E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 7, Mei 2022

## KEBIJAKAN  PEMERATAAN  DAN  PERLUASAN  AKSES  PENDIDIKAN  DAN DAMPAKNYA TERHADAP SEKOLAH SWASTA

## Sulhan Hamid H Lubis, Wanapri Pangaribuan, Selamat Triono Ahmad, Syamsul Arif
Manajemen Pendidikan Program Pasca Sarjana - Universitas Negeri Medan, Indonesia Email: sulhanhamid@gmail.com, wanapri@unimed.ac.id, striono@unimed.ac.id, syamsulariefsiregar@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan  pemerataan  dan  perluasan  akses  pendidikan  dilakukan  oleh  pemerintah dengan  mengalokasikan  anggaran  pendidikan  sebesar  20%  dari  APBN, membebaskan biaya sekolah bagi SD dan SMP, program Dana BOS, Bantuan KIP dan  lain  sebagainya.  Pemerintah  juga  membangun  Unit  Sekolah  Baru  dan penambahan  Ruang  Kelas  Baru  pada  sekolah.  Kebijakan  ini  bentuk  keseriusan pemerintah  dalam  memajukan  pendidikan  di  Indonesia.  Namun  kebijakan  ini menimbulkan  masalah  baru  bagi  sekolah  swasta  terutama  sekolah  kecil  (jumlah siswa minim). Penambahan sekolah baru di daerah yang sudah ada sekolah negeri dan swasta dan penambahan ruang kelas baru pada sekolah negeri menjadi pemicu berkurangnya  jumlah  siswa  yang  mendaftar  di  sekolah  swasta.  Jika  hal  ini  tidak mendapat perhatian dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan akan berdampak pada  “kematian  sekolah  swasta”.  Dalam  analisis  kebijakan  publik,  W.I  Jenkins membuat  langkah-langkah  dalam  menganalisis  kebijakan  yaitu:  a)  inisiasi,  b) informasi,  c)  pertimbangan,  d)  keputusan,  e)  implementasi,  f)  evaluasi,  dan  g) terminasi (penghentian).
Kata Kunci: Perluasan Akses Pendidikan, Sekolah Swasta, Analisis W.I Jenkins

## Abstract
The  policy  of  equity  and  expansion  of  access  to  education  is  carried  out  by  the government by allocating an education budget of 20% of the APBN, freeing school fees  for  elementary  and  junior  high  schools,  the  BOS  Fund  program,  KIP assistance and so on. The government also built a new school unit and added new classrooms to the school. This policy is a form of the government's seriousness in advancing education  in  Indonesia.  However,  this  policy  creates  new  problems  for private schools, especially small schools (the number of students is minimal). The addition of new schools in areas that already have public and private schools and the  addition  of  new  classrooms  at  state  schools  have  triggered  a  reduction  in  the number  of  students  enrolling  in  private  schools.  If  this  does  not  receive  attention from  the  government  as  a  policy  maker,  it  will  have  an  impact  on  the  "death  of private  schools".  In  public  policy  analysis,  W.I  Jenkins  makes  steps  in  analyzing policy,  namely:  a)  initiation,  b)  information,  c)  consideration,  d)  decision,  e) implementation, f) evaluation, and g) termination.
Keywords:  Expanding  Access  to  Education,  Private  Schools,  W.I  Jenkins  Analisis Analysis

## Pendahuluan
UUD  1945  merupakan  acuan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara (konstitusi) telah menjamin hak-hak dasar dari anak-anak yang kondisi sosialnya kurang beruntung. Seperti halnya Pasal 34, Pasal 38, akan tetapi jaminan Negara terhadap nasib anak-anak yang kurang beruntung tersebut kadang hanya sebatas retorika  belaka. Pada realitasnya masih banyak anak-anak yang putus sekolah, masih banyak anak-anak yang terlantar  dan masih  banyak  berbagai macam  persoalan  lainnya  yang menyangkut anak yang  belum  mendapat  perhatian  penuh  dari  Pemerintah,  khususnya  permasalahan perluasan  dan  pemerataan  akses  pendidikan  bagi  anak  (masyarakat).  Pemerataan  dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu  sasaran  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Hal  ini  dimaksudkan  agar setiap  orang  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan. Kesempatan  memperoleh  pendidikan  tersebut  tidak  boleh  dibedakan  menurut  jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak geografis. (Hakim, 2016)
Semua  warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  mengakses  dan mendapatkan  layanan  pendidikan  bersifat  non  diskriminasi  dan  non  rivalry.  Layanan pendidikan  harus  tersedia  secara  merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dan  terjangkau bagi  semua  tanpa  ada  diskriminasi  geografis,  sosial  ekonomi,  psikis  fisik  dan  usia. Untuk memperkuat kebijakan yang telah ada dan sekaligus menghadirkan keadilan bagi semua  pemerintah  telah  mengeluarkan  peraturan  menteri  pendidikan  dan  kebudayaan nomor  14  tahun  2018  tentang  penerimaan  peserta  didik  baru  mulai  jenjang  taman kanak-kanak  hingga  sekolah  menengah.  Kebijakan  ini  menjamin  penerimaan  peserta didik  baru  berjalan  secara  objektif, akuntabel,  nondiskriminatif,  dan  berkeadilan  untuk lebih mendorong peningkatan akses layanan pendidikan bagi semua.
Kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan ini membawa dampak baru bagi  sekolah  swasta.  Dengan  berdirinya  sekolah  baru  dan  penambahan  rombel  di sekolah negeri memunculkan masalah serius bagi sekolah swasta. Banyak sekolah yang terpakasa  “tutup”  karena  tidak  memiliki  siswa  dan  tidak  mampu  bertahan  ditengah terpaan kebijakan ini.

## Landasan Teori
1. Kebijakan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan
Perluasan  dan  pemerataan  pendidikan  merupakan  suatu  padanan  kata  yang memiliki  makna  yang  hampir  sama.  Perluasan  pendidikan  lebih  menekankan bagaimana  upaya  pemerintah  untuk  mengadakan  sarana  dan  prasaran  pendidikan, kemudian  penyediaan  sarana  dan  prasaran  tersebut  mencapai  seluruh  pelosok nusantara  atau  daerah-daerah  terpencil.  Pemerataan  pendidikan  memiliki  arti  yang lebih  menekankan  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  agar  seluruh
masyarakat  dapat  memperoleh  hak  yang  sama  di  dalam  mengakses  pendidikan. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara si miskin dan si kaya, demikian juga tidak terdapat perbedaan antara masyarakat kota dan masyarakat desa.
Perluasan  dan  pemerataan  pendidikan  merupakan  salah  satu  sasaran  dalam pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  setiap  orang mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan,  baik  formal maupun  non  formal.  Kesempatan  memperoleh  pendidikan  tersebut  tidak  boleh dibedakan  menurut  jenis  kelamin,  status  sosial,  agama,  suku,  maupun  letak geografis  daerah.  Masih  banyak  sekali  dari  masyarakat  kita  yang  berpendidikan rendah  bahkan  tidak  berpendidikan.  Inilah  yang  menjadi  permasalahan  pokok mengapa hingga saat ini Indonesia masih digolongkan sebagai negara berkembang. Sebab kualitas SDM masyarakatnya yang rendah.
Perluasan  pendidikan  lebih  menekankan  terhadap  upaya  pemerintah  dalam mengadakan sarana dan prasaran pendidikan, agar dapat mencapai seluruh pelosok nusantara sampai ke daerah-daerah terpencil. Pemerataan pendidikan memiliki arti yang  lebih  menekankan  terhadap  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  agar seluruh  masyarakatnya  dapat  memperoleh  hak  yang  sama  dalam  mengakses pendidikan.  Dengan  kata  lain,  tidak  ada  perbedaan  antara  si  miskin  dan  si  kaya, antara masyarakat kota dan masyarakat desa.
Pemerintah  telah  melakukan  beberapa  upaya  dalam  rangka  menciptakan pemerataan  pendidikan  di  Indonesia.  Diantaranya,  dengan  mengalokasikan anggaran  pendidikan  sebesar  20%  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN),  membebaskan  biaya  bagi  sekolah  dasar  (SD),  membuat  program  Dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS),  hingga  bagi  sekolah  Menengah  Pertama (SMP)  dan  Sekolah  Menengah  Umum  (SMU)  mendapatkan  bantuan  bagi  siswa- siswi yang kurang mampu.
2. Dampak bagi sekolah swasta
Eksistensi  sekolah  swasta  telah  ada  sejak  perang  kemerdekaan  sampai  saat ini.  Sekolah-sekolah  ini  didirikan  oleh  organisasi  keagamaan  dan  non  keagamaan seperti Ma'arif, Muhammadiyah, Yayasan Katolik, Kristen, Taman Siswa dan lain- lain.  Pesan  serta  sekolah  swasta  terhadap  bangsa  dan  negara  sangatlah  besar. Sekolah-sekolah  swasta  ini  berhasil  melahirkan  generasi-generasi  cerdas,  militan kepribadian  dan  jiwa  panggilan  untuk  memerdekakan  diri  dari  penjajah.  Namun demikian  lebih  76  tahun  Indonesia  merdeka,  satu  persatu  sekolah-sekolah  swasta tutup  atau  gulung  tikar.  Hal  Ini  disebabkan  kebijakan  pemerintah  yang  kurang mendukung  eksistensinya.  Selain  itu  juga  ada  faktor  internal  lain  yang menyebabkan  mereka  terpaksa  gulung  tikar.  Beberapa  faktor  dibawah  ini  adalah dampak yang dirasakan oleh sekolah swasta (Martono et al., 2018) :
1) Pembangunan Unit Sekolah Baru
Pemerintah  berusaha  membangun  Unit  Sekolah  Baru  (USB)  di  setiap ibukota  kecamatan  untuk  jenjang  SMP,  SMA/SMK.  Sekolah-sekolah  negeri yang  sudah  adapun  terus  meningkatkan  pagunya  dengan  menambah  jumlah
siswa.  SMA  Negeri  dapat  memiliki  rombel  hingga  33  kelas  atau  sekitar  11 kelas paralel setiap jenjang. SMK memiliki kelas lebih banyak karena diberi peluang  membuka  dan  memiliki  program  studi  atau  jurusan  yang  beragam. Jumlah  murid  SMK  negeri  dapat  mencapai  1500-2000  siswa.  Kebijakan inilah  yang  mengakibatkan  sekolah  swasta  mengalami  kekurangan  siswa. Kondisi ini menjadi salah satu persoalan serius yang dialami sekolah-sekolah swasta setiap kali menjelang tahun ajaran baru.
2) Program Sekolah Gratis.
Sekolah gratis yang ditawarkan oleh pemerintah semakin hari menguras keberadaan sekolah swasta. Faktor biaya menjadi alasan utama bagi sebagian orang  tua  untuk  tetap  mengupayakan  agar  anak-anaknya  dapat  masuk  ke sekolah  negeri.  Akibatnya,  sekolah-sekolah  swasta  pun  hanya  dijadikan pilihan  terakhir  oleh  orang  tua  ketika  anaknya  tidak  diterima  di  sekolah negeri.  Kondisi  ini  ditambah image bahwa  sekolah  negeri  lebih  berkualitas dibandingkan  dengan  sekolah  swasta.  Akhirnya  sekolah  swasta  hanya  dapat diakses  siswa  yang  tidak  lolos  masuk  sekolah  negeri  dan  orangtua  mampu secara ekonomi.
3) Kebijakan Menarik guru DPK
Pemerintah  mengeluarkan  peraturan  menarik  guru  negeri  yang diperbantukan  di  sekolah  swasta.  Hal  ini  dilakukan  karena  merujuk  pada aturan prinsip di dalam Undang-Undang nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara  (ASN).  Dalam  pasal  1  ayat  1  sudah  jelas  ditulis  bahwa  ASN  adalah PNS  dan  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  untuk  bekerja  pada instansi  pemerintah.  Kebijakan  ini  menjadikan  sekolah  swasta  harus mengangkat  guru  secara  mandiri.  Sebagai  konsekuensinya,  sekolah  swasta harus  membiayai  gaji  secara  mandiri  pula.  Komponen  gaji  guru  merupakan alokasi paling besar pada pos pengeluaran sekolah. Pemerintah memang telah memberikan  dana  BOS  bagi  sekolah  swasta,  tetapi  peruntukannya  bukan hanya  untuk  membayar  gaji  guru  dan  karyawan.  Guru  swasta  mampu bertahan mengajar di sekolah swasta karena ada tunjangan profesi guru yang dapat  membantu  menopang  pembiayaan  hidupnya.  Kendati  demikian  tidak semua guru sekolah swasta sudah sertifikasi.
4) Penghasilan guru sekolah swasta yang relatif kecil
Terjadi ketimpangan pendapatan guru PNS dengan guru swasta terlebih sekolah swasta yang kecil. Hanya sekolah swasta yang memiliki reputasi baik dan  dipercaya  masyarakat  dan  mempunyai  banyak  murid  yang  memiliki kemampuan  finansial  yang  lebih  dari  cukup  dan  mampu  memberikan  gaji sesuai  dengan  gaji  guru  PNS.  Realitas  ini  mengakibatkan  guru  swasta  tidak mempunyai dana lebih untuk mengikuti pelatihan, workshop, membeli buku, mengakses internet dan meningkatkan kompetensinya.
5) Pengelolaan Sekolah yang kurang baik
Banyak  ditemui  di  lapangan  bahawa  pengelola  sekolah  swasta  tidak memiliki  kepercayaan  diri  yang  cukup  untuk  berkompetisi  dengan  sekolah negeri.  Hal  ini  tentu  saja  akan  berakibat  fatal  bagi  promosi  sekolah  swasta. Hanya sebagian kecil sekolah swasta yang mampu membuat iklan di berbagai media,  kreatif  menjadi  sponsor  kegiatan  di  sekolah,  memberikan  bonus kepada  guru  atau  sekolah  yang  dapat  memasukkan  siswanya  ke  sekolahnya. Namun  berbagai  strategi  ini  hanya  mampu  dilakukan  oleh  sekolah  swasta yang  mampu  secara  finansial.  Walaupun  demikian,  strategi  yang  dilakukan tidak selah mendapatkan hasil yang maksimal.
6) Strategi Promosi yang kurang handal
Stategi  pemasaran  yang  dilakukan  sekolah  swasta  tidak  memiliki  tim marketing yang  dipekerjakan  secara full  time .  Pada  umumnya  yang  menjadi tim marketing diambil dari seluruh guru yang bekerja secara sambilan. Sama kita  ketahui  bahwa  tugas  utama  guru  adalah  mengajar,  dan  pekerjaan mengajar  menyita  waktu  dan  tenaganya  dengan  beban  tidak  ringan.  Tentu kondisi ini sulit bagi guru-guru untuk benar-benar serius menjalankan fungsi pemasaran atau marketingnya.
7) Peluang pengembangan diri guru
Selama  ini  guru  sekolah  swasta  jarang  sekali  mendapat  kesempatan untuk  mengembangkan  kompetensi  profesional  dan  tidak  seluas  kesempatan guru sekolah negeri. Program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah lebih sering diperuntukan bagi guru sekolah negeri. Dampak yang dirasakan tentu saja wawasan dan kompetensi guru sekolah swasta tidak berkembang secara optimal  dibanding  guru  sekolah  negeri.  Guru  swasta  ketinggalan  informasi, kompetensinya tidak ter up grade padahal tugas dan beban mengajar mereka relatif lebih berat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  kajian  Literatur  dengan  pertimbangan  keterbatasan peneliti  mengakses  langsung  data  penelitian.  Ide  awal  permasalahan  dimulai  dari permasalahan,  selanjutnya  proses  mengumpulkan  literatur  berdasarkan  topik  kajian penelitian ini. Langkah  berikutnya memilah literatur untuk menganalisis masalah yang disajikan. Setelah dianalisis  baru kemudian dikembangkan dalam pembahasan menjadi kajian  literatur  dan  disimpulkan.  Artikel  kajian  yang  ditelaah  diperoleh  dari  berbagai sumber buku dan artikel jurnal dengan tema analisis kebijakan publik difokuskan pada teori analisis kebijakan W.I Jenkins.

## Hasil dan Pembahasan
(Jenkins,  1978)  mengartikan  kebijakan  publik  sebagai  “ a  set  of  interrelated decisions taken by a political actor or group of actors  concerning the selection of goals and  the  means  of  achieving  them  within  a  specified    situations  where  those  decisions should,  in  principle,  be  within  the  power  of  those    actors  to  achieve .”  (Serangkaian
keputusan  yang  saling  berkaitan  yang  diambil  oleh  seorang  aktor  politik  atau sekelompok aktor  politik  berkenaan  dengan  tujuan  yang  telah  dipilih  beserta cara-cara untuk  mencapainya  dalam  suatu  situasi  dimana  keputusan-keputusan  itu  pada prinsipnya  masih  berada  dalam  batas-batas    kewenangan  kekuasaan  dari  para  aktor tersebut).
Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor  yang  saling  berhubungan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Hal  yang  perlu digarisbawahi  yaitu  Jenkins  lebih  menekankan  kebijakan  publik  pada  sebuah  proses pembuatan kebijakan, tidak seperti Thomas Dye yang hanya mendefinisikan kebijakan publik  sebagai  sebuah  pilihan  yang  diambil  oleh  pemerintah.  Misalnya  saja  ketika pemerintah ingin membuat sebuah kebijakan terkait kesehatan, maka pemerintah harus melibatkan  berbagai aktor  seperti  departemen  kesehatan,  keuangan,  kesejahteraan,  dan lain sebagainya.
Setelah  salah  satu  dari  sekian  alternatif  kebijakan  diputuskan,  untuk  diambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuat kebijakan  adalah  penetapan  kebijakan,  sehingga  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks  karena  melibatkkan  banyak  proses  maupun  variabel  yang  harus  dikaji. Oleh karena  itu,  ahli  politik  membagi  proses  kebijakan  publik  dalam  tahap-tahapan  agar mudah mengkaji kebijakan publik yang dibuat. Tulisan ini hanya fokus pada penetapan kebijakan publik menurut Jenkins. Adapun tahapan dalam pembuatan kebijakan publik menurut pendapat Jenkins dalam (Abdal, 2015) adalah sebagai berikut:
1) Inisiasi
Seorang  pemimpin  perlu  mengambil  prakarsa  untuk  menciptakan  gagasan- gagasan  baru,  namun  sebaliknya  tugas  pemimpin  yang  memberi  pengarahan ataupun  menolak  gagasan-gagasan  dari  anggota  kelompoknya  yang  dinilai  tidak layak.  Inisiatif  dalam  arti  menciptakan  ataupun  menolak  ide-ide  baru  baik  yang berasal  dari  pimpinan  itu  sendiri  ataupun  dari  anggota  kelompoknya  perlu  untuk dilaksanakan,  sebab  pemimpin  mempunyai  tanggung  jawab  yang  lebih  besar terhadap  keberadaan  atau  eksistensi  kelompok  yang  dipimpinnya,  disamping  itu yang  lebih  penting  adalah  tanggung  jawab  untuk  terlaksananya  tujuan-tujuan kelompok. (Lestari et al., 2020) .
Kebijakan  pemerataan  dan  perluasan  akses  pendidikan  tentu  sangat berdampak bagi sekolah swasta terlebih sekolah swasta dengan jumlah siswa yang kecil.  Pemerintah  sebagai  pemimpin  yang  menginisiasi  kebijakan  ini  harus memprakarsai  kembali  dan  menciptakan  gagasan  baru  agar  sekolah  swasta  yang juga  ikut  memcerdaskan  kehidupan  bangsa  tidak  mengalamai  “kematian”  dengan kebijakan yang diambil pemerintah.
2) Informasi
Informasi  merupakan  hasil  dari  pengolahan  data  dalam  suatu  bentuk  yang menggambarkan  suatu  kejadian-kejadian  ( event )  yang  nyata  ( fact )  dengan  lebih
berguna dan lebih berarti (Setiawan, 2006) . Pada pengertian lain, informasi adalah sejumlah  data  yang  telah  diolah  melalui  pengolahan  data  dalam  rangka  menguji tingkat  kebenarannya  dan  ketercapaiannya  sesuai  kebutuhan.  Informasi  itu  harus akurat,  tepat  dan  dan  relevan  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  pengambilan keputusan.
Informasi yang diterima oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang sangat  berdampak  pada  sekolah  swasta  menggambarkan  kejadian  ( event )  di lapangan yang nyatan (fact). Satu dari sekian banyak kondisi rill di lapangan yang bisa  dijadikan  informasi  bagi  pemerintah  seperti  yang  disampaikan  oleh    Ketua Badan  Musyawarah  Perguruan  Swasta  (BMPS)  Kota  Sukabumi,  Endang  Imam yang  mengeluhkan  sikap  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (P  &  K)  Kota Sukabumi  dan  Kantor  Cabang  Dinas  Pendidikan  (KCD)  wilayah  V  Provinsi  Jawa Barat dalam pelaksanaan PPDB. Sebab, tidak memberikan keadilan untuk sekolah- sekolah  swasta.  Dari  laporan  yang  diterimanya,  tak  sedikit  sekolah  swasta  yang mengeluhkan minimnya pendaftar. Bahkan, ada juga sekolah yang baru menerima empat murid saja.
3) Pertimbangan
Informasi terkait keluhan sekolah swasta terhadap pemerataan dan perluasan akses  pendidikan  dan  dampak  yang  dirasakan  harus  menjadi  pertimbangan  bagi pemerintah dalam menata ulang kebijakan yang telah dikeluarkan. Kebijakan yang dibuat  pemerintah  hendaknya  tidak  terkesan  emosional.  Tidak  berfokus  pada  satu sudut  pandang  tapi  melihat  dari  berbagai  sudut  pandang.  Pemerintah  juga  harus objektif  ketika  menerima  data  dan  informasi  sehingga  tidak  ada  subjektifitas. Kepentingan  semua  golongan  juga  harus  terperhatikan  agar  kebijakan  yang dikeluarkan tidak menimbulkan masalah baru. Selanjutnya membuat pertimbangan yang  matang  agar  tidak  terkesan  buru-buru  dan  tidak  memiliki  perencanaan  yang baik.
Kebijakan  Pendirian  Unit  Sekolah  Baru  (USB)  harus  dikaji  ulang  oleh pemerintah karena “menyakiti” sekolah swasta yang selama ini telah berpartisipasi dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Keberadaan  sekolah  negeri  secara langsung  akan  mempengaruhi  populasi  siswa  yang  mendaftar  di  sekolah  swasta. Seharusnya sebelum pendirian USB, pemerintah mempertimbangkan dampak baik dan  buruknya  sehingga  tidak  seperti  kejadian  pendirian  mall-mall  diperkotaan, berdiri mall baru, mall yang sudah ada pengunjungnya berkurang drastis atau malah tutup.
4) Keputusan
Keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan merupakan tingkat keputusan yang  lebih  banyak  membutuhkan  informasi  dan  informasi  tersebut  dikumpulkan serta  dianalisis  untuk  dipertimbangkan  agar  menghasilkan  keputusan.  (Salusa: 2008). Suatu proses pengambilan keputusan membutuhkan langkah-langkah dalam membantu  dan  membuat  keputusan  yang  lebih  terdidik  agar  dapat  mencegah
pengambilan  keputusan  salah.  Langkah-langkah  tersebut  dibagi  menjadi  beberapa bagian  yakni  identifikasi  keputusan,  pengumpulan  informasi  yang  relevan, identifikasi  alternatif,  timbang  buktinya,  pilih  di  antara  alternatif,  mengambil tindakan, tinjau keputusan. (Wikipedia).
Perluasan  dan  pemerataan  akses  pendidikan  memiliki  dampak  positif terutama  bagi  daerah  yang  tidak  terjangkau,  terisolir  atau  tertinggal  selama  ini. Kebijakan  ini  juga  akan  sangat  menguntungkan  bagi  masyarakat  untuk mendapatkan  layanan  pendidikan  yang  bermutu  dengan  adanya  sistem  zonasi.  Di lain  pihak,  perluasan  dan  pemerataan  juga  memiliki  dampak  negatif  bagi  sekolah swasta. Adanya Unit Sekolah Baru, penambahan rombel sekolah negeri tentu akan mengurangi jumlah siswa yang akan mendaftar ke sekolah negeri. Oleh karena itu sebelum  pemerintah  memutuskan  pendirian  Unit  Sekolah  Baru  dan  penambahan rombel bagi sekolah negeri hendaknya juga memikirkan nasib sekolah swasta yang ada di sekitar sekolah negeri tersebut.
5) Implementasi
Implementasi  mencakup  pencapaian  keputusan  kepada  orang–orang  yang terkait  dan  mendapatkan  komitmen  mereka  pada  keputusan  tersebut.  Oleh  karena itu  pekerjaan  pemerintah  tidak  hanya  terbatas  pada  keterampilan  memilih pemecahan  yang  baik,  akan  tetapi  meliputi  juga  pengetahuan  dan  keterampilan yang  perlu  untuk  melaksanakan  pemecahan  masalah  tersebut  menjadi  perilaku dalam organisasi.
Penerapan kebijakan pemerataan dan perluasan pendidikan akan memudahkan  masyarakat  mengakses  pendidikan.  Hail  ini  juga  sekaligus  menjadi tantangan  bagi  sekolah  swasta  untuk  tetap  dapat  bertahan  ditengah  terpaan  badai hilangnya  jumlah  siswa  yang  akan  mendaftar.  Implementasi  kebijakan  ini hendaknya  tidak  seperti  politik  belah  bambu  dengan  mengangkat  satu  pihak  dan menjatuhkan  pihak  yang  lain.  Sekolah  swasta  juga  harus  mendapat  perhatian  dari pemerintah  karena  tanpa  peran  swasta,  pemerintah  tidak  dapat  menjalankan pendidikan.
6) Evaluasi
Tahap  evaluasi  dilaksanakan  untuk  memastikan  bahwa  pelaksanaan keputusan  yang  diambil  mengenai  sasaran  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Jika ternyata  tujuan  tidak  tercapai,  pemerintah  dapat  melakukan  respon  dengan  cepat. Pelaksaan kebijakan pemerataan dan perluasan pendidikan di daerah yang tidak ada lembaga  pendidikan  disambut  baik  oleh  masyarakat  pada  umumnya  karena  selain meningkatkan  layanan  mutu  pendidikan,  kebijakan  ini  juga  mengurangi  angka putus  sekolah  dan  mengurangi  biaya  dalam  pendidikan.  Berbeda  halnya  jika  di daerah itu sudah banyak sekolah dan ada sekolah swasta, penambahan Unit Sekolah Baru dan penambahan rombel membuat sekolah swasta meradang atau bahkan bisa kejang-kejang karena tak ada calon siswa yang datang mendaftar.
7) Terminasi (penghentian)
Terminasi  kebijakan  semestinya  dipandang  sebagai  sebuah  langkah  penting untuk  melakukan  koreksi  terhadap  sebuah  kebijakan  yang  ada,  serta  untuk mengalokasikan risorsis secara lebih efisien. Sehingga tertundanya proses terminasi sebuah kebijakan yang dinilai cacat akan  berakibat pada bahaya yang ditimbulkan oleh sebuah kebijakan tersebut. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Brewer (1978) menandaskan  bahwa  terminasi  merupakan  upaya  penyesuaian  ( adjustment ) kebijakan  yang  dianggap disfungsi,  redundant,  outmoded ,  atau unnecessary .
Namun, karena merupakan upaya penggantian yang lebih diarahkan oleh berbagai faktor  politik,  keberhasilan  proses  terminasi  kebijakan  merupakan aktivitas  politik yang paling problematik. Tujuannya adalah untuk merubah kebijakan atau program yang  disfungsi  atau  outmoded  dan  memudahkan  pencapaian  sasaran  kebijakan. (Keban, 2015)
Pembanguan  Unit  Sekolah    Baru  dan  Ruang  Kelas  Baru  seperti  dua  mata pisau  bagi  dunia  pendidikan.  Untuk  daerah  yang  tidak  memiliki  unit  sekolah pembangunan  sekolah  baru  merupakan  asa  dan  nafas  baru  untuk  menggapai pendidikan  yang  lebih  baik.  Penambahan  ruang  kelas  baru  juga  memperluas kesempatan  bagi  siswa  untuk  bisa  masuk  ke  sekolah  yang  menjadi  tujauannya menimba  ilmu.  Berbeda  halnya  jika  pembangunan  sekolah  baru  dan  ruang  kelas baru  di  daerah  yang  sudah  ada  sekolah  negeri  tentu  akan  melahirkan  cerita  yang berbeda. Hadirnya sekolah baru dengan status negeri dan fasilitas yang lengkap dari pemerintah  membuat  sekolah  swasta  yang  lebih  dahulu  eksis  akan  mengancam keberadaannya. Ditambah lagi dengan penambahan ruang kelas baru bagi sekolah- sekolah negeri yang ada tentu akan ikut memperparah jumlah siswa yang masuk di sekolah swasta yang kecil.
Melihat fenomena ini kebijakan pembangunan Unit Sekolah Baru dan Ruang Kelas  Baru  perlu  ditinjau  ulang  atau  bahkan  dihentikan  agar  agar  ke  depan  tidak semakin banyak sekolah swasta yang tumbang karena sedikitnya jumlah siswa yang mendaftar. Dengan sedikitnya jumlah siswa sekolah swasta akan berpengaruh pada keuangan  sekolah,  dana  BOS  yang  diterima  dan  anggaran  yang  bisa  dialokasikan untuk  kegiatan.  Ketika  sekolah  swasta  tidak  bisa  menjalankan  aktivitas pendidikannya, tidak menutup kemungkinan ke depan banyak sekolah swasta yang menghentikan operasionalnya.

## Kesimpulan
Pemerintah  harus  merevisi  beberapa  kebijakan  yang  berpotensi  mendiskriminasi sekolah-sekolah  swasta.  Sekolah  swasta  seharusnya  diberi  hak  yang  sama  dengan sekolah  negeri  karena  pada  dasarnya mereka  memiliki  peran  penting  yang  tidak  dapat dilakukan  sekolah  negeri  seperti  menampung  siswa  yang  tidak  mampu  yang  tidak tertampung atau tidak diterima di sekolah negeri pilihan pertama. Peran penting mereka harus  mendapat  perhatian  penuh  dari  pemerintah  minimal  pemerintah  membantu fasilitas  sekolah  swasta.  Sekolah  swasta  juga  memiliki  hak  yang  sama  dalam penerimaan siswa baru sistem PPDB online.
Pemerintah harus membatasi pembanguan Unit Sekolah Baru dan jumlah rombel di  sekolah-sekolah  negeri.  Penambahan  jumlah  rombel  hanya  akan  menunjukkan pemerintah  telah  menyelenggarakan  kompetisi  antara  sekolah.  Pada  dasarnya keberadaan  sekolah  bukanlah  untuk  berkompetisi.  Inilah  paradigma  yang  harus diluruskan bahwa semua sekolah pada dasarnya memiliki tugas fungsi peran yang sama sehingga  tidak  perlu  ada  kompetisi  antar  sekolah.  Kompetisi  menyebabkan  sekolah lebih fokus pada hasil dari pada proses. Sekolah perlu mendapatkan citra, investasi atau image bagus dari masyarakat dengan berbagai cara.
Pemerintah sementara waktu perlu melakukan moratorium pendirian sekolah baru dan  penambahan  jumlah  rombel  ketika  di  satu  daerah  sudah  ada  sekolah  negeri  atau swasta.  Pendirian  sekolah  baru  dapat  dialihkan  untuk  membiayai  sekolah  swasta sehingga  ada  sistem  kerjasama  dalam  pengelolaan  sekolah  tersebut  antar  lembaga swasta  dan  pemerintah.  Ini  sangat  diperlukan  agar  karena  sekolah  negeri  tidak mematikan  keberadaan  sekolah  swasta  sehingga  persaingan  antar  sekolah  dapat diminimalisir.

## BIBLIOGRAFI
Abdal,  A.  (2015). Kebijakan  publik:  Memahami  konsep  kebijakan  publik .  Pusat Penelitian  dan  Penerbitan Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada …. Google Scholar
Hakim,  L.  (2016).  Pemerataan  akses  pendidikan  bagi  rakyat  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 2 (1). Google Scholar
Jenkins,  W.  I.  (1978). Policy  analysis:  A  political  and  organisational  perspective . Wiley-Blackwell. Google Scholar
Keban,  P.  (2015).  Terminasi  Kebijakan  Publik:  Tinjauan  Normatif. Jejaring Administrasi Publik , 2 (1), 799–803. Google Scholar
Lestari,  Y.,  Prastyawan,  A.,  Utami,  D.  A.,  Noviyanti,  N.,  &  Gamaputra,  G.  (2020). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Pelayanan Publik Melalui Motode Virtual Learning. Jurnal  Dimensi  Pendidikan  Dan  Pembelajaran , 8 (2),  103–110. Google Scholar
Martono,  N.,  Puspitasari,  E.,  &  Wardiyono,  F.  X.  (2018). Kematian  sekolah  swasta .
Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Google Scholar
Setiawan, W. (2006). Munir,“. Pengantar Teknologi Informasi: Basis Data”, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia . Google Scholar