## HAK-HAK NORMATIF PEKERJA PADA PERUSAHAAN PAILIT
Oleh Abuyazid  Bustomi Fakultas Hukum Universitas Palembang Abuyazid.bustomi13.ab@gmail.com

## ABSTRACT
Workers  have  a  very  important  role  and  position  as  actors  and  in  national development.  Therefore,  there  must  be  labor  rights  stipulated  in  the  laws  and  regulations  in Indonesia which regulate the rights and protection of workers. Protection of workers is intended to  guarantee  the  basic  rights  of  workers  while  taking  into  account  the  development  of  fair business  actors.  Normative  Rights  of  Workers  whose  companies  are  declared  bankrupt  are Priority Creditors after fulfilling the rights of separatist creditors, whose payment is carried out by  the  curator.  The  Curator's  Authority  to  the  Normative  Rights  of  Employees  in  Bankrupt Companies  is  to  complete  all  management  and  repayment  of  Debtor's  assets  and  debts, including the Normative Rights of workers as stipulated in Law No. 13 of 2003 and Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delays in the Payments of Debt Payments, that Normative Rights of Workers including Preferred Creditors or Creditors are prioritized.
Keywords: Normative Rights; Workers; Company; Bankruptcy

## ABSTRAK
Tenaga  kerja  memiliki  peran  dan  kedudukan  yang  sangat  penting  sebagai  pelaku  dan dalam  pembangunan  nasional.  Oleh  karena  itu  maka  harus  adanya  hak-hak  tenaga  kerja  yang diatur  dalam  peraturan  perundangan  di  Indonesia  yang  didalamnya  mengatur  mengenai  atas hak-hak  dan  perlindungan  terhadap  pekerja.  Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  dimaksudkan untuk  menjamin  hak-hak  dasar  pekerja  dengan  tetap  memperhatikan  perkembangan  pelaku dunia usaha yang berkeadilan. Hak-Hak Normatif Para Pekerja yang perusahaannya dinyatakan Pailit  tersebut  menjadi  Kreditur  Prioritas  setelah  pemenuhan  hak-hak  kreditur  separatis,  yang pelaksanaan  pembayarannya  dilaksakan  oleh  curator.  Kewenangan    Kurator  terhadap  Hak Normatif  Pekerja  Pada  Perusahaan  Pailit    adalah  untuk    menyelesaikan  seluruh  kepengurusan dan  pemberesan  harta  dan  hutang  Debitur,  termasuk  Hak-Hak  Normatif  pekerja  sebagimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dan Undang-Undang No. 37 tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  kewajiaban  Pembayaran  Hutang,  bahwa  Hak-Hak Normatif Pekerja termasuk Kreditur Preferen  atau Kreditur yang di Prioritaskan.
Kata Kunci :  Hak-Hak Normatif; Pekerj;  Perusahaan; Pailit

## I.  PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Ketenagakerjaan  merupakan  bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan  nasional  di  Republik  Indonesia ini  yang  mana  berdasarkan  Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tenaga kerja  memiliki  peran  dan  kedudukan  yang sangat  penting  sebagai  pelaku  dan  sasaran dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu maka harus adanya hak-hak tenaga kerja yang diatur  dalam  peraturan  perundangan  di Indonesia yang didalamnya mengatur mengenai  atas  hak-hak  serta  perlindungan terhadap karyawan/pekerja. Perlindungan terhadap  tenaga  kerja  dimaksudkan  untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha nasional maupun internasional.
Kepailitan  menurut    Undang-undang Republik  Indonesia  No.  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang  yang terdapat  dalam Pasal 1  angka  1  dijelaskan  bahwa  sita  umum  atas kekayaan  debitor  pailit  yang  pengurusan  dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  pembayaran  utang  dalam  Pasal  39 disebutkan  bahwa  (1)  “Pekerja  yang  bekerja pada  debitor  dapat  memutuskan  hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya  dengan  mengindahkan jangka  waktu  menurut  persetujuan  atau ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku, dengan  pengertian  bahwa  hubungan  kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima)  hari  sebelumnya;  dan  (2)  sejak  tanggal putusan  pernyataan  pailit  diucapkan,  upah yang  sebelum  maupun  sesudah  putusan pernyataan  pailit  diucapkan  merupakan  utang harta pailit”.
Peraturan ini diharapkan mampu memberikan  jawaban  mengenai  hak-hak pekerja pada saat perusahaan pailit. Meskipun demikian  adanya  Undang-undang  Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut  masih  belum  bisa  menjembatani kepentingan ketiga pihak yang berkepentingan, diantaranya pengusaha, pekerja, dan kerditur.
Terkait dengan kepentingan pekerja/buruh terhadap suatu perusahaan yang dinyatakan  pailit  adalah  berkaitan  dengan pembayaran  upah  dan  pesangon.  Sedangkan, tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai  hak  istimewa.  Ketentuan  tersebut diatur  dalam  Pasal  95  ayat  (4)  UU  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Pasal 95  ayat  (4)  UU  Nomor  13  Tahun  2003  : “Dalam  perusahaan  dinyatakan  pailit  atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  maka  upah  dan  hak- hak  lainnya  dari  pekerja/buruh  merupakan utang  yang  didahulukan  pembayarannya. 1 Sehingga,  ada  jaminan  bahwa  hak-hak karyawan atas upah/pesangon bisa terpenuhi. 2
Dengan  adanya  kreditur-kreditur  yang memegang  jaminan,  sering  kali  para  buruh khawatir tidak terbayar upah dan pesangonnya karena harta perusahaan sebagai  debitur habis atau  telah  berkurang  banyak  untuk  membayar kreditur pemegang jaminan.Sehingga mengakibatkan hak-hak buruh pada perusahaan  pailit  menjadi  kabur.  Hal  tersebut mendorong  penulis  untuk  meneliti  dan menelaah  lebih  lanjut  mengenai  hal-hal  yang berkaitan  dengan  hak-hak  para  pekerja  saat perusahaan pailit berdasarkan Undang-undang Republik  Indonesia  No.  37  Tahun  2004, Undang-undang  No.  2  tahun  2004  dan Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis tertarik  untuk  menuangkan  tulisan  dengan judul “ PENERAPAN
HAK-HAK
NORMATIF  BAGI  PEKERJA  PADA PERUSAHAAN PAILIT.
1 . S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Jakarta, 2010, pasal 95 ayat (4).
2 . Jono, Hukum  Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 107

## B. Permasalahan
Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :
1. Bagaimana    Penerapan  Hak-Hak Normatif    bagi  Pekerja  Pada Perusahaan Pailit ?
2. Bagaimanakah  kewenangan  dan tanggung  jawab  kurator  terhadap hak normatif pekerja pada
perusahaan yang dinyatakan pailit ?
C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Ruang lingkup penelitian dititik beratkan  pada  penerapan  hak-hak  normatif pekerja pada perusahaan pailit yang merupakan  kewenangan  dan  tanggung  jawab curator  pada  perusahaan  yang  dinyatakan pailit oleh pengadilan. Adapun tujuan penelitian ini antara lain :
1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan    Hak-hak    normatif  bagi Pekerja Pada Perusahaan yang Pailit.
2. Untuk mengetahui bagaimana kewenagan dan tanggung jawab curator  terhadap  Hak-Hak  Normatif pekerja  pada  perusahaan  yang  terkena Pailit.

## D. Metodologi
Selaras  dengan  hak-hak  normatif pekerja  pada  perusahaan  pailit  yang  menjadi kewenangan  dan  tanggung  jawab  curator menurut  ketentuan  Undang-Undang  No.  37 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003,  dengan  demikian  penelitian  tergolong jenis  penelitian  Hukum  Normatif    yaitu  suatu penelitian yang bertujuan untuk dapat menjelaskan  dan  menguji  suatu  teori  yang telah  ada  sebelumnya.  Penelitian  Hukum Normatif  adalah  pengkajian  terhadap  bahan- bahan  hukum  baik  bahan  Hukum  Primer maupun  bahan  Hukum  Sekunder.  Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipergunakan mencakup : 3
3 . Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif ,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 13.
1. Bahan Hukum Primer a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
b. Undang-Undang  No.  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
c. Undang-Undang  No.  37  Tahun 2004 tentang tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang.
.Bahan Hukum Sekunder
a. Kepustakaan  atau  buku-buku  yang merupakan  hasil  karya  para  pakar (tokoh) dan sarjana yang menguraikan tentang hukum perlindungan konsumen.
b. Makalah-makalah  tentang  Hukum Ketenagakerjaan  dan  juga  Hukum Kepailitan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian dan Pengaturan Kepailitan
Pailit merupakan”Debitur yang mempunyai  dua  atau  lebih  kreditur  dan  tidak membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang telah  jatuh  waktu dan  dapat ditagih, dinyatakan  pailit  dengan  putusan  pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan  satu  atau  lebih  krediturnya”. Syarat-syarat  permohonan  pailit  sebagaimana ditentukan  dalam  pasal  2  ayat(1)  UU kepailitan,  Syarat  adanya  dua  kreditur  atau lebih  ( concursus  creditorum )  adalah  kreditur konkuren,  kreditur  preferen  dan  kreditur separatis.
Dengan adanya pranata hukum kepailitan,  diharapkan  pelunasan  utang-utang debitur kepada keditur-keditur dapat dilakukan secara  seimbang  dan  adil.  Setiap  kreditur preferen 4 (yang diistimewakan ), yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piuntangnya, mendapatkan perlunasan terlebih dahulu. Kreditur preferens merupakan  kreditur  yang  mempunyai  hak
4 . Kartini Muljadi, Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis  Dalam  Kepailitan ,  “Prosiding  rangkaian lokakarya  terbatas  masalah-masalah  kepailitan  dan wawasan  hukum  bisnis  lainnya,  Pusat  Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004. hlm 164-165.
istimewa,  yaitu  suatu  hak  yang  oleh  undang- undang  diberikan  kepada  seorang  piutang sehingga  tingkatnya  lebih  tinggi  daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan  sifat  piutangnya  (Pasal  1134 KUH Perdata). 5
Terhadap perusahan yang menjalankan setiap  jenis  usaha  yang  bersifat  tetap  dan bekerja terus menerus, didirikan dan berkedudukan  diwilkayah  negara  Indonesia untuk  memperoleh  keuntungan  dan  atau  laba, 6 dimana  perusahaan  tersebut  mengalami masalah keuangan dan tanggung jawab kepada para kreditur telah jatuh tempo, yang akhirnya menyebabkan  perusahaan  tersebut  dinyatakan pailit. Untuk mengetahui  hutang-hutang mana yang  diistimewakan  dapat  dilihat  dalam  pasal 1139  dan  pasal  1149  Kuh  Perdata.  Menurut pasal 1139 hutang-hutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu, antara lain:
1. Biaya  perkara  yang  semata-mata  yang disebabkan  oleh  suatu  penghukuman untuk  melelang    suatu  benda  bergeak maupun  tidak  bergerak.  Biaya  ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut  terlebih  dahulu  dari  semua piutang  lainnya  yang  diistimewakan, bahkan  lebih  dahulu  pula  daipada  gadai dan hipotek;
2. Uang  sewa  dari  benda  tidak  bergerak, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban  si  penyewa,  beserta  segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa.
3. Harta  pembelian  benda-benda  bergerak yang belum dibayar.
4. Biaya  yang  telah  dikeluakan  untuk menyelamatkan suatu barang.
5. Biaya  untuk  melakukan  pekerjaan  pada suatu barang/kepada seorang tukang.
6. Apa  yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha  rumah  penginapan  sebagai demikian kepada seorang tamu.
7. Upah-upah  pengakutan  dan  biaya-biaya tambahan.
5 . Jono, Op cit , hlm 5
6 . C.S.T Kansil & Charistine Kansil, I Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam ekonomi, PT. Praddnya Paramita, Jakarta, 2001,
Hlm. 4.
8. Apa  yang  harus  dibayar  kepada  tukang batu,  tukang  kayu,  dan  lain-lain  tukang untuk  pembangunan,  penambahan  dan pebaikan  benda-benda  tidk  bergerak, asal  saja  piutangnya  tidak  lebih  tua  dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan  masih  tetap  pada  si berutang.
9. Pergantian serta pembayaran yang harus dipikul  oleh  pengawai  yang  memangku suatu  jabatan  umum,  karena  segala kelalaian,  kesalahan  pelanggaan,  dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya. 7
Adapun  pasal  1149  Kuh  Perdata menentukan  bawha  piutang-piutang  yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak  begerak  pada  umumnya  adalah  yang disebutkan dibawah ini, piutang-piutang mana dilunasi  dan  pendapatan  penjualan  benda- benda itu menurut urutan sebagai berikut :
1. Biaya- biaya perkara,  yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian  suatu  warisan;  biaya-biaya ini  didahulukan  daripada  gadai  dan hipotek,
2. Biaya-biaya  penguburan,  dengan  tidak mengurangi  kekuasaan  hakim  untuk menguranginya, jika biaya itu terlampau tinggi.
3. Semua  biaya  perawatan  dan  pengobatan dari sakit yang penghabisan.
4. Upah para buruh selama tahun yang lalu dan  upah  yang  sudah  dibayar  dalam tahun  yang  sedang  berjalan,  beserta jumlah  uang  kenaikan  upah  menurut pasal 1602q.
5. Piutang  karena  penyeahan  bahan-bahan makanan  yang  dilakukan  kepada  si berutang  berseta  keluaganya,  selama waktu enam bulan yang terakhir
6. Piutang-piutang  para  pengusaha  sekolah berasrama untuk tahun yang penghabisan.
7. Piutang  anak-anak  yang  belum  dewasa dan  orang-orang  yang  terampil  terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.

## B. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan
7 . Ibid , hlm 6
Hukum ketenagakerjaan dahulu disebut  hukum  peburuhan  yang  merupakan suatu hubungan hokum yang berkaitan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan  dibawah  pimpinan  dan  dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja itu. Imam Soepomo memberikan batasan pengertian  hukum  perburuhan  adalah  suatu himpunan peraturan, bak tertulis maupun tidak tertulis  yang  berkenaan  dengan  kejadian dimana seorang bekeja pada orang lain dengan menerima  upah. 8 Untuk  dapat  melaksankan tujuan  dibidang  ketenagakerjaan  berdasarkan ketentuan  pasal  8  UU  No  13  Tahun  2003, ditetapkanlah  perencanaan  tenaga  kerja  dan informasi ketenagakerjaan  yaitu :
1. Perencanaan  tenaga  kerja  disusun  atas dasar  inovasi  ketenagakerjaan  antara  lain meliputi :
a. penduduk dan tenaga kerja
b. kesenpatan kerja
c. pelatihan
kerja
termasuk
kompetensi keja
d. produktivtas kerja
e. hubungan industrial
f. kondisi lingkungan kerja
g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja
h. jaminan social tenaga kerja.
2. Informasi ketenagakejaan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1),  diperoleh  dari semua  pihak  yang  terkait,  baik  instasi pemerintah maupun swasta.
3. Ketentuan  tata  cara  memperoleh  informasi ketenagakejaan  dan  penyusunan  serta pelaksanaan perencanaan tenga kerja sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
1. Hubungan Kerja Dalam  melaksanakan  pembangunan nasional, peran serta buruh semakin meningkat dan seiring dengan itu
perlindungan
buruh harus semakuin
8 . Imam  Soepomo, Pengantar  Hukum Perburuhan ,  Djambatan,  Jakarta,  2003, hlm  13.
ditingkatkan  baik  upah,  kesejahteraan,  dan harkatnya  sebagai  manusia  ( to  make  mare human) 9 . Berdasarkan  ketentuan  pasal  1 angka  14  Undang-Undang  No.  13  Tahun 2003. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha  dengan  pekerja/buruh  berdasarkan perjanjian  kerja  yang  mempunyai  unsur pekerjaan, upah dan peintah .
Unsur-Unsur  perjanjian  kerja  yang menjadi  dasar    hubungan  kerja  sesuai  dengan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 adalah:
1. Adanya pekerjaan( arbeid )
2. Dibawah perintah/ gezag ver houding ( maksudnya buruh melakukan  pekerjaan  atas  perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi)
3. Adanya upah tertentu/ loan
4. Dalam  waktu  ( tijd) yang  ditentukan (  dapat  tanpa  baas  waktu/ pension atau berdasarkan waktu tertentu ). 10
Hubungan  kerja  antara  pekerja  /buruh dengan  pengusaha  terdiri  atas  hubungan  kerja tetap  dan  hubungan  kerja  tidak  tetap.  Dalam hubungan  kerja  tetap,  perjanjian  kerja  antara pekerja / buruh dengan pengusaha berdasarkan perjanjian  kerja  untuk  waktu  tidak  tertentu  ( PKWTT)  ,  sedangkan  dalam  hubungan  kerja tidak  tetap  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha  didasarkan  pada  perjanjian  kerja waktu tertentu( PKWT).

## 2. Pemutusan Hubungan Keja ( PHK )
Pemutusan  hubungan  kerja  badan usaha  yang  bebadan  hukum  atau  tidak,  milik orang  orang  perseorang,  milik  persekutuan atau badan hukum, baik  milik swasta maupun milik  negara,  maupun  usaha-usaha  sosial  dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai pengurus  dan  mempekerjakan  orang  lain dengan  membayar  upah  atau  imbalan  dalam bentuk lain.
9 . Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika,  Jakarta, 2009 , hlm 37
10 . Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika , Jakarta, hlm 36
PHK  berarti  suatu  keadaan  diamana  si
buruh berenti bekerja dari majikan.
Hakikatnya  PHK  bagi  buruh  merupakan  awal dari  penderitaan,  maksudnya  bagi  buruh permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari  membiayai  keperluan  hidup  sehari-hari baginya  dan  keluarganya.  Pengusaha,  serikat pekerja,  dan  pemerintah  harus  mengusahakan agar  jangan  terjadinya  pemutusan  hubungan kerja  (pasal  151  ayat(1)  Undang-Undang  No 13  Tahun  2003  )  selanjutnya,  berdasarkan ketentuan  pasal  151  ayat(2)  dan  (3)  Undang- Undang No 13 Tahun 2003 yaitu :
1. Dalam  hal  segala  upaya  telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat
dihindari,  maka  maksud  pemutusan hubungan  kerja  wajib  dirundingkan oleh  pengusaha  dan  serikat  buruh atau  dengan  pekerja/buruh  apabila pekerja/buruh  yang  bersangkutan tidak
menjadi anggota serikat/pekerja/ serikat buruh. 2. Dalam hal perundingan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (2)  benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha  hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan  pekerja/ buruh  setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelelesaian perselisihan hubungan industrial. 11 Dalam
Literatur
hukum
ketenagakerjaan,  dikenal  adanya  beberapa jenis pengakhiran hubungan kerja (PHK) yaitu :
1. PHK oleh majikan majikan/ pengusaha, yaitu oleh pihak pengusaha terjadinya  karena  keinginan  dari  pihak pengusaha  dengan  alasan,  persyaratan, dan prosedur tertentu.
2. PHK  oleh  pekerja/buruh  yaitu  PHK oleh  pihak  pekerja  terjadi  karena keinginan  dari  pihak  pekerja  dengan alasan dan prosedur tertentu.
3. PHK  demi  hukum  yaitu  PHK    yang terjadi  perlu  adanya  suatu  tindakan, terjadi  dengan  sendirinya  misalnya
11 . Asri wijayanti, Op cit , hlm 159
karena  berakhirnya  waktu  atau  karena meninggalnya pekerja.
4. PHK  oleh  pengadilan  (PPHI),  yaitu PHK  oleh  putusan  pengadilan  terjadi karena  alasan-alasan  tertentu  yang mendesak dan penting, misalnya tejadinya peralihan kepemilikan, peralihan aset atau pailiit.
Pengaturan  penyelesaian  PHK  dalam hukum  ketenagakerjaan  kita  pada  masa  yang akan  datang  sesuai  dengan  Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Industrial dilakukan oleh  Pengadilan  Perselisihan  Industrial  yang merupakan  oleh  Pengadilan  Perselisihan Industrial yang merupakan peradilan ad hoc di Pengadilan Negeri. 12

## 3. Hak-Hak Tenaga Kerja yang di PHK
Bilamana  terjadi  pemutusan  hubungan kerja, pengusaha mempunyai kewajiban untuk membayar  uang  pesangon  dan  atau  uang penghargaan  masa  kerja  dan  uang  pergantian hak  yang  seharunya  diterima  sebagaiman dimaksud  dalam  pasal  156  UU  N0.13  thn 2013 yaitu :.
1. Uang Pesangon Uang pesangon merupakann
pembayaran  dalam  bentuk  uang  dari pengusaha kepada buruh/pekerja sebagai    akibat  adanya  phk  yang jumlahnya  disesuaikan  dengan  masa kerja buruh/pekerja yang bersangkutan. Perhitungan  uang  pesangon  diatur dalam  Undang-Undang  No  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut 13 : a. Masa  Kerja  kurang  dari  1  (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
a. Masa  Kerja  1    tahun  atau  lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
b. Masa  Kerja  2    tahun  atau  lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
c. Masa Kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4  tahun, 4 (empat) bulan upah;
12 . Lalu Husni, Pengatar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi , PT . Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 207
13 . Ibid, Hlm 208
d. Masa Kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 (lima) bulan upah;
e. Masa  Kerja  5  tahun  atau  lebih, tetapi  kurang  dari  6  tahun,  6  (enam)  bulan upah;
f. Masa Kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang  dari  7  (tujuh)  tahun,  7  (tujuh)  bulan upah.
g. Masa Kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8  tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h. Masa  Kerja  8  (delapan)  tahun  atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah pasal  156 ayat 2.

## 2. Uang Penghargaan Masa Kerja
Perhitungan  uang  penghargaan  masa kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) ditetapkan sebagai berikut :
a. Masa Kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang  dari  6  (enam)  tahun,  2  (dua)  bulan upah;
b. Masa  Kerja  6  (enam)  tahun  atau lebih tetapi kurang dari 9  tahun, 3 (tiga) bulan upah;
c. Masa Kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12  tahun, 4 (empat) bulan upah;
d. Masa  Kerja  12  tahun  atau  lebih tetapi  kurang  dari  15    tahun,  5  (lima)  bulan upah;
e. Masa  Kerja  15  tahun  atau  lebih tetapi  kurang  dari  18  tahun,  6  (enam)  bulan upah;
f. Masa  Kerja  18  tahun  atau  lebih tetapi  kurang  dari  21  tahun,  7  (tujuh)  bulan upah;
g. Masa  Kerja  21  tahun  atau  lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h. Masa Kerja 24  tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah pasal 156 ayat 3.
3. Uang Pengantian Hak
Uang penggantian hak yang seharusnya  diterima  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a.    Cuti  tahunan  yang  belum  diambil dan belum gugur;
b.  Biaya  atau  ongkos  pulang  untuk pekerja/buruh dan keluarganya
ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas
perseratus)  dari  uang  pesangon dan/atau  uang  penghargaan  masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
d.  Hal-hal  lain  yang  ditetapkan  dalam
perjanjian kerja, peraturan
perusahaan  atau        perjanjian  kerja bersama.(pasal 156 ayat 4.
Komponen  upah  terdiri  atas  tiga macam,  yakni  upah  pokok  (UP),  tunjangan tetap  (TT)  dan  tunjangan  tidak  tetap  (TTT). Komponen upah yang dijadikan dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan  masa  kerja,  dan  uang  pergantian hak  yang  seharusnya  diterima  yang  tertunda adalah  Upah  pokok.  Dan  Tunjangan  yang bersifat  tetap,    yang  diberikan  kepada  pekerja dan keluarganya.

## III. PEMBAHASAN
A. Penerapan    Hak-Hak  Normatif  Bagi Pekerja Pada Perusahaan yang Pailit
Tenaga  kerja    selalu  menjadi  pihak yang  lemah  apabila  dihadapkan  pada  pemberi kerja  yang  merupakan  pihak  yang  memiliki kekuatan. Sebagai pihak yang selalu dianggap lemah,  tidak  jarang  para  tenaga  kerja  selalu mengalami  ketidakadilan  apabila  berhadapan dengan kepentingan perusahaan.
Akibat  dari  PHK  dapat  ditinjau  dari pihak  majikan  dan  dari  pihak  buruh.  Dari pihak majikan/pengusaha, PHK dapat menyebabkan  terganggunya  proses  produksi yang akibatnya perusahaan merugi, pengeluaran  biaya  tambahan  akibat  harus memberi  pesangon  dan  perusahaan  dapat kehilangan  tenaga  yang  terampil  Jika  dilihat dari  sudut  pandang  tenaga  kerja/buruh,  PHK dapat  mengakibatkan  kehilangan  nafkah  dan kehilangan  status.  Kehilangan  nafkah  dapat dikompensasikan  dengan  pemberian  uang pesangon,  uang  jasa/penghargaan  masa  kerja, dan anti kerugian.
Dalam  hal  pemutusan  hubungan  kerja dilakukan  kurator,  pemutusan  kerja  harus sesuai  dengan  pasal  165  UUTK,  antara  lain  :
“pengusaha  dapat  melakukan  pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh  berhak  atas  uang  pesangon sebesar1  1  (satu)  kali  ketentuan  pasal  156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu)  kali  ketentuan  pasal  156  ayat(3)  dan uang  pergantian  hak  sesuai  ketentuan  pasal 156 ayat(4)”.
Apabila perselisihan hubungan industrial  tersebut,  telah  dilakukan  upaya musyawarah  lewat  bipartite  dan  tripartite sebagai diatur dalam Undang-Undang Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Ibndustrial,  namun  tidak  tercapai  kesepakatan maka  Para  Penggugat  akan  mencari  keadilan melalui  Pengadilan  Perselisihan  Hubungan Industrial;
Oleh karenanya gugatan yang diajukan harus  berdasarkan  pada  bukti-bukti  otentik serta  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku, selanjutnya
Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial dapat menyatakan  putusan  ini  dapat  dilaksanakan terlebih  dahulu  walaupun  diadakan  upaya hukum  ( uit  voerbar  bij  vooraad) kasasi  oleh karena timbulnya perkara ini  akibat kesalahan Tergugat.
B. Kewenangan  dan  Tanggung  Jawab Kurator Terhadap Hak Normatif Pekerja Pada Perusahaan Pailit
Sebagai  akibat  Perusahaan  pailit  besar kemungkinan putusan pailit tersebut memberikan  dua  kemungkinan  alternatif  bagi Perusahaan.  Pertama,  meski  perusahaan  telah dinyatakan  pailit,  kurator  Perusahaan  pailit dapat  tetap  menjalankan  kegiatan  usahanya dengan  konsekwensi  tetap  membayar  biaya usaha seperti biaya listrik, telepon, biaya gaji, pajak,  dan  biaya  lainnya.  Kedua,  kurator perusahaan pailit berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan dasar pasal 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.
Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang- utang  dari  para  krediturnya.  Keadaan  tidak mampu membayar lazimnya disebabkan
karena  kesulitan  kondisi  Keuangan (financial distress) dari  usaha  debitur  yang  telah mengalami kemunduran. 14 Sedangkan kepailitan  merupakan  putusan  pengadilan yang  mengakibatkan  sita  umum  atas  seluruh kekayaan  debitur  pailit,  baik  yang  telah  ada mau  punya  tidak  akan  ada  dikemudian  hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan  oleh  kurator  dibawah  pengawasan hakim  pengawas  dengan  tujuan  utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan
Berdasarkan
Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  Pasal  22,  harta  debitur pailit  yang  sudah  ada  pada  saat  Debitur dinyatakan  pailit  oleh  Pengadilan  Niaga maupun yang akan diperoleh selama kepailitan berlangsung digunakan untuk membayar  semua  krediturnya  secara  adil  dan merata  yang  dilakukan  seorang  Kurator  di bawah pengawasan Hakim Pengawas.
Untuk lebih memahami wewenang dan tanggung    jawab  kurator  dalam  rangka pengurusan harta boedel pailit sesuai Undang- Undang Republik  Indonesia Nomor 37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 15 yaitu :
1. Pada  pengertian  secara  umum  tugas dari  Kurator  dalam  Hal  pernyataan Pailit  Debitor  adalah  mengurus  dan membereskan  harta  Debitor  Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai  dengan  Pasal  1  angka  5  dan Pasal  69  ayat  1  UU  Kepailitan  dan PKPU.
2. Dalam  hal  melaksanakan  tugasnya, Kurator  tidak  diharuskan  memperoleh persetujuan  dari  atau  menyampaikan pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada Debitor  atau  salah  satu  Debitor, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian
14 .  Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, 1998, Hlm. 8
15 .  H. Tafrizal Hasan Gaweng, Panduan Singkat Praktek Kurator, THG, Yustisian, 2005, Hlm. 9.10.
dipersyaratkan  (Pasal  69  ayat  2  huruf a).
3. Pada  saat  melaksanakan  tugasnya kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam
meningkatkan  nilai  harta  pailit  dengan persetujuan lebih dahulu Hakim Pengawas (Pasal 69 ayat 3 dan 4).
4. Dalam hal melaksanakan tugas pengurusan  dan/atau  pemberesan  atas harta pailit diucapkan, tetap berwenang meskipun  terhadap  putusan  tersebut diajukan  kasasi  dan  atau  peninjauan kembali (Pasal 16 ayat 1).
5. Jika putusan pernyataan pailit dibatalkan  sebagai  akibat  adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan  yang dilakukan oleh kurator sebelum  atau  pada  tanggal  Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud  Pasal  17  tetap  sah  dan mengikat  Debitur  ( Uit  voor  baar  bij voor raad Pasal 16 ayat 2).
6. Dalam melaksanakan tugasnya Kurator bertanggung jawab terhadap  kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang  menyebabkan  kerugian  terhadap harta pailit (Pasal 72).
Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus  melaksanakan  semua  upaya  untuk mengamankan  harta  pailit  dan  menyimpan semua  surat,  dokumen,  uang  perhiasan,  efek, dan surat berharga lainnnya dengan memberikan  tanda  terima  (Pasal  98).  Secara rinci tugas Kurator yaitu :
1. Membuat  daftar  harta  pailit  debitor (Pasal 100).
2. Membuat daftar piutang kreditor (Pasal 113,  Pasal  114,  Pasal  115,  Pasal  116, Pasal 117, Pasal 118).
3. Kurator  wajib  memasukan  piutang yang  disetujuinya  ke  dalam  suatu daftar  piutang  yang  sementara  diakui, sedangkan  piutang  yang  dibantah termasuk alasannya dimasukkan kedalam daftar tersendiri (Pasal 117).
4. Dalam  daftar  sebagaimana  dimaksud Pasal  117,  dibubuhkan  pula  cataan
terhadap setiap piutang apakah menurut  pendapat  Kurator  piutang yang  bersangkutan  diistimewakan  atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak  tanggungan,  hipotek,  hak  agunan atas  kebendaanlainnya,  atau  hak  untuk menahan  benda  bagi  tagihan  yang bersangkutan dapat dilaksanakan (Pasal 118 ayat 1).
5. Apabila  Kurator  hanya  membantah adanya  hak  untuk  didahulukan  atau adanya  hak  untuk  menahan  benda, piutang  yang  bersangkutan  harus dimasukkan  dengan  daftar  piutang yang bersangkutan yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya (Pasal 118 ayat 2).
Dalam  hal  ini,  Kurator  memiliki  tugas dan wewenang yang sangat luas sekali tentang pembagian  harta  boedel  pailit,  tetapi  sangat sedikit  sekali  yang  menyinggung  masalah perlindungan  hak  buruh  atau  upah  walaupun memang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang  menyatakan  (1)  pekerja  yang  bekerja pada  Debitor  dapat  memutuskan  hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya  dengan  mengindahkan jangka  waktu  menurut  persetujuan  atau ketentuan,  (2)  menyatakan  sejak  tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan  utang  harta  pailit.  Tetapi  dalam UUK  ini  tidak  dibahas  lebih  rinci  sampai sejauh  mana  pembayaran  dan  perlindungan pembayaran  upah  (hak  normatif  pekerja) apabila  harta  boedel  tidak  cukup  untuk melunasiya.
Mengenai  tanggung  jawab  Kurator (Pasal  78  ayat  (2)  UUK  menyatakan  bahwa Kurator  bertanggung  jawab  terhadap  Debitot Pailit  dan  Kreditor.  Kemudian  Kurator  juga bertanggung  jawab  terhadap  kesalahan  atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan  kerugian  terhadap  harta  pailit (Pasal 72 UUK). Sedangkan menurut Undang- Undang Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  95  ayat (4)  dinyatakan  “ Dalam  hal  perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan
peraturan  Perundang-undangan yang berlak,, maka  upah  dan  hak-hak  lainnya  dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya ”.
Dalam ketentuan Pasal 165 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur  bahwa  Pengusaha  dapat  melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan  ketentuan  pekerja/buruh  berhak  atas uang  pesangon  sebesar  1  kali  ketentuan  Pasal 156  ayat  3,  dan  uang  penggantian  hak  sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4. Ketentuan didalam pasal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 39 ayat  1  Undang-undang  No.  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang:Pekerja  yang bekerja pada Debitor  dapat  memutuskan  hubungan  kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya  dengan  mengindahkan jangka  waktu  menurut  persetujuan  atau ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku, dengan  pengertian  bahwa  hubungan  kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan  paling  singkat  45    hari sebelumnya.
Ketika  terjadi  Pailit  pembayaran  upah pekerja/buruh  dilakukan  oleh  Kurator  yang dalam hal ini menggantikan posisi Perusahaan. Sehingga  hak  buruh  dalam  hal  ini  upah  dan tunjangan  lainnya  menurut  Undang-Undang Ketenagakerjaan akanberubah menjadi utangyang  didahulukan  pembayarannya.  Dan penjelasannya  menyebutkan  yang  dimaksud didahulukan  pembayarannya  adalah  upah pekerja/buruh  harus  dibayar  lebih  dahulu daripada utang-utang lainnya. Dalam pasal 39 ayat (2) Undang –Undang No. 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  telah  ditentukan  bahwa upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah pailit  termasuk  utang  harta  pailit  artinya  upah buruh  harus  dibayar  lebih  dahulu  daripada utang-utang lainnya.
Melihat kenyataan ini, antara perlindungan hak pekerja dalam UUK dan UU Ketenagakerjaan  terdapat  perbedaan  yang signifikan,  di  dalam  UUK  upah  buruh  untuk waktu  sebelum  dan  sesudah  pailit  termasuk utang  harta  pailit  artinya  upah  buruh  harus
dibayar  lebih  dahulu  daripada  utang-utang lainnya  tetapi  tidak  jelas  diatur  utang  yang lainnya  ini  utang  yang  mana  dan  bagaimana proses penyelesaiannya. Sementara dalam UU Ketenagakerjaan  juga  menyakan  hal  yang sama yaitu Pasal 95 ayat (4) , secara jelas dan gamblang  menekankan  bahwa  upah  dan  hak- hak  lainnya  dari  pekerja/buruh  merupakan utang yang didahulukan pembayarannya unutk melindungi  dan  menjamin  keberlangsungan hidup dan keluarganya.
Dalam hal ini upah buruh menurut UU Ketenagakerjaan  menjadi  prioritas  pertama yang  harus  dibayarkan  tanpa  syarat  apapun karena  hal  ini  langsung  berhubungan  dengan nasib  dan  hidup  dari  pekerja/buruh  dan keluarga,  sedangkan  menurut  UUK  hal  ini tidak  berlaku  mutlak  dikarenakan  adanya penggolongan kreditor berdasarkan Pasal 1131 sampai  dengan  Pasal  1138  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  jo.  Undang-Undang No. 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas  Undang-Undang  No.6  Tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  (UU  KUP);  dan  Undang-Undang No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan PKPU  ,  yang  membagi  golongan  kreditur menjadi :
1. Kreditor  yang  kedudukannya  di  atas kreditur  saham  jaminan  kebendaan (contohnya  utang  pajak)  dimana  dasar hukum  mengenai  kreditur  ini  terdapat dalam Pasal 21 UU KUP jo Pasal 1137 KUH Perdata;
2. Kreditur pemegang jaminan kebendaan yang dianut sebagai Kreditur Separatis (dasar  hukumnya  adalah  Pasal  1134 ayat  2  KUHPer).  Hingga  hari  ini jaminan  kebendaan  yang  diatur  di Indonesia meliputi :
a. Gadai;
b. Fidusia;
c. Hak Tanggungan;
d. Hipotik Kapal.
3. Utang  harta  pailit,  yang  termasuk utang  harta  pailit  antaralain  sebagai berikut :
a. Biaya kepailitan dan fee Kurator;
b. Upah  buruh,  baik  untuk  waktu sebelum  Debitur  pailit  maupun sesudah  Debitur  pailit  (Pasal  39  (2) UUK, dan
c. Sewa gedung sesudah Debitur pailit dan  seterusnya  (Pasal  38  ayat  (4) UUK.
4. Kreditur preferen khusus, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1139 KUHPer, dan Kreditur preferen umum, sebagaimana  terdapat  di  dalam  Pasal 1149 KUHPer; dan
5. Kreditur  konkuren.  Kreditur  golongan ini  adalah  semua  kreditur  yang  tidak termasuk  Kreditur  separatis  dan  tidak termasuk  Kreditur  preferan  khusus maupun  umum  (Pasal  1131  jo  Pasal 1132 KUHPer) Dari lima golongan kreditur yang telah disebutkan diatas, berdasarkan Pasal 1134 ayat 2  jo.Pasal  1137  KUHPer  dan  Pasal  21  UU KUPerdt,  kreditur  piutang  pajak  mempunyai kedudukan di atas kreditur separatis. Sehingga posisi  upah  buruh  berada  dibawah  biaya kepailitan  dan  fee  kurator,  yang  berartiburuh harus  lebih  sabar  dna  berada  dibelakang setelah  harta  boedel  pailit  dipakai  untuk membayar  pajak,  kreditur  pemegang  jaminan kebendaan (Kreditur separatis), biaya kepailitan  dan  fee  Kurator.  Sehingga  dengan posisi seperti ini, seringkali harta boedel pailit tidak  cukup  untuk  membayar  hak  atau  upah buruh.
Disinilah letak permasalahannya ketika suatu  perusahaan  mengalami  pailit  dan Kurator bertugas melakukan pemberesan harta pailit  lebih  menekankan  pembagian  boedel pailit  setelah  pembayaran  pajak  kepada kreditur  separatis,  biaya  kepailitan  dan  fee untuk  dirinya  sendiri.  Sehingga  jika  harta boedel  pailit  dalam  jumlah  yang  terbatas seringkali hak-hak buruh tidak bisa diakomodir oleh si Kurator itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, Kurator seringkali mengenyampingkan hak-hak/utang gaji pekerja/buruh  tersebut  dikarenakan  Kurator hanya  bertindak  menurut  aturan  dalam  UUK tanpa  memperhatikan  aturan  yang  ada  pada UU  Ketenagakerjaan.  Padahal  posisi  Kurator
tesebut  sebenarnya  hanya  sementara  untuk menggatikan  posisi  Perusahan  karena  dalam keadaan  pailit.  Artinya  Kurator  juga  harus bertindak  sebagai  Perusahaan  yang  wajib melindungi dan mengakomodir hak-hak Pekerja/buruh  seperti  yang  diamanatkan  UU
Ketenagakerjaan.  Permasalahan  seperti  ini seringkali menimpa buruh-buruh yang notabene  hanya  mengandalkan  hidupnya  dari upah yang diterimanya dari pekerjaan tersebut. Sehingga  hal  ini  harus  menjadi  perhatian Pemerintah  bagaimana  caranya  menyikapi perlindungan  hak-hak  buruh  pasca  putusan pailit  dan  memastikan  kepentingan  dan  hak- hak pekerja/buruh tetap terlindungi.

## IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Hak-Hak Normatif Pekerja Pada Perusahaan Yang Pailit menurut pasal 156 UU No, 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  adalah  uang  pesangon sebesar  2  (dua)  kali  ketentuan  Pasal  156 ayat  (2),  uang  penghargaan  masa  kerja sebesar  1  (satu)  kali  ketentuan  Pasal  156 ayat  (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)” karena  para pekerja  merupakan  kreditur  Preferen  dan menurut  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2004,  Hak  Para  Pekerja  pada perusahaan  tersebut  menjadi  Kreditur Prioritas  setelah  pemenuhan  hak-hak kreditur separatis.
2. Kewenangan    Kurator  terhadap  Hak Normatif  Pekerja  Pada  Perusahaan  Pailit adalah  untuk    menyelesaikan  seluruh kepengurusan  dan  pemberesan  harta  dan hutang Debitur, termasuk Hak-Hak Normatif  pekerja  sebagimana  yang  telah diatur  dalam  Undang-Undang  No.  13 tahun  2003  dan  Undang-Undang  No.  37 tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan kewajiaban Pembayaran Hutang, bahwa Hak-Hak Normatif Pekerja termasuk Kreditutr Preferen  atau Kreditur yang di Prioritaskan.
B. Saran 1. Untuk  menjamin  pemenuhan  hak-hak normatif  pekerja  yang  di  PHK  pada Perusahaan Pailiuy diperlukan perlindungan hak dan masa depan pekerja seperti melalui Suatu lembaga penjaminan/sejenis asuransi yang
menjamin  kepastian  hak-hak  dari  pekerja tersebut  akan  dibayar  jika  perusahaan tempatnya  bekerja  dinyatakan  pailit. sehingga  pemenuhan  hak-hak  normatif pekerja  dalam  perusahaan  tidak  perlu dipersengketakan dipengadilan.
2. Kiranya  Hak-Hak  Normatif  Pekerja  yang di  PHK  pada  Perusahaan  yang  sudah dinyatakan  Paillit,  patut didahulukan  atau Kreditur Proiritas atau KredituirPreferen.

## DAFTAR PUSAKA
Adrian  Sutedi, Hukum  Perburuhan, Sinar Grafika,  Jakarta, 2009.
Ahmad  Yani  &  Gunawan  Widjaja, Seri Hukum  Bisnis  Kepailitan ,  Pt  Raja
Grafindo Persada,Jakarta , 2002.
Asri  Wijayanti, Hukum  Ketenagakerjaan Pasca  Reformasi, Sinar  Grafika , Jakarta, 2013. C.S.T  Kansil  &  Charistine  Kansil, I  Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum
Dalam  Ekonomi), PT.  Praddnya  Paramita, Jakarta, 2001, Gunawan  Widjaja&  Ahmad  Yani, Hukum Arbitrase, Pt  Raja  Grafindo  Persada,Jakarta, 2003. H. Tafrizal Hasan Gaweng, Panduan Singkat
Praktek Kurator, THG, Yustisian, 2005,
H.Zaeni  Asyhadie,  &  Budi  Sutrisno, Hukum Perusahaan  & Kepailitan , Penerbit Erlangga,Mataram, 2012 Imam Soepomo, Pengantar Hukum
Perburuhan , Djambatan, Jakarta, 2003.
Jono, Hukum    Kepailitan, Sinar  Grafika, Jakarta, 2013. Kartini  Muljadi, Kreditor  Preferens  dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan ,  “Prosiding  rangkaian lokakarya  terbatas  masalah-masalah
kepailitan  dan  wawasan  hukum bisnis lainnya , Jakarta, 2004. Lalu Husni, Pengatar Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia, Edisi
Revisi ,  PT  .  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2009.
M.Yahya  Harahap,S.H.  ,  Hukum  Perseron Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. S.  Sastrawidjaja, Hukum  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Jakarta, 2010. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif ,    PT.
Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2001
Zainal  Asikin, Hukum  Kepailitan  Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia , Pt Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2001. Undang-Undang  No.  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang  No.  37  tahun  2004  tentang Kepailitan dan Kewajiban
Penundaan Pembayaran Hutang