Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 1, No. 4 November 2020
MODEL  OPTIMALISASI  PELAKSANAAN  PROGRAM  PERCEPATAN

## PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN (P2DK)

## DI KABUPATEN

## SAROLANGUN

## Rahmat Suharto
Politeknik STIA LAN Bandung, Jawa Barat, Indonesia Email : rahmatsuharto23@gmail.com

## Abstract
Through Regional Regulation No. 5 of 2014, the Government of Sarolangun District Government issued a policy on the Program for the Acceleration of Rural/ Urban Development  Program  (P2DK),  this  program  is  expected  to  improve  welfare  and reduce  poverty  with  the  assistance  of  funds  worth  two  hundred  million  rupiah  for each  village  and  village  with  various  economic  empowerment  menus  which  is offered. However, based on the phenomenon of the issue problem, it shows that the poverty level of Sarolangun Regency is still in the fifth position poorest districts in Jambi Province. The purpose of this study was to analyze the implementation of the P2DK  Program  policy  at  the  Sarolangun  District  Community  and  Village Empowerment Service (PMD). The method used is a qualitative method with a case study  approach  with  a  focus  on  problems  to  find  out  and  analyze  any  obstacles experienced in implementation by using the Edward III policy implementation model that  puts  forward  four  factors,  namely:  Communication,  Resources,  Attitudes  / Dispositions, and Bureaucratic Structure. The results of this study indicate that the implementation  of  the  P2DK  Program  in  the  Sarolangun  District  Village  and Community  Empowerment  Office  was  still  encountered  by  several  obstacles including the  lack  of  information  received  by  the community,  lack  of  resources  to assist the community during carrying out activities, the implementation of the P2DK Program was still carried out by a single actor, not involving the agency technically related. Suggestions from this research are to design an institutional development model  to  collaborate  with  technical  agencies  to  improve  communication  with  the community, and reward and punishment system approaches.

## Keywords: Policy Implementation, Program Optimization Model, Local Government Policy

## Abstrak
Melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Sarolangun menerbitkan kebijakan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P2DK), Program  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  mengurangi  angka kemiskinan dengan bantuan dana senilai dua ratus juta rupiah untuk setiap desa dan kelurahan dengan berbagai menu pemberdayaan ekonomi yang ditawarkan. Namun berdasarkan fenomena masalah menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Sarolangun masih berada pada urutan lima besar kabupaten termiskin dalam Provinsi
Jambi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  implementasi  kebijakan Program P2DK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sarolangun. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan fokus masalah untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang  dialami  dalam  pelaksanaan  dengan  menggunakan  model  implementasi kebijakan  Edward  III  yang  mengedepankan  empat  faktor,  yaitu:  Komunikasi, Sumber  Daya,  Sikap/Disposisi,  dan  Struktur  Birokrasi.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  implementasi  Program  P2DK  di  Dinas  PMD  Kabupaten Sarolangun  masih  ditemui  beberapa  kendala  diantaranya  yaitu  masih  kurangnya informasi  yang  diterima  oleh  masyarakat,  kurangnya  sumber  daya  untuk mendampingi  masyarakat  selama  melaksanakan  kegiatan,  pelaksanaan  Program P2DK masih di lakukan oleh single actor saja, belum melibatkan dinas teknis terkait.
Saran dari penelitian ini yakni merancang model pengembangan kelembagaan untuk bekerjasama  dengan  dinas  teknis  untuk  meningkatkan  komunikasi  dengan masyarakat, dan pendekatan sistem reward dan punishment .
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Model Optimalisasi Program, Kebijakan Pemerintah Daerah

## Pendahuluan
Dalam  upaya  mendukung  tercapainya  lima  visi  Indonesia  Maju  2019-2024 periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, dimana kelima visi ini diharapkan mendorong Indonesia lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan global yang dinamis dan penuh resiko, diantaranya yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan  rakyat,  sebagai  lanjutan  dari  sembilan  agenda  strategis  (NAWACITA) yang menjadi program prioritas Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014-2019 di dalam  poin  ketiga  disebutkan  yaitu  membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa,  pengembangan  potensi ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan.  Pasal  81  ayat  (5)  Pelaksanaan  program  sektoral  yang  masuk  ke  desa  di informasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa. Pasal  83  ayat  (2)  Pembangunan  Kawasan  Perdesaan  dilaksanakan  dalam  upaya mempercepat  dan meningkatkan  kualitas pelayanan,  pembangunan,  dan  pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
Sejalan  dengan  diberlakukannya  otonomi  daerah  sebagaimana  tertuang  dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  menyusun  kebijakan,  maka  peran  pejabat publik di daerah dalam melakukan inovasi kebijakan publik akan semakin meningkat dan memberikan  dampak  yang  positif  bagi  kualitas  kebijakan  atau  peraturan  yang  akan disusun  dan  telah  dihasilkan.  Konsep  otonomi  yang  dimaksudkan  disini  adalah
kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang berlaku.  Hakekat  keberadaan  pemerintahan  dan  birokrasi  itu  adalah  dalam  rangka menjalankan  tugas  memberikan  pelayanan  sebaik-baiknya  kepada  masyarakat. Pentingnya  pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  dituangkan  dalam  dasar  pertimbangan  huruf  b  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  berbunyi    Bahwa penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan  prinsip demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia (Agustino, 2014).
Melalui Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (UEM & TTG) pada Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (PMD),  Kabupaten  Sarolangun terus mengembangkan suatu strategi inovasi kebijakan percepatan proses dan pemerataan pembangunan  desa  dan  kelurahan  sebagai  ujung  tombak  pemerintahan.  Hal  tersebut merupakan  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  sekaligus  peningkatan kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah.  Ini  menjadi  perhatian  penting  bagi pemerintah  sehingga  diprioritaskan  sebagai  arah  kebijakan  pembangunan.  Karena pertumbuhan  ekonomi  hingga  saat  ini  masih  diyakini  sebagai  indikator  penting  dalam menilai  keberhasilan  pembangunan  di  suatu  wilayah/daerah.  Deskripsi  nilai-nilai produksi  dan  nilai  tambah  sektoral  berguna  pula  dalam  menentukan  arah  kebijakan pembangunan  dimasa  mendatang.  Peranan  atau  kontribusi  dari  masing-masing  sektor dalam PDRB dapat menentukan skala prioritas pembangunan. Tingkat pertumbuhan riil PDRB mencerminkan keberhasilan pembangunan  yang sudah dilaksanakan, sedangkan pendapatan  per  kapita  per  tahun  merupakan  indikator  tingkat  kesejahteraan  ekonomi penduduk di suatu daerah (Sarolangun, 2018) .
Struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Sarolangun masih didominasi oleh kategori  Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan.  Kategori  yang  memberikan  kontribusi terbesar  berikutnya  adalah  kategori  Pertambangan  dan  Penggalian,  dan  kategori Konstruksi. Sementara peranan kategori lainnya masih di bawah 10 persen. Hampir 90% masyarakat  Kabupaten  Sarolangun  hidup  dari  sektor  pertanian  dan  perkebunan  yang terdiri  dari  10  Kecamatan  dengan  149  Desa  dan  9  Kelurahan.  Artinya  peran  sektor pertanian secara umum masih sangat berpengaruh besar dalam perekonomian Kabupaten Sarolangun, dan masih perlu upaya untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai yang diunggulkan. potensi berikutnya diikuti sektor pertambangan dan penggalian. Kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran (BPS Provinsi Jambi, 2018).
Inovasi kebijakan publik sebagai sebuah keniscayaan secara prinsip dan substantif akan memberikan penguatan dalam merespon dan menyelesaikan problematika di tengah masyarakat.  Strategi  inovasi  kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Sarolangun  dalam menekan  angka  kemiskinan  sudah  ada  sejak  Tahun  2012,  yaitu  dengan  menggulirkan Program  Seratus  Juta  Satu  Desa  (SERJUSADE)  dengan  anggaran  Rp.100.000.000
(seratur juta rupiah) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Program  Bantuan  Seratus  Juta  Satu  Desa,  dengan  alokasi  dana  70%  pembangunan infrastruktur fisik dan 30% untuk ekonomi kerakyatan.(Wahab, 2012)

## Grafik 1 Trend Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun Tahun 2010-2017
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2018
Grafik 1 menunjukkan bahwa inovasi kebijakan program pengentasan kemiskinan yaitu Program SERJUSADE (Seratus Juta Satu Desa) yang dilaksanakan pada tahun 2013 sampai  dengan  2014  dengan  harapan  dapat  menekan  angka  kemiskinan  sampai  pada tingkat yang serendah-rendahnya dengan memaksimalkan keterlibatan masyarakat secara langsung, namun dalam implementasinya cenderung belum optimal dalam menurunkan angka kemiskinan secara statistik.
Tahun  2014  Program  Kebijakan  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten Sarolangun  ditingkatkan  menjadi  Rp.200.000.000  (dua  ratus  juta  rupiah)  Satu Desa/Kelurahan, dan berganti nama menjadi Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK),  yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, dengan alokasi dana 60% untuk pembangunan infrastruktur fisik dan 40% untuk ekonomi kerakyatan. Selanjutnya pada  Tahun  2018  Bupati  Sarolangun  kembali  mengevaluasi  dan  mempertimbangkan Program P2DK, dengan menerbitkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 39 Tahun 2018 tentang  alokasi  dana  yang  diperuntukkan  adalah  100%  pada  Bidang  Ekonomi Kerakyatan.
Seiring  dengan  perubahan  kebijakan  Program  SERJUSADE  menjadi  Program P2DK, angka Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun terjadi penurunan pada tahun 2016- 2017. Meskipun demikian posisi Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi berada pada urutan ke 5 (lima) terbanyak atau hanya berada di atas 4 (empat) kabupaten yang lainnya yaitu  Kabupaten  Batang  Hari,  Tanjung  Jabung  Barat,  dan  Tanjung  Jabung  Timur  dan
9,66 9,1 9,46 9,55 10,17 10,29 9,33 8,87 8 8,5 9 9,5 10 10,5 Trend Kemiskinan Trend Kemiskinan
Merangin. Meskipun trend kemiskinan Kabupaten Sarolangun terjadi penurunan angka kemiskinan, namun secara keseluruhan pada tingkat provinsi masih berada di posisi ke 5 (lima).  Untuk  itu  dibutuhkan  upaya  untuk  mengoptimalisasikan  kebijakan  dan  peran fasilitator,  dinamisator,  motivator  melalui  Program  P2DK  untuk  terus  menekan  angka kemiskinan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  kebijakan  Program P2DK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sarolangun. Menganalisis hambatan-hambatan dan upaya-upaya dalam pelaksanaan Program P2DK yang  sudah  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  pada  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Sarolangun,  serta  menemukan  model  optimalisasi dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan dalam rangka mengoptimalisasikan  tujuan  dan  fungsi  Program  P2DK  pada  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kebupaten Sarolangun (PMD).

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2019 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa  serta  Desa  Kertopati  dan  Desa  Mandiangin  di  Kecamatan  Mandiangin kemudian  Kelurahan  Sungai  Benteng  di  Kecamatan  Singkut  Kabupaten  Sarolangun Provinsi Jambi.
Berdasarkan  karakteristik  permasalahan  atau  fenomena  yang  telah  diuraikan dalam penelitian ini, serta mempertimbangkan data yang ada untuk memecahkan masalah sehingga menjadi alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan  studi  kasus,  guna  berusaha  mencari  pemahaman  makna  berdasarkan  fakta yang terjadi di Kabupaten Sarolangun berkaitan dengan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan (Yusria et al., 2019).
Metode  penentuan  sampling  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pusposive  sampling dengan  menentukan  informan  yang  dapat  memberikan  data  dan informasi yang diperlukan dan apabila data tersebut dianggap masih kurang maka peneliti dapat  menetapkan  informan  lainnya  dengan  pertimbangan  informan  tersebut  akan memberikan data yang lebih lengkap. Teknik dan instrumen pengumpulan data dengan cara  wawancara  mendalam  ( in-depth  interview ),  Focus  Group  Dicussion  (FGD)  dan kajian  dokumentasi  terhadap  kondisi  alamiah  dari  kondisi  lokus  dan  fokus  penelitian (Arifiyanto  &  Kurrohman,  2014).  Dalam  penelitian  ini,  dokumen  yang  dikaji  adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan kebijakan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun.

## Hasil dan Pembahasan
Kebijakan  Program  Percepatan  Pembangunan  Desa/Kelurahan  (P2DK) sebenarnya  merupakan  pemberian  bantuan  keuangan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Sarolangun  melalui  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (PMD) kepada jajaran pemerintah desa atau kelurahan dengan merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Pogram  P2DK  dan    Peraturan  Bupati  Nomor  39  Tahun
2018  tentang  petunjuk  pelaksanaannya.  Dana  bantuan  keuangan  berasal  dari  dana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  Sarolangun  yang dialokasikan  kepada  seluruh  pemerintah  desa  dan  kelurahan  yang  ada  dilingkungan Kabupaten Sarolangun.
Tabel 1 Anggaran Program Pengentasan Kemiskinan dari Tahun 2013 s.d 2019 No Nama Program Tahun Per Desa/Kelurahan Total Anggaran 1. SERJUSADE 2013 100.000.000 15.800.000.000 2. SERJUSADE 2014 100.000.000 15.800.000.000 3. P2DK 2015 200.000.000 31.600.000.000 4. P2DK 2016 200.000.000 31.600.000.000 5. P2DK 2017 200.000.000 31.600.000.000 6. P2DK 2018 200.000.000 31.600.000.000 7. P2DK 2019 200.000.000 31.600.000.000
Dari  tabel  1  diatas  diketahui  bahwa  sejak  tahun  2013  pemerintah  Kabupaten Sarolangun  sudah  memberikan  bantuan  keuangan  untuk  setiap  desa  dan  kelurahan. Alokasi dana Program P2DK untuk setiap desa/kelurahan adalah sebesar Rp. 200.000.000 (Dua  Ratus  Juta  Rupiah)–5%  atau  Rp.  10.000.000  (kebutuhan  operasional)  = Rp.190.000.000 untuk melaksanakan kegiatan.
Jenis  kegiatan  program  di  desa  lebih  diprioritaskan  pada  kegiatan  pertanian, perkebunan,  peternakan,  perikanan  dan  kegiatan  ekonomi lain  yang  bermanfaat/  usaha mikro  kecil  dan  menengah,  sedangkan  jenis-jenis  kegiatan  untuk  di  kelurahan  lebih diprioritaskan  untuk  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  seperti  pemberian  bantuan gerobak dan tenda dagangan dan lainnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  implementasi  Program  Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sudah dilakukan berdasarkan prosedur dan petunjuk yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun dalam proses  pelaksanaannya  masih  belum  optimal.  Masih  terdapat  beberapa  kendala  yang menjadi  penghambat  proses  implementasi  kebijakan.  Kendala  tersebut  merupakan kendala yang mendasar, diantaranya mengenai SDM, Karakteristik Agen Pelaksana, dan proses pola komunikasi yang dilakukan oleh implementor kebijakan (Purwanto, 2012).
Oleh sebab itu kendala-kendala tersebut di analisis penyebabnya berdasarkan teori model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Model implementasi kebijakan ini memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi.

## Aspek Komunikasi
Komunikasi  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan, Penyaluran komunikasi dilakukan secara langsung dari pelaksana kebijakan ( implementor) ke  kelompok  sasaran  yaitu  masyarakat  (kelompok  tani)  yang  ada  di Kabupaten Sarolangun.
Hasil penelitian tentang Komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan Program  P2DK  di  Kabupaten  Sarolangun  sebagian  sudah  dilaksanakan  dengan  baik, namun masih ditemukan kekurangan, dikarenakan penyampaian informasi pada tingkat desa/kelurahan  belum  dilakukan  secara  intens.  Penyampaian  informasi  juga  ada  yang kurang  jelas,  dikarenakan  kemampuan implementor  dalam menangkap  dan  memahami informasi yang disampaikan juga berbeda.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai komunikasi menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian informasi maupun petunjuk pelaksanaan Kebijakan  Program  P2DK  sudah  dilaksanakan  secara  konsisten  serta  dilakukan  sesuai peraturan  yang  berlaku  oleh  Dinas  PMD  terhadap  Desa  dan  Kelurahan,  serta  selalu mengawasi dan mengarahkan agar proses dalam implementasi sesuai dengan peraturan dan  petunjuk  pelaksanaan.  Namun  berbeda  dengan  hasil  wawancara  dengan  informan lainnya, yang menyebutkan :
“Penyampaian informasi tentang P2DK hanya dilakukan pada saat musrembang desa saja yakni dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, jadi kami tidak tahu tentang perkembangan  dan  keberhasilan  yang  sudah  dicapai  oleh  desa  dalam  melaksanakan tugasnya” (wawancara pada tanggal 20 April 2019).
Hasil wawancara lainnya menyatakan bahwa:
“Terus  terang  saja,  kami  selaku  warga  desa,  tidak  tahu  banyak  mengenai Program P2DK, karena tidak pernah mendapat sosialisasi mengenai program, apalagi mendapat bantuannya”. (wawancara tanggal 15 April 2019 ).
Dari beberapa kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan  pada  tingkat  desa/kelurahan  kepada  masyarakat  belum  dilaksanakan  secara intens dan masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya Program P2DK.

## Aspek Sumber Daya
Faktor  Sumber  Daya  manusia  berperan  penting  dalam  implementasi  kebijakan publik.  Perintah-perintah  implementasi  mungkin  diteruskan  secara  cermat,  jelas  dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi cenderung tidak efektif (Nugroho, 2014).
Dengan  triangulasi  teknik  pengumpulan  data,  peneliti  melakukan  kroscek  data hasil  wawancara,  telaah  dokumentasi  dan  pengamatan  di  lapangan.  Dari  data  yang  di peroleh  peneliti  dapat  menjelaskan  bahwa  aspek  Sumber  Daya , dapat  diketahui  bahwa indikator staf, informasi, wewenang, dan fasilitas : Pertama, Staf di Bidang UEM & TTG pada  seksi  Usaha  Ekonmi  Masyarakat  hanya  berjumlah  2  (dua)  orang  staf,  sehingga program  dan  kegiatan  dalam  implementasi  kebijakan  tidak  berjalan  efektif.  Staf pendamping Program P2DK juga perlu dikaji kembali apakah harus ada penambahan atau
perombakan. Kedua, pimpinan  sudah  menginformasikan  kepada  pelaksana  berupa petunjuk  dan  arahan  untuk  melaksanakan  kebijakan  dan  bagaimana  harus  melakukan Program P2DK. Desa dan Kelurahan menindaklanjuti dan memberikan informasi kepada masyarakat (target group) agar memahami petunjuk teknis yang sudah diinformasikan, namun informasi diberikan tidak diberikan kepada masyarakat luas dan kurangnya asas transparansi  dan  akuntabilitas  terhadap  masyarakat. Ketiga, Kepala  Dinas  sudah memberikan  mandat  kepada  pihak  ketiga  (pendamping  Program  P2DK)  untuk mengawasi  pelaksanaan  implementasi  Kebijakan  di  Kabupaten  Sarolangun.  Namun pelaksanaannya terkendala beberapa faktor,  yaitu luas wilayah tidak sebanding dengan jumlah  pendamping  yang  ada  sehingga  pelaksanaan  wewenang  tidak  berjalan  dengan efektif. Keempat ,  bahwa  fasilitas  fisik  berupa  alat  tulis  kantor,  kendaraan  operasioanl dinas untuk melakukan koordinasi dirasa belum memadai.

## Aspek Disposisi
Menurut (Wahab Ahmad, 2010) mengemukakan “kecenderungan-kecenderungan atau  disposisi  merupakan  salah-satu  faktor  yang  mempunyai  konsekuensi  penting  bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan  yang  besar  implementasi  kebijakan  akan  terlaksana  sesuai  dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap  implementasi  kebijakan  karena  konflik  kepentingan  maka  implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.
Dengan  triangulasi  teknik  pengumpulan  data,  peneliti  melakukan  kroscek  data hasil  wawancara,  telaah  dokumentasi  dan  pengamatan  di  lapangan,  untuk  itu  dapat dijelaskan  bahwa  aspek  Disposisi , diketahui  bahwa: Pertama,  Pengangkatan  Birokrat sudah  cukup  baik  dan  dedikasi  dari  pelaksana  kebijakan  sudah  cukup  baik  dari  segi administratif  namun  perlu  dilakukan  evaluasi  agar  penyelenggaran  Program  P2DK menjadi  lebih  optimal .  Kedua, pelaksanaan  implementasi  kebijakan  Program  P2DK sangat  direspon  dan  didukung  oleh  pelaksana.  Namun  dalam  implementasi  belum ditunjang dengan reward dan punishment terhadap pelaksana kebijakan sehingga tidak ada dorongan untuk melakukan inovasi yang berdampak pada kesuksesan Program P2DK di Kabupaten Sarolangun.

## Aspek Struktur Birokrasi
Kemudian aspek selanjutnya yang menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan Program P2DK yaitu memerlukan dukungan Birokrasi yang merupakan salah satu institusi yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. organisasi. Kebijakan yang  begitu  kompleks  perlu  adanya  kerjasama  dengan  banyak  orang.  Ketika  struktur birokrasi tidak kondusif maka akan menghambat implementasi kebijakan.
Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan struktur birokrasi dapat kita ketahui bahwa: Pertama,  Standart  Operating  Procedure  (SOP) sudah  tersedia  di  Dinas  PMD Sarolangun, untuk pelaksanaan Kebijakan  yang selama ini dilaksanakan juga mengacu
pada  Peraturan  Daerah  Nomor  39  Tahun  2018  tentang  petunjuk  teknis  pelaksanaan. Kedua, Fragmentasi  atau  penyebaran  tanggung  jawab  berupa  koordinasi  dengan organisasi  perangkat  daerah  terkait  melalui  program  P2DK  juga  belum  dilaksanakan secara  berkelanjutan  dan  tersruktur  karena  fragmentasi  belum  berjalan  dengan  baik, sehingga pelaksaan kebijakan menjadi belum optimal.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  penulis  berusaha  mempresentasikan mengenai  Implementasi  Program  Percepatan  Pembangunan  Desa/Kelurahan  di Kabupaten Sarolangun, dengan mengemukakan kesimpulan bahwa kinerja pelaksanaan Program  P2DK  masih  belum  optimal  dalam  mengurangi  angka  kemiskinan  yang disebabkan oleh beberapa aspek implementasi kebijakan, diantaranya yaitu :
Dengan  menggunakan  4  faktor  analisis  menurut  teori  model  implementasi Edward  III  diantaranya  :  (a).  Faktor  Komunikasi  dalam  lingkup  internal  Dinas  PMD sudah  berjalan  dengan  baik.  Namun  komunikasi  eksternal  antara  Dinas  PMD  dengan Stakeholder lain  dan  kelompok  masyarakat intensitasnya  masih  rendah.  Sehingga diperlukan  upaya  lain  dalam  meningkatkan  intensitas  sosialisasi.  (b).  Faktor  Sumber Daya pada Dinas PMD masih sangat terbatas, jumlah staf yang ada di Bidang UEM & TTG  dalam  melaksanakan  monitoring  masih  kurang,  serta  kompetensi  berdasarkan kualifikasi pendidikan pada pelaksana dan pendamping program juga kurang memadai. Sehingga diperlukan upaya lain dalam mengontrol dan mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan program. (c). Faktor Disposisi, sikap dari para pelaksana adalah mendukung  pelaksanaan  kebijakan  program  P2DK,  hanya  saja  sejauh  ini  para implementor  program  menganggap  bahwa  Program  P2DK  tidak  ada  bedanya  dengan proyek-proyek  pengentasan  kemiskinan  terdahulu  yang  sekedar  memberikan  bantuan dana  saja,  sehingga  diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan  insentif  pelaksana  dengan adanya  sistem reward dan punishment yang  diberikan  oleh  Dinas  PMD  bagi  para pelaksananya.  (d).  Selanjutnya  Struktur  Birokrasi  pada  pelaksanaan  Program  P2DK  di Kabupaten  Sarolangun  masih  dilaksanakan  oleh single  actor saja  hal  ini  disebabkan rendahnya  koordinasi  antar  organisasi,  sehingga  diperlukan  upaya  untuk  menyatukan stakeholder dalam  unit  khusus  kelembagaan  untuk  menangani  kegiatan  teknis  dalam pelaksanaan Program P2DK.
Memberikan reward dan punishment untuk  Kepala  Desa  dan  Lurah  berupa tambahan dan pengurangan anggaran bagi yang dinilai berhasil dan tidak berhasil dalam melaksanakan  program  (d)  Memperbaiki  sistem  kelembagaan  pelaksanaan  Program Percepatan Pembangunan Desa dan kelurahan (P2DK).

## Bibliografi
Agustino, L. (2014). Dasar-dasar kebijakan publik (VI). Bandung: Alfabeta .
Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 2 (3), 473–485.
BPS Provinsi Jambi. (2018). BPS Provinsi Jambi .
Nugroho,  R.  (2014).  Kebijakan  publik  di  negara-negara  berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Purwanto,  E.  A.  (2012). Implementasi  Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia (Issue 1). 2012.
Sarolangun, R. K. (2018). RPJMD Kabupaten Sarolangun .
Wahab  Ahmad.  (2010). Politik  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif  Penegakan  Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia . UMI.
Wahab,  S.  A.  (2012).  Analisis  kebijakan:  dari  formulasi  ke  penyusunan  model-model implementasi kebijakan publik. Jakarta: Bumi Aksara , 77 .
Yusria,  K.,  Komariah,  K.,  &  Kadarisman,  A.  (2019).  TRANSFORMASI  IDENTITAS ANGGOTA  GERAKAN  PEMUDA  HIJRAH  (Studi  Fenomenologi  tentang Perubahan Pola Komunikasi dan Citra Diri Anggota Gerakan Pemuda Hijrah). JRK (Jurnal Riset Komunikasi) , 9 (1).