Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600

## Penyesuaian Lapisan dan Tarif PPh Orang Pribadi: Agresif atau Progresif?
Kalyana Mitta Kristanti 1
Universitas Indonesia kalyana.mitta@ui.ac.id
*Corresponding Author Diajukan : 20 Desember 2021 Disetujui : 8 Januari 2022 Dipublikasi : 10 Januari 2022

## ABSTRACT
In  2022,  Indonesia  would  apply  changes  in  tax  brackets  and  rates  for  personal  income tax.  This  adjustment  is  based  on  the  Article  17  Paragraph  1  Tax  Harmonization  Law Number  7  of  2021.  The  government  tries  to  accommodate  the  needs  of  the  community through formulating process of this regulation. In particular, it provides convenience to the  lower-middle  income  community  and  encourages  an  even  distribution  of  income. People belonging to the high wealth income will be subject to the highest tariffs that have just  been  set  through  this  law.  Through  a  qualitative  descriptive  method  in  which  data collection  is  carried  out  by  taking  from  literature  review;  law,  articles,  books,  and website, the author tries to analyze changes in brackets and rates of personal income tax. This study presents illustrations of the calculation to explain the difference in the amount of  income  tax  payable  before  and  after  the  implementation  of  the  Tax  Harmonization Law.  In  addition,  the  analysis  of  the  principles  of  equity  and  democracy  on  the adjustment  of  layers  and  tax  rates  is  elaborated  in  this  paper.  The  results  obtained explain  that  with  the  application  of  the  new  tax  rate,  taxpayers  get  a  tax  burden  relief because  the  tax  expense  is  lower  due  to  the  broadening  of  income  range.  However, wealthy  taxpayers  will  pay  more  taxes  because  of  the  higher  tax  rates.  This  condition proves that the new tax rate supports vertical fairness in the taxation system. In addition, the implementation of regulations related to tax rates adjustment provides evidence that the implementation of democracy has been implemented. The adjustment of tax brackets and  rates  has  a  positive  impact  on  the  community  and  the  government  so  that  the allocation of tax revenues can run optimally to support the welfare of the community.

## Keywords: Equity; Democracy; Personal Income Tax; Tax Harmonization Law

## PENDAHULUAN
Reformasi  kebijakan  pajak  tengah  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan sistem  perpajakan  nasional.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  melalui  reformasi  pajak  adalah mendorong  terwujudnya  cita-cita  Indonesia  sebagai  negara  maju  dengan  meningkatkan kondisi  perekonomian  secara  berkelanjutan  melalui  pemerataan  yang  didukung  oleh sumber  daya  manusia  yang  unggul  dan  kompetitif.  Pelaksanaan  reformasi  perpajakan tercermin  pada  penetapan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung  percepatan  pemulihan  perekonomian  nasional  melalui  peraturan  tersebut. Selain  itu,  pengoptimalan  penerimaan  negara  dan  mewujudkan  sistem  perpajakan  yang berkeadilan  dan  memiliki  kepastian  hukum.  Dalam  jangka  panjang,  pemerintah
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600
melakukan  kebijakan  konsolidatif  yang  mendorong  tingkat  kepatuhan  sukarela  wajib pajak.
Perumusan  UU  HPP  melibatkan  opini  dan  masukan  dari  berbagai  pemangku kepentingan,  seperti  praktisi  pajak,  akademisi  pajak,  asosiasi  pengusaha,  dan  organisasi pendidikan. Dengan melibatkan berbagai pihak sebagai wakil masyarakat, keinginan dan aspirasi  warga  secara  umum  dapat  tersalurkan  dengan  optimal.  Hal  tersebut  bertujuan untuk mewujudkan UU HPP sebagai langkah membangun fondasi perpajakan lebih sehat, adil,  dan  berkesinambungan  melalui  beberapa  pilar,  seperti  pengusahaan  administrasi perpajakan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  menguatkan  kesepakatan internasional. Selain itu, pemerintah hendak memperluas basis pajak guna meningkatkan rasio  kepatuhan  pajak  dan  mendukung  perkembangan  transaksi  ekonomi.  Dengan ditetapkannya UU HPP terdapat perubahan dalam isi undang-undang perpajakan, seperti UU  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP),  UU  Pajak  Penghasilan  (PPh), UU  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  UU  Cukai.  Pengaturan  Program  Pengungkapan Sukarela (PPS) dan pajak karbon juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam UU HPP.
Salah  satu  perubahan  yang  diakibatkan  penetapan  UU  HPP  terhadap  pajak penghasilan adalah perubahan interval penghasilan kena pajak, lapisan/ bracket , dan tarif pajak penghasilan orang pribadi yang secara resmi diimplementasikan pada tahun 2022. Dari  sisi  interval  penghasilan  kena  pajak,  terjadi  pelebaran  penghasilan  yang  dipotong tarif  pajak  sebesar  5%  dari  jumlah  penghasilan  Rp0-Rp50  juta  menjadi  Rp0-Rp60  juta. Ketentuan tersebut memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang penghasilan kena pajaknya sampai dengan Rp60 juta melalui penyederhanaan tarif pada  awalnya  dikenai  dua  tarif  5%  dan  15%  menjadi  5%.  Dalam  UU  HPP,  pemerintah menambah  tarif  sebesar  35%  kepada  WP  OP  berpenghasilan  lebih  dari  Rp5  miliar.  Hal tersebut  mengakibatkan  penambahan  lapisan/ bracket baru  pada  tarif  pajak  penghasilan (PPh)  yang  sebelumnya  empat  lapis  dengan  tarif  tertinggi  30%  sesuai  dengan  Pasal  17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjadi lima bracket . Perubahan  tersebut  akan  meningkatkan  beban  PPh  yang  harus  dibayarkan  oleh  WP  OP. Akan tetapi, peningkatan pembayaran pajak terutang hanya dirasakan oleh WP OP yang tergolong kaya atau High Wealth Individual (HWI) dengan penghasilan kena pajak lebih besar dari pada Rp5 miliar dalam setahun.
Melalui  perubahan  tarif  dan  penambahan  lapisan,  pemerintah  hendak mewujudkan sistem PPh yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat berpenghasilan kecil.  Pengenaan  beban  PPh  lebih  besar  kepada  kelompok  HWI  selaras  dengan  tujuan nasional  Indonesia,  yakni  mendorong  pemerataan  kesejahteraan  umum  bagi  masyarakat marginal.  Ketentuan  baru  terkait  PPh  tersebut  juga  membantu  pemerintah  untuk mengurangi  ketimpangan  ekonomi  melalui  redistribusi  pendapatan  menggunakan instrumen  pajak.  Shorrocks,  Davies,  dan  Lluberas  (2021)  menjelaskan  bahwa  jumlah orang  kaya  di  Indonesia  pada  tahun  2020  mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya. Pada  level  pendapatan  tertinggi,  orang  yang  mempunyai  kekayaan  bersih  lebih  dari US$500 juta atau Rp7,2 triliun berjumlah 50 orang atau naik sebesar 4 orang dari tahun 2019. Jumlah tersebut semakin besar untuk tingkat kekayaan bersih dalam rentang US$1 juta  hingga  US$5  juta  atau  Rp14,4  miliar-Rp72  miliar,  jumlah  orang  yang  memiliki pendapatan  pada  kelompok  tersebut  sebesar  150.678  orang  pada  tahun  2020  yang meningkat  dari  91.932  orang  pada  tahun  2019.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  di tengah  masa  pandemi  Covid-19,  golongan  masyarakat  kelas  atas  meraup  keuntungan sehingga  menjadi  lebih  kaya.  Berlawanan  dengan  kondisi  tersebut,  warga  yang berpendapatan  rendah  mengalami  kesusahan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup dikarenakan keterbatasan lapangan pekerjaan dan kompetisi usaha semakin berat.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600
Selain mendorong terciptanya keadilan di sistem perpajakan, penyesuaian lapisan dan  tarif  yang  tertuang  dalam  UU  HPP  berusaha  untuk  mendorong  kontribusi  PPh  WP OP bagi penerimaan pajak nasional. Berdasarkan data OECD (2021), struktur penerimaan pajak  Indonesia  pada  tahun  2019  didominasi  oleh  PPh  WP  Badan  sebesar  32%, sedangkan  PPh  WP  OP  hanya  berkontribusi  sebesar  10%.  Kondisi  tersebut  berbanding terbalik  dengan  kondisi  di  negara  maju  yang  mayoritas  struktur  perpajakan  berasal  dari PPh  WP  OP.  Sebagai  salah  satu  negara  maju,  Denmark  mempunyai  52%  proporsi penghasilan  pajak  yang  berasal  dari  WP  OP  dan  7%  merupakan  penghasilan  pajak  dari badan atau korporasi. Oleh karena itu, struktur penerimaan PPh WP OP Indonesia belum optimal  jika  dibandingkan  negara  lain  sehingga  penerapan  peraturan  tarif  dan bracket baru diharapkan dapat mendorong penerimaan PPh WP OP.
Gambar 1. Perbandingan Struktur Penerimaan Pajak Tahun 2019
Sumber: OECD, 2021) (diolah oleh penulis)
Berdasarkan  keterangan  Menteri  Keuangan,  Sri  Mulyani,  pemberlakuan  peraturan tersebut  dapat  memperluas  dan  memperkuat  basis  perpajakan  Indonesia  dengan  tetap memperhatikan  kepentingan  kelompok  masyarakat  kurang  mampu  (Trihusodo,  2021). Oleh  karena  itu,  peningkatan  penerimaan  negara  dari  WP  OP,  terkhususnya  kalangan HWI  dapat  terpenuhi.  Potensi  perpajakan  dari  kalangan  HWI  masih  dapat  digali  secara mendalam  mengingat  jumlah  orang  kaya  di  Indonesia  meningkat  dari  tahun  ke  tahun. Guna  melaksanakan  kebijakan  baru  terkait  perubahan  lapisan  dan  tarif  PPh  OP, diperlukan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas agar proses penerimaan pajak dapat berjalan dengan optimal.

## STUDI LITERATUR
Secara  harafiah,  pajak  merupakan  pembayaran  wajib  terkait  aktivitas  tertentu. Pendapatan  yang  dikumpulkan  melalui  pajak  digunakan  untuk  memperoleh  bahan  baku yang  diperlukan  guna  memproduksi  barang  dan  jasa  atau  dipasok  pemerintah  untuk mendistribusikan daya beli antar-warga (Hyman, 2011). Salah satu jenis perpajakan yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan bernegara adalah PPh. Pemerintah mengenakan PPh  atas  penghasilan  yang  diterima  oleh  masyarakat.  Figari  dan  Verbist  (2014)
10% 19% 29% 40% 41% 41% 42% 52% 32% 12% 6% 12% 5% 6% 17% 7% 4% 41% 28% 25% 9% 13% 8% 3% 6% 12% 6% 10% 4% 28% 20% 34% 39% 17% 32% 26% 30% 13% 3% 6% 5% 7% 0% 10% 20% 30%
40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Indonesia Jepang Finlandia New Zealand Amerika Islandia Australia Denmark PPh OP PPh Badan Kontribusi Jaminan Sosial PBB PPN Pajak lain-lain
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600
mengelaborasi bahwa PPh merupakan alat fundamental yang digunakan untuk membantu pencapaian efek redistribusi sistem perpajakan secara keseluruhan.
Guna memaksimalkan fungsi PPh, pemerintah melakukan perubahan pada beberapa ketentuan PPh. Salah satu perubahan yang diatur adalah penyesuaian lapisan/ bracket dan tarif  PPh  OP.  Berdasarkan  UU  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  HPP,  lapisan  untuk perhitungan PPh individu berjumlah lima bracket dengan tarif terendah sebesar 5% dan tarif  tertinggi  sebesar  35%.  Perubahan  pada  dua  komponen  tersebut  merupakan  kali pertama  setelah  UU  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  PPh  diundangkan.  Oleh  karena  itu, pemerintah  berupaya  untuk  melakukan  penyesuaian  agar  aturan  PPh  OP  dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara ekspansif.
Kebijakan penyesuaian lapisan/ bracket dan tarif PPh OP selaras dengan pendekatan yang  dikemukakan  oleh  Mill  sebagaimana  dikutip  dalam Morini  &  Pellegrino  (2018) yang menjelaskan  bahwa  teori  ekonomi  berupaya  mengelaborasi  prinsip  yang  tepat  untuk membagi  secara  rata  beban  perpajakan  di  tengah  masyarakat.  Perhitungan  mekanisme perpajakan  berdasarkan  kemampuan  ekonomis  atau  penghasilan  memberikan  dukungan pada  prinsip  kemampuan  membayar  ( ability  to  pay )  dan  justifikasi  progresivitas  pajak. Tingkat  progresivitas  yang  dihasilkan  bergantung  pada  jumlah  pendapatan  pajak  yang akan dihimpun serta fungsi kesejahteraan sosial yang memberikan karakteristik terhadap preferensi  masyarakat.  Kerangka  pemikiran  tersebut  dikembangkan  lebih  lanjut  oleh Sarte  (1997)  yang  mendukung  mekanisme  pengenaan  tarif  pajak  tinggi  atas  pendapatan yang tinggi.
Selain  terkait  keadilan,  demokrasi  juga  menjadi  hal  penting  dalam  pengelolaan sistem  perpajakan.  Demokrasi  merupakan  keadaan  yang  memberikan  kesempatan  bagi rakyat untuk mengelola kedaulatan. Kelsen (2016) menjelaskan bahwa demokrasi terbagi menjadi  dua  jenis.  Pertama,  demokrasi  langsung  yang  melibatkan  rakyat  dalam perumusan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan melalui dengar pendapat dalam rapat umum. Kedua, demokrasi tidak langsung melalui proses perumusan regulasi atau  peraturan  dipindahkan  dari  rakyat  ke  majelis  perwakilan  yang  dibentuk  melalui pemilihan  umum  dan  rakyat  bisa  memberi  aspirasinya  dengan  mendelegasikan calon  ke majelis perwakilan tersebut. Dalam bidang perpajakan, demokrasi menjadi bagian dalam perumusan  dan  pengambilan  keputusan  untuk  bidang  perpajakan.  Para  pemangku kepentingan  atau stakeholder turut  berkontribusi  pada  proses  perumusan  sistem perpajakan. Kegiatan tersebut merupakan praktik dari demokrasi. Mengingat fungsi pajak yang bertujuan untuk menopang kegiatan bernegara, regulasi dan aturan pelaksana harus mencerminkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu,  peraturan  perpajakan  merupakan  hasil  dari  proses  demokratis  antara  pengambil keputusan dengan pemangku kepentingan.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penyusunan  artikel  ini  adalah  metode  deskriptif kualitatif.  Nazir  (1988)  berpendapat  bahwa  metode  deskriptif  bertujuan  untuk mengelaborasi  komunitas  masyarakat,  objek,  keadaan,  pola  pikir,  maupun  peristiwa  di masa  sekarang.  Guna  mendukung  metode  yang  digunakan,  peneliti  melakukan  kajian pustaka  dan  studi  literatur.  Penggunaan  analisis  buku,  jurnal,  dan  literatur  lainnya menjadi objek utama dalam penulisan (Creswell, 2014). Secara lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lapisan/ bracket dan tarif PPh OP berdasarkan Pasal 17 UU Nomor  36  Tahun  2008  dan  Pasal  17  UU  Nomor  7  Tahun  2021.  Selain  itu,  dampak penyesuaian  lapisan/ bracket dan  tarif  terhadap  masyarakat  akan  ditelaah  secara  lebih rinci dari sisi keadilan dan demokrasi.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600

## HASIL

## Kebijakan PPh OP berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008
Pemerintah  menggunakan  sistem  perpajakan  sebagai  instrumen  kebijakan  untuk mencapai tujuan nasional, seperti pemerataan distribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, memberikan  barang  publik,  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Guna  mewujudkan tujuan  tersebut,  model  sistem  perpajakan  yang  baik  perlu  dibangun  dengan memperhatikan  efisiensi  dan  keadilan  (Amir,  Asafu-Adjaye,  dan  Ducpham,  2013). Menurut  Martimort  (2001),  efisiensi  dan  keadilan  dapat  menimbulkan  konflik  satu dengan  yang  lain.  Apabila  sistem  perpajakan  berjalan  dengan  efisien  yang  dapat menurunkan  distorsi  ekonomi  sekaligus  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  keadilan dalam  pemerataan  pendapatan  belum  tentu  berjalan  secara  maksimal.  Oleh  karena  itu, perumusan sistem perpajakan perlu dilakukan reformasi berkala untuk menyeimbangkan pengaruh dua sifat model perpajakan guna mewujudkan penerimaan pajak yang optimal.
Sebagai negara yang sebagian besar penerimaan nasional ditunjang oleh perpajakan, Indonesia  terus  berupaya  meningkatkan  kualitas  sistem  perpajakan  dalam  menghimpun pendapatan  dari masyarakat.  Salah  satu  langkah  yang  ditempuh  adalah  menetapkan  UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai bentuk keseriusan pemerintah melakukan  reformasi  perpajakan.  Dengan  target  penerimaan  pajak  yang  tinggi,  pejabat publik  melakukan  optimalisasi  penerimaan  pajak  melalui  penggalian  potensi  PPh,  baik dari WP OP maupun badan.
Secara  umum,  PPh  dapat  didefinisikan  sebagai  pajak  yang  dikenakan  atas penghasilan secara berkala dalam periode waktu tertentu untuk masa pajak ataupun tahun pajak (Suandy, 2016). Pajak tersebut memiliki sifat subjektif berdasarkan pada subjeknya sehingga  berfokus  pada  kondisi  WP  itu  sendiri  dan  kewajiban  perpajakannya  tidak  bisa diwakilkan oleh pihak lain. Berdasarkan UU PPh, penghasilan yang diterima WP OP dan badan  dibagi  menjadi  penghasilan  bersifat  tidak  final  antara lain  gaji,  upah, laba  usaha, dan  premi  asuransi,  penghasilan  bersifat  final  seperti  bunga  deposito,  hadiah  undian, transaksi  saham,  dan  sewa  tanah/bangunan,  dan  penghasilan  yang  bukan  objek  pajak yang  mencakup  bantuan  atau  sumbangan,  warisan,  iuran  dana  pensiun,  dan  beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
Penghasilan  bersifat  tidak  final  yang  diperoleh  WP  OP  dan  dikenai  pajak  disebut dengan  pendapatan  kena  pajak.  Perhitungan  pendapatan  kena  pajak  didapat  dari penghasilan  bruto  yang  telah  dikurangi  dengan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP). Kemudian, pendapatan kena pajak akan dikenakan tarif umum progresif sesuai Pasal 17 UU  PPh.  Mardiasmo  (2018)  menyatakan  bahwa  PTKP  merupakan  batasan  penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi WP OP atau dengan kata lain jika jumlah penghasilan neto WP OP kurang dari PTKP, maka WP tersebut tidak akan dikenakan PPh. Menurut Pasal 7  UU  Nomor  36  Tahun  2008,  batasan  PTKP  per  tahun  dibagi  menjadi  empat  jenis. Pertama, PTKP atas diri WP OP sebesar Rp15.840.000,00. Kedua, PTKP atas WP  yang kawin  sebesar  Rp1.320.000,00.  Ketiga,  PTKP  untuk  tambahan  seorang  istri  yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp15.840.000,00. Keempat, PTKP  atas  tambahan  untuk  tiap  anggota  keluarga  sedarah  dan  keluarga  semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat maksimal tiga orang dalam satu keluarga sebesar Rp1.320.000,00.
Seiring  berkembangnya  kondisi  ekonomi  dan  politik,  ketentuan  PTKP  mengalami perubahan.  Penyesuaian  terakhir  besaran  PTKP  terdapat  pada Peraturan  Menteri  Keuangan 101/PMK.010/2016 .  Regulasi  tersebut  bersifat lex  specialis  derogate  legi  generalis yang menandakan  bahwa  hukum  tersebut  bersifat  khusus  ( lex  specialis )  dengan mengesampingkan ketentuan PTKP yang termuat pada UU Nomor 36 Tahun 2008 yang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600
bersifat  umum  ( lex  generalis ).  Sejak  tahun  2016,  seluruh  PTKP  mengalami  kenaikan jumlah. PTKP atas WP OP sendiri naik menjadi Rp54.000.000,00 dan kawin meningkat menjadi  Rp4.500.000,00.  Apabila  penghasilan  istri  digabung  menjadi  satu  dengan penghasilan  suami,  maka  PTKP  yang  digunakan  sebesar  Rp54.000.000,00.  Selanjutnya, setiap tambahan anggota keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus  dan  anak  angkat  mendapat  PTKP  sebesar  Rp4.500.000,00  maksimal  tiga  orang untuk satu keluarga.
Setelah  mengetahui  PTKP,  WP  OP  akan  menghitung  PPh  menggunakan  tarif progresif. Semakin besar penghasilan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin tinggi tarif  pajak  yang  harus  ditanggung.  Terdapat  empat  lapisan/ bracket penghasilan  kena pajak dengan besaran tarif PPh yang berbeda dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Berikut rincian lapisan dan tarif PPh WP OP yang tertera pada Tabel.
Tabel 1. Lapisan dan Tarif PPh WP OP berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh Rp0 – Rp50.000.000,00 5% > Rp50.000.000,00 – Rp250.000.000,00 15% > Rp250.000.000,00 – Rp500.000.000,00 25% > Rp500.000.000,00 30%
Sumber: Pasal 17 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 (diolah oleh penulis)

## Kebijakan PPh OP Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021
Berdasarkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Nasional  (APBN)  Tahun  2021, penerimaan  perpajakan  diproyeksikan  mencapai  Rp1.444,5  Triliun  atau  setara  dengan 82,85%  dari  total  APBN.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pajak  merupakan  tulang punggung perekonomian Indonesia guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan mempercepat  pemulihan  ekonomi  nasional  (PEN)  di  tengah  masa  pandemi  Covid-19. Meskipun  penerimaan  pajak  pada tahun 2020  hanya  mencapai  89,4%  dari target APBN atau  terdapat  target  penerimaan  yang  tidak  sanggup  dicapai  ( shortfall )  sebesar  Rp126,7 triliun, pemerintah optimis untuk membangkitkan penerimaan pajak di masa mendatang dimulai  tahun  2021  (Masdi,  2021).  Guna  mencapai  tujuan  tersebut,  pemerintah melakukan reformasi di bidang perpajakan. Sesuai dengan siaran pers Direktorat Jenderal Anggaran  (2021),  era  pandemi  Covid-19  diharapkan  menjadi  momentum  guna melaksanakan  reformasi  struktural  sehingga  kinerja  perpajakan  menjadi  semakin  baik serta tax ratio dapat meningkat di tahun mendatang.
Realisasi  reformasi  pajak  dituangkan  pada  pengesahan  UU  Nomor  7  Tahun  2021 yang mengubah beberapa peraturan perpajakan. Salah satu perubahan yang diatur dalam regulasi  tersebut  adalah  PPh.  Dari  sisi  WP  OP,  ketentuan  lapisan  dan  besaran  tarif  PPh mengalami perubahan, sedangkan aturan terkait jenis penghasilan dan PTKP tetap sama dengan  peraturan  pendahulu.  Pemerintah  menilai  bahwa  penyesuaian  lapisan/ bracket pajak dan tarif perlu dilaksanakan agar menciptakan iklim perpajakan yang adil.  Gerber, Klemm, Liu, dan Mylonas (2018) menjelaskan bahwa terdapat dua tujuan mendasar atas pengambilan  kebijakan  tersebut.  Pertama,  pemerintah  mengupayakan  untuk  menjaga progresivitas  sistem  perpajakan  melalui  penyesuaian  tarif.  Kedua,  pejabat  publik berusaha  memaksimalkan  penerimaan  pajak  melalui  peningkatan  penerimaan  ekonomi dan  daya  beli  masyarakat.  Tabel  2  menunjukkan  lapisan  dan  tarif  pajak  yang  akan digunakan dalam menghitung PPh WP OP yang dimulai pada tahun 2022.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600
Tabel 2. Lapisan dan Tarif PPh WP OP berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh Rp0 – Rp60.000.000,00 5% > Rp60.000.000,00 – Rp250.000.000,00 15% > Rp250.000.000,00 – Rp500.000.000,00 25% > Rp500.000.000,00 – Rp5.000.000.000,00 30% > Rp5.000.000.000,00 35%
Sumber: Pasal 17 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 (diolah oleh penulis)
Berdasarkan tabel di atas, terdapat perubahan pada batas atas penghasilan kena pajak pada lapisan pertama yang naik menjadi Rp60.000.000,00. Melalui reformasi perpajakan, pemerintah  Indonesia  berpihak  kepada  masyarakat  yang  berpenghasilan  menengah  ke bawah. Hal tersebut berfungsi untuk mendorong produktivitas dan komsumsi masyarakat sehingga  dalam  jangka  panjang  dapat  menstimulus  pertumbuhan  ekonomi.  Selain perubahan pada lapisan pertama, UU HPP juga menambah lapisan tertinggi dengan tarif 35%  untuk  penghasilan  kena  pajak  di  atas  Rp5.000.000.000,00.  Penambahan  lapisan tersebut  mencerminkan  dukungan  pemerintah  atas  keadilan  vertikal  WP  OP.  Keadilan vertikal dapat terwujud apabila pajak yang dibayarkan individu yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis berbeda dibayarkan tidak sama (Rosdiana & Irianto, 2012). Hal ini memberikan arti bahwa semakin besar penghasilan seseorang, maka semakin besar pajak terutang  yang  harus  dibayarkan.  Dengan  pemberlakuan  aturan  yang  baru,  pemerintah menggali potensi penerimaan pajak dari WP OP kaya atau High Wealth Individual (HWI) guna  mengurangi  ketimpangan  ekonomi  melalui  pendistribusian  ekonomi  kepada masyarakat kecil (Nguyen & Khieu, 2021).
Praktik  penyesuaian  tarif  dan  lapisan  PPh  merupakan  kebijakan  yang  wajar dilakukan  oleh  pengambil  keputusan  di  suatu  negara.  Sebagai  ilustrasi,  pemerintah Amerika Serikat melakukan perubahan batasan penghasilan kena pajak di setiap lapisan yang  dilakukan  tiap  tahun.  Tujuan  dilakukannya  peraturan  tersebut  adalah  membantu menstabilkan kondisi perekonomian nasional dan mengendalikan tingkat inflasi  (Heer & Süssmuth,  2013).  Berkaca  dari  pengalaman  Amerika  Serikat,  pemerintah  Indonesia melakukan  penyesuaian  tarif  guna  mengantisipasi  kondisi  inflasi  yang  tidak  terkontrol. Inflasi  dapat  meningkatkan  gaji  atau  upah  sehingga  seseorang  akan  dikenai  tarif  pajak yang  lebih  tinggi.  Kondisi  tersebut  dapat  memberatkan  masyarakat  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakan  karena  peningkatan  pendapatan  tidak  diikuti  kenaikan  daya  beli masyarakat. Oleh karena itu, penyesuaian tarif diperlukan untuk mendorong progresivitas sistem perpajakan

## PEMBAHASAN
Sebagai salah satu sumber penerimaan pajak Indonesia, pemerintah berupaya untuk memperluas  basis  pemajakan  penghasilan  yang  diterima  oleh  masyarakat,  terkhususnya WP  OP.  Berdasarkan  Naskah  RUU  HPP  yang  disusun  oleh  Kementerian  Keuangan  RI (2021), potensi penerimaan dari PPh WP OP cukup besar. Hal tersebut ditunjukkan dari populasi  WP  OP  yang  mendominasi  pihak  yang  memiliki  kewajiban  membayar  dengan total  persentase  sebesar  84%.  Akan  tetapi,  penerimaan  pajak  dari  individu  masih belum optimal  dan  masih  terdapat  ketergantungan  pada  pajak  korporasi  atau  badan.  Hal  ini disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  seperti  kompleksitas  administrasi  perpajakan, pengetahuan  perpajakan,  dan  keadilan  perpajakan.  Kelompok  masyarakat  yang berpenghasilan menengah ke bawah berkontribusi memperluas perbedaan antara realisasi dengan  target  penerimaan  PPh.  Pemerintah  perlu  melakukan  sosialisasi  dan  penyuluhan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600
untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat terkait regulasi pajak. Selain  isu  pengetahuan  masyarakat,  pemerintah  juga  perlu  meninjau  ulang  fungsi pajak  sebagai  upaya  meratakan  pembagian  pendapatan.  Pajak  yang  telah  dipungut  oleh negara  akan  dikembalikan  kepada  rakyat  dalam  bentuk  pembangunan  infrastruktur, penyediaan  fasilitas  publik,  dan  membuka  kesempatan  kerja  guna  mencapai  distribusi pendapatan  yang  optimal.  Salah  satu  alat  untuk  menjaga  distribusi  pendapatan  berjalan dengan  lancar  adalah  PPh.  Instrumen  ini  berusaha  untuk  meminimalkan  kesenjangan sosial  antara  masyarakat  berpenghasilan  tinggi  dengan  rendah  yang  diakibatkan ketidakmerataan distribusi pendapat. Guna menjaga kinerja PPh berjalan dengan optimal, pemerintah menetapkan tarif progresif dalam pelaksanaannya.
Hingga tahun 2021, Indonesia memiliki empat lapisan penghasilan kena pajak yang dikenai  tarif  berbeda  tiap  tingkatan.  Akan  tetapi,  selama  dua  belas  tahun  sejak pengesahan UU Nomor 36 Tahun 2008 pada 1 Januari 2009, kontribusi penerimaan PPh OP masih di bawah penerimaan PPh badan. Oleh karna itu, pemerintah melalui UU HPP melakukan  penyesuaian  lapisan/ bracket dan  tarif  PPh  yang  ditanggung  oleh  WP  OP. Vissaro  (2021)  menjelaskan  bahwa  terdapat  tiga  alasan  yang  mendasari  perubahan tersebut, yaitu:
1. Pemerintah  berupaya  meningkatkan  keadilan.  Terdapat  pandangan  bahwa  tarif progresif  saat  ini  kurang  memberikan  keadilan,  terkhususnya  keadilan  vertikal kepada  masyarakat.  Rentang  lapisan/ bracket menjadi  penyebab  utama  timbulnya ketidakadilan  dalam  pelaksanaan  PPh  OP.  Sebagai  contoh,  pada  lapisan  terakhir dengan  tarif  tertinggi,  seseorang  dengan  penghasilan  Rp520  juta  per  tahun  akan dikenai tarif yang sama dengan seseorang  yang memperoleh penghasilan sebesar Rp15  miliar  per  tahun,  yaitu  sebesar  30%.  Dengan  penerapan  tarif ini,  golongan masyarakat  kaya  atau  HWI  dapat  menyumbang  kontribusi  kepada  negara  lebih besar sehingga distribusi pendapatan akan terlaksana secara maksimal.
2. Tarif tertinggi PPh OP masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh  Kementerian  Keuangan  RI  (2021)  dalam  naskah  akademik  RUU  HPP, negara-negara  ASEAN,  seperti  Thailand,  Vietnam,  dan  Filipina  telah mengimplementasikan  tarif  paling  besar  lebih  dari  30%  atas  penghasilan.  Selain itu,  Australia  telah  menerapkan  tarif  sebesar  45%  untuk  lapisan  teratas penghasilan  kena  pajak.  Pada  praktik  di  Amerika  Serikat,  tarif  yang  ditetapkan untuk penghasilan tertinggi adalah 37%. Selain tarif, jumlah lapisan/ bracket pajak Indonesia  juga  relatif  sedikit  apabila  dibandingkan  dengan  negara-negara  lain. Jepang,  Tiongkok,  Thailand,  Vietnam,  dan  Amerika  Serikat  menggunakan  tujuh lapisan pajak yang bertujuan untuk mendorong terciptanya keadilan sesuai dengan kemampuan membayar ( ability to pay ) untuk setiap WP OP.
3. Pendapatan  PPh  OP  belum  berjalan  dengan  maksimal.  Pada  tahun  2019, persentase  penerimaan  pajak  tersebut  hanya  sebesar  10%  dari  total  penerimaan pajak  di  Indonesia  (OECD,  2021).  Proporsi  tersebut  memberikan  gambaran bahwa PPh OP belum berjalan dengan baik. Pada negara-negara maju, mayoritas penerimaan  pajak  berasal  dari  PPh  OP.  Negara-negara  yang  terhimpun  dalam OECD mempunyai penghasilan pajak individu rata-rata sebesar 23,5%.
Dengan  mempertimbangkan  ketiga  alasan  yang  telah  dielaborasi,  pemerintah berusaha untuk menyesuaikan lapisan/ bracket dan tarif pajak. Hal tersebut menjadi aksi nyata  pemberian  rasa  adil  kepada  masyarakat  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik.  Guna  menyukseskan  ketentuan  baru  tersebut,  pemerintah  perlu  memperkuat supremasi  hukum  dengan  menyusun  aturan  turunan  sebagai  petunjuk  teknis  dan memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat  secara  berkala  agar  ketentuan  perhitungan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600
PPh OP pada tahun 2022 dapat berjalan dengan optimal tanpa menimbulkan kontradiksi antara petugas pajak dengan masyarakat sebagai pembayar pajak.

## Ilustrasi Perhitungan PPh OP
Dengan menyetujui implementasi UU HPP, perhitungan PPh OP di tahun 2022 dan seterusnya mengalami perubahan. Pada tabel 3 dijelaskan ilustrasi perhitungan PPh  OP sekaligus  terdapat informasi terkait  perbedaan  hasil  perhitungan  berdasarkan  ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan UU Nomor 7 Tahun 2021.
Tabel 3. Perhitungan PPh OP dengan Penghasilan Kena Pajak Kurang dari Rp5 Miliar
Penghasilan/Bulan Rp5.000.000,00 Rp10.000.000,00 Penghasilan/Tahun Rp60.000.000,00 Rp120.000.000,00 PTKP (TK/0) Rp54.000.000,00 Rp54.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp6.000.000,00 Rp66.000.000,00 Perhitungan PPh Terutang UU 36/2008 UU 7/2021 UU 36/2008 UU 7/2021 5% x Rp6 juta = Rp300 ribu 5% x Rp6 juta = Rp300 ribu 5% x Rp50 juta = Rp2,5 juta 5% x Rp60 juta = Rp3 juta 15% x Rp16 juta = Rp2,4 juta 15% x Rp6 juta = Rp300 ribu Total PPh Terutang Rp300 ribu Rp300 ribu Rp4,9 juta Rp3,9 juta
Sumber: Diolah oleh penulis, 2021
Berdasarkan  tabel  3  terlihat  bahwa  penyesuaian  rentang  penghasilan  kena  pajak pada  lapisan  pertama  memberikan  keuntungan  kepada  WP  OP  dalam  hal  pemenuhan kewajiban  perpajakan.  Bagi  individu  yang  memiliki  penghasilan  kena  pajak  di  bawah Rp60 juta tidak terdapat perbedaan PPh terutang  yang harus dibayar.  Akan tetapi, bagi penghasilan kena pajak di atas Rp60 juta, seperti individu yang berpenghasilan per bulan sebesar  Rp10  juta  atau  Rp120  juta  per  tahun  mendapat  manfaat  dan  diberikan keringanan. Pada awalnya harus membayar Rp4,9 juta menjadi hanya membayar Rp3,9 juta.  Dengan  kata  lain  terdapat  penghematan  beban  pajak  sebesar  Rp1  juta  untuk kelompok masyarakat tersebut.
Tabel 4. Perhitungan PPh OP dengan Penghasilan Kena Pajak Lebih dari Rp5 Miliar
Penghasilan/Bulan Rp1.000.000.000,00 Penghasilan/Tahun Rp12.000.000.000,00 PTKP (TK/0) Rp54.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp11.946.000.000,00 Perhitungan PPh Terutang UU 36/2008
UU 7/2021 5% x Rp50.000.000,00 = Rp2.500.000,00 5% x Rp60.000.000,00 = Rp3.000.000,00 15% x Rp200.000.000,00 = Rp30.000.000,00 15% x Rp190.000.000,00 = Rp28.500.000,00 25% x Rp250.000.000,00 = Rp62.500.000,00 25% x Rp250.000.000,00 = Rp62.500.000,00 30% x Rp11.946.000,00 = Rp3.583.800.000,00 30% x Rp4.500.000.000,00 = Rp1.350.000.000,00 35% x Rp6.946.000.000,00 = Rp2.431.100.000,00 Total PPh Terutang Rp3.678.800.000,00 Rp3.875.100.000,00
Sumber: Diolah oleh penulis, 2021
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600
Berdasarkan tabel 4, penambahan lapisan dan tarif pajak membuat beban pajak yang ditanggung  oleh  WP  OP  semakin  besar  dari  Rp3.678.800.000,00  menjadi Rp3.875.100.000,00 atau terdapat peningkatan pajak terutang sebesar Rp196.300.000,00.  Akan  tetapi,  pengenaan  tarif  tersebut  telah  mempertimbangkan kemampuan  masyarakat  kelas  atas  dalam  melaksanakan  kewajibannya.  Peningkatan beban pajak tersebut menjadi substitusi penerimaan pajak yang berkurang untuk lapisan pajak terendah.

## Penyesuaian Lapisan dan Tarif PPh OP dari Segi Keadilan
Pemungutan  pajak  dalam  implementasinya  menerapkan  tiga  asas  guna  menjamin keberhasilan target penerimaan yang telah ditetapkan. Salah satu dari asas tersebut adalah asas equity atau  keadilan.  Asas equity menggambarkan  bahwa  pajak  yang  ada  harus bersifat adil terhadap setiap individu, setara dengan kemampuan individu tersebut dalam membayar pajak serta sebanding dengan manfaat yang diterima oleh negara. Pemerintah melalui penyesuaian tarif ingin meningkatkan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh WP OP.
Rosdiana dan Irianto (2012) menyatakan bahwa asas keadilan terdiri dari dua jenis. Pertama, keadilan horizontal yang terpenuhi apabila pembayar pajak dengan kondisi yang sama memiliki beban pajak yang sama untuk dibayarkan. Kedua, keadilan vertikal yang terwujud jika pembayar pajak yang memiliki kemampuan ekonomis berbeda akan dikenai pajak  yang  berbeda  pula.  Sesuai  dengan  teori  tersebut,  pemerintah  melalui  penyesuaian lapisan/ bracket dan  tarif  PPh  OP  lebih  mengutamakan  pemenuhan  keadilan  vertikal. Penambahan lapisan kelima dengan tarif pajak 35% menjadi komitmen bagi pemerintah untuk meningkatkan keadilan vertikal di tengah masyarakat. Ketika orang yang memiliki tambahan ekonomis semakin besar, maka beban pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi.
Dengan  memberikan  pembedaan  pengenaan  tarif  atas  penghasilan  yang  didapat, kebijakan PPh OP tidak memenuhi asas keadilan horizontal. Hal tersebut tercermin dari beban pajak terutang tiap WP OP akan berbeda sesuai dengan pendapatan yang diterima. Selain  itu,  tidak  ada  tarif  tunggal  dalam  perhitungan  PPh  sehingga  beban  tarif  yang dipikul tidak ada yang sama satu dengan yang lain.

## Penyesuaian Lapisan dan Tarif PPh OP dari Segi Demokrasi
Perumusan  penyesuaian  lapisan  dan  tarif  PPh  OP  dapat  mendorong  pelaksanaan demokrasi  perpajakan  Indonesia.  Secara  umum,  definisi  demokrasi  yang  kembangkan oleh  Abraham  Lincoln  berasal  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  untuk  rakyat.  Hal  tersebut  juga sesuai  dengan  pajak,  pajak  berasal  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat.  Melalui pemungutan  pajak,  negara  menerima  peralihan  kekayaan  dari  rakyat  kepada  kas  negara untuk  membiayai  kepentingan  negara  dan  kesejahteraan  rakyatnya.  Kendati  demikian, pajak mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan fungsi negara.
Pada  masa  pandemi  Covid-19,  pemerintah  berupaya  untuk  menjaga  tingkat penerimaan  pajak  dengan  memperhatikan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Sejak virus mulai  mempengaruhi  kondisi  perekonomian  nasional,  berbagai  kebijakan  insentif  telah dikeluarkan  pemerintah,  seperti  PPh  UMKM  ditanggung  pemerintah,  pembebasan pungutan PPh Pasal 22 impor bagi WP kriteria tertentu, pengurangan angsuran PPh Pasal 25,  dan  pembayaran  restitusi  PPN  dipercepat  bagi  pengusaha  berisiko  rendah.  Selain pemberian  keringanan  beban  pajak  melalui  insentif,  pemerintah  juga  melakukan reformasi perpajakan melalui perubahan ketentuan pajak yang saat ini diterapkan.
Reformasi perpajakan menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan pelaksanaan demokrasi  perpajakan.  Demokrasi  dalam  suatu  kebijakan  perpajakan  memiliki  peran
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600
penting  guna  mendapatkan  dukungan  secara  politik.  Selain  itu,  dengan  adanya demokratisasi  dalam  suatu  negara  maka  akan  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi secara  signifikan  dan  menumbuhkan  pemerintahan  yang  tertib  serta  aman  sehingga tercipta  stabilitas  politik  dan  berdampak  pada  lancarnya  agenda  pembangunan  nasional yang menjadi program prioritas negara. Dengan diberlakukannya sistem demokrasi yang baik dalam proses pembuatan kebijakan, maka pemerintah dapat memperoleh legitimasi sehingga  pemerintahan  yang  stabil  dapat  terwujud.  Selain  itu,  percepatan  pertumbuhan ekonomi  melalui  bisnis  dan  investasi  yang  ada  dalam  suatu  negara  juga  dapat  berjalan dengan maksimal.
Demokrasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  langsung  melalui  UU  Nomor  7 Tahun  2021  terkait  kluster  PPh  yang  melakukan  penyesuaian  terhadap  lapisan/ bracket pajak  dan  tarif  memberikan  suatu  kesempatan  kepada  individu  meningkatkan  kapasitas daya  beli  sehingga  tingkat  konsumsi  masyarakat  naik.  Meskipun  terdapat  penambahan tarif  tertinggi  atas  penghasilan  kena  pajak,  jumlah  WP  OP  yang  terdampak  hanyalah sebagian kecil dari total populasi pihak yang memiliki kewajiban pembayaran pajak serta kemampuan  ekonomi  yang  dimiliki  kelompok  tersebut  jauh  di  atas  rata-rata  mayoritas penghasilan  masyarakat  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  beban  pajak  yang  ditimbulkan  atas aturan  baru  tersebut  tidak  menimbulkan  kerugian  berarti  bagi  WP  OP.  Dari  segi pemerintah, penyesuaian tarif tersebut membuka peluang untuk memperoleh pendapatan pajak lebih tinggi. Kondisi tersebut merupakan sinyal positif untuk percepatan pemulihan ekonomi di tengah wabah virus corona . Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin  besar  ketika  pemerintah  berhasil  menggunakan  pendapatan  pajak  untuk penyediaan fasilitas publik.
Disisi  lain,  dampak  negatif  yang  dapat  timbul  dari  kebijakan  penyesuaian  PPh  OP adalah  terbukanya  peluang  praktik  penghindaran  pajak  atau  penggelapan  pajak  yang dilakukan  oleh  WP  OP  kaya  atau  biasa  disebut  golongan  HWI.  Menurut  Farman, Khairani,  dan  Mukarromah  (2015),  HWI  merupakan  subjek  yang  sulit  untuk  dikenai pajak. Kelompok tersebut memiliki kerumitan sistem usaha yang mencakup diversifikasi usaha  dari  hulu  ke  hilir  serta  sumber  kekayaannya  terdiri  dari  berbagai  jenis  aset  atau investasi.  Hal  tersebut  menjadi  salah  satu  faktor  yang  perlu  diperhatikan  dalam memperluas  potensi  pajak  HWI  melalui  peraturan  baru.  Faktor  lain  yang  dapat mendorong  terjadinya  praktik tax  avoidance atau tax  evasion adalah  kompleksitas pengaturan  keuangan  dalam  bisnis  yang  dijalankan  sehingga  membuat  HWI berkesempatan untuk melaksanakan perencanaan pajak yang agresif dan dapat mengarah kepada penghindaran kewajiban perpajakan.

## KESIMPULAN
Pengesahan  UU  HPP  menjadi  bukti  bahwa  pemerintah  terus  berupaya  mewujudkan sistem  perpajakan  yang  adil  dan  akuntabel.  Melalui  peraturan  tersebut,  beberapa ketentuan  dalam  bidang  pajak  mengalami  perubahan.  PPh  merupakan  salah  satu  jenis pajak  yang  mengalami  perubahan  aturan.  Pemerintah  mengambil  aksi  untuk  melakukan penyesuaian  terhadap  lapisan/ bracket dan  tarif  pajak  untuk  WP  OP  dengan  menambah lapisan atas bertarif 35% untuk individu yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp5  miliar  dan  melakukan  pelebaran  rentang  penghasilan  kena  pajak  untuk  lapisan bawah  menjadi  Rp60  juta.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  keadilan  dalam sistem perpajakan serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar individu berpenghasilan tinggi  dengan  individu  berpenghasilan  rendah.  Tujuan  tersebut  dirumuskan  melalui proses  demokrasi  yang  melibatkan  pemerintah  dengan  pemangku  kepentingan  sebagai perwakilan masyarakat.  Oleh  karena  itu, keadilan  dan  pemerataan  distribusi  pendapatan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600
adalah cita-cita bersama untuk mendukung kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
Implementasi  kebijakan  penyesuaian  lapisan/ bracket dan  tarif  pajak  dapat  berjalan dengan  optimal  apabila  pemerintah  memperkuat  hukum  melalui  penyusunan  aturan pelaksana. Penyesuaian tarif pajak atas penghasilan pasif (modal) perlu dilakukan untuk mendorong optimalisasi struktur PPh OP  yang berlaku umum.  Hal tersebut dikarenakan keterbatasan  pengaturan  PPh  OP  atas  penghasilan  pasif  padahal  tren  memiliki penghasilan  pasif  semakin  meningkat  ketika  penghasilan  semakin  tinggi.  Selain  itu, pemerintah  juga  perlu  untuk  melakukan  perbaikan  administrasi  pemajakan  atas  orang kaya  atau  HWI  melalui  integrasi  informasi, profiling ,  dan  kepatuhan  kooperatif  untuk mengantisipasi  tindakan  penggelapan  atau  penghindaran  pajak.  Skema  pengenaan  pajak atas natura juga menjadi solusi untuk mencegah praktik curang  yang dilakukan individu yang  mendapat  tambahan  kemampuan  ekonomis  melalui  fasilitas  dari  pemberi  kerja. Kegiatan tersebut menjadi langkah penghindaran pajak yang dilakukan karyawan karena adanya  perbedaan  (gap)  antara  tarif  tertinggi  WP  OP  (35%)  dengan  badan  (22%). Sinergisitas  DJP  dengan  para  pemangku  kepentingan  juga  penting  untuk  dilaksanakan guna menjamin keberlangsungan sistem perpajakan yang efektif dan efisien.

## REFERENSI
Amir, H., Asafu-Adjaye, J., & Ducpham, T. (2013). The Impact of the Indonesian income tax  reform:  A  CGE  analysis. Economic  Modelling , 31 (1),  492–501. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.12.018
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Edition). SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd. Direktorat  Jenderal  Anggaran.  (2021). Peran  Pajak  Sebagai  Stimulus Ekonomi  di Masa
Pandemi . Direktorat Jenderal Anggaran. https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/1693aa3f-38e3-4dff-80d0-
247e5e273cd9
Farman, G., Khairani, D., & Mukarromah, A. (2015). Memburu Pajak dari High Wealth Individual (HWI). InsideTax , 5–14.
Figari,  F.,  &  Verbist,  G.  (2014).  The  Redistributive  Effect  and  Progressivity  of  Taxes Revisited:  An  International  Comparison across  the European  Union. FinanzArchiv , 70 (3), 405. https://doi.org/10.1628/001522114x684529
Gerber,  C.,  Klemm,  A.,  Liu,  L.,  &  Mylonas,  V.  (2018).  Personal  Income  Tax Progressivity:  Trends  and  Implications. International  Monetary  Fund  (IMF) Research Paper Series . https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3314577
Heer,  B.,  &  Süssmuth,  B.  (2013).  Tax  Bracket  Creep  and  Its  Effects  on  Income
Distribution. Journal of Macroeconomics , 38 , 393–408.
https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2013.08.015
Hyman, D. N. (2011). Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy (10th Edition). South-Western Cengage Learning.
Kelsen, H. (2016). Teori Umum tentang Hukum dan Negara . Nusamedia.
Kementerian Keuangan RI. (2021). Naskah Akademik RUU KUP 2021 .
Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Yeskha & Ratih, Eds.). CV Andi Offset. Martimort,  D.  (2001).  Optimal  Taxation  and  Strategic  Budget  Deficit  Under  Political Regime Switching. Review of Economic Studies , 68 (3), 573–592. https://doi.org/10.1111/1467-937X.00181
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600
Masdi,  A.  (2021). Menakar  Penerimaan  Pajak  di  Tahun  Pandemi .  Kementerian Keuangan  RI.  https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar- penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/
Morini,  M.,  &  Pellegrino,  S.  (2018).  Personal  income tax  reforms:  A  genetic  algorithm approach. European  Journal  of  Operational  Research , 264 (3),  994–1004. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.07.059
Nazir, M. (1988). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia.
Nguyen,  H.  P.,  &  Khieu,  H.  (2021).  Progressive  Wealth  Tax:  An  Inquiry  into  Biden’s Tax Policy. Economic Analysis and Policy , 72 , 735–742.
https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.10.011
OECD.  (2021). Revenue  Statistics  2021  Initial  Impact  of  COVID-19  on  OECD  Tax Revenues .
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang Pajak Penghasilan.
Republik  Indonesia.  (2016).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Republik  Indonesia.  (2021).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). Kebijakan dan Implementasi di Indonesia . Rajawali Press.
Sarte,  P.-D.  G.  (1997).  Progressive  Taxation  and  Income  Inequality  in  Dynamic Competitive  Equilibrium. Journal  of  Public  Economics , 66 ,  145–171. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(97)00026-1
Shorrocks, A., Davies, J., & Lluberas, R. (2021). Global Wealth Report 2021 . Suandy, E. (2016). Hukum Pajak . Salemba Empat. Trihusodo,  P.  (2021). Masih  Lebih  Rendah  Dibanding  Tarif  Tetangga .  Portal  Informasi Indonesia. https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam- angka/3311/masih-lebih-rendah-dibanding-tarif-tetangga
Vissaro,  D.  (2021). Ini  Alasan  Perlunya  Tambahan  Tax  Bracket  PPh  Orang  Pribadi . DDTCNews.  https://news.ddtc.co.id/ini-alasan-perlunya-tambahan-tax-bracket-pph- orang-pribadi-31070