ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Analisis Identifikasi Pemangku Kepentingan dalam
Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Kepulauan Riau - Natuna
Rita Margaretha 1, * ; Mahadiansar 2
1 Universitas Nurtanio, Kota Bandung, Indonesia ; ritamargaretha133@gmail.com
2 Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang. Indonesia
* Correspondence : ritamargaretha133@gmail.com

## Kata kunci
Analisis Pemangku Kepentingan,Flight Information Region, Kepulauan Riau,Natuna
Keywords
Stakeholder Analysis, Flight Information Regions, Riau islands, Natuna

## ABSTRAK
Pemerintah Indonesia  saat ini  sedang  melakukan upaya  diplomasi  antar  negara untuk menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan. Hal itu dibuktikan dengan upaya pengambilalihan  wilayah  udara  Kepulauan  Riau  dan  Natuna.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis pemangku kepentingan terhadap Pengelolaan FIR di Kepulauan Riau-Natuna. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan data sekunder yaitu dengan studi kasus. Analisis data menggunakan teknik  triangulasi  yang  menekankan  pada  metode,  teori,  dan  logika.  Hasil penelitian  menunjukkan  identifikasi  Pemangku  Kepentingan  Utama  yaitu  oleh Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Singapura. Pemangku  Kepentingan  Utama  dalam  pengambilan  keputusan  oleh  Presiden Republik  Indonesia  dan  Perdana  Menteri  Singapura.  Ratifikasi  Traktat  melalui Diplomasi mengambil alih wilayah udara selama 25 tahun ke depan. Hal ini juga mendukung para pemangku kepentingan yang tidak terkait dengan Diskusi FIR tentang terjadinya kontras dari pengamat dan akademisi yang seharusnya hanya mengacu pada Hukum Internasional oleh Pemerintah Indonesia.

## ABSTRACT
The Indonesian government is currently carrying out diplomatic efforts between countries to maintain sovereignty in border areas. This was proven by efforts to take over the airspace of the Riau Islands and Natuna. This study aims to analyze the stakeholders on FIR Management in the Riau-Natuna Islands. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data collection techniques  use  secondary  data,  namely  by  case  studies.  Data  analysis  uses triangulation techniques that emphasize methods, theory, and logic. The results of the research show the identification of the Main Stakeholders, namely by the Technical  Executors  of  the  Ministry  of  Transportation  of  the  Republic  of Indonesia and Singapore. Main Stakeholders in decision-making by the President of  the  Republic  of  Indonesia  and  the  Prime  Minister  of  Singapore.  Treaty ratification through diplomacy took over the airspace for the next 25 years. It also supports  stakeholders  who  are  not  related  to  the  FIR  Discussion  on  the occurrence of Contrast from observers and academics who should only refer to International Law by the Government of Indonesia.

## Pendahuluan
Flight  Information  Region (FIR)  adalah  wilayah  udara  yang  dikendalikan  atau dikelola oleh suatu negara untuk mengatur lalu lintas udara dan mencegah terjadinya kecelakaan  penerbangan  (Arblaster,  2018).  Penguasaan  wilayah  udara  Kepulauan Riau oleh otoritas penerbangan Singapura menunjukkan bahwa Singapura memiliki kepentingan dalam hal teritorial, mengingat luas wilayah Singapura hanya 791 km (Husna  &  Riyanto,  2019).  Tindakan Air  Traffic  Control Singapura  yang  mengatur segala  jenis  penerbangan  yang  melewati  kawasan  tersebut,  menunjukkan  bahwa kekuasaan Singapura melampaui wilayah kedaulatannya (Benyamin, 2018), padahal wilayah tersebut termasuk dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. mengingat hal ini sudah berlangsung sejak tahun 1946.
Saat  ini,  melalui  diplomasi  antara  pemimpin  negara  antara  Indonesia  dan Singapura,  Indonesia  telah  resmi  menandatangani  kesepakatan  untuk  mengambil alih Flight  Navigation  Service  Area (FIR)  atas  Kepulauan  Riau  dan  Natuna  (Fahrazi, 2019),  yang  telah  dikelola  Singapura.  Lebih  lanjut,  Presiden  Republik  Indonesia mengaku  telah  menandatangani  Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  Pengesahan Perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura. Akibatnya, luas FIR Indonesia yang diakui  secara  internasional  meningkat  sebesar  249.575  km 2 (Mintojati,  2022).  Area tambahan tersebut akan menjadi bagian dari area Jakarta FIR.
Gambar 1. Wilayah Pelayanan Navigasi yang diambil alih Indonesia.

## Sumber: FIR, 2022
Penelitian-penelitian  sebelumnya  tentang  FIR  lebih  banyak  fokus  pada penelitian  hukum  internasional,  sedangkan  penelitian  di  bidang  ilmu  administrasi publik di Indonesia belum menyentuh FIR. Misalnya, dari Garcia, penelitian Marcelo sebelumnya,  Corrective  Diplomacy  in  the  Skies  in  2019  (Garcia  &  Almond,  2019), berbicara tentang bagaimana Konvensi Chicago melarang penggunaan ruang udara dan penerbangan sipil untuk diplomasi koersif, konflik yang disebabkan oleh satu pihak  mengabaikan  kesepakatan  Konvensi  Chicago,  dan  penelitian  penulis membahas tentang implementasi peraturan presiden yang mengacu pada Konvensi Chicago  yaitu  kesepakatan  sendiri.  Padahal  Kepulauan  Riau  tidak  hanya  bekerja
pada  implementasinya,  tetapi  juga  ingin  menjadi  pelopor  dan  panutan  dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional (Akbar et al., 2022).
Indonesia  telah  menjadi  pihak  dalam  konvensi  Chicago  sejak  tahun  1950. Konvensi  ini  pada  prinsipnya  sangat  menjunjung  tinggi  kedaulatan  negara  atas wilayah udaranya. Namun, menyadari risiko transportasi udara yang signifikan dan untuk  kepentingan  bersama  masyarakat  internasional,  dalam  beberapa  kasus, konvensi  tersebut  membatasi  kebebasan  negara  dalam  mengatur  lalu  lintas transportasi  udara.  Negara  harus  mematuhi  rute  penerbangan  yang  diatur  dalam bagan  Organisasi  Penerbangan  Sipil  Internasional  (ICAO)  dan  yang  diberi wewenang untuk memantau dan mengatur lalu lintas penerbangan di suatu wilayah melalui penetapan Flight Information Region (FIR).
Hampir  setara  dengan  usia  kemerdekaan  Indonesia,  Singapura  menguasai wilayah  udara  Indonesia  di  wilayah  Kepulauan  Riau.  Ini  karena  kami  tidak  bisa mengelola  FIR  kami  untuk  ruang  udara  di  atas  Kepulauan  Riau.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  implikasi  perjanjian  internasional  mengenai pendelegasian penerbangan FIR di atas wilayah udara Kepulauan Riau ke Singapura. Temuan  lain  menggunakan  konsep  kepentingan  nasional,  dimana  negara  dapat melindungi  dan  mempertahankan  kepentingan  nasionalnya  dengan  membuat berbagai  kebijakan — tentang  Penerbangan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4 Tahun 2018 tentang Keamanan Wilayah Udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Teknologi.
Selanjutnya  dalam  skala  internasional,  upaya  terus  dilakukan  melalui International Civil Aviation Organization (ICAO) agar Indonesia dapat mengelola FIR yang dikelola oleh ATC Singapura. Dengan demikian, setiap izin keamanan pesawat diplomatik  dan  asing  diproses  melalui  pemerintah  Indonesia  (Subarkah,  2020). Pemerintah  Indonesia  menandatangani  Perjanjian  bilateral  terakhir  dengan Singapura  pada  25  Januari  2022.  Isi  terkait  FIR  adalah  bahwa  pada  ketinggian  0 – 37.000  kaki  di  wilayah  udara  Kepulauan  Riau  dan  Natuna,  didelegasikan  kepada otoritas  penerbangan  Singapura,  dan  di  atasnya  37.000  kaki,  otoritas  penerbangan Indonesia, yang sangat penting. Beberapa pesawat terbang pada ketinggian 37.000 kaki (Helmi, 2022). Dengan demikian perjanjian ditandatangani 25 tahun
Namun,  secara  teknis  FIR  belum  diberikan  kepada  pemangku  kepentingan yang  membidangi  pengendalian  wilayah  udara  di  perbatasan  hingga  tahun  2022, sehingga belum jelas siapa yang akan berperan sebagai pemerintah pusat. Tulisan ini mengkaji bagaimana pengelolaan wilayah informasi penerbangan di Kepulauan Riau dan Natuna mempengaruhi orang-orang yang memiliki kepentingan di dalamnya. Analisis Identifikasi Pemangku Kepentingan dapat digunakan untuk mengidentifikasi  semua  pihak  yang  terlibat  yang  menjadi  objek  penelitian, pemangku kepentingan yang membuat atau melaksanakan kebijakan, dan berbagai perantara antara kedua pihak.
Istilah  pemangku  kepentingan  pertama  kali  diciptakan  oleh Stanford  Research Institute (SRI) pada tahun 1963. Freeman mengatakan teori pemangku kepentingan adalah teori yang menjelaskan kepada pihak mana perusahaan bertanggung jawab (Freeman et al., 2010). Teori pemangku kepentingan menggabungkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas dalam suatu entitas (Ackermann & Eden,  2011).  Pemangku  Kepentingan  adalah  pihak-pihak  dari  dalam  dan  luar organisasi/instansi  yang  memiliki  kepentingan  dan  pengaruh  terhadap  kinerja organisasi/instansi untuk menciptakan tata kelola yang baik.
Pemangku  Kepentingan  adalah  pihak  internal  dan  eksternal  yang berkepentingan  dan  mempengaruhi  kinerja  humas  pemerintah  (Harris  &  Fleisher, 2005).  Setiap  pemangku  kepentingan  memiliki  kebutuhan  yang  berbeda-beda, sehingga diperlukan pemetaan pemangku kepentingan yang akurat sesuai dengan kebutuhannya.  Hasil  pemetaan  pemangku  kepentingan  merupakan  informasi penting  dalam  merumuskan  hubungan  kebijakan  dengan  pemangku  kepentingan (Derakhshan et al., 2019). Pentingnya mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya  digunakan  oleh  pendapat  ahli, Focus  Group  Discussion (FGD), pengambilan secara acak, dan pemilihan berdasarkan data sekunder.
Pemangku  Kepentingan  yang  teridentifikasi  dalam  perumusan  kebijakan pengambilan  Hak  Kedaulatan  Antariksa  Indonesia  yang  dikuasai  Singapura  akan dianalisis dan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:
1. Pemangku kepentingan utama adalah mereka yang terkena dampak langsung dari keberadaan kebijakan, baik positif maupun negatif (Rinaldi, 2013).
2. Pemangku Kepentingan kunci secara legal memiliki kewenangan atau dengan kata  lain  memiliki  pengaruh  dan  kepentingan  yang  substansial  dalam pengambilan  keputusan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  (Brugha  & Varvasovszky, 2000).
3. Pemangku  kepentingan  pendukung  adalah  pemangku  kepentingan  sebagai perantara dalam proses implementasi kebijakan atau pihak yang tidak memiliki hubungan langsung tetapi memiliki kepedulian terhadap keputusan kebijakan. Setelah menentukan identifikasi pemangku kepentingan, akan terjadi dampak.
Dampak umumnya keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau mengesankan  orang  lain,  untuk  membuat  mereka  mengikuti  atau  mendukung keinginan pemangku kepentingan (Currie et al., 2009).

## Metode
Penelitian kualitatif adalah proses investigasi untuk memahami masalah sosial dengan menciptakan gambaran holistik yang dibentuk dalam kata-kata, melaporkan pandangan informan secara rinci, dan menyusun dalam latar belakang. Data yang digunakan  dalam  penelitian  adalah  data  sekunder  yang  relevan  dari  dalam  tanpa batas waktu yang ditentukan. Data sekunder yang dimaksud berupa laporan, berita,
website, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian (Johnston, 2014).
Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  mengorganisasikan  data,  memecahnya menjadi  unit-unit,  mensintesiskannya,  menyusunnya  menjadi  suatu  pola,  memilih apa  yang  esensial  dan  apa  yang  akan  dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan  yang dapat  diceritakan  kepada  orang  lain  (Patton,  2014).  Kegiatan  dalam  analisis  data kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  terjadi  terus  menerus  sampai  tuntas sehingga  datanya  jenuh.  Alur  dalam  analisis  data  adalah  reduksi  data,  penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Dampak Pengelolaan FIR di Kepulauan Riau dan Natuna
Dampak  yang  akan  terjadi  adalah  Indonesia  dapat  menunjukkan  kedaulatan atau  ruang  udaranya  sebagai  negara  yang  berdaulat  sehingga  dapat  mengelola wilayah  penerbangannya,  baik  secara  nasional  maupun  internasional.  Selain  itu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara Indonesia dan Singapura yaitu Pembukaan Kerjasama Staf RI-Singapura di Bandara Changi pada Air Traffic Controllers untuk mempererat hubungan diplomatik antara Singapura dan Indonesia (Subarkah, 2020). Namun, Indonesia hanya menguasai 37.000 kaki ke atas wilayah udara  di  Kepulauan  Riau  dan  Natuna.  Selain  itu,  Indonesia  diketahui  masih memberikan delegasi layanan penerbangan di wilayah tertentu di Kepulauan Riau pada ketinggian 0 hingga 37 ribu kaki kepada otoritas Singapura.
Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan  Persetujuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura. Ada dua pasal yang diatur dalam Perpres tersebut, yaitu Pasal 1 yang berbunyi:
1. Mengesahkan  perjanjian  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan Pemerintah  Republik  Singapura  tentang  Penyesuaian  Batas  antara Flight Information Region  Jakarta  dan Flight  Information  Region Singapura  yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura pada tanggal 25 Januari 2022 di Bintan, Indonesia.
2. Salinan asli perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura (Sari, 2022).
Kesepakatan  ini  merupakan  langkah maju  pengakuan  internasional  terhadap ruang  udara  Indonesia,  yang  sekaligus  meningkatkan  jaminan  keselamatan  dan keamanan penerbangan serta dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Hal ini dapat menjadi momentum bagi modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  Indonesia.  Selain  itu,  secara  tidak langsung  Indonesia  akan  mendapatkan  penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP). Sebelumnya,  wilayah  udara  Kepulauan  Riau  Singapura  hanya  mengenakan  biaya
sekitar 10-20% dari ruang udara untuk navigasi dan biaya layanan. Dengan adanya FIR  antara  Singapura  dan  Indonesia  ini,  Indonesia  mengambil  alih  100%  wilayah udara  Kepulauan  Riau.  Jadi,  nantinya,  penerbangan  Singapura  harus  membayar biaya navigasi saat melewati seluruh wilayah.

## 2. Analisis Pemangku Kepentingan
Pemangku  kepentingan  utama  adalah  Kementerian  Perhubungan  Republik Indonesia.  Saat  ini,  penyesuaian  FIR  ini  merupakan  aspek  yang  tidak  terpisahkan antara  Indonesia  dan  Internasional.  Pengamatan  yang  komprehensif  adalah kuncinya,  terutama  terkait  dengan  aspek  teknis,  keselamatan,  kepatuhan internasional, dan praktik terbaik internasional. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akan membentuk tim kontrol yang akan melibatkan beberapa pihak dari para ahli, akademisi, praktisi, dan elemen terkait lainnya untuk melakukan diskusi konstruktif tentang FIR.
Tujuannya  untuk  mendapatkan  masukan  positif  untuk  menciptakan keseimbangan  antara  kepentingan  kedaulatan  Indonesia  dengan  kepentingan keselamatan penerbangan yang telah diatur dan disepakati oleh aturan internasional. Oleh  karena  itu,  pembahasan  FIR,  ekstradisi,  dan  kerja  sama  pertahanan  kedua negara  telah  dilakukan  sejak  2007  dan  belum  pernah  selesai.  Keberhasilan kesepakatan itu luar biasa bagi pemerintah Indonesia karena persoalannya sensitif dan tidak mudah (Saputra, 2022).
Perjanjian  delegasi  Indonesia  ke  Singapura  ditandatangani  pada  25  Januari 2022,  dan  akan  berlangsung  selama  25  tahun,  hingga  25  Januari  2047.  Ini  adalah waktu yang sangat lama untuk kerja sama, dan perjanjian itu tidak didasarkan pada keputusan  yang  dibuat  oleh  semua  pemangku  kepentingan.  dalam  manajemen wilayah udara  (Ramadhan,  2022). Pada penandatanganan  kerjasama ini, hadir tiga kementerian:  Kementerian  Perhubungan  yang  merupakan  regulator  penting penerbangan  di  Indonesia;  Kementerian  Luar  Negeri  yang  telah  membantu terselenggaranya  kerjasama  bilateral  ini  sampai  dengan  ditandatanganinya;  dan Kementerian Pertahanan yang belum sepenuhnya berkoordinasi dengan Komando Operasi  Udara  Nasional  atau  Koopsudnas  yang  merupakan  bagian  dari  TNI  dan berada di bawah Kementerian Pertahanan dan Airnaf.
Selanjutnya, Pemangku Kepentingan Utama adalah Kepala Negara Indonesia dan Perdana Menteri Singapura  (Asmara, 2022). Kesepakatan kedua negara, yakni ratifikasi kesepakatan ini, telah berlangsung sejak awal 2022. Presiden Indonesia Joko Widodo  dan  Perdana  Menteri  Singapura  Lee  Hsien  Loong  menyepakati pengambilalihan  FIR  Kepulauan  Riau-Natuna.  Hal  ini  bertujuan  untuk meningkatkan jaminan keamanan. Pengambilalihan FIR oleh Indonesia diharapkan dapat  meningkatkan  penerimaan  negara  bukan  pajak  dan  menjadi  momentum modernisasi  peralatan  navigasi  penerbangan  dan  pengembangan  sumber  daya manusia Indonesia. Ada lima perjanjian diplomatik terkait FIR, antara lain;
1. Menyesuaikan  batas  wilayah  FIR  Jakarta  yang  meliputi  seluruh  wilayah Indonesia,  sehingga  perairan  di  sekitar  Kepulauan  Riau  dan  Natuna  yang sebelumnya masuk dalam FIR Singapura menjadi bagian dari FIR Jakarta.
2. Indonesia  berhak  dan  bertanggung  jawab  atas  Penyelenggaraan  Pelayanan Penerbangan  (PJP)  di  bidang  informasi  penerbangan  yang  merupakan  FIR Indonesia yang sesuai dengan batas laut teritorial.
3. Singapura  juga  sepakat  untuk  menjalin  kerjasama  sipil  dan  militer  terkait dengan Aviation Traffic Management ( Civil-Military Coordination in ATC/CMAC ). Tujuannya  agar  tidak  terjadi  pelanggaran  terhadap  kedaulatan  dan  hak berdaulat Indonesia.
4. Singapura  juga  wajib  menyetorkan  kuotasi  biaya  pelayanan  penerbangan kepada  pesawat  yang  terbang  dari  dan  ke  Singapura  menuju  Indonesia. Delegasi PJP juga akan diawasi dan dievaluasi secara ketat oleh Kementerian Perhubungan.
5. Indonesia juga berhak melakukan evaluasi operasional atas pelayanan navigasi penerbangan  yang  dilakukan  oleh  Singapura.  Hal  ini  dilakukan  untuk memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  Organisasi  Penerbangan  Sipil Internasional (ICAO) (Firmansyah, 2022).
Pemangku  Kepentingan  pendukung  dalam  penyesuaian  FIR  di  wilayah Kepulauan Riau-Natuna menentang keputusan tersebut. Banyak pengamat menilai Indonesia  saat  ini  bergantung  pada  keputusan  politik.  Berdasarkan  Konvensi Chicago  1946,  UNCLOS  1982,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  Keamanan Wilayah  Udara,  semua  aturan  yang  ada  tidak  mempengaruhi  Singapura  untuk menyerahkan  wilayah  udaranya  kepada  Indonesia  sebagai  pemiliknya.  Pasalnya, penilaian ICAO terhadap Indonesia masih di bawah rata-rata. Hal ini menyebabkan kelemahan Indonesia dan Singapura lebih bersifat bela diri untuk alasan keamanan nasional.
Namun dari sisi kontra, Indonesia dan Singapura telah memiliki kesepakatan serupa  pada  tahun  1995.  Dalam  kesepakatan  tersebut,  Indonesia  mendelegasikan kewenangan  pengelolaan  FIR  di  Kepulauan  Riau-Natuna  dan  sekitarnya  kepada Singapura (Sucahyo, 2022). Pemerintah menyatakan bahwa FIR telah kembali, tetapi pada  saat  yang  sama,  pengelolaannya  dilimpahkan  ke  Singapura.  Pasal  458  UU Penerbangan  2009  mengatur  bahwa  wilayah  udara  Indonesia  yang  pelayanan navigasi  penerbangannya  dilimpahkan  ke  negara  lain  harus  kembali  ke  Indonesia dalam waktu 15 tahun. Sesuai amanat Undang-Undang, Indonesia harus mengelola FIR secara penuh dalam dua tahun ke depan. Namun, kesepakatan baru Januari lalu akan berlaku setidaknya selama 25 tahun ke depan.

## Kesimpulan
Dampak  pengambilalihan  wilayah  udara  Kepulauan  Riau-Natuna  oleh pemerintah  Indonesia  memberikan  dampak  luar  biasa  terhadap  keamanan  negara dan penerimaan negara bukan pajak menyusul kesepakatan kedua negara selama 25 tahun.  Selain  itu,  identifikasi  pemangku  kepentingan  utama  dalam  pengambilan keputusan dalam perannya, yaitu Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura. Sementara itu, pemangku kepentingan utama menekankan pada teknis pelaksanaan  antar  lembaga  terkait  antar  kementerian.  Sementara  itu,  pemangku kepentingan termasuk di luar dari pemerintahan yang mengklaim bahwa kedaulatan atau ruang udara di Kepulauan Riau-Natuna dapat bersifat permanen dengan tidak membuat perjanjian jangka panjang menurut hukum internasional.

## Referensi
Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice. Long Range Planning , 44 (3), 179 – 196.
https://doi.org/10.1016/J.LRP.2010.08.001
Akbar, D., Anggria Pratama, R., Yudho, Y., Lisnawati Sianturi, R., & Triyana, N.
(2022). Strategi Pengembangan Blue Economy Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 166 – 177. https://doi.org/10.52423/NEORES.V4I1.8 Arblaster, M. (2018). Air traffic management : economics, regulation and governance .
Elsevier.
Asmara, C. G. (2022). Top Jokowi! RI Rebut Wilayah Udara Natuna Dari Singapura . Cnbcindonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220908103447-4- 370313/top-jokowi-ri-rebut-wilayah-udara-natuna-dari-singapura
Benyamin, P. (2018). The Practices of Republic Indonesia’s Diplomacy to Taking Over The Management of Flight Information Region (FIR) above Natuna Island From The Republic of Singapore. Proceedings of the International Conference on Media and Communication Studies (ICOMACS 2018) , 228 – 229.
https://doi.org/10.2991/ICOMACS-18.2018.56
Brugha, R., & Varvasovszky, Z. (2000). Stakeholder analysis: A review. Health Policy and Planning , 15 (3), 239 – 246. https://doi.org/10.1093/HEAPOL/15.3.239
Currie, R. R., Seaton, S., & Wesley, F. (2009). Determining stakeholders for feasibility analysis. Annals of Tourism Research , 36 (1), 41 – 63.
https://doi.org/10.1016/J.ANNALS.2008.10.002
Derakhshan, Roya., Turner, Rodney., & Mancini, Mauro. (2019). Project governance and stakeholders: a literature review. International Journal of Project Management , 37 (1), 98 – 116. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2018.10.007 Fahrazi, M. (2019). Pengelolaan Flight Information Region Di Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 26 (2), 391 – 409. https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL26.ISS2.ART9
Firmansyah, M. J. (2022). Jokowi Bersepakat dengan Singapura, Ambil Alih Pengelolaan Ruang Udara Kepri-Natuna . Tempo.Co.
https://nasional.tempo.co/read/1631872/jokowi-bersepakat-dengan-singapura- ambil-alih-pengelolaan-ruang-udara-kepri-natuna
Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & Colle, S. de. (2010).
Stakeholder Theory: The State of The Art . Cambridge University Press.
Garcia, M. L., & Almond, R. G. (2019). Coercive Diplomacy in the Skies. Air and Space Lawyer , 32 (1), 7 – 11. https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/airspaclaw32&id=1&di v=&collection=
Harris, P., & Fleisher, C. S. (2005). Handbook of Public Affairs. In Handbook of Public Affairs . Sage.
Helmi, I. (2022). Jokowi Umumkan RI Resmi Ambil Alih Pengelolaan Ruang Udara Kepri- Natuna dari Singapura . KOMPAS TV.
https://www.kompas.tv/article/326502/jokowi-umumkan-ri-resmi-ambil-alih- pengelolaan-ruang-udara-kepri-natuna-dari-singapura
Husna, L., & Riyanto, A. (2019). Implikasi Perjanjian Internasional Flight Information Region (FIR) Singapura atas Ruang Udara Indonesia terhadap Kepulauan Riau. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi
(SNISTEK) , 2 , 127 – 132. https://mail.puterabatam.com/index.php/prosiding/article/view/1520 Johnston, M. P. (2014). Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries , 3 (3), 619 – 626.
http://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/169
Mintojati, S. (2022). Effect of Re-alignment Flight Information Region Above Natuna and Riau Islands to Indonesia’s Sovereignty. International Journal of Law, Tourism, and Culture , 1 (1), 1 – 17. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/IJLTC/article/view/1241 Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods . Sage Publications.
Ramadhan, A. (2022). Jokowi Teken Perpres soal FIR, Pengelolaan Ruang Udara Kepulauan Riau-Natuna Kembali ke NKRI . KOMPAS.Com. https://nasional.kompas.com/read/2022/09/08/12532411/jokowi-teken-perpres- soal-fir-pengelolaan-ruang-udara-kepulauan-riau-natuna
Rinaldi, L. (2013). Stakeholder engagement. Integrated Reporting: Concepts and Cases That Redefine Corporate Accountability , 95 – 109. https://doi.org/10.1007/978-3-319- 02168-3_6/COVER
Saputra, M. G. (2022). Jokowi Teken Perpres FIR, RI Ambil Alih Ruang Udara Kepri dan Natuna dari Singapura . Merdeka.Com.
https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-teken-perpres-fir-ri-ambil-alih- ruang-udara-kepri-dan-natuna-dari-singapura.html
Sari, H. P. (2022). Teken Perpres FIR, Jokowi: Kita Berhasil Kembalikan Ruang Udara Kepri dan Natuna ke NKRI . KOMPAS.Com. https://money.kompas.com/read/2022/09/08/125925526/teken-perpres-fir- jokowi-kita-berhasil-kembalikan-ruang-udara-kepri-dan-natuna?page=all Subarkah, A. R. (2020). Kepentingan Indonesia dalam mengambil alih Flight Information Region (FIR) dari Singapura. Asia Pacific Studies , 3 (2), 145 – 155. http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/1317 Sucahyo, N. (2022). Menghitung Untung-Rugi Perjanjian FIR Indonesia-Singapura . VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/menghitung-untung-rugi- perjanjian-fir-indonesia-singapura/6432123.html