## Implikasi Perjanjian Kawin Terhadap Harta
Dalam Perkawinan Campur

## Paima Situmeang
Paima Karyawan Kantor Notaris & PPAT Aman Jln. KH. Hasyim Ashari No. 02 Kelurahan Sulanjana Kota Jambi
Email: paimasitumeang@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian ini adalah penelitian  yang  mengkaji  tentang implikasi  perjanjian  kawin terhadap harta dalam perkawinan campuran. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini membahas  mengenai bagaimana bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pasangan  calon  suami  istri  dalam  perkawinan  campuran  dan  apa akibat hukum dengan adanya perjanjian kawin terhadap harta dalam perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan langkah-langkah deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi terhadap isi  hukum  positif  secara  mendalam  dengan  menggunakan  pendekatan  konsep,  pendekatan  aundang- undang  dan  analisis  sinkronisasi  sistematis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum terhadap  harta  dalam  perjanjian  perkawinan  hanya  dapat  dilakukan  saat  dilangsungkannya  perkawinan. Dimana  perjanjian  perkawinan  merupakan  undang-undang  bagi  para  pihak,  hal  ini  sesuai  dengan  pasal 1338  KUH  Perdata.  Menurut  ketentuan  Pasal  29  Undang-undang  Perkawinan  isi  perjanjian  harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik  dengan  memperhatikan    ketentuan  undang-undang  ,norma-norma kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Wewenang  dan  tanggung  jawab  notaris  dalam  pembuatan  akta perjanjian kawin yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian  berdasarkan  pasal  1320  KUH  Perdata.  Akibat  hukum  perjanjian  kawin  yang  telah  disahkan oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  /  nikah  berlaku  mengikat  dan  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi para  pihak  dan  pihak  ketiga  sejauh  pihak  tersangkut.  Dalam  pasal  1338  KUH  Perdata  menyebutkan bahwa  semua  persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  oleh  undang-undang  dinyatakan  cukup  untuk  itu,  persetujuan- persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Apabila  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan perjanjian  kawin  dan  merugikan  pihak  lain,  maka  dimintakan  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu makna yang terpenting dari perjanjian perkawinan haruslah dijalankan dengan itikad baik dan  kepatuhan,  karena  perjanjian  kawin  yang  dibuat  mempunyai  akibat  hukum  terhadap  harta  dalam perkawinan campuran.

## Kata Kunci
: Implikasi hukum perkawinan campuran

## Abstract
This is a research study that examines the implications of the agreement on marriage to assets in mixed marriages. The problems raised in this study discuss how the form of legal protection for couples who are married in mixed marriages and what are the legal consequences of the agreement to marry property in mixed  marriages.  This  study  uses  normative  methods  with  steps  of  description,  systematization  and explanation  of  the contents of positive law in depth using conceptual approaches, legal approaches and systematic synchronization analysis. The results of the study indicate that legal protection of property in the marriage agreement can only be carried out during the marriage. Where the marriage agreement is a law for the parties, this is in accordance with article 1338 of the Civil Code. According to the provisions of  Article  29  of  the  Marriage  Law  the  contents  of  the  agreement  must  be  carried  out  in  good  faith  by taking into account the provisions of the law, the norms of decency and public order. The authority and responsibility of the notary in making the marriage agreement deed made is limited to the contents of the agreement  that  has  fulfilled  the  legal  requirements  of  the  agreement  based  on  article  1320  of  the  Civil
Code.  The legal consequences  of  a  marriage agreement that  has  been ratified by  a  marriage /  marriage registrar employee are  binding and apply  as a law to the parties and third  parties to the extent that the party is involved. Article 1338 of the Civil Code states that all agreements made legally apply as laws for those who  make them. The agreements are irrevocable  other  than  by  agreeing  with both parties,  or for reasons which are deemed sufficient by law, agreements must be carried out in good faith. If one of the parties does not implement the marriage agreement and harms the other party, compensation for the party who feels the loss is requested to the court, both demands regarding the implementation of the agreement and  compensation  claims.  Therefore  the  most  important  meaning  of  the  marriage  agreement  must  be carried out in good faith and obedience, because the marriage agreement made has legal consequences for the assets in a mixed marriage.

## Key words: Legal implications of intermarriage

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  di  dalam  suatu  perkawinan,  masalah  harta  perkawinan  dan kepentingan yang akan timbul sering kurang mendapat perhatian oleh sepasang  suami isteri.  Sebab  mereka  dalam  melaksanakan  perkawinan  adalah  untuk  selama-lamanya, tetapi  bila  ternyata  perkawinan  tidak  berjalan  sesuai  dengan  keinginan  dan  kemudian bercerai,  pasangan  tersebut  baru  mempersoalkan  masing-masing  haknya,  terutama mengenai  pembagian harta perkawinan.  Permasalahan  ini akan  berbeda  apabila  suami isteri  pada  saat  sebelum  melangsungkan  perkawinan  membuat  perjanjian  perkawinan terlebih  dahulu.  Sehingga  segala  kepentingan  dan  aset  dari  suami  isteri  dapat terlindungi.  Isi  perjanjian  perkawinan  bebas  dilakukan  asalkan  tidak  bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  di  dalamnya  telah disebutkan  bahwa  perjanjian  perkawinan  juga  diatur  di  dalam  undang-undang  ini, sehingga dapat ditarik benang merah bahwa perjanjian perkawinan diperkenankan oleh Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Namun  pengaturannya tidak  lengkap  seperti  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  1338  KUHPerdata,  bahwa  segala  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah, berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Sehingga  isi  dari perjanjian  perkawinan  dapat  menjadi  undang-undang  bagi  pihak  yang  membuatnya. Pihak  yang  dimaksud  di  sini  adalah  suami  isteri.  Apabila  kedua  belah  pihak  tidak mengatur  mengenai  ketentuannya,  maka  yang  dipakai  adalah  ketentuan  dalam KUHPerdata.  Perjanjian  perkawinan  ini  dipakai  oleh  Hakim  sebagai  pegangan  dalam memutus  perkara  mengenai  harta  dalam  perkawinan,  sesuai  dengan  tujuan  awal dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu melindungi aset dan kepentingan, artinya semua kepentingan  tersebut  dapat  terlindungi  dengan  perjanjian  perkawinan  yang  dilakukan oleh calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.
Perkembangan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  banyak  terjadi  permasalahan yang di hadapi oleh suami atau istri terutama menjalankan kehidupan perkawinan, maka perjanjian  perkawinan  dapat  dijadikan  sebuah  solusi  untuk  melindungi  harta  masing- masing.  Sebagai  gambaran  seorang  calon  istri  yang  melangsungkan  perkawinan  tidak melakukan perjanjian perkawinan ternyata selama perkawinan perilaku si suami sering melakukan  kesalahan  yang  dapat  merugikan  istri  dan  harta  kekayaan  milik  bersama, misalnya suami suka berjudi, mabuk-mabukan sehingga sering menghabiskan uang dari harta  bersama,  hal  itu  tentunya  akan  merugikan  istri  dan  harta  bersama  selama
perkawinan  atau  sebaliknya  istri  yang  terlalu  boros  dalam  memakai  harta  bersama sehingga  tentunya  akan  merugikan  suami  yang  sudah  bekerja  keras  mengumpulkan harta tersebut.
Perjanjian  perkawinan  pada  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  disebutkan  sebelum  melakukan  perkawinan,  kedua  pihak  dapat membuat  perjanjian  tertulis  yang  disahkan pegawai  pencatat  perkawinan  selama  tidak melanggar  batas  hukum,  agama  dan  kesusilaan.  Selain  itu,  dalam  KHI  juga diperbolehkan dilakukannya perjanjian perkawinan yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) yang isinya menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua  calon  mempelai  dapat  membuat  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. “Perjanjian perkawinan mulai  berlaku  sejak  dilangsungkan  perkawinan.  Selama  perkawinan  berlangsung perjanjian  perkawinan  tidak  dapat  diubah  kecuali  ada  kesepakatan  dari  kedua  belah pihak”. 1
Berhubung  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  maupun  di  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksananya tidak mengatur lebih  lanjut  tentang  pembatasan  apa  saja  yang  dapat  diperjanjikan  dalam    perjanjian perkawinan,  maka  perjanjian  perkawinan  luas  sekali  perumusannya  dan  dapat ditafsirkan banyak hal.
Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak  menyebutkan  secara  spesifik  hal-hal  yang  dapat  diperjanjikan,  kecuali  hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya, asas-asas yang ditentukan dalam Burgerlijk Wetboek (selanjutnya  disebut  BW)  menyatakan  bahwa  untuk  menentukan  isi  perjanjian  kawin yang  mereka  kehendaki.  “Pasal  139  BW  menentukan  bahwa  dalam  perjanjian  kawin, kedua calon  suami  isteri  dapat menyimpang  dari  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan dalam  kebersamaan  harta  kekayaan,  dengan  syarat  penyimpangan-penyimpangan  itu tidak bertentangan  dengan kesusilaan dan ketertiban umum ( openbare orde )”. 2
Secara formil, Perjanjian Kawin adalah perjanjian  yang dibuat oleh bakal suami dan  isteri  untuk  mengatur  akibat-akibat  perkawinannya  terhadap  harta  kekayaan mereka.  Perjanjian  Kawin  dibuat  dengan  maksud  untuk  membatasi  atau  meniadakan sama  sekali  persatuan/campurnya  harta  kekayaan  menurut  undang-undang  ( wettelijke gemeenschap van goederen ). Selain itu untuk membatasi kewenangan si suami terhadap barang-barang  persatuan  harta  kekayaan  yang  ditentukan  dalam  Pasal  124  ayat  (2) juncto Pasal 140 ayat (3) KUHPerdata, sehingga si suami tanpa bantuan si isteri tidak boleh  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  melepaskan  barang-barang  bergerak  dan tidak bergerak dari persatuan itu yang dibawa oleh si isteri dalam perkawinan atau yang diperoleh si isteri sepanjang perkawinan dan tercatat atas nama si isteri.
Guna  memisahkan  harta  kekayaan  atau  melakukan  percampuran  laba-rugi  atau percampuran  penghasilan,  maka  seseorang  yang  hendak  kawin  dapat  melakukan Perjanjian Kawin ( huwelijke voorwaarden ). Perjanjian yang demikian itu menurut Pasal 147 KUHPerdata tersebut harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus
1 Ria  Desviastanti, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Harta  Dalam  Perkawinan  Dengan  Pembuatan Akta  Perjanjian  Kawin ,  Tesis  Pada  program  Kenotariatan  Pascasarjana  Universitas  Diponegoro, Semarang,  2010, hal. 94.
2 R.Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Martalena  Pohan, Hukum  Orang  Dan  Keluarga ,  Cet.Keempat,
Pusat Penerbit dan Percetakan  Universitas Airlangga, Surabaya,  2008,  hal. 85.
diletakkan dalam suatu akta Notaris. Perjanjian kawin ini mulai berlaku antara suami- isteri pada saat perkawinan selesai dilakukan di depan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku  terhadap  para  pihak  ketiga  sejak  dilakukannya  pendaftaran  di  Kepaniteraan Pengadilan  Negeri  setempat,  di  mana  dilangsungkannya  perkawinan  dan  telah  dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil.
“Apabila  pendaftaran  perjanjian  tersebut  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri belum  dilakukan,  pihak  ketiga  boleh  beranggapan  suami  istri  itu  kawin  dengan percampuran    kekayaan”. 3 Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  permasalahan  dapat dirumuskan sebagai berikut:
1 Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri dalam perkawinan campuran?
2 Apa akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta dalam perkawinan campuran?

## Kerangka Konseptual dan Landasan Teoretis dan Orisinalitas Kerangka Konseptual
“Perkawinan  adalah  suatu  hidup  bersama  dari  seorang  laki-laki  dengan seorang perempuan yang menenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, yaitu peraturan hidup bersama”. 4 Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap  manusia.  Perkawinan  yang  terjadi  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga  hubungannya  dengan  harta  kekayaan  yang  diperoleh  di  antara  mereka  baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung.
“Perjanjian  kawin  ialah  perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri    sebelum    atau    pada    saat    perkawinan  dilangsungkan    untuk    mengatur  akibat- akibat  perkawinan terhadap  harta  kekayaan  mereka”. 5 Jadi tegasnya isi yang  diatur di dalam perjanjian kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon isteri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi  perjanjian  kawin,  sebagaimana  halnya  dengan  perjanjian  pada  umumnya,  kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya sesuai dengan azas hukum “kebebasan berkontrak” asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.

## Landasan Teoretis
“Perjanjian  perkawinan  atau prenuptial  agreement (tandatangan  harta  terpisah) sebagai  perjanjian  yang  dibuat  oleh  pasangan  calon  pengantin,  baik  laki-laki  maupun perempuan  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  dan  isi  perjanjian  tersebut  mengikat hubungan  perkawinan  mereka”. 6 Perjanjian  perkawinan  umumnya  dilakukan  sebelum kedua  mempelai  mengikat  janji  dalam  sebuah  pernikahan  dan  mulai  berlaku  sejak perkawinan  mereka  dilangsungkan.  Isi  perjanjian  perkawinan  itu  bermacam-macam,
3 Zulfa  Djoko  Basuki, Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia ,  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 33.
4 Wirjono  Projodjodikoro, Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia ,  Cet.  Kedelapan,  Sumur  Bandung, Bandung 1984, hal. 7.
5 R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, Op. Cit ,  hal.74.
6 Happy  Susanto, Pembagian  harta  Gono Gini Saat  Terjadinya  Perceraian ,  Cet.ketiga,  Visimedia, Jakarta, 2008, hal. 78.
tergantung  pada  kepentingan  calon  istri  terhadap  masa  depan  rumah  tangga  mereka, asalkan tidak melanggar kaidah hukum, agama, dan kesusilaan.
Perjanjian  kawin  dapat  dicabut  kembali  asalkan  berdasarkan  kesepakatan  kedua belah pihak. Seperti dikatakan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  bahwa  selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Soetojo  Prawirohamidjojo dan Martalena  Pohan ,  mengemukakan  ada  enam tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu:
1. Membatasi  atau  meniadakan    sama  sekali  kebersamaan  harta  kekayaan  menurut undang-undang;
2. Mengatur pemberian hadiah  dari suami kepada isti atau sebaliknya atau pemberian hadiah timbal balik antara suami dan isteri;
3. Membatasi  kekuasaan  suami  terhadap  barang-barang  kebersamaan  yang  ditentukan oleh  KUHPerdata  pasal  124  ayat  2,  sehingga  tanpa  bantuan  isterinya,  suami  tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutus;
4. Mengatur  pemberian  testamen  dari  suami  untuk  isteri  atau  sebaliknya  atau  sebagai hibah timbal balik;
5. Mengatur pemberian hadiah oleh pihak ketiga kepada suami atau kepada isteri;
6. Mengatur  testamen  daripihak  ketiga  kepada  suami/isteri  sebagaimana  yang  diatur dalam KUHPerdata pasal 178. 7
Dari   keadaan  tersebut  di atas  membawa   dampak    terhadap pasangan suami istri membuat perjanjian kawin, dampak dari perjanjian kawin tersebut yaitu pertama , jika terjadi pemberian hibah atau testamen dari orang tua kepada suami atau istri dengan maksud  agar  tidak  dimasukan  dalam  pencampuran  harta  bersama  selama  perkawinan mereka. Kedua , melindungi perekonomian keluarga, maksudnya jika bisnis suami atau istri  hancur,  maka  bisnis  si  istri  atau  suami  tidak  perlu  ikutan  jadi  korban  sehingga masih  ada  modal  untuk  membiayai  pendidikan  anak  serta  menata  ulang  kehidupan. Ketiga ,  sebagai  tindakan  preventif  untuk  mencegah  terjadinya  kerugian  lebih  besar, terutama kepada pihak suami atau istri yang bekerja dalam jabatannya sebagai direktur suatu Perseroan Terbatas yang mempunyai utang kepada pihak bank sehingga apabila terjadi kesalahan atau kelalaian, maka hanya harta pribadi suami atau harta pribadi istri saja yang dapat ditagih pelunasannya.
Harta  persatuan  itu  menjadi  kekayaan  bersama  dan  apabila  terjadi  perceraian, maka harta kekayaan bersama itu harus dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat separuh.  Setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,  Perjanjian  kawin  diatur  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan:
1. Pada  waktu  atau sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan  bilamana  melanggar  batasbatas  hukum, agama dan kesusilaan.
7 Happy Susanto, Op. Cit , hal. 80-81.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk  merubah  dan  perubahan  tidak merugikan pihak ketiga.
Di dalam B.W. ada 2 macam ketentuan mengenai kebersamaan harta yaitu 1. Tidak ada sama sekali  kebersamaan harta kekayaan (Pasal 150 B.W.) dan
2. Ada  kebersamaan  “  untung  dan  rugi”  dan  kebersamaan  “  hasil  dan  pendapatan” (Pasal 165-166 B.W.). 8
Mengenai apa isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tergantung pada kemauan dan  kesepakatan  pihak-pihak  calon  suami  atau  calon  istri,  asal  tidak  bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi perjanjian kawin,  sebagaimana  halnya  dengan  perjanjian  pada  umumnya,  kepada  kedua  belah pihak diberikan kebebasan sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak” asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  bentuk  penelitian  yuridis  normatif  atau  penelitian tentang  asas-asas  dan  sinkronisasi  hukum,  yakni  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif,  objek penelitian  ini  adalah  hukum  positif  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  perjanjian kawin  dan  akibatnya  terhadap  harta.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  Pendekatan Perundang-undangan,  Pendekatan  Konsep,  Pendekatan  Kasus.  Pengumpulan  bahan hukum  dilakukan  dengan  menggunakan  sistem  kartu  ( card  system )  dan  sistem elektronik  ( electronic  system ),  adapun  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  meliputi bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  skunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum yang  dikumpulkan,  dianalisis  dengan  langkah-langkah  meliputi  mendiskripsi, mensistematisasi, menginterpretasi, menilai dan menganalisis.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasangan  Suami  Isteri  Dalam  Perkawinan
Campuran.
Manusia  sebagai  mahkluk  sosial  tidak  dapat  dipisahkan  dari  masyarakat  karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat  dan  menjadi  kodrat  manusia  untuk  hidup  berdampingan  dengan  sesama manusia  dan  berusaha  untuk  meneruskan  keturunan  dengan  cara  melangsungkan perkawinan. Dalam lembaga perkawinan masyarakat dikenal adanya pencampuran harta perkawinan.  Para  mempelai  tidak  pernah  mempersoalkan  mengenai  harta  masing- masing  pihak.  Asas  saling  percaya    dan    memahami    pasangan    menjadi    landasan dalam    penyatuan  harta perkawinan.  Melalui  arus  globalisasi dan modernisasi  budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui berbagai cara.
8 R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, Op. Cit ,  hal. 97.
Jadi  terjadinya  suatu  ikatan  perkawinan  bukan  semata-mata  membawa  akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta  bersama,  kedudukan  anak,  hak  dan  kewajiban  orang  tua  tetapi  juga menyangkut  hubungan-hubungan  adat  istiadat  kewarisan,  kekeluargaan, kekerabatan  dan  ketetanggaan  serta  menyangkut  upacara-upacara  adat  dan keagamaan. 9
Sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama yang dianut para pihak maupun hukum adat yang berlaku pada daerah tertentu yang  akan  melangsungkan  perkawinan,  sehingga  dapat  ditemui  bahwa  tata  cara  suatu perkawinan akan berbeda menurut agama yang dianut masing-masing.
Perjanjian  kawin  harus  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  dan  di  buat  sebelum perkawinan  berlangsung,  serta  mulai  berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan. Perjanjian  itu  dilekatkan  pada  akta  nikah  dan  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dengan surat nikah dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. 10
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  perjanjian kawin  diatur  dalam  Pasal  29  ayat  4  di  mana  perjanjian  perkawinan  yang  telah  dibuat dimungkinkan  untuk  diubah  sepanjang  tidak  merugikan  pihak  ketiga.    “Berdasarkan Pasal  29  tersebut  di  atas,  perjanjian  kawin  yang  diadakan  antara  suami  isteri  adalah perjanjian  tertulis,  apapun  yang  diperjanjikan  asalkan  tidak  melanggar  batas-batas hukum,  agama  dan  kesusilaan,  serta  jika    perjanjian  perkawinan  itu  tidak  didaftarkan maka  ia  tidak  boleh  menganggap  bahwa  tidak  ada  perjanjian  kawin”, 11 melainkan perjanjian tersebut adalah perjanjian biasa yang berlaku secara umum.
Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik di  bawah  tangan  maupun  dalam  bentuk  akta  otentik  yang  dibuat oleh  seorang  pejabat yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan “akta adalah surat yang ditandai oleh tandatangan yang sah, materai atau cap (akta otentik) atau akta dibawah tangan”, 12 yang memuat  segala  peristiwa  yang  dijadikan  dasar  dari  sesuatu  hak  atau  perikatan,  dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.
Dengan demikian, maka diperolehnya “pembuatan perjanjian kawin dengan akta yang  dibuat  di  bawah  tangan  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  karena masyarakat  atau  pihak  ketiga  tidak  mengetahui  adanya  perjanjian  kawin  tersebut  dan kekuatan  pembuktiannya  masih  kurang  kuat,  karena  masih  dapat  dibantah,  sedangkan kalau  diakui  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna  bagi  para  pihak”. 13 Selanjutnya  dengan  telah  dibuatnya  perjanjian  kawin  harus  didaftarkan  di  Kantor
9 Hilman,  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan  Hukum  Adat  dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 8.
10 Zulfa Djoko Basuki, Op. Cit , hal. 36.
11 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, Op. Cit , hal. 82.
12 Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia , Cet. kedelapan, Rajagrafindo Persada, Jatinangor, 2004, hal. 66.
13 Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya, Cet. 1, FH. UI, Jakarta, 1997, hal. 89
Panitera  Pengadilan  Negeri  yang  di  dalam  wilayah  hukumnya  perkawinan  tersebut dilangsungkan. Tujuannya adalah memenuhi asas publisitas.
Perkawinan  merupakan  suatu  perjanjian  jika  “seorang  perempuan  dan  seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban  masing-masing  pihak  selama  dan  sesudah  hidup  bersama  itu  berlangsung, dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya”. 14 Sementara itu di dalam KUHPerdata pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur dalam salah satu pasal, namun dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan  seperti  Pasal  26  memandang  soal  perkawinan  hanya  dalam  hubungan- hubungan  perdata  dan  Pasal  27  perkawinan  menganut  prinsip  monogami.  Pasal  103 menyatakan  bahwa  suami  dan  isteri  harus  saling  setia,  tolong  menolong  dan  bantu membantu.
Pada  umumnya  perkawinan  mengakibatkan  persatuan  harta  kekayaan.  Maka untuk  mengadakan  penyimpangan  terhadap  hal  ini  sebelum  perkawinan  berlangsung mereka membuat perjanjian mengenai harta mereka dan biasanya perjanjian ini dibuat karena harta salah satu pihak lebih besar dari pihak lain. Dalam kaitannyan dengan harta dalam perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan. Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam suatu perkawinan. Penguasaannya tetap pada masing– masing suami istri yang membawanya ke dalam perkawinan, sepanjang pihak tidak menentukan lain. Para  pihak  bebas  menentukan  bentuk  hukum  perjanjian kawin yang  mereka  buat.  Mereka  dapat  menentukan  bahwa  dalam  perkawinan  mereka  tidak ada persatuan harta atau ada persatuan harta yang terbatas yaitu Persatuan untung rugi (gemeenschap  van  wins  en  verlies )  Pasal  155  KUHPerdata.  Persatuan  hasil  dan keuntungan ( gemeenschap van vruchten en incomsten) Pasal 164 KUHPerdata. Dalam  perjanjian  kawin  pihak  ketiga  tidak  ikut  sebagai  pihak  dalam  perjanjian kawin  tetapi  pada  saat  pihak  ketiga  memberi  hadiah  bisa  menentukan  bahwa  hadiah tidak masuk sebagai harta persatuan. Pada asasnya para pihak menentukan isi perjanjian kawin dengan bebas untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan  ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdata). Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari:
a. Hak-hak  yang  timbul  dari  kekuasaan  suami  ( maritale  macht ):  misalnya  untuk menentukan  tempat  kediaman  atau  hak  suami  untuk  mengurus  persatuan  harta perkawinan.
b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua ( ouderlijk macht ) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.
c. Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali.
Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing. Perjanjian kawin harus diibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum ( van rechtswege nietig ). Dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Misal perjanjian
14 Ibid , hal. 8.
kawin baru berlaku setelah lahir anak. Setelah perkawinan berlangsung perjanjian kawin tidak  boleh  dirubah  dengan  cara  bagaimanapun  dan  berlakunya  sampai  perkawinan berakhir  kecuali  istri  meminta  pemisahan  harta  kekayaan  atau  dalam  hal  perpisahan meja dan ranjang. Jadi mengenai harta yang diperoleh oleh suami isteri selama dalam ikatan  perkawinan adalah  harta  milik  bersama,  baik  masing-masing  bekerja  pada  satu tempat  yang  sama  maupun  pada  tempat  yang  berbeda-beda,  baik  pendapatan  itu terdaftar  sebagai  penghasilan  isteri  atau  suami,  juga  penyimpanannya  didaftarkan sebagai simpanan suami atau isteri tidak dipersoalkan, baik yang punya pendapatan itu suami  saja  atau  isteri  saja,  atau  keduanya  mempunyai  penghasilan  tersendiri  selama dalam perkawian.
Akibat  Hukum  Perjanjian  Kawin  Terhadap Harta Dalam Perkawinan Campur.
“Perjanjian  biasanya  dibuat  untuk  kepentingan  perlindungan  hukum  terhadap harta bawaan masing-masing terutama dalam perkawinan campuran yang sistem hukum masing-masing berbeda, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan  perjanjian  perkawinan  dan  apa  yang  dapat  diperjanjikan,  segalanya  diserahkan pada kedua pihak”. 15 Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan campuran  berlaku  saat  perkawinan  dilangsungkan  yang  bertujuan  untuk  melakukan proteksi terhadap harta para mempelai yang melakukan perkawinan campuran, di mana para  pihak  dapat  menentukan  harta  bawaan  masing-masing.  Apakah  sejak  awal  ada pemisahan  harta  dalam  perkawinan  atau  ada  harta  bersama,  namun  diatur  cara pembagiannya  bila  terjadi  perceraian.  Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan, adalah  di  bawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan lain. Meskipun undang-undang tidak menentukan secara tegas seperti apa tujuan, dan isi dari  perjanjian  kawin, maka  sebagai  pejabat umum,  Notaris  dalam menjalankan tugas dan  wewenangnya  dalam  membuat  akta  perjanjian  dapat  saja  merumuskan  hukum tentang asas, prinsip, bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan yang dimaksud.
Begitu juga Notaris menemukan kritieria-kriteria apa saja yang dikatakan sebagai ketertiban umum dalam suatu perjanjian kawin yang dianggap sebagai larangan selain masalah  agama  dan  nilai-nilai  sosial  maupun  kemanusiaan.  Perjanjian  kawin  yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu  sebagai  undang-undang bagi para  pihak  dengan  niat  itikad  baik.  Jika  suatu  saat  timbul  konflik  para  pihak,  dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Perjanjian perkawinan terdapat  dalam  perundang-undangan  Indonesia,  yaitu  Pasal  29  ayat  1,  2,  3,  dan  4 Undang-Undang  Perkawinan,  Pasal  1313  dan  1314  KUHPerdata  tentang  perikatan- perikatan  yang  dilahirkan  dari  kontrak  atau  perjanjian.  Serta  Pasal  1320  KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perikatan.  Bila dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian  kawin  yang  diatur  dalam  KUHPerdata  dan  Undang-Undang  Perkawinan terdapat persamaan-persamaan yaitu; Pertama, perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri  sebelum  perkawinan  dilangsungkan.  Kedua,  perjanjian  kawin  tidak  boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Ketiga, perjanjian kawin berlaku pada saat
15 Jurnal dunia-ibu.org online, Perjanjian Pranikah, http://www.duniaibu.org/html/ perjanjian_pra_nikah.html, Download Tgl 15 September 2015.
atau sejak perkawinan dilangsungkan. Keempat, perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah  setelah  perkawinan  dilangsungkan.  Akibat  perkawinan  terhadap  harta  benda suami  isteri  menurut  KUHPerdata  adalah  harta  campuran  bulat  dalam  pasal  119 KUHPerdata harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu: harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.
Perlindungan  hukum  terhadap  harta  dalam  perkawinan  menurut  KUHPerdata diberikan  kebebasan  dalam  menentukan  isi  perjanjian  kawin  untuk  membuat penyimpangan  dari  peraturan  KUHPerdata  tentang  persatuan  harta  kekayaan  tetapi dengan pembatasan sebagai berikut:
Perjanjian  kawin  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  ketertiban umum.
1. Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari:
a) Hak-hak  yang  timbul  dari  kekuasaan  suami  ( maritale  macht ):  misalnya  untuk menentukan  tempat  kediaman  atau  hak  suami  untuk  mengurus  persatuan  harta perkawinan.
b) Hak-hak  yang  timbul  dari  kekuasaan  orang  tua  ( ouderlijk  macht )  misalnya  hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.
c) Hak  yang  ditentukan  undang-undang  bagi  suami  istri  yang  hidup  terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali.
2. Tidak  dibuat  janji  yang  mengandung  pelepasan  hak  atas  harta  peninggalan  orang- orang yang menurunkannya;
3. Tidak  boleh  mereka  menjanjikan  satu  pihak  harus  membayar  sebahagian  hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan.
4. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing. Sebetulnya perjanjian kawin memang diperlukan oleh para pihak, dimana mereka telah mempunyai harta, dan selama perkawinan mengharapkan akan mendapatkan harta. Pertimbangan dilakukannya perjanjian kawin antara lain:
1) Dalam  perkawinan  dengan  harta  persatuan  secara  bulat,  tujuannya  agar  isteri terlindungi  dari  kemungkinan-kemungkinan  tindakan-tindakan  suami  yang  tidak baik,  beschikking  atas  barang-barang  tak  bergerak  dan  surat-surat  beharga  tertentu milik isteri.
2) Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya:
(a) Agar  barang-barang  tertentu  atau  semua  barang  yang  dibawa  suami  atau  isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya  harta  tersebut,terhadap  hutang-hutang  yang  dibuat oleh suami dan sebaliknya. 16
(b) Agar  harta  pribadi  tersebut  terlepas  dari  kekuasaan    suami,  dan  isteri  dapat mengurus sendiri harta tersebut. 17
16 Mahkamah Agung Reublik Indonesia, tanggal 21 Mei 1977 No 217K/S.I.P/1976 “ tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena ternyata tergugat kawin/nikah dengan mengadakan perjanjian kawin”.
17 Endang  Sumiarti, Kedudukan  Suami  Isteri  Dalam  Hukum  Perkawinan ,  Cet.  1,  Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hal. 36-37.
Perjanjian  kawin  harus  dibuat  dengan  akta  Notaris  sebelum  perkawinan dilangsungkan,  bila  tidak  demikian  batal  demi  hukum  ( vanrechtswege  nietig ).  Dan mulai  berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan,  lain  saat  untuk  itu  tidak  boleh ditetapkan.    Dalam  Pasal  186 KUHPerdata  menyebutkan;  di  dalam  suatu perkawinan, diperbolehkan  adanya  perpisahan  harta  benda,  yang  menyatakan  bahwa  sepanjang perkawinan,  setiap  isteri  berhak  memajukan  tuntutan  kepada  hakim  akan  pemisahan harta kekayaan dalam hal-hal:
(a) jika  suami  karena  melakukannya  yang  nyata  tidak  baik  telah  memboroskan  harta kekayaan  persatuan  dan  arena  itu  menghadapkan  segenap  keluarga  rumah  tangga bahaya keruntuhan;
(b) jika  karena  tidak  adanya  ketertiban  dan  cara  yang  baik,  dalam  mengurus  harta kekayaan  suami  sendiri,  jaminan  guna  harta  kawin  si  isteri,  akan  menjadi  kabur atau,  jika  karena  sesuatu  kelalaian  besar  dalam  mengurus  harta  kawin  si  isteri, kekayaan dapat berada dalam keadaan bahaya.
Perlindungan  hukum  terhadap  harta  dalam  perjanjian  kawin  dapat  dilihat  pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu:
1. Dalam  hal  suami  isteri  beritikad  buruk  dalam  hal  utang  piutang  terhadap  pihak ketiga. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian perkawinan antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad  buruk  berlindung pada  perjanjian  perkawinan  tersebut  untuk  menghindari tuntutan  hukum  dari  pihak  perpiutang.  Hal  mana  bertentangan  dengan  ketertiban hukum,  sehingga  perjanjian  itu  haruslah  dinyatakan  tidak  berlaku  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik. Dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara  tanggung  renteng  atau  hutang  yang  dibuat  suami  atau  isteri  dengan  segala akibat hukumnya.
2. Apabila  terjadinya  perlanggaran  isi  perjanjian  oleh  suami.  Setelah  dibuatnya  akta perjanjian  kawin  dan  ternyata  sebelum  pernikahan  dilangsungkan  calon  suami melanggar  isi  perjanjian  kawin,  maka  calon  isteri  dapat  meminta  pembatalan pernikahan.
3. Apabila  selama  berlangsungnya  pernikahan  suami  melanggar  isi  perjanjian  kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.
4. Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin. Dalam hal ini perlu diatur  pada  pasal  terakhir  dalam  akta  perjanjian  kawin  bahwa  “tentang  akta  ini dengan  segala  akibat  dan  pelaksanaannya,  para  pihak  telah  memilih  tempat  tinggal hukum  yang  umum  dan  tetap  di  Kantor  Panitera  Pengadilan  Negeri  dalam perkawinan  dilangsungkan,  atau  dilakukan  pilhan  hukum.  Perlindungan  hukum lainnya  dalam  perjanjian  perkawinan  yaitu  janji  suami  untuk  menceraikan  istrinya dalam  keadaan  tertentu  seperti  suami  tersebut  meninggalkan  istrinya  atau  tidak melakukan kewajibannya. Seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian 18 .
Dalam  konteks  pemberdayaan  perempuan,  perjanjian  pranikah  bisa  menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (KDRT). Rabia  Mills memberi  point-point  yang  sebaiknya  masuk  dalam
18 http://www.kompas.com/kesehatan/news/htm , Download tgl 15 September 2015.
perjanjian  pranikah  menjadi  hal  yang  penting.  Yang  perlu  dipertimbangkan  dalam “membuat perjanjian pranikah adalah persoalan poligami, mahar, perceraian, keuangan, dan  menempuh  pendidikan  bagi perempuan.  Persoalan-persoalan  yang dianggap  perlu untuk  dimasukkan  ke  dalam  perjanjian.  Bahkan  jika  perlu  pembagian  kerja,  juga menjadi  hal  penting  yang  dimasukkan  ke  dalam  point  perjanjian”. 19 Menurut Muhammad  Afandhi  Nawawi ,  “perjanjian  pranikah  sangat  terkait  dengan  dua konsekuensi  hukum,  berkaitan  dengan  suatu  perkawinan,  yaitu  tentang  status  anak sebagai  buah  perkawinan  dan  harta.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  tidak membedakan  antara  harta  bawaan  dengan  harta  bersama,  semuanya  dianggap  sebagai harta yang tunduk pada hukum perkawinan ( huwelijksvermogensrecht )”. 20
Dalam membuat perjanjian kawin perlu dipertimbangkan beberapa aspek yaitu: 1. Keterbukaan, mengenai semua kondisi keuangan sebelum pernikahan, jumlah hutang bawaan  para  pihak,  bagaimana  potensi  hutang  setelah  menikah  dan  siapa  yang bertanggung jawab terhadap pelunasannya. Tujuanya agar para pihak tahu apa yang akan diterima dan yang akan dikorbankan selama perkawinan berlangsung sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan;
2. Kerelaan, bahwa perjanjian pranikah harus disetujui  dan ditandatangani oleh kedua belah  pihak  secara  sukarela  dan  tanpa  paksaan.  Jika  dilakukan  dibawah  tekanan, perjanjian pranikah bisa terancam batal karenanya;
3. Pejabat yang objektif, berwenang dan bereputasi baik yang bisa menjaga objektifitas dalam membuat isi perjanjian pranikah yang adil bagi semua pihak;
4. Notariil,  dimana  perjanjian  kawin  sebaiknya  tidak  dibuat  dibawah  tangan,  dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (KUA, Kantor Catatan Sipil). 21
Adapun  manfaat  dari  perjanjian  kawin  adalah  dapat  mengatur  penyelesaian  dari masalah  yang  mungkin  akan  timbul  selama  masa  perkawinan,  antara  lain  sebagai berikut:
1. Tentang  pemisahan  harta  kekayaan,  jadi  tidak  ada  ada  harta  gono  gini.  Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta gono gini.
2. Mungkin  dalam  rangka  proses  cerai,  ingin  memisahkan  harta,  bisa  saja  bikin perjanjian  pembagian  harta.  Intinya  dalam  perjanjian  pranikah  bisa  dicapai kesepakatan  tidak  adanya  percampuran  harta  pendapatan  maupun  aset-aset,  baik selama  pernikahan  itu  berlangsung  maupun  apabila  terjadi  perpisahan,  perceraian, atau kematian.
3. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian;
4. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa,
19 Ibid.
20 Muhammad Afandhi Nawawi, “ Perjanjian Pra-Nikah”
21 Mike Rini, Perlukah Perjanjian Pranikah, http://www.perencanaankeuangan.com
berapa  besar  kontribusi  masing-masing  orangtua,  dalam  hal  ini  tujuannya  agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin. 22
Perjanjian  kawin  yang  telah  disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, bagi para pihak dan pihak ketiga sejauh  pihak  tersangkut.  Dalam  Pasal  1338  KUHPerata  menyebutkan  bahwa  semua persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka yang membuatnya.  Persetujuan-persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan sepakat  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  oleh  undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.  Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan  merugikan  pihak  lain,  maka  dimintakan  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  merasa dirugikan  itu  ke  Pengadilan,  baik  tuntutan  mengenai  pelaksanaan  perjanjian  maupun tuntutan ganti rugi.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dilihat  hukuman  bagi  pihak  yang  tidak  menunaikan kewajiban  sesuai  dengan  isi  perjanjian,  diancam  dengan  hukuman  ganti  rugi  sebagai pengganti  hak-hak  yang  dirugikan.  Namun  demikian  hal  ini  tidak  serta  merta  terjadi melainkan  jika  dalam  hal  demikian  ada  penuntutan  berupa  ajakan  agar  tergugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai kesepakatan para pihak yang berjanji.  Dan  sebaliknya  Pasal  1374  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  dengan  tidak mengurangi  kewajiban  untuk  memberikan  ganti  rugi,  si  tergugat  dapat  mencegah pengabulan  tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum dihadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan, bahwa ia minta maaf karenanya, dan menganggap yang terhina sebagai orang yang terhormat.
Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna yang terpenting dari  perjanjian  perkawinan  haruslah  dijalankan  dengan  itikad  baik  dan  kepatuhan. Sekiranya terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang tidak diingini oleh para pihak, maka  pelanggaran  terhadap  perjanjian  tersebut  dapat  dijadikan alasan untuk menuntut perceraian ke Pengadilan.  Berikutnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian kawin ini, jika tidak segera terdaftar di Pegawai Pencatatan Perkawinan atau di Pengadilan Negeri, maka kekuatan akta ini hanya dibawah tangan dan perjanjian kawin tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti otentik di Pengadilan.

## Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan
1. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan, kawin hanya dapat dilakukan  saat  dilangsungkannya  perkawinan.  Di  mana  perjanjian  perkawinan merupakan  undang-undang  bagi  para  pihak,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  1338 KUHPerdata.  Menurut  ketentuan    Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  isi  perjanjian  harus  dilakukan  dengan  itikad  baik  dengan memperhatikan  ketentuan  undang-undang,  norma-norma  kesusilaan  dan  ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti  rugi  kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke
22 Hazairin, Tinjauan  Mengenai  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974, Cet.  II, Tintamas, Jakarta. , hal. 21.
Pengadilan,  baik  tuntutan  mengenai  pelaksanaan  perjanjian,  maupun  ganti  rugi. Wewenang  dan  tanggung  jawab  Notaris  dalam  pembuatan  akta  perjanjian  kawin yang  dibuatnya  adalah  sebatas  isi  perjanjian  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.
2. Akibat  hukum  Perjanjian  kawin  yang  telah  disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan/Nikah  berlaku mengikat  dan  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  para pihak  dan  pihak  ketiga  sejauh  pihak  tersangkut.  Dalam  Pasal  1338  KUHPerdata menyebutkan  bahwa  semua  persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Persetujuan-persetujuan  itu  tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan  yang  oleh  undang-undang  dinyatakan  cukup  untuk  itu,  persetujuan- persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Apabila  salah  satu  pihak  tidak melaksanakan  perjanjian  kawin  dan  merugikan  pihak  lain,  maka  dimintakan  ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan  perjanjian  maupun  tuntutan  ganti  rugi.  Oleh  karena  itu  makna  yang terpenting  dari  perjanjian  perkawinan  haruslah  dijalankan  dengan  itikad  baik  dan kepatuhan, karena perjanjan kawin yang dibuat mempunyai akibat hukum terhadap harta dalam perkawinan campuran.

## Saran
Mengingat  bahwa  semakin  banyak  warga  negara  Indonesia  yang  melakukan perkawianan  campuran  antara  warga  negara  Indonesia  dengan  dengan  warga  negara asing. Perlu dilakukan revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  terutama  Pasal  35  sampai  dengan  Pasal  37  karena  tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan  zaman,    dimana  perlu  mendapat  penegasan  lebih lanjut  mengenai  hukum  mana  yang  digunakan  untuk  pembagian  harta  bersama  bila terjadi perceraian karena para pihak suami istri terpaut dengan dua sistem hukum yang berbeda.

## Daftar Pustaka
Buku:
Endang  Sumiarti.  2004. Kedudukan  Suami  Isteri  Dalam  Hukum  Perkawinan .  Cet.  1. Wonderful Publishing Company. Yogyakarta.
Happy  Susanto.  2008. Pembagian  harta  Gono  Gini  Saat  Terjadinya  Perceraian .  Cet. ketiga. Visimedia. Jakarta.
Hilman  Hadikusuma.  1990. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama . Mandar Maju. Bandung.
Hazairin. Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Cet. II. Tintamas. Jakarta.
Ilham  Bisri.  2004. Sistem  Hukum  Indonesia .  Cet.  Kedelapan.  Rajagrafindo  Persada.
Jatinangor.
Wahyono  Darmabrata.  1997. Tinjauan  Undang-undang  No  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  Beserta  Undang-undang  dan  Peraturan  Pelaksananya. Cet.  1.  FH. UI. Jakarta.
Wirjono  Projodjodikoro.  1984. Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia .  Cet.  Kedelapan. Sumur Bandung.  Bandung.
Zulfa Djoko Basuki. 2010. Hukum Perkawinan Di Indonesia . Badan Penerbit Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan  Notaris.

## Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah:
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  tanggal  21  Mei  1977  No  217K/S.I.P/1976 “tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum  suaminya,  karena  ternyata  tergugat  kawin/nikah  dengan  mengadakan perjanjian kawin”.
Ria  Desviastanti,  2010, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Harta  Dalam  Perkawinan Dengan  Pembuatan  Akta  Perjanjian  Kawin ,  Tesis  Pada  program  Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
Rujukan Elektronik: http://www.kompas.com/kesehatan/news/htm.
Jurnal  dunia-ibu.org  online, Perjanjian  Pranikah, http://www.duniaibu.org/html/ perjanjian_pra_nikah.html, Download Tgl 15 September 2015.
Mike Rini, Perlukah Perjanjian Pra-nikah ?, http :// www.danareksa.com/, diakses pada 12 Juli  2015.