## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1624-1631 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2622

## Kinerja Keterlanjutan dan Nilai Perusahaan: Sebuah Kajian Teoritis

## Arin Pranesti*, Kharisma Saski Larasati, Arsy Widiyanti
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta *Correspondence email: arinpranesti@uny.ac.id
Abstrak. Pemerintah  Indonesia  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  mendorong  perusahaan  publik  untuk  melaporkan kinerja  yang  berkaitan  dengan  aktivitas  Lingkungan,  Sosial,  dan  Tata  Kelola  (LST)  sebagai  bagian  dari  dukungan  capaian sustainable  finance  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  dampak  jangka  panjang  kinerja keterlanjutan yang direpresentasikan dalam nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kajian literatur yang bersumber pada artikel jurnal ilmiah yang disesuaikan dengan topik bahasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kinerja keterlanjutan  perlu  diteliti  lebih  lanjut  karena  hasil  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  hasil  yang  tidak  konklusif.  Meskipun begitu, kinerja LST seharusnya dapat menjadikan sinyal yang baik karena perusahaan telah mempertimbangkan aspek-aspek lain selain  hanya  laba  jangka  pendek.  Kebijakan  pelaporan  kinerja  LST  yang  diwajibkan  oleh  OJK  perlu  diimbangi  dengan  kondisi lingkungan  legal  yang  kuat  dan  pengawasan  yang  tepat.  Hal  tersebut  akan  meningkatkan  kualitas  informasi  yang  diterima  oleh para pengguna laporan keuangan yang dapat terefleksi dalam nilai perusahaan.
Kata kunci : Kinerja Keterlanjutan; LST; Nilai perusahaan
Abstract. The Government of Indonesia through The Financial Services Authority (Orotitas Jasa Keuangan-OJK) has encouraged public companies to report performance related to Environmental, Social, and Governance (ESG) activities as part of supporting the  achievement  of  sustainable  finance  in  Indonesia.  This  study  aims  to  determine  whether  there  is  a  long-term  impact  on sustainability  performance  which  is  represented  in  firm  value.  This  research  is  a  literature  review  research  sourced  from scientific journal articles that are adapted to the research topic. The results of the study indicate that the impact of sustainability performance needs to  be investigated further because the results of previous studies showed inconclusive results. Even so, ESG performance  should  be  a  good  signal  because  the  company  has  considered  other  aspects  besides  short-term  profits.  ESG performance  reporting  policies  required  by  OJK  need  to  be  balanced  with  a  strong  legal  environment  and  proper  supervision. This  will  improve  the  quality  of  information  received  by  users  of  financial  statements  that  can  be  reflected  in  the  value  of  the company.

## Keywords : ESG; Firm Value; Sustainability Performance

## PENDAHULUAN
Bahasan  mengenai  perusahaan  yang  berfokus pada  praktik  tanggung  jawab  sosial  perusahaan ( Corporate  Social  Responsibility ,  lebih  lanjut  disingkat CSR)  menjadi  hal  yang  selalu  menarik  untuk  dibahas. Penyusunan  laporan  berkelanjutan  juga  saat  ini  menjadi fokus  tren  dunia  pada  beberapa  tahun  terakhir  (Fuente dkk., 2022; Juniarti, 2021; Wang dkk., 2018; Yoon dkk., 2018;  Yu  &  Zheng,  2020).  Penyebabnya  adalah kesadaran  para  pelaku  bisnis  yang  mempertimbangkan aspek  lain  selain  dari  keuntungan  perusahaan  semata yaitu sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan yang baik.  Hal  tersebut  didorong  pula  karena  adanya  adopsi Sustainable  Development  Goals (SDGs)  di  tahun  2015 yang mendorong perusahaan untuk menerapkan pentingnya bisnis yang mengindahkan aspek keterlanjutan. Secara khusus, tujuan nomor 6 dari SDGs yang  menyebutkan  “memastikan  pola  konsumsi  dan produksi  yang  berkelanjutan)  mendorong  perusahaan untuk menerapkan praktik-praktik keterlanjutan termasuk menyampaikan informasi keterlanjutan kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan  (FIHRRST,  2019). Akan  tetapi,  berbeda  dengan  negara  maju  yang menjalankan  praktik  CSR  secara  wajib,  perusahaan  di
Indonesia menjalankan praktik CSR perusahaan dikarenakan adanya himbauan dari pemerintah.
Pada  perjalanannya,  praktik  CSR  pada  saat  ini sudah bergerak menjadi praktik yang lebih komprehensif dan  bermakna.  Pada  beberapa  tahun  terakhir  laporan mengenai  praktik  CSR  berubah  menjadi  holistik. Sebagaimana yang disampaikan Hahn & Kühnen (2013), laporan  CSR  lebih  berfokus  pada  sosial  dan  lingkungan (salah  satu  atau  keduanya),  sedangkan  laporan keterlanjutan  jauh  lebih  komprehensif  dengan  juga melibatkan  unsur  ekonomi  di  dalamnya.  Praktik  CSR kemudian berkembang menjadi praktik yang mempertimbangkan aspek  Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (LST) atau Environment , Social, and Corporate  Governance (ESG)  yang  dikemas  dalam laporan  keterlanjutan.  Pada  tahun  2017,  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan penerapan keuangan  berkelanjutan  yang  tertuang  dalam  Peraturan OJK  Nomor  51/POJK.03/2017.  Peraturan  tersebut menekankan bahwa lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik wajib menyusun laporan keberlanjutan  dan  menyampaikan  laporan  tersebut kepada  OJK.  Oleh  karena  itu,  sifat  penyusunan  laporan berkelanjutan  bagi  seluruh  perusahaan  publik  berubah dari sukarela menjadi wajib.
Menurut  teori  pemangku  kepentingan,  terdapat kelompok  atau  individu  dari  pemangku  kepentingan yang  memengaruhi  atau  dipengaruhi  oleh  kinerja perusahaan (Freeman, 1984). Oleh karena itu, perusahaan  perlu  mempertimbangkan  harapan  para pemangku  kepentingan  internal  dan  eksternal  guna menciptakan  nilai  bisnis  untuk  mencapai  ekspektasi pemangku  kepentingan.  Pada  kondisi  institusi  di Indonesia, OJK sebagai perpanjangan tangan pemerintah memiliki  peran  yang  kuat  guna  mendorong  perusahaan untuk  mengimplementasikan  investasi  yang  berbasis keterlanjutan  sebagai  alternatif  sumber  pendanaan perusahaan  publik  di  Indonesia.  Selain  itu,  perusahaan juga  akan  berusaha  menyeimbangkan  kepentingan pemangku  kepentingan  utama  yaitu  para  pemegang saham  (Freeman,  1984).  Sebagaimana  Pranesti  (2019) sampaikan,  bahwa  sampai  sekarang  belum  terdapat format pasti yang diterbitkan oleh pemangku kepentingan  untuk  melaporkan  kinerja  keterlanjutan perusahaan.  Hal  tersebut  mengakibatkan  variasi  laporan keterlanjutan  yang  diterbitkan  oleh  perusahaan  menjadi cukup  tinggi.  Perusahaan  yang  memiliki  sumber  daya yang besar relatif akan melaporkan kinerja keterlanjutannya lebih lengkap dibandingkan perusahaan dengan sumber daya yang kecil (Wang dkk., 2018).
Penelitian sebelumnya banyak mendokumentasikan  dampak  implementasi  kinerja keterlanjutan  di  negara-negara  maju,  akan  tetapi  sedikit penelitian yang melakukan di negara-negara berkembang (Yoon  dkk.,  2018).  Di  lain  sisi,  terdapat  beberapa perdebatan akademis mengenai pentingnya pengungkapan  investasi  keterlanjutan  kepada  para pemangku  kepentingan.  Pada  sisi  positif,  Yu  &  Zheng (2020)  menemukan  bahwa  pelaporan  CSR/  LST  dapat menarik  investor  institusi  asing  untuk  menanamkan modal  di  China.  Li  dkk.  (2022)  menambahkan  bahwa perusahaan  yang  melaksanakan  aksi  implementasi  LST dengan  baik  memiliki  risiko  kegagalan  kredit  yang cenderung  rendah.  Di  lain  sisi,  Wang  dkk.,  (2018) melaporkan bahwa perusahaan yang melaporkan laporan CSR  mengalami  kesulitan  mengungkapkan  aktivitasnya sehingga  tercermin  dalam  tingkat  keterbacaan  laporan CSR dan informasi yang diterima oleh pengguna. Selain itu,  kinerja  keterlanjutan  berpengaruh  positif  pada tingkat keterbacaan laporan CSR. Hasil penelitian Habib &  Hasan  (2019)  menyatakan  bahwa  praktik  CSR menyebabkan  adanya  kelekatan  kos.  Hal  tersebut dikarenakan  kos  yang  dikeluarkan  untuk  investasi  CSR akan naik proporsional seiring dengan adanya peningkatan  aktivitas,  akan  tetapi  kos  tersebut  tidak turun secara proporsional ketika ada penurunan aktivitas. Lee  &  Faff  (2009)  mendukung  dampak  pelaporan  ESG dengan  hasil  penelitiannya  yang  menemukan  bahwa perusahaan mengalami underperformance dalam melaksanakan praktik LST.
Adanya  perdebatan  penting  atau  tidaknya pengungkapan  kinerja  keterlanjutan  pada  penelitian sebelumnya  menarik  peneliti  untuk  melakukan  analisis
kajian  teoritis  mengenai  impak  kinerja  keterlanjutan dalam  jangka  panjang  utamanya  pada  nilai  perusahaan. Hal  tersebut  dikarenakan  masih  banyak  perusahaan menimbang cost dan benefit atas  pelaksanaan  LST  di perusahaan.  Jika cost dirasa  lebih  tinggi,  maka perusahaan cenderung rentan untuk melakukan investasi pada  LST.  Sebaliknya,  jika benefit yang  didapatkan dirasa  lebih  tinggi,  maka  perusahaan  akan  berlomba- lomba untuk melakukan implementasi LST. Kajian pada penelitian  ini  akan  berfokus  pada  (1)  konsep  teori pemangku kepentingan yang menjadi dasar pengungkapan  kinerja  keterlanjutan  perusahaan  (2) pemahaman  mengenai  kinerja  LST  untuk  mendukung peningkatan  nilai  perusahaan  dalam  jangka  panjang.  Di bagian  akhir,  peneliti  akan  memberikan  pembahasan berdasarkan  penelitian  dan  literatur  terdahulu  mengenai pentingnya  aktivitas/  investasi  keterlanjutan  yang dilakukan  oleh  perusahaan  dalam  rangka  pembentukan citra  perusahaan  yang  baik  bagi  para  pemangku kepentingan.

## Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)
Teori  pemangku  kepentingan  pertama  kali disampaikan Freeman (1984) yang membahas mengenai adanya  kelompok  yang  perlu  dipertimbangkan  oleh perusahaan  dalam  menjalankan  usahanya.  Kelompok- kelompok  yang  dimaksud  dapat  dibagi  dalam  dua kategori yaitu kelompok internal dan kelompok eksternal (Freeman,  1984).  Pada  dasarnya,  menurut  teori pemangku  kepentingan,  perusahaan  tidak  hanya  perlu bertanggung  jawab  pada  pemegang  saham  namun  juga memiliki  manfaat  bagi  pemerintah,  masyarakat,  dan lingkungan  sosial.  Pada  penelitian  ini,  hal  tersebut dilakukan  dengan  mempertimbangkan  aturan-aturan yang  dibuat  oleh  pemangku  kepentingan  khususnya pemerintah  (OJK)  guna  mengungkapkan  hal-hal  yang berkaitan  dengan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan. Adanya  implementasi  aktivitas  keterlanjutan  yang diungkapkan  dalam  pelaporan  keterlanjutan  yang diungkapkan  oleh  perusahaan  adalah  bentuk  dari transparansi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  kepada para  pemangku  kepentingan  (Fuente  dkk.,  2022) Sebagaimana  tujuan  yang  diharapkan  oleh  pemangku kepentingan  untuk  tidak  hanya  mementingkan single bottom line saja tetapi juga memperhatikan triple bottom line .  Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  konsep going concern dimana  perusahaan  diharapkan  memiliki  siklus hidup  terus  menerus  sehingga  perlu  memperhatikan tujuan  jangka  panjang  perusahaan  yang  tidak  hanya berfokus pada tujuan jangka pendeknya (Pranesti, 2019).
Kinerja Keterlanjutan - Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST)
UN Global Compact (Perjanjian Global Perserikatan  Bangsa-Bangsa)  pada  bulan  Juni  2004 mengusulkan  inisiatif  dengan  sebutan  “ Who  Cares Wins ”  (siapa  yang  peduli,  yang  menang)  (OJK,  2015). Inisiatif  “ Who  Cares  Wins ”  membentuk  terminologi
serta  konsep  yang  mengandung  tiga  makna,  yaitu Lingkungan,  Sosial,  dan  Tata  Kelola  (LST)  dengan cakupan  isu-isu  sebagai  berikut: (1)  lingkungan:  polusi dan  kontaminasi,  lenyapnya  keanekaragaman  hayati, energi  terbarukan,  emisi  gas  rumah  kaca  (GRK),  dan peraturan  tentang  pembatasan  emisi  karbon;  (2)  sosial: hak-hak  asasi  manusia,  keselamatan,  praktik-praktik perburuan, pemindahan komunitas, dan inklusi keuangan;  dan  (3)  Tata  Kelola:  reputasi,  kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, efektivitas manajemen, dan korupsi.
Pembentukan  LST  memiliki  tujuan  untuk memfokuskan  para  mayoritas  investor  dan  analis keuangan  pada  prinsip  pelaporan  keuangan  terkait  isu LST  dan  interaksi  antara  isu-isu  lingkungan,  sosial,  dan tata  kelola.  Alasan  mengapa  kinerja  LST  diperhatikan oleh  para  investor  dan  analis  keuangan,  yaitu  karena mereka  menilai  bahwa  perusahaan  yang  secara  aktif mengelola  isu-isu  LST  menempati  posisi  yang  lebih unggul  dibandingkan  perusahaan  lain  dengan  industri sejenisnya.  Selain  itu,  perusahaan  tersebut  juga  dinilai memiliki  keunggulan  yang  lebih  dalam  mengupayakan hasil yang konkrit maupun tidak berwujud dalam jangka panjang  (OJK,  2015).  LST  terbilang  masih  cukup  baru untuk diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.  Mayoritas  lebih  mengenal  CSR  ( Corporate
Social Responsibility ) sebagai
bentuk pertanggungjawaban  perusahaan  pada  lingkungan  dan sosial  perusahaan.  Namun,  diantara  LST  dan  CSR merupakan  dua  hal  yang  berbeda.  CSR  bertujuan  untuk mengetahui  legitimasi  di  masyarakat  (Nurharjanti, 2020).  Hasil  dari  survei  yang  dilakukan  oleh The Economic  Intelligence Unit  menyatakan  bahwa  lebih dari  delapan  puluh  persen stakeholder menjadikan  CSR sebagai  dasar  dalam  menentukan  pengambilan  suatu keputusan  di  perusahaan.  CSR  mencakup  dua  hal penting,  yaitu  sosial  dan  lingkungan.  Pemberdayaan sosial  dan  lingkungan  perusahaan  di  bawah  panji  CSR, seperti  halnya  kebijakan  daur  ulang  dan  upaya  khusus untuk mengurangi emisi karbon.
Tanpa  adanya  CSR,  tidak  akan  ada  LST. Apabila  CSR  hanya  mencakup  dua  hal  pokok  yang dipertanggungjawabkan,  LST  mencakup  tiga  hal  pokok, yaitu  lingkungan,  sosial,  dan  tata  kelola.  Tata  kelola pada  suatu  perusahaan  perlu  diperhatikan,  yang  mana mencakup efektivitas manajemen,  korupsi,  reputasi, dan kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  berlaku.  Untuk melaporkan  kinerja  LST,  perusahaan  mempublikasikan laporan  dalam  bentuk  laporan  keterlanjutan.  Laporan keterlanjutan  sebagaimana  tercantum  dalam  POJK 51/2017  merupakan  laporan  yang  disajikan  kepada publik  dengan  mencantumkan  keadaan  ekonomi, keuangan,  sosial,  dan  lingkungan  perusahaan  dalam menjalankan  usahanya  secara  berkelanjutan.  Selain  itu, pada  Surat  Edaran  OJK  Nomor  16/SEOJK.04/2021 Tentang  Bentuk  dan  Isi  Laporan  Tahunan  Emiten  atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa laporan keterlanjutan  berisi  mengenai  kebijakan,  program  dan
pencapaian  dalam  bentuk  kuantitatif  dan  kualitatif  pada aspek  ekonomi,  lingkungan  hidup,  serta  aspek  sosial. Susunan  laporan  keterlanjutan  dapat  terpisah  atau digabungkan  dengan  laporan  tahunan  perusahaan. Informasi  yang  harus  dimasukkan  dalam  laporan keterlanjutan  yaitu  penjelasan  strategi  keterlanjutan, tinjauan  aspek  keterlanjutan  (ekonomi,  sosial,  dan  tata kelola),  profil  singkat  perusahaan,  penjelasan  direksi perusahaan,  tata  kelola  yang  berkelanjutan,  kinerja keterlanjutan,  verifikasi  tertulis  dari  pihak  independen (jika ada), lembar feedback untuk pembaca laporan (jika ada),  dan  tanggapan  perusahaan  atas feedback pada tahun sebelumnya (Adhariani & du Toit, 2020).

## Penerapan LST di Indonesia
LST  memiliki  standar  yang  digunakan  untuk mengukur  parameter  dalam  pelaksanaan  pembangunan tercapainya  target  SDGs.  Namun,  penerapan  standar LST  di  Indonesia  terbilang  masih  terbilang  belum menggembirakan.  Pernyataan  tersebut  diperoleh  dari adanya pemeringkatan Corporate Knights yang memperlihatkan  bahwa  Indonesia  menempati  peringkat ke-36  di  dunia.  Posisi  tersebut  berada  jauh  dibawah negara  ASEAN  lainnya,  seperti  Thailand  yang  sudah menempati  peringkat  ke-9,  Malaysia  ke-22,  dan Filiphina  ke-30.  F ounder Bumi  Global  Karbon Foundation  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  LST  di negara  lain  dapat  lebih  baik  karena  mendapatkan dukungan yang konkrit dari regulator yang salah satunya berupa  pemberian  insentif,  termasuk  insentif  pajak (Alfaruq,  2021).  Peraturan  yang  diberlakukan  pada perusahaan  publik  dan  swasta  berbeda,  perusahaan publik diwajibkan untuk menyajikan laporan keterlanjutan,  seperti  yang  tertera  dalam  peraturan Peraturan  OJK  Nomor  51/POJK.03/2017.  Peraturan tersebut  menekankan  bahwa  lembaga  jasa  keuangan, emiten,  dan  perusahaan  publik  wajib  menyusun  laporan keterlanjutan  dan  menyampaikan  laporan  tersebut kepada OJK.
Aturan  lebih  lanjut  mengenai  penyusunan laporan  keterlanjutan  diatur  dalam  Surat  Edaran  OJK No.  16/SEOJK.04/2021  yang  didalamnya  menjelaskan bahwa  laporan  tahunan  sedikitnya  memuat  ikhtisar  data keuangan  penting,  informasi  saham,  laporan  direksi, laporan dewan komisaris, profil Emiten atau Perusahaan Publik,  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan,  laporan keuangan  tahunan  yang  telah  diaudit,  serta  surat pernyataan  anggota  Dewan  Direksi  dan  Komisaris tentang  tanggung  jawab  atas  laporan  tahunan.    Laporan keterlanjutan  ditetapkan  sebagai  salah  satu  dokumen yang  wajib  disiapkan  oleh  perusahaan,  selain  Rencana Aksi  Keuangan  Berkelanjutan  (RAKB).  Walaupun hanya  perusahaan  publik  yang  diwajibkan  untuk menyajikan  laporan  keterlanjutan,  tidak  sedikit  dari perusahaan  swasta  yang  secara  sukarela  menyajikan laporan keterlanjutan, yang mana didalamnya mengungkapkan hal-hal yang bersangkutan dengan LST dengan  mengacu  standar  Internasional,  seperti Global
Reporting  Initiative and  Sustainability  Accounting Standards  Board (Bahar  dkk.,  2022).  Peraturan  OJK Nomor  51/POJK.03/2017  diharapkan  dapat  mendorong praktik keberlanjutan dan meningkatkan jumlah perusahaan  dalam  menyajikan  laporan  keterlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan.    Pedoman  teknis  penyajian  laporan keterlanjutan  bagi  perusahaan  publik  di  Indonesia ditetapkan oleh OJK yang merupakan bentuk implementasi dari Peraturan OJK
Nomor 51/POJK.03/2017.  Laporan  keterlanjutan  berisikan berbagai bentuk kebijakan perusahaan, program perusahaan, dan hasil capaian perusahaan yang disajikan dalam  bentuk  kuantitatif  dan  kualitatif  dengan  cakupan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Uraian  dalam  laporan  keterlanjutan  memuat berbagai  komponen,  yang  diantaranya  adalah:  (1) strategi  perusahaan  dalam  mencapai  keterlanjutan;  (2) ikhtisar kinerja aspek keterlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan); (3) profil perusahaan; (4) penjelasan direksi perusahaan  yang  berisi  kebijakan  dalam  merespon tantangan keterlanjutan, penerapan keuangan keterlanjutan,  strategi  pencapaian  target;  (5)  tata  kelola keterlanjutan  yang  memuat  informasi  terkait  komitmen perusahaan  dalam  menjalankan  tata  kelola  keterlanjutan dengan  memfokuskan  aspek  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan;  (6)  kinerja  keterlanjutan  yang  memuat informasi umum mengenai  komitmen perusahaan dalam membangun  budaya  keterlanjutan;  (7)  kinerja  ekonomi yang  menguraikan  kinerja  ekonomi  perusahaan  dalam kurun  waktu  tiga  tahun  terakhir;  (8)  kinerja  lingkungan hidup yang memuat lingkungan hidup secara umum dan lingkungan hidup perusahaan yang memuat proses bisnis yang  berhubungan  dengan  lingkungan  hidup;  dan  (9) kinerja  sosial  yang  menguraikan  kinerja  sosial perusahaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Kebijakan  akan  wajibnya  penyusunan  laporan keterlanjutan  bagi  perusahaan  publik  dapat  memberikan manfaat jika Pemerintah Indonesia mampu meningkatkan  kualitas  lingkungan  politik  dan  hukum serta memanfaatkan permintaan pasar (Rudyanto, 2021). Apabila dua kondisi tersebut dapat terpenuhi, kewajiban akan penyusunan laporan keterlanjutan dapat meningkatkan kesadaran bagi semua pihak atas kegiatan keterlanjutan  perusahaan,  meningkatkan  kredibilitas informasi,  dan  memperketat  persaingan  dalam  kegiatan keterlanjutan  perusahaan  yang  tidak  didapatkan  dari laporan  keterlanjutan  secara  sukarela.  Kondisi  ini  dapat menyakinkan  suatu  keberhasilan  dari  tujuan  regulasi laporan keterlanjutan bagi perusahaan publik.

## Nilai Perusahaan
Nilai  perusahaan  merupakan  suatu  sudut pandang investor  mengenai tingkat keberhasilan perusahaan  yang  berhubungan  dengan  harga  saham (Wong  dkk.,  2021;  Yoon  dkk.,  2018).  Apabila  harga saham  meningkat  maka  akan  berdampak  positif  pada nilai  perusahaan  serta  dapat  meningkatkan  kepercayaan
pasar  terhadap  prospek  masa  depan  dan  kinerja perusahaan  (Nuradawiyah  &  Susilawati,  2020)  Nilai perusahaan  adalah  kondisi  yang  telah  dicapai  oleh perusahaan  sebagai  hasil  dari  proses  kegiatan  dari  awal perusahaan  berdiri  sampai  saat  ini  sebagai  gambaran kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan (Noerirawan,  2012).  Jika  pasar  memiliki  tingkat kepercayaan  yang  tinggi  terhadap  perusahaan,  maka  hal tersebut  akan  menjadi  pertimbangan  yang  positif  bagi calon  investor.  Pentingnya  nilai  perusahaan  mendorong perusahaan  untuk  menciptakan  nilai  yang  baik  salah satunya  dengan  melakukan  aktivitas  non  finansial  yaitu CSR  dan  LST.  Penelitian  Kosriyah  &  Octaviani  (2021) menunjukkan bahwa CSR ( Corporate Sosial
Responsibility )  memberi  pengaruh  positif  terhadap  nilai perusahaan sehingga apabila perusahaan selalu mengungkapkan  laporan  tahunan  mengenai  kegiatan sosial  yang  dilakukannya  maka  akan  semakin  menarik investor untuk memberikan nilai lebih kepada perusahaan  tersebut.  Penelitian  tersebut  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dewi  &  Arifa  (2020) yang membuktikan bahwa kinerja ESG/LST berpengaruh  positif  terhadap  nilai  perusahaan.  Metode pengukuran  nilai  perusahaan  dapat  menggunakan perhitungan  sebagai  berikut: price  earning  ratio (PER), Rasio Tobin’s Q; dan price to book value (PBV)

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah kajian literatur dengan mengumpulkan  teori,  data-data  penelitian  atau  temuan pada  penelitian  sebelumnya  dari  berbagai  sumber  yang berkaitan  dengan  topik  penelitian  yang  akan  dikaji. Kajian literatur dalam hal ini dilakukan tanpa melakukan uji empiris.

## HASIL

## Pengungkapan LST Secara Wajib dan Sukarela
Pembangunan bisnis yang memperhatikan kondisi  sumber  daya  alam,  iklim,  dan  keaneragaman hayati  semakin  berkembang.  Hal  ini  muncul  akibat  dari kesadaran para pemangku kepentingan untuk menerapkan  unsur  Lingkungan,  Sosial,  dan  Tata  kelola (LST). Laporan mengenai kegiatan LST akan dituangkan dalam sustainable report (laporan keberlanjutan) sebagai bentuk  pertanggungjawaban  perusahaan  untuk  menjaga kelestarian  alam.  Sebelum  adanya  kewajban  pelaporan sustainable report, pemerintah melalui Badan Pengawas Pasar  Modal  (Bappepam)  (saat  ini  adalah  OJK)  telah mengeluarkan  peraturan  Bappepam  Nomor  X.K.6  pada 2006  tentang  kewajiban  emiten  dan  perusahaan  publik untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan  dalam  laporan  tahunan.  Kemudian  untuk meningkatkan  pembangunan  perekonomian  nasional pemerintah  Indonesia  menetapkan  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas yang mengatur  bahwa  setiap  perseroan  yang  menjalankan kegiatan di bidang sumber daya alam wajib
melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR).
Peningkatan  pemanasan  global  dan  menurunnya kualitas  lingkungan  hidup  mendorong  pemerintah  untuk mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup yang mewajibkan pelaku usaha untuk melaporkan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  secara benar,  akurat,  terbuka,  dan  tepat  waktu.  Lebih  lanjut untuk  mendukung  amanat  dari  UU  Nomor  32  tahun 2009  dan  untuk  membangun  keuangan  berkelanjutan  di Indonesia,  OJK  &  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  (KLHK)  pada  2014)  menerbitkan Roadmap
Keuangan  Berkelanjutan  di  Indonesia  yang  berisi rencana  kerja  program  keuangan  berkelanjutan  untuk industri  jasa  keuangan  perbankan,  pasar  modal,  dan IKNB.  Pada Roadmap tersebut  berisi  dua  tahap,  pada tahap  jangka  menengah  (2015-2019)  kegiatan  keuangan berkelanjutan difokuskan pada kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan. Sedangkan pada tahap kedua  yaitu  pada  rencana  jangka  panjang  (2020-2024) kegiatan  keuangan  berkelanjutan  difokuskan  untuk pembangunan  sistem  informasi  terpadu  keuangan berkelanjutan.
Pembangunan keuangan berkelanjutan di Indonesia terus berkembang sehingga untuk mewujudkan kepatuhan dan kemudahan dalam pengawasan LST pemerintah melalui OJK mengeluarkan  Peraturan  OJK  Nomor  51/POJK.03/2017 tentang  Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan  bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik  untuk  menerbitkan  laporan  keberlanjutan ( sustainable  report) yang  berisi  parameter economic, environmental, social, dan good governance (ESG/LST). Sejak peraturan ini muncul sifat pelaporan LST berubah dari  yang  bersifat  sukarela  menjadi  wajib  bagi  LJK, emiten,  dan  perusahaan  publik  sedangkan  untuk perusahaan  swasta  pelaporan  LST  masih  bersifat sukarela.  Jumlah  perusahaan  yang  melaporkan  LST secara  sukarela  pada  2015-2017  masih  terbatas. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Khoeriatunnisya  (2019) menyebutkan  bahwa  peningkatan  jumlah  perusahaan yang  mempublikasikan  laporan  LST  pada  2015-2017 masih  tergolong  rendah.  Pada  2015  perusahaan  yang membuat  laporan  keterlanjutan  hanya  48  atau  14%  dari perusahaan  yang  terdaftar  dalam  BEI.  Pada  2016 mengalami peningkatan menjadi 51 perusahaan dan pada 2017 perusahaan yang menerbitkan laporan keterlanjutan sebanyak 57 dari 464 perusahaan yang terdaftar di BEI.
Studi  yang  dilakukan  oleh Foundation  For International  Human  Rights  Reporting  Standards (FIHRRST)  &  AJA  Sertifikasi  Indonesia  (AJA)  (2020) dan  FIHRRST  &  Moores  Rowland  Indonesia  (MRI) (2021)  tentang  Laporan  Keberlanjutan  Perusahaan Publik  di  Indonesia  menunjukkan  penerbitan  POJK 51/2017  mendorong  peningkatan  kuantitas  laporan keterlanjutan yang disusun terpisah dari laporan tahunan
pada  perusahaan  publik.  Pada  studi  tersebut  diketahui bahwa  dari  tahun  2017  sampai  tahun  2020  jumlah perusahaan publik yang melaporkan laporan keterlanjutan  meningkat  sebesar  288%.  Akan  tetapi, persentase  perusahaan  publik  yang  menerbitkan  laporan keterlanjutan dibandingkan  jumlah perusahaan publik di Indonesia  masih  rendah  yaitu  hanya  16%  dari  758 perusahaan publik yang terdaftar di BEI per  31 Agustus 2021.

## Tabel 1
Laporan Keberlanjutan Perusahaan Publik 2017-2020 Tahun Jumlah 2017 42 2018 46 2019 67 2020 121
Sumber:  FIHRRST  &  AJA  (2020)  dan    FIHRRST  &  MRI (2021)
Survei lain yang dilakukan oleh BEI dan Global Reporting  Initiative (GRI)    mengungkapkan  pada  2019, 110 dari 629 perusahaan yang tercatat dalam BEI merilis laporan  keterlanjutan  (Merdeka,  2019).  Kemudian, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia, PT BEI dalam laman web Majalahcsr.Id (2022) mengungkapkan jumlah  perusahaan  publik  yang  melaporkan  laporan keterlanjutan  per  30  Desember  2021  sebanyak  154 perusahaan yang menandakan jumlah tersebut mengalami  peningkatan  sebesar  284%  dari  tahun  2019 yaitu  hanya  54  perusahaan  publik  yang  menerbitkan laporan  keterlanjutan.  Hasil  dan  pembahasan  dapat menampilkan  data-data  berupa  tabel  maupun  gambar. Hasil  harus  didukung  oleh  referensi  terkait  ataupun dapat membandingkan dengan penelitian sebelumnya.

## LST dan Nilai Perusahaan
Nilai  perusahaan  merupakan  bentuk  citra  dari sebuah  perusahaan.  Citra  yang  baik  berasal  dari  kinerja perusahana  yang baik (Fatemi dkk., 2018). Kinerja  LST dilaporkan dalam bentuk laporan LST  kepada pengguna informasi  seperti  pemegang  saham,  calon  investor, kreditor,  dan  masyarakat  luas.  Kualitas  informasi  yang tinggi  akan  diterima  oleh  pengguna  dengan  baik sehingga  dapat  memengaruhi  pengambilan  keputusan yang  rasional    (Loughran  &  Mcdonald,  2014;  Wang dkk.,  2018).  Penelitian  sebelumnya  menunjukkan  hasil yang  relatif  tidak  konklusif  mengenai  dampak  aktivitas LST dan nilai perusahaan.  Penelitian Yoon dkk., (2018) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki sertifikasi  LST  terbukti  menurunkan  kos  kapital  dan meningkatkan  nilai  perusahaan  yang  diukur  dengan menggunakan Tobin’s Q. Juniarti (2021) menambahkan bahwa pelaporan CSR wajib mendukung persistensi laba yang  lebih  stabil.  Hal  tersebut  dikarenakan  kewajiban pelaksanaan  CSR  akan  memproteksi  kepentingan pemegang  saham  dalam  jangka  Panjang  melalui kemampuannya  menghasilkan  laba  yang  berkelanjutan
dimana  hal  tersebut  merefleksikan  nilai  pemegang saham  secara  berkelanjutan.  Sebagai  investor  yang potensial,  nilai  perusahaan  yang  stabil  menjadi pertimbangan yang penting untuk menentukan keputusan investasinya. Hal tersebut didukung penelitian yang  dilakukan  oleh  Fatemi  dkk.  (2018)  yang menunjukkan  hasil  bahwa  aktivitas  perusahaan  yang berkaitan  dengan  LST  akan  meningkatkan  nilai perusahaan,  dan  apabila  perusahaan  mengurangi aktivitas  LST,  maka  nilai  perusahaan  akan  cenderung menurun.
Pandangan  lain  mengenai  LST  dan  kinerja perusahaan  disampaikan  oleh  Habib  &  Hasan  (2019). Hasil  penelitiannya  menyebutkan  bahwa  justru  LST akan meningkatkan kelekatan kos yang menurunkan laba jangka  panjang.  Hal  tersebut  berpengaruh  pada  nilai perusahaan.  Lee &  Faff (2009) juga menemukan bahwa perusahaan mengalamai kinerja yang kurang baik dalam pelaksanaan LST-nya. Hal tersebut dikarenakan tingginya  kos  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  dalam pelaksanaan  aktivitas  LST.  Oleh  karena  itu,  perusahaan yang  tidak  memiliki  sumber  daya  yang  cukup,  akan kesulitan  untuk  melaksanakan  aktivitas  LST  secara maksimal. Akan tetapi, OJK telah memandatkan seluruh perusahaan  publik  untuk  melaporkan  kinerja  LSTnya. Hal  tersebut  membuat  kurangnya  fungsi  “pensinyalan” yang  telah  dilakukan  oleh  perusahaan  yang  telah melaporkan  kinerja  LST  sebelumnya.  Sinyal  yang  baik akan  ditangkap  sebagai  berita  baik  sehingga  akan meningkatkan  kepercayaan  investor  pada  perusahaan yang  terefleksikan  pada  nilai  saham  perusahaan.  Oleh karena  itu,  aktivitas  LST  seharusnya  dapat  menjadikan sinyal yang baik karena perusahaan telah mempertimbangkan  aspek-aspek  lain  selain  hanya  laba jangka  pendek.  Kinerja  LST  yang  baik  mendukung konsep  going  concern  pada  perusahaan.  Lebih  lanjut, Rudyanto  (2021)  mengungkapkan  bahwa  kebijakan melaporkan  kinerja  keterlanjutan  secara  wajib  perlu didukung  dengan  kondisi  lingkungan  legal  yang  kuat, pengawasan  yang  ketat,  dan  tambahan  kewajiban  untuk mengaudit  isi  laporan  keterlanjutan  sehingga  laporan keterlanjutan memiliki informasi yang mengandung nilai relevansi.

## Dampak Jangka Panjang Kinerja LST
Perusahaan di seluruh dunia dipastikan mengalami  beberapa  keadaan,  diantaranya  adalah perubahan  kebijakan  serta  peraturan,  adanya  pajak eksternalitas,  permintaan  akan  transparansi  kondisi perusahaan  yang  meningkat,  dan  tingginya  ekspektasi pemangku kepentingan perusahaan pada tanggung jawab perusahaan. Dalam  memenuhi  keadaan  tersebut, diperlukan  penilaian  perusahaan  yang  dapat  dilakukan dengan  menyajikan  laporan  keterlanjutan  yang  memuat aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). Namun, dalam  penilaian  keberhasilan  tersebut,  perusahaan  tidak menyajikan informasi yang lengkap mengenai terbentuknya  suatu  nilai  perusahaan  dari  waktu  ke
waktu, yang mana berhubungan dengan LST (lingkungan,  sosial,  dan  tata  kelola).    Hal  itulah  yang menumbuhkan  asumsi  bahwa  LST  sering  kali  tidak diperhatikan oleh perusahaan (Tähtinen, 2018).
Perusahaan yang menyajikan laporan keterlanjutan karena memenuhi kewajiban yang diberlakukan  oleh  pemerintah  akan  mengeluarkan  biaya tambahan  yang  dikhususkan  untuk  penyusunan  laporan keterlanjutan  tersebut,  yang  mana  akan  memberikan dampak  yang  netral  pada  profitabilitas  perusahaan. Dampak  netral  terhadap  profitabilitas  perusahaan  akan diperoleh  jika  dalam  penyajian  laporan  keterlanjutan, perusahaan  menghasilkan  keuntungan  yang  dapat menutup  biaya  penyusunannya  (Utari  dkk.,  2021). Penyajian  laporan  keterlanjutan  yang  baik  dan  sesuai pedoman  dengan  memuat  aspek-aspek  LST  dapat mendatangkan  berbagai  keuntungan,  seperti  membantu melindungi  perusahaan  dari  risiko,  mengidentifikasi peluang,  dan  membantu  dalam  pembangunan  model bisnis  yang  lebih  berkelanjutan  (Tähtinen,  2018). Laporan  keterlanjutan  sebagai  bentuk  kebijakan  dari pemerintah bagi perusahaan publik memberikan manfaat jangka  panjang  bagi  pemegang  saham  oleh  perusahaan yang  secara  konsisten  menyajikan  laporan  keterlanjutan sekaligus  menumbuhkan  kepercayaan  para  pemrakarsa praktik  bisnis  berkelanjutan  yang  mewajibkan  laporan keterlanjutan untuk mendapatkan keuntungan berkelanjutan dalam waktu jangka panjang. Kesempatan dalam  membangun  kepercayaan  sosial  dari  para pemangku  kepentingan  juga  merupakan  manfaat  yang diperoleh  perusahaan  atas  pengungkapan  laporan keterlanjutan.  Dengan  demikian,  kepercayaan  sosial dapat memediasi dampak wajibnya laporan keterlanjutan bagi  pemegang  saham  yang  berkelanjutan  (Juniarti, 2021).

## SIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan dampak  kinerja  keterlanjutan  pada  nilai  perusahaan. Berdasarkan  kajian  literatur  dari  penelitian-penelitian sebelumnya  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  kuantitas pengungkapan  laporan  keterlanjutan  secara  sukarela meningkat  dengan  presentase  rendah.  Sedangkan pengungkapan  laporan  keterlanjutan  secara  wajib mendorong peningkatan secara signifikan pada perusahaan  publik  yang  melaporkan  kegiatan  LST. Kemudian  pelaksanaan  LST  pada  perusahaan  dapat meningkatkan  nilai  perusahaan  dan  memberikan  citra positif  pada  investor.  Namun,  bagi  perusahaan  yang tidak  memiliki  sumber  daya  yang  cukup  maka  akan menambahkan  kos  perusahaan  sehingga  menyebabkan penurunan  laba  dan  nilai  perusahaan  dalam  jangka panjang.  Sehingga  perlu  adanya  penelitian  lebih  lanjut mengenai  dampak  kinerja  keterlanjutan.  Meskipun begitu,  pengungkapan  kinerja  LST  dalam  laporan keterlanjutan memiliki dampak positif pada kelangsungan perusahaan. Selain itu, laporan keterlanjutan  membantu  perusahaan  dalam  melindungi
perusahaan  dari  risiko,  membantu  mengidentifikasi peluang  bisnis,  membantu  pembangunan  bisnis  yang berkelanjutan,  serta  meningkatkan  kepercayaan  investor kepada perusahaan. Kebijakan pelaporan LST bagi LJK, Emiten,  dan  Perusahaan  Publik  secara  wajib  perlu diimbangi  dengan  kondisi  lingkungan  yang  legal  dan dengan  pengawasan  yang  tepat  sehingga  dapat menghasilkan  kualitas  laporan  keterlanjutan  yang  baik. Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  yaitu  peneliti  hanya menggunakan  kajian  literatur  dari  penelitian-penelitian sebelumnya, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel perusahaan yang melakukan  kegiatan  LST  dalam  berbagai  sektor  dan melakukan  uji  empiris  supaya  dapat  menghasilkan penelitian yang lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhariani,  D.,  &  du  Toit,  E.  2020.  Readability  of sustainability  reports:  Evidence  from  Indonesia. Journal  of  Accounting  in  Emerging  Economies , 10 (4),  621–636.  https://doi.org/10.1108/JAEE- 10-2019-0194
Alfaruq, N., 2021. Indonesia Tertinggal di Bidang ESG.
Investor.id . https://investor.id/market-and- corporate/242891/indonesia-tertinggal-di-
bidang-esg
Bahar,  W.,  Rista,  F.  R.,  &  Yuriza,  F.  Y.  2022.
Environmental,  Social,  &  Governance  Law Report 2022 Indonesia. ICLG . https://iclg.com/practice-areas/environmental- social-and-governance-law/indonesia
Dewi,  A.,  &  Arifa,  C.  2020.  Pengaruh  Kinerja Lingkungan,  Sosial,  dan  Tata  Kelola  (ESG) terhadap  Nilai  Perusahaan:  Peran  Liputan Media, Skripsi . Universitas Gajah Mada.
Fatemi,  A.,  Glaum,  M.,  &  Kaiser,  S.  2018.  ESG performance  and  firm  value:  The  moderating role  of  disclosure. Global  Finance  Journal , 38 , 45–64. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2017.03.001 FIHRRST  &  AJA.  2020. Studi  Laporan  Keberlanjutan Tahun  2019  Perusahaan  Publik  di  Indonesia . FIHRRST.  https://www.fihrrst.org/peluncuran- studi-laporan-keberlanjutan-tahun-2019- perusahaan-publik-di-indonesia-1.html FIHRRST,  D.  2019. Studi  Laporan  Keberlanjutan Perusahaan Publik di Indonesia . Foundation for International Human Rights Reporting
Standarnds (FIHRRST).
FIHRRST  &  MRI.  2021. Studi  Laporan  Keberlanjutan Tahun  2020  Perusahaan  Publik  di  Indonesia . FIHRRST. https://www.fihrrst.org/study-launch- 2020-sustainability-reports-of-public- companies-in-indonesia
Freeman,  R.  E.  1984. Strategic  management:  A stakeholder approach . Pitman.
Fuente,  G.  de  la,  Ortiz,  M.,  &  Velasco,  P.  2022.  The value of a firm’s  engagement in ESG practices: Are  we  looking  at  the  right  side? Long  Range
Planning , 55 (4), 102143. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2021.102143
Habib,  A.,  &  Hasan,  M.  M.  2019.  Corporate  Social Responsibility  and  Cost  Stickiness. Business  & Society , 58 (3), 453–492.
Hahn,  R.,  &  Kühnen,  M.  2013.  Determinants  of Sustainability  Reposting:  A  Review  of  Results, Trends,  Theory,  and  Opportunities  in  An Expanding  Field  of  Research. Journal  of Cleaner Production , 59 , 5–21. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.005
Juniarti. 2021. Does Mandatory CSR Provide Long-term
Benefits  to  Shareholders? Social  Responsibility Journal , 17 (6), 776–794. https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2019-0114 Khoeriatunnisya,  H.  2019.  Pengaruh  Stakeholder Engagement terhadap Pengungkapan Sustainability Report berdasarkan Global Reporting  Initiative  (GRI)  Standar, Skripsi.
Universitas Peradaban.
Kosriyah,  K.  D.,  &  Octaviani,  S.  2021.  Nilai Perusahaan: Dapatkah Dipengaruhi oleh
Kebijakan  Deviden,  Csr,  Struktur  Modal  dan Profitabilitas? ACCOUNTHINK:Journal of Accounting and Finance , 6 (02), 131–144. Lee, D. D., & Faff, R. W. 2009. Corporate Sustainability Performance  and  Idiosyncratic  Risk:  A  Global Perspective. Financial  Review , 44 (2),  213–237. https://doi.org/10.1111/j.1540- 6288.2009.00216.x
Li,  H.,  Zhang,  X.,  &  Zhao,  Y.  2022.  ESG  and  Firm’s Default  Risk. Finance  Research  Letters , 47 , 102713.
https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102713 Loughran,  T.,  &  Mcdonald,  B.  2014.  Measuring Readability  in  Financial  Disclosures:  Measuring Readability  in  Financial  Disclosures. The Journal of Finance , 69 (4), 1643–1671.
Majalahcsr.Id. 2022.  Direktur  BEI :  Pelaporan
Keberlanjutan  Meningkat Seiring  Naiknya Investor di Indonesia. Majalahcsr.Id . https://majalahcsr.id/direktur-bei-pelaporan- keberlanjutan-meningkat-seiring-naiknya- investor-di-indonesia/
Merdeka.  2019, BEI  Dorong  Perusahaan  Tercatat Terapkan Pembangunan Berkelanjutan . https://m.merdeka.com/uang/bei-dorong- perusahaan-tercatat-terapkan-pembangunan- berkelanjutan.html
Noerirawan,  Moch.  R.  2012.  Pengaruh  Faktor  Internal dan  Eksternal  Perusahaan  Terhadap  Nilai Perusahaan  (Studi  Empiris  pada  Perusahaan Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia Periode 2007-2010), Skripsi . Universitas Diponogoro.
Nuradawiyah,  M.  R.,  &  Susilawati,  S.  2020.  Analisis
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai
Perusahaan  (Studi  Kasus  Pada  Perusahaan Indeks LQ45). Jurnal Akuntansi , 9 (2), 218–232. Nurharjanti, N. N. 2020. Corporate Social Responsibility (CSR) di Era Industri 4.0: Earning Management dan  Cosporate  Governance. Jurnal  Manajemen dan Bisnis , 16 (2), 15–33.
OJK.  2015. Integrasi  Lingkungan  Sosial  dan  Tata Kelola  bagi  Bank  Panduan  untuk  Memulai Implementasi . OJK.
Peraturan  OJK  Nomor  51/POJK.03/2017  tentang
Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, (2017). https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regula si/peraturan-ojk/Pages/POJK-Penerapan- Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa- Keuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik.aspx Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  16/SEOJK.04/2021  Tentang Bentuk  dan  Isi  Laporan  Tahunan  Emiten  atau
Perusahaan Publik, 2021. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pa ges/Bentuk-dan-Isi-Laporan-Tahunan--Emiten-
atau-Perusahaan-Publik/SEOJK%20- %2016%20-%202021.pdf OJK  &  KLHK.  2014. Indonesia  Roadmap  Keuangan Berkelanjutan  di  Indonesia  Roadmap Keuangan Berkelanjutan Roadmap for Sustainable Finance in
Indonesia di Indonesia .
OJK. https://www.ojk.go.id/Files/box/keuangan- berkelanjutan/roadmap-keuangan-
berkelanjutan.pdf
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang
Perseroan
Terbatas,
(2007). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39965
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,
(2009). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/ uu-no-32-tahun-2009
Pranesti,  A.  2019.  Trade  Off  antara  Uniformity  dan Flexibility  dalam  Pengungkapan  Pelaporan Triple  Bottom  Line. Nominal:  Barometer  Riset Akuntansi  dan  Manajemen , 8 (2),  136–151. https://doi.org/10.21831/nominal.v8i2.26553 Rudyanto,  A.  2021.  Is  Mandatory  Sustainability  Report
Still Beneficial? Jurnal Akuntansi Dan
Keuangan Indonesia , 18 (2), 148–167.
Tähtinen,  J.,  2018,  Sustainability  Reporting  Will  Create Long-Term  Business  and  Investor  Value. IFAC . https://www.ifac.org/knowledge- gateway/contributing-global- economy/discussion/sustainability-reporting- will-create-long-term-business-and-investor- value Utari, I. G. A. D., Pramitari, I. G. A. A., & Yunita, N. P. M. S. 2021. Corporate Social Responsibility Dan
Profitabilitas Perusahaan
Perbankan
Di
Indonesia. Buletin  Studi  Ekonomi , 26 (2),  239– 249. https://doi.org/10.24843/BSE.2021.v26.i02.p07 Wang,  Z.,  Hsieh,  T.-S.,  &  Sarkis,  J.  2018.  CSR
Performance  and  the  Readability  of  CSR Reports:  Too  Good  to  be  True?:  CSR Performance  and  the  Readability  of  CSR Reports. Corporate  Social  Responsibility  and Environmental  Management , 25 (1),  66–79. https://doi.org/10.1002/csr.1440
Wong,  W.  C.,  Batten,  J.  A.,  Ahmad,  A.  H.,  Mohamed- Arshad, S. B., Nordin, S., & Adzis, A. A.  2021. Does ESG certification add firm value? Finance Research Letters , 39 , 101593.
Yoon,  B.,  Lee,  J.,  &  Byun,  R.  2018.  Does  ESG Performance  Enhance  Firm  Value?  Evidence from Korea. Sustainability , 10 (10), 3635.
Yu, W., & Zheng, Y.  2020. Does CSR reporting matter to  foreign  institutional  investors  in  China? Journal  of  International  Accounting,  Auditing and Taxation , 40 , 100322. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.1003
22