Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8734

## Politik  Hukum  Industrialisasi  di  Indonesia  Dalam  Tinjauan Historis

## Syahriza Alkohir Anggoro
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Author’s email rizarathustra@yahoo.co.id

## Iqbal Fajar Dwiranda
Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Author’s email dwiranda47@gmail.com
DOI: 10.23917/jjr.v9i2.8734
Submission Track:
Received:
29 Agustus 2019
Final Revision:
13 Desember 2019 Available online: 17 Januari 2020 Corresponding Author:
Syahriza Alkohir Anggoro rizarathustra@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Tujuan:  Artikel  ini  menganalisis  dinamika  kepentingan ekonomi-politik  yang  melatarbelakangi  lahirnya  UU  No  5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dibawah periode kekuasaan rezim Orde Baru.
Metodologi: Artikel ini merupakan artikel hukum non-doktrinal yang  menggunakan  metode  penelitian  hukum  sosio-legal. Bahan  hukum  di  sajikan  dengan  pendekatan  ekonomi  politik hukum  (political  economy  of  law)  untuk  mengidentifikasi kepentingan  yang  melatarbelakangi  pembentukan  produk hukum.

## Temuan:  Pembentukan  UU  No  5  Tahun  1984  tentang
Perindustrian  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pentingnya  sektor perindustrian  sebagai  arena  pertarungan  yang  kompleks  yang melibatkan  berbagai  kepentingan  kelas  penguasa,  pemikiran teknokrat serta elite kongsi bisnis.
Kegunaan: Artikel
ini menawarkan penjelasan alternatifkemunculan  UU  No  5  Tahun  1984  tentang Perindustrian dari sudut pandang interdisipliner.
Kebaruan/Orisinalitas: Konfigurasi politik, perbedaan preferensi ideologis dan perubahan sosial yang berlangsung di masa Orde Baru sangat menentukan arah politik hukum UU No 5  Tahun  1984  tentang  Perindustrian  yang  dimaksudkan  untuk menciptakan  kondisi-kondisi  yang  memungkinkan  industri domestik dapat mandiri dalam memperluas kegiatan
industrinya  serta  mengurangi  ketergantungan  Indonesia terhadap investasi asing.
Keywords: Politik Hukum, Industrialisasi, Sejarah Hukum, dan Penelitian Hukum Interdisipliner

## PENDAHULUAN
UU  No  5  Tahun  1984  tentang  Perindustrian  (selanjutnya  disebut  UU  Perindustrian) merupakan  salah  satu  produk  hukum  di  bidang  ekonomi  yang  penting  sepanjang  periode kekuasaan Orde Baru. Tekad untuk menjadikan rezim Orde Baru sebagai rezim pembangunan telah  diakui  banyak  pihak  yang  tidak  mungkin  bisa  terlaksana  tanpa  kegiatan  ekonomi  yang nyata serta kemampuan dan kontrol atas alokasi sumber daya dari para pelaku ekonomi. Oleh karenanya  tatkala  rezim  Orde  Baru  mengkonsolidasikan  diri  pada  tahun  1966/1967, ‘persoalan  pembangunan  telah  menjadi  perhatian  serius  yang  harus  diberikan  sebuah kepastian  kemana  arah  pembangunan  itu  dimasa  mendatang’  (Wijoyo  Nitisastro,  2010). Berbeda  dari  masa  sebelumnya,  persoalan  pembangunan  semata-mata  direduksi  menjadi persoalan  politis  yang  terpusat  pada  Presiden  dengan  slogan-slogan  anti  imperialisme revolusioner  (Kian  Wie,  2012).  Prinsip  ekonomi  terpimpin  yang  menyatakan  bahwa  hukum adalah  sarana  untuk  menuntaskan  revolusi  yang  belum  selesai  dimasa  Orde  Baru  kini  tidak bisa  lagi  di  terima.  Sebagai  gantinya—dalam  rangka  mengejar  ketertinggalan  pembangunan yang  telah  dicapai  oleh  negara-negara  industri  melalui  program  industrialisasi  besar- besaran—rezim  Orde  Baru  meletakkan  hukum  sebagai  sarana  untuk  melaksanakan pembangunan.  Tidaklah  mengherankan  jika  kemudian  sektor  perindustrian  sebagai  sektor produksi yang penting dalam pembangunan telah mendapat sorotan sejak awal.
Bagi  mereka  yang  mengamati  kemunculan  rezim  Orde  Baru,  dengan  cepat  akan mengkaitkan agenda pembangunan yang di usung rezim dengan sederet peraturan perundang- undangan di bidang ekonomi yang muncul diawal-awal kekuasaan rezim, diantaranya UU No 1  Tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing,  UU  No  8  Tahun  1968  tentang  Penanaman Modal  Dalam  Negeri,  UU  No  5  Tahun  1967  tentang  Pokok-Pokok  Kehutanan,  UU  No  11 Tahun  1967  tentang  Ketentuan  Pokok  Pertambangan,  Perppu  No  6  Tahun  1969  tentang Perusahaan  Ne  gara  dan  UU  No  8  Tahun  1971  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,  disusul kemudian  penerbitan  Rencana  Pembangunan  Lima  Tahun  I  pada  tahun  1969  yang menegaskan  kembali  peranan  hukum  dalam  pembangunan  nasional.  Komitmen  terhadap
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8734
pembangunan ini tidak dapat berjalan tanpa adanya kepercayaan bahwa prinsip-prinsip hukum tetap ditaati di Indonesia dan bahwasanya para pemegang tampuk kekuasaan diIndonesia juga masih tetap menjamin kepastian hukum (Wignjosoebroto, 2014: 209).
Sebagai  produk  perjuangan  nasionalis  yang  tahun  1945,  Pasal  33  UUD  1945 mengamanatkan  perekonomian  disusun  berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan  dan  cabang produksi  dan  sumber  daya  alam  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Memang, pasal ini menjadi semacam refleksi panjang dari gerakan  nasionalis  pra  kemerdekaan  yang  bisa  ditemukan  jejak  klimaksnya  dalam  risalah sidang  konstitusi  (Moh.  Hatta,  1980  dan;  Moh.  Yamin,  1959).  Setiap  orang  yang  membaca risalah sidang tersebut dengan segera akan sampai pada kesimpulan bahwa betapa ideal-ideal sosialisme sangat mengakar pada alam pikiran para penyusun konstitusi (Daniel S Lev, 1966: 70).  Namun  demikian,  konsep  kapitalisme  liberalisme  yang  dianggap  inkonstitusional  itu justru menjadi masalah tatkala konsep utama sistem ekonomi liberal seperti promosi investasi asing  dan  perlindungan  kepemilikan  mesti  diadopsi  untuk  mencegah  kemerosotan  ekonomi lebih  jauh.  Oleh  karenanya  ketika  rezim  Orde  Baru  mengkonsolidasikan  kekuasaannya  pada pertengahan  60an,  unsur  teknokrasi  telah  memainkan  peran  penting  untuk  membungkus konsep-konsep tadi dengan wajah baru.
Akan  tetapi,  keberpihakan  pada  sistem  ekonomi  liberal  yang  bisa  di  temukan  dalam banyak  produk  hukum  bidang  ekonomi  sepanjang  periode  kekuasaan  Orde  Baru  pada kenyataannya tidak se-monolitik yang dibayangkan. Kepentingan politik, kontestasi ideologi, perubahan  sosial,  dan  peristiwa-peristiwa  penting  yang  menentukan  kemana  arah perkembangan  masyarakat  senantiasa  mewarnai  serta  melatarbelakangi  dan  menjadi pertimbangan bagi munculnya produk hukum bidang ekonomi pada waktu tertentu. Fenomena menonjolnya  fungsi  instrumental  hukum  sebagai  sarana  pembangunan  yang  sarat  akan kepentingan  tertentu  lebih  terasa  bila  dibandingkan  fungsi-fungsi  lainnya,  bahkan  dapat dilihat  dari  pertumbuhan  pranata  hukum,  nilai  dan  prosedur  perundang-undangan  dan birokrasi penegak hukum yang bukan hanya mencerminkan hukum sebagai saranapembangunan melainkan juga menjadi penopang tangguh struktur politik, ekonomi dan sosial (Mahfud MD, 1995: 12). Dalam konteks inilah, menyepakati penggunaan istilah politik hukum  berarti  menyepakati  bahwa  hukum  tidak  bisa  dilepaskan  dari  aspek  politik,  bahkan aspek ideologi, sosial, ekonomi yang luas yang mempengaruhi pilihan kebijakan dalam proses pembentukan hukum (Alkohir, 2019)

## METODOLOGI PENELITIAN
Artikel  ini  membahas  berbagai  perubahan  politik,  sosial  dan  ekonomi  yang mempengaruhi  kemunculan  UU  Perindustrian  pada  pertengahan  periode  kekuasaan  Orde Baru.  Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  sosio-legal  yang  bertumpu  pada silogisme induktif yang menekankan  eksplanasi tentang ada-tidaknya hubungan (baik kausal maupun korelatif) antara berbagai variabel sosio-hukum (Wignjosoebroto, 2013: 124). Bahan hukum di sajikan dengan pendekatan ekonomi politik hukum ( political economy of law ) untuk mengidentifikasi kepentingan yang melatarbelakangi pembentukan produk hukum (Mattei dan Haskell, 2015).

## PEMBAHASAN

## Orde Baru, Nasionalisme Ekonomi dan Industrialisasi
Sepanjang  periode  kekuasaan  Orde  Baru,  Pemerintah  telah  memimpin  industrialisasi yang  mengesankan  melalui  kombinasi  antara  pinjaman  luar  negeri,  investasi  asing,  dan belakangan pendapatan negara dari sektor migas pada dekade 70an. Bangkitnya industrialisasi tersebut  tidak  terlepas  dari  berbagai  produk  hukum  yang  telah  berkontribusi  besar  dalam menyelamatkan  Indonesia  dari  stagnasi  krisis  ekonomi . Pasal  25TAP  MPRS  No XIII/MPRS/1966  tentang  Pembaharuan  Kebijakan  Ekonomi,  Keuangan  dan  Pembangunan telah memprioritaskan bidang pertanian, prasarana dan industri ekstraksi sumber daya sebagai prioritas  pembangunan  jangka  panjang  disusul  kemudian  Repelita  I  yang  memberi  prioritas industrialisasi  pertanian.  Meskipun  Repelita  I  telah  berkomitmen  terhadap  industrialisasi bidang pertanian, keterpisahan antara sektor yang menjadi prioritas Repelita di satu pihak dan sektor industri ekstraksi sumber daya melalui investasi asing, swasta nasional dan perusahaan negara, adalah hal yang tidak bisa ditutup-tutupi. Oleh karenanya industrialisasi yang  terjadi sepanjang  periode  Repelita  I  dan  pola  yang  sama  dilanjutkan  oleh  Repelita  II,  sektor-sektor industri tadi justru tidak saling terintegrasi satu sama lain. Keterpisahan  inilah yang menjadi sasaran  kritik  kalangan  teknokrat  nasionalis  seperti  A.R.  Soehoed  yang  menyatakan  bahwa ‘kemajuan  dalam  industrialisasi  selama  Repelita  I  dan  II  hanya  memperlebar,  bukan memperdalam struktur industri. Industri bertambah banyak tetapi saling tumbuh terlepas satu sama lain, dan malahan dalam beberapa kasus saling bersaing dan tidak saling memperkokoh’ (Kian Wie, 1994: 21).
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8734
Proses  industrialisasi  yang  terjadi  di  Indonesia  tidak  bisa  terlepas  dari  peranan  kaum teknokrat,  yang  pikiran-pikiran  cemerlangnya  banyak  mengilhami  kebijakan  Pemerintah. Krisis  ekonomi,  inflasi  mencapai  600%,  pengangguran  dan  defisit  investasi  adalah  prioritas utama  yang  mesti  diselesaikan,  sekaligus  menjadi  prakondisi  bagi  kaum  teknokrat  liberal dalam  merumuskan  kebijakan  industrialisasi  yang  berpihak  pada  pelaku  ekonomi  berskala besar.  Investasi  industri  modal  asing  lebih  diutamakan  ketimbang  investasi  industri  dalam negeri berskala menengah dan kecil karena  memberi kontribusi  lebih besar atas peningkatan produktivitas  dalam  negeri  dan  penyerapan  surplus  pengangguran.  Disamping  memastikan bahwa  investasi  industri  besar  akan  memperoleh  perlindungan  dan  kepastian,  iklim persaingan  usaha  yang  keras  akan  menyeleksi  secara  cermat  industri  dalam  negeri  yang efisien dan kompetitif.
Sekalipun  pandangan  kaum  teknokrat  liberal  ini  secara  umum  bisa  diterima  lantaran dikehendaki penguasa karena bisa menciptakan angka pertumbuhan yang di inginkan, banyak para  pihak  berpandangan  bahwa  pikiran-pikiran  seperti  itu  tidak  lazim  bagi  negara  yang memiliki  pengalaman  pahit  atas  eksploitasi  modal  asing.  Keengganan  para  teknokrat  liberal dalam  memberikan  perlakuan  khusus  pada  industri  dalam  negeri  yang  korup  dan  inefisien sebagaimana  pengalaman  perekonomian  Indonesia  tahun  50  dan  60an  akan  menghambat perbaikan  dan  mengulang  krisis  ekonomi  (Robison,  2012:  10).  Guna  mencegah  jatuh  ke lubang  yang  sama,  pencabutan  perlakuan  khusus  kepada  industri  dalam  negeri  dan membiarkannya  bersaing  secara  bebas  dengan  industri  berbasis  kapital  asing  akan  membuat industri dalam negeri lebih berdaya saing. Rezim Orde Baru melihat pandangan  ini beresiko secara politis karena akan mengancam basis dukungan para industrialis dalam negeri dan akan sangat  berbahaya  bagi  pembangunan  ekonomi  jangka  panjang.  Masih  mengakarnya pandangan perlunya intervensi negara atas pembangunan industri nasional menjadikan usulan radikal kaum teknokrat liberal untuk membiarkan begitu saja industri dalam negeri tidak bisa diterima sebagai dasar pembentukan kebijakan.
Sudah menjadi tantangan sejak awal bagaimana mengakomodasi kepentingan industri dalam negeri bersamaan dengan produk hukum bidang investasi asing yang sangat membatasi peranan  negara  sekaligus  bersifat  kurang  menguntungkan  bagi  keberadaan  industri  dalam negeri.  Keberpihakan  terhadap  industri  dalam  negeri  sangatlah  terbatas  dalam  UU  PMDN yang  hanya  bisa  di  akses  oleh  industri  dalam  negeri  bermodal  besar.  Sebagai  contoh,  dalam UU tersebut industri dalam negeri yang ingin memperoleh akses dan fasilitas khusus yang di
tawarkan UU PMDN wajib menaruh deposito kepada bank negara sebanyak 25% dari invetasi mereka pada bidang-bidang prioritas dan 50% pada bidang yang bukan prioritas. Akibat dari keterbatasan  itu  ialah  hanya  industri  bermodal  besar-lah  yang  bisa  memperoleh  akses  atas fasilitas  UU  PMDN.  Mereka  berasal  dari  golongan  Tionghoa  dan  beberapa  pengusaha  sipil yang memiliki jaringan bisnis internasional dan telah menyimpan dana mereka di luar negeri sejak  rezim  ekonomi  terpimpin.  Praktis  dengan  sendirinya  kemampuan  mereka  atas  alokasi sumber  daya  tidak  bisa  di  abaikan  begitu  saja.  Melalui  Pasal  9  UU  PMDN  Pemerintah menawarkan fasilitas  pemutihan modal yang menyatakan bahwa modal itu dapat kembali ke Indonesia  dan  dijamin  secara  hukum  hak  kepemilikannya  tanpa  ada  keharusan  di  pihak pemiliknya  untuk  menjelaskan  asal-usulnya  atau  untuk  membuktikan  bahwa  pajaknya  telah dilunasi. Melalui UU PMDN banyak para industrialis tadi mengadakan hubungan patron klien untuk memperoleh lisensi tertentu, monopoli impor, kemudahan joint venture dan sebagainya (Muhaimin,  1990;  Robison  dan  Hadiz,  2004;  Chua,  2008;  Iswandi  1998  dan;  Couch,  2007). Dengan mencermati perkembangan para industrialis dalam negeri yang memperoleh proteksi melalui UU PMDN, pandangan bahwa setiap kebijakan industri yang dibuat rezim Orde Baru semata-mata mencerminkan kepentingan investasi asing tidaklah tepat.
Namun  demikian,  berbagai  kebijakan  industri  dan  perlindungan  hukum  yang  selama ini  telah  diberikan  Orde  Baru  kepada  investasi  asing  dan  kepentingan  industri  dalam  negeri tertentu—walaupun  berhasil  mengembalikan  keadaan  ekonomi  lebih  baik—pada  nyatanya telah menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan kekuasaan rezim. Mereka yang selama ini—yang terdiri dari kalangan mahasiswa, pengusaha kecil, cendikiawan nasionalis, bahkan kaum  miskin—yang  telah  menjadi  pendukung  koalisi  kekuasaan  Orde  Baru  kian  tidak  bisa merasakan  manfaat  dari  capaian  pertumbuhan  ekonomi  yang  diagungkan.  Para  prajurit, perwira rendahan yang akrab dengan kehidupan kaum miskin, mulai tidak menyukai perilaku para Jenderal yang mencampuri urusan non-militer  dan memperkaya diri sendiri (Couch dan Caldwell, 2011: 316). Kaum teknokrat nasionalis seperti Ali Murtopo, Slamet Bratanata dan A.R.  Soehoed  mensuarakan  pandangan-pandangan  alternatif  dengan  harapan  pikiran  mereka bisa di pertimbangkan dalam pembentukan kebijakan. Sepanjang awal tahun 1970an, protes- protes kecil mulai bermunculan yang mencerminkan ketidakpuasan massa terhadap berbagai kebijakan yang berpihak pada borjuasi besar.
Puncak akumulasi kekesalan tersebut pecah dalam kerusahan pada bulan Januari 1974 di pusat-pusat bisnis di Ibukota. Sekalipun peristiwa  Malari bersifat simbolik dalam konteks
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8734
perlawanan  kaum  intelektual  dan  mahasiswa  terhadap  dominasi  modal  asing,  sasaran  utama kemarahan mereka sebetulnya ditujukan kepada industri Jepang yang menguasai bidang usaha yang sama-sama ditekuni pengusaha pribumi Indonesia. Pada saat yang bersamaan, industri- industri  milik  Tionghoa  turut  menjadi  sasaran  amuk  massa  dan  berubah  menjadi  sentimen rasialis  terhadap  etnis  Tionghoa  di  Indonesia.  Pada  tataran  kebijakan,  perisitiwa  tersebut bersifat  fundamental  dalam  arti  secara  radikal  mengubah  pendulum  kebijakan  industri menjadi  lebih  proteksionis.  Pikiran  alternatif  kaum  teknokrat  nasionalis  mulai dipertimbangkan agar Pemerintah bisa mengakomodasi tuntutan pengusaha kecil yang tengah merosot  agar  diberikan  proteksi  untuk  menghadapi  persaingan  industri  modal  asing  yang unggul,  terlebih  tuntutan  untuk  menyingkirkan  hambatan  politik  dan  ekonomi  terhadap potensi  mereka  untuk  berkembang  (Robison,  2012:  114).  Setelah  peristiwa  Malari  1974 Pemerintah  telah  mengurangi  pengaruh  kaum  teknokrat  liberal  dan  memberi  kesempatan kepada teknokrat nasionalis untuk merumuskan kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak.
Salah  satu  unsur  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  melihat  pergeseran  pendulum kebijakan  industri  adalah  peningkatan  pendapatan  negara  atas  sektor  minyak  akibat melonjaknya harga minyak dunia. Kemampuan belanja negara dan peningkatan produktivitas perusahaan  negara  pada  tahun  70an  telah  mengakibatkan  peranan  negara  atas  perekonomian kini  jauh  lebih  besar  ketimbang  pada  masa  sebelumnya.  Dalam  Repelita  II  dan  III  sektor migas  telah  ditempatkan  sebagai  sektor  strategis  yang  harus  diperluas  pada  bidang  usaha energi  lain  untuk  menggandakan  pendapatan  negara.  Karena  itu  dalam  rangka  memperluas kemampuan  akumulasi  perusahaan  migas  negara  selama  tahun  1970an,  Pertamina  dan Pemerintah sama-sama mencari pinjaman hutang baru di luar negeri baik  melalui IGGI atau pihak lain.
Kebangkitan  kelompok  teknokrat  nasionalis  juga  dapat  dilacak  pada  awal  tahun 1970an melalui keterlibatan mereka sebagai panitia perancang RUU Pertamina. Keberhasilan Ibnu Sutowo membawa Pertamina sebagai industri migas paling penting dalam pembangunan rezim  Orde  Baru,  membuat  Soeharto  merasa  bahwa  pikiran-pikiran  nasionalistis  (yang  pada nyatanya  sangat  menguntungkan  para  pemburu  rente)  patut  diperhitungkan.  Karenanya  ia sendiri  memerintahkan  Ibnu  Sutowo  untuk  melibatkan  teknolog-teknolog  penting  dalam imperium  Pertamina,  seperti  B.J.  Habibie  yang  saat  itu  bekerja  di  Jerman  untuk  sebuah perusahaan kapal terbang. Sinyal kebangkitan teknokrat nasionalis pula bisa dilihat dari posisi vital  Ali  Murtopo  sebagai  loyalis  dan  ideolog  kepercayaan  Soeharto  yang  lewat  bukunya
Akselerasi  Modernisasi  Pembangunan  25  Tahun yangmenyatakan  bahwa  ABRI  adalah katalisator  bagi  pembangunan  khususnya  dalam  menciptakan  stabilitas  dan  keamanan (Murtopo,  1972).  Stabilitas  dan  keamanan  adalah  penting  untuk  menjamin  putusan-putusan yang dibuat penguasa bisa efektif. Pemikiran-pemikiran Ali Murtopo-lah, yang  melegitimasi kalangan ABRI terlibat aktif hampir dalam seluruh kegiatan perekonomian negara.
Memasuki  tahun  1980an,  perekonomian  global  memperlihatkan  tanda-tanda penurunan  harga  minyak  secara  mengejutkan.  Kaum  teknokrat  liberal  mengkiritk  bahwa besarnya  ketergantungan  Pemerintah  atas  sektor  migas  membuat  Pemerintah  terlena  dan enggan mencari alternatif pendapatan di luar sektor migas. Selain itu secara umum pada awal dekade  80an  Indonesia  mengalami  penurunan  ekspor  akibat  industri  dalam  negeri  tidak bersikap responsif terhadap revolusi teknologi yang sedang terjadi. Bahwa integrasi ekonomi dunia—yang  kemudian  hari  dikenal  dengan  istilah  globalisasi—telah  membuat  banyak industri  di  negara  lain  berlomba  mengefisienkan  dan  mengoptimalkan  kegiatan  usahanya, tidak  membuat  para  industrialis  dalam  negeri  tergugah  ikut  berbenah  dari  dalam  yang membuat  produk-produk  mereka  kurang  begitu  diminati  di  pasar  dunia.  Sebagaimana dinyatakan Jeffrey Winters (1999: 229):
Gambaran  umum  yang  terjadi  pada  masa boom minyak  adalah  adanya  kendala  nyata pada  penentu  kebijakan  untuk  menciptakan  dan  memelihara  iklim  investasi  yang kompetitif, dan responsif sebagai cara untuk menjamin pasokan investasi yang cukup di masyarakat. Sumber pendapatan negara yang didasarkan atas keuntungan luar biasa dari  penjualan  bahan  bakar  fosil  telah  membuat  para  penentu  kebijakan  bersikap  tak acuh  terhadap  permohonan  kebijakan  para  pemilik  modal  asing  karena  penurunan investasi  mereka  tidak  merusak  perekonomian  secara  umum.  Penyusutan  sumber pendapatan negara pada  tahun 1980an memulihkan  kembali pengaruh investasi  asing dalam perekonomian nasional.
Setelah  kejatuhan  harga  minyak  pada  awal  tahun  1980an,  para  teknokrat  telah memperdebatkan  kemana  arah  kebijakan  industri  Orde  Baru  seharusnya.  Kaum  teknokrat liberal melihat kegiatan produktivitas dan efisiensi kegiatan usaha di Indonesia terus menurun lantaran intervensi itu justru mengakibatkan kegiatan pasar terdistorsi dan menimbulkan high- cost economy . Dibawah rezim proteksionis setelah 1974, masalah yang dihadapi para pelaku pasar  (terutama  dari  luar)  adalah  biaya-biaya  yang  tinggi,  bahaya  birokratisme,  dan ketidakpastian  akan  perlindungan  hukum.  Radius  Prawiro  mengomentari  kecenderungan nasionalisme ekonomi tahun 70an sebagai berikut (Prawiro, 1999: 229):
Dengan  nasionalisme  yang  dibiayai  oleh  minyak,  dari  tahun  1974  sampai  dengan 1978,  kebijakan-kebijakan  perdagangan,  perindustrian,  investasi  dan  keuangan
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8734
Indonesia  semau  terlhat  berpadu  secara  harmonis  satu  sama  lain—dalam  sebuah paduan  yang  tidak  baik—untuk  mendukung  kebijakan  yang  paling  berorientasi  ke dalam  selama  sejarah  Orde  Baru.  Kebijakan-kebijakan  industri  dan  perdagangan Indonesia  bukan  saja  memberi  perlindungan  kepada  usaha-usaha  yang  tidak  efisien dalam melayani pasar dalam negeri, tetapi kebijakan-kebijakan investasi asing negara juga  mematahkan  semangat  para  investor  baru  kecuali  yang  paling  gigih  ... pragmatisme  ekonomi  yang  merupakan  ciri  khas  manajemen  ekonomi  Indonesia, berada pada titik nadir. Ketika uang minyak mulai mengering, yang masih tersisa bagi Indonesia  tinggallah  landasan  rapuh  dalam  industri-industri  ekspor  dan  hubungan perdagangan yang kurang berkembang dengan negara lain.
Para  teknokrat  liberal  meyakini  kebijakan  industri  yang  selama  ini  dikeluarkan Pemerintah  telah  mengekang  para  industrialis  dalam  negeri  yang  efisien  dan  produktif  dan menghambat  mekanisme  pasar  untuk  berkembang  pesat.  Salah  satu  aspek  terburuk  dari kecenderungan  serba  mengatur  bisa  dilihat  dari  pemberian  perlakuan  khusus  kepada  banyak industri besar yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan (Mallaranggeng, 2008: 116). Akan gantinya, aturan-aturan hukum harus dibuat sedemikian rupa untuk memfasilitasi semua pelaku  usaha  tanpa  anasir-anasir  kepentingan  politik  yang  melatarbelakanginya.  Hal  yang sama juga dinyatakan Ali Wardhana (Wardana dalam Chalmers dan Hadiz, 2000: 119):
The  decline  of  oil  prices  was  a  signal,  clear  to  all,  that  Indonesia  needed  drastic measures,  first  to  stablise  the  economy  and  prevent  a  downward  spiral  of  incomes; and  then  to  find  new  sources  of  income  growth.  So  when  the  budget  was  cut  and reform were begun, we enjoyed a broader measure of public support that governments did in many other countries under similar circumstances.
Kaum  teknokrat  liberal  telah  memperingatkan  Pemerintah  sejak  awal  mengenai rapuhnya  kebijakan  industri  nasionalis  yang  sekian  lama  telah  ditunggangi  kepentingan- kepentingan  bisnis  yang  merusak  struktur  ekonomi  Indonesia.  Kegagalan  kebijakan  industri dalam  negeri  bersamaan  dengan  krisis  harga  minyak  membuat  kaum  teknokrat  liberal menemukan  kembali  keyakinan  lama  mereka—atau  dalam  ungkapan  Radius  Prawiro, to rediscover  the  wisdom  of  the  market (Mallaranggeng  2008:  112).  Baik  teknokrat  liberal maupun  nasionalis  sama-sama  mensepakati  bahwa  pokok  permasalahan  mengenai  rapuhnya industri  dalam  negeri  adalah  bahwa  Pemerintah  tidak  memiliki  arah  cukup  jelas  dalam melaksanakan  strategi  industrialisasi  yang  direncakanan.  Ketiadaan  rumusan  yang  jelas  itu menyebabkan  berbagai  macam  kepentingan  politik  senantiasa  melatarbelakangi  berbagai produk  hukum  yang  berkaitan  dengan  industrialisasi.  Dengan  menyampaikan  proposal mengenai  strategi  orientasi  ekspor,  kelompok  teknokrat  liberal  menginginkan  deregulasi
besar-besaran yang  memungkinkan para pemilik modal—baik domestik atau internasional— sebebasnya mengalokasikan modalnya tanpa campur tangan Pemerintah. Sedangkan proposal strategi orientasi ekspor dari kelompok teknokrat nasionalis menginginkan adanya penguatan struktur  industri  nasional  dan  pembatasan  arus  modal  asing  yang  menurut  mereka  untuk sektor-sektor  perekonomian  penting.  Melalui  pengaruhnya  yang  cukup  kuat  di  kursi-kursi Pemerintahan,  pikiran-pikiran  kaum  teknokrat  nasionalis  berpotensi  besar  direalisasikan ketika  Pemerintah  menyadari  pentingnya  membentuk  suatu  perundang-undangan  yang ditujukan untuk memperjelas arah industrialisasi nasional.
Para  teknokrat  nasionalis  memahami  apa  yang  mereka  kenal  dengan  nasionalisme ekonomi  dengan  cara  yang  berbeda.  Ginanjar  Kartasasmita  (Kepala  Bappenas  1978  –  1983) menyatakan bahwa liberalisasi ekonomi itu sendiri menuntun perekonomian Indonesia kepada konsentrasi  kekuasaan  ekonomi  disegelintir  kelompok  (Robison  dan  Hadiz,  2004:  89).  Bagi Ginanjar  Kartasasmita  tantangan  terbesar  yang  dihadapi  Indonesia  setelah  kejatuhan  harga minyak  adalah  bagaimana  meningkatkan  produktivitas  dan  efisiensi  industri  dalam  negeri sekaligus  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  (Kartasasmita,  1996:  127).  Kaum  teknokrat nasionalis  memang  mengakui  bahwa  berbagai  macam  peraturan  perundang-undangan  pada awal kekuasaan Orde Baru dan praktik kebijakan industri setelah peristiwa Malari 1974 yang dibuat  Pemerintah  sendiri  mempunyai  andil  cukup  besar  bagi  terciptanya  monopoli  dan oligopoli  industri  di  Indonesia  (Lubis,  1985:  51).  Kritik  yang  lebih  keras  juga  datang  dari Menteri  Perindustrian  tahun  1978  -  1983,  A.R.  Soehoed  yang  berangkat  perspektif  teori ketergantungan bahwa pertumbuhan industri yang cepat yang menjadi sasaran Repelita hanya menggeser  bidang  ketergantungan,  dari  ketergantungan  terhadap  barang  konsumsi  impor menuju  ketergantungan  yang  lebih  parah,  yaitu  terhadap  impor  bahan  baku,  bahan  setengah jadi,komponen dan barang modal (Chalmers, 1996: 253). Dengan mengakarnya kepercayaan rezim Orde Baru terhadap kemampuan sebuah hukum sebagai sarana pembangunan ekonomi, maka  pembentukan  suatu  perundang-undangan  untuk  memperjelas  arah  industrialisasi nasional adalah sebuah hal yang tak terelakkan.

## Terbentuknya UU Perindustrian dan Arah Politik Hukumnya
Pada  tahun  1979  A.R.  Soehoed  telah  mengambil  inisiatif  membentuk  RUU  tentang Perindustrian  yang  akan  menjadi  dasar  hukum  bagi  segala  macam  kegiatan  industri  di Indonesia  (Soehoed,  2000).  Momentum  itu  ia  ambil  bertepatan  dengan  masih  tingginya
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8734
pendapatan  negara  dari  sektor  migas  dengan  tujuan  RUU  tersebut  akan  mampu  membiayai pembangunan  industri  nasional  yang  disalurkan  dari  pendapatan  negara  dari  sektor  migas. Para  teknokrat  nasionalis  telah  melihat  kesalahan  Pemerintah  yang  selama  beberapa  dekade terakhir hanya berfokus pada industri-industri berteknologi rendah pada sektor pertanian dan sektor  pertambangan  migas.  Kurangnya  perhatian  terhadap  sektor  diluar  keduanya  menurut para  teknokrat  nasionalis  berhasil  melemahkan  kemampuan  industri-industri  tadi  dalam mencetak  keuntungan.  Tidak  adanya  satu  instrumen  hukum  oleh  Pemerintah  untuk mengintegrasikan  semua  industri-industri  tersebut  yang  menyebabkan  persaingan  antar industri.  Maka  dengan  sendirinya  bagi  kalangan  teknokrat  naisonalis,  Pemerintah  justru membiarkan free fight liberalism terjadi.
Menurut  Ian  Chalmers,  A.R.  Soehoed  mencita-citakan  sebuah  regulasi  yang memungkinkan  peningkatan  tahap  industrialisasi  dari  industrialisasi  berteknologi  rendah menuju industrialisasi berteknologi maju (Chalmers, 1996: 251). Meski mengakui kebutuhan akan keahlian bangsa asing, A.R. Soehoed mendukung pembatasan negara terhadap investasi asing,  terutama  untuk  menghindari  ketergantungan  terhadap  suatu  sumber  teknologi.  Usulan A.R. Soehoed yang ambisius meniscayakan peran negara dalam  menentukan alokasi sumber daya yang besar untuk mendorong ekspansi modal nasional lebih luas dan merata.
Government participation can have a variety of purposes, so it is necessary to clearly identify  that  purpose  and  ensure  that  participation  is  truly  beneficial  to  the  national development  effort  and  [does]  not  slide  into  etatism.  It  must  be  emphasised  at  this point  that  the  role  of  the  government  in  the  economy  should  extend  to  all  economic activities, but should be restricted to a level at which it can exercie sufficient influence over the development of the national economy and have controlling intersets in those sectors and areas where national private enterprise is not—or is not yet—sufficiently strong to safeguard its interests. It is not even necessary for the government to become involved  n  all  aspects  of  those  sectors  earmarked  for  priority;  it  is  sufficient  for  the government to limit its involement to those elements it considers vital for the success of strategy pertaining to that sector. (Soehoed dalam Chalmers dan Hadiz, 2000: 72).
Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah prasyarat mutlak untuk menaikkan  level  kemampuan  teknologi  industri  nasional  membuat    A.R.  Soehoed  merasa penting untuk melibatkan B.J. Habibie (Menteri Riset dan Teknologi). Perlunya transformasi radikal  untuk  mengubah  wajah  industri  Indonesia  menjadi  industri  yang  menggunakan teknologi  maju  adalah  salah  satu  tujuan  dalam  RUU  Perindustrian.  Lewat  perspektif determinisme  teknologi,  Habibie  mengemukakakan  kesediaannya  menuntun  Indonesia
menjadi poros industri di Asia lewat program-program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disponsori Pemerintah.
Pada bulan Juni 1984, RUU Perindustrian disahkan. Sebagai produk turunan Pasal 33 UUD 1945, UU Perindustrian adalah upaya sungguh-sungguh menafsirkan subtansi konstitusi ekonomi  sesuai  dengan  kebutuhan  zaman.  Dengan  meletakkan  UU  Perindustrian  dalam prospek  pembangunan  jangka  panjang,  keberadaan  UU  Perindustrian  amat  penting  untuk melakukan  perubahan  fundamental  atas  struktur  industri  nasional.  Pasal  3  menyatakan pembangunan industri nasional bertujuan untuk:
1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan  dana,  sumber  daya  alam,  dan/atau  hasil  budidaya  serta  dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
2.  Meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  secara  bertahap,  mengubah  struktur perekonomian  ke  arah  yang  lebih  baik,  maju,  sehat  dan  lebih  luas  bagi pertumbuhan  ekonomi  pada  umumnya,  serta  memberikan  nilai  tambah  bagi pertumbuhan industri pada khususnya;
3.  Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;
4.    Meningkatkan  keikutsertaan  masyarakat  dan  kemampuan  golongan  ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;
5.  Memperluas  dan  memeratakan  kesempatan  kerja  dan  kesempatan  berusah,  serta meningkatkan peranan koperasi industri;
6.  Meningkatkan  penerimaan  devisa  melalui  peningkatan  ekspor  hasil  produksi nasional  yang  bermutu,  disamping  penghematan  devisa  melalui  pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;
7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerh dalam rangka perwujudan wawasan nusantara;
8.  Menunjang  dan  memperkuat  stabilitas  nasional  yang  dinamis  dalam  rangka memperkokoh ketahanan nasional.
Harus  di  akui  UU  Perindustrian  mencoba  mengarahkan  arah  pembangunan  nasional lebih  merata  dan  berkeadilan.  Bagi  para  teknokrat  nasionalis,  UU  Perindustrian  merupakan jawaban  bagi  ketidakjelasan  strategi  industrialisasi  nasional.  Setidaknya  terdapat  empat  arah politik  hukum  yang  diperlihatkan  UU  Perindustrian. Pertama, perluasan  kesempatan  bagi industri  nasional  dalam  mengembangkan  kegiatan  usahanya.  UU  Perindustrian mengamanatkan  Pemerintah  menyediakan  keadaan  dan  memfasilitasi  industri  dalam  negeri dalam  bersaing  dengan  modal  asing.  Melalui  strategi  industrialisasi  orientasi  ekspor  yang jelas, industri nasional diarahkan untuk melakukan kegiatan ekspor yang akan meningkatkan pendapatan devisa nasional. Sebagaimana dinyatakan penjelasan UU Perindustrian:
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8734
Pelaksanaan  pembangunan  sekaligus  harus  menjamin  pembagian  pendapatan  yang merata  bagi  seluruh  rakyat  sesuai  dengan  rasa  keadilan,  dalam  rangka  mewujudkan keadilan  sosial  sehingga  di  satu  pihak  pembangunan  itu  tidak  hanya  ditujukan  untuk meningkatkan  produksi,  melainkan  sekaligus  mencegah  melebarnya  jurang  pemisah antara  kaya  dan  yang  miskin.  Dnegan  memperhatikan  sasaran  pembangunan  jangka panjang  di  bidang  ekonomi  tersebut,  maka  pembangunan  industri  memiliki  peranan yang sangat penting. Dengan arah dan sasaran tersebut, pembangunan  industri bukan saja  berarti  harus  semakin  ditingkatkan  dan  pertumbuhannya  dipercepat  sehingga mampu  menpercepat  terciptanya  struktur  ekonomi  yang  lebih  seimbang,  tetapi pelaksanaannya  harus  pula  makin  mampu  memperluas  kesempatan  kerja, meningkatkan  rangkaian  proses  produksi  inudstri  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan ekspor hasil industri itu sendiri.
Kedua, penciptaan  kondisi  yang  memungkinkan  Pemerintah  berkewenangan mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  untuk  industri  nasional.  Berbagai  macam klausul teknologi dapat dikatakan mencerminkan pikiran-pikiran B.J. Habibie tentang tahap- tahap  industrialisasi  (Habibie,  1986). Ketiga, penciptaaan  iklim  investasi  dalam  negeri  yang kondusif  bagi  semua  pelaku  ekonomi,  baik  perusahaan  negara,  swasta  besar,  menengah  dan koperasi.  Menurut  A.R.  Soehoed  dengan  melibatkan  semua  pelaku  ekonomi  dalam  kegiatan industri  nasional,  secara  bertahap  akan  mengintegrasikan  berbagai  macam  pelaku  ekonomi dalam  sistem  industri  yang  sistematis  (Kian  Wie,  1994:  22). Keempat, reorganisasi  struktur kepemilikan  modal  dalam  negeri  demi  mencegah  Indonesia  terjebak  dalam  ketergantungan modal  asing  lebih  dalam.  Hal  ini  diwujudkan  dengan  banyak  pasal  UU  Perindustrian  yang memberikan  perlindungan  serta  perlakuan  khsus  kepada  industri  nasional  seperti  melakukan pengaturan,  pembinaan  dan  pengembangan  industri.  Perlakuan  khusus  ditunjukkan  misalnya oleh Pasal 5 ayat (1) yang  memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk  menentapkan bidang industri yang digeluti kelompok industri kecil yang hanya bisa di usakan oleh warga negara  Indonesia.  Selain  itu  Pemerintah  juga  dapat  memberikan  kemudahan  dan/atau perlindungan  yang  diperlukan  untuk  mendorong  pengembangan  cabang  industri  dan  jenis industri tertentu di dalam negeri (Pasal 12).
Namun  demikian,  sekalipun  UU  Perindustrian  berhasil  merumuskan  secara  ketat strategi  industrialisasi  Indonesia,  persoalan  monopoli  dan  oligopoli  sayangnya  tidak  diatur dengan baik. Tentu saja kekurangan ini merupakan kesalahan mendasar dari para pengusung UU  Perindustrian.  Dalam  UU  Perindustrian  aturan  mengenai  monopoli  dan  oligopoli  hanya disebutkan dalam pasal 7 ayat (3) yang menyatakan: ‘pemerintah mencegah pemusatan atau
penguasaan  industri  oleh  satu  kelompok  atau  perorangan  dalam  bentuk  monopoli  yang merugikan masyarakat’, dan pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan ‘pengaturan dan pembinaan bidang  usaha  industri  dilakukan  dengan  penciptaan  iklim  yang  sehat  bagi  pertumbuhan industri  dan  pencegahan  persaingan  yang  tidak  jujur  antara  perusahaan-perusahaan  yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu  kelompok  atau  perorangan  dalam  bentuk  monopoli  yang  merugikan  masyarakat’. Absennya  pengaturan  monopoli  dan  oligopoli  inilah  yang  menjadi  celah  bagi  bangkitnya kekuatan  oligarkiyang  bercokol  dalam  kekuasaan  rezim  otoritarian  Orde  Baruyang  berhasil mereorganisasikan  diri  di  tengah  gelombang  reformasi  neoliberal  pasca  Soeharto  (Robison dan Hadiz, 2004).

## KESIMPULAN
Kemunculan  UU  Perindustrian  dilatarbelakangi  oleh  pentingnya  sektor  perindustrian sebagai  arena  pertarungan  yang  kompleks  yang  melibatkan  berbagai  kepentingan  politik, pemikiran  teknokrat  serta  berbagai  kepentingan  bisnis.  Kendati  sektor  ini  bukanlah  sektor utama  yang  menjadi  mata  pencaharian  rakyat  Indonesia  seperti  halnya  sektor  pertanian, sokongannya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  pencapaian  kesejahteraan  tidak  bisa abaikan.  Dengan semakin strategisnya perkembangan industri di Indonesia di satu pihak dan semakin  kompetitifnya  industri  negara  satu  dengan  yang  lain,  maka  sangatlah  penting  bagi negara  menyediakan  landasan  hukum  yang  mampu  memberikan  perlindungan  bagi  industri dalam  negeri.  Oleh  karenanya  arah  politik  hukum  UU  Perindustrian  adalah  menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan industri dalam negeri dapat mandiri dalam memperluas kegiatan industrinya serta mengurangi ketergantungan Indonesia akan investasi asing.

## REFERENCES
Anggoro,  Syahriza  Alkohir,  (2019) Politik  Hukum:  Mencari  Sejumlah  Penjelasan ,  dalam Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 10 No 1
Chalmers,  Ian  dan  Vedi  R.  Hadiz,  (2000), The  Politics  ofEconomic  Development  in Indonesia , London: Routledge
Chalmers,  Ian,  (1996), The  Political  Economy  of  Indonesian  Automotive  Industry , diterjemahkan  oleh  Mien  Joebhaar, Konglomerasi:  Negara  dan  Modal  dalam  Industri Otomotif Indonesia 1950 – 1985 , Jakarta: Penerbit Gramedia
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8734
Chua, Christian, (2008), Chinese Big Business in Indonesia , New York: Routledge
Couch, Harold, (2007), The Army and Politics in Indonesia , Singapore: Exuinox Publishing Habibie,B.J.,(1986), Strategi  Transformasi  Industri  Suatu  Negara  Sedang  Berkembang , Jakarta: Gema Insani Press
Hadiz,  Vedi  R.,  (2005) Dinamika  Kekuasaan  Ekonomi  Politik  Pasca  Soeharto ,  Jakarta: LP3ES
Hatta, Mohammad, (1980), Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun , Jakarta: Inti Idayu Press, 1980
Iswandi,  (1998), Bisnis  Militer  Orde  Baru  Keterlibatan  ABRI  dalam  Bidang  ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Rezim Otoriter , Bandung: PT Remajarosdakarya
Kartasasmita, Ginanjar, (1996), Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan , Jakarta: CIDES
Kian Wie, Thee, (1994), Industrialisasi di Indonesia: Beberapa Kajian , Jakarta: LP3ES
Kian  Wie,  Thee,  (2012), Indonesia’s  Economy  Since  Independence ,  Singapore:  ISEAS Publishing
Lev,  Daniel  S.,  (1966), Transition  to  Guided  Democracy  1957  –  1959 ,  Ithaca:  Cornell University Press
Mahfud  MD,  (1995), Konfigurasi  Politik  dan  Karakter  Produk  Hukum ,  dalam  Jurnal Prisma No 7
Mallaranggeng, Rizal,  (2008), Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986  – 1992 , Jakarta: KPG, 2008
Mattei,  Ugo  dan  John  D.  Haskell  (ed.),  (2015), Research  Handbook  on  Political  Economy and Law , Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited
Muhaimin,  Yahya,  (1990), Bisnis  dan  Politik  di  Indonesia  Kebijaksanaan  ekonomi Indonesia 1950 – 1980 , Jakarta: LP3ES Mulya  Lubis,  Todung,  (1985), Monopoli  dan  Oligopoli  dalam  Tinjauan  Hukum ,  dalam Jurnal Prisma Elite, Monopoli dan Oligopoli Edisi No 2
Murtopo,  Ali,  (1972), Dasar-dasar  Pemikiran  tentang  Akselerasi  Modernisasi Pembangunan 25 Tahun , Jakarta: CSIS
Prawiro, Radius, (1999), Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi Pragmatisme dalam Aksi , Jakarta: Elexmedia
Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz, (2004) Reorganising Power in Indonesia the Politics of Oligarchy in the Age of Market , New York: Routledge
Robison,  Richard, The  Rise  of  Capital ,  diterjemahkan  oleh  Harsutejo, Soeharto  dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia , Jakarta: Komunitas Bambu, 2012
SoehoedA.R., (2000) Asahan Peluang yang Bisa Terbuang , Jakarta: Sinar Harapan
Utrecht, Ernst dan Malcolm Caldwell, (2011), Indonesia: An Alternative History, terjemahan oleh Saut Pasaribu, Sejarah Alternatif Indonesia , Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe dan Sajogyo Insitute
Wignjosoebroto,Soetandyo, (2013) Hukum, Konsep dan Metode , Malang: Setara Press
Wignjosoebroto,  Soetandyo,  (2014), Dari  Hukum  Kolonial  ke  Hukum  Nasional ,  Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven, KITLV-Jakarta dan Epistema Institute
Winters, Jeffrey, (1999), Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesia State , Tanpa Penerjemah, Power in Motion Modal Berpindah Modal Berkuasa Mobilitas Investasi dan Politik di Indonesia , Jakarta: Sinar Harapan
Yamin,  Muhammad,  (1959) Naskah  Persiapan  Undang-Undang  Dasar  1945  Jilid  1 ,  tanpa lokasi: Penerbit Jajasan Prapantja