Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 1, April 2023, hlm. (95-108) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

## Lisa Rachmawati
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: apk1.lisarachmawati.2016@gmail.com
Nurikah Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: nurikah@untirta.ac.id

## Rila Kusumaningsih
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: rilakusumaningsih@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1 .
Info Artikel
|Submitted : 20 November 2021
|Revised : 20 Maret 2023 |Accepted : 24 Maret 2023
How  to  cite:  Lisa  Rachmawati,  Nurikah,  Rila  Kusumaningsih, “ Implementasi Pembangunan  Zona  Integritas  di  Banten  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  Nomor  29  Tahun  2019  tentang  Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju  WBK  dan WBBM ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 95-108.

## ABSTRACT:
The  bureaucracy  in  this  developing  country  has  not  positioned  itself  as  a  good  servant  to  the community.  Maladministration  that  often  occurs  in  the  realm  of  government  makes  the  bureaucracy  in Indonesia  bad.  The  number  of  corrupt  practices  in  public  services  encourages  the  government  to  be  more active in bringing up various regulations in the wrong bureaucracy with the issuance of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 29 of 2019 concerning the development of integrity zones towards WBK and WBBM. The zone of integrity is a renewal of good governance for transparency and accountability in the government realm as an effort to prevent acts of corruption, collusion and nepotism. The method used in this research is the empirical juridical method. Specifications of descriptive analytical research. The data source uses  primary  data  and  is  supported  by  secondary  data  consisting  of  primary,  secondary  and  tertiary  legal materials. Data collection techniques in this study by means of interviews. The data obtained were analyzed descriptively with a qualitative data analysis approach. The theory used in this study is the theory of good governance and the theory of law enforcement. The results of the research regarding the implementation of the development of the integrity zone towards WBK/WBBM in the Ministry of Law and Human Rights of the Banten Regional Office in six areas of change have been implemented. The supporting factors include the commitment  of  the  leadership  and  staff  that  looks  very  strong,  and  the  inhibiting  factors  include  weak supervision,  lack  of  IT  human  resources  in  making  public  service  innovations.  In  conclusion,  with  the implementation of the construction of the integrity zone as an improvement in the quality of public services as a form of obtaining the WBK and WBBM predicates.
Keyword : Implementation, Integrity Zone, Good Governance

## ABSTRAK:
Birokrasi  di  negara  berkembang  ini  belum  menempatkan  dirinya  sebagai  pelayan  yang baik  kepada  masyarakat.  Maladministrasi  yang  kerap  kali  terjadi  di  ranah  pemerintahan menjadikan  buruknya  biroksi  di  Indonesia.  Banyaknya  praktik  korupsi  dalam  pelayanan  publik mendorong  pemerintah  untuk  semakin  giat  memunculkan  berbagai  peraturan  dalam  tubuh birokrasi salah dengan di keluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang  pembangunan  zona  integritas  menuju  WBK  dan  WBBM.  Zona  integritas  merupakan pembaharuan  dari  tata  pemerintahan  yang  baik  untuk  adanya  transparansi  dan  akuntabilitas diranah  pemerintah  sebagai  upaya  untuk  mencegah  terjadinya  tindakan  korupsi  kolusi,  dan nepotisme.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  empiris. Spesifikasi  penelitian  analitis  deskriptif.  Sumber  data  menggunakan  data  primer  dan  ditunjang dengan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dengan  cara  wawancara.  Data  yang  diperoleh dianalisis secara  deskriptif  dengan  pendekatan  analisa  data  kualitatif.  Teori  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu, teori good governance dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian mengenai implementasi  pembangunan  zona  integritas  menuju  WBK/WBBM  di  lingkungan  Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Banten dalam enam area perubahan telah terimplementasikan. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan dan jajaran sangat terlihat kuat, dan faktor penghambat meliputi   lemahnya pengawasan, kurangnya SDM IT dalam membuat inovasi-inovasi pelayanan publik.  Kesimpulannya  dengan  terimplemantasikannya  pembangunan  zona  integritas  sebagai peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  sebagai  bentuk  untuk  mendapatkan  predikat  WBK  dan WBBM
Kata Kunci : Implementasi, Zona Integritas, Good Governance

## Pendahuluan
Penyelenggara negara mempunyai  peran  penting  dalam tatanan  ketatanegaraan  di  Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, alinea  keempat  tujuan  dibentuknya pemerintahan untuk
melindungi segenap  bangsa  Indonesia,  serta  untuk mensejahterakan rakyat dalam mencapai tujuan  bernegara.  Penyelenggara  negara tidak  boleh  menyimpang  dari  kaidah- kaidah  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan. Birokrasi pemerintah sebagai penyelenggara negara  memiliki  fungsi  pelayanan publik,  memberikan  pelayanan  prima secara transparansi, dan akuntabel, serta menciptakan kondisi yang
memungkinkan  bagi  setiap  anggota masyarakat,  dalam  mengembangkan kemampuan  dan  kreativitasnya  demi mencapai  tujuan  bersama.  Pemberian pelayanan  pada  hakikatnya  merupakan proses sekaligus output yang menunjukan bagaimana fungsi pemerintahan  dijalankan,  sebagaimana konteks  tersebut  pemerintah  memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan  pelayanan  publik  yang professional, efektif dan efisien. 1
Kondisi  objektif  menunjukkan bahwa birokrasi pemerintahan di negara berkembang  ini  belum  menempatkan dirinya sebagai institusi yang
menjalankan  tugas  dan  fungsi  sebagai penyelenggara  negara  yang  baik  dan professional,  karena  masih  kurang efektif  dan  efisien  dalam  memberikan pelayanan  prima  kepada  masyarakat. Untuk  meningkatkan  kualitas  disiplin kerja  dalam  pelayanan  publik,  maka etika  merupakan  salah  satu  hal  yang sangat  penting  sebab  berkaitan  dengan nilai-nilai keutamaan berhubungan
1 Agus  Dwiyanto, Hukum  Pelayanan Publik  Di  Indonesia (Yogyakarta:  Aswaja Pressindo, 2013), hlm 55.
dengan  hak-hak  dasar  warga  negara selaku makhluk sosial. 2
Etika  dan  moral  sangat  penting dalam  pemerintahan,  dengan  adanya etika  maka  pemerintahan  akan  berjalan dengan  lebih  baik. 3 Etika  berkembang dari  keprihatinan  terhadap  pelayanan publik  yang  buruk  karena  konflik kepentingan  dan  korupsi.  Kejahatan kerah  putih  ( white  collar  criem) atau korupsi  di  sektor  pelayanan  publik berupa  penyuapan  yang  sering  kali terjadi, dapat menyebabkan penyalahgunaan  kewenangan  publik. 4 Seseorang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan  dalam  menjalakan  tugas negara tidak sedikit yang menyalahgunakan wewenang tersebut.
Maladministrasi  yang  kerap  kali terjadi  dalam  lingkungan  administrasi publik  menjadikan  semakin  buruknya birokrasi  di  Indonesia.  Maraknya korupsi  di  negara  ini  seperti  sudah mendarah  daging,  pelayanan  yang korup  pada  akhirnya  menyebabkan masyarakat  cenderung  semakin  toleran terhadap  pungli  sehingga  masyarakat secara tidak langsung
ikut melembagakan  praktik  KKN  (Korupsi, Kolusi,  dan  Nepotisme). 5 Bahkan pejabat  birokrasi  sendiri  menganggap praktik korupsi berupa pungli merupakan  hal  yang  sangat  wajar sebagai  tanda  terima  kasih  dalam memperlancar  proses  pelayanan  yang diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, masyarakat dapat menerima
2 Ismail, Etika  Pemerintahan  Norma, Konsep  Dan  Praktek  Etika  Pemerintahan  Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan
(Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017), hlm 12.
3 Ibid ., hlm.13.
4 Jawade  Hafidz  Arsyad, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 2.
5 Agus  Dwiyanto, Mengembalikan Kepercayaan  Publik  Melalui  Reformasi  Birokrasi (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 91.
kemudahan  dalam  proses  pelayanan apabila  mempunyai  hubungan  dekat dengan  para  pejabat  birokrasi  atau paling  tidak  harus  membayar  biaya tambahan untuk mendapatkan
pelayanan  prima.  Sehingga  masyarakat yang  terbiasa  korup,  akan  sulit membedakan mana tindakan yang korup dan mana yang bukan tindakan korup 6 . Praktik  korupsi  yang  banyak terjadi  dalam  ranah  pelayanan  publik mendorong  pemerintah  untuk  semakin giat  memunculkan  berbagai  peraturan dalam tubuh birokrasi dengan
meluncurkan grand  desain reformasi birokrasi  nasional  melalui  Peraturan Presiden  Nomor  81  Tahun  2010  tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi  Tahun 2010-2025, agar upaya reformasi birokrasi  dapat  lebih  terarah  dan berkesinambungan.Hadirnya  reformasi birokrasi pada hakikatnya sebagai upaya untuk  melakukan  pembaharuan  dan perubahan  mendasar  terhadap  sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.
7 Reformasi birokrasi  dilaksanakan dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan yang baik ( good
governance ) oleh berbagai instansi baik di pusat  maupun  di  daerah  sebagai  upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui  berbagai  cara  dengan  tujuan efektifitas,  efisien,  dan  akuntabilitas. 8
6 Jawade  Hafidz  Arsyad, Op.Cit ., hlm.3.
7 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refrormasi Birokrasi, Diakses dari: https://www.menpan.go.id/site/reformasibi rokrasi/maknadantujuan#.text=reformasi%20bi rokrasi%20pada%20%hakikatnya,%20merupak an,dan%20sumber,%20daya%20manusia%20a paratur, Pada  tanggal  2  September  2020, Pukul 13.50 WIB.
8 Sedarmayanti, Sumber Daya
Manusia  Dan  Produtifitas  Kinerja (Bandung:
Maju Mundur, 2009), hlm 72.
Setelah  adanya  reformasi  birokrasi belum menjamin birokrasi semakin baik,
sebab penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, praktik KKN, serta lemahnya  pengawasan  masih  terjadi. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan harus dilakukan langkah-langkah strategis melalui
pembangunan  zona  integritas  menuju wilayah  bebas  dari  korupsi  (WBK)  dan wilayah  birokrasi  besih  dan  melayani (WBBM).
Selaras  dengan  hal  tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi  Nomor  10  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas peraturan Menteri PAN dan  RB  Nomor  52  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pembangunan  Zona  Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan  Melayani di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah. Berdasarkan  Pasal  2  menyebutkan bahwa, “Peraturan  tersebut  merupak an acuan  bagi  pejabat  di  lingkungan kementerian/lembaga  dan  pemerintah daerah  dalam  rangka  Pembangunan Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih Melayani” . Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10  Tahun  2019  tentang  Pedoman Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah,  dijadikan  sebagai  pedoman umum  atau  acuan  bagi  pejabat  di kementerian,  lembaga,  dan  pemerintah daerah  dalam  rangka  pembangunan zona  integritas  menuju  WBK  dan WBBM.
Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah  dimana  pimpinan  dan jajarannya  mempunyai  komitmen  untuk mewujudkan  WBK  dan  WBBM  melalui reformasi  birokrasi,  khususnya  dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan  kualitas  pelayanan  publik. 9 Pimpinan instansi kementerian, lembaga,
dan pemerintah daerah dalam
membangun  zona  integritas,  perlu menetapkan  beberapa  unit  kerja  yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM.
Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Kantor  Wilayah  Banten sebagai  instansi  vertikal  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  di wilayah  yang  turut  serta  berkomitmen dalam  membangun  zona  integritas menuju WBK dan WBBM sebagai bentuk perwujudan reformasi birokrasi, khususnya  dalam  hal  pencegahan korupsi  dan  peningkatan  kualitas pelayanan  publik.  Berdasarkan  Pasal  3 ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  29  Tahun 2019  Tentang  Pembangunan  Zona
Integritas  Menuju  WBK  dan  WBBM  di Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia bahwa,
“pembangunan  zona  integritas  wajib dilaksanakan  oleh  satuan  kerja  di lingkungan  kementerian”. Aturan  ini pun mengatur tentang tahapan pembangunan zona integritas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian satuan kerja WBK dan WBBM, yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 tahun 2019 Tentang
Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju WBK  dan  WBBM  di  Lingkungan
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  sebagai  pedoman  dalam pembangunan zona integritas.
Kementerian  Hukum  dan  HAM Kantor  Wilayah  Banten  mendorong  16 unit  satuan  kerja  agar  mencapai  target sebesar  70%  dari  UPT  yang  diusulkan
9 Penjelasan peraturan menteri
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  52  Tahun  2014 Tentang  Pedoman  Pembangunan  Zona Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas  Dari Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan Melayani
setiap  satuan  kerja  harus  berkomitmen demi  mewujudkan  WBK  dan  WBBM, sebagai  indikator  kinerja  utama  dalam pembangunan  zona  integritas  di  ranah satuan  kerja  yang  dicanangkan  oleh Kementerian Hukum dan HAM  Kantor Wilayah Banten. Sehingga dalam membangun  zona  integritas,  beberapa unit  kerja  yang  diusulkan  sebagai  WBK dan  WBBM  harus  memperhatikan beberapa  syarat  yang  telah  ditetapkan, diantaranya, 10 (1)  dianggap  sebagai  unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; (2)
mengelola  sumber  daya  yang  cukup besar;  serta  (3)  memiliki  tingkat keberhasilan  reformasi  birokrasi  yang cukup tinggi di unit tersebut.
Reformasi birokrasi sebagai program  pemerintah  untuk  melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan  organisasi  termasuk Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kantor
Wilayah  Banten  yang  baik,  efektif  dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat  secara  cepat,  tepat,  dan professional  dalam  mewujudkan good governance dan clean  government menuju aparatur  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  yang  bersih  dan  bebas dari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme, meningkatnya  pelayanan  prima  serta meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Praktiknya setelah adanya reformasi  birokrasi  pembangunan  zona integritas  menuju  WBK  dan  WBBM dalam perkembangannya masih menimbulkan permasalahan pada
tingkat  unit  kerja  di  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, terdapat  pengaduan  dari  masyarakat secara online berjumlah  tujuh  aduan 10 Tim Penyusun, Pedoman Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju  Wilayah Bebas  Korupsi  &  Wilayah  Birokrasi  Bersih  Dan Melayani  Kementerian  Hukum  Dan  HAM (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 20018), hlm 7.
pada periode Januari sampai dengan Mei 2021  terhadap  pelayanan  yang  ada  di Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten, terkait kinerja pegawai serta kualitas pelayanan yang  diberikan  kepada  masyarakat belum
menunjukan hasil yang memuaskan  bagi  masyarakat,  sehingga dengan  adanya  pengaduan  tersebut perlu  ditindak  lanjut  oleh  pengawas internal  pada  lembaga  yang  telah berkomitmen untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Berdasarkan  uraian  di  atas  maka penting untuk kita ketahui pembangunan zona integritas di lingkungan  Kementerian  Hukum  dan
Hak  Asasi  Manusia  Kantor  Wilayah Banten.  Sehingga  penulis  tertarik  untuk meneliti permasalahan tersebut, mengenai“Implementasi  Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas  Menuju  Wilayah Bebas
Korupsi  Dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih Melaya ni.”

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  yuridis  empiris,  yaitu  suatu metode  yang  menekankan  hukum sebagai norma ( das sollen ) dan pelaksanaan  hukum  dalam  masyarakat ( das  sein ). 11 Metode  yuridis  empiris bertitik  tolak  dari  data  primer.  Data primer  adalah  data  yang  didapat  secara langsung  dari  masyarakat  sebagai sumber  pertama  melalui  penelitian lapangan.  Perolehan  data  primer  dari penelitian  lapangan  dapat  dilakukan baik  melalui  pengamatan  (observasi), wawancara ataupun penyebaran
11 Hukum  M.  Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 13.
kuesioner. 12 Lokasi  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yakni  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Kantor Wilayah Banten.

## Aspek  Hukum  Pembangunan  Zona
Integritas  di  Lingkungan  Kementerian Hukum  dan  HAM  Kantor  Wilayah Banten    Menuju  Wilayah  Bebas Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih Melayani
Kementerian  Hukum  dan  HAM Kantor Wilayah Banten telah berkomitmen dalam Pembangunan Zona Integritas  Menuju  Wilayah Bebas Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih dan  Melayani.  Berdasarkan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor 10  Tahun  2019  Tentang  Pedoman Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju Wilayah  Bebas  Korupsi  dan  Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah menyatakan bahwa, Zona  Integritas  merupakan  predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya  mempunyai  komitmen  untuk mewujudkan  wilayah  bebas  korupsi (WBK)  dan  wilayah  birokrasi  bersih melayani  (WBBM)  melalui  reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan  korupsi  dan  peningkatan kualitas pelayanan publik, serta reformasi  birokrasi  di  lingkungan  kerja yang  menjadi  tanggung  jawabnya,  yang diawali  dengan  penandatanganan  Pakta Integritas  oleh  seluruh  pegawainya.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut dalam rangka menjamin  tercapainya  sasaran  strategis dalam  pelaksanaan  reformasi  birokrasi melalui  pembangunan  zona  intergritas di lingkungan instansi pemerintah, telah ditetapkan  Indikator  Kinerja  Utama
12 Suratman  dan  philiph  Dillah,
Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 87.
(IKU)  beserta  targetnya  yang  dijabarkan pertahun.  IKU  pada  level  Kementerian PAN-RB  seluruhnya  bersifat outcome yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh  keterlibatan  seluruh  instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman  Pembangunan  Zona  Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah menyatakan bahwa: “Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi  pejabat  di  lingkungan  instansi Pemerintah  dalam  rangka  Membangun Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas dari  Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi Bersih dan Melayani”
Kementerian  Hukum  dan  HAM sebagai  instansi  pemerintah  turut  serta dalam  pembangunan  zona  integritas menuju WBK dan WBBM, searah dengan pedoman  pembangunan  zona  integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan pemerintahan.  Berdasarkan  Pasal  2 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  29  Tahun  2019  Tentang Pembangunan  Zona  Integritas  menuju Wilayah  Bebas  Korupsi  dan  Wilayah Birokrasi  Bersih  dan  Melayani  di Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan HAM,  menyatakan  bahwa:  “Peraturan Menteri  ini  dimaksudkan  sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian dalam Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi B ersih Melayani” Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun percontohan  pada  tingkat  unit  kerja  di lingkungan  Kementerian  Hukum  dan HAM  sebagai  Unit  Menuju  Wilayah Bebas  dari  Korupsi  (WBK)  dan  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Ketentuan  Pasal  3  Ayat  (2) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  29  Tahun  2019  Tentang Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju
Wilayah  Bebas  Korupsi  dan  Wilayah Birokrasi  Bersih  dan  Melayani  di Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan HAM,
menyebutkan bahwa: “Pembangunan  Z ona  Integritas  wajib dilaksanakan  oleh  seluruh  Satuan  Kerja di  lingkungan  Kementerian”.  Sejalan dengan  arahan  Menteri  Hukum  dan HAM  maka,  Kementerian  Hukum  dan HAM  Kantor  Wilayah  Banten  telah mengusulkan  20  Satuan  Kerja  menuju WBK  dan  WBBM.  Enam  Belas    Satuan Kerja  yang  akan  di  nilai  oleh  Tim Pengawas  Intenal  1  dari  Satuan  Kerja diberikan  predikat  Menuju  WBBM  dan 15  Satuan  Kerja  diberikan  predikat Menuju WBK.
Pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas  di  Lingkungan  Kementerian Hukum  dan  HAM  Kantor  Wilayah Banten Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
Program  pembangunan  zona integritas  dalam  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 adalah  suatu  predikat  yang  diberikan kepada  instansi  Kementerian  Hukum dan HAM yang berada di wilayah yang berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan  korupsi  dan  peningkatan kualitas  pelayanan  publik.  Kementerian Hukum  dan  HAM  Kantor  Wilayah Banten  dalam  Pembangunan  Zona Integritas ini berusaha untuk memenuhi seluruh  kriteria  dan  tahapan-tahapan, sebagai target Pimpinan
yang dicanangkan  oleh  Menteri  Hukum  dan HAM  yang  mengharapkan  Kantor Wilayah  yang  ada  di  Indonesia diusulkan  untuk  mendapatkan  predikat WBK  dan  WBBM  untuk  data  pertahun target capaian yang diperoleh Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kantor Wilayah  Banten  pertiga  bulan  harus  di upload melalui  ERB  yang  nantinya  akan di  nilai  oleh  Unit  Pusat/Menteri  PAN- RB. Sebagai implementasi dari
pembangunan  zona  integritas  menuju WBK  dan  WBBM,  terdapat  indikator- indikator yang harus terpenuhi.
1. Keberhasilan Program Keberhasilan program
pembangunan  Zona  Integritas  menuju WBK dan WBBM diukur dengan menilai pelaksanaan  dari  parameter-parameter komponen  pengungkit  dan  komponen hasil.  Adapun  prosedur  pelaksanaan pembangunan  zona  integritas  sudah diatur  dalam  Pasal  5  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 Tentang  Pembangunan  Zona  Integritas
Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengenai tahapan-tahapan pembangunan  zona  integritas  menuju WBK dan WBBM. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber bahwa: “Proses Pelaksanaan
Pembangunan  Zona  Integritas  menuju WBK  dan  WBBM  saat  ini  dilaksanakan berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum dan  HAM  Nomor  29  Tahun  2019
Tentang  Pembangunan  Zona  Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Program  pembangunan  zona  integritas menuju  WBK  dan  WBBM  dilaksanakan melalui  beberapa  tahapan  pada  enam area  perubahan  yaitu  manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan  sistem  manajemen  SDM, penguatan  akuntabilitas,  penguatan pengawasan,  dan  peningkatan  kualitas pelayanan publik.” 13 .
Keenam  area  perubahan  tersebut diimplementasikan  dalam  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  sehari-hari  di lingkungan  Kementerian  Hukum  dan HAM  Kantor  Wilayah  Banten.  Proses pembangunan  zona  integritas  menuju WBK  dan  WBBM  di  lingkungan
13 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu Rista  Dwi  Artarini,  Kasubag  Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi,  Pada  Tanggal  20  September 2021, Pukul 11. 57 WIB
Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kantor Wilayah  Banten  dilaksanakan  dengan mengikuti enam area perubahan yaitu:
a. Manajemen Perubahan Manajemen perubahan terdapat  indikator-indakator  yakni. Tim  kerja,  Dokumen  Rencana Pembangunan Zona
Integritas,
Pemantauan dan Evaluasi WBK Dan WBBM,  Serta  Perubahan  Pola  Pikir Dalam  Budaya  Kerja.  Terkait indikator  manajemen  perubahan dalam pembangunan zona integritas terdapat  di  pasal  5  lampiran pembangunan zona integritas mengenai tahapan-tahapan
pembangunan  zona  integritas  di lingkungan  Kementerian  Hukum dan HAM.
b. Penataan Tatalaksana
Penataan Tatalaksana terdapat  tiga  indikator  dalam penataan  tatalaksana  yang  harus dipenuhi yakni: Prosedur Operasional Tetap berdasarkan Peraturan  Menteri  PAN  dan  RB
Nomor  19  Tahun  2018  Tentang Penyusunan  Peta  Proses  Bisnis Instansi  Pemerintah. E-Office memiliki  berbagai  jenis  aplikasi dalam  mendukung  pelaksanaan kerja  seperti enforcement, sistem penilaian  kinerja  pegawai, smart (sistem  monitoring  dan  evaluasi kinerja  terpadu),  dan  Keterbukaan Informasi Publik Kementerian
Hukum  dan  HAM  Kantor  Wilayah Banten telah membuat alur layanan, yang  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik.
c. Penataan Sistem Manajemen SDM Penataan  Sistem  Manajemen SDM  terdapat  enam  kriteria  yang harus  di  penuhi  yaitu  Perencanaan Kebutuhan  Pegawai,  Pola  Mutasi Internal,  Pengembangan  Pegawai Berbasis  Kompetensi,  Penetapan Kinerja Individu, Penegakan Aturan
Disiplin/Kode  Etik  dan  Sistem Informasi Kepegawaian. Kementerian  Hukum  dan  HAM Kantor  Wilayah  Banten  terkait Penataan  Sistem  Manajemen  SDM telah  melakukan  rapat  analisis terkait kebutuhan pegawai berdasarkan  peta  jabatan  dan analisis  beban  kerja  setiap  tahun harus  dibuat  oleh  seluruh  satuan kerja.
d. Penguatan Akuntabilitas
Penguatan Akuntabilitas keterlibatan Pimpinan dijajaran Kementerian  Hukum  dan  HAM Kantor Wilayah Banten sudah secara aktif  terlibat  langsung  dalam penyusunan,  perencanaan,  maupun dalam  penetapan  rencana  kinerja jadi  Kepala  Kantor  Wilayah  beserta pimpinan  tinggi  pratama,  kepala divisi  maupun  pejabat  adminisator ataupun  pengawas  sudah  terlibat langsung  dalam  penetapan  dan penyusunan  rencana  kinerja.  Dalam hal kerja pimpinan selalu memantau capaian  kinerja  pertriwulan  misal adanya  target  kinerja  itu  selalu dipantau B03, B06, B09, maupun B12 untuk triwulan
e. Penguatan Pengawasan
Penguatan Pengawasan terdapat  lima  indikator  yang  harus dipenuhi  Pengendalian  Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, Whistle-Blowing  System ,
Penanganan  Benturan  Kepentingan. Kementerian  Hukum  dan  HAM Kantor  Wilayah  Banten  sudah melakukan public  campaign secara berkala  dan  berkelanjutan  di  lokasi pelayanan melalui sosialisasi dan/atau  pemasangan  spanduk, banner  larangan  gratifikasi,  media sosial, website, dan sebagainya secara berkala.
f. Peningkatan  Kualitas  Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan  Publik  terdapat  tiga
indikator  yaitu:  Standar  Pelayanan, Budaya  Pelayanan  Prima,  Penilaian Kepuasan Tehadap Pelayanan. Standar  Pelayanan  sudah  disusun sesuai  dengan  standar  pelayanan yang telah ditetapkan pada Peraturan  Menteri  PAN-RB  Nomor 15  Tahun  2014  Tentang  Standar Pelayanan,  Kanwil  Kemenkumham Banten  telah  membuat  Maklumat Standar  Pelayanan  yang  sudah dipasang  atau  ditempatkan  diarea strategis mudan dilihat oleh masyarakat, Kanwil Kemenkumham Banten  juga  telah  membuat  SOP sesuai  dengan  turunan  dari  pusat, Kanwil Kemenkumham Banten juga sudah  melakukan review SOP standar pelayanan, Kanwil Kemenkumham Banten sendiri akan melakukan  evaluasi  terkait  standar pelayanan pada 21 September 2021.
2. Keberhasilan Sasaran Sasaran  pelaksanaan  program pembangunan  zona  integritas  menuju wilayah  bebas  korupsi  dan  wilayah birokrasi  bersih  melayani  ialah  pegawai Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kantor
Wilayah
Banten. Sebagaimana
disampaikan  oleh  narasumber  bahwa: “Keberhasilan  sasaran  p embangunan zona  integritas  menuju  wilayah  bebas korupsi  dan  wilayah  birokrasi  bersih melayani  pada  dasarnya  Kementerian Hukum  dan  HAM  Kantor  Wilayah Banten  ingin  memenuhi  tiga  sasaran besar  dalam  target  reformasi  birokrasi yang  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Reformasi  Birokrasi  Tahun  2020-2024, yakni  guna  mewujudkan  birokrasi  yang bersih  dan  akuntabel,  mewujudkan birokrasi yang tatakuntabel, dan mewujudkan  pelayanan  publik  yang prima”. 14
14 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu Rista  Dwi  Artarini,  Kasubag  Humas,
Reformasi Birokrasi, dan Teknologi
Keberhasilan  sasaran  jika  sudah dipahami  dengan  baik  oleh  seluruh pegawai  di  Kementerian  Hukum  dan HAM  Kantor  Wilayah  Banten,  selain untuk  mewujudkan  kementerian  atau lembaga  pemerintah  yang  bersih  dari korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  program ini  juga  dapat  menghilangkan  sudut pandangan masyarakat terhadap buruknya  citra  pemerintah  yang  selalu dianggap melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.  Selain  itu,  sasaran  dari pembangunan zona integritas juga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
3. Kepuasan Terhadap Program Kepuasan  masyarakat  terhadap program  pembangunan  zona  integritas menuju WBK dan WBBM di
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten sebagai Badan  Publik  berkewajiban  melayani setiap  warga  negara  dan  penduduk untuk  memenuhi  hak  dan  kebutuhan dasarnya  dalam  kerangka  pelayanan publik.  Survei  IKM  dilakukan  guna mengukur  tingkat  kepuasan  masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan pelayanan  publik.  Survei  IPK-IKM merupakan
salah satu indikator penilaian  WBK  dan  WBBM  dan  dapat dijadikan  sebagai  bahan  rencana  tindak lanjut  untuk  perbaikan  pelayanan publik.
Kementerian  Hukum  dan  HAM
Kantor  Wilayah  Banten  melakukan survei  secara  langsung  juga  melalui  QR Code Badan Penelitian dan Pengembangan  Hukum  dan  HAM
Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI. Adapun  hasil  survei  yang  dilihat  dari indikator    peredikat  WBK  dengan  skor IPK  13,5  dan  IKM  18.000      sedangkan untuk WBBM dengan skor IPK 13,5 dan IKM  15.000  penilaian  tersebut  diperoleh dengan minimal penilaian dari
Informasi,  Pada  Tanggal  20  September 2021, Pukul 14.01 WIB
responden  30  orang  setiap  bulannya. Pelaksanaan  survei  IKM  berdasarkan Peraturan  Menteri  PAN-RB  Nomor  10 Tahun  2019.  Menindaklanjuti  hasil survei  IPK-IKM  sebagai  bagian  upaya mendorong pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Evaluasi  terhadap  survei  IPK-IKM  ini harus  dilakukan  secara  berkala  untuk melihat  hal-hal  apa  saja  yang  perlu mendapatkan prioritas agar dapat segera dilakukan  perubahan.  Sehingga  perlu komitmen dan sinergitas yang kuat dari seluruh  satuan  kerja  untuk  mencapai tujuan  dan  sasaran  dalam  mendapatkan predikat WBK dan WBBM.
4. Tingkat input dan output Tingkat input dan output dari program  pembangunan  zona  integritas menuju  WBK  dan  WBBM  pada Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kantor Wilayah  Banten ,  input adalah  masukan atau usaha-usaha yang dilakukan dalam pembangunan  zona  integritas  menuju WBK dan WBBM itu sendiri, sedangkan output adalah  kepuasan  masyarakat  dan budaya  kerja  pegawai  yang  berubah menjadi bersih dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.  Hal ini juga dibuktikan dari hasil  indeks  kepuasan  masyarakat  dan budaya  kerja  pegawai  yang  berubah menjadi bersih dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta mulai adanya
kepahaman  masyarakat  akan  program pembangunan  zona  integritas  menuju WBK dan WBBM.
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh Tujuan  Program  Pembangunan Pencapaian  tujuan  menyeluruh  dari program  pembangunan  zona  integritas menuju  WBK  dan  WBBM  terlebih dahulu peneliti ingin mengetahui tujuan program  pembangunan  zona  integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kantor Wilayah  Banten.  Melalui  wawancara  di Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kantor Wilayah  Banten,  beliau  mengatakan

## bahwa:  “Tujuan  Program  Pembangunan
Zona  Integritas  Menuju  WBK/  WBBM untuk  membangun  reformasi  birokrasi di instansi pemerintah khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan  kualitas  pelayanan  publik sehingga  tercipta good  governance .  Selain itu  tujuan  dari  Pembangunan  Zona
Integritas,
dilakukan dengan
membangun  percontohan  pada  tingkat unit  kerja  dilingkungan  Kementerian Hukum  dan HAM  sebagai Unit  Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 15 ”.
Dari  pendapat  yang  dikatakan narasumber  dapat  disimpulkan  bahwa program  pembangunan  zona  integritas menuju  WBK  dan  WBBM  pada Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kantor Wilayah memperlihatkan kepuasan masyarakat  dalam  hal  memberikan pelayanan  prima,  kepada  masyarakat dapat  dilihat  dari  survei  Indeks Kepuasan  Masyarakat,  sehingga  tidak terlepas dari usaha-usaha yang
dilakukan  Kementerian  Hukum  dan HAM  Kantor  Wilayah  Banten  dalam membangun  Zona  Integritas  Menuju WBK dan WBBM.
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pembangunan Zona Integritas  di  Lingkungan  Kementerian
Hukum  dan  HAM  Kantor  Wilayah Banten Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Faktor pendukung pembangunan zona  integritas  menuju  wilayah  bebas korupsi  dan  wilayah  birokrasi  bersih melayani pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten,
keberhasilan  yang  telah  dilakukan hingga  sampai  maju  ke  Tim  Penilai Nasional  atau  lolos  di  penilaian  Tim
15 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu Rista  Dwi  Artarini,  Kasubag  Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi,  Pada  Tanggal  20  September 2021, Pukul 14.46 WIB
Internal  sebagaimana  penjelasan  dalam perincian berikut,
1. Tim  Kerja  Pembangunan  Zona Integritas Tim  Kerja  adalah  tim  yang dibentuk  untuk  melaksanakan  proses perubahan  melalui  Program,  kegiatan dan  Inovasi  di  enam  Area  Perubahan (enam komponen pengungkit), TIM kerja akan menjadi motor dalam
Pembangunan  zona  integritas  menuju WBK  dan  WBBM.  Dalam  pembangunan Zona  Integritas  Menuju  WBK  dan WBBM  salah  satu  faktor  pendukungnya yakni Tim Kerja, dalam hal ini Tim Kerja dapat  meyakinkan  evaluator  mengenai perubahan yang telah dilakukan,
sebelum dan sesudah adanya
pembangunan  zona  integritas  sehingga dapat  terlihat  perubahan  yang  sangat jelas.
2. Komitmen  Pimpinan  dan  Jajaran Sangat Terlihat Kuat Komitmen  pimpinan  dan  jajaran yang  terlihat  sangat  kuat  dalam pembangunan  zona  Integritas  sebagai predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya  mempunyai  komitmen  yang kuat  untuk  mewujudkan  WBK/WBBM melalui  reformasi  birokrasi,  khususnya dalam  hal  pencegahan  korupsi  dan peningkatan  kualitas  pelayanan  publik, baik  dalam desk  evaluation maupun ketika  penilaian  lapangan.  Sebagai wujud  komitmen  dalam  melakukan Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi  Bersih  dan  Melayani,  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menggelar Deklarasi Janji Kinerja Tahun  2021  yang  dirangkaikan  dengan
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas  dari Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih dan Melayani.
3. Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana merupakan faktor  terpenting  dalam  pembangunan zona  integritas  progres  pembangunan
zona  integritas  yang  telah  dilakukan Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kantor Wilayah  Banten  seperti  pembenahan sarana dan prasarana pada Ruang Pusat Pelayanan  Hukum  dan  HAM  dengan harapan dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Penataan sarana dan prasarana  Pusat  Layanan  Hukum  dan HAM, terobosan inovasi berbasis digital berupa  SIJAWARA,  SIKAMPAS,  dan secara  intens  melaksanakan  publikasi kepada  masyarakat  komitmen  melayani sepenuh  hati,  dan  saat  ini  Kementerian Hukum  dan  HAM  Kantor  Wilayah Banten telah menyiapkan podcast sebagai salah  satu  media  untuk  melakukan publikasi  kepada  masyarakat.  Sehingga Inovasi  yang  dibuat  Kementerian Hukum  dan  HAM  Kantor  Wilayah Banten benar-benar bermanfaat terhadap pengguna  layanan,  bukan  sekedar formalitas.
4. Keterbukaan Informasi Publik Transparansi di UPT Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kantor Wilayah  Banten  berjalan  dengan  baik, pengguna layanan memperoleh informasi  secara  mudah  dan  jelas. Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP) merupakan faktor utama dalam Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas  dalam  mewujudkan Good Governance yang  transparan,  partisipatif dan akuntabel. Kantor Wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM  Banten. Keterbukaan informasi publik merupakan  hak  masyarakat  luas.  Kami juga  telah  membuat  berbagai  terobosan inovasi  layanan  dan  program  aplikasi dalam
medukung perencanaan, transparansi  dan  pelayanan  informasi yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat. Satuan  Kerja  Kementerian  Hukum  dan HAM  Kantor  Wilayah  Banten  dapat membuktikan program-program unggulan  yang  telah  dijabarkan  dalam desk  evaluation atau  penilaian  saja  dan mindset nya  tidak  hanya  fokus  pada pemenuhan dokumen.
5. Proses  Internalisasi  Zona  Integritas Kepada Pegawai
Proses  internalisasi  bertujuan agar  seluruh  pegawai  bersinergi  dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK).  Internalisasi  dilakukan  guna menanamkan semangat meraih keberhasilan pembangunan zona integritas  menuju  WBK  dan  WBBM. Dalam  hal  ini  Jajaran  Pimpinan  dan seluruh pegawai harus turut berkomitmen dalam pembangunan zona integritas  menuju  WBK  dan  WBBM. Proses  Internalisasi  zona  integritas kepada pegawai di
lingkunganKementerian  Hukum  dan HAM  harus  terus  dilakukan  agar seluruh  pegawai  dapat  memahami tahapan-tahapan  dalam  pembangunan zona  integritas  menuju  WBK  dan WBBM.  Faktor  penghambat  dalam menjalankan program dalam pembangunan zona integritas di lingkungan  Kementerian  Hukum  dan HAM  Kantor  Wilayah  Banten,  dapat dirinci sebagai berikut,
1. Dari Segi Tim Kerja Internalisasi  anggota  yang  masih belum  maksimal  sehingga  pemahaman kepada  pegawai  terkait  pembangunan zona  integritas  kurang  maksimal.  Jika interaksi  sudah  dilaksanakanan  secara maksimal  namun  masih  ada  beberapa pegawai  yang  melakukan  penolakan, kemudian  belum  semua  satuan  kerja  di jajaran  Kementerian  Hukum  dan  HAM Kantor  Wilayah  Banten  itu  memahami langkah-langkah  Reformasi  Birokrasi melalui  manajemen perubahan sehingga belum  ada  kesamaan  presepsi  dalam perubahan  pola  pikir,  budaya  atau kultur  aparatur  secara  menyeluruh,  jadi perlu  dibutuhkan  internalisasi  lebih massif lagi.
2. Dari Segi Akuntabilitas Akuntabilitas dalam faktor
penghambat  belum  adanya  presepsi dalam  sistematika  penyusunan  laporan kinerja  instansi  pemerintah  atau  LKIP oleh para operator unit pelaksana teknis,
dan  kurangnya  pemahaman  dalam menilai  capaian  kinerja,  serta  hasil analisis  evaluasi  pengukuran  kinerja atau Laporan Kinerja Pegawai jadi untuk LKIP  diperlukan  pendampingan  atau Bimtek,  sosialisasi  dalam  pembuatan laporan  kinerja  yang  sesuai  dengan sistematika.
3. Dari segi Pelayanan Publik Pelayanan  Publik  merupakan salah  satu  yang  menjadi  faktor penghambat  yaitu  kurangnya  Sumber Daya  Manusia  IT  dalam  membuat inovasi-inovasi  pelayanan  publik  guna mempercepat
implementasi good governance sehingga  masih  melakukan kerjasama  terhadap pihak  ketiga. Kondisi  sarana  prasarana  yang  kurang baik  juga  dapat  membuat Performa petugas  layanan  pun  kurang  optimal, maka  dari  itu  kementerian  hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Kantor  Wilayah Banten  sedang  melaukan  pembenahan terkait  sarana  prasarana  dalam  hal peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Dari Segi Lemahnya Pengawasan Implementasi sistem pengawasan yang  belum  mantap,  hanya  sekedar public  campaign dan  belum  pada pembangunan secara sistematika. sehingga  masih  terdapat  satuan  kerja yang  tidak  dapat  membedakan  antara Inovasi  dengan  Pelaksanaan  Tugas fungsi  Satuan  kerja  yang  membuat adanya  presepsi  mengenai  tahapan dalam  pembangunan  zona  integritas menuju WBK dan WBBM.

## Penutup
Berdasarkan Uraian tersebut
dapat  disimpulkan  bahwa  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Kantor Wilayah  Banten  telah  berkomitmen dalam  Pembangunan  Zona  Integritas Menuju  Wilayah  Bebas  Korupsi  dan Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan  Melayani. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor 10  Tahun  2019  Tentang  Pedoman
Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah menyatakan
bahwa:
“Peraturan Menteri ini merupakan a cuan bagi  pejabat  di  lingkungan  instansi Pemerintah  dalam  rangka  Membangun Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas dari  Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi Bersih  dan  Melayani”  Keberhasilan pembangunan  zona  integritas  menuju WBK  dan  WBBM  di  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Kantor Wilayah  Banten,  terhadap  enam  area perubahan  dan  peningkatan  kualitas pelayanan publik serta pemerintah yang bersih  dan  bebas  KKN  telah  tercapai sesuai    dengan  tujuan  yang  telah ditentukan,
dan telah
di implementasikan  oleh  unit  satuan  kerja yang berada di Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Kantor  Wilayah Banten, serta telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan enam perubahan dalam mendapatkan predikat WBK  dan  WBBM.  Evaluasi  internal terhadap  kualitas  pelayanan  yang diberikan  kepada  masyarakat  sebagai unsur  eksternal  akan  merasakan  yang terbaik  dari  pelayanan  yang  diberikan Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kantor Wilayah  Banten.  Evaluasi  dilakukan secara berkala untuk melihat hal-hal apa saja  yang  perlu  mendapatkan  prioritas agar dapat segera dilakukan perubahan, sehingga perlu komitmen dan  sinegritas yang  kuat  dari  seluruh  satuan  kerja untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran dalam  mendapatkan  predikat  WBK  dan WBBM.
Pembangunan  Zona  Integritas menuju  WBK  dan  WBB  terdapat  faktor pendukung  dan  faktor  penghambat dalam  pelaksanaan  pembanguna  zona integritas. Faktor pendukung pembangunan  zona  integritas  dari  hasil penelitian  pada  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten  meliputi:  Komitmen  pimpinan dan jajaran yang terlihat kuat komitmen pimpinan  dan  jajaran  yang  terlihat
sangat  kuat  dalam  pembangunan  zona Integritas sebagai predikat yang diberikan  kepada  instansi  pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai  komitmen  yang  kuat  untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi  birokrasi,  khususnya  dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan  kualitas  pelayanan  publik, baik  dalam desk  evaluation. Faktor penghambat dalam  pembangunan zona integritas  menuju  WBK  dan  WBBM berdasarkan  hasil  penelitian  yaitu  dari segi  tim  kerja  tedapat  kinerja  pegawai yang diragukan terlihat dari internalisasi tidak  maksimal,  belum  ada  kesamaan presepsi  dalam  perubahan  pola  pikir, budaya  atau  kultur  aparatur  secara menyeluruh,  jadi  perlu  dibutuhkan internalisasi  lebih  massif  lagi.  Selain  itu juga untuk diakuntabilitas belum adanya presepsi  dalam  sistematika  penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah atau LKIP.  Dari  segi  Pelayanan  Publik  salah satu  yang  menjadi  faktor  penghambat yaitu  kurangnya  SDM  IT  dalam membuat  inovasi-inovasi  pelayanan publik guna mempercepat implementasi good governance sehingga masih
melakukan  kerjasama  terhadap  pihak ketiga.

## Daftar Pustaka
Buku Arsyad,  Jawade  Hafidz. Korupsi  Dalam Perspektif Hukum Administrasi . Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Dillah,  Suratman  dan  philiph. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta, 2013.
Dwiyanto, Agus. Hukum Pelayanan Publik Di  Indonesia .  Yogyakarta:  Aswaja Pressindo, 2013.
——— . Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui  Reformasi  Birokrasi .  Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Ismail. Etika  Pemerintahan  Norma,  Konsep Dan  Praktek  Etika  Pemerintahan  Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan .  Yogyakarta:  Lintang
Rasi Aksara, 2017.
M.  Abdulkadir,  Hukum. Hukum  Dan Penelitian  Hukum .  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2004.
Penyusun,  Tim. Pedoman  Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi  &  Wilayah  Birokrasi  Bersih Dan  Melayani  Kementerian  Hukum Dan  HAM .  Jakarta:  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, 20018.
Sedarmayanti. Sumber Daya Manusia Dan Produtifitas  Kinerja .  Bandung:  Maju Mundur, 2009.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur  Negara  Dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  52  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Pembangunan Zona  Integritas  Menuju  Wilayah Bebas  dari  Korupsi  dan  Wilayah Birokrasi  Bersih  dan  Melayani  di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  Nomor  29  Tahun 2019  Tentang  Pembangunan  Zona Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi Bersih  Melayani  di  Lingkungan Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia.

## Hasil Wawancara
Hasil  Wawancara dengan Ibu Rista Dwi Artarini, Kasubag Humas, Reformasi  Birokrasi,  dan  Teknologi Informasi, Pada Tanggal 20 September 2021.

## Website
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Dan  Refrormasi  Birokrasi, Diakses  dari https://www.menpan. go.id/site/reformasibirokrasi/maknadant ujuan#.text=reformasi%20birokrasi%2 0pada%20%hakikatnya,%20merupakan ,dan%20sumber,%20daya%20manusia %20aparatur,