Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 283-293 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## PENGUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENGGUNAKAN VISUM ET REPERTUM
Taun
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang taun@fh.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Polisi menggunakan metode "visum et repertum" untuk memeriksa petunjuk potensial dan  mengumpulkan  bukti  yang  mereka  butuhkan  untuk  memecahkan  suatu  kasus. Kesaksian ahli yang dikatakan di pengadilan, baik secara tertulis dalam bentuk laporan maupun lisan yang disampaikan langsung di pengadilan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tetapi tidak ada istilah maupun definisi Visum Et Repertum.  Metode  penelitian  yuruidis  empiris,  Penulisan  ini  mengkaji  pertanyaan empiris mengenai peran apa yang dimainkan Visum Et Repertum yang merupakan alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang berakhir dengan kematian korban.
Kata Kunci: Visum Et Repertum, Penganiayaan, Kematian.

## ABSTRACT
Police use the "visum et repertum" method to examine potential leads and gather the evidence they need to solve a case. Expert testimony that is said in court, either in writing in  the  form  of  a  report or  orally  submitted  directly  to  the  court,  is  contained  in  Law Number 8 of  1981  concerning  the Criminal  Procedure Code, but  there is no term or definition of Visum Et Repertum. This writing examines empirical questions regarding the role played by Visum Et Repertum which is evidence in criminal acts of persecution that end in the death of the victim.
Keywords : Visum Et Repertum, Persecution, Death.
Taun:  Penguatan  Pembuktian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Kematian Menggunakan Visum Et Repertum

## A. PENDAHULUAN
Aturan hukum  berfungsi sebagai  titik tumpu utama di  mana semua komponen lain  dari  masyarakat  sebagai  bangsa  dan  negara  berporos  dalam  negara  yang  sah. Akibatnya,  salah  satu  karakteristik  negara  hukum  yang  paling  menonjol  adalah kecenderungan  untuk  menganalisis  perilaku  masyarakat  berdasarkan  peraturan  yang telah ditetapkan. Pembuat undang-undang berupaya untuk membedakan antara berbagai jenis  perilaku  kriminal  dengan  membuat  kategori  yang  berbeda  untuk  mereka  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perilaku kriminal dikategorikan dalam KUHP berdasarkan kebutuhan untuk menjaga kepentingan hukum. Dari sekian banyak kepentingan  hukum  yang  harus  dijaga,  tindak  pidana  dapat  dikategorikan  ke  dalam beberapa subset, seperti yang menyangkut harta benda, kejahatan terhadap kehormatan, dan  kejahatan  terhadap  entitas.  Sebuah  tindakan  pembunuhan  persecutory  adalah kejahatan terhadap daging manusia. 1
Dalam  artikel  ini,  kita  akan  melihat  bagaimana  Visum  et  Repertum  dapat digunakan  untuk  menunjukkan  bahwa  penganiayaan  bermotif  kriminal  dapat mengakibatkan kematian. Konsep atau pengertian Visum Et Repertum tidak termasuk dalam  Undang-Undang  Nomor  8  KUHAP  1981,  melainkan  keterangan  ahli,  atau keterangan ahli di persidangan baik lisan maupun tertulis dalam bentuk laporan dan bukti langsung.
Jika  seseorang  meninggal  karena  penganiayaan,  terlepas  dari  modus  operandi yang  digunakan,  seringkali  sulit  untuk  menunjukkan  bukti  kejadian  di  pengadilan, sehingga visum et repertum menjadi prinsip hukum yang penting dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami pertanyaan tentang peran yuridis ilmu  kedokteran  dalam  penegakan  hukum,  khususnya  dalam  situasi  di  mana  tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban.
Mengambil  sikap  normatif,  penulisan  ini  menggunakan  metodologi  penelitian
1 Iis  Wulandari  Azis  dan  Hamsir,  “ Peranan  Visum  Et  Repertum  Sebagai  Alat  Bukti  Terhadap  Tindak Pidana Penganiayaan Berat”, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) │Volume 4 Nomor 1 Maret 2022, 102-113.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Taun:  Penguatan  Pembuktian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Kematian Menggunakan Visum Et Repertum
yang dikenal sebagai “penelitian yuridis normatif” untuk me ngungkap fakta-fakta sesuai dengan logika ilmu hukum. 2 Studi ini menggunakan literatur hukum, undang-undang dan peraturan  yang  relevan,  catatan  pemerintah,  dan  sumber  lain  untuk  mengumpulkan informasi dan menarik kesimpulan tentang masalah yang dihadapi.  Metode penelitian deskriptif  digunakan.  Dengan  menggambarkan  secara  menyeluruh  karakteristik  dan aspek penting dari objek atau topik yang diteliti, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendefinisikannya secara tepat. 3
Dalam setiap situasi, terutama saat menghadapi tantangan yang diberikan oleh pengulas  di  pagi  hari,  sangat  penting  untuk  mengingat  pepatah  kuno  "Visum  Et Repertum." Secara umum, peristiwa yang dimaksud tidak mencakup hal-hal yang dapat digunakan  dalam  persidangan.  Oleh  karena  itu,  penulis  menulis  judul  tersebut,  untuk memilih  dan  mempelajari  bagaimana  yang  dimaksud  dengan  visum  et  repertum  serta peran  dalam  peradilan  pidana  khususnya  dalam  penyelidikan  dan  penuntutan pembunuhan serta bagaimana unsur tindak pidana dalam penegakkan hukum khususnya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara  meneliti  bahan  kepustakaan. 4 Dengan  menggunakan pendekatan  perundang- undangan  ( statutory  approach ),  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ),  serta menggunakan pendekatan analitis ( analytical approach ).
2 Desi  Wilma  Shara, Nikita Rizky Amelia, & Buana Raja  Manalu. Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn. Mdn), Jurnal Mercatoria, 12 (1) Juni 2019, 1-13.
4 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), 13.
Taun:  Penguatan  Pembuktian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Kematian Menggunakan Visum Et Repertum

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. Pengertian Visum et Repertum
Alih-alih  menjadi  kata  hukum,  "Visum  et  Repertum"  merupakan  istilah  medis. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat umum tidak mengetahui apa itu post-mortem atau apa fungsinya dalam proses peradilan pidana, terutama penganiayaan yang menyebabkan matinya korban.
Kata-kata Latin "Visum" (apa yang dilihat) dan "et" (dan) dan "Repertum" (apa yang diingat) membentuk frasa "Visum et Repertum" (penemuan, cari tahu). Visum et Repertum  diartikan  sebagai  segala  hal  tindakan  yang  diamati  dan  ditemui  pada  diri penderitanya. Demi keadilan, seorang dokter dapat memberikan pernyataan tertulis di bawah  sumpah  yang  disebut  “Visum  et  Repertum”  sebagai  jawaban  atas  permintaan tertulis  dari  pihak  yang  berwenang  untuk  merinci  apa  yang  telah  dilihat  dan/atau ditemukan dokter tersebut berupa barang bukti fisik (baik hidup maupun mati).
Ada  hubungan  langsung  antara  Visum  et  repertum  dan  Kedokteran  Forensik. Sebelumnya dikenal sebagai Kedokteran Yudisial, Kedokteran Forensik adalah cabang studi yang menggunakan keahlian medis untuk melangsungkan peradilan secara pidana ataupun nonpidana (perdata), seperti yang dijelaskan oleh R. Atang Ranoemihardja. Misi Kedokteran  Yudisial  adalah  untuk  memberikan  keahlian  medis  kepada  penegakan hukum, penuntutan, dan sistem pengadilan untuk menyelesaikan situasi yang tidak dapat diselesaikan dengan cara lain apa pun.
Membantu  polisi,  jaksa,  dan  hakim  mengungkap  kebenaran  tentang  kasus  yang melibatkan  cedera  tubuh  adalah  inti  dari  Kedokteran  Yudisial.  Diperkirakan  bahwa dengan bantuan Kedokteran Yudisial, sistem peradilan akan dapat membuat penilaian yang  tidak  memihak  berdasarkan  fakta.  Seorang  ahli  kedokteran  dapat  memberikan pertolongan  pengadilan  dalam  bentuk  penjelasan  dan  laporan  tertulis,  yang  dikenal sebagai  Visum  et  Repertum,  ketika  hadir  di  tempat  terjadinya  suatu  pidana,  saat memeriksa korban terluka atau meninggal, serta saat memeriksa barang bukti.
Menurut definisi sebelumnya, Visum et Repertum mengacu pada laporan seorang profesional  medis  tentang  hasil  pemeriksaan  bukti  yang  disiapkan  untuk  pengadilan.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Taun:  Penguatan  Pembuktian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Kematian Menggunakan Visum Et Repertum
Oleh karena itu, Visum et Repertum merupakan semacam kesaksian tertulis yang dapat diterima  secara  hukum  dalam  hal  ini. 5 Ketika  suatu  kejahatan  menyebabkan  kerugian pada  fisik  seseorang  atau  mengakhiri  hidup,  tubuh  korban  dianggap  sebagai  corpus delicti.
2. Kejahatan Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Korban
Penganiayaan,  sebagaimana  didefinisikan  oleh  komponen-komponen  tindak pidana penganiayaan, meliputi hal-hal berikut: 6
a. Unsur Kesengajaan
Pelecehan  harus  dianggap  sebagai  tindakan  yang  disengaja.  Berbeda  dengan pembunuhan, di mana unsur tujuan harus ditafsirkan secara luas, intensionalitas dapat dilihat sebagai tindakan yang disengaja atau kemungkinan belaka.
Penganiayaan  adalah  kejahatan  dengan  komponen  motif,  yang  sering  disebut sebagai "itikad buruk" (opzet alsa ogmerk). Jika orang lain bermaksud menyakiti korban secara fisik, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan ilegal menganiaya mereka. Akibatnya, dalam situasi ini, orang tersebut harus khawatir tentang kerusakan fisik yang mereka sebabkan.
b. Unsur Perbuatan
Menganiaya  seseorang  berarti  mengambil  semacam  tindakan  proaktif.  Hal  ini mensyaratkan bahwa, betapapun kecilnya, perbuatan itu merupakan suatu kegiatan atau kegiatan  seorang  manusia  yang  melibatkan  penggunaan  (sebagian)  tubuhnya. Penganiayaan  sebagai  kejahatan  memiliki  aspek  tindakan  positif  dan  abstrak. Penganiayaan  bisa  datang  dalam  berbagai  bentuk  dan  ukuran,  termasuk  kontak  fisik seperti memukul, meremas, mengiris, dan memotong.
c. Unsur akibat perbuatan
5 Manumpak  Pane,  “Peranan  Visum  Et  Repertum  Dalam  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang Mengakibatkan Kematian”, Refleksi Hukum Vol. 8, No. 2, 169-178.
6 David  Agustinus  Simanjuntak,  Subiharta,  Rahmayanti,  Peranan  Visum  Et  Repertum  Dalam  Tindak Pidana  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Kematian,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Prima  Volume  I  No.  2 September 2011, 12-25.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Taun:  Penguatan  Pembuktian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Kematian Menggunakan Visum Et Repertum
Dalam  konteks  penganiayaan,  "rasa  sakit"  mengacu  pada  tekanan  fisik  atau emosional  apa  pun.  Cedera,  di  sisi  lain,  mengacu  pada  perubahan  dalam  tubuh  atau penampilan luarnya yang membedakannya dari kondisinya sebelum penganiayaan. Cacat termasuk kulit melepuh, jari hilang, anggota badan bengkak, dan sebagainya.
Untuk dianggap kausatif, harus ada hubungan antara aktivitas dan penderitaan atau kerugian  yang  diakibatkannya.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  bukti  yang  menunjukkan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan penyakit atau kerugian korban. Mustahil  untuk  menetapkan  adanya  tindakan  penganiayaan  yang  tidak  sah  tanpa hubungan langsung antara tindakan tersebut dan hasilnya.
d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya
Seseorang ketika melakukan kejahatan berarti korban menjadi sakit atau terluka sebagai akibat utama dari perbuatannya. Karena itu, jelas bahwa penganiaya melakukan hal-hal  buruk  karena  dia  ingin  menyakiti  orang.  Jadi,  pelecehan  hanya  terjadi  ketika dapat ditunjukkan bahwa orang yang melakukannya bermaksud menyakiti korban secara fisik.
3. Visum Et Repertum Pentingnya dalam Kasus Pembunuhan
a. Peran Visum Et Repertum dalam Pembuktian
Untuk menjatuhkan pidana, hakim harus yakin dengan “sekurang -kurangnya dua alat bukti yang sah” Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan karenanya dapat dipidana  berdasarkan  Pasal  183  ayat  1  KUHAP.  Dapat  diterimanya  pembuktian  di pengadilan diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Ini termasuk kesaksian dari saksi dan ahli, dokumen seperti surat dan instruksi, dan bahkan kesaksian terdakwa sendiri.
Berikut  pembahasan  surat  keterangan  saksi  ahli  yang  disebut  dengan  Visum  et Refertum.  Surat,  dalam  pandangan  Andi  Hamzah,  adalah  segala  bentuk  komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan gagasan dan pikiran kepada manusia lain. 7
7 David  Agustinus  Simanjuntak,  Subiharta,  Rahmayanti,  Peranan  Visum  Et  Repertum  Dalam  Tindak Pidana  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Kematian,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Prima  Volume  I  No.  2 September 2011, 12-25

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Taun:  Penguatan  Pembuktian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Kematian Menggunakan Visum Et Repertum
Kesaksian ahli tentang kelengkapan bukti pada berkas perkara pro justicia, serta pemeriksaan  silang  di  pengadilan,  dapat  meningkatkan  keyakinan  hakim  dalam putusannya. Ada atau tidaknya Visum et Repertum, hakim tetap harus mengkaji berkas perkara pidana dan mengambil keputusan. Setelah hakim memeriksa berkas perkara pro justicia yang diajukan Penyidik, berkas perkara termasuk Visum et Repertum diserahkan kepada  Penuntut  Umum.  Tugas  Jaksa  Penuntut  Umum  adalah  memberikan  bukti  di persidangan  yang  akan  meyakinkan  para  Hakim  bahwa  terdakwa  melakukan pelanggaran yang dipermasalahkan.
Majelis  Hakim  tidak  harus  hanya  mengandalkan  Visum  et  Repertum  dalam berbagai kasus yang mereka tinjau. Visum et Repertum menyerahkan beban pembuktian (bewijskracht) kepada kebijaksanaan pengadilan (Majelis Hakim). Karena tugas Jaksa Penuntut Umum  untuk menetapkan kesalahan Terdakwa di  persidangan, dia memikul tanggung jawab pembuktian dalam kasus pidana, dan pengadilan harus mengandalkan bukti  yang  dihasilkan  oleh  penuntut  sesuai  dengan  KUHAP.  Dengan  tidak  adanya kesediaan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan bukti yang sedikit saja, hakim tidak akan dapat mengumpulkan sendiri bukti yang cukup.
Pada umumnya beban pembuktian tidak dibebankan kepada tergugat. Mengikuti asumsi  tidak  bersalah  sesuai  dengan  aturan  acara  pidana.  Berdasarkan  konsep  ini, putusan hakim tidak bersifat final sampai setelah terdakwa diberikan asas praduga tak bersalah.  Gagasan  ini  mendasari  Pasal  66  KUHAP,  yang  menyatakan  bahwa  beban pembuktian tidak dipikul oleh tersangka atau terdakwa.
Menurut  Pasal  183  KUHAP,  agar  hakim  dapat  menjatuhkan  hukuman,  mereka harus yakin bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dan bahwa bukti-bukti yang  diajukan  membuktikan  bahwa  hakim  dalam  penilaiannya  benar  bahwa  tindak pidana tersebut telah dilakukan. berkomitmen. 8
b. Visum et Repertum dan Status Hukumnya di Indonesia
8 Manumpak  Pane,  “Peranan  Visum  Et  Repertum  Dalam  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang Mengakibatkan Kematian”, Refleksi Hukum Vol. 8, No. 2, 169-178.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Taun:  Penguatan  Pembuktian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Kematian Menggunakan Visum Et Repertum
Penyidik  wajib  memberikan  pemberitahuan  dini  kepada  keluarga  korban  sesuai dengan  Pasal  134  ayat  (1)  KUHAP  yang  berbunyi: “Sangatlah  penting  jika  untuk kepentingan  pembuktian  post-mortem  tidak  ada  lagi  layak  untuk  dihindari."  ayat  (2) KUHAP, “dalam  hal  keluarga  keberatan,  penyidik  diharapkan  menjelaskan  sejelas - jelasnya motif dan tujuan perlunya operasi”. Terakhir, Pasal 135 KUHAP menyatakan, “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan, perlu dilakukan penggalian terhadap suatu badan, yang dilakukan menurut peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang- undang ini.”
Pasal  222  KUHP  memuat  ketentuan  Visum  et  Repertum  implisit  berikut,  yang melengkapi  ketentuan  Visum  et  Repertum  tersurat  yang  terdapat  dalam  KUHAP: sembilan  bulan  penjara  atau  denda  setinggi-tingginya  Rp4.500.  KUHP  kemudian menyatakan  dalam  Pasal  216  Ayat  1: “Barangsiapa  dengan  sengaja  tidak  menuruti perintah  atau  tuntutan  pegawai  negeri  yang  bertugas  menyelidiki  atau  memeriksa dugaan perbuatan salah, menghadapi empat bulan penjara, dan mereka yang dengan sengaja  mencegah,  merintangi,  atau  menggagalkan  suatu  perbuatan  yang  dilakukan oleh  salah  seorang  pegawai  negeri  diancam  hukuman  dua  tahun  penjara. ” Ayat  (2) menyatakan, “Yang  disamakan  deng an  pekerja  sipil  sebagaimana  dimaksud  pada bagian pertama ayat di atas adalah semua orang yang menurut pembatasan perundang- undangan selalu atau untuk sementara waktu terpaksa melakukan pekerjaan umum.” 9
c. Nilai Pembuktian Visum et Repertum
Menurut Pasal 13 3 ayat (1) KUHAP, “kewenangan untuk mengajukan permintaan keterangan dari ahli kedokteran yudikatif atau dokter dan atau ahli” diberikan dalam hal korban luka, keracunan, atau kematian. sedang diselidiki dengan keyakinan bahwa itu adalah hasil dari tindak pidana. “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang dalam surat tersebut secara tegas disebutkan untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan mayat,” bunyi ayat (2).
9 Manumpak  Pane,  “Peranan  Visum  Et  Repertum  Dalam  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang Mengakibatkan Kematian”, Refleksi Hukum Vol. 8, No. 2, 169-178.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Taun:  Penguatan  Pembuktian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Kematian Menggunakan Visum Et Repertum
Adapun  keterangan  yang  diberikan  oleh  ahli  kedokteran  yuridis  itu  disebut  sebagai keterangan dalam Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP.
Barang  bukti  meliputi  barang-barang  yang  telah  dikeluarkan  dari  tubuh  atau diperiksa oleh dokter. Itu ditemukan di lokasi, di mana penyelidik juga menemukan bukti tambahan. Pasal 39 KUHAP merupakan bagian yang bersangkutan dan berbunyi sebagai berikut: “Yang dapat disita sebagai berikut:
a) Klaim atau item tersangka atau terdakwa yang semata-mata merupakan hasil dari kegiatan ilegal;
b) Barang-barang  yang  telah  digunakan  secara  langsung  dalam  melakukan  atau merencanakan kejahatan;
c) Barang-barang yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan kegiatan ilegal;
d) Barang-barang yang di khususkan dengan maksud untuk melakukan kejahatan;
e) Barang-barang tambahan yang bersangkutan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks ini Produk atau benda yang berhubungan langsung dengan perilaku kriminal  termasuk  korban  manusia,  organ  tubuhnya,  dan  bagian  lain  dari  tubuhnya. Sedangkan  barang  bukti  yang  diperoleh  melalui  penyitaan  dapat  digunakan  dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan selanjutnya. Laporan penyidik dan barang bukti  akan  diserahkan  kepada  penuntut  umum  agar  dapat  menggunakan  hasil pemeriksaan  pendahuluan  sebagai  dasar  dakwaan.  Sebelum  menyerahkan  berkas perkara, termasuk Visum et Repertum, ke pengadilan, jaksa bekerjasama erat dengan penyidik.
Visum  et  Repertum  ditambahkan  pada  Pasal  187  KUHAP  setelah  persidangan, tetapi  jika  pengadilan  memanggil  dokter  yang  menyiapkannya  untuk  berdiri  selama persidangan, kesaksian dokter akan dianggap sebagai pernyataan asli. Penilaian hakim datang  pada  akhir  prosedur  yang  mungkin  melibatkan  beberapa  langkah.  Pada  akhir seluruh proses menganalisis fakta, penilaian hakim harus didasarkan pada keyakinannya.
Kejadian umum di seluruh Visum et Repertum yang dapat memaksa pengadilan

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Taun:  Penguatan  Pembuktian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Kematian Menggunakan Visum Et Repertum
untuk mengevaluasi kembali niat penulis termasuk yang berikut: 10
a) Visum et Repertum berisi kata-kata medis dan frase asing lainnya yang sering tidak familiar bagi hakim; akibatnya, klarifikasi lebih lanjut diperlukan agar hakim, yang tidak  terlatih  dalam  kedokteran,  dapat  menggunakan  dokumen  tersebut  secara efektif.
b) Kesimpulan Visum et Repertum dapat berisi kolom-kolom yang dikosongkan atau dicentang,  sehingga  tidak  jelas  apakah  perbuatan  melawan  hukum  dan  akibat- akibatnya  berkaitan.  Hal  ini  tergantung  dari  hasil  pemeriksaan  dokter  terhadap korban.
M. Yahya Harahap menegaskan, bukti yang terdokumentasi tidak dipungut biaya. Hal  ini  menyiratkan  hakim  memiliki  keleluasaan  atas  berapa  banyak  bobot  untuk memberikan kesaksiannya.

## D. PENUTUP
Istilah  "Visum  et  Repertum"  mengacu  pada  laporan  medis  yang  merinci pemeriksaan dan temuan bukti untuk digunakan di pengadilan. Oleh sebab itu, Visum et Repertum merupakan suatu bentuk kesaksian tertulis di bawah sumpah yang digunakan dalam penegakan hukum ini.
Harus  ada  bukti  yang  menghubungkan  tindakan  kekerasan  dengan  kematian korban sebelum hukuman pidana dapat diperoleh untuk kasus yang melibatkan kematian yang disebabkan oleh penyalahgunaan. Jika penuntutan tidak dapat menunjukkan bahwa kematian  korban  secara  langsung  disebabkan  oleh  tindakan  para  penganiaya,  maka mereka hanya dapat menuntut terdakwa dengan penganiayaan (Pasal 351 ayat 1) menurut KUHP.  Jika  penegak  hukum  kesulitan  memberikan  bukti,  sistem  pengadilan  dapat berkonsultasi dengan "dokter" yudisial. Laporan dokter kehakiman berbentuk surat dan
10 Manumpak  Pane,  “Peranan  Visum  Et  Repertum  Dalam  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang Mengakibatkan Kematian”, Refleksi Hukum Vol. 8, No. 2, 169-178.
Taun:  Penguatan  Pembuktian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Kematian Menggunakan Visum Et Repertum
dikenal sebagai Visum et Repertum.
Visum et Repertum mempunyai beberapa peran yaitu sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan, sebagai alat bukti tertulis dalam perkara persekusi, dan sebagai alat bukti  dalam  proses  hukum  lainnya.  Penyebab  kematian  korban  dapat  ditentukan  dari Visum et Repertum. Petugas visa akan melihat apakah paparan korban terhadap faktor lain (seperti penyakit) berkontribusi pada kematian mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Kholil Jibran, Y. I. ( 2020). Peranan Visum Et Repertum Dalam Menentukan Pelaku  Utama  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Bersama  Yang  Berakibat  Korban Meninggal Dunia (Studi Di Polrestabes Surabaya). Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi , 358-362.
David Agustinus Simanjuntak, S. R. (2011). Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. Jurnal Ilmu Hukum Prima , 12-25.
Desi Wilma Shara, N. R. (2019). Peranan Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara  Pidana  Penganiayaan  Biasa  Yang  Mengakibatkan  Kematian  (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn). Jurnal Mercatoria , 1-13.
Iis Wulandari Azis, H. (2022). Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat . Alauddin Law Development Journal (Aldev) , 102-113.
Pane, M. (2014). Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. Refleksi Hukum , 169-178.
Simanjuntak,  A.  R.  (2021). Peranan  Visum  Et  Repertum  Dalam  Mengungkap  Tindak Pidana  Penganiayaan  (Studi  Putusan  No:  80/Pid/2015/Pt.Mdn). Medan: Universitas Sumatera Utara.
Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022).