini merupakan mekanisme tercanggih yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Perkembangan masyarakat yang pesat, jumlah yang banyak, persebaran meluas dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi rakyat semakin variatif. Kondisi tersebut tidak memungkinkan rakyat untuk berkumpul dalam satu tempat dan mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara serius dan tuntas. Akhirnya  muncul  demokrasi  perwakilan  sebagai  keniscayaan  dengan  pemilu  sebagai mekanisme untuk memilih wakilnya. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu, sekalipun negara itu pada hakikatnya otoriter. Ketiga, pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, dan pemilu menjadi suatu cara untuk memperlemah dan mengakhiri rezim-rezim otoriter. Fase inilah yang oleh Huntington dikatakan bahwa pemilu sebagai alat serta tujuan demokrasi.[1] Pemilihan umum merupakan wujudnya  nyata  penerapan  demokrasi  di  Indonesia  yang  memberikan  peran  bagi  warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa  kedaulatan  tetap  berada  ditangan  rakyat.  Demokrasi  dan  Pemilu  yang  demokratis merupakan “ qonditio sine qua non ”, the one cannot exist without the others . Dalam arti bahwa
Pemilu  dimaknai  sebagai  prosedur  untuk  mencapai  demokrasi  atau  merupakan  prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan- jabatan politik.[2] Pemilu hanyalah instrumen dan dapat dijamin berdasarkan asas konstitusi dan arah kebijakan negara yang dimaksud. Oleh karena itu, metode dapat dipertahankan atau diubah jika dipandang sebagai jalan demokrasi yang benar dalam kondisi tertentu. Penentuan suatu  pilihan  harus  melewati  banyak  penelaahan  pemikiran  dan  pengalaman  untuk memastikan baik buruknya pilihan itu sendiri.[3]
Salah satu perkembangan yang menarik dari sudut pandang ketatanegaraan diawali ketika negara ini mengalami pergantian kekuasaan dari masa orde baru ke masa reformasi pada  1999,  pergantian  tersebut  dimulai  dari  turunnya  Presiden  Soeharto  dari  kursi kekuasaannya,  kemudian  diganti  oleh  Presiden  B.J.  Habibie  untuk  memimpin  Negara Indonesia, masa pergantian tersebut dikenal dengan masa transisi, pada masa tersebut para petinggi  di  negara  ini  berusaha  mewujudkan  terobosan  perubahan  terhadap  Undang- Undang  Dasar  1945  (sebelum  amandemen,  selanjutnya  disingkat  UUD  1945)  karena  ingin menciptakan sebuah tatanan hukum yang ideal sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, dan karena  tuntutan  kebutuhan  sistem  ketatanegaraan  yang  lebih  baik.[4]  Hasil  perubahan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (setelah amandemen, selanjutnya disingkat UUD NRI Th 1945) tersebut diantaranya yaitu adanya perubahan dari supremasi  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  menjadi  supremasi  konstitusi.  Maka setelah perubahan, MPR tidak ditempatkan lagi oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai lembaga tertinggi  Negara  Indonesia,  sehingga  semua  lembaga  negara  mempunyai  kederajatan kedudukan  dalam  struktur  ketatanegaraan,  namun  UUD  NRI  Tahun  1945  memberikan tanggung  jawab  dengan  saling  mengawasi  ( checks  and  balances ).  Perubahan  tersebut merupakan  konsekuensi  dari  supremasi konstitusi,  karena konstitusi  ditempatkan  sebagai hukum  tertinggi  yang  mengatur  dan  membatasi  kekuasaan  lembaga  penyelenggara negara.[5]
Pada  era  reformasi,  perubahan  untuk  pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  walikota masing-masing  sebagai  kepala  pemerintahan  provinsi,  kabupaten  dan  kota  dipilih  secara demokratis muncul dari keinginan dan aspirasi rakyat. Makna pemilihan dilaksanakn secara demokratis adalah pemilihan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, yaitu dari rakyat, oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat.  Sehingga  pelaksanaan  demokrasi  konstitusional  dapat terselenggara sesuai prinsip demokrasi yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun untuk pemilihan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota juga dipilih secara demokratis dalam satu pasangan dengan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.[6]
Pemerintah daerah merupakan salah satu alat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mempunyai otonomi untuk mengelola daerahnya sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam undang-undang yang dipimpin oleh kepala daerah baik gubernur maupun bupati atau walikota dipilih melalui pemilu. Menurut Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia terdiri atas daerahdaerah provinsi  dimana  setiap  daerah  provinsi  terdiri  atas  daerah  kabupaten  atau  kota  yang mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan  yang  didalamnya  terdapat  pemerintahan  daerah  yaitu  kepala  daerah  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian sebagai amanat dari UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah aturan lebih lanjut mengenai
peraturan pemerintah daerah yang memuat mengenai pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pilkada di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Pilkada secara langsung di Indonesia dilakukan pertama kali  pada  Tahun  2005  berdasarkan  peraturan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004, kemudian  mengalami  perubahan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Undang- undang  ini  memuat  mengenai  pemilihan  kepala  daerah  secara  demokratis  yang  dipilih langsung  oleh  rakyat  melalui  pilkada  atau  pemilihan  kepala  daerah.  Pilkada  merupakan mekanisme yang dibentuk untuk menyaring calon-calon kepala daerah yang berkompeten untuk mengisi jabatan kepala daerah provinsi maupun kabupaten atau kota yang diusung oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perorangan. pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan oleh penduduk yang secara administratif sudah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Badan yang bertugas menyelenggarakan pilkada adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi ataupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau kota yang  diawas  oleh  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  dari  provinsi  maupun kabupaten.  Pemilihan  kepala  daerah  yang  dilakukan  secara  langsung  dalam  rangka mewujudkan demokrasi di daerah. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung mengharapkan agar menciptakan kepala daerah yang akuntabel tinggi kepada masyarakat di daerah.[7]
Problematika pilkada yang akan diselenggarakan pada pemilu serentak 2024, kepala daerah yang  terpilih dari hasil pilkada 2017 dan  pilkada 2018 akan habis masa jabatannya sebelum pemilu serentak 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah sebelum pemilu serentak 2024, pemerintah melantik Pejabat (pj) kepala daerah melalui Menteri Dalam Negeri. Namun, kepala daerah yang terpilih dari hasil pilkada 2020 terpaksa masa jabatanya akan  berlangsung  hanya  4  tahun  karena  penyelenggaraan  pemilu  serentak  2024. Problematika pilkada tersebut bukan tanpa alasan, UU No.10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  mengatur  bahwa  pilkada  akan  dilaksanakan  dengan Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Sedangkan terkait mekanisme pemilu serentak 2024 diatur dalam UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Pemerintah dan DPR seharusnya  membuat  peraturan  perundang-undangan  turunan  terkait  Pejabat  dan  masa jabatan  kepala  daerah.  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  untuk  meminimalisir sengketa pilkada yang kerap kali terjadi pasca pilkada dan memberikan kepastian hukum.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  penulis  tertarik  membahas  tentang  efektivitas pemilihan umum serentak tahun 2024, berkaca pada efektivitas pilkada dan pemilu serentak sebelumnya  dari  sisi  partisispasi  pemilih,  penyelenggara  pemilu  dan  pengaruhnya  dalam sistem presidensiil di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Dalam  penelitian  hukum empiris,  hukum  dikonsepkan  sebagai  suatu  gejala  empiris  yang  dapat  diamati  dalam kehidupan  nyata  serta  sejauh  mana  bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat.[8]  Data  yang dibangun dalam tulisan ini menggunakan studi kualitatif dengan mengumpulkan berbagai sumber  referensi  khususnya  sumber  primer  dan  sumber  sekunder,  yaitu  peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan pilkada, serta tulisan seperti buku, jurnal, dan paper
terkait  dengan  efektivitas  penyelenggaraan  pemilu  serentak  dan  pilkada  serentak sebelumnya untuk meninjau efektivitas pemilu serentak 2024.

## Pembahasan

## Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Serentak dan Pilkada
Penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019, memiliki dampak positif terhadap peningkatan  partisipasi  warga.  Berdasarkan  hasil  data  yang  dirilis  oleh  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU),  partipasi  pemilih  pada  pemilu  serentak 2019,  yakni  mencapai 81,97%  pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, partisipasi pemilih mencapai 81,67% pada Pemilihan Legislatif. Pada pemilu-pemilu sebelumya, partisipasi pemilih dalam pemilu tahun  2014  hanya  mencapai  70%  untuk  Pemilihan  Presiden  dan  75%  dalam  Pemilihan Legislatif.[9] Dari data tersebut, dapat dilihat bahwasanya penyelenggaraan pemilu serentak memberikan  pengaruh  yang  positif  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  untuk menggunakan  hak  pilihnya.[10]  Penigkatan  partisipasi  pemilih  tidak  lepas  pula  dari problematika  yang  ditumbulkannya.  Menurut  anggota  DKPP  Didik  Suprianto,  pemilu serentak 5 Kotak pada tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu paling rumit dan telah menciptakan beban yang berat bagi penyelenggara dan juga bagi pemilih.
Tingginya  persentase  partisipasi  pemilih  dalam  pemilihan  presiden  dibandingan dengan  pemilihan  legislatif  dikarenakan  mayoritas  aspek  yang  diliput  media  adalah pemilihan presiden. Sehingga informasi yang didapatkan terkait calon, visi dan misi, serta partai  politik  pengusung  capres  dan  cawapres  memiliki  porsi  yang  lebih  banyak  dimedia dibandingkan dengan pemilihan legislatif. Sehingga banyak masyarakat asal pilih maupun golput  dalam  pemilihan  legislatif.  Pemilih  sulit  untuk  memberikan  rasionalitas  dalam memberikan suara akibat terlalu banyaknya pilihan atau surat suara. Sehingga masuk akal jika  memang  seharusnya  perlu  dilakukan  kajian  ulang  terkait  model  pemilu  untuk kedepannya. Selain itu perlu diperhatikan juga efektivitas pemilu serentak dan pilkada terkait partisipasi pemilih dipemilu 2024. Bagaimanapun, jika pemilu serentak digelar di 2024, dua regulasi tetap akan dijadikan sebagai landasannya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  Tentang  Pemilihan  Umum  dan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  (Pilkada).  Artinya,  jika  mengacu  pada  dua regulasi ini, ada dua pedoman waktu yang ada di dalam kedua undang-undang tersebut yang berkorelasi dengan makna keserentakan yang selama ini dipahami oleh publik.
Komisioner  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  I  Dewa  Kade  Wiarsa  Raka  Sandi mengatakan, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 menjadi yang paling tinggi sejak 2014. “Secara nasional, telah kami hitung partisipasi pemilih di tingkat nasional adalah 76,09 persen,” kata Raka. Jika dirinci, pada 2015 partisipasi pemilih pemilu 69,35 persen. Kemudian 2017, naik menjadi 74,89 persen. Lalu pada 2018, partisipasi pemilih sebesar 74,92 persen.[11] Meningkatnya  partisipasi  pemilih  dalam  Pilkada  2020  patut  diapresiasi,  karena diselenggarakan  pada  masa  pandemi  covid-19,  terlepas  dari  problematika  yang  timbul sebelum dan setelah Pilkada 2020. Sebelumnya Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menyampaikan  selamat  kepada  Indonesia  atas  keberhasilan  Pilkada  2020.  "Saya  ingin mengucapkan  selamat atas  suksesnya  pemilihan  (kepala)  daerah  yang  baru  lalu. Sungguh menakjubkan  bagi  saya  kesuksesan  tersebut,"  jelas  Duta  Besar  Amerika  Serikat  untuk Indonesia, Sung Y Kim saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Mendagri di Kantor Kemendagri, Selasa (12/1/2021).[12]

## Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  22E  ayat  (2)  dan  Pasal  18  Ayat  4  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan  perwujudan  demokratisasi  sekaligus  menjadi indikator keberhasilan implementasi sistem demokrasi yang ada di Indonesia.
Tentunya  penyelenggaran  atas  kedua  pemilihan  tersebut  sebagai  ujung  tombak demokrasi, sejatinya perlu pengawalan untuk memastikan pelaksanaannya tetap mengikuti azas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  serta  demokratis.  Sehingga  suksesi kepemimpinan di Indonesia dengan iklim demokrasi yang sehat akan tetap terjaga dan dapat meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap  demokrasi  demokrasi  yang  ada.  Walaupun Pemilu  tidak  sama  dengan  demokrasi,  namun  Pilpres,  Pileg,  dan  Pilkada  di  Indonesia menjadi suatu kegiatan ke-Pemiluan dan peristiwa politik paling kompleks di dunia. Hal ini ditunjukkan pada setiap Pemilu, dimana terdapat empat juta petugas di 550.000 TPS, yang tersebar diberbagai penjuru negara yang terdiri atas 17.000 pulau, bertugas mengelola 700 juta  surat  suara  dengan  2.450  desain  yang  berbeda  untuk  memfasilitasi  pemilihan  19.700 kandidat  dalam  satu  Pemilu  presiden  dan  532  dewan  perwakilan  di  tingkat  nasional  dan daerah (Bawaslu, 2019).
Dengan  kompleksitas  yang  sedemikian  rupa  dan  berbagai  perubahan  yang  terjadi mengenai format penyelenggaraan pemilihan, dimana terakhir pada tahun 2019 pelaksanaan Pemilu  Serentak  dan  pada  tahun  2020  pelaksanaan  Pilkada  Serentak,  telah  memunculkan berbagai  kendala.  Di  antaranya  terkait  permasalahan  administrasi  kependudukan  yang berdampak  pada  akurasi  data  pemilih;  proses  rekrutmen  yang  belum  memadai  sehingga menyebabkan  ratusan  panitia  pemilihan  meninggal  dunia  pada  saat  proses  pemilu; akuntabilitas anggaran pemilu serentak; dan proses pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu yang belum optimal. Sedangkan terhadap penyelengaraan Pilkada Serentak ditahun 2020  dengan  protokol  kesehatan  (prokes)  karena  adanya  Pandemi  Covid-19,  tentunya menimbulkan  berbagai  permasalahan  terutama  terkait  membengkaknya  anggaran  dan proses  distribusi  logistik  serta  memaksa  penyelenggara  untuk  melakukan  berbagai penyesuaian guna mendukung protokol kesehatan selama proses Pilkada.
Kondisi  penyelengaraan  pemilihan  yang  secara  simultan  tersebut,  perlu  menjadi perhatian bersama antara KPU, Baswaslu, dan tentunya DPR RI, agar berbagai kendala yang terjadi sebelumnya, minimal empat aspek berikut ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mempersiapkan Keserentakan Pemilu untuk Pemilihan presiden dan dewan perwakilan di tingkat  nasional  dan  daerah  yang  dijadwalkan  pada  Februari  2024  serta  Pilkada  pada November 2024, dapat berjalan secara akuntabel dan demokratis.
Pemutakhiran  data  sangatlah  berkaitan  dengan  hak  konstitusional  warga  negara Indonesia yang harus dipenuhi (Kawima, 2021). Rangkaian dalam penetapan data pemilih merupakan  proses  panjang yang memakan  waktu  1  (satu)  tahun  dimulai  sejak  pemberian data Daftar Penduduk Potensial Pemilih  Pemilihan (DP4) oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU Pusat sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP).
Dengan  memperhatikan  kebutuhan  personil  pada  Badan  Adhoc  yang  cukup  besar, dimana  hingga  kini  mencapai  8.018.297  orang,  maka  harus  ada  perhatian  khusus  bagi
penyelenggara pemilihan dalam melakukan proses seleksi para personil tersebut. Terutama pemenuhan  atas  persyaratan  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  regulasi.  Hal  tersebut menjadi penting untuk diperhatikan karena kendala-kendala yang mungkin akan muncul, ketika  pelaksanaan  penyelenggaraan  Keserentakan  Pemilu  pada  tahun  2024  masih  dalam kondisi Pandemi Covid-19, sehingga antusiasme pemilih pada pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2020 belum diimbangi dengan antusiasme masyarakat yang ingin menjadi panitia pemilihan  suara  karena  faktor  resiko  penularan  Covid-19  yang  lebih  tinggi  akan  sangat mungkin terjadi pada panitia pemilihan pada saat pemungutan maupun rekapitulasi suara. Begitupun  faktanya  menunjukkan  bahwa  proses  rekapitulasi  dan  perhitungan  suara  yang masih  menggunakan  sistem  manual  dan  dilaksanakan  hingga  larut  malam  telah menimbulkan sejumlah panitia pemilihan mengalami kelelahan. Dengan beban kerja yang ada tersebut, khususnya penyelenggara di tingkat TPS, juga berkontribusi sebagai penyebab keengganan masyarakat untuk menjadi penyelengara. Akibatnya seleksi terhadap petugas pemungutan  suara  di  sebagian  daerah  tidak  dilaksanakan  secara  ketat  dan  kurang memperhatikan  berbagai  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan, seperti persyaratan kesehatan dan persyaratan pendidikan.
Di  antara  pertimbangan  penyelenggaraan  keserentakan  pemilihan,  baik  Pemilu maupun Pilkada adalah dimaksudkan untuk efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaannya. Namun, perbandingan realisasi biaya penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan Pemilu 2014 menunjukkan  adanya  peningkatan.  Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  anggaran  Pemilu sendiri masih menemui sejumlah permasalahan seperti pengelolaan anggaran oleh Badan Ad hoc yang bukan merupakan personil tetap; faktor geografis di beberapa daerah menyulitkan dalam  menyampaikan  pertanggungjawaban  anggaran;  kurangnya  sarana  dalam penyimpanan  dokumen  pertanggungjawaban;  dan  adanya  kesulitan  dalam  melakukan pengawasan penggunaan anggaran pemilu di Luar Negeri (Kawima, 2021).
Dengan  perannya  yang  sangat  penting  dalam  proses  pemilihan  sebagai  instrumen konversi  suara  yang  diberikan  rakyat  terhadap  kursi  kekuasaan,  menjadikan  pengelolaan logistik  pemilu  sejak  perencanaan,  pengadaan,  dan  distribusinya,  perlu  diawasi  secara optimal agar tidak menimbulkan electoral fraud. Terkait aspek logistik tersebut, diketahui adanya  permasalahan  penyelenggaraan  Pemilu  2019,  terutama  pada  tahap  perencanaan, diantaranya perencanaan yang dilakukan KPU belum mampu mengakomodir rekomendasi Bawaslu  terkait  DPT  Hasil  Perbaikan  Ketiga  (DPTHP-3)  untuk  merencanakan  tambahan kebutuhan 126.433 surat suara pada 32.060 TPS di 9 Provinsi. Sementara itu, pada Pilkada 2020, terdapat penambahan item perencanaan logistik seperti APD/hazmet, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, dan penyemprotan disinfektan, dimana keberadaan item tersebut belum diatur sebelumnya dalam kriteria logistik pemilu (Khalyubi et al, 2020). Permasalahan dalam pengadaan terjadi pada Pemilu 2019, dimana diketahui terdapat wanprestasi berupa surat suara yang kurang dan rusak pada 5 provinsi yang dilaksanakan oleh penyedia. Selain itu, permasalahan distribusi logistik Pemilu 2019 juga terjadi terkait ketepatan penerimaan, penyortiran, pengesetan, pengepakan dan distribusi logistik yang terjadi di berbagai daerah.

## Pengaruh Pemilu Serentak Dalam Sistem Presidensial di Indonesia
Penyelenggaraan  pemilu  secara  serentak  bukanlah  keharusan  dalam  sistem presidensial. Penyelenggaran pemilu serentak atau tidak itu didasarkan atas pertimbangan- pertimbangan  lain  seperti  soal  penguatan  sistem  presidensial  atau  efektifitas  dan  efisiensi
pemilu,  dan  keserentakan  pemilu  lebih  mendorong  peningkatan  persentase  partisipasi pemilih. Persentase partisipasi pemilih yang signifikan pada pemilu serentak 2019 sebesar 81,93  %,  sedangkan  partisipasi  pemilih  pemilu  serentak  2014  lebih  rendah.  Dapat disimpulkan  bahwa  pemilu  serentak  2019  tidak  berpengaruh  terhadap  penguatan  sistem presidensial  di  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pemilu  serentak  2019 tidak mencapai  tujuan  yang ditetapkan putusan  Mahkamah  Konstitusi  maupun UU  No  7 Tahun 2017 untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia.[13]
Di  sistem  presidensiil  secara  praktis,  tidak  tersedia  ruang  gerak  bagi  partai  untuk menjanjikan visi dan program pemerintahan. Sistem presidensiil memisahkan dengan jelas antara eksekutif dan legislatif sehingga akibatnya dalam pemilihan anggota legislatif partai politik tidak akan mengkampanyekan program pemerintah apabila partainya memenangkan suara  di  parlemen.  Dalam  sistem  presidensiil,  peran  partai  lebih  sebagai  fasilitator  dan pelaksanaan sistem pengawasan bersifat checks and balances , yang artinya diantara lembaga- lembaga  negara  saling  mengawasi  agar  diantara  lembaga  negara  tidak  melebihi  batas wenangannya.  Hal  tersebut  berarti  teori  dari  pembagian  kekuasaan  (Trias  Politica) dipraktekkan walaupun tidak semurni dari ajaran dari Montesqieu.[14]
Sistem presidensiil memberikan mandat yang terpisah kepada presiden dan parlemen. Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di bawah  sistem  presidensiil  dapat  dilakukan  dengan  dua  pendekatan.  Pertama,  pendekatan institusional,  ini  menekankan  adanya  perubahan  atau  perbaikan  kelembagaan  presiden terutama melalui pelurusan peraturan perundangan. Salah satu ciri pembeda dari penerapan sistem presidensiil adalah adanya pemisahan yang tegas antara eksekutif dan legislatif. Serta konsep separation  of  power merupakan  hal  mendasar  dalam  sistem  presidensiil.  Selain  itu sejarah politik yang menempatkan hubungan eksekutif dan legislative, dalam taraf executive heavy masa Orde Baru telah membentuk sebuah kultur baru dalam hubungan eksekutif dan legislatif masa reformasi. Untuk mengantisipasi munculnya pemerintahan yang otoriter dari hubungan  yang executive  heavy dijadikan  sebuah  alasan  untuk  menggeser  pendulum hubungan kedua lembaga tersebut. Sehingga hal tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menggeser hubungan eksekutif dan legislatif menjadi legislative heavy , respon reaktif tersebut akhirnya  juga  membawa  ke  arah  sistem  pemerintahan  presidensiil  dengan  cita  rasa parlementer.  Solusi  institusional  ini  bisa  ditempuh  dengan  cara  mengubah,  memperbaiki, serta  meluruskan  kembali  berbagai  macam  pengaturan  terkait  sistem  ketatanegaraan. Pemisahan kekuasaan secara tegas antara eksekutif dan legislatif adalah sebagai prasyarat utama dalam upaya institusionalisasi ini. Namun penguatan fungsi checks and balances juga menjadi  hal  yang  tidak  dapat  dikesampingkan  agar  pemerintahan  tidak  berjalan  ke  arah otoritarian.[15]
Pendekatan kedua ialah pendekatan sistem, ini menghadirkan keterkaitan antara sistem pemilu,  sistem  kepartaian,  dan  sistem  presidensiil.  Sinkronisasi  dan  sinergitas  dari  ketiga sistem tersebut diharapkan dapat menjaga tujuan membentu satu pemerintahan yang efektif. Sebuah  rekayasa  atas  sistem  pemilu  menjadi  sangat  penting  untuk  mewujudkan  sistem kepartaian  dan  sistem  presidensiil  yang  efektif.  Salah  satu  hal  yang  sering  menjadi kekhawatiran dalam sistem presidensiil adalah apabila terjadi ketegangan hubungan antara presiden dan parlemen. Ketegangan hubungan kedua lembaga tersebut dapat mengganggu jalannya pemerintahan, dan pabila hal tersebut terjadi akan menyebabkan deadlock . Kepastian
pemerintahan menjadi penting agar roda pembangunan dapat tetap berjalan. Sehingga harus ada  jalan  keluar  untuk  memecah  kebuntuan  hubungan  kedua  lembaga  tersebut.  Dengan demikian,  institusionalisasi  melalui  rekayasa  sistem  pemilu  untuk  mewujudkan efektifitas jalannya  sistem  presidensiil  dapat  benar-benar  tercapai.  Kebuntuan  dalam  hubungan Presiden dan DPR dapat dihindari tanpa mengesampingkan fungsi checks and balances .[16] Penguatan  pada  sistem  pemerintahan  daerah  juga  harus  diperhatikan,  setelah dipisahkannya  pemilihan  anggota  DPRD  dengan  pemilihan  kepala  daerah  provinsi, kabupaten  dan  kota  menjadi  salah  satu  penyebab  lemahnya  pemerintahan  daerah  dalam memperhatikan  tuntutan  publik  atas  problematika  daerah.  Relasi  antara  kepala  daerah dengan  anggota  DPRD  seringkali  mendapati  jalan  buntu  dalam  setiap  kebijakan  yang diajukan oleh kepala daerah yang ditolak DPRD, pemicunya adalah perbedaan terhadap latar politik  antara  kepala  daerah  dan  anggota  DPRD.  Diharapkan  DPRD  dan  kepala  daerah provinsi, kabupaten dan kota mampu menjalankan fungsinya di pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya. Selain itu, masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah menjadi  problematika  tersendiri.  Hal  ini  bisa  kita  lihat  dari  segi  penyelenggaran  pilkada sebelumnya,  pada  2017,  2018,  dan  2020.  Perbedaan  waktu  penyelenggaran  pilkada  dan pemilu  serentak  berdampak  pada  masa  jabatan  kepala  daerah,  sehingga  berpotensi melemahkan sistem pemerintahan daerah. Pentingnya analisa yang matang terkait pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Semua aspek perlu diperhatikan mulai dari dampak bagi pemilih, dampak terhadap partai politik, dampak terhadap penyelenggara pemilu dan dampak terhadap sistem pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah. Pada  masa  pemilu  serentak  2024,  kesiapan  dari  segala  pihak  diharapkan  mampu mewujudkan pemilihan umum yang demokratis.[17]

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, pentingnya Analisa yang matang terkait efektivitas pemilu  serentak  2024.  Semua  aspek  perlu  diperhatikan  mulai  dari  dampak  efektifitas partisapasi  pemilih,  dampak  terhadap  efektivitas  penyelenggaran  pemilu  serentak,  dan dampak  terhadap  efektifitas  sistem  pemerintahan  presidensial  serta  pemerintahan  daerah. Dalam  pembahasan  ini,  bertujuan  untuk  menijau  efektivitas  pemilu  serentak  2024  terkait pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden,  dan  Pemilihan  umum  serentak  lokal  untuk  memilih  anggota  DPRD  Provinsi, anggota DPRD Kabupaten dan Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati dan WaliKota. Pada masa  pemilu  serentak  2024,  penulis  berharap  kekurangan  dan  permasalahan  yang  timbul pada  pemilu  sebelumnya  dapat  dijadikan  pembelajaran.  Kesiapan  dari  segala  pihak diharapkan  mampu  mewujudkan  pemilihan  umum  yang  demokratis  dan  partisipasi  dari masyarakat dalam perhelatan pemilihan umum serentak tentunya juga sangat diharapkan. Saling menghargai pilihan masing-masing tanpa harus merusak hubungan kekeluargaan dan pertemanan, silahturahmi setelah pemilu serentak tetap terjalin.

## Daftar Pustaka
[1] D. Hanan, “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian,” Jurnal Universitas Paramadina , 2016.
[2] E. W. Wahidin, “Menata Penegakan Hukum Pemilu Sebagai Ius Constituendum Menjadi Ius Constitutum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berkeadilan,”
Jurnal Tengkhiang , no. Vol 5 No 1 (2020): Edisi Desember 2020 Jurnal Thengkyang, 2020.
[3] Ahmadi, “Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019,” Jurnal Al’-Adl , vol. 8, no. 1, 2015.
[4] A. Ansori, “Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada,” Jurnal Konstitusi , vol. 14, no. 3, 2018, doi: 10.31078/jk1435.
[5] E. I. T. Michael, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAYANGAN INFOTAIMENT YANG BERHUBUNGAN DENGAN SIARAN TV DAN ANAK,”
Jurnal Akrab Juara , vol. 7, no. 1, pp. 65–79, Feb. 2022, Accessed: Feb. 06, 2022. [Online]. Available: http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1756
[6] M. Sofian, “PENERAPAN AMBANG BATAS SENGKETA HASIL PILKADA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PHP.BUP-XV/2017,” Media of Law and Sharia , vol. 1, no. 3, 2020, doi: 10.18196/mls.v1i3.9193.
[7] S. Rizaldi, S. Suhartono, S. Hadi, and T. Michael, “State Relationship with Private Legal Entities on Oil and Natural Gas Management in Indonesia,” Journal of International Trade, Logistics and Law , vol. 9, no. 1, pp. 10–14, May 2023, Accessed: Jun. 04, 2023. [Online]. Available: http://www.jital.org/index.php/jital/article/view/319
[8] M. Nurul Jadid and T. Michael, “‘PERLINNDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA’, YUSTISI, vol. 10, no. 1, pp. 175–184, Feb. 2023.”.
[9] “Fitri Chusna Farisa. KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen, https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi- pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen,.”
[10]  M. Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum , vol. 23, no. 2, 2020, doi: 10.56087/aijih.v23i2.41.
[11]  “Sania Mashabi. KPU: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014, https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/14195231/kpu-partisipasi- pemilih-dalam-pilkada-2020-paling-tinggi-sejak-2014.”
[12]  “Liputan6.com. Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Tinggi, Indonesia Diapresiasi AS, https://www.liputan6.com/pilkada/read/4463149/partisipasi-pemilih-di-pilkada-2020- tinggi-indonesia-diapresiasi-as.”
[13]  D. Wijaya, “PENGARUH PEMILU SERENTAK TERHADAP PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA,” INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global , vol. 2, no. 2, 2021, doi: 10.24853/independen.2.2.17-28.
[14]  T. Michael, “Dumpster Diving Threat In Personal Data Leakage Case In Indonesia Social Contracts Undertaken by the State in Post-Pandemic,” Operations Research:
International Conference Series , vol. 4, no. 2, pp. 60–64, Jun. 2023, doi:
10.47194/orics.v4i2.225.
[15]  T. Michael, “GOOD SAMARITAN LAW IN INDONESIAN LEGAL PERSPECTIVE,” Russ J Agric Socioecon Sci , vol. 135, no. 3, pp. 12–15, Mar. 2023, doi: 10.18551/rjoas.2023-03.02.
[16]  TOMY MICHAEL, “LEGAL EDUCATION - AN EDUCATION OF RECURRING LEGAL NEEDS OR HABITS?,” Russian Law Journal , vol. 11, no. 3, Apr. 2023, doi: 10.52783/rlj.v11i3.1241.
[17]  P. E. Nafatilopa and T. Michael, “PEMBUKTIAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM,” Jurnal Sosial Humaniora Sigli , vol. 6, no. 1, pp. 139–148, Jun. 2023, doi: 10.47647/jsh.v6i1.1471.