## Volume 6 No. 1, Juli  2022
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) DALAM SYSTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
Satria Nenda Eka Saputra & Muridah Isnawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Email: muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id , nendaekasaputra@gmail.com
Abstract
Correctional institutions are part of the correctional system to form correctional inmates so that they can be  accepted  again  by  the  community.  Along  with  the  increase  in  inmates  entering  prisons,  many correctional institutions experience overcrowding due to the disproportionate relationship between prison residents and the occupancy capacity in prisons. This study aims to describe directly the right solution for solving the problem of excess capacity in prisons in Indonesia and to find out the regulatory policies that have  been  taken  in  dealing  with  this  problem.  For  this  reason,  through  empirical  juridical  research methods with research focused on matters of a juridical nature and existing realities and through a socio- legal approach to answer problems due to social injustice. Then, the data needed is secondary data with the data  collection  method  carried  out  by  library  research.  Secondary  data  taken  include  primary  legal materials and secondary legal materials. The results of the study indicate that there are several factors that influence overcrowding conditions and also the sustainability of policies that are still not significant in contributing to reducing the number of overcrowded.
Kaywords: Correctional Institutions, Overcrowding, Criminalization

## Abstrak
Lembaga  Pemasyarakatan  menjadi  salah  satu  dari  bagian  system  pemasyarakatan  untuk  membentuk warga binaan pemasyarakatan agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Seiring dengan bertambahanya  narapidana  yang  masuk  ke  lapas,  banyak  Lembaga  pemasyrakatan  yang  mengalami overcrowding akibat tidak sebandingnya antara penghuni Lapas dengan kapasitas hunian dalam Lapas. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  secara  langsung  solusi  yang  tepat  bagi  pemecahan permasalahan  kelebihan  kapasitas  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  dan  guna  mengetahui kebijakan  pengaturan  yang  telah  diambil  dalam  mengani  permasalahan  ini.  Untuk  itu  melalui  metode penelitian  yuridis  empiris  dengan  penelitian  yang  difokuskan  ke  permasalhan  mengenai  hal  hal  yang bersifat  yuridis  dan  kenyataan  yang  ada  dan  melalui  pendekatan  sosio  legal  guna  menjawab  masalah masalah karena ketidak adilan sosial. Kemudian, Data data yang dibutuhkan adalah data sekunder dengan metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  penelitian  kepustakaan.  Data  sekunder  yang  diambil meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukan adanya beberapa factor yang mempengaruhi kondisi overcrowding dan juga kelestarian dari kebijakan yang masih belum signifikan dalam memberikan kontribusi bagi penurunanan angka Overcrowding masih ada.

## Kata kunci: Lembaga Pemasyrakatan, Overcrowding, Pemidanaan

## A. PENDAHULUAN
Dalam  sejarah  Indonesia,  pembinaan  narapidana  secara  kelembagaan  sudah dimulai  sejak  jaman  pemerintahan  Kolonial  Belanda.  Pada  saat  itu  penjara  sebagai bentuk  pembalasan,  demi  menghindari  upaya  penghukuman  yang  tidak  manusiawi kemudian  system  pemenjaraan  bergeser  ke  system  pemasyarakatan. 1 Sistem Pemasyarakatan  di  Indonesia  merupakan  perwujudan  dari  pergeseran  fungsi pemidanaan  yang  tak  hanya  sebagai  penjeraan,  akan tetapi  juga  memuat suatu  usaha rehabilitasi  dan  juga  Reintegrasi  sosial  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  guna mempersiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar siap Kembali ke masyarakat. Lewat Lemabaga Pemasyarakatan atau disingkat Lapas dimaan Lembaga ini berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. 2 Dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia seseorang narapidana tetap diakui sebagai anggota  masyarakat  sehingga  pada  proses  pembinaan  tidak  boleh  diasingkan  dari kehidupan bermasyarakat. Artinya seorang narapidana masih tetap menjadi bagian dari masyarakatan  Indonesia,  sehingga  dalam  proses  Pembinaan  harus  memperlakukan seseorang  yang  berstatus  narapidana  untuk  membangun  pribadi  dan  budi  pekertinya demi  membangkitkan  rasa  tanggung  jawab  untuk  menyesuaikan  diri  dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat. 3
Lembaga  Pemasyrakatan  (Lapas)  menjadi  bagian  penting  dalam  system pemasyarakatan yang berfungsi sebagai media/tempat petugas lapas dalam melakukan pembinaan  narapidana.  Munculnya  permasalahan  dalam  lapas  bukan  semata  mata diakibatkan oleh  kesalahan dan kekliruan dalam penanganan yang dilakukan petugas lapas,  namun  hal  itu  terjadi  secara  komples  antara  system  dengan  pelaksaan  di lapangan  dengan  seluruh  keterbatasannnya. 4 permasalahan  yang  ada  dalaam  Lapas salah  satunya  adalah  adanya  kelebihan  kapasitas.  Data  di  Direktorat  Jendral
1 Mardjono Reksodiputro, 2007, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm 85
2 Budiyono, 2009, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi, Vol. 9 No. 3 hlm 222
3 Dony Michael, 2016, Penerapan Hak Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusti, Sumatra Utara DItinjau Dari Persepsi Hak Asasi Manusia, Jurnal Penelitian Hukum, No :740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, hlm 251
4 Ruli Novian (ICJR), 2018, Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya, Intstitute For Criminal Justice Reform (ICJR), hlm 1
Pemasyarakatan  (Ditjenpas)  menunjukan  seluruh  Lapas/Rutan  di  Indonesia mempunyai  kapasitas  135.561  narapidana,  pada  November  2021  jumlah  narapidana yang  ada  sebanyak  266.828. 5 Menurut  United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime (UNODC)  terkait  kepadatan  dalam  Lembaga  pemasyarakatan  mendefinisikan kepadatan  umumnya  mangacu  pada  tingkat  hunian  dan  kapasitas  penjara.  Dengan rumus sederhana ini, kepadatan mengacu pada situasi dimana jumlah tahanan melebihi kepasitas  resmi  penjara.  Tingkat  kepadatan  didefinisikan  sebagai  bagian  dari  tingkat hunian  di  atas  100  persen. 6 jika  menggunakan  rumus  dari  UNODC  maka  tingkat kepadatan  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  sudah  dapat  digolongkan telah mengalami kepadatan dalam lapas.
Dampak  dari  kepadatan  dalam  lapas  ini  menimbulkan  permasalahan permasalahan yang baru seperti dalam kasus yang terjadi pada November 2017 dimana kerusuhan  yang  terjadi  di  Lapas  Kelas  II  A  Permisan  di  Nusa  Kambangan  yang menimbulkan  3  orang  koerban  luka  luka  dan  1  orang  meninggal  dunia. 7 Kemudian juga  kasus  Rumah  Tahanan  (Rutan)  Kelas  II  B  Siak  Sri  Indrapura  di  Kabupaten  Siak, Provinsi Riau mengalami kerusuhan yang mengakibatkan terbakarnya bangunan Rutan tersebut pada november 2019. 8 Tak ketinggalan Lapas kasus yang terbaru adalah pada tanggal  22  September  2021,  kebakaran  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  Kelas tangerang, Banten, akibat overcrowded dalam Lembaga Pemasyarakatan menewaskan setidaknya 49 orang narapidana dan menyebabkan lebih dari 70 orang lainnya terluka. 9 Beberapa  permasalahan  dalam  lapas  menjadi  catatan  dari  banyak  peneliti  salah satunya  adalah  permasalahan  overcrowded  yang  mengakibatkan  munculnya permasalahan  permasalahan  lain  seperti  kerusuhan  dalam  lapas,  kurang  optimalnya
5 Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2021, Mengurangi Permasalahan Overcrowded di lapas/rutan, http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan diakses pada 2 juni 2022
6 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan di Penjara: Seri Panduan Pengadilan Pidana, hlm 9
7 Anonim, 2017, kronologi Kerusuhan di Lapas NusaKambangan yang Tewaskan Seorang Napi, https://www.tribunnews.com/regional/2017/11/08/kronologis-kerusuhan-di-lapas-nusakambangan-yang- tewaskan-seorang-napi diakses pada 2 juni 2022
8 Rivan Dwiastono, 2019, Kerusuhan dan Kebakaran Rutan Siak : Puluhan Napi Masih Kabur, Sepucuk Senjata Api Hilang, BBC News, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48236773 diakses pada 2 juni 2022
9 BBC News, 2021, Kebakaran Lapas Tangerang: Dua Napi Meninggal di RS dalam sehari, Korban Tewas Bertambah Lagi Menjadi 48 Orang, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58471610 diakses pada 2 juni 2022
pembinaan  yang  dilakukan  petugas  pemasyarakatan  dan  permasalahan  Kesehatan sebagai  bentuk  tujuan  dari  pembangunan  nasional. 10 Dari  penelitian  yang  dilakukan oleh  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  HAM  menjelaskan  bersamaan  dengan terjadinya  Overcrowded,  lapas/rutan  mengalami  persoalan  pembinaan  terhadp narapidana.  Semakin  besar  narapidana,  semakin  besar  pula  potensi  konflik  sehingga petugas akan lebih terkondsentrasi kepada pendekatan keamanan dengan konsekuensi pendekatan  pembinaan  kurang  mendapat  perhatian.  Maka  dari  itu  penting memilikirkan  mengenai  profesionalisme  seorang  petugas  pemasyarakatan  dan mengenai  penyediaan  fasilitas  lapas.  Hasil  penelitian  dari  ICJR  juga  menyinggung mengenai  peningkatan  jumlah  penghuni  lapas  yang  mengakibatkan  OverCrowding tidak dibarengi dengan adanya peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang  memadai 11 guna  memberi  ruang  gerak  yang  cukup  bagi  narapidana. Permasalahan  overcrowding  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  system  hukum pemidanaan  di  Indonesia  sudah  sewajarnya  mendapatkan  perhatian  yang  serius  dari pemerintah.  Jika  overcrowding  dianalogikan  sebagai  atap  rumah  yang  bocor,  berapa banyak  dan  sebesar  apa  wadah  yang  menampung  yang  harus  disediakan  untuk menampung  air  yang  masuk  kedalam  rumah  Ketika  hujan,  jika  atab  tersebut  tidak segera  diperbaiki. 12 Dikarenakan  banyaknya  permasalahan  akibat  adanyaa OverCrowded  Lemabaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia.  Maka  yang  menjadi permasalahan  adalah  :  Apakah  factor  factor  yang  menyebabkan  terjadinya overcrowding  di  Lemabaga  Pemasyarakatan  ?  dan  Bagaimana  kebijakan  system pemidanaan  terhadap  permasalahan  Overcrowding  di  Lembaga  Pemasyarakatan  ? pengidentifikasian permasalahan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara langsung solusi  yang  tepat  bagi  pemecahan  permasalahan  kelebihan  kapasitas  di  dalam  lapas atau rutan yang ada di Indonesia saat ini dan mengetahui kebijakan pengaturan yang tepat dalam menagani permasalahan di lapas/rutan yang ada di Indonesia.
10 Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati, Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional, Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Hlm 100
11 Ibid, Rulli Novian, hlm 36
12 A. Muhammad Abdillah, 2019, Restorative Justice, Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan, Kementrian Hukum dan HAM RI, https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas- lapas-rutan

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  dipergunakan  yakni  penelitian  yuridis  empiris  yang merupakan  pendekatan  permasalahan  mengenai  hal  hal  yang  bersifat  yuridis  dan kenyataan yang ada mengenai hal hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau  penelitian  sosiologis  yaitu  penelitian  penelitian  hukum  yang  menggunakan  data primer.  Menurut  pendekatan  empiris  pengetahuan  didasarkan  atas  fakta  fakta  yang diperoleh dari hasil hasil penelitian dan observasi. 13
Metode  pendekatan  menggunakan  pendekatan  sosio-legal.  Metode  penelitian sosio-legal  dipergunakan  untuk  menjawab  masalah  masalah  ketidakadilan  sosial. Pendekatan  sosio-legal  diidentifikasi  dengan  du  acara  yaitu  pertama,  studi  sosio-legal dengan  melakukan  studi  tekstual,  pasal  pasal  dalam  peraturan  perundang  undangan dan kebijkan dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek  hukum.  Kedua,  studi  sosio-legal  mengemangan  berbagai  metode  baru  hasil perkawinan anatar metode hukum dan ilmu sosial. 14
Bahan  hukum  yang  digunakan  berupa  Data  Data.  Data  data  yang  dibutuhkan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  ini  diambil  dengan  cara  penelitian kepustakaan  (Library  Research).  Data  sekunder  yang  diambil  meliputi  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang terdiri  atas  peraturan  perundang-undangan  yang  diurut  berdasarkan  hierarkhi  tata urutan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  primer  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  tentang  ketentuan  pemidaan.  Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan  hukum  yang  terdiri  atas  buku-buku  teks  yang  ditulis  para  ahli  hukum  yang berpengaruh,  jurnal-jurnal  hukum,  pendapat  para  sarjana,  kasus-kasus  hukum, yurisprudensi,  dan  hasil-hasil  symposium  mutakhir  yang  berkait  dengan  topik penelitian yaitu overcrowding Lembaga pemasyarakatan di indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
13 Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10
14 Sulistyowati Irianto & Shidarta, 2013, metode penelitian hukum: Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm 177-178

## 1. Kebijakan System Pemidanaan di Indonesia
Pemidanaan  di  Indonesia  merupakan  cara  untuk  menjatuhkan  hukuman  atau sanksi  bagi  pelaku  yang  telah  melakukan  tindak  pidana.  Menurut  Andi  Hamzah memberikan pengertian mengenai pemidanaan adalah penghukuman yang berasal dari kata  dasar  hukum,  sehingga  dapat  diartikan  sebagai  menetapkan  hukum  atau memutuskan tentang hukumannya. 15 Jadi, pemidanaan ataupun penghukuman adalah proses dimana menetapkan/menjatuhkan hukuman yang diberikan oleh hakim. Tujuan dari pemidanaan disamping sebagai bentuk pembalasan dari kesalahan si pelaku juga untuk membuat pelaku tindak pidana jera dan sebagai contoh bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana. Pada awalnya Negara Indonesia menggunkan system pidana penjara, kemudian sejak tahun 1964 sistem pidana penjara diperbaharui menjadi system  pemasyarakatan  dan  istilah  lembaga  penjara  diganti  dengan  lembaga pemasyarakatan.  System  Pidana  Penjara  dipandang  kurang  manusawi  dalam  proses penghukumannnya, dimana seorang narapidana dianggap sebagai orang buangan dan diperlakukan  dengan  tidak  manusiawi  seperti  dipasung,  di  ikat  tangannya  dan  di borgol  kakinya,  hal  ini  malah  menimbulkan  penderitaan  fisik.  Kemudian  terjadilah pergeseran  paradigma  Pemidanaan  kearah  rehabitatif  untuk  memperlakukan  pelaku tindak  pidana  dan  menempatkannya  kembali  kedalam  masyarakat  melalui  kombinasi pembinaan,  Pendidikan,  dan  pelatihan  system  ini  kemudian  dikenal  dengan  system pemidanaan  pemasyarakatan. 16 System  Pemasyarakatan  merupakan  gagasan  dari Suhardjo  tentang  hukum  sebagai  pengayoman,  yang  dicetuskan  pada  tanggal  5  Juli 1963  dalam  pidato  penganugrahan  gelar  Doktor  Honoris  Causa  dibidang  hukum  di Universitas Indonesia, kutipan pidato tersebut menjelaskan, “dibawah pohon beringin pengayoman  telah  kami  tetapkan  untuk  menjadi  penyuluh  bagi  petugas  dalam membina  narapidana,  maka  tujuan  pidana  kami  rumuskan:  disamping  menimbulkan rasa  derita  pada  narapidana  agar  bertobat,  mendidik  supaya  ia  menjadi  seorang anggota  masyarakat  Indonesia  yang  berguna.  Dengan  singkat  tujuan  pidana  penjara
15 Tolib Setiady, 2010, Pokok Pokok Hukum Penintesier Indonesia, Alfabeta, hlm 21
16 Ibid, Rulli Novian, ICJR, hlm 7
adalah pemasyarakatan.” 17 Dari pidato Suharjo ini tersirat mengenai system pembinaan terhadap  para  pelanggar  hukum  dan  sebagai  suatu  bentu  keadilan  yang  bertujuan untuk  tidak  hanya  berorientasi  pada  cara  melindungi  kepentingan  masyarakat  saja tetapi  juga  memikirkan  mengenai  perlindungan  kepentingan  terpidana  sebagai  warga yang berguna di masyarakat.

## 2. Konsep Kebijakan Pemasyarakatan
System  pemasyarakatan  dilaksanakan  bedasarkan  asas  kemanusiaan,  Pancasila, pengayoman  dan  tut  wuri  handayani. 18 dalam  System  Pemasyarakatan  tujuan utamanya  bukan  sekedar  untuk  penjara,  melainkan  untuk  pembinaan.  Pembinaan dilakukan dalam rangka mempersiapkan seorang Waraga Binaan Pemasyaraktan untuk Kembali  ditengah  tengah  masyarakat  secara  wajar  dan  tanggung  jawab.  Mengenai konsep pemasyarakatan dapat dilihat dari Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  yaitu  :  Tujuan  pemasyarakatan  ada  dalam  Pasal  2  menjelaskan, “system  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk  Warga  Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri,  dan  tidak  mengulangi  tindakan  pidana  sehingga  dapat  diterima  Kembali  oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung  jawab.” 19 Sedangkan  Fungsi pemasyarakatan  ada  dalam  pasal  3  menjelaskan,  “system  pemasyarakatan  berfungsi menyiapkan  wagara  binaan  pemasyarakatan  agar  dapayt  berintegritas  secara  sehat dengan  masyarakat,  sehingga  dapat  berperan  Kembali  sebagai  anggota  masyarakat yang  bebas  dan  bertanggung  jawab”  Dari  kedua  pasal  tersebut  pelaksanaan  Pidana penjara dengan system pemasyarakatan lebih menuntut agar pelasanaan pidana penjara harus  menghargai  dan  menghormati  hak  hak  seorang  Warga  Binaan  Pemasyarakatan sebagai  manusia  ciptaan  tuhan  YME  yang  memiliki  hak  kemanusiaan.  Mengenai  hak
17 Suehardjo, Pidato pada tanggal 5 Juli 1963 dalam penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang hukum di Universitas Indonesia, diterbitkan kembali oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kementrian Kehakiman tahun 1994, hlm 21
18 Bambang Purnomo, 1985, Pelaksanaan Pidana Oenjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm 125
19 Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
hak seorang Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dilihat dari asas asas yang digunakan dalam  melaksanakan  system  pemasyarakatan  yang  terdapat  dalam  pasal  5  UU  No  12 Tahun 1995 yaitu: Asas pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan  satu  satunya  penderitaan  dan  Terjaminnya  hak  untuk  tetap  berhubungan dengan keluarga dan orang orang tertentu. Dengan adanya asas asas ini tampak bahwa system  pemasyarakatan  memandang  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  sebagai  subjek yang  tidak  berbeda  dengan  manusia  lainnya  yang  sewaktu  waktu  dapat  dikenakan sanksi  pidana,  sehingga  mereka  tidak  seharusnya  untuk  dikucilkan  atau  dianggap sebagai masyarakat buangan.

## 3. Perkembangan Kondisi Lapas dan Rutan Di Indonesia
Sejak  diterapkannya  system  pemasyarakatan  di  Indonesia,  kini  mulai  muncul permasalahan permasalahan dalam Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan banyaknya narapidana  yang  masuk  Lapas.  Pada  saat  ini  permasalahan  yang  menjadi  momok dalam  system  pemidanaan  pemasyarakatan  adalah  Kelebihan  Kapasitas  dalam  lapas (Overcrowded  Lapas).  Kondisi  kelebihanan  penghuni  merupakan  situasi  di  mana  ada kelebihan  kapasitas  di  lapas/rutan  atau  Ketika  jumlah  narapidana  lebih  banyak ketimbang  jumlah  ruang  yang  tersedia.  Sedangkan  Overcrowding  sendiri  merupakan situasi  krisis  akibat  kepadatan  penghuni  lapas. 20 Kelebihan  kapasitas  lapas  hampir terjadi  di  semua  wilayah  di  Indonesia.  Bersumber  data  yang  diambil  dari  Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Dirjen PAS), per 9 September  2021,  secara  nasional  terdapat  266.421  Warga  Binaan  sedangkan  jumlah kapasitas  penjara  hanya  sebanyak  135.561  orang  sehingga  Indonesia  mengalami kelebihan  kapasitas  hingga  97  persen  dari  kapasitas  yang  ada.  Persebaran  kepadatan kapasitas ini hanpir di seluruh Lapas Kantor Wilayah di Indonesia, sejumlah 33 Kantor Wilayah  Lembaga  Pemasyarakatan,  sebanyak  30  kantor  wilayah  telah  melebihi kapasitas. Sedangkan, Kantor Wilayah yang tidak melebihi kapasitas hanya sebanyak 3
20 Ibid, Rulli Novian, ICJR lembar iv
kantor saja yang berada di Maluku  Utara, Gorontalo dan di DI Yogyakarta. 21 Berikut adalah data yang dapat dipaparkan :
NO Kantor Wilayah Jumlah Penghuni Kapasitas Presentase Kelebihan 1 KanWil Aceh 8613 3685 134 2 KanWil Sumatra Utara 34571 12854 169 3 KanWil Sumatra Barat 6250 3217 94 4 kanWil Riau 13753 4455 209 5 KanWil Jambi 4823 2391 102 6 KanWil Sumatra Selatan 15199 66905 130 7 KanWil Bengkulu 2600 1742 49 8 KanWil Bangka Belitung 2405 1311 83 9 KanWil Lampung 8882 5348 66 10 Kanwil Banten 10452 5197 101 11 KanWil Jawa Barat 22863 16761 36 12 KanWil Jawa Tengah 13576 9459 44 13 KanWil Jawa Timur 27548 13246 108 14 KanWil Bali 3589 1518 136 15 KanWil Nusa Tenggara Barat 3200 1929 66
21 Faisal Javier, 2021, Tidak Hanya Lapas Tangerang, Kelebihan Penghuni Penjara Terjadi Di Hampir semua Provinsi, Tempo.com, https://data.tempo.co/data/1204/tidak-hanya-lapas-tangerang-kelebihan-penghuni-penjara-terjadi- di-hampir-semua-provinsi diakses pada 5 juni 2022
16 KanWil Nusa Tenggara Timur 2949 2903 2 17 KanWil Maluku 1566 1409 11 18 KanWil Papua Barat 1132 980 16 19 KanWil Papua 2584 2267 14 20 KanWil Sulawesi Utara 2482 2145 16 21 KanWil Sulawesi Tengah 3586 1711 110 22 KanWil Sulawesi Barat 1262 1022 23 23 KanWil Sulawesi Selatan 10592 6109 73 24 KanWil Sulawesi Tenggara 2895 2146 35 25 KanWil Kalimantan Timur 12537 3586 250 26 KanWil Kalimantan Barat 5916 2579 129 27 KanWil Kalimantan Tengah 4450 2271 96 28 KanWil kalimanatan Selatan 9850 3657 169 29 KanWil Kepulauan Riau 4722 2733 73 30 KanWil Kalimanatan Utara 12537 3586 250

## Sumber data : SDP Ditjenpas Kemenkumham
Dari  data  diatas  didapati  bahwa  kondisi  lapas  di  Kantor  Wilayah  Provinsi Kalimantan  Utara  dan  Kalimanatan  Timur  sudah  memiliki  presentasi  kelebihanan penghuni terhadap kapasitas penjara di atas 200 persen. Kedua provinsi ini menempati presentasi kelebihan jumlah penghuni tertinggi dari seluruh  lapas Kantor Wilayah  se- Indonesia.  Kondisi  kelebihan  kapasitas  ini  akan  mempersulit  program  pembinaan  di lapas  sehingga  tak  efektif,  karena  keterbatasan  fasilitas  dan  jumlah  petugas pemasyarakatan.  Kapasitas  lapas  yang  tersedia  di  Indonesia  kebanyakan  memang dipenuhi oleh pelanggar kasus Narkotika. Dapat dilihat dalam table berikut: 22
22 Data Dari Paparan Webbinar. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2021, Memadamkan Kebakaran Lapas : Evakuasi Menyeluruh Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Paparan dari Maidina Rahmawati ICJR https://www.youtube.com/watch?v=HZgZ9EVV0FA&t=1936s diakes pada 6 juni 2022
Karena  pengaruh  banyaknya  narapidana  yang  didominasi  kasus  narkoba,  dari angka  penghuni  lapas  yang  tinggi  akan  membuat  petugas  kemasyarakatan  tidak sebanding  dengan  jumlah  penghuni  lapas  sehingga  didapati  permasalahan  mengenai tidak  optimalnya  program  pembinaaan,  menurunnya  kualitas  layanan,  meningkatnya potenti  gangguaan  keamanan  sperti  perkelahian  kekerasan.  Melihat  Permasalahan dalam  Lapas  yang  makin  menjamur  tentunya  butuh  penanganan  yang  secepatnya. Kondisi ini tidak hanya tanggung jawab dari petugas lapas saja akan tetapi juga penting malakukan  kerjasama  dari  berbagai  pihak  karena  masih  banyaknya  Lembaga  yang memiliki pandangan yang dirasa salah sehingga menyebabkan adanya overcrowding.

## 4. Faktor Factor yang Mempengaruhi Munculnya Overcrowding
Masalah  overcrowding  sendiri  dipengaruhi  oleh  banyaknya  narapidana  yang menempati  Lapas  Lapas  di  indonesia,  dari  angka  penghuni  lapas  yang  tinggi  akan membuat  petugas  kemasyarakatan  tidak  sebanding  dengan  jumlah  penghuni  lapas sehingga  didapati  permasalahan  mengenai  tidak  optimalnya  program  pembinaaan,
menurunnya  kualitas  layanan,  meningkatnya  potensi  gangguaan  keamanan  seperti perkelahian  dan  kekerasan.  kondisi  semacam  ini  menyita  banyak  peneliti  untuk melakukan  penelitian  terkait  factor  penyebab  terjadinya  Overcrowding.  Seperti penelitian yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memperoleh kesimpulan  terkait  beberapa  factor  yang  menjadi  pemicu  overcrowding  di  lapas  yang ada  di  Indonesia  yaitu  Politik  pemidanaan  yang  berorientasi  pada  pemenjaraan, Pemidanaan  eksesif  terhadap  kejahatan  kejahatan  ringan  ,  Kejahatan  tanpa  korban, Penahanan  pra  persidangan  yeng  berlebihan,  Procedural  administrasi,  Asimilasi  dan reintegrasi  yang  tidak  teroptimalkan,  Minimnya  akses  tersangka/terpidana  kepada advokar untuk menghindari mereka dari jerat eksesif penahanan dan pemenjaraan, dan Masalah  kelembagaan,  sumberdaya  manusia,  dan  sarana  prasarana  dari  dirjenpas hingga UPT Pemasyarakatan juga menjadi factor pendorong terjadinya Overcrowding di Lapas. 23
Jika  melihat  secara  objektif  penyebab  overcrowding  dalam  Lapas  bukan  semata mata  dipicu  dari  kurangnya  ketersediaan  bangunana  Lapas  atau  meningkatnya  tren kejahatan,  melainkan  karena  adanya  kesalahan  dalam  subtansi  hukum  pemidanaan. Dalam system pemasrakatan yang merupakan bagian subtansi system peradilan pidana diibaratkan sebagai bentuk dari tempat pembuangan akhir. Sebagai contoh Lapas tidak bisa menolak pelaku yang sudah dijatuhi putusan oleh pengadilan untuk ditempatkan di  Lapas  A.  pada  dasarnya  lapas  lah  yang  terkena  dampak  dari  eksekusi  yang dilakukan oleh penegak hukum, dan juga lapas lah yang tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan yudikasi. Sehingga lapas tidak dapat melakukan intervensi terhadap system peradilan pidana sejak dari awal dan juga ditambah adanya kebiasaan terkait gemarnya penegak  hukum  dalam  menjatuhkan  hukum  pidana  penjara  karena  berangkapan pidana adalah ruang yang cocok sebgaai bentuk balas dendam atas perbuatan si pelaku.
Adanya  legislasi  peraturan  perundang  undangan  yang  berkaitan  dengan ketentuan hukum pidana justru memberikan respon tidak sesuai dengan konteks yang terjadi  saat  ini.  Pengaruh  ketergantuan  kepada  penggunaan  hukum  pidana  penjara dapat  dilihat  dari  semua  ketentuan  legislasi  di  Indonesia  yang  mayoritas  ketentuan
23 Ibid, Rulli Novian ICJR, hlm 147
pidananya  menggunakan  hukuman  pidana  penjara.  Hal  ini  menandakan  adanya ketergantuan baik secara penerapan maupun system bergantung pada pidana penjara. Kesalahan  dalam  Kebijakan  legislasi  ataupun  kebijakan  pidana  harus  direspon  secara komperhensif oleh pemerintah juga DPR untuk mengevalusi terkait ketentuan hukum pidana  yang  tidak  lagi  bergantung  kepada  hukum  pidana  dan  penggunaan  pidana penjara  sebagai  bentuk  upaya  terakhir.  Terkait  dengan  evaluasi,  ketentuan  dalam Undang  Undang  Narkotikalah  yang  terpenting  untuk  dilakukan  evaluasi.  Selain populasi penghuni lapas di Indonesia kebanyakan di dominasi oleh narapidana kasus narkotika  juga  dalam  pasal  pasal  yang  ada  di  UU  narkotikan  masih  banyak  memuat pasal  pasal  karet  dan  juga  terkait  ketentuan  rehabilitasi  sama  sekali  tidak  memberika kemudahan dalam memperoleh rehabilitasi. Hal ini dipengaruhi oleh tidak diterapkan secara murni muatan yang ada dalam Pasal 127 UU Narkotika. Muatan dalam pasal ini mengatur  mengenai  seseorang  yang  diartikan  sebagai  pengguna  maka  dia direhabilitasi, walaupun memang ada pilihan dalam pasal ini akan tetapi jarang sekali penuntut  umum  mengupayakan  rehabilitasi.  Malahan  lebih  dominan  memakai  Pasal 112  UU  Narkotika  sebab  pada  dasarnya  mainsednya  dari  apparat  penegak  hukum masih mengingingkan pemidanaan penjara.

## 5. Kebijakan Pengaturan Sebagai Upaya Pengurangan Overcrowding
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  setiap  perbuatan  atau  kelakuan warganya harus berdasarkan pada aturan yang berlaku. Hak serta martabat harus benar benar  diwujudkan  dalam  kehidupan  yang  dimana  akan  tercipta  tata  kehidupan  yang adil,  aman,  tertib  dan  sejahtera.  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  juga  secara  tegas  mengakui  dan  melindungi  hak  setiap  manusia  atas kehidupan,  kebebasan  dan  harta,  terlebih  hak  untuk  hidup. 24 Kebijakan  system pemidanaan  model  penjara  yang  beralih  ke  system  pemidanaan  pemasyarakatan dengan  maksud  untuk  memperlakukan  narapidana  agar  lebih  manusiawi,  nyatanya malah  menimbulkan  permasalahan  baru,  yaitu  kepadatan  kapasitas  dalam  Lembaga
24 Andi Shavira Prasetyawardani, Muridah Isnawati, 2021, Analisis Yuridis Putusan Nomor I/PUU-VIII/2010 Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Karena Pembelaan Terpaksa, Borobudur Law Review, Vol. 03. No.2.  Hlm 124
pemasyarakatanan (Overcrowding). Kondisi Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan  dipicu  karena  beberapa  hal  salah  satunya  peningkatan  jumlah penghuni  baru  akibat  banyaknya  produk  hukum  yang  memuat  ketentuan  pidana penjara,  kondisi  ini  memang  perlu  penanganan  yang  sesegera  mungkin.  Sebab kepadatan kapasistas dalam Lapas membuat pembinaan yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan  tidak  berjalan  dengan  efektif.  Penting  dilakukan  upaya  dari pemerintah  tarkait  kondisi  ini.  Mengingat  pada  dasarnya  system  pemasyarakatan  ini bertujuan  untuk  membentuk  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia seutuhnya  sehingga  dapat  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak mengulangi tindakan pidana agar dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat. Perkembangan kebijakan hukum yang sudah dilakukan pemerintah mulai dari:
1. Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang penerapan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara pidana.
2. Peraturan  kejaksaan  republic  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif.
3. Keputusan  Mentri  Hukum  dan  Ham  Nomor  M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun  2020 tentang  pengeluaran  dan  pembebasan  narapidana  dan  anak  melalui  asimilasi dan integitas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19.
4. Surat  Keputusan  Dirjen  Badilum  Mahkamah  Agung  RI  Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di linglungan peradilan umum.
Namun  dari  berbagai  penerapan  kebijakan  Restorative  Justice  hasilnya  masih dapat  dikatakan  kurang  signifikan  dalam  memberikan  kontribusi  bagi  penurunan overcrowding  di  Lapas.  Perlu  ada  suatu  keputusan  politik  yang  harus  dikawal  oleh semua pihak terutama DPR. Keputusan politik ini harus memperhatikan kondisi seperti menghindari konsep punitive dengan beralih ke konsep alternative pemidanaan. Yang pada dasarnya alternative penahanan sudah diatur dalam KUHAP, KUHP dan bebapa instrument hukum yaitu:
1. Tahanan Kota (Pasal 22 ayat 1 KUHAP)
2. Tahanan Rumah (Pasal 22 ayat 1 KUHAP)
3. Penangguhan  Penahanan  dengan  Jaminan  orang  atau  jaminan  uang  (Pasal  31 ayat 1, pasal 59, pasal 60, pasal 123 KUHAP, pasal 35, pasal 36 PP No 27 Tahun 1983)
4. Pembaratan untuk tersangka dengan kebutuhan perawatan Kesehatan (pasal 92 Perkapolri No. 12 Tahun 2009, SEMA No. 1 Tahun 1989, Penjelasan Pasal 21 Ayat 4 KUHAP)
5. Dalam  kasus  narkotika  terkait  instrument  hukum  sudah  di  semua  level  system peradilan  pidana  mulai  dari  penyidik,  penuntutan,  persidangan  untuk memastikan  adanya  mekanisme  rehabilitasi  bagi  pengguna  narkotika,  tapi penahanan dan pemenjaraan tetap terjadi
6. UU SPPA yang menjelasakn upaya diversi wajib diupayakan
7. Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
Berbicara  terkait  penahanan  pra  persidangan  secara  konsep  dalam  KUHAP  tidak bersifat  wajib.  Harus  terdapat  syarat  objektif  dan  syarat  subjektif  namun  dalam praktenya ternyata pelaksanaan penahanan justru hanya memenuhi syarat objektif jika tindak pidananya diancam lebih dari 5 tahun maka penahanan tersebut dilakukan. Hal inilah  yang  menjadi  beban  tambahan  dalam  situasi  overcrowding.  Ketika  penahanan dilakukan  sudah  dapat  dipastikan  hukuman  yng  diberikan  adalah  hukuman pemenjaraan.  Jika  pemenjaraan  dilakukan  maka  jelas  akan  berdampak  pada overcrowding  lapas  di  Indonesia.  Dengan  melihat  KUHAP  saat  ini,  alternative penahanan sudah tersedia seperti penahanan kota, penahanan rumah dan mekanisme pengalihan.    Akan  tetapi  kita  harus  melihat  pengaturan  dasar  sebagai  ketentuan pelaksanaan  KUHAP,  di  indonesia  pengaturan  perundang  undangan  sebagai  bentuk dari  pelaksaan  ketentuan  KUHAP  dinilai  kurang  komperhensip  dan  actual  untuk menjamin  pelaksanaan  alternative  penahanan.  Maka  perlu  adanya  kebijakan  sebagai bentuk  penegakan  hukum  sebagai  pelaksanaan  dari  ketentuan  pemidanaan  dalam KUHAP  yang  tidak  hanya  berorientasi  kepada  pembaharuan  subtansi  hukumnya. Melainkan  pembaharuan  dalam  rangka  memperkuat  sinergisitas  antara  Lembaga
sehingga  kebijakan  nasional  benar  benar  dapat  menyentuh  bidang  ekonomi,  bidang sosial, system politik dan administrasi negara. 25

## D. PENUTUP
System  pemasyarakatan  merupakan  sebuah  system  pembinaan  terhadap  para pelanggar  hukum  sebagai  suatu  bentu  keadilan  yang  bertujuan  untuk  tidak  hanya berorientasi pada cara melindungi kepentingan masyarakat saja tetapi juga memikirkan mengenai  perlindungan  kepentingan  terpidana  sebagai  warga  yang  berguna  di masyarakat.  System  pemasyarakatan  lebih  dikonsepkan  kepada  cara  agar  pelasanaan pidana  penjara  harus  menghargai  dan  menghormati  hak  hak  seorang  Warga  Binaan Pemasyarakatan sebagai manusia ciptaan tuhan YME yang memiliki hak kemanusiaan. Seiring  dengan  perkembangan  zaman  system  pemasayarakatan  ini  menimbulkan permasalahan  baru  yaitu  dimana  kondisi  lapas  mengalami  kelebihanan  penghuni.  Ini akibat  dari  jumlah  jumlah  narapidana  lebih  banyak  ketimbang  jumlah  ruang  yang tersedia  sehingga  timbul  situasi  Overcrowding  yang  merupakan  situasi  krisis  akibat kepadatan  penghuni  lapas.  Pemicu  timbulnya  Overcrowding  bukan  semaata  mata karena  kurangnya  ketersediaan  bangunana  Lapas  atau  meningkatnya  tren  kejahatan, melainkan  karena  subtansi  dalam  hukum  pemidanaan  dirasa  kurang  komperhensif dalam  mengkoordinasi  antara  Lembaga  penegak  hukum  dengan  Lemabaga Pemasyarakatan,  kemudian  adanya  legislasi  yang  dirasa  kurang  memberikan  respon yang  kurang  sesuai  karena  pengaruh  ketergantungan  terhadap  penggunaan  pidana penjara  dan  juga  masih  berkembangnya  maindset  dari  penegak  hukum  di  Indonesia yang gemar memilih upaya pemidanaan penjara daripada upaya yang lainnya.
Penanganan  system  overcrowding  harus  dilakukan  secara  sistematik  melalui subtansi  hukum  dalam  alternatif  kepenjaraannnya,  struktur  hukumnya  dalam penguatan  struktur  kelembagaannya  dan  budaya  hukumnya  yang  termasuk  dalam kedisplinan penagak hukum. System hukum di Indonesia pada intinya sudah memberi peluang  guna  meminimalisir  penggunaan  pemidanaan  penjara  yang  seharusnya
25 Muridah Isnawati, 2017, Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Al-Qisth, Vol 1 No. 2, Hlm 117
sebagai  bentuk  upaya  terakhir  dalam  system  peradilan.  Akan  tetapi  hasilnya  masih dapat  dikatakan  kurang  signifikan  dalam  memberikan  kontribusi  bagi  penurunan overcrowding  di  Lapas.  Indonesia  memang  Perlu  ada  suatu  keputusan  politik  yang harus  dikawal  oleh  semua  pihak  terutama  DPR.  Keputusan  politik  ini  harus memperhatikan kondisi seperti menghindari konsep punitive dengan beralih ke konsep alternative  pemidanaan  dan  juga  pentinya  memunuhi  kebutuhan  terkait  aturan pelaksanaan  dalam  menanggapi  aturan  ketentuan  terkait  dengan  pengaturan alternative penahananan.

## Daftar Pustaka

## JURNAL:
Muridah  Isnawati.  (2017).  Arah  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh  Korporasi Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Nasional.  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Surabaya. Al-Qisth. Vol 1 No. 2
Mardjono  Reksodiputro.  (2007).  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
Andi Shavira Prasetyawardani, Muridah Isnawati. (2021). Analisis Yuridis Putusan Nomor I/PUU-VIII/2010  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Oleh  Anak  Karena  Pembelaan  Terpaksa.
Borobudur Law Review. Vol. 03. No.2.
Budiyono.  (2009).  Fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan  Sebagai  Tempat  Untuk  Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi. Vol. 9 No. 3
Ulul  Adzemi  Romansyah,  Ahmad  Labib,  Muridah  Isnawati.  Pemenuhan  Hak Konstitusional  Warga  Negara  Indonesia:  Studi  Kasus  Jaminan  Kesehatan  Nasional. Justitia Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
Dony Michael. (2016). Penerapan Hak Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung  Gusti,  Sumatra  Utara  Ditinjau  Dari  Persepsi  Hak  Asasi  Manusia.  Jurnal Penelitian Hukum. No :740/AU/P2MI-LIPI/04/2016
Ruli  Novian  (DKK).  (2018).  Strategi  Menangani  Overcrowding  di  Indonesia:  Penyebab,

## Dampak dan Penyelesaiannya. Intstitute for Criminal Justice Reform (ICJR)
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).  Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan di Penjara: Seri Panduan Pengadilan Pidana
Ronny  Hanitijo  Soemitro.  (2009).  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri.  Ghalia Indonesia. Jakarta
Sulistyowati  Irianto  &  Shidarta.  (2013).  metode  penelitian  hukum:  Konstelasi  dan  Refleksi.

## Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
Tolib Setiady. (2010). Pokok Pokok Hukum Penintesier Indonesia. Alfabeta
Suehardjo. Pidato pada tanggal 5 Juli 1963 dalam penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang hukum di Universitas Indonesia. diterbitkan kembali oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kementrian Kehakiman tahun 1994
Bambang  Purnomo.  (1985).  Pelaksanaan  Pidana  Oenjara  Dengan  Sistem  Pemasyarakatan.
Cetakan Pertama. Liberty. Yogyakarta

## WEBSITE:
Faisal Javier. (2021). Tidak Hanya Lapas Tangerang, Kelebihan Penghuni Penjara Terjadi Di Hampir semua Provinsi, Tempo.com, https://data.tempo.co/data/1204/tidak- hanya-lapas-tangerang-kelebihan-penghuni-penjara-terjadi-di-hampir-semua- provinsi
A. Muhammad Abdillah. 2019. Restorative Justice, Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan, Kementrian  Hukum  dan  HAM  RI, https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat- informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan
BBC News. 2021. Kebakaran Lapas Tangerang: Dua Napi Meninggal di RS dalam sehari,
Korban Tewas Bertambah Lagi Menjadi 48 Orang, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58471610 Rivan  Dwiastono.  2019.  Kerusuhan  dan  Kebakaran  Rutan  Siak  :  Puluhan  Napi  Masih Kabur, Sepucuk Senjata Api Hilang, BBC News, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48236773
Anonim. 2017. kronologi Kerusuhan di Lapas NusaKambangan yang Tewaskan Seorang Napi, https://www.tribunnews.com/regional/2017/11/08/kronologis- kerusuhan-di-lapas-nusakambangan-yang-tewaskan-seorang-napi
Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan.  2021.  Mengurangi  Permasalahan  Overcrowded  di lapas/rutan, http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded- di-lapasrutan

## UNDANG UNDANG:
Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika