Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Melanggar Prinsip Kehati-Hatian
Eri Eka Sukarini 1 , Imas Khaeriyah Primasari 2
1,2 Universitas Wiralodra, Jln. Ir. H.Juanda Km 3 Indramayu, eriekasukarini@unwir.ac.id
Diterima 23 Desember  2021, disetujui 7 April 2022, diterbitkan 22 April 2022 Pengutipan:  Sukarini, E.E & Primasari, I.K. (2022). Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Melanggar Prinsip Kehati-Hatian. Gema Wiralodra , 13 (1), 256-272, 2022

## ABSTRAK
Bank  memiliki  fungsi  strategis  dalam  kancah  perekonomian  di  setiap  negara.  Dalam  fungsinya yang  strategis  ini  sehingga  perbankan  selalu  dihadapkan  oleh  regulasi  dalam  setiap  langkah usahanya. Regulasi tersebut bukan saja pada bagaimana cara mendirikan atau izin mendirikan bank, namun  pada  setiap  pos-pos  neraca  perbankan  diatur  sedemikian  rupa  agar  bank  berada  dalam tingkat kesehatan yang terjaga guna memedomani prinsip–prinsip atau asas-asas perbankan. Salah satu prinsip perbankan yang menjadi perhatian serius para penegak hukum, adalah prinsip kehati- hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat kita lihat dalam penerapan analisis pemberian  kredit  secara  mendalam  dengan  menggunakan  prinsip the  five  principle  C ,  yakni meliputi unsur character (watak), capital (permodalan), capacity (kemampuan nasabah), condition of  economy (kondisi  perekonomian),  dan  colleteral  (agunan)  5.  Prinsip  kehati-hatian  sangat diperlukan khususnya dalam hal bank hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit  atau  pembiayaan.  Prinsip  kehati-hatian  pada  hakikatnya  juga  memberikan  perlindungan hukum bagi nasabah. Prinsip kehati-hatian sering diartikan sebagai suatu prinsip agar bank dalam menjalankan usahanya harus memerhatikan berbagai risiko, baik  itu risiko administratif maupun risiko  hukum.  Arti  kehati-hatian  sangat  luas  untuk  ditafsirkan,  sehingga  setiap  pelanggaran terhadap  risiko,  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  prinsip  kehati-hatian.  Prinsip  kehati-hatian dalam  kasus  perbankan,  sangat  terbuka  luas  untuk  diterapkan.  Pelanggaran  prinsip  kehati-hatian menjadi uraian kalimat dakwaan yang lazim dilakukan bagi penuntut umum untuk menjerat para pengelola  perbankan  yang  ceroboh.  Cukup  banyak  para  bankir  pelanggar  prinsip  kehati-hatian dijerat  sebagai  tindak  pidana.  Untuk  menerapkan  terjadinya  pelanggaran  prinsip  kehati-hatian dalam perkara pidana perbankan, biasanya Penuntut Umum mengkriminalisasinya dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dua pasal sebagai dakwaan yang disusun secara alternatif bersumber dari penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diuji oleh hakim dalam kaitannya dengan pemberian kredit. Dakwaan Penuntut Umum selalu berujung karena pemberian kredit mengalami kemacetan sebagai akibat pemberian kredit nonprosedur, melanggar regulasi perbankan dan standard operational procedure (SOP). Menariknya dalam beberapa kasus perbankan,  pemberian  kredit  yang  dilakukan  terdakwa  dilakukan  secara  prosedur  dan  tidak  ada rekayasa pembukuan. Sebab macet itulah sehingga terdakwa dihadapkan sebagai pelanggar prinsip kehati-hatian.  Perlu  ada  produk  regulasi  perbankan  yang  secara  khusus  mengatur  secara  detail batasan-batasan  sanksi  apa  saja  yang  disebut  sebagai  pelanggar  administratif  atau  tindak  pidana prinsip  kehati-hatian.  Sebab,  jika  tidak  diatur  secara  jelas  dan  tegas  akan  menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Prinsip Kehati-Hatian

## ABSTRACT
Banks have a strategic function in the economy  in each country. In terms of strategy benefits, in this case, banks are always faced with regulations in every business step. The regulation is not only on how to create or allow banks, but each bank balance sheet is regulated in such a way that the bank is at a level that is maintained in order to guide the principles or as a banking asset. One of the  banking  principles  that  has  become  a  serious  concern  for  law  enforcers  is  the  principle  of prudence. The implementation of the precautionary principle can be seen in the application of an
in-depth  analysis  of  lending  using  the  five  principles  C,  which  include  elements  of  character (character),  capital  (capital),  capacity  (customer's  ability),  economic  condition  (economic condition), and colleteral (collateral) 5. The principle of prudence is very necessary, especially in the  case  of  banks  wishing  to  channel  funds  to  the  public  in  the  form  of  credit  or  financing.  The principle of prudence  in  essence also provides  legal protection for customers. The precautionary principle is often interpreted as a principle that banks in running their business must have various risks,  both  administrative  risks  and  legal  risks.  The  meaning  of  prudence  is  very  broad  to  be threatened, so that any violation of risk is categorized as a violation of the precautionary principle. The  principle  of  prudence  in  banking  is  very  wide  open  to  be  applied.  Violation  of  prudential principles is a common sentence violation for general users to ensnare careless banking managers. Quite a number of bankers who violate the precautionary principle are ensnared as criminal acts. To apply the occurrence of a violation of the precautionary principle in banking criminal cases, the Public  Prosecutor  usually  criminalizes  it  with  Article  49  paragraph  (1)  letter  a  and  Article  49 paragraph (2) b of Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998. Two articles as content which were prepared based on alternatives from the Service Authority (OJK)  investigators,  were  tested  by  judges  in  offering  credit.  The  indictment  of  the  Public Prosecutor is always trying because the granting of credit is experiencing bottlenecks as a result of non-procedural  lending,  violations  of  banking  regulations  and  standard  operating  procedures (SOP). Interestingly, in some banking cases, lending is carried out in a procedural manner and there is no bookkeeping. Due to traffic jams, it appears as a violator of the precautionary principle. There needs  to  be  a  regulatory  product  regulation  that  specifically  regulates  the  limitations  of  what sanctions are referred to as administrative violations or criminal acts of the precautionary principle. Because, if it is not regulated clearly and firmly, it will create legal uncertainty.
Keywords: Law Enforcement, Crime, Prudential Principles

## PENDAHULUAN
Lembaga perbankan sebagai salah satu pilar perekonomian nasional, tidak diragukan lagi  menunjukkan  pelayanan  khusus  dan  bermanfaat terhadap  masyarakat  dan  tidak  ada masyarakat  modern  yang  dapat  mencapai  kemajuan  pesat  atau  bahkan  dapat mempertahankan  angka  pertumbuhannya  tanpa  bank.  Dengan  demikian  bank  memiliki fungsi  strategis  yang  dalam  pengelolaannya  harus  dilakukan  secara  profesional. Ketidakprofesionalan  mengelola  bank  akan  berdampak    luas,    karena    dalam    bank mengandung  banyak  risiko,  salah  satunya adalah risiko hukum.
Risiko hukum merupakan konsekuensi pengelolaan bank yang dilakukan tidak hati- hati. Prinsip kehati-hatian menjadi asas atau nilai moral tertinggi mengalahkan asas-asas dan regulasi perbankan. Dikatakan demikian karena ujung dari pelanggaran apapun dalam dunia  perbankan,  selalu  disebut  sebagai  pelanggaran  dari  prinsip  kehati-hatian (prudential ).  Pelanggaran  prinsip  kehati-hatian  sesungguhnya  mencakup  semua penyimpangan pengelolaan bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Begitu luasnya cakupan prinsip kehati-hatian, sehingga beraneka penyelesaian dan sudut pandang  hukum  ketika  pengelola  bank  menghadapi  problem  di  lembaga  keuangan  ini. Faktanya, meskipun pelanggar prinsip kehati-hatian perbankan sedemikian banyak, namun
tidak  ada  satu  pasal  khususpun  di  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 mengaturnya.  Ini  artinya,  prinsip  kehati-hatian  hanya  merupakan  istilah  moral  daripada hukum. Kalaupun ada diatur dalam Peraturan Bank Indonesia hanya sebatas panduan dan sebagai edaran agar para pengelola perbankan melakukan langkah-langkah yang benar.
Perkara  pidana  perbankan  karena  melanggar  prinsip  kehati-hatian  menarik  untuk diteliti,  karena  istilah  pelanggaran  prinsip  kehati-hatian  sedemikian  luas  ditafsirkan sehingga  sangat  mudah  untuk  dikriminalisasikannya.  Pelanggar  prinsip  kehati-hatian, biasanya dijerat Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) b atau pasal-pasal lain dari Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Merupakan  keharusan  untuk  dibuatnya  undang-undang  khusus  tentang  prinsip kehati-  hatian. Ketiadaan aturan prinsip kehati-hatian akan berdampak cara penyelesaian yang  berbeda-beda  tergantung  selera  masing-masing.  Adapun  rumusan  masalah  yang berkaitan dengan judul tersebut adalah: (1) apa saja yang termasuk perbuatan pengelolaan bank melanggar prinsip kehati- hatian? (2) apa yang menjadi kriteria untuk menyelesaikan pelanggar prinsip kehati-hatian sebagai tindak pidana?

## METODE PENELITIAN Pendekatan
Pendekatan masalah dalam penelitian ini, yaitu dengan pendekatan yuridis normatif akan mengkaji  atau  meneliti  bahan-bahan  hukum  sebagai  bahan-bahan  yang  sudah didokumentasikan  sebagai  data  sekunder.  Metode  pendekatan    ini    disebut  juga  studi pustaka, karena permasalahan  yang diteliti  berkisar pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian terhadap kaidah hukum (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi , hukum adat, hukum tertulis lainnya dan  asas-asas  hukum).  Dalam  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  kasus  ( case approach ) dengan  cara  menelaah terhadap kasus  yang  berkaitan dengan penelitian  yang telah  mendapat  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap  ( in  kracht) .  Pertimbangan hukum oleh hakim ( ratio decidendi ), Penulis telaah agar mendapat referensi yang utuh atas kasus yang diperiksa hakim sampai putusan.
Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analistis, karena tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, akan tetapi juga peraturan dalam hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor perbankan, khususnya dalam kredit macet.

## Jenis dan Sumber Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi pustaka yakni memperoleh data sekunder melalui pengumpulan berbagai  literatur yang relevan dengan penelitian ini. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum primer berupa  ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  perbankan,  bahan  hukum sekunder  berupa  putusan  pengadilan  (kasus)  serta  data  lainnya  seperti  artikel  yang berhubungan dengan penelitian serta bahan  hukum tertier  yang diperoleh kamus, kamus hukum  dan  ensiklopedia.  Secara  rinci  Penulis  kemukakan  bahan-bahan  hukum  tersebut sebagai berikut : Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang mengikat terdiri dari:  1).  UUD  1945;  2).  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP);  3)  Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan;  4)  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, makalah-makalah  dalam  seminar,  artikel-artikel,  risalah-risalah.  Adapun  bahan  hukum terseir adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun bahan yang memperjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

## Teknik Pengambilan Data
Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  menginventarisir  dokumen-  dokumen hukum  seperti  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  dan yurisprudensi yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap naskah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, literatur- literatur,  makalah-  makalah  dalam  seminar,  artikel-artikel,  risalah-risalah  sidang  di pengadilan,  surat  edaran  maupun  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Mahkamah  Agung. Adapun  pengumpulan  data  terseir  adalah  bahan  yang  memberikan  petunjuk  dan memperjelas  terhadap  data  primer  dan  sekunder,  contohnya  putusan  pengadilan  dan sebagainya.

## Teknik Analisis Data
Semua  data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis yuridis kualitatif, artinya penelitian  ini  bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan
sebagai  hukum  positif,  dan  bersifat  kualitatif  maksudnya  hasil  analisis  yang  diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dijabarkan dalam kalimat-kalimat, sehingga tidak menggunakan rumus maupun angka-angka, namun  menghasilkan  suatu penafsiran hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Prosedur Pemberian Kredit Melanggar Prinsip Kehati-hatian
Norma pemberian kredit diatur dalam berbagai peraturan, baik yang terdapat dalam UU Perbankan, peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun dari peraturan internal  bank  itu  sendiri.  Beberapa  aktivitas  bank  ( banking  business )  yang  menjadi  titik rawan terjadinya tindak pidana, salah satunya ada pada pemberian kredit atau pembiayaan ( lending ), di samping pendanaan ( funding ), penempatan dana bank, dan pengadaan barang atau jasa.
Pemberian kredit dikenal dalam dunia perbankan sebagai pinjaman yang diberikan atau  kredit  yang  diberikan,  merupakan  penyumbang  pendapatan  terbesar  dalam  usaha bank.  Rekam  jejak  sehatnya  kredit  yang  diberikan,  dapat  dilihat  dari  kualitas  aktiva produktif (KAP). Dalam menilai KAP ini, Bank Indonesia menggunakan dua komponen, yaitu seberapa  besar rasio aktiva  produktif  yang  diklasifikasikan terhadap  jumlah  aktiva produktif, dan seberapa besar rasio cadangan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva yang  diklasifikasikan  (Bank  Indonesia,  1991). Bank  Indonesia  melalui  Surat  Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan golongan (kolektibilitas) aktiva produktif dalam golongan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian  khusus  dinilai  sebagai  kredit  yang  tidak  bermasalah  ( performing  loan ), sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit bermasalah ( non performing loan ).
Persoalan  di  perbankan  akan  timbul,  apabila  rasio  kredit  bermasalah  sedemikian besar persentasenya terhadap jumlah aktiva produktif dan bank tidak mempunyai cadangan yang cukup sebagai kewajiban untuk mengantisipasi risiko kredit dalam bentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Dari segi dua penggolongan kualitas kredit yakni kredit tidak bermasalah dan kredit bermasalah, sebenarnya sudah mengandung persoalan yuridis.  Logika  yuridis  sudah  pasti  akan  tertuju  bahwa  kredit  bermasalah  menyimpan banyak  masalah atau tumpukan  masalah ( palen probleem ) dan  ini  merupakan daya  tarik bagi para penegak hukum.
Kredit  macet  dalam  terminologi  perbankan  adalah  kredit  yang  tidak  dapat  ditagih kembali  dan  dianggap  macet.  Dampak  dari  banyaknya  kredit  macet,  sungguh  luar  biasa dan  sistemik.  Walaupun  dampak  dari  kredit  macet  luar  biasa,  praktisi  perbankan  tetap menganggap kredit macet adalah persoalan dari sebuah usaha yang bisa diselesaikan secara internal  perbankan.  Anggapan  ini  karena  dalam  Undang-Undang  Perbankan  secara  jelas dirumuskan :
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan  yang dapat dipersamakan dengan itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian uang.”
Inti  dari  pasal  tersebut  adalah  menciptakan  utang  yang  mengandung  konsekuensi hukum  meluas  dari  istilah  utang  sendiri.  Pengadilan  Niaga  dalam  perkara No.18/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst    dalam pertimbangannya mengatakan :
“Istilah hukum utang dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak hanya mencakup utang dalam suatu  perjanjian  pinjaman,  tetapi  juga  kewajiban-kewajiban  yang  timbul  dari perjanjian  lain  atau  suatu  transaksi  yang  mensyaratkan  dilakukannya  suatu pembayaran.”
Konsekuensi dari debitur yang sudah digolongkan sebagai debitur macet, dianggap telah ingkar janji ( wanprestasi ) sebagaimana disebut Pasal 1238 KUHPerdata karena lalai memenuhi  prestasi.  Terjadinya  wanprestasi  senantiasa  diawali  dengan  hubungan kontraktual ( characteristics  of default is always preceded by a contractual relationship ) (Yahman, 2011) Dengan lain perkataan, hubungan hukum antara pihak bank (kreditur) di satu pihak dengan nasabah kredit (debitur) di lain pihak, menjadi hubungan perdata yang tidak bisa dikriminalisasi. Meski tidak bisa dikriminalisasi, selama kredit yang diberikan tersebut  belum  lunas,  bank  (kreditur)  senantiasa  menghadapi  risiko.  Meski  hakikat hubungan  hukum  antara  pihak  bank  (kreditur)  dan  nasabah  kredit  (debitur)  adalah perjanjian  yang dijamin Pasal 1338 KUHPerdata sebagai asas kebebasan berkontrak dan Pasal  1320  KUH  Perdata  sebagai  syarat  sahnya  perjanjian,  namun  banyak  kasus  kredit macet tidak dipercaya sebagai akibat wanprestasi debitur an sich .
Kredit  macet  merupakan  wanprestasi  debitur  sebagaimana  digariskan  dalam  Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu :
“Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa  si  berhutang  akan  harus  dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang ditentukan”.
Sekalipun debitur dalam kolektibilitas macet, bank tidak langsung mengatakan merupakan kerugian,  karena  masih  sangat  memungkinkan  dilakukannya  tindakan-tindakan  lain
bersifat  keperdataan,  bukan  dengan  cara  kriminalisasi.  Bank  tidak  mengenal  kerugian, karena Pasal 1131 KUHPerdata yang menganut prinsip paritas creditorum Manik (2012) menyatakan sebagai berikut :
“Segala  kebendaan,  yang  bergerak  dan  tidak  bergerak  milik  debitur,  baik  yang sudah  ada  maupun  yang  akan  ada,  menjadi  jaminan  untuk  perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.
Penyelesaian dengan cara penjadwalan utang (rescheduling) dan pemotongan utang (hair cut) yang ditawarkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), merupakan salah satu solusi dalam rangka  penyelamatan  kredit  di  perbankan  selaku  kreditur.  Hubungan  kausalitas  antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, seringkali merupakan perdebatan antara penuntut umum dan  tim pembela.  Kredit  macet  merupakan  pintu  masuk terjadinya dugaan  tindak pidana, untuk mengkriminalisasikannya tergantung faktor yang melatarbelakangi kasusnya (kasus per kasus).
Pemberian  kredit  yang  benar  pada  calon  nasabah  /  nasabah  dilakukan  melalui prosedur sebagai berikut, yaitu (Pardede, 1995) :
1. Debitur harus mengajukan permohonan;
2. Terhadap permohonan tersebut kemudian dilakukan analisis atas dasar 5 C ( Capital, Character, Collateral, Capacity, dan Conditions of Economic );
3. Keputusan persetujuan atau penolakan kredit.
Permohonan  dari  debitur  dalam  mengajukan  kredit  merupakan  persyaratan  awal  dan berguna  bagi  kreditur  untuk  mengetahui  identitas  calon  nasabah,  berapa  plavond  kredit yang  dimohon  dan  untuk  apa  kredit  tersebut  dipergunakan.  Bagi  pihak  bank,  pada  saat permohonan kredit disetujui setelah dilakukan analisis 5 C, tugas lainnya adalah melakukan pemantauan terhadap nasabah atas fasilitas kredit yang diberikan untuk memastikan apakah benar-benar dipergunakan sesuai permohonan awal debitur.
Penyimpangan  terhadap  tujuan  penggunaan  kredit  ( side  streaming )  (Rahman, 1995)merupakan  “ enven  of  default ” memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan menimbulkan hak kepada bank untuk seketika menagih pelunasan kredit (Pardede, 1995). Penyimpangan terhadap tujuan penggunaan kredit dapat mengakibatkan hal-hal serius yang berpengaruh terhadap kesehatan kredit sehingga dapat mempunyai dampak negatif yang lebih luas (Pardede, 1995). Nasabah dalam hal ini telah melakukan  pelanggaran  terhadap  objek  perjanjian  yang  berpotensi  menimbulkan  risiko timbulnya kredit bermasalah ( non performing loan ). Pihak bank tidak dapat dipersalahkan ketika terjadi penyimpangan penggunaan kredit dari permohonan awal dan melalui proses analisa 5 C, oleh karena penyimpangan penggunaan kredit merupakan motif dari debitur
sendiri. Unsur kausa yang halal sebagai syarat obyektif perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata sudah  terpenuhi,  sehingga  debitur  harus  mempertanggungjawabkan  atas  motif  tersebut. Undang-Undang Perbankan tidak mengatur atau menjelaskan soal sanksi terhadap nasabah kredit  melakukan  penyalahgunaan  fasilitas  kredit,  namun  akan  tergantung  dari  hasil pengujian kredit ( credit testing ) Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang untuk  melakukan  pengawasan,  pemeriksaan  dan  penyidikan  terhadap  Lembaga  Jasa Keuangan apakah sebagai tindak pidana atau bukan.
Dikaitkan  dengan  proses  pemberian  kredit  yang  terdapat  dalam  perkara  Nomor  : 69/Pid.Sus/2020/PN.Idm  di  atas,  terdakwa  telah  melakukan  langkah-langkah  sebagai berikut :
a. Pemberian  kredit  dilakukan  atas  dasar  perjanjian  kerjasama  antara korporasi PT  Banon  Prasetya Utama  sebagai debitur  dengan  PD BPR PK Cantigi sebagai kreditur.
b. Terdakwa mempunyai kewenangan dalam memutus kredit.
c. Pemberian kredit tidak melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
d. Pemberian kredit dilakukan pada pegawai korporasi PT Banon Prasetya Utama yang merupakan mitra Pertamina .
e. Pembayaran angsuran kredit dipotong setiap bulan oleh juru bayar PT Banon Prasetya Utama sesuai surat pernyataan masing-masing debitur.
f. Debitur  datang  sendiri  ke  Kantor  PD  BPR  Cantigi  dan  mengakui menerima fasilitas kredit.
g. Tiap-tiap  debitur  membuat  rekening  tabungan  untuk  menampung besarnya kredit yang diberikan.
h. Dalam putusan kredit dibuat quorum, pertanggungjawabannya  bersifat collective collegial,
i. Terdakwa tidak menerima imbalan apapun dari pemberian kredit.
Selain langkah-langkah tersebut, performance kredit dibuat terdakwa sesuai dengan aturan  kolektibilitas  yang  diatur  dalam  Peraturan  OJK  (POJK)  No.  33/POJK.03/2018 perihal Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Pembukuan bank pun sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam arti tidak ada rekayasa ( window dressing ).
Fakta-fakta  di  atas  tidak  menjadi  penilaian  majelis  hakim,  karena  tetap diperhadapkan dengan jumlah nominal kredit macet di PD BPR PK Cantigi sejumlah Rp. 4.545.000.000,.  Ini  artinya,  penilaian  hakim  dalam  kasus  tersebut  tidak  melihat  dari kebenaran  prosedur  formal,  namun  hanya  melihat  dari  akibat  yang  timbul.      Untuk memenuhi adanya pelanggaran prinsip kehati- hatian, adalah sangat mudah dicari dijadikan pertimbangan  hakim  terdakwa  dalam  pemberian  kredit  melanggar  prinsip  kehati-hatian.
Proses  pemberian  kredit  sesungguhnya  berbelit  jika  dilaksanakan  secara  sempurna  oleh para pemangku tugas pemberian kredit, seperti diurai sebagai berikut:
Tugas dan Tanggung Jawab Pemutus Kredit (Manager), yaitu (Yunita & Ifrani, 2019)
a. Melaksanakan  tugasnya  berdasarkan  kemahiran  profesionalnya  secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
b. Setiap  pejabat  pemutus  kredit/anggota  komite  kredit  bertanggung  jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng).
c. Setiap  kredit  yang  diputus telah  sesuai  dengan  ketentuan  perbankan  dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
d. Memastikan  bahwa  debitur  yang  akan  diputus  telah  sesuai  dengan  PS, KRD, dan yang telah ditetapkan.
e. Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam putusan kredit.
f. Meyakini  dokumen  yang  mendukung  putusan  kredit  telah  lengkap, berlaku, sah, dan berkekuatan hukum.
g. Meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan  memadai,  sehingga  tercermin  kekuatan  /  kelemahan  debitur  dan usahanya serta adanya proyeksi cashflow yang mendukungnya.
h. Untuk  debitur  lama  yang  diperpanjang,  suplesi,  restrukturisasi  dan penyelesaian kredit, meyakini  bahwa review dokumen dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan.
i. Untuk  debitur  lama  yang  diperpanjang,  suplesi,  restrukturisasi  dan penyelesaian  kredit,  meyakini  bahwa  pembinaan  administratif  maupun pembinaan lapangan telah dilaksanakan.
j. Memastikan  bahwa  tipe  dan  struktur  kredit  telah  disesuaikan  dengan ketentuan yang berlaku.
k. Memberikan  persetujuan  atau  penolakan  kredit  sesuai  dengan  batas wewenang/jenis kredit yang ditetapkan Direksi.
l. Memastikan  bahwa  PPND  telah  dibuat  dan  dipastikan  jadwal penyerahannya.
Tugas dan Tanggung Jawab Analis Kredit / Marketing Kredit, yaitu:
a. Menciptakan hubungan awal dengan calon debitur atau debitur yang akan dilayani.
b. Melaksanakan  tugasnya  berdasarkan  kemahiran  profesionalnya  secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
c. Setiap  pejabat  pemrakarsa/penganalisa  dan  pengevaluasi  kredit bertanggung  jawab  baik untuk diri sendiri  maupun secara bersama-sama dengan  pejabat  yang  terlibat  dalam  proses  putusan  kredit  (tanggung renteng).
d. Setiap  kredit  yang  diprakarsai  telah  sesuai  dengan  ketentuan  perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
e. Menerima  dan  menindaklanjuti  permohonan  tertulis  dari  debitur  atas kebutuhan kreditnya.
f. Meyakini kebenaran data dan informasi awal yang disajikan.
g. Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum.
h. Melakukan negosiasi awal dengan debitur dan melaporkan hasil negosiasi tersebut secara tertulis.
i. Menyajikan  analisis  dan  evaluasi  kredit  sesuai  dengan  format  yang berlaku.
j. Menyajikan  secara  tertulis  risiko  yang  dapat  diidentifikasi  berdasarkan hasil  analisis;  Meyakini  bahwa  tipe,  struktur  dan  syarat  kredit  yang diusulkan bersifat melindungi bank.
k. Menindaklanjuti penyelesaian Putusan Penundaan Dokumen (PPND);
l. Melakukan review dokumen yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas dan Tanggung Jawab Administrasi Kredit, yaitu :
a. Mengelola proses dan prosedur administrasi kredit.
b. Memastikan  bahwa  ketaatan  terhadap  Prinsip  Kehati-hatian  untuk  setiap permohonan  kredit  telah  dilaksanakan  dengan  memberikan  pendapat/ opini  bahwa  pemberian  kredit  telah  sesuai  dengan  prinsip  kehati-hatian serta kriteria yang ditetapkan telah dipenuhi.
c. Memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  putusan  kredit  terutama mengenai pemenuhan persyaratan kredit dan dokumentasi kredit.
d. Menginformasikan kredit-kredit yang akan jatuh tempo 3 bulan yang akan datang kepada pejabat pemrakarsa kredit.
e. Memastikan bahwa pengelolaan berkas / kredit telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan sisdur yang berlaku.
f. Memastikan  bahwa  asuransi  kredit,  asuransi  kerugian  dan  asuransi  jiwa yang  berkaitan  dengan  kredit  telah  dikelola/diadminstrasikan  sesuai ketentuan yang berlaku.
g. Mengadministrasikan  PDWK  (Putusan  Delegasi  Wewenang  Kredit) pejabat Kredit.
h. Memastikan  bahwa  aspek  yuridis  yang  berkaitan  dengan  kredit  telah diselesaikan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank.
i. Menginformasikan kepada petugas kredit tentang dokumen-dokumen yang telah jatuh tempo.
j. Menginformasikan  kepada  petugas  kredit  dokumen  yang  harus  dipenuhi atas PPND (Putusan penundaaan Dokumen).
k. Memastikan  bahwa  Offering  letter  telah  dibuat  sesuai  dengan  putusan kredit.
l. Memastikan  bahwa  IPK  (Instruksi  Pencairan  Kredit)  telah  dibuat  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
m. Menerbitkan IPK setelah semua persyaratan kredit terpenuhi.
n. Menerima  dan  menyimpan  bukti  asli  kepemilikan  agunan  dari  nasabah sesuai dengan yang dipersyaratkan.

## Kriteria  Pelanggaran  Prinsip  Kehati-hatian  dalam  Pemberian  Kredit  sebagai Tindak Pidana
Tindak  pidana  bank  dalam  bidang  perkreditan,  tidak  ditemukan  secara  spesifik  pada Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan kriteria apa saja yang masuk dalam kategori tindak pidana perkreditan. Kristian dan Yopi Gunawan mengidentifikasi adanya 5
(lima)  kelompok  utama  jenis  tindak  pidana  perbankan  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang  Perbankan,  yaitu  tindak  pidana  berkaitan  dengan  perizinan,  tindak  pidana berkaitan dengan usaha bank, tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, dan tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank (Kristian & Gunawan, 2013).
Dari 5 (lima) kelompok utama jenis tindak pidana perbankan tersebut, tindak pidana bank dalam  bidang  perkreditan  kedudukannya  berada  dalam  kelompok  tindak  pidana  yang berkaitan dengan sikap dan /atau tindakan  yang dilakukan oleh pengurus  bank, pegawai bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank. Sikap dan /atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank, menjadi kehendak Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan agar menjunjung tinggi asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian ini menjadi asas bagi seluruh kegiatan  perbankan,  termasuk  dalam  hal  pemberian  kredit,  padahal  di  luar  asas  kehati- hatian  ada  asas  lain  dalam  dunia  perbankan.  Asas-asas  lain  tersebut,  meliputi  asas kepercayaan ( fiduciary relation ), asas mengenal nasabah ( know your customer principle ), dan asas kerahasiaan ( secrecy principle ) (Imaniyati, 2010). Kredit dalam Undang-Undang Perbankan  diartikan  sebagai  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Menjadi masalah besar bagi perbankan bahkan menjadi fokus perhatian penyidik, apabila pinjaman  yang diberikan atau kredit  yang diberikan  bersisa nominal ( outstanding ) besar berada  dalam  kategori  atau  kolektibilitas  kredit  macet.  Batasan  umum  arti  kredit  macet adalah kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali (Harun, 2010). Dalam Undang- Undang Perbankan tidak ditemukan tentang istilah kredit macet, namun hanya dapat kita temukan pada Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif. SK Direksi tersebut memosisikan kredit macet pada urutan terakhir dari 5 (lima) penggolongan kredit yaitu : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet.
Sedemikian  buruknya  persoalan  kredit  macet  ditinjau  dari  segi  prospek  usaha,  kondisi keuangan dan kemampuan membayar, sehingga sangat wajar apabila kredit macet menjadi persoalan  hukum.  Pihak  bankir  sebagai  profesi  khusus  dalam  bidang  perbankan  harus berhati- hati karena dalam doktrin hukum pidana mengatakan, “Kalau ada aturan khusus bagi  orang-  orang  yang  menekuni  profesi  tertentu,  lalu  tidak  menaati  aturan  itu,  pada umumnya sudah mengandung sikap tidak berhati-hati” (Schaffmeister & Sutoris, 2007). Secara umum prosedur proses pemberian kredit meliputi permohonan kredit, analisa kredit, pemberian  persetujuan  kredit,  dan  persetujuan  pencairan  kredit.  Masing-masing  proses mempunyai aturan main yang harus ditaati. Asas pemberian kredit yang sehat diberlakukan Bank  Indonesia  melalui  Keputusan  Bank  Indonesia  No.  23/69/KEP/DIR  tanggal  28 Februari 1991 Pasal 2 menyebutkan, bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun  tanpa  jaminan  pemberian  kredit.  Dijelaskan  Keputusan  Bank  Indonesia  No. 23/69/DI  tanggal  28  Februari  1991  Pasal  1b,  jaminan  pemberian  kredit  maksudnya keyakinan  bank  atas  kesanggupan  debitur  untuk  melunasi  kredit  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.  Dua  Keputusan  Bank  Indonesia  tersebut  merupakan  implementasi  dari maksud  Pasal  8  Undang-  Undang  Perbankan  yang  membedakan  antara  jaminan  dan agunan.  Jaminan  pokok  merupakan  keyakinan,  sedangkan  jaminan  tambahan  adalah sesuatu yang dapat menguatkan keyakinan bank, yaitu agunan. Mengenai agunan sebagai jaminan  tambahan,  secara  tegas  diungkapkan  dalam  Pasal  1  angka  23  Undang-Undang Perbankan, berbunyi:
“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank  dalam  rangka  pemberian  fasilitas  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan Prinsip Syariah”.
Di  samping  itu  dalam  Pasal  8  UU  Perbankan  dipertegas  lagi  bahwa  dalam  rangka pemberian  kredit  kepada  nasabah  bank,  bank  harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian dengan cara melakukan analisis yang mendalam atas nasabah tersebut dan diterapkannya pedoman perkreditan yang sehat.
Secara  lengkap  disampaikan  Neni  Sri  Imaniyati,  selain  ketentuan  Pasal  8  UU Perbankan  No.  10 Tahun  1998,  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pemberian  kredit adalah Pasal 6 huruf (K) UU Perbankan No. 7 Tahun 1992, Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998. Ketiga pasal tersebut menyebutkan :
a. Dalam  usahanya  bank  dapat  membeli  melalui  pelelangan  agunan  baik semua  maupun  sebagian  bila  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya kepada  bank,  dengan  ketentuan  agunan  yang  dibeli  tersebut  wajib
dicairkan secepatnya. Ketentuan  ini  dimaksud  untk  mempercepat proses pencairan  jaminan,  karena  dalam  praktik  pelelangan  jaminan  seringkali kurang  diminati  oleh  pihak  penawar  sehingga  menyebabkan  sulitnya mencairkan  jaminan.  (Pasal  6  huruf  (K)  UU  Perbankan  No.  7  Tahun 1992).
b. Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah dan  melakukan kegiatan usaha  lainnya  bank wajib  menempuh cara-cara yang  tidak  merugikan  bank  dan  kepentingan  nasabah  yang mempercayakan dananya kepada bank. (Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998).
c. Pidana dan sanksi administratif Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank yang dengan sengaja :
d. Meminta atau menerima, mengizinkan  atau menyetujui untuk menerima suatu  imbalan,  komisi,  uang  tambahan,  pelayanan,  uang  atau  barang berharga,  untuk  keuntungan  pribadinya  atau  untuk  keluarganya,  dalam rangka  mendapatkan  atau  berusaha  mendapatan  bagi  orang  lain  dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam  rangka  memberikan  persetujuan  bagi  orang  lain  untuk melaksanakan penarikan dana yang  melebihi  batas kreditnya pada  bank.
(Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998).
e. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  8  (delapan)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998).
Dalam pemberian kredit harus diperhatikan adanya jaminan kredit dan pengikatan jaminan kredit.  Fungsi  utama  jaminan  kredit  adalah  untuk  memberi  keyakinan  pada      bank  atau kreditur terhadap debitur  mempunyai kemampuan untuk  melunasi kredit  yang diberikan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Mengenai jaminan atau agunan, Neni Sri Imaniyati menjelaskan, apabila unsur jaminan kredit ada yang berupa barang atau bila ditetapkan  oleh  bank  perlu  adanya  agunan  tambahan  berupa  barang,  harus  dilakukan pengikatan hukum yang kuat atas jaminan kredit atau agunan tambahan tersebut. Agar bank dapat melaksanakan hak dan kekuasaan atas barang-barang jaminan atau agunan tambahan, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Schaffmeister, Keijzer & Sitorus, 2007):
1. Melakukan  pengikatan  secara  yuridis  formal  atas  barang-barang  dan  jaminan  atau agunan tambahan yang bersangkutan menurut hukum yang berlaku.
2. Apabila jaminan atau agunan tambahan atas kredit yang diberikan berupa barang tetap/ barang tidak bergerak, cara pengikatannya dilakukan dengan pembuatan akta hipotik
sebagaimana diatur dalam Buku II Bab 21 KUHPerdata (Pasal 1162 s/d  1232). Bila barang-barang tidak bergerak tersebut terdiri dari hak tas tanah, pengikatannya diatur dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1961 yang berbunyi :
“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu  hak baru atas tanah,  menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan lelang hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibukukan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria.”
3. Hipotik  dapat  dipasang  atas  nama  kreditur  baik  perorangan  maupun  badan  hukum Indonesia  ataupun  asing,  sdangkan  creditverband  hanya  dapat  mengadakan creeditverband .
4. Berkenaan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  cara  memperoleh  hak  tanggungan  dengan penyerahan hak milik dalam kepercayaan (FEO) hanya sah bila menyangkut barang- barang bergerak, sedangkan pengikatan secara secara FEO atas brang tidak bergerak adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Dalam  hal  FEO,  bank  harus  bertindak  sangat  hati-hati,  khususnya  dalam  hal bonafiditas  calon  debitur,  karena  barang-barang  bergerak  yang  dijamin  secara  FEO tetap dikuasai oleh debitur. Jadi berhail atau gagalnya bentuk jaminan FEO itu semata- mata tergantung pada bonafiditas dan itikad baik debitur (SEBI No.4/248 UPPK/PK tanggal 6 Maret 1972).
Sebagai  konsekuensi  dari  penyaluran  kredit,  adanya  kredit  macet  tidak  dapat dihindari. Sejauhmana pertanggungjawaban hukum sebagai kesalahan (schuld) atas kredit macet, bukan saja dilihat dari segi proses pemberian kredit atau ketaatan terhadap system operational procedure (SOP) internal perbankan beserta regulasinya, pengikatan jaminan atau agunan, akan tetapi harus dilihat dari faktor yang menjadi sumber kemacetan. Apabila kemacetan  disebabkan  karena  faktor  kondisi  usaha  debitur  atau  kondisi  perekonomian yang  memburuk,  kondisi  kemacetan  tersebut  tidak  dapat  dibebankan  sebagai  kelalaian bank,  namun  disebut  sebagai  ingkar  janji  ( wanprestasi )  debitur.  Wanprestasi  dalam konteks perjanjian kredit  ini adalah keadaan dimana debitur telah  lalai  untuk  memenuhi kewajiban  untuk  melakukan  pembayaran  angsuran  atau  pelunasan  kredit.  Menghadapi debitur wanprestasi ,  pihak  bank  akan  melakukan  kunjungan  langsung  ( on  the  spot )  di tempat  debitur  guna  memastikan  faktor  penyebab  kemacetan.  Apabila  bank  meyakini karakter  debitur  beritikad  baik,  memiliki  potensi  membayar  lunas  dan  memenuhi persyaratan untuk  memperoleh kelonggaran pembayaran atau  jangka waktu kredit, bank akan  melakukan  penyelamatan  kredit  di  antaranya  dengan  cara  penjadwalan  kembali
( rescheduling ),  penataan  kembali  ( restructuring ),  persyaratan  kembali  ( reconditioning ), sebelum  bank  menerbitkan  surat  teguran  atau  peringatan  berkali-kali,  sampai  pada akhirnya  dilakukan  pelelangan  terhadap  barang  agunan.  Kredit  macet  yang  diakibatkan faktor  intern  bank  misalnya  bank  melakukan  rekayasa  ataupun  diciptakan debitur/perusahaan fiktif sehingga kredit tersebut menjadi macet, maka hal tersebut dapat dibebankan sebagai kelalaian pengurus atau pegawai bank.
Unsur kesalahan baik berupa kelalaian (culpa) maupun kesengajaan (opzettelijk atau dolus) di sini sebagai alat untuk menjerat bagi pejabat /pegawai bank yang tidak bersikap hati-hati  dalam  menyalurkan  kredit  bank.  Terhadap  pejabat  bank  yang  mengabaikan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 ayat (2) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Sepanjang  terdapat  bukti  yang  cukup  dan  memenuhi  unsur-unsur  pidana  sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, maka pelanggaran atas prinsip kehati- hatian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan. Pelanggaran prinsip kehati- hatian inilah sebagai dasar untuk dikriminalisasinya pemberian kredit dalam hal terdapat salah satu di antara kriteria di bawah ini (Marpaung, 2005) :
a. Memberikan  kredit  tanpa  mengindahkan  prosedur  dan  syarat-syarat  yang harus dipenuhi untuk kepentingan grup perusahaan
b. Menggunakan kredit secara menyimpang dari peruntukannya
c. Kredit tidak ditutup dengan jaminan yang cukup, atau tidak dengan jaminan sebagaimana lazimnya
d. Tidak  dilakukan  analisis  kredit  mengenai  kemampuan  nasabah  dalam pengembalian kreditnya
e. Kredit diberikan tanpa kredit proposal (tujuan pemakaian kredit).
f. Pemberian kredit melampaui kewenangan atasannya tanpa memperoleh  izin dan pelaporan ke kantor pusatnya.
g. Jaminan yang dikuasai bank belum diikat secara efektif.
h. Manipulasi uang setoran dari nasabah dengan cara memberikan tanda setoran berupa kuitansi dengan membubuhkan tanda tangan / paraf pada buku setoran nasabah, tetapi uang yang diterima itu tidak dibukukan pada penerimaan dan uang tidak disetor ke kas.
i. Memberikan kredit  fiktif,  yaitu  mengajukan  permohonan kredit  seolah-olah dari  nasabah  dengan  memakai  tanda  tangannya  dan  uang  tersebut  diambil untuk kepentingan pribadi.
Dengan demikian, tindak pidana di bidang perkreditan disebabkan 2 (dua) hal yaitu penyimpangan  dan/atau  rekayasa  pemberian  kredit  dan  penyalahgunaan  fasilitas  kredit. Penyimpangan dan/atau rekayasa pemberian kredit merupakan salah satu wujud melanggar prinsip kehati-hatian, dalam konteks hukum pidana sebagai kesalahan (schuld) baik berupa kesengajaan (opzettelijk atau dolus) maupun kelalaian (culpa) , sedangkan penyalahgunaan
fasilitas kredit adalah kesengajaan untuk melakukan penggelapan atau perbuatan merusak kepercayaan dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik (tidak beritikad baik).
Unsur kesalahan merupakan bagian integral unsur tindak pidana yaitu terdiri unsur perbuatan  (yang);  melawan  hukum  (yang  berhubungan  dengan);  kesalahan  (yang dilakukan oleh orang yang dapat); dipertanggungjawabkan (Marpaung, 2005).

## KESIMPULAN
1. Prosedur  pemberian  kredit  melanggar  prinsip  hehati-hatian  jika  dalam  menyalurkan kredit tidak  sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit  yang  sehat sebagaimana diatur  oleh  peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku  bagi  bank,  baik  diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun yang diatur oleh internal bank itu sendiri diantaranya : kredit tidak ditutup dengan jaminan yang cukup, tidak dilakukan analisis kredit, kredit diberikan tanpa  permohonan tertulis,  pemberian kredit  melampaui kewenangan,  jaminan  yang dikuasai bank belum diikat secara efektif.
2. Kriteria  pelanggaran  prinsip  kehati-hatian  dalam  pemberian  kredit  sebagai  tindak pidana,  yaitu  apabila  bank  mengalami  kolektibilitas  kredit  macet  akibat  pemberian kredit tidak  sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit  yang  sehat sebagaimana diatur  oleh  peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku  bagi  bank,  baik  diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun yang diatur oleh internal bank itu sendiri, serta adanya kehendak dengan sengaja ( dolus ) atau lalai ( culpa ) mencocoki unsur-unsur berupa meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk  keuntungan  keluarannya,  dalam  rangka  mendapatkan  atau  berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh   uang   muka,   fasilitas   kredit   dari bank,  memberikan persetujuan penarikan  fasilitas kredit melampai  batas  maksimum pemberian kredit, sehingga bank mengalami kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi, M. A & Thohari, A.A. (2003). Judicial Watch Indonesia, BLBI: Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi . Hasil Riset Bank Indonesia.
Harun,  B.  (2010). Penyelesian  Sengketa  Kredit  Bermasalah .  Pustaka  Yustisia, D.Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius. (2007). Hukum Pidana . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kristian  &  Gunawan,  Y.  (2013).  Tindak  Pidana  Perbankan.  Bandung:  Penerbit  Nuansa Aulia, Bandung
Imaniyati,  N.S.  (2010). Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia .  Bandung:  PT.  Refika Aditama
Pope,  J.  (2007). Confronting  Corruption:  The  Elements  of  National  Integrity  System [ Strategi  Memberantas  Korupsi  Elemen  Sistem  Integritas  Nasional ].  Yayasan Obor Indonesia
Pardede, M. (1995). Hukum Pidana Bank. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Usman, R. (2003). Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Yahman. (2011). Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan . Prestasi Pustaka Publisher
Yunita,  S  &  Ifrani.  (2019).  Pelanggaran  terhadap  Prinsip  Kehati-hatian  Kredit  dalam Perspektif Hukum Pidana, Badamai Law Journal, 4 (2), September 2019.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20210915161239-17-276545 / awasi- kredit- macet-bos-ojk-soroti-np - bank-bank-ri.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb390bafabe5e29d82313131 333131.html