Volume 6 No. 2 (2022)

## INTERNALISASI UNDANG-UNDANG 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
Siti Alisah, Omang Suparman, Nur Rahman, Elya Kusuma Dewi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon Email@: siti.alisah@umc.ac.id , omang.suparman@umc.ac.id , nur.rahman@umc.ac.id , elya.kusuma@umc.ac.id

## Abstract
The Narcotics Law number 35 of 2009 was invited on October 12 of 2009 by President Doctor Susilo Bambang Yudoyono, promulgated by the Menkumham Andi Mattalata recorded in the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 number 143, and an explanation of Law number 35 of 2009 is placed on The State Gazette of the Republic of Indonesia number 5062 all Indonesian citizens must know it. The National Police of the Republic of Indonesia, especially the West Java Region in accordance with Police Regulation Number 14 of 2018 concerning the Organizational Structure of Governance at the Regional  Police  level  and  the  Narcotics  Investigation  Directorate  headed  by  a  Director,  Deputy  Director,  Operational Development  Section,  Investigation  Supervision  Section  and  Sub  Directorates  have  duties  and  authorities  carry  out investigations and investigations into criminal acts of drug abuse, including counseling, guidance, prevention and rehabilitation of victims of drug abuse. Cases of drug abuse carried out by members of the Police in West Java each year have increased both as dealers, dealers and as users, starting from the rank of enlisted to the level of middle-ranking officers and the perpetrators are not only members of the Police. Male Polwan also exist as victims of drug abuse. Many members of the Police who have been entangled in drug abuse have been brought to the general court and have been sanctioned by the Police Code of Ethics with various punishments, either serving prison sentences or being fired as members of the Police. The internalization of law number 35 of 2009 carried out by the Directorate of Narcotics Investigation has been carried out in accordance with its authority both in general and specifically for members of the National Police and their families (Bhayangkari), from the Polda level to the Polsek level, but due to a lack of understanding of the law This is about the impact and consequences that arise as well as the weak foundation of faith from each member who is entangled in drug abuse so that it is a sign that they are aware that they have fallen into a drug trap that is difficult to release. The role of the family is very necessary to support personnel who are entangled in drugs in sensitizing bad behavior that is entangled in drug abuse but the most important thing is awareness, understanding, especially the laws that govern it, about the consequences that occur not only for themselves but also the families of co-workers and superiors of members of the National Police. itself as well as the National Police Institution as an instrument of the State for law enforcement.
Keywords: Internalization, Police, Drugs.
Volume 6 No. 2 (2022)

## Abstrak
Undang-undang  Narkotika  nomor  35  tahun  2009  diundang  pada  tanggal  12  Oktober  tahun  2009  oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudoyono, diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalata dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 143, dan penjelasan atas undang-undang nomor 35 tahun 2009 ditempat pada Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5062 seluruh Warga Negara Indonesia  Wajib  mengetahuinya.  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  khususnya  Daerah  Jawa  Barat sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kelola tingkat Poldaa dan  Direktorat Reserse Narkotika yang dikepalai oleh seorang Deirektur, wakil Direktur, Bagian Pembinaan  Operasional,  Bagian  Pengawasan  Penyidikan  dan  Sub  Direktorat    mempunyai  tugas  dan wewenang melaksanakanpenyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan,pembinaan,  pencegahan  dan  rehabilitasi  terhadap  korban  penyealahgunaan  Narkoba.  Kasus penyalahgunaan Narkoba dilakukan oleh anggota Polri dijawa Barat tiap tahun mengalami peningkatan baik sebagai Bandar, pengedar maupun sebagai pengguna yang dilakukan mulai dari pangkat Tamtama sampai pada tataran Perwira menengah dan pelakunya bukan saja anggota Polri Pria Polwan pun ada sebagai korban penyalahgunaan Narkoba. Para anggota Polri yang terjerat penyalahgunaan Narkoba sudah banyak yang diajukan ke peradilan umum dan sanksi Kode Etik Kepolisian dengan bermacam-macam hukuman baik menjalankan hukuman penjara maupun dipecat sebagai anggota Kepolisian. Internalisasi undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkota sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya baik secara umum maupun secara khusus anggota Polri dan keluarganya (Bhayangkari), mulai dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Polsek , namun karena kurangnya pemahaman dari undang – undang tersebut mengenai dampak dan akibat yang ditimbulakan serta lemahnya fondasi keimanan dari masing-masing anggota yang terjerat penyalahgunaan Narkoba sehingga tanda disadari sudah terperosok kedalam  jerat  narkoba  yang  susah  dilepaskan.  Peran  keluarga  sangatlah  diperlukan  untuk  mendukung personil yang terjerat Narkoba dalam menyadarkan  perilaku buruk yang terjerat penyalahgunaan Narkoba tapi  yang  terpenting  adalah  kesadaran,  pemahaman  terutama  perundang-undangan  yang  mengaturnya, tentang akibat yang terjadi bukan saja menimpa dirinya sendiri juga  keluarga rekan sekerja maupun atasan dari anggota Polri itu sendiri serta Institusi Polri sebagai alat Negara penegak Hukum.
Kata kunci: Internalisasi, Polri, Narkoba.

## A. Pendahuluan
Menjadi  Anggota  Polri  bagi  Warga Negara Republik Indonesia adalah satu impian kebanyakan  pemuda  dan  pemudi  Indonesia yang  telah  lulus  menamatkan  pendidikan Sekolah  Menengah  Atas,  mengikuti  Tes menjadi  anggota  Polri  baik  dari  sumber Brigadir,  Akademi  Kepolisian  maupun  dari sumber Sarjana bahkan Tamtama bukanlah hal yang  mudah  karena  pada  tahap  penerimaan anggota Polri banyak tahapan tes fisik, mental maupun  akademik,  semua  dilakukan  dengan sangat ketat yang difasilitasi oleh Biro Sumber Daya Manusia Polda Jabar.
Setelah seseorang menjadi anggota Polri banyak dinamika yang dialami dengan berbagai macam penugasan yang diterima oleh anggota Polri,  mulai  dari  tugas  operasional  maupun tugas  staf.  Tugas  Operasional  dilakukan bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat untuk melayani kebutuhan dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada negara terhadap diberlakukannya undang-undang yang disahkan  oleh  pemerintah,  untuk  dikenakan kepada masyarakat   misalnya tentang Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu lintas  dan  Angkutan  Jalan  Raya,  didalam undang-undang  tersebut  diberlakukan  bahwa masyarakat  dalam  mengendarai  kendaraan dijalan raya wajib membawa SIM  (pemberian Surat  Ijin  Mengemudi,  SKCK,  Pelayanan BPKB,  STNK    dan  lain-lain)  yang  dalam penegakan hukum misalnya (Tilang, Pemanggilan  baik  sebagai  saksi  maupun tersangka, atupun masyarakat pada umumnya, tidak  mengenal  profesi  apakah  dia  sebagai anggota  Dewan,  para  Artis  atau  pekerja  Seni, Anggota  Kepolisian,  TNI,  bahkan  pejabat pemerintahan baik pada tingkat Kota/Kabupaten,  Provinsi  bahkan  sampai tingkat pusat, Narkoba tidak mengenal umur, jenis kelamin atau tingkatan  pendidikan, juga kalangan  orang  kaya  maupun  kurang  mampu
1 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35- 2009-narkotika
bila  sudah  terjerat  penyalahgunaan  narkoba apapun  akan  dilakukan  demi  terpenuhi  akan keinginan menggunakan Narkoba .Juga dalam pemeriksaan  seseorang  yang  diduga  sebagai tersangka maupun saksi  pada peristiwa Tindak Pidana atau pelanggaran undang-undang yang lainnya Dalam  melaksanakan  dinas  Kepolisian seluruh  personil  sudah  dibekali  dengan berbagai  macam  pengetahuan  perundang- undangan  maupuan  peraturan  Kapolri mengenai hak dan kewajibannya hal ini sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  nomor  42 tentang  Hak-Hak  anggota  Polri  ,  sedangkan kewajiban anggota Polri adalah melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia dan menjalankan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 perubahan atas Perkap nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Tindak  pidana  Narkotika  tidak  lagi dilakukan  secara  perseorangan,  melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama- sama,  bahkan  merupakan  satu  sindikat  yang terorganisasi  dengan  jaringan  yang  luas  yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat  nasional  maupun  internasional. 1 Apabila  seseorang  terlibat  dalam  jaringan Narkotika maka akan sulit sekali untuk keluar dari  lingkaran  tersebut  resiko  terburuknya adalah  meninggal  dunia  karena  dikawatirkan akan  membuka  rahasia  dari  jaringan  narkoba tersebut.
Yang  melatarbelakangi  diundangkannya undang-undang  Narkotika  nomor  35  tahun 2009  adalah    untuk  mewujudkan  masyarakat Indonesia  yang  sejahtera,  adil  dan  makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  karena kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia
sebagai  salah  satu  modal  pembangunan nasional  perlu  dipelihara  dan  ditingkatkan secara  terus-menerus,  termasuk  derajat kesehatannya, 2 untuk  terlaksananya  undang- undang  itu  berlaku  efektif  dan  tidak  banyak orang  yang  melanggar  maka  dibutuhkan kerjasama  antara  pemerintah  dan  masyarakat dalam sosialisasinya:
Polri  sebagai  alat  Negara  penegak Hukum  haruslah  bersih  dari  pengaruh penyalahgunaan  Narkotika  dengan  berbagai tingkat penguasaan perundang-undangan baik tentang  Narkotika  maupun  undang-undang lainnya,  namun  harapan  tinggalah  harapan karena  sebagai  seorang  anggota  Polri  tidak lepas  dari  berbagai  macam  tantangan  dan godaan terutama anggota Polri yang bertugas di bidang Reserse terutama Reserse Narkoba ini sangatlah penting karena tidak semua anggota Polri  mampu  mengendalikan  dan  menahan nafsu  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Nafsu disini  adalah  godaan  pada  setiap  langkah  dan tindakan  baik  tawaran  untuk  menggunakan dengan  alasan  menjaga  stamina  atau  menjadi pengedar karena berdasarkan factor kebutuhan kehidupan  hal  inilah  yang  melatarbelakangi kenapa  anggota  Polri  banyak  yang  terlibat penyalahgunaan Narkoba.
Korban penyalahgunaan Narkoba anggota Polri Polda Jabar sudah cukupa banyak bahkan  pelakunya  sudah  banyak  yang diberhentikan  sebagai  anggota  Polri,  namun para korban baru terus bermuculan dan belum menjadi sebuah pelajaran, ancaman dari dinas sangatlah  berat  dan  selalu  diingatkan  baik melalui  surat  telegram  atau  dalam  bentuk lainnya  sudah  sangatlah  tegas  ancamannya bahwa anggota yang menyalahgunaan Narkoba ancaman  terberatnya  adalah  dipecat  sebagai anggota  Polri  (PTDH),  namun  peringatan
2 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009- narkotika diakses pada tanggal 9 Nopember 2022 3 https://media.neliti.com/media/publications/ 266135-penegakan-hukum-terhadap-anggota-
hanya dipandang sebagai sebuah retorika bagi para  pecandu  dan  penyalahgunaan    narkoba lainnya  dan  berfikaran  bahwa  itu  hanyalah sebuah ancaman yang tidak akan dilaksanakan, namun  pemecatan  anggota  Polri  dengan pelanggaran  penyalahgunaan  narkoba  sudah sangat banyak dilaksanakan.
Anggota  Polri  yang  seharusnya  sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas  tindak  pidana  khususnya penyalaguanaan  narkotika  dan  psikotropika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini  dicederai  oleh  perbuatan  anggotanya  yang justru  bertolakbelakang  dengan  tugas  yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau  konsep  penegakan  hukum,  maka setiap  warga  negara  wajib  menjunjung  tinggi hukum.  Seseorang  yang  melanggar  hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatanya dihadapan hukum. 3 Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan  narkoba,  sehingga  sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan  barang  haram  tersebut. Dengan  demikian  memunculkan  asumsi  di kalangan  masyarakat  yang  tidak  sedikit menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas  penyalahgunaan  narkoba  dapat  dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin  kepolisian  atau  hanya  sekedar peringatan saja. 4 Apabila tugas dan wewenang yang  diberikan  oleh  undang-undang  tersebut tidak  dijalankan  dengan  baik  maka  akan mendapat konsekuensi hukum. Artinya setiap pelangaran atau penyimpangan yang dilakukan
kepolis-f13c41f9.pdf diakses  pada  9  Nopember 2022
4 http://download.portalgaruda.org/article.php? article=110936&val=4136 , diakses pada tanggal 28 Nopember 2022.
oleh  anggota  polisi  dapat  dipertanggung- jawabkan secara hukum. 5
B. Metodologi Penelitian Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bersifat eksplanatori yaitu bersifat  penjelasan  terhadap  topik  metode- metode  penelitian  (Zaluchu,  2018).  Adapun prosedur  analisis  data  kualitatif  yaitu  dengan cara  mengumpulkan data-data yang bersumber dari  buku,  dan  jurnal-jurnal  penelitian  yang difokuskan pada topik metode penelitian. 6

## a) Obyek Penelitian
Obyek  penelitan  ini  adalah  Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar, sebagai Pembina fungsi  satuan  Reserse  Narkoba  yang  ada  di wilayah  hukum  Polda  Jabar.  Dan  Irspektur Pengawasan Daerah Polda Jabar sebagai unsur pengawasan  dari  seluruh  personil  dan melaksanakan  tugas  Kepolisian  di  wilayah Hukum Polda Jabar.
b) Data Penelitian Data  yang  mendukung  dalam  melakukan penelitian  ini  adalah  data  Primer  dan  Data Sekunder yaitu :
1) Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh langsung dari objek data . berupa data nama jalan,  panjang  jalan,  data  alternatif  solusi penanganan  jalan,  dan  data  lain  yang mendukung proses pengambilan keputusan pemilihan alternatif bagi setiap jalan.
2) Data  Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh dengan membaca dan mempelajari referensi yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang dilakukan.
Data Pelanggaran Penyalahgunaan Narkoba  yang  dilakukan  oleh  Anggota  Polri
Polda Jabar selama 5 tahun terakhir
5 Marjono Reksodiprojo , 1994, Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan PusatPelayanan dan Keadilan Hukum , Jakarta, hlm.
26 .

## Data Ungkap Kasus Tindak Pidana
Narkoba Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tersangka Periode Tahun 2017 s.d. 2021

## Sumber Data : Dit Reskrimum Polda Jabar
Dari  data  tersebut  diatas  selama  kurun waktu  lima  tahun  dari  tahu  2017  s/d  2021 dapat dianalisa bahwa pelaku yang menyalahgunakan  narkobayang  paling  banyak yaitu  berprofesi  sebagai  pekerja    wiraswasta yaitu 6052, urutan kedua yaitu yang berprofesi sebagai pegawai swasta sebanyak 3500 , disusul yang  berprofesi  sebagai Buruh  yaitu  2868  hal ini  disebabkan  kurangnya  pengetahuan terhadap  bahaya  penyalahgunaan  narkoba sedangkan  pelanggar  palinf  sedikit  dilakukan oleh  PNS    atau  /ASN  sebanyak  31  orang sedangkan urutan kedua adalah Polri sebanyak 53  orang  adapun  dari  TNI  tidak  ada  data karena penyidikan dilakukan oleh Intern TNI yang  menggunakan  hukum  mileter.  Masih tingginya  pelanggaran  yang  dilakukan  pelaku yang  berprofesi  sebagai    pengangguran dikarenakan  kurangnya  lapangan  pekerjaan sehingga  dengan  keputusasaannya  dan pengaruh lingkungan pergaulan dapat memunculkan angan-angan dan Tindakan yang merukan  diri  sendiri,sehingga  mealkukan  hal-
6 metode-metode penelitian dalam penulisan jurnal ilmiah elektronik-compressed.pdf data diakses pada tanggal 9 Nopember 2022
hal  yang  membuat  halusinasi  yang  membuat ketergantungan menggunakan narkoba, sedang akibat  yang  ditimbulkan  kebanyak  tidak mengetahui, awalnya ditawari untuk mencoba dan  akhirnya  menjadi  ketergantungan  dari narkoba tersebut.

## C. Kajian Pustaka
1. Undang-undang  nomor  2  tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia:
a. Ketentuan mengenai anggota Kepolisian Indonesia diatur pada pasal
1  butir  2  yaitu  :  Anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
b. Pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c. Fungsi Kepolisian diatur pada pasal 2 yaitu  Fungsi  kepolisian  adalah  salah satu  fungsi  pemerintahan  negara  di bidang  pemeliharaankeamanan  dan ketertiban  masyarakat,  penegakan hukum,  perlindungan,  pengayoman, danpelayanan kepada masyarakat;
d. Tugas  pokok  Kepolisian  Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13  adalah:
a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b) menegakkan hukum; dan
c) memberikan perlindungan,
pengayoman,  dan  pelayanan kepada masyarakat;
e. Pada pasal 22 diatur mengenai sumpah anggota Polri adalah :
(1) Sebelum  diangkat  sebagai  anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,  seorang  calonanggota yang  telah  lulus  pendidikan pembentukan  wajib  mengucapkan sumpah atau janjimenurut agamanya dan kepercayaannya itu 7 https://www.ojk.go.id/waspada- investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-2-
(2) Ketentuan  mengenai  tata  cara pengambilan  sumpah  atau  janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  diatur  lebih  lanjut  dengan Keputusan Kapolri 7
2. Peraturan  Kapolri  Nomor  7  tahun  2022 perubahan atas Peraturan Kapolri Noor 14 tahun  2011  tentang  Kode  Etik    Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia :
1) Pasal  1  butir  2  sampai  dengan  5 berbunyi :
Anggota  Polri  adalah  pegawai  negeri pada  Polri  dari  pangkat  terendah sampai  dengan  pangkat  tertinggi  yang berdasarkan  undang-undang  memiliki tugas,fungsi,dan wewenang kepolisian. a. Profesi  Polri  adalah  profesi  yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang  operasional  maupun  di bidang pembinaan.
b. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi  nilai-nilai  Tribrata  dan Catur  Prasetya  yang  dilandasi  dan dijiwai  oleh  Pancasila  serta mencerminkan  jati  diri  setiap Anggota  Polri  dalam  wujud komitmen  moral  yang  meliputi etika  kenegaraan,  kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian.
c. Kode  Etik  Profesi  Polri  yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma  atau  aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik  atau  filosofis  yang  berkaitan dengan  perilaku  maupun  ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang,  patut,atau  tidak  patut dilakukan oleh Anggota Polridalam melaksanakan tugas, wewenang,dan tanggungjawab jabatan.
Tahun-2002-tentang-Kepolisian-Republik- Indonesia.aspx di akses pada tanggal 9 Nopember 2022
2) Pasal 2 berbunyi :
Peraturan ini bertujuan guna:
a. Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur  Prasetya  dalam  pelaksanaan tugas      dan  wewenang  umum Kepolisian;
b. Memantapkan profesionalisme, integritas,  dan    akuntabilitas Anggota Polri;
c. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
d. Menerapkan  standar  profesi  Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
e. Memuliakan  profesi  Polri  dengan penegakan KEPP.
3) Pasal  4  Ruang  lingkup  pengaturan KEPP mencakup:
a. Etika Kenegaraan;
b. Etika Kelembagaan;
c. Etika Kemasyarakatan; dan
d. Etika Kepribadian Penjabarannya  dijelaskan  pada pasal  6  sampai  dengan  pasal  16 Untuk  pedoman  anggota  Polri lebih detail ada pada pasal 11 yaitu:
e. Etika Kepribadian Setiap Anggota Polri wajib:
(1) beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa;
(2) bersikap jujur,terpercaya, bertanggungjawab, disiplin,
bekerjasama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
(3) menaati  dan  menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal,
dan norma hukum;
(4) menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara  secara  santun;  dan
8 https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/02/10.- perkap-14-tahun-2011.pdf diakses  pada  tanggal  9 Nopember 2022
melaksanakan tugas kenegaraan,  kelembagaan,  dan kemasyarakatan  dengan  niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya (5) Sanksi  dan  Pelanggaran  diatur dalam pasal 20 sampai dengan 29. 8
4) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pengaturan  Hukum  Pidana  Bagi Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan  Narkotika  Dan Psikotropika Undang-Undang Narkotika  No  35  Tahun  2009  telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada  tindak  pidana  Narkotika  antara lain :
1) Tindak  pidana  bagi  orang  yang tidak  melaporkan  adanya  Tindak Pidana  Narkotika  (pasal  131). Dipidana dengan pidana penjarapaling  lama  1  (satu)  tahun atau  pidana  denda  paling  banyak Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta rupiah);
2) Tindak pidana bagi PNS, penyidik Polri,  Penyidik  BNN,  yang  tidak melaksankan  ketentuan  tentang barang  bukti  (Pasal  140)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama  10  (sepuluh  )  tahun  dan pidana paling sedikit Rp.100.000.000.000  (  serratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu milyar);

## D. Pembahasan
Pemahaman  anggota  Polri  tentang undang-undang  Narkotika  sangatlah  minim apalagi bagi anggota Polri yang baru berdinas mereka mudah sekali dipengaruhi oleh senior dan  lingkungan  sekitar  apabila  tidak  dibekali dengan  iman  dan  penguasaan  peraturan  dan perundang-undangan.  Yang  mendalami  dan mempelajari  secara  mendalam  hanya  anggota Polri yang berdinas di Satuan Reserse Narkoba hal ini perlu diadakannya Internalisasi undang- undang  nomor  35  tahun  2009  tentang Narkotika,  pemhaman  tersebut  terutama tentang sanksi pidana yang di berlakukan yaitu:
Dipidana  penjara  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekutan hukum  tetap  dan  menurut  perimbangan pejabat  yang  berwenang  tidak  dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian  Negara Republik Indonesia tentu hal  ini  sangat  berdampak  bagi  pribadinya, keluarganya  dan  orang-orang  disekitarnya karena  secara  otomatis  hak-hak  menjadi anggota  Polri  akan  dihapus  semua  dan  akan kembali  menjadi  masyarakat  biasa  yang  tidak mempunyai kewajiban sebagai anggota Polri.
Disamping  undang-undang  nomor  35 tahun 2009 yang bisa mempidanakan anggota Polri yang menyalahgunaan obat-obat terlarang dan  Narkotika  serta  Psikotropika  ada penegakan hukum lain yaitu tentang Kode Etik Kepolisian , pelanggaran atau peristiwa pidana yang  menjerat  anggota  Polri  tentang penyalahgunaan  Narkotika  dan  Psikotropika tentunya  berawal  dari  sebuah  laporan  atau pengaduan baik dari masyarakat maupun dari Internal  Kepolisian  dan  ditindak  lanjuti  oleh Propam  maupun  Fungsi  Reserse  Narkoba untuk  dimintai  keterangan  tentang  kebenaran laporan tersebut maka dilakukan penyelidikan dengan  cara  mendatangi  Tempat  Kejadian Perkara,  apabila  didapati  anggota  tersebut sedang melakukan pesta narkoba maka petugas segera melakukan pengamanan untuk diamankan  menuju  Mako  Kepolisian  dimana
Tempat  Kejadian  Perkara  berada  kemudian dilakukan  Tes  Urine  dan  pemerriksaan  awal yang  dituangkan  dalam  Berita  acara Pemeriksaan  baik  sebagai  tersangka  maupun sebagai Saksi untuk menentukan status menjadi Penyidikan.
a) Pelaksanaan Sidang Dispilin dan penjatuhan sanksi Kode Etik  dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor  14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diisi antara lain: 1) Ankum mempunyai tenggang waktu 30 (tiga  puluh)  hari    sejak  diterimanya Berkas  Perkara  Pelanggaran  Disiplin (BPPD)  dari  Provos  Polri  untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap terperiksa;
2) Anggota  Polri  yang  ditunjuk  sebagai Penuntut Perkara dalam sidang disiplin, memiliki  banyak  pengetahuan  tentang hukum dan peraturan lain yang terkait dengan  perkarayang  sedang  diperiksa dan  memahami  posisi  kasus  yang sedang  diperiksa,agar  mampu  berbuat banyak  dalam  mengajukan  pertanyaan tuntutan  dan  pertimbangan  kepada pimpinan  sidang  disiplin  dalam  upaya membuktikan  perbuatan  pelanggaran terperiksa;
3) Anggota  Polri  yang  bertindak  sebagai pendamping  terperiksa  dalam  sidang disiplin  memiliki  kmitmen  yang  kuat akan  perwujudan  integritas  disiplin anggota  Polri  dalam  pelaksanaan tugasnya  mupun  dalam  kehidupan bermasyarakat  demi  mewujudkan Kepolisian Republik Indonesia yang di percaya  masyarakat  untuk  sementara dapat mengesampngkan dulu kelemahan  yang  ada  dalam  Peraturan Pemerintah  RI  nomor  2  tahun  2003 dan Kep Kapolri Nomor : KEP/43/IX/2004 tanggal 30
September  2004,  namun  tetap  dalam
batas toleransi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu Institusi Polri;
4) Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota Polri tersebut berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH)  karena  dalam  Perkap  nomor 14  tahun  2011  pasal  21  ayat  3 9 menyebutkan  sanksi  Administratif berupa  rekomendasi  Pemberhentian Dengan Tidak Hormat ( PDTH) bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran meliputi 4 ( empat) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadila  yang  mempunyai  kekuatan hukum  tetap.  Karena  dalam  undang- undang  35  Tahun  2009  tentang Narkotika
menyebutkan
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat)  tahun.  setiap  Keputusan penghukuman  terhadap  anggota  Polri yang  berbentuk  sanksi  hukuman disiplin  dalam  pasal  9  PP  nomor  2 tahun  2003  karena  nyata-nyata  telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu  yang  sifatnya  memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak  pada  turunnya  citra  Polri, agar  melalui  proses  sidang  disiplin,
kemudian  baru  diajukan  sidang  kode etik.  Setiap  sanksi  Kode  etik  yang diketahui  oleh  masyarakat  luas terutama pihak korban diberitahunkan secara  tertulis,  sehingga  tidak  timbul kesan bahwa Polri melindungi anggotanya  dan  tidak  menegakan hukum  disiplin  anggota  Polri  dengan profesional,  obyektif,  transparan  dan akuntabel
9 https://drive.google.com/file hal 16.
10 https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/ prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pd
f, hal 4

## b)
Pelaksanaan sanksi kode etik menurut pasal 4  Undang-Undang  nomor  2  tahun  2002 tentang Kepolisian Negara RI 10 , disebutkan bahwa  Kepolisian  adalah  institusi  yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.tertib  dan  tegaknya  hukum terselenggaranya perlindungan, pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat, serta terbinanya keterntraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia. Menurut pasal 2 11 undang- undang  nomor  2  tahun  2002  berbunyi fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat  sedangkan  pada  pasal  3 disebutkan  bahwa  pengemban  fungsi kepolisian  adalah  Kepolisian  Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : 1) Kepolisian  khusus  sedangkan  arti Kepolisian khus sendiri adalah instansi dan  atau  badan  pemerintah  yang  oleh atau  atas  dasar  undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi  wewenang  untuk  melaksanakan fungsi  kepolisian  di  bidang  teknisnya masing-masing.  Wewenang  bersifat khusus dan terbatas dalam lingkungan kuasa soal ( zaken gebie ) yang ditentukan oelh  peraturan  perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya contoh Kepolisian khusus yaitu Balai Pengawasan  Obat  dan  Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus dilingkungan Imigrasi dan lain-lain.
11 Ibid ., hal 3
2) Penyidik Pegawai Negerri Sipil (PPNS),
3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, yaitu  suatu  bentuk  pengamanan  yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan  masyarakat  sendiri  yang kemudian  memperoleh  pengukuhan dari Polri, seperti  Satpam, dan badan usaha  dibidang  jasa  pengamanan. Bentuk-bentuk  pengamanan  swakarsa memiliki kewenangan Kepolisian terbatas  dalam  lingkungan  kuasa tempat meliputi : ligkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan  pendidikan  contoh  :
Satpam  di  lingkungan  perumahan, satpam di lingkungan perkantoran juga satpam di kawasan pertokoan. Pengaturan mengenai swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pada pasal  5  disebutkan  bahwa  Kepolisian merupakan  alat  negara  yang  berperan dalam  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  adalah  Kepolisian  Nasional yang  merupakan  satu  kesatuan  dalam melaksanakan peran :
a) Keamanan dan ketertiban masyarakat.
b) Keamanan  dalam  negeri  menurut pasal  13  UU  No.  2  tahun  2002 bahwa tugas pokok Polri adalah: 12
(1) Memelihara  Keamanan  dan Ketertiban Masyarakat.
(2) Menegakan Hukum.
(3) Memberikan Perlindungan,
Pengayomanan  dan  Pelayanan kepada  masyaraat  sedangkan menurut pasal 15 UU nomor 2
12 UU No. 2 Tahun 2002 , hal 6
tahun
2002 wewenang Kepolisian adalah :
a) Menerima Laporan dan atau Pengaduan
b) Membantu  menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menganggu ketertiban umum c) Mencegah dan menanggulangi  tumbuhnya penyakit  masyarakat  antara lain pengemisan dan pergelandangan manusia, penghapusan  praktek  lintah darat dan pungutan liar
4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam  persatuan  dan  kesatuan bangsa.Aliran  yang  dimaksud  adalah semuata  atau  paham  yang  dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam  persatuan  dan  kesatuan bangsa  antara  lain  aliran  kepercahaan yang  bertentangan  dengan  falsafah Negara RI.
5) Mengeluarkan peraturan dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian
6) Melaksanakan  pemeriksaan  khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam  rangka  pencegahan  PEjabat Kepolisian  Negara  RI  menjalankan tugas dan wewenang di seluruh wilayah negara RI, khususnya  didaerah hukum pejabat  yang  bersangkutan  ditugaskan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Untuk  kepentingan  umum pejabat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasn dan  wewenangnya  dapat  berindak menurut penilaian sendiri, pelaksanaan ketentuan  tersebut  hanya  dapat dilakukan  dalam  keadaan  yang  sangat
perlu dengan memperhatikan peraturan  perundang-undangan  dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7) Keppolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab  kepada  Presiden baik  dibidang  fungsi  Kepolisian preventif  maupun  Represif  yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut  harus  sentiasa  berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan  sehingga  tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak  negatif  terhadap  pemulian profesi Kepolisian.
c) Dalam  penanganan  pemberian    sanksi pidana terhadap oknum yang menyalahgunaan  narkotika  diberlakukan Undang-undang  nomor  35  tahun  2009 tentang  narkotika.  Didalam  ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota Kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga  yang  terbukti  telah  menyalahgunaan narkotika.  Ketentuan  pidana  Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman  sanksi  pidana  bagi  pelakunya) yang  diatur  dalam  UU  Nomor  35  tahun 2009  tercantum  dalam  beberapa  pasal. Pasal-pasal  tersebut  antara  lain  pasal  111, pasal 127, pasal 129 dan pasal 137. Selain sanksi  pidana  yang  tercantum  pada Undang-undang  nomor  35  tahun  2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang  diberikan  oleh  instansi  yang bersangkutan.  Sesuai  dengan  tugas  pokok Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia yang  tercantum  dalam  pasal  13  huruf  b yakni  menegakan  hukum,  maka  setiap anggota  Polri  dituntut  untuk  mampu melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal ini  akan  sangat  bertolak  belakang  jika
anggota  Polri  sendiri  yang  melakukan tindak pidana, sebab harusnya dia menjadi panutan  masyarakat  dalam  melaksanakan hukum  dan  peraturan  yang  berlaku. Hukum  berlaku  bagi  siapa  saja  yang melanggar  tidak  terkecuali  bagi  anggota Kepolisian  sehingga  selain  dikenakan sanksi  yang  tercantum  dalam  undang- undang  nomor  35  tahun  2009  juga diberikan  sanksi administratif bagi aparat tersebut  dari  instansi  yang  bersangkutan. Oknum Polisi yang menggunakan narkotika  berarti  telah  melanggar  aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan,reputasi dan martabat Kepolisian Republik
Indonesia.
Pelanggaran  terhadap  aturan  disiplin  dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan  dijatuhi  sanksi.  Penjatuhan  sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik  tidak  menghapus  tuntutan  pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 tahun 2011. Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan  narkotika  tetap  akan diproses  hukum  acara  pidana  walaupun telah  menjalani  sanksi  disiplin  dan  sanksi pelanggaran  kode  etik.  Oknum  Polisi disangkakan  menggunakan  narkotik  dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak  bersalah  sampai  terbukti  melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah ) sebagaimana diatur pasal 8 ayat (1) undang- undang  nomor  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Apabila  putusan pidana  terhadap  oknum  Polisi  tersebut telah berkekuatan hukum tetap ia terancam diberhentikan  tidak  dengan  hormat berdasarkan  pasal  12  ayat  (1)  huruf    a peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Berdasarkan
pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  diberhentikan  tidak  dengan hormat  dari  dinas  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  data  dari  Dit  Resnarkoba Polda  Jabar  Anggota  Polri  yang  melakukan tindak  pidana  penyalahgunan  Narkotika  dan psikotropika  selama  kurun  waktu  lima  tahun cenderung  mengalami  kenaikan  dikarenakan banyak  faktor  penyebag  para  anggota  polri yang  menyalahgunaan  narkoba  antara  lain bedinas  dilingkungan  yang  menangani  tindak pidana narkoba bukan berarti tidak mengalami godaan  untuk  menggunakan  narkoba  ini disebabkan  demi  kepentingan  penyelidikan yang harus bersentuhan dengan para pemberi infomasi  dan  para  pelaku  kejahatan  narkoba seperti  bandar,  pengedar  maupun  pengguna walaupun tidak semua anggota melakukan hal tersebut  disini  dibutuhkan  pengawasan  yang lebih dari para atasannya agar selalu memantau setiap  pergerakan  yang  akan  dilakukan  dalam pengungkapan tindak pidana narkoba Pertanggungjawaban pidana bagi anggota  Kepolisian  yang  terlibat  dalam penyalahgunaan  narkitoka  dapat  dilihat  dari perbuatan  yang  mereka  lakukan  .Penegakan hukum    pidana  terhadap  anggota  Polri  yang melaukan  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  berlaku  bagi  semua  orang  sama dimata  hukum  ini  berarti    bahwa  azas persamaan  di  mata  hukum  tetap  berlaku .Proses  hukum  terhadap  anggota  Polri  yang melakukan tindak pidana harus sesuai dengan pasal  29  ayat  (1)  undang-undang  nomor  2 tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia. Bahwa oknum Polri harus melakukan sidang kode etik kepolisian dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukum diatas 5  (lima)  tahun  maka  oknum  polisi  tersebut dapat  langsung  diberhentikan  dengan  tidak hormat  dari  insttusinya  atau  dicopot  dalam
jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut  masih  bisa  dipertimbangkan  apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutasi ke tempat yang jauh dari satuan reserse narkoba.

## Daftar Pustaka
Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Peraturan  Kapolri  nomor  14  tahun  2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah nomor  1 tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2003 https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/p rosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.p df http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ lt511cf005d88bc/proses-hukum- oknum-poli-si-yang-melakukan- tindak-pidana http://www.beritasatu.com/nusantara/2017- bnn-targetkan-rehabilitasi-98000- pecandu-nar-koba.html , diakses pada tanggal 22 Nopember 2022. http://news.detik.com/read/2011/01/24/14 5714/1553199/10/kaPolri sebujumlah perwira yang kena -sanksi menurun-  diTahun  -2010 , diakses pada tanggal 24 Nopember 2022. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/8
19036-jumlah-polisi-pengguna- narkobameni-ngkat , diakses 24
Nopember 2022.