## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PARIGI)
Andini Asmarini
Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu
Email: andini9403@gmail.com Abstract This study examines the judge's considerations in resolving marriage dispensation cases at the Parigi Religious Court. This research includes field research with qualitative methods. Data was collected through documentation studies, interviews, and observations. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, data interpretation, and drawing conclusions.
The background of this research is Law No. 16 of 2019 Article 7 paragraph 1 regarding the minimum age of marriage, which is 19 years for men and women, as well as paragraphs 2 & 3 regarding the granting of marriage dispensation with very urgent reasons. The description in this journal departs from the factors that form the background of the application for a marriage dispensation and how judges consider in resolving a marriage dispensation case at the Parigi Religious Court. The results showed that the background of the application for marriage dispensation at the Parigi Religious Court was due to pregnancy outside of marriage, arranged marriages, and reasons to avoid adultery. The considerations made by the judge are through the principle of expediency, the necessity to refuse harm, the interests of the child and baby in the womb, and the legal compliance of the family. From the conclusions obtained, it is recommended that the government and community organizations intensively conduct speeches and counseling about the dangers of early marriage in the community, as well as increase parental and family supervision of the association and development of children.
Keywords: Dispensation, Judge's Consideration, Early Marriage

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  pertimbangan  hakim  dalam  penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi. Penelitian ini termasuk penelitian  lapangan  dengan  metode  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui  studi  dokumentasi,  wawancara,  dan  observasi.  Teknik  analisis  data yang  digunakan  adalah  reduksi  data,  penyajian  data,  penafsiran  data,  dan penarikan kesimpulan. Latar belakang penelitian ini adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 mengenai umur minimal pernikahan yaitu 19  tahun  bagi  pria  dan  wanita,  serta  ayat  2  &  3  mengenai  pemberian dispensasi  nikah  dengan  alasan  sangat  mendesak.  Uraian  dalam  jurnal  ini berangkat  dari  faktor-faktor  yang  menjadi  latar  belakang  permohonan
dispensasi nikah dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Parigi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  latar  belakang  permohonan  dispensasi  nikah  di Pengadilan Agama Parigi akibat kondisi hamil di luar nikah, perjodohan, dan alasan menghindari zina. Adapun pertimbangan yang dilakukan hakim yaitu melalui asas kemanfaatan, keharusan untuk menolak mudharat , kepentingan anak  dan  bayi  dalam  kandungan,  serta  kepatuhan  hukum  pihak  keluarga. Dari  kesimpulan  yang  diperoleh,  disarankan  agar  pemerintah  serta organisasi kemasyarakatan gencar melakukan orasi dan penyuluhan tentang bahaya menikah dini di tengah masyarakat, serta meningkatkan pengawasan orang tua dan keluarga terhadap pergaulan dan perkembangan anak.
Kata Kunci: Dispensasi, Pertimbangan Hakim, Pernikahan Dini

## A. Pendahuluan
Pernikahan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  manusia.  Melalui  pernikahan,  hubungan  rumah  tangga  dapat dibina  dan  dijalankan  sesuai  dengan  norma  agama  dan  tata  kehidupan bermasyarakat.  Dalam  rumah  tangga  berkumpul  dua  insan  yang  berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai  penerus  generasi.  Insan-insan  yang  berada  dalam  rumah  tangga itulah  yang  disebut  keluarga. 1 Keluarga,  merupakan  unit  terkecil dari  suatu bangsa,  keluarga  yang  dicita-citakan  dalam  ikatan  pernikahan  yang  sah adalah  keluarga  sejahtera  dan  bahagia  yang  selalu  mendapat  ridha  Allah swt. 2
Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam  rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan hidayah dari Tuhan Yang Mahakuasa. Agar  hal  ini  dapat  terlaksana,  maka  kematangan  calon  mempelai  sangat diharapkan,  kematangan  dimaksud  di  sini  adalah  kematangan  umur pernikahan,  kematangan  dalam  berpikir  dan  bertindak  sehingga  tujuan
1 Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004), 138.
2 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta; Kencana, 2014), 2.
pernikahan  tersebut  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Sebagaimana  telah dikemukakan  dalam  Undang-undang  Perkawinan  membatasi  umur  untuk melaksanakan  pernikahan  yaitu  19  tahun  bagi  pria  dan  wanita. 3
Penyimpangan  dari  batas  umur  minimal  pernikahan  ini  harus  melalui berbagai  pertimbangan  yang  matang,  setelah  itu  baru  pernikahan  dapat dilaksanakan.  Pihak-pihak  berkepentingan  dilarang  keras  membantu melaksanakan pernikahan di bawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang  telah  ditetapkan  itu  dapat  dikenakan  sanksi  dengan  peraturan  yang berlaku. 4
Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan  Pasal  7  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  jika  terjadi  penyimpangan terhadap  ketentuan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  sebelumnya,  maka  pihak keluarga  maupun  calon  pasangan  dapat  meminta  dispensasi  kepada Pengadilan  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  pihak  pria  maupun  pihak wanita. 5
Terdapat beberapa resiko yang umum terjadi pada pasangan di bawah umur.  Di  antaranya  kematangan  organ  reproduksi  yang  belum  sempurna bagi  wanita, 6 mental  dan  psikologis  yang  belum  stabil,  kesiapan  sosial  dan finansial  yang  belum  memadai,  serta  pengetahuan  berkeluarga  dan mengurus  anak  yang  belum  dimiliki  oleh  calon  pasangan  di  bawah  umur. Maka dari itu, dalam memberikan dispensasi nikah bagi pasangan muda, hal- hal  tersebut  semestinya  menjadi  sangat  dipertimbangkan  terlebih  dahulu. Namun  hingga  saat  ini  masih  banyak  pasangan  yang  memilih  menikah  di bawah umur dan di antaranya memperoleh izin berupa dispensasi nikah dari Pengadilan  Agama.  Terbukti,  data  perkara  dispensasi  nikah  di  Pengadilan
3 Lihat Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019
4 Ibid.,
5 Ibid.,
6 Perwakilan  Badan  Kependudukan  Dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah, Seri GenRe: Menyiapkan Generasi Emas , 55.
Agama  Parigi  tercatat  sebanyak  11  perkara  pada  2016  dan  mengalami peningkatan pada tahun 2017 yakni sebanyak 24 perkara. 7

## B. Pembahasan
1. Dispensasi Nikah dan Regulasinya
Dalam  penjelasan  umum  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dikatakan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. 8 Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara  hukum  adalah  adanya  jaminan  penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka,  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  lainnya  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 9
Selanjutnya  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  Pasal  24  ayat  (2), dijelaskan bahwa, pelaksanaan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu dalam Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 10
Kekuasaan  Kehakiman  memiliki  kekuasaan  yang  sangat  besar  dalam menentukan  putusan  apa  yang  akan  diambil  oleh  seorang  hakim  dalam mengadili  suatu  perkara  yang  dihadapkan  kepadanya.    Undang-undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menjelaskan  bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat  tertulis  terhadap  perkara  yang  sedang  diperiksa.  Hal  ini merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  sebuah  putusan  yang dihasilkan dari lembaga peradilan. 11
7 Andini  Puspita  Sari,  Panitera  Muda  Pengadilan  Agama  Parigi,  “ Wawancara ”  (9 Februari 2018).
8 Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 12.
9 Zaeni  Asyhadie  dan  Arief  Rahman, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2014), 199.
10 Lihat Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 24 ayat (2)
11 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14.
Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai  tugas  pokok  untuk  menerima,  memeriksa  dan  mengadili  serta menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya  guna  menegakkan hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  demi  terselenggaranya  negara hukum Republik Indonesia. 12
Dispensasi  nikah  adalah  keringanan  yang  diberikan  Undang-undang melalui  Pengadilan  Agama  terhadap  anak  dibawah  umur  agar  dapat melangsungkan pernikahan ataupun pernikahan. 13 Perkara dispensasi nikah termasuk  perkara  permohonan  yang  hasilnya  berupa  penetapan.  Untuk mengabulkan  maupun  menolak  permasalahan  tersebut  hakim  memerlukan pertimbangan  yang  matang  agar  putusan  tersebut  mengandung  kepastian hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Pertimbangan  adalah suatu  tahapan  dimana  majelis  hakim  mempertimbangkan  fakta-fakta  yang terungkap  selama  persidangan  berlangsung.  Sehingga  didalam  persidangan hakim  harus  menggali  fakta-fakta  yang  sebenarnya  yang  terjadi  pada  para pemohon.  Hasil  pertimbangan  itu  merupakan  hukum  karena  mempunyai kekuatan  mengikat  sebagai  hukum  karena  dituangkan  dalam  bentuk putusan. 14
Pengadilan  agama  bukan  saja  di  tuntut  untuk  memantapkan  diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan  baik  dan  benar  tetapi  juga  sebagai  lembaga  sosial  yang menyelesaikan  masalah  sengketa  keluarga  dengan  cara-cara  yang  tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota keluarga pencari keadilan.  Putusan  hakim  yang  baik  ialah  yang  memenuhi  tiga  unsur  aspek secara  berimbang,  yaitu  memberikan  kepastian  hukum,  rasa  keadilan,  dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat. 15
12 H.A.  Mukti  Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 29.
13 Lihat UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019
14 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2009), 38.
15 H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 35.
Hakim  sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan  wajib  menggali, mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat. Dan  hakim  memperhatikan  sungguh-sungguh  nilai-nilai  hukum  yang  hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu  hakim  harus  mampu  melakukan  penemuan  hukum  agar  dapat memberikan  pelayanan  hukum  dan  keadilan  terhadap  kasus-kasus  yang terus berkembang. 16 Hal ini diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan bahwa:  “Hakim  dan  hakim  konstitus  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat”. 17 Dijelaskan  pula  bahwa  setiap  hakim  sebelum  memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan. 18
Dispensasi  nikah  adalah  keringanan  yang  diberikan  Undang-undang melalui  Pengadilan  Agama  terhadap  anak  dibawah  umur  agar  dapat melangsungkan  pernikahan  ataupun  pernikahan.  Perkara  dispensasi  nikah termasuk  perkara  permohonan  yang  hasilnya  berupa  penetapan.  Untuk mengabulkan  maupun  menolak  permasalahan  tersebut  hakim  memerlukan pertimbangan  yang  matang  agar  putusan  tersebut  mengandung  kepastian hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Pertimbangan  adalah suatu  tahapan  dimana  majelis  hakim  mempertimbangkan  fakta-fakta  yang terungkap  selama  persidangan  berlangsung.  Sehingga  didalam  persidangan hakim  harus  menggali  fakta-fakta  yang  sebenarnya  yang  terjadi  pada  para pemohon.  Hasil  pertimbangan  itu  merupakan  hukum  karena  mempunyai
16 H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama , 35.
17 Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
kekuatan  mengikat  sebagai  hukum  karena  dituangkan  dalam  bentuk putusan. 19
Pengadilan  agama  bukan  saja  di  tuntut  untuk  memantapkan  diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan  baik  dan  benar  tetapi  juga  sebagai  lembaga  sosial  yang menyelesaikan  masalah  sengketa  keluarga  dengan  cara-cara  yang  tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota keluarga pencari keadilan.  Putusan  hakim  yang  baik  ialah  yang  memenuhi  tiga  unsur  aspek secara  berimbang,  yaitu  memberikan  kepastian  hukum,  rasa  keadilan,  dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat. 20
Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur- unsur  dan  ketentuan-ketentuan  hukum  agamanya  dan  kepercayaannya  itu dari  yang  bersangkutan.  Undang-undang  ini  menganut prinsip  bahwa  calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan,  agar  supaya  dapat  mewujudkan  tujuan  pernikahan  secara  baik tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  baik  dan sehat.  Untuk  itu  harus  dicegah  adanya  pernikahan  antara  calon  suami  istri yang masih dibawah umur. 21
Sebelum  melangsungkan  pernikahan,  maka  calon  mempelai  harus memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  Undang-undang  Perkawinan yang  menyatakan  bahwa:  “Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” 22
Penentuan  batas  umur  untuk  melangsungkan  pernikahan  sangatlah penting  sekali,  karena  suatu  pernikahan  disamping  menghendaki kematangan  biologis  juga  kematangan  psikologis.  Maka  dalam  penjelasan umum  Undang-undang  Perkawinan  dinyatakan,  bahwa calon  suami  istri  itu
19 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2009), 38.
20 H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 35.
21 Ibid. , 8. 22 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
harus  telah  matang  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  pernikahan agar  supaya  dapat  mewujudkannya  secara  baik  tanpa  berakhir  pada perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  baik  dan  sehat.  Untuk  itu  harus dicegah  adanya  pernikahan  antara  calon  suami  istri  yang  masih  di  bawah umur.
Apabila  belum  mencapai  umur  tersebut,  untuk  melangsungkan pernikahan  diperlukan  suatu  dispensasi  dari  Pengadilan  atau  Pejabat  lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua  pihak   pria  maupun  wanita.  Hal   ini diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi  kepada  Pengadilan  atau  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang tua pihak pria maupun wanita”. 23
Dispensasi  nikah  adalah  suatu  kelonggaran  atau  keringanan  yang diberikan  oleh  pengadilan  kepada  calon  suami  istri  yang  belum  memenuhi syarat materiil dalam pernikahan yaitu belum mencapai batas umur minimal 19  tahun  untuk  dapat  melangsungkan  pernikahan. Undang-undang Perkawinan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa  raganya  dalam  membentuk  keluarga/rumah  tangga  yang  bahagia  dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian dini dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat  laju  kelahiran  yang  lebih  tinggi  sehingga  mempercepat pertambahan  penduduk. 24 Selain  itu,  bahwa  batas  umur  yang  lebih  rendah bagi  wanita  untuk  menikah  mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih  tinggi dan  berakibat  pula  pada  kematian  ibu  hamil  yang  relatif  tinggi,  pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita jadi terganggu. 25
23 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7.
24 Hilman  Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung:  CV.  Mandar  Maju,
2007), 48.
25 Perwakilan  Badan  Kependudukan  Dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah, Seri GenRe : Menyiapkan Generasi Emas , 51.
Dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  terkandung  beberapa asas-asas  untuk  menjamin  cita-cita  luhur  pernikahan,  yaitu  asas  sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental  calon  mempelai.  Asas  kematangan  fisik  dan  mental  calon  mempelai merupakan  manifestasi  dari  ketentuan  batas  minimal  usia  dapat melangsungkan pernikahan. 26
2. Dispensasi Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  merupakan ijma ‟ para  ulama Indonesia.  Dan  pada  dasarnya  apa  yang  termuat  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  yang berhubungan  dengan pernikahan  semuanya telah  dimuat  dalam Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Undang- undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun  1974.  Peraturan  Pemerintahan  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-undang.  Hanya  saja  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam muatannya  lebih  terperinci,  larangan  dipertegas  dan  menambah  beberapa point sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. 27
Dispensasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengecualian dari  aturan  umum  untuk  keadaan  yang  khusus,  pembebasan  dari  suatu kewajiban atau larangan. Atau dispensasi dalam pengertian lain  adalah izin pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal kasus  dari  ketentuan  undang-undang.  Dapat  disimpulkan  bahwa  dispensasi nikah adalah keringanan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama  terhadap  anak  dibawah  umur  agar  dapat  melangsungkan penikahan. 28
26 Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  pasal  6  ayat  (2):  “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua” dan pasal 7 ayat (1) “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enak belas) tahun.
27 Abdul  Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia ( Jakarta: Kecana, 2006), 27.
28 Ibid.,
Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun pernikahan berbeda dengan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974,  perbedaan  itu  terletak didalam  Undang-undang  Perkawinan  tidak  dijelaskan  secara  khusus mengenai  rukun  pernikahan  tetapi  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam dijelaskan. Dan dalam hal rukun Kompilasi Hukum Islam mengikuti fiqh , hal ini dimuat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. 29
Kendatipun  Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan  lima  rukun pernikahan  sebagaimana fiqh ,  ternyata  di  dalam  uraian  persyaratan pernikahan, Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-undang Perkawinan yang  melihat  syarat  hanya  berkenaan  dengan  persetujuan  kedua  calon mempelai dan batasan umur. Sebagaimana dijelaskan didalam pasal 15 ayat (1)  dan  (2)  mengenai  batasan  umur  dan  batas  dewasa:  (1)  Untuk kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga,  perkawinan  hanya  boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal & Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang- kurangnya  berumur  19  tahun  dan  calon  istri  sekurang-kurangnya  berumur 16  tahun.  (2) Bagi  calon  mempelai  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974. 30
Pasal  16  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  membahas  mengenai persetujuan  calon  mempelai  yang  berbunyi:  “Perkawinan  didasarkan  atas persetujuan  calon  mempelai”. 31 Walaupun  didalam  Kompilasi  Hukum  Islam itu merupakan peraturan yang di  ambil  dari  aturan fiqh dan  di  dalam hukum Islam tidak melarang terjadinya pernikahan di bawah umur 19 tahun
29 Lihat Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul”
30 Kompilasi Hukum Islam
31 Ibid.,
bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. 32 Karena tentang batas usia pernikahan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh . 33
Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam  Pasal  15  ayat  (1)  didasarkan  kepada  pertimbangan  kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan. Hal itu sejalan dengan prinsip yang diletakkan  Undang-undang  Perkawinan,  bahwa  calon  suami  istri  itu  harus telah  matang  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  pernikahan,  agar supaya  dapat  mewujudkan  tujuan  pernikahan  secara  baik  tanpa  berakhir pada  perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  baik  dan  sehat.  Untuk  itu harus  dicegah  adanya  pernikahan  antara  calon  suami  istri  yang  masih dibawah umur. 34
Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur secara spesifik mengenai batasan  umur  untuk  melangsungkan  pernikahan  yaitu  Pasal  15  ayat  (1) tetapi  tidak  diaturnya  mengenai  dispensasi  nikah.  Dispensasi  nikah  hanya diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun1974.  Walaupun  tidak  diaturnya  mengenai  dispensasi  nikah  tetapi Kompilasi mengatur mengenai batasan umur, secara tidak langsung baik pria maupun  wanita  apabila  ingin  melaksanakan  pernikahan  harus  memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama masyarakat yang beragam Islam. 35
3. Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Parigi
Pengadilan  Agama  Parigi  yang  merupakan  Pengadilan  Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di  bidang:  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah
32 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, 49.
33 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang ‐ Undang Perkawinan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 66.
34 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 7.
35 Lihat Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 15 ayat (2):”Bagi calon  mempelai  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  harus  mendapat  izin  sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.
dan  ekonomi  syariah  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  49  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
1. Tatacara dan Proses Penerimaan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Parigi
Syarat-syarat dalam pengajuan dispensasi:
i. Surat  penolakan  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  yang  berisi  alasan- alasan mengapa ditolak dari KUA.
ii. Surat  keterangan  pemberitahuan  adanya  halangan  /  kurangnya persyaratan nikah dari Kantor Urusan Agama.
iii. Satu  lembar  foto  copy  KTP  Pemohonan  calon  (suami  istri)  yang dimateraikan Rp.6000.
iv. Foto copy Kartu Keluarga pemohon di materaikan Rp. 6000.
v. Satu lembar foto copy akta nikah duplikat kutipan akta nikah pemohon yang dimateraikan Rp. 6000 dan menunjukan yang asli.
vi. Satu lembar foto copy akta kelahiran calon suami yang dimateraikan Rp. 6000.
vii. Satu  lembar  foto  copy  akta  kelahiran  calon  istri  yang  dimateraikan  Rp. 6000.
viii. Satu lembar foto copy akta nikah orang tua calon dimateraikan Rp. 6000.
ix. Surat keterangan kehamilan dari dokter /Bidan (bagi yang hamil).
x. Surat keterangan status dari Kelurahan / Desa
xi. Membayar biaya panjar.
Proses dan Tahap Pengajuan dispensasi
i. Proses pengajuan dispensasi
a) Pengadilan Agama Parigi akan menerima setiap permohonan yang akan diajukan oleh orang tua anak baik secara lisan maupun tertulis.
b) Pengadilan  Agama  Parigi  akan  memberikan  penjelasan  mengenai kebijakan dan prosedur pada saat masyarakat mengajukan permohonan.
c) Pengadilan Agama Parigi akan memberikan tanda terima, jika pengajuan diajukan  secara  tertulis  maupun  lisan,  bila  pengajuanya  dengan  lisan maka akan dibantu oleh pertugas dalam pengajuan
d) Pengadilan  Agama  Parigi  hanya  akan  menindak  lanjuti  pengajuan  yang mencantumkan idenititas.
e) Masyarakat yang mengajukan sedapat mungkin menyantumkan identitas dan  mengirimkan  atau  menyertakan  berkas  yang  dapat  menguatkan permohonan  tersebut.  Namun  demikian  selama  informasi  dalam pengajuan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengajuan tersebut akan tetap di tindak lanjuti walaupun tidak mencantumkan identitas.
f) Setiap data dan identitas yang diberikan akan dirahasiakan
g) Mendapatkan surat kuasa untuk membayar
h) Membayar uang panjar biaya perkara
i) Perkara disidangkan
j) Proses persidangan
k) Sidang diputus hakim
ii. Tahap Persiapan
a) Sub  Kepaniteraan  permohonan  gugatan  mempelajari  kelengkapan  dan mencatat semua data-data perkara yang baru di terimanya dalam buku penerimaan  tentang  perkara,  kemudian  menyampaikannya  kepada panitera  dengan  melampirkan  semua  formulir  formulir  yang berhubungan dengan pemeriksaaan perkara.
b) Panitera sebelum meneruskan berkas perkara yang baru diterimanya itu kepada ketua pengadilan agama, terlebih dahulu meminta pertugas yang bersangkutan untuk mencatatnya dalam buku register perkara.
c) Selambat-lambatnya  pada  hari  kedua  setelah  surat-surat  permohon diterima  dibagian  kepaniteraan,  panitera  harus  menyerahkan  kepada ketua  pengadilan  agama  yang  selanjutnya  ketua  pengadilan  agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, kemudian  menyampaikan  kembali  berkas-berkas  perkara  tersebut
kepada panitera dengan disertai penetapan / penunjukan majelis hakim
/  hakim  yang  sudah  harus  dilakukan  dalam  waktu  sepuluh  (10)  hari sejak gugatan / permohonan di daftarkan.
d) Panitera menyerahkan berkas perkara yang diterimanya kepada ketua / wakil  etua  pengadilan  selanjutnya  ketua  pengadilan  agama  akan menunjuk hakim dan melimpahkan perkara kepada majelis hakim yang bersangkutan untuk disidangkan dan diputus.
e) Paniteria  menunjuk  seorang  atau  lebih  paniteria  penganti  untuk perbantuan pada majelis hakim yang bersangkutan.
iii. Proses Penerimaan Perkara Dispensasi Nikah
a) Orang  tua  anak  yang  ingin  mengajukan  permohonan,  terlebih  dahulu mendaftar ke meja satu. oleh meja satu di terima surat permohonan, lalu ditaksir biaya perkara kemudian dibuat SKUM.
b) Setelah  Menerima  Surat  Kuasa  Untuk  Membayar  (SKUM)  Pemohon datang  ke  kasir  untuk  membayar  biaya  panjar  perkara,  pertugas  kasir menerima dan menandatangani SKUM lalu memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas.
c) Pertugas  di  meja  satu  mendaftar  permohonan  lalu  memberi  nomor perkara sesuai nomor SKUM, setelah itu berkas perkara diserahkan pada ketua Pengadilan Agama melalui paniteria/wakilnya
d) Berkas  perkara  yang  telah  diterima  ketua  Pengadilan  Agama  untuk dipelajari, kemudian Ketua Pengadilan Agama membuat Majelis Hakim.
e) Paniteria  membuat  penetapan  paniteria  pengganti  dan  menyerahkan berkas pada majelis hakim.
f) Majelis  Hakim  yang  ditunjuk  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara menentukan hari sidang, kemudian memerintahkan pada juru sita untuk memanggil  pihak  pihak  yang  berperkara,  setelah  itu  majelis  hakim memeriksa dan memutuskan perkara.
g) Setelah perkara di putus oleh Majelis Hakim, Meja Tiga menerima berkas perkara yang telah diminut oleh pengadilan, memberikan putusan pada para pihak yang tidak hadir lewat juru sita.
2 Latar Belakang Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Parigi
Terdapat  banyak  faktor  yang  menjadi  alasan  diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi, salah satu faktor yang  mendominasi  adalah  kehamilan  di  luar  nikah  pada  pasangan  calon pengantin  di  bawah  umur.  Selain  kehamilan  di  luar  nikah,  terdapat  faktor- faktor  lain  yang  menjadi  latar  belakang  permohonan  dispensasi  nikah  di Pengadilan  Agama  Parigi,  seperti  kekhawatiran  orangtua  pada  pergaulan anaknya hingga pengaruh adat dan kebiasaan masyarakat sekitar.
Adapun,  latar  belakang  perkara  dispensasi  nikah  pada  Pengadilan Agama Parigi Tahun 2017 secara rinci adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Latar Belakang Perkara Dispensasi Nikah Pa Parigi 2017 NO Latar Belakang Jumlah Perkara Nomor Perkara 1 Hamil 15 Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Prgi Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Prgi Nomor 6/Pdt.P/2017/PA.Prgi
Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Prgi Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Prgi Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Prgi Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Prgi
Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Prgi Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Prgi
Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Prgi
Nomor 51/Pdt.P/2017/PA.Prgi Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Prgi
Nomor
217/Pdt.P/2017/PA.Prgi Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Prgi 2 Menghindari zina 7 Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Prgi Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Prgi Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Prgi Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Prgi Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Prgi Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Prgi Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgi 3 Dijodohkan 1 Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Prgi 4 Telah menikah/belum ada buku nikah 1 Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Prgi TOTAL PERKARA 24 Sumber : data Pengadilan Agama Parigi
Dari tabel tersebut diketahui bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi Tahun 2017 memiliki beberapa latar belakang yang beragam,  di  antaranya  karena  hamil  di  luar  nikah,  untuk  menghindari perbuatan zina, dijodohkan oleh keluarga, hingga ada yang telah menikah di bawah  umur  namun  belum  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  sehingga mengajukan dispensasi kepada pihak pengadilan.
3. Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Dispensasi  Nikah  di  Bawah  Umur  pada Pengadilan Agama Parigi
Dalam  proses  persidangan  perkara  dispensasi  nikah  di  Pengadilan Agama Parigi, majelis hakim terlebih dahulu membacakan permohonan yang dibuat  oleh  para  pihak  pemohon  untuk  memperjelas  latar  belakang diajukannya  permohonan  dispensasi  nikah  tersebut.  Selanjutnya,  majelis hakim  mendengarkan  keterangan  dari  para  pemohon,  dan  melakukan negosiasi demi menghasilkan putusan yang bijaksana. Selain para pemohon,
majelis  hakim  juga  mendengarkan  keterangan  dari  anak  pemohon  (calon pengantin), serta dua orang saksi. Adapun dua orang saksi yang dihadirkan, merupakan  saudara,  keluarga,  atau  tetangga  yang  dekat  hubungannya dengan calon pengantin juga pemohon.
Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, selain mempertimbangkan  aspek  yuridis  normatif,  majelis  hakim  juga mempertimbangkan apakah dispensasi nikah bagi kedua calon pengantian di bawah  umur  tersebut  bisa  memberi  manfaat  yang  lebih  besar  atau  justru berpotensi menimbulkan mudharat bagi masa depannya
Adapun  alasan-alasan  dasar  dikabulkannya  permohonan  dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi sebagai berikut:
a. Mengindari kemudharatan akibat hamil di luar nikah
Berdasarkan  hasil  wawancara  mengenai  dispensasi  nikah  di Pengadilan  Agama  Parigi,  diperoleh  keterangan  bahwa  salah  satu  alasan terbesar  pengajuan  permohonan  dispensasi  nikah  karena  calon  pengantin perempuan  telah  hamil  di  luar  nikah,  yaitu  sebanyak  62,5%  dari  total  24 perkara  permohonan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Parigi  tahun 2017. Dalam memutus perkara dispensasi nikah karena hamil di luar nikah, selain  mempertimbangkan  aspek  normatif,  majelis  hakim  juga mempertimbangkan apakah dispensasi nikah tersebut bisa memberi manfaat yang  lebih  besar  atau  justru  berpotensi  menimbulkan mudharat bagi  masa depan  anak.  Menimbang  bahwa  pemberian  dispensasi  nikah  kepada  kedua calon pengantin adalah demi kepentingan terbaik bagi keduanya dan untuk melindungi anak tersebut, karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumukan ke dalam perbuatan zina.
b. Hubungan yang erat oleh kedua anak
Faktor  kedua  yang  menjadi  pertimbangan  majelis  hakim  dalam memutus  perkara  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Parigi  adalah karena  kedua  calon  pengantin  sudah  berpacaran  lama  dan  memiliki
hubungan yang amat erat. Mempertimbangkan bahwa calon pengantin telah memberikan  keterangan  di  muka  persidangan  yang  pada  intinya  keduanya sudah  berpacaran  dan  sudah  siap  untuk  menikah,  tidak  ada  paksaan  untuk menikah dan calon pengantin laki-laki sudah siap menjadi suami dan kepala rumah  tangga.  Serta  antara  calon  pengantin  laki-laki  dan  calon  pengantin perempuan  juga  tidak  mempunyai  hubungan  keluarga,  baik  secara  nasab, semenda ataupun sesusuan.
c. Telah melakukan persiapan pernikahan
Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, para hakim Pengadilan Agama  Parigi  cenderung  tidak  kaku  dan  melakukan  pertimbangan  yang matang  dari  berbagai  sisi.  Dalam  setiap  perkara  dispensasi  nikah  yang diterima  oleh  pengadilan,  majelis  hakim  menggunakan  prinsip maslahah mursalah dan  senantiasa  menghindari mudharat yang  akan  diperoleh berbagai  pihak.  Maka  pertimbangan-pertimbangan  umum  seperti  halnya persiapan  pernikahan  yang  sudah  dilakukan  oleh  calon  pasangan  yang ditolak  pernikahannya  oleh  Kantor  Urusan  Agama  setempat  hingga  beban moril  yang  akan  ditanggung  keluarga  dan  calon  pasangan  jika  permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh pengadilan tetap diperhitungkan.
d. Telah baligh menurut Islam
Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  dalam  perkara  dispensasi  nikah, majelis  hakim  berkesimpulan  bahwa  calon  pengantin  laki-laki  telah  baligh raganya,  terbukti  dari  tanda-tanda  fisik  bahwa  ia  sudah  baligh,  calon pengantin  laki-laki  juga  telah  memenuhi  kategori  baligh  jiwanya,  terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi suami bagi istrinya dan kelak  menjadi  bapak  bagi  anaknya.  Meskipun  dilihat  dari  usia  anak  para Pemohon tersebut masih di bawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui bahwa dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan  kewajibannya  sebagai  seorang  suami.  Dalam  persidangan
majelis  hakim  telah  memberikan  penjelasan  kepada  calon  pengantin perempuan  tentang  akibat-akibat  yang  akan  timbul  setelah  terjadinya perkawinan seperti adanya tanggung jawab seorang istri melayani suaminya dan sebagi ibu yang nantinya harus mendidik anaknya dan mengurusi segala urusan rumah  tangga.  dari  penjelasan  tersebut  calon pengantin perempuan yang  masih  di  bawah  umur  menyatakan  kesanggupannya  di  depan  mejelis hakim  atas  akibat-akibat  yang  akan  timbul  setelah  terjadinya  perkawinan tersebut.
Hakim  juga  sewaktu-waktu  dapat  menolak  untuk  mengabulkan permohonan  tersebut  jika  terdapat  alasan  yang  kuat.  Salah  satu  contohnya adalah  ketika  calon  pasangan  di  bawah  umur  merasa  terpaksa  dan  tidak ridha terhadap  penikahan  yang  diajukan  para  pemohon.  Selain  itu,  majelis hakim  Pengadilan  Agama  Parigi  juga  dapat  memberikan  masukan  kepada para pemohon berupa alternatif lain jika pernikahan tersebut dinilai belum terlalu  mendesak  untuk  dilangsungkan.  Adapun  untuk  latar  belakang permohonan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Parigi  selain  karena hamil  di  luar  nikah  dan  tidak  ada  hal  yang  mendesak,  maka  majelis  hakim dapat memberikan saran dan melakukan negosisasi kepada para pemohon.
4. Analisis Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diperoleh  kesimpulan  bahwa pertimbangan  hakim  dalam  menangani  perkara  dispensasi  nikah  di Pengadilan  Agama  Parigi  mengkonfirmasi  teori  Gustav  Radbruch  yang menyatakan  tujuan  hukum  ada  tiga  hal,  yaitu  kepastian  hukum,  keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Adapun penjabaran secara lengkap adalah sebagai berikut:
1. Kepastian hukum
Sebagaimana  yang  tercantum  pada  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  bahwa  setiap  perkawinan  harus  dicatat sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Undang- Undang Perkawinan juga menjelaskan batasan usia perkawinan bagi laki-laki
dan  perempuan,  serta  upaya  yang  dapat  ditempuh  apabila  terjadi penyimpangan  atas  usia  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  Pasal  7  ayat  (2) Undang-Undang  Perkawinan  menyebutkan  bahwa  penyimpangan  terhadap usia  perkawinan  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan,  dapat meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan  yang  diminta  oleh  kedua  orang  tua pihak laki-laki atau perempuan sebagai Pemohon.
2. Keadilan
Dalam  perkara  dispensasi  nikah,  faktor  penyebab  diajukannya permohonan  kebanyakan  terjadi  karena  kehamilan  yang  terjadi  pada  anak usia  dini  sebelum  adanya  ikatan  perkawinan  yang  sah.  Hal  tersebut kemudian menjadi hal yang dianggap sangat memalukan bagi orang tua dan keluarganya di kalangan masyarakat.
Dalam  hal  ini,  orang  tua  dan  keluarga  merasa  perlu  untuk mendaftarkan  pernikahan  anaknya  agar  sah  secara  agama  dan  hukum, dengan  mematuhi  aturan-aturan  pernikahan  yang  berlaku.  Adapun  Kantor Urusan  Agama  setempat  kemudian  menolak  mencatat  pernikahan  tersebut dengan alasan kedua atau salah satu dari calon pengantin merupakan anak di bawah  umur  yang  usianya  belum  mencukupi  batas  umur  pernikahan  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Pernikahan  Nomor  1  Tahun  1974,  maka orang  tua  ataupun  pihak  keluarga  melakukan  inisiatif  untuk  mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama.
Hakim  Pengadilan  Agama  Parigi  menilai  orang  tua  yang  mengajukan permohonan  dispensasi  nikah  di  pengadilan  untuk  anaknya,  merupakan individu yang sadar hukum. Mereka memilih untuk melakukan upaya hukum agar  pernikahan  anaknya  sah  di  mata  agama  dan  negara  daripada menikahkan anaknya secara siri atau pernikahan yang sah secara agama saja tanpa disertai dengan pencatatan di Kantor Urusan Agama.
Aspek  kesadaran  hukum  dari  orang  tua  ini  layak  dihargai  dan dijadikan  bahan  pertimbangan  yang  cukup  kuat  untuk  mengabulkan permohonan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Parigi.  Dalam  hal  ini,
majelis  hakim  memilih  berlaku  adil  kepada  orang  tua  yang  rela  datang  ke Pengadilan Agama dan mengorbankan waktu serta biaya untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah.
Terlebih,  pernikahan  bagi  umat  muslim  merupakan  hal  asasi  yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasulullah, bahkan Allah  swt.  memerintahkan  setiap  insan  untuk  menikah  yang  dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling  menopang  dan  saling  memberi  bantuan  lahir  batin  antara  satu  sama lain  hingga  akhirnya  kehidupan  mereka  menjadi  berkecukupan  dan berkemampuan dalam berbagai aspeknya.
3. Kemanfaatan
Dalam  perkara  dispensasi  nikah  yang  mendesak  dan  sangat dibutuhkan, dapat memberikan manfaat bagi Pemohon dan calon suami istri. Seperti  penjelasan  tentang  berbagai  faktor  yang  menjadi  penyebab diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi, maka dapat  kita  ketahui  bahwa  alasan  orang  tua  sebagai  pihak  Pemohon  adalah karena kondisi yang sudah mendesak.
Dalam  hal  ini,  peran  hukum  dibutuhkan  oleh  Pemohon  dalam memberikan  kemudahan  dan  jalan  keluar  atas  persoalan-persoalan  yang dihadapi  Pemohon.  Apabila  permohonan  dispensasi  nikah  tersebut  tidak dikabulkan tentunya akan menimbulkan dampak yang sangat besar.
Seperti dalam kasus kehamilan di luar nikah pada anak yang usianya masih  di  bawah  umur  dari  ketentuan  Undang-Undang  Perkawinan  untuk melangsungkan  pernikahan,  maka  sang  anak  serta  keluarganya  akan mendapat tekanan dari masyarakat berupa gunjingan dan pengucilan karena dianggap  tidak  mampu  mendidik  anak-anaknya  dengan  baik.  Meskipun  aib yang  sudah  terlanjur  dilakukan  tidak  dapat  dihapus  di  mata  masyarakat, namun  yang  lebih  penting  adalah  upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  orang
tua  akan  membuat  hubungan  anak-anaknya  lebih  jelas  dan  sah  di  mata hukum.
Dengan keabsahan status perkawinan di mata hukum, maka kepastian status bayi yang nantinya akan dilahirkan oleh calon pengantin  perempuan yang  telah  hamil  terlebih  dahulu  sebelum  melakukan  perkawinan  tersebut, juga akan jelas. Hal ini menjadi sangat penting bagi kehidupan bayi yang akan dilahirkan  nantinya.  Jika  permohonan  dispensasi  nikah  tidak  dikabulkan, maka akan menimbulkan mudharat bagi calon bayi yang akan dilahirkan.

## C. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi diantaranya yaitu: telah terjadi kehamilan di luar  nikah,  dijodohkan  oleh  kedua  pihak  keluarga,  untuk  menghindari zina  akibat  menjalin  hubungan  yang  sangat  dekat,  serta  ingin menerbitkan  buku  nikah  setelah  sebelumnya  sudah  menikah  di  usia muda.
2. Adapun  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi adalah sebagai berikut, yaitu : menolak kemudharatan  akibat  kehamilan  di  luar  nikah,  mencegah  akibat  buruk lain  yang  akan  timbul,  hubungan  yang  erat  antara  kedua  keluarga, persiapan  pernikahan  yang  telah  dilakukan,  sang  anak  sudah  baligh menurut Islam, serta kepatuhan keluarga terhadap prosedur hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
Arto,  Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama ,  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2007
Asyhadie,  Zaeni  dan  Arif  Rahman, Pengantar Ilmu Hukum ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2014
Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, Seri Genre: Menyiapkan
Generasi Emas , Jakarta: BKKBN, 2013
Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan
Hukum , Jakarta: Departemen Agama RI, 2001
Hadikusuma,  Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia ,  Bandung:  CV.  Mandar
Maju, 2007
Iriani,  Dewi, Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia, Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016
Manan,  Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006
Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum , Yogyakarta: Liberty, 2010
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010
Syarifuddin, Amir, Garis ‐ Garis Besar Fiqih, Jakarta: Prenada Media, 2003
SYarifuddin,  Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang ‐ undang Perkawinan, Jakarta:  Prenadamedia Group, 2006
Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung:  PT  Remaja
Rosdakarya Offset, 2004