## Pengaturan dan Penataan Kelautan dan Kemaritiman di Era Globalisasi
Ni Made Rai Sukardi Universitas Mahendradatta sukardirai@yahoo.com
Published: 07/01/2024
How to Cite: Sukardi, N.M.R. (2024). Pengaturan dan Penataan Kelautan dan Kemaritiman di Era Globalisasi. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 18 (1).

## Abstract
As a country located at the intersection of two continents and two oceans, Indonesia is a country that is vulnerable in terms of maritime security, both local, national and international maritime security. Piracy in Indonesian waters still occurs frequently, both by Indonesians and foreigners, whether targeting Indonesian fishing boats or foreign vessels. Determining priorities for maritime sector development is very reasonable when viewed from the perspective of national history. The ancestors of this nation were known as a seafaring nation or maritime nation and had triumphed at sea before  the  presence  of  colonialism,  through  inter-island  trade.  author,  the  normative  legal  research  method  is  the method  or  method  used  in  legal  research  which  is  carried  out  by  examining  existing  library  materials.  Descriptive Analytical, because the data collected is in the form of words, images, and not numbers. This is caused by the application of qualitative methods. It can be concluded that maritime development efforts in Indonesia are not easy, this problem is due to the increasingly fading maritime character. Perceptions about maritime affairs are still in the form of a puzzle that has not been optimally arranged correctly.
Keywords: Indonesia, Maritime, Indonesia, globalization

## Abstrak
Sebagai negara yang berada pada perlintasan dua benoa dan dua samudera, Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi keamanan  laut, baik keamanan  laut yang bersifat lokal, nasional,  maupun  internasional. Perompakan di perairan Indonesia  masih  sering  terjadi,  baik  yang  dilakukan  oleh  orang  Indonesia  sendiri  maupun  orang  asing,  baik  yang ditujukan  kepada  kapal  nelayan  Indonesia,  maupun  kepada  kapal  asing.  Penetapan  prioritas  pembangunan  sektor maritim ini sangat beralasan bila dilihat dari sudut sejarah bangsa. Nenek moyang bangsa ini dikenal sebagai bangsa pelaut atau bangsa bahari dan pernah jaya di laut di masa sebelum kehadiran kolonialisme, melalui perdagangan antar pulau.  penulis,  maka  metode  penelitian  Hukum  normatif    adalah  metode  atau  cara  yang  dipergunakan  di  dalam penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Deskriptif Analistis, karena data yang dikumpulkan  adalah  berupa  kata-kata,  gambar,  dan  bukan  angka-angka.  Hal  itu  disebabkan  oleh  adanya  penerapan metode  kualitatif  dapat  di  simpulkan  Upaya  pembangunan  kemaritiman  di  Indonesia  bukan  hal  yang  mudah, permasalahan ini dikarenakan latar belakang karakter maritim yang kian memudar. Persepsi tentang kemaritiman masih berupa puzzle yang belum optimal tersusun secara benar.
Kata Kunci : Maritim, Indonesia, Globalisasi

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  Kepulauan terluas di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.504 pulau  dengan  13.466  pulau  telah  diberi  nama. Sebanyak  92  pulau  terluar  sebagai  garis  pangkal wilayah perairan Indonesia ke arah laut lepas telah didaftarkan  ke  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.
Indonesia  memiliki  garis  pantai  sepanjang  95.181 km dan terletak pada posisi sangat strategis antara Benua  Asia  dan  Australia  serta  Samudera  Hindia dan  Pasifik.  Luas  daratan  mencapai  sekitar 2.012.402  km2  dan  laut  sekitar  5,8  juta  km2 (75,7%),  yang  terdiri  2.012.392  km2  Perairan Pedalaman,  0,3  juta  km2  Laut  Teritorial,  dan  2,7

## E-ISSN: 2621-3737
juta  km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Sebagai Negara  Kepulauan  yang  memiliki  laut  yang  luas dan garis pantai yang panjang, sektor maritim dan kelautan  menjadi  sangat  strategis  bagi  Indonesia ditinjau  dari  aspek  ekonomi  dan  lingkungan, sosial-budaya,  hukum  dan  keamanan.  Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat  perhatian  serius  bila  dibandingkan dengan sektor daratan. Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” memberikan harapan dan
mengembalikan  semangat  untuk  membangun maritim dengan memanfaatkan potensi sumberdaya  alam  kelautan.  Selanjutnya  untuk mencapai visi tersebut diturunkan misi:
(1) Mewujudkan  keamanan  nasional  yang mampu  menjaga  kedaulatan  wilayah, menopang  kemandirian  ekonomi  dengan mengamankan  sumber  daya  maritim,  dan mencerminkan  keperibadian  Indonesia sebagai Negara Kepulauan;
(2) Mewujudkan masyarakat
maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
(3) Mewujudkan  politik  luar  negeri  bebas- aktif  dan  memperkuat  jati  diri  sebagai bangsa maritim;
(4) Mewujudkan  kualitas  hidup  manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
(5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
(6) Mewujudkan  Indonesia  menjadi  negara maritim  yang  mandiri  maju,  kuat  dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
(7) Mewujudkan masyarakat yang berkeperibadian dalam kebudayaan.
Tiga  dari  tujuh  misi  tersebut  berhubungan dengan  maritim  dan  posisi  Indonesia  sebagai Negara  Kepulauan.  Karenanya,  dalam  Kabinet Kerja,  Presiden  Joko  Widodo  membentuk Kementerian  Koordinator  Kemaritiman  dan Sumberdaya.
Di  samping  visi  dan  misi  tersebut,  Presiden juga  mengetengahkan  konsep  “Poros  Maritim” dan “Tol Laut”. Penetapan prioritas pembangunan sektor maritim ini sangat beralasan bila dilihat dari sudut  sejarah  bangsa.  Nenek  moyang  bangsa  ini dikenal  sebagai  bangsa  pelaut  atau  bangsa  bahari dan pernah jaya di laut di masa sebelum kehadiran kolonialisme,  melalui  perdagangan  antar  pulau. Budaya  maritim  menjadi  bagian  yang  tak
terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya yang  terkait  dengan  maritim  dan  kelautan.  Para nelayan dan masyarakat pesisir, misalnya, memiliki kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya  laut,  sehingga  keberlanjutan  sumber kehidupan  mereka  tetap  terjamin  hingga  ke  anak cucu.  Salah  satu  bukti  warisan  budaya  sebagai bangsa  pelaut  yang  hingga  kini  masih  ada  adalah Kapal Pinishi. Laut, pesisir, dan sungai merupakan urat  nadi  yang  menjadi  kekuatan  bangsa  ini  sejak dulu.
Di  tiga  wilayah  ini  pelabuhan-pelabuhan  besar dibangun  yang  diramaikan  dengan  aktivitas pedagang dari berbagai pulau di Nusantara dan dari belahan dunia. Hal itu membuat perekonomian dan peradaban  maju  dan  berkembang.  Kemampuan mengelola  maritim  itu  disadari  oleh  Belanda, karena  itu  Belanda  mendesak  pribumi  menjauhi laut menuju daratan hingga pegunungan. Sejak itu pertanian  daratan  menjadi  berkembang.  Potensi maritim dan kelautan yang begitu besar seharusnya dimanfaatkan  untuk  menyejahterakan  masyarakat. Namun, kenyataannya potensi itu belum dimanfaatkan dengan optimal. Hal itu berkontribusi pada  angka  kemiskinan  yang  masih  tinggi. Sebagian diantaranya adalah nelayan dan masyarakat pesisir terkait yang tergolong kelompok paling  miskin.  Eksploitasi  dan  kegiatan  ilegal terhadap  sumberdaya  laut  tanpa  memperhatikan keberlanjutan  memperburuk  tingkat  kesejahteraan dan  kehidupan  nelayan,  khususnya  nelayan  kecil dan  nelayan  tradisional.  Pencurian  ikan  yang dilakukan oleh nelayan asing, misalnya, di samping mengurangi  pendapatan  nelayan,  juga  merugikan negara.  Pencemaran  laut  dan  kerusakan  mangrove dan  terumbu  karang  juga  menambah  masalah  di sektor  kelautan.  Selain  masalah  ekonomi  dan lingkungan,  masalah  yang  juga  muncul  di  sektor maritim  dan  kelautan  adalah  masalah  keamanan dan politik.
Sebagai  negara  yang  berada  pada  perlintasan dua  benua  dan  dua  samudera,  Indonesia  termasuk negara  yang  rawan  dari  sisi  keamanan  laut,  baik keamanan  laut  yang  bersifat  lokal,  nasional, maupun  internasional.  Perompakan  di  perairan Indonesia masih sering terjadi, baik yang dilakukan oleh  orang  Indonesia  sendiri  maupun  orang  asing, baik  yang  ditujukan  kepada  kapal  nelayan Indonesia, maupun kepada kapal  asing.  Selain itu, persoalan  pulau-pulau  terluar  yang  selama  ini kurang  mendapatkan  perhatian  pemerintah  juga menimbulkan  persoalan  politik,  antara  lain

## Pengaturan dan Penataan Kelautan dan Kemaritiman di Era Globalisasi
tumpang tindih klaim kepemilikan beberapa pulau di  perbatasan  oleh  beberapa  negara.  Minimnya sumberdaya  manusia  yang  berkualitas,  lemahnya penegakan  hukum,  dan  terbatasnya  infrastruktur maritim dan kelautan menambah rumit persoalan. Terdapat  empat  permasalahan  dalam  konteks posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan, yaitu:
(1)  Bangsa  Indonesia  sampai  saat  ini  belum memiliki kebijakan nasional tentang pembangunan  Negara  Kepulauan  yang  terpadu. Kebijakan  yang  ada  selama  ini  hanya  bersifat sektoral,  padahal  pembangunan  di  Negara Kepulauan  memiliki  keterkaitan  antarsektor  yang tinggi;
(2)  Lemahnya  pemahaman  dan  kesadaran tentang arti dan makna  Indonesia  sebagai Negara Kepulauan  dari  segi  geografi,  politik,  ekonomi, sosial, dan budaya;
(3)  Sampai  saat  ini  negara  belum  menetapkan batas-batas  wilayah  perairan  dalam.  Padahal, wilayah perairan dalam mutlak menjadi kedaulatan bangsa  Indonesia. Artinya tidak boleh ada satupun kapal asing boleh masuk  ke perairan dalam Indonesia tanpa izin; dan
(4)  Lemahnya  pertahanan  dan  ketahanan negara dari sisi matra laut yang mencakup:
(a)  belum  optimalnya  peran  pertahanan  dan ketahanan  laut  dalam  menjaga  keutuhan  bangsa dan negara;
(b)  ancaman  kekuatan  asing  yang  ingin memanfaatkan perairan ZEEI;
(c)  belum lengkapnya perangkat hukum dalam implementasi pertahanan dan ketahanan laut;
(d)  masih terbatasnya fasilitas untuk melakukan pengamanan laut;
(e)  makin  meningkatnya  kegiatan  terorisme, perompakan,  dan  pencurian  ikan  di  wilayah perairan laut Indonesia; dan
(f)  masih lemahnya penegakan hukum kepada pelanggar hukum. Disadari bahwa untuk mengatasi  berbagai  masalah  yang  terjadi  tersebut bukan  persoalan  yang  mudah  dan  sederhana. Untuk  itu,  perubahan  harus  dilakukan,  dan  saat inilah  momentum  yang  tepat  untuk  memulai perubahan,  seiring  dengan  komitmen  pemerintah untuk  melakukan  pembangunan  sektor  maritim dan  kelautan.  Oleh  karena  itu,  kajian  akademis terhadap  sektor  maritim  dan  kelautan  merupakan salah  satu  langkah  yang  tepat  untuk  ditempuh dalam  upaya  membangun  sektor  maritim  dan kelautan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Indonesia  dengan  posisi  dan  potensi  tersebut mempunyai  peluang  yang  cukup  besar  untuk menjadi negara maritim yang berbasis sumber daya alam. Potensi ini dapat menjadi kekuatan sekaligus tantangan  dengan  tingkat  kerawanan  yang  tinggi dan  dapat  menganggu  stabilitas  keamanan  yang dapat  mengancam  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia (NKRI).  Ini disebabkan  posisi Indonesia  sangat  terbuka  bagi  negara  lain  untuk memasuki  wilayah  Indonesia  melalui  laut  dan melakukan  aktivitas  di  wilayah  Indonesia  dengan berbagai  dampak  yang  ditimbulkan,  sehingga negara  perlu  memperhatikan  kondisi  keamanan maritimnya.  Keamanan  maritim  negeri  ini  juga dipengaruhi oleh geopolitik Indonesia.
Posisi  Indonesia  ini  tidak  bebas  dari  pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan ksternal, baik  lingkungan  nasional,  lingkungan  regional, maupun  lingkungan  global  dengan  segala  bentuk tantangan di dalamnya.  Ini tidak dapat dilepaskan dari  konstelasi  geopolitik  global,  lingkungan geopolitik  regional,  dan  lingkungan  strategis nasional.  Kondisi  geopolitik  ini  dapat  menjadi ancaman bagi keamanan Negara. Berdasarkan latar belakang  di  atas  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  tentang  "Pengaturan  Dan  Penataan Kelautan Dan Kemaritiman Di Era Globalisasi.”

## II. METODE
Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis,  maka  metode  penelitian  Hukum  normatif adalah  metode  atau  cara  yang  dipergunakan  di dalam  penelitian  Hukum  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada.  Deskriptif Analistis,  karena  data  yang  dikumpulkan  adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.  Selain  itu,  semua  yang  dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah  diteliti.    Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  hukum  yang  bersifat  yuridis  normatif yaitu  penelitian  hukum  yang  berusaha  untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan  pengadilan  serta  norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Serta selain itu untuk  melihat  sinkronisasi  aturan  dengan  aturan lainnya secara hierarki.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Republik  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan

## Pengaturan dan Penataan Kelautan dan Kemaritiman di Era Globalisasi
dengan  ciri  khas  atas  keanekaragaman  suku, bahasa,  dan  budayanya.  Secara  fisik  antar  satu budaya dan budaya lain dipisahkan oleh laut. Akan tetapi,  pemisahan  itu  tidak  bisa  dilihat  dari  segi kemaritiman  karena  seluruh  perairan  yang  ada  di Nusantara adalah pemersatu yang mengintegrasikan  ribuan  pulau  yang  terpisah- pisah.  Di  negara  yang  disebut  Indonesia  berdiam sebuah  bangsa  besar  yang  mendiami  wilayah  dan negara kepulauan, bangsa yang multikultur yang di dalamnya  ada  dua  kelompok  kehidupan,  yaitu kelompok  masyarakat  yang  mendiami  wilayah pesisir  dan  kelompok  masyarakat  yang  mendiami wilayah  pedalaman.  Semuanya  itu  kembali  pada konsep  hidup  dan  kesadaran  ruang  hidup  yang berasal  dari  heterogenitas  tadi.  Kemudian  dalam sejarahnya,  juga  tercatat  antagonis  hasrat  untuk saling  mengendalikan  dari  kedua  kelompok  besar itu  sendiri.  Kelompok  yang  tinggal  di  darat berusaha  untuk  mengendalikan  pesisir  dengan segala  upaya  untuk  mendapatkan  hasil  dari  laut, dan juga sebaliknya.
Bahwa  pemahaman  dan  latar  belakang perspektif maritim merupakan sebuah permasalahan  yang  sangat  krusial.  Fenomena demikian  berimbas  ke  berbagai  kebijakan  yang akan  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Koordinator Bidang  Kemaritiman.  Disadari  bahwa  upaya pembangunan kemaritiman di Indonesia bukan hal yang  mudah,  permasalahan  ini  dikarenakan  latar belakang  karakter  maritim  yang  kian  memudar. Dijelaskan  bahwa  persepsi  tentang  kemaritiman masih berupa puzzle yang belum optimal tersusun secara  benar.    Pelibatan  kalangan  akademik tersebut, menempatkan institusi pendidikan bukan hanya menjadi objek dalam  hal ini, tetapi sebagai subjek  dalam  pengambilan  kebijakan.  Hadirnya sebuah satu kesatuan antara kebijakan kemaritiman dan  seluruh  stakeholder,  tentu  akan  sangat mendukung  kemajuan  maritim  Indonesia.  Untuk itu,  strategi  dan  kebijakan  di  bidang  maritim (Maritime  Policy)  harus  segera  dibenahi  guna mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki,  baik menyangkut  sumber  daya  laut,  industri  mau  pun bisnis  transportasi.  Selama  ini  pengembangan potensi  maritim  terbentur  masalah  struktural,  dan belum ada kesadaran politis secara nasional tentang betapa besarnya potensi ekonomi.
Regulasi mengenai keamanan maritim berkaitan
erat dengan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai laut dan  segala  aktivitas  yang  terhubung  dengan  laut.
Ini mengingat aspek kelautan Indonesia menyimpan potensi  yang  sangat  besar  sehingga  melibatkan banyak  stakeholders  yang  diberikan  wewenang terhadap laut Indonesia dan pengaturannya tersebar dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan. Undang-undang  yang  diberlakukan  di  yurisdiksi laut  nasional  tersebut,  antara  lain:  dihadapi Indonesia  sebagai  negara  hukum,  sehingga persoalan yang dihadapi bangsa ini tidak hanya pada penegakan  hukum  tetapi  juga  pembaruan  hukum atau  pembuatan  hukum  baru  tumpang    tindih  itu terjadi  di  wilayah  zona  ekonomi  eksklusif. Berdasarkan  hukum  nasional  yang  diatur  dalam Pasal  14  ayat  (1)  UU  ZEE,  wilayah  ZEE  menjadi tanggung jawab dari angkatan laut Tentara Nasional Indonesia  (TNI-AL).  Selain  itu,  Pasal  224 UNCLOS  1982  secara  tidak  langsung  menentukan bahwa  instansi  yang  paling  berwenang  di  laut adalah  angkatan  bersenjata  di  suatu  negara.  Atas dasar  itu,  TNI  AL  bertanggung  jawab  atas  semua tindak  pidana  dan  pelanggaran  hukum  di  wilayah perairan  laut  Indonesia.  Namun,  dalam  tataran implementasi  terjadi  konflik  kewenangan  di wilayah ZEE ini antara TNI-AL dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai ketika melaksanakan kewenangan  untuk  melakukan  proses  hukum terhadap kapal yang diduga melakukan penyelundupan. Konflik juga terjadi antara TNI-AL dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan  patroli  di  laut  untuk  pemeriksaan  dan penyidikan  di  ZEE  Indonesia  ketika  menangani proses  hukum  kapal  nelayan  yang  melakukan pelanggaran  di  laut.  Konflik  terjadi  karena  tidak jelasnya  pengaturan  wilayah  tugas  Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga tidak jarang terjadi persinggungan antara TNI-AL dengan instansi lain dalam  menangani  kasus  pelanggaran  di  wilayah perairan Indonesia, khususnya di ZEE.

## IV. KESIMPULAN
Pemahaman dan latar belakang perspektif maritim di Indonesia  merupakan  sebuah  permasalahan  yang sangat krusial. Upaya pembangunan  kemaritiman di Indonesia  bukan  hal  yang  mudah,  permasalahan  ini dikarenakan  latar  belakang  karakter  maritim  yang kian  memudar.  Persepsi  tentang  kemaritiman  masih berupa  puzzle  yang  belum  optimal  tersusun  secara benar.  Keterlibatan  berbagai  pihak  (stakeholder)  di bidang  kemaritiman  tersebut  mampu  menjadi kekuatan penyangga bagi Pemerintah dalam  strategi pengambilan kebijakan, merencanakan,

## Pengaturan dan Penataan Kelautan dan Kemaritiman di Era Globalisasi
memformulasikan,  mengimplementasikan,  Selama ini  pengembangan  potensi  maritim  terbentur masalah struktural, dan belum ada kesadaran politis secara  nasional  tentang  betapa  besarnya  potensi ekonomi  dan  kemaritiman.  Sehingga,  dibutuhkan sektor  maritim,  baik  melalui  kebijakan  makro, fiskal, mau pun moneter.
Pemerintah  harus  meningkatkan  keberlanjutan  dan manajemen  yang  baik  terhadap  sumber  daya kelautan  dan  kemaritiman  sangat  penting  untuk menghadapi tantangan globalisasi dan mengembangkan  kebijakan  berdasarkan  penelitian ilmiah  dan  analisis  data  untuk  memahami  dampak perubahan  iklim,polusi  dan  kegiatan  manusia terhadap kelautan.Perubahan penanggulangan polusi laut,dan pengelolaan sumber daya Bersama. Meningkatkan  kesadaran  Masyarakat  terhadap pentingnya  menjaga  kelautan  dan  kemaritiman melalui kampanye
Pendidikan
dan informasi.Melibatkan  Masyarakat  local  dalam pengelolaan sumber daya kelautan dengan melibatkan  mereka  dalam  pengambilan  keputusan terkait kebijakan laut.

## DAFTAR PUSTAKA
Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung, 2010,
M.  Iqbal  Hasan,  Pokok-pokok  Materi  Metodologi Penelitian dan  Aplikasinya, Ghalia  Indonesia, Bogor, 2002, h.
Utomo,  B.  2006.  Karya  Ilmiah  Ekologi  Benih. Fakultas  Pertanian.  Universitas  Sumatera Utara.
Muh  Kadarisman  Kebijakan  Keselamatan  Dan
Keamanan  Maritim  Dalam  Menunjang  Sistem Transportasi Laut. Jurnal Manajemen Transportasi &  Logistik  - Vol. 04 No. 02, Juli 2017ISSN 2355-4721 Universitas
Muhammadiyah  Jakarta.  file:///C:/Users/asus/ Downloads/121-933-1-PB%20(1).pdf Kusumastanto,  T.  (2002).  Reposisi  "Ocean  Policy" dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi  Daerah.  Bogor:  Orasi  Ilmiah  Guru Besar Kebijakan Ekonomi, PKSPLIPB.
Shanti  Dwi  Kartika  Keamanan  Maritim  Dari  Aspek Regulasi  Dan  Penegakan  Hukum  Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, November 2014
Narkah  akademik  ,  1015  https://  fri2016.  uny.ac.id /sites/ fri2016. uny.ac.id/ files /2.%20
NASKAH %20AKADEMIS.pdf
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/
Bappenas, Rancangan Teknokratik, file:///C:/Users/asus/Downloads/238-470-1- SM.pdf

## Undang Undang
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun  1985  Tentang  Pengesahan  United Nations  Convention  On  The  Law  Of  The  Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun
2008 tentang Pelayaran.