Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 11, No. 2, July-December 2022 DOI: 10.23373/legitimasi.v11i2.17676
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi 302
Kewajiban Penyegeraan Pendaftaran Haji: Kajian Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
Tarmizi M. Jakfar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Muji Mulia Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Yusrizal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: tarmizi.mjakfar@ar-raniry.ac.id
Abstract: Based  on  information  from  Susenas  2017,  there  are  about  13  million Indonesian Muslims  who  are  already  economically well-off  for  the  hajj  list,  but  do  not register for the hajj. In response to this, MUI has issued a fatwa for people aged 60 to register  immediately,  worried  about  running  out  of  fees  and  making  up  hajj  and  MUI stipulates that it is forbidden for them to delay. The research questions are: how is MUI's consideration  in  determining  the  obligation  to  immediately  register  for  hajj  for  those who meet the criteria and how is MUI's consideration in determining the prohibition of delaying  for  those  who  meet  the  criteria.  This research  is  classified  as  a  type  of qualitative research and is included in the normative study and the process of collecting data using the literature method is then analyzed with a descriptive analysis approach. The results found are that it is mandatory for people aged 60 years to register for Hajj immediately  because  of  the  hadith  that  states  the  average  age  of  the  Prophet Muhammad's people is 60-70 years, while the waiting period for departure is very long, for people who are worried about running out of money because it is analogous to the obligation  to  leave  on  Friday.  at,  and  for  qada  hajj  because  there  is  a  consensus  of friends. As for the consideration of the prohibition of postponing the age of 60 because it is a sin to neglect worship, for people  who are worried about running out of hajj fees because they violate the law from the results of analogies and for those who make up qada because they consider the consensus of friends.
Keywords:  Obligations,  Immediate,  Registration,  Hajj,  Fatawa,  Majelis  Ulama Indonesia

## Kewajiban Penyegeraan Pendaftaran Haji Tarmizi M. Jakfar, dkk
Abstrak. Berdasarkan  informasi  dari  Susenas  2017,  terdapat  sekitar  13  juta  muslim  Indonesia yang  sudah  tergolong  mampu  secara  ekonomi  untuk  daftar  haji,  tetapi  tidak  mendaftarkan  diri untuk haji, untuk menanggapi hal ini MUI berfatwa wajib segera mendaftar bagi orang berusia 60 tahun,  khawatir  habis  biaya  dan  qada  haji  dan  MUI  menetapkan  bagi  mereka  keharaman menunda. Pertanyaan penelitian adalah: bagaimana pertimbangan MUI menetapkan wajib segera mendaftar  haji  bagi  yang  terpenuhi  kriteria  dan  bagaimana  pertimbangan  MUI  dalam menetapkan keharaman  menunda  untuk  yang  terpenuhi  kriteria.  Penelitian  ini  tergolong  jenis penilitian  kualitatif  dan  termasuk  kedalam  kajian  normatif  dan  proses  pengumpulan  data menggunakan  metode  kepustakaan  kemudian  dianalisis  dengan pendekatan  deskriptif  analisis. Hasil  yang  ditemukan  adalah  wajib  segera  mendaftar  haji  bagi  orang  berusia  60  tahun  karena hadits  yang  menyatakan  rata-  rata  usia  umat  Nabi  Muhammad  60-70  tahun,  sementara  masa menunggu keberangkat sangat lama, untuk orang yang kawatir kehabisan biaya karena dianalogi dengan  kewajiban  segera  berangkat  jum‟at,  dan  untuk  qada  haji  karena terjadi  konsensus sahabat.  Adapun  pertimbangan  keharaman  menunda  bagi  usia  60  tahun  karena  berdosa melalaikan ibadat, untuk orang kawatir kehabisan biaya haji karena melanggar hukum dari hasil analogi dan untuk yang qada karena melanggap konsensus sahabat.
Kata Kunci: Kewajiban, Penyegeraan, Pendaftaran, Haji, Fatwa, Majelis Ulama Indonesia

## A. Pendahuluan
Artikel ini mendiskusikan kewajiban menyegerakan mendaftar haji bagi orang Indonesia yang sudah mampu didasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesaia (MUI) Nomor  5  Tahun  2020.  Berdasarkan  informasi  data  kependudukan  2010  dan  Survei Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas)  2017,  terdapat  sekitar  13  juta  muslim  Indonesia sudah  tergolong istiṭā‘ ah (mampu)  secara  ekonomi  untuk  daftar  haji,  tetapi  tidak mendaftarkan diri untuk haji. 1 Kondisi seperti ini muncul pertanyaan tentang hukum orang yang tidak mendaftar haji padahal sudah mampu. 2
Permasalahan keberangkatan ibadah haji sekarang berbeda dengan masa lalu, dulu  orang  berangkat  haji  belum  sebanyak  saat  ini,  kapan  saja  orang  pergi  haji fasilitasnya  mencukupi  dan  tersedia,  sedangkan  sekarang  jumlah  orang  mampu berangkat haji dengan segala kemudahan telah melebihi kapasitas tempat pelaksanaan haji,  sehingga  pemerintah  Arab  Saudi  sebagai  negara  pemilik  tempat  pelaksanaan ibadah  haji  membagi  kuota  pertahun  kepada  semua  negara  dalam  jumlah  tertentu. Jumlah kouta yang diberikan tidak sebanding dengan orang yang mendaftar haji, maka pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Agama  membuat  sistem  antri/daftar
1 Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020), 1.
2 Realitas  kehidupan  masyarakat,  banyak  orang  mampu  melakasanakan  ibadah  haji  tetapi enggan  mendaftarkan  diri  menjadi  calon  haji  dengan  berbagai  alasan.  Padahal  secara  ekonomi  untuk mendapat porsi haji bagi mereka cukup mudah yaitu dengan membayar uang Rp 25.000.000 kepada pihak bank atau kepada kantor Kementrian Agama Kabupaten/kota. Masa tunggu haji Provinsi Aceh mencapai 30 tahun dengan jumlah jemaah yang masuk dalam daftar tunggu mencapai 127 ribu orang, kata Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil
Kemenag Aceh, Arijal, kepada wartawan.https://news.detik.com/berita/d-5596257/2-tahun-tanpa  pemberangkatan-masa-tunggu-haji- di-aceh-capai-30-tahun. Diakses pada 13 Oktober 2021.
tunggu. Akibatnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia membutuhkan waktu lama. Kondisi ini berpengaruh pada sikap masyarakat yang enggan mendaftar haji, dan menunda-nunda  pendaftarannya.  Sesuai  regulasi,  saat  ini  tidak  mungkin melaksanakan ibadah haji jika tidak melakukan pendaftaran haji dan masuk ke dalam daftar tunggu ( waiting list ).
Menyikapi persoalan ini, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 5 Tahun 2020. Hasil Fatwa MUI adalah ibadah haji merupakan kewajiban ‘ ala al-tarakhi bagi orang muslim yang  sudah istiṭā‘ ah . Namun  demikian  disunatkan  baginya  untuk  menyegerakan ibadah haji. Selanjutnya MUI menetapakan kewajiban mendaftar haji bagi orang yang mampu  ( istiṭā‘ ah )  menjadi  wajib ‘ ala  al-faur dengan  beberapa  kriteria,  yaitu berusia 60  tahun  ke  atas,  berkurang  atau  habisnya  biaya  pelaksanaan  haji  dan  qadha haji.  Jika  salah  satu  kriteria  ini  telah  terpenuhi,  menunda-nunda  pendaftaran  haji ditetapkan hukum haram.
Aspek ini menjadi signifikansi studi ini untuk menganalisis pertimbangan MUI tentang  penetapan  kriteria-kriteria  orang  yang  wajib  segera  ( ‘ ala  al-faur )  mendaftar haji, serta argumen  MUI menetapkan hukum  haran bagi orang yang  menunda-nunda pendaftaran  haji  bdi  saat  telah  terpenuhi  salah  satu  kriteria  yang  ditetapkam  MUI. Tema  ini  menjadi  menarik  dikaji  agar  diketahui  pertimbangan  hukum  MUI  dalam menkotekstualisasi  antara  dalil  hukum  dengan  kasus  aktual  di  Indonesia.  Kajian  ini difokuskan pada pertimbangan MUI dalam menetapkan kriteria kewajiban mendaftar haji ‘ ala al-faur dan ketetapan hukum haram penundaan pendaftaran haji bagi orang yang telah memenuhi kriteria.
Kajian tentang haji telah banyak dilakukan oleh penelitia terdahulu, akan tetapi kajian  tersebut  dilakukan  secara  komprehensif.  Setidaknya  terdapat  tiga  kategori berdasarkan  tema  yang  telah  diteliti. Pertama,  kajian  mengenai  konseptual,  yaitu memaknai  konsep istiṭā‘ ah. Seperti  karya Ahmad  Bahrin  Nada  berjudul  “ Konsep Istiṭā‘ ah dalam al-Qur ‘ an dan Implementasinya pada Ibadah Haji di Indonesia. ” Kajian ini  menelaah  konsep istiṭā‘ ah dalam  al-Qur ‘ an  dan  implikasinya  terhadap  sistem perhajian  di  Indonesia.  Demikian  pula  artikel  Said  Rizal  Yusriando, “Batasan Dan Ukuran istiṭā‘ ah Dalam Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer. ” Konsep istiṭā‘ ah dalam pandangan  fiqh  kontemporer  dalam  penelitian  ini,  termasuk  orang  yang  tidak mampu  seperti  pegawai  atau  buruh  yang  ditugaskan  pada  posisi  yang  tidak dibolehkan  meninggalkan  tugasnya  dan  baerakibat  pada  putusnya  kontrak  kerja. Artikel Rajab, “Berhaji  dengan  Dana  Kredit:  Kaji  Ulang  Konsep  Istiṭā‘ah  dalam  Haji.” Artikel  ini  menyorot  konsep istiṭā‘ ah dalam  keberagaman  pandangan  umat  muslim ; keeajiban  haji    bukan  hal  mendesak,  mengabaikan  persyaratan istiṭā‘ ah ,  mencari berbagai cara agar bisa melaksanakan salah satu rukun Islam yang lima yaitu haji ke Baitullah.
Kedua, Syahputra, “Penyegeraan Ibadah  Haji  dan  Relevansinya  dengan Daftar Tunggu di Aceh, karya ini mengkaji pendapat Jumhur Ulama dan Mazhab Syafi ‘ i. Fokus kajian ini berbeda dengan fokus kajian studi ini. Jika penelitia Syahputra menekankan

## Kewajiban Penyegeraan Pendaftaran Haji Tarmizi M. Jakfar, dkk
pada  aspek  konsep istiṭā‘ ah dilaksanakan ‘ ala  al-faur atau ‘ ala  al-tarakhi .  Sedangkan fokus kajian yang diteliti dalam studi ini mengisi kajian konsep istiṭā‘ ah dalam Fatwa MUI  tentang Penundaan  Ibadah  Haji  Bagi  orang  Mampu khususnya  pertimbangan- pertimbangan yang digunakan oleh MUI ketika menetapkan suatu fatwa.
Ketiga, artikel  Muhammad  Sabiq  al-Hadi  dengan  judul “Rekonstruksi Pemahaman yang Keliru  tentang Kewajiban dan Keutamaan Haji  dan Umrah ” . Kajian ini  menunjukkan  adanya  pemahaman  masyarakat  yang  keliru  dalam  ibadah  haji  dan umrah, yaitu tradisi-tradisi dan gaya hidup baru yang dilakukan masyarakat dalam hal pelaksanaan  haji  dan  umrah  yang  bersifat  konsumtif,  menjalankan  ibadah  haji  dan umrah lebih dari sekali dilatar belakangi oleh faktor budaya, faktor sosial (keluarga), faktor  pribadi  (keadaan  ekonomi)  dan  faktor  psikologis  (motivasi  dan  persepsi). Ketiga  fokus  kajian  di  atas  memiliki  persamaan  dengan  kajian  studi  ini  yaitu  sama- mengkaji  konsep istiṭā‘ ah. Namun,  perbedaan  dengan  karya  sebelumnya  adalah mengkaji  konsep istiṭā‘ ah dalam  Fatwa MUI  tentang  kriteria-kriteria  wajib  segera pendaftaran haji.
Berdasarkan kajian kepustakaan dan alur pemikiran yang dibangun, kewajiban penyegeraan  pendaftaran  haji  dapat  dibangun  dengan  teori  kewajiban ‘ ala  al-faur . Wajib ‘ ala  al-faur adalah  sesuatu  perbuatan  yang  telah  tercapai  semua  syarat,  yang kewajibannya wajib segera dilaksanakan tanpa menunda. Seperti, melaksanakan zakat wajib segera dikeluarkan apabila haul dan nisab telah terpenuhi. 3 Menurut MUI, wajib ‘ ala  al-faur adalah  suatu  kewajiban  yang  pelaksanaannya  mesti  disegerakan. Sinonimnya  adalah wajib ‘ ala al-tarakhi, yaitu suatu kewajiban  yang pelaksanaannya tidak mesti disegerakan. 4
Persoalan  lain  yang  dicermati  dari  Fatwa  Mui  adalah  kewajiban ‘ ala  al-faur dihubungkan  dengan  batasan  usia,  kekawatiran,  dengan qaḍ ha ,  hajat  (kebutuhan), haul ,  dan  nazar.  Karya  ini  menfokuskan  pada  tiga  aspek  awal  yang  dijadikan pertimbangan  MUI  dalam  menetapkan  fatwa  mereka  tentang  penyegeraan pendaftaran haji.
Data diperoleh melalui analisis Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 20220 dan sejumlah literatur  kepustakaan  yang  relevan  dengan  kajian  ini.  Langkap  ini  dilakukan  sebagai upaya  pengumpulan  data  dalam  penelitian  hukum  normatif,  meliputi  penelitian terhadap asas-asas hukum terkait penelitian problem-solution. 5 Pendekatan  deskriptif analisis  dilakukan  agar  mampu  memberikan  kesimpulan  bersifat  komprehensif, sehingga  hasil  analisis  dan  gambaran  spesifik  dapat  mendukung  kebutuhan  hukum umat Islam sebagai upaya menemukan hukum Islam dengan paradigma baru.
3 Abd Wahhāb Khallāf, Ilm Usūl Al -Fiqh (Bayrūt: Dār al -Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1977).
4 Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 , 5.
5 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 58; Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 7th ed. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), 46.

## B. Kriteria Kewajiban ‘Ala al-Faur Pendaftaran Haji dalam Fatwa MUI
Latar  belakang  muncul  Fatwa  MUI  Nomor  5  Tahun  2020  didasarkan  pada informasi data  Kependudukan  2010  dan  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas) 2017.  Terdapat  sekitar  13  juta  muslim  Indonesia  yang  sudah  tergolong istitha ‘ ah (mampu) secara ekonomi untuk daftar haji, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk haji. Kondisi  seperti  ini,  MUI  memandang  perlu  menetapkan  fatwa  tentang  penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu, untuk dijadikan sebagai pedoman.
MUI  menetapkan  ibadah  haji  adalah  sebuah  ibadah  yang  kewajiban ‘ ala  al- tarakhi bagi muslim yang telah mencapai kategori istiṭa‘ ah. Namun disunatkan baginya menyegerakan  ibadah  haji.  Kewajiban  haji  menjadi kewajiban ‘ ala  al-faur jika  sudah berusia  60  tahun  ke  atas,  atau  khawatir  berkurang  atau  habisnya  biaya  pelaksanaan haji,  atau  qadha  haj.  Kondisi  inilah  menjadi  pertimbangan  MUI  menetapkan  hukum haram  bagi  orang  yang  menunda-nunda  pendaftaran  haji  yang  memenuhi  kriteria istiṭa‘ ah . 6
MUI menetapkan fatwamenggunakan pendekatan qauly dan pendekatan manhaji . Semua  fatwa-fatwa  MUI  bukanlah  keputusan  hukum  baru,  melainkan  telah dikemukakan oleh ulama mazhab fikih. 7 Fatwa MUI pada poin pertama yaitu kewajiban melaksanakan haji boleh menunda (wajib ‘ ala al-tarakhi ) sejalan dengan pendapat dalam mazhab  Syafi ‘ i.  Pendapat  ini  merujuka  pada matan kitab mu ‘ tabar karangan ulama al- Syafi ‘ iyyah .
1. Pendapat Imam Nawawi terdapat dalam kitab al-Majmu ‘ bi Syarh al- Muhazzab Disunatkan  bagi  orang  mampu  menyegerakan  ibadah  haji  dan  berbuat  baik  harus disegerakan, karena apa yang terjadi di hari esok tidak ada yang tahu. Menunda haji satu  atau  dua  tahun  di  saat  sudah  mampu hukumnya  boleh,  karena  haji  diwajibkan pada tahun ke enam Hijriyah dan Nabi Saw melaksanakan haji pada tahun ke sepuluh Hijriyah dengan tanpa uzur. 8

## 2. Pendapat al-Haitami dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj
Haji  dan  umrah  tidak  harus  dilakukan  pada  saat  orang  telah  mampu  (karena  haji adalah  wajib muwassa ’ )  dengan  syarat  dia  harus  berniat  menunaikannya  di  waktu akan  datang,  serta  adanya  dugaan  kuat  bahwa  ia  masih  mampu  melakukanya.  Haji dan  umrah  dapat  menjadi  wajib muḍayyaq karena  nazar,  khawatir  sakit,  khawatir hilangnya harta, dan sebab mengqadha haji atau umrah. Jika seseorang menunda haji di  saat  mampu  kemudian  dia  meninggal,  maka  dia  termasuk  orang  fasik  terhitung sejak  waktu  mulai  ia istiṭa‘ ah sampai  hari  maninggalnya  dan  semua  kesaksiannya ditolak dan keputusannya  dibatalkan. 9
6 Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 , 6.
7 Wahbah  Zuhaili, Fiqh  Imam  Syafi’i (Jakarta:  Gema  Insani,  n.d.),  267;  Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , 6th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 1265. 8 Abu Zakariya Yahya bi Syarf Al-Nawawi, Majmu’ Syarh Al -Muhazzab (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 102; Abu Ishaq Al- Syairazī, Al-Muhazzab , 1st ed. (Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, n.d.), 364.
9 Aḥmad  Bin  Muḥammad  Al - Haitamī, Tuḥfat  Al - Muḥtāj ,  IV  (Mesir:  al-Maktabah  al- Tijāriyyah, 1983), 5.

## Kewajiban Penyegeraan Pendaftaran Haji Tarmizi M. Jakfar, dkk
3. Muṣṭafa al-Qin dalam kitab Fiqh al- Manhajī ‘ ala Mazhab al-Imam al- Syafi ‘ī
Apakah boleh menunda haji dan umrah bagi orang yang sudah wajib melaksanakan keduanya  (keadaan  sudah istiṭa‘ ah )  atau  apakah  wajib  melaksanakan  keduanya dengan  segera?. Menurut  mazhab  Syafi ‘ i  tidak  wajib  segera  melaksanakan  haji  dan umrah, boleh menundanya sebab seluruh usia seseorang adalah waktu melaksanakan keduanya, tetapi harus didasari cita-cita dan keinginan melaksanakan keduanya  pada suatu  saat  nanti.  Ketentuan  ini  tidak  bertentangan  dengan  sunat  segera melaksanakan keduanya ketika sudah ada kewajiban (sudah istiṭa‘ ah ) agar dia segera bebas  dari  tanggungan  dan  ia  sudah  mempercepat  berbuat  taat  kepada  Allah  SWT, sebagaimana firman-Nya dalam surat al- Maidah pada ayat empat delapan: 10
Sejumlah  kitab-kitab  karangan  ulama  mazhab Syafi‟i ditemukan  ketetapan hukum:
1. Haji diwajibkan pada tahun ke enam Hijriyah
2. Nabi  menunda  melaksanakan  haji  sampai  pada  tahun  ke  sepuluh  Hijriyah tanpa uzur
3. Dari segi ibadah haji, muslim terbagi kepada muslim yang sudah istiṭa‟ah dan yang belum istiṭa‘ ah
4. Muslim yang sudah istiṭa‟ah disebut dengan muslim yang kewajiban melaksanakan haji
5. Kewajiban haji dimulai pada tahun ia istiṭa‘ ah
6. Kewajiban  pelaksanaan  haji  boleh  ditunda  (waktu  yang muwassa‟ )  tetapi harus ada niat akan melaksanakannya suatu saat nanti
7. Waktu pelaksanaan haji adalah sepanjang usia hidup kita
8. Muslim yang istiṭa‘ ah sunat menyegerakan melaksanakan haji
9. Sunat  menyegerakan  pelaksanaan  haji  tidak  bertentangan  dengan  kebolehan menunda pelaksaan haji
10. Jika meninggal sebelum melaksanakan haji maka ia dianggap orang fasik terhitung sejak ia istiṭa‘ ah dan semua kesaksiannya ditolak dan keputusannya dibatalkan
11. Kewajiban  melaksanakan  haji  menjadi muzayyaq karena  nazar,  khawatir  sakit, khawatir hilangnya harta, dan sebab mengqadha haji.
Pendapat  jumhur  ulama  terdiri  dari  imam-imam  mazhab  yaitu  Abu  Hanifah, Abu Yusuf, Imam Maliki (menurut yang paling rajih di antara dua pendapat mereka), dan Imam Hambali, berkata: setelah terpenuhi syarat-syarat kewajiban haji (keadaan sudah istiṭa‘ ah ), haji itu wajib dilaksanakan segera pada tahun pertama (wajib ‘ ala al- faur) mendaftar  haji ’  Jika menundanya  sampai  bertahun-tahun,  maka  terhitung  fasik dan  kesaksiannya  tidak  dapat  diterima.  Akibat  dari  penundaannya  adalah  maksiat
10 Muṣṭafa al -Qin, Fiqh Al- Manhajī ‘Ala Mazhab Al -Imam Al- Syafi’Ī , II (Damsyiq: Dar al-Qalam li al- Tabi’āti wa al -Nasyri wa al- Tauzi’, 1992), 117.
kecil  (tidak  menjadi  fasik  jika  hanya  melakukannya  satu  kali,  tapi  jika  ia  terus melakukannya lagi  menjadi fasik. 11
Mazhab  Hambali  berpendapat  menyepelekan  pelaksanaan  haji  sampai  ia meninggal,  orang  tersebut  diharuskan  mengeluarkan  biaya  haji  dan  umrah  dari hartanya yang masih utuh (sebelum dipotong untuk wasiat dan sebagainya). 14 Mereka berargumen dengan firman Allah (Q.S.  Ali Imram: 97).
Selain  ayat  di  atas  jumhur  juga  berargumen  dengan  sejumlah  hadis  Nabi Saw. 12
Artinya:  Dari  Haris  bin  Suwaid  berkata,  saya  dengar  Sayyidina  Ali  berkata Bersabda  Nabi  Saw:  Tunailah  haji  sebelum  kalian  tidak  mampu melaksanakannya. 13
Artinya:  Bersegeralah  menunaikan  haji  yakni  yang  sudah  fardu,  sebab seseorang tidak tahu apa yang bakal menimpanya. 14
Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abul Qasim al- Asbahāni dari Ibnu Abbas. Dalam sanadnya terdapat perawi Abu Isra ’ il yaitu seseorang yang hafalannya lemah. 15
Dari Abi Umamah dari Nabi Saw  bersabda, barang siapa yang sehat atau tidak ada keperluan jelas atau penguasa yang dhalim, namun dia tidak berhaji, maka terserah kepadanya untuk mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani. 16
Diriwayatkan oleh Sa ‘ ad bin Manshur, Ahmad, Abu Ya ‘ la, dan al-Baihaqi dari  Abu Umamah secara marfu ‘ , dalam sanadnya terdapat Laits bin Abi Sulaim, dia merupakan seorang perawi yang lemah. 17
Dari  Ali  ra  berkata:  Nabi  Saw  bersabda:  Barang  siapa  mempunyai  bekal  dan kendaraan cukup untuk mengantarkannya ke Baitullah tapi tidak berangkat haji, maka silakan dia mati sebagai sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Demikian itu karena Allah berfirman dalam al- Qur‟an,‟... dan (di antara)  kewajiban  manusia terhadap  Allah  adalah  melaksanakan  ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang- orang yang mampu megedakan perjalanan ke sana...” 18
11 Ibnu ‘Ābidīn, Rad Al- Mukhtār ‘alā Al - Dār Al -Mukhtar , II (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 455; Aḥmad bin  Ghānim  Al - Mālikī, Al- Fawākīh  Al - Dawanī ,  I  (Beirut:  Dar  Al-Fikr,  1995),  350; Ibnu  Qudāmah  Al - Muqaddisī, Al- Kāfī Fī Fiqh Imam Ahmad , I (Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 1994), 368.
12 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , III (Jakarta: Gema Insani, 2011), 357.
13 Abu  Hasan  Ali  bin  Umar  al-Dar  Al- Quṭni, Sunan  Al-Dar  Al-Q uṭni ,  III  (Beirut:  Muassasah  al- Risalah, 2004), 123.
14 Abu Abdillah Al-Fakih, Akhbar Makkah Fī Qadīm Al - Dahr Wa Hadīsiyyah , I (Beirut: Dar Khuḍri, 1991), 383.
15 Muhammad ibn ‘Ali Al -Syawkaniy, Nayl Al-Awtar , VII (Beirut: Dar al-Jayl, n.d.), 334. Muhammad bin Abdur Rahman Al-Mubarakfuri, Tuḥfa Al - Ahwāzī Bi Syarh Jāmi’ Al - Tirmidzī , III (Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, n.d.), 457.
16 Ahmad bin Husen Al-Maliky, Al-Sunan Al-Kubra , IV (Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2003), 543.
17 Al-Syawkaniy, Nayl Al-Awtar , 334.
18 Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad, ‘Umdat Al - Qāri Syarh Ṣahih Bukhari , IX (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al- ‘Arabi, n.d.), 123.

## Kewajiban Penyegeraan Pendaftaran Haji Tarmizi M. Jakfar, dkk
Kata al-Tarmidzi hadits tersebut adalah gharib pada sanadnya mendapat kritikan sebab  mengandung  kelemahan. 19 Riwayat  ini  disamping  riwayat-riwayat  lainnya menunjukkan bahwa haji wajib dilaksanakan dengan segera, sebab Nabi Saw memberi ancaman  terhadap  orang  yang  menunda  haji  dari  awal  keberangkatan  ia  tergolong mampu  berangkat. Sabda beliau:
Artinya:  Barang  siapa  mempunyai...tapi  tidak  berangkat  haji,  dan  huruf  fa berfungsi  sebagai  penyambung  langsung  tanpa  jeda;  yang berarti,” dia  tidak langsung berangkat haji begitu sudah istiṭa‘ ah.
Menurut penulis, fatwa MUI lebih baik digunakan sebab mengandung kemudahan bagi  umat  serta  tidak  tergesa  memvonis  dosa  (bagi  penunda).  Pendapat  Mui  ini berargumen  dari  pendapat  mazhab  Syafi ‘ i,  yaitu  pendapat  yang  dirajihkan  oleh  MUI, bahwa  haji  diwajibkan  pada  tahun  6  H  ketika  turun  surat  Ali  Imram  (berdasarkan pengkajian  para  ulama  mazhab Syafi ‘ i )  dan  keliru  jika  orang  mengatakan  bahwa  haji diwajibkan  pada  tahun  10  Hijriyah,  sebab  sudah  pasti  bahwa  surat  Ali  Imran  turun sebelum  tahun  itu.  Akan  tetapi  demi iḥtiyaṭ (kehati-hatian)  haji  perlu  disegerakan. 20 Berdasarkan  sejarah,  bahwa  Nabi  serta  istri-istri  Nabi  dan  sahabat-sahabat  menunda pelaksanaan haji hingga tahun 10 H.  Kemungkinan Nabi sengaja haji pada  tahun 10 H karena  dua  alasan,  yaitu  untuk  menjelaskan  kepada  umat  bahwa  boleh  menunda  haji dan  supaya  sempurna  orang  muslim,  sehingga  Nabi  menjelaskan  cara  beribadat  haji kepada mereka. 21
Pada poin selanjutnya MUI menetapkan fatwa kewajiban mendaftar haji menjadi ‘ ala al-faur kepada orang yang sudah memenuhi kriteria.
1. Berusia 60 Tahun
Pada  poin  ini  MUI  berfatwa  menggunakan  pendekatan qauly. Fatwa  tersebut sudah  tertera  dalam  kitab-kitab  mazhab.  Persoalan  muncul  adalah  mengapa  MUI berfatwa demikian, apa pertimbangan dari pihak MUI. Padahal secara teori ibadah haji adalah wajib ‘ ala al-tarakhi dan termasuk dalam kategori wajib muwassa. 22
Fatwa  MUI  sejalan  dengan  pendapat  sebagian  ulama  yang  membatasi  waktu yang  ditolerir  penundaan  haji.  Setelah  ditelusuri,  ulama  yang  berpendapat  demikian hanya  terdapat  satu  riwayat,  yaitu  dari  Sahnun,  sebagaimana tercantum dalam kitab al- Baḥru al- Muḥīṭ .
Tidak  terdapat  riwayat  yang  jelas  tentang  batas  waktu  yang  ditolelir pelaksanaan  haji  dengan  tarakhi,  kecuali  riwayat  dari  Sahnun,  bahwa  jika seseorang  yang  istitha ‘ ah  dan  telah  berusia  60  tahun  dan  tidak  berhaji  maka dihukum sebagai orang fasik. 23
19 Ahmad, ‘Umdat Al - Qāri Syarh Ṣahih Bukhari .
20 Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , 2011, 377.
21 Abu  Hasan  Ali  bin  Muhammad  Al-Mawardi, Al- Hāwī Al- Kabīr ,  IV  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- ‘Arabiyyah, n.d.), 24.
22 Al- Syairazī, Al-Muhazzab , 150.
23 Abu Hayyan, Al- Baḥru Al - Muḥīṭ , III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 275.
Pendapat  Sahnun  banyak  dikomentari  oleh  ulama,  bagaimana  dia  bisa membuat  batasan  usia  tertentu  karena  tidak  bisa  sembarangan  dalam  perkara membatasi  sesuatu,  sebab  hal  tersebut  termasuk  perkara  yang tauqifi (wewenang syari ‘ yang  menetapkannya).  Membuat  suatu  pembatasan  tidak  bisa  diterima dalam syari ‘ at kecuali pembatasan tersebut dibuat oleh syari ‘ sendiri. 24
Sahnun  menggunakan  dalil  yang  menjadi  dasar  pembatasan  usia  yaitu  hadis tentang usia rata-rata umat Nabi Muhammad yang diriwayat oleh Abu Hurairah.
Artinya:  Dari Abu Hurairah  r.a. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: usia umatku (usianya  berkisar)  antara  60  sampai  70  tahun.  Jarang  sekali  di  antara  mereka melewati (angka) itu. (Hadis Riwayat Ibnu Hibban). 25
Mengutip  pendapat  sebagian Hukama ’ ,  usia  terbagi  kepada  empat,  yaitu: pertama usia kekanak-kanakan, kedua usia masa muda, ketiga usia setengah tua (usia sekitar 30-50), dan keempat usia lanjut usia. Kebiasaan hidup kisaran usia 60 sampai 70  tahun,  pada  saat  itu  keadaan  semakin  lemah,  kekuatan  menurun  dan  kesehatan semakin  merosot.  Sebagian  ulama Syafi ‘ iyyah berpendapat,  orang  yang  berusia  60 tahun  tidak  melaksanakan  haji,  padahal  ia  masih  sanggup  dan  mampu melaksanakannya, sesungguhnya ia telah lalai, dan berdosa jika  meninggal, sedangkan haji belum dilaksanakan. 26
Konteks ini, MUI mendukung pendapat riwayat Sahnun, dan berbeda pendapat dengan  pendapat  mazhab  Syafi ‘ i.  Dalam  mazhab  Syafi ‘ i  tidak  ada  pendapat  yang membatasi  waktu  tertentu  dalam  mentolerir  penundaan.  Jikapun  ada  beberapa kriteria  tertentu  yang  mengubah  hukum  haji  dari  wajib muwassa ’ menjadi  wajib muḍayyaq, sebagaimana yang telah diuraikan dalam kitab-kitab mazhab Syafi ‘ i. 27 MUI juga berbeda pendapat  dengan jumhur ulama, sebab menurut jumhur melaksanakan haji wajib disegerakan langsung pada waktu mulai ia mampu. 28
Secara  teori ‘ ala  al-faur banyak  contoh-contoh  ibadat  kewajiban ‘ ala  al-faur yang berkaitan dengan usia, seperti kewajiban bagi orang tua memerintahkan shalat dan puasa bagi anaknya yang sudah berusia 7 tahun, dan seperti ibadah-ibadah lain, salah satu syaratnya harus mukallaf.
Berdasarkan teori kewajiban ‘ ala al-faur , penulis cenderung memilih fatwa MUI yang  menetapkan  fatwa  kewajiban ‘ ala  al-faur mendaftar  haji  ketika  usia  seseorang memasuki 60 tahun. Walaupun MUI mendasari fatwa mereka kepada satu ulama, yaitu Sahnun,  menurut  peneliti  pemikiran  Sahnun  sekaligus  fatwa  MUI  sesuai  dengan
24 Abu Umar Yusuf bin Abdillah, Al- Tamhīd Fī Al - Muwaṭṭaq Min Ma’anī Wa Al - Asānīd , XVI (Maroko: Waizarah ’Umūm al - Auqāfi, 1965), 164.
25 Muhammad bin Hibban, Al- Ihsan Fī Taqrib Ṣaḥih Ibnu Ḥibban , VII (Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.), 246.
26 Ibnu Hajar Al- ’Asqalani, Fatḥ Al - Bāri , VI, vol. I (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 240.
27 Abdillah, Al- Tamhīd Fī Al - Muwaṭṭaq Min Ma’anī Wa Al - Asānīd , 164.
28 Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , 2011, 357.

## Kewajiban Penyegeraan Pendaftaran Haji Tarmizi M. Jakfar, dkk
realitas  umat  Nabi  Muhammad,  dan  sesuai  dengan  konteks  proses  pelaksanaan  haji saat  ini.  Apalagi  konteks  Indonesia  mengharuskan  mendaftar  lebih  awal  sebelum tercatat ke dalam daftar tunggu keberangkatan haji. Mendaftar lebih awal merupakan wasail (sebagai  jalan)  untuk  bisa  berangkat  ibadah  haji,  sementara  hukum wasail ditetapkan sama dengan hukum maqāṣid sebagaimana dicantumkan dalam salah satu kaidah ushul.
“ Suatu  kewajiban  tidak  akan  terealisasi  kecuali  dengan  perbuatan  lain,  maka perbuatan lain itu wajib. ” 29
Data masa tunggu haji di Indonesia rata-rata di atas 20 tahun, bahkan ada yang lebih dari 30 tahun. Jika dikaitkan dengan hadis Nabi tentang usia rata-rata usia umat manusia  beserta  dengan  rata-rata  usia  orang  Indonesia,  seharusnya  lebih  baik kewajiban segera mendaftar sebelum usia 60 tahun. Seseorang berusia telah mencapai 60 tahun dan menunda mendaftar kira-kira kapan dia akan berangkat haji.
Semakin lama menunda pendaftaran haji maka masa menunggu keberangkatan akan semakin bertambah, karena masa menunggu orang yang mendaftar pada tahun 2010 tidak sama dengan orang yang mendaftar pada tahun 201. Demikian pula orang yang  mendaftar  pada  tahun  2012  masa  tunggunya  tidak  sama  dengan  orang  yang mendaftar pada tahun 2015. Lihat link ini. 30

## 2. Khawatir Kehabisan Biaya Pelaksanaan Haji
Pendapat MUI pada poin ini menggunakan juga pendekatan qauli . Pendapat MUI bukanlah  pendapat  baru,  tetapi  telah  ada  dalam  kitab  fiqh  karangan  ulama  fikih mazhab Syafi ‘i karangan  Ibnu  Ḥajar  al -Haitami  tentang  kewajiban ‘ ala  al-faur melaksanakan haji  bagi orang yang khwatir akan kehabisan biaya pelaksanaan ibadah haji. 31
Salah satu syarat wajib haji adanya istiṭā‘ ah. Redaksi fatwa MUI di poin pertama, pada  dasarnya  kewajiban  ibadah  haji  adalah  kewajiban ‘ ala  al- tarākhi , artinya  boleh menunda  hingga  masuk  usia  60  tahun,  lalu  bagaimana  kalau istiṭā‘ ah terdapat  pada seseorang  yang  khawatir  atas  berkekalan istiṭā‘ ah .  Dengan  kata  lain,  ia  khawatir kehabisan  biaya  untuk  pelaksanaan  ibadah  haji,  apakah  baginya  boleh  menunda mendaftar haji seperti hukum dasarnya.
Pada kasus ini MUI dalam fatwanya menetapkan orang tersebut wajib haji ‘ ala al-faur, wajib  segera  mendaftar  haji.  Argumen  yang  digunakan  oleh  MUI  adalah  dalil yang  digunakan  oleh  Ibnu  Hajar  al- Haitamī  selaku  pengarang  kitab Tuḥfat al- Muḥtāj menetapkan hukum kewajiban ‘ ala al-faur bagi orang yang khawatir kehabisan biaya pelaksanaan  haji.  Banyak  dalil-dalil  yang  mengarahkan  kepada  segera  melaksanakan ibadah wajib, karena kekawatiran tidak dapat melaksanakannya. Tetapi penulis belum
29 Abu Ya’la Muhammad bin Husain, Al- ‘Uddah Fī Uṣūl Al -Fiqh , II (Beirut: Bidūn Nāsyir, 1990), 419.
30 https://news.detik.com/berita/d-3236875/paling-lama-32-tahun-ini-perbandingan-waktu-tunggu- haji-di-berbagai-daerah. Di akses pada tanggal 28 Desember 2021.
31 Al- Haitamī, Tuḥfat Al - Muḥtāj , 5.
menemukan  dalil  yang  teksnya  mengarahkan  secara  langsung  kepada  permasalahan ini.
Umumnya  hadis-hadis  tentang  kewajiban  menyegerakan  melaksanakan  haji menurut  -pengetahuan  penulis- lafadz  amar tidak  menunjukkan  perintah  wajib segera,  tetapi  sebagai  perintah  sunat.  Hal  ini  didasarakan  pada  dalil  bahwa  Nabi sendiri  dalam prakteknya menunda pelaksanaan haji hingga ke sepuluh tahun Hijriyah tanpa ada keuzuran. 32 Berdasarkan teori kewajiban ‘ ala al-faur yang telah diuraikan di atas,  penulis  cenderung  mendukung  fatwa  MUI  sesuai dengan prinsip syari ‘ at, yaitu kehati-hatian dalam perkara ibadat.
Argumen  ini  di- qiyas-kan (analogikan)  pada  beberapa  masalah  yang  sama kasusnya  seperti  haramnya  seseorang  tidur  sebelum  shalat  ketika  sudah  tiba  waktu shalat, jika tidak  yakin bangun (ketiduran sampai habis waktu shalat), karena kawatir tidak  bisa  melaksanakan  shalat  dalam  waktunya  sama  seperti  haram  seseorang menyibukkan  diri seperti  jual  beli  pada  menjelang  jum‘at .  Akan  tetapi  dianjurkan untuk mempersiapkan diri untuk salat jum ‘ at. Begitu juga kasus  wajib  segera pergi ke mesjid  untuk  shalat  jum ‘ at  bagi  orang  jauh  yang  kawatir  tidak  sampai  ke  mesjid sehingga luput shalat jum ‘a t.
3. Qadha Haji
Pendapat  MUI  pada  poin  ini  juga  menggunakan  pendekatan qauli .  Pendapat MUI tentang kewajiban qadha haji ‘ ala al-faur tercantum dalam kitab ulama mazhab al- Syafi ‘ i,  sebagai  pendapat  kuat  dalam  mazhab.  Dasar  pertimbangan  MUI  cenderung menguatkan  pendapat  kuat  dalam  Mazhab Syafi‟i. Konsep  istinbath  MUI  ketika menetapkan  suatu  fatwa  ternyata  setelah  proses istiqra ’. Penulis  menemukan  dalil yang  digunakan  oleh  MUI  adalah  dalil  yang  kualitasnya  kuat,  yaitu  hadis  yang diriwayatkan oleh Aswad.
Dari  Aswad  berkata:  Saya  tanya  kepada  Umar  tentang  orang  yang  luput  haji, Umar ra menjawab Suruh kepadanya tahullul dengan umrah dan dia wajib haji pada tahun depan, kemudian setahun kemudian saya jumpai Zad bin Tsabit untuk menanyai  mengenai  orang  yang  luput  haji,  lalu  Zed  menjawab  tahallul  lah  ia dengan umrah dan baginya wajib haji tahun depan. (H.R. al-Baihaqi). 33
Berdasarkan  dalil  di  atas  dapat  ditemukan  hukumnya  bahwa  orang  yang  luput haji  wajib tahallul, yaitu  diganti  dengan  ibadah  umrah  seketika  itu.  Selanjutnya  haji wajib  diganti  dengan  segera,  karena  jelas ‘ ibarat  hadis  menyebutkan wajib haji pada tahun depan.
Fatwanya MUI menetapkan hukum ‘ ala al-faur ditujukan  kepada semua orang wajib  qadha.  Seseorang  yang  mengharuskan  qadha  haji,  diwajibkan ‘ ala  al-faur (menyegrakan)  mengqadha  haji  tanpa  membedakan  antara  qadha  haji  karena  luput atau  karena  fasid, kemudian  mereka  juga  tidak  membeda-bedakan  antara muta ‘ addi (sengaja) dengan yang tidak muta ‘ addi (tidak sengaja).
32 Al-Nawawi, Majmu’ Syarh Al -Muhazzab , 364.
33 Al-Maliky, Al-Sunan Al-Kubra , 284.

## Kewajiban Penyegeraan Pendaftaran Haji Tarmizi M. Jakfar, dkk
Padahal secara teori dalam hal qadha ibadah, para ulama membedakan antara luput secara muta ‘ addi (sengaja) dengan yang tidak muta ‘ addi (tidak sengaja), seperti ibadah  shalat.  Para  ulama  membedakan  cara  qadha  shalat  antara  luput  secara muta ‘a ddi dengan  yang  tidak muta ‘ addi .  Jika  lupa  mengerjakan  shalat  dengan muta ‘a ddi maka  kewajiban  qadhanya ‘ ala  al-faur (disegerakan).  Apabila  luputnya karena tidak muta ‘a ddi karena uzur syar ‘i, seperti tertidur, maka kewajiban qadhanya ‘ ala al-tarakhi. 34 Contoh lain adalah qadha ibadah puasa karena lupasama hukumnya seperti konsep qadha shalat.
Pada  kasus  ini  penulis  sejalan  dengan  pendapat  fatwa  MUI  karena kewajiban qadha haji ‘ ala al-faur didasarkan pada  dalil yang kuat dan merupakan salah satu produk hukum yang berdasarkan ijma 35 sahabat Nabi Saw. Ijma ’ adalah  kesepakatan  mujtahid  dalam  suatu  masa  pada  satu  ketetapan hukum terhadap  masalah  yang terjadi  setelah masa Rasulullah. 36 Jika sudah  tercapai rukun-rukun ijma ’ , yaitu telah bersatu pendapat semua mujtahid muslim dari berbagai negeri, bangsa dan golongan dalam satu masa. Sedangkan kasus yang terjadi sesudah wafatnya  Nabi  dihadapkan  kepada  mereka  untuk  memerlukan  putusan  hukum. Kemudian  setiap  mujtahid  mengemukakan  pendapat  secara  terang-terangan,  baik dengan  ucapan  atau  perbuatan,  secara  bersama-sama  atau  secara  terpisah,  ternyata pendapat  mereka  memiliki  kesamaan  tentang  hukumnya,  maka  hukum  yang disepakati itu merupakan hukum syara ‘ yang wajib diikuti dan mengikat seluruh umat Islam. 37

## C. Argumen MUI tentang Keharaman Penundaan Pendaftaran Haji
Fatwa MUI menetapkan hukum penundaan pendaftaran haji untuk orang yang sudah terpenuhi kriteria pada kasus sebagaimana terdapat dalam fatwa MUI poin ke 4, yaitu menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka 2  (berusia  60  tahun,  khawatir  kehabisan  biaya  pelaksanaan  ibadah  haji,  dan  qadha haji) hukumnya adalah haram. 38
Fatwa MUI di atur dalam peraturan organisasi MUI tahun 2015 sebagai wadah pertimbangan  MUI  dalam  menetapkan  suatu  fatwanya.  Menurut  penulis,  keputusan MUI menetapkan haram menunda pendaftaran haji karena sudah berusia 60 tahun ke atas merujuk pada pendapat Sahnun. Sejauh literratur yang diperoleh tidak ditemukan teks  suatu  dalil  yang  membicarakan  usia  60  tahun  batas  akhir  yang  mentolerir penundaan pelaksanaan ibadah haji. Walaupun ada hadis Nabi tentang umur rata-rata umat Nabi kisaran 60 sampai 70 tahun. Faktanya rata-rata orang Indonesia meninggal bagi laki-laki 69 tahun dan bagi perempuan sampai 72 tahun. 39 Merujuk pada kondisi
34 Abdul  Kārim  bin  Muhammad  al - Raf’i  Al -Quzuwaini, Al-Syarh  Al- Kabīr ,  IV  (Beirut: Dar  Al-Fikr, n.d.), 488. 35 Khallāf, Ilm Usūl Al -Fiqh . 36 Al-Mawardi, Al- Hāwī Al - Kabīr , 239. 37 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , i (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 280.
38 Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 , 6.
39 https://www.alodokter.com/angka-harapan-hidup-masyarakat-indonesia-dan-cara.
sekarang banyak masyarakat Indonesia yang mendaftar haji sehingga mengharuskan Kementerian  Agama  Indonesia  membuat  regulasi  sistem  antrian  untuk  bisa melaksanakan haji, dan harus bersabar melewati masa tunggu rata-rata lamanya lebih 20 tahun.
Hemat  penulir,  penetapan  haram  oleh  MUI  bukan  semata-mata  karena  faktor usia, tetapi karena konteks sistem haji sekarang yang mengharuskan mendaftar untuk bisa  masuk  dalam  daftar  masa  tunggu  keberangkatan  haji.  Selanjutnya  butuh  waktu lama  menunggu  jadwal  keberangkatan  haji.  Oleh  karena  itu,  jika  seseorang  yang berusia  60  tahun  dan  sudah  mampu  mendaftar  haji,  tetapi  masih  menunda pendaftaran  haji  maka  ditetapkan  hukum  seperti  orang  yang  melalaikan  ibadah ( taqsir ).
Selanjutnya keputusan MUI menetapkan keharaman menunda  pendaftaran haji karena  kawatir  kehabisan  biaya  pelaksanaan  haji  adalah  karena  di -qiyas- kan dengan kasus-kasus yang melarang menyibukkan diri dengan hal-hal lain yang dapat melupakan ibadah  wajib.  Seperti  ketika  sudah  tiba  waktu  ibadah  salat jum ‘ at,  diharamkan  kepada setiap  orang  menyibukkan  diri  dengan  hal-hal  lain  yang  dapat  menyebabkan  lupa menunaikan  shalat  jum ‘ at,  seperti  aktivitas  jual  beli,  bertani  dan  kegiatan  lain  yang dapat melalikan shalat jum ‘ at. Kegiatan ini diqiyaskan dengan kasus wajib segera pergi jum ‘ at bagi orang yang jauh tempat tinggal dari mesjid, karena bila memperlambat akan menyebabkan  luput  shalat  jum ‘ at.  Begitu  juga  orang  yang  sudah istiṭa‘ ah, kawatir kehabisan  biaya  pelaksanaan  haji,  maka  haram  baginya  menunda  pendaftaran  haji apabila sudah terpenuhi syarat-syarat melaksanakan ibadah haji karena akibatnya akan menjadikan ia tidak bisa melaksanakan ibadah haji.
Selanjutnya  keputusan  MUI  menetapkan  haram  menunda  pendaftaran  haji karena qadha adalah keputusan yang tepat dan sesuai dengan aturan dasar fatwa MUI. Hal  ini  merujuk  pada  kekuatan  dalil  digunakan  MUI  dan  orang  yang  menunda-nunda pendaftaran  qadha  haji  adalah  menentang  hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan  dalil ijma ’, yaitu ijma ’ ṣahābī. Hukum  yang  sudah  ditetapkan  dengan ijma ‘ adalah  hukum yang qaṭ‘ i dan wajib  diikuti. 40 Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  kedudukan ijma ’ menempati  salah  satu  sumber  atau  dalil  hukum  sesudah  al-Qur ‘ an  dan  Hadis,  seperti terdapat dalam surat an- Nisa’ ayat 59.
Selanjutnya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik.
Artinya: Dari  Anas bin Malik berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw  bersabda: Umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesalahan. (H.R. Ibnu Majah).
Dalam hadis ini dijelaskan bahwa umat dalam kedudukannya sebagai umat yang sama-sama sepakat tentang sesuatu, tidak mungkin salah. Ini berarti ijma ‘ itu terpelihara dari kesalahan, sehingga putusannya merupakan hukum yang mengikat  umat Islam.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  setelah  proses istiqra ’ yang  panjang,  MUI  dalam format fatwa tidak menulis dalil secara lengkap. Seperti fatwa MUI tentang wajib segera

## Kewajiban Penyegeraan Pendaftaran Haji Tarmizi M. Jakfar, dkk
mendaftar haji bagi orang yang usianya sudah 60 tahun tidak menjelaskan dalil apa yang mereka  gunakan.  Sahnun  adalah  orang  yang  mengemukakan  pendapat  tersebut menyebut dalil yang menjadi landasannya membatasi usia dengan 60 tahun.
Selanjutnya  pada  fatwa  MUI  wajib  segera  mendaftar  haji  bagi  orang  yang khawatir  kehabisan  biaya  pelaksanaan  haji.  MUI  sebelum  menetapkan  fatwa memaparkan  dalil-dalil  yang  berkenaan  dengan  fatwa  tersebut  yaitu  yang  dalil-  dalil yang  berkenaan  dengan  khawatir  tidak  dapat  melaksanakan  ibadah  wajib.  Demikian pulan  dengan  fatwa  MUI  wajib  segera  mendaftar  haji  karena  qadha.  Seharusnya MUI mencantumkan dalil tentang wajib segera haji dalam daftar dalil yang digunakan dalam format fatwanya. Disini ditemukan bahwa kasus itu sudah terjadi di masa sahabat dan dan disebutkan dalam hadis. Kasus ii juga telah menjadi ijma ’ dikalangan sahabat.

## F.  Kesimpulan
Pertimbangan  MUI  menetapkan  kewajiban ‘ ala  al-faur pendaftaran  haji  kepada orang yang terpenuhi kriteria yaitu orang yang berusia 60  tahun didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw yang menyebutkan  bahwa rata-rata usia umat Nabi Muhammad adalah 60 sampai 70 tahun. Di samping itu dikaitkan juga konteks pelaksanaan ibadah haji  yang  harus  melewati  masa  tunggu  melebihi  20  tahun.  Sedangkan  orang  yang khawatir  habis  biaya  pelaksanaan  haji diqiyaskan pada  kasus  wajib  segera  bergegas pergi Jum ’ at bagi orang yang jauh tempat tinggalnya dari masjid, karena khawatir luput Jum ’ at, dan haram menyibukkan diri dari segala kegiatan yang dapat melalaikan shalat jum ’ at. Sementara kasus qadha haji pendapat MUI merujuk pada ijma ’ sahabat Nabi.

## Daftar Kepustakaan
‘Ābidīn, Ibnu. Rad Al- Mukhtār ‘alā Al - Dār Al -Mukhtar . II. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
Abdillah, Abu Umar Yusuf bin. Al- Tamhīd Fī Al - Muwaṭṭaq Min Ma’anī Wa Al - Asānīd . XVI. Maroko: Waizarah ’Umūm al - Auqāfi, 1965.
Abu  Ya’la  Muhammad  bin  Husain. Al- ‘Uddah  Fī  Uṣūl  Al -Fiqh .  II.  Beirut:  Bidūn  Nāsyir,
1990.
Ahmad,  Abu  Muhammad  Mahmud  bin. ‘Umdat  Al - Qāri  Syarh  Ṣahih  Bukhari .  IX.  Beirut: Dar Ihya’ al -Turath al- ‘Arabi, n.d.
Al-Fakih, Abu Abdillah. Akhbar Makkah Fī Qadīm Al - Dahr Wa Hadīsiyyah . I. Beirut: Dar Khuḍri, 1991.
Al- Haitamī,  Aḥmad  Bin  Muḥammad. Tuḥfat  Al - Muḥtāj .  IV.  Mesir:  al-Maktabah  al- Tijāriyyah, 1983.
Al- Mālikī, Aḥmad bin Ghānim. Al- Fawākīh Al - Dawanī . I. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
Al-Maliky,  Ahmad  bin  Husen. Al-Sunan  Al-Kubra .  IV.  Beirut:  Dar  Al-Kutub  Al  Ilmiyah, 2003.
Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad. Al- Hāwī Al -K abīr . IV. Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Arabiyyah, n.d.
Al-Mubarakfuri,  Muhammad  bin  Abdur  Rahman. Tuḥfa  Al - Ahwāzī  Bi  Syarh  Jāmi’  Al - Tirmidzī . III. Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, n.d.
Al- Muqaddisī,  Ibnu  Qudāmah. Al- Kāfī  Fī  Fiqh  Imam  Ahmad .  I.  Beirut:  Dar  Al-Kutub  Al Ilmiyah, 1994.
Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bi Syarf. Majmu’ Syarh Al -Muhazzab . VII. Beirut: Dar Al- Fikr, n.d.
Al- Quṭni, Abu Hasan Ali bin Umar al -Dar. Sunan Al-Dar Al- Quṭni . III. Beirut: Muassasah al- Risalah, 2004.
Al- Quzuwaini, Abdul Kārim bin M uhammad al- Raf’i. Al-Syarh Al- Kabīr . IV. Beirut: Dar Al- Fikr, n.d.
Al- Syairazī, Abu Ishaq. Al-Muhazzab . 1st ed. Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, n.d.
Al- Syawkaniy, Muhammad ibn ‘Ali. Nayl Al-Awtar . VII. Beirut: Dar al-Jayl, n.d.
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu . III. Jakarta: Gema Insani, 2011.
——— . Fiqih Islam Wa Adillatuhu . 6th ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Hayyan, Abu. Al- Baḥru Al - Muḥīṭ . III. Beirut: Dar Al-Fikr, 1998.
Hibban, Muhammad bin. Al- Ihsan Fī Taqrib Ṣaḥih Ibnu Ḥibban . VII. Beirut: Muassasah al- Risalah, n.d.
Ibnu Hajar Al- ’Asqalani. Fatḥ Al - Bāri . VI. Vol. I. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.
Indonesia, Majelis Ulama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 . Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020.
Khallāf, Abd Wahhāb. Ilm Usūl Al -Fiqh . Bayrūt: Dār al -Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1977.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . 7th ed. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996.
Muṣṭafa  al -Qin. Fiqh  Al- Manhajī  ‘Ala  Mazhab  Al -Imam  Al- Syafi’Ī .  II.  Damsyiq:  Dar  al- Qalam li al- Tabi’āti wa al -Nasyri wa al- Tauzi’, 1992.
Nazir, Moh. Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh . i. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
Zuhaili, Wahbah. Fiqh Imam Syafi’i . Jakarta: Gema Insani, n.d.