## Peningkatan Pemahaman Hukum Terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah Bagi Guru Dan Masyarakat Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tebo
Evalina Alissa S.H.,M.Hum, Faizah Bafadhal S.H.,M.H, M.Hosen S.H.,M.H, Dr. Diana Amir S.H.,M.H, Indah Saraswati S.H.,M.H
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia E-mail Korespondensi: evalina_alissa@unja.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  merupakan  laporan  hasil  dari  pengabdian  kepada  masayarakat  mengenai  arti pentingnya  kepemilikan  sertifikat  tanah    bagi  masyarakat  sekitar  Kantor  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Tebo.  Kegiatan  Pengabdian  kepada  masyarakat  dilakukan dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  kepemilikan  sertifikat tanah.  Pelaksanaan  Pengabdian  ini  sangat  direspon  oleh  masyarakat  setempat.  Dari  hasil pengabdian  ini,  masyarakat  memahami  pentingnya  kepemilikan  sertifikat  tanah,  proses peralihan  ha  katas  tanah  serta  tahapan  pendaftaran  tanah.  Pengabdian  seperti  ini  dapat dilakukan  secara  rutin,  baik  di  lokasi  yang  sama  maupun  di  lokasi  yang  berbeda  dengan sasaran  masyarakat  yang  membutuhkan  informasi  terkait  pengurusan  serta  kepemilikan sertifikat tanah.
Kata Kunci: Pengabdian Kepada Masyarakat, Sertifikat Tanah, Hak Milik Atas Tanah

## ABSTRACT
This  article  is  a  report  on  the  results  of  community  service  regarding  the  importance  of ownership  of  land  certificates  for  the  community  around  the  Tebo  Regency  Education  and Culture Office. Community service activities are carried out with the aim of increasing public understanding  of  land  certificate  ownership.  The  implementation  of  this  service  was  very responsive  to  the  local  community.  From  the  results  of  this  service,  the  community understands the importance of ownership of land certificates, the process of transferring land rights  and  the  stages  of  land  registration.  This  kind  of  service  can  be  carried  out routinely, both  in  the  same  location  or  in  different  locations  with  the  target  community  who  need information related to the management and ownership of land certificates.
Keywords : Community Service, Land Certificate, Land Ownership

## PENDAHULUAN
Hak  atas  tanah  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  perseorangan,  baik  warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia, sekelompok orang secara bersama-sama,  dan  badan  hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan berkedudukan  di  Indonesia  atau  badan  hukum  asing  yang  mempunyai  perwakilan  di Indonesia, badan hukum privat atau badan-badan hukum publik. Hak-hak atas tanah memberi
wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air dan  ruang  yang  ada  di  atasnya  sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan  yang  langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
Sehingga  yang  dimaksud  hak  atas  tanah adalah  hak  yang  memberi  wewenang  kepada yang  mempunyai  hak  untuk  menggunakan  atau  pengambil  manfaat  dari  tanah  yang dihakinya. 33 Salah  satu  bentuk  hak  atas  tanah  yaitu  hak  milik,  yang  harus  ditandai  dengan sebagai tanda bukti hak berupa sertifikat tanah. Salah satu tujuan pendaftaran tanah  adalah untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  kepada  pemegang  hak  atas  suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang  bersangkutan.  Untuk  memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum,  kepada  pemegang  hak  yang  bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. 34
Permasalahan  yang  masih  ditemui  di  masyakarakat  ialah  masih  kurangnya  akan pemahaman  kepemilikan  sertifikat  tanah,  masih  adanya  masyarakat  yang  belum    mengerti bagaimana proses peralihan hak milik atas tanah, maupun ketentuan mengenai pewarisan hak atas  tanah.  Sehingga  masyarakat  terbiasa  hanya  melakukan  transaksi  jual  beli  tanah  hanya berdasarkan  kesepakatan  saja  tanpa  bukti  yang  otentik,  tentu  hal  ini  akan  menimbulkan konflik dikemudian hari.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dari survey awal sebelum penyampaian materi, penyampaian  materi  penyuluhan,  Tanya  jawab,  evaluasi  kembali  tingkat  pengetahuan masyarakat sasarn setelah penyampaian materi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Survei Awal
Pengabdian  pada  masyarakat  dilaksanakan  pada  hari  Selasa  tanggal  21  September  2021. Bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan metode hybrid, yaitu penyuluhan dengan menggunakan  dua  metode,  yaitu  secara  tatap  muka  dan  melalui  zoom  meeting.  Hal  ini dilakukan mengingat kondisi pada saat pelaksanaan penyuluhan ini pada saat pademic covid- 19.  Penyuluhan  hukum  secara  tatap  muka  dilakukan  di  Kantor  dinas  Kependidikan Kabupaten  Bungo,  sedangkan  penyuluhann  hukum  secara  zoom,  dipusatkan  pada  Fakultas Hukum Universitas Jambi Kampus Mendalo. Penyuluhan hukum ini dihadiri oleh 60 peserta, (37  laki-laki  dan  23  perempuan).  Sebelum  penyampaian  materi  dilakukan,  dilaksanakanlah pengukuran tingkat pengetahuan masyarakat sasaran, sebagaimana tabel di bawah ini:
33 Pasal 4 ayat (2) Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
34 Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
Tabel 1 Tingkat Pemahaman Masyarakat Sasaran Sebelum Penyuluhan No. Materi Pertanyaan Frekwensi jawaban yang benar Frekwensi jawaban yang salah Jumlah 1. Pengertian  Hak  milik  atas tanah 15 45 60 2. Proses peralihan hak milik atas tanah 12 47 60 3. Apa itu sertifikat tanah dan apa konsekuensi hukum atas kepemilikan sertifikat tanah 23 37 60 4. Bagaimana  proses  pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah 25 35 60 5. Prosedur  jual  beli/pewarisan atas tanah 20 40 60

## Penyampaian Materi
Pembuktian hak atas tanah diindonesia sangatlah kompleks, masih banyak hak-hak atas tanah yang tidak mempunyai bukti tertulis atau hanya berdasarkan keadaan tertentu diakui sebagai hak-hak  seseorang  berdasarkan  keadaan  tertentu  diakui  berdasarkan  hak-hak  adat. Sehingga ketika terjadi perlaihan hak terkadang tidak memiliki bukti peralihan yang sah.
Pemerintah  mengadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  republik  Indonesia dengan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas  suatu  bidang  tanah  dan  hak  lainnya  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang  bersangkutan. 35 Hak-hak  atas  tanah  yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dijabarkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu: a. Hak  Milik;  b.  Hak  Guna  Usaha;  c.  Hak Guna  Bangunan;  d.  Hak  Pakai;  e.  Hak  Sewa  untuk Bangunan;  f.  Hak  Membuka  Tanah;  g.  Hak  Memungut  Hasil  Hutan.  h.  Hak-hak  lain  yang tidak  termasuk  dalam  hak-hak  tersebut  di  atas  tanah  yang  akan  ditetapkan  dengan  undang- undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. Hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan, beralih dalam arti berpindahnya hak atas tanah karena pewarisan,  sedangkan  dialihkan  adalah  berupa  jual-beli,  tukar  menukar,  penghibahan,  dan hibah-wasiat .
Prosedur  peralihan  hak  atas  tanah  berdasarkan  jual  beli  berupa:  pertama  kali  harus membuat  akta  Jual  Beli  di  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT),  Pembuatan  akta  PPAT
35 AP.  Parlindungan, “Komentar  Atas  Undang-Udang  Pokok  Agraria”, mandar  maju, Bandung 2008,hlm 127
harus  dihadiri  oleh  pihak-pihak  yang  melakukan  perbuatan  hukum  yang  bersangkutan (penjual dan pembeli) atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat kuasa bagi penjual harus dengan akta  notaris,  sedangkan  surat  kuasa  bagi  pembeli  boleh  dengan  akta  dibawah  tangan. Dokumen yang diserahkan penjual kepada PPAT dalam pembuatan akta jual beli ini adalah:
1. fotokopi  kartu  tanda  penduduk  (KTP),  2.  fotokopi  kartu  keluarga,  3.  surat  nikah (apabila sudah menikah), 4.  Surat  pemberitahuan  pajak  terhutang  (SPPT)  pajak  bumi  dan bangunan.
Langkah selanjutnya pemohon atau Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan akta  PPAT  dan  dokumen-dokumen  lain  yang  diperlukan  untuk  keperluan  pendaftaran peralihan  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan  kepada  kantor  pertanahan  kabupaten/kota setempat,  selambat-lambatnya  tujuh  hari  kerja  sejak  ditandatanganinya  akta  yang bersangkutan.  Dokumen-dokumen  yang  diserahkan  oleh  PPAT  dalam  rangka  pendaftaran pemindahan  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  ke  kantor  pertanahan kabupaten/kota setempat adalah:
1)  Surat  permohonan  pendaftaran  peralihan  hak  yang  ditandatangani  oleh  penerima hak (pembeli) atau kuasanya,
2)  Surat  kuasa  tertulis  dari  penerima  hak  (pembeli)  apabila  yang  mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak bukan penerima hak (pembeli),
3)  Akta  jual  beli  oleh  PPAT  yang  pada  waktu  pembuatan  akta  masih  menjabat  dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan,
4)  Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak (penjual),
5)  Bukti identitas pihak yang menerima hak (pembeli),
6)  Sertifikat hak atas tanah asli yang dialihkan (dijualbelikan),
7)  Izin pemindahan hak bila diperlukan,
8)  Bukti  pelunasan  pembayaran  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan (BPHTB), dalam hal bea tersebut terutang, dan
9)  Bukti  pelunasan  pembayaran  pajak  penghasilan  (PPh),  dalam  hal  pajak  tersebut terutang 36
Prosedur  peralihan  hak  atas  tanah  berdasarkan  waris: UUPA,  Peraturan  Pemerintah  No.  40 Tahun 1996, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menetapkan bahwa hak atas tanah wajib didaftar. Pendaftaran peralihan hak atas tanah mengacu pada pasal 23 ayat (1) UUPA disebutkan  bahwa  hak  milik  demikian  juga  dengan  peralihannya,  hapusnya  dan pembebanannya  dengan  hak-hak  ini  wajib  didaftarkan  menurut  ketentuan  Pasal  19  UUPA, peralihan  hak  milik  atas  tanah  tersebut  dapat  bermacam-macam  bentuk  antara  lain  salah satunya  adalah  dengan  cara  warisan,  oleh  karena  itu  peralihan  hak  milik  atas  tanah,  karena warisan  wajib  didaftarkan  menurut  ketentuan  Pasal  19  UUPA  tersebut.  Untuk  itu  didalam mengusahakan  sertifikat  hak  atas  tanah,  seseorang  pemohon  harus  melalui  beberapa  tahap
36 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah , Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 76.
dan harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan, hal ini di lakukan di kantor Badan Pertanahan.
Pemohon mendatangin Kantor Badan Pertanahan kemudian melengkapin syarat-syarat yang  diperlukan.  Syarat-syarat  bagi  mereka  yang  akan  mendaftarkan  tanah  hak  milik  yang berasal dari warisan adalah sebagai berikut:
1. Surat permohonan (tersedia blanko)

## 2. Surat kuasa bila dengan kuasa

## 3. Identitas penerima warisan
4. Sertifikat hak atas tanah atau surat bukti pemilikan tertulis

## 5. Surat keterangan kematian
6. Surat keterangan warisan yang dibuat ahli waris diketahui lurah/camat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi
7. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah
Setelah  semua  syarat  terpenuhi  selanjutnya  pemohon  di  kantor  pertanahan  meminta blanko  permohonan  pendaftaran  yang  telah  disediakan  oleh  kantor  pertanahan  untuk  diisi. Dalam pengisian blanko permohonan pendaftaran tanah yang perlu diperhatikan yaitu status tanah yang bersangkutan, mengenai letaknya dengan tepat dan mengetahui tanah itu dibebani hak  tanggungan  atau  tidak.  Blanko  permohonan  di  isi  dan  semua  persyaratan  sudah dilampirkan,  pemohon  menyerahkan  berkas  keloket  pelayanan  penerimaan  berkas permohonan sertifikat. Kemudian petugas loket melakukan pemeriksaan berkas untuk melihat kelengkapannya dan diberi blanko kendali yaitu blanko untuk mencatat setiap kegiatan kerja, dengan tujuan agar mudah dalam pengecekan setiap pekerjaan. 37
Sertifikat  sebagai  Tanda  Bukti  Hak  Salah  satu  tujuan  pendaftaran  tanah  sebagaimana yang  ditetapkan  dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997,  adalah  untuk memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  kepada  pemegang  hak  atas  suatu  bidang tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang  bersangkutan.  Untuk  memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum,  kepada  pemegang  hak  yang  bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. 38
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 20 UUPA: “Sertipikat adalah surat tanda bukti  hak  sebagaimana  di  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  UUPA  untuk  hak  atas  tanah, pengelolaan,  tanah  wakaf,  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  dan  hak  tanggungan  yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.” Sertifikat berisi data fisik  dan  data  yuridis.  Data  fisik  adalah  keterangan  mengenai  letak,  batas,  dan  luas  bidang tanah  dan  satuan  rumah  susun  yang  didaftar,  termasuk  keterangan  mengenai  adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data  yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta  beban  beban  lain  yang  membebaninya.  Esensi  sertifikat  hak  atas  tanah  adalah  surat
37 Ibid , hlm 101
38 Lubis dan ABD Rahim Lubis Mhd. Yamin, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 78
tanda bukti hak atas bidang tanah yang berisi salinan buku tanah yang memuat data fisik dan data yuridis, dan surat ukur yang memuat data fisik. 39
Pasal 32 UUPA (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berbentuk sebagai alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  data-data  fisik  dan  yuridis  yang  termuat  di  dalamnya, sepanjang  dan  data  fisik  dan  yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada  dalam  surat  ukur dan buku tanah yang bersangkutan. (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan suatu  sertifikat  secara  sah  atas  nama  orang  atau  badan  hukum  yang  memperoleh  tanah tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata  menguasainya,  maka  pihak  lain  yang  merasa mempunyai  hak  atas  tanah  itu  tidak  dapat  lagi  menuntut  pelaksanaan  hak  tersebut  apabila dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sejak  diterbitkannya  sertifikat  itu  tidak  mengajukan  keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun  tidak  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah  atau penerbitan sertifikat tersebut.
Maka  sudah  sangat  jelas  bahwa  kepemilikan  sertifikat  tanah  merupakan  jaminan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  dan  juga  dapat  dijadikan  alat  bukti  yang  otentik dan dapat dipertahankan dihadapan hukum.

## Tanya Jawab
1. Bagaimana  peralihan  hak  atas  tanah  karena  waris,  dan  bolehkah  jika  dilakukan  saat pewaris masih dalam keadaan hidup?
2. Bagaimana upaya hukum terkait sertifikat tanah ganda?
3. Bagaimana  penyelesaian  sengketa  apabila  tanah  masyarakat  diambil  oleh  perusahaan perkebunan?

## Hasil Survey Setelah Penyuluhan
Setelah materi penyuluhan hukum disampaikan dan memberi kesempatan kepada masyarakat sasarn  untuk  melakukan  tanya  jawab  dengan  Tim  Pengabdian  pada  Masayarakat.  Setelah dilaksanakan Tanya jawab, Tim Pengabdian pada masyarakat memberikan kembali kuesioner pada masyarakat sasaran. Setelah pengumpulan, dilakukan tabulasi sebagai berikut:
Tabel 2 Tingkat Pemahaman Masyarakat Sasaran Setelah Penyuluhan No. Materi Pertanyaan Frekwensi jawaban yang benar Frekwensi jawaban yang salah Jumlah 1. Pengertian  Hak  milik  atas tanah 40 10 60 2. Proses peralihan hak milik atas tanah 52 18 60 3. Apa itu sertifikat tanah dan apa konsekuensi hukum atas kepemilikan sertifikat tanah 40 20 60
39 Sutedi Adrian, Peralihan Hak Atas Tanah , Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 136
4. Bagaimana  proses  pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah 53 17 60 5. Prosedur  jual  beli/pewarisan atas tanah 45 15 60
Hasil  penyuluhan  hukum  memberikan  dampak  meningkatnya  pengetahuan  masyarakat sasaran terhadap materi yang diberikan, walaupun tidak seratus persen. Suatu hal yang wajar, tidak ada yang sempurna, baik dari pihak penyuluh hukum yang memberikan materi maupun maupun kemampuan masyarakat dalam menerima materi penyuluhan hukum ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penyuluhan  hukum  dilakukan  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman masyarakat  tentang  pentingnya  kepemilikan  sertifikat  tanah,  dalam  hal  ini masyarakat  yang  dimaksud  adalah  masyarakat  di  lingkungan  dinas  pendidikan Kabupaten Tebo.
2. Pemahaman  yang  diperoleh  masyarakat  melalui  penyuluhan  hukum  ini  dapat diterapkan  dalam  kehidupan,  sehingga  dapat  menciptakan  tertib  hukum  dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

## Saran
Masyarakat  harus  memahami  tentang  proses  peralihan  hak  atas  tanah,  dan  bagaimana prosedur  pendaftaran  dan  pembuatan  sertifikat  tanah,  serta  segala  konsekuensi  hukum  yang ditumbulkan,  dan  masyarakat  paham  dan  mengetahui  bagaimana  upaya  hukum  dalam menyelesaikan sengketa tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
AP.  Parlindungan,  Komentar  Atas  Undang-Udang  Pokok  Agraria.  mandar  maju.  Bandung 2008
Adrian Sutedi. Peralihan Hak Atas Tanah. Sinar Grafika. Jakarta. 2007 ___________. Peralihan Hak Atas Tanah. Sinar Grafika. Jakarta. 2018 Lubis  dan  ABD  Rahim  Lubis  Mhd.  Yamin.  Hukum  Pendaftaran  Tanah.  Mandar  Maju. Bandung. 2008

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
________________Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna  Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah
________________Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah