Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi Susilowati)

## ANALISIS LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN MOJOKERTO
Dwi Susilowati dwi_s@unisma.ac.id Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berjudul  Analisis  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten Mojokerto.  Tujuan  penelitian  Adapun  tujuan  pelaksanaan  kegiatan  penyusunan LP2KD  tahun  2018  di  Kabupaten  Mojokerto  adalah:  1)  Menyusun  Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Tahun 2018; 2)
Mendeskripsikan  kendala,  permasalahan,  dan  upaya  yang  telah  dilakukan  dalam meningkatkan  efektifitas  program  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten Mojokerto.
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  kegiatan  ini  adalah  Analisis Deskriptif  kuantitatif  dan  kualitatif.  Hasil  Penelitian  ini  antara  lain:  Persentase penduduk  miskin  di  Kabupaten  Mojokerto  dari  waktu  ke  waktu  menunjukkan penurunan meskipun tidak terlalu progresif, yaitu dari 10,19 persen pada tahun 2017 menjadi  10,08  persen  di  tahun  2018,  atau  turun  sekitar  0,11  persen.  Penurunan persentase  penduduk  miskin  (P0)  tidak  diikuti  dengan  penurunan  indeks  kedalaman kemiskinan  (P1),  dan  indeks  keparahan  kemiskinan  (P2),  artinya  persentase penduduk  miskin  turun,  tetapi  jumlah  penduduk  miskin  yang  saat  ini  ada  memiliki kesenjangan kemiskinan  yang semakin  jauh dari garis kemiskinan, dan ketimpangan antar penduduk miskin semakin lebar.
Kata kunci : Kemiskinan, Ketimpangan, Penduduk.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Kemiskinan  (poverty)  merupakan  permasalahan  fundamental  yang  sejak berabad-abad  lalu  hingga  saat  ini  masih  dihadapi  oleh  bangsa-bangsa  di  dunia, termasuk  juga  Indonesia.  Oleh  karena  itu  permasalahan  kemiskinan  harus  segera ditangani  melalui  implementasi  langkah-langkah  penang-gulangan  dan  pendekatan yang  sistematis,  terpadu  dan  menyeluruh.  Penanggulangan  kemiskinan  diarahkan untuk  mengurangi  beban  rakyat  miskin  dan  memenuhi  hak-hak  dasar  warga  negara secara  layak  melalui  pembangunan  inklusif,  berkeadilan,  dan  berkelanjutan  untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
Penanggulangan  kemiskinan  sebagai  agenda  global  sebagaimana  tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s), maka kebijakan pem-bangunan di  Indonesia  baik  pusat  maupun  daerah  diprioritaskan  untuk  program-program  dan kegiatan  penanggulangan  kemiskinan.  Bentuk  komit-men  Pemerintah  terhadap
Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi Susilowati)
pengentasan  penduduk  miskin,  program  penang-gulangan  kemiskinan  telah  menjadi bagian  dari  rencana  pembangunan  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dinyatakan  bahwa: “Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  mempunyai  kewajiban  meningkatkan kesejahteraan  rakyat”.  Hal  ini  secara  implisit  berarti  penang-gulangan  kemiskinan harus  diupayakan  demi  tercapainya  kesejahteraan  rakyat.  Hasil  pembangunan hendaknya  dapat  dinikmati  secara  lebih  merata  dan  adil  bagi  seluruh  lapisan masyarakat sebagai wujud peningkatan kese-jahteraan lahir dan batin.
Upaya  penanggulangan  kemiskinan  akan  dinyatakan  efektif  bila  menunjuk- kan indikasi menurunnya jumlah penduduk miskin, bertambahnya tingkat pendapatan individu, dan menguatnya daya beli masyarakat. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 15  Tahun  2010  tentang  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  merupakan  wujud intervensi  pemerintah  untuk  meningkatkan  efektivitas  penanggulangan  kemiskinan. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya  menjadi tanggung  jawab peme-rintah  pusat  tetapi  menyeluruh  hingga  ke  tingkat  daerah.  Untuk  itu  perlu dilakukan  koordinasi  guna  menjaga  konsistensi  dan  efektivitas  penang-gulangan kemiskinan,  sehingga  dibentuklah  Tim  Koordinasi  Penanggu-langan  Kemiskinan (TKPK)  di  tingkat  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Mekanisme  kerja  tim  ini  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  42  Tahun  2010  sebagai  salah  satu mitra  kerja  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K)  yang merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional.
Tugas  TKPK  Kabupaten  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  10  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  42  Tahun  2010  tentang  Tim  Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  adalah  melakukan koordinasi  serta  mengendalikan  pelaksanaan  penanggulangan  kemis-kinan.  TKPK Kabupaten  memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (LP2KD).  Laporan  tersebut  dapat  digunakan untuk menilai efektifitas program penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan. Sehingga  laporan  ini  bermanfaat  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang.

## Tujuan Penelitian
Dalam penyusunan Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Mojokerto tahun 2018 dimaksudkan untuk menyediakan  dokumen  LP2KD  di  Kabupaten  Mojokerto  yang  sesuai  dengan  acuan dan ketentuan yang berlaku.
Adapun  tujuan  pelaksanaan  kegiatan  penyusunan  LP2KD  tahun  2018  di  Kabupaten Mojokerto adalah:
1. Menyusun  Laporan  Pelaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan  (LP2KD)  Tahun 2018;
Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi Susilowati)
2. Mendeskripsikan  kendala,  permasalahan,  dan  upaya  yang  telah  dilakukan  dalam meningkatkan  efektifitas  program  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten Mojokerto

## TINJAUAN PUSTAKA Ekonomi Daerah
Untuk  dapat  memberikan  gambaran  kondisi  ekonomi  daerah  adalah  dengan melihat  potensi  unggulan  daerah  dan  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah.  Untuk mengetahui  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  antara  lain  dapat  diukur  dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pendapatan perkapita  masyarakat  serta  pergeseran  struktur  perekonomian  daerah,  perluasan lapangan dan kesempatan kerja, serta perkembangan laju inflasi.

## Potensi Unggulan Daerah
Selain  dikenal  sebagai  salah  satu  tempat  bersejarah  karena  terdapat  tempat peninggalan  sejarah  kerajaan  Majapahit  yaitu  di  Kecamatan  Trowulan,  Kabupaten Mojokerto  menyimpan  banyak  potensi  unggulan  yang  menjanjikan  peluang  besar bagi masyarakat sekitar.
Potensi  unggulan  daerah  yang  berkembang  di  Kabupaten  Mojokerto  adalah  sebagai berikut:
a. Sektor industri.
Pada sektor industri, berkembangnya kegiatan industri besar dan kecil/industri rumah  tangga/kerajinan  di  Kabupaten  Mojokerto  telah  membentuk  kawasan tersendiri, antara lain:
 Industri  besar:  Ngoro  Industri  Persada  (NIP),  Industri  Estate  Mojokerto  (di Kecamatan Mojoanyar) dan Industri Estate Jetis (di Kecamatan Jetis);
 Kecil/industri rumah tangga:  Alas  Kaki (Kecamatan Sooko, Trowulan dan Puri), Patung  Batu  (Kecamatan  Trowulan),  Cor  Kuningan  (Industri  Kecamatan Trowulan),  Gerabah  (Kecamatan  Puri),  Kripik  kedelai,  ubijalar,  ubikayu  (kec. Gondang, Pacet).
Pengembangan  kegiatan  ekonomi  tersebut  didukung  oleh  pening-katan kapasitas  produksi  dan  perluasan  pangsa  pasar  dapat  mem-berikan  kontribusi  yang signifikan bagi perkembangan Kabupaten Mojokerto.
b. Sektor pariwisata.
Kawasan  paling  strategis  di  Kabupaten  Mojokerto  adalah  kawasan  wisata. Banyaknya  peninggalan  sejarah  kerajaan  Mojopahit  di  Trowulan  serta  wisata  alam dan buatan di Kecamatan Pacet dan Trawas.
 Seni  Budaya:  Grebeg  Suro  Mojopahit,  Grebeg  dan  Haul  Syeh  Jumadil  Kubro, Kesenian Bantengan, Tari Klasik, Mocopat, Karawitan.
 Wisata  Alam:  Pemandian  Ubalan  Pacet,  Padusan  Air  Panas,  Air  Terjun  Coban Canggu, Air Terjun Dlundung, Taman Hutan Rakyat R. Soeryo, Watu Blorok.
 Wisata  Religi/Agama:  Troloyo,  Makam  Syeh  Jumadil  Kubro,  Makam  Vihara, Makam Tirim, Makam Mendhek, Makam Krapyak.
Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi Susilowati)
 Wisata  Budaya/Peninggalan  Majapahit:  Petirtaan  Jolotundo,  Candi  Bangkal, Candi  Bajangratu,  Candi  Brahu,  Candi  Genting,  Candi  Wringinlawang,  Candi Gentong,  Candi  Minakjinggo,  Candi  Jedong,  Candi  Kedaton,  Candi  Sumur Gantung, Candi Grinting, Candi Tikus, Candi Kasimantengah, Candi Siti Hinggil, Kolam Segaran.
Kawasan  ini  perlu  didukung  dengan  penataan  kios-kios  suvenir,  Pusat Informasi  Pariwisata  (PIP),  penyediaan  lokasi  parkir  dan  pasar  cinderamata  yang mendukung obyek wisata sehingga akan men-jadikan Kabupaten Mojokerto menjadi semakin menarik untuk dikunjungi.
c. Sektor tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.
Di  sektor  tanaman  pangan,  perkebunan  dan  hortikultura  ada  dua  komoditi utama yang dapat diandalkan menjadi produk komoditi perdagangan di skala regional Propinsi dan Nasional yaitu:
 Komoditi buah-buahan (mangga, alpukat, pisang, durian, sirsak, dll);
 Komoditi  perkebunan  (tebu,  tembakau,  mete,  kayu  putih  dll),  Padi,  jagung,  ubi jalar, ubi kayu, kedelai, kacang tanah, cabe rawit.

## Pertumbuhan Ekonomi
Struktur  ekonomi  Kabupaten  Mojokerto  dapat  diketahui  dengan  melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto pada kurun waktu tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.
Laju  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Mojokerto  tahun  2017  sebesar  5,74 persen,  meningkat  dibanding  tahun  sebelumnya  yang  mencapai  5,49  persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,49 persen. Diikuti  lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,68 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6,67 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,55 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,18 persen.
Lapangan  usaha  lainnya  yang  mengalami  pertumbuhan  dikisaran  5  persen adalah  lapangan  Perdagangan  Besar  dan  Eceran,  Reparasi  Mobil  dan  Sepeda  Motor sebesar 5,93 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,17 persen.
Lapangan  usaha  yang  mengalami  pertumbuhan  paling  rendah  adalah  sektor Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan  hanya  sebesar  0,91  persen;  dan  Administrasi Pemerintahan,  Pertahanan  dan  Jaminan  Sosial  Wajib  sebesar  2,38  persen.  Bila dibandingkan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Timur  maupun Nasional,  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Mojokerto  untuk  tahun  2018  lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.
Indikator ekonomi  berikutnya  yang penting untuk mengetahui perkembangan pendapatan daerah dalam hubungannya dengan partum-buhan ekonomi daerah adalah pendapatan  regional  yang  biasanya  dipakai  sebagai  indikator  perkembangan kesejahteraan rakyat.
Kondisi  pendapatan  per  kapita  penduduk  di  Kabupaten  Mojokerto  selama periode tahun 2013-2017 semakin meningkat setiap tahunnya, dimana pendapatan per
Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi Susilowati)
kapita  tahun  2013  berdasarkan  PDRB  sebesar  39,33  juta  Rupiah  pada  tahun  2014 sebesar 41,37 juta Rupiah, tahun 2015 sebesar 43,31 juta Rupiah, tahun 2016 sebesar 45,28  juta  Rupiah,  dan  tahun  2017  sebesar  47,47  juta  Rupiah.  Dengan  adanya peningkatan pendapatan perkapita yang cukup signifikan selama periode tahun 2013- 2017  ini  dapat  dikatakan  bahwa  kesejahteraan  penduduk  di  Kabupaten  Mojokerto selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan.

## Tingkat Inflasi
Salah  satu  indikator  perekonomian  makro  adalah  angka  inflasi  di  suatu daerah. Selama kurun waktu 2011-2015 inflasi di Kabupaten Mojokerto rata-rata 3,99 persen  per  tahun.  Meskipun  masih  dalam  kategori  low  inflation  atau  disebut  juga inflasi satu digit, stabilitas perekonomian di Kabupaten Mojokerto sudah cukup bagus dengan rata-rata angka inflasinya tidak jauh dari 10 persen.
Selama  kurun  waktu  2013-2017  perkembangan  tingkat  inflasi  di  Kabupaten Mojokerto  memiliki  kecenderungan  yang  menurun.  Dari  perkembangan  tingkat inflasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat harga yang terjadi pada tahun 2017 jauh lebih  baik  dibandingkan  dengan  tahun-tahun  sebelumnya.  Dengan  inflasi  yang semakin  menurun  (membaik)  secara  tidak  langsung  akan  memberi  dampak  bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

## Kondisi Kemiskinan Dalam Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2018
Untuk  mengetahui  kondisi  kemiskinan  dari  dimensi  ekonomi  adalah  dengan melihat  capaian  dan  perkembangan  garis  kemiskinan,  jumlah  dan  persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, serta indeks keparahan kemiskinan. Sedangkan  dimensi  ketenagakerjaan  dengan  melihat  capaian  dan  perkembangan tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.
a. Garis Kemiskinan
Perkembangan  garis  kemiskinan  di  Kabupaten  Mojokerto  selama  periode  5 tahun  terakhir  (tahun  2014-2018)  adalah  sebagaimana  digambarkan  melalui  grafik pada  gambar  7.  Pada  grafik  tersebut  Nampak  bahwa  Garis  Kemiskinan  Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu Tahun 2014-2018 terus meningkat. Dari tahun 2014 hingga tahun 2018 Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto naik sekitar Rp. 77.001, yaitu dari Rp. 293.609 per kapita per bulan pada tahun 2014 menjadi Rp. 370.610 per kapita per bulan pada tahun 2018.
Peranan  komoditi  makanan  terhadap  Garis  Kemiskinan  masih  lebih  besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada periode 2017 sumbangan Garis Kemiskinan  Makanan  terhadap  Garis  Kemiskinan  sebesar  64,91  persen,  kondisi  ini tidak  jauh berbeda  dengan periode sebelumnya  yaitu tahun 2016 yang sebesar 59,56 persen. Komoditi  makanan  yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan yaitu  makanan  minuman  jadi,  beras  (padi-padian),  serta tembakau  dan  sirih.  Diikuti kemudian  dengan  komoditi  ikan,  sayur-sayuran,  serta  telur  dan  susu.  Sedangkan
Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi Susilowati)
komoditi  bukan  makanan  yang  berpengaruh  besar  terhadap  nilai  Garis  Kemiskinan yaitu biaya perumahan, serta aneka barang dan jasa.
Posisi  relatif  garis  kemiskinan  Kabupaten  Mojokerto  pada  tahun  2018, termasuk  dalam  kategori  rendah  yaitu  garis  kemiskinan  suatu  wilayah Kabupaten/Kota berada di bawah garis kemiskinan Provinsi maupun Nasional.
b. Jumlah Penduduk Miskin
Dengan prosentase kemiskinan sebesar 10,08 persen, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 adalah sebanyak 111.550 jiwa. Pada tahun yang  sama,  jumlah  penduduk  miskin  di  provinsi  Jawa  Timur  adalah  sebesar 4.332.590 jiwa dan total penduduk miskin secara Nasional adalah sebesar 25.949.800 jiwa.  Dengan  demikian  Kabupaten  Mojokerto  pada  tahun  2018  hanya  memberikan kontribusi  sebesar  2,57  persen  terhadap  jumlah  penduduk  miskin  di  Provinsi  Jawa Timur dan sebesar 0,43 persen pada jumlah penduduk miskin secara Nasional.
Dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  miskin  di  seluruh  Kabupaten/Kota yang  terdapat  di  Provinsi  Jawa  Timur,  posisi  relatif  jumlah  penduduk  miskin Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 menempati urutan ke 18 (delapan belas) dari yang  terendah.  Perkembangan  Jumlah  penduduk  miskin  Kabupaten  Mojokerto selama tahun 2014-2018, menunjukkan perkembangan angka yang bersifat fluktuatif dengan trend perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend menurun.
c. Persentase Penduduk Miskin (P0).
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 adalah sebesar  10,08  persen,  mengalami  penurunan  sebesar  0,11  persen  jika  dibandingkan tahun  2017.  Bila  melihat  persentase  penduduk  miskin  di  Provinsi  Jawa  Timur maupun  Nasional,  di  mana  pada  tahun  yang  sama  persentase  penduduk  miskin  di Provinsi  Jawa  Timur  sebesar  10,85  persen  sedangkan  persentase  penduduk  miskin secara  Nasional  adalah  sebesar  9,66  persen,  maka  persentase  penduduk  miskin Kabupaten  Mojokerto  masih  lebih  baik  karena  berada  di  bawah  capaian  Provinsi Jawa Timur meskipun masih sedikit lebih tinggi terhadap capaian secara Nasional.
Diantara  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur,  persentase  penduduk miskin  Kabupaten  Mojokerto  (pada  tahun  2018)  menempati  urutan  ke  18  (delapan belas) dari terendah.
Perkembangan  persentase  penduduk  miskin  Kabupaten  Mojokerto  selama periode  2014-2018,  menunjukkan  perkembangan  angka  yang  bersifat  fluktuatif, dengan perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend menurun, dengan rata- rata penurunan angka persentase kemiskinan sebesar 0,12% per-tahun.
Perkembangan  tingkat  kemiskinan  yang  menunjukkan  trend  menurun, mengindikasikan  bahwa  kebijakan  dan  program  yang  telah  diupayakan  oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangka menekan angka persentase penduduk miskin dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan.
Selama periode 2014-2018, trend perkembangan persentase penduduk miskin di  Kabupaten  Mojokerto  menunjukkan  trend  yang  sama  (relevan)  dengan  Provinsi Jawa  Timur  maupun  secara  Nasional.  Meskipun  memiliki  trend  yang  relevan,  akan
Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi Susilowati)
tetapi  percepatan  penurunan  angka  kemiskinan  Kabupaten  Mojokerto  hanya  sekitar 34  persen  dari  rata-rata  perce-patan  penurunan  angka  ke-miskinan  Provinsi  Jawa Timur dan sekitar 36 persen dari rata-rata percepatan penu-runan di tingkat Nasional.
Perkembangan  tingkat  kemiskinan  yang  menunjukkan  relevansi  antara perkembangan  di  Kabupaten  Mojokerto  dengan  di  Provinsi  Jawa  Timur  maupun Nasional  menjadi  indikasi  bahwa  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  Pemerintah Kabupaten  Mojokerto  dalam  menurunkan  tingkat  kemis-kinan  melalui  program  dan kegiatan pembangunan telah sejalan dengan upaya-upaya di tingkat Provinsi maupun secara Nasional.
d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indeks  kedalaman  kemiskinan  di  Kabupaten  Mojokerto  pada  tahun  2018 adalah sebesar 1,81 mengalami peningkatan sebesar 0,11 jika dibanding-kan dengan tahun  2017.  Pada  tahun  yang  sama  indeks  kedalaman  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa Timur  sebesar  1,95  sedangkan  indeks  secara  Nasional  sebesar  1,71,  maka  dapat dikatakan  bahwa  kesenjangan  pengeluaran  pen-duduk  miskin  terhadap  garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto masih lebih baik karena berada di bawah tingkat kesenjangan di Provinsi meski masih sedikit di atas Nasional.
Diantara  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur,  kesenjangan  pengeluaran penduduk  miskin  terhadap  garis  kemiskinan  di  Kabupaten  Mojokerto  pada  tahun 2018 berada pada posisi ke 27 (dua puluh tujuh) dari terendah.
Perkembangan  indeks  kedalaman  kemiskinan  di  Kabupaten  Mojokerto  se- lama  periode  2014-2018  menunjukkan  perkembangan  angka  yang  bersifat  fluktuatif meski  demikian  trend  perkembangan  secara  keseluruhan  menunjukkan  trend meningkat.
Perkembangan  indeks  kedalaman  kemiskinan  yang  menunjukkan  trend  me- ningkat,  mengindikasikan  bahwa  tingkat  kesejahteraan  penduduk  miskin  di Kabupaten  Mojokerto  dari  tahun  ke  tahun  semakin  memburuk.  Dengan  demikian kebijakan maupun program yang telah diupayakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangka memperkecil kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan belum dapat berjalan efektif dan belum berdampak positif.
Selama  tahun  2014-2018,  khususnya  tahun  terakhir,  perkembangan  indeks kedalaman  ke-miskinan  Kabupaten  Mojokerto  menunjukkan  trend  yang  tidak  sama (tidak relevan) dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur maupun perkembangan secara Nasional.
Perkembangan  indeks  kedalaman  kemiskinan  tidak  relevan  antara  perkem- bangan  di  Kabupaten  Mojokerto  dengan  di  Provinsi  Jawa  Timur  maupun  Nasional menjadi  indikasi  bahwa  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Mojokerto  dalam  memperkecil  nilai  indeks  kedalaman  kemiskinan melalui  program  dan  kegiatan  pembangunan  belum  sejalan  dengan  upaya-upaya  di tingkat Provinsi maupun secara Nasional.
e. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Indeks  keparahan  kemiskinan  di  Kabupaten  Mojokerto  pada  tahun  2018 adalah sebesar 0,48 mengalami peningkatan sebesar 0,02 jika dibanding-kan dengan
Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi Susilowati)
tahun  2017.  Pada tahun  yang  sama  indeks  kedalaman  kemis-kinan  di  Provinsi  Jawa Timur  sebesar  0,49  sedangkan  indeks  secara  Nasional  sebesar  0,44,  maka  dapat dikatakan  bahwa  ketimpangan  pengeluaran  antar  penduduk  miskin  di  Kabupaten Mojokerto  masih  lebih  baik karena berada di  bawah tingkat kesenjangan di Provinsi meskipun masih lebih tinggi terhadap capaian secara Nasional.
Diantara  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur,  tingkat  ketimpangan  pe- ngeluaran  diantara  penduduk  miskin  Kabupaten  Mojokerto  pada  tahun  2018  berada pada posisi ke 30 (tiga puluh).
Perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto selama periode  2014-2018,  menunjukkan  perkembangan  angka  yang  ber-sifat  fluktuatif meski  demikian  trend  perkembangan  secara  keseluruhan  menunjukkan  trend meningkat.
Perkembangan  indeks  keparahan  kemiskinan  yang  menunjukkan  trend meningkat,  mengindikasikan  bahwa  kesenjangan  antar  penduduk  miskin  di Kabupaten  Mojokerto  dari  tahun  ke  tahun  semakin  melebar.  Dengan  demikian kebijakan maupun program yang telah diupayakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam  rangka  memperkecil  kesenjangan  pengeluaran  antar  penduduk  miskin  dapat dikatakan  belum  dapat  berjalan  efektif  dan  belum  memberikan  dampak  positif terhadap penurunan angka kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin.
Selama  tahun  2014-2018,  khususnya  pada  tahun  terakhir,  perkembangan indeks  keparahan  kemiskinan  Kabupaten  Mojokerto  menunjukkan  trend  yang  tidak sama  (tidak  relevan)  dengan  perkem-bangan  di  Provinsi  Jawa  Timur  maupun  trend perkembangan indeks keparahan kemiskinan secara Nasional.
Perkembangan  indeks  keparahan  kemiskinan  yang  menunjukkan  ketidak relevansian  antara  perkembangan  di  Kabupaten  Mojokerto  dengan  di  Provinsi  Jawa Timur  maupun  Nasional  dapat  menjadi  indikasi  bahwa  upaya  yang  telah  dilakukan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  dalam  mem-perkecil  nilai  indeks  kepa-rahan kemiskinan melalui program/kegiatan pemba-ngunan belum sejalan dengan upaya di tingkat Provinsi maupun upaya secara Nasional.
f. Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  di  Kabupaten  Mojokerto  pada  tahun 2018  adalah  sebesar  4,27  persen,  mengalami  penurunan  sebesar  0,73  persen  jika dibandingkan  dengan  tahun  2017.  Bila  melihat  Tingkat  Pe-ngangguran  Terbuka Provinsi  Jawa  Timur  maupun  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  secara  Nasional, dimana  pada  tahun  yang  sama  persentase  TPT  di  Provinsi  Jawa  Timur  sebesar  3,99 persen  dan  TPT  secara  Nasional  adalah  sebesar  5,34  persen,  maka  Tingkat  Peng- angguran  Terbuka  di  Kabupaten  Mojokerto  lebih  tinggi  (lebih  buruk)  terhadap Provinsi Jawa Timur tetapi masih lebih baik terhadap capaian Tingkat Pengangguran Terbuka  secara  Nasional.  Posisi  relatif  Tingkat  Pengangguran  terbuka  Kabupaten Mojokerto  pada  tahun  2018  terhadap  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur, menempati urutan ke 30 (tiga puluh) dari terendah.
Perkembangan  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  di  Kabupaten  Mojokerto selama tahun 2014-2018, menunjukkan perkembangan angka yang bersifat fluktuatif,
Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi Susilowati)
dengan trend perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend yang meningkat. Meskipun demikian, capaian pada tahun 2018 lebih baik (lebih rendah) dibandingkan dengan  tahun  sebelumnya,  Hal  ini  tentu  menjadi  informasi  yang  baik  bahwa  pada tahun  2018  kebijakan  maupun  program  yang  telah  di-upayakan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Mojokerto  dalam  rangka  menurunkan  tingkat  pengangguran  dapat berjalan  dengan  efektif  dan  berdampak  positif  dalam  mengurangi  angka pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto.
Selama  periode  2014-2018,  trend  perkembangan  Ting-kat  Pengangguran Terbuka  Kabupaten  Mojokerto  menunjukkan  trend  yang  hampir  sama  (relevan) dengan  trend  perkembangan  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  Provinsi  Jawa  Timur mau-pun trend perkembangan secara Nasional.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka yang meningkat di Kabu-paten Mojokerto  setidaknya  akan  membawa  dampak/berkontribusi  pada  kondisi  di  tingkat Provinsi maupun secara Nasional.
Dari seluruh analisis dalam dimensi ekonomi dan ketenagakerjaan, indi-kator yang  masih  menjadi  masalah  adalah  pada  indikator  Indeks  Kedalaman  Kemiskinan dan  Indeks  Keparahan  Kemiskinan,  karena  perkem-bangan  capaian  kedua  indikator ini  dalam  5  tahun  terakhir  (tahun  2014-2018)  menunjukkan  trend  meningkat (memburuk).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Regulasi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan
Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  dalam  upaya  penanggulangan kemiskinan,  secara  legalitas  berupa  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mojokerto  dan Peraturan  Bupati  Mojokerto.  Dokumen-dokumen  tersebut  terperinci  pada  tabel berikut.
Tabel 1. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang Berkaitan dengan Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto No. Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati Peraturan Tentang 1.  Instruksi Bupati Mojoekrto nomor 445/2913/416-102.0/2018 Gerakan Stop Buang Air Besar Semba- rangan di Kabupaten Mojokerto 2.  Keputusan Bupati Mojokerto nomor 188.45/642/HK/416-012/2016 Lokasi Perumahan Kumuh dan Permu- kiman Kumuh di Kabupaten Mojokerto 3.  Peraturan Bupati Mojokerto nomor 49 tahun 2013 Tata cara penerbitan surat pernyataan miskin 4.  Peraturan Bupati Mojokerto nomor 13 tahun 2011 ketentuan Pelaksanaan penerbitan surat pernyataan miskin kegiatan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) 5.  Keputusan Bupati Mojokerto nomor 188.45/186/HK/416-012/2013 Pembentukan Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di
Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi Susilowati)
Kabupaten Mojokerto 6.  Peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tanggung jawab sosial Perusahaan 7.  Peraturan Bupati Mojokerto nomor 41 tahun 2011 Tata cara Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan jaminan persalinan 8.  Peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 kesejahteraan lanjut usia 9.  Keputusan bupati mojokerto nomor 188.45/182/HK/416-012/2011 pembentukan tim pengelola penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat, jaminan persalinan, dan bantuan operasional kesehatan 10.  Peraturan Bupati Mojokerto nomor 50 tahun 2017 pedoman operasional penyelenggaraan jaminan persalinan 11.  Surat Keputusan bupati mojokerto 188.45/606/HK/416-012/2016 perubahan atas Keputusan bupati mojokerto 188.45/418/HK/416- 012/2016 pembentukan tim koordinasi
penanggulangan kemiskinan (TKPK)

## Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Dalam  melaksanakan  program  dan  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  Kabupaten  Mojokerto  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2010, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Melakukan  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kabupaten/Kota.  Dalam menjalankan tugas tersebut, tim menjalankan fungsi:
a. pengoordinasian  penyusunan  Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah (SPKD) sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang penanggulangan kemis-kinan;
b. pengoordinasian  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD)/gabungan  SKPD bidang  penanggulangan  kemiskinan  dalam  hal  penyusunan  rencana  strategis SKPD;
c. pengoordinasian SKPD/gabungan SKPD bidang penanggulangan kemis-kinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
d. pengoordinasian SKPD/gabungan SKPD bidang penanggulangan kemis-kinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
e. pengkoordinasian  evaluasi  pelaksanaan  perumusan  dokumen  ren-cana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Mengendalikan  Pelaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kabupaten/  Kota. Dalam menjalankan tugas tersebut, tim menjalankan fungsi:
a. pengendalian  pemantauan,  supervisi  dan  tindak  lanjut  terhadap  pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi Susilowati)
b. pengendalian  pemantauan  pelaksanaan  kelompok  program  penang-gulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
c. penyusunan  hasil  pemantauan  pelaksanaan  program  dan  atau  kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
e. pengendalian  penanganan  pengaduan  masyarakat  bidang  penanggu-langan kemiskinan;
f. penyiapan  laporan  pelaksanaan  dan  pencapaian  program  penanggu-langan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.
Guna membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi dibentuk:
1) Sekretariat Tim yang bertugas memberikan dukungan administrasi.
2) Tim Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu :
a. Pokja  Pendataan  dan  Sistem  Informasi,  bertugas  melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi kemiskinan.
b. Pokja Pengembangan Kemitraan, bertugas mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
c. Pokja  Pengaduan  Masyarakat,  bertugas  melaksanakan  penanganan pengaduan masyarakat.
3) Tim Koordinator Program (Kelompok Program) terdiri:
a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberda- yaan Masyarakat;
c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberda- yaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil;
d. Kelompok  Program  Perluasan  Kesempatan  Kerja,  Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial.
Masing-masing  kelompok  program  bertugas  mengkoordinasikan  kebijakan dan  pengendalian  pelaksanaan  program  penanggulangan  kemiskinan  sesuai pembidangannya.
Skema  koordinasi  dan  pengendalian  program  penanggulangan  kemiskinan oleh  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  sebagaimana  dituangkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  42  Tahun  2010  adalah  dengan  skema sebagaimana digambarkan pada diagram berikut.
Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi Susilowati)
Gambar 1.
Skema Koordinasi dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Oleh TKPK Kabupaten Mojokerto.

## Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Karena  tugas  TKPKD  sebagian  besar  terkait  dengan  koordinasi  penanggu- langan  kemiskinan,  maka  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  TKPKD Kabupaten Mojokerto umumnya berupa rapat-rapat koordinasi, yaitu:
 Rapat  koordinasi  tingkat  daerah  (Kabupaten  Mojokerto  dan  Propinsi  Jawa Timur); dan
 Rapat koordinasi dengan kelembagaan di tingkat pusat. Di  samping  rapat-rapat  koordinasi,  TKPK  Kabupaten  Mojokerto  juga melakukan  kegiatan  fasilitasi  beberapa  kegiatan  terkait  dengan  penanggu-langan kemiskinan.
Kegiatan  Rapat  Koordinasi  TKPK  Kabupaten  Mojokerto  melibatkan  seluruh unsur  yang  terlibat  dalam  struktur  TKPKD  Kabupaten  Mojokerto.  Selaku penanggungjawab, Bupati Mojokerto berperan penting dalam menggerak-kan seluruh elemen  untuk  mensukseskan  program  dan  kegiatan  penang-gulangan  kemiskinan  di Kabupaten Mojokerto.

## Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan.
a. Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan
Pelaksanaan monitoring dilaksanakan pada tahun berjalan, sedangkan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di-laksanakan pada awal tahun n+1.
b. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi Susilowati)
Pengaduan  masyarakat  bertempat  di  Dinas  Sosial  kabupaten  Mojokerto, dimana  ada  masyarakat  miskin  yang  membutuhkan  bantuan  akan  dimasukkan  ke dalam data Basis Data Terpadu (BDT) yang nantinya akan diusulkan untuk menerima program bantuan sosial.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
1. Kondisi Kemiskinan
 Persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Mojokerto  dari  waktu  ke  waktu menunjukkan penurunan meskipun tidak terlalu progresif, yaitu dari 10,19 persen pada  tahun  2017  menjadi  10,08  persen  di  tahun  2018,  atau  turun  sekitar  0,11 persen.
 Penurunan  persentase  penduduk  miskin  (P0)  tidak  diikuti  dengan  penurunan indeks  kedalaman  kemiskinan  (P1),  dan  indeks  keparahan  kemiskinan  (P2), artinya  persentase  penduduk  miskin  turun,  tetapi  jumlah  penduduk  miskin  yang saat  ini  ada  memiliki  kesenjangan  ke-miskinan  yang  semakin  jauh  dari  garis kemiskinan, dan ketimpangan antar penduduk miskin semakin lebar.
 Dari sisi sektoral, sektor-sektor atau bidang-bidang yang perlu men-jadi perhatian untuk mendapatkan intervensi berupa kebijakan dan program untuk memperbaiki capaian  saat  ini  adalah  bidang-bidang  dengan  indikator  sebagaimana  tabel berikut.
Tabel 2. Ringkasan Prioritas Masalah Bidang Indikator yang perlu mendapat Intervensi Keterangan Posisi Relatif terhadap Provinsi dan Nasional Trend Ketenagakerjaan  TPT lebih  buruk  dari  capaian Provinsi,  lebih  baik  dari capaian Nasional meningkat, capai- an tahun akhir lebih rendah dari tahun sebelumnya Pendidikan APK SD/MI lebih  baik  dari  capaian Provinsi maupun Nasional menurun,  capaian  tahun  akhir lebih rendah dari tahun sebelumnya APK dan APM SMP/MTs lebih  baik  dari  capaian Provinsi maupun Nasional meningkat, capai- an tahun akhir lebih rendah dari tahun sebelumnya Kesehatan AKB per 1000 kh lebih  baik  dari  capaian Provinsi maupun Nasional meningkat, capai- an tahun akhir lebih rendah dari tahun sebelumnya AKI per 100ribu kh lebih  buruk  dari  capaian Provinsi,  lebih  baik  dari capaian Nasional meningkat, capai- an tahun akhir lebih rendah dari tahun sebelumnya Prevalensi Balita Kekurangan Gizi lebih  baik  dari  capaian Provinsi maupun Nasional meningkat, capai- an tahun akhir lebih tinggi dari tahun sebelumnya Rasio Bidan per 100 ribu penduduk lebih  buruk  dari  capaian Provinsi maupun Nasional menurun, capaian tahun akhir lebih rendah dari tahun sebelumnya
Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi Susilowati)
Bidang Indikator yang perlu mendapat Intervensi Keterangan Posisi Relatif terhadap Provinsi dan Nasional Trend Ketahanan Pangan Harga Beras lebih  baik  dari  capaian Provinsi maupun Nasional meningkat,  harga  tahun  akhir lebih tinggi dari tahun sebelumnya Harga kebutuhan pokok non beras lebih  baik  dari  capaian Provinsi  maupun  Nasio- nal,  kecuali  harga  jagung dan kedelai meningkat
2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 Belum memiliki regulasi yang secara spesifik, jelas dan tegas mencan-tumkan kemiskinan sebagai isu utama;
 Sudah banyak memiliki program-program yang terkait (langsung mau-pun tidak langsung) dengan penanggulangan kemiskinan, akan tetapi:
 Belum memanfaatkan analisis untuk menentukan focus dan locus dalam perencanaan program;
 Antar program belum menunjukkan adanya Komplementaris;
 Belum menggunakan database kemiskinan dalam menentukan pe-nerima manfaat program.
3. Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan
 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mojo-kerto telah terbentuk dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto;
 Kinerja TKPK masih perlu ditingkatkan, dalam hal:
 Koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan antar Perangkat Daerah;
 Pengendalian melalui monitoring dan evaluasi serta pengelolaan pengaduan masyarakat.
 Sarana dan prasarana kesekretariatan TKPK masih belum memadai.

## Rekomendasi
1. Perlunya memperkuat pelaksanaan program penanggulangan kemis-kinan melalui kebijakan  yang  berupa  peraturan,  baik  berupa Peraturan Daerah (Perda)  maupun Peraturan  Kepala  Daerah,  dan  peraturan  pe-laksanaannya  yang  secara  jelas mencantumkan kemiskinan sebagai isu utamanya, misalnya:
 Perda tentang penanggulangan kemiskinan,
 Peraturan  yang  mewajibkan  Perangkat  Daerah  yang  memiliki  program  dan kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  untuk  meman-faatkan  Data  terpadu PPFM yang telah di update oleh TKPK/Dinas Sosial.
2. memperkuat  Sekretariat  TKPK  dengan  menyediakan  peralatan  dan  personil kesekretariatan  yang  mumpuni  dalam  mengelola  data-data  kemis-kinan  menjadi informasi yang up to date;
Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi Susilowati)
3. mengembangkan  sistem  manajemen  informasi  data  kemiskinan  daerah  terpadu dengan memanfaatkan basis data BDT-PPFM;
4. meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  koordinasi,  sinkronisasi  dan  har-monisasi program  dan  data  penanggulangan  kemiskinan  di  internal  klaster  maupun  antar klaster;
5. mengembangkan pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis web;
6. mengembangkan  program  khusus  penanggulangan  kemiskinan  yang  merupakan inovasi  daerah,  khususnya  yang  memiliki  basis  pember-dayaan  masyarakat maupun pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
7. membangun  keterlibatan  masyarakat,  dunia  usaha,  dan  pemangku  ke-pentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pelaku CSR (corporate social responsibility), Perguruan Tinggi, LSM, dan Media.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik, 2011, Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial, Jakarta. Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Mojokerto,  2018,  Kabupaten  Mojokerto  Dalam Angka 2018, Mojokerto.
Badan  Pusat Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2018,  Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017, Surabaya.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Mojokerto,  2018,  Profil  Kesehatan  Kabupaten Mojokerto Tahun 2017, Mojokerto.
Dinas  Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018, Profil  Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, Surabaya.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional,  2010,  Buku  III  –  Alat  Analisis  Tepat  Guna  untuk Perencanaan  dan  Penganggaran  yang  Berpihak  pada  Masyarakat  Miskin, Jakarta.
------,  Outline,  Penyusunan  Laporan  Pelaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan  – Tahun 2013, ---
------ , https://www.bps.go.id/
------, https://www.jatim.bps.go.id/
------, https://www.bdt.tnp2k.go.id/
------, https://www.siskaperbapo.com/