## POLA PEMANFAATAN SUMBER DAYA, SUBSISTENSI DAN POLA HUBUNGAN PATRON-KLIEN MASYARAKAT NELAYAN DANAU TEMPE, SULAWESI SELATAN
Fatriyandi Nur Priyatna ( fatriyandi@yahoo.com )
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sumartono (sumartono@ut.ac.id)
FMIPA-UT, Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang 15418, Kota Tangerang Selatan

## ABSTRACT
The objective of this article is to study the relation among resource utilization pattern, subsistence and patron client relationship in Danau Tempe’s fisheries community, South Sulawesi, using a qualitative research method. Data were collected purposive for both small scale and relatively big scale fisheries by means of indepth interview and observation. Scott’s moral economy framework was used to analyze the nature of social phenomena. The results show that fisheries resource scarcity due to intensive fishing activities were the reason behind fisheries community’s strategy to handle the subsistence crisis. Patron-client relation was used by fisheries community which hold trust and kinship in regard. The relation was also based on mutual solution in terms of social reciprocity. Clients tend to maintain their relation to patrons due to safety and security reasons from their subsistence crisis, eventhough they have smaller economic profit from that relation. While patrons help clients based on social obligation to help others.
Key words: moral economy, patron-client, subsistence
Sumber daya perairan dan perikanan, baik perairan laut maupun perairan umum (sungai, rawa, dan danau) sering kali dianggap sebagai suatu sumber daya alam yang bersifat open access dan berada pada tempat yang tidak mudah untuk dipisahkan, seperti halnya sumber daya lahan. Ciri khas dari sumber daya yang bersifat open access adalah tidak ditemukannya pola kepemilikan atas sumber daya. Siapa pun bebas masuk dan keluar dari kegiatan ekstraksi sumber daya dan tidak adanya pihak yang bertanggung jawab atas kelangsungan sumber daya tersebut. Kondisi tidak ada yang bertanggung jawab tersebut berpotensi menyebabkan terkurasnya sumber daya alam dan sering kali menyebabkan terjadinya ketimpangan struktur sosial. Keadaan yang sering dijumpai dalam konteks relasi sumber daya dengan pemanfaat adalah juragan (pemilik modal skala besar) dapat dengan mudah berpindah sumber daya ketika sumber daya alam telah terkuras atau menipis. Sebaliknya, nelayan skala kecil cenderung “terpaksa” mengeksploitasi sumber daya alam pada wilayah terbatas, karena tidak memiliki alternatif lain, sementara wilayah tersebut juga telah padat dengan nelayan lain.
Nelayan skala kecil, baik yang memiliki perahu dan alat tangkap, maupun bekerja sebagai anak buah kapal umumnya sangat bergantung terhadap sumber daya perairan. Fakta sosial yang sering kali ditemukan terkait fenomena tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya perairan adalah tidak tersedianya alternatif pekerjaan. Pekerjaan sebagai nelayan selalu dianggap sebagai pilihan terakhir dan sering kali menjadi pilihan satu-satunya. Pollnac (1988) dalam Hamzah (2008) menyebutkan bahwa untuk menjadi seorang nelayan umumnya tidak memperhatikan faktor pendidikan formal. Hal terpenting adalah fisik yang kuat untuk melakukan pekerjaan berat. Faktor fisik menjadi sangat berperan karena dalam kegiatan penangkapan ikan
memiliki berbagai risiko, di antaranya cuaca buruk. Hal ini diperparah dengan semakin terkurasnya sumber daya akibat persaingan usaha dan persaingan teknologi yang menyebabkan waktu operasional menjadi semakin lama, dengan perolehan hasil tangkapan yang tidak berimbang.
Dengan demikian, sifat perikanan tangkap yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian menjadi semakin berisiko, sehingga membuat masyarakat mencari jalan untuk mengatasinya. Salah satu cara dalam mengatasi permasalahan ketidakpastian usaha, khususnya dalam hal jaminan modal, adalah menggunakan pola hubungan tradisional di antara mereka. Salah satu ciri khas pada kehidupan masyarakat nelayan adalah adanya ikatan yang kuat maupun lemah pada pola hubungan patron-klien. Sebagian besar masyarakat nelayan menganggap menjalin ikatan dengan patron merupakan langkah penting untuk menjaga kelangsungan usahanya. Hal ini menunjukkan masyarakat nelayan memiliki sistem tradisional untuk menjalankan fungsi- fungsinya.
Ikatan patron-klien terjadi karena setiap pihak, baik patron maupun klien, memiliki penguasaan sumber daya dan kemampuan yang tidak sama. Satria (2001) menjelaskan bentuk ikatan ini salah satunya adalah dalam bentuk hutang-piutang. Hutang kepada pihak patron dilakukan dengan jaminan ikatan pekerjaan atau hasil tangkapan hanya akan dijual kepada pihak patron. Keadaan hutang piutang ini terjadi terus-menerus dan fakta sosial menunjukkan klien tidak pernah menunjukkan kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik dari tahun ke tahun. Namun demikian, baik patron maupun klien cenderung mempertahankan ikatan ini. Tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis hubungan pola pemanfaatan sumber daya dan subsistensi serta pola hubungan patron-klien pada masyarakat nelayan Danau Tempe.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang mendasari tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menganalisis pola hubungan patron-klien masyarakat nelayan. Penelitian dilakukan pada masyarakat nelayan di perairan umum daratan Danau Tempe, Sulawesi Selatan, di dua kecamatan yaitu Kecamatan Tempe dan Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Pengumpulan data dilakukan secara sengaja, dengan memilih informan dari masing-masing kategori nelayan kecil dan besar, untuk mendapatkan keterwakilan keduanya dalam memahami fenomena sosial patron-klien yang terjadi. Kategori nelayan didasarkan pada skala usaha yang ditandai dengan teknologi penangkapan, serta besaran modal yang digunakan dalam operasional kegiatan penangkapan. Nelayan kecil dicirikan dengan sifat kepemilikan alat tangkap yang relatif tidak menggunakan modal besar, dan menangkap ikan di wilayah “terbuka”. Sementara nelayan skala besar dicirikan dengan penggunaan alat tangkap yang menggunakan modal besar, penangkapan umumnya dilakukan di daerah khusus palawang dan bungka toddo yang diperoleh melalui lelang setiap tahunnya. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap informan dari setiap kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Jumlah informan yang diwawancarai adalah 6 orang nelayan skala besar dan 15 orang nelayan skala kecil. Analisis data dilakukan dengan kerangka teoretis ekonomi moral Scott untuk menjelaskan fenomena patron-klien yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pola Pemanfaatan Sumber Daya Masyarakat Nelayan
Danau Tempe memiliki cakupan dari perubahan level air musiman yang unik. Penduduk sekitarnya menangkap ikan di musim hujan, sementara sepanjang musim kering, lahan yang tidak
tergenang dimanfaatkan menanam tanaman pangan. Danau Tempe memiliki jenis pemanfaatan sumber daya yang cukup beragam dan lintas sektoral, yaitu sektor perikanan, pertanian dan jasa transportasi. Masyarakat sendiri sudah sejak lama memanfaatkan keberadaan sumber daya perairan untuk berbagai kepentingan, antara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sumber penghasilan keluarga.
Tabel 1. Pola Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Danau Tempe
Fluktuasi air Tingkat Pemanfaatan Pertanian Perikanan Transportasi Air rendah +++ - + Air tinggi - ++ +++ Transisi air rendah  tinggi ++ + ++ Transisi air tinggi  rendah + +++
++
Keterangan: + :  Rendah ++  :  Sedang +++  :  Tinggi - :  Tidak ada kegiatan
Tabel 1 menunjukkan jenis pemanfaatan sumber daya yang berkembang, yaitu penangkapan sumber daya perikanan, pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian, dan kegiatan transportasi air. Kriteria kategori rendah, sedang dan tinggi berdasarkan atas ada/tidaknya dan besar kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat, terkait dengan fluktuasi tinggi muka air Danau Tempe. Kegiatan penangkapan sumber daya perikanan dan kegiatan pertanian dilakukan secara silih berganti. Ketika air naik dan menggenangi seluruh kawasan danau, hampir seluruh masyarakat melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pada saat air surut, lahan yang semula terendam air ditanami oleh berbagai jenis tanaman seperti jagung, kacang hijau, kacang kedelai, dan semangka. Sementara itu, kegiatan transportasi air dilakukan oleh sebagian masyarakat untuk memudahkan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya, pada saat air menggenangi hampir seluruh wilayah di sekitar Danau Tempe.
Pemanfaatan sumber daya perikanan di Danau Tempe masih terfokus pada penangkapan sumber daya ikan. Berdasarkan wilayah penangkapan kegiatan penangkapan ikan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan penangkapan ikan: (1) di lokasi bebas, dan (2) di lokasi yang dikuasai oleh seorang atau sekelompok masyarakat tertentu. Penangkapan ikan umumnya adalah kegiatan penangkapan yang dilakukan pada daerah “umum”, akses terbuka untuk masyarakat umum, dengan menggunakan alat tangkap lanra (jaring insang tetap), ja’bah dan konde. Jaring insang tetap yang digunakan memiliki mata jaring dengan rata-rata berukuran 5 cm. Jenis ikan yang tertangkap dengan menggunakan alat tangkap tersebut cukup beragam antara lain ikan mas, sepat, dan mujair.
Penangkapan ikan pada daerah yang dikuasai oleh seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terdiri atas penangkapan pada daerah palawang dan kegiatan penangkapan pada daerah tengah danau dengan menggunakan teknik bungka toddo. Palawang adalah tempat tertentu pada pinggir danau yang batasnya telah ditentukan untuk dikuasai dengan dipasangi belat (alat yang terbuat dari anyaman bambu) di sekelilingnya. Batas-batas palawang ditandai secara jelas dan mulai efektif berlaku ketika air sudah mulai surut sehingga terlihat batas belat yang memiliki ketinggian 1,5 cm dari dasar danau. Saat air berada pada ketinggian 30 cm dari tinggi belat, nelayan umum masih dapat melintas dengan bebas dan melakukan kegiatan penangkapan ikan. Waktu pemasangan belat
pada palawang berbeda-beda pada masing-masing Kecamatan tergantung pada ketinggian air pada masing-masing daerah.
Bungka toddo merupakan upaya penangkapan ikan dengan membentuk suatu areal tertentu pada wilayah danau. Batas areal ditandai dengan menggunakan patok bambu sebagai tiang dan belat sebagai pembatas wilayah. Pada bagian tengah diisi dengan berbagai tanaman air untuk menarik ikan masuk ke dalam areal bungka toddo. Panen atau penangkapan ikan dilakukan ketika air sudah mulai surut. Surutnya air menyebabkan ikan-ikan terperangkap, sehingga sangat mudah untuk ditangkap. Ukuran satu bungka toddo menurut aturan yang berlaku adalah 125 m x 125 m atau memiliki keliling maksimum 500 m. Selain itu jarak antara satu bungka toddo dengan bungka toddo yang lainnya sekurang-kurangnya adalah 200 m. Fakta yang terjadi, banyak bungka toddo memiliki ukuran lebih besar dan jarak lebih sempit dari yang telah ditentukan.
Pola pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh nelayan besar (bungka toddo dan palawang) mendominasi wilayah tangkapan dan mengurangi wilayah tangkapan nelayan kecil. Keadaan ini menyebabkan semakin terus tertekannya keadaan ekonomi nelayan kecil, akibat semakin kecilnya hasil tangkapan yang diperoleh. Salah seorang informan menuturkan, “sejak mulai itu babungka (bungka toddo) banyak operasi di sini, makin turun hasil tangkapan kita. Kalah saingan sama mereka, ikan semua masuk ke sana. Kita juga tidak boleh bebas mencari ikan di wilayah itu”.

## Subsistensi Masyarakat Nelayan
Menurut Scott (1981), petani dalam mengusahakan lahan sering kali dilanda krisis subsistensi. Krisis subsistensi ini meliputi kekeringan saat kemarau, dan dilanda banjir tatkala musim penghujan, wabah, pajak tinggi, dan kondisi lahan yang buruk. Kondisi dan situasi krisis ini memunculkan adanya etika subsistensi yaitu suatu moral pada masyarakat pra-kapitalis yang dilanda kerawanan pangan sebagai konsekuensi dari suatu kehidupan yang begitu dekat dengan garis batas krisis subsistensi. Untuk mempertahankan batas minimum ini petani sering kali menjual tanah, menjual harga dirinya pada orang lain agar mencapai subsistensi yang memadai tahun berikutnya.
Krisis subsistensi masyarakat nelayan dapat juga dipahami dalam kerangka krisis subsistensi Scott secara substansi. Satria (2001) juga menyebutkan bahwa pengertian subsistensi diri tidak lagi ditujukan pada pola usaha yang hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi sendiri, namun kini diartikan sebagai pola usaha yang menjual hasilnya namun hasil penjualan tidak digunakan untuk investasi. Hal ini pun yang banyak terjadi di masyarakat, khususnya yang bergerak di sektor perikanan tangkap dan pertanian. Dalam banyak hal nelayan kecil mengalami kondisi yang tidak berbeda dengan petani kecil, seperti yang dimaksud oleh Scott (1981). Nelayan dalam kesehariannya sering dihadapkan pada unsur ketidakpastian yang tinggi, namun tidak memiliki alternatif lainnya untuk mengurangi ketidakpastian tersebut.
Nelayan Danau Tempe banyak didominasi oleh nelayan berskala kecil, yang umumnya memiliki perahu dan alat tangkap. Namun demikian, hasil tangkapan yang diperoleh tidaklah memadai. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa pendapatan hasil tangkapan tidak sebanding dengan biaya perbaikan atau pembelian alat tangkap jaring. Umur teknis alat tangkap jaring hanya selama tiga minggu hingga satu bulan saja. Informan penelitian menuturkan, “ikan bisa dibilang susah ditangkap lagi sekarang. Bisa satu sampai tiga hari tidak dapat ikan, tapi kami harus terus pergi nangkap. Kalau tidak mencari ikan, kami tidak ada pekerjaan lain, jadi harus terus cari ikan. Kalaupun dapat ikannya tidak cukup buat ganti jaring yang sering rusak tersangkut sampah dan eceng gondok”.
Nelayan skala kecil menggantungkan hidupnya pada dua hal, yaitu perikanan pada saat air tinggi dan pertanian sawah koti pada saat musim kemarau. Namun demikian, tidak semua nelayan mendapatkan jatah pembagian tanah koti untuk pertanian. Hal ini disebabkan pembagian tanah koti dilakukan secara diundi. Tidak ada biaya sewa yang dikenakan oleh pemerintahan desa atas tanah koti. Tanah koti dibagi secara diundi dengan melibatkan seluruh kepala keluarga yang ada di desa. Peluang mendapatkannya sangatlah kecil. Jadi secara praktis, hanya kegiatan perikanan saja yang selalu menjadi tempat bergantungnya kehidupan ekonomi. Nelayan skala kecil yang memiliki bagian undian tanah koti pun sering kali menjual haknya kepada petani lainnya untuk kebutuhan hidup. Walaupun hal ini tidak diperbolehkan menurut peraturan yang ada di desa, namun kenyataannya transaksi bisa berjalan tanpa sepengetahuan desa.
Risiko yang tinggi pada kegiatan perikanan, baik cuaca maupun sulitnya mendapatkan hasil tangkapan, menjadi hal yang setiap hari dihadapi oleh nelayan. Sering kali dalam beberapa hari berturut-turut nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapan selain hanya mencukupi kebutuhan pangan saja. Sementara alat tangkap sering lebih cepat rusak, dibandingkan diperolehnya hasil tangkapan. Tidak tersedianya alternatif pekerjaan juga semakin memperparah kehidupan ekonomi nelayan.

## Patron-Klien, Etika Subsistensi, dan Ekonomi Moral
Abdullah (2001) dalam Beckmann dan Koning (2001), menyebutkan bahwa masyarakat akan menciptakan jaringan pengaman sosial yang dapat menjamin keberlangsungan terhadap mereka, seperti halnya kebutuhan akan modal ketika saluran-saluran formal yang ada tidak mampu untuk memberikan jaminan kepada masyarakat. Pada dasarnya, hubungan sosial yang bersifat horizontal dalam kehidupan sosial akan mewujudkan diri dalam bentuk hubungan tolong-menolong. Hubungan sosial yang bersifat vertikal, sebagiannya terwujud dalam hubungan patron-klien (Kusnadi, 2002). Menurut Scott (1981), hubungan patron-klien merupakan kasus khusus hubungan antara dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental. Seseorang dengan kedudukan sosial lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan dan atau keuntungan kepada klien. Kemudian, klien membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan yang umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron.
Nelayan skala kecil di lokasi ini menggunakan jaringan keluarga dan kekerabatan untuk menutupi kebutuhan hidupnya di saat krisis ekonomi keluarga terjadi. Selain itu, tidak jarang nelayan skala kecil menggunakan jaringan bandar ikan yang berperan sebagai patron dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dan modal produksi. Pola hubungan patron-klien masyarakat nelayan di Danau Tempe secara umum terbagi menjadi dua, yaitu patron-klien pada nelayan besar dan patron- klien pada nelayan kecil, dengan kompleksitas pada masing-masing kelompok tersebut. Setiap nelayan kecil memiliki alat produksi sendiri, baik perahu maupun satu atau beberapa alat tangkap. Jenis perahu yang digunakan adalah perahu tanpa motor tempel, dengan menggunakan dayung atau layar. Setiap perahu pengoperasiannya dilakukan oleh satu hingga dua orang. Nelayan kecil umumnya lebih mengandalkan hubungan kekerabatan dalam strategi subsistensi. Namun demikian, nelayan skala kecil juga biasa memanfaatkan pola hubungan punggawa-sawi atau pola hubungan patron-klien.
Prinsip menghindari risiko dan mengutamakan selamat melatarbelakangi pengaturan teknis, sosial, dan moral dalam satu tatanan agraris kapitalis. Scott (1981) menekankan bahwa petani subsisten tidak mengutamakan investasi dan surplus produksi, karena setiap orang membutuhkan tempat dan penghidupan. Oleh karena itu, ada kecenderungan pada masyarakat petani untuk
memberlakukan kontrol sosial terhadap anggota yang kaya supaya membagi kekayaannya kepada yang miskin. Desa memiliki fungsi dan peran untuk memberikan jaminan keamanan pada warganya (petani gurem) agar tetap memberikan pendapatan minimum dan memberikan perlindungan bagi mereka yang mendapat musibah. Perlindungan ini dalam bentuk asuransi sosial yang dikenal dengan etika subsistensi. Scott (1981) beranggapan bahwa etika subsistensi itu berakar dalam kebiasaan-kebiasaan ekonomi dan pertukaran-pertukaran sosial dalam masyarakat.
Kondisi yang terjadi pada pola hubungan patron-klien di nelayan skala kecil dengan bandar ikan cenderung bersifat terbuka. Ikatan terjadi jika dan hanya jika pihak bandar ikan memberikan bantuan pinjaman modal kepada nelayan. Tidak ada kewajiban bagi bandar ikan memberikan jaminan sosial kepada nelayan dan keluarganya. Hal ini disebabkan skala usaha bandar ikan yang menjadi patron juga sama-sama kecil. Kewajiban nelayan jika menjalin ikatan dengan patron adalah menyerahkan hasil tangkapan untuk dibeli oleh bandar ikan. Harga jual ditentukan sepihak oleh bandar ikan dan hutang nelayan dipotong dari penjualan. Pemotongan dilakukan jika hasil tangkapan nelayan cukup banyak dan tidak ada batas waktu pengembalian hutang yang ketat.
Kewajiban nelayan selama memiliki hutang adalah menjual hasil tangkapannya dan tidak berpindah kepada bandar ikan lainnya. Tidak ada kewajiban nelayan lainnya yang dilakukan secara cuma-cuma kepada bandar ikan. Hubungan timbal-balik ini terjadi atas dasar saling membutuhkan dan saling percaya. Seorang informan menyebutkan, “yang penting bagi kami sama-sama untung. Bukan cuma masalah hitung-hitungan untung rugi mirip dagang. Maksudnya kami untung karena waktu kami butuh modal, mereka (bandar ikan) kasih ke kami. Mereka perlu ikan, jadi kami jual ke sana. Tidak pantas kami jual ke orang lain (walaupun harga lebih rendah), padahal mereka sudah tolong kami kasih modal”.
Norma timbal-balik ini merupakan rumus moral sentral bagi perilaku antar individu, antara nelayan dengan sesama warga desa dan antara nelayan dengan pemilik modal. Norma resiprositas sebagai rumusan moral ini merupakan kunci dari etika subsistensi. Prinsip moral ini berdasarkan gagasan bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantu, atau paling tidak jangan merugikannya (Damsar, 1997). Scott (1981), menyebutkan prinsip itu mengandung arti bahwa suatu hadiah atau jasa yang diterima menciptakan, bagi si penerima, satu kewajiban timbal-balik untuk membalasnya dengan nilai yang setidak-tidaknya sebanding di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban membalas budi merupakan suatu prinsip moral yang paling utama dan berlaku bagi hubungan baik antara pihak yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
Keadaan pola hubungan patron-klien yang terjadi pada nelayan besar berbeda dengan nelayan skala kecil. Pola hubungan ini terjadi antara pemilik modal dengan anggotanya. Nelayan skala besar dicirikan dengan penggunaan alat tangkap yang menggunakan modal besar. Modal ini digunakan dalam “penyewaan” wilayah tangkapan dan kepemilikan alat tangkap serta biaya operasional penangkapan. Koeshendrajana et al. (2007) menjelaskan bahwa nelayan besar menangkap ikan pada dua wilayah perairan yaitu wilayah palawang dan wilayah bungka toddo. Kepemilikan wilayah ini dilakukan secara lelang langsung setiap tahunnya.
Nelayan skala besar biasanya mengikuti pola hubungan patron-klien yang ketat. Sebagai contoh, setiap satu bungka toddo terdiri atas satu kelompok yang beranggotakan antara 5-6 orang. Satu kelompok, umumnya terdapat satu orang sebagai pemodal (patron). Ada pula kelompok yang modalnya merupakan kontibusi dari setiap anggota kelompok. Namun demikian, dalam masyarakat nelayan kedudukan klien dalam kelompok ini masih dipandang lebih tinggi dibanding kedudukan nelayan kecil. Anggota kelompok bisa berkontribusi dengan menggunakan perahunya untuk
berpatroli dan panen dalam areal bungkanya atau hanya menyumbangkan tenaga saja. Keanggotaan kelompok ini lebih diutamakan kerabat dekat dari pemilik.
Pemilik menanggung segala kebutuhan operasional sebelum musim panen, yang bisa mencapai jutaan rupiah setiap harinya. Pemilik juga menanggung keseluruhan risiko yang terjadi. Sistem bagi hasil yang terjadi adalah dua bagian untuk pemilik, satu bagian untuk alat tangkap, dan satu bagian untuk anggota setelah dipotong biaya operasional selama sebelum musim panen. Tidak ada kewajiban bagi pemilik untuk menanggung kehidupan ekonomi sehari-hari anggotanya. Namun demikian, anggotanya diberikan kebebasan menangkap ikan di sekitar wilayah bungka nya sebelum musim panen. Hasil tangkapan ini yang menjadi tumpuan ekonomi sehari-hari anggota. Pemilik memiliki kewajiban memberikan bantuan pinjaman jika anggotanya memerlukan dana untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Pengembalian hutang dilakukan dengan cara pemotongan saat musim panen. Tidak ada batas waktu pengembalian hutang, karena pada umumnya anggota kelompok adalah keluarga dekatnya sendiri. Kewajiban dari anggota adalah memberikan waktu dan tenaganya untuk perbaikan dan perawatan alat tangkap tanpa mendapatkan upah. Anggota pada kelompok ini tidak merasa keberatan melakukan hal tersebut, karena menganggapnya sebagai sebuah bentuk balas jasa kepada patron atau pemilik bungka toddo.
Scott (1981) mendefinisikan ekonomi moral sebagai pengertian petani tentang keadilan ekonomi dan definisi kerja mereka tentang eksploitasi, serta pandangan mereka tentang pungutan terhadap hasil produksi mereka. Dalam mendefinisikan ekonomi moral. Scott (1981) menjelaskan bahwa petani akan memperhatikan etika subsistensi dan norma timbal-balik yang berlaku dalam masyarakat mereka.
Ikatan patron-klien yang tercipta pada masyarakat nelayan di Danau Tempe terjadi dalam kondisi sosial-ekonomi yang timpang, yaitu ada sebagian orang yang menguasai sumber-sumber kehidupan, sementara yang lainnya tidak. Ikatan patron-klien bersifat rangkap, yang meliputi hubungan timbal-balik antara dua orang yang dijalin secara khusus (pribadi) atas dasar saling menguntungkan, serta saling memberi dan menerima. Dalam ikatan ini pihak patron memiliki kewajiban untuk memberi perhatian kepada kliennya layaknya seorang bapak kepada anaknya. Patron juga harus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan kliennya. Sebaliknya, pihak klien memiliki kewajiban untuk menunjukkan perhatian dan kesetiaan kepada patronnya, layaknya seorang anak kepada bapaknya. Bertahan atau tidaknya sebuah ikatan patron-klien bergantung pada keselarasan antara patron dan kliennya dalam menjalankan hak dan kewajiban yang melekat pada masih-masing pihak dengan terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan, serta saling memberi dan menerima. Ciri-ciri hubungan patron-klien yang ada di Danau Tempe secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.
Pendekatan ekonomi moral menunjuk “desa” dan “ikatan patron-klien” sebagai dua institusi kunci yang berperan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan anggota komunitas. Fungsi operasional desa adalah menjamin suatu ‘pendapatan minimum’, dan meratakan kesempatan serta risiko hidup warganya dengan jalan memaksimumkan keamanan dan meminimumkan risiko warganya. Dalam fungsinya itu desa menerapkan aturan dan prosedur bagi terciptanya sebuah kondisi di mana warga desa yang miskin akan tetap memperoleh jaminan pemenuhan kebutuhan subsisten minimum, dengan cara menciptakan mekanisme kedermawanan dan bantuan dari warga desa yang kaya. Desa akan memberikan jaminan kebutuhan subsisten minimum kepada seluruh warga desa sejauh sumber-sumber kehidupan yang dimiliki desa memungkinkan untuk itu (Scott, 1981).

## Tabel 2. Ciri Hubungan Patron-Klien di Danau Tempe, Sulawesi Selatan
Ciri Umum 1)
1. Kedua belah pihak menguasai sumber daya yang berbeda 2. Hubungan terbentuk atas dasar saling percaya (nelayan kecil) dan kekeluargaan (nelayan besar) 3. Hubungan berdasarkan asas saling menguntungkan serta saling memberi dan menerima
Ciri Khusus 2) 1. Semi eksploitatif 2. Tidak terdapat hubungan mengikat (nelayan kecil) dan mengikat (nelayan besar) 3. Kebebasan klien untuk memilih patron (nelayan kecil) dan terikat (Nelayan besar) 4. Kemandirian nelayan yang tinggi (nelayan kecil) dan rendah (nelayan besar)
5. Penentuan harga ditentukan bandar ikan (nelayan kecil)
Sumber:  1) Kusnadi (2002)
2) Koeshendrajana et al. (2007) (diolah)
Desa dan ikatan patron-klien ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Institusi desa di lokasi penelitian dalam beberapa tingkatan berperan dalam mengatur distribusi sumber-sumber kehidupan yang tersedia di dalam desa untuk menjamin tersedianya sumber-sumber kehidupan yang dibutuhkan warganya. Hal ini terlihat dari adanya mekanisme distribusi tanah koti untuk anggota masyarakatnya, walaupun sangat tidak mencukupi dari sisi luasan maupun jumlah petak dibanding jumlah anggota masyarakatnya. Seperti telah diuraikan sebelumnya, tanah koti ini didistribusikan dengan mekanisme undian setiap tahun. Anggota masyarakat yang mendapatkan hak mengelola akan menggarapnya menjadi pertanian pasang surut. Sementara ikatan patron-klien menjadi institusi yang memungkinkan terjadinya distribusi kekayaan, sumber-sumber kehidupan di dalam desa, dari si kaya kepada si miskin melalui praktik-praktik ekonomi dan pertukaran-pertukaran sosial di antara warga desa. Jaminan yang diberikan desa dan ikatan patron-klien tertuju pada pemenuhan kebutuhan subsisten warga desa.
Kelangkaan sumber daya menjadi faktor penyebab krisis subsistensi masyarakat nelayan. Pola hubungan patron-klien menjadi sebuah exit strategy nelayan dalam menghadapi krisis subsistensi. Patron menyediakan jaminan sosial ekonomi dan pekerjaan bagi klien, yang kemudian dibayar oleh klien dalam bentuk kepatuhan dan tenaga. Sesuai dengan konsep ekonomi moral Scott (1981), klien tidak mengambil risiko yang bertujuan mendapatkan keuntungan berlebih, karena tidak adanya jaminan mendapatkan keuntungan yang sama di masa yang akan datang. Klien cenderung mempertahankan hubungan tersebut karena dapat menjamin subsistensinya di saat-saat kritis, walaupun secara perolehan pendapatan dirasakan sangatlah kecil. Di lain pihak, patron memberikan bantuan kepada klien atas kewajiban menolong sesama, terutama yang masih terkait erat hubungan kekerabatan.

## KESIMPULAN
Pola pemanfaatan sumber daya perairan mengikuti perubahan tinggi muka air danau dan didominasi oleh perbedaan tingkat teknologi antara nelayan besar dan kecil. Nelayan besar memiliki wilayah ekslusif penangkapan, yang diperoleh dari hasil lelang dan menggunakan teknik penangkapan yang mampu menarik ikan berkumpul di wilayah tersebut. Nelayan kecil tidak memiliki wilayah eksklusif penangkapan dan terbatas teknologi penangkapannya.
Perbedaan teknologi penangkapan disebabkan perbedaan kemampuan modal usaha yang dimiliki. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan besar memiliki intensitas yang tinggi dengan tidak memperhatikan ukuran ikan hasil tangkapan. Keadaan ini berdampak terhadap munculnya kelangkaan sumber daya ikan, yang pada akhirnya menjadi faktor penyebab pilihan strategi pola subsistensi masyarakat nelayan.
Jaringan keluarga dan kekerabatan serta pola hubungan patron-klien menjadi sebuah exit strategy nelayan dalam menghadapi krisis subsistensi. Pola hubungan yang terjadi antara patron dan klien didasari atas rasa saling percaya dan mempertimbangkan aspek kekeluargaan yang tinggi. Hubungan juga didasari atas rasa saling menguntungkan dalam bentuk yang berbeda dan resiprositas. Sifat eksploitatif tidak begitu tajam dirasakan. Selain itu, dalam beberapa hal pihak klien masih mendapatkan kebebasan dalam memilih patron. Hubungan yang terjadi bersifat mengikat, namun tidak terlalu ketat.
Tingkat kemandirian klien sangat bergantung terhadap masih tersedia atau tidaknya alternatif pekerjaan atau sumber daya. Penentuan harga ataupun sistem bagi hasil didominasi oleh patron dengan dikompensasi berbagai bentuk jaminan sosial bagi pihak klien.

## REFERENSI
Beckman, B. & J. Koning. (2001). Sumberdaya alam dan jaminan sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Damsar. (1997). Sosiologi ekonomi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Hamzah, A. (2008). Respons komunitas nelayan terhadap modernisasi perikanan (studi kasus
nelayan suku bajo di desa Lagasa Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara). Tesis master yang tidak dipublikasikan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Koeshendrajana, S., Priyatna, F N., Mulyawan, I., Ramadhan, A., Reswati, E., Triyanti, R., et al, (2007). riset identifikasi, karakterisasi dan valuasi sosial ekonomi sumberdaya perairan umum daratan. Laporan Teknis Kegiatan Penelitian. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta: BRKP-DKP.
Kusnadi. (2002). Konflik sosial nelayan: Kemiskinan dan perebutan sumberdaya perikanan.
Yogyakarta: LkiS.
Satria, A. (2001). Dinamika modernisasi perikanan: formasi sosial dan mobilitas nelayan. Bandung: Humaniora Utama Press.
Scott, J.C. (1981). Moral ekonomi petani: Pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta: Penerbit LP3ES.