Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa dalam…….(Kencana Dewi dkk )

## ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN DESA DALAM MENERAPKAN
PERMENDES NO. 19 TAHUN 2017
Oleh: Kencana Dewi 1 , Dwirini 2 , M. Ichsan Siregar 3
kencanadewi@unsri.ac.id 1 , dwirini@unsri.ac.id 2 , michsansiregar@yahoo.com 3
(Program Studi Akuntansi, Fakultas Eknomi, Universitas Sriwijaya)
Abstrak- Dana desa adalah program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Peraturan Menteri  Desa  No.19/2017  pada  pasal  1  ayat  23  megatakan  bahwa  Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya secara mandiri dalam rangka  mewujudkaan  kesejahteraan  desa.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  penggunaan  alokasi  dana  desa  terhadap  efektivitas  pembangunan desa selama tahun 2015-2018 di Desa Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago  Kabupaten  Banyuasin.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif dan  dijabarkan  secara  deskriptif  dengan  metode  wawancara,  dokumentasi  dan observasi. Rasio efektivitas dihitung dengan membagi realization dengan budget dikali  dengan  100%.  Hasil  penelitian  menunjukkan  penggunaan  Alokasi  Dana Desa  di  Manggar  Raya  yang  diberikan  tidak  maksimal  dilihat  dari  rasio efektivitas dari tahun 2015-2018 yaitu 47,18%, 64,57%, 84,99% dan 84,99%.
Kata  Kunci : Pengunaan  alokasi  dana  desa,  efektivitas  desa,  dan  Permendes No.19/2017
Abstract- Village funds are policy programs made by the central government with the  aim  of  improving  the  welfare  of  rural  communities.  Village  Minister Regulation No.19/2017 in pasal 1 paragraph 23 states that the Village Economic Barn  is  an  effort  to  optimize  resources  independently  in  order  to  realize  village welfare.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  use  of  village  fund allocations  on  the  effectiveness  of  village  development  during  2015-2018  in Manggar  Raya  Village,  Tanjung  Lago  District,  Banyuasin  Regency.  This  study uses  a  quantitative  approach  and  described  descriptively  with  the  methods  of interview, documentation and observation. The effectiveness ratio is calculated by dividing  realization  by  budget  multiplied  by  100%.  The  results  showed  that  the use of Village Fund Allocation in Manggar Raya was not optimal in terms of the effectiveness  ratio  from  2015-2018,  namely  47.18%,  64.57%,  84.99%  and 84.99%.
Keywords: Use of village fund allocations, village effectiveness, and Permendes
No.19/2017

## PENDAHULUAN
Permendagri  Nomor  20  Tahun 2018  merupakan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  tentang  Perubahan Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang sebelumnya  diatur  melalui  Peraturan
Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa dalam…….(Kencana Dewi dkk )
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun 2014. Keuangan Desa menurut Permendagri 113/2014 adalah  semua  hak  dan  kewajiban desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
Permendes No. 19 Tahun 2017 tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana
Desa, kesesuaian rencana dan program  kerja  serta  menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa. Desa sebagai pemerintahan di tingkat paling bawah  yang  langsung  bersentuhan dengan masyarakat yang menjadi hal utama dalam keberhasilan pembangunan pemerintah, ini dikarenakan  sebagian  besar  wilayah Indonesia ada di perdesaan. Pemerintah Daerah diberikan otonomi  yang  lebih  luas  dalam membiayai dan mengelola pembangunan daerahnya berdasarkan prioritas anggaran mereka  sendiri.  Maka  diharapkan kepada  kepala  desa  memiliki  ruang luas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan  didaerah  mereka  sendiri melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan  keuangan  baik
dari  segi  anggaran  maupun  sampai realisasi  harus  melibatkan  tokoh- tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Desa. Fenomena, berdasarkan hasil
pemantauan
Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)
pada Kompas Tanggal 21 November 2018, menyatakan bahwa sejak tahun 2015  sampai  dengan  awal  tahun 2018,  terdapat  181  kasus  korupsi dana  desa  dengan  184  kepala  desa sebagai  tersangka  korupsi  dan  nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar.
Intinya ADD memiliki
pengaruh  yang  besar  dan  juga signifikan  terhadap  pembangunan sebuah desa di setiap kabupaten yang ada  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, peneliti  lebih  memilih  penggunaan ADD  Manggar  Raya  salah  satu  desa yang  berada  di  Kecamatan  Tanjung Lago  Kabupaten  Banyuasin.  Sumber pendapatan  dana  desa  itu  dapat diperoleh  dari  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  dana  desa  yang bersumber  dari  APBN,  bagian  dari hasil PDRB Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa  Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah  dan  Sumbangan  pihak  ketiga, serta  lain-lain  pendapatan  desa  yang sah.
Selanjutnya, sesuai dengan
APBN Tahun Anggaran 2018 pemerintah  mengalokasikan  dana desa  TA  2018  yang  ditujukan  untuk meningkatkan  perekonomian  desa, mengatasi kesenjangan
pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai  subjek  dalam  pembangunan. Penggunaan  ADD  rawan  terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya  dapat  dipercaya  oleh
Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa dalam…….(Kencana Dewi dkk )
masyarakat  dalam  membangun  desa menjadi lebih maju dan berkembang.
Oleh sebab itu, peran masyarakat  sangat  penting  sebagai pengawas  langsung  dan  tidak  lepas dari  peran  dari  peran  pemerintah kabupaten  selaku  pemberi  dana untuk memonitor jalannya pembangunan di desa. Adapun aliran penggunaan  dana  desa  sebesar  70% diperuntukkan  bagi  pemberdayaan masyarakat dan sisanya 30% diperuntukkan  bagi  penyelenggaraan pemerintah desa. Masyarakat desa sebagai subjek  dalam  pembangunan  dapat dikatakan masyarakat sudah semestinya  mendapat  perhatian  yang lebih guna menunjang sebuah pembangunan  yang optimal. Apabila masyarakat  desa  aktif  diberdayakan dalam  pembangunan,  maka  akan menunjang  kualitas  sumber  daya manusia  ( human  resources )  serta akan  meningkatkan  kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan dan akan berdampak pada peluang kesempatan kerja  dan  lapangan  kerja.  Desa Manggar Raya merupakan salah satu desa  di  Sumatera  Selatan  yang mendapat  kucuran  anggaran  Dana Desa  sebesar  Rp  786.872.991  lebih dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara  (APBN)  tahun  2018.  Desa Manggar  Raya  adalah  sebuah  desa yang  terletak  di  Sumatera  Selatan, Indonesia.Jarak  yang  ditempuh  dari ibukota Palembang ke desa Manggar Raya adalah ±65 km dan mempunyai wilayah  seluas  3.958  km²  dengan
jumlah  penduduk  adalah  2.567 jiwa.Besarnya dana desa yang diterima  oleh  Pemerintah  Desa Manggar  Raya  saat  tahun  2015  Rp. 295.670.000  dibandingkan  dengan alokasi  dana  desa  yang  diterima  saat tahun  2016  sebesar  Rp.  632.500.785 mengalami peningkatan yang signifikan. Penggunaan Alokasi Dana Desa  dapat  berjalan  dengan  baik akan  menghasilkan  pembangunan desa  yang  optimal,  baik  dari  segi pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Pembangunan fisik berupa pembangunan fasilitas bagi masyarakat desa seperti jalan, rumah ibadah,  posyandu  dan  sebagainya.
Sedangkan  untuk  pembangunan  non fisik dapat berupa pembekalan sumber daya manusia untuk masyarakat  desa  seperti  karang taruna  ataupun  penyuluhan  terhadap berbagai  masalah  yang  penting seperti penyuluhan keluarga berencana,  penyuluhan  penguatan ketahanan pangan ataupun pengentasan buta huruf. Berbagai persoalan dan
permasalahan  yang  menarik  untuk dikaji  lebih  mendalam  berkaitan dalam  proses  penggunaan  ADD,
yaitu bagaimana penggunaan Alokasi
Dana Desa (ADD) terhadap efektivitas  pembangunan  desa  dalam Menerapkan  Permendes  No.  19
Tahun  2017  pada  Tahun  Anggaran 2015-2019  di  Desa  Manggar  Raya
Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa dalam…….(Kencana Dewi dkk )
Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten
Banyuasin? .
Definisi  akuntabilitas  menurut Mardiasmo  (2006),  menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah: “Akuntabilitas adalah kewajiban  pihak  pemegang  amanah (agent) untuk memberikan pertanggung  jawaban,  menyajikan,
melaporkan,  dan  mengungkapkan segala  aktifitas  dan  kegiatan  yang menjadi  tanggung  jawabnya  kepada pihak  pemberi  amanah  (prinscipal) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.”
Akuntabilitas  dalam  konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan  salah  satu  ciri  dari terapan  good  governance.  Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi  publik  merupakan  isu menuju clean government .
Akuntabilitas dilihat  dari sudut pandang  pengendalian  merupakan tindakan  pada  pencapaian  tujuan. Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah dituntut  adanya  pertanggungjawaban kepada  publik  yang  dapat  dilakukan secara  institusional  kepada  DPRD. DPRD  akan  menilai  apakah  kinerja pemda  yang  bersangkutan  dalam mengelola  keuangan  daerah  atau APBD  baik  atau  buruk  dengan menggunakan  kriteria  atau  tolok ukur  sesuai  apa  yang  direncanakan semula. Zulham Afandi (2016) melakukan  yang  berjudul  penelitian manjemen Alokasi Dana Desa (ADD)  Tahun  2013  Di  Desa  Mekar Sari  Kecamatan  Merbau  Kabupaten Meranti menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan  bahwa  pengelolaan anggaran  dana  desa  pemerintah/tim pelaksana ADD belum maksimal. Tatik Rohmah (2016) melakukan  yang  berjudul  penelitian pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa dalam  Meningkatkan  Pembangunan Infrastruktur  di  Desa  Bektiharjo Kecamatan Semandi Kabupaten Tuban.  Hasil  penelitian  dengan analisis deskriptif menyatakan bahwa pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan
infrastruktur  desa  sudah  berjalan dengan baik.
Di  tahun  2017,  Novianti  Ruru melakukan  penelitian  dengan  judul analisis  penerapan  alokasi  Dana
Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan  pembangunan  Desa  : Studi Kasus Desa Suwan Kecamatan Kalawat  Kabupaten Minahasa Utara.
Hasil  penelitian  dengan  analisis deskriptif menyatakan bahwa penerapan  alokasi  dana  desa  pada
Desa  Suwaan  sudah  berjalan  sesuai dengan  Peraturan  Bupati  No.  22
Tahun  2016  Tentang  Pemberian
Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Minahasa Utara. Efektivitas dapat dinilai
dengan  berbagai  cara  dan  memiliki kaitan  yang  erat  dengan  efesiensi.
Alat  efektivitas  yang  digunakan
Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa dalam…….(Kencana Dewi dkk )
untuk  menggambarkan  kemampuan
Pemerintah  Desa  dalam  merealisasi pengalokasian  dana  desa  untuk melaksanakan program pembangunan  yang  direncanakan dibandingkan  dengan  target  yang telah  ditetapkan  berdasarkan  potensi nilai  rill.  Formula  tingkat  efektivitas pembangunan desa pada Desa Manggar Raya dari tahun 2015-2018 menggunakan  rumus  sebagai  berikut Depdagri, Kemendagri no 690.900.327. Menurut Beni Pekei (2016:172) Efektivitas adalah ukuran berhasil  tidaknya  pencapaian  tujuan suatu  organisasi.  Apabila  suatu organisasi  mencapai  tujuan  maka
organisasi  tersebut  telah  berjalan dengan efektif.
Hasil  simpulan  perbandingan realization  dan  budget  dana  desa dapat  di  lihat  dari  rasio  efektivitas, dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Hasil pencapaian diatas 100% diartikan sangat efektif.
2) Hasil  pencapaian  90-100% diartikan efektif.
3) Hasil pencapaian 80-89% diartikan cukup efektif.
4) Hasil  pencapaian  60-79%
diartikan kurang efektif. 5) Hasil  pencapaian  <  60% diartikan tidak efektif. Terdapat indikator-indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini maka kerangka pemikiran yang dikembangkan dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Research Model (Sumber: Diolah, 2021) Penggunaan Dana Desa Manggar  Raya  Kecamatan  Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin didasarkan  pada  Peraturan  Bupati
Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa dalam…….(Kencana Dewi dkk )
No.5  Tahun  2016  tentang  Petunjuk Teknis  Pengelolaan  Keuangan  dan Kegiatan  Desa  Dalam  Kabupaten Banyuasin  dan  Peraturan  Daerah
No.1  Tahun  2016  tentang  Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.  Seluruh  hak  dan  kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang/barang  dapat  dijadikan  milik desa  sehingga  perlu  di  kelola  dalam suatu  sistem  pengelolaan  keuangan desa  dan  perimbangan  keuangan kabupaten dan desa.
Ilustrasi, dalam proses penggunaan  ADD  yang  di  Desa Manggar  Raya  belum  sesuai  dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima  umum  (PABU)  sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian  tujuan  ADD  seperti pembangunan.  Hal  tersebut  dapat dilihat dari segi perencanaan,
pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

## METODE PENELITIAN
Unit  analisis  dalam  penelitian ini  adalah  seluruh  masyarakat  desa Manggar  Raya.  Penarikan  sampel penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive sampling. Teknik
purposive  sampling  adalah  teknik pengambilan  sampel  dengan  cara sengaja  yang  telah  sesuai  dan memenuhi  segala  persyaratan  yang dibutuhkan  yaitu  sifat,  ciri  dan kriteria  sampel  tertentu.  Teknik purposive  sampling  pertama  adalah perangkat  desa  yang  berjumlah  4
orang dengan jabatan sebagai Kepala Desa,  Bendahara,  Sekretaris  Desa dan Ketua LPM.
Teknik purposive  sampling kedua adalah tokoh masyarakat yang berjumlah  5  orang  yang  masing- masing  sebagai  tokoh  agama,  tokoh adat,  tokoh  pemuda  dan  kepala dusun.  Teknik  purposive  sampling ketiga adalah  masyarakat yang berjumlah 41 orang. Secara keseluruhan  responden  pada  teknik purposive sampling adalah 50 orang. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara perangkat desa, dan tokoh masyarakat  yang  menanyakan  tiga hal  yaitu  (1)  Perencanaan  Desa melalui Musrenbangdesa tentang usulan-usulan kegiatan rencana pembangunan; (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan secara transparansi;(3)  Pertanggungjawaban keuangan  dengan  disiplin  menyusun laporan  pertanggungjawaban  pada akhir  tahun  dan  evaluasi  dengan masyarakat atas kegiatan pembangunan  yang  telah  terjadi  di tahun berjalan. Data-data tersebut diolah dengan menggunakan metode deskriptif  dan rasio  effectiveness untuk membandingkan keluaran dengan hasil yang telah tercapai. dan rasio  effectiveness diukur  dengan membandingkan realization dana desa  dan budget dana  desa  dengan menggunakan analisis deskriptif. Apabila  nilai  “realization”  lebih besar  dari  nilai  “budget”  maka
Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa dalam…….(Kencana Dewi dkk )
dikategorikan sangat efektif, sebaliknya  bila  nilai  “realization” lebih  kecil  atau  sama  dengan  nilai
“budget” maka kurang/tidak efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  di Desa  Manggar  Raya  Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Manggar  Raya  adalah  sebuah  desa kecil  terletak  di  Provinsi  Sumatera Selatan  dengan  luas  wilayahnya kurang lebih 3.958 km2 . Kebanyakkan  bermata  pencaharian sebagai  petani  karet,  sawit  dan tanaman palawija padi. Mata pencaharian  lain  sebagai  pedagang. Dengan  jumlah  penduduk  2.567 jiwa. Penelitian  ini  diikuti  oleh  50 responden yang diwakili oleh Perangkat  Desa,  Tokoh  Masyarakat, dan Masyarakat setempat. Hasil wawancara yang dilakukan  dengan  para  perangkat desa dan masyarakat setempat menunjukkan  bahwa  langkah  awal yaitu perencanaan alokasi Dana Desa di  Desa  Manggar  Raya,  telah  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku. Terlihat  dari  adanya  tim  pelaksana dan  proses  perencanaan  dilakukan dengan  model  partisipatif  dalam kegiatan musrenbang.
Akan tetapi, dari hasil pengamatan  dan  informasi  yang diperoleh menunjukkan bahwa
kegiatan  musrenbang  dalam  tahapan perencanaan  di  Desa  Manggar  Raya masih  sebatas  memenuhi  ketentuan
dan  belum  menyentuh  kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan MusrenbangDesa. Pada akhinya penyusunan rencana kegiatan  Alokasi  Dana  Desa  yang tertuang dalam DURK dapat
terselesaikan  dengan  baik.  Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dan pemerintah desa, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan efektivitas program  pembangunan  di  Desa
Manggar  Raya  Kecamatan  Tanjung Lago  Kabupaten  Banyuasin  masih kurang baik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya  transparansi  informasi yang  dimaksud  adalah  bahwa  dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa tidak terlebih dahulu  memberikan  informasi  atau meminta partisipasi masyarakat,
kondisi  inilah  yang  menjadi  salah satu  penyebab  rendahnya  tingkat partisipasi masyarakat
dalam mendukung  kegiatan  pembangunan desa.  Akan  tetapi  walaupun  semua rencana  yang  telah  disusun  dapat terselesaikan  dengan  cukup  baik, namun  tahap  pelaksanaan  alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan efektivitas
Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa dalam…….(Kencana Dewi dkk )
pembangunan  di  Desa  Manggar
Raya  dapat  dikatakan  masih  belum efektif. Penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Dana Desa dalam upaya meningkatkan efektivitas  program  pembangunan  di
Desa  Manggar  Raya,  dalam  tahap pertanggungjawaban  ini  dikatakan belum  efektif,  dimana  penyusunan Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ) belum disusun oleh pemerintah desa, namun penyusunan laporan pertanggungjawaban  ini  disusun  dan diselesaikan  oleh  pihak  ketiga  yang bukan  berasal  dari  pihak  pemerintah serta  tidak  ada  transparansi  kepada masyarakat,  sehingga  masyarakat tidak  mengetahui  tanggungjawab mereka  sebagai  tim  evaluasi  dari setiap  kegiatan  yang  dilakukan dalam  penggunaan  DD.  Walaupun
secara administrasi tahapan pertanggungjawaban oleh pemerintah  Desa  Manggar  Raya dapat  diselesaikan  dan  tidak  adanya evaluasi  kegiatan  yang  seharusnya dilakukan  bersama  masyarakat  Desa
Manggar Raya. Maka tahapan pertanggungjawaban  yang  dilakukan oleh pemerintah Desa Manggar Raya dapat dikatakan kurang efektif.
Ratio effectiveness yang  lebih tinggi dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Ini termasuk strategi penanggulangan kemiskinan, peningkatan  kegiatan  perencanaan dan penganggaran pembangunan desa,  peningkatan  infrastruktur  desa, dan peningkatan kegiatan desa lainnya.
Hasil  analisis  data  disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Analisis Data
Pada tahun 2015 pembangunan desa yang di anggarkan untuk alokasi dana  desa  sebesar  Rp.  295.670.000,- dengan  tingkat  Ratio effectiveness
47,18% dengan katagori tidak efektif. Sedangkan daya serap anggaran  yang  dikeluarkan  pada tahun 2015 sebesar Rp. 139.500.000,-.  Selisih  alokasi  dana desa  yang  tidak  terserap  sebesar  Rp.
156.170.000,-.  Pada  tahun  2016 pembangunan desa yang di
Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa dalam…….(Kencana Dewi dkk )
anggarkan  untuk  alokasi  dana  desa sebesar  Rp.  632.500.785,-  dengan tingkat  rasio  efektivitas  64,57% dengan  katagori  kurang  efektif. Sedangkan daya serap anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2016 sebesar Rp.  408.432.814,-.  Selisih  alokasi dana desa yang tidak terserap sebesar Rp.  224.067.971,-.  Pada  tahun  2017 pembangunan desa yang di anggarkan  untuk  alokasi  dana  desa sebesar  Rp.790.872.991,-  dengan tingkat  rasio  efektivitas  84,99%
dengan katagori cukup efektif.
Sedangkan daya serap anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2017 sebesar Rp.  672.186.345,-.  Selisih  alokasi dana desa yang tidak terserap sebesar Rp.  118.686.646,-.  Pada  tahun  2018 pembangunan desa yang di anggarkan  untuk  alokasi  dana  desa sebesar  Rp.786.887.132,-  dengan tingkat  rasio  efektivitas  84,99% dengan katagori cukup efektif.
Sedangkan daya serap anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2018 sebesar Rp.  668.850.000,-.  Selisih  alokasi dana desa yang tidak terserap sebesar Rp. 118.037.132,-. Maka dapat disimpulkan bahwa  pemberian  Alokasi  Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan  Otonomi  Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli,
demokratisasi  dan  pemberdayaan masyarakat  tetapi  daya  serap  dari
alokasi  dana  desa  yang  diberikan tidak  maksimal  dilihat  dari  ratio effectiveness dari  tahun  2015-2018 (47,18%, 64,57%, 84,99%, 84,99%).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  observasi dan  kajiannya  maka  dapat  ditarik beberapa  kesimpulan  bahwa: (1) penggunaan  alokasi  Dana  Desa terhadap  efektivitas  pembangunan  di Desa  Manggar  Raya  Kecamatan Tanjung  Lago  Kabupaten  Banyuasin terdapat  tiga  tahap  antara  lain,  tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil  penelitian  dari  tiga  tahap penggunaan  Alokasi  Dana  Desa secara  administratif  sudah  sesuai dengan  Permendes  No.  19  Tahun 2017  tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan Dana Desa. Akan tetapi, keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa masih  kurang  karena  minimnya pengetahuan yang dipahami
mengenai  penggunaan  Alokasi  Dana Desa  yang  akibatnya  masyarakat menjadi  tidak  merespon  kegiatan pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa.  (2) Efektivitas pembangunan desa dihitung  dengan  membagi  realisasi dengan  anggaran  dikali  dengan  100
%.  Selama  tahun  2015  sampai dengan 2018 besarnya ratio effectiveness pembangunan desa
masih  tidak  stabil,  dan  belum mencapai kategori yang efektif.
Keakuratan peneliti selanjutnya diharapkan mampu menganalisis
Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa dalam…….(Kencana Dewi dkk )
lebih  detail  lagi  dan  mengambil sampel  kabupaten  yang  berbeda diluar  Desa  Manggar  Raya.  Hal  ini dimaksudkan agar dapat membandingkan bagaimana kesiapan dan  hasil  dari  kinerja  pemerintah desa di kabupaten yang lainnya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar berkat  bantuan  dari  berbagai  pihak, untuk  itu  peneliti  mengucapkan terima  kasih  kepada  Kepala  Desa, Sekretaris  Desa,  Toko  Masyarakat dan  Tokoh  Agama  di  Desa  Manggar Raya,  Ketua  Jurusan  Akuntansi,  dan semua  pihak  yang  telah  banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rohman  dan  Ika  Sasti, Ermadiani. 2018. “Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah  Desa”.Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Devas,  Nick.  1989.  “Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”  (terjemahan  Masri Maris).  Jakarta:  Universitas Indonesia. Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor  Publik  :  Suatu  Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol.2 : No.1 (Hal1-17) Novianti  Ruru,  Kalangi  Lintje,  Novi S.  Budiarso.  2017.  “Analisis Penerapan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi kasus Desa Suwaan,  Kec.Kalawat,  Kab. Minahasa  Utara)”.  eJurnal Universitas  Sam  Ratulangi, 12(1): 83-90. Nurcholis, Amin. 2013. "Pertumbuhan dan Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa”. Jakarta: Erlangga. Pekei,  Beni.  2016.  “Konsep  dan Analisis Efektivitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah Otonomi”. Jakarta: TAUSHIA. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin  No.5  Tahun  2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan  Keuangan  dan Kegiatan Desa Dalam Kabupaten Banyuasin. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Efektivitas. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Keuangan Desa. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa. Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  19 Tahun  2017  tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Rosalinda  Okta,  2014.  “Pengelolaan
Alokasi  Dana  Desa  (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan”.
Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa dalam…….(Kencana Dewi dkk )
eJurnal  Universitas  Brawijaya, 2014, 2(2): 17-33.
Salim,  P.  1991.  Kamus  Bahasa Kontemporer. Jakarta : Modern
English  Fresh.  Silalahi,  Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Reflika Aditama. Sutrisno. 2013. “Manajemen Keuangan  Teori,  Konsep  dan Aplikasi”. Yogyakarta: Ekonisia. Stewart,  J.D.  1984.  “The  Role  Of Information In Public Accountability”. Anthony Hopwood and Cyril, R. Tomkins, Eds, “Issue In Public
Sector  Accounting”,  Oxford.
England Philip Alan. Tatik  Rohmah.  2016.  “Pemanfaatan Alokasi  Dana  Desa  Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo kecamatan Semanding Kabupaten Tuban”. eJurnal Universitas Negeri Surabaya,1(1): 1-11. Toha,  Suherman.  2007.  Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan  Good  Coorporate Governance Pada Dunia Usaha. Badan Pembina Hukum Nasional  Departemen  Hukum dan Hak Asasi Manusia. Thomas. 2013. “Pengelolaan Alokasi
Dana  Desa  Dalam  Upaya
Meningkatkan Pembangunan Di  Desa  Sebawang  Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana
Tidung”.  eJurnal  Universitas
Mulawarman, 1(1): 51-64. Tumbel.  2014.  “Analisis  Bantuan Desa  Terhadap  Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi kasus  Kec.  Tareran,  Kab.
Minahasa  Selatan)”.  eJurnal Universitas  Sam  Ratulangi,
1(2):  1-12.  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang
Desa.  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Widodo. 2017. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur”. eJurnal Universitas  Diponogoro,  1(2): 25-48. Widodo,  Joko.  2011.  “Analisis kebijakan  publik  (Konsep  dan Aplikasi ProsesKebijakan Publik)”. Malang: Bayumedia.