Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016

## KONSEPSI TRUST YANG DIBANGUN ETNIS TIONGHOA DALAM POLITIK DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## Eki Darmawan., M.IP
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang ekidarmawan75@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Trust  is  an  expectation  that  a  person  can  be  trusted  in  all  relationships, demonstrate  consistent  and  predictable  behavior.  Trust  owned  predictions related  to  gains  and  losses  will  result  because  these  choices.  Presentation concept  of  trust  is  very  important  to  understand  the  issues  of  transparency and  accountability  networking  interaction  of  the  actors  in  governance.  Some have argued the importance of trust in governane networking. First , in setting the theory of governance, the concept of trust into one keywords in it. Second , network governance as key words to make the trust as the foundation of the building. Third , the principle of transparency and accountability of governance actors  is  strongly  associated  with  the  concept  of  trust,  where  trust  becomes the purpose of the implementation of these two principles. Various opinions of scientists put trust as the foundation,  pillars and social capital in  networking and  building  effective  governance,  so  it  is  important  to  understand  the concept of trust in the context of network and governance. Confidence (trust) is the basic element of relations between the actors and the social structure of the  network,  so  the  trust  manifested  in  the  form  of  building  the  network. Social  capital  makes  the  trust  as  an  integral  part  even  be the  main  pillars  of social  network  system.  The  socialist  social  system  built  with  the  advent integrity of a particular ethnic, one of them ethnic Chinese in Kepulauan Riau, Especially  Tanjungpinang.  It  was  built  in  Tanjungpinang  are  ethnic  Chinese with  identity  politics  and  ethnic  politics  they  controlled  sectors  of  the economy, education, culture, and religion is so strong that formed Hight-Trust. Keywords: Trust, Chinese Ethnicity, and Identity Politics

## ABSTRAK
Trust  merupakan  suatu  harapan  bahwa  seseorang  dapat  dipercaya  dalam segala hubungan, menunjukkan perilaku konsisten dan dapat diprediksi. Trust yang  dimiliki  berhubungan  dengan  prediksi  keuntungan  dan  kerugian  yang akan  diperoleh  karena  pilihannya  tersebut.  Penyajian  konsep  trust  menjadi sangat  penting  untuk  memahami  persoalan  transparansi  dan  akuntabilitas
interaksi  networking  aktor-aktor  didalam  governance.  Ada  beberapa argumentasi  pentingnya  trust  didalam  governane  networking. Pertama , dalam  setting  teori  governance,  konsep  trust  menjadi  salah  satu  kata  kunci didalamnya. Kedua , network sebagai kata kunci governance menjadikan trust sebagai  fondasi  bangunannya. Ketiga ,  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas aktor-aktor  governance  sangat  terkait  dengan  konsep  trust,  dimana  trust menjadi  tujuan  dari  pelaksanaan  kedua  prinsip  tersebut.  Berbagai  pendapat ilmuwan menempatkan trust sebagai fondasi, pilar dan modal sosial di dalam membangun  networking  dan  governance  yang  efektif,  sehingga  sangat penting memahami konsep trust ini dalam konteks network dan governance. Kepercayaan  (trust)  merupakan  elemen  dasar  relasi  antar  aktor  dan  juga struktur  sosial  jaringan,  sehingga  wujud  trust  termanifestasikan  dalam bangunan  network.  Modal  sosial  menjadikan  trust  sebagai  bagian  yang  tak terpisahkan  bahkan  menjadi  pilar  pokok  network  sistem  sosial kemasyarakatan.  Sistem  soaial  kemasyarakatan  tersebut  di  bangun  dengan munculnya  integritas  dari  etnis  tertentu,  salah  satunya  etnis  Tionghoa  di Kepulauan  Riau,  Khususnya  Kota  Tanjungpinang.  Hal  yang  dibangun  etnis Tionghoa  di  Tanjungpinang  adalah  dengan  politik  identitas  dan  politik  etnik mereka  menguasai  sektor  ekonomi,sektor  pendidikan,  budaya,  dan  agama yang sangat kuat sehingga membentuk Hight-Trust.
Kata Kunci: Trust, Etnis Tionghoa, dan Politik Identitas

## PENDAHULUAN
Perjalanan  Masuknya  Etnis  tionhoa  ke  Indonesia  sampai  diterimanya masyarakat  Tionghoa  sebagai  bangsa  Indonesia  amatlah  panjang  dari  zaman Pemerintahan  Kerajaan  dan  Zaman  Kolonial.Untuk  lebih  mudahnyanya  lagi melihat masuknya Etnis tionghua ke Indonesia adalah pada saat perdagangan bebas  yang  diterapkan  Pemerintahan  Hindia-Belanda.Dalam  buku  Iskandar Jusuf  tentang  Tionghoa  menceritakan  masuknya  Etnis  Tionghoa  mulai  dari Batavia  atau  Sunda  Kelapa  atau  sekarang  disebut  sebagai  Kota  Jakarta.  VOC membutuhkan orang-orang tionghoa untuk membangun kota Batavia di atas puing-puing  kota  pelabuhan  Jayakarta.  Pada  saat  itu  orang  tionghua  sudah banyak  bermukiman  di  kota-kota  pesisir  Nusantara.  Kota  pesisir  Jawa  yang jaraknya paling dekat dengan Batavia misalnya banten.(Jusuf,2012:8).
Pengaruh  orang  tionghoa  sangat  penting  dalam  mengembangkan  sektor ekonomi  di  Nusantara  apalagi  dengan  dekatnya  keterkaitan  antara  orang tionghoa  dengan  kerajaan-kerajaan  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini  membuat ketakutan  pemerintahan  Hindia-Belanda  akan  tersaingi  dalam  perdagangan dan pemanfaatan Sumber daya yang ada di Indonesia, sehingga di bentukklah politik  etis  dan  pembagian  Golongan  antar  masyarakat  berdasarkan  etnis tersebut  menjadi  tiga  yakni  Golongan  Eropa,  Golongan  timur  Asing  yang terdiri  dari  pendatang  seperti  orang  Tionghoa,  orang  Arab  dan  orang  Asia lainnya,  serta  golongan  Bumi  putra  yakni  orang  asli  Indonesia.  Disinilah dilakukan  pembedaan  baik  dari  segi  aturan,  atau  pendidikan  dan  perlakuan, bahkan  dikotak-kotakkan  berdasarkan  wilayah  bermukiman,  sehingga  masih banyak  peninggalan  di  Indonesia  nama-nama  tempat  yang  dinamakan kampong Cina.
Pembagian  berdasarkan  tiga  golongan  tersebut  ditilik  dari  sejarah,  praktik diskriminasi  terhadap  Etnis  Tionghoa  di  Indonesia  beawal  pada  masa pemerintahan  Hindia-Belanda  yang  mengeluarkan  ketentuan  pasal 163 Indische  Staatsregelling  Wet  van 2  September  1854,  Ned.S.1854-2,S.1855-2 jo.1,  yang  membagi  penduduk  Hindia-Belanda  menjadi  3  (tiga)  golongan penduduk, yakni : (1) Golongan Eropa, (2) Golongan Golongan Timur Asing, (3) Golongan Pribumi (Winarta, 2007).
Hal  ini  dilakukan  pemerintah  Hindia-Belanda  yang  di  sebut  dengan  politik devide  at  impera yakni  mengkotak-kotakan  masyarakat  Hindia-Belanda berdasarkan  etnis  dan  agama.  Pada  Orde  baru  ini  juga  di  praktekkan  secara tidak langsung oleh pemerintahan Indonesia sehingga terjadi diskriminasi.Perbedaan  itu  muncul  misalnya  seperti  antara  jawa  dan  non- jawa,  Muslim  dan  Non-Muslim,  Militer  dan  Sipil,  Mayoritas  dan  Minoritas serta  Pribumi  dan  non-Pribumi.Rezim  Orde  baru  telah  menggunakan  Hukum
sebagai  alat  untuk  mendiskriminasikan  etnis  tionghoa  di  Indonesia.Secara sistematis  dan  konsisten,  rezim  orde  baru  telah  membatasi,  menekan  dan menghancurkan  hak-hak  politik  etnis  tionghoa  dengan  mengeluarkan kebijakan-kebijakan  diskriminatif  yang  sangat  mengucilkan  etnis  tionghoa  di Indonesia menjadi a politics sehingga tidak ada lagi representasi efektif etnis Tionghoa di pemerintahan maupun di badan legislatif pada waktu itu. Peluang bisnis justru diberikan kepada sekelompok kecil saja etnis Tionghoa sehingga tercipta  golongan  konglomerat  dari  Etnis  Tionghoa  yang  dianggap  sebagai golongan  oportunis,  hanya  memperkaya  dirinya  tanpa  memperdulikan  nasib masyarakat di sekitarnya, sehingga timbul anggapan stereotype sebagaimana dideskripsikan  kaum  kolonial  bahwa  etnis  tionghoa  telah  menyebabkan kemiskinan.
Setelah  kemerdekaan  sampai  Reformasi  pun  terjadi  dan  penggulingan  rezim orde  baru  telah  membuat  entis  tionghoa  di  Indonesia  seakan  mendapatkan angin  segar.  Meskipun  demikian  tetap  saja  masih  ada  ketakutan  tersendiri bagi  etnis  Tionghoa  untuk  mencampuri  urusan  Politik,  dikarenakan  yang terjadi saat Mei 1998 dimana Etnis Tionghoa juga menjadi sasaran kerusuhan, seakan pemerintah yang membiarkan dan gerakan kelompok kepentingan lain selain  menjatuhkan  Rezim  yang  membuat  hal  ini  terjadi  kemudian  masih menjadi  tanda  tanya  apakah  ini  motif  dari  pemerintah  untuk  pembersihan etnis,  masyarakat  Etnis  Tionghoa  banyak  yang  barangnya  dijarah  dan diperkosa  saat  itu.  Hal  ini  patut  dibahs  karena  menyangkut  identitas  Bangsa Indonesia  yang  Multikulturalisme.  Secara  Psikologis  menimbulkan  rasa  takut dan enggan sebagian besar etnis Tionghoa untuk berpolitik, akan tetapi Politik Etnik mulai muncul untuk mempertahankan etnisnya dalam mempertahankan identitas social di Indonesia. Setelah etnis Tionghoa memasuki wilayah politik yang dulunya bentuk partisipasi etnis Tionghoa pada saat itu hanya memiliki hak  memilih  dan  tidak  berhak  untuk  dipilih,  kemudian  Pada  tanggal  16
september  1998  presiden  Bj  Habibie  mengeluarkan  inpres  No.26/1998  yang isinya  menghapus  istilah  masyarakat  pribumi  dan  masyarakat  non  pribumi, sehingga  ada  kesetaraan  antara  etnis  Tionghoa  dan  Pribumi  mulai  saat itu.(Pratama,2014:3)
Era  reformasi  membawa  perubahan  demokratisasi  yang  begitu  cepat  pada perpolitikan di tanah air.Hal ini dapat dilihat pada masyarakat etnis Tionghoa, Pada  masa  rezim  pak  soeharto  etnis  Tionghoa  hanya  memiliki  hak  memilih dan  tidak  berhak  untuk  memilih,  dan  pada  saat  ini  mereka  mempunyai  hak dipilih  dan  hak  untuk  memilih.Pemilu  memberikan  kesempatan  terbuka bagi etnis tionghoa untuk berperan aktif didalam perpolitikan tanah air.
Pada  penelitian  ini,  penulis  memfokuskan  penelitian  di  daerah  Provinsi Kepulauan  Riau  khusunya  Kota  Tanjungpinang,  yang  mana  daerah  ini merupakan  salah  satu  daerah  yang  memiliki  presentase  jumlah  masyarakat etnis  Tionghoa  yang  cukup  tinggi  dibuktikan  dengan  jumlah  penduduk kelompok  etnis  Tionghoa  pada  table berikut  yang  dikutip  dari buku Nicholas J. Long, Being Malay in Indonesia: Histories, Hopes and Citizenship in the Riau Archipelago .
Tabel.1 Komposisi Etnis di Kota Tanjungpinang tahun 2010 Etnis Jumlah (%) Melayu 30,7 Jawa 27,9 Tionghoa 13,5 Minangkabau 9,5 Batak 6,6 Sunda 2,8 Bugis 1,9 Lain-lain 7,1 Sumber: Sensus Penduduk Tahun 2010 (Nicholas J. Long,2013)
Sebelum  Provinsi  yang  terpisah  itu,  Kepri  adalah  sebuah  kabupaten  yang terdiri  dari  untaian  pulau-pulau  yang  letaknya  dekat  dengan  Singapura, termasukn  Pulau  Bintan  dan  Karimun  tidak  termasuk  Batam  yang  sudah menjadi  kota  Industri  dalam  kebijakan  pemerintah  mengenai  Otorita  Batam. Tanjungpinang  terletak  di  Pulau  Bintan  sampai  tahun  2001  adalah  Ibukota Kabupaten,  tak  lama  setelah  kejatuhan  Soeharto  dan  permulaan  proses desentralisasi,  virus  pemekaran  juga  merasuki  para  pemimpin  lokal  di Tanjungpinang,  ketika  gagasan  pertama  tentang  pemisahan  antara  Riau daratan dengan Ibukotanya Pekan baru, dan Kepulauan Riau yang disodorkan kepada publik.(Faucher,2003).
Dalam Jurnalnya, Carole Faucher juga mengutip berita dari Jakarta Post yang mengungkapkan  Tak  lama  kemudian  Tanjungpinang  menjadi  Kota  Otonom dan  Kabupaten  Karimun,  yang  mencakup  bagian  Barat  Kepulauan  Riau  pun akan  diciptakan.  Hal-hal  itu  merangsang  persaingan  sengit  antara  kabupaten Kepri  dan  Karimun  serta  dua  Kota  Tanjungpinang  dan  Batam,  untuk mengembangkan hubungan ekonomi dengan Singapura dan Malaysia. Selama periode  yang  sama,  Huzrin  Hood,  yang  waktu  itu  menjabat  sebagai  Bupati Kepri  meluncurkan  sebuah  gagasan  membentuk  sebuah  provinsi  melayu tersendiri  yakni Provinsi Kepri.(Jakarta Post 21-5-2003).
Sejarah  silam  tentang  etnis  Tionghoa  di  Kota Tanjungpinang  memang  sedikit sekali  atau  hampir  tidak  tercatat  dalam  sejarah  namun  setelah  reformasi peningkatan  partisipasi  politik  oleh  etnis  Tionghoa  ini  sangat  tinggi.Hal  ini tidak  dapat  dipungkiri  karena  kaum  Tionghoa  yang  berperan  penting  dalam ekonomi politik dan hubungan antara investor dari Singapura yang masuk ke Kepri  yang  di  pegang  oleh  sebagian  besar  etnis  Tionghoa  di  Kepri.  Dapat dilihat  dalam  lingkup  Provinsi  Kepulauan  Riau  sudah  bannyak  aktor-aktor politik yang muncul dari kalangan etnis Tionghoa seperti Hendry Frankim yang
pernah menjabat sebagai anggota DPD dari daerah pemilihan Kepulauan Riau, Bobby  Jayanto  yang  pada  priode  2004-2009  menjabat  sebagai  Ketua  DPRD Kota  Tanjungpinang,  Rudy  Chua  sebagai  anggota  DPRD  Provinsi  Kepulauan Riau  periode  2009-2014  serta  Reni  dan  Beni  yang  kini  menjabat  sebgai anggota DPRD Kota Tanjungpinang 2009-2014.
Hal ini menjadi menarik, melihat kondisi diatas yang membuktikan kontribusi dan  partisipasi  politik  etnis  Tionghoa  di  Kota  Tanjungpinang  cukup  besar, padahal  ditinjau  dari  sejarah  pembentukan  Provinsi  Kepri  adalah  kekuatan kemelayuan  dari  etnis  melayu  yang  ingin  adanya  Provinsi  Melayu  yakni Kepulauan Riau itu sendiri.
Trust  yang  dibangun  Etnis  Tionghoa  di  Kepri  sangatlah  besar  baik  dalam Ekonomi  maupun  Politik.  Trust  merupakan  pendekatan  yang  menunjukkan beberapa kata kunci penting, yaitu expectations dan the action of others, hal ini  menggambarkan  bahwakonsep trust membawa  konotasi  aspek  negosiasi harapan dan kenyataan yang dibawakan oleh tindakan sosial individu-individu atau kelompok dalam kehidupan kemasyarakatan. Ketepatan antara harapan dan  realisasi  tindakan  yang  ditunjukkan  oleh  individu  atau  kelompok  dalam menyelesaikan  amanah  yang  diembannya,  dipahami  sebagai  tingkat kepercayaan.  Jadi trust merupakan  “buah”  dari  pengalaman  aktor-aktor dalam  masyarakat  dalam  menjalin  interaksi  sosial  terkait  dengan  persoalan tertentu.  Ada  semacam  hukum trust dari  interaksi  tersebut,  yaitu  tingkat kepercayaan  akan  tinggi,  bila  penyimpangan  antara  harapan  dan  realisasi tindakan, sangat kecil. Sebaliknya, tingkat kepercayaan menjadi sangat rendah apabila  harapan  yang  diinginkan  tak  dapat  dipenuhi  oleh  realisasi  tindakan social (Dharmawan, 2002).
Jadi  dalam  hal  ini  untuk  lebih  jauh  akan  penulis  bahas  Identitas  social  yang terbangun  oleh  Etnis  Tionghoa  di  Tanjungpinang  Provinsi  Kepri  sehingga membentuk Trust antar Etnis Tionghoa di Kepri dalam Politik.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  ialah  penelitian  dengan  metode  kualitatif  yaitu  nilai  yang tidak  dapat  dinyatakan  dalam  angka-angka  (statistik).Jadi,  data  kualitatif adalah  data  yang  berupa  kata  atau  kalimat,  gambar,  skema  yang  belum diangkakan.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif,  yaitu  suatu  penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Pada penelitian  ini  terdapat  upaya  mendeskripsikan,  mencatat,  menganalisa  dan menginterpretasikan  kondisi-kondisi  yang  sekarang  ini  terjadi  atau  ada. Penelitian  ini  tidak  menguji  hipotesa,  melainkan  hanya  mendeskripsikan informasi  apa  adanya  secara  objektif.  Oleh  karena  itu  penelitian  deskriptif pada  umumnya  menggunakan  kata  tanya  “bagaimana”  dalam  merumuskan kalimat pertanyaan penelitiannya.
Lokasi penelitian ini ialah di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  mengumpulkan  dan menganalisa data sekunder kajian pustaka yaitu dengan mencari sumber data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan  penelitian  ini.  Teknik  yang  dilakukan  dalam  pengumpulan  data  ini dengan  melakukan  kajian  puska  dan  mencari  sumber  di  medi-media  cetak maupun  online  untuk  menjawab  pertanyaan  terkait  masalah  yang  akan diteliti.

## KERANGKA TEORITIS
Dalam  penulisan  ilmiah  ini  penulis  mengambil  beberapa  landasan  teori  dan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016
konsep  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  di  bahas  yakni  Trust, Identitas Sosial, Etnis, dan Stategi dan Politik.Selanjutnya akan dijabarkan satu persatu :
1. Trust
Tabel 2. Konsepsi Trust NO KONSEP SUMBER (1) (2) (3) 1. “a state of favorable expectation regarding other people’s actions and intentions. As such it is seen as the basis for individual risk-taking behavior, cooperation, reduced social complexity, order, and social capital”.
MÖLLERING (2001) Dharmawan (2002)
2. Trust consists of acceptance of risk and vulnerability deriving from the action of others
and an expectation that the other will not exploit this vulnerability (Humphrey, 1998, pp. 216–217). Derrick Purdue (2001)
3. trust  is essentially  a  psychological state  that manifests  itself  in  the  behavior  toward  others
(Kramer,  1999).  As  a  psychological  state,  trust comprises  positive expectations and  the willingness to become vulnerable to the actions of  others (Rousseau  et  al.,  1998).  Positive expectations refer to the belief in the trustee(s):
(a) ability or competence on various
performance  dimensions,  (b)  benevolence  or goodwill toward the trustor, and (c) integrity or the  willingness  to  fulfill  the  commitments  to trustors (Mayer et al., 1995).
Ana Cristina
Costa and
Katinka Bijlsma- Frankema
(2007)
(1) (2) (3) 4. Trust  is  ‘an  abstract  concept  but  one  whose origins  are  firmly  rooted  in  experience;
individuals’  interactions with  other  people  and their  past  experiences  with  institutions create expectations about  how  they  will  be  treated  in the future’ (Mishler and Rose, 1998: 5). Andrew Goldsmith, 2005
5. trust:  ‘*Trust  is+ the  expectation that arises within  a  community  of  regular,  honest  and cooperative  behavior ,  based  on  commonly shared  norms,  on the part of other members of that  community.  Those  norms  can  be  about deep ‘value’ questions like the nature of God or justice,  but  they  also  encompass  secular  norms like  professional  standards  and  codes  of behavior.’
Fukuyama,
1996.
Sumber : (Dedy Hermawan,2008).
Konsep-konsep trust di  atas  menempatkan trust sebagai  komponen  yang menyatu  dan  mengakar  dalam  keseharian  aktivitas  sosial  kemasyarakatan. Kenyataan  ini  menjadikan trust oleh  beberapa  ilmuwan  sosial  dikategorikan sebagai  modal  sosial  ( social  capital ),  sebut  saja  Putnam  (1993)  yang menyatakan “ features of social life – networks, norms, and trust – that enable participants  to  act  together  more  effectively  to  pursue  shared objectives ”.Modal  sosial  sering  dikaitkan  dengan  variabel  penting  dalam rangka menjaga integrasi sistem sosial dan modal sosial ada didalamnya.

## Gambar 1 : Level Modal Sosial (Mariana, 2006)
Modal  sosial pada  gambar  di  atas  merupakan  konsep  yang  sering  digunakan untuk  menggambarkan  kapasitas  sosial  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup dan  memelihara  integrasi  sosial.Pengertian  modal  sosial  yang  berkembang selama ini sebagaimana merujuk gambar di atas mengarah pada terbentuknya tiga level modal sosial, yakni pada level nilai, institusi, dan mekanisme.Terkait dengan  modal  sosial  Fukuyama  (1996)  senada  dengan  Putnam,  menyatakan bahwa trust merupakan  “jiwa”  dari social  capital .  Posisi  mendasar trust ini yang  akan  mempengaruhi  bangunan  sosial  suatu  masyarakat,  struktur  sosial yang  kuat high  trust  society manakala  kelembagaan trust terinternalisasi dengan  kokoh,  dan  sebaliknya  ikatan-ikatan  konstruksi  sosial  melemah low trust  society ketika trust melemah.  Bahkan  Fukuyama  mengajukan  kategori masyarakat yang dikotomis: masyarakat high-trust dan masyarakat low-trust . Jenis pertama menunjukkan tingkat trust yang tinggi dan terus berkelanjutan di  bawah  otoritas  politik  yang  sudah  didesentralisasi  pada  tahap  pra- modern.(Hermawan,2008)
Berdasarkan pengertian Trust di atas penulis akan melihat Trust berdasarkan etnisitas  Tionghoa  di Tanjungpinang  Provinsi  Kepulauan  Riau,  untuk  itu akan dijabarkan pula konsep dan pengertian etnis dan etnisitas.
Nilai, Kultur, Persepsi : Sympathy, sense of obligation, trust , resiprositas, mutual acquaintance, and recognition
Institusi : Civic engagement,
institutional rites, association, network
Mekanisme : Tingkah laku, kerja sama, sinergi

## 2. Etnis
Kelompok  etnis  biasanya  mengacu  kepada  kelompok-kelompok  yang membangun  ras,  satu  ras  masih  bisa  terdiri  dari  berbagai  macam  kelompok etnis.Akan tetapi sebaliknya, ras bersama-sama agama atau kepercayaan, asal usul, dan kebangsaan juga membangun konsep etnis.Ras juga menunjuk pada konsentrasi  perbedaan  atas  unsur  genetis,  yang  tercermin  dalam  bentuk penampakan fisik  orang,  seperti  warna  kulit, bentuk dan  warna  rambut,  dan tidak  ada  hubungannya  dengan  institusi  dan  pola  budaya.Ras  hanya  sedikit yang mengandung konotasi budaya, bahasa, dan agama.
Etnis  adalah  kata  yang  bersumber  dari  pakar  sosiologi  dan  antropologi.Di beberapa  negara,  etnis  digunakan  untuk  menyebut  “suku”.  Namun  dalam situasi yang lain, etnis digunakan untuk menunjukkan agama, bahasa, warna kulit, asal usul daerah ataupun tempat tinggal. (Sochmawardiah:2013,62)
Kata  etnis  berasal  dari  kata  Yunani ethos, yang  merujuk  pada  pengertian bangsa  atau  orang.  Menurut  Martin  Bulmer,  “etnis  atau  kelompok  etnis adalah kolektivitas dalam populasi yang besar, memiliki jalur keturunan yang secara umum sama, terlepas dari apakah itu nyata atau sekedar kepercayaan, mempunyai  memori  terhadap  masa  lalu  yang  sama,  dan  fokus  kultural terhadap satu atau lebih elemen-elemen simbolik yang menjelaskan identitas kelompoknya,  misalnya  agama,  kekeluargaan  bahasa,  teritori  bersama, nasionalitas dan tampilan fisik yang relatif sama.(Sochmawardiah:2013,62).
Dalam ilmu sosial kotemporer, sebuah kelompok etnis dicirikan oleh atribut- atribut  yang  beragam.  Atribut  itu  misalnya;  agama,  sekte,  kasta,  daerah, bahasa, nasionalisme, keturunan, ras, warna kulit, dan kebudayaan.(T.K.Oommen,2009:54)
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016

## 3. Etnisitas
Menurut  Jhon  Rex,  etnisitas  merupakan  kategori  yang  diterapkan  pada kelompok-kelompok  atau  kumpulan  orang  yang  dibentuk  dan  membentuk dirinya  dalam  kebersamaan  atau  kolektivitas.  Konsep  etnisitas  ini  sinonim denganstratifikasi  dan  sistem  pada  diferensiasi  etnis  secara  vertikal  yang bersifat hirarkis. Pada konteks ini mobilitas sosial dan politik terhambat oleh kriteria  askriptif  ,  misalnya  warna,  status  atau phenotype sejenis.  Seringkali kelompok  etnis  yang  bersifat  superordinat  dan  subordinat  terbentuk,  hal  ini menciptakan  relasi  antar  kelompok  yang  bercorak  kasta  dan  hirarkis,serta penuh  dengan  perbedaan  dan  ketimpangan  struktural,  dan  juga  ketegangan antagonistis,  contohnya relasi  ras  yang  terdapat pada perbudakan  kelompok kulit  putih  di  barat  terhadap  kelompok  kulit  hitam,  atau  pada  dominasi etnisTionghoa di Indonesia dalam perekonomian. (Sochmawardiah,2013:65)

## 4. Konseptual China, Cina, Dan Tionghoa
Ada  sebagian  besar  Etnis  Tionghoa  di  Indonesia  tidak  mau  disebut  dengan sebutan Tionghoa karena mereka menganggap mereka adalah Etnis Cina yang memiliki banyak suku yakni Tio Ciu, Hok Cia, Hakka/Khek, Hokkien, Katon dan Tionghoa  merupakan  salah  satu penyebutan  suku  dari  keberagaman  etnis  di China.(M.A.La Ode, 2012:4)
Sementara  paguyuban  Sosial  Marga  Tionghoa  Indonesia  merujuk  kesejarah dimana  masyarakat  Etnis  Cina  di  Indonesia  adalah  berasal  dari  Tongkok  dan bersuku Tionghoa sehingga etnis Cina di Indonesia di sebut dengan Tionghoa, meskipun  argumen  ini  sulit  dimengerti  dan  di  sepakati  mengenai  istilah China,Cina dan Tionghoa akan di jabarkan sebagai berikut:
a. China
China adalah penulisan resmi yang diinginkan oleh kedaulatan Republik Rakyat China. (Suryadinata,2005:398)
b. Cina
Cina adalah orang cina yang berwarga negara China,yang setara dengan penyebutan  orang  Jepang,  orang  Indonesia,  orang  Malaysia,  dan  lain sebagainya. (Suryadinata,2005:398)
c. Tionghoa
Tionghoa  merupakan  keturunan  Cina  di  Indonesia  yang  secara  khas sering  disebut  dengan  nama  Tionghoa,  dengan  demikian  akan  mudah membedakannya,  bahwa  orang  Cina  warga  Negara  Asing  (WNA),  dan orang  Tionghoa  yang  Warga  Negara  Indonesia(WNI).  Orang  Tionghoa sepadan  dengan  orang  Jawa,orang  Sunda,  Orang  Madura,dan  lain- lain.(Suryadinata,2005:398)
Istilah  Tionghoa  atau  peranakan  tionghoa  sesuai  hukum  dan  konstitusional tercantum dengan jelas pada pasal 26 UUD 1945 yang sampai saat ini berlaku seperti hukum positif, berbunyi:
“yang  menjadi  Warga  Negara  adalah  orang-orang  Indonesia  asli  dan orang-orang  bangsa  lain  yang  di  sahkan  dengan  undang-undang  sebagai Warga Negara”
Kemudian pada pasal 26 di atas ditegaskan pada penjelasan bahwa:
“yang  dimaksud  orang-orang  bangsa  lain,  misalnya  orang  peranakan Belanda,peranakan  Tionghoa  (bukan  perakan  Cina)  dan  peranakan  Arab, yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia  menjadi  sebagai  Tanah  Airnya  dan bersikap  setia  kepada  Negara  Republik  Indonesia,  dapat  menjadi  Warga Negara.”
Paguyuban  Sosial  Marga  Tionghoa  Indonesia  berpendapat  bahwa  untuk orang-orang  keturunan  Cina  di  Indonesia  secara  kebangsaan  ( nationality )  di
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016
sebut  sebagai  orang  Indonesia  atau  bangsa  Indonesia.  Sedangkan  secara etnisitas  disebut  sebagai  orang  Tionghoa,  etnis  atau  suku  Tionghoa. (Suryadinata,2005:398)

## 5. Identitas Sosial
Secara  alamiah,  setiap  individu  memiliki  kebutuhan  untuk  menjalin  dan memiliki  hubungan  dengan  individu  lainnya.Kebutuhan  ini  selanjutnya mengantarkan  mereka  untuk  menciptakan  ikatan-ikatan  sosial  tertentu sebagai  syarat  lahirnya  kelompok  sosial.  Selama  proses  ini  berlangsung mereka  akan  menemukan  kesamaan-kesamaan  dan  perbedaan-perbedaan baik  itu  terhadap  hal-hal  yang  terkait  dengan  kepentingan-kepentingan maupun  unsur-unsur  pembentuk  konsep  diri  mereka.  Kelompok  sosial  inilah yang kemudian mampu berperan sebagai sumber identitas dan pemberi rasa aman  bagi  anggota-anggotanya,  baik  ketika  mereka  sedang  berinteraksi maupun ketika sedang menangkal ancaman-ancaman dari kelompok lain.
Dalam  buku  Identitas  Tionghoa  Muslim  di  Indonesia  Afthonul  Afif  mengutip beberapa pengertian tentang identitas Sosial di antaranya sebagai berikut :
Identitas  sosial  terbentuk  dari  keterlibatan,  rasa  peduli,  dan  rasa  bangga individu  bagian  dari  kelompok  sosial  yang  dinaunginya.(Hogg  dan Abram,1990:2-3).
Teori  Identitas  sosial  memiliki  tiga  asumsi  utama  :  (1)  setiap  individu  akan berusaha  mempertahankan  konsep  dirinya  yang  positif;  (2)  konsep  diri tersebut lahir dari identifikasi terhadap kelompok sosial yang lebih besar; (3) upaya  individu  dalam  mempertahankan  konsep  dirinya  yang  positif  itu cendrung  dilakukan  melalui  cara  membanding-bandingkan  kelompoknya dengan kelompok lain.(Operario dan Fiske, 1999:26-54)

## 6. Politik Identitas
Konsep  ini  dijelaskan  oleh  Gabriel  Almond  (dalam  Handoko,2009)secara panjang lebar dan mudah dimengerti, yaitu sebagai berikut ini. Sarana-sarana, pengalaman-pengalaman,  dan  pengaruh-pengaruh  tersebut,  yang  semuanya membentuk  sikapsikap  individu,  selanjutnya  menciptakan  apa  yang  disebut “politik  identitas”  seseorang,  yaitu  suatu  kombinasi  dari  beberapa  perasaan dan sikap:
1. Di  dalam  sistem  politik  terdapat  sikap-sikap  dan  keyakinan-keyakinan dasar  seperti  nasionalisme,  identifikasi  etnik  atau  kelas,  keterikatan ideologis,  dan  perasaan  fundamental  akan  hak-hak,  keistimewaan  dan kewajiban pribadi;
2. Kurang  terdapat  komitmen  emosional  terhadap,  dan  pengetahuan tentang,  lembagalembaga  pemerintahan  dan  politik  seperti  pemilihan umum, struktur badan perwakilan, kekuasaan badan eksekutif, struktur badan pengadilan; dan system hukum;
3. Lebih  banyak  terdapat  pandangan-pandangan  yang  cepat  berubah tentang  peristiwa-peristiwa,  kebijaksanaan  politik,  issue-issue  politik dan  tokohtokoh  politik yang  sedang terkenal.  Politik  identitas  memang sejauh  ini dipahami  dan  diarahkan  dalam  artian  identitas  personal  dan identitas  kolektif  seperti  identitas  yang  dibangun  atas  dasar  gender, orientasi seksual, suku, agama dan bangsa.
Tentu  saja  identitas  seperti  ini  penting  tetapi  pada  saat  yang  sama  sebuah afirmasi  atas  identitas  manusiawi  yang  universal  sangat  krusial  di  mana identitas  khusus  bisa  ditempatkan  dalam  bingkai  identitas  manusia  yang universal sebagai sebuah politik identitas. Politik identitas perlu didasari oleh etika  dan  tanggung  jawab  global  dan  disemangati  oleh  roh  solidaritas  antar manusia.Tidak  begitu  saja  menutup  mata  atas  kenyataan  perbedaan  politis,
budaya  dan  sosial  antar  masyarakat  atau  komunitas.Tetapi  memahami  atau lebih  tepat  memberi  definisi  baru  atas  politik  perbedaan.Perbedaan  adalah sumber-sumber energi moral yang kaya yang perlu diberi struktur baru dalam terang  harmoni  identitas  universal.Perbedaan  dan  nilai  universal  karena  itu bukanlah dua hal yang bertentangan tetapi saling melengkapi.

## PEMBAHASAN
Provinsi  Kepulauan  Riau  merupakan  provinsi  yang  mayoritas  penduduknya berasal  dari  Etnis  Melayu.Otonomi  daerah  memberikan  kesermpatan  lebih untuk mengembalikan kembali ke masa ketika Tanjungpinang menjadi jantung bagi ranah melayu dan mempunyai kedudukan yang mantap dalam ekonomi kawasan  itu.  Tindakan  memisahkan  diri  dari  Provinsi  Riau  yang  beribukota Pekanbaru  dengan  tujuan  membentuk  Provinsi  Kepulauan  Riau  sepintas  lalu dipandang  sebagai  jawaban  terbaik  bagi  keterpecahbelahan  ideologis  yang sudah lama terjadi pada identitas Melayu itu (Faucher,2014:580)
Meskipun  ingin  menciptakan  sebuah  provinsi  atas  dasar  etnis  yang  akan menguntungkan  bagi  orang-orang  melayu,  dalam  realita  populasi  pulau Batam,Karimun  dan  Bintan  adalah  migran.  Dengan  demikian  akan  jauh  lebih sulit  untuk  menekan  kemelayuan  lokal  sebagai  penanda  sebuah  dentitas provinsi  ini,  untuk  mengatasi  hal  ini,  elit  melayu  dan  para  akademisi  lokal  di kepri  berusaha  menghidupkan  kembali  suatu  solidaritas  melayu  ‘serumpun’ yang  bersifat  trans-nasional.  Tetapi  pada  saat  yang  sama  perkawinan campuran  sangat  umum,  khususnya  di  daerah  perkotaan,  yang  membuat masalah-masalah identitas etnis semakin kompleks.
Secara  keseluruhan,  komposisi  etnis  sangat  tidak  merata.  Meskipun  Melayu merupakan  mayoritas  di  daerah  pedesaan  -85%di  Lingga  dan  Natuna,  akan
tetapi  di  Kota  misalnya  Tanjung  Balai  Karimun  dan  Tanjungpinang,  melayu tidak  lebih  dari  40%  saja.  Di  Tanjungpinang  Jawa  merupakan  etnis  terbesar kedua dengan angka 25%, sementara etnis Tionghoa menjadi kelompok ketiga terbesar  dengan13%.  Jika  pada  gambaran  ini  kita  tambahkan  arus  migran terbaru,  orang  bisa  menyatakan  bahwa  setidak-tidaknya  di  Tanjungpinang sudah tercipta suatu jaringan pluralistis multietnis setelah desentralisasi.(Faucher,2014:581)
Kepri  masih  mengacu  pada  kemelayuan  akan  tetapi  Melayu  dalam  provinsi Kepri saat ini hanya sebagai praktik kebudayaan dalam pertunjukan seni saja. Walikota  Tanjungpinang  selalu  mengagendakan  Revitalisasi  Budaya  Melayu setiap tahunnya, akan tetapi hal ini saja ditentang oleh sebagian tokoh etnis Tionghoa  di  senggarang  Kota  Tanjungpinang,  karena  mereka  menginginkan pemerintah  tidak  mempungkiri  bahwa  kota  Tanjungpinang  adalah  kota  yang pluralis-multietnis.
Tidak  hanya  disitu  saja,  kemunculan  aktor-aktor  politik  dari  Etnis  Tionghoa dalam  kancah  perpolitikan  di  Kepri  khususnya  Kota  Tanjungpinang menunjukkan bahwa masyarakat Etnis Tionghoa di Kepri sangat berpengaruh di  Tanjungpinang,  apalagi  dengan  terpilihnya  Bobby  Jayanto  sebagai  ketua DPRD  Kota  Tanjungpinang  periode  2004-2009  dan  sekaligus  sebagai  orang pertama di Indonesia dari Etnis Tionghoa yang menjabat sebagai Ketua DPRD. (Media Antara-Kepulauan Riau, 1/22/2014).

## 1. Perubahan Situasi Sosial Politik
Seiring  waktu  berjalan  dalam  kancah  perpolitikan  di  Tanjungpinang  tidak hanya  dari  seorang  Boby  Jayanto  yang  beretnis  Tionghoa  yang  terlibat  akan tetapi mulai bermunculan aktor-aktor dan tokoh lain seperti Hendry Frankim
yang pernah menjabat sebagai anggota DPD dari daerah pemilihan Kepulauan Riau, Rudy Chua sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2009- 2014  serta  Reni  dan  Beni  yang  kini  menjabat  sebgai  anggota  DPRD  Kota Tanjungpinang 2009-2014.
Reformasi  juga  melahirnya  tokoh-tokoh  dari  kalangan  etnis  Tionghoa  yang berhasil  duduk  di  DPRD  Provinsi  Kepulauan  Riau,  Batam,  Lingga,  dan Tanjungpinang."Reformasi  1998  seperti  gelombang  yang  memberi pembelajaran politik kepada kami," kata pengurus Perhimpuan Tionghoa Kota Tanjungpinang, Reina yang juga anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Perjuangan Indonesia Baru.
Reina memiliki usia termuda dibanding 24 anggota DPRD Kota Tanjungpinang lainnya  yang  dipilih  berdasarkan  Pemilu  2009.  Dia  dilantik  menjadi  anggota DPRD Tanjungpinang pada 31 Agustus."Sebelumnya saya bekerja di asuransi," kata  anggota  dewan  yang  baru  setahun  lebih  terjun  ke  dunia  politik. Sementara  Beni,  rekan  Reina  yang  juga  duduk  sebagai  anggota  DPRD Tanjungpinang   reformasi  mengawal  karirnya  di  dunia  politik.  "Dulu  saya kader PDIP," kata Beni. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)
Beni dan Reina mengaku tertarik di dunia politik. Mereka berkeyakinan akan lebih  mudah  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  setelah  duduk  di  lembaga legislatif.  "Itu  lembaga  strategis  untuk  menyampaikan  aspirasi  seluruh masyarakat," katanya. Mereka berjanji akan bekerja maksimal dan tidak akan mengecewakan  masyarakat.  Tugas  yang  paling  penting  di  awal  jabatannya adalah  membenahi  fasilitas  umum  seperti  air  dan  listrik  yang  saat  ini mengalami  krisis  dan  dikeluhkan  masyarakat.  (Kompas.com/  Sabtu,  5 September 2009)
"Kami  akan  mendorong  membentuk  sinergisitas  di  internal  DPRD Tanjungpinang, dan menjali hubungan kerjasama yang aktif dengan eksekutif, yang  bertujuan  memaksimalkan  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat," katanya. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)
Sedangkan  Rudy  Chua  terpilih  menjadi  anggota  DPRD  Kepulauan  Riau  pada Pemilu  2004  dan  Pemilu  2009.Dia  mengawal  karirnya  di  Partai  Patriot, kemudian hijrah ke Partai Perjuangan Indonesia Baru. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)
"Tokoh-tokoh etnis Tionghoa memulai karirnya di legislatif pada tahun 2004," kata  Rudy.  Lima  tahun  yang  lalu, tokoh-tokoh  etnis  Tionghoa  seperti  Hendry Frankim  berhasil  menjadi  anggota  DPD  RI  daerah  pemilihan  Kepulauan  Riau, Bobby  Jayanto  Ketua  DPRD  Tanjungpinang  periode  2004-2009  dan  Saptono Mustaqim  Wakil  Bupati  Kabupaten  Lingga.  "Beberapa  anggota  DPRD Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang, Lingga dan Karimun berasal dari etnis Tionghoa," katanya. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009).
Kemudian tidak hanya itu banyak tokoh Tionghoa lain yang turun dan terlibat dalam  partai  politik,  LSM  dan  Ormas.  Kekuatan  yang  mereka  bangun  tidak hanya  dari  sector  identitas  politik  etnis  saja,  dengan  sendirinya  banyak kebijakan-kebijakan  yang  memihak  terhadap  etnis  tionghoa  karena  sudah  di berbagai  sector  mereka  kuasai  membuat  pemerintah  seakan  tunduk  dengan perpolitikan  yang  dilakukan  Etnis  Tionghoa  di  Kepri,  misalnya  dalam  aspek Budaya,  Pendidikan,  Agama  dan  Ekonomi.  Beberapa  aspek  ini  akan  dibahas satu-persatu karena aspek-aspek tersebut berkaitan dengan modal social yang dibangun Etnis Tionghoa di Kepri.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016
2. Aspek-aspek  lain  yang  mempengaruhi  Meningkatnya  Modal  Social  Etnis Tionghoa

## A. Aspek Budaya dan Agama
Pengenalan terhadap aspek sosial budaya merupakan hal yang penting dalam perencanaan dan pembangunan suatu kota, kondisi sosial budaya masyarakat akan  berpengaruh  terhadap  perwujudan  peran  serta  masyarakat  dalam pembangunan termasuk dalam pembangunan sanitasi permukiman.Karakteristik  sosial  budaya  penduduk  di  wilayah  perencanaan secara  garis  besar  bersifat  heterogen  yang  terdiri  dari  percampuran  suku bangsa  dan  golongan  etnis  seperti  Melayu  sebagai  penduduk  asli/lokal  yang telah turun temurun bermukim di daerah ini dan sebagian lainnya berasal dari suku Batak, Minang, Jawa, Tionghoa, Bugis (Sulawesi) dan dari daerah lainnya di  Sumatera  serta  berbagai  suku  bangsa  lainnya.  Dengan  kondisi  demikian, pluralisme  sudah  menjadi  ciri  khas  utama  kebudayaan  masyarakat  Kota Tanjungpinang.Sebagian penduduk Kota Tanjungpinang merupakan penduduk kepulauan  yang  hidupnya  bersentuhan  langsung  dengan  karakteristik  laut, seperti musim angin, musim ikan, daya jangkau laut antar pulau.Hal ini sangat mempengaruhi  pola  kehidupan  masyarakat  setempat  dan  mempengaruhi pola  sanitasi  dan  perilaku  hidup  bersih  dengan  adanya  gerak  keluar  yang relatif  dominan  dan  gerak  ke  dalam  yang  kurang  sehingga  pola  kehidupan sosial masyarakanya lebih terbuka.
Dengan terbukanya pola kehidupan masyarakat Kota tanjungpinang membuat semakin  mudahnya  masyarakat  Tionghoa  di  tanjungpinang  untuk mengeksplore  dan  memperkenalkan  budaya  mereka  apalagi  sejarah mengatakan  bahwa  di  salah  satu  tempat  yang  ada  di  kota  Tanjungpinang yakni senggarang adalah tempat awal mula masuknya orang-orang tiongkok di Tanjungpinang.  Banyak  sekali  yang  terpengaruh  dan  mempelajari  budaya
Tionghoa  disana  sehingga  budaya  melayu  mulai tergeser dan  hanya  menjadi pertunjukan seni saja.
Di abad ke 18, Daeng celak, bergelar Yang Dipertuan Muda Riau II (1728-1748) memberikan  kelonggaran  bagi  imigran  (pendatang)  dari  China  untuk menempati  kawasan  Senggarang  yang  letaknya  persis  berhadapan  dengan Kota  Tanjungpinang  dan  Pulau  Penyengat.  Kini,  suasana  Tiongkok  itu  masih terasa kental.
Berjalanlah  ke  Senggarang,  maka  Anda  akan  merasakan  kentalnya  suasana dan  budaya  masyarakat  etnis  Tionghoa.  Di  wilayah  yang  dikembangkan Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  sebagai  pusat  pemerintahan  ini  masih terdapat  jejak  peradaban  masyarakat  Tionghoa  yang  pada  abad  ke  18  lalu mulai menempati kawasan tersebut. Rumah-rumah berada di kawasan pesisir yang  didominasi warga keturunan Tionghoa, atau bangunan berusia ratusan tahun  yang  masih  berdiri  kokoh.  Bangunan  dimaksud  berupa  tempat peribadatan atau fasilitas pendukung lain, seperti jalan.
Salah  satu  peninggalan  kebudayaan  Tiongkok  tertua  yang  masih  tersisa  di Senggarang adalah beberapa bangunan yang berada di dalam komplek Vihara Dharma  Sasana.Komplek  vihara  ini  berada  di  ujung  Senggarang,  menghadap laut ke arah pusat Kota Tanjungpinang dan Pulau Penyengat.Kendati daratan Senggarang  menyatu  dengan  Pulau  Bintan,  namun  beberapa  penduduk sekitar menyebut Senggarang dengan Pulau Senggarang.
Di lahan luas dan asri komplek Vihara Dharma Sasana, terdapat tiga klenteng yang  dibangun  pada  abad  ke  18,  atau  lebih  tepatnya  ketika  Yang  Dipetuan Muda  Riau  II  Daeng  Celak  memimpin  Kerajaan  Melayu  Riau-Pahang- Lingga.Tiga  klenteng  itu  yakni  Klenteng  Fu  De  Zheng  Shen,  Klenteng  Yuan Tiang Shang Di dan Klenteng Tian Hou Sheng Mu. Ketiganya berdiri sejajar di
deretan paling depan, dilengkapi patung dewa. Diantaranya Dewa Phe Kong, Dewa Ma Chou dan Dewa To Po Kong.
Klenteng  itu  masing-masing  memiliki  fungsi  peribadatan  berbeda:  untuk keselamatan  dalam  perjalanan  laut,  keselamatan  perjalanan  darat  dan keselamatan bagi orang yang telah meninggal.
Menurut  Ahok,  salah  seorang  penjaga  klenteng  tersebut,   salah  satu  dari ketiga klenteng tersebut usianya bahkan sudah lebih dari 300 tahun. Ini dapat dilihat  dari  ornamen-ornamen  maupun  bahan  bangunan  yang  ada  di  setiap klenteng.   Seperti   ukir-ukiran   kayu   yang   menjadi    penghubung ke rangka pondasi  atap,  lukisan  relief,  serta   tiang   pondasi berbahan batu kali yang didatangkan langsung dari Tiongkok.
(http://disparekraf.tanjungpinangkota.go.id)
Selain  tiga  klenteng  tadi,  terdapat  sebuah  bangunan  induk  Vihara  Dhrama Sasana.Bangunannya  modern,  berada  di  bagian  belakang.Bangunan  itu berada  di  tanah  yang  cukup  tinggi,  tegak  di  antara  dua  patung  berukuran “raksasa”.Kedua  patung  berukuran  tinggi  sekitar  5  meter  itu  yakni  patung Budha  dan  Dewa  Kwan  Im,  berjarak  cukup  dekat  diantara  rindangnya pepohonan.
Selain  patung  dewa  itu,   di  sana  juga  terdapat  patung  Sun  Go  Kong,  Si  Kera Sakti  bersama   Pat  Kai  dan  Wu  Ching  yang  mengawal  Biksu  Tong.  Posisinya juga  di  bagian  belakang.Mengelompok,  menggambarkan  perjalanan  mereka saat  menjalankan  misi  kerohanian  menuju  Barat.  Di  Senggarang,  selain komplek  Vihara  Dhrama  Sasana,  terdapat  pula  beberapa  Klenteng  yang usianya tak kalah tua. Diantaranya Klenteng Sun Te Kong (berusia sekitar 300 taun),  Klenteng  Marco  (didirikan  pada  abad  ke  17),  Klenteng  Tay  Ti  Kong, Klenteng  Beringin  (Tien  Shang  Miao)  yang  berusia  200  tahun  lebih  dan
Klenteng  Anio  yang  terletak  di  tengah  hutan  Sungai  Ular  di  Kampung Bugis.(http://disparekraf.tanjungpinangkota.go.id)
Dari  data  yang  di  dapat  dari  dinas  pariwisata  ekonomi  kreatif  kota tanjungpinang  sendiri  sudah  dapat  dilihat  bahwa  dari  zaman  kerajaan  pun Tionghoa  di  Tanjungpinang  sangat  berpengaruh  penting,  kemudian  dari banyaknya Vihara dan tempat Ibadah yang di tinggalkan sebagai situs budaya etnis  Tionghoa  membuat  kebudayaannya  yang  masih  kental  dan  dapat mempengaruhi  rasa  integritas  masyarakat  Etnis  tionghoa  disana  untuk menjaganya dan bahkan mengembangkannya.

## B. Aspek Pendidikan
Aspek Pendidikan di Kota Tanjungpinang sudah sangat banyak dan sudah ada beberapa tempat pendidikan yang dimiliki oleh etnis Tionghoa dan beberapa sekolah  yang  mayoritas  Tionghoa,  diantaranya  Pelita  Nusantara  Kota Tanjungpinang,  SMP  Katolik  Tanjungpinang,  SMA  Katolik  Tanjungpinang, Bimbel-bimbel  dan  Yayasan-yayasan  Tionghoa  yang  bergelut  di  bidang pendidikan  yang  ada  di  Vihara-vihara  dan  tempat  lainnya.  Dari  sektor pendidikan  etnis  tionghoa  di  tanjungpinang  sangat  berperan  dan berpengaruh,  disini  dapat  dilihat  dari  kegiatan-kegiatan  pendidikan  yang dilakukan  serta  sudah  ditetapkannya  mata  pelajaran  Konghucu  sebagai muatan Lokal di beberapa sekolah mayoritas tionghoa di Tanjungpinang.

## C. Aspek Ekonomi
Roda perekonomian dan bisnis di Indonesia sampai saat ini masih 90 persen dikuasai  oleh  orang-orang  maupun  kelompok-kelompok  keturunan  dan pendatang  (perantau)  dari  China  Tionghoa.Hal  ini  bukanlah  sesuatu  berita aneh  lagi  di  Indonesia.Memang  kenyataannya  demikian  sejak  zaman-zaman kerajaan di Nusantara ini sampai dengan sekarang.Itupun terbukti banyaknya
orang-orang  atau  kelompok-kelompok  keturunan  dan  perantau  dari  China Tionghoa menjadi konglomerat dan raja uang di Indonsia.
Peran  etnis  China  Tionghoa  di  bidang  ekonomi  semakin  meluas  pada  zaman perjuangan kemerdekaan
Republik Indonesia dan Demokrasi Terpimpin.Keberhasilan  usaha  mereka  dalam  menagmbil  alih  perusahaan- perusahaan besar  belanda  yang  di  nasionalisasikan  juga  tidak  kalah  memiliki arti strategis bagi kelanjuatan dan pertumbuhan bisnis mereka di Indonesia.
Kemudian  pada  era  Pemerintahan  Ode  Baru  kepemimpinan Soeharto ( Presiden RI Ke Dua ), etnis China Tionghoa kelas menengah telah melakukan Huaman  Capital  besar-besaran  di  bidang  pendidikan,  terutama  yang  bersifat teknis dan manajerial. Politik rasial masih di jalankan secara terang-terangan di masa pemerintahan Orde Baru.(Mahfud,2013)
Pada  saat  yang  sama  sejak  awal  Orde  Baru, Soeharto bersama  rezimnya menggunakan etnis China Tionghoa sebagai kuda beban yang menarik kereta Orde  Baru  untuk  mengejar  tingkat  kemakmuran  sesuai  dengan  keyakinan pemerintah.  Pusat  Data  Bisnis  Indonesia  antara  tahun  1992-1996  mencatat 300  konglomerat  yang  mayoritas  keturunan  China  Tionghoa  menguasai penjualan Rp.227,2 triliun dengan aset Rp. 425 triliun.(Mahfud,2013)
Walau dengan catatan ekonomi yang spektakuler dari kalangan pebisnis etnis China  Tionghoa  pemerintah  Orde  Baru  tetap  melancarkan  politik  rasialnya dengan  memasang  rambu-rambu  yang  membuat  pebisnis  etnis  China Tionghoa tidak dapat berbuat banyak. Kendali etnis China Tionghoa terhadap kegiatan  perekonomian  bagaimana  pun  akhirnya  memicu  kecemburuan  dan kebencian  dari  kalangan  pribumi  Indonesia.  Demonstrasi  justru  berakhir dengan penyerangan dan penghancuran rumah-rumah etnik China Tionghoa.
Gaya  pembangunan  ekonomi  elitisme  yang  di  pertontonkan  Orde  Baru ternyata  memang  rapuh.Di  picu  oleh  krisis  moneter  yang  berlarut-larut kalangan masyarakat lalu bergerak dengan sejuta amarah dan ketidakpuasan terahdap  situasi  dan  kondisi  kehidupan  sosialnya.Akhirnya  terjadilah kerusushan  Mei  1998  sudah  tentu  sangat  berpengaruh  pada  pelaku  bisnis etnis  China  Tionghoa.Diantara  mereka  banyak  yang  lari  keluar  negeri,  dan sebagian  ada  yang  melarikan  modalnya  juga.Usaha  perniagaan  etnis  China Tionghoa di kota-kota besar secara umum vakum.Mereka baru berani bangkit setelah  ada  jaminan  keamanan  dari Presiden  Habibie  ( Pengganti  Presiden Soeharto setelah langser di lengserkan oleh mahasiswa ). (Mahfud,2013)
Selanjutnya  era  Reformasi  di  Indonesia  ditadain  dengan  komitmen  bersama untuk  membangun  sistem  demokrasi  yang  substantif,  demokrasi  yang melahirkan  kesejahteraan.  Reformasi  dibayangkan  akan  menghasilkan perubahan  dan  kemajuan  setahap  demi  setahap  karena  memang  sangat berlainan  artinya  dengan  revolusi.Di  dunia  bisnis,  krisis  ekonomni  1998 memang  memicu  ambruknya  banyak  konglomerat  terutama  keturunan  etnis China  Tionghoa  karena  menggunakan  bank  sendiri  untuk  mendanai  proyek bisnis  dengan  rentabilitas  rendah.Sedangkan  menurut  catatan  di  Bursa  Efek setelah krisis Moneter 1997-1998, kekuatan ekonomi konglomerat keturunan China  Tionghoa  rupanya  tidak  serta  merta  meredup.  Hingga  saat  ini tampaknya penguasaan bisnis konglomnerat keturunan etnis Tionghoa masih kuat.
Sesungguhnya yang paling terpukul langsung akibat krisis moneter Asia adalah perekonomian  nasional  yang  begitu  rapuhnya  karena  di  gerogoti  oleh  bisnis para  pejabat  dan  pengurus  partainya.“ Wait  and  see ”  adalah  satu-satunya sikap  yang  di  anggap  lebih  bijaksana  untuk  merespons  kampanye  pebaikan ekonomi  di  pemerintahan  orde  Reformasi  yang  silih  berganti  ini.Pelaku
ekonomi  etnis  China  Tionghoa  sesungguhnya  masih  menunggu  langkah- langkah  konkret  pemerintah  dalam  memperbaiki  situasi  perekonomian  dan usaha  nasional.Namun  demikian  bisnis  harus  berjalan  terus.  Dalam  situasi negara  yang  di  warnai  oleh  berbagai  bentuk  kampanye  anti KKN ( korupsi, kolusi,  dan  nepotisme )  ini  pelaku  ekonomi  etnis  China  Tionghoa  tampaknya menjadi  lebih  terfokus  dan  bahkan  cukup  merasa  aman  memilih  berbasis  di sektor  hilir  denagn  tingkat  resiko  yang  kecil  namun  masih  dapat menguntungkan.
Tidak  bisa  dipungkiri  peranan  etnis  Tionghoa  dalam  berbagai  bidang  di Indonesia  telah  mampu  memberi  warna  bagi  kehidupan  berbangsa  dan budaya  Indonesia.Tidak  hanya  di  sektor  ekonomi,  tapi  juga  sektor lainnya.Etnis  ini  mampu  berperan  dengan  baik.Hal  itu  tidak  terlepas  dari kemampuan  adaptasi  dan  keuletan  yang  dimiliki  sehingga  mayoritas  bisa meraih sukses. Sekretaris PSMTI Kota Tanjungpinang, Fredy  mengatakan Etnis Tionghoa  mampu  memegang  peranan  dalam  bidang  ekonomi  dan  bidang lainnya  karena  mereka  pada  dasarnya  adalah  bangsa  yang  ulet  dan  mampu beradaptasi dengan mudah. Di samping itu, faktor disiplin dan keseriusan juga menjadikan pengusaha dari kalangan etnis Tionghoa banyak yang bisa meraih sukses."Semangat pantang menyerah dan daya adaptasi terhadap lingkungan yang  tinggi  menyebabkan  etnis  Tionghoa  bisa  cepat  membaca  peluang sehingga  dalam  berusaha  mereka  bisa  selangkah  lebih  maju  dibanding pengusaha dari etnis lainnya," kata Fredy. (Haluan kepri,Selasa.12/7)
Sejarah mencatat di awal kedatangan etnis Tionghoa ke Tanjungpinang sejak ratusan  tahun  lalu,  etnis  ini  mampu  memanfaatkan  peluang  untuk membangun  areal  pertanian.  Sehingga  saat  itu  etnis  Tionghoa  terkenal dengan  perkebunan   karet  dan  gambir  yang  menjadi  komoditas  yang  sangat laku di Singapura. (Haluan kepri,Selasa.12/7)
Sementara  yang  menetap  di  daerah  yang  dekat  dengan  perairan memanfaatkan  potensi  kelautan  dan  perikanan  untuk  menjadi  nelayan."Jadi kondisi alam yang ada dapat disesuaikan dengan peluang yang ada, sehingga dimanapun  mereka  berada,  mereka  bisa  menbaca  peluang  dan  mampu memanfaatkannya dengan baik sehingga mereka mampu untuk bertahan dan eksis.( Haluan kepri,Selasa.12/7)
Dibandingkan  dengan  kondisi  yang  sudah  modern  saat  ini,  kata  Fredy, kemampuan  membaca  peluang  dan  memanfaatkannya  tetap  menjadi  modal dan  insting  yang  tetap  terjaga  di  kalangan  etnis  Tionghoa.Sehingga  etnis tionghoa  mampu  berperan  dan  sukses  dalam  berbagai  bidang  yang  mereka tekuni.( Haluan kepri,Selasa.12/7)
"Saat  ini  kita  bisa  lihat,  etnis  tionghoa  tidak  hanya  mampu  memegang perananan  dalam  bidang  ekonomi  tapi  juga  bidang-bidang  lain.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  kemampuan  adaptasi  yang  baik  dengan  lingkungan,  serta mampu membaca peluang," kata Fredy.( Haluan kepri,Selasa.12/7)
Bagi  warga  tionghoa,berusaha  dan  bekerja  keras  serta  saling  membantu antara sesama mereka sangatlah terasa.Tidaklah mengherankan kalau ikatan perdagangan  antara  mereka  untuk  saling  membantu  sampai  saat  ini  masih terjaga,  “Modal  usaha  untuk  sukses  itu,Sabar,tekun,  Kerja  keras  dan  jangan lupa  jujur”,  lambat  laun  pasti  sukses.  Kalau  usaha  macam-macam  cuma kuncinya itu saja, Kata asun salah sorang pengusaha di jalan merdeka kepada Haluan kepri,Selasa(12/7).

## D. Kesadaran  kolektif  yang  menciptakan  Hight-Trust  oleh  Etnis Tionghoa  di Kepri
"Tembok  imajinasi"  yang  dibangun  pemerintahan  orde  baru  bertujuan mengekang  kebebasan  etnis  Tionghoa,  kata  Ketua  Paguyuban  Sosial  Marga
Tionghoa  Indonesia,  Provinsi  Kepulauan  Riau,  Rudy  Chua."Ada  konspirasi besar  yang  dibuat  penguasa  orde  baru  untuk  menghilangkan  hak-hak  etnis Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia," kata Rudy yang juga anggota DPRD Kepulauan Riau. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)
Sebelum  memasuki  era  reformasi  1998,  masyarakat  etnis  Tionghoa,  sebagai salah  satu  kaum  minoritas  di  Indonesia  "dikawal"  ketat  oleh pemerintah.Masyarakat  dari  kalangan  etnis  Tionghoa  hanya  dibenarkan berwiraswasta."Hanya itu satu-satunya pekerjaan yang diberikan pemerintah,"  ujarnya.Masyarakat  etnis  Tionghoa  tidak  boleh  masuk  dalam tubuh  pemerintahan.  Mereka  harus  bertahan  hidup  dengan  cara  berdagang ataupun berbisnis."Tak ada pilihan lain selain berwiraswasta," ucap Rudy yang juga  kader  Partai  Perjuangan  Indonesia  Baru.  (Kompas.com/  Sabtu,  5 September 2009)
Kondisi itu mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat etnis Tionghoa.Para orang  tua  pesimis  menyekolahkan  anaknya  hingga  selesai  di  tingkat  SMA ataupun  perguruan  tinggi.Mereka  sudah  dapat  memastikan  pekerjaan  yang bisa  dilakukan  anaknya  hanyalah  berbisnis,  karena  itu  sejak  kecil  anak-anak etnis Tionghoa sudah dididik untuk berdagang.Mereka diajar berhitung sejak kecil  dan  membantu  usaha  keluarga."Saat  orde  baru  berkuasa  di  Indonesia, para  orang  tua  etnis  Tionghoa  sudah  mempersiapkan  anak-anaknya  untuk menjadi  pedagang.Itu  sebuah  pilihan  yang  pasti  yang  diberikan  oleh pemerintah," katanya. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)
Masyarakat  etnis  Tionghoa  merasa  "tembok  imajinasi"  itu  telah memisahkannya  dengan  etnis  lainnya.Skenario  pengekangan  hak  atas  etnis Tionghoa juga didorong dengan fitnah yang dilakukan secara terstruktur dan disebarkan oleh sekelompok orang.Kondisi itu semakin membuat masyarakat etnis Tionghoa terpuruk. Di saat itu juga kelompok tertentu  memaksa untuk
mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil usaha yang ditekuni masyarakat etnis Tionghoa. "Kami mengibaratkan tinggal di kandang ayam, yang sebagian telurnya  diambil  oleh  secara  paksa  oleh  penguasa,"  katanya.  (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)
Era  reformasi  yang  terjadi  sekitar  sebelas  tahun  lalu  mengubah  nasib  etnis Tionghoa  di  Indonesia,  termasuk  di  Kepulauan  Riau.Selama  kurun  waktu  itu etnis  Tionghoa  berupaya  meruntuhkan  "tembok  imajinasi"  yang  mengekang kebebasan mereka sebagai warga negara Indonesia yang sah.
Anggota  DPRD  Kota  Tanjungpinang,  Provinsi  Kepulauan  Riau,  Beni mengatakan,  meruntuhkan  "tembok  imajinasi"  yang  menakutkan  etnis Tionghoa  itu  tidak  semudah  membalikkan  telapak  tangan.  "Butuh  waktu untuk menghilangkan luka lama," kata Beni yang juga dari Partai Perjuangan Indonesia Baru. Interaksi sosial antaretnis dan pembuktian adanya persamaan hak  akan  menghancurkan  "tembok  imajinasi"  yang  telah  berjaya menyengsarakan  etnis  Tionghoa  selama  sekitar  30  tahun.  Sejak  bergulirnya reformasi,  kata  dia,  Indonesia  mengalami  banyak  perubahan  menuju  arah perbaikan.  Namun  ada  beberapa  hal  yang  masih  mengusik  kebebasan  etnis Tionghoa  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  sama  di  instansi  milik pemerintah  seperti  pengurusan  surat  kependudukan  yang  lebih  mahal  dan lebih  lama  dibanding  lainnya.  "Masyarakat  etnis  Tionghoa  pasti  membayar lebih  mahal.Sepertinya  itu  peninggalan  orde  baru  yang  masih  tersisa,"  kata Beni  yang  juga  pengurus  Paguyuban  Sosial  Marga  Tionghoa  Indonesia  Kota Tanjungpinang. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)
Sementara  itu,  Rudy  Chua  mengemukakan,  era  reformasi  mengubah  cara berpikir masyarakat etnis Tionghoa untuk masa depan putra-putrinya. Mereka tidak  lagi  mempersiapkan  anak-anaknya  menjadi  pedagang,  sebagaimana yang  terjadi  pada  saat  reformasi.Reformasi  membuka  kran  kebebasan
masyarakat  etnis  Tionghoa  dan  etnis lainnya  yang  tinggal  di  Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, termasuk bekerja di pemerintahan."Beragam pekerjaan saat ini bisa didapatkan masyarakat etnis Tionghoa.Mereka  bisa  jadi  PNS,  guru,  TNI,  Polri  dan  sebagainya," katanya.Kesempatan  itu  dipergunakan  masyarakat  etnis  Tionghoa.Sebagian dari  mereka  mulai  meninggalkan  pekerjaan  sebagai  wiraswasta. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009)
Dari pernyataan tokoh-tokoh entis Tionghoa di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat  etnis  tionghoa  seakan  ingin  membuktikan  kepada  semua  bahwa etnis Tionghoa akan terus bersatu dan bergerak di berbagai sector. Kesadaran Masyarakat Tionghoa di Tanjungpinang yang merasa di diskriminasi sejak era sebelum reformasi membuat mereka memiliki integritas yang tinggi terhadap etnisnya, sehingga trust yang mereka ciptakan sangat tinggi dengan menguasi modal  social  baik  di  sector  ekonomi,  politik,  budaya  dan  pendidikan.Mereka juga  beranggapan  bahwa  era  orde  baru  merupakan  tembok  imajinasi  yang harus di runtuhkan dimasa setelah reformasi ini.

## KESIMPULAN
Trust yang dibangun oleh etnis tionghoa sangat kuat di Kepri dimana dengan budaya  Konghucu  yang  kental  serta  banyaknya  organisasi  tionghoa  di  Kota Tanjungpinang dari berbagai misi baik itu dalam bidang perdagangan, budaya dan keagamaan.Masuknya kaum pendatang ke dalam provinsi Kepulauan Riau menyebabkan  perubahan  komposisi  masing-masing  etnis  dan  agama,  serta perubahan  sistem  pendistribusian  sumber  daya  ekonomi  dan  politik  yang merugikan  orang  Melayu.  Hal  ini  juga  dibarengi  oleh  perubahan  komposisi populasi pada tingkat/strata ekonomi-sosial, khususnya bila diukur dari sudut pendidikan  dan  pekerjaan:  kaum  pendatang,  yaitu  etnis  Tionghoa  dan kelompok agama Protestan,Katolik, dan Budha  menempati posisi atas dalam
strata  ekonomi-sosial,  sedangkan  penduduk  asli,  yaitu  etnis  Melayu, menempati strata/tingkat ekonomi-sosial terendah.
Perubahan komposisi ini bisa menjadi sinyal dini bahwa kekerasan konflik bisa terjadi di Kepulauan Riau. Secara politis, sentimen orang Melayu akan menjadi masalah  terpendam  ( problems  submerged ).  Ini  menjadi  tantangan  bagi pemerintah daerah Kepulauan Riau dan Republik Indonesia untuk mengurangi atau  menghilangkan  sisi  negatif  dari  perbedaan  etnis  dan  sebaliknya mengoptimalkan peluang dari munculnya heterogenitas untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.Selain  itu,  pembuat kebijakan  hendaknya  memprioritaskan  keharmonisan  antar  etnis  dan kelompok agama dalam provinsi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku :
Afif, Afthonul. 2012 . Identitas Tionghoa Muslim Indonesia . Jawa Barat: KEPIK. Fukuyama,  Francis.  1995. TRUST;Kebijakan  Sosial  dan  Penciptaan Kemakmuran. Yogyakarta: Qalam.
Hefner, Robert. W.2007. Politik Multikulturalisme . Yogyakarta: KANISIUS.
J.Long,  Nicholas.  2013. Being  Malay  in  Indonesia.Histories,  Hopes  and Citizenship  in  the  Riau  Archipelago. Singapore:  Asian  Studies Association of Australia in association with NUS Press and NIAS Press.
Jusuf, Iskandar. 2012. Dari Tionghoa Hwe Koan 1900 Sampai Sekolah Terpadu Pahoa 2008 .Jakarta: Sekolah Terpadu Pahoa.
Lam, N. Mark dan John L. Graham. 2007. CHINA NOW . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Mahfud,  Choirul.2013. Manifesto  Politik  Tionghoa  di  Indonesia .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nordholt,  Henk  Schulte  dan  Gerry  Van  Klinken.  2014. Politik  Lokal  Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Ode,  La  M.D.2012. Etnis  Cina  Indonesia  Dalam  Politik .Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Ode, La M.D.2013 . Politik Tiga Wajah . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Oommen,  T.K.  2009. Kewarganegaraan,  Kebangsaan  dan  Etnisitas;
Mendamaikan Persaingan Identitas .Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Sjaf,  Sofyan.2014. Politik  Etnik;Dinamika  Politik  Lokal  Kendari .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Sochmawardiah,  Hesti  Armiwulan.  2013. Diskriminasi  Rasial  Dalam  Hukum dan  HAM;Study  Tentang  Diskriminasi  Terhadap  Etnis  Tionghoa . Yogyakarta: GENTA Publishing.
Suryadinata,  Leo.2005. Pemikiran  Politik  Etnis  Tionghoa  di  Indonesia  Tahun 1900-2002 . Jakarta:LP3ES.
Tan,  G.  Mely.  2008. Etnis  Tionghoa  di  Indonesia .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Wibowo, I. 2007. Belajar Dari Cina Bagaimana  Cina Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi. Jakarta: Kompas.
Winarta, Frans H. 2007. Jalan Panjang Menjadi WNI;Catatan Pengalaman dan Tinjauan Kritis . Jakarta: Kompas.
Yau,Chang  Hoon.  2012. Identitas  Tionghoa  Pasca  Suharto-Budaya,Politik  dan Media .Jakarta:LP3ES.
Yu-Lan, Fung. 2007. Sejarah Filsafat Cina . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Jurnal, Tesis dan Skripsi :
Eriyanti, Fitri. Dinamika Posisi Identitas Etnis Tionghoa dalam Tinjauan Teori Identitas Sosial DEMOKRASI Vol. V No. 1 Th. 2006
Faucher,  Carole.2007.  Menggugat  Batas-Batas  di  Kepulauan  Riau.  Jurnal Politik Lokal. Jakarta: YOI.
Galus,  Ben  Senang.  2009.  Mempertimbangkan  Multikulturalisme  dan
Pendidikan Multikultural di Indonesia : Studi tentang
Multikulturalisme  dan  Pendidikan  Multikultural  Pasca  Otonomi Daerah.
Haboddin,Muhtar  dkk.  2013.Revitalisasi  Politik  Identitas  di  Indonesia.  Pusat
Studi  Inovasi  Pemerintahan  dan  Kerjasama  Antar  Daerah  Prodi  Ilmu Pemerintahan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Brawijaya.
Handoko,  Tri  Yudha.  2009.  Politik  Identitas  Etnis  Cina  di  Indonesia.  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara. Medan.
Hefner, Robert.W.2007. Multikulturalisme dan kewarganegaraan di Malaysia,
Singapura dan Indonesia.Kanisius.
Hermawan,  Dedy. Trust Dan Network  Governance Yang  Transparan  Dan Akuntabel Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2,
No.5, Juli-Desember 2008.
Jurnal  Studi  Ilmu  Pemerintahan  Volume  3  No.1  Februari  2012.Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Karim,  Zamzami  A.Jurnal  Perbatasan  Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji
Vol.5.MENCARI IDENTITAS DARI ROMANTISME SEJARAH:PENYANGGA BUDAYA KOMUNITAS PERBATASAN.
Mely G. Tan. 2008. Chinese Dietary Culture In Indonesian Urban Society. YOI
Mely G. Tan. 2008. The Social and Cultural Dimensions of The Role of Ethnic Chinese In Indonesian. YOI
Pratama,Rian  Anggria.  2013.  Budaya  Politik  Etnis  Tinghoa  di  Tanjungpinang
Kepulauan Riau.Skripsi Universitas Maritim raja Ali Haji
Tanjungpinang.
Putra,  Eka  Vidia.  2009.  Elit  dan  Politik  Identitas.  Salatiga:Persemaian  Cinta Kemanusiaan(PERCIK).
Setyanto,  Widya.P  dan  Halomoan  Pulungan.  2009.  Politik  Identitas;Agama, Etnisitas,  dan  Ruang/Space  dalam  Dinamika  Politik  di  Indonesia  dan Asia Tenggara.Salatiga:Persemaian Cinta Kemanusiaan(PERCIK).
Wah, Francis Loh Kok. 2007. Kemana Perginya Politik Etnis ?Kasus-kasus partai politik dan politisi non-melayu.Kanisius.
Wahyudin,  Baso.  2011.  KOMUNIKASI  ETNIS  TIONGHOA  DAN  ETNIS  BUGIS  DI SENGKANG  KABUPATEN  WAJO  (STUDI  KOMUNIKASI  ANTAR BUDAYA). Skripsi FISIPOL UNHAS.
Sumber-Sumber Lain :
www.haluankepri.com www.tanjungpinangpos.com www.kompas.com www.Meida-Antar.KepulauanRiau.com www.JakartaPos.com www.Disduk-Kepri.co.id http://disparekraf.tanjungpinangkota.go.id