Halaman 405
TANGGUNG JAWAB ATAS BENDA SITAAN DALAM PERKARA

## PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN
Aulia Mariska Madjid Pemerintah Kota Bogor Jalan Ir. Djuanda Bogor e-mail : aulia_mariska@yahoo.com Naskah diterima : 30/09/2018, revisi : 19/10/2018, disetujui 22/10/2018

## ABSTRAK
Benda sitaan adalah barang bukti yang disita oleh aparat penegak hukum  yang  berwenang  untuk  kepentingan  pembuktian  di  sidang pengadilan.  Hukum  positif  Indonesia  mengatur  mengenai  penyidikan atas  benda  sitaan  yaitu  diatur  di  dalam  KUHAP.  Rumah  Penyimpanan Benda  Sitaan  Negara  atau  disingkat  Rupbasan  adalah  tempat  benda yang  disita  oleh  negara  untuk  keperluan  proses  peradilan.  Fungsi tempat penyimpanan benda sitaan yaitu tempat benda yang disita oleh negara  untuk  keperluan  proses  peradilan.  Di  dalam  Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam  pemeriksaan  dalam  tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  termasuk  barang  yang  dinyatakan dirampas  berdasarkan  putusan  hakim.  Kepolisian  mempunyai  tugas pokok  yaitu  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Diharapkan  agar  Penyidik  yang mengetahui,  menerima  laporan  atau  pengaduan  tentang  terjadinya suatu  peristiwa  yang  patut  diduga  merupakan  tindak  pidana  wajib segera  melakukan  tindakan  penyidikan  yang  diperlukan,  lebih  efisien lagi  dengan  memperhatikan  hukum  positif  Indonesia  di  dalam  hal pengaturan  mengenai  penyidikan  atas  benda  sitaan  yang  diatur  di dalam  KUHAP,  Dalam  hal  Penyidik  telah  mulai  melakukan  penyidikan suatu  peristiwa  yang  merupakan  tindak  pidana,  Penyidik memberitahukan  hal  itu  kepada  Penuntut  Umum.  Diharapkan  agar fungsi  tempat  penyimpanan  benda  sitaan  sebagai  tempat  benda  yang disita  oleh  negara  untuk  keperluan  proses  peradilan  lebih  berfungsi
Halaman 406
secara  maksimal  dalam  hal  penyimpanan  benda-benda  yang  harus disimpan  untuk  keperluan  barang  bukti  dalam  pemeriksaan  dalam tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan di sidang  pengadilan termasuk  barang  yang  dinyatakan  dirampas  berdasarkan  putusan Hakim.
Kata Kunci: Benda Sitaan, Barang Bukti, Tindak Pidana, Kepolisian.

## A. Latar Belakang Masalah
Aparat penegak hukum sebagai salah satu komponen yang penting  dalam  upaya  penegakan  hukum  harus  menetapkan kedudukan  sesuai  dengan  fungsi  dan  kewenangan  yang  telah diberikan  serta  menjaga  sikap  dan  perilaku  dalam  usaha-usaha penegakan  hukum  dan  peradilan  seperti  tercantum  dalam  Bab  IV huruf  D  pola  umum  Pelita  Kelima  Ketetapan  MPR  RI  No.
II/MPR/1988,  khususnya  mengenai  arah  dan  kebijaksanaan pembangunan bidang hukum antara lain menegaskan :
“Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum perlu terus  dimantapkan  kedudukan  dan  peranan  badan- badan  penegak  hukum  sesuai  dengan  tugas  dan wewenangnya  masing-masing  serta  terus  ditingkatkan kemampuan dan kewibawaannya para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas, dan adil”. 1
Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya  kebenaran  materiil  berdasarkan  mana  hakim  akan menjatuhkan  putusan  biasanya  menemukan  kesulitan,  karena kebenaran materil itu telah lewat beberapa waktu, kadang-kadang
1 Andi  Hamzah, Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 228.
Halaman 407
peristiwanya  terjadi  beberapa  bulan  lampau,  bahkan  kadang- kadang berselang beberapa tahun. 2
Pada  hakikatnya  semua  kejadian  yang  harus  dibuktikan selalu  terletak  pada  masa  lampau.  Oleh  karena  itu  untuk  dapat menggambarkan kembali diperlukan alat bantu. Kejadian atau hal- hal  yang  semuanya  dapat  disimpulkan  biasanya  meninggalkan tanda yang bersifat lahiriah yang dapat dilihat atau bersifat batiniah itulah  yang  lazim  disebut  dengan  barang  bukti  yang  merupakan data pendukung memperkuat alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Sehubungan  dengan  barang  bukti,  hakim  tidak  boleh memutuskan  perkara  melalui  putusannya  tanpa  memperhatikan barang  bukti  yang  ada.  Jadi  dalam  hal  ini  hakim  karena kesulitannya  menemukan  kebenaran  materiil  disebabkan peristiwanya  telah  lampau  tidak  begitu  saja  memutuskan  perkara dengan  keyakinan sendiri,  dia harus  memperhatikan  barang  bukti yang  ada,  tanpa  adanya  barang  bukti  hakim  tak  akan  dapat memutuskan  suatu  perkara.  Hal  ini  ditegaskan  pula  dalam  Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya.
Ketentuan  ini  menunjukkan  bahwa  negara  Indonesia  menganut sistem  atau  teori  pembuktian  secara  negatif  menurut  undang- undang (negatief  wettelike  bewijstheorie). Barang  bukti  tersebut
2 Ibid ., hal. 231.
Halaman 408
penting artinya untuk mengungkapkan suatu kejadian atau tindak pidana  atau  memantapkan  hakim  dalam  memutuskan  suatu perkara.
Dalam  memutuskan  suatu  perkara  hakim  harus memperlihatkan  kepada  terdakwa  dan  saksi,  kemudian  hakim harus  membacakan  surat  atau  berita  acara  kepada  terdakwa  dan minta  keterangan  seperlunya  tentang  hal  itu,  hal  ini  tercantum dalam  Pasal  181  KUHAP.  Barang  bukti  yang  disita  juga  ditelusuri dengan  seksama  mulai  dari  tahap  penyidikan  sampai  dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum  yang  tetap  dan  terlihat  betapa  memerlukan  penanganan yang  cermat  dan  seksama  atas  keamanan  dan  keutuhan  barang bukti  tersebut,  keamanan  dan  keutuhan  barang-barang  bukti tersebut harus  benar-benar  diperhatikan  oleh  pejabat  atau  aparat penegak  hukum  yang  berwenang  mulai  dari  penyitaannya  sampai dengan keputusan hakim. Barang bukti diperoleh penyidik melalui kegiatan yang disebut “penyitaan”, dimana secara harfiah penyitaan merupakan pengambil-alihan dan penguasaan milik orang, dengan sendirinya hak itu dapat menyentuh dan bertentangan dengan hak asasi  manusia  yang  pokoknya  yaitu  merampas  penguasaan  atas milik orang. 3
Oleh karena itu penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara  pidana  dapat  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  ditentukan oleh undang-undang, maka diperlukan aparat penegak hukum yang
3 Ibid. , hal. 249.
Halaman 409
baik untuk melaksanakan penyitaan yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. 4
Bagaimanapun juga terjadinya kasus-kasus yang melibatkan para  aparat  penegak  hukum  tersebut  disadari  atau  tidak  disadari pasti  akan  mengurangi  bahkan  menghilangkan  kepercayaan masyarakat  kepada  aparat  penegak  hukum  akan  kemampuannya untuk  melaksanakan  tugas  sebaik-baiknya.  Mana  mungkin masyarakat  akan  percaya  sepenuhnya  kepada  aparat  penegak hukum yang akan menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya  kalau  penegak  hukum  sendiri  telah  melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
Salah  satu  penegak  hukum  di  Indonesia  ialah  Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Hal ini tersurat atau tercantum dalam Undang-Undang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yaitu Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002.  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Kepolisian,  Kepolisian  adalah  segala  hal-ihwal  yang berkaitan  dengan  fungsi  dan  lembaga  Polisi  sesuai  dengan Peraturan  Perundang-undangan. 5 Kepolisian  mempunyai  tugas pokok  yaitu  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 6
Kepolisian  sebagai  pelindung,  pengayom,  dan  pelayan masyarakat  tentunya  turut  berperan  dalam  permasalahan  yang
4 Ibid. , hal. 250.
5 C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil, Kitab  Undang-undang Kepolisian Negara , Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2005 ), hal. 16.
6 Ibid ., hal. 17.
Halaman 410
terjadi  di  dalam  masyarakat  secara  langsung,  salah  satu permasalahan yang menarik perhatian di dalam masyarakat. 7
POLRI  sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum  dalam sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  dalam  melaksanakan tugasnya  selalu  berpatokan  pada  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini sesuai dengan asas yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu Asas Legalitas yang menyatakan  : “Tiada suatu perbuatan boleh  dihukum,  melainkan  atas  kekuatan  ketentuan  pidana dalam  undang-undang,  yang  ada  terdahulu  daripada perbuatan itu”. 8

## B. Pengertian Benda Sitaan dan Kepolisian
Benda  sitaan  adalah  barang  bukti  yang  disita  oleh  aparat penegak hukum yang berwenang untuk kepentingan pembuktian di sidang  pengadilan.  Meskipun  benda  sitaan  mempunyai  peranan yang  sangat  penting  dalam  proses  pidana,  namun  apabila  disimak dan  diperhatikan  satu  persatu  peraturan  perundang-undangan yang bernafaskan pidana tak ada satu pasalpun yang memberikan definisi  atau  pengertian  mengenai  benda  sitaan.  Secara  implisit dapat dipahami apa sebenarnya benda sitaan itu apabila dikaitkan pasal demi pasal yang ada hubungannya dengan benda sitaan.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1  butir  16  menyatakan  bahwa  penyitaan  adalah  serangkaian
7 Warsito  Hadi  Utomo, Hukum  Kepolisian  di  Indonesia ,  (  Jakarta  : Prestasi Pustaka, 2005), hal. 31.
8 Ibid . , hal. 33.
Halaman 411
tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak  berwujud  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam  penyidikan penuntutan dan peradilan.
Dari  pasal  tersebut  tersirat  apa  yang  dimaksud  dengan benda  sitaan  yaitu  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak,  berwujud atau  tidak  berwujud  yang  diambil  alih  atau  di  bawah  penguasaan penyidik  untuk  kepentingan  penyidik,  penuntutan  dan  peradilan, atau dengan kata lain yang dimaksud  dengan benda sitaan adalah barang atau benda hasil dari suatu penyitaan.
Jika  diartikan  kata  perkata  menurut  Kamus  Bahasa Indonesia, benda berarti barang atau harta; barang yang berharga; segala  sesuatu  yang  berwujud  atau  berjasad.  Sita  berarti  perihal mengambil  dan  menahan  barang-barang  dan  sebagainya  yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi. 9 Kalau digabung pengertian atau arti kata per kata tersebut maka dapatlah diketahui arti benda sitaan, yaitu barang atau harta yang diambil atau ditahan yang dilakukan menurut putusan hakim atau polisi.
Benda  yang  dapat  disita  menurut  undang-undang  adalah benda  yang  ada  hubungannya  dengan  suatu  tindak  pidana,  jika suatu  benda  tidak  ada  kaitannya  dengan  tindak  pidana  maka  tak dapat dilakukan penyitaan.
Menurut Kamus Hukum Soebekti dan Tjitrosoedibio bahwa yang  disebut  barang  atau  benda  adalah  segala  sesuatu  yang
9 WJS.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta  : Balai Pustaka, 1985), hal. 117.
Halaman 412
menjadi  obyek  suatu  hak.  Menurut  sistematika  barang  itu  dibagi menjadi  tiga  macam,  yaitu  barang  tetap  (tidak  bergerak),  barang bergerak,  dan  piutang-piutang  yang  dinamakan  barang  tak berwujud.  Sedangkan  sita  ( beslag )  atau  penyitaan  atas  harta kekayaan  seseorang  biasanya  untuk  menjamin  hak-hak  atas barang-barang  itu  untuk  mendapatkan  bukti  dalam  suatu  perkara pidana. 10
Dari  arti  kata  tersebut  dapatlah  dimengerti  bahwa  benda sitaan  adalah  benda  bergerak,  benda  tak  bergerak  dan  benda  tak berwujud  yang  disita  untuk  menjamin  hak-hak  atau  piutang- piutang seseorang penggugat atau untuk mendapatkan suatu bukti dalam suatu perkara pidana. 11
Pengertian  benda  sitaan  erat  sekali  dengan  pengertian barang  bukti,  karena  benda  sitaan  adalah  barang  bukti  dari  suatu perkara  pidana  yang  disita  oleh  aparat  penegak  hukum  yang berwenang guna keperluan pembuktian di sidang pengadilan. 12
Istilah  barang  bukti  dalam  Bahasa  Belanda  berarti
“bewijsgoed” .  Baik  dalam “Wetboek van  Strafrecht  voor  Indonesie” , maupun dalam “Het Inlandsch Reglement” dan dalam kitab undang- undang  lainnya  peninggalan  penjajahan  Belanda,  istilah
“bewijsgoed” tak  akan  dapat  ditemukan.  Yang  dimaksud  barang bukti  dalam  hal  ini  adalah  barang-barang  yang  dipergunakan
10 Soebekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum , (Jakarta : Pradnya Paramita, 1972), hal. 15.
11 Ibid . , hal. 16.
12 S.M  Amin , Hukum  Acara  Pengadilan  Negeri ,  (Jakarta  :  Pradnya Paramita, 1981), hal. 98.
Halaman 413
sebagai  alat  bukti  terutama  alat  bukti  seperti  yang  disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa. 13
Namun  menurut  Soenarto  Soerodibroto,  istilah  barang bukti  dipergunakan  untuk  menunjuk  pada  barang-barang  yang disita berdasarkan Pasal 42 HIR yang menurut teks aslinya sebagai berikut : 14
“De  met  het  osporen  van  misdrijven  en  overtredingen belate  ambtenaren,  beambten  en  bijzondere  personen zijn  wijders  gehouden  om  de  voorwerpen,  welke  tot plegen van eenig  misdrijf gediend hebben, gelijk mede de  gestolen  goederen  en  ini  het  algeemeen  alle zodanige  zaken, welke  door midel van misdrijf of over treding zijn verkregen, voort gebbracht of daar voor in de  plaste  getreden,  na te  sporen  en  in  besleg  tenemen zonders”.
Dalam buku “Kitab Himpunan Perundang-undangan Negara RI”  Pasal  42  HIR  diterjemahkan  sebagai  berikut:  “Pegawai  atau Pejabat  dan  orang-orang  teristimewa  yang  diwajibkan  mengusut kejahatan  dan  pelanggaran  selanjutnya  haruslah  mencari  dan merampas barang-barang yang dipakai. 15
Menterjemahkan “In  beslag  nemen” dengan  merampas adalah  jelas  keliru,  karena  “merampas”  menterjemahkan
“veurbeurd verklaren” yang wewenangnya vide Pasal 39, 40 KUHP.
Seharusnya “in  beslag  nemen” diterjemahkan  dengan  “menyita
13 Ibid. , hal. 99.
14 Soenarto Soedibroto, Apakah itu barang bukti? , (Jakarta : Cipta Abadi, 1975), hal. 2.
15 Ibid. , hal. 3.
Halaman 414
shingga barang yang dimaksud Pasal 42 HIR kita namakan barang sitaan. 16
Menurut  Moeljatno  dalam  bukunya  “Kitab  Undang-undang Hukum Pidana” dengan jelas membedakan antara “Perampasan dan Penyitaan”.  Menurut  terjemahan  Pasal  41  ayat  (1)  KUHP  yang berbunyi  sebagai  berikut:  “Perampasan  atas  barang  yang  tidak disita  sebelumnya  diganti…”.  Pasal  41  ayat  (2)  KUHP  secara contrario  menunjukkan  kepada  Pasal  42  HIR  dalam  pasal  mana telah  disebutkan  barang  bagaimana  yang  dapat  disita  untuk keperluan persidangan. 17
Barang  yang  disita  berdasarkan  Pasal  42  HIR  yang kemudian dinamakan barang bukti, fungsinya disejajarkan dengan sarana-sarana pembuktian menurut Pasal 295 HIR, hal mana adalah sangat keliru. 18
Menurut Kamus Hukum Andi Hamzah, istilah  barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek  delik)  dan  barang  dengan  mana  delik  dilakukan,  yaitu  alat yang  dipakai  untuk  melakukan  delik,  misalnya  pisau  yang  dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti atau hasil delik.
Menurut  KUHAP,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah adalah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1). 19
16 Ibid. , hal. 5. 17 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , (Jakarta : Bina Aksara, 1985), hal. 34.
18 Ibid. , hal. 35. 19 Ibid ., hal. 36.
Halaman 415
Salah  satu  penegak  hukum  di  Indonesia  ialah  Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Hal ini tersurat atau tercantum dalam Undang-Undang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yaitu Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002.  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Kepolisian,  Kepolisian  adalah  segala  hal-ihwal  yang berkaitan  dengan  fungsi  dan  lembaga  Polisi  sesuai  dengan Peraturan  Perundang-undangan. 20 Kepolisian  mempunyai  tugas pokok  yaitu  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 21 Kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat tentunya turut berperan dalam permasalahan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  secara  langsung.
Salah  satu  permasalahan  yang  menarik  perhatian  di  dalam masyarakat. 22

## C. Fungsi Tempat Penyimpanan Benda Sitaan
Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  atau  disingkat Rupbasan  adalah  tempat  benda  yang  disita  oleh  negara  untuk keperluan  proses  peradilan.  Rupbasan  didirikan  pada  setiap  ibu kota  Kabupaten  atau  Kota,  dan  apabila  perlu  dapat  dibentuk  pula Cabang  Rupbasan.  Di  dalam  Rupbasan  ditempatkan  benda  yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan
20 C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil, Kitab  Undang-undang
Kepolisian Negara ,  ( Jakarta: Pradnya Paramita, 2005 ), hal. 16.
21 Ibid ., hal. 17.
22 Warsito  Hadi  Utomo, Hukum  Kepolisian  di  Indonesia ,  (  Jakarta  : Prestasi Pustaka, 2005), hal. 31.
Halaman 416
dalam  tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  termasuk  barang  yang  dinyatakan  dirampas berdasarkan putusan hakim.
Penggunaan  benda  sitaan  bagi  keperluan  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  di  pengadilan,  harus  ada  surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara juridis atas benda  sitaan  tersebut.  Pengeluaran  barang  rampasan  untuk melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  dilakukan  atas  permintaan  jaksa  secara tertulis.  Pemusnahan  barang  rampasan  dilakukan  oleh  Jaksa,  dan disaksikan  oleh  Kepala  Rupbasan.  Mekanisme  pelaksanaan pengelolaan  benda  sitaan  negara  dan  barang  rampasan  negara diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983.
Sedangkan  sebagai  pedoman  pelaksanaannya  telah  diatur dalam  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  : E2.UM.01.06  Tahun  1986  yang  telah  disempurnakan  dengan Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  : E1.35.PK.03.10  Tahun  2002  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  dan Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Benda  Sitaan  Negara  dan  Barang Rampasan  Negara  di  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara.
Mekanisme  pelaksanaan  pengelolaan  benda  sitaan  negara  dan barang  rampasan  negara  di  Rupbasan  yaitu  meliputi  penerimaan, penelitian,  pendaftaran,  penyimpanan,  pemeliharaan,  pemutasian, penyelamatan,  pengamanan,  pengeluaran  dan  penghapusan  serta pelaporan.  Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  benda  sitaan  di
Halaman 417
Rupbasan masih mengalami kendala-kendala yang meliputi kendala intern  dan  kendala  ekstern.  Oleh  karena  itu  diperlukan  upaya- upaya  untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang  timbul  dalam pelaksanaan  pengelolaan  benda  sitaan  negara  dan  barang rampasan negara di Rupbasan.
Adapun  pengaturan  di  dalam  KUHAP  mengenai  tempat penyimpanan benda sitaan negara, yaitu sebagai berikut :
1. Pasal 26
(1) Di  tiap  lbukota  Kabupaten/Kotamadya  dibentuk RUPBASAN oleh Menteri.
(2) Apabila dipandang  perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN  di  luar  tempat  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang RUPBASAN. (3) Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
2. Pasal 27
(1) Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan  untuk  keperluan  barang  bukti  dalam pemeriksaan  dalam  tingkat  penyidikan,  penuntutan dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  termasuk barang  yang  dinyatakan  dirampas  berdasarkan putusan hakim.
(2) Dalam  hal  benda  sitaan  sebagaimana  ditnaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN,  maka  cara  penyimpanan  benda  sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.
(3) Benda  sitaan  disimpan  di  tempat  RUPBASAN  untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.
(4) Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan,  jika  tidak  disertai  surat  penyerahan yang  sah,  yang  dikeluarkan  oteh  pejabat  yang

## Halaman 418
bertanggungjawab  secara  juridis  atas  benda  sitaan tersebut.
3. Pasal 28
(1) Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang  bertanggung  jawab  secara  juridis  atas  benda sitaan tersebut.
(2) Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  dilakukan  atas  permintaan jaksa secara tertulis.
(3) Kepala  RUPBASAN  menyaksikan  pemusnahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa.
4. Pasal 29
Kepala  RUPBASAN  setiap  triwulan  membuat  laporan tentang  benda  sitaan  yang  disampaikan  kepada  Menteri dalam  hal  ini  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara juridis  atas  benda  sitaan  tersebut  sesuai  dengan  tingkat pemeriksaan  dan  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.
5. Pasal 30
(1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.
(2) Tanggung  jawab  secara  juridis  atas  benda  sitaan tersebut,  ada  pada  pejabat  sesuai  dengan  tingkat pemeriksaan.
(3) Tanggung  jawab  secara  fisik  atas  benda  sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN.
6. Pasal 31
Halaman 419
(1) RUPBASAN  dipimpim  oleh  Kepala  RUPBASAN  yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(2) Dalam  melakukan  tugasnya  Kepala  RUPBASAN dibantu oleh Wakil Kepala.
7. Pasal 32
(1) Di  samping  tanggung  jawab  secara  fisik  atas  benda sitaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat (3)  Kepala  RUPBASAN  bertanggung  jawab  atas administrasi benda sitaan.
(2) Kepala  RUPBASAN  tiap  tahun  membuat  laporan kepada Menteri mengenai benda sitaan.
(3) Tembusan  laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (2)  disampaikan  kepada  Kepala  Kepolisian Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  dan  Ketua Mahkamah Agung.
8. Pasal 33
Struktur  organisasi,  tugas  dan  wewenang  RUPBASAN
diatur lebih lanjut oleh Menteri.
9. Pasal 34
(1) Pejabat  dan  pegawai  RUPBASAN  dalam  melakukan tugasnya memakai pakaian dinas seragam.
(2) Bentuk  dan  warna  pakaian  dinas  seragam sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  serta perlengkapannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.
(3) Pejabat  atau  pegawai  tertentu  RUPBASAN  dalam melakukan  tugasnya  dapat  dipersenjatai  dengan senjata  api  laras  panjang  atau  senjata  api  genggam atas izin Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

## D. Perkembangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian
Sejarah  panjang  telah  membentuk  kepolisian  Indonesia yang  menjadi  polri  dengan  tanpa  mengurangi  besarnya
Halaman 420
keberhasilan  yang  telah  dicapai  polisi.  Kepolisian  telah  terbukti mampu  menjadi  salah  satu  pilar  penegak  keamanan  yang mengantar pembangunan bangsa dan negara. Polisi terus berjuang keras,  karena  belum  mampu  menjawab  tuntutan  pelayanan masyarakat  yang  meningkat  cepat  sebagai  hasil  pembangunan, sedangkan  kemampuan  polisi  nyaris  tidak  berkembang,  celaan, cemoohan, tudingan bahwa polisi tidak profesional.
Republik Indonesia  sudah  mendesak  untuk  memiliki  polisi yang  profesional,  efektif,  efisien,  dan  modern.  Tetapi  kita  semua tahu,  kendalanya  sangat  banyak,  salah  satu  akar  permasalahan adalah  adanya  kecenderungan  melemahnya  penghayatan  dan pengamalan Etika Kepolisian. Etika sendiri terbentuk dari endapan sejarah, budaya, kondisi sosial dan lingkungan dengan segala aspek dan prospeknya. Internalisasi dan penerapan Etika Kepolisian yang tidak  mantap,  merupakan  faktor  penyebab  kurang  dalamnya pendalaman  etika,  sehingga  polisi  ditingkat  pelaksanaan  sangat labil,  mudah  goyah  dan  terombang-ambing  dalam  gelombang  dan gegap gempitanya perubahan dalam pembangunan.
Pekerjaan  polisi  yang  berhadapan  langsung  dengan masyarakat  berkualitas  penuh,  sehingga  tidak  hanya  bisa dikatakan,  bahwa  polisi  berhadapan  dengan  rakyat,  melainkan lebih  dari  itu  berada  di  tengah-tengah  rakyat.  Polisi  juga  disebut- sebut  sebagai  melakukan  jenis  pekerjaan  yang  tidak  sederhana, yaitu  melakukan  pembinaan  dan  sekaligus  pendisiplinan masyarakat. kedua-duanya memiliki ciri-ciri yang beda sekali, yang disatu  pihak bisa dilambangkan dalam bentuk “pistol dan borgol”,
Halaman 421
sedang  dilain  pihak  yaitu  polisi  masyarakat  “dengan  hati”  atau “setangkai”.
Berbagai alasan memang bisa dikemukakan untuk mencoba menjelaskan mengapa begitu besar perhatian masyarakat terhadap polisi.  Mungkin  karena  ketertiban,  keamanan  dan  ketentraman merupakan  hal-hal  yang  sangat  merisaukan  masyarakat,  sedang polisilah yang bertugas untuk menanganinya. Hal tersebut mungkin juga  disebabkan  karena  polisi  merupakan  birokrasi  yang  bekerja secara langsung di tengah-tengah masyarakat, sehingga risiko bagi terjadinya  pergeseran  dan  pembenturan  dengan  masyarakat  juga menjadi  tinggi.  Karena  begitu  dekatnya  polisi  dengan  masyarakat, maka  masyarakat  pun  banyak  harapan  kepada  polisinya,  dengan demikian  kinerja  polisi  pun  banyak  mendapat  perhatian.  Sebagai bahan untuk meningkatkan diri, citra polisi harus diperjelas dengan alasan  yang  menyertai  citra  tersebut.  Citra  polisi  bisa  terbentuk setidaknya  melalui  dua  pandangan  yaitu  pandangan  obyektif  dan subyektif. Secara obyektif masih ada kekurangan-kekurangan pada polisi,  misalnya  kekurangan  personil  anggaran  dan  sarana prasarana.  Namun  kondisi  obyektif  polisi  saat  ini  bisa dipersepsikan berbeda-beda menurut pihak yang menilai.
Pandangan  subjektif  dimana  masyarakat  bisa  memandang polisi  berdasar  standar,  nilai,  latar  belakang  dan  pengalaman mereka, pandangan subyektif ini berkembang terus di masyarakat.
Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya  adalah  adanya  kesenjangan  masyarakat  atas  tugas- tugas  polisi  seharusnya  dengan  kenyataan  yang  terjadi  di  tengah-
Halaman 422
tengah  masyarakat. Untuk  mencapai  pelaksanaan tugas  kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi : pelayanan  masyarakat,  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  serta penegakan hukum.
Profesionalisme  polisi  dapat  tumbuh  melalui  peningkatan standar profesi yang tinggi dan tugas profesi sebagai panutan sadar hukum  serta  prilaku  sesuai  dengan  hukum  yang  dicetuskan  mulai dari  sistem “recruitmen  and  training” kepolisian  sesuai  dengan tuntutan zaman, ilmu  pengetahuan dan teknologi, adalah mustahil untuk  mewujudkan  penampilan  kerja  polisi  dalam  bentuk  yang ideal.  Yang  dapat  dilakukan,  baik  oleh  pimpinan  polri  maupun unsur-unsur lain di masyarakat, adalah mempersempit jarak antara identitas  tersebut  dengan  realitas  yang  hidup  dewasa  ini,  lebih lebarkah jarak itu, antara lain dapat diukur lewat berbagai respon masyarakat terhadap penampilan kerja anggota-anggota polri.
Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga  sebagai  aparat  penegak  hukum  dalam  proses  pidana.  Polisi adalah  aparat  penegak  hukum  jalanan  yang  langsung  berhadapan dengan  masyarakat  dan  penjahat.  Dalam  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  2  Tahun   2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia,
“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada  masyarakat”,  Dalam  Pasal  4  UU  No.2  Tahun  2002  juga
Halaman 423
menegaskan  “Kepolisian  Negara  RI  bertujuan  untuk  mewujudkan keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi  terpeliharanya  keamanan dan  ketertiban  masyarakat,  tertib,  dan  tegaknya  hukum, terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada  masyarakat,  serta  terbinanya  ketenteraman  masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.
Dalam  menjalankan  tugas  sebagai  hamba  hukum  polisi senantiasa  menghormati  hukum  dan  hak  asasi  manusia.
Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya  dalam  menjalankan  tugas  seorang  anggota  Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis  kepolisian.  Oleh  karena  itu  dalam  menjalankan  profesinya setiap  insan  kepolisian  tunduk  pada  kode  etik  profesi  sebagai landasan moral.
Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang  dijadikan  pedoman  sehingga  menjadi  pendorong  semangat dan  rambu  nurani  bagi  setiap  anggota  untuk  pemulihan  profesi kepolisian  agar  dijalankan  sesuai  tuntutan  dan  harapan masyarakat.  Jadi  polisi  harus  benar-benar  jadi  pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta clean governance dan good governance .
Keberhasilan  penyelenggaraan  fungsi  kepolisian  dengan tanpa  meninggalkan  etika  profesi  sangat  dipengaruhi  oleh  kinerja polisi  yang  direfleksikan  dalam  sikap  dan  perilaku  pada  saat menjalankan  tugas  dan  wewenangnya.  Dalam  Pasal  13  Undang- Undang  Kepolisian  ditegaskan  tugas  pokok  kepolisian  adalah
Halaman 424
memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan hukum,  dan  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan pelayanan kepada masyarakat.
Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas  sebagai  penegak  hukum,  mengingat  modus  operandi  dan teknik  kejahatan  semakin  canggih,  seiring  perkembangan  dan kemajuan  zaman.  Apabila  polisi  tidak  profesional  maka  proses penegakan  hukum  akan  timpang,  akibatnya  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  akan  senantiasa  terancam  sebagai  akibat tidak  profesionalnya  polisi  dalam  menjalankan  tugas.  Tugas  polisi di samping sebagai agen penegak hukum ( law enforcement agency ) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ( order  maintenance officer ).  Polisi  adalah  ujung  tombak  dalam integrated  criminal  justice  system .  Di  tangan  polisilah  terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan.
Polisi  dituntut  mampu  menyibak  belantara  kejahatan  di masyarakat  dan  menemukan  pelakunya.  Polisi  harus  melakukan serangkaian  tindakan  untuk  mencari  dan  menemukan  bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya.
Berbagai  macam  jenis  kejahatan  telah  ditangani  pihak kepolisian  dalam  memberantas  kejahatan  jalanan  demi  untuk meningkatkan  suasana  yang  aman  dan  tertib  sebagaimana  yang menjadi  tanggung  jawab  pihak  kepolisian.  Maraknya  tindak kejahatan  Polri  harus  tetap  menjaga  kamtibmas  yang  belakangan ini  banyak  terjadi  terutama  terhadap  aksi  demonstrasi  yang mengarah  anarkhis.  Begitu  urgennya  keberadaan  polisi  bagi
Halaman 425
masyarakat, maka dapat diibaratkan seperti kolam dengan ikannya, masyarakat  dengan  polisi  tidak  dapat  dipisahkan.  Konflik  antara polisi  dengan  masyarakat  juga  sering  terjadi  karena ketidakprofesionalan  dalam  menjalankan  tugas  misalnya melakukan  penyidikan  tanpa  surat  dan  dasar  hukum  yang  kuat, melakukan  penangkapan  dan  penahanan  tanpa  prosedur, melakukan kekerasan kepada tersangka dan sebagainya.
Dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  aparatur  penegak hukum  Kepolisian,  tetap  dan  selalu  berpatokan  atau  berpedoman pada  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku.  Ketentuan-ketentuan tersebut, yang selalu menjadi pedoman bagi Kepolisian yaitu : 23
1. Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bab 3 mengenai tugas dan  wewenang  Kepolisian  disebutkan  ketentuan-ketentuan tersebut yaitu : 24
1. Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
(1) Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
(2) Melaksanakan  tugas  kepolisian  selaku  pengayom dalam  memberikan  perlindungan  dan  pelayanan
23 Warsito  Hadi  Utomo, Hukum  Kepolisian  di  Indonesia , (  Jakarta  : Prestasi Pustaka, 2005), hal. 31.
24 Ibid ., hal. 32.
Halaman 426
kepada  masyarakat  bagi  tegaknya  ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan  keamanan  negara  lainnya  membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mwwujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
(4) Membimbing  masyarakat  bagi  terciptanya  kondisi yang  menunjang  terselenggaranya  usaha  dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
(5) Melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 14 (1) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  13,  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia : a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai  dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya; b. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran  kepolisian,  dan  laboraturium forensik  serta  psikologi  kepolisian  untuk kepentingan tugas kepolisian; c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat,  dan  lingkungan  hidup  dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk  memberikan  perlindungan  dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; e. Menyelenggarakan  segala  kegiatan  dalam rangka  membina  keamanan,  ketertiban,  dan kelancaran lalu lintas di jalan;
f. Melindungi  dan  melayani  kepentingan  warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
Halaman 427
g. Membina  ketaatan  diri  warga  masyarakat terhadap  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan;
h. Turut  serta  dalam  pembinaan  hukum  nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
i. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan  teknis  terhadap  alat-alat  kepolisian khusus,  penyidik  pegawai  negeri  sipil,  dan bentuk-bentuk  pengamanan  swakarsa  yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas;
j. Melakukan  pengawasan  terhadap  orang  asing yang  berada  di  wilayah  Indonesia  dengan koordinasi  terkait  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan;
k. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional.
(2) Tata  cara  pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  I  diatur  lebih  lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Pasal 15
Dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 :
(1)  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  secara  umum berwenang :
a. Menerima laporan dan pengaduan;
b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
c. Mengambil  sidik  jari  dan  identitas  lainnya  serta memotret seseorang;
d. Mencari keterangan dan barang bukti;
e. Menyelenggarakan  Pusat  Informasi  Kriminal Nasional;
f. Membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga masyarakat  yang  dapat  mengganggu  ketertiban umum;
g. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya
penyakit masyarakat;
Halaman 428
h. Mengawasi  aliran  kepercayaan  yang  dapat menimbulkan  perpecahan  atau  mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
i. Memberikan  bantuan  pengamanan  dalam  sidang dan  pelaksanaan  putusan  pengadilan,  kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
j. Melaksanakan  pemeriksaan  khusus  sebagai bagian  dari  tindakan  kepolisian  dalam  rangka pencegahan;
k. Menerima dan menyimpan  barang  temuan untuk sementara waktu;
l. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan  yang  diperlukan  dalam  rangka pelayanan masyarakat; m. Mengeluarkan  peraturan  kepolisian  dalam lingkup  kewenangan  administratif  kepolisian yang mengikat warga masyarakat.
(2) Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
a. Memberikan  izin  dan  mengawasi  kegiatan keramaian  umum  dan  kegiatan  masyarakat lainnya;
b. Menerima  pemberitahuan  tentang  kegiatan politik;
c. Memberikan  izin  dan  melakukan  pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
d. Menyelenggarakan  registrasi  dan  identifikasi kendaraan bermotor;
e. Memberikan  surat  izin  mengemudi  kendaraan bermotor;
f. Memberikan  petunjuk,  mendidik,  dan  melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan  swakarsa  dalam  bidang  teknis kepolisian;
g. Melakukan  kerja  sama  dengan  kepolisian  negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
h. Melaksanakan  kewenangan  lain  yang  termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.
Halaman 429
4. Pasal 16
Dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  13  dan  Pasal  14  di  bidang  proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. Melarang  setiap  orang  meninggalkan  atau memasuki  tempat  kejadian  perkara  untuk kepentingan penyelidikan;
c. Membawa  dan  menghadapkan  orang  kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. Menyuruh  berhenti  orang  yang  dicurigai  dan menanyakan  serta  memeriksa  tanda  pengenal diri;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Memanggil  orang  untuk  didengar  dan  diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan  orang  ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan;
i. Menyerahkan  berkas  perkara  kepada  penuntut umum;
j. Mengajukan  permintaan  secara  langsung  kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan  cegah  dan  tangkal  terhadap  orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k. Memberikan  petunjuk  dan  bantuan  penyidikan kepada  penyidik  pegawai  negeri  sipil  serta menerima  hasil  penyidikan  penyidik  pegawai negeri  sipil  untuk  diserahkan  kepada  penuntut umum.
5. Pasal 17 Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  di  seluruh  wilayah negara  Republik  Indonesia,  khususnya  di  daerah  hukum
Halaman 430
masing-masing  tempat  ia  diangkat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 18 (1) Untuk  kepentingan  umum,  pejabat  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut penilaiannya sendiri.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat  perlu  dengan  memperhatikan  peraturan perundang-undangan  serta  kode  etik  profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Pasal 19 (1) Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya, pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia senantiasa  bertindak  berdasarkan  norma  hukum dan  mengindahkan  norma  agama,  kesopanan, kesusilaan,  serta  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana  dimaksud  pad  ayat  (1),  Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.
Secara  umum  segala  sesuatu  yang  dilaksanakan  oleh anggota Kepolisian sudah dapat dikatakan sesuai dengan prosedur sebagaimana  yang  sudah  disebutkan  oleh  undang-undang  yang berlaku.  Seluruh  anggota  nampaknya  memahami  bahwa  dengan diterapkannya  ketentuan-ketentuan  hukum  tersebut  diharapkan dapat  mengakomodasikan  rasa  keadilan  dari  seluruh  lapisan masyarakat.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas  dari  Reskrim  yaitu melakukan  pengungkapan pidana baik yang berada  di luar KUHP
Halaman 431
maupun yang berada dalam KUHP, dimana yang dilakukan dengan menyentuh  sasaran.  Berbeda  dengan  Intelkam  yang  hanya melakukan  pengintaian  dan  penyidikan  tanpa  melakukan  suatu penangkapan  sedangkan  Reskrim  yang  melakukan  suatu penangkapan, namun sekarang pada kenyataannya tidak selamanya demikian. 25 Selain  itu  pula  yang  menyebabkan  timbulnya  suatu kebijaksanaan  tersebut  adalah  karena  masih  banyaknya  terdapat masyarakat  yang  sama  sekali  tidak  mengerti  masalah  hukum sehingga  terkadang  anggota  Reskrim  harus  mengalah  melakukan beberapa penyesuaian dalam melaksanakan tugasnya khususnya di bidang penyidikan. 26
Dalam  menjalankan  tugas-tugas  utamanya,  Reskrim mempunyai  fungsi  dan  peran,  yaitu  menyelenggarakan  segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Reskrim kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana yang hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  mengingat  tugas-tugas penyelidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut hak-hak asasi di wilayahnya. 27
Pada  suatu  proses  penyelidikan  dan  penyidikan,  kepastian hukum  adalah  salah  satu  tujuan  dan  menjadi  essensi  sebenarnya dari  Hukum.  Penyidik  Polri  dalam  melakukan  tugasnya  selain menegakkan  hukum  juga  turut  memberikan  pelayanan  kepada
25 Ibid ., hal 33. 26 Ibid . , hal. 35. 27 Ibid ., hal. 38.
Halaman 432
masyarakat  sesuai  dengan  kepentingannya  dalam  ruang  lingkup tugas  Kepolisian,  sesuai  dengan  tugas  pokok  Kepolisian  yang tercantum  dalam  Pasal  13  UU  No.  2  Tahun  2002.  Kapolri menegaskan  bahwa  visi  misi  Polri  yaitu  mengutamakan perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  masyarakat  dari  pada fungsi  penegakan  hukum  dan  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban masyarakat. 28
Unit  reserse  sebagai  aparatur  penegak  hukum  yang bertugas sebagai  penyidik  dalam suatu  perkara  dan  melimpahkan berkas acara pemeriksaan kepada kejaksaan hendaknya memahami mengenai  ketentuan  dan  tata  cara  dalam  melaksanakan  proses penyidikan  yang  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang  berlaku.
Dalam  KUHP  diatur  mengenai  sanksi-sanksi  yang  diberikan terhadap  para  pelaku  kejahatan,  dan  dalam  KUHAP  diatur mengenai proses dan cara-cara penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap  pelaku  kejahatan.  Oleh  karena  itu,  dalam  proses penyidikan  setiap  anggota  reserse  harus  dapat  mengerti  dan menguasai KUHP dan KUHAP.
Pemahaman  dan  penguasaan  ini  sangat  penting  halnya karena ternyata tidak selamanya setiap peristiwa pidana itu terjadi secara  sederhana  seperti  yang  disebutkan  oleh  ketentuan  KUHP, namun  banyak  sekali  terjadi  peristiwa-peristiwa  pidana  yang kompleks,  sumir,  dan  lain-lain,  yang  terkadang  harus  melalui analisa  yang  sangat  mendalam  sehingga  dapat  dilakukan  suatu tindakan  hukum  tertentu.  Terlebih  lagi  dengan  adanya  beberapa
28 Ibid ., hal. 41.
Halaman 433
perkembangan  dalam  kehidupan  masyarakat  itu  sendiri,  yang tentunya ikut pula membawa perubahan-perubahan di dalam dunia kejahatan.  Mengenai  hal  ini  nampaknya  pihak  Kepolisian  masih dalam  suatu  proses  upayanya  menyesuaikan  kemampuannya dengan situasi ini. Salah satu  upayanya yaitu  dengan memberikan kesempatan  kepada  seluruh  anggotanya  untuk  menimba  ilmu  di dalam pengetahuan umum maupun ilmu hukum.
Asas  dalam  KUHAP  yang  digunakan  oleh  anggota  reserse kriminal di dalam tugasnya yaitu : 29

## 1. Asas praduga tidak bersalah (Presumption of innocence)
Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan atau  di  hadapan  pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
2. Asas persamaan di muka hukum (Equality before the law)
Asas  ini  memberikan  jaminan  bahwa  setiap  orang diperlakukan  sama  di  muka  hukum  tanpa  membedakan  ras, agama, kedudukan kesusilaan dan kelamin.
3. Asas hak pemberian bantuan (Lagal aid / Assistance)
Setiap  orang  yang  tersangkut  tindak  pidana  wajib  diberikan kesempatan  memperoleh  bantuan  hukum  yang  semata-mata diberikan  untuk  melaksanakan  kepentingan  pembelaan  atas dirinya sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan.
29 Friedmann Robert R, Community Policing , ( diterjemahkan : Kunarto,
Kegiatan  Polisi  dalam  Pembinaan  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat ),  ( Jakarta : Cipta Manunggal,  1998 ), hal. 32.
Halaman 434
Mekanisme  yang  dilakukan  oleh  penyelidikan  Kepolisian tidak  terlepas  dari  KUHAP  dan  peraturan  perundang-undangan yang  terkait  lainnya,  seperti  SK  Kapolri  No.  Pol  : S/KEP/1205/IX/2000  tentang  Revisi  Himpunan  Juklak  dan  Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.
Setelah  menerima  atau mengetahui suatu  tindakan  pidana, yang  dilakukan  oleh  anggota  reserse  Reskrim  adalah  penindakan, yaitu  setiap  tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  penyidik pembantu  atau  penyidik  terhadap  orang  maupun  benda  atau barang yang ada hubungan dengan tindak pidana yang terjadi.
Adapun tindakan hukum yang dilakukan oleh para anggota Reskrim setelah melakukan penyelidikan berupa : 30
a. Pemanggilan tersangka dan saksi, dengan dasar hukum yaitu :
1) Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara Pidana;
2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang pelaksanaan Hukum Acara Pidana;
4) Kapolri  No.  Pol  :  S/KEP/1205/IX/2000  tentang  Revisi Himpunan  Jumlah  dan  Jenis  proses  penyidikan  tindak pidana.
5) Peraturan lain.
Yang berwenang mengeluarkan surat pemanggilan adalah
Kepala  Satuan  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  selaku
30 Ibid . , hal 34.
Halaman 435
penyidik/penyidik  pembantu,  pemanggilan  ini  dilakukan dengan pertimbangan, yaitu : 31
1) Laporan polisi;
2) Pengembangan  hasil  pemeriksaan  yang  tertuang  dalam berita acara;
3) Laporan hasil penyidikan yang dibuat oleh petugas di atas perintah penyidik/penyidik pembantu.
b. Penangkapan
Penangkapan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  terhadap
orang  yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (syarat penangkapan Pasal 17 Jo. Pasal 14, dan prosedur penangkapan
terdapat  pada  Pasal  18  dan  19  KUHAP),  penangkapan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu adalah kewenangan  penyidik  dan  harus  dilengkapi  oleh  surat penangkapan  yang  dibuat  oleh  penyidik  (Pasal  16)  dan  lama penangkapan 1x24 jam Pasal 19 ayat (10).
c. Penahanan
Setelah  dilakukan  penangkapan,  maka  penyidik  dalam pemeriksaan terhadap tersangka diharuskan untuk melakukan penahanan,  maka  penyidik  akan  melakukan  hal  tersebut dengan pertimbangan yaitu : 32
1) Akan melarikan diri.
31 Ibid ., hal 35. 32 Ibid ., hal. 37.

## Halaman 436
2) Akan  melakukan  perusakan  atau  menghilangkan  barang bukti atau akan mengulangi tindak pidana lagi.
3) Akan mempengaruhi dan menghilangkan saksi.
4) Ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun.

## E. Penutup
Fungsi  tempat  penyimpanan  benda  sitaan  yaitu  tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Di dalam  Rupbasan  ditempatkan  benda  yang  harus  disimpan  untuk keperluan  barang  bukti  dalam  pemeriksaan  dalam  tingkat penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan termasuk  barang  yang  dinyatakan  dirampas  berdasarkan  putusan hakim.  Penggunaan  benda  sitaan  bagi  keperluan  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  di  Pengadilan,  harus  ada  surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara juridis atas benda  sitaan  tersebut.  Pengeluaran  barang  rampasan  untuk melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  dilakukan  atas  permintaan  jaksa  secara tertulis.  Pemusnahan  barang  rampasan  dilakukan  oleh  Jaksa,  dan disaksikan oleh Kepala Rupbasan.
Halaman 437

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan perundang-undangan.
Indonesia. Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981.
________. Undang-Undang  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia ,  UU  No.  2  Tahun  2002  Lembaran  Negara
Nomor  2  Tahun  2002  dan  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4168.

## B. Buku.
Amin,  S.M. Hukum  Acara  Pengadilan  Negeri .  Jakarta  :  Pradnya Paramita, 1981.
Hamzah,  Andi. Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia .  Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1985.
Dahlan, Irdan. Perbandingan KUHAP dan HIR dan Komentar. Jakarta
: Ghalia Indonesia, 1984.
Hadi  Utomo,  Warsito. Hukum  Kepolisian  di  Indonesia .  Jakarta  : Prestasi Pustaka, 2005.
Harahap,  Yahya,  M. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP . Jakarta : Pustaka Kartini, 1988.
Kansil,  C.S.T.  dan  S.T.  Kansil,  Christine. Kitab  Undang-undang Kepolisian  Negara .  Jakarta  :  PT.  Pradnya  Paramita,
2005.
Kelana,  Momo. Memahami  Undang-Undang  Kepolisian,  Latar Belakang  dan  Komentar  Pasal  Demi  Pasal .  Jakarta  :
PTIK Pers, 2002.
Halaman 438
Lamitang,  P.A.F. Hukum  Pidana  Indonesia .  Bandung:  Sinar  Baru, 1980.
Loudoe, Z, John. Beberapa Aspek  Hukum Materil dan Hukum Acara Dalam Praktek. Jakarta : Bina Aksara, 1982.
Moeljatno. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana .  Jakarta  :  Bina Aksara, 1985.
Poerwadarminta,  WJS. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta  : Balai Pustaka, 1985.
Remmelink,  Jan. Hukum  Pidana  :  Komentar  atas  Pasal-pasal Terpenting dati Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda  dan  Pandangannya  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia . Jakarta : Gramedia, 2003.
Robert  R,  Friedmann. Community  Policing,  (diterjemahkan  : Kunarto, Kegiatan Polisi dalam Pembinaan Keamanan dan  Ketertiban  Masyarakat) .  Jakarta  :  Cipta Manunggal,  1998.
Soebekti  dan  Tjitrosoedibio, Kamus  Hukum .  Jakarta  :  Pradya Paramita, 1972.
Soedibroto,  Soenarto. Apakah  itu  barang  bukti? .  Jakarta  :  Cipta Abadi, 1975.
Soesilo,  R. Teknik  Berita  Acara,  Ilmu  Bukti  dan  Laporan .  Bogor  : Politea, 1985.
Soebekti, R. Hukum Pembuktian . Jakarta : Pradnya Paramita, 1989.
Sugandhi,  R. KUHP  dan  Penjelasannya .  Jakarta  :  Usaha  Nasional,
1981.