## PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN
MELALUI SARANA EDUKASI
Fransiska  Novita  Eleanora
Universitas Bhayangkara Jakarta fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id
Sugeng
Universitas  Bhayangkara  Jakarta  Raya sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id
Rama Dhianty
Universitas  Bhayangkara  Jakarta  Raya rama.dhianty@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstrak
Masyarakat  juga  biasa  disebut  dengan  konsumen  sebagai  pemakai  atau pengguna  bahkan  yang  mengkonsumsi  akan  barang    dan    juga    sebagai dari  jasa,  dan  perlunya  masyarakat  meningkatkan  akan  adanya  hak- haknya  sebagai  konsumen,  dimana  hak-hak  tersebut  sudah  tercantum dalam  Pasal  4  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8 Tahun 1999 di Point f yaitu hak untuk mendapatkan akan  pembinaan dan juga  pendidikan  bagi  konsumen  sehingga  masyarakat  sebagai  konsumen dapat  mengetahui  dan  memahami  akan  haknya  sebagai  seorang konsumen. Pentingnya pemahaman akan pembinaan dan juga pendidikan atau  edukasi  bagi  konsumen  agar  konsumen  dapat  menerapkan  adanya konsep  dari  pendidikan  menuju  adanya  perubahan  dan  perilaku  yang tentunya  lebih  dewasa,  dan  bertanggungjawab  serta  bijaksana.  Selain  itu juga  dari  konsumen  dapat  terhindar  dari  segala  tindakan  pidana  atau penipuan  serta  mendapatkan  akan  ganti  rugi  yang  layak  jika  terjadi sengketa  atau  konflik  dan  dalam  memilih  suatu  barang  tentunya  harus bersikap  hati-hati  sehingga  tidak  mendapatkan adanya cacat tersembunyi.  Pemahaman  melalui  edukasi  atau  pendidikan  ini  harus diberikan sejak  awal karena setiap konsumen berhak  mendapatkan akan

## Gorontalo Law Review

## Volume 6 -  NO. 1 – April 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
hak-haknya  sebagai  wujud  dari  adanya  perlindungan  bagi  konsumen  itu sendiri.

## kata kunci : Edukasi; Konsumen; Masyarakat

## Abstract
The community is also commonly referred to as consumers as  users  or users and even those who consume goods and also as  services,  and  the need for the community to increase their rights as consumers, where these rights are already listed in Article  4 of the  Consumer Protection Act  No.  8 of  1999 in Point f, namely the right to obtain guidance and education for consumers so that  society  as  consumers  can  know  and  understand  their  rights  as consumers.  The  importance  of  understanding  coaching  and  also  education or  education  for  consumers  so  that  consumers  can  apply  the  concept  of education to change and behavior that is certainly more mature, responsible and wise. In addition, consumers can avoid all criminal acts or fraud and get appropriate  compensation  in  the  event  of  a  dispute  or  conflict  and  in choosing  an  item,  of  course,  must  be  careful  so  that  there  are  no  hidden defects.  This  understanding  through  education  or  education  must be given from the start because every consumer has the right to obtain his rights as a form of protection for the consumer himself.

## Keywords: Consumers; Education; Society

## 1. PENDAHULUAN
Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam    masyarakat,    baik bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan,  dimana  masyarakat merupakan  konsumen  atau  sekumpulan  dari  adanya  individu-individu yang  juga  hidup  dan  bersama,  serta  bekerja  sama  untuk  dapat memperoleh adanya kepentingan yang bersama yang juga telah memiliki suatu  tatanan  dalam  kehidupan  serta  adanya  norma-norma  juga  nilai- nilai  dalam  masyarakat  dan  juga  adat  istiadat  yang    memang    ditaati dalam  suatu  lingkungannya  atau  bahkan  dalam  pergaulannya    sehari- hari.  Dalam  kehidupannya tentunya masyarakat tidak dapat
terpisahkan  atau  terlepas  dalam  memenuhi  akan  kebutuhan  akan hidupnya  akan  barang  (Gunawan  Widjaja  &    Ahmad    Yani,    2000)    atau jasa  yang  menjadi  kebutuhan  pokoknya  dari  pelaku  usaha  atau distributor  baik  secara  langsung  maupun  yang  dilakukan  secara  online dengan menggunakan kecanggihan dari teknologi.
Kebutuhan  akan  barang  dan  jasa  dikarenakan  akan  pemenuhan akan  kebutuhan  akan  hidup  dari  masyarakat  dan  tentunya  disini masyarakat yang membutuhkan merupakan  bagian  dari  konsumen yaitu setiap orang sebagai pemakai dari barang atau jasa yang memang tersedia di dalam masyarakat baik yang digunakan bagi kepentingan untuk dirinya sendiri,  juga    keluarga,    dan    orang    lain,    maupun    juga  untuk  makhluk hidup yang lain dan memang tidak untuk dapat
diperdagangkan  dan  untuk  dapat  dinikmati  oleh  orang  lain.  Pengertian dari  Perlindungan  Konsumen  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  1 dari  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  atau  disingkat  dengan UUPK  Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen.  Perlindungan  konsumen    juga    mempunyai    cakupan    yang luas,  meliputi  juga  perlindungan  konsumen  terhadap  suatu  barang  dan jasa,  yang  berawal  dari  adanya  tahap  kegiatan  untuk  bisa  mendapatkan barang  dan  jasa  hingga  sampai  adanya  suatu  akibat-akibat  dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. (Zulham, 2013)
Dimaksud  tersedia  dan  dapat  digunakan  oleh  setiap  orang    dan juga  konsumen  diartikan  sangat  memudahkan  konsumen  untuk mendapatkan  dan  tersedia  sehingga  dapat  digunakan  untuk  keperluan hidupnya  dan  tidak  untuk  diperdagangkan  atau  dijual  kepada  yang  lain artinya  konsumen  disini  adalah    konsumen    akhir    yang    menggunakan dan  mengonsumsi  akan  barang  dan  juga  jasa  dan  tidak  dijual  kembali kepada  orang  lain  Pembelian  bahkan  pemakaian  dari  barang  dan  atau jasa dalam faktanya sering terjadi konflik atau juga sengketa jika barang dan  atau  jasa  yang  sudah  dibeli  tidak  sebagaimana  mestinya  atau  tidak seperti  diharapkan  seperti  adanya  cacat  yang  tersembunyi  atau barangnya  rusak  dan  tidak  dapat  dipergunakan  lagi  bahkan  jika membeli  makanan  atau  minuman  atau  produk  lainnya  menimbulkan daluarsa,  sehingga  harus  segera  digantikan  dengan  barang  yang  lain karena  ini  juga  merupakan  hak  dari  konsumen  untuk  mendapatkan pergantian  barang  yang  rusak  atau  daluwarsa  bahkan  dikarenakan adanya  cacat  yang  tersembunyi  dan  disisi  lain  juga  merupakan kewajiban  dari  pelaku  usaha  atau  distributor  untuk  selalu bertanggungjawab jika terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen dan  tidak  semata-mata  didasarkan  atas  adanya  perjanjian  atau kesepakatan  bahkan  juga  garansi,  tetapi  memang  dikarenakan keperdulian  dan  itikad  baik  dan  pelaku  usaha  (Donny  Prasetyo  & Irwansyah, 2020) atau penjual untuk memberikan ganti kerugian akibat kerugian yang dialami konsumen.
Untuk  menyikapi  keadaan  yang  demikian  maka  sangatlah  perlu untuk  menanamkan  akan  pembinaan  dan  juga  edukasi  kepada masyarakat  selaku  konsumen  karena  sangat  berkaitan  sekali  dengan hak-haknya  untuk  mendapatkan    edukasi    baik    untuk    dirinya    sendiri juga  masyarakat  dan  juga  bagi  pelaku  usaha.  Edukasi  yang  dimaksud adalah  dalam  rangka  melindungi  konsumen  dari  segala  tindakan  baik berupa  pelanggaran  dan  juga  kejahatan,  dan  terlebih  lagi  dapat melindungi konsumen untuk tidak terjerumus dalam tindak pidana yang membahayakan  akan  dirinya  sendiri  sehingga  perlu  diberikan pembinaan melalui edukasi.
Melalui  edukasi  maka  hak-hak  dari konsumen dapat
terealisasikan  dikarenakan  konsumen  dapat  mengerti  juga  mengetahui dan memahami akan apa yang menkadi haknya artinya konsumen lebih pintar  dan  cerdas  dibandingkan  pelaku  usaha  pada  saat  melakukan penawaran  akan  barang  dan  atau  jasa  yang  mau  dipakai  atau digunakan bahkan dikonsumsi. Sarana edukasi yang dimaksud yaitu
sebagai  proses  pembelajaran  bagi  masyarakat  sebagai  konsumen  dalam meningkatkan  akan  pengetahuan  serta  kualitas,    juga    kuantitas    (Desy Ary Setyawati dkk. 2017) juga jenis dan jumlah serta ukuran dan jumlah dari barang dan atau jasa yang tersedia di pasaran serta banyaknya dari produk yang dihasilkan dari barang dan atau jasa yang ada.
Penerapan  dari  edukasi  dapat  memberikan  juga  perlindungan kepada  konsumen  yaitu  perlindungan    akan    mendapatkan    informasi yang  benar,  jelas  dan  jujur  akan  barang  dan  atau  jasa  yang  akan dikonsumsinya  dan  tentunya  informasi  tersebut  juga  berkaitan  dengan masa  garansi  atau  daluwarsa  dari  barang  yang  akan  dibeli  atau  dipakai atau dikonsumsi oleh pembeli. informasi yang benar juga jelas dan jujur terkait  akan  keadaan  yang  sebenarnya  tanpa  menutupinya  dan disampaikan dengan itikad yang baik dan bertanggungjawab agar pihak konsumen  tidak  merasa  kecewa  saat  melakukan  transaksi  dikarenakan barang yang dibeli  tidak sesuai seperti yang diinginkan atau tidak layak sebagaimana  mestinya.  berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka rumusan  masalah  yang  akan  dikaji  adalah  pemahaman  masyarakat terhadap hak-hak konsumen melalui sarana edukasi

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  menggunakan  suatu  pendekatan  yang  disebut dengan  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara  yang  dapat  meneliti  dari  bahan  pustaka  atau  juga    dari    data sekunder  sebagai  dasar  atau  pedoman  untuk  dapat  diteliti  dengan  cara yang  dapat  dilakukan  untuk  dapat  mengadakan  akan  adanya penelusuran  terhadap  suatu  peraturan-peraturan  dan  juga  literatur- literatur yang dapat berkaitan dengan adanya suatu permasalahan yang dapat diteliti (Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001)

## 3. PEMBAHASAN

## a. Masyarakat  sebagai  Konsumen
Masyarakat  merupakan  sekelompok  dari  manusia  yang  hidup bersama,  dimana  arti  dari  hidup  yang  bersama  dapat  diartikan  sama dengan  hidup  dalam  adanya  suatu  tatanan  dan  juga  pergaulan  dan  juga diamana keadaan ini juga akan  tercipta apabila atau jika manusia dapat melakukan  adanya  suatu  hubungan,  dimana  masyarakat  itu  sendiri adalah  suatu  sistem  dari  adanya  suatu  kebiasaan,  beserta  tata  dan  cara dan  dari  adanya  wewenang  dan  juga  kerja  sama  antar  adanya  berbagai suatu  kelompok  juga  disertai  dengan  penggolongannya  dan  juga pengawasannya  serta  adanya  tingkah  laku  dan  perbuatannya  serta  juga adanya  suatu  kebiasaan  dari  manusia  itu  sendiri  dalam    bersosialisasi atau bertingkah laku.
Dalam  memenuhi  akan  kebutuhan  adanya  sandang  dan  juga pangan  serta  papan  maka  masyarakat  akan  selalu  mendapatkannya dengan  melakukan  transaksi  jual  beli  dan  dalam  melakukan  transaksi maka  masyarakat  disebut  sebagai  konsumen,  dalam  peraturan perundang-undangan  maka  istilah  dari  konsumen  ditemukan  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK)  menyatakan  bahwa  konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan  diri  sendiri  dan  keluarga  orang  lain  dan  maupun  makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Sehingga  dari  pengertian  undang-undang  diatas  maka  dapat dijelaskan bahwa masyarakat tetapi juga tidak identik dengan konsumen dengan  pembeli  dimana  arti  dari  makna  pembeli  yaitu  pemakai, pengguna  dan  penikmat  bahkan  yang  mengkonsumsi  akan  barang  dan jasa yang tersedia dalam masyarakat. Konsumen disini tidak hanya yang tergolong  individu  saja  tetapi  bisa  juga  suatu  perusahaan  yang  menjadi adanya pembeli atau sebagai terkhirnya dari pemakai
Pengertian  dari  Konsumen  dalam  ketentuan  Pasal  1  Angka  (2)
UUPK, terdapat Unsur-Unsur dari definisi dari Konsumen, yaitu :
1. setiap  orang,  disebut  sebagai  konsumen  yaitu  setiap  orang  yang berstatus  sebagai  pemakai  barang  dan/atau  jasa,  dan  yang  paling tepat  tidak  membatasi  pengertian  dari  konsumen  tetapi  juga mencakup  juga  badan  usaha  yang  maknanya  lebih  luas  daripada badan hukum
2. pemakai,  menunjukkan  bahwa  barang  dan/atau  jasa  yang  dipakai tidak  serta  merta  dari  adanya  hasil  dari  adanya  jual  beli  yang merupakan  transaksi  dengan  kata  lain  seorang    konsumen    tidak harus  selalu  memberikan  prestasinya  dengan  cara  membayar  uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang ada.
3. barang  dan/atau  jasa,  secara  terminologi  bahwa  barang    dan/atau jasa  diartikan  sebagai  produk,  tetapi  dalam  UUPK  mengartikan barang sebagai setiap benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud  serta  bergerak  dan  tidak  bergerak,  dan  yang  dihabiskan atau  tidak  dihabiskan  serta  yang  dapat  untuk  diperdagangkan  juga dipergunakan serta dimanfaatkan oleh konsumen
4. yang  tersedia  dalam  masyarakat,  barang  dan/atau  jasa  yang ditawarkan  kepada  masyarakat  sudah  harus  ada  dan  tersedia  di pasaran
5. bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  makhluk  hidup lain, lebih menitikberatkan adanya unsur dari kepentingan dan tidak hanya  diperuntukkan  oleh  sebagian  orang  tetapi  semua  makhluk hidup dan juga tidak terlepas dari kepentingan yang pribadi
6. barang  dan/  atau  jasa  itu  tidak    untuk    diperdagangkan,    artinya hanya  konsumen  akhir  sesuai  pengertian  dalam  UUPK  mengenai konsumen,  dimana  konsumen  akhir  adalah  yang  menggunakan barang  dan/atau  jasa,  dan  tidak  untuk  dijual  atau  diperdagangkan kepada  orang  lain,  menggunakan  artinya  pemakai  juga    pengguna atau penikmat (Shidarta, 2004)
b. Hak-Hak  dari  Konsumen
Upaya  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  di Indonesia telah diregulasikan ke dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sesuai dengan ketentuan dari Pasal 4 UUPK maka hak dari konsumen sebagai berikut :
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  diartikan  bahwa konsumen  berhak  untuk  mendapatkan  produk  yang  nyaman,  juga aman  dan  yang  memberi  akan  keselamatan.  Sehingga  konsumen harus selalu dilindungi dari segala apapun bahaya yang mengancam
adanya  kesehatan,  dan  jiwa,  dan  juga  harta  dan  bendanya  karena memakai atau juga mengonsumsi akan produk. b. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan barang  dan/atau  jasa  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan  yang  dijanjikan,  dimaksudkan untuk memberikan kebebasan  kepada  konsumen  untuk  memilih  produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar.
c. Hak  atas  informasi  yang  benar  dan  jelas    serta    jujur    mengenai kondisi  dan  jaminan  akan  barang  dan/atau  jasa,  hal  ini  sangatlah penting  karena  tidak  memadainya  akan  adanya  informasi  yang disampaikan  kepada  konsumen  yang  dapat  juga  merupakan  salah satu  bentuk  adanya  cacat  dari  produk,  yaitu  dikenal  dengan  juga dengan  cacat  yang  instruksi  atau  cacat  karena  informasi  yang  tidak memadai  selain  itu  juga  agar  konsumen  dapat  juga  memperoleh adanya  gambaran  yang  benar  tentang  suatu  adanya  produk,  karena dengan  adanya  informasi  tersebut  maka  konsumen  dapat  juga memilih produk yang meman diinginkan/sesuai dengan kebutuhannya  serta  dapat  terhindar  dari  adanya  kerugian  akibat terjadinya suatu kesalahan dalam penggunaan dari produk.
d. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini dimaksudkan  agar  hak  dari  konsumen  dapat  dipulihkan  yang  telah dirugikan  akibat  adanya  penggunaan  dari  produk  dapat  ditempuh melalui adanya jalur hukum.
e. Hak  untuk  mendapatkan    pembinaan    dan    pendidikan    konsumen. Hak  dari  konsumen  ini  memegang  peranan  yang    penting    dimana agar  konsumen  dapat  selalu  lebih  mengetahui  dan  juga  memahami akan  fungsi  dan  peranannya  sebagai  pelaku  dari  pasar  yang  dapat bertanggung  jawab,  dan  konsumen  dapat  meningkatkan  akan prinsip kehati-hatian dalam membeli barang dan/atau jasa
f. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta tidak  diskriminatif,  yaitu  mendapatkan  perlakuan  dan    pelayanan yang  benar  dan  jujur  dari  penjual  atau  pelaku  usaha  terkait  dengan mutu  dan  kualitas  atau  jenis  dari    barang    serta    masa    daluwarsa serta  garansi  serta  tidak  adanya  cacat  yang  tersembunyi  dalam memasarkannya atau menjual kepada konsumen
g. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang    diterima    tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya,  hak  ini sudah  tercantum  dalam  Pasal  19  Ayat  (1)  UUPK  dijelaskan  bahwa pelaku  usaha  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  ganti  rugi  atas kerusakan,  pencemaran  dan  atau  kerugian  konsumen  akibat mengonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.  Dimana  artinya  bahwa  konsumen  berhak mendapatkan ganti rugi yang layak atau kompensasi jika akibat dari barang  dan  atau/jasa  yang  dikonsumsi  tidak  sesuai  sebagaimana mestinya
h. Hak  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  lainnya artinya  hak-hak  tersebut  tidak  hanya  diatur  dalam  UUPK  (Sarah Selfina Kuahaty dkk. 2021) saja melainkan diatur dalam UU lainnya
c. Sarana Edukasi dalam Perlindungan Konsumen
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 yang dimaksud dengan  Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen  artinya  upaya  yang  menjamin  adanya  suatu  kepastian hukum menyangkut akan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum yang  diberikan  jika  terjadi  sengketa  atau  konflik  manakala  barang dan/atau  jasa  yang  digunakan  menimbulkan  kerugian  sehingga konsumen  dapat  mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian  untuk mendapatkan  hak-haknya  yaitu  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  19 UUPK  mengenai  tanggungjawab  dari  pelaku  usaha  kepada  konsumen sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  bahwa  ganti  rugi  dapat  berupa  dapat berupa  a)  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau b) perawatan kesehatan dan/atau c)  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perlindungan  konsumen  juga  mencakup  akan  hak-hak  konsumen yaitu  hak  untuk  mendapatkan  pembinaan  dan  pendidikan  atau  edukasi bagi  konsumen,  edukasi  yang  dimaksud  bertujuan  agar  konsumen dalam  berbelanja  konsumen  selalu  bersikap  bijak,  pandai  dan  hati-hati dalam  memilih  barang  yang  diinginkan  supaya  tidak  terjerumus  dalam tindak  pidana  penipuan  yang  dapat  merugikan  diri  sendiri  dan  untuk meningkatkan  akan  adanya  keberdayaan  dari  konsumen  maka pemahaman  masyarakat  melalui  edukasi  ini  perlu  dilakukan  melalui penyuluhan  atau  sosialisasi  dan  edukasi  agar  konsumen  menjadi cerdas.
Konsumen  yang  berdaya  dapat  tercermin  dari  adanya keterampilan  dari  konsumen  terhadap  pengetahuan  tentang  adanya undang-undang  yang  berlaku  terkait  konsumen  jika  terjadinya  hak-hak yang dilanggar serta sanksi yang diberikan dan bentuk penyelesaiannya serta  adanya  lembaga  dari  perlindungan  konsumen  diluar  jalur pengadilan  yang  berpihak  dan  perduli  dengan  sengketa  konsumen  baik secara  pribadi  maupun  juga  kelompok,  adanya  kecenderungan  untuk bicara dalam mengemukakan pendapatnya terkait barang  dan/atau jasa dibeli,  adanya  pencarian  dari  informasi  mengenai  produk  serta  kualitas dan  kuantitas  serta  mutu  dan  jumlah,  dan  perilaku  yang  komplain  jika barang  dan/atau  jasa  tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  bahwa adanya  cacat  yang  tersembunyi  atau  rusak  atau  juga  terjadinya daluwarsa sehingga konsumen (Megawati Simanjuntak & Annisa Nisrina Insyiroh.  2021)  merasa  komplain  atau  meminta  ganti  rugi  yang  layak kepada penjual atau pelaku usaha.

## 4. PENUTUP
Peningkatan  akan  pemahaman  dan  pengetahuan  dari  masyarakat sebagai  konsumen  dilaksanakan  melalui  sarana  edukasi  yaitu  peroses pembelajaran yang bertujuan agar masyarakat sebagai konsumen selalu bijak dan pintar serta cerdas dalam memilih barang dan/atau jasa yang
tersedia  di  pasaran  secara  baik  dan  benar,  dan  mengetahui  akan  hak- haknya  sebagai  konsumen  manakala  terjadi  sengketa  atau  konflik  jika barang  dan/atau  jasa  yang  digunakan  atau  dipakai  bahkan  dikonsumsi tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  atau  adanya  kerusakan  barang, daluwarsa  bahkan  cacat  yang  tersembunyi  dan  tidak  diketahui konsumen.  Perlindungan  konsumen  melalui  sarana  edukasi  ini diberikan  kepada  masyarakat  kepada  konsumen  dikarenakan  hak konsumen  merupakan  hak  konstitusional  warganegara  yang  diberikan oleh Negara sebagai bentuk adanya perlindungan kepada warganegaranya, sehingga bagi yang melanggar hak tersebut maka akan dikenakan  sanksi  yang  sesuai  dengan  perbuatannya  agar    adanya    efek jera bagi pelaku

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku
Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2000. Hukum  Tentang Perlindungan Konsumen . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Shidarta, 2004. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Edisi Revisi, Jakarta : PT Grasindo Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , Jakarta : Rajawali Pers Yusuf Shofie. 2000. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya , Bandung : Citra Aditya Bakti
Zulham, 2013. Hukum perlindungan konsumen , Jakarta : Kencana Jurnal Desy  Ary  Setyawati  dkk.  2017. Perlindungan  Bagi  Hak  Konsumen  Dan Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Dalam  Perjanjian  Transaksi Elektronik. Syiah Kuala Law Journal 1 (3), hlm. 33-51 Donny  Prasetyo,  Irwansyah.  2020. Memahami  Masyarakat  dan
Perspektifnya .  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  dan  Ilmu  Sosial (JMPIS) 1 (1) hlm. 163-175 Megawati  Simanjuntak  &  Annisa  Nisrina  Insyiroh.  2021. Edukasi Konsumen  Cerdas  di  Masa  Pandemi  Covid-19  Pada  Masyarakat Kelurahan Joglo, Kota Surakarta, Jawa Tengah , Agrokreatif Jurnal
Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 7 (1), hlm. 39-47
Sarah  Selfina  Kuahaty  dkk.  2021. Pendidikan  Perlindungan  Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku  Tengah ,  AIWADTHU  Jurnal  Pengabdian  Hukum,  1  (2),  hlm. 63-72 Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen