e-ISSN 2528-2581
Vol 2 No 1, Januari 2017

## Daftar Isi

## Michella Yessica Handiyono
Pengaruh Brand  Image terhadap  Kinerja  Perusahaan  dengan
Customer Loyalty sebagai Variabel Intervening ............................ 1-18 Dwiyani Sudaryanti, Yosevin Riana Pengaruh  Pengungkapan  CSR  terhadap  Kinerja  Keuangan Perusahaan.............................................................................. 19-31

## Syaiful Bahri
Pengaruh Free Cash Flow, Laba Bersih, dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Investasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI) ................................................................................... 32-49 Sura Klaudia, Dewi Rimba Riwayanti, Aminatunnisa Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM ...................................................................... 50-64 Kiki Intan Kumalasari, Ainur Rahma Wardany, Septi Kumalasari Menuju Berakhirnya Program Tax Amnesty .............................. 65-78
Hanif Yusuf Seputro, Sulistya Dewi Wahyuningsih,
Siti Sunrowiyati
Potensi Fraud dan  Strategi  Anti Fraud Pengelolaan  Keuangan Desa ....................................................................................... 79-93 I Nyoman Darmayasa Telaah Kritis Desentralisasi Fiskal di Indonesia ........................ 94-107

## MENUJU BERAKHIRNYA PROGRAM TAX AMNESTY 1
Kiki Intan Kumalasari 1 Ainur Rahma Wardany 2
Septi Kumalasari 3
123 STIE  Kesuma  Negara  Blitar,  Jalan  Mastrip  No.59, Kepanjen Kidul Blitar
Surel: kikiintan3@gmail.com
Abstrak.  Menuju  Berakhirnya  Program Tax  Amnesty. Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  program tax  amnesty yang  menuju  akhir program dalam bulan Maret 2017. Penelitian menggunakan metode deskriptif telaah  literatur.  Data  yang  utama  kami  amati  adalah  statistik  amnesti  pajak yang  kami  peroleh  dari website :  pajak.go.id.  Statistik  tersebut  memberikan gambaran  mengenai  respon  masyarakat  Indonesia  terhadap  program  ini, kemudian deskripsi kami perdalam dengan mengumpulkan berbagai literatur terkait.  Hasil  telaah  kami  menunjukkan,  menuju  berakhirnya  program tax amnesty maka  kami  melihat  berdasarkan  statistik  jumlah  repatriasi  yang menjadi tujuan besar program ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Respon masyarakat akan program ini dinilai tidak sesuai harapan. Penelitian ini  memiliki  implikasi  sebagai  diskursus  bagi  pembuat  kebijakan  untuk dijadikan pertimbangan.
Kata kunci: Tax Amnesty, repatriasi, deskriptif telaah literatur
Abstract.  Towards  the  end  of  Tax  Amnesty  Programme. This  study  aimed  to describe the tax amnesty program that towards the end of the program in March 2017. The study used descriptive literature review. The main data we observe is that the tax amnesty  statistics  we  get  from  website  pajak.go.id.  The  statistics  provide  an  overview engenai Indonesian public response to the program,  then our description deepened by collecting various related literature. The results of our study show towards the end of the tax amnesty program then we see based on the statistics of the number of repatriation is the purpose of these programs has yet to show the maximum results. Public response to the program will be assessed not according to expectations. This study has implications for policy-makers as a discourse to be taken into consideration.
Keywords: Tax Amnesty, repatriation, descriptive literature review
1 Artikel dipresentasikan dalam Accounting Competition and Remarkable (ACCRUED) 2017 IAI Muda Jawa Timur
Kumalasari, Wardany & Kumalasari Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 Kebijakan Tax  Amnesty telah disahkan  sejak  28  Juni  2016  yang tertuang  dalam  Undang-Undang No.  11  tahun  2016  tentang Pengampunan  Pajak.  UU  tersebut menyatakan  bahwa Tax  Amnesty adalah  penghapusan  pajak  yang seharusnya  terutang,  tidak  dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap  harta  dan  membayar uang  tebusan  sebagaimana  diatur dalam undang-undang ini. Kebijakan  ini  terbagi  menjadi  dua periode,  periode  pertama  dimulai dari  bulan  28  Juni-31  September 2016. Periode kedua kedua berakhir  hingga  31  Maret  2017. Kebijakan  ini  telah  mengundang banyak  pro  dan  kontra  dari berbagai  pihak.  Bila  kita  pahami UU  tentang tax  amnesty di  atas memiliki  tujuan  untuk  menghapus hak  tagih  atas  wajib  pajak  (WP). Namun  lebih  jauh  lagi  kebijakan ini memiliki tujuan jangka panjang yakni dapat memperbaiki kepatuhan  WP,  sehingga  dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa  mendatang  (Dahlan,  2016). Beberapa  penelitian  menyoroti tax amnesty dari sudut pandang keadilannya  bagi  Wajib  Pajak (WP).  Salah  satu  penelitian  yang dilakukan oleh Darmayasa, Sudarma, Achsin,  &  Mulawarman (2016) mengkritisi bahwa kebijakan tax amnesty telah mengabaikan  keadilan  dari  sudut pandang  pembayar  pajak  yang selama ini telah patuh membayarkan kewajiban pajaknya. Tax  Amnesty adalah  kebijakan pemerintah dalam perpajakan yang memberikan  pengampunan  pajak
kepada  wajib  pajak  yang  tidak patuh  agar  menjadi  wajib  pajak yang  patuh  (Devano  &  Rahayu, 2006:  137). Tax  amnesty diharap mampu  memberikan  kesadaran suka rela bagi wajib pajak di masa mendatang.  Darussalam  (2015), menyatakan tujuan dari diadakannya tax  amnesty ini  yang pertama untuk meningkatkan penerimaan  pajak  dalam  jangka pendek, kedua untuk meningkatkan  kepatuhan  pajak  di masa  yang  akan  datang,  ketiga untuk mendorong  repatriasi modal atau aset, dan yang ke empat untuk transisi  ke  sistem  perpajakan  yang baru.  Keuntungan  mengikuti tax amnesty ( pengampunan  pajak.com ) yaitu  wajib  pajak  mendapat pengampunan pajak terutang, sanksi  administrasi  dan  sanksi pidana  yang  belum  diterbitkan, tidak dilakukan pemeriksaan pajak serta pemeriksaan bukti permulaan,  dan  penghapusan  PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah  dan/atau  bangunan  serta saham.
Peraturan  UU  perpajakan tahun  1983  merupakan  awal  dari reformasi perpajakan  di Indonesia. Indonesia  telah  mengganti  sistem pemungutan  pajak  menjadi Official – assessment yang masih dipergunakan  sampai  sekarang. Sistem Official-assessment merupakan  sebuah  sistem  yang dibuat  oleh  badan  perpajakan kepada wajib pajak untuk mendapatkan  kebebasan  dalam menghitung,  melaporkan  serta membayarkan wajib pajaknya sendiri. Kurangnya kepatuhan dari wajib pajak, rendahnya pengetahuan  wajib  pajak  akan
Kumalasari, Wardany & Kumalasari Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 perpajakan, minimnya tingkat kesadaran akan pajak serta banyaknya  dana  dari  WNI  yang teralokasikan  pada  Negara  lain yang  memiliki  pajak  rendah  atau bahkan tax  heaven ,  hal  inilah  yang menjadikan alasan terbentuknyaUU pengampunan pajak “Tax  Amnesty” Tahun  2016.
Reformasi  pada  sistem  perpajakan nasional akan di selaraskan dengan revisi UU KUP, UU PPh dan UU
PPN. Pada  penelitian  sebelumnya Roades  (1979)  yang  dikutip  oleh Suryadi (2006) memberikan kesimpulan  bahwa  wajib  pajak sering  tidak  menyertakan  laporan pendapatan laba bersihnya. Suryadi (2006) memberikan kesimpulan  kesadaran  wajib  pajak diukur  dari  persepsi  wajib  pajak, pengetahuan perpajakan karakteristik perpajakan, pengetahuan  wajib  pajak  dan penerimaan pajak. Sedangkan pada penelitian  Karanta,  et.  Al  (2000) menunjukan bahwa persepsi masyarakat yang baik akan mempengaruhi perilaku wajib pajak  dalam  membayar  pajak. Sedangkan  pada  penelitian  yang dilakukan oleh Bagiada & Darmayasa  (2016)  berpendapat bahwa tax  amnesty bukanlah  solusi yang  tepat.  Hal  ini  diperkuat dengan  penelitian  Hasseldine  & Bebbington (1991) yang menyimpulkan  bahwa tax  amnesty bukan merupakan cara yang efektif dalam mengidentifikasi serta meningkatkan  kepatuhan  pajak para  penggelap  pajak.  Alm,
Martinez-Vazquez,  &  Wallace (2009)  menyatakan  dampak tax amnesty hanya  akan  berdampak
sementara untuk penerimaan jangka  panjang  dan  pendek. Pertanyaan  besar  yang  perlu diajukan daam rangka program tax amnesty yang  sedang  berlangsung ini adalah, “ Seberapa besar respon masyarakat  untuk  mengikuti  dan patuh  mengikuti  program tax amnesty ?”. Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  seberapa  besar pengaruh  penerapan tax  amnesty dalam  meningkatkan  kesadaran kepatuhan  wajib  pajak  sebagai solusi  peningkatan  penerimaan pajak  dalam  upaya  pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan  tujuan  tersebut  dapat diketahui  keunggulan  maupun kelemahan  atas  penerapan tax amnesty ,  sehingga  pemerintah  bisa merancang  strategi  dan  langkah- langkah  kebijakan  yang  akan dilaksanakan  demi  keberhasilan kebijakan pengampunan pajak. Upaya  Direktorat  Jenderal Pajak dalam memberikan pengampunan  terhadap  Wajib Pajak  atau  Pembayar  Pajak  masih diwarnai  dengan  pro  dan  kontra dari  berbagai  pihak.  Program Tax Amnesty pernah  dilaksanakan  dua kali yaitu di tahun 1964, 1984 dan Sunset  Policy pada  tahun  2008. Pelaksanaan tax  amnesty di  tahun 1964 mengalami kegagalan dikarenakan program pengampunan  pajak  dirancang tanpa  melalui  suatu  pemikiran yang matang. Pada 1984 kegagalan diakibatkan  karena  tidak  adanya ide  untuk  dapat  menanamkan kesadaran  perpajakan  didorong dengan  adanya  lingkungan  yang menopang,  sarana  dan  prasarana pelayanan  wajib  pajak  yang memadai,  program  penerangan
Kumalasari, Wardany & Kumalasari Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 yang  jelas,  penanaman  komitmen pada wajib pajak dan fiskus bahwa pajak adalah kewajiban. Sedangkan, sunset  policy di  tahun
2008,  beberapa  perubahan  sempat tampak  dengan  bertambahnya penerimaan  pajak  sebesarRp7,64 trilliun,  namun  setelah  itu  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  stagnan, realisasi  penerimaan  pajak  turun, begitu pula tax ratio yang tidak naik signifikan. Di tahun 2015 Pemerintah  memasukan  klausul mengenai  pengampunan  pajak ( Tax Amnesty ) dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (KUP)  yang  menjadi  prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas)  2015.  Presiden  Joko Widodo  menyetujui  kebijakan tersebut dengan memberi pengampunan  pajak  bagi  orang Indonesia  yang  mau  menarik dananya  dari  luar  negeri  dan  di investasikan di Indonesia. Kebijakan  ini  pun  langsung menimbulkan  pro  dan  kontra  bagi beberapa  pihak  karena  mengingat pelaksanaan  program tax  amnesty pada  tahun  1964,  1984  dan  2008 tidak  menimbulkan  efek  yang signifikan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Selain itu banyak pihak yang  kontra  karena  kebijakan  ini perlu kajian yang mendalam untuk dilakukan seperti kekuatan hukum, sistem  administrasi  yang  harus memadai  untuk  mendorong  wajib pajak  lebih  mudah  membayar pajak, pelayanan dalam tax amnesty ,  pencegahan  terjadinya kecurangan  pajak  yang  mungkin akan timbul dan kajian lainnya.

## TELAAH LITERATUR
Definisi pajak menurut Undang-Undang  Nomor  16  tahun 2009  tentang  perubahan  keempat atas  Undang-Undang  Nomor  6 tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada Negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  Negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa teori telah memberikan definisi untuk kepatuhan pajak. Mengenai kebijakan amnesti pajak ini terdapat teori yang dapat mendefinisikan  apa  yang  menjadi sikap  atau  perilaku  warga  negara Indonesia dalam merespon program  ini.  Yakni Theory  Planned of Behaviour (TPB) yang dikembangkan  oleh  Ajzen  (1991). Teori ini merupakan teori kepatuhan pajak dengan menggunakan pendekatan psikologis,  dimana  seseorang  akan berperilaku  sesuai  dengan  norma subjektif  yang  berada  atau  berlaku di  sekitarnya.  seperti  sebuah kondisi yang menggambarkan seperti  ini:  a)  tetanggaku  tidak membayar pajak jadi tidak masalah jika aku juga tidak bayar pajak atau kondisi;  b)  rekan  bisnisku  tidak melakukan  kewajian  membayar pajak  dan  tidak  ada  mekanisme peringatan  atau  sanksi  dari  DJP. Kondisi-kondisi seperti itulah yang dapat menggambarkan norma subjektif dalam TPB.
Kumalasari, Wardany & Kumalasari Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  metode  telaah literatur.  Penggunaan  kualitatif dalam  penelitian  ini  karena  kami meyakini  bahwa  kebijakan  pajak merupakan  satu  kebijakan  yang sarat  nilai  (tidak  bebas  nilai).
Kebijakan  ini  erat  kaitannya dengan  masyarakat  (sebagai  wajib pajak)  dengan  berbagai  latar belakang mereka (perbedaan lingkungan, agama dan kebiasaan). Sehingga kami menggunakan penelitian  kualitatif  yang  lebih mewakili  penelitian  yang  menurut kami sarat dengan nilai.
Telaah  literatur  merupakan satu  hal  yang  akan  meningkatkan pengetahuan (information  literacy). Penelitian dengan metode ini akan dapat  meningkatkan  kemampuan membaca dan memahami penelitian  akademik  (Gordon  & Porter,  2009).  Telaah  literatur merupakan  satu  hal  yang  penting sebab  menurut  Weiner  (2011) terdapat  hubungan  erat  antara information literacy (melek informasi)  dan  peningkatan  untuk berpikir  kritis (critical  thinking).
Sehingga literure  review merupakan satu  pondasi  yang  penting  dalam membangun  riset  (Dunne,  2011). Manfaat  dari  penelitian  telaah literatur adalah untuk: 1) mengidentifikasi  hubungan  antara teori  atau  konsep  dengan  praktik, 2)  Membedakan  penelitian  yang patut  dan  layak  dicontoh  dan  3) menghindari  replikasi  yang  tidak disengaja dan tidak perlu (Onwuegbuzie,  Leech,  &  Collins,
2012).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tax Amnesty di berbagai Negara Program Tax  Amnesty telah dilakukan  oleh  banyak  Negara  di dunia,  baik  negara  maju  maupun negara  yang  sedang  berkembang. Negara yang berhasil melaksanakan  program  sistem pengampunan,  yaitu  Negara  India (1997) yang telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi  yang  semula  4%  menjadi 7%  pasca  penerapan  kebijakan tax amnesty . Irlandia  pada  tahun  1988 dalam  menyukseskan  program pengampunan  pajak  ( tax  amnesty ) beberapa  langkah  diambil  oleh pemerintah,  yang  pertama  adalah memberikan  tenggat  waktu  10 bulan  kepada  wajib  pajak  yang tidak taat untuk membayar kewajiban  tanpa  ancaman  sanksi denda dan bunga, kedua menambah  jumlah  pemeriksaan pajak  dan  yang  ketiga  di  akhir periode  pengampunan.  Irlandia memberlakukan  sistem  perpajakan baru.  Dengan  langkah  tersebut dana  yang  didapatkan  pemerintah Irlandia  mencapai  USD750  juta melampaui  target  sebsar  USD  50 juta.  Sedangkan  di  Italia  (1982, 1984,  dan  2001/2002)  pemerintah berhasil  membawa  pulang  sekitar 80  miliar euro dan  sekitar  4  miliar euro dari  dana  penduduk  italia yang  ditanam  diluar  negeri,  dan masih  banyak  negara  yang  telah berhasil  menerapkan  kebijakan pengampunan pajak. (Koran Sindo:2016). Beberapa  negara  juga  banyak yang  mengalami  kegagalan  dalam pelaksanaan  sistem  pengampunan pajak,  yaitu:  Negara  Argentina
Kumalasari, Wardany & Kumalasari Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 (tahun  1987)  dikarenakan tax amnesty tidak  diiringi  dengan peningkatan tax enforcement . Sedangkan di Perancis (tahun 1982 dan  tahun  1986),  kegagalan disebabkan oleh tidak ditingkatkannya  upaya  penegakan hukum pajak setelah pengampunan pajak berakhir.
Menelusuri  Program Tax  Amnesty
di Indonesia Pengampunan  pajak  pertama kali  ada  di  Indonesia  pada  masa pemerintahan  Soekarno  di  tahun 1964. Penerapan kebijakan dilakukan  dengan  diterbitkannya Penetapan Presiden Soekarno yang dilakukan  dengan  dikeluarkannya Penetapan  Pengampunan  Pajak. Pada saat  itu  pemerintah memiliki empat alasan kuat untuk mengeluarkan peraturan pengampunan  pajak,  yaitu:  a) Keadaan  ekonomi  pada  saat  itu belum  stabil  dimana  inflasi  terus berkembang  dari  tahun  ke  tahun. Hal  ini  dimanfaatkan  bagi  para wajib  pajak  untuk  tidak  mengakui laba,  pendapatan  dan  aset.  b) Tidak  adanya  sistem  pembukuan yang  lengkap  dan  benar.  Pada masa  itu  Indonesia  menganut sistem  laba  fiskal  yang  meliputi laba  inflasi.  Hal  ini  semakin mendorong para wajib pajak untuk melanggar peraturan pajak. c) Tarif pajak yang digunakan pada saat itu merupakan  tarif  progresif  yang dianggap  memberatkan  para  wajib pajak. d) Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu memerlukan  dana  yang  cukup besar dalam pembiayaan “Re volusi Nasional Indonesia ”. Pengampunan  pajak  Tahun  1964
dikatakan oleh  banyak  pihak  tidak sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah Jumlah dana yang dihasilkan tidak cukup  dan  program  pengampunan pajak  dirancang  tanpa  melalui suatu  pemikiran  yang  matang ( Indonesian tax review digest , Volume II/Nomor5/2005, hal 09,21).
Tahun  1984  pengampunan pajak  diberlakukan  pada  saat presiden  Soeharto  menjadi  kepala pemerintahan di Indonesia. Pemberlakuan pengampunan pajak pada  saat  itu  diperintahkan  secara langsung  oleh  presiden  dengan diterbitkannya  surat  Keputusan Presiden  Nomor  26  Tahun  1984. Setelah  itu  dibuat  peraturan pelaksanaan yang berupa Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor  345/KMK.04/1984  yang berisi  tentang  faktor  penyesuaian untuk perhitungan pajak penghasilan (aviliani,Loc.Cit). Pengampunan  pajak  di  tahun tersebut ditetapkan sebagai pelengkap  dari  pelaksanaan  UU Perpajakan  Nomor  6  sampai  8 tahun 1983. Latar  belakang  pemerintah dalam penerapan kebijakan pengampunan  pajak  tahun  1984 adalah:  a)  Sehubungan  dengan diberlakukannya sistem perpajakan yang baru, pemerintah mengharapkan  peningkatan  peran masyarakat  dalam  pembiayaan Negara dan pembangunan nasional;  b)  Diperlukan  adanya pangkal tolak yang bersih berdasarkan kejujuran dan keterbukaan dari masyarakat, namun  keinginan  wajib  pajak untuk membuka diri masih diliputi oleh  keraguan  terhadap  akibat
Kumalasari, Wardany & Kumalasari Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017
hukum  yang  mungkin  timbul;  c)
Diperlukan  dukungan  sepenuhnya dari masyarakat baik yang terdaftar maupun  yang  selama  ini  belum mendaftarkan  diri  sebagai  wajib pajak.
Pengampunan  pajak  tahun 1984 dirancang cukup baik, namun pengampunan  pajak  tersebut  tidak cukup  berhasil  sebagai  instrumen penarikan pajak. Sosialisasi mengenai  tata  cara  dan  prosedur untuk  mendapatkan  pengampunan pajak  relatif  terbatas  (Vincent lingga,  1985).  Wajib  pajak  pada saat itu banyak yang masih “buta” terhadap pajak dan tidak mengetahui seluk-beluk perpajakan.  Kurangnya  sosialisasi mengenai perpajakan dan prosedur pengampunan pajak membuat para wajib  pajak  membuat  hal  yang merugikan. Hal tersebut ditunjukan  dengan  adanya  wajib pajak  maupun  calon  wajib  pajak yang  datang  untuk  mendaftarkan diri  lalu  kemudian  mundur  dan tidak  mengisi  berkas  serta  tidak mengembalikan  berkas  yang  harus diisi untuk mendapatkan pengampunan  pajak  (Indrawan S.M, 1985). Menurut wajib pajak, prosedur penghitungan  kekayaan  untuk menghitung  uang  tebusan  relatif sulit  dan  rumit.  Hal  tersebut menyebabkan  para  wajib  pajak tidak  mau  “ambil  pusing”.  Para wajib  pajak  tersebut,  walaupun telah mengambil formulir pengampunan  pajak,  yaitu:  SPT pajak  pendapatan  1984  dan  SPT pajak  kekayaan  1984,  tidak  jadi turut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Terdapat pula wajib  pajak  yang  meminta  tolong
petugas  pajak  untuk  membantu mengisi  berkas  tersebut  dan petugas  pajak  akan  meminta imbalan  tertentu  yang  dapat menimbulkan  transaksi  tawar- menawar  uang.  Pengampunan pajak  yang  seharusnya  menjadi suatu kebijakan yang dapat mengatasi  masalah  penyimpangan pajak,  tahun  1984  justru  menjadi ajang  yang  dapat  dimanfaatkan petugas  pajak  dan  wajib  pajak untuk  melakukan  penyimpangan pajak baru (Indrawan S.M, 1985).
Suatu hal yang kurang disadari oleh  pemerintah  pada  saat  itu adalah  perlu  adanya  suatu  ide untuk dapat menanamkan kesadaran  perpajakan  didorong dengan  adanya  lingkungan  yang menopang,  sarana  dan  prasarana pelayanan  wajib  pajak  yang memadai,  program  penerangan yang  jelas,  penanaman  komitmen pada wajib pajak dan fiskus bahwa pajak  adalah  kewajiban  (Lingga, 1985).  Tidak  adanya  penanaman komitmen dan lemahnya penegakan hokum terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan dengan melibatkan petugas dan wajib pajak menyebabkan  timbulnya  transaksi kecurangan  pajak  baru  dalam pelaksanaan program pengampunan pajak. Pengampunan pajak pada masa itu sarat  dengan  ketidakkonsistenan dalam  pelaksanaan  dan  upaya penegakan  hokum  sebagai  upaya lanjutan.  Hal  ini  menyebabkan pengampunan  pajak  tidak  efektif untuk dilaksanakan sebagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan
Kumalasari, Wardany & Kumalasari Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 perpajakan (Prijohandojo Kristanto, 2008). Pada  tahun  2008,  Indonesia menyelenggarakan kebijakan pengurangan  atau  penghapusan sanksi administrasi atau yang lebih dikenal  dengan sunset  policy . Pemerintah Indonesia yang diwakili  oleh  Direktorat  Jendral Pajak mengesahkan kebijakan perngurangan  atau  penghapusan sanksi administrasi dengan ditandatanganinya  UU  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan Nomor  28  Tahun  2007  Oleh Presiden.  Kebijakan  diatur  dalam pasal  37A  dan  berlaku  sejak  1 January 2008. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang berupa peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2008 tentang penghapusan sanksi pajak administrasi atas kekurangan
pembayaran  pajak  tahunan  untuk tahun  pajak  2007  (Ria  Eva, 2008). Melalui  program sunset  policy ini maka  pemerintah  memberikan sanksi penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang kurang  bayar  maupun  melakukan kesalahan  dalam  pengisian  surat pemberitahuan  (SPT)  pajak  nya. Kebijakan sunset policy jilid I tahun 2008,  telah  menghimpun  dana hingga  Rp7,46  trilliun  (Kemenku, 2016),  namun  setelah  itu  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  stagnan, realisasi  penerimaan  pajak  turun, begitu pula tax ratio yang tidak naik signifikan.
Tax  Amnesty  di  Indonesia  tahun 2016
Tujuan  pemerintah  dalam menerapkan kebijakan tax amnesty tahun 2016 adalah untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak yang juga akan meningkatkan  penerimaan  pajak. Namun  fokus  utama  pemerintah dalam  pengampunan  pajak  yaitu repatriasi  dana  investor  dalam negeri  yang  ditanamkan  ke  luar negeri.  Belajar  dari  pengalaman program tax  amnesty di  masa  lalu, maka  dalam  pengampunan  pajak tahun  2016  ini  pemerintah  beserta jajarannya  menyediakan  persiapan yang  sedemikian  rupa  demi keberhasilan  program tax  amnesty . Pertanyaan  yang  penting  untuk diajukan  adalah  apakah  kebijakan ini  mendapat  respon  yang  bagus dari  masyarakat  dan  apakah  telah mencapai target program.
Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017
Sumber : www.pajak.go.id/statistik-amnesti
Dari  data  monitoring  statistik tax amnesty yang  diterbitkan  oleh direktorat  jendral  pajak  per  31 Agustus 2016 menunjukkan adanya respon yang baik dari para wajib  pajak.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  peningkatan  tebusan  yang signifikan dari berbagai jenis badan usaha,  objek  pajak,  dan  deklarasi harta  dari  bulan  Juli  ke  bulan Agustus, namun hal yang sebaliknya  terlihat  pada  deklarasi harta  bersih  repatriasi  yang  justru mengalami penurunan yang cukup drastis.  Penurunan  tersebut  dapat diakibatkan  karena  wajib  pajak banyak  yang  telah  melakukan deklarasi pada bulan juli dari pada bulan  Agustus,  aset  para  wajib pajak  telah  dibawa  masuk  ke dalam negeri karena pada kebijakan pengampunan ini pengenaan tarif repatriasi ditetapkan  lebih  rendah  sehingga antusiasme  para  wajib  pajak meningkat pada saat dikeluarkannya  program  amnesti pajak ini. Namun  hal  ini  masih  terasa janggal  mengingat  dari  data  yang ada  program  ini  baru  berjalan selama  dua  bulan  dan  sedangkan dana investor yang diparkir di luar negeri begitu banyak. Ini menunjukkan  banyaknya  investor yang  masih  enggan  melakukan deklarasi  repatriasi  dan  kurangnya badan pengawasan terhadap program pengampunan pajak tahun  2016.  Secara  keseluruhan dengan meningkatnya nilai tebusan dari  bulan  ke  bulan  membuktikan bahwa  kepatuhan  dari  wajib  pajak semakin  meningkat.  Hal  ini membuktikan kebijakan pengampunan pajak telah memberikan  arah  positif  terhadap penerimaan pajak negara
Kumalasari, Wardany & Kumalasari
Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017

## .
Gambar 2. Trend Tebusan per Bulan
Sumber : www.pajak.go.id/statistik-amnesti
Gambar 3. Komposisi Uang Tebusan dan Komposisi Harta
Sumber : www.pajak.go.id/statistik-amnesti
Kumalasari, Wardany & Kumalasari Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 Pada gambar 3 dapat diketahui  komposisi  uang  tebusan masih  didominasi  dari  objek  pajak non  UMKM  dan  badan  non
UMKM,  sedangkan  objek  pajak dan  badan  dari  umkm  memiliki nilai  tebusan  yang  sangat  rendah. Hal  ini  memerlukan  kajian  yang lebih  lanjut,  karena  di  Negara  kita banyak sekali sektor UMKM yang telah  terdaftar,  namun  kenapa penerimaan  tebusan tax  amnesty begitu rendah. Apakah masalah ini dapat dianggap wajar? Apakah ada yang salah dalam penerapan sistem bagi  UMKM,  atau  memang  ada unsur  kesengajaan  dari  UMKM karena kebjakan ini dianggap tidak adil bila diterapkan pada umkm. Komposisi  harta  dari  data diatas  menunjukan  lebih  dari  80% penerimaan didapatkan dari deklarasi  harta  dalam  negeri  pada deklarasi harta luar negeri terbilang rendah  namun  tidak  serendah pendapatan  dari  sektor  repatriasi yang  hanya  menembus  angka Rp744.000.000.  Dari  sini  kita dapat menilai kebijakan pengampunan  pajak  tahun  ini tidaklah benar-benar berhasil. Dari fokus  utama  yaitu  repatriasi didapatkan  nilai  yang  sangat rendah,  padahal  dana  warga negara Indonesia yang diinvestasikan  di  luar  negeri  jauh dari nilai pada data.
Prasyarat Tax Amnesty Kebijakan tax  amnesty yang sesuai  merupakan  prasyarat  untuk pemenuhan  target  penerimaan pajak. Menurut pandangan Prastowo (2015), kebijakan perpajakan  yang baik  harus  dilihat dari  perspektif  kesesuaian  dengan
kondisi idealnya. Kekhawatirannya akan  muncul  ketika  kebijakan tersebut  menyimpang  dari  jalur, bahkan  sarat  mengandung  unsur ketidakadilan.  Pajak  merupakan sumber  pendapatan  paling  krusial, dalam APBN Tahun 2016 ditetapkan  pendapatan  dari  sektor pajak  84,6%  (Republik  Indonesia, 2016),  sehingga    kebijakan  yang dirancang harus diupayakan mendukung  penerimaan  negara tanpa  mengabaikan  keadilan  bagi seluruh WP. Asas  ekonomis  dan  finansial lebih  menonjol  dalam  penyusunan kebijakan perpajakan di Indonesia. Hal  ini  terlihat  dari  fungsi  pajak yang  menekankan  kepada  fungsi budgetair dan  fungsi  pengaturan politik perekonomian (Mardiasmo,
2013:1-2;  Rosdiana  &  Irianto,
2014:45).  Penekanan  pada  fungsi anggaran  dan  fungsi  ekonomi mengindikasikan penyusunan kebijakan  perpajakan  cenderung mengacu kepada pemikiran Smith. Dalam  artikel The  Nature  of  Man , (Jensen & Meckling, 1994) mengutip  Smith  bahwa  pada hakekatnya  manusia  adalah  homo ekonomikus. Manusia dalam hidup dan kehidupan akan selalu mengejar  dan  memaksimalkan keuntungan. Prinsip tersebut sangat berkaitan  erat  dengan  mekanisme ekonomi  liberal  dan  privatisasi yang tidak sesuai dengan Ekonomi Pancasila. Ekonomi liberal memicu  adanya  aktivitas-aktivitas bisnis yang berupaya untuk menghindari  pembayaran  pajak.
Kasus  “ Panama  Papers ”  (dukumen Panama)  merupakan  salah  satu bukti  adanya  praktik-praktik  bisnis
Kumalasari, Wardany & Kumalasari Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 liberal yang berupaya menghindari pajak. Menanggapi gencarnya pemberitaan  mengenai  bocornya dokumen  Panama  yang  memuat pengusaha  dari  Indonesia  menjadi salah satu pendorong DPR membahas pengesahan RUU Pengampunan Nasional ( Tax Amnesty )  yang  sempat  terhenti beberapa bulan (Kompas, 13 April 2016) yang sekarang sudah menjadi  UU  No.  11  Tahun  2016 Tentang Pengampunan Pajak. Penelitian  Sayidah  (2015), yang  merupakan  pandangan  awal terhadap  kebijakan tax  amnesty mempertanyakan halal dan tidaknya dana yang akan direpatriasi  dari  luar  negeri  ke dalam  negeri.  Berbeda  dengan penelitian  Ragimun  (2014),  yang menyarankan  bahwa  kebijakan tax amnesty diharapkan mampu meningkatkan  kepatuhan  pajak. Rendahnya  kepatuhan  pajak  dan rendahnya  penerimaan  pajak  yang dialami  oleh  berbagai  negara menurut  pandangan  Alm  (1998) bisa diatasi dengan tax  amnesty . Di Amerika  Serikat  hampir  empat puluh negara bagian telah menerapkan  kebijakan tax  amnesty dalam  berbagai  bentuk  kebijakan (Alm  et  al.,  2009;  Borgne,  2006). Menurut Darussalam dalam InsideTax Magazine - 26 (2014:15- 16), tax  amnesty yang  disusun seyogyanya  memperhatikan:  1) peningkatan  penerimaan  pajak dalam jangka pendek, 2) peningkatan kepatuhan WP mendatang,  3)  dorongan  repatriasi modal  (harta  bersih),  4)  suatu proses  transisi  menuju  sistem perpajakan nasional yang baru.
KESIMPULAN Penelitian Bagiada & Darmayasa  (2016),  menyimpulkan bahwa tax  amnesty adalah  suatu kebijakan  yang  didasari  oleh  niat yang tulus (Kama) untuk meningkatkan  pendapatan  negara dalam  jangka  pendek  dan  jangka panjang  dengan  memberikan  tarif tebusan yang berlandaskan kebajikan (Dharma) untuk  menarik uang (Artha) WP dari luar negeri ke dalam negeri. Pada penelitian Aneswari (2016),  memberikan  kesimpulan bahwa kebijakan tax amnesty dinilai tidak  mempertimbangkan  keadilan bagi  UMKM.  Kebijakan  publik seringkali ditunggangi oleh kepentingan  sekelompok  golongan dominan  yang  memiliki power dan mereka memiliki kepentingan khusus  akan  kebijakan  tersebut. Hal inilah yang seringkali membuat  suatu  kebijakan  menjadi tidak adil bagi pihak-pihak kecil. Kesimpulan yang peneliti peroleh  dari  beberapa  literatur penelitian sebelumnya menunjukkan  bahwa  kurangnya kesadaran  dari  wajib  pajak  dalam kepatuhan terhadap kebijakan perpajakan  sangatlah  rendah.  Hal ini  di  tunjukkan  dari  banyaknya penyalahgunaan  dari  wajib  pajak yang  melanggar  UU  perpajakan dengan mengalokasikan dana yang dimiliki  ke  negara  lain  yang memiliki  pajak  rendah  atau  nol persen di bandingkan di Indonesia.
Peran  Perpajakan  sendiri  juga berpengaruh terhadap akan keberhasilan  dari  sistem Tax Amnesty yang  sudah  dilaksanakan di tahun 2016.
Kumalasari, Wardany & Kumalasari Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 DAFTAR RUJUKAN Ajzen,  I.  (1991).  The  theory  of planned behavior. Organizational  Behavior  and Human  Decision  Processes , 50 ,
179 – 211. http://doi.org/10.1016/0749- 5978(91)90020-T Alm, J. (1998). Tax Policy Analysis:
The  Introduction  of  a  Russian Tax Amnesty . Alm,  J.,  Martinez-Vazquez,  J.,  & Wallace,  S.  (2009).  Do  Tax Amnesties Work? The Revenue  Effects  of  Tax Amnesties During the Transition  in  the  Russian Federation. Economic  Analysis and  Policy , 39 (2),  235 – 253. http://doi.org/10.1016/S031
3-5926(09)50019-7 Aneswari, Y. R. (2016). Does The Formulation  Of  Tax  Amnesy Considering SMes. Bagiada, I. M. &, & Darmayasa, I. N. (2016). Tax  Amnesty  Upaya Membangun  Kepatuhan  Suka Rela . Borgne,  E.  Le.  (2006). Economic and Political Determinants of Tax Amnesties in the U.S. States (No.
222). Dahlan,  A.  (2016).  Tax  Amnesty. In Konferensi Regional Akuntansi  (KRA)  III  Jember . Jember.
Darmayasa, I. N., Sudarma, I. M., Achsin,  M.,  &  Mulawarman, A.  D.  (2016).  Deconstruction of  equitable  tax  amnesty. International  Journal  of  Applied Business  and  Economic  Research (IJABER) , 14 (11), 8167 – 8179. Darussalam.  (2015). Memanfaatkan Pengampuan Pajak: Pahami dan Memanfaatkan Reinventing Policy . Devano,  S.,  &  Rahayu,  S.  K. (2006). Perpajakan:  Konsep, Teori dan Isu . Jakarta: Prenada Media Grup.
Dunne, C. (2011). The place of the literature  review  in  grounded theory  research. International Journal  of  Social  Research Methodology , 14 (2),  111 – 124.
http://doi.org/10.1080/13645 579.2010.494930 Gordon,  T.  P.,  &  Porter,  J.  C. (2009). Reading And Understanding Academic Research  In  Accounting:  A Guide  for  Students. Global Perspectives on Accunting Education , 6 , 25 – 45. Hasseldine,  D.  J.,  &  Bebbington,
K. J. (1991). Blending Economic  Deterrence  and Fiscal  Psychology  Models  in The  Design  of  Responses  to
Tax  Evasion:  The  New Zealand Experience. Journal of Economic  Psychology , 12 ,  299 – 324.
http://doi.org/10.1016/0167- 4870(91)90018-O InsideTax  Magazine  -  26.  (2014, December). Meneropong Pajak  Rezim  Baru. InsideTax Magazine - 26 .
Jensen, M. C., & Meckling, W. H.
(1994).  The  Nature  of  Man. Journal  of  Applied  Corporate Finance , 7 (2), 4 – 19. Mardiasmo.  (2013). Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta: Penerbit Andi. Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L., &  Collins,  K.  M.  T.  (2012). Qualitative Analysis Techniques  for  the  Review  of
Kumalasari, Wardany & Kumalasari
Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017
the  Literature. The  Qualitative
Report , 17 (56), 1 – 28.
Prastowo,  Y.  (2015).  Kerangka
Filosofis bagi Paradigma Baru Kebijakan  Pajak. Majalah
Pajak , XVI , 1 – 12. Ragimun. (2015). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia . Retrieved from http://www.kemenkeu.go.id Republik  Indonesia.  (2016). Nota Keuangan  Beserta  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 . Rancangan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara Tahun  Anggaran  2016 . Jakarta: Republik Indonesia. http://doi.org/10.1017/CBO 9781107415324.004 Rosdiana,  H.,  &  Irianto,  E.  S.
(2014). Pengantar  Ilmu  Pajak
Kebijakan  dan  Implementasi  di
Indonesia .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada. Sayidah,  N.  (2015).  Pandangan Terhadap Tax Amnesty Sebuah  Temuan  Awal.  In Simposium  Nasional  Perpajakan (SNP) 5 . Universitas Trunojoyo,  12  Nopember 2015. Weiner,  J.  M.  (2011).  Is  There  a Difference  Between  Critical Thinking  and  Information Literacy ? A Systematic Review  2000-2009. Journal  of
Information  Literacy , 5 ,  81 – 92. http://doi.org/10.11645/5.16 00