Ade Setiadi (2022) Reformasi Pelayanan Publik Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Publik, (7) 11 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12121 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## REFORMASI  PELAYANAN  PUBLIK  DALAM  UPAYA  MENINGKATKAN KEPUASAN PUBLIK

## Ade Setiadi
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Indonesia E-mail: adesetiadi234@gmail.com

## Abstrak
Reformasi  birokrasi  dan  transformasi  dalam  sistem  pelayanan  publik  sebetulnya dapat  dilakukan dengan  baik  jika  pertama, pemerintah mereposisi  dirinya  menjadi ‘pelayan publik’, kedua, melibatkan masyarakat pada setiap pembuatan kebijakan. Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  menganalisis  berkaitan  dengan reformasi  administrasi  dan  birokrasi  pemerintah  dalam  upaya  meningkatkan kepuasan  publik,  melalui  peningkatan  kualitas  layanan  publik.    Metode  penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, kajian ini bersifat deskriptif analitik, hal ini  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  sistem  lembaga  keuangan  syariah dengan  sistem  Lembaga  keuangan  konvensional.    Hasil  dari  penelitian  ini menyimpulkan bahwa  reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah daerah dapat diwujudkan  dalam  tiga  hal,  yaitu  pertama  adalah  a)  penguatan  pada  regulasi  dan kebijakan  pemerintah;  b)  penerapan  e-government  dan  e-governance,  yang  dapat mendorong keterbukaan dan transfaransi publik dan c) kerjasama antar pemerintah “collaborative Governance”, dapat memperkuat pemerintahan di daerah, meredifinisi hubungan  pusat  dan  daerah,  daerah  dengan  daerah  lainnya  dalam  territorial  bond. Reformasi  ini  dilaksanakan  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  layanan  publik pemerintah  daerah,  mendorong  partisipasi  dan  kepercayaan  publik  kepada pemerintah  daerah.  Dengan  demikian  percepatan  pembangunan  di  daerah  dalam upaya  mencapai  kesejahteraan  masyarakat,  dapat  diwujudkan  melalui  peran  serta berbagai pemangku kepentingan di daerah, dengan memperhatikan potensi dan nilai- nilai  yang  dikembangkan  di  daerah,  menuju  pelaksanaan  program  pembangunan yang responsif, produktif dan akuntabel.
Kata Kunci: Reformasi birokrasi, Pelayanan Publik, Kepuasan Publik.

## Abstract
Bureaucratic reform and transformation in the public service system can actually be done  well  if  first,  the  government  repositions  itself  as  a  'public  servant',  second, involves the public in every policy making. The purpose of writing this article is to analyze related to administrative and bureaucratic reform of the government in an effort  to  increase  public  satisfaction,  through  improving  the  quality  of  public services.  The research method used is qualitative method, this study is descriptive analytic, this is to describe and analyze the system of Islamic financial institutions with  the  system  of  conventional  financial  institutions.  The  results  of  this  study conclude that administrative and bureaucratic reform of local governments can be
realized in three ways, namely first is a) strengthening government regulations and policies;  b)  the  implementation  of  e-government  and  e-governance,  which  can encourage openness and public transparency and c) intergovernmental cooperation "collaborative  governance",  can  strengthen  governance  in  the  regions,  redefine central and regional relations, regions with other regions in territorial bonds. This reform is implemented to improve the quality of  local government public services, encourage  public  participation  and  trust  in  local  governments.  Thus,  the acceleration of development in the regions in an effort to achieve community welfare can be realized through the participation of various stakeholders in the regions, by taking into account the potential and values developed in the regions, towards the implementation of responsive, productive and accountable development programs.
Keywords: Bureaucratic Reform, Public Service, Public Satisfaction.

## Pendahuluan
Reformasi  birokrasi  pada  hakikatnya  merupakan  upaya  untuk  melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap  sistem penyelenggaraan  pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess)  dan  sumber  daya  manusia  (Saggaf,  Said,  &  Saggaf,  2018).  Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bertele-tele tidak akan berjalan dengan baik  harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi  birokrasi  dilaksanakan  dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan yang baik (good governance).
Menurut (Islah, 2018a), reformasi birokrasi adalah perjuangan untuk menegakkan hukum  dan  konstitusi,  perubahan  yang  lebih  baik  dalam  moral,  kebiasaan  dan  cara pelayanan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi harus dimulai dari penataan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur. Langkah selanjutnya adalah membuat mekanisme, pengaturan, sistem, dan prosedur yang sederhana  tidak  berbelit-belit,  menegakkan  akuntabilitas  aparatur,  meningkatkan  dan menciptakan  pengawasan  yang  komprehensif,  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik  menuju  pelayanan  publik  yang  berkualitas  dan  prima  (Cahyarini,  2021).  Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif  dan  efisien.  Reformasi  disini  merupakan  proses  pembaharuan  yang  dilakukan secara  bertahap  dan  berkelanjutan,  sehingga  tidak  termasuk  upaya  atau  tindakan  yang bersifat radikal dan revolusioner (Sandiasa & Agustana, 2018).
Berbagai regulasi juga banyak diarahkan untuk melakukan reformasi dalam sistem pemerintahan yang dirasa kaku dan tidak responsif dalam melayani kepentingan Negara dan  masyarakat,  dimana  birokrasi  pemerintah  semestinya  kreatif  dan  inovatif  dalam mengelola  kepentingan  Negara  “bureaucracy  and  creativity  (Hadi,  Asworo,  &  Taqwa, 2020).  Di  samping  itu  pemerintah  dituntut  untuk  dapat  melaksanakan  prinsip-prinsip seperti demokrasi, legalitas, objektivitas, ilmiah, konkrit, distribusi kekuatan dan efisiensi sebagai  prinsip-prinsip  umum  diperhitungkan  dalam  pemerintahan  negara  manapun (Katharina,  2021;  Putra,  2019).  Selanjutnya  menurut  Thoha  terdapat  beberapa  tujuan
pelaksanaan reformasi ditubuh pemerintah, hal ini menjadi faktor pendorong terwujudkan reformasi pemerintahan seperti:
a. Adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan; b. Memahami perubahan yang terjadi dilingkungan strategis nasional; c. Memahami perubahan yang terjadi dilingkungan strategis global;
d. Memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manajemen pemerintahan Dengan  demikian  reformasi  birokrasi  dan  transformasi  dalam  sistem  pelayanan publik  sebetulnya  dapat  dilakukan  dengan  baik  jika  pertama,  pemerintah  mereposisi dirinya menjadi ‘pelayan publik’, kedua, melibatkan masyarakat pada setiap pembuatan kebijakan  (Ningtyas,  2017).  Keterlibatan  yang  dimaksud  juga  bukan  sekedar mengundang  masyarakat  untuk  mendengarkan  sosialiasi,  misalnya.  Tetapi  melampaui itu,  keterlibatan  disini  maknanya  membuka  ruang  dialog  untuk  mendengarkan  dan menyerap aspirasi mereka, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan. Sehingga, kebijakan yang kontroversi dapat dihindari (Huriyah, 2016).
Sejumlah persoalan di atas menjadikan penulis untuk tertarik merumuskan dalam paper sederhana, untuk bisa diperdebatkan, berkaitan dengan reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah dalam upaya meningkatkan kepuasan publik, melalui peningkatan kualitas layanan publik. Adapun permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah  Pentingnya  reformasi  administrasi  dan  birokrasi  pemerintahan  daerah  dan Reformasi pelayanan publik dalam meningkatkan kepuasan publik.

## METHODS
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah metode kualitatif dengan  pendekatan  studi  kepustakaan  atau  library  research.  Studi  literatur  dilakukan dengan melakukan pencarian artikel dan buku yang relevan dengan topik Lesson Study sebagai gerbang peningkatan mutu pendidikan dan profesionalisme guru (Kusumawati, 2020)  Pencarian  dilakukan  melalui  mesin  pencari  Google  Scholar,  ProQuest,  dan EBSCO.
Kriteria inklusi yang digunakan dalam pencarian artikel dan buku adalah yang terbit dalam  rentang  waktu  2010-2023  dan  berbahasa  Inggris  atau  bahasa  Indonesia.  Artikel dan  buku  yang  digunakan  dalam  studi  literatur  ini  merupakan  sumber  primer,  sumber sekunder, dan sumber tersier yang relevan dengan topik yang dibahas.
Setelah melakukan pencarian, artikel dan buku yang relevan dipilih untuk dianalisis dan  diekstraksi  informasinya.  Hasil  dari  analisis  informasi  yang  diperoleh  kemudian diorganisasi dan disusun secara sistematis dalam bentuk tulisan yang jelas dan terstruktur.

## PEMBAHASAN

## 1. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Tuntutan berbagai stakeholder, untuk dapat mewujudkan kualitas pelayanan yang cepat, terjangkau dan berkualitas, "simple-cheap-fast-benefit" (Kusumawati, 2016) serta layanan  sepenuh  hati  perlu  diterapkan  oleh  para  penyedia  layanan  publik,  layanan  ini bercirikan: passionate; progressive, proactive, positive (Kusumawati, 2017). Memerlukan
respon  yang  cepat  dari  setiap public  servant yang  disediakan  oleh  pemerintah,  dalam upaya  mewujudkan  hal  ini  pemerintah  harus  memanfaatkan  sumberdaya  yang berkualitas,  yang  didukung  oleh  regulasi  yang  baik,  sehingga  dapat  mengatur  dan mengakomodasi  segala  kepentingan  yang  ada,  mengingat  pemerintah  menghadapi tantangan  keterbatasan  waktu  dan  anggaran  yang  dimiliki.  Pengembangan  kualitas layanan  sektor  publik  "service  quality  service:  tangibles,  reliabilitas,  responsiveness, assurance, empathy (Ramli, 2013; Sudarmanto et al., 2020), "menuju pada konsep yang ideal yaitu "excellence and Total Quality Management" (Kusumawati, 2022), hal ini, oleh pemerintahan daerah dapat diwujudkan melalui indikator-indikator berikut:
a) Convenience measures (langkah-langkah kenyamanan, kemudahan akses yang disediakan pemerintah pada masyarakat;
b) Security measures, sejauhmana masyarakat merasakan keamanan dan keyakinan terhadap layanan yang diterima;
c) Reliability assesses, kehandalan layanan yang tepat waktu;
d) Personal attention measures, kemampuan aparat menyediakan informasi dan mengelolanya untuk menyediakan kebutuhan masyarakat;
e) Problem solving approach, kemampuan menyelesaikan permasalahan terkait kebutuhan masyarakat;
f) Fairness measures, kemampuan untuk menjamin rasa adil dalam layanan pemerintah;
g) Fiscal responsibility measures, kemampun pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan masyarakat yang digunakan dalam layanan publik; dan
h) Citizen influence measures, seberapa banyak masyarakat merasa dilibatkan dalam menentukan kualitas layanan pemerintah

## 2. Upaya Peningkatan Partisipasi dan Kepercayaan Publik
Reformasi administrasi dan birokrasi adalah upaya untuk meningkatkan kinerja publik  pemerintah,  dalam  upaya  mendorong  partisipasi  dan  kepercayaan  publik  dalam masyarakat.  Tanggung  jawab  pemerintah  untuk  meningkatkan  kewarganegaraan  dan melayani  kepentingan  publik  adalah  salah  satu  perbedaan  yang  paling  penting  dan merupakan landasan dari "new public service". Pemerintah daerah secara  implisit atau eksplisit pemerintah yang bersandar pada dua pilar utama:
1) Dari perspektif demokratis, pemerintah daerah bertumpu pada keutamaan pejabat yang dipilih secara populer (seringkali dewan yang dipilih secara tidak jujur) yang bertanggung  jawab  untuk  mengubah  input  lokal  (kebutuhan  dan  permintaan) menjadi  keputusan  otoritatif  yang  menyediakan  kerangka  kerja  bagi  kerja pemimpin secara kontinu dan petugas pemerintah daerah (Musdalipa, Parawangi, & Malik, 2017)
2) Dari  perspektif  fungsional,  pemerintah  daerah  dipahami  sebagai  bentuk pemerintahan multi- fungsi berbasis wilayah (Tahfiza & Rokan, 2022)
Perguliran  tanggungjawab  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  juga merupakan  upaya  mendekatkan  sumbu  pemerintahan  dengan  pusat  kepentingan
masyarakat. Pengembangan dan perluasan partisipasi daerah, pemerintah daerah dalam melaksanakan  kebijakan  di  daerah  harus  fokus  pada  daerah,  pemerintah  daerah seharusnya mempersiapkan indikator-indikator khusus dalam mewujudkan partisipasi di daerah  dalam  era  keterbukaan  publik  (Wakhid,  2017)  Keterlibatan  dan  partisipasi masyarakat di daerah akan timbul dengan sendirinya apabila segalanya kepentingannya terwakili  dalam  struktur  dan  program  kerja  pemerintah.  Upaya  mendorong  tata  kelola demokrasi "democratic governance" harus megikuti langkah- langkah berikut:
1) Selalu  berada  dalam  transfaransi  dan  akuntabilitas  yang  tinggi,  dalam menggunakan sumberdaya untuk mencapai sasaran;
2) Mendorong  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan dan memudah akses terhadap masyarakat;
3) SOP yang selalu melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan  dan  menciptakan  sistem  layanan  yang  sama,  serta  dalam  upaya meredifisikan  peran  negara  yang  tidak  lagi  mendominasi  dan  memberdayakan berbagai aktor di masyarakat; dan
4) Bekerja  secara  institusional  dan  legal  formal  dalam  upaya  menjamin  hak-hak warga dan jaminan kepastian hukum
3. Reformasi Pelayanan Publik dalam meningkatkan Kepuasan Publik
Otonomi  daerah  berdampak  pada  demokratisasi  layanan  publik,  meningkatnya daya kritis masyarakat membawa perubahan dalam sistem layanan pemerintah, menjadi lebih luas dan terus diupayakan untuk dapat menyentuh kepentingan masyarakat, hak-hak masyarakat  mulai  diperdebatkan  dan  berupaya  dipenuhi  (Adnan,  2013).  Kebebasan berbicara mulai dihargai dengan bukti, perubahan-perubahan layanan publik dan proses pembangunan  mulai  melibatkan  ide-ide  yang  berkembang  di  masyarakat  dengan mekanisme  MUSRENBANG.  Menurut  UU  No.  25  Tahun  2009,  tentang  pelayanan publik,  menyebutkan  pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi  setiap  warga  Negara  dan  penduduk  atas  barang  dan  jasa  dan  atau/  pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public (Siti Maryam, 2017). Hasil  yang  diharapkan  dari  perbaikan  sistem  layanan  pemerintahan  daerah  melalui reformasi administrasi dan birokrasi adalah memperbaiki kinerja pemerintah daerah, yang dapat dilihat dari beberapa di bawah ini:
1) Produktivitas menyangkut efisiensi dan efektifitas pelayanan;
2) Kualitas layanan meliputi kinerja organisasi layanan publik, yang sering dikaitkan dengan kepuasan masyarakat;
3) Responsivitas  merupakan  kemampuan  organisasi  layanan  pemerintah  daerah dalam  mengenali  kebutuhan  masyarakat,  menformulasikan  dalam  program- program layanan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
4) Responsibilitas  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik,  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  administrasi  yang  benar  atau  sesuai  dengan  kebijakan  organisasi pemerintah;
5) Akuntabilitas  menyangkut  seberapa  besar  kebijakan  dan  organisasi  tunduk kepada pejabat publik yang menjadi pilihan rakyat, dan kinerjanya sesuai dengan kepentingan rakyat (Anwaruddin, 2004)
Hasil perbaikan kinerja pemerintah melalui reformasi administrasi dapat dilihat melalui:
a) peningkatan kualitas layanan publik dan
b) meningkatnya partisipasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.

## 4. Prinsip Prinsip Reformasi Pelayanan Publik
Adapun prinsip-prinsip reformasi pelayanan publik yang ditawarkan Denhart & Denhart (2003) adalah sebagai berikut:
1. Melayani Warga Negara, bukan customer (Serve Citizens, Not Customers) New Public  Service  memandang  publik  sebagai  “citizen”  atau  warga  negara  yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama. Tidak hanya sebagai customer yang  dilihat  dari  kemampuannya  membeli  atau  membayar  produk  atau  jasa.
Citizen  adalah  penerima  dan  pengguna  pelayanan  publik  yang  disediakan pemerintah  dan  sekaligus  juga  subyek  dari  berbagai  kewajiban  publik  seperti mematuhi  peraturan  perundang-undangan,  membayar  pajak,  membela  Negara, dan sebagainya. New Public Service melihat publik sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban dalam komunitas yang lebih luas. Adanya unsur paksaan dalam mematuhi kewajiban publik menjadikan relasi Negara dan publik tidak  bersifat  sukarela.  Karena  itu,  abdi  negara  tidak  hanya  responsif  terhadap customer,  tapi  juga  fokus  pada  pemenuhan  hak-hak  publik  serta  upaya membangun hubungan kepercayaan (trust) dan kolaborasi dengan warga negara.
2. Mengutamakan  Kepentingan  Publik  (Seeks  the  Public  Interest)  New  Public Service berpandangan aparatur Negara bukan aktor utama dalam merumuskan apa yang  menjadi  kepentingan  publik.  Administrator  publik  adalah  aktor  penting dalam  sistem  kepemerintahan  yang  lebih  luas  yang  terdiri  dari  warga  Negara (citizen), kelompok, wakil rakyat, dan lembaga-lembaga lainnya. Administrator publik berkewajiban memfasilitasi forum bagi terjadinya dialog publik. Argumen ini berpengaruh terhadap peran dan tanggungjawab administrasi publik yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan ekonomis tapi juga nilai-nilai yang  menjadi  manifestasi  kepentingan  publik  seperti  kejujuran,  keadilan, kemanusiaan, dan sebagainya.
3. Kewarganegaraan  lebih  berharga  dari  pada  Kewirausahaan  (Value  Citizenship over  Entrepreneurship)  New  Public  Service  memandang  keterlibatan  citizen dalam  proses  administrasi  dan  pemerintahan  lebih  penting  ketimbang pemerintahan  yang  digerakkan  oleh  semangat  wirausaha.  New  Public  Service berargumen  kepentingan  publik  akan  lebih  baik  bila  dirumuskan  dan dikembangkan  oleh  aparatur  Negara  bersama-sama  dengan  warga  negara  yang punya komitmen untuk memberi sumbangan berarti pada kehidupan bersama dari
pada oleh manajer berjiwa wirausaha yang bertindak seolah uang dan kekayaan publik itu milik mereka.
4. Berpikir Strategis, Bertindak Demokratis (Think Strategically, Act
Democratically). Ide utama prinsip ini adalah bahwa kebijakan dan program untuk menjawab  kebutuhan  publik  akan  dapat  efektif  dan  responsif  apabila  dikelola melalui  usaha  kolektif  dan  proses  kolaboratif.  Prinsip  ini  berkaitan  dengan bagaimana  administrasi  publik  mengimplementasikan  kebijakan  publik  sebagai manifestasi  dari  kepentingan  publik.  Fokus  utama  implementasi  dalam  New Public  Service  pada  keterlibatan  citizen  dan  pembangunan  komunitas (community building). Keterlibatan citizen dilihat sebagai bagian yang harus ada dalam  implementasi  kebijakan  dalam  sistem  demokrasi.  Keterlibatan  disini mencakup  keseluruhan  tahapan  perumusan  dan  proses  implementasi  kebijakan. Melalui  proses  ini, warga Negara merasa terlibat  dalam proses kepemerintahan bukan hanya menuntut pemerintah untuk memuaskan kepentingannya. Organisasi menjadi  ruang  publik  dimana  manusia  (citizen  dan  administrator)  dengan perspektif yang berbeda bertindak bersama demi kebaikan publik. Interaksi dan keterlibatan  dengan  warga  Negara  ini  yang  memberi  tujuan  dan  makna  pada pelayanan publik.
5. Tahu kalau Akuntabilitas bukan hal sederhana (Recognize that accountability is not Simple). Aparatur publik harus tidak hanya mengutamakan kepentingan pasar, mereka  harus  juga  mengutamakan  ketaatan  pada  konstitusi,  hukum,  nilai masyarakat,  nilai  politik,  standard  profesional,  dan  kepentingan  warga  negara.
Menurut  New  Public  Service,  efisiensi,  efektivitas  dan  kepuasan  customer penting,  tapi  administrasi  publik  juga  harus  mempertanggungjawabkan kinerjanya  dari  sisi  etika,  prinsip  demokrasi  (Haning,  2018;  Islah,  2018b),  dan kepentingan publik. Administrator publik bukan wirausaha atas bisnisnya sendiri dimana konsekuensi ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan ditanggungnya  sendiri.  Resiko  atas  kegagalan  suatu  implementasi  kebijakan publik  akan  ditanggung  semua  warga  masyaraka  Karena  itu  akuntabilitas administrasi publik bersifat komplek dan multifacet atau banyak dimensi seperti pertanggungjawaban profesional, legal, politis dan demokratis.
6. Melayani  Ketimbang  Mengarahkan  (Serve  Rather  than  Steer).  Aparatur  publik dituntut menerapkan kepemimpinan yang berlandaskan nilai kebersamaan dalam membantu warga negara mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan bersama bukan  sekedar  mengendalikan  atau  mengarahkan  masyarakat.  Kepemimpinan dalam  New  Public  Service  terfokus  pada  energi  manusia  untuk  kemanfaatan kemanusiaan.  Kepemimpinan  sektor  publik  berlandaskan  pada  nilai  disebut “moral  atau  transformational  leadership”,  bukan,  “transactional  leadership”. Kepemimpinan  dalam  New  Public  Service  merupakan,  “shared  leadership” dimana  kendali  kepemimpinan  tidak  terpusat  di  tangan  atasan  tapi  melibatkan banyak  orang,  banyak  kelompok.  Kedudukan  pimpinan  disini  bukan  sebagai pemilik tapi pelayan publik atau abdi masyarakat (servant, not owner). Karena itu
ukuran  kinerja  pegawai  tidak  semata  parameter  ekonomi  tapi  juga  nilai-nilai kejujuran, kesetaraan, responsivitas, pemberdayaan, dan sebagainya.

## Kesimpulan
Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam tiga hal, yaitu pertama adalah a) penguatan pada regulasi dan kebijakan pemerintah; b) penerapan  e-government  dan  e-governance,  yang  dapat  mendorong  keterbukaan  dan transfaransi publik dan c) kerjasama antar pemerintah “collaborative Governance”, dapat memperkuat  pemerintahan  di  daerah,  meredifinisi  hubungan  pusat  dan  daerah,  daerah dengan daerah lainnya dalam territorial bond.
Reformasi  ini  dilaksanakan  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  layanan  publik pemerintah  daerah,  mendorong  partisipasi  dan  kepercayaan  publik  kepada  pemerintah daerah.  Dengan  demikian  percepatan  pembangunan  di  daerah  dalam  upaya  mencapai kesejahteraan  masyarakat,  dapat  diwujudkan  melalui  peran  serta  berbagai  pemangku kepentingan di daerah, dengan memperhatikan potensi dan nilai-nilai yang dikembangkan di  daerah,  menuju  pelaksanaan  program  pembangunan  yang  responsif,  produktif  dan akuntabel.

## BIBLIOGRAFI
Adnan,  M.  Fachri.  (2013).  Reformasi  birokrasi  pemerintahan  daerah  dalam  upaya peningkatan  pelayanan  publik. Humanus:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu-Ilmu  Humaniora , 12 (2), 196–203.
Anwaruddin,  Awang.  (2004).  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Melalui Reformasi  Birokrasi. Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media  Pengembangan  Ilmu  Dan Praktek Administrasi , 1 (1), 15–35.
Cahyarini, Farida Dwi. (2021). Implementasi Digital Leadership dalam Pengembangan Kompetensi Digital pada Pelayanan Publik. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media , 25 (1), 47–60.
Hadi, Krishno, Asworo, Listiana, & Taqwa, Iradhad. (2020). Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online). Journal of Government and Civil Society , 4 (1), 115–129.
Haning,  Mohammad  Thahir.  (2018).  Reformasi  Birokrasi  di  Indonesia:  Tinjauan  Dari Perspektif  Administrasi  Publik. JAKPP  (Jurnal  Analisis  Kebijakan  &  Pelayanan Publik) , 25–37.
Huriyah, Lilik. (2016). Penerapan Total Quality Management (TQM) Dalam Peningkatan Mutu  Layanan  Publik  UIN  Sunan  Ampel  Surabaya. JOIES  (Journal  of  Islamic Education Studies) , 1 (2), 303–332.
Islah, Khikmatul. (2018a). Peluang dan tantangan pemanfaatan teknologi big data untuk mengintegrasikan  pelayanan  publik  pemerintah. Jurnal  Reformasi  Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani , 5 (2), 130–138.
Islah, Khikmatul. (2018b). Peluang dan tantangan pemanfaatan teknologi big data untuk mengintegrasikan  pelayanan  publik  pemerintah. Jurnal  Reformasi  Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani , 5 (2), 130–138.
Katharina, Riris. (2021). Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kusumawati,  Erna.  (2016).  Training  Management  Effectiveness. 6th  International Conference on Educational, Management, Administration and Leadership , 59–62. Atlantis Press.
Kusumawati,  Erna.  (2017).  Iklim  Etika,  Ethical  Behavior  Planned  dan  Kinerja Berkelanjutan. JITK  (Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Dan  Teknologi  Komputer) , 2 (2),
156–164.
Kusumawati, Erna. (2020). Leadership in Total Quality Management for Service Quality .
Kusumawati,  Erna.  (2022).  Peningkatan  Mutu  Sekolah  Dasar  Negeri  Melalui Implementasi Total Quality Management. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (11), 16404–16414.
Musdalipa, Musdalipa, Parawangi, Anwar, & Malik, Ihyani. (2017). Kualitas Pelayanan Publik  Di  Kantor  Desa  Parigi  Kecamatan  Tinggimoncong  Kabupaten  Gowa. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , 3 (1), 47–62.
Ningtyas, Trimurti. (2017). New Public Service: Pelayanan Publik Berbasis Humanistik untuk  Kesuksesan  Reformasi  Birokrasi. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Publik  Dan Kebijakan Sosial , 1 (1).
Putra, Teddy Minahasa.  (2019). Pelayanan Publik, Good Governance, dan Ketahanan Nasional . Gramedia Widiasarana Indonesia.
Ramli, Muhammad. (2013). Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kemanusiaan .
Saggaf,  Said,  Said,  Muhammad  Mario,  &  Saggaf,  Widiawati  Said.  (2018). Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang (Vol. 1). SAH MEDIA.
Sandiasa,  Gede,  &  Agustana,  Putu.  (2018).  Reformasi  Administrasi  dan  Birokrasi Pemerintahan  Daerah  Dalam  Menigkatkan  Kualitas  Layanan  Publik  di  Daerah. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik , 3 (1), 1–8.
Siti Maryam, Neneng. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik.
JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM , 6 .
Sudarmanto, Eko, Mawati, Arin Tentrem, Nugraha, Nur Arif, Purba, Pratiwi Bernadetta, Komariyah,  Imas,  Purba,  Sukarman,  Tojiri,  Moch  Yusuf,  Tjiptadi,  Diena Dwidienawati, Ashoer, Muhammad, & Silalahi, Marto. (2020). Manajemen Sektor Publik . Yayasan Kita Menulis.
Tahfiza,  Dina,  &  Rokan,  Mustafa  Kamal.  (2022).  Upaya  Peningkatan  Administrasi Publik terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pengurusan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Aceh  Tenggara. Reslaj:  Religion  Education Social Laa Roiba Journal , 4 (2), 353–358.
Wakhid,  Ali  Abdul.  (2017).  Reformasi  pelayanan  publik  di  Indonesia. Jurnal  TAPIs , 14 (1), 1–10.

## Copyright holder:
Ade Setiadi (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: