## PENGGUNAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMENEP PERIODE 2019-2024 DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
IMPLEMENTATION OF THE INITIATIVE RIGHTS OF DPRD SUMENEP MEMBERS FOR THE 2019-2024 PERIOD IN THE PROCESS OF MAKING REGIONAL REGULATIONS
Oleh Dwi Listia Rika Tini 1**, ,Nur Inna Alfiyah 2 1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja, Sumenep Email: rikatini@wiraraja.ac.id , nurinna@wiraraja.ac.id

## Abstrak
Semenjak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan diperkuat lagi dengan UU Nomor 23  Tahun  2014,  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dilaksanakan  oleh  Kepala  Daerah bersama DPRD. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama. Konsepsi di atas juga menegaskan  adanya  hak  inisiatif  yang  dimiliki  setiap  anggota  dewan  dalam  hal  pengajuan rancangan  peraturan  Daerah.  Namun  dalam  implementasinya  bahwa  hak  inisiatif  (prakarsa) pembuatan  rancangan  peraturan  daerah  di  atas  selalu  datang  dari  kepala  daerah,  bukan  dari DPRD. Salah satu buktinya di Kabupaten Sumenep, pelaksanaan fungsi legislatif pada DPRD Sumenep  periode  2019-2024  juga  masih  sangat  lemah.  Pada  tahun  2020-2022  DPRD Kabupaten Sumenep periode 2019-2024 sudah menetapkan sebanyak 19 Perda, dari 19 perda tersebut,  8  perda  yang  berasal  dari  inisiatif  DPRD  Kabupaten  Sumenep.  Pelaksanaan  fungsi legislasi ini, dapat dikatakan DPRD Kabupaten Sumenep belum maksimal dalam menjalankan haknya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  penggunaan  hak  inisiatif  anggota DPRD  Kabupaten  Sumenep  dalam  pembuatan  peraturan  daerah.  Metode  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  Studi  Kasus.  Sumber  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  wawancara  langsung  dengan anggota DPRD periode 2019-2024 dan lebih khusus kepada anggota Komisi B, panitia khusus pembahas  Raperda  serta  mantan  Sekda  Kabupaten  Sumenep  dan  observasi  partisipatif. Analisis  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  model    analisa  interaktif  dari  Miles  dan Huberman yang terbagi dalam tahap reduksi  data, display data dan penarikan kesimpulan. Kata Kunci : DPRD, Hak Inisiatif, Peraturan Daerah

## Abstract
Since the enactment of Law Number 32 of 2004 and further strengthened by Law Number 23 of  2014,  the  administration  of  regional  government  is  carried  out  by  the  Regional  Head together with the DPRD. The DPRD has the duty and authority to form regional regulations which are discussed with the Regent/Mayor for mutual approval. The above conception also confirms  the  existence  of  the  right  of  initiative  that  each  member  of  the  council  has  in  the matter of  submitting draft regional regulations. However, in  its implementation,  the right to take the initiative to draft regional regulations above always comes from the regional head, not from the DPRD. One of the proofs is that in Sumenep Regency, the implementation of the legislative function in the Sumenep DPRD for the 2019-2024 period is also still very weak. In 2020-2022  the  Sumenep  Regency  DPRD  for  the  2019-2024  period  has  enacted  19  regional regulations, of the 19 regional regulations, 8 regional regulations came from the initiative of the Sumenep Regency DPRD. In implementing this legislative function, it can be said that the DPRD of Sumenep Regency has not been maximal in exercising its rights. This study aims to describe  the  use  of  initiative  rights  of  DPRD  members  of  Sumenep  Regency  in  making regional  regulations.  This  research  method  uses  qualitative  methods  with  a  case  study
approach. The data  sources  in  this study used primary data  obtained from direct  interviews with DPRD members for the 2019-2024 period and more specifically members of Commission B,  the  special  committee  discussing  the  Raperda  and  the  former  Regional  Secretary  of Sumenep Regency and participatory observation. Data analysis in this study was carried out using an interactive analytical model  from Miles and Huberman which was divided into the stages of data reduction, data display and drawing conclusions.
Keywords : DPRD, Initiative Rights, Regional Regulations

## 1. PENDAHULUAN
Arus  reformasi  yang  digulirkan pada tahun 1998, dalam perkembangannya membawa bangsa Indonesia kepada perubahan  dan  perbaikan  dalam  berbagai tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Salah  satu perubahan  yang  terjadi  adalah  dalam bidang pemerintahan daerah.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dilaksanakan  oleh Kepala  Daerah  bersama  DPRD.  DPRD berkedudukan  sejajar  dan  menjadi  mitra dari  Pemerintah  Daerah,  seperti  yang tertuang  pada  Pasal  19  ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  32  tahun  2004.  Dalam Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 Pasal  44  ayat  1  (a)  disebutkan  bahwa
”Anggota
DPRD Kabupaten/Kota mempunyai  hak  mengajukan  rancangan peraturan  daerah.”.  Lebih  dimaksimalkan lagi  dengan  lahirnya  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Pasal  242  ayat  (1) tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan  bahwa  “Rancangan  peraturan daerah  disetujui  bersama  oleh  DPRD  dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD  kepada  Kepala  Daerah  untuk ditetapkan  menjadi  Peraturan  Daerah  (UU
No.23  Tahun  2014).”  Serta  Pasal  317  dan 366  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai  wewenang  dan  tugas  dalam membentuk  peraturan  daerah,  membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah  (raperda)  bersama  dengan  Kepala Daerah (UU No.17 Tahun 2014).
Sebagaimana ketentuan hukum yang  diatas,  bahwa  DPRD  mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama. Konsepsi di atas juga menegaskan  adanya  hak  inisiatif  yang dimiliki  setiap  anggota  dewan  dalam  hal pengajuan  rancangan  peraturan  Daerah. Anggota DPRD seharusnya mampu memposisikan  dirinya  sebagai  sumber inisiatif, ide dan konsep mengenai berbagai peraturan daerah yang akan mengikat pada masyarakat.  Melalui  hak  inisiatif  seorang anggota  DPRD  diharapkan  benar-benar menjadi  penyambung  lidah  rakyat  dan mampu mengagreasikan kepentingan- kepentingan konstituennya dalam peraturan daerah serta kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya.
Namun  dalam  implementasinya  di lapangan  bahwa  hak  inisiatif  (prakarsa) pembuatan  rancangan  peraturan  daerah  di atas  selalu  datang  dari  kepala  daerah, bukan  dari  DPRD.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  selama  ini  hak  inisiatif  (prakarsa) dalam  pembuatan/penyusunan  rancangan peraturan daerah tidak dimanfaatkan secara maksimal  oleh  anggota  DPRD.  Padahal sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki  kewenangan  yang  besar  dalam rangka pembuatan peraturan daerah.
Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang  fungsi  dari  DPRD,  yaitu  legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan.
Salah satu fakta yang menunjukkan lemahnya  pelaksanaan  legislasi  di  DPRD terlihat  seperti  yang  terjadi  hampir  di DPRD  Propinsi  Jawa  Timur.  Dalam sebuah rapat persiapan pelaksanaan Program  Legislasi  Daerah  2019  oleh panitia  legislatif  DPRD  Jawa  Timur terungkap  bahwa  selama  periode  2019- 2024  DPRD  Jawa  Timur  hanya  mampu mengesahkan  sebanyak  72  Peraturan Daerah  (Perda)  dari  158  Propem  Perda yang telah disusun.  Hal yang lebih ironis, dari  72  peraturan  daerah  (perda)  yang sudah disahkan itu, hanya 25  yang berasal dari inisiatif DPRD. Sisanya adalah usulan yang  berasal  dari  eksekutif  (Kominfo, https://kominfo.jatimprov.go.id).
Sama halnya di Kabupaten Sumenep,  pelaksanaan  fungsi  legislatif pada  DPRD  Sumenep  periode  2019-2024
juga  masih  sangat  lemah,  dapat  dilihat dalam  tabel  jumlah  Rancangan  Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep yang ditetapkan selama tahun 2020-2021 DPRD Kabupaten Sumenep sebagai berikut:
Tabel 1. Perda yang dihasilkan DPRD Sumenep tahun 2020-2021
Tahun Raperda Jadi Perda Inisiatif DPRD Usulan Pemerintah 2020 11 10 4 6 2021 23 9 4 5 Sumber data: Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep, 2021
Berdasarkan  tabel  1  diatas,  pada
tahun 2020-2021 DPRD Kabupaten
Sumenep periode 2019-2024 sudah menetapkan  sebanyak  19  Perda.  Sebanyak 10  Perda  pada  tahun  2017  dan  9  Perda pada  tahun  2016.  Jika  dilihat  dari  tabel diatas  DPRD  Kabupaten  Sumenep  pada tahun  2015-2016  dan  Eksekutif  telah berhasil  menetapkan  Perda,  yang  rata-rata untuk menetapkan satu perda membutuhkan  waktu  1  bulan.  Dari  19 perda  tersebut,  8  perda  yang  berasal  dari inisiatif  DPRD  Kabupaten  Sumenep.  Dari pelaksanaan  fungsi  legislasi  ini,  dapat dikatakan  DPRD  Kabupaten  Sumenep belum  maksimal dalam menjalankan haknya.
Pada  tahun  2020  DPRD  Sumenep membahas 11 Raperda, 10 sudah disahkan dan  satu  tidak  berhasil  disahkan.  Ke sepuluh  Perda tersebut  membahas tentang; Rencana detil tata ruang wilayah perkotaan,  Batuan,  Rubaru  dan  Manding,
perubahan ketiga atas Perda nomor 3 tahun 2012  tentang  retribusi  jasa  usaha  umum, perubahan  Perda  Nomor  2  tahun  2012 tentang  retribusi  jasa  umum,  dan  Raperda penyelenggaraan  perumahan  di  Kabupaten Sumenep.  Raperda  lain  membahas  izin lingkungan,  Raperda  kesejahteraan  lanjut usia, dan Raperda percepatan pertumbuhan ekonomi  daerah,  dan  dukungan  daerah dalam  penyelenggaraan  kegiatan  usaha minyak  dan  gas  bumi  di  Kabupaten Sumenep ini yang belum jelas (Hidayaturrahman. 2020).
Fakta  di  atas  menjadi  salah  satu bukti  yang  menunjukkan  bahwa  fungsi legislasi  yang  menempel  pada  anggota DPRD  Sumenep  belum  dijalankan  secara maksimal, sehingga produk yang dihasilkan  oleh  DPRD  Sumenep  menjadi sangat  minim  dan  begitu  pula  yang menjadi  kewajiban  eksekutif  menjadi sangat  minim.  Padahal  sarana  yang diberikan kepada para anggota legislatif ini tidak  sedikit.  Dalam  hal  menyusun  perda (peraturan daerah) inisiatif dewan misalnya,  setiap  anggota  dewan  sudah dibekali  dengan  program  jaring  aspirasi masyarakat yang kemas dalam masa reses.
Oleh  karena  itu  berangkat  dari beberapa  fakta  empiris  di  atas,  penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang  penggunaan  hak  inisiatif  anggota DPRD Kabupaten Sumenep periode 2019- 2024  dalam  proses  pembuatan  peraturan daerah.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## 2.1.Konsep Kinerja
Keban  mengatakan  bahwa  istilah kinerja  yang  sering  diartikan  oleh  para cendikiawan  sebagai  penampilan,  untuk kerja atau prestasi. Sehingga dapat di tarik sebuah defenisi tentang kineja adalah kerja seorang pegawai secara terstruktur berdasarkan  tugas  dan  wewenang  sesuai dengan tanggung jawabnya dan hasil kerja tersebut terus menerus di evaluasi (Yeremias. 2010).
Menurut Keban, kinerja merupakan terjemahan  dari  kata performance yang diartikan  sebagai  penampilan,  unjuk  kerja, atau  prestasi  (Keban.  2004).  Bernanardin dan Russel (dalam Keban, 2004) mengartikan kinerja sebagai “.... the record of  outcomes  produced  on  a  specified  job function or activity during a specified time period..”. Berangkat  dari  pengertian  ini, Keban  berkesimpulan  bahwa  “Kinerja hanya  mengacu  pada  serangkaian  hasil yang  diperoleh  seorang  pegawai  selama periode  tertentu  dan  tidak  termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai”(Keban. 2004).
Terkait  dengan  penilaian  kinerja yang  mengarah  pada  penilaian  hasil, Keban  membagi  penilaian  ini  menjadi empat  (4)  bagian,  yaitu  penilaian  hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu), hasil yang diraih oleh kelompok (kinerja  kelompok),  hasil  yang  diraih  oleh institusi  (kinerja  organisasi),  serta  hasil
yang  diraih  oleh  program  atau  kebijakan (kinerja program/kebijakan) (Keban.2010).
Terkait  dengan  kinerja  individu sebagaimana  akan diteliti dalam penelitian ini,  yaitu  kinerja  anggota  DPRD  Sumenep untuk menggunakan hak inisiatifnya dalam mengajukan  Rancangan  Peraturan  Daerah, Keban  menjelaskan  bahwa  “Kinerja individu  menggambarkan  sampai  seberapa jauh  seseorang  telah  melaksanakan  tugas pokoknya  sehingga  dapat  memberikan hasil  yang  ditetapkan  oleh  kelompok  atau institusi”(Keban. 193:2004).
Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa analisis kinerja individu  merupakan  suatu  metode  untuk memahami  sejauhmana  kemajuan  atau hasil  yang  dicapai  oleh  seseorang  sebagai anggota  kelompok  atau  institusi  dalam pencapaian tujuan, visi dan misi kelompok atau  organisasi,  dimana  orang  tersebut tercatat sebagai anggota kelompok.
Selanjutnya,  kegiatan  ini  juga  digunakan untuk  melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan  sesuai  dengan  sasaran  dan  tujuan yang  telah  ditetapkan  dalam  rangka mewujudkan visi dan misi suatu organisasi.
Mengingat begitu luasnya
perspektif  penilaian  kinerja  DPRD,  maka penelitian  ini  difokuskan  pada  kinerja DPRD secara fungsional ( functional performance ). Tentu hal ini tanpa bermaksud  mendegradasi  peran  strategis
lain  dari  DPRD.  Meski  tidak  menjadi bagian  evaluasi  kali  ini,  perspektif  lain sepantasnya tetap menjadi referensi tuntutan  kinerja  DPRD.  Aspek  fungsional yang  menjadi  bagian  parameter  penilaian kinerja  DPRD  yaitu  fungsi  representasi, legislasi, kontrol, dan penganggaran (budgeting) .  Dalam  penelitian  ini,  peneliti lebih  memfokuskan  pada  penggunaan  hak inisiatif  anggota  DPRD  yang  merupakan bagian dari fungsi legislasi DPRD.

## 2.2. Hak Inisiatif Anggota DPRD
Sebagai pengemban peran perwakilan  rakyat,  DPRD  secara  teoritis memegang  tiga  peran.  Pertama,  sebagai agen  perumus  agenda  bagi  masyarakat yang  diwakilinya.  Kedua,  DPRD  berperan sebagai  lembaga  yang  mengamban  misi pengelolaan konflik dalam masyarakatnya. Ketiga,  DPRD  adalah  mengembang  peran integratif  dalam  masyarakatnya  ( Purwo. 2000) .
Berdasarkan Undang-Undang 1945, lembaga  legislatif  baik  DPR  RI  maupun DPRD  memiliki  tiga  fungsi  utama,  yaitu sebagai berikut.
1. Fungsi Legislasi
Sebelum  amandemen,  Pasal  5  ayat (1)  UUD  1945  dan  penjelasannya tentang kekuasaan untuk membentuk  undang-undang,  telah menimbulkan  persoalan  mengenai siapakah sebenarnya yang memegang  kekuasaan  menyusun dan  menetapkan  Undang-undang..
Di Indonesia, selama puluhan tahun
(rezim Orde baru), semua RUU/Raperda yang diusulkan eksekutif pasti mendapat persetujuan  dari  legislatif,  hal  ini disebabkan adanya dominasi eksekutif  terhadap  legislatif.  Pasca reformasi  tahun  1998,  lembaga legislatif  relatif  bisa  menjalankan fungsi  legislasinya  secara  optimal, hal  ini  diperkuat  dengan  Undang- Undang  1945  Perubahan  pasal  20 ayat  1  yang  menyebutkan  “DPR memegang kekuasaan dalam membentuk Undang-undang.”
2. Fungsi Anggaran
Fungsi  ini  dikenal  dengan  fungsi budgeting. Lembaga legislatif memiliki fungsi menyusun
anggaran negara dan daerah.
Fungsi ini dijalankan oleh legislatif bersama-sama dengan eksekutif.
3. Fungsi Pengawasan
Setelah menjalankan fungsi anggaran, tentunya kebijakan anggaran yang telah disepakati oleh legislkatif  dan  eksekutif,  wajib dijalankan  oleh  eksekutif.  Dalam ranah  inilah,  lembaga  legislatif mengemban  fungsi  pengawasan yang harus dijalankan oleh DPR/DPRD.  Tentunya  fungsi  ini dijalankan agar pelaksanaan kebijakan  oleh  eksekutif  tidak keluar  dari  “track”  yang  telah
disepakati  dan  disetujui  oleh  dua lembaga  yaitu  eksekutif  bersama legislatif.
Jadi dapat disimpulkan, Hak inisiatif DPRD adalah hak untuk mengajukan  ranperda  merupakan  salah satu  hak  yang  dimiliki  oleh  DPRD  untuk melaksanakan fungsinya dalam pembentukan  perda,  karena  kekuasaan legislasi  merupakan  inti  kedaulatan  rakyat maka  semua  badan  perwakilan  rakyat (DPR  RI,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten/Kota)  mempunyai  hak  inisiatif ini.
Hak inisiatif DPRD Provinsi tampak  jelas  pada  beberapa  undang- undang sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah:
a. Pasal  96  Ayat  (1)  huruf  a,  DPRD Provinsi mempunyai fungsi: Pembentukan Perda Provinsi.
b. Pasal  97,  menjelaskan  bahwa fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 96  ayat  (1)  huruf  a  dilaksanakan dengan  cara:  mengajukan  usul Ranperda Provinsi.
c. Pasal  107 Anggota DPRD Provinsi mempunyai  hak  :  mengajukan rancangan Perda Provinsi.
Beberapa  acuan  undang-undang tersebut menunjukkan bahwa DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah
yang  berfungsi  untuk  membentuk peraturan daerah, fungsi ini
dijalankan dalam kerangka
representasi rakyat di daerah provinsi.  DPRD  sebagai  wakil rakyat  perlu  3  memperhatikan setiap  aspirasi  masyarakat  untuk diperjuangkan melalui regulasi
dalam  hal  ini  perda  sebagai panduan
dalam
mengimplementasikan program dan kebijakan yang pro rakyat.
2. UU  No.  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
a. Pasal  56  Ayat  (1),  menyatakan
bahwa  dalam  hal  penyusunan peraturan daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi  dapat  berasal  dari  DPRD
Provinsi atau Gubernur.
b. Pasal  60  Ayat  (1),  menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah  Provinsi  dapat  diajukan oleh  anggota,  komisi,  gabungan komisi,  atau  alat  kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus
menangani bidang legislasi.
2.3. Pola  Hubungan  Eksekutif  dan Legislatif dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Riswandha Imawan
seperti yang dikutip oleh Patawari ( Riswanda  dalam  Patawari) mengatakan bahwa,  legislatif  atau  parlemen  adalah
suatu  tempat  dimana  secara  formal masalah-masalah  kemasyarakatan  dibahas oleh anggota masyarakat, di mana anggota masyarakat  terlibat  di  dalam  pembahasan itu, maka apapun  yang diputuskan bersifat mengikat bagi seluruh anggota masyarakat untuk  melaksanakan.  Karena  fungsinya sebagai  tempat  berdiskusi  seluruh  anggota masyarakat, maka Legislatif atau parlemen harus,
1. Menggambarkan  secara  utuh  kelompok yang ada dalam masyarakat;
2. Orang-orang  yang  terlibat  didalamnya memilliki keahlian minimal dan pengetahuan  luas  untuk  memecahkan persoalan masyarakat;
3. Anggota Legislatif/Parlemen harus mengutamakan kepentingan masyarakat daripada  kepentingan  diri  sendiri  atau kelompoknya.
Dengan mengikuti kelaziman dengan teori ketatanegaraan pada umumnya  maka  salah  satu  fungsi  DPR adalah dibidang Legislatif. Fungsi Legislatif  DPR  tidak  terlepas  dari  konsep trias  politica yang  ditawarkan  oleh Montesquieu.  Konsep  ini  mengatakan bahwa  kekuasaan  itu  berada  pada  satu tangan,  maka  kekuasaan  itu  sering  disalah gunakan. Oleh  karena  itulah  untuk mencegah penyalahgunaan ataupun penggunaan  kekuasaan  yang  berlebih- lebihan, maka kekuasaan itu perlu dipisah- pisahkan ( Dahlan. 1994) .
Menurut  konsep trias  politica , kekuasaan  dalam  negara  dibagi  ada  tiga, yakni  kekuasaan  Legislatif,  kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan yudikatif.
Dengan  adanya  sistem  pemisahan  tersebut maka  di  dalam  konsep trias  politica terdapat  suasana check  and  balance karena  masing–masing  kekuasaan  dapat saling mengawasi, sehingga tidak mungkin organ-organ  kekuasaan  itu  melampaui kekuasaan  yang  telah  ditentukan.  Dengan demikian  akan  terdapat  pertimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga tersebut.  Di  Indonesia,  konsep trias politica dimodifikasi dalam bentuk Presiden,
DPR/DPD/DPRD, dan Kehakiman.
Sebagaimana  diketahui  Undang- undang  1945  fungsi  membuat  Undang- undang yang lazim disebut fungsi Legislatif bukanlah semata-mata dilakukan oleh  DPR  saja.  Jelasnya  fungsi  Legislatif dan  ketetanegaraan  dilaksanakan  secara bersama-sama  oleh  Presiden  dan  DPR sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, di  mana  di  dalamnya  menentukan  bahwa
Presiden memegang kekuasaan
membentuk undang-undang dengan persetujuan  DPR.  Kekuasan  dibidang legislasi  merupakan  kewenangan  bersana antara  DPR  dan  Presiden.  Dari  rumusan Pasal  5  ayat  (1)  secara  tegas  tanpa  ragu- ragu dinyatakan bahwa:
1. Presiden/eksekutif
memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
2. Bahwa  undang-undang  yang  dibentuk Presiden  harus  mendapat  persetujuan DPR.
Namun  begitu  dengan  adanya hubungan  antara  Presiden  dan  DPR  dalam pembuatan Undang-Undang, maka Presiden  tidak  bisa  membuat  peraturan perundang-undangan  dengan  sewenang- wenang  karena  DPR  akan  membatasinya dengan mengemukakan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Sehingga dengan demikian  terdapat  perimbangan  kekuatan antara Presiden dengan DPR.
Dengan  adanya  reformasi  dibidang politik,  hukum,  dan  perundang-undangan maka  kedudukan  DPRD  dan  Pemerintah Daerah saat ini mengalami perubahan yang mendasar  dengan  ditetapkannya  Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Patawari menyatakan, bahwa sebagai  sebuah  institusi  para  wakil  rakyat dalam  lembaga  perwakilan  memiliki  6 (enam) fungsi dasar,  yakni sebagai berikut (Patwari. 2009).
1. Fungsi Perwakilan Rakyat
Fungsi  ini  berhubungan  dengan  posisi para  aktivis  partai  (yang  mewakili rakyat) sebagai agregator dan artikulator aspirasi  masyarakat.  DPRD  yang  baik adalah yang sanggup memahami, menjaring, merekam aspirasi masyarakat.
2. Fungsi Legislasi
Fungsi  ini  berhubungan  dengan  upaya menterjemahkan  aspirasi  masyarakat menjadi  keputusan-keputusan  politik yang  nantinya  dilaksanakan  oleh  pihak Eksekutif  (pemerintah).  Disini  kwalitas anggota  DPRD  diuji.  Mereka  harus mamapu  merancang  dan  menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan setempat.
3. Fungsi Legeslative Review
Fungsi  ini  berhubungan  dengan  upaya menilai  kembali  semua  produk  politik yang  secara  umum  dirasakan  mengusik rasa  keadilan  ditengah  masyarakat seperti dinilai atau dirasakan:
a. Membebani masyarakat, seperti penentuan objek pajak.
b. Membatasi hak-hak masyarakat, seperti penertiban PKL.
c. Megakibatkan ketimpangan distribusi  sumber  daya  alam,  seperti pengalihan  lahan  pertanian  menjadi lapangan golf.
4. Fungsi Pengawasan Fungsi  yang  berkaitan  dengan  upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil tidak menyimpang  dari  arah  dan  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Idealnya  anggota DPRD tidak sekedar mendeteksi adanya penyimpangan yang bersifat prosedural, juga  diharapkan  dapat  mendeteksi penyimpangan  teknis,  seperti  dalam
kasus  bangunan  fisik  yang  daya tahannya diluar perhitungan normal. 5. Fungsi Anggaran Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan  DPRD  mendistibusikan sumber  daya  lokal  (termasuk  anggaran, dsb)  sesuia  dengan  skala  prioritas  yang secara politis telah ditetapkan 6. Fungsi Pengaturan Politik
Melalui  fungsi  ini  anggota  DPRD dituntut untuk:
a. Menjadi  fasilitator  aspirasi  dan konflik  yang  ada  pada  tataran masyarakat,  sehingga  menghindari pengunaan  kekerasan  pada  tingkat masyarakat.
b. Menjadi mediator kepentingan masyarakat dengan pemerintah Dalam konteks pemerintahan daerah,  untuk  melakukan  pembuatan Peraturan  Daerah  (Perda),  DPRD  bermitra dengan Kepala Daerah. Hal ini jelas diatur dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014  Pasal  154  ayat  (1)  huruf  (a)  yang berbunyi  “DPRD  mempunyai  tugas  dan wewenang membentuk Perda Kabupaten/Kota  yang  dibahas  dengan Bupati/Wali kota untuk mendapat persetujuan  bersama.”.  Selanjutnya,  dalam pasal Pasal 160 huruf (a) disebutkan bahwa “Anggota
DPRD Kabupaten/Kota mempunyai  hak  mengajukan  rancangan Perda.(Pasal 154 dan 160 UU No.23 Tahun 2014)”
Dengan demikian, hubungan antara eksekutif dengan legislatif dalam menjalankan  fungsi  legislasi  merupakan hubungan  yang  sejajar  dan  bersifat kemitraan.  Sehingga  diantara  keduanya memiliki  kewenangan  yang  seimbang  dan ada proses check and balance . Selanjutnya dalam rangka mengimplementasikan kebijakan  daerah,  salah  satu  lembaga  ini memiliki kewenangan mengawasi (legislatif) sedangkan yang lain memegang kewenangan implementasi (eksekutif).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  Studi  Kasus. Menurut  Moleong  metode  penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata- kata lisan dari orang–orang yang perilakunya  dapat  diamati  oleh  peneliti. Sedangkan  Menurut  Tohirin  penelitian kualitatif  merupakan  “penelitian  yang berupaya  membangun  pandangan  orang yang  diteliti  secara  rinci  serta  dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik (menyeluruh  dan  mendalam)  dan  rumit (Moleong. 2012).”
Prof.  Dr.  Sugiyono  menjelaskan pengertian  metode  penelitian  kualitatif sebagai berikut (Moleong. 2012):
Metode  penelitian  kualitatif  adalah metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat postpositivisme,  digunakan  untuk
meneliti  pada  kondisi  objek  yang alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai  instrumen  kunci,  teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan  makna  dari  pada generalisasi.
Selain  itu,  Rully  Indrawan  dan Poppy  Yaniawati  mengatakan,  metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian  yang  bersifat  mengamati  kasus ( Yaniawati,  dkk.  2016 ).  Dengan  demikian penelitian ini menggunakan metode kualitatif  yang  bersifat  studi  kasus  karena sesuai  dengan  masalah  yang  dilihat,  dan peneliti  akan  mendeskrisikan  bagaimana hak inisiatif anggota DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak prakarsa mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut hak  inisiatif  yang  dimiliki  oleh  anggota DPRD,  sebagaimana  dijelaskan  dalam Penjelasan  Undang-Undang  nomor  22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD dimaksudkan  untuk  mendorong,  memacu kreativitas,  semangat  dan  kualitas  anggota DPRD  Kabupaten/Kota  dalam  menyikapi serta  menyalurkan  dan  menindaklanjuti
aspirasi  rakyat  yang  diwakilinya  dalam bentuk pengajuan usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
DPRD Kabupaten Sumenep, dalam kurun waktu lima (5) tahun masa kerjanya, telah menggunakan hak ini untuk mengajukan  lima  (9)  Raperda  walaupun pada  akhirnya  hanya  4  Raperda  inisiatif DPRD  yang  ditetapkan  menjadi  Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.
Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan  bagaimana  penggunaan hak  inisiatif  ini,  peneliti  membagi  dalam beberapa  tahapan  langkah  berdasarkan batasan  konseptual  hak  inisiatif  maupun batasan  normatif  seperti  dijelaskan  dalam Undang-Undang  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  maupun  Undang- Undang  22  tahun  2003  Tentang  Susunan dan  Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD  dan DPRD.  Tahapan-tahapan  tersebut,  antara lain adalah sebagai berikut.

## 1. Penyerapan Aspirasi Masyarakat
Penyerapan  aspirasi  tersebut  yang dilakukan  oleh  anggota  DPRD  Kabupaten Sumenep melalui banyak cara dan metode, dianataranya adalah
a. Jaring  Aspirasi  Masyarakat  (Jaring
Asmara)
Program ini dilakukan oleh anggota
DPRD secara kolektif sesuai dengan pengelompokan dan wilayah  kerja  di  DPRD  Sumenep, sedang  pelaksanaannya  dilakukan pada  masa  reses.  DPRD  menjalani
masa  reses  DPRD  sebanyak  tiga kali  dalam  setahun,  yaitu  bulan April,  bulan  Agustus  dan  bulan Desember.  Masa  reses  menjadi jadwal tahunan bagi DPRD sebelum  memasuki  masa  sidang. Dalam  menjalani  masa  reses  ini, setiap  anggota  dewan  dibekali dengan  berbagai  fasilitas,  seperti anggaran  dan  lain-lain.  Hal  itu dimaksudkan untuk memaksimalkan  program  jaring aspirasi  yang  dilakukan  oleh  setiap anggota dewan, baik secara kolektif maupun perorangan.
b. Hearing
Hearing  atau  dengar  pendapat, sering  dilakukan  DPRD  dengan kelompok masyarakat yang mengajukan  permohonan  untuk diagendakan  melakukan  hearing dengan DPRD terkait satu permasalahan.  Salah  satunya  yang dilakukan  oleh  Bappeda  terkait perumusan  Raperda  pertumbuhan ekonomi daerah
c. Kelompok – Kelompok masyarakat Melalui  kelompok  –  kelompok yang  ada  di  masyarakat,  DPRD melakukan serap aspirasi masyarakat,  hal  ini  cukup  efektif dan  sangat  membantu  terhadap anggota  DPRD.  Karena  kelompok- kelompok yang terorganisir ditengah-tengah
masyarakat
jumlahnya  sangat  banyak,  mulai dari kelompok-kelompok
keagamaan,  kelompok  kebudayaan dan  kesenian,  maupun  kelompok  – kegemaran lainnya dalam
masyarakat. Kegiatan tidak terjadwal dengan sistematik, karena menyesuaikan  dengan  waktu  dari masing-masing  anggota  dewan  di wilayah pemilihannya.
d. Pertemuan dengan konstituen partai Pertemuan  ini,  biasanya  difasilitasi oleh  partai  politik  asal  anggota dewan, baik secara kolektif maupun dilakukan  sesuai  dengan  basis konstituennya
masing-masing
anggota DPRD.  Kegiatan  ini, biasanya berbentuk rapat
koordinasi maupun konsoltasi antara partai, anggota dewan bersama dengan konstituen,
jadwalnya  menyesuaikan  dengan partai politik yang bersangkutan.
e. Demonstrasi
Sarana  penyampaian  aspirasi  ini biasa  dilakukan  oleh  kelompok masyarakat  dengan  mengerahkan massa  yang  cukup  banyak,  dengan mendatangi gedung DPRD Sumenep  bersama  –  sama  untuk menyampaikan aspirasi.
f. Masukan-masukan  dari  staf  ahli DPRD.
g. Keluhan-keluhan
masyarakat
maupun kelompok masyarakat
yang  disampaikan  secara  langsung kepada anggota DPRD.
Dilihat  dari  banyaknya  sarana penyerapan  aspirasi  masyarakat  tersebut, dapat dipastikan bahwa aspirasi masyarakat  baik  berupa  tuntutan  maupun dukungan yang disampaikan kepada DPRD  sangat  banyak  sekali,  tanpa mengklasifikasikan darimana sumber informasi dan aspirasi masyarakat tersebut.
Bila ditelisik, dalam proses penjaringan  aspirasi  masyarakat  anggota DPRD  masih  cendrung  pasif  di  mana anggota  DPRD  tidak  memiliki  inisiatif untuk  “menjemput  bola”  dengan  cara menggali aspirasi masyarakat bukan menunggu aspirasi masyarakat disampaikan  ke  gedung  DPRD  Sumenep. Fakta  yang  menunjukkan  maraknya  aksi demontrasi  yang  dilakukan  masyarakat, mengatakan  bahwa  masyarakat  tidak mendapatkan  ruang  bagi  DPRD  Sumenep untuk  menyampaikan  aspirasi.  Sehinga masyarakat  harus  melakukannya  dengan cara  aksi  turun  jalan  dengan  mengerahkan massa yang cukup besar.
Hal  itu  disebabkan  oleh  kurangnya sense  of  crisis anggota  DPRD  Sumenep. Selain  itu,  waktu  kesibukan  serta  luasnya wilayah  Kabupaten  Sumenep  juga  faktor belum maksimalnya anggota DPRD Sumenep  dalam  melakukan  serap  aspirasi masyarakat.
2. Penjaringan isu
Pada  fase  ini,  DPRD  melakukan aktivitas  pematangan  isu  hasil  serap aspirasi  masyarakat.  Banyak  kalangan menganggap  bahwa  fase  ini  hanyalah menjadi  kesempatan  bagi  DPRD  untuk melakukan  justifikasi  terhadap  isu  yang diinginkan oleh DPRD Sumenep walaupun senyatanya  isu  tersebut  bukanlah  isu  yang dipilih  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat dan ditinjau dari sisi kebutuhan masyarakat, bukanlah sesuatu yang bersifat mendesak.
Pemilihan  Isu  yang  tidak  strategis untuk  kepentingan  masyarakat,  serta  coba menutupi isu-isu dan fenomena masyarakat yang menjadi kebutuhan masyarakat kerap dilakukan  oleh  DPRD.  Media  yang dilakukan  adalah  media  massa  baik  media cetak  maupun  elektronik.  Melalui  mass media inilah DPRD mencoba mengalihkan perhatian  publik  sehingga  kebutuhan mendesak  seolah  menjadi  tidak  mendesak dan  sebaliknya  kepentingan  sesaat  seolah menjadi  mendesak  untuk  diselesaikan. Media  massa  menjadi  sarana  anggota DPRD  untuk  mengalihkan  isu  yang didesain  seolah  merupakan  isu  paling penting dan mendesak.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam  konteks  ini,  nampaknya  para anggota DPRD tidak maksimal menjalankan  fungsinya.  Hal  itu  terlihat dari  minimnya  akomodasi  nilai  serta kebutuhan  masyarakat  yang  real  dalam
kebijakan  yang  dihasilkan  DPRD.  Hal serupa  juga  bisa  dilihat  dari  kekecewaan beberapa elemen masyarakat yang menganggap  kinerja  DPRD  lamban,  tidak mencerminkan  kebutuhan  publik,  tidak rasional dan tidak peka terhadap fenomena-fenomena sosial yang muncul di tengah-tengah  masyarakat.  Hal  tersebut  di atas,  dibenarkan  oleh  salah  satu  anggota DPRD  Sumenep,  H.  Subaidi.  Menurutnya hal itu dilakukan karena banyak kepentingan  yang  berusaha  menekan anggota  DPRD  Sumenep.  Setelah  itu beliau  juga  menuturkan  bahwa,  DPRD merupakan lembaga politik yang tidak bisa dilepaskan  dari  kepentingan-kepentingan politik  golongan  dan  kelompok,  oleh karena  itu,  setiap  fraksi  yang  merupakan representasi partai tertentu selalu mempunyai  kepentingan  berbeda  dengan yang lainnya.
Dari  ungkapan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  anggota  DPRD  dalam menjalankan  tugas-tugas  kedewananya tidak  bisa  dilepaskan  dari  kepentingan- kepentingan  kelompok  dan  golongannya maupun kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, seperti eksekutif maupun  kelompok  kepentingan  lain  diluar eksekutif  antara  lain  pengusaha  dan  lain- lain.
3. Penyusunan Draf
Tahap  berikutnya  yang  dilakukan dalam  penggunaan  hak  inisiatif  DPRD Sumenep adalah merumuskan draf raperda yang  mencerminkan  kebutuhan  publik. Proses  ini  dimulai  setelah  melakukan penjaringan  beberapa  isu  publik  yang muncul kepermukaan. Pada fase ini, proses pembuatan  kabijakan  dimulai  dengan perumusan raperda yang merupakan pijakan  bagi  lulus  tidak  sebuah  rancangan peraturan daerah. Karena itulah perumusan raperda memerlukan keuletan dan ketelatenan  para  pengusul  sehingg  konten (isi)  dari  reperda  yang  diusulkan  mampu merangkum  dan  mengakomodasi  sekian kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Fase  ini  juga  sebagai  tahap  untuk melengkapi  rancangan  peraturan  daerah yang  diusulkan  oleh  anggota  DPRD Sumenep  dengan  naskah  akademik,  hal itu  dimaksudkan  untuk  memberikan penjelasan  yang  detail  tentang  raperda yang diusulkan, dari semua sisi pertimbangan  raperda  mulai  dari  sisi sosiologisnya,  yuridis,  maupun  sisi praktis dari sebuah raperda. Tampaknya DPRD  tidak  akan  mengalami  kesulitan dalam  hal  ini,  karena  DPRD  Sumenep telah  didampingi  tim  ahli  DPRD Sumenep  yang  akan  membantu  DPRD Sumenep menyelesaikan tugas ini.
Namun  faktanya  dari  sembilan Raperda yang di usulkan DPRD, hanya ada empat  Raperda  yang  dilengkapi  dengan naskah  akademik. Empat  Raperda tersebut
adalah Raperda penyelenggaraan perumahan di Kabupaten Sumenep, Raperda izin lingkungan, Raperda kesejahteraan  lanjut  usia,  dan  Raperda percepatan  pertumbuhan  ekonomi  daerah Sedangkan  5  Raperda  lainnya  tidak dilengkapi dengan naskah akademik.
Terkait tidak dilengkapinya raperda inisiatif  DPRD  dengan  naskah  akademik, H.  Subaidi  mengatakan  bahwa,    “selama anggota  dewan  mampu  memahami  isi raperda,  keberadaan  naskah  akademik tidak  diperlukan.”.  Padahal  kehadiran naskah  akademik  bukan  hanya  untuk memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  bagi anggota DPRD Sumenep saja. Akan tetapi, naskah  akademik  juga  dibutuhkan  oleh masyarakat luas untuk memberikan pernjelasan terkait raperda.
Tabel: 2 Penyusunan dan Pengusul
Raperda Inisiatif DPRD No Raperda Pengusul Penyusun Draf Naskah Akademik 1 Penyelenggaraan perumahan Komisi A Komisi A Tidak ada 2 Izin Lingkungan Komisi B Komisi B  Tidak ada 3 Kesejahteraan lanjut Usia Komisi B Komisi B  Tidak ada 4 Percepatan pertumbuhan ekonomi Komisi D Komisi D Tidak Ada
Dari  fakta  di  atas,  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  anggota  tim  ahli DPRD  Sumenep  kurang  peka  terhadap kebutuhan  publik  terkait  dengan  raperda. Di  sini  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja tim  ahli  belum  menunjukkan  adanya keseriusan  dalam  membantu  melancarkan tugas-tugas  kedewanan  anggota  DPRD Sumenep. Selain itu, penulis dapat menarik kesimpulan  bahwa  pengajuan  raperda- raperda  inisiatif  DPRD  Sumenep  tidak berlandaskan pada landasa yuridis, sosiologis  maupun  landasan  formil  yang kuat  sebelumnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh ketidak  seriusan  anggota  DPRD  Sumenep dalam menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan rancangan peraturan daerah.

## 4. Penggalangan dukungan
Penggalangan dukungan  ini mutlak dibutuhkan. Pasalnya, dalam hal mengajukan  raperda  inisiatif,  setidak- tidaknya  harus  didukung  oleh  5  orang anggota.  Dalam  mengajukan  5  Raperda inisiatif  DPRD  Sumenep  relatif  tidak  ada masalah, sehingga hak inisiatif anggota ini selanjutnya menjadi inisiatif komisi.
Artinya,  usulan  hak  inisiatif  ini  menjadi kesepakatan  anggota  komisi.  Sehingga, penggalangan  dukungan  anggota  untuk mendukung  adanya  Raperda  inisiatif  ini relatif mudah dan cepat.

## 5. Pengajuan ke pimpinan DPRD
Sebagaimana  diatur  dalam  Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep,
dijelaskan bahwa raperda inisiatif
disampaikan  kepada  Pimpinan  DPRD dalam  bentuk  tertulis  beserta  penjelasan maupun pertimbangan-pertimbangan yuridis, rasional serta pertimbangan kebutuhan atas perda tersebut.
Dalam  konteks  ini  hampir  tidak  ada masalah  berarti,  pasalnya  peran  anggota pengusul raperda hanya menyampaikannya kepada pimpinan DPRD untuk dibicarakan dalam Badan Musyawarah (bamus) DPRD Sumenep.
6. Pembahasan usulan dalam Bamus
Dalam fase ini, Badan Musayawarah  (Bamus)  DPRD  Sumenep sangat menentukan apakah usulan Rancangan  Peraturan  Daerah  dari  internal DPRD suemenp dapat dilanjutkan pembicaraannya  dalam  sidang  paripurna atau  dihentikan  hingga  di  Bamus  saja. Karena  Badan  Musyawarah  memiliki kewenangan untuk mengatur semua permusywaratan yang akan dilakukan oleh DPRD Sumenep. Sehingga, sangat dimungkinkan  proses  ini  tidak  bisa dilepaskan dari banyak kepentingan anggota Bamus DPRD Sumenep.
Melalui  rapat  badan  musyawarah inilah,  usulan  pra  raperda  inisiatif  DPRD diputuskan  untuk  dibahas  dalam  sidang paripurna  DPRD  Sumenep.  Akhirnya, melalui  sidang  paripurna  yang  dipimpin (ketua  DPRD  Sumenep),  memutuskan untuk  mengesahkan  draf  usulan  Raperda menjadi  raperda  inisiatif  DPRD  Sumenep dan  selanjutnya  akan  dibahas  dalam
paripurna  berikutnya  bersama  dengan eksekutif.
Pembahasan dalam
Badan Musyawarah  dapat  dikatakan  menentukan terhadap draf raperda usulan DPRD karena rapat  Badan  Musyawarah  DPRD  dapat menentukan  terhadap  lolos  dan  tidaknya sebuah raperda inisiatif DPRD.

## 7. Pembahasan  Darf  usulan  dalam Paripurna
Tahap selanjutnya pimpinan memberikan  kesempatan  kepada  anggota lainnya  untuk  menyampaikan  pandangan serta memberikan kesempatan pula kepada Bupati  Sumenep  untuk  menyampaikan pendapatnya  tentang  usulan  tersebut. Selanjutnya, pimpinan kembali memberikan  kesempatan  kepada  para pengusul  untuk  menjawab  tanggapan- tanggapan  tersebut,  baik  dari  anggota DPRD  lainnya  maupun  tanggapan  dari Bupati  Sumenep.  Terkait  tahapan  dalam pengajuan  draf  raperda  inisiatif  menjadi raperda,  DPRD  Sumenep  telah  menggelar tiga kali paripurna.

## 8. Persetejuan DPRD dan Bupati
Persetujuan  DPRD  bersama  Bupati dilakukan  dengan  penandatangan  naskah raperda  antara  pimpinan  DPRD  Sumenep bersama  dengan  Bupati  Sumenep.  Hal  itu dilakukan setelah fraksi-fraksi menyampaikan  pendapat  persetujuannya atas  raperda  tersebut  serta  penyampaian pendapat  Bupati  Sumenep  atas  pandangan fraksi-fraksi DPRD Sumenep.
Naskah raperda yang telah
disepakati  bersama  disampaikan  kepada Pimpinan DPRD Sumenep untuk disampaikan  kepada  Bupati  Sumenep, selanjutnya Bupati Sumenep mengesahkannya menjadi Peraturan
Daerah  Kabupaten  Sumenep.  Proses  ini juga  tidak  ada  kendala  bagi  pengusul raperda  inisiatif  maupun  DPRD  Sumenep, karena  semua  fraksi-fraksi  yang  ada  di DPRD Sumenep telah menyepakati naskah raperda  inisiatif  untuk  menjadi  peraturan daerah.  Sedangkan  Bupati  juga  telah terlibat  dalam  pembahasan  sebelumnya bersama  pansus  yang  diwakili  oleh  dinas- dinas  terkait.  Sehingga,  Bupati  Sumenep juga  menyetujui  raperda  inisiatif  tersebut menjadi peraturan daerah.
9. Pengesahan Raperda menjadi

## Peraturan Daerah
Sebagaimana  fase  sebelumnya,  fase penetapan  ini  untuk  memenuhi  prosedur hukum  yanga  ada,  setelah  mencapai kesepakatan antara DPRD Sumenep bersama  dengan  Bupati  Sumenep,  maka sebagaimana  diatur  dalam  Tata  Tertib DPRD Sumenep, Pimpinan DPRD Sumenep    mengajukan  raperda  yang  telah disepakati bersama kepada Bupati
Sumenep  untuk  mendapat  pengesahan menjadi peraturan daerah (Perda).
Berbicara dalam konteks pelaksanaan  fungsi  legislasi  oleh  DPRD, maka  konsep  produktivitas  organisasi menjadi sangat relevan karena
produktivitas tidak hanya mengukur tingkat  efisiensi  tetapi  juga  efektifitas pelayanan. Sebagai badan legislatif, DPRD berfungsi sebagai badan pembuat peraturan.  Melalui  fungsi  ini,  DPRD mengaktualisasikan  diri  sebagai  wakil rakyat.
Fungsi legislasi pada dasarnya merupakan  “trade  mark”  bagi  DPRD. Pengoptimalan  pelaksanaan  fungsi  ini sesungguhnya  menjadi  tolok  ukur  kualitas dan  produktifitas  para  anggota  dewan sebagai  legislator  daerah.  Karena  di  sini segala  kebijaksanaan  daerah  terutama tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan digodok dan diputuskan. Produk legislasi yang dihasilkan akan menjadi  salah satu  produk hukum  daerah,  terutama  yang  berbentuk Peraturan Daerah (PERDA).
Dengan dijalankannya fungsi legislasi  oleh  DPRD,  kebijakan-kebijakan pemerintah  akan  lebih  mencerminkan kehendak  rakyat  di  daerah.  Akan  tetapi, dalam prakteknya fungsi pembuatan peraturan  ini  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya, sebab hingga hingga tahun 2021 peraturan  daerah  yang  merupakan  hak inisiatif  hanya  9  Perda  yaitu  sebagai berikut.
1. penyelenggaraan perumahan di
Kabupaten Sumenep.
2. izin lingkungan,
3. kesejahteraan lanjut usia,
4. percepatan pertumbuhan ekonomi daerah,
Dengan  kata  lain  hak  inisiatif  belum optimal  dilaksanakan.  Kondisi  ini  dapat dipahami  karena  berbagai  keterbatasan DPRD dibanding dengan eksekutif. Informasi,  data,  tenaga  terampil  dan kemampuan  menganalisis  berbagai  aspek yang  diperlukan  dalam  menyusun  suatu rancangan  peraturan  daerah  yang  dimiliki oleh  eksekutif  masih  lebih  lengkap dibanding  dengan  apa  yang  dimiliki  oleh DPRD. Hal ini juga diakui oleh H.Subaidi, yang menyatakan bahwa,
”Kami memahami, tidak mudah  bagi  DPRD  untuk membuat  suatu  draf  akademik tentang suatu RAPERDA. Banyak  faktor  yang  menjadi kendala hal itu, seperti: kualitas  SDM  anggota  dewan. Karena,  untuk  membuat  draf akademik  suatu  RAPERDA diperlukan legislator yang “mumpuni” tidak hanya menyangkut  materi  yang  nanti dituangkan  dalam  pasal-pasal normatif, melainkan juga teknis  peraturan  perundang- undangan. Karena suatu produk  hukum  pada  dasarnya merupakan  kebijakan  daerah, maka  pengayaan  pengetahuan dan  problematika  yang  akan diatur  di  dalamnya  mutlak
harus dikuasai oleh para legislator.”
Beberapa kendala yang dihadapi oleh DPRD Sumenep dalam menunaikan fungsi legislasi,  rata-rata  bersumber  dari  latar belakang  serta  SDM  anggota  DPRD  yang memang  masih  terbatas,  sehingga  hingga akhir  masa  jabatannya  DPRD  Jember periode 2019-2024 hanya mampu mengusulkan 4 perda Inisiatif. Akan tetapi, harus  juga  diakui  bahwa  DPRD  Sumenep sudah  cukup  banyak  melahirkan  produk hukum  berupa  peraturan  daerah  yang berasal dari usulan eksekutif.
Tabel 3. Perda yang dihasilkan DPRD
Sumenep periode 2019-2024 Tah un Raper da Jadi Per da Inisia tif DPR D Usulan Pemerint ah 2020  11 10 4 6 2021  23 9 4 5 Sumber data: Sekretariat DPRD Kabupaten
Sumenep, 2021
Data  di  atas  menunjukkan  adanya perbandingan  yang  tidak  seimbang  antara raperda  yang  diusulkan  oleh  eksekutif dengan  raperda  inisiatif  DPRD  dalam waktu  5  tahun.  Pada  tahun  2020  dari  11 raperda  yang  dihasilkan  DPRD  Sumenep bersama  dengan  Bupati  Sumenep,  hanya ada  4  perda  yang  merupakan  inisiatif DPRD.  Padahal,  eksekutif  dalam  waktu yang  sama  telah  mengajukan  7  raperda yang berhasil disepakati menjadi peraturan daerah  Kabupaten  Sumenep.  Begitupun
juga ditahun 2021. Dari data itulah, penulis mengambil  kesimpulan  sementara  bahwa kinerja  DPRD  Sumenep  dalam  pembuatan dan  pengajuan  raperda  masih  rendah.  Hal itu juga mengindikasikan lemahnya kemauan  politik  anggota  DPRD  Sumenep serta  tidak  maksimalnya  kinerja  alat-alat kelengkapan  DPRD  Sumenep  seperti, panitia  legislasi  (Panleg),  Staf  ahli  DPRD Sumenep,  maupun  alat-alat  kelengkapan lainnya.

## 5. PENUTUP
Dari  hasil  penelitian  tentang  analisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Sumenep  periode  2019-2024  dengan  studi kasus  penggunaan  hak  inisiatif  anggota DPRD  dalam  pembuatan  peraturan  daerah di  Kabupaten  Sumenep,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa:    Penggunaan  hak inisiatif  anggota  DPRD  Sumenep  dalam pembuatan peraturan daerah secara kuantitatif  masih  sangat  rendah.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  perbandingan perda  yang  dihasilkan  DPRD  Sumenep selama  periode  2019-2024.  Pada  tahun 2020  dari  11  raperda  yang  dihasilkan DPRD  Sumenep  bersama  dengan  Bupati Sumenep,  hanya  ada  4  perda  yang merupakan inisiatif DPRD. Padahal, eksekutif  dalam  waktu  yang  sama  telah mengajukan  7  raperda  yang  berhasil disepakati menjadi peraturan daerah Kabupaten  Sumenep.  Begitupun  juga ditahun  2021  23  raperda,  hanya  ada  4 perda  yang  inisiatif  DPRD.  Sedangkan
proses  penggunaan  hak  inisiatif  DPRD yang    penulis  telaah  menggunakan beberapa tahapan  yang harus dilaksanakan oleh pengusul raperda, dari hasil tahahapan tersebut  juga  terlihat  sangat  rendah.  Saran dari peneliti terkait proses penggunaan hak inisiatif  DPRD  agar  dapat  terealisasi dengan  baik  dalam  proses  pembuatan raperda, tiap usulan  yang ada harus benar- benar  ditelaah  dan  dicermati  kandungan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat.  Serta  perlunya  keaktifan  dan partisipasi  tiap  anggota  DPRD  terutama dalam  proses  pengambilan  keputusan, sehingga  tugas  dan  tanggung  jawab  dari DPRD  dapat  berjalan  dengan  baik  sebagai pembuat kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Amirudin  dan  Zainal  Azikin.  2003. Pengantar  Metode  Penelitian . Jakarta:: Raja Grafindo Persada
Arikunto,  S.  2013.  Prosedur  Penelitian: Suatu  Pendekatan  Praktik.  Jakarta:  Rineka Cipta.
Keban, Y.T.2004 . Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori  dan  Isu .  Yogjakarta:  Gava Media.
Keban,  T,  Yeremias,  2010. Administrasi Publik,konsep  Teori  dan  Isu.
Penerbit Gava Media : Jakarta. Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J.  2014.  Qualitative  Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.  Terjemahan  Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Moleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Moleong,  Lexy  J.  2012.  Metodologi Penelitian  Kualitatif.  Bandung  :  PT Remaja Rosdakarya
R Indrawan, P Yaniawati. 2016. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran. Bandung: PT Refika Aditama Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi  (Mix  Methods). Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2017. Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung :  CV Alfabeta.
Tohirin. 2011. Metode Penelitian Kualtatif dalam  bimbingan  dan  konseling. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Imron  rosidi.  2011.  Karya  tulis  ilmiah. Surabaya: PT. Alfina Primatama
Mohammad Hidayaturrahman. 2020. Peran Wakil Rakyat Dalam Pembangunan di Daerah Pemilihan Sumenep. Dalam Jurnal Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 6 No 1 (2020) Santoso, Purwo. 2000. Optimalisasi Fungsi DPRD: Penetapan Agenda dan Pengembangan
Kemitraan . Yogjakarta Thaib, Dahlan. 1994. Jurnal Ilmiah. DPRD Sistem Ketatanegaran
Indonesia, Liberty. Yogyakarta .

## Website dan UU
Riswanda dikutip dalam Patawari "Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam proses MNPERDA", http:// patawari.wordpress.com/2009/05/
13/hubunaan-eksekutif-leqislatif- dalam-proses-ranoerda/.
https://patawari.wordpress.com/2009/05/13 /hubungan-eksekutif-legislatif- dalam-proses-ranperda/ .
dalam  proses  RANPERDA,  13 mei  2009  in  demokrasi,  hukum, politik
KOMINFO  JATIM . DPRD  Sahkan
Perda  RPJMD  Provinsi  Jatim Periode  2019  –  2024. Diakses  di https://kominfo.jatimprov.go.id/re ad/umum/dprd-sahkan-perda- rpjmd-provinsi-jatim-periode- 2019-2024
Undang-undang  No.  23  Tahun  2014 tentang pemerintahan daerah
Undang-undang  No.  17  Tahun  2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Webster, M. (2021). Dictionary . https://www.merriam-
webster.com/dictionary/innovation Wibowo,  D.  M.  (2019). Upaya  dan Strategi  Mewujudkan  Desa  Sejahtera Mandiri . https://www.wartaekonomi.co.id/read 228758/upaya-dan-strategi- mewujudkan-desa-sejahtera-mandiri