Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Juni 2010, Hal. 29 - 36
ISSN 021-969X

## Bahasa Hukum Dalam Perspektif Rasionalisme
(Legal Terminology in Rasionalism Perspective)

## Wiwik Harjanti
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur Telp:0541-7095092. Email: wiwikharjanti8@gmail.com

## ABSTRACT
Rasionalism  has  an  important  role  in  the  Indonesian  law  system  which  is  tend  to  be positivistic. Legal terminology linking the result of penal circumstantial ratio which arrange human  life  in  order  to  reach  prosperity  of  society of  the  state.  In  this  case,  rasionalism order that the law terminology has to be excepted by it is logic racionality so that can be understand, to be comprehended and executed by the citizen.
Keywords: rasionalisme ( rasionalism) dan bahasa hukum (legal terminology).

## Pendahuluan
Hukum  dan  bahasa  merupakan  dua elemen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain,  karena  jika  berbicara  mengenai  Teori Hukum, maka akan terdapat hubungan antara kegiatan  berfikir,  bahasa  dan  hukum,  seperti halnya  yang  terdapat  pada  Teori  Hukum. Bahasa  memegang  peranan  yang  sangat penting  dalam  hukum  dalam  bentuknya sebagai bahasa hukum. Karena bahasa hukum yang dipergunakan dalam perundang- undangan memiliki implikasi yang berbeda dan harus  mampu  mengemukakan  makna  hukum baik  yang  tersirat maupun yang tersurat yang ada  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan.
Bahasa hukum menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan pandangan rasionalisme yang dikemukakan oleh Descartes (Cartesius)  yang  mengedepankan  budi  dan ratio  dalam  memperoleh  kebenaran  karena rasionalisme  sangat  bertentangan  dengan pandangan  empiris  atau  pengalaman  yang lebih  mengedepankan  pengalaman  dalam mendapatkan  kebenaran  yang  hakiki.  Oleh karenanya, Penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji  mengenai  Bahasa  Hukum  dalam perspektif Rasionalisme.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas,  rumusan  masalah  yang  dikemukakan oleh penulis dalam hal ini adalah:
Bagaimanakah  kedudukan  Bahasa  Hukum dalam Pespektif Rasionalisme?

## Bahasa Hukum
Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia  memiliki  bahasa  persatuan,  yakni Bahasa  Indonesia.  Sebelum  adanya  Bahasa Indonesia  sebagai  bahasa  persatuan,  bahasa yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah majemuk  karena  latar  belakang  Indonesia yang  terdiri  dari  banyaknya  pulau-pulau  yang sebagian  besar  terletak  terpisah  satu  sama lain.
Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa  persatuan  bahkan  sebelum  negara Indonesia merdeka pada tahun 1945.
Pengakuan  Bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa persatuan  tersebut  dilakukan  pada tanggal  28
Oktober 1928 pada Kongres Pemuda Indonesia.  Pengakuan  terhadap  keberadaan Bahasa  Indonesia  juga  terdapat  dalam  Pasal 36  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan bahwa “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”.  Dengan  demikian,  jelas  dapat dilihat  bahwa  Bahasa  Indonesia  memiliki kedudukan yang tinggi di Negara Indonesia.
Bahasa  sendiri  merupakan  kata-kata yang  digunakan  sebagai  alat  bagi  manusia untuk  menyatakan  atau  melukiskan  suatu kehensak,  perasaan,  fikiran,  pengalaman, terutama dalam hubungannya dengan
Wiwik Harjanti
manusia  lain. 1 Tanda-tanda  kebahasaan  yang tercakup  dalam  bahasa  ini  dapat  berupa bahasa  lisan,  yakni  dengan  ucapan,  bahasa tulisan  dan  tanda  kebahasaan  yang  berupa isyarat atau tanda-tanda.
Dalam  Refleksi  Hukumnya,  Sidharta 2 menyimpulkan  dari  pendapat-pendapat  para tokoh  bahwa  bahasa merupakan  suatu  sistem tanda-tanda  yang  memenuhi  syarat-syarat sebagai berikut:
1. dibuat oleh manusia;
2. mengabdi komunikasi antara manusia;
3. diterima dalam suatu masyarakat manusia;
4. terdiri  atas  bunyi-bunyi  dan/atau  tanda- tanda
Dalam  konteks  tulisan  ini  yang  akan dibahas  lebih  lanjut  adalah  Bahasa  Hukum, dalam  hal  ini  Bahasa  Hukum  adalah  Bahasa Indonesia  yang  khusus  dipakai  dalam  teori atau  dalam  praktik  hukum,  di  dalam  bentuk aturan  tertulis  dan  aturan  tidak  tertulis,  di dalam  hukum  adat  atau  hukum  perundangan, di  dalam  karya-karya  tulis  dan  kepustakaan hukum, di dalam masyarakat atau pembicaraan  hukum  dan  kesemua  aspek menyangkut hukum yang bersifat khas hukum dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya, termasuk dalam ruang lingkup Bahasa Indonesia. 3
Sehingga  dengan  demikian,  Bahasa Hukum  Indonesia  adalah  Bahasa  Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum yang mengingat  fungsinya  memiliki  karakteristik sendiri,  oleh  karena  itu  Bahasa  Hukum Indonesia  haruslah  memenuhi  syarat-syarat dan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia. 4
Bahasa  hukum  sendiri  merupakan bahasa  aturan  dan  peraturan  yang  bertujuan untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  keadilan, untuk  mempertahankan  kepentingan  umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun  dikarenakan  bahasa  hukum  adalah bagian  dari  Bahasa  Indonesia,  maka  dalam
1 Hilman  Hadikusuma,  2005, Bahasa  Hukum  Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 8.
2 Sidharta Gautama, tanpa tahun, Refleksi Dalam Hukum, hlm. 7.
3 Ibid, hlm. 2.
4 BPHN,  1974, Symposium  Bahasa  dan  Hukum  tahun 1974 di Medan, Prapat, hlm. 106.
penggunaannya ia harus tetap terang, nonsematik  dan  memenuhi  syarat  estetika Bahasa Indonesia. 5
Sayangnya bahasa hukum yang digunakan oleh Bangsa Indonesia saat ini jauh dari sempurna baik dari semantik kata, bentuk dan  komposisi  kalimatnya  sehingga  menjadi jauh menyimpang dari maksud penggunaannya  semula.  Masih  banyaknya ditemukan  istilah  yang  tidak  jelas  dan  tidak tetap serta memiliki interpretasi ganda bahkan multi interpretasi banyak menyebabkan kekacauan  dalam  bahasa  hukum  itu  sendiri. Hal ini terjadi antara lain karena sejak semula undang-undang  tertulis  yang  berlaku  di Indonesia  merupakan  warisan  dari  para penjajah
Belanda yang kemudian
diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  dari bahasa  aslinya.  Hal  inilah  kemudian  yang menyebabkan  adanya  ketidaksesuaian  antara maksud  undang-undang  dan  terjemahannya karena  terdapat kata-kata yang kurang  pas  di terjemahkan  dari  bahasa  aslinya  ke  bahasa Indonesia.  Belum  lagi  para  sarjana  hukum yang pada waktu itu menterjemahkan undang- undang  lebih  menguasai  bahasa  tata  Bahasa Belanda  daripada  tata  Bahasa  Indonesia, sehingga  tak  jarang  bahasa  hukum  yang digunakan  dalam  undang-undang  tersebut menimbulkan  persepsi  yang  berbeda  tidak hanya  terjadi  pada  masyarakat  yang  awam hukum  tetapi  juga  terdapat  di  beberapa  ahli hukum (sarjana hukum) karena baik kata-kata maupun kalimat di dalamnya tidak menggunakan  kaidah  Bahasa  Indonesia  yang baik dan benar.
Selanjutnya  dalam  perkembangannya bahasa  hukum  tidak  hanya  didapatkan  dari tulisan  yang  berupa  undang-undang  saja melainkan  juga  lisan  maupun  dalam  bentuk isyarat/tanda atau sign (misalnya warna lampu yang  berubah  pada traffic light) dan juga dari gabungan  antara  dua  atau  kesemua  tanda- tanda kebahasaan tersebut.

## Rasionalisme
Pelopor  paham  rasionalisme  ini  adalah Descartes  (Cartesius).  Menurutnya  kepastian yang  terdapat  pada  kesadaran  yang  dipakai menjadi  pangkal  pikiran  dan  filsafatnya.
5 Hilman Hadikusuma, op.cit., hlm. 3.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Karena  kesadaran  ini,  nampaklah  tindakan budi  ( ratio)  dan  budi  ini  menemukan  pangkal untuk  bertindak  seterusnya  dan  mengadakan sistem  filsafat.  Hanya  ratio  saja  yang  dapat membantu  orang  pada  kebenaran.  Rasio pulalah  yang  dapat  memberi  pimpinan  dalam segala  jalan  pikiran.  Adapun  yang  benar  itu hanya  tindakan  budi  yang  terang  benderang yang  disebutnya idees  claires  et  distincs  yang dapat  diutarakan  dengan  ide  tidak  dapat masuk  dalam  wilayah  filsafat.  Sehingga menurut  Descartes  budi  atau  rasionallah  yang menjadi  pangkal  segala  pengertian  dan budilah  yang  memegang  pimpinan  dalam segala mengerti. 6
Rasionalisme  pada  dasarnya  kontras terhadap  empirisme.  Kebenaran  substantif dalam  visi  rasionalisme  diperoleh  melalui argumentasi  rasio  manusia  dan  bukannya diperoleh melalui pengalaman empiris. Keseluruhan  struktur  ilmu  dalam  rasionalisme dibangun dari sistem deduktif. 7
Descartes  menerima  3  (tiga)  realitas atau substansi bawaan, yang sudah ada sejak kita  lahir,  yaitu  realitas  pikiran  ( res  cogitan), realitas  perluasan  ( res  extenza)  atau  materi dan  Tuhan  sebagai  wujud  yang  seluruhnya sempurna,  penyebab  sempurna  dari  kedua realitas tersebut. Pikiran sesungguhnya adalah kesadaran,  tidak  mengambil  ruang  dan  tidak dapat  dibagi-bagi  menjadi  bagian  yang  lebih kecil. Materi adalah penguasaan yang mengambil  tempat  dan  dapat  dibagi-bagi  dan tak  memiliki  kesadaran.  Kedua  substansi berasal dari Tuhan sebab hanya Tuhan sajalah yang ada tanpa tergantung pada apapun juga. Descartes adalah seorang dualis yang menerapkan  pembagian  tegas  antara  realitas pikiran dan realitas yang meluas. 8
Bahasa Hukum dalam Perspektif Rasionalisme Hukum merupakan suatu sistem konseptual  kaidah  hukum  dan  keputusan hukum  ini  adalah  produk  kesadaran  hukum
6 Poerdja  Wijatna,  1978, Pembimbing  ke  Arah  Alam Filsafat, PT. Pembangunan Jakarta, hlm. 94- 95.
7 Noeng  Muhadjir,  2001, Filsafat  Ilmu  Positivisme,  Post Positivisme  dan  Post  Modern,  Edisi  II,  Rake  Sarasin, Yogyakarta, hlm. 167.
8 Anonim, 2007, Ikhtisaar Sejarah Pemikiran Filsafat (2): Jurus-jurus Kajian Rasional, www.google.com.
manusia.  Hal  ini  disebabkan  karena  hukum umumnya  terjadi  dalam  rangka  mengatasi konflik,  baik  konflik  kepentingan  ataupun konflik  hukum  dan  konflik  sosial  yang  terjadi diantara  manusia  dalam  rangka  melindungi kepentingan manusia itu sendiri dari gangguan manusia  lain dan  sekaligus  membatasi kepentingan  sendiri  terhadap  kepentingan orang lain dengan kesadaran bahwa kepentingan  orang  lain  pun  harus  dihormati sebagaimana kita ingin orang lain menghormati kepentingan kita masing-masing.
Bagian terpenting dalam sistem konseptual itu ‘dilahirkan’, artinya ia memperoleh  suatu  bentuk  tetap  dalam pernyataan-pernyataan  bahasa,  yakni  dalam aturan-aturan  dan  keputusan-keputusan  yang dipositifkan  (hukum  ikut  dibentuk  oleh  ihwal- ihwal  seperti  kepercayaan,  intuisi  etikal  atau perasaan  manusia  yang  di  dalamnya  ihwal rasional  dan  ihwal  irasional  terjalin.  Hal  itu juga tidak meniadakan ihwal bahwa peemikiran  rasional  adalah  faktor  terpenting dalam  pembentukan  hukum.  Salah  satu  ciri rasional  adalah  bahwa  ia  berikhtiar  mencapai saling  keterkaitan.  Karena  itulah  hukum sebagai  produk  kesadaran  hukum  dapat disebut  sebagai  sebuah  sistem  konseptual. 9 Penafsiran  aturan-aturan  dan  keputusan- keputusan  ini  dalam  suatu  masyarakat ditegaskan  kepada  yang  berwenang  yang dalam  hal  ini  adalah  pemerintah.  Mereka menuangkan  konsep-konsep  yuridik  yang  ada dalam  kepala  mereka  dalam  formula-formula (rumusan-rumusan) tertentu yang mewujudkan  inti  dari  sistem  hukum  yang  di dalam  masyarakat  dianggap  sebagai  acuan dalam menjalani kehidupan. 10
Oleh  karena  itulah  peran  bahasa menjadi  penting  dengan  adanya  pempositifan tersebut karena  tanpa  adanya  bahasa, hukum maupun keberlakuannya menjadi sesuatu yang mustahil.  Bahasa  hukum  sebagai  perwujudan hukum positif harus berada pada tatanan yang dapat  dijangkau  dengan  akal  pikiran  dan pertimbangan-pertimbangan  rasio  manusia karena  hukum  itu  sendiri  di  buat  dengan tujuan nutuk menjamin kepentingan- kepentingan  manusia  yang  dalam  hal  ini
9 Sidharta Gautama, op.cit., hlm. 3.
10 Ibid, hlm. 5.
Wiwik Harjanti Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
sangat  rasional,  sesuai  dengan  pertimbangan akal.
Namun  demikian  adakalanya  hukum diberlakukan dikaitkan dengan aspek irrasional seperti  halnya  keyakinan  manusia  terhadap adanya  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Contoh mengenai  hal  ini  adalah  adanya  aturan  yang menentukan  bahwa  setiap  orang  berhak beribadat menurut agama
dan
kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini Descartes  menyebutnya  sebagai  keterkaitan antara akal pikiran dan aspek empiris manusia.
Positivitas kaidah hukum yang dimaksud disini sejalan dengan yang diungkapkan  oleh  Sidharta 11 yakni  merupakan hal ditetapkannya kaidah hukum dalam sebuah aturan  hukum  oleh  pengemban  kewenangan hukum yang berwenang ( bevoegde rechtsautoriteit).  Dengan  itu,  maka  aturan hukum  itu  disebut  aturan  hukum  positif. “hukum  positif”  adalah  terjemahan  dari  “ ius positum”  dalam  bahasa  Latin,  yang  secara harfiah  berarti  hukum  yang  ditetapkan ( gesteld  recht).  Jadi  hukum  positif  adalah hukum  yang  ditetapkan  oleh  manusia,  karena itu  dalam  ungkapan  kuno  disebut  ‘ stelling recht’.
Paham  rasionalisme  oleh  Descartes menyatakan  bahwa  hanya  rasio  sajalah  yang dapat  membawa  orang  ke  dalam  kebenaran. Pada  masyarakat  modern,  dimana  kepastian hukum  sangat  memegang  peranan  yang penting  karena  sifatnya  yang  pasti  dan sistematis serta metodologis, Paham rasionalisme  Descartes  kemudian  cenderung dikolaborasikan  dengan  paham  positivisme yang  menyatakan  bahwa  ilmu  adalah  satu- satunya  pengetahuan  yang  valid  dan  fakta- fakta  sajalah  yang  dapat  menjadi  obyek pengetahuan.  Dengan  demikian,  positivisme menolak segala kekuatan atau subyek dibelakang  fakta,  menolak  segala  metoda  di luar  metoda  yang  digunakan  untuk  menelaah fakta-fakta. 12
Paham  filsafat  positivistik  yang  dianut oleh  August  Comte  (1798-1857)  tampil  dalam studinya  tentang  sejarah  perkembangan  alam fikir  manusia.  August  Comte  terkenal  dengan penjenjangan sejarah perkembangan alam fikir manusia, yakni: teologik, metafisik dan positif.
11 Ibid, hlm. 120.
12 Noeng Muhadjir, op.cit., hlm. 69.
Pada  jenjang  teologik,  manusia  memandang bahwa  segala  sesuatu  itu  hidup  dengan kemauan  dan  kehidupan  seperti  dirinya. Jenjang teologik ini dibedakan menjadi 3 (tiga) tahap,  yakni animisme  atau  fetishisme,  yang memandang  bahwa  pada  setiap  benda  itu memiliki  kemauannya  sendiri,  kedua,  tahap polytheisme  yang memandang  sejumlah  dewa menampilkan  kemauannya  pada  sejumlah obyek,  dan  ketiga  tahap monotheisme  yang memandang  bahwa  hanya  ada  satu  Tuhan, yakni Tuhan Yang Maha Ea yang menampilkan kemauannya  pada  beragam  obyek.  Pada jenjang  alam  fikir  metaphisik  abstraksi, kemauan  pribadi  berubah  menjadi  abstraksi tentang  sebab  dan  kekuatan  alam  semesta. Pada  jenjang  positif,  alam  fikir  manusia mengadakan  pencarian  pada  ilmu  absolut, mencari kemauan terakhir atau sebab pertama. 13
Sehubungan  dengan  rasionalisme  dan hukum  terhadap  paham positivisme  ini adalah bahwa  hukum  sebagai  hasil  dari  pikiran mendalam,  mencari  kebenaran  dengan  akal pikiran  bagi  penyelesaian  konflik  manusia, menertibkan dan mengatur perbuatan- perbuatan  manusia  secara  logis  kemudian sudah  semestinya  dilakukan  dalam  bentuk tertulis  dan  kemudian  ditempatkan  sebagai undang-undang  yang  diberlakukan  dalam suatu  wilayah  negara.  Aktor  utama  dari pempositifan ini adalah bahasa.
Bahasa menjembatani hasil pemikiran/rasio  mendalam  mengenai  hukum yang  mengatur  kehidupan  manusia  dalam rangka mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara dalam bentuk baik tertulis  maupun  tidak  tertulis  sehingga  dapat dengan  mudah  dimengerti,  dipahami  untuk kemudian dilaksanakan oleh warga masyarakat itu sendiri.
Dalam hal ini rasionalisme
menginginkan  bahwa  bahasa  hukum  haruslah dapat diterima oleh akal karena rasionalitasnya,  sehingga  dapat  dimengerti, dipahami dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat  atau  warga  negara  di  suatu negara  karena  hukum  itu  sendiri  dibuat  untuk dapat dilaksanakan.
13 Ibid., hlm. 70.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 6, No. 1       33
Untuk tercapainya keadaan yang demikian, maka bahasa hukum haruslah jelas, logis  dan  tidak  bertele-tele  sehingga  dapat dengan  mudah  dimengerti  oleh  masyarakat. Hukum  dapat  berjalan  efektif  jika  dirumuskan dengan  tegas  dalam  suatu  aturan  dan kemudian  dibarengi  dengan  sanksi  serta mencerminkan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat. Hukum harus dapat dikomunikasikan  dengan  baik  pada  subyek- subyek  hukum  yang  dituju  yang  dalam hal  ini adalah  masyarakat.  Jika  bahasa  hukum  yang digunakan  bertele-tele,  maka  dapat  terjadi masyarakat  tidak  akan  mengerti  apalagi memahami  makna  ketentuan  hukum  yang dirumuskan  oleh  para  pembentuk  hukum, sehingga  pada  akhirnya  aan  menimbulkan perbedaan  persepsi mengenai  ketentuan  yang diatur  dalam  perundang-undangan  tersebut. Pada  akhirnya  hal  ini  akan  menyebabkan hukum tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya.sehingga tujuan hukum tidak akan dapat dicapai.
Di  sisi  lain,  jika  suatu  aturan  hukum tidak  dirumuskan  dengan  maksudnya  serta tujuannya,  maka  dapat  terjadi  aturan  hukum tersebut  dapat disimpangi  oleh oknum penegak hukum yang tidak bertanggungjawab dan menginginkan keuntungan pribadi. Hal  ini tentu  saja  akan  berpengaruh  pada  mutu hukum  yang  berlaku  dan  dapat  menyebabkan gagalnya  tujuan  hukum  secara  umum. Posivitas kaidah hukum ini merupakan sesuatu yang  nomatif  tang  dilandaskan  pada  sesuatu yang  faktual.  Dengan  demikian  maka  kaidah dilegitimasi dengan menunjukkan pada fakta.
Pada dasarnya rasionalisme
menekankan  pada  kenyataan  bahwa  ilmu berasal  dari  pemahaman  intelektual  yang dibangun atas kemampuan argumentasi secara  logis.  Yang  penting  bagi  rasionalisme adalah ketajaman dalam pemaknaan empiris 14 . Dalam  hal  ini  pemahaman  intelektual  dan kemampuan  argumentatif  tersebut  harus didukung  dengan  faktor  yang  ada/faktor relevan, sehingga produk hukum yang berlandaskan  rasionalisme  benar-benar  ilmu dan  bukan  hanya  khayalan  semata.  Hal  ini
14 Anonim, 2007, Rasionalisme, www.wikipedia.com.
sangat berpengaruh terhadap daya keberlakuan  hukum  itu  sendiri  karena  harus mampu  memuaskan  argumentasi  para  subyek hukum  yang  dituju  sekaligus  pembuat  hukum itu  sendiri,  sehingga  dengan  demikian  hukum dapat  dilaksanakan  dan  ditaati  oleh  warga negara  karena  mereka  tahu  bahwa  aturan hukum tersebut pada akhirnya akan bermanfaat  bagi  diri  mereka  sendiri,  yang dalam  hal  ini  dapat  dirasionalkan  berdasarkan analisis  yang  berdasarkan  atas  fakta  yang relevan.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapan Anton  Elmulyono  bahwa  Bahasa  Hukum Indonesia  harus  menjadi  bahasa  yang  ilmiah, yang  dalam  hal  ini  berarti  logis,  rasional  dan sistematis serta metodologis. Dengan demikian,  bahasa  hukum  harus  merupakan bahasa  yang  logis,  rasional  dengan  bertitik tolak  atau  berpangkal  dari  akal  pikiran manusia  yang  kemudian  disusun  dengan sistematis  dan  dengan  menggunakan  cara- cara tertentu, metode-metode tertentu. Pendapat  yang  cenderung  positivistis  dan rasionalis  ini  juga  memiliki  konsekuensi terjadinya ketidakadilan bagi kelompok- kelompok masyarakat tertentu karena positivisme telah menempatkan baik pembentuk  hukum  maupun  penegak  hukum sebagai  alat  dari  hukum  sehingga  manusia yang memiliki  hati nurani  diperlakukan seperti robot ataupun mesin.
Hukum  sebagai  sentral  telah  dibentuk sedemikian  rupa  sebagai  alat  pembentuk kepastian hukum yang cenderung menggunakan tafsir  yang tekstual dan prosedural tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan  substansi  yang  ada  pada pembentuk hukum atau penegak hukum serta para  subyek-subyek  hukum  yang  dituju  yang dalam hal ini memiliki hati nurani.
Pandangan rasionalisme
yang
positivistis  ini  sering  kali  cenderung  kurang responsif terhadap tuntutan keadilan masyarakat.  Hal  ini  sudah  merupakan  ciri paham raionalisme yang pada intinya merupakan penolakan terhadap adanya perasaan atau emosi. Hukum dalam kenyaaannya  dipakai  sebagai  alat  yang  akan mengeluarkan  hasil  yang  pasti  karena frame
work yakni berupa undang-undang yang telah ditetapkan  sejak  awal,  dan  karena  hukum merupakan  alat  sedangkan  para  pembentuk dan  penegak  hukum  adalah  robot,  maka hasil akhir/putusan hukum terhadap kejahatan yang dulakukan  yang  merupakan  suatu  kategori misalnya pencurian, akan memberikan putusan yang  sama  terhadap  setiap  pencuri  tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi  terjadinya  suatu  perbuatan pencurian  tersebut,  seperti  halnya  apakah pencurian  dilakukan  atas  perintah  orang  lain atau atas kemauannya sendiri, seberapa besar nominal  atau  nilai  barang  yang  dicurinya, alasan dilakukannya pencurian tersebut, dengan  cara kekerasan ataupun tidak. Hal-hal diatas  merupakan  hal-hal  yang  tidak  patut dipertimbangkan
dalam rasionalisme
positivistis. Peristiwa diatas umumnya terjadi karena  dalam  pandangan  rasionalis,  bahwa positivisme  hukum  cenderung  memberikan definisi  yang  cermat,  sehingga  dengan demikian hukum dijalankan sesuai dengan apa yang  suddah  tercantum  dalam  apa  yang tertulis pada undang-undang.
Kritik  mengenai  pandangan  rasionalis positivis yang cendeung menempatkan pembentuk  undang-undang  dan  penegak hukum sebagai  robot atau mesin  di  Indonesia diungkapkan  oleh  Satjipto  Raharjo  dengan hukum  progresifnya 15 .  Dalam  hal  ini  hukum dipandang  sebagai  alat,  tuntunan  atau pedoman  dengan  menempatkan  manusia dengan  hati  nuraninya  sebagai  sentral  dari segala tindakan dan putusan. Dengan demikian,  hukum  progresif  ini  merupakan kebalikan dari teori rasionalisme yang cenderung  positivistis  dan  menafikkan  rasa keadilan dengan memarjinalkan latar belakang dan  pertimbangan  terhadap  suatu  peristiwa hukum yang dalam hal ini adalah pelanggaran ataupun kejahatan.
Pandangan Satjipto Raharjo ini sebenarnya  lebih  diilhami  oleh  filsafat-filsafat postmodern  tentang  nilai  hukum  yang  ada  di
15 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif: Penjelajahan Suatu Gagasan,  dalam  Newsletter:  Kajian  Hukum  Ekonomi dan Bisnis, No.59 Desember 2004, hlm. 1-8.
sana,  yang  diantranya  adalah  pandangan relativisme.  Relativisme,  seperti  halnya  teori hukum  murni  dari  Hans  Kelsen  menekankan pada  perlunya  membedakan  penilaian  dan ilmu  hukum.  Tetapi  bagi  Radbruch,  tokoh relativisme ini, hukum lebih dipandang sebagai kultur  ( Kultuwissenschaft)  dan  bukannya seperti  Kelsen  yang  hanya  menganggap hukum  sebagai  tatanan  formal  dari  norma- norma. 16
“Kultur” disini bertujuan untuk merealisasikan  nilai-nilai  dan  bukan  hanya memahaminya.jadi,  “kultur”  bukan  akal  murni tetapi  lebih  pada  praktis.  Dalam  pandangan ini,  hukum  dipandang  sebagai  suatu  totalitas fakta-fakta  dan  hubungan-hubungan  yang bertujuan merealisasikan keadilan. Tugas  ilmu pengetahuan  hukum  adalah  menganalisa hukum dengan penilaian-penilaian yang khusus.
Dalam  konteks  Indonesia,  keadilan  di sini bukan hanya menuntut kesamaan perlakuan  yang  nantinya  pada  akhirnya  akan mengakibatkan  hasil  yang  sama  dan  pasti dalam  konteks  positivisme,  tetapi  keadilan lebih  didasarkan  pada  kesesuaiannya  dengan porsinya atau yang kita kenal dengan keadilan distributif,  keadilan  proporsional  sehingga dalam hal ini pembentuk undang-undang atau penegak hukum dituntut  untuk  lebih  responsif dengan  mempertimbangkan  nilai-nilai  pada suatu  peristiwa  hukum  dan  melihat  pada konteks  fakta  yang  ada  dengan  tetap memperhatikan  nilai-nilai  yang  ada  dan  hidup serta  berkembang  dalam  suatu  masyarakat sehingga  dapat  memutus  suatu  perkara  tidak hanya  berdasarkan  apa  yang  tertulis/terdapat pada  undang-undang  saja  tetapi  juga  dengan melihat  latar  belakng  fakta  yang  terjadi dengan  mengguakan  hati  nurani  sebagai pertimbangan  kearah  keadilan.  Di  sini  hati nurani dijadikan faktor penting dalam mempertimbangkan  sutau  putusan  dalam rangka  menuju  putusan  yang  memiliki  nilai keadilan sehingga dapat diterima dan dilaksanakan oleh  subyek-subyek hukum  yang
16 W. Friedmann, 1960, Teori dan Filsafat Hukum. Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II) PT. Raja Grafindo Persada, hlm.  42.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
dituju, dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan  masyarakat  melalui  penegakan hukum yang berkeadilan.
Penjelasan  di  atas  kemudian  dapat digunakan sebagai alasan untuk menggugurkan  teori  bahwa  jika  kemanfaatan menuntut  kepastian  hukum,  maka  hukum harus  pasti  (dalam  konteks  rasionalisme positivis).  Dalam  hal  ini  positivitas  dalam hukum  sering  kali  berarti  kepastian  dengan mengorbankan  keadilan  atau  pertimbangan nilai-nilai  yang  melatarbelakangi  dalam  kasus individu.  Bahkan  dengan  jelas  keputusan- keputusan  yang  tidak  benar  terus  diakui  demi kepentingan  stabilitas  umum.  Hal  ini  sering terjadi di negara-negara Anglo Saxon.
Periode hukum alam menekankan pada unsur  keadilan  dan  mencoba  menjadikannya unsur  yang  pokok.  Positivisme  dalam  hukum hanya  memandang  penting  kepastian  hukum dan  mengabaikan  baik  keadilan  ataupun kemanfaatan  hukum  itu  sendiri  bagi  subyek hukum yang dituju. Tetapi penafsiran pengadilan  yang  lebih  bebas  yang  di  dukung oleh  teori-teori  modern  menekankan  lagi bahwa  kegunaan atau  kemanfaatan  lebih baik daripada kepastian.
Hal  inilah  yang  perlu  dikembangkan  di Indonesia,  yakni  bahwa  hukum  tidak  hanya difungsikan  sebagai  mesin  atau  robot  yang mementingkan  dan  menghasilkan  produk kepastian  hukum  dengan  mengorbankan  rasa keadilan dan kemanfaatan, melainkan bagaimana mencapai keadilan tersebut melalui hukum meskipun terkadang harus mengorbankan  kepastian  hukum  yang  kaku dengan  lebih  mempertimbangkan  nilai-nilai yang  tumbuh,  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat  baik  nilai  spiritual,  nilai  rohaniah, niai  moral  dengan  tidak  menafikkan  nilai material  sehingga  hukum  yang  ada  dapat menghasilkan keadilan dan sekaligus kemanfaatan  baik  bagi  pembentuk  hukum, penegak  hukum  mupun  masyarakat  pada umumnya  sebagai  subyek  hukum  yang  dituju demi  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat Indonesia.

## Kesimpulan
Bahasa  hukum  sebagai  perwujudan hukum positif harus berada pada tatanan yang dapat  dijangkau  dengan  akal  pikiran  dan pertimbangan-pertimbangan  rasio  manusia karena  hukum  itu  sendiri  di  buat  dengan tujuan untuk menjamin kepentingan- kepentingan  manusia  yang  dalam  hal  ini sangat  rasional,  sesuai  dengan  pertimbangan akal. Bahasa menjembatani hasil pemikiran/rasio  mendalam  mengenai  hukum yang  mengatur  kehidupan  manusia  dalam rangka mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara dalam bentuk baik tertulis  maupun  tidak  tertulis  sehingga  dapat dengan  mudah  dimengerti,  dipahami  untuk kemudian dilaksanakan oleh warga masyarakat itu sendiri.
Dalam hal ini rasionalisme
menginginkan  bahwa  bahasa  hukum  haruslah dapat diterima oleh akal karena rasionalitasnya,  sehingga  dapat  dimengerti, dipahami dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat  atau  warga  negara  di  suatu negara  karena  hukum  itu  sendiri dibuat  untuk dapat dilaksanakan.

## Saran
Untuk tercapainya keadaan yang demikian, maka bahasa hukum haruslah jelas, logis  dan  tidak  bertele-tele  sehingga  dapat dengan  mudah  dimengerti  oleh  masyarakat. Hukum  dapat  berjalan  efektif  jika  dirumuskan dengan  tegas  dalam  suatu  aturan  dan kemudian  dibarengi  dengan  sanksi  serta mencerminkan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat. Hukum harus dapat dikomunikasikan  dengan  baik  pada  subyek- subyek  hukum  yang  dituju  yang dalam hal  ini adalah masyarakat
Daftar Pustaka Anonim , 2007, Rasionalisme, www.wikipedia.com Anonim ,  2007, Ikhtisar  Sejarah  Pemikiran Filsafat (2): Jurus-jurus Kajian Rasional, www.google.com
BPHN ,  1974, Symposium  Bahasa  dan  Hukum tahun 1974 di Prapat Medan.
Wiwik Harjanti Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Friedmann, W ,  1960, Teori  dan  Filsafat
Hukum. Idealisme Filosofis dan Problema  Keadilan  (Susunan  II)  PT.
Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
Hilman  Hadikusuma, 2005, Bahasa  Hukum Indonesia, Alumni, Bandung.
Noeng Muhadjir, 2001, Filsafat  Ilmu Positivisme, Post Positivisme dan Post
Modern,  Edisi  II,  Rake  Sarasin, Yogyakarta.
Poerdja Wijatna, 1978, Pembimbing ke Arah Alam  Filsafat,  PT.  Pembangunan, Jakarta.
Satjipto  Raharjo, 2004, Hukum  Progresif:
Penjelajahan  Suatu  Gagasan,  dalam Newsletter:  Kajian  Hukum  Ekonomi dan Bisnis, No.59 Desember 2004.
Sidharta  Gautama, tanpa  tahun, Refleksi Dalam Hukum.