## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN: 2355-1550 (online),1858-0246 (print) Akreditasi SK No 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v16i2.1167 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH
PERAN  SERTA  CAMAT  SEBAGAI  PEJABAT  PEMERINTAH  DI KECAMATAN  GUNA  MELAYANI  KEPENTINGAN  MASYARAKAT SECARA EFEKTIF DAN

## EFISIEN UNTUK
MENDUKUNG

## PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT)
Sri Hartati a a Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang , Indonesia

## Abstrak
Pokok  permasalahan  dari  penelitian  ini  adalah  peran  serta  camat  sebagai  pejabat  pemerintah kecamatan  guna  melayani  kepentingan  masyarakat  secara  efektif  dan  efisien  untuk  mendukung pemerintahan yang Good Government . Mengacu dari amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  Camat  mempunyai  kedudukan  sebagai  kepala  wilayah  yang memimpin penyelenggaran pemerintahan di tingkat pemerintahan kecamatan dan berada dibawah dan  bertanggungjawab  kepada  Bupati/Walikota.  Camat  dapat  melaksanakan  berbagai  urusan administrasi  kependudukan  dan  perizinan,  serta  pelayanan  dasar  sektoral  mulai  dari  urusan ketertiban  dan  keamanan,  pendidikan,  kesehatan,  pengentasan  kemiskinan,  pemberdayaan masyarakat  dan  upaya-upaya  konkrit  guna  mensejahterakan  masyarakat.  Yang  kemudian menjadikan  Camat  sebagai  posisi  yang  strategis  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik setelah  Kabupaten/Kota,  sekaligus  menjalankan  fungsi  kontrol  atas  pelayanan  publik  yang dilaksanakannya.Konsep  yang  telah  dijabarkan  dapat  diharapkan  camat di  seluruh  Indonesia  bisa berbenah dalam rangka perbaikan sistem di pemerintahan demi memberikan pelayanan yang prima kepada  masyarakat  sesuai  dengan  prinsip Good  Government dan  masyarakat  dapat  menikmati pelayanan  publik  yang  sebagaimana  mestinya  yang  sesuai  dengan  kebijakan  dan    peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Kata Kunci : Good Government, Pemerintahan, Peran Camat,

## Abstract
The  main  problem  of this  research  is  the  role  of  the  subdistrict  head  as  a  sub-district  government official  in  order  to  serve  the  interests  of  the  community  effectively  and  efficiently  to  support  good governance. Referring to the mandate of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, the Sub-district Head has the position of head of the region who leads the administration of government at the sub-district government level and is under and is responsible to the Regent / Mayor. Thus, a subdistrict head can carry out various administrative and licensing administrative matters, as well as sectoral  basic  services  ranging  from  order  and  security,  education,  health,  poverty  alleviation, community  empowerment  and  concrete  efforts  to  prosper  the  community.  Which  then  makes  the Camat  as  a  strategic  position  in  organizing  public  services  after  the  Regency  /  City,  as  well  as carrying  out  the  function  of  control  over  public  services  carried  out.  The  concept  that  has  been described  can  be  expected  that  sub-district  heads  throughout  Indonesia  can  improve  in  order  to improve  the  system  in  the  government  in  order  to  provide  excellent  service  to  the  community  in accordance with the Good Government principle and the public can enjoy proper public services in accordance with the applicable policies and legislation in Indonesia.
Keywords: Government, Good Government, The Role of the Subdistrict Head Penulis : a srihartati.untag@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengurus  dan  mengatur  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  ekonomi  dan  tugas pembantuan.  Pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah  diharapkan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  dimasyarakat  melalui  program  Pembangunan  Nasional. Pembangunan  Nasional  adalah  upaya  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan seluruh  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  negara  yang  sekaligus  merupakan  proses pengembangan  keseluruhan  sistem  penyelenggaraan  negara  untuk  mewujudkan  Tujuan Nasional.  Dalam  pengertian  lain,  pembangunan  nasional  dapat  diartikan  merupakan rangkaian  upaya  pembangunan  yang  berkesinambungan  dan  meliputi  seluruh  kehidupan masyarakat,  bangsa,  dan  negara  untuk  melaksanakan  tugas  demi  mewujudkan  Tujuan Nasional.
Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  pertahanan  keamanan  secara  berencana,  menyeluruh, terarah,  terpadu,  bertahap  dan  berkelanjutan  untuk  memacu  peningkatan  kemampuan nasional  dalam  rangka  mewujudkan kehidupan yang  sejajar  dan  sederajat  dengan  bangsa lain  agar  lebih  maju.  Oleh  karena  itu,  sesungguhnya  pembangunan  nasional  merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat  Indonesia  secara  besar,  benar,  adil,  dan  merata,  serta  mengembangkan  kehidupan masyarakat  dan  penyelenggara  negara  yang  maju  dan  demokratis  berdasarkan  Pancasila, sehingga terciptanya pemerintahaan yang Good Government .
Good  Government menjadi  salah  satu  tema  sentral  dalam  berbagai  pembahasan kebijakan pemerintahaan di masa reformasi. Supaya tujuan pembangunan nasional tersebut sesuai  dengan  sasaran  yang  diinginkan,  maka  pelaksanaanya  harus  sesuai  dengan peraturan  yang  telah  diatur  didalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah yaitu dengan cara pelaksanaanya diserahkan kepada kepala daerah baik itu Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, ataupun Lurah/Kepala Desa untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah  tangganya  sendiri  didalam  kegiatan  pembangunan  didaerahnya. Pembangunan  daerah  adalah  suatu  bagian  dari  pembangunan  nasional  yang  tidak  bisa terpisahkan.  Sehingga,  kepala  daerah  atau  pemerintah  daerah  dan  masyarakatnya  dapat mengelola  sumber  daya  yang  ada  didaerahnya  untuk  mengembangkan  dan  memeratakan pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  baik.  Sehingga,  peran  camat  dalam  pemerintahan dikecamatan  sangatlah  penting  yaitu  berkaitan  dengan  salah  satu  tujuan  utama  didalam pemerintahan yaitu “ Good Government ” adalah menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan  bernegara  yang  mampu  melayani  kepentingan  rakyat  secara  adil  dan  beradap. Penyelenggaraan Good  Government pada  tataran  yang  komprehensif  akan  melahirkan kesadaran  publik  bagi  upaya  pembentukan  nilai-nilai  kebersamaan  antara  segenap komponen  masyarakat  disetiap  daerah.  Tentu  sangat  berkaitan  dengan  peran    camat sebagai pemimpin dari lembaga pemerintahan yang berkedudukan dikecamatan.
Ditinjau  dari  sistem  pemerintahan,  seorang  camat  merupakan  ujung  tombak pemerintah  daerah  yang  beradapan  langsung  dengan  masyarakat  luas.  Pemerintahan kecamatan  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  rangka  penyelenggaraan  dan pelayanan  publik.  Camat  memiliki  wewenang  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan daerah  dilingkup  kecamatan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
guna  terwujudnya  administrasi  tata  pemerintahan  yang  baik.  Camat  melaksanakan  tugas- tugas  pemerintahan  sebagai  pelimpahan  otonomi  daerah  dari  Bupati  atau  Walikota  untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan.
Menurut  Utomo  (2004),  pelimpahan  wewenang  dari  Bupati/Walikota  kepada  camat merupakan  suatu  keharusan  untuk  menciptakan  efektifitas  dan  efisiensi  penyelenggaran pemerintahan  sekaligus    meningkatkan  kualitas  pelayanan  umum  didaerah.  Apalagi, wewenang  yang  tersentralisasi  ditingkat  Kabupaten/Kota,  minimalnya  memiliki  dua permasalahan.  Permasalahan  pertama  Pemkab/Pemkot  akan  cenderung  memiliki  beban kerja  yang  berat  ( overload )  sehingga  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat  kurang  efektif. Kedua,  kecamatan  sebagai  perangkat  Kabupaten/Kota  dan  Desa/Kelurahan  sebagai perangkat  di  kecamatan  akan  muncul  sebagai  organisasi  dengan  fungsi  minimal. 1 Camat adalah perangkat pemerintahan diwilayah kecamatan yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas  pemerintahan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  bagi  masyarakat  untuk mendapatkan tujuan dari pembangunan daerah yang telah dilimpahkan oleh Bupati ataupun Walikota kepada  camat.              Didalam  melaksanakan  tugas  sebagai camat  dituntut untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien demi terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan dan diharapkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat daerahnya.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan dari uraian diatas, dapat dirumuskan pemasalahan sebagai berikut Bagaimana peran serta camat sebagai pemerintah dikecamatan guna melayani kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien untuk mendukung pemerintahan yang Good Government ?.

## PEMBAHASAN
Sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas  bahwa  fokus  jurnal  ini  ialah  “Peran  serta camat  sebagai  pemerintah  dikecamatan  guna  melayani  kepentingan  masyarakat  secara efektif  dan  efisien  untuk  mendukung  pemerintahan  yang Good  Government ”  diwilayah kecamatan. Secara teoritis telah dikemukakan bahwa “peran” berkaitan erat dengan posisi / kedudukan atau status seseorang di dalam suatu masyarakat atau organisasi. Peran adalah suatu sikap dan perilaku / tindakan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu posisi, status atau jabatan tertentu. Oleh karena itu peranan camat dalam mewujudkan Good Government di kecamatan dimaknai sebagai sikap dan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh camat dalam  kedudukan  /  posisi  atau  jabatannya  selaku  kepala  pemerintahan  dan  pemimpin kecamatan  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  khususnya  di  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  dan  dalam  Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
Sesuai  dengan  tugas  dan  kewenangan  Camat  maka  peranan  Camat  dalam mewujudkan Good  Government di  kecamatan  dilihat  dari  tiga  hal,  yaitu  :  peranan mengkoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di  kecamatan,  peranan membina  penyelenggaraan  pemerintahan  kecamatan  dan  desa,  dan  peranan  mengawasi penyelenggaraan  pemerintahan  di  kecamatan.  Untuk  mengetahui  bagaimana  peranan
1 T.W Utomo, “ Pendelegasian Wewenang Pemerintah Daerah Kepada Kecamatan dan Kelurahan , “Disampaikan dalam Diklat Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah. Pusat Kajian dan Diklat Aparatur (PKP2A I). Lembaga Administrasii Negara, Bandung, 07 Agustus 2004.
Camat  mengkoordinasikan,  membina  dan  mengawasi  penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan dalam rangka mewujudkan Good Government di kecamatan, maka dilakukan wawancara dengan berbagai unsur yang berkompeten dan terkait yaitu camat dan beberapa aparat  pemerintah  kecamatan,  pimpinan  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  atau  UPT Dinas  /  Badan  di  tingkat  kecamatan,  pimpinan  Instansi  Vertikal  di  wilayah  kecamatan, beberapa  kepala  desa,  dan  beberapa  pimpinan  organisasi  kemasyarakatan  di  kecamatan terkait.  Hasil  analisis  data  wawancara  terhadap  para  informan  tersebut  dikemukakan sebagai berikut :

## a.  Peran  camat  dalam  mengkoordinasikan    tugas  dan  wewenangnya  untuk penyelenggaraan pemerintah di lingkungan kecamatan.
Sesuai  amanat  Undang-Undang  No.23 Tahun  2014  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  17 Tahun  2018  tentang  Kecamatan,  bahwa  Camat  selaku  kepala  /  pemimpin  kecamatan mempunyai  tugas  dan  kewenangan  mengkoordinasikan  penyelenggaraan  dalam  kegiatan pemerintahan  di  tingkat  kecamatan  yaitu  melakukan  koordinasi  dengan  satuan  organisasi perangkat  daerah  (SKPD),  Instansi  Vertikal  yang  berada  pada  bidang  penyelenggaraan pemerintahan,  untuk  melakukan  koordinasi,  sinkronisasi,  dan  perencanaan  di  bidang penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  yang  terdapat  di  wilayah  kecamatan.  Menurut pengakuan  dari  Seorang  Camat  bahwa  peranan  selaku  koordinator  atau  penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sudah dapat dilakukan dengan baik dan efektif. Para pimpinan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  ada  di  wilayah  kecamatan  juga  mengakui adanya  peranan  yang  efektif  dari  Seorang  Camat  dalam  mengkoordinasikan penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di  kecamatan  tersebut.  Berikut  ini,  dikemukakan petikan hasil dari wawancara dengan pimpinan UPT Dinas Pendidikan, pimpinan UPT Dinas Kesehatan  /  Puskesmas,  dan  koordinator  PLKB  Kecamatan.  Hal-hal  yang  berkenaan dengan peranan Camat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di  kecamatan  yang  telah  dikemukakan  oleh  para  pimpinan  SKPD  (UPT  Dinas  /  Badan Daerah)  tersebut,  juga  diungkapkan  oleh  para  pimpinan  instansi  vertikal  yang  berada  di kecamatan tersebut yang sempat diwawancarai.
Para  pimpinan  instansi  vertikal  mengemukakan  bahwa  koordinasi  penyelenggaraan kegiatan  pemerintahan  di  kecamatan  dilaksanakan  dengan  efektif  oleh  Camat  melalui sarana  koordinasi  yang  ada  sehingga  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  berjalan efektif,  efisien,  responsif,  transparan  dan  akuntabel.  Para  kepala  desa  dan  tokoh-tokoh masyarakat  (pimpinan  organisasi  kemasyarakatan)  yang  sempat  diwawancarai  juga mengakui  bahwa  koordinasi  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  sudah  dilakukan dengan baik oleh Camat, Keseluruhan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Camat telah  berperan  efektif  di  dalam  melakukan  koordinasi  penyelenggaraan  pemerintahan  di kecamatan.  Hal  tersebut  dapat  menunjukkan  bahwa  peranan  Camat  dalam  mewujudkan Good Government melalui koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sudah dapat dilakukan dengan efektif oleh Camat.

## b.  Kedudukan camat dalam optimalisasi good government di lingkungan kecamatan.
Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan  tugas-tugas  umum  pemerintahaan  yang baik  dari  urusan  otonomi  daerah ataupun  melaksanakan  peran  fungsional  dalam  pelayanan  dan  administrasi  pemerintahan,
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
pembangunan, serta kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota supaya dapat dilaksanakan didalam kecamatan.
Studi  tentang  kecamatan  di  Indonesia  telah  dilakukan  oleh  para  ahli  baik  dari  dalam maupun dari luar negeri, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas. Seperti roda kehidupan, kedudukan  kecamatan  juga  mengalami  pasang  surut  dan  pasang  naik,  seiring  perubahan kebijakan  politik  pemerintahan  yang  berlaku  sebagai  hukum  positif.  Pada  masa  UU  No.  5 Tahun 1974 dikenal pembagian daerah menurut sifatnya yaitu daerah yang memiliki otonomi atau disebut juga daerah otonom yang dibentuk berdasarkan azas desentralisasi yang terdiri dari  Daerah  Otonomi  Tingkat  I  &  II.  Didalam  Pasal  72  UU  No.  5  Tahun  1974  disebutkan bahwa wilayah NKRI dibagi dalam tiga tingkatan wilayah administratif yaitu Provinsi atau Ibu Kota  Negara,  Kabupaten  atau  Kota  Madya,  serta  tingkatan  yang  paling  bawah  adalah Kecamatan. Menurut Musanef, Camat mempunyai kedudukan dan tugas sebagai berikut :
a)  Camat  mempunyai  kedudukan  sebagai  kepala  wilayah  yang  memimpin penyelenggaran  pemerintahan  ditingkat  pemerintahan  dan  berada  dibawah  dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
b)  Tugas  camat  yang  telah  ditetapkan  sebagaimana  mestinya  adalah  dibawah koordinasi  dari  Bupati/Walikota  untuk  melaksanakan  pelayanan,  pelenggaraan, pemeliharaan,  dan  upaya  penerapan  kebijakan  pemerintahan  yang Good Government diKabupaten/KotaMadya tersebut. 2
Sistem  pemerintahan  di  Indonesia  kembali  mengalami  perubahan  yang  sangat mendasar  sejak  diberlakukannya  UU  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah yang  pada  prinsipnya  lebih  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  lebih mengutamakan pelaksanaan azas desentralisasi.
Jika  UU  No.  22  Tahun  1999  dibandingkan  dengan  UU  No.  5  Tahun  1974  terdapat perbedaan sebagai berikut :
a.  Kecamatan  yang  semula  merupakan  wilayah  kekuasaan  berubah  menjadi  wilayah kerja. Wilayah kekuasaan menunjukkan adanya yuridikasi kewenangan didalamnya, sedangkan  wilayah  kerja  lebih  mengutamakan  terhadap  pelayanan  kepada masyarakat.
b.  Kecamatan  yang  semula  dibentuk  dalam  rangka  pelaksanaan  azas  dekonsentrasi berubah menjadi azas desentralisasi.
Adanya perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan sebagaimana yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004, kemudian dilanjutkan pada UU No. 23  Tahun  2014.  Terdapat  perubahan  yang  mencakup  kedudukan  kecamatan  menjadi perangkat  daerah  Kabupaten/Kota,  dan  Camat  menjadi  pelaksana  sebagaian  urusan pemerintahan yang menjadi pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota. Didalam Pasal 209 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, menunjukkan adanya 3 (tiga) perubahan penting yaitu :
a.  Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah  pusat  dalam  menjalankan  tugas  dekonsentrasi.  Namun,  telah  beralih
2 Musanef, Sistem Pemerintahan di Indonesia , (Jakarta : PT Gunung Agung, 2000), hlm.213.
menjadi  perangkat  daerah  yang  dimana  hanya  memiliki  sebagian  wewenang  untuk otonomi  daerah  dan  menyelenggarakan  tugas-tugas  umum  pemerintahan  yang terdapat dikecamatan.
b.  Kecamatan  bukan  lagi  wilayah  administrasi  pemerintahan  yang  dipresepsikan sebagai wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.
c.  Camat  adalah  perangkat  daerah  Kabupaten/Kota  dan  bukan  lagi  wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian, camat tidak menjadi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,  akan  tetapi  merupakan  pelaksana  sebagai  wewenang  yang  telah dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. 3
Sedangkan  kedudukan  kecamatan  dijelaskan  pada  pasal  221  UU  No.  23  Tahun  2013 sebagai berikut :
a.  Daerah  Kabupaten/Kota  membentuk  kecamatan  dalam  rangka  meningkatkan koordinasi  guna  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan,  pelayanan  publik,  dan pemberdayaan masyarakat  di Desa/Kelurahan.
b.  Kecamatan  sebagai  mana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibentuk  dengan  Perda Kabupaten/Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku.
c.  Racangan  Perda  Kabupaten/Kota  tentang  Pembentukan  Kecamatan  yang  telah mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan yang sah. 4
Jadi, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi untuk menyelenggarakan  pemerintahan,  dengan  kata  lain  camat  sebagai  pemimpin  tertinggi  di wilayah  kecamatan  dan  harus  dapat  berkoordinasi  untuk  semua  urusan  yang  ada  di pemerintahan  kecamatan,  kemudian  camat  juga  harus  bisa  memberikan  pelayanan  publik secara efektif dan efisien untuk pemberdayaan masyarakatannya.
Untuk  lebih  lanjutnya  didalam  Peraturan  Pemerintah  No.  17  Tahun  2018  tentang Kecamatan,  terdapat  beberapa  aturan  bagi  camat  dalam  menjalankan  pemerintahannya sebagai berikut :
Dalam  sistem  penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi  Kecamatan  berkedudukan  sebagai  perangkat  daerah  kabupaten/kota  sekaligus penyelenggara  urusan  pemerintahan  umum.  Sebagai  pelaksana  perangkat  daerah kabupaten/kota,  camat  melaksanakan  sebagian  kewenangan  Bupati/Walikota  yang dilimpahkan  dan  sebagai  penyelenggara  urusan  pemerintahan  umum,  camat  secara berjenjang melaksanakan tugas yang berada di pusat pemerintahannya yang terdapat pada wilayah  Kecamatan.  Dengan  kedudukannya  tersebut,  Kecamatan  mempunyai  peran  yang sangat  strategis  di  kabupaten/kota,  baik  dari  tugas  dan  fungsi,  organisasi,  sumber  daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.
3 Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
4 Lihat pasal 221 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Pelimpahan  sebagian  kewenangan  Bupati/Walikota  kepada  camat  dilaksanakan  untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan  publik  di  Kecamatan  sebagai  perangkat  daerah  yang  berhadapan  langsung dengan  masyarakat.  Penyelenggaraan  pelimpahan  sebagian  kewenangan  bupati/wali  kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk  itu,  camat  sebagai  pemimpin  yang  diberikan  mandat  oleh  Bupati/Walikota  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  dilingkungan  kecamatan  yang  dimana  dengan  segala perkembangan  dan  tuntutan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  berbagai  dinamika  yang ada, agar dapat mengoptimalkan perannya sebagai perangkat daerah yang terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini. 5
Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, maka pendelegasian wewenang dari Bupati / Walikota kepada Camat dapat dilaksanakan, karena dengan adanya tanggungjawab yang luas  dan  besar  diemban  oleh  Bupati  /  Walikota  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public
Perubahan  kedudukan  kecamatan,  membawa  dampak  berupa  wewenang  yang harus  dijalankan  oleh  camat.  Namun  dengan  demikian,  adanya  karakter  yang  berbeda antara status perangkat daerah yang terdapat dikecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah.  Bila  ditelaah  lebih  lanjut,  wewenang  camat  lebih  bersifat  umum  dan  menyangkut pada aspek-aspek dalam pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih maju dan baik dari segala segi aspek.
Diberikannya  kewenangan  atributif  bersama-sama  dengan  wewenang  delegatif kepada camat menurut UU No. 23 Tahun 2014 sebenarnya merupakan koreksi terhadap UU No. 32 Tahun 2004. Pada masa undang-undang tersebut, Camat hanya memiliki wewenang delegatif  dari  Bupati/Walikota tanpa  disertai  wewenang  atributif.  Dalam  realitasnya,  selama undang-undang tersebut berlaku masih banyak Bupati/Walikota yang tidak mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada camat, entah karena tidak tahu ataupun tidak mau tahu dan akibatnya banyak Camat yang tidak mengetahui secara benar dan tepat apa yang menjadi wewenangnya selama camat tersebut memimpin pemerintahan dikecamatannya. 6
Sebagai institusi publik, keberadaan camat hendaknya dimanfaatkan secara optimal untuk  melayani  dan  menjalankan Good  Government secara  efektif  dan  efisien.  Jangan sampai  dana  publik/rakyat  yang  dikeluarkan  oleh  negara  untuk  membayar  gaji  PNS termasuk juga camat  dan membiayai fasilitas kantor dari camat tersebut tidak memberikan manfaat sama sekali terhadap masyarakat.
Sedangkan  peran  Camat  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  yang  tertuang didalam UU No. 23 tahun 2014 pada Pasal 221 yang menyebutkan tugas dan fungsi Camat sebagai berikut :
a.  Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan .
6 Josep Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah (Jakarta:Rajawali Pers, 2010). hlm. 277.
b.  Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c.  Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan; d.  Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik; e.  Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan; f.  Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan; g.  Melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. 7
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  wewenang  dan  tugas  Camat  diatur  didalam peraturan  Bupati/Walikota  yang  berpedoman pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengatur lebih rinci mengenai tugas dan wewenang Camat, baik wewenang  yang  bersifat  atributif  maupun  wewenang  yang  bersifat  delegatif.  Untuk wewenang  delegatif  disusun  berdasarkan  kriteria  Eksternalitas  dan  Efisiensi.  Camat melaksanakan berbagai urusan administrasi kependudukan dan perizinan,  serta pelayanan dasar  sektoral  mulai  dari  urusan  ketertiban  dan  keamanan,  pendidikan,  kesehatan, pengentasan  kemiskinan,  pemberdayaan  masyarakat  dan  upaya-upaya  konkrit  guna mensejahterakan masyarakat. Yang kemudian menjadikan Camat berada pada posisi yang strategis  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik  setelah  Kabupaten/Kota,  sekaligus menjalankan fungsi kontrol atas pelayanan publik yang dilaksanakannya.
Dapat  disimpulkan  terkait  dengan  peran  camat  sebagai  pucuk  pimpinan dilingkungan  kecamatan  guna  menjalankan  pemerintahannya  yang  terdapat  diseluruh Indonesia  masih  belum  berjalan  dengan  baik  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan. Karena itu, masih kurangnya kompetensi atau sumber daya manusia dari ASN, minimnya  motivasi,  rendahnya  komitmen  untuk  bekerja  dengan  sebaik-baiknya,  serta penempatan  pegawai  yang  tidak  sesuai  dengan  keahliannya  dapat  memicu  kinerja  yang buruk.  Sehingga,    pendelegasian  wewenang  yang  diberikan  oleh  Bupati/Walikota  tidak berjalan dengan baik.
c.  Peran  camat  dalam  membina  dan  mengawasi  pemerintahan  di  lingkungan kecamatan.
Peranan  lainnya  yang  dapat  dilakukan  oleh  Camat  dalam  mewujudkan Good Government di  kecamatan  adalah  melakukan  pembinaan  dalam  setiap  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa Seorang  Camat  selaku  perangkat  daerah  kabupaten/kota  di  dalam  menyelenggarakan sebagian  urusan  otonomi  daerah  di  lingkungan  kecamatan  mempunyai  tugas  antara  lain adalah  membina  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di  kecamatan.  Selaku  kepala wilayah  kecamatan,  Camat  di  dalam  menyelenggarakan  tugas  umum  pemerintahan  juga mempunyai  kewenangan  melakukan  pembinaan  terhadap  penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan oleh unit-unit kerja yang ada di wilayah kecamatan.
Para  pimpinan  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  dan  instansi  vertikal  di lingkungan kecamatan yang sempat diwawancarai mengakui, bahwa Seorang Camat sudah berperan cukup efektif di dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  di  kecamatan  dan  pemerintahan  desa  yang  meliputi  :  pembinaan  dan pengawasan tertib administrasi terhadap pemerintahan desa; bimbingan, supervisi, fasilitasi,
7 Pasal 221 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
dan  konsultasi  pelaksanaan  administrasi  desa;  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap kepada  desa;  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  perangkat  desa;  dan  evaluasi penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Para  kepala  desa  dan  perangkat  desa  yang diwawancarai juga mengakui bahwa Camat sudah berperan cukup efektif dalam melakukan pembinaan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  ada  di  kecamatan.  Hasil wawancara  dengan  Seorang  Camat,  pimpinan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (UPT Dinas/Badan  Daerah),  pimpinan  Instansi  Vertikal,  Kepala  Seksi  Tata  Pemerintahan Kecamatan, dan beberapa Kepala Desa serta Perangkat Desa dapat menggambarkan tugas dan wewenang Seorang Camat didalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa yang telah dilaksanakan dengan secara baik dan efektif.
Sebagai  pemimpin  dan  kepala  daerah  dilingkup  kecamatan,  Seorang  Camat mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan  Peraturan  Pemerintah  No.  17  Tahun  2018  tentang  Kecamatan.  Seorang  Camat melaksanakan  wewenang  pemerintahan  yang  dilimpahkan  oleh  bupati/walikota  untuk menangani  sebagian  urusan  otonomi  daerah  yang  mencakup  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  pada  lingkup  kecamatan,  yang  meliputi  antara  lain  adalah  aspek pengawasan.  Sebagai kepala daerah dilingkup kecamatan dan di pemerintahan desa. Hal- hal yang dikemukakan oleh Sekretaris Kecamatan dan diungkapkan oleh para pimpinan unit kerja  pemerintah  di  kecamatan  serta  para  kepala  desa  di  kecamatan  tersebut.  Apa  yang dikemukakan  oleh  para  informan  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  tugas  dan wewenang Seorang Camat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan dengan baik dan efektif oleh Seorang Camat.
d.  Penerapan prinsip kerja camat dalam  pelayanan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan good goverment.
Dalam  era  sekarang  ini  penerapan  prinsip  kerja  yang Good  Government pada pejabat  pemerintahan  merupakan  sesuatu  keharusan  guna  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  yang  solid  dan  bertanggungjawab  serta  efektif  dan  efisien  untuk  menjaga sinergitas terhadap pelayanan publik.

## 1.  Konsep Tata Pemerintahan yang Baik.
Terdapat tata pemerintahan yang baik menurut (Bappenas, 2002) memiliki 14 (empat belas) karakteristik sebagai berikut:
a.  Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (Prinsip-1).
Wawasan  ke  depan  mengandung  pengertian  adanya  pemahaman  mengenai permasalahan, tantangan dan potensi yang dimiliki oleh suatu unit pemerintahan, dan  mampu  merumuskan  gagasan-gagasan  dengan  visi  dan  misi  untuk perbaikan  maupun  pengembangan  pelayanan  dan  menuangkannya  dalam strategi  pelaksanaan,  rencana  kebijakan  dan  program-program  kerja  ke  depan berkaitan dengan bidang tugasnya.
b.  Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (Prinsip-2).
Bersifat  terbuka  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  setiap  tahap  untuk mengambil keputusan  agar  dapat  ditengarai  dengan  derajad  aksesibilitas  publik terhadap informasi terkait dengan suatu kebijakan publik. Setiap kebijakan publik termasuk  kebijakan  alokasi  anggaran,  pelaksanaannya  maupun  hasil-hasilnya mutlak  harus  diinformasikan  kepada  publik  atau  dapat  diakses  oleh  publik selengkap-lengkapnya  melalui  berbagai  media  dan  forum  untuk  mendapat respon dari masyarakat.
c.  Tata pemerintahan yang cepat tanggap (Prinsip-3).
Kebutuhan  akan karakteristik  ini  karena  selalu  adanya  kemungkinan munculnya situasi  yang  tidak  terduga  atau  adanya  perubahan  yang  cepat  dari  kebutuhan masyarakat  akan  pelayanan  publik  ataupun  yang  memerlukan  suatu  kebijakan.
Karakteristik  ini  juga  dibutuhkan  karena  tidak  ada  rancangan  yang  sempurna sehingga  berbagai  prosedur  dan  mekanisme  baku  dalam  rangka  pelayanan publik  perlu  segera  disempurnakan  atau  diambil  langkah-langkah  penanganan segera.  Bentuk  kongkritnya  dapat  berupa  tersedianya  mekanisme  pengaduan masyarakat  sampai  dengan  adanya  unit  yang  khusus  menangani  krisis,  dan pengambilan keputusan serta tindak lanjutnya selalu dilakukan dengan cepat.
d.  Tata pemerintahan yang akuntabel (Prinsip-4).
Akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dituntut  di  semua  tahap mulai  dari  penyusunan  program  kegiatan  dalam  rangka  pelayanan  publik, pembiayaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasinya,  maupun  hasil  dan  dampaknya. Akuntabilitas  juga  dituntut  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat/publik, dengan instansi atau aparat di bawahnya maupun dengan instansi atau aparat di atas. Secara substansi, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada sistem  dan  prosedur  tertentu,  memenuhi  ketentuan  perundangan,    dan  dapat diterima  secara  politis,  berdasarkan  pada  metode  dan  teknik  tertentu  maupun nilai-nilai  etika  tertentu, serta  dapat menerima konsekuensi  bila keputusan  yang diambil tidak tepat.
e.  Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi (Prinsip-5). Tata  pemerintahan  dengan  karakteristik  seperti  ini  akan  tampak  dari  upaya- upaya  mengorganisasikan  kegiatan  dengan  cara  mengisi  posisi-posisi  dengan aparat  yang  sesuai  dengan  kompetensi,  termasuk  di  dalamnya  kriteria  jabatan dan  mekanisme  penempatannya.  Di  samping  itu,  terdapat  upaya-upaya sistematik  untuk  mengembangkan  profesionalitas  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  unit  yang  bersangkutan  melalui  berbagai  kegiatan  pendidikan  dan pelatihan.
f.  Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif (Prinsip-6).
Upaya  untuk  menggunakan  struktur  dan  sumber  daya  secara  efisien  dan  efektif merupakan salah satu respon atas tuntutan akuntabilitas. Kinerja penyelenggaraan  pemerintahan  perlu  secara  terus  menerus  ditingkatkan  dan dioptimalkan melalui pemanfaatan sumber daya dan organisasi yang efektif dan efisien,  termasuk  upaya-upaya  berkoordinasi  untuk menciptakan  sinergi dengan berbagai pihak dan  organisasi lain.
g.  Tata pemerintahan yang terdesentralisasi (Prinsip-7).
Tata  pemerintahan  yang  memiliki  karakteristik  seperti  ini  tampak  dari  adanya pendelegasian  wewenang  sepenuhnya  yang  diberikan  kepada  aparat dibawahnya sehingga pengambilan keputusan dapat terjadi pada tingkat dibawah
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
sesuai  lingkup  tugasnya.  Pendelegasian  wewenang  tersebut  semakin mendekatkan aparat pemerintah kepada masyarakat.
h.  Tata  pemerintahan  yang  demokratis  dan  berorientasi  pada  konsensus  (Prinsip- 8).
Prinsip ini menjunjung tinggi penghormatan hak dan kewajiban pihak lain. Dalam suatu  unit  pemerintahan,  pengambilan  keputusan  yang  diambil  melalui konsensus perlu dihormati.
i.  Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat (Prinsip-9).
Partisipasi  masyarakat  pada  hakekatnya  mengedepankan  keterlibatan  aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
j.  Tata  pemerintahan  yang  mendorong  kemitraan  dengan  swasta  dan  masyarakat (Prinsip-10).
Pemerintah  dan  masyarakat  saling  melengkapi  dan  mendukung  (mutualisme) dalam penyediaan " public goods " dan pemberian pelayanan terhadap publik.
k.  Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum (Prinsip-11).
Tata  pemerintahan  dengan  karakter  seperti  ini  tampak  dengan  praktik-praktik penyelenggaraan  pemerintahan  yang  selalu  mendasarkan  diri  pada  ketentuan perundangan  yang  berlaku  dalam  setiap  pengambilan  keputusan,  bersih  dari unsur  “KKN”  dan  pelanggaran  HAM,  serta  ditegakkannya  hukum  terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran hukum.
l.  Tata  pemerintahan  yang  memiliki  komitmen  pada  pengurangan  kesenjangan (Prinsip-12).
Prinsip  ini  berpihak  kepada  kepentingan  kelompok  masyarakat  yang  tidak mampu, tertinggal atau termarjinalkan.
m.  Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar (Prinsip-13). Prinsip ini menyatakan dibutuhkannya  keterlibatan pemerintah dalam pemantapan mekanisme pasar.
n.  Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup (Prinsip-14). Prinsip  ini  menegaskan  keharusan  setiap  kegiatan  pemerintahan  dan pembangunan  untuk  memperhatikan  aspek  lingkungan  termasuk  melakukan analisis secara konsisten dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan.
Penerapan  prinsip Good  Goverment berdasarkan  Pasal  10  UU  No.  30  Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  yang  meliputi  :  Kepastian  Hukum,  Kemanfaatan, Ketidakberpihakan,  Kecermatan,  Tidak  Menyalahgunakan  Wewenang,  Keterbukaan, Kepentingan  Umum,  dan  Pelayanan  Yang  Baik.  Menurut  penjelasan  pasal  1  angka  17 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Azas-azas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB)  adalah  prinsip  yang  digunakan  oleh seorang  pejabat  untuk  sebagai  acuan  penggunaan  wewenang  dalam  memerintah  dan mengeluarkan  keputusan  dan/atau  tindakan  dalam  penyelenggaran  pemerintahan dikecamatan.
Sesuai  dengan  perkembangan  dan  dinamika  masyarakat  azas-azas  tersebut  akan terus  berkembang  dengan  pesat  didalam  negara    hukum.  Keterkaitan  azas-azas  tersebut mengacu  pada  Undang-undang    yang  menjadi  dasar  hukum  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dikecamatan  berupaya  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  pemerintahan yang  baik  seperti  mencegah  praktik  KKN.  Dengan  demikian,  azas-azas  tersebut  mampu menciptakan  birokrasi  yang  semakin  baik,  transparan,  efektif,  efisien,  dan Good
Government . 8 Camat sebagai pejabat yang mempunyai wewenang tertinggi dipermerintahan kecamatan  seharusnya  menerapkan  sistem  pelayanan  terpadu  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  dan  mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakatnya.  Sistem tersebut  semestinya  harus  sesuai  dengan  prinsip Good  Government yang  mengacu  pada Pasal  4  UU  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  yaitu  kepentingan  umum, kepastian  hukum,  kesamaan  hak,  keseimbangan  hak  dan  kewajiban,  keprofessionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan  khusus  bagi  kelompok  rentan,  ketepatan  waktu,  kecepatan,  kemudahaan,  dan keterjangkauan pelayanan publik yang prima 9 .
Konsep sistem yang dijabarkan diatas dapat diharapkan camat di seluruh Indonesia bisa  berbenah  dalam  rangka  perbaikan  sistem  di  pemerintahan  demi  memberikan pelayanan  yang  prima  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  prinsip Good  Government dan masyarakat  dapat  menikmati  pelayanan  publik  yang  sebagaimana  mestinya  yang  sesuai dengan kebijakan dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PENUTUP

## 1.  Kesmipulan
Dari apa yang telah dijabarkan diatas baik melalui Pendahuluan, Permasalahan dan Pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  dan  wewenang  camat  saat  menerima mandat  dari  Bupati/Walikota  yang  mengacu  pada  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Camat adalah perangkat Pemerintahan/Pejabat diwilayah kecamatan yang  menyelenggarakan  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  untuk  memberikan  pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat untuk mendapatkan tujuan dari pembangunan daerah yang telah  dilimpahkan  oleh  Bupati  ataupun  Walikota  kepada  camat.  Didalam  melaksanakan tugas  sebagai  camat  dituntut  untuk  dapat  bekerja  secara  efektif  dan  efisien  demi terwujudnya Good  Government .  Selain  itu  juga  Camat  sebagai  pejabat  yang  mempunyai wewenang tertinggi dipermerintahan kecamatan seharusnya menerapkan sistem pelayanan terpadu  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  mendekatkan  pelayanan  kepada masyarakatnya. Sistem tersebut semestinya harus sesuai dengan prinsip Good Government yang  mengacu  pada  Pasal  4  UU  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  yaitu Partisipatif,  Penegakkan  Hukum,  Transparansi  Kepemimpinan,  Responsif,  Konsensus Terhadap Segala Aspek, Kesetaraan dan Keadilan Kepentingan Umum, Efektif dan Efisien, Akuntabilitas,  Menerapkan  Visi  dan  Misi  yang  Strategis,  Ketepatan  Waktu,  Kecepatan, Kemudahaan, dan Keterjangkauan Pelayanan Publik yang Prima.

## 2.  Saran
Mengamati  dan  mencermati  hasil  dari  seluruh  bagian  yang  telah  dijabarkan  diatas perlu  disarankan  antara  lain,  peran  dan  wewenang  yang  telah  dilimpah  oleh Bupati/Walikota kepada Camat sudah ada secara normatif. Namun, dalam pelaksanaanya masih  belum  maksimal  untuk  itu  peran  dan  wewenang  yang  telah  diberikan  harus sepenuhnya diberikan kepada Camat dan hendaknya diikuti dengan anggaran yang sangat memadahi.  Seorang  Camat  juga  diberikan  pelatihan/diklat  tentang  peningkatan  kualitas
8 Pasal 1 Angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan .
9 Pasal 1 Angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
SDM pejabat/aparatur sipil negara di bidang pemerintahan daerah, pembangunan nasional, dan prinsip kerja Good Government . Serta mengontrol dan mengevaluasi setiap kebijakan dan  hasil  yang  telah  dikerjakan  oleh  Seorang  Camat  dalam  segala  aspek  yang  sudah dijalankan pada saat kepemimpinannya .

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,S. 2002, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis , Rineka Cipta ,Jakarta.
Bayu  Surianingrat,  1981. Wewenang,  Tugas  dan  Tanggungjawab  Camat ,  Cetakan  I,
Penerbit Patco, Jakarta-Surabaya.
Deddy Mulyadi. 2015, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik . Bandung :  Alfabeta.
Gibson L.J. dkk, 1998, Organisasi (terjemahan), Erlangga, Jakarta.
Gie,  The  Liang  1967-1968. Sejarah  Pertumbuhan  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia ,  Jilid I&II. Jakarta : Gunung Agung.
Haris,  Syamsudin.  “Pendahuluan”.  Dalam  Tim  LIPI. Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah , Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI. Turner, Hulme.Op Cit., hlm.154.
Indaryanti,  Yoyoh.  2008. Kinerja  Kecamatan  :  Persepsi  dan  Ekspektasi  Publik  Terhadap Fungsi dan Peran Kelembagaan Kecamatan di Tingkat Lokal . Kerjasama Pusat Studi Pembangunan  Pertanian  dan  Pedesaan  (PSP3-IPB)  dengan  Democratic  Reform Support Program (DRSP).Bogor.
Josep Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah (Jakarta:Rajawali Pers, 2010). h. 277.
Lembaga  Administrasi  Negara  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan, 2000, Akuntabilitas  dan Good  Governance .  Jakarta :  Lembaga  Administrasi  Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Mahmuzar,  2010. Sistem  Pemerintahan  Indonesia  Menurut  UUD  1945  Sebelum  dan Sesudah Amandemen , Penerbit : Nusa Media, Bandung.
Mariun, Azas-azas Ilmu Pemerintah ,Yogyakarta:  Seksi Penerbitan UGM, 1979.
Maschab Mashuri, Pemerintah di Daerah , Yogyakarta:  FISIP UGM, 1982.
Muhdad  Norman,  dkk, Panduan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  Inovasi Manajemaen  Pelayanan  di  Kecamatan ,  Cet  I,  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, 2011.
Musanef, Sistem Pemerintahan di Indonesia , (Jakarta : PT Gunung Agung, 2000), h.213. Moh. Ilham Hamudy, 2009. “ Kewenangan Camat di Era Reformasi ”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Jan -  Apr 2009, Volume 16.
Nugroho, R, 2003, Reinventing Pembangunan , Elex Media Komputindo, Jakarta. Nugroho.R, 2009, Public Policy , Elex Media Komputindo, Jakarta.
Nurcholis, Hanif. 2005, Teori dan Praktik Pemerintahan Tentang Otonomi Daerah , Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Ridwan Juniarso dan Sodik Achmad, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik , Bandung : Nuansa, 2009
Sadu  Wasistiono,  Ismail  Nurdin  dan  M.Fahrurozi,  2009. Perkembangan  Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa , Cetakan I, Penerbit Fokus Media, Bandung.
Sanusi,  Anwar  dkk  2010. Bunga  Rampai  Kajian  Kelembagaan  Kecamatan;  Quo  Vadis Kelembagaan Kecamatan di Era Otonomi Daerah; analisis Efektifitas Kelembagaan . Pusat Kajian Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
Sedarmayanti,  2003, Good  Governance  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah ,  Mandar  Maju, Bandung.
Sedarmayanti,  2009, Good  Governance  :  Membangun  Kinerja  Guna  Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance , Mandar Maju, Bandung.
Sekretariat  Pengembangan  Public  Good  Governance  Bappenas  (2002), Public    Good Governance , Sebuah Paparan Singkat, Bappenas-Jakarta.
Sobandi,  Baban;  Sedarmayanti;  Tri  Widodo;  Joni  Dawud;  Nugraha;  Irman  B;  2006. Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah . Bandung. Humaniora.
Surjadi, 2009, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik , Refika Aditama, Bandung.
Supriatna,  Tjahya.  1996, Sistem  Administrasi  Pemerintahan  di  Daerah ,  Bumi  Aksara, Jakarta.
Taliziduhu,  Ndraha.  1984, Dimensi-Dimensi  Pemerintahan  Kecamatan  dan  Desa ,  Bina Aksara, Jakarta.
T.W  Utomo,  “ Pendelegasian  Wewenang  Pemerintah  Daerah  Kepada  Kecamatan  dan Kelurahan , “Disampaikan dalam Diklat Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah. Pusat  Kajian  dan  Diklat  Aparatur  (PKP2A  I).  Lembaga  Administrasi  Negara, Bandung, 07 Agustus 2004.
Widodo,  Joko.  2001. Good  Governance  Telaah  Dari  Dimensi  Akuntabilitas  dan    Kontrol Birokrasi . Insan Cendekia, Surabaya.
Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 221 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan .
Pasal 1 Angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan .  .
Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik