## PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA,

## PERENCANAAN ANGGARAN, POLITIK PENGANGGARAN, DAN TRANSPARANSI PUBLIK TERHADAP SINKRONISASI DOKUMEN APBD DENGAN KUA-PPAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nurhidayati Hikmah 1
Busaini 2
Sri Pancawati 2
1 BAPPPEDA KAB.  LOBAR
2 Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi
Abstract: This study aims to determine the effect of human resources capacity, budget planning, politi- cal budgeting, and public transparency on the synchronization between Regional Revenues and expen- ditures budget (APBD) document and General Policy of Regional Revenues and Expenditures Budget (KUA)  and  Provisional  Budget  Ceiling  Priority  (PPAS)  document.  The  population  in  this  study  was councilors and officer/staff involved in the preparation of the Work Plan Budget (RKA) SKPD includes 33 SKPD. The sampling method using census method, where all the population became the samples as much  as  127  people.  The  data  in  this  study  using  primary  data.  The  data  obtained  were  analyzed through multiple linear regression tests. Hypotheses simultaneously and partially tested by F test and t test.  Results  of  this  study  showed  that  simultaneous  variable  capacity  of  human  resources,  budget planning,  political  budgeting,  and  public  transparency  has  a  positive  and  significant  impact  on  the synchronization between APBD documents and KUA-PPAS documents. And in partial, the capacity of human  resources,  budget  planning,  political  budgeting,  and  public  transparency  has  a  positive  and significant impact on the synchronization between APBD documents and KUA-PPAS documents. The implications of this research, can be useful as a conceptual contribution to policy makers, especially in West Lombok Regency Government and Parliament should be consistent and have a high commitment in budgeting and KUA-PPAS.
Keywords:  budget,  KUA-PPAS,  human  resources  capacity,  budget  planning,  budgeting  politics  and public  transparency
Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan  jumlah  alokasi  dana  untuk  tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai  dilakukan.  Tahap  penganggaran  menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan  tidak  berorientasi  pada  kinerja  akan  dapat menggagalkan  perencanaan  yang  telah  disusun. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akun- tabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelak- sanaan program-program yang dibiayai dari uang
publik (Mardiasmo, 2009:61). Berdasarkan Peratur- an  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  No.  13 tahun  2006,  penganggaran  terpadu  (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip penca- paian efisiensi alokasi dana.
Mekanisme penganggaran melibatkan berbagai pihak yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik dari tingkat pemahaman terhadap anggaran mau- pun dari kepentingan terhadap anggaran. Perbedaan
ini diyakini dapat menyebabkan terjadinya ketidak- sinkronan dalam proses penyusunan anggaran yaitu antara dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Se- mentara  (PPAS).  Ketidaksinkronan  antara  doku- men APBD  dengan dokumen  KUA-PPAS  umum terjadi hampir disetiap pemerintah daerah (Elfrina, 2014).
Penelitian yang dilakukan oleh Amirudin (2009), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi antar dokumen tersebut yaitu kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, peren- canaan dan informasi pendukung. Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa ketika mema- suki  tahapan  pembahasan  komisi-komisi  banyak dijumpai  adanya  tambahan  usulan  kegiatan  dan permohonan pergeseran anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan lain yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
Menurut  Iskandar  (2013),  kapasitas  sumber daya  manusia  adalah  kemampuan  dari  anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fung- si dan perannya masing-masing dalam proses pe- nyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kualitas dan kemampuan anggota DPRD juga diperlukan agar kegiatan-kegiatan yang dituang- kan  dalam APBD  betul-betul  bermanfaat  bagi masyarakat.  Masalah  yang  sering  muncul  adalah ketika  penganggaran  yang  dilakukan  selama  ini masih  dipahami  sebagai  aktifitas  pembagian  kue pembangunan. Alokasi untuk mewujudkan kesejah- teraan rakyat belum menjadi jiwa dalam penyusunan APBD. Jadi sumber daya yang dibutuhkan bukan hanya anggota yang sekedar memiliki pendidikan yang tinggi tapi juga memiliki kapasitas yang baik agar mampu melaksanakan peran dan fungsi-fungsi yang mesti dijalankannya dengan baik dan optimal.
Menurut Amirudin (2009), peran utama legis- latif dalam proses politik penyusunan APBD terkait jelas saat pembahasan KUA-PPAS serta dalam pe- netapan perda APBD. Dalam pembahasan anggar- an, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan- kesepakatan  yang  dicapai  melalui  proses  politik dengan acuan KUA dan PPAS sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu pemerintah daerah sehing- ga keputusan dalam pengalokasian anggaran kom- pleks dengan politik penganggaran yang diyakini dapat menyebabkan terjadi ketidaksinkronan dalam
pengalokasian anggaran yaitu antara dokumen APBD dengan  dokumen  KUA-PPAS.
Berdasarkan pengamatan awal bahwa antara dokumen APBD  dengan  KUA-PPAS  tahun  ang- garan 2014 terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan belanja Pemerin- tah  Kabupaten  Lombok  Barat  antara  lain  pema- haman  dan  pembahasan  APBD  kurang  optimal yang dipengaruhi belum berjalan efektif dan efesien pengesahan APBD oleh DPRD KabupatenLombok Barat serta masih terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat mendesak dan strategis yang muncul dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat  yang  sebelumnya  tidak  dianggarkan  dalam APBD  Kabupaten  Lombok  Barat.  Hal  ini  tidak dapat diakomodir secara langsung dalam RAPBD Kabupaten Lombok Barat serta belum optimalnya tingkat  efisiensi  dan  efektifitas  pengeluaran  dari setiap kegiatan yang dilaksanakan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lom- bok Barat. Di sisi lain keterbukaan atas informasi yang didapat oleh publik dalam perencanaan APBD hanya pada awal perencanaan penyusunan APBD melalui  musrenbang  pada berbagai  tingkat.  Pada tahap  pelaksanaan  pengelolaan APBD  dan  tahap akhir pengelolaan APBD informasi dan keterlibatan publik  terputus  dan  tidak  dipublikasikan  secara terbuka, walaupun dipublikasikan tetapi tidak bisa dipahami secara sederhana oleh masyarakat, artinya publik hanya dilibatkan pada saat musyawarah ren- cana  awal APBD  dimana  pada  saat  musrenbang usulan  pembangunan  adalah  berdasarkan  skala prioritas yang langsung diusulkan oleh publik. Namun pada  pelaksanaan  dari  musrenbang  yang  sudah disusun berdasarkan skala prioritas tidak seluruhnya sesuai dengan usulan pada saat musrenbang.
Peneliti termotivasi melakukan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, perencanaan ang- garan, politik penganggaran, dan transparansi publik terhadap  sinkronisasi  dokumen APBD  dengan KUA-PPAS,  yang  didasarkan  pada  penelitian sebelumnya tentang sinkronisasi dokumen APBD dengan  dokumen  KUA  PPAS  oleh Arniati  dkk. (2010) dan Iskandar (2013) Selain itu, berdasarkan fenomena dilihat dari perencanaan anggaran yang tercantum  pada  KUA-PPAS  maupun  rancangan peraturan daerah tentang APBD terdapat perbedaan atau selisih sehingga RAPBD Kabupaten Lombok Barat belum konsisten.
Rerangka  Teoritis  dan  Pengembangan Hipotesis

## Kapasitas Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  (human  resources) merujuk kepada orang-orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Simamora, 2001: 2). Menurut Irawan (2000:3), yang dimaksud dengan sumber  daya  manusia  adalah  semua  orang  yang tergabung dalam suatu organisasi dengan peran dan sumbangannya  masing-masing  mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Sumber daya manusia harus baik, sumber daya manusia yang baik akan menunjukkan kapasitas sumber daya manusia yang baik.
Menurut  Iskandar  (2013),  kapasitas  sumber daya  manusia  adalah  kemampuan  dari  anggota eksekutif  maupun  legislatif  dalam  menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kualitas dan kemampuan anggota DPRD juga diperlukan agar kegiatan-kegiatan yang dituang- kan  dalam APBD  betul-betul  bermanfaat  bagi masyarakat. Kapasitas sumber daya manusia juga dapat dilihat dari sejauh mana kemampuan pihak eksekutif dan legislatif untuk berperan dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Peran eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari tahapan pengelolaan ke- uangan daerah. Berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan  daerah  bahwa  pedoman  pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi tiga tahap yaitu penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi APBD. Jadi sumber daya yang dibutuhkan bukan hanya anggota yang sekedar memiliki pendidikan yang tinggi tapi juga  memiliki  kapasitas  yang  baik  agar  mampu melaksanakan peran dan fungsi-fungsi yang mesti dijalankannya dengan baik dan optimal.
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut: H1 : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan  Dokumen  KUA-PPAS.

## Perencanaan Anggaran
Perencanaan merupakan cara organisasi me- netapkan tujuan dan sasaran organisasi (Mardiasmo, 2009). Proses penyusunan dalam penetapan ang- garan didasarkan pada rangkaian tahapan (siklus) yang dimulai bulan Januari dan berakhir pada bulan
Desember dalam tahun anggaran yang sedang ber- jalan. Bila perencanaan pada tahapan awal buruk maka  akan  berdampak  pada  buruk  perencanaan pada tahap berikutnya. Perencanaan yang baik me- rupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah  daerah  tidak  akan  dapat  mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perenca- naan dan penganggaran yang dimiliki tidak baik. Oleh karena itu pada tahap awal perencanaan meru- pakan  faktor  yang  sangat  menentukan  terhadap kesinkronan antara RAPBD dengan KUA-PPAS. Pada tahap awal perencanaan, pertama kali yang dilakukan adalah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan musyawarah perencanaan pemba- ngunan (Musrenbang). Partisipasi masyarakat ber- tujuan pencapaian hasil sesuai dengan kebutuhan publik melalui anggaran kinerja.
Proses penyusunan anggaran dalam pengang- garan kinerja dimulai dari satuan kerja yang ada di Pemda, melalui usulan anggaran yang disebut Ren- cana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah  (RKA-SKPD).  RKA-SKPD  kemudian diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai kela- yakannya diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan dires- pon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran. Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan  legislatif  membuat  kesepakatan-kesepakatan yang  dicapai  melalui bargaining  (dengan  acuan KUA dan PPAS) sebelum anggaran ditetapkan se- bagai peraturan daerah. Anggaran yang telah dite- tapkan menjadi dasar bagi legislatif untuk melaksa- nakan  fungsi  pengawasan  dan  penilaian  kinerja eksekutif  dalam  hal  pertanggungjawaban  kepala daerah.
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut: H2 : Perencanaan  anggaran  berpengaruh  positif terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen  KUA-PPAS.

## Politik Penganggaran
Menurut  Hague,  et  al.  (1998)  politik  adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok- kelompok mencapai keputusan yang bersifat kolek- tif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan  di  antara  anggota-anggota. Dalam suatu pemerintahan, politik berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebi- jakan publik dan alokasi atau distribusi. Oleh karena
itu untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sum- ber daya perlu dimiliki kekuasaan serta kewenangan (Budiardjo, 2008:14).
Iskandar (2013), menyatakan politik berpenga- ruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan  dokumen  KUA-PPAS.  Di  mana  hal  ini untuk cara bagaimana mencapai tujuan yang bersi- fat kolektif dan mengikat melalui kekuasaan, peng- ambilan keputusan, kebijakan publik, alokasi dan distribusi dalam proses penerjemahan rencana akti- vitas  ke  dalam  rencana  keuangan  dengan  acuan KUA  dan  PPAS  sebelum  anggaran  ditetapkan sebagai peraturan daerah.
Menurut Halim dan Abdullah (2006), dalam penelitiannya tentang perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan principal agent theory, bahwa kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap hubungan Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan DPRD (legislatif). Hal ini me- nunjukkan bahwa di antara eksekutif dan legislatif terjadi hubungan keagenan.
Dobell dan Ulrich (2002) menyatakan bahwa peran penting legislatif adalah mewakili kepentingan masyarakat, pemberdayaan pemerintah, dan meng- awasi kinerja pemerintah. Ketiga peran ini menem- patkan legislatur berkemampuan memberikan pe- ngaruh signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Ada dua kemungkinan perubahan yang dapat dilaku- kan oleh legislatif terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh eksekutif, yaitu: pertama, merubah jumlah  anggaran  dan kedua,  merubah  distribusi belanja/pengeluaran dalam anggaran. Berdasarkan perannya, pihak eksekutif dan legislatif juga berpe- ran  dalam  pembahasan  anggaran  dimana  pihak eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kese- pakatan yang dicapai melalui proses politik dengan acuan KUA dan PPAS sebelum anggaran ditetap- kan sebagai suatu peraturan daerah dalam bentuk APBD. Oleh karena itu, selaian sebagai suatu kesa- tuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi mana- jemen, penganggaran di lembaga pemerintah juga tidak terlepas dari adanya politik penganggaran.
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut: H3 : Politik penganggaran berpengaruh positif ter- hadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen  KUA-PPAS.

## Transparansi Publik
Sopanah dan Mardiasmo (2003) mensyaratkan bahwa anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria beri- kut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang te- pat waktu, (4) Terakomodasinya suara/usulan ma- syarakat, (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.
Sumarsono (2003) mendefenisikan transparansi sebagai  keterbukaan  pemerintah  dalam  membuat kebijakan kebijakan keuangan daerah, sehingga da- pat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masya- rakat. Transparansi pengeloalan keuangan daerah pada  akhirnya  akan  menciptakan horizontal accountability antara  pemerintah  daerah  dengan masyarakatnya, sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsip terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Dari  definisi  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa transparansi  merupakan  keterbukaan  pemerintah kepada  masyarakat  untuk  mengakses  informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat me- miliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan me- nyeluruh  atas  pertanggung  jawaban  pemerintah tersebut.
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut:
H4 : Transparansi Publik berpengaruh positif ter- hadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen  KUA-PPAS.

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam peneli- tian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Populasi ang- gota dewan yang membidangi pengawasan keuang- an daerah dan pejabat/pegawai yang terlibat dalam penyusunan RKA-SKPD berjumlah 127 orang dari 33  SKPD  pada  Pemerintah  Kabupaten  Lombok Barat.
Definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan seba- gai berikut: (a) Sinkronisasi dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS merupakan variabel depen- den (Y) dalam penelitian ini. Sinkronisasi adalah hasil kesesuaian  antara  dokumen  kebijakan  yang  satu dengan  dokumen  kebijakan  yang  lain  (Iskandar, 2013). Sinkronisasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator yaitu: (1) adanya kesesuaian antara program di dalam dokumen APBD dan dokumen KUA-PPAS, (2) adanya kesesuaian antara kegiatan di dalam dokumen APBD dan doku- men KUA-PPAS, (3) adanya kesesuaian antara pla- fon anggaran di dalam dokumen APBD dan doku- men KUA-PPAS, dan (4) pergeseran anggaran pada KUA-PPAS didasarkan atas regulasi keuangan dae- rah. (b) Kapasitas sumber daya manusia (X1) meru- pakan kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing- masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  (Iskandar, 2013). Kapasitas sumber daya manusia dalam pene- litian ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indi- kator yaitu: (1) pengetahuan tentang penyusunan anggaran,  (2)  pemahaman  dalam  menyusun  ang- garan, dan (3) kemampuan dan keterampilan me- nyusun anggaran. (c) Perencanaan Anggaran (X2), perencanaan merupakan cara organisasi menetap- kan  tujuan  dan  sasaran  organisasi.  Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga  melibatkan  aspek  perilaku,  yaitu  partisipasi dalam  pengembangan  sistem  perencanaan,  pene- tapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan (Mardiasmo, 2009). Perencanaan anggaran dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu (1) penyusunan anggaran diawali dari pelaksanaan  musrenbang,  dan  (2)  penyusunan anggaran dilakukan melalui proses yang terkoordi- nasi.  (d)  Politik  Penganggaran  (X3)  adalah  cara bagaimana mencapai tujuan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui kekuasaan, pengambilan kepu- tusan, kebijakan publik, alokasi dan distribusi dalam proses  penerjemahan  rencana  aktivitas  ke  dalam rencana keuangan (Iskandar, 2013). Politik peng- anggaran dalam penelitian ini diukur dengan menggu- nakan  2  (dua)  indikator  yaitu:  (1)  adanya  unsur kepentingan pada saat penyusunan anggaran, dan (2) adanya bergaining antara eksekutif dan legis- latif pada saat penyusunan anggaran. (e) Transpa- ransi Publik (X4) didefinisikan adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masya- rakat secara cepat (Handayani, 2009, dan Iskandar
2013). Transparansi publik dalam penelitian ini di- ukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator yaitu: (1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran, (2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, (3) tersedia  laporan  pertanggungjawaban  yang  tepat waktu,  (4)  terakomodasinya  suara/usulan  rakyat, dan (5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.
Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala likert 4 (empat) poin, yaitu 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (setuju), dan 4  (sangat  setuju).  Sebagaimana  diungkapkan Sugiyono (2013:93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

## Metode Analisis Data
Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan di mana satu atau lebih variabel (variabel indepen- den) mempengaruhi variabel lainnya (variabel de- penden). Oleh karena itu peneliti menggunakan anali- sis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian tersebut didasarkan pada  persamaan  regresi  linear  berganda  sebagai berikut
Y=  +  1 X 1 +  2 X 2 +  2 X 2 +  4 X 4 + e Keterangan:
Y = Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen  KUA-PPAS  = Konstanta
 1 ‚  2 ‚  3 ‚  4 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X X 1 = Kapasitas Sumber Daya Manusia X 2 = Perencanaan Anggaran X 3 = Politik Penganggaran X 4 = Transparansi Publik e = Error term

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data
Berdasarkan hasil uji validitas seluruh item per- nyataan  variabel-variabel  penelitian  semua  butir pertanyaan dapat valid kecuali variabel kapasitas sumber daya manusiauntuk indikator atau butir X1.5 dan X1.6. Nilai r hitung masing-masing 0,189 dan 0,248 berada di bawah r kritis 0,3, sehingga untuk analisis selanjutnya adalah kedua butir instrument tersebut mendapatkan perlakukan dikeluarkan. Sementara, hasil pengujian reliabilitas menunjukkan atribut-atri- but variabel instrumen dinyatakan reliabel (andal).

## Pengujian Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas menggunakan uji statistik non-prametrik  Kolmogorov-Smirnov  (K-S)  data berdistribusi normal karena nilai probability Sig lebih besar dari alpha (0,536> 0,05). Selanjutnya hasil pengujian multikolonieritas tidak ditemukan adanya multikolonieritas antar variabel independen karena nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Sedang- kan hasil uji Glejser tidak terjadi Heteroskedastisitas karena nilai signifikansi untuk setiap variabel inde- penden lebih besar dari  0,05.

## Pengujian Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi (R²)
<  0,05 dan nilai t hitung (2,224) > nilai t tabel (1,657) berarti bahwa kapasitas sumber daya manusia ber- pengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi do- kumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
Variabel  perencanaan  anggaran  dengan  nilai signifikansi 0,000 <  0,05 dan nilai t hitung (4,174) > nilai t tabel (1,657), berarti bahwa perencanaan ang- garan berpengaruh positif signifikan terhadap sin- kronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA- PPAS.
Variabel politik penganggaran dengan nilai signi- fikansi 0,028 <  0,05 dan nilai t hitung ( 2,228) > nilai t tabel (1,657) bermakna bahwa politik penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,659ª ,435 ,416 ,29628
Berdasarkan tabel hasil olah data SPSS di atas diperoleh nilai koefisien determinasi dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,416 berarti variabel independen  mampu  menjelaskan  variasi  variabel dependen hanya sebesar 42%, sisanya sebesar 58% diterangkan oleh variabel lain diluar model.
Tabel 2. Hasil Uji F ANOVA a
a. Dependent Variable: SD
b. Predictors: (Constant), TP, PP, KSDM, PA
Model Sum of Squares Df Mean Squa re F Sig. 1 Regressio n 8,243 4 2,061 23,476 ,000 b Residual 10,710 122 ,088 Total 18,953 126
Dari uji ANOVA atau F test pada Tabel didapat nilai F hitung sebesar 23,476 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi sinkronisasi  dokumen  APBD  dengan  dokumen KUA-PPAS atau dapat dikatakan bahwa variabel sumber daya manusia, perencanaan anggaran, poli- tik penganggaran, dan transparansi publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
Dari hasil uji tabel 3 dapat dijabarkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap varia- bel  dependen  sebagai  berikut:  variabel  kapasitas sumber daya manusia dengan nilai signifikansi 0,028
Variabel transparansi publik dengan nilai signifi- kansi 0,001 <  0,05 dan nilai t hitung (3,313) > nilai t tabel (1,657) berarti bahwa transparansi publik berpe- ngaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi doku- men APBD dengan  dokumen KUA-PPAS.
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3 diper- oleh persamaan regresi berganda sebagai berikut: Y= - 0,188 + 0,176X1 + 0,424X2 + 0,209X3 + 0,249 X4 + e

## Pembahasan
Penelitian ini menggunakan independen varia- bel lebih dari satu, sehingga untuk melihat kemam- puan  variabel  independen  memprediksi  variabel dependen, nilai yang digunakan adalah nilai adjusted R². Nilai adjusted R² sebesar 0,416 mempunyai arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 42%. Dengan kata lain
42%  perubahan  variabel  sinkronisasi  dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS mampu dije- laskan oleh variabel kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran, dan transparansi publik dan sisanya sebesar (100% – 42%) = 58% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.Selanjutnya bagaimana pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen diuraikan pada paparan berikut.
Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Politik Penganggaran, dan Transparansi Publik terhadap Sinkronisas Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS
Dari hasil uji ANOVA atau F test pada tabel 4.20, didapat nilai F hitung sebesar 23,476 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena probablilitas 0,000 lebih kecil dari  0,05, maka hasil dari model regresi me- nunjukkan bahwa koefisien dari variabel kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, poli- tik penganggaran, dan transparansi publik memiliki angka positif, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran, dan transparansi publik terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS adalah positif. Hal tersebut menandakan bahwa semakin bagus kapasitas sum- ber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran, dan transparansi publik maka sinkro- nisasi  dokumen APBD  dengan  dokumen  KUA- PPAS akan terwujud. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Iskandar (2013) di mana hasil uji hipotesis  secara  simultan  kapasitas  sumber  daya manusia, perencanaan anggaran, dan politik peng- anggaran berpengaruh signifikan terhadap sinkro- nisasi  dokumen APBD  dengan  dokumen  KUA- PPAS. Hasil penelitian ini bertentangan dengan pe- nelitian Arniati, dkk. (2010) di mana variabel kapa- sitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran, dan informasi pendukung tidak
berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi doku- men APBD dengan  dokumen KUA-PPAS.

## Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS
Untuk mengetahui pengaruh variabel kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi doku- men APBD  dengan  dokumen  KUA-PPAS,  maka dapat dilihat dari hasil nilai t hitung dan signifikansi nilai t hitung tersebut. Pada tabel 1 diperoleh pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkroni- sasi  dokumen  APBD  dengan  dokumen  KUA- PPAS positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,176 dan nilai t hitung (2,224) < t tabel (1,657) dengan nilai signifikansi 0,028 <  0,05. Pengaruh positif menunjukkan kapa- sitas sumber daya manusia berkorelasi positif terha- dap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, hal ini menandakan jika aparatur pe- merintahan profesional dan kompeten dalam me- nyusun RKA-SKPD akan berdampak positif terha- dap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.  Pengaruh  signifikan  menunjukkan bahwa kualitas dan kapasitas sumber daya manusia mempunyai peranan sangat penting dalam mening- katkan sinkronisasi dokumen APBD dengan doku- men KUA-PPAS. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Arniati, dkk. (2010) di mana kapa- sitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi  dokumen APBD dengan  dokumen  KUA-PPAS.
Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Iskandar  (2013)  dan  Elfrina  (2014)  menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpenga- ruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Sehingga ini mem- buktikan  bahwa  perencanaan APBD  berkualitas, maka setiap SKPD harus memiliki sumber daya ma- nusia yang mampu untuk melaksanakan tugasnya,
Tabel 3. Hasil Uji t Coefficients a
a. Dependent Variable: SD Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -,188 ,372 -,506 ,614 KSDM ,176 ,079 ,179 2,224 ,028 PA ,424 ,102 ,362 4,174 ,000 PP ,209 ,094 ,159 2,228 ,028 TP ,249 ,075 ,240 3,313 ,001
dengan melakukan penyuluhan tentang pengelolaan keuangan daerah.

## Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Doku- men KUA-PPAS
Hasil uji t pada tabel 2 menunjukkan pengaruh variabel perencanaan anggaran terhadap sinkroni- sasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS positif dan signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,424 dengan nilai signifikansi 0,000 <  0,05 dan nilai t hitung (4,174) < nilai  t tabel (1,657),  ini  berarti  bahwa  perencanaan anggaran yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD  dengan  dokumen  KUA-PPAS dengan  kata  lain  perencanaan  anggaran  mampu mensikronkan  dokumen APBD  dengan  dokumen KUA-PPAS. Hal ini diduga karena Pemerintah dan DPRD sudah secara konsisten dan memiliki komit- men  yang  tinggi  dalam  proses  perencanaan  dan penganggaran sebagaimana yang digariskan pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedo- man Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang menghendaki bahwa dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA)  dan rancangan  Prioritas  dan Plafon Ang- garan Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten/ Kota harus berpedoman pada Rencana Kerja Pe- merintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota. Penyu- sunan rancangan KUA-PPAS dimaksudkan dilaku- kan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah  Tahun  2014  dengan  memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan ke- uangan daaerah. Demikian halnya dengan pendapat Rudianto  (2007)  yang  menyatakan  bahwa  pada awal perencanaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan kesinkronan dokumen APBD dengan  KUA-PPAS.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan peneli- tian Arniati dkk (2010) di mana perencanaan ang- garan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi  dokumen  APBD  dengan  dokumen KUA-PPAS, dan hasil penelitian Iskandar (2013) di mana menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh negatif terhadap sinkronisasi dokumen APBD  dengan  dokumen  KUA-PPAS.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elfrina (2014) di mana pengaruh signifikan menun- jukkan bahwa semakin tinggi perencanaan peng-
anggaran  maka  akan  meningkatkan  sinkronisasi dokumen APBD  dengan  dokumen  KUA-PPAS, karena apabila pada tahap awal perencanaan baik maka akan berdampak baik pula pada perencanaan penganggaran selanjutnya.

## Pengaruh  Politik  Penganggaran  terhadap Sinkronisasi  Dokumen  APBD  dengan Dokumen KUA-PPAS
Hasil uji t pada tabel 4.21 menunjukkan penga- ruh politik penganggaran terhadap sinkronisasi doku- men APBD dengan dokumen KUA-PPAS adalah positif dan signifikan. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,209 dan nilai t hitung (2,228) >t tabel (1,657) dengan nilai signifikansi 0,028  <  0,05  bermakna  bahwa  politik  peng- anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi  dokumen  APBD  dengan  dokumen KUA-PPAS. Pengaruh positif menunjukkan politik penganggaran berpengaruh positif terhadap sinkro- nisasi  dokumen APBD  dengan  dokumen  KUA- PPAS dengan kata lain peran legislatif dalam peng- anggaran akan berpengaruh terhadap sinkronisasai dokumen APBD  dengan  dokumen  KUA-PPAS. Pengaruh  signifikan  menunjukkan  bahwa  politik pengangaran  mempunyai  peranan  sangat  penting dalam meningkatkan sinkronisasi dokumen APBD dengan  dokumen  KUA-PPAS.
Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Amirudin  (2006)  di  mana  peran  utama  legislatif dalam proses politik penyusunan APBD terlihat jelas saat  pembahasan  KUA-PPAS  serta  dalam  pene- tapan Perda APBD, namun hasil penelitian tidak sejalan dengan Arniati dkk (2010) di mana politik penganggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap  sinkronisasi  dokumen APBD  dengan dokumen  KUA-PPAS.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elfrina (2014) di mana pengaruh signifikan menun- jukkan  bahwa  politik  penganggaran  mempunyai peran  dalam  meningkatkan  sinkonisasi  dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, yang mana peran legislatif yaitu anggota DPRD dalam peng- anggaran akan berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APDB  dengan  KUA-PPAS.
Pengaruh  Transparansi  Publik  terhadap Sinkronisasi  Dokumen  APBD  dengan
Dokumen KUA-PPAS
Hasil uji t pada tabel 4.21 menunjukkan pengaruh transparansi publik terhadap sinkronisasi dokumen
APBD dengan dokumen KUA-PPAS adalah positif dan signifikan. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai koefisien  korelasi  sebesar  0,249  dan  nilai  t hitung (3,313) > t tabel (1,657) dengan nilai signifikansi 0,001 <  0,05  bermakna  bahwa  transparansi  publik berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD  dengan  dokumen  KUA-PPAS. Hal  ini  diduga  karena  pada  Pemerintahan  Kabu- paten Lombok Barat ada keterbukaan dalam mem- buat kebijakan-kebijakan keuangan daerah khusus- nya  dalam  penyusunan  RKA-SKPD,  sehingga kebijakan keuangan tersebut dapat diketahui oleh DPRD dan masyarakat. Fenomena tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang mengamanatkan kepada Pemda untuk melakukan sosialisasi RAPBD sebelum disampaikan kepada DPRD dan masyarakat karena APBD merupakan dokumen publik, dimana masyarakat memiliki hak untuk  mengetahui  informasi  di  dalamnya.  Hak masyarakat  untuk mengakses  dokumen-dokumen publik ini dijamin oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil peneli- tian ini juga sejalan dengan pendapat Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang mensyaratkan bahwa ang- garan yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi  jika  memenuhi  kriteria  berikut:  1) Terdapatnya pengumuman kebijakan anggaran, 2) Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4) Terakomodasinya suara/usulan ma- syarakat, dan 5) Terdapat sistem pemberian infor- masi kepada publik.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan peneli- tian Iskandar (2013) di mana hasil uji interaksi me- nunjukkan bahwa transparansi publik tidak dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik peng- anggaran  terhadap  sinkronisasi  dokumen APBD dengan  dokumen  KUA-PPAS.  Dengan  demikian transparansi publik bukanlah variabel moderating.

## PENUTUP

## Simpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan, beberapa simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: (1) Hasil uji hipotesis secara simultan kapasitas sum- ber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran, dan transparansi publikberpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi  dokumen APBD dengan KUA PPAS. (2) Hasil uji hipotesis secara
parsial  kapasitas sumber  daya manusia,  perenca- naan anggaran, politik penganggaran, dan transpa- ransi publik berpengaruh signifikan terhadap sinkro- nisasi dokumen APBD dengan KUA PPAS.

## Implikasi Penelitian
Temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia, perencanaan ang- garan, politik penganggaran, dan transparansi publik antara eksekutif dan legislatif terjadi kesepakatan dan konsistensi tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman untuk  penyusunan APBD  memberikan  pengaruh yang signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan  dokumen  KUA-PPAS  pada  Pemerintah Kabupaten  Lombok  Barat.  Secara  teori,  temuan penelitian ini dapat memberikan penjelas atas konsep berfikir mengenai pentingnya sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, yang meru- pakan  konsep  teori  keagenan  merupakan  bentuk sistem manajemen sektor swasta yang diadopsi sek- tor  publik  sebagai  pendesain  kontrak  yang  tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan.
Secara praktis hasil temuan ini diharapkan da- pat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabu- paten Lombok Barat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, poli- tik penganggaran, dan transparansi publik terhadap sinkronisasi  dokumen  APBD  dengan  dokumen KUA-PPAS.  dapat digunakan  pemerintah  daerah untuk evaluasi kedepan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Demikian pula seca- ra kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan khususnya di Pemerintah Ka- bupaten  Lombok  Barat  dan  DPRD  hendaknya secara konsisten dam memiliki komitmen yang tinggi dalam  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  dan  informasi  tentang  kebijakan keuangan daerah agar disampaikan kepada publik sesuai  landasan,  aturan  dan  mekanisme  sebagai- mana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Keterbatasan Penelitian dan Saran
Keterbatasan yang harus dicermati dan saran terhadap keterbatasan  yang ditemui  oleh peneliti dalam penelitian, antara lain adalah:
Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada satu Kabupaten saja, yaitu Kabupaten Lombok
Barat, sehingga generalisasi hasil temuan dan reko- mendasi penelitian ini masih kurang, dan kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada Kabupaten Lombok Barat  dan  tidak  dapat  digeneralisasi  ke  seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Oleh karena itu untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum perlu dilakukan penelitian yang lebih luas.
Kurangnya pemahaman dari responden terha- dap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta kurangnya  keseriusan  dalam  menjawab  semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ada kemungkinan jawaban  yang  diberikan  responden  tidak  jujur, sehingga tidak menghasilkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini.  Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.
Penelitian ini kurang mengeksplorasi faktor- faktor lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap sinkronisasi  dokumen  APBD  dengan  dokumen KUA-PPAS, misalnya capaian kinerja.
Saran yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: (1) Penelitian selanjut- nya dapat mengembangkan hasil penelitian dengan menambahkan  obyek  penelitian,  seperti  daerah- daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. (2) Penelitian mendatang diharapkan dapat mengembangkan instrumen penelitian yang lebih baik dengan mengumpulkan lebih banyak referensi terkait penelitian sejenis, dengan demikian diharap- kan dapat  diperoleh pemahaman yang  lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sinkroni- sasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. (3) Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel penelitian, tidak hanya pada faktor kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, poli- tik penganggaran dan transparansi publik, tetapi juga kemungkinan untuk menguji variabel capaian kinerja, dengan demikian untuk penelitian mendatang diper- oleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan  dokumen  KUA-PPAS.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah,  &  Asmara.  2006.  Perilaku  Oportunistik Legislatif  dalam  Penganggaran  Daerah:  Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX 23–26 Agustus di Padang.
Amirudin. 2009. Identifikasi dan Analisis Faktor-faktor yang  Mempengaruhi  Sinkronisasi  Dokumen Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah dengan  Dokumen  Kebijakan  Umum  Anggaran dan  Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara
(Studi Kasus Provinsi D.I Yogyakarta TA 2008). Tesis  S2.  Yogyakarta:  Program Pascasarjana UGM,
Andriani, W. 2010. Pengaruh  Kapasitas Sumber Daya
Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap  Keterandalan  dan  Ketepatwaktuan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). Jurnal  Akuntansi  dan  Manajemen,  Vol  5  No.1 Juni 2010 ISSN 1858-3687 hal 69–80.
Andrianto, N. 2007. Good Government,  Transparansi dan  Akuntabilitas  Publik  melalui  e  -  Govern- ment. Palangkaraya: Bayu Media.
Arniati, E.K., & Imelda. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perenca- naan dan Informasi Pendukung Terhadap Sinkro- nisasi Dokumen APBD Dengan Dokumen Kua- Ppas  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII 16-17 Oktober di Purwokerto.
Budiardjo, M. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama.
Dobell, P., & Martin, U. 2002. Parliament’s performance in the budget process: A case study. Policy Mat- ters 3(2):1–24. http://www.irpp.org.
Eisenhardt, K.M. 1989. Agency Theory, An Assesment and  Review. Academy  of  Management  Review. Vol 14 No 1. PP. 57–74. Stanford University.
Elfrina,  L.  2014.  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia,  Perencanaan  Penganggaran,  Politik Penganggaran, dan Informasi Pendukung dengan Transparansi  Publik sebagai Variabel  Moderat- ing  terhadap  Sinkronisasi  Dokumen  APBD dengan Dokumen KUA-PPAS (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Lingga). Jurnal JOM FEKON Vol. 1 Nomor 2 Oktober 2014.
Freeman, R.J., & Craig, D.S. 2003. Governmental and Nonprofit  Accounting  -  Theory  and  Practice. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hafiz, A.T. 2010. Akuntansi, Transparansi dan Akunta- bilitas Keuangan. Edisi Empat. Jakarta.: Salemba Empat.
Hagen, T.P., Rune, J.S., & Oyvind, N. 1996. Bargaining Strength in Budgetary Process: The Impact of In- stitutional  Procedures. Journal  of  Theoretical Politics.
Hague, R., Martin, H., and Shaun, B. 1998. Comparative Government and Politics: An Introduction. Ed.4. London: Macmillan Press.
Halim, A., & Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akun- tansi Pemerintah . Vol 2 No 1 Mei 2006 Hal 53–64.
Universitas Gadjah Mada dan Universitas Syiah Kuala.
Handayani, B.D. 2009. Pengaruh Reformasi Penyusunan

## Anggaran terhadap Kualitas APBD Kota Semarang.
Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 1, No. 1, Maret 2009.
Haryanto,  dan  Kaho.  1997. Fungsi-Fungsi  Pemerin- tahan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departe- men Dalam Negeri. Jakarta.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/04/ 04/m1yd05-icw-penyusu-nan-apbd-kerap-tidak- transparan. diakses 12-09-2014 http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/01/ 06/lxdqwb-politik-peng-anggaran-di-dpr-tidak- transparan. diakses 20-09-2014
http://www.kamus besar bahasa indonesia. Diakses 10- 04-2015
Irawan, P. 2000. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: STIE LAN Press,
Iskandar,  D.  2013.  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia,  Perencanaan  Penganggaran,  Politik Penganggaran dengan Transparansi Publik seba- gai  Variabel  Moderating  terhadap  Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS. Tesis. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara.
Jensen, M., and Meckling, W. 1976. Theory of The Firm:
Managerial Behavior Agency  Cost and Owner- ship Structure. Journal Of Finance Economics 3.
PP 305–360. North-Holland Publish Company. Lupia, A., & Mathew McCubbins. 2000. Representation or Abdication? How citizens use institutions to help  delegation  succeed. European  Journal  of Political Research 37: 291–307.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:
ANDI.
Milen, A. 2004. Pegangan Dasar Pengembangan Kapa- sitas. Yogyakarta: Pembaruan.
Rahayu, S. 2010. Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparan- si Kebijakan Publik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jurnal Penelitian. Universitas Jambi.
Rasyid, A. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempe- ngaruhi  Sinkronisasi  Dokumen  Rencana  Kerja Pemerintah Daerah Dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jurnal Penelitian. Universitas Yapis Papua.
Rubin, I.S. 1993. The Politics of Public Budgeting: Get- ting  and  Spending,  Borrowing  and  Balancing. Second edition. Chatam, NJ: Chatham House Pub- lishers, Inc.
Rudianto, Y. 2007. Penyusunan Program Kerja Pemerintah
Daerah  Dalam  Sistem  Pengelolaan  Keuangan Negara. Jurnal Madani Edisi I.
Simamora, H. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan 3. Yogyakarta: STIE YKPN.
Smith, R.W., & Mark, B. 1998, Principals and agents: An explanatory model of public budgeting. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management (Fall):325–353.
Sopanah. 2010. Studi Fenomenologis: Menguak Parsisi- pasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD.

## JAAI Volume 14 No.1
Sopanah  dan  Mardiasmo.  2003.  Pengaruh  Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Antara Penge- tahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Penga- wasan  Keuangan  Daerah. Simposium  Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober diSurabaya.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kuali- tatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.
Sumarsono,  H.  2009. Analisis  Kemandirian  Otonomi Daerah. JESP Vol.1.
Tarigan,  M.,  dan  Musti.  2012. Daerah  Semakin  Baik
Kelola APBD Media Keuangan Daerah. Direk- torat  Jenderal  Keuangan  Daerah  Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
Tumbo, S. 2012. Permasalahan Aktual dalam Evaluasi
APBD dan Solusinya Media Keuangan Daerah. Direktorat  Jenderal  Keuangan  Daerah  Kemen- terian Dalam Negeri, Jakarta.
Warisno.  2009. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jambi. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
Wiley, J. 2007. Government and Not-for-Profit Account- ing:  Concepts  and  Practices,  4th  Edition  By Michael H. Granof.
Yuwono, S., Tengku, A.I., dan Hariyandi. 2008. Peng- anggaran  Sektor  Publik:  Pedoman  Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, Pertanggungjawab- an  APBD  (Berbasis  Kinerja).  Bayumedia, Malang.
Republik  Indonesia. 2004.  Undang-undang Nomor  23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
______. 2008. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
______. 2005.  Peraturan Pemerintah  Nomor 58  tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Departemen Dalam Negeri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
______. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59  tahun  2007  tentang  Perubahan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
______. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  tahun  2011  tentang  Perubahan  Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
______. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29  tahun  2002  tentang  Pedoman  Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah  serta  Tata  Cara  Penyusunan  APBD, Pelaksanaan Tata Usaha  Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

## LAMPIRAN
Regression Coefficients a
a. Dependent Variable: SD Model Unstandardized Co efficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) -,188 ,372 -,506 ,614 KSDM ,176 ,079 ,179 2,224 ,028 ,712 1,405 PA ,424 ,102 ,362 4,174 ,000 ,616 1,623 PP ,209 ,094 ,159 2,228 ,028 ,915 1,093 TP ,249 ,075 ,240 3,313 ,001 ,883 1,132